Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
Veraliza, Saam., Z, Thamrin 2014:8 (2)
MANAJEMEN KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN DESA PANGKALAN INDARUNG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

## Veraliza
Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kuantan Singingi
Zulfan Saam
Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Jl. Pattimura No.09.Gobah, Pekanbaru 28131. Telp 0761-23742.

## Thamrin
Dosen Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau, Jl. Pattimura No.09.Gobah, Pekanbaru 28131. Telp 0761-23742.
Local Wisdom Management of Lubuk Larangan Pangkalan Indarung Village

## Kuantan Singingi District Province Riau

## Abstract
This  research  based  on  sustainability  management  of  lubuk  larangan  by  community Pangkalan Indarung Village. The purpose of this study was to analyze the management process from planning, organizing, implementing and controlling of lubuk larangan by community  Pangkalan  Indarung  Village  and  determine  the  factors  that  affect  the sustainability  of  the  management  lubuk  larangan  by  community  Pangkalan  Indarung Village  District  Kuantan  Singingi.  This  research  method  is  qualitative  method  with  a descriptive  explorative  approach.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive exploratory  qualitative  approach  that  describes  the  process  of  sustainable  local wisdom  management  of  lubuk  larangan.  It  also  examines  the  factors  that  affect  the sustainability  of  local  wisdom  management  lubuk  larangan  by  community  Pangkalan Indarung  Village  District  Kuantan  Singingi.  The  results  of  research  showed  that  the community  Pangkalan  Indarung  Village  been  successfully  managing  lubuk  larangan sustainable  management  process  that  includes  planning  related  to  setting  goals, strategies  and  development  of  management  activities;  related  institutional  aspects  of traditional institutional and organizational aspects of customs, duties and functions of the  organization  and  coordination  of  organizational  structure;  implementation  of  the related  fish harvest  event of  lubuk  larangan; and  supervisory  violations  related  to  the prevention  of  customs  agreements  and  illegal  fishing.  Sustainability  management  of lubuk  larangan  by  community  Pangkalan  Indarung  Village  influenced  by  several factors, among other ecological factors related to ecological conditions lubuk larangan conformity with local fish habitat; socio economic factors associated lubuk latangan as a  source  for  the  construction  of  public  facilities;  Socio  cultural  factors  related  lubuk
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
larangan  recognition  as  a  right  ulayat  desa  and  adaptation  of  social  capital  in management system of lubuk larangan; and factors related to the role of government to the granting of legal and technical guidance on the conservation of river resources.
Keyword : management, local wisdom, imbo laghangan

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  sumberdaya  perikanan  berbasis  masyarakat  tradisional  dapat didefinisikan  sebagai  suatu  proses  pemberian  wewenang,  tanggung  jawab  dan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mengelola  sumberdaya  perikanannya  yang pada  akhirnya  menentukan  dan  berpengaruh  pada  kesejahteraan  hidup  mereka (Nikijuluw, 2002).
Pengelolaan  sumberdaya  perairan  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  seluruh  masyarakat  secara  berkelanjutan,  terutama komunitas  masyarakat  lokal  yang  bermukim  di  wilayah  perairan  umum  (sungai). Sungai  merupakan  sumberdaya  air  yang  kaya  dengan  keanekaragaman  ikan  yang selama  ini  telah  banyak  dimanfaatkan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  pangan  bagi manusia.  Oleh  karena  itu,  pemanfaatan  sumberdaya  perairan  umum  harus memperhatikan  aspek  ekologi  dan  fungsi-fungsi  ekosistem  harus  dipertahankan sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Kita  menyadari  bahwa  keterlibatan  masyarakat  tradisional  merupakan  suatu  rumusan yang  perlu  dikembangkan  terutama  dalam  rangka  pengelolaan  sumberdaya perikanan.  Banyak  studi  yang  menunjukkan  bahwa  masyarakat  adat  di  Indonesia secara  tradisional  berhasil  mengkonservasi  atau  mengelola  sumberdaya  perikanan terutama sumberdaya perikanan sungai. Salah satu tempat  yang telah berhasil dalam menerapkan  kearifan  lokal  dalam  melestarikan  sumberdaya  perairanya  adalah Desa  Pangkalan Indarung  Kecamatan  Singingi  Kabupaten  Kuantan Singingi. Model pengelolaan  sumberdaya  perikanan  sungai  yang  dipraktikkan  oleh  masyarakat  Desa Pangkalan Indarung dikenal dengan istilah lubuk larangan.
Sistem  pengelolaan  lubuk  larangan  yang  telah  diterapkan  oleh  masyarakat  Desa Pangkalan  Indarung  merupakan  sebuah  kearifan  masyarakat  yang  partisipatif, adaptif  dan  berkelanjutan  dalam  pelestarian  sumberdaya  perikanan  sungai khususnya  ikan  lokal.  Pengelolaan  seperti  ini  sangat  efektive  dan  efisien  karena masyarakat  secara  otonomi  menjaga  dan  mengelolanya  sehingga  masyarakat tersebut  lebih  memiliki  dan  rasa  tanggung  jawab  atas  sumberdaya  yang  ada disekitarnya.  Keanekaragaman  ikan  akhir-akhir  ini  cenderung  menurun,  bahkan beberapa  jenis  ikan  yang  ada  dikhawatirkan  punah.  Penurunan  populasi  ikan  di sungai  antara  lain  disebabkan  oleh  penangkapan  berlebih (over  fishing) dan kerusakan  habitat.  Berdasarkan  alasan  tersebut  diatas,  maka  perlu  dilakukan pengelolaan  sumberdaya  perairan.  Keberhasilan  Desa  Pangkalan  Indarung  dalam menyelamatkan  sumberdaya  perairannya  menjadi  hal  yang  sangat  menarik  bagi penulis  karena  diharapkan  menjadi  model  pengelolaan  sumberdaya  p erairan
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
khususnya  pelestarian  ikan-ikan  lokal  dalam  menyelamatkan  sumberdaya  perairan yang efektive dan efisien melalui kearifan lokal yang dimilikinya.
Penelitian ini dilakukan di Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan  Singingi,  Provinsi  Riau.  Daerah  penelitian  dipilih  secara purposive yang diperkirakan  dapat  memenuhi  kriteria  untuk  pencapaian  tujuan  penelitian,  yakni memiliki  kearifan  lokal,  terlembagakan  dengan  baik,  dan  telah  berhasil  mengelola lubuk  larangan  ( Imbo  Laghangan) secara  berkelanjutan.  Penelitian  ini  dilakukan pada bulan Desember 2013 - Mei 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung
Berdasarkan  data  monografi  Desa  Pangkalan  Indarung  Tahun  2013, penggunaan  lahan untuk  pengelolaan  lubuk  larangan  mencapai  25  Ha  yang  terdiri  dari  empat  kawasan yaitu :
1. Kawasan  Lubuk  Larangan  Batang  Singingi  yang  berada  dipemukiman masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung  (kawasan  utama)  dengan  panjang  lubuk larangan  kurang  lebih  1.500  meter  dan  lebar  kurang  lebih  35  meter  dengan kedalaman sungai sekitar 3-5 meter.
2. Kawasan Lubuk Larangan Muaro Kutun,  yang berjarak kurang  lebih 5 Km dari Desa  Pangkalan  Indarung  (kawasan  kedua),  dimana  panjang  sungai  yang dijadikan kawasan lubuk larangan kurang lebih 500 meter.
3. Kawasan  Lubuk  Larangan  Sungai  Namo  yang  berjarak  3  Km  dari  Desa Pangkalan Indarung  (kawasan  ketiga), dengan panjang  kawasan  lubuk larangan kurang lebih 500 meter.
4. Kawasan Lubuk Larangan Kampung Tarondam, dengan panjang  kawasan lubuk larangan kurang lebih 500 meter (kawasan keempat), yang berjarak kurang lebih 2 Km dari Desa Pangkalan Indarung.
Tabel 1. Penggunaan lahan untuk pengelolaan lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung.
No Nama Sungai / lubuk larangan Panjang (Km) Nama Kelompok Pengelola Status 1 Batang Singingi 1,5 Lembaga Adat Pangkalan Indarung Sudah dikukuhkan 2 Muaro Kutun 0,5 Lembaga Adat Pangkalan Indarung Sudah dikukuhkan 3 Sungai Namo 0,5 Lembaga Adat Pangkalan Indarung Sudah dikukuhkan 4 Kampung Tarondam 0,5 Lembaga Adat Pangkalan Indarung Sudah dikukuhkan
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi, 2013
Berdasarkan  Tabel  1.  terlihat  bahwa  panjang  lubuk  larangan  berkisar  antara  0,5  -  1,5 Km.  Menurut  informasi  petugas  penyuluh  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Kuantan Singingi  wilayah  Desa  Pangkalan  Indarung  bahwa  pemberian  nama  lubuk  larangan tersebut  didasarkan  pada  nama  sungai  yang  dikelola  yang  ada  di  Desa  Pangkalan Indarung.  Sedangkan  nama  kelompok  pengelola  yaitu  Lembaga  Adat  Pangkalan Indarung  dengan  status  sudah  dikukuhkan,  untuk  status  pengelolaan  yang  telah
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
dikukuhkan  merupakan  lubuk  larangan  yang  dikelola  oleh  desa  atau  dikelola  melalui kelembagaan  adat  ninik  mamak  dan  telah  dikukuhkan  menjadi  Kelompok  Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa  Pangkalan Indarung.  Lubuk larangan ini  sejak  dahulu  dikelola  secara  berkelanjutan  oleh  masyarakat  desa  dan  hasil pengelolaan  lubuk  larangan  tersebut  digunakan  untuk  pemasukan  kas  desa  atau digunakan  untuk  membantu  pembangunan  sarana  publik  atau  fasilitas  umum. Pemanfaatan lubuk larangan untuk menunjang pembangunan desa sampai saat ini masih tetap  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung.  Sistem  pengelolaan lubuk  larangan  Desa  Pangkalan  Indarung  menggunakan  sistem  zonasi,  yaitu  zona  inti (kawasan lubuk larangan) dan zona bebas.
Sejak  dahulu  sampai  sekarang  lubuk  larangan  Desa  Pangkalan  Indarung  banyak dikunjungi  pengunjung  untuk  sekedar  melihat  ikan-ikan  lokal  dalam  jumlah  yang banyak  yaitu pada zona inti.  Terutama pada waktu panen tiba, banyak masyarakat dari luar  desa  yang  datang  untuk  menyaksikan  acara  panen  ikan  di  Desa  pangkalan Indarung.
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)  Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan  Indarung  bahwa  lubuk  larangan terdiri dari zona-zona, antara lain :
1. Zona Pelestarian dan Pemanfaatan (Kawasan Lubuk Larangan)
Zona Pelestarian dan Pemanfaatan atau disebut juga sebagai kawasan lubuk larangan sudah  terbentuk  sejak  dahulu  dan  merupakan  warisan  dari  pemuka-pemuka  adat terdahulu dengan  luas  kawasan  mencapai  25 Ha. Pada zona ini  ikan dilindungi dan tidak  boleh  melakukan  aktivitas  penangkapan  ikan,  pencemaran,  ataupun  kegiatan- kegiatan  lain  yang  dapat  mengganggu  populasi  ikan  hingga  waktu  yang  telah ditentukan untuk pemanenan ikan. Selain berguna sebagai tempat pemijahan ikan dan perkembangan  benih  ikan,  kawasan  ini  juga  dijadikan  sebagai  kawasan  wisata  saat acara panen raya dilakukan atau yang dikenal dengan istilah mamucuak/mancokau. Acara  panen  ikan  hanya  dilakukan  sekali  setiap  tahunnya.  Kawasan  lubuk  larangan biasanya dibuka selama dua hari dan setelah itu ditutup kembali.  Setelah acara panen raya,  maka  dilakukan  kegiatan  penebaran  benih  ikan-ikan  lokal  (restocking)  ke kawasan  lubuk  larangan  guna  menjaga  keberlangsungan  populasi  ikan  yang  ada. Untuk  mempertahankan  populasi  ikan  yang  ada, maka  diberlakukan  atau  ditetapkan beberapa  aturan-aturan  oleh  pemangku  adat  di  Desa  Pangkalan  Indarung  sebagai upaya  penyelamatan  lingkungan  perairan  dan  sumberdaya  genetik  ikan-ikan  lokal serta  upaya  pelestarian  sumberdaya  ikan  yang  berkelanjutan  pada  kawasan  lubuk larangan.
2. Zona Bebas
Pada  zona  ini  ikan  bebas  ditangkap  oleh  masyarakat  desa  dengan  menggunakan peralatan-peralatan  yang  ramah  lingkungan.  Ikan  boleh  diambil  untuk  pemenuhan kebutuhan  lauk-pauk  masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung.  Zona  ini  terdapat disebelah    hulu  dan  sebelah  hilir  dari  batas  zona  Pelestarian  dan  Pemanfaatan  yang merupakan kawasan lubuk larangan.
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
Dari  hasil  observasi  di  lapangan,  peneliti  belum  menemukan  adanya  zona  inti  yang dijadikan  sebagai  kawasan  lubuk  larangan  yang  dimanfaatkan  untuk  pembibitan  atau pemijahan  ikan  yang  dilestarikan  khususnya  ikan-ikan  lokal.  Pada  zona  inti  ikan  dapat dilindungi  secara  tetap  dan  tidak  boleh  melakukan  aktivitas  penangkapan  ikan, pencemaran  ataupun  kegiatan-kegiatan  lain  yang  dapat  mengganggu  pelestarian  ikan dan  ekosistemnya.  Dengan  belum  adanya  zona  inti,  merupakan  salah  satu  bentuk kelemahan  dari  manajemen  kearifan  lokal  lubuk  larangan  yang  ada  di  Desa  Pangkalan Indarung.  Oleh  karena  itu  diharapkan  bagi  masyarakat  pengelola  lubuk  larangan  yang ada  di  Desa  Pangkalan  Indarung  membentuk  zona  inti  sebagai  tujuan  konservasi  yang dapat  meningkatkan  sumberdaya  perairan  dan  pelestarian  lingkungan  secara berkelanjutan.

## Perencanaan Lubuk Larangan
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)  Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan  Indarung  bahwa  manajemen (pengelolaan) lubuk larangan  yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan  Indarung merupakan pengelolaan yang berkelanjutan atau terus menerus, yaitu adanya acara panen raya  yang  dilakukan  setiap  tahun  yang  dikenal  dengan  istilah  Mamucuak/Mancokou (Tradisi menangkap Ikan).
Adapun  hal-hal  yang  dimusyawarahkan  dalam  menyusun  perencanaan  adalah: (1) merumuskan tujuan pengelolaan lubuk larangan, (2) memperbaiki strategi dan aturan- aturan dalam sistem pengelolaan lubuk larangan, dan (3) rencana pengembangan aktivitas kegiatan pengelolaan lubuk larangan. Dalam menyusun rencana atau memusyawarahkan tentang  segala  yang  berkaitan  dengan  sistem  manajemen  (pengelolaan)  lubuk  larangan tersebut,  masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung  melaksanakannya  dengan  cara  yang sangat  demokratis  dan  partisipatif,  artinya  dalam  mengambil  setiap  keputusan  adat dimusyawarahkan  bersama-sama  yang  dimulai  dari  musyawarah  tingkat  suku  melalui kerapatan adat dan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa.
Dalam  musyawarah  suku  tersebut  semua  anggota  masyarakat  berhak  menyampaikan segala  usul,  saran,  gagasan  dan  pandangannya  yang  berkaitan  dengan  perencanaan pengelolaan lubuk larangan dan perbaikan-perbaikan sistem pengelolaan lubuk larangan. Setelah ada kesepakatan dalam musyawarah tersebut, keputusan tersebut ditetapkan oleh penghulu suku menjadi kesepakatan suku.  Hasil  musyawarah dari semua kerapatan adat diteruskan  oleh  semua  penghulu-penghulu  suku  untuk  dimusyawarahkan  ditingkat  desa dengan  melibatkan  aparat  pemerintahan  desa  (Kepala  Desa  dan  Kepala  Dusun).  Dalam musyawarah  tersebut  tidak  harus  dihadiri  oleh  semua  anggota  masyarakat  desa,  tetapi hanya  oleh  golongan  pemangku  adat  dan  pemerintah  desa  saja.  Tetapi  khusus  untuk semua penghulu-penghulu suku yang ada di Desa Pangkalan Indarung wajib hadir dalam kerapatan desa tersebut karena segala keputusan berada ditangan penghulu-penghulu suku tersebut.
Setelah  tercapai  kesepakatan,  maka  konsep  manajemen  (pengelolaan)  kearifan  lokal lubuk larangan tersebut ditetapkan sebagai keputusan yang akan dijadikan pedoman bagi masyarakat  desa  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  lubuk  larangan  nantinya.  Adapun
keputusan  yang  ditetapkan  berupa  :  (1)  penetapan  tujuan  pengelolaan  lubuk  larangan, (2)  cara  teknis,  strategi  atau  aturan  yang  digunakan  dalam  sistem  pengelolaan,  dan (3) penentuan kawasan lubuk larangan.
Semua keputusan yang ditetapkan bukan dalam bentuk tertulis, tetapi hanya dalam bentuk lisan  yang  mudah  difahami  oleh  masyarakat  pengelola.  Menurut  ketentuan  adat  bahwa penghulu  suku  bertanggung  jawab  terhadap  penyampaian  dan  pelaksanaan  segala keputusan  yang  telah  ditetapkan  di  seluruh  lingkungan  masyarakat  Desa  Pangkalan Indarung.
Tabel  2  Tugas  dan  Fungsi  Kepengurusan  Kelompok  Masyarakat  Pengawas (POKMASWAS) Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung
Jabatan Tugas Fungsi Ketua Memimpin Kelompok 1. Sebagai pemimpin dalam menjalankan organisasi kelompok 2. Mewakili Organisasi dalam menjalin kemitraan 3. Memimpin berbagai pertemuan Sekretaris Penyelenggaraan administrasi kelompok 1. Menyelenggarakan administrasi kelompok 2. Mengagendakan kegiatan kelompok 3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ketua 4. Mewakili ketua bila ketua berhalangan 5. Bertanggung jawab pada ketua dan organisasi Bendahara Melaksanakan administrasi keuangan 1. Melaksanakan pembukuan keuangan 2. Menyimpan dan mengeluarkan uang atas izin ketua 3. Bertanggungjawab terhadap keuangan kelompok dan membuat laporan perkembangan keuangan pada periode / pertemuan tertentu Seksi budaya Membantu operasional lubuk larangan terutama aspek teknis dan kelayakan 1. Membuat perencanaan operasional lubuk larangan untuk disampaikan kepada ketua / kelompok 2. Memberikan masukan atau saran kepada ketua kelompok tentang jadwal kegiatan panen ikan 3. Membuat perencanaan dan operasional lubuk larangan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Membantu operasional khususnya dalam bidang pemeliharaan 1. Membuat perencanaa  operasional khusus mengenai pemeliharaan Seksi Keamanan Mengawasi keamanan lubuk larangan 1. Mengawasi secara rutin penyelenggaraan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kelompok 2. Melaporkan kepada ketua bila diketahui penyimpangan dalam pemanfaatan lubuk larangan 3. Berkoordinasi antara pengurus organisasi dalam mengatasi semua penyimpangan
Sumber : POKMASWAS Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung , 2013

## Pelaksanaan Tradisi Menangkap Ikan (Mamucuak/Mancokau) di Lubuk Larangan
Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  pengurus  Kelompok  Masyarakat Pengawas  (POKMASWAS)  Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan  Indarung  bahwa  larangan menangkap  ikan  di  lubuk  larangan  merupakan  bagian  dari  proses  manajemen  kearifan lokal  lubuk  larangan  yang  melarang  anggota  masyarakat  melakukan  aktivitas penangkapan  ikan  di  zona  Pelestarian  dan  Pemanfaatan  (kawasan  lubuk  larangan) berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  telah  disepakati.  Berdasarkan  kesepakatan
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung  bahwa  zona  ini  hanya  dibuka  untuk  acara  panen ikan  yang  dilakukan  setiap  tahunnya.  Sedangkan  pada  zona  bebas,  ikan  boleh  diambil oleh masyarakat desa dengan menggunakan peralatan-peralatan yang ramah lingkungan.
a. Pra Mamucuak/Mancokau (sebelum penangkapan ikan)
Sebelum  kegiatan  Mamucuak/Mancokau  ditetapkan,  maka  pengurus  Kelompok Masyarakat  Pengawas  (POKMASWAS)  Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan  Indarung terlebih  dahulu  mengamati  kondisi  sungai  dan  ikan  yang  ada  dilubuk  larangan. Apabila kondisi sungai dan ikan sudah memungkinkan untuk dilakukan acara panen ikan  maka  pengurus  Kelompok  Masyarakat  Pengawas  (POKMASWAS)  Lembaga Adat  Desa  Pangkalan  Indarung  terlebih  dahulu  melakukan  musyawarah  dengan pemangku-pemangku  adat  di  Desa  Pangkalan  Indarung  atau  dikenal  dengan kerapatan  adat.  Musyawarah  dilakukan  5  hari  sebelum  acara  panen  ikan  dimulai, musyawarah tersebut dilaksanakan di rumah adat  Suku Piliang  yang mana  suku ini merupakan  suku  tertinggi  kedudukannya  diantara  suku-suku  yang  ada.    Di  Desa Pangkalan  Indarung  terdapat  lima  suku  dan  lima  pucuk  pimpinan  yang  selalu membina dan mengawasi gerak-gerik cucu kemenakan dalam hidup bermasyarakat. Dalam  pelaksanaan  kerapatan  adat/musyawarah  adat  harus  dihadiri  oleh  kelima pimpinan  suku,  apabila  ada  kepala  suku  yang  tidak  hadir  maka  Datuk  Penghulu sebagai pimpinan rapat memerintahkan salah seorang dubalang suku untuk meminta kepala  suku  yang  tidak  hadir  diharapkan  ikut  serta  dalam  kerapatan  adat,  dan apabila  kepala  suku  sudah  lengkap baru  kerapatan  adat  dimulai.  Isi  dari  keputusan kerapatan  adat  yang  dilaksanakan  oleh  pemangku  adat,  kepala  desa,  Kelompok Masyarakat  Pengawas  (POKMASWAS)  dan  masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung adalah: (1) panen  ikan dilaksanakan selama dua hari, (2) peralatan  yang digunakan dalam acara panen  ikan  yaitu  Jaring dan Jala (peralatan tradisonal), (3) panen pada hari pertama hanya dilakukan oleh para Monti, Dubalang Suku, Tokoh  Masyarakat dan beberapa orang tamu, (4) semua ikan yang diperoleh pada hari pertama dimasak dengan  cara  dibakar  disekitar  lokasi  lubuk  larangan,  (5)  ikan  yang  diperoleh  pada hari  pertama  khusus dimakan  bersama-sama,  (6) pada  hari  kedua,  hasil  panen  ikan dibagi per kepala keluarga dan sebagian dijual untuk pemasukan kas desa/keperluan desa, (7) hasil penjualan ikan dipergunakan untuk membantu anak-anak yatim piatu, pembangunan surau, dan mesjid yang ada di Desa Pangkalan Indarung.
b. Mamucuak/Mancokau (proses penangkapan ikan) Menurut  keterangan  pengurus  Kelompok  Masyarakat  Pengawas  (POKMASWAS) Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan  Indarung  bahwa  kegiatan  hari  pertama panen  ikan, yang  diperbolehkan  turun  atau  masuk  ke  sungai  untuk  menangkap  ikan  sesuai dengan hasil kerapatan adat atau musyawarah adat adalah:
1. Para Monti yang ada  dalam setiap suku yang berjumlah 10 orang
2. Para Dubalang Suku yang berjumlah 5 orang
3. Para tokoh masyarakat yang telah ditunjuk sebanyak 5 orang
4. Beberapa  orang  tamu  yang  datang  baik  dari  kecamatan  maupun  kabupaten  serta provinsi yang berjumlah 10 orang
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
Kegiatan  yang  dilakukan  pertama  adalah  memasang  jaring  dibagian  hulu  dan  bagian hilir  pada  lubuk  larangan.  Para  Monti,  Dubalang  dan  tokoh  masyarakat  sudah mempersiapkan  peralatan  yang  akan  digunakan  seperti  kayu,  jaring,  jala  serta  sampan yang  digunakan  untuk  menjala  dan  merupakan  wadah/tempat  dari  hasil  penangkapan ikan. Setelah jaring terpasang barulah para Monti, Dubalang dan tokoh masyarakat yang telah  ditunjuk  dalam  kerapatan  adat  turun  ke  sungai  untuk  melakukan  penangkapan ikan .
Dalam  pelaksanaan  mamucuak/mancokou,  peralatan  yang  boleh  digunakan  adalah jaring  dan  jala,  karena  menurut  ketentuang  yang  telah  ditetapkan  bahwa,  peralatan penangkapan  ikan  yang  digunakan  dalam  penangkapan  ikan  hanya  berupa  peralatan sederhana,  seperti  jala,  jaring,  tombak,  dan  bubu.  Sedangkan  peralatan  penangkapan yang  dapat  merusak  dan  membahayakan  kelestarian  lubuk  larangan  seperti  setrum, racun dan bahan peledak tidak diperbolehkan.
Jenis  ikan  yang  boleh  ditangkap  adalah  jenis  ikan  kapiat  karena  ikan  ini  populasinya lebih  mendominasi  pada  lokasi  lubuk  larangan  dan  merupakan  ikan  yang  paling digemari  karena  memiliki  rasa  yang  enak.  Hasil  panen  ikan  pada  hari  pertama  tidak diperbolehkan  dibawa  pulang  oleh  masyarakat  ataupun  oleh  para  tamu  yang  datang berkunjung ke Desa Pangkalan Indarung, karena sesuai dengan hasil kerapatan adat ikan hasil penangkapan pada hari pertama khusus dimakan untuk para tamu yang datang dan juga untuk masyarakat yang hadir pada acara panen tersebut. Dalam kerapatan adat juga diputuskan  untuk  semua  ikan  hasil  penangkapan  dihari  pertama  hanya  boleh  dimasak dengan cara dibakar.
Acara  pemanenan  pada  hari  kedua  pimpinan  suku  tidak  lagi  mengadakan  rapat,  tetapi hanya  disampaikan  melalui  Dubalang  Suku  untuk  mengajak  masyarakat  melakukan panen  ikan  di  lokasi  lubuk  larangan.  Kegiatan  panen  ikan  pada  hari  kedua  tidaklah seperti  kegiatan  mamucuak/mancokou  yang  dilakukan  pada  hari  pertama,  karena  pada hari  kedua  khusus  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung.  Pelaksanaan pada hari kedua tidak jauh berbeda dengan hari pertama, namun pada hari kedua semua orang diperbolehkan turun/masuk ke sungai untuk melakukan penangkapan ikan dengan syarat  ikan  yang  ditangkap  dikumpulkan  pada  tempat  yang  telah  disediakan  oleh pemimpin  suku  dan  tidak  dibenarkan  membawa  alat  selain  jaring  dan  jala  apalagi menggunakan racun. Ikan  yang boleh diambil pada kawasan  lubuk larangan  yaitu  ikan yang  berukuran  besar.    Ikan  yang  ditangkap  seperti  ikan  kapiek,  gurami,  baung,  barau dan  sebagainya.    Ikan-ikan  tersebut  dibagi  secara  merata  dan  sebagian  dijual  dengan sistem  lelang  dan  hasilnya  digunakan  untuk  membantu  anak  yatim  piatu,  serta pembangunan mesjid dan surau.
Masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung  berhasil  memanen  ikan  yang  ada  di  lubuk larangan sebanyak 5.000 Kg (5 ton) setiap tahunnya. Dari total panen pada hari pertama hanya  diperuntukkan  untuk  dimakan  secara  bersama-sama  antara  masyarakat  setempat dengan  tamu-tamu  yang  datang  pada  acara  mamucuak/mancokau  di  Desa  Pangkalan Indarung, jumlah total ikan  yang dipanen pada hari pertama sebanyak 3.000 kg (3 ton), 2.500 kg (2.5 ton) ikan dibakar secara bersama-sama, dan 500 kg (0.5 ton) ikan dibawa
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
pulang  oleh para  tamu  yang  datang  sebagai  buah  tangan.  Pada  hari  kedua,  hasil  panen ikan yang didapat diperkirakan sebanyak 2.000 kg (2 ton), yang mana 1.500 kg (1,5 ton) ikan dibagikan secara merata kepada masyarakat setempat berdasarkan jumlah KK, dan sisanya  500  kg  (0.5  ton)  dijual  langsung  ke  pedagang  ikan.  Berdasarkan  Data  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Kuantan  Singingi  tahun  2013,  tercatat  sebanyak  391 KK  dari  total  jumlah  peduduk  yang  ada  di  Desa  Pangkalan  Indarung.  Setiap  KK diwajibkan  membayar  sebesar  Rp  20.000,-  dan  mendapatkan  pembagian  ikan  lebih kurang 3.5 Kg/KK, dengan perhitungan sebagai berikut :
 Pemasukan dana sumbangan masyarakat Desa Pangkalan Indarung: = @ Rp 20.000,- X 391 KK = Rp 7.820.000,-
 Pemasukan dari hasil penjulan ikan ke pedagang: = @ Rp. 65.000/Kg,- X 500 Kg = 32.500.000,- Total dana yang didapat sebesar Rp 40.320.000,-
 Nilai ekonomi lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung secara keseluruhan jika ditambahkan dengan jumlah ikan yang dibakar secara bersama-sama dan jumlah ikan  yang  dibawa  pulang  para  tamu  yang  datang  adalah  sebagai  berikut  :  Total Nilai Ekonomi Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung = 5000 Kg X 65.000,- = Rp. 325.000.000,-
Penetapan  dana  sumbangan  sebesar  Rp.  20.000,-/KK  merupakan  hasil  keputusan musyawarah antara pemangku adat dan masyakat yang didasarkan pada rata-rata tingkat perekonomian masyarakat desa. Dana tersebut dipergunakan untuk biaya pembangunan fasilitas ibadah dan kegiatan keagamaan yang ada di Desa Pangkalan Indarung. Apabila pembangunan  fasilitas  ibadah  tidak  ada,  maka  dana  yang  terkumpul  dijadikan  sebagai kas desa.
Adapun  rincian  tujuan  dan  manfaat  dari  keberadaan  lubuk  larangan  tersebut  sebagai berikut:
1. Segi  Ekonomi  :  menambah  biaya  pembangunan  mesjid  dan  sarana  ibadah  lainnya, sebagai  sumber  perbendaharaan  dan  pemasukan  kas  desa,  dan  menjadi  sumber pangan bagi masyarakat.
2. Segi  Ekologi  :  pelestarian  ikan  dari  kepunahan,  pembibitan  dan  pengembangan ikan-ikan  lokal,  dan  mencegah  segala  aktivitas-aktivitas  masyarakat  yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai.
3. Segi  Sosial  :  membantu  anak  yatim  piatu,  mempererat  tali  silahturahmi  atau menumbuhkan semangat kebersamaan diantara anggota masyarakat, menumbuhkan partisipasi  dalam  menjaga  dan  memelihara  lubuk  larangan,  menumbuhkan  rasa saling percaya sesama anggota masyarakat, sebagai  sarana  hiburan dan berkumpul, dan melatih atau mengkader generasi baru dalam mengelola lubuk larangan.

## Pengawasan Lubuk Larangan
Dalam  sistem  manajemen  kearifan  lokal  lubuk  larangan,  pengawasan  lubuk  larangan dilaksanakan  secara  bersama-sama,  seluruh  masyarakat  dilibatkan  untuk  mengawasi lubuk  larangan  dari  segala  perbuatan  atau  pelanggaran  yang  dapat  mengancam  tujuan konservasi,  tetapi  dalam  pelaksanaan  pengawasan  sehari-hari  diserahkan  kepada Kelompok  Masyarakat  Pengawas  (POKMASWAS)  Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
Indarung.  Adapun tugas khusus dari Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan  Indarung  dalam  pengawasan  adalah:  (1)  melakukan pengawasan  terhadap  kawasan  yang  telah  ditetapkan  sebagai  lokasi  atau  wilayah  lubuk larangan,  (2)  melakukan  sosialisasi  tentang  perlunya  pengawasan  dan  perlindungan terhadap  potensi  sumberdaya  genetik  ikan-ikan  lokal  di  perairan  umum  daratan  (3) menjadikan kawasan lubuk larangan sebagai kawasan suaka perikanan (reservat) Perairan Umum  Daratan,  (4)  menjaga  dan  melindungi  keragaman  sumberdaya  hayati  ikan-ikan lokal yang hampir punah seperti ikan tapah, patin sungai, baung dan sebagainya.
Dalam memperkuat sistem pengawasan lubuk larangan ini, dimasyarakat Desa Pangkalan Indarung  sudah  ada  seperangkat  ketentuan-ketentuan  berupa  sanksi  adat  yang diberlakukan  bagi  orang  yang  melanggar  atau  mencuri  ikan  di  lubuk  larangan,  adapun aturan adat yang telah diputuskan lembaga adat ninik mamak tersebut adalah :
a. Apabila masyarakat umum khususnya orang dewasa melakukan penangkapan ikan di kawasan lubuk larangan akan didenda sebesar Rp 500.000,- per ekor ikan.
b. Apabila  yang  melakukan  penangkapan  ikan  adalah  pemangku  adat  atau  perangkat desa  akan  didenda  sebesar  Rp  1.000.000,-  per  ekor  ikan,  dan  selanjutnya  akan dilakukan  pencopotan  jabatan  baik  sebagai  pemangku  adat  maupun  sebagai perangkat desa.
c. Pembeli atau penadah dari hasil tangkapan tersebut didenda sebesar Rp 500.000,- per orang.
d. Hasil  denda  yang  diperoleh  dari  pelanggaran  penangkapan  ikan  di  kawasan  lubuk larangan  akan  diberikan  kepada  pihak  pelapor  sebagai  imbalan  sebesar  50%  dari denda  yang  diberikan,  sedangkan  yang  50%  lagi  akan  menjadi  kas  desa  untuk pembangunan desa.
e. Bagi mereka yang tidak mau membayar denda, maka orang tersebut akan dikucilkan dari masyarakat, dengan maksud segala sesuatu yang akan dilakukan orang tersebut, pemangku  adat  tidak  mau  peduli.  Sementara  yang  menjadi  wewenang  pada  daerah tersebut adalah pemangku adat, sebagai contoh apabila punya hajat pesta pernikahan maka  pemangku  adat  tidak  akan  hadir  dan  begitu juga  dengan  masyarakatnya  tidak akan hadir, karena takut dengan pemangku adat.
f. Apabila  pelaku  dan  penadah  tertangkap  akan  diproses  oleh  dubalang  ninik  mamak untuk diselesaikan secara adat sesuai dengan anak kemenakan yang bersangkutan.
Beberapa  aturan-aturan  yang  ditetapkan  oleh  pemangku-pemangku  adat  di  Desa Pangkalan  Indarung  sebagai  upaya  penyelamatan  lingkungan  perairan  dan  sumberdaya genetik  ikan-ikan  lokal  serta  upaya  pelestarian  sumberdaya  ikan  yang  berkelanjutan, dimana dengan aturan yang ditetapkan berjalan sesuai dengan harapan karena pengaruh adat  di  Desa  Pangkalan  Indarung  sangat  besar  dan  masyarakat  masih  sangat menghormati  para  pemangku  adat.  Disamping  itu,  masih  tingginya  kesadaran masyarakat pada aturan-aturan adat  yang ada, sangat berpengaruh besar sehingga tidak terjadi  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Pangkalan Indarung terhadap aturan  yang telah ditetapkan oleh pemangku adat. Disamping aturan adat  yang  begitu  ketat,  namun  aturan  ini  masih  mempunyai  toleransi  pada  hal-hal tertentu seperti orang sakit dalam hal ini sangat menginginkan makan jenis ikan tertentu yang  ada  pada  kawasan  lubuk  larangan,  maka  diperbolehkan  melakukan  penangkapan
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
dengan  catatan  yang  boleh  melakukan  penangkapan  adalah  seorang  monti  (pengurus adat)  dan  disaksikan  oleh  beberapa  orang  dari  pemangku  adat,  perangkat  desa,  dan masyarakat.
Menurut  informasi  pengurus  Kelompok  Masyarakat  Pengawas  (POKMASWAS) Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan  Indarung,  selama  ini  belum  ada  kasus  pencurian  ikan di  lubuk  larangan,  karena  sistim  kelembagaan  adat  dan  sosial  yang  ada  pada  sistim manajemen  kearifan  lokal  lubuk  larangan  tersebut  telah  menumbuhkan  semangat partisipasi  yang  begitu  tinggi  bagi  anggota  masyarakat,  baik  dalam  pemeliharaan maupun  menjaga  lubuk  larangan.  Selain  itu  adanya  rasa  saling  percaya  antara  sesama anggota  masyarakat  dalam  memelihara  dan  menjaga  lubuk  larangan  sehingga  mereka tidak perlu mengawasi satu sama lain.
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  anggota  Kelompok  Masyarakat  Pengawas (POKMASWAS)  Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan  Indarung  bahwa  yang  menyebabkan masyarakat  tidak  mau  mencuri  ikan  adalah  adanya  rasa  malu,  karena  menurut  adat bahwa  setiap  anggota  masyarakat  yang  berbuat  kesalahan  atau  melanggar  adat  akan mencemarkan  nama  seluruh  anggota  masyarakat  kaum  suku,  dan  yang  paling dicemarkan  adalah  penghulu  suku.  Rasa  malu  ini  secara  tegas  diterangkan  dalam  adat dengan  ungkapan:  “ malu  tak  dapek  dibagi,  suku  tak  dapek  dianjak ”  (malu  tidak  bisa dibagi,  suku  tidak  bisa  dipindahkan).  Ungkapan  ini  mengisyaratkan  bahwa  malu seseorang dalam masyarakat adalah malu bersama, sehingga setiap anggota masyarakat atau suku berhati-hati untuk tidak berbuat kesalahan yang memalukan suku bahkan juga memalukan desa.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Pengelolaan Lubuk Larangan
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  melalui  hasil  wawancara  langsung  dengan informan  kunci,  hasil  pengamatan  objek  penelitian  di  lapangan  dan  informasi  yang diperoleh dari Kelompok Masyarakat Pengawas  (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberlanjutan manajemen  kearifan  lokal  lubuk  larangan  Desa  Pangkalan  Indarung  meliputi  faktor ekologi, faktor sosial ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor peran pemerintah.

## 1. Faktor Ekologi
Berdasarkan  informasi  yang  disampaikan  oleh  petugas  Dinas  Perikanan  Kabupaten Kuantan  Singingi  bahwa  manjemen    kearifan  lokal  lubuk  larangan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung  adalah  salah  satu    bentuk  pemanfaatan  dan pengembangan usaha budidaya perikanan sungai, khususnya ikan-ikan lokal. Lebih lanjut petugas  Dinas  Perikanan  juga  menyatakan  bahwa  ikan-ikan  lokal  merupakan  jenis  ikan air  tawar  yang  populasinya  mulai  langka,  yang  saat  ini  terdapat  dilubuk  larangan  yang dikelola masyarakat lokal, khususnya di lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung. Secara umum ikan-ikan lokal bisa dikelola hampir disemua lubuk larangan yang terdapat di Riau, tetapi  tidak  semua  lubuk  larangan  tersebut  dapat  dikelola  berkelanjutan  seperti  lubuk larangan  Desa  Pangkalan  Indarung  yang  dikelola masyarakat  Desa Pangkalan  Indarung. Keberlanjutan  sistem  manajemen  kearifan  lokal  lubuk  larangan  oleh  masyarakat  Desa Pangkalan  Indarung  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial  ekonomi,  sosial  budaya,
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
dan  peran  pemerintah  saja  tetapi  juga  harus  didukung  oleh  kesesuaian  kondisi  ekologi lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung dengan habitat ikan-ikan lokal.
Adapun kondisi ekologi lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung sebagai berikut:
1. Kondisi Fisik
Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Basri,  Ketua  Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung bahwa aliran  lubuk  larangan  Desa  Pangkalan  Indarung  terdapat  di  daerah  hulu  sungai  dan merupakan bagian dari hutan ulayat masyarakat adat Desa Pangkalan Indarung. Sebagai kawasan  hutan  ulayat,  maka  kawasan  hutan  tersebut  berada  dibawah  pengelolaan  dan penjagaan masyarakat adat. Dalam adat hutan ulayat mempunyai kedudukan yang sangat penting  yaitu  sebagai  tambahan  dari  ekonomi  masyarakat  pengelola.  Jika  terjadi permasalahan  dikawasan  hutan  ulayat  tersebut  seperti  kegiatan  penebangan  liar  dan pencemaran  sungai  maka  harus  diselesaikan  secara  adat.    Menurut  Hakimy  (1994), semua hutan yang dimiliki semua suku adat tidak boleh dirusak dan harus dilindungi oleh segenap anggota masyarakatnya.
Sebagai  bagian  dari  hutan  ulayat  atau  kawasan  konservasi  masyarakat  adat  maka  jika ditinjau  dari  aspek  fisik  kondisi  lubuk  larangan  Desa  Pangkalan  Indarung  masih  sangat alami, dipinggiran bantaran sungai masih terdapat pohon-pohon yang lebat, aliran sungai yang  deras,  jernih  serta  pada  dasar  sungai  terdapat  batu  dan  kerikil.  Kondisi  fisik  yang demikian sangat mendukung untuk perkembangan dan kelestarian hidup ikan-ikan lokal.
2. Kondisi Kimia
Sebagaimana  bagian  daerah  hutan  ulayat  masyarakat,  maka  daerah  aliran  lubuk larangan  Desa  Pangkalan  Indarung  jauh  dari  segala  aktivitas-aktivitas  pencemaran, seperti  aktivitas  industri,  pertambangan  dan  limbah  domestik  rumah  tangga  sehingga menyebabkan  kondisi  lubuk  larangan  tetap  lestari.  Nurman  (2011)  menyatakan  bahwa faktor-faktor  kimia  yang  mempengaruhi  perkembangan  ikan-ikan  lokal  adalah  gas terlarut, PH, kandungan oksigen, kesadahan, dan zat-zat beracun yang berbahaya. Ikan- ikan  lokal dapat hidup dan berkembang  dengan baik pada kondisi air  yang  jernih, nilai PH  normal  dan  kandungan  oksigen  terlarut  yang  tinggi.  Kondisi  sungai  berarus  dapat meningkatkan kadar oksigen terlarut di air.
3. Kondisi Biologi
Lebih lanjut bahwa kondisi biologis dari lubuk larangan Desa Pangkalan Indarung sangat mendukung  perkembangan  ikan-ikan  lokal  di  lubuk  larangan  karena  tidak  adanya aktivitas-aktivitas  pencemaran  disekitar  lubuk  larangan,  sehingga  ekosistem  lubuk larangan  tetap  lestari.  Lestarinya  ekosistem  lubuk  larangan  tersebut  dapat  menyediakan sumber-sumber  hayati  untuk  pertumbuhan  dan  perkembangan  ikan-ikan  lokal  dilubuk larangan.  Menurut Nurman (2011), ikan-ikan lokal merupakan jenis ikan air tawar yang hidup  dan  berkembang  secara  liar  dihulu-hulu  sungai  dengan  memanfaatkan  makanan yang  tersedia  di  alam.  Ikan-ikan  lokal  merupakan  jenis  omnivora  yaitu  ikan  pemakan hewan dan tumbuhan, yaitu phytoplankton, zooplankton, peryphyton dan invetebrata.
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
Selain  itu  kondisi  lubuk  larangan  yang  berarus  dengan  air  yang  jernih  dan  dasar  yang berbatu  sangat  cocok  untuk  pertumbuhan  ikan-ikan  lokal.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  Odum (1971)  bahwa  dasar  permukaan  sungai  yang  padat  dan  berbatu  banyak  terdapat  jasad- jasad nabati atau hewani yang menjadi sumber makanan bagi ikan.

## 2. Faktor Sosial Ekonomi
Berdasarkan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  aparat  pemerintah  desa  bahwa masyarakat  dalam  suatu  desa  merupakan  suatu  kesatuan  sosial  yang  mempunyai kepentingan yang sama. Untuk mengatasi semua permasalahan di desa, termasuk masalah pemenuhan kebutuhan perekonomian untuk pembangunan desa selalu diselesaikan secara bersama-sama  dengan  cara  aturan  tersendiri,  sehingga  ketergantungan  terhadap pemerintah bisa diatasi.
Dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  untuk  pembangunan  desa,  pengelolaan lubuk  larangan  merupakan  solusi  yang  paling  tepat  bagi  masyarakat  Desa  Pangkalan Indarung  karena  hasil  panen  ikan  di  lubuk  larangan  membantu  menyumbangkan  dana bagi  pembangunan  mesjid  dan  saranan  publik  lainnya.  Keberlanjutan  pembangunan  di desa telah  menuntut  masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung  untuk  terus  mengelola  lubuk larangan yang telah diwariskan oleh pemuka-pemuka adat terdahulu.
Lebih lanjut pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa  Pangkalan  Indarung  juga  menambahkan  bahwa  yang  menyebabkan  keberlanjutan sistem  manajemen  kearifan  lokal  lubuk  larangan  oleh  masyarakat  Desa  Pangkalan Indarung  adalah  faktor  ekonomis  pengelolaan.  Pengelolaan  lubuk  larangan  merupakan salah  satu bentuk budidaya  ikan  air  tawar  sungai  yang  tidak  membutuhkan  biaya  dalam pengelolaan,  baik  biaya  produksi  maupun  biaya  operasional.  Dalam  sistem  pengelolaan lubuk  larangan  tidak  membutuhkan  sarana  produksi  untuk  pemeliharaan  dan perkembangan ikan seperti bangunan untuk pemliharaan atau kolam, jaring, keramba dan paket teknologi budidaya lainnya, tetapi hanya memanfaatkan aliran sungai atau perairan umum  yang terdapat di desa.  Pengelolan  lubuk  larangan  juga  tidak  membutuhkan biaya produksi seperti biaya untuk pengadaan bibit ikan, biaya pengadaan pakan ikan dan upah tenaga  kerja.  Sistem  zonasi  (zona  inti  dan  zona  bebas)  dan  konservasi  yang  diterapkan oleh  masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung  telah  memberikan  kesempatan  kepada  ikan untuk beregenerasi, sehingga bibit ikan di lubuk larangan tetap tersedia.
Berdasarkan  informasi  yang  disampaikan  oleh  aparat  pemerintah  desa  bahwa  dalam mengelola  lubuk  larangan,  masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung  hanya  mengandalkan keberadaan  lubuk  larangan  sebagai  hak  ulayat  desa  dan modal  sosial yang  diwariskan oleh pemuka-pemuka adat terdahulu. Putnam dalam Tonny (2005) mendefinisikan modal sosial sebagai  elemen-elemen  dalam  masyarakat  yang  digunakan  untuk  memudahkan tindakan kolektif. Elemen-elemen tersebut berupa kepercayaan ( trust ), norma ( norm ), dan jaringan ( network ).

## 3. Faktor Sosial Budaya
Berdasarkan  informasi  yang  disampaikan  oleh  informan  tokoh  adat  bahwa  dalam  adat lubuk  larangan  merupakan  ulayat  desa  atau  ulayat  masyarakat  hukum  adat.  Hak  ulayat masyarakat  hukum  adat  ini  berlaku  keluar  dan  kedalam.  Berlaku  keluar  artinya, masyarakat  luar  atau  asing  yang  bukan  anggota  masyarakat  hukum  adat,  tidak  berhak memanfaatkan  ulayat  tersebut, dan  berlaku  ke dalam  artinya  seluruh  masyarakat  hukum adat berhak penuh untuk memanfaatkan dan mengelola ulayat lubuk larangan tersebut.
Dengan  adanya  hak  ulayat  lubuk  larangan  tersebut  maka  akses  terhadap  lubuk  larangan menjadi  terbatas bagi  masyarakat  yang  berasal dari  daerah  lain  dan  lubuk  larangan  bisa dikelola  secara  berkelanjutan  oleh  masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung.  Hal  ini dikuatkan oleh pernyataan Berkes dan Farvar (1989) bahwa sumberdaya itu dapat secara tegas  dikuasai  dan  dikelola  oleh  grup  komunal  sehingga  grup  lain  tidak  bisa mengatasinya.  Lebih  lanjut  Ciriacy-Wantrup  (1975)  juga  menambahkan  bahwa  hak penguasaan terhadap sumberdaya atau hak properti bersama ( common property ) oleh grup komunal  dapat  dibedakan  dengan  masyarakat  lain  yang  bukan  pemegang  hak  atau memiliki perjanjian khusus dengan grup masyarakat pemegang hak.
Lebih lanjut pengurus Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga Adat Desa  Pangkalan  Indarung  menambahkan  bahwa,  manajemen  kearifan  lokal  lubuk larangan  merupakan  tradisi  adat  yang  dibangun  berdasarkan  kearifan  lokal  atau  modal sosial yang diwariskan oleh pemuka-pemuka adat terdahulu. Namun untuk keberlanjutan pengelolaannya,  nilai-nilai  kearifan  dalam  sistem  manajemen  kearifan  lokal  lubuk larangan tersebut terus dipertahankan, disempurnakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi oleh masyarakat Desa Pangkalan Indarung melalui kesepakatan adat.
Pemuka  adat  juga  mengatakan  bahwa  untuk  mempertahankan  modal  sosial  tersebut di  masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung,  maka  kegiatan  pengelolaan  lubuk  larangan dijadikan  bagian  kegiatan  adat.  Selain  itu  usaha-usaha  masyarakat  dalam  menanamkan dan  mengembangkan  modal  sosial  dalam  sistem  manajemen  kearifan  lokal  lubuk larangan  juga  dapat  dilihat  pada  kegiatan  panen  ikan  di  lubuk  larangan,  dimana  untuk membangkitkan  rasa  kebersamaan  dan  partisipasi  diantara  anggota  masyarakat  maka acara panen ikan dilakukan secara bersama-sama, semua masyarakat diperbolehkan turut berpartisipasi  menangkap  ikan  dengan  peralatan  tangkap  yang  mereka  bawa.  Kegiatan panen  tersebut  tidak  hanya  sebatas  kegiatan  penangkapan  ikan  saja  tetapi  juga dijadikan sarana hiburan, senda gurau dan acara silahturahmi bagi sesama anggota masyarakat.
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  oleh  pengurus  Kelompok  Masyarakat  Pengawas (POKMASWAS)  Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan  Indarung  bahwa  untuk  menanamkan rasa percaya dalam masyarakat maka dibangunlah sistem manajemen kearifan lokal lubuk larangan  yang  transparan,  yaitu  pada  waktu  acara  panen  ikan  di  lubuk  larangan dilaksanakan  secara  bersama-sama  dan  hasil  pengelolaan  lubuk  larangan  juga dimanfaatkan untuk kepentingan bersama seperti untuk pembangunan mesjid dan sarana publik lainnya.
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
Menurut  informasi  yang  disampaikan  oleh  pemuka  adat  bahwa  budaya  malu  yang ditanamkan dan dikembangkan  oleh  masyarakat  Desa  Pangkalan  Indarung dalam  sistem manajemen  kearifan  lokal  lubuk  larangan  sangat  efektif  mengatasi  segala  kemungkinan pelanggaran  atau pencurian  ikan,  sehingga  keberlanjutan  konservasi  lubuk  larangan  bisa dipertahankan.  Malu  merupakan  bentuk  respon  batin  seseorang  yang  terdiri  dari perpaduan akal dan perasaan untuk menimbang segala hal yang baik dan buruk sehingga seseorang bijaksana dalam bertindak dan berbuat (Musyair, 2008).
Menurut  adat  bahwa  anggota  yang  berbuat  kesalahan  atau  mencuri  ikan  akan mencemarkan  nama  seluruh  anggota  kaum  suku,  dan  yang  paling  dicemarkan  adalah penghulu  suku  (pemimpin  suku).  Penghulu  suku  merasa  terhina  karena  gagal  membina dan  mendidik  anggota  masyarakat  dilingkungan  masyarakat  kaum  atau  sukunya.  Rasa sehina dan semalu ini secara tegas diterangkan dalam pepatah adat :
“ malu  tak  dapek  dibagi,  suku  tak  dapek  dianjak ”  (malu  tidak  bisa  dibagi,  suku  tidak bisa  dipindahkan).  Ungkapan  ini  mengisyaratkan  bahwa  malu  seseorang  dalam masyarakat  adalah  malu  bersama,  sehingga  setiap  anggota  masyarakat  atau  suku berhati-hati  untuk  tidak  berbuat  kesalahan  yang  memalukan  suku  bahkan  juga memalukan  desa.  Penanaman  dan  pengembangan  budaya  malu  dalam  masyarakat sangat  efektif  dalam  mengatasi  masalah-masalah  pencurian  ikan  di  Desa  Pangkalan Indarung.  Pernyataan  ini  dikuatkan  oleh  Surma  (2008)  bahwa  modal  sosial  tersebut sangat  penting  dalam  proses  pembangunan,  karena  mendorong  masyarakat  untuk berpartisipasi  dan  menciptakan  nilai  dan  aturan  baru  bahwa  aspek-aspek  dari  modal sosial  itu  adalah:  (1)  kemampuan  merajut  atau  membangun  pranata  dan  norma-norma, (2)  kemampuan  mengembangkan  partisipasi  yang  setara  dan  adil,  dan  (3)  kemampuan mengembangkan sikap saling percaya di antara warga suatu kelompok.

## 4. Faktor Peran Pemerintah
Menurut  informasi  petugas  penyuluh  perikanan  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Kuantan Singingi,  dalam  sistem  pengawasan  lubuk  larangan  ini,  masyarakat  pengelola  sudah mampu  mengatasi  dan  mencegah  pelanggaran  aturan  yang  mereka  buat,  baik  aksi pencurian  maupun  gangguan  lain  yang  dapat  mengancam  tujuan  konservasi.  Sistem pengawasan ini diperkuat lagi dengan aturan-aturan atau sanksi adat yang mereka angkat dari  norma-norma  adat,  namun  semua  aturan-aturan  atau  sanksi  adat  yang  mereka  buat tidaklah dalam bentuk aturan tertulis.
Diperkirakan  untuk  masa  yang  akan  datang,  intensitas  gangguan-gangguan  atau pelanggaran  terhadap  sistem  konservasi  bisa  saja  meningkat,  karena  bentuk  gangguan atau pelanggaran  yang  akan  timbul bukan  saja dalam bentuk  kasus  pencurian  ikan  saja, tetapi  juga  berupa  bentuk  pencemaran-pencemaran  dan  aktivitas-aktivitas  penambangan emas  di  kawasan  lubuk  larangan  yang  dapat  mengancam  keberlanjutan  sistem pengelolaan.  Untuk  mengantisipasi  segala  kemungkinan  yang  dapat  mengancam keberlanjutan sistem pengelolaan lubuk larangan, maka pemerintah ikut membantu dalam hal  menjaga  dan  melindungi  Ekosistem  Sumberdaya  Perikanan  sungai  secara berkelanjutan  ditengah  maraknya  kerusakan  lingkungan,  yang  dapat  menyebabkan berkurangnya bahkan punahnya jenis-jenis atau populasi ikan diperairan umum. Adapun peran pemerintah dalam pelestarian Sumberdaya Perikanan Sungai dengan adanya sistem
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
manajemen  kearifan  lokal  lubuk  larangan  di  Desa  Pangkalan  Indarung  adalah  berupa Surat Keputusan tantang pengukuhan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan  Indarung,  pengakuan  formal  ini  tertuang  dalam  Surat Keputusan.
Dengan  adanya  pengakuan  secara  formal  keberadaan  Lembaga  Adat  tersebut  menjadi lebih  kuat  secara  hukum.  Dengan  dikukuhkannya  Kelompok  Lembaga  Adat  Desa Pangkalan  Indarung  menjadi  Kelompok  Masyarakat  Pengawas  (POKMASWAS) Lembaga  Adat  Desa  Pangkalan  Indarung  maka  setiap  aktivitas  pengelolaan  oleh kelompok  berada  dalam  bimbingan  dan  binaan  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Kuantan Singingi melalui petugas penyuluh lapangan yang ditempatkan di wilayah tersebut.
Lebih  lanjut  Petugas  Dinas  Perikanan  Kabupaten  Kuantan  Singingi  juga  menyatakan bahwa  praktik  sistem  pengelolaan  lubuk  larangan  oleh  Desa  Pangkalan  Indarung  sudah mengikuti  kaedah  KEP.58/MEN/2001  tentang  Sistem  Pengawasan  Berbasiskan Masyarakat  (SISMASWAS),  yaitu  sistem  pengawasan  yang  melibatkan  peran  aktif masyarakat  dalam  mengawasi  dan  mengendalikan  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  secara  bertanggung  jawab,  agar  diperoleh  manfaat secara berkelanjutan. Namun untuk  menjamin  konservasi  sumberdaya  sungai  khususnya sumberdaya perikanan sungai tersebut yaitu dengan memperbaiki sistem pengelolaannya: (1)  meningkatkan  sumberdaya  pengelola  lubuk  larangan  tentang  teknis  konservasi sumberdaya sungai, (2) penguatan kelembagaan atau organisasi pengelola lubuk larangan, dan (3) memperbaiki strategi konservasi. Hal ini diperkuat oleh Lubis (2009) menyatakan bahwa  untuk  pengelolaan  lubuk  larangan  jangka  panjang,  komunitas  pengelola  harus memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  tentang  konservasi  sumberdaya  hayati  dan  mampu mengintegrasikannya dengan sistem pengelolaan yang sudah berkembang.

## KESIMPULAN
Perencanaan pengelolaan lubuk larangan dilaksanakan melalui musyawarah adat dengan melibatkan  seluruh  anggota  masyarakat.  Adapun  hal-hal  yang  dibahas  dalam merencanakan pengelolaan  lubuk larangan adalah: (1) merumuskan  tujuan pengelolaan lubuk  larangan,  (2)  memperbaiki  strategi  dan  aturan-aturan  dalam  sistem  pengelolaan lubuk  larangan,  dan  (3)  rencana  pengembangan  aktivitas  kegiatan  pengelolaan  lubuk larangan.  Kelembagaan  dalam  pengelolaan  lubuk  larangan  terdiri  atas  dua  aspek  yaitu “ aspek  kelembagaan ”  dan  “ aspek  keorganisasian ”.  Aspek  kelembagaan  ini  meliputi segala  aturan  atau  ketentuan  adat  yang  telah  diwariskan  oleh  pemuka-pemuka  adat terdahulu.  Dalam  aspek  keorganisasian  meliputi  struktur  sosial  dengan  inti  kajiannya terletak  pada  aspek  struktur  organisasi  adat  pengelola.  Pelaksanaan  pengelolaan  lubuk larangan  adalah  kegiatan  acara  panen  ikan  yang  dilaksanakan  di  areal  lubuk  larangan yang  dikenal  dengan  istilah  mamucuak/mancokau.  Masyarakat  berhasil  memanen  ikan yang ada di lubuk larangan sekitar 5.000 Kg (5 ton) setiap tahunnya yang setara dengan nilai  Rp 40.000.000,-. Pengelolaan  lubuk  larangan dilakukan  secara bersama-sama  yaitu melibatkan  seluruh  anggota  masyarakat,  tetapi  teknis  pelaksana  pengelolaan  lubuk larangan sehari-hari diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas
(POKMASWAS) Lembaga Adat Desa Pangkalan Indarung. Pengawasan lubuk larangan
Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan  Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  semua  anggota  masyarakat.  Hal  yang  dilakukan dalam  pengawasan  adalah  mulai  dari  memberikan  nasihat,  melaporkan  kepada kelompok  pengelola,  menyelesaikan  persoalan  secara  adat,  menindak  atau  penerapan sanksi  secara  adat  sesuai  dengan  kesalahan  dan  penyimpangan-penyimpangan  yang dilakukan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada  Allah  SWT  atas  rahmat  Nya,  sehingga penelitian  ini  terlaksana  dengan  baik.  Demikian  pula  atas  dukungan  keluarga,  dosen, teman-teman dan semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Berkes,  F.  M.  And  T.  Farvar.  1989.  Introduction  and  Overview.  Dalam  in  Common Property Resource: Ecology and Community Based Sustainable Depelopment, F. Berkes (ed). London: Belhaven Press.
Ciriacy-Wantrup,  S.V.  and  R.C.  Bishop.  1975.  “Common  Property  as  a  Concept  in Natural Resource Policy”. Natural Resource Journal, 15: 713-724.
Lubis,  Z.B.  2009.  Lubuk  Larngan  :  Revitalisasi  situs  keramat  alami  di  Kabupaten Mandailing  Natal.  Dalam  Soedjito.  H.,  Y.  Purwanto,  dan  E.  Sukara  (eds.):  Situs Keramat  Alami  :  Peran  Budaya  Dalam  Konservasi  Keanekaragaman  Hayati. Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,  Komite  Nasional  MAB  Indonesia-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Conservation International Indonesia.
Musyair,  Z.  2008.  Implementasi  Pemerintah  Nagari  Berdasarkan  Hak  Asal-Usul  Adat Minangkabau. Yogyakarta : Ombak.
Nikijuluw,  V.  P.  H.  2002.  Rezim  pengelolaan  sumber  daya  perikanan.  PT.  Pustaka Cidesindo. Jakarta
Nurman.  2011.  Pengelolaan  Lubuk  Larangan  Berkelanjutan.  Bandung,  Padjajaran University Press.
Odum, E.P. 1971. Dasar-dasar Ekologi Umum : Ekologi Perairan. (Terjemahan) Edisi 4. Penerbit IPB. Bogor.
Surma,  H.  Rodiah.  Adnan,  H.  2008.  Mengatur  Diri  Sendiri  Melalui  Pengelolaan Lubuk  Larangan,  Belajar  dari  Bungo,  Mengelola  Sumber  Daya  Alam  di  Era Desentralisasi. ISBN 978-979-1412-47-6, CIFOR. Bogor.
Tonny,  F.  2005.  Pengembangan  Kelembagaan  dan  Modal  Sosial.  Departemen  Ilmu- Ilmu  Sosial  dan  Ekonomi  Fakultas  Pertanian  dan  Program  Pascasarjana  IPB. Bogor.