Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif
Ester Yambeyapdi
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cenderawasih
* Alamat korespondensi: e.yyapdi@gmail.com

## Abstract
National   integration   issue   is   inherently   dynamic   and   tends   to   follow   the   social changes. It is because the problem cannot be taken for granted. This situation is also very dependent on the way and the tendency of a political regime to understand and treat the aspirations of the people in a particular space and time. Based on this matter, this paper analyzes the government's efforts to create national integration in Papua (social, economic, political conditions) and how Papuans interpret the post-New York 1962 integration process, the 1969 Act until the first four years after the Act. Based on the structuralist approach and the theory of political integration, it was found that since Papuans began to adapt to Indonesians, they experienced a new atmosphere, such as the Indonesian government system which is different from the Dutch colonial government.   The   social,   political,   and   economic   life   must   undergo   a   period   of quarantine   which   is   primarily   determined   by   the   interests   of   the   authorities.   This situation encourages groups that have certain interests in society. There are Indonesian pro-integration groups, and there are anti-integration groups that manifest themselves in the Free Papua Organization (OPM), and some other social protest movements to date.
Keywords: Papua; National Integration; Collective Memory.

## Abstrak
Persoalan   integrasi   nasional   pada   hakikatnya   bersifat   dinamis   dan   cenderung mengikuti arus perubahan sosial. Hal ini disebabkan persoalan tersebut tidak dapat dipandang secara taken for granted . Kondisi tersebut juga sangat bergantung pada cara dan   kecenderungan   suatu   rezim   politik   memahami   dan   memperlakukan   aspirasi masyarakat   pada   ruang   dan   waktu   tertentu.   Berdasar   hal   tersebut,  tulisan   ini bermaksud mendeskripsikan upaya pemerintah dalam menciptakan integrasi nasional di Papua (kondisi sosial, ekonomi, politik) dan bagaimana orang Papua memaknai proses   integrasi   pasca-New   York   Agrement   1962,   Penentuan   Pendapat   Rakyat (Pepera)   1969  sampai   dengan  empat   tahun   pertama   pasca-Pepera.   Berdasar   pada pendekatan strukturis serta teori integrasi politik, ditemukan bahwa sejak masyarakat Papua mulai beradaptasi dengan orang Indonesia, mereka mengalami suasana serba baru, seperti model pemerintahan yang dipraktikkan oleh pemerintah Indonesia yang sangat   berbeda   dari   pemerintah  Kolonial   Belanda.   Kehidupan   sosial,   politik,   dan ekonomi mengalami masa karantina sangat  ditentukan oleh kepentingan penguasa. Kondisi   ini   mendorong   lahirnya   kelompok-kelompok   yang   memiliki   kepentingan tertentu di masyarakat. Ada kelompok pro- integrasi Indonesia dan ada kelompok anti-integrasi   yang   mengejawantah   dalam   Organisasi   Papua   Merdeka   (OPM),   dan sejumlah gerakan protes sosial lainnya hingga kini.
Kata Kunci: Papua; Integrasi; Ingatan Kolektif.

## Pendahuluan
Apa   yang   menjadi   motivasi   sekelompok   orang   Papua   melakukan   demostrasi   di berbagai   daerah   (Papua,   Jakarta,   Yogayakarta,   Surabaya)   dan   sering  kali mengucapkan   yel-yel   “Papua   Merdeka”   setelah   Reformasi   1998   di   Indonesia? Apakah   kelampauan   Papua   “membelenggu”   dalam   bingkai   Negara   Kesatuan
Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif
| 89
Diterima/ Received : 25 November 2018
Disetujui/ Accepted : 2 Desember 2018
Republik   Indonesia?   Apakah   sejarah   integrasi   Papua   ke   dalam   NKRI   diragukan kebenarannya? Bukankah orang Papua telah dibebaskan dari penjajah Belanda?
Proses integrasi, khususnya integrasi nasional merupakan proses politik yang sangat kompleks karena terkait erat dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti sosial  budaya dan sistem ekonomi. Kondisi tersebut akan semakin kompleks apabila rakyat   berasal   dari   multietnik   dan   mendiami   berbagai   kepulauan   seperti masyarakat Indonesia.  Hal ini berarti  bahwa menguat dan melemahnya integrasi nasional   di   Indonesia   sangat   ditentukan   oleh   perkembangan   politik,   pertahanan keamanan, ekonomi,  dan sosial budaya di dalam negeri (Bahar dan Tangdililing, 1996, pp. 143-144, Pekey, 2018, p. 77).
Provinsi Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia, merupakan salah satu wilayah   yang   rentan   terhadap   masalah   integrasi   nasional.   Jika   diingat   sejarah integrasi   Papua   ke   Indonesia,   maka   wilayah   ini   berbeda   dari   wilayah   lain   di Indonesia   yang   dalam   periode   lima   tahun   sesudah   proklamasi   17   Agustus   1945 dapat   dibebaskan   dari   cengkeraman   penjajah.   Sejarah   integrasi   Papua   mencatat suatu perjuangan yang relatif panjang, yaitu selama lebih kurang 14 tahun, berawal dari Konferensi Meja Bundar 1949 hingga Perjanjian New York 1962 (Pamungkas, 2015, p. 89). Dengan demikian,  dapat dipahami bahwa Papua adalah satu-satunya provinsi yang “kembali ke pangkuan ibu pertiwi” melalui Perjanjian New York yang ditandatangani   oleh   Belanda   dan   Indonesia   pada   15   Agustus   1962.   Berdasar   isi perjanjian   tersebut,   pada   1   Oktober   1962,  dilakukan   penyerahan   kekuasaan   dari pemerintah   Belanda   kepada   pemerintah   Indonesia.   Integrasi   Papua   ke   Indonesia juga diperkuat  dengan pengakuan Perwakilan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United   Nations   Temporary   Executive   Authority   (UNTEA) yang  menyerahkan kekuasaan   administrasi   tersebut   kepada   pemerintah     Indonesia   pada   1   Mei   1963 (Huydecoper, 1990, pp. 74-85; Leirissa, 1992, pp. xi, 50-54; Yambeyapdi, 2016, pp. 39- 45; United Nations, 1963, pp. 273–313)
Pemerintah Indonesia berupaya menanamkan nilai-nilai kehidupan baru yang belum dikenal masyarakat Papua melalui berbagai pendekatan. Agenda terpenting “mengambil hati rakyat” mulai digiatkan dalam masa transisi (1963-1969) di Papua untuk mempermudah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Bersamaan   dengan   upaya   pemerintah   RI   menanamkan   nilai-nilai   keindonesiaan, ditemukan pula berbagai penyimpangan sosial yang menimbulkan kekecewaan di hati   rakyat.   Kekecewaan   tersebut   semakin   terlihat   setelah   Pepera   berlangsung dengan bergabungnya Papua ke dalam negara kesatuan RI (Hendrowinoto, 1998, pp. 68–135; Pemda Irian Barat, 1972, pp. 498–508).
Pada   dasarnya,   perubahan   sosial   diakibatkan   oleh   adanya   potensi   dari individu atau kelompok untuk mengadakan perubahan atau menentukan nasibnya sendiri.   Oleh   sebab   itu,   penelitian   ini   menggunakan pendekatan   strukturis (Lioyd, 1993, pp. 91–100) untuk mengungkap perilaku manusia yang berakar pada struktur sosial   individu/kelompok   tersebut.   Realitas   individu   ( agent )   dan   struktur   sosial ( peran, peraturan, interaksi, dan mentalite ) yang diperoleh dari sumber sejarah tersebut diharapkan dapat mengukap “ causal factor ” dalam fenomena integrasi   nasional di Papua pada fase peralihan hingga empat tahun pertama pascaperistiwa Penentuan Pendapat   Rakyat.  Pendekatan   struktur is berguna   untuk   mengungkapkan   faktor utama penyebab   integrasi   nasional di Papua pada masa   itu. Kemudian langkah penelitian sejarah dimulai dengan   pengumpulan   sumber, kritik sumber, analisis sumber, dan eksplanasi kausalitas (Bloch, 1989, pp. 22-25).
Coleman dan Rosberg dalam (Bahar dan Tandililing, 1996, p. 4) menyatakan bahwa   proses   persatuan   bangsa   di   suatu   negara   terdiri   atas   dua   dimensi,   yaitu: vertikal   (elite–massa)   dan   horisontal   (teritorial).   Integrasi   vertikal   mencakup masalah-masalah   yang   ada   dalam   bidang   vertikal   dan   bertujuan   untuk menjembatani   celah   perbedaan   yang   mungkin   ada   antara   kaum   elite   dan   massa Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif
| 90
dalam rangka mengembangkan proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Integrasi teritorial adalah integrasi dalam bidang horizontal dengan tujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen.
Sjamsuddin dalam (Bahar dan Tandililing, 1996, pp. 3–7) pendapat Coleman dan Rosberg tersebut hanya berfokus pada faktor apa yang diintegrasikan. Padahal, terdapat banyak unsur lain yang memengaruhi dan mungkin menentukan adanya celah elit–massa dan perbedaan teritorial. Unsur lain tersebut adalah segi kehidupan manusia yang tidak mengenal batas ruang dan waktu serta batasan lainnya, yakni unsur   politik,   ekonomi,   sosial   dan   budaya.   Dengan   demikian,   yang   terpenting adalah bagaimana faktor-faktor yang ada dalam masyarakat itu menentukan proses tersebut.
Berdasar hal tersebut, tulisan ini mencoba mendeskripsikan sejarah integrasi nasional   Papua   yang   diingat   dan   menjadi   memori   kolektif   orang   Papua. Sebagaimana   dikonsepkan   oleh   Lewis   (2014),   sejarah   tersebut   dinamakan “ remembered history ”atau “sejarah yang diingat”. Namun demikian, sejarah dalam arti yang diingat menurut Lewis tidak sepenuhnya dapat dipercaya karena ingatan manusia memiliki keterbatasan. Hal ini turut diperkuat  oleh  kepentingan tertentu dalam  diri manusia. Selain itu, manusia juga memiliki hak untuk mengingat atau melupakan suatu peristiwa (Zuhdi,  2018). Oleh karena itu, tulisan ini menyajikan tiga bagian penting dalam sejarah Papua yaitu situasi Papuas sebelum integrasi Irian Barat,   respon   masyarakat   terhadap   upaya   integrasi   tersebut,   serta   pelaksanaan Pepera sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemeriintah.

## Metode
Penelitian   ini   menggunakan   metode   sejarah   untuk   menganalisis   perkembangan kehidupan sosial politik yang terjadi di Papua pada periode integrasi ke Republik. Proses   heuristik   dilakukan   dengan   mengumpulkan   sumber   primer   yang   berupa surat kabar (koran), majalah, brosur, laporan-laporan pemerintah, dan laporan gereja serta sumber sekunder yang berupa hasil penelitian yang diterbitkan (buku maupun jurnal) tentang kondisi sosial politik dan ekonomi di Papua pada masa itu. Pencarian data melalui teknik tersebut dilaksanakan di Jayapura. Sementara itu, sumber kajian ini juga didasarkan pada hasil kesepakatan perjanjaian serta kumpulan perundang- undangan tentang Papua sebagai daerah otonotmi khusus. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan kritik sumber baik secara internal maupun eksternal untuk mendapatkan kredibilitas dan otentisitas. Kemudian data tersebut diinterpretasikan dan siap untuk ditulis sehingga menjadi tulisan utuh dan kronologis.

## Kondisi Papua Sebelum 1 Mei 1963
Papua merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kembali ke dalam negara Kesatuan Republik  Indonesia atas intervensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa. Realitas penjajahan yang dilakukan Belanda di daerah Papua amat berbeda dari daerah lain di   Indonesia.   Sebagai   contoh,  di   Jawa   rakyat   menjalani   praktik   kerja-paksa, penyiksaan, dan kematian akibat ulah penjajah Belanda di Hindia Belanda, maka di Papua tidaklah demikian. Bagi masyarakat, Belanda bukanlah penjajah. Kehadiran Belanda   di   Papua   bertujuan   untuk   misi   penyebaran   Injil   dan   misi   kemanusiaan lainnya (Mashad & Ikrar, 2001 ; Ikrar, 1996, pp. 219-224).
Pengalaman rakyat Papua ketika beradaptasi dengan orang Indonesia, sesuai kesepakatan   New   York   1962,   relatif   amat   berbeda.   Sejak   awal,  orang   Papua menyaksikan  bagaimana  perilaku   yang  ditunjukkan  oleh  para   aparat  militer  dan sipil Indonesia ketika itu (Pemda Irian Barat, 1972, pp. 498–508; Yambeyapdi, 2016 ).
| 91
Masa   pemerintahan   Badan   Perwalian   Perserikatan   Bangsa-bangsa, United Nations Temporary Executivr Authority (UNTEA) yang relatif singkat (Oktober 1962 s.d.   April   1963)   mengakibatkan   UNTEA   belum   dapat   merealisasikan   kebijakan pembangunan yang telah diagendakan. UNTEA lebih menekankan kebijakan pada menjaga keamanan di Papua. Akibat demonstrasi massa, UNTEA melalui Dr Djalal Abdoh, kemudian menyerahkan kekuasaan pada pemerintah Indonesia pada 1 Mei 1963 (The Liang Gie dan Soegeng, 1968, pp. 57-60; Drooglever, 2010, pp. 613-630).

## Reaksi Masyarakat Memaknai Integrasi Nasional
Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang  meletus sejak 26 Juli 1965 merupakan cerminan nyata masalah integrasi nasional. Gerakan yang dimulai dari Manokwari   ini   dipimpin   oleh   Serma   Permenas   Ferry   Awom,   mantan   Anggota Batalyon   Sukarelawan   Papua   ( Papua   Vrijwillegers   Korps )   bentukan   Belanda (Sjamsuddin, 1989, pp. 90–100; Rianda, 2017, pp. 92-93).
Jika   dicermati,   meletusnya   gerakan   separatis   OPM   disebabkan   oleh keterbatasan   komunikasi,   khususnya   dalam   arti   politik.   Padahal,  komunikasi merupakan hal pokok yang diharapkan dapat memberi efek terhadap pengalaman politik atau proses sosialisasi politik bagi masyarakat Papua. Hal tersebut karena kala   itu  (masa   kolonial   Belanda),  pendidikan   masyarakat   Papua   sangat  terbatas, sehingga berpengaruh pada minimnya kualitas proses komunikasi dengan gerakan nasionalis   di   luar   Papua.   Perlu   dicatat   bahwa   masyarakat   Papua   tidak   pernah mengenal adanya semangat Sumpah Pemuda 1928 (Djopari, 1993, pp. 100-151; Ikrar, 1996, pp. 224-226).
Kemelut  ekonomi dan politik  Indonesia di era  1960an juga memiliki andil dalam memahami kondisi sosial-ekonomi Papua pada masa itu. Keadaan ekonomi Indonesia sendiri kala itu mengalami kemunduran, sehingga sektor pertama yang diperhatikan   adalah   pembangunan   administrasi   daerah,   pendidikan   formal,  dan pelayanan kesehatan. Untuk  melakukan ketiga hal itu,  terlebih dahulu dilakukan penyesuaian nilai mata uang dan harga barang di masyarakat. Meski pada 1962-1968 ekonomi di Indonesia pimpinan Soekarno mundur drastis ditandai dengan gejala hiperinflasi  tidak  terkendali, nilai uang Papua (sisa pengelolaan ekonomi Belanda yang  jauh  lebih   tinggi)  masih  dapat  bertahan  sampai  dengan  lima  tahun  setelah bergabung dengan Indonesia. Proses penyesuaian itu terhambat sampai tujuh tahun karena alasan situasi politik pemerintah dengan Malaysia. Namun demikian, pada 1971,  proses penyesuaian nilai uang rupiah Papua dan Indonesia selesai, sehingga pembangunan secara nyata baru dapat dimulai (Hendrowinoto, 1998).
Sementara pada saat yang sama,  pegawai pemerintah dan orang Indonesia lain yang ditempatkan di Papua atau bermigrasi swakarsa bertingkah laku sangat kurang   baik   dengan   memanfaatkan   perbedaan   nilai   mata   uang   serta   persediaan barang   impor   di   Papua   demi   keuntungan   pribadi.   Hal   ini   justru   terjadi   ketika penduduk   asli Papua   mulai belajar   mengenal  saudaranya  yang   baru  setanah  air. Persoalan lain muncul terutama berkaitan dengan materi yang didogmakan pada masyarakat  bahwa  Indonesia  termasuk  Papua   karena   dijajah Belanda   selama 350 tahun   yang   membawa   implikasi   kemiskinan   dan   ketertindasan.   Padahal,  konsep miskin dan tertindas bagi rakyat Papua dalam kaitan dengan kolonial Belanda jelas tidak tepat, mengingat Belanda saat di Papua telah mengubah sistem penjajahannya, sehingga Papua tidak mengalami kondisi seperti yang dialami daerah lain (Mashad dan Ikrar, 2001; Yambeyapdi, 2016).
Akibat   kebijakan   Indonesia   yang   terkesan   kurang   peduli   terhadap   Papua, sebagian   masyarakat   diam-diam   atau   pun   terang-terangan   akhirnya   mendukung OPM.   Pemerintah   Indonesia   mulai   dipandang   sebagai   penjajah   baru,   yang merefleksikan   dari   tindakan   kesewenangan   oknum   aparat   pemerintah   sipil   atau militer,   seperti   pengambilan   paksa   barang   yang   ditinggalkan   Belanda   atau
Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif
| 92
memanfaatkan isu tuduhan terlibat OPM untuk membenarkan tindakan tidak terpuji aparat (Ikrar, 1996, pp. 223; Rianda, 2017; Elisabet, 2006, pp. 44-45).

## Pelaksanaan Pepera 1969 dan Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat
Sebagai realisasi terakhir dari Persetujuan New York, selain masalah UNTEA, serta peralihan   Papua   ke   tangan   RI   1963,  ditetapkan   bahwa   selambat-lambatnya  pada 1969   sudah   harus   melaksanakan Act   of   Free   Choice. Hal   ini   menunjukkan   bahwa masalah   Papua   secara   normatif   (hukum   international)   berakhir   sejak   akhir   1969. Kondisi ini menjadi gambaran suasana Penentuan Pendapat Rakyat (Amirmahmud, 1987, pp. 333-339; Saltford, 2003, pp. 158–177).
Episode   terakhir   pertikaian   Papua   terjadi   di   Majelis   Umum   PBB  pada  19 November 1969, ketika rancangan resolusi gabungan dari RI dan Belanda diterima dengan   84   suara   mendukung,   tidak   ada   yang   menolak,   sedangkan   30 abstain . Besarnya jumlah yang abstain  tentu sangat  mengherankan,  karena sebagian besar berasal dari negara-negara Afrika. Mereka yang meski secara umum mendukung kembalinya wilayah itu ke RI, tetap keberatan pada fakta bahwa prinsip “satu orang, satu  suara”   tidak   tercakup  di  dalam  “tindakan  pilihan  bebas”.   Sebagai  gantinya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan pilihan itu di tangan delapan dewan   konsultatif,   yang   para   anggotanya   dipilih   lewat   musyawarah.   Ini   berarti bahwa   para   kepala   suku   dan   para   pemuka   masyarakat   lainnya,   yang   mayoritas masih   buta   huruf   memiliki   keputusan.   Hasilnya   dapat   diperkirakan,   seperti dilaporkan Sekjen, jawaban dewan-dewan  konsultatif seragam,  yaitu  Papua  tetap bergabung   dengan   RI.  (Amirmahmud,  1987;  Drooglever,  2010,  pp.   744-750; Pekey, 2018, pp. 92-93 )
Sehubungan dengan tindakan pemilihan bebas tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, mengatakan bahwa “mudah mengkritik penerapan suatu ujian   politik   yang   sulit   bahkan   kontroversial   dan   itu   memang   kasus   mengenai pengaturan   untuk   mengadakan   pilihan   bebas,   khususnya   jika   hendak   memakai tindakan   yang   disebut   standar   internasional,   yang   biasanya   berarti   penerapan standar-standar   Barat   pada   kondisi   dan   situasi   di   Asia.   Standar   itu   tidak   sesuai diterapkan   di   daerah   ini.   Apalagi   bagi   Papua   yang   dikenal   sebagai   salah   satu wilayah terbelakang, seseorang harus memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu bagi keadaan-keadaan di Papua” (Amirmahmud, 1987; Saltford, 2003).
Terciptanya   pernyataan   penduduk   Papua   untuk   tetap   bergabung   dengan Indonesia   merupakan   hasil   usaha   Amirmahmud,   selaku   wakil   Indonesia   yang melaksanakan   tugas   Pepera.   Usaha   tersebut   telah   ditulis   dalam     otobiografinya, bahwa ketika ia menerima tugas tersebut ia tidak pernah mempertanyakan status Papua.  Baginya, wilayah itu telah  menjadi bagian dari  Indonesia dan akan tetap demikian.   Saat   menyusun   programnya,   ia   selalu   dihantui   oleh   kemungkinan, bagaimana dan tindakan apa yang akan dilakukan kalau mayoritas rakyat Papua memilih melepaskan diri dari Republik Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, Papua Barat   harus   tetap   dalam   wilayah   kekuasaan   Indonesia   sehingga   dalam   praktik- praktik   Pepera   menurutnya,   cara-cara   yang   ia   gunakan  dianggap  kurang   sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, saat perjalanan peninjauan daerah-daerah di Papua,   sebelum   Pepera,   Amirmahmud   juga   menyaksikan   bahwa   bagian   terbesar dari penduduk di wilayah itu memang belum sadar politik, sehingga dalam Pepera wakil-wakil penduduk cukup mengatakan kata seperti, “Suharto”, “Merah Putih”, atau “Republik Indonesia.” Meskipun demikian, dalam laporannya setelah kembali dari   peninjauan   Pepera,   dikatakan   bahwa   “kenyataan   menunjukkan   sebagian terbesar dari penduduk tidak simpati kepada RI” (Amirmahmud, 1987).
Setelah   Papua   resmi   menjadi   bagian   dari   Negara   Kesatuan   Republik Indonesia   melalui   Pepera,   maka   pemerintah   segera   melakukan   pembenahan pembangunan   di   Papua.   Menurut   Hendrowinoto  (1998),   penulis   biografi   Acub Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif
| 93
Zainal,  ketika   Acub   Zainal   menjadi   Pangdam   XII   Cenderawasih,   ia   menerapkan sejumlah kebijakan, di  antaranya “operasi koteka” dan pembangunan infrasruktur. Upaya   pembangunan   lebih   giat   dilakukan   ketika   ia   diangkat   sebagai   gubernur Papua   (1973).   Segala   upaya   itu  dilakukan   dengan   tujuan   untuk  membangkitkan kepercayaan   masyarakat   terhadap   pemerintah   Indonesia   serta   aparat   bersenjata. Namun akibat kebijakan yang telah dilakukan, ia diberhentikan dari jabatan sebagai gubernur dan sekaligus mengakhiri karier militernya (Hendrowinoto, 1998).
Dengan   demikian,  dapat   dipahami   bahwa   pembangunan   di   Papua   secara nyata   baru   dinikmati   rakyat   pascaintegrasi   1969.   Sebelumnya,  rakyat   diperintah dalam kondisi seolah dikarantina. Artinya,  setelah New York Agreement diratifikasi pada  1962,   seluruh   kehidupan   sosial,   politik,  dan  ekonomi   rakyat   Papua  sangat ditentukan   oleh   pemerintah   Indonesia.   Kondisi   itu   tentu   saja   turut   berdampak terhadap persoalan integrasi politik Papua yang mengejawantah dalam Organisasi Papua Merdeka dan sejumlah gerakan perlawanannya.

## Simpulan
Sejak United  Nations   Temporary  Executive   Authority (UNTEA)  menyerahkan  Papua kepada pemerintah  Negara Kesatuan Republik Indonesia pada  1 Mei 1963, sampai saat ini, daerah Papua tetap menyimpan segudang masalah yang rumit, khususnya berkaitan   dengan  keamanan.   Pemerintah   Indonesia   mulai   menerapkan   berbagai kebijakan   pembangunan   dalam   berbagai   sektor   sebagai   upaya   menumbuhkan kesadaran nasional. Namun akibat keterbatasan ekonomi  dalam negeri  Indonesia, maka kebijakan pembangunan yang dilakukan hanya pada bidang sosial, keamanan, dan politik.
Situasi sosial, ekonomi,  dan  politik Papua antara 1963  sampai dengan  1969 menjadi kondisi yang  sangat  memilukan bagi masyarakat. Karena di saat mereka mengalami status karantina, mereka menyaksikan pegawai pemerintah dan orang Indonesia   lain   yang   ditempatkan   di   Papua   berperilaku   sangat   kurang   terpuji. Mereka melakukan “perampokan terbuka”. Selain itu, ada pula yang memanfaatkan perbedaan   nilai   mata   uang   serta   persediaan   barang   impor   di   Papua   demi keuntungan pribadi. Hal ini justru terjadi ketika penduduk asli Papua perlu belajar mengenal saudara yang baru, saudara setanah air. Ekspresi kekecewaan masyarakat ini secara ekstrim muncul dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang   meletus sejak 26 Juli 1965.

## Referensi
Amirmahmud. (1987). H.  Amirmahmud,  prajurit   pejuang,  otobiografi. Jakarta: Panitia Penerbitan Otobiografi Bapak  H. Amirmahmud.
Bahar, S., & A.B. Tandililing. (Ed.). (1996). Integrasi  nasional: teori, masalah dan strategi . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Bloch, M. (1989). Pledooi voor de geschiedenis of geschiedenis als  Ambach,
Nederlandse vertaling . Nijmegen: SUN.
Djopari, J. RG. (1992). Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Jakarta: PT Gramedia. Drooglever, P.J. (2010). Tindakan pilihan bebas orang Papua dan penentuan nasib sendiri. Yogyakarta: Kanisius.
Elisabet, A. (2006). “Dimensi internasional kasus Papua . Jurnal Penelitian Politik. Vol. 3. No. 1. Jakarta: LIPI. pp. 44-45.
Hendrowinoto,   N.   K.   S.   (1998). Acub  Zainal:   I  love   the  army. Jakarta:   Pustaka Sinar Harapan.
Ikrar   N.   B.   (1996).  “Tinjauan   empiris   integrasi   nasional   Irian   Jaya:   aspek internasional”, dalam  Bahar, S.,  &  A.B. Tandililing. (Ed.). Integrasi  nasional: teori, masalah dan strategi . Jakarta: Ghalia Indonesia.
| 94
Leirissa,  R.Z.  ( Ed.).  (1992), Sejarah  proses  integrasi  Irian  Jaya. Jakarta:  Depdikbud- Disjara Projek   Inventaris  dan  Dokumen  Sejarah   Nasional. Lewis,   B.   (2014). Sejarah   diingat,   digali,   ditemuciptakan (Terjemahan).  Yogyakarta: Ombak. Lioyd, C. (1993). The  structures  of  history. British:  Blackwell  Oxford. Mashad,   D.  &   Ikrar   N.   B.   (2001).   Berbagai  faktor  separatisme   di   Irian  Jaya”, dalam Indonesia di   ambang perpecahan?:   Kasus  Aceh, Riau,  Irian  Jaya, dan Timor-Timur. Jakarta: Erlangga.
Nigtevecht, Jhr.Mr.JLR. H. van. (1990). Nieuw Guinea, her einde van een Koloniaal beleid . s- Gravenhage,: SDU Uitgeverij.
Pamungkas, C. (2015). Sejarah lisan integrasi Papua ke Indonesia: Pengalaman orang Kaimana pada masa Trikora dan Pepera, Paramita Historical Studies 25, 1, 88- 108. https://doi.org/10.15294/paramita.v25i1.3423.
Pekey,   F.  (2018). Papua   mencari   jalan   perdamaian,  telaah   konflik   dan   resolusi  di   bumi Cenderawasih. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Pemda Propinsi Irian Barat. (1972). Penentuan  pendapat pakyat (Pepera) di Irian Barat 1969 . Djajapura.
Rianda, B. Yuswari O. D. dan Angga N.R. (2017). “Kebijakan luar negeri Indonesia terhadap dukungan Republik Vanuatu atas kemerdekaan Papua Barat tahun 2015-2016”. Dinamika  Global. Vol. 02, No. 01. Juni 2017. pp. 82–113. Cimahi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unjani.
Saltford, J. (2003). The United Nations and The Indonesian takeover of West Papua, 1962- 1969. London and New York: RoutledgeCurzon, Taylor & Francis Group.
Sjamsuddin, N. (1989). Integrasi  politik  di  Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia. The Liang  Gie & F.  Soegeng Istanto. (1968). Pertumbuhan Pemerintahan Propinsi Irian Barat   dan   kemungkinan-kemungkinan  perkembangan     otonominya   di   hari kemudian, Jilid I. Yogyakarta: Seksi Penerbitan Fakultas Sosial dan Politik Universitas  Gadjah  Mada.
United Nations (1963). Treaty series, treaties and international agreements registered or filed and recorded  with the secretariat of the United Nations . Vol. 437. New York. Yambeyapdi,   E.   (2016).   Ten   years   of   Papua   integration   with   the   Republic   of Indonesia from 1963 to 1973. Australian Journal of Basic and Applied Sciences , 10, 9, 39-45.
Zuhdi,   S.   (2018).   “Kesultanan   bacaan,   ingatan   kolektif,   dan   rekonstrksi   sejarah kontemporer Indonesia”, dalam Rahayu Surtiati Hidayat (Ed.) Hakikat ilmu pengetahuan budaya. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.