## ISSN: 2085-2541

## ANALISIS KEKUATAN DEMOKRASI DALAM ERA KOALISI KABINET PASCA REFORMASI 1998 DI INDONESIA
Musrafiyan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia musrafiyan@gmail.com

## Abstrak
Kajian ini dilatarbelakangi oleh analisis realitas sistem presidensial multi-partai yang menjadi aspek utama kilas balik jalannya sistem pemerintahan di Indonesia, dimulai sejak orde lama hingga era reformasi 1998 struktur kemajemukan partai menjadi cikal bakal bertahannya koalisi dalam rumusan pembentukan kabinet pemerintahan Indonesia. Pertimbangan yang menjadi prospek perebutan kursi di koalisi kabinet biasanya difokuskan pada struktur peluang (strategy entry) , dimana strategy entry ini merujuk pada perhitungan atas tiga pertimbangan penting yang menjadi kalkulasi politik, yakni biaya memasuki arena (cost of entry), beragam keuntungan (benefits of office) , dan kemungkinan perolehan  dukungan  dari  para  pemilih (probably of receiving electoral support). Dalam  target upaya mewujudkan tujuan politik partai koalisi, tindakan pokok pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengembangkan mutual benefit , yaitu keuntungan menikmati kekuasaan. Sehingga dalam merumuskan indikator keberhasilan suatu negara demokrasi, maka penelitian ini juga memaparkan perbandingan terkait pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat dan sistem pemerintahan  parlementer  di  Inggris  telah  menghasilkan  pemerintah  yang  demokratis  dan  stabil, serta mewujudkan sistem presidensial multi-partai secara menyeluruh dan optimalisasi dwi fungsi pengusaha dalam internal partai politik.
Kata kunci : demokrasi, reformasi, koalisi, sistem presidensial, multi partai.

## Abstrak
This study is motivated by an analysis of the reality of the multi-party presidential system which is the main aspect of the way back in the governance system in Indonesia, starting from the old order until the reform era in 1998, the plurality structure of the party became a forerunner to the survival of the coalition in the formulation of the Indonesian government cabinet. Consideration that is the prospect of seizing seats in the cabinet coalition is usually focused on the opportunity structure (strategy entry), where the strategy entry refers to the calculation of three important considerations that are political calculations, namely the cost of entering the arena (cost of entry), various benefits (benefits of office), and the possibility of obtaining support from voters (probably of receiving electoral support). In the target of realizing the political goals of the coalition parties, the main approach taken is to develop mutual  benefits,  namely  the  benefits  of  enjoying  power.  So  that  in  formulating  indicators  of  the success of a democratic country, this study also presents a comparison related to the implementation of a presidential government system in the United States and a parliamentary government system in the United Kingdom that has resulted in a democratic and stable government, as well as realizing a multi-party presidential system as a whole and optimizing dual functions businessman in internal political parties.
Keywords : democracy, reformation, coalition, presidential system, multi-party.

## PENDAHULUAN
Analisis  sejarah  politik  modern  memberi kita  peringatan  tegas  bahwa  negara  yang  paling
terbuka  dan  paling  rentan  mengalami  perubahan sosial adalah negara yang sedang melakukan transisi

## ISSN: 2085-2541
dari demokrasi formal ke demokrasi sesungguhnya. 1
Aspek dasar persoalan terdapat pada beberapa institusi pada masa kepemimpinan Presiden Habibie sampai Megawati yang berkembang lambat dalam budaya politik  yang  masih  berevolusi.  Peranan  legislatif, eksekutif  dan  yudikatif  belum  terumuskan  secara substansial, Anggapan itu lahir berdasarkan analisis pola  kepemimpinan  Presiden  secara  individu  dan mekanisme penegakan regulasi dasar pemerintahan yang  mengacu  pada  eksistensi  kabinet  presiden terpilih.   Ada  dua  faktor  yag  akan  mempengaruhi perubahan  peta  konsolidasi  kekuatan  elite  partai politik kedepan. Pertama , Komunikasi politik yang dilakukan presiden pada beberapa kekuatan lain di luar  partai  mitra  koalisi  yang  mengusungnya  saat pencapresan. Kedua ,  perubahan  bandul  yang  akan menentukan daya tahan koalisi yang digagas, baik itu  yang  bersifat  sementara  maupun  kemungkinan koalisi  permanen  oleh  masing-masing  pasangan calon. 2 Perubahan susunan struktural partai politik pasca Reformasi menjadi objek pernyataan terhadap eksistensi keterbentukan kabinet pada setiap periode kepemimpinan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang silih berganti. Begitu penting peranan partai politik hingga dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa kehadiran  partai  politik. 3 Menurut  Jose  Ramon Montero  dan  Richard  Gunter “......parties have always been among the handful of institutions whose activities are absolutely essential fpr the proper functioning of reresentative democracy”, bahwa  partai  politik  merupakan  sebuah  institusi yang  aktivitasnya  menjadi  sangat  essensial  bagi bekerjanya representative democracy . 4
1 Anis  H  Brajektarevik,  “Transisi  Demokrasi,” dalam Harian Seputar Indonesia , 2, no. 5 (2014), h. 23- 24. 2 Gun Gun Heryanto, Problematika Komunikasi Politik; Bingkai Politik Indonesia Kontemporer , Cetakan I, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 311-312.
3 Syamsudin  Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi ,  Cetakan  I,  (Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 45.
4 Montero,  Jose  Ramon  and  Richard  Gunter Introduction: Reviewing anda Reassessing Parties , (New
Dalam  perbaikan  koalisi  kabinet,  rujukan kandidat  tidak  hanya  terbatas  pada  koalisi  partai politik  yang  mengusung  nya  pra-pemilu,  karena yang  menjadi  pertimbangan  prospek  pengususng nama kandidat  yang akan menduduki kursi kabinet biasanya adalah strategic entry yang lazim dikenal dengan istilah struktur peluang. Kesempatan besar tak  hanya  bisa  dimiliki  sepenuhnya  oleh  partai pengusung  yang  menjadi  koalisi  diawal,  karena partai  koalisi  di  pihak  oposisi  pun  mempunyai peluang besar merebut kursi di tikungan akhir pasca- pemilu.  Meminjam  analisis  Gary  W  Cox  (1997), strategic entry biasanya dihitung tiga pertimbangan penting kalkulasi politik. Pertama , biaya memasuki arena (Cost of Entry) . Kedua , beragam keuntungan yang  didapat  jika  duduk  di  kekuasaan (benefits  of office). Ketiga ,  kemungkinan  perolehan  dukungan dari  para  pemilih (probably of receiving electoral support. 5 Dengan hadirnya fenomena kabinet koalisi diatas tak terhindar dari upaya memperkuat praktik sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang sekaligus diikuti dengan peralihan sistem kepartaian dominan menjadi sistem kepartaian majemuk atau sistem  multi-partai.  Gambaran  praktik  sistem pemerintahan  presidensial  yang  dibangun  dengan sistem  multi-partai  baru  dapat  dilihat  lebih  jelas setelah  pemilu  2004  dan  mengarah  pada  pemilu 2009  yang  membawa  implikasi  terhadap  sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Mengutip  pendapat  Scott  Mainwaring, pembentukan  koalisi  dalam  sistem  presidensial multi-partai  jauh  lebih  sulit  dibandingkan  dengan koalisi  dalam  sistem  parlementer.  Kesulitas tersebut  terjadi  karena  dalam  sistem  presidensial, koalisi  tidak  diperlukan  secara  kelembagaan  dan
kerjasama  politik.  Kalaupun  terbentuk,  kabinet koalisi  dalam  sistem  presidensisal  lebih  rapuh
York: Oxford University Press inc, 2002), h. 2-3.
5 Gun Gun Heryanto, Problematika Komunikasi Politik; Bingkai Politik Indonesia Kontemporer , Cetakan I, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 103-104.
120 | BIDAYAH: Volume 1 1 , No. 2, Desember 2020
sistem  presidensial  tidak  tidak  kondusif  bagi
ISSN: 2085-2541
dibandingkan  koalisi  dalam  sistem  parlementer. 6
Selain  persoalan  tidak  kondusifnya  hubungan antara eksekutif dan legislatif, pembentukan kabinet koalisi  dalam  pemerintahan  sistem  presidensial multi-partai juga cenderung terlihat hanya sebagai langkah untuk memelihara dukungan partai politik dengan  kompensasi  di  kabinet,  bukan  atas  dasar profesionalitas maupun loyalitas. 7
Fokus pada aspek pemerintahan presidensial multi-partai yang semakin digdaya terhadap jalannya roda politik, maka negara-negara seperti Brasil dan Argentika  diwilayah  Amerika  Latin,  Prancis  dan Jerman dibagian Eropa, dan diikuti dengan Filipina di Wilayah Asia merupakan beberapa contoh negara yang  menggunakan  sistem  multi-partai  secara efektif  dalam  sistem  demokrasinya.  Sehingga, berbagai partai politik memiliki peluang besar untuk membentuk  koalisi  partai  dalam  menyusun  blok kekuatan  pengembangan  pemerintahan.  Berkaca pada  realitas  munculnya  kabinet  koalisi  pada satu  periode  pemerintahan  yang  dimulai  dengan perdebatan dalam internal partai, secara aktual juga akan  beresiko  pada  uji  ketahanan  keefektifannya sebuah  kabinet  dan  harapan  baru  rakyat  yang digantungkan  pada  orang-orang  terpilih  pasca Pemilu. Sebut saja misalnya dalam pergantian rezim penguasa, yang setiap saat pergantian digantungkan amanah  dan  harapan  baru  berupa  kehidupan yang  lebih  demokratis  dibandingkan  dengan pemerintahan sebelumnya. Sehingga dari uraian di atas, perlu dirumuskan beberapa hal untuk diketahui bahwa  apakah  secara  konseptual  pemberlakuan kabinet  koalisi  pasca  reformasi  1998  telah  sesuai dengan  sistem  pemerintahan  presidensial,  berikut pengaruh koalisi dalam menjalankan tugas check and
6 Saiful  Mujani, Jadikan Presiden Hanya sebagai Kepala Negara, dalam Gerak Politik yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan , (Jakarta: The Center for Presidential and Parliamentary Studies, 2002), h. 10-11. 7 Beverly Evangelista, Eksistensi Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil Di Indonesia Menurut UUD 1945 , dalam Makalah Kajian Hukum dan Keadilan , Mei 2014, h. 339-340.
balances dalam pembentukan kabinet di Indonesia. serta hubungan kausalitas dan perbandingan sistem pemerintahan  Indonesia  dengan  negara  lain  yang dikaji  melalui  studi  komparasi  antar  negara  maju dan berkembang.

## LANDASAN TEORI

## Demokrasi
Demokrasi  merupakan  sistem  yang  telah menjadi  alternatif  bagi  hampir  seluruh  negara di  dunia  sebagai  suatu  asas  yang  fundamental, yang  secara  esensial  telah  menjadi  petunjuk  bagi masyarakat  suatu  negara  untuk  menyelanggarakan kewajiban  bernegara  sebagai  organisasi  yang tinggi. 8 Makna  demokrasi  mengandung  penafsiran bahwa  rakyatlah  yang  memberikan  ketentuan dalam  masalah-masalah  mengenai  kehidupan, termasuk dalam hal menilai kebijakan pemerintah, dikarenakan  kebijakan  yang  diberlakukan tersebutlah yang mempengaruhi kehidupan rakyat. Affan  Ghafar  (2000)  mengklasifisikan  demokrasi kedalam dua bentuk: pertama , demokrasi normatif ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, dan kedua , demokrasi empirik yaiutu demokrasi yang perwujudannya dalam dunia politik praktis. 9

## Reformasi
Sedarmayanti  dalam  bukunya  Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi (2009: 67) memaknai reformasi sebagai upaya sistematis, terstruktur,  terpadu,  komprehensif  yang  kemudian ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintah yang baik (good governance) . 10 Sehingga dapat dipahami
8 Moh. Mahfud M.D, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia , (Jakarta Timur: Rineka Cipta, 2000). 9 Dwi Sulisworo, Dkk, Demokrasi (Bahan Ajar; Hibah  Materi  Pembelajaran  Non  Konvensional  2012), (Universitas Ahmad Dahlan, 2012).
10 Sedarmayanti, Reformasi Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan;

## ISSN: 2085-2541
bahwa  reformasi  adalah  langkah  maju  sebagai upaya  dalam  mengelola  dan  menyelenggarakan pemerintahan  yang  baik  ( good governance )  dan transparan.  Indonesia  memulai  fase  baru  pasca turunnya Soeharto pada Mei 1998, fase ini dikenal sebagai  reformasi  yang  dipandang  sebagai  awal periode  demokrasi  dengan  perpolitikan  yang terbuka dan liberal. Dalam aspek yuridis, dasar dari transisi  ini  dirumuskan  kedalam  Undang-Undang yang  disetujui  parlemen  dan  disahkan  Presiden  di tahun 1999 dengan menyerukan transfer kekuasaan pemerintah  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah.

## Sistem Presidensial
Sistem presidensial menempatkan presiden sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala  eksekutif. Presiden  dipilih  dengan  sistem  yang  sama bersamaan  seperti  pemilihan  anggota  parlemen secara  langsung  oleh  rakyat  melalui  pemilihan umum. 11 Dalam  sistem  pemerintahan  presidensial penempatan  derajat  eksekutif  dan  legislatif  adalah sama. 12 Terdapat  lima  ciri  dan  syarat  sistem pemerintahan  presidensial,  antara  lain; pertama , presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kedua ,  presiden  tidak  dipilih  oleh badan  perwakilan  melainkan  oleh  dewan  pemilih dan  belakangan  peranan  dewan  pemilih  tidak tampak  lagi  sehingga  dipilih  oleh  rakyat, ketiga , presiden  berkedudukan  sama  dengan  legislatif, keempat , kabinet dibentuk oleh presiden, sehingga kabinet  bertanggungjawab  kepada  presiden,  dan kelima , presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan
Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik , (Jawa Barat: Refika Aditama, 2009), h. 67.
11 I.  K  Syafii, Pengantar Ilmu Pemerintahan , (Jawa Barat: PT Refika Aditama, 2011), h. 90.
12 S.H  Sarundajang, Babak  Baru  Sistim Pemerintahan ,  (Jakarta:  Kata  Hasta  Pustaka,  2012),  h. 35.
legislatif, 13 begitupu sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan  lembaga  legislatif.  Sehingga  pada hakikatnya, kajian tentang sistem pemerintahan ini adalah  dimana  lembaga-lembaga  negara  bekerja dengan  memperhatikan  tingkat  kewenangan  dan pertanggungjawaban antar lembaga negara.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif denga metode penulisan dalam penelitian ini berbasis library research , yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 6 langkah metode penelitian library research yaitu: 1) Memilih ide  umum  mengenai  topik  penelitian;  2)  Mencari informasi yang mendukung topik; 3) Pertegas fokus penelitian;  4)  Mencari  dan  menemukan  bahan bacaan yang diperlukan dan mengklasifikasi bahan bacaan tersebut; 5) Membaca dan membuat catatan penelitian;  6)  Mereview  dan  memperkaya  lagi bahan  bacaan;  dan  7)  Mengklasifikasi  lagi  bahan bacaan  dan  mulai  menulis  laporan.    Sedangkan Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis isi ( Content Analysis ),  dimana  untuk  mendapatkan  inferensi yang  valid  dan  dapat  diteliti  ulang  berdasarkan konteksnya.  Dalam  analisis  ini  dilakukan  proses memilih,  membandingkan,  menggabungkan  dan memilah  berbagai  pengertian  hingga  ditemukan data yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi Pasca 1998
Kondisi  demokrasi  Indonesia  periode reformasi  sedang  menuju  sebuah  kesempurnaan.
13 Muliadi  Anangkota,  “Klasifikasi  Sistem Pemerintahan  Perspektif  Pemerintahan  Modern Kekinian.” Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3, no. 2 (2013).
122 | BIDAYAH: Volume 1 1 , No. 2, Desember 2020
Sehingga tugas utama warga negara ialah mengawal demokrasi  tersebut  agar  dapat  teraplikasikan secara  sistematis  dan  terstruktur  dalam  kehidupan bernegara. Berikut beberapa karakteristik demokrasi  pasca  reformasi  antara  lain; pertama , pemilu  lebih  demokratis,  sistem  pemilu  lebih berkembang  memberikan  jalan  bagi  rakyat  untuk menggunakan hak politkik dalam pemilu. Dimana puncaknya pada 2004, rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, dan pada 2005 pun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Kedua , rotasi  kekuasaan  dari  pemerintah  pusat  hingga daerah, dalam hal ini rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai  dari  pemerintahan  pusat,  pemerintahan provnsi,  kabupaten/kota  hingga  desa. Ketiga ,  pola rekrutmen politik terbuka, rekrutmen politik untuk pengisian  jabatan  publik  dilakukan  secara  terbuka dimana  setiap  warga  negara  yang  mampu  dan memenuhi  syarat  dapat  menduduki  jabatan  politik tanpa  diskriminasi.  Dan keempat ,  hak-hak  dasar warga negara terjamin, beberapa bentuk nyata yang kita  lihat  dewasa  ini  meliputi  kebebasan  pers  dan kebebasan menyatakan pendapat.
Sistem  politik  Indonesia  pasca  reformasi menunjukkan  perubahan  yang  cepat,  salah  satu bukti  konkret  terlihat  tatkala  dulu  kebebasan sipil  tidak  dapat  dinikmati  kini  dapat  dinikmati, walau  terkadang  keluar  dari  norma-norma  yang berlaku.  Misal  prinsip  check  and  balances  antar cabang  kekuasaan  lembaga  negara  masih  kabur batas-batasannya dan kekuasannya antar keduanya tampak tumpang tindih, begitu juga hal nya dengan Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi. Selanjutnya  hubungan  yang  tidak  harmonis  antara pusat dengan daerah yang terjadi di Indonesia akibat dari diskriminasi dalam hal distribusi kesejahteraan yang berakibat kepada disintegrasi bangsa. Keadaan ini  memperparah  kemampuan  distributif  dan ekstraktif dalam sistem pemerintahan. Beberapa hal diatas  tak  lain  diakibatkan  konsep  ketatanegaraan indonesia  yang  belum  sempurna,  sehingga  tata negara  yang  tidak  baik  ini  menyebabkan  gagasan
demokrasi  yang  telah  dibentuk  tidak  dapat terjalankan dengan baik dalam rangka mewujdukan kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  bagi  warga negara.  Seperti  pendapat  yang  dikemukakan  oleh Habermasn bahwa tata negara yang baik merupakan platform terselenggaranya kesuksesan demokrasi. 14
Pengaruh  Koalisi  Terhadap  Efektifitas Check And Balances dalam  Pembentukan  Kabinet  di Indonesia
Pengaruh koalisi terhadap efektifitas Check And Balances dalam  pembentukan  kabinet  sangat berdampak pada hubungan antara partai oposisi dan petahana, dan seharusnya tugas pengawasan mutlak milik  oposisi  yang  bertarung  sejak  awal  pemilu. Namun  dewasa  ini,  Pola Check And Balances tak terjalankan  seperti  semestinya,  sering  kali  konsep kabinet koalisi dalam sistem presidensial mengalami kecacatan  terutama  dalam  mendukung  efektifitas pemerintahan.  Karena  idealnya,  dalam  sistem pemerintahan presidensial basis legitimasi presiden bersumber dari rakyat bukan dari partai pengusung yang  menjadi  bagian  dari  kabinet  di  parlemen. Presiden  diberi  hak  prerogatif  dalam  membentuk kabinet  sebagai  konsekuensi  presiden  pemimpin tertinggi eksekutif. Namun praktiknya berbeda 180 derajat. 15

## Fungsionalisasi Pola Presidensial Multi-Partai
Penerapan  konsep  koalisi  dalam  kabinet pada  dasarnya  tetaplah  merupakan  hal  yang  tidak tepat    dipraktikan  dalam  sistem  presidensial multi-partai.  Terlebih  hal  tersebut  dapat  merusak kinerja  antara  eksekutif  dan  legislatif.    Contoh persoalan  yang  menunjukkan  ketidaefisiensinya pemberlakuan  peta  koalisi  di  sistem  presidensial multi-partai  terlihat  pada  kasus  Bank  Century,
14 Cut  Maya  Aprita  Sari, Perubahan  Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi 1998, Keadilan Sosial, dan Defisit Demokrasi Hingga Kini , Universitas Syiah Kuala, h. 3.
15 Gun Gun Heryanto, Op. Cit, hlm. 146

## ISSN: 2085-2541
keretakan  koalisi  kepemimpinan  SBY  waktu  itu sangat  menyita  perhatian  masyarakat  Indonesia. keterlibatan  kalangan  anggota  DPR  Fraksi  Golkar dalam  hak  angket  Century,  membuat  perselisihan politik  kubu  Demokrat  dan  Golkar  semakin memanas.  Sudah  bukan    rahasia  lagi  ketika  kubu Golkar  cukup  proaktif    agar  kasus  Bank  Century diungkap  tuntas.  Demikian  halnya  kubu  PKS  dan PAN. Ketua umum partai Golkar saat itu, Aburizal Bakrie  memerintahkan  anggotanya  di  DPR  untuk segera  mengusut  tuntas  persoalan  tersebut  agar mendapatkan  penyelesaian  yang  konkret  dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa koalisi yang dibangun  SBY  dan  Demokrat  serta  partai-partai koalisi retak dan mengalami disharmonisasi. Hal ini pula yang menyebabkan gencarnya desakan kepada partai  Golkar  melalui  kader-kader  mereka  untuk keluar dari koalisi. 16 Koalisi yang cenderung rapuh dan  diwarnai  konflik  internal  adalah  harga  politik yang  harus  dibayar  oleh  Presiden  yang  terlanjur membentuk kabinet koalisi yang semu dan mudah rapuh serta dengan perbedaan pandangan ideologis. Oleh karena itu, rancangan penataan kembali seperti apapun  terkait  format  dan  mekanisme  internal koalisi yang dilakukan tidak akan mudah untuk bisa menjadi  jaminan  bagi  soliditas  diantara  invidual dalam kabinet bentukan partai politik. 17
Secara  konstitusional,  peluang  penguatan demokrasi pasca reformasi semakin besar. Bahkan penggalangan  koalisi  pembentukan  kabinet ditenggarai  sebagai  upaya  untuk  menguatkan sistem  presidensial.  Hal  ini  tentu  mengejutkan, namun tetap ingat bahwa segala sesuatu yang ingin dirancang  sudah  berada  pada  posisi  yang  standar. Dimana presiden dan para menterinya bisa dengan nyaman  mengambil  keputusan  politik  tanpa  harus bernegosiasi  panjang  dengan  parlemen.  Hal  ini didasarkan  pada  proses  regulasi  dan  pembahasan yang  alot  sejak  awal,  bahwa  komitmen  dalam pembentukan kabinet koalisi harus tertanam sedari
16 Anis H Brajektarevik, Op. Cit, hlm. 346 17 Anis H Brajektarevik, Ibid, hlm. 346
dini  dan  hanya  akan  bisa  terpisah  sampai  akhir periode  kekuasaan  pemerintahan.  Ada  dua  aspek dalam  memulai  dan  menjamin  keterbentukan kabinet koalisi akan kuat dan bisa menjadi satu pilar yang  kokoh  demi  menyanggah  rumah  besar  yang bernama Indonesia.
Pertama , penguatan kapasitas partai politik yang  berakar  dari  desain  koalisi.  Artinya  tata kelola  dan  struktur  desain  seperti  apa  yang  telah dibentuk  sejak  awal.  Jika  dilihat  secara  bentuk strukturnya,  maka  ada  dua  pembagian,  yaitu  yang pertama  berbentuk  vertikal  yang  bermakna  bahwa segala  keputusan  yang  dihasilkan  dari  cakupan rumusan  hasil  pembahasan  seluruh  partai  politik pengusung akan bisa dilakukan tatkala persetujuan diperoleh  berdasarkan  putusan  dari  presiden  yang diusung  apabila  terpilih.  Dan  ada  pula  dengan skema  horizantal,  yang  berarti  setiap  hal  sedari dimulainya  ‘opera’  politik  hingga  titik  akhir pengesahan program kerja yang diusung partai tak hanya terpaku pada satu individu Presiden terpilih, karena  segala  muatan  hasil  keputusan  setiap  kali akan  dikembalikan  kepada  forum  (anggota  koalisi kabinet),  sehingga  ada feed back yang  dihasilkan bahwa  tak  selamanya  sistem  koalisi  itu  bersifat kaku, namun ada kalanya koalisi terbentuk karena ada  daya magnetik didalamnya  yang  membuat mayoritas partai pengusung menjadi lebih aktif.
Kedua , Pesona individualis presiden tepilih. Gaya kepemimpinan presiden dan karakter dari para politisi  harus mencerminkan sikap negarawan, tak hanya sekedar memahami nilai demokrasi, Namun juga memaknainya dengan praktek nyata. Sehingga dapat  menjadi  satu  gebrakan  awal  yang  memberi gambaran  sebuah  kabinet  koalisi  yang  sederhana, efisien,  efektif,  aktif,  dan  tranparan.  Sehingga sepanjang  kepemimpinannya  menjadi  presiden, fakta  tetap  menunjukkan  koalisi  yang  dibangun memang  besar  dan  menghimpun  banyak  kekuatan politik.  Secara  konseptual,  fungsionalisasi  praktik Kabinet  koalisi  memang  dilegalkan  sebagaimana penjelasan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945; “Pasangan
124 | BIDAYAH: Volume 1 1 , No. 2, Desember 2020
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemiliha umum” 18
Tatkala dikaji berdasarkan penalaran yuridis, yang dimakud dalam pasal diatas merupakan koalisi hanya  pada  proses  mengusulkan  calon  presiden  , bukan  dalam  proses  jalannya  pemerintahan  atau dalam  artian  lain  berhak  dianalisis  sebagai  suatu bagian koalisi yang turut bergabung dalam bentukan sebuah kabinet. Namun hal tersebut dapat diperkuat oleh  Pasal  9  dan  10  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden  terkait  dengan  syarat  dan  mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden. 19 Analisis diatas  menunjukkan  sistem    presidensial  multi- partai dapat membangun kabinet koalisi yang telah dibentuk  berdasarkan  kesamaan  ideologis  dan strategis  dengan  mengenyampingkan  kepentingan pragmatis.  Hasilnya  upaya  partai  politik  sebagai penyokong  dapat  melindungi  dan  menyelamatkan kepemimpinan presiden selama lima tahun periode pertamanya  tanpa  sanggahan  dan  kritikan  yang terlalu berarti dari oposisi.
Hubungan  Kausalitas  dan  Perbandingan Pemerintahan Indonesia dengan Negara lain
Pelaksanaan  sistem  pemerintahan    dan politik  pasca  reformasi  merupakan  transisi  dari sistem  politik  otoriter  ke  demokrasi.  Samuel Huntington, mengajukan empat model transisi atau perubahan  politik. Pertama ,  model  transformasi yaitu  demokratisasi  datang  dari  atas  (pemerintah). Transisi  ini  terjadi  ketika  negara  kuat  dan masyarakat  sipil (civil society) lemah.  Negara yang mengalami transisi melalui model ini adalah Taiwan.  Pemerintahan  Kuomintang  di  Taiwan  di awal 1990-an menyelenggarakan pemilu demokratis
18 ‘Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,’  Perubahan  Ketiga,  Pasal  6A, Ayat 2. 19 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden”, Pasal 9 dan 10.
untuk menghadirkan demokrasi di negara tersebut. Kedua, model  penggantian (transplacement) yaitu  pemerintah  menyerahkan  kekuasaannya dan  digantikan  oleh  kekuatan-kekuatan  oposisi. Demokratisasi muncul dari bawah. Transisi model ini terjadi ketika negara lemah dan masyarakat sipil kuat.  Contoh  transisi  model  ini  adalah  di  Filipina ketika  Presiden  Marcos  dipaksa  meninggalkan negerinya dan digantikan Corry Aquino.
Ketiga, model campuran antara transformasi dan penggantian yang disebut transplantasi. Transisi terjadi sebagai hasil negosiasi antara elite pemerintah dengan  elite  masyarakat  sipil  untuk  melakukan perubahan  politik  ke  arah  yang  lebih  demokratis. Transisi  ini  terjadi  karena  pemerintahan  masih kuat dan kekuatan oposisi tidak cukup kuat untuk menggulingkan  penguasa  yang  ada.  Contohnya adalah Polandia, dimana Serikat Buruh Solidaritas yang  dipimpin  Lech  Walessa  berunding  dengan militer untuk mencapai demokrasi.
Keempat ,  model  intervensi.  Transisi menurut  model  ini  terjadi  karena  dipaksakan  oleh kekuatan  luar.  Contohnya  adalah  Panama,  dimana tentara  Amerika  Serikat  menahan  Presiden  dari pemerintahan militer dengan tuduhan terlibat dalam perdagangan  obat  terlarang. 20 Pelaksanaan  sistem pemerintahan  presidensial  di  Amerika  Serikat dan  sistem  pemerintahan  parlementer  di  Inggris telah  menghasilkan  pemerintah  yang  demokratis dan  stabil.  Berikut  bagan  yang  dapat  ditampilkan terkait  dengan  perbandingan  sistem  pemerintahan indonesia  dengan  kolektifitas  sistem  pemerintahan negara lain;

## ISSN: 2085-2541
Tabel 1. Perbandingan Indonesia dengan negara lain
Dari  hasil  pengamatan  terhadap  bagan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa koalisi  dalam  kabinet  pemerintahan  di  berbagai negara  tergambar  jelas  letak  perbedaannya.  Jika dilihat  secara  umum,  koalisi  merupakan  pilihan kedua  yang  wajib  diambil  tanpa  perhitungan panjang,  karena  diakibatkan  pada  perolehan suara  yang  tidak  menembus  ambang  batas.  Dan apabila jalinan koalisi bisa terjadi secara cepat dan mudah  tanpa  mempertimbangkan  hasil  kedepan, maka  target  penguatan  ideologi  berbangsa  dan bernegara  akan  cepat  diproritaskan.    Namun  tetap ada  perbedaan  terhadap  pemberlakuan  koalisi di  Negara  lain,  seperti  Amerika  Serikat,  Inggris, India,  Filipina,  Brasil  dan  lain  sebagainya.  Hak prerogatif  yang  dimiliki  Presiden  atau  Perdana Menteri  di  beberapa  negara  tersebut  tampak  jelas pemberlakuannya, bahkan terkesan penyalahgunaan hak  yang  sewenang-wenang,  bahwa  lembaga legislatif sering terlihat sebagai korban atas sistem yang digunakan. Karena apapun yang terjadi, pola koalisi yang telah terbentuk di awal tak bisa menjadi jaminan dapat bertahan hingga akhir periode rezim kekuasaan.
Kabinet Koalisi dalam Arus Budaya Politik
Koalisi partai politik secara praktis saat ini masih  kental  diwarnai  oleh  jual  beli  pencalonan (Candidacy Buying) antara  kandidat  dan  partai politik,  munculnya  nama  bermasalah  (mantan narapidana atu tersangka korupsi), pola kampanye yang  berbiaya  tinggi,  pengumpulan  modal  ilegal (jual beli izin usaha, jual beli jabatan, suap proyek) dan  politisasi  program  pemerintah  (dana  hibah, bantuan sosial, dana desa, dan dana lainnya) untuk kampanye dan lain politik uang dalam mendapatkan suara  dalam  pemilu  adalah  beberapa  kasus  yang kerap kali/rahasisa umum dalam politik Indonesia. 21
21 Tim Rilis ICW, Outlock Korupsi Politik 2018, Ancaman Korupsi dibalik Pemilu serentak, http://www. icw.or.id/p6a diakses pada tanggal 09 Agustus 2019
Pragmatisme  partai  politik  sebagai kendaraan  menuju  kabinet  menyebabkan  politik menjadi  sangat  instan.  Asal  mereka  terkenal  dan populer  sudah  cukup  menjadi  sumber  daya  untuk terjun kedunia politik bahkan menjadi bagian dari kabinet  koalisi  suatu  rezim  kekuasaan.  Alhasil, popularitas  menjadi  syarat  nomor  satu,  bukan kapasitas dan integritas. 22 sehingga yang terbentuk hanyalah politik permukaan saja yang tidak pernah menyentuh  substansi  keterbukaan  dalam  sistem presidensial  multi-partai  pasca  reformasi.  Berkaca pada  skema  budaya  politik  indonesia  selama  ini, maka dibagian akhir sebagai pengantar pada bagian epilog.  Sedikit  indahnya  kita  merujuk  pada  taktik perbaikan demi memperkuat demokrasi pada sistem presidensial.  Sekalipun  koalisi  sistem  presidensial dengan kepartaian majemuk menghadirkan banyak kesulitan  dan  masalah,  menilik design sistem perumusan kabinet oleh presiden, sulit menghindar dari pembentukan pemerintahan koalisi.
Secara  konstitusional,  Pasal  6A  Ayat  (2) UUD  1945  membuka  peluang  adanya  koalisi partai  politik  peserta  pemilu.  Kemudian,  Undang- undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  pemilihan umum  Presiden  dan  Wakil  presiden  mengharukan syarat  dukungan  paling  sedikit  20%  perolehan kursi  di  DPR  atau  25%  suara  sah  nasional  dalam pemilu  DPR  bagi  partai  politik  atau  gabungan partai  politik  untuk  mengajukan  pasangan  calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan design legal seperti  itu,  partai  politik  yang  tengah  memasang kuda-kuda  menghadapi  pilpres    harus  sejak  dini mempertimbangkan  agar  koalisi  tidak  menjadi simalakama  bagi  Presiden. 23 Bagaimanapun  ide dasar  pembentukan  koalisi  harus  dalam  kerangka penguatan  sistem  presidensial.  Kalau  hanya dilandaskan  pada  perhitungan  untuk  memenuhi
22 M.  Yasin,  Bahaya  Pragmatisme  Politik, http://www.mediasiar.go.id/ diakses  pada  tanggal  09 Agustus 2019 23 Saldi Isra, “Simalakama Koalisi Presidensial,” Harian Kompas , November 2009.
128 | BIDAYAH: Volume 1 1 , No. 2, Desember 2020
target  memenangkan  pemilu,  koalisi  akan mengalami  pecah-kongsi  sejak  awal  pembentukan kabinet.
Oleh  karena  itu,  untuk  memperkuat demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial, formula  pembentukan  koalisi  yang  dikemukakan Mainwaring diatas layak dipertimbangkan. 24 Dalam hal  ini,  semua  partai  politik  yang  turut  serta  pada kontestasi  hajatan  elektoral  dan  ikut  serta  dalam koalisi  bersama-sama  menentukan  hasil  final koalisi  kabinet  di  rezim  kekuasaan  baru.  Untuk menentukan calon itu, misalnya, bisa saja digunakan koefisien hasil pemilu legislatif dan/atau popularitas calon  yang  dipilih  dalam  kabinet.  Kemudian, diikuti dengan kontribusi jabatan menteri. Dengan cara  seperti  itu,  partai  politik  pendukung  koalisi mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas lahirnya  kekuatan  baru  demokrasi  di  era  koalisi kabinet pasca reformasi 1998 di Indonesia.
Sehingga  berdasarkan  analisa  politik, kekuatan  modal  para  pengusaha  sekarang  ini  jauh lebih  nyata  dalam  membayangi  sistem  demokrasi dan  jauh  lebih  berbahaya  dibandingkan  dengan masa  orde  baru  (Fachry  Ali,  2015).  Jikalau  pada masa  orde  baru,  negara  menjadi  produsen  dalam menciptakan  kaum  kapitalis,  namun  negara  masih mampu  mengontrol  nya,  dan  kaum  kapitalis  itu masih respect kepada pengaturan negara. Sehingga pemimpin-pemimpin  partai  politik  kala  itu  tidak ada  yang  berasal  dari  kaum  pebisnis.  Tapi  begitu kemudian  kekuasaan  Presiden  Soeharto  runtuh, merekalah  yang  kemudian  menguasai  panggung politik, bahkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menyatakan bahwa sekarang para pimpinan partai  politik  bukan  lagi  dwi  fungsi  ABRI  tetapi adalah dwi fungsi pengusaha. Sehingga dwi fungsi pengusaha  tanpa  didasarkan  etik  inilah  yang  akan terus merusak bangsa Indonesia sekarang ini, karena
24 Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: the Difficult Combination ,” Jurnal of Comparative Political Studies , 26, no 2 (1993).
merekalah satu-satunya yang paling besar aksesnya untuk menguasai jantung negara seperti sekarang ini berlangsung.
Hal  ini  bermakna  bahwa  pasca  reformasi, aktor  yang  masuk  sebagai  kader  politik  dan bergabung dalam sebuah koalisi kepartaian termasuk dalam  hal  nama  yang  dimunculkan  sebagai  calon presiden  dan  wakil  presiden  beberapa  kali  dihuni oleh  nama-nama  yang  mempunyai  kekuatan  pada sektor  materi  sebagai  modal  meraup  suara  serta relasi  luas  antar  institusi  yang  dimilikinya  untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam proses kampanye. sehingga hal ini lah yang menjadi modal utama dalam meningkatkan efektivitas baik secara perseorangan maupun  dampak  yang  dihadirkan  terhadap  partai koalisi tadi.

## KESIMPULAN
Gerakan reformasi 1998 membuahkan hasil liberalisasi  di  semua  sektor  kehidupan  berbangsa dan bernegara, termasuk di  bidang Politik Hukum Indonesia.  Salah  satu  reformasi  dibidang  politik adalah  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk mendirikan  partai  politik  yang  dianggap  mampu merepresentasikan suara mereka. Liberalisasi politik diberlakukan  karena  partai  politik  warisan  Orde Baru  dinilai  tidak  merepresentasikan  masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Hasilnya tidak kurang dari 200 partai politik tumbuh didalam masyarakat. Dari ratusan partai politik tersebut hanya 48 partai yang  berhak  mengikuti  pemilu  1999.  Pemilu 1999    menghasilkan  beberapa  partai  politik  yang mendapat  suara  signifikan  dari  rakyat  Indonesia adalah  PDI-P,  GOLKAR,  PKB,  PPP,  dan  PAN. Maju pada satu periode berikutnya, Peserta pemilu 2004 berkurang setengah dari jumlah partai politik pemilu 1999, yaitu 24 partai politik. Berkurangnya partai  politik  yang  ikut  serta  dalam  pemilu  2004 dikarenakan  adanya  pemberlakuan  ambang  batas (treshold) pada  pemilu  tersebut.  Ambang  batas tersebut  dikenal  dengan Electoral Treshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Sehingga partai politik yang tidak

## ISSN: 2085-2541
melewati  ambang  batas  tersebut  dapat  mengikuti pemilu  berikutnya  namun  harus  berkoalisi  dengan partai lain untuk dapat mencapai presentase minimal pencalonan nama sebagai presiden
Kalau  pemilu  1999  hanya  menghasilkan lima  partai  politik  yang  mendapatkan  suara signifikan  dan  mencapai Electoral Treshold (ET).
Meskipun presentase ET dinaikkan dari 2% menjadi 3% jumlah kursi di DPR, pemilu 2004 menghasilkan lebih banyak partai politik yang mendapatkan suara signifikan dan lolos ET untuk pemilu 2009. Pemilu 2004  menghasilkan  tujuh  partai  yang  mencapai ambang  batas  tersebut.  Ketujuh  partai  tersebut adalah GOLKAR, PDI-P, PKB, PPP, DEMOKRAT, PKS,  dan  PAN.    Bicara  strategi  keefektifan  partai politik  dalam  mebangun  roda  koalisi  dengan landasan  ketidakmampuan  memperoleh  suara melebihi  ET  yang  ditetapkan  merupakan  masalah efektifitas pemerintah yang kita alami dan banyak dialami pula oleh negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan presidensial.
Merujuk pada kestabilan roda perpolitikan di  beberapa  negara  yang  menganut  sistem presidensial  multi-partai,  maka  berbanding terbalik  dengan  kondisi  negara  Indonesia  yang mengalami  kerumitan  dalam  perwujudan  sistem pemerintahan  yang  efektif  dan  transparan.  Dari segi stabilitas politik dan pemerintahan, Indonesia memiliki  pengalaman  yang  berharga  dan  mampu menjawab bahwa sistem presidensial ternyata dapat menghasilkan  stabilitas  politik  dan  pemerintahan yang  lebih  baik  jika  dibandingkan  denga  sistem parlemen.  Pelaksanaan  demokrasi  parlemen pada  tahun  1950-an  ternyata  dinilai  gagal  dalam menciptakan  stabilitas  pemerintahan  politik  yang akhirnya  dinilai  gagal  dalam  menyejahterakan rakyat  Indonesia.  Itulah  mengapa  judul  kekuatan demokrasi pada era koalisi kabinet pasca reformasi 1998 ini berani digaungkan. Bahwa stabilitas politik akan secara mudah diperoleh, karena pasca reformasi 1998  jumlah  partai  politik  semakin  mengerucut dan  itu  akan  berdampak  signifikan  pada  semakin
mudahnya regulasi penyusunan dalam suatu kabinet pemerintahan. Calon yang diusung pun sebenarnya bisa  dipastikan  hanya  akan  bermain  diangka  2-3 pasangan  Calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden. Argument  bisa  diperkuat  dengan  ketentuan  atas peta koalisi yang semakin terbaca mulai dari pemilu 2004 sampai pemilu 2024 mendatang.
Untuk menyederhanakan partai politik tanpa bermaksud  membuka  kemungkinan  penghapusan sistem  presidensial  multi-partai  di  era  koalisi kabinet  di  Indonesia,  dapat  dengan  menerapkan dua  mekanisme  yang  digagas    bersamaan,  yaitu dengan  meningkatkan  ambang  batas (Presidential Treshold) dengan  memperkecil district magnitude dan menerapkan sistem pemilu Proporsional.
Pada  tahun  1993  misalnya,  ada  83  negara dari 150 negara yang menggunakan sistem pemilu distrik.  Sementara  itu  disisi  lain  ada  57  negara yang  menggunakan  sistem  pemilu  proporsional, dan sisanya menganut sistem pemilu lainnya. Dari jumlah itu terlihat bahwa sistem pemilu distrik dan proporsional adalah dua sistem yang paling populer digunakan  di  beberapa  Negara  di  dunia.  Dasar landasannya  ialah  untuk  meminimalisir  konflik internal  yang  terjadi  pada  kabinet  koalisi  dalam sebuah era baru pemerintahan.
Observasi  ini  menunjukkan  bahwa  sistem presidensial  yang  dikombinasikan  dengan  multi- partai  yang  dilaksanakan  dibeberapa  negara  gagal untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  ideal. Amerika serikat berhasil meciptakan pemerintahan yang  efektif  dan  stabil  karena  menggunakan kombinasi sistem presidensial dwi-partai.
Jalan  panjang  sistem  pemerintahan presidensial  multi-partai  sudah  melekat  dalam beberapa  puluh  tahun  belakangan,  baik  itu  pada masa orde baru maupun pasca reformasi 1998. Yang dengan tipe masyarakat yang sangat heterogen, maka tidak  mungkin  diubah  menuju  sistem  dwi-partai. Maka  ada  dua  solusi  yang  ditawarkan, Pertama , jalan  tengah  antara  kombinasi  sistem  presidensial dengan multi-partai yang sederhana. Sistem multi-
130 | BIDAYAH: Volume 1 1 , No. 2, Desember 2020
partai yang sederhana harus didukung oleh koalisi partai  yang  ramping,  disiplin  dan  mengikat. Sehingga  dalam  struktur  pembentukan  kabinet koalisi  demi  meningkatkan  kekuatan  demokrasi negara  Indonesia  pun  akan  terjalankan  dengan seimbang berlandaskan lobby dan komunikasi yang efektif. dan Kedua , mengembalikan jati diri koalisi bermartabat  dengan  mengantisipasi  maraknya fenomoe  dwi  fungsi  pengusaha  dalam  memangku kepentingan  di  kursi  kepemimpinan  partai,  baik nasional  maupun  lokal.  Karena  yang  ditakutkan dampak  dari  bahaya  konglomerasi  adalah  partai politik  dapat  dijadikan  bumper  atau  perisai  untuk melindungi  kepentingan  bisnis  sang  pengusaha. Selain itu, juga menimbulkan patronase kader partai politik,  sehingga  mengancam  kekuatan  demokrasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anangkota,
Muliadi.
“Klasifikasi Sistem Pemerintahan  Perspektif  Pemerintahan Moderb Kekinian.” Cosmogov; Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 2 (2013).
Anis  H  Brajektarevik,  “Transisi  Demokrasi,”
Harian  Seputar  Indonesia ,  Vol.  2  No.  5 Agustus 2014.
Cut  Maya Aprita  Sari.  “Perubahan  Sistem  Politik Indonesia Pasca Reformasi 1998, Keadilan Sosial,  dan  Defisit  Demokrasi  Hingga Kini.” Universitas Syiah Kuala. September
2018.
Evangelista,  Beverly.  “Eksistensi  Koalisi  Dalam Sistem  Pemerintahan  Presidensiil  Di Indonesia  Menurut  UUD  1945.” Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan , Mei 2014. Haris,  Syamsudin. Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi . Cetakan I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
Heryanto,  Gun  Gun. Problematika Komunikasi Politik; Bingkai Politik Indonesia Kontemporer .  Cetakan  I.  Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
M. Yasin, Bahaya Pragmatisme Politik, http://www. mediasiar.go.id/ diakses  pada  tanggal  09 Agustus 2019
Mainwaring,  Scott.  “Presidensialism,  Multy  Party System,  and  Democracy:  The  Difficult Equation.” Jurnal of Comparative Political Studies, Vol. 26 No. 1 (1993).
MD,  Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia .  Jakarta  Timur:  Rineka  Cipta,
2000.
Montero,  Jose  Ramon  dan  Richard  Gunter.
Introduction: Reviewing anda Reassessing Parties. New York: Oxford University Press inc, 2002.
Mujani,  Saiful. Jadikan Presiden Hanya sebagai Kepala Negara, dalam Gerak Politik yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan , Jakarta:  The  Center  for  Presidential  and Parliamentary Studies, 2002.
Pasal 6A Ayat (2)Perubahan Ketiga Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945
Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Saldi  Isra,  “Simalakama  Koalisi  Presidensial,”
Harian Kompas , November 2009.
Sarundajang, S.H. Babak Baru Sistim Pemerintahan . Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012.
Sedarmayanti. Reformasi Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan; Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik .  Jawa  Barat:
Refika Aditama, 2009.
Sulisworo,  Dwi,  Dkk. Demokrasi (Bahan Ajar;  Hibah  Materi  Pembelajaran  Non Konvensional  2012). Universitas  Ahmad Dahlan, 2012.
Sunarso. Perbandingan  Sistem  Pemerintahan . Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
Syafii,  I.  K. Pengantar Ilmu Pemerintahan .  Jawa

## ISSN: 2085-2541
Barat: PT Refika Aditama, 2011. Tim  Rilis  ICW,  Outlock  Korupsi  Politik  2018, Ancaman Korupsi dibalik Pemilu serentak,
http://www.icw.or.id/p6a diakses  pada tanggal 09 Agustus 2019.
132 | BIDAYAH: Volume 1 1 , No. 2, Desember 2020