## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024

## OPTIMALAISASI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PANAM TAHUN 2022 - 2023.

## Haryadi 1
1 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Indonesia Correspondence Author: haryadikribo39@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  look  at  the  optimization  of  motor  vehicle  tax  revenue  at  the  Panam  Revenue Management Unit, Riau Province Regional Revenue Agency in 2022 - 2023. There is a decrease in motor vehicle tax revenue that occurred in the Panam Revenue Management Unit in 2022 - 2023. Therefore, it is necessary to take strategic steps to increase local revenue. This research uses descriptive qualitative methods, utilizing literature sources  and  available  documents  as  analytical  materials.  This  research  found  that  the  Riau  Province  Regional Revenue Agency has utilized technology in vehicle tax collection with an online system. In addition, several programs have also been created to make it easier for people to pay taxes such as driv thru and other tax relief programs. Strategies  that  can  be  applied,  such  as  digitizing  payment  systems,  data  integration  between  agencies,  and socialization  and  education  to  increase  taxpayer  awareness.  The  application  of  incentives  in  the  form  of  tax deductions and fines for non-compliance, as well as strict supervision through raids and modern technology, were identified as effective measures. Cooperation with third parties and simplification of administrative procedures can also simplify the payment process. In addition, rewarding compliant taxpayers and periodic review of tax rates are necessary  to  maintain  fairness  and  relevance  of  rates.  The  implementation  of  these  strategies  is  expected  to significantly increase motor vehicle tax revenue, support regional development, and improve the quality of public services.

## Keyword: Optimization Of Tax Revenue, Motor Vehicles, Tax Incentives, Local Government.

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  optimalisasi  penerimaan  pajak kendaraan bermotor di pemerintah daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar dan sektor pajak  sangat  diandalkan  dalam  pembangunan  dan  pembiayaan  negara.  Oleh  sebab  itu  pemerintah Indonesia terus menggenjot pendapatan negara dari sektor pajak ini. Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 279 ayat (2) huruf a  disebutkan  bahwa:  hubungan  keuangan  dalam  penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang diserahkan kepada Daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian Pasal 286 ayat (1) mengatakan: pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Definisi pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengantidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Menurut (Mardiasmo, 2011) mengungkapkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi Anggaran ( Budgetair ) Sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.
2. Fungsi  Mengatur  ( Regulerend )  Alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah (PERDA) (Resmi, 2017). Menurut Soclamo dalam Lutfi (2006:7) Pajak Daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak Negara yang  diserahkan  kepada  daerah,  yang  pemungutnya  diselenggarakan  oleh  daerah  di  dalam  wilayah kekuasaanya,  yang  gunanya  untuk  membiayai  pengeluaran  daerah  sehubungan  dengan  tugas  dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Pajak daerah menurut (Mardiasmo, 2011) adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah pajak  atas  kepemilikan  dan  penguasaan  kendaraan  bermotor.  Kendaraan  bermotor  yang  dimaksud adalah kendaraan beroda dua atau lebih yang memiliki mesin bermotor yang digunakan di jalan darat maupun laut yang memiliki subyek orang atau badan yang menguasai kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pajak kendaraan bermotor ditinjau setiap tahun oleh Peraturan Daerah yang terkait, dihitung dari nilai jual kendaaraan bermotor dan merupakan pajak daerah yang bersifat langsung. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan setiap 12 bulan sekali dan keterlambatan pembayaran melebihi batas waktu akan dikenakan denda sebesar 25% dari Pokok Pajak yang sekarang menjadi 2% dikarenakan sudah diberlakukannya salah satu program 7 Berkah Pajak Daerah.
Dalam  pelaksanaan  pemungutan  pajak  pemerintah  Provinsi  Riau  dibantu  oleh  20  Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 22 Unit Pelaksana (UP) yang ada dibawah Bapenda Provinsi Riau. UPT Pengelolaan Pendapatan Panam merupakan salah satu instansi Pelayanan Tipe B yang ditugaskan hanya untuk melakukan pemungutan pajak di wilayah Provinsi Riau dan berada dibawah Bapenda Provinsi Riau dengan bentuk pelayanan diantaranya yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), PKB alat-alat berat dan alat-alat besar serta Pajak Air Permukaan.
Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Tahun 2022 - 2023
Jenis Pajak Realisasi Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 PKB Rp 35.845.497.182 30.479.081.107
Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Tahun, 2024
Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat pada UPT Pengelolaan Pendapatan Panam. Dimana realisasai penerimaan PKB tahun 2022 mencapai angka Rp 35.845.497.182 dan menurun di tahun 2023  yang  realisasinya  berada  pada  jumlah  Rp.  30.479.081.107.  Mengingat  penerimaan  pajak kendaraan bermotor sangat diandalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah maka perlu kiranya pemungutan sumber penerimaan tersebut dioptimalkan. Hal ini menjadi alasan bagi peunilis untuk

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
melihat  bagaimana  optimalisasi  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  UPT  Pengelolaan Pendapatan Panam (Tahun 2022 - 2023)”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.
Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi  Riau.  Sedangkan  data  primer  merupakan  data  hasil  dari  wawancara  dengan  Kepala  UPT Pengelolaan Pendapatan Panam.
Metode  pengumpulan  data  adalah  sebagai  berikut:  Dokumentasi  dokumen  yang  diperlukan oleh  peneliti,  yaitu:  sejarah  singkat,  struktur  organisasi,  data  jumlah  kendaraan  roda  dua,  jumlah kendaraan  yang  sudah  dibayarkan  pajaknya,  jumlah  kendaraan  roda  dua  yang  belum  dibayarkan pajaknya,  jumlah  kendaraan  roda  empat,  jumlah  kendaraan  roda  empat  yang  sudah  dibayarkan pajaknya, jumlah kendaraan roda empat yang belum dibayarkan pajaknya, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, jumlah Pendapatan Asli Daerah, jumlah Pendapatan Asli Daerah dari sektor PKB, jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara  semi-struktur  yaitu  proses  wawancara  yang  menggunakan  panduan  wawancara  dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan lebih fleksibel. Dalam penelitian ini juga digunakan analisis literatur untuk membantu dalam memberikan penjelasan konseptual terkait optimalisasi dalam peneriman pajak daerah yang dibaca dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

## PEMBAHASAN
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang  –  undang  (yang  dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016: 3). Fungsi pajak sendiri menurut buku Perpajakan yang ditulis oleh Mardiasmo (2011: 1) fungsi pajak ada empat, yaitu:
1) Pajak  sebagai  sumber  dana  atau  penerimaan  (Budgetair)  Pajak  berfungsi  sebagai penghimpun  dana  dari  masyarakat  ke  dalam  kas  Negara  yang  diperuntukan  sebagai pembiayaan pemerintah.
2) Pajak  sebagai  pengatur  (Regulered)  Pajak  sebagai  alat  mengatur  atau  melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3) Pajak  sebagai  stabilitas  Pajak  sebagai  penerimaan  negara  dapat  digunakan  untuk menjalankan  kebijakan-kebijakan  pemerintah.  Contohnya  adalah  kebijakan  stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.
4) Pajak  redistribusi  pendapatan  Penerimaan  negara  dari  pajak  digunakan  untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
Realisasi  adalah  hasil  nyata  dari  penerimaan  atas  suatu  target  yang  telah  diperhitungkan. Menurut KBBI, realisasi adalah proses menjadikan nyata atau perwujudan. Menurut Fandy Tjiptono (2007:65),  Target  adalah  mengevaluasi  daya  tarik  masing  –  masing  segmen  dengan  menggunakan variable  –  variable  yang  bisa  mengidentifikasi  kemungkinan  permintaan  dari  setiap  segmen,  biaya melayani  setiap  segmen,  biaya  memproduksi  produk  dan  jasa  yang  diinginkan  pelanggan,  dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pasar.
Berdasarkan  data  laporan  UPT  Pengelolaan  Pendapatan  Panam  Badan  pendapatan  Daerah Provinsi  Riau  setiap  tahunnya  realisasi  PKB  sudah  memenuhi  target  yang  ditetapkan  seperti  yang terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada
UPT Pengelolaan Pendapatan Panam Tahun 2022 - 2023 Jenis Pajak Tahun 2022 Tahun 2023 Target Realisasi % Target Realisasi % PKB Rp. 33.391.385.672 Rp 35.845.497.182 107,35  Rp 28.755.535.594 Rp 30.479.081.107 105,9
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2024
Dari tabel 2 diatas, dapat dilihat secara perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak di UPT Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Riau, dimana realisasai penerimaan PKB tahun 2022 mencapai angka Rp 35.845.497.182 telah melampui target Rp. 33.391.385.672 yang ditetapkan atau sebesar  107,35%  dan  pada  tahun  2023  realisasi  penerimaan  PKB  sebesar  Rp.  30.479.081.107  juga melebihi  target  yang  ditetapkan  yakni  sebesar Rp  28.755.535.594  atau  105,9%.  Akan  tetapi  secara kuantitas jumlah penerimaan pertahunnya mengalami penurunan sebesar Rp. 5.366.416.075. Hal ini terjadi karena terdapat penurun jumlah wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraannya.
Pada  dasarnya  Bapenda  Provinsi  Riau  secara  umum  telah  berupaya  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  ini  dengan  memberikan  berbagai  macam  kemudahan  bagi  wajib  pajak  untuk melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotornya.  Seperti  yang  di  sampaikan  Kepala  Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau :
“ Kita juga menghimbau agar wajib pajak memanfaatkan program 7 Berkah Pajak Daerah. Program yang memberikan sejumlah keringanan bagi wajib pajak, terdapat 5 Samasat Drive Thru yang dilengkapi pembayaran non tunai menggunakan QRis dan tersebar di seluruh wilayah di Provinsi Riau. Dan wajib pajak dapat memilih layanan non tunai, yang bisa diakses dan di download dengan nama Samsat Digital Nasional atau Signal yang memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban secara online ” (Waeancara Kepala Bapenda Provinsi Riau. Sumber : https://mediacenter.riau.go.id/ akses tanggal 10 Mei 2024)

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Optimalisasi  penerimaan  pajak  telah  dilaksanakan  oleh  Bapenda  Provinsi  Riau  dengan melaksanakan beberapa trobosan melalui program – program yang dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak tersebut. Dilain sisi perpajakan mempunyai implikasi keseimbangan umum yang dinamis, ada pajak yang terinternalisasi di tingkat nasional, namun tidak di tingkat pemerintah daerah, yang menyebabkan perbedaan dukungan politik terhadap perpajakan di berbagai tingkatan pemerintah (Gonzalez-Eiras  &  Niepelt,  2020).  Pajak  pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  efisiensi, meningkatkan pemerataan, dan meningkatkan pembangunan ekonomi (Hall et al., 2018).
Dilihat  dari  manfaatnya  pajak  kendaraan  bermotor  sangat  penting  untuk  peningkatan pendapatan  pemerintah  daerah  (Basri,  2020).  Pajak  kendaraan  merupakan  sumber  pendapatan potensial  yang  signifikan  bagi  pemerintah  daerah  (Tresnawati,  2018).  Pajak  Kendaraan  merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang signifikan, dengan hingga 30 % pendapatan pajak daerah di negara - negara berkembang disalurkan dipungut dari pajak bahan bakar dan kendaraan (Adler et al., 2019)
Pajak  kendaraan  bermotor  menghadapi  tantangan  karena  ketidakpatuhan  dari  wajib  pajak. Faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  antara  lain  kualitas  pelayanan  perpajakan,  kesadaran  wajib pajak,  dan  pungutan  liar  (Basri,  2020).  Selain  itu,  kapasitas  kelembagaan,  termasuk  sumber  daya manusia,  material,  dan  teknologi,  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  pemungutan  pajak kenderaan tersebut (Gutiérrez, 2018)
Kendala ekonomi dan tekanan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah juga memainkan peran  penting  dalam  hal  membentuk  kebijakan  pajak  daerah  yang  tidak  memeberatkan  masyarakat sehingga  juga  berpengaruh  kepada  pendapatan  daerah  (Person,  2020).  Perpajakan  yang  lebih  tinggi mungkin  memerlukan  penegakan  formalitas  yang  lebih  besar  untuk  mencegah  penghindaran  pajak, terutama di perekonomian regional dengan produktivitas rendah (Ogura, 2018). Salah satu strategi yang dapat  dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  pajak  daerah  adalah  dengan pemotongan pajak daerah yang dapat menurunkan biaya produksi, merangsang kegiatan perekonomian daerah (Connolly et al., 2024).
Beberapa studi terkait pajak kenderaan menjelaskan salah satu strategi peningkatan daya beli maysarakat terhadap kendaraan yakni dengan mengurangi pajak yang berlaku (Chan et al., 2014). Selain itu  kejelasan  terkait  aturan  dan  kebijakan  pajak  juga  menjadi  pertimbangan  masyarakat  dalam membayar pajak secara konsisten (West, 2017) (Gao & Wu, 2023).
Strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dari kendaraan bermotor. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan:

## 1. Digitalisasi dan Modernisasi Sistem :
Mempermudah proses pembayaran pajak dengan menyediakan platform pembayaran online melalui situs web resmi atau aplikasi mobile. Mengintegrasikan data antar instansi seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan samsat untuk memastikan data kendaraan dan pajak selalu terupdate.
2. Sosialisasi dan Edukasi:
Mengadakan  kampanye  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
membayar  pajak  kendaraan  bermotor  tepat  waktu.  Mengedukasi  masyarakat  mengenai manfaat dari pembayaran pajak yang tepat waktu dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
3. Incentive dan Disincentive :
Memberikan potongan pajak atau diskon bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu atau lebih awal. Memberikan denda dan sanksi yang tegas bagi mereka yang terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan.
4. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum :
Mengadakan  raziah  berkala  untuk  memeriksa  kepatuhan  pembayaran  pajak  kendaraan. Meningkatkan  pengawasan  melalui  penggunaan  teknologi  seperti  CCTV  dan  ANPR (Automatic Number Plate Recognition) untuk memantau kendaraan yang belum membayar pajak.
5. Kerjasama dengan Pihak Ketiga :
Membuat kerjasama dengan bank atau retail untuk membuka gerai-gerai pembayaran pajak di lokasi strategis seperti mall atau supermarket. Mengajak pihak swasta seperti perusahaan asuransi dan leasing kendaraan untuk membantu dalam sosialisasi dan pengumpulan pajak.
6. Simplifikasi Proses :
Menyederhanakan prosedur administrasi untuk pembayaran pajak sehingga lebih mudah dan cepat. Menyediakan layanan drive-thru untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.
7. Reward dan Penghargaan:
Memberikan  reward  atau  penghargaan  kepada  wajib  pajak  yang  selalu  membayar  tepat waktu, seperti sertifikat penghargaan atau hadiah.
8. Penetapan Tarif yang Adil :
Meninjau  dan  menyesuaikan  tarif  pajak  kendaraan  bermotor  agar  lebih  adil  dan  sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Beberapa  strategi  dalam  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  kenderaan  telah  dilakukan  oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Panam dan Bapenda Provinsi Riau, mulai dari membuat program yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak hingga pemanfaatan teknologi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut. Tentunya penerapan strategi-strategi lain juga diharapakan terus dilaksanakan,  sehingga  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  dapat  meningkat  sehingga  dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

## PENUTUP
Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, memerlukan penerapan berbagai strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Digitalisasi sistem pembayaran dan integrasi data antar instansi juga telah dilakukan untuk dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran serta memastikan akurasi data.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
Sosialisasi  dan  edukasi  yang  efektif  akan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya membayar  pajak  tepat  waktu  dapat  menjadi  strategi  lainnya  dalam  peningkatan  pendapatan  pajak kendaraan ini.
Pemberian reward dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar tepat waktu. Peninjauan dan penyesuaian tarif pajak secara berkala juga diperlukan agar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan implementasi strategi-strategi ini, diharapkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Panam dapat meningkat secara signifikan, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas layanan publik

## DAFTAR PUSTAKA
Adler, M. W., Peer, S., & Sinozic, T. (2019). Autonomous, connected, electric shared vehicles (ACES) and  public  finance:  An  explorative  analysis.  Transportation  Research  Interdisciplinary Perspectives, 2. https://doi.org/10.1016/j.trip.2019.100038
Basri, S. (2020). The analysis of local own-source revenue (PAD) from the sub-sector of motorised vehicle tax  in  regency  of  Bengkalis  and  siak  of  Riau  Province.  International  Journal  of  Innovation, Creativity  and  Change,  6,  85–104.  https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85081971613&partnerID=40&md5=eb059370909e87542e98e588ce48a508
Fandy Tjiptono, 2007, Strategi Pemasaran.Edisi ke dua, penerbit Andi, Yogyakarta
Gutiérrez, M. U. (2018). The limits of property tax collection in the urban municipalities of Mexico: A
case study. Estudios Demograficos y Urbanos, 33(3), 601–637. https://doi.org/10.24201/edu.v33i3.1741
Hall,  J.  C.,  Matti,  J.,  &  Zhou,  Y.  (2018).  Regionalization  and  consolidation  of  municipal  taxes  and services. Review of Regional Studies, 48(2), 245–262. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85049791225&partnerID=40&md5=1f0f9819cdc71ecf1f31ca660e4e36e6
Lutfi, Achmad, 2006, Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam  Optimalisasi  Penerimaan  PAD.  Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan  Optimalisasi:  Bisnis  & Birokrasi, volume XIV, No. 1, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Penerbit CV Andi Offset: Yogyakarta Mardiasmo. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011). Penerbit CV Andi Offset: Yogyakarta Person,  C.  (2020).  Local  Tax  Policy  Torn  Between  Partisan  Influence  and  Socio-economic  Problem Pressure:  an  Analysis  of  the  Determinants  of  Local  Business  Tax  Rates  in  North  Rhine- Westphalia.  Politische  Vierteljahresschrift,  61(1),  61–86.  https://doi.org/10.1007/s11615-019- 00202-9
Saryono, 2010. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung
Tresnawati,  R.  (2018).  The  overview  of  implementation  of  the  vehicle  tax  collection  in  increasing revenue. Opcion, 34(Special Issue 17), 486–500.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 10 Number 1 Maret 2024
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 85059540798&partnerID=40&md5=fba2f2a905fbce89c4bb92c96e2e396a