https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## KINERJA HUMAS DALAM PUBLIKASI INFORMASI MASYARAKAT

## PUBLIC RELATIONS PERFORMANCE IN THE PUBLICATION OF INFORMATION TO THE PUBLIC

## Mirda Yuma Eka Putri*, Indira Arundinasari
Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veterann” Jawa Timur, Surabaya *Koresponden email: mirdaputri61@gmail.com

## ABSTRAK
Minimnya  transparansi dan  akuntabilitas pada  instansi pemerintah masih menjadi  masalah  serius dalam pelayanan informasi publik yang sampai saat ini kerap terjadi. Pelayanan informasi publik merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang  meliputi  penyebaran  informasi  dan  dokumentasi  kegiatan  melalui  berbagai  macam  media,  baik  elektronik maupun  cetak.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  permasalahan  yaitu  keterlambatan  dalam  penyebaran  informasi pada media sosial di DPRD Provinsi Jawa Timur, informasi yang wajib dipublikasikan kepada masyarakat ternyata belum seluruhnya tersampaikan, informasi yang tersampaikan hanya bersifat internal dan bukan tentang permasalahan publik  atau  permasalahan  yang  sedang  di  alami  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Kinerja Humas Protokol Sekretyariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam Publikasi Informasi Kepada Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian menggunakan teori Kinerja Organisasi menurut Simanjutak (2011:3) dengan tiga faktor utama yaitu : dukungan organisasi, kemampuan dan efektivitas manajemen, kinerja setiap orang dalam  organisasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  kemudian  disimpulkan  bahwa  Kinerja  Humas  Protokol  Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam publikasi informasi kepada masyarakat sudah cukup baik, walaupun masih terdapat kendala. Adapun faktor penghambat dalam Kinerja Humas Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam publikasi informasi kepada masyarakat meliputi minimnya  sarana dalam pengambilan gambar kegiatan, kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan tugas kinerjanya dan kurangnya kamampuan sdm dalam pengiriman berita informasi.
Kata kunci : Kinerja, humas protokol, publikasi informasi

## ABSTRACT
The lack of transparency and accountability in government agencies is still a serious problem in public information services that often occurs. Public information services are a whole series of activities that include the dissemination of information and documentation of activities through various media, both electronic and printed. This research is motivated  by  the  problem,  namely  delays  in  the  dissemination  of  information  on  social  media  in  the  East  Java Provincial DPRD, information that must be published to the public has not been fully conveyed, information that is conveyed is only internal and not about public problems or problems that are being experienced by the community. This  study  aims  to  analyze  the  performance  of  the  Public  Relations  Protocol  of  the  Secretariat  of  the  East  Java Provincial DPRD in the Publication of Information to the Public. This research was conducted with a qualitative research type with a case study approach. Data collection is done through interviews, observation, documentation. The research uses the theory of Organizational Performance according to Simanjutak (2011: 3) with three main factors, namely: organizational support, management capabilities and effectiveness, the performance of everyone in the organization. Based on the results of the research, it is concluded that the performance of the Public Relations Protocol of the East Java Provincial DPRD Secretariat in the publication of information to the public is quite good, although there are still obstacles. The inhibiting factors in the performance of the Public Relations Protocol of the East Java Provincial DPRD Secretariat in publishing information to the public include the lack of facilities in taking pictures of activities, the lack of human resources in carrying out their performance duties and the lack of human resources in sending news information.
Keywords: Performance, protocol public relations, information publication

## PENDAHULUAN
Birokrasi di Indonesia pada saat ini perlu me- ningkatkan  pelayanan  publik,  karena  pelayanan publik merupakan tolok ukur tata kelola pemerin- tahan  yang  baik  dan  keberhasilan  pelaksanaan pelaksanaan tugas dan kinerja pemerintahan. Pela- yanan publik menjadi penggerak utama dan sangat penting  dalam  mewujudkan good  governance (Indriastuti,  2022).  Tujuan  dari  pelayanan  publik yaitu  memberikan  pelayanan yang mampu meme-
nuhi  kepuasan  pelanggan  atau  masyarakat  (Purya- tama  &  Haryani,  2020).  Dalam  suatu  organisasi pemerintahan yang mempunyai tujuan dalam men- sejahterakan  rakyat.  Pelayanan  publik  merupakan suatu hal yang penting, pelayanan dapat dikatakan sebagai  pemenuhan  kebutuhan  individu  maupun masyarakat  yang  berkepentingan  terhadap  organ- isasi  tersebut  sejalan  dengan  aturan  dan  prosedur yang  sudah  ditetapkan  (Suryantoro  &  Kusdyana, 2020).
Pemerintah sebagai pelaksana pelayanan pub- lik  harus  berusaha  semaksimal  mungkin  dalam memberikan  pelayanan  yang  diperlukan  masya- rakat.  Tingkat  keberhasilan  penyelenggaraan  pe- merintah  dapat  tercapai  melalui  mutu  pelayanan yang  akan  diberikan  kepada  masyarakat,  hal merupakan  bentuk  sarana  keterbukaan  informasi publik.  Badan  Penyelenggara  Negara  harus  menj- alankan  pemerintahan  yang  transparan  dan  tidak ada yang ditutupi, semua harus transparan kepada masyarakat.  Hak  untuk  mendapatkan  informasi publik  merupakan  suatu  hal  yang  penting  bagi masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan yang terbuka (Kurniawan et al., 2022).
Transparansi informasi merupakan upaya da- lam  meningkatkan  pertanggungjawaban  kepada para pejabat pemerintah, sehingga hubungan mas- yarakat  dengan  pemerintah  dapat  berjalan  dengan efektif. Transparansi informasi merupakan harapan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan keterli- batan  dalam  pembuatan  kebijakan.  Keterbukaan informasi publik yang sudah di atur dalam Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  merupakan  hasil usaha  masyarakat  dan  seluruh  pihak  yang  meng- inginkan birokrasi pemerintahan yang baik di Indo- nesia.
Keterbukaan  informasi  publik  menjadi  suatu landasan untuk membangun tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, tidak ada yang ditutupi dan partisipatif  pada  semua  proses  kenegaraan  dan pegelolaan  sumber  daya  manusia,  mulai  dari  pe- ngambilan  keputusan,  pelaksanaan  hingga  eva- luasi. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peme- rintahan  yang  terbuka,  humas  merupakan  suatu badan yang tidak dapat dipisahkan, karena dengan keberadaaanya menjadi sebab keberhasilan organi- sasi  (Ashoer  et  al.,  2020).  Tujuan  humas  sendiri yaitu dapat memberikan kepercayaan terhadap kua- litas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  organisasi (Kartika et al., 2023).
Humas dalam publikasi informasi pada instan- si  pemerintah  harus  bisa  melihat  dan  memahami keinginan masyarakat dan anggotanya tidak hanya itu  humas  juga  harus  mampu  mewujudkan  segala harapan  masyarakat  dengan  tanpa  menyinggung pihak manapun. Humas juga harus bisa mencipta- kan hubungan yang baik dan membuat masyarakat percaya dengan kinerja pegawai pemerintah. Hara- pan  masyarakat  yang  belum  bisa  terpenuhi    akan membuat kepercayaan kepada pemerintah semakin berkurang  (Maharani  &  Tedi  Erviantono,  2020). Hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi ke- pada masyarakat terkait seluruh kegiatan pada ins- tansi pemerintahan.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD), yaitu  suatu  lembaga  negara  yang  mempunyai  ke- kuasaan  dalam  mengelola  urusan  daerahnya  ma- sing-masing, salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.  Dalam  pelaksanaannya  DPRD  disebut
badan  legislatif  (Rahmawati,  2020).  DPRD  Pro- vinsi  Jawa  Timur  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  didukung  oleh  Sekretariat  sebagai penyedia  fasilitas,  anggaran  dan  tenaga  khusus sehingga kegiatan dan tugas fraksi dapat terpenuhi dengan  baik  dan  lancar.  Sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  No  5  Tahun  2020 mengenai  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  dan  Peraturan  Gu- bernur Jawa Timur No 109 Tahun 2021 mengenai kedudukan,  susunan  organisasi,  uraian  tugas  dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD.
Sekretariat  adalah  salah  satu  bagian  dari DPRD  dan  diketuai  langsung  oleh  sekretaris  de- ngan cara teknis dan operasional mempunyai kedu- dukan  dibawah  dan  mempunyai  tanggung  jawab kepada ketua DPRD dan secara administratif ber- tanggung  jawab  langsung  kepada  Gubernur  lewat sekretaris  daerah.  Untuk  melaksanakan  kegiatan peliputan/pemberitaan  serta  pendokumentasian  di DPRD Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari perundang-undangan. Bagian perundang-undangan membawahi sub bagian Humas Protokol atau biasa disebut  Public  Relation.  Publikasi  Informasi  pada Humas  Protokol  Sekretariat  DPRD  Provinsi  Jawa Timur  adalah  melalui  media  online,  media  cetak, dan media massa.
Publikasi  informasi  melalui  media  online yaitu  seperti  iklan,  website,  sosial  media  seperti (Instagram,  Facebook,  X,  Youtube).  Publikasi melalui  media  cetak  yaitu  koran  dan  majalah, sedangkan  publikasi  melalui  media  massa  yaitu televisi.  Informasi  yang  wajib  dan  harus  dipubli- kasikan  kepada  masyarakat  yaitu  sesuai  dengan Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  No  188  Tahun 2022 mengenai pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi  pada  Provinsi  Jawa  Timur  periode 2022-2024  yaitu  untuk  mendokumentasikan,  me- nyimpan,  mengelola  dan  menyebarkan  informasi serta  dokumentasi.  Dengan  ini  Humas  Protokol sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban  dalam  penyebaran  informasi  serta  me- laporkan hasil pelaksanaanya kepada Gubernur.
Sebagai  Lembaga  Pemerintahan,  DPRD  Pro- vinsi  Jawa  Timur  harus  menjalankan  transparansi dan  akuntabilitas  kepada  masyarakat,  namun  ada beberapa jenis informasi yang umumnya dianggap sebagai  informasi  internal  atau  rahasia.  Informasi yang  menurut  sifatnya  baik  tertulis  maupun  tidak tentang rencana atau kegiatan yang dapat merugi- kan  pihak  lain  dan  dapat  membahayakan  negara sehingga  belum  boleh  disebarkan  dengan  tujuan tertentu  sesuai  peraturan  DPRD  Provinsi  Jawa Timur  No  1  Tahun  2015.  Humas  Protokol  Sekre- tariat  DPRD  Provinsi  Jawa  Timur  mempunyai kendala  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya, salah satunya yaitu keterlambatan dalam publikasi informasi,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan  kurang
terbarunya berita kegiatan  atau agenda  pada web- site  dan  media  sosial.  Permasalahan  pelayanan informasi publik pada humas protokol yaitu, infor- masi  kegiatan  yang  wajib  di  publikasikan  belum semuanya tersampaikan kepada masyarakat, dika- renakan  keterlambatan  dalam  penyebaran  berita dan agenda kegiatan, salah satunya yaitu mengenai peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya  kebaruan  informasi  pada  berita  di  media online,  seperti  website  dan  media  sosial  lainnya yang  merupakan  sarana  pelayanan  informasi  pub- lik. Permasalahan ini dapat mencederai UU No 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan Informasi Publik.
Keterlambatan  publikasi  informasi  sering  di- temukan pada media sosial, salah satu diantaranya yaitu  Youtube.  Youtube.  Youtube  adalah  sosial media yang menjadi salah satu sarana transparansi informasi  dan  menjadi  sarana  komunikasi  kepada masyarakat. Dengan menggunakan media Youtube akses informasi akan dengan mudah dijangkau oleh jutaan  orang,  hal  ini  sangat  disayangkan  jika  ter- dapat  keterlambatan  dalam  pengiriman  berita,  se- bagai halnya dapat dilihat sebagai berikut.
Gambar 1. Keterlambatan Publikasi Informasi
Pada Gambar 1 dapat bahwa adanya keterlam- batan  pada  penyebaran  publikasi  informasi  me- ngenai  Peraturan  Daerah  pada  Tahun  2023  yang baru diunggah pada tahun 2024. Permasalahan ini tentu  akan  menimbulkan  dampak  yang  signifikan kepada  masyarakat,  jika  masyarakat  tidak  men- dapatkan  informasi  dari  DPRD.  Hal  ini  akan menyebabkan tidak adanya transparansi informasi dari  agenda  kegiata  DPRD  dan  ketidaktahuan masyarakat  tentang  peraturan  dan  kebijakan  ter- baru (S. Wanto et al., 2022).
Pelayanan  informasi  yang  buruk  akan  ber- dampak  pada  ketidakpercayaan  masyarakat  dan kesalahfahaman  terhadap  pemerintah,  sehingga memicu beberapa aksi unjuk rasa dan demonstrasi yang dapat mengganggu stabilitas  negara, kerusa- kan pada fasilitas umum dan menimbulkan korban jiwa.  Publikasi  informasi  pada  humas  protokol belum  berjalan  dengan  semestinya,  dikarenakan terdapat beberapa kendala yang terjadi. Fenomena ini  menarik  untuk  diteliti  karena  DPRD  Provinsi Jawa  Timur  merupakan  unsur  penyelenggaraan
pemerintahan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Timur,  se- hingga  Publikasi  Informasi  pada  Humas  DPRD merupakan  hal  yang  sangat  diperlukan.  Dengan informasi  dan  akses  yang  mudah  difahami,  akan membantu masyarakat dalam menghadapi beredar- nya  isu  isu  sensitif,  oleh  karena  itu  masyarakat menjadi  termotivasi  untuk  terlibat  dalam  diskusi, pemilihan umum dan memberikan masukan kepada DPRD.

## METODE
Pada  penellitian  ini  penulis mengaplikasikan metode  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan studi  kasus.  Studi  kasus  yaitu  penelitian  dengan cara  mendefinisikan  suatu  kasus yang  tujuannya yaitu  mengilustrasikan  kasus  yang unik  dan  mem- punyai  kepentingan  yang  tidak  biasa dan  mem- butuhkan  pendeskripsian  yang  diperinci.  Yang kedua  yaitu  untuk  memahami  isu  permasalahan dengan  menggunakan  desain multikasus (Rianto & Indonesia, 2020). Menurut Yin (2009), Metode studi kasus adalah cara dan strategi yang tepat di- gunakan dalam penelitian, penggunaan metode ini yaitu  dengan  pertanyaan  utama  penelitian  bagai- mana  dan  mengapa.  Dalam  penelitian  studi  kasus peneliti  mempunyai  sedikit  waktu  untuk  meme- riksa peristiwa yang diteliti, penelitian studi kasus terfokus pada kejadian atau fenomena kontemporer dan  untuk  memantau  peristiwa  kontemporer (Nur’aini, 2020).
Informan  dalam  penelitian  ini  ditentukan  de- ngan  teknik snowball  sampling yang  terdiri  dari Ketua  Tim  Humas  Protokol  Sekretariat  DPRD Provinsi  Jawa  Timur,  pegawai  sub  bagian  humas dan  protokol  Sekretariat  DPRD  Provinsi  Jawa Timur,  masyarakat  yang  meliputi  mahasiswa,  bu- ruh, dan koalisi masyarakat sipil. Teknik pengum- pulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara,  studi  kepustakaan  dan  dokumentasi. Penelitian ini di analisis menggunakan teknik ana- lisis  data  menurut  Miles,  Huberman  dan  Saldana (2014:14) yang terdiri dari 3 tahap yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  observasi,  wa- wancara  dan  temuan-temuan  dillapangan,  penulis menjabarkan  analisa  data  sesuai  dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis, mengidentifikasi dan mendeskripsikan  bagaimana  Kinerja  Humas  Pro- tokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dalam publikasi  informasi  kepada  masyarakat  beserta faktor-faktor penghambat yang ditemukan.
Humas  Protokol  Sekretariat  DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu sub bagian yang membantu tugas dan  fungsi  DPRD  Provinsi  Jawa  Timur.  Humas protokol mempunyai tugas melayani dan memfasi- litasi  kegiatan  anggota  dewan,  tidak  hanya  itu
Humas Protokol juga mempunyai tugas dalam me- nyiapkan  bahan  komunikasi  dan  publikasi  baik pada  instansi,  maupun  kepada  masyarakat.  Tentu dengan  keinginan  dan  tuntutan  masyarakat  yang tinggi  meminta  agar  pelayanan  publikasi  dan informasi  terus  meningkat  menjadi  lebih  baik. Meski  begitu  hal  ini  akan  mempengaruhi  kinerja dari  Humas  Protokol  Sekretariat  DPRD  Provinsi Jawa Timur dan ada beberapa kendala dari berbagai sektor.
Berkaitan  dengan  Kinerja  Humas  Protokol Sekretariat  DPRD  Provinsi  Jawa  Timur  tentang Pelayanan  informasi  kepada  masyarakat  harus benar-benar responsif, cepat, tepat dan pasti. Oleh karena itu peneliti menggunakan suatu teori untuk mengetahui  Kinerja  Humas  Protokol  yang  mana dibebani oleh banyaknya Kota dan  Kabupaten ser- ta  keinginan  masyarakat  yang  terus  meningkat tentang  kualitas  pelayanan  publikasi  informasi  di Provinsi Jawa Timur melalui teori Simanjutak yang dibahas melalui masing-masing  fokus berikut ini :

## Dukungan Organisasi
Dukungan  organisasi  merupakan  suatu upaya dalam meningkatkan kinerja pada suatu organisasi. Dukungan  organisasi  perlu  dilakukan  karena  de- ngan  dukungan  organisasi  yang  baik  dapat  me- numbuhkan  semangat  kerja  dari  masing-masing individu  pegawai  dan  dapat  mengetahui  apa  saja dukungan  organisasi  yang  diberikan  sehingga  ki- nerja  suatu  organisasi  itu  baik  ataupun  buruk. Dukungan  organisasi  ini  dibagi  menjadi  3  sub bagian  yaitu  penyusunan  struktur  organisasi,  pe- milihan  teknologi,  kelengkapan  sarana  dan  pra- sarana, yang diuraikan sebagai berikut. a.  Penyusunan Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  disini  yaitu  sudah  sesuai dengan SOP dan aturan yang  sudah  disahkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2021.  Dalam  sebuah  organisasi  hal  yang  sangat penting  adalah  dengan  adanya  pedoman  dan petunjuk  yang  disusun  secara  terstruktur  dalam menjalankan tugas pokok dan kewajiban fungsinya masing-masing. Akan tetapi masih terdapat adanya kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia atau pegawai  dalam  memenuhi  kebutuhan  bekerja  se- perti  pelayanan  kepada  anggota  dewan  dan  pe- nyelesaian  publikasi  berita,  informasi  terkini  dan kebijakan-kebijakan terbaru. DPRD Provinsi Jawa Timur  mempunyai  120  anggota  dewan  dengan kegiatan  yang  tentunya  sangat  banyak,  dengan terbatasnya  sdm  yang  dimiliki  menyebabkan  pe- laksanaan  tugas  dan  fungsinya  menjadi  kurang maksimal. Jumlah pegawai pada sub humas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Tabel 1 . Tabel jumlah pegawai Humas
b. b. Pemilihan Teknologi
Penerapan teknologi dalam  publikasi  informa- si  kepada  masyarakat  di  Humas  Protokol ini sa- ngat diperlukan pada era sekarang ini, yang mana hal  ini  dapat  menunjang  kemudahan  masyarakat dalam  mengakses  seluruh  informasi  dan  berita. Tidak  hanya  itu  teknologi  yang  memadai  akan membantu dalam mempercepat kinerja dari humas protokol  dalam  mengunggah  berita.  Penggunaan teknologi  terdapat  kedala  yaitu  ada  satu  pegawai tenaga  teknis  dan  IT  yang  dipindahtugaskan  pada sub bidang lain, hal ini tentunya menjadi salah satu faktor  penghambat  dalam  pemilihan  teknologi. Untuk memaksimalkan Pemilihan teknologi dalam menunjang kerjanya, humas protokol bekerja sama dengan  pihak  ketiga  yang  akan  membantu  dalam pembuatan  video  dan  edit  foto,  selain  itu  humas juga bekerja sama dengan media tv dan radio, hal ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan publikasi baik  pada  rapat  tertentu  ataupun  kegiatan  di lapangan.
Humas  merupakan  penjembatan  antara mas- yarakat  dan  pemerintahan,  akan  tetapi  publikasi informasi yang dilakukan oleh humas hanya terkait persoalan  internal  instansi  yaitu  seperti  kegiatan riset  dan  reses,  sedangkan  terkait  permasalahan publik  atau  permasalahan  yang sedang  dialami masyarakat  tidak  ada  sama  sekali.  Masyarakat mendapatkan  informasi  mengenai  peraturan  dan undang-undang terbaru cenderung melalui website dan melalui anggota dewan itu sendiri. Masyarakat merasa jika publikasi informasi mengenai undang- undang hanya dilakukan pada undang-undang yang sedang viral saja,  sedangkan  undang-undang  yang biasa  tidak di  upload  ke  media.  Dengan  adanya sosial media DPRD Provinsi Jawa Timur yang ada kurang  membantu  dalam  pencarian  informasi
seperti  peraturan-peraturan  dan  undang-undang terbaru.
c. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Dukungan  organisasi  adalah  hal  pertama yang  dapat  dilihat  dari  sarana  dan  prasarana, dimana hal ini akan berdampak besar pada kinerja suatu  organisasi.  Jika  sarana  dan  prasarana  tidak mendukung kebutuhan dalam bekerja, maka dapat dipastikan  kinerja  suatu  organisasi  tidak  akan maksimal.  Pada  humas  sendiri  terdapat  kekura- ngan  alat  yaitu  kamera,  yang  mana  kamera  mem- punyai peran yang sangat penting dalam publikasi informasi.  Publikasi  informasi  memerlukan  foto maupun  video  sebagai  bukti  yang  memperkuat kejadian/berita.

## Kemampuan dan Efektivitas Manajemen
Selain  dukungan  Organisasi  diperlukan  juga kemampuan  dan  efektivitas  manajemen  yang  di- mana  akan  mempengaruhi  kinerja  dari  suatu instansi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perencanaan dalam bekerja yang merupakan langkah  awal un- tuk mempersiapkan agar kinerja bisa lebih efektif, dengan  pengorganisasian  yang  baik  akan  berd- ampak  pada  kinerja  instansi,  dan  yang  terakhir adalah  pengawasan  agar  tetap  pada  koridor  dan tercapainya  tujuan  yang  telah  ditentukan,  hal  ini akan diuraikan sebagai berikut:
a.  Perencanaan Dalam Bekerja
Dalam  suatu  kegiatan  organisasi  agar selalu berjalan dengan lancar diperlukannya perencanaan dalam  bekerja,  dimana  hal  ini  akan  berdampak pada  keefektifan  dalam  bekerja sehingga  berdam- pak pula pada kinerja organisasi. Perencanaan da- lam bekerja ini akan mengarah pada penyelesaian publikasi  informasi  seperti  penyelesaian  dalam penguploadan  berita  dan  kegiatan  secara  tepat waktu.  Tahap-tahap publikasi informasi pada hu- mas  sendiri  yang  pertama  yaitu  berdasarkan  de- ngan penjadwalan anggota dewan. Dewan menge- luarkan  surat  permintaan  kepada  humas  untuk diadakan  peliputan  kegiatan,  setelah  itu  surat dinaikkan  humas  kepada  Sekretaris  Dewan  dan mendapatkan  disposisi  untuk  kemudian  ketua bagian  Humas  menugaskan  para  pegawai  humas, siapa  saja  yang  bertugas  untuk  meliput  kegiatan sehingga kegiatan dilakukan dan para pegawai hu- mas  mencatat,  merekam  dan  mendokumentasikan kegiatan untuk dijadikan bahan materi.
Dokumentasi yang diperoleh dan pemberitaan di olah menjadi report berita dan dokumentasi foto maupun video untuk di olah menjadi suatu berita. Setelah berita tersusun akan menjadi E-Koran yang di muat di website, itu bisa dikonsumsi oleh media baik cetak maupun elektronik, materi yang ada pada E-Koran bisa  menjadi  bahan  berita  pada  media Televisi, radio. Berita yang sudah tersusun pada E- Koran selanjutnya dikirimkan kepada pihak ketiga
untuk pengeditan yang akan di masukkan ke  media sosial seperti Instagram, Twitter/ atau X.
Humas  Protokol  Sekretariat  DPRD Provinsi Jawa Timur juga memiliki wadah pengaduan mas- yarakat  yang  bernama  PPID  Diskominfo  Jatim wadah  pengaduan  ini  sudah  diminta  oleh  Dis- kominfo  dari  lama  akan  tetapi baru  di  bentuknya tim  di  DPRD  Provinsi  Jawa  Timur  pada  Tahun 2024. Dalam rangka mengoptimalkan peran Pega- wai  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  atau PPID-PLID dalam melaksanakan amanat UU No- mor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Infor- masi  Publik,  telah  diamanatkan  agar  membentuk dan  menetapkan  susunan  anggota  pejabat  Penge- lola Informasi dan Dokumentasi PPID-PLID  Pem- bantu/Organisasi Perangkat Daerah.
Dalam publikasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD  sudah  cukup  responsif,  akan  tetapi  terkait perumusan-perumusan yang dilakukan oleh DPRD sendiri  kurang  real  time  dilakukan  di masyarakat. Hanya  outputnya  saja  yang  dipublikasikan,  mas- yarakat menganggap jika hal tersebut kurang detail yang  mana  proses-proses  dan  tahapan-tahapan penyusunan atau perumusan perlu di publikasikan juga  agar  masyarakat  mengetahui  sudah  sampai mana  dan  masyarakat  perlu  dilibatkan  dalam  hal apa. Masyarakat kurang mengetahui tentang kebi- jakan  dan  peraturan  terbaru  dari  DPRD,  masya- rakat  menganggap  jika  pemerintah  sangat  minim dalam  hal  menyampaikan  informasi.  Diharapkan dalam  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat tidak  hanya  sekedar  posting-posting  pada  media sosial,  akan  tetapi  diharapkan  pemerintah  benar- benar menyampaikan dari tingkat RT, tidak hanya di sampaikan pada tingkat kota dan kabupaten, hal ini merupakan salah satu pernyataan dari masyarak. b. b. Pengorganisasian
Selain  perencanaan  dalam  bekerja  juga  di- butuhkan pengorganisasian. Humas protokol Sekre- tariat  DPRD  Provinsi  Jawa  Timur  dalam  hal  ini diperlukannya  pengorganisasian  yang  baik  dan terstruktur, supaya tugas dan target tercapai sesuai sasaran. Pengorganisasian di Humas Protokol Sek- retariat DPRD Provinsi Jawa Timur selalu melaku- kan  pemantauan  dan  pengoreksian  melalui  grub WA.  Humas  sendiri  dalam  pengorganisasiannya, dalam  pelayanan  kepada anggota  dewan  dan  pela- yanan  informasi  publik kepada  masyarakat  yaitu saling membantu  jika ada kesulitan dalam penye- lesaian  masalah,  saling  mengingatkan  jika  ada pihak  yang  belum menyelesaikan  tugasnya  hingga tanggal yang telah ditentukan.
c. Pengawasan
Pengawasan  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan bagaiamana pengawasan kinerja,  baik pada setiap individu  maupun  dalam  lingkup  organisasinya. Dengan  pengawasan  yang  baik,  pegawai  maupun organisasi  akan  selalu  bertanggungjawab  dalam
kinerjanya. Dalam melakukan pengawasan di Hu- mas  Protokol  yaitu  yang  pertama  penilaian  dari anggota  dewan, Humas  akan  memaksimalkan  ki- nerjanya  supaya tidak  ada  komplain  dari  anggota dewan  maupun  dari  kabbag  atau  atasan,  yang kedua  pengawasan dari Kepala tim Humas sendiri untuk  selalu  memantau  dengan  cara  mempunyai WA grup pada tiap-tiap bagian kerjanya, jadi ketua tim  bisa  memantau  dan  mengingatkan  segera  jika terjadi  kesalahan.  Dan  terakhir  yaitu  melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali yaitu berkumpul dan membahas apa saja kendala kita dan apa saja yang sudah tercapai.

## Kinerja Setiap Orang dalam Organisasi
Kinerja setiap pegawai pada organisasi sangat menentukan  pencapaian  dari  sebuah organisasi. Jika organisasi mempunyai pegawai yang berkom- peten  dalam  menjalankan  tugasnya maka  dapat dipastikan  akan  tercapainya  apa  yang  telah  diren- canakan  dari  suatu  organisasi  itu.  Untuk men- ciptakan pegawai yang memiliki kompetensi serta kualitas  yang  baik  dalam  bekerja,  maka  dari  itu diperlukannya dukungan, baik dari dalam maupun dari luar instansi. Maka dari itu dapat dilihat sebagai berikut a. Kompetensi Individu Kompetensi individu merupakan kemampuan diri  dalam  bekerja,  tentang  bagaimana  tanggung jawab pegawai dalam menyelesaikan tugasnya dan motivasi pegawai untuk meningkatkan kualitas dari kinerja  mereka.  Kendala  yang  sering  terjadi  yaitu ketika  terdapat  acara  atau  kegiatan  berbarengann yang  menyebabkan  keterlambatan  dalam  kinerja- nya dan pegawai bekerja tidak sesuai dengan target. Mengetahui  kompetensi  dari  tiap  pegawai  supaya bisa bekerja lebih efektif dalam pelayanan kepada dewan.  Kinerja  humas  dalam  pengelolaan  media sosial  sudah  cukup  baik,  akan  tetapi  untuk  turun langsung  ke  masyarakat  perlu  di  tingkatkan  lagi karena  jika  hanya  dengan  media  sosial,  dari kalangan  masyarakat  yang  berusia  renta  belum bisa menjangkau dan akan kesulitan mendapatkan informasi.
b. Dukungan Manajemen
Kinerja  pada  organisasi  tidak  hanya  mem- butuhkan  pegawai  yang  kompeten.  Dukungan manajemen  juga  diperlukan  dalam  peningkatan kualitas  kinerja  dari  masing-masing  individu pegawai.  Dalam  meningkatkan  kualitas  kinerja pada  Humas  Protokol  Sekretariat  DPRD  Provinsi Jawa  Timur  yaitu  dilakukan  dengan  pelatihan teknis  jurnalistik  dan  protokoler.  Tidak  hanya  pe- latihan dari dalam saja Humas Protokol juga meng- ikuti  pelatihan  dari  luar  kantor  seperti  pelatihan kehumasan dari diskominfo dan pengelolaan sosial media,  atau  dari  BPSDM  Jawa  Timur  tentang keprotokolan.  Tim  humas  protocol  juga  memper-
siapkan  surat  tugas  dalam  melaksanakan  tugas lapangan serta sarana dan prasarana untuk seluruh kegiatan seperti para personil  pegawai, kendaraan dan peralatan peliputan.

## Hambatan  Publikasi  Informasi  pada  Humas Protokol
Humas  Protokol  Sekretariat  DPRD  Provinsi Jawa  Timur  mengenai  penyelesaian  fungsi  dan tugasnya tergolong  sudah  cukup  baik,  akan  tetapi masih  terdapat  kendala  dalam  kinerjanya  seperti keterlambatan dalam publikasi informasi, penyam- paian informasi yang kurang lengkap seperti halnya perumusan-perumusan  dan  tahapan- tahapan  yang dirilis hanya outputnya saja, yang mana seharusnya proses-prosesnya juga perlu di publikasikan supaya masyarakat itu  tahu prosesnya sampai tahap mana. Tidak hanya itu humas protokol juga kurang turun untuk  ke masyarakatnya  secara  luas.  Terkait  pub- likasi  informasi  yang  dilakukan  humas  sendiri sudah  cukup  baik,  akan  tetapi  masih  terdapat kendala dalam materi yang di publikasikan melalui media  sosial  ternyata  hanya  outputnya  saja,  tidak detail  dan  tidak  secara  menyeluruh.  Publikasi informasi yang di sampaikan melalui media sosial hanya  terkait  kepentingan  pribadi  instansi,  bukan terkait  permasalahan  publik  atau  permasalahan masyarakat yang diharapkan penyelesaiannya oleh masyarakat.

## a. Minimnya Sarana dan Prasarana
Terdapat  permasalahan  dalam  sarana  pada Humas  Protokol  yaitu  kekurangan  alat  kamera dikarenakan tipe kamera yang sudah lama. Kamera mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam pengambilan  gambar  dan  video  sebagai  sarana publikasi informasi. Dengan kualitas gambar yang baik akan memperkuat berita.
b. Kurangnya Personil dan Kemampuan Struktur  organisasi  ini  dalam  penyelesaian tugasnya  sudah  sesuai  dengan  bidangnya  masing- masing,  akan  tetapi  tidak  semua  bidang  mem- punyai  pegawai  yang  cukup  banyak  dalam me- ngatasi  pekerjaan  yang  ada.  Semisal  bidang  pe- nyusun  bahan  informasi  dan  publikasi  hanya terdapat  dua  pegawai,  hal  ini  menjadi  kendala dalam  pekerjaannya,  seperti  halnya  jika  terdapat kendala  dalam  pengelolaan  website  dan  jejaring sosial lainnya. Tidak hanya terkait publikasi infor- masi  berita,  tetapi  juga  terkait  fasilitasi  anggota dewan  dengan  berbagai  macam  kegiatan.  Keter- batasan sumber daya manusia juga mempengaruhi kinerja  tiap  individu  dalam  organisasi,  seperti yang  diketahui  bahwa  DPRD Provinsi Jawa Ti- mur  sendiri  terdiri  dari  120  anggota  dewan  yang tentunya  juga  sangat  banyak  sekali  kegiatan  yang harus diliput dan dilakukan pemberitaan kegiatan.

## KESIMPULAN
Kinerja  Humas  Protokol  Sekretariat  DPRD Provinsi  Jawa  Timur  dalam  publikasi  informasi kepada  masyarakat  sudah  berjalan  cukup  baik, akan  tetapi  masih  terdapat  beberapa  kendala.  Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitiaan dari indikator  penelitian  yaitu  dukungan  organisasi, kemampuan  dan  efektivitas  manajemen,  dan  ki- nerja  setiap  orang  dalam  organisasi.  Keterbukaan informnasi  publik  sudah  diatur  dalam  Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008. Keterbukaan infor- masi  publik  merupakan  dasar  untuk  membangun pemerintahan  yang  baik,  transparan,  terbuka  dan partisipatif  dalam  seluruh  kenegaraan  dan  penge- lolaan sumber daya publik mulai dari  proses pen- gambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi. Jika  dilihat  dari  dukungan  organisasi  Humas Protokol  Sekretariat  DPRD  Provinsi  Jawa  Timur sudah cukup mendukung, hal ini dapat dilihat dari struktur  organisasinya  yang  sudah  sesuai  dengan SOP  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Peraturan  Gu- bernur  Jawa  Timur.  Akan  tetapi  dalam  pelaksa- naannya juga masih terdapat kendala yaitu adanya kekurangan  sumber  daya  manusia.  Dalam  hal sarana  dan  prasarana  sudah  cukup  mewadahi, hanya saja terdapat keterbatasan alat kamera yang tergolong sudah tua. Dilihat dari segi Kemampuan dan  Efektivitas  Manajemen,  kinerja  organisasi Humas dalam hal penyelesaian publikasi informasi kepada masyarakat sudah cukup tepat waktu,. Akan tetapi  tidak  jarang  Humas  Protokol  kurang  mem- publish  terkait  permasalahan  masyarakat.  Proses perencanaan kerja pada Humas Protokol juga sudah cukup baik dan sesuai fungsinya. Pengorganisasian pada  Humas  Protokol  supportif  dan  saling  men- dukung.
Kinerja setiap orang dalam organisasi Humas Protokol  sudah  dibilang  cukup  baik  dikarenakan dalam kompetensi individu mereka mengetahui ke- ahlian dalam bekerja untuk menyelesaikan tugasn- ya, profesionalitas serta tanggung jawab. Meskipun juga terkadang masih terdapat masalah yaitu ketika ada kegiatan yang berbarengan yang menyebabkan keterlambatan  dalam  pengupload  an  berita  dan informasi  kepada  media.  Akan  tetapi  dari  tim  hu- mas sendiri juga selalu mengupayakan yang terbaik dengan memberikan dukungan manajemen berupa pelatihan  teknis  jurnalistik  dan  protokoler  dari kantor maupun dari luar kantor.

## DAFTAR PUSTAKA.
Alfarisi,  S.,  &  Hasanah,  U.  (2021).  Cybernetics: Journal  Educational  Research  and  Social Studies. Cybernetics:  Journal  Educational Research and Sosial Studies , 2 (April), 1– 10. Arnita Febriana Puryatama, & Tiyas Nur Haryani.
(2020). Pelayanan Prima Melalui
Penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik  Di Indonesia. Kybernan : Jurnal Studi
Kepemerintahan , 3 (1), 40–54.
Basalamah, J., & Ashoer, M. (2020). Konsep Dasar Manajemen. E  –  Jurnal  Riset  Manajemen , 146.
Dan,  S.,  Humas,  P.,  Meningkatkan,  D.,  & Pelayanan,  K.  (2023). Informasi  Publik  Di Sekretariat  Daerah  Kota  Pangkal  Pinang. Kusuma  Wati  Hidayat  PENDAHULUAN Pelayanan  informasi  yang  dibuat  dan diterima  oleh  lembaga  publik  terkait  dengan operasi  negara  atau  lembaga publik  lainnya yang  sesuai  dengan undang-undang  ,  serta . 5 (2).
Engkus,  Ainyna  Rachmadianty  Azan,  Alliadzar
Hanif, & Anisa Tiara Fitr. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui
Pelayanan  Publik. Jurnal  Dialektika:  Jurnal  Ilmu Sosial , 19 (1), 39–46.
Eva,  H.,  Achmad,  Y.,  &  Muslimin,  S.  (2023). Peran  Humas  Sekretariat  DPRD  Kota Palembang  Dalam  Menyampaikan Informasi Publik . 0147 , 86–100.
Hafidz,  M.,  &  Hikam,  A.  L.  (2022). Proses Pealayanan  Akta  Kealhiran  Di  Kelurahan Baratajaya . 2 (05), 33–41.
Hamzali,  S.  (2022).  Pengaruh  Pembelajaran Organisasi  Dan  Inovasi  Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi. Ekonomi Dan Bisnis , 9 (1 Januari), 1–9.
Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (n.d.).
Indriastuti,  I.  (2022).  Memahami  Kembali Pelayanan  Publik  Untuk  Mewujudkan  Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Governance,  JKMP  (Governance,  Jurnal Kebijakan  &  Manajemen  Publik) , 10 (1), 60–
75.
Ivana,  N.  Y.,  &  Kurniawan,  B.  (2022).
Implementasi Kebijakan Keterbukaan
Informasi Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Jurnal Publika , 10 (3), 995–1008.
Juru,  N.  A.,  &  Gorda,  E.  S.  (2021).  Analisis Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Buleleng. Perspektif , 10 (1), 239–247. Kaharuddin. (2021). Equilibrium : Jurnal
Pendidikan  Kualitatif :  Ciri  dan  Karakter Sebagai  Metodologi. Jurnal  Pendidikan , IX (1), 1–8.
Kartika,  S.,  Abdi,  A.,  &  Nasrulhaq,  N.  (2023).
Strategi Kehumasan Dalam Pelayanan Informasi  Publik  Di  Pusat  Pelatihan  Dan Pengembangan  Dan  Kajian  Manajemen Pemerintahan  Lembaga  Administrasi Negara.
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , 9 (1),
72–85.
Luthfia  Amanda.  (2022).  Peran  Humas  Sebagai
Fasilitator Publikasi Informasi dan Dokumentasi  Di  Perguruan  Tinggi. Jurnal
Manajemen Pendidikan , 13 (1), 1–5.
Muttaqin,  G.  F.  (2018).  Pengaruh  Pendelegasian Wewenang  Terhadap  Kinerja  Organisasi. Jurnal  Riset  Akuntansi  Terpadu , 11 (2),  159– 176.
Ngabito,  F.  M.,  &  Potale,  I.  (2023).  Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap
(SAMSAT)  Kabupaten  Gorontalo  Utara.
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 9 (1), 40–46.
Nur’aini,  R.  D.  (2020).  Penerapan  Metode  Studi Kasus  Yin  Dalam  Penelitian  Arsitektur  Dan Perilaku. INERSIA:  LNformasi  Dan  Ekspose Hasil Riset Teknik SIpil Dan Arsitektur , 16 (1), 92–104.
Pande Putu Regina Maharani, Tedi Erviantono, G.
P.  (2020).  Strategi  humas,  protokol  dan publikasi  dprd  kabupaten  badung  dalam mewujudkan good governance di kabupaten badung. Pande Putu Regina Maharani, Tedi Erviantono, Gede Indra Pramana , 1 (1), 1–8. Rahmawati, N. (2020). Literasi Legislasi Anggota Dprd  Provinsi  Jawa  Timur  Periode  2019- 2024. Journal  of  Civics  and  Moral  Studies , 5 (1), 16–30.
Rianto, P., & Indonesia, U. I. (2020). Modul metode penelitian kualitatif (Issue July).
S. Wanto, M., Ihsan Mattalitti, M., & Lampasa, Y. (2022).  Aktivitas  Publikasi  Humas Terhadap Peningkatan  Kinerja  Anggota  DPRD  Kota
Kendari. Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan
& Politik Lokal , 1 (1), 29–48.
Saputra,  E.  K.  O.  (2023). Manajemen  siaran  pers sebagai bentuk strategi komunikasi pelayanan kehumasan lembaga pemerintahan . 4 (1), 38– 48.
Sinambela,  E.  A.,  &  Darmawan,  D.  (2021).
Pengaruh  Total  Quality  Management  dan Manajemen  Pengetahuan  terhadap  Kinerja Organisasi. CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis , 1 (4), 1–12. Subhan,  M.,  Zulkarnaini,  Z.,  Meiwanda,  G.,  & Putri,  R.  A.  (2022).  Analisis  Peran Stakeholder  dalam  Program  Siak  Hijau  di Kabupaten  Siak. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan , 8 (22), 439-454.
Sun, L., & Zhang, Y. (2023). Heliyon Research on the impact of information interaction between government and media on the dissemination of public opinion on the internet. Heliyon , 9 (6), e17407.
Surahmat,  A.  E.,  &  Aminah,  S.  (2022).  Analisis Kinerja Humas dalam Keterbukaan Informasi pada  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten Wajo. Jurnal Ada Na Gau:
Public  … , 3 (1), 922–929. https://ojs.univprima.ac.id/index.php/jang
pa/article/view/334
Suryantoro,  B.,  &  Kusdyana,  Y.  (2020).  Analisis Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada  Politeknik Pelayaran  Surabaya. Jurnal Baruna  Horizon ,
3 (2), 223–229.
Zulkarnaini, Z., & Kurniadi, I. R. (2016). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).