Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023

## PERJANJIAN LISENSI BERUPA KONTEN YOUTUBE PADA JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF
Putri Wahyu Maulana 1
1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: putriwahyuumaulanaaa@gmail.com

## Abstract
At this time material becomes one of the objects that can distribute credit for a guarantee, especially material guarantees. Objects in collateral are expected to provide legal certainty in terms of giving rights and powers to banks to get repayment from the auction results of objects that are guaranteed. The world of digital platforms that are currently growing rapidly, one of which is Youtube content. In Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (hereinafter referred to as Law No. 28/2014) which regulates copyright,  YouTube  content  can  be  categorized  as  cinematographic  works.  One  of  the  creative economies that can be used as collateral for debt is YouTube content. Basically, today's society pays little  attention  to  the  contents  of  a  work  which  is  considered  to  be  guaranteed  as  all  contents  of Youtube content, whereas in order to guarantee YouTube content, its intellectual property rights must be registered. Institutions that can accept Youtube content as collateral are fiduciary guarantees. Keywords: objects, Youtube content, guarantees

## Abstrak
Saat ini kebendaan menjadi salah satu benda yang dapat menyalurkan kredit atas suatu agunan, lebih tepatnya  jaminanagunan.  Benda  yang  diagunkan  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum dalam  hal  pemberian  hak  serta  kuasa  kepada  bank  untuk  memperoleh  pelunasan  dari  hasil  lelang benda yang diagunkan dan Youtube sekarang menjadi salah satu platform yang banyak diminati oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU No.28/2014)  yang  mengatur  hak  cipta,  konten  YouTube  dapat  dikategorikan  dalam  karya sinematografi. Dapat dipilihnya satu yaitu ekonomi kreatif gunabisa dijadikan jaminan utang adalah konten YouTube. Dalam konten Youtube, karya yang dianggap sebagai seluruh konten konten Youtube dapat  digadaikan,  sedangkan  untuk  konten  YouTube  yang  dijamin,  hak  kekayaan  intelektual  harus didaftarkan. Lembaga yang dapat menerima konten Youtube sebagai jaminan adalah jaminan fidusia. Kata kunci: benda, konten Youtube, jaminan

## PENDAHULUAN
Pada analiis jaminan kebendaan perlu adanya sifat kehati-hatian yang ahrus dimiliki oleh semua lembaga bank guna mengatasi terjadinya kredit macet pada jaminan kebendaan dimana  perjanjian  kredit  perbankan  dijadikan pilihan  yang  akan  diberikan  kepada nasabah debitur  dalam  pengamanan  kredit.  Karena  hal  tersebut  terjadi  maka,  pada  saat  nanti  jika memberikan  kepastian  hukum  untuk  dapat  disebut  disebut  untuk  memberi  atas  adanya kepunyaan dalam penguasaan pada pihak bank jika ingin akan memperoleh pada penutupan atas upaya pengambilan pada jaminan (Etty Mulyanti 2018). Sekarang ini benda digunakan untuk kegunaan dalam menjamin terpenuhnya untuk pengembalian dana kredit apabila telah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan atau kreditur jaminan yang berasal dari sebuah harta kekayaan untuk adanya perjanjian kredit yang disebut dikatakan sebagai preventif dari bank jika kredit oleh lembaga pembiayaan sudah dapat telah dicairkan guna untuk dikembalikan pada pihak debitur dengan tujuan supaya benda tersebut dapat dijaminkan.
Pada perjanjian utang piutang atau kredit diwajibkan untuk melakukan pemenuhan persyaratan  yang  sudah  ditentukan  dalam  memiliki  penilaian  yang  tinggi  dan  untuk dipindahkan  sesuai  dengan  sesuai  pada  Pasal  499  KUHPerdata  dimana  dikasih  penjelasan benda-benda agar disebut kebendaan oleh semua benda dan kepunyaan kepemilikan (Gentur Cahyo 2018). Pada konten Youtube terdapat adanya sinema karya modern atas ciptaan foto bergerak dengan gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Pada konten Youtube yang dilindungi hak ciptanya sesuai dengan peraturan yang ada, maka konten Youtube harus terdapat  hak  kekayaan  intelektual  yang  pada  saat  nanti  harus  terdaftar  terlebih  dahulu apabila akan dijaminkan (Antonio Ginting 2020). Pada saat ini salah satu ekonomi kreatif yang dapat dijadikan jaminan utang adalah konten Youtube.
Pada  konten  Youtube  di  dalamnya  terdapat  isi  dari  sebuah  yang  dapat  dijaminkan sedangkan  untuk  dapat  dijaminkan  konten  Youtube  harus  didaftarkan  terlebih  dahulu  hak kekayaan intelektualnya. Pada hak kekayaan intelektual ada keterkaitannya dengan jaminan utang  dimana  adanya  sebuah  dasar  pertimbangan  jaminan  utang  untuk  dijadikan  jaminan oleh  para  pelaku ekonomi  kreatif  (darwance 2021).  Pada  saat  ini  ekonomi  kreatif  memiliki peran yang penting guna mempermaksimalkan kreatifitas pada kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi kreatif terdapat fashion, film, music, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan  pengembangan,  perangkat  lunak,  televise  dan  radio  serta  konten  Youtube.  Selain  itu, ekonomi kreatif juga dapat dijadikan jaminan kebendaan.
Perjanjian  kebendaan  mempunyai  beberapa  pilihan  yang  saat  ini  dapat  dijadikan pilihan seperti pada PP No.24/2022 yang menyatakan bahwa objek pada jaminan utang terdifi dari  jaminan  fidusia  atas  kekayaan  intelektual,  di  dalam  ekonomi  kreatif  terdapat  kontrak kerja  yang  merupakan  perjanjian  lisensi  dimana  yang  memberikan  hak  kepada  pihak  yang melesensi agar menggunakan kontrak kerja supaya dapat memberikan hak kepada pihak atas lesensi guna mendapat perlindungan terkait penggunaan hak ekonominya (Dewa Ayu 2021). Selain  itu,  ekonomi  kreatif  dapat  dijadikan  sebuah  jaminan  kebendaan  yang  terdapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
beberapa  pilihan  seperti  pada  Pasal  9  yang  terdiri  dari  hak  tagih  dalam  kegiatan  ekonomi kreatif,  kontrak  dalam  kegiatan  ekonomi  kreatif,  dan  jaminan  fidusia  atas  kekayaan intelektual.
Jika  para  pelaku  ekonomi  kreatif  hendak  ingin  menjadikan  hasil  dari  karya  konten Youtube yang telah dibuat sebagai untuk dijaminkan sebagai utang melalui fidusia maka harus terlebih  dahulu  dibuat  perjanjian  kredit  dan  perjanjian  fidusia  dengan  pihak  bank  atau lembaga  pembiayaan  yang  akan  melakukan  pemberian  karya  atau  sebuh  inovasi  pada  hal yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual (Hari Sutra Disemadi 2021). Lembaga yang  dapat  menerima  konten  Youtube  sebagai  jaminan  adalah  jaminan  fidusia.  Di  dalam jaminan  fidusia  terdapat  kewajiban  pendaftaran  benda  jaminan  fidusia  harus  disesuaikan pada prosedur dalam Pasal 11 UU/No.42/1999 sebagaimana adanya pernyataan jika untuk didaftarkan jaminan fidusia dibebani benda.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  proses  untuk  menggali,  menemukan  dan  menemukan  asas hukum, asas hukum, atau doktrin hukum yang akan digunakan dalam memberikan jawaban ketika dihadapkan pada hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum berusaha mencari kebetulan yang baik, yaitu benarkah kaidah hukum itu sama dengan peraturan serta benarkah peraturan hukum dan apakah norma hukum yang memuat keahrusan serta akibat itu sama atas asas-asas peraturan sedemikian. (Peter Mahmud Marzuki 2012).
Pendekatan  perundang-undangan  ini  dipilih  penulis  sebagai  bentuk  melakukan penelitian  yakni  dengan  meneliti  perjanjian  lisensi  berupa  konten  Youtube  pada  jaminan fidusia  menurut  PP  No.24/2022.  Pendekatan  secara  statute  approach  bertujuan  agar mendeskripsikan secara kenyataan yang terjadi pada masyarakat, sampai sejauh apa undang- undang  tersebut  sesuai  dengan  kenyataannya.  Kemudian  pendekatan  konseptual,  yaitu dengan  mempelajari  pandangan,  doktrin,  konsep  dan  asas  hukum  dalam  ilmu  hukum. Pemahaman  terhadap  hal-hal  tersebut  menjadi  pedoman  untuik  pembuat  sebagai mendorong  jalannya  pendapat  dalam  peraturan  bagi  pembuat  dalam  menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Eksekusi konten Youtube sebagai Jaminan Utang
Jaminan  utang  adalah  bentuk  dibayarnya  utang piutang  sebagai  pemberian  kepada debitur atas pemberian keyakinan kepada piak kreditur yang terdapat perjanjian pokoknya terdapat perjanjian beripa perjanjian utang piutang assesoir atas suatu terbitnya perjanjian karena  hukum.  Hukum  jaminan  yaitu  dalam  mendapatkan  fasilitas  kredit  harus  berkaitan dengan  pembebanan  jaminan  dimana  keseluruhan  asas  peraturan  sebagai  aturan  antara pengasih serta si penerima agunan (Liana P 2021). Pada mulanya suatu utang memberikan atas integritas atau kepribadian debitur, yakni debitur telah memenuhi kewajibannya dalam pelunasannya dengan baik, memiliki rasa kepercayaan dalam diri kreditur sehingga menjadi pribadi  yang  berintegritas,  karena  pada  dasarnya  utang  diberikan  pada  dasarnya  karena kejujuran diri kepada debitur. Dalam mode untuk para pembeli yang telah dibiayi, lembaga atas  pelayanan  bagi  pembeli  menyediakan  pembiayaan  dalam  bentuk  pinjaman.  Dalam melakukan  eksekusi  pada  benda  jaminan,  terdapat  tindakan  yang  akan  dilakukan  lembaga pembiayaan dimana adanya pihak konsumen yang pada saat nanti akan menerima fasilitas dana  untuk  melakukan  membeli  barang  yang  guna  membayar  utang  untuk  terus  menerus atau mengangsur untuk tempat para pembeli.
Dengan  sebagai  maksud,  jika  pembeli  melupakan  atas  apa  yang  tau  wanprestasi seperti kegagalan pembeli dalam mencukupi yang telah diharuskan untuk waktu utang jatuh tempo untuk dilunasi, maka dalam hal demikian pemberi utang melakukan eksekusi jaminan fidusia. Sesuatu agunan yang mengandung unsur-unsur, yaitu (Koto I 2021):
a. Terdapat sebuah aturan hukum di bidang jaminan yang isinya yang sudah ada pembeda untuk  diadikan  dua  macam,  yaitu  aturan  hukum  jaminan  tertulis  dan  aturan  hukum agunan tidak tertulis. Asas penulisn agunan peraturan adalah asas telah terkandung pada yurisprudensi, undang-undang dan perjanjian. Sedangkan aturan peraturan agunan tanpa penulisan  adalah  aturan  hukum  jaminan  yang  hidup,  serta  perkembangan  pada  orang- orang.  Penjelasan  tersebut  seperti  untuk  gadai  tanah  di  orang-orang  yang  dilaksankan pada suara orang-orang.
b. Terdapat  kreditur  serta  debitur  yaitu  seseorang  atau  tempat  aturan  yang  akan  guna mengasihkan  sesuatu  agunan  dengan  para  yang  menerima  agunan  untuk  menindak lanjuti sebagai penjamin. Penerima agunan adalah seseorang atau tempat peraturan yang bertindak sebagai si yang menerima agunan. Tempat aturan, sebagaimana tempat aturan guna memberi kelengkapan kredit serta adanya lembaga keusangan bank dan.
c. Terdapat  suatu  agunan  yang  awalnya  nanti  agunan  tersebut  akan  dilanjutkan  untuk  si pemberi  utang  berupa  agunan  materiil  dan  immateriil.  Agunankebendaan  dimana jaminan  itu  seperti  pemenuhan  hak,  yaitu  agunan  pada  sesuatu  bergerak  dan  tidak bergerak dan jaminan immateriil juga adalah sebuah penjaminan.
d. Terdapat  terpenuhnya  piutang  sebagai  pemenuhan  agunan  untuk  dilaksanakan  pada penjamin  dengan  tujuan  memperoleh  kecukupan  piutang  daripada  bank  atau  tempat keuangan bukan bank. Pengasihan pinjaman adalah pengasihan utang sesuai adanya rasa percaya, yang dapat dikatakan bank dan tempat keuangan bukan bank pemberi utang jika lebih berprasangka baik serta percaya bahwa pemberi utang mampu membayar kembali kewajiban dan cicilannya. Selain itu, debitur dapat berkeyakinan jika bank atau lembaga tempat keuangan non bank dapat memberi berupa pinjaman kepadanya (Sudiyono 2018).
Pada konten Youtube agunan fidusia dapat dikatakan salah satu jaminan yang dapat menerima konten Youtube yang didalamnya juga terdapat benda-benda jaminan tidak selalu bisa dijaminkan hak tanggungan. Jaminan fidusia memanglah berbeda dari semua benda pada umumnya.  Pada  saat  melakukan  penjaminan  konten  Youtube  tersebut  maka  harus didaftarkan  dahulu  kepada  lembaga  jaminan  fidusia.  Jika  debitur  tidak  dapat  melunasi pembiayaan  yang  ditanggungnya  maka  eksekusi barang  jaminan harus  mengikuti  prosedur dimana  ketika  debitur  benar-benar  tidak  mampu  melunasi  utang  tersebut  (Putra  2020). Meskipun  perjanjian  jaminan  ditujukan  untuk  dalam  memberikan  kedudukan  yang diutamakan,  tetapi  kreditur  mempunyai  tempat  yaitu  kokohnya  eksekusi  pada  lembaga agunan  yang  daripada  lainnya  yaitu  parate  eksekusi  dimana  ialah  menjadi  cara  aman  dan cepat sebagai pelunasan pinjaman ketika debitur cidera janji.
Pada  parate  eksekusi  terdapat  juga  biasa  dilaksanakannya  parate  eksekusi  hak tanggungan  yang  mencakup  fungsi  daripada  balai  lelang  ketika  terjadinya  jaminan.  (Rose Panjaitan  2018).  Pada  Pasal  11  UU/NO.42/1999  jaminan  fidusia  dijelaskan  bahwa  beserta perjanjian agunan dalam pencatatan notarfil saja kurang, tetapi bahkan melalui pendaftaran,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
pencatatan  notaris  adalah  pencatatan  otentik  serta  juga  berupa  pencatatan  eksekutorial, pada  perjanjian  agunan  akta  dengan  tidak  melibatkan  pendaftaran  hak  preferensi  kepada penerima fidusia, oleh karena itu pula tanpa aturan yang tegas dalam UU NO.42/1999 tentang Jaminan  Fidusia  mengenai  seseorang  dimana  wajib  mengeksekusi  objek  agunan  fidusia, sedangkan  objek  agunan  fidusia  adalah  benda  bergerak  dimana  rentan  untuk  berpindah, konsekuensinya maka debitur pada prakteknya tidak mudah untuk melakukan prinsip  droit de su (Winarno J 2018).
Pada pelaksanaan eksekutorial telah diatur bahwasannya pedoman pelaksanaan akan tugas diman akta hak tanggungan yang mempunyai kekohan eksekutif atas kesamaan pada sidang yang mempu hukum tetap apabila di kemudian hari tergugat wanprestasi, maka sesuai pada titel eksekutorial mempunyai akta hipotek. Namun demikian, eksekusi hak tanggungan dapat langsung dilakukan dengan eksekusi nyata tetapi tidak secara otomatis dalam eksekusi. Selain  itu,  harus  ada  kekuatan  mengikat  dan  bukti  eksekutorial  yang  nantinya  diharapkan sebagai putusan yang memiliki payung hukum terkait dengan eksekusi jaminan hipotik ketika debitur  cidera  janji.  (Fathiyah  S  2020).  Pada  saat  ini  lembaga  agunan  fidusia  telah mempermudah  adanya  kemungkinan  pembei  fidusia  sebagai  penguasa  benda  pada penjaminan.
Pada saat melaksanakan penguasaan terhadap semua benda perupaan sesuatu benda yang  bergerak  berupa  sesuatu  untuk  mengembangkan  pada  benda  fidusia  dalam keterbatasan, maka terjadinya atas benda fidusia digolongkan menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. (Koto I 2021). Dalam Pasal 15 ayat 2 UU/No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutif” dan frasa “sama dengan putusan sidang dimana telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap”  bertentangan  dengan  UUD  Negara  Republ ik Indonesia Tahun 1945 ( selanjutnya disebut UUD 1945) tanpa terikatnya kekokohan aturan s epanjang tidak diartikan “terhadap pemberi fidusia dimana tidak ada perjanjian mengenai wanprestasi  atau  wanprestasi  serta  peminjam  utang  berkeberatan  untuk  secara  sukarela menyerahkan  benda  yang  menjadi  obyekagunan  fidusia,  maka  segala  mekanisme  dan prosedur  hukum  dalam  pelaksanaan  sertifikat  agunan  fidusia  untuk  pelaksanaannya  harus sesuai dengan pelaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Zidna Aufima 2020).
Pada  prinsipnya  kreditur  harus  memahami  pelaksanaan  eksekusi  berdasarkan  atas titel  eksekutorial  sesuai  dengan  syarat  yang  telah  ditentukan.  Titel  eksekutorial  sesudah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
lahirnya  lembaga  agunan  serta  agunan  fidusia  dating  karena  hukum  dalam  mengasihkan kedudukan  yang  didahulukan  sesudah  agunan  fidusia  didaftarkan  dengan  ketentuan  yang termuat pada Undang-undang/No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang relevan serta sesuai titel eksekutorial (Heriawanto B 2019):
1. UU  No.42/1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dimana  dalam  perjanjian  Notaris  harus dicantumkan akta seperti dalam Pasal 5 ayat 1.
2. UU/No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia Notaris wajib membuat akta jaminan fidusia yang di kemudian hari harus perlu adanya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1.
3. UU/No.42/1999 tentang Jaminan fidusia yang mensyaratkan pemberi fidusia (debitur) dalam keadaan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, debitur pada  kondisi  lalai  tidak  memenuhi  prestasi  atau  debitur  tidak  melaksanakan  prestasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Ketentuan tempo dan disetujui dalam perjanjian pokok  dan/atau  telah  dianggap  wanprestasi  berdasarkan  perjanjian  yang  dibuat  dan dituangkan dalam perjanjian pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 29.
Pada  titel  eksekutorial  UU  telah  memberikan  kemudahan  bagi  penerima  fidusia (kreditur),  pemberi  fidusia  atau  debitur  harus  mengasihkan  objek  jaminan  fidusia  untuk  si penerima  fidusia  (kreditur)  atau  disebut  (the  right  to  reposses),  apabila  diketahui  bahwa pemberi  fidusia  (debitur)  ingin  mengasihkan  benda  jaminan  fidusia  tersebut.  Pada  titel eksekutorial  yang  memberikan  hak  kepada  kreditur  untuk  memiliki  kembali  akan memudahkan  dalam  eksekusi  objek  jaminan  fidusia,  walaupun  diketahui  jika  dengan  titel eksekutorial yang ada didalamnya hak untuk memiliki kembali dengan keadaan pemacetan kredit  telah  usai,  sebab  sulitnya  proses  eksekusi  dilakukan  (tidak  dapat  dieksekusi)  karena beberapa alasan (Fransiska Adelina 2018).
Dalam PP No.86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan  Akta Jaminan  Fidusia  bahwa  agunan  untuk  daftar  tetap  dilaksanakan  langsung seperti  biasanya  pada  tempat  agunan  fidusia  mengalami  kemacetan  untuk  susahnya diselesaikan  pada  waktu  sehari  dikarenakan  jumlah  pegawaitelah  terdaftar  lebih  daripada jumlah pekerja di kantor untuk daftar agunan. Dalam memecahkan masalah yang  tersebut dilakukan  guna  daftar  dengan  metode  online,  untuk  masalah  ini  petinggi  Negara
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
mengeluarkan peraturan baru yaitu PP No. 21 Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 pada adanya aturan yang berisikan ialah (Sindra S 2020):
a. Telah dilakukan pada yang telah menerima fidusia agunan
b. Harus  dilakukan  dengan  waktu  yang  paling  lama  1  bulan  setelah  pencatatan  fidusia agunan sudah akan dimulai lalu menyertakan:
Tanda-tanda atas identitas bagi semua pihak agunan fidusia:
1. Semua bahan pada akta buku fidusia agunan yang telah dicetak notaris
2. Kelompok nyata adanya keterkaitan agunan fidusia
3. Isi daripada benda-benda yang dijadikan objek agunan fidusia
4. Proses ukur tentang jaminan, serta
5. Proses ukur harga barang yang telah agunan fidusia sudah terjadi
6. Kementrian  Hukum  dan  HAM  berharap  dapat  lebih  tidak  mempersulit  fidusia  agunan dengan  fidusia  agunan  yang  sudah  ada  memantau  dalam  di  penghujung  waktu  karena kewajiban  laporan  penerima  fidusia  bahwa  kewajiban  untuk  memberitahu  akan penghapusan jaminan.
7. Patokan upah pada surat atas sudah didasari agunan upaya oleh Notaris yang dijadikan acuan sesuai pada Pasal 36 ayat 1.
8. Penerima  fidusia  diwajibkan  untuk  dapat  menguasai  dan  mewakilkan  system  fidusia agunan  yang  telah  memberlakukan  sesuai  media  yang  ada  dan  system  yang  mengatur tentang perwujudan mengenai surat berharga.
9. Pendaftaran  fidusia  agunan  yang  telah  dibuka  dan  perolehan  diakses  bagi  oleh  orang- orang ialah memperoleh bukti pendaftaran dengan tujuan bisa banyak ajuan persyaratan yang dimintakan pengikutan agunan fidusia. Kemudian langkah terakhir adalah data yang wajib disertakan pada agunan fidusia serta dalam diubahnya sekurang-kurangnya yaitu:
1. Waktu dan urutan atas surat fidusia agunan yang pada urutan akhir.
2. Tanda-tanda pada diri pembuat akta
3. Adanya lampiran untuk perubahan fidusia agunan untuk lebih baik
4. Kekuatan  mengenai  pada  agunan  berubahnya  surat  fidusia  Pada  Pasal  15  ayat  2 UU/No.42/1999 yaitu agunan sebagai “kekuasaan eksekutif” dan yang “sama dengan putusan  sidang  untuk  selesainya  mempunyai  tegaknya  persturan  pasti ” bertentangan  dengan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
disebut sebagaimana UUD 1945) adanys tidak ada keterikatan peraturan sepanjang sejarah tidak diartikan sebagai “ sebagai agunan fidusia dimana bertolak musyawarah mengenai  cidera  janji  dan  wanprestasi  serta  si  pemimjam  pinjaman  berkeberatan untuk dilakukan dalam kerendahan hati menyerahkan benda untuk dijadikan obyek fidusia  agunan, jadi  semua  urutan  serta dan tata  cara  aturan  untuk  melaksanakan eksekusi  fidusia  agunan  surat  harus  dilaksanakan  serta  berjalanny  apa  yang  telah eksekusi dilaksanakan yang telah mempunyai kekuatan ketetapan peraturan. (Zidna Aufima 2020). Adapun ketentuan pelaksanaan agunan fidusia diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.
Pada Pasal ini tidak menyulitkan untuk kreditur dalam menyelesaikan kreditnya tanpa harus mengajukan gugatan pada sidang, namun kreditur harus mengusahakan mediasi dan juga dapat melakukan eksekusi dengan cara berikut jika mediasi tidak ada jalan keluarnya. Setelah  itu  terdapat  cara  menyelesaian  perselisihan  melalui  cara  menyelesaikan permasalahan alternatif yang dilaksanakan diluar siding atas dasar niat baik dalam mencapai kebaikan  bersama,  saling  menguntungkan  yaitu  mewujudkannya  sebagai  pemeriksaan perkara. Penyelesaian sengketa menjadi semakin beragam, termasuk mekanisme konsultasi, konsiliasi,  negosiasi,  mediasi,  arbitrasi,  dan  penilaian  ahli.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk menyediakan  adanya  mekanisme  dalam  menyelesaikan  perselisihan,  terutama  prosedur dalam menyelesaikan perselisihan yang lebih baik. (Syafrida 2020).

## KESIMPULAN
Pada  konten  Youtube  yang  dapat  menerima  konten  Youtube  merupakan  jaminan fidusia.  Benda  dalam  fidusia  tidak  dapat  dijamin  hak  tanggungannya  dan  yang  dapat menerima  konten  youtube  merupakan  jaminan  fidusia.  Benda  dalam  fidusia  tidak  dapat dijamin  hak  tanggungan  karena  jaminan  fidusia  berbeda  dengan  benda  jaminan  pada umumnya, pada saat akan menjamin konten youtube harus terlebih dahulu didaftarkan pada lembaga penjaminan fidusia. Mengenai Jaminan Fidusia diketahui sesungguhnya kesepakatan fidusia yang dibuat dalam akta notarfil saja tidak cukup, melainkan wajib dibeli, akta notaris merupakan buku otentik dan dapat berbentuk akta hukum, pada buku kesepakatan fidusia dibuat notaris dengan tidak adanya upaya daftar untuk sebagai pengasihan  hak preferensi kepada  penerima  fidusia,  dan  tidak  ada  ketentuan  yang  diatur  secara  tegas  dalam
UU/No.42/1999  tentang  Jaminan  Fidusia  mengenai  siapa  yang  harus  mengeksekusi  objek jaminan fidusia tersebut. Penyelesaian sengketa memiliki keunggulan mengatasi perselisihan sesame  para  pihak,  sidang  tertutup  yang  pada  saat  nanti  tidak  ada  kemenangan  maupun kekalahan yang pasti saling menguntungkan kedua belah pihak, dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam menyelesaikan sengketa harus mengikuti arahan dengan yang telah ada yang sudah dilaksanakan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999) yang mengatur penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi tetapi upaya mediasi juga dilakukan agar tidak sampai di meja sidang

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio Ginting. 2020. ‘Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita’ darwance. 2021. ‘PELANGGARAN HAK EKONOMI TERHADAP PEMANFAATAN LAGU YANG TERDAFTAR OLEH KONTEN KREATOR YOUTUBE’, El- Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum , 2.2 <https://doi.org/10.24252/el- iqthisadi.v2i2.18441>
Dewa Ayu. 2021. ‘Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi E- Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi’ Etty Mulyanti, Fajrina Aprilia Dwi Putri. 2018. ‘PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM

## MENGANALISIS JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI PENGAMAN PERJANJIAN KREDIT
PERBANKAN’
Fathiyah S, Nurhasanah N. 2020. ‘EKSEKUSI JAMINAN HA K TANGGUNGAN NASABAH WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN’ Fransiska Adelina. 2018. ‘CELAH HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH KURATOR PADA
MASA INSOLVENSI (THE LAW GAPS OF FIDUCIARY GUARANTEE EXECUTION BY
CURATOR DURING THE INSOLVENTI ON PERIOD)’: 128
Gentur Cahyo. 2018. ‘JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Terwujud)’
Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang. 2021. ‘Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan
Intelektual D alam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4,0’ Heriawanto B. 2019. ‘PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN
TITLE EKSEKUTORIAL’
Koto I, Faisal F. 2021. ‘Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap
Debitur Wanprestasi’
Liana P. 2021. ‘KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA (SHPTU) SEBAGAI JAMINAN UTANG (CONTOH) KASUS SHPTU PASAR TANAH ABANG
BLOK B JAKARTA’
Putra, Arif. 2020. ‘ANALISIS MEKANISME PENENTUAN HARGA LELANG TERHADAP BARANG
JAMIN AN PEMBIAYAAN BERMASALAH’

## Rose Panjaitan. 2018. ‘PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI DILUAR HUKUM ACARA PERDATA’
Sindra S. 2020. ‘Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia’: 50 Sudiyono, Muhammad Yusuf Ibrahim. 2018. ‘Fungsi Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Tanah Hak Pakai Sebagai Objek Jminan Utang’ Syafrida. 2020. ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu, Singkat, Dan Murah”’
Winarno J. 2018. ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia’ Zidna Aufima. 2020. ‘AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN
FIDUSIA PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU- XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA’: 79