Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 337-342 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2469

## Pelatihan Persiapan Penerapan Blud (Badan Layanan Umum Daerah) Pada Smk Di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)
1) Kusuma Ratnawati*, 2) Christin Susilowati
1) Management Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia Email Corresponding: kusuma@ub.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Badan layanan umum daerah Pelatihan Workshop SMK
Revitalisasi  yang  pemerintah  pada  jenjang  SMK  dengan  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat.  Perubahan  sistem  manajemen  dari  sentralisasi  menjadi  desentralisasi  melalui konsep  New  Public  Management  (NPM).  Penerapan  konsep  NPM  pada  lingkungan  daerah disebut Badan Layanan Umun Daerah (BLUD) yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama peserta didik berupa barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan,  sehingga  dapat  menjadi  wadah  simulasi  industri  bagi  peserta  didik  dalam mengasah kompetensinya dan melahirkan berbagai produk-produk unggulan yang layak untuk dipasarkan  di  masyarakat.  Fenomena  yang  terjadi,  terdapat  23  SMK  yang  belum  dapat menerapkan  BLUD.  Hal  ini  dikarenakan  belum  memenuhi  persyaratan  terkait  dengan perencanaan bisnis dan pelayanan, dan infrastruktur yang kurang memadai, seperti peralatan, sumber daya manusia, produk unggulan yang diterima oleh pasar. Oleh sebab itu, perlu adanya pelatihan  dalam  persiapan  penerapan  BLUD  serta  penyusunan  rencana  bisnis  dan  anggaran RBA  BLUD  yang  menjadi  stimulus  mempercepat  terealisasinya  Badan  Layanan  Umum Daerah (BLUD) sejumlah SMK di NTB.

## ABSTRACT
Keywords: Keywords_1 Regional public service agency Training Workshop Vocational high school
The  government's  revitalization  efforts  in  the  vocational  high  school  (SMK)  sector  involve providing  services  to  the  community.  There  has  been  a  shift  in  the  management  system  from centralization  to  decentralization through  the  concept  of  New  Public  Management  (NPM). The implementation of the NPM concept at the regional level is known as the Regional Public Service Agency (Badan Layanan Umum Daerah or BLUD), which is established to provide services to the community, particularly students, in the form of goods/services without prioritizing profit. This setup serves as a platform for industrial simulation for students to hone their skills and generate various outstanding products worthy of marketability in the community.
However, there is a phenomenon where 23 vocational high schools have yet to implement BLUD. This  is  due  to  not  meeting  requirements  related  to  business  and  service  planning,  as  well  as inadequate infrastructure such as equipment, human resources, and marketable flagship products. Therefore, there is a need for training to prepare for the implementation of BLUD, including the formulation  of  business  plans  and  budgeting  for  BLUD  RBA  (Rencana  Bisnis  dan  Anggaran). This  training  serves  as  a  stimulus  to  accelerate  the  realization  of  the  Regional  Public  Service Agency (BLUD) in several vocational high schools in West Nusa Tenggara (NTB).
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya memajukan bangsa. Hal ini juga  dilakukan  pada  jenjang  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK).  Presiden  Republik  Indonesia  telah memberikan intruksi terkait revalitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang tertera pada intruksi Presiden Nomor  9  Tahun  2016.  Intruksi  tersebut  ditujuakn  kepada  12  menteri  Kabinet  Kerja,  terutama  kepada
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 337-342 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2469
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan  juga  pemerintah  daerah  untuk  segera  mengambil  Langkah- langkah  yang  diperlukan  sesuai  tugas,  fungsi  dan  wewenang  masing-masing  untuk  merevitalisasi  SMK. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Instruksi lain yang diberikan oleh Presiden adalah menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Pada  jenjang  tersebut,  SMK  bukan  hanya  sebagai  lembaga  pendidikan,  tetapi  juga  harus  dapat  melayani masyarakat. Untuk menuju lembaga yang dapat melayani masyarakat, diperlukan persiapan yang matang dan komitmen yang kuat. Kenyataannya, keadaan di lapangan  menunjukkan banyak permasalahan yang sedang terjad  seperti  maraknya  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  memperoleh kembali kepercayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan adalah perlunya perubahan sistem manajemen dari sentralisasi menuju desentralisasi melalui konsep New Public Management, merupakan pilihan yang tepat untuk  dilakukan  oleh  pemerintah  (Osbrone  &  Gaebler,1992).  Penerapan  NPM  pada  organisasi  publik diharapkan agar pemerintah dapat mengganti sistem sentrasilasi dengan desentralisasi yang lebih fleksibel dan peka terhadap kebutuhan pasar.
Penerapan  konsep  New  Public  Management/NPM  pada  reformasi  Pemerintah terkait manajemen keuangan adalah Badan Layanan Umum (BLU). Konsep BLU lahir dan muncul dari reformasi sektor publik di Inggris pada tahun 1980-an semasa Perdana Menteri Margareth Thatcher membuat Institusi Publik yang lebih otonom dengan tata kelola seperti swasta (private-like manner) (Bolick, 1995; Kajimbwa, 2013). Institusi publik yang semi otonom dan dikelola secara entitas bisnis tersebut disebut dengan “the next step agencies”. Negara lain juga melakukan hal yang sama seperti Agentschappen di Belanda, Special Operating Units (SOAs) di Kanada, Independent  Administrative  Institution  (IAIs)  di  Jepang  dan  negara-negara  lainnya.  Adanya  independensi pengelolaan  memberikan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  berdasarkan  prinsip  ekonomi, produktivitas, dan praktek bisnis yang sehat (Yamamoto, 2003).
Badan  Layanan  Umum  (BLU)  merupakan  unit  kerja  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah  di  lingkungan pemerintah  daerah  provinsi  yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  berupa barang/jasa  yang  dijual  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan  berdasarkan  prinsip  efisiensi  dan produktivitas.  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  terdapat  di  lingkungan  pemerintah  pusat,  sedangkan  pada pemerintah daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penerapan BLUD di beberapa instansi, antara  lain  Puskesmas,  Rumah  Sakit  Umum  Daerah,  dan  instansi  pemerintah  lainnya.  Pendapatan  yang diperoleh BLU merupakan Penerimaan Bukan Pajak/PNBP, sedangkan pendapatan BLUD merupakan lain- lain Pendapatan Asli Daerah/PAD yang sah bagi suatu daerah.
Badan  Layanan  Usaha  Daerah  (BLUD)  juga  diterapkan  pada  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK).  BLUD SMK  sendiri  merupakan  unit  kerja  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah  di  lingkungan  pemerintah  daerah provinsi  yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  terutama  peserta  didik  berupa barang/jasa  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan.  Pada  SMK  yang  sudah  BLUD  akan  diberikan fleksibilitas  dalam  bentuk  keleluasaan  pengelolaan  keuangan  atau  barang  BLUD  SMK  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan adanya BLUD SMK dapat menjadi wadah simulasi industri bagi peserta didik untuk mengasah kompetensinya serta melahirkan berbagai produk-produk unggulan yang layak untuk dipasarkan di masyarakat sehingga dapat terimplementasi teaching factory dan PBL.
Fenomena pada SMK yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum seluruhnya menerapkan Badan Layanan Umum  Daerah  (BLUD).  Hal  ini  juga  disampaikan  langsung  Kepala  Bidang  SMK  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan (Dikbud) NTB (Nusa Tenggara barat) (Imansyah, 2023), menyatakan bahwa terdapat 23 SMK yang sedang merampungkan perubahan di NTB untuk menjadi BLUD pada tahun 2023. Sejumlah SMK yang diajukan  menjadi  BLUD  meliputi  SMKN  1  Mataram,  SMKN  2  Mataram,  SMKN  4  Mataram,  SMKPPN Mataram,  5  SMKN  1  Gerung,  SMKN  1  Lembar,  SMKN  1  Narmada,  SMKN  1  Kuripan,  SMKN  1  Praya Tengah, SMKN 1 Pujut, SMKN 2 Selong, SMKN 1 Pringgabaya, SMKN 1 Sikut, SMKN 1 Sakra, SMKN 1 Keruak, SMKN 1 Pemenang, SMKN 1 Sumbawa, SMKN 3 Sumbawa, SMKN 1 Alas, SMKN 1 Buer, SMKN 1 Kota Bima dan SMKN 3 Kota Bima.  Perwujudan BLUD SMK menjadi hambatan bagi pemerintah daerah terutama  pemerintah  NTB  dalam  menunjang  kualitas  dan  daya  saing  lulusan  SMK  di  NTB.  Masalah  yang dihadapi adalah adanya sejumlah persyaratan yang belum dapat dipenuhi guna menjadi SMK BLUD, yaitu belum memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan, dan tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti peralatan,  sumber  daya  manusia,  produk  unggulan  yang  diterima  oleh  pasar.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 337-342 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2469
pelatihan dalam persiapan penerapan BLUD serta penyusunan rencana bisnis dan anggaran RBA BLUD yang menjadi stimulus mempercepat terealisasinya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejumlah SMK di NTB.

## II. METODE
Solusi  yang  ditawarkan  sesuai  dengan  prioritas  permasalahan  yang  dialami  oleh  mitra  sasaran,  yaitu  pada proses  awal  akan  dilakukan  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dengan  pelaksanaan  pelatihan  dan pendampingan  persiapan  penerapan  BLUD.  Pengajuan  23  SMK  yang  belum  lolos  atau  disetujui  menjadi BLUD  dikarenakan  persyaratan  yang  tidak  terpenuhi.  Dalam  hal  ini,  mitra  akan  membantu  dalam mempersiapkan  sekolah  SMK  yang  masih  belum  memenuhi  kriteria  menjadi  BLUD  dengan  melakukan pelaksanaan pelatihan persiapan penerapan BLUD. Kemudian, melalui pelatihan penyusunan rencana bisnis dan  anggaran  RBA  BLUD  akan  membantu  mitra  dalam  perencanaan  program  kerja  dan  kegiatan  hingga pengganggaran BLUD. Oleh karnanya, Metode pelatihan akan menggunakan konsep workshop yang berisi materi dan praktik. Pengisi materi berasal dari praktisi dan akademisi. Keahlian dan kemampuan pengisi materi akan disesuaikan dengan kebutuhan mitra sasaran. Target peserta pelatihan ini adalah SMK di Lombok yang belum menjadi BLUD.
Gambar 1. Aktivitas Utama Pelatihan

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pelaksanaan pengabdian yang berjudul “Pelatihan Persiapan Penerapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)  untuk  SMK  (Sekolah  Menengah  Kejuruan)  di  Lombok,  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)”  dilakukan secara  langsung  dengan  didampingi  dan  diawasi  oleh  mitra  pengabdian,  yaitu  Dinas  Pendididkan  dan Kebudayaan  (Dikbud)  NTB  (Nusa  Tenggara  Barat).  Kegiatan  pengabdian  kali  ini  telah  dilakukan  dengan meliputi beberapa tahap kegiatan yang tercakup pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tim pengabdian melakukan penjajakan lapang sebagai tahap awal persiapan kegiatan di SMKN 3 Selong yang bertujuan untuk melakukan identifikasi dan menggali informasi pokok permasalahan yang dialami oleh Kepala Sekolah SMK dalam penerapan BLUD di SMK, serta penyusunan konsep kegiatan pelatihan apa yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang di alami oleh mitra pengabdian.
Gambar 2. Persiapan Pelatihan untuk Implementasi BLUD

## •Workshop Dasar Ketentuan dan Tujuan
Penerapan BLUD •Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis untuk SMK di Lombok
•Pelatihan Penyusunan Anggaran RBA BLUD
Training
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 337-342 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2469
Tahapan  kedua  yang  dilakukan  oleh  tim  pengabdian  adalah  melakukan  penyusunan  materi  yang  akan disampaikan pada saat kegiatan berlangsung. Penyusunan materi tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang dimiliki oleh mitra dengan menggunakan 4 (empat) metode, yaitu metode Ceramah, metode Tutorial, dan metode  Diskusi.  Langkah  awal menggunakan metode  Ceramah  diawali oleh  pemateri  pengabdian  (Dr. Christin  Susilowati,  SE.,  M.Si.,  CSRS.,  CHRNLP.)  dengan  memberikan  materi  dengan  topik  “Dasar Ketentuan  dan  Tujuan  Penerapan  BLUD”  yang  ditujukan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  kepala sekolah SMK terkait pentingnya memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis  Yang  Sehat,  sehingga  dapat  membantu  pencapaian  tujuan  pemerintah  daerah  yang  pengelolaannya dilakukan  berdasarkan  kewenangan  yang  didelegasikan  oleh  Kepala  Daerah.  Kemudian,  mitra  pengabdian mendapatkan pemaparan materi ke-dua dengan topik “Penilaian Administratif BLUD dan Pola Tata Kelola BLUD”. Tujuan dari materi ke-dua ini adalah pemahaman kepada kepala sekolah SMK bahwasannya pola tata kelola  BLUD  SMK  dapat  memberikan  fleksibilitas  pengelolaan  keuangan  berdasarkan  praktik  bisnis  yang sehat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## Gambar 3. Ketentuan Pokok dan Tujuan Penyelenggaraan BLUD
Metode  Ceramah  berikutnya  dilanjutkan  oleh  ketua  tim  (Dr.  Dra.  Kusuma  Ratnawati,  MM.,  CFP.)  dengan memberikan materi mengenai “Rencana Strategis BLUD dan Standar Pelayanan Minimal BLUD”. Kegiatan kedua ini dilaksanakan dalam jeda satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan dasar ketentuan dan tujuan penerapan BLUD, serta penilaian administratif BLUD pemasaran produk UMKM melalui penggunaan media  sosial.  Sesi  pelatihan  strategi  pemasaran  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  23  Agustus  2023.  Topik pembahasan materi kali ini memperkuat pandangan peserta dalam memahami penentuan arah dan penetapan kebijakan dalam melaksanakan pelayanan BLUD Unit Kerja dengan durasi kegiatan selama 60 menit. Pemateri menekankan  peran  penting  dalam  memberikan  acuan  untuk  melaksanakan  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian dan pangawasan, serta pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan. Hal ini dikarenakan, Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  sama  terkait  definisi operasional,  indikator  kinerja,  ukuran/satuan,  pembilang  dan  penyebut,  perhitungan,  sumber  data,  langkah kegiatan  dan  kebutuhan  sumber  daya  manusia.  Dengan  adanya  dokumen  SPM,  maka  dapat  meningkatkan kualitas  penyelenggaraan  pelayanan,  ketanggapan  kebutuhan  dalam  melakukan  pelayanan,  pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 337-342 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2469

## Gambar 4. Rencana Strategis BLUD dan Standar Pelayanan Minimal BLUD
Dalam  rangka  penerapan  BLUD  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  SMK,  maka  tim  pengabdian memberikan materi ke-empat dengan judul kegiatan adalah “Laporan Keuangan BLUD”. Tujuan dari laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,  arus  kas,  hasil  operasi,  dan  perubahan  ekuitas  BLUD  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  dalam membuat  dan  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya.  Secara  spesifik,  tujuan  pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dimiliki. Sesi ini berlangsung selama 90 menit, dimana pemateri memberikan arahan kepada mitra pengabdian untuk mencoba dan menganalisa kasus laporan keuangan BLUD di SMK. Setelah sesi ini selesai, mitra pengabdian diberikan waktu selama 30 menit untuk sesi tanya jawab (metode Diskusi) kepada pemateri.

## IV. KESIMPULAN
SMK  yang  ada  di  Nusa  Tenggara  Barat  belum  seluruhnya  menjadi  BLUD.  Masalah  yang  dihadapi  adalah adanya sejumlah persyaratan yang belum dapat dipenuhi guna menjadi SMK BLUD, yaitu antarain lain SMK belum memiliki perencanaan bisnis dan pelayanan, infrastruktur yang cukup seperti peralatan dan SDM, serta produk unggulan yang dapat diterima oleh pasar. BLUD SMK sendiri merupakan unit kerja pada satuan kerja perangkat  daerah  di  lingkungan  pemerintah  daerah  provinsi  yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan kepada masyarakat, terutama peserta didik berupa barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Pada SMK  yang  sudah  BLUD  akan  diberikan  fleksibilitas dalam  bentuk  keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang BLUD SMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kegiatan pengabdian Mitra Mengabdi FEB UB yang diketuai oleh Dr. Dra. Kusuma Ratnawati, MM., CFP. dengan judul “Pelatihan Persiapan Penerapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) untuk SMK (Sekolah Menengah  Kejuruan)  di  Lombok,  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)”  memiliki  tujuan  memberikan  23  Kepala Sekolah  SMK  di  Lombok  pemahaman  dan  persiapan  tentang  penerapan  BLUD  di  SMK.  Dengan  adanya pemahaman tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan untuk mempercepat penerapan BLUD pada 23 SMK di Lombok. Saat ini progress kegiatan yang telah dilakukan mencapai hasil 100%. Dalam segi kegiatan, seluruh pelaksanaan kegiatan pelatihan telah berhasil dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta. Bolick, C. (1995). Thatcher’s Revolution: Deregulation and Political Transformation. The Yale Journal on Regulation, 12(2).
Hood, Christopher.1991. A Public Management for All Season; Public. Administration Vol. 69. Spring: Royal Institute of Public Administration.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 337-342 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2469
Kajimbwa,  M.  (2013).  New  Public  Management:  A  Tribute  to  Margaret  Thatcher.  Public  Policy  and Administration Research, 3(5), 64–70.
Osborne  David  and  Gaebler  Ted.  1992.  Reinventing  Government:  How  the  Entrepreneural  Spirit  is Transforming the Public Sector. United States: David Osborne and Ted Gaebler.
Yamamoto, H. (2003). New Public Management - Japan’s Practice. Institute for International Policy Studies, (January), 37.