## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 5, No. 1, Juni 2020 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana

## Kunci  Sukses  Proses  Penyusunan  Kebijakan  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Karawang

## Sopyan Resmana Adiarsa
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: sopyan.resmanaadiarsa@fisip.unsika.ac.id

## Abdillah Mawardi Nur
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Singaperbangsa Karawang Email: mawardi20041967@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  merupakan  studi  mengenai  proses  formulasi  kebijakan  pemerintah  daerah  di sektor  pertanian  dalam  rangka  menyusun  Peraturan  Daerah  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kabupaten Karawang. Fokus analisis dalam studi ini  adalah  pada  aspek-aspek  yang  mendukung  keberhasilan  proses  penyusunan  peraturan daerah tersebut. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek apa saja sebenarnya yang mendorong keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam penyusunan peraturan daerah tentang PLP2B. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, studi dokumentasi termasuk materi audio visual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa  aspek-aspek  yang  mendukung  keberhasilan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  pada proses  formulasi  kebijakan  dalam  rangka  penyusunan  Peraturan  Daerah  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) diantaranya yaitu political will dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  anggaran  yang  memadai,  sarana  dan prasarana  yang  tersedia,  struktur  peluang  politik  yakni  adanya  undang-undang  sebagai payung  hukum  bagi  daerah  untuk  menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang  PLP2B,  dan kondisi tata ruang wilayah Karawang yang khas dimana antara industri dan pertanian telah terbagi  ke  dalam  zonasi  yang  berbeda.  Masing-masing  aspek  ini  tidak  berdiri  sendiri melainkan saling terkait satu sama lain.
Kata  Kunci:  Formulasi  Kebijakan, Political  Will ,  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.

## Abstract
This  paper  is  a  study  of  the  process  of  formulating  local  government  policies  in  the agricultural sector in the framework of compiling Regional Regulations on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in Karawang Regency. The focus of analysis in this study is on aspects that support the success of the process of drafting the regional regulation. The purpose of this study is to find out what aspects drive the success of the Karawang Regency Government in drafting local regulations on this policy. The research method uses qualitative
research  with  a  descriptive  approach.  Data  collection  is  done  through  interviews,  field observations, documentation studies including audiovisual material. The results of the study revealed that aspects that supported  the success of the Karawang Regency Government in the  process  of  policy  formulation  in  the  framework  of  preparing  Local  Regulations  on  the Protection of Sustainable Food Agricultural Land including political will from the central and local  governments,  adequate  budget,  adequate  facilities  and  infrastructure  available,  the structure  of  political  opportunity,  namely  the  existence  of  law  as  a  legal  umbrella  for  the region to stipulate a Regional Regulation on the policy, and the specific spatial conditions in the  Karawang  region  where  industry  and  agriculture  have  been  divided  into  different zonations. Each of these aspects does not stand alone but are interrelated with one another.
Keywords: Policy  Formulation,  Political  Will,  Protection  of  Sustainable  Food  Agriculture Land.

## PENDAHULUAN
Proses  formulasi  kebijakan  pemerintah  daerah  di  sektor  pertanian  dalam  rangka menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di Kab. Karawang. Fokus analisis adalah pada aspek yang mendukung keberhasilan proses  penetapan  perda  tersebut.  Tujuan  studi  ini  adalah  untuk  mengetahui  aspek-aspek apa  saja  sebenarnya  yang  mendorong  keberhasilan  Pemerintah  Daerah  Kab.  Karawang dalam  penyusunan  peraturan  daerah  tentang  PLP2B.  Studi  ini  penting  dilakukan  karena dengan mengetahui aspek-aspek tersebut maka secara praktis hasil studi ini dapat menjadi bahan  pertimbangan  dan  perbandingan  bagi  pemerintah  daerah  yang  lain  untuk  dapat mewujudkan keberhasilan dalam penyusunan kebijakan PLP2B di masing-masing daerah.
Masih  banyaknya  daerah  yang  belum  menetapkan  kebijakan  PLP2B  ini  menjadikan elaborasi terhadap aspek-aspek pendukung keberhasilan tersebut menarik untuk dilakukan. Indonesia merupakan negara agraris sehingga memiliki potensi besar pada sektor pertanian dan  sejenisnya.  Peningkatan  kontribusi  dari  sektor  pertanian  ini  terus  diupayakan  oleh pemerintah,  diantaranya  melalui  berbagai  program  dalam  rangka  mewujudkan  Visi Indonesia  sebagai  Lumbung  Pangan  Dunia  Pada  Tahun  2045  (Prahara,  2017).  Namun demikian  dalam  pelaksanaannya  tidaklah  mudah.  Terdapat  beragam  tantangan  dan hambatan yang dihadapi sektor pertanian ini. Tantangan yang muncul misalnya saja datang dari  aspek  pengelolaan  pertanian,  dimana  dari  data-data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yang penulis  cermati  menunjukkan  bahwa  faktor  musim  tanam  masih  menjadi  faktor  yang menyebabkan  kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  perekonomian  nasional  berlangsung fluktuatif (BPS, 2018; BPS, 2019).
Sementara  itu,  hambatan  juga  datang  dari  persoalan  ketimpangan  lahan  dan persebaran penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa.  Keterangan ini disampaikan oleh Ketua  Umum  Kamar  Dagang  Industri  (Kadin)  Indonesia  Rosan  Perkasa  Roeslani  dalam (Putera,  2018)  yang  mengungkapkan  bahwa  persoalan  ketimpangan  lahan  pertanian  dan jumlah  penduduk  merupakan  hal  yang  menjadi  penghambat  dalam  upaya  terciptanya swasembada  pangan  di  Indonesia  (Putera,  2018).  Lahan  pertanian  di  Indonesia  sebesar hampir 40 persen atau 8,1 juta hektar berada di Pulau Jawa, perbandingannya antara pulau jawa dengan luas daratan indonesia adalah sekitar 7 persen dari 181 juta hektare  (Putera, 2018). Selain itu, menurut Roeslani sekitar 60 persen penduduk  Indonesia  berada di Pulau Jawa  dan  hal  ini  mengakibatkan  alih  fungsi  lahan,  diperkirakan  lahan  pesawahan  di  Pulau Jawa sekitar 100.000  hektare terus tergerus setiap tahunnya  (Putera, 2018). Kedua hal ini yaitu  ketimpangan  lahan  dan  persebaran  penduduk  antar  wilayah  telah  berdampak  pada satu hal yang nyata yaitu alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
Tantangan  dan  hambatan  di  sektor  pertanian  tersebut  juga  dirasakan  di  daerah, salah  satunya  adalah  Kabupaten  Karawang.  Kabupaten  Karawang  merupakan  daerah lumbung padi Jawa Barat dan berkontribusi bagi kebutuhan beras secara nasional, rata-rata kontribusinya  sebesar  865.000  ton  beras  /  tahun  (Dinas  Pertanian  Kehutanan  Perkebunan dan  Peternakan  Kabupaten  Karawang,  2014).  Di era  otonomi  daerah  ini  dimana  pertanian merupakan  salah  satu  urusan  pilihan  bagi  pemerintah  daerah,  potensi  besar  pertanian  di Kabupaten  Karawang  terancam  punah  atau  paling  tidak  terus  menyusut  secara  perlahan akibat  pesatnya  pembangunan  kawasan  industri  non  pertanian  dan  meningkatnya permintaan  lahan  untuk  pembangunan  hunian  atau  tempat  tinggal  sebagai  konsekuensi logis dari hadirnya industri di Kabupaten Karawang.
Wilayah  Kabupaten  Karawang,  penulis  mengamati  setidaknya  hingga  saat  ini  telah terdapat  5  kawasan  industri  besar  telah  berdiri  di  Kabupaten  Karawang  selain  industri- industri yang juga banyak tersebar di berbagai wilayah lainnya di Kabupaten Karawang. Data hasil  pendaftaran  sensus  ekonomi  tahun  2016  yang  dirilis  oleh  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Karawang  (2017)  menyebutkan  terdapat  233.606  unit  usaha/perusahaan  non pertanian  yang  ada  di  Kabupaten  Karawang.  Bila  Dibandingkan  dengan  Sensus  Ekonomi 2006, jumlah usaha/perusahaan meningkat 5,47 persen dari 221.490 unit menjadi 233.606 unit  (Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Karawang,  2017).  Data-data  ini  menegaskan banyaknya jumlah industri non pertanian  di Kabupaten Karawang. Banyaknya industri non
pertanian ini sedikit banyak telah melahirkan persepsi bahwa Karawang sedang mengalami transisi  paradigma  pembangunan  yaitu  dari  kota  lumbung  padi  menuju  kota  industri.  Jika demikian  maka  ancaman  terhadap  keberlangsungan  sektor  pertanian  khususnya  pangan merupakan persoalan yang akan tidak terhindarkan.
Secara nyata, lahan pertanian di Kabupaten Karawang terus mengalami penurunan akibat pengembangan kawasan industri yang dibangun di Kabupaten Karawang. Keterangan ini  disampaikan  oleh  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Muhammad  Lutfi  dikutip Deny  (2014)  yang  menyebutkan  bahwa  Karawang  sebagai  salah  satu  daerah  yang  dikenal sebagai  lumbung  padi  terbesar  di  Indonesia,  selama  lima  tahun  terakhir  terdapat  15  ribu sampai 17 ribu hektare wilayah Karawang telah beralih fungsi (Deny, 2014). Alih fungsi lahan ini juga disampaikan Rihanto (2018), yang mengemukakan bahwa alih fungsi lahan pertanian tersebut memang sedang terjadi di wilayah perkotaan di Kabupaten Karawang. Menurutnya wilayah yang banyak menyita ketertarikan untuk dialihfungsikan tersebut berada di sekitar Jalan  Tarumanegara  (akses  tol  Karawang  Barat),  kemudian  di  Jalan  Arteri  Karawang- Cikampek dan sekitar Jalan Baru atau Jalan Lingkar Luar Karawang (Rihanto, 2018).
Selain industrialisasi, persoalan kependudukan juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten  Karawang.  Menurut  keterangan  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Karawang  Yudi  Yudiawan  dikutip  Awaluddin  (2018)  mengatakan  bahwa  jumlah populasi  penduduk  pendatang  lebih  besar  daripada  penduduk  asli  Karawang, perbandingannya sekitar 60 persen (1,7 juta jiwa) pendatang berbanding 40 persen (1,1 juta jiwa) penduduk asli Karawang  (Awaluddin, 2018). Yudi juga mengungkapkan bahwa  dalam tiga  tahun  terakhir  yaiktu  2016,  2017  dan  2018  jumlah  urbanisasi  ke  wilayah  Kabupaten Karawang  terus  mengalami  tren  peningkatan  dan  mayoritas  dari  mereka  merupakan  para pencari kerja (Awaluddin, 2018).
Dampak  dari  adanya  peningkatan  jumlah  penduduk  dalam  jumlah  besar  tersebut adalah peningkatan penyediaan sarana dan prasarana tempat tinggal atau hunian. Melihat kenyataan di lapangan, penulis mengamati bahwa di Karawang perkembangan perumahan telah  berkembang  sangat  cepat  dan  dalam  jumlah  yang  cukup  besar.  Banyak  perumahan didirikan di wilayah Kabupaten Karawang baik real estate yang megah, perumahan subsidi maupun  dalam  bentuk cluster-cluster kecil  tersebar  di  berbagai  wilayah  Kabupaten Karawang.  Perumahan  ini  didirikan  terutama  di  wilayah-wilayah  yang  tidak  terlalu  jauh dengan  kawasan  industri  seperti  Kecamatan  Telukjambe  Barat,  Telukjambe  Timur,
Karawang  Barat,  Karawang  Timur,  Klari,  Telagasari,  hingga  Cikampek  dan  sebagian diantarnya dulunya merupakan areal persawahan.
Munculnya  persoalan-persoalan  di  atas  merupakan  hal  yang  perlu  mendapatkan perhatian  pemerintah.  Isu  mengenai  alih  fungsi  lahan  pertanian  akibat  perkembangan industrialisasi dan pemukiman seringkali menjadi suatu hal yang dilematis bagi pemerintah daerah yang sedang membangun yaitu ketika dihadapkan pada pilihan antara industrialisasi atau pertanian sebagai basis pembangunan daerah. Meski demikian, perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Karawang harus terus diupayakan demi  menjaga  keberlangsungan  kontribusi  Karawang  sebagai  pemasok  beras  secara nasional dan keberlangsungan sektor penghidupan para petani ini di Karawang. Persoalan- persoalan pada sektor pertanian di Kabupaten Karawang harus direspon melalui kebijakan- kebijakan yang baik.
Saat  ini  instrumen  perlindungan  hukum  terhadap  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan  di  Indonesia  sebenarnya  sudah  ada,  yaitu  dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berikut aturan-aturan turunannya dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009  tersebut  mengamanatkan  kepada  setiap  daerah  untuk  dapat  menetapkan  lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di daerah. Amanat tersebut  yaitu penetapan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  cukup  diintegrasikan  ke  dalam  Peraturan  Daerah tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan pengaturan yang lebih detail dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah (Julian, 2019).
Meskipun  sudah  ada  payung  hukumnya  bagi  pemerintah  daerah,  namun  belum semua  daerah  dapat  mengikuti  amanat  undang-undang  tersebut.  Dalam  Julian  (2019) disampaikan bahwa dari hasil rekapitulasi penetapan LP2B hanya 221 Kabupaten/Kota yang telah  menetapkan  LP2B  dalam  Perda  RTRW  dari  481  Kabupaten/Kota  yang  sudah menetapkan  RTRW.  Hal  ini  berarti  sisanya  yaitu  sebanyak  260  Kabupaten/Kota  tidak menetapkan LP2B dalam Perda RTRW (Julian, 2019). Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)  Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia  Sarwo  Edhy  mengatakan  bahwa rekapitulasi penetapan Perda tentang PLP2B sampai saat ini adalah 67 Kabupaten/Kota dan 17  Provinsi.  Edhy  menambahkan  bahwa  sebagian  besar  Perda  PLP2B  yang  ditetapkan tersebut  hanya  menyalin  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  41/2009 maupun peraturan perundangan turunannya (Julian, 2019).
Informasi tersebut menegaskan bahwa meski seolah mudah karena hanya menyalin dari  ketentuan-ketentuan  yang  sudah  ada  namun  dalam  prakteknya,  proses  penyusunan Perda  PLP2B  tidaklah  semudah  itu.  Dari  sumber  informasi  di  atas  (Julian,  2019)  ternyata belum  semua  daerah  menyelesaikan  Perda  RTRW  dan  ada  juga  daerah  yang  belum menetapkan  LP2B  meskipun  sudah  menetapkan  RTRW.  Realitas  ini  merupakan  suatu  hal yang  cukup  wajar  mengingat  penyusunan  perda  tersebut  membutuhkan  waktu  yang tidak sebentar  serta  akan  melibatkan  tarik  ulur  kepentingan  yang  sangat  besar  karena menyangkut  alokasi  luasan  lahan  LP2B  yang  harus  ditentukan  oleh  daerah.  Formulasi kebijakan  sebagai  satu  proses  dalam  rangkaian  penetapan  suatu  kebijakan  pemerintah daerah  (Perda)  sangat  ditentukan  oleh  beragam  faktor  yang  mempengaruhi  pilihan pemerintah daerah untuk menetapkan perda tersebut atau tidak.
Ditengah  tingginya  kebutuhan  lahan  untuk  investasi  dan  pemukiman,  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Karawang  telah  berhasil  menetapkan  kebijakan  PLP2B.  Kebijakan  itu dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Petanian Pangan Berkelanjutan. Keberhasilan ini tentu saja dipengaruhi oleh beragam faktor atau aspek yang menyertainya dalam proses formulasi kebijakan.
Aspek-aspek yang mendorong keberhasilan penyusunan Perda PLP2B tersebut perlu diidentifikasi  dan  diangkat  dalam  kajian  ditengah  masih  banyaknya  daerah-daerah  yang memiliki posisi dan persoalan yang sama dengan Kabupaten Karawang namun belum dapat merealiasasikan kebijakan sejenis di daerahnya. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian yang  telah  dilakukan  pada  topik  mengenai  alih  fungsi  lahan  dan  kebijakan  perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Karawang diantaranya yaitu penelitian Anneke Puspasari (2012) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian dan dampaknya terhadap pendapatan  petani di Kabupaten Karawang. Puspasari (2012) mengambil studi kasus di Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Secara umum hasil penelitian Puspasari (2012) memaparkan mengenai persoalan alih  fungsi  lahan  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  di  tingkat  wilayah  dan  tingkat petani  hingga  dampaknya  terhadap  pendapatan  petani  dan  lingkungan  sekitar  (Puspasari, 2012).
Penelitian  lainnya,  yang  juga  dilakukan  terhadap  topik  yang  sama  yaitu  tentang PLP2B di Kabupaten Karawang adalah penelitian yang dilakukan oleh Amalina, Binsasi dan Purnaweni  (2018)  yang  juga  meneliti  proses  perumusan  Kebijakan  Perlindungan  Lahan
Pertanian Berkelanjutan (PLP2B) sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non  pertanian  di  Kabupaten  Karawang.  Hasil  penelitiannya  memaparkan  mengenai  proses formulasi kebijakan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang PLP2B.
Hasil  penelitian  tersebut  mengungkapkan  bahwa  perumusan  kebijakan  PLP2B  ini diawali  dengan  perumusan  masalah  yang  berhubungan  dengan  alih  fungsi  lahan  dan peningkatan  industri  di  lahan  19  ribu  hektare  serta  terus  berkurangnya  lahan  pertanian pada tahun 2015-2017 sebesar 625 hektare (Amalina, Binasasi, & Purnaweni, 2018). Untuk mengidentifikasi  luas  area  pertanian  yang  ada  dan  dalam  rangka  menjaga  Kabupaten Karawang  tetap  menjadi  lumbung  padi,  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  menggunakan pendekatan kebutuhan lahan pertanian dan citra satelit (Amalina et al., 2018).   Selain itu, hasil  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  memilih alternatif  kebijakan  terbaik  yang  selanjutnya  dimasukan  dalam  Draf  Naskah  Akademik tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  yang pada gilirannya menjadi draf Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PLP2B (Amalina et al., 2018).
Dari dua penelitian yang sudah dilakukan di Karawang terkait alih fungsi lahan dan LP2B,  penulis  masih  menemukan  aspek  penjelasan  yang  belum  terpaparkan  oleh  dua penelitian  tersebut  yakni  persoalan  mengenai  faktor-faktor  atau  aspek-aspek  apa  saja sebenarnya yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Karawang dapat berhasil menetapkan Perda Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang PLP2B tersebut.
Aspek  ini  penting  untuk  dikaji  karena  merupakan  aspek-aspek  kunci  yang  dapat mendorong keberhasilan penetapan kebijakan LP2B di daerah sehingga secara praktis dapat menjadi  perbandingan  bagi  setiap  daerah  dalam  proses  penetapan  perda  sejenisnya. Misalnya saja, penelitian lain yang relevan dengan topik yang penulis angkat dalam tulisan ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gesti Ika Janti, Edhi Martono dan Subejo (2016) yang mengidentifikasi  dan  menganalisis  perencanaan  kebijakan  PLP2B,  kendala  yang  dihadapi serta  strategi  pemecahannya  untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan  wilayah  di  Kabupaten Bantul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Janti,  Martono,  &  Subejo,  2016).  Dari  hasil penelitiannya  ditemukan  bahwa  kendala  utama  dalam  perencanaan  kebijakan  PLP2B  di Kabupaten Bantul terletak pada kebijakan penataan ruang yang telah disusun sebelumnya, pelanggaran  hukum  terhadap  regulasi  tata  ruang  wilayah,  alokasi  anggaran  perencaan regulasi, kepentingan kelompok ( interest groups ), kesediaan petani dan ketersediaan lahan pertanian (Janti et al., 2016).
Hasil  penelitian  tersebut  bagi  penulis  menegaskan  bahwa  pada  tahap  perencanaan kebijakan  atau  proses  penyusunan  perda  PLP2B  di  daerah  memiliki  kendala-kendala  yang harus  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah  sehingga  daerah  mengalami  keterlambatan  atau bahkan  penundaan  penetapan  kebijakan  PLP2B  tersebut.  Kendala-kendala  tersebut  perlu untuk  dikaji  agar  disikapi  dan  menjadi  perhatian  pemerintah  daerah  ketika  merumuskan atau merencanakan kebijakan PLP2B di daerah. Dengan begitu, peluang keberhasilan dalam penyusunan  kebijakan  PLP2B  di  daerah  akan  semakin  besar.  Dalam  tulisan  ini,  penulis bermaksud  mengelaborasi  aspek-aspek  yang  mendorong  keberhasilan  Pemerintah  Daerah dalam penyusunan kebijakan PLP2B di Kabupaten Karawang.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Metode  penelitian  kualitatif  digunakan dalam  penelitian  ini  untuk  lebih  mengekplorasi  permasalahan  penelitian  di  lapangan  dan berupaya memahami makna-makna yang dimiliki oleh partisipan penelitian. Hal ini merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Creswell (2010) bahwa penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengekplorasi dan memahami makna yang dianggap bersumber dari masalah  sosial  atau  kemanusiaan  oleh  sejumlah  orang  atau  sekelompok  orang  (Creswell, 2010).
Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara, observasi  lapangan  dan  studi  dokumentasi  serta  termasuk  materi  audio  visual.  Teknik wawancara dan observasi akan lebih ditujukan untuk mendapatkan data primer. Sementara data  sekunder  penulis  peroleh  melalui  studi  dokumentasi  dan  materi  audio  visual.  Untuk teknik penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling . Sementara untuk teknik analisa data, penulis menggunakan langkah-langkah yang disarankan oleh Milles dan Huberman  dalam  Sugiyono  (2017),  yakni  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

## HASIL PENELITIAN

## Proses Penyusunan Peraturan Daerah Tentang PLP2B di Kabupaten Karawang
Pertanian  berkelanjutan  merupakan  salah  satu  isu  besar  yang  menjadi  perhatian dunia  karena  menyangkut  pertumbuhan  populasi  manusia  dan  daya  dukung  ketersediaan pangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  yang  semakin  meningkat.  Persoalan
kelestarian  lingkungan  ini  masuk  ke  dalam  visi  pembangunan Global  Sutainable Development Growths (SDGs) atau Global Goals yang dicanangkan PBB di Tahun 2015 dan merupakan  kelanjutan  dari Millenium  Development  Goals (MDGs)  (Nugroho,  2014).
Pertanian  berkelanjutan  merupakan  sistem  pengelolaan  pertanian  yang  tidak  hanya ditujukan  untuk  meningkatkan  perekonomian  tetapi  juga  tetap  menjaga  kelestarian  dan keanekaragaman ekologi dan hayati sumber daya alam (Ningsih & Syaf, 2015). Dalam studi ini,  pertanian  berkelanjutan  menunjuk  pada  sistem  pengelolaan  pertanian  terpadu  yang secara berkelanjutan memberikan peningkatan ekonomi dan keberlangsungan sumber daya alam pertanian yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Karawang. Revitalisasi sektor pertanian di Karawang merupakan upaya mengembalikan kembali posisi penting pertanian dalam mendukung perekonomian daerah sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Pertanian  merupakan  salah  satu  urusan  pilihan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karawang.  Urusan  pertanian  menjadi  salah  satu  isu  penting  yang  menjadi  permasalahan dalam ruang lingkup pembangunan di Kabupaten Karawang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Karawang  tahun  2016-2021,  di  dalamnya dijelaskan  13  poin  permasalahan  yang  dihadapi  pemerintah  Kabupaten  Karawang  pada sektor  pertanian.  Beberapa  permasalahan  yang  terkait  erat  dengan  PLP2B  meliputi  isu kesejahteraan  petani,  isu  ketahanan  pangan  dan  isu  lahan  pertanian.  Pada  isu  mengenai lahan pertanian disebutkan bahwa permasalahannya meliputi persoalan terus menurunnya lahan  pertanian  akibat  alih  fungsi  lahan  dan  belum  adanya  peraturan  mengenai  Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Karawang.
Berdasarkan  hasil  identifikasi  terhadap  permasalahan-permasalahan  pembangunan yang  ada,  maka  kemudian  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  melakukan  perumusan  isu strategis yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021. Perumusan isu-isu strategis ini juga memperhatikan 9 (sembilan) janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada  saat  kampanye.  Penulis  mencermati  diantara  9  (Sembilan)  janji  Bupati  dan  Wakil Bupati  terpilih  tersebut  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  persoalan  pertanian  terdapat pada poin ke-9 yaitu tentang peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Isu-su strategis yang  relevan  dan  memiliki  keterkaitan  dengan  sektor  pertanian  dan  PLP2B  di  Kabupaten Karawang  yang  tertuang  dalam  Dokumen  RPJMD  Kabupaten  Karawang  Tahun  2016-2021 diantaranya  yaitu  :  1)  Belum  mantapnya  ketahanan  pangan  daerah;  2)  Belum  optimalnya penggunaan  dan  pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  ketentuan  RTRW  dan  peraturan
ketataruangan;  3)  Belum  efektifnya  tata  kelola  lingkungan  hidup  yang  baik  sehingga kegiatan  pembangunan  tidak  menimbulkan  dampak  berupa  kerusakan  lingkungan  dan penurunan daya dukung/degradasi lingkungan.
Dalam  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Karawang  Tahun  2016-2021  dijelaskan  bahwa  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  merupakan  bagian  dari  tahapan  pelaksanaan  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 dan juga merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah. Dikutip dari dokumen RPJMD Kabupaten Karawang  Tahun  2016-2021,  dinyatakan  bahwa  penyusunan  RPJMD  berpedoman  kepada RPJPD  serta  memperhatikan  RPJM  Nasional  dan  Perencanaan  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun  2016-2021  ini  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Karawang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016. Disebutkan  dalam  RPJMD  Kabupaten  Karawang  Tahun  2016-2021  bahwa  Visi  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Kabupaten  Karawang  adalah  Karawang Sejahtera Berbasis Pertanian dan Industri. Hal ini menyiratkan bahwa pembangunan daerah ditopang oleh kemajuan di sektor pertanian dan sektor industri.
Persoalan kebijakan PLP2B di Karawang melibatkan multi sektor. Dinas Pangan dan Dinas  Pertanian  merupakan  dua  instansi  pemerintah  daerah  yang  memiliki  kewenangan mengelola  urusan  LP2B.  Hal  ini  dipertegas  dengan  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran  masing- masing  organisasi  yang  mana  visi  dan  misi  keduanya  mengarah  kepada  pembangunan berkelanjutan di sektor pangan dan pertanian. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP)  Dinas  Pangan  Kabupaten  Karawang  tahun  2018  dijelaskan  bahwa  bagi Dinas  Pangan,  dukungan  akan  kebijakan  PLP2B  merupakan  penjabaran  dari  misi  pertama yaitu  dalam  rangka  meningkatkan  ketersediaan  pangan  melalui  koordinasi  lintas  sektor (Dinas Pangan Kabupaten Karawang, 2019).
Alih fungsi lahan merupakan persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.  Dalam  RPJMD  Kabupaten  Karawang  Tahun  2016-2021  disebutkan  bahwa  luas lahan  sawah  di  Kabupaten  Karawang  sebesar  97.577  Hektare  yang  terdiri  dari  92.916 Hektare adalah Sawah Pengairan Teknis dan 4.661 Hektare merupakan sawah tadah hujan. Adapun  luas  lahan  sawah  di  Kabupaten  Karawang  sebagaimana  yang  ditunjukkan  dalam RPJMD  Kabupaten  Karawang  Tahun  2016-2021  tersebut  secara  keseluruhan  menunjukkan penyusutan, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Perkembangan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Karawang Per Desember Tahun 2011-2015 (dalam Ha)
Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Luas Lahan 98.612 98.615 98.346 97.835 97.577
Sumber: RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dan modifikasi penulis.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  upaya  revitalisasi  sektor  pertanian  di  Kabupaten Karawang  dilakukan  melalui  upaya  pemenuhan  terhadap  amanat  Undang-Undang  Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Upaya tersebut  diwujudkan  dengan  membuat  peraturan  daerah  tentang  PLP2B.  Informan mengungkapkan  bahwa  dengan  adanya  perda  PLP2B  maka  diharapkan  luas  wilayah pertanian  pangan  di  Kabupaten  Karawang  dapat  dikendalikan.  Penyusunan  Perda  LP2B  ini menurut informan penelitian merupakan inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
Proses  penyusunan  Peraturan  Daerah  tentang  PLP2B  menghabiskan  waktu  yang relatif cukup lama yaitu sekitar 5 tahun. Hasil wawancara penelitian mengungkapkan bahwa proses pembuatan perda tentang LP2B ini menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  PLP2B.  Hal  tersebut  kemudian diiwujudkan  ke  dalam  bentuk  kebijakan  strategi,  program,  rencana  pembiayaan  dan evaluasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang PLP2B.
Informan penelitian mengungkapkan bahwa pada awalnya, kelahiran perda tersebut dimulai  dari  adanya  pelaksanaan  PLP2B  oleh  Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia pada  tahun  2013,  yang  ingin  menjadikan  Tangerang  dan  Karawang  sebagai  titik  lokus implementasi  PLP2B  tersebut.  Di  sisi  lain,  Kabupaten  Karawang  juga  memiliki  keinginan untuk  melaksanakan  undang-undang  tersebut.  Menurut  informan  penelitian,  adanya keinginan dari masing-masing pihak tersebut menjadikan proses penyusunan perda menjadi lebih mudah.
Dari hasil wawancara penelitian, keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang tersebut  juga  sebagai  tindak  lanjut  dari  visi  Bupati  Karawang  yang  ingin  memajukan Karawang di dua sektor secara beriringan, yaitu maju dalam sektor industri dan maju dalam sektor  pertanian.  Keinginan  Bupati  Karawang  ini  telah  berkesesuaian  dengan  visi  RPJPD Kabupaten Karawang, dimana pembangunan daerah berbasiskan pada dua sektor tersebut.
Namun  demikian,  pada  pelaksanaannya  tidak  serta  merta  berjalan  mulus  tanpa  kendala. Menurut  informan  penelitian,  kebijakan  Bupati  tersebut  mengandung  beberapa  potensi persoalan. Keinginan untuk berdiri di dua sisi tersebut akan menuntut pemerintah daerah untuk  dapat  menyelesaikan  segala  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  oleh  kedua sektor tersebut.
Disektor  pertanian,  pengembangan  pertanian  perlu  melakukan  dua  kegiatan. Kegiatan  pertama  yaitu  meningkatkan  produksi  padi.  Ketika  terjadi  alih  fungsi lahan  maka jelas  yang  diperlukan  adalah  memperbaiki  teknologi  pertanian  dan  perbaikan  sarana  dan prasarana pertanian, penambahan modal petani dan peningkatan sumber daya manusia di bidang  pertanian.  Kegiatan  kedua  yaitu  perlunya  kebijakan  LP2B  sebagai  benteng pertahanan dari pengalihfungsian lahan pertanian ke non pertanian.
Dari  hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  proses  pembuatan  atau  penyusunan perda LP2B ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahapan di tahun pertama yang dilakukan adalah pemetaan luas lahan wilayah Kabupaten Karawang termasuk pembiayaannya untuk membuat peta tersebut. Pembuatan peta tersebut melibatkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan aparatur seksi pembangunan desa di masing-masing Pemerintah Desa setempat. Kegiatan  pemetaan  lahan  ini  menggunakan  bantuan  teknologi  citra  satelit  dengan  skala 1:5000  sehingga  lebih  nampak  jelas  wilayah  persawahan  yang  dipetakan.  Output  dari kegiatan  di  tahap  pertama  ini yaitu  peta  wilayah  lengkap  dengan  batas-batas  administrasi wilayah.
Dari  hasil  wawancara  dengan  para  informan  penelitian,  penentuan  eksisting  lahan yang akan dijadikan lahan LP2B ini merupakan salah satu hal yang sulit dalam  penyusunan Perda LP2B. Kesulitan ini dikarenakan belum adanya  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sewaktu  perda  LP2B  ini  mulai  dicanangkan  pada  tahun  2012.  Kemudian  dibentuklah  PTSP untuk mengurus semua perizinan termasuk izin pendirian perumahan dan lain sebagainya. Dalam  proses  penetapan  eksisting  lahan  tersebut  juga  terdapat  perbedaan-perbedaan persepsi, konsepsi dan luasan jumlah eksisting lahan yang dipengaruhi oleh perubahan data dan  penggunaan  teknologi  yang  semakin  lebih  canggih  dan  lebih  baik.  Perbedaan  ini menjadikan  penetapan  eksisting  lahan  LP2B  melalui  proses  sinkronisasi  dan  persamaan persepsi diantara stake holder yang ada.
Tahapan  di  tahun  kedua  yaitu  melakukan  sensus  pemilik  lahan  untuk mengidentifikasi pemilik lahan di desa, di luar desa, di luar kecamatan dan di luar kabupaten
sehingga  diharapkan  dapat  teridentifikasi  secara by  name  by  address. Tahap  pembuatan sistem LP2B berbasis website sehingga informasi mengenai LP2B dapat juga diakses melalui website ini. Kegiatan pembuatan website ini dilakukan pada tahun ketiga.  Tahap keempat membahas  dan  mengajukan  usulan  PLP2B  melalui  kajian  akademis,  forum  perumusan bersama stake holders yaitu Pemerintah Kabupaten Karawang, DPRD Kabupaten Karawang komisi  yang  membidangi  pertanian,  tokoh  perwakilan  dari  petani,  akademisi,  dan  swasta. Dari  awal  dilakukan  pemetaan  dan  pendataan  hingga  selesai  perda  LP2B  menghabiskan waktu kurang lebih 4 sampai 5 tahun.

## Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Proses Penyusunan Peraturan Daerah Tentang PLP2B di Kabupaten Karawang
Dari hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan penyusunan kebijakan PLP2B ini didukung dengan anggaran yang terhitung cukup. Sumber daya berupa tenaga ahli juga tersedia. Dari pihak kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan  pendampingan  tim  ahli  dalam  citra  satelit  dan  pelaksana  teknis  dari  pihak daerah seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) juga terhitung banyak. Selain itu, proses penyusunan  perda  LP2B  ini  juga  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dan tersedia.  Informan  penelitian  mengungkapkan  bahwa  Kabupaten  Karawang  terhitung sebagai daerah pertanian yang sarana dan prasarananya unggul secara nasional. Sarana dan prasarana  pengairan  serta  sistem  pengairan  irigasi  di  Kabupaten  Karawang  telah  sangat baik.  Hal  ini  menjadi  aspek  pendukung  dalam  teknis  pelaksanaan  penyusunan  Peraturan Daerah tentang LP2B.
Hal lain yang juga ikut mempermudah proses penyusunan Peraturan Daerah tentang PLP2B ini yaitu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap adanya kebijakan PLP2B di  Kabupaten  Karawang  dan  kondisi  tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Karawang.  Menurut Informan penelitian, kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sangat mendukung adanya  PLP2B  di  Kabupaten  Karawang.  Selain  itu,  kondisi  tata  ruang  wilayah  Kabupaten Karawang  di  mana  persebaran  wilayah  antara  industri  dan  pertanian  ini  berbeda  area. Wilayah petanian berada di wilayah Karawang Utara sedangkan wilayah industri berada di wilayah Karawang Selatan. Hal ini menguntungkan dan mempermudah Pemerintah Daerah dalam menetapkan eksisting lahan LP2B di Kabupaten Karawang. Namun demikian, proses penetapan kebijakan PLP2B ini juga menemui kendala-kendala. Kedala yang muncul adalah seputar  pemahaman  petani  tentang  program  PLP2B  yang  masih  kurang.  Kendala  lainnya
yaitu  soal  waktu  pelaksanaan  yang  menghabiskan  waktu  yang  relatif  cukup  lama  yaitu  4 sampai 5 tahun karena dimulai dari tidak punya apa-apa.
Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tentang PLP2B di Kabupaten Karawang juga memperhatikan isu-isu kepentingan yang muncul baik dari para stake holders PLP2B itu sendiri maupun dari pihak lainnya. Isu pertama muncul dari pihak petani yaitu isu tentang hak  milik  pribadi.  Dalam  pengertian  bahwa  petani  berhak  menjual  sawah  atau  lahan pertaniannya karena merupakan hak miliknya. Ketika lahan pertanian tersebut masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan maka petani pemilik lahan merasa keberatan karena memiliki kekhawatiran tidak bisa menjual dengan bebas tanahnya kepada orang lain. Untuk persoalan ini maka dirumuskan strategi berupa perlindungan dan pembedayaan petani yang kemudian  segala  aspek  aturan  teknisnya  dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Karawang Nomor 13 tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Isu  lain  yang  juga  muncul  dari stake  holder yaitu  muncul  dari  pihak  pengembang, yakni  isu  pembangunan  industri  dan  pengembangan  pemukiman.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  para  informan,  terjadinya  konversi  lahan  pertanian  menjadi  non pertanian  masih  dimungkinkan  terjadi  karena  adanya  pembangunan  industri  dan pengembangan  pemukiman.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  mengatur  ketentuan mengenai  kompensasi  dan  sanksi  untuk  menyikapi  hal  tersebut  yang  selanjutnya  diatur dalam  Perda  LP2B.  Selain  sanksi,  ketentuan-ketentuan  lainnya  mengikuti  ketentuan  yang ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  persoalan  penggunaan  lahan  LP2B menjadi non pertanian juga dimungkinkan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dalam format penyelenggaraan  otonomi  daerah,  Pemerintah  Pusat  memiliki  kewenangan  untuk  dapat menggunakan lahan-lahan yang ada di daerah untuk kepentingan umum atau pembangunan nasional  seperti  pembangunan  infrastuktur  jalan,  jembatan,  bandara,  pelabuhan  dan  lain sebagainya.

## PEMBAHASAN
Kebijakan  adalah  tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah  dan  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  di  lingkungan  tertentu  dan  berkonsekuensi  bagi  para  aktor  yang  terlibat  di dalamnya.  Definisi  ini  merujuk  pada  beberapa  interpretasi  dari  para  ahli  terhadap  istilah
kebijakan sebagaimana dipaparkan dalam Winarno (2007). Dalam Winarno (2007) Federich menekankan  bahwa  kebijakan  tidak  hanya  soal  tindakan  tetapi  juga  merupakan  tindakan yang memiliki arah dan tujuan (Winarno, 2007). Sementara Richard Rose menyarankan agar kebijakan  semestinya  juga  dipahami  sebagai  serangkaian  kegiatan  yang  berpola  dan memiliki  konsekuensi-konsekuensi  tertentu  bagi  para  aktor  yang  terlibat  (Winarno,  2007). Sejalan  dengan  kedua  pendapat  tersebut,  Winarno  berpendapat  bahwa  istilah  kebijakan atau policy menekankan  pada  perilaku  aktor,  seperti  seorang  pejabat,  kelompok  atau lembaga  pemerintah  (Winarno,  2007).  Dari  penjelasan  ini,  Kebijakan  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang berpola dan memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu pada para aktor kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  serta  memiliki  arah  tujuan  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  persoalan ketahanan pangan dan alih fungsi lahan di Kabupaten Karawang.
Dari hasil penelitian di atas, Peraturan Daerah tentang  PLP2B merupakan kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah  berdasarkan  koridor  kewenangannya  dan  dibuat secara tertulis melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di dalam perda tersebut telah diatur berbagai  ketentuan  mulai  dari  tujuan,  manfaat,  pelaksanaan  hingga  sanksi-sanksi.  Dalam kebijakan PLP2B ini pemerintah daerah berperan sebagai inisiator dan sekaligus regulator . Hal ini menegaskan kembali apa yang dikemukakan oleh Nugroho (2014) bahwa di negara baru  dan  modern  pemerintah  (eksekutif)  merupakan  pemilik  kebijakan  dan  bukan  dimiliki oleh legislatif. Hal ini dikarenakan eksekutif memiliki infrastruktur terbaik untuk mengelola kebijakan  dari  seluruh  tahapannya.  Pemerintah  berkuasa  baik  di  tingkat  pusat  ataupun  di tingkat  daerah  dengan  pejabat  politik  yang  diangkat  dan  profesional  yang  dikenal  dengan birokrasi (Nugroho, 2014).
Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang berpola dan memiliki konsekuensi- konsekuensi  bagi  para  aktor  yang  terlibat.  Dunn  (1999)  menggambarkan  proses  kebijakan sebagai serangkaian tahapan yang satu sama lain saling berhubungan yang diatur menurut waktunya,  yaitu  terdiri  dari  penyusunan  agenda,  formulasi  kebijakan,  adopsi  kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.  Formulasi kebijakan merupakan salah satu tahapan  dari  proses  kebijakan  (Dunn,  1999).  Namun  demikian,  Winengan  (2019) menjelaskan  bahwa  tahap  perumusan  ini  merupakan  tahap  strategis  dan  inti  dari  proses kebijakan.  Hal  ini  dikarenakan  pada  tahap  inilah  batas-batas  suatu  kebijakan  ditetapkan
dalam rangka mengintervensi kehidupan publik dengan beragam dimensi kepentingan para aktor yang terlibat di dalamnya (Winengan, 2019).
Studi  ini  menggunakan  model  formulasi  kebijakan  menurut  John  D.  Bryson  yang dikenal sebagai “Model Strategis” untuk menganalisis proses penyusunan Peraturan Daerah tentang  LP2B.  Model  ini  berbasiskan  rangkaian  tahapan  dalam  proses  formulasi  kebijakan sebagai  pendekatannya  (Kadji,  2015).  Bryson  dalam  Kadji  (2015)  mengemukakan  bahwa perencanaan  strategis  merupakan  usaha  pendisiplinan  pada  proses  pembuatan  keputusan dan  tindakan  penting  yang  memandu  jalannya  organisasi.  Pengumpulan  informasi  yang bersifat  eksploratif  dan  berupaya  mencari  alternatif-alternatif  yang  ada  menjadi  syarat dalam  model  ini  dengan  tujuan  untuk  memperluas  pandangan  organisasi  dalam  melihat potensi  yang  ada  dan  implikasinya  di  masa  depan  (Kadji,  2015).  Dikutip  dari  Kadji  (2015) proses  perumusan  formulasi  kebijakan  terdiri  tahapan  berikut  :  (1)  mengusulkan  dan menyepakati  perencanaan  strategi  (memahami  manfaat  perencanaan  strategi  dan mengembangkannya),  (2)  merumuskan  panduan  proses,  (3)  memperjelas  wewenang  dan misi organisasi, (4) melakukan analisis SWOT, (5) mengidentifikasi isu strategi yang dihadapi, dan (6) merumuskan strategi untuk mengelola isu (Kadji, 2015).
Tahap  mengusulkan  dan  menyepakati  perencanaan  strategi  diawali  oleh  adanya political  will dari  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  yang  ditegaskan  melalui  visi pembangunan  dan  visi  Bupati,  yakni  berdiri  di  dua  sektor  yaitu  industri  dan  pertanian. Adapun  yang  menjadi  usulan  dalam  perencanaan  strategis  di  sektor  pertanian  yaitu peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan SDM pertanian, dan  perlindungan lahan pangan.
Tahapan  kedua  yaitu  perumusan  panduan  proses,  pada  tahap  ini  panduan  proses penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di  Kabupaten  Karawang  melewati  tahapan  yang  cukup  panjang  dan  menghabiskan  waktu sekitar  5  tahun.  Proses  tersebut  disesuaikan  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  merencanakan  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  dalam  bentuk  kebijakan  strategi,  program,  rencana pembiayaan dan evaluasi yang kemudian tertuang dalam Peraturan Daerah tentang PLP2B. Proses penyusunan Perda PLP2B di Karawang ini melewati 4 tahap yaitu 1) Pemetaan luas lahan pertanian di Wilayah Kabupaten Karawang; 2) Identifikasi pemilik dan alamat pemilik
lahan;  3)  Pembuatan  sistem  informasi  LP2B;  4)  Pembahasan  dan  pengajuan  usulan  PLP2B melalui  kajian  akademis  dan  forum  perumusan  bersama  diantara  para stake  holder kebijakan.
Tahap  ketiga, yaitu  memperjelas  wewenang  dan  misi  organisasi,  dalam  perumusan kebijakan  PLP2B.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  komitmen  untuk  mewujudkan kebijakan PLP2B ini diperjelas dan dipertegas melalui visi dan misi organisasi. Dinas Pangan dan  Dinas  Pertanian  sebagai  instansi  utama  dalam  urusan  pengelolaan  pangan  dan  lahan pertanian  telah  menetapkan  visi  dan  misi  organisasi  yang  jelas  dan  searah  dengan  visi pembangunan  daerah  untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan  dan  perlindungan  lahan pertanian pangan berkelanjutan di Karawang.
Tahapan  keempat,  yaitu  Analisis  Kekuatan,  Kelemahan,  Peluang  dan  Ancaman ( SWOT  Analysis) .  Pada  proses  penyusunan  Perda  PLP2B  di  Kabupaten  Karawang  kekuatan yang dimiliki pemerintah daerah terletak pada anggaran, tenaga ahli, sarana dan prasarana serta  teknologi  pertanian,  dan  lingkungan  politik  yang  mendukung  kebijakan.  Sementara kelemahan  terletak  pada  SDM  petani  yang  relatif  masih  rendah  dan  waktu  pelaksanaan penyusunan peraturan yang relatif cukup lama. Aspek peluang datang dari adanya Undang- Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai  payung  hukum  dan  kondisi  tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Karawang  yang  berada pada zona yang berbeda, yaitu industri di Karawang bagian selatan dan pertanian di wilayah Karawang  bagian  utara.  Aspek  ancaman  muncul  dari stake  holders kebijakan  yaitu  petani pemilik  lahan,  pengembang  dan  Pemerintah  Pusat  yang  berpotensi  menggunakan  lahan pertanian untuk non pertanian.
Tahapan  kelima  yaitu  Identifikasi  Isu  Strategis,  permasalahan  di  sektor  pertanian Kabupaten  Karawang  yang  menjadi  isu  strategis diantaranya  yaitu  persoalan  perlindungan dan  pemberdayaan  petani  dan  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  di Kabupaten Karawang.  Tahapan keenam yaitu tahap Perumusan Strategis untuk Mengelola Isu, penulis mendapati isu-isu strategis dalam sektor pertanian berkelanjutan di Kabupaten Karawang  dikelola  melalui  aturan-aturan  teknis  yang  termuat  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Karawang  Nomor  13  tahun  2017  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Petani  dan  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  1  tahun  2018  tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Rumusan strategi pengelolaan isu-isu strategis  sektor  pertanian  berkelanjutan  ditunjukkan  seperti  melalui  kompensasi
perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  dengan  penghargaan  berupa perlindungan  dan  pemberdayaan  terhadap  petani  dan  kompensasi  penggunaan  lahan  dari pertanian ke non pertanian.
Dalam  proses  pembuatan  kebijakan,  para  aktor  tidaklah  berdiri  secara  masing- masing,  melainkan  terikat  dengan  lingkungan  dan  kebijakan  itu  sendiri.  Hal  ini  dijelaskan Dunn  (1999)  bahwa  pembuatan  kebijakan  mencakup  hubungan  timbal  balik  dan  saling mempengaruhi  antara  kebijakan  publik,  pelaku  kebijakan  dan  lingkungan  kebijakan. Lingkungan  kebijakan  merupakan  konteks  khusus  dimana  peristiwa-peristiwa  di  sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publik. Ini artinya sistem kebijakan bersifat dialektis dan dimensi obyektif dan subyektif dari pelaku (pembuat) kebijakan tidak terpisahkan dalam prakteknya  (Dunn, 1999). Begitu juga dalam proses pembuatan dan penetapan Perda  PLP2B ini, setiap aktor kebijakan tentunya saling dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat dan lingkungan kebijakan yang mengiringinya sehingga dimensi obyektif dan subyektif dari para aktor atau stake holders akan selalu ada.
Dari  hasil  penelitian  dan  analisis  proses  penyusunan  Peraturan  Daerah  tentang PLP2B  di  atas,  penulis  mengidentifikasi  beberapa  aspek  yang  menjadi  pendukung keberhasilan  Pemerintah  Kabupaten  Karawang  dalam  penyusunan  Peraturan  Daerah tentang  PLP2B  tersebut.  Aspek-aspek  tersebut  diantaranya  berasal  dari  aspek-aspek  yang menjadi  kekuatan  dan  peluang  yang  ada  dalam  proses  penyusunan  kebijakan  PLP2B  di Kabupaten Karawang. Dari aspek kekuatan,  aspek yang mendukung yaitu kehendak politik ( Political  Will )  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Karawang, anggaran  dana  yang  mencukupi,  sumber  daya  dan  sarana  prasarana  yang  memadai. Sementara dari aspek peluang, dukungan muncul dari struktur peluang politik yaitu adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLP2B sebagai payung dan landasan hukum. Selain  itu,  kondisi  tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Karawang  juga  memberikan  potensi peluang  keberhasilan  yang  lebih  besar  dibandingkan  daerah-daerah  lain  yang  penyebaran Kawasan industrinya mungkin tidak tertata dan teratur areanya.
Kehendak  politik  atau political  will yang  berasal dari  pemerintah  merupakan  aspek pendukung  yang  mengawali  seluruh  proses  kebijakan  PLP2B  di  Kabupaten  Karawang. Keinginan  Pemerintah  Pusat  melalui  Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia  untuk menjadikan  daerah-daerah  percontohan  di  satu  sisi  dan  visi  Bupati  Karawang  dalam kebijakan  pembangunan  untuk  juga  memajukan  sektor  pertanian  di  sisi  lain,  telah
menjadikan  dua  pertemuan  kehendak  politik  ini  sebagai  energi  utama  pendorong penyusunan Peraturan Daerah tentang PLP2B tersebut.
Meski  demikian,  penulis  mencermati  bahwa  kehendak  politik  dari  para  aktor kebijakan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan yang ada. Potensi pertanian serta sarana dan prasarana pertanian yang memadai di Kabupaten Karawang ikut mempengaruhi political  will dari  Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia  dalam  menunjuk  Kabupaten Karawang  sebagai  salah  satu  daerah  percontohan  implementasi  Undang-Undang  tentang PLP2B.  Sementara  itu,  dari  sisi  pemerintah  daerah,  visi  Bupati  untuk  memajukan  sektor pertanian  tidaklah  terlepas  dari  program  dan  garis  kebijakan  pembangunan  daerah  yang juga  memperhatikan  janji-janji  kampanye  Bupati  dimana  salah  satunya  adalah  soal pembangunan  dan  kesejahteraan  di  sektor  pertanian. Political  Will Pemerintah  Daerah untuk  memajukan  kedua  sektor  yaitu  industri  dan  pertanian  secara  beriringan  merupakan pilihan  yang  rasional  karena  secara  nyata  kedua  sektor  tersebut  merupakan  dua  sektor besar mata pencaharian masyarakat Karawang dan berkontribusi positif pada APBD daerah.
Selain  itu,  Agustino  (2008)  menyebutkan  bahwa  instansi  administrasi  yang  di dalamnya  berisi  pejabat  publik  yang  tidak  melalui  pemilihan  dapat  bertindak  selaku  wakil rakyat  (Agustino,  2008).  Seringkali  antara  instansi  ini  dengan  kelompok  yang  memiliki kepentingan  khusus  menjalin  dan  mengembangkan  relasi  dan  berupaya  menunjukkan kepentingan  melalui  jalan  pembentukan  kebijakan  oleh  intansi  bagi  kelompok  tersebut (Agustino, 2008). Dalam hal ini, intansi administratif yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia  di  Pusat  serta  Dinas  Pengan  dan  Dinas  Pertanian  di  daerah  merupakan  intansi yang mewakili kepentingan kelompok khusus yaitu kelompok petani sehingga political will dari  instansi-instansi  tersebut  dapat  ditafsirkan  sebagai  representasi  dari  suara  atau kepentingan  kelompok  petani  dan  menjadi  kepentingan  utama  instansi-instansi  tersebut serta untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Pemenuhan kepentingan para konstituen (petani) menjadi jalan eksistensi bagi keberadaan institusi-institusi yang membidangi sektor kehidupan  pertanian  tersebut.  Penjelasan-penjelasan  ini  mempertegas  adanya  hubungan antara kondisi sosial, ekonomi, politik terhadap proses formulasi kebijakan yaitu bahwa para aktor  kebijakan  dalam  pembuatan  keputusan  kebijakan  senantiasa  dipengaruhi  oleh lingkungan kebijakan dan kebijakan publik yang dibuat.
Aspek  pendukung  lainnya  yaitu  anggaran  dana  serta  sarana  dan  prasarana  yang memadai. Aspek-aspek ini merupakan sesuatu yang wajar dan rasional dalam sebuah proses
kebijakan, dukungan dari aspek anggaran dana serta sarana dan prasarannya menjadi suatu syarat yang mesti dipenuhi agar proses kebijakan minimalnya dapat terlaksana. Hal ini juga mempertegas  hasil  penelitian  (Janti  et  al.,  2016)  yang  dalam  hasil  penelitiannya  juga menyebutkan bahwa aspek anggaran dalam perencanaan regulasi PLP2B ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Dalam studi di Kabupaten Karawang, dukungan anggaran yang memadai menjadi aspek pendukung keberhasilan dalam proses pembuatan dan penetapan Perda PLP2B.
Dua aspek pendukung lain dalam proses penyusunan kebijakan PLP2B di Kabupaten Karawang adalah struktur peluang  politik dan kondisi tata ruang wilayah. Adanya undang- undang yang memayungi kebijakan PLP2B di tingkat Pusat menjadi struktur peluang secara politik  yang  memungkinkan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  menetapkan  Perda  PLP2B dengan rasionalisasi sebagai turunan dari undang-undang tersebut. Tanpa adanya struktur peluang  tersebut,  cukup  sulit  bagi  pemerintah  daerah  untuk  bergerak  menyusun  Perda PLP2B. Secara  obyektif adanya struktur peluang  politik tersebut telah mempermudah bagi pemerintah daerah untuk membuat Perda PLP2B di daerah masing-masing.
Aspek  terakhir  yang  mendorong  keberhasilan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Karawang  dalam  proses  pembuatan  dan  penetapan  Perda  PLP2B  yaitu  aspek  kondisi  tata ruang wilayah Kabupaten Karawang untuk sektor industri dan pertanian dimana keduanya terpisah secara wilayah. Area industri sebagian besar terletak di wilayah selatan Karawang sementara  area  pertanian  terletak  di  wilayah  utara  Karawang.  Oleh  karena  itu,  aspek  ini menjadi salah satu aspek yang khas yang mungkin tidak dimiliki setiap daerah. Kondisi tata ruang  wilayah  yang  sudah  terbagi  area  secara  zonasi  ini  telah  mempermudah  proses penyusunan kebijakan PLP2B di Kabupaten Karawang.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Proses  formulasi  kebijakan  dalam  rangka  penetapan  Perda  PLP2B  di  Kabupaten Karawang  melibatkan  relasi yang saling  mempengaruhi  antara  aktor  kebijakan,  lingkungan kebijakan  dan  kebijakan  itu  sendiri.  Aspek-aspek  yang  mendukung  keberhasilan  proses formulasi  dalam  rangka  penetapan  Perda  PLP2B  di  Kabupaten  Karawang  diantaranya political  will dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  dukungan  anggaran  yang memadai,  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia,  struktur  peluang  politik  yakni  adanya
undang-undang  sebagai  payung  hukum  bagi  daerah  untuk  menetapkan  Perda  PLP2B,  dan kondisi tata ruang wilayah yang mempermudah pembagian zonasi dan penentuan eksisting lahan PLP2B di Kabupaten Karawang dimana antara area industri dan area pertanian telah terpisah  cukup  jelas.  Aspek-aspek  tersebut  tidak  berdiri  masing-masing  akan  tetapi  saling terkait satu sama lain sehingga dapat dikatakan bahwa setiap aspek tersebut memberikan kontribusi  dukungan  terhadap  keberhasilan  penetapan  Perda  PLP2B  dan  kontribusi  setiap aspek ini juga dipengaruhi oleh keberadaan aspek pendukung lain yang memiliki hubungan timbal balik yang saling mendukung satu sama lain.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan  dan  kesimpulan  di  atas,  beberapa  saran yang  dapat  penulis  ajukan  diantaranya  yaitu  secara  praktis,  bagi  pemerintah  daerah khususnya  mengenai  sanksi  bagi  pelanggar  Peraturan  Daerah  tentang  PLP2B,  ketentuan mengenai  sanksi-sanski  tersebut  perlu  dilaksanakan  dengan  kesungguhan  karena  bila melihat  tingkat  sanksinya  termasuk  relatif  cukup  rendah.  Oleh  karena  itu,  bila  tidak dilaksanakan  dengan  kesungguhan  tentu  ancaman  yang  diperkirakan  berupa  terus meningkatnya konversi lahan pertanian kepada lahan non pertanian akan terus terjadi dan tanpa  terkendali.  Sementara  secara  akademis,  penulis  mengajukan  saran  agar  dilakukan studi-studi  selanjutnya  yaitu  studi  mengenai  implementasi  kebijakan  PLP2B  di  Kabupaten Karawang sehingga hasilnya akan melengkapi hasil studi-studi sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Amalina, A., Binasasi, S. D., & Purnaweni, H. (2018). Formulasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  di  Kabupaten  Karawang. GEMA  PUBLICA :  Jurnal Manajemen
Dan Kebijakan Publik , 3 (2), 92 – 102. https://doi.org/10.14710/gp.3.2.2018.92-102.
Awaluddin, L. (2018). Jumlah Pendatang Kalahkan Warga Asli Karawang. Retrieved February 24, 2019, from detiknews.com website: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d- 4076561/jumlah-pendatang-kalahkan-warga-asli-karawang.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2017). Berita Resmi Statistik: Hasil Pendaftaran (Listing)  Usaha/Perusahaan  Sensus  Ekonomi  2016  Kabupaten  Karawang.    Berita Resmi Statistik No. 09/09/Th. XVII, 26 September 2017. Retrieved February 25, 2019, from karawangkab.bps.go.id website: https://karawangkab.bps.go.id/pressrelease/2017/10/11/114/hasil-pendaftaran- listing--usaha-perusahaan-sensus-ekonomi-2016-di-kabupaten-karawang.html.
Badan  Pusat  Statistik.  (2018).  Berita  Resmi  Statistik:  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia Triwulan  II-2018. Berita Resmi Statistik No. 65/08/Th.XXI, 6 Agustus 2018. Retrieved
February 25, 2019, from bps.go.id
website: https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/06/1521/ekonomi-indonesia-triwulan ii-2018-tumbuh-5-27-persen.html
Badan  Pusat  Statistik.  (2019).  Berita  Resmi  Statistik:  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia Triwulan  IV-2018.  Berita  Resmi  Statistik  No.  15/02/Th.XXII,  6  Februari  2019. Retrieved February 25, 2019,
from bps.go.id website:
https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia-2018 tumbuh-5-17-persen.html
Creswell,  J.  W.  (2010). Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed (3rd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Deny,  S.  (2014).  Jadi  Lahan  Termahal  di  Dunia,  Karawang  Terancam  Tak  Punya  Bupati.
Retrieved February 24, 2019, from Liputan6.com website: https://www.liputan6.com/bisnis/read/2101083/jadi-lahan-termahal-di-dunia- karawang-terancam-tak-punya-bupati
Dinas  Pangan  Kabupaten  Karawang.  (2019).  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan Kabupaten Karawang Tahun 2018.
Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang. (2014). Profil Dinas  Pertanian  Kehutanan  Perkebunan  dan  Peternakan  Kabupaten  Karawang. Retrieved February 27, 2019, from distan.karawangkab.go.id website: http://distan.karawangkab.go.id/profil/latar-belakang
Dunn, W. N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2nd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Janti,  G.  I.,  Martono,  E.,  &  Subejo.  (2016).  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta). Jurnal  Ketahanan  Nasional , 22 (1),  1 – 21. https://doi.org/10.22146/jkn.16666
Julian.  (2019).  Baru  221  Kabupaten/Kota  Tetapkan  LP2B  dalam  Perda  RTRW.  Retrieved
February 24, 2020, from
tabloidsinartani.com website: https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-sarana/10618-Baru-221- KabupatenKota-Tetapkan-LP2B-dalam-Perda-RTRW
Kadji, Y. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas . Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
Ningsih,  F.,  &  Syaf,  S.  (2015).  Faktor-Faktor  yang  Menentukan  Keterlibatan  Pemuda Pedesaan  pada  Kegiatan  Pertanian  Berkelanjutan. Jurnal  Penyuluhan , 11 (1),  23 – 37. https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v11i1.9929
Nugroho,  R.  (2014). Kebijakan  Sosial  Untuk  Negara  Berkembang .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Pemerintah Kabupaten Karawang. (2016). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  Kabupaten  Karawang  Tahun  2016-2021  (Revisi).  Retrieved  April  18,  2020,
from
www.karawangkab.go.id website:
https://www.karawangkab.go.id/dokumen/rpjmd-kabupaten-karawang-2016-2021
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Karawang  Nomor  13  tahun  2017  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan Petani.
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Prahara, H. (2017). Sektor Pertanian dan Citra Indonesia di Mata Dunia. Retrieved February
24, 2019, from Kompas.com website:
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/30/132000326/sektor-pertanian-dan- citra-indonesia-di-mata-dunia
Puspasari,  A.  (2012). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  dan Dampaknya  Terhadap  Pendapatan  Petani  (Studi  Kasus  Desa  Kondangjaya, Kecamatan  Karawang  Timur,  Kabupaten  Karawang) (Institut  Pertanian  Bogor). Retrieved from https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/58101
Putera, A. D. (2018). Lahan Pertanian Tidak Merata Penyebab Swasembada Sulit Terwujud.
Retrieved February 24,
2019, from Kompas.com website: https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/08/133149226/lahan-pertanian-tidak- merata-penyebab-swasembada-sulit-terwujud
Rihanto, D. (2018). Lahan Pertanian di Wilayah Perkotaan Karawang Dipastikan Bakal Habis. Retrieved February 24, 2019, from PikiranRakyat.com website: https://www.pikiran- rakyat.com/jawa-barat/pr-01295571/lahan-pertanian-di-wilayah-perkotaan- karawang-dipastikan-bakal-habis-422307
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Methods) (Sutopo,  Ed.).  Bandung:
Alfabeta.
Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.
Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses . Yogyakarta: Media Pressindo.
Winengan. (2019). Dinamika Perumusan Kebijakan Publik (Kadri, Ed.). Mataram: Sanabil.