## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 3 (2022), pp. 371-376 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index
Dinamika Hukum Perusahaan dan Kepailitan Dalam Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia *
Yonani, 1 Serlika Aprita, 2 Diky Ariansyah, 3 Syahdila Nuriah 4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1697

## Abstract
In Indonesia, the last five years is very rapid development of technology until it penetrated into  the  field  of  transportation  called  online  transportation.  The  existence  of  online transportation is hypothesized by most people as a positive part of the evolution of Industry 4.0 in the field of transportation in Indonesia. Not a few people also look negatively at this online  transportation,  because  the  existence  of  online  transportation  is  considered  to displace  the  existence  of  conventional  transportation  and  the  impact  of  income  from conventional  transportation  is  decreasing.  The  need  for  legal  protection  against  online transportation  businesses  and  conventional  transportation  must  be  provided  by  the government.  This  research  is  a  normative  research  that  examines  regulations  related  to transportation and legal protection of online transportation businesses. Then there needs to be a role from the government to provide a legal umbrella on this online transportation. Keywords : Legal Protection; Revolution; Industry 4.0.
Abstrak .
Di Indonesia, lima tahun terakhir ini sangat pesat perkembangan teknologi sampai sampai merambah  ke  bidang  transportasi  yang  dinamakan  transportasi  online.  Keberadaan transportasi  online dihipotesiskan oleh sebagian  besar  masyarakat  sebagai hal yang  positif dari revolusi Industri 4.0 dalam bidang transportasi di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat juga  memandang  negatif  transportasi online  ini,  karena  keberadaan transportasi online  ini dianggap  menggusur  keberadaan transportasi  konvensional  dan  berdampak  penghasilan dari  transportasi  konvensional  ini  semakin menurun.  Perlu  adanya  perlindungan  hukum terhadap  pelaku  usaha  transportasi  online  maupun  transportasi  konvensional  harus diberikan  oleh  pemerintah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang  mengkaji peraturan terkait transportasi dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha transportasi online.  Maka  perlu  adanya  peran dari pemerintah untuk  memberi payung  hukum tentang transportasi online ini.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Revolusi; Industri 4.0
* Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 Yonani adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Email:nanihasyim1967@gmail.com
2 Serlika Aprita adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3 Diky Ariansyah adalah Peneliti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4 Syahdila Nuriah adalah Peneliti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

## A. PENDAHULUAN
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK)  berkembang  sangat  pesat.  Hal  itu menjadikan  pembangunan  menjadi  lebih  maju  dan  cepat.  Proses  penguasaan bersumber  pada  alam  akan  tetapi  belum  mengambil  bentuk  sehingga  kehidupan manusia  dari  hasil  pemberian  alam.  Fase  kedua  yakni  agraris,  manusia  untuk robotisasi  rekayasa  genetika  sudah  memasuki  tahap  revolusi  dan  tumbuhnya teknologi ramah lingkungan manusia untuk menyejahtrakan kehidupnya. 5
Kemajuan  teknologi  memberikan  dampak  besar  bagi  sebagian  sektor kehidupan.  Dalam  kehidupan  segala  hal  yang  dahulu  dilakukan  dengan  cara konvensional  kini  dijalankan  dengan  mudah. 6 Revolusi  industri  4.0  merupakan  fase revolusi  teknologi  yang  mengubah  cara  beraktivitas  manusia  dalam  skala,  ruang lingkup,  kompleksitas,  dan  transformasi  dari pengalaman  hidup  yang  sebelumnya. Prinsip dasar  revolusi  industri  4.0  adalah  menggabungkan  mesin,  alur  kerja,  dan sistem dengan  menerapkan  jaringan cerdas  di  sepanjang rantai  dan  proses  produksi internet.  Pada  awalnya  penggunaan  internet  hanya  sebatas  untuk  mengirimkan electronic mail, serta dimanfaatkan oleh militer dengan bekerja sama. 7
Di  era  globalisasi  banyak  memunculkan  tatanan  dan  hubungan  antara individu  (dalam  lapangan  hukum  perdata) yang  di  manage  oleh  peran  teknologi, informasi  dan  komunikasi.  Bahkan  berbagai  bentuk  perjanjian  yang  dulunya dilakukan dengan  tatap  muka,  sekarang  telah menggeser  manusia  untuk  tidak  lagi bertatapan  muka  dalam  melahirkan  sebuah  kontrak  atau  transaksi.  Sehingga  ruang maya  telah  menjadi  perantara  yang  lebih  cepat  melahirkan  transaksi  melalui elektronik diantara pihak. 8
Adapun  Permasalahan  yang  menjadi  pembahasan  dalam  artikel  ini  adalah: Bagaimana perlindungan bagi pekerja di era Industri 4.0 dalam perspektif hak asasi manusia? Bagaimanakah hukum yang responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam perspektif Pancasila?

## B. METODE PENELITIAN
Bentuk dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  memahami  respontivitas  hukum  dalam memasuki  era  revolusi  industri  4.0  guna  untuk  menegakkan  kaidah-kaidah  hukum yang berlaku.
5 Muhamad  Arif  Fahmi,  Ahmad  Munir,  Ainul  Masruroh,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pelaku Usaha Transportasi Online Dalam Industri 4.0”, Mimbar Yustitia , Vol. 3 No. 2, Desember 2019, hlm. 132.
6 I  Putu  Merta  Suadi,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  Si  Ngurah  Ardhya,  “Tinjauan  Yuridis  Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online/E-Commercemodern
7 Dewi  Mulyanti,  Ida  Farida,  Hendi  Budiaman,  Fahmi Zulkifli  Lubis,  “Perlindungan  Hukum Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0 Proceeding  Justicia  Conference ,  Vol.  1,  24-25 Februari 2022, hlm. 38.
8 Bayu  Jati  Jatmika,  “Asas  Hukum  Sebagai  Pengobat Hukum;  Implikasi  Penerapan  Omnibus Law”, Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura , Vo.  9 No. 1, 2020, hlm.50.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Hubungan  prespektif  pancasila  dalam  hubungan  hak  asasi  manusia berkembang  sesuai  tuntutan  jaman  dan  dinamika  politik  di  suatu  Negara. Perkembangan  hubungan  industrial  di  Indonesia  dimulai  sejak  periode  sebelum kemerdekaan,  periode  setelah  kemerdekaan,  periode  demokrasi  terpimpin,  periode orde  baru  dan  periode  era  reformasi.  Sistem  hubungan  industrial  yang  terbentuk  di suatu  Negara  didasarkan  atas  falsafah  bangsa  dan  negara  tersebut.  Namun  produk hubungan industrial pada jaman tertentu tidak steril dari pengaruh konfigurasi politik dan karakter pemerintahan pada saat itu. 9
Pembangunan yang sederhana mengandung upaya melakukan perbaikan dari kondisi  yang  kurang  baik  menuju  ke  arah yang  lebih  baik.  Menurut  pengertian  ini pembangunan  bisa  semakna  dengan  pembaharuan.  Pembaharuan  (reform) merupakan  upaya  untuk  melakukan  reorientasi  dan  reformasi  terhadap  sesuatu  hal yang akan ditempuh melalui kebijakan . Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi  ke  dalam  dua  paradigma  besar;  modernisasi  dan  ketergantungan.  Paradigma modernisasi  mencakup  teori-teori  makro  tentang  pertumbuhan  ekonomi  dan perubahan  sosial  dan  teori-teori  mikro  tentang  nilai-nilai  individu  yang  menunjang proses perubahan. 10
Dinamika proses globalisasi yang berdampak besar pada industri menjadikan kemajuan  yang  cukup  pesat  dibidang telekomunikasi  berupa  internet  yang  menjadi pilar  utama  perdagangan  nasional  maupun  internasional.  Dampak  era  revolusi industri 4.0 ini sudah pasti akan menimbulkan suatu era dimana teknologi membawa kita  kesuatu dunia  yang  oleh  sementara  orang  disebut  virtualitas  berwujud,  yang secara  fundamental akan  mengubah cara  hidup,  cara bekerja  dalam  lingkup  nasional maupun  internasional.  Sulit  untuk  membayangkan  kehidupan  modern  tanpa  itu semua saat ini,  karena  sebuah  dunia  dengan  1000  lebih  negara  semua  terhubungkan dengan jaringan komputer  global,  dengan  jaringan  internet terbesar didunia, semua bekerja  sama  dan bersaing.  Dinamika  pembangunan  Indonesia yang  dipicu  dengan perkembangan  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  saat  ini  telah memasuki  era  industri  4.0 membawa  perubahan  pada  perkembangan  perdagangan yang  saat  ini  dapat  dilakukan  dengan  secara  elektronik  dengan  melalui  digital elektronik. 11
Di era  digitalisasi  yang  sering  disebut era  industri  4.0  dimana  merujuk  pada revolusi industri keempat di benua Eropa. Pada era revolusi industri 4.0 ini, memang mau  tidak  mau,  hukum  kita  dipaksa  untuk  memberikan  ruang  bagi  teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dalam bidang pendidikan, tetapi kita harus menyadari  bahwa  kesiapan  bangsa  secara  moral,  spiritual  dan  material  untuk
9 Arie Purnomosidi, Ratna Riyanti, and Taryono, ‘Perlindungan Bagi Pekerja Di Era Revolusi Industri4.0  Dalam  Perspektif  Hubungan  Industrial  Pancasila’, Prosiding  Seminar  Nasional  Hukum Transendental , 1945 (2019), 47–56.
10 Sanusi,  Kus  Rizkianto,  and  Kanti  Rahayu,  ‘HUKUM  YANG  RESPONSIF  TERHADAP REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM PERSPEKTIF PANCASILA’, 2019, 10.
11 Soesi  Idayanti,  Suci  Hartati,  Toni  Haryadi,  “Pembangunan  Hukum  Bisnis  Dalam Perspektif Pancasila pada Era Revolusi Industri 4.0”, Jurnal Jurisprudence, Vol. 9 No. 1, 2019, hlm. 94.
menghadapi  dampak  globalisasi  merupakan  hal  yang  lebih  penting  untuk  dijadikan pertimbangan dalam pembuatan dan penerapan kebijakan mengenai pendidikan. 12
Industrial  revolution  era  4.0  merupakan  revolusi  keempat  yang  sedang dihadapi  oleh  kehidupan  di  dunia.  Selain  disebut  dengan  revolution  industry  4.0, revolusi ini juga dapat disebut dengan era disrupsi serta digital revolution (Ghufron, 2018).  Dikatakan  sebagai  era  disrupsi  karena dampaknya  dapat  membuat  kehidupan dunia berubah  secara  drastis  melalui  inovasi-  inovasi  baru,  khususnya  dalam  bidang sains  dan  teknologi.  Di  samping  itu,  dikatakan  sebagai  digital  revolution  karena kegiatan  yang  biasa  dilakukan  oleh  manusia  sehari-hari  mulai  dapat  diterapkan teknologi digital. 13
Revolusi  industri  4.0  merupakan  fase revolusi  teknologi  yang  mengubah  cara beraktivitas manusia dalam skala,ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman  hidup  yang  sebelumnya.  Prinsip  dasar  revolusi  industri  4.0  adalah menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan  menerapkan  jaringan  cerdas  di sepanjang  rantai  dan  proses  produksi  internet.  Pada  awalnya  penggunaan  internet hanya  sebatas  untuk  mengirimkan  electronic  mail,  serta  dimanfaatkan  oleh  militer dengan bekerja sama. 14
Adanya revolusi industri 4.0 membuat tantangan penerapan ideologi Pancasila semakin  kompleks.  Sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  saat  ini  tantangan  tidak hanya  berupa  ideologi  komunisme,  individualisme,  liberalisme,  ataupun  atheisme, akan  tetapi  lebih  dari  itu  dalam kehidupan  sosial  banyak  tantangan  yang  harus dihadapi,  seperti  terorisme,  korupsi, narkoba,  hingga  kebudayaan  global.  Selain  itu, tantangan ideologi Pancasila kini juga datang dari dunia pendidikan. Pergeseran nilai- nilai  Pancasila  yang  disebabkan  oleh revolusi  industri  4.0  tersebut  sedikit  banyak mengharuskan  kita  untuk  terus  mengikutinya supaya  tidak  tertinggal  oleh  zaman, mulai  dari  penggunaan  teknologi  pendidikan  hingga  tingginya  tantangan  tujuan pendidikan yang perlu dicapai. 15
Dampak adanya revolusi industry antara lain: Pertama, bidang ekonomi: barang melimpah  dan  harga  murah,  perusahaan  kecil gulung  tikar,  perdagangan  makin berkembang,  transportasi  makin  lancar.  Kedua,  bidang  sosial:  berkembangnya urbanisasi, upah buruh rendah, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh, adanya kesenjangan antara majikan dengan buruh, munculnya revolusi sosial, makin kuatnya  sifat  individualisme  dan  menipisnya rasa  solidaritas.  Ketiga,  bidang  politik: munculnya  gerakan  sosialis,  munculnya  partai  politik  dan  munculnya  imperialisme
12 Belinda  Gunawan,  “Analisis  Yuridis  Pendidikan  Jarak  Jauh  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Indonesia”, Jurnal HAM , Vol. 11 No. 3, Desember 2020, hlm. 397.
13 Vini  Putri  Febrianti  and  others,  ‘Analisis  Pengaruh Perkembangan  Teknologi  Pertanian  Di Era Revolusi Industri 4.0 Terhadap Hasil Produksi Padi’, Jurnal Pengolahan Pangan , 6.2 (2021), 54–60.
14 Eny  Latifah,  ‘PERAN  AKUNTAN  SYARIAH  DI  ERA  DISRUPTION’, Al-Musthofa:  Journal  of Sharia Economics , 2 (2019), 15.
15 Nur  Azlina,  Asti  Maharani,  Mohammad  Syahrul  Baedowi,  “Implementasi  Nilai-Nilai Pancasila  Dalam Bidang  Pendidikan  Sebagai  Upaya  Menghadapi  Era  Revolusi  Industri  4.0”, Indonesian Journal of Instructional Technology , Vol. 2 No. 2, Agustus 2021, hlm. 47.

## modern. 16

## D. KESIMPULAN
Perlindungan  bagi  pekerja  di  era  industri  4.0  sangatlah  penting.  Hal  ini dikarenakan  kedudukan  pekerja  yang  lemah.  Perlindungan  dalam  hubungan industrial  Pancasila  dapat  dilakukan,  baik  dengan  jalan meningkatkan  pengakuan hak-hak pekerja, perlindungan fisik dan teknik serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Di era Revolusi Industri 4.0 seperti sekarang ini,  paradigma  dalam  melindungi  pekerja  perlu  diubah.  Hal  tersebut  diakibatkan oleh  adanya  perkembangan  teknologi  dan  informasi.  Revolusi  industri  4.0  juga membawa  dampak  terhadap  perubahan  jenis  dan  pola  kerja  tenaga  kerja. Revolusi  industri  4.0  telah  menggeser  hubungan  kerja.  Di  era  Revolusi  industri 4.0, relasi  antara  pekerja  dan  pemberi kerja  bukan  lagi  berbentuk  hubungan  kerja  tapi kemitraan.Untuk  mengantisipasi  disrupsi  revolusi  industri  4.0,  butuh  reformasi ketenagakerjaan yang memberi perlindungan   terbaik bukan saja bagi pekerja tapi juga masyarakat  agar  bisa  mengakses  lapangan kerja.  Dengan  melihat  perkembangan relasi di era revolusi Industri 4.0.

## Saran
Revolusi  industri  4.0  telah  membawa  perkembangan  masyarakat  menjadi sangat  dinamis.sehingga  diperlukan  perubahan-perubahan  aturan  untuk  mengikuti perkembangan  tersebut.diharapkan  pemerintah  dapat  mengevaluasi  pengaturan pengelolaan  sumber  daya  air  agar  dapat  sesuai  dengan  tuntunan  kebutuhan masyarakat.  Selain  itu,  harmonisasi,  keterpaduan  dan  kerjasama  secara  vertikal, maupun horizontal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang harus dicapai  agar  dapat  menghasilkan  aturan  yang  tidak  bertentangan  atau  merugikan masyarakat.

## REFERENSI:
Munir,  A.,  Masruroh,  A.,  &  Fahmi,  M.  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi Pelaku Usaha Transportasi Online Dalam Industri   4.0. MIMBAR  YUSTITIA , 3 (2), 131-144.
Suadi,  I.  P.  M.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Ardhya,  S.  N.  (2021).  Tinjauan  yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang- undang hukum perdata. Jurnal Komunitas Yustisia , 4 (2), 668-681.
Mulyanti, D., Farida, I., Budiaman, H., & Lubis, F. Z. (2022, February). Perlindungan Hukum  Pengelolaan Sumber Daya Air Di Era Revolusi  Industri
16 Endang Komara, “Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menghadapi Revolusi
4.0. In PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE (Vol. 1, pp. 37-50).
Jatmika,  B.  J.  (2020).  Asas  Hukum  Sebagai  Pengobat  Hukum;  Implikasi  Penerapan Omnibus  Law. JAAKFE  UNTAN (Jurnal  Audit  Dan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas   Tanjungpura) , 9 (1).
Febrianti, V. P., Permata, T. A., Humairoh, M., Putri, O. M., Amelia, L., Fatimah,
S.,  &  Khastini,  R.  O.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Perkembangan  Teknologi Pertanian  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0  Terhadap  Hasil Produksi Padi. Jurnal Pengolahan Pangan , 6 (2), 54-60.
Latifah,  E.  (2019).  Peran  Akuntan  Syariah  Di Era  Disruption. Al-Musthofa:  Journal of Sharia Economics , 2 (1), 15-29.
Idayanti,  S.,  Hartati,  S.,  &  Haryadi,  T.  (2019).  Pembangunan  Hukum  Bisnis Dalam Perspektif  Pancasila  Pada  Era.