## UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA LEMBAGA PERBANKAN
Oleh:
Muhammad Yasid 1)
dan Risha Ramayanti 2)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2)
E-mail:
yasidfakultashukum@gmail.com 1)
dan diviyaaqilanst@gmail.com 2)

## ABSTRACT
Impaired credit can cause the disturbance of the continuity of business activities circulation in a Bank and in the end it can cause the disturbance of banking financial liquidity. When a Bank  liquidity  decreases,  it  can  decrease  its  credibility  level  that  it  can  affect people/customer/investor’s trust who will invest in the Bank. Based on this background, the researchers were interested in the problem that encouraged them to do a research entitled “The  Efforts  on  the  Recovery  of  Loss  Credit  in  Banking  Institution”  This  research  applied Constructivism Paradigm with descriptive and prescriptive as the nature. The source of data was  library  study.  The  data  analysis  method  used  by  the  researchers  was  descriptive qualitative. The results of the study showed that  in the efforts of the recovery of loss credit, there were three (3) main activities done: through the parties’ agreement as the best way for both parties to recover it, the saving of the loss credit and/or the recovery through legal way. The purpose of recovering the loss credit was to save the bank funds invested in the form of loss  credit  by  paying  attention  to  the  debtor’s  business  condition  which  still  had  good prospect.  It  was  hoped  that  the  saving  could  recover  the  quality  of  the  credit  from  “loss” collectability to “doubtful”. From “doubtful” to “bad” , from ‘substandard” to “pass”. Key words: Loss Credit, Justice

## ABSTRAK
Adanya  kredit  bermasalah  dapat  mengakibatkan  terganggunya  kelancaran  perputaran kegiatan  usaha  di  dalam  suatu  Bank  dan  akhirnya  bisa  mengakibatkan  terganggunya likuiditas  keuangan  perbankan.  Saat  bank  likuidnya  menurun  maka  dapat  mengurangi tingkat kredibilitasnya
sehingga dapat mempengaruhi
kepercayaan masyarakat/nasabah/pemilik dana yang akan menanamkan uangnya pada Bank tersebut. Berangkat  dari  latar  belakang  ini,  peneliti  tertarik  dengan  permasalahan  yang  ada sehingga  mendorong  untuk  penelitian  dengan  judul“  Upaya  Penyelesaian  Kredit Bermasalah  pada  Lembaga  Perbankan.”  Pendekatan  penelitian  adalah  paradigma konstruktivisme,  sifat  penelitian  deskriptif  dan  preskriptif.  Sumber  data  diperoleh  dari studi  kepustakaan.  Analisis  data  yang  peneliti  gunakan  adalah  deskriptif  kualitatif. Hasil Penelitian, bahwa dalam rangka penanganan kredit bermasalah terdapat 3 (tiga) kegiatan pokok yang dilakukan yaitu :  melalui kesepakatan para pihak  sebagai jalan yang terbaik bagi  kedua  belah  pihak  untuk  menyelesaikannya,  Penyelamatan  kredit  bermasalah  dan atau penyelesaian melalui saluran hukum. Tujuan penyelamatan kredit bermasalah adalah menyelamatkan  dana  bank  yang  tertanam  dalam  bentuk  kredit  bermasalah  dengan memperhatikan  kondisi  usaha  debitur  yang  masih  mempunyai  prospek  cukup  baik. Dengan  adanya  penyelamatan  ini  diharapkan  dapat  memperbaiki  kualitas  kredit  dari kolekbilitas “macet” menjadi “diragukan”. Dari “diragukan” menjadi “kurang lancar”, dari “kurang lancar” menjadi “lancar”.
Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Keadilan.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan tentu saja memerlukan  pembiayaan  dan  investasi. Dengan  demikian  peranan  lembaga keuangan  sangat  penting  dan  strategis agar  peranan  serta  masyarakat  dalam pembiayaan  dapat  ditingkatkan,  yang pada akhirnya kemandirian bangsa akan lebih terwujud. Berbicara masalah pembangunan berarti  tidak dapat  melepaskan diri  dari masalah pembiayaan, karena pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi lancarnya pembangunan  itu  sendiri.  Pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai  sumber,  yang  salah  satu  di antaranya  adalah  berasal  dari  kredit bank,  baik  itu  dari  bank  pemerintah, bank swasta nasional, ataupun dari bank asing. Pemberian Kredit merupakan salah  satu  usaha  bank,  yaitu  dengan menyalurkan  dana  yang  terhimpun  dari masyarakat  kembali  ke  masyarakat. Kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat  untuk  pengembangan  usaha besar  maupun  usaha  kecil.  Pada  awal perkembangannya,  Kredit  berfungsi untuk  merangsang  bagi  kedua  belah pihak  untuk  saling  menolong  untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kehidupan sehari- hari. Suatu kredit mencapai kegunaannya  jika  secara  ekonomi  baik debitor,  kreditor  maupun  masyarakat dapat  membawa  pengaruh  kepada tahapan  yang  lebih  bagus,  sama  sama memperoleh  kemajuan.  Kemajuan  ini dirasakan apabila memndapat keuntungan,  mengalami  peningkatan kesejahteraan masyarakat juga kemajuan ekonomi  yang  bersifat  mikro  maupun makro.
Asumsi,  perkembangan  saat  ini cenderung  mengabaikan  prinsip  kehati hatian  dalam  pemberian  fasilitas  kredit untuk  mencapai  sasaran  volume  kredit
yang  tinggi  guna  mendapatkan  profit semata.  Sasaran  yang  dicapai  adalah menguasai  pasar  sebesar  mungkin dengan  meniadakan  persaingan  usaha yang sehat. Disisi lain kebijakan umum di bidang  perkreditan  masih  merupakan hukum  yang  dicita  citakan  dalam rancangan  Undang  Undang  tentang Perkreditan Perbankan. Kredit bermasalah memang bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia  perbankan.  Berbagai  tanggapan dan komentar tentang kredit macet baik lewat  media  elektronik  maupun  media masa, serta tak ketinggalan para praktisi, teoritis  dan  para  pakar,  salah  satu  di antara pendapatnya adalah menginginkan  adanya  perluasan  peran kejaksaan, adanya arbitrase dan lain-lain. Terjadinya  kredit  bermasalah  hampir pernah  dialami  oleh  semua  bank  dalam memberikan  kreditnya,  hal  ini  sering menimbulkan  masalah.  Masalah  kredit bermasalah terjadi sejak tidak ditepatinya  atau  tidak  terpenuhinya prestasi  yang  dicantumkan  dalam kontrak kredit. Dalam rangka menanggulangi kredit  bermasalah  sebenarnya  telah banyak usaha usaha yang telah dilakukan pemerintah  maupun  usaha  usaha  yang dilakukan  pihak  pemberi  kredit  guna mencegah  timbulnya  ke  tahap  kredit macet,  Namun  berbagai  kebijakan tersebut  belum  mampu  menghapuskan keberadaan kredit macet. Hal itu terbukti dari data Bank Indonesia yang menunjukan bahwa jumlah kredit macet tidak pernah berkurang, bahkan cenderung  meningkat  seiring  dengan besarnya  jumlah  kredit  yang  disalurkan. Untuk menghindari kerugian dari adanya kredit bermasalah, Bank mempersiapkan cara  cara  maupun  strategi  yang  tepat guna menghindari terjadinya kemungkinan kerugian yang lebih besar.
2. TINJAUAN  PUSTAKA
Pelaksanaan perjanjian kredit merupakan  salah  satu  kegiatan  yang amat  strategis  dalam  usaha  perbankan, karena  perjanjian  kredit  merupakan sarana pihak yang mempunyai kelebihan dana  dengan  pihak  yang  kekurangan atau  membutuhkan  dana.  Perjanjian kredit  merupakan  pelayanan  nyata  dari bank  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya serta pengembangan perekonomian di Indonesia. Dalam Alqur’an yang berhubungan dengan  perjanjian  diatur,  yaitu  al’ahdu (janji) dan al ‘aqdu (akad). Itilah al’ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau overeenkomst , yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan  atau  tidak  mengerjakan sesuatu  yang  tidak  berkaitan  dengan orang  lain.  Istilah  ini  terdapat  dalam Surat  Ali  Imran  ayat  (76),  yang artinya: “Sebenarnya siapa yang menepati janji  (yang  dibuat)nya  dan  bertakwa, maka sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertakwa. ”
Perjanjian Kredit adalah perjanjian dasar  atau  perjanjian  induk  yang mengatur  hak  dan  kewajiban  antara kreditor/bank  dan  debitor/nasabah. Umumnya  perjanjian  ini  berbentuk perjanjian  standar  di  mana  bentuk  atau isi  dari  perjanjian  itu  telah dipersiapkan oleh  pihak  kreditor  dalam  hal  ini perbankan.
Pengertian  Perjanjian  menurut Pasal  1313  KUHPerdata  “Perjanjian adalah    suatu  perbuatan  di  mana  satu orang  atau  lebih  mengikatkan  diri terhadap  satu  orang  atau  lebih. Perjanjian dapat pula disebut persetujuan,  karena  para  pihak  setuju untuk melakukan sesuatu, dalam perjanjian  tersebut  terdapat  suatu rangkaian  perbuatan  yang  mengandung janji-janji  atau  kesanggupan  yang diucapkan atau ditulis. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa pengertian  kredit  ialah  pinjaman  uang dengan pembayaran pengembalian secara  mengangsur  atau  pinjaman
sampai  batas  jumlah  tertentu  yang diizinkan  oleh  bank  atau  badan  lain. Sementara pengertian kredit dalam Pasal 1  angka  12  Undang  Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa : “Kredit adalah penyediaan dana/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak pinjaman untuk  melunasi  utangnya  setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,  imbalan/pembagian  hasil keuntungan.”
Dalam  Undang-undang  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang  Perbankan Pasal  1  angka  (11)  yang  dimaksud kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  disamakan dengan itu, berdasarkan  persetujuan atau  kesepakatan  pinjam-meminjam antara  Bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka waktu dengan pemberian bunga.
Sementara  KUHPerdata,  istilah kredit identik dengan pinjam meminjam, maka dalam istilah pinjam meminjam itu disebut  sebagai  utang  piutang  dengan memberikan  sesuatu  kepada  seseorang dengan  perjanjian  dia  akan  membayar yang sama dengan itu.
Kredit  bermasalah  pada  umumnya apabila  debitur  ingkar  janji  untuk membayar  pinjaman  pokok,  bunga dan/atau  kredit  pokok  yang  telah  jatuh tempo,  sehingga  terjadi  keterlambatan pembayaran  atau  sama  sekali  tidak  ada pembayaran,  ada  pembayaran  tapi  tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  bahkan adanya  keadaan  di  luar  kemampuan debitor ( force majeure ) dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi/kredit. Dalam kredit bermasalah ini kemungkinan ada kreditur yanag terpaksa  melalukan  tindakan  hukum, atau  kalau  tidak  akan  menderita kerugian  dalam  jumlah  yang  jauh  lebih
besar  dari  jumlah  yang  diperkirakan dapat  ditolerir.  Oleh  karena  itu  bank harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan  kredit  bermasalah  itu. Ketentuan  pasal  12  ayat  (3)  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  7/2/PBI/2005 tentang  penilaian  kualitas  aktiva  Bank Umum,  kualitas  kredit  terbagi  5  (lima) kolektabilitas,  yaitu:  kategori  lancar, kategori  dalam  perhatian  khusus, kategori kurang lancar, kategori diragukan dan kategori macet.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Penelitian  ini  bertitiktolak  dari paradigma konstruktivisme, yang melihat  kebenaran  suatu  realita  hukum bersifat  relatif,  berlaku  sesuai  konteks spesifik  yang  dinilai  relevan  oleh  pelaku sosial.  Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dan  preskriptif.  Selain menggambarkan  dan  menguraikan  fakta fakta  di  lapangan  secara  deskriptif  juga sekaligus  menganalisis  fakta  fakta tersebut  melalui  pendekatan  peraturan perundang  undangan  untuk  melakukan preskripsi.  Sumber  Data  diperolah  dari studi  pustaka  dengan  mengambil  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder dan  bahan  hukum  tersier.  Pelaksanaan penelitian ini menggunakan data sekunder,  sementara  analisis  data menngunakan deskriptif kualitatif. 4. HASIL dan PEMBAHASAN
Sebagai contoh data Kredit bermasalah  pada  lembaga  Perbankan terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang  mana  kredit  bermasalah  tertinggi tercatat  di  Gorontalo.  Berdasarkan  data Otoritas  Jasa  Keuangan,  kredit  BPR  di Gorontalo  mencapai  Rp  6,01  miliar  atau 23,19 persen dari kredit yang dikucurkan senilai Rp 25,94 miliar. Secara persentase,  NPL  Bank  BPR  di  Gorontalo ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya
Grafik - 1 Provinsi dengan Kredit Bermasalah BPR Tertinggi
Sumber: 2018 © Databoks, Katadata Indonesia.
NPL  Bank  BPR  tertinggi  kedua tercatat di Sumatera Selatan dengan nilai Rp  154  miliar  atau  16,43  persen  dari kredit  yang  diberikan  sebesar  Rp  937 miliar.  Dan  di  urutan  ketiga  Kalimantan Selatan  dengan  NPL  mencapai  Rp  44,52 miliar atau 13,96 persen dari total kredit senilai Rp 332,24 miliar. Sementara total kredit  bermasalah  BPR  secara  nasional mencapai  Rp  4,77  triliun  atau  5,83 persen dari total kredit sebesar Rp 81,68 triliun. Kurangnya  kehati  hatian  bank dalam  memberikan  kredit  serta  lesunya perekonomian domestik membuat kemampuan debitur membayar utangnya  menurun.  Apalagi  suku  bunga kredit  untuk  pengusaha  kecil  (UMKM) yang menjadi target BPR suku bunganya sangat tinggi hingga mencapai 30 persen per tahun. Untuk menghindari kerugian akibat kredit bermasalah tersebut, maka Bank/ Lembaga Keuangan akan mempersiapkan langkah langkah pengamanan  dan  penyusunan  strategi yang  tepat,  sehingga  kemungkinan
kerugian  yang  lebih  besar  dapat dihindari.
Dalam  rangka  penanganan  kredit bermasalah  tersebut  di  atas  terdapat  2 (dua)  kegiatan  pokok  yang  dilakukan yaitu : 1. Ketika suatu kredit yang diberikan Bank  kepada  debitor  ada  indikasi bahwa  kredit  itu  akan  mengalami masalah  dengan  menunggaknya prestasi  yang  harus  dipenuhi debitor maka pihak Bank mengambil  langkah  langkah  agar kredit  tersebut  tidak  mengarah menjadi  kredit  macet.  Umumnya cara  yang  diambil  merupakan kesepakatan  dari  para  pihak  yang merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikannya. 2. Penyelamatan  kredit  bermasalah. Bertujuan  menyelamatkan  dana bank  yang  tertanam  dalam  bentuk kredit bermasalah dengan memperhatikan  kondisi  usaha debitur  yang  masih  mempunyai prospek  cukup  baik.  Dengan adanya penyelamatan ini diharapkan  dapat  memperbaiki kualitas  kredit  dari  kolekbilitas “macet”menjadi  “diragukan”.  Dari “diragukan” menjadi “kurang lancar”, dari “kurang lancar”menjadi “lancar”. Terdapat beberapa strategi penyelamatan kredit : a. Penjadwalan kembali ( resheduling ) Langkah  ini  diambil ketika  kemampuan  debitor dalam berprestasi kurang atau menurun  yang  diakibatkan bahwa  debitor  tidak  bisa berprestasi sesuai dengan apa yang  di  perjanjikan  dalam perjanjian kredit. Penjadwalan ulang  merupakan  perubahan syarat  kredit  yang  hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang  ( grace  period )  dan
perubahan besarnya angsuran kredit. b. Persyaratan kembali ( reconditioning ) Persyaratan  kembali merupakan  perubahan  baik sebagian  ataupun  seluruh syarat-syarat  kredit  meliputi perubahan jadwal pembayaran,  jangka  waktu, tingkat  suku  bunga,  dan persyaratan-persyaratan lainnya. c. Penataan kembali ( restructuring ) 1) Penambahan kredit dalam hal  bahwa  usaha  yang dilakukan  debitor  dapat berjalan  dan  berkembang yang  akan  menghasilkan pendapatan  yang  dapat digunakan untuk mengembalikan utangnya. Dengan penambahan kredit maka akan menambah  juga  jumlah utang  yang  ditanggung debitor  strategi  ini  harus terlebih  dahulu  dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan  yang  tepat mengenai  prospek  usaha debitur  karena  risiko yang  diambil  pihak  bank juga  tinggi  apakah  kredit itu  dapat  kembali  sesuai dengan apa yang diinginkan kedua pihak. 2) Konversi  seluruh  atau sebagian tunggakan bunga  menjadi  pokok pinjaman  baru.Konvensi seluruh  atau  sebagian bunga  menjadi  pokok pinjaman  baru  artinya bahwa  bunga  yang  belum dibayarkan  oleh  debitor dalam  arti  menunggak akan dikonversikan menjadi  hutang  pokok sehingga  debitur  harus
menanggung utang pokok, bunga  dari  hutang  pokok tersebut  dan  bunga  dari bunga yang dikonversikan menjadi hutang pokok. 3) Konversi  seluruh  atau sebagian tunggakan bunga menjadi penyertaan dalam perusahaan.Ketika  kredit mengalami  masalah  atau macet,  maka  akan  terjadi tunggakan pembayaran baik  itu  pokok  ataupun bunganya,  langkah  yang diambil dengan cara mengkonversi bunga kredit tersebut baik sebagian  atau seluruhnya manjdai  modal  dalam usaha  debitur.  Umumnya jalan ini tidak dipakai oleh bank  karena  dalam  hal yang demikian bank harus memberikan perhatian yang  lebih  pada  usaha tersebut,  karena  bank juga  sebagai  pemilik  dari usaha tersebut. 4) Pembaharuan Kredit ( novasi). Dengan dibuatnya perjanjian baru yang menggantikan perjanjian  kredit  lama, maka  diharapkan  debitor dapat melakukan kewajibannya untuk berprestasi. Perjanjian kredit  baru  ini  bisa  saja lebih meringankan debitor  dapat  mengubah ketentuan  atau  syarat- syaratnya  dengan  tidak mengindahkan  ketentuan dan syarat pokoknya. 5) Perpanjangan akad kredit. Dengan  memperpanjang jangka waktu pembayaran atau pelunasan  kredit  maka kualitas  kredit  debitor digolongkan menjadi
tidak bermasalah ( performing  loan ),  karena kredit  yang  sebelumnya sudah  jatuh  tempo  atau belum  dibayarkan  pada waktunya diberikan perpanjangan  waktu  agar debitur bisa mengembalikan kreditnya dalam penambahan waktu  tersebut.  Misalnya hutang  yang  seharusnya dikembalikan  selambat- lambatnya  bulan  Januari 2017 di perpanjang menjadi  Januari  2019, sehingga kredit yang tadinya telah jatuh tempo menjadi kredit yang digolongkan lancar. Langkah-langkah upaya penyelamatan  kredit  tersebut  di  atas dapat dilakukan apabila debitor memenuhi kriteria: a. Debitor  menunjukan  itikat  baik  dan positif untuk bekerjasama. b. Usaha  Debitor  masih  berjalan  dan memiliki prospek yang baik c. Debitor  masih  mampu  untuk membayar kewajibannya d. Debitor  mampu  membayar  bunga berjalan e. Posisi bank akan menjadi lebih baik. Selain  itu  dalam  penyelesaian kredit  bermasalah  juga  dapat  dilakukan dengan  cara  yaitu:  Penyelesaian  Kredit Bermasalah  secara  damai  apabila  upaya penyelamatan  3R  sudah  tidak  mungkin dilakukan dilakukan upaya: a. Keringanan  Bunga.  Pemberian keringanan bunga/denda untuk  kolektibilitas  diragukan dan macet dengan pembayaran  secara  sekaligus atau  angsuran  apabila  usaha debitur tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar  kewajibannya  dan tidak  lagi  diharapkan  dari hasil usahanya.
b. Penjualan  agunan  di  bawah tangan,  yaitu  penyelesaian kredit  secara  damai  dengan penjualan  agunan  dibawah tangan di lakukan dengan cara debitor  diberi  kesempatan untuk menjual sendiri agunannya atau bank membantu  menawarkan  atau mencari pembeli. Apabila  langkah  langkah  tersebut di  atas  sudah  dilakukan  dan  belum  juga berhasil  maka  langkah  yang  terakhir adalah  Penghapus  bukuan  kredit  Macet. Berdasarkan hasil pengamatan sebaiknya  untuk  para  nasabah  yang beritikad baik untuk mengangsur sedang mereka  sedang  mengalami  kemunduran dalam berusaha maka sebaiknya mereka diberi kesempatan dengan cara : 1.  Pembaharuan  kredit  sesuai  dengan nominal sisa pinjaman yang macet, 2.  Menemui  keluarga  yang  mampu untuk ikut bertanggung jawab terhadap kredit macet tersebut. 3.  Apabila yang bersangkutan mempunyai  pinjaman  di  Bank  Lain bisa  di take  over yaitu  pelunasan  di tempat  lain  dan  difokuskan  disatu tempat.
4.  Melakukan  pendekatan  persuasif pada  nasabah  karena  disebabkan karakter yang bersangkutan.
5.  Jangka  waktu  diperpanjang  agar bunga lebih ringan
Akan  tetapi  dari  pengamatan yang  dilakukan  penulis  hal  yang  sering kita jumpai bahwa pihak bank tidak mau tahu tentang penyebabnya asalkan kredit bisa  kembali  sesuai  dengan  perjanjian. Keadaan  yang  demikian  justru  bisa menambah  persoalan  lagi,  oleh  karena itu  jalan  negoisasi  perlu  dilakukan sebelum  langkah-langkah  yang  lebih tegas  diambil.  Hal  ini  juga  akan berdampak  positif  bagi  bank  untuk kelangsungan  usaha,  karena  hubungan yang  baik  antara  kreditor  dan  debitor dapat  terpelihara  dan  mungkin  bisa berlanjut  tidak  hanya  dalam  satu  waktu saja.  Pihak  ketiga  juga  bisa  dilibatkan dalam  penyelesaian  kredit  bermasalah
seperti  mediasi,  arbitrase  atau  lembaga penengah  lainnya  untuk  mempermudah penyelesaian masalah

## 5. SIMPULAN
Dalam  rangka  penanganan  kredit bermasalah  tersebut  di  atas  terdapat  3 (tiga)  kegiatan  pokok  yang  dilakukan yaitu :
1. Umumnya  cara  yang  diambil  pihak bank  merupakan  kesepakatan  dari para  pihak  yang  merupakan  jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikannya. 2. Penyelamatan  kredit  bermasalah diharapkan  dapat  memperbaiki kualitas  kredit  dari  kolekbilitas “macet”  menjadi  “diragukan”.  Dari “diragukan” menjadi “kurang lancar”, dari “kurang lancar” menjadi “lancar”. Terdapat beberapa strategi penyelamatan  kredit  bermasalah yang  berkeadilan  dengan  cara:
Penjadwalan  kembali  ( resheduling ), Persyaratan kembali ( reconditioning ),  Penataan  kembali
( restructuring ). 3. Bila  upaya  penyelamatan  kredit bermasalah tidak berhasil dilaksanakan, maka upaya penyelesaian kerditnya melalui sarana hukum. 6. DAFTAR PUSTAKA
Hermansyah,  2005, Hukum  Perbankan Nasional  Indonesia ,  Kencana, Jakarta.
Muchdarsyah Sinungan, 1991, Uang dan Bank , Rineka Cipta, Jakarta. Sylke Febrina Laucereno, Kredit Bermasalah  di  Bank  Terus  Naik Sejak 2015 , detik Finance, https://finance.detik.com/moneter /d-3507763/kredit-bermasalah- di-bank-terus-naik-sejak-2015, diakses  26  Juli  2018  Jam  22.00 Wib. Sigid Kusumowidagdo, pengamat ekonomi  di  Jakarta,  Sumber
data  Indonesiainvestment, 8 Maret 2017.
https://zaimsaidi.com/kredit-macet- perbankan-di-indonesai- meningkat/  diterbitkan  May  21, 2017,  diakses  26  Juli  2018  Jam 20.30 Wib. Peter Mahmud Marzuki, 2005 , Penelitian Hukum , Kencana Prenada, Media Group, Jakarta. Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Hukum,  Paradigma,  Metode  dan Dinamika  Masalahnya ,  Huma, Jakarta. Ignatius,1997, Hukum Sekitar Perjanjian Kredit , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Faturrahman  Djamil,  2001 Hukum Perjanjian  Syariah ,  Citra  Aditya
Bakti, Bandung.
Al-Qur’an  dan  Terjemahan,    terbitan  PT. Karya Toha Putra, Semarang.
A Muhaimin, Yahya, 2002, Kamus Besar
Bahasa  Indonesia ,  Penerbit  Balai Pustaka, Jakarta. https://databoks.katadata.co.id/datapub lish/2017/04/11/inilah-provinsi- dengan-kredit-bermasalah-bpr-
tertinggi ,  diakses  pada  tanggal  27
Juli 2018 Jam 19.00 Wib.
Siswanto Sutojo, 2005, Mengenai Kredit Bermasalah ,Pustaka Binawan Presindo, Jakarta. M.  Ali  Mansyur, Pengaruh  Perubahan Keadaan  Dalam  Pelaksanaan
Perjanjian  Kredit  Bank  Pada Masa  Krisis  Moneter, Majalah Ilmiah  Sultan  Agung  No.  61  TH  IX, September 1995 L.  J.  Van  Apeldoorn,1996, Pengantar
Ilmu  Hukum ,  Pradnya  Paramita, Jakarta. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perubahan  atas  Undang
Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor
7/2/PBI/2005  tentang  penilaian kualitas aktiva Bank Umum.