## UPAYA PENINGKATAN PAJAK DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BIMA
Oleh: Sahrudin
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
Email: sorinaramone@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  ingin  mengetahui  potensi,  efisiensi  dan  efektifitas pajak  daerah  dan  mencari  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  pajak daerah, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis  SWOT,  dan  regresi  linier  sederhana.  Analisis  SWOT  adalah  untuk mencari  upaya  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari  pajak  daerah,  dan  analisis regersi  linier  sederhana  digunakan  untuk  menghitung  potensi,  efisiensi,  dan efektifitas  pajak  daerah.  Hasil  kesimpulan  menunjukkan  bahwa  rata-rata penerimaan  dari  masing-masing  potensi  pajak  daerah  di  Kabupaten  Bima  belum mendekati  potensi  rill.  Dari  hasil  perhitungan  potensi,  efisiensi,  dan  efektifitas pajak daerah dan tingkat efisiensi pajak daerah seperti Pajak Hotel adalah sebesar 52,08  persen,  Pajak  Restoran  43,56  persen,  Pajak  Reklame  53,37  persen,  dan Pajak  Hiburan  53,16  persen  tergolong  sangat  efisien,  dengan  kriteria  efisiensi kinerja  keuangan  berdasarkan  keputusan  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor 690.900.327  Tahun  1996  kurang  dari  60  persen  sangat  efisien.  Dari  hasil perhitungan  efektifitas  Pajak  Hotel  adalah  sebesar  4,23  persen  Pajak  Restoran 7,13  persen  Pajak  Reklame  18,08  persen  Pajak  Hiburan  4,45  persen  tergolong tidak  efektif,  dengan  kriteria  efektifitas  kinerja  keuangan  berdasarkan  keputusan Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  690.900.327  Tahun  1996  kurang  60  persen tidak efektif.
Kata Kunci: Efisiensi, Efektifitas, Pajak Daerah.

## A. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  didasarkan  pada  pasal  1  Undang- undang  Dasar  1945  yang  menetapkan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara kesatuan yang berbentuk republik, dan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur merupakan kewajiban Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal
18  Undang-undang  Dasar  1945  mengatur  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  terbagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  di  bagi  atas kabupaten/kota, dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-undang (Soekarwo, 2003).
Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar untuk menyelenggarakan  otonomi,  sebagaimana  tertuang  dalam  ketetapan  MPR-RI Nomor  XV/MPR/1998  tentang  penyelenggaraan  otonomi  daerah.    Deddy  dan Solihin,  (2004:  1-2).  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah  dan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lahir sebagai tindak lanjut  dari  ketetapan  MPR-RI  Nomor  XV/MPR/1998.  Kedua  Undang-undang tersebut  di  atas  merupakan  dasar  hukum  bagi  daerah  dalam  menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Edgar dan Zainudin, 2013).
Sebagai  daerah  otonom,  daerah  mempunyai  kewenangan  dan  tanggung jawab  menyelenggarakan  kepentingan  masyarakat,  pembangunan,  berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, good governance , efesiensi dan  efektivitas.  Daerah  telah  diberi  kewenangan  yang  sangat  luas  kecuali  dalam bidang  politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter  dan  fiskal, agama  serta  kewenangan  bidang  lain  yang  merupakan  kewenangan  pemerintah pusat (Soekarwo, 2003).
Semua  bidang  pemerintahan  yang  diserahkan  menjadi  wewenang  dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan,  perencanaan,  pengawasan,  pengendalian,  sebagai  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Oleh  kerena  itu,  peranan  pemerintah  daerah  diperlukan untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  sendiri  yakni  dengan  upaya peningkatan  penerimaan  pendapatan  asli  daerah.  Sesuai  dengan  ketentuan  yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Halim, 2001). Salah  satu  tujuan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal adalah  untuk  meningkatkan  kemandirian  daerah  dan  mengurangi  ketergantungan fiskal  terhadap  pemerintah  pusat.  Peningkatan  kemandirian  daerah  sangat  erat kaitannya  dengan  kemampuan  daerah  dalam  mengelola  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Semakin  tinggi  kemampuan  daerah  dalam  menghasilkan  PAD  semakin besar  pula  diskresi  daerah  untuk  menggunakan  PAD  tersebut  sesuai  dengan aspirasi,  kebutuhan,  dan  prioritas  pembangunan  daerah.  Optimalisasi  sumber- sumber  PAD  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  keuangan  daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah (Halim, 2009).
Upaya  peningkatan  PAD  tersebut  dipandang  sebagai  perwujudan  dan tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dalam  mencapai  tujuan  pemberian  otonomi, yaitu  bagaimana  pemerintah  daerah  mampu  mengoptimalkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki.  Tentu  saja  harus  dalam koridor  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Soekarwo,  2003).  Sebuah daerah  dapat  dinilai  mampu  melaksanakan  otonomi  yang  diberikan  kepadanya apabila: Pertama: kemampuan keuangan daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan. Kedua: minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat (Halim, 2009).
Sebagaimana yang diharapkan pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung  yang kuat dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah memiliki  peluang yang cukup baik. Apabila pajak daerah tersebut dikelola secara profesional efisien dan efektif,  pendapatan  dari  pajak  lebih  mencerminkan  tingkat  otonomi  karena sumber-sumber  penerimaan  tersebut  diatur  dan  dikendalikan  sepenuhnya  oleh daerah.  Ismail,  (2005:  235).  Akan  tetapi  secara  empiris  realisasi  pajak  daerah  di Kabupaten  Bima  belum  mencerminkan  kontribusi  yang  positif  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Berikut  ini  adalah  kontribusi  pajak  daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009/2013 sebagai berikut:
Tabel 1.

## Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
Tahun 2009/2013 (Dalam juta)
TAHUN KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PAD PORSENTASE (%) PAJAK DAERAH PAD 2009 Rp1.705.060. Rp19.639.797. 8.68 2010 Rp1.935.522. Rp21.146.545. 9.15 2011 Rp2.432.348. Rp43.093.601. 5.64 2012 Rp3.284.421. Rp61.446.188. 5.34 2013 Rp4.503.853. Rp69.218.673. 6.51 Rata-rata  kontrbusi 7.06
Dari Tabel 1 di atas dapat kita lihat bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Bima  selama  lima  tahun terakhir  sebesar  7,06  persen,  hal  ini  memperlihatkan  peranan  yang  sangat  kecil, keadaan ini menuntut adanya perhatian sungguh dari pemerintah daerah terhadap manajemen  pengelolaan  pajak  daerah.  Bagaimana  pemerintah  daerah  mampu mengoptimalkan  penerimaan  dari  pajak  daerah  sesuai  dengan  potensi  yang dimiliki  bahkan  lebih  dari  itu,  bagaimana  pemerintah  daerah  mampu meningkatkan  penerimaan  dari  pajak  daerah  dimasa  mendatang.  Untuk  itu penerapan  manajemen  penerimaan  daerah  harus  dilaksanakan  dengan  efektif. “penerimaan dari pajak masih relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan yang lain”.
Penelitian  ini  bertujuan  Ingin  mengetahui  potensi,  efisiensi  dan  efektifitas pajak  daerah  di  Kabupaten  Bima.  Dan  Mencari  upaya  untuk  meningkatkan penerimaan dari pajak daerah di Kabupaten Bima.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Salah  satu  wajud  dari  desentralisasi  fiskal  adalah  pemberian  sumber- sumber  penerimaan  bagi  daerah  yang  dapat  digali  dan  digunakan  sendiri  sesuai dengan  potensi  dan  karakteristik  daerah  masing-masing.  Kewenangan  daerah untuk memungut pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan  penyempurnaan  dari  Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  dan ditindaklanjuti  dengan  peraturan  pelaksaannya  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah  yang kemudian diatur oleh  Menteri
Dalam  Negeri  dalam  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  tahun  2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001  tentang  pajak  daerah,  daerah  diberi kewenangan  untuk  memungut  16  (enam  belas)  jenis  pajak,  yang  menjadi kewenangan  pemerintah  daerah,  yaitu  5  (lima)  jenis  pajak  provinsi  dan  11  jenis pajak  Kabupaten/kota,  penetapan  jenis  pajak  tersebut  didasarkan  atas pertimbangan  bahwa  jenis  pajak  tersebut  secara  umum  dipungut  oleh  hampir semua  daerah  dan  merupakan  jenis  pungutan  yang  secara  teoritis  dan  praktis merupakan  pungutan  yang  baik.  Dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  asli daerah guna membiayai pembangunan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

## Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah
Pendapatan asli daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah  (Halim,  2004).  Sumber-sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  menurut  pasal  6  (1)  Undang-undang  Nomor  33 tahun 2004 terdiri dari:
1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
Pajak  daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  yang diatur  berdasarkan  peraturan  daerah  dan  hasil  pemungutannya  digunakan  untuk membiayai rumah tangga daerah (Prakosa, 2003).
Pajak daerah memiliki dua fungsi yaitu (Mardiasmo, 2003).
1. Fungsi ( Budgetair )
Pajak  sebagai  sumber dana  bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur ( Regulerend )
Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  mengatur  16  (enam  belas)  jenis pajak  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  daerah,  yaitu  5  (lima)  jenis  pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2. Jenis Pajak Daerah
PROVINSI KABUPATEN/KOTA 1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor 4. Pajak rokok 1. Pajak restoran
2. Pajak hiburan 3. Pajak reklame
4. Pajak penerangan jalan 5. Pajak parkir 6. Mineral bukan logam dan bebatuan 7. Pajak air tanah 8. Pajak sarang burung walet 9. PBB perdesaan dan perkotaan 10. Bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan 11. Bea  perolehan  hak  atas  tanah  dana bagunan (BPHTB)
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  menetapkan  kriteria  pajak  daerah adalah sebagai berikut:
1. Bersifat pajak dan bukan bersifat retribusi.
2. Objek  dan  dasar  pengenaan  pajak  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan umum.
3. Objek  pajak  terletak  atau  terdapat  di  wilayah  kabupaten/kota  yang bersangkutan.
4. Potensi pajak memadai.
5. Objek pajak bukan merupakan objek provinsi dan/atau objek pajak pusat.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan  aspek  keadilan  dan  kemampuan  masyarakat  penetapan  objek dan  subjek  pajak  daerah  yang  terkait  dengan  tarif  dilakukan  dengan memperhatikan keadilan dan kemampuan wajib pajak.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

## Analisis Potensi Pajak Daerah
Untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali, secara umum potensi penerimaan daerah adalah suatu kekuatan yang ada  disuatu  daerah  untuk  mengumpulkan  sejumlah  penerimaan  tertentu (Mahmudi, 2007).

## Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah
Menggambarkan  perbandingan  antara  besaranya  biaya  yang  dikeluarkan utuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima,  dalam melakukanpemungutan  dikatagorikan  efisiensi  apabila  rasio  yang  dicapai  kurang atau  dibawah  100  persen  (Halim,  2004).  Dengan  demikian  untuk  menghitung efisiensi pengelolaan pajak.
Rasio Efisiensi = Biaya  pengelolaan  pajak  daerah Realisasi  pajak  daerah x 100%
Dalam  melakukan pemungutan PAD dikatagorikan efisien  apabila realisasi penerimaan  pajak  daerah  lebih  besar  daripada  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memungut pajak daerah terhadap penerimaan PAD, dan adapun kriteria penilaian efisiensi  pengelolaan  pajak  daerah  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  690.900.327  Tahun  1996  dapat  dilihat  dalam  tabel  di  bawah  ini sebagai berikut:
Tabel 3.

## Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
PERSENTASE KINERJA KEUANGAN KRITERIA 100%  Keatas Tidak efisien 90%-100% Kurang efisien 80%-90% Cukup 60%-80% Efisien Dibawah 60% Sangat efisien Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, pedoman penilaian kinerja keuangan

## Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah
Menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah  (Halim,  2004).  Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikatagorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal  100  persen,  sehingga  apabila  rasio  efektifitasnya  semakin  tinggi menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.
Rasio efektivitas = Realisasi  Penerimaan  Pajak
Potensi  Pajak x 100%
Efektivitas  menyangkut  semua  tahap  administrasi  penerimaan  pajak, menentukan wajib pajak,  menetapkan  nilai  pajak,  memungut pajak,  menegakkan sistem  pajak,  dan  membukukan  penerimaan,  dan  adapun  kriteria  penilaian efektivitas  pengelolaan  pajak  daerah  terhadap  penerimaan  PAD.  Sesuai  dengan Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  690.  900.327  Tahun    1996  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini:

## Tabel 4. Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan
PERSENTASE KINERJA KEUANGAN KRITERIA Diatas 100% Sangat efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup efektif 60%-80% Kurang efektif Kurang 60% Tidak efektif Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

## C. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian,  Alat  analisis  untuk  mengukur  potensi  adalah  metode trend, regresi linier sederhana, serta formulasi khusus (spesifik) untuk meghitung potensi  pajak  daerah,  selain  itu  juga  akan  diukur  efisiensi  dan  efektivitas  dari setiap  sumber  penerimaan  pajak  daerah.  Analisis  SWOT  mengidentifikasi kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman  dalam  upaya  untuk  meningkatkan penerimaa  dari  pajak  daerah  serta  penentuan  alternatif  pengembangan  atau perbaikan yang sesuai dengan kondisi tersebut.

## D. HASIL PEMBAHASAN
Hasil Perhitungan Potensi, Efisiensi, dan Efektivitas  Pajak Daerah
Berdasarkan  hasil  perhitungan  potensi,  efisiensi,  dan  efektivitas  pajak daerah di Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:
1. Potensi pajak
a. Pajak hotel
: Rp28.380.000.-
b. Pajak restoran/rumah makan   : Rp64.800.000.-
c. Pajak hiburan : Rp34.295.000.- d. Pajak reklame : Rp22.200.000.- e. Pajak penerangan jalan (PPJ)   : Rp25764612.- f. Pajak galian C : Rp3968633.- g. Pajak air tanah : Rp400.000.000.- h. BPHTB : Rp3162000000.- 2. Tingkat efisiensi a. Pajak hotel : 52.08 persen sangat efisien b. Pajak restoran : 43.56 persen sangat efisien c. Pajak reklame : 53.56 persen sangat efisien d. Pajak hiburan : 53.16 persen sangat efisien 3. Tingkat efektivitas. a. Pajak hotel : 4.23 persen kurang efektif b. Pajak restoran : 7.13 persen kurang efktif c. Pajak reklame : 18.08 persen kurang efektif d. Pajak hiburan : 4.45 persen kurang efektif
Berdasarkan  perhitungan  potensi  pajak  secara  umum  di  atas  realisasi masih  jauh  dari  potensi  riil  nya  disebabkan  selama  ini  pola  penanganan  dan
pengelolaan  pajak  daerah  belum  kondusif,  dalam  artian  belum  menerapkan  pola manajemen  modern  terutama  yang  berkaitan  dengan,  pengendalian  dan pengawasan  terutama  dalam  aktifitas  ekonomi  masyarakat,  penyederhanaan adminitrasi pajak.
Dalam  aspek  perluasan  basis  penerimaan  yaitu  dapat  dikatakan  sebagai kegiatan  pendataan  dan  penetapan  masih  dirasakan  kurang  efektif,  mengingat selama  ini proses pendataan wajib pajak, penetapan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)  hanya  ditentukan  secara  primitif  atau  didasarkan  atas  prinsip  negosiasi dengan  wajib  pajak,  dan  belum  melaksanakan  pendataan  maupun  penetapan berbasis  potensi  mengingat  dengan  penetapan  berbasis  potensi  sebagai  dasar penentuan target lebih objektif dan realisasi dapat ditingkatkan karena selama ini membuat  kehilangan  potensiil  riil  penerimaan  setiap  tahunnya,  untuk  itu  sangat diperlukan  langkah  strategis  dan  program  yang  akan  disusun  dalam mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerah  dengan  menghitung  potensi penerimaan pajak daerah secara efektif dan efisien.

## Estimasi Potensi dan Pertumbuhan Pajak Daerah

## Estimasi potensi pajak dihitung dengan Persamaan
Y= 𝒚 ± ta. s (E) Keterangan:
y = Hasil estimasi potensi t = t stat
s (E)   = Standard Error

## 1. Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Bebatuan
Hasil regresi SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0.804820529 R Square 0.647736083 Adjusted R Square 0.530314778 Standard Error 308595096.1 Observations 5 ANOVA Df SS MS F Significance F Regression 1  5.25E+17  5.25E+17  5.516342 0.100425 Residual 3  2.86E+17  9.52E+16 Total 4  8.11E+17 Sumber: data diolah
Dari  hasil  pengolahan  data  tersebut  di  atas  maka  dapat  diperoleh  hasil estimasi  potensi  pajak  Bahan  Mineral  Bukan  Logam  dan  Bebatuan  dengan  nilai estimasi adalah sebesar Rp1284200000, dengan hasil persamaan sebagai berikut:
y = 1248,2 ± 1,812 (308,6)
1284,2 – 1,812 (308,6) < y < 1284,2 + 1,812 (308,6)
Berdasarkan  hasi  estimasi  potensi  pajak  bahan  mineral  bukan  logam  dan bebatuan  dan  selama  perkembangan  realisasinya  selalu  mengalami  peningkatan, dan  peningkatanya  sebesar  Rp396863,3  (optimis),  hal  ini  disebabkan  karena adanya tingkat  pertumbuhan pembangunan konstruksi di Kabupaten Bima setiap tahunnya  baik  yang diperoleh dari  belanja  modal  dan pembangunan  pemerintah Kabupaten Bima maupun peningkatan konstruksi dan rumah tinggal permanen di Kabupaten Bima.

## 2. Pajak penerangan jalan (PPJ)
Hasil regresi

## SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics Multiple R 0.994297 R Square 0.988626 Adjusted R Square 0.984835 Standard Error 79290250 Observations 5

## ANOVA
Df SS MS F Significance F Regression 1 1.6394E+18 1.6394E+18 260.762524 5 0.0005166 Residual 3 1.88608E+1 6 6.28694E+1 5 Total 4 1.65826E+1 8 Pesimis 395744,94 Wajar Hati-hati Optimis 396863,3
Dari  hasil  pengolahan  data  tersebut  di  atas  maka  dapat  diperoleh  hasil estimasi potensi pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp3247385238,
y = 3247,4 ± 2,015 (792,9) 3247,4 – 2,015 (792,9) < y < 3247,4 + 2,015 (792,9)
Dari  hasil  estimasi  potensi  Pajak  Penerangan  Jalan  (PPJ)  dan  selama perkembangan realisasi  setiap tahun  mengalami peningkatan  yang signifikan dan peningkatan  sebesar  Rp2576461,2  pada  tahun  selanjutnya,  hal  ini  dikarenakan adanya  korelasi  dengan  kegiatan  dan  program  pemerintah  untuk  meningkatkan daya  listrik di  Kabupaten Bima dengan  membangun PLTU  Bonto  yang  nantinya dapat  meningkatkan  penerimaan  PPJ  untuk  PAD  Kabupaten  Bima,  terlebih  lagi dengan  adanya  kenaikan  Tarif  Dasar  Listrik  (TDL)  juga  memberikan  kontribusi yang besar bagi penerimaan daerah.
Untuk  pajak  air  tanah  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) hanya dilihat pertumbuhannya karena realisasi  baru tiga tahun terakhir sejak  di  berlakukannya  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  pajak daerah.
Adapun  formulasi  untuk  melihat  pertumbuhan  pajak  Air  Tanah  dan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut:
∆ PAT 11 − 12 = 2011−2012 2011 × 100 %
PAT 12 − 13 = 2013−2012 2012 × 100 %
2014 = 2013 x rata-rata
1. Pajak Air Tanah
∆ PAT = Rp20.000.000.−Rp10.000.000. Rp10.000.000. x 100% = 100% PAT = Rp40.000.000.−Rp20.000.000. Rp20.000.000. x100% = 100%
2014 = Rp40.000.000. x 100% = Rp400.000.000.-
Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan potensi  Pajak  Air  tanah  dan  selama  perkembangan  realisasinya  mengalami peningkatan  yang  sangat  signifikan  sebesar  Rp400.000.000.-  disebabkan  karena adanya  peningkatan  kebutuhan  masyarakat  dan  pengusaha  terhadap  air  sehingga dapat berkorelasi positif terhadap peningkatan penerimaan daerah.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
∆ BPH = Rp150.000.000.−Rp214.000.000. Rp214.000.000. x 100% = (29.91)
Pesimis 2573265,4 Wajar Hati-hati
Optimis 2576461,2
BPH = Rp100.000.000.−Rp150.000.000.
Rp150.000.000.
x 100% = (33.33)
2014 = Rp100.000.000. x (31.62) = Rp3162000000
Berdasarkan  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  tingkat pertumbuhan potensi pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). selama  realisasi  perkembangannya  selalu  mengalami  penurunan  disebabkan karena transaksi berkurang atau orang bayar BPHTB hanya berdasakan pada nilai jual  objek  pajak  (NJOP)  dan  bukan  nilai  transaksi  sehingga  tidak  berkorelasi positif terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Hasil  analisis  SWOT  menunjukkan  untuk  meningkatkan  penerimaan  dari Pajak  Daerah  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  harus,  meningkatkan  kualitas sumber  daya  aparatur/SDM,  memperbaharui  data  potensi  pajak  daerah, meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan/sosialisasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan  anggaran  operasional  dan  upah  pungut,  sebagai  faktor  terpenting dalam upaya peningkatan pajak daerah di Kabupaten Bima.

## E. SIMPULAN
Dari  uraian  dan  penjelasan  yang  telah  dianalisis  pada  Bab  sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah.
1. Dari  hasil  perhitungan  potensi  pajak  daerah  untuk  masing-masing  jenis penerimaan adalah sebagai berikut:
a) hasil perhitungan potensi pajak daerah
i. Pajak hotel : Rp28.380.000.- ii. Pajak restoran/rumah makan : Rp64.800.000.- iii. Pajak hiburan : Rp34.295.000.- iv. Pajak reklame : Rp22.200.000.- v. Pajak penerangan jalan (PPJ) : Rp2576461,2.- vi. Pajak galian C : Rp396863,3.- vii. Pajak air tanah : Rp400.000.000.- viii. BPHTB : Rp3162000000.-
b) untuk  melihat  efsiensi  dan  efektifitas  pengelolaan  pajak  daerah  di Kabupaten  Bima,  berdasarkan  hasil  perhitungan  potensi  dan  tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut: i.  Efisiensi 1) Pajak hotel : 52.08 persen sangat efisien 2) Pajak restoran : 43.56 persen sangat efisien 3) Pajak reklame : 53.56 persen sangat efisien 4) Pajak hiburan : 53.16 persen sangat efisien ii.  Efektifitas 1) Pajak hotel : 4.23 persen kurang efektif 2) Pajak restoran : 7.13 persen kurang efktif 3) Pajak reklame : 18.08 persen kurang efektif 4) Pajak hiburan : 4.45 persen kurang efektif
2. Hasil analisis SWOT menunjukkan untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Daerah  pemerintah  daerah  Kabupaten  Bima  harus,  meningkatkan  kualitas sumber  daya  aparatur/SDM,  memperbaharui  data  potensi  pajak  daerah, meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  melalui  penyuluhan/sosialisasi, peningkatan  sarana  dan  prasarana  pendukung  kegiatan  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak,  meningkatkan  anggaran  operasional  dan  upah  pungut, sebagai faktor terpenting dalam upaya peningkatan pajak daerah di Kabupaten Bima.

## DAFTAR PUSTAKA
Deddy  dan  Solihin.  (2004). Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah ,
PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Edgar  dan  Zainudin.  (2013). Wajah  Otonomi  Daerah  di  Era  Reformasi , Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.
Halim,  Abdul.  (2001). Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah ,  (UUP) AMP YKPN, Yogyakarta.
Halim, Abdul. (2004), Akuntansi Sektor Publik , Salemba Empat, Jakarta.
Halim,  Abdul.  (2004). Seri  Bunga  Ramapai  Manajemen  Keuangan  Daerah , Akuntansi  dan  Pengendalian  Keuangan    Daerah,  (UPP)  AMP  YKPN, Yogyakarta.
Halim,  Abdul,  Ibnu  Mujib.  (2009). Problem  Desentralisasi  dan  Perimbangan Keuangan  Pemerintahan  Pusat-Daerah ,  Sekolah  Pasca  Sarjana  UGM, Yogyakarta.
Ismail,  Tjip.  (2005). Pengantar  Pajak  Daerah  di  Indonesia ,  PT.Yellow Mediatama, Jakarta.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor.  690.900.327  tentang  Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  tahun  2002  tentang  Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
Mahmudi.  (2007).  Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo, (2003). Perpajakan , ANDI, Yogyakarta.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2011
Prakosa. (2003). Pajak dan Retribusi Daerah , UII Pres, Yogyakarta.
Soekarwo.  (2003). Berbagai  Permasalahan  Keuangan  Daerah ,  Airlangga University Press, Surabaya.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004.  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009.  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribus Daerah.
Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000.  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah