## GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Oleh : Muhammad Khotibul Umam
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Malang

## Abstrak
Dalam perdagangan tanpa warkat pengiriman janji saham dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu saham hipotek dengan menarik saham dari penyimpanan kolektif dan menjaminkan saham tanpa melakukan  penarikan  dari  penyimpanan  kolektif.  Pengajuan  janji  saham  dalam  sistem perdagangan tanpa warkat memenuhi syarat untuk hipotek, karena saham yang digadaikan telah ditransfer ke akun yang terpisah dan saham yang digadaikan diblokir oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia selama belum dicabut. Bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh sistem perdagangan  tanpa  warkat  untuk  pegadaian,  termasuk  keamanan,  karena  stok  disimpan  dalam sistem  pencatatan  di  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia,  mencatat  dan  mengumumkan peletakan  janji  pada  saham  melalui  C-BEST  (Entri  Kustodian  Sentral  -  Entri  Buku) Penyelesaian),  serta  memblokir  akun  di  mana  saham  digadaikan,  saham  tidak  dapat ditransaksikan  pada  saat  yang  sama  ada  beberapa  peraturan  yang  cukup  melindungi  pemegang saham,  yaitu  Undang-Undang  tentang  Perseroan  Terbatas  (UUPT)  Pasal  53  ayat  4  dan  Pasal 1159 KUH Perdata.
Kata kunci: gadai, saham, perdagangan tanpa warkat, sistem, perlindungan

## Abstract
In scripless trading the delivery of pledges of shares can be done in two ways, namely mortgage shares by withdrawing  shares from  collective safekeeping  and pledging shares without  making withdrawals from collective safekeeping. Submission of pledges of shares in a scripless trading system  is  eligible  for  a  mortgage,  because  the  mortgaged  shares  have  been  transferred  into separate accounts and the mortgaged shares are blocked by PT. Indonesian  Central Securities Depository as long as it has not been revoked. Forms of legal protection provided by scripless trading  systems  for  pawnbrokers,  including  security,  because  stocks  are  stored  in  a  recording system in the Indonesian Central Securities Depository, recording and announcing the laying of pledges  on  a  stock  through  C-BEST  (Central  Depository-  Book  Entry  Settlement),  as  well  as blocking the account where the shares are pawned, the shares cannot be transacted at the same time there are several regulations that adequately protect the shareholders, namely the Law on Limited Liability Companies (UUPT) Article 53 paragraph 4 and Article 1159 of the Civil Code.
Keywords: pawn, stock, scripless trading, system, protection

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  pasar  modal  merupakan  salah  satu  indikasi  kemajuan perekonomian suatu negara, disamping itu pasar modal juga berperan sebagai sumber pembiayaan  modern,  dikatakan  demikian  karena  ada  sumber  pembiayaan  tradisional, salah  satu  sumber  pembiayaan  tradisional  yang  paling  popular  adalah  bank.  Sebagai sumber  pembiayaan  modern,  pasar  modal  memungkinkan  para  investor  untuk memperoleh  keuntungan  yang  tidak  bisa  diberikan  oleh  bank  yaitu  berupa deviden
maupun capital  gain ,  Secara  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  pasar  modal  sama dengan  pasar  tradisional  yaitu  tempat  bertransaksi,  tetapi  dari  kedua  pasar  tersebut terdapat  perbedaan  yang  prinsip  yaitu  obyek  yang  ditransaksikan,  tempat  transaksi, proses dan penyelesaian transaksi. 1
Di  era  modern  yang  semuanya  serba  menggunakan  elektronik  dalam  pasar modal,  obyek  transaksi  yang  popular  adalah  saham  tanpa  warkat  ( scripless  trading ), dimana saham tersebut tidak ada surat atau bukti tertulis kepemilikan modal dan cara bertransaksi  atau  penyerahannya  dilakukan  secara elektronis ,  baik  dalam  proses maupun  penyelesaiannya. 2 Kecenderungan  perkembangan  teknologi  semakin  nyata dimana  tipisnya  batas  antar  negara  memungkinkan  para  pelaku  bisnis  untuk  mencari sumber  daya  yang  lebih  murah  dan  peluang  pasar  potensial  bagi  produk  barang  dan jasa  yang  dihasilkan.  Dampak  perkembangan  teknologi  adalah  tingkat  persaingan semakin  tinggi  dan  mendorong  pelaku  bisnis  melakukan  berbagai  perubahan  internal dalam rangka menciptakan keunggulan kompetitif .
Bahwasannya Bursa efek sekarang ini telah mempergunakan sistem perdagangan saham  otomatis  yang  dinamakan Jakarta  automatic  trading  sistem (JATS)  untuk menggantikan  sistem  perdagangan  saham  secara  manual.  Hal  ini  disebabkan  karena perdagangan sebelumnya yang menggunakan sistem perdagangan saham manual sangat mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan diantaranya adalah: 3
1. Lantai bursa penuh dengan papan tulis tempat para pialang menuliskantransaksi;
2. Jumlah maksimal transaksi yang dapat ditangani per hari oleh bursa efek hanya sekitar 5.000 transaksi;
3. Terbukanya kesempatan yang tidak sama bagi parapialang;
4. Biaya per unit transaksi relatiftinggi;
5. Memungkinkan terjadinya kolusi antar pialang dalam mengatur hargaefek;
6. Informasi  pasar  tidak  dapat  disebarkan  kepada  investor  secara  tepat  waktu dengan tingkat akurasitinggi;
7. Proses transaksi yang menghabiskanwaktu;
8. Transaksi tidak dapat dilakukan dengan jarak jauh dan realtime . Untuk  mengatasi  kelemahan  dan  kekurangan  tersebut,  maka  diperlukan  suatu sistem  perdagangan  yang  terkomputerisasi,  cepat,  efisien,  dan  memberikan  pelayanan yang  sama  kepada  para  seluruh  investor  pasar  modal  baik  investor  asing  maupun investor  domestik  di  tanah  air.  Kebutuhan  akan  sistem  perdagangan  yang terkomputerisasi  hanya  dapat  dilakukan  jika  seluruh  saham  yang  ada  di  Bursa  Efek Indonesia dikonversi menjadi saham tanpa warkat ( scripless ).
Kehadiran scriptless  trading merupakan  suatu  alternatif  perdagangan  saham sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  informasi.  Kemajuan  teknologi  informasi mencerminkan  kecepatan  proses  komunikasi  secara  langsung  dan  keterbukaan  akses informasi.  Karena  pelaku  pasar  modal  memandang  sistem  perdagangan  saham  tanpa warkat  ( scriptless  trading )  dapat  memberikan  efisiensi  transaksi  di  pasar  modal
1 https://www.academia.edu/19918727/makalah_perkembangan_pasar_modal. Diakses tanggal 22-02-2019, pukul 22:15 WIB
2 Nopian Hardi, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Gadai Saham Tanp Warkat Apabila Debitur Wanprestasi, FH-Mataram : 2018, Hal. 04
3 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Jakarta, 2007. hal 138.
Indonesia. 4
Sistem  perdagangan  tanpa  warkat  ( scriptless  trading )  merupakan  sistem perdagangan baru yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia. Perdagangan  tanpa  warkat dilakukan  secara  komputerisasi.  Sistem  ini  tidak  hanya  menyangkut  tentang perdagangan  saja  tetapi  juga  menyangkut  dengan  penyelesaian  dari  perdagangan tersebut. Pada sistem ini, saham sudah dirubah menjadi data elektronik  yang  tersimpan dikomputer.
Scripless  trading atau  perdagangan  tanpa  warkat  adalah  sistem  perdagangan yang memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik. 5 Salah  satu  tujuan  mengapa scripless  trading menjadi  sangat  penting  untuk segera  diterapkan  di  pasar  modal,  karena  menyangkut  sebuah  mekanisme  yang  dapat menciptakan efisiensi dan keamanan dalam melakukan transaksi.  Keberadaan scripless trading di bidang pasar modal merupakan produk teknologi bisnis atau setidak-tidaknya merupakan suatu produk dari sistem baru dan modern yang dapat menunjang aktifitas di pasar modal Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum positif. 6 Adapun  penelitian  hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  sistematika  hukum, penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  hukum,  penelitian  sejarah  hukum  dan  penelitian perbandingan hukum. 7

## PEMBAHASAN

## Sistem  Gadai  Saham  dalam  Perdagangan  Tanpa  Warkat  Menurut  Hukum  Positif  di Indonesia
Dalam  Perdagangan  Tanpa  Warkat  dimana  saham  tidak  lagi  berbentuk  warkat  atau  fisik saham,  sistem  sebagaimana  yang  telah  digambarkan  di  atas  tentu  menjadi  berbeda.  Hal  ini karena bentuk fisik dari saham tidak lagi berbentuk surat saham atau sertifikat saham, melainkan telah  berbentuk  atau  berubah  menjadi  data  elektronik  yang  terdapat  dalam  rekening  efek  yang ada di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI).
Selain itu, bukti kepemilikan saham dalam Perdagangan Tanpa Warkat tidak lagi berwujud lembaran sertifikat saham, melainkan berupa konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh kustodian sentral, dalam hal ini Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 8
Seperti  yang  telah  diterangkan  sebelumnya,  saham  yang  ditransaksikan  di  Bursa  Efek Indonesia  sudah  tersentralisir  di  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  dan  dikonversi  atau  dirubah menjadi  data  elektronik  C-BEST  ( Central  Depository  Book  Entry  Settlement ).  Oleh  karena  itu apabila  investor  hendak  melakukan  transaksi  terhadap  sahamnya  cukup  dilakukan  melalui
4 Ibid , hal. 139.
5 http://www.ksei.co.id/fokuss/edisi%2013/hal6.htm diakses pada tanggal 01 April 2019, pukul 22:15 WIB
6 Ibrahim Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang : PT. Bayu Media Publishing, 2010), hlm.295
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 2000), hlm. 51
8 Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal : Penitipan Kolektif , (Jakarta : PT Garfindo Persada, 2006), hlm 170
pemindah  bukuan  terhadap  rekening  efeknya  yang  ada  di  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia (KSEI).
Namun  apabila  investor  hendak  menjadikan  sahamnya  sebagai  jaminan,  maka  investor terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengenai sahamnya yang akan dijadikan jaminan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3.6.1  Keputusan  Direksi  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  Nomor  :  KEP- 012/DIR/KSEI/0807  tentang  Perubahan  Peraturan  Jasa  Kustodian  Sentral,  yang  berbunyi  : “Pemegang rekening dapat mengagunkan Efek dalam Rekening Efeknya sebagai agunan utang, dengan  mengajukan  permohonan  agunan  Efek  secara  tertulis  kepada  Kustodian  Sentral  Efek Indonesia. Setiap permohonan untuk mengagunkan Efek harus memuat keterangan antara lain : jumlah, jenis Efek, pihak yang menerima agunan dan persyaratan agunan lainnya.
Berdasarkan  keterangan  dari  ketentuan  di  atas  terlihat  bahwa  untuk  melakukan  gadai saham  terhadap  saham  yang  diperdagangkan  melalui  Sistim  Perdagangan  Tanpa  Warkat,  maka investor selain membuat permohonan tertulis kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia, di dalam permohonan  tersebut  juga  harus  memuat  keterangan  tentang  jumlah  dan  jenis  efek  yang  akan diagunkan,  keterangan  tentang  pihak  yang  akan  menerima  agunan  dan  persyaratan  agunan lainnya. 9
Dalam  sistem  gadai  saham  pada  Sistim  Perdagangan  Tanpa  Warkat  ini,  dimana  semua saham  yang  diperdagangkan  di  Bursa  Efek  Indonesia  ini  telah  berbentuk  data  elektronik  dan disimpan secara kolektif dalam penitipan kolektif yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, maka dalam hal saham tersebut hendak dijadikan sebagai jaminan, pihak yang akan melakukan jaminan  saham  tersebut  dapat  melakukan  jaminan  tersebut  melalui  dua  cara  yaitu  melalui penarikan  saham  dari  penitipan  kolektif  dan  tanpa  melakukan  penarikan  saham  dari  penitipan kolektif.
Dalam hal dilakukan melalui penarikan saham dari penitipan kolektif, maka sitem jaminan atau gadai atas saham tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem gadai saham biasa yaitu sistem gadai  saham  dengan  saham  berbentuk  warkat.  Sedangkan  dalam  hal  dilakukan  tidak  melalui penarikan dari penitipan kolektif, maka berlaku sistem tersendiri, berikut penjelasannya: 10 a. Gadai saham dengan melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif
Sistem gadai saham dengan cara melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dalam Sistim  Perdagangan  Tanpa  Warkat  dimungkinkan  untuk  dilakukan,  karena  diatur  dalam Keputusan  Direksi  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  Nomor  :  KEP-  0013/DIR/KSEI/0612 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral, yaitu :
Pasal 3.4.1 :  pemegang  rekening  sewaktu-waktu  dapat melakukan penarikan efek keluar rekening  efek  untuk  dikonversikan  menjadi  sertifikat  efek  atas  nama  pemegang  rekening  efek atau pihak lain yang ditunjuk olehnya.
Pasal 3.4.2. : pemegang rekening  yang melakukan penarikan efek sebagaimana dimaksud dalam  butir  3.4.1  harus  menyampaikan  permohonan  penarikan  efek  kepada  KSEI  melalui  C- BEST.
Pasal 3.4.3. : berdasarkan permohonan penarikan efek dari pemegang rekening, KSEI akan meminta Perusahaan Terdaftar/BAE untuk menerbitkan sertifikat efek sejumlah efek yang ditarik atas  nama  pemegang  rekening  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  dalam  permohonan  dan
9 Ibid. hlm 96
10 Aulia Abdi, Pelaksanaan Gadai Saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat , (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 87
menyerahkan sertifikat hasil penarikan tersebut kepada KSEI atau pihak lain yang ditunjuk oleh KSEI
Pasal  3.4.4.  :  terhitung  sejak  diterimanya  permohonan  penarikan  efek  dari  pemegang rekening,  KSEI  akan  membekukan  sejumlah  efek  yang  akan  ditarik  ke  luar  rekening  efek sehingga efek tersebut tidak dapat dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek.
Dari  keterangan  dan  ketentuan  di  atas  terlihat,  bahwa  untuk  pelaksanaan  gadai  saham dengan  cara  menarik  saham  dari  penitipan  kolektif,  maka  pemegang  rekening  atau  debitur terlebih  dahulu  harus  mengajukan  permohonan  penarikan  efek  kepada  Kustodian  Sentral  Efek Indonesia melalui C-BEST, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4.2 Peraturan Jasa Kustodian Sentral.
Berdasarkan  permohonan  dari  pemegang  rekening  tersebut,  Kustodian  Sentral  Efek Indonesia  akan  meminta  Perusahaan  Terdaftar  (emiten)  atau  Badan  Adminstrasi  Efek  (BAE) untuk  menerbitkan  surat  atau  sertifikat  saham  untuk  jumlah  tertentu  yang  ditarik  atas  nama pemegang  rekening  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  dalam  permohonan.  Selanjutnya  terhadap saham yang telah diterbitkan dalam bentuk surat atau sertifikat saham tersebut diserahkan kepada Kustodian Sentral  Efek  Indonesia atau kepada pihak lain  yang ditunjuk  oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. 11
Saham  yang  telah  ditarik  dari  penitipan  kolektif  dan  telah  berbentuk  surat  saham  atau sertifikat saham tidak dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hal ini karena dalam setiap transaksi  terhadap  saham  yang  dilakukan  di  Bursa  Efek  Indonesia  tidak  lagi  membutuhkan adanya  surat  saham  atau  sertifikat  saham.  Sehingga  apabila  di  kemudian  hari  debitur  berniat untuk  menjual  kembali  sahamnya  atau  melakukan  transaksi  terhadap  sahamnya  maka  saham tersebut harus dikonversikan kembali ke dalam bentuk data elektronik di Kustodian Sentral Efek Indonesia.
b. Gadai saham dengan tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif
Sistem  gadai  saham  dalam  Sistim  Perdagangan  Tanpa  Warkat  melalui  sistem  tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dilakukan untuk menjamin agar  penjaminan saham tersebut dapat terlaksana dengan baik, aman dan efisien. Pada sistem gadai saham dalam Sistim  Perdagangan  Tanpa  Warkat  melalui  system  tanpa  melakukan  penarikan  saham  dari penitipan kolektif dapat dilakukan oleh pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia maupun  oleh  pemegang  efek  yang  merupakan  nasabah  dari  pemegang  rekening  di  Kustodian Sentral Efek Indonesia. 12
Adanya  perbedaan  dalam  sistem  gadai  saham  yang  terjadi  dikarenakan  dalam  suatu penitipan  kolektif  pemegang  rekening  di  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  yaitu  Perusahaan Efek, Bank Kustodian dan pihak lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, dapat pula berkedudukan sebagai pemilik saham.
Selain  kreditur  dan  debitur  yang  mana  disini  adalah  Pihak  pemberi  gadai,  ada  lembaga penunjang  untuk  tercapainya  transaksi  Gadai  saham  tanpa  warkat  ( scripless  trading )  ini terlaksana,  yakni  adalah  Lembaga  Bank  Kustodian  serta  Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian  yakni  KSEI  (Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia).  Dalam  hal  jaminan  gadai  saham tanpa  warkat  ( scripless  trading ),  bank  kustodian  dan  KSEI  merupakan  pihak  ketiga  yang berdasarkan undang-undang berwenang untuk memegang saham  yang dijaminkan secara gadai. Dalam  Pasal  1152  ayat  1,  menjelaskan  sebagai  berikut:  “hak  gadai  atas  benda-benda  bergerak dan  atas  piutang-piutang  bawa  diletakkan  dengan  membawa  barang  gadainya  di  bawah
11 Ibid, hlm. 91
12 Ibid, hlm. 99
kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”
Dalam  pasal  tersebut,  sebenarnya  penunjukan  “pihak  ketiga”  haruslah  berdasarkan persetujuan  kedua  belah  pihak  yaitu  pemberi  gadai  dan  penerima  gadai.  Namun,  bukan  berarti “perjanjian”  ini  tidak  dapat  disimpangi.  Perjanjian  tersebut  dapat  disimpangi  dengan  undang- undang  yang  menentukan  bahwa  setiap  saham  secara  tanpa  warkat (scripless) disimpan  di lembaga kustodian. Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal, memiliki kedudukan hukum  yang  lebih  kuat  dari  pada  “perjanjian”  dan  UUPM  merupakan lex  specialis dari KUHPerdata dalam urusan ini.
Dalam hal penguasaan gadai saham tanpa warkat (scripless trading) , KSEI hanya sebatas pada  penyelesaian  administrasi  saham  yang  digadaikan,  KSEI  hanya  berkewajiban  untuk melakukan administrasi penyimpanan efek yang diagunkan untuk kepentingan penerima jaminan sesuai instruksi pemegang rekening yang dijaminkan (butir 3.6.4 jasa kustodian sentral).
KSEI tidak berkewajiban untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam  perjanjian  gadai  saham  yang  dibuat  oleh  kreditur  dan  debitur.  Peranan  tersebut  terlihat dalam mekanisme gadai saham yaitu: 13
A. Pencatatan gadai saham dan penyimpanannya di sub rekening efek tertentu.
a. Penerbitan surat konfirmasi sebagai tanda bukti pencatatan gadai saham.
b. Pembagian  hak-hak  yang  berhubungan  dengan  saham  sesuai  permohonan  pencatatan gadai saham.
c. Pencabutan status gadai dengan adanya permohonan.
d. Pemindahan efek dan atau dana ke dalam dan ke luar rekening efek.
e. Pemindahan efek dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya.
Dalam  hal  debitur  sebagai  pemberi  gadai  saham  tanpa  warkat  mempunyai  hak-hak  yang berhubungan  dengan  saham  yang  digadaikan  termasuk deviden tunai, deviden saham,  saham bonus  atau  hak-hak  lain  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  saham  selama  proses  gadai berlangsung  tidak  menjadi  bagian  dari  agunan  dan  tetap  menjadi  hak  penuh  pemberi  gadai, kecuali ditentukan sebaliknya dalam instruksi permohonan gadai oleh pemegang rekening (butir 3.6.5  peraturan  jasa  kustodian  sentral).  Mengenai  hak-hak  yang  berhubungan  dengan  saham, dalam  kesepakatan  atau  perjanjian  gadai  saham  adalah  hak  untuk  hadir  dan  memberikan  suara kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) harus tetap berada di debitur. 14
Sedangkan dalam segi perlindungan hukum bagi pemberi gadai saham tanpa warkat telah diatur dalam UU hukum Perdata positif. Karena saham merupakan efek yang memiliki nilai atau harga yang tidak stabil. Pergerakan nilai atau harganya di pasar modal sangat tergantung kepada kekuatan penawaran dan permintaan, apabila permintaan saham naik maka harga saham tersebut akan naik. Namun, apabila penawaran saham lebih tinggi dari permintaannya maka harga saham tersebut  akan  turun  atau  anjlok.  Kemudian  saham-saham  yang  diperdagangkan  dibursa  adalah dalam  bentuk scripless atau  tanpa  warkat,  dimana  bukti  kepemilikan  saham  hanya  berdasarkan rekening  saham  yang  tersimpan  dan  tercatat  dilembaga  kustodian.  Hal-hal  tersebut  sebenarnya memiliki  resiko  khususnya  bagi  pemegang  saham  sebagai  pemberi  gadai.  Ketika  dia menjaminkan  saham  kepada  kreditur  atau  lembaga kustodian sebagai  penerima  gadai,  tentunya terbuka  kemungkinan  adanya  penyimpangan  atau  penyalahgunaan  oleh  pihak  penerima
13 Sutito, Peranan  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  (KSEI)  sebagai  Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian  (LPP)  dalam  Transaksi  Efek  di  Pasar  Modal  Indonesia ,  (Yogyakarta  :  Mimbar  Hukum,  2002), hlm. 32 14 Ibid, hlm. 42
gadai.Dalam  perjalanannya,  bisa  saja  harga  saham  tersebut  mengalami  kemerosotan  yang sebenarnya  bukan  disebabkan  karena  kondisi  pasar  namun  karena  adanya  tindak  pidana manipulasi pasar atau perdagangan saham semu. 15
Oleh  karena  itu  beberapa  peraturan  cukup  melindungi  pemegang  saham  sebagai  pemberi gadai. Dalam UUPT (Undang Undang Perseroan Terbatas) pasal 60 ayat 1-4, yang berbunyi :
1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
3) Gadai  saham  atau  jaminan  fidusia  atas  saham  yang  telah  didaftarkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  wajib  dicatat  dalam  daftar  pemegang  saham  dan  daftar  khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
4) Hak  suara  atas  saham  yang  diagunkan  dengan  gadai  atau  jaminan  fidusia  tetap  berada  pada pemegang saham.
Hak  suara    atas    saham    yang    digadaikan    tetap    ada    pada  pemegang  saham,  walaupun saham tersebut dikuasai oleh penerima gadai, namun bukan berarti dia memiliki saham tersebut. Penerima  gadai  hanya  sebagai    pihak    yang    menerima    “titipan”    dan    “wajib”    memelihara saham  tersebut.  Dalam  perjanjian  gadai  dapat  diperjanjikan  bahwa  penerima  gadai  dapat menghadiri RUPS, namun hanya sebagai penerima kuasa dari pemegang saham pemberi gadai.
Selain itu pula KUHPerdata juga memberikan perlindungan kepada pemberi  gadai  saham tanpa warkat, dalam Pasal 1159 yang berisi :
“Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ía membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya  yang  dikeluarkan  untuk  penyelamatan  barang  gadai  itu.  Bila  antara  kreditur  dan  debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih  sebelum  pembayaran  utang  yang  pertama  atau  pada  hari  pembayaran  itu  sendiri,  maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua  utang  itu,  walaupun  tidak  diadakan  perjanjian  untuk  mengikatkan  barang  gadai  itu  bagi pembayaran utang yang kedua”.
Ditentukan bahwa apabila penerima atau  pemegang gadai menyalahgunakan barang gadai tersebut, maka pemberi gadai dapat menuntut pengembalian barang gadai tersebut beserta biaya yang  dikeluarkan  dalam  merawat  barang  gadai  tersebut,  walaupun  utang  pemberi  gadai  belum lunas. Dalam konteks saham tanpa warkat, apabila pemegang gadai yang dalam hal ini lembaga kustodian  termasuk  pula  kreditur  melakukan  penyalahgunaan  atas  saham  tersebut,  misalnya dengan  melakukan  perdagangan  semu  atau  memanipulasi  pasar  sehingga  saham  tersebut  turun yang  berakibat  kerugian  pada  pemberi  gadai,  maka  pemberi  gadai  disamping  dapat  menuntut pengembalian  atas  saham-saham  yang  dikuasai  oleh  penerima  gadai,  secara  perdata  dia  juga dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan pemegang gadai. Secara pidana, bisa melaporkan pemegang  gadai  atas  tindak  pidana  pasar  modal  berdasarkan  Undang-  Undang  Pasar  Modal Pembuktian tersebut sangat diperlukan dalam menemukan kesalahan pemegang gadai. 16
Dalam  hal  wanprestasi  bagi  pemberi  gadai  (debitur),  pada  KUHPerdata  dijelaskan  pada pasal  1154,  ditentukan  bahwa  apabila  si  pemberi  gadai  tidak  memenuhi  kewajibannya
15 https://ramadhanmuawad.wordpress.com/2017/01/19/gadai-saham-tanpa-warkat-ditinjau-dari-undang- undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/. Diakses tanggal 14-06-2019, pukul 23:40 WIB
16 Victor Purba, Op.Cit , hlm.76
(wanprestasi),  maka  diperkenankanlah  si  penerima  gadai  memiliki  barang  yang  digadaikan tersebut.
Ketentuan mengenai eksekusi ini tetap mengacu kepada KUHPerdata Pasal 1155 dan Pasal 1156  KUHPerdata.  Kreditur  dapat  langsung  menjalankan parate  executie dengan  menjual saham-saham  tersebut  di  bursa,  dengan  syarat  perantaraan  dua  orang  makelar  yang  ahli  dalam perdagangan  saham  tersebut.  Makelar  disini  sebenarnya  perusahaan  efek  yang  menjalankan kegiatan  sebagai  perantara  perdagangan  efek  termasuk  saham.  Penjualan  dilakukan  oleh  dua perusahaan  efek  berdasarkan  penunjukan  oleh  kreditur.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  ada kontradiksi  karakteristik  antara  gadai  barang  bergerak  biasa  dan  saham  tanpa  warkat  di  pasar modal. Hal ini berdampak pada upaya eksekusi atas barang yang digadaikan. Kalau barang yang digadaikan hanya barang bergerak biasa, eksekusi secara langsung mungkin bisa dilakukan tanpa pemberitahuan kepada debitur atau pihak lain. 17
Namun,  kalau barang  yang digadaikan  adalah berupa saham  apalagi  saham  tanpa warkat, maka  eksekusi  atas  gadai  saham  tersebut  tidak  sesederhana  begitu  saja  karena  adanya  syarat keterbukaan informasi atau setidak-tidaknya harus diberitahukan kepada debitur. Hal ini penting untuk  melindungi  debitur  atas  barang  gadai  yang  dijual  dimana  nilai  barang  tersebut  baru  bisa ditentukan pada saat penjualan atau eksekusi.
Apabila saham-saham  yang digadaikan bukanlah  saham  pengendali, maka eksekusi dapat langsung  dilakukan  melalui parate  executie ,  melalui  lelang  sebagaimana  diperjanjikan  para pihak, atau memohon kepada hakim untuk  memberikan penetapan harga atas saham  yang akan dijual.
Khusus  mengenai  penetapan  harga  saham  oleh  hakim,  hal  ini  penting  karena  objektifitas harga dapat terjaga. Hakim dapat menunjuk profesi penilai untuk melakukan penilaian atas harga saham  tersebut  secara  objektif.  Namun,  apabila  saham  yang  digadaikan  adalah  berupa  saham pengendali  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  ,  maka  eksekusi  tersebut haruslah  diinformasikan  terlebih  dahulu  kepada  debitur  ataupun  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan sesuai  dengan ketentuan UUPM  dan peraturan pelaksanaannya. Hal  ini penting karena  menyangkut  perubahan  pengendalian  atas  manajemen  Emiten.  Cara  eksekusi  tetaplah sama  dan  sebagaimana  ditentukan  oleh  KUHPerdata,  namun  oleh  karena  barang  gadai  tersebut adalah saham tanpa warkat, maka eksekusi atau penjualan saham tersebut harus juga memenuhi ketentuan Pengambilaihan Perusahaan Terbuka sebagaimana ditentukan dalam UUPT, PP No. 27 Tahun  1998  tentang  Penggabungan,  Pengambilalihan,  dan  Peleburan  Perseroan  Terbatas, Peraturan  Bapepam  No.  IX.H.1.  Dalam  penjualan  saham-saham  yang  digadaikan,  tidak  perlu memakai aturan mengenai Penawaran Tender (Peraturan Bapepam No.IX.F.1), karena prosedur ini  dikecualikan  oleh  angka  11  huruf  e  Peraturan  Bapepam  No.IX.H.1  dalam  hal  terdapat penetapan  atau  putusan  Pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Dalam hal  ini,  apabila  penerima  gadai  tidak  menghendaki  adanya  penawaran  tender,  maka  dia  perlu untuk memohon penetapan kepada hakim agar dapat dilakukan eksekusi atas saham-saham yang digadaikan. 18
Dalam eksekusi tersebut, bisa saja penerima gadai menjual saham-saham yang digadaikan tersebut melalui pemberi gadai dengan diawasi oleh juru sita dan penerima gadai tersebut.
17 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl711/gadai-saham-pt-go-public. Diakses tanggal 29-06- 2019, pukul 23:15 WIB.
18 https://ramadhanmuawad.wordpress.com/2017/01/19/gadai-saham-tanpa-warkat-ditinjau-dari-undang- undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/. Diakses tanggal 14-06-2019, pukul 23:40 WIB
Sistem  yang  dijalankan  oleh  pemberi  gadai  ketika  melakukan  penjualan  saham-saham tersebut saham halnya dengan proses atau mekanisme divestasi. Oleh karena penjualan tersebut merupakan peristiwa yang bersifat material, tentunya hal ini harus di-disclose ke publik . Hal ini penting untuk melindungi para pemegang saham minoritas dan para stakeholders lainnya karena aksi korporasi ini menyangkut perubahan pengendalian manajemen. Emiten  yang saham-saham digadaikan  melakukan  pemanggilan  RUPS  Luar  Biasa  untuk  membahas  mengenai  masalah penjualan saham-saham ini. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas dalam hal  ini  adalah  hanya  meminta  perseroan  untuk  melakukan buy  back atas  saham-saham  yang dimilikinya dengan harga yang wajar.
Mengenai harga atas saham-saham yang dieksekusi, harga saham-saham ini tidak merujuk kepada Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Akuisisi Perusahaan Terbuka. Aturan yang ada di dalam peraturan tersebut lebih mengatur kepada harga saham yang di- tender offer -kan. Namun, penentuan  harga  ini  tetap  mengacu  kepada  KUHPerdata.Dalam  hal  ini,  sebagaimana dikemukakan  di  atas,  penerima  gadai  memohon  kepada  hakim  untuk  menentukan  harga-harga saham  yang  digadaikan.  Hakim  dalam  hal  ini  dapat  meminta  bantuan  profesi  penilai  untuk mendapatkan harga saham yang wajar.
Eksekusi atas saham-saham tanpa warkat seperti dikemukakan di atas memang seharusnya seperti  itu  apalagi  jika  saham-saham  yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham  pemberi  gadai berjumlah  besar  dan  mayoritas  serta  merupakan  pengendali  perusahaan.  Eksekusi  tidak  bisa langsung dilakukan melalui parate executie. Dalam hal ini, ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi  di  pasar  modal.  Hal  ini  berbeda  jika  saham-saham  yang  digadaikan  bukanlah  saham mayoritas  atau  saham-saham  tersebut  merupakan  saham  dengan  warkat,  eksekusi  dapat  mudah langsung dilakukan walaupun dalam situasi tertentu harus dibuka ke publik. 19
Oleh  karena  itu  Gadai  saham  dalam  sistem  perdagangan  tanpa  warkat  ( scripless  trading ) menurut  KUHPerdata  telah  diatur  dengan  sedemikian  rupa,  sehingga  kedudukan  hukum  dalam transaksi  tersebut  telah  jelas.  Hak  gadai  dapat  dialihkan  apabila  dilakukan  sesuai  dengan peraturan  perundang–  undangan  yang  berlaku.Dalam  hal  ini,  terhadap  gadai  benda  bergerak yaitu gadai saham tanpa warkat ( scripless trading ) peralihan haknya ( levering ) dilakukan dengan jalan  pencatatan  serta  pemblokiran  objek  gadai  yaitu  saham,  oleh  pihak  perusahaan  efek  atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Prinsip peralihan hak ( levering ) gadai ini sudah barang tentu kontradiktif dengan ketentuan peralihan  hak (levering )  secara  umumnya  di  Pegadaian  atau  perbankan.  Dimana  hak  gadai terhadap  barang  jaminan  diserahkan  langsung  oleh  debitur  kepada  kreditur  sebagai  pihak penerima objek gadai.
Dalam  ketentuan  khusus  Undang  Undang  Pasar  Modal  No.8  tahun  1995,  pasal  55  dalam hal penyelesaian transaksi efek, memang dapat mengakomodasikan peralihan hak atas efek atau saham  secara  pemindahbukuan,  yang  menjadi  cara  peralihan  hak  dalam  saham  tanpa  warkat ( scripless trading ) itu. 20
Dengan  menggunakan  sistem scripless  trading tersebut  dimana  pemindahbukuan dilakukan  secara  elektronik,  yang  mana  diterapkan  juga  dalam  transaksi  gadai  saham  tanpa warkat  ( scripless  trading ),  dimana  peralihan  hak  gadai  terhadap  barang  jaminan  yaitu  saham tidak diserahkan secara langsung kepada penerima gadai (kreditur) melainkan hanya tercatat oleh perusahaan  efek  (bank  kustodian)  atau  KSEI.  Sebagai  saham  dalam  status  digadaikan  serta
19 https://bplawyers.co.id/2017/02/17/ini-dua-alternatif-eksekusi-gadai-saham/.  Diakses  tanggal  30-06-2019, pukul 19:30 WIB
20 Munir Fuady, Pasar Modal Modern Tinjauan Hukum, bandung: Citra Aditya Bakti, hal.29.
diblokir  sehingga  saham  tidak  dapat  dipindahbukukan  atau  ditransaksikan  sampai  pada terhapusnya perjanjian gadai tersebut. 21
Pihak  perusahaan  efek  (bank  kustodian)  atau  KSEI  ini  merupakan  pihak  ketiga  yang ditunjuk  oleh pihak kreditur dan debitur  yang terpercaya secara hukum.Dimana kedua lembaga tersebut merupakan lembaga penyimpanan saham-saham scripless , pihak kustodian bertanggung jawab penuh terhadap saham-saham  yang tercatat dan tersimpan di  lembaga tersebut.Termasuk pula saham yang dijadikan objek gadai tersebut. Menurut pasal 1152, KUHPerdata.yang berisi : “Hak  gadai  atas  benda-benda  bergerak  dan  atas  piutang-piutang  bawa  diletakkan  dengan membawa barang gadainya dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”
Dalam bunyi “ pihak ketiga ”, dimaksudkan pihak ketiga tersebut diatas adalah  perusahaan efek    atau    KSEI.    Oleh    karena    itu    lembaga    tersebut  mempunyai  wewenang  dan  tanggung jawab penuh terhadap terlaksananya transaksi gadai saham tanpa warkat ( scripless trading ). Bentuk  Perlindungan  Hukum  bagi  Pihak  Pemegang  Gadai  Saham  Tanpa  Warkat (Scripless Trading)
Dalam hal gadai saham dalam Sistim Perdagangan Tanpa Warkat ( Scripless Trading ), jika diperhatikan peraturan yang mengaturnya, maka perlindungan terhadap pemegang gadai telah sangat terlindungi dengan baik. Berikut beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Sistim Perdagangan Tanpa Warkat ( Scripless Trading )terhadap pemegang gadai: 22

## 1. Perlindungan terhadap Saham
Perlindungan  disini  mencakup  kepastian  akan  keberadaan  saham,  juga  keamanan  akan keutuhan saham yang dimiliki, atau saham yang dijadikan objek gadai. Karena saham telah menjadi  data  elektronik  yang  tersimpan  secara  aman  di  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia. Berbeda  dengan  saham  ketika  masih  berbentuk  fisik  dimana,  kerusakan  terhadap  surat saham  atau  sertifikat  saham  atau  kehilangan  terhadap  surat  saham  atau  sertifikat  saham sangat  mungkin  terjadi.Selain  itu  melalui  Sistim  Perdagangan  Tanpa  Warkat  ( Scripless Trading ) ini terhadap penyerahan saham yang dijadikan objek gadai saham tidak diperlukan secara fisik, cukup melalui system C-BEST yang ada di Kustodian Sentral Efek Indonesia, dimana saham dipindahkan dan disimpan secara elektronik.
2. Perlindungan terhadap Saham Yang Digadaikan
Merupakan  perlindungan  utama  yang  diperlukan  oleh  pihak  pemegang  gadai,  karena apabila  pemberi  gadai  melakukan  wanprestasi  terhadap  kewajibannya  maka  pihak pemegang gadai mengambil pengembalian dari benda gadai yang dijaminkan tersebut.
Seperti  yang  telah  diterangkan  dalam  sub  bab  sebelumnya,  dimana  dalam pelaksanaan  gadai  saham  pada  sistem  perdagangan  tanpa  warkat  ( scriplesstrading ),  pihak pemberi gadai dalam melakukan gadai saham atau mengagunkan sahamnya sebagai jaminan utang  harus  mengajukan  permohonan  tersebut  kepada  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia, dan  juga  diharuskan  untuk  membuka  rekening  tersendiri  yang  akan  digunakan  untuk menempatkan  saham  yang  digadaikan  tersebut,  dan  terhadap  rekening  tersebut  pihak pemberi  gadai  diharuskan  mengajukan  permohonan  pencatatan  serta  pemblokiran  kepada Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia,  karena  saham  yang  ada  dalam  rekening  tersebut  akan
21 https://docplayer.info/36172395-Perlindungan-hukum-dalam-sistem-perdagangan-tanpa-warkat-terhadap- pihak-penerima-gadai.html. Diakses tanggal 12-06-2019, pukul 22:00 WIB
22 Sawidji Widiatmodjo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal , (Jakarta : Elek Media Komputindo, 2006) hlm. 78.
dijadikan agunan gadai. 23
Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Jasa  Kustodian  Sentral dijelaskan, bahwasannya:
Pasal  3.6.1  yang  berbunyi  :  pemegang  rekening  dapat  mengagunkan  efek  dalam rekening  efeknya  sebagai  agunan  utang  dengan  mengajukan  permohonan  agunan  efek secara  tertulis  kepada  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia.  Dengan  adanya  permohonan tertulis dari pihak yang akan melakukan gadai saham tersebut, maka perlindungan akan semakin  kuat,  karena  ada  bukti  tertulis  tentang  akan  dijadikannya  saham  yang bersangkutan sebagai objek dalam gadai.
Kemudian terhadap permohonan tersebut, pihak pemberi gadai diharuskan untuk membuka  sub  rekening  yang  akan  digunakan  untuk  menempatkan  saham  yang digadaikan.  Terhadap  saham  atau  efek  yang  diagunkan  tersebut  yaitu  dalam  gadai saham,  pihak  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia  akan  mencatatkannya  sebagai  saham yang  berada  dalam  jaminan  gadai,  sehingga  terhadap  saham  tersebut  jelas kedudukannya.
Untuk  keperluan  pencatatan  gadai  saham  ini  dalam  Pasal  3.6.9  Peraturan  Jasa Kustodian  Sentral  dijelaskan  :  “bahwa  untuk  melakukan  pencatatan  agunan  efek nasabah  di  C-BEST,  pemegang  rekening  harus  mengajukan  permohonan  pembekuan sub rekening efek tempat penyimpanan efek yang diagunkan kepada Kustodian Sentral Efek  Indonesia,  disertai  dengan  salinan  ( copy )  dokumen-dokumen  permohonan pengajuan pencatatan agunan efek dari nasabah.
Dari  semua  keterang  pasal  di  atas  terlihat  bahwa  selain  adanya  pencatatan terhadap  saham  yang  digadaikan  tersebut  melalui  C-BEST,  terhadap  sub  rekening efektempat  penyimpanan  efek  yang  diagunkan  juga  dilakukan  pemblokiran,  untuk menghindari  adanya  pemindahan  hak  terhadap  saham  yang  berada  dalam  status  gadai tersebut. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3.6.2 Peraturan Jasa  Kustodian  Sentral,  yang  berbunyi  :  efek  yang  diagunkan  akan  dicatat  dalam  sub rekening  efek  atas  nama  pemberi  agunan,  yang  khusus  digunakan  untuk  pencatatan agunan  efek.  Selama  dicatat  sebagai  agunan,  efek  tersebut  tidak  dapat  ditarik  atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek.
Saham merupakan Efek yang memiliki nilai atau harga yang tidak stabil. Pergerakan nilai  atau  harganya  di  pasar  modal  sangat  tergantung  kepada  kekuatan  penawaran  dan permintaan.  Apabila  permintaan  atas  saham  yang  bersangkutan  naik,  maka  biasanya  harga saham  itu  akan  naik.  Namun,  bila  penawaran  suatu  saham  lebih  tinggi  daripada permintaannya,  tentunya  harga  saham  tersebut  akan  turun  atau  anjlok.  Kemudian,  saham- saham  yang  diperdagangkan  di  bursa  adalah  dalam  bentuk  saham  tanpa  warkat  atau scripless ,  dimana  bukti  kepemilikan  saham  hanya  berdasarkan  rekening  saham  yang tersimpan dan tercatat di lembaga kustodian. 24
Hal-hal di atas sebenarnya memiliki resiko khususnya bagi pemegang saham sebagai pemberi  gadai.Ketika  dia  menjaminkan  saham  yang  dimilikinya  kepada  kreditur  atau lembaga  kustodian  sebagai  penerima  gadai,  tentunya  terbuka  kemungkinan  adanya penyimpangan  atau  penyalahgunaan  oleh  pihak  penerima  gadai.  Apalagi  bentuk  saham
23 https://docplayer.info/36172395-Perlindungan-hukum-dalam-sistem-perdagangan-tanpa-warkat-terhadap- pihak-penerima-gadai.html. Diakses tanggal 12-06-2019, pukul 22:00 WIB
24 http://www.ksei.co.id/services/types/central-security-depository.  Diakses  tanggal  01-07-2019,  pukul  23:40 WIB
tersebut  adalah  saham  tanpa  warkat  dan  karakteristik  saham  tersebut  serta  prospek  pasar emiten  yang  sahamnya  dimiliki  oleh  pemberi  gadai.  Dalam  perjalanannya,  bisa  saja  harga saham  tersebut  mengalami kemerosotan  yang sebenarnya bukan disebabkan karena kondisi pasar namun karena adanya tindak pidana manipulasi pasar atau perdagangan saham semu. 25 Untungnya,  beberapa  peraturan  cukup  melindungi  pemegang  saham  sebagai  pemberi gadai.  Sebut  saja,  dalam  UUPT  di  Pasal  53  ayat  (4)  dimana  hak  suara  atas  saham  yang digadaikan  tetap  ada  pada  pemegang  saham.Walaupun  saham  tersebut  dikuasai  oleh  penerima gadai,  namun  bukan  berarti  dia  memiliki  saham  tersebut  dan  hak  suara  dalam  menentukan manajamen perusahaan. Penerima gadai hanya bertindak sebagai pihak yang menerima “titipan” dan wajib “memelihara” saham tersebut. Dalam perjanjian gadai, bisa saja diperjanjikan bahwa penerima  gadai  atau  kreditur  dapat  menghadiri  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (“RUPS”), namun  hanya  sebagai  penerima  kuasa  dari  pemegang  saham  pemberi  gadai.Suara  yang dikeluarkan merupakan suara dari pemegang saham yang bersangkutan.
Disamping  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  (UUPT),  KUHPerdata  dan  UUPM  juga memberikan  perlindungan  kepada  pemberi  gadai  saham  tanpa  warkat.  Pasal  1159  KUHPerdata ditentukan  bahwa  apabila  penerima  atau  pemegang  gadai  menyalahgunakan  barang  gadai tersebut, maka pemberi gadai dapat menuntut pengembalian barang gadai tersebut beserta biaya yang  dikeluarkan  dalam  merawat  barang  gadai  tersebut,  walaupun  utang  pemberi  gadai  belum lunas. Dalam konteks saham tanpa warkat, apabila pemegang gadai yang dalam hal ini lembaga kustodian termasuk pula kreditur dan afiliasinya melakukan penyalahgunaan atas saham tersebut, misalnya  dengan  melakukan  perdagangan  saham  semu  atau  manipulasi  pasar  sehingga  harga saham  tersebut  turun  yang  berakibat  kepada  kerugian  pemberi  gadai,  maka  pemberi  gadai disamping dapat menuntut pengembalian atas saham-saham yang dikuasasi oleh pemegang atau penerima gadai, secara perdata dia juga dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan pemegang gadai. Secara pidana, dia bisa melaporkan pemegang gadai atas tindak pidana pasar modal di atas berdasarkan  UUPM.  Pembuktian  secara  perdata  maupun  pidana  sangat  diperlukan  dalam menemukan kesalahan pemegang gadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Aulia Abdi, 2008, Pelaksanaan Gadai Saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat , Semarang: Universitas Diponegoro.
Gunawan Widjaja, 2006, Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal : Penitipan Kolektif , Jakarta: PT Garfindo Persada.
Ibrahim Jhonny, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang : PT. Bayu Media Publishing.
M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2007, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Jakarta.
Munir Fuady, Pasar Modal Modern Tinjauan Hukum, bandung: Citra Aditya Bakti Nopian Hardi, 2018, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Gadai Saham Tanp Warkat Apabila Debitur Wanprestasi, FH-Mataram.
Sawidji Widiatmodjo, Cara Sehat Investasi di Pasar Modal , (Jakarta : Elek Media Komputindo, 2006
25 https://investasi.kontan.co.id/news/temui-sejumlah-kendala-ini-langkah-ksei-mendorong-ke-scripless- trading. Diakses tanggal 01-07-2019, pukul 23:45 WIB
Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,

## Internet
https://www.academia.edu/19918727/makalah_perkembangan_pasar_modal. Diakses tanggal 22-02-2019, pukul 22:15 WIB
https://ramadhanmuawad.wordpress.com/2017/01/19/gadai-saham-tanpa-warkat-ditinjau-dari- undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/ . Diakses tanggal 14-06-2019, pukul 23:40 WIB
https://docplayer.info/36172395-Perlindungan-hukum-dalam-sistem-perdagangan-tanpa-warkat- terhadap-pihak-penerima-gadai.html . Diakses tanggal 12-06-2019, pukul 22:00 WIB http://www.ksei.co.id/fokuss/edisi%2013/hal6.htm diakses pada tanggal 01 April 2019, pukul 22:15 WIB