Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Entitas Bisnis di Kabupaten Pamekasan
Evi Malia evi.malia@uim.ac.id Universitas Islam Madura
Ardiani Vika A.

## Universitas Islam Madura

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the role of DLH in overseeing business entities, especially companies that in their business activities produce waste. The method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method.  The  results  obtained  are  the duties  of  the  Department  of  the  Environment  are  1)  only  overseeing  business entities that already have environmental permits. 2) Supervision of the application of environmental accounting in business entities in Pamekasan Regency is in line with what is mandated by Law No. 32 of 2009 article 74 paragraph 1 as outlined in  Pamekasan  Regency  Regulation  No.  3/2013,  environmental  supervisors  / officials have the authority to monitor businesses and / or activities that have the potential to pollute / damage the environment, request information from the party responsible  for  activities,  make  copy  of  documents  /  make  notes,  enter  certain places  suspected  of  causing  environmental  pollution  /  damage,  take  samples, examine  equipment  /  installations  and  /  or  means  of  transportation,  request information from parties related to the object of supervision
Keywords:  Business  Entity,  Environmental  Accoounting,  Environmental Agency, Supervision.

## 1. PENDAHULUAN
Penghargaan  Adipura  yang  diraih  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  pada tanggal  14  Januari  2019  merupakan  suatu  prestasi  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan utamanya  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  menjaga  lingkungan  dan  mengawasi lingkungan  dari  pencemaran  limbah  yang  dapat  merusak  sistem  ekologi.  Dinas Lingkungan  Hidup  (DLH)  memiliki  peran  yang  sangat  penting  bagi  kelangsungan ekologi  di  Kabupaten  pamekasan,  salah  satu  perannya  yaitu  mengawasi  entitas  bisnis yang  ada  di  Kabupaten  Pamekasan  dalam  pembuangan  limbahnya.  Sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Pamekasan No. 3 Tahun 2013 bahwasanya Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  bertanggung  jawab  untuk  mengelola Lingkungan  Hidup  berasaskan  berkelanjutan  dan  berkeadilan  sehingga  memberikan kemanfaatan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  pasal  1  ayat  2  menyatakan bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  sistematis  dan terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum. Peraturan  Pemerintah  No  18  tahun  1999  pasal  1  ayat  2  menyatakan  Limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  (B3),  adalah  sisa  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang mengandung  bahan  berbahaya  dan/atau  beracun  yang  karena  sifat  dan/atau
konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan  dan/atau  merusakkan  lingkungan  hidup,  dan/atau  dapat  membahayakan lingkungan  hidup,  kesehatan,  kelangsungan  hidup  manusia  serta  makhluk  hidup  lain. Oleh sebab itu DLH sebagai instansi dibawah naungan pemerintah memiliki tugas dan peranan  penting  untuk  mengawasi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan,  dan  pengelolaan  limbah  pada  entitas  bisnis.  Hal  ini  di  lakukan  untuk meminimalisir  dampak  buruknya  pengelolaan  lingkungan  yang  di  kelola  oleh  entitas bisnis.  Agar  tugas  dan  peranannya  bisa  berjalan  dengan  lancar  dan  sesuai  yang diinginkan,  maka  DLH  memerlukan  acuan  yang  sistematis  dan  benar  sehingga pengawasan  operasional  biaya  lingkungan  terhadap  entitas  bisnis  memenuhi  Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK).
Tujuan perusahaan sebagai suatu enitas bisnis adalah mencari laba untuk saat ini maupun  pada  masa  depan,  melayani  pasar  secara  bersaing,  menciptakan  suasana  kerja yang kondusif bagi seluruh karyawan sehingga tercipta rasa aman dan kemampuan untuk bersaing  serta  berkreasi  demi  kemajuan  perusahaan.  Dari  tujuan  tersebut  sangat  di perlukan  untuk  kelangsungan  hidup  perusahaan,  karena  setiap  perusahaan  mempunyai ungkapan  dan  tujuan  yang  berbeda-beda  (Komite  Nasional  Kebijakan  Governence (KNKG),  2016).  Selain  mendapatkan  laba,  perusahaan  juga  memiliki  tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan penghasil limbah, terutama yang berpotensi mencemari lingkungan dan merusak ekosistem alam perlu diawasi secara ketat dan  berkesinambungan  agar  yang  menjadi  cita-cita  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan yang  diamanatkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  yaitu  menciptakan lingkungan hidup yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dapat tercapai.
Entitas bisnis dalam menerapkan akuntansi lingkungan saat ini bukan hal yang baru lagi, baik berupa Dana Sosial (CSR) maupun dana yang dikeluarkan untuk merawat dan melestarikan  lingkungan.  Tujuan  dari  akuntansi  lingkungan  adalah  menyediakan informasi biaya lingkungan yang relevan bagi mereka yang memerlukannya. Kebersihan akuntansi  lingkungan  bukan  saja  tergantung  pada  ketetapan  dalam  menggolongkan semua biaya-biaya yang di buat perusahaan. Akan tetapi kemampuan dan keakuratan data akuntansi  perusahaan  dalam  menekan  dampak  lingkungan  yang  di  timbulkan  dari aktivitas  perusahaan  (Santoso,  2012).  Regulasi  mengenai  akuntansi  lingkungan  di Indonesia  telah  diatur  dalam  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK). Akuntansi  dampak lingkungan dari  aktivitas perusahaan juga telah diatur  SAK. PSAK No. 1 paragraf 9 telah memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan sebagai berikut. “Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup (atau nilai tambah), khususnya bagi industri dengan sumber daya utama terkait dengan lingkungan  hidup  (atau  karyawan  dan stakeholder lainnya  sebagai  pengguna  laporan keuangan  penting)”  Sehingga  permasalahannya  yaitu  bagaimanakah  peran  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengawasi Akuntansi Lingkungan pada entitas bisnis di Kabuaten Pamekasan.

## 2. LANDASAN TEORI Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Entitas Bisnis
Akuntansi lingkungan menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States Environmental Protection Agency (US EPA) dalam Sari dkk, (2013) mengemukakan  bahwa  “Akuntansi  lingkungan adalah:  suatu  fungsi  penting  tentang gambaran biaya-biaya lingkungan upaya diperhatikan oleh para stakeholder perusahaan yang  mampu mendorong  dalam  pengidentifikasian  cara-cara mengurangi  atau
menghindari  biaya-biaya  ketika pada  waktu  yang  bersamaan  sedang  memperbaiki kualitas lingkungan.
Menurut Hansen dan Moween, (2011) mengatakan bahwa biaya lingkungan adalah biaya-biaya  yang  terjadi  karena  adanya  kualitas  lingkungan  yang  buruk  atau  kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Dalam kebanyakan sistem akuntansi biaya, biaya lingkungan  tersembunyi  dalam  biaya  overhead  sehingga  sulit  untuk  di  evaluasi  dan  di analisis,  karena  itu  di  perlukan  sistem  informasi  akuntansi  manajemen  untuk  biaya lingkungan.
Biaya kualitas Adalah Biaya-biaya yang timbul karena adanya produk atau kualitas yang buruk, biaya kualitas di bagi menjadi empat yaitu:
a. Biaya  Pencegahan  lingkungan (environmental  prevention  costs), adalah  biaya  – biaya  untuk  mencegah  diproduksinya  limbah  dan  sampah  yang  dapat  merusak lingkungan.  Contohnya  seperti  Mengurangi  dan  menghapus  limbah,  melatih pegawai,  pelaksanaan  penelitian  lingkungan,  dan  daur  ulang  produk,  serta memperoleh sertifikat ISO 14001.
b. Biaya Penilaian (environmental detection costs), adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang  dilakukan  untuk  menentukan  apakah  produk,  proses  dan  aktivitas  lainnya  di perusahaan  telah  memenuhi  standar  lingkungan  berlaku  atau  tidak.  Contohnya seperti pemeriksaan produk dan proses limbah agar ramah lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, serta pengukuran tingkat pencemaran.
c. Biaya Kegagalan Internal (environmental internal failure costs), adalah biaya-biaya untuk  aktivitas  yang  dilakukan  karena  diproduksinya  limbah  dan  sampah,  tetapi dibuang  ke  lingkungan  luar.  Jadi,  biaya  kegagalan  internal  terjadi  untuk menghilangkan  dan  mengolah  limbah  dan  sampah  ketika  diproduksi.  Biaya kegagalan internal memiliki dua tujuan yaitu memastikan limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar dan mengurangi tingkat limbah yang di buang sehingga jumlahnya tidak melewat standar lingkungan.
d. Biaya Kegagalan Eksternal (environmental external failure costs) adalah biaya-biaya untuk  aktivitas  yang  dilakukan  setelah  melepas  limbah  atau  sampah  ke  dalam lingkungan.
Beberapa penelitian telah dilakukan tentang akuntasi lingkungan yaitu penelitian yang  dilakukan  oleh  Aminah  (2017)  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Biaya  Lingkungan pada  Pabrik  Tahu  UD  Al-Ikhwan  Bugih  Pamekasan  bertujuan  untuk  menganalisis Penerapan  Akuntansi  Biaya  Lingkungan  pada  pabrik  tahu  UD  Al-Ikhwan  Bugih Pamekasan.  Peneliti  menggunakan  Tehnik  analisis  kualitatif.  Data  diperoleh  dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan analisis hasil wawancara, analisis hasil wawancara dibandingakan dengan teori Hansen dan Mowen, dan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  tentang  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Al- Ikhwan  Bugih  Pamekasan  tidak  secara  khusus  mengidentikasi  biaya-biaya  lingkungan yang  terjadi  seperti  yang  telah  diidentifikasi  oleh  Hansen  dan  Mowen.  UD  Al-Ikhwan dalam  mengakui  dan  mengukur  biaya  lingkungan  telah  sesuai  dengan  SAK  tentang KDPPLK. UD Al-Ikhwan dalam menyajikan dan mengungkapkan biaya lingkungan tidak sesuai dengan SAK tentang KDPPLK.
Nilasari (2014) Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah  pada  PG  Djatiroto  bertujuan  untuk  menganalisis  komponen  biaya  lingkungan terkait pengelolaan limbah serta untuk menganalisis perlakuan akuntansi biaya. Teknik analisis  yang  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  analisis  wawancara  dan
dokumentasi  dengan  teori  Hansen  dan  Mowen  untuk  komponen  biaya  lingkungan  dan PSAK  No.1  paragraf  11,  PSAK  No.14,  dan  PSAK  No.  1  revisi  2009  untuk  perlakuan akuntansi  biaya  lingkungan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa perusahaan telah melakukan pengklasifikasian biaya lingkungan (dalam hal pengelolaan limbah) dan telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi biaya lingkungan. Akan tetapi, berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  ada  beberapa  saran  untuk  dijadikan pertimbangan bagi PG Djatiroto dalam hal penerapan akuntansi lingkungan untuk masa akan datang.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Yuliantini  (2017)  Analisis  Penerapan  Akuntansi Lingkungan pada Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Badan Usaha Milik Desa penelitian  tersebut  menggunakan  idenfikasi  menurut  teori  Hansen  dan  Mowen  serta PSAK.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa,  tidak  terdapat  perlakuan  khusus  terhadap biaya-biaya lingkungan pada BUM Desa Desa Tajun. BUM Desa Desa Tajun melalui unit Tempat  Pengelolaan  Sampah  Terpadu  hanya  menerapkan  akuntansi  lingkungan  secara normatif, sehingga dapat dikatakan BUM Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun belum menerapkan akuntansi lingkungan secara sempurna.
Penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Rohelmy  (2015)    Efektifitas  Penerapan  Biaya Lingkungan  dalam  Upaya  Meminimalisirkan  Dampak  Lingkungan  pada  PT.  Emdeki Utama.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  non-statistik.  Hasil penelitian  ini  yaitu  efektivitas  biaya  lingkungan  yang  dianggarkan  oleh  PT.  Emdeki Utama yang dapat meminimalkan dampak lingkungan akibat dari aktivitas operasional produksi  industri.  Hal  tersebut  terbukti  pada  hasil  analisa  laporan  biaya  lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) tahun 2011 dan 2012 pada limbah udara, suara dan air yang mengalami penurunan kadar zat secara bertahap tiap tahunnya dengan diterapkannya biaya lingkungan.

## Peraturan  Pemerintah  Kabupaten  Pamekasan  Tentang  Peranan  DLH  dalam Pengawasan
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  maka  pemerintah  Kabupaten Pamekasan  menerbitkan peraturan pemerintah daerah sebagai berikut :
1. PP  Nomor  :  18  tahun  1999  tentang  Limbah  B3,  Limbah  bahan  berbahaya  dan beracun,  disingkat  limbah  B3,  adalah  sisa  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang mengandung  bahan  berbahaya  dan/atau  beracun  yang  karena  sifat  dan/atau konsentrasinya  dan/atau  jumlahnya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, dapat  mencemarkan  dan/atau  merusakkan  lingkungan  hidup,  dan/atau  dapat membahayakan  lingkungan  hidup,  kesehatan,  kelangsungan  hidup  manusia  serta makhluk hidup lain.
2. PP Nomor : 19 tahun 1999 tentang Pengendalian, Pencemaran dan  atau Perusakan laut, dimana pencemaran laut ada1ah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke da1am lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.
3. PP Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Dimana AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. PP Nomor : 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Udara. Dimana pencemaran udara merupakan dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
5. PP  Nomor  4  tahun  2001  tentang  Pengendalian  Kerusakan  dan  atau  Pencemaran Lingkungan Hidup.
6. PP  Nomor  :  82  tahun  2002  tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian Pencemaran  Air.  upaya  pemeliharaan  air  merupakan  menjaga  kualitas  air  yang diinginkan  sesuai  peruntukannya  untuk  menjamin  agar  kualitas  air  tetap  dalam kondisi alamiahnya.
7. Peraturan  Daerah  nomor  :  3  tahun  2013  tentang  Izin  Lingkungan    Kabupaten Pamekasan. Bahwasanya Izin Lingkungan adalah izin yang di berikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  prasyarat memproleh izin usaha dan/atau kegiatan. Upaya Pengolaan Lingkungan Hidup dan Upaya  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  yang  selanjutnya  di  singkat  UKL-UPL, adalah  pengelolaan  dan  pemantauan  terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  tidak berdampak  penting  terhadap  lingkungan  hidup  yang  di  perlukan  bagi  proses pengambilan  keputusan  tentang  penyelenggaraan  usaha  dan/atau  kegiatan. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  bertanggung  jawab  untuk  mengelola Lingkungan Hidup berasaskan berkelanjutan dan berkeadilan sehingga memberikan kemanfaatan  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya.  Perlu  mengedepankan  Prinsip  Kehati- hatian,  Demokrasi,  Desentralisasi  serta  Pengendalian  dengan  tidak  pengabaikan pengakuan  dan  Penghargaan  terhadap  Kearifan  Lokal  dan  Kearifan  Lingkungan. Perlunya adanya Prefentif dengan melakukan Pengawasan terhadap Pencemaran dan kerusakan  Lingkungan  Hidup.  Perlunya  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup secara terpadu, efektif, jelas dan tegas guna menjamin Kepatuhan terhadap Hukum Lingkungan
8. Undang  –  Undang  No.32  tahun  2009  Berisi  tentang  bagaimana  dalam  mengawasi Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  memiliki  acuan  dari Pasal  74 ayat  1 yang berisi tentang: melakukan pemantauan,  meminta keterangan, membuat  salinan  dari  dokumen  dan/atau  membuat  catatan  yang  diperlukan, memasuki  tempat  tertentu,  memotret,  membuat  rekaman  audio  visual,  mengambil sampel,  memeriksa  peralatan,  memeriksa  instalasi  dan/atau  alat  transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.
9. Peraturan  Menteri  Lingungan  Hidup  No  7  Tahun  2014  Tentang  Kerugian Lingkungan  Hidup  Akibat  Pencemaran  dan  atau  Kerusakan  Lingkungan  Hidup. bahwasanya  setiap  usaha  atau  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  mendapatan keuntungan harus menyertakan biaya eksternal seperti biaya pengelolaan dan biaya pemantauan  lingkungan  hidup,  biaya  penanggulanagan  atau  kerusakan  lingkungan hidup,  dan  eksploitasi  sumber  daya  alam.  Adapun  Nilai  Unit  Pencemaran  untuk berbagai parameter air limbah atau limbah cair.
Tabel 1. Nilai Unit Pencemaran Untuk Berbagai Parameter Air Limbah atau
Limbah Cair Parameter Nilai 1 Unit Pencemaran COD 50 Kg TSS 50 Kg Oil & Grease 3 Kg Merkuri 20 gr Chromium 500 gr Nikel 500 gr Timbal 500 gr Copper 1000 gr Cadmium 100 gr Petisida dan Herbisida 100 gr Basis biaya per unit pencemaran adalah Rp. 24.750,-
10. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Kriteria Pengelolaan Limbah B3, bahwasanya waktu penyimpanan limbah B3 yang disimpan adalah sebagai berikut.

## Tabel 2. Waktu Penyimpanan Limbah B3
Limbah B3 yang disimpan Waktu Penyimpanan Maksimum Limbah B3 yang dihasilkan 50 Kg/hari  90 hari sejak limbah B3 dihasilkan Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg untuk limbah B3 kategori 1 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari  untuk  limbah B3 kategori  2 dari sumber  tidak spesifik dan dan darri sumber spesifik umum 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan Limbah  B3  Kategori  2  dari  sumber spesifik khusus 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif,  dilakukan  di  kantor Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Pamekasan  unit  pengelolaan  lingkungan  yang berlokasi di Jln.Jokotole No.143, Pamekasan Jawa Timur yang menjadi salah satu unsur pelaksana  kegiatan  kebersihan,  pengendalian,  pencemaran  terutama  di  bagian pengawasan  pada  entitas  bisnis.  Adapun  tugas  pokok  dari  DLH    yang  menggunakan Perbup  No.  19  tahun  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran  dan  atau      Perusakan Lingkungan.
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara  dan dokumentasi. Adapun Informan dalam penelitian ini yaitu:
1. Dinas  Lingkungan  Hidup:  wawancara  dilakukan  kepada  Kasi  Pengawasan  DLH  , Staf Pengawasan DLH, dan Kasi Penanganan Limbah B3 sebagai informan Kunci atau informan utama.
2. Entitas  Bisnis  :  wawancara  dilakukan  terhadap  pelaku  bisnis  yang  menghasilkan limbah  yaitu  pada  PT.  Fawwas  Madura  anugerah  (Retester  LPG  3Kg)  sebagai perusahaan penghasil limbah B3 dan Mercuri, dan Bengkel Asri sebagai perusahaan penghasil limbah cair (Oli bekas).
Sedangkan  dokumentasi  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  yang memberikan  informasi  Biaya  Lingkungan  pada  Entitas  Bisnis  dan  SOP  Pengawasan, beserta dokumen yang diperlukan pada saat turun lapangan di Dinas Lingkungan Hidup.
Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu mendeskripsikan permasalahan tentang biaya operasional lingkungan pada entitas bisnis  yang  dilaporkan  kepada  DLH  Kabupaten  Pamekasan,  dan  menyajikan  data  dari hasil  penelitian.  Langkah-langkah  dalam  teknik  analisis  deskriptif  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi elemen materi pengawasan oleh DLH kepada Entitas Bisnis (Pasal 74 ayat 1).
2. Menganalisis  proses  Pengawasan  Lingkungan  di  kaitkan  dengan  penerapan akuntansi lingkungan Hansen dan Mowen.
3. Menyimpulkan  dari  hasil  Pengawasan  Lingkungan  dengan  penerapan  akuntansi lingkungan pada Entitas Bisnis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Undang  –  undang  No.  32  Tahun  2009  pasal  74  ayat  1  menjelaskan  bahwa  DLH dalam melaksanakan tugas pengawasan yaitu dengan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki  tempat  tertentu,  memotret,  membuat  rekaman  audio  visual,  mengambil sampel,  memeriksa  peralatan,  memeriksa  instalasi  dan/atau  alat  transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.

## Prosedur Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup
Berdasarkan hasil dari pengumpulan data Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan  harus  ada  perosedur  pengawasan  yang  di  jelaskan  dari  SOP  pengawasan, perosedur tersebut :
1. Membuat  jadwal  pengawasan,  Dengan  adanya  jadwal  pengawasan  Dinas Lingkungan Hidup harus mengawasi sesuai dengan jadwal yang sudah di buat dan di setujui oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup agar pengawasan sesuai dengan SOP pengawasan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pamekasan.
2. Melayangkan  surat  pemberitahuan,  Sebelum  melakukan  pengawasan  kepada perusahaan Dinas Lingkungan Hidup melayangkan surat pemberitauan pengawasan, isi  dari  surat  tersebut  yaitu  memberi  taukan  bahwa  akan  ada  pengawasan  dari  tim Dinas  Lingkungan  Hidup  kepada  perusahaan.  dan  perusahaan  harus  menyiapkan dokumen – dokumen tentang ijin lingkungan dan masalah limbah yang di hasilkan oleh perusahaan
3. Membuat berita acara pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup membuat berita acara pengawasan penataan lingkungan hidup yang di dalamnya berisi tentang tanggal dan hari  pelaksanaan,  jabatan  yang  mengawasi  entitas  bisnis,  dan  nama  perusahaan, beserta alamat perusahaan.
4. Mendatangi  lokasi,  Berdasarkan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  Dinas  Lingkungan Hidup  mengawasi  dan  meninjau  secara  langsung  kepada  entitas  bisnis  untuk mengecek kesesuaian dan kepatuhan perusahaan kepada peraturan daerah.
5. Melakukan  pengawasan,  Pengawasan  di  lakukan  berdasarkan  Undang  –  Undang No.32 tahun 2009 Berisi tentang bagaimana dalam mengawasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memiliki acuan dari Pasal 74 ayat 1 yang berisi
tentang:  Pengawasan  yaitu  dengan  melakukan  pemantauan,  meminta  keterangan, membuat  salinan  dari  dokumen  dan/atau  membuat  catatan  yang  diperlukan, memasuki  tempat  tertentu,  memotret,  membuat  rekaman  audio  visual,  mengambil sampel,  memeriksa  peralatan,  memeriksa  instalasi  dan/atau  alat  transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.
Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup, kepada entitas bisnis (PT. Fawwas Madura Anugerah) yang  menghasilkan dua jenis limbah yang berbahaya yaitu: 1)  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3),  2)  Limbah  Merkuri  (Hg).  Adapun limbah tersebut dapat dilihat pada:

## Tabel 3. Volume Total Limbah B3 dan Merkuri ada Entitas Bisnis Periode
Januari – April Tahun 2018 Nama Limbah Total Limbah (Kg) Cat 1880 Debu 7810 Kaleng Thinner 269 Kaleng Cat 187 SKRIN 11 Majun 8 Sumber Data: PT. Fawwas Madura Anugerah
Berdasarkan  hasil  pemantauan  pada  Tabel  1  menunjukkan  limbah  yang  paling dominan  dihasilkan  oleh  PT.  Fawwas  Madura  Anugerah  periode  Januari-  April  Tahun 2018 adalah cat yaitu sebesar 1880 kg, sedangkan debu yaitu sebesar 7810 Kg, namun tidak  termasuk  kategori  mencemari  lingkungan..  jika  dibandingkan  dengan  Nilai  Unit Pencemaran  untuk  berbagai  parameter  air  limbah  atau  limbah  cair  menurut  Peraturan Menteri Lingungan Hidup No 7 Tahun 2014 untuk limbah cat dan debu akan mencemari lingkungan apabila limbah tersebut dilepas ke lingkungan hidup atau tidak dikelola dengn baik.  Adapun  basis  tarif  biaya  pencemaran  per  unit  Rp.  24.750,-  sedangkan  tingkat pencemarannya yaitu tiap 3 kg cat menghasilkan 1 unit pencemaran. Artinya limbah cat yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  berpotensi  626,67  unit  pencemaran  (1880/3)  dengan tarif 626,67 unit x Rp.24.750 = Rp.15.510.000,- biaya pencemaran lingkungan yang harus dikeluarkan oleh PT. Fawwas Madura Anugerah.
Salah  satu  perusahaan  atau  entitas  bisnis  PT.  Fawwas  Madura  Anugerah  yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam khususnya pada bagian pemeliharaan tabung LPG 3 kg. Hal ini sangat berpotensi besar menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan akibat  limbah yang dihasilkan dari proses produksinya. Hal ini sesuai dari hasil  wawancara  dengan  Bapak  Safi’i  selaku  manager  perusahaan  yang  menyatakan bahwa:
“Limbah  yang  dihasilkan  dari  perusahaan  kami  adalah  limbah  B3  dan  Merkuri berbentuk padat dan cair yang kemudian kami tampung di gudang atau TPS”.
Berdasarkan    jenis  limbah  dari  perusahaan  tersebut,  maka  proses  penanganan limbahnya  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pengendalian  limbah  yang  dihasilkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Safi’i yang menyatakan :
“ Limbah padat yang berupa debu ditampung pada tandon dan diendapkan kemudian dimasukkan kedalam karung yang selanjutnya disimpan kembali pada gudang atau TPS. Sedangkan limbah cair yang berupa cat dan thinner dimasukkan pada kaleng kemudian disimpan di gudang atau TPS “.
Pengelolaan limbah diatas berfungsi untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjamin kehidupan masa depan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku  kepentingan  berkewajiban  untuk  melakukan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
“ Pernah,  yaitu  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  datang  mensurvei  dan memberikan arahan agar mengolah terlebih dahulu limbahnya sebelum dibuang”. Pengawasan terhadap entitas bisnis itu sendiri dilakukan beradasarkan pengawasan dokumen  lingkungan  yaitu  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  (UKL)  dan  Upaya Pemantauan  Lingkungan  (UPL).  Dokumen  lingkungan  tersebut  didalamnya  memuat pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah berbahan berbahaya dan beracun (B3) yang di hasilkan oleh entitas bisnis tersebut. Peran entitas  bisnis    dalam  pengawasan  Dinas  Lingkungan  Hidup  sangat  penting  untuk mendukung  terlaksananya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Adapun hasilnya kami paparkan pada tabel berikut.
Tabel 4. Kesesuaian Keterangan Dokumen Lingkungan pada entitas bisnis
Pengawasan DLH Entitas Bisnis
1. Dokumen lingkungan
a. Kepemilikan dokumen lingkungan  Ada dokumen yang di tunjukkan oleh perusahaan
b. Jenis dokumen (Amdal, Ukl/ Upl)  Dokumen perusahaan berbentuk Ukl dan Upl
c. No. Dokumen lingkungan 660/D.Lingk/441.407/2011 d. No. Izin lingkungan 503/I.Lingk/26/432.316/2017 2. Kesesuaian dokumen lingkungan
dengan kondisi usaha/ kegiatan (perubahan kapasitas produksi, luasan, penambahan ultilitas) Perusahaan kami sudah Sesuai 3. Pelaporan Pelaksanaan dokumen lingkungan  semester  1  &  2/  Triwulan 1,2,3,4 Ada, semester 1 & 2

## Sumber : DLH Kabupaten Pamekasan
Dokumen lingkungan perusahaan dalam pengelolaan limbah harus sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  di  tetapkan  oleh  pemerintah  pada  pasal  74 ayat 1.
“ Menurut peraturan kami sudah sesuai. Karena sebelum mendirikan perusahaan, izin perusahaan kami sudah memliki UKL/UPL dan perusahaan kami telah memiliki kelengkapan dokumen”.
Tabel 5.  Pengendalian Pencemaran Air PT Fawwas Madura Anugerah
Pengawasan DLH Entitas Bisnis PT. Fawwas Madura Anugerah 1. Instansi  pengelolaan air limbah Iya, air limbah yang di hasilkan dari perusahaan di olah hingga menghasilkan air yang bening 2. Izin pembuangan limbah cair Iya,  limbah  cair  yang  di  hasilkan  oleh perusahaan akan di angkut 3. Frekuensi uji kualitas air limbah Perusahaan kami pernah melakukan uji kualitas air 4. Pengambilan  sampel air limbah Iya pengambian sampel air di  lakukan 6 bulan sekali Sumber : DLH Kabupaten Pamekasan
Pelaksanaan  pengawasan  pengelolaan  limbah  pada  entitas  bisnis  yaitu  Pejabat Pengawas  Lingkungan Hidup  Daerah ditetapkan  Bupati Pamekasan. Pejabat  Pengawas Lingkungan  Hidup  Daerah  (PPLHD)  yang  melaksanakan  pengawasan  pengelolaan limbah  merupakan  staff  dari  subbidang  pengendalian  pencemaran  lingkungan  karena yang  diawasi  terkait  pengendalian  pengelolaan  limbah.  Pelaksanaan  pengawasan kemudian berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“ Perusahaan  sudah  melakukan  pengelolaan  air  limbah  yang  di  peroleh  dari  sisa limbah cat, air limbah tersebut di alirkan ke penampungan dan di pross hingga air tersebut jernih sehingga dapat di buang kepada saluran air yang menuju sungai.”
Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan ibu Sumiati selaku seksi pengawasan lingkungan hidup.
“ Hasil  dari  limbah  perusahaan  yang  berbentuk  cair  seperti  libah  cat  tersebut disimpan pada penyimpanan limbah B3 yang akan di angkut, karena perusahaan PT.  Fawwas  Madura  Anugerah  sudah  bekerja  sama  dengan  PT.  Wahana  Alam Sentosa yang sudah memiliki SOP”.

## Tabel 6. Pengendalian Pencemaran Udara PT. Fawwas Madura Anugerah
Pengawasan DLH Entitas Bisnis PT. Fawwas Madura Anugerah 1. Pengujian sumber udara Iya,  hasilnya sangat tinggi 2. Penghijauan di sekitar perusahaan Sudah  cukup  untuk  penghijauan  di sekitar perusahaan 3. Penggunaan Masker Sudah ada tetapi perusahaan kurang di siplin  terhadap  perlengkapan  dan keamanan perusahaan 4. Menjaga  kebersihan  terutama debu di sekitar pabrik Tidak,  kurangnya  kebersihan  di  area perusahaan Sumber : DLH Kabupaten Pamekasan
Pencemaraan udara dapat menimbukan berbagai macam permasalahan, mulai dari masalah kesehatan sampai pada perubahan iklim global. Pencemaran udara tidak dapat dihilangkan melainkan bisa diminimalisir atau dikurangi. Oleh karena itu perlu kesadaran bagi pekerja untuk mematuhi segala peraturan agar pencemaran tersebut dapat dikurangi.
“Kurangnya kesadaran terhadap pekerja-perkerja di perusahaan yang sangat tidak memperhatikan kesehatan dan keamanan. Pak Safi’i selaku direktur atau pihak yang bertanggung  jawab  di  perusahaan  sudah  menjelaskan  bahwa  perusahaan  sudah menyediakan  fasilitas-fasilitas  untuk  menjaga  keamanan  pegawai  perusahaan, seperti:  masker,  topi,  dan  baju/  ketelpak.  Tetapi  pekerja  perusahaan  kurang mematuhi peraturan perusahaan yang sudah di sediakan”.

## Tabel 7. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) PT Fawwas Anugerah Madura
Pengawasan DLH Entitas Bisnis PT. Fawwas Madura Anugerah 1. Izin tempat penyimpanan sementara (TPS) LB3 Sudah ada TPS B3 sudah tersedia
Pengawasan DLH Entitas Bisnis PT. Fawwas Madura Anugerah 2. Ketentuan teknis limbah B3
a. Memiliki TPS limbah B3
b. Papan nama
c. Simbol dan label
d. Jarak dari perusahaan
e. Penerangan
f. Ventilasi g. Pemisahaan Limbah Sudah ada Sudah ada Sudah ada Cukup jauh dari jangkauan Belum ada Kurang adanya fentilasi Belum  terpisah  masih  di  satukan  dan belum  ada  pembatas  dari  macam- macam limbah 3. Limbah B3 yang dihasilkan Limbah cair, limbah padat 4. Pengelolaan lanjutan limbah B3  Limbah tidak diolah namun di angkut
Sumber : DLH Kabupaten Pamekasan
Penerapan  sistem  pengolahan  limbah  harus  disesuaikan  dengan  jenis  dan karakterisasi dari limbah yang akan diolah dengan memperhatikan biaya pengolahannya, pengoperasian  ,  perawatan,  dan  keperluan  lahan  untuk  mengatasi  permaslahan  limbah tersebut  tanpa  menimbulkan  efek  samping  terhadap  lingkungan.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan pegawai DLH ibu Yuniar parasvita selaku seksi penanganan limbah B3, menjelaskan bahwa :
“PT.  Fawwas  Madura  Anugerah  kurang  mentaati  peraturan-  peraturan  tentang penyimpanan limbah B3”.
Berdasarkan  hasil  pengawasan  Dinas  Lingkungan  Hidup  terhadap  PT.  Fawwas Madura Anugerah, maka Dinas Lingkungan Hidup wajib membuat salinan sebagai bukti bahwa  entitas  bisnis  tersebut  pernah  diawasi.  Adapun  salinan  tersebut  berupa  :  berita acara,  informasi  umum  entitas  bisnis  dan  dokumen  izin  lingkungan  seperti AMDAL/UKL/UPL/-SPPL dll.
Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah PT. Fawwas Madura Anugerah yaitu pejabat  pengawas  Lingkungan  Hidup  Daerah  yang  ditetapkan  oleh  Bupati  Pamekasan dengan  memasuki  entitas  bisnis  tersebut.  Lokasi  pengawasan  terhadap  entitas  bisnis berdasarkan  yang  ditunjuk  SK  pemberi  izin.  Dari  hasil  wawancara  dengan  ibu  Farida selaku pengawas menyatakan
“ Jika  di  PT  Fawwas  Madura  Anuggerah  kami  mengawasi  ruang  Pengelolaan Limbah B3 dan Merkuri dan memeriksa peralatannya”.
Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Farida, menyatakan bahwa :
“Memotret lokasi pengawasan bertujuan sebagai bahan pelaporan kami terhadap pimpinan,  selain  itu  bukti  foto  memperkuat  kami  bahwa  kami  sudah  melakukan pengawasan di PT. Fawwas Madura Anugerah dan dari foto tersebut bisa diketahui kelebihan  dan  keurangan  perusahaan  dalam  menjalankan  pengolahan  limbah  B3 dan Merkuri.”
Tujuan  dari  pengambilan  sampel  adalah  untuk  mengumpulkan  sebagian  material mewakili  material/bahan  yang  akan  diperiksa  di  laboratoriom.  Untuk  mendapatkan sampel yang mewakili, diperlukan seorang pengambil sampel yang mampu melakukan prosedur pengambilan dan pengawetan sampel dengan baik. Hal ini dilakukan agar hasil
uji  laboratotium  dapat  dipertanggungjawabkan  kualitas  dan  kuantitasnya.  Berdasarkan hasil wawancara denga ibu Farida menyatakan :
“ Pengambilan  sampel  dilakukan  setelah  pengawasan  dilaksanakan.  Sampel  yang diambil pada PT. Fawwas Madura Anugerah yaitu : Sampel air bersih, air kotor dan air minum.”
Pemeliharaan peralatan merupakan suatu fungsi yang penting dalam entitas bisnis. Dalam  menjalankan  usahanya,  entitas  bisnis  perlu  menggunakan  peralatannya  secara kontinuitas. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan pemeliharaan dan perawatan meliputi kegiatan pengecekan dan reparasi alat. Pelaksanaan pengawasan peralatan PT. Fawwas Madura  Anugerah    oleh  DLH  berdasarkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) Pembinaan  dan  Pengawasan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Dari  hasil  wawancara dengan IBU Farida  menyatakan :
“Pemeriksaan peralatan pada PT. Fawwas Madura Anugerah  terdiri dari  tungku pembakaran, mesin pressing, mesin ampelas debu, mesin cat, dan mesin segel.”
Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Ibu Farida, menyatakan bahwa :
“ PT.  Fawwas  Madura  Anugerah  tidak  ditemukan  pelanggaran  terkait  dengan pengelolaan limbah B3 dan merkuri. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh entitas bisnis mekanismenya sebagai berikut : a) memberi surat peringatan pertama (SP1)  sampai  (SP3).  Jika  SP1  sampai  SP3  tidak  dilaksanakan  maka  selanjutnya diserahkan kepada pihak penegak peraturan daerah (satpol PP).”

## Pengawasan Akuntansi Lingkungan pada Entitas Bisnis Berdasarkan Teori Hansen dan Mowen
Biaya lingkungan adalah biaya biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk  atau  kualitas  yang  buruk  mungkin  terjadi.  Berdasarkan  definisi  diatas  biaya lingkungan dapat diklafikasikan menjadi empat kategori yaitu:
1. Biaya  Pencegahan  Lingkungan (Environmental  Preven-tion  Cost), adalah  biaya  – biaya  untuk  mencegah  diproduksinya  limbah  dan  sampah  yang  dapat  merusak lingkungan.
“Limbah  debu  kami  dikemas  menggunakan  karung  dan  limbah  thinner  dikemas menggunakan dirigent. Kemudian kami simpan di TPS B3 selama 6 Bulan. Setelah itu  limbah  tersebut  diangkut  menggunakan  jasa  PT.  Wahana  Alam  Sentosa  yang sudah memiliki SOP dalam pengangkutan limbah B3. Sedangkan pembelian karung untuk  penempatan  limbah  berjenis  limbah  debu  seharga  Rp.  3.000/karung  dan pembelian dirigent untuk menampung limbah thinner seharga Rp. 37.500/dirigent.”
Berikut adalah jurnal biaya pencegahan lingkungan PT. Fawwas Madura Anugerah sebagai berikut.
Tabel 8. Jurnal Biaya Pencegahan Lingkungan Biaya Pencegahan Biaya Lingkungan (Rp) Pengemasan Limbah - Karung 3000 @ 150 Karung - Dirigen Kecil 37.500 @ 30 Total Biaya Pencegahan 450.000 1.125.000 1.575.000
Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2018
Sedangkan biaya pencegahan yang di keluarkan oleh perusahaan bengkel mobil asri adalah biaya pembelian selang oli, agar tidak menyebabkan limbah kepada tanah dan
air di sekitar perusahaan, selang tersebut berfungsi untuk mengambil oli dari mobil dan di salurkan ke tangki.
2. Biaya  Deteksi  atau  Penilaian  lingkungan  adalah  biaya-biaya  untuk  aktivitas  yang dilakukan  untuk  menentukan  apakah  produk,  proses  dan  aktivitas  lainnya  di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan berlaku atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Safi’i menyatakan:
“ Iya, Perusahaan kami melakukan pemeriksaan proses dan hasil produknya yang sudah jadi “. Kemudian kami lanjutkan dengan bertanya masalah audit lingkungan, maka  pak  safi’i  menjelaskan  bahwa  “perusahaan  kami  sudah  melengkapi  syarat syarat  audit lingkungan”. Hal  ini dilakukan karena menurut  pak  safi’i  jika  tidak memenuhi syarat, maka jabatan saya terancam.
Berikut adalah jurnal biaya penilaian atau deteksi lingkungan PT. Fawwas Madura Anugerah sebagai berikut.
Tabel 9. Biaya Penilaian atau Deteksi Lingkungan Biaya Penilaian atau Deteksi Biaya Lingkungan (Rp) - Pemeriksaan Produk - Pemeriksaan Proses - Audit Lingkungan 0 0 0 Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2018
Pada  Bengkel  Mobil  Asri  juga  memeriksa  selang  pengambil  oli  juga  ada  standart nasional  atau  SNI  karena  di  hawatirkan  ada  kebocoran  –  kebocoran  pada  selang. Perusahaan  bengkel  mobil  asri  sudah  menyediakan  biaya  penilaian    untuk pemeriksaan selang oli.
3. Kegagalan  internal  lingkungan  adalah  biaya-biaya  untuk  aktivitas  yang  dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi dibuang ke lingkungan luar. “Perusahaan kami dalam pengolahan limbahnya cukup dengan mengangkut limbah tersebut yang bekerjasama dengan PT Wahana Alam Sentosa”.
Hal ini dilakukan karena PT Wahana Alam Sentosa memiliki SOP. Berikut adalah jurnal  biaya kegagalan internal  lingkungan PT Fawwas Madura Anugerah sebagai berikut.
Tabel 10. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan Biaya Kegagalan Internal Biaya Lingkungan (Rp)
- Pengangkutan Limbah
- Limbah Cat 2000 Kg @ 1800
- Limbah Debu 2000 Kg @ 1800 - Jasa Transportasi Total Biaya Pencegahan 3.600.000 3.600.000 2.000.000 9.200.000
Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2018
Dari  hasil  limbah  bengkel  mobil  perusahaan  oli  yang  sudah  di  tampung  ke  dalam tangki  akan  di  jual  kepada  pembeli  yang  mempunyai  ijin  atau  SOP.  Hasil  dari penjualan limbah akan masuk ke kas perusahaan.
4. Kegagalan  eksternal  adalah  biaya-biaya  untuk  aktivitas  yang  dilakukan  setelah melepas  limbah  atau  sampah  ke  dalam  lingkungan.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Pak  safi’i  menyatakan  bahwa  “Sampai  saat  ini  peruhasaan  kami  belum pernah terjadi pencemaran lingkungan di sekitar pabrik”. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari ibu Farida yang menyatakan “Hingga saat ini belum ada pelaporan dari  warga  sekitar  terhadap  PT.  Fawwas  Madura  Anugerah  tentang  pencemaran lingkungan”.  Berikut  adalah  biaya  kegagalan  external  lingkungan  PT.  Fawwas Madura Anugerah sebagai berikut.
Tabel 11. Jurnal Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan
Biaya Kegagalan Eksternal Biaya Lingkungan (Rp) - Pembersihan Sawah - Restorasi Tanah 0 0

## Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2018
Sedangkan pada Bengkel Mobil Asri tidak ada biaya untuk kegagalan external

## Peranan Pengawasan DLH Dalam Pengawasan Penerapan Akuntansi Lingkungan
Pengawasan  terhadap  pemberi  izin  merupakan  pengendalian  untuk  mencegah dampak  lingkungan  yang  ditimbulkannya.  Pada  penelitian  ini  pengawasan  dilakukan berdasarkan Undang –Undang No.32 Tahun 2009, Berdasarkan hasil pemantauan DLH, PT. Fawwas Madura Anugerah menghasilkan dua jenis limbah yang berbahaya, yaitu: 1) Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3),  2)  Limbah  Merkuri  (Hg).  Berdasarkan Peraturan  pemerintah  no  18  tahun  1999  pasal  1  ayat  2  menyatakan  Limbah  Bahan Berbahaya  dan  Beracun  (B3),  adalah  sisa  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan  yang mengandung  bahan  berbahaya  dan/atau  beracun  yang  karena  sifat  dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan  dan/atau  merusakkan  lingkungan  hidup,  dan/atau  dapat  membahayakan lingkungan  hidup,  kesehatan,  kelangsungan  hidup  manusia  serta  makhluk  hidup  lain. Sedangkan  Limbah  Merkuri  adalah  logam  berat  berbentuk  cair,  berwarna  putih  perak serta  mudah  menguap  pada  suhu  ruangan.  Merkuri  (Hg)  akan  memadat  pada  tekanan 7640 Atm. Merkuri (Hg) memiliki no atom 80, berat atum 200,59 g/mol, titik beku 39 0 dan titik didih 356,6 0 .
Dari temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Fawwas Madura Anugerah menghasilkan  limbah  yang  dapat  mencemari  lingkungan,  namun  PT  Fawwas  Madura Anugerah melakukan pengolahan limbahnya dengan baik, sehingga perusahaan tersebut tidak perlu mengeuarkan biaya kegagalan eksternal  karena limbah tersebut tidak terlepas ke lingkungan. selanjutnya dokumen lingkungan PT. Fawwas Madura Anugerah  pada tabel 5 tentang kepemilikan dokumen lingkungan telah ditunjukkan oleh perusahaan yaitu dokumen UKL dan UPL
dengan No.persetujuan 660/Dokumen
Lingkungan/441.407/2011 tertanggal 10 Desember 2011 yang disetujui oleh DLH kota Pamekasan.  Saat  ini  PT.  Fawwas  Madura  Anugerah  telah  menjalankan  kegiatan operasional  dengan  baik.  Kegiatan  ini  melibatkan  berbagai  aktivitas  dan  penggunaan berbagai  peralatan  yang  berpotensi  memberi  dampak  terhadap  karyawan,  masyarakat maupun  lingkungan  di  sekitarnya.  Selain  itu  kesesuaian  dokumen  lingkungan  dengan kondisi usaha/ kegiatan (perubahan kapasitas produksi, luasan, penambahan ultilitas) PT. Fawwas Madura Anugerah telah mematuhi secara administrasi.
Izin  pemanfaatan  air  limbah  dikeluarkan  oleh  Bupati/Walikota  berdasarkan  PP No.82 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1 dan 2. pemohon izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi  pada  tanah  diwajibkan  lebih  dahulu  melakukan  kajian  untuk  mengetahui
pengaruh aplikasi air limbah pada tanah terhadap ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan  air  tanah  dan  kesehatan  masyarakat.  Bupati/Walikota  dapat  mengeluarkan  izin pembuangan  air  limbah  untuk  aplikasi  pada  tanah  jika  berdasarkan  evaluasi  oleh Bupati/Walikota,  pembuangan  air  limbah  untuk  aplikasi  pada  tanah  layak  lingkungan. Adapun  sanksi  administrasi  yang  dapat  dikenakan  seperti  peringatan  tertulis,  paksaan pemerintahan, uang paksa dan pencabutan izin, berdasarkan PP No.82 Tahun 2002 Pasal 24  ayat  (1)  yaitu  wajib  membayar  retribusi.  Berdasarkan  hasil  evaluasi  pengendalian pencemaran air, perusahaan tidak taat terhadap izin, pelaporan, titik penataan, parameter baku  mutu,  pemenuhan  baku  mutu  limbah  dan  ketentuan  perundang-undangan lingkungan yang berlaku.
Pengolahan  limbah  B3  PT  Fawwas  Madura  Anuggerah  telah  memiliki  surat  izin penyimpanan sementara limbah B3 dengan No.surat 503/Izin
Lingkungan/26/432.316/2017 ditetapkan tanggal 22 Agustus 2017 dengan masa berlaku 5 tahun Pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam pasal 59 UUPPLH- 2009. Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan,  pengumpulan,  pengangkutan,  pemanfaatan,  dan/atau  pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. Beberapa ketentuan penting dari pasal ini bahwa setiap orang  yang  menghasilkan  limbah  B3  wajib  melakukan  pengelolaan  limbah  B3  yang dihasilkannya.  Dalam  hal  setiap  orang  tidak  mampu  melakukan  sendiri  pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat  izin  dari  menteri  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan kewenangannya.  Menteri  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota  wajib  mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelolaan limbah B3 dalam izin. Sumber limbah bahan berbahaya PT Fawwas Madura Anuggerah seperti limbah debu dan cat  menyumbang pencemaran yang cukup besar atau kisaran ton/tahun serta pengolahan limbah B3 dan merkuri tersebut yang diserahkan ke pihak ketiga yaitu PT Wahana Alam Sentosa yang sudah memiliki SOP pengangkutan secara umum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.
Dari hasil pemantauan pengolahan limbah PT Fawwas Madura Anuggerah tercatat telah melakukan hasil limbah yang dikeluarkan secara berkala, antara lain:
a. Terhadap  limbah  cair,  perusahaan  telah  melaporkan  ke  DLH  secara  berkala  setiap semester  1  &  2,  namun  dengan  adanya  ketenggangan  dan  mempermudah  pemilik usaha,  DLH  memberikan  kelonggaran  dimana  pelaporan  dapat  diberikan  setiap setahun sekali yang mana pelaporan tersebut memuat mengenai baku mutu  limbah cair pada tiap bulanya.
b. Limbah udara dilaporkan setiap semester 1 dan 2 sekali pada DLH;
c. Limbah  debu  dan  Cat  dilakukan  oleh  pihak  ke  tiga  dimana  yang  mempunyai  ahli dalam hal LB3.
Monitoring ke lapangan dilakukan oleh DLH ketika ada pelaporan atau aduan yang masuk ke DLH. Bentuk tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan ditunjukkan  melalui  pembinaan  terhadap  entitas  bisnis.  Tingginya  kesadaraan  entitas bisnis    terhadap  pengelolaan  lingkungan  hidup  ini  membuat  Dinas  Lingkungan  Hidup memilih beberapa entitas bisnis sebagai salah satu perusahaan yang masuk dalam proper. Proper ini dimaksudkan sebagai salah satu program penilaian kinerja entitas bisnis, yang diharapkan  agar  setiap  entitas  bisnis    berlomba-lomba  untuk  melakukan  pengelolaan lingkungan dan tidak semata-mata mendirikan usaha untuk mendapat keuntungan

## Tindak Lanjut Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Penerapan Akuntansi Lingkungan
Dari  hasil  pengawasan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  DLH  Kabupaten Pamekasan  hanya  memberi  arahan  kepada  entitas  bisnis.  Karena  berdasarkan  hasil pelaporan terbukti pengolahan limbah B3 dan Merkuri telah memenuhi sarat administrasi dan teknis  sesuai  Undang-Undang No.32 tahun 2009 yang berisi  tentang  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Arahan  tersebut  berupa  informasi  umum  tentang tindak lanjut yang harus dilakukan oleh entitas bisnis dalam pengendalian pencemaran limbah B3 dan merkuri berupa :
1. Perusahaan  wajib  menindak  lanjuti  izin  pembuangan  limbah  cair  yang  telah dimohonkan kepada Dinas Lingkungan Hidup
2. Perusahaan wajib menjaga kualitas air limbah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bupati Pamekasan.
3. Perusahaan  wajib  melakukan  pengujian  air  limbah  setiap  bulan  sesuai  jumlah parameter  yang  di  persyaratkan  dalam  baku  mutu  air  limbah  dan  memeriksanya kepada laboratorium terakreditasi.
4. Perusahaan  wajib  menyampaikan  laporan  pemantauan  dan  pengujian  kualitas  air limbah,  setiap  semester  1  &  2  kepada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Pamekasan.
5. Perusahaan wajib memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit, atau kualitas limbah harian.
Dari hasil pembahasan diatas dapat diketahui bahwa PT. Fawwas Madura Anugerah dan Bengkel Mobil Asri telah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan. Tetapi tidak secara khusus melakukan klasifikasi biaya lingkungan menurut teori Hansen dan Mowen.
Adapun  biaya-biaya  lingkungan  yang  dikeluarkan  oleh  Entitas  Bisnis  adalah sebagai berikut:
1. Biaya Pencegahan, Biaya pencegahan dikeluarkan guna untuk mencegah terjadinya kerusakan  lingkungan.  Biaya  pencegahan  yang  dikeluarkan  oleh  PT.  Fawwas Madura  Anugerah  berupa  biaya  pengemasan  yaitu  biaya  pembelian  karung  dan pembelian dirigent. Biaya pengemasan tersebut digunakan untuk mengemas limbah debu dan Thinner. Setelah limbah tersebut dikemas, selanjutnya disimpan di TPS B3 sampai enam bulan yang kemudian limbah tersebut diangkut dengan menggunakan jasa  PT.  Wahana  Alam  Sentosa  yang  sudah  memiliki  SOP  dalam  pengangkutan limbah  B3.  Biaya  pencegahan  yang  dikeluarkan  oleh  Bengkel  Mobil  Asri  berupa selang oli yang berfungsi untuk mengambil sisa oli dari mobil yang akan di salurkan dan di tampung ke dalam tangki.
2. Biaya Penilaian atau deteksi, Biaya deteksi dikeluarkan untuk mengetahui aktivitas dari proses produksi telah memenuhi standart lingkungan atau tidak. Biaya deteksi yang  dikeluarkan  oleh  PT.  Fawwas  Madura  Anugerah  berupa  biaya  pemeriksaan produk, pemeriksaan proses dan biaya audit lingkungan. Berdasarkan Tabel 8 (jurnal biaya  penilaian),  ketiga  biaya  penilaian  atau  deteksi  tersebut  senilai  Rp  0.  Hal  ini karena  pemeriksaan  produk,  pemeriksaan  proses  dan  audit  lingkungan  tidak memerlukan biaya, tetapi perusahan menyediakan biaya cadangan yang disebut biaya lain  lain.  Biaya  deteksi  yang  dikeluarkan  oleh  Bengkel  Mobil  Asri  berupa  biaya pemeriksaan produk dan biaya cadangan untuk pemeriksaan selang oli karena takut ada kebocoran dari selang tersebut.
3. Biaya kegagalan internal, Biaya kegagalan internal dilakukan untuk menghilangkan dan mengolah limbah ketika diproduksi. Biaya kegagalan internal yang dikeluarkan
yaitu biaya pengangkutan limbah B3. Biaya pengangkutan limbah B3 PT. Fawwas Madura  Anugerah  terdiri  dari  pengangkutan  limbah  cat,  limbah  debu  dan  jasa transportasi. Limbah tersebut diangkut menggunakan jasa PT. Wahana Alam Sentosa yang  sudah  memiliki  SOP  dalam  pengangkutan  limbah  B3.  Dari  entitas  bisnis Bengkel  Mobil  Asri  akan  menjual  dari  hasil  limbah  atau  sisa  oli  dan  perusahaan mencatan sebagai pendapatan yang akan masuk ke kas perusahaan.
4. Biaya  kegagalan  Eksternal,  Kegagalan  eksternal  dilakukan  untuk  menanggulangi limbah atau sampah yang tercemar ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal yang  dikeluarkan  yaitu  biaya  pembersihan  sawah  dan  biaya  restorasi  tanah. Berdasarkan  Tabel  10  (jurnal  biaya  kegagalan  eksternal),  kedua  biaya  kegagalan eksternal tersebut senilai Rp 0. Hal ini karena limbah B3 yang dihasilkan oleh PT. Fawwas Madura Anugerah belum pernah mencemari lingkungan.
PT. Fawwas Madura Anugerah sudah mengelola limbah yang mereka hasilkan. Hal itu dijelaskan oleh Bapak Safi’i yang menyatakan : “ Perusahaan kami dalam pengolahan limbahnya yaitu dengan cara dikemas yang kemudian diangkut dengan bekerjasama  PT. Wahana  Alam  Sentosa ” yang  sudah  memiliki  SOP  pengangkutan  limbah  B3. Berdasarkan penjelasan diatas   dapat disimpulkan bahwa PT. Fawwas Madura Anugerah sudah mengelola limbahnya dengan baik.
Perusahaan  Bengkel  Mobil  Asri  tidak  mengeluarkan  biaya  kegagalan  external karena perusahaan bulum pernah mencemari lingkungan sekitar perusahaan.
PT.  Fawwas  Madura  Anugerah  dan  Bengkel  Mobil  Asri  telah  menyajikan  biaya lingkungan menganut Model Normatif. Dimana Model normatif mengakui dan mencatat biaya-biaya  lingkungan  secara  keseluruhan  yakni  dalam  lingkup  satu  ruang  rekening secara  umum  bersama  rekening  lain  yang  serumpun.  Biaya-biaya  serumpun  tersebut disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangannya.
Entitas bisnis telah melakukan penerapan akuntansi lingkungan sebagai tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, dan telah mengurangi pencemaran lingkungan  diwilayah  sekitar  perusahaan,  berdiri  Sebagai  entitas  bisnis    sudah menerapkan  etika  bisnis  di  dalam  perusahaannya  tetapi  bukan  dari  kesadaran perusahaanya melainkan terikat dengan peraturan yang sudah ada.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam  pengawasan  penerapan  akuntansi lingkungan  pada  entitas  bisnis  di  Kabupaten  Pamekasan  sudah  sejalan  dengan  yang diamanatkan  oleh  Undang-undang  No.  32  tahun  2009  pasal  74  ayat  1  yang  telah dituangkan  pada  peraturan  daerah  Kabupaten  Pamekasan  no  3  tahun  2013, Pejabat/petugas pengawas lingkungan hidup mempunyai kewenangan untuk pemantauan usaha  dan/atau  kegiatan  yang  potensi  mencemari/merusak  lingkungan,  meminta keterangan pihak penanggung jawab kegiatan, membuat salinan dari dokumen/membuat catatan, memasuki tempat tertentu yang diduga sebagai penyebab pencemaran/perusakan lingkungan  hidup,  mengambil  contoh,  memeriksa  peralatan/instalasi  dan  atau  alat transportasi, meminta keterangan pihak-pihak terkait dengan objek pengawasan.
Bagi  Bengkel  Mobil  Asri  akan  menjual  sisa  limbah  oli  dan  di  catat  sebagai pendapatan  lain-lain  oleh  perusahaan.  Kedua  perusahaan  tersebut  telah  mengeluarkan cost  and  benefit sebagai  cara  menjaga  keseimbangan  antara  biaya  investasi  dan maintenance limbah untuk going concern perusahaannya. DLH berperan penting dalam pengawasan lingkungan untuk entitas bisnis dan akan cenderung menerapkan akuntansi
lingkungan  karena  adanya  pengawasan  lingkungan  dan  sanksi  atas  ketidak  patuhan terhadap peraturan yang sudah di berikan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah, Siti. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada Pabrik tahu UD. Al- Ikhwan Bugih Pamekasan. Skripsi. Universitas Islam Madura.
Hansen, Don R, dan Mowen, Maryanne M. 2011. Akuntansi Manajerial . Jakarta. Salemba Empat.
Komite Nasional Kebijakan Governannce. 2016. Pedoman Etika Bisnis Perusahaan.
Nilasari, Fitri. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah (PG. Jatiroto). Artikel Ilmiah Mahasiswa
Peraturan daerah No. 03 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  1999  tentang  Pengendalian  Pencemaran  dan/atau Perusakan Laut
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Peraturan Pemerintah. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Pemerintah  Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
Peraturan  Menteri  Lingungan  Hidup  No  7  Tahun  2014  Tentang  Kerugian  Lingkungan  Hidup Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Kriteria Pengelolaan Limbah B3
Rohelmy,  Faishal  Agung.  2015.  Efektivitas  Penerapan  Biaya  Lingkungan  Dalamm  Upaya Meminimalkan Dampak Lingkungan (Studi pada PT. EMDEKI UTAMA). Student journal administrasi bisnis . Univrsitas Brawijaya. Malang.
Ikatan Akuntansi Keuangan. 2017. Standar Akuntansi Keuangan
Yuliantini,  Putu  Anik.  2017.  Analisis  Penerapan  Akuntansi  Lingkungan  Pada  Unit  Tempat Pengelolaan  Sampah  Terpadu  di  Badan  Usaha  Milik  Desa.  J urnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi). Vol 7. No. 1, pp