## Keragaman Agama, Etnis, Bahasa, dan Pembangunan Desa
Diversity of Religions, Ethnicities, Languages, and Village Development
Loria Sara Paais 1*
1 Program Studi Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Gedung Nathanael Iskandar Lantai 3, Kampus UI Depok 16424, Indonesia;
* Penulis korespondensi . e-mail : lsarap89@gmail.com (Diterima: 22 Februari 2021; Disetujui: 01 Mei 2021)

## ABSTRACT
The diversity of religions, ethnicities and languages that exist in Indonesia could either be a barrier or a driver for rural development and has been receiving more attention in recent years. The purpose of this study is to analyze the long-term influence of the existence of residents with different religions, ethnicities, and daily languages in a village-on-village development. This research uses descriptive analysis and inferencing with multiple linear regression. Results of the multiple linear regression analysis show that the existence of residents of different religions and ethnicities has a positive impact on village development, but the various languages used daily have the opposite effect. In addition, the existence of credit facilities received by residents, the presence of health workers in the village, and the village topography have high enough influence on village development.
Keywords: diversity of religion, ethnicity, language, village development

## ABSTRAK
Keragaman agama, etnis, dan bahasa yang ada di Indonesia dapat menjadi penghalang atau pendorong pembangunan desa dan telah mendapat perhatian lebih beberapa tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh jangka panjang keberadaan warga dengan agama, etnis, dan bahasa sehari-harinya yang berbeda di suatu desa terhadap pembangunan desa. Penelitian ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dan  inferensial  dengan  regresi  linier  berganda.  Hasil  analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa keberadaan warga dari agama dan etnis yang berbeda memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa, akan tetapi bahasa beragam yang dipakai sehari-hari  memberikan  dampak  sebaliknya.  Selain  itu,  keberadaan  fasilitas  kredit  yang  diterima warga,  keberadaan  tenaga  kesehatan  di  desa,  dan  topografi  desa  memiliki  pengaruh  cukup  tinggi terhadap pembangunan desa.
Kata kunci: bahasa, etnis, keragaman agama, pembangunan desa

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  fokus pembangunan  yang  baru  di  Indonesia  telah bergeser dari kota ke desa, salah satunya melalui peningkatan pembangunan infrastruktur di desa. Selain  itu,  pemberdayaan  ekonomi  komunitas
desa dan pembangunan sumber daya manusia di desa  juga  menjadi  salah  satu  karakteristik  dari pembangunan yang baru di Indonesia (Nurlinah et al ., 2020).
Lima  belas  tahun  setelah  kebijakan desentralisasi,  pemerintah  pusat  menetapkan Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang
Juni 2021, 5 (2): 77-90
Desa  yang  memberikan  kewenangan  tertentu sampai ke tingkat desa. Otoritas yang diberikan sampai pada tingkat desa diharapkan dapat lebih memberdayakan komunitas lokal dalam menentukan pembangunan yang dibutuhkan dan dapat  menyelesaikan  masalah  di  desa  tersebut secara langsung (Faoziyah & Salim, 2020).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah  desa  menurut  klasifikasi  pemerintah terus meningkat. Pada tahun 2011, jumlah desa menurut klasifikasi pemerintah sebanyak 70,390 desa.  Tahun  2014  dan  2018,  jumlah  desa bertambah  menjadi  masing-masing  sebanyak 73,707  dan  75,436  desa  (BPS,  2011b;  2014; 2018c). BPS memproyeksikan pada tahun 2040 jumlah  penduduk  di  perdesaan sebanyak  93.06 juta  penduduk  (BPS,  2018b).  Hal  tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa masih mempengaruhi banyak penduduk bahkan sampai 20 tahun mendatang.
Pembangunan  desa  sejalan  dengan  salah satu  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB), yaitu mengurangi kesenjangan intranegara  dimana  jumlah  desa  tertinggal  dan jumlah desa mandiri menjadi indikator nasional sebagai  proksi  global  dari  tujuan  tersebut (Bappenas,  2017).  Selama  ini,  pembangunan cenderung bias perkotaan, sehingga pembangunan  desa  dapat  dilakukan  untuk mengurangi kesenjangan pembangunan perkotaan dan perdesaan (BPS, 2018a).
Desa  yang  tertinggal  dianggap  sebagai salah  satu  faktor  yang  signifikan  berkontribusi terhadap kesenjangan, dimana tingkat kemiskinan  di  perdesaan  lebih  tinggi  bila dibandingkan di perkotaan (Salim et al. , 2017). Berdasarkan data BPS, dari tahun 2005 sampai 2019, persentase penduduk miskin di perdesaan selalu  lebih  tinggi  dibandingkan  di  perkotaan. Tahun  2019,  persentase  penduduk  miskin  di perdesaan  sebesar  12.85  persen  sedangkan  di perkotaan  sebesar  6.69  persen.  Rata-rata  lama sekolah  di  perdesaan  juga  lebih  rendah dibandingkan  di  perkotaan,  dimana  pada  tahun 2019 rata-rata lama sekolah di perkotaan sebesar 9.73 tahun sedangkan di perdesaan sebesar 7.48 tahun  yang  mana  belum  memenuhi  program wajib  belajar  sembilan  tahun.  Pelayanan
kesehatan di perdesaan juga masih lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Tahun 2019, unmeet need pelayanan kesehatan di perdesaan sebesar 6.15  persen,  lebih  tinggi  bila  dibandingkan  di perkotaan yang sebesar 4.41 persen.
Tahun  2018,  berdasarkan  data  BPS terdapat  5,559  desa  mandiri,  54,879  desa berkembang, dan 13,232 desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal masih dua kali lipat dibandingkan  jumlah  desa  mandiri  atau  17.96 persen  dari  seluruh  desa  di  Indonesia.  Pada tahun 2018, di Indonesia, masih terdapat 72,863 desa tanpa bank, 27,435 desa yang tidak dilewati angkutan  umum,  29,650  desa  yang  memiliki paling sedikit satu keluarga tanpa akses listrik, 58,277  desa  tanpa  kelompok  pertokoan  dan pasar,  27,710  desa  dimana  sebagian  besar keluarga  yang  tinggal  di  desa  tersebut menggunakan  kayu  bakar  sebagai  bahan  bakar utama  untuk  memasak,  serta  6,759  desa  yang tidak  terdapat  sinyal  telepon  selular  (BPS, 2018c).
Progres pembangunan di daerah perdesaan  masih  rendah  di  beberapa  negara berkembang (Barrios, 2008). Beberapa masalah yang  dihadapi  daerah  perdesaan  di  antaranya sulit  mengadopsi  teknologi,  sulit  berpartisipasi dalam kegiatan sosial ekonomi karena konektivitas  yang  buruk  serta  sulit  dan  mahal untuk  menyediakan  layanan  publik  (Cowie et al. , 2020).
Marsden  (2010)  menyatakan  bahwa terdapat  enam  kunci  pembangunan  desa,  yaitu faktor  endogen,  pembaruan,  modal  sosial,  tata kelola  pasar,  institusi  baru,  dan  keberlanjutan. Faktor endogen merupakan faktor yang berasal dari dalam desa, diantaranya sumber daya lokal, kombinasi sumber daya lokal serta distribusi dan investasi  dari  kekayaan  yang  dihasilkan  dari sumber  daya  lokal.  Pembaruan  merupakan wawasan  baru,  praktek  baru,  kombinasi  dari sumber daya, teknologi, pengetahuan yang baru yang dapat memberikan fungsi yang lebih baik. Modal  sosial  menggambarkan  kemampuan individu,  grup,  organisasi  atau  institusi,  untuk terlibat  dalam  tujuan  dan  keuntungan  yang sama. Pembangunan desa juga memerlukan tata kelola  pasar  untuk  mengendalikan  pasar  atau
membangun  pasar  baru,  institusi  baru  yang dapat berfungsi untuk mengkoordinasi masalah dan  memberikan  dukungan  untuk  tokoh  desa, serta  pembangunan  ekonomi  dan  budaya  desa yang berkelanjutan (Marsden, 2010).
Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, sekitar  1,340  suku  bangsa,  dan  sekitar  2,500 bahasa daerah (BPS, 2011a). Hal tersebut dapat menjadi potensi atau penghalang bagi pembangunan.  Mengingat  Indonesia  memiliki tingkat keragaman yang tinggi, keragaman etnis dapat memiliki peran dalam terciptanya konflik (Anggriyani  &  Dartanto,  2019).  Hal  tersebut dapat menjadi penghalang pembangunan.
Keragaman  budaya  dan  bahasa  dalam suatu  wilayah  dapat  menjadi  jembatan  dalam melakukan  perdagangan  dengan  wilayah  lain yang  dapat  menopang  pembangunan  ekonomi (Ahmad & Amin, 2020). Keragaman etnis juga dapat  meningkatkan  pembangunan  melalui budaya  (yang  berpengaruh  terhadap  sumber daya  manusia)  dan  modal  sosial  yang  dapat meningkatkan  tingkat  kepercayaan  dan  tingkat partisipasi  dalam  pembangunan  (Churchill et al. , 2020). Keragaman agama dapat meningkatkan  produktivitas,  dimana  individu yang  beragam  juga  memiliki  keahlian  yang beragam, sehingga dapat meningkatkan pembangunan (Ying et al. , 2017).
Akan  tetapi,  Churchill  &  Smyth  (2017) menemukan bahwa negara yang memiliki etnis lebih beragam lebih cenderung miskin dibandingkan negara yang memiliki etnis yang lebih  homogen.  Keragaman  etnis  dapat menimbulkan  perbedaan  pandangan  terhadap berbagai  hal  yang  dapat  menimbulkan  konflik yang dapat menghambat pembangunan (Churchill & Smyth, 2017; Huntington, 1993). Menurut  Grabowski  &  Laidler  (2018) kualitas layanan pendidikan merupakan determinan dari negara yang tertinggal, dimana masyarakat  yang  tidak  berpendidikan  dapat menjadi  penghalang  pembangunan  ekonomi suatu  wilayah.  Selain  itu,  topografi,  lapangan usaha warga desa, tenaga kesehatan, irigasi, dan akses  kredit,  juga  dapat  mempengaruhi pembangunan  desa  (Barrios,  2008;  Qin et  al. ,
2020;  Rennie,  2003;  Xiaojian  &  Xinsheng, 2010).
Fokus pembangunan yang lebih mengarah  ke  desa  memerlukan  berbagai pertimbangan.  Belum  banyak  penelitian  di Indonesia mengenai pengaruh keragaman etnis, agama atau bahasa terhadap pembangunan desa, sementara  Indonesia  adalah  negara  dengan keragaman  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu, penelitian mengenai pengaruh keragaman etnis, agama, dan bahasa terhadap pembangunan desa diperlukan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mempelajari  pengaruh  jangka  panjang  dari keragaman  etnis,  agama,  dan  bahasa  serta faktor-faktor lain terhadap pembangunan desa.

## METODOLOGI

## Sumber Data
Data  yang  digunakan  pada  penelitian ini bersumber  dari  Pendataan  Potensi  Desa  2014 (PODES2014)  dan  Indeks  Pembangunan  Desa 2018 (IPD2018). Pendataan PODES merupakan pendataan  yang  dilakukan  BPS  secara  sensus terhadap  seluruh  kabupaten/kota,  kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat  desa,  yaitu  desa,  kelurahan,  nagari, Unit  Permukiman  Transmigrasi  (UPT),  dan Satuan  Permukiman  Transmigrasi  (SPT). Pendataan PODES dilakukan tiga kali setiap 10 tahun dan dilakukan sebelum Sensus Pertanian, Sensus  Ekonomi,  dan  Sensus  Penduduk. Pengumpulan  data  PODES  2014  dilakukan dengan wawancara kepala desa, sekretaris desa, kaur/kasi desa, dan pada instansi terkait seperti PLN, Puskesmas, atau Telkom (BPS, 2014).
IPD  merupakan  indeks  yang  mengukur tingkat kemajuan desa yang dihasilkan oleh BPS dengan  menggunakan  sumber  data  PODES. Penghitungan  IPD2018  hanya  dilakukan  untuk seluruh  wilayah  administrasi  desa  di  seluruh Indonesia.  Desa  dalam  penghitungan  IPD merupakan  desa  berdasarkan  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan desa  merupakan  konsep  yang  multidimensi sehingga  IPD  dibangun  berdasarkan  5  dimensi yaitu  pelayanan  dasar,  kondisi  infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan
Juni 2021, 5 (2): 77-90

## penyelenggaraan pemerintahan. Kelima dimensi
tersebut  dihitung  menggunakan Principal Component  Analysis dari  42  indikator  yang terdapat  dalam  data  PODES.  Nilai  IPD  setiap desa bernilai dari 0 sampai 100. Semakin tinggi nilai  IPD  menunjukkan  desa  yang  semakin maju. Dalam pengkategorian, desa dengan nilai IPD  lebih  dari  75  dikategorikan  sebagai  desa mandiri,  IPD  lebih  dari  50  sampai  kurang  dari atau sama dengan 75 dikategorikan sebagai desa berkembang, dan IPD bernilai kurang dari atau sama  dengan  50  dikategorikan  sebagai  desa tertinggal (BPS, 2018a). Dimensi dan indikator yang  digunakan  dalam  IPD  ditunjukkan  pada Tabel 1.
Tabel 1. Dimensi dan indikator IPD
Indikator
Dimensi Pelayanan Dasar
Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA
Ketersediaan dan akses ke SD Sederajat
Ketersediaan dan akses ke SMP Sederajat
Ketersediaan dan akses ke SMA Sederajat
Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit
Ketersediaan dan kemudahan akses ke RS Bersalin
Ketersediaan dan kemudahan akses ke Puskesmas
Ketersediaan dan kemudahan akses ke Poliklinik/Balai Pengobatan
Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter
Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan
Ketersediaan dan kemudahan akses ke Poskesdes atau Polindes
Ketersediaan dan kemudahan akses ke apotek

## Dimensi Kondisi Infrastruktur
Ketersediaan pertokoan, minimarket atau toko/warung kelontong

## Indikator
Ketersediaan pasar
Ketersediaan restoran, rumah makan atau warung/kedai makanan minuman
Ketersediaan akomodasi hotel atau penginapan
Ketersediaan bank
Elektrifikasi
Kondisi penerangan di jalan utama desa
Bahan bakar untuk memasak
Sumber air untuk minum
Sumber air untuk mandi/cuci
Fasilitas buang air besar
Ketersediaan dan kualitas komunikasi seluler
Ketersediaan fasilitas internet dan pengiriman pos atau barang

## Dimensi Akuntabilitas Transportasi
Lalu lintas dan kualitas jalan
Aksesibilitas jalan
Ketersediaan angkutan umum
Operasional angkutan umum
Waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat
Biaya per kilometer transportasi ke kantor camat
Waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor Bupati/Walikota
Biaya per kilometer transportasi ke kantor Bupati/Walikota

## Dimensi Pelayanan Umum
Penanganan kejadian luar biasa
Penanganan gizi buruk
Ketersediaan fasilitas olahraga
Keberadaan kelompok kegiatan olahraga
Dimensi Penyelenggaraan Pemerintah
Kelengkapan pemerintahan desa

## Indikator
Otonomi desa Aset/Kekayaan Desa
Kualitas SDM Kepala Desa
Kualitas SDM Sekretaris Desa
Sumber : BPS (2018a)

## Unit Analisis
Unit  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  desa  berdasarkan  konsep desa  pada  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (BPS, 2018a).
Berdasarkan data PODES jumlah desa di seluruh Indonesia tahun 2014 sebanyak 73,707 desa,  sedangkan  tahun  2018  sebanyak  75,436 desa.  Data  IPD2018  yang  dihasilkan  oleh  BPS mencakup 75,436 desa tahun 2018.
Dikarenakan variabel bebas pada penelitian ini bersumber dari data PODES2014 dan  variabel  terikat  bersumber  dari  IPD2018 maka unit analisis pada penelitian ini merupakan desa-desa di tahun 2014 yang dihitung IPD-nya pada  tahun  2018.  Mengingat  dari  tahun  2014 sampai  tahun  2018  perubahan  administratif suatu  desa  dapat  terjadi  seperti  penggabungan beberapa  desa  atau  perubahan  status  dari  desa menjadi  kelurahan  dan data  cleaning ,  setelah melakukan  penggabungan  data  PODES2014 dan IPD2018 maka jumlah desa yang dianalisis pada penelitian ini adalah sebesar 72,121 desa.

## Variabel
Variabel  yang  diteliti  pada  penelitian ini terbagi menjadi variabel terikat, variabel bebas utama,  dan  variabel  bebas  kontrol.  Variabel terikat yaitu pembangunan desa pada penelitian ini menggunakan nilai IPD2018. Variabel bebas
utama dan variabel bebas kontrol bersumber dari PODES2014.  Variabel  bebas  utama  adalah variabel  bebas  yang  merupakan  fokus  dari penelitian ini, yaitu keragaman agama, keragaman  etnis,  dan  keragaman  bahasa. Keragaman  agama  dalam  penelitian  ini dikategorikan  berdasarkan  keberadaan  warga yang  berbeda  agama  dalam  satu  desa  atau terdapat lebih dari satu agama yang dianut oleh masyarakat di desa tersebut. Desa dengan warga yang  menganut  lebih  dari  satu  agama dikategorikan sebagai multi agama. Keragaman etnis  dilihat  dari  jumlah  etnis  dari  warga  desa tersebut. Jika warga berasal dari satu etnis maka tidak  dikategorikan  sebagai  multi  etnis  dan sebaliknya.  Variabel  multibahasa  merupakan bahasa yang digunakan oleh warga desa sehari- hari.  Bahasa  dalam  penelitian  ini  dapat merupakan Bahasa Indonesia, bahasa asing, atau bahasa  daerah.  Bila  warga  menggunakan  lebih dari satu bahasa sehari-hari maka desa tersebut dikategorikan sebagai multibahasa.
Dikarenakan kebanyakan variabel terikat tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas (selain  variabel  bebas  utama),  maka  variabel bebas kontrol, yaitu variabel lain yang mungkin memengaruhi variabel terikat, digunakan untuk mengontrol  pengaruh  variabel  bebas  utama terhadap  variabel  terikat  (Harsono,  2002). Variabel  bebas  kontrol  yang  digunakan  pada penelitian  ini  berdasarkan  penelitian-penelitian sebelumnya  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian pendahuluan.  Variabel  terikat  dan  variabel bebas  yang  digunakan  dalam  analisis  ini dijelaskan pada Tabel 2.

## Tabel 2. Definisi operasional variabel
Variabel Nama Variabel Definisi Skala Variabel Terikat IPD ipd Indeks Pembangun an Desa Kontinu Variabel Bebas Utama
Juni 2021, 5 (2): 77-90
Variabel Nama Variabel Definisi Skala Multi agama agama Keberadaan lebih dari satu agama yang dianut warga di desa 0 = Tidak 1 = Ya Multi etnis etnis Keberadaan lebih dari satu etnis warga di desa 0 = Tidak 1 = Ya Multi bahasa bahasa Keberadaan lebih dari satu bahasa sehari-hari yang digunakan warga di desa 0 = Tidak 1 = Ya Variabel Bebas Kontrol Topografi tpgf Letak sebagian besar wilayah desa 0 = Bukan dataran (Lereng atau gunung atau lembah) 1 = Dataran Lapangan usaha lapus Sektor lapangan usaha sebagian besar penduduk desa 0 = Pertanian 1 = Non pertanian Perguruan Tinggi pt Jumlah Perguruan Tinggi di desa Kontinu Lembaga keterampila n terampil Jumlah lembaga keterampila n di desa, seperti bahasa asing, komputer, dll Kontinu
Variabel Nama Variabel Definisi Skala Tenaga kesehatan nakes Jumlah tenaga kesehatan yang tinggal di desa Kontinu Irigasi irigasi Keberadaan saluran irigasi di desa 0 = Tidak ada 1 = Ada Kredit kredit Keberadaan fasilitas kredit yang diterima warga setahun terakhir 0 = Tidak ada 1 = Ada
Variabel  bebas  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bukan  merupakan  variabel pembentuk  IPD.  Pada  IPD  terdapat  indikator jumlah  dan  kemudahan  akses  ke  tempat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, tempat praktek dokter atau tempat praktek bidan yang menghitung  tempat  fasilitas  kesehatan  yang berada  di  desa,  serta  kemudahan  akses  ke fasilitas  kesehatan  tersebut  (terdekat)  jika fasilitas  kesehatan  tersebut  tidak  ada  di  desa. Pada  variabel  bebas  terdapat  jumlah  tenaga kesehatan  yang  merupakan  jumlah  seluruh dokter  umum/spesialis,  dokter  gigi,  bidan, apoteker/asisten  apoteker,  tenaga  kesehatan masyarakat,  tenaga  gizi,  perawat,  dan  tenaga kesehatan  lainnya  yang  tinggal/menetap  di desa.

## Metode Analisis
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan  untuk  peringkasan  data  (seperti proporsi)  menggunakan  tabel  untuk  melihat variasi  dari  data  tersebut  (Riyanto  &  Wikarya, 2018).
Metode analisis inferensial yang digunakan  adalah  regresi  linier  berganda. Persamaan  model  estimasi  ditulis  sebagai berikut:
ipd = β 0 + β 1 agama + β 2 etnis + β 3 bahasa + β 4 tpgf + β 5 lapus + β 6 pt + β 7 terampil + β 8 nakes + β 9 irigasi + β 10 kredit
Sebelum menguji variabel dengan regresi linier berganda, dilakukan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas untuk memenuhi  asumsi  yang  diperlukan  dalam regresi  linier  berganda.  Uji  multikolinearitas dilakukan untuk menguji asumsi multikolinearitas  pada  regresi  linier  berganda dengan melihat nilai VIF dan nilai tolerance . Uji heteroskedastisitas  digunakan  untuk  menguji asumsi
heteroskedastisitas
dengan menggunakan grafik scatterplots antara regression  studentized  residual dan regression standardized  predicted  value. Uji  normalitas digunakan untuk melihat pola distribusi normal dengan menggunakan grafik normal P-P plot of regression standardized residual .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Desa Menurut Keragaman Agama, Etnis, Bahasa, dan Tingkat Pembangunannya
Hasil  analisis  deskriptif  pada  Tabel  3 menunjukkan bahwa 12,498 desa (17.33 persen) merupakan  desa  tertinggal,  54,066  desa  (74.97 persen) merupakan desa berkembang, dan 5,557 desa  (7.71  persen)  merupakan  desa  mandiri. Sebagian besar desa merupakan desa berkembang,  akan  tetapi  desa  tertinggal  masih lebih dari dua kali lipat dari desa mandiri.
Jika  dilihat  dari  keragaman  agama,  desa dengan warga yang hanya memeluk satu agama tertentu  (50.27  persen)  sedikit  lebih  banyak dibandingkan desa dengan warga yang memeluk lebih  dari  satu  agama  (49.73  persen).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  warga  desa  di  Indonesia sedikit  lebih  homogen  dalam  hal  agama  yang dianut. Persentase desa tertinggal dengan warga yang memiliki agama yang sama (21.05 persen) lebih  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  desa tertinggal  dengan  warga  yang  multi  agama (13.57  persen),  sedangkan  persentase  desa mandiri  dengan  warga  yang  memeluk  agama yang  sama  (3.30  persen)  lebih  rendah
dibandingkan  desa  mandiri  yang  multi  agama (12.16  persen).  Sebelum  dikontrol  terhadap faktor  lain,  desa  yang  multi  agama,  3.68  kali lebih  cenderung  untuk  menjadi  desa  mandiri dibandingkan desa dengan warga yang memeluk satu agama yang sama dan desa yang tidak multi agama 1.55 kali lebih cenderung untuk menjadi desa  tertinggal  dibandingkan  desa  yang  multi agama.
Berdasarkan  keragaman  etnis,  68.96 persen desa merupakan desa dengan warga yang terdiri dari lebih dari satu etnis. Persentase desa berkembang dan desa mandiri yang terdiri dari warga  multi  etnis  lebih  tinggi  dibandingkan persentase  desa  berkembang  dan  desa  mandiri dengan warga yang tidak multi etnis. Persentase desa  tertinggal  yang  terdiri  dari  warga  dengan satu etnis (26.76 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan persentase desa tertinggal yang terdiri dari warga yang multi etnis (13.08 persen). Sebelum dikontrol terhadap faktor lain, desa dengan warga yang tidak  multi etnis 2.05 kali  lebih  cenderung  untuk  menjadi  desa tertinggal  dibandingkan  desa  dengan  warga yang multi etnis.
Berdasarkan bahasa yang dipakai sehari- hari,  desa  dengan  warga  yang  berkomunikasi dengan  lebih  dari  satu  bahasa  (64.45  persen) lebih  banyak  dibandingkan  desa  dengan  warga yang berkomunikasi dengan hanya satu bahasa (35.55  persen).  Persentase  desa  tertinggal dengan warga yang berkomunikasi menggunakan  satu  bahasa (20.68  persen)  lebih tinggi  dibandingkan  persentase  desa  tertinggal dengan warga yang berkomunikasi menggunakan  lebih  dari  satu  bahasa  (15.48 persen).  Desa  mandiri  dengan  warga  yang berkomunikasi  menggunakan  lebih  dari  satu bahasa (8.82 persen) lebih banyak dibandingkan desa mandiri dengan warga yang berkomunikasi menggunakan  satu  bahasa  (5.68  persen). Sebelum  dikontrol  dengan  faktor  lain,  desa dengan warga yang berkomunikasi dengan lebih dari satu bahasa 1.55 kali lebih cenderung untuk menjadi desa mandiri dibandingkan desa dengan warga yang berkomunikasi dengan satu bahasa.
Hasil  analisis  deskriptif  menunjukkan desa  dengan  warga  yang  multi  agama,  multi
Juni 2021, 5 (2): 77-90
etnis  dan  multi  bahasa  lebih  cenderung  untuk menjadi  desa  mandiri,  sedangkan  desa  dengan warga yang tidak multi agama, tidak multi etnis, dan  tidak  multi  bahasa  lebih  cenderung  untuk menjadi  desa  tertinggal.  Hal  ini  menunjukkan bahwa,  sebelum  dikontrol  oleh  faktor  lain, keragaman  agama,  etnis,  dan  bahasa  warga  di suatu desa dapat menjadi pendorong pembangunan di desa tersebut. Menurut Ahmad & Amin (2020) diversifikasi etnis dapat menjadi mesin  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan inovasi  karena  masing-masing  etnis  memiliki keahlian  yang  berbeda  yang  dapat  saling melengkapi  satu  sama  lain.  Etnis  yang bercampur juga dapat menyatukan kemampuan, pengalaman, dan budaya saat produktif sehingga menghasilkan inovasi dan kreatifitas.
Bila melihat kondisi geografis desa, 74,68 persen  desa  merupakan  desa  dengan  topografi berupa  dataran.  Persentase  desa  mandiri  yang berupa  dataran  (9.36  persen)  lebih  tinggi dibandingkan  persentase  desa  mandiri  yang bukan  dataran  (2.84  persen).  Akan  tetapi, persentase  desa  tertinggal  yang  bukan  dataran (34.37  persen)  lebih  tinggi  dibandingkan persentase  desa  tertinggal  yang  berupa  dataran (11.53 persen).
Sebagian  besar  desa  (93.82  persen) memiliki  warga  yang  sebagian  besar  bekerja pada  sektor  pertanian,  sedangkan  hanya  6.18 persen  desa  dengan  sebagian  besar  warganya bekerja  pada  sektor  nonpertanian.  Persentase desa  mandiri  dengan  sebagian  besar  warganya bekerja pada sektor nonpertanian (37.44 persen) lebih  tinggi  dibandingkan  persentase  desa
mandiri yang sebagian besar warganya bekerja pada sektor pertanian (5.74 persen).
Persentase desa mandiri dengan keberadaan  infrastruktur  pendidikan  seperti perguruan  tinggi  atau  lembaga  keterampilan lebih  tinggi  dibandingkan  desa  mandiri  tanpa infrastruktur  pendidikan.  Pola  yang  sama  juga terlihat  pada  keberadaan  tenaga  kesehatan  di desa,  dimana  persentase  desa  mandiri  dengan tenaga  kesehatan  lebih  tinggi  dibandingkan persentase desa mandiri tanpa tenaga kesehatan.
Bila melihat infrastruktur irigasi, persentase  desa  tertinggal  tanpa  infrastruktur irigasi lebih tinggi dibandingkan desa tertinggal dengan  infrastruktur  irigasi.  Untuk  penyaluran kredit,  desa  tertinggal  yang  warganya  tidak mendapatkan  kredit  lebih  tinggi  dibandingkan desa  tertinggal  yang  warganya  mendapatkan kredit.
Secara umum, kebanyakan desa tertinggal memiliki  keadaan  dimana  desa  tersebut  tidak multi  agama,  tidak  multi  etnis,  tidak  multi bahasa,  bukan  berupa  dataran,  sebagian  besar warganya  bekerja  pada  sektor  pertanian,  tidak terdapat  perguruan  tinggi  ataupun  lembaga keterampilan,  tidak  terdapat  tenaga  kesehatan, tidak terdapat saluran irigasi, dan tidak terdapat warga  yang  menerima  kredit  setahun  terakhir. Secara  umum,  kebanyakan  desa  mandiri merupakan desa yang multi agama, multi etnis, multi  bahasa,  berupa  dataran,  sebagian  besar warganya  bekerja  pada  sektor  nonpertanian, terdapat  perguruan  tinggi  ataupun  lembaga keterampilan, terdapat tenaga kesehatan,
terdapat saluran irigasi, dan terdapat warga yang menerima kredit setahun terakhir.

## Tabel 3. Pembangunan desa menurut karakteristik desa
Tingkat pembangunan desa Total Desa tertinggal Desa berkembang Desa mandiri Multi agama Tidak 7,631 27,425 1,197 36,253 21.05% 75.65% 3.30% 50.27% Ya 4,867 26,641 4,360 35,868 13.57% 74.28% 12.16% 49.73%
Tingkat pembangunan desa Total Desa tertinggal Desa berkembang Desa mandiri Multi etnis Tidak 5,991 15,561 836 22,388 26.76% 69.51% 3.73% 31.04% Ya 6,507 38,505 4,721 49,733 13.08% 77.42% 9.49% 68.96% Multi bahasa Tidak 5,301 18,881 1,456 25,638 20.68% 73.64% 5.68% 35.55% Ya 7,197 35,185 4,101 46,483 15.48% 75.69% 8.82% 64.45% Topografi Bukan dataran 6,296 11,500 521 18,317 34.37% 62.78% 2.84% 25.40% Dataran 6,202 42,566 5,036 53,804 11.53% 79.11% 9.36% 74.60% Lapangan usaha Pertanian 12,377 51,397 3,887 67,661 18.29% 75.96% 5.74% 93.82% Nonpertanian 121 2,669 1,670 4,460 2.71% 59.84% 37.44% 6.18% Perguruan tinggi Tidak ada 12,486 53,528 5,050 71,064 17.57% 75.32% 7.11% 98.53% Ada 12 538 507 1,057 1.14% 50.90% 47.97% 1.47% Lembaga keterampilan Tidak ada 12,435 50,695 3,628 66,758 18.63% 75.94% 5.43% 92.56% Ada 63 3,371 1,929 5,363 1.17% 62.86% 35.97% 7.44% Tenaga kesehatan Tidak ada 6,166 4,950 39 11,155 55.28% 44.37% 0.35% 15.47% Ada 6,332 49,116 5,518 60,966 10.39% 80.56% 9.05% 84.53% Irigasi Tidak ada 11,189 28,496 1,847 41,532 26.94% 68.61% 4.45% 57.59% Ada 1,309 25,570 3,710 30,589
Juni 2021, 5 (2): 77-90
Tingkat pembangunan desa Total Desa tertinggal Desa berkembang Desa mandiri 4.28% 83.59% 12.13% 42.41% Kredit Tidak ada 11,290 25,812 1,232 38,334 29.45% 67.33% 3.21% 53.15% Ada 1,208 28,254 4,325 33,787 3.58% 83.62% 12.80% 46.85% Total 12,498 54,066 5,557 72,121 17.33% 74.97% 7.71% 100.00% Sumber : PODES2014 dan IPD2018, diolah

## Pengaruh Keragaman Agama, Etnis, Bahasa
Terhadap Pembangunan Desa Hasil uji multikolinearitas, heteroskedasitas,  dan  normalitas  menunjukkan asumsi yang terpenuhi untuk melakukan analisis regresi berganda. Pengujian Global Test dengan uji  F  menunjukkan  nilai  yang  signifikan  ( p- value <0.05 persen) sehingga dapat disimpulkan bahwa  variabel  bebas  secara  bersama-sama dapat digunakan membentuk model.
Hasil regresi linear berganda pada Tabel 4 menyajikan  koefisien  dan  signifikansi  masing- masing  variabel.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas signifikan pada p- value <0.01.  Berdasarkan  hasil  estimasi,  model persamaan  yang  digunakan  dituliskan  sebagai berikut :
ipd  =  44.97  +  1.48 agama +  3.19 etnis – 0.48 bahasa +  6.01 tpgf +  4.88 lapus + 1.67 pt +  0.61 terampil +  0.49 nakes + 6.02 irigasi + 6.80 kredit
Nilai  koefisien  variabel  multi  agama sebesar  1.48  yang  berarti  bahwa  keberadaan warga  yang  memeluk  agama  yang  berbeda berhubungan positif dengan pembangunan desa. Desa  dengan  warga  yang  multi  agama  akan menambah  IPD  1.48  poin  lebih  tinggi dibandingkan  desa  dengan  warga  yang  tidak multi  agama.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa keragaman  agama  yang  dipeluk  warga  dalam
suatu  desa  dapat  memberikan  dampak  positif terhadap  pembangunan  desa.  Menurut  Ying et al. (2017) keragaman agama dapat meningkatkan produktivitas yang dapat
meningkatkan pembangunan.
Kumpulan individu  yang  beragam  memiliki  keahlian  dan interpretasi  terhadap  masalah  yang  berbeda sehingga  dapat  meningkatkan  produktivitas yang selanjutnya dapat meningkatkan pembangunan (Ying et al ., 2017).
Hasil  estimasi  regresi  linier  berganda menghasilkan nilai koefisien multi etnis sebesar 3.19. Desa dengan warga yang berasal dari etnis yang  berbeda  dapat  memiliki  IPD  3.19  poin lebih  tinggi  dibandingkan  desa  dengan  warga yang berasal dari satu etnis yang sama. Hal ini menunjukkan  hubungan  yang  positif  antara keragaman etnis dan pembangunan desa, dimana desa  dengan  warga  yang  beragam  etnis  dapat meningkatkan  pembangunan  desa.  Hal tersebut sejalan dengan penelitian Churchill et al. (2020) dimana  menurutnya  keragaman  etnis  memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan sumber daya manusia yang dapat mendorong pembangunan. Keragaman etnis dapat meningkatkan  pembangunan  melalui  modal sosial,  dimana  dengan  tingginya  modal  sosial, kendali  sosial  dan  keterlibatan  pemuda  dalam pembangunan  juga  meningkat.    Selain  itu, keragaman  etnis  yang  dapat  mendorong pembangunan  menunjukkan bahwa efek positif keragaman  terhadap  pembangunan  lebih  tinggi
dari  efek  negatif,  seperti  konflik,  yang  dapat timbul karenanya (Churchill et al ., 2020).
Berbeda dengan variabel multi agama dan multi  etnis,  hasil  estimasi  menunjukkan  nilai koefisien  yang  negatif  untuk  variabel  multi bahasa,  yaitu  -0.48.  Desa  dengan  warga  yang memakai lebih dari satu bahasa sehari-hari dapat menurunkan IPD sebesar 0.48 poin dibandingkan desa dengan warga yang menggunakan satu bahasa sehari-hari. Terdapat hubungan negatif antara keragaman bahasa yang digunakan  sehari-hari  dengan  pembangunan desa.  Pembangunan  desa  dapat  meningkat  bila warga  yang  tinggal  pada  desa  tersebut menggunakan  satu  bahasa sehari-hari. Menurut Churchill et  al. (2020)  satu  bahasa  yang digunakan  dapat  meningkatkan  potensi  modal sosial  yang  dapat  meningkatkan  pembangunan. Selain  itu,  kesatuan  bahasa  dapat  menurunkan ketegangan  akan  perbedaan  etnis,  dimana ketegangan akan perbedaan etnis dapat
menimbulkan konflik yang menghambat pembangunan (Churchill & Smyth, 2017).
Topografi  desa  juga  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  pembangunan  desa.  Pada saat variabel lain konstan, desa dengan topografi berupa  dataran  dapat  berkontribusi  positif terhadap kenaikan IPD sebesar 6.01 poin. Selain itu, lapangan usaha nonpertanian juga memiliki dampak  positif  yang  signifikan  terhadap pembangunan  desa.  Pada  saat  variabel  lain konstan,  desa  dengan  sebagian  besar  warganya bekerja pada sektor  nonpertanian dapat meningkatkan IPD sebesar 4.88 poin.
Jumlah  fasilitas  pendidikan  di  desa memiliki  hubungan  yang  positif  terhadap  IPD. Semakin  banyak  jumlah  fasilitas  pendidikan  di desa  tersebut,  maka  IPD  yang  dimiliki  juga semakin tinggi. Ketika jumlah perguruan tinggi bertambah  satu,  maka  IPD  dapat  meningkat sebesar  1.67  poin.  Ketika  jumlah  lembaga keterampilan  bertambah  satu,  maka  IPD  dapat meningkat sebesar 0.61 poin. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan juga memiliki dampak positif terhadap pembangunan desa, dimana peningkatan  satu  tenaga  kesehatan  dapat berkontribusi positif terhadap IPD sebesar 0.49 poin.
Fasilitas  irigasi  dan  kredit  juga  memiliki dampak  positif  terhadap  pembangunan  desa. Pada  saat  variabel  lain  konstan,  keberadaan fasilitas irigasi di desa dapat meningkatkan IPD sebesar 6.02 poin. Selain itu, keberadaan warga yang menerima fasilitas kredit di desa satu tahun terakhir  dapat  berkontribusi  positif  terhadap kenaikan IPD sebesar 6.80 poin.

## Tabel 4. Hasil regresi linier berganda
Variabel Koefisien (β) Konstanta 44.97 *** Multi agama Ya 1.48 *** Tidak (acuan) Multi etnis Ya 3.19 *** Tidak (acuan) Multi bahasa Ya -0.48 *** Tidak (acuan) Topografi Dataran 6.01 *** Bukan dataran (acuan) Lapangan usaha Nonpertanian 4.88 *** Pertanian (acuan) Perguruan tinggi 1.67 *** Lembaga keterampilan 0.61 *** Tenaga kesehatan 0.49 *** Irigasi Ada 6.02 *** Tidak ada (acuan) Kredit
Juni 2021, 5 (2): 77-90
Variabel Koefisien (β) Ada 6.80 *** Tidak ada (acuan) Keterangan: ***=p-value<0.01; **=p-value<0.05;
*=p-value<0.1
Sumber: PODES2014, IPD2018, diolah penulis

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif, kebanyakan  desa  di  Indonesia  ditinggali  oleh warga  dengan  agama  yang  sama,  etnis  yang berbeda,  dan  menggunakan  lebih  dari  satu bahasa  sehari-hari.  Desa  yang  memiliki  warga dengan agama yang sama, etnis yang sama, dan memakai  satu  bahasa  sehari-hari  cenderung merupakan desa tertinggal. Desa yang memiliki warga  dengan  agama  yang  berbeda,  etnis  yang berbeda,  dan  menggunakan  lebih  dari  satu bahasa  sehari-hari  cenderung  merupakan  desa mandiri.  Hasil  analisis  deskriptif  mengenai keragaman  bahasa  berlawanan  dengan  hasil inferensial,  dimana  menurut  analisis  deskriptif desa  tertinggal  cenderung  menggunakan  satu bahasa,  sedangkan  desa  mandiri  cenderung menggunakan  lebih  dari  satu  bahasa.  Hal tersebut  dimungkinkan  dapat  terjadi  karena analisis  deskriptif  belum  mengontrol  variabel lain yang juga berpengaruh terhadap pembangunan  desa.  Desa  dengan  topografi berupa dataran, sebagian warganya bekerja pada sektor  nonpertanian,  terdapat  perguruan  tinggi, lembaga keterampilan, tenaga kesehatan, fasilitas  irigasi,  dan  terdapat  warga  yang mendapat  fasilitas  kredit  setahun  terakhir cenderung merupakan desa mandiri.
Berdasarkan  hasil  inferensial,  setelah dikontrol  oleh  variabel  topografi,  lapangan usaha, jumlah perguruan tinggi, jumlah lembaga keterampilan, jumlah tenaga kesehatan, keberadaan  irigasi  dan  keberadaan  kredit, keberadaan warga yang multi agama, multi etnis, dan  multi  bahasa  memberikan  dampak  yang signifikan terhadap pembangunan desa.
Keberadaan warga yang multi agama dalam desa memberikan dampak positif pada pembangunan desa.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  penelitian
Ying et  al. (2017)  dimana  keragaman  agama memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan terhadap  pembangunan  daerah.  Keberadaan warga  yang  multi  etnis  juga  memberikan dampak  positif  terhadap  pembangunan  desa. Penelitian  Churchill et  al. (2020)  juga menunjukkan  bahwa  keragaman  etnis  dapat meningkatkan  pembangunan  sumber  daya manusia  yang  dapat  menunjang  pembangunan. Sedangkan  keragaman  bahasa  yang  digunakan sehari-hari  memiliki  dampak  negatif  terhadap pembangunan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan penelitian  Churchill  &  Smyth  (2017)  yang menunjukkan  bahwa  keberagaman  bahasa memiliki hubungan positif dengan kemiskinan.
Keragaman agama dan etnis memberikan dampak  positif  terhadap  pembangunan  desa dimungkinkan  melalui  modal  sosial  yang meningkatkan  partisipasi  dalam  pembangunan, serta  keahlian  yang  berbeda  yang  dapat meningkatkan produktivitas. Akan  tetapi, keragaman  bahasa  yang  digunakan  sehari-hari justru  memberikan  dampak  negatif  terhadap pembangunan, kemungkinan dikarenakan penggunaan  bahasa  yang  berbeda  akan  lebih menonjolkan perbedaan etnis yang ada sehingga ketegangan  akan  konflik  dapat  meningkat  dan dapat  menghambat  pembangunan.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  keragaman  agama  dan etnis dalam desa diperlukan untuk pembangunan sedangkan bahasa yang sama diperlukan sebagai pemersatu keragaman tersebut.
Selain  keragaman  agama,  etnis,  dan bahasa,  faktor  topografi  desa,  lapangan  usaha sebagian besar penduduk desa, jumlah perguruan tinggi, jumlah lembaga keterampilan, jumlah  tenaga  kesehatan  di  desa,  keberadaan fasilitas  irigasi,  serta  keberadaan  warga  yang menerima fasilitas kredit di desa juga signifikan berhubungan  dengan  pembangunan  desa.  Dari seluruh variabel tersebut, fasilitas kredit, jumlah tenaga kesehatan, dan topografi desa memberikan  dampak  yang  paling  tinggi terhadap pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  N.  &  Amin,  S.  (2020).  Does  ethnic polarization stimulate or relegate trade and environmental  performance?  A  global perspective. Environment,  Development and  Sustainability , 22 (7),  6513–6536. https://doi.org/10.1007/s10668-019- 00497-z
Anggriyani, D. S. & Dartanto, T. (2019). Unity in  diversity:  Socioeconomic  aspects  and growth of conflict in indonesia.
International  Journal  of  Business  and Society , 20 (S1), 197–209.
Bappenas.  (2017).  Ringkasan  Metadata  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/
Indikator  Sustainable  Development  Goals (SDGs)  Indonesia.  In Kementerian  PPN / Bappenas .
Barrios,  E.  B.  (2008).  Infrastructure  and  rural development:  Household  perceptions  on rural  development. Progress  in  Planning ,
70 (1), 1–44. https://doi.org/10.1016/j.progress.2008.04 .001
BPS. (2011a). Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia . BPS. (2011b). Statistik Potensi Desa Indonesia 2011 .
BPS.  (2014). Statistik  Potensi  Desa  Indonesia [Village  Potential  Statistics  of  Indonesia] 2014 . BPS. (2018a). Indeks Pembangunan Desa 2018 . BPS. (2018b). Indonesia Population Projection 2015-2045 Result of SUPAS 2015 (Revised Edition) .
BPS.  (2018c). Village  Potential  Statistics  of Indonesia 2018 .
Cowie,  P.,  Townsend,  L.,  &  Salemink,  K.
(2020). Smart rural futures: Will rural areas be  left  behind  in  the  4th  industrial revolution? Journal  of  Rural  Studies , 79 (August),
169–176.
https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08. 042 Churchill,  S.  A.,  Madhoo,  Y.  N.,  &  Nath,  S.
(2020). Ethnic diversity and human capital development  in  India:  A  disaggregated analysis  at  the  state  and  district  levels. Applied  Economics , 52 (5),  506–518.
https://doi.org/10.1080/00036846.2019.16 46880
Churchill,  S.  A.  &  Smyth,  R.  (2017).  Ethnic Diversity and Poverty. World Development , 95 (3), 285–302. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.0 2.032
Faoziyah,  U.  &  Salim,  W.  (2020).  Seeking prosperity  through  village  proliferation: An  evidence  of  the  implementation  of village  funds  (Dana  Desa)  in  Indonesia. Journal of Regional and City Planning , 31
(2),
97–121. https://doi.org/10.5614/jpwk.2020.31.2.1 Grabowski,  M.  &  Laidler,  P.  (2018). The Economic  and  Political  Dimensions  of Development in the 21st Century .
Harsono,  M.  (2002).  Prosedur  Pengujian Variabel  Kontrol  Dan  Moderator  Dalam Penelitian Perilaku Dengan Menggunakan Spss  10.00*). Jurnal  Jurusan  Manajemen Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sebelas Maret Variabel , 1–7.
Huntington,  S.  P.  (1993).  The  clash  of civilizations? Foreign Affairs , 72 (3), 22–
49.
https://doi.org/10.4324/9781003060963-
50
Marsden,  T.  (2010).  Mobilizing  the  regional eco-economy: Evolving webs of agri-food and  rural  development  in  the  UK. Cambridge  Journal  of  Regions,  Economy and Society , 3 (2), 225–244. https://doi.org/10.1093/cjres/rsq010
Nurlinah,  Haryanto,  &  Sunardi.  (2020).  New development, old migration, and governance  at  two  villages  in  Jeneponto,
Indonesia. World Development Perspectives , 19 (June), 100223.
https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.10022 3
Qin, X., Li, Y., Lu, Z., & Pan, W. (2020). What makes better village economic development  in  traditional  agricultural areas  of  China?  Evidence  from  338 villages. Habitat International , 106 (July),
102286.
https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.1 02286
Rennie,  F.  (2003).  Rural  health  workers  as  a resource  for  rural  development. Rural Society , 13 (2), 126–137. https://doi.org/10.5172/rsj.351.13.2.126
Riyanto  &  Wikarya,  U.  (2018). Statistika Ekonomi  dan  Bisnis (1st  ed.).  Jakarta:
Mitra Wacana Media.
Salim, A., Bulan, W. R., Untung, B., Laksono,
I.,  &  Brock,  K.  (2017). Indonesia ’ s Village  Law :  enabler  or  constraint  for more accountable governance ?
Xiaojian, L. & Xinsheng, F. (2010). Geography and  rural  household  income:  A  village level  study  in  Henan  Province,  China. Chinese  Geographical  Science , 20 (1),
001–008.  https://doi.org/10.1007/s11769-
010-0001-8
Ying,  Z.,  Liu,  S.,  Bao,  S.,  &  Zhou,  J.  (2017).
Religious
diversity and regional
development  in  China. China  Economic Review , 46 (August), 1–9.
https://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.08.0 03