## Mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif
Harvini Wulansari 1 , Rochmat Junarto 2 , Dian Aries Mujiburohman 3
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Email: harvini@stpn.ac.id
2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Email: rohmat.junarto@gmail.com
3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Email: esamujiburohman@ stpn.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 20-03-2021
Revised     : 09-05-2021 Accepted : 19-05-2021 Published  : 29-05-2021

## Keywords:
Land Registration Positive Publication Land Certificate This  study  aims  to  analyze  the  preparations  for  the  implementation  of land registration in the positive publication system in Indonesia,  which has been using negative publications with a positive tendency. Positive publications  will  guarantee  the  legal  certainty  of  land  rights  that  is stronger than negative publications, on the other hand it can reduce land disputes, conflicts and cases. The findings of this study are that land title certificates are considered correct as long as there is no means of proof proving  otherwise,  while  the  application  of  positive  publications  can only  be  applied  if  the  coverage  of  land  base  maps  and  certified  land parcels  meets  the  prerequisites  close  to  one  hundred  percent  and  the application can be carried out partially in each province or district / city or  simultaneously  through  the  Complete  Systematic  Land  Registration (PTSL) program. According to the PTSL target, the positive publication system can be implemented in 2025.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 20-03-2021
Direvisi      : 09-05-2021 Disetujui : 19-05-2021 Diterbitkan : 29-05-2021
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Publikasi Positif
Sertipikat Tanah
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  persiapan  penerapan pendaftaran tanah  sistem publikasi positif di Indonesia, yang selama ini menggunakan  publikasi  negatif  bertendensi  positif.  Publikasi  positif akan  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  lebih  kuat dibandingkan  publikasi  negatif,  disisi  lain  dapat  mengurangi  sengketa, konflik  dan  perkara  pertanahan.  Temuan  penelitian  ini  sertipikat  hak atas  tanah  dianggap  benar  sepanjang  tidak  ada  alat  pembuktian  yang membuktikan  sebaliknya,  sedangkan  penerapan  publikasi  positif  hanya dapat diterapkan apabila cakupan peta dasar pertanahan dan peta bidang tanah  bersertifikat  memenuhi  prasyarat  mendekati  seratus  persen  dan penerapannya  dapat  dilakukan  secara  parsial  di  setiap  provinsi  atau kabupaten/kota  maupun  serentak  melalui  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sesuai target PTSL sistem publikasi positif dapat diterapkan pada tahun 2025.

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  memiliki  tanah  merupakan  keniscayaan,  baik  sebagai  tempat  bermukim maupun  untuk  kegiatan  usaha,  permasalahan  apapun  yang  muncul  terkait  tanah  akan berimplikasi  dengan  seluruh  aspek  kehidupan.  Di  sisi  lain  tanah  tidak  bertambah  luas
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
memyebabkan tekanan terhadap tanah semakin berat, jumlah penduduk yang terus bertambah, kebutuhan  akan  tanah  untuk  perumahan,  prasarana  dan  industri  telah  mendesak  tanah-tanah pertanian  dan  hutan.  Perubahan-perubahan  ini  menjadi  salah  satu  masalah  utama  yang dihadapi bangsa Indonesia. 1
Menurut  Ismail  tanah  keterkaitan  nilai  sosial,  nilai  ekonomi,  nilai  politik  dan  sebagai nilai  sakral-budaya. 2 Tidak  mempunyai  tanah  berarti  kehilangan  harga  diri,  sumber  hidup, kekuasan  dan  tempat  penghubung  antara  manusia  dengan  Sang  Pencipta.  Senada  yang dinyatakan  oleh  Tauchid  permasalahan  tanah  adalah  soal  hidup  dan  penghidupan  manusia, karena  tanah  adalah  asal  dan  sumber  makanan  bagi  manusia.  Perebutan  tanah  berarti perebutan  makanan,  perebutan  tiang  hidup  manusia.  Untuk  ini,  orang  rela  menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya. 3
Permasalahan apapun yang muncul terkait pertanahan akan berimplikasi dengan seluruh aspek  kehidupan  yang  saling  berkaitan,  karena  tanah  bagi  masyarakat  memiliki  makna multidimensional.  Dari  sisi  ekonomi,  sebagai  sarana  produksi  yang  dapat  mendatangkan kesejahteraan.  Secara  politis  tanah  dapat  menentukan  posisi  seseorang  dalam  pengambilan keputusan  masyarakat  dan  sebagai  budaya  yang  dapat  menentukan  tinggi  rendahnya  status sosial  pemiliknya. 4 Masalah  tanah  merupakan  masalah  yang  rumit  dan  komplek,  banyak kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan seakan-akan tidak pernah surut, semakin hari semakin  meningkat  baik  dari  segi  jumlah  maupun  kualitasnya.  Demikian  juga  perkara pertanahan  di  pengadilan  yang  cukup  tinggi,  fakta  lain  beberapa  jenis  pengadilan  memutus perkara yang sama dengan keputusan yang berbeda pula, hal ini menunjukan bahwa lembaga pengadilan  sendiri  tidak  dapat  menjamin  kepastian  hukum  masyarakat  terhadap  hak  atas tanah.
Salah  satu  permasalahan  mendasar  terjadinya  sengketa  tanah  adalah  sistem  publikasi negatif  bertendensi  positif  dalam  pendaftaran  tanah  yang  dianut  Indonesia.  Artinya  negara tidak  menjamin  kebenaran  data  dalam  sertipikat  tanah  meskipun  perolehan  tanahnya dilakukan  dengan  itikad  baik.  Sistem  publikasi  yang  dianut  sekarang  sewaktu-waktu  dapat
1 Dian Aries Mujiburohman, “Menyoal Penafsiran Tanah Terlantar”, Jurnal Yudisial, Vol.11, No.1, (2018): 1- 22.
2 Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 1, (2012): 33-51.
3 M  Tauchid, Masalah  Agraria  Sebagai  Masalah  Penghidupan  dan  Kemakmuran  Rakyat  Indonesia, (Yogyakarta: STPN Press, 2009), 3.
4 Dian Aries Mujiburohman, “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)”, BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 4, No. 1 (2018): 88-101.
digugat pihak lain, karena merasa lebih berhak atau memiliki bukti yang lebih kuat dari tanah tersebut. Berbeda dengan sistem publikasi positif, dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanah,  karena  negara  menjamin  kebenaran  data/informasi  yang  terdapat  pada  sertifikat  hak atas  tanah  dan  apabila  ada  kerugian  dari  pemegang  hak  karena  cacat  administrasi  dalam penerbitannya  atau  disebabkan  karena  menjalankan  putusan  pengadilan  maka  negara mengganti kerugian kesalahan satu pihak yang dirugikan.
Upaya  membangun  sistem  pendaftaran  tanah  publikasi  positif  harus  memenuhi beberapa persyaratan diantaranya cakupan peta dasar pertanahan (bidang tanah bersertipikat) sekurang-kurang  mencapai  80  persen  dari  wilayah  Indonesia  dan  mempercepat  penetapan batas kawasan hutan pada skala kadastral, serta percepatan penetapan batas tanah adat/ulayat. Pemerintah  saat  ini  telah  berbagai  upaya  melakukan  percepatan  pendaftaran  tanah  melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan ditargetkan pada tahun 2025 tanah-tanah di  wilayah  Indonesia  keseluruhan  terdaftar.  Sehingga  implementasi  publikasi  positif pendaftaran tanah dapat terwujud pada tahun 2025.
Berbagai upaya untuk mencapai target PTSL diantaranya  dengan pelibatan masyarakat melalui  mekanisme  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat (PTSL+PM). 5 Partisipasi  masyarakat  dalam  peta  dasar  pendaftaran  dapat  jadi  acuan pembuatan Peta Kerja PTSL dan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-bidang tanah dapat  mengoptimalkan  partisipasi  masyarakat. 6 Serta  sebagian  pengukuran  dilakukan sebagian  oleh  pihak  ketiga. 7 Upaya  ini  dilakukan  untuk  dapat  menerapkan  asas  publikasi positif pendaftaran tanah.
Kajian  terkait  dengan  publikasi  positif  jarang  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya. Penelitian  terdahulu  kebanyakan  mengkaji  sistem  publikasi  negatif  bertendensi  positif, misalnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Surawirawan  dan  Roestamy  menyatakan  bahwa tidak memberikan kepastian hukum  jika  menggunakan  sistem publikasi  negatif karena tidak
5 Damar  Jati  Nurcahyo,  Eko  Budi  Wahyono,  Dian  Aries  Mujiburrohman,  “Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+ PM) di Kabupaten Ngawi”. Jurnal Tunas Agraria, Vol. 2, No. 3 (2019): 139-161.
6 Achmad Kusyaeri, Bambang Suyudi, Rochmat Martanto, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)”. Jurnal Tunas Agraria, Vol. 3, No. 1, (2020): 145-162.
7 Dedy Setyo Irawan, & Harvini Wulansari, “Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan”, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 3, No. 2, (2020): 53-75.
dapat  dipercaya  kebenarannya. 8 Hutagalung  berpendapat  lembaga  "rechtsverwerking” menimbulkan pergeseran dari publikasi negatif ke sistem publikasi positif. 9 Senada penelitian yang  dilakukan  Budhayati  bahwa  lembaga rechtsverwerking memberikan  kepastian  hukum dan  perlindungan  hukum  kepada  pihak  yang  beritikad  baik  dalam  memperoleh  hak  atas tanah, 10 menurut Safitri dkk bahwa publikasi negatif kurang menjamin kepastian hukum hak atas tanah. 11
Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini berbeda karena mengkhususkan pada  penerapan  sistem  publikasi  positif  di  Indonesia  yang  hanya  dapat  dilakukan  apabila tanah-tanah  secara  keseluruhan  telah  terdaftar  minimal  delapan  puluh  persen  dan  dengan syarat-syarat  tertentu  yang  harus  dipenuhi,  serta  mengkaji  persiapan  penerapan  sistem publikasi positif di Indonesia.

## SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH
Pendaftaran tanah merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak, sebagai wujud jaminan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah.  Proses  akhir  dari pendaftaran  tanah  adalah  sertipikat  tanah,  yang  diterbitkan  oleh  otoritas  pertanahan  sebagai surat tanda bukti hak yang kuat namun tidak mutlak/sempurna, yang menerangkan data fisik dan data yuridis. Menurut Hutagalung dalam praktik pendaftaran tanah yang menjadi masalah adalah  kebenaran  data  fisik  dan  yuridis  yang  disajikan,  apabila  dikemudian  hari  dinyatakan tidak benar, maka tergantung dengan sistem publikasi yang dianut. 12
Sistem  publikasi  dalam pendaftaran  tanah  terbagi  menjadi  sistem  publikasi  positif  dan sistem  publikasi  negatif,  masing-masing  mempunyai  karakteristik  berbeda-beda  dan berimplikasi  hukum  terhadap  kekuatan  hukum  sertipikat  hak  atas  tanah.  apabila  pemerintah menjamin  kebenaran  data  (fisik  dan  yuridis)  yang  disajikan  disebut  sistem  publikasi  positif,
8 Irsyad  Surawirawan  &  Martin  Roestamy,  “Pengaruh  Penerapan  Stelsel  Negatif  Terhadap  Duplikasi Kepemilikan Tanah Dikaitkan dengan Pengembangan Perumahan bagi Masyarakat”, Jurnal Living Law, Vol. 8, No.1, (2016): 73-81.
9 Arie  Sukanti  Hutagalung,  “Penerapan  Lembaga Rechtsverwerking untuk  Mengatasi  Kelemahan  Sistem Publikasi Negatif dalam Pendaftaran Tanah”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 30, No. 4, (2000): 328-346.
10 Christina  Tri  Budhayati,  “Jaminan  Kepastian  Kepemilikan  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Tanah  dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA”, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2, No. 2, (2018): 125-138.
11 Fina  Ayu  Safitri,  Lita  Tyestas  ALW,  &  Anggita  Doramia  Lumbanraja,  “Akibat  Hukum  Penggunaan  Sistem Publikasi  Negatif  Berunsur  Positif  Dalam  Pendaftaran  Tanah  Di  Kota  Semarang”, Notarius, Vol. 13,  No.  2,
(2020): 788-802.
12 Arie  Sukanti  Hutagalung  et.al, Hukum  Pertanahan  di  Belanda  dan  Indonesia, (Jakarta:  Universitas Indonesia, 2012), 244.
demikian  juga  sebaliknya  dalam  sistem  publikasi  negatif  pemerintah  tidak  menjamin kebenaran data yang disajikan, artinya tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftar  sebagai  pemegang  hak.  Harsono  menyatakan  bahwa  sertipikat  selama  tidak dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara  di  pengadilan. 13 Ciri  pokok  sistem  publikasi  negatif  adalah  bahwa  pendaftaran tidak menjamin bahwa nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah walaupun ia  beritikad  baik. 14 Artinya  publikasi  negatif  memberi  kesempatan  kepada  orang  lain  untuk mengklaim dengan mengajukan kepada pengadilan dengan bukti-bukti yang lebih kuat, maka pengadilan  dapat  menyatakan  bahwa  sertifikat  itu  batal,  dan  menyatakan  orang  yang mengajukan perkara lebih berhak. 15
Indonesia  tidak  mengatur  secara  tegas  sistem  publikasi  pendaftaran  tanah  yang dianutnya.  Ketentuan  dalam  UUPA  dan  PP  No.  24  Tahun  1997  hanya  menyebutkan pendaftaran  tanah  meliputi  pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat. Sertipikat hak atas tanah hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan  merupakan  tanda  bukti  yang  mutlak  atau  sempurna,  karena  keterangan-keterangan dalam  sertipikat  dianggap  benar  sepanjang  tidak  ada  alat  pembuktian  yang  membuktikan sebaliknya.  Ketentuan  dalam  Pasal  32  ayat  (2)    PP  No.  24  Tahun  1997  dimaknai  sebagai sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, yang menyatakan bahwa:
“Dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah  diterbitkan  sertipikat  secara  sah  atas  nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya  sertipikat  itu  telah  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada pemegang  sertipikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan sertipikat tersebut”.
Keberadaan  lembaga rechtsverwerking diakui  dalam  yurisprudensi  Mahkamah  Agung tentang  kasus-kasus  lampaunya  waktu  sebagai  sebab  kehilangan  hak  atas  tanah,  jika  tanah yang  bersangkutan  selama  waktu  yang  lama  tidak  diusahakan  oleh  pemegang  haknya  dan
13 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria Isi  dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2003), 480.
14 Irsyad Surawirawan & Martin Roestamy , Op.Cit.
15 Arifin  Bur,    &  Apriani,  Desi,  “Sertifikat  Sebagai  Alat  Pembuktian  yang  Kuat  dalam  Hubungannya  dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”, UIR Law Review, Vol. 1, No. 2, (2017): 127-136.
dikuasai  pihak  lain  melalui  perolehan  dengan  itikad  baik. 16 Kelemahan  sistem  publikasi negatif  akan  menghadapi  kemungkinan  gugatan  dari  pihak  lain  yang  merasa  memiliki  tanah tersebut.  kelemahan  ini  bisa  diatasi  dengan  lembaga acquisitieve  verjaring atau adverse possession (prinsip  yang  diatur  dalam  KUH  Perdata),  namun  lembaga  tersebut  tidak  dapat digunakan  karena  hukum  tanah  menganut  dasar  hukum  adat  tidak  mengenalnya.  Dalam hukum  adat  dikenal  dengan  lembaga rechtsverwerking ,  bila  seseorang  selama  sekian  waktu membiarkan  tanahnya  tidak  dikerjakan  atau  ditelantarkan,  kemudian  tanah  tersebut  dikuasai pihak lain, yang memperolehnya dengan itikad baik, maka akan hilanglah haknya.
Keberlakuan lembaga rechtsverwerking dalam pendaftaran tanah, menentukan beberapa syarat  pelaksanaannya  yaitu:  a)  berlaku  terhadap  bidang  tanah  yang  sudah  diterbitkan sertipikatnya;  b)  adanya  penguasaan  fisik  bidang  tanah  secara  nyata;  c)  adanya  unsur  itikad baik; d) terlewatinya jangka waktu lima tahun sejak sertipikat diterbitkan secara sah; e) orang yang  merasa  mempunyai  hak  tidak  menuntut  haknya. 17 lembaga rechtsverwerking bertujuan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah.  Namun  menurut  Hutagalung  ada  kelebihan  sistem  publikasi  negatif  adalah:  a) Pemegang  hak  yang  sesungguhnya  terlindungi  dari  pihak  lain  yang  tidak  berhak  atas tanahnya;  b)  Adanya  penyelidikan  riwayat  tanah  sebelum  penerbitan  sertifikat;  c)  Tidak adanya batas waktu bagi pemilik tanah yang sesungguhnya untuk menuntut haknya yang telah disertifikatkan oleh pihak lain. 18
Lembaga rechtsverwerking merupakan asas yang mengandung hilangnya atau hapusnya hak atas tanah setelah terlampauinya waktu tertentu tidak terdapat intensitas hubungan hukum yang  secara  fisik  alamiah  ditandai  dengan  tidak  dirawatnya  tanah  tersebut. 19 ketentuan  itu diatur dalam Pasal 27, 34 dan 40 UUPA dan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, yang menegaskan dengan lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat hak atas tanah maka sesudah itu sertipikat  tersebut  tidak dapat  diganggu  gugat  lagi. 20 Penerapan lembaga ini menjadi suatu norma hukum positif membawa dampak adanya suatu pergeseran dari  sistem  publikasi  negatif  ke  arah  sistem  publikasi  positif  walaupun  masih  bersifat  semu
16 Dian  Aries  Mujiburohman,  “Penegakan  Hukum  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah  Terlantar”. (Yogyakarta: STPN Press 2019), 40.
17 Rofiq  Laksamana,  “Konstruksi  Anggapan  Pelepasan  Hak  (Rechtsverwerking)  Dalam  Pendaftaran  Tanah Untuk Mencapai Kepastian Hukum”, (Disertasi  Universitas Sebelas Maret, 2019), 52.
18 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2017),  267.
19 Ismail,  Nurhasan,  “ Rechtsverwerking dan  Pengadopsiannya  Dalam  Hukum  Tanah  Nasional”. Mimbar Hukum, Vol. 19, No.2,  (2007): 183-196.
20 Arie Sukanti Hutagalung, et.al. Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia . Jakarta, Op Cit.
atau  quasi,  pengangkatan  lembaga rechtsverwerking dalam  sistem  publikasi  sejalan  dengan tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri yaitu untuk mencapai kepastian hukum dan kepastian haknya. 21 Pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah  dijamin  kepastian  hukumnya  sepanjang: diterbitkan  atas  nama  yang  berhak,  hak  atas  tanahnya  diperoleh  dengan  itikat  baik,  dikuasai secara  fisik,  dan  tidak  ada  yang  membuktikan  sebaliknya. 22 Pendaftaran  tanah  menciptakan kepastian  hukum,  kepastian  hak  serta  tertib  administrasi  pertanahan,  baik  untuk  pemegang sertipikat tanah, pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah maupun pemerintah. 23

## PERSIAPAN  PERUBAHAN  SISTEM  PENDAFTARAN  TANAH  PUBLIKASI POSITIF
Tanah-tanah  yang  belum  terdaftar  dan  bersertipikat  menyebabkan  tingginya  kasus pertanahan.  Dengan  program  PTSL  bidang  tanah-tanah  di  wilayah  pada  tahun  2025 ditargetkan  seluruh  bidang  tanah  di  Indonesia  terdaftar.  Terdaftarnya  bidang  tanah  seluruh Indonesia setidaknya akan dapat mengurangi kasus-kasus pertanahan. Jumlah bidang tanah di seluruh  Indonesia diperkirakan 126.000.000 (seratus  dua puluh  enam  juta) bidang tanah dan akan  terus  bertambah  setiap  tahunnya  jika  ada  perubahan  data  pendaftaran  tanah.  Dalam laporan  Kinerja  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (Kementerian  ATR/BPN)  pada  tahun  2019,  bidang  tanah  sudah  terdaftar  mencapai 67.345.894  bidang  (53,45%).  Sedangkan  cakupan  peta  dasar  pertanahan  mencapai ±33.972.698,12  Ha  (52,81%). 24 Ketersediaan  Peta  Dasar  Pertanahan  masih  separuh  luas wilayah  Indonesia  dengan  status  areal  penggunaan  lain  (APL). 25 Bidang  tanah  terdaftar  dan cakupan  peta  dasar  pertanahan  yang  lengkap  merupakan  dasar  atau  prasyarat  bagi pelaksanaan sistem publikasi positif pendaftaran tanah.
Pada  sistem  pendaftaran  tanah  positif,  sertipikat  tanah  yang  telah  diterbitkan mempunyai kebenaran mutlak dan sempurna. Sertifikat sebagai alat bukti yang mutlak dalam pemilikan hak atas tanah dan sertipikat yang telah diterbitkan tidak dapat dibatalkan, bila itu
21 Arie  Sukanti  Hutagalung,  “Penerapan  Lembaga Rechtsverwerking untuk  Mengatasi  Kelemahan  Sistem Publikasi Negatif dalam Pendaftaran Tanah”. Op.cit.
22 Bronto Susanto, “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10. No. 20 (2014), 76-82.
23 Hadisiswati, Indri. “Kepastian Hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah”. Jurnal Ahkam Vol. 2, No. 1,
(2014): 118-147.
24 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Laporan Kinerja 2019 ,  15-50, diakses  10 Maret 2021 dari https://www.atrbpn.go.id/?menu=lkj
25 Rohmat  Junarto,  et.al.,  “Pemanfaatan  Teknologi  Unmanned  Aerial  Vehicle  (Uav)  Untuk  Pemetaan Kadaster." BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 6, No.1, (2020): 105-118.
terjadi negara akan memberikan  ganti kerugian pada pihak  yang tercantum  dalam sertipikat. Menurut Bachtiar Effendie sisi positif dari publikasi positif adalah: 1) Adanya kepastian dari buku tanah; 2)  peranan  aktif  dari  pejabat  balik  nama  tanah;  3)  mekanisme  kerja  dalam penerbitan sertipikat tanah mudah di mengerti oleh orang awam. 26
Ciri  pokok  sistem  publikasi  positif  adalah  “bahwa  pendaftaran  menjamin  dengan sempurna bahwa  yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah walaupun ia ternyata bukan  pemilik  yang  berhak.  Stelsel  ini  memberikan  kepercayaan  yang  mutlak  kepada  buku tanah.  Pejabat-pejabat  balik  nama  di  sini  memainkan  peranan  yang  sangat  aktif,  mereka menyelidiki apakah hak yang dipindahkan itu bisa didaftar, menyelidiki identitas pihak-pihak, wewenang-wewenangnya,  dan  apakah  formalitas-formalitas  yang  disahkan  telah  terpenuhi atau tidak”. 27 Sedangkan  kelemahannya  yaitu:  “Peranan  aktif  pejabat-pejabat  balik  nama  ini memakan  waktu  yang  lama;  Pemilik  yang  berhak  dapat  kehilangan  haknya  di  luar perbuatannya dan di luar kesalahannya; Apa yang menjadi wewenang Pengadilan diletakkan di bawah kekuasaan administratif”. 28
Untuk  mewujudkan  publikasi  positif  pemerintah  telah  berupaya  melakukan  berbagai program  pendaftaran  tanah.Saat  ini  pemerintah  melakukan  percepatan  pendaftaran  tanah melalui  PTSL,  meliputi  seluruh  objek  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia. Seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya  maupun  bidang  tanah  hak  yang  memiliki  hak  dalam  rangka  memperbaiki  kualitas data pendaftaran tanah, baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
Permen  ATR/BPN  No.  6  Tahun  2018  mengatur  mengkategorisasi  cara  penyelesain PTSL  berdasarkan  4  (empat)  kluster,  untuk  mempermudah  pendaftarannya  meliputi:  a) Kluster  1,  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  memenuhi  syarat  untuk diterbitkan  Sertipikat  Hak  atas  Tanah;  b)  Kluster  2,  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan data  yuridisnya  memenuhi  syarat  untuk  diterbitkan  Sertipikat  Hak  atas  Tanahnya  namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa; c) Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik  dan  data  yuridisnya  tidak  dapat  dibukukan  dan  diterbitkan  Sertipikat  Hak  atas  Tanah karena  subjek  dan/atau  objek  haknya  belum  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang  ditetapkan
26 Bachtiar  Effendie, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan-peraturan  Pelaksanaannya ,  (Bandung: Alumni, 1983), 32.
27 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Hypotheek , (Bandung: Alumni, 1986),  45.
28 Ibid
dalam Peraturan Menteri ini; dan d) Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah  terdaftar  dan  sudah  bersertipikat  hak  atas  tanah,  baik  yang  belum  dipetakan  maupun yang  sudah  dipetakan  namun  tidak  sesuai  dengan  kondisi  lapangan  atau  terdapat  perubahan data  fisik,  wajib  dilakukan  pemetaannya  ke  dalam  Peta  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap.
Disamping  itu  untuk  mempercepat  program  PTSL  dilakukan  beberapa  terobosan  di antaranya: (a) melibatkan pihak swasta dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah; (b) mengatasi kekurangan petugas ukur Kementerian ATR/BPN; (c) mengundang partisipasi perusahaan swasta;  (d)  mempersingkat  masa pengumuman dari 1 bulan  menjadi  14 hari,  (e) menyediakan mekanisme BPHTB terhutang bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (f) Surat keputusan bersama (SKB) Menteri ATR/Ka. BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  tentang  pembiayaan  persiapan  PTSL. 29
Bahkan  di  sebagian  Desa  menerbitkan  Peraturan  Desa  untuk  sebagai  instrumen  pendukung pelaksanaan PTSL. 30
Banyak  manfaat  program  PTSL  yang  telah  dan  sedang  dilaksanakan  oleh  pemerintah saat  ini  diantaranya:  a)  mempersiapkan  sistem  publikasi  positif;  b)  menjamin  kepastian  dan perlindungan hukum hak atas tanah; c) mengurangi jumlah sengketa dan perkara pertanahan; d)  mempersiapkan  pendaftaran  tanah  secara  elektronik.  Bahkan  program  PTSL  memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, seperti kemudahan akses dalam Perbankan, rasa aman, harga tanah akan tinggi bila memiliki sertipikat tanah, dengan demikian kesejahteraan masyarakat  akan  meningkat  dengan  diberikannya    aset  dan  akses  terhadap  tanah  oleh pemerintah.  Menurut peneltian Kurniawan et.al (2018) terdapat   hubungan   yang  signifikan antara  faktor  sosial  dan  faktor  ekonomi dengan  ekspektasi  terhadap  PTSL 31
PTSL  merupakan  pekerjaan  besar  yang  membutuhkan  Sumber  daya  yang  besar  baik SDM  maupun  peralatan,  strategi,  kreatifitas  dan  komitmen  dari  berbagai  pihak  agar  target
29 Prayitno, “Hambatan dan Kedala Serta Solusi PTSL 2017 di D.I. Yogyakarta” Prosiding Seminar Nasional Percepatan  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia:  Tantangan  Pelaksanaan  PTSL  dan  Respon  Solusinya, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017), 14.
30 Putra,  Aji  Pratama,  Sarjita  Sarjita,  &  Abdul  Haris  Farid,  “Peraturan  Desa  Sebagai  Instrumen  Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 2. No.1 (2019): 1-20.
31 Kurniawan,  Wahyu  Andi,  Setiowati  Setiowati,  &  Theresia  Supriyanti,  “Ekspektasi  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Terhadap  Faktor  Sosial  dan  Ekonomi  Masyarakat”, Jurnal  Tunas  Agraria, Vol.  1,  No.  1, (2018). 1-19.
dapat tercapai. 32 Adapun target pendaftaran tanah yaitu 5 juta sertipikat pada tahun 2017, dan 7 juta sertipikat tahun 2018, serta 9 juta bidang pada tahun 2019, pada tahun 2020 berjumlah 10  juta  bidang  dan  tahun  2025  penerapan  stelsel  positif.  Berikut  disajikan  dalam  tabel program pendaftaran tanah sampai tahun 2024.

## Tabel 1. Program Pendaftaran Tanah 2020-2024
Sumber: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (2020)
Dalam upaya melakukan kebijakan perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif terdapat  empat  kondisi  prasyarat  yang  harus  dipenuhi,  antara  lain:  (i)  percepatan  cakupan wilayah  bersertifikat;  (ii)  percepatan  penyediaan  cakupan  peta  dasar  pertanahan;  (iii) publikasi tata batas kawasan hutan dengan peta skala kadastral; dan (iv) sosialisasi peraturan perundangan  terkait  tanah  adat/tanah  ulayat.  Untuk  cakupan  peta  dasar  pertanahan  dan cakupan peta bidang tanah bersertifikat, RPJMN 2015-2019 menetapkan bahwa cakupan peta
32 Agustyarsyah,  “Strategi  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bogor  Tahun  2017. Prosiding Seminar  Nasional  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017).
Program Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 Peningkatan Kualitas Target Peta Bidang Tanah Terdaftar: 9.164220 Bidang Target Bidang K4: 50.462 Bidang Minimal 10 Kota Lengkap Tahun 2021 Berbasis elektronik Target Peta Bidang Terdaftar: 15.765.158 Bidang Target Peta Bidang K4: 7.552.436 Bidang Improvemen data berbasis elektronik (Inisiasi kadester 3D) Tahun 2022 Berbasis elektronik Target Peta Bidang Tanah Terdaftar: 17.399.967  Bidang Target Bidang K4: 9.557.415 Bidang Hasil PTSL Fully Digital Base Tahun 2023 Stelsel Positif Target Peta Bidang Terdaftar: 15.640.209 Bidang Inisiasi integrasi data PTSL menjadi bagian dari BIG data Sebagiam Lokasi PTSL di declare menjadi stelsel positif
Tahun 2024 Institusi Standar Dunia Target Peta Bidang Terdaftar: 14.921.850 Bidang Bidang Tanah terdaftar dan lengkap 126 juta Bidang Data PTSL menjadi core BIG data untuk layanan informasi dan transaksi pertanahan Ibu Kota Provinsi merupakan daerah pendaftaran tanah sudah lengkap
dasar  pertanahan  harus  dapat  mencapai  80  persen  dan  cakupan  wilayah  nasional  yang  telah bersertifikat harus dapat mencapai 70 persen dari wilayah nasional daratan non hutan. 33
Berdasarkan  program  dan  capaian  PTSL  yang  telah  dilakukan,  maka  pada  tahun  2024 dapat  diterapkan  sistem  publikasi  pendaftaran  tanah  positif  telah  memenuhi  prasyarat, cakupan  peta  dasar  pertanahan  melebihi  80  persen  dan  cakupan  peta  bidang  tanah bersertipikat lebih dari 70 persen. Maka kepastian hak atas tanah yang mutlak dan sempurna dapat  terwujud.  Pemerintah  menjamin  kebenaran  semua  informasi  yang  tertulis  dalam sertipikat  hak  atas  tanah.  Apabila  terjadi  kesalahan  administrasi  oleh  pemerintah  akan memberikan  dana  kompensasi  atau  ganti  kerugian  atas  kesalahan  administrasi  tersebut. otomatis akan mengurangi sengketa, konflik dan perkara pertanahan di kemudian hari.
Guna merealisasikan penerapan sistem publikasi positif, sangat diperlukan, antara lain: (1)  belum  kuatnya  jaminan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  yang  menimbulkan ketidakamanan  dan  ketidakpastian  hak  kepemilikan  tanah;  (2)  terdapat  perkembangan  awal dari  pasar  tanah;  (3)  terdapat  permasalahan  sengketa  tanah  yang  cukup  tinggi  dan  berlarut- larut; (3) terdapat kebutuhan untuk menyediakan dasar kredit, terutama bagi para petani; (4) terdapat  upaya  melakukan  perumusan  pelaksanaan  redistribusi  tanah  dengan  cara  legalisasi dan redistribusi tanah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  disampaikan  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  sebagai  berikut. Pertama, sistem  pendaftaran  tanah  publikasi  positif  dapat mengurangi  jumlah  sengketa,  konflik  dan  perkara  pertanahan  dan  memperkuat  kepastian hukum  hak  atas  tanah  sehingga  kepemilikannya  tidak  dapat  diganggu  gugat. Kedua, perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif dapat dilakukan pada tahun 2024 apabila cakupan  peta  dasar  pertanahan  dan  peta  bidang  tanah  bersertifikat  mendekati  dari  100%. Penerapan  sistem  publikasi  positif  dilakukan  secara  parsial  di  setiap  provinsi  ataupun serentak,  karena  capaian  cakupan  peta  dasar  pertanahan  maupun  peta  bidang  tanah bersertifikat yang terdigitasi sudah memenuhi prasyarat.
33 Direktorat  Tata  Ruang  dan  Pertanahan-Bappenas,  “Kajian  Persiapan  Perubahan  Sistem  Pendaftaran  Tanah Publikasi  Positif  Di  Indonesia” . 9  Maret  2021.    https://www.bappenas.go.id/files/kajian-trp/Kajian_Persiapan_ Perubahan_Sistem_Pendaftaran_Tanah_Publikasi_Positif_di_Indonesia.pdf,

## DAFTAR PUSTAKA
Agustyarsyah,  “Strategi  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Bogor  Tahun  2017, Prosiding Seminar  Nasional Percepatan  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia:  Tantangan  Pelaksanaan  PTSL  dan Respon Solusinya, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017.
Budhayati, Christina Tri, “Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam  Pendaftaran  Tanah  Menurut  UUPA”, Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol. 2, No.2, (2018): 125-138.
Bur,  Arifin  &  Desi  Apriani,  “Sertifikat  Sebagai  Alat  Pembuktian  yang  Kuat  dalam Hubungannya  dengan  Sistem  Publikasi  Pendaftaran  Tanah”, UIR  Law  Review, Vol. 1, No. 2, (2017): 127-136.
Direktorat  Tata  Ruang  dan  Pertanahan-Bappenas,  “Kajian  Persiapan  Perubahan  Sistem
Pendaftaran Tanah Publikasi Positif Di Indonesia” . Maret 9, 2021. https://www.bappenas.go.id/files/kajian-trp/Kajian_Persiapan_ Perubahan_Sistem_ Pendaftaran_Tanah_Publikasi_Positif_di_Indonesia.pdf,
Effendi, Bachtiar. Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya . Bandung: Alumni, 1983.
Hadisiswati,  Indri,  “Kepastian  Hukum  dan  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah”, Jurnal Ahkam, Vo. 2, No.1, (2014): 118-147.
Harsono,  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2003.
Hutagalung,  Arie  Sukanti,  “Penerapan  Lembaga Rechtsverwerking untuk  Mengatasi Kelemahan  Sistem  Publikasi  Negatif  dalam  Pendaftaran  Tanah”, Jurnal  Hukum  & Pembangunan, Vol. 30, No. 4, (2000): 328-346.
Hutagalung,  Arie  Sukanti,  et  al, Hukum  Pertanahan  di  Belanda  dan  Indonesia . Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
Irawan,  Dedy  Setyo  &  Harvini  Wulansari,  “Pengukuran  Pihak  Ketiga  Pasca  Asas Contradictoire  Delimitatie di  Kabupaten  Sidoarjo  dan  Pasuruan”, Jurnal  Tunas Agraria, Vol. 3. No. 2, (2020): 53-75.
Ismail,  Nurhasan,  “Arah  Politik  Hukum  Pertanahan  dan  Perlindungan  Kepemilikan  Tanah Masyarakat”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 1 (2012): 33-51.
Ismail,  Nurhasan.  “Rechtsverwerking"  dan  Pengadopsiannya  Dalam  Hukum  Tanah Nasional." Mimbar Hukum, Vol. 19, No. 2, (2007): 183-196.
Junarto,  Rohmat,  et.al.,  “Pemanfaatan  Teknologi  Unmanned  Aerial  Vehicle  (Uav)  Untuk Pemetaan  Kadaster”, BHUMI:  Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan, Vol. 6,  No.1,  (2020): 105-118.
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional, Laporan  Kinerja  2019 , 15-50, diakses  10 Maret 2021 dari https://www.atrbpn.go.id/?menu=lkj
Kurniawan,  Wahyu  Andi,  Setiowati,  Theresia  Supriyanti,  “Ekspektasi  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  Terhadap  Faktor  Sosial  dan  Ekonomi  Masyarakat”, Jurnal  Tunas Agraria, Vol. 1, No.1, (2018). 1-19.
Kusyaeri,  Achmad,  Bambang  Suyudi,  Rochmat  Martanto,  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Karanganyar)”, Jurnal  Tunas  Agraria, Vol. 3,  No.  1 (2020): 145-162.
Laksamana,  Rofiq,  “ Konstruksi  Anggapan  Pelepasan  Hak  (Rechtsverwerking)  Dalam Pendaftaran Tanah Untuk Mencapai Kepastian Hukum” , Disertasi  Universitas Sebelas Maret, 2019.
Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Hypotheek. Bandung: Alumni, 1986.
Mujiburohman,  Dian  Aries,  “Potensi  Permasalahan  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap (PTSL)”, BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 4, No. 1, (2018): 88-101.
Mujiburohman, Dian Aries, “Menyoal Penafsiran Tanah Terlantar”, Jurnal Yudisial, Vol. 11. No. 1, (2018): 1-22.
Mujiburohman,  Dian  Aries, Penegakan  Hukum  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar . Yogyakarta: STPN Press 2019.
Nurcahyo, Damar Jati, Eko Budi Wahyono,  Dian Aries Mujiburrohman. “Pendaftaran Tanah Sistematis  Lengkap  Berbasis  Partisipasi  Masyarakat  (PTSL+  PM)  di  Kabupaten Ngawi”. Jurnal Tunas Agraria, Vol. 2. No.3, (2019): 139-161.
Prayitno,  “Hambatan  dan  Kedala  Serta  Solusi  PTSL  2017  di  D.I.  Yogyakarta” Prosiding Seminar  Nasional  Percepatan  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia:  Tantangan Pelaksanaan  PTSL  dan  Respon  Solusinya, Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional, 2017.
Putra,  Aji  Pratama,  Sarjita,  Abdul  Haris  Farid,  “Peraturan  Desa  Sebagai  Instrumen Pendukung  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap”, Jurnal  Tunas Agraria, Vol 2, No.1, (2019): 1-20.
Safitri,  Fina  Ayu.,  Lita  Tyestas  ALW,  &  Anggita  Doramia  Lumbanraja,  “Akibat  Hukum Penggunaan  Sistem  Publikasi  Negatif  Berunsur  Positif  Dalam  Pendaftaran  Tanah  di Kota Semarang”, Notarius, Vol. 13, No. 2, (2020): 788-802.
Santoso, Urip. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta:Kencana, 2017.
Surawirawan,  Irsyad  &  Martin  Roestamy,  “Pengaruh  Penerapan  Stelsel  Negatif  Terhadap Duplikasi  Kepemilikan  Tanah  Dikaitkan  dengan  Pengembangan  Perumahan  bagi Masyarakat”, Jurnal Living Law, Vol. 8, No.1, (2016): 73-81.
Susanto,  Bronto,  “Kepastian  Hukum  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 20, (2014), 76-82.
Tauchid,  M. Masalah  Agraria  Sebagai  Masalah  Penghidupan  dan  Kemakmuran  Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009.