## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Pelaksanaan Fungsi kePolisian Dalam PenyeliDikan Dan PenyiDikan TinDak PiDana koruPsi PengaDaan Barang/Jasa PemerinTah Di kePolisian resor ngaDa
(Studi Kasus Paket Pekerjan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe, Kabupaten Ngada)
IMPleMeNtatIoN of PolIce fuNctIoNS IN the INveStIgatIoN aNd crIMINal INveStIgatIoN of corruPtIoN aNd ProcureMeNt of goverNMeNt goodS/ ServIceS IN the reSort PolIce
(case Study of the Maronggela-Nampe road Improvement Project, Ngada regency)

## nunung rahmania
Universitas Mataram email : nunung_r@unram.ac.id

## abstrak
Kepolisian memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari fungsi Kepolisian sehingga penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui fungsi Kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait korupsi pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kepolisian Resor Ngada. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan fungsi kepolisian dan hambatan saat proses penyelidikan dan penyidikan terkait korupsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Ngada. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ). Hasil penelitian menujukkan bahwa, pertama ; pelaksanaan fungsi Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ngada dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah terimplentasi sebagaimana mestinya. Kedua ; hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Ngada dalam korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah ditemukan bahwa adanya perbedaan interprestasi oleh penegak hukum dalam menafsirkan pelaksanaan audit terkait objek perkara.
Kata Kunci: Korupsi Pengadaan Barang/Jasa, Penyelidikan dan Penyidikan, dan Fungsi Kepolisian.

## abstract
the police have the authority to carry out investigations and investigations into all criminal acts, including the authority to investigate and investigate corruption cases. the implementation of investigations and investigations is part of the Police function so that this research was conducted to find out the Police function in carrying out investigations and investigations related to corruption in the procurement of government goods / services in the Ngada resort Police. the purpose of the research is to find out the implementation of police functions and obstacles during the investigation and investigation process related to corruption in the jurisdiction of the Ngada resort Police. the methods used in this research are statute approach and case approach. the
results of the study indicate that, first; the implementation of the Police function in the jurisdiction of the Ngada resort Police in carrying out investigations and investigations of corruption cases in the procurement of government goods/services is properly implemented. Second, the obstacles faced in the implementation of investigations and investigations in the jurisdiction of the Ngada resort Police in corruption in the procurement of government goods/services found that there are differences in interpretation by law enforcers in interpreting the implementation of audits related to the object of the case.
Keywords: Corruption in Procurement of Goods/Services, Investigation and Investiga- tion, and Police Functions.

## a. PenDahuluan
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan pelanggaran HAM berat karena dampak dari korupsi dapat mengganggu perekonomian negara juga menghabmbat pembangunan negara bahkan dapat mengganggu perekonomian dunia. 1 Hal ini menandakan bahwa korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak manusia lainnya. 2 Hak-hak manusia lainnya yang semestinya didapat dirampas oleh penguasa beserta kelompoknya melalui tindak pidana korupsi. 3
Korupsi bukan sesuatu yang baru di Indonesia dan sudah berkembang begitu pesat. Perkembangan yang begitu pesat disebabkan karena korupsi sudah ‘’membudaya’’ dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. 4 Oleh karena itu, persoalan korupsi yang sudah membudaya tersebut menjadi tugas bersama untuk memberantasnya supaya tidak menghambat pembangunan dan perekonomian negara.
Korupsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagaimana yang dikutip oleh Adami Chazawi, suatu penyimpangan dari kesucian, ketidak jujuran, tidak bermoral, keburukan, kebejata, kebusukan, dapat disuap, dan kata atau ucapan yang mengandung unsur penghinaan atau memfitnah. 5 Dalam Black’s law dictionary , korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu keuntungan atau manfaat dengan mengambil hak-hak orang lain yang tidak sesuai dengan kewajibanya dan memperoleh suatu keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain dengan menyalahgunakan jabatannya. 6 Dalam arti hukum, korupsi merupakan tindakan yang mengutungkan diri sendir atau orang lain dengan merugikan orang lain atau mengambil hak orang lain yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang secara langsung melanggar batas-batas hukum atas perilaku tersebut. 7 Berdasarkan
1 Boge Triatmanto and Suryaning Bawono, The interplay of corruption, human capital,and unemployement in Indonesia: Implications for  economic developmenet, Journal of Economic Criminology 2 (2023) 100031, https:// doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100031, www.journals.elsevier.com/journal-of-economic-criminology.
2 Sudjipto Atmoredjo, (2016), Ideologi hukum Indonesia , Yogyakarta, Lingkar Media. hlm. 178.
3 Luthfi J Charisudin dkk, (2003), Menyingkap Korupsi Di Daerah, Malang, In-Trans. hlm. 15.
4 Amiruddin. (2010). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa . Yogyakarta: Genta Publishing. hlm.13.
5 Adami Chazawi. (2016). hukum Pidana Korupsi di Indoensia . Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1.
6 Chatrina Darul Rosikah Dan Dessy Marliani Listianingsih, (2016), Pendidikan anti Korupsi, Kajian anti Korupsi teori dan Praktik , Jakarta Timur, Sinar Grafika. hlm. 1.
7 Roby Azhari. (2018). PPengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Ke- jaksaan Negeri Pelelawan), JOM Fakultas Hukum Volume V. Nomor 2.

## 706~719
definisi tersebut terdapat beragam kata yang disematkan pada makna korupsi yang merupakan konsekuensi dari tindakan atau perbuatan yang negatif tersebut. Namun pada prinsipnya apapun sebutannya, korupsi adalah suatu bentuk perbuatan atau perilaku yang bertentangan atau melanggar hukum, etika, moral dan nilai kemanusiaan itu sendiri.
Secara normatif apa yang disebut sebagai korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Dalam UU PTPK mengatur 30 bentuk perbuatan yang disederhanakan menjadi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi 8 seperti kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, dan gratifikasi. 9 Dari ke 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi tersebut, penelitian ini akan dibatasi ruang lingkup pembahasannya pada korupsi pengadaan barang/jasa.
Pengadaan barang/jasa disebut dengan istilah procurement . 10 Procurement merupakan usaha mendapatkan atau memperoleh suatu barang/jasa. Pengadaan barang/jasa merupakan metode pemerintah untuk membelanjakan kebutuhan dalam rumah tangganya sendiri, menyediakan fasilitas publik, maupun pelayanan yang diserahkan kepada masyarakat. 11 Lembaga publik atau pemerintah perlu melakukan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya. 12 Adanya pengadaan barang/jasa bertujuan untuk memperoleh barang/jasa dalam jumlah cukup yang dibutuhkan oleh instansi dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan secara efektif dan efisien pada waktu dan tempat tertentu berdasarkan proses dan ketentuan yang berlaku. 13
Secara yuridis dalam Pasal 1 huruf a Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa pemerintah guna memperoleh barang/ jasa oleh kementerian/satuan kerja perangkat daerah/institusi/lembaga yang dalam tahapannya dari tahap perencanaan kebutuhan hingga mendapatkan barang/jasa hingga dilaksanakan  kegiatan secara keseluruhan sampai dengan selesai. Berdsarkan Pasal 3 dari huruf a hingga huruf f Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 3 huruf,
8 Eddy O.S Hiariej, United Nations Convention Against corruption dalam Sistem Hukum Indonesia, Mimbar Hukuum, Volume 31, Nomor 1, hlm. 112-125, 2019.
9 Alivia Reva Andiyani dan Ismunarno, Perbandingan hukum Jenis Perbuatan Yang dilarang dalam tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Singapura , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, jurnal Recidive, Vol- ume 10 No. 1, 2021.
10   Lisa Prevenslik. (2006/2016), Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Berlin, Transparency International.
11 Muhammad Ulil Albab, analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada unit layanan Pengadaan daerah Kementerian Keuangan Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta) , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, http://jurnal.ugm.ac.id 12   Krishnendu Ghosh Dastidar and Sonakshi Jain, Favouritism and corruption in procerement auctions, Jur- nal Mathematical Social Sciences, Favouritism and corruption in procurement auctions, https://doi.org/10.1016/j. matchsocsci.2023.02.003.
13   Agung Suprianto, Soesilo Zauhar, dan Bambang Santoso Haryono, 2019, Analisis Efektivitas Sistem E-Pro- curement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya), jurnal JIAP Vol. 5 No. 2 (2019) pp 251-259.
bahwa pengadaan barang/jasa diselenggarakan sesuai dengan prinsip pengadaan yang diimplentasikan ditingkat nasional maupun internasional, yakni prinsip keterbukaan/ tranparansi, persaingan sehat, efisiensi, persaingan sehat, akuntabilitas, efektivitas, dan tidak diskrimnasi. Selain itu, Pasal 1 ayat 1 Keppres No. 54 Tahun 2010, bahwa kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa oleh Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah// Kementerian/institusi lainnya yang tahapannya dari perencanaan kebutuhan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa.
Korupsi pengadaan barang/jasa merupakan sektor yang rawan terjadi korupsi. Selama periode 2004 hingga 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi ( selanjutnya disebut KPK) telah menangani sebanyak 1.351 kasus korupsi. 14 Dari data kasus tersebut, tercatat sejumlah 277 atau sekitar 20 persen kasus korupsi pengadaan barang/jasa. 15 Dari 277 kasus korupsi pengadaan barang/jasa tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi penyumbang kasus korupsi pengadaan barang/jasa. Adapun salah satu daerah penyumbang kasus korupsi khususnya korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di NTT adalah Kabupaten Ngada yang ditangani oleh Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Ngada (selanjutnya disebut Polres Ngada) di bagian Unit Tindak Pidana korupsi Satuan Reskrim Ngada (selanjutnya disebut Tipidkor Sat Res Ngada ).
Pada tahun 2020, Penyidik Tipidkor Sat Res Ngada telah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi pegadaan barang/jasa  Pemerintah paket pekerjaan peningkatan jalan di wilayah hukum Polres Ngada Tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yang berloaksi di Maronggela-Nampe, Kecamatan Riuang Barat, Kabupaten Ngada. 16 Pada proyek tersebut ditemukan kecurangan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Tipidkor Sat Reskrim Res Ngada. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimaa pelaksanaan fungsi Kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa Pemerintah di Kepolisian Resor Ngada dan apakah hambatannya.

## B. meToDe
Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) dengan menggunakan data primer melalui hasil wawancara dengan penyidik di wilayah hukum Polres Ngada dan data sekunder dari referensi lain baik dari buku-buku atau karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan fungsi kepolisian dalam proses penyelidikan
14   Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2023. Menko Luhut Mengapresiasi Pro- gres Penusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik, https://maritim.go.id/detail/menko-luhut-mengapresiasi-pro- gres-penyusunan-ruu-pengadaan-barang-jasa-publik , diakses 3 Agustus 2023. 15   Risiko Korupsi Tinggi Pengadaan Barang Jasa, KPK Ingatkan Pemerintah Sulawesi Tengah, https://kpk. go.id/id/berita/berita-kpk/3071-risiko-korupsi-tinggi-pengadaan-barang-jasa-kpk-ingatkan-pemerintah-sulawe- si-tengah , diakses 3 Agustus 2023.
16   Wawancara dengan Penyidik Tipidkor Sat  Res Ngada Bripka Stefanus J. Sandri Rea, S.H., 14 Agustus 2023.

## 708~719
dan penyidikan tentang tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini berlokasi di wilayah hukum Polres Ngada.

## C. hasil Dan PemBahasan
1. Pelaksanaan fungsi kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan ko- rupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah hukum kepolisian resor ngada
Korupsi pengadaan barang/jasa adalah korupsi yang rentan terjadi di Indonesia. Korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah dapat menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara karena biaya yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Peendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan melalui swakelola. 17 Oleh karena itu, setiap kasus korupsi termasuk korupsi pengadaan barang/jasa, perhitungan kerugian keuangan negara merupakan hal yang esensial. 18 Untuk menentukan atau mengetahui adanya kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
Kepolisian merupakan salah satu institusi yang melaksanakan fungsi sebagai  penegak hukum yang melakukan penyelidikan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka (4) KUHAP dan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian).Sedangkan kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka (4) jo angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 1 jo angka 2 KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian. Kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisan tertuang dalam MOU No: Kep049/A/ J.A/03/2012, No: B/23/III/2012, dan Nomor: SP3-39/01/03/2012 terkait Optimalisasi untuk memberantas korupsi. Selain itu, kewenangan penyidikan Kepolisian juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2000 terkait Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kewenangan lain Kepolisian juga tertuang dalam Pasal 2 UU Kepolisian disebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan dalam megayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, Kepolisian memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepolisian bertindak atas laporan dari masyarakat maupun memperoleh informasi dari media online. Dengan kata lain, kepolisian memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dasar laporan yang masuk ke kepolisian atau informasi yang diperoleh dari media online. Lebiih lanjut
17   Ridwan, Hambali Thalib, dan Hardianto Djanggih. (2020), fungsi Kepolisian dalam Penyidikan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa , Journal of Lex Theory (JLT), Volume 1, Nomor 1.
18 Ibid.
kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a mempunyai wewenang dan kewajiban untuk: a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;  i. Mengadakan penghentian penyidikan; j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab. 19 Selain itu, Pasal 3 UU Kepolisian diatur terkait pengemban fungsi Kepolisian, dalam melaksankan fungsinya Kepolisian dibantu oleh: 1. Kepolisian Khusus; 2. Penyidik PNS; dan/atau 3. Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa. Berdasarkan ke-3 (ketiga) fungsi kepolisian sebagai pengemban tersebut, terdapat salah satu fungsi kepolisian khusus. Artinya, selain mengatur kewenangan kepolisian untuk melakukan penyidikan tindak pidana umum, kepolisian juga bisa melakukan penyidikan pidana khusus termasuk penyidikan tindak pidana korupsi. Dari ke-3 (ketiga) fungsi pengemban fungsi Kepolisian tersebut, melengkapi dasar hukum lainnya bagi Kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi.
Dengan adanya kewenangan Kepolisian untuk melaksanakan fungsinya dalam peyelidikan dan penyidikan, maka Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, penyidik di wilayah hukum Polres Ngada dapat melaksanakan fungsinya untuk melakukan  penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Penyidik Tipidkor Sat Res Ngada telah menanganani kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahun 2020 berupa pengadaan barang/jasa Pemerintah, paket pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe Tahun 2017. Penyidik Tipidkor Sat Res Polres Ngada memperoleh informasi korupsi pengadaan barang/jasa tersebut melalui media online. 20 Informasi dari media online menyebutkan bahwa telah terjadi korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah “proyek/tender” pada tahun 2020. 21 Berdasarkan informasi tersebut, Penyidik Tipidkor Sat Res Ngada mengeluarkan surat perintah penyelidikan dan surat tugas. 22
Dalam proses penyelidikan, Penyidik Tipidkor Sat Res Ngada mendatangi lokasi/ sumber objek perkara untuk mengecek bahwa informasi dari media online tersebut
19   Putusan Mahkamah Konsititusi Republik Indonesia, Nomor96/PUU-XX/2022. 20 Wawancara dengan Penyidik Tipidkor Sat Res Ngada Bripka Iksan Sofiansyah, S.H., 14 Agustus 2023. 21  Hukrim, ‘ ada orang Kuat’ di Proyek ruasa Jalan Maronggela-Nampe , https://radarntt.co/daerah/nga- da/2018/ada-orang-kuat-di-proyek-ruas-jalan-maronggela-nampe/ ), diakses 3 Agustus 2023.
22 op. cit. Penyidik Tipidkor Sat Res Bripka Iksan Sofiansyah, S.H. 14 Agustus 2023.

## 710~719
benar adanya. 23 Dari hasil penyelidikan, Penyidik Tipidkor Sat Res Ngada menemukan telah terjadi kecurangan karena proyek jalan tersebut dapat dibongkar dengan menggunakkan tangan kosong. 24 Hal tersebut terjadi karena kontraktor/penyedia jasa menggunakan/membeli material yang tidak sesuai spesifikasi atau rencana awal dalam proyek Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe, Kabupaten Bejawa.  Dengan membeli material yang murah dan tidak sesuai dengan kondisi geografis sehingga jalan  yang baru dibangun mudah rusak menandakan bahwa telah terjadi manipulasi dalam berbagai proses. 25 Adanya manipulasi dalam berbagai proses, maka  pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah telah terjadi. Selain itu, Penyidik juga melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi dan memotret objek perkara. Artinya, penyidik Tipidkor Sat Res Ngada telah melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu atau memastikan kebenaran dari informasi yang diperoleh sebelum memanggil para pihak yang terlibat dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah ppeningkatan jalan Maronggela-Nampe untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah mengkonfirmasi kebenaran informasi di media online , penyidik Tipidkor Sat Res Ngada mengundang semua pihak yang telibat dalam proyek termasuk terduga tersangka untuk dilakukan klarifikasi seperti kontraktor pelaksana/penyedia jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas atau Kepala Bidang yang bertanggung jawab atas nama pemerintah dalam proyek tersebut, direksi teknis (pengawas lapangan), Panitia Hasil Penerima Hasil Pekerjaan (PHO), konsultan pengawas, konsultasn perencanaan, bendahara pengeluaran dinas, panitia lelang, kepala tukang, dan penyiram aspal dan saksi-saksi lainnya. Setelah mengumpulkan keterangan  klarifikasi dari pihak-pihak tersebut, Penyidik juga mengumpulkan dokumen terkait objek perkara. Kemudian, Penyidik meminta tenaga Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Kupang untuk melakukan audit atau pemeriksaan fisik terhadap proyek tersebut yang didampingi oleh penyidik Tipidkor Sat Res Ngada dan disaksikan oleh kontraktor, PPK, konsultan pengawas, PHO, dan direksi teknis.
Dari hasil pemeriksaan oleh ahli dari Politeknik Negeri Kupang Jurusan Teknik Sipil ditemukan  bahwa hasil pemeriksaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Ne- gara atas dugaan korupsi  Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada telah di dilakukan pemerik- saan fisik (audit) oleh ahli Tehnik yang dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemerik- saan (LHP) dan Pihak Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan LHP dengan kerugian negara senilai Rp.1.234.615,384.00,- (satu miliard dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah). 26 Lebih lanjut LHP oleh ahli dari Politeknik Negeri Kupang menemukan
23 Ibid.
24 Ibid.
25   Elizabeth David-Barrett dan mihaly Fazekas, Anti-corruption in aid-faunded procurement: Is corruption re- duced or merely displaced, World Development 132 (2020) 105000, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105000, www.elsevier.com/locate/worlddev.
26 op. cit ., Bripka stefanus J. Sandri Rea, S.H., 14 Agustus 2023.
bahwa: 27
a.  Terdapat perbedaan ruas penanganan antara dokumen perencanaan dengan dokumen kontrak;
b.  Panjang jalan hasil pemeriksaan adalah 5600 m’ dalam 1 ruas menerus;
c.  Terdapat 37 segmen (lebar 3,5 m dan panjang 50 m) dari total 112 segmen lapis permukaan penetrasi macadam yang mengalami kerusakan di atas 30 %;
d.  Faktor penyebab mayoritas kerusakan lapis permukaan Lapen yang berupa lepas butiran dan lubang adalah karena kurangnya porsi aspal dalam produk Lapen;
e.  5 item pekerjaan diketahui volume hasil pemeriksaannya lebih kecil dari pada volume dari addendum, item pekerjaan itu adalah :
- Timbunan pilihan dari sumber galian;
- Lapis pondasi agregat kelas B;
- Lapis permukaan penetrasi macadam;
- Pasangan batu;
- Patok pengarah;
f.  Berdasarkan hasil pengujian sifat-sifat fisik material di laboratorium diketahui bahwa komponen lapis permukaan penetrasi macadam, lapis pondasi agregat kelas B dan timbunan pilihan dari sumber galian telah sesuai syarat dari spesifikasi bina marga. Berdasarkan LHP yang ditemukan oleh ahli Tehnik dari Politeknik Kupang, terdapat indikasi kerugian keuangan negara dalam proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe Tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada yang berlokasi di Maronggela, Kecamatan Riuang Barat, Kabupaten Ngada. Dari LHP tersebut, Penyidik Tipidkor Sat Res Ngada menaikkan status perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan melakukan gelar perkara sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa gelar perkara adalah salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. Artinya, salah satu rangkaian dalam penyidikan adalah tahap gelar perkara. Adapun gelar perkara yang dilaksanakan oleh penyidik dalam perkara proyek peningkatan jalan tersebut merupakan gelar perkara biasa pada tahap pertama untuk menentukan memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak suatu perbuatan. Kemudian, Penyidik melakukan gelar perkara kedua yang dihadiri oleh Wakil Kapolres Ngada beserta jajarannya dan pihak-pihak terkait yang hasilnya merekomendasikan bahwa perkara tersebut merupakan suatu peristiwa tindak pidana. Maka status perkara  dapat dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Tahap penyidikan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti dan guna menemukan tersangkanya. Untuk  memulai tahap penyidikan, maka penyidik Tipidkor Sat Res Ngada membuat laporan Polisi model A yang ditemukan secara langsung. 28 Laporan
27 Ibid . 28 Ibid.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 712~719
polisi model A merupakan suatu laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui atau mengalami langsung peristiwanya. 29 Artinya, laporan tersebut dibuat oleh penyidik Tipidkor Sat Res Ngada karena penyidik menemukan secara langsung atau mengetahui adanya tindak pidana korupsi melalui media online. Kemudian, penyidik Tipidkor Sat Res Ngada meneribitkan surat perintah penyidikan dan surat tugas penyidikan serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada kasus  korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah yang tertuang dalam laporan polisi model A. Selain itu, penyidik Tipidkor Sat Res Ngada juga mengirim surat pembertiahuan dimulainya penyidikan ke Kejaksaan (SPDP) tanpa menyebutkan nama tersangka.
Setelah itu, penyidik Tipidkor Sat Res Ngada memanggil semua pihak yang terlibat dalam perkara sebagai saksi yang mana saksinya sebanyak 28 (dua puluh delapan) saksi serta melakukan penyitaan terhadap 135 (sertus tiga puluh lima) dokumen terkait perkara. Penyidik menggali informasi/keterangan dari para saksi dan penyitaan dokumen merupakan proses untuk mencari barang bukti/mengumpulkan alat bukti dalam perkara pidana.  Barang bukti dapat membuat terang suatu perkara pidana sehingga  barang bukti memiliki peranan penting yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian. 30 Bahan pembuktian tersebut berupa barang bukti yang dipergunakan oleh tersangka untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil  dari suatu tindak pidana. 31 Dengan kata lain,  salah satu aspek untuk menentukan kesalahan seseorang dalam perkara pidana ditentukan oleh barang bukti.
Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa barang bukti atau corpus delicti yaitu sebagai barang bukti dalam suatu kejahatan. 32 Sementara itu, Andi Hamzah mengemukakan bahwa dalam perkara pidana adalah objek delik dan alat yang digunakan untuk melakukan delik termasuk barang dari hasil suatu delik. 33 Secara eksplisit tidak disebutkan dalam KUHAP tentang barang bukti. Akan tetapi, Pasal 39 ayat 1 KUHAP mengatur terkait yang dapat dikenakan penyitaan adalah: a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagaian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana; b. Benda yag telah digunakan secara langsung baik  untuk mempersiapkan atau melakukan tindak pidana; c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana; d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
29   Fikry Latukau, (2019), Kajian Progres Peranan Kepoolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Tah- kim, Vol. XV, No. 1, https://jurnal.iainambon.ac.id 30   Olivia Anggie Johar, Fahmi,  Mahfira Yana, Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Pera- turan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi,  Prosiding SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin,  Vol. 1, No. 1 September 2022, Hal. 124-133.
31   Richard Lokas, Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Crimmen Vol. II/No.3/Juli/2013. 32   Maranti P. Panjaitan, Analisis Yuridis atas Kewenangan Anggota Polri dalam Hal Tertangkap Tangan, Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016.
33   Chesye Liklikwatil dan Christin Sasauw, Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Kasus Korupsi-Tinjauan Hu- kum dan Implikasinya, Journal Evidence Of Law, Vol 2 No 2 Mei–Agustus 2023.
Berdasarkan uraian Pasal 39 ayat 1 KUHAP, bahwa benda yang dimaksud barang bukti adalah benda berwujud atau tidak berwujud dan benda bergerak atau tidak bergerak yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Benda berwujud berupa dokumen dan barag bukti lain yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan barang bukti tidak berwujud seperti hasil penyadapan, serta rekening bank yang digunakan dalam melakukan transaksi dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan barang bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau berpindah sendiri dan barang yang tidak bergerak adalah benda yang sifatnya tidak dapat dipindahkan atau berpindah sendiri atau lawan dari benda bergerak. 34 Artinya, barang bukti yang dapat diperoleh oleh  Penyidik berupa barang berwujud atau tidak berwujud dan barang bergerak atau tidak bergerak untuk membuat terang suatu perkara pidana korupsi barang/jasa pemerintah.
Penyidik memiliki fungsi untuk mencari barang bukti sebagaimana dientukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2 KUHAP. 35 Oleh karena itu,  dalam mencari barang bukti, penyidik Tipikor Sat Res Ngada telah melakukan berbagai cara yang sah untuk memperoleh barang bukti. Barang bukti yang dimaksud dalam perkara korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah peninggkatan jalan di Maronggela-Nampe adalah barang bukti yang dapat disita oleh Penyidik sebagaimana disebut sebelumnya. Dari dokumen tersebut, penyidik melakukan penyesuaian dengan barang bukti lain yang ada guna membuktikan bahwa telah terjadi korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah pada proyek peningkatan jalan tersebut.
Sementara itu, penyidik Tipidkkor Sat Res Ngada meminta Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ke BPKP dan setelah keluar laporan hasil pemeriksaannya, maka penyidik melakukan gelar perkara kedua. Gelar perkara kedua yang dilakukan oleh penyidik Tipidkor Sat Res Ngada bertujuan untuk menentukan atau meningkatkan status dari saksi ke tersangka kepada kontraktor dan Kepala Dinas PUPR Kab. Ngada/ PPK. 36 Adanya penentuan tersangka tersebut merupakan bagian penting yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan tahap selanjutnya berupa penyitaan semua dokumen, benda, dan materi atau harta kekayaan yang bersumber atau hasil dari tindak pidana korupsi pengadan barang/jasa pemerintah dalam proyek peningkatan jalan Maronggela- Nampe.
Dari hasil gelar perkara kedua, ditetapkan 2 (dua) tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Kab. Ngada/PPK dan kontraktor pelaksana/penyedia jasa. Dari penetapan 2 (dua) tersangka tersebut dibuatkan surat penetapan tersangka yang dikirim ke pihak Kejaksaan dan tersangka sekaligus membuat surat pemanggilan kepada tersangka untuk dimintai keterangan lebih lanjut sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kedua tersangka tidak dilakukan penahanan selama proses penyidikan karena tersangka
34   Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Media Nusa creative, Malang, 2016.
35   Marcelino Imanuel Makalew, Ruddy R. WatulingaS dan Diana R. Pangemanan, Substansi Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian pada Peradlan Pidana, Lex Privatum Vol. IX/No. 8/Jul/2021.
36 op. cit ., Penyidik Tipidkor Sat Res Ngada Bripka Stefanus J. Sandri Rea, S.H., 14 Agustus 2023.

## 714~719
bersikap koorporatif selama proses penyidikan, barang bukti tidak dihilangkan oleh tersangka, tidak ada upaya melarikan diri dari tersangka, dan tersangka tidak melakukan pengulangan perbuatan yang serupa.
Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, tersangka, dan penyitaan dokumen terkait sebagai  alat bukti menjadi penting dalam perkara pidana, namun perkara pidana akan lebih terang jika terdapat keterangan ahli. Dalam pemeriksaan perkara pidana bahwa keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah 37 berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Seorang ahli dapat dapat dimintai keterangannya bukan di Pengadilan semata, namun dalam proses penyidikan juga dapat dimintai jika diperlukan seperti yang dilakukan oleh Penyidik Tipidkor Sat Res Ngada yang memeriksa 3 (tiga) ahli yakni saksi ahli Tehnik Politenknik Negeri Kupang, Auditor BPKP Perwakilan Provinsi NTT, dan  ahli Pidana Universitas Flores Ende. Keterangan ahli diperlukan guna memberitahukan pengetahuan  khusus tentang hal diperlukan untuk kepentingan pesmeriksaan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
Setelah semua proses penyidikan dilakukan baik melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, dan ahli, penyidik Tipidkor Satt Res Ngada mengirim berkas ke JPU. Namun berkas tersebut dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) sebanyak 6 (enam) kali dengan petunjuk yang sama agar penyidik mengungkapkan kerugian keuangan negara dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melakukan pemeriksaan kembali proyek peningkatan jalan tersebut. Padahal pemeriksaan kembali proyek jalan tidak dapat dilakukan karena secara diam-diam tersangka melakukan perbaikan atas proyek jalan yang dinyatakan gagal dan menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut. Atas dasar itu, perkara tersebut disupervisi oleh KPK. Adanya supervisi dari KPK tersebut perkaranya berjalan sebagaimana mestinya dan memiliki putusan tetap dari pengadilan yang menetapkan bahwa para tersangka memenuhi unsur merugikan keuangan negara dengan memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain.

## 2. hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan korupsi barang/jasa pemerintah di wilayah hukum Polres ngada adalah interpretasi Penegak hukum yang Berbeda
Dalam mengungkapkan suatu kasus hukum, maka interprestasi merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengungkapkan makna hukum sebagai teks. 38 Interpretasi melibatkan pengucapan dengan kata-kata sehingga dapat dipahami, pemahaman dan penjelasan yang logis, dan terjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain sehingga harus dilakukan secara cermat. 39 Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika penegak hukum seperti JPU dan Penyidik yang tidak terbiasa menginterprestasikan
37  Hadi Almari, Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti  Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.
38  Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St. Atalim, Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.
39 Ibid .
hukum baik secara logis, legal, cermat dengan penalaran yang tepat, maka tidak akan mempunyai  kemampuan untuk menginterprestasikan secara tepat dan cermat makna hukum itu sendiri. Demikian pula yang terjadi di  wilayah hukum Polres  Ngada dalam penanganan kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdapat perbedaan interprestasi hukum antara Penyidik dan Jaksa.
Perbedaan interprestasi hukum oleh para penegak hukum yakni antara JPU dan Penyidik tidak dapat dihindari selama proses penyidikan kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah hukum Polres Ngada. Perbedaan penafsiran tersebut menjadi salah satu faktor penghambat sehingga proses penyidikan pada perkara korupsi peingkatan jalan di Maronggela-Nampe tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Penyidik Tipidkor Sat Res Ngada Iksan Sofiansyah dalam wawancara menyatakan bahwa: 40
‘’Jaksa Penuntut umum dalam petunjuknya meminta agar penyidik mengungkap- kan unsur merugikan keuangan negara dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memeriksa kembali ahli konstruksi/teknik dan agar ahli melakukan pemeriksaan kembali proyek peningkatan jalan Maronggela-Nampe untuk mengungka- pkan kebenaran dari fakta. dan terhadap hasil pemeriksaan kembali tersebut dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Ntt.’’
Menurut penyidk bahwa petunjuk dari JPU tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik karena sudah dilakukan audit sebelumnya oleh para ahli dan ditemukan terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp.1.234.615,384.00,- (satu miliard dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah). Disisi lain, petunjuk dari JPU tidak dapat dilakukan karena selama proses penyidikan berlangsung, dimana tersangka secara diam-diam tanpa sepengetahuan penyidik Tipidkor Sat Res Ngada telah melakukan perbaikan terhadap obyek perkara yang telah dilakukan pemeriksaan fisik (audit) oleh ahli. Atas tindakan pihak tersangka yang telah memperbaiki obyek perkara tersebut sehingga pihak JPU memberikan petunjuk yang dituangkan di dalam surat P19 sebagaimana yang dikemukakan oleh Bripka Iksan Sofiansyah di atas.
Berdasarkan petunjuk JPU yang dituangkan di dalam surat P19 di atas terlihat perbedaan penafsiran hukum antara penyidik dan JPU tentang pelaksanaan audit objek perkara. Audit objek perkara dilakukan setelah penyidik mengetahui informasi dari media online dan meminta ahli tehnik untuk melakukan audit atas proyeknya dan  hasil audit tersebut terdapat kerugian keuangan negara. Akan tetapi, berbeda hasilnya jika audit dilakukan setelah proyeknya diperbaiki kembali oleh pihak  kontraktor pelaksana/ penyedia jasa.
Perbedaan penafsiran antara JPU dan Penyidik kerap terjadi yang mana JPU terkadang memiliki inteterprestasi sendiri terkait pelaksanaan audit objek perkara. Sedangkan di

## 716~719
sisi lain, penyidik Tipidkor Sat Res Ngada memiliki interprestasi yang berbeda dengan JPU atas perkara yang sedang ditangani. Perbedaan interprestasi ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Tipidkor Sat Res Ngada. Oleh karena itu, tanpa adanya kesepahaman dalam pelaksanaan audit proyek jalan tersebut antara Penyidik dengan JPU, maka penanganan dalam suatu perkara menjadi lebih sulit.
Untuk mengatasi faktor yang menghambat dalam proses penyidikan tersebut, penyidik Tipidkor Sat Res Ngada saat menghadiri supervisi dan koordinasi oleh KPK yang diselenggarakan di Polda NTT memberitahukan hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan sehingga perkara tersebut mendapatkan atensi dari KPK sehingga perkara tersebut disupervisi oleh KPK. Supervisi tersebut tertuang dalam surat Ketetapan KPK Nomor: R/5210/KOR.02.02/01-76/11/2022, bahwa proses penanganan perkara dugaan korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaa Umum Kabupaten Ngada Tahun 2017 yang disidik oleh Penyidik Kepolisian Resor Ngada telah ditetapkan menjadi perkara yang disupervisi oleh KPK berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022. Supervisi perkara terkait korupsi yang ditangani oleh KPK merupakan salah satu kewenangan KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana yang sedang dilakukan baik oleh Kejaksaan dan Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasan supervisi atau pengambil alihan tersebut dengan alasan bahwa proses penanganan tindak pidana korupsi dianggap sudah berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga KPK melakukan supervisi terhadap perkara tersebut. Setelah dilaukan supervisi oleh KPK, kasus tersebut terlaksana sebagaimana mestinya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Namun demikian, adanya perbedaan interprestasi hukum antara penegak hukum tersebut perlu di atasi guna tidak terjadi peristiwa yang sama untuk di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk mengatasi salah satu aspek yang menghambat dalam tahap penyidikan  dalam perkara korupsi pengadaan barang/jasa di wilayah hukum Polres Ngada terkait perbedaan interpretasi hukum oleh penegak hukum maka antara Penyidik dengan JPU perlu dilakukan diskusi bersama terkait masalah hukum terutama dalam menafsirkan sesuatuterkait  perkara pidana, khususnya persoalan hukum tindak pidana korupsi barang/jasa pemerintah guna tercipta kesepahaman pandangan dalam pelaksanaan audit kerugian keuangan negara sehingga proses hukum dapat terlaksana tanpa hambatan.

## D. kesimPulan
Penyidik pada Tipidkor Sat Res Ngada merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ditentukan dalam aturan yang digunakan secara umum maupun khusus. Pelaksanaan fungsi penyelidikan dan
penyidikan Tipidkor Polres Ngada dalam proses penyidikan dilakukan sejak menerima laporan dari masyarakat atau mengetahui dari media online hingga pada tahap penyerahan berkas Berita Acara Pemeriksaan kepada JPU. Pelaksanaan fungsi penyidik Tipidkor Polres Ngada dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa Pemeritah paket peningkatan jalan Maronggela- Nampe pada tahun 2020 di wilayah hukumnya telah terimplementasi sebagaimna mestinya. Namun, pada proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Penyidik Tipidkor Sat Res Ngada mengalami hambatan yakni penafsiran penegak hukum yang berbeda antara Kepolisian dan Kejaksaan terkait pelaksanaan audit objek perkara.

## DaFTar PusTaka

## Buku
Adami Chazawi. (2016). hukum Pidana Korupsi di Indoensia . Jakarta: Rajawali Pers.
Adami Chazawi, (2016). Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Media Nusa creative.
Amiruddin. (2010). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa . Yogyakarta: Genta Publishing.
Chatrina Darul Rosikah Dan Dessy Marliani Listianingsih, (2016), Pendidikan anti Korupsi, Kajian anti Korupsi teori dan Praktik , Jakarta Timur, Sinar Grafika.
Luthfi J. Charisudin dkk, (2003), Menyingkap Korupsi di daerah , Malang, In-Trans.
Sudjipto Atmoredjo, (2016), Ideologi hukum Indonesia , Yogyakarta, Lingkar Media.

## Jurnal
Agung Suprianto, Soesilo Zauhar, dan Bambang Santoso Haryono, 2019, Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya), jurnal JIAP Vol. 5 No. 2 (2019) pp 251-259.
Alivia Reva Andiyani dan Ismunarno, Perbandingan hukum Jenis Perbuatan Yang dilarang dalam tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Singapura , Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, jurnal Recidive, Volume 10 No. 1, 2021.
Boge Triatmanto and Suryaning Bawono, The interplay of corruption, human capital,and unemployement in Indonesia: Implications for  economic developmenet, Journal of Economic Criminology 2 (2023) 100031, https://doi.org/10.1016/j. jeconc.2023.100031, www.journals.elsevier.com/journal-of-economic- criminology.
Chesye Liklikwatil dan Christin Sasauw, Pinjam Pakai Barang Bukti dalam Kasus Korupsi-Tinjauan Hukum dan Implikasinya, Journal Evidence Of Law, Vol 2 No 2 Mei–Agustus 2023.
Eddy O.S Hiariej, United Nations Convention Against corruption dalam Sistem Hukum

## 718~719
Indonesia, Mimbar Hukuum, Volume 31, Nomor 1, hlm. 112-125, 2019.
Elizabeth David-Barrett dan mihaly Fazekas, Anti-corruption in aid-faunded procurement: Is corruption reduced or merely displaced, World Development 132 (2020) 105000, https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105000, www. elsevier.com/locate/worlddev.
Fikry Latukau, (2019), Kajian Progres Peranan Kepoolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Tahkim, Vol. XV, No. 1, https://jurnal.iainambon.ac.id
Hadi Almari, Kedudukan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti  Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.
Krishnendu Ghosh Dastidar and Sonakshi Jain, Favouritism and corruption in procerement auctions, Jurnal Mathematical Social Sciences, Favouritism and corruption in procurement auctions, https://doi.org/10.1016/j. matchsocsci.2023.02.003 .
Lisa Prevenslik. (2016), Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Berlin, Transparency International.
Maranti P. Panjaitan, Analisis Yuridis atas Kewenangan Anggota Polri dalam Hal Tertangkap Tangan, Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016.
Marcelino Imanuel Makalew, Ruddy R. WatulingaS dan Diana R. Pangemanan, Substansi Barang Bukti dalam Hukum Pembuktian pada Peradlan Pidana, Lex Privatum Vol. IX/No. 8/Jul/2021.
Muhammad Ulil Albab, analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi pada unit layanan Pengadaan daerah Kementerian Keuangan Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta) , Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, http://jurnal.ugm.ac.id
Olivia Anggie Johar, Fahmi,  Mahfira Yana, Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Polres Kuantan Singingi,  Prosiding SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 1 September 2022, Hal. 124-133.
Richard Lokas, Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hu- kum Acara Pidana, Lex Crimmen Vol. II/No.3/Juli/2013.
Ridwan, Hambali Thalib, dan Hardianto Djanggih. fungsi Kepolisian dalam Penyidikan tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa , Journal of Lex Theory (JLT), Volume 1, Nomor 1. 2020.
Roby Azhari dan Artina. (2018). Pengembalian Kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pelelawan), JOM Fakultas Hukum Volume V. Nomor 2.
Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St. Atalim, Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

## Website
Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2023. Menko Luhut Mengapresiasi Progres Penusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa Publik, https:// maritim.go.id/detail/menko-luhut-mengapresiasi-progres-penyusunan-ruu- pengadaan-barang-jasa-publik .
Risiko Korupsi Tinggi Pengadaan Barang Jasa, KPK Ingatkan Pemerintah Sulawesi Tengah, https://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/3071-risiko-korupsi-tinggi- pengadaan-barang-jasa-kpk-ingatkan-pemerintah-sulawesi-tengah .
Hukrim, ‘ ada orang Kuat’ di Proyek ruasa Jalan Maronggela-Nampe , https://radarntt. co/daerah/ngada/2018/ada-orang-kuat-di-proyek-ruas-jalan-maronggela- nampe/ .

## Wawancara
Penyidik Tindak Pidana Korupsi Satuan Reskrim Ngada Bripka Iksan Sofiansyah, S.H.
Penyidik Tindak Pidana Korupsi Satuan Reskrim Ngada Bripka Stefanus J. Sandri Rea, S.H.