## Government Policy for Migrant Female Workers on the Border of Sambas Regency, West Kalimantan

## Kebijakan Pemerintah Kepada Tenaga Kerja Wanita yang Migran di Perbatasan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat
Majolica Ocarina Fae 1) ; Gunardi Lie 2)
1,2) Universitas Tarumanagara Email: 1) karinafae4@gmail.com ; 2) gunardi@fh.untar.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [30 Agustus 2023]
Revised [30 September 2023]
Accepted [07 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Penelitian  Kasus  TKW  Indonesia  yang  mencuat  baru-baru  ini  telah  membuat  keprihatinan  pada berbagai  pihak.  Nasib  mereka  yang  kurang  beruntung  disebabkan  oleh  rendahnya  kualitas pendidikan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  hingga  akhirnya  mereka  hanya  tersalurkan  bekerja pada  sektor-sektor  informal  seperti  menjadi  PRT,  dan  buruh  kasar.  Di  daerah  perbatasan Kalimantan Barat, permasalahan tenaga kerja menjadi semakin kompleks. Memang para tenaga kerja ini mengalirkan nilai Balikan ekonomi ke pedesaan, serta membawa perubahan sosial bagi keluarga  yang  ditinggalkan,  terutama  bagi  tenaga  kerja  yang  sukses  dalam  pekerjaannya. Namun  Hal  itu  berdampak  pada  pekerja  migran  Indonesia  yang  tidak  bisa  mendapatkan perlindungan hukum dari negara Indonesia serta tidak mendapatkan asuransi ketenagakerajaan karena  tidak  terdata  di  data  resmi  badan  nasional  penempatan  dan  perlindungan  TKI  (BP2TKI) .Untuk  menanggulangi  permasalahan  yang  terjadi  pada  pekerja  buruh  migran  kabupaten Sambas, perlu beberapa langkah yang  harus  di lakukan, seperti  memberikan  pembekalan pada calon  pekerja  buruh  migran  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri,  memberikan  hukuman  seberat- beratnya  kepada  oknum  yang  menyediakan  jasa  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  ke  luar negeri  secara  ilegal,  serta  penguatan  instansi  terkait  pekerja  migran  Indonesia  dalam menjalankan  tugas dan fungsinya untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di  luar  negeri.  Bagi  tenaga  kerja  lainnya  yang  tidak  beruntung,  tampaknya  gambaran  tentang kemulusan  bekerja  di  luar  negeri  tidak  sesuai  dengan  harapan  dan  iming-iming  yang  dijanjikan oleh  agenagen  tenaga  kerja.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kuantitatif normatif.

## ABSTRACT
The  recent  case  study  of  Indonesian  migrant  workers  has  made  exceptions  for  various  parties. Their less fortunate fate is caused by the low quality of education and skills they possess so that in  the  end  they  are  only  forced  to  work  in  the  informal  sectors  such  as  domestic  workers  and unskilled  laborers.  In  the  West  Kalimantan  border  area,  labor  problems  are  becoming increasingly complex. Indeed, these workers channel economic value back to the villages, as well as bringing social change to the families left behind, especially for workers who are successful in their  work.  However,  this  has  an  impact  on  Indonesian  migrant  workers  who  cannot  get  legal protection from the Indonesian state and do not get employment insurance because they are not recorded  in  the  official  data  of  the  national  agency  for  the  placement  and  protection  of  TKI (BP2TKI).  To  overcome  the  problems  that  occur  among  migrant  workers  in  Sambas  district, Several  steps  need  to  be  taken,  such  as  providing  training  to  prospective  migrant  workers  who will  work  abroad,  giving  the  most  severe  punishment  to  individuals  who  provide  services  for placing  Indonesian  migrant  workers  abroad  illegally,  and  strengthening  agencies  related  to Indonesian  migrant  workers  in  carry  out  its  duties  and  functions  to  protect  Indonesian  migrant workers who work abroad. For other workers, who are not as fortunate, it seems that the picture of smooth working abroad does not match the hopes and lures promised by employment agents. This research was conducted using normative quantitative method.
KEYWORDS
Government Policy, Indonesian Migrant Workers, Female Workers, West Kalimantan
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk tinggi. Peningkatan penduduk siginifikan  tentu  berpengaruh  pada  meningkatnya  penduduk  dengan  usia  kerja.  Namun  banyaknya penduduk  usia  kerja  tidak  berbanding  lurus  dengan  ketersediaan  lapangan  pekerjaan.  Negara  telah menjamin hak pekerjaan bagi rakyat, sebagaimana terdapat dalam pasal 27 D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945  yang  mengatakan  bahwa  “tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan”.  Meskipun  demikian,  negara  belum  mampu  untuk  menjamin  semua  warga mendapatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan layak.
Terbukti  dengan  masih  banyaknya  jumlah  pengangguran  pada  usia  kerja.  Pengiriman  pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan  menyeluruh,  yang  dapat  menjawab  persoalan  calon  pekerja  Indonesia  di  luar  negeri/pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, membuka peluang terjadinya praktik perdagangan
manusia.  Penempatan  pekerja  Indonesia  ke  luar  negeri  selama  ini  telah  menjadi  salah  satu  modus perdagangan  manusia,  yang  menjadikannya  sebagai  korban  eksploitasi,  baik  secara  fisik,  seksual, maupun psikologi.
Lemahnya  sistem  perlindungan  pekerja  Indonesia  di  luar  negeri,  juga  mengakibatkan  terjadinya peningkatan kasus kekerasan yang sebagian besar dialami oleh perempuan. Data Kementerian Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  (Kemenakertrans)  terkait  dengan  pemulangan  pekerja  Indonesia  di  luar  negeri melalui  Terminal  Khusus  menunjukkan,  setiap  tahun  sedikitnya  25.000  pekerja  Indonesia  di  luar  negeri mengalami masalah. Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) mencatat, bahwa pada tahun 2001, terdapat 2.234.143 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 33 di antaranya meninggal dunia. Tahun  2002  tercatat  1.308.765  pekerja  Indonesia  di  luar  negeri  mengalami  kasus,177  di  antaranya meninggal  dunia.  Tahun  2005  hingga  2006  terdapat  300  pekerja  Indonesia  meninggal  di  luar  negeri. Pada tahun 2008, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia menemukan adanya 513 pekerja Indonesia  di  luar  negeri  meninggal  di  Malaysia,  dan  tahun  2009  Migrant  Care  mencatat,  1000  lebih pekerja Indonesia meninggal di luar negeri.
Belum  efektifnya  sistem  perlindungan  terhadap  Calon  Pekerja  Indonesia  di  Luar  Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri, berakar pada substansi UU Nomor 39 Tahun 2004 yang lebih banyak mengatur soal  tata  niaga  penempatan  Pekerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  daripada  mengatur  perlindungan  Calon Pekerja  Indonesia  di  Luar  Negeri/Pekerja  Indonesia  di  Luar  Negeri.  Selain  itu,  ketidakjelasan kewenangan  antarlembaga  dalam  UU  Nomor  39  Tahun  2004  telah  memunculkan  konflik  kelembagaan antara Kemenakertrans dan BNP2TKI.3 Pemerintah juga belum menjalankan seluruh perintah UU Nomor 39  Tahun  2004  untuk  membuat  peraturan  pelaksanaan  dengan  tidak  mengeluarkan  satupun  Peraturan Pemerintah (PP).
Secara  keseluruhan,  lemahnya  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  Calon Pekerja  Indonesia  di  Luar  Negeri/Pekerja  Indonesia  di  Luar  Negeri,  pada  dasarnya  karena,  pertama, belum  efektifnya  sistem  perlindungan  yang  dibuat  dan  dijalankan  oleh  Pemerintah.  Kedua,  lemahnya koordinasi  antarpihak  yang  masih  cenderung  ego  sektoral.  Ketiga,  perlindungan  Pekerja  Indonesia  di Luar  Negeri  belum  sepenuhnya  menjadi  semangat  yang  mendasari  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan.  Keempat,  Peran  Perusahaan  Penempatan  Tenaga  Kerja Indonesia  Swasta  (PPTKIS)  yang  lebih  dominan  dalam  Penempatan  dan  Perlindungan  dibandingkan peran  Pemerintah  Daerah.  Untuk  itu,  guna  memberikan  kepastian  hukum  dalam  melindungi  Calon Pekerja  Indonesia  di  Luar  Negeri/Pekerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  secara  menyeluruh,  perlu  segera dilakukan perubahan mendasar terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang  menjadi  Permasalahan  TKW migran    di  Wilayah  perbatasan  Kabupaten  Sambas  Kalimantan  Barat  dan  apa  saja  Perlindungan terhadap Tenaga Jerja Wanita Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

## LANDASAN TEORI

## Faktor-faktor yang Menjadi Permasalahan TKW Migran
Teori Robert Norris dalam Cindy (2008) menekankan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk untuk bermigrasi, yaitu:
a.  Faktor Daerah Asal (Origin)
Faktor  dari  proses  perilaku  keimigrasian  adalah  jenis  keputusan  yang  diambil  oleh  calon  migran secara  individu  atau  anggota  keluarga,  dalam  hal  ini  konsep  tujuan  migrasi  atau  konsep  komunitas antar  wilayah,  dan  yang  lainnya  adalah  yang  utama.  Dalam  membuat  keputusan  ini,  calon  migran mempertimbangkan antara manfaat yang diterima di daerah asal dan tujuan, mana yang lebih besar manfaatnya. Jika nilainya tinggi di wilayah asal. Ada kemungkinan diputuskan untuk tidak pindah.
b.  Faktor Daerah Tujuan (Destination)
Cara  yang memungkinkan  untuk mendapatkan  informasi  tentang daerah tujuan  adalah media  masa, migran sebelumnya dan komunikasi dengan teman atau kerabat di daerah tujuan. Faktor pendorong di  daerah  asal  dan  faktor  penarik  di  daerah  tujuan  bekerja  secara  bersama  untuk  meningkatkan potensi keinginan untuk pindah bermigrasi.
c.  Faktor Rintangan Antara (Barriers)
Faktor penghalang atau faktor negatif sering dianggap sebagai faktor penghalang bagi migran untuk bermigrasi, karena penghalang geografis yang paling penting adalah jarak ke daerah setempat.
d.  Migrasi Terpaksa (Forced Migration)
Tidak  sedikit  orang  yang  ingin  bermigrasi  karena  terpaksa,  karena  tidak  memiliki  keputusan  untuk pindah atau tidak pindah, biasanya kondisi yang memaksa keadaan adalah kondisi fisik dan ekonomi.
e.   Migrasi Kembali (Return Migration)
Arus  utama  dalam  migrasi  selalu  adanya  arus  balik.  Jika  seorang  migran  tidak  diterima  di  tempat barunya, ia dapat kembali ke tempat asalnya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif normatif, Penelitian bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya.

## Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  dan  terdiri  dari  norma  (dasar) atau kaidah dasar serta norma yang lain yang mengatur tentang masalah ketenagakerjaan.

## Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder,  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tesis, disertasi, jurnal dan seterusnya.

## Bahan Hukum Tertier
Bahan  hukum  tertier,  yakni  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perempuan Sasak di Arus Migrasi Indonesia
Trend  migrasi  di  Indonesia  mengalami  pergeseran  yang  cukup  tajam,  yang  sebelumnya  lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Sejak 2000an perempuan mulai aktif dan mengambil alih dominasi peran tersebut.  Menurut  data  BNP2TKI,  penempatan  TKI  di  tahun  2011  sebanyak  586.802  orang,  terdiri  dari migran  perempuan  376.686  (64  persen)  dan  migran  laki-laki  sebanyak  210.116  (36  persen).  Pada awalnya  yang  menjadi  buruh  migran  adalah  kaum  laki-laki  yang  kesulitan  mengembangkan  ekonomi keluarga, namun dalam perkembangannya buruh migran perempuan juga ambil bagian dengan berbagai macam alasan dan faktor. Fenomena buruh migran perempuan di Lombok NTB menunjukkan grafik yang terus meningkat sejak tahun 1996.
Menurut  data  BPS  Provinsi  NTB  bahwa  pada  tahun  2015  jumlah  TKW  mencapai  angka  9.968 orang.  Arus  migrasi  perempuan  Sasak  menjadi  buruh  migran  adalah  sejarah  baru  karena  selama  ini konstruksi  budaya  Sasak  misalnya  tidak  memberikan  ruang  yang  luas  bagi  kaum  perempuan  untuk bekerja  di  luar  rumah  dan  tidak  menjamin  kebebasan  mereka  memilih  pekerjaan  yang  disukainya. Jangakan bekerja di luar negeri,  keluar kuliah di luar daerah mereka berjuang keras meyakinkan kedua orangtuanya. Oleh karena itu, menarik bagaimana melihat proses transformasi perempuan Sasak bekerja di luar negeri dan bagaimana kontribusinya di dalam pengembangan ekonomi keluarga.
Hidup  di  negara  orang  lain  membutuhkan  adaptasi  baru  mulai  dari  penguasaan  bahasa,  budaya dan  juga  penguasaan  undang-undang  negara.  Para  TKW  seharusnya  menguasai  unsur-unsur  tersebut sebelum  berangkat  ke  negara  tujuan  sehingga  tidak  kesulitan  dalam  mengatasi  berbagai  persoalan seperti  miskomunikasi.  Namun  kenyataannya,  sebagian dari mereka  tidak  mau  belajar  dan  nekat  untuk berangkat tanpa dibekali dengan pengetahuan dan skil yang cukup.

## Perlindungan terhadap Tenaga Jerja Wanita Kabupaten Sambas Kalimantan Barat
Meningkatnya  jumlah  perempuan  dalam  bidang  perekonomian  ditandai  dengan  partisipasinya dalam  dunia  kerja,  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri.  Kebijakan  pemerintah  untuk  memfasilitasi penempatan  tenaga  kerja  perempuan,  khususnya  di  luar  negeri  didorong  oleh  keinginan  kuat  para Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  perempuan  dengan  alasan  keterbatasan  lapangan  pekerjaan  di  dalam negeri, gaji yang lebih besar, dan permintaan PMI perempuan cukup terbuka tanpa mensyaratkan ijazah dan  keterampilan  yang  menyulitkan.  Deputi  Bidang  Perlindungan  Hak  Perempuan  Kemen  PPPA, Vennetia  R  Danes  dalam  Rapat  Koordinasi  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (Perempuan)  dan Implementasi  Kelompok  Bina  Keluarga  Tenaga  Kerja  Indonesia  Kabupaten  Sambas  Kalimantan  Barat mengatakan pemikiran PMI perempuan untuk bekerja di luar negeri seringkali dipengaruhi para PMI yang sukses tanpa mempertimbangkan latar belakang yang mendasari kesuksesannya. Akibatnya banyak PMI yang  sering mendapatkan  perlakuan  diskriminasi  dan  pelanggaran  hak-haknya  karena mereka  memiliki kualitas dan keterampilan yang rendah. Meski jumlah PMI perempuan yang prosedural lebih banyak dari laki-laki (21% laki-laki dan 30% perempuan), namun tingkat pelanggaran terhadap hak, diskriminasi, dan kekerasan yang dialami PMI perempuan lebih besar.
Penyebabnya  antara  lain  karena  rendahnya  pendidikan  PMI  perempuan,  kurangnya  kesiapan mental PMI perempuan, dan kurangnya informasi tentang migrasi yang aman pada perempuan. Kondisi tersebut  mendorong  Pemerintah  Indonesia  berupaya  meningkatkan  kualitas  PMI  melalui  berbagai terobosan,  seperti  seleksi  yang  ketat,  peningkatan  pendidikan  dan  keterampilan,  peningkatan profesionalitas di bidang tertentu bagi calon  PMI. Selain itu juga dilakukan berbagai perbaikan regulasi dan  pelayanan  dalam  rangka  meningkatkan    perlindungan  PMI  perempuan  sejak  perekrutan  hingga pulang kembali ke tanah air.
Selain  permasalahan  tersebut,  hal  yang  juga  perlu  ditangani  secara  serius  adalah  keluarga  TKI yang ditinggalkan. Permasalahan yang dihadapi TKI dan keluarganya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu (1) pengelolaan  modal/remitan/kiriman  hasil  bekerja  di  luar  negeri  yang  cenderung  dimanfaatkan  untuk keperluan  konsumtif;  (2)  meningkatnya  kasus-kasus  keretakan  hubungan  rumah  tangga,  seperti meningkatnya  perselingkuhan,  bahkan  berujung  dengan  meningkatnya  perceraian  dan  penelantaran anak; (3) permasalahan pembinaan anak-anak TKI.
Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  maka  Kemen  PPPA  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum  Bina  Keluarga  TKI  dan  Petunjuk  Teknis  Penerapan  Kebijakan  Bina  keluarga  TKI.  BK-TKI merupakan  salah  satu  upaya  alternatif  pemerintah  sebagai  wadah  pemberdayaan  bagi  keluarga  yang mempunyai anggota keluarga sebagai calon PMI, menjadi PMI, maupun PMI purna guna menanggulangi berbagai  permasalahan  melalui  peningkatan  ketahanan  keluarga,  peningkatan  pemberdayaan  ekonomi keluarga, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Hingga Desember 2017, telah terbentuk 117 kelompok BKTKI di 106 desa/kelurahan, 90 kecamatan, dan 63 kabupaten/kota di 12 provinsi.
Melalui  Rapat  Koordinasi  BK-TKI  ini  diharapkan  adanya  sinergitas  program  dan  kegiatan  dari seluruh  stakeholder,  baik  pemerintah  pusat,  daerah  maupun  lembaga  masyarakat  untuk  memberikan perlindungan  kepada  PMI  perempuan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sesuai dalam bunyi Pasal 34 UU No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan menyatakan intinya aturan terhadap perlindungan untuk PMI di luar dari wilayah NKRI diatur dalam regulasi maka dari itu dibuatkan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Tindakan ini  dimaksudkan  oleh  pemerintah  untuk  menjadi  penilaian  akan  kekurangan  dari  Undang-Undang  serta peraturan-peraturan sebelumnya.
Menurut  Simanjuntak  tenaga  kerja  yaitu  seseorang  yang  tengah  mencari  ataupun  yang  telah melakukan sesuatu dan menghasilkan suatu barang ataupun jasa dan sesuai dengan persyaratan yakni batasan  umur  yang  ditetapkan  oleh  Undang-  Undang  dengan  tujuan  mendapatkan  imbalan  demi memenuhi  kebutuhannya,10  sedangkan  pengertian  tenaga  kerja  menurut  Muhammad  Amhar  tenaga kerja adalah seseorang yang memiliki kaitan didalam kontrak kerja dan tenaga kerja yang sedang tidak bekerja.11  Pekerja  migran  adalah  seorang  yang  sedang  melakukan  pekerjaan  namun  tidak  berada  di negara  asalnya.  Menurut  Konferensi  PBB  tentang  perlidungan  hak  dari  pekerja  asing  beserta  anggota keluarganya,  pekerja  migran  merupakan  seseorang  yang  melakukan  kegiatan  berbayar  namun  tidak  di negara asalnya.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  5  UU  No  18  Tahun  2017  mengenai  Perlindungan  PMI, “Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  Calon Pekerja  Migran  Indonesia  dan  atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekeja,  selama  bekerja,  dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan juga sosial.”
Pada dasarnya semua orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan baik dalam hal apapun, maka  dari  itu  seorang  pekerja  juga  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  hak  yang  melindunginya sekalipun  dalam  keselamatan  saat  sedang  bekerja  dan  juga  meningkatkan  kemampuan  untuk menghasilkan  dalam  skala  nasional.  Oleh  sebab  itu  juga  sudah  seharusnya  semua  orang  yang  tengah ada pada suatu tempat mencari nafkah walaupun ia tidak merupakan pekerja maka ia juga perlu dijamin keselamatannya.
Setiap orang sebenarnya memiliki hak agar memperoleh pekerjaan dan juga kehidupan yang baik untuk  hidupnya.  Dalam  kondisi  ini  pemberian  hak  kepada  setiap  orang  tidak  hanya  wajib karena  ditulis atas  nama  hukum  saja  melainkan  juga  beratas  namakan  kemanusiaan  di  dalamnya.  Suatu  HAM  yang telah  terikat  pada  seseorang  dalam  hal  ini  warga  negara  secara  kodratnya  sebagai  suatu  karunia  yang diberikan  oleh  Tuhan  selaku  pencipta,  maka  dari  itu  hak-hak  tersebut  tidak  boleh  diingkari.  Upaya Perlindungan sebagai berikut :
1.  Perlindungan yang pertama yakni bersifat mencegah atau edukatif Perlindungan ini dilakukan dengan membuat  suatu  perangkat  hukum  yang  berfungsi  menjaga  keselamatan  PMI  misalnya  dengan  cara merancang  Undang-Undang  guna  untuk  mengatur  PMI  dan  juga  membuat  peraturan  lainnya, melakukan  suatu  kespakatan  dengan  negara  lain  seperti  kesepakatan  bilateral  maupun  multilateral yang  memiliki  fungsi  untuk  mengatur  perlindungan  dengan  pengguna  PMI  dan  juga  mekanisme penempatan PMI, dan juga mengusahakan dalam hal ini Lembaga pekerja migran melalui organisasi pekerja migran di negara dia di tempatkan.
2.  Perlindungan  yang  Kedua  yakni  secara  kuratif  atau  represif  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara membangun  suatu  Krisis  Center  baik  di  negara  penerima  dan  pengirim  dengan  tujuan  dapat menghadapi  masalah  ketenagakerjaan,  hukum,  maupun  sosial  budaya  di  negara,  menjamin keselamatan para pekerja migran dengan cara mendaftarkan asuransi guna menjamin seluruh resiko kerja yang mungkin dihadapi nantinya, serta membuat atau memperbarui moratorium.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Permasalahan  Pekerja  migran  di  kawasan  perbatasan  Indonesia  di  kabupaten  sambas  terjadi karena letaknya yang berbatasan langsung sehingga mempermudah akses kemanapun meskipun tanpa jalur resmi, yaitu melewati jalan pintas.
Selain  itu  juga  masih  marak  praktik  agen  tidak  resmi  yang  memberangkatkan  calon  PMI  secara ilegal.  Perlu  upaya  untuk  memimalisir  permasalahan  yang  terjadi  pada  PMI  yang  berasal  dari  kawasan perbatasan  Indonesia  di  kabupaten  sambas,  yaitu  mulai  dari  pembuat  kebijakan,  pelaksana  kebijakan serta masyarakat agar PMI yang bekerja di luar negeri terhindar dari permalasahan.

## Saran
Meningkatkan  kerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  yang  terkait  mengenai  TKW  baik  swasta ataupun  lembaga-  lembaga  pemerintah  yang  lain,  agar  perlindungan  terhadap  TKW  dapat  menyeluruh secara  maksimal.  elain  melalui  BNP2TKI  Pemerintah  Indonesia  agar  segera  membentuk  komisi pengawasan baik di dalam negeri atau di luar negeri terhadap para TKI, yang bertujuan untuk mengawasi dan melindungi para calon dan pekerja migrant dimulai dari proses perekrutan, penempatan kerja, hingga penarikan pekerja migran.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatchul, Aziz. (2022). “Peran Pemerintah Ddalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Kertha
Semaya. 10 (2),413.
Husni,  Lalu.  (2007).  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  (Edisi  Revisi).  PT  Raja  Grafindo
Persada.
Rahayu,  Devi.  (2011).  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Buruh  Migran  Terhadap  Tindakan  Perdagangan Perempuan”. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. 18 (01).
Rusli, Hardijan. (2003). Hukum Ketenagakerjaan. Ghalia Indonesia.
Saipul,  Hamdi.  (2021). “Tantangan  Migrasi,  Pengelolaan  Remitansi,  dan  Kekerasan  Terhadap  Bruh
Migran Perempuan Asal Lom bok Di Malaysia dan Arab Saudi”. Jurnal Sosiologi. 3 (1), 22-44.