EKONOMI ISLAM Volume 14, Nomor 1, Mei  2023, 63 - 77 P-ISSN: 2087-7056, E-ISSN: 2527-7081 http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei Doi

## FAKTOR RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI INDONESIA
Ilham Alivian 1 , Kevin Shaquille Lesmana 2 , Mohamad Faizul Amri Budianto 3 , Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala 4
1,2,3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
4 Universiti Pahang Malaysia
Email Korespondensi: ilhamalivian8@gmail.com

## Abstract
Zakat  is  one  of  the  five  pillars  of  Islam  that  every  Muslim  carries,  which can be interpreted as something that increases or grows. Indonesia itself, Zakat  has  not  become  a  serious  instrument  in  its  implementation,  both from  its  collection,  and  management,  to  distribution.  In  this  study,  we will discuss  the  definition of  Zakat,  the  pillars,  and  conditions  of  Zakat,  Zakat management, Zakat institutions, and the contribution of Zakat  to reducing poverty.  This  study  aims  to  determine  the  extent  of  awareness  of  the Indonesian  people  in  paying  Zakat.  The  research  technique  uses qualitative  methods,  in  data  collection  techniques  using  library  research methods,  where  sources  and  references  or  information  materials  come from  journals,  internet  media,  theses,  and  others.  The  technique  used  to analyze  the  data  is  a  descriptive  method,  where  each  variable  will  be explained  one  by  one.  Based  on  the  results  of  the  study,  several  factors that cause the low payment of Zakat, such as the need for digitalization of Zakat,  community  resources  in  Zakat  are  still  not  qualified,  the  lack  of transparency of Zakat management institutions, the absence of mandatory Zakat  government  policies  and  the  development  of  Zakat  infrastructure which is lacking.
Keywords: Zakat; Public Interest; Realization of Zakat.

## Abstrak
Zakat merupakan  salah  satu  dari  lima  rukun  Islam  yang  wajib dilaksanakan  oleh  setiap  umat  Islam,  yang  dapat  diartikan  sebagai sesuatu  yang  bertambah  atau  tumbuh.  Indonesia  sendiri, Zakat belum menjadi  instrumen  yang  serius  dalam  penerapannya,  baik  dari pemungutannya,  pengelolaannya,  hingga  pendistribusiannya.  Dalam penelitian ini, akan lebih lanjut membahas mengenai definisi Zakat , rukun dan  syarat Zakat ,  manajemen Zakat ,  badan  pengelola Zakat ,  hingga kontribusi Zakat dalam  mengurangi  angka  kemiskinan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  kesadaran  masyarakat
Ilham Alivian, Kevin Shaquille Lesmana, Mohamad Faizul Amri Budianto, Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala
Indonesia  dalam  membayar Zakat .  Teknik  penelitian  menggunakan metode  kualitatif,  dalam  teknik  pengumpulan  datanya  menggunakan metode  studi  kepustakaan,  yang  dimana  sumber  dan  referensi  ataupun bahan  informasi  berasal  dari  jurnal,  media  internet,  skripsi,  dan  lain-lain. Adapun  teknik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  menggunakan metode  deskriptif,  dimana  setiap  variabel  akan  dijelaskan  satu  per  satu. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan  rendahnya  pembayaran Zakat ,  diantaranya  perlunya digitalisasi  pada Zakat ,  sumber  daya  masyarakat  dalam Zakat masih belum  mumpuni,  hingga  kurangnya  transparansi  lembaga  pengelola Zakat ,  belum  adanya  kebijakan  pemerintah  wajib Zakat serta pembangunan infrastrukur Zakat yang kurang.
Kata Kunci: Zakat ; Minat Masyarakat; Realisasi Zakat.

## Pendahuluan
Zakat memiliki  nilai  yang  sangat  penting  di  dalam  kehidupan manusia.  Keutamaan  dari  ajaran Zakat adalah  jika  dibandingkan  dengan ajaran-ajaran  yang  lainnya  menunjukkan  bahwasannya  hanya Zakat- lah yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sosial  yang  ada. Zakat sangat  diperlukan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  umat  Islam  dan  dijadikan  sebagai prioritas  untuk  diaplikasikan  dalam  konteks  sosial.  Kewajiban  untuk menunaikan Zakat mempunyai  nilainya  tersendiri  baik  untuk  diri  sendiri, masyarakat, maupun bagi negara (Abdoeh, 2020); (Asnaini, 2015).
Nilai  dalam Zakat yang  menyangkut  kepada  individu  merupakan bukti  solidaritas  antar  masyarakat  Muslim  untuk  saling  berbagi.  Dalam Islam dijelaskan bahwasannya Zakat juga merupakan sebagai pembersih dari  sekian  harta  yang  dimiliki  oleh  seseorang  dan  untuk  dibagikan sebagiannya  kepada  orang-orang  yang  berhak  menerimanya.  Berikut merupakan data penerimaan Zakat pada bulan Desember tahun 2021: 1) Zakat Entitas  sebesar  Rp.2.158.991.601,00,  2) Zakat Individu  sebesar
Rp.24.954.136.358,00,  dan  3)  Total  penerimaan Zakat sebesar Rp.27.113.127.959,00 (Canggih & Yasin, 2017).
Pengelolaan Zakat di  Indonesia  sudah  diatur  didalam  undang- undang).  Pelaksaan  dan  pengelolaan Zakat diatur  didalam  Undang- undang No. 38 Tahun 1999. Alasan dasar penetapan Undang-undang ini adalah  jaminan  negara  atas  kemerdekaan  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia  untuk  menjalankan  agamanya  sesuai  dengan  kepercayaan yang  dianutnya.  Karena Zakat merupakan  salah  satu  rukun  Islam  yang harus  dilaksanakan  oleh  umat  Islam  dan  dijadikan  sebagai  suatu  sarana untuk mengembangkan perekonomian umat Muslim (Fiantis, 2017).
Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarat Dalam Membayar Zakat ….
Dalam  mendapatkan  manfaat  yang  lebih  besar,  maka  pemerintah Indonesia perlu memberikan pembinaan, pelayanan, dan juga perlindungan  terhadap  hal  tersebut.  Mengingat  kemiskinan  merupakan suatu masalah yang sangat  serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Zakat merupakan  salah  satu  cara  untuk  menekan  angka  kemiskinan  di Indonesia dengan cara memanfaatkan dana Zakat tersebut. Pengurangan angka kemiskinan bagi Islam dibuktikan dengan Zakat yang dijadikan oleh Allah  sebagai  suatu  hak-hak  bagi  orang-orang  fakir,  miskin  dan  para penerima Zakat ( mustahik )  lainnya.  Berikut  merupakan  data  kemiskinan
(dalam juta) yang ada di Indonesia pada tahun 2021:

## Tabel 1. Data Kemiskinan di Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.
Zakat dalam aspek sosial dan ekonomi merupakan suatu instrumen yang dapat meredistribusikan penghasilan yang berlebih dari mereka yang membayar Zakat untuk mereka yang tidak berkecukupan. Dengan adanya kesenjangan Zakat ini,  kesenjangan  antara  masyarakat  kaya  dengan masyarakat  miskin  dapat  diminalisasi.  Masyarakat  adalah  elemen terpenting  dalam  pengelolaan Zakat .  Karena  masyarakatlah  yang membayar  dan  sekaligus  menerima  manfaat  dari  pengelolaan Zakat tersebut.  Masyarakat  Muslim  sebagai  pemberi Zakat ,  sedangkan penerima manfaat bisa masyarakat umum. Dalam bidang ekonomi, Islam tidak  memposisikan  aspek  material  sebagai  bentuk  tujuan  utama  dari suatu  proses  aktivitas  ekonomi.  Islam  memposisikan  aktivitas  ekonomi sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang mulia dengan menghadirkan suatu motif dan orientasi dari berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang adil dan mensejahterakan (Huda, dkk, 2014).
Bentuk  pencapaian dan tujuan ekonomi Islam yaitu untuk mencapai falah atau  kesuksesan,  kemuliaan,  dan  kemenangan.  Salah  satu  ajaran dalam  ekonomi  Islam  yaitu  dalam  suatu  aktivitas  ekonomi  Islam  secara tegas  melarang  segala  aktivitas  ekonomi  yang  hanya  dikuasai  oleh segelintir  atau  sekelompok  orang  saja,  tetapi  harus  dilakukan  secara kolektif  demin  tercapainya  kesejahteraan  bersama  sehingga  mampu mensejahterakan  dan  memberdayakan  (Ismanto  &  Amin,  2021).  Apalagi
Periode Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 27,54 10,14% September 2021 26,50 9,71%
Ilham Alivian, Kevin Shaquille Lesmana, Mohamad Faizul Amri Budianto, Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala
ketidakberdayaan masyarakat biasanya disebabkan oleh minimnya akses ekonomi di berbagai sektor.
Guna  tercapainya  dampak  memberdayakan  dan  mensejahterakan umat manusia, khususnya umat Islam, maka Islam memberikan kewajiban dan  anjuran  umatnya  untuk  membayar Zakat .  Keberadaan Zakat merupakan inti ajaran Islam sangat mendapatkan perhatian bahkan pada awal  Islam  berdiri.  Oleh  sebab  itu  seorang  Muslim  yang  tidak  mau membayar Zakat padahal ia mampu akan diperangi sampai Zakat tersebut dibayarkan.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa Zakat merupakan  elemen penting  dalam  kehidupan  umat  Islam,  tidak  hanya  dalam  aspek  spiritual tetapi juga dalam aspek sosial.
Dalam  praktek  kehidupan  masyarakat  Indonesia  kegiatan Zakat belumlah menjadi perhatian baik dalam pemungutannya, pengelolaannya, maupun pendistribusiannya. Padahal shalat dan juga Zakat adalah ibadah yang  hampir  selalu  beriringan  yang  sudah  jelas  terdapat  di Al  Qur’an . Sehingga  seringkali  kata Zakat dipakai  bersamaan  dengan  kata shalat yang  menegaskan  adanya  suatu  kaitan  antara  ibadah shalat dan  ibadah Zakat .  Jika shalat berdimensi  vertical-ketuhanan (ilahiyyah), maka Zakat merupakan  ibadah  yang  berdimensi  horizontal-kemanusiaan (insaniyyah) (Mustofa,  2014). Zakat merupakan  bagian  dari  mekanisme  keagamaan yang  berintikan  semangat  pemerataan  pendapatan.  Dana Zakat diambil dari orang yang memiliki harta berlebih dan disalurkan untuk orang-orang yang  membutuhkan,  namun Zakat tidak  ditujukan  untuk  memiskinkan orang kaya, tetapi membagi sebagian hartanya.
Adapun penelitian sebelumnya masih sedikit yang membahas bahwa perlu  adanya  kebijakan  pemerintah  yang  tegas  untuk  mewajibkan Zakat , dan  kelengkapan  infrastruktur  juga  mempunyai  peranan  penting  untuk meningkatkan  antuasisme  masyarakat  dalam  membayar Zakat .  Dengan kata  lain,  dua  hal  tersebutlah  yang  menjadi  faktor  mengapa  masyarakat tersendiri  kurangnya  kesadaran  dalam  membayar Zakat ,  sehingga berimplikasi realisasi Zakat yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji apa saja yang menjadi faktor-faktor mengapa masyarakat kurangnya kesadaran dalam membayar Zakat .
Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarat Dalam Membayar Zakat ….

## Tinjauan Pustaka
1.  Definisi Zakat
Zakat secara  etimologi  merupakan  kata  yang  berasal  dari ىكز (zakā), apabila  dirangkaikan  dengan  kalimat  maka وكزي  ءيشلا  اكز  yang mempunyai  arti “sesuatu  yang  bertambah/meningkat  atau  tumbuh” . Zakat juga  dapat  definisikan عرزلا  اكز (tanaman  itu  tumbuh) dan  ada pula  bentuk  lain  dari  definisi Zakat ةراجتلا  تكز (harta  itu  tumbuh  dan berkembang). Pujian atau madah juga didefinisikan untuk zakat , yang di  mana  tercantum  dalam  firman  Allah  SWT  yang  berbunyi ا ْوُّك ازُت  الَـف ْمُكاسُفْناا yang artinya “maka janganlah kamu memuji dirimu suci” . Apabila bermakna kebersihan maka dapat dilihat pada Surat As  - Syams ayat 9  yang  berbunyi اهاَّك از  ْنام  احالْفاأ  ْداق (Maka  beruntunglah  orang  yang mensucikannya) (Nasrullah, 2018).
Selain  itu,  secara terminologi Zakat merupakan  kadar  tertentu harta  yang  diberikan  kepada  yang  berhak  menerimanya  dengan syarat  tertentu Zakat adalah  bagian  dari  harta  yang  wajib  diberikan oleh  setiap  muslim  yang  memenuhi  syarat  kepada  orang  tertentu dengan  syarat  tertentu Zakat adalah  rukun  Islam  yang  ketiga (Wibowo,  2015).  M.  Quraish  Shihab  mendefinisikan  bahwasannya Zakat itu  merupakan  harta  yang  dikeluarkan  secara  ikhlas  yang  di mana  sesuai  dengan  tuntunan  agama,  adapun  manfaatnya  dapat mensucikan  harta  dan  jiwanya.  Dalam  Islam  fiqh Zakat merupakan harta  yang  hukumnya  wajib  dikeluarkan  dari  orang-orang  kaya   yang ditujukan  untuk  golongan  yang  berhak  menerima Zakat ,  adapun ketentuan ataupun aturan-aturannya sudah ditentukan di dalam syara (Yusuf,  2019).  Melaksanakan  kewajiban Zakat sudah  diatur  dalam Q.S. Al – Baqarah ayat 43.
انْيِعِكا َّرلا اعام ا ْوُعاك ْرا او اةو ٰك َّزلا اوُتٰا او اةوٰلَّصلا اوُمْيِقاا او
Artinya: “ Dan  laksanakanlah  salat,  tunaikanlah  Zakat,  dan  rukuklah beserta orang yang rukuk”.
Zakat merupakan suatu ibadah bagi umat Muslim yang bercorak kemasyarakatan untuk melaksanakan tentang keadilan sosial. Karena hal  itulah Zakat juga  sering  disebut  dengan maliyah  ijtima’iyah ,  yang mempunyai  makna  ibadah  kebendaan  dengan  tujuan  sosial  atau kemasyarakatan (Abdoeh,
2020). Jika ditarik kesimpulan bahwasannya Zakat merupakan harta yang dikeluarkan secara ikhlas sesuai  dengan  tuntunan  agama.  Adapun  dalam  pelaksanaan Zakat
Ilham Alivian, Kevin Shaquille Lesmana, Mohamad Faizul Amri Budianto, Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala
terdapat  rukun  dan  syarat  yang  di  mana  menjadi  parameter  agar sesuai  dengan  syariat  Islam.  Tujuan Zakat bukan  hanya  sekedar mensucikan  harta  dan  jiwanya,  akan  tetapi Zakat ini  mempunyai manfaat untuk mensejahterakan umat baik didunia dan akhirat.
2. Rukun dan Syarat Zakat
Rukun Zakat ialah melakukan niat untuk mengeluarkan sebagian hartanya,  di  mana  pemberi Zakat (muzakki) melepaskan  hak  milik hartanya  kepada  orang  penerima Zakat (mustahik) .  Harta  dari muzakki aka didistribusikan oleh mustahik kepada orang yang berhak menerima Zakat (Nurzansyah,  2013).  Terdapat  beberapa  kategori yang  berhak  menerima Zakat yang  sudah  dijelaskan  pada  Q.S.  At – Taubah ayat 60.
ِبااق ِ رلا ىِف او ْمُهُب ْوُلُق ِةافَّلاؤُمْلا او ااهْيالاع انْيِلِمٰعْلا او ِنْيِك ٰسامْلا او ِءۤا اراقُفْلِل  ُتٰقادَّصلا اامَّنِا ا او
ِنْبا او ِ هاللّٰ ِلْيِباس ْيِف او انْيِم ِرٰغْل
ٌمْيِكاح ٌمْيِلاع ُ هاللّٰ اوِۗ ِ هاللّٰ ان ِم ًةاضْي ِراف  ِِۗلْيِبَّسلا
Artinya: “Sesungguhnya  Zakat  itu  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir, orang  miskin,  Amil      Zakat,  yang  dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk (memerdekakan)  hamba  sahaya,  untuk  (membebaskan)  orang  yang berutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  orang  yang  sedang  dalam perjalanan,  sebagai  kewajiban  dari  Allah.  Allah  Maha  Mengetahui, Maha bijaksana”.
Berdasarkan  arti  dari  ayat  tersebut  bahwa  yang  berhak menerima Zakat yaitu:  a.)  orang  fakir,  b.)  orang  miskin,  c.) Amil Zakat ,  d.)  untuk  membebaskan  orang-orang  yang  terlilit  hutang,  e.) mualaf , f.) untuk membebaskan hamba sahaya, g.) untuk orang-orang yang sedang berada di jalan Allah beserta orang yang sedang dalam perjalanan.

## 3.  Badan Pengelola dan Manajemen Zakat
Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS)  merupakan  salah  satu lembaga  yang  dibentuk  oleh  pemerintah.  Keputusan  Presiden  RI  no 38  Tahun  2011  menyatakan  bahwa “Pengelolaan  Zakat  adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan  terhadap  pengumpulan  dan  pendistribusian  serta pendayagunaan  Zakat”. Sebagai  lembaga  pengelola Zakat ,  BAZNAS diperbolehkan  untuk  manajemen Zakat secara  nasional  setelah adanya  peraturan  no  1  Tahun  2016  (Nisa,  2020).  Implikasi  dari
Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarat Dalam Membayar Zakat ….
peraturan  tersebut,  BAZNAS  menjadi  lembaga  mandiri  dan  non- struktural  yang  satu-satunya  mengelola Zakat .  Serta  terdapatnya Lembaga Amil Zakat (LAZ)  yang  di  mana  berbentuk  yayasan  atau organisasi  nirlaba,  sebab  LAZ  ini  tidak  berorientasi  untuk  mencari keuntungan  (Pratama  &  Suprayogi,  2020).  Unit  Pengumpul Zakat (UPZ)  sebagai  lembaga  yang  dibentuk  setelah  adanya  peraturan tersebut,  yang  ditempatkan  pada  ruang  lingkup  kecil  yaitu  kelurahan atau kecamatan.
Manajemen Zakat juga  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang (UU)  negara.  Adapun manajemen Zakat ini  tercantum dalam  Pasal 1 ayat  (1)  UU  No.  23  Tahun  2011  yang  berbunyi “Pengelolaan  Zakat adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengoordinasian dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  Zakat ”.
Adapun  UU  sebelumnya  yaitu  UU  No  38  Tahun  1999  yang  berbunyi “Kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap pengumpulan  dan  pendistribusian  serta  pendayagunaan  Zakat ”. Jika ditelaah bahwasannya dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 tidak adanya fungsi pengawasan, sedangkan UU No. 38 Tahun 1999 tidak terdapat fungsi pengkoordinasian. Akan tetapi fungsi pengawasan  sangatlah  penting  untuk  manajemen  agar  tidaknya penyalahgunaan  atau  penyelewengan  kewenangan (authority), anggaran (budgeting), serta  proses  dalam  pengelolaan Zakat .  Begitu juga dengan tidak adanya fungsi pengkoordinasian,  sebab koordinasi dibutuhkan  agar  tidak  terjadinya  kekacauan  prosedur  ataupun pekerjaan dalam mengelola Zakat .
Pada  Pasal  1  ayat  (2)  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang pengelolaan Zakat berbunyikan “Harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh seorang  muslim  atau  badan  usaha  untuk  diberikan  kepada  yang berhak  menerimanya  sesuai  dengan  syariat  Islam” . Berdasarkan  dari UU manajemen Zakat di Indonesia memperbolehkan baik individu dan badan  usaha  dapat  mengeluarkan  harta Zakat .  Dengan  adanya pernyataan  tersebut  dapat  memunculkan  perbedaan  berdasarkan pendapat ulama mengenai perihal definisi Zakat . Sebab menurut para ulama, Zakat hanya  diperbolehkan  perorangan  saja.  Akan  tetapi  jika ditelaah lebih dalam Zakat yang dikumpulkan itu bukan sekadar harta yang  dikumpulkan  dari  para  pegawai  /  karyawan,  melainkan  tetap Zakat perorangan  saja.  Yang  dimaksud  dalam Zakat perusahaan  ini merupakan  laba  perusahaan  ataupun  harta  produktif  yang  wajib di Zakat i.  Tujuannya  yaitu  untuk  memperbesar  himpunan Zakat dari
Ilham Alivian, Kevin Shaquille Lesmana, Mohamad Faizul Amri Budianto, Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala
muzakki ,  jadi  tidak  hanya  perorangan  tetapi  badan  usaha  juga (Wilson, 2017).
4.  Kontribusi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan
Ada 5 rukun Islam yang di mana salah satunya membayar Zakat . Membayar Zakat ini  hukumnya  wajib  bagi  yang  beragama  Islam.
Indonesia  sebagai  negara  yang  mempunyai  populasi  umat  sebesar 86,9% setara dengan 237,53 juta jiwa, menobatkan Indonesia sebagai jumlah  umat  Muslim  terbesar  di  dunia.  Jika  dikorelasikan  Indonesia memiliki  potensi Zakat yang  besar,  yang  di  mana  dapat mempersempit  kesenjangan  sosial  melalui  instrumen Zakat .  Sebab Zakat mendidik  umat  manusia  untuk  lebih  peka  dan  peduli  terhadap sesama.  Kepekaan  dan  kepedulian  tersebut  dapat  dilakukan  dengan mendistribusikan  harta  kekayaan  kepada  orang  yang  berhak menerimanya (Nasrullah, 2018).
Dengan  kata  lain, Zakat ini  dapat  membangunkan  moral  dan etika  dalam  berkehidupan  sosial  untuk  menciptakan  kemaslahatan umat.  Data  Outlook Zakat Indonesia  tahun  2021,  memperkirakan potensi Zakat sebesar  Rp.  327,6  triliun.  Akan  tetapi  pada  saat realisasinya  hanya  sebesar  Rp.  71,4  triliun.  Lebih  dari  85%  dana Zakat yang  dihimpun  oleh  UPZ  tidak  resmi.  Menurut  Ma'ruf  Amin selaku  Wakil  Presiden  RI  berpendapat  masih  banyak  problematika yang  dihadapi  seperti  kurangnya  literasi  keuangan  syariah,  kualitas SDM, dan lain-lain.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berbentuk kualitatif.  Dalam  hal  pengumpulan  data  penelitian  menggunakan  dengan metode studi kepustakaan, yang di mana sumber referensi ataupun bahan informasi  berasal  dari  jurnal,  media  internet,  skripsi,  dan  lain-lain.  Ada beberapa  pembahasan  yang  dikaji  dalam  penelitian,  yaitu  penggunaan digitalisasi  pada Zakat ,  sumber  daya  pengelola/ Amil  Zakat ,  kurangnya transparansi  lembaga  pengelola Zakat ,  kebijakan  wajib Zakat ,  serta infrastruktur  untuk  mengoptimalkan  penerimaan Zakat .  Teknik  yang digunakan  untuk  analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif,  dimana setiap variabel akan dijelaskan satu per satu. Penelitian ini menggunakan deskriptif  kualitatif  karena  peneliti  mencoba  menggambarkan  dan menjelaskan  suatu fenomena,  peristiwa,  gejala  yang  sedang  terjadi  pada saat ini.
Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarat Dalam Membayar Zakat ….

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  literatur  tentang  “Analisis  Rendahnya  Kesadaran Masyarakat  Dalam  Membayar Zakat di  Indonesia”  terdapat  beberapa pembahasan  yang  dianalisis  yaitu:  pengunaan  digitalisasi Zakat ,  sumber daya  pengelola/ Amil Zakat ,  kurangnya  transparansi  lembaga  pengelola Zakat ,  tidak  adanya  kebijakan  wajib  pajak,  serta  kurangnya  infrastruktur. Pembahasanya sebagai berikut:
a)  Perlunya Digitalisasi Zakat Secara Komprehensif
Tingginya  penggunaan  teknologi  dalam  setiap  garis  kehidupan menunjukan bahwa kebutuhan manusia terhadap teknologi sangatlah tinggi.  Begitupun  juga  untuk  melakukan  transaksi  ekonomi  untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Kehadiran fintech atau financial technology yang  menjadi  solusi  atas  kemudahan  dalam  bertransaksi. Pergeseran terhadap digitalisasi ini juga termasuk pengelolaan Zakat , khususnya  dalam  penghimpunan Zakat .  Dengan  adanya fintech atau financial  technology pembayaran Zakat oleh muzakki menjadi  jauh lebih  mudah  dikarenakan  dapat  dilakukan  kapan  saja  dan  dimana saja.
Menanggapi hal tersebut, Lembaga Amil Zakat melakukan upaya digitalisasi Zakat sebagai  media  dalam  pengumpulan Zakat ,  mereka yakin  bahwa  inovasi  tersebut  dapat  meningkatkan  penerimaan Zakat (Rohim,  2019).  Selain  itu, Zakat digital  dapat  menjadi  solusi  di  masa pandemi,  di  mana  masyarakat  tidak  perlu  keluar  rumah  untuk membayar Zakat .  Hanya  dengan  melakukan  pembayaran  secara digital  masyarakat  telah  menunaikan  kewajibannya  sekaligus  juga telah  mengikuti  anjuran  dari  pemerintah  untuk  tetap  dirumah (Rohmaniyah, 2021).
Terjadinya  pandemi  COVID-19  memberikan  kendala  kepada Lembaga Amil Zakat terutama  dalam  kegiatan pengumpulan Zakat .
Biasanya  kegiatan  tersebut  dilakukan  dengan  cara  langsung,  tetapi hal  tersebut  dapat  menimbulkan  keramaian  dan  virus  COVID-19 tersebut  dapat  menular  dengan  cepat.  Adanya  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  atau  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan Masyarakat  (PPKM)  telah  mengakibatkan  pengumpulan Zakat yang sebelumnya dilakukan secara langsung tidak dapat dilakukan lagi.
Ilham Alivian, Kevin Shaquille Lesmana, Mohamad Faizul Amri Budianto, Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala
Menurut  Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS)  pengumpulan dana Zakat , Infaq dan juga Sedekah (ZIS) berhasil meningkat sebesar 30%  dari  tahun  sebelumnya.  Dana  ZIS  yang  terkumpul  sepanjang tahun  2020  sebesar  Rp.385,5  Miliar,  meningkat  dari  tahun sebelumnya  yaitu  2019  yang  terkumpul  sebesar  Rp.296  Miliar.  Hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi Zakat berhasil meningkatkan pengumpulan Zakat dan hal itu sangat diperlukan untuk meningkatkan pengumpulan Zakat pada tahun yang akan datang.
Pada  zaman  digital  ini,  telah  banyak  aplikasi  yang  bisa  kita gunakan  untuk  kegiatan  sehari-hari  seperti  membayar  tagihan, memesan makanan,  berbelanja,  transportasi  hingga  jasa  pengiriman. Beberapa media yang biasanya digunakan antara lain seperti internet, worldwide web,  serta  aplikasi  lainnya  yang  terdapat  di smartphone . Membayar Zakat kini  juga  lebih  mudah  dengan  sistem online melalui situs  lembaga Zakat atau  aplikasi Zakat lainnya.  Dalam  pengelolaan Zakat seperti  pengumpulan  atau  pembayaran Zakat ,  penggunaan aplikasi digital memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga dapat  mewujudkan  realisasi Zakat yang  optimal.  Saat  ini,  upaya pengumpulan  dana Zakat tidak  hanya  dilakukan  dengan  cara tradisional  atau  secara  langsung  saja,  namun  juga  dapat  dilakukan secara online melalui berbagai platform digital .

## b)  Sumber Daya Manusia yang Belum Memumpuni
Potensi Zakat di Indonesia sangatlah besar, namun hal tersebut belum  bisa  dikelola  dengan  baik.  Salah  satu  penyebabnya  adalah pengelola  dana Zakat dianggap  belum  memiliki  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang benar-benar berkualitas yaitu yang berkompeten, Amanah, dan juga memiliki etos kerja yang tinggi (Huda dkk.,  2014). Amil Zakat merupakan  salah  satu  unsur  terpenting dalam  pengelolaan Zakat pada  suatu  lembaga Amil Zakat . Amil dituntut  agar  bisa  bekerja  secara  professional  agar  tidak  terjadi kesalahan-kesalahan  baik  dalam  pengumpulan,  pendistribusian, maupun pendayagunaan dana Zakat tersebut.
Oleh  karena  itu,  pengelolaan Zakat secara  professional  tidak terlepas  dari  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  professional. Profesionalitas  SDM  yang  tinggi  dalam  pengelolaan Zakat akan menjadi efektivitas, efisiensi, dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik  lagi  terhadap  suatu  lembaga Zakat .  Sumber  daya  manusia menjadi  urgen  dalam  pengelolaan Zakat yang  professional.  Hal  ini
Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarat Dalam Membayar Zakat ….
disebabkan  oleh  keberhasilan  pengelolaan Zakat yang  menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu lembaga Zakat .
Sumber  daya  manusia  menentukan  pola  pengelolaan  lembaga Zakat ,  bagus  atau buruknya  suatu  lembaga Zakat serta  keberhasilan lembaga Zakat .  Sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kemampuan bekerja  pada  bidangnya  serta  memiliki  ketekunan  dan  kesungguhan dalam bekerja. Lembaga Amil Zakat tidak hanya membutuhkan ahli fiqh saja, namun lembaga tersebut juga membuthkan tenaga ahli pada bidang  lainnya  (tenaga  praktis)  yang  sesuai  dengan  apa  yang dibutuhkan pada lembaga Amil Zakat tersebut. Saat ini, ada banyak sekali lulusan umum yang bekerja di lembaga Zakat , jika di amati lebih dalam tentu saja hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang akan tertuju  kepada  kualitas  sumber  daya  manusia  itu  sendiri  karena seharusnya  pegawai  yang  bekerja  sesuai  dengan  fungsinya  akan menunjang tercapainya suatu keberhasilan tujuan organisasi.
c)  Kurangnya Transparansi Pada Lembaga Pengelola Zakat
Badan Amil Zakat Nasional  atau  yang  kita  kenal  sebagai BAZNAS telah dibentuk oleh pemerintah selama hampir dua decade , namun potensi Zakat yang sangat besar di Indonesia ini masih belum bisa  tercapai  secara  optimal  (Hasan,  2021).  Untuk  meningkatkan efektifitas  dan  juga  efisiensi  pelayanan  pada  pengelolaan Zakat sebagaimana  tujuan  yang  tertulis  dalam  UU  No.23  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan Zakat ,  lembaga Amil Zakat tentu  harus dipercaya oleh masyarakat, sehingga masyarakat mau membayarkan Zakat nya  melalui  lembaga Amil Zakat tersebut.  Berdasarkan penelitian,  salah  satu  penyebab Zakat di  Indonesia  belum  optimal adalah  kurangnya  rasa  percaya  masyarakat  terhadap  lembaga Amil Zakat .
Kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan Zakat nya kepada lembaga Amil Zakat merupakan  kunci  dalam  mencapai  realisasi. Masyarakat  belum  memiliki  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi  kepada lembaga Amil Zakat karena  kurangnya  transparansi  dari  lembaga tersebut.  Untuk  itu  transparansi  terhadap  Lembaga Amil Zakat sangat  penting  guna  membangun  keterbukaan  informasi  sehingga meningkatkan rasa percaya pada masyarakat.
Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang
pemerintahan  bagi  masyarakat  publik  dan  dijaminnya  kemudahan dalam memperoleh suatu informasi dengan akurat dan memadai. Dari pengertian  tersebut  dijelaskan  bahwa  transparansi  tidak  hanya
Ilham Alivian, Kevin Shaquille Lesmana, Mohamad Faizul Amri Budianto, Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala
sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan  saja,  namun  juga  harus  disertai  dengan  kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut. Hal-hal yang dapat  mempengaruhi  masyarakat  untuk  membayar Zakat adalah kepercayaan  kepada  suatu  lembaga  yang  mengumpulkan Zakat tersebut.
d)  Belum Adanya Kebijakan Pemerintah yang Mewajibkan Pembayaran Zakat
Kebijakan  pemerintah  mengenai  wajibnya  pembayaran Zakat sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  untuk membayar Zakat melalui  lembaga  BAZNAS.  Dalam  pengelolaannya Zakat juga harus dikelola oleh pemerintah, baik dalam penerimaannya, pengelolaannya, dan juga pendistribusiannya. Tetapi, sampai  saat  ini  kebijakan  pemerintah  mengenai  wajib Zakat masih hanya  sebagai  wacana  saja.  Apabila  pemerintah  sudah  mensyahkan kebijakan ini maka dampaknya penerimaan Zakat akan menaik, yang akan  berdampak  pada  realisasinya.  Sehingga  dana  yang  sudah dihimpun  dapat  disalurkan  lebih  banyak  lagi  guna  mengurangi kemiskinan.

## e)  Kurangnya Infrastruktur untuk Pembayaran Zakat
Dalam hal ini pemerintah harus membangun banyak infrastruktur agar  pengelolaan Zakat dapat  optimal.  Khususnya  pada  daerah  yang jauh  dari  perkotaan,  untuk    lebih  memfokuskan  seperti  infrastruktur digital,  jalan,  serta  badan  pengelola Zakat sehingga  dapat meningkatkan  penerimaan Zakat .  Adapun  pembangunan  infrastruktur ini bukan hanya serta merta dalam pembayaran Zakat , melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

## Kesimpulan
Melihat  dan  menganalisis  dari  data  yang  kumpulkan  dari  berbagai sumber  referensi,  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  banyak  masyarakat Indonesia  yang  belum  mengetahui  pentingnya  peranan Zakat dalam kehidupan  bermasyarakat.  Selain  itu,  masyarakat (muzakki) juga  banyak yang  enggan  dan  kurangnya  kesadaran  dalam  membayar Zakat .  Hal  ini tentu berdampak pula pada masyarakat (mustahiq) yang belum menerima Zakat . Merujuk kepada pembahasan dan penelitian yang sudah dilakukan, penulis merumuskan ada beberapa faktor  yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarat Dalam Membayar Zakat ….
Faktor  tersebut  diawali  dengan  rendahnya  digitalisasi Zakat .  Selain itu, kualitas SDM masih sangat jauh dalam pengelolaan keuangan Zakat , kurangnya  transparansi  lembaga Zakat ,  tidak  adanya  kewajiban  wajib pajak,  serta  kurang  pembangunan  infrastruktur. Pemerintah,  masyarakat, serta lembaga pengelola Zakat harus bersama-sama memperbaiki kondisi tersebut.  Mengingat  potensi  penerimaan Zakat di  Indonesia  sangatlah besar.
Pemerintah perlu adanya peraturan yang tegang terkait pembayaran
Zakat ,  serta  memperbanyak  infrastruktur  seperti  digitalisasi  ataupun tempat  pembayarannya.  Bukan  hanya  itu  saja  pemerintah  harus  adanya sosialisasi  kepada  masyarakat  betapa  pentingnya Zakat untuk mengurangi  kemiskinan.  Masyarakat  pun  harus  selalu  peka  dan  peduli terhadap  sesama  sehingga  dapat  meningkatkan  realisasi Zakat .  Dengan kata  lain,  pemerintah  dan  masyarakat  harus  memiliki  sinergitas  yang harmonis agar dapat merasakan kebermanfaatan Zakat .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdoeh  (2020). Tinjauan  Filosofis  Terhadap  Undang-undang  Nomor  23
Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat .  Cakrawala:  Jurnal  Studi Islam, 14(2), 143 –157.
https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3128
Asnaini (2015). Optimalisasi Zakat  Dalam Ekonomi Islam (Studi terhadap Sumber  Zakat  dan  Pengembangannya  di  Indonesia) .  Journal  Al- Adl, 8(2), 1 –17.
Canggih  & Yasin (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia . Al- Uqud : Journal of Islamic Economics, 1(1), 14. https://doi.org/10.26740/jie.v1n1.p14-26
Fiantis  (2017). Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Zakat  Fitrah  Dalam Bentuk  Uang .  Jurnal  Normative,  5(Nomor  2  Tahun  2017  ISSN : 1907-5820), hlm.97-98.
Huda  &  Mardoni.  (2014). Prioritas  Solusi  Permasalahan  Pengelolaan Zakat  di  Propinsi  Banten  dan  Kalimantan  Selatan  dengan  Metode AHP .  Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Syariah,  6(2),  223 –238. https://doi:10.15408/aiq.v6i2.1232
Ismanto.  (2021). Kebijakan  zakat  profesi  di  Indonesia  dalam  perspektif fikih islam: analisis pedoman pelaksanaan zakat profesi kementrian agama,  majelis ulama indonesia, dan badan amil    zakat  nasional . Kodifikasia, 15(2), 285 –302. https://doi:10.21154/kodifikasia.v15i2.3272
Ilham Alivian, Kevin Shaquille Lesmana, Mohamad Faizul Amri Budianto, Siobhan Rusdi Abdulaziz Jatmala
Mukhamad,  B.  S.  (2018). Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kemiskinan  di  Kabupaten  Ponorogo .  Universitas  Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Ekonomi.
Mustofa.  (2014).  Zakat  Lembaga  Keuangan  Syariah  Sebagai  Badan Hukum. Millah, 14(1), 171 –200.
https://doi.org/10.20885/millah.vol14.iss1.art8
Nasrullah.  (2018). Peran  Strategis  Amil      Zakat  dalam  Memastikan Efektifitas  Ibadah  Zakat  yang  Berorientasi  Kesejahteraan  Sosial . AL-MUQAYYAD:  Jurnal  Ekonomi  Syariah,  1(1),  110 –130. doi:10.46963/jam.v1i1.53
Nisa,  A.  (2020). Peranan  Badan  Amil      Zakat  Nasional  (Baznas)  Rejang Lebong  Dalam  Menghimpun  Zakat  Profesi  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  Di  Wilayah  Rejang  Lebong .  IAIN  BENGKULU,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
Nowo,  B.  P.  A.  (2018). Pengaruh  Lingkungan  Kerja  Terhadap  Kinerja Karyawan pada PT. Rina Mitra Raharja Cabang Cirendeu . Otta, Y.  A. (2016). Sistem ekonomi islam (Studi Atas Pemikiran Imam al- Ghazali) . Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah, 9(2). https://doi:10.30984/as.v9i2.26 Pakpahan.  (2018). Pandangan  Ulama  Tentang  Zakat  Profesi .  Jurnal  Al- Hadi, III(2), 629 –637.
Pertiwi.  (2020). Pengaruh  Tingkat  Pendapatan,  Literasi  Zakat  Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada  Baznas  Provinsi  Lampung.  BAZNAS  Provinsi  Lampung. Referensi :  Jurnal  Ilmu  Manajemen  Dan  Akuntansi,  8(1),  1–9. https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/index
Pratama  &  Suprayogi  (2020). Proses  penganggaran  pada  lembaga  amil zakat  nasional  nurul  hayat .  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan Terapan,  7(6),  1036.  https://doi:10.20473/vol7iss20206pp1036- 1050
Rivanti,  G.  (2017). Pengaruh  Angka  Harapan  Hidup,  Rata-Rata  Lama Sekolah Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 . Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.
Rohim.  (2019). Optimalisasi  penghimpunan  zakat  melalui  digital fundraising .  Al- Balagh :  Jurnal  Dakwah  Dan  Komunikasi,  4(1),  59. https://doi:10.22515/balagh.v4i1.1556
Rohmaniyah,  W.  (2022). Optimalisasi  Zakat  Digital  Melalui  Penguatan Ekosistem  Zakat  di  Indonesia .  Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian
Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarat Dalam Membayar Zakat ….
Islamic Economic Law, 3(2), 232 –246.
https://doi:10.19105/alhuquq.v3i2.5743
Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) . ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf , 5 (2).
Umam,  K.  (2017). Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Jumlah Penduduk  Miskin  di  Wilayah  Kedungsepur  tahun  2010-2016 . Universitas Islam Indonesia, Fakultas Bisnis dan Ekonomi.
Wibowo,  A.  (2015). Distribusi  Zakat  Dalam  Bentuk  Penyertaan  Modal Bergulir  Sebagai  Accelerator  Kesetaraan  Kesejahteraan .  Jurnal Ilmu Manajemen, 12(2), 28 –43.
https://doi.org/10.21831/jim.v12i2.11747
Wini,  H.  (2010). Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Jumlah Penduduk Miskin  di Wilayah  Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus  Perbandingan  Jumlah  Penduduk  Miskin  Sebelum  Dan Sesudah  Pemekaran  di  Kabupaten  Nagekeo  Propinsi  NTT  Tahun 2005-2009) . Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Ekonomi. Yusuf,  Y.  (2019). Strategi  Badan  Amil      Zakat  Nasional  (BAZNAS)  dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat Kecamatan Baranti Kabupaten  Sidenreng  Rappang .  IAIN  Parepare,  Fakultas  Syariah dan Hukum Islam.
Zuhraini,  Z.,  &  Firdaweri,  F.  (2020). Analisis  Hukum  Islam  Tentang  Zakat Harta Orang Yang Berhutang . ASAS, 12(01), 83-106. https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6925