EISSN    : 27164012
ISSN      : 23384751 DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah Jl. Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, 15118 Banten
STRATEGI KOMUNIKASI KRISIS DI MEDIA SOSIAL GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19
1 Andi Angger Sutawijaya 1 Universitas Paramadina ,Jakarta/Indonesia Email: angger.sutawijaya@gmail.com
Abstrak Komuniasi krisis Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan media serta public sebab disebut cukup berhasil merespon fase awal pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Anies Baswedan dianggap cukup sigap mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merespon kondisi genting ketika itu  pada  DKI  Jakarta  dan  sikap  Anies  Baswedan  yang  tidak  menganggap  enteng  masalah, transpran  terhadap  data  dan  informasi  serta  mendengarkan  dan  menjadikan  saran  para  pakar sebagai  rujukan  telah  menjadi  pesan  kunci  keberhasilan  komunikasi  Anies  Baswedan.  Peneliti memakai metode penelitian kualitatif naratif dengan kerangka berpikir konstruktivis. Sedangkan analisis yang digunakan buat mengkaji konflik penelitian adalah analisis Teori Situational Crisis Communication  Theory  (SCCT).  Hasil  kajian  ini  menemukan  bahwa  strategi  komunikasi  krisis yang  dijalankan  Anies  Baswedan  melalui  kanal  Instagram  pribadinya  cukup  berhasil,  hal  ini ditandai  dengan  riset  yang  dirilis  oleh  Indikator  yang  menempatkan  Anies  Baswedan  sebagai kepala daerah yang paling peka terhadap krisis di masa pandemi.
Keywords: Kata kunci, kata kunci, kata kunci

## A. PENDAHULUAN
Komunikasi pemerintah Indonesia pada awal pandemi Covid-19 menerima evaluasi negatif setidaknya berasal dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu lembaga  Penelitian,  Pendidikan,  serta  penjelasan  Ekonomi  dan  Sosial  (LP3ES) serta  Institute  for  Development  of  Economics  and  Finance  (INDEF).  LP3ES mencatat pemerintah mengeluarkan 37 pernyataan blunder pada 100 hari pertama masa  pandemi  Covid-19  (LP3ES  2020).  antara  lain  kelakar  Menteri  koordinator Bidang Politik, hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang menyebut virus Corona tidak  mampu  masuk  ke  Indonesia  sebab  permasalahan  izin.  lalu  pernyataan kepala Badan Nasional Penanggulanan bencana (BNPB), Doni Monardo, perihal minum  jamu membuat  orang  Indonesia  kebal  dari  virus.  Bahkan  Presiden  joko widodo yang meminta rakyat Indonesia tidak perlu paranoid dalam menghadapi virus  Covid-19  dan  tetap  membuka  pintu  pariwisata  mancanegara  (Mawardi 2020).
Sementara  hasil  survey  INDEF  menunjukkan  bahwa  ada  66,28% masyarakat  Indonesia  memperlihatkan  yang  respon  negatif  terhadap  pola komunikasi  yang  dilakukan  pemerintah  di  masa  awal  pandemi.  Komunikasi
publik yang dilakukan pemerintah di masa pandemi masih belum efektif karena sering  kali  inkonsisten  dan  tidak  siap  dalam  menangani  risiko  atau  krisis (Ardiyanti  2020).  Dari  Hasil  analisis  persepsi  dan  emosi  publik  terhadap penanganan  Covid-19  oleh  pemerintah  yang  dihimpun  dari  sosial  media  juga menunjukkan  bahwa  masalah  utama  yang  dihadapi  pemerintah  adalah  rasa percaya  (trust)  publik  pada  pemerintah,  melalui  informasi  yang  diberikan  ke khalayak  (Fahmi  2020).  Transparansi  data  yang  disampaikan  pemerintah  telah meningkatkan  tingkat  kepercayaan  publik.  Sedangkan  jika  data  ditutup  untuk publik justru akan menimbulkan ketidakpercayaan dan menyebabkan kepanikan. Temuan  tersebut  berimplikasi  pada  argumen  bahwa  pemerintah  perlu membangun trust karena hal tersebut menjadi salah satu capaian penting  yang harus  didapatkan  untuk  penanganan  pandemic  Covid-19.  Salah  satu  caranya adalah  dengan  membangun  transparansi  informasi.  Untuk  menyampaikan informasi  yang  transparan,  maka  pemerintah  perlu  menerapkan  strategi komunikasi krisis kepada publik yang baik.
Tantangan  komunikasi  krisis  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  pusat  juga dihadapi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Komunikasi krisis Anies Baswedan menjadi sorotan di tengah-tengah khalayak saat mewabahnya pandemi covid-19  di  Indonesia.  Hal  ini  sangat  wajar,  karena  wilayah  DKI  Jakarta merupakan  Ibu  Kota  Negara  dan  menjadi  daerah  dengan  penularan  covid-19 terbesar  sejak  awal  kasus  Covid-19  muncul  pertama  kali  di  Indonesia.  Namun, persepsi  publik  nampaknya  melihat  berbeda  terhadap  strategi  kebijakan  dan komunikasi  yang  diambil  oleh  Anies  Baswedan  dalam  menghadapi  fase  awal pandemi  di  DKI  Jakarta.  Hal  ini  terlihat  dari  survei  yang  dirilis  oleh  Lembaga Indikator  Politik  Indonesia  tentang  "Pemuka  Opini"  penanganan  Covid-19  di tingkat  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Menurut survei  Indikator,  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  menempati  posisi tertinggi  dalam  hal  sense  of  crisis  di  masa  pandemi  dengan  skor  72,9  dari  100. (Indikator, 2020)
Dalam  survei,  publik  melihat  Anies  Baswedan  cukup  sigap  dalam merespon krisis di DKI Jakarta pada awal pandemi terdeteksi di Indonesia. DKI Jakarta sebagai salah satu gerbang masuk dari ribuan para pendatang dari luar negeri  melakukan  serangkaian  kebijakan  untuk  menghadapi  wabah  ini  yang dikomunikasin lintas platform yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta ataupun sosial media yang merupakan milik dari Anies Baswedan secara personal, seperti Intsgram, Twitter dan Facebook. Catatan terkait kronologi kebijakan dari tanggal 22  Januari  2020  sampai  5  Agustus  2020  menunjukkan  bahwa  telah  dilakukan berbagai  macam  upaya  mulai  dari  kebijakan,  edaran  dan  instruksi  terkait penanganan  pasien  dan  peningkatan  kewaspadaan  terhadap  penyebaran  virus Covid-19 hingga berbagai kebijakan. (DKI Jakarta, 2020)
Dalam  websitenya,  Pemprov  DKI  Jakarta  telah  mencatat  serangkaian upaya preventif dari Maret hingga Mei 2020. Dalam catatan serangkaian upaya yang dilakukan mulai pada tanggal 3 Maret dengan membatasi izin keramaian. Selanjutnya  dua  hari  kemudian  dilakukan  penutupan  sementara  layanan
perizinan  yang  melibatkan  banyak  orang.  Pada  tanggal  6  Maret  dilakukan penundaan kegiatan kunjungan kerja dan perjalanan dinas ke luar negeri. Pada tanggal 11 Maret pemprov melakukan imbauan melakukan isolasi diri bagi tenaga kerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Pada  tanggal  13  Maret  diumumkan  penutupan  sekolah,  penyelenggaran  acara dibatasi,  layanan  gedung  perpustakaan  umum  dan  taman  dan  hutan  kota  juga ditutup.  Pada  tanggal  16  Maret  kebijakan  work  from  home  dikeluarkan.  Pada tanggal 20 Maret ditetapkan status tanggap darurat pertama dari tanggal 20 Maret- 2  April.  Tanggal  30  Maret  pemerintah  pusat  mengumumkan  pelaksanaan Pembatasan  Sosisl  Berskala  Besar  (PSBB).  Tanggal  30  Maret  diumumkan perpanjangan  Status  Tanggap  Darurat  dari  tanggal  3  sampai  19  April.  Pada tanggal 3 April seruan untuk menggunakan masker di DKI Jakarta. Pada tanggal 19  April  Pemprov  melakukan  penutupan  sementara  25  perusahaan  karena melanggar PSBB. Tanggal 22 April perpanjangan kembali PSBB sampai tanggal 22 Mei. Pada PSBB fase 2 ini berfokus pada upaya penegakan hukum. Sebagai hasil upaya penegakan hukum, Pemprov DKI Jakarta menutup untuk sementara 52 unit usaha  yang  tetap  beraktivitas  selama  PSBB.  Tanggal  27  April  dilakukan penindakan  terhadap  543  perusahaan  dan  tempat  kerja  yang  tidak  mematuhi aturan.  Pada  tanggal  6  Mei  dilakukan  pembatasan  Perjalanan  Orang  Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan  Covid-19.  Tanggal  14  Mei  2020  Pemprov  DKI Jakarta menjatuhkan sanksi tegas kepada manajemen McDonalds Sarinah akibat melanggar  PSBB.  Selanjutnya  pada  tanggal  18  Mei  Pemprov  DKI  Jakarta  juga mengeluarkan  aturan  pemberian  penjatuhan  hukuman  disipilin  bagi  aparatur sipil  Negara  yang  melakukan  kegiatan  bepergian  ke  luar  daerah  dan/atau kegiatan  mudik  pada  masa  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  Covid-19  di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (DKI Jakarta, 2020)
Serangkaian respon kebijakan dan komunikasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan  dalam  merespon  krisis  yang  terjadi  di  DKI  Jakarta  bukan  tanpa tantangan.  Kelompok  yang  kontra  dengan  Anies  Baswedan  menyampaikan narasi-narasi  yang  bertendensi  mendegradasi  popularitas  Anies  Baswedan  baik lewat pemberitaan media maupun di sosial media. Hal ini ditunjukkan dengan memainkan sejumlah hashtag di media sosial yang secara jelas mempertanyakan kapasitas dan kapabilitas Anies Baswedan dalam memimpin kondisi krisis di DKI Jakarta  pada  masa  awal  pandemi.  Bahkan  dianggap  cenderung  berlebihan merespon  pandemic  dan  membahayakan  perekonomian  warga.  Kelompok  ini dikenal  sebagai  kelompok  buzzer  dimana  Istilah  ini  kemudian  diadopsi  untuk menyebut para pendengung di media sosial. Mereka mendengunkan beragam isu di  media  sosial  sesuai  dengan  kepentingan  politik  dan  ekonominya  masing- masing.  Pandemi  Covid-19  juga  menjadi  arena  bagi  buzzer.  Dalam  periode  30 Januari sampai dengan 15 April 2020, Bareskrim Polri telah mengusut 89 kasus berita hoaks Covid-19, 89 orang menjadi tersangka. Dari 89 tersangka itu, 14 orang sudah ditahan (CNN, 2020).
Desakan  narasi  negatif  yang  dilancarkan  kelompok  buzzer  ini  telah membuat Anies Baswedan menghadapi dua krisis sekaligus: krisis bencana alam
dan  krisis  persepsi  publik.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Coombs  dan  Halladay (2010, 360), krisis apapun jenisnya harus segera diatasi. Terlambatnya penanganan krisis  akan  berimbas  pada  terancamnya  kredibilitas,  reputasi,  kesetiaan,  dan kepercayaan  sebagai  intangible  resources  yang  dimiliki  oleh  organisasi.  Karena bagaimanapun,  kredibilitas  dan  reputasi  berhubungan  langsung  dengan  trust (kepercayaan)  dan  image  (citra)  perusahaan,  individu  maupun  organisasi. Kemampuan  mengelola  kepercayaan  publik  akan  berbanding  lurus  dengan semakin baiknya reputasi dan citra organisasi. Sebaliknya, kegagalan mengelola kepercayaan publik akan berdampak langsung pada reputasi dan citra.
Dalam  case  pandemi  Covid-19  di  DKI  Jakarta,  reputasi  dan  citra  Anies Baswedan berpotensi rusak karena krisis persepsi publik yang negatif imbas dari isu  terhadap  penanganan  pandemi  maupun  persepsi  yang  dibangun  oleh kelompok buzzer. Oleh karena itu, agar citra dan reputasi positif Anies Baswedan tetap  terjaga,  maka  perlu  dilakukan  penanganan  krisis  secara  cepat  dan  tepat. Dalam  konteks  ini,  perlu  dilakukan  manajemen  komunikasi  krisis  secara  tepat. Coombs (2010, 20) menyebutkan, komunikasi krisis pada dasarnya terdiri dari tiga tahapan, yaitu precrisis, crisis dan post-crisis. pre-crisis merupakan usaha dalam mencegah  krisis,  termasuk  mendeteksi  krisis  yang  akan  terjadi  dan  persiapan untuk  manajemen  krisis.  Crisis  merupakan  respon  atas  kejadian  yang  sedang terjadi. Sedangkan post-crisis adalah upaya untuk mendapatkan pelajar dari krisis yang sudah terjadi.
Koerber (2014, 311-331) menyebutkan berakhirnya situasi krisis terjadi saat berakhirnya wacana dan perdebatan di komunitas. Dan kesuksesan untuk keluar dari situasi krisis tersebut tergantung cara komunikasi dan manajemen isu yang dilakukan oleh public relation dan aktor dari lembaga. Kondisi pandemi Covid-19 di  DKI  Jakarta  memberikan  tantangan  sekaligus  peluang  terhadap  Anies Baswedan untuk menguatkan legitimasi, kerpercayaan, dan citra dari warga DKI Jakarta  tentang  kemampuan  kepimimpinannya.  Sebagaimana  dikatakan Friedman  (Coombs,  2010,  22),  krisis  bisa  saja  menjadi  sebuah  perubahan  yang radikal  untuk  kebaikan.  Krisis  bisa  menjadi  turning  point  untuk  memperbaiki kinerja korporasi atau organisasi dengan lebih baik.
Dalam konteks ini, artikel ini hendak melihat bagaimana langkah-langkah strategi  komunikasi  krisis  yang  dilakukan  oleh  Anies  Baswedan  melalui  media Instagram  dalam  menghadapi  situasi  pandemi  awal  pandemi  Covid-19  di  DKI Jakarta, Maret hingga Mei 2020.
Penelitian tentang komunikasi krisis sudah cukup banyak dilakukan oleh para  akademisi,  baik  yang  tertuang  dalam  bentuk  tesis  maupun  jurnal.  Objek penelitian  pun  bermacam-macam,  mulai  lembaga  pemerintahan,  korporasi maupun  organisasi  masyarakat.  Penulis  akan  menguraikan  beberapa  penelitian terdahulu  tentang  komunikasis  krisis  di  lembaga  pemerintah  dan  perorangan sebagai pemimpin lembaga politik.
Alkomari (2020) dalam penelitiannya berjudul Analisis Komunikasi Krisis Gubernur  Jawa  Tengah  Ganjar  Pranowo  Menghadapi  Pandemi  Covid-19, menyebut  bahwa  komunikasi  krisis  yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik  harus
memadukan 2 (hal) hal sekaligus. Memperbanyak pertemuan tatap muka dengan masyarakat  serta  secara  aktif  melakukan  sosialisasi  lewat  saluran  media mainstream  maupun  sosial  media.  Secara  khusus  Alkomari  meneliti  program “Jogo Tonggo” yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menghadapi  Pandemi  Covid-19  dan  menganalisisnya  dengan  Situational  Crisis Communication Theory (SCCT). Lewat program “Jogo Tonggo” Ganjar Pranowo dinilai  sukses  membangun  reputasi  dan  citra  diri  dengan  memperbesar  porsi pemberitaan media dan sosialisasi langsung ke masyarakat. Hal ini juga ditambah dengan cukup aktifnya Ganjar Pranowo menginformasikan semua kegiatannya di sosial  media  terutama  dengan  menonjolkan  konten-konten  yang  humanis  di media sosial yang dimilikinya.
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  Alkomari  menyimpulkan komunikasi  krisis  yang  dilakukan  Ganjar  Pranowo  telah  membawa  dampak positif bagi reputasi Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, meskipun sebenarnya  program  “Jogo  Tonggo”  tidak  terimplementasi  dengan  baik  di masyarakat Jawa Tengah khususnya ditingkat paling bawah, yakni tingkat RT dan RW.
Kajian tentang komunikasi krisis yang dilakukan oleh pejabat publik juga dilakukan oleh Indah Laksmiwati dan Lukki Lukitawati (2020). Indah dan Lukki secara khusus memotret komunikasi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Penelitian  mereka  berjudul  Komunikasi  Publik  Menteri  Kesehatan  Terawan. Indah dan Lukki menyebutkan, saat krisis terjadi di masa awal pandemi Covid- 19, risk communication harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Hal ini perlu dilakukan agar pesanpesan yang disampaikan bisa membantu masyarakat untuk bertahan melawan krisis. Sayangnya, menurut Indah dan Lukki, Menteri Kesehatan  Terawan  Agus  Putranto  tidak  melakukan  komunikasi  dengan pendekatan yang tepat kala itu.
Indah dan Lukki (2020) penelitiannya menyimpulkan bahwa komunikasi publik  yang  dilakukan  oleh  Menteri  Kesehatan  Terawan  Agus  Putranto  lebih banyak  diselingi  oleh  humor.  Memang  pada  satu  sisi  komunikasi  publik  yang mengandung  unsur  humor  memiliki  beberapa  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh komunikator.  Salah  satunya  adalah  untuk  memberikan  kesan  santai  dalam menanggapi situasi yang serius. Akan tetapi, gaya komunikasi tokoh publik yang kurang  tepat  seperti  menyampaikan  humor  disaat  krisis  terjadi  dapat menimbulkan  turunnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  informasi  yang diberikan  maupun  kepada  kredibilitas  pemerintah.  Turunnya  kepercayaan masyarakat  pada  pemerintah  dapat  menimbulkan  perilaku  yang  mengabaikan aturan pemerintah. Oleh karena itu Indah dan Lukki menilai bahwa humor dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah memunculkan polemik di masyarakat dan sebagai pejabat publik pendekatan komunikasi yang dilakukan tidak mempertimbangkan etika publik.
Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh  Lulu  Hanifa  (2016)  yang  meneliti manajemen  komunikasi  krisis  di  Mahkamah  Konstitusi  saat  menghadapi  kasus suap  Akil  Muchtar.  Dalam  penelitian  berjudul  Manajemen  Komunikasi  Krisis
Lembaga  Peradilan  (Studi  Terhadap  Manajemen  Komunikasi  Krisis  Mahkamah Konstitusi  Menghadapi  Kasus  Suap  Sengketa  Pilkada),  Lulu  Hanifah menyimpulkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  cukup  berhasil  melakukan manajemen komunikasi krisis dan memulihkan citra lembaga dalam kurang enam bulan meski tidak memiliki tim penanganan krisis dan tidak memiliki pedoman penanganan  krisis.  Kunci  sukses  Mahmakah  Konstitusi  adalah  keterbukaan lembaga baik secara internal maupun eksternal dalam menyampaikan informasi ke  publik  dan  komitmen  dalam  membantu  penegak  hukum  (KPK)  dalam menyelesaikan kasus korupsi yang menyeret Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Muchtar.
Penelitian lainnya dilakukan oleh Wulan Yulianti dan Rino Febrianno Boer (2020).  Dalam  penelitian  bertajuk  Manajemen  krisis  public  relations  dalam menangani penolakan imunisasi measles rubella Yulianti dan Boer (2020) meneliti tentang  peran  public  relations  dari  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia dalam  kasus  penolakan  para  orang  terhadap  imunisasi  Measles  Rubella  tahun 2017.  Seperti  Sa’diyah,  Yulianti  dan  Boer  (2020)  juga  menggunakan  Situational Crisis  Communication  Theory  (SCCT)  sebagai  alat  analisinya.  Dalam penelitiannya  Yulianti  dan  Boer  mengambil  aspek  peran  public  relations  dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kasus penolakan para orang terhadap imunisasi Measles Rubella tahun 2017 menentukan dalam melindungi dan  mempertahankan  reputasi  atau  nama  baik  dari  kementerian  (Yulianti  dan Boer, 2020: 290). Yulianti dan Boer (2020) menyimpulkan peran dari public relation dari  Kementerian  Kesehaan  dalam  menangani  krisis  yang  terjadi  yaitu  dengan melakukan perbaikan komunikasi dan kerja sama dengan para stakeholder.
Duncan  Koerber  (2014)  dalam  penelitiannya  mengenai  Crisis Communication  Response  and  Political  Communities:  The  Unusual  Case  of Toronto Mayor Rob Ford berargumen bahwa situasi krisis tidak seharusnya dilihat dari  tipologi  kasus  krisis,  tetapi  sebagai  berakhirnya  perdebatan  di  komunitas (Koerber, 2014, 311). Argumen penelitian Koerber tersebut memuktahirkan bukti diskursus  komunikasi  krisis  yang  menggunakan  teori  strategi  penanggulangan krisis, yang dimaksudkan untuk mempertahankan atau mendapatkan legitimasi setelah situasi krisis. Koerber menyebutkan bahwa peneliti komunikasi krisis dan praktisi public relation harus memperhatikan yang pertama yaitu norma dan nilai yang  berlaku  di  dalam  komunitas  politik  dipertanyakan  sebelum  menyeleksi strategi respon krisis.
Studi yang dilakukan oleh Koerber (2014) di Kanada mengkonfirmasi teori yang digunakan selama ini dalam studi komunikasi krisis yaitu strategi respon krisis. Artinya Koerber lebih kritis melihat bahwa kasus krisis yaitu kasus yang menciptakan perdebatan di publik, dan selesainya situasi krisis yaitu setelah tidak diperdebatkan lagi oleh komunitas. Jadi situasi krisis dapat dikategorikan sebagai isu  negatif  yang  berkembang  di  masyarakat.  Koerber  dalam  studinya  ini merekomendasikan  bawah  teori  strategi  respon  krisis  menjadi  kritikan  atas strategi respon krisis itu sendiri.
Dari beberapa penelitian tentang komunikasi krisis yang sudah dipaparkan
diatas,  terlihat  belum  ada  penelitian  yang  mengkaji  tentang  komunikasi  krisis penanganan pandemic Covid-19 Anies Baswedan yang merupakan tokoh politik yang saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Penelitian ini akan mengambil fokus kajian bagaimana strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta  Anies  Baswedan  dalam  kontek  penangan  pandemi  Covid-19  di  periode Maret – Mei  2020  melalui  media  Instagram  dengan  menggunakan  Situational Crisis Communication Theory (SCCT) milik Tymothy W. Coombs.
Coombs  (Coombs  2010,  38)  dengan  Situasional  Crisis  Communication Theory (SCCT) mengelompokkan SCCT-nya ke dalam empat kelompok strategi yang dianggap serupa.
1. Deny strategy yang meliputi denial atau penyangkalan, attack the accuser atau menyerang orang atau pihak-pihak yang menyebut terjadi krisis di organisasi  dan  scapegoat  atau  menyalahkan  orang  lain  atas  terjadinya krisis.
2. Diminish strategy yang meliputi excuse atau menyatakan tidak ada niat melakukan kejahatan, dan justification atau meminimalkan pemahaman mengenai kerusakan yang ditimbulkan oleh krisis.
3.  Rebuild  strategy  yang  terdiri  dari  compensation  atau  menawarkan kompensasi dan apology atau menyampaikan permohonan maaf.
4.  Reinforcing  strategy  yang  terdiri  dari  ingratiation  atau  menambahkan informasi  yang  positif  dan  bolstering  atau  mengingatkan  orang-orang mengenai kerja baik yang telah dilakukan pada masa lalu.

## B. METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang  berusaha menjelaskan  hasil  penelitian  dengan  menggunakan  narasi.  Analisis  akan dilakukan secara deskriptif dengan menjelaskan bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19 pada periode Maret sampai dengan Mei tahun 2020.

## C. TEMUAN HASIL PENELITIAN
Pemilihan  crisis  response  strategies  merupakan  respon-respon  yang digunakan  oleh  organisasi  untuk  menghadapi  krisis.  Pemilihan  response strategies  ini  sangat  menentukan  dalam  menjaga  citra  dan  reputasi  organisasi. Coombs  (2010,  40)  dalam  Situational  Crisis  Communication  Theory  (SCCT) membagi tiga strategi utama dan satu  strategi pelengkap dalam crisis response yaitu deny strategy, diminish strategy, dan rebuild strategy. Sedangkan strategi pelengkapnya yaitu reinforcing strategy.
Deny strategy meliputi denial, attack the accuser dan scapegoat. Sedangkan diminish strategy terdiri dari excuse dan justification. Rebuild strategy terdiri dari compensation  dan  apology.  Dan  terakhir,  reinforcing  strategy  yang  terdiri  dari ingratitation dan bolstering. Diluar strategy response diatas Smith (2013, 156) juga menambahkan dua strategy response yang lain yaitu diversionary response dan vocal commiseration. Diversionary response yaitu strategi yang digunakan oleh
organisasi  sebagai  upaya  untuk  mengalihkan  pandangan  publik  terhadap masalah yang diasosiasikan dengan organisasi. Sementara vocal commiseration merupakan upaya yang digunakan oleh organisasi untuk menunjukkan empati dan  pengertian  mengenai  apa  yang  dialami  oleh  publiknya.  Dalam  vocal commiseration tersebut, terdapat 4 (empat) strategi yang satu diantara strategi- strategi  tersebut  adalah  concern.  Melalui  strategi  concern,  organisasi menunjukkan kesungguhan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan.
Berdasarkan konsep strategi tersebut, peneliti menemukan bahwa ada lima strategi  respon  krisis  yang  dilakukan  Anies  Baswedan  Gubernur  DKI  Jakarta dalam menghadapi krisis di fase awal pandemi Covid-19, Maret hingga Mei 2020 melalui media Instagram pribadinya. Antara lain :
1. Concern.
Strategi concern adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mengekspresikan  bahwa  organisasi  tidak  mengacuhkan  permasalahan tanpa  mengakui  salah.  Menurut  Smith  (2013,  156)  concern  termasuk  ke dalam  salah  satu  reactive  strategy  yaitu  commiseration,  yaitu  strategi dimana organisasi menunjukkan empati dan pengertian tentang apa yang dialami  oleh  publiknya.  Penggunaan  strategi  concern  yang  dipilih  Anies Baswedan  ini  terlihat  pada  awal  terjadi  krisis  dimana  dirinya  telah melakukan  langkah-langkah  tertentu  sebagai  bentuk  perhatian  dan keseriusan  untuk  menyelesaikan  krisis  yang  terjadi.  Fokus  pada penyelematan  menyiapkan  warga  sejak  awal  tanpa  mengaangap  remeh, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov  untuk  mulai  menjalankan  langkah-langkah  pencegahan penularan infeksi virus korona yang saat itu telah mendapat nama resmi sebagai  COVID-19  (Coronavirus  Disease  2019).  Instruksi  yang  diberikan juga tercantum dalam Instruksi Gubernur No. 16 Tahun 2020. Tak sampai disitu, pada tanggan 2 Maret 2020 Gubernur Anies Baswedan membentuk tim  Jakarta  Tanggap  COVID-19  yang  bermarkas  di  Kantor  Dinas Kesehatan, Jl. Kesehatan No. 10, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.  Pada  kesempatan  yang  sama,  Anies  juga  berkomitmen  terhadap keterbukaan pemerintah dalam setiap langkah pencegahan wabah Covid- 19, seperti yang diungkapakan Anies Baswedan dalam rilis resmi di website corona.jakarta.go.id :
Pemprov  DKI  Jakarta  akan  selalu  memberikan  update  secara  transparan, secara apa adanya, juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Pemprov  DKI  Jakarta  melakukan  semua  yang  bisa  kita  kerjakan  untuk melindungi warganya,
Strategi concern ini juga tergambar pada postingan Instagram Anies Baswedan mulai dari hari pertama diumumkannya kasus pertama Covid- 19. Pada tanggal 2 Maret 2020, ada 3 postingan di akun Anies Baswedan yang kesemuanya berisi tentang panduan informasi layanan dan kebijakan cepat  yang  diambil  oleh  Anies  Baswedan  terkait  pembatasan  kegiatan warga.  Tak  sampai  disitu,  Pemorov  DKI  Jakarta  juga  langsung  merilis
sebuah  website  khusus  yang  berisikan  semua  informasi  tentang perkembangan dan penanganan kasus Covid-19 di DKI Jakarta di halaman corona.jakarta.go.id
Postingan pertama : Perkembangan kasus COVID-19 di luar memang menunjukkan tren naik,  berarti  kita  harus  waspada  tapi  tetap  tenang.  Update:  Presiden @jokowi baru saja umumkan ada dua kasus positif Corona di Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan sebagai kewaspadaan umum di tempat kerja kita masing-masing untuk mengurangi risiko penularan virus COVID-19? Simak panduan dari WHO ini. Tetap tenang beraktivitas sambil waspada dan terus jaga kesehatan. Hubungi hotline @dinkesdki bila diperlukan.
Postingan kedua :
Pemprov  DKI  Jakarta  melalui  Tim  Tanggap  COVID19  mengambil langkahlangkah respon cepat berdasarkan fakta dalam penanganan Covid- 19.
1. Pemprov DKI Jakarta memastikan akan secara rutin mengirimkan pesan  berantai  melalui  aplikasi  WA  (whatsapp)  maupun  SMS,  tentang potensi risiko apabila ditemukan tempat-tempat baru yang perlu dihindari dan/atau informasi baru yang perlu diketahui oleh masyarakat.
2. Kita mengimbau kepada masyarakat juga untuk jangan bepergian ke lokasilokasi yang sudah dinyatakan sebagai tempat yang terjangkiti.
3.  Pemprov  DKI  Jakarta  juga  tidak  akan  mengeluarkan  perizinan baru  untuk  kegiatan  perkumpulan  orang  dalam  jumlah  yang  besar.  Dan yang sudah terlanjur keluar izinnya, akan direview kembali.
4.  Standar  operasional  prosedur  (SOP)  bagi  masyarakat  yang merasakan  kondisi  gejala  Covid-19  ataupun  melihat  seseorang  yang memiliki gejala Covid-19 agar langsung HUBUNGI nomor telepon 112 atau 119. Analisa diagnosa akan dilakukan secara jarak jauh melalui telepon dan konfirmasi gejala akan dilakukan dengan didatangi langsung ke kediaman (tempat)  orang  tersebut.  Kami  meminta  JANGAN  langsung  datang  ke fasilitas  kesehatan.  Mengapa?  untuk  mengurangi  potensi  penularan. Cukup telepon dari tempat anda berada dan kami yang akan jemput.
5.  Kami  mengimbau  masyarakat  untuk  tidak  ikut  panic  buying (pembelian secara berlebihan) karena stok kebutuhan Jakarta dalam kondisi cukup.
6.  Lalu  meskipun  sekarang  beramai-ramai  belanja  hand  sanitizer/ masker,  tapi  sesungguhnya  pencegahan  yang  lebih  efektif  itu  justru  cuci tangan  menggunakan  air  mengalir  dan  sabun.  Masker  hanya  efektif mencegah untuk orang yang sedang sakit dan petugas medis yg merawat orang  sakit  atau  keluarga  yang  pernah  kontak  langsung  dengan  suspect Corona.
7.  Pemprov  DKI  Jakarta  selalu  terbuka  atas  segala  informasi, khususnya tentang #Covid19 yang perlu diketahui bersama dan ditanggapi secara  cepat.  Apabila  Anda  menemukan  informasi  yang  perlu  diketahui
oleh  pemerintah,  laporkan  ke  112.  Kami  siap  untuk  merespon  dan  tim #jakartatanggapcorona akan berjaga 24 jam untuk tanggap Covid-19 ini.
Postingan ketiga :
Memastikan  kesiapan  jajaran  Jakarta  Siaga  112  Pusdatin  BPBD  DKI Jakarta untuk melayani laporan warga mengenai virus Corona. Semua operator 112 telah dibekali pelatihan dari Dinkes DKI untuk membantu Anda yang mengalami gejala atau mengetahui orang lain dengan gejala #Covid19. Bila 112 sibuk, teman- teman  juga  bisa  menghubungi  Hotline  Dinkes  DKI  0813  8837  6955.  Selamat bertugas, jaga stamina dan berikan pelayanan terbaik untuk warga Jakarta!
2. Apology
Strategi  apology  yaitu  menyatakan  bertanggungjawab  terhadap krisis  dan  meminta  maaf  kepada  publik  dan  stakeholder.  Pernyataan bahwa Pemprov DKI Jakarta bertanggungjawab atas penangan penyebaran virus Covid-19 di wilayahnya. Dimana saat itu, Anies Baswedan melalui Pemprov DKI Jakarta langsung melakukan pembatasan pergerakan warga DKI  Jakarta  secara  signifikan.  Kebijakan  cepat  langsung  diambil  Anies Baswedan pada tanggal 11 Maret 2020 langsung meniadakan kegiatan Car Free  Day,  pada  tanggal  14  Maret  2020  meniadakan  kegiatan  belajar  di sekolah, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga langsung merilis Surat Edaran  No.  32  Tahun  2020  tentang  Pembelajaran  di  Rumah  (Home Learning) pada Masa Darurat COVID-19. Tidak sampai disitu, pada tanggal 19  Maret  2020  juga  langsung  diambil  kebijakanpeniadaan  sementara kegiatan keberagamaan di rumah ibadah dan pada tanggal 20 Maret 2020 Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Seruan Gubernur No. 6 Tahun 2020  tentang  Penghentian  Sementara  Kegiatan  Perkantoran  menyusul meluasnya penyebaran wabah korona di Jakarta. Sementara itu, sejumlah tempat  hiburan  dan  wisata  yang  biasa  menjadi  lokasi  keramaian  juga ditutup  sebagai  langkah  antisipasi.  Meski  demikian,  tidak  terlihat  secara langsung  kalau  Anies  Baswedan  menyampaikan  permohonan  maaf  atas upaya penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.
3. Compensation
Pada  strategi  ini,  Anies  Baswedan  melalui  Pemprov  DKI  Jakarta langsung  meluncurkan  program  bantuan  sosial  sebagai  kompensasi terhadap pemberlakuakn Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu Anies Baswedan juga langsung menggalang dukungan warga dengan meluncurkan Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) sebagai wadah bagi warga untuk membantu sesama. Dalam KSBB, pemerintah hanya berperan sebagai penghubung untuk masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan kepada  warga  rentan  terdampak  wabah  virus  korona  dan  lokasi-lokasi tertentu  lainnya.  Berikut  pernyataan  Anies  Baswedan  soal  penyaluran bantuan  sosial  bagi  1,2  juta  warga  miskin  di  DKI  Jakarta  dalam  akun Instagramnya pada tanggal 9 April 2020 :
Hari  ini (9/4),  Pemprov  DKI  Jakarta  mulai menyalurkan  bantuan  sosial (Bansos) ke rumah-rumah dari 1.2 juta keluarga miskin dan rentan, jelang penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  Jumat  (10/4).
Penyaluran  bantuan  dilakukan  dengan  pengantaran  langsung  ke  rumah tangga  sasaran  agar  masyarakat  tetap  berkegiatan  di  rumah.  Adapun bantuan yang diberikan berupa paket khusus bahan makanan, masker kain, dan sabun. Cek infografik berikut untuk tahu jadwal penyalurannya yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9 April 2020.
4. Justification
Strategi ini merupakan spilihan untuk meminimalkan pemahaman mengenai  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  krisis  dengan  mengklaim ketidakmampuan  mengontrol  kejadian  yang  memicu  terjadinya  krisis. Strategi  ini  biasanya  dilakukan  oleh  organisasi  dengan  menyebut  bahwa krisis  yang  diluar  kendali  organisasi  dan  lebih  disebabkan  oleh  faktor eksternal.  Strategi  justification  ini  dijalankan  dengan  menyebut  bahwa penyebaran  Covid-19  tidak  bias  dibendung  dan  di  seluruh  dunia  juga mengalami  hal  yang  serupa,  tidak  ada  Negara  yang  siap  menghadapi pandemi. Seperti yang Anies Baswedan tulis pada postingannya di tanggal 24 Maret 2020, pada halaman Instagramnya Anies Baswedan menuliskan : Saat ini, jumlah kasus positif COVID-19 di dunia meningkat cukup signifikan  termasuk  di  Indonesia .  Untuk  itu,  social  distancing  dan mengurangi interaksi diluar rumah sangat berguna agar dapat mengurangi jumlah penularan COVID-19. Lalu, selain tetap di rumah aja, apalagi ya yang  bisa  dilakukan  untuk  berhati-hati  di  tengah  pendemi  ini?  Yuk,  cek video  berikut!  Tetap  waspada  dan  jangan  lupa  untuk  selalu  memantau informasi terkini COVID-19 di Jakarta melalui corona.jakarta.go.id ya!
Narasi  serupa  juga  tergambar  pada  postingan  di  Instagram  Anies Baswedan  pada  tanggal  28  Maret  2020,  dimana  Anies  Baswedan  coba menginformasikan pertemuannya bersama 44 walikota anggota C40 Cities. Anies Baswedan menulis :
Virus Corona tidak mengenal batas-batas negara, semalam telekonferensi bersama  44  walikota/  pemimpin  kota  dari  31  negara  dalam  jaringan  C40  Cities yang mewakili sekitar 360 juta penduduk di kota-kota besar dunia seperti London, Seoul, Milan, Jakarta, dst. ⁣ Kota-kota telah menjadi episenter dari krisis ini dan untuk menghentikan penyebaran virus Corona perlu tindakan ekstrim yang belum pernah  kita  lakukan  sebelumnya,  bersama-sama  di  seluruh  dunia.  Karenanya penting  untuk  saling  bertukar  pengalaman  dengan  kota-negara  lain,  terutama mereka  yang  sudah  lebih  dulu  mengalami  krisis  COVID-19.  Belajar  dari pengalaman  mereka  untuk  menyelamatkan  warga  dan  melindungi kesejahteraannya  selama  pandemi  COVID-19.  Dari  Jakarta  kami  sampaikan kondisi terakhir di Jakarta, hal-hal yang sudah dilakukan, tantangan yg dihadapi. Kami berharap pemerintah kota-kota dunia ini bisa terus saling bertukar informasi dan praktik baik dengan cepat. InsyaAllah, bersama-sama kita akan segera melewati ujian ini, lebih kuat dari sebelumnya.
Selain itu, Anies Baswedan juga kerap menjadi pandangan dan saran dari  para  ahli  untuk  mengambil  kebijakan  penanganan  covid-19  di  DKI Jakarta. Hal ini tergambar pada postingan di Instagram Anies Baswedan pada  tanggal  19  Mei  2020.  Dimana,  pada  tanggal  itu  Anies  Baswedan
menuliskan  bahwa  semua  kebijakan  yang  diambil  oleh  dirinya  dan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan sebuah rekomendasi kajian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia :
Pemprov  DKI  Jakarta  bersama  Gugus  Tugas  COVID-19  DKI  Jakarta menyampaikan kepada seluruh warga bahwa Jakarta akan memperpanjang status PSBB selama 14 hari mulai 22 Mei - 4 Juni. Perpanjangan status PSBB DKI Jakarta ini berdasarkan kajian ilmiah dari tim ahli epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Makin banyak orang berada di rumah, makin kecil penularan. Sebaliknya, makin banyak  orang  di  luar  rumah  maka  makin  tinggi  penularan.  Sejak diberlakukan  #PSBB  Jakarta  angka  proporsi  warga  berada  di  rumah meningkat sampai hampir 60%. Lalu kira-kira terlihat dalam dua minggu kemudian, pelan-pelan laporan kasus Jakarta mulai menurun. Penurunan ini hanya bisa terjadi karena kita sudah mulai patuh untuk #dirumahaja. Pada Maret 2020, angka reproduksi/ tingkat penularan awal (R0) di DKI adalah  empat,  artinya  satu  orang  bisa  menulari  empat  orang  lainnya. Alhamdulillah  berkat  kerja  sama  kita  semua,  terutama  60%  warga  yang memilih berada #dirumahaja selama PSBB, pada 17 Mei angka reproduksi (Rt) kita di kisaran 1,11. Sudah mulai stabil 2-3 minggu terakhir. Sedikit lagi, idealnya angka reproduksi (Rt) harus ditekan di bawah satu baru bisa kita  anggap  terkendali.  Sesungguhnya  ada  banyak  variable  dan  data  yg digunakan dalam memantau masalah yang kompleks ini. Gambaran diatas adalah  ilustrasinya.  Dalam  paparan  dan  pembahasan  semua  itu  dibahas. Dan  Alhamdulillah,  memang  tanda-tandanya  cukup  baik,  tapi  belum tuntas. Apresiasi kepada seluruh masyarakat warga DKI Jakarta yang telah disiplin  dalam  mengikuti  protokol  kesehatan  selama  PSBB.  Bagi  teman- teman yang selama ini belum disiplin PSBB, pilihannya ada di tangan Anda semua,  mau  ikut  ambil  tanggung  jawab  atau  mau  kembali  pada  keadaan Maret 2020. Perpanjangan kali ini akan bisa menjadi PSBB penghabisan jika  KITA  SEMUA  disiplin.  Karena  itu,  kami  ingin  sampaikan  kepada semua,  jangan  sampai  kita  harus  memperpanjang  lagi.  Jika  disiplin  kita kerjakan,  dan  insyaAllah  dua  minggu  lagi  menjadi  babak  baru  bagi  kita semua. Mari kita sama-sama hadapi. Kita bisa! Jakarta bisa! Indonesia bisa!
5. Ingratiation
Strategi berikutnya adalah ingratiation, yakni menambahkan informasi yang  positif  mengenai  organisasi  dan  memuji  pihak  lain.  Strategi  ini tercermin  dari  pernyataanpernyataan  Anies  Baswedan  tentang apresiasinya  terhadap  orang-orang  yang  berdedikasi  tinggai  selama penangan pandemic Covid-19 di DKI Jakarta. Seperti yang Anies Baswedan tulis  pada  tanggal  3  April  2020.  Anies  Baswedan  memberikan  apresiasi pada semua pihak yang membantu program pemenuhan kebutuhan pokok bagi sesame di Jakarta. Berikut yang Anies Baswedan tulis :
Kemarin  mengunjungi  posko  layanan  rapid  test  untuk  COVID-19  yang diselenggarakan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi. Atas nama Pemprov DKI Jakarta saya  menyampaikan  terima  kasih,  apresiasi  kepada  Yayasan  Buddha  Tzu  Chi
Indonesia.  Teman-teman  Tzu  Chi  termasuk  yang  paling  awal  bergerak  ikut membantu penanganan wabah COVID-19 di DKI Jakarta. Dan dukungannya tidak tanggung-tanggung,  minggu  lalu  kami  di  Jakarta  merasa  bersyukur  sekali, mendapatkan distribusi 100 ribu rapid tes dan 50 ribu masker, ini jumlah yang sangat signifikan dalam upaya kita menangani COVID-19 di DKI Jakarta. Kami mengapresiasi  sekali  kerja  sama  cepat  dan  juga  volume  dukungannya,  sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Hadir nyata tanpa membuat upacara serah terima atau kegiatan seremonial lain. Kelak akan tercatat dalam sejarah kita bahwa Yayasan Buddha Tzu Chi telah berperan secara luar biasa. Selain itu, sempat menengok juga Rumah Sakit Lapangan Tzu Chi-Artha Graha Peduli di Ancol yang disiapkan untuk membantu menangani kasus COVID-19. Semoga makin banyak yang  mau  terlibat  langsung  dalam  menangkal  penyebaran  COVID-19  dan  ikut menangani  dampak  sosial-ekonominya.  Sebuah  tantangan  bagi  umat  manusia seluruh  penjuru  bumi,  tantangan  yang  harus  diselesaikan  bersamasama  oleh semua!
Berkaca  pada  teori  Coombs,  dapat  dilihat  bahwa  response  strategy  yang dijalankan oleh Anies Baswedan dan Tim Pemprov DKI Jakarta belum semuanya terlingkupi  dalam  teori.  Anies  Baswedan  terlihat  tidak  menggunakan  deny strategi baik dalam bentuk denial (penyangkalan), attack the accuser (menyerang orang atau pihak-pihak yang menyebut terjadi krisis di organisasi) dan scapegoat (menyalahkan orang atau pihak lain atas krisis yang terjadi)

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisa  dan  temuan-temuan  dalam  penelitian  ini,  peneliti membuat  kesimpulan  sebagai  berikut:  Pertama,  bagi  pejabat  publik  yang menghadapi krisis, pilihan strategi komunikasi krisis sangat menentukan apakah pejabat publik bisa keluar dengan cepat dan mampu menyelesaikan krisis tanpa kehilangan  citra  dan  reputasi.  Pilihan  strategi  ini  sangat  ditentukan  oleh  jenis krisis  yang  dihadapi.  Kedua,  Gubernur  Anies  Baswedan  secara  umum  berhasil mengatasi dan melewati krisis yang terjadi dalam penangan pandemi Covid-19 di DKI  Jakarta  dengan  tetap  mampu  menjaga  reputasinya  dengan  baik.  Hal  ini ditandai  dengan  survei  yang  dirilis  oleh  Indikator  yang  menempatkan  Anies Baswedan  sebagai  kepala  daerah  dengan  kepekaan  terhadap  krisis  di  masa pandemi. Ketiga, Anies Baswedan dalam strategi komunikasinya memilih 5 (lima) strategi komunikasi untuk melindungi diri dan memperbaiki reputasi. Kelimanya justification, apology, compentation, ingratiation dan concern jika merujuk pada konsep  Situational  Crisis  Communication  Theory  (SCCT)  yang  dikembangkan oleh Timothy Coombs. Keempat, pesan kunci Anies Baswedan dalam menghadapi krisis  di  awal  pandemi  Covid-19  terletak  pada  sikapnya  yang  mengambil tanggung  jawab,  terbuka  dan  mendengarkan  para  ahli  epidemiology  menjadi sebuah kunci keberhasilan Anies Baswedan dalam menjalankan komunikasi krisis melalui akun Instagramnya.

## REFERENSI
Alkomari  (2020).  Analisis  Komunikasi  Gubernur  Jawa  Tengah  Ganjar  Pranowo Menghadapi  Pandemi  Covid-19.  Journal  of  Strategic  Communication  Vol. 11, No.1, Hal 27-37
Ardiyanti,  H.  2020.  Komunikasi  Media  Yang  Efektif  Pada  Pandemi  Covid-19. INFO Singkat.
Available at http://pers.droneemprit.id. Aziz, Khalid & Ruff, Pieter (2003). Managing Communication in a Crisis. Hamp- shire: Gower Publishing
Coombs, W. Timothy (2006). The Protective Power of Crisis Response Strategies:
Managing  Reputational  Asset.  Journal  of  Promotion  Management,  Vol.12. New York: The Haworth Press. Ic ]
Fahmi, I. 2020. Drone Emprit: Software for media monitoring and analytics.
Hanifah,  Lulu  (2016).  Manajemen  Komunikasi  Krisis  Lembaga  Peradilan  (Studi Ter-  hadap  Manajemen  Komunikasi  Krisis  Mahkamah  Konstitusi Menghadapi Kasus Suap Sengketa Pilkada). Jakarta: Universitas Indonesia Indikator. (2020). Survei Pemuka Opini (Opinion Leader) Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan dalam Penanganan COVID-- ‐ 19. Available at https://indikator.co.id/wp-- ‐ content/uploads/2020/09/Bahan-- ‐ Rilis-- ‐ Indikator-- ‐ 20-- ‐ Agustus-- ‐ 2020.pdf Instagram Anies Baswedan @aniesbaswedan
Koerber,  Duncan.  (2014).  Crisis  Communication  Response  and  Political Communities:  The  Unusual  Case  of  Toronto  Mayor  Rob  Ford.  Canadian Journal of Communication, Volume 39.
Lukiwati,  Lukki  &  Laksmiwati,  Indah  (2020).  Komunikasi  Publik  Menteri Kesehatan Terawan. Jurnal Biwakya Vol.14 No.12 Juli 2020 hal 3581-3590
Mawardi, I. 2020. Ini Daftar 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Soal Corona Versi LP3ES. Detik  News, 6 April  2020.  Diterima dari
https://news.detik.com/berita/d-4967416/ini-daftar-37-pernyataan- blunder-pemerintah-soal-Corona-versi-lp3es/3, 12 April 2021.
Pemprov DKI Jakarta. (2020). Linimasa Kebijakan Penanganan Pandemi COVID- 19 di Jakarta https://smartcity.jakarta.go.id/blog/507/linimasa-kebijakan- penanganan-pandemi-covid-19-di-jakarta
Yulianti, Wulan & Boer, Rino Febrianno. (2020). Manajemen Krisis Public Relations dalam  Menangani  Penolakan  Imunisasi  Measles  Rubella.  PRofesi  Humas, Volume 4 No. 2.