## Implementasi Ijma Dan Qiyas Tentang Hukum Nikah Mut’ah Menurut Ulama Sunni Dan Syi’ah

## Ahmad Naufal Annagari,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Email : naufalann@gmail.com
Kasuwi Saiban Universitas Merdeka Malang Email : kasuwi@gmail.com

## Abstract
Mut'ah marriage is a marriage practice that is widely debated by Sunni and Shia  scholars.  This  difference  occurs  because  there  are  quite  significant differences in the application of Ijma and Qiyas regarding Mut'ah marriages by Sunni and Shia scholars. Contract mut'ah marriages are common among Shiites  in  Iran.  In  Indonesia,  this  mut'ah  marriage  is  known  as  contract marriage. Mut'ah marriages or contract marriages have recently been carried out  by  some  Indonesian  Muslims,  especially  youths  and  students.  The practice  of  mut'ah  marriage  has  caused  concern,  concern,  and  unrest  for parents, scholars, educators, community leaders, and Indonesian Muslims in general,  and  is  seen  as  a  propaganda  tool  for  Shi'ism  in  Indonesia.  The significant difference in applying Ima' and qiyas between Sunnis and Shiites is  in  understanding the arguments about  the marriage order.  In the view of the  Sunni  scholars,  marriage  is  mitsaqan  ghalizhan,  while  according  to  the Shia scholars there is a provision in the Qur'an that states "in a certain time", so  based  on  this,  the  Shia  scholars  allow  mut'ah  marriage.  Researchers  are of  the  view  that  Islam  as  a  teaching  that  is  in  accordance  with  nature,  has prescribed marriage for every human being. However, marriage in the view of Islam is not just a formalization of marital relations, status changes, and efforts to fulfill the needs of human nature, but is much broader and deeper than that.
Keywords : Ijma And Qiyas, Mut’ah Maariage, Sunni and Syi’ah.

## Abstrak
Nikah  mut‟ah    merupakan  salah  satu  praktek  perkawinan  yang  banyak diperdepatkan oleh kalangan Ulama Sunni Dan Syiah. Perbedaan ini terjadi karena ada perbedaan yang cukup signifikan dalam penerapa Ijma dan Qiyas tentang Nikah mut‟ah oleh Ulama Sunni Dan Syi‟ah. Nikah mut‟ah kontrak merupakan hal yang lazim bagi penganut paham Syiah di Iran. Di Indonesia
Volume 19, Nomor 1, Halaman 135-145 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973

## J u r n a l   H u k u m ISTINBATH
sendiri,  nikah  mut‟ah  ini  dikenal  dengan  istilah  kawin  kontrak.  Nikah mut'ah  atau  kawin  kontrak  akhir-akhir  ini  banyak  dilakukan  oleh  sebagian umat  Islam  Indonesia,  terutama  kalangan  pemuda  dan  mahasiswa.  Praktik nikah mut`ah telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi  para  orang  tua,  ulama,  pendidik,  tokoh  masyarakat,  dan  umat  Islam Indonesia  pada  umumnya,  serta  dipandang  sebagai  alat  propaganda  paham Syi`ah di Indonesia. Perbedaan signifikan dalam menreapkan Ima‟ dan qiyas antara  sunni  dan  syi‟ah  adallah  dalam  memahami  dalil  tentang  perintah perkawinan.  Dalam  pandangan  ulama  sunni  perkawinan  itu  mitsaqan ghalizhan,  sementara  menurut  ulama  syi‟ah  ada  ketentuan  dalil  dalam  al- qur‟an yang menyatakan “dalam waktu tertentu”, sehinnga berdasarkan hal tersebut ulama syi‟ah memperbolehkan nikah mut‟ah. Peneliti berpandangan bahwa Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah, telah mensyari‟atkan adanya  pernikahan  bagi  setiap  manusia.  Namun,  pernikahan  dalam pandangan  Islam  bukan  hanya  sekedar  formalisasi  hubungan  suami  istri, pergantian  status,  serta  upaya  pemenuhan  kebutuhan  fitrah  manusia  semta tetapi jauh lebih luas dan dalam dari itu.
Kata kunci : Ijma dan Qiyas, Nikah Mut’ah, Sunni Dan Syi’ah,

## Pendahuluan
Islam  sebagai  ajaran  yang  sesuai  dengan  fitrah,  telah  mensyari‟atkan  adanya pernikahan  bagi  setiap  manusia.  Namun,  pernikahan  dalam  pandangan  Islam  bukan hanya  sekedar  formalisasi  hubungan  suami  istri,  pergantian  status,  serta  upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan merupakan ibadah yang disyari‟atkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya, maka tidak diragukan lagi pernikahan adalah bukti ketundukan  seseorang  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya.  Allah  yang  maha  Rahman memberikan  tuntunan  yang  agung  untuk  melaksanakan  ibadah  ini,  sebagaiamana ibadah-ibadah  lainnya  ( shalat,  puasa,  zakat,  haji,dsb ).  Maka  sebuah  kecerobohan,  bila hamba-Nya yang ingin melaksanakan ibadah yang suci ini ( nikah ) menodainya dengan bid‟ah  ( yang  tidak  diajarkan  oleh  Islam )  dan  khurafat  ( hal-hal  yang  membawa kemusyrikan kepada Allah ), sehingga mencabut status aktivitas itu dari ibadah menjadi
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2022-06-15| Published : 2022-08-26.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
mafsadat/dosa.  Setiap  muslim  sudah  semestinya  untuk  berusaha  menyempurnakan ibadahnya  semaksimal  mungkin,  tak  terkecuali  dengan  sebuah  proses  kegiatan pernikahan.  Kesemuanya itu dilakukan agar hikmah dan berkah ibadah dari ibadah itu dapat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
Hukum  nikah  mut‟ah  terjadi  pro  dan  kontra  sehingga  banyak  pendapat  yang bermunculan  tentang  eksistensi  pernikahan  ini.  Pertanyaan  yang  muncul  adalah mengenai  boleh  atau tidakkah melakukan nikah  mut‟ah. Dalam hal  ini tentunya harus mendapatkan  penjelasan  dari  para  ulama  atau  para  imam  mengenai  apa  yang menyebabkan munculnya nikah mut‟ah serta apa yang mendasari seseorang melakukan nikah mut‟ah berdasarkan riwayat serta dalil- dalil kuat sehingga kemudian hal-hal yang menyangkut atau berkenaan dengan nikah mut‟ah dapat lebih dipahami. 1 Nikah mut‟ah atau nikah muwaqqat atau nikah munqathi atau nikah kontrak adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan  melaksanakannya,  bisa  sehari,  seminggu,  sebulan,  dan  seterusnya.  Nikah  mut‟ah dalam  istilah  hukum  biasa  disebutkan:  "perkawinan  untuk  masa  tertentu",  dalam  arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa  itu  telah  datang,  perkawinan  terputus  dengan  sendirinya  tanpa  melalui  proses perceraian.  Nikah  mut‟ah  itu  waktu  ini  masih  dijalankan  oleh  masyarakat  yang bermazhab  Syi‟ah  yang  tersebar  di  seluruh  Iran  dan  sebagian  Irak.  Nikah  mut‟ah  itu disebut juga dengan nikah munqati. 2
Di  Indonesia  nikah  kontrak  lebih  mudah  dipahami  ketimbang  nikah  mut‟ah (dalam bahasa Arab), nikah mut‟ah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu nikah  dan  mut‟ah.  Dalam  istilah  ini  nikah  diartikan  akad.  Kata  nikah  ini  kemudian disandingkan  dengan  kata  mut‟ah.  Secara  defenitif  nikah  menurut  Muhammad  Abu Zahrah  yaitu akad  yang menjadikan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, saling  tolong  menolong  antar  keduanya  serta  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antar keduanya. 3 Dapat  dipahami  bahwa  pernikahan  merupakan  sarana  yang  efektif  untuk memelihara manusia dari perbuatan zina. Karena secara sederhana pernikahan bertujuan
1 Isnawati Rais, “Praktek Kawin Mut‟ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, Jurnal Ahkam : Vol. XIV, No. 1, (2014), 104.
2 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam , (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 31
3 Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyya , (Mesir: Dar al-Fikr, 1967), 18
untuk  membentuk  keluarga  bahagia  dan  sejahtera  serta  untuk  mengembangkan keturunan.
Adapun yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat tersebut diantaranya adalah  karena  perbedaan  dalam  menggunakan  manhaj  atau  metodologi  berijtihad. Dalam  banyak  literatur  fiqih  seringkali  didapati  bahwa  para  ulama  madzhab  ada  yang berpegang  pada  teks  dalam  menentukan  suatu  hukum,  ada  pula  yang  memberi kebebasan  kepada  akal  untuk  berpikir  dan  mencoba  menemukan  pesan  atau  maksud- maksud  dibalik  teks,  ada  pula  yang  dalam  berijtihad  mereka  lebih  mengedepankan konteks  keberlakuan  teks.  Sehingga  terjadilah  banyak  perbedaan  pendapat  dalam memahami hukum-hukum syari‟ah, yang tercermin dalam buku- buku yang membahas tentang  hukum  Islam,  klasik,  modern  dan  kontemporer.  Menurut  Sayyid  Sabiq,  nikah mut‟ah disebut juga nikah sementara atau kawin terputus ( al-ziwaj al-munqati ), karena laki-laki  yang  mengawini  perempuan  itu  untuk  sehari,  seminggu  atau  sebulan. Dinamakan  nikah  mut‟ah  karena  si  laki-laki  bermaksud  untuk  bersenang-senang sementara waktu saja. 4
Menurut  jumhur  ulama  Ahlu  Sunnah  bahwa  kebolehan  nikah  mut‟ah  itu  sudah dicabut  dengan  arti  sekarang  hukumnya  telah  haram.  Berbeda  dengan  pandangan  di „antara ulama Ahlu Sunnah yang mengatakan sahnya nikah mut'ah itu adalah Zufar dari golongan  Hanafiyah  dengan  alasan  bahwa  nikah  tidak  batal  karena  syarat  yang  batal. Sebaliknya,  Ibnu  Al-Hajar  Al-Asqallaniy  menurut  yang  dinukilkan  oleh  Muhammad Jawad  Mughniyah  mengatakan:  Terdapat  beberapa  hadis  yang  sahih  dan  secara  tegas melarang  pernikahan  mut'ah  setelah  sebelumnya  diizinkan. 5 Ahlu  sunnah  menjadi istilah  khusus  yang  ditujukan  kepada  kelompok  yang  menjadi  pengikut  dan  yang berpegang  teguh  kepada  Sunnah  dan  menjadi  mainstream  (arus  utama).  Termasuk  ini juga digunakan untuk menunjukkan siapa saja yang mengikuti salah satu Imam Mazhab fiqh yang populer (seperti Syafi‟i, Hanafi, Maliki, Hambali). 6 .

## Pengertian Ijma dan Qiyas
4 Mohammad Thalib , Terj, Sayyid Sabiq Fikih Sunnah , Juz. 6, (Bandung: PT al-Ma‟arif, 1980), 63.
5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia , (Jakarta: Prenada Media, 2006), 103.
6 Asrar Mabrur Faza, Syi’ah dalam Kitab Sunni , (Medan: Perdana Publishing, 2015), 14.
Sebagai  salah  satu  pilar  dalam  hukum  islam,  dan  juga  sebagai  bentuk kesepakatan  para  ulama  setelah  masa  Rasulullah  SAW,  memang  merupakan  sebuah metode  yang  dalam  pengaplikasiannya,  terjadi  perdebatan  dikalangan  ulama  mujtahid. Perdebatan ini disebabkan perbedaan asumsi tentang qaht‟i tidaknya ijma‟ sebagai salah satu  sumber  hukum.  Akan  tetapi  meski  banyak  terjadi  perdebatan  jumhur  ulama berpendapat ijma merupakan salah satu sumber hukum islam yang diakui, dan demikian pula halnya dengan qiyas.
Secara  bahasa,  ijma  adalah  masdhar  dari  kata ajma’a berarti  tekad  yang  kuat atau  berniat.  Ijma  juga  berarti  kesepakatan  terhadap  sesuatu.  Suatu  kaum  dikatakan telah berijma bila mereka bersepakat terhadap sesuatu. Dan secara istilah, ijma‟ adalah Kesepakatan  semua  mujtahid  dari  ijma‟  umat  Nabi  Muhammad  SAW.  dalam  suatu masa setelah beliau wafat  terhadap hukum  syara. 7 Secara umum ijma‟ teklasifikasikan menjadi  dua  bentuk  utama,  yaitu  ijma‟  yang  jelas  (sharih),  dan  ijma‟  diam  (sukuti). Yang dimaksud dengan ijma‟ jelas (sharih) adalah, bentuk ijma‟ dari pada ulama dalam sebuah  perkara  hukum,  dengan  cara  menunjukkan  kesepakatannya  itu,  dalam  bentuk ucapan  lisan,  maupun  bentuk  perbuatan.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  ijma‟ sukuti,  adalah  bentuk  kesepakan  ulama  terhadap  pendapat  ulama  lainnya,  ketika mendapati  suatu  isu/perkara  hukum  yang  telah  umum  diketahui,  dengan  tanpa menyatakan  atau  menunjukkan  sikap  setuju  maupun  tidak  setuju.  Berkenaan  dengan ijma‟  yang  jelas,  jumhur  bersepakat  bahwa  ijma‟  dengan  klasifikasi  ini,  sangat-sangat kuat  untuk  dijadikan  landasan  hukum.  Sebaliknya,  ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal ijma‟  yang  tidak  semuanya  menyatakan  persetujuannya,  sebagian  dari  mereka membolehkan,  dan  sebagian  yang  lain  tidak  membolehkan  ijma‟  tersebut  dijadikan landasan hukum. 8
Sedangkan  Qiyas  merupakan  suatu  cara  penggunaan  ra‟yu  untuk  menggali hukum  syara‟  dalam  hal-hal  yang  mana  nash  al-Qur‟an  dan  sunnah  tidak  menetapkan hukumnya  secara  jelas.  Pada  dasarnya  ada  dua  macam  cara  penggunaan  ra‟yu,  yaitu penggunaan ra‟yu yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan ra‟yu secara bebas tanpa  mengaitkannya  kepada  nash.  Bentuk  pertama  secara  sederhana  disebut  qiyas, meskipun qiyas tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada
7 Abd. Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh , (Jakarta: Al-Haromain, 2004), 55.
8 Deden Hidayat, “Relevansi Ijma‟ Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia”, Istinbath: Jurnal Hukum , Vol 16, No.1, (Mei 2019), 69 .
nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga menggunakan nash walaupun tidak secara langsung. 9 Sedang  mengenai  definisinya  menurut  ulama  ushul  fiqh,  qiyas  berarti menghubungkan suatu kejadian  yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya,  dalam  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh  nash  karena  adanya  kesamaan  dua kejadian itu dalam illat hukumnya. 10

## Implementasi Ijma Dan Qiyas Tentang Nikah Mut’ah Implementasi Ijma’ Dan Qiyas Perspekstif Ulama Sunni
Imam  Thahawi  mengatakan  bahwa  Umar  telah  melarang  melakukan  nikah mut‟ah  dihadapan  sahabat-sahabat  Nabi  yang  lainnya.  Tidak  ada  seorang  pun  dari mereka  yang  mengingkarinya.  Tentu  itu  menunjukkan  bahwa  sahabat-sahabat  Nabi telah  setuju  dan  menuruti  apa  yang  telah  dilarang  oleh  Nabi.  Dan  juga  bukti  ijma‟ mereka  bahwa  hukum  melakukan  nikah  mut‟ah  telah  dihapus.  Qadhi  „Iyadh mengatakan  bahwa  telah  terjadi  ijma‟  dari  seluruh  ulama  atas  pengharaman  nikah mut‟ah,  kecuali  dari  golongan  Rafidhah  (kelompok  Syi‟ah).  Juga  berkata  Al-Khattabi bahwasanya  pengharaman  nikah  mut‟ah  nyaris  menjadi  sebuah  ijma‟  para  ulama, kecuali dari sebagian Syi‟ah. 11 menurut Imam Nawawi Nabi Saw pernah bersabda:
ناك نمف ةمايقلا موي لىإ كلذ مرح دق للها نإو ءاسنلا نم عاتمتسلاا في مكا تنذأ تنك دق

## ائيش نى ومتيتآ امم اوذخأت لاو وليبس لخيلف ءيش نهنم هدنع
Artinya:
“Aku pernah membolehkan bagi kalian melakukan nikah mut’ah terhadap perempuan tetapi  Allah telah mengharamkan hal  tersebut  sampai hari kiamat.  Maka barangsiapa masih  menyimpan  wanita-wanita  mut’ah,  maka  kosongkan  jalannya  dan  jangan mengambil apapun dari yang telah kalian berikan kepada mereka”
Didalam  hadis  ini  ada  penjelasan  tentang mansukh (hukum  yang  dihapus)  dan nasikhnya  (hukum  yang  menghapusnya),  dalam  satu  hadis  dari  sabda  Nabi  Saw. Sebagaimana  terdapat  dalam  hadis  `aku  pernah  melarang  kalian  ziarah  kubur,  maka silahkan  kalian  berziarah.  Didalam  hadis  itu  menjelaskan  tentang  haramnya  nikah mut‟ah  sampai  hari  kiamat  walaupun  pada  kenyataannya  ada ta’wil dalam  hadis
9 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , Juz. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), 170
10 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh , juz. 1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 27
11 Asml May, “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut‟ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)”,
Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum , Vol. 46, (2012), 182-183.
tersebut, bahwa para sahabat Nabi masih melakukan mut‟ah pada masa Abu Bakar dan Umar, dikarenakan belum tersampaikannya hukum nasikh tersebut kepada mereka. 12
Prof.  DR.  M.  Quraish  Shihab,  ahli  tafsir  kontemporer,  dalam  Tafsir  Al- Mishbah-nya  menyatakan  bahwa  secara  umum  para  ulama  berpendapat  bahwa  nikah mut‟ah adalah haram. Quraish Shihab meng qiyaskan dengan tujuan pernikahan. Nikah mut‟ah menurutnya, bertentangan dengan tujuan  nikah  yang dikehendaki  Alquran dan Sunnah,  yakni  pernikahan  yang  langgeng,  sehidup  semati,  bahkan  sampai  Hari Kemudian.  Quraish  Shihab  menambahkan  bahwa  pernikahan  antara  lain  dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh kedua  orang  tuanya.  Hal  demikian  tentu  tidak  dapat  dicapai,  jika  pernikahan  hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun. 13
Dr. Didin Hafidhuddin, dalam bukunya, Tafsir Al-Hijri: Kajian Tafsir Surat An- Nisa‟,  menegaskan  bahwa  pernikahan  yang  sifatnya  sementara  waktu  ( mut’ah ) diharamkan karena tidak sesuai dengan tujuan kehidupan yang dimaksudkan Allah swt. Didin  mengutip  kitab  Tafsir  Rawa‟i  Al-Bayan  bahwa  ada  beberapa  alasan  mengapa nikah  mut‟ah  diharamkan. Pertama ,  perkawinan  biasa  membawa  konsekuensi  adanya kewarisan, ada iddah yang jelas, dan juga garis nasab/keturunan yang jelas antara anak dan orang tua. Sedangkan dalam kawin kontrak, ketiga hal tersebut tidak jelas, bahkan tidak  ada. Kedua ,  hadis-hadis  Nabi  secara  jelas  ( musharrihah )  mengharamkan perkawinan  sementara  waktu  ( mut’ah ).  Tidak  ada  satupun  hadis  yang  membolehkan adanya  nikah  mut‟ah  tanpa  kemudian  disusul  dengan  larangan  yang  jelas  hingga  hari kiamat. Ketiga , para sahabat sepakat ( ijma ) terhadap haramnya nikah mut‟ah ini, seperti juga  ditegaskan  oleh  Umar  ibn  Khattab  ra.  ketika  menjadi  khalifah.  Keempat,  nikah mut‟ah  tidak  memiliki  tujuan  mulia  seperti  keluarga  yang  sakinah/tenteram,  punya keturunan  yang  shaleh  atau  mendidik  anak  sebagaimana  nikah  biasa.  Semua  nikah mut‟ah  dilakukan  karena  hanya  untuk  melampiaskan  hawa  nafsu.  Karenanya,  sangat menyerupai  zina  ( yusybihu  al-zina )  sehingga  ijma‟  ulama  pun  sepakat  atas  keharaman nikah mut‟ah. 14
Ulama Syafi‟iyah mengkategorisasikan nikah mut‟ah ke dalam jenis pernikahan yang tidak sah (rusak). Alasan utamanya adalah karena nikah mut‟ah adalah pernikahan
12 Asml May, “Kontroversi Status Hukum Nikah Mut‟ah (Analisis Terhadap Pendapat Para Ulama)”, 184
13 Quraisy Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 85
14 M.Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 246
yang  dibatasi  dengan  waktu  tertentu.  Akad  tersebut  dapat  dibatalkan  oleh  adanya kesepakatan  waktu.  Dalam  hal  ini  Imam  Syafi‟i  berpendapat  nikah  mut‟ah  adalah haram. Argumentasinya didasarkan pada beberapa hadis masyhur yang melarang nikah mut‟ah. Pertama, hadis dari „Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah Saw telah melarang nikah  mut‟ah  pada  waktu  perang  khaibar  yaitu  pada  hari  yang  sama  Rasulullah mengharamkan memakan daging keledai  yang dipelihara. Kedua, hadis  dari Rabi‟ bin Sabrah dari bapaknya, bahwa Nabi Saw telah melarang nikah mut‟ah

## Implementasi Ijma’ Dan Qiyas Perspekstif Ulama Syi’ah
Pemikiran ulama Sunni yang mengharamkan nikah mut‟ah sebagaimana paparan sebelumnya,  kontras  dengan  pandangan  ulama  Syi‟ah  yang  membolehkan  jenis pernikahan  ini.  Syi‟ah  menamakan  nikah  mut‟ah  dengan  ( az-ziwaj  al-munqaṭi ), sedangkan  nikah  yang  biasa  dilakukan  tanpa  dibatasi  waktu  dinamakan  ( az-ziwaj  ad- daim ). 15 Khusus  kebolehan  nikah  mut‟ah,  ulama  Syi‟ah  berlandaskan  pada  al-Qur‟an surah:  An-Nisa‟  Ayat  24.  Ulama  Syi‟ah  berpandangan  bahwa  ayat  tersebut  berkaitan dengan  pernikahan  nikah  mut‟ah.  Ulama  mazhab  syi‟ah  adalah  yang  paling  tegas menyatakan  bahwa  hukum  kehalalan  nikah  mut‟ah  tersebut  tidak  pernah  dihapus  dan halal  sampai  hari  kiamat.  Adapun  sumber  hukum  yang  digunakan  oleh  mazhab  syi‟ah sebagai  landasan  kehalalan  nikah  mut‟ah  adalah  Al-Qur‟an,  Sunnah  ( ahlulbayt ),  ijma‟ dan  akal,  hukum  diambil  dari  imam-imam  yang  ma‟sum.  Sebagai  konsekuensinya, mereka  menolak  “ijma”  (yang  tidak  melibatkan  para  imam  mereka)  dan  qiyas. Keterlibatan  atau  kompetensi  imam  dalam  hukum  adalah  wajib  dan  bahkan  menjadi rukun agama. 16
Kesimpulan  bahwa  hukum  nikah  mut‟ah  diambil  dari  ayat  ini  diperkuat  oleh riwayat dari kalangan ahli tafsir terutama dari mazhab Imam Ahlulbait. Dalil-dalil hadis yang dipergunakan kaum syi‟ah tentang nikah mut‟ah, diantaranya dalam kitab al-Kafi, dengan sanad dari Abu Bashir, ia berkata, aku bertanya kepada Abu Ja‟far tentang nikah mut‟ah, maka ia berkata: “ Mut’ah itu diturunkan melalui al-Quran ”. Dalam kitab yang sama,  dengan  sanad  dari  Ibnu  Abi  Amir  dari  orang  yang  menyebutkan  dari  Abi Abdillah,  ia  berkata:  “ Sungguh  hukum  Mut’ah  itu  telah  diturunkan;apabila  kamu
15 Ali bin Al-Husain Al-Kurki, Jami’ al-Maqasid fi Syarh al-Qawa’id , (Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihya‟ At-Turath, 1991), 7-8.
16 H. Busyairi Ali , Nikah Mut’ah Halal atau haram?, Cet. 1, (Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), 136
menikahi  salah  seorang  diantara  mereka,  sampai  waktu  yang  telah  ditentukan, berikanlah  kepada  mereka  maharnya  sebagai  suatu  kewajiban ”.  Para  pengikut  Ahlul Bait,  sependapat  dengan  definisi  di  atas.  Artinya  mereka  membolehkan  nikah  mut‟ah dengan  berlandaskan  bahwa  Nabi  pernah  menghalalkan  sementara  larangannya  bukan bersumber dari Nabi, akan tetapi dari khalifah Umar bin Khattab. Pernikahan seperti itu dibolehkan  pada  masa  awal  Islam,  perselisihan  pendapat  yang  terjadi  berkisar  tentang hukum  yang  membolehkan  nikah  mut‟ah  apakah  masih  boleh  atau  sudah  dibatalkan. Beberapa  riwayat  yang  bersumber  dari  sumber-sumber  Syi‟ah  menunjukkan  bahwa hukum  nikah  mut‟ah  tidak  dibatalkan  oleh  al-Quran  atau  Nabi  Saw.  Menurut  ulama Syi‟ah, nikah mut‟ah dilarang pada masa Khalifah Umar bin Khattab. 17
Dalam hal kebolehan nikah mut‟ah, ulama Syi‟ah menegaskan syarat-syaratnya. Syarat  utamanya  adalah  batas  waktu  dan  mahar  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Subhani bahwa  dalam  nikah  mut‟ah  adalah  wajib.  Akad  pernikahan  dalam  nikah  mut‟ah)akan batal  kalau  salah  satu  dari  keduanya  ditinggalkan.  Imam  Shadiq  berkata,  “ Akad pernikahan  mut’ah  itu  tidak  sah  kecuali  dengan  dua  hal,  yaitu  ada  batas  waktu  yang ditentukan dan mahar yang telah ditentukan ”. Adanya dua syarat nikah mut‟ah tersebut sekaligus  menjadi  pembeda  antara  nikah  mut‟ah  dengan  nikah  permanen.  Di  samping itu terdapat tiga perbedaan, pertama , dalam hal lingkup kebebasan, kedua , menyangkut pewarisan,  dan ketiga ,  mengenai  masa  iddah.  Dalam  pernikahan  mut‟ah,  pasangan nikah  memiliki  kemerdekaan  yang  lebih  besar  dalam  menetapkan  syarat  sesuai keinginan  mereka.  Contohnya,  dalam  pernikahan  permanen  seorang  suami  suka  atau tidak suka bertanggung jawab untuk menutup biaya-biaya hidup harian, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya. Namun dalam pernikahan mut‟ah pasangan nikah disatukan  lewat  akad  merdeka  yang  disepakati  bersama.  Bisa  saja  seorang  suami menolak,  atau  tidak  sanggup  memikul  biaya  atau  si  istri  menolak  menggunakan  uang suami.  Dalam  pernikahan  permanen,  si  istri,  suka  atau  tidak  suka  harus  menerima suaminya  sebagai  kepala  rumah  tangga  dan  taat  kepada  suaminya.  Namun  dalam pernikahan  mut‟ah  segala  sesuatunya  bergantung  pada  syarat-syarat  perjanjian  yang dibuat bersama. 18

## Kesimpulan
17 Ja‟far Subhani, Syi’ah: Ajaran dan Praktiknya, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), 277
18 Ja‟far Subhani, Syi’ah: Ajaran dan Praktiknya, 173
Nikah  mut‟ah  hukumnya  haram  menurut  Al-Qur‟an  dan  Hadist,  walaupun sebelumnya pernah diperbolehkan Rasulullah, akan tetapi  dilarang hingga hari kiamat. Imam  Thahawi  mengatakan  bahwa  Umar  telah  melarang  melakukan  nikah  mut‟ah dihadapan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.  Tentu  itu  menunjukkan  bahwa  sahabat-sahabat  Nabi  telah  setuju  dan menuruti apa yang telah dilarang oleh Nabi. Dan juga bukti ijma‟ mereka bahwa hukum melakukan  nikah  mut‟ah  telah  dihapus.  Qadhi  „Iyadh  mengatakan  bahwa  telah  terjadi ijma‟  dari  seluruh  ulama  atas  pengharaman  nikah  mut‟ah,  kecuali  dari  golongan Rafidhah (kelompok Syi‟ah). Ulama Syi‟ah membolehkan (tidak mengharamkan) nikah mut‟ah dengan merujuk pada Qur‟an surat An-Nisa ayat 24. Menurut ulama Syi‟ah, ayat tersebut  berkaitan  dengan  pernikahan  temporer  (nikah  mut‟ah).  Pernikahan  seperti  itu dibolehkan  pada  masa  awal  Islam.  Perselisihan  pendapat  yang  terjadi  berkisar  tentang hukum  yang  membolehkan  nikah  mut‟ah  apakah  masih  boleh  atau  sudah  dibatalkan. Beberapa  riwayat  yang  bersumber  dari  sumber-sumber  Syi‟ah  menunjukkan  bahwa hukum  nikah  mut‟ah  tidak  dibatalkan  oleh  al-Quran  atau  Nabi  Saw.  Menurut  ulama Syi‟ah,  nikah  mut‟ah  dilarang  pada  masa  Khalifah  Umar  bin  Khattab  dan  merupakan ijtihad Umar.

## Daftar Pustaka
Al-Kurki,  Ali  bin  Al-Husain. Jami’  al-Maqasid  fi  Syarh  al-Qawa’id .  Beirut: Muassasah Ali Bait li Ihya‟ At-Turath. 1991.
Ali , H.  Busyairi, Nikah  Mut’ah  Halal  atau  haram?. Cet.1.  Banjarmasin:  Ar-Risalah Islamic Centre Foundation. 2012.
Faza, Asrar Mabrur. Syi’ah dalam Kitab Sunni . Medan: Perdana Publishing. 2015
Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh , juz. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
Hasan, M.Ali. Perbandingan Mazhab. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.
Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam . Bandung: Pustaka Setia. 2000.
Khallaf, Abd. Wahab. Ilmu Ushul al-Fiqh . Jakarta: Al-Haromain. 2004.
Hidayat,  Deden.  “Relevansi  Ijma‟  Dan  Qiyas  Dalam  Struktur  Hukum  Islam  Dan Struktur Hukum  Positif Di  Indonesia”. Istinbath: Jurnal Hukum . Vol 16, No.1, (Mei 2019). 67-81.
May,  Asml.  “Kontroversi  Status  Hukum  Nikah  Mut‟ah  (Analisis  Terhadap  Pendapat Para Ulama)”. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum . Vol. 46. (2012). 168-183.
Rais, Isnawati. “Praktek Kawin Mut‟ah di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”. Jurnal Ahkam : Vol. XIV. No. 1. (2014). 83-104.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Prenada  Media.
2006.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh . Juz. 1. Jakarta: Kencana, 2009.
Shihab, Quraisy. Perempuan. Jakarta: Lentera Hati. 2005.
Subhani, Ja‟far. Syi’ah: Ajaran dan Praktiknya. Jakarta: Nur Al-Huda. 2012.
Thalib, Mohammad. Terj, Sayyid Sabiq Fikih Sunnah . Juz. 6. Bandung: PT al-Ma‟arif. 1980.
Zahrah, Abu al-Ahwal al-Syakhsiyya . (Mesir: Dar al-Fikr. 1967.