INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 4672-4680 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemberian Izin Pertambangan Pada Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Era Otonomisasi
Yusak M. Papendang 1 ✉ , Ronny A. Maramis 2 , Dani R. Pinasang 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado Email : yusakpapendang@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Keberadaan Pancasila khususnya Sila ke Lima bersama Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945  Pasal  18,  Pasal  33  telah  menjamin  eksistensi  otonomi  daerah  terutama pengelolaan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga segala bentuk ketimpangan  yang  dirasakan  oleh  daerah  terhadap  hilangnya  kewenangan  dalam pemanfaatannya merupakan sebuah pelanggaran. Saat ini pemberian izin pertambangan pada wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  luas  wilayahnya  kurang  dari  2000  km 2 seperti  di Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  Provinsi  Sulawesi  Utara  mendapat  penolakan  dari  warga masyarakat terdampak sehingga berujung  gugatan pada pengadilan tata usaha negara. Manfaat penelitian  ini  adalah  memberikan  alternatif  pemikiran  sebagai  sebuah  sumbangsi  bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pemerintahan daerah. Penelitian ini bertipe penelitian  yuridis  normatif  bersama  beberapa  pendekatan,  yakni  pendekatan  perundang- undangan, pendekatan kasus , pendekatan konseptual  juga teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan.
Kata Kunci: Izin Pertambangan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Era Otonomisasi
Abstract\\\\

## PENDAHULUAN
Perjalanan  ketetatanegaraan  bangsa  ini  penuh  dengan  dinamika  yang  terus  berproses seperti  bergantinya  era  pemerintahan  orde  baru  dengan  menggunakan  sistem  sentralisasi berubah  menjadi  era  pemerintahan  reformasi  yang  memakai  sistem  desentralisasi.  Wujud kepastian  hukum  terhadap  aspirasi  masyarakat  bersama  keinginan  melaksanakan  otonomi daerah  sebagai  pembagian  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  adalah  melalui amandeman  Konstitusi  dan  pembuatan  undang-undang  tentang  pemerintahan  daerah, walaupun  belum  sepenuhnya  menjawab  kebutuhan  terkini  dari  sebuah  interaksi  sosial kemasyarakatan.
Menyorot persoalan perizinan tambang pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di era otonomisasi,  tentunya  rujukan  yang  harus  dipegang  adalah  kumpulan  regulasi  berkaitan langsung dengan hal itu, seperti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil yang melarang adanya kegiatan pertambangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dimana  bagian  lampirannya  telah  menghilangkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota pada urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya mineral, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral  Dan Batubara yang sudah menarik kewenangan daerah kepusat, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dalam  memberi  kepastian

## Abstract
The existence of Pancasila, especially the Fifth Precept together with the 1945 Constitution of the Republic  of  Indonesia  Article  18,  Article  33,  has  guaranteed the  existence  of  regional  autonomy, especially the management of natural resources for the improvement of people's welfare, so that all forms of inequality felt by the regions towards the loss of authority in its utilization is a violation.
Currently, the granting of mining permits for coastal areas and small islands with an area of less than 2000 km2, such as in the Sangihe Archipelago Regency, North Sulawesi Province, has been rejected by members of the affected community, resulting in a lawsuit at the state administrative court. The benefit  of  this  research  is  to  provide  alternative  ideas  as  a  contribution  to  the  development  of knowledge in the field of local government law. This type of research is normative juridical research with  several  approaches,  namely  the  statutory  approach,  the  case  approach,  the  conceptual approach as well as the data collection technique is a literature study.
Keywords: Mining Permits, Coastal Areas and Small Islands, Autonomization Era
hukum atas kebenaran terlaksananya tahapan izin lingkungan.  Khusus terbitnya izin dimaksud pada daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ternyata telah menimbulkan permasalahan baik dari sisi ketidakpatuhan terhadap prosedur Izin Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai  dasar  dari  Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor:  163.K/ MB.04/DJB/2021 tanggal 29  Januari 2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap  Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe dan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan ilegal di daerah itu.

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yuridis  normatif  yang  digunakan  berhubungan  erat  dengan  masalah pengaturan izin pertambangan serta pelaksanaannya  pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di era otonomisasi sebagai suatu peristiwa hukum. Oleh sebab itu tipe ini sesuai untuk memberikan  pendapat  hukum  dalam  memastikan  benar  atau  salah  atau  seperti  apa  yang terbaik  menurut  hukum  suatu  peristiwa  hukum.    Penelitian  yuridis  normatif  lebih mementingkan lingkup konsepsi hukum, kaidah (peraturan) serta asas hukum dibandingkan dengan  perilaku  manusia  (masyarakat)  termasuk  lembaga-lembaga  hukum  yang melaksanakan atau menerapkan hukum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa objek kajiannya adalah sistem  norma  yang  tidak  lain  adalah  berisiskan  nilai-nilai  tentang  bagaimana  tingkah  laku manusia yang seharusnya di dalam seluruh unsur norma hukum, dan unsur-unsur tersebut yakni :
a.  Norma dasar
b.  Asas-asas hukum
c.  Peraturan perundang-undangan
Adapun  beberapa  pendekatan  yang  dipakai  sehubungan  dengan  penelitian  dimaksud adalah  pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach),  pendekatan  konsep (Konseptual Approach), pendekatan analitis (Analytical Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Izin Pertambangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Era Otonomisasi Undang-undang  pertambangan  mineral  dan  batubara  di  era  otonomisasi  mengalami beberapa kali perubahan yang diakibatkan oleh pelaksanaannya masih terkendala kewenangan baik di pemerintah pusat maupun  kewenangan pemerintah daerah, “oleh sebab itu, menurut Dirjen  Mineral  dan  Batu  Bara  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Ridwan Djamaluddin, bahwa menjadi tantangan bagi Pemerintah dan DPR untuk menjadikannya sebuah
kontribusi nyata bagi masyarakat  dengan jalan membenahi sektor  tersebut, dan  berpatokan pada asas manfaat, akuntabilitas, kepastian hukum, berwawasan lingkungan, serta partisipasi . .
Sejak hadirnya era otonomisasi yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  sebagai pelaksana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  1945  dan  tindaklanjut  dari  Tap  MPR  RI  Nomor  XV/  MPR/  1998  Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka di periode  ini keseluruhan kegiatan pertambangan pengaturannya masih mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan,  namun  undang-undang  ini  sudah  tidak  sesuai  lagi  dan  digantikan  dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang juga mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara, selanjutnya perubahan terakhir melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja  (mencabut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja)  yang  disahkan  pada  hari  Selasa  21  Maret  2023  melalui  Sidang  Paripurna  ke-19  Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Rangkaian undang-undang tentang pertambangan tersebut,  merupakan  bagian  dari  hukum  pertambangan  yang  memandang  bahan  tambang pada umumnya sebagai fokus kajiannya. Mempedomani Sila ke Lima Pancasila dan Pasal 18, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimana keadilan sosial dalam otonomi daerah serta pengelolaan sumber daya alam merupakan ketiga hal berkaitan erat dan menjadi prioritas untuk diserap oleh undang-undang, khususnya tentang pemerintahan daerah dan bidang pertambangan. Kondisi ini menjadi berbeda ketika sebelumnya kewenangan itu ada pada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota,  kemudian  dihilangkan  dan  ditarik  ke  pusat sebagamana dapat dilihat dalam lampiaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daearah yang mengakibatkan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara mengalami perubahan juga.
B.  Izin Pertambangan Pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Era Otonomisasi Pemberian  izin  yang  menjadi  fokus  pembahasan,  pada  tataran  konseptual  dan pelaksanaan belum memperlihatkan kesesuaian sebagaimana diharapakan, bahkan cenderung menimbulkan polemik kepentingan pada bidang-bidang tertentu yang saling bersinggungan, seperti peningkatan perekonomian melalui pertumbuhan investasi pertambangan di satu sisi dan sisi lainya mengutamakan kelestarian serta daya dukung lingkungan untuk perlindungan ekosistem kehidupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Keadaan ini apabila ditinjau dari substansi pengaturannya, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pemberian izin dimaksud, yakni keberadaan kewenangan antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  berubah-ubah  atau  tidak  konsisten,  sehingga menimbulkan  adanya  ketidaksingkronan  aturan  yang  berujung  pada  pertentangan  diantara peraturan  perundang-undangan.  Keberadaan  izin  adalah  bagian  dari  proses  menjalankan perintah undang-undang, sehingga pemberiannnya harus benar-benar dipertimbangkan agar bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari, namun ketika penelitian ini dilakukan, ternyata masih ada  pemberian izin pertambangan yang  bermasalah, khususnya  diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satunya terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten ini sesuai data dan informasi luas wilayah keseluruhan sekitar 1.012,94 kilo meter persegi, sehingga masuk kategori  pulau  kecil  sebab  ukurannya  kurang  dari  2.000  km 2 (dua  ribu  kilo  meter  persegi) sebagaimana diatur dalam  ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
Disamping itu wilayah ini akan menjadi sangat penting dan strategis apabila letaknya berdekatan dengan negara lain dan masuk dalam pengaturan rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, sebab ada penetapan lokasi prioritas (lima Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Kendahe, Tahuna, dan Tahun Timur), dengan demikian relevansinya akan seirama dengan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil  Pasal  23  ayat  (2)  huruf  i    memprioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
Alasan lain mengapa masyarakat terdampak mengajukan gugatan, adalah akibat dari tidak  adanya  respon  atau  tanggapan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  atas  keberatan dikeluarkannya izin lingkungan. Fakta ini menunjukkan juga telah terjadi pelanggaran salah satu point penting dari isi Pasal 35 huruf k diatas berupa keadaan sosial dan budaya terganggu oleh adanya situasi yang merugikan itu, sehingga membuat warga bersepakat untuk mengajukan gugatan  pada Pengadilan Tata Usaha  Negara Kota Madya Manado dan hasilnya, keputusan Majelis Hakim membatalkan atau menunda izin lingkungan tersebut.
Pertambangan  memang  diharuskan  memiliki  dokumen  amdal  mengingat  dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup. Menyadari betapa tinggi tingkat resiko yang diakibatkan, membuat tahapan pengurusan adminstrasinya diperketat melalui fungsi pengawasan mulai dari tingkat kementerian sampai ketingkat daerah atau mematuhi ketentuan Pasal 26A, khususnya ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). . Kondisi ini menurut peneliti akan sangat berbeda apabila dalam hal terbitnya suatu izin lingkungan, kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/  kota  tetap  berjalan  dan  saling  bersinergi,  sehingga  data  dan  informasi  menjadi akurat, sebab berdasarkan informasi yang di peroleh melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  saat  mengkonfirmasi  perihal  kewenangan  pemerintah kabupaten atas kelayakan amdal sebagai syarat izin lingkungan yang harus terbit dalam rangka memberikan  kepastian  bahwa  seluruh  tahapan  Pasal  26  sudah  sesuai,  maka  kemungkinan adanya kekeliruan dan kelalaian prosedur dapat teratasi, sebab segala kebutuhan penting untuk daerah,  tentunya  paling  mengetahui  adalah  daerah  itu  sendiri.  Menyangkut  ini,  Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memberi jawaban, bahwa tetap ada koordinasi  sebab  amdal  merupakan  syarat  awal,  namun  masih  terdapat  kekurangan  dalam memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) juga Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena keberadaan sertifikat kompetensi yang harus dimiliki oleh penyusun amdal, serta belum terbentuknya komisi penilai amdal,  maka  wewenang  selanjutnya  ditindaklanjuti  oleh  dinas  teknis  pemerintah  provinsi.
Masalah  atau  kendala  pemerintah  daerah  ini  tidak  lain  adalah  kurangnya  dukungan anggaran dalam hal pembiayaan termasuk honor komisi. Konteks ini dengan jelas terjadi pada pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe,  bahwa  surat  persetujuan  terhadap  kegiatan pertambangan  terutama  berbentuk  izin  tidak  diberikan  saat  itu,  termasuk  untuk  wilayah pertambangan rakyat dengan dasar hukum sebagai acuannya adalah Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur  “IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh : a. badan usaha, b . koperasi, dan c. Perseorangan”.
Disamping  itu,  ternyata  pihak  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  tidak  mengetahui tentang kepemilikan izin PT Tambang Mas Sangihe, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Koalisi Masyarakat Sangihe dalam wadah organisasi Save Sangihe Island tanggal 15 Juni 2021. Keadaan diatas menjadi berbeda atau tidak relevan lagi ketika pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menggunakan ruang lebih terhadap urusan pemerintahan konkuren bidang energi dan sumber daya  mineral  pada  lampiran  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, karena tidak lagi memberikan kewenangannya pada pemerintah kabupaten/ kota atau sudah  di  tiadakan.  Sudut  pandang  inilah  kemudian  diusahakan  menemukan  solusi  guna menepati janjinya serta menerbitkan izin tersebut, sehingga awal tahun 2021 terbitlah keputusan Menteri  ESDM  dengan  izin  lingkungan  yang  berujung  pada  gugatan  pengadilan  tata  usaha negara.
Pernyataan  ini  bukan  tanpa  alasan,  sebagai  bahan  pembanding  dan  menjadi pengetahuan umum bahwa diwilayah usaha pertambangan hasil dari kontrak karya komuditas emas PT.Tambang Mas Sangihe dengan luas wilayah 82.080 (delapan puluh dua ribu delapan puluh)  hektare  dan  mencakup  4  (empat)  kecamatan,  yakni    Kecamatan  Manganitu  Selatan, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, dan Kecamatan Tabukan  Selatan,  sekarang  lokasi  tersebut  telah  digunakan  oleh  penambang  tanpa  izin  dan mereka merasa tidak teracam walaupun sudah ada beberapa putusan pengadilan sebelumnya. Masalah pengawasan dan pengendalian tindak pidana dalam ruang lingkup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rupanya tidak hanya oleh Kepolisian Republik Indonesia, tetapi kewenangan ini diberikan juga pada pejabat tertentu sebagai kepolisian khusus sebagaimana ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2014   tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau  Kecil, kemudian  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor 28/PERMEN-KP/2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, antara lain mengacu pada Pasal 1 angka 2, angka 21, dan angka 32. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi di era otonomisasi tidak boleh diabaikan, mengingat pertanggungjawaban Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  atas  aspirasi  rakyat  yang  telah  diserap  olehnya.  Batasan  yang dirumuskan dalam   ayat 5 bahwa “Pemerintah daerah menjalankan  otonom i seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”

## SIMPULAN
Pemberian izin pertambangan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki luas  kurang  dari  2000  km 2 dilarang  keberadaannya,  sebab  berpotensi  merusak  ekosistem lingkungan  hidup,  dan  dalam  hal  penetapan  wilayah  hukum  pertambangan  tidak  boleh bertentangan  dengan  rencana  zonasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  angka  14  Undang- Undang  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil,  serta  menjadikannya  patokan sebagai sebuah komitmen sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan membuat peraturan daerah tentangnya agar wilayah sensitif seperti ini tetap terlindungi.
Prosedur dalam medapatkan izin lingkungan sebagai dasar terbitnya Keputusan Menteri Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor:  163.K/  MB.04/DJB/2021  tanggal  29  Januari  2021 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengesampingkan
tahapan yang harus dipenuhi dalam Pasal  26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebab dengan memposisikan kepentingan masyarakat  pada  wilayah  pertambangan  sebagai  sebuah  keutamaan  merupakan  kepastian hukum bagi mereka.
Era otonomisasi merupakan peluang bagi dearah untuk menunjukan tingkat kedewasaan serta kemandirian dalam mengurus rumah tangganya sendiri tanpa harus terus di gendong oleh pemerintah  pusat,  sehingga  segala  bentuk  ketertingalan  pada  berbagai  bidang  kehidupan mampu  di  kejar  kemajuannya.  Pandangan  ini  dalam  permasalahan  pemberian  izin pertambangan  khususnya  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  memperlihatkan  kekeliruan penafsiran  konsep  otonomi  daerah  yang  sebelumnya  sejalan  dengan  sistem  desentralisasi, kemudian berubah dan kembali menganut sistem sentralisasi. Salah satu indikasi kuat bahwa perubahan itu telah terjadi adalah dihilangkannya kewenangan daerah kabupaten/ kota atas pembagian  urusan  pemerintahan  konkuren  bidang  energi  dan  sumber  daya  mineral  pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Adanya pertentangan secara hierarki  atau vertikal  bila  ditinjau  dari konsep  pemikiran Hans Kalsen atau lebih dikenal dengan Stufentheori antara undang-undang terhadap Konstitusi dan  Pancasila  serta  peraturan  perundang-undangan  dengan  undang-undang  yang  saling berhubungan dalam mengatur bidang pertambangan pada era otonomisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Darongke. B. B, 2021, Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin, Jurnal Amanna Gappa, Vol.29 No.1, hlm. 64
Darongke. F. J. B. dkk, 2022, Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian
Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia, ejournal.unsrat.ac.id
Jamil. N. R, 2022, Problematik Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2,
Muryati.  D.  T,  Dkk,  2016,  Pengaturan  Kegiatan  Pertambangan  dalam  Kaitannya  dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18
Jamil. N. R, 2022, Problematik Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2,
Situmorang. V. M, 1994, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.
Subagiyo.  A,  dan  dkk,  2017,  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Universitas Brawijaya Malang: UB Press.

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.