## DAMPAK AGREEMENT ON AGRICULTURE TERHADAP KETAHANAN PANGAN
INDONESIA : KASUS KOMODITAS GULA (2009 – 2014)
Dimitria Ariesta Pranoto Asep Saepudin, S.IP, M.Si Anik Yuniarti S.IP, M.Si
Prodi  Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan Yogyakarta Email : dimitriaapranoto@yahoo.co.id Aasaepudin52@yahoo.co.id ayun_sip@yahoo.com

## Abstract
Indonesia’s  participation  as  a  member  of  the  World  Trade  Organization  (WTO),  brings Indonesia implement the Agreement Establishing the World Trade Organization. In the WTO there are  sub  topics  that  regulate  agricultural  trade,  namely  the Agreement  on Agriculture  (AoA). AoA implementation in Indonesia has positive and negative impacts on food security in the case of sugar commodity in Indonesia. This thesis approaches the international regime theory to explain the AoA impact on food security in the case of Indonesian sugar commodities in 2009 - 2014. The aim of this paper is to explain how the AoA impact on food security in the case of Indonesian sugar commodities in 2009 - 2014. The positive impact and negative impacts arise from the application of AoA’s clauses, i.e.  market  access,  domestic  subsidies  (domestic  support)  and  export  subsidies,  into  the  domestic policies related to food security and sugars.
Keywords : Agreement on Agriculture (AoA), Food Security, Sugar, Impact

## A.  Pendahuluan
Agreement on  Agriculture (AoA)
merupakan  suatu  kesepakatan  yang  dibentuk oleh organisasi perdagangan dunia ( World Trade Organization )  dalam  perundingan  Putaran Uruguay  pada  1994.  AoA  sendiri  merupakan tindak  lanjut  dari  permasalahan  proteksi perdagangan  hasil  pertanian  dimana  banyak negara di dunia mencoba membangun peraturan yang  lebih  ketat  pada  sektor  tersebut.  Tujuan dari  AoA  adalah  untuk  melakukan  reformasi perdagangan dalam sektor pertanian dan membuat kebijakan  –  kebijakan  yang  lebih  berorientasi pasar.  Hal  –  hal  yang  diatur  dalam AoA,  yaitu :akses pasar, subsidi ekspor dan subsidi domestik (Rezlan Ishar Jenie, 2009: 5).
Sebagai  tindak  lanjut  keanggotaan
Indonesia  dalam World  Trade  Organization (WTO), Indonesia mulai meratifikasi kesepakatan dalam bidang pertanian ( Agreement on Agriculture ) melalui Undang – Undang No 7 Tahun 1994. Hal tersebut berarti bahwa Indonesia menyepakati  segala  aturan  yang  tertulis  dalam kesepakatan  dibidang  pertanian  yang  telah dirumuskan dalam AoA.
Salah  satu  komoditas  pertanian  yang dibahas  dalam  kerangka  WTO  adalah  gula. Gula merupakan salah satu produk pangan yang keberadaannya  cukup  diperhitungkan.  Tingkat konsumsi  gula  dunia  naik  mencapai  angka  171 million matric tons pada 2014/2015 (“Total Sugar Production Worldwide”, http://www.statista.com/
statistics/249679/total-  production  -of-sugar- worldwide/).  Sedangkan  untuk  produksi  global turun pada angka 172,5 million metric tons pada 2014/2015 (“Total Sugar Production Worldwide”, http://www.statista.com/statistics/249679/total- production -of-sugar-worldwide/).
Menurut Kaison Chang, pada Fourth FAO International  Sugar  Conference di  Fiji  tahun 2012 menyebutkan bahwa Indoneseia merupakan salah satu negara importer gula terbesar di dunia. Indonesia mengimpor gula sebesar 3,2 juta ton. Angka  tersebut  dibawah  Tiongkok, European Union, dan  Amerika  (Kaison  Chang,http:// www.fao.org/file admin/templates/est/meetings/ sugar_fiji_2012/Kaison_Chang_FAO_Policy_ Overview.pdf).  Pada  tahun  2010  –  2013 merupakan  periode  dengan  impor  gula  paling besar, mencapai 4,94 miliar US$ dengan volume 8,05 juta ton. (“Statistik Ekspor Impor Komoditas Pertanian  2001–2013”,http://pphp.  pertanian. go.id/upload/pdf/JurnalEdisiApr141.pdf)
Ketahanan  pangan  telah  menjadi  salah satu  agenda  penting  yang  hendak  dicapai Pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono yang  tertuang  pada  Rencana  Pembangungan Jangka Mengenah Nasional. Arah pembangunan ketahanan  pangan  tersebut  adalah  untuk meningkatkan  ketersediaan  dan  penanganan kerawanan  pangan,  meningkatkan  sistem distribusi, dan meningkatkan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.
Dalam Road  Map yang  diterbitkan  oleh Departemen  Perindustrian  Republik  Indonesia menyebutkan  terdapat  rencana  jangka  pendek, menengah,  dan  panjang  bagi  industri  gula. Rencana jangka pendek (2010 – 2014) meliputi :  tercapainya  swasembada  gula  nasional  tahun 2014,  berhasilnya  revitalisasi  program  pabrik gula  melalui  peningkatan  mutu  dan  volume produksi gula putih, meningkatkan produksi raw
sugar dalam negeri, dan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib gula putih.
Rencana  jangka  pendek  (2015  –  2020) meliputi:  pemenuhan  berbagai  jenis  gula  dari produksi  dalam  negeri,  ekspor  gula  setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi, restrukturisasi teknologi  proses  pada  industri  gula  sesuai perkembangan  yang  terjadi,  dan  penghapusan dikotomi  pasar  gula  rafinasi  yang  dapat  dijual kekonsumen langsung. Rencana jangka panjang (2020  –  2025)  adalah  menjadi  negara  produsen gula yang mampu memasok kebutuhan negara – negara lain di Asia Pasifik.
Berdasarkan  rencana  jangka  panjang tersebut  yang  berorientasi  kepada  swasembada gula  dan  ketahanan  pangan,  pengelolaan  gula nasional  tidak  hanya  dimaksudkan  semata- mata  untuk  memenuhi  ketersedian  gula  untuk kebutuhan  domestik,  tetapi  juga  ketersediaan tersebut  harus  berasal  dari  produksi  domestik yang  kelebihannya  bisa  diekspor.    Tulisan  ini dimaksudkan untuk melihat dampak Agreement on Agriculture (AoA) terhadap ketahanan pangan Indonesia, dengan kasus Komoditas Gula (2009- 2014)

## B.  WTO dan Ketentuan Dasar AoA
WTO,  yang  didalamnya  termasuk AoA, merupakan  sebagai  sebuah  rezim  internasional yang mengikat. Hal tersebut dapat terjadi karena rezim  perdagangan  WTO  telah  memenuhi karakteristik  sebuah  rezim  internasional  yang memiliki  norma,  prinsip,  aturan,  dan  prosedur pengambilan  keputusan.  Berdasarkan norms and  principle, rezim yang  memiliki prinsip  dan norma  merupakan  rezim  yang  memiliki  drajat yang  lebih  tinggi.  Sehingga  fungsi  rezim  juga menjadi  lebih  sulit  untuk  dibuat.  Rezim  yang terbentuk  karena  adanya  jaringan  kelembagaan yang  besar  akan  memiliki  pengaruh  yang  besar
dan dapat bertahan. Sedangkan berkaitan dengan rules adalah  mengatur  tentang  hal  –  hal  yang dilarang, diperbolehkan  dan  tuntutan. Selain  itu juga  berbicara  tentang  legitimasi  dan  kekuatan dari suatu rezim.
Rezim  yang  kuat  dengan  prosedur pengambilan  keputusan  yang  kuat  melakukan perubahan  berdasarkan  prosedur  lama  yang terdapat  dari  rezim  tersebut.  Berdasarkan kepatuhan,  termasuk  pemantauan,  sanksi,  dan prosedur  penyelesaian  sengketa.  Prosedur pengambilan  keputusan  tersebut  berlaku  pada level internasional.
Rezim perdagangan WTO, termasuk AoA bersifat  mengikat  negara  anggota  yang  telah meratifikasinya  dalam Agreement  Establishing the  World  Trade  Organization sebagai  niat mereka  untuk  mendirikan  sebuah  organisasi internasional bidang perdagangan (Pasal 1) yang memiliki legal  personality .  Direktorat  Jenderal Multilateral  Indonesia  juga  menyatakan  bahwa persetujuan  –  persetujuan  WTO  merupakan aturan  –  aturan  hukum  yang  bersifat  mengikat ( legally  binding  contractual  agreement )  dan kompleks.
Legally  binding  contractual  agreement adalah  perjanjian  yang  berlaku  dibawah  aturan hukum  negara  atau  negara  –  negara  kesatuan. legally  binding  contractual  agreement bersifat mengikat,  ini  berarti  pihak  –  pihak  yang terlibat  harus  mematuhi  keputusan  yang  ditulis dalam  kontrak  dan  melakukan  kewajiban  yang ditulis  dalam  kontrak  yang  telah  dinyatakan. Ketidakpatuhan  dalam  melakukan  kewajiban dari  kontrak  dapat  mengakibatkan  konsekuensi hukum.  Dalam legally  binding  contractual agreement berbagai persyaratan harus dipenuhi, tergantung  pada  sifat  dari  perjanjian  dan  latar belakang  masing  –  masing  pihak  (Jose  Rivera, http://www.legalmatch.com/law-library/article/
legally-binding-contracts.html).
Apabila legally  binding  contractual agreement dilanggar  maka  suatu  negara  dapat mengajukan  gugatan  atas  sengketa  kontrak dalam kerangkan badan penyellesaian sengketa. WTO  sendiri  merupakan  sebuah  badan  yang menangani  peradilan  perdagangan  internasional karena  memiliki  badan  penyelesaian  sengketa ( Dispute  Settlement  Body) .  Akan  tetapi  WTO hanya  menangani  masalah  peradilan  dagang dari  negara  anggota.  Bagi  negara  diluar  WTO dapat  mengajukan  tuntutannya  ke  mahkamah internasional.
Adapun ketentuan AoA meliputi:

## 1.  Akses Pasar Bidang Pertanian
Hal  ini  berkaitan  dengan  ketentuan mengenai  tarifikasi  (mengubah  sistem  kuota dan bentuk hambatan lain kedalam sistem tarif). Sehingga dengan tarifikasi ada kepastian bahwa jumlah  impor  sebelum  berlakunya  ketentuan baru  tersebut  dapat  terus  dilanjutkan  dan  tidak dilarang  jika  terdapat  suatu  jumlah  yang  baru kemudian  dikenakan  tarif.  Sistem  kuota  tarif merupakan  pengenaan  tarif  yang  rendah  untuk jumlah tertentu didalam batas kuota dan tarif yg tinggi untuk jumlah yang melebihi kuota.
Pada  putaran  uruguay  telah  disepakati bahwa negara – negara maju akan memotong tarif tertinggi  diluar  batas  kuota  dalam  mekanisme tarif-kuota  sampai  rata–rata  36%  secara bersamaan dalam waktu 6 tahun. Negara – negara berkembang  akan  memotong  tarif  sebesar  24% selama  10  tahun.  Beberapa  negara  berkembang ada  juga  yang  menggunakan  opsi  yang  disebut ceilling tariffs rate dalam kasus dimana dimana jumlah  bea  masuk  tidak  meningkat    sebelum putaran uruguay. Sementara itu negara – negara miskin tidak harus memotong tarif mereka.
Untuk  produk  –  produk  yang  terkena perubahan  dan  pembatasan  non-tarif  ke  tarif,
Dampak Agreement on Agriculture terhadap Ketahanan Pangan Indonesia: Kasus Komoditas Dimitria, Asep dan Anik
pemerintahan negara – negara anggota diijinkan untuk  mengeambil  tindakan  darurat  khusus untuk  menangkal  adanya  penurunan  harga yang  cepat  dan  adanya  gelombang  impor  yang dapat  merugikan  para  petani  domestik.  Namun perjanjian tersebut juga menyebutkan kapan dan bagaimana tindakan darurat harus dilakukan.

## 2.  Subsidi Ekspor Pertanian
AoA  melarang  anggota  WTO  untuk menetapkan  subsidi  ekspor  kecuali  subsidi tersebut telah dicantumkan secara spesifik dalam Daftar  Komitmen.  Dengan  mengambil  rata  – rata  tahun  1986  –  1990  negara  –  negara  maju setuju  mengurangi  subsidi  sampai  36%  dalam jangka waktu 6 tahun sejak 1995 dan bagi negara berkembang sebesar 24% dalam jangka waktu 10 tahun.
Negara  –  negara  maju  juga  sepakat untuk mengurangi jumlah ekspor yang disubsidi sebesar  24%  selama  6  tahun  dan  14%  bagi negara  berkembang  selama  10  tahun.  Negara miskin  tidak  harus  membuat  pengurangan apapun.  Selama  6  tahun  masa  pelaksanaan komitmen pengurangan tarif, negara berkembang diijinkan  untuk  menggunakan  subsidinya  untuk mengurangi  biaya  pemasaran  dan  transportasi produk yang akan diekspor.

## 3.  Subsidi Domestik
AoA  membedakan  antara  program  – program  pendukung  yang  merangsang  produksi secara  langsung  dan  yang  dianggap  tidak mempunyai pengaruh secara langsung. Keluhan mengenai  pemberian  subsidi  domestik  adalah bahwa  kebijakan  tersebut  dapat  mendorong produksi  yang  berlebihan,  mengurangi  jumlah impor karena produk domestik lebih murah, dan menjurus pada subsidi ekspor serta praktik anti- dumping.

## C.  Implementasi dan Dampak AoA di Indonesia
Implementasi  AoA  di  Indonesia  yang berkaitan dengan ketahanan pangan dalam kasus komoditas  gula,  dituangkan  dalam  kebijakan dalam  negeri  yang  menyangkut  tentang kebijakan ketahanan pangan dan gula. Kebijakan pangan dan ketahanan pangan dibakukan dengan penerbitan undang – undang nomor 18 tahun 2012. Terdapat pula ketentuan impor gula yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 19/M - Dag/Per/5/2008 tentang perubahan  kelima  atas  Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/ Kep/9/2004.  Selain  itu  juga  terdapat  kebijakan mengenai pengenaan tarif bea masuk gula yang diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  110/PMK.010/2006.  Pemberian  subsidi bagi  sektor  pertanian  dan  pemberian  Kredit Ketahanan  Pangan  –  Energi  guna  menunjang ketahanan pangan dari sektor produksi.
Pemberlakuan beberapa peraturan tersebut mengacu pada 3 agenda AoA, yaitu akses pasar,  bantuan  domestik  atau  subsidi  domestik, dan  subsidi  ekspor.  Komitmen  mengenai  akses pasar  diatur  dalam  Bagian  III  Pasal  4  dan  5 serta Annex 5. Akses pasar sejatinya berorientasi pada  impor  barang  pertanian,  yakni  merupakan komitmen Indonesia untuk mempermudah akses barang  impor  untuk  masuk  ke  dalam  negeri dengan  memberlakukan  tarifikasi.  Tarifikasi adalah  mengubah  hambatan  –  hambatan  non- tarif  kedalam  sistem  tarif.  Dalam  komitmen akses pasar yang menjadi agenda adalah tentang pengikatan  dan  penurunan  tarif  ( binding  and reduction tariff ).

## Dampak Positif
Tujuan  indonesia  dalam  melaksanakan komitmen  akses  pasar  antara  lain  adalah
memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi  oleh  produksi  domestik,  dalam  hal ini  gula.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  produksi nasional yang tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Produksi gula Indonesia pada  tahun  2009  –  2013  rata  –  rata  mencapai angka  2.359.913  ton.  Sedangkan  rata  –  rata konsumsi gula adalah 5.914.933 tonBerdasarkan kebijakan  pemerintah  tersebut,  kebutuhan  gula nasional  dapat  terpenuhi  dengan  adanya  impor gula pada periode 2010 – 2013 sebesar 8.914.933 ton (Statistik Ekspor Impor Komoditas Pertanian, 2001 – 2013).
Selain  itu  Indonesia  memberlakukan Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  bagi  gula impor dan pemeriksaan pangan halal. Hal tersebut dikarenakan  Indonesia  telah  memasukkan  gula sebagai Special Product (SP) di WTO, sehingga Indonesia  masih  memiliki  kelonggaran  untuk memberlakukan  kebijakan  untuk  melindungi produk  gula  domestik.  Dimasukkannya  gula sebagai SP juga mempertimbangkan food security, livelihood security, and rural development.
Pada komitmen bantuan domestik, dalam hal ini susbsidi domestik, diatur dalam Bagian IV Pasal 6, Annex 2 , Annex 3 , dan Annex 4 . Jumlah besarnya  bantuan  domestik  dinyatakan  dalam perhitungan Aggregate  Measurement  Support (AMS).  Dalam  komitmen  tersebut,  penurunan subsidi  domestik  merupakan  agenda  utama yang ditandai dengan penurunan jumlah subsidi domestik untuk sektor pertanian.
Bantuan Domestik dikategorikan menjadi tiga, yakni Green Box, Blue Box, dan Amber box. Blue Box dan Amber box merupakan jenis bantuan domestik  yang  dapat  mendistorsi  perdagangan pertanian.  Sedangkan Green  Box merupakan kategori  bantuan  domestik  yang  tidak  memiliki atau  minim  pengaruh  terhadap  perdagangan pertanian.  Oleh  sebab  itu,  yang  terjadi  adalah
adanya  peningkatan  jumlah Green  Box yang dilakukan oleh negara – negara.
Green  Box diwujudkan  dengan  dengn kebijakan  yang  menjadi  pengecualian  yang dibahas  pada Annex 2  tentang  dasar  –  dasar pengecualian.  Semua  kebijakan  yang  dilakukan untuk mendapatkan pengecualian harus memenuhi  kriteria  sebagai  berikut  :  (i)  subsidi disalurkan  melalui  program  pemerintah  dengan menggunakan dana publik yang tidak melibatkan transfer konsumen. (ii) subsidi tidak mempunyai dampak  pemberian  bantuan  kepada  produsen. Serta  didasarkan  pada  kebijakan  dan  ketentuan sebagaimana ditetapkan selanjutnya.
Kebijakan  Indonesia  berkaitan  dengan dasar  –  dasar  pengecualian  adalah  dengan kebijakan pemerintah dalam revitalisasi 7 pabrik gula dengan dana Rp. 1 Triliun melalui mekanisme subsidi bunga (“Pabrik Gula Bakal Dapat Subsidi Bunga”,      http://Finance.Detik.Com/Read/2009 /11/06/112916/1236525/4/Pabrik-Gula-Bakal- Dapat-Subsidi-Bunga).  Pupuk  bersubsidi  juga menjadi  alternatif  pemberian  subsidi  secara tidak langsung berdasarkan program pemerintah. Mengenai pemberian pupuk bersubsidi, landasan hukum  yang  dipakai  adalah  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  : 17/m-dag/per/6/2011  Tentang  Pengadaan  dan Penyaluran  Pupuk  Bersubsidi  untuk  Sektor Pertanian.
Pemberian  subsidi  juga  melalui  paket program  penggantian  bibit  dan  pembongkaran tebu yang sudah tua didasarkan pada kenyataan, bahwa  selama  ini  produktivitas  tebu  rakyat rendah  karena  ratoon  yang  digunakan  rata-rata telah tua. Program subsidi yang akan dilakukan antara lain penyediaan bibit yang bermutu tinggi, dana  talangan  untuk  pembongkaran  keprasan yang  sudah  berusia  tua,  perbaikan  irigasi,  dan peningkatan mutu penelitian dan pengembangan
(Bungaran  Saragih,  Perpustakaan.Bappenas. Go.Id.).  Pusat  Penelitian  Perkebunan  Gula Indonesia (P3GI) merupakan badan peneliti gula yang telah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi, dan telah menghasilkan 21 varietas unggul tebu. Secara lebih lengkap mengenai kebijakan subsidi pupuk, benik, subsidi pertanian, dan PSO ( public service obligation ).
Pemerintah  juga  menyediakan  kebijkan promosi gula melalui subsidi bunga dalam kredit KKP-E  (Kredit  Ketahanan  Pangan  –  Energi) melalui  Direktorat  Pembiayaan  Pemerintah. Besarnya KKP-E maksimal untuk pengembangan perkebunan  per  Ha  yaitu  budidaya  tebu  per ha  Rp.  25,300  juta.  Pedoman  Teknis  Skema Kredit  Ketahanan  Pangan  Dan  Energi  (KKP-E) Merupakan  Tindak  Lanjut  Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/ 2007 Juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009  Dan  Jis  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  198/PMK.05/2010  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri Keuangan Tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi, Serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor  12/Permentan/OT.140/1/2013  Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Dan  Energi  (Direktorat    Pembiayaan  Pertanian, Kementrian Pertanian).
Sedangkan  berkaitan  dengan  komitmen subsidi ekspor diatur dalam Bagian V Pasal 8, 9, 10, dan 11. Selain itu juga terdapat di Bagian VI Pasal 12. Pada komitmen tersebut, yang menjadi agenda utama adalah tentang penurunan jumlah subsidi  ekspor  hasil  pertanian.  Komoditas  gula yang menjadi komoditas ekspor Indonesia adalah molase.  Volume  impor  masih  di  kisaran  angka 200.000  ton  sedangkan  kisaran  volume  ekspor diatas  500.000  ton  (“Outlook  Komoditi  Tebu 2014”,  http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/ arsip- outlook/75-outlook-perkebunan/249-
outlook-komoditas-tebu-2014).
Indonesia  tidak  memberikan  subsidi ekspor  pada  kasus  ekspor  molase.  Akan tetapi,  tidak  adanya  subsidi  ekspor  terhadap ekspor  molase  masih  menunjukan  peningkatan terhadap  permintaan  molase  Indonesia.  Rata– rata peningkatan ekspor molase dari tahun 1981 hingga 2013 adalah sebesar 12,19% per tahun.
Sedangkan  penurunan  subsidi  ekspor negara  maju  justru  membawa  dampak  positif bagi  peningkatan  produksi  gula  Indonesia. Pada angka penurunan subsidi 50% oleh negara maju  berdampak  positif  terhadap  peningkatan produksi menurut agregat komoditas gula sebesar 0,8045%,  sedangkan  pada  tingkat  80%  dampak peningkatan produksinya mencapai 1,287%. Pada tingkat penurunan subsidi ekspor negara maju di tingkat  100%,  peningkatan  produksi  Indonesia mencapai 1,61% (Saktyanu K. Dermorejo, Dkk, http://Pse.Litbang.Pertanian.Go.Id/Ind/Pdffiles/

## Pros_2007-A_4.Pdf)

## Dampak Negatif
Dampak  negatif  terhadap  ketahanan pangan  dalam  kasus  komoditas  gula  Indonesia dapat  dilihat  dari  penerapan  komitmen  akses pasar  dan  subsidi  domestik.  Pada  komitmen akses pasar, tarif yang ditetapkan adalah berupa tarif spesifik yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  110/PMK.010/2006.  Dan ditambah tarif tunggal Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Tarif bea masuk untuk gula adalah sebesar  Rp.  790  per  kg  dan  Rp.  550  per  kg. Agenda untuk pengurangan tarif juga diterapkan oleh  Indonesia  dalam  jadwal  pengurangan  tarif yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Rata  –  rata tarif  bea  masuk  Indonesia  adalah  6,9%.  Tarif terebut lebih rendah dibandingkan dengan  Korea Selatan dengan rata – rata tarif bea masuk sebesar 11,32%.
Angka  tersebut  masih  sangat  rendah
mengingat  tingkat bound  tariff yang  telah ditetapkan  Indonesia  adalah  sebesar  95%. Pengenaan  pajak  tersebut  jauh  dibandingkan dengan  tarif  yang  dikenakan  European  Union (EU) yang sebesar €339 per ton untuk cane sugar atau  setara  dengan  Rp.  5017,2/Kg.  Sedangkan tarif  untuk  white  sugar  adalah  €419  per  ton atau  setara  dengan  Rp.  6.201,2/Kg  (“EU  Sugar Policy”, http://sugarcane.org/global-policies/ policies-in-the-european-union/eu-sugar-policy). Sedangkan  bagi  negara  pengimpor  gula  lainnya seperti Rusia, tarif impor gula mencapai Rp 2.072/ Kg dan Rp. 3700/Kg (“Russian Federation: Sugar Sector Review”, http://www.fao.org/docrep/019/ i3561e/i3561e.pdf).
Pengenaan tarif pada dasarnya dimaksudkan  untuk  melindungi  prouksi  dalam negeri.  Dengan  dikenainya  tarif  tinggi  pada gula  diharapkan  mampu  mendorong  konsumen (industri  dan  rumah  tangga)  untuk  beralih  pada produk domestik. Di Indonesia dengan tarif yang rendah  terhadap  gula  menjadikan  impor  gula menjadi besar yakni 21,62% per tahun.
Dengan  mematok  tarif  spesifik  sebesar Rp.  550  per  kg  dan  Rp.  790  per  kg  diharapkan mampu  melindungi  produk  dalam  negeri. Akan tetapi dalam prakteknya daya saing produk lokal masih  lemah  mengingat  harga  gula  dunia  pada pengapalan  bulan Agustus  2014  berkisar  460  – 470 dolar AS per ton FOB (harga di negara asal, belum termasuk biaya pengapalan dan premium). Ketika sampai di gudang pelabuhan di Indonesia, harga  gula  impor  tersebut  hanya  sebesar  Rp. 7.600  per  kilogram  atau  jauh  lebih  murah  dari harga gula lokal.
Oleh  sebab  itu  kecenderungan  pelaku industri  adalah  lebih  memilih  produk  gula impor  dibandingkan  dengan  gula  lokal.  Hal tersebut  dikarenakan  harga  gula  impor  lebih murah  dibandingkan  dengan  harga  gula  lokal.
Fenomena  pelaku  industri  yang  memilih menggunakan  gula  kristal  rafinasi  impor  adalah sejak  berkembangnya  pabrik  gula  rafinasi berbahan  baku  gula  mentah  impor  tahun  1996. Selain  itu  Karakter  gula  rafinasi  impor  punya kelebihan  tidak  memerlukan  penyaringan  saat akan diolah dalam proses produksi makanan dan minuman. Sedangkan GKP perlu disaring, akan tetapi secara kandungan gula sama.
Hal  ini  ditunjukan  dengan  peningkatan nilai  impor  gula.  Sepanjang  periode  2001-2004 secara  kumulatif  mencapai  935,98  juta  US$ dengan volume 4,79 juta ton, pada periode tahun 2005-2009  mencapai  2,96  miliar  US$  dengan volume  8,24  juta  ton  dan  pada  periode  tahun 2010-2013  mencapai  4,94  miliar  US$  dengan volume  8,05  juta  ton.  Sehingga  dapat  diketahui bahwa impor gula paling besar pada periode tahun 2010-2013  (“Statistik  Ekspor  Impor  Komoditas Pertanian  2001  –  2013”,  http://pphp.pertanian. go.id/ upload/pdf/Jurnal_Edisi Apr141.pdf).
Dampak negatif dari subsidi ekspor yang diterapkan  oleh  Indonesia  dapat  dilihat  dari swasembada  gula  yang  ditopang  dari  produksi domestik yang tidak tercapai dan daya saing gula domestik  yang  lemah  disektor  harga.  Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak memiliki komitmen  pengurangan  AMS.  Sehingga  total AMS Indonesia berada di tingkat 0. Hal tersebut dikarenakan  bantuan  domestik  Indonesia  masih dalam  taraf de  minimis pada  tingkat  dibawah 10%.  Jumlah green  box Indonesia  mengalami peningkatan  dari  USD  241  m  ke  USD  3.6  bn (“Draft  Modalitas  Pertanian  Rev.4:  Status Terkini, Kemungkinan Perubahan Ke Depan dan Dampaknya Bagi Strategi Diplomasi Indonesia”, http:// forumwacana .lk.ipb. ac.id/files/ 2014/09/ Presentation-Dit-PPIH-di-FGD-Bogor.pdf)
Berbeda dengan Brazil dan India dengan status negara berkembang seperti Indonesia dan
Dampak Agreement on Agriculture terhadap Ketahanan Pangan Indonesia: Kasus Komoditas Dimitria, Asep dan Anik
dengan  tidak  adanya  komitmen  pengurangan AMS,  jumlah Green  Box Indonesia  masih berada dibawah negara – negara tersebut. Brazil memiliki total AMS 0, dengan peningkatan green box USD  1.5  bn  ke  USD  4.8  bn.  Sedangkan India  memiliki  jumlah  peningkatan green  box yang juga tinggi, yakni mengalami peningkatan dari  USD  4  bn  ke  USD  12.5  bn.  China  juga salah satu negara yang tidak memiliki komitmen pengurangan AMS,  akan  tetapi  China  memiliki peningkatan green  box yang  tinggi,  yaitu  USD 30.6 bn ke USD 86 bn. Berdasarkan penjabaran diatas, total dukungan domestik Indonesia (green box) masih dibawah negara – negara berkembang atau negara tanpa komitmen pengurangan AMS ( loc.cit ).
Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh industri gula meliputi on-farm dan off-farm . Di  sisi on-farm masalah  yang  cukup  menonjol adalah  rendahnya  tingkat  produktivitas  gula,  di samping masalah ketersediaan lahan. Selain itu, dengan  adanya  otonomi  daerah  ketersediaan areal  untuk  pengembangan  pabrik-pabrik  baru terkendala  oleh  sulitnya  proses  penguasaan lahan.  Di  sisi off-farm dengan  bertambahnya umur  pabrik  terjadi  penurunan  efisiensi  pabrik yang  memerlukan  penggantian  peralatan  yang terkendala  oleh  terbatasnya  ketersediaan  dana investasi.
Dengan  peningkatan green  box USD 1.5 bn ke USD 4.8 bn untuk seluruh komoditas pertanian,  permasalahan  industri  gula  seperti yang  telah  disebutkan  sebelumnya  tidak  dapat sepenuhnya teratasi. Hal tersebut mengakibatkan swasembada  gula  yang  ditopang  oleh  produksi gula  domestik  tidak  dapat  terpenuhi.  Selain itu,  in-efisiensi  produksi  menyebabkan  biaya produksi gula Indonesia menjadi tinggi.
Selama  tahun  2009-2013,  biaya  pokok produksi  (BPP)  gula  petani  terus  meningkat
sebesar 58% dari sekitar Rp 5.100 per kilogram menjadi  Rp  8.070  per  kilogram.  Namun,  harga lelang gula dari 2009 ke 2013 hanya naik 22,88 persen  dari  Rp  7.056  per  kilogram  menjadi  Rp 8.671  per  kilogram.  Tahun  2014  lelang  gula lebih  rendah  lagi  ke  level  di  bawah  Rp  8.500 per  kilogram.  Harga  gula  dipasaran  hanya  Rp. 8.100  per  kilogram.  Sedangkan  biaya  produksi gula  Thailand  lebih  murah,  yaitu  pada  kisaran Rp. 4.500 – Rp. 5.000 per Kg (Reni Susilawati, “Impor  Memicu  Harga  Gula  Terpuruk”,  http:// kpbptpn.co.id/news-9111-0-gula-rafinasi-survei- kebutuhan-2015-kelar-pertengahan-november. html)
Berdasarkan penjabaran tersebut, rendahnya  jumlah  subsidi  terhadap  komoditas gula  dapat  menyebabkan  biaya  produksi  gula lebih  tinggi.  Biaya  produksi  tinggi  bersumber pada  pabrik  yang  kurang  efisien  dan  kurang terdiversifikasi.  Rendemen  gula  yang  rendah juga  menjadikan  produksi  gula  Indonesia masih  rendah.  Permasalahan  penyediaan  lahan juga  menjadi  salah  satu  hal  yang  menjadikan swasembada  gula  belum  tercapai.  Penambahan lahan untuk tebu yang dibutuhkan adalah sebesar ± 35.000 ha.

## D.  Penutup
Dampak  positif  dan  dampak  negatif yang  muncul  dari  penerapan Agreement  on Agriculture (AoA)  terhadap  ketahanan  pangan Indonesia  dalam  kasus  komoditas  gula  tahun 2009  –  2014  muncul  dari  kebijakan  dalam negeri  berkaitan  dengan  gula  yang  diterapkan. Ketahanan  pangan  memiliki  3  pilar  yang  harus terpenuhi,  yaitu availability,  accessibility,  and stability. Availability atau ketersediaan berkaitan dengan  ketersediaan  pangan  bagi  masyarakat. Accessibility berkaitan  dengan  keterjangkauan pangan  secara  fisik  dan  ekonomi.  Dalam  hal
ekonomi berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap  pangan. Stability merupakan  pilar ketahanan pangan yang mencerminkan stabilitas harga dan pasokan pangan. Ketiga pilar tersebut harus  terpenuhi  sehingga  kondisi  pangan domestik dapat mencapai taraf ketahanan pangan.
Berkaitan dengan jumlah subsidi domestik,  dalam  hal  ini green  box ,  untuk komoditas  gula  masih  sangat  rendah.  Sehingga dari  jumlah  yang  minim  tersebut  dapat  berefek domino  terhadap  swasembada  yang  bertopang dari  produksi  domestik  yang  tidak  tercapai  dan biaya produksi yang tinggi sehingga menyebabkan lemahnya daya saing produk gula domestik dari segi  harga.  Dengan  harga  gula  domestik  yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  gula  impor, mengakibatkan kecenderungan pasar untuk lebih memilih  produk  gula  impor.   Terlebih  lagi  bagi pasar  industri  makanan,  farmasi,  minuman,  dan lain – lain yang lebih efisien menggunakan gula rafinasi yang berasal dari gula mentah impor.
Rendahnya  tingkat green  box Indonesia dipengaruhi  minimnya  alokasi  dana  pemerintah untuk  mensubsidi  pertanian.  Hal  tersebut mengakibatkan  rendahnya  jumlah  subsidi  yang dialokasikan  untuk  komoditas  tebu.  Sehingga tidak dapat mencapai target road map industri tebu 2009 – 2014. Jumlah green box Indonesia masih berpotensi  untuk  ditingkatkan,  sehingga  alokasi subsidi  dengan  program  pelayanan  pemerintah untuk komoditas tebu juga meningkat. Sehingga produktivitas  meningkat  untuk  mencapai  target ketahanan pangan yang mandiri dan swasembada pangan.
Dengan  rendahnya  tarif  bea  masuk dan  permintaan  pasar  untuk  gula  rafinasi  yang berbahan  baku  gula  mentah  menjadikan  impor gula semakin menunjukkan kenaikan. Mengingat industri gula Indonesia belum dapat memproduksi gula  mentah,  impor  gula  mentah  dipegang  oleh
Importir  Terdaftar.  Tingginya  permintaan  gula impor  dapat  mengancam  pasar  gula  domestik yang  berbahan  dasar  tebu  dan  berasal  dari perkebunan rakyat. Selain mengancam pasar gula domestik,  juga  dapat  mengancam  kesejahtraan petani  tebu.  Tarif  bea  masuk  untuk  gula  impor juga  masih  bisa  ditingkatkan,  mengingat  tarif bea  masuk  gula  impor  Indonesia  yang  masih jauh dibawah bound tarif Indonesia. Hal tersebut untuk melindungi produk gula dalam negeri.
Dampak positif yang muncul disebabkan adanya  penurunan  subsidi  ekspor  negara  – negara  maju  terhadap  produksi  gula  domestik. Peningkatan  produksi  tersebut  dipengaruhi menurunnya kegiatan ekspor dari negara – negara maju yang menurunkan subsidi ekspornya.
Dampak Agreement on Agriculture terhadap Ketahanan Pangan Indonesia: Kasus Komoditas Dimitria, Asep dan Anik

## DAFTAR PUSTAKA
Jenie, Rezlan Ishar, 2009 Sekilas WTO (World Trade  Organization) ,  Jakarta,  Direktorat PPIH,  Direktorat  Jendral  Multilateral Deplu RI.
Kredit Bersubsidi Untuk Petani Dan Peternak , Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementrian Pertanian Chang,  Kaison  “Overview  of  Sugar  Policies and Market Outlook”, http: //www.fao.org/ fileadmin/templates/est/meetings/sugar_ fiji_2012/Kaison_Chang_FAO_Policy_ Overview.pdf, diakses pada 18 April 2015.
Dermorejo,  Saktyanu  K.  Dkk,  “Analisis Penurunan  Subsidi  Ekspor  Negara  Maju Terhadap  Produksi  Pertanian  Indonesia”, http://Pse.Litbang.Pertanian.Go.Id/Ind/ Pdffiles/Pros 2007-A_4.Pdf , Diakses Pada 10 Juli 2015
“Draft  Modalitas  Pertanian  Rev.4:  Status Terkini,  Kemungkinan  Perubahan  Ke Depan  dan  Dampaknya  Bagi  Strategi Diplomasi Indonesia”,
http:// forumwacana .lk.ipb. ac.id/files/ 2014/09/ Presentation-Dit-PPIH-di-FGD-Bogor.pdf, diakses pada 4 Agustus 2015
“EU  Sugar  Policy”,  http://sugarcane.org/ global-policies/policies-in-the-european- union/eu-sugar-policy, diakses pada 13 Juli 2015
“Outlook  Komoditi  Tebu  2014”,  http:// epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip- outlook/75-Outlook-perkebunan/249- outlook-komoditas-tebu-2014  ,  diakses pada 2 Juli 2015.
“Pabrik  Gula  Bakal  Dapat  Subsidi  Bunga”, http://Finance.Detik.Com/Read/2009/11/0 6/112916/1236525/4/Pabrik-Gula-Bakal- Dapat-Subsidi-Bunga, diakses Pada 10 Juli 2015
Rivera, Jose “Legally Binding Contract”, http:// www.legalmatch.com/law-library/article/ legally-binding-contracts.html, diakses pada 26 April 2015 “Russian  Federation  :  Sugar  Sector  Review”,
http://www.fao.org/docrep/019/i3561e/ i3561e .pdf, diakses pada 13 Juli 2015
Saragih,  Bungaran,  Perpustakaan.Bappenas. Go.Id, Diakses Pada 10 Juli 2015
Susilawati,  Reni  “Impor  Memicu  Harga  Gula Terpuruk”,
http://kpbptpn.co.id/news-9111-0-gula- rafinasi-survei-kebutuhan-2015-kelar- perteng ahan-november.html, diakses pada 7 Agustus 2015
“Statistik  Ekspor  Impor  Komoditas  Pertanian 2001  –  2013”,      http://pphp.  pertanian. go.id/upload/pdf/Jurnal_Edisi_Apr_14_1. pdf, diakses pada 29 Januari 2015.
“Total  Sugar  Production  Worldwide”,  http:// www.statista.com/statistics/249679/total- production-of-sugar-worldwide/,  diakses pada 21 April 2015
“Total Sugar Consumption Worldwide”, http:// www.statista.com/statistics/249681/total- consumption-of-sugar-worldwide/, diakses pada 21 April 2015