## MULTIAKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA PRODUK
LOGAM MULIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang)
Hatoli e-mail: hatolipraktis@yahoo.co.id Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Weni Parwanti e-mail: weniparwanti.ok@gmail.com Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

## ABSTRAK
Operasional  setiap  lembaga  keuangan  yang  berbasis  syariah  secara  yuridis  harus  merujuk kepada  fatwa  DSN-MUI,  tidak  terkecuali  masalah  multiakad  atau  lebih  dikenal  dengan hybrid  contract. Dimana  hal  ini  telah  diamanatkan  oleh  UU  No.21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  Pasal  26  ayat  (2).  Di  dalam  fatwanya,  terdapat  dua  multiakad  yang diperbolehkan oleh DSN-MUI, yaitu Fatwa No. 71 Tahun 2008 tentang Sale and Lease Back dan Fatwa No. 72 Tahun. 2008 tentang Ijarah Sale and Back. Namun PT. Pegadaian (Persero) Unit  Pelayanan  Syariah  Alianyang  Singkawang  telah  melaksanakan  multiakad  ( murabahah dan rahn )  sejak  6  (enam)  tahun  terakhir    pada  produk Murabahah Logam  Mulia  Investasi Abadi (MULIA) pembiayaan emas secara tidak tunai, dimana hal ini belum ada fatwanya dari DSN-MUI, sehingga memunculkan keraguan akan jaminan kesyariahan dari produk tersebut. Maka  menjadi  penting  dikaji  tentang  bagaimana    sistem  akad  produk  MULIA  yang menggunakan akad murabahah dan rahn dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  bercorak  deskriptif  yang  diperdalam  dengan  cara melakukan  wawancara  secara  langsung  kepada  pihak  yang  terlibat  dalam  penerapan multiakad murabahah dan rahn ini.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  penerapan multiakad murabahah dan rahn pada  produk  logam  mulia  di  PT.  Pegadaian  (Persero)  Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sudah dijalankan pada produk tersebut, serta dalam  pandangan  hukum  ekonomi  syariah  adalah  boleh  dan  dibenarkan,  karena  sistemnya merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn dan menjadi dasar dalam penggunaan multiakad.
Kata Kunci : Multiakad; Ekonomi Syariah; DSN-MUI

## PENDAHULUAN
Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek  yang menyentuh kebutuhan manusia,  di  samping  memiliki  nilai  estetis yang  tinggi  juga  merupakan  investasi  yang nilainya  stabil,  likuid,  dan  aman  secara  rill (Suharso, 2011; 294). Pembiayaan kepemilikan emas secara kredit ini diharapkan dapat mengakomodisi
keinginan  masyarakat  untuk  berinvestasi emas  dengan  cara  membeli  emas  secara kredit  sesuai  dengan  kemampuan.  Jual  beli secara  kredit  telah  diatur  oleh  beberapa lembaga  keuangan  seperti  bank  maupun non  bank.  Diantara  lembaga  keuangan  non bank adalah Pegadaian Syariah, yang mana dalam hal ini Pegadaian Syariah menawarkan  produk  logam  mulia  yaitu
Murabahah Logam  Mulia  Investasi  Abadi atau  disingkat  dengan  MULIA  yang terdapat pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan  Syariah  Alianyang  Singkawang. Produk  ini  memfasilitasi  jual  beli  emas batangan,  bisa  dengan  cara  tunai  ataupun kredit dengan maksimal.
Pegadaian  Syariah  di  Indonesia semakin menjamur dan mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat  setelah dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah Pasal  26  ayat  (2),  bahwa  setiap  lembaga keuangan  syariah  harus  merujuk  kepada fatwa  DSN-MUI,  tidak  terkecuali  masalah multiakad (Imam Abdul Hadi, 2011; 2).
Mengenai  status  hukum  multiakad, para  ulama  berbeda  pendapat  terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multiakad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal muamalah  adalah  boleh  dan  sah,  tidak diharamkan  dan  dibatalkan  selama  tidak ada  dalil  hukum  yang  mengharamkan  dan membatalkannya. Sebagian ulama kontemporer  yang  melarang  dan  menilai konsep  multiakad  ini  bertentangan  dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu;
ىَ َنَ َ ملَّ َسَو  ِهْيَلَع  ُالله  ملَّ َص  م ِبِمنلا  منَأ ةَعْيَب  ْ ِفِ  ِ ْيَْتَعْيَب  ْنَع Artinya: “Bahwasanya Nabi SAW melarang  dua  jual  beli  dalam  satu transaksi” .  (HR.  Ahmad  No.  9582  dan Nasai No. 4632)
Meskipun  dari  segi  teoritis  masih adanya  perbedaan  pendapat  dikalangan para  ulama  dalam  penggunaan  banyak akad,  namun  DSN-MUI  membolehkan multiakad  hanya  ada  dua  dalam  fatwanya, yaitu  fatwa  No.  71  Tahun  2008  tentang Sale  and  Lease  Back dan  Fatwa  No.  72 Tahun  2008  tentang  Ijarah Sale  and  Back. Itulah dua fatwa DSN-MUI yang membolehkan penerapan multiakad terhitung  sejak  fatwa  yang  dikeluarkan
pertama  kali  pada  tahun  2000  sampai dengan tahun 2019.
PT. Pegadaian (Persero) Unit
Pelayanan  Syariah  Alianyang  Singkawang telah  melaksanakan  multiakad  ( murabahah dan rahn )  sejak  6  (enam)  tahun  terakhir pada  produk  MULIA  pembiayaan  emas secara  tidak  tunai.  Dimana  hal  ini  belum ada fatwanya dari DSN-MUI, dengan tidak adanya  rujukan  fatwa  dari  DSN-MUI  yang dilakukan  oleh  PT.  Pegadaian  (Persero)
Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang, apakah bisa menjamin kesyariahan dari produk tersebut berdasarkan  hukum  ekonomi  syariah  atau justru  malah  sebaliknya.  Dalam  menjamin terlaksananya  prinsip  syariah  dalam  setiap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tampaknya  multiakad  yang  dilakukan  oleh PT.  Pegadaian  (Persero)  Unit  Pelayanan Syariah
Alianyang Singkawang menimbulkan  kerancuan  karena  tidak tampak  merujuk  kepada  fatwa  DSN-MUI. Lebih  dari  itu,  multiakad  yang  mereka terapkan  tersebut  telah  berjalan  lebih  dari enam tahun lamanya. Padahal dalam setiap Lembaga  Keuangan  Syariah  terdapat  salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab  atas  informasi  tentang  kepatuhan pada  prinsip  syariah  dan  bisa  dicabut  izin operasionalnya  bila  ternyata  bertentangan dengan prinsip syariah (Suryani, 2014; 104)
Hal  inilah  yang  perlu  didalami  dan dijelaskan kepada  umat  agar  tidak  terjadi kebingungan  sehingga  dalam  menjalankan kegiatan ekonomi akan benar-benar dilandasi oleh kaidah Islam yang komprehensif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  yang  bercorak  deskriptif  yang menggambarkan  konsep  hukum    ekonomi perspektif syariah secara sistematis, faktual dan  akurat  mengenai  fakta  dan  data,  serta berhubungan  dengan  fenomena  yang  ingin diketahui  (Husein  Umar,  2009;  22). Materi  penelitian  ini  diperdalam  dengan cara melakukan wawancara secara
langsung  kepada  pihak  yang  terlibat  dalam penerapan  multiakad murabahah dan rahn pada produk logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan
Syariah Alianyang Singkawang.

## PEMBAHASAN

## A. Multiakad dalam Fatwa DSN MUI
Multi  dalam  bahasa  Indonesia berarti  banyak,  lebih  dari  satu,  lebih  dari dua,  berlipat  ganda.  Multiakad  (hybrid contract)  memiliki  arti  seperti  akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu  akad  yang  dalam  istilah  fiqih  disebut dengan  akad  murakkab  (Ahmad  Warson Munawwir, 1997; 958).
Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS) dalam  operasionalnya  termasuk  multiakad tentunya  harus  memiliki  pijakan  atau landasan  hukum  dalam  melaksanakan transaksinya.  Landasan  hukum  tersebut haruslah  berprinsip  syariah.  Dalam  hal  ini, DSN-MUI  sebagai  lembaga  negara  yang berwenang  menetapkan  atau  membolehkan fatwa  seputar  kegiatan-kegiatan  ekonomi yang berbasis syariah, dituntut untuk selalu cermat  dan  cepat  dalam  memberikan jawaban  atas  permasalahan  yang  ada, utamanya dalam pengembangan usaha yang berbasis rahn pada  Lembaga  Keuangan Syariah (Habib Wakidatul Ihtiar, 2016; 31).
Atas dasar itu, DSN-MUI memberikan  ruang  dan  jalan  keluar  fiqih untuk regulasi agar  LKS tidak menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip syariah, yaitu  dengan  mengeluarkan  fatwa,  dimana yang  menjadi  pertimbangan  utamanya adalah karena kebutuhan (al-hājah), darurat,  dan  kebaikan  (maslahah)  terutama dalam menghadapi produk yang
diperselisihkan
ulama (Muhammad Maksum,  2013;  143)  seperti  dengan dikeluarkannya  fatwa  No.  92  Tahun  2014 Tentang  Pembiayaan  yang  Disertai  Rahn yang  merupakan  fatwa  dalam  bentuk multiakad yang dibolehkan.
B. Multiakad Murabahah dan Rahn
Pada Produk MULIA PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang Penggunaan  akad  pada  produk MULIA pembelian emas secara tidak tunai di  PT.  Pegadaian  (Persero)  Unit  Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang
menggunakan multiakad, yaitu akad murabahah dan akad rahn . Kedua akad ini terjadi  bersamaan  dalam  satu  kontrak  yang disebut dengan Akad Mulia.
Terkait  legalitas  produk  MULIA pihak  Pegadaian  menjelaskan,  bahwa masyarakat  tidak  perlu  khawatir  untuk bertransaksi  di  Pegadaian  Syariah  karena sudah  terbukti  legalitasnya  dan  tidak  akan mengalami penipuan. Selain itu, perbedaan produk  MULIA  syariah  dan  konvensional, yang  membedakannya  ada  pada  akad. landasan  syar’i  produk  MULIA  yaitu  Q.S Al-Maidah  ayat  1,  dan  fatwa  DSN-MUI No. 92 Tahun 2014. Mekanisme pembiayaan  produk  MULIA  yang  cukup mudah dan tidak ribet urusannya. Pertimbangan  Pegadaian  mengeluarkan produk  MULIA  menggunakan  dua  akad murabahah dan rahn adalah sebagai bentuk kehati-hatian  agar  nasabah  serius  dalam melakukan  pembiayaan,  serta  merujuk kepada  fatwa  DSN-MUI  No.  92  Tahun 2014  tentang  Pembiayaan  yang  disertai Rahn .  Meskipun  dalam  fatwa  tersebut hanya disebutkan Pembiayaan yang disertai Rahn ,  sedangkan  produk  MULIA  adalah akad murabahah disertai rahn ,  namun murabahah adalah salah satu dari beberapa pembiayaan yang dibolehkan.
Terkait kepastian hukum dari produk tersebut pihak pegadaian menunjukkan bukti pembelian dengan akad dibuat 2 (dua) rangkap, serta memperlihatkan bukti keaslian emas.
Dukungan  pemerintah  untuk  setiap  produk adalah  melalui  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  dan  bentuk  pengawasan  dari  setiap produk  yang  dikeluarkan  dilakukan  oleh Dewan  Perwakilan  Syariah  (DPS)  dan Satuan  Pengawas  Intern  (SPI)  yang
mengawasi  apakah  produk  tersebut  sudah sesuai dengan SOP.

## C. Prinsip-prinsip  Hukum  Ekonomi Syariah
Ekonomi  yang  berbasis  syariah merupakan  perpaduan  antara  rekayasa manusia  dengan  prinsip  ketuhanan  atau aktivitas ekonomi dengan maksud mendatangkan  manfaat  dengan  tetap  tidak keluar dari prinsip syariah (Yuliyani, 2015; 137).
Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek, diantaranya  adalah  apa  yang  disebut dengan  prinsip ta’awun, yaitu    tolong menolong.  Kerjasama  dalam  ekonomi Islam  adalah  keniscayaan.  Umat  manusia menginginkan  ketersalingan  (mutualism) akan  rasa  tolong  menolong  ( ta’awun ) terutama  yang  terkait  dengan  kehidupan ekonomi,  tetapi  dengan  syarat  tidak  boleh tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran (Mardani, 2017; 97).
Tolong  menolong  dalam  transaksi ekonomi  haruslah  sesuatu  yang  bersifat maslahat,  yakni  yang  dalam  prinsipnya mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemudharatan (Hatoli, 2017; 36).
Sistem  ekonomi  yang  berbasis syariah  harus  pula  menggunakan  prinsip ketiga  yaitu  prinsip antaradhin (suka  sama suka).  Prinsip  ini  merupakan  sebab  terjadi akad bukan sebab menjadi halal. Meskipun suka sama suka tetap haram apabila sesuatu yang  diakadkan  itu  adalah  sesuatu  yang dilarang.  Tujuan  prinsip  ini  adalah  untuk menghindari  pemaksaan  kehendak  pihak- pihak  tertentu  kepada  lain  seperti gharar (penipuan),  riba,  dan  perlakuan  tidak  adil (Mohammad Rusfi, 2016; 16).
D. Multiakad Murabahah dan Rahn
pada Produk MULIA PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Islam merupakan the
comprehensive  way  of  life bagi  setiap muslim.  Ajarannya  bersifat  universal  dan menyeluruh  yang ditujukan kepada seluruh umat manusia, untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara,  tidak  terkecuali  dalam  aspek ekonomi  (Abdul  Ghofur  Anshori,  2009; 4).  Perbankan  ialah  segala  sesuatu  yang menyangkut  mengenai  bank,  kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya (Kasmir, 2012; 3).
Undang-Undang  Perbankan  Syariah
No.  21  Tahun  2008  secara  yuridis  telah memenuhi  tuntutan  rasa  keadilan  dan kepastian hukum pencari keadilan, termasuklah  yang  paling  utama  yaitu menyangkut  transaksi  bisnis  ekonomi syariah  (Andrew  Shandy  Utama,  2018; 195).  Pasal  1  Undang-Undang  No.  21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu berdasarkan  prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI). Dewan  Syariah  Nasional  sebagai  lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengkaji mengenai lembaga keuangan syariah telah
mengeluarkan  fatwa-fatwa  yang  dijadikan sebagai  regulasi  bagi  perbankan  syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya agar  menjalankan  kegiatan  operasionalnya sesuai  dengan  prinsip-prinsip  muamalah  di dalam hukum Islam.
Semua tugas pengaturan dan
pengawasan  Perbankan  terkait,  baik  dari segi  operasional  sampai  dengan  inovasi produk di lembaga keuangan dialihkan dari Bank  Indonesia  (BI)  kepada  Otoritas  Jasa
Keuangan  (OJK),  pengawasan  terhadap individual  bank  dilakukan  oleh  OJK. Namun pengawasan terhadap makro prudential tetap  dilakukan  oleh  BI, bekerjasama dengan OJK.
Selain peraturan perundang-
undangan termasuk Peraturan Bank Indonesia  (PBI),  fatwa  DSN-MUI  juga merupakan sumber hukum bagi pelaksanaan Perbankan Syariah.
Kesesuaian  fatwa  DSN-MUI  merupakan syarat  yang  paling  mendasar  dalam pembuatan dan pengembangan produk serta aktifitas  baru  yang  dikeluarkan  bank. Demikian halnya dengan setiap pembiayaan  yang  akan  dikeluarkan  akan dipastikan  terlebih  dahulu  kesesuaiannya dengan  fatwa  DSN-MUI.  Salah  satu perbedaan antara perbankan syariah dengan konvensional  adalah  produk  dan  layanan yang ada pada perbankan syariah berlandaskan  kepada  fatwa  DSN-MUI. Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  mensyaratkan bahwa  fatwa  DSN-MUI  merupakan  salah satu  dasar  hukum  yang  harus  dipatuhi. Fatwa  DSN-MUI  dibutuhkan  dalam  hal pengaturan terkait pembuatan dan pengembangan  produk  baru,  baik  itu produk  bank  maupun  non  bank  seperti asuransi,  pasar  modal,  pegadaian,  maupun instrument syariah lainnya.
Multiakad  secara  teori  dalam  fatwa DSN-MUI  tidak  ada  penjelasan  secara langsung.  Tetapi  keberadaannya  dapat ditemukan  dalam  produk  yang  dikeluarkan oleh  lembaga  keuangan  baik  itu  bank maupun non bank. Produk-produk perbankan  dan  keuangan  syariah  tidak terlepas  dari  jenis  akad  yang  digunakan. Jenis  akad  yang  digunakan  oleh  suatu produk  ini  biasanyan  melekat  pada  nama produk  yang  bersangkutan.  Hal  ini  berarti bahwa,  segala  ketentuan  mengenai  suatu akad  bergantung  pada  sahnya  akad  dari produk tersebut.
Prinsip  multiakad  yang  sah  adalah terhindar  dari  riba,  gharar,  dan  berbagai larangan  yang  telah  dijelaskan  dalam transaksi muamalah. Jika multiakad
terhindar  dari  segala  bentuk  larangan tersebut,  maka  hukum  tersebut  kembali kepada  hukum  asal  akad,  yaitu  boleh.  Ada beberapa faktor yang menyebabkan multiakad  itu  menjadi fasid (rusak),  ialah sebagai berikut:
1. Menggabungkan  dua  jual  beli  dalam satu jual beli.
2. Menggabungkan  jual  beli  dengan salaf (pinjaman).
3. Menggabungkan dua akad dalam satu akad  (Raja  Sakti  Putra  Harahap,
2016; 52) Menilai kesesuaian diantara
multiakad dengan prinsip syariah, setidaknya  ada  3  (tiga)  pendekatan  metode yang harus digunakan dalam menyesuaikan prinsip  syariah  dengan  berbagai  bentuk pengembangan atau inovasi pada akad-akad yang digunakan. Ketiga metode itu adalah:
1. Metode akad
2. Maqasyid Syariah
3. Kontrak perjanjian tertulis (dokumen  kontrak)  (Hasanuddin, 2009; 27) Pendekatan  kepada  metode  akad dan maqasyid syariah , penggunaan multiakad  harus  mengacu  kepada  standar kontrak  atau  akad  yang  telah  ditetapkan  di dalam  Islam  dan  sejalan  dengan  tujuan syariah.  Mengenai  pendekatan  dokumen kontrak,  tujuan  adanya  kontrak ialah  untuk memberikan  kepastian,  keamanan,  serta perlindungan  kepada  para  pihak  terhadap hak  dan  kewajiban  serta  tanggungjawab dari  kedua  belah  pihak  yang  melakukan kontrak (Hasanuddin, 2009; 27).
Penggunaan  akad  pada  produk MULIA pembelian emas secara tidak tunai di  PT.  Pegadaian  (Persero)  Unit  Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang ialah menggunakan  akad murabahah dan  akad rahn ,  kedua  akad  ini  terjadi  bersamaan dalam  satu  kontrak  yang  disebut  dengan Akad Mulia.
Akad murabahah termasuk  ke dalam  akad tijari ,  yaitu  akad  yang dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan  keuntungan  di  mana  rukun dan  syarat  dari  akad  tersebut  sudah
terpenuhi  semua  (Mardani,  2012;  77). Adapun  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam kontrak murabahah ,  produk  MULIA  telah memenuhi  syarat  seperti:  jual  beli  yang dilakukan  atas  barang  yang  telah  dimilki oleh  pihak  Pegadaian  Syariah  dengan memesan  kepada  pihak  ketiga  ( supplier ) yaitu  PT.  Antam  dan  PT.  UBS.  Informasi mengenai  besarnya  modal  dan  biaya  serta keuntungan baik nominal maupun persentase sudah tercantum di Akad Mulia.
Akad rahn pada  kontrak  Akad MULIA  adalah  sebagai  jaminan  dalam pembiayaan  produk  MULIA  agar  nasabah lebih  serius  dalam  melakukan  pembiayaan serta  bertanggungjawab  atas  pembiayaan tersebut  sehingga  tidak  terjadi  wanprestasi. Akad rahn pada  kontrak  Akad  MULIA sudah memenuhi rukun dan syarat akad.
Menggabungkan  dua  akad  menurut pandangan  ulama  mazhab  dibolehkan. Berikut adalah contoh legalisasi penggabungan  dua  akad  dalam  pandangan ulama mazhab, yaitu:
1. Ulama Hanafiah membolehkan penggabungan akad jual beli dengan ijarah  (sewa)  berdasarkan  konsep istihsan .
2. Ulama  Malikiyah  membolehkan menggabungkan beberapa akad dalam satu akad berdasarkan kaidah apabila  syariat  membolehkan  akad yang  berdiri  sendiri,  maka  sah  pula jika digabungkan.
3. Ulama  Syafi’iyah  membolehkan menggabungkan jual beli dan ijarah, dan salam dengan ijarah.
4. Ulama  Hanabilah  membolehkan menggabungkan  akad qard dengan wakalah  dalam  satu  akad  (Aidil Alfin, 2015; 2).
Penggunaan  dua  akad murabahah dan rahn pada  produk  MULIA  menurut penulis  ialah  termasuk  ke  dalam  jenis multiakad  ( hybrid  contract )  yang  akad- akadnya  tidak  tercampur  serta  tidak melahirkan nama akad yang baru. Penggunaan  multiakad murabahah dan Rahn ini tidak secara khusus dibahas dalam fatwa  DSN-MUI  sedangkan  secara  yuridis
formal Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  Syariah  menegaskan bahwa  setiap  lembaga  keuangan  harus merujuk fatwa DSN-MUI, menurut keterangan  yang  penulis  peroleh,  PT.
Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang melaksanakan pembiayaan produk MULIA merujuk  kepada  fatwa  DSN-MUI  No.  92 Tahun  2014  tentang  pembiayaan  yang disertai rahn .
Pembiayaan  yang  dimaksud  dalam fatwa ini ialah utang-piutang ( al-dain ) yang antara  lain  timbul  karena  akad qard ,  jual beli  ( al-bai’ )  yang  tidak  tunai,  atau  akad sewa-menyewa  ( ijarah )  yang  pembayaran ujrahnya  tidak  tunai.  Meskipun  multiakad murabahah dan  akad rahn tidak  ada penetapan  fatwa  yang  secara  khusus tentang  kedua  akad ini  digabungkan,  tetapi fatwa  No.  92  Tahun  2014  menunjukkan bahwa  produk  MULIA  pembiayaan  secara tidak tunai dapat dikatakan sudah memiliki fatwa dari DSN-MUI meski secara tersirat, karena akad murabahah termasuk ke dalam akad  jual  beli  ( al-bai’ )  dalam  ketentuan fatwa tersebut. Dengan demikian, pandangan hukum ekonomi syariah tentang implementasi konsep yuridis formal terhadap  penerapan  multiakad murabahah dan rahn pada  produk  logam  mulia  pada PT.  Pegadaian  (Persero)  UPS  Alianyang Singkawang  dibolehkan  karena  sesuai dengan syariat Islam.

## KESIMPULAN
Secara yuridis, penerapan multiakad murabahah dan rahn pada  produk  logam mulia  pada  PT.  Pegadaian  (Persero)  Unit Pelayanan  Syariah  Alianyang  Singkawang sebagaimana  yang tertuang dalam Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  sudah  dijalankan  pada produk  tersebut  mulai  dari  asas,  tujuan, fungsi,  perizinan,  bentuk  badan  hukum, anggaran dasar dan kepemilikan, jenis serta kegiatan  usaha,  dengan  segala  bentuk  akad dan  pencairan  dikontrol  oleh  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  dan  Satuan Pengawas  Intern  (SPI)  yang  diutus  oleh
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).
Meskipun  akad murabahah yang disertai rahn tidak  ada  penetapan  fatwa yang  secara  khusus  tentang  kedua  akad  ini digabungkan,  tetapi  fatwa  No.  92  Tahun 2014  menunjukkan  bahwa  produk  MULIA pembiayaan  secara  tidak  tunai  dapat dikatakan sudah memiliki fatwa dari DSN- MUI  meski  secara  tersirat,  karena  akad murabahah termasuk  ke  dalam  akad  jual beli  ( al-bai’ )  dalam  ketentuan  fatwa tersebut.  Dengan  demikian,  pandangan hukum ekonomi syariah terhadap
penerapan  multiakad murabahah dan rahn produk  MULIA  pada  PT.  Pegadaian (Persero)  UPS  Alianyang  Singkawang dibolehkan  karena  sesuai  dengan  syariat Islam.  Selain  itu,  produk  MULIA  secara yuridis  juga  diperkuat  dengan  ketentuan Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  Pasal  26  ayat (2)  disebutkan  “ bahwa  prinsip  syariah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia ”.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Hadi, Imam. (2011). “Kedudukan dan Wewenang  Lembaga  Fatwa (DSN MUI) pada Bank Syariah”. Jurnal Economic , Vol.1, No. 2. Al-Asqalani,  Ibnu  Hajar.  (2013). Bulughul  Maram  dan  Dalil-dalil  Hukum, terj. Khalifaturahman & Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani.
Alfin,  Aidil. (2015). “Multiakad dalam Perspektif  Fiqih dan Implementasinya di  Perbankan Syariah”. Jurnal Al-Hurriyah , Vol. 17, No. 1. Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Perbankan Syariah di Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fatwa DSN-MUI No. 72 Tahun. 2008 tentang Ijarah Sale and Back Fatwa DSN-MUI No. No. 71 Tahun 2008 tentang Sale and Lease Back Fatwa DSN-MUI No. No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn Harahap, Raja Sakti Putra. (2016). “Hukum Multiakad Dalam Transaksi Syariah”. Jurnal  Al- Qasd Islamic Economic Alternative , Vol. 01, No. 1. Hasanuddin,  (2009). Multiakad  dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer  pada  Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Ciputat: UIN Syahid. Hatoli.  (2017). Aplikasi  Dalil  Maslahah  Terhadap  Problematika  Hukum  Ekonomi  Syariah Kontemporer  Di  Indonesia  (Kajian  Fatwa-Fatwa  DSN-MUI  Periode  2008-2016). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Husein  Umar.  (2009). Metode  Penelitian  Untuk  Skripsi  Dan  Tesis  Bisni .  Jakarta:  Rajawali Press.
Imam, Taufik. (2010). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Ganeca Exact. Kasmir. (2012). Dasar-dasar Perbankan . Jakarta: Rajawali Pers. Maksum,  Muhammad.  (2013). Fatwa  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia,  Malaysia  dan  Timur Tengah. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah . Jakarta: Kencana. Mardani.  (2017). Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Indonesia .  Cet.  2,  Jakarta: Kencana.
Rusfi,  Mohammad.  (2016). Antaradhin  Dalam  Perspektif  Perdagangan  Kontemporer  Dan Implikasinya  Terhadap  Pemindahan  Hak  Kepemilika ,  Cet.  1,  Yogyakarta: Deepublish.
Shandy  Utama,  Andrew.  (2018).  “Sejarah  Perkembangan  Regulasi  Mengenai  Perbankan Syariah  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  di  Indonesia”. Jurnal  Wawasan  Yuridika , Vol. 02, No. 2.
Suharso  &  Ana  Retnoningsih.  (2011). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI).  Semarang: CV Widya Karya.
Suryani,  (2014).  “Industri  Perbankan  Syariah  dalam  Ceriman  Aspek  Sharia  Governance”. Jurnal Economica , Vol.5, No. 1.
Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Wakidatul Ihtiar, Habib. (2016) “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN- MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan  yang  Disertai Rahn”. Jurnal  AN-NISBAH ,  Vol. 03, No. 01.
Warson  Munawwir,  Ahmad.  (1997). Kamus  Al-Munawwir  Arab-Indonesia .  Surabaya: Pustaka Progresif.
Yuliyani, (2015). “Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan”, Jurnal Iqtishadia , Vol.8, No.1.