## Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia

## Andrew Shandy Utama
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau Email: andrewshandyutama@umri.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  arah  kebijakan  mengenai  pengawasan  terhadap perbankan  syariah  dalam  sistem  perbankan  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  kebijakan  mengenai pengawasan terhadap perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia menuju ke arah yang independen. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan oleh Bank Indonesia  sebagai  bank  sentral.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008, pengawasan  terhadap  perbankan  syariah  diperkuat  dengan  tidak  hanya  diawasi  oleh  Bank Indonesia,  tetapi  diawasi  juga  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing bank syariah. Setelah disahkannya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011,  pengawasan  terhadap  perbankan  syariah  beralih  dari Bank Indonesia ke lembaga independen bernama Otoritas Jasa Keuangan.
Kata kunci: Hukum perbankan syariah; kebijakan pengawasan

## Abstract
This research aims to explain the direction of policy regarding supervision of Islamic banking in the  banking  system  in  Indonesia.  The  method  used  in  this  research  is  normative  legal  research using  the  statutory  approach.  The  results  of  this  research  explain  that  the  policy  regarding supervision of Islamic banking in the national banking system in Indonesia is headed toward an independent direction. In Law Number 7 of 1992 and Law Number 10 of 1998, it is stated that supervision  of  Islamic  banking  is  done  by  Bank  Indonesia  as  the  central  bank.  Based  on  Law Number 21 of 2008, supervision of Islamic banking is strengthened by not only being supervised by Bank  Indonesia, but also by the National Sharia Council of the Majelis Ulama  Indonesia by placing Sharia Supervisory Councils in each Islamic bank. After the ratification of Law Number 21  of  2011,  supervision  of  Islamic  banking  moved  from  Bank  Indonesia  to  an  independent institution called the Financial Services Authority.
Keywords: Sharia banking law; oversight policy
Sejarah Artikel Diterima: 07 Januari 2020; Direview: 10 April 2020;
Diterima: 05 Juni 2020; Diterbitkan: 22 Juni 2020; Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3498

## Pendahuluan
Sebagaimana yang diamanatkan oleh
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dengan mengembangkan  sistem  ekonomi  yang  ber- keadilan.  Untuk  menjamin  berlangsungnya demokrasi  ekonomi,  maka  segala  potensi, inisiatif,  dan  daya  kreasi  rakyat  wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuh- nya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum, sehingga dengan demikian,  segala  kekuatan  ekonomi  poten- sial  dapat  dikerahkan  menjadi  kekuatan ekonomi  yang  nyata  bagi  kemanfaatan peningkatan  kemakmuran  rakyat.  Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memper- hatikan keselarasan, keserasian, dan keseim- bangan  unsur-unsur  pemerataan  pembangu- nan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilitas nasional.  Salah  satu  lembaga  yang  mem- punyai  peran  strategis  dalam  menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangu- nan tersebut adalah perbankan. 1
Perbankan  adalah  segala  sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya. Secara sederhara, bank diartikan sebagai  lembaga  keuangan  yang  kegiatan usahanya  adalah  menghimpun  dana  dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana
1 Andrew  Shandy  Utama,  ‘Independensi Pengawasan  Terhadap  Bank  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional Di Indonesia’, Soumatera Law Review 1 (2018): 1– 21.
tersebut  ke  masyarakat,  serta  memberikan jasa-jasa lainnya. 2
Menurut  kegiatan  usahanya,  jenis- jenis  bank  dapat  dibedakan  atas  bank konvensional  dan  bank  syariah. 3 Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan  usahanya  secara  konvensional, sedangkan  bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). 4
Dalam  memberikan  kredit  dan melakukan  kegiatan  usaha  lainnya,  setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah,  wajib  menempuh  cara-cara  yang tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan nasabah  yang  mempercayakan  dananya kepada  bank.  Mengingat  bank  terutama bekerja  dengan  dana  dari  masyarakat  yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya  dan  memelihara  kepercayaan masyarakat padanya.
Masyarakat Indonesia pernah kehilangan  kepercayaan  terhadap  dunia perbankan  pada  saat  terjadinya  krisis ekonomi  tahun  1998.  Krisis  ekonomi tersebut  menjadi  kehancuran  bagi  sistem perbankan  nasional.  Bukti  nyata  yang diakibatkannya  antara  lain  yaitu  dengan dibekukannya  usaha  38  bank,  antara  lain Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan lain sebagainya. Selanjutnya,  ada  7  bank  yang  di- take  over
2 Kasmir, Dasar-Dasar  Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 3.
3 Djoni S. Gazali and Rachmadi Usman, Hukum Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 151.
4 Andrew  Shandy  Utama,  ‘Perkembangan Perbankan  Syariah  Di  Indonesia’, UNES  Law Review 2, no. 3 (2020): 290–98.

## Volksgeist
oleh  pemerintah,  yaitu  Bank  RSI,  Bank Putera  Sukapura,  Bank  POS,  Bank  Artha Pratama,  Bank  Nusa  Nasional,  Bank  Jaya, dan  Bank  IFI.  Selain  itu,  juga  ada  4  bank pemerintah, yaitu Bank Dagang, Bank Exim, Bank  Bumi  Daya,  dan  Bapindo  yang  di- merger menjadi Bank Mandiri.
Akan  tetapi,  ternyata  bank  syariah tidak  terkena  dampak  dari  krisis  ekonomi yang  terjadi  tahun  1998.  Pada  saat  krisis ekonomi  berlangsung,  secara  faktual  Bank Muamalat  Indonesia  yang  merupakan  satu- satunya  bank  umum  syariah  yang  ada  di Indonesia  termasuk  dalam  kategori  bank yang  sehat  karena  mempunyai Capital Adequacy Ratio ( CAR ) dengan kategori “A”.
Artinya,  bank  syariah  ternyata  dapat menunjukkan  kinerja  yang  relatif  lebih  baik dibandingkan dengan bank-bank konvensional. 5
Pada  tahun  2006-2012,  bank  syariah secara  global  sempat  menunjukkan  kinerja yang  buruk  tetapi  tidak  seburuk  jika dibandingkan dengan kinerja bank konvensional  pada  saat  menghadapi  krisis ekonomi  global.  Bank  syariah  cukup  baik dalam  menerapkan  peraturan  perbankan. 6
Bank  syariah  juga  mengalami  ketidak- stabilan  keuangan  pada  saat  krisis  ekonomi global, tetapi terjadi hanya pada bank syariah yang  besar,  tidak  untuk  bank  syariah  kecil. Bank  syariah  kecil  menunjukkan  pena- nganan krisis yang relatif lebih baik dari dari bank  syariah  yang  besar  mendukung argumen  bahwa  bank  syariah  lebih  stabil ketika  beroperasi  dalam  skala  kecil  tetapi
5 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 2009), 4–5.
6 Christos  Alexakis  et  al.,  ‘Performance  and Productivity  in  Islamic  and  Conventional  Banks: Evidence  from  the  Global  Financial  Crisis’, ECMODE Economic Modelling 79 (2019): 1–14.
kehilangan stabilitas ini ketika meningkatkan skala operasinya. 7
Pada  saat  terjadinya  krisis  ekonomi global  tahun  2008,  bank  syariah  mampu melewati  krisis  dan  menjaga  tingkat  keper- cayaan  nasabahnya.  Bank  syariah  masih mengalami  pertumbuhan  meskipun  hanya 5% pada saat krisis ekonomi global. Berbeda dengan yang dialami oleh bank konvensional pada periode yang sama. 8
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keua- ngan pada tahun 2018, jumlah nasabah yang menyimpan  dana  pada  bank  syariah  di Indonesia  hanya  berjumlah  23,1  juta  orang dan  nasabah  yang  meminjam  dana  pada bank  syariah  di  Indonesia  hanya  berjumlah 4,7  juta  orang.  Oleh  karena  itu,  sangat penting  untuk  mengoptimalkan  pengawasan terhadap  perbankan  syariah  untuk  menjaga kepercayaan jutaan nasabahnya serta menjaga  kepercayaan  masyarakat  Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan  di  atas,  maka  rumusan masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kebijakan mengenai pengawasan  terhadap  perbankan syariah  dalam  sistem  perbankan nasional?
7 Faisal  Alqahtani  and  David  G  Mayes, ‘Financial  Stability  of  Islamic  Banking  and  the Global  Financial  Crisis:  Evidence  from  the  Gulf Cooperation Council’, Economic Systems Economic Systems 42, no. 2 (2018): 346–60.
8 Muhammad  Eka  Rahman,  ‘Uji  Ketahanan Krisis  Terhadap  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia Dengan Ukuran Ibc (Indeks Banking Crisis) Tahun Periode  2006-2012’, JEBIS  (Jurnal  Ekonomi  Dan Bisnis Islam) 1, no. 1 (2015): 79–87, https://doi.org/10.20473/jebis.v1i1.1433.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3498
2. Bagaimanakah  pengawasan  terha- dap  perbankan  syariah  setelah disahkannya Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2011  tentang
Otoritas Jasa Keuangan?

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  adalah  suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. 9 Metode  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun undang-undang  yang  dijadikan  referensi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Penelitian  hukum  normatif  adalah suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu- isu  hukum  yang  dihadapi. 10 Sumber  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik
9 Soerjono  Seokanto, Pengantar  Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2007), 43.
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), 35.
pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## Pembahasan

## 1.  Sejarah  Perkembangan  Perbankan Syariah di Indonesia
Prakarsa  mengenai  pendirian  bank Islam  di  Indonesia  mulai  dilakukan  tahun 1990.  Pada  tanggal  18-20  Agustus  1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan “Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan” di Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian  dibahas  lebih  mendalam  pada Musyawarah Nasional ke-IV Majelis Ulama Indonesia  di  Jakarta  pada  tanggal  22-25 Agustus  1990  untuk  membentuk  tim  kerja pendirian  bank  Islam  di  Indonesia.  Hasil kerja  tim  tersebut  adalah  berdirinya  Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1
November 1991, yang resmi beroperasi pada tanggal  1  Mei  1992. 11 Setelah  itu,  maka berdirilah beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syariah  (BPRS),  yaitu  BPRS  Berkah  Amal Sejahtera,  BPRS  Dana  Mardhatillah,  dan BPRS  Amanah  Rabaniah  di  Bandung,  serta BPRS Hareukat di Aceh.
Perkembangan awal perbankan syariah  dalam  sistem  perbankan  nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah. Pada tanggal  25  Maret  1992,  disahkan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  menggantikan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan  guna  mengakomodir  berdirinya bank syariah di Indonesia.
11 Rachmadi  Usman, Aspek  Hukum  Perbankan Syariah  Di  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2012), 71.

## Volksgeist
Selain  menjadi  kehancuran  bagi sistem  perbankan  nasional,  krisis  ekonomi yang  terjadi  tahun  1998  juga  menjadi  titik tolak  perkembangan  perbankan  syariah  di Indonesia.  Hal ini dikarenakan  bank syariah tidak  terkena  dampak  dari  krisis  ekonomi tersebut.  Beberapa  bank  konvensional,  baik milik pemerintah maupun swasta, kemudian mengembangkan  usahanya  dengan  mendiri- kan  bank  syariah,  seperti  Bank  Syariah Mandiri  yang  didirikan  tahun  1999,  Bank Permata Syariah  yang  didirikan tahun 2002, Bank  Mega  Syariah  yang  didirikan  tahun 2004, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah yang  didirikan  tahun  2008,  Bank  Syariah Bukopin yang didirikan tahun 2008, dan lain sebagainya. 12
Merespon  perkembangan  perbankan syariah  yang  signifikan  dalam  sistem perbankan  nasional,  maka  pada  tanggal  16 Juli  2008  disahkan  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah sebagai landasan hukum bagi bank syariah di Indonesia.
Berdasarkan  data  Otoritas  Jasa Keuangan  pada  tahun  2017,  saat  ini  bank umum  syariah  di  Indonesia  berjumlah  13 bank,  unit  usaha  syariah  dari  bank konvensional  berjumlah  21  bank,  dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
berjumlah  102  bank.  Inilah  bukti  eksistensi dan  perkembangan  perbankan  syariah  yang signifikan dalam sistem perbankan nasional.
Bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip  syariah,  yaitu  prinsip  hukum  Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa
12 Andrew  Shandy  Utama,  ‘History  and Development of Islamic Banking Regulations in the National Legal System of Indonesia’, AL-’ADALAH 15, no.
1 (2018): 45,
https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2446.
yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh  Majelis  Ulama  Indonesia,  yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan  syariah  dalam  sistem  perbankan nasional  direspon  dengan  cepat  oleh pemerintah  dengan  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  yang  kemudian  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998. Selain  menjadi  kehancuran  bagi  sistem perbankan  nasional,  krisis  ekonomi  yang terjadi  tahun  1998  juga  menjadi  titik  tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia.  Beberapa  bank  konvensional mulai  mengembangkan  usahanya  dengan mendirikan bank syariah. Merespon perkembangan  perbankan  syariah  yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka  pada  tanggal  16  Juli  2008  disahkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum  tersendiri  bagi  bank  syariah  di Indonesia.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia pertama kali mengeluarkan fatwa  pada  tahun  2000,  yaitu  Fatwa  Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Giro,  Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan,  dan  Fatwa  Nomor  03/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Deposito.  Ketiga fatwa tersebut merupakan dasar hukum bagi produk penghimpunan dana pada perbankan syariah.
Selain  itu,  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  pada  tahun  yang sama  juga  mengeluarkan  Fatwa  Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah ,

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3498
Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Jual  Beli Salam ,  Fatwa  Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Jual  Beli
Istishna’ , Fatwa Nomor 07/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Mudha- rabah , Fatwa Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Musyarakah , dan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah .  Keenam  fatwa  tersebut merupakan  dasar  hukum  bagi  produk penyaluran  dana  pada  perbankan  syariah. Sampai  dengan  tahun  2009,  Dewan  Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  telah mengeluarkan  fatwa  sebanyak  75  fatwa sebagai  regulasi  bagi  perbankan  syariah  di Indonesia. 13

## 2.  Kebijakan  Mengenai  Pengawasan terhadap  Perbankan  Syariah  dalam Sistem Perbankan Nasional
Bank  syariah  adalah  bank  yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip  syariah.  Prinsip  syariah  adalah prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluar- kan oleh lembaga yang memiliki kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di bidang  syariah,  yaitu  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Menurut Organization of the Islamic Conference ,  bank  Islam  adalah  institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan, dan prosedur  sebagai  wujud  dari  komitmen kepada  prinsip  syariah  serta  melarang
13 Andrew  Shandy  Utama,  ‘Sejarah  dan Perkembangan  Regulasi  Mengenai  Perbankan Syariah  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  Di Indonesia’, Jurnal  Wawasan  Yuridika 2,  no.  2  (1 October 2018): 100–113,
https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.180.
menerima  dan  membayar  bunga  dalam proses operasional yang dijalankan. 14 Sama seperti pada bank konvensional,  kegiatan  usaha  bank  syariah adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat, menyalurkan  dana  kepada  masyarakat,  dan memberikan  pelayanan  jasa  keuangan. Namun,  yang  membedakannya  adalah bahwa  kegiatan  usaha  pada  bank  syariah dijalankan  berdasarkan  prinsip  syariah. Artinya,  bank  syariah  juga  merupakan lembaga  keuangan  yang  berkembang  atas dasar kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
Selain  memiliki  tanggung  jawab hukum  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  bank  syariah  juga memiliki  tanggung  jawab  moral  terhadap masyarakat  dan  tanggung  jawab  ibadah kepada  Allah.  Bank  syariah  memiliki tanggung  jawab  moral  terhadap  masyarakat artinya  bahwa  masyarakat  menganggap karyawan  yang  bekerja  di  bank  syariah mempunyai akhlak yang baik sesuai dengan ajaran  Islam,  misalnya  jujur  dalam  bekerja. Bank  syariah  memiliki  tanggung  jawab ibadah  kepada  Allah  artinya  bahwa  bank syariah secara tidak langsung telah berdakwah  menjalankan syari’at Islam  di bidang muamalah ,  misalnya  menganjurkan masyarakat untuk meninggalkan riba . Dalam menjaga eksistensi perbankan syariah  sebagai  lembaga  keuangan  yang dipercaya  oleh  masyarakat  Indonesia  yang mayoritas beragama Islam, maka diperlukan sebuah  skema  yang  khusus  dari  pemerintah dalam mengawasi perbankan syariah. Pengawasan  terhadap  perbankan  syariah tidak  bisa  hanya  dilakukan  dari  sisi
14 Veithzal  Rivai  and  Arviyan  Arifin, Islamic Banking (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 31.

## Volksgeist
kepatuhan  hukum  bank  syariah  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  ber- laku,  tetapi  juga  dilakukan  dari  sisi  prinsip syariah  yang  dijalankan  oleh  bank  syariah. Oleh  karena  itu,  pengawasan  terhadap perbankan  syariah  tidak  dapat  disamakan dengan  pengawasan  terhadap  perbankan konvensional.
Kenyataannya, pengawasan terhadap perbankan  syariah  dilakukan  oleh  lembaga yang sama  yang juga mengawasi perbankan konvensional.  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagai landasan  hukum  pertama  bagi  perbankan syariah  menyebutkan  bahwa  pengawasan terhadap  bank,  baik  bank  konvensional maupun  bank  syariah,  dilakukan  oleh  Bank Indonesia.  Bank  Indonesia  merupakan  bank sentral  yang  ada  di  Indonesia.  Pengawasan yang  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  dalam bentuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan  bank  dengan  memperhatikan aspek  permodalan,  kualitas  asset,  kualitas manajemen,  rentabilitas,  likuiditas,  solvabi- litas,  dan  aspek  lain  yang  berhubungan dengan usaha bank.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  menjadi landasan hukum yang menguatkan eksistensi perbankan  syariah  dalam  sistem  perbankan nasional.  Akan  tetapi,  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tidak  merubah ketentuan  mengenai  pengawasan  terhadap perbankan  syariah.  Pengawasan  terhadap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, tetap dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Eksistensi dan perkembangan perbankan  syariah  yang  signifikan  dalam sistem  perbankan  nasional  direspon  dengan disahkannya  Undang-Undang  Nomor  21
Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. Pada  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  disebutkan  bahwa  pengawasan terhadap  bank  syariah  dilakukan  oleh  Bank Indonesia.
Pada  tahun  yang  sama,  Bank Indonesia kemudian mengeluarkan beberapa peraturan  bagi  perbankan  syariah,  yaitu sebagai berikut:
a. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 10/16/PBI/2008  sebagai  perubahan atas  Peraturan  Bank  Indonesia
Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran  Dana  serta  Pelayanan Jasa Bank Syariah.
b. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 10/17/PBI/2008  tentang  Produk Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah.
c. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi  Pembiayaan  bagi Bank  Umum  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah.
Selain  itu,  pada  Pasal  32  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  dijelaskan secara  khusus  mengenai  Dewan  Pengawas Syariah,  yang  wajib  dibentuk  pada  bank syariah  dan  diangkat  oleh  Rapat  Umum Pemegang  Saham  atas  rekomendasi  dari Majelis Ulama  Indonesia.  Dewan Pengawas Syariah  bertugas  memberikan  nasihat  dan saran  kepada  direksi  bank  syariah  serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan  prinsip  syariah.  Ketentuan  ini menegaskan  bahwa  pengawasan  terhadap perbankan  syariah  dilakukan  tidak  hanya dari sisi kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3498
berlaku,  tetapi  juga  dari  sisi  prinsip  syariah yang dijalankannya.
Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas  Syariah  yaitu  Dewan  Pengawas Syariah  mengadakan  analisis  operasional bank  syariah  dan  mengadakan  penilaian kegiatan maupun produk  dari bank tersebut, yang  pada  akhirnya  Dewan  Pengawas Syariah  dapat  memastikan  bahwa  kegiatan operasional  bank  syariah  telah  sesuai  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional,  memberikan  opini  dari  aspek syariah  terhadap  pelaksanaan  operasional bank  dan  produk  yang  dikeluarkan  secara keseluruhan  dalam  laporan  publikasi  bank, mengkaji  produk  dan  jasa  baru  yang  belum ada  fatwa  untuk  dimintakan  fatwa  kepada Dewan  Syariah  Nasional,  yang  akhirnya menyampaikan  laporan  hasil  pengawasan syariah  sekurang-kurangnya  enam  bulan sekali  kepada  direksi,  komisaris,  Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia. 15
Fungsi  dan  peran  Dewan  Pengawas Syariah  dalam  perbankan  syariah  memiliki hubungan  yang  kuat  dengan  manajemen risiko  perbankan  syariah,  yaitu  risiko reputasi, yang pada gilirannya mempengaruhi  risiko  lain,  seperti  risiko likuiditas.  Pelanggaran  kepatuhan  syariah yang  dibiarkan  oleh  Dewan  Pengawas Syariah  jelas  akan  merusak  citra  dan kredibilitas  perbankan  syariah  di  mata publik, sehingga dapat mengurangi keperca- yaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut.  Untuk  alasan  ini,  peran  Dewan Pengawas  Syariah  pada  perbankan  syariah benar-benar  harus  dioptimalkan,  antara  lain
15 Sri Dewi Anggadini, ‘Mekanisme
Pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  Dan  Bank Indonesia  Terhadap  Bank  Syariah’, AKUNTANSI Volume 12 (22 March 2014): 77–84,
https://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/mekanisme- pengawasan-dewan.43.
kualifikasi  pengangkatan  Dewan  Pengawas Syariah harus diperketat melalui proses yang lebih selektif agar terpilih Dewan Pengawas Syariah  yang  mampu  mengawasi  dan mengawal  operasional  perbankan  syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. 16
Bank  syariah  wajib  menerapkan prinsip  Good  Corporate  Governance  dalam kegiatan  usahanya  karena  bank  syariah merupakan  lembaga  intermediasi  yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan  menyalurkan  kembali  dana  tersebut kepada  masyarakat  atas  dasar  kepercayaan. Prinsip  Good  Corporate  Governance  yaitu prinsip  keterbukaan,  akuntabilitas,  tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. 17
3.  Pengawasan  Perbankan  Syariah setelah disahkannya Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Studi  yang  dilakukan  Lindgren  pada tahun  1999,  dalam  buku  Perry  Warjiyo, menunjukkan  bahwa  krisis  perbankan  yang terjadi  di  berbagai  belahan  dunia  terjadi karena  kurangnya  independensi  lembaga pengatur  dan  pengawas  perbankan  dari berbagai  tekanan  dan  intervensi  politik  dari pemerintah.  Hasil  studi  ini  mendorong menguatnya argumen bahwa pengaturan dan pengawasan bank sebaiknya memiliki independensi,  baik  dari  pemerintah  maupun
16 Bagya  Agung  Prabowo  and  Jasri  Bin  Jamal, ‘Peranan  Dewan  Pengawas  Syariah  Terhadap Praktik  Kepatuhan  Syariah  Dalam  Perbankan Syariah  Di  Indonesia’, Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM 24,  no.  1  (10  April  2017):  113–29, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6.
17 Hasnati  Hasnati,  Sandra  Dewi,  and  Andrew Shandy  Utama,  ‘Perbandingan  Prinsip  Good Corporate  Governance  pada  Bank  Konvensional dan  Bank  Syariah  dalam  Sistem  Hukum  di Indonesia’, Mizan: Journal of Islamic Law 3, no. 2 (13 December 2019): 197–207, https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.477.

## Volksgeist
dari  dunia  usaha.  Faktor  lain  yang  juga mendorong  menguatnya  argumen  perlunya independensi  pengaturan  dan  pengawasan bank  adalah  adanya  kecenderungan  dalam beberapa tahun terakhir untuk mengeluarkan fungsi  pengawasan  bank  dari  bank  sentral serta  membentuk  lembaga  tunggal  yang independen  yang  mengatur  dan  mengawasi seluruh  lembaga  keuangan,  baik  bank maupun lembaga keuangan lainnya. 18
Terjadinya  proses  globalisasi  dalam sistem  keuangan  dan  pesatnya  kemajuan  di bidang  teknologi  informasi  serta  inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang  sangat  kompleks,  dinamis,  dan  saling terkait  antarsubsektor  keuangan,  baik  dalam hal  produk  maupun  kelembagaan.  Di  sam- ping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor  keuangan  (konglomerasi)  telah menambah  kompleksitas  transaksi  dan interaksi  antarlembaga  jasa  keuangan  di dalam sistem keuangan.
Banyaknya permasalahan lintas sektoral  di  sektor  jasa  keuangan,  yang meliputi  tindakan moral  hazard ,  belum optimalnya  perlindungan  konsumen  jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diper- lukannya  pembentukan  lembaga  penga- wasan  di  sektor  jasa  keuangan  yang  terin- tegrasi.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di atas,  perlu  dilakukan  penataan  kembali struktur  pengorganisasian  dari  lembaga- lembaga  yang  melaksanakan  tugas  penga- turan  dan  pengawasan  di  sektor  jasa keuangan, yang mencakup sektor perbankan, pasar  modal,  perasuransian,  dana  pensiun,
18 Ichsan  Ferdinan  S,  ‘Kewenangan  Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan’, Privat Law 2 (2013): 5–13.
lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa keuangan  lainnya.  Oleh  karena  itu,  pada tanggal  22  November  2011  disahkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai  fungsi,  tugas,  dan  wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan  seperti  perbankan,  pasar  modal, perasuransian,  dana  pensiun,  lembaga pembiayaan,  serta  lembaga  jasa  keuangan lainnya. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di  luar pemerintah,  yang dimaknai  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan tidak  menjadi  bagian  dari  kekuasaan pemerintah.
Otoritas  Jasa  Keuangan  dibentuk dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara secara  teratur,  adil,  transparan,  dan  akun- tabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Setelah disahkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan terhadap  perbankan  syariah  beralih  dari Bank  Indonesia  ke  lembaga  independen bernama  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam  sektor  jasa  keuangan,  termasuk perbankan  syariah.  Meskipun  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa  Keuangan telah disahkan  pada tanggal 22 November 2011.
Dengan disahkannya Undang-
Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan,  maka  terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 pengaturan dan

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3498
pengawasan  terhadap  bank  syariah  diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 7  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 disebutkan  bahwa  Otoritas  Jasa  Keuangan mempunyai kewenangan yaitu: 19 a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, yang  meliputi  perizinan  untuk pendirian bank, pembukaan
kantor  bank,  anggaran  dasar,
rencana  kerja,  kepemilikan,  kepe- ngurusan dan sumber daya manusia,  merger,  konsolidasi  dan akuisisi  bank,  serta  pencabutan izin  usaha  bank;  dan  kegiatan usaha bank.
b. Pengaturan dan pengawasan mengenai  kesehatan  bank,  yang meliputi  likuiditas,  rentabilitas, solvabilitas,  kualitas  aset,  rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio  pinjaman  terhadap  sim- panan,  dan  pencadangan  bank; laporan  bank  yang  terkait  dengan kesehatan dan kinerja bank;
sistem informasi debitur; pengujian  kredit;  dan  standar akuntansi bank.
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank,  meliputi  manajemen  risiko;
tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah  dan  anti  pencucian  uang;
dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
d. Pemeriksaan bank.
19 Hasnati,  Dewi,  and  Utama,  ‘Perbandingan Prinsip  Good  Corporate  Governance  pada  Bank Konvensional  dan  Bank  Syariah  dalam  Sistem Hukum di Indonesia’, 205.
Pengaturan dan pengawasan mengenai  kelembagaan,  kesehatan,  aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank syariah merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang  menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa
Keuangan.  Adapun  lingkup  pengaturan  dan pengawasan
macroprudential , yakni pengaturan  dan  pengawasan  selain  hal  yang diatur  di  atas,  merupakan  tugas  dan wewenang Bank Indonesia.
Terkait  dengan  pengawasan  bank syariah,  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah mengeluarkan  beberapa  kebijakan  yang dituangkan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan, antara lain yiatu:
a. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  65/POJK.03/2016  tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi  Bank  Umum  Syariah  dan Unit Usaha Syariah.
b. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  19/POJK.03/2017  tentang
Penetapan  Status  dan  Tindak Lanjut
Pengawasan
Bank
Perkreditan  Rakyat  dan  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
c. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  43/POJK.03/2017  tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank.
Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan lembaga  hasil  pemekaran  dari  Bank Indonesia  mengingat  demikian  luasnya fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia,  sehingga  beberapa  fungsi,  tugas, dan wewenangnya dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam pengaturan dan pengawasan  perbankan.  Fungsi  pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan  bersifat  mandiri  dan  otonom,

## Volksgeist
dalam arti Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur dan mengawasi perbankan,  termasuk  kewenangan  pada perizinan  pendirian  bank  dan  lain-lainnya. Dengan  kewenangan  ini,  Otoritas  Jasa Keuangan  menjalankan  fungsi  pengawasan eksternal,  sedangkan  fungsi  pengawasan internal  dijalankan  oleh  bank  itu  sendiri. Kedua  fungsi  ini  sama-sama  mempunyai makna  yang  penting,  yakni  menjaga kestabilan  sistem  perbankan  khususnya  dan sistem  moneter  pada  umumnya,  sehingga bertolak  dari  adanya  stabilitas  tersebut, dinamika perbankan serta peranannya dalam pembangunan nasional akan semakin baik. 20
Kebijakan pemerintah dengan membentuk  Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan  yang  terintegrasi  merupakan sebuah  terobosan  ke  arah  yang  lebih  baik. Akan  tetapi,  sebagaimana  yang  telah dijelaskan sebelumnya, pengawasan terhadap  perbankan  syariah  tidak  dapat disamakan  dengan  pengawasan  terhadap perbankan  konvensional.  Hal  ini  karena pengawasan  terhadap  perbankan  syariah tidak  hanya  dilakukan  dari  sisi  kepatuhan hukum  bank  syariah  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  tetapi juga dilakukan dari sisi prinsip syariah yang dijalankan oleh bank syariah.

## Penutup
Perbankan  syariah  mengalami  per- kembangan  yang  signifikan  dalam  sistem perbankan nasional, terutama setelah
20 Sandi  F.  S.  Rasjad,  ‘Pengaturan  Dan Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap Perbankan’, Lex  Et  Societatis 3,  no.  3  (5  May 2015):
118,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietati s/article/view/7913.
disahkannya  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengawasan terhadap perbankan  syariah  dilakukan  oleh  Bank Indonesia;  sedangkan  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008, pengawasan terhadap perbankan syariah diperkuat dengan  tidak  hanya  diawasi  oleh  Bank Indonesia,  tetapi  diawasi  juga  oleh  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia dengan  menempatkan  Dewan  Pengawas Syariah  pada  masing-masing  bank  syariah. Setelah disahkannya Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2011,  pengawasan terhadap  perbankan  syariah  beralih  dari Bank  Indonesia  ke  lembaga  independen bernama Otoritas Jasa Keuangan.

## Daftar Pustaka
Alexakis,  Christos,  Marwan  Izzeldin,  Jill Johnes,  and  Vasileios  Pappas. ‘Performance  and  Productivity  in Islamic  and  Conventional  Banks: Evidence from the Global Financial Crisis’. ECMODE Economic Modelling 79 (2019): 1–14.
Alqahtani,  Faisal,  and  David  G  Mayes. ‘Financial  Stability  of  Islamic Banking  and  the  Global  Financial Crisis:  Evidence  from  the  Gulf Cooperation  Council’. Economic
Systems  Economic  Systems 42,  no.
2 (2018): 346–60.
Anggadini, Sri Dewi. ‘Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah’. AKUNTANSI Volume 12 (22 March 2014). https://jurnal.unikom.ac.id/jurnal/m ekanisme-pengawasan-dewan.43.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3498
Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah  Di  Indonesia .  Yogyakarta: Gadjah  Mada  University  Press, 2009.
Gazali,  Djoni  S.,  and  Rachmadi  Usman.
Hukum  Perbankan .  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2012. Hasnati,  Hasnati,  Sandra  Dewi,  and Andrew Shandy Utama. ‘Perbandingan Prinsip Good Corporate  Governance  pada  Bank
Konvensional  dan  Bank  Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia’. Mizan:  Journal  of  Islamic  Law 3, no.  2  (13  December  2019):  197– 208. https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2
.477.
Kasmir. Dasar-Dasar  Perbankan .  Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2011.
Prabowo,  Bagya  Agung,  and  Jasri  Bin Jamal.  ‘Peranan  Dewan  Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan  Syariah  Di  Indonesia’.
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 24,  no.  1  (10  April  2017):  113–29. https://doi.org/10.20885/iustum.vol 24.iss1.art6.
Rahman, Muhammad Eka. ‘Uji Ketahanan Krisis Terhadap Perbankan Syariah Di  Indonesia  Dengan  Ukuran  Ibc (Indeks  Banking  Crisis)  Tahun Periode 2006-2012’. JEBIS (Jurnal
Ekonomi Dan Bisnis Islam) 1, no. 1 (2015):
79–88. https://doi.org/10.20473/jebis.v1i1. 1433. Rasjad,  Sandi  F.  S.  ‘Pengaturan  Dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan  Terhadap  Perbankan’. Lex  Et  Societatis 3,  no.  3  (5  May
2015). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.p hp/lexetsocietatis/article/view/7913 .
Rivai,  Veithzal,  and  Arviyan  Arifin.
Islamic  Banking .  Jakarta:  Bumi
Aksara, 2010. S,  Ichsan  Ferdinan.  ‘Kewenangan  Bank Indonesia Setelah Disahkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa
Keuangan’. Privat Law 2 (2013).
Seokanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2007. Usman, Rachmadi. Aspek Hukum Perbankan  Syariah  Di  Indonesia .
Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Utama,  Andrew  Shandy.  ‘History  and
Development  of  Islamic  Banking
Regulations  in  the  National  Legal
System of Indonesia’. AL-
’ADALAH 15, no. 1 (2018): 37–50.
https://doi.org/10.24042/adalah.v15 i1.2446.
———.
‘Independensi Pengawasan
Terhadap Bank Badan Usaha Milik
Negara  (BUMN)  Dalam  Sistem Hukum  Nasional  Di  Indonesia’. Soumatera Law Review 1 (2018).
———. ‘Perkembangan Perbankan Syariah  Di  Indonesia’. UNES  Law
Review 2, no. 3 (2020).
———.  ‘Sejarah  dan  Perkembangan
Regulasi Mengenai Perbankan
Syariah  Dalam  Sistem  Hukum Nasional  Di  Indonesia’. Jurnal Wawasan  Yuridika 2,  no.  2  (1 October 2018): 187–200. https://doi.org/10.25072/jwy.v2i2.1 80.