## Volume 5 No. 2, Januari 2022
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## Riki Zulfiko
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: rikiabumufid@gmail.com

## Abstract
The legal feminism movement has contributed greatly to the acceptance of the paradigm of sexual consent in criminal law, many European countries have changed their criminal law and include sexual consent as a paradigm in sexual offenses in their country. The idea of using sexual consent in the renewal of Indonesian criminal law is seen as contrary to the ideals of Pancasila law and is considered to legalize adultery. This study aims to examine the conceptual sexual paradigm in terms of legal feminism and its conformity with the socio-philosophical values of the Indonesian nation and the criminal law perspective on the use of the sexual consent paradigm in sexual violence crimes. This research uses a conceptual approach with reference to the views of legal experts and legal doctrines.

## Keywords: sexual consent; legal feminism; Pancasila legal ideals

## Abstrak
Gerakan feminisme hukum telah berkontribusi besar terhadap diterimanya paradigma sexual consent dalam hukum  pidana,  banyak  negara  negara  eropa  merubah  hukum  pidana  mereka  dan  memasukkan  sexual consent sebagai paradigma dalam pelanggaran sexual dinegara mereka. Ide menggunakan sexual consent dalam  pembaruan  hukum pidana Indonesia  dipandang  bertentangan  dengan  cita  hukum  pancasila  dan dianggap melegalisasi zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konseptual paradigma sexual dalam pandangan feminsme hukum dan kesesuainnya dengan nilai sosiofilosofis bangsa Indonesia serta pandagan hukum  pidana  terhadap  penggunaan  paradigma  sexual  consent  dalam  tindak  pidana  kekerasan seksual.peneltian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada pandangan ahli hukum dan doktrin doktrin hukum.
Kata Kunci: sexual consent; feminisme hukum; cita hukum pancasila

## A. PENDAHULUAN
Undang Undang Dasar tahun 1945 mewajibkan untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, hal tersebut merupakan jaminan yang harus  diberikan  oleh  negara  kepada  warga  negaranya,  serta  penghapusan  terhadap segala bentuk kekerasan merupakan salah satu wujud dari perlindungan HAM, termasuk
di dalamnya kekerasan terhadap perempuan,  jaminan ini secara umum telah disepakati secara internasional yang dituangkan dalam berbagai konvensi internasional.
Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of all forms Discrimination Agains Women / CEDAW) yang tertuang dalam Undang Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap Wanita.  Konvensi  tersebut  mendorong  negara  yang  meratifikasi,  termasuk  Indonesia harus  memiliki  komitmen  untuk  melakukan  berbagai  penyesuaian  dalam  undang- undang nasionalnya dengan pasal-pasal yang telah diatur dalam CEDAW.
Secara  empiris,  catatan  kekerasan  terhadap  perempuan  khususnya  terkait kekerasan  seksual    dikemukakan  oleh  Komnas  Perempuan,  disepanjang    tahun  2020 Lembaga ini merilis diantara kekerasan terhadap perempuan salah satunya yang terjadi diruang  publik  dengan  jumlah  1.713  kasus  dan  kasus  kekerasan  seksual  merupakan kasus  yang  paling  menonjol  dengan  jumlah  962  kasus. yang  terdiri  dari  dari pencabulan  (166  kasus),  perkosaan  (229  kasus),  pelecehan  seksual  (181  kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual  lain. 1 kasus  kekerasan  seksual  juga  masih  ditemukan  terjadi  di  lembaga pendidikan, baik dilembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan berbasis agama dalam bentuk Kekerasan dalam Pacaran (KDP), pencabulan hingga pemerkosaan dimana pelaku kekerasan seksual tersebut  hampir semua orang yang dikenal baik oleh korban, seperti pacar, senior dalam organisasi, dosen, dan keluarga/pengurus lembaga pendidikan. 2
Salah satu instrumen perlindungan negara terhadap warga negara dari kejahatan seksual  adalah  Kitab  Undang  undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  walaupun  secara substansi tidak mengenal istilah kejahatan seksual, akan tetapi KUHP mengatur tentang kejahatan kesusilaan. 3 Walaupun secara bahasa yang digunakan masih ada perbedaan, Moeljatno  menyebut  dengan  Kesusilaan  sedangkan  R.Soesilo  menyebut  dengan
1 Komnas Perempuan. (2021). “Catahu 2021 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.  Dalam https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf ,    hlm.  21.  Diakses pada : 26 Desember 2021
2 ibid 3 Soenarto Soeryo Dibroto. (2003). KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad, Jakarta: Rajawali Press, hal. 167 - 179
Kesopanan.  delik  kesusilaan  adalah  peristiwa  atau  tindakan/  perbuatan  dan atau  kejahatan  dibidang  kesusilaan  yaitu  bidang  kelakuan  yang  memandang  nilai baik  dan  buruk  berkaitan  dengan  masalah  seksual,  yang  diatur  oleh  hukum  dan mempunyai sanksi. 4 Laden Marpaung mengindentifikasi kejahatan terhadap kesusilaan yang berkaitan dengan masalah seksual di dalam KUHP adalah  tindak pidana terhadap kesopanan  kesusilaan  (pasal  281  –  283),  Perzinaan  (Pasal  284),  Perkosaan  (pasal  265), Persetubuhan  dengan  wanita  dibawah  umur(286  –  288)    Percabulan  (  pasal  289  -  294 kecuali pasal 291), Penghubung pencabulan (pasal 295,296).
Selain pengaturan dalam KUHP, terdapat beberapa undang undang diluar KUHP yang mengatur tersendiri mengenai kekerasan seksual, diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pemaksaan hubungan seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  lingkup  rumah tangga (Pasal 8 ayat 1) dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (pasal 8 ayat 2).
Menyikapi keterbatasan rumusan KUHP mengenai kekerasan seksual,  dipandang perlu  sebuah  undang  undang  tersendiri  yang  mengatur  tentang  kekerasan  seksual, ditahun  2016  atas  inisiatif  DPR  RI  dirumuskan  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual yang mengatur kekerasan seksual yang lebih luas berupa pelecehan seksual, eksploitasi seksual,  perkosaan,  pemaksaan  perkawinan,  pemaksaan  kontrasepsi,  pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.
Menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi dan terdapat  kekosongan  aturan  yang  mengatur  secara  spesifik  terkait  kekerasan  seksual diperguruan  tinggi  yang  mempengaruhi  tingginya  angka  kekerasan  seksual dilingkungan  kampus,  Kementrian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi mengeluarkan permendikbudristekdikti nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penaganganan  kekerasan  seksual  dilingkungan  perguruan  tinggi  guna  memberikan jaminan  dan  perlindungan  kepada  mahasiswa,  pendidik,  tenaga  kependidikan,warga
4 S.R.Sianturi. (1982). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit Alumni, hlm.207
kampus serta masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
Kemunculan  permendikbudristek  nomor  30  tahun  2021  dan  RUU  Penghapusan Kekerasan Seksual  tersebut mendapatkan reaksi yang beragam ditegah masyarakat yang ditimbulkan oleh penggunaan paradigma sexsual consent atau persetujuan seksual dalam beberapa  pasal  didalam  auturan  tersebut.  Diantara  sikap  penolakan  dipicu  adanya kekhawatiran  penggunaan  paradigma  sexual  consent  tersebut  akan  melegalkan  seks bebas dan perzinaan dan dianggap bertentangan dengan pancasila dan undang undang dasar 1945.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perlu dilakukan penelitian untuk melihat paradigma  sexual  consent  dalam  pandangan  feminisme  hukum  dan  kesesuaiannya dengan nilai sosio filosofis bangsa Indonesia serta bagaimana pandangan hukum pidana melihat penggunaan sexsual concent dalam tindak pidana kekerasan seksual.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan  tipe  Yuridis  Normatif.  dalam  upaya pemecahan  masalah,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  konseptual (conseptual  approach.). 5 .  Penggunaan  pendekatan  konseptual    (conceptual  approach) dikarenakan  hukum  tertulis  belum  mengatur  secara  khusus  tentang  seksual  consent sebagai dasar pemidanaan, oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum  yang  dapat  ditemukan  pada  pandangan  para  ahli  hukum  ataupun  doktrin- doktrin hukum. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Paradigma  Sexual  consent  dalam  pandangan  hukum  feminis  dan  nilai sosiofilosofis bangsa Indonesia
Seksual  concent  telah  menjadi  topik  pembicaraan  sejak  lama,  gerakan  feminis merupakan salah satu yang paling produktif dalam mendorong diterimanya seksual consent  kedalam  rumusan  tindak  pidana.  Salah  satu  contohnya  adalah digunakannya pendekatan feminisme dalam  naskah akademis RUU Penghapusan
5 Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press, hal., 137
Kekerasan Seksual. 6 Teori hukum feminis menurut Sulistiowati Irianto bermula dari asumsi  dasar  mengenai  hubungan  antara  perempuan  dan  hukum. 7 Dalam prespektif  kelompok  feminis,  upaya  melepaskan  kekerasan  seksual  dari kungkungan  ranah  privat  yang  bergerak  menjadi  persoalan  publik  merupakan peluang  untuk  menegaskan  posisi  perempuan  dan  kelompok  marginal  lainnya dalam posisi yang setara. 8
feminisme secara garis besar, terdiri dari dua aliran yaitu feminisme liberal dan feminisme radikal. Feminisme liberal adalah varian pertama dari  teori  feminisme  besar  yang  mengambil  asumsi-asumsi  dasar  dari  teori liberalism yang berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif yaitu peran-peran sosial yang melekat pada perempuan yang dijadikan pembenaran  untuk  menempatkan  perempuan  lebih  rendah  daripada  laki-laki disemua bidang sosial. Feminisme radikal adalah sudut padang feminis yang ingin melakukan  perubahan  radikal  dalam  masyarakat  dengan  menghapuskan  semua bentuk suspremasi laki-laki dalam konteks sosial dan ekonomi. Feminisme radikal ingin  menghapuskan  patriarki  dengan  menentang  norma-  norma  dan  institusi- institusi social yang berlaku daripada lewat proses politik. 9
Bagi  kaum  feminis  diskursus  dalam  seksual  consent  dimulai  dengan  melihat posisi  seksualitas  dari  perempuan  ditengah  masyarakat.  Menurut  Lois  Du  Toid salah seorang tokoh gerakan feminis, pemahaman tradisional terhadap seksualitas perempuan tak ubahnya hanya sekedar objek seksual tanpa pembanding yang sama untuk gender laki laki. 10 Semua orang dianggap memiliki otoritas atas tubuhnya jika dia memiliki kontrol atas tubuh tersebut secara merdeka dan pihak-pihak di luar
6 DPR RI (2017). “Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.” hal.7 diakses pada https://www.dpr.go.id tanggal  25 Desember 2021
7 Sulistiowati Irianto,  Lidwina  Igne  Nurtjahyo  (ed).  (2020).  Perempuan  Dan  Anak  dalam  hukum  dan persidangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal. 44
8 Atnive Nova Sigiro. (2021). Kekerasan Seksual dan Ketimpangan gender. Jurnal Perempuan vol 26 No 2 Tahun 2021, hal. v
9 Dadang Jaya. (2019). “Gender dan Feminisme; Sebuah Kajian Dari Prespektif   Islam.”  At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS) Volume 04 Edisi 01 Tahun 2019, hlm. 31
10 Lois Du Toid. (2012). “From Concent to Coersive Circumsancer : rape law on Trial.” South African Journal on Human Riht, Vol.28 Edisi 03, hlm. 392
dirinya harus melakukan konfirmasi jika hendak melakukan akses atas diri tersebut. Dengan demikian persetujuan dimaknai sebagai bentuk konfirmasi individu dan dianggap  sebagai  sesuatu  yang  valid  sekaligus  menggambarkan  kesediaan seseorang atas resiko-resiko yang mungkin akan muncul. 11
Dimasukkannya  paradigma  sexual  concent  kedalam  rumusan  tindak  pidana khususnya dalam tindak pidana perkosaan menurut Loise du Toid diyakini menjadi elemen positif yang dapat memperkuat kebebasan dan otonomi perempuan secara seksual.  Bahkan  dikuatkan  oleh  Carolyn  Safer  dan  Marilyne  Fyre  bahwa  sexual concent  akan  memperkuat  pengakuan  otonomi  seksualitas  dan  keutuhan perempuan sebagai individu. 12
Perjuangan kaum feminis dalam menyuarakan diterimanya sexual concent dalam tindak pidana kekerasan seksual khususnya perkosaan menunjukkan hasil ketika negara negara seperti Belanda, Inggris, Irlandia, Bulgaria, Cyprus, Luxemburg dan Inggris Raya memasukkan concent diberbagai undang undangnya. 13 Di Indonesia, gerakan  feminis  juga  berupaya  memasukkan  paradigma  sexual  consent  kedalam hukum pidana Indonesia yang tengah melakukan pembaharuan subastansi hukum pidana  yaitu  pembaruan  KUHP  ataupun  dengan  mengusulkan  hukum  pidana khusus diluar KUHP.
Digunakannya  paradigma  sexual  concent  dalam  hukum  pidana  Indonesia khususnya pada tindak pidana kekerasan sexual telah memicu perbedaan pendapat yang terbelah dalam dua kubu yaitu pendukung dan penolak. Ekspresi dukungan dan  penolakan  tersebut  dapat  ditelusuri  baik  dalam  mimbar  akademik  berupa seminar  dan  sebagainya  termasuk  perdebatan  di  media  sosial.  Bagi  kelompok pendukung, sexual consent merupakan hal utama yang harus dipenuhi dalam relasi yang  sehat  ketika  melakukan  hubungan  seksual. Hal  tersebut  dipahami  bahwa
11 Ayu Arba Zaman. ”validitas persetujuan dan tingkat kesadaran manusia; analisa kritis terhadap wacana sex  by  consent”  dalam  Meyrinda  Rahmawati Hilipito  Dkk,  (2020).  Kejahatan  Seksual  Vs Kekerasan  Seksual: Problem Paradigma Sexual Consent dalam RUU P-KS”,Jakarta: Yayasan AILA, hal.30
12 Anugrah  Rizki  Akbari,Aderi  Ardan  Saputro,Bela  Annisa.  (2016)  “Reformasi  Tindak  Pidana Perkosaan”  diakses  pada http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Reformasi-Pengaturan- Tindak-Pidana-Perkosaan.pdf hal, tanggal 27 Desember 2021
13 Ibid, hal. 76
persetujuan  orang-orang  yang  terlibat  di  dalam  aktivitas  seksual  tersebut  tanpa adanya  paksaan  sama  sekali  dan  tidak  bisa  diasumsikan,  tetapi  harus  jelas dinyatakan melalui kata-kata dan tindakan  yang  tidak  ambigu dan Tidak peduli telah berapa lama atau sejauh apa seseorang berelasi dengan orang  lain, consent tetap  menjadi  hal  pertama  dan  utama  yang  harus  diingat  sebelum  melakukan hubungan seks. 14
Hal  yang  senada  juga  disampaikan  oleh  Institute  for  Criminal  Justice  Reform (ICJR),  yang  menegaskan  bahwa  hubungan  seksual  dapat  dikategorikan  sebagai tindak  pidana  atau  kejahatan,  apabila  di  dalam  hubungan  seksual  tersebut dilakukan tanpa adanya sexual concent. Persetujuan ini menjadi poin yang sangat penting untuk dapat membuktikan apakah memang seseorang melakukan tindak pidana atau tidak. Keberadaan sexual concent ini menjadi poin yang penting, dimana memberikan  legitimasi  bagi  negara  untuk  melakukan  intervensi  terhadap kehidupan  pribadi  warganya.  Negara  harus  hadir  memberikan  perlindungan kepada korban ketika hubungan seksual dilakukan tanpa sexual concent, Sebaliknya jika  hubungan sexual tersebut didasari dengan sexual concent maka  negara tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk dapat mengintervensi. 15
Bagi  kelompok  yang  menolak  paradigma  sexual  consent  dalam  tindak  pidana kekerasan  seksual  mempersoalkan  ketidak  sempurnaan  secxual  consent  secara konseptual.  menurut Esty Diah Emaniar paradigma sexual concent masih membawa problematika,  menurutnya  sexual  consent  belum  memiliki  pengertian  yang  jelas walaupun  secara  latah  telah  digunakan  sebagai  paradigma  hukum  penyelesaian kekerasan seksual diberbagai wilayah. 16 Paradigma sexual concent belum memiliki indikator yang jelas, apakah concent tersebut diberikan dalam bentuk ucapan atau
14 Patresia  Kinandita.  (2017). "Fenomena  Melepas  Kondom  dan  Pentingnya  Consent  Sex,"  Dalam https://tirto.id/fenomena-melepas-kondom-dan-pentingnya-consent-sex-codK diakses pada 26 desember 2021 15 Institute  Criminal  Justice  Reform.  (2020).  “Ketiadaan Kesepakatan  Adalah  dasar  Kekerasan  Seksual.” Dalam https://icjr.or.id/ketiadaan-kesepakatan-consent-adalah-dasar-kekerasan-seksual/ diakses  pada  tanggal  26 Desember 2021
16 Esty  Diah  Imaniar.  (2021).  “Problematika  sexual  concent  sebagai  paradigmapenghapusan  kekerasan seksual.”  Dalam https://insists.id/problematika-sexual-consent-sebagai-paradigma-penghapusan-kekerasan-seksual/ diakses pada tanggal 26 Desember 2021
tindakan, ditunjukkan atau diisyaratkan, bahkan ketika concent dinyatakan sebagai sikap, hal tersebut juga masih menghadapi ketidak jelasan ketika disatu sasai ada yang  berpendapat  concent  tetap  dinyatakan  ada  walaupun  hadir  dengan  sedikit paksaan dan disisi lain menyatakan consent diakui jika tanpa ada unsur paksaan sedikitpun.
Selain masih mengadung problematika, penolakan terhadap paradigma sexual consent  dalam  kekerasan  seksual  dikhawatirkan  akan  melegalkan  zina  dan bertentangan dengan nilai nilai yang tumbuh dan berkembang di negara Pancasila. Penolakan tersebut diantaranya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disampaikan  oleh  KH.  Cholil  Nafis,  menurutnya  selain  dari  sexual  consent  masih membawa  problematika  sebagaimana  diungkapkan  dalam  penelitian  Esty  Diah Imaniar,  dirinya  menegaskan  bahwa  kekerasan  seksual  harus  menggunakan paradigma norma agama dan pancasila bukan persetujuan seksual. 17
Dalam politik hukum pidana, Barda Nawawi Arif menegaskan akan pentingya nilai  nilai  sosio  politis,  sosio  filosofis  dan  sosio  budaya  dalam  memberikan  isi terhadap  muatan  norma  dan  subastansi  hukum  pidana  yang  dicita  citakan. 18
Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia bukalah rechstaat ataupun the rule of  law, akan tetapi memiliki konsep negara  hukum  sendiri yang  bersumber pada pandangan  dan  falsafah  hidup  luhur  bangsa  indonesia  yakninya  Pancasila  yang merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sart dengan nilai nilai etika dan moral yang luhur sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan tersirat dalam pasal pasal batang tubuh UUD 1945. 19
Pancasila  dalam  kedudukanya  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum tertuang  dalam  Tap  MPR  No  III  Tahun  2000,  dalam  Pasal  1  ayat  3,  yang menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Hal tersebut senada
17 Cholil Navis. (2021). “Diksi Persetujuan dalam permendikbud,landasannya agama atau nafsu.” Dalam https://mui.or.id/opini/32376/diksi-persetujuan-dalam-permendikbud-landasannya-agama-atau-nafsu/ diakses pada tanggal 27 Desember 2021
18 Bardanawawi  Arif.  (2011).  Kebijakan  Hukum  Pidana;perkembangan  penyusunan  konsep  KUHP  Baru (cet.3). Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm:29
19 Arif  Hidayat.  (2019)  “Negara  hukum  berwatak  Pancasila”  Dalam https://www.mkri.id/public/content /infoumum /artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf , diakses pada tanggal 28 Desember 2021
dengan  stufenbautheorie  atau  kerangka  hirarkis  norma  Hans  Kelsen  yaitu  hirarki peraturan perundang- undangan dipuncaki oleh grundnorm (norma dasar) atau oleh Hans Nawiasky disebut sebagai Staat fundamentalnorm. 20
Hamdan  Zoelva  dalam  memberikan  pengantar  buku  yang  ditulis  Meyrinda Rahmawati Hilipito berjudul Kejahatan Seksual Vs Kekerasan Seksual menegaskan tentang kedudukan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai “causa prima” dari  sila  sila  yang  lainnya.  Dalam  faham  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  harus menempatkan  ajaran  agama-agama  apa  pun  yang  dianut  di  Indonesia  sebagai sumber nilai yang menjadi dasar dan koridor bagi setiap kebijakan negara. Apa pun kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari dasar dan koridor itu. Faham kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  tidak  boleh  bertentangan  dengan  sila pertama karena akan bertentangan dengan causa prima dari Pancasila. 21
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kaelan, menurutnya sila ketuhanan yang maha esa merupakan sumber kerohanian, dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam pelaksaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta berfungsi sebagai tertib hukum  dimana  setiap  perundang  undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  harus koheren dengan hukum tuhan sebagai sumber moral dan sumber nilai 22
Watak  kebijakan  atau  undang  undang  sebagai  produk  politik  hukum  negara sangat  ditentukan  oleh  paradigma  yang  digunakan  dalam  pembentukan  suatu kebijakan atau perundang undangan, karena paradigma tidak saja hanya menjadi kerangka  berfikir  tetapi  juga  merupakan  sumber  nilai,  orientasi  dan  arah  dalam pembentukan hukum dan kebijakan.
Dengan  demikian,  keberadaan  norma-norma  agama  sebagai  perwujudan  dari sila  ketuhanan  yang  maha  esa  semestinya  dijadikan  sebagai  paradigma  utama
20 Fais Yonas Boa. (2018). “Pancasila Sebagai Sumber dari Segala sumber Hukum”, Jurnal Konstitusi, Vol 15 Nomor 1 Maret 2018. hlm. 33
21 Meyrinda Rahmawati Hilipito (Dkk), Op.cit, hlm.v 22 Kaelan.  (2018).  Negara  Kebangsaan  Pancasila;  Kebangsaan  Multikultural  Bhineka  tunggal  Ika. Yogyakarta:  Paradigma. hal. 217-218
dalam pembentukan kebijakan atau perundang undangan terkait kekerasan seksual bukan nilai nilai liberal seperti penggunaan paradigma sexual consent.
Perihal  hubungan  seksual,  Islam  hanya  mengenal  Pernikahan,  dalam  istilah hukum  Islam  pernikahan  sebagaimana  disampaikan  Abu  yahya  ZakariyaAl Anshary  ialah  akad  yang  mengandung  ketentuan  hukum  kebolehan  hubungan seksual  dengan  lafaz  nikah  atau  dengan  kata  kata  yang  semakna  dengannya. 23 Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan pernikahan merupakan perbuatan  zina.    Zina  menurut  bahasa  dan  istilah  syara’  mempunyai  pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada  kemaluan  depannya  tanpa  didasari  dengan  tali  kepemilikan  dan  syubhat kepemilikan.  Sedangkan  Jarimah  zina  menurut  hukum  Islam  adalah  setiap hubungan  seksual yang diharamkan, baik yang  dilakukan oleh orang  yang  telah berkeluarga  maupun  yang  belum  berkeluarga  asal  ia  tergolong  orang  mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela. 24
Adian Husaini mengutip bahwa Zina tidak saja dilarang dalam agama Islam tapi juga dilarang oleh tradisi agama Yahudi dan Nasrani dan memberikan hukuman yang  berat  bagi  para  pelakunya.  Dalam  al  quran  diperintahkan  untuk  mendera keduanya baik pezina laki laki maupun pezina perempuan sebanyak 100 kali yang disaksikan oleh sekumpulan orang  orang beriman, dalam tradisi yahudi seorang gadis  yang  melakukan  perzinaan  dirumah  ayahnya  dihukum  dengan  dilempari batu oleh orang sekotanya sampai ia mati, jika seorang laki laki kedapatan berzina dengan seorang perempuan yang bersuami maka keduanya harus dibunuh mati. 25 Selayaknya sebagai bangsa yang berketuhanan yang maha esa, menjadikan nilai nilai  ketuhanan  tersebut  sebagai  paradigma  dalam  hukum  dan  perundang undangan, karena nilai ketuhanan yang maha esa tersebut merupakan nilai filosofis yang  telah  hidup  dan  berakar  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Sebaliknya
23 Abdurrahman Ghazali. (2003). Fiqih Munakahad. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 8 24 Ishaq  (2014)  “Kontribusi  Konsep  Jarimah  Zina  Dalam  Pembaruan  Hukum  Pidana  Indonesia”, Ijtihad; Jurnal wacana hukum islam dan kemanusiaan, Vol 14 No 1, Hlm. 85
25 Adian  Husaini.  (2020).  “Tak  Hanya  Islam  Larang  Zina  Tapi  Juga  Yahudi  dan  Kristen”  Dalam https://www.republika.co.id/berita/qk1th7320/tak-hanya-islam-haramkan-zina-tapi-juga-yahudi-dan-kristen diakses pada 27 Desember 2021
prinsip  prinsip  liberalisme  penting  untuk  dikaji  secara  mendalam  kesesuaiannya dengan nilai nilai filosofis yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Menyikapi  perbedaan  dalam  melihat  paradigma  sexual  concent  dan kesesuainnya dengan nilai nilai sosio filosifis bangsa Indonesia yang memiliki cita hukum  pancasila  tidak  terlepas  dari  pilihan  kepentingan  yang  akan  dilindungi. Menurut Mahfud MD, politik hukum suatu negara akan dipengaruhi oleh pilihan nilai  kepentingan,  apakah  mementingkan  kemakmuran  perseorangan  atau  akan mementingkan kemakmuran orang banyak. 26 Indonesia menolak untuk ikut dalam satu  paham  secara  ekstrim,  akan  tetapi  memilih  sisi  si  baik  dari  kedua  paham tersebut  dalam  bentuk  menjamin  kebebasan  individu  sebagai  hak  asasi  manusia sekaligus meletakkan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan. 27
Konsep  prismatik  hukum  ini  juga  harus  dijadikan  pijakan  bersama  dalam pembaruan  hukum  pidana  Indonesia.  sisi  sisi  baik  dari  sexual  consent  dalam mewujudkan hubungan seksual yang baik, bermoral dibungkus dengan nilai nilai agama dan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

## 2. Pandangan Hukum Pidana terhadap paradigma Sexual Concent dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Membincangkan paradigma sexual concent dalam hukum pidana bukanlah sesuatu yang baru dan muncul secara tiba tiba. Pembicaraan ini telah dimulai sejak lama dan telah diakomodir  dalam  hukum  pidana  di  beberapa  negara  dunia.  Dalam  penelitian  Rona Torenz,  hukum  pidana  beberapa  negara  mendefinisikan  pelanggaran  seksual  sebagai kurangnya  persetujuan  afirmatif.  Di  Ingris  Raya  orang  dapat  dihukum  melakukan pelanggaran  seksual  jika  korban  tidak  memberikan  persetujuan  dan  tidak  ada pembenaran  yang  masuk  akal  untuk  berasumsi  dia  memberikan  persetujuan.  Swedia pada  tahun  2017  juga  telah  memperketat  undang  undang  pelanggaran  seksualnya dimana melakukan kegiatan seksual dengan seseorang yang tidak berpartisipasi secara
26 Moh.Mahfud MD. (2010). Membangun Politik Hukum Menegakkan konstitusi. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 24
27 ibid
sukarela, Spanyol dan Denmark juga mengumumkan rencana untuk mengubah undang undang pelanggaran seksual menuju pendekatan afirmatif. 28
Terkait dengan persetujuan afirmatif, Rona torenz mengemukakan perubahan dan perkembangan persetujuan seksual kearah persetujuan affirmatif dimulai ketika KUHP Jerman ditahun 2016 mengenalkan no means no yang kemudian terus berkembang kearah yes  means  yes.  Dalam  konsep  no  means  no,  seks  dianggap  konsensal  ketika  satu  orang mengatakan tidak, tetapi dengan konsep yes means yes, seks dianggap konsensual ketika semua  peserta  secara  ekspilisit  setuju,  persetujuan  dalam  pengertian  positif  dengan adanya ya  dan tidak lagi negatif dengan tidak adanya tidak. 29
Diwilayah  Asia,  paling  tidak  bisa  dilihat  pada  KUHP  Malaysia  yang  telah menggunakan paradigma sexual concent dalam tindak pidana perkosaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 375 KUHP Malaysia mengatur tindak pidana perkosaan yaitu hubungan  seksual  yang  melawan  kehendak  perempuan,  hubungan  seksual  tanpa persetujuan  perempuan,  hubungan  seksual  dengan  perempuan  dengan  persetujuan perempuan  karena  ancaman  atau  kesalah  pahaman,  hubungan  seksual  dengan persetujuan perempuan karena perempuan percaya bahwa laki laki akan menikahinya, hubungan seksual dengan persetujuan perempuan karena perempuan tidak memahami konsekwensi  dari  persetujuannya,  hubungan  seksual  dengan  persetujuan  perempuan yang  persetujuan  itu  diperoleh  dari  adanya  hubungan  kekuasaan,  profesi  atau kepercayaan lain, hubungan seksual dengan perempuan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan perempuan yang berusia dibawah 16 Tahun. 30
Penggunaan  paradigma  sexual  concent  dalam  pembaruan  hukum  pidana khususnya  pada substansi hukum  pidana yang  mengatur terkait kekerasan seksual di Indonesia, dapat ditelusuri pada R-KUHP, RUU-PKS dan Permendikbudritek Nomor 31 Tahun 2021.
28 Rona  Torenz,  “The  Politic  of  Affirmative  concent  :  Consideration  from  a  gender  and  sexuality  studies prespective.” Jerman Law Jurnal, Vol 22 spesial issue 5, hal. 690
29 Ibid, hal.691
30 Kuswardani,. (2019). “Sexual Violence in Indonesia and Malaysia: A Comparative Study.” dalam Jurnal Media Hukum, Vol. 26 No 1, hlm. 54
a. Paradigma sexual concent dalam R-KUHP
Dalam RKUHP tindak pidana perkosaan diatur pada Pasal 479, Perkosaan didefenisikan  sebagai  perbuatan Setiap  Orang  yang  dengan  Kekerasan  atau Ancaman  Kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya.  Termasuk juga  kepada  Tindak  Pidana  perkosaan  meliputi  perbuatan  melakukan persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya  bahwa  orang  itu  merupakan  suami/istrinya  yang  sah,  persetubuhan dengan Anak, persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain  tersebut  dalam  keadaan  pingsan  atau  tidak  berdaya.  Dianggap  juga melakukan  Tindak  Pidana  perkosaan,  jika  dalam  keadaan  sebagaimana dimaksud pada pasal 479 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau memasukkan bagian  tubuhnya  yang  bukan  alat  kelamin  atau  suatu  benda  ke  dalam  alat kelamin atau anus orang lain. 31
Tindak pidana perkosaan sebagaimana dimuat dalam RKUHP tidak secara jelas  mengatur  terkait  penggunaan  paradigma  sexual  concent,  secara  umum, RKUHP memuat unsur dari tindak pidana perkosaan adalah paksaan kepada sesorang  baik  dengan  kekerasan  ataupun  ancaman  kekerasan.  RKUHP  juga memperluas  makna  perkosaan  dibandingkan  dengan  apa  yang  diatur  dalam KUHP  Pasal  285,  yang  mendefinisikan  perkosaan  sebagai  tindakan  atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
b. Paradigma sexual concent dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual
Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina,menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang,  dan/atau  fungsi  reproduksi,  secara  paksa,bertentangan  dengan
31 Draf RUU KUHP, Dalam http://reformasikuhp.org/data/wpcontent/uploads/2015/02/RKUHP-FULLL.pdf , Diakses pada 26 Desember 2021, hlm. 116
kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat ataudapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis,seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
Sexual concent dalam RUU-PKS dapat dilihat dalam pasal 15 tentang pemaksaan aborsi yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk  melakukan  aborsi  dengan  kekerasan,  ancaman  kekerasan,  tipu  muslihat, rangkaian  kebohongan,  penyalahgunaan  kekuasaan,  atau  menggunakan  kondisi seseorang  yang  tidak  mampu  memberikan  persetujuan.  Sexual  concent  juga digunakan pada pasal 16 terkait perkosaan yaitu Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam  bentuk  kekerasan,  ancaman  kekerasan,  atau  tipu  muslihat,  atau menggunakan  kondisi  seseorang  yang  tidak  mampu  memberikan  persetujuan untuk melakukan hubungan seksual serta pasal 17 tentang pemaksaan perkawinan yaitu  Kekerasan  Seksual  yang  dilakukan  dalam  bentuk  menyalahgunakan kekuasaan  dengan  kekerasan,  ancaman  kekerasan,  tipu  muslihat,  rangkaian kebohongan,  atau  tekanan  psikis  lainnya  sehingga  seseorang  tidak  dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.
C. Paradigma sexual concent dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 Dalam permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, kekerasan seksual diartikan sebagai  perbuatan  merendahkan,  menghina,  melecehkan,  dan/atau  menyerang tubuh  dan/atau  fungsi  reproduksi  seseorang,  karena  ketimpangan  relasi  kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik  termasuk  yang  mengganggu  kesehatan  reproduksi  seseorang  dan  hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
Kekerasan  Seksual  dalam  permendikbudristek  no  30  tahun  2021  mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dilakukan berupa perbuatan :
a. menyampaikan  ujaran  yang  mendiskriminasi  atau  melecehkan  tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban
d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
e. mengirimkan  pesan,  lelucon,  gambar,  foto,  audio,  dan/atau  video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
f. mengambil,  merekam,  dan/atau  mengedarkan  foto  dan/atau  rekaman audio dan/atau visual Korban yang  bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
g. mengunggah  foto  tubuh  dan/atau  informasi  pribadi  Korban  yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
h. menyebarkan  informasi  terkait  tubuh  dan/atau  pribadi  Korban  yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
i. mengintip  atau  dengan  sengaja  melihat  Korban  yang  sedang  melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
j. membujuk,  menjanjikan,  menawarkan  sesuatu,  atau  mengancam  Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan  bagian  tubuhnya  pada  tubuh  Korban  tanpa  persetujuan Korban
m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
o. mempraktikkan  budaya  komunitas  Mahasiswa,  Pendidik,  dan  Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil
t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja
tentang  cara  pemberian  persetujuan,  salah  satu  rujukan  adalah  kebijakan pelanggaran  seksual  di  Ohio  Universiti  menetapkan  bahwa  semua  pihak  harus memberikan  persetujuan  mereka  sebelum  melakukan  kontak  seksual,  ada  tujuh karakteristik yang pada dasarnya membentuk persetujuan afirmatif, yaitu: 32
1. Explicitness,  Persetujuan  harus  diungkapkan  secara  verbal  terlebih dahulu. Diam bukan berarti setuju, orang yang sedang tidak sadar atau sedang  tidur  tidak  dapat  memberikan  persetujuan  sesuai  dengan persyaratan ketegasan
2. Kesukarelaan,  persetujuan  harus  diberikan  secara  sukarela  tanpa tekanan atau paksaan
3. Kekmampuan  untuk  menyetujui.  Semua  orang  yang  terlibat  harus dapat  memberikan  persetujuan.  Oleh  karena  itu  orang  yang  mabuk berat dan mabuk tidak dapat menyetujui, begitu pula orang dibawah usia tertentu
4. Pergeesran  tanggung  jawab:  orang  yang  memulai  tindakan  seksual memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan dari semua peserta terlepas dari hubungan dan riwayat seksual mereka
5. Kebebasan  dari  anggapan  :  peretujuan  harus  diperoleh  berulang  kali untuk  setiap  aktifitas  seksual  baru,  persetujuan  itu  tidak  dapat diasumsikan  karena  persetujuan  telah  diberikan  untuk  tindakan seksual lainnya
6. Informedness  :  semua  peserta  harus  tahu  untuk  apa  persetujuan diberikanbaik diberikan secara khusus
7. Pencabutan  :  persetujuan  yang  diberikan  sebelumnya  dapat  ditarik kapan saja
Persetujuan  Korban  didalam  RUU-PKS  dianggap  tidak  sah  dalam  hal  Korban memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan
kedudukannya; mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;  mengalami  sakit,  tidak  sadar,  atau  tertidur;  memiliki  kondisi  fisik  dan/atau psikologis  yang  rentan;  mengalami  kelumpuhan  sementara  (tonic  immobility) mengalami kondisi terguncang.

## C. PENUTUP
Masuknya  sexual  consent  kedalam  hukum  pidana  tidak  dapat  dilepaskan  dari keberhasilan kelompok feminisme hukum dalam memperjuangkan kesetaraan. Bahkan perkembangan  paradigma  tersebut  telah  menggantikan  paradigma  kesopanan  kearah otonomi dan persetujuan sebagai sebuah standar baru dimana orang memiliki hak untuk menjalani  seksualitas  yang  bebas  dari  konsep  moral  tradisional.  Hal  tersebut bertentangan  dengan  Pancasila  sebagai  sumber  nilai  sosio  filosofis  bangsa  Indonesia. kebijakan negara dan perundang undangan tidak boleh dilepaskan dari nilai nilai agama karena prinsip ketuhanan yang maha esa menjadi causa prima terhadap sila sila lainnya. Dalam pandangan agama, hubungan seksual yang dilegitimasi hanyalah hubungan yang didasari  ikatan  perkawinan,  sedangkan  yang  diluar  itu  dianggap  terlarang  walaupun telah mendapatka persetujuan.
Perkembangan  hukum  pidana  khususnya  terkait  pelanggaran  seksual  dinegara negara dunia seperti eropa telah mengakomodir sexual consent kedalam hukum pidana mereka,  hal  yang  sama  juga  telah  dilakukan  oleh  Malaysia  dengan  memasukkan persetujuan seksual kedalam KUHPnya. Di indonesia upaya memasukkan persetujuan seksual  kedalam  hukum  pidana  dapat  ditelusur  dalam  RKUHP,  RUU  PKS, Permendikbudristek 30 tahun 2021

## Daftar Pustaka
Buku:
Abdurrahman Ghazali.  (2003). Fiqih Munakahad. Jakarta: Kencana Prenada Media Bardanawawi  Arif.  (2011).  Kebijakan  Hukum  Pidana;  perkembangan  penyusunan  konsep KUHP Baru (cet.3),Kencana Prenada Media
Kaelan. (2018). Negara Kebangsaan Pancasila; Kebangsaan Multikultural Bhineka tunggal Ika. Yogyakarta:  Paradigma
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press Sulistiowati Irianto, Lidwina Igne Nurtjahyo (ed). (2020) Perempuan dan anak dalam hukum dan persidangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Soenarto Soeryo Dibroto. (2003).  KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah
Agung dan Hogeraad.  Jakarta: Rajawali Press
S.R.Sianturi.  (1982).  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  penerapannya.  Jakarta: Penerbit Alumni
Meyrinda Rahmawati Hilipito (ed). (2020). Kejahatan Seksual Vs Kekerasan Seksual: Problem
Paradigma Sexual Consent dalam RUU P-KS”. Jakarta: Yayasan AILA
Moh.Mahfud  MD.  (2010).  Membangun  Politik  Hukum  Menegakkan  konstitusi.  Jakarta: Rajawali Press

## Jurnal:
Atnive  Nova  Sigiro.  (2021).  “Kekerasan  Seksual  dan  Ketimpangan  gender”  Jurnal

## Perempuan. Vol. 26 No 2
Dadang Jaya. (2019). “Gender dan feminisme; sebuah kajian dari prespektif islam.” At- Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah (JAS), Vol 04 Edisi 01
Fais Yonas Boa. (2018). “Pancasila Sebagai Sumber dari Segala sumber Hukum.” jurnal

## Konstitusi, Vol 15 Nomor 1
Ishaq.  (2014)  “Kontribusi  konsep  jarimah  zina  dalam  pembaruan  hukum  pidana indonesia.” Ijtihad; Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan.Vol.14 no 1
Kuswardani. (2019) “Sexual Violence in Indonesia and Malaysia: A Comparative Study.”

## Jurnal Media Hukum, Vol. 26 No 1
Lois Du Toid. (2012) “From Concent to Coersive Circumsancer : rape law on Trial” South
African Journal on Human Riht, Vol. 28 Edisi 03
Rona Torenz. (2021). “The Politic of Affirmative concent : Consideration from a gender and sexuality studies prespective.” German Law Jurnal, Vol 22 spesial issue 5
Website:
Adian Husaini. (2020). “Tak hanya islam larang zina tapi juga yahudi dan kristen” Dalam https://www.republika.co.id/berita/qk1th7320/tak-hanya-islam-haramkan-zina-tapi-juga- yahudi-dan-kristen diakses pada 27 Desember 2021
Anugrah  Rizki  Akbari,Aderi  Ardan  Saputro,Bela  Annisa.  (2016)  “Reformasi  Tindak
Pidana Perkosaan” diakses pada http://mappifhui.org/wpcontent/ uploads/2016/12/Reformasi-Pengaturan-  Tindak-Pidana-Perkosaan.pdf diakses tanggal 27 Desember 2021
Arif Hidayat. (2019). “Negara hukum berwatak Pancasila” Dalam https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pd f , diakses pada tanggal 28 Desember 2021
Cholil Navis, (2021). “Diksi Persetujuan dalam permendikbud landasannya agama atau nafsu.” Dalam https://mui.or.id/opini/32376/diksi-persetujuan-dalam- permendikbud-landasannya-agama-atau-nafsu/ diakses  pada  tanggal  27 Desember 2021
DPR RI. (2016) “Naskah Akademis Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Dalam https://www.dpr.go.id Diakses pada 25 desember 2021
DPR  RI.  (2019).  “Draf  RUU  KUHP”.  Dalam http://reformasikuhp.org/data/wpcontent/ uploads/2015/02/RKUHP-FULLL.pdf , Diakses pada 26 Desember 2021
Esty Diah Imaniar. (2021). “Problematika sexual concent sebagai paradigmapenghapusan kekerasan  seksual”  Dalam https://insists.id/problematika-sexual-consent- sebagai-paradigma-penghapusan-kekerasan-seksual/ diakses  pada  tanggal  26 Desember 2021
Institute  Criminal  Justice  Reform.  (2020).    “Ketiadaan  kesepakatan  adalah  dasar kekerasan  seksual”  dalam https://icjr.or.id/ketiadaan-kesepakatan-consent-adalah- dasar-kekerasan-seksual/ diakses pada tanggal 26 Desember 2021
Komnas  Perempuan.  (2021).  “Catahu  2021  :  Catatan  Tahunan  Kekerasan  Terhadap
Perempuan Tahun 2020.” Dalam
https://komnasperempuan.go.id/
uploadedFiles/ 1466.1614933645.pdf ,  Diakses pada 26 Desember 2021 Patresia Kinandita. (2017). "Fenomena Melepas Kondom dan Pentingnya Consent Sex." Dalam https://tirto.id/fenomena-melepas-kondom-dan-pentingnya-consent-sex-codK diakses pada 26 desember 2021