## Perlindungan Hukum Tersangka Terhadap Proses Penyidikan yang Menyelenggarakan Konferensi Pers

## Mochammad Geraldienandra
mochgerald20@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Police  officer  investigators  have  essential  standings  on  starting  the criminal  justice  system.  In  order  to  duty  call,  they  are  entitled  with authority in itselves to discover and gather evidences which enlights the  criminal  act  and  determine  the  suspect.  KUHAP  as  criminal procedure contains authority for Investigator to enforce the base of law  state.  Common  practice  in  terms  of  conducting  investigation  is doing conference press as manifestasion of institusion accountability. Conference press has big impacts for the suspects which should be highly thorough the authority of Investigators. The purpose of this research is  studying  the  authority  of  Investigators  to  conduct  the  conference press. Legal prescripstion would be the result of this research which stating  conference  press  as  legally  conduct  or  illegaly  conduct  by Investigators. Criminal procedures as a reference Investigator action to create legal certainty and legal orderliness.
Keywords: Investigators; Conference Press; Authority.

## Abstrak
Peranan Penyidik dalam penegakan hukum pidana berada pada garda terdepan sebagai suatu langkah awal dimulainya sistem peradilan pidana. Didalam melaksanakan perintah jabatan tersebut, Penyidik dibekali dengan sebuah kewenangan yang melekat padanya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. KUHAP sebagai hukum formiil merupakan acuan kewenangan bagi penegak hukum sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Praktik umum yang diterapkan oleh Penyidik didalam proses penyidikan adalah menyelenggarakan konferensi pers. Konferensi pers tersebut menimbulkan dampak yang besar bagi Tersangka itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan yang melekat kepada Penyidik didalam penyelenggaraan konferensi pers tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan sebuah preskripsi hukum terhadap berwenang atau tidaknya Penyidik didalam melangsungkan kegiatan konferensi pers tersebut. Dasar kewenangan yang jelas sebagai batu uji validitas perbuatan Penyidik diharapkan memberikan kepastian dan keteraturan didalam hukum. Kata Kunci: Penyidik; Konferensi Pers; Kewenangan.

## Jurist-Diction
Volume 7 No. 2, April 2024
How to cite: Mochammad Geraldienandra, ‘Perlindungan Hukum Tersangka Terhadap Proses Penyidikan yang Menyelenggarakan Konferensi Pers’ (2024) Vol. 7 No. 2 Jurist- Diction
Histori artikel: Submit 17 Desember 2023; Diterima 5 Februari 2024; Diterbitkan 19 April 2024.
DOI:
10.20473/jd.v7i2.56402 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 314 Muhammad Geraldienandra: Perlindungan Hukum Tersangka...

## Pendahuluan
Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. 1
Didalam  proses  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  negara  diklasifikasikan menjadi langkah represif dan langkah preventif. Negara melekat padanya sebuah hak berupa kewenangan untuk memberikan “Penghukuman” kepada warga negaranya. Didalam rangka penegakan hukum sehingga timbulah pertanyaan fundamental berupa “darimanakah pemerintah mendapatkan hak untuk memberikan sengsara kepada para warga negaranya dalam bentuk hukuman”. 2
Dalam upaya meminimalisasi pelanggaran hak-hak warga negara, maka konsep proses hukum yang adil adalah suatu hal yang multak dijunjung tinggi. 3 Negara harus melindungi kepentingan umum guna terbentuknya ketertiban sosial juga melindungi kepentingan individu di waktu yang sama. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa hukum itu diadakan untuk mengatur transaksi kehidupan bermasyarakat agar tidak runtuh. 4 Untuk itu perlu pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. 5
Serangkaian kegiatan penyidikan merupakan sebuah proses didalam pengumpulan barang bukti permulaan dan menentukan siapa pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan pidana. Kebijakan Penyidik didalam proses penyidikan diperlukan moralitas sebagai pedoman Penyidik karena proses tersebut beririsan dengan hak-hak asasi manusia Tersangka. Salah satu praktik yang lumrah terjadi didalam penanganan perkara pidana di Indonesia yang dilakukan oleh Penyidik di tingkat penyidikan adalah “Konferensi Pers”. Konferensi pers merupakan sebuah acara kehumasan yang diselenggarakan oleh organisasi atau individu untuk menyajikan informasi kepada media massa dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi. 6
1 Satjipto Rahardho, Masalah Penegakan Hukum (Sinar Baru 1987).[15].
2 N. E. Algra, et al., Pengantar Ilmu Hukum (Binacipta 1983).[302].
3 Heri Tahir, Proses Hukum yang Adil Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia (Pre- nada Media 2019).[208].
4 Peter Mahmud Marzuki, ‘Luasnya Perlindungan Paten’ (1999) Vol. 6, No.12 Jurnal Hukum.[18-19].
5 Heri Tahir, Loc.Cit .
6 Serafica Gischa, “Konferensi Pers: Pengertian Dan Kegunaan”, https://www.kompas.com/ skola/read/2021/02/15/175856669/konferensi-pers-pengertian-dan-kegunaannya , diakses pada 06
september 2021

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan Doctrinal  Research yang mencari kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum berkesesuain dengan norma hukum dengan tujuan memberikan sumbangsih perkembangan dalam dunia hukum.

## Kewenangan Penyidik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Membahas terkait kewenangan Penyidik maka akan selalu mengacu pada norma kewenangan yang melekat kepadanya. Hal ini disebabkan konsekuensi yuridis dari Negara Indonesia itu sendiri sebagai negara hukum sehingga norma kewenangan yang ada haruslah melalui proses legitimasi yang demokratis.
Hukum acara pidana merupakan suatu proses atau prosedur yang harus dilakukan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum manakala diduga telah terjadi suatu tindak pidana. Konsekuensi logis terhadap hal tersebut adalah norma yang diatur oleh hukum acara pidana merupakan norma kewenangan ( bevogheidsnormen ).
Norma kewenangan memiliki karakteristik apabila tidak diatur dalam suatu perundang-undangan formal maka aparat penegak hukum tidak ada kewenangan untuk itu. 7 Pengertian hukum acara atau hukum formal ini dapat disimpulkan sebagai seperangkat aturan tentang bagaimana cara mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsi hukum formal tersebut adalah menyelesaikan problema hukum yang mencocoki rumusan peraturan perundang-undangan pidana dengan melalui suatu proses yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara. 8
KUHAP sebagai dasar kewenangan penegakan hukum pidana materiil mengatur dalam pasal 6 yang menyebutkan:
Penyidik adalah:
a.  Pejabat Polisi negara Republik Indonesia;
b.  Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang. 9
7 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (Airlangga University Press 2015).[16].
8 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (PT Raja Grafindopersada 2011).[193].
9 ibid .[59].

## Muhammad Geraldienandra: Perlindungan Hukum Tersangka...
Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP maka kepangkatan penyidik atau yang dapat diangkat sebagai penyidik adalah:
1.  Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
2.  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu;
3.  Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah Penyidik. 10
Dasar kewenangan penyidik secara umum diatur dalam pasal 7 KUHAP yang berbunyi:
a.  Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b.  Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c.  Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.  Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e.  Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.  Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g.  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
h.  Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i.  Mengadakan penghentian penyidikan;
j.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
KUHAP merupakan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana mengatur hak-hak dari tersangka dalam proses penyidikan, dimana hak-hak tersangka diatur secara rigid sehingga harus dihormati dan ditegakkan tanpa membeda- bedakan orang karena status sosial, ras maupun suku, dan agama. 11 Penyidik dalam
10 ibid.
11 Merpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian kedua, Edisi kedua (Sinar Grafika 2010).[131].
menjalankan tugas jabatannya harus mentaati hukum serta menghormati prinsip- prinsip hukum acara yang berlaku.
Kewenangan penyidik disamping diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian sebagaimana dapat ditemukan dalam pasal 14 ayat (1) huruf g yang berbunyi “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

## Penyebarluasan Informasi Oleh Penyidik Melalui Konferensi Pers
Masyarakat secara umum mengasumsikan pers merupakan mitra pemerintah dimana peran pers berdampingan dengan pemerintah untuk menjalankan misi mulia yaitu memberikan penerangan dan pendidikan. 12 Hubungan antara pers dan pemerintah merupakan hubungan timbal balik sehingga dalam hubungan tersebut terdapat peranan pemerintah dan juga peranan pers. Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan sebuah komunikasi, yaitu komunikasi antara yang diperintah dan yang memerintah dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat. Keterbukaan informasi yang disediakan oleh pemerintah merupakan suatu pertanda berlakunya pemerintahan yang demokratis karena ruang kemerdekaan pers dijamin di dalamnya.
Ketentuan mengenai informasi publik yang dapat dikecualikan untuk dipublikasikan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesiaxnomoruruf a meliputi informasi yang dapat:
a)  Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
b) Mengungkapkan  identitas  informan,  pelapor,  saksi  dan/atau  korban  yang mengetahui adanya tindak pidana;
c)  Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
d) Membahayakan  keselamatan  dan  kehidupan  Penyidik  dan/atau  keluarganya; dan
e) Membahayakan kemanan peralatan, sarana dan/atau prasarana Penyidik polri.
12 Abdul Rosid, ‘Pola Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Membentuk Sistem Pers Pancasila’ (2011) Vol. 13, No. 2 Sosiohumaniora; Jurnal of Social Science and Humanities.[201].

## Muhammad Geraldienandra: Perlindungan Hukum Tersangka...
Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana telah diatur dalam Pasal 7 Perpol nomor 24 tahun 2011 yang berbunyi:
a)  Laporan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana baik dari masyarakat maupun petugas Polri;
b)  Identitas saksi, barang bukti, dan Tersangka;
c)  Modus operandi tindak pidana;
d)  Motif dilakukan tindak pidana;
e)  Jaringan pelaku tindak pidana;
f)  Turunan berita acara pemeriksaan Tersangka;
g)  Isi berkas perkara; dan
h)  Taktis dan teknis penyelidikan dan penyidikan.

## Hak Tersangka Dalam Penyidikan
Penegakan hukum di Indonesia ditegakkan dalam sebuah sistem yang saling berkaitan. Dalam kegiatan penegakan hukum tersebut setiap pihak didalamnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya yaitu hak dari Tersangka pidana. Memberikan hak-hak yang pantas kepada Tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak Tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia.
Kualifikasi Tersangka  diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan “Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dalam pengertian kualifikasi  Tersangka  tersebut  menunjukan  bahwa  seseorang  Tersangka  adalah seorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan sebagai dasar dalam menentukan apakah Tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk dilanjutkan dalam pemeriksaan di persidangan.
Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional  telah  meratifikasi
Internasional Covenant on Civil and Political Rights yaitu dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Hak-hak Tersangka yang diakomodir dalam undang-undang tersebut adalah:
1.  Hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, independen dan tidak memihak (Pasal 14 ayat (1));
2.  Hak terhadap asas praduga tak bersalah (Pasal 14 ayat (2));
3.  Hak terhadap peradilan yang terbuka untuk umum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum (Pasal 14 ayat (1);
4.  Hak untuk diinformasikan tentang sangkaan terhadap Tersangka (Pasal 14 ayat (3) huruf a);
5.  Hak untuk mendapatkan penasihat hukum dan waktu yang cukup dalam rangka kepentingan pembelaan (Pasal 14 ayat (3) huruf b;
6.  Hak untuk diadili secepatnya (Pasal 14 ayat (3) huruf c;
7.  Hak untuk memanggil saksi a-de charge (Pasal 14 ayat (3) huruf e);
8.  Hak terhadap tuntutan ganti rugi apabila terjadi kesalahan dalam penerapan penegakan hukum (Pasal 14 ayat (6));
9.  Hak untuk tidak dikenakan pasal retroaktif (Pasal 15 ayat (2));
10. Hak untuk mendapatkan keringanan hukuman apabila ada perubahan terhadap sebuah peraturan yang meringankan (Pasal 15 ayat (1)).
Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengakomodir terkait hak memperoleh keadilan khususnya dalam Pasal 17 dan Pasal 18 yang menyatakan:
1.  Pasal 17 berbunyi “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
2. Pasal 18 berbunyi:
1)  Setiapxorang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukanxsesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu siding pengadilanxdan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2)  Setiap orang yang tidak diboleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya;
3)  Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi Tersangka;
4)  Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5)  Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pada hakekatnya hak Tersangka adalah hak yang melekat kepada Tersangka selama proses penyidikan atau tahap pemeriksaan pendahuluan berlangsung dengan
Muhammad Geraldienandra: Perlindungan Hukum Tersangka...
mengacu pada ketentuan dalam KUHAP. KUHAP telah mengatur hak Tersangka dan Terdakwa secara spesifik dalam bab VI sebagai berikut:
1.  Hak untuk mendapatkan pemeriksaan secara segera untuk diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50);
2.  Hak untuk melaukan persiapan pembelaan dengan diberitahukan dengan jelas dalam Bahasa yang dimengerti (Pasal 51);
3.  Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik tanpa adanya tekanan (Pasal 52);
4.  Hak untuk mendapatkan juru Bahasa (Pasal 53);
5.  Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54);
6.  Hak untuk dikunjungi dokter selama dalam tahanan (Pasal 58);
7.  Hak untuk dikunjungi oleh pihak keluarga selama proses penahanan (Pasal 59);
8.  Hak mendapat kunjungan dari pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan atau orang lain dengan maksud mendapatkan jaminan atas penahanan (Pasal 60);
9.  Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara Tersangka (Pasal 61);
10. Hak untuk melakukan kegiatan surat-menyurat apabila diperlukan (Pasal 62); 11. Hak untuk komunikasi dengan rohaniawan (Pasal 63);
12. Diadili dalam siding pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64);
13. Hak untuk mengajukan saksi a de charge (Pasal 65):
14. Tersangka dan Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66);
15. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi terhadap segala tindakan penangkapan, penahanan dan penuntutan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

## Dampak Labeling Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan
Dalam menjalankan kegiatan pers diwajibkan untuk tidak adanya unsur penghakiman seseorang yang disiarkan atau diberikan kepada masyarakat. 13 Pers sebagai sarana pengawasan masyarakat tidak boleh memiliki substansi muatan berita yang sifatnya menuduh atau memberikan penghakiman terhadap seseoarang. Hal ini disebabkan pengejawentahan dari asas praduga tak bersalah dalam setiap berita yang disiarkan dalam dunia pers.
Kasus yang menjadi perhatian publik dan terbentuknya trial by press yaitu kasus pembunuhan Mirna Wayan Salihin oleh Jessica Kumala Wongso. Media
13 Abdul Choliq Dahlan, ‘Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa’ (2011) Vol XXV, No. 1 Jurnal Hukum.[5].
pers saling beradu kecepatan dalam menemukan fakta dalam rangka memenuhi konsumsi masyarakat. Persidangan peradilan disiarkan secara live dan disiarkan di televisi nasional sehingga timbulnya trial by press dalam kasus tersebut. 14 Teori Labeling memberikan dasar adanya penjatuhan “cap” bagi para pelaku tindak pidana. Pemikiran interaksionis yang ada didalam ilmu kriminologi menjelaskan juga terakit pendekatan reaksi sosial terhadap kejahatan. 15 Labeling adalah sebuah identitas yang dicapkan oleh suatu kelompok kepada individu dengan dasar ciri-ciri yang dianggap minoritas. Kecenderungan pemberian labeling kepada individu atau kelompok yang melakukan penyimpangan perilaku terhadap norma-norma dalam masyarakat. Dampak dari pemberian labelling ini terhadap individu atau kelompok akan menjadikan perubahan peranan dan cenderung akan berlaku seperti label yang dicapkan kepadanya. 16
Proses penetapan Tersangka dalam proses penyidikan haruslah melalui serangkaian tindakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti sebagai dasar menentukan siapa pelaku tindak kejahatan. Kegiatan konferensi pers dalam menetapkan Tersangka sering kali dilakukan oleh Penyidik dalam proses penyidikan sebagai wujud akuntabilitas institusi Penyidik. Kegiatan konferensi pers tersebut menimbulkan label terhadap Tersangka sebagai reaksi sosial masyarakat terhadap perbuatan kejahatan yang diduga telah dilakukan oleh Tersangka. Asas praduga tak bersalah adalah sebuah prinsip dasar untuk menjamin hak Tersangka sebagai subjek hukum yang wajib diperlakukan layaknya orang tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kegiatan dalam menyediakan informasi kepada publik dilakukan oleh Penyidik dalam konferensi pers. Informasi dalam konferensi pers tersebut
14 Margo Hadi Pura, ‘Efektivitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah Atas Penggiringan Opini yang Dilakukan Perusahaan Pers’ (2018) Vol 3, No 1 Jurnal Hukum Positum. [75]. 15 Muhammad  Mustofa, Kriminologi  Kajian  Sosiologi  Terhadap  Kriminalitas  Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum (Fisip UI Press 2007).[86].
16 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Raja Grafindo Persada 1994).[98].
Muhammad Geraldienandra: Perlindungan Hukum Tersangka...
menyediakan informasi terkait identitas Tersangka, menampilkan barang bukti, menjelaskan motif Tersangka, dan modus operandi tindak pidana tersebut. Tujuan dari penyelenggaraan konferensi pers ini adalah untuk memberikan informasi, pengumuman dan penjelasan kepada masyarakat umum dengan sesi wawancara berkaitan dengan kegiatan penyidikan. Intensi diselenggarakannya konferensi pers adalah implementasi pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawasan pelaksanaan roda pemerintahan.

## Kesimpulan
Penyelenggaraan konferensi pers dalam rangkaian proses penyidikan merupakan wujud dari komunikasi yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal ini Kepolisian negara Republik Indonesia kepada masyarakat. Akan tetapi dengan belum diaturnya standar atau kriteria baku untuk menetapkan informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan dapat menimbulkan potensi perbedaan standar dan permasalahan dalam teknis penyelenggaraan konferensi pers dalam penyidikan. Dengan adanya pengaturan teknis terhadap ketentuan informasi publik yang dikecualikan untuk dipublikasikan dalam peraturan kepolisian diharapkan dapat menjawab masalah hukum yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan konferensi pers.

## Daftar Bacaan

## Buku
Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan (Raja Grafindo Persada 1994).
Didik Endro Purwoleksono, Hukum  Acara  Pidana (Airlangga University Press 2015).
Heri Tahir, Proses  Hukum  Yang  Adil  Dalam  Konteks  Penegakan  Hukum  Di Indonesia (Prenada Media 2019).
Merpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana , Bagian kedua, Edisi kedua (Sinar Grafika 2010).
Muhammad Mustofa, Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Perilaku
Menyimpang dan Pelanggaran Hukum (Fisip UI Press 2007).
N. E. Algra, et al., Pengantar Ilmu Hukum (Binacipta 1983).
R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesi (PT Raja Grafindopersada 2011).
Satjipto Rahardho, Masalah Penegakan Hukum (Sinar Baru1987).

## Jurnal
Abdul Choliq Dahlan, ‘Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa’ (2011) Vol XXV, No. 1, April Jurnal Hukum.
Abdul Rosid, ‘Pola Interaksi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Membentuk Sistem Pers Pancasila’ (2011) Sosiohumaniora; Jurnal of Social Science and Humanities Vol. 13, No. 2
Peter Mahmud Marzuki, ‘Luasnya Perlindungan Paten’ (1999) Vol. 6, No.12 Jurnal Hukum.
Margo Hadi Pura, ‘Efektivitas Penerapan Prinsip Asas Praduga Tak Bersalah Atas Penggiringan Opini yang Dilakukan Perusahaan Pers’ (2018) Vol 3, No 1 Jurnal Hukum Positum.

## Laman
Serafica  Gischa,  “Konferensi  Pers:  Pengertian  Dan  Kegunaan”,  https://www. kompas.com/skola/read/2021/02/15/175856669/konferensi-pers-pengertian- dan-kegunaannya, diakses pada 06 september 2021.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65).
Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).
Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290).
Peraturan Kepala Kepolisian negara republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 16
324 Muhammad Geraldienandra: Perlindungan Hukum Tersangka...
tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.