## PEMBATASAN PEMBIAYAAN REHABILITASI DALAM  PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NO. 50 TAHUN 2015 TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Hendra Pramana Putra Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : pram86060417@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  penelitian  ini  meliputi  pengaturan  batasan  pembiayaan  rehabilitasi terhadap  narapidana  residivis  penyalahgunaan  narkotika  serta  untuk  mengetahui pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis
penyalahgunaan  narkotika.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif  dimana  penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan  cara meneliti beberapa pasal dalam Undang-undang Narkotika yang berkenaan dengan pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika.
Kata kunci: pembiayaan, rehabilitasi, narapidana residivis penyalahgunaan narkotika

## Abstract
The problem of this research includes setting limits of rehabilitation financing of drug-resistant  prisoners  of  narcotics  abuse,  and  to  know  the  restriction  of rehabilitation  financing  of  drug  resistance  of  narcotics  abuse.  The  research method  in  this  study  is  normative  legal  research  where  the  legal  research  is conducted  by  researching  some  chapters  in  the  Narcotics  Act  which  pertains  to restriction on rehabilitation financing of drug resistant narcotics abuse.
Keywords: financing, rehabilitation, convict resistant narcotics abuse

## PENDAHULUAN
Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman,  baik sintesis  maupun semisintetis,  yang  dapat menyebabkan penurunan atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan rasa  nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam golongan-golongan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  secara  tegas  dan  jelas dalam Pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Dalam rangka  mewujudkan cita-cita  bangsa  sebagaimana tertulis didalam pembukaan  Undang-undang  Dasar  1945  tidak  hanya  dengan  melakukan pembangunan yang bersifat fisik tapi juga terhadap mutu dan kemampuan bangsa. Pembangunan  kesehatan  merupakan  salah  satu  upaya  nasional  yang  diarahkan guna  tercapainya  apa  yang  menjadi  cita-cita  tersebut.  Kesadaran,  kemauan  dan
kemampuan  untuk  hidup  sehat  bagi  setiap  penduduk  diarahkan  untuk mewujudkan derajat kesehatan yang lebih optimal.
Permasalahan  undang-undang  narkotika  itu  sendiri  adalah  permasalahan global.  Dimana  tiap  negara  memiliki  masalah  dengan  narkotika,  tak  terkecuali Indonesia.  Penanganan  Narkotika  di  Indonesia  sebenarnya  sudah  dimulai  sejak tahun  1927,  yang  pada  saat  itu  masih  dalam  masa  penjajahan  Belanda. Penyalahgunaan  narkotika  di  Indonesia  telah  ada  sejak  tahun  1617  berawal  dari masyarakat  golongan  menengah  terutama  dari  keturunan  Cina.  Melihat  semakin marak dan tidak terkendalinya narkotika ini, maka pemerintah Belanda waktu itu memandang perlu untuk membentuk suatu undang-undang narkotika 1
Peraturan  dan  undang-undang  tentang  narkotika  yang  pertama  dibuat Belanda  pada  tahun  1927  yaitu  Ordonansi  Obat  Bius  ( Verdoovende  Middelen Ordonnantie )  (Stbl.1927  No.278  Jo.  No.  536).  Tapi  peraturan  dan  undang- undang  narkotika  ini  hanya  mengatur  tentang  penggunaan  candu  dan  obat  bius dan  melegalkan penggunaannya selama  hanya dilakukan di tempat-  tempat  yang sudah  ditetapkan.  Jadi  selama  para  pemakai  candu  itu  menurut  pada  peraturan maka  tidak  ada  sanksi.  Pada  masa  penjajahan  Jepang,  peraturan  atau  undang- undang  narkotika  ini  dihapus,  dan  pemakaian  candu  dilarang  secara  mutlak. Karena  pemerintah  Jepang  menganggap  efek  dari  candu  sangat  berbahaya  dan tidak dapat ditoleransi. 2

## METODE PENELITIAN
Setiap penelitian ada  jenis, kategro, dan pendekatannya. Oleh karean  iau, sebagaimana uraian dari permasalahan dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, penulis  menggunakan  jenis penelitian  bersifat  yuridis  normatif,  yang  dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang norma-norma hukum yang seteliti mungkin yang mengatur tentang perilaku manusia atau  keadaan yang ditimbulkannya. Adapun pendekatan  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konsepsional serta perbandingan.
Pada  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan,  bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  yang  dalam  (ilmu)  penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib  direhabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial. Penentuan seseorang dapat  direhabilitasi atau tidak harus melalui putusan pengadilan.
Penggunaan  Narkotika  bagi  diri  sendiri  mengandung  arti  bahwa penggunaan  narkotika  tersebut  tanpa  melalui  pengawasan  dokter  dianggap merupakan  suatu  perbuatan  “tanpa  hak  atau  melawan  hukum”.  Dikeluarkannya Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  mengatur  ketentuan  mengenai  putusan
1 http://www.anneahira.com/undang-undang-narkotika.htm.  Anne  Ahira. Sejarah  UU Narkotika. Diakses pada tanggal 20 Mei 2017.
2 Ibid
memerintahkan  untuk  menjalani  rehabilitasi  bagi  pengguna  narkotika  pada  Pasal 54 dan Pasal 103. 3
Double  track  system dalam  perumusan  sanksi  terhadap  penyalahgunaan narkotika  merupakan  kebijakan  hukum  pidana  dalam  formulasi  ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  mengenai  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku penyalahgunaan  narkotika,  yaitu  berupa  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan  pelaku  tindak  pidana  lainnya.  Disatu  sisi  ia  merupakan  pelaku  tindak pidana  yang  harus  dihukum,  namun  disisi  lain  merupakan  korban  dari  tindak pidana  yang  dilakukannya  itu  sendiri,  sehingga  perlu  dilakukan  suatu  tindakan berupa rehabilitasi. 4
Penentuan  sanksi  terhadap  pecandu  narkotika,  apakah  akan  diterapkan sanksi  pidana  atau  sanksi  tindakan  rehabilitasi  dimana  dalam  hal  ini  penentuan tersebut  berada  di  tangan  hakim.  Sebab  berdasarkan  ketentuan  undang-undang narkotika,  hakim  diberikan  kewenangan  untuk  menentukan  dan  menjatuhkan pidana  penjara  atau  tindakan  rehabilitasi  terhadap  pecandu  narkotika  tersebut, untuk  menentukan  apakah  dalam  menangani  perkara  pecandu  narkotika,  hakim akan  menerapkan  ketentuan  Pasal  127  (mengatur  mengenai  sanksi  pidana)  atau menerapkan  ketentuan  Pasal  103  (mengatur  mengenai  sanksi  tindakan “rehabilitasi)  adalah  pada  akhirnya  bermuara  kepada  keyakinan  hakim  apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang  harus  direhabilitasi atau  lebih tepat dikatakan  sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  yang  harus  dipidana  penjara  adalah  dengan berdasarkan  hasil  keterangan  laboratorium  yang  menyatakan  bahwa  pelaku tersebut  mengalami  ketergantungan  terhadap  narkotika  sehingga  memerlukan proses perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang- undang. 5
Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan  bahwa,  “Pecandu  Narkotika  dan  korban  penyalahgunaan  Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Yang dimaksud dengan korban  penyalahgunaan  narkotika  adalah  seseorang  yang  tidak  sengaja menggunakan  narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa  dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.
Selain Rehabilitasi medis dapat penyembuhan dapat diselenggarakan oleh suatu instansi pemerintah yang dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  yang  berbunyi,  “Selain  melalui  pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu narkotika dapat diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah  atau  masyarakat  melalui  pendekatan keagamaan dan tradisional”.
Menurut  Pasal  58  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  yaitu  “Rehabilitasi  sosial  mantan  Pecandu  Narkotika  diselenggarakan baik oleh  intansi pemerintah  maupun oleh  masyarakat”. Yang dimaksud  mantan
3 Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia . Bandung: Refika Aditama, hlm. 64.
4 Carlina Rusel. Op.cit . hlm.2.
5 Ibid
pecandu  narkotika  dalam  Pasal  ini  adalah  orang  yang  telah  sembuh  dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis. 6
Indonesia  mempunyai  kendala  dalam  pengaturan  regulasi  dalam  hal  ini didefinisikan  sebagai  peraturan  yang  diundangkan  oleh  pemerintah  yang mempengaruhi kegiatan  badan-badan  lain dalam  ekonomi  yang  memiliki  banyak bentuk  terkait  rehabilitasi  pengguna  narkotika.  Selain  itu  minimnya  tempat rehabilitasi  di  Indonesia  juga  mempengaruhi  penanganan  rehabilitasi  yang dilakukan.  Peraturan  terkait  rehabilitasi  untuk  pengguna  narkotika  masih  belum jelas.  Untuk  itu,  dibutuhkan  adanya  payung  hukum  yang  jelas  guna  membantu penanganan rehabilitasi untuk lebih efektif dan efisien.

## PENUTUP
Pengaturan  batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap  narapidana residivis penyalahgunaan  narkotika  yaitu  masih  belum  jelas  maka terhadap penegakannya juga  berimbas  atau  mengakibatkan  para  penegak  hukum  tidak  bisa  asal menjatuhkan  suatu  vonis  kepada  seseorang  tanpa  aturan  yang  jelas  karena ditakutkan  terjadinya  kesalahan  dalam  penegakan.  Penegakan  hukum  juga  dapat memudahkan dalam pemilahan dan kepastian untuk menjatuhkan apakah residivis diberikan  hukuman  atau  tindakan  rehabilitasi,  maka  akhirnya  penulis  membuat sebuah batasan yang jelas untuk digunakan para penegak hukum agar dikemudian hari  tidak  menimbulkan  kerugian  pada  keuangan  negara.  Sebab  itu  diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai tanggungan biaya yang harus dibebankan pada pemerintah  baik  itu  merevisi  Pasal  54,  55  dan  Pasal  103  Undang-undang narkotika  atau  membentuk  pengaturan  khusus  secara  spesifik  mengenai pembatasan pembiayaan rehabilitasi.
Pembatasan  pembiayaan  rehabilitasi  terhadap  narapidana  residivis penyalahgunaan narkotika sementara ini tidak ada didalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103 Undang-undang narkotika yang mengatur mengenai berapa kali negara harus menanggung  seseorang  untuk  direhabilitasi  karena  mengenai  pembiayaan  itu sudah  dibebankan  kepada  Pemerintah,  sebab  korban  penyalahgunaan  narkotika, baik  orang  itu  sebagai  residivis  yang  artinya  orang  yang  pernah  dihukum melakukan  tindak  pidana  yang  serupa,  tetap  pemerintah  berkewajiban  untuk menanggung  semua  biaya  tersebut.  Untuk  masuk  dalam  kategori  rehabilitasi adalah  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  yang  pertama  kali  masuk program  rehabilitasi,  sedangkan  residivis  sebaiknya  dikenakan  pidana  agar  tidak melakukan  kejahatan  yang  serupa  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  pada keuangan  negara  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanjar  Negara (APBN).

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adami Chazawi. 2011, Pelajaran Hukum Pidana Stelseel Pidana, Tindak Pidana, Teori  Pemidanaan  dan  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana ,  Jakarta: Rajawali Pers.
B.A.  Sitanggang.  1981. Pendidikan  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika . Jakarta Selatan: Karya Utama.
6 Penjelasan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Danny  I.  Yatim  dan  Irwanto.1991. Kepribadian,  Keluarga,  dan  Narkotika .
Jakarta: Penerbit Arcan.
Dwidja  Priyatno.  2006. Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia . Bandung: Refika Aditama.
Farida  Hayati.  “Penyalahgunaan  Narkotika  Dikalangan  Remaja”. Skripsi S1. Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam.

## Peraturan Perundanag-undangan
Badan  Narkotika  Nasional. Konsep  Therapeutic  Community  (TC)  Balai  Besar Rehabilitasi BNN Program Primary House Of Hope. Jakarta: BNN. Badan  Narkotika  Nasional.  2015 .  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Rehabilitasi  Di Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS)  Kerjasama  BNN  dan  Kementerian Hukum dan HAM RI . Jakarta : BNN.

## Internet dan Koran
Anne  Ahira. Sejarah UU Narkotika. http://www.anneahira.com/undang- undang- narkotika.htm. Diakses pada tanggal 20 Mei 2017.
Mahadibya  Adhyaksa  Surya. Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penyalahgunaan
Narkotika  Dengan  Rehabilitasi  Berdasarkan  UU  No.  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika di Kota Yogyakarta. http://e-
journal.uajy.ac.id/1144/1/1HK09563.pdf .  Diakses  pada  tanggal  08  Mei 2017.