## Peran Transparansi dalam Memoderasi Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah
Muh Mujihal Fikri Jalil 1 , Jamaluddin Majid 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia jamalmajid@gmail.com (koresponden)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah,  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  dan  kompetensi SDM  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Wajo dengan  variabel  transparansi  sebagai  pemoderasi.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kuantitatif  dengan  pendekatan  kausal  asosiatif.  Metode  pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuisioner oleh responden, kemudian dianalisa dengan  regresi  berganda  dan  Moderated  Regression  Analysis.  Hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  dan  kompetensi  SDM  secara  parsial  berpengaruh signifikan  dan  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  daerah.  sebaliknya transparansi  tidak  mampu  memoderasi  penerapan  SAP  dan  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah,  tetapi  mampu  memoderasi  kompetensi  SDM  terhadap kualitas laporan keuangan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  application  of  Government Accounting  Standards,  Regional  Financial  Information  Systems,  and  HR competencies  on  the  quality  of  local  government  financial  reports  in  Wajo Regency  with  transparency  as  a  moderating  variable.  This  study  uses  a quantitative  method  with  an  associative  causal  approach.  The  method  of  data collection is done by filling out questionnaires by respondents, then analyzed by multiple regression and Moderated Regression Analysis. The results of the study revealed  that  the  application  of  Government  Accounting  Standards,  Regional Financial Information Systems, and HR competencies partially had a significant and positive effect on the quality of regional financial reports. on the other hand, transparency  is  not  able  to  moderate  the  application  of  SAP  and  the  Regional Financial  Information  System,  but  can  moderate  the  competence  of  human resources on the quality of financial reports.
Volume  7
Nomor 1
Halaman 75-89 Makassar, Juni 2022 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 1 Juni 2022 Tanggal Revisi 16 Juni 2022 Tanggal diterima 24 Juni 2022
Kata Kunci :
Penerapan SAP, Sistem Informasi Keuangan, SDM, Kualitas Laporan Keuangan, dan Transparansi
Keywords :
Penerapan SAP, Sistem Informasi Keuangan, SDM, Kualitas Laporan Keuangan, dan Transparansi
Mengutip artikel ini sebagai : Jalil, Muh Mujihal Fikri dan Jamaluddin Majid. 2022. Peran Transparansi dalam Memoderasi Determinan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Tangible Jurnal, 7, No.1, Juni 2022, Hal. 75-89. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.254

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Otonomi  daerah  memberikan  peluang  terhadap  pemerintah  daerah untuk  bersaing  dalam  upaya  kemandirian  daerah,  dengan  adanya otonomi    daerah    pengelolaan  keuangan  sepenuhnya  berada  ditangan pemerintah  daerah.  Sejalan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah,
diperlukan  suatu  penataan    lingkungan    dan    sistem    akuntansi    yang baik,  karena  kedua  hal  tersebut  merupakan  pendukung  terciptanya pengelolaan  keuangan  daerah  yang accountable ,  dalam  rangka  mengelola dana  dengan  sistem  desentralisasi  secara  transparan,  efisien,  efektif,  dan dapat  dipertanggungjawabkan  (Azlim  dkk.,  2012).  Guna  mewujudkan prinsip-prinsip  tersebut,  tentu  dibutuhkan  suatu  pelaporan  keuangan yang  terintegrasi  dengan  kesadaran  akan  kewajiban  pemerintah sebagai pelayan masyarakat.
Pelaporan  keuangan  selalu  dikaitkan  dengan stewardship  teory . Laporan  keuangan  yang  memiliki  kualitas  baik  dimaknai  sebagai  suatu bentuk  atau  wujud  tanggung  jawab  aparatur  terhadap  amanah  yang terkandung  didalam  laporan  keuangan  itu.  Pelaporan  keuangan  pada dasarnya memberikan bantuan terhadap pemenuhan urgensi financial user yang  memiliki  limit  dalam  pemerolehan  informasi  sebagai  suatu  bentuk penjagaan  amanah  kepada  masyatakat  (Syarifudin,  2014).  Tanggung jawab  ini  menjadi  hal  yang  sangat  vital  karena  pada  dasarnya  ada amanah  yang  diemban  oleh  birokrasi  kepada  seluruh stakeholder . Pelaporan keuangan yang dilakukan wajib memenuhi kualitas yang linear dan  relevan  terhadap  regulasi  maupun  SAP.  Hal  tersebut  dinyatakan memiliki kualitas  yang  baik  apabila  laporan  keuangan  yang    disajikan memiliki    empat karakertistik  yaitu  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan dan  dapat  dipahami    (Armel,  2017).  Hal  ini  telah  dipenuhi  oleh berbagai  pemerintah  daerah  yang  ada  di  Sulawesi  Selatan,  salah satunya  Pemerintah  Kabupaten  Wajo.  Dilansir    dari    mediasinergi.co (2020),  berdasarkan  UU  No.  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan telah melakukan  pemeriksaan  atas  LKPD  Kabupaten  Wajo  untuk  tahun  2019 dengan opini Wajar Tanpa  Pengecualian  (WTP). Opini diberikan karena penyajian LKPD Kabupaten Wajo telah disajikan  secara  wajar dan sesuai dengan SAP.
SAP  merupakan  suatu  kemutlakan  yang  wajib  menjadi guide dalam upaya  menciptakan  pelaporan  keuangan  yang  memiliki  kualitas khususnya    ditingkat  pemerintah  daerah  (Wati  dkk.,  2014).  SAP  adalah syarat  yang  berkekuatan  hukum  dan  memiliki  orientasi  terhadap peningkatan dan perwujudan laporan keuangan yang berkualitas (Juwita, 2013). Dalam urgensi tersebut, Financial user report akan mendayagunakan SAP  guna  mencari  pemahaman  terhadap  informasi  yang  tersaji didalamnya  serta  berfungsi  sebagai  SOP  dalam  penyatuan  pandangan diantara stakeholder terkait  (Zeyn,  2017b).  Penerapan  standar  akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan  (Wati  dkk., 2014). Penelitian ini juga diperkuat oleh Oktarina dkk.    (2016)  yang  mengungkapkan  hasil  yang  sama,  dimana  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  dipengaruhi  oleh  penerapan  standar akuntansi pemerintah.
Selain  suatu  standar  baku  yang  menjadi    kerangka    konseptual, tentunya dibutuhkan  suati  sistem  yang  bisa  menjadi  wadah  penerapan yang efektif. Sistem ini kemudian dikenal dengan SIKD. SIKD  ini  sangat diperlukan    guna    menghadirkan  kualitas  dalam  laporan  keuangan pemda.  SIKD  adalah    sebuah    pedoman    bertahap  sebagai  bentuk pertanggungjawaban eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Wati et.  al., 2014).  SIKD  didefenisikan  sebagai  sebuah  pola pengelompokkan,  kategorisasi,  dan  pengelolaan  finansial  birokrasi  dan
menjadi  salah  satu  sarana  pengambilan  sikap  terhadap  suatu  kebijakan (Yuliani  dkk.,  2010).  Menurut  Sudaryanti  (2013)  penerapan  sistem  ini dimaksudkan untuk pengelolaan finansial dan kerja-kerja strategis dalam sebuah  lembaga  yang  berperan  melayani  masyarakat  khususnya  terkait bidang  finansial,  sehingga  penerapan  sistem  informasi  keuangan  daerah ini  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
Kehadiran  standar  yang  menjadi  kerangka  konseptual  serta  sistem sebagai  wadah  penerapannya  tentunya  tidak  akan  berjalan  beriringan secara  efektif  tanpa  adanya  sumber  daya  manusia  yang  memadai  yang paham  akan  standar  dan  bisa  menjalankan  sistem  secara  efektif  dan efisien.  Uraian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Wati  dkk.  (2014)  yang mengungkapkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Hasil    penelitian  serupa  diungkapkan  oleh  Hendri  dan  Erinos (2020)  yang  mengungkapkan    bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Penelitian  yang  lebih  spesifik  dilakukan  oleh  Yenni  dkk.  (2020)  di  mana hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumber    daya manusia  mampu  memoderasi  (menguatkan)  pengaruh  positif  penerapan sistem  informasi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Secara  keseluruhan,  kehadiran  SAP,  SIKD,  dan  juga sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu menghadirkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  yang  diukur  dengan beberapa kriteria seperti transparansi.
Transparansi  adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka dan  jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh  atas    pertanggungjawaban    pemerintah  dalam  pengelolaan sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada peraturan  perundang-undangan  (Albugis,  2016).  Menurut  Oktarina  dkk. (2016)  transparansi  sendiri  memiliki  arti  keterbukaan  dalam  proses perencanaan,  penyusunan,  dan  pelaksanaan  anggaran. Good  governance menghendaki  pemerintah  dijalankan  dengan  mengikuti  prinsip-prinsip pengelolaan  yang  baik,  seperti  transparansi  (keterbukaan),  akuntabilitas, partisipasi,  keadilan,  dan  kemandirian,  sehingga  sumber  daya  negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  dan  kemajuan  rakyat  dan  negara (Zeyn,  2011).  Kaitannya  dengan  kualitas  laporan  keuangan, good governance merupakan  sistem  yang  membantu  peningkatan  kualitas laporan keuangan pemerintah.
Keharusan  untuk  melaksanakan  transparansi  membuat  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  harus  diterapkan  dengan  patuh  dan  sesuai dengan regulasi. Transparansi dalam pelaksanaannya difungsikan sebagai penjagaan  amanah  finansial  yang  terkelola  (Rawlin,  2018).  Sama  halnya dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP),  (SIKD)  juga  menjadi indikator  yang  bisa  menciptakan  transparansi.  Transparansi    dapat mengatur  pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga  tercipta  pemerintahan daerah  yang    bersih,  efektif,  efisien,  akuntabel,  dan  responsif  terhadap aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  (Fajri  dkk.,2019).  Transparansi membuat  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  harus  mampu  meningkatkan kapabilitasnya demi menjadikan kualitas laporan yang baik. Oleh karena
itu,  dibutuhkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  kompeten  untuk menghasilkan  sebuah  Laporan  Keuangan  yang  berkualitas  (Albugis, 2016).  Untuk  menghasilkan  Laporan  Keuangan  Daerah  yang  berkualitas dibutuhkan  SDM  yang  memahami  dan  kompeten  dalam  Akuntansi Pemerintahan,  Keuangan  daerah  bahkan  organisasional  tentang pemerintahan.  Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  kompetensi aparatuh  pemerintah  daerah  yang  terlibat  dalam  penyusunan  laporan keuangan  dalam  hal  ini  pendidikan  dan  pelatihan  (Nurrizkiana  dkk., 2017).
Penelitian  ini  memiliki  orientasi  untuk  menganalisa  bagaimana pengaruh  kompetensi  SDM,  penerapan  SAP,  dan  Sistem  Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wajo sama seperti yang diteliti oleh Hajra dan J. Majid. (2021)  terkait  pentingnya  keandalan  laporan  keuangan  sebagai  suatu kinerja  pemerintah  juga  dipengaruhi  oleh  kualitas  SDM.  Selain  itu, penelitian  juga  ingin  menganalisa  bagaimana  pengaruh  ketiga  variabel tersebut  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dengan  penambahan variabel transparansi sebagai pemoderasi.

## Tinjauan Teori

## Pengembangan Hipotesis
Juwita  (2013)  menjelaskan  bahwasanya  SAP  adalah  syarat  yang berkekuatan  hukum  dan  memiliki  orientasi  dalam  rangka  mengelevasi kwalitas pelaporan keuangan birokrasi  diNegeri  ini.  Standar  ini  adalah rerangka  yang  terkonsep  dan  dimaksudkan  untuk  penyusunan  serta penyajian  pelaporan  keuangan  yang  memiliki  kualitas.  Olehnya  itu, dibutuhkan  pengetahuan  dan  visualisasi  yang  baik  terhadap  SAP  agar tujuan  pengelevasian  yang  dimaksud  bisa  diwujudkan  secara menyeluruh  (Nugraheni  dan  Subaweh,  2008).  Dengan  demikian,  dapat dimaknai bilamana penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan (Wati  dkk.,  2014).  Penelitian  ini juga  diperkuat  oleh  Oktarina  dkk.  (2016) yang  mengungkapkan  hasil  yang  sama,  dimana  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  dipengaruhi  oleh  penerapan  standar  akuntansi pemerintah.
H1:  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Berpengaruh  Signifikan dan Positif   terhadap   Kualitas Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Selain  suatu  standar  baku  yang  menjadi  kerangka  konseptual, tentunya  dibutuhkan  suati  sistem  yang  bisa  menjadi  wadah  penerapan yang efektif. Sistem ini kemudian dikenal dengan SIKD. SIKD  ini  sangat diperlukan    guna    menghadirkan  kualitas  dalam  laporan  keuangan pemda.  SIKD  adalah    sebuah    pedoman    bertahap  sebagai  bentuk pertanggungjawaban eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Wati et.  al., 2014).  SIKD  didefenisikan  sebagai  sebuah  pola pengelompokkan,  kategorisasi,  dan  pengelolaan  finansial  birokrasi  dan menjadi  salah  satu  sarana  pengambilan  sikap  terhadap  suatu  kebijakan (Yuliani  dkk.,  2010).  Menurut  Sudaryanti  (2013)  penerapan  sistem  ini dimaksudkan untuk pengelolaan finansial dan kerja-kerja strategis dalam sebuah  lembaga  yang  berperan  melayani  masyarakat  khususnya  terkait bidang  finansial,  sehingga  penerapan  sistem  informasi  keuangan  daerah
ini  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan.
Menurut  Hanifa  dkk.  (2016)  mengungkapkan  bahwasanya  jikan terdapat  kelemahan  dalam  SIKD  maka  kehandalan  dan  tingkat  relevansi outpunya  juga  akan  menjadi  tidak  berbobot,  sehingga  penerapan  sistem informasi  keuangan  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  (Arifin  dan  Pratolo,  2012  dan  Yuliani  dkk., 2010).
H2:  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  Bepengaruh  Signifikan  dan Positif  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Kehadiran standar yang menjadi kerangka konseptual serta  sistem sebagai  wadah  penerapannya  tentunya  tidak  akan  berjalan  beriringan secara  efektif    tanpa  adanya  sumber  daya  manusia  yang  memadai  yang paham  akan  standar  dan  bisa  menjalankan  sistem  secara  efektif  dan efisien.  Uraian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Wati  dkk.  (2014)  yang mengungkapkan bahwa kompetensi sumber daya  manusia berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  serupa  diungkapkan  oleh  Hendri  dan  Erinos (2020)  yang  mengungkapkan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Penelitian yang lebih spesifik  dilakukan  oleh Yenni dkk. (2020) di mana hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya manusia  mampu  memoderasi  (menguatkan)  pengaruh  positif  penerapan sistem informasi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
H3:  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Berpengaruh    Signifikan  dan Positif  terhadap Kualitas Laporan   Keuangan Pemerintah Daerah
Keharusan  untuk  melaksanakan  transparansi  membuat  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  harus  diterapkan  dengan  patuh  dan  sesuai dengan  regulasi.  Transparansi  dalam  pelaksanaannya  diterapkan  dalam upaya  penjagaan  terhadap  amanah  terkait  pengelolaan  anggaran (Rawlin,  2018).  Transparansi  menjadi  satu  dari  lima  indikator  GG  yang berarti  adanya  sifat  terbuka  dari  birokrasi  untuk  bertanggung  jawab kepada sekuruh stakeholder (Arista dan Suartana, 2016).
H4: Transparansi memoderasi  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
SIKD  juga  menjadi  salah  satu  indikator  yang  digunakan  untuk menciptakan  transparansi.  Transparansi  dimaknai  sebagai  bentuk  sikap terbuka  kepada    siapapun  yang  berkepentingan  selagi  masih  sejalan dengan  koridor  hukum,  regulasi,  dan  standar  yang  berlaku.  Dengan demikian,  SIKD  di  sini  hadir  untuk  memudahkan  aksesibilitas  publik mengenai  urgensi  tersebut.  Transparansi  dapat  mengatur  pengelolaan keuangan  daerah  sehingga  tercipta  pemerintahan  daerah  yang  bersih, efektif,  efisien,    akuntabel,  dan  responsif  terhadap  aspirasi  dan kepentingan masyarakat (Fajri dkk., 2019).
H5:  Transparansi  memoderasi  Pengaruh  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah
Transparansi  membuat  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  harus
mampu meningkatkan  kapabilitasnya  demi  menjadikan  kualitas  laporan yang  baik.  Transparansi  dimaknai  sebagai  bentuk  sikap  terbuka  kepada siapapun  yang  berkepentingan  selagi  masih  sejalan  dengan  koridor hukum,  regulasi,  dan  standar  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  SIKD  di sini  hadir  untuk  memudahkan  aksesibilitas  publik  mengenai  urgensi tersebut.  Maka  dari  itu,  hal  ini  kemudian  membutuhkan  SDM  dengan kompetensi  yang  berkwalitas  guna  menghadirkan  pelaporan  keuangan dengan standar yang diharapkan (Albugis, 2016).
H6:  Transparansi  memoderasi  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  yaitu quantitative  approach berupa numerikal  atau  statistikal.  Tipe  riset  ini  juga  bisa  didefenisikan  sebagai pengkajian terhadap komunitas data tertentu dan memiliki orientasi untuk melakukan  pengujian  terkait  hipotesis  yang  telah  diformulasikan (Indriantoro  dan  Supomo,  2013).  Adapun  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kausalitas  komperatif.  Pendekatan kausalitas  komperatif  merupakan  penelitian  yang  mengukur  kekuatan hubungan  antara  dua  variable  atau  lebih,  juga  menunjukkan  arah hubungan antara variabel bebas dengan vaiabel terikat (Kuncoro, 2013).
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki populasi  tersebut.  Secara  umum,  jumlah  sampel  minimal  yang  dapat diterima  untuk  suatu  studi  adalah  30  subyek  per  grup  umumnya  di anjurkan  (Kuncoro:  2013).  Metode  penentuan  sampel  yang  digunakan  di dalam  penelitiaan  ini  yakni  non-probabability  sampling  dengan  tehnik purposive  sampling.  Purposive  sampling yaitu  pemilihan  sekelompok  subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu. Sampel yang dipilih hanya yang berkaitan dengan proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban  laporan  keuangan. Dalam  hal  ini  adalah  Kepala  Sub Bagian Keuangan dan Penata Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  regresi  berganda  dan analisis regresi moderasi dengan selisih mutlak.
Tabel 1. Operasional Variabel Variabel Defenisi Indikator Standar Akuntansi Pemerintah (X1) Standar akuntansi pemerintah merupakan standar yang mengatur bagaimana penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum maupun  khusus demi meningkatkan keterbandingan laporan keuanagan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar SKPD. 1. Pengidentifikasian 2. Pengklasifikasian
3. Penjaminan reliabilitas
4. Penghitungan pengaruh masing- masing operasi. Sumber: Zeyn (2017) Sistem Informasi Keuangan Daerah (X2) Sistem informasi keuangan daerah merupakan penerapan  sistem  di dalam organisasi pemerintahan untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen dalam 1. Tingkat kecepatan 2. Tingkat
Keamanan
3. Tingkat efisiensi biaya
4. Tingkat kualitas
rangka pengambilan keputusan hasil Sumber: Yusniyar (2014) Kompetensi SDM (X3) Sumber daya manusia yang kompeten adalah sumber utama keunggulan organisasi dalam menjalankan aktivitas penyediaan barang atau jasa berkualitas tinggi dalam hidupnya 1. Keterampilan 2. Pengetahuan
3. Sikap dan Tingkah Laku Sumber:  Inapty  dkk. (2016) Kualitas LKPD (Y) Kualitas laporan keuangan adalah suatu daftar finansial suatu SKPD yang disusun secara sistematis oleh penata laporan keuangan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu organisas yang telah menjalankan berjalan selama periode tertentu 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami Sumber: Silviana dan Antoni (2014) dan Yusniyar (2014)
Transparansi (M)  Transparansi adalah prinsip yang
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 1. Aksesibilitas yang mudah untuk mengakses dokumen anggaran 2. Ketepatan waktu pelaporan pertanggungjawa ban 3. Mengakomodir suara masyarakat 4. Metode penyampaian informasi yang sesuai dengan regulasi dan tuntutan publik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tabel 2. Hasil Uji Parsial untuk H1, H2  dan H3
Coefficientsa
Dari  tabel  di  atas  juga,  dapat  dibuat  penafsiran    terkait  dengan
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -4,741 4,303 - 1,102 ,280 1 Kompetensi SDM ,165 ,067 ,288  2,467  ,020 Penerapan SAP ,149 ,054 ,377  2,764  ,010 Sistem Informasi Keuangan Daerah ,138 ,062 ,333  2,230  ,034
hipotesis yang telah dirumuskan sebagai berikut:
1. Skor koefisien 0.165 dan probabilitas signifikansi 0.020
merepresentasikan  bahwasanya  kompetensi  SDM  memengaruhi kualitas    laporan    keuangan  secara  positif  dan  signifikan.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan  jika  hipotesis  yang  dirumuskan dinyatakan diterima.
2. Skor koefisien 0.149 dan probabilitas signifikansi 0.010
merepresentasikan bahwasanya penerapan SAPmemberikan pengaruh secara  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Dengan  demikian,  dapat  dsimpulkan  jika  hipotesis  yang  dirumuskan dinyatakan diterima.
3. Skor koefisien
0.138 dan probabilitas signifikansi 0.034
merepresentasikan  bahwasanya  SIKD  memberikan  pengaruh  secara positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Dengan demikian,  dapat  disimpulkan jika hipotesis dinyatakan diterima.
Tabel 3. Hasil Uji Parsial untuk H4, H5 dan H6 Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 72,870 55,867 1,304  ,204 Kompetensi SDM -1,717 ,826 -2,991 - 2,080  ,048 Penerapan SAP ,264 ,819 ,669 ,322  ,750 Sistem Informasi Keuangan Daerah 1,278 ,860 3,087 1,486  ,150 1 -1,826 1,322 -1,625 - 1,382  ,180 Transparansi X1_M ,044 ,019 6,211 2,291  ,031 X2_M -,002 ,020 -,385 -,109  ,914 X3_M -,027 ,021 -4,351 - 1,314  ,201
Dari  tabel  di  atas  juga  dapat  dibuat  penafsiran  terkait  dengan hipotesis yang dibentuk sebelumnya sebagai berikut:
1. Skor  koefisien  0.044  dan  probabilitas  signifikansi  0.031  yang merepresentasikan bahwa kehadiran transparansi sebagai  pemoderasi mampu  memoderasi  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara kompetensi  SDM  dan  kualitas  laporan  keuangan.  Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan diterima.
2. Skor koefisien -0.002 dan probabilitas signifikansi 0.914
merepresentasikan  bahwa  kehadiran transparansi  sebagai  pemoderasi tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara penerapan  SAP  dan  kualitas  laporan  keuangan.  Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan ditolak.
3. Skor koefisien -0.027 dan probabilitas signifikansi 0.201
merepresentasikan  bahwa  kehadiran transparansi  sebagai  pemoderasi tidak  mampu  memoderasi  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara
SIKD  dan  kualitas  laporan  keuangan.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dirumuskan ditolak.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  penerapan  SAP berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Hal ini berarti bahwa SAP merupakan suatu standar dengan power of law yang  sangat  kuat  di  mana peruntukannya untuk mewujudkan laporan keuangan  yang  berkualitas.  Hal  ini  relevan  dengan  beberapa  penelitian seperti Wati et. al. (2014) dan Oktarina et. al. (2016) yang memiliki temuan sama yakni penerapan SAP berpengaruh signifikan bagi kualitas laporan keuangan, (Juwita 2013).
Kehadiran  SAP  tentunya  diharapkan  mampu  memengaruhi kualitas  kerja  penata  laporan  keuangan  dan  mengarahkannya  kepada penyusunan  laporan  keuangan  yang  sesuai  dengan  apa  yang  telah ditetapkan. Hal ini relevan dengan apa yang dijelaskan dalam stewardship theory di  mana  peran  yang  diemban  oleh  suatu steward atau  pelayan publik  harus  bisa  relevan  sesuai  dengan  regulasi  dan  juga  kebutuhan publik  serta stakeholder selaku  pengguna  laporan  keuangan.  Pengguna laporan  keuangan  akan  menggunakan  SAP  untuk  memahami  informasi yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dan  menjadi  pedoman  untuk menyatukan  persepsi  antara  penyusun,  pengguna  dan  auditor  (Zeyn, 2017b).  Dengan  demikian,  dapat  dimaknai  bahwasanya  kehadiran  SAP dapat  memberikan  pengaruh  yang  baik  dalam  upaya  mewujudkan laporan  keuangan pemerintah  daerah  yang  berkualitas.  Temuan  dalam penelitian  ini  menjelaskan  secara  gamblang  apa  yang  termaktub  dalam stewardship  theory ,  yakni  pemerintah  selaku  pengayom  masyarakat  harus bisa  menerapkan  suatu  atutan  atau  kesepakatan    publik guna  mencapai apa  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undag-Undang  dan  berbagai  regulasi lainnya.

## Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Temuan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah  (SIKD)  memberikan  pengaruh  secara  positif  dan  juga signifikan  bagi  kualitas laporan  keuangan.  Temuan  penelitian    relevan dengan  apa  yang  diungkapkan  Hanifa et.  al. (2016)  bahwa  SIKD memengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  secara  positif  dan  signifikan. Pada  hakikatnya,  sistem  yang  lemah  tentunya  akan  menimbulkan masalah  seperti  berkurangnya  level  kehandalan  laporan  keuangan, inerelevannya  laporan  keuangan  yang  dibuat,  serta  memengaruhi seberapa baik putusan yang diambil. Arifin dan Pratolo (2012) dan Yuliani dkk.  (2010)  menyatakan  hal  yang  sama,  di  mana  SIKD  memberikan dampak  positif  yang  signifikan  bagi    peningkatan    kualitas    laporan keuangan.
Implementasi  SIKD  diharapkan  mampu  meningkatkan  kegunaan sistem  dan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja  aparat  pemerintah daerah  dalam  rangka  memenuhi  tuntutan  masyarakat  tentang
transaparansi  dan  akuntanbilitas  dari  lembaga  sektor  publik.  Dengan terwujudnya akuntabilitas dan transparansi  tersebut  maka potensi untuk menghadirkan laporan keuangan yang berkualitas menjadi terbuka lebar. Menurut  Hanifa  dkk.  (2016)  sistem  akuntansi  yang  lemah  menyebabkan laporan  keuangan  yang  dihasilkan  juga  kurang  handal  dan  kurang relevan untuk membuat keputusan, sehingga penerapan sistem informasi keuangan  daerah  yang  tidak  baik  akan  menyebabkan  kualitas  laporan keuangan  juga  tidak  baik.  Hal  ini    relevan    dengan    apa yang  dijelaskan dalam  teori  TAM  khususnya  pada  elemen perceived  of  usefulness. Dalam elemen  tersebut  dijelaskan  bahwa  penerapan  suatu  sistem  atau teknologi  harus bisa  menghadirkan  kebermanfaatan  dari  berbagai  sisi. Artinya,    suatu    sistem    seperti  SIKD  harus  bisa  memberikan  manfaat sebagaimana fungsi yang diharapkan dengan kehadirannya sebagai suatu sistem.  Menurut  Sudaryanti  (2013)  implementasi  SIKD  ditujukan  dalam rangka mengelola dana secara transparan,  efisien,  efektif  dan akuntabel. Implementasi  SIKD  diharapkan  mampu  meningkatkan  kegunaan  sistem dan  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja  aparat  pemerintah  daerah dalam  rangka memenuhi  tuntutan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  terkait dengan  SIKD  tentunya  diharapkan  mampu  menghadirkan  pengelolaan keuangan  yang    baik    yang    bermuara  pada  laporan  keuangan  yang berkualitas pula.

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Temuan  penelitian  ini  merepresentasikan  bahwa  kompetensi  SDM memberikan  pengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Temuan  penelitian  memiliki  relevansi  dengan  penelitian  Wati et.  al. (2014)  serta  Hendri  dan  Erinos  yang  juga  mengemukakan  bahwa kompetensi  SDM  yang  baik  akan  mampu  memengaruhi  peningkatan kualitas  laporan  keuangan  secara  positif  dan  signifikan.  Temuan  yang lebih  spesifik  diungkapkan  oleh  Yenni et.  al. (2020)  di  mana  hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  kompetensi  SDM  mampu  menjadi pemoderasi  penerapan  SIKD  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Kehadiran  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  menjadi kerangka  konseptual  penyusunan  laporan  keuangan  serta  Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD)  sebagai  wadah  perwujudan  laporan keuangan  yang  berkualitas  tentunya  tidak  akan  berjalan  beriringan secara  efektif  tanpa  adanya  sumber  daya  manusia  yang memadai yang paham  akan  standar  dan  bisa  menjalankan  sistem  secara  efektif  dan efisien.  Pada  dasarnya,  SDM  menjadi  komponen  utama  dalam  tiap program  dan  tujan  yang  telah  ditetapkan,  tidak  terkecuali  dalam  rangka menghadirkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Temuan  penelitian  ini  relevan  dengan  peranan  SDM  sebagai steward yang  dijelaskan  dalam stewardship  theory. Dalam  teori  tersebut dijelaskan  bahwasanya  individu  ataupun  kelompok  yang  dalam  suatu organisasi  adalah  pemegang  peranan  penting  terhadap  segala  tujuan, program,  dan  sistem  yang    ada    dalam    organisasi  tersebut.  Dengan demikian,  dapat  dimaknai  bahwa  SDM  memberikann  pengaruh  yang positif  dalam  mewujudkan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang berkualitas.  Olehnya  itu,  temuan  penelitian  ini  membuktikan  bahwa
pemerintah  sebagai steward harus  memiliki  kompetensi  ( skill )  yang memadai  dari  berbagai  aspek  agar  penerapan  SIKD  maupun  SAP  dapat dimaksimalkan sebagaimana peruntukannya.

## Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dimoderasi Transparansi
Temuan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  transparansi  tidak mampu menjadi pemoderasi hubungan penerapan SAP terhadap kualitas laporan  keuangan.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dijelaskan  oleh Rawlin  (2018)  bahwa  transparansi  dimaksudkan  guna  menjaga kepercayaan dalam pengelolaan anggaran yang sedang dikelola.
Keharusan  untuk  melaksanakan  transparansi  membuat  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  harus  diterapkan  dengan  patuh  dan  sesuai dengan  regulasi.  Transparansi  dalam  pelaksanaannya  digunakan  dalam menjaga  kepercayaan  terkait  dengan  anggaran  yang  ingin  dikelola (Rawlin, 2018). Lebih lanjut lagi Gerometta dkk. (2005) menyatakan terkait transparansi  yang  merupakan  salah  satu  faktor good  governance dapat terbangun,  di  mana  hal  ini  dapat  mencerminkan  pengelolaan pemerintahan terlah bebas korupsi. Transparansi adalah keterbukaan dari pemerintah  terkait  aspek  pelayanan  publik  yang  pada  akhirnya menjadikan  pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap  semua  pihak  yang berkepentingan  dengan  proses  maupun  kegiatan  pada  organisasi  sektor publik (Arista dan Suartana, 2016).

## Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimoderasi Transparansi
Temuan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  transparansi  tidak mampu  menjadi  pemoderasi  antara  SIKD  dengan  kualitas  laporan keuangan.  Artinya,  sistem  dapat  digunakan  untuk  mengelabui transparansi  itu  sendiri  dan  hal  ini  tentu  tidak  sesuai  dengan  etika  dan regulasi  yang  berlaku.  Keharusan  untuk  melaksanakan  transparansi seharusnya    membuat    SIKD    harus    difungsikan    dengan  patuh  dan sesuai dengan regulasi. Transparansi  dalam  pelaksanaannya  digunakan dalam menjaga kepercayaan terkait dengan anggaran yang ingin dikelola (Rawlin,  2018).  Lebih  lanjut  lagi  Gerometta  dkk.  (2005)  menyatakan transparansi    merupakan  salah  satu  indikator good  governance dapat terbangun,  apabila  dapat  mencerminkan  pengelolaan  keuangan pemerintahan telah bebas korupsi. Transparansi adalah keterbukaan dari pemerintah  terkait  aspek  pelayanan  publik  yang  pada  akhirnya menjadikan  pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap  semua  pihak  yang berkepentingan  dengan  proses  maupun  kegiatan  pada  organisasi  sektor publik (Arista dan Suartana, 2016).
Temuan  penelitian  tidak  relevan  dengan  prinsip perceived  to  use yang  termaktub  dalam  teori  TAM  di  mana  SIKD  sebagai  suatu  sistem harus  bisa  memberikan  kebermanfataan  yang  nyata  bagi  seluruh stakeholder. Pada  dasarnya.  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD) menjadi  salah  satu  indikator  yang  digunakan  untuk  menciptakan transparansi,  yakni  guna  mempermudah  proses  pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  pemerintah  daerah  berusaha menggalakkan  penerapan  sistem  informasi  yang  dapat  membantunya
untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah dalam jangka periode tertentu  kepada  publik.  Transparansi  dapat  mengatur  pengelolaan keuangan  daerah  sehingga  tercipta  pemerintahan  daerah  yang  bersih, efektif,  efisien,  akuntabel,  dan  responsif  terhadap  aspirasi  dan kepentingan masyarakat (Fajri dkk., 2019).

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimoderasi Transparasni
Temuan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  transparansi mampu  menjadi  pemoderasi  pengaruh  SDM  terhadap  kualitas  laporan keuangan. Artinya, adanya keharusan untuk berlaku transparan membuat SDM  semakin    serius    mewujudkan  kualitas  laporan  yang  berkualitas. Transparansi membuat SDM harus mampu meningkatkan kapabilitasnya demi  mewujudkan  kualitas  laporan  yang  lebih  baik.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang    kompeten    untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas (Albugis, 2016). Temuan  penelitian  ini  menjelaskan  bagaimana  penekanan  teori stewardship mengenai  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  suatu    pekerja terhadap  berbagai  tuntutan yang ada dalam tanggungjawabnya. Artinya, pemerintah daerah yang dalam hal  ini adalah steward bagi masyarakat dan pemeritah  di  atasnya  harus  mampu  menghadirkan  SDM  yang  memiliki kompetensi  untuk  bisa  mewujudkan  laporan  keuangan  berkualitas  secara berkelanjutan dan dalam waktu yang lama sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai regulasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan SAP,  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD)  dan  kompetensi  SDM secara  parsial  memengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  secara  signifikan dan positif. Disisi lain, transparansi tidak mampu memoderasi  penerapan SAP  dan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (SIKD)  tetapi  mampu memoderasi  secara  signifikan  dan  positif  kompetensi  SDM  terhadap kualitas laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Albugis, F. F. 2016. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam
Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA , 4(3): 78- 89.
Arifin,  J. F.,  dan  S.  Pratolo.  2012.  Pengaruh  Kualitas  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah  terhadap  Kepuasan  Aparatur  Pemerintah Daerah  Menggunakan  Metode  Model Delon  dan  Mclean. Jurnal akuntansi & Investasi, 13(1): 28-34.
Arifin, N. M., L. Handajani, dan Alamsyah. Kualitas Laporan Keuangan dan  Kepercayaan Stakeholder (Studi  Pada  Satuan  Kerja  Wilayah Kerja KPPN Mataram). Jaffa , 4(2): 121-144.
Armel,  R.  Y.  G.  2017.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. JOM Fekon, 4(1): 105- 119.
Arista,  A.A  S.  A.  N.,  dan  I  W.  Suartana.  2016.  Pemahaman  Atas  SAP sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi pada Kinerja Anggaran SKPD Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Udayana , 17(2) : 1667-1699.
Azlim.,  Darwanis,  dan  U.  A.  Bakar.  2012.  Pengaruh  Penerapan  Good Governance  dan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  terhadap kualitas  Informasi  Keuangan  SKPD  di  Kota  Banda  Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 1(1):1- 14 . Badan  Pusat  Statistik.  2020. Kabupaten  Wajo  dalam  Angka .  Kabupaten Wajo:  Badan Pusat Statistik.
Dewi,  S.  A.  N.,  dan  A.  Dwirandra.  2013.    Pengaruh    Dukungan Manajemen  Puncak, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Pengguna Aktual  dan  Kepuasan  Pengguna  Terhadap  Implementasi  Sistem Informasi Keuangan Daerah Di Kota Denpasar. E- Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 4(1): 196-214.
Fajri, R. N., Djumali, dan S. Hartono. 2019. Analisis  Pengaruh  Penerapan Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,  Sistem  Pengawasan  Melekat, dan  Prinsip  Transparansi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Pendapatan    dan    Belanja  Daerah  (APBD). Jurnal  Ekonomi  Vokasi , 2(1): 1-15.
Gerometta, J., H. Haussermann, dan G. Longo. 2005. Social Innovation and  Civil  Society in  Urban  Governance:  Straegies  for  an  Inclusive City. Urban Studies , 42(11): 1-16.
Hajra  dan  Jamaluddin  Majid.  2021.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Keandalan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten Wajo. Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen , 5(1). Hanifa, L., A. B. Wawo, dan Husin. 2016. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan  dan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan. Jurnal  Progres  Ekonomi  Pembangunan, 1(2): 65-80.
Inapty,  M.  A.  F.  B.  A.,  dan  R.  S.  P.  Martiningsih.  2016.  Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Kompetensi  Aparatur dan  Peran  Audit  Internal terhadap  Kualitas  Informasi  Keuangan.
Jurnal Ilmu Akuntansi , 9(1): 27-42. Juwita, R. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan  Sistem  Informasi  Akuntansi  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan. Trikonomika, 12(2): 201-214.
Mayasari,  R.  P.  2012.  Pengaruh  Kualitas  Anggota  Dewan  terhadap Pengawasan  APBD  dengan  Tata  Pemerintahan  yang  Baik  Sebagai Variabel  Moderating. Jurnal  Ekonomi  dan  Informasi  Akuntansi (JENIUS), 2(1): 48-64.
Munasyir.  2015.  Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten Acehutara .  Jurnal  Magister  Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala , 4(4): 23-35.
Nosihana, A., dan R. Yaya. 2016. Internet Financial Reporting  dan Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhinya  pada  Pemerintah  Kota  dan Kabupaten Di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan  Bisnis ,  3(2):
89-104.
Nugraheni,  P.,  dan  I.  Subaweh.  2008.  Pengaruh  Penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintahan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan.
Jurnal Ekonomi Bisnis, 1(13): 48-58.
Nurrizkiana,  B.,  L.  Handayani,  dan  E.  Widiastuty.  2017.  Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya  terhadap  Kepercayaan  Public-Stakeholders. Jurnal Akuntansi dan Investasi , 18(1): 28-47.
Oktarina,  M.,  K.  Raharjo,  dan  R.  Andini.  2016.  Pengaruh  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Kualitas  Aparatur  Pemerintah Daerah  dan  Good  Governance  terhadap  Kualitas  Laporan Keuanagan di Kota Semarang. Journal Of Accounting , 2(2)1-15. Pujiswara,  I.  B.,  N.  T.  Herawati,  dan  N.    K.    Sinarwati.    2014.    Pengaruh Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah    dan Pengawasan  Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan  dan  Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 2(1): 1-12. Putri,  A.  2017.  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,
Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  terhadap  Kualitas  Informasi  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. JOM Fekon , 4(1): 699-713.
Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewarship dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi , 2(1): 37-46. Rawlin,  B.  L.  2008.  Measuring  the  Relationship  Between  Organizational Transparency and Employee Trust. Public Relations Journal , 2(2): 1-21. Selviana,  dan  E.  Antoni.  2014.  Pengaruh  Penerapan    Sistem    Informasi Akuntansi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah    Survey    pada  Pemerintah  Kabijpaten  di  Seluruh  Jawa Barat. Profita , 6(1): 24-36.
Setyowati,  L.,  W.  Isthika,  dan  R.  D.  Pratiwi.  2016.  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kota Semarang. Kinerja , 20(2): 179-191.
Sudaryanti,  D.  2013.  Pengaruh  Penganggaran  terhadap  Kinerja  Aparat PEMDA  melalui Sistem informasi Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 12(01): 11-24.
Surjono,  W,  dan  N.  R.  Firdaus.  2017.  Pengaruh  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Satuan  Kerja  Dinas  Pendapatan  dan  pengelolaan  Keuanagan (DPPK)  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung. Jurnal  Riset Akuntansi dan Keuanagan , 5(1): 1357-1368.
Susilawati,  dan  D.  S.  Riana.  2014.  Standar  Akuntansi  Pemerintah    dan Sistem  Pengendalian  Intern  sebagai  Anteseden  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah. STAR-Study  &  Accounting  Research , 11(1): 15-32.
Syarifudin,  A.  2014.  Pengaruh  Kompetensi  SDM  dan  Peran  Audit terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan Variabel  Intervening  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah (studi  empiris  pada  Pemkab  Kebumen). Jurnal  Fokus  Bisnis ,  14(02): 26-44.
Udiyanti,  N.  L.  N.,  A.  T.  Atmadja,  dan  N.  A.  S.  Darmawan.  2014. Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Sistem Pengendalian  Internal,  dan  Kompetensi  Staf  Akuntansi  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . e- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 2(1): 1-11.
Wati,  K.  D.,  N.  T.  Herawati,  dan  N.  K.  Sinarwati.  2014.  Pengaruh Kompentensi  SDM,  Penerapan  SAP,  dan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah terhadap  Kualitas Laporan Keuangan  Daerah. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 2(1): 1-11.