## PERAN SOSIAL PENDIDIKAN DALAM MOBILITAS VERTIKAL MASYARAKAT DESA ( Laporan Penelitian )
Moh. Mukhlas (STAIN Ponorogo) Mohammad Muslih (ISID Gontor)

## Abstrak
Pendidikan ternyata tidak hanya berperan meningkatan wawasan dan kemampuan individu, juga tidak hanya membantu masyarakat untuk dapat hidup yang lebih layak di tengah-tengah masyarakat  dengan  kualifikasi  yang  diperoleh  dari  dunia pendidikan.  Laporan  hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa pendidikan ternyata dapat sebagai jalur peningkatan strata sosial, dalam  arti  yang  sangat  tradisional-antropologis.  Bahkan  pada taraf tertentu pendidikan dapat –diartikan- “mendobrak” tradisi yang sudah cukup mengakar kuat. Dalam masyarakat Jawa, ini dapat  dilihat  dari  fenomena penggunaan  bahasa, kata  sapaan, dan kata panggilan, yang pada gilirannya berpengaruh pada pola hubungan yang terjadi di masyarakat.
Kata Kunci : mobilitas vertikal, sosiologis, antropologis, speech community

## Latar Belakang Masalah
Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan berupa pemerataan pendidikan pada satu aspek dan peningkatan kekuatan ekonomi pada aspek yang lain, memberikan dampak berupa lahirnya fenomena baru, yaitu terjadinya mobilitas vertikal bagi sementara anak-anak di pedesaan. Tidak  sedikit  anak-anak  desa,  yang  semula  dianggap  sudah  cukup memadai,  hanya  sekedar  berhasil  menamatkan  sekolah  dasar,  akhir- akhir ini tumbuh kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan beberapa di antaranya berhasil mengenyam pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Dibangunnya sarana dan prasarana pendidikan oleh pemerintah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) di setiap desa, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Atas (SLTP dan SLTA) pada setiap kecamatan banyak merubah wawasan masyarakat, di antaranya cara memandang anak pada sisi masa depannya.
Pertumbuhan  pendidikan  formal  yang  sangat  cepat  di  negara berkembang, termasuk di Indonesia disebabkan berbagai sebab: (1) terjadi suatu dilusi dalam masyarakat mengenai fungsi pendidikan formal bahwa pendidikan  dengan  sendirinya  memberi  jaminan  untuk  memperoleh lapangan kerja terutama di sektor pemerintahan. Para orang tua, yang mempunyai  pendidikan  formal  yang  ‘minim’,  mendambakan  suatu kepastian hidup bagi anaknya, sekaligus mengaitkan posisi dalam sektor pemerintahan  yang  terkait  dengan  kekuasaan  paternalistik  yang feodalistik dari masa pra kemerdekaan seperti yang pernah dialaminya. (2) Desakan pendidikan universal pada tingkat pendidikan dasar yang dimulai pada tahun 60-an dengan adanya deklarasi Karachi untuk Asia, dan  deklarasi  Addis  Ababa  untuk  Afrika.  Seperti  yang  telah dikemukakan, Indonesia telah memulai menyelenggarakan pendidikan universal ini mulai kita rasakan dampaknya sejak Repelita IV dengan mulai  membengkaknya  gejala  “ educated  unemployment ”.  (3)  Lajunya pertumbuhan pendidikan yang tidak diiringi dengan kesempatan kerja, atau  keengganan  untuk  bekerja  dari  ara  lulusan  di  luar  sektor pemerintah, telah menimbulkan suatu paradoks: semakin membesarnya gejala “ educated unemployment ” semakin kuat tekanan untuk memperluas fasilitas pendidikan formal. 1
Sebelumnya, pandangan masyarakat tentang pendidikan anaknya adalah, bahwa; (1) pendidikan hanyalah untuk ‘kelas atas’ atau kaum ningrat, (2) anak adalah bernilai ekonomis dan (3) tidak jarang dianggap sebagai beban dan lain sebagainya. Pandangan seperti ini lambat laun ternyata berubah. Anak harus sekolah, dididik yang memadai, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat untuk masa depannya. Demikian persepsi  mereka  tentang  anak  dewasa  ini.  Dan  memang  pada  masa pembangunan  dewasa  ini,  pendidikan  juga  merupakan  dinamit  bagi negara-negara  berkembang.
Ada tiga sebab mengapa pendidikan di negara-negara berkembang terkadang  menjadi  buah  simalakama: pertama, pendidikan  masih merupakan suatu komoditi yang diperebutkan untuk memperoleh hak- hak  istimewa  ( privilege ),  untuk  naik  pada  tangga  sosial  seperti  halnya pada  zaman  kolonial.  Oleh  sebab  itu,  pendidikan  bersifat  untuk
1 HAR Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan , (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1992), p.193
segolongan kecil elit masyarakat ( education for the few ). Jadi, pendidikan belum  merupakan  kebutuhan  pokok  bagi  seorang  warga  negara  yang cerdas,  terutama  untuk  pendidikan  dasar. Kedua, pendidikan  akan mengakibatkan  meningkatnya  harapan  rakyat.  Dengan  terbukanya horison pemikirannya, apalagi dalam era informasi dan globalisasi dewasa ini,  harapannya  akan  jauh  menerawang  ke  depan.  Tidak  jarang kesenjangan antara harapan dan kenyataan semakin menganga apabila kebijakan pendidikan dan peluang yang dilahirkan oleh pembangunan ekonomi  tidak  berjalan  serasi. Ketiga, pendidikan  akan  melahirkan pendidikan yang lebih banyak lagi sejalan dengan terbukanya horizon pemikirannya. 2
Perubahan pandangan seperti itu menghasilkan fenomena baru di masyarakat. Pepatah jawa yang mengatakan “tunggak jarak mrajak” dan “tunggak jati mati”, ternyata akhir-akhir ini tidak sulit dipahami, lantaran  begitu  banyak  dan  mudah  bukti-bukti  yang  bisa  ditemukan. Tidak sedikit anak desa dari keluarga petani yang memiliki kultur agraris berhasil  menamatkan  pendidikan  hingga  perguruan  tinggi.  Lantas, berbekal pendidikannya itu mereka mampu mengisi posisi-posisi penting dalam kehidupan masyarakat ini, baik di birokrasi pemerintah, lembaga- lembaga  pendidikan,  perusahaan  dan  sejenisnya.  Atas  dasar pekerjaannya itu lalu mereka memperoleh gaji yang tinggi, perumahan yang bagus, kendaraan yang bergengsi, hubungan masyarakat yang lebih luas serta fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung posisi mereka sehingga terkesan urbanistis.
Apa  yang  diraih  oleh  anak  petani  desa  ini  adalah  benar-benar berbeda dengan apa yang dialami sebelumnya. Bukan saja tempat atau lingkungan yang berlainan, tetapi juga aspek-aspek lain yang lebih luas, seperti kebiasaan-kebiasaan, norma, nilai dan sebagainya. Mereka seolah- olah memasuki dunia baru, struktur sosial yang baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ketika mereka masih tinggal di desa, pikiran, perasaan dan kesadaran mereka terbentuk oleh lingkungan desa. Setelah hidup di kota lingkungan kota dengan berbagai macam aspeknya; baik aspek ekonomi,  sosial  maupun  budaya,  kesemuanya  itulah  yang  banyak mempengaruhi dan membentuk mereka kembali. Mungkin akan terjadi redefinisi kembali tentang dirinya. Padahal, secara kultural mereka masih harus terikat dengan kehidupan sebelumnya, yaitu masyarakat desa.
2 Ibid , p.192
Anak-anak  desa  yang  beruntung  mengalami  mobilitas  vertikal seperti ini disadari atau tidak, dituntut untuk memiliki dua jenis kultur yang berbeda, yaitu kehidupan tradisional di desa yang agraristis sekaligus kehidupan di kota yang serba modern. Tidak itu saja, kalau kebetulan mereka beruntung berhasil meraih posisi-posisi penting baru yang bersifat elit, mereka juga harus menyesuaikan diri sesuai dengan posisinya itu. Akhirnya  mereka  juga  harus  mampu  melakukan  peran  ganda  dalam kehidupan  masyarakat.  Pada  satu  sisi  mereka  dituntut  harus  mampu melakukan interaksi dengan masyarakat asal di desa, yang terdiri dari para orang tua, kerabat, kenalan lama yang sementara masih tinggal di desa  dengan  berbagai  kulturnya  yang  khas,  sedangkan  pada  sisi  lain mereka  juga  harus  belajar  dan  menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan baru yang memiliki kultur yang khas pula, masyarakat dan kultur kota. Lebih  jauh  perubahan  seperti  itu  juga  membawa  konsekwensi- konsekwensi  sosial  yang  lebih  luas,  anak-anak  yang  dilahirkan  dari keluarga yang berkultur ganda ini mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Mereka harus mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara ganda pula, baik dengan lingkungan asal orang tua yang bersangkutan maupun dengan  lingkungan  sehari-hari  di  mana  mereka  hidup  saat  ini.  Dan tentu masih banyak lagi persoalan lainya yang mereka perlu beradaptasi dan ikuti, misalnya kaitannya dengan simbol-simbol, uapacara keluarga yang  harus  melibatkan  anggota  masyarakat  yang  memiliki  dua  kultur yang berbeda dalam waktu bersamaan.
Adanya  peningkatan  di  bidang  pendidikan  pada  masyarakat petani/pedesaan, memberikan dampak yang cukup luas bagi mereka, termasuk memungkinkan terjadinya apa yang disebut dengan mobilitas vertikal.  Hubungan  antara  pendidikan  dengan  mobilitas  vertikal masyarakat pedesaan itu kemudian diekspresikan atau tercermin dalam fenomena-fenomena  tertentu.  Dalam  penelitian  ini  fenomena  yang dikaji akan dibatasi hanya pada penggunaan bahasa/sapaan.

## B. Metododogi Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas serta mengacu pada latar belakang masalah maupun rumusan masalah, penelitian  ini  mengambil  strategi  sebagai  berikut:  (a)  Jenis  penelitian
ini  adalah  penelitian  kualitatif 3 dengan  menggunakan  pendekatan fenomenologi. 4 (b)  Penelitian  ini  berusaha  untuk  menggambarkan keadaan/fenomena  yang  sebenarnya,  selanjutnya  dari  fenomena  itu dicoba  menemukan  ‘makna’  adanya  hubungan  antara  dua  hal,  yaitu pendidikan dan mobilitas vertikal. (c) Metode yang digunakan adalah metode ‘ participant observation’ sebagai metode utamanya, dimana peneliti secara langsung sebagai subyek juga termasuk sebagai obyek penelitian sekaligus. Dan metode ini akan didukung oleh metode yang lain, yaitu metode unstructured  interviewing dan metode dokumentasi . 5 (d)  Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian, maka digunakan teknik analisa kualitatif-deskriptif.  (e)  Dari  hasil  analisa  data  tersebut,  selanjutnya disusun  hasil  penelitian,  yang  berupa  kesimpulan.  Dalam  penelitian dengan  pendekatan  fenomenologis,  analisa  dibedakan  antara  analisis data  selama  di  lapangan  dan  analisis  data  setelah  meninggalkan lapangan. Inti dari analisis data selama di lapangan adalah agar tidak terjebak ke pengumpulan ‘sampah’ tetapi berupaya membangun ide. 6 Ide  memang  perlu  berlandaskan  data,  tetapi  data  bukanlah  tujuan, melainkan alat untuk memperjelas fikiran dan mencari generalisasi ide. Sedangkan  analisis  data  setelah  meninggalkan  lapangan  adalah menyangkut  dua  konsep,  yaitu indeksikalitas dan refleksikalitas. Indeksikalitas adalah keterkaitan makna kata, prilaku, dan lainnya pada konteksnya. Dan Reflesikalitas adalah tata-hubungan atau tata-susunan sesuatu dengan atau dalam sesuatu lain. Bila kedua tata tersebut diubah akan  terjadi  perubahan  makna. 7 Dengan  menggunakan  analisa
3 Menurut  HM.  Djunaidi  Ghony,  penelitian  kualitatif  adalah  metodologi penelitian yang dipakai dalam pendekatan phenomenologis dengan memakai metode utamanya partisipant observasi, unstructured interviewing dan personal dokument. Lihat Drs.  HM  Djunaidi  Ghony,  “Filsafat  Penelitian  Dalam  Pengajaran  sebagai  upaya pengembangan sumber daya manusia”, Orasi Ilmiah pada ‘Rapat Senat Terbuka’ dan Wisuda , FT IAIN Sunan Apel Malang, 1994), p. 12.
4 Pendekatan fenomenologis adalah upaya mencari “esensi”, “makna” dan “struktur fundamental”  dari  pengalaman  manusia.  Lihat  M.  Amin  Abdullah, Studi  Agama: Normativitas atau Historisitas , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), p. 34-35.
5 Menurut Noeng Muhadjir, dalam penelitian dengan pendekatan fenomenologi pada dasarnya hanya mengenal dua metode pengumpulan data, yaitu observasi partisipan dan wawancara bebas. Lihat Prof. DR. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990/II), p. 181
6 Ibid . p. 184 7 Ibid . p. 186
demikian diharapkan dapat mendeskripsikan “natural reality” dan dapat terhindar dari penafsiran para ahli dan dari produk “artificial thinking”.

## C. Hasil Penelitian
Masyarakat  Desa  Mojorejo  ternyata  merupakan  satu  di  antara masyarakat yang masih memegangi tradisi dan budaya Jawa. Sekalipun pada  kalangan  tertentu,  tradisi  sudah  dianggap  kuno,  namun  pada sebagian  besar  masyarakatnya  tidak  terpengaruh  oleh  hiruk-pikuknya budaya modern. Karakteristik masyarakat Mojorejo yang demikian ini tampaknya juga telah melalui proses pentradisian (pembudayaan) yang cukup panjang. Akar-akarnya bisa ditelusuri sampai pada tradisi yang berkembang  di  Solo,  yakni  terkait  nenek  moyang  mereka  yang  babat tanah.
Selanjutnya  di bawah  ini,  akan  diuraikan peran  sosiologis  dari pendidikan dalam dinamika dan pengembangan masyarakat, terutama dalam  mobilitas  vertikal  masyarakat  desa.  Melihat  peran  pendidikan dalam mobilitas vertikal masyarakat desa, sudah tentu berangkat dari asumsi dasar bahwa stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat sudah sedemikian mengakar. Dalam masyarakat Jawa, lebih-lebih di era modern ini, stratifikasi sosial tidak dimaksudkan sebagai kasta sosial, namun lebih bersifat samar yang tercermin dalam berbagai budaya mereka. Misalnya dalam pola berbahasa, dalam pertemuan-pertemuan, atau dalam upacara tradisional. Naik-turunnya (atau biasanya, hanya naik) posisi seseorang dalam beberapa hal itu, menandakan adanya mobilitas vertikal dalam masyarakat.

## 1. Bahasa dalam Budaya Masyarakat Mojorejo
Budaya selalu dikaitkan dengan manusia. Manusia dan budaya saling menunjang satu sama lain. Manusia membutuhkan budaya, tanpa budaya manusia tidak akan dinamakan manusia. Begitu pula dengan budaya, tanpa manusia sebagai pendukungnya, budaya tidak akan ada di  dunia  ini.  Secara  lebih  sederhana,  budaya  dapat  dibatasi  sebagai kebiasaan yang lahir dari akal budi manusia. Dalam melahirkan budaya, akal manusia berpikir dengan menggunakan bahasa yang dikuasainya. Bahasa  dalam  hal  ini  berperan  penting  untuk  menciptakan  budaya. Bahkan dalam kenyataannya budaya yang telah ada diwariskan secara turun temurun melalui bahasa oleh nenek moyang kita.
Bahkan, bahasa menjadi wadah dari budaya. Maksudnya, nama- nama dari hasil akal budi manusia itu dilambangkan dengan bahasa. Sebagai contoh, kata sapaan yang biasa dipakai untuk menyapa orang tua laki-laki dilambangkan dengan kata Mak-é atau Romo dalam bahasa Jawa. Budaya Jawa dihasilkan dari akal budi nenek moyang orang Jawa. Bahasa  Jawa  sangat  berperan  penting  dalam  proses  penciptaan  dan pewarisan budaya Jawa hingga saat ini. Bahasa Jawa itu sendiri menjadi wadah atas konsep budaya lokal etnis Jawa. Konsep-konsep dari sistem sapaan, mata pencaharian, kesenian (sastra, nyanyian, alat musik, tari- tarian,  dan  ukiran),  bagunan  adat,  senjata,  dan  pakaian  etnis  Jawa, dilambangkan  dengan  bahasa  Jawa,  artinya  dengan  nama-nama  yang khas  Jawa.  Contoh,  konsep  ‘orang  tua  kandung  perempuan’ dilambangkan  dengan  kata simbok ,  dan  konsep  ‘bilah  besi  untuk berperang’  dilambangkan  dengan  kata keris .  Kata-kata  seperti simbok dan keris adalah kata-kata bahasa Jawa yang menjadi wadah budaya etnis Jawa.
Bahasa  Jawa  adalah  bahasa  ibu  orang-orang  Jawa  yang  tinggal, terutama  di  Propinsi  Jawa  Tengah,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  dan Jawa Timur. Di daerah-daerah lain, misalnya, Banten sebelah utara, di Lampung dan daerah-daerah transmigrasi di beberapa pulau di Indonesia terdapat pula orang-orang Jawa yang berbahasa ibu bahasa Jawa. Bahasa Jawa sejak lama adalah bahasa pengantar suatu peradaban besar. Tradisi sastra tulis telah ada dan terus terpelihara, paling tidak sejak abad ke sepuluh. 8
Seperti  bahasa  lain,  bahasa  Jawa  mempunyai  berbagai  dialek geografi.  Dialek  geografi  seperti  dialek  Banyumas,  Tegal,  Yogya-Solo, Surabaya,  Samin,  Osing  dan  lain-lain  memiliki  sub-dialeknya  sendiri. Seperti  masyarakat  bahasa  lain,  dalam  masyarakat  Jawa  orang  dapat membedakan golongan orang kecil dengan golongan yang lebih tinggi hanya  dengan  melihat  adanya  ciri  kebahasaan  tertentu  yang  sering dipakai oleh golongan-golongan itu. 9
Dalam  masyarakat  bahasa  ( speech  community )  dapat  dipastikan terdapat aturan berbahasa yang disepakati oleh para anggotanya. Dalam
8 Soepomo Poedjosoedarmo dan Th. Koendjara, S.J, Tingkat Tutur Bahasa Jawa , (Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa, 1979)
9 Ibid.
pandangan  Clifford  Greetz  aturan  berbahasa  itu  diistilahkan  sebagai Linguistic Etiquette . Dalam bahasa Indonesia istilah itu dikenal dengan “etika berbahasa”.  Dalam masyarakat bahasa Jawa,  misalnya, terdapat istilah  tingkat  tutur  ( speech  levels ),  yaitu  sistem  kode  penyampai  rasa kesopanan yang di dalamnya terdapat unsur kosa kata tertentu, aturan sintaksis tertentu, aturan morfologi tertentu dan juga fonologi tertentu.
Tingkat tutur dalam bahasa Jawa yang umum adalah (1) ngoko, (2) krama madya, dan (3) krama inggil. Masing-masing tingkat tutur itu memiliki  kosa  kata  sendiri.  Dengan  demikian,  dalam  bahasa  Jawa terdapat kosa kata untuk tingkat tutur  ngoko , kosa kata  untuk tingkat tutur  krama  madya ,  dan  kosa  kata  untuk  tingkat tutur  krama  inggil . Soepomo Pudjosoedarmo menambahkan bahwa kosa kata bahasa Jawa tidak hanya terbatas pada kosa kata ngoko, madya , dan krama , tetapi juga meliputi krama  inggil,  krama  andap, dan krama  desa .  Kata-kata ngoko memancarkan arti tanpa sopan santun; krama madya memancarkan arti sopan  (konotasi  hormat)  tetapi  tingkat  kesopanannya  agak  setengah- setengah  saja; krama  inggil dan krama  andap memancarkan  konotasi hormat  yang  sangat  tinggi;  dan krama  desa memancarkan  konotasi hormat, tetapi di samping itu, ia menunjukkan juga bahwa pemakainya kurang mengetahui bentuk krama yang benar-benar standar. 10
Menurut Geertz, salah satu etiket orang Jawa adalah andap asor , yakni: merendahkan diri sendiri dengan sopan dan merupakan kelakuan yang benar yang harus ditunjukkan kepada setiap orang yang kira-kira sederajat atau  lebih tinggi.  Selalu ada  semacam kegelisahan  bilamana dua orang Jawa bertemu untuk pertama kalinya, karena masing-masing menentukan  tingkatan  pihak  lainnya  agar  masing-masing  dapat menggunakan bentuk linguistis yang tepat dan menerapkan pola andap asor yang tepat pula. Masing-masing penutur berusaha “bersaing” untuk menempatkan  dirinya  pada  posisi  yang  paling  rendah.  Namun, persaingan ini sebenarnya hanya bersifat pura-pura. Yang bersangkutan berpura-pura merendah, namun sebenarnya ia bermaksud agar dirinya ditempatkan  pada  posisi  yang  tinggi  (sesuai  dengan  posisi  yang disandangnya).  Mereka  biasanya  memakai  tingkat tutur  krama antara satu dengan yang lainnya, dan mereka tidak memakai tingkat tutur ngoko . Penggunaan tingkat tutur krama ini dimaksudkan agar yang bersangkutan
dapat melakukan  sikap andap  asor dan pada  saat  yang bersamaan  dia menghormati  orang  yang  tua  umurnya,  menghargai  orang  yang  baru saja dikenal atau belum dikenal.
Tingkat tutur krama madya dan krama inggil juga digunakan untuk menghormati  orang-orang  yang  berkedudukan  atau  berstatus  lebih tinggi.  Kedudukan  atau  status  ditentukan  oleh  banyak  hal,  misalnya: kekayaan,  keturunan,  pendidikan,  pekerjaan,  usia,  keluarga  dan kebangsaan. Untuk menyapa seseorang yang lebih rendah status sosialnya atau seseorang yang lebih muda dari dirinya sendiri atau seseorang yang telah menjadi kawan akrab, penutur dapat menggunakan tingkat tutur ngoko .  Dalam  kaitan  ini,  Geertz  mencontohkan  kalimat  yang  dalam bahasa Indonesia berarti “Dari mana anda?”. Bila kalimat itu dinyatakan dalam tutur ngoko akan berbunyi “ Kowe mau saka endi ?” dan dalam tingkat tutur krama “Panjenengan wau saking tindak pundi?”
Dalam hubungan kekerabatan, anak terhadap orang tuanya, cucu terhadap kakek/ neneknya, menantu terhadap mertuanya, antar besan, kemenakan terhadap paman/ bibinya, diwajibkan menggunakan bahasa Jawa dengan tingkat tutur krama. Sementara adik terhadap kakaknya diharapkan menggunakan bahasa Jawa dengan tingkat tutur krama , tetapi bukan  suatu  keharusan.  Sedangkan,  pihak-pihak  yang  merupakan kebalikan  dari  mereka  yang  harus  ber- krama (kecuali  antara  besan) diperbolehkan menggunakan tingkat tutur ngoko bila berbicara dengan mereka,  yakni:  orang  tua  terhadap  anak,  kakak  terhadap  adiknya, paman/bibi  terhadap  kemenakannya.
Pada masyarakat Mojorejo, penggunaan bahasa Jawa tampaknya juga  telah  banyak  mengalami  pergeseran  dari  penggunaan  yang  ideal sebagaimana yang dimaksudkan oleh Clifford Geertz di atas. Berdasarkan pengamatan  peneliti, 11 beberapa  pergeseran  penggunaan  bahasa  Jawa itu  terkait  dengan  pola  dasar  hubungan  sosial.  Bila  dikatakan  bahwa tingkat tutur krama ( madya dan inggil ) digunakan seseorang penutur yang lebih  muda  atau  lebih  rendah  derajat  sosialnya  ketimbang  lawan tuturnya, dalam upayanya untuk ber- andap asor dan menghormat lawan tuturnya, pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Karena, untuk konteks sekarang  banyak  anak-anak  tidak  ber- krama terhadap bapak/simbok,
11 Dalam menjaring data ini, peneliti menggunakan metode participant observation (pengamatan terlibat).
simbah, pak de/pak lik, mbok de/mbok lik, kakang/mbak yu , dan tetangga- tetangga  mereka  yang  bila  dilihat  dari  segi  umur  jelas  lebih  tua  dari mereka.  Memang,  sebagian  dari  mereka  —berdasarkan  pengamatan— menggunakan pola seperti itu. Namun, sejumlah yang lain menggunakan bentuk-bentuk campuran ( ngoko dan krama ). Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan  “ Sampeyan  mau  saka  endi ?”,  sebagaimana  terjadi  pada masyarakat Mojorejo umumnya.
Dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, penggunaan bahasa Jawa  tingkat tutur  krama oleh  anak-anak  muda  dan/atau  orang-orang dewasa dialamatkan kepada orang-orang tertentu (misalnya: tokoh agama atau  tokoh  masyarakat,  Lurah  dan  anak  buahnya,  Camat  dan  anak buahnya). Namun demikian, di sana sini masih ada selipan unsur-unsur dari bahasa Indonesia atau bahasa lain. Dalam situasi formal (khutbah, ceramah, pidato, kampanye politik dan sejenisnya), kendati pembicaranya adalah  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  Lurah,  Camat  dan  Juru Kampanye dan sebagainya, tingkat tutur krama seringkali digunakan bila audience-nya berasal dari berbagai kalangan. Namun, lagi-lagi, tuturan mereka  tidak  melulu  dalam  bahasa  Jawa  dengan  tingkat tutur  krama ( madya atau inggil ), tetapi “campur tingkat tutur” (istilah bakunya, campur kode atau code-mixing , sebab tingkat tutur dianggap suatu kode) dengan selipan unsur bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris.
Penggunaan  bahasa  Jawa  dengan  tingkat  tutur  tertinggi  ( krama inggil ) hampir tidak tercampur dengan selipan bahasa lain atau tingkat tutur  lain  sangat  terlihat  pada  acara  perkawinan.  Pada  pesta perkawinahan,  baik  dari  pembawa  acara  (MC),  tuan  rumah,  wakil pengarak maupun dari muballigh, bisa dipastikan menggunakan bahasa bahasa Jawa krama inggil. Namun di luar daerah, dalam acara serupa, penggunaan bahasa Jawa dengan tingkat tutur krama inggil sudah mulai jarang  ditemukan.  Kalaupun  ada,  tak  jarang  ditemukan  penggunaan bahasa  Jawa  dengan  berbagai  tingkat  tutur  dan  selipan  unsur-unsur bahasa-bahasa  lain.
Harus diakui, penggunaan bahasa Jawa yang memiliki sejumlah tingkat  tutur  itu  dewasa  ini  telah  banyak  mengalami  pergeseran  dari penggunaannya  yang  ideal.  Sejumlah  orang  bertutur  dengan  tingkat ngoko padahal  semestinya dengan  tingkat tutur  krama .  Celakanya  lagi, sejauh penelitian ini, penguasaan tingkat tutur krama ( madya dan inggil ) pada kalangan kawula muda, kondisinya cukup memperihatikan, untuk
tidak  mengatakan  “jelek”.  Tampaknya,  mereka  kurang  memiliki kompetensi  dalam  bahasa  Jawa,  khususnya  tingkat tutur  krama ,  yang memancarkan  konotasi  hormat  itu.  Sehingga,  performansi  dalam bahasa itu kurang bagus.
Yang lebih memprihatinkan lagi, mungkin menganggap bahasa Jawa sebagai bahasa “tradisional” dan biar dianggap sebagai orang-orang yang modern dan educated, ada sejumlah orang tua membiasakan anak- anak  mereka  menggunakan  bahasa  Indonesia  –dengan  Jawa  mereka yang medok–, padahal mereka hidup di lingkungan masyarakat bahasa ( speech  community )  bahasa  Jawa.  Mereka  tampak  begitu  bangga  ketika memperhatikan  anak-anak  mereka  berbahasa  Indonesia.  Hal  yang demikian, menurut Suprihadi (46), 12 di samping tidak mendidik anak- anak  untuk  mampu  berbahasa  Jawa,  menyusahkan  mereka  dalam bergaul  dengan  sesama  mereka,  tetapi  juga  “membutakan”  mereka terhadap  budaya  yang  terpancar  dari  bahasa  Jawa  itu  sendiri,  seperti adap asor , dan unggah-ungguh . “Anak-anak yang hidup dan bergaul dalam masyarakat tutur bahasa Jawa, ajarilah, atau jika tidak, biarkanlah mereka berbahasa dan berbudaya Jawa”, demikian Suprihadi. 13

## 2. Perihal Sapaan
Sebutan,  sapaan,  atau  gelar  di  depan  dan  di  belakang  nama seseorang langsung atau tidak langsung memberikan beberapa efek pada pemiliknya. Baik dalam berpikir atau merasa. Saat disapa dengan sebutan “Mbak”  atau  “Yu”,  secara  tidak  langsung  seorang  perempuan  telah diposisikan sebagai orang yang, dari segi usia, lebih tua. Demikian juga jika seseorang menyapa orang lain dengan “Kang” dan “Mas” juga “Pak” tentu dengan anggapan orang itu lebih tua atau –seringnya- merasa lebih respek kepada mereka walaupun dari segi usia mereka sebaya bahkan ada  juga  yang  lebih  muda.  Sementara  menyapa  dengan  nama  tanpa embel-embel apapun, bagi sebagian orang Jawa membuat relasi menjadi lebih egaliter dan akrab.
Sedangkan kata ganti “kawula” atau “dalem”, untuk menyebut “saya”, biasanya dipakai dalam situasi formal, atau dengan orang-orang yang baru dikenal  atau jika ingin “berjarak”  dengan rekan bicaranya.
12 Suprihadi adalah warga Mojorejo
13 Hasil wawancara pada Jum’at, 1 Mei 2009
“Aku” atau “kula” dipakai dalam situasi informal dengan orang-orang yang sudah dianggap akrab. Biasanya kata ganti “aku” ini juga digunakan jika  ingin  memperkecil  “jarak  sosial”  dengan  rekan  bicara  dan membangun situasi yang lebih intim dan akrab.
Pada masyarakat Mojorejo, kata-kata yang menunjukkan respek atau  menunjukkan  berjarak  tersebut  memang  tidak  selalu  digunakan berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, tetapi juga kepada seseorang yang  secara  garis  keturunan  tergolong  “ningrat”.  Meski  demikian terdapat juga perkembangan baru, “penggunaan bahasa inggil itu juga digunakan  kepada  kaum  terdidik,  meskipun  bila  dilihat  dari  garis keturunan,  mereka  tergolong  awam  (masyarakat  bawah)”,  demikian ungkap Purnomo (51). 14 “Itupun biasanya, diberikan kepada mereka yang telah  sampai  pada  pendidikan  tingkat  sarjana  atau  di  atasnya,  dan biasanya lagi, pendidikannya itu dilakukan di luar kota, seperti di Jakarta atau Yogyakarta”, demikian Purnomo menambahkan.
Penamaan,  kata sapaan,  sebutan, kata  ganti  (untuk benda  dan orang), keterangan tempat atau waktu serta hubungan antara kata-kata tersebut dengan konteks penggunaannya direfleksikan secara linguistis dalam istilah “deixis” . Deixis berasal dari bahasa Yunani δείκνυμι yang bermakna “menunjukkan”, di dalam bahasa Latin disebut “demonstratio” . Dalam “deixis” dibahas  bagaimana  bahasa  meng- enkodifikasi dan menggramatikalisasi konteks ujaran atau suatu peristiwa ujaran. Dengan demikian,  interpretasi terhadap  suatu  ujaran  sangat bergantung  pada analisa setiap konteks di luar ujaran. Penerapan deixis akan lebih “mudah” terlihat dalam face-to-face-interaction . Dalam bahasa tulis biasanya dapat dianalisa dengan menggunakan “pisau bedah” pragmatik, lebih khusus lagi dengan menggunakan “speech act theory”.
Selain deixis waktu  (misalnya:  sekarang,  hari  ini,  besok,  nanti, dll), deixis tempat (misalnya: di sana, di sini, di situ, dll), ada deixis persona (nama, kata ganti orang, panggilan dan sapaan) dan deixis sosial (sapaan dan sebutan). Beberapa contoh di atas bisa dimasukkan ke dalam deixis persona.
Deixis sosial  disebut  juga “honorifica” (latin “honorificus” : menghormati) digunakan sebagai penanda status sosial seseorang atau
14 Warga Mojorejo yang juga seorang guru SMP Negeri di Ponorogo
suatu benda lewat bahasa. Honorifika dalam bahasa bisa dikenali lewat kata ganti orang, kata sapaan, kata penunjuk diri dan dalam beberapa bahasa lewat kata kerja. Misalnya kata sapaan “Mbak” dalam konteks sosial masyarakat berbudaya Jawa awalnya digunakan untuk menyapa saudara  perempuan  yang  lebih  tua.  Namun,  sapaan  ini  berkembang luas  menjadi  sapaan  untuk  perempuan  secara  umum,  terutama  yang tidak  dikenal  secara  pribadi.  Contoh  lainnya,  bahasa  Jawa  mengenal “undak usuk” atau tingkatan dalam berbahasa. Ada yang halus, ada yang sedang dan ada pula yang kasar. Kesemuanya menjadi sebagian indikator penanda adanya “jarak” juga “tingkatan” saat seseorang berbahasa. Itu masih  belum  ditambahi-tambahi  dengan  berbagai  macam  gelar  yang sebenarnya dikonstruksi oleh masyarakat pengguna bahasa.

## 3. Mobilisasi Sosial dalam Bahasa dan Sapaan
Seperti telah disinggung di atas, pada masyarakat Jawa umumnya bisa  ditemui  berbagai  golongan  masyarakat  yang  pada  praktiknya terdapat perbedaan tingkat antara golongan satu dengan golongan yang lain. Adanya golongan yang berlapis-lapis ini mengakibatkan terjadinya stratifikasi  sosial  baik  itu  secara  ketat  ataupun  lebih  bersifat  terbuka. Masyarakat Mojorejo tampaknya termasuk masyarakat yang menganut pelapisan sosial yang bersifat terbuka, maka warga yang bersangkutan bisa dengan leluasa naik atau bahkan turun dari tingkat satu ke tingkat lainnya, sudah tentu atas dasar faktor-faktor tertentu.
Dengan  demikian,  setiap  warga  Mojorejo  pada  dasarnya mempunyai  kesempatan  untuk  menaikan  kelas  sosial  mereka  dalam struktur sosial masyarakat. Inilah yang biasa disebut dengan mobilitas sosial. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. 15 Masyarakat dengan sistem  stratifikasi  terbuka  memiliki  tingkat  mobilitas  yang  tinggi dibanding masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang tertutup.
Mobilitas sosial sebenarnya dapat berlangsung dalam dua arah, sekalipun umumnya perpindahan itu dari suatu tingkat yang rendah ke suatu tingkat yang lebih tinggi. Dalam proses itu, sebagian orang memang dapat berhasil mencapai status yang tinggi, namun beberapa orang juga mengalami kegagalan, dan selebihnya tetap tinggal pada tingkat status
15 Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, Sosiologi Jilid I. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999)
yang dimiliki oleh orang tua mereka, bahkan turun lebih rendah daripada itu. Mobilitas jenis ini merupakan bentuk mobilitas dalam lingkup “antar generasi”, yakni dengan memperbandingkan posisi ayah dan anak dalam masyarakat, termasuk soal status pekerjaan mereka. Selain itu, juga bisa diketahui sampai sejauh mana sang anak mengikuti jejak sang ayah dalam hal pekerjaan. Mobilitas juga bisa ditelaah dari segi gerak “intra generasi”, yakni dengan mengukur sejauh mana individu yang sama mengalami perubahan sosial dalam masa hidupnya sendiri.
Meskipun  mobilitas  sosial  memungkinkan  masyarakat  untuk mengisi posisi jabatan dengan orang yang paling ahli dan memberikan kesempatan  bagi  orang  untuk  mencapai  tujuan  hidupnya,  namun mobilitas  sosialpun  mengakibatkan  konsekuensi-konsekuensi  yang sebenarnya tidak diinginkan, seperti rasa ketegangan pada pribadi yang berusaha untuk naik status, rasa ketidakpuasan akan kegagalan, sikap angkuh dan sombong atas keberhasilan, rasa khawatir akan turunnya status, dan secara sosial bisa memperlemah solidaritas kelompok sebagai akibat  dari  dinamika  antargolongan  sosial  dalam  masyarakat.  Dalam masyarakat  berkasta,  bisa  ditemui  contoh-contoh  ekstrim  dari konsekuensi-konsekuensi  mobilitas  sosial  seperti  ini,  di  mana  ada perbedaan  antara  golongan  yang  menduduki  tingkat  tertentu  dalam masyarakat  sangat  menonjol  sekali  dengan  garis  pembatas  yang  jelas. Norma-norma, nilai dan gaya hidup dari masing-masing kelompok juga sangat mencolok perbedaannya. Jadi menjadi hal yang biasa manakala rasa kekhawatiran orang kasta atas timbul saat posisinya terancam untuk turun ke kasta bawah. Bahkan orang kasta tertentupun jika melakukan pelanggaran  atas  norma  yang  berlaku  dengan  serta  merta  akan dikeluarkan dari kelompoknya dan dikucilkan oleh orang-orang sekasta bahkan keluarga sendiri.
Sudah  tentu,  kondisi  seperti  ini  tidak  terjadi  pada  masyarakat Mojorejo.  Karena  pada  umumnya  tokoh  masyarakat  (setidaknya  di tingkat desa) masih dipegang tokoh-tokoh lama, mulai tokoh adat, tokoh agama sampai perangkat desa. Sehingga munculnya masyarakat terdidik sebagai  “masyarakat  berkelas”  baru  tidak  mengganggu  keberadaan mereka.  Pada  umumnya  mereka  bekerja  di  kota  atau  bahkan  di  ibu kota, sehingga waktu pulang kampung relatif jarang.

## a. Determinasi Mobilitas Sosial
Zaman  dahulu  seseorang  mendapat  status  tinggi  dalam  sistem stratifikasi dalam masyarakatnya hanya karena faktor keturunan. Status inipun akan berlangung selama seumur hidup tanpa ada proses kompetisi untuk  menggapai  ataupun  mempertahankan  status  tertentu.  Kini, kesempatan-kesempatan untuk berkompetisi meraih status pada “kelas atas”  sangat  terbuka  sekali.  Dalam  masyarakat  seperti  ini  yang  lebih dihargai pada diri seseorang adalah prestasi, kecakapan, keahlian dan faktor determinan utama. Sudah tentu individu-individu sendiri yang menjadi pemain, yang akan menentukan siapa yang berhasil mencapai kedudukan tertentu dalam masyarakat.
Beberapa  hal  ini,  terlihat  jelas  pada  masyarakat  Mojorejo.  Jika 10  tahun  atau  setidaknya  5 tahun  yang  lalu,  sapaan  “eyang  kakung”, “eyang  putri”,  “bapak”,  “ibu”,  “mas”,  “mbak”  dapat  dipastikan dialamatkan  hanya  untuk  sebagian  masyarakat  yang  secara  garis keturunan tergolong “ningrat” yang umumnya memang menjadi tokoh. Sedangkan  sapaan  “simbah”  atau  “mbah-e”,  “mbah  anang”,  “mbah edok”, “mak-e”, “simbok”, “kang”, dan “yu” merupakan kata-kata sapaan yang  khas  untuk  kalangan  rakyat  jelata  atau  kalangan  awam,  yang biasanya mereka adalah kaum petani, kuli atau pedagang kecil di pasar. Demikian  juga  dengan  kata  panggilan  “panjenengan”  atau  biasanya disingkat  “ n jenengan”  sebagai  kata  ganti  orang  kedua,  adalah  kata penghormatan  yang  hanya  diberikan  kepada  mereka  yang  tergolong ningrat, sementara “kowe” atau “ko” sebagaimana “Kogawa” (kamu bawa) hanya terjadi pada kalangan rakyat jelata.
Tampaknya determinasi sosial seperti ini, kini telah mengalami perubahan.  Kata  sapaan  dan  panggilan  yang  menunjukkan  “kelas” penghormatan tidak hanya didominasi oleh golongan masyarakat yang secara garis keturunan tergolong ningrat, namun dapat terjadi juga pada mereka yang secara garis keturunan tergolong rakyat jelata.
Ada banyak fenomena menunjukkan bahwa beberapa orang yang dulunya menyandang sapaan “kang” atau “yu”, namun setelah beberapa tahun kemudian sapaan itu berubah menjadi sapaan “mas” atau “mbak”. Bagi  masyarakat  berkelas  seperti  masyarakat  Mojorejo,  “perubahan sapaan  demikian  harus  diartikan  sebagai  peningkatan  status,  karena memang perbedaan  kata sapaan itu  bukan tanpa  maksud”, demikian
Mukhtar  Arifin  (35). 16 Dengan  demikian  kata-kata  sapaan  bukan merupakan istilah yang tanpa makna.
Secara  sosiologis,  dalam  masyarakat  memang  terdapat  saluran- saluran tertentu bagi mobilitas sosial, melalui saluran-saluran ini status seseorang warga bisa bergerak naik dari lapisan yang rendah ke dalam lapisan yang lebih tinggi. Saluran mobilitas sosial ini antara lain organisasi pemerintahan,  lembaga  keagamaan,  lembaga  ekonomi  dan  lembaga pendidikan.  Pada  masyarakat  Mojorejo,  “saluran  mobilitas  itu  sangat terasa  melalui  jalur  pendidikan  dan  sedikit  dari  jalur  lembaga keagamaan”, demikian Kyai Mujiono (59). 17

## b. Pendidikan sebagai Saluran Mobilitas
Pendidikan  merupakan  anak  tangga  mobilitas  yang  penting. Bahkan  jenis  pekerjaan  kasar  yang  berpenghasilan  baik  pun  sukar diperoleh,  kecuali  jika  seseorang  mampu  membaca  petunjuk  dan mengerjakan soal hitungan yang sederhana. Pada banyak dunia usaha dan  perusahaan  industri,  bukan  hanya  terdapat  satu,  melainkan  dua tangga  mobilitas.  Yang  pertama  berakhir  pada  jabatan  mandor,  yang lainnya bermula dari kedudukan “program pengembangan eksekutif,” dan berakhir pada kedudukan pimpinan. Menaiki tangga mobilitas yang kedua  tanpa  ijasah  pendidikan  tinggi  adalah  sesuatu  hal  yang  jarang terjadi.
Hal  ini  diduga  bahwa  bertambah  tingginya  taraf  pendidikan makin  besarnya  kemungkinan  mobilitas  bagi  anak-anak  golongan rendah dan menengah. Ternyata ini tidak selalu benar bila pendidikan itu terbatas pada pendidikan tingkat menengah. Jadi walaupun kewajiban belajar  ditingkatkan  sampai  SMU  masih  menjadi  pertanyaan  apakah mobilitas sosial dengan sendirinya akan meningkat. Mungkin sekali tidak akan terjadi perluasan mobilitas sosial, seperti dikemukakan di atas, ijasah SMU tidak lagi memberikan mobilitas yang lebih besar kepada seseorang. Akan tetapi pendidikan tinggi masih dapat memberikan mobilitas itu
16 Warga Mojorejo yang menjadi Kaur Keuangan pada Jajaran Perangkat Desa Mojorejo
17 Kyai Mujiono (59) warga Mojorejo yang mengaku lahir sebagai anak petani, namun karena ketekunannya mendalami agama, sampai akhirnya memiliki pesantren salaf “Darur Rahmah” dengan puluhan murid (santri)nya.
walaupun  dengan  bertambahnya  lulusan  perguruan  tinggi  makin berkurang jaminan ijasah untuk meningkat dalam status sosial.
Pada dasarnya, pendidikan itu hanya salah satu standar saja. Dari tiga  “jenis  pendidikan”  yang  tersedia  yakni  pendidikan  informal, pendidikan formal dan pendidikan nonformal, tampaknya dua dari jenis yang  terakhir  lebih  bisa  diandalkan.  Pada  pendidikan  formal  dunia pekerjaan dan dunia status lebih mempercayai kepemilikan ijasah tanda lulus seseorang untuk naik jabatan dan naik status. Akan tetapi seiring dengan  perkembangan  kemudian  mereka  lebih  mempercayai kemampuan  atau skill individu  yang  bersifat  praktis  daripada  harus menghormati  kepemilikan  ijasah  yang  kadang  tidak  sesuai  dengan kompetensi sang pemegang syarat tanda lulus itu. Inilah yang akhirnya memberikan  peluang  bagi  tumbuhnya  pendidikan-pendidikan nonformal,  yang  lebih  bisa  memberikan  keterampilan  praktis- pragramatis  bagi  kebutuhan  dunia  kerja  yang  tentunya  berpengaruh pada pencapaian status seseorang.
Dalam  perspektif  lain,  dari  sisi  intelektualitas,  memang  orang- orang  berpendidikan  lebih  tinggi  derajat  sosialnya  dalam  masyarakat dan  biasanya  ini  lebih  terfokus  pada  jenjang-jenjang  hasil  keluaran pendidikan  formal.  Makin  tinggi  sekolahnya  makin  tinggi  tingkat penguasaan  ilmunya  sehingga  dipandang  memiliki  status  yang  tinggi dalam  masyarakat.
Beberapa  hal  inilah  kiranya  yang  mendorong  sebagian masyarakat  Mojorejo  yang  tergolong  petani  itu  untuk  berusaha  lebih giat.  “Memang,  beberapa  tahun  terakhir  ini  terlihat  sekali  perhatian terhadap pendidikan anak lebih dimiliki oleh para petani”, demikian Sutrisno (43). 18 Sudah tentu motivasi mereka tidak mesti terkait dengan penigkatan status sosial. Untuk pendidikan anak, terutama di perguruan tinggi, sebagian mereka ada yang menjual sawah dan ada sebagian yang lain  “berjuang”  menjadi  TKI  di  luar  negeri.  “Kenyataannya  memang beberapa  orang  yang  meraih  gelar  sarjana  (S-1),  bahkan  yang  sampai pascasarjana (S-2 dan S-3) justru anak-anak dari orang tua yang tergolong masyarakat petani”, demikian Sutrisno menambahkan. 19
18 Sutrisno Kepala Dusun (Kasun) Mojo, bagian dari desa Mojorejo. Di desa ini, jabatan Kasun lebih dikenal dengan sebutan “kamituwa”
19 Wawancara hari ahad, 10 Mei 2009
Sementara  anak-anak  sebaya  dari  keluarga  ningrat,  anak perangkat  desa,  atau  anak  pegawai,  umumnya  mereka  hanya  sampai tingkat SLTA dan segera setelah itu mereka berwiraswasta, bahkan ada yang tidak tamat SMA, dan ada yang lebih parah lagi, sebagian mereka justru menjadi “gunjingan” masyarakat karena perilakunya yang tidak baik.
Jika di masa kanak-kanak dan masa remaja pergaulan antara anak petani dengan anak kalangan ningrat terkesan ada jarak, namun setelah mereka  dewasa,  pergaulan  mereka  sudah  tampak  seperti  pada  “level” yang sama.

## c. Peningkatan Taraf Hidup melalui Pendidikan
Dari uraian di atas terlihat bahwa pendidikan dapat dipergunakan sebagai jalur untuk membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya ke tingkat yang  lebih tinggi melalui usaha  mereka sendiri. Penegasan ini  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  masyarakat yang berpenghasilan rendah. Hal ini tidak sukar untuk dipahami karena dengan  bekal  pengetahuan  yang  mantap  dan  lebih-lebih  lagi  secara sengaja meteri yang berhubungan dengan masalah ekonomi mendapat tekanan lebih berat, maka out put dari pendidikan akan dapat berusaha lebih  baik  dalam  menghadapi  segala  persoalan  tentang kesejahteraannya.
Sebaliknya perkembangan ekonomi juga dapat membantu proses pendidikan  karena  dengan  meningkatnya  ekonomi  baik  nasional maupun  masyarakat  sekitar  tempat  di  gelarnya  pendidikan  berarti meningkat pula kekuatan untuk memikul biaya pendidikan. Masalah ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat jelas terhadap kelancaran kegiatan  pendidikan  dan  bahkan  ditekankan  bahwa  kurikulum  juga dipengaruhi  oleh  tuntutantuntutan  dari  pekerjaan  perdagangan  dan industri.  Kenyataannya  memang  demikian,  berbagai  masalah  yang berhubungan dengan perburuhan, perdagangan dan industri memang harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum. Kurikulum yang baik  memang  memperhatikan  kenyataan-kenyataan  yang  ada  di masyarakat.
Signifikansi antara tingkat pendidikan  dengan tingkat keadaan ekonomi atau hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi seseorang oleh Clark (1944) tersebut bisa diutarakan sebagai berikut.
1) Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula tingkat penghasilannya (tamatan sekolah dasar maksimal antara empat dan lima ribu dolar setahun; tingkat sekolah menengah atas maksimal antara  lima  dan  enam  ribu  dolar  setahun  dan  tingkat  perguruan tinggi maksimal antara delapan dan sembilan ribu dolar setahun)
2) Tamatan  sekolah  dasar  (atau  sekolah  menengah  pertama)  akan mendapat  penghasilan  maksimal  pada  usia  sekitar  25-34  tahun; tamatan  sekolah  menengah  atas  akan  mendapatkan  penghasilan maksimal pada usia sekitar 35-44 tahun dan tamatan perguruan tinggi akan mendapat hasil maksimal pada usia sekitar 45-54 tahun.
3) Tamatan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada usia tua mendapat hasil yang lebih rendah dari hasil ketika mereka mulai bekerja. Tamatan sekolah menengah atas pada usia tua mendapat hasil  yang  seimbang  dengan  hasil  ketika  mereka  mulai  bekerja.
Tamatan perguruan tinggi pada usia tua mendapat hasil yang lebih besar ketika mereka mulai bekerja.
Walau demikian tentulah dimaklumi bahwa tidak semua orang mengalami  atau  memiliki  korelasi  antara  tingkat  pendidikan  dan penghasilan seperti diatas, penyimpangan tentu ada sebagaimana dalam masalah sosial lainnya.

## Kesimpulan
Dari uraian dan diskusi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa peran  sosial  pendidikan  tidak  hanya  meningkatan  wawasan  dan kemampuan individu, juga tidak hanya membantu masyarakat untuk dapat  hidup  yang  lebih  layak  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan kualifikasi yang diperoleh dari dunia pendidikan. Namun, sebagaimana terlihat  pada  masyarakat  Mojorejo,  pendidikan  dapat  sebagai  jalur peningkatan strata sosial, dalam arti yang sangat tradisional-antropologis. Bahkan pada taraf tertentu pendidikan dapat –diartikan- “mendobrak” tradisi yang sudah cukup mengakar kuat.
Jika  selama  ini  masyarakat  memahami  bahwa  pekerjaan  layak, kekayaan duniawi, rumah mewah, istri cantik, dst.. dapat diraih oleh siapa  saja,  baik  individu  yang  tergolong  “kasta”  tinggi  maupun  yang “berkasta” rendah, namun tidak demikian halnya dengan “status’ dalam strata  sosial.  Hampir  menjadi  keyakinan  masyarakat  pada  umumnya, soal  yang  terakhir  ini  tampaknya  sudah taken  for  granted, sudah given
dari “sana”nya. Masyarakat Mojorejo, sebagai sedikit masyarakat di Jawa yang  masih  memegangi  tradisi,  dapat  membuktikan  lain.  Dengan pendidikan, status “atas” dapat diraih oleh individu yang dulunya berstatus “rendah”. Inilah keunikan masyarakat desa ini.
Beberapa hal ini terlihat jelas dari fenomena penggunaan bahasa pada  umumnya  dan  penggunaan  kata  sapaan  atau  panggilan  pada khususnya.  Sebagaimana  diketahui,  penggunaan  bahasa  jawa  “krama inggil”, “krama madya”, dan “ngoko”, demikian juga kata sapaan “kang”, “yu”, “mas”, “mbak” dan kata panggilan “panjenengan”, “kowe” pada masyarakat Jawa bukan istilah yang tanpa maksud, bukan kata yanng tanpa arti. Penggunaan bahasa, sapaan dan panggilan dalam tradisi Jawa menunjukkan posisi dan status sosial  yang bersangkutan. Selama ini, perubahan dari sapaan “kang” menjadi “mas” atau “yu” menjadi “mbak” atau  dari  panggilan  “kowe”  menjadi  “ n jenengan”  secara  tradisional hampir mustahil terjadi. Karena jika terjadinya perubahan itu berarti terjadi perubahan status.
Sekalipun demikian, tetap perlu dicermati, pendidikan bisa jadi merupakan faktor dominan bagi terjadinya perubahan status, namun, sebagaimana pada masyarakat Mojorejo, hal itu mesti dibarengi dengan peningkatan adab dan tata krama yang baik. Jika tidak, tingginya tingkat pendidikan  sulit  merubah image, apa  lagi  merubah  status.  Demikian juga, bagus adab dan tata krama memang membuat masyarakat respek, namun  belum  tentu  bisa  merubah  status  jika  tidak  didukung  oleh meningkatnya pendidikan. Inilah yang dimaksud, pendidikan menjadi faktor yang dominan.
Hal lain yang juga perlu dicatat adalah, pada masyarakat Mojorejo, menggapai pendidikan setinggi-setingginya bukan dimaksudkan untuk merubah status sosial (tentu dalam pengertian tradisional-antropologis itu), tetapi untuk merubah “nasib” dan pada taraf tertentu, bisa dikatakan, untuk dapat berkompitisi di panggung dunia. Sehingga meningkatnya status dalam stratifikasi sosial yang diperolehnya merupakan ekses tidak langsung dari peran sosial pendidikan yang diraihnya.
Catatan  terakhir,  masyarakat  Mojorejo  memang  layak mendapatkan ini, karena perjuangan meraih pendidikan tinggi untuk anak-anak  mereka,  mereka  bayar  dengan  harga  yang  sangat  tinggi. Sebagian mereka ada yang menjual tanah sawah warisan, ada pula yang rela menjadi TKI/W ke luar negeri. Sementara anak-anak ningrat dan
tokoh  masyarakat,  tampaknya  tetap  pada  posisi  semula,  yaitu  sebagai tokoh dan anak tokoh pada level desa. Karena tidak meraih pendidikan tinggi, mereka sukar menembus batas posisi di kota..
Penelitian  ini  lebih  merupakan  upaya  melihat  peran  sosial pendidikan dalam peningkatan status sosial masyarakat. Penelitian ini diakukan  dan  dilaporkan  di  saat  berlangsungnya  diskusi,  apakah pendidikan  dapat  berperan  meningkatkan  status  sosial  ataukah pendidikan justru  membubarkan stratifikasi  sosial dalam  masyarakat? Dengan  bahasa  lain,  apakah  pendidikan  bisa  meningkatkan  harkat manusia pada masyarakat tradisional atau justru pendidikan berperan menghapus tradisi “berkelas”  itu, sehingga tak ada  lagi “kelas sosial”. Sudah  tentu  penelitian  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menjawab persoalan  itu.  Maka  diharapkan  penelitian  lebih  jauh  untuk membuktikan problem itu.
Jika  dilihat  lebih  jauh,  pendidikan  bukan  satu-satunya  faktor dalam  peningkatan  status  sosial  masyarakat  tertentu.  Kondisi “inklusifitas” masyarakat yang bersangkutan tampaknya juga merupakan faktor  yang  tidak  bisa  diabaikan.  Di  samping  membanjirnya  budaya modern, juga jelas memiliki pengaruh terhadap perubahan tradisi dan budaya  suatu  masyarakat.  Kajian  dan  penelitian  lebih  jauh  terkait beberapa masalah ini juga menarik untuk dilakukan.

## Daftar Pustaka
Abdullah, M. Amin, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996 Ahmadi,  Abu, Sosiologi, PT  Bina  Ilmu,  Surabaya,  1985,  hal.  22 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1977 Asyari, Sapari Imam, Sesuatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial, Usaha Nasional, Surabaya, 1983 Azra,  Azyumardi, Modernisasi  Pendidikan  Islam  dan  Epistemologi  Ilmu, Makalah  Seminar  Internasional  Tentang  “Modernisasi Pendidikan  Islam:  Sistem,  Metodologi  dan  Materi”  Di  ISID Pondok Modern Gontor Ponorogo, 31 Agustus 1996 Durkheim,  Emile, Sosiologi  dan  Filsafat ,  terjemahan  Dr.Soejono Dirdjosisworo,SH, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1989
Fadjar, Malik, Reorientasi Pendidikan Islam , Jakarta, Fajar Dunia, 1999 Ghony,  Djunaidi, Filsafat  Penelitian  Dalam  Pengajaran  sebagai  upaya pengembangan  sumber  daya  manusia (Orasi  Ilmiah  pada  ‘Rapat Senat Terbuka’ dan wisuda), FT IAIN Sunan Apel Malang, 1994 Harorld G, Shane, Arti Pendidikan Bagi Masa Depan, Jakarta: cv Rajawali 1984
Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, Sosiologi Jilid I. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999) Muhadjir,  Noeng, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Yogyakarta:  Rake Sarasin, 1990/II) Muhadjir,  Noeng, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Yogyakarta,  Rake Sarasin, 1990/II Nursahid, Fajar, “Dunia Pendidikan Kita”, Republika , Selasa 2 Mei 2000 Poedjosoedarmo, Soepomo dan Th. Koendjara, S.J, Tingkat Tutur Bahasa Jawa , (Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa, 1979)
Soemargono,  Soejono, Berpikir  Secara  Kefilsafatan, Nur  Cahaya, Yogyakarta, 1988
Suprayogo, Imam, dalam Majalah Tarbiyah Edisi Okt-Des 1994 Suryadi, Ace  dan Prof. HAR Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994 Tilaar,  HAR, Manajemen  Pendidikan  Nasional,  Kajian  Pendidikan  Masa Depan , (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1992)
Tilaar,  HAR, Manajemen  Pendidikan  Nasional,  Kajian  Pendidikan  Masa Depan ., Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1992 Tobroni, Orientasi Pendidikan Islam Dalam Perubahan sosial dalam Majalah Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel Malang, Okt-Des 1994