## Ideologi dan Politik Identitas: Kegagalan Partai Komunis Palestina dalam Mempersatukan Arab dan Yahudi

## Faishal Sultan Bagaskara
Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta e-mail : faishal.bagas12@gmail.com

## Abstract
The  dynamics  of  the  Palestinian  struggle  are  also  colored  by  the  communist movement.  This  article  discusses  one  of  the  periods  of  development  of communism  in  Palestine,  namely  the  founding  of  the  Palestinian  Communist Party  (PCP)  in  1923-1982.  PCP  was  initially  founded  and  dominated  by  Jewish immigrants  from  Russia.  After  officially  joining  the  Communist  International (Comintern), they received instructions to carry out Arabization within their party. This Arabization aims to enable the PCP to recruit Arabs and support the struggle of  the  Arab  community,  which  is  the  majority  in  Palestine.  This  article  analyzes the  PCP's  failure  to  unite  Arabs  and  Jews,  which  was  caused  by  differences  in political  interests.  This  research  uses  a  narrative  and  empirical  historical approach  using  critical  historical  methods  (heuristics,  verification,  interpretation and historiography). The theory used in this research is the theory of ideology and identity politics. The findings of this research are that the emergence of identity politics  between  Arabs  and  Jews  in  the  PKP  has  led  to  several  internal (Arabization) and external policies (British White Paper 1939), which resulted in a dualism  that  thwarted  their  efforts  to  become  a  revolutionary  party  against British colonialism in Palestine.
Keywords: Arabization,  British  White  Paper  1939,  Palestine  Communist  Party, politics of identity.

## Abstrak
Dinamika  perjuangan  bangsa  Palestina  juga  diwarnai  oleh  gerakan  berhaluan komunis.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  membahas  salah  satu  periode perkembangan  komunisme  di  Palestina,  yaitu  berdirinya  Partai  Komunis
Palestina  (PKP)  tahun  1923-1982.  PKP  pada  awalnya  didirikan  dan  didominasi oleh  imigran  Yahudi  dari  Rusia.  Setelah  resmi  bergabung  dengan  Komunis Internasional  (Komintern),  mereka  mendapat  instruksi  untuk  melakukan Arabisasi  di  dalam  partai  mereka.  Arabisasi  ini  bertujuan  agar  PKP  dapat merekrut  orang-orang  Arab  dan  mendukung  perjuangan  komunitas  Arab  yang merupakan mayoritas di Palestina. Artikel ini menganalisis kegagalan PKP dalam menyatukan  bangsa  Arab  dan  Yahudi  yang  disebabkan  oleh  perbedaan kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah naratif dan empiris  dengan  memanfaatkan  metode  sejarah  kritis  (heuristik,  verifikasi, interpretasi, dan historiografi). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ideologi dan politik identitas. Temuan dari penelitian ini adalah munculnya politik identitas antara Arab dan Yahudi dalam PKP telah menyebabkan beberapa kebijakan  internal  (Arabisasi)  dan  eksternal  (British  White  Paper  1939),  yang berujung pada dualisme yang menggagalkan upaya mereka untuk menjadi partai revolusioner melawan penjajahan Inggris di Palestina.
Kata kunci: Arabisasi, British White Paper 1939, Partai Komunis Palestina, politik identitas.

## Pendahuluan
Gerakan  komunis  di  Palestina  muncul  pasca  Deklarasi  Balfour  1917,  dimana sebagian besar anggotanya berasal dari Yahudi Eropa Timur. Mereka adalah kelompok penentang Yahudi pengikut arus utama, yaitu pemikiran Zionisme Politik yang diusung oleh  Theodor  Herzl  dalam  Konferensi  Zionis  pertama  di  Basel  tahun  1897.  Gerakan komunis  Palestina  menjadikan  Yishuvisme sebagai  ideologi  perlawanan  terhadap Zionisme  politik.  Greenstein  menyebutkan  bahwa  Yishuvisme  merupakan  sebuah strategi  untuk  meradikalisasi  Yahudi  imigran,  sekaligus  menunjukkan  kepada  bangsa Arab  Palestina  bahwa  orang-orang  Yahudi  bisa  menjadi  sekutu  dalam  perjuangan bersama  melawan  Inggris  (Greenstein,  2013).  Yishuvisme  sendiri  merupakan  sebuah ideologi yang masih dipengaruhi oleh paham sosialisme.
Joel  Beinen  mengutarakan  bahwa  Zionisme  Politik  adalah  sebuah  perwakilan dari  gerakan  kaum  borjuis  Yahudi  yang  berusaha  menciptakan  keuntungan  hanya untuk diri mereka sendiri. Zionisme politik dan Inggris dipandang memiliki keterkaitan (Beinen, 1977). Karen Armstrong memaparkan bahwa Zionisme merupakan salah satu ideologi  yang  turut  menyuarakan  kapitalisme  dan  merupakan  musuh  bagi  kelompok komunis (Armstrong, 2013).
Yahudi  pengusung  Yishuvisme  adalah  kelompok  Zionis  proletar  yang  memiliki keyakinan  bahwa  negara  Yahudi  hanya  dapat  diciptakan  melalui  perjuangan  kelas pekerja Yahudi dengan menciptakan masyarakat Yahudi proletariat di pedesaan dan di perkotaan,  yang  mana  hal  ini  berbeda  dengan  Zionisme  Politik  yang  mengharapkan sokongan dari Inggris dalam pembentukan negara Yahudi.
Secara resmi Partai Komunis Palestina (PKP) berdiri tahun 1923. Steppenbacker mengutarakan  bahwa  sejak  menjalin  kerja  sama  dengan  Moskow,  PKP  mendapatkan tugas  awal  untuk  mengubah  citra  diri  mereka  dari  sebuah  partai  politik  yang  secara eksklusif  masih  didominasi  oleh  orang  Yahudi  serta  memegang  paham  Zionis  sosialis dan  proletar  menjadi  partai  yang  bersifat  lebih  inklusif  dan  regional  dengan menonjolkan dominasi perjuangan pekerja Arab. Hal ini dilandaskan pada ketertarikan Komunis  Internasional  (Komintern)  untuk  menyebarkan  pengaruh  komunis  di Palestina,  namun  mereka  menolak  untuk  bersekutu  dengan  kelompok  sosialis  yang berorientasi Zionis (Steppenbacker, 2009).
Kemudian  Budeiri  memberikan  pandangan  bahwa  sejak  tahun  1929  hingga tahun  1934,  PKP  terus berupaya  mengimplementasikan  proses  Arabisasi  seperti  yang telah  diputuskan  oleh  Komintern  dengan  mendatangkan  beberapa  orang  Arab  ke Moskow  diiringi  dengan  gelombang  masuknya  orang  Arab  ke  dalam  anggota  Komite Sentral  partai.  Kemudian  pada  1934,  anggota  PKP  dari  kalangan  Arab  yang  baru  saja kembali  dari  Moskow  bernama  Ridwan  Al  Hilou  ditunjuk  menjadi  pemimpin  Komite Sentral  PKP.  Pada  masa  awal  kepemimpinannya,  Ridwan  Al  Hilou  menjamin  akan mengimplementasikan Arabisasi di PKP. Pada tahun 1935 Al Hilou menyatakan bahwa kegagalan  PKP  dalam  melakukan  Arabisasi  disebabkan  oleh  kuatnya  pengaruh kepemimpinan  PKP  di  masa  awal  yang  didominasi  oleh  kelompok  Yahudi  yang  masih memelihara  paham  Zionisme.  Maka  dari  itu  Ridwan  al  Hilou  berpendapat  bahwa  hal inilah  yang  membuat  sebagian  anggota  partai  khususnya  yang  berasal  dari  orang Yahudi  terus  menentang  instruksi  Komintern  dan  dianggap  sebagai  upaya  untuk menghalangi proses Arabisasi (Budeiri, 1977).
Pada  masa  kepemimpinan  Al  Hilou,  PKP  mengembangkan  sebuah  pandangan bahwa  penindasan  dan  kolonialisasi  kepada  kelompok  kecil  secara  masif  merupakan pilar  utama  dari  imperialisme  dan  borjuasi  Yahudi.  Pandangan  Al  Hilou  tersebut memunculkan  asumsi  bahwa  keberadaan  kelompok  Yahudi  merupakan  sumber  dari terciptanya  gerakan  imperialisme  dan  borjuasi  di  Palestina.    Atas  pandangan  ini,  PKP berhasil meraih pandangan positif dari gerakan nasionalis Arab Palestina sebagai partai yang “ berkarakter anti-imperialis secara obyektif .” Kemudian PKP meningkatkan kerja sama  dengan  gerakan  nasionalis  Arab  Palestina  yang  diikuti  dengan  proses  Arabisasi secara  terus  menerus.  Kemudian  PKP  bersama  dengan  semua  partai  nasionalis  Arab
Palestina  bersatu  untuk  mempersiapkan kampanye  di  seluruh  negeri dalam  melawan Zionisme dan penjajahan Inggris (Beinen, 1977).
Pada akhir tahun 1935, PKP kemudian membentuk serta membuka komunikasi dengan  kelompok  gerilyawan  Arab  yang  tengah  mempersiapkan  aksi  militer. Pergerakan  perlawanan  ini  dimulai  pada  bulan  April  1936,  dalam  perlawanan  ini  PKP beserta  kelompok  gerilyawan  menjadikan  orang  Inggris  dan  Yahudi-Zionis  sebagai sasarannya. Dalam aksi perlawanan ini, Komite Sentral PKP mengutarakan bahwa tugas utama  anggota  PKP  dari  kalangan  Arab  ialah  secara  aktif  berpartisipasi  dalam menghancurkan  Zionisme  dan  imperialisme,  sementara  tugas  anggota  partai  yang berasal  dari  kalangan  Yahudi  yaitu  mendukungnya  dengan  cara  memperlemah pemukiman Zionis dari dalam.
Selain  itu  anggota  PKP  dari  kalangan  Yahudi  turut  diperintahkan  untuk melakukan  teror  untuk  melawan  kelompok  Yahudi-Zionis.  Perintah  tersebut  rupanya membangkitkan masalah dalam tubuh PKP. Beberapa orang Yahudi meninggalkan PKP karena  mereka  tidak  bisa  menerima sepenuhnya  tugas  ini.  Berbeda  dengan  kalangan Arab  yang  tergabung  dalam  PKP  tetap  melanjutkan  tugas  ini  hingga  tahun  1938 (Beinen, 1977).
Kemudian pada tahun 1939 dalam rangka membendung gelombang kerusuhan yang  terjadi  di  Palestina,  Pemerintah  Inggris  membuat  sebuah  regulasi  baru  dengan mengeluarkan  White  Paper  1939.  Peraturan  baru  ini  dibentuk  sebab  Inggris  tengah berhadapan  dengan  Pasukan  NAZI  Jerman  di  Mesir  (Mansfield,  2003).  White  Paper 1939 merupakan kebijakan Inggris yang mencoba untuk membatasi masuknya imigran Yahudi ke Palestina serta pelarangan kepada mereka untuk membeli tanah di Palestina (Apter,  2008).  Kebijakan  ini  menyulut  api  amarah  orang  Yahudi  di  Palestina  dan khususnya  yang  tergabung  di  PKP.  Orang  Yahudi  melalui  beberapa  gerakan paramiliternya  pun  melakukan  aksi  teror  kepada  Pemerintah  Inggris  di  Palestina. Dalam merespons aksi teror ini, Al Hilou dan semua kalangan Arab di PKP mengecam peristiwa tersebut, namun kalangan Yahudi di PKP justru mendukungnya.
Kelahiran  komunisme  di  Asia  Barat  umumnya  memiliki  kesamaan,  antara  lain untuk  melawan  kolonialisasi  Inggris  dan  Prancis.  Sementara  itu  eksistensi  komunis  di tengah  entitas  masyarakat  Palestina  memiliki  keunikan  tersendiri  jika  dibandingkan dengan beberapa wilayah Asia Barat lainnya. Keunikannya terletak pada adanya peran orang  Yahudi  komunis  yang  mengharapkan  adanya  sinergitas  antara  orang  Arab  dan Yahudi untuk melawan kolonialisasi Inggris dan Zionisme.
Artikel  ini  akan  membahas  sejarah  kemunculan  komunisme  di  Palestina, dengan  tujuan  untuk  mengelaborasi  kegagalan  PKP  dalam  mempersatukan  bangsa
Arab  dan  Yahudi,  dengan  mengamati  bagaimana  ideologi  komunis  yang  diusung  PKP harus  berbenturan  dengan  politik  identitas  yang  diusung  oleh  masing-masing  etnis dengan visi dan misi mereka yang berbeda. Kemudian kondisi juga diperparah dengan munculnya kebijakan dari Pemerintah Inggris yang semakin memperuncing disintegrasi di  PKP  dalam  mencapai  tujuan  mereka  sebagai  partai  yang  revolusioner,  yang  mana dari beberapa poin yang akan penulis teliti dalam artikel ini masih sangat jarang sekali dikaji  di  Indonesia.  Selain  itu  penelitian  ini  berusaha  mengelaborasi  dua  penyebab utama kegagalan PKP berdasarkan perspektif teori ideologi dan politik identitas.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah naratif dan empiris. Sementara metode yang digunakan adalah metode sejarah kritis (heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi)  yang penulis  amati  melalui  studi  literatur  yang  berasal  dari sumber primer dan sumber sekunder.
Pada  fase  heuristik,  penulis  mengumpulkan  berbagai  data  penelitian  yang bersumber  dari  data  primer  terkait British  White  Paper 1939,  naskah  tertulisnya penulis temukan di situs The Avalon Project Yale Law School . Penulis juga menemukan data  perihal  adanya  respons  orang Arab dan  orang  Yahudi  atas diterbitkannya British White  Paper 1939,  diantaranya  seperti  artikel  yang  ditulis  oleh  Chaim  Weizmann berjudul The Jewish Case Against the Palestine White Paper yang bisa ditemukan pada website Berman  Jewish  Policy  Archive .  Untuk  respons  dari  pihak  Arab,  dapat ditemukan  pada  artikel  berjudul Reply  of  Arab  Higher  Committee  for  Palesine  to  the White  Paper issued  by The  British  Government yang  ditulis  oleh  Rabi  El  Akher  dalam website African Middle Eastern Reading Room .
Kemudian untuk  data  mengenai  instruksi  Arabisasi  dari  Komunis  Internasional kepada  PKP di  tahun  1929,  penulis  temukan  dalam situs ML  Review:  Marxist-Leninist Analyses  of  History,  Political  Events  and  Culture .    Sementara  untuk  data-data pendukung  terkait  penelitian  ini,  penulis  merujuk  kepada  sumber  artikel,  thesis, disertasi  dan  sumber  bacaan  dari  website  yang  membahas  mengenai  Partai  Komunis Palestina.
Penelitian ini juga didukung oleh berbagai referensi sekunder yang bersumber dari  karya-karya  ilmiah  yang  sudah  lebih  dulu  mapan,  seperti  buku  dan  artikel  yang membahas komunisme di Palestina baik yang terbit sejak periode 1970-an hingga yang terbit sepuluh tahun terakhir.
Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengacu kepada teori ideologi dari  Ali  Shariati  dan  politik  identitas  menurut  Cressida  Heyes.  Ali  Syariati mengutarakan,  ideologi  adalah  suatu  sistem  kepercayaan  yang  menginterpretasikan kondisi  sosial,  rasionalitas  dan  orientasi  kelas  seseorang  seperti  sistem  nilai,  orde sosial,  format  individu  ideal,  hidup  manusia,  dan  situasi  dalam  berbagai  dimensinya (Shariati, 1997).
Cressida Heyes menjelaskan bahwa politik identitas memberikan tanda adanya aktivitas  politik  dan  kemunculan  teori  yang  didasarkan  pada  pengalaman  atas  sikap ketidakadilan  anggota  kelompok  sosial  tertentu.  Selain  itu,  Heyes  menambahkan bahwa  bahaya  politik  identitas  akan  memberikan  klaim  identitas  yang  otentik  bagi suatu  kelompok.  Kemudian  identitas  tersebut  akan  mendominasi,  menginternalisasi, dan memperkuat hierarki yang sifatnya menindas kelompok lainnya (Heyes, 2012).

## Sejarah Munculnya Pemikiran Komunisme di Palestina
Partai  Komunis  merupakan  sebuah  partai  yang  menganut  serta  menyebarkan ajaran  komunisme.  Sebuah  partai  komunis  umumnya  akan  bernaung  di  bawah Komunis  Internasional  (Komintern)  yang  berpusat  di  Moskow.  Komintern  Moskow dapat  menggerakkan,  sekaligus  mengontrol  partai-partai  komunis  lokal  di  seluruh dunia.  Gerakan  Komunis  Internasional  menjadi  salah  satu  kekuatan  politik  paling utama di abad ke-20 (Magnis, 2017).
Komintern  merupakan  periode  ketiga  perkembangan  komunisme  global. Awalnya,  berbagai  kelompok  politik  sosialis  sayap  kiri,  komunis,  dan  anarkis  serta serikat organisasi  pekerja  yang  didasarkan  kepada  perjuangan  kelas  tergabung  dalam “Internasional  Pertama” yang  dibentuk  pada  tahun  1864.  Organisasi  ini  kemudian bubar  akibat  perbedaan  visi  sosialisme  antara  dua  kubu,  yaitu  Marx  dengan  ide komunisme dan Bakunin dengan ide anarkismenya  ( Chapter Five Conflicting Elements in  The  International ,  1868).  Kemudian  terbentuk “ Internasional  Kedua ” yang merupakan pembentukan kembali dari Internasional Pertama tanpa mengikutsertakan kelompok  anarkis  pada  tahun  1889  dan  berakhir  pada  1916  di  saat  Perang  Dunia Pertama ( The Second International , 1891).
Pada  tahun  1919,  terbentuklah  “ Internasional  Ketiga ” yang  diorganisasikan oleh  Partai  Komunis  Uni  Soviet,  yang  kemudian  disebut “ Komunis  Internasional ” (Komintern).  Pembentukan  Internasional  Ketiga  ini  merupakan  suatu  momentum bersejarah  karena  terbentuk  setelah  adanya  perpecahan  dalam  gerakan  buruh  yang disebabkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin oportunis di Internasional Kedua (Lenin, 1920). Lenin dan kaum Bolshevik membentuk Internasional
Ketiga  sebagai  sebuah  partai  internasional  kelas  buruh  dengan  satu  tugas  historis, yaitu revolusi kaum sosialis di seluruh dunia (Sprague, 2011).
Uni Soviet pun menjadi pusat komando partai komunis sedunia, dimana partai- partai  komunis  menerima bantuan  dan arahan  dari  Moskow.  Berbagai  macam upaya dilakukan  oleh  Komintern,  termasuk  dengan  kekuatan  bersenjata,  dalam  melakukan penggulingan  terhadap  borjuasi  internasional.  Maka  dari  itu,  Komintern  menjadi  titik sentral yang mengkoordinasikan kebijakan komunis di seluruh dunia (Suseno, 2013).
Munculnya  komunisme  di  Palestina  ditandai  oleh  dua  situasi  berbeda.  Situasi pertama,  ditandai  dengan  kondisi  Palestina  di  saat  terjadinya  peristiwa  Revolusi Bolshevik dan dibentuknya Mandat Inggris. Situasi kedua disebabkan adanya eksistensi dan perkembangan  komunisme  di  kalangan  pekerja  Yahudi  di  Eropa  (Halliday,  1978). Para  pekerja  Yahudi  itu  kemudian  datang  ke  Palestina  bersama  gelombang  imigrasi Yahudi  yang  mulai  bergerak  secara  lebih  sistematis  dan  intensif  sejak  tahun  1882 setelah menyeruaknya Problema Yahudi di Rusia (Saleh, 2002). Pemikiran komunisme di  kalangan  Yahudi  ini  antara  lain  dikembangkan  oleh  seorang  Yahudi  Rusia,  Ber Borochov,  dengan  doktrinnya Kaum  Proletariat  Zionis yang  menekankan  kepada eksistensi kebebasan kaum proletariat Yahudi yang memiliki karakter Zionisme sebagai ekspresi gagasan dan melibatkan peran kelas pekerja Yahudi dalam mendirikan negara Israel. Borochov lebih jauh lagi mengungkapkan bahwa orang Yahudi harus mendirikan sebuah negara (Budeiri, 1977).
Pemikiran  Borochov  ini  menjadi  pedoman  bagi  kelompok-kelompok  sosialis- Zionis yang bergabung membentuk partai Poale Zion atau Partai Buruh Sosialis Yahudi Zionis  pada  tahun  1906.  Poale  Zion  adalah  sebuah  partai  internasional  yang mengorganisasikan  pekerja  Yahudi  dengan  tujuan  mensejahterakan  orang-orang Yahudi  di  seluruh dunia.  Poale  Zion  memandang  bahwa  kemiskinan  disebabkan oleh sistem  kapitalisme,  maka  dari  itu  mereka  mengambil  langkah  sosialisme.  Mereka mengusulkan  untuk  menghapus  kepemilikan  pribadi  dalam  ranah  produksi,  agar tercipta kepemilikian bersama (Fineman, 1918).
Sargent  mengungkapkan  bahwa  Poale  Zion  adalah  sebuah  organisasi internasional  yang  mengkombinasikan  teori  Marxis  dengan  program  pengembangan negara  Yahudi di  Palestina  (Sargent,  1980).  Fineman  turut  mengatakan  bahwa  hal  ini merupakan  usaha  Poale  Zion  dalam  mengkombinasikan  jalan  sistem  perekonomian mereka  dan  kesadaran  nasionalisme  Yahudi  mereka.  Poale  Zion  juga  berupaya mendirikan  negara  Yahudi  di  Palestina  dengan  tujuan  meningkatkan  produktivitas mereka  dalam  bekerja  (Fineman,  1918).  Hal  ini  tidak  lepas  dari  sosok  Ber  Borochov yang  sejak  awal  berusaha  untuk  mengembangkan  teori  Marxisme  dan  nasionalisme
Yahudi.  Borochov  menggunakan  teori  sosial-ekonomi  Marx  sebagai model  sistem produksi (Yassour, 1986).
Borochov  berargumen  bahwa  ciri-ciri  masyarakat  Yahudi  ditandai  dengan  dua kekurangan, yang pertama , mereka tidak memiliki tempat tinggal, kedua tidak adanya kelas  pekerja.  Dari  kedua  ketidaksempurnaan  ini  pun  diambil  solusi  dengan membentuk kelas pekerja Yahudi di “t anah bangsa Yahudi, ” yaitu Palestina. Borochov mengatakan bahwa masyarakat pribumi Palestina “ tidak memiliki budaya asli mereka sendiri ” dan  “ tidak  mampu  mengobarkan  semangat  nasionalisme  mereka. ” Borochov juga menambahkan bahwa orang Palestina bisa dengan mudah mengadopsi berbagai macam  budaya  dari  luar  ke  wilayah  tempat  tinggal  mereka.  Dengan  demikian,  Zionis berusaha  mengaburkan  fakta  bahwa  penduduk  asli  Palestina  adalah  bangsa  Arab (Halliday, 1978).
Dalam  pandangan  mereka,  orang  Yahudi  di  berbagai  negara  telah  tercerai- berai, maka dari itu Poale Zion muncul di berbagai belahan dunia, terutama di negara- negara  yang  banyak  terdapat  komunitas-komunitas  Yahudi,  seperti  di  Rusia,  Austria, Eropa Barat, Argentina, dan Amerika Serikat untuk menyatukan seluruh orang Yahudi yang ada di berbagai negara tersebut (Fineman, 1918).
Setelah Revolusi Bolshevik  tahun 1917, terdapat beberapa anggota Poale Zion yang  bergabung  dengan “ Internasional  Ketiga ” .  Selama  periode  ini  mereka mengirimkan  kontingennya  ke  Palestina  sebagai  pekerja.  Kemudian  mereka  muncul sebagai  gerakan  ideologis  dengan  sikap  yang  kuat  serta  menjaga  komitmen  untuk hidup  menjadi  pekerja  di  wilayah  yang  mereka  anggap  terbelakang  seperti  Palestina. Hal  ini  menjadikan  mereka  sebagai  sebuah  institusi  yang  memberikan  pengaruh penting  dalam  proses  meningkatnya  komunitas  Yahudi  di  Palestina  (Halpern  & Reinharz, 1988).
Poale  Zion  memiliki  wacana  agar  para  anggotanya  yang  bermukim  di pemukiman-pemukiman  Yahudi  di  Palestina  kemudian  menyesuaikan  diri  dengan sistem  ekonomi  baru  mereka  serta  mempersiapkan  sebaik-baiknya  kelompok  Yahudi yang lebih besar lagi untuk kehidupan baru mereka di Palestina. Dukungan ini berasal dari para imigran Yahudi yang datang ke Palestina (Fineman, 1918).
Para  anggota  Poale  Zion  ingin  mendirikan  negara  yang  menjadi  masa  depan bagi  negara  sosialis  Yahudi,  serta  mendeklarasikan  diri  mereka  sebagai  partai  yang menciptakan kelas pekerja di Palestina. Kemudian momentum Revolusi Rusia menjadi sebuah problem baru bagi Poale Zion, dimana banyak para anggotanya menunjukkan sikap pro dan anti terhadap komunis. Perpecahan ini terlihat dalam kongres Poale Zion yang  berlangsung  di  Vienna  pada  bulan  Juli-Agustus  di  tahun  1920,  dimana  barisan
kelompok  Yahudi  yang  berdomisili  di  Palestina  ini  lebih  memilih  berafiliasi  dengan Komintern.
Dalam  sejarah  perkembangan  gerakan  kaum  pekerja  Yahudi  di  Palestina, tercatat  bahwa  Histadrut  memiliki  peran  yang  sangat  aktif.  Histadrut  merupakan sebuah organisasi yang menjadi pusat dari Serikat Pekerja Nasional Bangsa Israel yang mewakili  mayoritas  serikat  pekerja  Yahudi  di  Palestina.  Histadrut  didirikan  di  Haifa pada  bulan  Desember  1920.  Histadrut  dengan  cepat  memberi  pengaruh  yang  kuat terhadap komunitas Yahudi di Palestina. Histadrut juga merupakan sebuah organisasi yang  berfungsi  untuk  menghimpun  beberapa  kelompok  serikat  pekerja  di  Palestina yang masih terhubung dengan Poale Zion seperti Ahdut HaAvoda, Hapoel Hatzair, dan Mifleget Poalim Sozialist (MPS) (Heller, 2003).
Ahdut  HaAvoda  ialah  sebuah  partai  buruh  yang  didirikan  di  Palestina  pada bulan  Maret  1919.  Partai  ini  dipimpin  oleh  David  Ben  Gurion  yang  merupakan kelompok sayap kanan dari Poale Zion yang masih memegang ideologi sosialis, namun masih bersifat moderat. Hal ini menunjukkan bahwa Ahdut HaAvoda masih memegang prinsip-prinsip Zionisme. Ahdut HaAvoda merupakan partai buruh yang memiliki peran penting  dalam  mendirikan  sebuah  kelompok  gerakan  paramiliter  Yahudi,  yaitu Haganah (Beinen, 1977). Haganah pada peristiwa Nakba 1948 menjadi salah satu milisi yang melakukan pembantaian massal terhadap orang-orang Palestina (Hatuqa, 2023). Histradut  memiliki  keterikatan  dengan  Poale  Zion, sebab Ben Gurion pernah menjadi sekretaris  jenderal  Histadrut  dan  Poale  Zion  berperan  penting  menyuarakan propaganda Histadrut di Eropa dan Amerika (Fraser, 2014).
Kemudian terdapat kelompok sayap kiri yang menolak untuk memegang prinsip Zionisme  lalu  kemudian  memisahkan  diri  dengan  membentuk  organisasi  baru  yang bernama Mifleget  Poalim  Sozialist (MPS)  atau  partai  pekerja  sosialis  (Budeiri,  1977). MPS  dibentuk  pada  bulan  Oktober  tahun  1919  setelah  memisahkan  diri  dari  cabang Poale  Zion  Palestina.  MPS  menilai  bahwa  gelombang  imigrasi  Yahudi  ke  Palestina merupakan perusakan terhadap populasi Arab dalam persaingan mencari penghasilan untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Rubenstein, 2019).
Namun perjuangan MPS hanya berumur dua tahun. Ide revolusi sosialis mereka tertanam di beberapa anggota mereka untuk bekerja sama dengan orang-orang Arab. Wacana  MPS  ini  dianggap  sebagai  suatu  keanehan  di  kalangan  komunitas  Yahudi lainnya, karena ide revolusi MPS ini dinilai sudah terlalu jauh dari konsep sosialis Zionis (Steppenbacker, 2009).
Maka dari itu, kita dapat mengelaborasikan bahwa kelompok Zionis di Palestina terdapat  dua  haluan  yang  berbeda.  Haluan  yang  pertama  adalah  anggota  dari  Aliyah
kedua yang disebut sebagai Zionis buruh, yaitu mereka yang peka terhadap kebutuhan petani  lokal  Arab  Palestina  yang  mereka  anggap  berada  pada  tingkat  yang  lebih rendah, masih dalam tahap perkembangan dimana mereka mencoba untuk membantu petani  lokal  Arab  dengan  struktur  ekonomi  baru  mereka  dengan  harapan  mampu saling  bersinergi  untuk  kepentingan  Yahudi  dan  Arab  dalam  mengelola  tanah  secara keseluruhan.
Haluan  kedua,  terdapat  kelompok  Zionis  yang  berusaha untuk  menghilangkan orang  Arab  Palestina  dari  diskursus  mereka  dan  menganggap  orang  Arab  tidak  lagi penting  sebagai  pekerja.  Kelompok  ini  mendefinisikan  proyek  Yahudi  yang  lebih komprehensif  yang  akan  membangun  masyarakat  Yahudi  dari  awal.  Beberapa  ahli membandingkan  wacana  mereka  ini  dengan  pola  pikir  penjajah  pemukim  ( settler colonial ) Amerika (orang Eropa di koloni Amerika). Kelompok Zionis ini membayangkan menciptakan  “kota  di  atas  bukit”  yang  akan  terbentuk  tanpa  keterlibatan  langsung dengan pribumi. Pemikiran ini, meski berakar pada nilai-nilai progresif, nantinya akan melahirkan tantangan dan konflik baru (Halperin, 2015).

## Terbentuknya Partai Komunis Palestina
Terdapat salah satu kelompok radikal yang dipimpin oleh Joseph Berger-Barzilai yang memilih untuk memisahkan diri dari MPS kemudian membentuk Partai Komunis Palestina (PKP) pada tahun 1923. Di awal terbentuknya partai ini sempat goyah akibat adanya  usaha  untuk  kembali  melakukan  rekonsiliasi  dengan  kelompok  Sosialis-Zionis (Kessler, 2014). PKP menegaskan akan mengambil sikap yang radikal dalam perjuangan mereka, dimana Joseph Berger Barzilai menjadi konseptor wacana pemisahan diri PKP dari  naungan  Zionisme,  diikuti  dengan  mendukung  pergerakan  nasional  Arab,  serta berjuang  melawan  imperialisme  Inggris.  Joseph  Berger-Barzilai  (nama  asli  Isaac Zeliaznik),  awalnya  merupakan  seorang  Zionis,  namun  kemudian  ia  beralih  menjadi seorang  komunis  anti-Zionis.  Pada  tahun  1924  ia  ditugaskan  ke  Lebanon  untuk mendirikan  partai  komunis  di  sana.  Sekembalinya  ke  Palestina,  ia  ditangkap  oleh Inggris  karena  partisipasinya  dalam  partai  komunis  yang  pada  waktu  itu  dianggap ilegal, namun pada akhirnya ia tidak dipenjara (Kessler, 2014).
Barzilai  merupakan  salah  satu  tokoh  yang  merancang  program  anti-Zionis  di PKP  dan  mendukung  secara  penuh  pergerakan  nasionalis  Arab.  Barzilai  menolak adanya  rekonsiliasi  dengan  kelompok  Sosialis-Zionis  dengan  alasan  kekhawatiran  jika PKP akan berubah menjadi sebuah partai yang didominasi oleh ideologi Zionis, seperti yang diterapkan oleh kelompok buruh Zionisme yang dipimpin David Ben Gurion yaitu Ahdut  HaAvoda  (Kessler,  2014).  Selain  itu  muncul  pula  anggapan  bahwa  Zionisme
adalah sebuah gerakan ideologi yang diciptakan oleh sebagian kecil kelompok Yahudi intelektual borjuis sesat yang mana mereka adalah bagian dari alat kolonialisasi Inggris. Serangan  Barzilai  kepada  Mandat  Inggris  dan  Zionis  di  Palestina  ia  tuangkan  melalui sebuah buku berjudul The Mufti Matityahu and Great Peasants Uprising Two Thousand Years Ago (Locker-Biletzki, 2015)
Masih  di  tahun  1923,  PKP  mengirimkan  delegasinya  yang  bernama  Wolf Auerbach  untuk  melakukan  komunikasi  dengan  Komintern  agar  PKP  bisa  menjadi anggota  dari  Komintern.  Berkat  upayanya  ini  PKP  akhirnya  diakui  sebagai  anggota Komintern  pada  bulan  Maret  1924,  dengan  syarat  mentransformasikan  organisasi Pekerja  Yahudi  menjadi  sebuah  organisasi  partai  yang  betul-betul  bersifat teritorial serta  mendukung  perlawanan  Arab  terhadap  Zionis  dan  Inggris.  Hal  ini  merupakan kewajiban  bagi  partai  komunis  di  belahan  dunia  lain,  semua  aturan  partai  komunis dibentuk  oleh  gerakan  komunis  internasional  serta  memperjuangkan  kepemimpinan politik di Rusia (Greenstein, 2009).
Maka  dari  itu  Komintern  memberikan  mandat  kepada  PKP  untuk  tidak  lagi berhubungan dengan Poale Zion, sebab mereka pada dasarnya adalah sebuah gerakan yang  anti-komunis  meskipun  mereka  dengan  lantang  menyebut  diri  mereka  sosialis (Kessler,  2014).  Berangkat  dari  persoalan  ini  Barzilai  pun  pada  akhirnya  turut mengungkapkan bahwa gerakan Sosialis-Zionis dianggap memiliki peran penting dalam pendudukan Zionis di Palestina yang akan terus memperkuat cengkraman kolonialisasi Inggris  di  Palestina  (Perlmutter,  1969).  Meskipun  para  aktivis  PKP  ini  awalnya  dibawa ke  Palestina  oleh  Organisasi  Zionis,  mereka  tetap  mempertahankan  prinsip  mereka sebagai  sebuah  partai  yang  menanamkan  kekuatan  revolusioner  dalam  mendukung perjuangan orang-orang Arab di Palestina (Budeiri, 1977).
Maka dari itu, pada bulan Juli 1924, perwakilan Komintern untuk wilayah timur, Karl  Radek  memberikan  perintah  kepada  PKP  untuk  segera  melakukan Teritorialisasi , yaitu  upaya  dalam  mengubah  diri  mereka  menjadi  partai  pekerja  Arab  dan  kamerad Yahudi  yang  terteritorialisasikan.  Maksudnya  adalah  mereka  yang  tumbuh  dalam kondisi  wilayah  Palestina  harus  beradaptasi  serta  mengenal  bahasa  dan  adat  istiadat Arab.  Perintah  ini  merupakan  tugas  yang  sangat  esensial,  sebab  jika  PKP  tetap didominasi  oleh  Yahudi,  maka  secara  objektif  mereka  akan  dikategorikan  sebagai partai  kolonialis.  Sedangkan  jika  para  anggota  partai  dari  kalangan  Yahudi  berhasil melakukan  teritorialisasi  dan  berhasil  merekrut  banyak  orang  Arab,  maka  eksistensi PKP  dapat  dibenarkan  sebagai  sebuah  partai  komunis  di  Palestina  (Franzen,  2007). Akibat  keputusan  ini,  ke  depannya  PKP  harus  menghapus  segala  hal  yang  terkait dengan ideologi zionisme, termasuk Yishuvisme .
Desakan ini terus disampaikan oleh Karl Radek sebab pengaruh orang Yahudi di PKP masih terlalu dominan, dan dikhawatirkan akan menghambat visi PKP yang secara ideologis  sangat  berseberangan  dengan  Zionisme.  Komintern  juga  terus  menekankan supaya  PKP  mampu  mencari  dukungan  dari  kalangan  kelas  pekerja  Arab  di  Palestina (Budeiri, 1977). Namun sayangnya di tahun 1926, Komintern merasa tidak puas dengan hasil kerja PKP karena belum berhasil melibatkan dan merekrut orang-orang Arab dan PKP masih lebih didominasi oleh orang-orang Yahudi saja. Komintern pun menekankan kepada  PKP  untuk  terus  meningkatkan  aktivitas  partai  di  kalangan  orang-orang  Arab dengan  perintah  untuk  menyebarkan  dan  memperkuat  ikatan  dengan  Pergerakan Nasional Arab. Upaya ini pun akhirnya dapat dicapai tanpa menurukan aktivitas partai di lingkungan orang-orang Yahudi (Budeiri, 1977).
Pada tahun 1930, Komunis Internasional menyampaikan surat terbuka kepada PKP  dan  menyampaikan  bahwa  Zionisme  adalah  ekspresi  dari  upaya  eksploitasi  dan kekuatan  penindasan  dari  kalangan  borjuasi  Yahudi  yang  memanfaatkan  kelompok minoritas nasional Yahudi di Eropa Timur dengan tujuan imperialisme dalam menjamin dominasi mereka (Franzen, 2007).
Jika ditarik ke belakang, PKP merupakan sebuah partai yang menganut ideologi Yishuvisme . Yishuvisme merupakan sebuah doktrin yag dibuat oleh PKP supaya orang- orang Arab tidak memusuhi orang Yahudi di Palestina. Yishuv (pemukiman) merupakan sebuah  istilah  yang  merujuk  kepada  komunitas  pemukiman  Yahudi  yang  ada  di Palestina.  Franzen  mengungkapkan  bahwa  Yishuvisme  ialah  sebuah  teori  yang dikembangkan untuk menyesuaikan kelompok Komunis yang memiliki asas anti-Zionis dengan kondisi lokal atau mendukung orang-orang lokal serta menegaskan bahwa PKP menjunjung  tinggi  asas  Yishuvisme  bukan  kepada  Zionisme.  Secara  ideologis Yishuvisme  adalah  ideologi  yang  masih  mengakar  atau  masih  dipengaruhi  kepada pemikiran  Borochov  yang  menekankan  bahwa  Yishuvisme  harus  berperan  dalam bidang  sosial  dan  ekonomi  secara  progresif  dan  mendukung  terciptanya  kaum Proletariat Yahudi di Palestina sebagai garda depan sosialis (Franzen, 2007).
Dengan  demikian  Yishuvisme  merupakan  sebuah  ideologi  yang  menolak Zionisme  politik  yang  digagas  oleh  Theodor  Herzl  sebagai  sebuah  gerakan  politik maupun  sebagai  sebuah  ideologi,  PKP  berharap  Yishuvisme  bisa  menjadi  alternatif sebagai pengganti Zionisme. Meskipun Yishuvisme masih menjadi bagian dari ideologi Zionisme dan mendukung program imigrasi orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ke Palestina,  semata-mata  strategi  ini  hanya  bertujuan  untuk  meradikalisasi  imigran Yahudi  yang  bermukim  di  Palestina,  serta  mendorong  mereka  untuk  keluar  dari Zionisme dan memperlihatkan kepada orang Arab Palestina bahwa orang Yahudi bisa
menjadi  sekutu  dalam  upaya  berjuang  melawan  kolonialisasi  Inggris  di  Palestina (Franzen, 2007).
Akan  tetapi  ideologi  Yishuvisme  yang dijadikan  landasan  PKP  ini  bertentangan dengan  garis  komando  yang  diwacanakan  oleh  Komintern  kepada  PKP.  Hal  ini dikarenakan  Komintern  menginginkan  agar  wacana  mereka  yang  dipegang  oleh  PKP sehingga  PKP  dapat  menjadi  sebuah  partai  yang  didominasi  orang  Arab  melalui program  Arabisasi.  Karena  itu,  PKP  pun  harus  menghapus  Yishuvisme  dari  ideologi mereka  sebab  ideologi  tersebut  masih  terdapat  paham  Zionisme  (Greenstein,  2013). Faktor  lain  dihapusnya  Yishuvisme  sebagai  sebuah  ideologi  di  PKP  disebabkan  oleh sifat  eksklusifnya.  Ide-ide  Yishuvisme  yang  dipaparkan  hanya  disampaikan  dalam bahasa Rusia atau Yiddish saja, tentu hal ini tidak mungkin bisa diterima oleh mayoritas Arab.  Seperti  yang  sudah  diungkapkan  di  awal  pembahasan  bahwa  Yishuvisme  pada awalnya  dikembangkan  secara  eksklusif  oleh  para  Yahudi  yang  berasal  dari  Eropa Timur (Franzen, 2007). Komunis Yahudi dianggap tidak memahami realitas penjajahan di  Palestina,  bahwa  sebagian  besar  Yishuv  merupakan  bagian  dari  Zionis.  Mereka dinilai tidak dapat melihat dengan jelas nasionalisme Palestina dan karakter Zionisme (Locker-Biletzki, 2018).
Dari  pembahasan  ini  kita  bisa  menyimpulkan  bahwa  dalam  idelogi  Zionisme, terdapat  beberapa  bagian  metode  pergerakan  yang  menjadi  landasan  untuk membentuk  negara  Yahudi  di  Palestina.  Umumnya  masyarakat  dunia  hanya mengetahui  bahwa  ide  Zionisme  hanya  diprakarsai  oleh  Theodor  Herzl  dengan  ide Zionisme  politik.  Namun  nyatanya  terdapat  beberapa  ideologi  yang  masih  terkait dengan  Zionisme,  salah  satunya  adalah  Yishuvisme.  Ideologi  ini  memandang  bahwa negara  Yahudi  bisa  dibentuk  melalui  perjuangan  kelas  pekerja  dengan  cara meradikalisasi  pemukim  Yahudi  di  Palestina.  Selain  itu  Yishuvisme  ini  juga  ingin menunjukkan  kepada  Arab  Palestina  bahwa  orang  Yahudi  bisa  menjadi  sekutu  yang baik  dalam  melawan  kolonialisasi  Inggris  dan  Zionisme  politik.  Namun  kemudian, sesuai arahan Komintern, PKP menghapus Yishuvisme dari ideologi partai

## Proses Arabisasi PKP
Arabisasi  sendiri  lebih  ditekankan  sebagai  sebuah  kebijakan  tunggal  dari Komintern  kepada  PKP  untuk  melakukan  pribumisasi  agar  PKP  menjadi  partai  yang secara  penuh  mendukung  perjuangan  orang  Arab  (Kirasirova,  2016).  Maka  dari  itu tugas  pertama  PKP  setelah  bergabung  dengan  Komintern  ialah  mengkampanyekan Arabisasi  dengan  cara  mengintensifkan  aktivitas  di  antara  masyarakat  Arab  yang berasal dari kaum proletar (Greenstein, 2011).
Namun  sayangnya,  PKP  dinilai  gagal  dalam  mengaplikasikan  proses  Arabisasi, seperti  yang  diuraikan  oleh  ECCI  ( Executive  Comitte  Communist  International )  atau Komite  Eksekutif  Komintern,  bahwa  PKP  lebih  mengutamakan  kelompok-kelompok Yahudi  dan  tidak  solid  dalam  mengadakan  komunikasi  dengan  kelompok-kelompok Arab  maupun petani-petani  Arab.  PKP  juga  dinilai  gagal  oleh  ECCI untuk  menyatukan orang Arab dengan slogan-slogan mereka untuk membentuk pasukan pekerja Arab dan Yahudi,  mempersenjatai  mereka  dan  membentuk  sebuah  kelompok  demonstrasi gabungan  antara  pekerja  Arab  dan  Yahudi.  Melihat  kegagalan  ini  Komintern memerintahkan  PKP  untuk  segera  mendirikan  serikat  buruh  Arab  dan  Yahudi  serta memperluas  gerakan  ini,  partai  harus  aktif  dalam  melakukan  komunikasi  dengan kelompok-kelompok  petani  untuk  menyusun  program  agraria  (Secretariat,  1929). Selain  itu  Komintern  juga  menyebutkan  bahwa  sebagian  orang  Yahudi  di  Palestina sebagai kelompok yang kontra-revolusioner karena tidak menjalankan instruksi secara menyeluruh  dan  masih  mengedepankan  tujuan  pribadi  mereka  di  Palestina  (Budeiri, 2012).
Kemudian  Komintern  menginstruksikan  PKP  untuk  segera  menjalin  kerjasama dengan  Gerakan  Aliansi  Nasionalisme  Arab  supaya  tujuan  mereka  dalam  mendukung perjuangan  orang  Arab  yang  revolusioner  bisa  segera  terealisasikan.  Pada  Kongres keenam Komintern pada tahun 1928, ECCI dan PKP meramalkan akan terjadi Revolusi Agraria  di  Palestina.  ECCI  meminta  mereka  untuk  mempersiapkan  diri  dalam mengambil  peran  penting  di  pemberontakan  yang  akan  terjadi  tersebut  sebagai pembawa  revolusi  anti-imperialis  di  kalangan  orang-orang  Arab.  ECCI  lalu mengedepankan sebuah tuntutan baru kepada PKP yaitu untuk disegerakannya proses Arabisasi  yang  dilatar  belakangi  oleh  kekuatan  radikalisasi  massa  orang  Arab,  serta menambah  kepercayaan  orang  Arab  kepada  PKP  dalam  perjuangan  membentuk pemerintahan  yang disokong  oleh  kelompok pekerja  dan  petani  di  Palestina  (Budeiri, 1977).  Pergerakan Nasional  Arab  ini  merupakan organisasi  yang  terdiri  dari beberapa partai  yang  menjunjung  tinggi  nasionalisme  Arab,  di  mana  pada  awal  berdirinya organisasi  ini  sudah  beroposisi  dengan  Daulah  Turki  Utsmani  yang  mereka  anggap sebagai imperialis (Ayyad, 1999).
PKP  terus  berupaya  untuk  mengimplementasikan  perintah  dari  Komintern, untuk segera  bekerja sama  dengan  kelompok  anti  imperialis  lokal  yang  juga  memiliki kesamaan  visi  dengan  Nasional  Arab  Palestina.  Organisasi  ini  juga  memiliki  visi melawan imperialisme serta menentang gelombang imigrasi dan pemukiman Zionis di Palestina.    Pada  awalnya  PKP mendukung  mereka,  namun pada  fase perjuangannya, mereka  berbalik  mengkritik  karena  pendiri  dan  pemimpin  Nasional  Arab  Palestina, yaitu  Muhammad  Amin  Al  Husaini  yang  sempat  mereka  tuduh  bekerja  sama  dengan
Inggris.  Tak  hanya  itu,  saat  terjadi  insiden  tembok  ratapan  yang  terjadi  pada  bulan Agustus  1929  yang  berujung  dengan  meningkatnya  perselisihan  antara  Muslim  dan Yahudi, Al  Husaini  dan  Dewan  Tinggi  Muslim  ( Supreme Moslem Council ) mengalihkan isu perjuangan anti-imperialis menjadi anti-Yahudi di kalangan masyarakat Arab. Hal ini pun  membuat  PKP  enggan  bekerja  sama  dengan  mereka  (Beinen,  1977).  Penolakan misi ini disuarakan oleh anggota mereka yang berasal dari kalangan Yahudi.
Kegagalan PKP dalam mengambil langkah yang tepat di pemberontakan bulan Agustus  tahun  1929  tersebut,  dianggap  sebagai  aksi  penolakan  dalam  mematuhi instruksi dari ECCI. Akibatnya, ECCI memutuskan untuk mengembangkan PKP menjadi sebuah  partai  yang terarabkan sebagai  langkah  aktif  untuk  memastikan  bahwa perubahan ini sesuai dengan kehendak Komintern (Budeiri, 1977).
Kemudian  dalam  rapat  Komite  Sentral  PKP  pada  bulan  Mei  1930,  mereka menyatakan  akan  meningkatkan  keanggotaan  orang  Arab,  mendirikan  cabang  partai orang-orang Arab, dan memilih anggota yang berasal dari orang Arab untuk memimpin partai,  namun  hal  ini  semata-mata  hanya  untuk  menarik  dukungan  dari  Komintern. Dalam rapat ini, Komite sentral menyuarakan slogan Arabisasi plus Bolshivisasi namun sayangnya  rumusan  ini  ditolak  oleh  kelompok  Yahudi  di  PKP  yang  secara  terang- terangan  melakukan  demonstrasi.  Mereka  enggan  jika  partai  dipimpin  oleh  anggota yang  berasal  dari  orang  Arab  (Budeiri,  1977).  Dengan  demikian,  terdapat  dua kecenderungan haluan di dalam PKP, yaitu Arabisasi dimana kelompok ini menjalankan semangat  anti-imperialis,  yang  mana  kelompok  ini  merepresentasikan  orang  Arab. Sementara  kelompok  lainnya  ialah  yang  memegang  doktrin  Yishuvisme  yang mendukung komunitas Yahudi di Palestina (Budeiri, 1977).
Berdasarkan  data  intelejen  Inggris,  bergabungnya  orang-orang  Arab  ke  dalam PKP terjadi pada tahun 1924, kemudian terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Orang-orang  Arab  yang  telah  bergabung  tersebut  kemudian  diberangkatkan  ke  Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan politik. Mayoritas orang Arab yang tertarik untuk bergabung  dengan  PKP  ialah  mereka  yang  beragama  Kristen  Ortodoks.  Mereka memiliki  simpati  terhadap  Moskow  dikarenakan  mereka  adalah  jemaat  dari  Gereja Ortodoks Rusia (Halliday, 1978).
Hubungan antara Kristen Ortodoks Arab Palestina dan Rusia sudah terjalin sejak abad  1882  yang  ditandai  dengan  didirikannya  beberapa  lembaga  pendidikan  serta program  beasiswa  bagi  pelajar  Kristen  Ortodoks  Palestina  ke  Rusia.  Beberapa  pelajar yang kembali dari Rusia ini pada awal 1920-an mulai menyebarkan paham komunis di Palestina serta membangun sikap anti imperialis dan anti-Zionis (Mack, 2015).
Budeiri  memaparkan  bahwa  pergerakan  ataupun  paham  komunis  yang digiatkan  oleh  PKP  ini  hanya  sedikit  mendapatkan  atensi  dari  umat  Islam  Palestina pada waktu itu. Di antara alasan mengapa mereka tidak bergabung dalam PKP karena Islam  telah  berbicara  mengenai  keadilan  sosial  dan  semangat  melawan  penindasan seperti  yang  diajarkan  oleh  Nabi  Muhammad  (Budeiri,  1977).  Dengan  kata  lain,  bagi mereka, untuk melawan imperialisme dan kolonialisme tidak mesti bergabung dengan partai komunis, sebab pondasi ajaran  Islam sudah memiliki ajaran untuk menegakkan keadilan sosial serta melawan penindasan.
Fakta  yang  menunjukkan  keseriusan  PKP  dalam  merekrut  orang-orang  Arab ialah  di  saat  mereka  turut  memperjuangkan  nasib  orang  Arab  Palestina  di  Lembah Jezreel pada saat wilayah itu hampir dibeli keseluruhannya oleh  Jewish National Fund (JNF)  pada  bulan  November  1924  (Beinen,  1977).  JNF  adalah  organisasi  Zionis  yang berdiri  pada  Kongres  Zionis  ke-5  di  Basel  tahun  1901.  JNF  berperan  dalam  sektor perekonomian  Zionis.  Mereka  membeli  tanah  di  Palestina  untuk  dikembangkan menjadi pemukiman ataupun lahan pertanian bagi orang Yahudi (Lehn, 1974).
Para petani Palestina yang tinggal di lembah Jezreel kemudian diusir dari lahan mereka.  Setelah  orang-orang  Arab  terusir,  kemudian  orang-orang  Zionis  dapat membangun  pemukiman  di  Lembah  Jezreel.  Melihat  hal  ini,  PKP  secara  militan berjuang  mempertahankan  hak  petani  Palestina  tersebut  untuk  menjaga  tempat tinggal  dan  lahan  pertanian  mereka serta  mendorong  mereka  untuk  melawan  Zionis. Sementara  itu  di  waktu  yang  sama  PKP  turut  mendesak  pekerja  Yahudi  untuk  tidak membangun pemukiman di Afula (Beinen, 1977).
Di  tahun  1934  salah  satu  anggota  PKP  Ridwan  al-Hilou  (Musa)  memimpin komite sentral PKP. Ia merupakan seorang pelajar Arab yang mengenyam pendidikan di  Moskow.  Ia  mengklaim  bahwa  kegagalan  PKP  dalam  merekrut  pekerja  Arab disebabkan  karena  pengaruh  kepemimpinan  lama  yang  masih  didominasi  oleh  orang Yahudi.  Selain  itu,  dia  juga  mengembangkan  sebuah  pandangan  bahwa  komunitas Yahudi di Palestina diibaratkan seperti wujud penindasan dan kolonialisasi dalam skala kecil.  Melalui  pandangan  ini,  Ridwan  al  Hilou  serta  PKP  meraih  simpati  serta pandangan  positif  dari  kalangan  pekerja  Arab  dan  pandangan  ini  pun  turut  didukung oleh Komintern (Beinen, 1977).

## British White Paper 1939
Keretakan  semakin  terlihat  di  PKP  di  saat  pemerintah  Inggris  membuat kebijakan  baru,  yaitu  White  Paper  1939,  yang  berisi  pembatasan  masuknya  imigran Yahudi ke Palestina hingga tahun 1944. Penambahan imigran dapat dilakukan dengan
meminta  persetujuan  orang  Arab.  Selain  itu  Inggris  juga  turut  melakukan  pelarangan kepada  orang  Yahudi  untuk  membeli  tanah  di  Palestina.  Dalam  kebijakan  tersebut Inggris turut mengusulkan untuk membentuk sebuah Negara, di mana orang Arab dan Yahudi  berbagi  kekuasaan  (Apter,  2008).  Kebijakan  ini  dilakukan  untuk  membendung pemberontakan  bangsa  Arab  Palestina  terhadap  Inggris,  karena  di  saat  yang bersamaan  Inggris  tengah  berperang  melawan  tentara  Nazi  Jerman  di  Mesir (Mansfield, 2003).
Salah  satu  isi  White  Paper  1939  mengenai  imigrasi  disebutkan  bahwa komunitas Yahudi dapat meningkatkan jumlah migrasinya, namun tidak boleh dengan jumlah  besar.  Hal  ini  dilakukan  agar  para  pendatang  itu  tidak  menjadi  beban  bagi rakyat  Palestina.  Dalam  mandat  tersebut  juga  tidak ditemukan  pernyataan  mengenai kebijakan Inggris untuk melanjutkan pembentukan Jewish National Home (janji Inggris dalam  Deklarasi  Balfour).  Hal  ini  mengakomodasi  ketakutan  dari  orang-orang  Arab bahwa  migrasi  kaum  Yahudi  akan  membuat  mereka  mendominasi  wilayah  Palestina dan akan mengancam perdamaian dan kemakmuran di Palestina  (The Avalon Project, 2008).  Selain  itu,  White  Paper  juga  menempatkan  Yahudi  di  Palestina  sebagai kelompok  minoritas  permanen  serta  melarang  pembangunan  pemukiman  Yahudi  di beberapa wilayah Palestina (Weizmann, 1939).
Orang  Arab  sangat  menyambut  baik  keputusan  dari  pemerintah  Inggris mengenai persoalan pembatasan imigrasi Yahudi ke Palestina. Sikap orang-orang Arab terhadap  persoalan  imigrasi  Yahudi  tetap  tidak  akan  pernah berubah  dan  akan selalu menuntut penghentian secara total imigrasi tersebut. Orang-orang Arab sendiri sudah melakukan  pertimbangan  untuk  mengambil  langkah  damai,  namun  jika  Pemerintah Inggris bersikeras merampas hak-hak orang Arab dan orang Yahudi bersikeras dengan misi suci mereka untuk merebut tanah Palestina, maka orang-orang Arab memutuskan untuk  kembali  melakukan  langkah-langkah  pemberontakan  kembali.  Hal  ini  dianggap sebagai  satu-satunya  sikap  yang  muncul  secara  alami  bagi  masyarakat  yang  ingin mempertahankan eksistensi negara dan nasionalisme mereka (Akher, 1939).
Chaim Weizmann selaku pimpinan agensi Yahudi di Palestina melakukan protes kepada pemerintah Inggris atas kebijakan White Paper ini. Bagi mereka, migrasi Yahudi merupakan sebuah hal yang sangat penting dan perkembangan Jewish National Home tidak  hanya  berbicara  peningkatan  jumlah  populasi,  tetapi  juga  perluasan  wilayah, terutama perihal pemukiman dan lahan pertanian  (Weizmann, 1939). Dikeluarkannya White  Paper  1939  membuat  orang-orang  Yahudi  menganggap  bahwa  Inggris  mulai tidak  konsisten  dengan  wacananya  untuk  membentuk The  Jewish  National  Home . Maka  dari  itu  orang  Yahudi  melakukan  tekanan  kepada  Inggris  dengan  aksi-aksi terorisme  yang  didalangi  oleh  gerakan  paramiliter  Yahudi  (Guelke,  2003).  Sentimen
anti-Inggris  yang  disuarakan  oleh paramiliter  Yahudi  di  Palestina  yang bernama Irgun Zvai Leumi . Irgun mulai melakukan teror dengan menyerang berbagai macam instalasi milik  Inggris  di  Palestina.  Sebenarnya,  sejak  1937  pun  Irgun  telah  aktif  melakukan serangkaian  penyerangan  dan  pengeboman  di  pusat-pusat  populasi  Arab.  Aksi  teror Irgun melawan Inggris dimulai enam hari pasca dirilisnya White Paper 1939 (DeBoard, 2013).
Selama  periode  pertengahan  tahun  1930  sampai  tahun  1939,  di  saat gelombang  anti-Zionisme  yang  terus  meluas,  PKP  turut  aktif  dalam  aksi pemberontakan  (aksi  teror)  terhadap  Inggris.  Pada  periode  ini  pula  keretakan  serta dualisme  PKP  mulai  terlihat  dimana  orang-orang  Yahudi  merasa  sudah  terpinggirkan dari  partai.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  beberapa  kelompok  Yahudi  yang  membentuk garis  politik  sendiri  dan  keluarnya  beberapa  anggota  Yahudi  dari  PKP  (Beinen,  1977). Komite  Sentral  PKP  dan  mayoritas  orang  Arab  mengutuk  pemberontakan  ini,  karena dianggap sangat berbahaya dan bisa menimbulkan terjadinya peperangan.
Para  anggota  PKP  dari  cabang  Haifa dan  Tel  Aviv  yang  didominasi  oleh orang- orang  Yahudi  mendukung  pemberontakan  terhadap  Inggris  sehingga  mereka  pun diberhentikan oleh  Komite  Sentral  PKP.  Shmuel  Mikunis adalah salah satu  tokoh  PKP yang  dianggap  sebagai  tokoh  penting  Yahudi  di  PKP,  dicabut  keanggotaannya  dari Komite  Sentral  PKP  karena  mendukung pemberontakan  yang dilakukan  orang  Yahudi terhadap  Inggris.  Merespon  hal  ini,  Shmuel  Mikunis  dan  tokoh  Yahudi  lainnya  turut membentuk kelompok- kelompok oposisi dan menyatakan diri sebagai ‘Partai Komunis yang resmi’ pada bulan Mei 1944 (Beinen, 1977).
Dalam sebuah laporan Central Intelligence Group yang diterbitkan tahun 1946, disebutkan  bahwa  penetrasi  Uni  Soviet  di  Palestina  amat  berpengaruh.  Melalui  PKP, Uni Soviet mendorong adanya perlawanan terhadap Inggris. Laporan ini menunjukkan bahwa PKP tidak memiliki satu titik kepemimpinan atau tidak memiliki satu komando seperti  partai-partai  komunis  yang  lain  (CIA,  1947).  Martin  Ebon  mengungkapkan bahwa komunisme di Palestina dianggap sebagai upaya perlawanan terhadap dominasi Inggris  di  Palestina  dan  PKP  menjadi  alat  dari  Uni  Soviet  untuk  mencari  dukungan  di Palestina. Hal ini dalam konteks semakin menguatnya persaingan ideologi antara Blok Barat dan Blok Timur (Ebon, 1948).
Pada tahun 1943 PKP terpecah menjadi dua, dimana kelompok sayap kiri Arab membentuk  National  Liberation  League  (NLL),  Sementara  dari  kelompok  Yahudi membentuk Hebrew Communist Party yang memilih untuk kembali berhubungan baik dengan Zionisme. Perpecahan ini terjadi akibat perbedaan refleksi pergerakan nasional
mereka. NLL lebih menekan pergerakan nasional bangsa Arab Palestina yang berjuang meraih kemerdekaan Palestina (Greenstein, 2013).
NLL  memutuskan  untuk  melakukan  afiliasi  kembali  dengan  komunis  Yahudi yaitu  MAKI  ( HaMiflega  HaKomunistit  Ha  Yisraelit )  pada  tahun  1948  dimana  mereka sepakat  untuk  kembali  membentuk  susunan  partai  multi-nasional  dimana  mereka mengusung  internasionalisme  Marx-Leninisme.  Gerakan  ini  berjalan  dari  tahun  1948 hingga  1965,  dimana  mereka  mengembangkan  cara  pandang  tentang  Palestina-Israel dalam  bentuk  bahasa,  simbol  dan  ritual  serta  mengembangkan  stereotip  positif mengenai Palestina-Israel (Locker-Biletzki, 2013).
NLL  membedakan  gerakan  Zionis  dan  komunitas  Yahudi.  Mereka  menganggap Zionisme  sebagai  representasi  dari  kolonialisme,  sementara  komunitas  Yahudi Komunis  sebagai  gerakan  reaksioner  yang  bisa  bekerja sama dengan  orang Arab.  NLL mengutarakan bahwa Palestina memperbolehkan masyarakatnya untuk berpartisipasi secara  setara  dengan  etnis  lain  dengan  konsep  Arab  adalah  mayoritas  tetapi  negara akan  demokratis  dengan  cara  memberikan  hak  kepada  anggota  dari  semua  etnis (Greenstein, 2013). Konsep yang diusung oleh NLL ini jelas berbeda dengan PKP yang sepenuhnya mendukung perjuangan orang Arab secara total.

## Simpulan
Dari penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa PKP benar-benar berada di tengah  posisi  yang  amat  tidak  menguntungkan.  Sulit  bagi  PKP  untuk  menerapkan ideologi  komunis  yang  bersifat  internasional  tetapi  harus  berseteru  dengan kepentingan  politik  identitas  Arab  dan  Yahudi  di  PKP  hingga  menyebabkan  keduanya kerap  terlibat  konflik  internal  yang  menyebabkan  dualisme  dalam  tubuh  PKP.  Usaha yang  dilakukan  PKP  sebagai  wadah  titik  temu  antara  orang  Yahudi  dan  Arab  dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Inggris dan Zionisme akhirnya berujung pada  kegagalan  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  internal  partai  yaitu  Arabisasi  dan kebijakan  eksternal  yang  dibuat  oleh  Inggris  yaitu  White  Paper  1939.  Hingga  pada akhirnya  PKP  mulai  retak  yang  diiringi  dengan  banyaknya  petinggi  PKP  dari  kalangan Yahudi yang keluar untuk kemudian membentuk partai komunis baru.
Selain itu di sisi lain, gerakan komunisme tidak mendapatkan atensi yang besar bagi  umat  Islam  di  Palestina  karena  umat  Islam  Palestina  tetap  memegang  teguh eksistensi  tradisi  awal  ajaran  Islam  mengenai  keadilan  sosial  dan  semangat  melawan penindasan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu mayoritas umat Islam Palestina tidak memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan gerakan komunis. Selain
itu bisa dilihat pula bahwa kebanyakan orang Arab yang bergabung dengan PKP adalah Arab Palestina yang menganut Kristen Ortodoks.

## Daftar Pustaka
Akher, R. el. (1939). Reply of Arab Higher Committe fo Palestine to the White Paper Issued by The British Government . [online] Library of Congress. Dalam: https://www.loc.gov/rr/amed/pdf/palestine1/Reply-of-the-Arab-Higher- Commitee-White-Paper.pdf  [Diakses 2 Maret 2023]
Apter, L. E. (2008). Disorderly decolonization: the White Paper of 1939 and the end of British rule in Palestine . [online] The University of Texas at Austin. Dalam: https://www.proquest.com/openview/99eb9c031466b5a64ac0b956096f7004/1? pq-origsite=gscholar&cbl=18750 [Diakses 4 Maret 2023]
Armstrong, K. (2013). Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi , terj. T. Hermaya. Bandung: Penerbit Mizan.
Ayyad, A. A. (1999). Arab nationalism and the Palestinians, 1850-1939 . [online] PASSIA. Dalam: https://fada.birzeit.edu/bitstream/20.500.11889/3871/3/Arab- Nationalism.pdf [Diakses 6 Juni 2022]
Beinen, J. (1977). The Palestine Communist Party 1919 - 1948. MERIP Reports , [online]
55, 3-17 Dalam: https://doi.org/10.2307/3010830 [Diakses 10 April 2022]
Budeiri, M. (1977). The Palestine Communist Party, its Arabisation and the Arab Jewish Conflict in Palestine, 1929-1948 . [online] London School of Economics and Political Science. Dalam: https://etheses.lse.ac.uk/3571/ [Diakses 10 Maret 2022]
Budeiri, M. (2012). Reflections on a Silenced History: The PCP and Internationalism . [online] Marxists Internet Archive. Dalam: https://www.marxists.org/subject/jewish/pcp-silence.pdf [Diakses 5 Mei 2023]
CIA. (1947). Soviet Penetration in Palestine . [online] Dalam:
https://www.documentcloud.org/documents/23045317-soviet-penetration-in- palestine [Diakses 20 Juli 2023]
DeBoard, R. B. (2013). Policing Palestine: British security strategy in Palestine, 1917- 1947. [online] Beardocs. Dalam: https://baylor-ir.tdl.org/items/8f9fc6b5-05b3- 4ddf-b0eb-9dd8c4bcdd5b [Diakses 10 Juni 2023]
Ebon, M. (1948). Communist tactics in Palestine. Middle East Journal , [online] 2(3),
255 – 269. Dalam: https://www.jstor.org/stable/4321987 [Diakses 15 Mei 2023]
Fineman, H. (1918). Poale Zionism, and Outline of Its Aims and Institutions . [online]
Marxist Internet Archive. Dalam: https://www.marxists.org/subject/jewish/poale- zion-18.pdf [Diakses 10 Mei 2023]
Franzen, J. (2007). Communism versus Zionism: The Comintern, Yishuvism, and the Palestine Communist Party. Journal of Palestine Studies , [online] 36(2), 6-24.
Dalam: https://online.ucpress.edu/jps/article-
abstract/36/2/6/53844/Communism-versus-Zionism-The-Comintern-Yishuvism [Diakses 5 Mei 2023]
Fraser, R. (2014). The TUC and the Histadrut, 1945-1982: a problematic relationship .
[online] Royal Holloway, University of London. Dalam:
https://pure.royalholloway.ac.uk/ws/portalfiles/portal/22728404/The_TUC_and_ the_Histadrut_1945_1982_a_problematic_relationship._final.2.pdf [Diakses 25 Mei 2023]
Greenstein, R. (2009). Class, nation, and political organization: The anti-zionist left in Israel/palestine. International Labor and Working-Class History , [online] 75(1), 85- 108. Dalam: https://doi.org/10.1017/S0147547909000076 [Diakses 5 Juni 2023]
Greenstein, R. (2011). A Palestinian Revolutionary: Jabra Nicola and the Radical Left.
Jerusalem Quarterly , [online] 46, 32-48. Dalam:
https://www.proquest.com/openview/2cb1d496af097f5941078e581dd79c25/1? pq-origsite=gscholar&cbl=616497 [Diakses 16 Juni 2023]
Greenstein, R. (2013). The Palestinian National Movement and the Anti-Colonial Struggle . [online] Wits Institute for Social and Economic Research. Dalam: https://wiser.wits.ac.za/system/files/seminar/Greenstein2013.pdf [Diakses 5 Mei 2023]
Guelke, A. (2003). British counterinsurgency: From Palestine to Northern Ireland. Frank Cass Co Ltd Newbury House, 900 Eastern Ave, Newbury Park, Ilford.
Halliday, F. (1978). Early Communism in Palestine. Journal of Palestine Studies , [online] 7(2), 162-169. Dalam: https://doi.org/10.1525/jps.1978.7.2.00p0040w [Diakses 23 Mei 2023]
Halperin, L. (2015). Origins and Evolution of Zionism. Philadelphia: Foreign Policy Research Institute . [online] FPRI. Dalam: https://www.fpri.org/docs/halperin_- _hi_-_origins_and_evolution_of_zionism.pdf [Diakses 10 Juni 2023]
Halpern, B., & Reinharz, J. (1988). Nationalism and Jewish socialism: the early years. Modern Judaism , [online] 8(3), 217 – 248. Dalam:
https://www.jstor.org/stable/1396067 [Diakses 6 Mei 2023]
Hatuqa, Dalia. (2023). The Nakba: Five Palestinian Towns Massacred 75 Years Ago.
Aljazeera , [online]. Dalam: https://www.aljazeera.com/news/2023/5/15/the-
nakba-five-palestinian-towns-massacred-75-years-ago [Diakses 20 Desember 2023]
Heller, J. (2003). The Birth of Israel, 1945- 1949 : Ben -Gurion and His Critics . [online]
University Press of Florida. Dalam: https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282273279930240 [Diakses 22 Mei 2023]
Heyes, C. (2012). Identity Politics (Stanford Encyclopedia of Philosophy). [online] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dalam: https://philpapers.org/rec/HEYIP
[Diakses 10 Mei 2023]
Kessler, M. (2014). Joseph Berger: Communist Activist in Palestine and Victim of Stalinism (1904 – 1978). Moving the Social , [online] 51, 159 – 178. Dalam: https://moving-the-social.ub.rub.de/index.php/MTS/article/view/7494 [Diakses
10 Juni 2023]
Kirasirova, M. (2016). Arabization, Purges, And Terror In The Kutv Arab Circle .[online] Boston University. Dalam: https://www.bu.edu/wll/masha-kirasirova/ [Diakses 18 Juli 2023]
Lehn, W. (1974). The Jewish National Fund. Journal of Palestine Studies , [online] 3(4),
74-96. Dalam: https://doi.org/10.2307/2535450 [Diakses 20 Juli 2023]
Lenin, V. I. (1920). Komunisme “Sayap Kiri” Suatu Penyakit Kanak -Kanak . [online] Marxits Internet Archive. Dalam: https://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1920/KomunismeSayapKiri/Ke terangan.htm [Diakses 20 Juli 2023]
Locker-Biletzki, A. (2013). Jewish-Arab Fraternity: Language, Symbol and Ritual in the Israeli Communist Party, 1948 – 1965 . [online] University of Toronto. Dalam: https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/91308 [Diakses 5 Juli 2023]
Locker-Biletzki, A. (2015). Judaism and communism: Hanukkah, Passover, and the Jewish Communists in Mandate Palestine and Israel, 1919 – 1965. Journal of Israeli History , [online] 34(2), 141 – 158. Dalam: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13531042.2015.1068971 [Diakses 10 Juni 2023]
Locker-Biletzki, A. (2018). Colonialism and imperialism in Communist thinking in Palestine/Israel, 1919 – 1965. Settler Colonial Studies , [online] 8(3), 384 – 399. Dalam: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2201473X.2017.1324265 [Diakses 8 Juli 2023]
Mack, M. (2015). Orthodox and communist: a history of a Christian community in mandate Palestine and Israel. British Journal of Middle Eastern Studies ,[online] 42(4), 384 – 400. Dalam:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13530194.2014.1002386 [Diakses 15 Juli 2023]
Magnis, S. F. (2017). Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme Dari
Lenin Sampai Tan Malaka . Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
Mansfield, P. (2003). A History of Middle East . (Revised by Nicolas Pelham). England:
Penguin Books.
Marxists Internet Archive. (1868). Chapter Five Conflicting Elements in The
International . [online] Dalam: https://www.marxists.org/archive/steklov/history- first-international/index.htm [Diakses 10 Mei 2022]
Marxist Internet Archive. (1891). The Second International . [online] Dalam: https://www.marxists.org/history/international/social-democracy/index.htm
[Diakses 14 Juni 2023]
Perlmutter, A. (1969). Dov Ber – Borochov: A Marxist – Zionist Ideologist. Middle Eastern Studies , [online] 5(1), 32-43. Dalam: https://doi.org/10.1080/00263206908700117 [Diakses 20 Juli 2023]
Rubenstein, S. M. (2019). The Communist Movement in Palestine and Israel, 1919- 1984 . [online] Routledge. Dalam: https://bit.ly/3NJNRhk [Diakses 10 Juli 2023]
Saleh, M. M. (2002). Palestina: sejarah, perkembangan dan konspirasi . Depok: Gema Insani.
Sargent, A. (1980). The British Labour Party and Palestine 1917-1949 . [online]
University of Nottingham. Dalam: https://eprints.nottingham.ac.uk/11289/ [Diakses 5 Juni 2023]
Secretariat, E. P. (1929). Resolution on the Insurrection Movement in Arabistan .
[online] Dalam: http://ml-review.ca/aml/Comintern/Comintern_Palestine.htm [Diakses 15 Juli 2023]
Shariati, A. (1997). Islamology The Basic Design for a School of Thought and Action .
[online] Shariati. Dalam: http://www.shariati.com/english/islam/islam4.html [Diakses 18 Juli 2023]
Sprague, T. (2011). Meneruskan Nyala Api Internasional: Sejarah Internasional Keempat . [online] Revolusioner. Dalam: https://www.revolusioner.org/teori- 4/trotsky/8251-meneruskan-nyala-api-internasional-sejarah-internasional- keempat.html [Diakses 20 Juli 2023]
Steppenbacker, J. (2009). The Palestine Communist Party from 1919-1939: A study of the subaltern centers of power in Mandate Palestine . [online] The Ohio State University. Dalam:
https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/etd/r/1501/10?clear=10&p10_accessio n_num=osu1253563737 [Diakses 20 Juli 2023]
Suseno, F. M. (2013). Dari Mao ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
The Avalon Project. (2008). British White Paper of 1939 . [online] Yale Law School.
Dalam: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh1939.asp [Diakses 18 Juli 2023]
Weizmann, C. (1939). The Jewish Case Against the Palestine White Paper . [online] The Jews Agency For Palestine. Dalam: https://www.bjpa.org/content/upload/bjpa/the_/THE JEWISH CASE AGAINST THE PALESTINE WHITE PAPER JUNE, 1939.pdf [Diakses 17 Juli 2023]
Yassour, A. (1986). Philosophy - Religion - Politics: Borochov, Bogdanov and Lunacharsky. Studies in Soviet Thought , [online] 31(3), 199-230. Dalam: https://doi.org/10.1007/BF01044978 [Diakses 19 Juli 2023]