Saat Mu ṣḥaf al-Qur’ān Menjadi Komoditas

## Eva Nugraha
PPM UIN Syarif Hidayatullah  Jakarta anugrahtuhan@yahoo.com
Abstract: Can  the  Qur’ān  be  traded?  Is  it  allowable  and  lawful  to  do commodification  of  the  holy  scripture?  In  view  of  the  fact  that  Muslim communities  mostly  require  the  Qur’ān,  an  effort  for  commercialization of  it  directly  emerges,  and  this  article  concerns  on  such  Qur’ānic commodification. The concern is completed from by analyzing theological, Islamic jurisprudence, and ethical perspectives, to the using of material for the Qur’ānic publication (environmental conscience) and the involvement of the state as well, by proposing standard of commodification.
Keywords: Commodification  of  Qur’ān,  Standard  of  commodification, Muṣḥaf
Abstrak: Apakah  al-Qur’ān  bisa  diperjualbelikan?  Apakah  dibenarkan melakukan  komodifikasi  terhadap  kitab  suci?  Sejak  masyarakat  Muslim membutuhkan  al-Qur’ān  maka  muncullah  upaya  komersialisasi  al- Qur’ān,  dan  artikel  ini  menyoroti  persoalan  komodifikasi  al-Qur’ān tersebut. Sorotan ini dilakukan baik dari sisi teologis, fiqh, etis, penggunaan bahan-bahan  percetakan  (kesadaran  lingkungan),  hingga  keterlibatan negara, dengan mengusulkan standar komodifikasi.
Katakunci: Komodifikasi al-Qur’ān, Standar komodifikasi, Muṣḥaf
Refleksi , Volume 13, Nomor 6, April 2014 742

## Pendahuluan
Dengan  jumlah  penduduk  Muslim  yang  sangat  banyak, Indonesia masih membutuhkan muṣḥaf al-Qur’ān yang tidak sedikit jumlahnya.  Berdasarkan  sensus  penduduk  tahun  2010,  jumlah penduduk  Indonesia  237.556.363  jiwa, 1 dan  205  juta  dari  jumlah tersebut merupakan kaum Muslim. 2 Bila diasumsikan setiap keluarga (5  orang)  harus  memiliki    muṣḥaf  maka  akan  dibutuhkan  41  juta eksemplar muṣḥaf 3 al-Qur’ān. Mengutip Isnaeni, dinyatakan bahwa “Asosiasi  Penerbit    Muṣḥaf  al-Qur’ān  Indonesia  (APQI)  hanya mampu memenuhi 20 juta eksemplar per tahun. Begitu pula Lembaga Percetakan  al-Qur’ān  Kementerian  Agama  hanya  berkapasitas  1,5 juta eksemplar per tahun.” 4
Pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementrian  Agama,  belum  mampu mencukupi kebutuhan akan muṣḥaf al-Qur’ān tersebut. Oleh karena itu,  keikutsertaan  swasta  untuk  memroduksi  dan  menyediakan muṣḥaf  al-Qur’ān  menjadi  suatu  keniscayaan.  Bila  dilihat  dari  sisi bisnis, ini menjadi peluang yang harus  diisi, tidak hanya oleh para pelaku  industri  penerbitan,  akan  tetapi  juga  oleh  para  pewakaf muṣḥaf al-Qur’ān di tanah air.
Namun  demikian,  pemenuhan  tersebut  belum  memungkinkan semuanya  disebarkan  dan  diedarkan  secara  cuma-cuma  ( wakaf ) kepada kaum Muslim di seluruh Indonesia. Sebagian besar peredaran muṣḥaf al-Qur’ān masih melalui penerbit-distributor dan toko buku. Sebagian  lainnya  diedarkan  melalui  jalur  pewakafan.  Sekalipun demikian,  penerbit  dan  pencetak  tetap  memiliki  peran  dalam  jalur peredaran wakaf  muṣḥaf al-Qur’ān.
Untuk kasus Indonesia, sebenarnya pihak swastalah yang pertama kali melakukan penerbitan muṣḥaf al-Qur’ān. 5 Selain, tentunya, ada misi dakwah agar kaum Muslim Indonesia bisa mengakses al-Qur’ān, juga  ada  misi  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam  penerbitan muṣḥaf  al-Qur’ān,  yaitu  ekonomi.  Kue  keuntungan  bagi  penerbit atas produksi muṣḥaf al-Qur’ān, sepertinya tidaklah sedikit. Hal ini bisa dibuktikan dengan marak para penerbit buku yang memiliki dan membuka imprint penerbitan al-Qur’ān. Penerbit Gema Insani Press (GPI)  dan  Mizan  adalah  contoh  penerbit  yang  memasuki  industri penerbitan  muṣḥaf al-Qur’ān pada sepuluh tahun terakhir ini. 6
Ada  beberapa  alasan  yang  pada  akhirnya  penulis  memandang perlu hal ini dilakukan, di antaranya adalah: 1) Bila muṣḥaf al-Qur’ān secara fiqh dipandang sebagai sesuatu yang suci, maka tentunya akan berimplikasi pada proses produksi, distribusi, dan jual-beli muṣḥaf pun harus dilakukan dengan cara-cara ‘suci’ dan halal. Dengan demikian, kasus ‘korupsi’ pengadaan muṣḥaf al-Qur’ān bisa dihindarkan untuk terjadi,  dan  kasus  penempatan  muṣḥaf  al-Qur’ān  yang  disejajarkan dengan  buku-buku  lain,  bahkan  (diletakkan  di  atas  lantai)  saat didisplay di pameran atau toko buku bisa diminimalisir; 2) Berbicara mengenai  penerbitan  akan  sangat  terkait  dengan  hak  cipta;  bukan untuk al-Qur’ānnya melainkan pada penulis khat al-Qur’ān tersebut, iluminasi, design  cover dan suplement (komponen  tambahan)  yang menyertai muṣḥaf al-Qur’ān. Selama ini jarang ada penerbit muṣḥaf al-Qur’ān di Indonesia yang memberi credit hak cipta pada penulis khat, layouter , cover  designer dan  lainnya,  sehingga  memungkinkan untuk terjadi penjiplakan ide dan design, yang selayaknya dihindari oleh penerbit yang memroduksi komoditas yang dianggap ‘suci’; 3) Masih  banyak  penduduk  Muslim  Indonesia  yang  tidak  memiliki akses atas muṣḥaf al-Qur’ān baik untuk membaca apalagi mengajinya. Pola  distribusi  yang  ada  saat  ini  masih  berpusat  di  kota-kota  besar terutama di Pulau Jawa. Kewajiban untuk mewakafkan sebagian al- Qur’ān bagi semua penerbit, dan didistribusikan di daerah terpencil, sepertinya  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  masalah  di  atas;  4) Bila menginginkan Islam yang ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān, maka tidak  bisa  tidak  harus  memberikan  pemahaman  atas  Islam  yang harus  mampu  menjawab  tantangan  zaman.  Pemahaman  tersebut akan sangat baik bila berawal dari pemahaman atas al-Qur’ān yang baik. Kaum Muslim Indonesia tidak hanya dijejali dengan bagaimana mau dan terbiasa membaca al-Qur’ān akan tetapi lebih jauh dari itu. Mereka diberikan pula pemahaman atas al-Qur’ān untuk menjawab masalah  sosial  yang  dihadapi.    Pertanyaannya  kemudian,  ini  tugas siapa? Kalaulah pelaku industri penerbitan muṣḥaf mau bergandeng tangan  dengan  Kementrian  Agama,  Lembaga  Pendidikan  dan  para pengaji al-Qur’ān, tentunya, melahirkan generasi Qur’āni yang akan mewujudkan  Indonesia  yang  adil,  makmur,  sejahtera,  yang  lambat laun hal itu semua akan tercapai.
Refleksi , Volume 13, Nomor 6, April 2014 744
Pertanyaan  utama  yang  ingin  disajikan  pada  tulisan  ini adalah  bagaimana  mengembangkan  konsep  dasar  standarisasi komodifikasi al-Qur’ān? Makalah ini dibangun dengan lima bagian utama. Pertama, pendahuluan  sebagai  pengantar  kajian. Kedua, selayangpandang  mengenai  komodifikasi  agama. Ketiga, deskripsi mengenai komodifikasi  muṣḥaf  pada  masa  awal  Islam. Keempat, beberapa usulan standarisasi proses produksi dan distribusi muṣḥaf. Kelima, beberapa  usulan standarisasi  proses  konsumsi  muṣḥaf  al- Qur’ān, dan keenam, penutup.
Cara  pandang  sosiologi  agama  terutama  komodifikasi  agama akan  digunakan  untuk  melihat  bagaimana  proses  komodifikasi  al- Qur’ān dilakukan. Pendekatan tafsir tematik dan fiqh dipakai untuk memastikan  usulan-usulan  proses  produksi  dan  konsumsi  muṣḥaf yang halal dan menyucikan, sesuai dengan apa yang saat ini dipahami oleh  kebanyakan  kaum  Muslim  di  dunia.  Tentunya  juga  hal  ini tanpa  mengesampingkan  aspek  ekonomi  di  mana  jual-beli  harus menguntungkan bagi banyak pihak.

## Selayang Pandang Komodifikasi Agama
Merujuk  pada  kajian  sosiologi  agama,  pola  masuk  muṣḥaf al-Qur’ān  menjadi  bagian  dari  industri  penerbitan  (pencetakan, distribusi dan penjualan) merupakan bagian dari komodifikasi agama. 7
Atau  dengan  kata  lain,  menjadikan  sesuatu  yang  awalnya  bukan komoditas yang diperjualbelikan secara natural, menjadi komoditas yang  diperjualbelikan.  Komodifikasi  biasanya  meniscayakan  adanya produsen,  yang  memroduksi  komoditas,  serta  konsumen  yang membeli untuk dikonsumsi atau dijual kembali.
Sejarah  mencatat  bahwa  kolaborasi  agama  dan  ekonomi  sudah lama dilakukan. Islam lahir pada satu wilayah yang memiliki kegiatan ekonomi  cukup  tinggi.  Hal  ini  terihat  dengan  jargon  yang  dibawa dalam al-Qur’ān penuh dengan istilah-istilah perekonomian, seperti: tijārah, bay‘, mīzān, ujrah, qisṭ dan yang lainnya.
Berikut adalah karya-karya yang melihat bagaimana komodifikasi atas agama bekerja dan apa saja yang terlibat di dalamnya. Gregory Starrett 8 meneliti posisi komoditas keagamaan dalam masyarakat di Kairo,  Mesir.  Dalam  penelitiannya  mengenai  komodifikasi  agama
Eva Nugraha , Saat Muṣḥaf al-Qur’ān Menjadi Komoditas 745
di  sana,  ia  menyatakan  bahwa  perubahan  produksi  komoditas keagamaan dari kerajinan tangan ke masif produksi adalah bersamaan dengan  rentetan  panjang  perubahan  budaya  yang  telah  mengubah kebiasaaan orang Mesir dalam memajang produk sakral (kitab suci). Pasar ekonomi telah menyetir komoditas keagamaan untuk berinovasi dalam  varian  yang  beragam.  Pada  saat  yang  sama,  kehidupan ekonomi  meningkat,  dan  pemintaan  atas  komoditas  seperti  di atas  menyebabkan  3  kategori  ideal  hubungan  antara  produsen  dan konsumen.  Ketiga  kategori  itu  adalah:  1)  Ada  orang-orang  yang mengonsumsi  komoditas  keagamaan  karena  motivasi  bahwa  pada komoditas tersebut terdapat sesuatu yang adikuasa; 2) Ada dukungan negara untuk penyelenggaraan keagamaan, karena bagi kelompok ini komoditas keagamaan adalah sesuatu yang harus dikontrol dan dijaga dari ancaman hingga keutuhan integritasnya; dan 3) Ada sekelompok elit sekular dari kalangan intelektual dan kapitalis yang mulai menolak penggunaan  komoditas  keagamaan  tradisional  hanya  sebatas  obyek pajangan  saja.  Mereka  lebih  tertarik  untuk  menjadikannya  sebagai bentuk baru dari media pembelajaran.
Sekarang ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Starrett, muṣḥaf tidak hanya dijual di toko-toko buku akan tetapi juga di toko yang menjual stationery. Ia didisplay sebagaimana barang-barang lainnya. Untuk  kasus  Mesir,  misalnya,  ia  bisa  disandingkan  dengan  barang- barang  lainnya  seperti  jam  ataupun  cinderamata.  Akan  tetapi perlakuan  atas  muṣḥaf  sangat  bergantung  dari  pembeli,  apakah  ia akan melihatnya dari kacamata sakral ataupun barang profan. 9
Berbicara  mengenai  komodifikasi  agama  di  Indonesia,  tidak bisa  dilepaskan  dari  penelitian-penelitian  yang  dilakukan  oleh  di antaranya: Akh Muzakki, 10 dan Greg Fealy. 11 Akh. Muzakki 12 melihat komodifikasi  agama  di  Indonesia  dari  sudut  industri  penerbitan Islam baik buku cetak ataupun majalah yang diterbitkan di Indonesia sebelum  tahun  2009.  Tiga  variabel,  keuntungan  (profit),  ideologi, dan  transfer  pengetahuan  digunakan  untuk  menelusuri  apa  yang terjadi dalam industri penerbit Islam yang terkategorisasi berdasarkan ideologi, dari fundamentalisme hingga liberal. Patut dipahami bahwa pada  setiap  penerbit  Islam  ada  proses  mencari  keuntungan  ( profit ), penyebaran  pengetahuan,  dan  ideologi  yang  menyertainya.  Bagi
Refleksi , Volume 13, Nomor 6, April 2014 746
Muzakki,  hal  tersebut,  hanya  bisa  terjadi  dengan  ada  komodifikasi. Komodifikasi Islam sendiri, sebenarnya merujuk pada sebuah proses komersialisasi.  Dengannya,  ajaran  Islam,  ide,  ekspresi,  simbol  bisa ditranformasikan  pada  masyarakat  dalam  bentuk  nyata,  dan  bisa menjadi  produk  yang  dikonsumsi  atau  dijual  untuk  mendapatkan keuntungan.  Oleh  sebab  itu,  industri  penerbitan  Islam  telah menyajikan  satu  bentuk  komoditi  dalam  Islam  di  mana  ajaran  dan perkembangan  ideologi-ideologi  dalam  Islam  bisa  menjadi  nyata sebagai komoditas yang menguntungkan.
Ia memandang bahwa konsep dakwah yang diusung oleh setiap penerbit  berbeda-beda,  berdasarkan  aspek-aspek  produk  yang  telah dikomodifi  sebagai  komoditas  yang  bisa  diperjualbelikan.    Untuk kasus  tertentu  sebenarnya  ideologi  bisa  saja  tidak  berperan  demi mendapatkan  keuntungan,  hal  ini  disebut  oleh  Muzakki  sebagai “negotiated market.”
Itu  terjadi  saat  penerbit  memroduk  buku  atau  majalah  yang tidak  searah  dengan core ideologi  yang  mereka  bangun.  Mereka memerlukannya untuk keragaman produk yang diterbitkan dan yang dinginkan pasar. Muzakki menyarankan bahwa untuk bisa menelusuri lebih jauh tentang industri penerbitan Islam ada baiknya dibangun kerangka kerja teoritis yang menggabungkan analisis political economy dan ideologi.
Penelitian  Greg  Fealy,  tentang  “Consumming  Islam: Commodified  Religion  and  Aspirational  Pietism  in  Contemporary Indonesia”  (2008),  memandang  ada  tiga  perdebatan  mengenai komodifikasi Islam di Indonesia. 13 Pertama, mereka yang melihatnya dari  sisi  ‘ Islamic  consumption. ’  Bagi  kelompok  ini  konsumsi  akan membawa  pemaknaan  baru  agama  pada  kehidupan  yang  penuh dengan  keimanan  serta  membantu  menciptakan  satu  masyarakat yang lebih meyakini prinsip-prinsip ajaran Islam. Kedua, mereka yang melihat komodifikasi Islam sebagai bayang-bayang dari komersialisasi Islam. Proses tersebut telah mengarah pada penegasan perilaku luar Islam  (Islam  fisik),  dibanding  dengan  penguatan  intelektual  dan spriritual Islam, yang memancarkan kedalaman keberimanan. Ketiga, kelompok  yang  khawatir  dengan  keadaaan  Indonesia  yang  secara natural  beragam,  toleran,  memiliki  perbedaan  akan  digantikan
dengan  budaya  lain  yang  lebih  terarabkan,  puritan  serta  kelompok Islam yang diduga memiliki pemahaman radikal. 14
Fealy menelusuri penelitiannya dari konsep ekonomi Islam yang dimaknai oleh masyarakat. Berikut adalah obyek yang menjadi dasar analisis  Fealy: 15 1)  Sektor  keuangan.  Kemunculan  bank,  asuransi, pasar  modal  dan  pegadaian  syari‘ah,  semua  ini  adalah  sektor  lebih awal  yang  memunculkan  prinsip-pinsip  syari‘ah  Indonesia  baik secara produk maupun pelayanannya, 2) Non-financial sector .  Sektor in  ditandai  dengan  kemunculan  ESQ,  majalah  dan  tabloid  Islam, pengobatan  Islam,  pakaian  Muslim,  umrah/haji  dan  wisata  ziarah, penginapan,  kosmetik,  dan  lain-lain,  3)  Da‘i  dan  ‘dakwah’.  Media telah  menjadikan  para  da‘i  di  Indonesia  saat  ini  sebagai selebriti. Melalui  beragam  media  dan  model  pemasaran,  para  da‘i  ini  telah memroduk  ajaran  agama  sebagai  seuatu  yang  bisa  dikonsumsi  oleh masyarakat Muslim.

## Komodifikasi Muṣḥaf pada Masa Awal Islam.
Bila  menukil  buku-buku  klasik,  seperti  1) Faḍā’il  al-Qur’ān karya  Abū  ‘Ubayd  al-Qāsim  ibn  Salām  al-Harawī  (awal  abad  ke  3 H.); 2) Faḍā’il al-Qur’ān karya Ibn al-Ḍurays (akhir abad ke 3 H.);
3) Faḍā’il al-Qur’ān karya al-Nasā’ī (akhir abad ke 3 H.), 16 dan Kitāb al-Maṣāḥif karya  Ibn  Abī  Dāwud, 17 dan al-Itqān karya al-Suyūṭī, 18 sebenarnya persoalan jual-beli muṣḥaf telah menjadi perhatian para sahabat Nabi. Perdebatan mengenai boleh tidaknya muṣḥaf al-Qur’ān diperjualbelikan  sudah  berlangsung  lama.  Komodifikasi  al-Qur’ān pun sudah lama dilakukan, maka mereka mengutip beberapa riwayat mengenai  perdebatan  para  sahabat  tentang  boleh  tidaknya  muṣḥaf diperjualbelikan atau dibawa ke daerah non-Muslim.
Dari  sejumlah  riwayat  yang  ditemukan  mengenai  komodifikasi muṣḥaf,  bisa  dibagi  pada  dua  besaran  kelompok.  Pertama,  mereka yang ingin menjaga keagungan al-Qur’ān, dan kedua, adalah mereka yang  mengganggap  bahwa  tulis  menulis  adalah  profesi  yang  layak untuk  diberi  upah.  Cortese  mengategorisasi  kelompok  pertama dengan the  ‘Protectionists’ dan  kelompok  kedua  dengan the  ‘Free- Marketers’. 19 M.M. A‘ẓamī, menyimpulkan bahwa mayoritas sahabat tidak menyukai jual beli muṣḥaf,
Refleksi , Volume 13, Nomor 6, April 2014 748
The majority of scholars disliked the idea of paid copying and of introducing muṣḥafs as a marketplace commodity, among them Ibn Mas‘ūd (d. 32 A.H.), ‘Alqamah (d. after 60 A.H.), Masrūq (d. 63 A.H.), Shurayh (d. 80 A.H.), Ibrāhīm al-Nakhā’ī (d. 96 A.H.), Abū Mijlaz (d. l06 A.H.) and others. 20
Bisa jadi pernyataan Muṣṭafá al-A‘ẓamī ini diambil dari riwayat berikut: wa-akhraja ‘an Abdillāh ibn Syaqīq qāla kāna aṣḥāb Rasūlillāh yusyaddidūn  fī  bay‘  al-maṣāḥif. 21 Pada  riwayat  lainnya  disebutkan pula  bahwa  sejumlah  sahabat  tidak  menyukai  ( kariha )  ada  jual belil-Qur’ān,  seperti  ‘Abdullāh  ibn  ‘Abbās, 22 ‘Abdullāh  ibn  ‘Umar, ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd, 23 dan Muḥammad ibn Sirrīn. 24 Mereka inilah yang dikategorisasi oleh Cortese sebagai ‘ the Protectionists. ’
Namun  ada  juga  kalangan  sahabat  yang  menyatakan kebolehannya,  seperti  Mujāhid,  Ibn  Musayyab,  dan  al-Ḥasan. 25 Mereka  yang  membolehkan  beralasan  bahwa  komoditas  yang dijual  bukanlah  al-Qur’ān-nya  melainkan  jasa  penulisan,  termasuk pengganti kertas dan tinta. 26
Di  balik  pertentangan  di  atas  komodifikasi  muṣḥaf  pun  tetap berjalan. Penggandaan muṣḥaf melalui tulisan tangan seorang khaṭṭāṭ (penulis khaṭṭ, kaligrafi  Arab)  atau warrāq adalah  suatu  yang  lazim dilakukan saat itu. Merekalah yang melakukan proses penggandaan muṣḥaf  karena  memiliki  kecakapan  dan  keindahan  dalam  menulis. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ‘Alī ibn Abī Ṭālib memuji hasil  tulisan  para khaṭṭāṭ tersebut  dengan  perkataan: “hākadzā, nawwirū mā nawwarallāh” . 27 Jika sekarang ada istilah print on demand (PoD), mencetak buku pada saat ada yang mau membeli, adapun pada masa awal Islam, proses produksi lebih mendekati hal ini. Mungkin istilah  yang  tepat  adalah Copy  on  Demand (CoD)  digandakan  oleh para warrāq saat ada orang yang memesan muṣḥaf untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dirinya.
Dalam  riwayat  lainnya  diperlihatkan  bahwa  penulis  muṣḥaf merupakan sebuah profesi yang bisa menghasilkan uang. Para penulis tersebut diberi upah atas tulisan mereka dalam menggandakan muṣḥaf. Upah yang diberikan pada pengganda muṣḥaf berkisar 60-70 dirham. Ada juga yang menerima uang bayaran yang tanpa memberikan tarif tertentu atas pekerjaannya. Bahkan mereka pun mengembalikan uang
yang diterima apabila dirasa uang tersebut lebih dari apa yang mereka anggap sebagai upah mereka menulis. 28
Sekalipun ada perdebatan mengenai siapa yang boleh memegang atau  menyentuh  muṣḥaf  karena  memiliki hadats ,  akan  tetapi  ada riwayat  yang  menyebutkan  bahwa  terdapat  non  Muslim  yang  telah menjadi  penulis  muṣḥaf  sejak  masa  awal  Islam,  sebagaimana  salah satu  riwayat  “ ḥaddatsanā  ‘Abdullāh,  ḥaddatsanā  ‘Abdullāh  ibn  Sa‘īd, ḥaddatsanā  ibn  ‘Aliyyah,  ‘an  Syu‘bah,  ‘an  Manṣūr,  ‘an  Ibrāhīm  anna ‘Alqamah kataba lahu Naṣrānī lahu muṣhafan.” 29

## Usulan Standarisasi Produksi Muṣḥaf: Konsep Dasar Standarisasi
Ada  beberapa  term  yang  memungkinkan  untuk  digunakan sebagai  alat  ukur  bagaimana  sebuah  perusahaan  bisa  disebut  layak untuk memroduksi dan menerbitkan muṣḥaf al-Qur’ān. Terminologi alat ukur ini adalah 1) ḥalāl , 2) ṭayyib , dan 3) sahih.
Konsep-Konsep  ini  dibangun  dari  penelusuran  ayat  al-Qur’ān. Pelacakan  penulis  atas  kata ḥalāl dan ṭayyib pada  al-Qur’ān menunjukkan bahwa kata tersebut digunakan secara bersamaan untuk kasus makanan, minuman dan rizki yang ada di muka bumi ini. Ada empat ayat yang menjelaskan term tersebut, yaitu: al-Anfāl/8: 69, al- Naḥl/16: 114, al-Baqarah/ 2: 168,  dan al-Mā’idah/5: 88. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila menyebut halal industri lebih sering merujuk pada makanan dan kosmetika. Sebetulnya bila melihat QS. al-Naḥl/16:  114  bisa  saja  ini  tidak  dimaknai  langsung  bahwa  rizki yang diberikan oleh Allah hanyalah makanan, akan tetapi semua yang berkenaan dengan rizki dan pemberian dari Allah harus dikonsumsi secara halal dan baik.
Dasar konsep kedua adalah ṭayyib. Hasil pelacakan penulis bahwa kata ini muncul di dalam al-Qur’ān lebih dari 6 kali, baik yang berupa nakirah , ma‘rifah yang  tunggal  maupun  yang  jamak.  Penelusuran menunjukkan bahwa kata ṭayyib , atau al-ṭayyib bila digabung dengan al-balad maka ada 3 ayat: al-Nisā’/ 4: 43, al-Mā’idah/ 5: 6,  dan al- A‘rāf/ 7: 58. Ayat-ayat ini dipilih karena membantu pemahaman atas kata ṭayyib. QS. al-Nisā’/4: 43 menunjukkan bahwa ṭayyib dimaknai dengan suci, al-Mā’idah/ 5: 6 ditakwilkan dengan bersih. Sedangkan al-A‘rāf/ 7: 58, dimaknai dengan environment friendly.
Refleksi , Volume 13, Nomor 6, April 2014 750
Dengan  demikian,  konsep  dasar ṭayyib apabila  dihadapkan dengan  standarisasi  perusahaan  adalah  bagaimana  perusahaan  yang menggunakan  bahan-bahan/materi  produksi  yang  bersih,  suci  serta ramah lingkungan.

## Aplikasi Konsep Standarisasi
Halal atau tidak hanya dimaknai dengan penghindaran atas apa yang diharamkan oleh agama, seperti anjing, babi, dan segala sesuatu yang memiliki najis. Akan tetapi halal sudah bisa dimaknai lebih dari itu. Apabila kita ingin menerapkan pada sebuah industri pernerbitan maka  semua  hal  yang  terkait  dengannya  harus  memiliki  nilai kehalalan ini. Misalnya, investasi yang ditanamkan merupakan nilai uang yang memang didapat secara halal. Dengan demikian tidak bisa dalam industri produk halal, berasal dari investasi uang yang berasal dari  pencucian  uang.  Hal  ini  memang  nanti  akan  memberatkan, karena  sebuah  perusahaan  harus  mampu  menunjukkan  bahwa investasi yang mereka kelola adalah dana yang memang secara hukum positif ataupun agama legal (halal). Undang-undang pencucian uang mengisyaratkan hal tersebut.
Dari  sisi  lain,  kehalalan  industri  produk  halal  bisa  dipandang dari  bagaimana  produk  tersebut  dikelola.  Apakah  pengusaha  atau pelaku  industri  memraktikkan  upaya-upaya  yang  halal.  Sebuah produk  yang  akhirnya  dikatakan  halal,  memang  harus  berasal  dari materi awal yang halal pula. Selama ini LPOM-MUI sudah berupaya untuk melakukan verifikasi untuk pencantuman label halal terutama makanan, minuman dan kosmetika. Hanya saja sepertinya fokus label halal  ini  baru  pada  ukuran  tidak  terkontaminasi  produk  keluaran dengan zat atau bahan baku yang najis dan diharamkan saja.
Hal  itu  sudah  baik,  hanya  saja  ada  pertanyaan  tersisa,  apakah MUI melihat sisi lain dari proses pembuatan bahan baku dalam hal ini pohon pulp, saat mengeluarkan label halal untuk kertas al-Qur’ān yang diproduksi oleh Sinar Mas Pulp and Paper?, atau apakah pohon pulp  yang  ditanam  sudah  dilakukan  verifikasi  mengenai  perusakan lingkungan, alam dan sekitarnya? Bisa jadi belum, karena label halal saja  sepertinya  tidak  cukup.  Harus  ada  label  lain  yang  menyertai produk halal ini yaitu ṭayyib . Dalam kasus industri penerbitan buku
Eva Nugraha , Saat Muṣḥaf al-Qur’ān Menjadi Komoditas 751
juga harus dilihat apakah kertas yang dijadikan bahan produk halal adalah  kertas  yang  secara  prinsip  telah  ṭayyib  terhadap  lingkungan. Baik pada saat pembabatan hutan alami menjadi hutan industri, atau apakah  proses  daur  ulang  limbahnya  sudah ṭayyib sehingga  tidak mencemari lingkungan. Patut untuk dipahami, apabila kita meyakini bahwa alam ini bagian dari ayat-ayat Allah maka penghormatan atas alam  ini  menjadi  suatu  yang  tidak  terpisahkan  dengan  eksploitasi alam yang telah dianugerahkan Allah pada manusia. Oleh karena itu, ada baiknya bila regulator dalam hal ini Kementerian Agama mampu bersinergi dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk membuat label ṭayyib bagi perusahaan yang akan bergerak di bidang penerbitan kitab suci.
Sahih , saat  ini  label  sahih  atas  penerbitan  muṣḥaf  al-Qur’ān telah  dilakukan  oleh  Lajnah  Pentashih  Muṣḥaf  Al-Qur’ān  (LPMA) Kementerian Agama RI. Hanya saja tanda sahih yang diberlakukan oleh  LPMA  baru  sebatas  pada  kesesuaian  tulisan  (teks)  al-Qur’ān dengan rasm  ‘Utsmānī dan  tanda  baca  yang  disepakati  ulama  al- Qur’ān di Indonesia. Sebenarnya bisa pula tanda tashih ini diberikan pada  proses  produksi,  dari  mulai  ide-ide  penyajian  muṣḥaf  al- Qur’ān, rasm dan tanda baca, sampai suplemen yang menyertai kitab suci  tersebut.  Saat  ini  memang  belum  ada  lembaga  yang  melihat bagaimana agar tidak terjadi proses duplikasi (penjiplakan) ide satu model  al-Qur’ān  dengan  model  lainnya.  Seakan-akan  perusahaan penerbitan  yang  berposisi  sebagai leader bisa  hancur  karena  model yang ada telah dibajak idenya oleh perusahaan lain. Memang jarang sekali ada perusahaan penerbitan yang mematenkan model al-Qur’ān yang  mereka  produksi.  Teks  al-Qur’ān  sendiri  merupakan  sesuatu milik  publik,  di  mana  setiap  orang  bisa  memroduksinya  sendiri, sebagai contoh, dengan menggunakan komputer dan printer pribadi. Namun,  khat  al-Qur’ān  berbeda  dari  aura  dan  oralitas  Qur’ān.  Ia dimiliki oleh penulis (khattat); tata letak teks, tentunya dimiliki oleh tim  lay  outer  yang  telah  berupaya  agar  teks  tersebut  nyaman  dan mudah untuk dibaca maupun dihafal.
Mengenai  kepastian  proses  produksi,  sepengetahuan  penulis bahwa  proses  produksi  muṣḥaf  al-Qur’ān  bisa  sampai  satu  tahun setengah  untuk  satu  varian  baru  yang  akan  dikeluarkan.  Dengan
Refleksi , Volume 13, Nomor 6, April 2014 752
rincian: 1) enam bulan sampai satu tahun penggodokan ide hingga drafting  muṣḥaf  yang  akan  terbit,  2)  tiga  bulan  untuk  proses penashihan muṣḥaf di LPMA, 3) satu bulan untuk proses pencetakan serta  distribusi  al-Qur’ān.  LPMA  merupakan  institusi  negara  yang secara langsung terlibat dalam proses di atas. Oleh sebab itu, kepastian proses yang ada di LPMA harus menjadi perhatian yang besar. Dalam prosedur penashihan yang diterbitkan oleh LPMA, tidak disebutkan berapa  lama  proses  tersebut  bisa  berlangsung,  juga  berapa  biaya untuk  satu  kali  proses  penerbitan.  Jika  ada  20  penerbit  dalam  satu bulan,  bisakah  proses  penashihan  ini  berlangsung  selama  3  bulan, misalnya? Atau kenapa tidak diinisiasi dari sekarang membuat proses penashihan digital, sehingga bisa dikerjakan oleh komputer dan bisa dilakukan dengan cepat.

## Usulan Standarisasi Komsumsi Muṣḥaf
Menurut William A Graham, semua kitab suci ( scripture ) memiliki dua atribut yang melekat, yaitu: otoritas dan sakralitas. 30 Bagi kaum Muslim, pernyataan ini sebenarnya hanya memertegas bahwa muṣḥaf al-Qur’ān  memiliki  sakralitas  yang  harus  dijaga.  Usulan-usulan konsep dasar standarisasi produk di atas akan menjadikan penerbitan muṣḥaf al-Qur’ān sebagai industri yang berbeda, yakni sebuah industri yang menyajikan sebuah produk yang sebagian besar kaum Muslim memandang sebagai sesuatu yang sakral. Berikut adalah konsep dasar dalam standarisasi konsumsi muṣḥaf.

## Konsep Dasar Standarisasi Konsumsi Muṣḥaf
Konsep-konsep berikut ini yaitu a) al-Takrīm, b) al-Ṭayyib , dan
c) al-Taḥrīm, diilhami oleh QS. al-Wāqi‘ah/56: 77, “ Innahu la-Qur’ān karīm”.
Pertama, al-Takrīm. Mengapa harus ada pemuliaan? Berdasarkan penelusuran  penulis,  pemuliaan  ada  karena  obyek  yang  dimuliakan berasal  dari  yang  dimuliakan,  misalnya,  surat  dari  Nabi  Sulaymān kepada Ratu Bilqis; 31 ‘Arsy sebagai tempat yang mulia karena menjadi singgasana  Allah; 32 surga  sebagai  rizki  yang  mulia; 33 Allah  yang Mahakaya  dan  Mahamulia; 41 maka  al-Qur’ān  pun  menjadi  kalam yang mulia karena berasal dari Allah yang Mahamulia. 34 Kemuliaan
ini ditandai dengan kepatuhan terhadap perintah Allah (taqwa). 35
Kedua, al-Ṭayyib . Konsep ini bisa dimaknai dengan menjadikan semua obyek yang dimuliakan sebagai sesuatu yang baik, di treatment secara  baik,  dalam  kondisi  suci,  dan  tidak  berdampak  pada pengrusakan  lingkungan.  Untuk  rujukan  dalil,  dapat  mengambil argumen yang telah ada di sub judul sebelumnya.
Ketiga, al-Taḥrīm. Secara  gamblang  term  ini  diartikan  dengan penyucian.  Ia  lebih  cenderung  memberikan  ruang  yang  sangat teologis.  Kesucian  hanya  bisa  hadir  bila  orang-orang  mengikuti aturan-aturan  agama  ataupun  sunnatullah.  Maka  dari  itu  mengapa pula  tidak  semua  makhluk  yang  ada  di  alam  ini  menyucikan Allah  yang  Mahasuci  dengan  cara  mengikuti  sunnatullah.  Penulis mengambil konsep ini untuk mengatakan bahwa muṣḥaf al-Qur’ān harus  disucikan  oleh  kaum  Muslim  dan  semua  yang  percaya  atas sakralitas kitab suci dengan cara dibuat aturan yang bisa disepakati dan dijalankan. Sebagai penguat atas pemaknaan ini penulis sajikan beberapa  contoh  term haram (Arab: ḥarām )  yang  mengindikasikan pada penyucian. Beberapa obyek disifati dengan kata ḥarām , antara lain: 1) bulan yang disucikan, 36 2) masjid yang disucikan, 37 3) tanah yang disucikan, 38 dan 4) Baytullāh . 39 Kesamaan dari semua kalimat tersebut adalah ada aturan yang jelas apabila orang ingin berada atau memasuki wilayah maupun waktu yang menurut agama disucikan.

## Subjek dan Objek Standarisasi Konsumsi Muṣḥaf
Sebelum  melangkah  pada  pembahasan  aplikasi  standar (pedoman),  ada  baiknya  untuk  melihat  terlebih  dahulu  pada  siapa yang akan menjadi subjek yang mengatur dan objek melaksanakan. Untuk subjek, tentunya haruslah negara, yang diwakili oleh LPMA Kementerian Agama RI. Hanya saja, diperlukan aturan lain sehingga bisa  memberikan  ruang  yang  cukup  luas  untuk law  enforncement. Selama  ini  LPMA  hanyalah  lembaga  yang  bisa  menganjurkan  dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pemangku kepentingan  LPMA.  Kerjasama  dengan  Kementerian  Kehakiman, Kementerian Perdagangan dan Industri, Badan Standarisasi Nasional, Badan  Arsip  Nasional,  dan  Perpustakaan  Nasional  menjadi  suatu yang tidak bisa dielakkan.
Refleksi , Volume 13, Nomor 6, April 2014 754
Pelaksanaan aturan ini hanya bisa dikenakan pada objek/tempat yang  berada  di  ruang  publik.  Oleh  sebab  itu,  hanya  toko  buku, perpustakaan, museum, lembaga arsip, distibutor yang bisa menjadi objek  dari  standar  ini.  Sepertinya  baru  Museum  yang  siap  apabila kaidah-kaidah/konsep  dasar  di  atas  akan  dilaksanakan.  Itu  pun terjadi hanya pada museum yang memiliki dana berkecukupan untuk memelihara  muṣḥaf al-Qur’ān dengan prinsip-prinsip ṭayyib, takrīm, dan taḥrīm sebagaimana telah dijelaskan.
Para  pustakawan  Muslim  di  Indonesia  pun  telah  berusaha membuat pedoman klasifikasi bahan pustaka. Mereka mengadaptasi Klasifikasi  Dewey,  dan  menerapkannya  pada  kajian  khusus  Islam. Muṣḥaf  al-Qur’ān  masuk  ke  dalam  klasifikasi  2x1  atau  297.1. 40 Itu pun  baru  pada  klasifikasi  belum  pada  bagaimana  proses  pelayanan peminjaman  muṣḥaf  al-Qur’ān  dilakukan:  Apakah  muṣḥaf  akan diperlakukan sama dengan buku-buku pinjaman lainnya? Dalam satu artikelnya, Dallas menceritakan bahwa pernah terjadi komplain pada Milner Library, Illinois State University. Mahasiswa tersebut membuat keluhan karena perpustakaan Milner tidak menghormati kepercayaan dirinya  sebagai  Muslim,  dalam  melakukan  sirkulasi  peminjaman muṣḥaf al-Qur’ān. Dari kejadian ini akhirnya perpustakaan membuat kebijakan  untuk  tidak  meminjamkan hardcopy dari  muṣḥaf  al- Qur’ān. Para pengaji dan pembaca bisa mengakses muṣḥaf al-Qur’ān secara  digital.  Apabila  terpaksa  diperlukan  hardcopy,  muṣḥaf  diberi label  sebagai  buku  yang  harus  ditreatment  secara  khusus. 41 Seperti itulah kiranya aplikasi tersebut dilakukan, di mana lembaga pemberi layanan  untuk  akses  al-Qur’ān,  seperti  perpustakaan,  tetap  mampu memahami kaidah takrīm , sekalipun terjadi di Amerika, yang sekular.

## Aplikasi Standarisasi
Al-Takrīm .  lebih  cenderung  diaplikasikan  pada  ruang,  tempat bagaimana  muṣḥaf disajikan di ruang publik, demi memastikan bahwa muṣḥaf  yang  disajikan/display/sirkulasi  bisa  diperlakukan  dengan mulia. Tidak bisa tidak, harus ada tempat khusus untuk menyajikan, mendisplay, dan menyirkulasi muṣḥaf al-Qur’ān. Beberapa toko buku besar  sudah  melakukan  pembagian  sektor  display  bagi  muṣḥaf  al- Qur’ān. Ia biasanya ditempatkan pada kelompok buku-buku agama
Islam.  Namun  kenyataannya  lain  terjadi  pada  saat  pameran  buku Islam, contohnya. Banyak sekali penyewa booth pameran menumpuk muṣḥaf di atas lantai pameran.
Penulis  meyakini  apabila  toko  buku  atau  distributor  buku menganggap bahwa muṣḥaf adalah komoditas yang berharga, dapat dipastikan  ia  akan  diperlakukan  secara  berbeda.  Contoh  perlakuan istimewa  itu  terjadi  hanya  untuk  varian  muṣḥaf  al-Qur’ān  yang harganya  di  atas  300  ribu  rupiah  saja.  Menjelaskan  berharga  tidak dengan nilai nominal, memang menjadi masalah. Maka dalam hal ini diperlukan keyakinan khusus atau ada aturan yang sangat mengikat dari  negara  untuk  memerlakukan  semua  varian  kitab  suci  dengan treatment kesuciannya. Tentu saja ini pun akan memberi dampak lain, di mana ongkos dari perlakuan itu pun harus dibayar. Pertanyaannya siapa yang membayar ongkos dari perlakuan khusus ini. Seharusnya negara  memberikan  subsidi,  seperti  pengurangan  pajak  (ppn)  bagi toko buku yang telah memerlakukan kitab suci secara khusus.
Al-Ṭayyib. kaidah  ini  diaplikasikan  pada  proses  perlakuan khususnya. Jika toko buku, distributor, perpustakaan atau museum telah memiliki ruang display khusus, maka apakah ruang atau tempat tersebut bersih, suci dan tidak menyebabkan pada kerusakan muṣḥaf dari perubahan iklim, sehingga akhirnya  muṣḥaf tersebut tidak layak untuk dikonsumsi atau diakses oleh publik?
Al-Taḥrīm. konsep  dasar  ini  diaplikasikan  pada  proses  akses kitab  suci,  mengambil,  membawa,  menjual,  mendistribusikan,  dan memamerkan.  Rincian  pedomannya  akan  melibatkan  fatwa  atau argumen  ahli  fiqh:  apakah  akan  memastikan  bahwa  muṣḥaf  harus diperlakukan  sebagai  kitab  suci  yang  terkait  erat  dengan  proses kesucian  diri  bagi  yang  memegang  dan  menyentuhnya,  dari  hulu ke  hilir  industri  penerbitan  muṣḥaf ? Bila  hal  ini  disepakati  maka meniscayakan adanya orang yang khusus untuk melayani, menyajikan muṣḥaf  dengan  kriteria  terebut.  Jika  tidak,  setidaknya  fatwa  hanya berlaku saat  muṣḥaf sudah ada di ruang privat (pengguna akhir).

## Simpulan
Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa konsep dasar untuk mengembangkan gagasan standarisasi komodifikasi al-Qur’ān
Refleksi , Volume 13, Nomor 6, April 2014 756
bisa  diambil  dari  konsep-konsep  berikut  ini. Pertama: 1)  halal,  2) tayyib,  dan  3)  sahih,  sebagai  kaidah  dasar  dalam  pelabelan  proses produksi dan distribusi muṣḥaf. Kedua : a) al-takrīm, b.) al-ṭayyib , dan c.) al-taḥrīm, merupakan kaidah yang harus diterapkan dalam proses akses dan konsumsi muṣḥaf di ruang publik.
Semua  konsep  dasar  di  atas  baru  bisa  terlaksana  dan  menjadi aturan  yang  dipedomani  dengan  salah  satu  syaratnya  adalah memberikan wewenang yang lebih besar kepada LPMA, yang tidak hanya memberi tashih rasm, ḍabt dan ṣawt akan tetapi juga memberi sertifikasi  kelayakan  para  pelaku  industri  penerbitan  muṣḥaf  al- Qur’ān. Tentu ini dilakukan bersama-sama lembaga dan kementerian terkait.

## Catatan Akhir
1 Badan Pusat Statistik, Hasil Sensus Penduduk 2010: Data Agregat per Provinsi (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010), 8.
2 http://pewforum.org/Muslim/Muslim-Population-of-Indonesia.aspx (diak- ses 25 Desember 2011). Bandingkan dengan tulisan Hendry F. Isnaini , “Al- Qur’ān Cetakan Jepang: Saudara Tua Berperan dalam Pencetakan al-Qur’ān,” dalam majalah sejarah online Historia, http://www.majalah-historia.com/beri- ta-482-alquran-cetakan-jepang.html (diakses 25 Desember 2011)
3 Kata ini memang bukan bahasa Arab asli, melainkan kata serapan ( loanword ) dari  Abysinia  (Ethiopia).  Pada  bentuk  Bahasa  Arab  yang  benar  kata muṣḥaf diucapkan  dengan maṣḥaf. Lih.  J.  Pedersen, Fajar  Intelektualisme Islam:  buku dan  sejarah  penyebaran  informasi  di  Dunia  Arab, terj.  Alwiyah  Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1996), 134. Adapun orang yang diasumsikan sebagai orang pertama yang menyebutkan kumpulan ṣuḥuf sebagai muṣḥaf adalah, Sālim ibn ‘Ubayd ibn Ma‘qil Mawlā Abū Ḥudzayfah. Lih. Claude Gilliot, “Reconsidering the Authorship of the Qur’ān” dalam Gabriels Said Reynolds (ed.), The Qur’ān in its Historical Context (London: Routledge, 2008), 94.
4 Isnaini, “Al-Qur’ān Cetakan Jepang: Saudara Tua Berperan dalam Pencetakan al-Qur’ān.”  http://www.majalah-historia.com/berita-482-alquran-cetakan-je- pang . html (diakses 25 Desember 2011).
5 Dalam  sejarah  pencetakan  muṣḥaf  di  Asia Tenggara,  seorang  Muslim  Palem- bang,  Muhammad  Azhari  tercatat  sebagai  orang  pertama  yang  mencetak  al- Qur’ān  dengan  mesin  cetak  litograf  pada  tahun  1848  dan  cetak  ulang  pada 1854.  Lih.  Michael  W.  Albin,  “Printing  of  The  Qur’ān”  dalam The  Encyclo- paedia  of  The  Qur’ān ( EQ ),  vol  iv:  261;  Jeroen  Peeters,  “Palembang  Revisit- ed:  Futher  Notes  on  the  Printing  Establishment  of  Kemas  Haji  Muhammad Azhari”, International  Institute  for  Asian  Studies  (IIAS) Year  Book  1995, 181-
190; Rosehan Anwar, “Mushaf  Kuno di Palembang,” dalam Fadhal R. Bafadhal dan  Rosehan  Anwar, Mushaf-Mushaf    Kuno  di  Indonesia (Jakarta:  Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2005), 68-71. Ian Proudfoot hanya menemukan naskah tahun 1854 sehingga ia mencantumkan tanggal tersebut untuk mushaf  cetakan pertama di Asia Tenggara. Lih. Ian Proudfoot, “Early Muslim Printing in Souteast Asia,” Libri, 45 (1995): 219.
6 Ali Akbar, “Pencetakan Mushaf  al-Qur’ān di Indonesia,” Suhuf vol.4, No. 2
(2011): 271-287; Ali Akbar, “Dari Mushaf  Bombay ke Mushaf  Kontemporer: Perkembangan Percetakan Mushaf  al-Qur’ān Sejak 1950an Sampai Saat ini” dalam Ali Akbar (ed.), Mushaf  al-Qur’ān di Indonesia dari Masa ke Masa (Ja - karta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’ān, Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2011), 27-32.
7 Salah satu definisi komodifikasi agama dalam The Oxford Dictionary of English ,
“ the action of turning something into, or treating something as, a (mere) commodity; commercialization an activity, and so on, that is not by nature commercial ” (1989: 563), dikutip dari Pattana Kitiarsa, “Toward Sociology of Religious Commodi- fication,” dalam Bryan S Turner, The New Blackwell Companion to The Sociology of Religion (West Sussex, Willey-Blackwell, 2010), 565.
8 Gregory Starrett, “The Political Economy of Religious Commodities in Cairo” dalam American Anthropologist ,  New Series, Vol. 97, No. 1 (Mar., 1995): 53. http:// www. jstor.org /stable /682379 (diakses tanggal: 11/10/2011).
9 Gregory  Starrett,  “The  Political  Economy  of  Religious  Commodities  in  Cai- ro,”158-159.
10 Akh. Muzakki, “The Islamic Publication Industry in Modern Indonesia: Intel- lectual Transmission, Ideology, and the Profit Motive,” Ph.D Thesis , School of History and Philosophy, Religion, and Classics, The University of Queensland,
2009.
11 Greg Fealy, “Consumming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pi- etism in Contemporary Indonesia,” dalam  Greg Fealy and Selly White (eds.), Expressing  Islam:  Religious  Life  and  Politic  in  Indonesia (Singapore:  ISEAS, 2007), 15-29.
12 Akh. Muzakki, “The Islamic Publication Industry in Modern Indonesia: Intel- lectual Transmission, Ideology, and the Profit Motive,” Ph.D Thesis , School of History and Philosophy, Religion, and Classics, The University of Queensland,
2009.
13 Sepertinya perdebatan ini sebagaimana yang disimpulkan oleh Pattana Kitiarsa, bahwa  ada  3  hal  yang  menjadi  dampak  dari  komodifikasi:  fundamentalisme, desekularisasi, dan pietism . Dalam tulisannya ia menyebutkan sebagai berikut:
1) global concerns over fundamentalism and militant religious movements, 2) some persisting criticisms over the secularization thesis, and (3) growing trends of priva- tizing piety and religiosity . Lih. Pattana Kitiarsa, “Toward Sociology of Religious Commodification,” dalam Bryan S Turner, The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion (West Sussex, Willey-Blackwell, 2010), 569.
Refleksi , Volume 13, Nomor 6, April 2014 758
14 Greg Fealy, “Consumming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pi- etism in Contemporary Indonesia” dalam  Greg Fealy and Selly White (eds.), Expressing  Islam:  Religious  Life  and  Politic  in  Indonesia (Singapore:  ISEAS, 2007), 16 15 Greg Fealy, “Consumming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pi- etism in Contemporary Indonesia” 17-26.
16 Ketiga kitab di atas adalah bagian dari pelacakan Asma atas kitab-kitab yang menjelaskan keutamaan al-Qur’ān. Lih. Asma Afsaruddin, “The Excellences of the  Qur’ān: Textual  Sacrality  and  the  Organization  of  Early  Islamic  Society” Journal  of  the  American  Oriental  Society ,  Vol.  122,  No.  1  (Jan.-Mar.,  2002):
8-10.  http://www.jstor.org/stable/3087649(diakses 26 Mei 2011).
17 Abū  Bakr  ‘Abdullāh  ibn  Abī  Dāwud  Sulaymān  ibn  al-Asy‘asy  al-Sijistānī  al- Ḥanbalī, Kitāb al-Maṣāḥif, taḥqīq dan naqd oleh Muḥib al-Dīn ‘Abd al-Subḥān Wā‘ī (Beirut: Dār al-Baṣā’ir al-Islāmiyyah, 2002), cet. 2,
18 Abū  al-Faḍl  Jalāl  al-Dīn  ‘Abd  al-Raḥmān  ibn  Abī  Bakr  al-Suyūṭī, al-Itqān  fī ‘Ulūm al-Qur’ān, taḥqīq oleh Markāz al-Dirāsāt al-Qur’ānīyah (Madīnah: Mak- tab  al-Mālik  Fahd  li-Ṭibā‘at  al-Muṣḥaf  al-Syarīf,  t.th),  selanjutnya  ditulis  al- Suyūṭī, al-Itqān.
19 Delia Cortese, “The Commodification of the Muṣḥaf in early Century of Islam” dalam Writings and writing from another world and another era: investigations in Islamic text and script in honour of Dr Januarius Justus Witkam, Professor of Codi- cology and Palaeography of the Islamic World at Leyden University (Cambridge: Archetype Press, 2010), 44-53.
20 Muḥammad  Musṭafā  al-A‘ẓamī, The  History  of  the    Qur’ānic Text:  From  Rev- elation to Compilation, A Comparative Study with the Old and New Testaments (Leicester: UK Islamic Academy, 2003), 105-107.
21 Al-Suyūṭī, al-Itqān, Juz II, 157.
22 “ Annahu  kariha  akhdza  al-ujrah  ‘alá  kitābat  al-maṣāḥif, ”  dalam al-Suyūṭī, al- Itqān, 2: 2251.
23 “ Annahumā kariha bay‘ al-maṣāḥif wa-syirā’ahā ,” al- Suyūṭī, al-Itqān, 2: 2252.
24 “ Annahumā karihà bay‘ al-maṣāḥif wa-syirā’ahā, wa an yusta’jar kitābatuhā, ” al- Suyūṭī, al-Itqān, 2: 2252
25 Al-Suyūṭī, al-Itqān, 2: 2253.
26 Al-Suyūṭī, al-Itqān, 2: 2253-2254.
27 Abū Dāwud ibn al-Asy‘asy al-Sijistānī, Kitāb al-Maṣāḥif, 135.
28 Abū Dāwud, Kitāb al-Maṣāḥif, 148. 29 Abū Dāwud, Kitāb al-Maṣāḥif, 149
30 William  A  Graham, Islamic  Comparative  Religious  Studies:  Selected  Wiriting, Ashagate  Contemporary  Thinker  on  Religion:  Collected Work (Burlington:  Ash- gate, 2010), 208.
31 Surah al-Naml/27: 29-30.
32 Surah al-Mu’minūn/23: 116.
33 Surah al-Nūr/24: 26. Juga lih. QS. al-Anfāl/8: 24.
34 Surah al-Naml/27: 40.
Eva Nugraha , Saat Muṣḥaf al-Qur’ān Menjadi Komoditas 759
35 Surah al-Wāqi‘ah/56: 77.
35 Surah al-Ḥujurāt/49: 13.
36 “Al-syahr  al-ḥarām” dalam  QS.  al-Baqarah/2:  194,  al-Mā’idah/5:  2,  al-Taw- bah/9: 5, 36.
37 Bisa dilihat dalam kalimat al-masjid al-ḥarām pada QS. al-Baqarah/2: 144, 149- 150, 191; al-Tawbah/9: 38, al-Fatḥ/28: 25, 27, al-Isrā’/17: 1
38 Bisa  dilihat  dalam  kata  ( ḥarama )  QS.  al-Qaṣaṣ/28:  57,  al-Naml/27:  91,  al- ‘Ankabùt/29: 67.
39 Bisa dilihat dalam QS. al-Mā’idah/5: 97.
40 L. Sulistyo-Basuki, “Fifty years of Indonesian librarian’s response, criticisms and innovative  efforts  toward  Dewey  Decimal  Classification  notation  297  Islam: 1958-2008,”  makalah  disampaikan  pada World  Congress  of  Muslim  Librarian &  Information  Scientists ,  25-27  November  2008,  Putra  World Trade  Center,
Malaysia.
41 Dallas Long, “The  Qur’ān and the Academic Library: Circulation and Storage Issues with Holy Books,” dalam Journal of Access Services , 7: 4, (2010), 212-222. Diunduh dari  http://dx.doi.org/ 10.1080/15367967.2010.497733_perpusnas ri (diakses:  17/11/2012).

## Daftar Pustaka
Afsaruddin, Asma . The Excellences of the Qur’ān: Textual Sacrality and the Organization of Early Islamic Society” Journal of the American Oriental Society , Vol. 122, No. 1 Jan.-Mar., 2002. Akbar, Ali. Pencetakan Mushaf  al-Qur’ān di Indonesia. Suhuf vol.4,
No. 2 2011.
Akbar, Ali. Dari Mushaf  Bombay ke Mushaf  Kontemporer: Perkembangan Percetakan Mushaf  al-Qur’ān Sejak 1950an Sampai Saat ini. Tt.
-------. Mushaf    al-Qur’an  di  Indonesia  dari  Masa  ke  Masa .  Jakarta: Lajnah  Pentashih  Mushaf  Al-Qur’an,  Balitbang  dan  Diklat Kemenag RI, 2011.
Albin, Michael W. Printing of The Qur’ān . dalam The Encyclopaedia of The Qur’ān ( EQ )
Anwar,  Rosehan  dan  Fadhal  R.  Bafadhal. Mushaf-Mushaf    Kuno  di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2005.
Al-A‘ẓamī, Muḥammad Musṭafā. The History of The  Qur’ānic Text: From  Revelation  to  Compilation,  A  Comparative  Study  with  the Old and New Testaments . Leicester: UK Islamic Academy, 2003.
Peeters,  Jeroen. Palembang  Revisited:  Futher  Notes  on  the  Printing
Refleksi , Volume 13, Nomor 6, April 2014 760
Establishment  of  Kemas  Haji  Muhammad  Azhari .    International Institute for Asian Studies (IIAS) Year Book 1995 .
Cortese,  Delia. The  Commodification  of  the  Muṣḥaf  in  early  Century of  Islam .    dalam Writings  and  writing  from  another  world  and another era: investigations in Islamic text and script in honour of Dr Januarius Justus Witkam, Professor of Codicology and Palaeography of the Islamic World at Leyden University . Cambridge: Archetype Press, 2010.
Fealy, Greg. Consumming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia. Tt.
Graham,  William  A. Islamic  Comparative  Religious  Studies:  Selected Wiriting, Ashagate  Contemporary  Thinker  on  Religion:  Collected Work. Burlington: Ashgate, 2010
Al-Ḥanbalī,  Abū  Bakr  ‘Abdullāh  bin  Abī  Dāwud  Sulaymān  bin  al- Asy‘ats  al-Sijistānī. Kitāb  al-Maṣāḥif, taḥqīq  dan  naqd  oleh Muḥib  al-Dīn  ‘Abd  al-Subḥān  Wā‘ī.  Beirut:  Dār  al-Baṣā’ir  al- Islāmīyah. 2002.
Long,  Dallas.  The    Qur’ān  and  the  Academic  Library:  Circulation and  Storage  Issues  with  Holy  Books,”  dalam Journal  of  Access Services , 7: 4, (2010).
Muzakki, Akh. The Islamic Publication Industry in Modern Indonesia: Intellectual  Transmission,  Ideology,  and  the  Profit  Motive. PhD Thesis , School of History and Philosophy, Religion, and Classics, The  University  of  Queensland,  2009.  Proudfoot,  Ian. Early Muslim Printing in Souteast Asia. Libri, 45 1995.
Pedersen, J. Fajar Intelektualisme Islam: buku dan sejarah penyebaran informasi di Dunia Arab. Bandung: Mizan, 1996.
Reynolds, Gabriels Said. The Qur’ān in its Historical Context. London: Routledge, 2008.
Starrett, Gregory. “The Political Economy of Religious Commodities in Cairo . ” Tt. dalam American Anthropologist ,  New Series, Vol. 97, No. 1 Mar., 1995.
Al-Suyūṭī,  Abū  al-Faḍl  Jalāl  al-Dīn  ‘Abd  al-Raḥmān  ibn  Abī  Bakr. al-Itqān  fī  ‘Ulūm  al-Qur’ān. taḥqīq  oleh  Markāj  al-Dirāsāt  al- Qur’ānīyah.  Madīnah:  Maktab  al-Mālik  Fahd  li-Ṭibā‘ah  al- Muṣḥaf al-Syarīf, t.t.
White, Selly Greg Fealy. Expressing Islam: Religious Life and Politic in Indonesia. Singapore: ISEAS, 2007.