Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i1.1783

## PENGELOLAAN ZAKAT OLEH NEGARA INDONESIA DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFII

## Muhammad Nafi
UIN Antasari Banjarmasin nawafi82@gmail.com

## Abstrak
Zakat memiliki potensi besar untuk membantu negara dalam mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang tidak profesional akan sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu negara membuat regulasi sebagai dasar hukum pengelolaan zakat oleh negara dengan tujuan pengelolaannya sesuai dengan syariah dan  berhasil  guna  demi  mewujudkan  keadilan  sosial  di  masyarakat.  Meskipun  sudah  dimaklumi  bahwa potensi  zakat  tersebut  sangat  besar  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat,  namun  pada  kenyataannya masyarakat  kurang  memberikan  respon  terhadap  regulasi  tersebut  dengan  tidak  membayar  zakat  kepada lembaga  yang  ditunjuk  oleh  negara  dan  memilih  menyalurkan  kepada  mustahik  secara  langsung  dengan penilaian  personal.  Tentu  hal  ini  dilatarbelakangi  tentang  paradigma  masyarakat  tentang  negara Indonesia dalam masyarakat itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep negara dalam  mazhab  Syafii  dalam  pengelolaan  zakat.  Metode  yang  digunakan  adalah  library  research  dengan mempelajari kitab-kitab mazhab Syafii yang berkaitan dengan konsep negara dan pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini, adalah  mazhab  Syafii  menyatakan bahwa negara Indonesia berwenang dalam pengelolaan zakat.  Regulasi  yang  dibuat  oleh  negara  saat  ini  tentang  zakat  harus  ditaati  meskipun  ada  khilaf  tentang materi hukumnya.
Kata Kunci: Zakat, Negara, Mazhab, Syafii

## Abstract
Zakat has great potential to help the country in alleviating poverty. Unprofessional zakat management will be  difficult  to  make  this  happen.  Therefore,  the  state  makes  regulations  as  the  legal  basis  for  zakat management by the state with the aim of managing it in addition to being in accordance with sharia is also successful in order to realize social justice in society. Although it is understood that the potential of zakat is very large in realizing the welfare of the people, in reality the community does not respond to the regulation by not paying zakat to institutions appointed by the state dan choosing to distribute it to mustahik directly with personal assessment. Of course, this is motivated by the paradigm of society about the Indonesian state in society itself. The purpose of this study is to describe the concept of the state in the Shafii school in zakat management. The method used is library researh by studying the books of the Shafii school related to the state dan the management of zakat. The result of this study, is that the Shafii school  Indonesian state had authority  to  manage  the  Zakat.  The  regulations  made  by  the  state  today  regarding  zakat  must  be  obeyed even though there is a caliphate about the legal material.
Keyword: Zakat, State, School, Shafii.

## PENDAHULUAN
Zakat  merupakan  salah  satu  instrumen  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat. 1 Selain untuk  menunjukkan  bahwa  zakat  adalah  bukti  bahwa  Islam  merupakan  agama  yang  memiliki
1 Nina  Karina  Karim  dkk.,  "Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Zakat  Berbasis Website pada Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia," Jurnal Riset Akuntansi Aksioma 18, no. 2 (2019).
empati  dan  simpati  kepada  sesama  manusia,  juga  menunjukkan  bahwa  ketaatan  kepada  Allah harus  dibuktikan  dengan  perbuatan. 2 Zakat  yang  merupakan  salah  satu  rukun  Islam,  tentu  tidak ada satu ulamapun yang menolak atas kewajibannya. 3
Dalam masa awal Islam, zakat sudah dikelola oleh negara. Pada zaman Rasulullah SAW pada  masa  pemerintah  Abu  Bakar  ra.,  yang  terkenal  dengan  ketegasannya  yang  memerangi masyarakat  yang  tidak  mau  membayar  zakat,  juga  pada  masa  kekhalifahan  selanjutnya. 4 Sebagaimana diabadikan dalam hadis-hadis Nabi, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam al- Bukhari.
َْْٓػ ْ ِٟثَأ ْ ،َح َشْ٠ َشُ٘ ْ :َيبَل ْ بٌََّّ ْ َِّْٟف ُُٛر ْ ُْيُٛع َس ْ َِّْاللّ ْ ٍََّٝف ْ ُْالل ْ ِْْٗ١ٍََػ ْ ٍَََُّْع َٚ ْ َْفٍِْخُزْعا َٚ ْ ُٛثَأ ْ ْ شْىَث ْ ،َُٖذْؼَث ْ َْشَفَو َٚ ْ َِْْٓ ْ َْشَفَو ْ َِِْٓ ْ ،ِة َشَؼٌا ْ َْيبَل ْ ُْشَُّػ ْ ِٟثَ ِلِ ْ :  شْىَث ْ َْفْ١َو ْ ًُِْربَمُر ْ ؟ َطبٌَّٕا ْ ْْذَل َٚ ْ َْيبَل ْ ُْيُٛع َس ْ َِّْاللّ ْ ٍََّٝف ْ ُْالل ْ ِْْٗ١ٍََػ ْ :ٍَََُّع َٚ ْ " ْ ُْد ْشُِِأ ْ َْْْأ ْ ًَِْربَلُأ ْ َْطبٌَّٕا ْ َّٝزَد ْ :اٌُُٛٛمَ٠ ْ َْل ْ ٌََِْٗإ ْ َّْلِإ ْ ،ُ َّاللّ ْ ََّْْٓف ْ :َيبَل ْ َْل ْ ٌََِْٗإ ْ َّْلِإ ْ َُّْاللّ ْ ََُْقَػ ْ ِِِّٟٕ ْ ٌَُْٗبَِ ْ ،َُٗغْفَٔ َٚ ْ َّْلِإ ْ ِِّْٗمَذِث ْ :ؿ[ 49 ] ْ ُُْٗثبَغ ِد َٚ ْ ٍََٝػ ْ َِّْاللّ ْ ،" ْ :َيبَمَف ْ َِّْاللّ َٚ ْ ٍََِّْٓربَلُ َلِ ْ َِْْٓ ْ َْق َّشَف ْ َْْٓ١َث ْ ِْحَلاَّقٌا ْ ،ِحبَو َّضٌا َٚ ْ َِّْْئَف ْ َْحبَو َّضٌا ْ ْ كَد ْ ،ِيبٌَّا ْ َِّْاللّ َٚ ْ ٌَْْٛ ْ ُِٟٔٛؼََِٕ ْ ًْلبَمِػ ْ اُٛٔبَو ْ َُْٗٔٚ دَؤُ٠ ْ ٌَِٝإ ْ ِْيُٛع َس ْ َِّْاللّ ْ ٍََّٝف ْ ُْالل ْ ِْْٗ١ٍََػ ْ ٍَََُّْع َٚ ْ ُُُْْٙزٍَْربَمٌَ ْ ٍََٝػ ْ ،ِِٗؼَِْٕ ْ َْيبَمَف ْ : ُشَُّػ ْ « َِّْاللّ ََٛف ْ بَِ ْ َُْٛ٘ ْ َّْلِإ ْ َْْْأ ْ ُْذْ٠َأ َس ْ ََّْاللّ ْ ْْذَل ْ َْح َشَؽ ْ َْسْذَف ْ ِٟثَأ ْ ْ شْىَث ْ ِْمٌٍِْ ،ِيبَز ْ ُْذْف َشَؼَف ْ ََُّْٗٔأ ْ ْ كَذٌا » ، ْ َْيبَل ْ ُْْٓثا ْ ،  شْ١َىُث ْ ُْذْجَػ َٚ ْ َِّْاللّ ْ َِْٓػ ْ ِْشْ١ٌٍَّا ْ بًلبََٕػ ْ َُْٛ٘ َٚ ْ ْ خَفَأ ْ
Hadis  tersebut  sudah  sangat  familiar  disebutkan  dalam  kitab  fikih  dalam  pembahasan zakat.  Pemahaman  atas  hadis  diatas  juga  sudah  dapat  dipahami  tanpa  penafsiran  yang  berbelit- belit.  Pada  intinya  bahwa  zakat  adalah  salah  satu  kewajiban  dalam  Islam  yang  disandingkan dengan  sholat,  sholat  adalah  hak  badan,  sedangkan  zakat  adalah  hak  harta.  Abu  Bakar  ra.,  yang pada  saat  itu  menjadi  khalifah  pertama,  merasakan  bahwa  ada  perubahan  muzaki  yang  pada Rasulullah  SAW,  menunaikan  zakat,  tetapi  setelah  Rasulullah  SAW  meninggal  tidak menunaikannya.  Meskipun  kebijakan  Abu  Bakar  RA.,  tersebut  pada  mulanya  ditentang  oleh sahabat yang lain, namun setelah dijelaskan alasannya, maka berbalik mendukungnya . 5
Pada  masa  kekhalifahan  Abu  Bakar,  tentu  atas  nama  pemerintah/penguasa  untuk mengambil zakat pada muzakki. Kewenangan penguasa pada masa itu, tidak menjadi polemik di masyarakat  saat  ini.  Namun  manakala  akan  diterapkan  di  masa  sekarang  dengan  mendasarkan
2 Fauzul  Mizanul  Ahsan  dan  Raditya  Sukmana,  "Analisis  Pengumpulan  Dan  Pengelolaan  Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di LAZIS Muhammadiyah Lamongan," Jurnal Ekonomi Syariah Teori  dan Terapan 6, no. 12 (2019).
3 Cucu Solihah dan M. Budi Mulyadi, "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang- Undang  No.  23  Tahun  2011  Melalui  Program  Zakat  Community  Development  (ZCD)  Pada  Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur," Masalah-Masalah Hukum 47, no. 3 (2018).
4 Diki  Suherman,  "Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Zakat  Mal  Melalui  Badan  Amil  Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019," Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 3, no. 2 (2020).
5 Mohammad  Ridwan,  "Pengelolaan  Zakat  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Kota  Cirebon," Syntax Idea 1, no. 4 (2019).
kepada hadis tersebut, maka terjadi persoalan karena Indonesia bukan negara Islam sebagaimana kekahalifahan Abu Bakar ra. 6
Bentuk negara dalam Islam terjadi khilaf dalam penentuannya. Sebagaimana fitrah fikih, yang  memiliki  banyak  penafsiran  terhadap  nash. 7 Karena  nash  menyediakan  dan  menantang pembacanya untuk mengkajinya lebih dalam. Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat besar, pertama bahwa  khilafah  wajib  ditegakkan  dimana  Islam  berada, kedua tidak  ada  bentuk  baku  dalam konsep  pemerintahan/negara,  yang  artinya  apapun  bentuknya  selama  hukum  Islam  masih  boleh dijalankan maka tidak menjadi penting apa bentuk negara yang disepakati. 8 Di Indonesia, negara demokrasi  Pancasila  menjadi  konsensus  bersama  demi  mewujudkan  cita-cita  kebangsaan  yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa. 9
Perbedaan  pendapat  menjadi  paradigma  yang  terbelah  di  masyarakat  tentang  kedudukan negara  Indonesia  sebagai  pengelola  zakat.  Secara  fikih  bisa  dipahami  dengan  mudah,  namun keyakinan  terhadap  fikih  yang  diperpegangi  sulit  untuk  disatukan. 10 Pada  1993,  Sjechul  Hadi Permono, dalam bukunya yang dikutip juga oleh Aan Zainul Anwar sudah menyimpulkan bahwa pemerintah  Republik  Indonesia  adalah  pemerintah  yang  sah  menurut  hukum  Islam  dan  umat Islam  wajib  patuh  terhadapnya. 11 Dalam  hal  ini  Sjechul  Hadi  Permono  tidak  mengulas  secara khusus tentang dalil-dalil dalam mazhab Syafii mengenai negara, namun lebih mengulas tentang dalil-dalil umum dari berbagai pendekatan seperti siyasah, tafsir, hadis, qaidah fikiah, dan analogi. Sedangkan  dalam  penelitian  penulis  ini,  akan  terfokus  kepada  kitab-kitab  yang  bermazhab Syafii. 12
Hukum zakat telah disoroti dari sisi diyani dan qadhai di negara Indonesia. Zakat adalah hukum  yang  bersifat  diyani  sekaligus  qadhai,  sehingga  negara  berperan  dalam  pelaksanaan
6 Mella  Rosalinda,  Abdullah,  dan  Fadli,  "Pengaruh  Pengetahuan  Zakat,  Pendapatan  Dan Kepercayaan  Muzakki  Terhadap  Minat  Pelaku  Umkm  Untuk  Membayar  Zakat  Niaga  Di  Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu," Jurnal Akuntansi 11, no. 1 (2021).
7 Dwi  Istikhomah  dan  Asrori,  "Pengaruh  Literasi  Terhadap  Kepercayaan  Muzaki  Pada  Lembaga Pengelola  Zakat  Dengan  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Sebagai  Variabel  Intervening," Economic Education Analysis Journal 8, no. 1 (2019).
8 Nur  Aini  dan  Abdillah  Mundir,  "Pengelolaan  Zakat,  Infaq  Dan  Sedekah  Dalam  Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku Umkm Di BAZNAS Kota Pasuruan," Malia: Jurnal Ekonomi Islam 12, no. 1 (2020). 9 Muhammad  Adi  Riswan  Al  Mubarak,  Nurul  Iman,  dan  Febri  Wimpi  Hariadi,  "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)," Musyarakah: Journal Of Sharia Economics (MJSE) 1, no. 1 (2021).
10 M.  Samsul  Haidir,  "Analisis  Kinerja  Pengelolan  Zakat  Di  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta," ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam 11, no. 1 (2020).
11 Aan  Zainul  Anwar,  Ecvi  Rohmawati,  dan  Miftah  Arifin,  "Strategi  Fundraising  Zakat  Profesi Pada  Organisasi  Pengelola  Zakat  (Opz)  Di  Kabupaten  Jepara"  (paper  presented  at  the  Conference  on Islamic Management, Accounting, dan Economics (CIMAE) Proceeding, Jakarta, 2019). Lihat juga Sjechul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat (Jakarta Pustaka Firdaus, 1995).
12 Deni  Lubis,  Dedi  Budiman  Hakim,  dan  Yunita  Hermawati  Putri,  "Mengukur  Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) 3, no. 1 (2018).
hukum  zakat  yang  ada  pada  Undang-undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat. Bahkan  Miftah  menginginkan  zakat  diintervensi  oleh  negara  untuk  digunakan  sebagai kemaslahatan  umat. 13 Hal  ini  juga  dikuatkan  dengan  penelitian  dari  Budi  Rahmat  Hakim  pada tahun  2017  yang  menginginkan  adanya  rekonstruksi  terhadap  paradigma  masyarakat  dan  juga adanya intervensi dari negara ( ijbari ). 14
Di  Indonesia,  pengikut  mazhab  Syafii  tentu  mengikuti  konsep  bernegara  mazhab  Syafii yang  dijelaskan  dalam  kitab-kitab  mazhab  Syafii,  dan  juga  dari  tutur  dan  ceramah  para  ulama Syafii. 15 Dalam  penelitian  penulis,  meskipun  mengaku  menganut  mazhab  Syafii,  banyak  dari penganutnya yang tidak mengikuti kaidah dasar dalam konsep taat kepada pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah membayar zakat melalui amil zakat yang ditentukan oleh pemerintah. Banyak penelitian  yang  menyampaikan  hal  tersebut,  berawal  dari  kegelisahan  bahwa  rendahnya produktifitas  zakat  di  kalangan  masyarakat  Banjar. 16 Padahal  masyarakat  Banjar  sendiri  adalah mayoritas  muslim.  Hal ini terlihat dari minimnya  masyarakat Banjar  yang  menunaikan zakatnya ke  amil  zakat  resmi  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah,  dan  lebih  memilih  menyalurkan  kepada individu  (mustahik  zakat)  secara  langsung,  atau  melalui  perantara  kiyai,  ulama,  ustadz,  tokoh pesantren.  Semestinya  potensi  zakat  dari  penduduk  masyarakat  muslim  di  Kalimantan  Selatan apabila  dimaksimalkan  dengan  konsep  maslahat  dapat  mengentaskan  problematika  kesenjangan sosial di masyarakat Banjar sendiri.
Indonesia  saat  ini  sudah  menjadi  negara  dengan  dasar  Pancasila.  Sedangkan  Pancasila secara  hakikat  tidak  menyimpang  dari  ajaran  Islam.  Habib  Rizieq  Syihab  dalam  disertasinya menyebutkan  bahwa  dalam  menafasirkan  Pancasila  selalu  dipengaruhi  oleh  arah  dan  kebijakan pemerintahan pada masanya. Dalam simpulannya Habib Rizieq menyebutkan bahwa hukum Islam untuk  perorangan,  keluarga  dan  masyarakat  sudah  terbuka  lebar,  namun  untuk  hukum  Islam berlaku  di  negara,  masih  perlu  diperjuangan  dengan  gigih.  Penerapan  syariah  di  Indonesia  telah membuahkan  hasil,  namun  perjuangan  untuk  mengawalnya  harus  tetap  berjala. 17 Pandangan- pandangan  seperti  yang  dikemukan  Habib  Rizieq  tentu  akan  membuat  banyak  pengikutnya memiliki  paradigma  bahwa  hukum  yang  dibuat  negara  yang  masih  diperjuangkan  karena
13 A.A.  Miftah,  "Zakat  Dalam  Perspektif  Hukum  Diyani  Dan  Qada'i  Dalam  Negara  Indonesia" (Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2005).
14 Lihat  Budi  Rahmat  Hakim,  "Zakat  Dalam  Perspektif  Masyarakat  Banjar:  Rekonstruksi Paradigma  Zakat  Berbasis  Maslahat  (Tinjauan  Maqasid  Al-Syariah)"  (Disertasi,  Universitas  Islam  Negeri (UIN)  Alauiddin,  2017).    Lihat  Uswatun  Hasanah,  "Optimalisasi  Pengelolaan  Zakat  Produktif  Sebagai Realisasi Revolusi Mental," Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 13, no. 1 (2020).
15 Amrullah  Hayatudin  dan  Arif  Rijal  Anshori,  "Analisis  Model  Pengelolaan  Zakat,  Infaq  Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021).
16 Hakim.  Zakat  Dalam  Perspektif  Masyarakat  Banjar:  Rekonstruksi  Paradigma  Zakat  Berbasis Maslahat (Tinjauan Maqasid Al-Syariah)"
17 Lihat  Al-Habib  Muhammad  Rizieq  Husein  Syihab,  "Pengaruh  Pancasila  Terhadap  Penerapan Syariah Islam Di Indonesia" (Disertasi, Universiti Malaya, 2012).
dianggap  tidak  sesuai  dengan  syariah  yang  dipahami,  maka  tidak  wajib  untuk  mengikutinya. Pendapat  lebih  ekstrim  lagi  adalah  pendapat  dari  Abu  Bakar  Baasyir  dan  yang  sependapat dengannya dalam bukunya at-Tadzkirah , yang menyebutkan bahwa semua produk hukum negara tidak bisa diterima, karena pemerintah yang ada adalah thogut. 18
Dalam  hal  ini  dikarenakan  paradigma  masyarakat  Indonesia  yang  terbelah  menjadi beberapa  pemahaman  tentang  negara  Indonesia  yang  tentunya  berpengaruh  terhadap  ketaatan terhadap  pemerintah  dengan  segala  peraturannya.  Sebagaimana  dimaklumi  sejak  lama  sudah diketahui  bahwa  ulama  telah  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  darul  Islam,  yang  mestinya masyarakatnya  taat  dalam  melaksanakan  peraturannya  termasuk  dalam  pengelolaan  zakat  ini. Namun berbagai penelitian menyimpulkan bahwa legal awarness masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan  hukum  Islam  sendiri  tidak  optimal,  padahal  mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah penganut mazhab Syafii, yang dalam fatwa mazhab Syafii yang tertulis di beberapa kitab rujukan dalam  bermazhab  Syafii  disebutkan  tentang  konsep  mentaati  regulasi  yang  diterapkan  oleh pemerintah.  Memang  ada  indikator  permasalahan  ini  terjadi  dari  berbagai  sektor,  termasuk  dari literasi  pemaknaan  negara  dalam  mengelola  zakat  dalam  mazhab  Syafii  yang  tidak  dipahami dengan  benar  oleh  masyarakat.  Oleh  karena  hal  tersebut  penulis  anggap  penting  untuk  dibahas, maka penulis meneliti tentang konsep negara dalam pengelolaan zakat menurut mazhab Syafii.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  deskriptif  merupakan  upaya memahami  berbagai  konsep  yang  ditemukan  dalam  proses  penelitian,  dengan  menggunakan teknik  content  analysis  (analisis  isi)  dan  riset  kepustakaan  ( library  research ).  Teknik  content analysis  merupakan  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengetahui  simpulan  dari  sebuah teks.  Atau  dengan  kata  lain,  analisis  isi  merupakan  metode  penelitian  yang  ingin  mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab  mazhab  Syafii  yang  berkaitan  dengan  konsep  negara, Bughyatu  Al-Mustarsyîdîn,  Al- Majmû' Syarh Al-Muhazzab, Raudhatu at-Thâlibîn Wa 'Umdâtu Al-Muttaqîn, Mughnî Al-Muhtâj Ilâ  Ma'rifat  Ma'âni  Alfâzh  Al-Minhâj,  Al-Hâwi  Al-Kabîr  Fî  Fiqh  Mazhab  Al-Imâm  Al-Shafi'î, Tuhfatu  Al-Muhtâj  Fî  Syarh  Al-Minhâj  Wa  Hawasy  as-Syarwanî  Wa  Al-'Ibâdi,  Futûhât  Al- Wahhâb  Bi  Tauhîdih  Syarh  Al-Minhâj  Ath-Thullâb  Al-Ma'rûf  Bi  Hasyiat  Al-Jamal, dan  juga literatur lain yang membahas tentang tema penelitian ini.
18 Lihat  Abu  Bakar  Baasyir, Tadzkiroh:  Peringatan  Dan  Nasihat  Karena  Alloh (Jakarta:  JAT Media Center, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mazhab  berasal  dari sighot  mashdar  mimy (kata  sifat)  dan isim  makan (kata  yang menunjukkan  tempat)  yang  diambil  dari fi‟il  madhy  “zahaba”,  yazhabu,  zahaban,  zuhuban, mazhaban ,  yang  berarti  pergi.  Berarti  juga al-ra‟yu (pendapat), view (pandangan),  kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, paham, dan aliran. 19
Selanjutnya Huzaemah Tahido Yanggo mengelompokkan fikih pada pada mazhab: 1) Ahl al-Sunah wa al-Jama’ah: (1) ahl al-Ra’yi dikenal dengan Mazhab Hanafi, (2) ahl al-Hadits dikenal dengan Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali; 2) Syi’ah: Syiah Zaidiyah dan Syi’ah Imamiyah; 3) Khawarij; dan 4) Sedangkan Mazhab yang telah musnah yaitu: Mazhab al-Auza’I, al-Zhahiri, al- Thabari, dan al-Laitsi. 20
Sehubungan  dengan  fakta  sosial  masyarakat  Indonesia  terkenal  dengan  mazhab  Syafi’i, misalnya  organisasi  kemasyarakatan  NU  lebih  menitikberatkan  pada  mazhab  Syafi’i,  meskipun juga memasukkan tiga mazhab lainnya Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan Muhammadiyah melalui  tarjih  yang  dikeluarkan  oleh  dewan  tarjih  yang  mereka  bentuk  sendiri.  Kemudian  al- Washliyah berusaha dengan istinbat hukum dengan menggunakan imam  mazhab Syafi’i. Di luar itu  semua,  masyarakat  awam  sering  berselisih  dengan  berbedanya  mazhab-mazhab  ataupun organisasi  yang  ada,  hanya  berbeda  pendapat  mengemukakan  antara  satu  pendapat  mazhab dengan  mazhab  lainnya,  sebagaimana  NU  dan  Muhammadiyah.  Perkembangan  saat  ini  bukan hanya  mazhab  yang  empat,  namun  di  Indonesia  sudah  berkembang  mazhab-mazhab  lainnya semisal Syi’ah serta lainnya. 21
Islam  menyebar  di  Nusantara  juga  tidak  terlepas  oleh  pengaruh  para  ulama-ulama nusantara  sendiri.  Salah  satunya  Wali  Songo  yang  mendakwahkan  Islam  di  tanah  Jawa,  Wali Songo  juga  dikenal  sebagai  pengikut  mazhab  Syafi`i.  Hal  ini  menjadikan  para  pengikut  Wali Songo juga bermazhab Syafi`i. 22
Demikian dominannya mazhab Syafi`i di Indonesia menjadikan mazhab Syafi`i mengakar sebagai  ajaran  Islam  mayoritas  di  Indonesia,  ini  juga  mempengaruhi  pemerintah  dalam menetapkan  hukum-hukum  Islam.  Mazhab  ini  terus-menerus  berkembang  dan  mengakar  dalam pelaksanaan  ajaran  Islam  di  Indonesia,  ditambah  Indonesia  memiliki  organisasi-organisasi masyarakat  Islam  yang  diikuti  kebanyakan  rakyat  muslim  Indonesia.  Organisasi  ini memperjuangkan  dan  menegakkan  Islam  Ahlusunnah  Wal  Jamaah  (Aswaja)  bermazhab  Syafi`i
19 Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam (Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,  1996),  h. 214. Lihat juga Louis Ma’luf, Al-Munjîd Fî Al-Lughat Wa Al-A‟lâm (Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986), h. 240.
20 Yanggo  Huzaenah  Tahido, Pengantar  Perbandingan  Mazhab (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 1997), h. 71.
21 Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)," Yudisia 6, no. 2 (2015): h. 410.
22 Anny  Nailatur  Rohmah  dan  Ashif  Az  Zafi,  "Jejak  Eksistensi  Mazhab  Syafi`I  Di  Indonesia," Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 8, no. 1 (2020): h. 174.
salah  satu  contohnya  Nahdlatul  Ulama  (NU).  Inilah  faktor  yang  menjadikan  mazhab  Syafii menjadi  mazhab  yang  paling  banyak  dianut  di  Indonesia,  karena  faktor  sejarah  dan  tradisi masyarakat dalam mengikuti guru/ulama di wilayah tersebut.
Selain  dinamis,  pendapat  Syafi’i  dalam  suatu  masalah  seringkali  tidak  tunggal.  Abu Zahrah dalam buku Al-Syâfi‟î: Hayatuhû wa „Ashruhû wa Ârâ‟uhû wa Fiqhuhû. 23
بٔشور ْ ٝف ْ سذف ْ بِٕلاو ْ ٓػ ْ ٗمف ْ ٝؼفبؾٌا ْ ٗٔأ ْ ٜٚش٠ ْ ٌٗ ْ بٔب١دأ ْ ٟف ْ خٌأغٌّا ْ حذداٌٛا ْ ياٛلأ ْ خفٍزخِ ْ ٝف ْ بّٙىد ْ ، ْ ٗٔأٚ ْ ٛ٘ ْ ذل ْ ـٕ٠ ْ ٍٝػ ْ ٓ١ٌٛل ْ ٟف ْ خٌأغٌّا ْ حذداٌٛا ْ ذلٚ ْ بّٙوشز٠ ْ ِٓ ْ ش١غ ْ خ١جشر ْ ، ْ ذلٚ ْ خجش٠ ْ بّ٘ذدأ ْ ٍٝػ ْ ،شخ٢ا ْ ذلٚ ْ ٜٚش٠ ْ ٗثبذفا ْ غِ ْ ٓ١ٌٛمٌا ْ ٓ٠زٌٍا ْ ـٕ٠ ْ ٛ٘ ْ بّٙ١ٍػ ْ لٛل ْ ًْبضٌبص ْ ، ْ ًث ْ ْإ ْ ٗذ١جشر ْ ذل ْ فٍزخ٠ ْ ، ْ ذمف ْ خجش٠ ْ لؼث ْ ءاسلا ْ ، ْ ذلٚ ْ غجش٠ ْ ٍٝػ ْ هٌر ْ خ١جشزٌا ْ خجش١ف ْ ٖش١غ
Seiring perkembangan zaman, nisbat kepada Syâfi’î semakin luas sekaligus beragam. Ada dua  faksi  besar  yang  sama-sama  bernisbat  kepada  Syâfi’î:  faksi  Irak  dan  faksi  Khurâsan.  Tokoh faksi Irak, antara lain, al-Mâwardî, penulis kitab al-Hâwi al-Kabîr Syarh Mukhtashar al-Muzannî dan  Abu  Ishâq  al-Shirâzî,  penulis  kitab  al-Muhadzzab.  Tokoh  faksi  Khurâsan,  antara  lain,  Abû Muhammad al-Juwainî, bapaknya Imam al-Haramain al-Juwaini, penulis kitab al-Tabshirah fi al- Fiqh  dan  al-Tadzkirah.  Upaya  mengkompromikan  dua  kubu  dilakukan  oleh  Imam  al-Haramain Abû al-Ma’âlî al-Juwainî dan muridnya, imam al-Ghazâlî. Langkah sintesis mencapai puncaknya oleh imam Râfi’î dan imam Nawâwî. Keduanya dikenal sebagai Syaikhani.
Penisbatan kepada Syafi'i semakin luas dan beragam seiring berjalannya waktu. Golongan Irak dan golongan Khurasan adalah dua golongan utama yang berafiliasi dengan Syafi'i. Di antara tokoh-tokoh Irak adalah al-Mawardi, penulis al-Hawi al-Kabir Syarh Mukhtashar al-Muzanni, dan Abu  Ishaq  al-Shirazi,  penulis  al-Muhadzzab.  Di  antara  anggota  golongan  Khurasan  adalah  Abu Muhammad al-Juwaini, ayahnya Imam al-Haramain al-Juwaini, dan penulis kitab al-Tabshirah fi al-Fiqh  dan  al-Tadzkirah,  al-Haramain  al-Juwaini.  Imam  al-Haramain  Abû  al-Ma'ali  al-Juwaini dan  muridnya,  Imam  al-Ghazali,  mencoba  mencapai  kompromi  antara  kedua  pihak.  Imam  Rafi'i dan Imam Nawawi mencapai tingkat sintesis tertinggi. Keduanya disebut sebagai Syaikhani.
Ulama  Syafi'iyah  menyatakan  bahwa  qaul  yang  diselenggarakan  oleh  Mazhab  Syafi'i merupakan  kesepakatan  antara  Rafi'i  dan  Nawawi.  Keduanya  berhasil  menyaring  (خ١مٕزٌا)  dan mentarjih  pandangan  Imam  Syafi'i.  Al-Nawawi  menegaskan  dalam  al-Majmû'  bahwa  mazhab Syafi'i  yang  otentik  adalah  qaul  jadid.  Qaul  qadim  yang  didukung  oleh  nash  tetap  sah  diikuti, diamalkan,  dan  disebut  sebagai  fatwa  hukum  sampai  bertentangan  dengan  Qaul  jadid.  Jika pendapat  Nawawi  dalam  satu  kitab  berbeda  dengan  pendapatnya  dalam  kitab  yang  lain,  maka pendapat  Nawawi  yang  terakhir  dianggap  qaul,  dengan  urutan  sebagai  berikut: al-Majmû',  al- Tahqiq, al-Tanqih, Rawdhat al-Thalibin, dan Minhaj al-Thalibin . Menurut Ibnu Hajar al-Haitami dan  Syamsuddin  al-Ramli,  pendapat  Nawawi  dalam  Minhaj  al-Thalibin  merupakan  qaul  terbaru
23 Muhammad Abu Zahrah, Al-Syâfi‟î: Hayatuhû  Wa „Ashruhû Wa Ârâ‟uhû Wa Fiqhuhû (Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1979), h. 375.
jika pendapat Nawawi saling bertentangan. Keduanya menulis syariah berjudul Tuhfat al-Muhtaj dan Nihayat al-Muhtaj untuk buku Minhaj. Khatib Syarbini menulis syarah lain berjudul Mughni al-Muhtaj.  Bagaimana  jika  al-Haitami  dan  al-Ramli  tidak  konsisten?  Menurut  sebagian  ulama, qaul yang dipegang adalah pendapat Ibnu Hajar al-Haitami. Ada juga beberapa yang tidak setuju. Akibatnya, tidak ada mazhab Syafi'iyah; hanya mazhab Syafi'i yang ada. Memiliki madzhab tidak berarti  konversi  karena  melibatkan  mengikuti  manhaj,  qaul,  atau  keduanya.  Banyak  dinamika dalam mazhab Syafi'i karena posisi Imam Syafi'i dalam situasi tertentu tidaklah tunggal.
Ahmad Dahlan sebagai ulama nusantara bermazhab Syafii, dalam kitabnya Fath al-Majîd fi  Bayân  at-Taqlîd ,  menjelaskan  secara  panjang  lebar  tentang  bagaimana  kaidah-kaidah bermazhab dalam beragama. Wajibnya bertaklid dan memperpegangi salah satu dari mazhab yang empat. 24 Dalam  kitab  tersebut  juga  ada  ancaman  bagi  orang  yang  biasa  meninggalkan  taqlid adalah berdosa. Orang biasa adalah orang yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan hukum syariah dari dalil-dalilnya dan juga tidak tahu  metodologinya. Mempersempit ruang gerak untuk berpindah mazhab dalam satu masalah ditujukan agar pada pengikut mazhab Syafii tetap bertahan dan konsisten dengan mazhab Syafii.

## A. Zakat
Zakat  menurut  bahasa  didefinisikan  bertamba. 25 Menurut  istilah,  zakat  diartikan  sebagai ungkapan  dari  kewajiban  bagi  kelompok  harta  tertentu  atas  kepemilikan  yang  tertentu  juga. Definisi  zakat  secara  bahasa  dan  istilah  yang  penulis  dapatkan  dari  berbagai  literatur  fikih.  Di antaranya adalah:
َِْٟ٘ ْ :ًخَغٌُ ْ ُْشْ١ِْٙطَّزٌا ْ ُْح َلاْف ِ ْلْا َٚ ْ ُْءبٌََّّٕا َٚ ْ ،ُحْذٌَّْا َٚ ْ :ًبػ ْشَؽ َٚ ْ ْ ُْعِا ْ بٌَِّ ْ ُْط َشْخَ٠ ْ َْْٓػ ْ ْ يبَِ ْ َْْٚأ ْ ْ َْذَث ْ ٍََْٝػ ْ ْ ٗ ْج َٚ ْ ْ  ؿ ُْٛقْخَِ
Secara  bahasa,  zakat  dapat  diartikan  sebagai  kesucian,  kebaikan,  pujian. 26 Secara  istilah zakat dapat pula diartikan sebagai sebuah ungkapan atas sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dari pengertian yang dikemukan ar-Ramli tersebut di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  zakat  yang  dikeluarkan  oleh  pribadi  maupun  lembaga  harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian zakat tersebut akan berfungsi sebagai pembersih, penambah harta yang dimiliki oleh si muzakki tersebut.
Sedangkan secara syara’, zakat itu bermakna bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah  Allah  Swt  wajibkan  untuk  diberikan  kepada mustahiqqin (orang-orang  yang  berhak menerima zakat).
24 al-Allâmah  al-Ushûlî  Ahmad  Dahlân  bin  Abdillah  al-Pacitânî  al-Jâwî  Fadhîlat  as-Syeikh  al- Falakî al-Faqîh, Fath Al-Majîd Fî Bayân at-Taqlîd (Depok: Maktabah at-Turmusyi, 2016), h. 42-43.
25 as-Syarif ‘Ali bin Muhammad al-Jurjâni, Kitâb Al-Ta‟rifât (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2012), h. 130.
26 Syihâb  ad-Dîn  Abû  al-'Abbâs  Ahmad  bin  Ahmad  bin  Hamzah  ar-Ramlî, Fath  Ar-Rahmân  Bi Syarh Zubad Ibn Ruslân (Beirut: Dar al-Minhaj, 2009), Jilid 1, h. 425.

## B. Potensi Besar Zakat
Menurut kajian Baznas pada tahun 2022, disebutkan bahwa Potensi zakat skala BAZNAS RI mencapai Rp.5,8 triliun. 27 Potensi zakat penghasilan tertinggi ditempati oleh zakat penghasilan pegawai  BUMN  sebesar  Rp.2,57  triliun,  disusul  zakat  karyawan  perusahaan  nasional  yang mencapai  Rp.2,971  miliar,  selanjutnya  adalah  potensi  zakat  penghasilan  ASN  kementerian memiliki nilai Rp.726 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian Rp.102 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Negara Rp.71 miliar. Selanjutnya potensi zakat TNI dan Polri tercatat sebesar Rp.46 miliar dan potensi zakat pegawai BI dan OJK tercatat senilai Rp.16 miliar.

## C. Problematika Agama vs Negara
"Agama" dan "negara" adalah konsep yang diperebutkan. 28 Perdebatan yang sangat panas telah berkecamuk tentang konsep-konsep ini selama satu dekade atau lebih di antara para praktisi studi  agama.  Di satu  sisi,  pandangan  mayoritas adalah  bahwa  istilah  "agama"  dan  "negara"  sulit untuk  didefinisikan  tetapi  pada  prinsipnya  mereka  pada  prinsipnya  cukup  baik  untuk  tujuan analitis.  Di  sisi  lain  adalah  pandangan  sekelompok  ahli  teori  kritis  yang  bergaya  sendiri  bahwa kedua istilah tersebut adalah abstraksi tidak sah yang menutupi posisi ideologis.
Negara-bangsa menghadirkan setidaknya tiga tantangan bagi kebebasan beragama.  Ada 4 model  hubungan  agama  dan  negara  di  dunia,  yaitu:  1)  Soft-establishmentarianism,  2)  Hard- establishmentarian,  3)  doctrinaire-secularism,  dan  4)  Non-Confessionalism. 29 Non-pengakuan tidak berarti negara-bangsa berkewajiban untuk menyangkal warisan agama suatu bangsa-sesuatu yang sering tersirat dalam posisi sekularis doktriner. Berpura-pura bahwa Islam bukanlah agama mayoritas  orang  Saudi  atau  bahwa  ia  tidak  memberikan  pengaruh  yang  luar  biasa  pada  sejarah dan budaya Arab dan Turki sama ahistorisnya dengan mencoba menyangkal pengaruh Ortodoksi di Rusia, Hinduisme di India, Lutheranisme di Finlandia, Shintoisme di Jepang, atau Buddhismein Thailand.
Model  pertama  dan  keempat  paling  kondusif  untuk  pelaksanaan  kebebasan  beragama. Keduanya  tidak  akan  menyelesaikan  semua  konflik  antara  kebebasan  beragama  dan  tuntutan bangsa-bangsa.  Namun,  mereka  memberikan  dasar  untuk  kebijakan  hukum  dan  politik  yang koheren  mengenai  kebebasan  beragama  di  negara-bangsa  dengan  cara  yang  kurang  jelas  dalam posisi hard-establishmentarian atau doktriner-sekularis. Mereka juga melakukan  yang paling adil
27 Noor  Achmad  dkk., Potensi  Zakat  Baznas  RI (Jakarta:  Direktorat  Kajian  dan  Pengembangan ZIS-DSKL Baznas, 2022), h. 5.
28 Jack  Barbalet,  Adam  Possamai,  dan  Bryan  S.  Turner, Religion  and  the  State (New  York: Anthem Press, 2011).
29 Samuel  Gregg, Religious  Liberty,  the  Modern  State,  and  Secularism:  Principles  and  Practice (Berlin: Liberales Institut, 2013).
terhadap  pemahaman  agama  sebagai  pencarian  kebenaran  tentang  transenden  dan  keputusan konsekuensi tentang subjek ini yang menginformasikan tindakan seseorang.
Penelitian  tentang  isu-isu  hubungan  antara  Islam  dan  negara  dalam  perspektif  politik Islam  di  Indonesia  dilatarbelakangi  oleh  keinginan  untuk  mengkritisi  perkembangan  dan hubungan  "naik  turun"  antara  Islam  dan  negara  yang  sangat  dinamis  mewarnai  situasi  politik  di "negara  mayoritas  Islam"  Indonesia. 30 Disimpulkan  bahwa  memahami  hubungan  antara  agama dan negara dengan pendekatan politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau  negara  Islam  Indonesia,  tetapi  lebih  pada  pengisian  ruang  secara  fungsional  adalah  agama dalam  rangka  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Hubungan  antara  Islam  dan  negara  dapat diintegrasikan  dalam  hubungan  fungsional  yang  sama-sama  bercita-cita  untuk  bangsawan. Bahkan  hubungan  integralistik,  simbiosis,  dan  sekularistik,  masing-masing  harus  dipandang sebagai  bentuk  saling  melengkapi.  Menghadapi  perkembangan  modernisasi,  hubungan  antara Islam  dan  negara  harus  diartikulasikan  sebagai  upaya  untuk  selalu  beradaptasi  dengan perkembangan  masyarakat  dalam  berbagai  aspeknya,  seperti:  globalisasi  ekonomi  politik  dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi, isu-isu pembangunan demokrasi, gender, HAM, pluralisme, baik nasional maupun internasional.
Bahtiar  Effendy  membahas  secara  komprehensif  tentang  hubungan  antara  Islam  dan negara. Bahtiar menyangkal bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan ritual saja, tanpa ada  sangkut  pautnya  dengan  masyarakat  dan  negara. 31 Buku  ini  membahas  hubungan  politik antara  islam  dan  negara  di  Indonesia.  Penulisannya  diilhami  terutama  oleh  fenomena  yang mengejutkan bahwa sejak berakhirnya koilonialisme Barat pada pertengahan abad ke-20, negara- negara Muslim seperti Turki, Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia dan Aljazair, mengalami kesulitan  dalam  upaya  mereka  mengembangkan  sintesis  yang  memungkinkan  (viable)  antara praktik dan pemikiran politik Islam dengan negara di tempat mereka masing-masing.
Imam  an-Nawawi  dalam  Syarh  Sahih  Muslim  menjelaskan  tentang  hadis  khilafah tersebut, bahwa:
ِٟف َٚ ْ ِْخَ٠ا َٚ ِس ْ ِّْٞ ِسبَخُجٌْا ْ بَِ ْ َِْٟمَث ْ ُُُِِْْٕٙ ْ ِْْبَْٕصا ْ ِِْٖزَ٘ ْ ُْش٠ِدبَدَ ْلِا ْ بَُٙ٘بَجْؽَأ َٚ ْ ْ ً١ٌَِد ْ ْ شِ٘بَظ ْ ََّْْأ ْ َْخَف َلا ِخٌْا ْ ْ خَّقَز ْخُِ ْ ْ  ؼْ٠ َشُمِث ْ َْل ْ ُْصُٛجَ٠ ْ بَُ٘ذْمَػ ْ ْ ذَدَ ِلِ ْ ِِْْٓ ْ ُِْْ٘ ِشْ١َغ ْ ٍََٝػ َٚ ْ اَزَ٘ ْ َْذَمَؼْٔا ْ ُْعبَّْجِ ْلْا ْ ِٟف ْ َِِْٓ َص ْ ِْخَثبَذَّقٌا ْ َْهٌَِزَىَف ْ َُُْْ٘ذْؼَث ْ َِْْٓ َٚ ْ َْفٌَبَخ ْ ِْٗ١ِف ْ ِِْْٓ ْ ًَِْْ٘أ ْ ِْعَذِجٌْا ْ َْْٚأ ْ َْك َّشَػ ْ ْ ف َلا ِخِث ْ ِِْْٓ ْ ُِْْ٘ ِشْ١َغ ْ ََُْٛٙف ْ ْ طُٛجْذَِ ْ ِْعبَّْجِئِث ْ ِْخَثبَذَّقٌا ْ َْٓ١ِؼِثبَّزٌا َٚ ْ ََّْْٓف ْ َُُْْ٘ذْؼَث ْ ِْش٠ِدبَدَ ْلِبِث ْ ِْخَذ١ ِذَّقٌا
Menurut an-Nawawi secara zohir nash rampak bahwa khilafah hanya tertentu untuk kaum Quraisy  sehingga  tidak  bisa  menerapkannya  kepada  selain  kaum  Quraisy.  Oleh  karena  itu,  an- Nawawi juga menyimpulkan bahwa hadis yang dijadikan dalil oleh orang yang bersikukuh untuk
30 Hamsah Hasan, "Hubungan Islam Dan Negara: Merespon Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia," Al-Ahkam 25, no. 1 (2015).
31 Bahtiar  Effendy, Islam  Dan  Negara:  Transformasi  Gagasan  Dan  Praktik  Politik  Islam  Di Indonesia (Jakarta: Democracy Project, 2011).
mendirikan  kekhilafahan  tersebut,  tidak  menjadi  nash  dalam  pembentukan  negara  dalam  sistem kekhilafahan. Berikut pendapat an-Nawawi: 32
ِٟف َٚ ْ اَزَ٘ ْ ِْش٠ِذَذٌْا ْ ْ ً١ٌَِد ْ ََّْْأ ْ َِّْٟجٌَّٕا ْ ٍََّٝف ْ َُّْاللّ ْ ِْْٗ١ٍََػ ْ ٍَََُّْع َٚ ْ ٌَُْْ ْ َّْـَُٕ٠ ْ ٍََٝػ ْ ْ خَف١ٍَِخ
Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat al-Mubarakfuri, dalam syarah at-Tirmidzi:
ِٟف َٚ ْ اَزَ٘ ْ ِْش٠ِذَذٌْا ْ ْ ً١ٌَِد ْ ََّْْأ ْ َِّْٟجٌَّٕا ْ ٍََّٝف ْ َُّْاللّ ْ ِْْٗ١ٍََػ ْ ٍَََُّْع َٚ ْ ٌَُْْ ْ َّْـَُٕ٠ ْ ٍََٝػ ْ ْ خَف١ٍَِخ ْ َُْٛ٘ َٚ ْ ُْعبَّْجِإ ْ ًَِْْ٘أ ْ ِْخَّٕ غٌا ْ ُِْْ٘ ِشْ١َغ َٚ
Al-Mubarakfurri menambahkan bahwa selain hal itu dapat dipahami bukan sebagai nash pembentukan  negara  Islam,  namun  juga  menjadi  kesepakatan  ahlu  sunnah  dan  selain  mereka bahwa tidak wajib mendirikan negara dengan sistem kekhalifahan. 33
بِأ ْ ارإ ْ زخأ ْ سبفىٌا ْ ذٍث ْ ،ٓ١ٍّغٌّا ْ ٌُٚ ْ كج٠ ْ ٗ١ف ْ ِٓ ْ ش٘بظز٠ ْ َلاعلْبث ْ ٛٙف ْ شفبو
Ibnu Rif’ah menyebutkan bahwa seandainya kaum kafir mengambil/merampas/ menjajah wilayah umat muslim, dan kemudian di sana tidak terlihat lagi syiar Islam dengan hukum-hukum Islam  maka wilayah tersebut menjadi wilayah kafir. Sedangkan keadaan ini tidak terjadi dengan wilayah  Indonesia,  yang  sejarah  menyatakan  bahwa  dahulu  wilayah  Indonesia  adalah  muslim, lantas  dijajah  oleh  kaum  kafir,  tetapi  hukum  Islam  masih  dapat  berjalan  dilakukan  oleh penduduknya.  Apalagi  sekarang  sudah  merdeka  dan  hukum  Islam  dapat  tersebar  kemana-mana dan  lebih-lebih  sudah  diakomodir  sebagai  peraturan  perundang-undangan  yang  mengikat masyarakatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia bukan negara kafir, bukan juga negara perang, karena sudah merdeka.
ْبٕٙػْخٍدشٌآًِْْنفأْبٙ١فْخِبللبفَْلاعاْسادْحذٍجٌاْدسبفْذمفْشفىٌاْدلاثِْْٓذٍثْٟفْٓ٠ذٌاْسبٙظاٍْٝػْسذلْارإْ:ٜدسٚبٌّاْيبلٚ ْسادْٟفْخِبللاُْ٠شذزثْخ١مبمٌاْةبجٌاْش٠دبدلْخِدبقٌّآِْْٜأشٌاْازْٟ٘فْبِْٝفخ٠ْلْٚ،َلاعلاْٟفْٖش١غْيٛخدِْْٓٝجشز٠ْبٌّ
شفىٌا
Al-Mawardi berkata bahwa apabila seseorang mampu untuk menunjukkan hukum agama di wilayah kafir maka jadilah wilayah tersebut menjadi dar al-Islam. 34 Dengan menjadi dar Islam maka  tinggal  disana  lebih  afdhal  daripada  meninggalkannya  untuk  melanjutkan  berkelana  di daerah  yang  bukan  Islam.  Tentu  hal  ini  menjadi  perdebatan  pemikiran  dengan  pendapat  yang menyatakan tentang haramnya berdiam di wilayah kafir.
Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  yang  memiliki kecenderungan  untuk  memberlakukan  hukum-hukum  syariat  secara  komprehensif.  Menurut penulis  ini  adalah  wujud  nyata  dari  teori  kredo  yang  mana  kecenderungan  muslim  menjalankan seluruh  kewajiban  agama  manakala  muslim  telah  menyatakan  memeluk  agama  Islam.  Brown
32 Abû Zakaria Muhyi ad-Dîn Yahyâ bin Syaraf an-Nawâwî, Syarh Shahîh Muslim (Beirut: Dâr al- Ihyâ at-Turâts al-Arabi, 1392), Jilid 12, h. 205.
33 Al-Imam  al-Hafizh  abi  al-‘Ala  Muhammad  bin  Abdurrahman  Ibn  Abd  ar-Rahman  al- Mubarakfuri, Tuhfâh Al-Ahwâdzi Bi Syarh Jami‟u Al-Tirmidzi (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth), Jilid 6, h. 397.
34 Syamsuddîn  Muhammad  bin  Ahmad  al-Khatîb  al-Syarbânî  asy-Syâfiî, Mughnî  Al-Muhtâj  Ilâ Ma'rîfat Ma'ânî Alfâzh Al-Minhâj (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1994), Jilid 6, h. 55.
menyatakan  bahwa  kecenderungan  tersebut  merupakan  wujud  dari  permahaman  muslim  untuk menjalankan seluruh kewajiban agama di dalam sistem negara. Dengan hal tersebut, maka muslim akan  menyakini  bahwa  Islam  tidak  terpisahkan  dari  negara,  sehingga  negara  wajib  untuk memberlakukan hukum Islam sebagai hukum nasional secara keseluruhan
Indonesia apakah masuk dalam ketegori negara Islam. Setidaknya ada pendapat dari kitab Bughyâtu al-Musytarsyîdîn , yang menyebutkan bahwa: 35
خٌأغِ ْ: ْ :ٞ ْ ْ ًُو ْ ْ ًَّذَِ ْ َْسَذَل ْ ْ ٍُِْغُِ ْ ْ ِٓوبَع ْ ِِْٗث ْ ٍََٝػ ْ ِْعبَِٕزِِْ ْلا ْ َِِْٓ ْ َْْٓ١ِّ١ِث ْشَذٌْا ْ ِْْٟف ْ ْ َِٓ َص ْ َِِْٓ ْ ِْْبَِ ْصَ ْلِا َْْ٠ ُْشْ١ ِق ْ َْساَد ْ ْ َ َلاْعِإ ْ ، ْ ْْٞ ِشْجَر ْ ِْْٗ١ٍََػ ْ ُُِْٗبَىْدَأ ْ ِْْٟف ْ َْهٌَِر ْ ِْْبَِ َّضٌا ْ بَِ َٚ ْ َُْٖذْؼَث ْ ، ْ ِْْْإ َٚ ْ َْغطَمْٔا ْ ُْعبَِٕزِِْا ْ َْْٓ١ٍِِّْغٌُّْا ْ ء َلاْ١ِزْعبِث ْ ِْسبَّفُىٌْا ْ ُِْْْٙ١ٍََػ ْ ُِِْْٙؼَِْٕ َٚ ْ ِِْْٓ ْ ٌِِْٗ ُْٛخُد ْ ُِْْٙ ِجا َشْخِإ َٚ ْ ُِِْْٕٗ ْ ، ْ ْ زِئَْٕ١ ِد َٚ ْ ُُْٗزَ١ِّْغَزَف ْ َْساَد ْ ْ ة ْشَد ْ ْ ح َس ُْٛف ْ َْل ْ بًّْىُد ْ ، ْ ٍَُُِْؼَف ْ ََّْْأ ْ َْك ْسَأ ْ ِْْٞٚبَزَث ْ ًَْْث ْ ُْتٌِبَغ َٚ ْ ْ ِك ْسَأ ْ َْح َٚبَج ْ ُْساَد ْ ْ َ َلاْعِإ ْ ِْء َلاْ١ِزْع ِل ْ َْْٓ١ٍِِّْغٌُّْا ْ بَْٙ١ٍََػ ْ بًمِثبَع ْ ًَْْجَل ْ ِْسبَّفُىٌْا
Semua  tempat  dimana  muslim  mampu  untuk  menempatinya  pada  suatu  masa  tertentu, maka  ia  menjadi  daerah  Islam  yang  syariat  Islam  berlaku  pada  pada  masa  itu  dan  masa sesudahnya,  walaupun  kekuasaan  umat  Islam  terputus  oleh  penguasaan  orang-orang  kafir terhadap  mereka,  dan  larangan  mereka  untuk  memasukinya  kembali  atau  pengusiran  terhadap mereka,  maka  dalam  kondisi  semacam  ini,  penamaannya  dengan  "daerah  kafir  harbi"  hanya merupakan  bentuk  formalnya  dan  tidak  hukumnya.  Dengan  demikian  diketahui  bahwa  tanah Betawi dan bahkan sebagian besar Tanah Jawa adalah "daerah Islam” karena umat Islam pernah menguasainya sebelum penguasaan orang-orang kafir.
Pada  pendapat  yang  lain  disebutkan  bahwa  Indonesia  bisa  dikategorikan  sebagai  negara Islam.  Karena  negara  Islam  itu  ada  3  bagian:  1)  negara  yang  dihuni  oleh  umat  Islam,  2)  negara yang  ditaklukkan  umat  Islam  dan  menetapkan  penduduknya  untuk  tetap  tinggal  disana  dengan membayar jizyah baik mereka itu memilikinya atau tidak, 3) negara yang dihuni oleh umat Islam kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir. Pendapat tersebut disampaikan oleh Imam Rafi’i. 36
َُُّْص ْ ذْ٠َأ َس ْ َِّْٟؼِفا َّشٌا ْ ُْٖ َشْ١َغ َٚ ْ اٚ ُشَوَر ْ ًْلاْمَٔ ْ َْْٓػ ْ ِْةبَذْفَ ْلِا ْ ََّْْأ ْ َْساَد ْ َِْ َلاْعِ ْلْا ْ ُْخَص َلاَص ْ ْ َبَغْلَأ ْ ْ ُْغِل ْ ُُُْٕٗىْغَ٠ ْ ٍَُِّْْْٛغٌُّْا ْ ْ ُْغِل َٚ ْ ُُْٖٛذَزَف ْ اٚ  شَلَأ َٚ ْ ٍََُْْٗ٘أ ْ ِْْٗ١ٍََػ ْ ْ خَ٠ ْض ِجِث ْ ُُْٖٛىٍََِ ْ َْْٚأ ْ َْل ْ ْ ُْغِل َٚ ْ اُٛٔبَو ْ َُُُْٕٗٔٛىْغَ٠ ْ َُُّْص ْ َْتٍََغ ْ ِْْٗ١ٍََػ ْ ُْسبَّفُىٌْا ْ َْيبَل ْ ْ ِٟؼِفا َّشٌا ْ ُُْْ٘ ذَػ َٚ ْ َُْْغِمٌْا ْ َِْٟٔبَّضٌا ْ ُِّْٓ١َجُ٠ ْ ََُّْٗٔأ ْ ِٟفْىَ٠ ْ ِٟف ْ بَِٙٔ َْٛو ْ َْساَد ْ ْ َ َلاْعإ ْ بَُٙٔ َْٛو ْ َْذْذَر ْ ِْء َلا١ِزْعا ْ َِْبَِِ ْلْا ْ ِْْْإ َٚ ْ ٌَُْْ ْ ُْْٓىَ٠ ْ بَٙ١ِف ْ ْ ٍُِْغُِ ْ َْيبَل ْ بََِّأ َٚ ْ ُُْْ٘ ذَػ ْ َْشٌِبَّضٌا ْ ْْذَمَف ْ ُْذَجُٛ٠ ْ ِٟف ْ ُِِِْْٙ َلاَو ْ بَِ ْ ُْشِؼْؾُ٠ ْ ََّْْأِث ْ َْء َلا١ِزْع ِلا ْ َُْ٠ِذَمٌْا ْ ِٟفْىَ٠ ْ ِْسا َشِّْزْع ِل ْ ُِْْىُذٌْا ْ ْْذََٙزْٔا Setidaknya  pernyataan  dan  teori  ini  dapat  mendukung  bahwa  Indonesia  adalah  negara Islam,  baik  untuk  menghadang  serangan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  thagut  seperti  yang disampaikan  oleh  Abu  Bakar  Baasyir.  Teori  yang  dikemukan  oleh  Imam  Alwi  dan  Imam  Rafii tentang konsep negara Islam, penulis akan gunakan sebagai dasar bahwa negara Indonesia berhak untuk  mengatur  urusan  umat  Islam,  baik  membuat  regulasi  yang  bersifat  mengatur  maupun
35 Sayyid Abd ar-Rahmân bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhûr ba Alawî Mufti Diyar al-Hadramiyah, Bughyât Al-Musytarsyîdîn Fî Talkhîs Fatâwâ Ba‟du Al-Aîmât Min Ulâmâ‟i Al-Mutâakhirîn (Beirut: Dâr al-Fikr, 2009).
36 Ahmad bin Muhammad bin Alî bin Hajar al-Haitamî, Tuhfatu Al-Muhtâj Fî Syarh Al-Minhâj Wa Hawasy as-Syarwani Wa Al-'Ibâdi (Mesir: Dâr Ihya at-Turâts, 1983), Jilid 9, h. 269.
memaksa.  Termasuk  membuat  regulasi  tentang  hukum  zakat,  mengelola  zakat  untuk  digunakan sebagai kemakmuran masyarakat Indonesia.
A.Qadry  Azizi  menjelaskan  bahwa  negara  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang mana  penduduknya  begitu  beragam,  dari  segi  etnik,  budaya  maupun  agama.  Hampir  mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam. Melihat dari segi pluralitas pendudukanya, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sistem hukum yang berlaku sejak zaman dahulu seperti hal nya sistem hukum adat hingga zaman penjajahan yang mana penjajah membawa sistem hukunya untuk diterapkan di negara Indonesia, atau biasa kita kenal sistem hukum Belanda/barat ( civil law ). 37
Dalam  segi  agama  dimana  Indonesia  merupakan  negara  dengan  penduduk  Islam terbanyak di dunia yang memiliki peran penting dalam hal ini pengembangan hukum Islam. Buku eklektisisme  hukum  nasional  ini  merupakan  representasi  dari  gambaran,  dimana  hukum  Islam tersebut memiliki peran sebenarnya dalam pengembangan hukum nasional kita.
Oleh  karena  itu,  sebagai  mayoritas  penduduk  yang  beragama  Islam,  maka  hukum  Islam merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, juga  harus  dicatat  bahwa  hukum  Islam  ini  mempunyai  pengertian  yang  dinamis  sebagai  hukum yang harus mampu memberi jawaban terhadap perubahan sosial.

## D. Pengelolaan Zakat
Menurut surah at-Taubah ayat 103, ada perintah untuk mengambil  zakat dari harta-harta muzakki. Dalam penafsirannya bahwa saat ini adalah negara yang dibebani untuk mengambil dan mengelola zakat tersebut. Sejarah pengelolaan zakat tentu tidak bisa dilepaskan dari sejak dikelola oleh Rasulullah hingga kelima khalifah setelahnya.
Pada  masa  Rasulullah  SAW,  perintah  untuk  menuaikan  zakat  sebagai  satu  rukun  islam, yang diberikan pahala dan juga ancaman sanksi manakala menolak membayar zakat.
ْ:َيبَلْ ٍَََُّع َِْْٚٗ١ٍََػُْاللٍََّْٝفِْ َّاللّْ َيُٛع َسْ ََّْأْ،ِِّٖذَجْ َْٓػْ،ِٗ١ِثَأْ َْٓػْ،  ُ١ِىَدْ ِْٓثْ ِضَْٙثْ َْٓػ « ْ َل َْٚ، ُْٛجٌَْ ُذِْٕثْ َٓ١ِؼَث ْسَأِْٟفْ  ًِثِإْ ِخَِّئبَعْ ًُِّوِْٟف
ْ َِْْٓبَِٙثبَغ ِدْ َْٓػْ ًِثِإُْق َّشَفُ٠ ْا ًش ِجَر ْؤُِْبَ٘بَطْػَأ - ْ ْبَِٙثْا ًش ِجَر ْؤُِْ ِء َلاَؼٌْآُْْثاَْيبَل - ْ
ًْخَِ ْضَػْ،ٌِِٗبَِْ َشْطَؽ َْٚبَُ٘ٚز ِخآْبَِّٔئَفْبََٙؼََِْٕ َِْٓ َْٚ،بَ٘ ُشْجَأٍََُْٗف
ْ ءَْٟؽْبَِِْْٕٙ ذََّّذُِِْي ِ٢ْ َظْ١ٌَْ،ًََّج َْٚ َّضَػْبَِّٕث َسِْدبَِ َضَػْ ِِْٓ
»
“Pada setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya seekor anak unta betina yang  umurnya  memasuki  tahun  ketiga.  Tidak  boleh  dipisahkan  anak  unta  itu  untuk  mengurangi perhitungan  zakat.  Barangsiapa  memberinya  karena  mengharap  pahala,  ia  akan  mendapat pahala. Barangsiapa  menolak  untuk  mengeluarkannya,  kami  akan  mengambilnya  beserta
37 A.  Qadry  Azizi, Hukum  Nasional  :  Eklektisisme  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Umum (Jakarta: Teraju, 2004).
setengah  hartanya  karena  membayar  zakat  merupakan  perintah  yang  keras  dari  Rabb  kami.
Keluarga Muhammad tidak halal mengambil zakat sedikit pun.” 38

## E. Pada Masa Abu Bakar
،َح َشْ٠ َشُِْٟ٘ثَأْ َْٓػ ْ َْوْ َِْْٓ َشَفَو َْٚ،َُٖذْؼَثْ  شْىَثُْٛثَأْ َفٍِْخُزْعا ٍََََُّْٚع َِْْٚٗ١ٍََػُْاللٍََّْٝفِْ َّاللُّْيُٛع َسَِّْٟف ُُٛرْبٌََّّْ:َيبَل
ِْٟثَ ِلِْ ُشَُّػَْيبَلْ،ِة َشَؼٌاْ َِِْٓ َشَف
َْع َِْْٚٗ١ٍََػُْاللٍََّْٝفِْ َّاللُّْيُٛع َسَْيبَلْْذَل َْٚ؟ َطبٌَّٕاًُِْربَمُرْ َفْ١َوْ:  شْىَث
َْلْ:َيبَلْ ََّْٓفْ،ُ َّاللّْ َّلِإٌََِْٗإَْلْ:اٌُُٛٛمَ٠َّْٝزَدْ َطبٌَّٕاًَِْربَلُأْ َْْأْ ُد ْشُِِأْ"ْ:ٍََُّ
:ؿ[ِِّْٗمَذِثْ َّلِإْ،َُٗغْفَٔ ٌََُْٚٗبَََُِِِِّْْٟٕقَػُْ َّاللّْ َّلِإٌََِْٗإ 49 َْفْ َِْْٓ ٍََِّٓربَلُ َلِِْ َّاللّ َْٚ:َيبَمَفْ،"ِْ َّاللٍََّْٝػُُْٗثبَغ ِد َْٚ] ْ َِّْئَفْ،ِحبَو َّضٌا َِْٚحَلاَّقٌاْ َْٓ١َثْ َق َّش
ِْْٗ١ٍََػُْاللٍََّْٝفِْ َّاللِّْيُٛع َسٌَِْٝإَُْٗٔٚ دَؤُ٠ْاُٛٔبَوْ ًلبَمِػُِْٟٔٛؼََِْٕ ٌَِْْٛ َّاللّ َْٚ،ِيبٌَّاْ كَدَْحبَو َّضٌا ْ ْ: ُشَُّػَْيبَمَفْ،ِِٗؼٍَََِْْٕٝػُُُْْٙزٍَْربَمٌٍََََُّْع َٚ « ْبَِِْ َّاللّ ََٛف
َّْلِإْ َُٛ٘ ْ كَذٌاََُّْٗٔأْ ُذْف َشَؼَفْ،ِيبَزِمٌٍِْْ  شْىَثِْٟثَأْ َسْذَفَْح َشَؽْْذَلَْ َّاللّْ ُذْ٠َأ َسْ َْْأْ » ْ خَفَأْ َُٛ٘ َْٚبًلبََٕػِْشْ١ٌٍَّآَِْػِْ َّاللُّْذْجَػ َْٚ،  شْ١َىُثُْْٓثاَْيبَلْ،
Hadis  Abu  Bakar  ini  menunjukkan  bahwa  istidlal  menqiyaskan  dari  nash  memerangi manusia  hingga  mereka  beriman  dengan  mengucapkan la  ilaha  illallah, dengan menyandingkannya dengan penolakan zakat yang dianggap sebagai pemisahan antara sholat dan zakat. 39

## F. Pada Masa Umar bin Khattab
Umar  bin  Khattab  berpapasan  dengan  seorang  Nasrani  yang  menderita  penyakit  kaki gajah.  Melihat  keadaan  yang  menyedihkan  itu,  Umar  kemudian  memerintahkan  pegawainya untuk  membantu orang  tersebut. Maka, diberikanlah kepada sang Nasrani itu dana  yang diambil dari  hasil  pengumpulan  sedekah,  dan  juga  makanan  yang  diambil  dari  perbekalan  pegawainya. Kisah tersebut merupakan sedikit gambaran tentang kesadaran umat muslim pada masa itu dalam berzakat,  infak  dan  sedekah.  Lebih  jauh  kita  dapat  melihat  bahwa  pengelolaan  zakat  yang dilakukan secara profesional dapat membangun dengan baik sistem perekonomian yang dirasakan tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga oleh kaum non Muslim.
Dalam  masa  pemerintahannya,  Umar  memiliki  banyak  kebijakan/diskresi  mengenai hukum  zakat.  Diantaranya  adalah:  1)  membolehkan  pembayaran  zakat  dengan  nilainya,  seperti emas  dan  perak  yang  seharusnya  dibayarkan  zakat  berupa  emas  dan  zakat,  namun  dalam pemerintahannya muzakki diperbolehkan untuk membayar berupa nilainya; 2) Umar berpendapat bahwa  boleh  menyerahkan  zakat  kepada  salah  satu  asnaf  dari  delapan  asnaf  yang  delapan sebagaimana  yang  diatur  oleh  nash;  3)  Umar  tidak  memberikan  bagian  harta  zakat  kepada
38 Abû Daûd Sulaimân bin al-Asy’âts bin Ishâq bin Basyîr bin Syaddâd bin Amr as-Sijistânî, Sunan Abu Daud (Beirut: Dâr ar-Risalah, 2009), Jilid 2, h. 101.
39 Muhammad  bin  Ismail  Abu  Abdullah  al-Bukhari, Al-Jami‟u  Al-Shahih  Al-Mukhtashar  Min Umûri  Rasulullah  Saw.,  Wa  Sunanihi  Wa  Ayyamihi  =  Shahih  Al-Bukhari (Beirut:  Dâr  Thuqu  an-Najâh, 1422), Jilid 9, h. 93.
amir/pejabat meskipun dia masuk dalam kategori fakir; dan 4) Umar melarang hillah dalam zakat.
Hillah ini digunakan oleh oknum untuk menghindari kewajiban zakat. 40

## G. Pada Masa Utsman bin Affan
Pada  masa  kekhalifahan  Utsman  bin  Affan,  karena  sifat  wara’nya,  kebijakan  terhadap zakat  mengikuti  pendapat  dan  kebijakan  dari  pendahulunya  yaitu  Abu  Bakar  dan  Umar.  Beliau mengikuti  kebijakan  Umar  bin  Khattab  ra.,  dalam  hal  tidak  memberikan  bagian  zakat  kepada muallaf dengan alasan bahwa muallaf pada masa itu sudah tidak lagi dianggap ada. Karena Islam sudah kuat dan sehingga tidak perlu lagi mendapatkan bagian dari harta zakat. 41

## H. Pada Masa Ali bin Abi Thalib
Ali  ra.,  berpendapat  bahwa  tidak  wajib  zakat  kecuali  bagi  orang  muslim  yang  merdeka, sama  ada  dewasa  ataupun  anak-anak,  berakal  ataupun  gila.  Ali  ra.,  hanya  mewajibkan  zakat kepada alat tukar, dan binatang ternak (kambing, sapi dan unta), tidak masuk di dalamnya kuda. Tidak wajib juga zakat madu. Kebijakannya dalam penyaluran zakat juga sama dengan Umar bin Khattab ra., yang membolehkan memberikannya kepada hanya pada salah satu asnaf dari delapan asnaf yang ada. Juga tetap tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf qulubuhum. 42

## I. Pada Masa Umar bin Abdul Aziz
Pada  pemerintahan  Umar  bin  Abdul  Aziz  ini  kesejahteraan  penduduk  tercapai  dalam waktu  singkat.  Dengan  menggunakan  isntrument  zakat,  Umar  bin  Abdul  Aziz  dapat  mengubah mustahik menjadi muzakki dalam beberapa waktu. Terkait pendapatnya tentang penunaian zakat fithr  dengan  qimah,  beliau  menyatakan  kebolehannya,  meskipun  diakui  hal  ini  juga  mengadung resiko  khilafiah  dalam  penerapannya.  Umar  bin  Abdul  Aziz  juga  sependapat  dengan  Umar  bin Khattab tentang tidak wajib zakatnya madu. 43
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat pada zaman kekhalifahan yang lima, dikelola oleh negara dengan kebijakannya masing-masing. Ada yang seirama dan ada pula memiliki kebijakan yang berbeda, karena menyesuaikan kondisi pada saat itu. Tentu saat ini hal  ini  tetap  akan  terulang,  ketidakseragaman  pendapat  dalam  hukum  pengelolaan  zakat menyebabkan  zakat  yang  akan  dikelola  menjadi  tidak  maksimal.  Indonesia  sebagai  negara  yang
40 Muhammad  Rawwâs  Qal’âhjî, Mausuah  Fiqih  Umar  Bin  Al-Khattâb (Beirut:  Dâr  an-Nafais, 1979), h. 461-71.
41 Muhammad  Rawwâs  Qal’âhjî, Mausûat  Fiqh  Utsmân  Bin  Affân (Mesir:  Maktabah  al-Khânajî, 1983), h. 189-94.
42 Muhammad Rawwâs Qal’âhjî, Mausûat Fiqh „Alî Bin Abî Thâlib (Mesir: Dâr al-Fikr, 1983), h. 300-20.
43 Muhammad  bin  Sa’ad  bin  Syaqîr, Fiqh  „Umar  Bin  Abd  Al-Azîz  Radhiallâhu  „Anhu  Awwalu Tadwîn Li Fiqhihi Muayyadân Bi Ad-Dalîl (Mesir: Maktabah ar-Rusyd, 2003), Jilid 1, h. 339.
diperdebatkan  oleh  penduduknya  apakah  mewakili  sebagai  negara  Islam  atau  tidak,  tentu mendapatkan  tantangan  untuk  meyakinkan  kinerja  pemerintah  melalui  Baznas  untuk menunjukkan  kepada  masyarakat  bahwa  telah  bekerja  secara  profesional  dan  sesuai  dengan syariah.
Peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  hanya  akan  menjadi sejarah  bisu  tanpa  makna,  manakala  masyarakatnya  meragukan  posisi  Indonesia  dalam  fikih zakat, apakah sah atau tidak menjadi pengelola zakat. As-Suyuthi dalam Asybah wa an-Nazhair, menyebutkan sebuah kaidah: 44
ٌٌِْْٟٓٛاْخٌضِْٕخ١ػشٌآَِْْبِلاْخٌضِْٕيبلْٟٚؼفبؾٌاَْبِلاْبٙ١ٍػْـْٔحذػبمٌاْٖزْ٘خذٍقٌّبثْهِْٕٛخ١ػشٌاٍْٝػَْبِلاْفشقر ُ١ز١ٌا
Kebijakan  pemerintah  terhadap  rakyatnya  mengikuti  konsep  kemaslahatan.  Imam  Syafii menjadikannya  dalil  bahwa  kedudukan  pemerintah/penguasa  terhadap  masyarakat/penduduk seperti  kedudukan  wali  atas  anak  yatim.  Dari  penjelasan  ini  dapat  tersirat  bahwa  apabila  negara membuat  sebuah  kebijakan  yang  sudah  dibahas  secara  mendalam  dikaji  dampak  manfaat  dan mudharatnya.  Maka  wajib  bagi  penduduk  negara  tersebut  untuk  mentaatinya.  Sesuai  dengan kaidah:
ٗ١ٍػْغّزجٌّاْشىٕ٠ْبّٔاْ,ٗ١فْفٍزخٌّاْشىٕ٠ْل ْ
Kebijakan  yang  tingkat  kesalahannya  masih  diperdebatkan  tidak  boleh  diingkari,  yang boleh  diingkari  addalah  kebijakan  yang  tingkat  kesalahannya  sudah  menjadi  kesepakatan  atau keputusan bersama.
ْٗثْقذقز٠ْلْٚهٍّ٠ْبّثٍُْػأْٛٙفْْبطٍغٌاٌْٝإْٖدش٠ْ:َٛلْيبلْْبطٍغٌاْذ٠َِْْٓاشدْيبِْٖذ٠ْٟفْغلْٚارإْ:ٌٟاضغٌاْيبلْ)عشف( ْيبلْٚازْٟ٘جعبذٌّاْسسبذٌاْسبزخاٚ ٍُْظٌٍْش١ضىرْْبطٍغٌاٌْٝإْٖدسْْلِْهٌبٌّاٌْٝإْٖدش٠ْلْْبطٍغٌاْْأٍُْػْارإْٗثْقذقز٠ْ:ْٚشخآ
ْٟفْٗفشق٠ْْبطٍغٌاْْأٍُْػْْإْٗٔأْسبزخٌّاْ)ذٍل(ْٗىٌبِْٓػْٗثْقذقز١فْٗىٌبٍِْٝػْٖدش٠ْلْٗٔأٍُْػْْإْٗٔأْسبزخٌّاْٚ:ٌٟاضغٌاْيبل
ِْٟفْٗفشق٠ْْأِْْٛ٘ٗضٌْاش٘بظْبٕظْهٌرْٓظْٚأًْهبثْفشقِ ْكؽْٚأْهٌرْٓػْضجػْْئفْب٘ش١غْٚشهبٕمٌاًْضِْٓ١ٍّغٌّاْخٌبق
ْٖب٠إْْبطٍغٌاْفشفْٓظ٠ٌُْْْإْٚٓ١ٍّغٌّاْدبٕجأْفبؼمْٓ١جبزذٌّاُْ٘أْٚطٛدلِبفْطٛدلِاٍْٝػْٗثْقذقرْٖش١غْٚأْفٛخٌْٗ١ٍػ ذلأْٚخِبؼٌاْخٌبقٌّبثْفشػأْْبطٍغٌاْْلِْسشمْش١غِْْٓهٌرْٕٗىِأْْإْٗجئبٌْٔٝإْٚأْٗ١ٌإْٗطؼ١ٍفًْهبثْٟف ِْْٓفبخْْئفْبٙ١ٍػْس
ًهبثْٟفْٗفشق٠ْٗٔأْٓظْارإْبّ١فْب٘بٔشورْٟزٌاْفسبقٌّاْٟفْْٛ٘ٗفشفْاسشمْٗ١ٌإْفشقٌا
Manakala  sudah  menyakini  pemerintah  Indonesia  adalah  pemerintahan  yang  sah  dan Indonesia  adalah  sebuah  konsensus  jamai,  maka  tentu  berlaku  kewajiban  mentaati  apa  yang menjadi regulasi yang dikeluarkan oleh negara. 45
ْقٛمذٌآِْْْٛ٘ٚخ٠لْٚٗ١فٌْْٗٓىرٌُْْْئفْ،ْش٘بظٌاْيبٌّاْحبوصْغفذوْخ٠لْٚٗ١فٌْْٗبًِْوْٟفَْبِلْاْشِأْيبضزِاْتج٠ْ:ْ)نْ:ْخٌأغِ( ْتج٠ًٌُْْبِاشدْٚأًْب٘ٚشىِْٚأًْبدبجِْٗثْسِٛأٌّاْْبوْْإْٚ،ْٗفسبقِْٟفْٗفشقثْيلامزعلاْٚٗ١ٌإْغفذٌاْصبجْخثٚذٌّٕاْٚأْخججاٌٛا
44 Al-Imâm  al-Jalalu  ad-Diin  Abd  a-Rahman  as-Suyuthi, Al-Asybâh  Wa  Al-Nazhâ‟ir  Fî  Qawâ‟id Wa Furû‟ Fiqh Al-Syar‟îyyah (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 84.
45 Abû Zakaria Muhyi ad-Dîn Yahyâ bin Syaraf an-Nawâwî, Kitab Al-Majmû' Syarh Al-Muhazzab Li Al-Shirazi (Beirut: Dâr Ihyâ ’al-Turâth al-’Arabi, 1995), Jilid 9, h. 351-52.
وْٗ١فْٖشِأْيبضزِا ْ،ْومفًْاش٘بظْٓىًٌْبِشذٌَِْْٛٚبِلْاْٗثْشِأْبًِْوْٟفْةٛجٌٛاٌْٝإْيبُِْصْ،ْخفذزٌاْٟفْٗ١فْددشرْٚ)سَْ(ٌْٗبلْبّ ْ،ْسِٛأٌّاْحذ١مؼثْحبجٌّاْٚةٚذٌّٕاْٟفْحشجؼٌاْٚ،ًْبن٠أْومفًْاش٘بظفْلإًْٚبٕهبثًْٚاش٘بظْتجْٚخِبػْخذٍقِْٗ١فْْبوْْإْٖاذػْبِٚ ثُْصأ٠ْلْٗٔأًْاش٘بظٌُْٙٛلْٕٝؼِٚ
ْبّ١فَْبِلْاْخػبهْتجرْٗٔأًْفبذٌاْٚ:ْقْػْيبلْٚ:ْذٍلْ.ـ٘اُْصأ٠ْٗٔأًْبٕهبثْٕٝؼِْٚ،ْيبضزِلاَْذؼ
ْةشؽْنشزوْخذٍقِْٗ١فْْبوْْإْحبجٌّاْازوْٚ،ْتج٠ْةٚذٌّٕاْٚ،ْذوأز٠ْتجاٌٛبفْ،ْٖٚشىِْٚأَْاشذثْظ١ٌْبًِّْبٕهبثًْٚاش٘بظْٗثْشِأ
بئ١ٌٙاْٞٚزثْخغخْٗ١فْْلِْٗز٘اشىثْبٍٕلْارإْنبجٕزٌا ْقاٛعلِاْٟفٌْْٗطبٌٕاْةشؽَْذؼثْٞدبٕ٠ْْأثْٗجئبْٔشِأْْبطٍغٌاْْأْغلْٚذلْٚ،ْد ٌُْْٗثْظجٍزٌاًْجلٌْْٛٚغجسُْصْءٟؾثَْبِلْاْشِأٌْْٛٚ،ْٖشِلًِْلبضزِاْْ٢اْٗثشؽَْشذ٠ْٚ،ْحبقؼٌاُْٙفْاٛثشؽْٖٚٛفٌبخفْ،ْٞٚبٙمٌاٚ
.ـ٘اْةٛجٌٛاْومغ٠
Menurut  Ba  Alawi  dalam al - Bughyat, wajib  menjunjung/melakukan/mentaati  perintah dari penguasa pada aturan-aturan perintah seperti membayar zakat pada harta zhohir. 46 Meskipun demikian  ketaatan  tersebut  terbatas  kepada  kewajiban  yang  dibenarkan  oleh  syariat.  Sedangkan dalam  perintah  yang  mubah,  makruh,  atau  haram  maka  masyarakat  tidak  wajib  mentaatinya. (Sebagaimana pendapat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli (w. 1004 H), lebih dikenal dengan  Ar-Ramli.  Salah  satu  karyanya  adalah Nihayah  al-Muhtaj ila  Syarh  al-Minhaj .) Berbeda dengan ar-Ramli, ‘Abd Allah bin Hijazi bin Ibrahim Asy-Syarqawi (w. 1227 H), dikenal dengan Asy-Syarqawi.  Salah  satu  karyanya  adalah Hasyiyah „ala Syarh at-Tahrir .,  menyebutkan  bahwa wajib taat kepada perintah yang wajib, sunah, dan mubah, seperti manakala pemerintah melarang untuk merokok di wilayah pasar dan warung kopi. Apabila mereka/masyarakat mengabaikan atau membantah larangan tersebut maka mereka berdosa. Hukum merokok pada saat larangan tersebut menjadi  haram,  karena  secara  fikih  menjunjung  perintah  perundang-undangan  yang  dibuat  oleh pemerintah tersebut.
َّْشَذُِّثْ ْشُِْأَ٠ٌَُْْْ َْْأِثَْْٞأَْع ْشَّؾٌاْ ْفٌِبَخُ٠ٌَُْْْبَِِِْٗ١َْٙٔ َِْٖٚ ِشَِْأِْٟفْ َِبَِِ ْلْاُْخَػبَهْ ُت ِجَرٌُُُْْٙ َْٛل ِْْٗ١ٌَإْ َةَذَْٔبَِّثْ َشََِأْبََّّٔإََُّْٗٔ ِلِْ؛ُْٗفٌِبَخُ٠ٌَُْْْبَُْٕ٘ َُٛ٘ َْٚ  َ
ُْع ْشَّؾٌا ْ
َْْٙظَ٠ِْٞزٌَّاْ َُْؼَْٔ  ف١ِؼَمْ  ْٞأ َسْ َُْٛ٘بََّوْ َْٞأُْٖبَٔ ْص ََّٛجْ ْْإْ ِش١ِؼْغَّزٌاِْٟفِْٖ ِشَِْأْ ُيبَضِزِْاْ ُت ِجَ٠ْ ٌُُُْٙ َْٛل َٚ ِْٗ١ِفْ َظْ١ٌَْبَِِّّْ ِِٗثْ َشََِأْبَِْ ََّْأْ ُش
ْ خَذٍَْقَِ ِْٗ١ِفْبَِْ ِف َلا ِخِثْْوَمَفْا ًشِ٘بَظْ َّلإٌُُْٗبَضِزِْاْ ُت ِجَ٠ْ َلْ خَِّبَػ ْ
ًُِّْوٍََْٝػْ َهٌَِرِْٟفْ َةُٛج ٌُْٛاْ ََّْأ َْٚ  شِ٘بَظْ ُق ْشَفٌْا َْٚ،بًنْ٠َأْبًِٕهبَثْ ُت ِجَ٠ْ َهٌَِر
َْجْ ْْإٌَُُْْٙ َْٛلََّْْأٍَُُِْؼَفُِِْْٙثْ  ـَزْخَ١َفْ خَفِئبَطِثُْٖ َشَِْأْ َـَّقَخْْْإْ َّلإًْخَ٠بَفِوْ َلْبًْٕ١َػٌَُْْٗ خٌِبَف َْضِزِْاِْةُٛج ٌُِْٛ ذْ١َلُْٖبَٔ ْص َّٛ
ْ ْْإْ َّلإْ َلاَفْ َّلِإ َْٚا ًشِ٘بَظٌِِْٗب
ِْثْ َْبَوْ َْْأِثِْْٗ١ٍََػْ  َ َّشَذُِْ  شَِْأًُِّْوِْٟفُْيبَمُ٠ْاَزَو َْْٚوَمَفْا ًشِ٘بَظْ ُت ِجَ١َفْ  شِ٘بَظْ َُْٛ٘بََّوًْخَْٕزِفْ َفبَخ
ٌَُْْْبََِّّٔإ َْٚ،ِِٗثْ ِسُِْٛأٌَّْاٍََْٝػْ  س َشَمِْٗ١ِفْ حبَجُّ
َّْنٌٍِْ َِْٕٞٛعِ ْلْاْ ْشُظَْٕ٠
ِْخَذٍَْقٌٍَِِِّْْٗثْ َِبَِِ ْلْاْ ِشَِْأَُْ٠ ِشْذَرُْت ِجُٛ٠ِْٗ١ِفْ َس َشَمْ َلْ َُٛ٘ َْٚ ةُٚذَََُِّْْٕٗٔ ِلِْ؛َُْٕٗػْ َّشَِْبَّ١ِفْ ِس َش
Al-Haitami  juga  meneguhkan  pendapat  yang  sama  dengan  ba  Alawi,  bahwa apabila  ada kemaslahatan  yang  jelas  atas  perintah  dari  penguasa/pemerintah  maka  wajib  untuk  mentaati perintah atau larangan tersebut. 47
ْخذٍقِْظّ٠ْبّ١فْغ٠شؾزٌاْكدْشِلِاٌْٟٚلِْٟطؼرْخؼ٠شؾٌاْْلِْ؛ِٟلاعلْاْغ٠شؾزٌٍْخٍّىِْخئاٌٍٛاْٚداساشمٌاْٚٓ١ٔاٛمٌاْشجزؼر غٍٍفْ،غفٌٕبثْخػبّجٌاٚداشفلِاٍْٝػْدٛؼ٠ْبّ١لْٚ،خػبّجٌاْخذٍقِْٚداشفلِا ًْؼفْٞأٍْٝػْتلبؼرْْأِْٟلاعإْذٍثْٞأْٟفْخ١ؼ٠شؾزٌاْخطٍ
ْذنزلاْٚش٠صبؼزٌاُْئاشجِْْٓخّ٠شجٌاْذٔبوْارإْخثٛمؼٌآْػْٚأْخّ٠شجٌآْػْٛفؼرْْأْبٌْٙٚ،هٌرْخِبؼٌاْخذٍقٌّاْذنزلاْارإْحبجِ
ْْبطٍعِْْٓك١نرْْأْبٌْٙٚ،بٙنؼثْٚأْبٍٙوْخثٛمؼٌآْػْٛفؼٌاْٚأْ،خّ٠شجٌآْػْٛفؼٌاْخِبؼٌاْخذٍقٌّا ِْْٓخّ٠شجْٞأْٟفْٟمبمٌا
46 al-Hadramiyah, Jilid 1, h. 189.
47 Ibid. Lihat juga al-Haitamî, Jilid 3, h. 71.
ْخطٍغٌاْ ب٘سذقرْ ٟزٌاْ خئاٌٍٛاْٚ داساشمٌاْٚ ٓ١ٔاٛمٌاْٚ .ازْٟ٘نزمرْ خِبؼٌاْ خذٍقٌّاْ ذِادْ بًِْبؼعاْٚ ٗوشزرْ ْأْٚ ش٠صبؼزٌاْ ُئاشج ْبٙئدبجٍِْٝػْطشخ٠ْٚأْخذ٠شقٌاْخؼ٠شؾٌاْؿٛقْٔفٌبخ٠ْبِْبٙ١فْْٛى٠ْلْْأْهشؾثْٚ،ًبػشؽْخػبطٌاْخججاْٚحزفبْْٔٛىرْخ١ؼ٠شؾزٌا ْخِبؼٌا ًْبمٍطًِْبٔلاطثْخٍهبثْٟٙفْلإْٚ،بٙ١فْغ٠شؾزٌاْحٚسٚ
Lebih tegas lagi, dalam Abdul Qadir Audah juga menyebutkan bahwa lembaran-lembaran peraturan perundangan-undangan yang telah diundangkan maka wajib ditaati oleh masyarakat dan pemerintah  juga.  Selama  peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  menyelesihi  nash-nash syariah yang sharih. 48
Wahbah az-Zuhaili menegaskan dalam Fiqh Islam Wa Adituhu: 49
َْأْ،دبٙزجبثْذٔبوأْءاٛعْ،ًب١ؼطلًْبقَْٔدبقرْلْخ١عبعأْش١غْءبطخأْتجغثْخػبطٌآْػْطٚشخٌاْصٛج٠ْلٚ ًْبظبفدْ،دبٙزجاْش١غث
بٙزٍّوْك٠شفرْٚأْبٙٔب١وْك٠ضّرَْذػْٚخِلِاْحذدٍْٚٝػ
Andaikata  pemerintah  menerapkan  regulasi  yang  mengandung  kesalahan  yang  tidak mendasar  dan  tidak  menabrak  nash  qath’i,  baik  regulasi tersebut  dihasilkan  dari  ijtihad  ataupun tidak,  maka  dilarang  bagi  penduduknya  memberontak  sebagai  upaya  menjaga  persatuan  dan mencegah disintegrasi.
Dalam  keadaan  bahwa  Indonesia  tidak  bisa  menerapkan  seluruh  hukum  Islam,  maka kembali  kepada  kaidah  fikih ma  la  yudraku  kulluhu  la  tutraku  kulluhu. Demikian  harus  dikaji kembali  yang  maksud  dengan  menegakkan  syariah  itu  apakah  menegakkan  fikih,  atau  fatwa? Apabila fikih lantas fikih  yang  mana  yang harus ditegakkan, apakah  membatasi penduduk harus menganut satu  mazhab fikih? Tentu tidak bisa. Apabila negara telah  menetapkan sebuah produk hukum maka hukmul al-hakim tarfa‟u al-khilaf. Dalam kaidah lain disebutkan bahwa la yunkaru al-mukhtalaf  fih,  inama  yunkaru  al-mutjama‟  „alaih. Ketika  pemerintah  di  rasa  salah  dalam membuat  hukum,  maka  ada  prosedur  untuk  menganulirnya  seperti  dengan  mengajukan  judicial review  ke  Mahkamah  Agung  atau  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Berdasarkan  berdasarkan  alasan- alasan tersebut di atas, penulis mengembangkan kaidah fikih tentang legal awarness : ْتجْٚخذٍقِْٗ١فْبّىدْْبطٍغٌاُْىدْارا ٗزػبطثْطبٌٕاٍْٝػ ْ
Apabila  negara  telah  mengundangkan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah dipertimbangkan secara bersama-sama dan telah dikaji dampak  maslahatnya terhadap kehidupan masyarakat,  maka  wajib  bagi  masyarakat  untuk  menjalankan  peraturan  perundang-undangan tersebut.

## KESIMPULAN
Bentuk negara dalam syariah tidak diatur secara eksplisit yang membuka penafsiran atas hukum yang berkaitan dengan bentuk negara tersebut. Hal tersebut didukung oleh sejarah bahwa
48 Abd al-Qâdir Audah, At-Tasyrî‟ Al-Jana‟î Al-Islâmi Muqâran Bi Al-Qânûna Al-Wadh‟î (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arabi, tth), Jilid 1, h. 181.
49 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), Jilid 8, h. 6191.
tidak  ada  bentuk  pemerintahan  yang  tetap,  sejak  zaman  sahabat.  Indonesia  sebagai  salah  satu negara muslim terbesar di dunia, bila dikaji menurut  mazhab Syafii, maka Indonesia merupakan dar al-Islam, dengan demikian Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur kehidupan bernegara  di  Indonesia,  termasuk  dalam  pengaturan  zakat  yang  akan  digunakan  untuk mengentaskan  kemiskinan  guna  mencapai  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Oleh karena  pemerintah  Indonesia  telah  membuat  regulasi  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  zakat, maka sebagai umat Islam  maka sudah seharusnya  mentaatinya dan tidak  merasa kawatir tentang zakat sampai kepada mustahik atau tidak. Selain sudah dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan,  negara  merupakan  amil  zakat,  yang  artinya  apabila  seseorang  telah  membayar  zakat melalui  negara  maka  kewajibannya  telah  selesai,  karena  telah  menyerahkan  kepada  salah  satu mustahik yang ditunjuk oleh nash syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Zahrah,  Muhammad. Al-Syâfi‟î:  Hayatuhû  Wa  „Ashruhû  Wa  Ârâ‟uhû  Wa  Fiqhuhû Beirut: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1979.
Achmad,  Noor,  Mokhamad  Mahdum,  Muhammad  Nadratuzzaman  Hosen,  Zainulbahar  Noor,
Saida  Sakwan,  Rizaluddin  Kurniawan,  Nur  Chamdani , dkk. Potensi  Zakat  Baznas  RI. Jakarta: Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS-DSKL Baznas, 2022.
Ahsan,  Fauzul  Mizanul,  dan  Raditya  Sukmana.  "Analisis  Pengumpulan  Dan  Pengelolaan  Zakat, Infaq  Dan  Shodaqoh  Di  LAZIS  Muhammadiyah  Lamongan." Jurnal  Ekonomi  Syariah Teori dan Terapan 6, no. 12 (2019): 16.
Aini,  Nur,  dan  Abdillah  Mundir.  "Pengelolaan  Zakat,  Infaq  Dan  Sedekah  Dalam  Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku Umkm Di BAZNAS Kota Pasuruan." Malia: Jurnal Ekonomi Islam 12, no. 1 (2020): 14.
al-Bukhari,  Muhammad  bin  Ismail  Abu  Abdullah. Al-Jami‟u  Al-Shahih  Al-Mukhtashar  Min Umûri  Rasulullah  Saw.,  Wa  Sunanihi  Wa  Ayyamihi  =  Shahih  Al-Bukhari. Beirut:  Dâr Thuqu an-Najâh, 1422.
al-Hadramiyah,  Sayyid  Abd  ar-Rahmân  bin  Muhammad  bin  Husain  bin  Umar  al-Masyhûr  ba Alawî  Mufti  Diyar. Bughyât  Al-Musytarsyîdîn  Fî  Talkhîs  Fatâwâ  Ba‟du  Al-Aîmât  Min Ulâmâ‟i Al-Mutâakhirîn. Beirut: Dâr al-Fikr, 2009.
al-Haitamî, Ahmad bin Muhammad bin Alî bin Hajar. Tuhfatu Al-Muhtâj Fî Syarh Al-Minhâj Wa Hawasy as-Syarwani Wa Al-'Ibâdi. Mesir: Dâr Ihya at-Turâts, 1983. al-Jurjâni, as-Syarif ‘Ali bin Muhammad. Kitâb Al-Ta‟rifât. Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah,
2012.
al-Mubarakfuri,  Al-Imam  al-Hafizh  abi  al-‘Ala  Muhammad  bin  Abdurrahman  Ibn  Abd  ar- Rahman. Tuhfâh Al-Ahwâdzi Bi Syarh Jami‟u Al-Tirmidzi. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth.
an-Nawâwî, Abû Zakaria Muhyi ad-Dîn Yahyâ bin Syaraf. Syarh Shahîh Muslim. Beirut: Dâr al- Ihyâ at-Turâts al-Arabi, 1392.
———. Kitab Al-Majmû' Syarh Al-Muhazzab Li Al-Shirazi. Beirut: Dâr Ihyâ ’al-Turâth al-’Arabi, 1995.
Anwar, Aan Zainul, Ecvi Rohmawati, dan Miftah Arifin. "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi  Pengelola  Zakat  (Opz)  Di  Kabupaten  Jepara."  Paper  presented  at  the Conference  on  Islamic  Management,  Accounting,  dan  Economics  (CIMAE)  Proceeding, Jakarta, 2019.
ar-Ramlî,  Syihâb  ad-Dîn  Abû  al-'Abbâs  Ahmad  bin  Ahmad  bin  Hamzah. Fath  Ar-Rahmân  Bi Syarh Zubad Ibn Ruslân. Beirut: Dar al-Minhaj, 2009.
as-Sijistânî, Abû Daûd Sulaimân bin al-Asy’âts bin Ishâq bin Basyîr bin Syaddâd bin Amr. Sunan Abu Daud. Beirut: Dâr ar-Risalah, 2009.
as-Suyuthi,  Al-Imâm  al-Jalalu  ad-Diin  Abd  a-Rahman. Al-Asybâh  Wa  Al-Nazhâ‟ir  Fî  Qawâ‟id Wa Furû‟ Fiqh Al-Syar‟îyyah. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998. asy-Syâfiî,  Syamsuddîn  Muhammad  bin  Ahmad  al-Khatîb  al-Syarbânî. Mughnî  Al-Muhtâj  Ilâ Ma'rîfat Ma'ânî Alfâzh Al-Minhâj Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1994.
Audah, Abd al-Qâdir. At-Tasyrî‟ Al-Jana‟î Al-Islâmi Muqâran Bi Al-Qânûna Al-Wadh‟î. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arabi, tth.
az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh. Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
Azizi,  A.  Qadry. Hukum  Nasional  :  Eklektisisme  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Umum. Jakarta: Teraju, 2004.
Baasyir,  Abu  Bakar. Tadzkiroh:  Peringatan  Dan  Nasihat  Karena  Alloh. Jakarta:  JAT  Media Center, 2014.
Barbalet, Jack, Adam Possamai, dan Bryan S. Turner. Religion and the State. New York: Anthem Press, 2011.
Brown,  L.  Carl. Religion  and  State:  The  Muslim  Approach  to  Politics. New  York:  Columbia University, 2000.
Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Effendy,  Bahtiar. Islam  Dan  Negara:  Transformasi  Gagasan  Dan  Praktik  Politik  Islam  Di Indonesia. Jakarta: Democracy Project, 2011.
Fadhîlat  as-Syeikh  al-Falakî  al-Faqîh,  al-Allâmah  al-Ushûlî  Ahmad  Dahlân  bin  Abdillah  al- Pacitânî al-Jâwî. Fath Al-Majîd Fî Bayân at-Taqlîd. Depok: Maktabah at-Turmusyi, 2016.
Gregg,  Samuel. Religious  Liberty,  the  Modern  State,  and  Secularism:  Principles  and  Practice. Berlin: Liberales Institut, 2013.
Haidir, M. Samsul. "Analisis Kinerja Pengelolan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta." ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam 11, no. 1 (2020): 22.
Hakim,  Budi  Rahmat.  "Zakat  Dalam  Perspektif  Masyarakat  Banjar:  Rekonstruksi  Paradigma Zakat  Berbasis  Maslahat  (Tinjauan  Maqasid  Al-Syariah)."  Disertasi,  Universitas  Islam Negeri (UIN) Alauiddin, 2017.
Hasan, Hamsah. "Hubungan Islam Dan Negara: Merespon Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia." Al-Ahkam 25, no. 1 (2015): 24.
Hasanah,  Uswatun.  "Optimalisasi  Pengelolaan  Zakat  Produktif  Sebagai  Realisasi  Revolusi Mental." Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 13, no. 1 (2020): 14.
Hayatudin,  Amrullah,  dan  Arif  Rijal  Anshori.  "Analisis  Model  Pengelolaan  Zakat,  Infaq  Dan Shadaqah  (Zis)  Di  Mesjid  Al  Istiqomah  Kabupaten  Bandung  Barat." Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021): 8.
Istikhomah,  Dwi,  dan  Asrori.  "Pengaruh  Literasi  Terhadap  Kepercayaan  Muzaki  Pada  Lembaga Pengelola  Zakat  Dengan  Akuntabilitas  Dan Transparansi  Sebagai Variabel  Intervening." Economic Education Analysis Journal 8, no. 1 (2019): 15.
Karim,  Nina  Karina,  Elin  Erlina  Sasanti,  Indria  Puspitasari  Lenap,  dan  Nungki  Kartika  Sari. "Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Zakat  Berbasis  Website  Pada Lembaga  Pengelola  Zakat  Di  Indonesia." Jurnal  Riset  Akuntansi  Aksioma 18,  no.  2 (2019): 16.
Lubab, Nafiul, dan Novita Pancaningrum. "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)." Yudisia 6, no. 2 (2015): 20.
Lubis, Deni, Dedi Budiman Hakim, dan Yunita Hermawati Putri. "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat  Di  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)." JEBI  (Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Islam) 3, no. 1 (2018): 16.
Ma’luf, Louis. Al-Munjîd Fî Al-Lughat Wa Al-A‟lâm. Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986.
Miftah,  A.A.  "Zakat  Dalam  Perspektif  Hukum  Diyani  Dan  Qada'i  Dalam  Negara  Indonesia." Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
Mubarak,  Muhammad  Adi  Riswan  Al,  Nurul  Iman,  dan  Febri  Wimpi  Hariadi.  "Rekonstruksi Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  (Analisis  Hukum Ekonomi Syariah)." Musyarakah: Journal Of Sharia Economics (MJSE) 1, no. 1 (2021): 18.
Permono,  Sjechul  Hadi. Pemerintah  Republik  Indonesia  Sebagai  Pengelola  Zakat. Jakarta Pustaka Firdaus, 1995.
Qal’âhjî,  Muhammad  Rawwâs. Mausuah  Fiqih  Umar  Bin  Al-Khattâb. Beirut:  Dâr  an-Nafais, 1979.
———. Mausûat Fiqh „Alî Bin Abî Thâlib. Mesir: Dâr al-Fikr, 1983.
———. Mausûat Fiqh Utsmân Bin Affân. Mesir: Maktabah al-Khânajî, 1983.
Ridwan,  Mohammad.  "Pengelolaan  Zakat  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Kota  Cirebon."
Syntax Idea 1, no. 4 (2019): 12.
Rohmah,  Anny  Nailatur,  dan  Ashif  Az  Zafi.  "Jejak  Eksistensi  Mazhab  Syafi`I  Di  Indonesia." Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 8, no. 1 (2020): 20.
Rosalinda,  Mella,  Abdullah,  dan  Fadli.  "Pengaruh  Pengetahuan  Zakat,  Pendapatan  Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu." Jurnal Akuntansi 11, no. 1 (2021): 14.
Solihah, Cucu, dan M. Budi Mulyadi. "Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang- Undang  No.  23  Tahun  2011  Melalui  Program  Zakat  Community  Development  (ZCD) Pada  Masyarakat  Desa  Sindanglaka  Kabupaten  Cianjur." Masalah-Masalah  Hukum 47, no. 3 (2018): 11.
Suherman,  Diki.  "Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Zakat  Mal  Melalui  Badan  Amil  Zakat Nasional  Kabupaten  Garut  Tahun  2019." Hanifiya:  Jurnal  Studi  Agama-Agama 3,  no.  2 (2020): 10.
Syaqîr,  Muhammad  bin  Sa’ad  bin. Fiqh  „Umar  Bin  Abd  Al-Azîz  Radhiallâhu  „Anhu  Awwalu Tadwîn Li Fiqhihi Muayyadân Bi Ad-Dalîl. Mesir: Maktabah ar-Rusyd, 2003.
Syihab,  Al-Habib  Muhammad  Rizieq  Husein.  "Pengaruh  Pancasila  Terhadap  Penerapan  Syariah Islam Di Indonesia." Disertasi, Universiti Malaya, 2012.
Tahido, Yanggo Huzaenah. Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No. 1 Januari - Februari 2023