## ANALISIS ATAS PENGENAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIYANG DILAKSANAKAN OLEH PT. XYZ
1 Eliza, 2 Retno Wulandari, 3 Taufik Hidayat 1,2 Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia STEBIS Bina Mandiri, Bogor, Indonesia
eliza@stpi-pajak.ac.id

## Abstract
Ease  is  a  demand  of  the  people  in  this  modern  era,  the  self-assessment  system adopted by Indonesia in terms of taxation, which gives responsibilities to taxpayers to report the  tax  payable.  Ease  of  calculation,  calculating  and  reporting  tax  payable.  This  research outline  aims  to  find  out  whether  the  calculation  of  deposit  and  reporting  of  PT  XYZ  value added tax is in accordance with the provisions of the tax laws. Are there anyobstacles in the implementation of value added tax collection. How are the efforts made by the company to overcome  these  obstacles.  The  study  was  conducted  with  a  descriptive  analysis  method which  is  an  observation  of  the  object  of  the  interview  with  informants  relating  to  research problems and literature studies.
Keyword s: Self Assessment, Value Added Tax,  Tax Payable.

## I. PENDAHULUAN
Pajak sebagai salah satu faktor penting dalam pembiayaan Negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak tentang pajak sangat mendukung  bagi  kemandirian  kebutuhan  pemerintah  selaku  penyelenggara  Negara.  Hal  ini sejalan  dengan  apa  yang  diamanatkan  oleh  Pasal  23A  amandemen  Undang-Undang  Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.
Pemerintah  setiap  tahun  selalu  berupaya  untuk  terus  meningkatkan  penerimaan. Upaya  peningkatan  penerimaan  ini  dilakukan  dengan  cara  pengoptimalan  penerimaan  dari sektor  pajak.  Upaya  tersebut  dilakukan  seiring  dengan  makin  dominan  penerimaan  pajak dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  APBN  ialah  suatu  daftar  yang memuat  perincian  sumber-sumber  pendapatan  negara  dan  jenis-jenis  pengeluaran  negara dalam jangka waktu satu tahun penuh yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  Dalam  postur  APBN  2017,  pendapatan  negara  diproyeksikan  sebesar  Rp.  1.736,1 triliun  yaitu  terdiri  dari  penerimaan  perpajakan  dalam  negeri  sebesar  Rp  1.472,7  triliun, penerimaan  negara  bukan  pajak  dalam  negeri  sebesar  Rp  260,2  triliun  dan  penerimaan
hibah Rp 3,1 triliun, sedangkan di tahun 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 1.894,7 triliun yaitu terdiri dari pada peneriman perpajakan dalam negeri sebesar Rp 1.618,1 triliun,  penerimaan  negara  bukan  pajak  dalam  negeri  sebesar  Rp  275,4  triliun  dan penerimaan  hibah  Rp  1,2  triliun  (Kementerian  Keuangan;  2018).  Berdasarkan  postur  APBN tersebut  terlihat  bahwa  kesungguhan  pemerintah  menempatkan  sektor perpajakan  sebagai sumber  utama  pendapatan  negara  untuk  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan termasuk pembangunan nasional.
Salah  satu  jenis  pajak  yang  sangat  berperan  adalah  Pajak  Penghasilan  (PPh)  baru diikuti  oleh  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  yang  ditetapkan  berdasarkan  Undang-Undang No.  8  Tahun  1983  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  1994 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM (selanjutnya dalam skripsi ini  disebut  UU  PPN).  Undang-Undang  ini  disebut  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai 1984.
Rumusan masalah : (1) Apakah pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  dilakukan  oleh  PT.  XYZ  telah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan? (2) Apa kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai? (3) Apa upaya  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk  mengatasi  kendala  yang  dihadapi  oleh perusahaan  dalam  pelaksanaan  pengenaan,  penyetoran  dan  pelaporan  Pajak  Pertambahan Nilai?
Tujuan  Penelitian:  (1)  Untuk  mengetahui  apakah  pelaksanaan  pengenaan, penyetoran  dan  pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; (2) Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  (3)  Untuk  mengetahui  apa  upaya  yang  dilakukan oleh  perusahaan  untuk  mengatasi  kendala  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  dalam pelaksanaan pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

## II. KAJIAN TEORI
Definisi  pajak  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP), yaitu: “ Pajak ada lah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tentang Pajak, para ahli memiliki sudut pandang masing-masing mengenai definisi pajak yang  dirumuskan  untuk  mempermudah,  mempertajam  dan  memberikan  makna  yang  lebih mudah  dicerna  tanpa  mengubah  tujuan  dan  makna  aslinya.  Berikut  ini  pendapat  para  ahli mengenai defenisi pajak:
1. P.J.A. Adriani
”Pajak  adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan,  dengan  tidak  mendapatkan  prestasi kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan  yang  gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan  tugas  negara  untuk menyelenggarakan pemerintah”(Untung Sukardji; 2015).
2. Rochmat Soemitro
“Pajak adalah  peralihan  kekayaan  dari  sektor  swasta  ke  sektor  publik  berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (teganprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran
umum  dan yang  digunakan  sebagai  alat  pendorong, penghambat  atau pencegah  untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara” (Rochmat Soemitro; 1998).
3. S I Djajadinigrat “Pajak  sebagai  suatu  kewajiban  untuk  menyerahka n  sebagian  dari  kekayaan  kepada negara  disebabkan  oleh  suatu  keadaan,  kejadian,  dan  perbuatan  yang  memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang diterapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada  jasa  balik  dari  negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum” (Munawir; 1992).
Fungsi  Pajak  : Ada  dua  fungsi  pajak,  yaitu  (Mardiasmo;  2016):  (1) Fungsi budgetair (fungsi anggaran) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN  sebagai  penerimaan  dalam  negeri  (Waluyo  Daryadi,  2011).  Dan  (2) Fungsi regulerend  (fungsi  mengatur) Pajak berfungsi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan  dibidang  sosial,  ekonomi,  budaya,  pendidikan  dan  politik  untuk  mencapai  tujuan tertentu  diluar  bidang  keuangan  bisa  bersifat  membatasi  atau  mendorong.  Misalnya pemberlakuan Bea Masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.

## Syarat Pemungutan Pajak
Berdasarkan asas pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawan pajak  maka  pemungutan  pajak  harus  memenuhi  syarat-syarat  berikut  (Supramono  dan Damayanti, Theresia Woro, Andi Offset; 2010):
1. Pemungutan pajak harus adil
Pemungutan  pajak  harus  adil  berarti  pajak  yang  dipungut  harus  adil  dan  merata sehingga  harus  sebanding  dengan  kemampuan  membayar  pajak  dan  sesuai  dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislative.
3. Pemungutan pajak tidak menggangu perekonomian Negara  menghendaki  agar  perekonomian  negara  dan  masyarakat  dapat  senantiasa meningkat.  Pemungutan  pajak  yang  merupakan  penyerapan  sumber  daya  dari masyarakat  tidak  boleh  mengganggu  kelancaran  kegiatan  produksi  dan  perdagangan yang  akan  mengakibatkan  kelesuan  perekonomian  negara.  Oleh  karena  itu, dimungkinkan  pemberian  fasilitas  perpajakan  sejauh  pemberian  fasilatas  ini  berdampak positif bagi perekonomian negara.
4. Pemungutan pajak harus efesien
Biaya  untuk  pemungutan  pajak  harus  seminimal  mungkin  dan  hasil  pemungutan  pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip cost and benefit analysis, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Pemungutan  pajak  hendaknya  dilaksanakan  secara  sederhana  sehingga  akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Asas Pemungutan Pajak
Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya “An Inquiry into the Nature and Couses of the Wealt of Nations” yang dinamainya The Four Maxisms, yaitu Bustamar Ayza; 2017):
1. Asas  equality,  dimana  pembagian  tekanan  pajak  diantara  subjek  pajak  masing-masing hendaknya  dilakukan  seimbang  dengan  kemampuan  bayar  dibawah  perlindungan pemerintah  (asas  pembagian/asas  keseimbangan).  Dalam  asas  ini  tidak  boleh  adanya diskriminasi diantara sesame wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Asas certainty,  dimana pajak yang  harus  dibayar oleh  seseorang  harus terang  (certain) dan tidak mengenal kompromi (not arbitary). Dalam asas certainty, diperlukan kepastian mengenai  subjek,  objek,  besarnya  pajak  terutang,  dan  juga  mengenai  waktu pembayaran.
3. Asas convenience of payment, bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib pajak, yaitu pada saat sedekat mungkin dengan saat diterimanya penghasilan.
4. Asas  efficiency,  pemungutan  pajak  hendaknya  dilakukan  sehemat-hematnya,  jangan sekali-kali  biaya  pemungutan  melebihi  pemasukan  pajaknya,  serta  jangan  sampai pemungutan pajak mendistorsi pertumbuhan perekonomian.

## Stelsel Pemungutan Pajak
Dalam hukum pajak dikenal tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau  kekayaan  (sebagai  informasi  dalam  pemungutan  PPh)  yaitu  (Rosdiana,  Haula  dan  Edi Slamet Irianto; 2011):
1. Sistem fiktif (anggapan)
Sistem  fiktif  bekerja  dengan  suatu  anggapan.  Anggapan  ini  bermacam-macam  jalan pikirannya,  tergantung  dari  bunyi  kata  undang-undang  yang  bersangkutan.  Ada  kala penghasilan si Wajib Pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam  tahun  yang  baru  berlalu  dengan  sama  sekali  tidak  terpengaruh  oleh  besarnya penghasilan yang sesungguhnya diperoleh dalam tahun yang sedang berjalan itu (yang baru  akan  dipakai  sebagai  dasar  penetapan  untuk  tahun  yang  akan  datang).  Sehingga dengan  mudah  pada  saat  permulaan  tahun  telah  dapat  ditetapkan  pajak  untuk  tahun berjalan.
2. Sistem nyata
Sistem  nyata  mendasarkan  pengenaan  pajak  pada  penghasilan  yang  sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak, besarnya penghasilan sesungguhnya dapat diketahui pada  akhir  tahun.  Oleh  karenanya,  pengenaan  pajak  dengan  memakai  cara  ini merupakan suatu pungutan kemudian, yaitu baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan.
3. Sistem campuran
Sistem  campuran  mendasarkan  pengenaan  pajaknya  atas  kedua  stelsel  tersebut diatas.  Sistem  ini  misalnya,  perhitungan  Pajak  Penghasilan  Badan  dan/atau  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi.  Dalam  tahun  berjalan,  Wajib  Pajak  diwajibkan  membayar angsuran pajak (Pajak Penghasilan Pasal 25) yang besarnya dihitung dengan asumsi jumlah PPh tahun tersebut.

## Sistem pemungutan pajak
Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Ernawati, Widi Dwi; 2018):
1. Official Assessment System
Adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
b) Wajib pajak bersifat pasif.
c) Utang pajak timbuk setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
a) Wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
b) Wajib pajak aktif,  mulai menghitung,  menyetor dan  melaporkan  sendiri pajak  yang terutang.
c) Fiskus  tidak  menentukan  besarnya  pajak  terutang,  tetapi  bersifat  mengawasi  dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

## Pembagian Pajak
Pajak dapat dibedakan dalam kelompok yang sesuai dengan pengolongan, sifat, dan wewenang pemungutannya (Siti Resmi; 2011).
1. Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
a. Pajak Langsung
Pajak  Langsung  adalah  pajak  dan  beban  pajak  yang  harus  dipikul  atau  ditanggung sendiri oleh  Wajib Pajak  yang  membayar dengan  kata lain  beban pajak  tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak tidak Langsung
Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga disebut konsumen  akhir.  Pajak  tidak  langsung  dikenakan  atas  penyerahan,  peristiwa  atau perbuatan  yang  menurut  undang-undang  dikenakan  pajak,  misalnya  terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
Contoh : PPN dan PPnBM.
Untuk  mengetahui  apakah  sesuatu  golongan  pajak  termasuk  Pajak  Langsung  atau Pajak tidak Langsung dalam arti ekonomis, dapat diketahui yaitu dengan cara melihat ketiga unsur  yang  terdapat  dalam  kewajiban  pemenuhan  perpajakannya.  Ketiga  unsur  tersebut terdiri atas:
a. Penanggungjawab Pajak (penjual), adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
b. Penanggung Pajak (pembeli), adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
c. Pemikul  Pajak  (konsumen  akhir),  adalah  orang  yang  menurut  Undang-undang  harus dibebani pajak.
Jika ketiga unsur ini ditemukan pada orang yang sama (satu orang), maka pajaknya disebut Pajak Langsung. Sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.
Dalam  praktek  self  assessment  sering  dipadukan  dengan  sistem pembayaran  melalui pihak ketiga  untuk  memotong  dan  memungut  pajak  terutang  oleh  wajib  pajak  yang  dikenal dengan Witholding System.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena  Pajak  (BKP)  atau  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  yang  dilakukan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak (PKP)  di  dalam  Daerah  Pabean  atau  atas  impor  BKP.  Apabila  dalam  penyerahan  dan/atau impor  BKP  tergolong  mewah,  maka atas penyerahan  BKP  yang  tergolong  mewah  tersebut, disamping  dikenakan  PPN  juga  dikenakan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM). Sebagai Pajak Atas Konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas penyerahan BKP atau  JKP  yang  dikonsumsi  di  dalam  Daerah  Pabean  Republik  Indonesia.  Apabila  BKP  atau JKP itu dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia.
Objek Pajak Pertambahan  Nilai di dalam  UU  PPN  tercantum  dalam  3 (tiga) Pasal,  yaitu Pasal 4 ayat (1), Pasal 16C, dan Pasal 16D. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPN dikenakan atas  : (1)  Penyerahan  BKP  di  dalam  Daerah  Pabean  yang  dilakukan  oleh  pengusaha;  (2) Impor BKP; (3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; (4) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; (5) Pemanfaatan  JKP dari luar Daerah  Pabean  di  dalam  Daerah  Pabean;  (6) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP dan (7) Ekspor JKP oleh PKP.
Dalam  Pasal  16D  UU  PPN  dikenakan  atas  : kegiatan  membangun  sendiri  yang dilakukakan  tidak  dalam  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  oleh  pribadi  atau  badan  yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan. Dalam  Pasal  16C  UU  PPN  dikenakan  atas  : penyerahan  Barang  Kena  Pajak  berupa  aktiva  yang  menurut  tujuan  semula  tidak  untuk diperjualbelikan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak,  kecuali  atas  penyerahan  aktiva  yang  Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan  huruf  c.  Oleh  karena  itu  setiap  PKP  harus  melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  dan  melaksanakan  UU  PPN, terutama yang bergerak dalam kegiatan barang dan jasa.
Kewajiban  PKP  : (a) Memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak atas PPN yang telah dipungut tersebut berdasarkan PER-24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian  keterangan,  prosedur  pemberitahuan  dalam  rangka  pembuatan,  tata  cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. (b) menyetorkan PPN yang  masih  harus  dibayar  dalam  hal  pajak  keluaran  lebih  besar  dari  pajak  masukan  yang dapat  dikreditkan,  serta  menyetorkan  pajak  penjualan  atas  Barang  Mewah  yang  terutang,
sesuai dengan UU PPN Pasal 9 ayat (3).
Batas  Penyetoran  adalah  akhir  bulan  berikutnya  setelah  berakhirnya  Masa  Pajak  dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan sesuai UU PPN Pasal 15A ayat (1).  (c)  Melaporkan  perhitungan  pajak  dalam  surat  pemberitahuan  (SPT)  masa  PPN,  Batas pelaporannya  adalah  akhir  bulan  berikutnya  setelah  masa  pajak  berakhir,  sesuai  UU  PPN Pasal 15A ayat (2).

## DPP (Dasar Pengenaan Pajak) :
Perhitungan  Pajak  Pertambahan  Nilai  sesuai  dengan  Pasal  8A  ayat  (1)  UU  PPN,  PPN  yang terutang  dihitung  dengan  cara  mengalikan  tarif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi :
- Harga Jual
- Pengganti
- Nilai Impor
- Nilai Ekspor
- Nilai lain.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  pada PT.  XYZ  yang  berlokasi di  Kebon  Jeruk,  Jakarta Barat,  DKI  Jakarta sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai 24 Oktober 2019.
PPN = Nilai Lain x 1%
PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x
PPN Nilai Impor = 10 % x  (Nilai Pabean + Bea
Masuk) (hasil dibulatkan ribuan keatas)
PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x 10%
PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x 10%
PT.  XYZ  didirikan  pada  tanggal  08  Agustus  2011  dihadapan  Notaris  Dr.  Tio  Jeffrens Marannella, S.H. Perusahaan yang berstatus PKP dengan kegiatan usahanya yaitu Penjualan BKP  berupa  mesin  cetak,  ATK,  dan  lain-lain.  Selama  5  Tahun  lebih  sejak  Legalitas  Akta Notaris  terbit,  PT.  XYZ  tidak  melakukan  kegiatan  aktifitas  perdagangan.  Tanggal  21  April 2017,  PT.  XYZ  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  atas  permohonan  dari  Direktur. Proses  Pengukuhan  Kena  Pajak  ini  disebabkan  karena  PT.  XYZ  melakukan  impor  barang. Dengan  dikukuhkan  sebagai  PKP,  maka  Perusahaan  dapat  mengkreditkan  PPN  atas  impor tersebut  sehingga  tidak  menambah  harga  pokok.  Perusahaan  juga  memanfaatkan  fasilitas perpajakan  berupa  SKB  (Surat  Keterangan  Bebas)  PPh  22  Impor  yang  sekarang  berubah menjadi  S.Ket  (Surat  Keterangan).  SKB  PPh  22  ini  hanya  diberikan  kepada  badan  yang memiliki omset dibawah Rp 4,8 Miliar.
Bulan September 2016, PT. XYZ melakukan impor barang dalam jumlah sedikit untuk mengetes  pasar  dalam  negeri,  pada  21  April  2017  telah  dikukuhkan  sebagai  PKP,  PT.  XYZ mengalami  kenaikan  penjualan,  hal  ini  berdampak  pada  penjualan  yang  diterima  selama tahun 2018, PT. XYZ berhasil melakukan penjualan dengan omset diatas Rp 4,8 Miliar.
Aspek  penelitian  adalah  penerapan  PPN  pada  PT.  XYZ  :  Perusahaan  yang  telah dikukuhkan  sebagai  PKP  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta  Kebon Jeruk Dua. PT. XYZ sebagai PKP mempunyai kewajiban antara lain : Membuat Faktur Pajak untuk  setiap  penyerahan  BKP  dan/atau  JKP,  Memungut  PPN  sesuai  tarif  yaitu  10%, Menyetorkan PPN yang terutang ke Kas Negara, Menyampaikan SPT Masa PPN, Menyimpan dokumen  asli  Faktur Pajak  (lembar  pertama,  Membuat  pembukuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU KUP dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan BKP dan/atau JKP.
Data penelitian adalah Jumlah Pegawai PT. XYZ per 31 Desember 2018 sebanyak 26 orang. Faktanya : (1) PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan besar seperti mesin, peralatan ATK dan perlengkapan lainnya yang terutang PPN. bahwa per 31  Desember  2018,  PT.  XYZ  berhasil  mengimpor  barang  sebanyak  195.235  (seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima), menandakan produk yang diimpor oleh PT. XYZ dibutuhkan dalam negeri, hal ini dibuktikan juga dengan omset ditahun 2018 yang melebihi  4,8  Miliar;  (2)  Dalam  hal  terjadinya  keraguan  Nilai  Impor  Barang/Harga  Barang dengan  diterbitkannya  INP  (Informasi  Nilai Pabean)  oleh  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai, PT.  XYZ  mampu  membantu  importir  menyiapkan  DNP  (Deklarasi  Nilai  Pabean)  sehingga terhindar  dari  SPTNP  (Surat  Penetapan  Tarif  dan  Nilai  Pabean);  (3)  Dalam  hal  perpajakan selama  2017  dan  2018,  PT.  XYZ  tidak  pernah  mendapat  teguran  ataupun  STP  (Surat Terutang  Pajak)  hal  ini  karena  ketaatan  dan  kepatuhan  dengan  aturan  perpajakan  dan dibuktikan dengan KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) di website DJP Online.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan PPN Keluaran bagi perusahaan atas setiap Faktur Pajak, dihitung dengan cara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif 10% (sepuluh persen) yang akan menjadi  PPN  Masukan bagi  penerima  BKP. Perhitungan  Jumlah  Keseluruhan  PPN Keluaran atas  semua  Faktur  Pajak  yang  telah  diterbitkan  atau  diupload  di  sistem  e-Faktur  (e-Tax).
Setelah  proses  perhitungan  dan  pemungutan,  lalu  dilakukan  penyetoran  pajak terutang  ke  kas  negara  bagi  yang  kurang  bayar  atau  mengkompesasikan  dengan  utang pajak masa berikutnya apabila PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran atau apabila kelebihan tersebut tidak dikompensasikan maka dapat diminta restitusi setelah akhir tahun. Analisis  penyetoran  perusahaan  :  bahwa  Perusahaan  melakukan  penyetoran  PPN  sudah sesuai dengan ketentuan UU PPN Pasal 15A ayat (1) bahwa “Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (3)  harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan Nilai disampaikan”. Atas  SPT  PPN  yang
dilakukan  oleh  perusahaan  menyebabkan  lebih  bayar  Masa  Pajak  Juni 2017,  Januari  2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, Agustus 2018, September 2018, Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018 lebih memilih dikompensasikan ke masa berikutnya  sesuai  aturan  UU  PPN  Pasal  9  ayat  (4).  Untuk  SPT  PPN  yang  dilakukan perusahaan  menyebabkan  lebih  bayar  Masa  Pajak  Desember  2018,  PT.  XYZ  terhindar  dari Sanksi  Administrasi  berupa  bunga  2%  sesuai  UU  KUP  Pasal  8  ayat  (2a).  Penyetoran  yang dilakukan  oleh  PT.  XYZ belum  melewati  batas penyampaian  SPT  PPN  sesuai UU  PPN  Pasal 15A ayat (2).
Analisis  Pelaporan  Perusahaan  :  Dalam  pelaporan  PPN  yang  dilakukan  Perusahaan  pada Masa Pajak tahun 2017 dan 2018 terdapat 3 (tiga) hal penting, yaitu: (1) PT. XYZ pada Masa Pajak November 2017 terlambat dalam menyampaikan SPT PPN. Berdasarkan UU KUP Pasal 7  ayat  (1),  PT.  XYZ  dikenakan  sanksi  administrasi  sebesar  Rp  500.000  untuk  setiap keterlambatan  pelaporan  SPT  Masa  PPN;  (2)  Pelaporan  Masa  Pajak  Agustus  2017  yaitu  2 Oktober  2017  Perusahaan  terhindar  dari  sanksi  administrasi  keterlambatan  pelaporan  SPT Masa PPN hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 80/PMK.03/2017 Pasal 8 ayat (2) bahwa “Dalam hal batas akhir pelaporan yang bertepatan hari libur, termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, hari pemilu untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), dan  cuti  bersama  secara  nasional yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah,  maka batas pelaporan akhir  dapat  dilakukan  pada  hari  kerja berikutnya” dan  (3)  Dalam  pelaporan  PPN  yang dilakukan  Perusahaan  pada  Masa  Pajak  Januari  s/d  Desember  2018  tidak  melewati  batas jatuh  tempo  sehingga terhindar  dari sanksi  administrasi.  Untuk  SPT  PPN  Pembetulan  masa September, Oktober, November dan Desember 2018 yang dilakukan oleh PT. XYZ terhindar dari sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) karena status masih lebih bayar.
Equalisasi  Peredaran,  berdasarkan  SPT  Masa  PPN  dan  SPT  Tahunan  PPh  Pasal  25 Badan Perusahaan : Equalisaai pajak dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian  antara  satu  jenis  pajak  dengan  jenis  pajak  lainnya  yang  memiliki  hubungan. Hubungan  dimaksud  adalah  bagian  laporan  dari  suatu  jenis  pajak  yang  merupakan  bagian dari laporan jenis pajak pajak yang lainnya.
Dari  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  untuk  memperoleh  kesimpulan  akibat dari  selisih  equalisasi  pada  SPT  Masa  PPN  dan  SPT  Tahunan  PPh  Pasal  25  Badan  serta pengaruhnya  terhadap  laporan  arus  kas  perusahaan.  Hasil  menunjukkan        adanya  selisih yaitu  peredaran  usaha  pada  SPT  Tahunan  PPh  pasal  25  Badan  tahun  2018  Rp 5.552.610.676,26  lebih  besar  dibandingkan  SPT  Masa  PPN  masa  pajak  2018  Rp 5.552.610.674  selisih  2,26  dikarenakan  harga  jual  barang  sudah  termasuk  PPN,  jadi  ketika dipecah DPP dan PPN menghasilkan koma, sedangkan di e-faktur tidak bisa memuat angka koma.
Kendala Perusahaan dalam pelaksanaan pemungutan PPN, yaitu: (1) Sumber Daya Manusia :  Kurang  efektifnya  kinerja  sumber  daya  manusia  di  bagian  keuangan,  Diperlukan  Koreksi kesalahan  nama  pelanggan,  tanggal  atau  alamat  di  Faktur  Pajak  menggunakan  E-Faktur memerlukan proses yang lebih lama dibandingkan dengan proses secara manual; (2) Sarana Teknis : Kesiapan sarana teknis; (3) Saat perusahaan membayar PPN Kurang Bayar melalui Bank,  sering  mengalami  kendala  pada  saat  menginput  ke  dalam  E-Faktur;  (3)  Pada  saat melakukan pelaporan PPN, CSV (Comma Separated Value) sering tidak tebaca.
Upaya  yang  dilakukan  perusahaan:  (1) Sumber  Daya Manusia  :  Meningkatkan  kemampuan teknis bagi operator dengan cara on the job training. Sebelum dilakukan penerbitan (upload) Faktur Pajak melalui E-Faktur, semua isian data seperti : nama pelanggan, alamat pelanggan dan  tanggal  perlu  dilakukan  pengecekan  berulang  (double  check)  sehingga  terhindar  dari kesalahan  teknis;  (2)  Sarana  Teknis,  dalam  hal  terjadinya  kendala  internet  atau  koneksi internet kantor tidak memadai maka pihak kantor telah mengganti jaringan internet dengan kecepatan  tinggi;  (3)  Memastikan  lagi  apakah  Nomor  Faktur  Pajak  PPN  Masukan  diinput dengan  benar  atau  bukan  merupakan  Dokumen  yang  dipersamakan  dengan  Faktur  Pajak
dan  (4)  Dalam  hal  CSV  (Comma  Separated  Value)  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  tidak terbaca maka diterbitkan CSV baru melalui E-Faktur.

## V. KESIMPULAN
Dalam  hal  perhitungan,  pengenaan,  penyetoran,  dan  pelaporan  PPN  :  Pelaksanaan kewajiban PPN yang dilakukan oleh perusahaan terkait perhitungan, pengenaan, penyetoran telah sesuai dengan ketentuan UU PPN pasal 7 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 15A ayat (1), kecuali  pelaporan  ada  keterlambatan  pada  masa  pajak  bulan  November  2017,  perusahaan terlambat menyampaikan SPT Masa PPN. Berdasarkan UU KUP Pasal 7 ayat (1), perusahaan dikenakan  sanksi  administrasi  sebesar  Rp  500.000,-  untuk  setiap  keterlambatan  pelaporan SPT Masa PPN.
Sedangkan  keterlambatan  pada  Masa  Pajak  Agustus  2017  dianggap  tidak  terlambat dalam  menyampaikan  SPT  PPN  karena  bertepatan  dengan  hari  libur  yaitu  Sabtu-Minggu (PMK Nomor : 80/PMK.03/2017 Pasal 8 ayat 2). Semua Pajak PPN lebih bayar atau kurang bayar dalam SPT Masa PPN telah diselesaikan menurut UU PPN.
Saran, terkait dengan kemampuan teknis bagi operator diselesaikan dengan cara on the  job  training,  sebelum  dilakukan  penerbitan  (upload)  Faktur  Pajak  melalui  E-Faktur dilakukan  pengecekan  berulang  (double  check).  Dan  Mengenai  sarana  teknis  dalam perusahaan, diatasi dengan penggantian jaringan internet dengan kecepatan tinggi sehingga dapat dipastikan Faktur Pajak Masukan yang diinput benar dan tepat.
Untuk  menghindari  SPT  Masa  PPN  Pembetulan  yang  menyebabkan  Lebih  Bayar disarankan  kepada  perusahaan  untuk  mengontrol  kebenaran  nilai  transaksi/nilai  tagihan sebelum  diinput  ke  dalam  E-Faktur.  Untuk  kedepannya,  dalam  pelaporan  SPT  Masa  PPN untuk diawasi agar tidak ada keterlambatan lagi, karena apabila telat perusahaan dikenakan sanksi  administrasi  sebesar  Rp  500.000,-  untuk  setiap  keterlambatan  pelaporan  SPT  Masa PPN.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayza, Bustamar, Hukum Pajak Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017.
Ernawati, Widi Dwi, Perpajakan Terapan Lanjutan, Polinema Press, Malang, 2018. Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan APBN Tahun 2018, Jakarta, 2018.
Mardiasmo, Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 2016. Munawir, Akuntan, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1992.
Resmi, Siti, PERPAJAKAN Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto, Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di  Indonesia; Visi Media, Jakarta, 2011.
Sukardji,  Untung.,  Pajak  Pertambahan  Nilai  Edisi  Revisi.  2015,  Rajagrafindo,  Jakarta. Supramono dan Damayanti, Theresia Woro, Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
Soemitro, Rochmat, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1998. Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2011.

## Undang-Undang dan Peraturan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
...............................,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009.
...............................,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2008.
..............................., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
..............................., Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-27/PJ.22/1986 tentang Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18).
..............................., Peraturan Menteri Keuangan Nomor KEP/220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan.
.............................., Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
...............................,  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-16/PJ/2016  tentang Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  dan/atau  Pajak  Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan  dengan  Pekerjaan  dan Kegiatan Orang Pribadi.