http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 153
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu

## P-ISSN 2656-7202 E-ISSN 2655-6626
Volume 2 Nomor 2, Juni-Desember 2019
DOI: 10.35961/perada.v2i2.43

## CORAK PEMIKIRAN POLITIK RAJA ALI HAJI (1808-1873)
Muhammad Lazim STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau lazimkurdi12@gmail.com

## ABSTRAK
Raja  Ali  Haji  adalah  seorang  bangsawan  Melayu  keturunan  Bugis.  Seorang  ulama,  pujangga sekaligus  negarawan  yang  paling  menonjol  dan  disegani  di  Kerajaan  Riau-Lingga  yang berpusat  di  Pulau  Penyengat  pada  akhir  abad  ke-19.  Penelitian  ini  disusun  dengan  metode kualitatif  melalui  pendekatan  historis  yang  instrumen  pengumpulan  datanya  menggunakan kajian kepustakaan ( library research ). Data dalam penelitian ini diambil dari karya-karya Raja Ali Haji  yang  memiliki  fokus  tema  tentang  pemikiran  politik.Temuan  yang  diperoleh  menunjukkan sistem  politik ideal  bagi dunia  Melayu  dalam pandangan  Raja  Ali Haji  adalah  sistem kerajaan yang  bersendikan  syari’at  Islam  ( theo-monarki ).  Aktifitasnya  sebagai  praktisi  politik  serta matangnya  tradisi  intelektualitas  melalui  interaksinya  dengan  teks-teks  klasik  dari  Al-Ghazâli, Al-Mawardi,  dan  ulama  lainnya  memberikan  corak  etis  yaitu  corak  yang  memberikan penekanan  terhadap  etika  pemegang  kekuasaan.  Tetapi,  pada  saat  yang  sama  pemikiran politik  Raja  Ali  Haji  juga  termasuk  dalam  kategori  corak  hukum  karena  mengemukakan  teori- teori yang berfokus pada teori legitimasi penguasa dari sudut pandang hukum Islam.
Kata kunci : Sistem kerajaan yang bersendikan syari’at, Corak etis, Corak hukum.
Abstract: Raja  Ali  Haji  is  a  Malay  noble  of  Bugis  descent.  A  cleric,  poet  and  statesman  who was  the  most  prominent  and  respected  in  the  Riau-Lingga  Kingdom  which  was  centered  on Penyengat  Island  at  the  end  of  the  19th  century.  This  research  was  compiled  with  qualitative methods  through  a  historical  approach  in  which  the  data  collection  instruments  used  library research.  The  data  in  this  study  are  drawn  from  the  works  of  Raja  Ali  Haji  which  focuses  on themes of political thought. The findings obtained indicate that the ideal political system for the Malay  world  in  the  view  of  Raja  Ali  Haji  is  a  royal  system  based  on  Islamic  shari'a  (theo- monarchy).  Its  activities  as  political  practitioners  as  well  as  the  maturation  of  the  intellectual tradition  through  its  interaction  with  classical  texts  from  Al-Ghazli,  Al-Mawardi,  and  other scholars  provide  an  ethical  Style,  which  emphasizes  the  ethics  of  power  holders.  But,  at  the same time Raja Ali Haji's political thought is also included in the category of legal style because it presents theories that focus on the legitimacy theory of the ruler from the standpoint of Islamic law.
Keywords : Royal system based on Islamic shari'a,  Ethical style, Legal style.
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
154
PENDAHULUAN Lintasan sejarah peradaban manusia mempertontonkan parade panjang distorsi kekuasaan yang dilakukan oleh  manusia.  Mulai  dari  penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) berupa pengabaian hak-hak  warga  bangsa,  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  (KKN),  monopoli  sumber-sumber perekonomian, perilaku melampaui batas semisal menghilangkan  hak  hidup  dan  kemerdekaan 1 , sampai  merampas  kekuasaan  Tuhan  dalam hakimiyah-Nya  bahkan  rububiyah  dan uluhiyah-Nya  Allah  SWT  sebagaimana  yang dilakukan oleh Fir’aun dan Namrud 2 dan para pewarisnya.  Maka  tak  mengherankan  jika kemudian  muncul  banyak  pemeo  dan  stigma negatif  tentang  politik  dan  kekuasaan.  Sebut saja misalnya ungkapan bahwa dunia politik adalah  dunia  yang  kotor,  atau  adagium yang terkenal dari Lord Acton 3 : power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan  cenderung  korup/rusak,  dan kekuasaan  yang  diselenggarakan  secara mutlak akan korup secara mutlak pula).
1 Lihatlah  misalnya  informasi  Al-Qur’an tentang  perilaku  Fir’aun  yang  menimpakan  siksa yang sangat berat kepada Bani Israil, menyembelih anak  laki-laki  dan  membiarkan  hidup  anak-anak perempuan  mereka,  sebagaimana  yang  termaktub dalam QS. Al-Qashash [28]: 4, QS. Al-Baqarah [2]: 49, QS. Ibrâhîm [14]: 6, QS. Ghâfir [40]: 25 2 Lihatlah  kepongahan  Fir’aun  dalam  QS. Al-Qashash  [28]:  38  dan  QS.  Al-Nâzi’ât  [79]:  24, dan  kisah  perdebatan  Namrud  dan  Nabi  Ibrahim dalam QS. Al-Baqarah [2]: 258
3 Nama  lengkap  Lord  Acton  adalah  John Emerich Edward Dalberg-Acton. Acton merupakan nama kebangsawanan terkait statusnya sebagai Baron. Dia lahir di Naples pada tanggal 10 Januari 1834. Ayahnya adalah Sir Richard Dalberg
Acton.  Keluarga  Acton  adalah  keluarga  Katolik Romawi.  menjadi  anggota  House  of  Commons (parlemen)  mewakili  wilayah  Carlow  1859-1865. Pada  tahun  1872  dia  mendapatkan  gelar kehormatan Doctor of Philosophy dari Universitas Munich.  Pada  tahun  1888  Universitas  Cambridge memberikan  gelar  kehormatan  LL.D,  dan  pada tahun 1889 mendapatkan gelar kehormatan D.C.L. dari Universitas Oxford. Lihat: http://anomalisemesta.blogspot.com/2007/10/to koh_22.html,  diunduh  pada  tanggal  17  Agustus 2018
Memang  tak  salah  seluruhnya manakala  publik  mempunyai  persepsi bahwa  dunia  politik  adalah  dunia  yang kotor atau kekuasaan cenderung korup/rusak  karena  memang  fakta empiris yang dipertontonkan dunia politik dan kekuasaan sebagian besarnya memang seperti  itu,  hanya  saja  yang  kurang  tepat ketika  persepsi  ini  digeneralisasi  serta melihat  kenyataan  ini  dari  sisi  moral  baik dan  buruk  yang  akan  berimplikasi  pada merendahkan  dunia  politik.  Padahal langkah yang lebih tepat adalah membawa kesadaran  bahwa  watak  politik  yang memang bisa disalahgunakan dan dikorupsi,  lalu  melakukan  sentuhan- sentuhan  perubahan  karena  politik  dan kekuasaan  –  yang  terkait  dengan  hajat hidup  warga  bangsa  dan  tegaknya  agama di  muka  bumi  ini  –  haruslah  dikontrol, bukan dijauhi dan dipandang rendah serta dikembalikan kepada rel yang semestinya, men sibghah 4 nya dengan warna, akhlâq , dan spiritualitas Islam.
Dalam  konteks  mengembalikan politik  kepada  rel  yang  tepat,  lalu men sibghah nya  dengan  nilai  islam  inilah peranan  ulama  menemukan  signifikan- sinya.  Pola  relasi  ulama  –  umara  tersebut tidak  dapat  dipisahkan  satu  dan  yang lainnya.  Dalam  lintasan  sejarah  politik Islam, relasi antara khalifah, raja, ataupun sultan dan ulama berjalan seirama, hal ini
4 Sibghah berasal  dari  bahasa  Arab  yang sudah  diadopsi  ke  dalam  bahasa  Indonesia  yang bermakna  celupan,  yakni  celupan  iman  kepada Allah  tanpa  disertai  kemusyrikan.  (Lihat:  KBBI edisi  kelima,  aplikasi  luring  resmi  Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) Sebagaimana  firman  Allah  dalam  Q.S.  Al-
Baqarah/2: 138
                                                                  
Shibghah  Allah  dan  siapakah  yang  lebih  baik shibghahnya  dari  pada  Allah?  dan  Hanya  kepada-Nya- lah kami menyembah.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
155
lantaran  antara  tanggungjawab nubuwwah
(menegakkan ajaran kenabian) yang ada di pundak  ulama  dan  amanah hukûmah
(mengelola  pemerintahan)  yang  diemban sang  raja  dapat  diselaraskan.  Pola hubungan  yang  serasi  ini  digambarkan oleh Khalid Hussain laksana dua permata yang  sama  besar  harganya  dalam  satu cincin ( two diamonds in one ring ) 5 Adapun  pada  latar  sejarah  Islam Melayu 6 yang  dalam  pendapat  para  ahli disebutkan bahwa Islam merupakan unsur utama  penopang  sebuah  budaya  politik kerajaan,  para  ulama  mengambil  posisi “aman”  dengan  merapat  pada  institusi kerajaan  untuk  berperan  sebagai  aktor utama  dalam  proses institution  building . Milner  menjelaskan,  ulama  menjadi  aktor intelektual  dalam  penerjemahan  Islam dalam kerangka tradisi politik lokal melayu yang  berorientasi  pada  raja  itu.  Syahid mengungkapkan  bahwa  para  ulama menciptakan  “ruang  kososng”,  di  mana mereka  sebagai  aktornya  leluasa  mengisi
5 Khalid  Hussain  (ed.),  Taj  as-Salatin, sebagaimana  dikutip  oleh  Achmad  Syahid, Pemikiran  Politik  dan  Tendensi  Kuasa  Raja  Ali  Haji , (Jakarta:  Puslitbang  Lektur  Keagamaan  Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 3 6 Terdapat  perbedaan  pandangan  para  ahli tentang  pemaknaan  sebutan  Melayu  dan  Bangsa Melayu.  Van  Ronkel  menyebut  Melayu  adalah orang yang bertutur bahasa Melayu dan mendiami Semenanjung  Tanah  Melayu,  Kepulauan  Riau- Lingga,  serta  beberapa  daerah  di  Sumatera, khususnya di Palembang. Baca Ph. S. van Ronkel, Adat Istiadat Raja-Raja Melayu (Leiden; Brill, 1919), 34.  Sedangkan  Alatas  mendefinisikannya  sebagai alam  Melayu  yang  meliputi  Semenanjung  Tanah Melayu, Singapura, Indonesia, Filipina, tetapi tidak termasuk  Papua  New  Guinea  dan  pulau-pulau  di Melanisia.  Baca  S.  H.  Alatas, Mitos  Pribumi  Malas (Jakarta,  LP3ES,  1988),  h.47.  Konstitusi  Malaysia bahkan  mendefinisikan  melayu  sebagai  identitas bagi  mereka  yang  menganut  agama  Islam, berbicara  dalam  bahasa  Malaysia,  mengamalkan adat  istiadat  Melayu  dan  berkewarganegaraan Malaysia. Baca Alfitra Salam, Mencari Akar Budaya Politik  Malaysia ,  pengantar  buku  “Islam  dan Etnisitas  Perspektif  Politik  Melayu,  Hussin Mutalib”
wacana  intelektual  keislaman  yang berbasis pada institusi kerajaan itu. Dalam proses  ini,  para  ulama  memperoleh manfaat  besar,  terutama  karena  mereka dapat  dengan  halus  menempatkan  diri pada  puncak  piramida  pengaruh,  bahkan kemudian  secara  alamiah  memanfaatkan institusi  kerajaan  sebagai  pusat  syaraf distribusi  kegiatan  intelektual  Islam. 7 Hubungan simbiosis mutualisme yang terjalin antara raja dan ulama pada latar Kerajaan Melayu  dan  bahkan  berbagai  penjuru dunia Islam merupakan buah dari jaringan guru  dan  murid  “hubungan  vertikal” antara  Timur  Tengah  dan  Nusantara. 8 Selain  juga  buah  dari  perdagangan internasional.
Di  antara  sampel  ulama  rabbani yang  memerankan  fungsi  sebagai  aktor utama dalam institution building di Kerajaan Melayu  adalah  Raja  Ali  Haji.  Kontribusi, kiprah, dan sumbangsihnya dalam proyek institution  building ini  sangatlah  kentara, terutama  di  bidang  intelektual  melalui sejumlah  karyanya  yang  memberikan warna  dan  pengaruh  nyata.  Patut disayangkan,  khazanah  intelektual  dan budaya yang diwariskannya belum banyak dikaji  dan  diperkenalkan  kepada  para pewarisnya (masyarakat nusantara), terbukti  ketika  berbicara  tentang  politik Islam,  kita  masih  berkiblat  kepada pandangan ulama dari Timur Tengah baik klasik maupun modern. Penelitian kualitatif berbasis kepustakaan  dengan  interpretasi,  kohe- rensi  intren  dan  kesinambungan  historis sebagai  metode  analisis  data  ini  mencoba untuk  mendapatkan  gambaran  tentang pemikiran  politik  Raja  Ali  Haji  serta berusaha  untuk  mendapatkan  jawaban atas pertanyaan-pertanyan penelitian ( research  questions )  yaitu:  Bagaimanakah
7 Achmad Syahid, Pemikiran Politik , h. 2
8 Azyumardi  Azra, Jaringan  Ulama  Timur Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad  XVII  dan XVIII:  Melacak  Akar-Akar  Pembaruan  Pemikiran Islam  Di  Indonesia, (Bandung:  Mizan,  1998),  Cet. Ke-4, h. 105
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
156
narasi  politik  Islam  Raja  Ali  Haji?  Latar sosio-kultur  dan  sosio-politik  seperti apakah  yang  melingkupi  kehidupan  Raja
Ali  Haji  sehingga  bisa  sampai  kepada narasi  tersebut?  Termasuk  dalam  corak fikih  siyasah  yang  manakah  narasi pemikiran politk tersebut?

## MANUSIA  RABBANI;  BIOGRAFI SOSIAL  INTELEKTUAL  RAJA  ALI
HAJI Nama lengkap Raja 9 Ali Haji adalah
Tengku  Haji  Ali  al-Haji  bin  Tengku  Haji Ahmad  bin  Raja  Haji Asy-Syahîdu  fî
Sabîlillâh bin Upu Daeng Celak, yang lebih masyhur  dengan  sebutan  Raja  Ali  Haji. dilahirkan  dari  rahim  Encik  Hamidah binti  Panglima  Selangor,  di  Pulau Penyengat  Indera  Sakti  yang  kala  itu merupakan  pusat  pemerintahan  kerajaan Riau  Lingga,  Johor  dan  Pahang  pada tahun 1808 M dan wafat pada tahun 1873. Datuknya  adalah  Raja  Haji  yang merupakan  Yang  Dipertuan  Muda  Riau IV dan seorang pahlawan yang termasyhur keberaniannya dalam perjuangan mengusir kolonialisme Belanda, menemui syahîd nya dalam sebuah pertempuran  melawan  kompeni  Belanda di Teluk Ketapang pada tahun 1874. 10 Ayahnya  adalah  Raja  Ahmad,  anak bungsu  dari  Yang  Dipertuan  Muda  Riau IV  Raja  Haji  yang  baru  berusia  empat tahun  kala  ayahnya syahîd di  Teluk
Ketapang.  Raja  Ahmad  merupakan  salah seorang  deplomat  dan  tokoh  penting dalam  bidang  politik  kerajaan  Riau- Lingga.  Ia  menjabat  sebagai  penasehat beberapa  orang  Yang  Dipertuan  Muda Riau,  termasuk  Raja  Ja’far,  Yang Dipertuan Muda Riau VI (1805-1831 M). Pada  tahun  1822  dan  1823  pernah
9 Raja  merupakan  gelar  yang  disematkan bagi  keturunan  Yang  Dipertuan  Muda  Riau  dan sanak familinya yaitu bangsawan yang berasal dari Bugis.  Lihat:  Hasan  Junus, Sejarah  Perjuangan  Raja Ali Haji Sebagai Bapak Bahasa Indonesia , (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), h. 212 10 Ibid.
memimpin misi perdagangan dan penelitian  ke  Batavia  menemui  Gubernur Jendral  Godart  Alexander  Gerard  Philip Baron van der Capellen. Pada tahun 1826 memimpin kafilah dagang Riau ke daerah Pantai Utara Pulau Jawa, bertemu dengan residen  Jepara  D.W  Punket  van  Haak. Dan  pada  tahun  1828  beliau  memimpin Rombongan Riau yang hendak menunaikan fardhu haji ke Tanah Suci. 11 Dari  sisi  pendidikan,  aura  ilmu pengetahuan  tampak  terpancar  dari seorang  Raja  Ali  Haji,  hal  ini mengisyaratkan kokohnya tradisi intelektual yang dimilikinya serta berkualitasnya pendidikan yang diperolehnya. Lahir dari seorang ayah Raja Ahmad  Engku  Haji  Tua  yang  tergolong intelektual  muslim.  Junus  mengatakan bahwa  Raja  Ahmad  menguasai ilmu  falak dan  mendalami  adat  istiadat. 12 Sebagai seorang putra pejabat istana Raja Ali Haji mendapatkan  pendidikan  dasarnya  dari lingkungan  istana  Kerajaan  Penyengat sendiri.  Ia  mendapatkan tarbiyah dari tokoh-tokoh  terkemuka  yang  datang  dari berbagai daerah. 13
Di  antara  ulama  yang  dimaksud adalah  Syaikh  As-Saqaf,  Syaikh  Ahmad Jabarti,  Syed  Hassan  Al-Haddad,  Syaikh Ismail bin Abdullah Al-Minkabawi, Syaikh Abdul  Ghafur  bin  Abbas  Al-Manduri, Kiai  Beranjang,  Haji  Syahabudin,  Haji Abu Bakar Bugis, dan yang lainnya. 14
11 Ibid , h. 213-214 12 Hasan Junus, Raja  Ali Haji Budayawan Di Gerbang  Abad  XX, (Pekanbaru:  Unri  Press,  2002)
h. 51
13 Junus  memberikan  istilah the  ruling  elite bagi  anak-anak  kaum  keraton  yang  mendapatkan kesempatan  pertama  menikmati  pendidikan berkualitas  yang  dihadirkan  oleh  para  ulama  yang bermastautin di pulau Penyengat kala itu. Ibid , h. 63- 64
14 Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, Tuhfat Al- Nafis , (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982), h.  278.  Lihat  juga:  Abu  Hassan  Sham, Puisi-puisi Raja Ali Haji, (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa  dan  Pustaka  Kementerian  Pendidikan Malaysia, 1993), h. 8
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 157
Sekitar tahun 1827 Raja Ahmad dan Raja  Ali  Haji  pergi  menunaikan  ibadah Haji  ke  tanah  Mekah.  Mereka  berdua merupakan  anak  keturunan  Raja  Riau yang  pertama  sekali  menunaikan  ibadah Haji.  kesempatan  ini  dipergunakan  pula oleh  Raja  Ali  Haji  untuk  menambah pengetahuannya  dengan  tinggal  dan belajar  di  Mekah  untuk  beberapa  lama. Selama  di  Mekah,  Raja  Ali  Haji  yang masih muda mencurahkan segala waktunya  untuk  memperdalam  bahasa Arab  dan  ilmu-ilmu  yang  berkaitan dengan  agama  dan  sempat  pula berhubungan  dengan  Syaikh  Daud  bin
Abdullah  Al-Fatani.  Dalam  beberapa bidang  keislaman  dan  ilmu  bahasa  Arab Raja  Ali  Haji  sempat  belajar  dari  Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang ketika itu  adalah  seorang  yang  terpandang dikalangan  masyarakat  Melayu  di  Mekah. Dalam  perjalanan  ke  Mekah  itu  Raja  Ali Haji dan ayahnya telah pula menyempatkan  diri  berkunjung  ke  Mesir baru kemudian kembali ke Riau.” 15 Khazanah keilmuan yang dimilikinya  mengantarkan  Raja  Ali  Haji menjadi  seorang  ulama  Pulau  Penyengat yang paling menonjol dan disegani. Iapun menjadi  penasehat  sekaligus  guru  agama bagi  beberapa  orang  Yang  Dipertuan Muda  yang  hidup  di  zamannya.  Mereka adalah  Yang  Dipertuan  Muda  Riau  VII Raja  Abdul  Rahman  (1831-1844),  Yang Dipertuan  Muda  Riau  VIII  Raja  Ali (1844-1857),  Yang  Dipertuan  Muda  Riau IX  Raja  Abdullah  (1857-1858),  Yang Dipertuan Muda Riau X Raja Muhammad Yusuf (1858-1911) yang merupakan Yang Dipertuan Muda Riau terakhir. Kedudukan  Istimewa  ini  membuatnya senantiasa  terpilih  untuk  memimpin upacara-upacara  keagamaan.  Dia  juga memikul tanggungjawab untuk mendampingi Yang Dipertuan Muda Riau saat menghadapi sakarât al-maut khususnya
15 Muhd.  Saghir  Abdullah, Perkembangan Ilmu Fiqh, h. 128
Yang Dipertuan Muda Riau VIII Raja Ali dan  Yang  Dipertuan  Muda  Riau  IX  Raja Abdullah.  Yang  dilakukannya  saat  itu adalah  membaca Sûrah  Yâsin ,  men talqîn mereka  dengan  membimbing  mereka untuk  tetap  membaca  dua kalimah syahâdat , takbîr , dan tahmîd . 16 Raja Ali Haji meninggal dunia pada tahun 1873 M, pada usia sekitar 65 tahun, dan  dimakamkan  di  Pulau  Penyengat indera Sakti, tepatnya di kompleks makam Engku  Putri  Raja  Hamida.  Makam  Raja Ali  Haji  ini  terletak  di  luar  bangunan utampa  makam.  Karya  monumentalnya Gurindam  Duabelas  diabadikan  di sepanjang  dinding   bangunan  makam. Sehingga  setiap  pengunjung  dapat membaca  atau  mencatat  karya  agung  itu yang  bernilai  sastra  tinggi  sekaligus memuat pesan-pesan dakwah yang  begitu kental. 17
LATAR  BELAKANG  PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI Ketokohan dan kedudukan intelektual yang diraih  Raja Ali  Haji tidak mungkin  dilepaskan  dari  kondisi  sosio- kultur  dan  sosio-politik  yang  melingkupi kehidupannya  termasuk  tokoh-tokoh  dan pribadi-pribadi yang dikaguminya, sebagaimana  persepsi  garis  pemikirannya tidak mungkin dipisahkan dari perkembangan pemikiran keagamaan yang berkembang di Ranah Melayu. Dalam kajian kaum cendikia, Sejarah pendidikan  tradisional  di  Ranah  Melayu, ternyata  telah  dimulai  jauh  sebelum pendidikan  tradisional  di  Jawa.  Menurut catatan  van  Bruinessen,  pendidikan tradisional  di  Jawa  baru  ditemukan  pada
16 Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, Tuhfat Al- Nafis , h. 280 17 Badiatul  Muchlisin  Asti,  “ Raja  Ali  Haji: Menggores  Pesan-pesan  Dakwah  Lewat  Bait-bait Gurindam” http://sosok.kompasiana.com/2018/06/15/raja- ali-haji-menggores-pesan-pesan-dakwah-lewat- bait-bait-gurindam/ diakses tanggal 15 Juni 2018
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
158
abad  ke-18  Masehi. 18 Adapun  pendidikan tradisional di Ranah Melayu, sebagaimana kajian  Abdullah  tentang  Pesantren  dan Madrasah  di  Semenanjung  Melayu  dan Pattani,  telah  ada  sejak  awal  abad  ke-13 M. 19 pendidikan keagamaan ini diselenggarakan  di  masjid,  surau,  dan  di rumah-rumah tokoh agama mereka. Tidak ada  riwayat  yang  menyebutkan  adaya sistem sekolah pondok pesantren sebagaimana  yang  telah  ada  di  Kelantan dan Patani. 20 Penyengat saat itu adalah tanah yang subur bagi pendidikan Islam, tasawuf, dan kesusasteraan. Raja Ja’far amat menyayangi guru-guru Al-Qur’an 21 ,
menikmati  cerita-cerita  fiksi  dari  Timur Tengah 22 .  Kondisi  ini  memungkinkan lahirnya  beberapa  pengarang  di  zaman beliau  seperti  Haji  Abdul  Wahab  dengan saduran Hikayat  Gholam. Pada  masa  Raja
Ja’far  pula  organisasi  tasawuf  mulai berkembang  pesat.  Di  zaman  penerusnya Yang  Dipertuan  Muda  Raja  Abdul Rahman  kitab Al-Hikam karya  Tâjuddin
Abul  Fadhl  Ahmad  Ibn  Muhammad  ibn
Abdul  Karîm  ‘Athâillâh  diterjemahkan. Bahkan  pada  generasi  berikutnya,  masa pemerintahan  Raja  Ali  ibn  Raja  Ja’far banyak pembesar kerajaan yang turut aktif
18 Martin van Bruinessen, Pesantren, Madrasah,  dan  Sekolah ,  (Jakarta:  LP3ES,  1988).
Lihat  juga:  Martin  van  Bruinessen, Kitab  Kuning , (Bandung: Mizan, 1999)
19 Wan  Mohd.  Shaghir  Abdullah, Filologi Melayu, jilid 4, (1995), h. 59-61 20 Abu  Hassan  Sham, Puisi-Puisi  Raja  Ali Haji, h. 6 21 Salah  satu  buktinya  menurut  Sham adalah jika ada qari yang datang ke penyengat, guru itu diminta untuk tinggal dua atau tiga bulan untuk mengajarkan  Al-Qur’an  kepada  pegawai  dan pembesar  Penyengat,  kemudian  diberinya  qari’ tersebut hadiah yang lumayan. Lihat: Abu Hassan Sham, Puisi-Puisi Raja Ali Haji, h. 7 22 Salah  satu  buktinya  adalah  populernya kisah Alfa  Lailah  wa  Lailah di  Penyengat  pada pertengahan  abad  ke-19  sehingga  muncul  karya adaptasinya  di  sana  seperti Syair  Tajul  Muluk dan Syair  Ibrahim  bin  Khasib .  Abu  Hassan  Sham, Puisi- Puisi Raja Ali Haji, h. 7
dan menjadi pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Terlepas  dari  reputasi  Riau  (Pulau Penyengat)  di  mata  bangsa  Melayu lainnya,  faktanya  Raja  Ali  haji  dan manusia  zamannya  dihadapkan  dengan ancaman serius dari bahaya luar yang tidak kuasa  mereka  kendalikan  yang  sewaktu- waktu  dapat  meluluh-lantakkan  sendi- sendi  tradisi  Melayu  yang  Islami.  Apalagi pemerintah  Belanda  melakukan  penetrasi dengan  strategi  pengkaburan  nilai-nilai Islam  yang  salah  satunya  dilakukan  oleh Snouck  Hurgronje  dengan  propaganda Islam yang benar adalah Islam yang tidak ada  sangkut  pautnya  dengan  kegiatan ekonomi  dan  politik,  yang  dikatakannya sebagai Islam ritual atau Islam pribadi. Sebagai  benteng  tradisi,  maka  yang dilakukan  Raja  Ali  Haji  dan  tokoh-tokoh sezamannya adalah menggaungkan pembaharuan  Islam  untuk  mengatakan bahwa islam yang dipelihara oleh kolonial sebagai  alat  kekuasaannya  itu  Islam  yang keliru.  Islam  yang  benar  ialah  yang meniscayakan  bukan  saja  keimanan kepada  Allah  semata,  tetapi  juga meniscayakan ikhtiar dan pemikiran untuk mengatasi  persoalan  zaman.  Penjajahan adalah bentuk perbudakan yang bertentangan  dengan  ajaran  Islam  yang karenanya harus dilawan. Untuk itu orang Islam  harus  ambil  bagian  dalam kehidupan ekonomi, politik, dan kebudayaan,  serta  tidak  boleh  berpangku tangan dan menyerahkannya kepada orang lain. Adapun tokoh-tokoh yang memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi, tradisi ilmiah dan life style Raja Ali Haji, antara lain:
1) Raja Ahmad Dalam  kehidupan  Raja  Ali  Haji, Raja  Ahmad  memainkan  peran  sebagai orang tua biologis sekaligus idiologis bagi putranya itu. Hal ini karena ditangannyalah  asuhan  dan  pendidikan dasar yang dikenyam Raja Ali Haji berasal,
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 159
muyûl dan kecenderungan yang dimilikinya terwariskan dengan sempurna. Kecintaannya terhadap dunia kepenulisan, perhatian besar terhadap dimensi spiritual yang  akhirnya  terekspresikan  dalam tarekat naqsyabandiyah, bahkan perhatiannya terhadap rekonstruksi sejarah yang diwujudkan lewat  tulisanpun diikuti  oleh  sang  putra.  Kitab  sejarah
Tuhfat  Al-Nafis yang  merupakan  sebuah epik  yang  menghubungkan  sejarah  Bugis di ranah melayu dan hubungannya dengan raja-raja  Melayu  adalah  bukti  dari pengaruh kuat yang terwariskan dari ayah ke  sang  anak  ini  dari  sisi  kecenderungan terhadap  sejarah.  Menurut  Virginia Matheson, Tuhfat Al-Nafis ditulis Raja Ali Haji  bersama  orang  tuanya.  Sangat mungkin, Raja  Ali  Haji  memperbaiki dan menyempurnakan  teks  yang  sebelumnya ditulis  Raja  Ahmad. 23 Darah sastrawan
Raja Ali Haji menurun dari ayahnya 24
2) Abû Hâmid Al-Ghazâli Perkembangan pemikiran dan spiritualitas  Raja  Ali  Haji  secara fundamental  dipengaruhi  oleh  goresan pena Hujjatul  Islâm Abu  Hâmid  Al- Ghazâli.  Salah  satu  indikasi  kekaguman Raja Ali haji terhadap teolog  besar persia yang  juga  merupakan  salah  satu  fuqahâ` madzhab  syâfi’i  ini  dapat  diketahui  dari frekuensi  rujukannya  terhadap  kitab Ihyâ`
‘Ulûmuddîn yang  fenomenal  itu.  Bahkan dalam  kitab Tsamarât  Al-Muhimmah yang menguraikan tentang konsepsi politik dan pemerintahan  Islam  terdapat  kemiripan yang  amat  kentara  dengan Ihyâ`
‘Ulûmuddîn dan at-Tibr  al-Masbûk  fî
23 Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, Tuhfat Al- Nafis ,  h.  xx.  Lihat  juga  Barbara  Watson  Andaya dan  Virginia  Matheson, Pikiran  Islam  dan  Tradisi
Melayu,
http://www.rajaalihaji.com/id/article.php?a=Z0R
IL3c%3D=  diunduh pada 22 Mei 2018
24 Raja  Ali  Haji,  Sastrawan  dan  Ulama
Melayu,
http://www.riaupos.co/spesial.php?act=full&id= 405&kat=7 , diunduh pada tanggal 22 Juni 2018
Nashîhat al-Muluk karya Al-Ghazâli, tidak hanya  pada content nya,  tetapi  juga  pada sistematika bab pembukanya. Lihat  saja  misalnya,  pada  bagian awal  kitab Ihyâ`  ‘Ulûmuddîn yang merupakan  karya magnum  opus nya,  Al- Ghazâli  mengupas  tentang  ilmu  dan urgensinya, adâb al-‘âlim (etika orang yang berilmu), adâb  al-muta’allim (etika  pencari ilmu).  Demikian  juga  pada at-Tibr  al- Masbûk fî Nashîhat al-Muluk . 25 Hal ini sama dengan  yang  dilakukan  oleh  Raja  Ali  haji dalam  menyajikan  pemikiran  politiknya dalam kitab Tsamarât Al-Muhimmah. Relevansi  ajaran  Al-Ghazâli  dengan latar  Melayu  kala  itu  adalah  karena  ia menekankan  pentingnya  moral  sebagai penyangga keimanan dan prilaku manusia dalam relasi sosialnya. Runtuhnya berbagai peradaban suatu komunitas tidak semata-mata  dikarenakan  mundurnya pemikiran,  tetapi  lebih  dikarenakan keruntuhan  sendi-sendi  moral  para penguasanya.  Hal  inilah  sesungguhnya yang  menjadi  benang  merah  antara pemikiran  Al-Ghazâli  dengan  Raja  Ali Haji.
Disamping  Raja  Ahmad  dan  Al- Ghazâli,  menurut  Syahid,  pemikiran politik  Raja  Ali  Haji  juga  sangat dipengaruhi  oleh  para  teolog  faqih  Sunni seperti Muhammad Idris Al-Syafi’i dengan al-Risâlah -nya,  Ibrahim  bin  Ibrahim  Al- Laqani  dengan Jawharat  at-Tauhîd- nya,  Al- Zawzâni  dengan Ithâf  al-  Murîd  ‘alâ Jawharat  at-Tauhîd, Al-Bayjuri  dengan Tuhfat al- Murîd ‘alâ Jawharat at-Tauhîd. 26

## KONTEN FIKIH SIYASAH DALAM
PEMIKIRAN RAJA ALI HAJI
a. Sistem Politik Basis  intelektual  yang  Islami  dan kesertaannya dalam Tarekat Naqsyabandiyah  memberikan  pengaruh yang  signifikan  terhadap  pandangan politik  Raja  Ali  Haji.  Warna  Islam  yang
25 Achmad Syahid, Pemikiran Politik, h. 238 26 Ibid, h. 261
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
160
kental  dengan  moralitasnya  menjadi konsepsi  politik  Raja  Ali  Haji  yang berorientasi  pada  ideologi  kerajaan;  hal tersebut  merupakan  ekspresi  dari  hasrat Raja  Ali  Haji  untuk  membangun  kembali institusi  kerajaan  yang  berbasis  Islam, setelah dalam perkembangannya mengalami  proses  degradasi  moral sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam
Tuhfat  al-Nafis . 27 Raja  Ali  Haji  mengkritik pedas  perilaku  politik  raja-raja  Melayu yang  dinilai  telah  menyimpang  dari  nilai- nilai Islam, khususnya tentang pengendalian hawa nafsu, telah terabaikan dalam kehidupan politik raja-raja Melayu. Dalam  pandangan  Raja  Ali  Haji, sistem  kerajaan  merupakan  model bangunan politik ideal bagi dunia Melayu.
Hal ini tampak sedemikian kuat pada fakta bahwa  pemikiran  politik  yang  tertuang dalam  karya-karya  Raja  Ali  Haji, teristimewa  teks Tsamarât  Al-Muhimmah. 28 Tentu  saja  sistem  kerajaan  yang bersendikan  syari’at  sebagaimana  yang diaplikasikan  oleh  Yang  Dipertuan  Muda Raja Ali sebagaimana yang dilukiskan oleh Raja  Ali  Haji  dalam Zaman  Gemilang Yamtuan  Muda  Raja  Ali. 29 Bahkan Fathurahman dan Burhanudin mentahbiskan  Raja  Ali  Haji  sebagai penggagas  bagi  kebangkitan  kembali 27 Episode ini terkait dengan perilaku Sultan Mahmud  Syah  III  sebagaimana  telah  disebutkan dalam Bab II. Lihat pula Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, Tuhfat Al-Nafis , h. 345-356
28 Oman Fathurahman dan Jajat Burhanudin, Raja  Ali  haji  dan  Bahasa  Indonesia, Makalah  ditulis  atas  undangan  Pemerintah  Kota
Tanjungpinang  dalam rangka pengusulan Raja  Ali Haji  sebagai  Pahlawan  Nasional  dan  terkodifikasi dalam  buku  Sejarah  Perjuangan  Raja  Ali  Haji Sebagai  Bapak  Bahasa  Indonesia.  Lihat  Hasan Junus, Sejarah Perjuangan Raja Ali Haji, h. 351-352 29 Zaman  Gemilang  Yamtuan  Muda  Raja  Ali adalah  Bab  ke  52  dalam  kitab Tuhfat  Al-Nafis. Lihat:  Raja  Ahmad  dan  Raja  Ali  Haji, Tuhfat  Al- Nafis , (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982), h. 341-344
sistem  kerajaan  dalam  dunia  Melayu  di abad ke-19. 30
b. Hal Ihwal Pelaksanaan Kekuasaan Bertuah rumah ada tuannya..
Bertuah negeri ada pucuknya..
Elok rumah ada tuannya.. Elok negeri ada rajanya.. 31 Ungkapan tersebut di atas merupakan  sebuah  ungkapan  dalam tradisi  Melayu  yang  menyatakan  tentang urgensi  kepemimpinan  dalam  sebuah komunitas masyarakat. Faktanya, keberadaan  figur  seorang  pemimpin sangat dibutuhkan dalam komunitas, baik dalam tataran kehidupan berumah tangga, bermasyarakat,  terlebih  lagi  pada  tataran kehidupan  bernegara.  Tradisi  Melayu berusaha mendudukkan seorang pemimpin  yang  mereka  sebut  sebagai “orang  yang  dituakan”  pada  posisi pembimbing,  pelindung,  penjaga,  dan penuntun masyarakat dalam arti luas, baik untuk kepentingan hidup duniawi maupun ukhrawi, menghadirkan sebanyak mungkin kemaslahatan dan meminimalisir mafsadah. Profil  pemimpin  seperti  inilah yang  akan  mampu  menghadirkan  negeri elok nan bertuah yang  berpotensi  dapat memberikan  keadilan  dan  kesejahteraan hidup  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat. Seorang kepala negara dalam ketatanegaraan  Islam  memegang  amanah kenabian sebagai uli al-amri dalam menjaga risalah  dan  mengatur  urusan  dunia, 32 Al- Mâwardi  menyebutnya  karena  sangat menentukan  dalam  penegakan  urusan
30 Oman Fathurahman dan Jajat Burhanudin, Raja Ali haji dan Bahasa
Indonesia, dalam  Hasan  Junus, Sejarah  Perjuangan Raja Ali Haji, h. 352
31 http://kabarnet.wordpress.com/2018/
09/02/karakteristik-kepemimpinan-ideal-menurut- raja-ali-haji-dan-relevansinya-dengan-prinsip- prinsip-tata-kelola-pemerintahan-di-indonesia. diunduh pada tanggal 2 September 2018
32 Setiawan  Budi  Utomo, Fikih  Kontemporer: Tanya  Jawab  Politik,  Ekonomi,  Sosial,  dan  Kesehatan Kontemporer  di  Majalah  Saksi ,  (Jakarta:  Penerbit Pustaka Saksi, 2000), h. 43
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 161
syar’iyyah 33 . Sedangkan Al-Ghazali menyebut imamah sebagai urusan muhimmat yang  merupakan  landas  tumpu bagi upaya  pengelolaan  agama dan dunia, demi meraih kebahagiaan dunia akhirat. 34 Bahkan Ibnu Taimiyah mengklasifikasikannya  sebagai  kewajiban yang asasi dalam agama karena iqamatuddin menurutnya  tidak  mungkin  direalisasikan tanpa eksistensi imam atau pemimpin. 35
a) Kewajiban Mendirikan Raja dan Tata Cara Pendiriannya
Dalam  Bab  Pertama,  Pasal  1,  kitab Tsamarât  Al-Muhimmah Raja  Ali  Haji menyatakan:
“Bermula  mendirikan  raja  itu  pada ugama Islam fardu  kifayah .  Bermula adalah  sah  pendirian  raja  itu  yaitu dengan  tiga  sebab.  Pertama  dengan sebab bai’ah ahlil halli wal-‘aqdi dari pada ulama, yakni dengan sebab dilantik ....” “Kedua,  dengan  sebab istikhlâf yakni menjadikan  satu  raja  akan  gantinya  # masa  hidupnya,  pada  yang  patut menjadi Raja .... ” “Ketiga,  dengan  sebab tagallub ,  yakni dengan kekerasan seorang laki-laki yang mempunyai  kuat  mengalahkan  suatu negeri itu, kemudian menjadilah ia raja dengan dirinya sendiri”. 36 Para  ulama  ummat  telah berkonsensus ( ijma )  tentang  wajibnya  hukum  mendirikan raja.  Meskipun  terdapat  perbedaan  pendapat diantara  para  mereka  tentang  landasan argumen  kewajiban  hukum  mendirikan  raja
33 Ali  bin  Muhammad  bin  Habîb  Al- Mâwardi, Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wa Al-Wilâyat Al-Dîniyyah, (Kuwait:  Maktabah  Dâr  Ibnu Qutaibah, 1409), cet ke-1, h.5
34 Abû  Hâmid  Muhammad  Al-Ghazâli, Al- Iqtishâd  fi  Al-I’tiqâdi ,  (Ankara:  Nur  Matbaasi Universitas Ankara, 1962 ), h. 234 35 Taqiyuddin Ahmad ibn Abdissalâm (Ibnu Taimiyah), Al-Siyâsah  Al-Syar’iyyah  fî  Ishlâhi  al-Râ’i wal-Ra’iyyah, (Beirut:  Dar  al-âfaq  al-jadîdah, 1403H), h. 138
36 Raja  Ali  Haji,  Tsamarat  Al-  Muhimmah, dalam  Mahdini, Tsamarât  Al-Muhimmah:  Pemikiran Raja  Ali  Haji  Tentang  Peradilan, Pekanbaru: Penerbit Yayasan Pusaka Riau, 1999, h. 43
tersebut, 37 namun  terlepas  dari ikhtilaf tersebut, maka  pernyataan  Raja  Ali  Haji tentang hukum mendirikan raja ini menunjukkan pemahamannya mengenai urgensi  kepemimpinan  dalam  kehidupan ummat  sebagaimana  yang  dipahami  para fuqaha  terdahulu,  seperti  ungkapan  Ibnu Taimiyah berikut:
ﻢﻈﻋأ  ﻦﻣ سﺎﻨﻟا  ﺮﻣأ  ﺔﻳﻻو نأ فﺮﻌﻳ  نأ  ﺐﳚ ﺎ  ﻻإ ﺎيندلﻟ ﻻو ﻦﻳدلﻟ مﺎيق ﻻ لب ﻦﻳدﻟا تﺎبجاو عﺎمتجﻻ  ﻻإ ﻢهتحلصﻣ ﻢتت ﻻ مدآ ﲏب نإف . دﻨﻋ  ﻢﳍ  دب  ﻻو  ،  ﺾﻌب  ﱃإ  ﻢهﻀﻌب  ﺔجﺎﳊ سأر ﻦﻣ عﺎمتجﻻا . 38
“Harus  diketahui,  bahwa  memimpin  dan mengendalikan  rakyat  adalah  kewajiban  yang  asasi dalam agama. Bahkan iqamatuddin tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya kepemimpinan. Sedangkan seluruh anak Adam, mustahil  akan  mencapai  kemaslahatan  optimal kalau  tidak  ada  perkumpulan  yang  mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. perkumpulan  ini  sudah  pasti  butuh  seorang pemimpin (untuk mengendalikan).” Pendapat  Raja  Ali  Haji  ini  sejalan dengan jumhûr fuqaha dari  kalangan Ahlussunnah  Wal  Jamâ’ah , Murji’ah , Syi’ah , mayoritas Mu’tazilah ,  dan  mayoritas Khawârij tentang hal tersebut. 39
37 Madzhab  pertama  berpendapat  landasan argumen  kewajiban  mendirikan  raja  adalah  akal.
Mereka  berargumen  bahwa  secara  akal  sehat manusia  membutuhkan  seorang za’îm yang melindungi  mereka  dari  kezhaliman,  menengahi perselisihan  dan  sengketa  diantara  mereka. tanpanya  niscaya  terjadi  kekacauan  yang berkepanjangan  dalam  hidup  mereka.  adapun madzhab  kedua  berpendapat    bahwa  landasan argumen  kewajiban  mendirikan  raja  adalah  syara’ dan  bukannya  akal.  Karena  imam  melaksanakan kewajiban yang datang dari syara’ sebagaimana QS. An-Nisa  (4):  59.  Lihat:  Ali  bin  Muhammad  bin Habib Al-Mâwardi, Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah, h. 5 38 Taqiyuddin Ahmad ibn Abdissalâm (Ibnu Taimiyah), As-Siyâsah Asy-Syar’iyyah, h. 138 39 Wahbah  Az-Zuhaili, Al-Fiqh  Al-Islâmî Wa Adillatuhu, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1405 H) cet. Ke- 2, juz. 6, h. 663
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
162
Sedangkan  ungkapan  Raja  Ali  Haji bahwa  hukum  mendirikan  raja  adalah fardhu kifâyah, ternyata hal tersebut selaras dengan ungkapan Al-Mâwardi dalam kitab Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah Wal-Wilâyât Ad-
Dîniyyah , sebagaimana ungkapannya berikut ini:
ِﺔَﻳﺎَﻔِﻜْﻟا ﻰَلَﻋ ﺎَهُﺿْﺮَﻔَـف ِﺔَﻣﺎَﻣِْﻹا  ُبﻮُجُو  َﺖَبَـﺛ اَذِإَف ﻢْلِﻌْﻟا  ِﺐَلَﻃَو ِدﺎَهِْﳉﺎَﻛ . 40
“Ketika telah tetap kewajiban mendirikan raja, maka  kewajibannya  bersifat  fardhu  kifâyah sebagaimana  kewajiban  jihad  dan  mencari ilmu.” Juga selaras dengan pendapat Qâdhi Abu  Ya’la  Al-Hanbaliy 41 dan  Zakariyya Al-Anshâri. 42 Sementara  klausul  kedua  dari  Pasal pertama  kitab Tsamarât  Al-Muhimmah diatas  membicarakan  tentang  tata  cara pendirian  raja  atau  pengangkatannya
(Kaifiyyah  in’iqâd  al-imâmah) yang  juga sebagaimana  kajian  para  fuqaha,  yaitu melalui bai’at  ahlil  halli  wal  ‘aqdi , 43 dengan cara istikhlâf , serta dengan cara penguasaan dengan kekuatan dan kemenangan atau taghallub . 44 Menurut  Raja  Ali  Haji  sebab pertama  seseorang  menjadi  raja  adalah
40 Ali  bin  Muhammad  bin  Habîb  Al- Mâwardi, Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah , h. 4
41 Abu  Ya’la  Muhammad  ibn  Husain  Al- Farra’, Al-Ahkâm  As-Sulthâniyyah  Wa  Al-Wilâyat Al-Dîniyyah, (Beirut:  Dâr  Al-Kutub  Al-‘Ilmiyyah, 2000), h. 19 42 Abu Yahya Zakariyya ibn Muhammad Al- Anshari, Fath  Al-Wahhab  bi  Syarh  Al-Minhaj, (ttp: Dar Al-Fikr, 2002), h. 185-189 43 Ahlul  Halli  Wal  ‘aqdi  adalah  sebuah institusi politik yang memiliki  wewenang melantik raja  setelah  sebelumnya  menggelar  musyawarah. Dengan komposisi terdiri atas beberapa orang laki- laki  yang  adil  dan  memiliki  reputasi  yang  baik, kepala-kepala  suku  dan  ulama  yang  dipandang layak  dan  mumpuni.  Lihat  Achmad  Syahid, Pemikiran Politik , h. 249
44 Lihat  Mushthafâ  Al-Khin, Al-Fiqh  Al- Manhaji ‘Alâ  Madzhab Al-Imâm Asy-Syâfi’î, (Serbia: al-Fithrah,  tt),  jilid  3,  h.  610-611.    Wahbah  Az- Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islâmî, juz. 6, h. 680-683
bai’at  ahlil  halli  wal  ‘aqdi. Ahlul  Halli  Wal ‘aqdi adalah  sebuah  institusi  politik  yang memiliki  wewenang  melantik  raja  setelah sebelumnya menggelar musyawarah untuk menentukan  sosok  figur  yang  dipandang layak dan memenuhi kriteria dan prasyarat untuk  dinobatkan  menjadi  raja.  Adapun komposisi ahlul  halli  wal  ‘aqdi terdiri  atas beberapa  orang  laki-laki  yang  adil  dan memiliki reputasi yang baik, kepala-kepala suku dan ulama yang dipandang layak dan mumpuni. Hasil  musyawarah  dan  pelantikan yang  dilakukan  oleh ahlul  halli  wal  ‘aqdi secara  otomatis  memberikan  wewenang kepada  raja  yang dilantik  untuk mengemban tugas menegakkan kebenaran ( haq ) dan menjauhkan kelaliman berdasarkan  lunas-lunas  syari’at  dan berkuasa  atas  seluruh  wilayah  kerajaan berikut  wilayah-wilayah  taklukan  beserta semua  pihak  yang  berdiam  didalamnya. Namun  sayangnya,  Raja  Ali  Haji  tidak sama sekali menyinggung tentang hal yang dianggap urgent oleh  para  fuqaha 45 ,  yaitu masalah kuorum 46 pada majelis 45 Para fuqaha berpendapat karena implikasi bai’at itu mengikat seluruh pihak yang berada pada wilayah  kekuasaan  raja  tersebut  untuk  taat kepadanya,  dan  merupakan  bentuk  penegasan penerimaan  terhadap  kepemimipinan  sang  raja maka  masalah  kuorum  menjadi  penting.  Hal  ini menjadi  pendapat  Al-Asy’ari,  Al-Baqillani,  Al- Qalani,  Al-Ghazâli,  Al-Juwaini,  Al-Syihristani. Lihat: Syahid, Pemikiran Politik , h. 250
46 Sebagian  fuqaha  berpendapat  bahwa kuorum  baru  tercapai  hanya  dengan  kehadiran mayoritas  anggota Ahlul  Halli  wal  ‘Aqdi. Namun pendapat  ini  terbantahkan  dengan  sendirinya dengan kondisi faktual bai’at Abu Bakar As-siddiq. Fuqaha  Kufah  berpendapat  kuorum  tercapai dengan  3  orang  dengan  analogi  akad  nikah;  1 hakim, 2 saksi. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa  kuorum  dapat  tercapai  dengan  5  orang anggota Ahlul  Halli  wal  ‘Aqdi dengan  argumen bai’at  Abu  Bakar  As-siddiq  oleh  5  orang  (Umar, Abu  Ubaidah  ibn  Al-Jarrah,  Usaid  ibn  hudhair, Basyr ibn Sa’ad, dan Salim maula Abi Hudzaifah). Ada  juga  yang  berpendapat  cukup  dengan  satu orang  saja,  dengan  argumen  bai’at  Al-‘Abbas kepada  Ali  ibn  Abi  Thalib.  Lihat:  Ali  bin
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
163
musyawarah ahlil halli wal ‘aqdi, siapa yang paling berhak melantik diantara  mereka, 47 dan perlunya saksi saat prosesi pelantikan dilakukan oleh mereka.
Sebab kedua seseorang menjadi raja menurut  Raja  Ali  Haji  adalah istikhlâf yakni  menjadikan  satu  raja  akan  gantinya masa  hidupnya,  pada  yang  patut  menjadi
Raja 48 yaitu  sebuah  mekanisme  yang dilakukan  oleh  seorang  raja  (pemimpin) yang  sedang  berkuasa  untuk  menunjuk seseorang  yang  akan  menggantikan dirinya. Keabsahan mekanisme istikhlâf ini berdasarkan ijmâ’ atau  konsensus  umat. 49 Bukti  empirik  mekanisme istikhlâf ini adalah apa yang dilakukan oleh Abû Bakar as-Siddîq  saat  masih  menjabat  sebagai khalifah  yang  menunjuk    ‘Umar  bin Khathâb  menjadi  penggantinya.  Adapun bentuk konsensus umat terhadap mekanisme  ini  adalah  praktek  Abû Bakar as-Siddîq  dan  tidak  adanya  penolakan ummat  atas  diberlakukannya  mekanisme ini.
Namun,  Raja  Ali  Haji  tampaknya mengalami iltibâs dalam  menyebutkan contoh  mekanisme istikhlâf ini.  Dalam persepsi Raja Ali haji contoh dari istikhlâf adalah  musyawarah  yang  ditempuh  oleh keenam 50 calon  yang  ditunjukknya  untuk
Muhammad bin Habîb Al-Mâwardi, Al-Ahkâm As- Sulthâniyyah , h. 7 47 Al-Ghazâli  berpendapat  bahwa  yang paling  berhak  untuk  melantik  raja  dari  kalangan ahlul  halli  wal  ‘aqdi adalah dzu  syaukah atau  orang yang  paling  berwenang  karena  paling  mendapat banyak dukungan dari rakyat.  Hal ini menurutnya hal  ini  akan  membuat  pihak  lain  akan  segera membaiat raja tersebut dan inqiyâd (taat) kepadanya karena tujuan bai’at ini adalah meyatukan berbagai pendapat dan keinginan  kepada seorang raja  yang ditaati  bersama  atau  agar  kepemimipinan  berjalan efektif.
48 Raja  Ali  Haji,  Tsamarat  Al-  Muhimmah, dalam Mahdini, Tsamarât Al-Muhimmah , h. 43
49 Ali  bin  Muhammad  bin  Habîb  Al- Mâwardi, Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah , h 11
50 Mereka ini adalah ‘Usmân bin ‘Affân, ‘Alî bin  Abî  Thâlib,  Az-  Zubair  bin  ‘Awwâm, ‘Abdurrahmân  bin  ‘Auf,  Sa’ad  bin  Abi  Waqqâsh, dan Thalhah bin ‘Ubaidillâh.
memilih salah satu diantara mereka sendiri sebagai  khalifah  suksesor  ‘Umar  bin Khathâb.  Padahal  lintasan  sejarah  yang diperankan  oleh  mereka  dalam  fase  itu adalah  sebuah  mekanisme ahlul  halli  wal ‘aqdi yang menurut Syahid disebut sebagai preseden terbaik  bagi penerapan  lembaga ahlul halli wal ‘aqdi 51
Pada  tataran  praktisnya,  Kerajaan Riau-Lingga  yang  menganut  konsep politik kerajaan atau monarkhi mendasarkan suksesi kepemimpinan kerajaan melalui mekanisme istikhlâf , yaitu para  suksesor  pengganti  Sultan  (Yang Dipertuan Muda Riau) Riau-Lingga dipilih oleh  Sultan  yang  sedang  berkuasa  setelah berkonsultasi  terlebih  dahulu  dengan keluarga  kerajaan  ataupun  pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. 52 Adapun  sebab  ketiga  seseorang menjadi raja menurut Raja Ali Haji adalah dengan  cara taghallub atau  penguasaan dengan  kekuatan  dan  kemenangan.
Meskipun  Raja  Ali  Haji  tidak  membahas mekanisme taghallub ini  secara  terperinci.
Substansi  peralihan  kekuasaan  dengan mekanisme ini terjadi apabila ada seorang laki-laki yang melakukan invasi militer dan memenangkan  pertempuran  kemudian menobatkan  dirinya  sebagai  raja,  maka sahlah  kepemimpinannya  tersebut  tanpa diperlukan akad pada saat yang sama umat Islam harus mengakui keabsahan kepemimpinannya. Hal  ini  sebagaimana  riwayat  Abu
Ya’la  dari  Ibnu  Malik  al-‘ath-thâr  sebagai berikut:
ﺔﻔيلخ رﺎص ﱴح فيسﻟ  ﻢهيلﻋ ﺐلغ ﻦﻣو " ﻦﻣؤﻳ  دحﻷ  لﳛ  ﻼف  ﲔﻨﻣؤﳌا  ﲑﻣأ  يﲰو
51 Achmad Syahid, Pemikiran Politik , h. 252
52 Raja Ahmad dan Raja Ali Haji, Tuhfat An- Nâfis , h. 353-355
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
164
وأ نﺎﻛ ًاﺮب ،ًﺎﻣﺎﻣإ ﻩاﺮﻳ ﻻو ﺖيبﻳ نأ ﺮخﻵا مﻮيﻟاو

## "ًاﺮجﺎف
53
“Dan  barangsiapa  mengalahkan  mereka (penguasa sebelumnya) dengan kekuatan pedang, sehingga menjadikan dirinya khalifah dan diberi gelar amir al-mukminin, maka tidak halal bagi seorang  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari akhir untuk tidak mengakuinya sebagai imam, baik bersikap baik maupun jahat.” b) Makna Raja Sebagai pemegang tertinggi supremasi  kekuasaan,  seorang  raja hendaknya  menjadi  sosok  ideal  yang memiliki  karakteristik  komplit  dan menunjukkan  kredibilitas  ( mishdaqiyah ) untuk  menunaikan  amanah  besar  yang dipikulkan di pundaknya. Raja hendaknya dapat  menjadi  panutan  bagi  rakyatnya, pada  saat  yang  sama  juga  harus  merakyat dalam  artian  mengerti  betul  dan merasakan kondisi riil rakyatnya.
Terkait  dengan  peran  yang  harus dimainkan  seorang  raja,  Raja  Ali  Haji memberikan pandangan politiknya sebagai berikut:
“Bermula  makna  raja  itu,  jika  dikata  raja itu  dengan  makna khalîfah yaitu  khalifah Rasulullah Shal-lallahu ‘alaihi wasallam , pada mendirikan  Islam  dan  menghukumkan akan  segala  hamba  Allah  dengan hukumnya Qur’an dan hadits dan ijma`. Jika  dikata  raja  itu  dengan  makna sultan ,
maka  yang  mengeraskan  hukuman  atas segala  rakyatnya  dengan  hukuman  yang adil  yang  datang  daripada  Allah  dan RasulNya.
Dan  jika  dikata  raja  itu  dengan  makna imâm ,  maka  yaitu  ikutan  segala  rakyatnya yang  tiada  membawa  kepada  kufur  dan maksiat.”
Dalam  pemikiran  politik  Raja  Ali Haji,  pada  hakikatnya  seorang  pemimpin, dalam hal ini adalah raja, setidak-tidaknya
53 Abû  Ya’la  Muhammad  ibn  Husain  Al- Farrâ’, Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah, h. 23
harus  mampu  merepresentasikan  tiga tipikal  kepemimpinan  sekaligus  sehingga keberadaannya dapat menghadirkan kemaslahatan  yang  optimal  bagi ra’iyyah serta  meminimalisir  bahkan  menegasikan mafsadah . Tiga  tipikal  kepemimpinan  yang harus  diperankan  seorang  raja  atau pemimpin  tersebut  adalah: pertama ,  (raja) merepresentasikan  eksistensi  seorang khalîfah . Maksudnya raja sebagai “wakil” Tuhan  di  muka  pemimpin  bumi  untuk memakmurkan  bumi  dengan  syariat-Nya sekaligus  “wakil”  Nabi  Muhammad, sebagai  penerus  estafeta  kepemimpinan dalam penegakan Islam dan implementasi hukum-hukumnya.  Dengan  kata  lain fungsi  pemimpin  atau  dalam  hal  ini  raja adalah  membumikan  syariat  dan  risalah kenabian  yang  telah  dibawa  oleh  Nabi Muhammad  SAW  atau al-khilâfah  ‘alâ minhâj an-nubuwwah . Kedua , pemimpin (raja) merepresentasikan  eksistensi  seorang sulthân .  Yaitu  bahwasanya  raja  dengan legitimasi politik berupa  kepercayaan dari rakyat yang diberikan kepadanya berkewajiban untuk menghadirkan kemaslahatan  yang  optimal  bagi ra’iyyah serta meminimalisir mafsadah . Oleh karena itu,  pemimpin  (raja)  harus  menjalankan roda pemerintahan dalam koridor menegakkan  keadilan  sesuai  dengan petunjuk Al-Qur‘an dan al-Sunnah. Ketiga, pemimpin (raja) merepresentasikan  peran  seorang imâm .
maksudnya ia harus menjadi suri tauladan dan pilot project bagi rakyatnya. Analoginya adalah  imam  shalat,  yang  setiap perbuatannya harus diikuti oleh makmum. Sebagaimana hadits Rasulullah:
ِﻪِب ﱠَﰎْؤُـيِﻟ ُمﺎَﻣِْﻹا َلِﻌُج ﺎَﱠﳕِإ َلﺎَق
(يرﺎﺨبﻟا ﻩاور)
54
54 Hadits  Riwayat  Al-Bukhari,  dengan sanad sebagai berikut: ٌكِلاَم  اَن َرَب ْخَأ  َلاَق  َفُسوُي  ُنْب  ِ ﱠ   ُدْبَع  اَنَثﱠدَح
ِنْبا  ْنَع ٍكِلاَم  ِنْب  ِسَنَأ  ْنَع ٍباَهِش
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 165
“ Sesungguhnya Imam itu hanya diangkat untuk diikuti” (HR. Muslim) Satu  hal  yang  cukup  mengejutkan menurut  Syahid, 55 adalah  karena  Raja  Ali Haji  tidak  menyinggung  terminologi amir yang  harus  terepresentasikan  oleh  raja, padahal  istilah  ini  dipergunakan  oleh Umar  bin  Khattab  dengan  gelar  amir  al- mu’minin. 56
c) Kriteria Raja Sebagaimana  bahasan  para  fuqaha, Raja  Ali  Haji  juga  meletakkan  prasyarat dan  kriteria  yang  cukup  ketat  yang  harus dipenuhi seorang raja. Pemberian kualifikasi  yang  ketat  terhadap  calon  raja ini  juga  dibahas  oleh  para  fuqaha  klasik. Hal  ini  merupakan  sebuah  ikhtiar  dari mereka  agar  calon  raja  tersebut  benar- benar qualified sehingga mampu mengemban amanah kepemimpinan tersebut dengan baik. Dalam hal ini ia menyatakan: “Adapun  syaratnya ‘ala  al-jumlah bahwa hendaklah raja itu Islam yang teguh memegang  ugama  Islam  dan  laki-laki mukallaf dan  merdeka  lagi  adil  lagi mempunyai  ijtihad  yang  elok  dan mempunyai  bicara  yang  baik  dan penglihatan  yang  baik  dan  mempunyai berani  yang  tetap  dan  yang  rajin,  tiada jemu  dan  malas  daripada  mendirikan kerajaan,  lagi  pantas  segera  berbangkit pada  tiap-tiap  pekerjaan  yang  jadi kebijakan, maka inilah setengah syarat raja yang dihimpunkan”. 57
Dalam  hal  ini  dapat  dijabarkan  bahwa kualifikasi calon raja menurut Raja Ali haji adalah:
1) Beragama  Islam  dan  komotmen menjalankan ajarannya; 2) Laki-laki mukallaf yang merdeka;
55 Achmad Syahid, Pemikiran , h. 34 56 Ali  bin  Muhammad  bin  Habîb  Al- Mâwardi, Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah , h. 13 57 Raja Ali Haji, Tsamarat Al- Muhimmah, dalam Mahdini, Tsamarât Al-Muhimmah , h. 44
3) Adil;
4) Memiliki  kemampuan  untuk  berijtihad yang baik;
5) Memiliki  kemampuan  berbicara  yang baik; 6) Memiliki kemampuan mendengar yang baik;
7) Memiliki keberanian yang tetap; 8) Rajin  dan  tidak  malas  dalam menjalankan roda pemerintahan; 9) Trengginas dan cekatan dalam melakukan  pekerjaan  yang  mengarah kepada kebajikan. Secara  umum,  pandangan  Raja  Ali
Haji  ini inline dengan  pendapat  para fuqaha.  sebut  misalnya  Al-Mâwardi  yang mempersyaratkan  7  kriteria  bagi  seorang imam, yaitu: adil, berilmu yang memungkinkan  untuk  berijtihad,  sehat indera  pendengaran,  penglihatan  dan lisannya,  sehat  secara  fisik  yang memungkinnya untuk cepat bergerak dan cekatan, kecerdasan  yang  dapat  mengatur kemaslahatan  rakyat,  berani  dalam melindungi  negeri  dan  berjihad  melawan musuh,  serta  keturunan  dari  suku Quraisy. 58 Hanya  saja  Raja  Ali  Haji  tidak menyebutkan syarat terakhir yang disebutkan  Al-Mâwardi,  yaitu  keturunan dari suku Quraisy. Dalam hal ini Syahid menulis: “Agak  mengejutkan  mengapa  Raja Ali Haji ‘membuang’ syarat kepemimpinan dari suku Quraisy, padahal isu  ini  telah  menjadi  polemik  para  teolog faqih  dalam  diskusi  panjang  merekayang mengupas  masalah  syarat-syarat  menjadi pemimipin negara. Apalagi, kitab Fath Al-
Wahhâb karya  Al-Anshâri  yang  dijadikan kitab matan bagi  Raja  Ali  Haji  masih mempertahankan klausul itu sebagai syarat menjadi raja.” 59
Tetapi,  menurut  hemat  peneliti, penanggalan  syarat  ‘keturunan  dari  suku Quraisy’  oleh  Raja  Ali  Haji  dalam  kitab
58 Ali  bin  Muhammad  bin  Habîb  Al- Mâwardi, Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah , h. 693-697
59 Achmad Syahid, Pemikiran Politik , h. 258
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
166
Tsamarât  Al-Muhimmah ini  dikarenakan kitab Tsamarât  Al-Muhimmah ini  bukan hanya sekedar karya ilmiah di bidang fikih siyasah an  sich melainkan  juga  sebagai pedoman yang secara faktual diberlakukan di  dalam  lingkup  entitas  kerajaan  Riau- Lingga yang tentu saja ‘tidak membutuhkan’ syarat keturunan dari suku Quraisy.  Dan  hal  ini  yang  menjadi diferensiasi  antara  karya  Raja  Ali  Haji dengan karya-karya fuqaha klasik pendahulunya,  meskipun  tampak  terlihat Raja  Ali  Haji  mengambil  dan  mensarikan teori  politiknya  dari  pendapat-pendapat mereka. d) Hak dan Kewajiban Raja Ketika tata cara pendirian raja telah sah  dan  prasyarat  yang  menjadi  kriteria seorang  raja  terpenuhi  maka,  sang  raja tersebut  memiliki  hak  yang  sifatnya given dari  syarak  yang  sekaligus  menjadi kewajiban rakyat yang dipimpinnya.
Dalam  hal  ini  Raja  Ali  Haji menyatakan:
“Syahdan  apabila  didapat  jalan  dan makna dan isyarat yang terdapat itu atas suatu orang  yang  telah  menjadi  raja,  maka fardu lah atas segala rakyat tentaranya taat akan dia, dan haramlah  atas  segala  rakyat  melalui  titah perintahnya yang tiada membawa kepada kufur dan  maksiat  dan  jika  melalui perintah  rajanya serta  tiada  didengarnya  perintah  rajanya  itu maka  jadilah  ia  orang  durhaka.  Dan  jika rakyat-rakyat  itu  berkumpul  kepada  satu tempat dengan menungukuhkan tempatnya pada melawan raja, maka yaitu dinamakan ia orang bugat ,  yakni  orang  durhaka.  Dan  berlakulah hukum bugat atas  mereka  itu.  Seperti  yang tersebut  didalam  kitab  fikih  dengan  harus memerangi  mereka  itu  dengan  syaratnya, intaha ”. 60 Adapun  hak  yang  diberikan  syarak kepada sang raja yang sah yang pada saat yang sama menjadi kewajiban rakyat yang dipimpinnya  adalah  ditaati  titah-titahnya.
60 Raja  Ali  Haji,  Tsamarat  Al-  Muhimmah, dalam Mahdini, Tsamarât Al-Muhimmah , h. 45-46
Menurut  Al-Mâwardi  hak  raja  atas rakyatnya  ada  dua  hal,  yaitu ath-thâ’ah  wa an-nushrah (ditaati  dan  dibantu  dalam pencapaian target-target tugasnya) 61 . Akan tetapi,  dalam  lintasan  sejarah  kita dapatkan  satu  hak  lain  yang  diperoleh imam, yaitu hak memperoleh imbalan dari harta  baitul  mal  untuk  memenuhi keperluan  hidudnya  dan  keluarganya secara patut. 62
Terkait  dengan  hak  pemerintahan yang  sah  yang  telah  menunaikan kewajibannya, Hasan Al-Banna menambahkan al-walâ` (loyalitas)  rakyat kepada  pemerintah  disamping  taat  dan menolong atau membantu pemerintah. 63 Adapun karakter dari pemerintahan yang  layak  untuk  mendapatkan  loyalitas, sikap  taat  dan  bantuan  dengan  harta  dan jiwa dari rakyat menurut Hasan Al-Banna adalah  pemerintahan  yang  memiliki  sikap tanggungjawab  dan  perhatian  terhadap rakyat,  berlaku  adil  kepada  semua manusia,  menjaga  diri    ( ‘iffah )  dalam mendayagunakan  harta  kekayaan  rakyat (asset negara), serta efektif dan ekonomis dalam penggunaannya. 64
Terkait  dengan  kontribusi  terhadap negara dan membantu tugas-tugas raja ini, di  dalam  Gurindam  Dua  Belas  pasal  11, Raja Ali Haji mengungkapkan:
61 Al-Mâwardi, Al-Ahkâm As-Sulthâniyyah , h.
19.
62 Hak  atas  gaji  ini  dapat  kita  temukan dalam  masa  kekhalifahan  Abu  Bakar,  yaitu diriwayatkan  sampai  6  bulan  semenjak  diangkat menjadi  khalifah,  Abu  Bakar  masih  berniaga  di pasar  untuk  menafkahi  diri  dan  keluarganya. Karenanya  para  sahabat  bermusyawarah  terkait pemenuhan  nafkah  tersebut,  karena  dengan  tugas beratnya sebagai khalifah tentu menyulitkan beliau untuk  tetap  berniaga,  sehingga  diputuskan  untuk memberikan  gaji  sebesar  6000  dirham  setahun. Lihat  Abdul  Qadir  Audah, Al-Islâm  wa  Audhâ’una Al-Siyâsiyyah, (Kairo:  Dar  al-kitâb  al-‘arabi,  1957), h. 189 63 Hasan  Al-Banna, Kumpulan  Risalah Dakwah  Hasan  Al-Banna ,  (Jakarta:  Al-I’tishom, 2007), Jilid 1, h. 305
64 Ibid, h. 304
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 167
hendaklah berjasa kepada yang sebangsa 65
Secara  umum  dua  larik  gurindam tersebut  memerintahkan  kepada  setiap  pihak yang  berada  dalam  komunitas  masyarakat, baik  berposisi  sebagai  yang  memimpin maupun  yang  dipimpin  (rakyat)  untuk berkiprah  dalam  menebar  jasa  dan  kebaikan dalam lingkungan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam kerangka taat dan berkontribusi tersebut,  rakyat  dan  terutama  para  pejabat kerajaan  tetaplah  harus  kritis  terhadap  setiap policy yang diambil oleh sang raja, karena sikap tunduk  tanpa  dibarengi  sikap  kritis  akan berimplikasi  pada  kinerja  yang  asal-asalan yang  pada  gilirannya  tidak  akan  membawa kepada pencapaian visi dan target-target sang raja  itu  sendiri.  Hal  ini  diungkapkan  Raja  Ali Haji  dalam  pasal  ke  dua  belas  gurindamnya, yaitu: betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja 66
Selanjutnya  Raja  Ali  Haji  membahas tentang  hukum  mendurhakai  titah  raja  yang sah  dan  telah  melaksanakan  kewajibannya, sebagai berikut:
“....dan  jika  melalui  perintah  rajanya serta  tiada  didengarnya  perintah  rajanya  itu maka  jadilah  ia  orang  durhaka.  Dan  jika rakyat-rakyat  itu  berkumpul  kepada  satu tempat  dengan  menungukuhkan  tempatnya pada  melawan  raja,  maka  yaitu  dinamakan  ia orang bugat ,  yakni  orang  durhaka.  Dan
65 Raja  Ali  Haji,  Gurindam  Dua  Belas, dalam Abu Hassan Sham, Puisi-puisi Raja Ali Haji, (Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa, h. 282
66 Frasa  ‘betul  hati’  bermakna  tunduk  dan tidak  kritis.  Sedangkan  Frasa  ‘sebarang  kerja’ bermakna  kerja  asal-asalan.  Secara  umum  makna penggalan  pasal  ke  12  dari  gurindam  dua  belas adalah dalam melakukan pekerjaan harus bersikap kritis  agar  beroleh  hasil  yang  baik.  Lihat  Ahmad Badrun, Gurindam  Dua  Belas:  Sebuah  Pertemuan Dengan  Raja  Ali  Haji, Makalah  ditulis  atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan Raja Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional  dan  terkodifikasi  dalam  buku  Sejarah Perjuangan  Raja  Ali  Haji  Sebagai  Bapak  Bahasa Indonesia  .  Lihat:  Hasan  Junus, Sejarah  Perjuangan Raja  Ali  Haji ,  h.  403.  Lihat  juga  Raja  Ali  Haji, Gurindam  Dua  Belas,  dalam  Abu  Hassan  Sham, Puisi-puisi Raja Ali Haji, h. 282
berlakulah  hukum bugat atas  mereka  itu. Seperti  yang  tersebut  didalam  kitab  fikih dengan  harus  memerangi  mereka  itu  dengan syaratnya” 67
Menurut  Raja  Ali  Haji,  perbuatan  anti taat  dan  tidak  mendengar  perintah  raja tergolong perbuatan durhaka, karena menyalahi  perintah  Allah  dan  Rasul-
Nya. 68 adapun  jika  perbuatan  durhaka  ini dilakukan  secara  komunal,  yakni  sekumpulan orang  yang  berkumpul  pada  suatu  tempat tertentu  dalam  rangka  untuk  melawan  titah raja,  maka  dalam  terminologi  syariah perbuatan  mereka  disebut  dengan al-baghyu 69 sedangkan para pelakunya disebut bughat . Ada satu catatan yang diberikan jumhur ulama terkait  perlakuan  terhadap ahl  al-bughât yang  diperangi  tersebut,  yaitu  bahwa  harta benda  yang  mereka  tinggalkan  tidak  boleh dirampas,  tetapi  dipelihara  pemerintah  untuk kemudian  dikembalikan  kepada  pemiliknya yang  masih hidup ketika  mereka  sudah sadar dan  diberikan  kepada  ahli  warisnya  sekiranya mereka  terbunuh  dalam  perang  penumpasan pemberontakan tersebut. 70 Hasbi  Ash-Shiddieqy  berpendapat bahwa  diantara al-nushrah (pertolongan)  yang harus  diberikan  kepada  kepala  negara  adalah membantu  dan  mempertahankannya  apabila ditangani  oleh  kaum  pemberontak,  karena
67 Raja  Ali  Haji,  Tsamarat  Al-  Muhimmah, dalam Mahdini, Tsamarât Al-Muhimmah , h. 45-46 68 Lihat  QS.  An-Nisa  [4]:59  serta  hadits- hadits  terkait  perintah  taat  dan  koridor  ketaatan yang disebutkan Rasulullah.
69 Secara  etimologis al-baghyu berasal  dari kalimat ﻰﻐﺑ yang  bermakna ىدتعاو  دحلا  زواجت melampaui  batas  dan  sewenang-wenang.  Lihat: Ibrahim  Unais, Al-Mu`jam  Al-Wasith ,  tt,  h.  85. Dalam hukum pidana Islam berarti pemberontakan  terhadap  pemerintahan  yang  sah dan berdaulat. Ulama Malikiyah mendefinisikannya sebagai  sikap  tidak  mau  tunduk  kepada  penguasa atau  pemimpin  yangg  diangkat  secara  sah  dengan cara  demonstratif,  sedangkan  pemimpin  tersebut tidak  menyuruh  mereka  berbuat  maksiat.  Ulama Ahnâf mencontohkan  prilaku al-baghyu ini  dengan menyebut  golongan  khawarij  yang  keluar  dari kepemimpinan  Ali  bin  Abi  thalib  karena  tidak setuju dengan arbitrase yang dilakukannya dengan Muawiyah  bin  Abi  Sufyan.  Lihat:  Abdul  Aziz Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam, (Jakarta:  Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 1, h. 172
70 Ibid, h. 173-174
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
168
mereka  hakikatnya  memecahbelah  rakyat  dan menimbulkan  bencana  bagi  rakyat  dan negara. 71
e.   Pemakzulan Raja Dalam paradigma politik Islam, jabatan kepala  negara  bukanlah  sesuatu  yang  absolut dan sakral, kepala negara hanyalah mandataris ummat,  atau  lebih  tepat  pelayan  mereka. mandat  tersebut  bisa  dicabut  jika  memang diperlukan  dan  jika  pemegang  mandat mengabaikan amanah,  kewajiban, dan tanggungjawabnya.  Oleh  karena  itu,  para ulama  menuliskan  bab  khusus  tentang ‘Azlu as-sulthân (pelengseran  kepala  negara)  dalam kitab-kitab fiqh  siyâsah .  Dalam  hal  ini meskipun  dengan  sangat  hati-hati  Raja  Ali Haji juga mengikuti jalan mereka.
“  Sebermula  adapun Imam  al-a’zham yakni sultan, tiada boleh diturunkan dari pada kerajaan  jika  hilang  sifat  adilnya  sekalipun. Inilah  yang  tersebut  di  dalam  matan  kitab Jauharah  at-Tauhîd dengan  katanya,  “ falaisa yu’zalu  an  yazula  washfahu ”  yakni  tiada  boleh diturunkan raja itu dari pada kerajaannya jika hilang  sifat  ‘adalahnya  sekalipun.  Kemudian maka meistisnakan pula dengan katanya, “ illa bikufrin  fantabidzna  ‘ahdahu ”  yakni  melainkan jika  ia  kufur  berpaling  dari  pada  agama  atau menghalalkan  yang  haram  dan  ‘aksunya  yang membawa  kepada  kufur,  maka  yaitu  kita lepaskanlah janjinya, yakni tiadalah harus kita berajakan dia.
“Akan  tetapi  tersebut  di  dalam  syarah Jauharah  at-Tauhîd yaitu Ithâf  al-Murîd serta syarahnya  beberapa  thaifah  ulama  seperti Syafi’i  sekira-kira mengata mereka itu, “tiada boleh  diturunkan  raja  itu  dari  pada kerajaannya  dengan  sebab  jahat  dan  fasik. Akan tetapi harus diganti dengan lainnya jika tiada  hasil  dengan  demikian  itu  fitnah  dan harus  pula  turun  dari  pada  kerajaannya  (jika) lemah  dari  pada  mashalih  al  muslimin  yakni lemah  ia  dari  pada  membaiki  orang  yang muslimin  yang  di  bawah  takluk  kerajaannya dan  harus  pula  turun  dari  pada  kerajaannya dengan  sebab  tertawan  musuhnya  yang  tiada harap akan lepasnya. Dan demikian lagi harus turun  dari  pada  kerajaannya  jika  ia  gila  yang
71 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Ilmu  Kenegaraan Dalam  Fikih  Islam ,  Jakarta:  PT.  Bulan  Bintang, 1991, h. 11.
muthabaqah atau buta atau tuli dan bisu. Dan apabila diperolehnya segala sifat yang tersebut itu haruslah ia minta ganti kepada siapa-siapa yang patut akan gantinya.” Inilah hukum yang tersebut  dalam  kitab  syarah  kitab Ithâf  al- Murîd. ” Intaha. 72 Oleh  karena  kekuasaan  dalam  Islam adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan,  maka  raja  ataupun pemimpin  harus  bertanggungjawab  atas  apa yang  diamanahkan  kepadanya.  Dalam  Islam, seorang raja atau pemimpin harus mempertanggungjawabkan  amanahnya  di hadapan  rakyat  dan  juga  di  hadapan  tuhan. Pertanggungjawaban  dihadapan  rakyat  adalah karena  rakyatlah  yang  memberikan  hak memerintah  dan  mengendalikan  kekuasaan kepadanya, karenanya rakyat berhak memberikan bai’at, meminta pertanggungjawaban, serta berhak pula untuk memakzulkannya 73 jika diperoleh sebab-sebab untuk itu. 74 Dalam  membahas  persoalan  suksesi kepemimpinan  yang  merupakan  persoalan sensitif,  Raja  Ali Haji  terlihat  sangat  hati-hati dalam membahasnya, sehingga ia membahasnya  bersama  dengan  bahasan tentang mekanisme pemakzulan pejabat tinggi kerajaan.  Menurut  Syahid,  prinsip  kehati- hatian ini merupakan tipikal umum ulama Ahl al-Sunnah  wa  al-Jamâ’ah dari  kalangan Syâfi’iyyah . 75 Raja  Ali  Haji  berpendapat  bahwa  raja tidak  boleh  dimakzulkan  sekalipun  sifat ‘adâlah nya  telah  hilang  dari  dirinya,  berubah menjadi  jahat  dan fâsik .  Raja  Ali  Haji mengutip  pendapat  Ibrâhim  bin  Ibrâhim  bin Hasan  Al-Laqâni  yang  mengungkapkan pendapatnya dengan ungkapan “ falaisa yu’zalu an  yazûla  washfahu ”  yakni  seorang  raja  tidak boleh  diturunkan  dari  kerajaannya  meskipun hilang sifat ( ‘adâlah nya) sekalipun.
72 Raja  Ali  Haji,  Tsamarat  Al-  Muhimmah, dalam Mahdini, Tsamarât Al-Muhimmah , h. 51 73 Pemakzulan  ini  dapat  dilakukan  setelah mekanisme al-nushu  wa  al-irsyad (menasehati  dan menunjukkan perbuatan salahnya serta mengarahkan  kepada  yang  sepatutnya  dilakukan).
Lihat:  Hasan Al-Banna, Kumpulan Risalah Dakwah ,
h. 305
74 Hasbi  Ash-Shiddieqy, Ilmu  Kenegaraan ,  h. 118
75 Achmad Syahid, Pemikiran Politik , h. 260
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 169
Akan  tetapi,  seorang  raja  dapat dimakzulkan  jika  telah  memenuhi  syarat- syarat  berikut: Pertama, kafir.  “ illa  bikufrin fantabidznâ  ‘ahdahu ”  yakni  melainkan  jika  ia kufur  berpaling  dari  agama  Islam,  baik  dari perkataan  maupun  perbuatannya.  Raja  Ali Haji mencontohkan tindakan kufur ini adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang  halal,  karena  hal  itu  akan  berimplikasi kepada kekufuran pelakunya.
Kedua, lemah  dalam  mengurus mashâlih al muslimin, yakni mengoptimalkan kemaslahatan  bagi  kaum  muslimin  yang berada di bawah kekuasaannya. Ketiga, berada dalam  tawanan  musuh  yang  tidak  tidak  ada kepastian  akan  pembebasannya  sehingga menghalanginya  untuk  melaksanakan  tugas- tugas  kenegaraan. Keempat, kehilangan  akal sehatnya (gila) secara permanen. Kelima, cacat yang  permanen,  buta,  tuli,  dan  bisu.  Dalam kondisi syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi, maka rakyat boleh melepaskan akad kesetiaan kepada  raja  tersebut  dan  menggantinya dengan  figur  yang  layak  dan  memenuhi kualifikasi  seperti  yang  telah  disebutkan sebelumnya.
Secara  umum,  pendapat  Raja  Ali  Haji ini  tergolong  relatif  longgar 76 ,  mungkin
76 Kesan longgar ini terlihat ketika Raja  Ali haji  mengikuti  pendapat  Al-Laqani  yaitu  seorang raja  tidak  boleh  diturunkan  dari  kerajaannya meskipun  hilang  sifat  ( ‘adalah nya)  sekalipun. Bandingkan  dengan  pendapat  Al-Syafi’i  yang mengatakan:  “Kepala  negara  terpecat  dengan kefasikan dan kecurangan. Demikian pula qadli dan amir. ” Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, Ilmu Kenegaraan , h. 118. Atau Al-Mâwardi yang berpendapat bahwa cacat/berkurang  keadilan  kepala  negara  dan  cacat fisik  ( naqs  fi  badanih )  sebagai  alasan  untuk mengeluarkan imam dari  jabatannya.  Lihat    Al- Mâwardi, Al-Ahkâm  Al-Sulthâniyyah, h.  19.  Atau Al-Ghazâli  yang  merupakan  inspiratornya  yang berpendapat: Sultan yang zhalim wajib menghentikan  kekuasaannya  dan  dia  adakalanya terpecat  atau  dipecat,  dan  dia  sama  sekali  bukan lagi  penguasa.  Lihat:  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Ilmu
Kenegaraan ,  h.  119,  atau  pendapat  al-Razi:  “orang yang  dzalim  tidak  dapat  dipercayakan  terhadap perintah-perintah  Allah  dan  bukan  orang  yang menjadi  teladan.  Karena  itu  mereka  tidak  bisa menjadi  kepala  dalam  agama.  Maka  dengan petunjuk ayat, nyatalah kebatalan kekuasaan orang fasik.”  Lihat:  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Ilmu
Kenegaraan , h. 120.
dikarenakan  sistem  monarkhi  yang  dianut dalam  perpolitikan  saat  itu  memang  sangat memungkinkan dilakukan peralihan kekuasaan.  Akan  tetapi,  Raja  Ali  Haji  tetap memberikan warning akan  munculnya  fitnah, jika terjadi pemakzulan raja tanpa terpenuhinya syarat-syarat diatas.

## KLASIFIKASI  CORAK  PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
Sebagai  bagian  integral  dari  sistem Islam, maka pemikiran politik Islam tidak dapat  dipisahkan  dari  pemikiran  aspek- aspek  lainnya  yang  inhern  dengan pemikiran Islam, seperti aspek kalam dari mutakallimin  (ahli  kalam),  fikih  dari fuqaha  (ahli  fiqih),  bahkan  tasawuf  dari kalangan  sufi.  Hal  ini  menurut  Imam Sukardi, berakibat pada lahirnya beberapa corak  pemikiran  ketatanegaraan  dalam Islam,  yang  secara  garis  besar  dapat dikategorikan  ke  dalam  beberapa  corak pemikiran, antara lain: corak filsafat, corak hukum, corak birokrasi, dan corak etik. 77 Corak  filosofis  adalah  suatu  corak pemikiran  kenegaraan  yang  mencoba menawarkan  sebuah  kerangka  ideal  dari sebuah pemerintahan Islam yang ditandai dengan  kemunculan  konsep  negara  ideal yang  digagas  oleh  Al-Farabi  dalam  kitab Al-Madinah Al-fadhilah . Al-Farabi mendefinisikan  negara  utama  sebagai suatu  negara  dengan  pemerintahan  dan rajyat  bergotong  royong  membangun pribadi  mereka  masing-masing  menjadi manusia  utama    sehingga  dapat menampilkan  karya-karya  mulia  dalam rangka  mencapai  kebahagiaan.  Akar  dan sumber  pemikiran  ini  berasal  dari akumulasi  teori-teori  filsafat  Yunani  dan Islam yang dikembangkan oleh para filsuf muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. 78
Adapun  corak  hukum  adalah  suatu corak pemikiran politik yang mengemukakan  teori-teori  yang  berfokus pada  teori  legitimasi  dan  sudut  pandang
77 Imam Sukardi, Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara) , hal. 6
78 Ibid, h. 6-7
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
170
yang  digunakan  adalah  hukum  Islam. Sehingga  objek  pemikiran  ditentukan menurut  sudut  pandang  fiqih.  Diantara penggagas  corak  ini  adalah fuqaha’  al- madhahib tertentu seperti Al-Mawardi  dari kalangan  Syafi’iyyah,  Abu  Ya’la  Ibnu Farra’  dari  kalangan  Malikiyyah,  Ibnu Taimiyah  dari  kalangan  Hanabilah,  dan Ibn  Jama’ah.  Fokus  pemikiran  corak hukum ini tertuju pada teori pemerintahan ( khilafah )  yang  menyejarah  dengan  suatu penekanan  yang  sangat  formal  dan  kaku, mejadi  isntitusi  keagamaan  sekaligus institusi  politik  yang  harus  dilestarikan. Mereka  mengelaborasi  nash-nash  Al- Qur’an  tentang  permusyawaratan  serta mengenalkan konsep ahul Halli wa Al-aqdi dalam  rangka  melegitimasi  kekuasaan khalifah. 79
Kemudian  corak  birokrasi  adalah corak pemikiran politik yang menguraikan tentang  konsekuensi  logis  dari  perluasan kekuasaan Islam terutama setelah periode kekuasaan khulafa  al-rasyidin ,  maka  baik pemerintahan  Dinasti  Bani  Umayyah maupun  Dinasti  Abbasiyyah  banyak membutuhkan  tenaga  administrasi  untuk menjalankan  mekanisme  pemerintahan. Kekurang-cakapan dan kekurang- terampilan  bangsa  Arab  dalam  lapangan ini  menyebabkan  banyak  orang-orang persia  yang  telah  masuk  Islam  diminta untuk  menduduki  posisi  administratif tersebut.  Selanjutnya  mereka  menyusun teori-teori politik administrasi negara yang diambil  dari  khazanah  warisan  pra-Islam Iran.  Karya-karya  ini  disusun  dalam bahasa  Persia  meskipun  kala  itu  bahasa Arab  telah  menjadi  bahasa  dunia  Islam. Dari  sisi  konten,  karya-karya  tersebut secara garis besar membahas struktur dan hirarki pemerintahan. 80 Adapun  corak  etik  muncul  dan dipelopori oleh Al-Ghazali dalam karyanya Nashihat Al-Muluk yang merupakan  persembahan  bagi  Sultan
79 Ibid, h. 7 80 Ibid, h.8
Saljuk,  Muhammad  Malik  Syah.  Al- Ghazali  menegaskan  bahwa  sultan (penguasa) mempunyai kedudukan sebagai  bayangan  tuhan  di  muka  bumi ( Zhillullah fi Al-Ardh ) karena semua rakyat harus  tunduk  dan  taat.  Bahkan  dalam Kimiya’i  Al-Sa’adah Al-Ghazali  dengan tegas  menginterpretasikan  terma ulul  amri yang terdapat dalam Q.S. Al-Nisa’ ayat 58 sebagai  amir,  yaitu  jabatan  dengan kekuasaan  tertinggi  pada  masa  Dinasti saljuk. 81

## KESIMPULAN
Secara umum pemikiran politik Raja Ali  Haji  sebagaimana  yang  termaktub dalam karya-karya monumentalnya sangat mendukung  pendapat  para  ulama  sunni, terutama  Hujjatul  Islam  Al-Imam  Al- Ghazali  dan  juga  Imam  Al-Mawardi. Warna  kitab Nasihatul  muluk dalam pemikiran Al-Ghazali  begitu kental  terasa terutama  dalam  nasihat-nasihat  yang  ada dalam  Gurindam  Dua  Belas.  Demikian juga  ketika  mambahas  tentang  sistem politik dan tata kelola pemerintahan, maka warna  Al-Ahkam  Al-Sulthaniyyah  karya Al-Imam  Al-Mawardi  begitu  kental Pengaruh fikih siyasah dalam pemikirannya  ini  juga  muncul  dalam karya-karyanya  terutama  kitab Tsamarât
Al-Muhimmah dan  kitab Muqaddimah  fî Intizham .
Adapun  kondisi  sosio  kultur  dan geopolitik  yang  melingkupi  kehidupan
Raja Ali Haji turut membentuk pola pikir dan  sangat  tercermin  dari  karya-karya yang  dihasilkannya.  Tradisi  intelektual berupa  interaksi  yang  intensif  Raja  Ali Haji  dengan  ulama  yang  ber mastautin di Pulau  Penyengat  atau  dalam  berbagai mauhibah  beliau  seperti  ke  Makkah, Kairo,  Betawi,  dan  lainnya,  serta interaksinya  dengan  teks-teks  klasik  dari Al-Ghazâli,  Al-Mâwardi,  Al-Nawawi,  Al- Anshâri  dan  teks-teks  lokal  melayu  karya Al-Sinkili,  Al-Fatani,  Al-Palimbani  dan
81 Ibid, h.8
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 171
lainnya  terlihat  menunjukkan  pengaruh yang cukup signifikan dalam sepak terjang praktik  politik  dan  pemikiran  Raja  Ali Haji.  ditambah  lagi  jam  terbang  Raja  Ali Haji  sebagai  praktisi  pemerintahan  yang ber mu’âyasyah dengan persoalan ketatanegaraan  di  lingkungan  Kerajaan Riau-Lingga memberikan pengaruh langsung  dalam  pemikirannya,  khususnya dalam  ranah  politik,  perundangan,  dan ketatanegaraan. 82
Sinergi  yang  tampak  harmonis antara  Raja  Ali  Haji  –  dalam    posisi sebagai mufti maupun  penasehat  Raja  – dan  beberapa  orang  Yang  Dipertuan Muda  Riau  dalam  upaya  restorasi kebudayaan Melayu Islam dalam kehidupan  kenegaraan  di  lingkungan kerajaan  Riau-Lingga 83 merupakan  bukti empirik adanya pengaruh yang signifikan dari tradisi intelektual Raja Ali Haji, lebih spesifik  pengaruh  fikih  siyasah  dalam kehidupan Raja Ali Haji. Setelah  mencoba  untuk  mengkaji dan  menganalisa  apa  yang  menjadi  buah pikiran  Raja  Ali  Haji  khususnya  dalam bidang  Fiqih  Siyasah,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pengaruh  Hujjatul Islam  Al-Imam  Al-Ghazali  membuat pemikiran  politik  Raja  Ali  Haji  masuk dalam kategori corak etis yaitu corak yang memberikan  penekanan  terhadap  etika pemegang  kekuasaan.  Tetapi,  pada  saat
82 Achmad Syahid, Pemikiran Politik , h. 134 83 Sebut saja misalnya pada masa pemerintahan  Yang  Dipertuan  Muda  Riau  VIII
Raja Ali, saat Raja Ali Haji menjadi mufti sekaligus penasehat  kerajaan,  kaum  wanita  diperintahkan bertudung,  digalakkannya  musyawarah  terkait dengan  segala  urusan  kerajaan,  menyiapkan  guru- guru  untuk  mengajar  pegawai-pegawai  kerajaan, memberikan  hukuman  kepada  pelaku  kejahatan seperti  berjudi  dan  menyabung,  perompak  dan bajak  laut,  bahkan  ada  yang  dibuang  (penjarakan) di  Betawi.  Lihat:  Raja  Ahmad  dan  Raja  Ali  Haji, Tuhfat  Al-Nafis ,  h.  341-342,  juga  Barbara  Watson Andaya  dan  Virginia  Matheson,  Raja  Ali  Haji: Antara Pemikiran Islam dan Tradisi Melayu, Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah, No. 14, Vol VI, Tahun 1995, h.123-124
yang sama pemikiran politik Raja Ali Haji juga  termasuk  dalam  kategori  corak hukum  karena  mengemukakan  teori-teori yang  berfokus  pada  teori  legitimasi penguasa  dari  sudut  pandang  hukum Islam  sebagaimana  teori-teori  yang dikemukakan Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah yang merupakan  karya  monumental  Al- Mawardi.[] DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Muhd.  Saghir, Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara ,  Solo:  CV.  Ramadhani, 1985 ________, Filologi Melayu, jilid 4, 1995 Alatas,  S.  H. Mitos  Pribumi  Malas ,  Jakarta,
LP3ES, 1988
Alfian, Teuku Haji Ibrahim, Raja Ali Haji Ibn  Ahmad  Sastrawan  dan  Budayawan Tersohor  Dari  Riau, Makalah  ditulis atas  undangan  Pemerintah  Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan  Raja  Ali  Haji  sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi  dalam  buku  Sejarah Perjuangan  Raja  Ali  Haji  Sebagai Bapak Bahasa Indonesia
Ali,  Fachry, Pasang  Surut  Peranan  Politik Ulama  sebuah  kerangka  hipotesa struktural, dalam Prisma , No. 4, April 1984
Al-Andalusi, Ibnu `Athiyyah, Al-Muharrar Al-Wajiz  fi  Tafsiril  Kitab  Al-`Aziz , Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Ilmiyyah, cet 1, 1422 Al-Anshari,  Abu  Yahya  Zakariyya  ibn Muhammad, Fath  Al-Wahhab  bi
Syarh  Al-Minhaj, ttp:  Dar  Al-Fikr, 2002 Al-Banna,  Hasan, Kumpulan  Risalah Dakwah  Hasan  Al-Banna ,  Jakarta: Al-I’tishom, 2007 Al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari , Beirut:  Dar Ibn Ktsir al-Yamamah, 1407 H Al  Faraby,  Abu  Nashr, As  Siyâsah  Al Madaniyah , tahqiq dan syarah 'Ali Bu
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
172
Milham,  Beirut:  Dar   Maktabah  Al
Hilal, 1994
Al-Farra’,  Abu  Ya’la  Muhammad  ibn Husain, Al-Ahkam  Al-Sulthaniyyah, Beirut:  Dar  Al-Kutub  Al-‘Ilmiyyah,
2000 Al-Ghazâli, Abû Hâmid, Ihyâ` ‘Ulûmuddin, tt: Dâr Asy-Sya’bi, tt
_______, Al-Iqtishâd fi Al-I’tiqâdi , Ankara: Nur  Matbaasi  Universitas  Ankara, 1962 Al- Khallaf, Abdul Wahhab, Al-Siyasah wa al-Syariah ,  Kairo:  Daar  al-Anshar, 1977 Al-Khin,  Mushthafa, Al-Fiqh  Al-Manhaji
‘Ala  Madzhab  Al-Imam  Al-Syafi’iy, Serbia: al-Fithrah, tt Al-Mawardi,  Ali  bin  Muhammad  bin Habib, Al-Ahkam  Al-Sulthaniyyah Wa  Al-Wilayat  Al-Diniyyah, Kuwait: Maktabah  Daar  Ibnu  Qutaibah, 1409 Al-Qusairiy,  Abi  al-Hasan  Muslim  al- Hajjâj, Shahîh Muslim , Beirut, Dar al- jiil, tt Al-Wakil,  Muhammad  Sayyid, Wajah Dunia  Islam  Dari  Dinasti  Bani Umayyah  Hingga  Imperialisme  Modern , Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998 Alwasliyah, A  Chaider, P okoknya Kualitatif : Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif , Jakarta:  PT  Dunia  Pustaka  Jaya dengan Pusat Studi Sunda, 2002 Ambary,  Hasan  Muarif  (et.  al.), Suplemen Ensiklopedi  Islam  2, Jakarta:  Ichtiar Baru Van Hoeve, 1966 Andaya,  Barbara  Watson  dan  Virginia Matheson, Raja  Ali  Haji:  Antara Pemikiran  Islam  dan  Tradisi  Melayu , Jurnal Studi-studi Islam Al-Hikmah, No. 14, Vol VI, Tahun 1995 Ash-Shiddieqy,  Hasbi, Ilmu  Kenegaraan Dalam  Fikih  Islam ,  Jakarta:  PT. Bulan Bintang, 1991 As-Suyuthi, Abdul Rahman Abu Bakr, Al- Asybah  Wa  Al-Nadlair, Beirut:  Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1403 H As-Syanqithi, Muhammad Amin, Adhwa`ul bayan fi idhoh Al-Qur`an bil Qur`an ,  Jeddah:  Mathba`ah  al-
Mu`tamar al-Islamy, tt
Asti,  Badiatul  Muchlisin,  “ Raja  Ali  Haji: Menggores  Pesan-pesan  Dakwah  Lewat Bait-bait Gurindam” http://sosok.kompasiana.com/201 2/01/14/raja-ali-haji-menggores- pesan-pesan-dakwah-lewat-bait- bait-gurindam/ ,  diakses  tanggal  15 Juni 2018 Audah,  Abdul  Qadir, Al-Islam  wa Audho’una Al-Siyasiyyah, (Kairo: Dar al-kitab al-‘arabi, 1957) Az-Zuhaili,  Wahbah, Al-Fiqh  Al-Islamiy Wa  Asillatuhu, Damaskus:  Daar  Al- Fikr, 1405 H Badrun,  Ahmad, Gurindam  Duabelas:
Sebuah  Pertemuan  Dengan  Raja  Ali Haji, Makalah ditulis atas undangan Pemerintah  Kota  Tanjungpinang dalam  rangka  pengusulan  Raja  Ali
Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi  dalam  buku  Sejarah Perjuangan  Raja  Ali  Haji  Sebagai Bapak Bahasa Indonesia . Bruinessen,  Martin  van, Kitab  Kuning ,
Bandung: Mizan, 1999
Karel  A.  Steenbrink, Pesantren,  Madrasah, dan  Sekolah:  Pendidikan  Islam  Dalam
Kurun Modern , Jakarta: LP3ES, 1986 Dahlan,  Abdul  Aziz, et.al , Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 5, Jakarta: Ichtiar
Baru van Hoeve, 1996 Djamaluddin, Irwan, Mengisi Roh Ke Dalam Jasad  Upaya  Memaknai  Pesan  Ayat- Ayat  Gurindam  Duabelas  Raja  Ali Haji Sebagai  Ideologi Untuk Menggugat Semangat Zaman, Yogyakarta, Penerbit Navila, 2007 Fathurahman, Oman dan Jajat Burhanudin, Raja Ali haji dan Bahasa Indonesia, Makalah  ditulis  atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan  Raja  Ali  Haji  sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi  dalam  buku  Sejarah
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada 173
Perjuangan  Raja  Ali  Haji  Sebagai Bapak Bahasa Indonesia http://anomalisemesta.blogspot.co m/2007/10/tokoh_22.html , diunduh  pada  tanggal  17  Agustus 2018 Gottschalk, Louis, Mengerti Sejarah , Jakarta: UI Press, 1986
Haji, Raja Ali dan Raja Ahmad, Tuhfat Al- Nafis , Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1982 _______, Tsamarat Al-Muhimmah Dhiyafah ila  al-Umara  wa  al-Kubara  li  Ahl  al- Mahkamah , cor. or. W. 18 _______, Kitab  Pengetahuan  Bahasa, Pekanbaru: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986/1987 Hamidy,  UU,  makalah Hilang  Jasa  Kapak
Oleh  Jasa  Ketam:  Peranan  Raja  Ali Haji  dalam  Perwujudan  Bahasa
Indonesia
Harahap,  Syahrin, Metodologi  Studi  Tokoh Pemikiran  Islam, Jakarta:  Prenada
Media Grup, 2011
Ikram,  Achdiati, Raja  Ali  Haji,  Pahlawan Budaya , Makalah ditulis atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan  Raja  Ali  Haji  sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi  dalam  buku  Sejarah Perjuangan  Raja  Ali  Haji  Sebagai Bapak Bahasa Indonesia Jazuli,  A., Fiqh  Siyasah:  Implementasi Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu- rambu  Syariah, Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2007 Junus, Hasan, Raja Ali Haji Budayawan Di Gerbang  Abad  XX, Pekanbaru: UNRI Press, 2002 _______, Sejarah  Perjuangan  Raja  Ali  Haji Sebagai  Bapak  Bahasa  Indonesia , Pekanbaru: UNRI Press, 2004 http://kabarnet.wordpress.com/2010/09 /08/karakteristik-kepemimpinan- ideal-menurut-raja-ali-haji-dan- relevansinya-dengan-prinsip- prinsip-tata-kelola-pemerintahan-di- indonesia.  diunduh  pada  tanggal  2
September 2018
Kridalaksana,  Harimurti, Raja  Ali  Haji: Pembuka  Cakrawala  Bahasa  Dalam Dunia  Melayu ,    Makalah  ditulis  atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan  Raja  Ali  Haji  sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi  dalam  buku  Sejarah Perjuangan  Raja  Ali  Haji  Sebagai Bapak Bahasa Indonesia Kurniawan, Sekilas  Tarekat  Qadiriyah Naqsyabandiyah, Makalah dipublikasikan pada situs: http://jalanwali.blogspot.com/2011 /10/sekilas-tarekat-qadiriyah- wa.html Luthfi,  Muchtar,  et.  al., Sejarah  Riau ,
Pekanbaru:  Biro  Bina  Sosial, Setwilda Tingkat I Riau. 1998/1999 Mahayana,  Maman  S., Raja  Ali  Haji: Bapak  Kesusasteraan  Melayu, artikel dimuat di http://mahayana- mahadewa.com/2010/10/14/raja- ali-haji-bapak-kesusastraan- melayu/,  diunduh  pada  tanggal  20 Juli 2012 Mahdini, Tsamarat Al-Muhimmah: Pemikiran  Raja  Ali  Haji  Tentang Peradilan, Pekanbaru: Penerbit Yayasan Pusaka Riau, 1999 Meuraxa,  Dada, Sejarah  Kebudayaan Sumatera, (tt : Firma Hasmar, 1974) Muthari,  Abdul  Hadi  Wiji, Raja  Ali  Haji:
Ulil  Albab  Di  Persimpangan  Zaman, Makalah  ditulis  atas  undangan
Pemerintah  Kota  Tanjungpinang dalam  rangka  pengusulan  Raja  Ali Haji sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi  dalam  buku  Sejarah Perjuangan  Raja  Ali  Haji  Sebagai Bapak Bahasa Indonesia Osman,  Mohd.  Taib, Raja  Ali  Haji: Apakah  beliau  Seorang  Tokoh  Transisi
Atau  Pujangga  Klasik  Yang  Akhir
Sekali?, (Kuala  Lumpur:  Dewan
Bahasa  dan  Pustaka  Kementrian Pendidikan Malaysia, 1976)
Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu , Vol. 2, No. 2, Desember 2019 http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
174
Pulungan, J. Suyuthi, Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah,  dan  Pemikiran, Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 1994 Putten,  Jan  van der dan  Al-Azhar, Dalam Berkekalan  Persahabatan  Surat-surat Raja  Ali  Haji  kepada  von  de  Wall, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2007 Rahman, Nurhayati, Raja Ali haji:  Penegak Tiang  Agung  Peradaban  di  Asia Tenggara, Makalah  ditulis  atas undangan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam rangka pengusulan  Raja  Ali  Haji  sebagai Pahlawan Nasional dan terkodifikasi  dalam  buku  Sejarah Perjuangan  Raja  Ali  Haji  Sebagai Bapak Bahasa Indonesia Reid, Anthony dan David Marr, Dari Raja Ali  Haji  Hingga  Hamka:  Indonesia Masa  Lalunya,  terjemahan. Th. Sumartana,  Jakarta:  Grafiti  Press, 1983 Saleh, Siti Hawa Haji, Cendikia Kesusasteraan Melayu Tradisional, Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan Kementerian  Pelajaran  Malaysia, 1987
Salim,  Rizal,  “ Raja  Ali  Haji  dan  Gurindam
12:  Sebuah  Karya  Maha  Agung”, http://www.qcritkarpol.com/raja- ali-haji-dan-gurindam-12- sebuahkarya-maha-agung diakses tanggal 30 September 2018 http://www.rajaalihaji.com/id/biography. php  diakses  pada  tanggal  20  Juni 2018
Sham,  Abu  Hassan, Puisi-puisi  Raja  Ali Haji, (Kuala  Lumpur:  Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian  Pendidikan  Malaysia, 1993) Suryabrata,  Sumadi, Metodologi  Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 2004 Syahid,  Achmad, Pemikiran  Politik  dan
Tendensi Kuasa Raja Ali Haji , Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009
Taimiyah,  Taqiyuddin  Ahmad  ibn Abdissalam  ibn, Al-Siyasah  Al-
Syar’iyyah  fi  Ishlahi  al-Ra’i  wal- Ra’iyyah, Beirut:  Dar  al-afaq  al- jadidah, 1403H van Ronkel, Ph.  S. Adat Istiadat Raja-Raja
Melayu Leiden; Brill, 1919