## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH
Erwin Hidayah Hasibuan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Jl. Sisingmangaraja, Medan-Sumatera Utara Email: erwinhsb64@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah daerah harus berusaha mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada hal  ini  untuk  mendukung  biaya  pembangunan  berkelanjutan.  Secara  formal  ada  5  (lima) prinsip  utama  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  prinsip  keadilan  antargenerasi,    prinsip keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati  dan  prinsip  internalisasi  biaya  lingkungan.  Terkait  dengan  prinsip  internalisasi  biaya lingkungan, pemerintah daerah ingin memaksakan pada pengusaha untuk mencari pendanaan internal dari setiap pengeluaran yang berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu penerapan prinsip internalisasi biaya lingkungan dapat diartikan sebagai upaya memperhitungkan biaya- biaya  yang  harus  ditanggung  oleh  pelaku  kegiatan  ekonomi  akibat  munculnya  kerugian lingkungan.  Prinsip  internalisasi  biaya  lingkungan  mendasari  konten  pembangunan berkelanjutan,  dan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  membangkitkan  kesadaran  hukum  para pelaku  ekonomi  untuk  menjadi  lebih  kritis  dalam  menghitung  dampak  yang  timbul  dari kegiatan ekonomi mereka, dan dalam perspektif hukum, prinsip pembayaran pencemar harus dinormalisasi  melalui  pengaturan  yang  jelas,  karena  ini  merupakan mandat  dari  Pasal  42  jo. Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan.

## Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan, Otonomi, Daerah

## Abstract
Local  governments  must  try  to  develop  the  potential  of  existing  natural  resources,  to support the costs of sustainable development, and formally there are 5 (five) main principles of sustainable development, namely; the principle of intergenerational justice, the principle of justice  in  one  generation,  the  principle  of  early  prevention,  principles  of  biodiversity protection  and the principle of internalizing environmental costs. Related to the principle of internalizing environmental costs, the local government wants to impose on employers to seek internal funding from any expenditure that has an impact on the environment. Therefore the application of the principle of internalization of environmental costs can be interpreted as an effort to take into account the costs that must be borne by economic activity players due to the emergence  of  environmental  losses.  The  principle  of  internalization  of  environmental  costs underlies  the  content  of  sustainable  development,  and  in  essence  aims  to  arouse  legal awareness of economic actors to be more critical in calculating the impacts arising from their economic  activities,  and  in  the  legal  perspective,  the  principle  of  polluter  pay  must  be normalized through clear arrangements, because this is a mandate of Article 42 jo. Article 43 of Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment.
Keywords: Policy, Environment, Goverment, Local

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753

## PENDAHULUAN
Hakikat  otonomi  daerah  yang  ingin  dibangun  merupakan  upaya  untuk  mendekatkan sistem  pengelolaan  sumber  alam  pada  masyarakat  di  daerah,  sehingga  masyarakat  yang bersangkutan  dapat  merasakan  manfaat  ekonomi  dari  eskploitasi  sumber  daya  alam  yang  di daerahnya. Berbeda dengan pengalaman dari penguasaan sumber daya alam yang sentralistik di  masa lalu,  yang telah  memberikan  pelajaran  berharga  bagi  pemerintah  yang  lebih  banyak berpihak pada pemilik modal yang besar  dan investor-investor baik dari dalam maupun luar negeri dengan menggunakan teknologi maju, justru menimbulkan kerusakan  dan kehancuran lingkungan yang tidak terkendali dan konflik pada tataran masyarakat.
Secara  konseptual  subtansansi  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  hubungan hukum  penguasaan  sumber  daya  alam,  tidak  sesuai  lagi  dengan  tujuan  awalnya,  karena ketentuan  yang terdapat di dalamnya telah memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemerintah  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengaan sumber  daya  alam.  Kekuasaan  yang  dimiliki  daerah  lambat  laun  mengeser  hak-hak  dan keberadaan  masyarakat  lokal.  Kepentingan  pemodal  selalu  lebih  didahulukan,  sehingga kepentingan rakyat atau masyarakat sekitar sumber daya alam terabaikan, padahal seharusnya pemerintah  berpedoman  pada  Pasal  33  Ayat  3  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  yang merupakan  sumber hukum  tertinggi  untuk  melakukan  pengelolaan  dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (lingkungan hidup) di Indonesia.
Berbagai  pengalaman  selama  ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan  yang  berorientasi pada  aspek  ekonomi  tanpa  pendekatan  pemanfaatan  sumberdaya  yang  berkelanjutan  yang meliputi  aspek  pelestarian,  kesejahteraan  dan  sosial  ternyata  hanya  memberikan  manfaat dalam jangka pendek. Pesatnya peningkatan per- tumbuhan populasi, teknologi dan di sisi lain semakin  terbatasnya  sumber  daya  alam  dan  rendahnya  mutu  lingkungan,  menuntut  adanya pola  pembangunan  yang  terencana  dengan  baik,  realistik  dan  strategik  dan  bernuansa lingkungan  yang  dalam  jangka  panjang  dapat  menjamin  pemanfaatan  sumber  daya  alam secara berkelanjutan.
Di  dalam  konteks  otonomi  daerah,  maka  pemerintah  daerah  seharusnya  berusaha semaksimal  mungkin  untuk  mengembangkan  potensi  yang  ada  guna  menunjang  biaya pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development ),  karena  pembangunan  pada  dasarnya merupakan rangkaian usaha terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu masyarakat dan bangsa bersama pemerintah untuk mengubah suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik, dengan cara melakukan proses pengolahan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan  memanfaatkan  teknologi  untuk  memenuhi  masyarakat  yang  semakin  kompleks  dan terus  berkembang  yang  disebabkan  oleh  laju  pertambahan  penduduk.  Pembangunan  akan membawa dampak negatif jika tidak ditata dengan baik sejak dini, yaitu dengan melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
Melihat  kecenderungan  perkembangan  dan  tantangan  pembangunan  pada  masa  yang akan datang, maka perlu diperhatikan agar pembangunan dilakukan dan dipersiapkan dengan baik,  dan  salah  satu  kebijakan  yang  dapat  dioperasikan  adalah  dengan  meningkatkan  dan memantapkan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator untuk mendorong peran swasta dan masyarakat  dalam  pembangunan,  dan  menciptakan  iklim  yang  kondusif  bagi  peran  serta masyarakat, sehingga mutu atau kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
dapat terjaga.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif  ( normatif research ).  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2003, h. 15).  Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analistis. Deskriptif adalah menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat  data  dengan  seperangkat  data  yang  lain.  dan  maksudnya  adalah  untuk memberikan gambaran. menelaah. menjelaskan dan menganalisis (Soekanto, 1996, h. 63).
Sesuai jenis dan sifat penelitiannya. maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini  adalah  data  skunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa;  berupa;  Undang- Undang Dasar 1945,  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku.  jurnal ilmiah. makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang  bahan hukum primer. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan defenisi dari istilah- istilah dalam membahas tentang pengembalian barang bukti dalam tindak pidana perikanan.
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi  yaitu  pedoman  yang  digunakan  berupa  catatan  atau  kutipan.  Analisa  bahan hukum  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  analisa  konten (centent  analysis  method) yang dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna  memudahkan  interpretasi  dalam  pembahasan  (Marzuki,  2011:  171).  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menemukan  jawaban  terkait  dengan  prinsip  desentralisasi  dalam  konsep otonomi  daerah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.

## PEMBAHASAN

## Prinsip Desentralisasi dalam Konsep Otonomi Daerah
Istilah otonomi berasal dari Bahasa Yunani, yang terdiri dari kata „ autos ‟ berarti berdiri dan  „ nomos ‟  berarti  undang-undang.  Otonomi  bermakna  membuat  perundang-undangan sendiri  ( zelfwetgeving ),  tetapi  dalam  perkembangannya,  konsepsi  otonomi  daerah  juga mencakup  “ zelfbestur ”  (pemerintahan  sendiri).  Van  der  Pot  sebagaimana  dikutip  Laica Marzuki  (2009,  h.  83).  memahami  konsep  otonomi  daaerah  sebagai  “ eigen  huishouding ” (menjalankan rumah tangga sendiri). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (disebutkan  bahwa  hubungan  kewenangan  antara pusat  dan  daerah  dalam  konsep  otonomi  bertalian  dengan  cara  pembagian  penyelenggaraan pemerintahan.  Istilah  otonomi  daerah  sacara  yuridis  diartikan  sebagai  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
Prinsip  dasar  otonomi  daerah  mencakup  4  (empat)  pengertian,  yaitu:  seluas-luasnya, nyata,  bertanggungjawab  dan  keserasian  hubungan  antar  daerah.  Hal  ini  diuraikan  dalam Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, sebagai berikut:
a. Prinsip  otonomi  seluas-luasnya,  dalam  arti  daerah  diberikan  kewenangan  mengurus dan  mengatur  semua  urusan  pemerintahan  di  luar  yang  menjadi  urusan  pemerintah yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  dan  daerah  memiliki  kewenangan  membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, pening- katan peranserta, prakarsa, dan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat
b. Prinsip  otonomi  nyata  adalah  suatu  prinsip  bahwa  untuk  menangani  urusan pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  yang senyatanya  telah  ada  dan  berpotensi  untuk  tumbuh,  hidup  dan  berkembang  sesuai dengan  potensi  dan  kekhasan  daerah,  sehingga  isi  dan  jenis  otonomi  bagi  setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya
c. Prinsip  otonomi  yang  bertanggungjawab,  yaitu  otonomi  yang  dalam  penye- lenggaraannya  harus  benar-benar  sejalan  dengan  tujuan  dan  maksud  pem-  berian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat  yang  merupakan  bagian  utama  dari  tujuan  nasional,  sehinga penyelenggaraan  otonomi  daerah  harus  selalu  berorientasi  pada  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dengan  selalu  memperhatikan  kepentingan  dan  aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; dan
d. Prinsip  otonomi  daerah  harus  menjamin keserasian  hubungan  antara  daerah  dengan daerah  lainnya,  artinya  mampu  membangun  kerjasama  antar  daerah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  bersama  dan  mencegah  ketimpangan  antar  daerah. Otonomi  daerah  juga  harus  mampu  menjamin  hubungan  yang  serasi  antar  daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara  dan  tetap  tegaknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  rangka mewujudkan tujuan negara.
Berdasarkan  pembagian  wewenang  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  antara  pusat  dan  daerah,  menurut  Ni‟matul  Huda  (2007,  h. 20-25), dikatakan bahwa sistem otonomi daerah dapat dibedakan menjadi:
a. Sistem rumah tangga formal Pada sistem rumah tangga formal, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak  ditetapkan  secara  rinci,  urusan  pemerintah  pusat  dan  daerah  tidak  dibedakan, dan secara teoritis sistem ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri
b. Sistem rumah tangga materil
Pada sistem rumah tangga materil ini ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab  yang  rinci  antara  pusat  dan  daerah.  Urusan  pemerintahan  yang  masuk  dalam sistem rumah tangga daerah diatur secara rinci, dan dalam sistem ini berpangkal pada pemikiran  bahwa  urusan-urusan  pemerintahan  itu  dapat  dipilah-pilah  dalam  satuan pemerintahan.
c. Sistem rumah tangga nyata (riil) Pada  sistem  ini  penyerahan  urusan  atau  tugas  dan  kewenangan  daerah  didasarkan pada  faktor  yang  nyata  atau  riil,  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan  yang nyata  dari  daerah  maupun  pemerintah  pusat  serta  pertumbuhan  kehidupan masyarakat yang terjadi
d. Sistem rumah tangga sisa (residu) Pada sistem ini, secara umum telah ditentukan lebih dahulu tugas-tugas yang menjadi wewenang  pemerintah  pusat,  sedangkan  sisanya  menjadi  urusan  rumah  tangga daerah
e. Sistem rumah tangga nyata, dinamis dan bertanggungjawab Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem otonomi nyata, dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan, dan  tindakan  atas  kebijaksanaan  yang  benar-benar  dapat  men-  jamin  daerah  yang bersangkutan  secara  nyata  mampu  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Kebijkan Pengelolaan Lingkungan...(Erwin Hidayah Hasibuan) Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 1-16
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
Bertanggungjawab  berarti  pemberian  otonomi  itu  harus  benar-benar  sejalan  dengan tujuannya dan menjamin hubungan  yang  serasi antara pemerintah pusat dan daerah, sedangkan kata dinamis hanya penekanan saja.
Di  dalam  perspektif  otonomi  daerah,  daerah  otonom  berwenang  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya  sendiri,  dan  urusan-urusan  dimaksud  pada  awalnya merupakan  sebagai  urusan  pemerintah  pusat  yang  selanjutnya  diserahkan  kepada  daerah menjadi  urusan  daerah  yang  sifatnya  otonom,  sehingga  otonomi  daerah  sebenarnya bersumber  dari  desentralisasi.  Otonomi  daerah  dan  desentralisasi  merupakan  2  (dua)  istilah yang berbeda, karena otonomi daerah diartikan sebagai hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004, ditegaskan  bahwa  dalam  menyelenggarakan  otonomi,  daerah  mempunyai  hak:  (1)  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; (2) memilih pimpinan daerah; (3) mengelola aparatur  daerah;  (4)  mengelola  kekayaan  daerah;  (5)  memungut  pajak  daerah  dan  retribusi daerah;  (6)  mendapatkan  bagi  hasil  dari  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya lainnya  yang  berada  di  daerah;  (7)  mendapatkan  sumber-sumber  pendapatan  lain  yang  sah; dan  (8)  mendapatkan  hak  lainnya  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Desentralisasi,  diartikan  sebagai  pelimpahan  (pendelegasian)  kewenangannya,  yaitu pelimpahan  (pendelegasian)  kewenangan dari  pemerintah  (pusat)  kepada  pemerintah  daerah. Dalam  Pasal  1  angka  7  UU  No.  32  Tahun  2004,  ditegaskan  bahwa  desentralisasi  adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Istilah  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  dalam  konteks  bahasan  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  atau  ketatanegaraan  sering  digunakan  secara  campur  aduk ( interchangeably ). Kedua istilah ini secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat  dipisahkan,  sehingga  tidak  mungkin  masalah  otonomi  daerah  dibahas  tanpa  melihat konteksnya  dengan  konsep  desentralisasi.  Berbagai  definisi  tentang  desentralisasi  dan otonomi  daerah  telah  banyak  dikemukakan  yang  pada  umumnya  didasarkan  kepada  sudut pandang yang berbeda, sehingga sulit untuk diambil defenisi yang tepat.
Bryant  dan  White  (1987),  sebagaimana  dikutip  Yoyon  Bahtiar  Irianto  (t.t.:3) berpendapat bahwa dalam kenyataannya ada 2 (dua) bentuk desentralisasi, yaitu: (1) bersifat administrasi;  dan  (2)  bersifat  politik.  Dalam  konteks  administrasi,  maka  desentralisasi diartikan sebagai pendelegasian wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat ditingkat  lokal.  Para  pejabat  tersebut    bekerja  dalam  batas-batas  rencana    dan  sumber pembiayaan    yang    sudah  ditentukan,  tetapi  juga  memiliki  keleluasaan,  kewenangan,  dan tanggung jawab tertentu dalam mengembangkan kebijaksanaan pemberian jasa dan pelayanan di  tingkat  lokal. Kewenangan  itu  bervariasi,  mulai  dari  penetapan  peraturan-  peraturan  yang sifatnya pro-forma. sampai kepada keputusan-keputusan yang lebih substantif.
Dalam konteks politik, desentralisasi diartikan sebagai wewenang pembuatan keputusan dan  kontrol  tertentu  terhadap  sumber-sumber  daya  yang  diberikan  kepada  badan-badan pemerintah  regional  dan  lokal.  Bryant  dan  White  lebih  menekankan  pada  dampak  atau konsekuensi  penyerahan  wewenang  untuk  mengambil  keputusan  dan  kontrol  oleh  badan- badan  otonom  daerah  yang  menuju  pemberdayaan  ( empowerment )  kapasitas  lokal.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa desentralisasi juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan fasilitas  lokal.  Kekuasaan  dan  pengaruh  cenderung  bertumpu  pada  sumber  daya,  jika  suatu

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
badan  lokal  diserahi  tanggung  jawab  dan  sumber  daya,  kemampuannya  untuk mengembangkan  otoritasnya  akan  meningkat,  tetapi  jika  pemerintah  lokal  semata-  mata ditugaskan  untuk  mengikuti  kebijakan  nasional,  para  pemuka  dan  masyarakat  akan mempunyai  investasi  kecil  saja.  Sebaliknya  jika  suatu  unit  lokal  diberi  kesempatan  untuk meningkatkan kekuasaannya, maka kekuasaan pada tingkat nasional tidak dengan sendirinya akan  menyusut.  Pemerintah  pusat  akan  memperoleh  prospek  dan  kepercayaan  karena menyerahkan proyek dan sumber daya akan meningkatkan pengaruh serta legitimasinya.
Koesoemahatmadja,  berpandangan  bahwa  desentralisasi  dapat  diartikan  sebagai pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya  sendiri  (daerah-daerah  otonom).  Desentralisasi  adalah  sistem  mewujudkan  asas demokrasi,  yang  dalam  proses  penyelenggaraan  kekuasaan  negara,  yang  terdiri  dari  2  (dua) jenis,  yaitu:  (1)  dekonsentrasi  (dekonsentrasi)  atau ambtelijke  decentralisatie ,  adalah pelimpahan  kekuasaan  dari  alat  perlengkapan  negara  pelimpahan  kekuasaan  dari  alat perlengkapan  negara  tingkat  lebih  atas  kepada  bawahannya  guna  melancarkan  pelaksanaan tugas  pemerintahan,  dan  di  sini  rakyat  tidak  diikutsertakan;  dan  (2)  desentralisasi ketatanegaraan  ( staatskundige  decentralisatie )  atau  desentralisasi  politik  adalah  pelimpahan kekuasaan  perundangan  dan  pemerintahan  ( relegende  en  bestuurende  bevoegheid )  kepada daerah-daerah otonom, dan keikutsertaan rakyat dalam desentralisasi politik terbatas melalui perwakilan (Koesoemahatmadja, 1979, h. 14).
Berbeda dengan pengertian desentralisasi, maka yang dimaksud dengan otonomi dapat bermakna  kebebasan  atau  kemandirian  ( zelfstandigheid )  tetapi  bukan  kemerdekaan (onafhankelijkheid ).  Dalam  konsep  otonomi  terkandung  2  (dua)  aspek  utama,  yaitu:  (1) pemberian  tugas  dan  kewenangan  untuk  menyelesaikan  suatu  urusan;  dan  (2)  pemberian kepercayaan  dan  wewenang  untuk  memikirkan  dan  menetapkan  sendiri  cara-cara penyelesaian  tugas  tersebut.  Dengan  demikian,  otonomi  dapat  diartikan  sebagai  kesempatan untuk meng- gunakan prakarsa sendiri atas segala macam nilai yang dikuasai untuk mengurus kepentingan  umum  (penduduk).  Kebebasan  yang  terbatas  atau  kemandirian  itu  merupakan wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan (Ateng Syafrudin, 1983, h. 23).
Penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom bermakna  peralihan  kewenangan  secara  delegasi,  lazim  disebut delegation  of  authority . Dengan demikian, pemberi delegasi akan kehilangan kewenangan yang didelegasikan, semua beralih  kepada  penerima  delegasi,  maksudnya  bahwa  pemerintah  pusat  kehilangan kewenangan  yang  sudah  dilegasikan  dan  beralih  menjadi  tanggung  jawab  daerah  otonom, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat.
Perlu  pula  digarisbawahi  bahwa  antara  pembagian  kewenangan  dengan  pembagian urusan  jelas  terdapat  perbedaan  yang  mendasar.  Secara  yuridis,  yang  diartikan  dengan kewenangan  adalah  hak  dan  kekuasaan  pemerintah  untuk  menentukan  atau  mengambil kebijakan  dalam  rangka  penyelenggaraan  peme-  rintahan,  sedangkan  urusan  pemerintahan adalah isi dari kewenangan itu sendiri. Dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  yang diatur  adalah  pembagian  urusan  pemerintahan  yang  dituangkan  khusus  untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, titik penekanannya adalah pada pembagian urusan  maka kewenangan daerah hanya sebatas urusan yang telah ditetapkan dalam peraturan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
perundang-undangan  dan  akan  bertambah  apabila  ada  penyerahan  dari  pemerintah  pusat. Kewenangan  daerah  bertambah  jika  ada  penyerahan  urusan  dari  pemerintah  pusat  tetapi dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  desentralisasi  dimaknai  sebagai  penyerahan wewenang,  walaupun  sesungguhnya  hanya  penyerahan  urusan,  dan  atas  urusan  yang diserahkan kepada daerah itu diberikan rambu-rambu yang tidak mudah untuk dikelola daerah dengan leluasa sebagai urusan rumah tangga sendiri
Melalui  desentralisasi,  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  akan  lebih  cepat  terwujud, karena  pemerintah  daerah  akan  lebih  fleksibel  bertindak  dalam  merespon  perubahan lingkungan  dan  kebutuhan  masyarakat  di  daerah.  Selain  itu,  desentralisasi  lebih  melibatkan partisipasi  aktif  dalam  pengambilan  keputusan  daripada  harus  menunggu  keputusan  dari pemerintah pusat, sehingga kehidupan demokrasi lebih terwujud, lebih memberi ruang untuk berkreasi dan berinovasi, dan menghasilkan semangat kerja, komitmen dan produktivitas yang lebih tinggi.
Sesuai dengan konsep-konsep dasar dari otonomi daerah yang dipaparkan di atas, maka dapat  dikemukakan  bahwa  pelaksanaan  otonomi  daerah  pada  dasarnya  ditujukan  untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat  yang menerima kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang dikeluarkan benar-benar  dapat  menyentuh  akar  permasalahan  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat. Melalui  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah diharapkan proses  pengambilan  keputusan  untuk  kepentingan  masyarakat  banyak,  dapat  melibatkan semua komponen yang ada dalam masyarakat bersangkutan dengan tetap memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat.
Penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraaan  masyarakat  melalui peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya saing  daerah,  pada  dasarnya  merupakan  realisasi  dari  ide  desentralisasi.  Orientasi  otonomi sudah  seharusnya  diupayakan  untuk  memaksi-  malkan  fungsi  pemerintahan  yang  dilakukan secepat, sedekat, dan setepat mungkin dengan kebutuhan masyarakat daerah setempat.
Pada  hakikatnya,  otonomi  merupakan  wujud  nyata  desentralisasi.  Dalam  bahasa  yang sederhana otonomi adalah suatu keadaan yang tidak tergantung pada siapa pun. Dalam bahasa yang lebih politis, yaitu dalam konteks hubungan pusat- daerah, otonomi merupakan sebuah kewenangan  yang  dimiliki  oleh  daerah  untuk  mengatur  sistem  administrasi  birokrasi, keuangan, kebijakan publik, dan hal-hal lain, dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.
Penerapan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  di  Indonesia,  sesuai  dengan  Bhineka Tunggal Ika kita, yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan kultur dan subkultur yang menyebar di  seluruh  nusantara.  Dengan  berdasarkan  pada  variasi  lokalitas  yang  sangat  beragam  itu, maka  sangat  tepat  untuk  menerapkan  otonomi  daerah.  Hal  ini akan memberi  peluang  seluas luasnya  bagi  tiap  daerah  untuk  berkembang  sesuai  potensi  alam  dan  sumber  daya  manusia yang ada di masing masing daerah dan kemudian akan menciptakan suasana kompetisi antar daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

## Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Penggunaan istilah pembangunan berkelanjutan ( sustainable development )

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
diperkenalkan  pertama  kali  pada  masa  1970-an  dan  menjadi  istilah  utama  pada  saat  dan setelah  terbentuknya World  Commission  on  Environment  and  Development (WCED)  1987 atau lebih dikenal dengan Brundtland Commission . Komisi ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan  sebagai  pembangunan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  sekarang  tanpa mengorbankan  pemenuhan  kebutuhan  generasi  masa  depan  ( World  Commission  on Environment and Development [WCED], 1987: h. 43).
Di  dalam World  Summit  Report 2005,  dijelaskan  bahwa  pembangunan  berkelanjutan haruslah didirikan di atas tiga pilar pokok, yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiganya dibentuk untuk dapat saling menopang antara satu dengan  lainnya (Thomas A. Easton, 2008, h. 28-33), sehingga dapat dirumuskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak memfokuskan diri  pada  aspek  pembangunan  ekonomi  dan  sosial  semata,  tetapi  harus  berlandaskan  pada perlindungan  terhadap  lingkungan,  dan  dalam  pengembangan  konsep  pembangunan berkelanjutan  juga  termasuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar  ( basic  needs ),  serta  tersalurnya kesempatan untuk memberikan aspirasi kehidupan yang lebih baik.
Terkait  dengan  isu  perubahan  iklim,  maka  perlu  juga  diperhatikan  hasil  Konferensi Tingkat  Tinggi  (KTT)  Pembangunan  Berkelanjutan  yang  dilaksanakan  di  Johannesburg, Afrika  Selatan  pada  tahun  2002,  yang  telah  merumuskan  asas-asas  pembangunan berkelanjutan, yaitu: (1) keadilan antargenerasi ( intergenerational equity ), (2) keadilan dalam satu  generasi  ( intragenerational  equity ),  (3)  prinsip  pencegahan  dini  ( precautionary principle ), (4) perlindungan keanekaragaman hayati ( conversation of biological diversity ) dan (5)  internalisasi  biaya  lingkungan  ( internalisation  of  environment  cost  and  incentive mechanism ).  Salah  satu  hasil  yang  disepakati  untuk  menunjang  pembangunan  berkelanjutan yaitu  dilakukannya  suatu  pendekatan  yang  terpadu,  memperhatikan  berbagai  aspek  bahaya ( multihazard ) dan inklusi untuk menangani kerentanan, penilaian resiko, dan penanggulangan bencana, termasuk pencegahan, mitigasi, kesiapan, tanggapan dan pemulihan yang merupakan unsur penting bagi dunia yang lebih aman di abad ke-21 (Supriadi, 2008, h. 104-107).
Prinsip-prinsip  yang  terkandung  dalam  konsep  pembangunan  ber-  kelanjutan dikemukakan  pula  secara  rinci  dalam  deklarasi  dan  perjanjian  internasional  yang  dihasilkan melalui Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan ( United Nations Conference on  Environment  and  Development )  di  Rio  de  Janeiro  pada  tahun  1992.  Dari  berbagai dokumen yang telah dihasilkan pada konferensi itu, secara formal terdapat lima prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan, yaitu:
a. Prinsip keadilan antargenerasi ( intergenerational equity principle ); prinsip ini mengandung makna  bahwa  setiap  generasi  umat  manusia  di  dunia  memiliki  hak  untuk  menerima  dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya
b. Prinsip  keadilan  dalam  satu  generasi  ( intergenerational  equity  principle );  yaitu  prinsip keadilan dalam satu generasi merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan  di  dalam sebuah  generasi  umat  manusia,  di  mana  beban  dari  permasalahan  lingkungan  harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi
c. Prinsip  pencegahan  dini  ( precautionary  principle ),  yaitu  prinsip  pencegahan  dini  yang mengandung  suatu  pengertian  bahwa  apabila  ada  ancaman  yang  berat  atau  adanya ancaman  kerusakan  lingkungan  yang  tidak  dapat  dipulihkan  serta  ketiadaan  temuan  atau pembuktian ilmiah yang konsklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya mencegah terjadinya kerusakan lingkungan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
d. Prinsip perlindungan keragaman hayati; maksudnya bahwa perlindungan keragaman hayati merupakan prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antargenerasi, dan perlindungan keragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini; dan Prinsip internalisasi biaya  lingkungan,  berarti  kerusakan  lingkungan  dapat  dilihat  sebagai external  cost (biaya eksternal)  dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan  ekonomi  tersebut,  dan  oleh  sebab  itu  kerusakan  lingkungan  merupakan external cost yang  harus  ditanggung  kegiatan  pelaku  ekonomi,  sehingga  biaya  kerusakan lingkungan  harus  diintegrasikan  ke  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam.
Kelima  prinsip  tersebut  di  atas  dikenal  sebagai  prinsip  pokok  dari  pem-  bangunan berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan,  yang  kemudian  dijadikan  landasan  hukum  oleh sebagian  besar  peserta  KTT  Bumi  1992  lingkungan,  baik  tingkat  global  (sebagaimana tertuang  dalam  deklarasi  dan  dokumen-dokumen  internasional  yang  dihasilkan melalui  KTT Bumi 1992, maupun tingkat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009).  Diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  dengan mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, telah menunjukkan adanya perhatian serius  dari  pemerintah  untuk  mengelola  sumber  daya  lingkungan  secara  terencana  dengan memperhatikan kepentingan masa depan dan masa sekarang, tetapi memperhati- kan kondisi umum  yang  ada,  membuktikan  bahwa  konsep  pembangunan  berkelanjutan  hanyalah  dalam tataran  kebijaksanaan.  Dalam  pengalaman  praktik-  nya,  ternyata  pengelolaan  sumber  daya alam (lingkungan) masih tidak terkendali, sehingga telah mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran  lingkungan.  Hal  ini  terjadi  karena  luasnya  ruang  lingkup  pembangunan  daerah, terutama  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  belum  didukung  kesiapan  serta kemampuan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah daerah yang memadai, baik secara kuantitas  (jumlah),  maupun  secara  kualitas  (seperti  keahlian  manajerial),  bahkan  belum adanya perangkat peraturan bagi pengelolaan sumber daya alam di daerah.
Sehubungan dengan kondisi sebagaimana tersebut dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada kebijakan dan program pembangunan  nasional  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  amanat  konstitusi  berdasarkan  visi bangsa  Indonesia  yang  ingin  dicapai  yaitu  terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang  damai demokratis,  berkeadilan,  berdaya  saing,  maju  dan  sejahtera,  dalam  wadah  negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  didukung  manusia  Indonesia  yang  sehat,  mandiri,  beriman, bertaqwa,  berakhlak  mulia, cinta  tanah  air,  berkesadaran  hukum  dan  lingkungan,  menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin. Kebijakan ini diperlukan  untuk  menyikapi  penerapan  otonomi  daerah  dalam  konteks  pengelolaan lingkungan  hidup  dan  sumber  daya  alam  baik,  yang  berada  dalam  batas  administratif  satu daerah otonom, maupun sumber daya alam yang berada dalam lintas batas administratif antar daerah.
Sejalan  dengan  semangat  otonomi  daerah,  maka  pendelegasian  secara  bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penge- lolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya  kelestarian  fungsi  lingkungan.  Otonomi  daerah  merupakan  potensi  utama  dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan lebih baik, dalam perwujudan pemerintahan yang  baik,

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
dan tuntutan kualitas sumber daya manusia dalam rangka implementasi otonomi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan pengelolaan dan lingkungan hidup harus ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Mengupayakan  pengelolaan  melalui  penerapan  teknologi  ramah  lingkungan  dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;
b. Penegakan  hukum  secara  adil  dan  konsisten  untuk  menghindari  perusakan  dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
c. Pendelegasian  kewenangan  dan  tanggung  jawab  kepada  pemerintah  daerah  dalam pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap;
d. Pemberdayaan  masyarakat  dan  kekuatan  ekonomi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan lokal;
e. Penerapan  secara  efektif  terhadap  penggunaan  indikator-indikator  untuk  mengetahui keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
f. Pemeliharaan  kawasan  konservasi  yang  sudah  ada  dan  menetapkan  kawasan  konservasi bagi di wilayah tertentu; dan
g. Pengikutsertaan  masyarakat  dalam  rangka  menanggulangi  permasalahan  lingkungan global.
Pemerintah daerah harus mampu menyusun rumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, dengan mengingat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya  lainnya  antara  pemerintah  dan  pemerintahan  daerah,  meliputi:  (1)  kewenangan, tanggung  jawab,  pemanfaatan,  pemeliharaan,  pengendalian  dampak,  budidaya,  dan pelestarian; (2) bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber  daya lainnya; dan (3) penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. Selain itu dalam Pasal 17 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  ditentukan  pula  bahwa  hubungan  dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam  dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah, meliputi:  (1)  pelaksanaan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya  yang menjadi  kewenangan  daerah;  (2)  kerja  sama  dan  bagi  hasil  atas  pemanfaatan  sumber  daya alam.  Dan  sumber  daya  lainnya  antar  pemerintahan  daerah;  dan  (3)  pengelolaan  perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Kebijakan  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  daerah  ini  harus  disesuaikan  dengan  misi pembangunan  nasional  yang  dituangkan  dalam  Lampiran  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  (Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2007)  yaitu  untuk  mewujudkan  Indonesia  asri  dan  lestari  dengan memperbaiki  pengelolaan  pelaksanaan  pem-  bangunan  yang  dapat  menjaga  keseimbangan antara  pemanfaatan,  keberlanjutan,  keberadaan,  dan  kegunaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup  dengan  tetap  menjaga  fungsi,  daya  dukung,  dan  kenyamanan  dalam kehidupan  pada  masa  kini  dan  masa  depan,  melalui  pemanfaatan  ruang  yang  serasi  antara penggunaan  untuk  permukiman,  kegiatan  sosial  ekonomi,  dan  upaya  konservasi; meningkatkan  pemanfaatan  ekonomi  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  yang  berkesinam- bungan;  memperbaiki  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  untuk mendukung  kualitas  kehidupan;  memberikan  keindahan  dan  kenyamanan  kehidupan;  serta meningkatkan  pemeliharaan  dan  pemanfaatan  keanekaragaman  hayati  sebagai  modal  dasar pembangunan.  Sasaran  yang  hendak  dicapai  adalah  terwujudnya  Indonesia  yang  asri  dan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
lestari ditandai oleh hal-hal berikut:
a. Membaiknya  pengelolaan  dan  pendayagunaan  sumber  daya  alam  dan  pelestarian  fungsi lingkungan  hidup  yang  dicerminkan  oleh  tetap  terjaganya  fungsi,  daya  dukung,  dan kemampuan  pemulihannya  dalam  mendukung  kualitas  kehidupan  sosial  dan  ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
b. Terpeliharanya  kekayaan  keragaman  jenis  dan  kekhasan  sumber  daya  alam  untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, modal pembangunan nasional; dan
c. Meningkatnya  kesadaran,  sikap  mental,  dan  perilaku  masyarakat  dalam  penge-  lolaan sumber  daya  alam  dan  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup  untuk  menjaga  kenyamanan dan kualitas kehidupan.
Arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, harus pula sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu:
a. Mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan:
Sumber daya alam terbarukan, baik di darat dan di laut, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi  dan  manfaat  secara  seimbang.  Pengelolaan  sumber  daya  alam  terbarukan  yang sudah  berada  dalam  kondisi  kritis  diarahkan  pada  upaya  untuk  merehabilitasi  dan memulihkan  daya  dukungnya  yang  selanjutnya  diarahkan  pada  pemanfaatan  jasa lingkungan  sehingga  tidak  semakin  merusak  dan  menghilangkan  kemampuannya  sebagai modal  bagi  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Hasil  atau  pendapatan  yang  berasal  dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan  upaya  pemulihan,  rehabilitasi,  dan  pencadangan  untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Di samping itu, pemanfaatan sumber  daya  alam  yang  terbarukan  akan  diarahkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  energi dalam  negeri  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  berbasis  kelautan  dan  hasil-hasil pertanian sebagai energi alternatif.
b. Mengelola sumber daya alam yang tidak terbarukan Pengelolaan  sumber  daya  alam  tak  terbarukan,  seperti  bahan  tambang,    mineral,  dan sumber  daya  energi  diarahkan  untuk  tidak  dikonsumsi  secara  langsung,  melainkan diperlakukan  sebagai  masukan,  baik  bahan  baku  maupun  bahan  bakar,  untuk  proses produksi  yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal di dalam negeri. Selain itu, sumber  daya  alam  tak  terbarukan  pemanfaatannya  harus  seefisien  mungkin  dan menerapkan  strategi  mem-  perbesar  cadangan  dan  diarahkan  untuk  mendukung  proses produksi di dalam negeri. Pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti minyak  dan  gas  bumi,  terutama  diarahkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  energi  yang terjangkau  masyarakat  di  dalam  negeri  dan  untuk  mendukung  industri  berbasis hidrokarbon, seperti industri petrokimia, industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian di  dalam  negeri.  Keluarannya  ( output )  diarahkan  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  modal kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan  untuk  percepatan  pertumbuhan  ekonomi  dengan  diinvestasikan  pada  sektor- sektor  lain  yang  produktif,  juga  untuk  upaya  reklamasi,  konservasi,  dan  memperkuat pendanaan  dalam  pencarian  sumber-sumber  energi  alternatif  yang  menjadi  jembatan  dari energi fosil ke energi yang terbarukan, seperti energi yang memanfaatkan nuklir dan panas bumi dan atau bahan substitusi yang terbarukan dan atau bahan substitusi yang terbarukan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, panas  bumi ( geothermal ) dan tenaga angin yang ramah lingkungan. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu  disesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat  dengan  tetap  mempertimbangkan  kelestarian lingkungan. Selain itu, pengembangan energi juga memper- timbangkan harga energi yang memperhitungkan  biaya  produksi,  meng-  internalisasikan  biaya  lingkungan,  serta mempertimbangkan  kemampuan  ekonomi  masyarakat.  Dengan  demikian,  pembangunan energi  terus  diarahkan  kepada  keragaman  energi  dan  konservasi  energi  dengan memerhatikan  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup.  Pengembangan  energi  juga dilaksanakan  dengan  memerhatikan  komposisi  penggunaan  energi  (diversifikasi)  yang optimal bagi setiap jenis energi.
c. Menjaga keamanan ketersediaan energi Menjaga keamanan ketersediaan energi diarahkan untuk menyediakan energi dalam waktu yang  terukur  antara  tingkat  ketersediaan  sumber-sumber  energi  dan  tingkat  kebutuhan masyarakat.
d. Menjaga dan melestarikan sumber daya air Pengelolaan  sumber  daya  air  diarahkan  untuk  menjamin  keberlanjutan  daya  dukungnya dengan  menjaga  kelestarian  fungsi  daerah  tangkapan  air  dan  keberadaan  air  tanah; mewujudkan  keseimbangan  antara  pasokan  dan  kebutuhan  melalui  pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi  air  dan  pendekatan supply  management yang  ditujukan  untuk  meningkatan kapasitas  dan  keandalan  pasokan  air;  serta  memperkokoh  kelembagaan  sumber  daya  air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
e. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan Arah  pembangunan  ke  depan  perlu  memerhatikan  pendayagunaan  dan  pengawasan wilayah  laut  yang  sangat  luas.  Dengan  cakupan  dan  prospek  sumber  daya  kelautan  yang sangat  luas,  arah  pemanfaatannya  harus  dilakukan  melalui  pendekatan  multisektor, integratif,  dan  komprehensif  agar  dapat  meminimalkan  konflik  dan  tetap  menjaga kelestariannya.  Selain  itu,  mengingat  kompleksnya  permasalahan  dalam  pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial,  dan  lingkungan.  Kebijakan  dan  pengelolaan  pembangunan  kelautan  harus merupakan  keterpaduan  antara  sektor  lautan  dan  daratan  serta  menyatu  dalam  strategi pembangunan  nasional  sehingga  kekuatan  darat  dan  laut  dapat  dimanfaatkan  secara optimal untuk kesejahteraan bangsa.
f. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan sumber daya alam tropis yang unik dan khas Diversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil sumber daya alam terus dikembangkan agar  mampu  menghasilkan  barang  dan  jasa  yang  memiliki  nilai  tambah  yang  tinggi, termasuk  untuk  pengembangan  mutu  dan  harga  yang  bersaing  dalam  merebut  persaingan global.  Arah  ini  harus  menjadi  acuan  bagi  pengembangan  industri  yang  berbasis  sumber daya  alam  selain  tetap  menekankan  pada  pemeliharaan  sumber  daya  alam  yang  ada  dan sekaligus  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitasnya.  Perhatian  khusus  diberikan  kepada masyarakat  lokal  agar  dapat  memeroleh  akses  yang  memadai  dan  menikmati  hasil  dari pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, pembangunan pada  masa  datang  tidak  hanya  berlandaskan  pada  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
semata, melainkan juga keberpihakan kepada aspek sosial dan lingkungan.
g. Memerhatikan  dan  mengelola  keragaman  jenis  sumber  daya  alam  yang  ada  di  setiap wilayah
Kebijakan pengembangan sumber daya alam yang khas pada setiap wilayah dilaksanakan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal,  mengem-  bangkan  wilayah  strategis dan  cepat  tumbuh,  serta  memperkuat  kapasitas  dan  komitmen  daerah  untuk  mendukung pembangunan  yang  berkelanjutan.  Peningkatan  partisipasi  masyarakat  akan  pentingnya pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat maupun  pemerintah  daerah  antara  lain  melalui  pemberdayaan  terhadap  berbagai  institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal, serta pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam  di luar pulau Jawa, terutama di kawasan tertinggal  diberikan  perhatian  khusus  agar  dapat  dikembangkan  potensinya  untuk percepatan  pembangunan  wilayah,  tetapi  tetap  mengedepankan  aspek  keberlanjutan  bagi generasi mendatang.
h. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia: Secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik. Kebijakan pembangunan  berwawasan  lingkungan  memberikan  ruang  untuk  mengembangkan kemampuan  dan  penerapan  sistem  deteksi  dini  serta  sosialisasi  dan  diseminasi  informasi secara  dini  terhadap  ancaman  kerawanan  bencana  alam  kepada  masyarakat.  Untuk  itu, perlu  ditingkatkan  identifikasi  dan  pemetaan  daerah-daerah  rawan  bencana  agar  dapat diantisipasi  secara  dini.  Hal  itu  dapat  memberikan  manfaat  besar  bagi  masyarakat  dan memberikan  perlindungan  terhadap  manusia  dan  harta  benda  karena  adanya  perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.
i. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan:
Di  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  yang  baik  perlu  penerapan prinsip-prinsip  pembangunan  yang  berkelanjutan  secara  konsisten  di  segala  bidang. Pembangunan  ekonomi  diarahkan  pada  pemanfaatan  jasa  lingkungan  yang  ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan  dan  rehabilitasi  kondisi  lingkungan  hidup  diprioritaskan  pada  upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
j. Meningkatkan  kapasitas  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup  Kebijakan pengelolaan  sumber  daya  alam  perlu  didukung  oleh  peningkatan  kelembagaan  pengelola sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup;  penegakan  hukum  lingkungan  yang  adil  dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta perkembangan asimilasi  sosial  budaya  yang  makin  mantap  sehingga  lingkungan  dapat  memberikan kenyamanan  dan  keindahan  dalam  kehidupan.  Selanjutnya,  cara  pandang  terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui  internalisasi ke  dalam  kegiatan  produksi  dan  konsumsi,  dengan  cara  menanamkan  nilai  dan  etika lingkungan  dalam  kehidupan  sehari-hari  termasuk  proses  pembelajaran  sosial,  serta pendidikan formal pada semua jenjang atau tingkatan.
k. Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk  mencintai  lingkungan  hidup.  Kebijakan  itu diarahkan  terutama  bagi  generasi  muda  sehingga  tercipta  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan  peduli  terhadap  isu  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup.  Dengan

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
demikian,  pada  masa  yang  akan  datang  mereka  mampu  berperan  sebagai  penggerak  bagi penerapan konsep pem- bangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Campur tangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah  mutlak  diperlukan,  terutama  melalui  perumusan  instrumen  ekonomi  dalam  hukum lingkungan,  dan  hal  ini  merupakan  amanah  Pasal  42  dan  Pasal  43  Undang-Undang No.  32 Tahun  2009,  yang  menentukan  bahwa  dalam  rangka  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup, Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  mengembangkan  dan  menerapkan  instrumen ekonomi  lingkungan  hidup,  yang  meliputi:  (1)  perencanaan  pembangunan  dan  kegiatan ekonomi;  (2)  pendanaan  lingkungan  hidup;  dan  (3)  insentif  dan/atau  disinsentif.  Instrumen perencanaan  pembangunan  dan  kegiatan  ekonomi  termasuk  “internalisasi  biaya  lingkungan hidup”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 43 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, disebut- kan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “internalisasi  biaya  lingkungan  hidup”  adalah memasukkan  biaya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  dalam  perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.
Penetapan instrumen ekonomi yang terkait dengan internalisasi biaya lingkungan hidup sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  42  jo.   Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  sebenarnya  merupakan  upaya  untuk  menerapkan  prinsip  pencemar  membayar  dalam kaitannya  dengan  pemanfaatan  atau  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  berpotensi  dapat menyebabkan  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  fungsi  lingkungan  hidup.  Prinsip pencemar  membayar  sesungguhnya  merupakan  prinsip  pengalokasian  biaya  dari  pengusaha atas potensi.
Pencemaran yang ditimbulkan, terutama dalam pemanfaatan lingkungan. Adapun alasan pembenar penerapan prinsip pencemar membayar melalui internalisasi biaya eksternal, karena biaya eksternal (negatif) pemanfaatan lingkungan untuk kegiatan ekonomi (faktor produksi), seharusnya  tidak  dibebankan  kepada  pihak  yang  tidak  ikut  menikmati  keuntungan  dari kegiatan usaha.

## Saran
Pengusaha harus mengupayakan pendanaan secara internal dari setiap pengeluaran yang berdampak  pada  lingkungan  (internalisasi  biaya).  Oleh  sebab  itu,  penerapan  prinsip internalisasi  biaya  lingkungan  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  memperhitungkan  biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi akibat timbulnya kerugian lingkungan. Gagasan  dasar  dari  prinsip  ini  adalah  biaya  lingkungan  dan  sosial,  harus  diintegrasikan  ke dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  sumber-sumber daya alam tersebut (Muhammad Muhdar, 2009: 75).
Prinsip  internalisasi  biaya  lingkungan  mendasari  materi  muatan  pembangunan berkelanjutan,  dan  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk  menggugah  kesadaran  hukum  pelaku ekonomi  agar  lebih  kritis  memperhitungkan  dampak-  dampak  yang  timbul  akibat  kegiatan ekonominya,  dan  dalam  sudut  pandang  hukum,  prinsip  pencemar  membayar  harus dinormatifikasi melalui pengaturan yang jelas.
Beberapa  aspek  penting  yang  membutuhkan  pengaturan  terkait  prinsip  pencemar membayar  adalah  penegasannya  sebagai  prinsip  pertanggungjawaban  hukum  dalam  kasus-

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753
kasus  lingkungan,  terutama  sengketa  lingkungan  dari  apek  hukum  perdata.  Sebagai  bagian dari sistem hukum perdata, maka penentuan ganti kerugian pun seharusnya didasarkan tidak saja  pada  seberapa  besar  kerugian  manusia  tetapi  mencakup  nilai  pada  valuasi  ekonomi lingkungan, sehingga yang diharapkan adalah bentuk perlindungan kepentingan manusia dan sekaligus  melindungi  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup,  demi  kepentingan  pada  masa sekarang maupun masa depan.

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/delegalata.v3i1.2753

## DAFTAR PUSTAKA
Easton,  Thomas  A.  (Eds).  (2008). Taking  Sides : Clashing  Views  on  Controversial Environmental Issues , McGraw Hill. Huda,  Ni‟matul.  (2007). Pengawasan  Pusat  Terhadap  Daerah  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , Yogyakarta: FH-UII Press.
Huda, Ni‟matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah . Bandung: Nusa Media Indonesia. Bandung: Binacipta.
Irianto,  Yoyon  Bahtiar.  Konsep  dan  Urgensi  Pemberian  Otonomi  Pemerintahan  Kepada Daerah. Universitas Pendidikan Indonesia , Bandung , t.t, 3.
Koesoemahatmadja. 1979. Pengantar  ke  Arah  Sistem  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia. Bandung: Bina Cipta.
Muhdar,  Muhammad.  (2009).  Eksistensi  Polluter  Pays  Principle  dalam  Pengaturan  Hukum Lingkungan di Indonesia. Mimbar Hukum , Volume 21, Nomor 1 , 75.
Seokanto,  Sorejono.,  &  Muji,  Sri.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
Supriadi. 2008. Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar . Jakarta: Sinar Grafika. Syafrudin, Ateng. (1983). Pasang Surut Otonomi Daerah . Bandung: Bina Cipta
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future , Oxford: Oxford University Press.