## GERILYA DI LADANG MINYAK SEBAGAI PERLAWANAN RAKYAT AHVAZ TERHADAP DISKRIMINASI SOSIAL PEMERINTAH IRAN DI PROVINSI KHUZESTAN (1925-2017)

## Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang
Abstrak: Selama  integrasi  nasional,  pemerintah  mendiskriminasi  orang-orang  Ahvaz yang  berbudaya  Arab  dengan  mengasimilasi  budaya  Persia  (Persianisasi)  ke  dalam sistem  sosial  masyarakat  Iran.  Namun,  karena  akumulasi  historis  yang  dilakukan pemerintah  Iran  kepada  orang-orang  Ahvaz,  mereka  mulai  menahan  gerilyawan  di ladang  minyak  sebagai  perlawanan  terhadap  ketidakadilan.  Perlawanan  orang-orang Ahvaz  membuat  pemerintah  Iran  lebih  represif  terhadap  pemberontakan,  karena  di Khuzestan memiliki cadangan minyak besar dan pintu perdagangan ke Teluk Persia dan Irak membahayakan geopolitik Iran di Teluk Persia.
Kata  Kunci :  Orang-orang  Ahvaz,  Pemerintah  Iran,  Gerilya  di  Lapangan  Minyak, Provinsi Khuzestan.
Abstract: During national integration, the government discriminated against the Ahvaz people  who  were  Arabically  cultured  by  assimilating  the  Persian  culture (Persianization) into the social system of Iranian society. However, due to the historical accumulation  which  the Iranian government did  to the people of Ahvaz,  they began to hold guerrillas in the oil field as a resistance to injustice. The Ahvaz people's resistance made  the  Iranian  government  more  repressive  against  the  insurgency,  because  in Khuzestan  had  huge  oil  reserves  and  trade  doors  to  the  Persian  Gulf  and  Iraq endangered Iranian geopolitics in the Persian Gulf.
Keywords: People  of  Ahvaz,  Government  of  Iran,  Guerrilla  in  Oil  Field,  Khuzestan Province.

## PENDAHULUAN
Setiap nation-state yang ada di dunia memiliki
peristiwa sejarah yang membentuk
karakteristik  masyarakat  yang  berbeda-beda. Akumulasi  historis  di  masa  lampau  negara- bangsa  ( nationstate )  memengaruhi  masa depannya mengatur sistem sosial-budaya yang multietnis.  Apa-bila  negara-bangsa  ( nation- state )  tidak  mapu  mengatasi  “riak”  dari akumulasi  historis  di  masa  lampau,  maka jangankan  mengejar  ketertinggalan  dengan negara  lain,  menjaga  keutuhan  negara  pun tidak bisa.
Negara-bangsa  yang  dibentuk  atas multietnis  dan  multiagama  merupakan  sarana relasi  sosial  dalam  menjaga  persatuan  tanah air. Keberagaman di dalam sistem sosial suatu negara-bangsa semestinya menjadi keniscayaan  bersatu  menghilangkan  ikatan- ikatan  primordialisme  dan  etnosentrisme apalagi membentuk diskri-minasi sosial secara terstruktur.  Tentu  tidak  mudah  bagi  negara- bangsa  “melu-nakkan”  kelompok-kelompok sosial  yang  beranekaragam  sebagai  sebuah identitas nasional yang terintegrasi.
Percikan konflik antar kelompok masyarakat dapat diminimalisir dengan mengatur  keanekaragaman  masyarakat  ke dalam  kebijakan  berkeadilan  dan  berperi- kemanusiaan  agar  terhindar  dari  disinte-grasi nasional  (Grosby,  2011:53-54).  Namun,  pada kasus  Iran  yang  terdiri  dari  berbagai  macam etnis  dan  agama,  timbul  masalah  dari kebijakan  akan  pengaturan  sosial  penduduk mayoritas  dengan  minoritas.  Penduduk  Iran tahun 2017 berjumlah 80.956.243 jiwa dengan mayoritas pen-duduk berbangsa Persia (World Popula-tion  Review,  2017).  Berdasarkan etnisitas,  negara  Iran  terdiri  atas  Persia (Farsi/Parsi)  51%,  Azeri  24%,  Gilaki  dan Mazandarani 8%, Kurdi 7%, Arabistan (Arab) 3%, Ba-luchi (Baluch/Baluchist) 2%, Lor dan et-nis lain sebesar 1% (Abud, 2014:1).
Berdasarkan  data  tersebut,  etnis  Persia sebagai major  society malah  “mengamini” kebijakan pemerintah untuk mendiskriminasisosialkan etnis minoritas, yang ternyata hukum negara Iran men-dukung Persianisasi. Realitas
ini sungguh mencengangkan  bagi  Negara  di  luar  Iran, sebab  sangat  jarang  pemberitaan  tentang pergolakan  di  Iran.  Diskriminasi  sosial ditujukan  sebagai  legitimasi  yang  sah  kepada ma-syarakat  berbudaya  Persia  dan  beragama Syiah  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan dan  geopolitik  negara  Iran  di  Teluk  Persia (Abud, 2014:3).
Terdapat  ketimpangan  pada  kelas-kelas sosial antar masyarakat di dalam sistem sosial- budaya  masyarakat  Iran,  di  mana  hanya penduduk  beretnis  Persia  saja  yang  boleh menentukan  kebijakan  pembangunan  dan kesejahteraan.  Dengan  begitu,  masyarakat beretnis Persia selaku etnis mayoritas memperoleh  legitimasi  sosiopolitik  yang  kuat untuk melakukan “penyingkiran” kepada etnis minoritas  non  Persia  yang  mengancam  posisi me-reka  di  puncak  kelas.  Tujuannya  agar dapat mengontrol kehidupan penduduk beretnis minoritas non Persia melalui kebijakan negara sekaligus menjamin stabilitas
geopolitik negara dari pemberontakan.
Pemerintah  Iran  menggunakan  diskriminasi sosial kepada rakyat Ahvaz untuk
membanggakan  masyarakat  beretnis  Persia sebagai trah peradaban  agung  Persia,  tidak lain  untuk  mensuperioritaskan  identitas  ke- Persia-annya.
Akibat  diskriminasi  sosial  ini,  rakyat Ahvaz tersegregasi dari sistem sosial masyarakat  Iran  mengelompok  berdasarkan etnis  dan  agama  yang  sama.  Peristiwa  yang sama juga terjadi dengan etnis mino-ritas lain. Mereka  tidak  bisa  berinteraksi  sosial  dengan masyarakat beretnis Persia maupun
masyarakat  etnis  minoritas  lainnya  dalam menumbuhkan  kesadaran  negara  Iran  milik bersama!.  Dahulu  rakyat  Ahvaz  di  Provinsi Khuzestan  kemudian  menjadi  daerah  otonom atas  perjanjian  antara  Turki  Ottoman  dengan Kerajaan
Safawi untuk membentuk pemerintahan  dan  identitas  berbudaya  Arab abad 14-17 (Hamid, 2015).
Namun  menjelang  runtuhnya  Tur-ki Ottoman,  pada  abad  ke-19  terjadi  per-janjian politik  antara  Turki  Ottoman  dengan  Inggris yang  menguasai  Irak-Iran  menyebabkan wilayah  Khuzestan  di  inte-grasi  ke  dalam wilayah  Iran  (Abud,  2014:  28).  Semenjak terintegrasi ke dalam wila-yah Iran, Khuzestan diberi  hak  eksplorasi  dan  eksploitasi  oleh Inggris.  Sejak  saat  itu  juga,  Ahvaz  di  bangun kilang  minyak  dan  gas  yang  cukup  bagi pemerintah Inggris dan Iran.
Setelah  menjadi  wilayah  Iran,  rak-yat Ahvaz  mulai  mengalami  proses  peru-bahan dan  dehumanisasi  terhadap  kelom-poknya  di dalam  sistem  sosial  yang  baru  akibat perjanjian  Inggris  yang  ingin  men-dirikan Anglo-Iranian  di  kawasan  Asia  Barat  Daya. Mereka  menjadi  tidak  otonom  di  bawah pemerintah  Iran  untuk  tidak  ada  satu  pun negara  asing  (baik  Inggris,  Rusia,  maupun Jerman) yang mendukung kem-balinya pemerintahan Ahvaz seperti sebelum integrasi nasional  (Khazaal,  2008:  128).  Tentunya pelarangan  tersebut  bertu-juan  melindungi
kepentingan geopolitik Iran, Inggris, dan Rusia menghadapi  Perang  Dunia  I  dan  II  terutama menjamin  eksistensi  akses  perdagangan  dan minyak dari dan ke Khuzestan di Teluk Persia. Hasil  dari  kilang  minyak  Khuzestan  mem- peroleh  pendapatan  216  juta  lira  yang  di  bagi ke Anglo-Iranian  Oil  Company (AI-OC)  dan pemerintah  Iran,  lantas  tidak  membuat  rakyat Ahvaz sejahtera (Zayar, 2002:20).
Kondisi ini terus berlangsung dari masa ke  masa,  sehingga  rakyat  Ahvaz  kehilangan identitas ( identity loss ) selaku etnis Arabistan. Rakyat Ahvaz di dalam kehidupan kelompoknya  menggunakan  budaya  Arab untuk berinteraksi antar sesama, membaca Al- Quran,  menguman-dangkan adzan, pemberian nama  sese-orang  atau  jalan,  menutup  aurat (meng-gunakan cadar dan gamis), pembelajaran  di  kelas,  dan  lain-lain.  Rakyat Ahvaz ha-rus dipersianisasikan sebagai bentuk dari  pemerintah  Iran  membumikan  dan  me- lestarikan  kebudayaan  Persia  ke  warga negaranya.  Sungguh  menderita  secara  psi-kis rakyat Ahvaz tidak bisa menampilkan identitas ke-Arab-annya  di  tengah  masyarakat  Iran. Padahal  pemerintah  selalu  menyuarakan kemerdekaan  dan  kebebasan  berpendapat kepada seluruh warga negaranya yang dijamin di dalam hukum negara Syiah di bawah sistem Mullah (ulama)  (Ahvaz  Human  Rights Organi-zation, 2007).
Tekanan  psikis  yang  diterima  rakyat Ahvaz  memicu  percikan  untuk  mengadakan perlawanan  terhadap  pemerintah  Iran  yang selama  92  tahun  menganaktirikan  mereka dibandingkan  dengan  masyarakat  Persia  yang berada  pada  kelas  sosial  pertama.  Pada akhirnya, mereka memilih bergerilya di ladang mi-nyak  di  Provinsi  Khuzestan  menghancur- kan  dan  merebut  kilang-kilang  minyak  yang ada  di  provinsi  tersebut  agar  pemerintah menghapus  segala  manifestasi  diskriminasi sosial kepada rakyat Ahvaz. Gerilya di ladang minyak ini justru men-jadi arena pertempuran Iran  Army  Force (IAF) dengan  pasukan pemberontak  Ahvaz,  kedua  kubu  sama-sama
melindungi kepentingan masing-masing, sehingga  sulit  menemukan  titik  perundingan saat  mediasi  konflik.  Korban  jiwa  berjatuhan se-mentara  kerugian  harta  benda  tidak  bisa ditaksir  mengingat  gerilya  di  ladang  minyak ( oil  field )  ini  dilakukan  rakyat  Ahvaz  sengaja ditutup-tutupi pemerintah Iran.
Dalam  tulisan  ini,  peneliti  berusaha menjelaskan secara komprehensif-historis dari sudut  pandang  emik  rakyat  Ahvaz  atas perlakuan  pemerintah  Iran  selama  ini  kepada minoritas.  Narasi  yang  dibentuk  pemerintah
Iran kepada
dunia internasional
menggambarkan  pihak  rakyat  Ahvaz  sebagai obyek terjadinya pemberontakan dalam negeri yang  menciptakan instabilitas dan diberi label ( labeling )  “teroris”.  Tujuannya  agar  dunia inter-nasional tidak berempati pada perjuangan rakyat  Ahvaz  menghilangkan  diskriminasi sosial  yang  selama  92  tahun  merusak  psikis dan  semangat  menampilkan  iden-titas  budaya etnis  Arab.  Membantu  perju-angan  mereka sama  saja menyatakan  perang kepada pemerintah  Iran  yang  memiliki  persenjataan nuklir  di  kawasan  Asia  Barat  Daya  setelah Israel.
Tulisan  pada  penelitian  ini  mem- berikan  analisis-historis  kontekstual  untuk lebih  “demokrasi  sosial”  memberi  kesem- patan  memperbaiki  nasib  dan  membangun negeri kepada etnis minoritas (penduduk) non Persia.  Tulisan  ini  memuat  pembahasan tentang  gambaran  umum  Provinsi  Khuzestan, latar  belakang  perlawanan  rakyat  Ahvaz terhadap pemerintah Iran di Provinsi Khuzestan,  dan  gerilya  di  ladang  minyak sebagai sebuah perlawanan terhadap pemerintah Iran di Provinsi Khuzestan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  tulisan  ini menggunakan metode sejarah. Adapun
prosedur dalam penelitian ilmu sejarah adalah sebagai  berikut:  menentukan  permasalahan, heuristik,  verifikasi,  interpretasi,  dan  terakhir
historiografi  ( historical  writing ).  Prosedur tersebut merupakan bagian yang harus dilewati sejarawan  maupun  ilmuwan  sosial-budaya yang  menggunakan  metode  sejarah  untuk menganalisis  secara  kritis  peristiwa  masa lampau  dalam  mesintesiskan  fakta-fakta  yang diperoleh dari sumber-sumber menjadi sebuah narasi yang apik (Daliman, 2012:28).
Prosedur  pertama  adalah  menentukan permasalahan. Menentukan permasalahan lebih  baik  dan  utama  dari  metode  sejarah, karena  peneliti  dapat  memfo-kuskan  pokok permasalahan  sebagai  fokus  penelitian  dan perhatian peneliti terhadap masalah. Maka dari itu,  permasalahan  di  dalam  tulisan  ini  adalah bagaimana  gerilya  yang  dilakukan  rakyat Ahvaz  di  ladang  minyak  di  Provinsi Khuzestan  terhadap  pemerintah  Iran  dalam upaya  meng-hilangkan  diskriminasi  sosial. Selama  Ahvaz  masuk  ke  dalam  wilayah  Iran pasca  perjanjian  Inggris-Iran,  pemerintah  Iran selalu mesegregasi dan  mengasimilasi (paksa) ke  dalam  penduduk  berbudaya  Persia  melalui Persianisasi  segala  lini  kehidupan  (politik, budaya,  sosial,  pen-didikan,  militer,  dan ekonomi). Tentunya akumulasi historis Ahvaz di  masa  lampau  ini  memunculkan  riak perlawanan  dalam  bentuk  front  perjuangan ( Ahvaz Democratic Popular Front /ADPF) dan partai  politik  ( Democratic  Solidarity  Party  of Al-Ahvaz )  kepada  sistem  sosial  masyarakat Iran  yang  terstratifikasi  oleh  pemerintah  Iran secara masif dan terstruktur.
Prosedur  kedua  adalah  heuristik,  pada prosedur  ini  peneliti  menemukan  sumber primer  dan  sekunder  mengenai  perlawanan rakyat  Ahvaz  terhadap  peme-rintah  Iran  di Provinsi Khuzestan. Sumber primer terdiri dari dokumen  resmi  peme-rintah  Iran,  surat-surat Ali  Abthahi  ( Sayed  Mohammed  Ali  Abthahi Letter  1998  M ),  deklarasi  Al-Muhammerah, Letter  of  Intention  to  Change  Ethnic Composition of Arabistan (Ahvaz) from Iran’s Armed Forces (IAF). Sumber primer di dalam tulisan  ini  bukan  sebagai  sumber  primer pertama melainkan sumber primer dari tangan
kedua  dan  ketiga  (Faisal  Khazaal  dan Ahvaz Human  Rights  Organization ).  Selain  dari dokumen,  sumber  primer  juga  berasal  dari laman situs ( website ) milik pergerakan bawah tanah  rakyat  Ahvaz: Ahvaz  Democratic Popular  Front (ADPF)  www.alah-waz.org,
Democratic  Solidarity  Party  of  Al-Ahvaz
(DSPA) www.alah-waz.info, The Arab Struggle  Movement  for  Liberations  of  Al- Ahwaz (ASMLA)  www.ahwazna.net  yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris maupun dari CIA.
Sementara sumber sekundernya berkaitan  tentang  Iran,  sistem  sosial-bu-daya masyarakat  Iran,  dan  konsep  politik  gerilya terdiri dari buku, jurnal, e-journal , artikel, dll. Pada  prosedur  ketiga  yakni  verifikasi  (kritik). Pada  prosedur  ini  pene-liti  melakukan  kritik internal  dan  kritik  eksternal  terhadap  sumber- sumber  yang diperoleh. Tujuan dari  verifikasi adalah  mencari  kebenaran  mengapa  rakyat Ahvaz mengadakan perlawanan dalam bentuk gerilya  di  ladang  minyak.  Kritik  pertama adalah  kritik  internal  berisi  mengenai  kritik akan substansi kertas dan tanggal pencatuman dokumen sezaman dengan temporal penelitian. Selanjutnya  adalah  kritik  eksternal  berupa warna  kertas,  asal-usul  dokumen  yang diterbitkan oleh Pemerintah Iran, individu atau dari pemberontak  Ahvaz, dan keaslian  doku- men  yang disalin dari pihak kedua dan  ketiga (Faisal  Khazaal  dan Ahvaz  Human  Rights Organization ). Pada prosedur keempat yakni
interpretasi,  peneliti  berusaha  memahami kontekstual  historis  pada  aspek  sosio-kultural dan ekonomi-politik dari rakyat Ahvaz selaku objek  yang  tertindas.  Mereka  mengangkat senjata  kepada  pemerintah  atas  diskriminasi sosial, yang menye-babkan mereka tersegregasi di dalam sis-tem sosial masyarakat  Iran.  Pada  tahapan  ini  peneliti menggunakan konsep ilmu-ilmu sosial (politik-militer)  yakni  perang  gerilya  pada perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Ahvaz di  ladang  minyak.  Tentunya  secara  umum
gerilya dipahami sebagai kegiatan militer yang dilakukan  di  hutan-hutan  berbeda  dengan gerilya rakyat Ahvaz yang dilakukan di ladang minyak yang berada di gurun pasir.   Menurut S.  Kalyanaraman  (2003)  konsep  gerilya  me- ngalami  perkembangan  mulai  dari  masa Romawi  Kuno  hingga  abad  ke-21  dengan beberapa  perubahan  tempat  seperti  di  gurun, hutan, perkotaan, pedesaan, atau-pun di ladang minyak  maupun  perubahan  bentuk  misalnya jihad di Afghanistan dan Pakistan serta urban guerrilla di  negara-negara  Amerika  Latin. Gerilya  dipahami  sebagai  sebuah  bentuk peperangan dimana pihak yang secara strategis lemah  meng-anggap  serangan  taktis  dalam bentuk,  waktu,  dan  tempat  yang  dipilih . Gerilya  dilakukan  oleh  sekelompok  kecil orang-orang yang berperang melawan “tentara penjajah”  yang  superior  atau  untuk  mele- mahkan pertahanan terakhir atas wilayah yang ditaklukkan; oleh pihak yang lebih lemah, atau
sebagai  sarana  pelengkap  dalam  perang konvensional;  dan  pada  tahap  awal  perang revolusioner  yang  bertujuan  menggulingkan otoritas  politik  yang  sah  (Kalyanaraman, 2003:172).
Ruang  spasial  pada  tulisan  ini    Yaitu Provinsi  Khuzestan  yang  merupakan  wilayah etnis  Ahvaz  berbudaya  Arab  dan  beragama Islam  Sunni  di  Iran.  Sementara  itu  ruang temporalnya  peneliti  batasi  dari  tahun  1925- 2017  sebagai  waktu  terjadinya  gerilya  rakyat Ahvaz  terhadap  diskrimi-nasi  sosial  oleh pemerintah  Iran.  Fokus  penelitiannya  yaitu perlawanan  rakyat  Ah-vaz  dalam  bentuk gerilya  di  ladang  mi-nyak  di  Provinsi Khuzestan. Penelitian ini merupakan
kajian/studi  Hubungan  Inter-nasional,  Sejarah Militer, Sejarah Politik, dan Sejarah Asia Barat
Daya.  Di  dalam  penelitian  ini  menggunakan model sejarah strukturalis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Khuzestan
a. Geografis Ahvaz  adalah  sebuah  ibukota  yang berada  di  provinsi  Khuzestan  di  Iran  dengan luas  370.000  km².  Zagros  adalah  rangkaian gunung  yang  bertindak  sebagai  penghalang alami  untuk  memisahkan  Arabistan  dari  Iran dan  terletak  di  provinsi  barat  daya  yang  saat ini  dikenal  sebagai  Khuzestan  Iran  (lihat gambar  1)  (Khazaal,    2008:11).  Ini  adalah rumah bagi orang-orang Ahvaz yang membentuk lebih dari 70% populasi Arab dari apa yang seka-rang disebut Provinsi Khuzestan, dan mereka terus-menerus mengalami  penga-niayaan  di  bawah  rezim Iran.  Ahvaz  yang  beretnis  Arab  merupakan mayoritas  popu-lasi  demografi  di  Khuzestan yang  bera-liran  Islam  Sunni  dengan  total penduduk  sebesar  2,4  juta  (3%  dari  80  juta total  penduduk  nasional  Iran)  (World  Popula- tion Review, 2017).
Berada  terutama  di  barat  daya  Iran, orang-orang  Ahvaz  Arab  adalah  salah  satu kelompok etnis di Timur Tengah yang pa-ling tidak  beruntung.  Di  Provinsi  Khu-zestan  ini semenjak kolonial Inggris me-nemukan minyak  di  wilayah  tersebut,  me-nyumbang  ± 90%  total  produksi  minyak  nasional  Iran  dari pendapatan perkapita nasional (Ahvaz Human Rights  Orga-nization,2007:6).  Sementara  itu, minyak  dan  gas  Khuzestan  merupakan  tulang punggung  ekonomi  Iran,  orang-orangnya dipandang paling buruk, merupakan anca-man oleh  pemerintah  Iran  karena  tinda-kan pemberontakan mereka.
Pendapatan  minyak  dan  gas  dari provinsi  ini  sebagian  besar  dihabiskan  di tempat  lain,  sejauh  pemerintah  Iran  secara konsisten  menolak  untuk  mengalokasikan hanya  1,5%  dari  pendapatan  minyak  ke Khuzestan seperti yang diminta oleh perwakilan  provinsi  di Majlis (parlemen) (Khazaal,  2008:12).  Selain  dikaruniai  la-dang minyak,  Khuzestan  berada  di  Teluk  Persia yang merupakan jalur perdagangan internasional  menghubungkan  kawasan  Asia
Barat  Daya  (Timur  Tengah)  dengan  kawasan Asia Selatan.
Provinsi  Khuzestan  pada  dasarnya dapat dibagi menjadi dua wilayah, perbu-kitan dan daerah pegunungan di utara Ahvaz Ridge , dan  dataran  serta  lahan  rawa  disebelah selatannya.  Daerah  ini  diirigasi  oleh  sungai Karoun, Karkheh, Jarahi, dan Maroun. Bagian utara terdapat minoritas non-Persia (Bakhtiari- Azeri),  sementara  bagian  selatan  selalu memiliki  kelompok  minoritas  yang  beragam. Provinsi  ini  berbatasan  dengan  Provinsi  Ilam, Chahar-mahaal dan Bakhtiari, Kohgiluyeh dan Boyer-Ahmad,  serta  Bushehr.  Selain  itu  juga berbatasan dengan Irak dan Teluk Persia. Saat ini, Khuzestan masih mem-pertahankan kelompoknya  yang  berane-karagam,  yang terdiri  dari  orang-orang  Arabian  (Arab), Persia, Bakhtiari dan et-nis Qashqais, dan Lors (CIA, 1980:1).
Khuzestan memiliki potensi besar untuk ekspansi pertanian, yang hampir tak tertandingi  oleh  provinsi-provinsi  lain  di negara  itu.  Sungai  besar  dan  permanen mengalir  ke  seluruh  wilayah  yang  berkon- tribusi  terhadap  kesuburan  tanah.  Karun, sungai paling effluen bagi Iran, sepanjang 850 kilometer,  mengalir  ke  Teluk  Persia  melalui provinsi  ini  (CIA,1980:1).  Potensi  pertanian sebagian besar sungai ini, bagaimanapun, dan terutama  di  bagian  bawahnya,  terhambat  oleh air  yang  mem-bawa  garam,  yang  jumlahnya meningkat  seiring  arus  sungai  menjauh  dari sumber pegunungan dan perbukitan (Karandish,  2011:47).  Sungai  ini  digunakan sebagai perikanan oleh rakyat Ahvaz.
Iklim  Khuzestan  umumnya  sangat panas  dan  terkadang  lembab,  terutama  di selatan,  sementara  musim  dingin  jauh  le-bih dingin  dan  kering.  Suhu  musim  panas  secara rutin melebihi 45°C dan di musim dingin bisa turun  di  bawah  titik  beku,  dengan  hujan  salju sesekali,  sampai  ke  se-latan  ke  Ahvaz.
Khuzestan mungkin ada-lah salah satu tempat terpanas  di  bumi  dengan  suhu  maksimum  di musim  panas  yang  melonjak  hingga  55°C dengan  suhu  mendekati  60°C  (Ahvaz  Human Rights  Organization,2007:6-7).  Khuzestan mem-punyai  bentang  alam  padang  pasir,  se- hingga    mengalami  banyak  badai  pasir ( sandstroms ).
b. Politik Khuzestan beragam secara etnik menjadi  rumah  bagi  banyak  kelompok  et-nis yang  berbeda.  Hal  ini  berpengaruh  pa-da politik  pemilihan  Khuzestan,  dengan  hak minoritas  etnis  memainkan  peran  pen-ting dalam  budaya  politik  provinsi  terse-but. Apalagi  pemerintah  Iran  melihat  po-litik Khuzestan  sangat  mempengaruhi  po-litik  dan keamanan nasional. Lokasi geo-grafis provinsi yang  berbatasan  dengan  Irak,  Kuwait,  Qatar, dan  Bahrain  serta  sumber  dayanya  juga menjadikannya  ka-wasan  yang  sensitif  secara politis rentan intervensi asing.
Etnis  Arab  di  Khuzestan  mengeluhkan distribusi  pendapatan  yang  diha-silkan  oleh sumber  daya  minyak  dengan  klaim  bahwa pemerintah  pusat  gagal  dalam  penciptaan lapangan  kerja,  proyek  rekonstruksi  pasca perang dan kesejahteraan dari menginvestasikan  keuntungan  dari  migas. Indikator pembangunan ma-nusia yang rendah di masyarakat Ahvaz berbeda  dengan masyarakat Persia di Khuzestan (Duheaume,2017a).  Hak  mino-ritas  sering diidentifikasi  dengan  masalah  strategis,  yakni sebagai  kerusuhan  etnis  yang  dirasakan pemerintah Iran dihasilkan intervensi pemerintah asing untuk  mele-mahkan industri minyak  negara  dan  stabilitas  dalam  negeri. Politik  Khuzestan  memiliki  kepentingan internasional  dan  melampaui  wilayah  politik elektoral dalam negeri.
Gambar 1. Letak Geografis Provinsi Khuzestan yang berpenduduk Arab (Sumber: Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC),2014:56).
Maksudnya  apabila  Khuzestan  jatuh kepusaran  konflik  maka  akan  meng-ganggu kepentingan  politik  internasional  dalam  hal stabilitas kawasan dan energi, walaupun dalam politik elektoral mereka antipati dan membentuk partai sendiri. Untuk
membendung  pergerakan  politik  moderat- radikalis  rakyat  Ahvaz,  peme-rintah  Iran melakukan pembagian proporsi politik berdasarkan geohistoris etnis (lihat gambar 2). Pembagian politik tersebut berdasarkan geohistoris  etnis,  dikarenakan  Iran  pada  masa Persia  berdatangan  suku  bangsa  dari  Arab, Baluchi,  Kurdi,  Azeri,  dan  lain-lain  untuk bermukim  di  Iran.  Pembagian  politik  tersebut memengaruhi  peta  politik  elektoral  pemilih dalam  me-mobilisasi  suara  kepada  kandidat calon  maupun  meraih  simpati  dari  pemilih oleh kandidat calon.
Munculnya  gerakan  reformasi  pas-ca
Reza Pahlevi (Revolusi Islam Syiah)
menawarkan  etnolinguistik  pinggiran  dan etnoreligius  minoritas  menjanjikan  oto-nomi daerah  yang  lebih  besar  dan  hak  yang  lebih adil. Tuntutan semacam itu sebagai kebebasan berekspresi.  Setiap  pemilu  diadakan,  para kandidat  calon  presiden  menyuguhkan  janji- janji  manis  untuk  memikat  etnis  minoritas memi-lihnya  dan  berkoalisi  dengan  etnis Persia  menghadapi  kandidat  dari  lain  (Curtis & Hooglund,2008:229).
Namun,  janji  manis  untuk  meng- hormati  hak-hak  dan  kewajiban  rakyat  Ahvaz tak  kunjung  datang.  Karena  rayat  Ahvaz dianaktirikan  oleh  para  pmimpin  Iran  secara terus-menerus,  maka  mereka  mem-bentuk Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA)  di  bawah  Habib  Jabr  al- Ka’bi  tahun  1999  dan  berbagai  organisasi perjuangan seperti Ahvaz Democratic Popular Front (ADPF)  dan Democratic  Solidarity Party  of  Al-Ahvaz (DSPA).  Pemerintahan Islam  Iran  gagal  mengubah  apapun  dari  era Shah Pahlevi, ketika minoritas digeser sampai batas  maksimum  dan  fasisme  Persia  pada puncaknya  juga  telah  memulai  pengor- ganisasian  massa  dari  keragaman  etnis  yang terpisah dalam dekade terakhir 90-an.
Organisasi  tersebut  menjadi  wa-dah militan rakyat Ahvaz menuntut pem- berhentian  segala  diskriminasi  so-sial  ter- hadap mereka dan etnis minoritas Iran lainnya. Etnis Arab di provinsi ini tidak mau berkoalisi dengan etnis Persia, sebab secara kultural dan linguistik rakyat Ahvaz adalah keturunan Arab yang  beragama  Islam  Sunni.  Aktivis  Arab  di Khorram-shahr memprotes kurangnya kemajuan  dalam  hak-hak  Arab  (FILDH  &
LDDHI, 2003:55).
Gambar 2. Wilayah Pembagian Iran berdasarkan geoetnisitas (Sumber: http://www.kavehfarrokh. com/wp-content/uploads/2010/11/Bernard- Lewis-Plan-2011.jpg).
Pemerintah  pusat  telah  mengelu-arkan surat  edaran  melarang  berbahasa  Arab  untuk mata  pelajaran  akademis  yang  kebanyakan murid  dan  gurunya  orang  Arab.  Meskipun tidak  mungkin  memperoleh  surat  edaran  atau keputusan berkaitan dengan larangan penggunaan  bahasa  Arab  di  masyarakat  dan tempat  umum,  banyak  laporan  menunjukkan bahwa  pem-batasan  dan  larangan  tersebut diberlaku-kan  secara  luas  dan  tidak  resmi (Justice  for  Iran,2013:6).  Pemerintah  Iran  di ba-wah  sistem Mullah Syiah  membatasi  etnis Arab dengan melebur ke dalam budaya Persia bertujuan  agar  tidak  berkembang-nya  paham Pan-Arabisme dan radikalis-me yang berupaya menjatuhkan pemerintah.
c. Sosial dan Budaya Iran adalah negara yang beragam secara etnik dan religius, namun keraga-mannya telah ditumbangkan  berulang  kali  oleh  negara sebagai  sarana  untuk  menya-jikan  dan mempertahankan persatuan nasi-onal.
Pemimpin  Iran,  baik  selama  dinasti  Pahlavi dan  kemudian  revolusi  Islam,  telah  lama khawatir  bahwa  kaum  minoritas,  yang sebagian  besar  berada  di  pinggiran  provinsi, menimbulkan  ancaman  terhadap  kedaulatan nasional  dan  integritas  teri-torial.  Upaya
terdahulu untuk menegaskan kembali identitas etnolinguistik  melalui  pakaian  atau  bahasa lokal  telah  ditentang  sebagai  upaya  eksplisit untuk melemahkan negara. Meskipun kelompok-kelompok ini termasuk, antara lain, orang Arab, Kurdi, Baluchis, Turkmen, Azeri, dan  Lurs  terdiri  dari  kira-kira  setengah  dari populasi  Iran,  kebutuhan  lokal  mereka  telah diabaikan  oleh  pemerintah  menimbulkan keluhan politik, sosiokultural, dan ekonomi.
Lebih  dari  setengah  Ahvaz,  terma-suk hampir  semua  orang  Persia  tinggal  di  daerah perkotaan, lebih dari 40% di empat kota besar di Provinsi Khuzestan pada tahun 1980: Ahvaz (329.000),  Abadan  (297.000),  Khorramshahr (147.000), dan Dezful (110.000) (CIA,1980:2).  Peme-rintah  mengumumkan pada  tahun  2005  bahwa  pihaknya  akan membangun reaktor nuklir di Khuzestan yang akan  menjadi  Reaktor  Energi  Ringan  PWM berka-pasitas  360  MW  (Khazaal,2008:20). Khu-zestan juga  merupakan rumah bagi salah satu dari enam zona perdagangan bebas di Iran yang  disebut the  Arvand  Free  Trade  Zone
(Ahvaz Human Rights Organization ,2007:12). Zona perdagangan ini menjadi batu sandungan  perdagangan  internasional  Iran dengan negara-negara Teluk dan Asia Selatan
dalam  menciptakan  stabilitas  Teluk  Persia ( Persia Strait ).
Tingkat pengangguran resmi untuk Iran terletak  sekitar  12%,  namun,  di  Khuzestan tingkat  pengangguran  melayang  hampir  20% (Khazaal,2008:20).  Sementara  itu  secara ekonomi  rakyat  Ahvaz  masih  mengandalkan pendapatan  dari  minyak  dan  gas  yang dibangun  Sovyet  selama  ta-hun  1960-1970an, agrikultural,  dan  peter-nakan  (CIA,  1980:4  & 5).  Mayoritas  pria  dewasa  Arab  perkotaan adalah  pekerja  ti-dak  terampil  ( unskilled workers ),  teruta-ma  di  industri  minyak  dan gas.  Orang-orang  Arab  juga  bekerja  dalam perdaga-ngan  dan  layanan,  dan  sekelompok kecil  profesional  Arab  telah  muncul  sejak  ta- hun 1980an (Curtis & Hooglund, 2008: 100).
Banyak  orang  Arab  yang  tinggal  di sepanjang  pantai  Teluk  Persia  meperoleh pendapatan  keluarga  dari  penangkapan  ikan atau  dari  operasi dhow (kapal  kecil)  yang terlibat  dalam  perdagangan  antara  Iran  dan negara-negara  Arab  Teluk  di  Teluk  Persia (Shahibzadeh,  2015:120).      Rakyat  Ahvaz (Ahwazi)  memiliki  budaya  Arab  sama  seperti di  negara-negara  Teluk  yaitu  memakai  baju gamis  dan keffiyeh (laki-laki),  memakai  cadar dan pakaian hitam untuk perempuan, menggunakan bahasa Arab dan makan dengan makanan  khas  Arab.  Budaya  Arab  yang mendarah  daging  pada  rakyat  Ahvaz  inilah mereka  memperjuangkan  kebebasan  dan keseta-raan  dari  perlakuan  diskriminasi  sosial oleh  pemerintah  Iran  (Shahibzadeh,  2015: 121).  Di  Khuzestan  sendiri,  rakyat  Ahvaz tidak  hanya  berbahasa  Arab  melainkan berbahasa  Persia  dengan  dialek  Bakhtiari, Elam,  dan  Qashqai  (Karandish,  2011:59). Rakyat  Ahvaz  telah  beramalgamasi  de-ngan berbagai etnis selama ratusan tahun.
Latar Belakang Perlawanan Rakyat Ahvaz terhadap Pemerintah Iran di Provinsi Khuzestan Tahun 1857-1910, Inggris dan
Nashiruddin  Syah  Al-Qajari  menghor-mati
kedaulatan rakyat Ahvaz di Khu-zestan sesuai perjanjian  Ardrum  II  dengan  catatan  Inggris- Iran  boleh  membangun  perekonomian  disana (Khazaal, 2008:12). Pada masa Qajar dibangunlah  kilang  minyak  oleh Anglo  - Iranian  Oil  Company (AIOC)  tahun  1910 untuk  keperluan  politik  dan  perang  Inggris  di Asia  Barat  Daya  (Karandish,  2011:70). Modernisasi  Iran  yang  berlangsung  masa Qajar  memberi  konsekuensi  berat  akan kehadiran  bangsa  Inggris  yang  memenuhi kebutuhan  finansial  pembangunan  dalam negeri.
Inggris  dan  Qajar  menunjuk  pangeran kerajaan menjadi gubernur provinsi pada abad ke-19, guna meningkatkan keku-asaan mereka berhubungan dengan kepala suku di Khuzestan, Sheikh Kha’zal. Terjadi kerjasama antara  pemerintah  Qajar  dan  rakyat  Ahvaz untuk  membangun  sa-rana  dan  prasarana pembangunan  di  Khu-zestan.    Pembangunan infrastruktur  se-perti  jalan,  rumah  sakit, sekolah, dan pela-buhan bandar An- Nashiriyah dan Abadan menjadikan Khuzestan sebagai jalur per-dagangan
internasional Asia Barat Daya (Al-Rahwi,dkk, 2015:55).
Pembangunan  tersebut  guna  meng- hadapi  serangan  pasukan  Jerman  yang berkoalisi dengan pasukan Turki. Tidak hanya Inggris  yang  hadir  di  Iran  dalam  proses modernisasi,  namun  kehadiran  Ru-sia  di  Iran tahun  1872  sebagai na-tion  shopkeeper mendirikan  Kantor  Giro  dan  Bank  Pinjaman (KGBP)  Rusia  meng-usahakan  pembangunan jalur kerea api dari Transkaukasia ke utara Iran (Lenc-zowski, 1993:23). Justru Inggris memicu  ketegangan  antara  pemerintah  dan suku  setempat,  yang  sering  bertindak  sebagai proxy pemerintah  Inggris  (Ashgarzadeh, 2007:85).
Keamanan  Inggris  atas  rute  perda- gangan  dan  menjaga  pipa  instalasi  dan  kilang minyak  memfasilitasi  kegiatan  komersial  dan industri  Inggris  di  wilayah  tersebut,  sehingga ada  hubungan  patron-klien  dengan  suku
setempat.  Tidak  hanya  bersifat  geopolitik, namun  juga  koalisi  Iran-Inggris  bersifat politik-ideologi  yaitu  membendung  gerakan Pan-Turkiisme yang berkembang di Semenanjung  Arab  tahun  1925-1930-an  ke Iran  (Lenczowski,  1993:41).  Gerakan  ini menyuarakan per-satuan orang Arab ( Arabian union )  untuk  melawan  kolonialisme  dan imperialisme bangsa Eropa di tanah Arab.
Pengaruh paham Pan-Turkiisme tersebut  mempengaruhi  rakyat  Ahvaz  un-tuk memberontak.  Mereka berontak, karena Inggris  memberikan  bantuan  finansial  yang besar  kepada  pemerintah  pusat  tahun  1919 untuk  mendukung  integrasi  nasional  dan menekan  kemerdekaan  pada  etnis  minoritas (Ashgarzadeh,  2007:86).  Buju-kan  finansial dari Inggris, mendukung kesepakatan Perjanjian  Anglo-Persia  ta-hun  1919  secara luas dipandang sebagai pembentukan protektorat  Inggris  atas  Iran  (Curtis  & Hooglund, 2008:27).
Terjadi  kudeta  militer  tahun  1920  oleh Shah Reza Khan yang didukung Ing-gris guna melindungi  kepentingan  migas  di  Khuzestan, sehingga  mengakhiri  Di-nasti  Qajar.  Pada akhirnya,  pemerintah  Inggris  ikut  campur mengenai  independen  Arabistan  dan  tidak mendukung  Sheikh  Kha’zal  (Ashgarzadeh, 2007:86  &  Karandish,  2011:433).  Tujuan Inggris  ( British )  mendukung  Reza  Khan adalah agar perge-rakan komunis Sovyet tidak memperoleh  pengikut  di  Iran  terutama kalangan etnis minoritas.
Reza  Khan,  memberi  jalan  pada kekuatan  sentral  yang  menuntut  identitas Persia.  Sikap  otonom  ini  menyingkirkan identitas  multinasional  dan  multietnis  yang tinggal  di  Iran  (FILDH  &  LDDHI,  2003:11). Persia  menganggap  diri  mereka  sebagai keturunan  Arya  murni,  dengan  orang  Arab Semit  dianggap  sebagai  ang-gota  ras  yang inferior.  Pada  tahun  1925-1940,  Reza  Khan melakukan  restruktu-risasi  dan  penggabungan kesukuan  yang  dulunya  berdaulat  ke  dalam integrasi nasi-onal (Tamara, 2017:26).
Namun,  restrukturisasi  semacam  itu bukanlah  hal  baru  bagi  orang  Iran.  Me-reka pertama  kali  menguji  “program  bergaya Hitler” ini di Khuzestan, dengan menggunakan metode  yang  berlanjut  sampai  2017.  Sejak 1925, Ahvaz telah sangat menderita di tangan penyerbu Persia, Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC)  dan  milisi  Basij  yang  ganas (Hamid, 2015). Pemerintah Iran telah membuat penduduk Arab dan Sunni ketakutan oleh  teror.  Banyak  pemimpin  di  Iran  secara bergantian  menyebut  Ahwazi  (Ahvaz)  Arab sebagai "kelompok berbahasa Arab" (Shahibzdeh, 2015:119). Dengan Mullah bertekad untuk
mengubah  Iran  menjadi  negara  Syi'ah,  sama seperti sekarang sedang diuji di Suriah, setiap kelompok minoritas berada di bawah ancaman rezim Bashar Al-Assad, terutama jika  mereka menentang undang-undang tirani, atau menolak  ma-suk  Islam  (Duheaume,  2017b). Tidak  ada  orang  di  Ahvaz  yang  berani berbicara  me-nentang  kebijakan  rasis  negara, mendapati  diri  mereka  segera  dibungkam. Pasukan  keamanan  Iran  selalu  sangat  brutal setiap  kali  mereka  menyerang  melawan Ahvaz, dan menembaki kerumunan demonstran untuk membubarkan mereka. Ahvaz, Susangerd, Hoveyzeh, Shadegan (Doorak), Omidiyeh, dan
Khorramshahr  adalah  kota  utama  dengan orang-orang  yang  berbicara  bahasa  Arab, namun  memiliki  nasionalisme  Arab  yang cukup  besar  (Curtis  &  Hooglund,2008:  100). Meskipun kebutuhan identitas yang jelas untuk ditangani terus berlanjut dalam aliran kekayaan  ekonomi,  mendorong  isu  tersebut menyediakan  mekanisme  perla-wanan  atas diskriminasi sosial dalam ben-tuk apapun. Saat Muhammad Reza Pah-lavi berkuasa dari tahun 1941-1978,  pe-merintah  menekan  perlawanan terhadap  setiap  gerakan  oposisi  politik  yang dikha-watirkan  mengancam  kekuasaannya (Isawati, 2013:19).
Untuk  meredam  pemberontakan,  Reza
Pahlevi mengintruksikan Savak untuk
mengintimidasi kelompok yang membangkang  (Tamara,  2017:41).  Tindakan itu mencabut otonomi rakyat Ahvaz yang me- miliki  identitas  berbeda  dari  mayoritas  rakyat Iran yang beretnis Persia. Selain itu, dilakukan Persianisasi  telah  melibatkan  penyitaan  tanah Arab dan pemindahan paksa.
Setelah  mengalami  tindakan  ke-ras,
sejumlah Ahvazis yang tak terhitung jumlahnya  dipaksa  keluar  dari  tanah  me-reka dan pindah ke daerah lain. Di sisi lain, banyak orang  non-Persia  juga  di  paksa  masuk  agama Syiah  untuk  memungkinkan  mereka  mencari pekerjaan  dan  memberi  makan  keluarga mereka, karena pemerintah
Iran
mendiskriminasi  kaum  Sunni  atau  kelompok etnis  mino-ritas  lainnya  di  pasar  kerja (Duheaume,  2017a).  Pengalaman  modern komunitas  etnis  Arab,  yang  tinggal  di  sudut barat  daya  Iran,  terutama  di  provinsi  kaya minyak  Khuzestan,  ditandai  oleh  kesulitan modernisasi  yang  parah,  termasuk  margi- nalisasi  sosiopolitik,  kurangnya  kesem-patan ekonomi, dan degradasi lingku-ngan.
Kemudian,  pada  tahun  1979  terjadi  Revolusi Iran,  dimana  revolusi  ini  timbul  akibat ketidakpuasan  rakyat  Iran  kepada  Reza Pahlevi  atas  krisis  ekonomi  yang  menimpa Iran tahun 1970an (Isawati, 2013:24)
Revolusi  ini  membangkitkan  fun- damentalis  Islam  dengan  memproklamir-kan revolusioner  Syiah  (Zayar,  2002:94).  Kondisi tersebut  memicu  kekecewaan  atas  kebijakan Persianisasi  dan  perilaku  korup  pejabat  yang menyengsarakan rakyat. Pro-gram Persianisasi menyebabkan rakyat Ahvaz tidak memperoleh hak dan kewaji-ban sebagai warga negara.
Namun  nyatanya,  semenjak  ter-bentuk rezim  Islam  Syiah  (1979-2017),  diskriminiasi kepada  rakyat  Ahvaz  masih  berlanjut.  Sejak aneksasi  awal  Ahvaz  oleh  Iran,  situasi kemanusiaan  orang-orang  Ahvaz  Arab  terus berkembang,  dengan  tingkat  penindasan  oleh rezim  meningkat  setiap  hari,  berlanjut  ke kebijakan  seperti  penggunaan  nama  Persia (Al-Rawi,dkk, 2015:59). Pemerintah
mengadakan  ren-cana  uji  teritorial  sebagai upaya merubah perubahan komposisi populasi Arab  (baik  penduduk  maupun  pekerja  non- penduduk)  di  Khuzestan  dengan  penempatan orang-orang  etnis  berbahasa  Persia  dengan menyediakan lapangan kerja di daerah industri dan pertanian di Khuzestan ( Letter of Intention to  Change  Ethnic  Com-position  of  Arabistan (Ahvaz) from Iran’s Armed Forces (IAF) ).
Kebijakan  diskriminasi  juga  ter-jadi  di bidang  militer  terutama  usaha  pembatasan untuk  menjadi  calon  tentara.  Kebanyakan tentara  diisi  oleh  etnis  Persia  dan  etnis minoritas  yang  mau  berkoalisi  dengan pemerintah  (Duheaume,  2017b).  Diskriminasi sosial  mengakibatkan  peru-bahan  Ahvaz menjadi  kelas  sosial  kelas  dua.  Tujuannya adalah  pengurangan  se-pertiga  dari  total populasi Arab di Khuzestan ( Sayed
Mohammad Ali Abthahi Letter ).
Banyak  desa  disana  tanpa  sekolah  dan mereka  yang  beruntung  cukup  bersekolah dididik  di  Provinsi  Farsi.  Sekitar  80%  wanita Arab  buta  huruf  dibandingkan  dengan  50% pria. Lebih dari 30% orang di bawah 30 tahun menganggur  di  kawasan  industri  yang  sangat padat, terutama ka-rena orang Persia mendapat prioritas (Al-Habtoor,2015). Daerah mayoritas Arab di Khuzestan memiliki akses yang sangat terbatas  layanan  pemerintah,  termasuk  pe- nyediaan kesehatan dan pendidikan dasar yang layak.
Penduduk kota-kota  besar  seperti Khorramshahr  dan  Abadan  telah  menderita akibat  pemadaman  listrik  yang  sering,  dan distribusi  gas  yang  terfragmentasi  antar- penduduk  (Duheaume,  2017a).  Ribuan  orang tidak  memiliki  akses  terhadap  air  minum bersih,  karena  sungai  telah  dia-lihkan  ke Provinsi  Farsi  yang  kering  dan  masih  banyak yang  kekurangan  listrik  dan  gas  (Justice  for Iran,  2013:18).    Sebagian  akibat  dari kurangnya  investasi  dalam  la-yanan  dan infrastruktur  regional,  tingkat  pengangguran dan kemiskinan jauh di atas rata-rata nasional di Khuzestan (Duheaume, 2017a).
Meskipun  integrasi  antara  masya-rakat Arab  dan  Persia  semakin  meningkat  di  kota- kota  besar  di  provinsi  ini,  desa-desa  terpencil sebagian besar dipisahkan berdasarkan bahasa dan etnisitas. Permukiman non-Arab memisahkan  daerah  Arab  dengan  dinding pemisah.    Ketidakadilan  dan  penganiayaan terhadap  wacana  agama  sebagai  akibat memperkuat identitas Syiah  (Zweiri  &  Zahid, 2007:9).  Jadi,  melihat  situasi  Ahvaz  secara keseluruhan,  "re-strukturisasi  etnis"  yang dilakukan  peme-rintah  tidak  hanya  ditujukan untuk  agama,  namun  juga  ras  dan  identitas kesukuan  mereka  (Shahibzadeh,  2015:125). Kebija-kan  teokrasi  sosial  yang  selama  1979- 2017 dibentuk membantu etnis minoritas Arab menghasilkan perlawanan kepada pemerintah. Gerilya di Ladang Minyak sebagai Perlawanan Rakyat Ahvaz terhadap Diskriminasi Sosial Pemerintah Iran di Provinsi Khuzestan
Ketahanan kesukuan terhadap pa-sukan pemerintah pecah satu demi satu di Khuzestan. Setelah  hampir  lima  belas  bu-lan  akhirnya, detasemen  300  orang  tiba  di  Khuzestan  pada bulan  Oktober  1923  dan  ditempatkan  di Dezful  dan  Shushtar  (Karandish,2011:394). Penguatan  Pemerintah  Reza  Khan  membuat Kha’zal mengamatinya dengan waspada.
Pada  akhirnya  Sheikh  Kha’zal  dan rakyat  Ahvaz  mulai  mengadakan  gerilya  di ladang  minyak  tahun  1925.  Strategi  mi-liter dan perang tersebut dipertimbang-kannya atas dasar  keadaan  geografis  Khuzestan  yang bergurun  pasir,  apalagi  etnis  Arab  sudah terbiasa dengan gurun pasir. Dengan gerilya di ladang minyak yang bergurun dapat mematahkan  dan  mempersulit  serangan  dari pemerintah  Iran  yang  diwakili  IAF  ( Iran
Armied Force ).
Strategi gerilya ditentukan oleh kelemahan  pemberontak  dalam  kaitannya dengan kekuatan militer superior yang mereka
hadapi.  Karena  kelemahan  menghalangi percobaan langsung kekuatan dalam pertempuran terbuka, gerilyawan tentu
bertujuan  untuk  menolak  kemenangan  militer terhadap strategi penyangkalan gerilya mereka yang  tidak  bertujuan  mengendalikan  wilayah (Kalyanaraman, 2003:173). Maksudnya gerilya  rakyat  Ahvaz  (Ahwazi)  semata-mata bukan  mengu-asai  seluruh  provinsi  dari pendudukan  mi-liter  Iran,  namun  bagaimana gerilya  ini  menjadi  tolak  ukur  menghadapi pasukan Iran ke depannya.
Sebagai  gantinya,  operasi hit-and-run
dan penyergapan dilakukan untuk
melonggarkan kontrol negara atas wilayah dan populasi Arab (Al-Habtoor, 2015). Akibatnya, kebutuhan  persenjataan  gerilya  terbatas  pada senjata  ringan.  Perang  gerilya  relatif  murah untuk  upah,  meski  agak  mahal  untuk diimbangi.  Mereka  melakukan  pembunuhan kepada orang Persia yang menjaga sarana dan prasarana yang berada di kilang minyak dalam operasi hit and run serta penyer-gapan tentara Iran di berbagai tempat.
Gerilya  bertujuan  untuk  mengurangi tentara  musuh,  persediaan,  infrastruktur, ketenangan  pikiran,  dan  yang  terpenting, waktu.  Dengan  kata  lain,  perang  gerilya dirancang  untuk  menghancurkan  dari  musuh (Kalyanaraman,2003:173). Tindakan spo-radis menyabotase kilang dan pipa migas mengganggu  distribusi  minyak  dan  gas  di Khuzestan,  sehingga  cukup  besar  menu- runkan pendapatan energi Iran (CIA, 1980:iii).
Aksi  gerilya  tersebut  berlanjut  dari tahun  1949-1964,  diadakan  serangan  ke Abadan, Huwaizah di bawah komando Sheikh Yunus  Al-Ashi  dan  Sheikh  Rasyid  Kha’zal
Al-Ka’bi. Namun,
pemerintah
Iran mengerahkan  pasukan  militer  IAF  ke-pada rakyat sipil di Al-Muhayyarizi seba-gai bentuk balasan  kepada  gerilyawan  pembangkang
(Abud,  2014:44).  Untuk  mencapai  tujuan pembebasan dari diskri-minasi sosial pemerintah  Iran,  mereka  juga  membentuk organisasi sosial-politik.
Organisasi  yang  mereka  bentuk  adalah Democratic  Solidarity  Party  of  Al-Ahvaz , Al- Ahwaz  Arab  Popular  Demo-cratic  Front
(AAPDF),  dan Arab  People's  Democratic Front (APDF).  Ketiga  organisasi  ini mengusung self-determination dan  dimotivasi oleh  tujuan  keagamaan,  namun  berada  dalam ideologi nasionalisme sekuler Arab.
Ketika  terjadi  Revolusi  Islam  di  Iran, aksi  gerilya  masih  terus  berlanjut.  Kehadiran fundamentalisme  Islam  revolusioner  yang memperjuangkan Revolusi Islam menggambarkan propaganda tahunan
intelektual  mengembalikan  relasi  kapitalis, politik,  dan  negara  (Zayar,  2002:  94). Ayatollah  Ruhollah  Khomeini  dan  pemimpin penerusnya  memainkan  Persianisasi  untuk menjepit  pergerakan  moderat-radikal  Ahvaz dan  etnis  minoritas  lainnya  (Al-Rawi,dkk, 2015:59)  .  Sepanjang  1979-2017,  banyak aktivis moderat radikal Ah-vaz yang ditangkap IRGC  ke  penjara  Gohar  Dasht  di  kota  Kara dan terjadi pula ethnic cleansing (DSPA, 2014 & DSPA, 2013).
Namun,  rakyat  Ahvaz  menuntut  lebih banyak otonomi dan penguasaan diri terhadap populasi Arabis di Iran. Mereka tidak berusaha memisahkan  diri  dari  Iran  atau  terlibat  dalam konfrontasi kekerasan (Ashgarzadeh,
2007:21).  Rakyat Ahvaz mengadakan gerilya menggelorakan rasa cinta tanah air menyediakan makna hubungan teritorial dalam mewujudkan tanah bagi bangsanya
mempengaruhi perilaku mereka untuk
mengadakan  perlawanan  (Grosby,  2011:56  & 65).
Perlawanan mereka menggunakan
strategi  gerilya  di  kilang-kilang  minyak  yang berada di Khuzestan. Kilang-kilang tersebut di bakar ataupun diblokade bah-kan dikuasai oleh para pemberontak (lihat gambar 3). Penguasaan  kilang-kilang  tersebut  diharapkan mampu mempengaruhi
pemerintah mempertahankan sumber eko-nomi terpenting Iran  di  Khuzestan.  Pada  bulan  April  1979, kelompok  Arab  di  Khuzestan  mengeluarkan Deklarasi  Muham-merah  1979  yang  berisi tuntutan  meng-hormati  hak  masyarakat  Arab dan  hak  mereka  atas  pemerintahan  sendiri,
dalam  kerangka  Republik  Islam,  dan  mem- perta-hankan  kesatuan  wilayah  Iran  ( Al- Moham-merah  Declaration  April  1979  in Khu-zestan  Province ).  Namun  deklarasi  ini digubris  pemerintah  dengan  mengerahkan tentara untuk membasmi pemberontak, terjadilah Black  Wednesday 29  May  1979 (Iran  Human  Rights  Documentation  Center,
2014:8).
Kemudian  pada  bulan  September  dan Oktober 2005, serangkaian serangan bersenjata dilakukan terhadap instalasi minyak di  Ahvaz,  dua  bom  juga  meledak  di  kota
Ahvaz,  namun  demikian  kekuatan  bom-bom ini,  tidak  mungkin  diproduksi  oleh  penduduk setempat di ruang bela-kang sebuah perkampungan kumuh. Bom-bom itu diproduksi  secara  profesional.  Mereka  di bangun  dengan  bahan  peledak  plastik  kelas tinggi,  dan  serangan  tersebut  memiliki  semua keunggulan dari kekua-tan proksi pemberontak (Duheaume, 2017b). Selain  itu  mereka  juga  melakukan perlawanan dengan mengebom stasiun pengisian  BBM  dan  kilang  minyak  di  Kayan Paris  serta  Ats-Tsaurah  dan  Al-Malashiyah (Abud,  2014:49).  Hal  itu  me-nyebabkan Ahvaz  dan  sekitarnya  diblo-kade  oleh  IAF akibat  aksi  penyerangan  terhadap  kilang- kilang  migas  milik  peme-rintah  Iran  di Khuzestan.  Menurut  rezim  Iran,  sekelompok gerilyawan Martir Mo-hieldain telah mengklaim bertanggung ja-wab atas serangan, meskipun  kelompok  pemberontak  ini  telah dibubarkan  tahun  1980an  (Ashgarzadeh, 2007:127).  Sejauh  menyangkut  bukti,  hanya ada  sedikit  bukti  yang  menunjukkan  adanya kelompok  lo-kal  yang  melakukan  serangan semacam itu, kecuali ada alasan motifnya.
Tapi  motifnya  bukan  hanya  menuntut keadilan  kepada  pemerintah.  Gerilya  ini menyuarakan  rezim  Syiah  Iran  melakukan program  pembersihan  etnis  di  daerah  tersebut masa  Mohammad  Khatami  (Iran  Human Rights  Documentation  Center,  2014:11). Selain  itu,  gerilyawan  sangat  menyalahkan
kolonialisme  Inggris  yang  mengintegrasikan Ahvaz  ke  wilayah  Iran  demi  kepentingan politik-ekonomi  Inggris.  Gerilya  menjadi wadah militer rakyat Ahvaz yang efektif ketika langkah  politik  lokal  mereka  dibungkam dengan  cara  pengerahan IAF maupun meneruskan program Persianisasi.
Gambar 3. Kilang Minyak yang dibakar pejuang Arab Ahvaz (Sumber: DSPA, 2013).
Pada tahun 2013, pemboman dilakukan di  Ahvaz,  yang  dilaporkan  dilakukan  oleh Gerakan  Perjuangan  Arab  untuk  Pembebasan Ahwaz  ( Arab  Struggle  Movement  for  the Liberation of Ahwaz -ASMLA) (DSPA, 2013). Pemberontakan dan kerusuhan sporadis semakin  meluas  dari  tahun  1990-2017.  Pada tanggal  2  April  2015,  3  perwira  Iran  dibunuh oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di kota Hamidiyeh, sekitar 25 kilometer (15 mil) barat kota  Ahvaz  (Hamid,  2015).  Pada  awal  Juni 2016,  sebuah  kelompok  Sunni  yang  dikenal sebagai Suqour  al-Ahvaz (" Hawks  of  Ahvaz ") meledakkan  kom-pleks  Petrokimia  Bou-Ali- Sina  di  Bandar-E  Mahshahr,  Khuzestan (Speyer, 2016).
Pada  bulan  Juli  2016,  pada  dua  ke- sempatan,  gerilyawan Ahwazi  Brigade  Al-
Farouq dari  Perlawanan  Nasional  Ahvaz meledakkan  jaringan  pipa  di  distrik  Johar  as- Sabaa. Kabarnya, anggota Brigade Al-Farouq berhasil melarikan diri setelah operasi tersebut, meski  ada  upaya  pasukan  keamanan  dan Garda  Revolusi  untuk  me-lacak  pelaku pengeboman (Al Bawaba News, 2016).
Brigade Falahiyeh dari Brigade Martir Mohieldain Al-Naser telah meng-klaim bertanggung  jawab  atas  serangan  terhadap pipa  yang  berjalan  dari  Falahiyeh  (Shadegan) ke Mashour (Mahshahr) pada pagi hari tanggal 24  September  2013.  Pipa  tersebut  memasok kompleks Petrokimia Marun, eksportir
polietilen terkemuka  ke  negara-negara  seperti
Tiongkok dan India (DSPA, 2013). Operasi ini sejalan  dengan  tujuan  kelompok  untuk mengganggu fasi-litas industri milik
pemerintah, yang dika-takan mewakili
pendudukan  dan  pencu-rian  sumber  daya  di tanah asli Arab.
Dua  brigade  tersebut  merupakan  sayap militer  AMSLA  yang  memang  me-lakukan gerilya  di  ladang  minyak  telah  menargetkan jaringan  pipa  di  masa  lalu  dalam  upaya melumpuhkan  pendapatan  utama  negara  Iran. Awal  bulan  September  2013,  sebuah  ledakan besar di pabrik petrokimia  di Abadan diklaim sebagai  serangan  militer  oleh Brigade  Al- Areen untuk  Pembebasan  Al-Ahwaz  dalam kerja  sama  dengan Brigade  Al-Ababil dari Free Syria Army (FSA) (DSPA, 2013). Sejauh  menyangkut  keterlibatan  rezim Iran,  ada  tuduhan  dari  kelompok  separatis Ahvas,  yang  mengatakan  bahwa  pemboman ini  dilakukan  oleh  agen  IRGC.  Rencananya pemboman  ini  untuk  melucuti  demonstrasi damai  Ahvaz  Arab,  agar  terlihat  seolah-olah wilayah  itu  penuh  dengan  kelompok  teroris, yang  mencari  pemberontakan  dan  jatuhnya rezim  terse-but,  melalui  demonstrasi  jalanan yang  keras,  dan  aktivitas  teroris,  yang  akan memberi  para Mullah alasan  untuk  mela- kukan  tindakan  keras.  Ini  tentu  saja  meru- pakan keberartian mereka akan ruang kelompoknya  yang  secara  historis  telah diambil paksa oleh pemerintah Iran.
Dalam  bentuk  perlawanan  melalui gerilya di ladang minyak merupakan interpretasi  lebih  jauh  dimungkinkannya eksistensi  teritorial  sebagai  tanah  air  me-reka yang  sah  (Grosby,  2011:72).  Keter-kaitan teritorial  dengan  identitas  budaya  mereka sebagai  tanah  air  berkembang  secara  sejarah untuk mendefinisikan sendiri konteks keruangan  yang  telah  memelihara  mereka selama  ribuan  tahun.    Da-lam  sejarah  Iran pasca  1979,  dibentuk  pemerintah  Iran bagaimana  mengelola  masyarakat  multikultur dengan cara visi rezim chauvinistik didasarkan pada nasio-nalisme reaksioner, rasisme, monolingu-alisme, dan monokulturalisme masih  ber-fungsi  dalam  masyarakat  Iran (Ashgarzadeh,2007:97).
Di  sisi  lain  pemerintah  mengerahkan IAF untuk mengamankan geopolitik Iran pada Provinsi  Khuzestan  dari  sporadis  perlawanan rakyat Ahvaz disertai intervensi asing. Namun, rezim  Islam  yang  baru  tidak  hanya  menolak orang-orang  Ahvaz  Arab  dan  kelompok  etnis lainnya  mengenai  hak-hak  mereka  yang  sah, namun  juga  memulai  kampanye  pem- bunuhan, penyiksaan dan  kekerasan terha-dap mereka. Pemerintah Iran melakukan kekerasan bersenjata  menghadapi  perla-wanan  rakyat Ahvaz  diperbolehkan  dan  tidak  dicap  sebagai kejahatan  perang.  Ambarwati,dkk  (2013:65)
menjelaskan kekerasan bersenjata
diperbolehkan dalam rangka menjaga stabilitas kawasan dan integrasi nasional sebagai bagian dari hu-kum humaniter internasional.
Dalam  konteks  tekanan  eksternal  di Teluk  Persia,  kebijakan  ini  mencer-minkan penyesuaian kembali prioritas dari penanganan penyakit ekonomi funda-mental untuk merespons  tekanan  keama-nan  yang  terkait dengan  kawasan  Teluk  Persia  (Zweiri  &
Zahid,  2007:9).  Tekanan  yang  dimaksud adalah upaya pemerintah Iran di bawah rezim Syiah menstabilkan
Khuzestan yang berdekatan  dengan  negara-negara  Teluk. Selain  itu,  juga  mencegah  keterlibatan  milisi asing membantu pasukan pemberontak Ahvaz maupun  kaburnya  pasukan  pemberontak  ke negara  yang  dekat  seperti  Kuwait  dan  Irak. Kartu teroris ini kemudian digunakan oleh Iran melawan  rakyat  Ahvaz,  sebagai  pembe-naran kekerasan dari IAF terhadap etnis Arab.

## KESIMPULAN
Sementara  politik  penindasan  dan asimilasi  telah  berhasil  membuat  mesin  rasis, namun  belum  dapat  sepenuhnya  menghapus tanda keragaman etnis di Iran. Pada awal abad 20-21, bangsa-bangsa tertindas dan terpinggirkan Iran semakin menyadari hak-hak dan status mereka yang tak dapat dicabut oleh negara.  Sama  pentingnya,  mereka  menyadari politik ra-sis yang berusaha untuk
memusnahkan  se-jarah,  dan  identitas  mereka. Tanda-tanda gerilya adalah bentuk ketidakpuasan,  dan  perjuangan  antirasis  di kalangan  masya-rakat  Arab  tertindas  di Khuzestan.

## DAFTAR RUJUKAN
A. Dokumen Resmi ( Official Document ) Al-Mohammerah  Declaration  April  1979  in Khuzestan Province .
Sayed Mohammed Ali Abthahi Letter 1998 M . Letter  of  Intention  to  Change  Ethnic Composition of Arabistan (Ahvaz)  from  Iran’s  Armed Forces (IAF) . Central  Intelligence  Agency  (CIA).  1980. Iran’s Khuzestan Province . Washington, D.C., USA: Central Intelligence Agency (CIA), Kode: RDP81B00401R000- 500070001., ( E-Document ), (Online) (https:// www.cia.gov/library/readingroo m/docs/CIA- RDP81B00401R00050 0070001- 2.pdf), diakses tanggal 10 Oktober 2017.
B. Buku-buku ( Books )
Abud,  S.S. 2014. Minoritas Etnis dan Agama di  Iran .  Jakarta:  Pus-taka  Al- Kautsar.
Ambarwati,  D.  R.,  &  Rusman,  R.  2013.
Hukum  Humaniter  Internasional dalam  Hubungan  Internasional . Jakarta: PT. Raja-Grafindo Persada. Ashgarzadeh, A. 2007. Iran and the Challenge of Diversity: Islamic Fundamentalism, Aryanist Racism, and Democratic Struggles .  New  York:  Palgrave
Macmillan. Curtis,  G.  E.  &  Hooglund,  E.  2008 .  Iran:  A
Country  Study .  Washing-ton,
D.C.: Federal Research Divi-sion
Library of Congress (FRD-LC).
Daliman,  A.  2012. Metode  Penelitian  Se- jarah . Yogyakarta: Ombak.
Grosby, S. 2011. Sejarah Nasiona-lisme: Asal
Usul  Bangsa  dan  Tanah  Air .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Isawati. 2013. Sejarah Timur Tengah (Sejarah Asia  Barat):  Dari  Revo-lusi
Libya  sampai  Revolusi  Melati 2011 .  Cetakan  I.  Yogyakarta:
Ombak.
Karandish, A. 2011. State and Tribes in Persia 1919-1925:  A  Case  Study  on Political Role of the Great Tribes in  Southern  Persia .  Berlin:  Otto Suhr Institute for Political Science,  Department  of  Political and  Social  Sciences  Uni-versity of Berlin. Lenczowski,  G.  1993. Timur  Te-ngah  di Tengah Kancah Dunia . Bandung: Sinar Baru Algensindo. Shahibzadeh, Y. 2015. The Public Sphere and Politics  of  Identity  in  Khuzestan in Yadullah Shahib-zadeh.  2015. The  Iranian  Political  Language: From  the  Late  Nine-teenth Century  to  the  Present (p.119-
138). New York: Palgrave Macmillan.
Tamara,  N.  2017. Revolusi  Iran .  Jakarta:
Kepustakaan  Populer  Gra-media (KPG).
Zayar. 2002. Revolusi Iran: Sejarah dan Hari Depannya . Yogyakarta: Sum-bu.

## C. Jurnal, Artikel, dan sejenisnya
Ahvaz  Human  Rights  Organization.  2007.
Human  Rights  and  the  Ahwazi
Arabs .  Report  prepared  by: British Ahwazi Friendship Society,  Ah-waz  Human  Rights
Organization,  Ahwaz  Education and  Human  Rights  Foundation,
Ahwaz  Studies  Center  in  July 2007.
Al-Habtoor, K.A.. 2015. Arab Ahwaz must be liberated  from  Iran .  Al-Arabiya English  29  March  2015,  ( E- Article), (Online), (http://english.al-arabiya.net/en/ views/news/middle-east/2015/03 /29/Arab-Ahwaz-must-be- liberated-from-Iran. html), diakses  tanggal  17  September 2017. Al-Rahwi,  A.,  dkk.  2015 .  National  Fabric:
Iran’s Ethnic Minorities . (Editor:
Bronwen  Robertsen).  A  Small Media  Report  United  Kingdom
(UK) under a Creative Commons
Attribution-Non Com-mercial- No Derivatives 4.0 Inter-national License, 15 September 2015, ( E- Report ), (Online), (smallmedia.org.uk), diakses tang-gal 31 April 2017.
Duheaume,  T.  2017a. Analysis:  ‘Ethnic
Restructuring’  behind  Iranian oppression of Ahwazi Arabs , Al-
Arabiya  English  14  April  2017, ( E-Article ), (Online), (http://English.alarabiya.net/en/ features/2017/04/14/ANALYSIS -Ethnic-restructuring-behind-
Iranian-oppression-of-Ahwazi-
Arabs.html),  diakses  tanggal  6 Juni 2017.
Duheaume, T. 2017b. Is ethnic restructuring a tool  at  the  hands  of  Iranian regime? ,  Al-Arabiya  English  17 March 2017, ( E-Article ),
(Online),
(http://english.alarabiya.net/en/ features/2017/03/17/Is-ethnic- restructuring-a-tool-at-the-hands-
of-the-Iranian-regime-.html), diakses tanggal 6 Juni 2017.
Federation  Internationale  des  Ligues  des Droits  l’Homme  (FILDH)  & Ligue  de  Défense  des  Droits  de l’Homme  en  Iran  (LDDHI). 2003. Discri-mination  against Religious  Mino-rities  in  Iran . Report  presented  by  the  FILDH and LDDHI en Iran 63rd session of  the  Committee  on  the Elimination  of  Racial  Discri- mination, August 2003.
Iran  Human  Rights  Documentation  Center (IHRDC). 2014. A Framework of Violence: Repression of the Arab Ethnic  Minority  in  the  Islamic Re-public  of  Iran .  New  Haven, Con-necticut: Iran Human Rights Docu-mentation  Center  (IHR- DC). ( E-Report ), (Online), (http://www. alahwaz.info/en/wp- content/uploads/2014/10/A-
Framework-of-Violence.pdf), diakses 14 September 2017.
Justice For Iran (JFI). 2013. Seeking Rights to Cultural  Identity:  The  Deathly Struggle of Ahwazi Arab Activists .  Iran:  Justice  For  Iran, ( E-Report ), (www.justice foriran.org),  diakses  tanggal  30 Mei 2017.
Khazaal, F. 2008. Arabistan (Ahwaz): Fact or Fiction? .  USA:  The  State  of Arabistan  National  Association
(SANA).,  ( E-Article ),  (Online)
(www.stateofarabistan.org), diak-ses tanggal 31 Mei 2017.
Kalyanaraman,  S.  2003.  Conseptualisa-tions on  Guerrilla  Warfare. Stra-tegic Analysis, Vol.  27,  No.  2,  April- Jun 2003: p.172-185. New Delhi, India:  The  Institute  for  De-fence
Studies and Analyses.
Speyer,  L.  2016. Mideast  Analyst:  Iran  in Throes  of  Domestic  Battle  as
Ethnic Groups Carry Out Attacks
Against Regime Targets . The Al-
gemeiner Tuesday, January 30|14 Shevat  5778.,  ( E-Article ),  (On- line),  (https://www.algemeiner. com/2016/07/27/mideast-analyst- iran-in-throes-of-domestic-battle- as-ethnic-groups-carry-out- attacks-against-regime-targets/), diakses tanggal 16 Oktober 2017.
Zweiri,  M.  &  Zahid,  M.  2011. Religion, Ethnicity and Iden-tity Politics in
The  Persian  Gulf .  Research Paper No. 111. Greece: Research Institute for European & American  Studies,  ( E-Paper ), (Online), (https://www.researchga te.net/publication/242690218_Re ligion_ethnicity_and_identity_po litics_in_the_Persian_Gulf), diakses  tang-gal  27  September 2017.

## D. Internet
Al  Bawaba  News.  2016. Ahwazi  Arab Resistance  Blow  Up  Iranian
Pipe-line .,  ( E-News ),  (Online) (https:// www.albawaba.com/news/ahwaz i-arab-resistance-blow-iranian- pipeline-863908),
diakses
tanggal 23 Oktober 2017.
Democratic  Solidarity  Party  of  Al-Ahwaz (DSPA).  2013. Another  Gas
Pipeline  Struck  by  Ahwazi  Mili- tants , ( E-Article ), (Online),
(http://www.alahwaz.info/en/?p=
5  097),  diakses  tanggal  28 Agustus 2017. Democratic  Solidarity  Party  of  Al-Ahwaz (DSPA). 2014. Political Prisoners  in  Iran  Including  an
Ahwazi  Arab  Call  for  a  General Strike , ( E-Article ), (Online), (http://www.alahwaz.in- fo/en/?p=9584), diakses 23 Agustus 2017.
Hamid,  R.  2015. Al-Ahwaz:  90  years  of
Occupation  and  in  Justice ,  (On- line), (https://wewritewhatwe like.  com/2015/04/08/al-ahwaz-
90-ye-ars-of-occupation-and- injustice/),  diakses  tanggal  23 Maret 2017.