## Legalitas

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Bayu Yama Chandra, * Abdul Bari Azed, dan M.Zen Abdullah Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
* e-mail koresponden: abdulbariazed49@gmail.com
Abstrak. Narkotika yang merupakan suatu tindak kejahatan sudah berkembang secara masif dan telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.  Sekiranya  perlu  untuk  diambil  langkah  antisipasi  dan  upaya  pemberantasan  peredaran  narkotika  ini,  serta langkah  berani  oleh  para  penegak  hukum  dengan  memberikan  hukuman  tinggi  kepada  pelaku  tindak  kejahatan  narkotika. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  dan  menganalisis  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  (sipir)  yang  terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, Untuk memahami dan menganalisis hambatan serta upaya mengatasi  yang  ditemui  dalam  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  (sipir)  yang  terlibat  peredaran  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi.  Di  dalam  penulisan  penelitian  ini  penulis  gunakan  tipe  penelitian Yuridis  Empiris ,  yaitu penelitian  hukum  yang  menganalisis  dan  mengkaji  bekerja  norma  hukum  di  dalam  masyarakat  dan  bertujuan  mengkaji penerapan pasal dalam undang-undang, yakni data sekunder dan putusan perkara, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal  Research dengan  melihat  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  (sipir)  yang  terlibat  peredaran  narkotika. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  berdasarkan  perkara  nomor  728/Pid.Sus/2017/PN  Jmb yang  diputus  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  terhadap  pelaku  yang  bernama  YA  dapat  di  pertanggungjawabkan  secara faktual  dan  aspek  yuridis  yaitu  dengan  sengaja  menyalahgunakan  narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri  dan  dengan  sengaja tidak  melaporkan adanya tindak pidana  narkotika sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) dan  Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta pelaku dapat diminta pertanggungjawabkan karena tidak ada alasan pemaaf pada diri/jiwa pelaku  dikarenakan  jiwanya  sehat  pikiran  dan  psikisnya.  Pada  saat  melakukan  tindak  pidana  YA  sudah  dewasa  berumur  35 tahun.  Terhadap  pelaku  (Sipir)  YA  dilakukan  pemecatan  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  karena  terbukti  melakukan  tindak pidana  peredaran  narkotika.  Hambatan  yang  ditemui  dalam  pertanggungjawaban  pidana  yaitu  sulitnya  menangkap/menjerat pelaku utama serta penerapan hukum  yang  masih lemah. Upaya dalam  mengatasi hambatan pertanggungjawaban pidana  yaitu para  aparat  hukum  berkoordinasi  guna  dalam  proses  hukum  berjalan  dengan  baik  dan  dapat  mengungkap  bandar  atau  pelaku utama  serta  sumber  daya  manusia  yaitu  dalam  hal  ini  aparat  penegak  hukum  untuk  diberikan  semacam  peningkatan  melalui pelatihan tambahan dan pengawasan dari pihak luar yang terkait yang lebih ahli dan kompeten guna dalam penerapan pasal dan hukuman dapat maksimal.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan.
Abstract. A  narcotic,  which  is  a  crime  has  grown  massively  and  has  reached  an  alarming  level.  If  it  is  necessary  to  take anticipatory  steps  and  efforts  to  eradicate  the  circulation  of  narcotics,  as  well  as  bold  steps  by  law  enforcers  by  giving  high penalties to perpetrators of narcotics crimes. The purpose of this study was to determine and analyse the criminal responsibility of the perpetrators (prison warden) who involved in narcotics trafficking in the Correctional Institution of Jambi, Class II A and also  to  find  out  and  analyse  the  obstacles  and  also  the efforts  to  overcome  those  encountered  in  the  criminal  liability  of  the perpetrators (prison warden) who is involved in the distribution of the narcotics in the Correctional Institution of Jambi, Class II A. In writing this thesis the researcher uses empirical juridical research, namely legal research that analyses and examines the work of legal norms in society and aims to examine the application of provisions in the constitution, namely secondary data and case decisions, meanwhile Socio-Legal research used as the approach. The research looking at the criminal liability of the perpetrators (prison warden) involved in the distribution of narcotics. Criminal liability for narcotics criminals based on case number 728/Pid.Sus/2017/PN Jmb which was decided by the Jambi District Court Judge against the perpetrator named YA can be  accounted  for  factually  and  in  the  juridical  aspect,  namely  intentionally  abusing  class  I  narcotics  for  oneself  and intentionally not reporting narcotics crime in accordance with Article 127 paragraph (1) and Article 131 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. And the perpetrators can be held accountable because there is no reason to forgive themselves/the souls of the perpetrators because their souls are healthy in mind and psychologically. At the time of committing the crime, YA was an adult at the age of 35 years. Against the perpetrator  (Warden) YA, he was dismissed as a State Civil Apparatus because he was proven to have committed a crime of narcotics trafficking. Obstacles encountered in criminal liability are the difficulty of catching/ensnaring the main perpetrators and the application of the law which is still weak. Efforts in overcoming obstacles to criminal liability are that law enforcement officers coordinate so that the legal process goes well and can reveal the dealers or main actors as  well as human resources, namely in this  case law enforcement officers  to be given some kind of improvement through  additional  training  and  supervision  from  related  external  parties.  who  are  more  skilled  and  competent  to  apply  the article and the maximum punishment can be.
Keywords: Criminal Liability, Narcotics Crime Perpetrators, Correctional Institutions.

## PENDAHULUAN
Narkotika yang merupakan suatu tindak kejahatan sudah berkembang secara masif dan telah sampai pada tingkat  yang  mengkhwatirkan.  Narkotika  kini  mulai  merebak  ke  seluruh  dunia.  Hampir  seluruh  pemerintah  dunia sekarang  ini  memerangi  narkotika  karena  dianggap  dapat  merusak  kehidupan  manusia.  Terutama  di  Indonesia sendiri  narkotika  sudah  mencapai  ke  seluruh  pelosok negeri  sabang  sampai  merauke.  Kejahatan  narkotika  yang dianggap  sebagian  orang  adalah  kasus  yang  biasa  padahal  kejahatan  narkotika  merupakan  kejahatan  yang  dapat mengancam  bagi  kelangsungan  pembangunan  serta  masa  depan  bangsa  dan negara  Indonesia.  “Tindak  kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu”. 1
Dapat  dilihat  dari  berbagai  media  informasi  seperti  media  cetak  berupa  koran  atau  media  sosial  yang sekarang  sangat  mudah  untuk  diakses  oleh  semua  orang  bahwa  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika  sudah sampai  memasuki  lingkungan  perkantoran,  lingkungan  keluarga,  lingkungan  pendidikan  seperti  kampus,  sekolah dan  lingkungan  pedalaman  sekalipun.  Istilah  narkotika  yang  dikenal  di  Indonesia  berasal  dari  bahasa  Inggris narcotics  yang  berarti  obat  bius.  Narkotika  merupakan  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan tanaman, baik sintetis maupun penulisan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. 2 Mengenai pembahasan narkotika ini tidak lepas dari dampak penyalahgunaannya serta maraknya penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Dampak  dari  penyalahgunaan  narkotika  ini  meliputi  semua  kalangan  mulai  anak-anak,  dewasa  hingga orang tua sekalipun. Dampak penyalahgunaan narkotika  bukan  saja  hanya  berdampak  pada  merosotnya  psikis  dan kulatias  manusia,  tetapi  juga  meningkatkan  jumlah  angka  kriminalitas.  Jenisnya  bukan  hanya  kejahatan  kecil, melainkan sudah kejahatan besar dan sadis, penipuan hingga sampai pembunuhan. 3 Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ini dapat bermacam-mcaam. Kadang kali bagi pemakai itu sendiri mereka kurang mengerti dampak yang ditimbulkan baik efek samping dalam waktu dekat maupun efek samping waktu yang panjang. Apabila tidak memperoleh  narkoba  yang  biasa  dipakai  akan  menimbulkan  gangguan  jiwa  berupa  perasaann  gelisa  dan  cemas, bingung  dan  depresi.  Keinginan  yang  tak  tertahan  untuk  mendapatkan  narkoba  membuat  pemakai  menempuh dengan  cara  jahat  seperti  menipu  dan  mencuri.  Secara  sosial  dan  ekonomi,  keluarga  akan  berantakan  ,  harta  akan terkuras  hingga  mengalami  kebangkrutan,  tindakan  kekerasan  dan  kejahatan  yang  akan  menjadi  beban  sosial  bagi keluarga serta bagi diri si pemakai akan mengalami hal kematian jika  pemakaian  yang  overdosis.  Sementara  jika dilihat  dari  beban  negara  yaitu  pemakaian  anggaran  yang  besar  guna  biaya  pencegahan, penegakan  hukum  serta pengobatan dan pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.
Dari segi kesehatan terutama organ dalam tubuh manusia, efek samping dari pemakaian narkoba ini sistem kekebalan melemah meningkatkan risiko penyakit dan infeksi seperti HIV, kondisi jantung pada saat berdetak tidak normal membuat serangan jantung dan pembuluh darah melemah,  mual, sakit perut  yang menyebabkan perubahan nafsu makan dan penurunan berat badan, dan peningkatan ketegangan hati yang bisa menyebabkan resiko kerusakan hati atau gagal hati. 4
Narkotika menjadi ancaman serius bagi masyarakat membuat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya produktivitas daya saing bangsa sehingga dapat membuat ketahanan nasional dan persaingan bangsa di internasional  menjadi  lemah.  Ditinjau  dari  faktor  yang  menyebabkan  maraknya  peredaran  narkotika di tanah  air, karena letak geografis dan demografisnya, Indonesia menjadi negara yang penduduknya menjadi salah satu terbesar di dunia sehingga sangat rentan dan mudah menjadi tempat peredaran narkotika.
Melihat  dari  dampak  penyalahgunaan  dan  faktor  peredaran  narkotika  di  Indonesia,  maka  untuk menghadapi permasalahan ini mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana jalan keluar untuk menanggulangi masalah  ini.  Maka  pemerintah  membuat  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika  yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan pada akhirnya saat ini digunakanlah Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan di huruf c “bahwa narkotika disatu  sisi  merupakan  obat  atau  bahan  yang  bermanfaat  di  bidang  pengobatan  atau  pelayanan  kesehatan  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  disisi  lain  dapat  pula  menimbulkan  ketergantungan  yang  sangat  merugikan apabila  disalahgunakan  atau  diunakan  tanpa  pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat  dan  seksama”.  Serta disebutkan  lagi  dalam  huruf  d  “bahwa  mengimpor,  mengekspor,  memproduksi,  menanam,  menyimpan, mengedarkan dan /atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan ang ketat dann saksama serta bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  tindak  pidana Narkotika  karena  sangat  merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional”.
Peredaran  Narkoba  menurut  Undang-Undang  Narkotika  di  Indonesia  dibagi  menjadi  2  bagian  yaitu peredaran  gelap  dan  peredaran  narkoba  yang  sah.  Perdaran  gelap  narkoba  adalah  setiap  kegiatan atau  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  secara  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  yang  ditetapkan  sebagai  tindak  pidana  narkotika
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 6. Sedangkan Peredaran narkoba yang sah menurut Undang-Undang sebagaimana didalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2013 adalah  setiap  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan  penyaluran  atau  penyerahan  narkotika,  baik  dalam  rangka perdagangan,  bukan  perdagangan,  maupun  pemindah  tanganan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  serta pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tekonologi.  Dalam  hal  melakukan  peredara  narkoba  secara  legal,  terlebih dahulu harus mendapatkan izin edar menteri untuk narkoba dalam bentuk obat. 5
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terdapat 3 kategoti dalam tindak pidana narkotika yaitu :
1. Kategori pengguna narkotika, diatur dalam Pasal 127
2. Kategori  pengedar  narkotika,  untuk  golongan  I  diatur  dalam  Pasal,  113,114  dan  115.  Untuk  golongan  II  diatur dalam pasal 117, 119 dan 120, untuk golongan III diatur dalam Pasal 122, 124 dan 125.
3. Kategori  produsen  narkotika  untuk  golongan  I  diatur  dalam  Pasal  113,  untuk golongan  II Pasal 18, dan untuk golongan III diatur dalam Pasal 123.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  didalam  ketentuan  pidana  mengatur  sanksi  hukum  yang  tegas  didalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  pasal  114  ayat  (1)  Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya di ayat (2) berbunyi Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,  menjual,  membeli,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika Golongan  I  sebagaimana  dimaksud ayat  (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram  atau melebihi  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  singkat  6  (enam)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  maksimum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Maka  dari  itu  setiap  yang  melakukan  tindak  pidana  harus  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya. Pertanggungjawaban  pidana  lahir  dengan  diteruskannya  celaan  ( vewijtbaar  heid )  yang  objektif  terdapat  perbuatan yang  berlaku  dan  secara  subjektif  kepada  sipembuat  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat  dikenakan  pidana karena perbuatannya. Jika seseorang melakukan kejahatan narkotika terhadapnya, hukuman pidana dapat digunakan untuk  melakukan  upaya penegakan  hukum.  Sebelum  menggunakan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana narkotika,  perlu  kriteria  kemampuan  seseorang  dalam  bertanggungjawab.  Dasar  adanya  tindak  pidana  adalah  asas legalitas,  sedangkan  dasar  dapat  dipidana  adalah  asas  kesalahan.  Ini  berarti  bahwa  si  pembuat  tindak  pidana  akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.
Didalam  pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat  terjadi  jika  sebelumnya  seseorang  telah  melakukan tindak  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah  seseorang  tersangka  atau terdakwa  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  atau  tidak.  Pertanggung  jawaban  pidana  menjurus  kepada  orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. 6
Dalam    bahasa    asing    pertanggungjawaban    pidana    disebut    sebagai, toerekenbaarheid,  criminal responbility,    criminal    liability .    Bahwa  pertanggung  jawaban  pidana  dimaksudkan  untuk  menentukan  apakah seseorang  tersangka/terdakwa  dipertanggung  jawabkan  atas  suatu  tindak  pidana  ( crime )  yang  terjadi  atau  tidak. Dengan  perkataan  lain  apakah  terdakwa  akan  dipidana  atau  dibebaskan. 7 Jika  ia  dipidana  harus  nyata  bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.
Pertanggungjawaban  seseorang  di  dalam  delik  permasalahan  narkoba  yang  tercantum  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  adalah  dimulai  dari  kata  “setiap  orang”.  Di  dalam  konsep  pertanggungjawaban pidana kata-kata “setiap orang” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Sebutan lain dalam bahasa  latin  yaitu mens  rea yang  dilandasi  dalam  suatu  perbuatan  tidak  mengakibatkan  seseorang  bersalah, terkecuali orang itu memiliki pikiran yang jahat. Maka dari itu berdasarkan azas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bisa mempidanakan seorang pelaku tindak pidana narkotika, yaitu adanya perbuatan lahirian terlarang/perbuatan pidana ( actus reus ) dan ada sikap batin jahat/tercela ( mensrea ). 8 Menurut Lamintang dalam  hukum  pidana  dikenal  ada  dua  jenis  teori  kesalahan.  Untuk  dapat dipertanggung  jawabkan  secara  pidana,  maka  suatu  perbuatan  harus  mengandung  kesalahan.  Kesalahan  tersebut terdiri  dari  dua  jenis  kesengajaan  ( opzet )  dan  kelalaian  ( culpa ).  Kesengajaan  terdiri  dari  tiga  macam  yaitu kesengajaan  yang  bersifat  tujuan,  kesengajaan  secara  keinsyafaan  kepastian  dan  kesengajaan  secara  keinsyafan kemungkinan.
Sedangkan culpa yaitu  kesalahan  si  pelaku  tindak  pidana  yang  tidak  seberat  seperti  kesengajaan,  yaitu kurang berhati-hati, sehingga  akibat  yang tidak  disengaja  terjadi. 9 Menurut  Van  Hamel  mengatakan  bahwa  ada  3 syarat untuk  mampu bertanggung jawab : Mampu untuk  mengerti nilai-nilai dari akibat perbuatan sendiri, mampu
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
untuk  menyadari  bahwa  perbuatan  itu  menurut  pandangan  masyarakat  tidak  diperbolehkan,  dan  mampu  untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan itu. 10
Pertanggungjawaban  pidana  atas  peredaran  narkotika  tidak  semata-mata  didasarkan  pada  hakim  sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim tidak hanya mengandalkan surat keterangan dari polisi tentang hasil tes urine dan hasil dari laboratorium untuk menentukan apakah zat yang digunakan mengandung narkotika golongan I atau  tidak.  Apabila  terbukti  maka  harus  dipidana  sesuai  undang-undang  yang  berlaku  dan  hakim  juga  harus berpatokan pada syarat pemidanaan.
Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah keseluruh tanah air. Kondisi penduduk  Indonesia  yang  terpapar  narkotika,  pertama  adalah  kelompok  yang  pernah  mengonsumsi  narkotika sebanyak 4.534.744 pada tahun 2019. Kedua, kelompok setahun pemakai yakni 3.41.188 pada 2019 Narkotika. BNN atau  Badan  Nasional  Narkotika  berdasarkan  hukum  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang narkotika merupakan Lembaga Pemerintah non Kementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Sedangkan  untuk  di  provinsi  jambi  peredaran  narkotika  cukup  signifikan.  Hal  tersebut  terbukti  dari banyaknya  kasus  yang  diungkap  oleh  jajaran  Polda  Jambi  selama  tahun  2017-2019.  Jumlah  kasus  narkoba  yang berhasil diungkap kepolisian di jambi pada tahun 2017 sebanyak 480 kasus narkotika dengan mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu seberat lebih kurang 42,940 kg, serta 26.557,5 butir ekstasi, dan 107.653,78 gram ganja. Dan untuk  tahun  2018  kepolisian  Jambi  mengungkap  sebanyak  660  kasus  tindak  pidana  narkoba  dengan  barang  bukti berupa  55,8  kg  sabu-sabu,  32  kg  ganja,  serta  33.127  butir  ekstasi.  Pada  tahun  2019  Kepolisian Jambi menangani kasus 510 perkara narkoba segala jenis dengan jumlah 777 orang tersangka, dari 510 kasus, Polda Jambi menangani 124  kasus  dengan  mengamankan  sabu-sabu  9.477,47  gram,  ganja  213,450,4,  ganja  cair  76,131  gram  dan  ekstasi sebanyak 21.131 butir. 11
Termasuk  didalamnya  terdapat  2  kasus  yang  dilakukan  oleh  sipir  dalam  melakukan  tindak  pidana peredaran  narkotika  yang  terjadi  dikurun  waktu  2017-  2019.  Yang  pertama  dilakukan  oleh  saudara  YA  dengan membawa  narkotika  kedalam  lembaga  pemasyarakatan  dan  tertangkap.  Kasus  kedua  yaitu  saudara  MT  ditangkap diluar  lingkungan  lembaga  pemasyarakatan  yang  sedang  ingin  bertransaksi  mengambil  narkoba  untuk  dibawa  ke lembaga pemasyarakatan.
Peredaran narkotika di kalangan narapidana terjadi bukanlah karena barang tersebut berasal dari dalam tapi barang  tersebut  berasal  dari  oknum-oknum  yang  berusaha  untuk  memasukkannya  ke  dalam  lingkungan  Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya peredaran narkotika golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi menurut data yang diambil penulis dalam kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019 terhitung bahwa percobaan peredaran narkotika  yang  akan  masuk  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi  yang  digagalkan  oleh  Petugas Pemasyarakatan  Lapas  Jambi  berjumlah  20  kasus  penyeludupan  peredaran  narkotika,  adapun  modus  operandi penyeludupan  narkotika  golongan  I  ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi  yang  dilakukan  ialah melalui makanan, bungkus mie , bungkus kopi, bungkus rokok dan melalui pelemparan serta melalui oknum petugas lapas (sipir) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
Salah satu bentuk dari modus operandi yang juga sering terjadi yaitu penyeludupan narkotika melalui sipir. Sipir juga disebut dengan nama lainnya yaitu  petugas lapas  atau  petugas  pemasyarakatan.  Petugas  pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh pejabat  pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan  pemerintahan”.  Sekarang  lebih  dikenal  nama  ASN (Aparatur  Sipil  Negara),  dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  disebutkan  bahwa  “Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN  adalah  profesi bagi  pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Perederan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sangatlah  memprihatinkan, mengingat  seorang  Aparatur  Sipil  Negara  merupakan  contoh  yang  baik  bagi  masyarakat,  bukan  malah  menjadi contoh  yang  buruk  serta  merusak  nama  instansi  tersebut.  Aparatur  Sipil  Negara  harusnya  turut  andil  dalam pencegahan  peredaran  narkotika  dilingkungan  masyarakat  dan  lebih  utama  di  lingkungan  instansi  masing-masing tempat bekerja. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh pengaruh sosial berupa lingkungan maupun individu seorang Aparatur Sipil Negara. Penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pelaku (sipir) ini merupakan  suatu  kejahatan  atau  perbuatan  melawan  hukum  yang  mana  berdasarkan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  bagi diri sendiri, yang dimaksud bagi diri sendiri ialah pengguna.
Sipir  sebutan  lain  dari  petugas  pemasyarakatan  merupakan  petugas  terdepan  untuk  mencegah  peredaran serta penyalahgunaan narkotika. Tetapi manakala sipir menjadi turut andil dalam tersebarnya narkotika terutama di dalam  instansi  itu  sendiri  maka  ini  merupakan  tindakan  yang  sangat  mencoreng  nama  baik  instansi  tersebut.
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana narkotika ini merupakan suatu pelanggaran berat. Dalam Pasal 5 Huruf C Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik  Pegawai  Pemasyarkatan  disebutkan  bahwa  “Tidak  melakukan  perbuatan  melanggar  Hukum  seperti  berjudi, mengkonsumsi  narkoba  dan  minuman  berakohol  dan  tidak  melakukan  perbuatan  tercela  yang  dapat  menurunkan harkat dan martabat pegawai pemasyarakatan”.
Dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.HH-  16.KP.05.02  Tahun  2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarkatan bahwa sanksi kode etik terbagi menjadi dua yaitu sanksi moral dan sanksi administratif.  Sanksi  moral merupakan sanksi yang didapatkan dari lingkungan kerja. Berdasarkan Pasal  25  sanksi moral  adalah  berupa  pernyataan  secara  tertutup  atau  pernyataan  secara  terbuka  yang  dalam  hal  pegawai pemasyarakatan  dikenai  sanksi  moral,  pejabat  pembina  kepegawaian  dapat  mendelegasikan  wewenang  kepada pejabat  lan  dilingkungaan  sampai  dengan  pangkat  paling  rendah  pejabat  struktural  eselon  IV  sesuai  dengan ketentutan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan sanksi administratif, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor  M.HH-16.KP.05.02  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Pegawai  Pemasyarkatan  menyatakan  pegawai pemasyarakatan  yang  melakukan  pelanggaran  Kode  Etik  dapat  dikenakan  tindakan  administratif  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Sanksi  yang  diatur  didalam  peraturan  pemerintah  tersebut  yaitu  hukuman  disiplin ringan  berupa  teguran  secara  lisan  maupun  tertulis,  hukuman  disiplin  sedang  berupa  penundaan  kenaikan  gaji berkala,  kenaikan  pangkat  selama  1  (satu)  tahun,  dan  hukuman  disiplin  berat  berupa  penurunan  pangkat  setingkat lebih rendah selama 3 tahun dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  hal  ini  petugas pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan sipir diawali dengan terdakwa YA pada hari selasa tanggal 06 juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman lorong varia Kelurahan  Thehok  Kecamatan  Jambi  Selatan  Kota  jambi.  Terdakwa  mendatangi  rumah  temanya  yang  bernamam EMAN  (belum  tertangkap)  untuk  menggunakan  narkotika  jenis  shabu-shabu  secara  bersama-sama  dengan  cara awalnya pertama-tama terdakwa merakit bong menggunakan botol aqua dan pada tutup botol terdakwa buat 2 (dua) buah lubang kecil dan kemuia di dalam lubang tersebut terdakwa masukan pipet kecil yang disambungkan ke pirek kaca  sedangkan  salah  satu  pipet  kecil  lainnya  menggunakan  dot  karet.  Selanjutnya  pada  pirek  kaca  terdakwa masukan  narkotika jenis  shabu  dan  kemudian  terdakwa  bakar narkotika jenis  shabu  tersebut  hingga  mengeluarkan asap  putih lalu  terdakwa  pun menghisap  asap putih tersebut melalui pipet yang ada di bong layaknya seperti orang merokok.  dapat dibuktikan dengan tertangkapnya seorang sipir yang melakukan tindak pidana  peredaran  narkotika atas nama YA yang terjadi di Kota Jambi.
Selanjutnya peredaran yang dilakukan pelaku (sipir) secara kronologis awalnya pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa YA sedang bertugas sebagai penjaga blok napi. Selanjutnya terdakwa ada  dihubungi  seorang  napi  Lapas  yang  mengaku  bernama  UCOK  meminta  bantuan  terdakwa  untuk  menerima titipan nasi bungkus dari seorang keluarganya yang akan diantarkan ke lapas. Ucok  menjanjikan akan memberikan imbalan  berupa  uang  rokok  kepada  terdakwa.  Selanjutnya  terdakwa  yang  pada  saat  sedang  bertugas  pergi  untuk mengambil titipan makanan tersebut ke parkiran sepeda motor dan berdiri beberapa saat di tempat tersebut, tiba-tiba datang  seorang  laki-laki  yang  tidak  dikenal  pada  saat  itu  menyerahkan  1  (satu)  buah  tas  warna  coklat  kepada terdakwa  dengan  berkata  “ini  untuk  bang  ucok”.  Kemudian  terdakwa  pergi  masuk  kedalam  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melalui pintu depat portir dan langsung menuju ke Pos Komandan Jaga. Pada saat ingin menuju keblok hunian napi sambil menggendong tas ransel tersebut, Kalapas langsung memanggil dan meminta untuk  memeriksa  bawaan  terdakwa  dan  ternyata  di  dalam  pemeriksaan  terdapat  1  (satu)  buah  kotak  teh  yang  di dalamnya  berisikan  1  (satu)  paket  sedang  narkotika  jenis  sabu  dengan  total  berat  50,75  gram,  4  (empat)  butir narkotika  jenis  pil  exctasy  dengan  total  berat  1,40  gram.  Selanjutnya  terdakwa  diserahkan  kepada  anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Jambi.
Hal  yang  menarik  perhatian  penulis  yaitu  terjadinya  tindak  pidana  narkotika  ini  dilakukan  oleh  pelaku (sipir) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi. Dakwaan yang dikenakan kepada pelaku yaitu pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual,  menjual,  membeli,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  menyerahkan  atau  menerima  Narkotika Golongan  I  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  dalam  bentuk  tanaman  beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau  melebihi  5  (lima)  batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratya  5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) namun dalam kasus ini penuntut umum hanya menuntut pelaku dihukum atas perbuatannya dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Selanjutnya Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Dalam hal
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
perbuatan  memiliki,  menyimpan  menguasai  atau  menyediakan  Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (gram), pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hdup atau pidana penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  maksimum  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  ditambah  1/3  (sepertiga)”.  Selanjutnya Pasal 127  ayat (1) menyatakan  bahwa “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.
Sedangkan  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  hanya  memutus  hukuman  pidana  kepada pelaku selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Padahal barang bukti yang terdapat pada pelaku yaitu berisikan 1 (satu) paket  sedang  narkotika jenis sabu dengan total berat 50,75 gram, yang berarti melebihi batas yang  ada  pada  pasal 114,112  ayat  (2)  dan  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2019  tentang  Narkotika  berjumlah  5  gram  untuk Narkotika  Golongan  1  bukan  tanaman,  maka  dari  itu  harusnya  pelaku  mendapatkan  hukuman  yang  lebih  berat. Tentu  sangat  jauh  berbeda  dengan  apa  yang  ada  didakwakan  dengan  tuntutan  oleh  penuntut  umum  serta  putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
Dengan permasalahan narkotika yang tidak ada ujungnya, sekiranya perlu untuk diambil langkah antisipasi dan upaya pemberantasan peredaran narkotika ini, serta langkah berani oleh para penegak hukum dengan memberikan hukuman  tinggi  kepada  setiap  pelaku  tindak  kejahatan  narkotika  agar  menjadi  shock  terapy  sehingga  keinginan untuk mengulangi perbuatan tindak pidana kejahatan narkotika tersebut tidak akan ada lagi. Berdasarkan pemaparan uraian  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  membahas  dan  melakukan  penelitian  tersebut  dengan  judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  telah  merumuskan  permasalahan  penelitian  ini sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  (sipir)  yang  terlibat  peredaran  narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
2. Hambatan  apa  yang  ditemui  dalam  permasalahan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  (sipir)  yang  terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan permasalahan pertanggungj jawaban pidana pelaku (sipir) yang terlibat peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi?

## METODE
Spesifikasi  Peneltian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  dekriptif  ,  suatu  penelitian  menggambarkan dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  segala-segala  yang berkaitan dengan materi lainnya.  Serta  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan isu  hukum  yang  ditangani.  Dalam  hal  ini  untuk  mengetahui  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pertanggungjawaban pidana terhadap petugas lapas (sipir) yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.

## Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang  Terlibat  Peredaran  Narkotika  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Diantara  banyak  macam  jenis  narkotika  yang  tersebar  di  Indonesia  yang  paling  terkenal  dan  sering digunakan ialah jenis sabu dan pil Extacy, sabu merupakan nama lain dari meth, metamfetamin, kristal, kapur atau es.  Sedangkan  pil extacy merupakan metilendioksimetamfetamina atau MDMA. Menurut  pasal 35  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  bahwa  “Peredaran  Narkotika  meliputi  setiap  kegiatan  atau serangkaian  kegatan  penyaluran  atau  penyerah  Narkotika,  baik  dalam  rangka  perdagangan,  bukan  perdaganan maupun  pemindah  tanganan”.  Serta  Pasal  127  Ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dimaksud bagi diri sendiri ialah pengguna. Karena sebab itu peredaran narkotika harus diawasi secara maksimal agar pemanfaatan dan peredarannya tidak digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan dampak negatif.
Hal  yang  memperihatinkan  timbul  dari  penyalahgunaan  narkotika  yaitu  peredaran  dan  penggunaan  yang dilakukan oleh pelaku (sipir) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi ini berbanding terbalik dengan tugas  dan  pokok  seorang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  dalam  hal  ini  seorang  sipir.  Sipir  adalah  penjaga penjara. 112 Penjaga penjara sekarang biasanya disebut dengan nama petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan adalah  pegawai  negeri  sipil  yang  melaksanakan  tugas  di  bidang  pemasyarakatan.  Pelaku  (sipir)  yang  seharusnya menjadi petugas terdepan untuk mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika.
Menurut  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  ialah “Aparatur  Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN  adalah  profesi  bagi  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatu  Sipil  Negara  disebutkan  bahwa  “Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. 113
Pelaku  (sipir)  yang  dalam  hal  ini  merupakan  Aparatur  Negeri  Sipil  seharusnya  menjadi  seorang  petugas terdepan dalam upaya membendung dan menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi.  Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  (sipir)  merupakan  kejahatan  melawan hukum  yang  didasarkan  oleh  Pasal  127  Ayat  (1)  dan  Pasal  131  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  “  Tanpa  hak  dan  melawan  huku  menyalahgunakan  Narkotika  Golongan  I  bagi  diri  sendiri  dan  dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”.
Kejahatan  penyalahgunaan  narkotika  golongan  I  yang  dilakukan  oleh  sipir  merupakan  persoalan  yang serius.  Dilihat  dari  data dan  analisa penulis  yang didapat  melalui  Satuan  Reserse  Narkoba  Kepolisian  Resor  Kota dalam  kurun  waktu  2  tahun  2017-2019  ada  430  kasus  peredaran  narkotika  yang  diungkap  oleh  Satuan  Reserse Narkoba  Kepolisian  Resor  Kota  diantaranya  yang  dilakukan  Aparatur  Sipil Negara  sebanyak  46  kasus  peredaran narkotika. 114 Dari jumlah  tersebut  yang  dilakukan  oleh  sipir  sebagai  pelaku  peredaran  narkotika  yang  dilakukan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah :
Berdasarkan tabel I diatas bahwa diketahui pada tahun 2017 terdapat 1 orang pelaku (sipir) yang tertangkap tangan  melakukan  peredaran  narkotika  sedangkan  pada 2019 terdapat juga 1  orang pelaku (sipir)  yang  melakukan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Jambi dengan cara membawa narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
Berdasarkan  tabel  II  diatas  bahwa  terdapat  total  20  macam  modus  operandi  yang  dilakukan  para  pelaku dalam  upaya  penyeludupan  narkotika  ke  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II A  Jambi. Diantara  macam  modusnya yaitu dengan melalui  titipan  layanan  makanan  sebanyak  2  kasus,  dan  modus  pelemparan  menjadi  kategori  paling banyak dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan 16 kasus. Modus pelemparan tersebut dilakukan melalui seseorang yang  melemparkan  suatu  benda  yang  berisi  narkotika  dari  luar  tembok  Lembaga  Pemasyaraktan.  Apabila  modus mengantar  dan  pelemparan  gagal  dilakukan  maka  modus  yang  dilakukan  yaitu  dengan  melalui  petugas  (sipir)  dan kasus  melalui  petugas  (sipir)  ini  telah  diungkap  oleh  Satuan  Reserse  Narkoba  Kepolisian  Resor  Jambi  yang  mana kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi.
Sebagai  contoh  kasus  Peredaran  Narkotika  yang  dilakukan  oleh  pelaku  (sipir)  yang  telah  diputus  oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor 728/Pid.Sus/2017/PN Jmb, Kamis 16 November 2017. Pelaku (sipir) terlibat dalam peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi yaitu YA pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekiranya pukul 13.30 WIB, bahwa secara kronologis terdakwa YA sedang bertugas sebagai penjaga blok napi. Selanjutnya terdakwa ada dihubungi seorang napi Lapas yang mengaku bernama UCOK meminta bantuan terdakwa untuk  menerima  titipan  nasi  bungkus  dari  seorang  keluarganya  yang  akan  diantarkan  ke  lapas.  Ucok  menjanjikan akan  memberikan  imbalan  berupa  uang  rokok  kepada  terdakwa.  Selanjutnya  terdakwa  yang  pada  saat  sedang bertugas  pergi  untuk  mengambil  titipan  makanan  tersebut  ke  parkiran  sepeda  motor  dan  berdiri  beberapa  saat  di tempat  tersebut,  tiba-tiba  datang seorang  laki-laki  yang  tidak  dikenal  pada  saat  itu  menyerahkan  1  (satu)  buah  tas warna  coklat  kepada  terdakwa  dengan  berkata  “ini  untuk  bang  ucok”.  Kemudian  terdakwa  pergi  masuk  kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melalui pintu depat portir dan langsung menuju ke Pos Komandan Jaga. Pada saat ingin menuju keblok hunian napi sambil menggendong tas ransel tersebut, Kalapas langsung memanggil dan meminta untuk memeriksa bawaan terdakwa dan ternyata di dalam pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah kotak teh yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) butir narkotika jenis pil exctasy.
Terdakwa  mendatangi  rumah  temanya  yang  bernamam  EMAN  (belum  tertangkap)  untuk  menggunakan narkotika  jenis  shabu-shabu  secara  bersama-sama  dengan  cara  awalnya  pertama-tama  terdakwa  merakit  bong menggunakan  botol  aqua  dan  pada  tutup  botol  terdakwa  buat  2  (dua)  buah  lubang  kecil  dan  kemudian  di  dalam lubang  tersebut terdakwa masukan pipet kecil  yang disambungkan  ke pirek kaca sedangkan  salah  satu  pipet  kecil lainnya  menggunakan  dot  karet.  Selanjutnya  pada  pirek  kaca  terdakwa  masukan  narkotika  jenis  shabu  dan kemudian  terdakwa  bakar  narkotika  jenis  shabu  tersebut  hingga  mengeluarkan  asap  putih  lalu  terdakwa  pun menghisap asap putih tersebut melalui pipet yang ada di bong layaknya seperti orang merokok. Menurut terdakwa YA selaku  sipir  yang  terlibat  penyalahgunaan  narkotika di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi  mengatakan  : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika merupakan tindakan melawan hukum  yang telah diatur Undang-Undang, tindakan tersebut dilakukan karena seorang narapidana meminta tolong mengambil titipan makanan dengan menjanjikan upah. 115 Kemudian  menurut Jaksa  Penuntut  Umum  (  JPU  ) menjelaskan  :  “Saat  memberikan  Penuntutan  dengan terdakwa YA dengan penjara 2 tahun, memang tuntutan tersebut ringan dibandingkan dengan pasal yang didakwakan kepada  terdakwa,  dikarenakan  menimbang  terdakwa  kooferatif  dan  mengakui  kesalahannya  dalam  persidangan. Maka  dari  itu  jika  dilihat  secara  sosiologi  terdakwa  layak  mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  dengan
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
memberikan  hukuman  2  tahun”. 116 Selanjutnya  hasil  keterangan Hakim menyidangkan  perkara  terdakwa  terdakwa YA menerangkan : “ Kami sangat prihatin melihat terdakwa melakukan hal ini, sehingga menjatuhkan Vonis 1 tahun 6  bulan  dibawah  tuntutan  jaksa  penuntut  umum,  terdakwa  sangat  kooferatif  selama  mengikuti  persidangan  serta menyesali  perbuatan  yang  dilakukannya  tersebut. 117 Majelis  hakim  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  hukum memilih  dakwaan  gabungan  Penuntut  umum  yaitu  Pasal  127  ayat  (1)  dan  pasal  131  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana
a. Unsur Setiap Orang
Unsur Setiap  Orang adalah  menunjuk  kepada  orang  perseorangan  atau  manusia  selaku  subjek  hukum alamiah  yang  telah  didakwakan  oleh  jaksa  penuntut  umum  atas  perbuatan  yang  di  dakwakan.  Bahwa  dalam persidangan  Penuntut  Umum  telah  mengajukan YA dengan  identitas  melekat  pada  dirinya.  Menimbang,  dalam pengertian tanpa hak di dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum tanpa dilandasi suatu hak  yang  dimiliki  oleh  dirinya,  sedangkan  melawan  hukum  pidana  didefenisikann  suatu  perbuatan  subjek  hukum yang bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis.
Hasil  pemeriksaan  di  dalam  persidangan,  menyatakan  benar  yang  dihadapkan  sebagai  terdakwa  dalam perkara  sebagaimana  dimaksud  oleh  penuntut  umum  dalam  surat  dakwanya,  sehingga  oleh  karenanya  majelis menyatakan  tidak  ada  kesalahan  ( Error  In  Persona )  tentang  terdakwa  yang  diajukan  di  persidangan  perkara  ini. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi.
b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
Dalam pengertian tanpa hak di dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum tanpa dilandasi  suatu  hak  yang  dimiliki  oleh  dirinya,  sedangkan  melawan  hukum  pidana  didefenisikann  suatu  perbuatan subjek hukum yang bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan dalam  hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Selanjutnya  yang  dimaksud  hak  adalah  kuasa  atas  suatu  benda,  yang benar  atau  wewenang  dengan  demikian  tanpa  hak  dapat,  diartikan  sebagai  tanpa  tidak  memiliki  kuasa  atau wewenang atas suatu benda atau dengan kata lain tanpa memiliki izin yang bisa juga dalam hal ini tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang atau bertentang dengan hukum yang mengikat.
Mengingat  bahwa  narkotika  hanya  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pelayan  kesehatan  dan pengembangan  ilmu  ppengetahuan  dan  teknologi  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudia dalam pasal 36 ayat (1) menyebutkan narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri. Maka dari itu untuk menggunakan obat  tersebut  haruslah  ada  suatu  izin  yang  mana  syarat  dan  ketentuan  telah  diatur  dalam  pasal  7  dan  36  ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Maka dari itu majelis  hakim  menghubungkan  hal tersebut  dengan  putusannya  “Dalam  fakta  persidangan terungkap  bahwa  terdakwa YA tidak  dapat  memperlihatkan  bukti  bahwa  dirinya  berhubungan  dengan  bidang kesehatan dalam  hal ini  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  serta tidak  memiliki  izin  dari  Menteri ( In Casu Menteri  Kesehatan)  terkait  penyalahgunaan  Narkotika  yaitu  peredaran  dan  penggunaan,  shingga  dengan demikian sebagai majelis hakim berpendapat terhdap unsur “ Tanpa Hak ” telah terpenuhi”. 118
c. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana.
Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 131 yaitu berdasarkan keterang saksi-saksi yang bersesuaian dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa terdakwa YA ada dihubungi seorang napi Lapas yang mengaku bernama UCOK meminta bantuan  terdakwa untuk  menerima  titipan  nasi  bungkus  dari  seorang  keluarganya yang akan diantarkan ke lapas. Ucok menjanjikan akan  memberikan  imbalan  berupa  uang  rokok  kepada  terdakwa.  Selanjutnya  terdakwa  yang  pada  saat  sedang bertugas  pergi  untuk  mengambil  titipan  makanan  tersebut  ke  parkiran  sepeda  motor  dan  berdiri  beberapa  saat  di tempat tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki  yang  tidak  dikenal  pada  saat  itu  menyerahkan  1  (satu)  buah  tas warna  coklat  kepada  terdakwa  dengan  berkata  “ini  untuk  bang  ucok”.  Kemudian  terdakwa  pergi  masuk  kedalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi melalui pintu depat portir dan langsung menuju ke Pos Komandan Jaga. Pada saat ingin menuju keblok hunian napi sambil menggendong tas ransel tersebut, Kalapas langsung memanggil dan meminta untuk memeriksa bawaan terdakwa dan ternyata di dalam pemeriksaan terdapat 1 (satu) buah kotak teh yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 4 (empat) butir narkotika jenis pil exctasy. Terdakwa membiarkan apa yang diketahuinya tersebut dari awal serta tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib, terdakwa dapat diduga memiliki kesengajaan untuk tidak melaporkannya adannya tindak pidana narkotika.
Maka pertanggungjawaban pidana sesungguhnya bukan hanya terkait persoalan hukum semata. Melainkan
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
juga  terkait  dengan  persoalan  nilai  moral atau  kesusilaan  umumnya  yang  dianut  oleh  masyarakat  atau  kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang bersifat melawan hukum.
Mempidana  seseorang  masih  diperlukan  adanya  persyaratan  bahwa  orang itu  yang  berbuat  mempunyai kesalahan  sebagaimana  itu  dirumuskan  dalam  Undang-undang,  maka  orang  tersebut  patut  untuk mempertanggungjawabkan  perbuatan  sesuai  dengan  ketentutan  yang  berlaku  dan  perbuatan  sesuai  dengan kesalahannya.  Kesalaha  terdakwa  terbukti  :  “Apabila  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan pidana  (sifat  melawan hukum),  diatas  umur  tertentu  mampu  bertanggungjawab,  mempunyai  suatu  bentuk  kesalahan  yang  berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf”. 119
Seseorang  dapat  dikatakan  mempunyai  kesalahan  apabila  tesirat  dalam unsur  kesalahan  adanya  kadaan bathin  dari  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  dan  hubungan  keadaan  batin  dengan  perbuatan  yang  dilakukan sedemikian  rupa,  sehingga  orang  dengan  kesalahannya  itu  dianggap  mampu  bertanggungjawab.  Kesalahan  disini adalah keadaan psychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan dilakukan sedemikian rupa,  sehingga  orang  itu  dicela.  Kesalahan  menurut  akibatnya  dapat  dicela,  menurut  hakekatnya  dapat  dihindari kelakuan  yang  melawan  hukum  itu,  karena  kehendak  sipembuat  terlihat  pada  kelakuan  yang  bersifat  melawan hukum, maka ia dapat dicela. 120
Menurut Moeljatno kesalahan  dan  kelalaian  seseorang  dapat  dipertanggung  jawabkan  apabila  memuat  4 (empat) unsur yaitu :
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan ( dolus ) dan kealpaan/kelalaian ( culpa ); 4. Tidak adanya alasan pemaaf. 121
Untuk menentukan kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab ada dua  faktor  yaitu  pertama  faktor akal  dan  kedua  faktor  kehendak.  Akal  yaitu  dapat  digunakan oleh seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  hukum.  Sedangkan  kehendak,  yaitu  seseorang  itu  dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas naa diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.
Seseorang  dikatakan  mampu  bertanggung  jawab  bukan  hanya  faktor  akal  dan  kehendaknya  tetapi  juga anatara bathin dengan perbuatan yang dilakukan dan biasanya disebut dengan “ actus reus ”, yaitu sesuatu perbuatan tidak dapat membuat seseorang bersalah kecuali apabilan dilakukan dengan “ mensrea ” (niat jahat). Mens rea adalah niat  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  peredaran  narkotika. Mensrea dianggap  secara  diam-diam  selalu  ada karena pada umumnya seriap orang normal bathinnya, dainggap mampu bertanggung jawab. Kecuali, jika ada tanda- tanda yang  menunjukan  bahwa  terpidana  atau  terdakwa  mungkin  jiwanya  tidak  normal  sebagaimana  yang  diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana, sehingga dengan alasan pemaaf dianggap tidak mampu bertanggungjawab dan dibebaskan dari tuntutan pidana.
Pertanggungjawaban  dalam  hukum  pidana  merupakan  subjek  tindak  pidana,  jadi  yang  akan bertanggungjawab  atas  suatu  tindak  pidana  adalah  pelaku  tindak  pidana  itu  sendiri,  sehingga  sudah  jelas  bahwa subjeknya  haruslah  sama  antara  pelaku  tindak  pidana  dan  yang  akan  mempertanggung  jawabkan  perbuatan pidananya.
Dilihat dari tindak pidana narkotika yang melanggar ketentuan pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  maka  apakah  perbuatan  seseorang  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan  atau  tidak  dalam  suatu  tindak  pidana.  Terhadap  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan tersangka /terdakwa YA dilihat dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan pidana haruslah dipenuhi beberapa aspek.
Aspek  yang  pertama  yaitu  harus  ada  perbuatan  yang  dilakukan  untuk  diminta  pertanggungjawaban. Perbuatan  tersebut  dalam  bentuk  kesalahan  yang  diperbuat,  baik  dikarenakan  unsur  kesengajaan  maupun  karena unsur  kelalaian.  Jika  dilihat  dengan  Perkara  Nomor  728Pid.Sus/2017/PN.Jmb  pelaku  yang  bernama  YA  jelas perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur kesalahan, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan dimana secara sengaja menerima permintaan napi Lapas Jambi untuk mengambil titipan makanan yang akan dibawa ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  ternyata  yang  dititipkan  tas  berwarna  coklat  yang  berisi  sabu  dan  pil extacy yang dijanjikan akan diberikan imbalan berupa uang rokok, barang tersebut diantar oleh keluarga napi dan diambil  oleh  terdakwa di parkiran  motor  pada tanggal  08 Juni 2017 sekira  pukul  13.30.  dari  fakta  tersebut,  unsur kesalahan  terbukti  dengan  sengaja  menerima  titipan  makanan  untuk  dibawa  ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan yang berisi sabu dan pil extacy yang akan dijanjikan mendapatkan uang rokok oleh napi yang bernama ucok.
Aspek yang kedua yaitu untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap  pelakunya,  perbuatan  yang berupa  kesalahan  dengan  unsur  sengaja  yang dilakukan  YA  harus  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Jika  dilihat  dari  berkas  perkara  nomor  728Pid.Sus/2017/PN.Jmb,  perbuatan  kesalahan  yang  dilakukan
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
dengan  unsur  sengaja  menyalahgunakan  narkotika  bagi  diri  sendiri  dan  menerima  titipan  makan  untuk  dibawa  ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berisi sabu dan pil exctacy yang akan dijanjikan mendapatkan uang rokok itu sesuai  dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan pasal 127 ayat (1)  dan  Pasal  131  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap Penyalahguna Narktika Golongan I bagi diri sendiri  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun”. Pasal  131  “ Setiap  orang  yang  dengan sengaja  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam pasal  111, Pasal  112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (2) dipidana dengan  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)” .
Maka  dari  itu,  perbuatan  yang  berupa  kesalahan  dengan  unsur  sengaja  menyalahgunakan  narkotika golongan I bagi diri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh YA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Unsur-unsur  dari  ketentuan  pasal  127  ayat  (1)  dan  Pasal  131  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  meliputi  unsur  objektif  maupun  unsur  subjektif.  Menurut  Martiman  Prodjhamidjojo  bahwa unsur  subjektif  adalah adanya  suatu  kesalahan  dalam  bentuk  kesengajan  dan  kealpaan  sehingga  perbuatan  yang melawan  hukum  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan.  Sedangkan  unsur  objektif  adanya  perbuatan  yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. 122
Unsur objektif berupa perbuatan “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika” terpenuhi  pada  tersangka/terdakwa  YA  dalam  bentuk sabu dan pil extacy. Sedangkan unsur subjektif berupa kesalahan “ yang dilakukan dengan sengaja” menggunakan narkotika golongan I dan menerima titipan makanan dengan imbalan uang rokok yang didalamnya berisi sabu dan pil extacy. Jadi, baik unsur objektif maupun unsur subjektif terpenuhi dalam rumusan pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berupa kesalahan dari tersangka/terdakwa YA, terbukti dengan adanya  unsur  objektif  maupun  unsur  subjektifnya  sebagaimana  yang  tercantum  di  dalam  ketentuan  pasal  127  ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Terhadap aspek lainnya untuk mempertanggungjawabkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah  ditujukan  kepada  pelakunya  yang  dapat  diminta  pertanggungjawaban.  Yaitu  perbuatan  kesalahan  yang dilakukan  YA  tidak  ada  alasan  pemaaf.  Alasan  pemaaf  adalah  alasan  yang  menghapus  kesalahan  terdakwa. Meskipun  perbuatan  merupakan  kesalahan  yang  bersifat  melawan  hukum,  tetapi  ia  tidak  dapat  dihukum  karena alasan  maaf  ini.  Dalam  hal  ini  pelaku  yang  bernama  YA  tidak  ada  alasan  pemaaf  yang  mengapuskan  tuntutan pidananya,  karena jiwa/psikisnya  sehat  dan tidak  terganggu  penyakit  jiwa.  Maka  dari itu  pelakunya  dapat  diminta pertanggungjawaban pidana.
Berdasarkan  perkara  yang  diputus oleh  hakim  Pengadilan  Negeri Jambi  nomor  728Pid.Sus/2017/PN.Jmb pada  tanggal  16  November  2017  terhadap  pelakunya  YA  dapat  diminta  pertanggungjawaban  pidana  atas perbuatannya  karena  terpenuhi  kriteriannya,  yaitu  pertama  adanya  perbuatan  berupa  kesalahan  yang  dilakukan dengan sengaja tidak mempunyai izin dari pihak berwenang menggunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri dan menerima  titipan  makanan  dengan  imbalan  uang  rokok  yang  didalamnya  berisi  sabu  dan  pil  extacy,  yang  kedua kesalahan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  menyalahgunakan  narkotika  golongan  I bagi diri sendiri dan denga sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sesuai dan diatur dalam pasal 127 ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; baik terpenuhi unsur objektif maupun  unsur  subjektifnya  dan  yang  ketiga  terhadap  perbuatan  berupa  kesalahan  yang  dilakukan  dengan  sengaja tidak  mempunyai  izin  dari  pihak  berwenang  menggunakan  narkotika  jenis  shabu  bagi  diri  sendiri  dan  menerima titipan  makanan  dengan  imbalan  uang  rokok  yang  didalamnya  berisi  sabu  dan  pil  extacy  terhadap  pelakunya  YA sebagai pelakunya dapat diminta pertanggungjawabkan karena tidak ada alasan pemaaf pada diri/jiwa pelaku, karena jiwanya  sehat  pikiran  dan  psikisnya  dan  yang  keempat  YA  sudah  dewasa  berumur  35 tahun pada saat melakukan tindak pidana narkotika. Selain itu, seharusnya dalam pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya dapat dikenakan ancaman pidananya diperberat sebagaimana ketentuan didalam Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131, yang berarti bukan dijatuhi  hukuman  1  (satu) tahun  6 (enam)  bulan tetapi  dengan  hukuman  yang  lebih  berat  dikarenakan  ada 2  pasal yang menjerat pelaku yaitu 4 tahun.
Jika  ditinjau  dari  penyelesaian  internal  yaitu  berupa  sanksi  administrasi  yang  dikenakan  kepada  pelaku (Sipir) yang dalam hal ini sanksi kode etik. Dilihat dari Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  M.HH-  16.KP.05.02  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Pegawai  Pemasyarakatan  sanksi  tersebut  dijatuhkan berdasarkan jenis dan skala pelanggarannya. Pengaturan proses sanksi pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam Pasal 87 ayat  (4)  huruf  b  dan  d  serta  Pasal  87  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  telah  memberikan  suatu  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  segenap
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi

## ASN yang menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang berlaku.
Dilihat  dari  pelaku  yang  merupakan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) dilingkungan  Kementrian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia yaitu sebagai seorang petugas pemasyarakatan yang dalam hal ini sipir, tidak diperbolehkannya melakukan perbbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol dan tidak melakukan  perbuatan  tercelan  yang  dapat  menurunkan  harkat  dan  martabat  pegawai  pemasyarakatan  sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 5 Huruf C Angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Secara tegas dalam pasal itu penyalahgunaan narkotika  dna peredaran narkotika merupakan pelanggaran dalam aturan organisasi. Sehingga  apabila seorang sipir dalam  hal  ini  petugas  pemasyarakatan  dalam  sidang  kode  etik  telah  terbukti  menyalahgunakan  narkotika  ia  dapat dikenakan sanksi kode etik.
Sanksi  kode  etik  ini  berupa  sanksi  yang  dikenakan  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  ,  kode  etik  ini  dibagi menjadi  2  yaitu  sanksi  moral  dan  sanksi  administratif.  Sanksi  moral  disini  merupakan  sanksi  yang  berasal  dari lingkungan  kerja  atau  dari  masyarakat.  Didalam  Pasal  25  Peraturan  Menteri  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  M.HH-16.KP.05.02  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Pegawai  Pemasyarakatan  berupa  pernyataan secara terbuka  dan  secara tertutup.  Sedangkan  tujuan dari  sanksi  moral adalah  memberikan  efek  jera  bagi  petugas pemasyarakatan melalui lingkungan kerjanya.
Sanksi kedua yaitu sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  M.HH-16.KP.05.02  Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Pegawai  Pemasyarakatan menggunakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi administratif yang diatur dalam peraturan dibagi menjadi 3 kategori yaitu hukuman displin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Adapun kategorinya yaitu :
1. Hukuman Disiplin Ringan :
- Teguran secara lisan
- Teguran secara tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang :
- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selam 1 (satu) tahun.
3. Hukuman Disiplin Berat :
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- Pembebasan dari jabatan.
- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Jadi  dalam  hal  ini  seorang  petugas  pemasyarakatan  (Sipir)  yaitu  pelakunya  YA  yang  melakukan  tindak  pidana peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi maka Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Jambi  melakukan  pemecatan  terhadap  pelaku  dengan  pemberhentian  tidak  dengan  hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Hambatan Yang Ditemui Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.
Terhadap  upaya  dalam  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  (sipir)  terkait  peredaran  narkotika  yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan tentulah tidak mudah, banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para penegak hukum. Sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan. Tujuan  sistem pemidanaan  pada  pelaksanaannya  adalah  tujuan  penegakan  hukum  yang  dijalankan  oleh  sestem  peradilan berdasarkan  perangkat-perangkat  hukum  yang  mengatur  kriminalisasi  narkotika  yaitu  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ditemukan kasus tindak pidana narkotika ini yang melibatkan pelaku (sipir) tentunya  perbuatan  yang  dilakukan  tersebut  merupakan  tindakan  pidana  karena  perbuatan  tersebut  yang  dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku. Terkait hambatan yang ditemui dalam hal tersebut yaitu :
1. Sulitnya menangkap/menjerat pelaku utama
Secara  tegas  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  menyebutkan  “setiap  perbuatan yang  tanpa  hak  berhubungan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  narkotika  adalah  bagian  dari  tindak pidana narkotika”. Pada asalnya penggunaan narkotika hanya oleh  digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika diketahui ada perbuatan diluar kepentingan sebagaimana yang diatur didalam
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka hal itu ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi”.  Maka  jika dilakukan diluar apa yang telah ditetapkan dalam kualifikasinya maka itu adalah perbuatan tindak pidana narkotika.
Menurut  Jaksa  Penuntut  Umum  “bahwa  ada  hambatan  yang  ditemukan  didalam  persidangan  yaitu diantaranya ditemukan fakta bahwa pelaku bukanlah sebagai pelaku utama yang dalam hal ini sebagai bandar tetapi ia hanya perantara dan terpaksa melakukan hal tersebut untuk alasan ekonomi. 123 Dalam hal ini pelaku (sipir) hanya lah sebagai perantara bukan merupakan seorang pelaku utama (bandar), dan kesulitan dalam menemukan tersangka tindak  pidana  narkotika  karena  sistem  yang  digunakan  para  pelaku  menggunakan  sistem  sel  terputus.  Sel  terputus yaitu  pembeli atau jaringan  narkotika  tidak  bertemu  langsung  dengan  penjual  atau bandar narkotika  dan  narkotika yang  diperjualbelikan  tersebut  hanya  diletakkan  di  tempat-tempat  yang  telah  disetujui  sebelumnya,  selanjutnya beberapa  faktor  yang  menghambat  jalannya  penerapan  sanksi  bagi  pengedar,  berikut  merupakan  uraiannya  :  1. Sulitnya  pembuktian  bahwa  terdakwa  pengedar  juga  termasuk  dalam  jaringan  pengedar  gelap,  2.  Sulitnya menyangkal  bahwa pelaku  pengedar  adalah  seorang  bandar  atau  pelaku  utama, 3.  Sulitnya  membedakan  pengedar kecil-kecilann  dan  pengedar  kelas  atas,  4.  Sulitnya  meyakinkan  seorang  hakim  dalam  persidangan  bahwa  pelaku merupakan  pengedar  yang  ada  didalam  jaringan  besar  atau  kelompok  bandar  utama,  namun  didalam  persidangan pelaku hanya mengaku sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika ini. 124
Dalam  pengungkapan  suatu  kasus  tindak  pidana  narkotika  juga  salah  satu  faktor  penghambatnya  yaitu membutuhkan  biaya  yang  besar  serta  personil  yang  mempenuhi  dan  waktu  yang  cukup  panjang.  Menurut  Satuan Reserse  Narkoba  Kepolisan  Jambi  “kurangnya  dana  operasional  dimana  dana  operasional  diperlukan  guna  dalam proses penanganan perkara, disisi lain besaran anggaran setiap perkara yang disediakan  oleh Kepolisian RI sangat terbatas.    Dikarenakan    anggaran  dana  yang  terbatas  dalam  penanganan  serta  pengembangan  lanjutan  dari pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana narkotika maka untuk mengungkapkan dan mengembangkan suatu kasus lebih mendalam menjadi terhambat bahkan berhenti di kasus pertama yang ditangani”. 125
Pelaku utama dalam hal ini yang menyuruh pelaku mengambil barang tersebut tidak mudah untuk diproses karena  belum  memiliki  bukti-bukti  yang  cukup  untuk  menangkapnya  dalam  keadaan  tertangkap  tangan  barang tersebut  ada  pada  dirinya,  sehingga  untuk  mengumpulkan  barang  bukti  menjadi  sulit  sehingga  tidak  lanjutkan diprosesnya pelaku utama karena kurangnya alat bukti untuk menjerat pelaku utama tersebut.
2. Penerapan pasal dan hukuman yang belum relevan
Perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  yang  dikenakan  dengan  pasal  127  ayat  1  dan  pasal 131  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  narkotika  bahwa  “Setiap  penyalahguna  narotika  Golongan  I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun” dan setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan  adanya  tindak  pidana  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  Serta barang bukti  yang didapat dari pelaku  yaitu  jenis kristal putih bening yang disebut shabu-shabu dengan total berat 50,75 gram dan 4 (empat) butir pil ekstacy dengan total  berat  1,40  gram,  dalam  hal  ini  telah  diperiksa  berdasarkan  pemeriksaan  Laboratori  dari  Balai  POM  No  : PM.01.05.881.06.17.1510 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra, Lenggo Vivirianty dengan kesimpulan  barang  tersebut  mengandung  “MDMA/Methamphetamine”  (bukan  tanaman)  termasuk  Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No.35 Tahum 2009 Tentang Narkotika.
Penerapan  pertanggungjawaban  pidana  pengedar  sebagai  pelaku  tindak  pidana  narkotika  menurut  Hakim Pengadilan Negeri Jambi “bahwa kasus seperti ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan karena merujuk dengan barang bukti yang ditemukan, bisa diputuskan apakah terdakwa seorang pecandu, pengedar ataupun dalam hal ini  pelaku  utama  yaitu  bandar,  terkadang  seorang  pengedar juga  merupakan  pecandu. 126 Sebagaimana  diketahui bahwa  seorang  pengedar  narkotika  harus  dihukum  seberat-beratnya,  karena  sudah  berada  di  titik  gawat  narkoba, tetapi terkadang rasa kemanusian dan hukum saling bertentangan.Perbedaan persepsi dalam melakukan pemeriksaan bagi  para  penegak  hukum  dalam  kasus  tindak  pidana  narkotika  menjadi  salah  satu  faktor  yang  membuat  belum maksimalnya  penerapan  hukum  kepada  terdakwa.  Dalam  faktanya  menunjukkan  sering  kali  norma  hukum  pidana yang  didatur  dalam  suatu peraturan  perundang-udangan  belumlah konsisten dengan penerapan atau pelaksanaan di lapangan, seperti halnya konteks penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika.
Dalam  hal  ini  hukuman  yang  diputuskan  kepada  pelaku  yaitu  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  padahal  di dalam  pasal  127  ayat  (1)  dan  Pasal  131  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika bahwa pelaku  dapat dipidana lebih dari yang diputuskan yaitu hukuman maksimal yaitu 4 Tahun penjara, maka dari itu tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 RUU KUHP Tahun 2019 bertujuan :
a. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi  pelindungan  dan pengayoman masyarakat
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan,  serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 127
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Pasal  127  Ayat  (1)  dan  Pasal  131  tentang Narkotika bahwa setiap  penyalahguna narotika Golongan  I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama  4  (empat)  tahun”  dan  setiap  orang  dengan  sengaja  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi di dalam realitanya hukuman yang dijatuhkan berdasarkan putusan yaitu hanya 1 tahun 6 enam bulan, artinya penerapan  pasal  dan  hukuman  yang  diberikan  tersebut  belumlah  relevan  dan  maksimal sesuai dengan aturan  yang berada  dalam  pasal  itu  sendiri,  sehingga  hal  ini  memberikan  efek  negatif  dalam  rangka  upaya  pencegahan  dan pemberantasan  narkotika.  Sedangkan  tindakan  narkotika  ini  merupakan  tindakan extra  ordinary ,  menurut  sukardi “ extra ordinary crime adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan  dikaji  oleh  berbagai  lembaga  pemerintahan  maupun  lembaga  non  pemerintahan,  nasional  maupun internasional”. 128
Oleh  karena  itulah  baik  penuntut  umum  maupun  hakim  selalu  harmonisasi  dalam  menjatuhkan  hukuman itu,  menerapkan  pasal-pasal  yang  maksimal  sejalan  dengan  tujuan  pemidanaan  dalam  rangka  pencegahan  umum, agar  masyarakat  luas  takut  untuk  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  narkotika  baik  sebagai  pelaku,  pengedar, pemakai dikarenakan ancaman yang diberikan dapat membuat efek jera. Baik itu juga untuk diri sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikarenakan tindakan narkotika tersebut berat hukumannya.
Kelalaian aparat penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum kepada para pelaku tindak pidana narkotika  membuat  tidak  efektif  serta  tidak  tercapainya  tujuan  pemidanaan  tersebut.  Maka  dari  itu  berfungsinya hukum,  mentalitas  dan  intergritas  dari  kepribadian  petugas  penegak  hukum  memainkan  peranan  penting  dalam menegakkan  hukuman.  Jika  peraturan  sudah  baik  tetapi  dalam  hal  kualitas  petugas  kurang  baik  maka  akan menimbulkan  masalah  dalam  proses  penegakan  hukuman.  Oleh  karena  itu  kunci  keberhasilan  dalam  penegakan hukuman adalah mentalitas, integritas serta kepribadian baik dari para penegak hukum tersebut.
Dengan  penerapan  pasal  hukuman  yang  kurang  relevan  dan  belum  maksimal  dan  masih  terkendala kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum. Dengan ancaman hukuman yang masih rendah membuat  hukuman  tersebut  dianggap  rendah  bagi  sebagian  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  narkotika, Lemahnya  penerapan  pasal  yang  ditujukkan  kepada  pelaku  menunjukkan  lemahnya  pemahaman  aparat  penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan yang terkandung dalam pasal di Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak maksimal. dikarenakan masih kurang beraninya penegak hukum untuk memberi hukuman yang tinggi kepada pelaku tindak  pidana  narkotika,  hukuman  yang  dijatuhkan  sangat  jauh  dari  apa  yang  telah  ditetapkan  di  pasal  peraturan tersebut dan juga dikarenakan sumber daya manusia dalam hal ini penegak hukum belum  mempunyai kemampuan yang  kredibilitas  serta  integritas  yang  tinggi  dan  transparansi  dalam  proses  penegakkan  hukuman,  sehingga  ada faktor  lain  yang  dapat  membuat  hukuman  tersebut  menjadi  ringan  dibandingkan  dengan  ancaman  hukuman  di dakwakan yang ada di pasal undang-undang narkotika tersebut. Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi dalam efektifitas  proses  penegakan  hukuman  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Berdasarkan  kasus  yang  terjadi diatas,  maka  menunjukkan  bahwa  persoalan  penerapan  hukuman yang  belum  relevan  dan  maksimal  disebabkan karena masih kurangnya mentalitas, kapabilitas dan integritas aparat penegak hukum.

## Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pertanggungjawaban Pidana (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
Dalam upaya mengatasi hambatan yang di temui dalam pertanggung jawaban tersebut, maka upaya yang dilakukan untuk mengatasinya yaitu :
3. Sulitnya menangkap pelaku utama/bandar
Diantara  upaya  untuk  menangkap  pelaku  utama/bandar,  para  penegak  hukum  berkoordinasi  agar  dalam pelaksanaan proses hukum ini berjalan dengan baik, melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang dalam ini Lembaga  Pemasyaraktan  agar  dalam  proses  pertanggungjawaban  pidana  lebih  mudah  untuk  memproses  pelaku utama. Seharusnya kasus tersebut perlu ditelusuri dan didalami, kemungkinan ada pihak lain yang ikut terlibat, baik sebagai  mereka  yang  menyuruh  melakukan  (doenplegen),  ikut  bersama-sama  melakukan  (medeplegen),  yang
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
menggerakkan  untuk  melakukan  (uitlokker)  maupun  yang  ikut  membantu  melakukan  (medepletijheid)  dan  belum tersentuh  hukum  untuk  diajukan prosesnya  kepengadilan.  Guna  agar  dalam  penegakan  hukum  terhadap  narkotika berhasil ditentukan dengan dua faktor yaitu faktor penerapan sanksi pidana dan penggunaan teknik penyidikan yang tepat.  Sanksi  pidana  tersebut  harus  dapat  berfungsi sebagai Detterence  effect (penjeraan)  dan  penggunaan  teknik penyidikan yang efektif serta tepat.
Selanjutnya  upaya  dalam  sulitnya  menangkap  pelaku  utama  yaitu  meningkatkan  kemampuan  aparat penegak hukum yang dalam hal ini polri dan Badan Narkotika Nasional, meningkatkan kemampuan intelijen, dalam hal  ini  menargetkan  siapa-siapa  saja  yang  akan  menjadi  target  bandar  yang  akan  di  tangkap,  agar  supaya  pelaku utama  dalam  tindak  pidana  narkotika  ini  tertangkap  sehingga  memperkecil  ruang  gerak  pelaku-pelaku  narkoba, sedangkan  dalam  prakteknya  kebanyakan  yang  ditangkap  adalah  bawahan  atau  kurir-kurir  narkoba.  Hal  ini  tidak sejalan dengan upaya pemberantasan maksimal terhadap peredaran narkotika. Selanjutnya bekerja sama antara pihak lembaga  pemasyarakatan  ,  polri  dan  BNN  untuk  memberantas  sarang-sarang  bandar  yang  ada  di  lembaga pemasyarakatan.  Selanjutnya  lembaga  pemasyarakatan  perlu  untuk  melakukan  pembinaan  serta  razia  rutin  agar lembaga  pemasyarakatan  tidak  menjadi  sarang  bandar narkoba yang bersembunyi di balik tembok tinggi. Perlunya pengetatan  lalu  lintas  orang  masuk  agar  tidak  ada  lagi  kejadian  berupa  narkotika  masuk  kedalam  lapas  dan pengetatan  disiplin  bagi  petugas  lapas  berupa  pengecekan  urin  rutin  dan  diberikan  pelatihan  kemampuan  dalam mengatasi tindak pidana narkotika, selanjutnya ada pengawasan berjenjang dan berlapis yang dilakukan oleh atasan agar mengatasi permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum dalam upaya peredaran narkotika.
Masih  dijalankannya  bisnis  peredaran  narkoba  yang  dilakukan  dari  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan seharusnya ada pengawasan extra terhadap para bandar narkoba, yang dalam hal ini bekerja sama dengan aparat dari Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  dan  Polri  dengan  menggunakan  teknologi  dan  juga  personel  yang  berintegritas. Serta penambahan anggaran dana bagi para penegak hukum guna mengusut tuntas masalah hingga ke akarnya agar bisa  mengurangi  peredaran  narkotika  hingga  ke  pelaku  utama  (bandar)  tersebut  dan  juga  melakukan  penempatan para terpidana bandar narkoba di Lembaga Pemasyarakat khusus agar menekan pengendalian peredaran narkoba dari penjara.
4. Untuk mengatasi penerapan pasal dan hukuman yang belum relevan
Jika  dilihat  dari  masih  lemahnya  atau  belum  maksimal  penerapan  pasal  dan  hukuman  yang  termuat  di dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Pasal  127  Ayat  (1)  dan  Pasal  131  tentang Narkotika,  sebaiknya  hukuman  terhadap  pelaku  bisa  lebih  tinggi  dari  pada  yang  telah  diputuskan,  maka  dari  itu perlunya  penegak  hukum  mendalami  pengenaan  pasal  tersebut  dengan  yang  lebih  ahli  dan  kompeten  yang  dapat menjelaskan  serta  merinci  tentang  penerapan  Pasal  127  Ayat  (1)  dan  Pasal  131  sehingga  pelaku  dalam pertanggungjawaban pidanya dapat maksimal. Serta seharusnya sumber daya manusia yaitu penegak hukum untuk diberikan semacam peningkatan melalui pelatihan tambahan yang dilaksanakan oleh instansi penegak hukum terkait serta  pengawasan  dari  pihak  luar  yang  terkait  akan  penegak  hukum  ni,  agar  lebih  baik  lagi  kedepannya,  lebih meningkatkan  dari  segi  aspek  peningkatkan  kinerja  dan  aspek  profesionalisme  dalam  melakukan  suatu  perkara hukum dan upaya dalam hukuman yang belum maksimal, perlulah jaksa dan hakim memperberat hukuman ancaman pidana  dikarenakan  tindak  pidana  narkotika  merupakan  tindakan  kejahatan  luar  biasa.  Sehingga  menjadi  efek  jera bagi pelaku itu sendiri maupun kepada yang baru ingin melakukan kegiatan tindak pidana narkotika ini. Peningkatan ketelitian  dari  aparat  penegak  hukum  melalui  pelatihan  yang  diberikan  guna  menegakkan  kasus  tindak  pidana narkotika  ini  dengan  berlandaskan  pada  peraturan  yang  berlaku  sehingga  memiliki  efek  jera.  Serta  peningkatan kepekaan  terhadap  penegak hukum  dalam  memutuskan  dan  mengkaji  perkara  bagi  pelaku  tindak  pidana  narkotika ini dapat melihat dengan baik dan di teliti pada peraturan perundang-undangan narkotika dengan nilai keadilan yang hidup di undang-undang yang berlaku dalam berkembangan di masyarakat.
Selanjutnya guna untuk meningkatkan kesadaran petugas lembaga pemasyarakatan dalam bahaya tindak pidana narkotika maka dilakukanlah upaya diantaranya :
Upaya  yang  wajib  dilakukan  pihak  terkait  dengan  tindak  peredaran  narkotika  ini  diantaranya  sebagai berikut :
a. Upaya Preventif
- Dengan  melakukan  penyuluhan  hukum  dan  sosialisasi  kepada  petugas  lapas  tentang  bahaya  narkoba  serta sanksi-sanksi yang diterima ketika turut andil dalam penyebaran narkotika.
- Memberikan peringatan kepada petugas lapas tentang pentingnya mematuhi aturan tentang barang terlarang dalam  hal  ini  narkotika  serta  menjauhi  interaksi  yang  lebih  mendalam  dengan  narapidana  agar  tidak terjerumus di dalam lingkar peredaran narkotika.
b. Upaya Represif
- Melakukan penindakan terhadap petugas yang terlibat di dalam lingkar jaringan peredaran narkotika dalam hal ini berkerja dengan penegak hukum terkait.
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
- Melakukan pengecakan urine rutin dalam hal ini kepada para petugas lembaga pemasyarakatan, agar cepat mengetahui petugas yang terlibat dalam pemakaian narkoba sehingga bisa ditelusuri lebih lanjut.
- Penambahan personil jaga agar dalam proses pemeriksaan petugas yang masuk kedalam lapas lebih teliti. 129

## SIMPULAN
1. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika  berdasarkan  perkara  nomor 728/Pid.Sus/2017/PN Jmb yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi terhdap pelakunya yang bernama YA  dapat  dipertanggungjawab  kan  secara  faktual  dan  aspek  yuridis,  pertama  adanya  perbuatan  yang  berupa kesalahan unsur kesengajaan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sahbu  untuk  diri  sendiri  dan  menerima  titipan  makanan  dengan  imbalan  uang  rokok  yang  didalamnya  berisi sabu dan pil extacy. Kesalahan yang merupakan unsur kesengajaan meyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri  sendiri  dan  dengan  sengaja  tidak  melaporkan  adanya  tindak  pidana  narkotika  memenuhi  unsur  objektif maupun unsur subjektifnya sebagaimana telah tercantum di dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pidana itu, karena pelaku tersebut sehat jasmani dan tidak terganggu penyakit jiwa dan sudah dewasa berumur 35 tahun pada saat melakukan tindak pidana narkotika. Dan pelaku dihukum atas perbuatannya dengan  hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pelakunya YA yang melakukan  tindak  pidana  peredaran  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi  maka  Kantor Wilayah  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Jambi  melakukan  pemecatan  terhadap  pelaku  dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Hambatan  yang  ditemui  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  (Sipir)  yang  terlibat  peredaran  narkotika  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi  adalah  sulitnya  menangkap/menjerat  pelaku  utama  karena kurangnya bukti untuk melakukan proses lanjutan dan kurang relevan dalam penerapan pasal dan hukuman.
3. Upaya  dalam  mengatasi  hambatan  permasalahan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  (sipir)  yang  terlibat peredaran  narkotika  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi  yaitu  sebagai  berikut  para  aparat  hukum berkoordinasi guna dalam pelaksanaan proses hukum berjalan dengan baik dan dapat mengungkap bandar atau pelaku utama. Serta memberikan pengawasan extra terhadap peredaran narkoba yang dalam hal ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan polri menggunakan teknologi yang dapat memantau atau menyadap para pelaku  yang  berusaha  untuk  mengedarkan  narkotika.  Untuk  mengatasi  penerapan  pasal  dan  hukuman  yang belum  relevan  serta  masih  lemah,  seharusnya  sumber  daya  manusia  yaitu  penegak  hukum  untuk  diberikan semacam peningkatan melalui pelatihan tambahan serta pengawasan dari pihak luaryang terkait yang lebih ahli dan kompeten guna dalam penerapan pasal dan hukuman dapat maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku : Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditia Bakti, Jakarta, 2016. Abdul Majid, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba , Alprin, Semarang, 2010. Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta, 2016. Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education, Yogyakarta, 2012. Andi Matalatta, Victimilogy Sebuah Bunga Rampai , Sinar Harapan, Jakarta, 2012. AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetnang Narkotika , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Azis Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika Jakarta, 2011. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Ghala  Indonesia, Jakarta, 1985. Chairul  Huda, Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  TIada  Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2006. Didik Endor, Hukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2014. Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerepannya , Stori Grafika, Jakarta, 2012.
Eddy O.S, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014. Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tanggerang, 2017. Hamja, Pemberdayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  Sebagai  Wujud  Pelaksanaan  Communitu  based
Bayu  Yama  Chandra,  Abdul  Bari  Azed,  dan  M.Zen  Abdullah. Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  (Sipir)  Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi
corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015. Hanafi dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, PT Raja Grafindo Persada, 2005. Hasbullah  F  dan  Sjawie, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi, Preenada  Media Group, Jakarta, 2015.

## Perundang-Undang
Peraturan Menteri Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor  6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Website
https://heylawedu.id/blog/peredaran-narkoba-yang-sah. Diakses tanggal 11 April 2022. https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/29/19404861/ini.53.ciri.umu m.pengguna.narkoba.menurut.bnn?page=all diakses tanggal 26 Juni 2022. https://www.metrojambi.com/read/2019/11/19/48851/polda-jambi-tetapkan- 1753-tersangka-narkotika. Diakses tanggal 11 April 2022.