## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Penegakan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Indonesia
Lisa Dewi Rafika Br.Siregar 1 ,  Toibah Hasibuan 2 ,  Fauziah Lubis 3
1,2,3 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
lisadewirafikasiregar@gmail.com 1 , toibahhasibuan11@gmail.com 2 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3

## ABSTRACT
In practice, law enforcement agencies often hear the term restorative justice. In the current era, Indonesian criminal  law  reform  is needed in  the  handling of  criminal  cases,  especially  by prioritizing restorative approaches to justice. Restorative justice is an attempt to solve a criminal case, to repair and make amends for the wrongs committed by the perpetrator (their family) to the victim (their family). In the process of resolving criminal matters with a restorative justice approach, the community's position is given not only that of the perpetrator or victim, but also the broader role of observer or enforcer of crime  settlement  agreements.  Restorative  justice  enforcement  focuses  more  on  the  conditions  for bringing justice and reparation to the perpetrators of crimes and to the victims themselves. The issue discussed in this study is the application of restorative justice in criminal cases using prescriptive legal methods of descriptive analysis. This means you get a detailed and comprehensive picture based on legal norms  and principles  and  legal  regulations.  Governing  law,  legal  theory  and doctrine,  jurisprudence, and other literary studies. The results of this study indicate that the application of restorative justice approaches must be used as a legal basis. It should be highly integrated as a foundation and guide for all law enforcement agencies.

## Keywords : law enforcement, restorative justice, criminal cases
ABSTRAK Dalam  praktiknya,  penegakan  hukum sering  mendengar istilah keadilan  restoratif.  Di  era saat ini reformasi peradilan pidana sangat dibutuhkan di Indonesia  Khususnya dalam penanganan perkara pidana dengan mengutamakan pendekatan restoratif terhadap keadilan. Keadilan restoratif adalah  upaya  pelaku  (keluarga)  untuk  menebus  kesalahan  yang  dilakukan  terhadap  korban (keluarga),  memperbaiki  hubungan,  dan  menyelesaikan  kasus  pidana.  Dalam  proses  restorative justice untuk penyelesaian kasus pidana, masyarakat tidak hanya dilihat sebagai pelaku atau korban, tetapi juga memberikan peran yang lebih luas kepada mereka sebagai peninjau atau sebagai penegak kesepakatan penyelesaian kasus pidana. Penegakan keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada kondisi untuk menghadirkan keadilan dan reparasi bagi pelaku dan korban itu sendiri. Masalah yang dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  penerapan  keadilan  restoratif  dalam  perkara  pidana  dengan menggunakan  metode  yuridis  normative  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  memberikan gambaran secara terperinci dan menyeluruh yang diperoleh berdasarkan  Norma dan Asas Hukum, Peraturan Perundang - undangan yang Berlaku, Teori dan Ajaran Hukum, Ilmu Hukum, dan Kajian Sastra Lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan restorative justice sebagai penopang  sangat dibutuhkan sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk berintegrasi. Pelaksanaannya bertahap mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
Kata kunci : penegakan hukum, restorative justice, perkara pidana

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  dalam  praktiknya,    di  dalam    hukum  pidana  sering  terdengar istilah  keadilan  restorative  atau  di    dalam  terjemahan  bahasa  Indonesia  dikenal  dengan sebutan  keadilan  restoratif.  Keadilan  restoratif  yang  artinya    yaitu  "untuk  memperbaiki hubungan  dan untuk  menebus  segala  kesalahan  yang  telah dilakukan  oleh   pelaku tindak pidana  (keluarganya) terhadap korban  (keluarganya)”. Usaha untuk mendamaikan antara kedua  belah  pihak  di  lakukan  di  luar  pengadilan  tujuannya  supaya    permasalahan  yang terjadi  antara  kedua  belah  pihak  dapat  di  selesaikan  dengan  baik  di  antara  keduanya. Keadilan dalam  sistem peradilan  pidana  Indonesia  adalah  keadilan  pembalasan. Harapan adalah  keadilan  restoratif,  tetapi  keadilan  itu  adalah  proses  di  mana  semua  pihak  yang terlibat  dalam  kejahatan  tertentu  bekerja  sama  untuk  mempertimbangkan  bagaimana menghadapi akibatnya di masa depan. Model peradilan pidana yang berfokus pada penjahat dan  pemulihan  sosial. Prinsip utama  keadilan  restoratif  adalah  adanya  partisipasi  korban dan pelaku,  dengan warga  sebagai mediator berpartisipasi dalam penyelesaian  kasus  dan dengan demikian harmoni sosial terbentuk dalam hal keadilan restoratif untuk anak. atau mencegah pelaku melakukan pelanggaran.
Hukum  adalah  instrumen  normatif  untuk  mengatur  kehidupan  manusia.  Hukum juga merupakan suatu proses pertumbuhan yang terus menerus dalam perkembangan yang dinamis, berdasarkan keyakinan bahwa hukum timbul dari suatu keadaan tertentu sebagai rencana  menuju  suatu  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Namun  terlepas  dari  kepastian  hukum, tujuan  utama  hukum  adalah  untuk  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Aparat penegak  hukum  di  negara  Indonesia  saat  ini  dihadapkan  pada  berbagai  persoalan  yang harus  diselesaikan.  Terutama  persoalan  dan  kasus  pidana  yang  melibatkan  satu  pihak terhadap  masyarakat  dan  pihak  lainnya.  Rasa  keadilan  yang  diharapkan  dari  penegakan hukum tidak dirasakan oleh masyarakat negeri ini. Sebagaimana diketahui, sistem peradilan pidana  Indonesia  tidak  banyak  mengatur  tentang  korban,  padahal  perlindungan  hak-hak korban pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.
Proses  peradilan  pidana  saat  ini  masih  diarahkan  pada  keadilan  retributif  dan pendekatan  viktimologis.  Dia  berpendapat  mengapa  pelaku  kejahatan  sebenarnya diperlakukan  secara  adil  dan  bukan  mereka  yang  haknya  dilanggar  sebagai  korban  atau yang  bertanggung  jawab  langsung  atas  pelanggaran  tersebut.  Dengan  bertanya,  kita mempertanyakan hukum pidana dan administrasi peradilan. Dalam  praktik, status hukum pelaku  tidak  sama  dengan  korban.  Beberapa  peraturan  perundang-undangan,  termasuk hukum  pidana  materiil  dan  hukum  acara,  memberikan  keistimewaan  dan  perlindungan hukum  yang  lebih  besar  kepada  pelaku  kejahatan  sebagai  tersangka,  penuduh,  dan terpidana.  Korban  kejahatan  tampak  terpinggirkan  dan  hak  mereka  atas  ganti  rugi  atas kerugian yang diderita tidak dimaksimalkan.
Namun  jika  dilihat  dari  sejarah  kemunculan  restorative  justice,  sistem  peradilan pidana belum memainkan peran yang diharapkan karena belum memberikan kelonggaran yang  cukup untuk  kepentingan  korban  dan  terdakwa.  Sistem  dunia  sering  menyebabkan frustrasi dan kekecewaan. Paradigma yang tertanam dalam sistem peradilan pidana saat ini

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    471-479   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2709
menentukan  bagaimana  negara  harus  berfungsi  sesuai  dengan  kekuasaannya.  Negara memiliki hak untuk mengatur warga negara melalui institusi mereka. Namun pandangan ini menganggap  bahwa  negara  sebagai  badan  hukum  menetapkan  standar  dalam  hukum pidana  (ius  punale)  dan  hukum  pidana  (ius  puniendi)  sebagai  bentuk  penanggulangan kejahatan  sosial.  Adanya  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  hukum  pidana  dalam kerangka  filosofis  tidak  dimaksudkan  untuk  meniadakannya  dalam  proses  penyelesaian suatu  perkara.  Hukum  pidana  atau  penggabungan  hukum  pidana  dan  perdata,  sebagai pendekatan  keadilan  restoratif  mengutamakan  jalan  mediasi  antara  korban  dan  pelaku. Pendekatan  restorative  justice  sebenarnya  adalah  mengembalikan  fungsi  hukum  pidana pada  jalur  semula,  yaitu  fungsi  hak  upaya terakhir,  yaitu  senjata pamungkas  ketika upaya hukum lain tidak lagi dapat dilakukan. Digunakan lagi untuk menghadapi kejahatan sosial. untuk Penanganan dan penyelesaian kasus pidana secara praktis dengan metode keadilan restoratif  (restorative  justice)  memberikan  alternatif  jawaban  atas  banyak  permasalahan yang dihadapi.
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  kasus  tersebut dilaksanakan  dalam  penerapan  keadilan  restoratif  terhadap  pelaku  tindak  pidana  di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.    khususnya  pendekatan teoritis, penelitian dilakukan dengan membaca konsep dan meninjau pedoman hukum dan kebijakan yang relevan dengan penelitian ini. Melalui penerapan hukum yudisial normatif, referensi  norma  dan  prinsip  hukum,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  teori dan doktrin hukum, kasus hukum, dan penelitian literatur lainnya, dan meninjau penelitian ini  melalui  pemeriksaan  keadilan  restoratif  yang  dapat  Anda  andalkan  ketika  literatur penting  lainnya  pada  subjek  penelitian.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder, yaitu  bahan  pustaka,  dan  bersifat  deskriptif,  serta  penelitian  ini  berusaha  memberikan gambaran yang detail dan menyeluruh yang ditemukan melalui penelitian literatur. Sumber penelitian jurnal ini memakai data dari sumber hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder yang terdiri dari pustaka hukum dan penelitian  ilmiah  lainnya.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  hukum  dengan  menganalisis  permasalahan  dalam  penegakan  keadilan restoratif dalam kasus pidana di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Restoratif  justice  mulai  muncul  sejak  dua  puluh  tahun  yang  lalu  sebagai  solusi penanganan  masalah  pidana.  Keadilan  restoratif,  atau  istilah  lain  yang  sering  disebut dengan restorative justice, merupakan suatu pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana.  Konsep  keadilan  restoratif  menitikberatkan  pada  partisipasi  atau  keterlibatan langsung  para  pemangku  kepentingan  pidana,  pemangku  kepentingan  korban,  dan masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana,  maka  dari  itu  muncullah  konsep

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
keadilan  restoratif.  disebut  “sistem  peradilan  non-negara”  dan  peran  negara  dalam penyelesaian  perkara  pidana  sangat  rendah  dan  tidak  ada.  Namun  demikian,  keberadaan restorative justice atau istilahnya restorative justice diwarnai oleh berbagai permasalahan, baik secara teoritis maupun praktis. Masalah utama adalah membangun atau menerapkan pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif  dalam  sistem  peradilan  hukum  dan  pidana umum. Ini masih tidak dapat diterima karena ada hari ini. Hal ini karena mekanisme yang dimaksud  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  lebih  mengedepankan  pengertian perdamaian  (mediasi)  dan rekonsiliasi.  Dalam  konsep  rekonsiliasi,  pelaku,  korban,  aparat penegak hukum, dan masyarakat luas terlibat langsung dalam penyelesaian perkara pidana. Tentu  berbanding  terbalik.  Melawan  atau  melawan  sistem  peradilan  pidana  tradisional yang  sudah  ada  sejak  lama  dan masih  berlaku  hingga  saat  ini.  Penegakan  hukum  adalah realitas  empiris  hukum  dalam  tindakan.  (Satjipto,  2009)  berpendapat  bahwa  penegakan aturan merupakan proses pemenuhan harapan hukum.
Harapan  hukum adalah gagasan pembuat undang  -  undang  yang dirumuskan  oleh undang - undang. Proses penegakan hukum juga meluas ke pengesahan undang  - undang. Dokumen hukum acara  pidana  dan  struktur  hukuman  di Indonesia  menetapkan  prosedur formal yang harus diikuti dalam penutupan kasus pidana (Kasim, 2020). Sayangnya, dalam praktiknya, sistem formal ini sering dijadikan alat represif oleh pihak-pihak yang memiliki atribut penegakan hukum. Namun bagaimana level praktis dari praktik penegakan hukum ketika  polisi  sebagai  penegak  hukum  lebih  memilih  untuk  melanjutkan  kasus  sampai  ke pengadilan. Contoh nyata sistem pemidanaan formal digunakan sebagai alat represif tanpa memperhatikan  kepentingan  korban  dan  pelaku  (Stiyoso,  2010).  Apa  tujuan  akhir  dari kalimat tersebut? Apakah akan menimbulkan efek jera? Haruskah ketertiban dan keamanan ditegakkan?  Apakah  itu  berarti  menegakkan  supremasi  hukum?  Banyak  tanggapan  yang dibuang, namun yang pasti ukuran keberhasilan sistem penjara bukanlah banyaknya jumlah napi atau narapidana yang tinggal di lapas atau lembaga pemasyarakatan (Bahiej, 2012).
Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih terfokus pada  kondisional  untuk menghadirkan  keadilan  dan  reparasi bagi  para  pelaku  kejahatan dan  bagi  para  korban  itu  sendiri.  Prosedur  yang  berfokus  pada  penghukuman  dan mekanisme  peradilan  pidana  akan  dimodifikasi  sebagai  proses  dialog  dan  mediasi  untuk mencapai  kesepakatan  tentang  penyelesaian  kasus  pidana  yang  lebih  adil  dan  seimbang bagi korban dan pelaku. Keadilan restoratif sendiri berarti keadilan pemulihan, namun apa sebenarnya restorasi itu? Sementara restitusi atau ganti rugi kepada korban dikenal dalam peradilan  pidana  konvensional,  restitusi  memiliki  arti  yang  lebih  luas.  Pemulihan melibatkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat didasarkan pada  kesepakatan bersama  antara  korban  dan  pelaku.  Prinsip  dasar  keadilan restoratif  berarti  adanya  pemulihan  bagi  korban  yang  telah  menderita  akibat  kejahatan dengan  memberikan  kepada  mereka  reparasi,  perdamaian,  pemberian  kerja  sosial  oleh pelaku,  dan  pengaturan  lainnya.  .  Hukum  keadilan  dalam  konteks  restorative  justice tentunya  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak,  atau  sewenang-wenang,  tetapi  hanya menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    471-479   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2709
serta mempertimbangkan hak yang sama untuk memperbaiki dan menyeimbangkan dalam segala  aspek  kehidupan.  Saya  sampaikan  bahwa  Pelaku  memiliki  kesempatan  untuk  ikut memulihkan  keadaan,  masyarakat  memiliki  tugas  menjaga  ketentraman,  dan  pengadilan memiliki tugas menjaga ketertiban umum. Tujuan restorative justice dalam konteks hukum pidana  adalah  membantu  korban,  pelaku,  keluarga,  dan  masyarakat  untuk  memperbaiki dampak  asli dari  kejahatan  yang  dilakukan  dengan menggunakan persepsi  dan  keyakinan sebagai  dasar  untuk  memperbaiki  kehidupan  sosial.  (konsep  keadilan  adalah  untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat ).
Pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif  di  Indonesia  saat  ini  menimbulkan pertanyaan  apakah  pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif  dapat  diterapkan  di Indonesia.  Pada  titik  ini,  Brightwait  berkata  :    “Indonesia  adalah  negara  dengan  sumber daya  yudisial  restoratif  intrakultural  yang  sangat  baik.  Tradisi  keputusan  musyawarah (musyawarah)  dengan  kerja  sama  yang  ramah  dan  musyawarah  berjalan  di  seluruh nusantara. Pada saat yang sama, hukum adat memungkinkan keragaman sedemikian rupa sehingga hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal.”
Menurut    Braithwaite  tadi,  Jelas  bahwa  praktik  penyelesaian  masalah  dengan metode  atau  konsep  restorative  justice  sudah  ada  dalam budaya  bangsa  dan masyarakat Indonesia. meskipun pada kenyataannya masih terdapat kelompok elit pengusung tertentu di masyarakat. . Braithwaite percaya bahwa dengan memberikan sejumlah kecil pelatihan, tidak  hanya  elit  dapat  memfasilitasi  kegiatan  pemecahan  masalah  menggunakan  metode atau  konsep  keadilan  restoratif,  tetapi  juga  lebih  banyak  orang,  upaya  untuk mendemokratisasi  praktik  pemulihan  untuk  orang  Asia  dapat  menyebabkan  kesalahan. pada masyarakat.
Penerapan keadilan yang dipulihkan setidaknya harus memenuhi tiga hal berikut ini (Erma Sirande, 2021).
 Mengidentifikasi  kerugian  dan  mengambil  tindakan  untuk  memperbaikinya (recognizing and taking action to rectify harm)
 melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  (termasuk  semua  pemangku kepentingan).
 sedangkan  kolaborasi  antar  aktor  Hukuman  sebagai  pola.  Masalah  dampak kejahatan  (mengubah  hubungan  tradisional  antara  masyarakat dalam  menanggapi kejahatan dan pemerintah).
Melihat perkembangan saat ini, pemulihan keadilan bisa menjadi pilihan politik bagi pengacara.  Cara  ini  dapat  diterapkan  karena banyak  kejahatan  penipuan  bertujuan untuk keuntungan individu korban. Namun, tidak semua kejahatan hoaks dapat dilakukan dengan memulihkan  keadilan.  Tentu  saja,  Anda  perlu  berhati-hati  tentang  seberapa  besar kerusakan  yang  akan  ditimbulkan  oleh  korban.  Sebelum  memasuki  kejaksaan,  upaya pemulihan  peradilan  dilakukan.  Salah  satu  formatnya  adalah  mediasi  antara  korban  dan pelaku.  Eksekutif  hukum  dapat  bertindak  sebagai  perantara  antara  korban  dan  pelaku kejahatan dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Pengaduan pidana dilakukan jika

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    471-479   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2709
ada kesepakatan antara korban dan pelaku. Saat ini, memulihkan keadilan tidak diatur oleh hukum.  Lembaga  penegak  hukum  seperti  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polisi Republik Indonesia) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menyusun interpretasi mereka sendiri  tentang  praktik  keadilan  restoratif.        Penerapan  konsep  restorative  justice  di Indonesia  dapat  dimulai  dari  Mahkamah  Agung  (MA).  Mahkamah  Agung  (MA)  adalah pengadilan  pemerintah  yang menjalankan  kekuasaan  kehakiman  dan  merupakan  puncak dari  peradilan.  Hal  ini  jelas  diatur  oleh  berbagai peraturan  perundang-undangan,  seperti Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  UU  No  48  Tahun  2009 tentang Kehakiman,  UU No  14  Tahun  1985 diubah dengan  UU  No  5  Tahun  2004 dan  UU akhirnya  diubah  dengan  UU  No  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung.  Maka  sudah selayaknya  Mahkamah  Agung  (MA)  mengadopsi  konsep  keadilan  restoratif,  mengingat lembaga  negaralah  yang  menjalankan  kekuasaan  kehakiman  dan  merupakan  puncak kekuasaan kehakiman.
Perlu  juga diperhatikan  bahwa  konsep  keadilan  restoratif  (restorativeJustice)  bisa berlaku tidak hanya di Mahkamah Agung (MA). Pada proses peradilan pidana pada biasanya serta dalam proses peradilan pidana Indonesia pada khususnya, ada beberapa tahapan atau mekanisme  yang  wajib    dilewati  oleh  sistem  peradilan  pidana.  pada  penyelidikan, penyidikan, penuntutan, Pengadilan meninjau serta melaksanakan putusan hakim. Bahkan pada tahap upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa) oleh para pencari keadilan. Oleh sebab itu, penulis menilai seperti disebutkan di atas, penerapan konsep  keadilan  restoratif  wajib    terjadi  pada  seluruh  tingkatan  atau  proses  peradilan. sesuai  penjelasan  di  atas,  penulis  juga  menyimpulkan  konsep  tersebut  atau  pendekatan keadilan  restoratif  wajib    dilaksanakan  secara  komprehensif.  Contohnya  polisi  serta kejaksaan sudah mengadopsi konsep restorative justice, namun hakim tetap berpijak pada pemikiran  hukum,  dalam  hal  ini  hakim  membuat  Keputusan  sedemikian  preskriptif sehingga  penjara  pun  tidak  bisa  menerapkan  konsep  keadilan  restoratif.  Oleh  sebab  itu, pendekatan atau konsep restorative justice wajib  dilaksanakan secara terpadu antara satu komponen dengan komponen lainnya. Melainkan, bila suatu komponen tidak menerapkan suatu  metode atau  konsep  keadilan  restoratif,  metode  atau  konsep  keadilan  restoratif  itu sendiri tidak akan terlaksana dengan baik.
Mengenai dasar hukum dan ruang lingkup praktik restorative justice di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) :
1. Pelanggaran Administratif (Tipiring)
Dasar Hukum :
 Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310
 KUHAP  Pasal  205  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (Perma)  Kitab  Undang- Undang (KUHP)
 Pemeriksaan  Percepatan  dan  Remediasi  Dirjen  Kekuasaan  Kehakiman  No. 301/DJU/HK01/3/2015 tanggal 17 Oktober Peraturan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan  Sekretaris  Badiram  No.  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang  Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Lingkungan Peradilan Umum.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    471-479   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2709

## KESIMPULAN
Dari  penjelasan  di  atas, penggunaan perkara  dalam  penegakan  keadilan  restoratif terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan  dimana  semua  lembaga  penegak  hukum  sangat  terintegrasi  yaitu  penyidikan, penuntutan  dan  peradilan.  Misalnya  polisi  dan  kejaksaan  sudah  menganut  konsep restorative  justice,  tetapi  hakim  masih  berpegang  teguh  pada  pemikiran  hukum.  Dalam kasus  seperti  itu,  hakim  membuat  keputusan  yang  sangat  preskriptif  sehingga  lembaga pemasyarakatan  pun  tidak  dapat  menerapkan  konsep  keadilan  restoratif.  Jika  suatu komponen tidak menerapkan pendekatan atau konsep restorative justice, maka pendekatan atau konsep restorative justice itu sendiri belum terlaksana dengan baik.
Pendekatan  keadilan  restoratif  adalah  pendekatan  yang  lebih  fokus  kondisional untuk  mewujudkan  keadilan  dan  reparasi  bagi  pelaku  dan  korban  itu  sendiri.  Proses peradilan  dan  pidana  yang  berfokus  pada  hukuman  diubah  menjadi  proses  dialog  dan mediasi  untuk  mencapai  kesepakatan  tentang  penyelesaian  kasus  pidana  yang  lebih  adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.
Adanya pendekatan keadilan restoratif pada hukum pidana dalam kerangka filosofis tidak dimaksudkan untuk meniadakannya pada proses penyelesaian suatu perkara. hukum pidana  atau  penggabungan  hukum  pidana  serta  perdata,  sebagai  pendekatan  keadilan restoratif mengutamakan jalan mediasi antara korban serta pelaku.
Dalam perspektif keadilan restoratif, penyelesaian suatu perkara pidana melibatkan pelaku,  korban,  anggota  keluarga  pelaku  atau  korban,  dan  pihak-pihak  lainnya. Penyelesaian  kejahatan  melalui  keadilan  restoratif  lebih diutamakan daripada munculnya kesepakatan antara pihak yang berperkara untuk keuntungan masa depan.
Pendekatan  restorative  justice  sebenarnya  adalah  mengembalikan  fungsi  hukum pidana  pada  jalur  semula,  yaitu  fungsi  hak  upaya  terakhir,  yaitu  senjata  pamungkas  saat upaya hukum  lain  tidak  lagi  bisa  dilakukan.  digunakan  lagi  untuk  menghadapi  kejahatan sosial. untuk Penanganan serta penyelesaian perkara pidana secara mudah dengan metode keadilan  restoratif  (restorative  justice)  memberikan  cara  lain    jawaban  atas  banyak permasalahan yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Chawawi, Adami. (2002). Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan. Jakarta:Raja
Grafindo Persada.
Manan, Bagir. (2008). Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum  Rangkaian  Pemikiran  dalam  Dekade  Terakhir.  Jakarta:  Perum  Percetakan Negara RI.
Purwati,  A.  (2020).  Keadilan  Restoratif  dan  Diversi  dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak
Pidana Anak. Surabaya: CV.Jakad Media Publishing.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Satjipto,  R.  (2009).  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis.  Yogyakarta:  Genta Publishing
Wahid, Eriyantouw. (2009). Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum
Pidana. Jakarta:Universitas Trisakti.
Ahmad,  Ibrahim.  (2018).  “Rencana  dan  Strategi    Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat”. Gorontalo Law Review, 1 (1).
Alfitra.  (2017).  “Penerapan  Restorative  Justice  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pid ana  Yang
Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur dalam  Sistem Hukum  Pidana  Indonesia  dan Hukum Islam”. Istinbáth,  16 (1).
Arief, H. d. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia. Al'Adl , X (2), 173-190.
Azhar,  A.  F.  (2019).  Penerapan  Konsep  Keadilan  Restorative  (Restorative  Justice)  Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Islam , 4 (2), 134-143.
Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia.
Supremasi Hukum , 1 (2), 395-424.
Erma  Sirande,  H.  A.  (2021).  Mewujudkan  Penegakan  Hukum  Melalui  Restorative  Justice.
Jurnal Hukum dan Kenotariatan , 5 (4), 570-589.
Eva, Achjani Zulfa. (2010). Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia.
Jurnal Kriminologi Indonesia, 6 (II), 182 – 203.
Flora,  Henny  Saida.(2017).Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia.Jurnal  Law  Pro  Justitia,  II  (2),
41-60.
Hambali,  A.  R.  (2020).  Penegakan  Hukum  Melalui  Pedekatan  Restorative  Justice
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. Kalabbirang Law Journal , 2 (1), 70-77.
Herlina, Apong. (2004). Restorative Justice. Jurnal Kriminologi, 3 (III) September 2004
Kasim,  R.  (2020).  Dehumanisasi  Pada  Penerapan  Hukum  Pidana  Secara  Berlebihan
(Overspanning van het Straftrecht). Jambura Law Review , 2 (1), 1-29.
Kristian,  &.  C.  (2015).  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dengan  Konsep  Keadilan  Restoratif
(Restorative  Justice)  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Di Indonesia.  Jurnal Mimbar Justitia , 1 (02), 592-607.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)    471-479   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2709
Maulana, Irvan dan Mario Agusta. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia. Datin Law Jurnal, 2 (11), 46-70.
Satria, Hariman. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. Jurnal Media Hukum, 25 (1), 111-123.
Sutiyoso, B. (2010). Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 17 (2), 217-232.