## PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
Oleh:
Meilanny Budiarti Santoso 1 dan Nurliana Cipta Apsari 2
1. Staf Pengajar pada Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universiitas Padjadjaran
2. Staf Pengajar dan Sekretaris pada Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universiitas Padjadjaran
Email: meilannybudiarti13@gmail.com dan nurliana.apsari@gmail.com

## Abstrak
Jika  orang  dianggap  memiliki  hak,  maka  hal  ini  ada  implikasinya  dengan  kewajiban,  baik  negara maupun individu, untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi dan diwujudkan. Tulisan ini bermaksud  menjelaskan  bagaimana  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  digunakan  sebagai  dasar  untuk praktik pekerjaan sosial. Praktik pekerjaan sosial berbasis HAM muncul sebagai alternatif pendekatan praktik  yang  sejak  pertama  kali  pembentukan  profesi  pekerjaan  sosial  ini  mengandalkan  pada pemenuhan  kebutuhan  individu.  Metode  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  yang  berkaitan dengan praktik-praktik pekerjaan sosial berbasis hak asasi manusia. Praktik pekerjaan sosial berbasis HAM perlu dikaji secara rinci, karena dalam praktik pekerjaan sosial, hak dan kewajiban memiliki implikasi  yang  signifikan  demi  tercapainya  keadilan  sosial  bagi  setiap  individu.  Praktik  pekerjaan sosial  dengan  menggunakan  pendekatan  berbasis  hak  dilaksanakan  berdasarkan  tiga  generasi  hak. Dengan menggunakan pendekatan berbasis hak, pekerja sosial telah mengangkat harkat dan martabat klien sebagai individu dan mendorong setiap individu untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi dan menggunakan potensi  yang ada pada dirinya dan lingkungannya  untuk  menghadapi  tantangan yang  mereka  alami.  Praktik  pekerjaan  sosial  berdasarkan  hak  membantu  individu  mengatasi tantangan keberfungsian sosial mereka dan memfasilitasi mereka mendapatkan keadilan sosial.
Kata kunci: Praktik Pekerjaan Sosial, Pendekatan berbasis hak, keberfungsian sosial, keadilan sosial

## Abstract
When people is  considered to  have rights, will  be relating  wth  duty,  either the government  or  the individual need to ensure that those rights are protected and fulfilled. The article explains how the human rights serve as the basis for social work practice. Rights based social work practice emerge as an alternative of practice approach which since its early establishment, the social work profession relying on the achievement of individual needs fullfilment. The methode is literature studies of sources on human rights based social work practices. Rights based approach of social work practice need to be  examined  closely,  because  within  the  practice,  rights  and  duties  play  significantly  in  the achievement of social justice for every individual. Rights based social work practice is based on three generations of rights. Using rights based approach, the social worker has uplift the dignity and self worth  of  the  client  as  an  individual  and  encourage  every  individual  to  take  on  an  active  role  in
identifying and utilizing the potential exist within themselves and within the environment to address the  challenge  they  face.  Social  work  practice  based  on  rights  assist  individual  overcoming  the challenge of their social functioning and facilitate them gaining the social justice.
Keywords: social work practice, rights based approach, social functioning, social justice

## Pendahuluan
Pekerjaan  sosial  adalah  profesi  yang mendasarkan  dirinya  pada  nilai.  Nilai-nilai yang diimplementasikan dalam praktik pekerjaan  sosial  secara  tidak  langsung sebenarnya telah menghormati hak-hak manusia  sebagai  fokus  dari  profesi  pekerjaan sosial  ini.  Hak  asasi  manusia  tidak  hanya
menjadi  dominasi  profesi  hukum  atau  politik saja (Apsari, 2015), tetapi pekerjaan sosial pun menggunakan HAM terutama jika dilihat dari 3 generasi HAM sebagaimana yang dijelaskan oleh  Ife  (2001)  dalam  Apsari  (2015:  6-7) berikut ini:
Tabel 1

## Tiga Generasi Hak Asasi
Generasi Pertama Generasi Kedua Generasi ketiga Nama Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Hak Kolektif Asal Liberalis-me Sosialis-me; Demokra-si Sosial Ekonomi; Studi Pembangun-an; Ideologi Green Con- toh Hak untuk memilih, kebebas-an berpidato, peng-adilan yang lebih adil, kebebas-an dari penyiksa-an, keke- rasan;hak untuk perlindu- ngan dari hukum; kebebas- an dari diskri-minasi
Hak untuk pendidikan,
perumahan,kesehatan, pekerjaan, pendapat-an yang cukup, jaminan sosial, dll
Hak untuk perkemba-ngan ekonomi dan kekayaan, mendapat-kan keuntungan dari pertum-buhan eko-
nomi, har-moni sosial,
lingkungan yang sehat, air bersih, dll Lemba ga Lembaga Bantuan Hukum; Amnesty Internasional; Pengawasan Hak Asasi; bekerja dengan pengung-si Negara kesejahte-raan; sektor ketiga; kesejahte- raan pasar swasta Lembaga perkemba-ngan ekonomi; proyek masyarakat, Greenpeace, dll Profesi domin an Hukum Pekerjaan Sosial Pengemba-ngan Masyarakat Peker- jaan Sosial Advokasi; Peng-ungsian; Pencari Suaka; Reforma-si Penjara, dll Layanan langsung; Manaje-men Negara Kesejahte-raan; Pengembangan Kebijakan dan Advokasi; Penelitian
Pengemba-ngan Masyarakat, Sosial ekonomi, politik, budaya, lingkungan, personal/ spiritual
Sumber: Apsari (2015: 6-7)
Tabel  1  tersebut  menunjukkan bahwa  dalam  praktiknya  profesi  pekerjaan
ISSN:2339 -0042       (cetak) ISSN: 2528-1577 ( e-journal )
sosial  selalu  mempertimbangkan  hak  asasi manusia,  terutama  bagi  kelompok  populasi yang rentah mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai  dengan  HAM.  Landasan  konsep  tiga generasi hak tersebut digunakan oleh seorang pekerja  sosial  profesional  untuk  menentukan peran  dan  fungsinya  sebagai  fasilitator pencapaian  hak  seseorang.  Namun  demikian, seringkali,  “bahasa  hak”  adalah  terkesan individualistis, sangat egois. Ungkapan “Saya menuntut  hak  saya”,  “Kami  menuntut  hak kami”,  seolah  tanpa  mempertimbangkan keberadaan hak orang lain.
Jika  HAM  bersifat  universal,  maka seorang  individu  tidak  hanya  berhak  untuk mendapatkan  hak-haknya,  tetapi  juga  harus menghormati hak orang lain dan memungkinkan orang lain untuk mendapatkan hak-haknya tersebut. Menerima kerangka hak, berarti tidak dapat diartikan hanya sikap egois pada bagian diri individu saja, menuntut hanya untuk diri sendiri sambil tidak menghargai hak orang  lain.  Ife  (2008)  menyebutkan  adanya kritik terhadap HAM salah satunya adalah ke- egois-an,  yang  menyebutkan  bahwa  individu menyebutkan  dirinya  berhak  untuk  sesuatu, padahal  sesuatu  tersebut  hanya  menunjukkan ‘keinginan’  dirinya  sendiri  saja,  seperti misalnya hak untuk jalan-jalan dengan fasilitas mewah,  hak  untuk  mendengarkan  radio dengan suara keras, dll yang sebenarnya tidak mempengaruhi jati diri orang tersebut sebagai manusia.
Ini  menunjukkan  ada  keterkaitan kewajiban  setiap  anggota  masyarakat  untuk menghormati  dan  mendukung  hak-hak  orang lain.  Dalam  hal  ini,  HAM  tidak  bersifat individualistik,  tetapi  juga  membentuk  dasar untuk kolektivisme:
1. Masyarakat diselenggarakan bersama oleh saling menghormati HAM semua warganya dan didasarkan pada gagasan saling membutuhkan,
2. Saling mendukung dan kesejahteraan kolektif.
Dengan demikian, berbicara mengenai konsep  HAM,  artinya  tidak  hanya  berbicara mengenai  “apa  yang  diperlukan  untuk membuat seseorang menjadi manusia sepenuhnya”,  tapi  mereka  juga  “perlu  untuk menjadikan  manusia  sebagai  satu  masyarakat yang sepenuhnya manusia”. Kita tidak hanya memiliki  HAM  untuk  kepentingan  diri  kita sendiri,  tetapi  untuk  kepentingan  masyarakat di  mana  kita  hidup  dan  untuk  ke-manusia-an secara keseluruhan.
Tulisan ini dimaksudkan untuk mengupas  apa  itu  praktik  pekerjaan  sosial berbasis hak dan bagaimana praktik pekerjaan sosial  berbasis  hak  dapat  diimplementasikan oleh para pekerja sosial profesional.

## Pembahasan
Dalam  praktiknya,  profesi  pekerjaan sosial sangat berhubungan dengan HAM, Ada beberapa  pendekatan  yang  digunakan  yang tidak  mengkaitkan  praktik  pekerjaan  sosial
ISSN:2339 -0042       (cetak) ISSN: 2528-1577 ( e-journal )
dengan  HAM.  Salah  satunya  adalah Needs- based approach (Pendekatan Berbasis Kebutuhan).  Pendekatan  Berbasis  Kebutuhan menekankan pada bagaimana seorang pekerja sosial  mampu  mengidentifikasi  kebutuhan klien  untuk  kemudian  melakukan  proses mempertemukan  kebutuhan  tersebut  dengan sistem  sumber  yang  ada.  Pendekatan  ini menempatkan  pekerja  sosial  sebagai  seorang yang  lebih  memahami  kebutuhan  klien daripada  klien  itu  sendiri,  sehingga  dengan demikian, pendekatan ini tidak memberdayakan  dan  membuat  klien  berada dalam  posisi  pasif  menerima  apa  yang  telah diidentifikasi  oleh  pekerja  sosial  tersebut. Praktik berbasis kebutuhan telah merepresentasikan  formula  alternatif  bagi seorang pekerja sosial  dalam praktik berbasis HAM.
Sementara itu, a right-based approach (Pendekatan Berbasis Hak) menekankan pada pemahaman  bahwa  setiap  manusia  semenjak lahir  telah  memiliki  hak  yang  melekat  pada dirinya. Pendekatan berbasis hak dikembangkan untuk mencapai keadilan sosial (Apsari, 2015: 70).  Fenomena keadilan sosial pun  dimaknai  beragam  oleh  masyarakat  dan hal ini terkait dengan perbedaan antara konsep yang  diusung  oleh  pendekatan  retributif  dan pendekatan  restoratif  terkait  istilah  keadilan (Fatic, 1995).
Pendekatan retributif mencari retribusi: mereka  yang  telah  melanggar  hukum, bertindak amoral atau melakukan pelanggaran
hak  asasi  manusia,  berdasarkan  pendekatan retributif  harus  diidentifikasi,  diburu,  dan dibuat  untuk  'membayar'  atas  kejahatan- kejahatan  yang  telah  mereka  lakukan.  Ini adalah  berkomitmen  pendekatan  retributif, yaitu  dengan  menuntut  retribusi  dari  pelaku untuk  menebus  keadilan  atas  tindakan  yang telah  dilakukan.  Hal  ini  menghasilkan hukuman bagi pelaku dan juga sebagai upaya pencegah bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa.
Pendekatan  restoratif  lebih  mengakui bahwa kesalahan telah dilakukan dan berupaya melakukan  tindakan  yang  memungkinkan semua  pihak  dapat  terlibat  untuk  bergerak maju  dalam  semangat  rekonsiliasi.  Kondisi kontras  diantara  kedua  pendekatan  tersebut, mudah  digambarkan  dalam  pendekatan  yang bertentangan dengan kekejaman HAM seperti yang  terjadi  di  Kamboja,  Rwanda,  Timor Timur  dan  bekas  Yugoslavia.  Dalam  situasi tersebut, pendekatan retributif berusaha untuk mendirikan  pengadilan  kejahatan  perang  atau badan  peradilan  lain  sehingga  yang  bersalah harus  dihukum  dan  'dibawa  ke  pengadilan', sedangkan  pendekatan  restoratif  berusaha untuk  lebih  menghadapi  pelanggar  hak  asasi manusia  dengan  kejahatan  mereka,  mencari pengakuan publik atas mereka, dan kemudian bergerak maju, sebagaimana dicontohkan oleh proses  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  di  Afrika Selatan (Tutu 1999).
Terlepas dari pendekatan retributif atau restoratif,  definis  HAM  dalam  praktik
ISSN:2339 -0042       (cetak) ISSN: 2528-1577 ( e-journal )
pekerjaan  sosial  dapat  dicirikan  ke  dalam  5 karakteristik  sebagaimana  yang  disebutkan oleh Ife (2001) dalam Apsari (2015: 71) yaitu: 1. Realisasi  hak  yang  disebut  sebagai  hak asasi  adalah  penting  bagi  seseorang  atau sekelompok orang sehingga mereka mampu mencapai ke-manusia-an mereka
2. Hak  yang  dinyatakan  dapat  berlaku  bagi semua manusia atau berlaku bagi kelompok  orang-orang  kurang  beruntung atau terpinggirkan, yang mana pemenuhan hak  tersebut  menjadi  penting  demi  ke- manusia-an mereka
3. Ada  konsensus  yang  berlaku  secara universal
4. Hak tersebut mampu direalisasikan secara efektif
5. Hak  yang  diklaim  tidak  bertentangan
dengan hak-hak asasi lainnya. Kriteria tersebut dapat
meredam ke-egois-an individu disaat mengklaim  “hak”  yang  ingin  terpenuhinya tersebut dan menjadi pembeda antara hak dan kebutuhan.    Seorang  pekerja  sosial  yang melakukan  praktik  dengan  pendekatan  Hak harus  memahami  kriteria  tersebut,  sehingga tidak terjebak dalam kebingungan membedakan antara hak dan kebutuhan.
Dalam konteks praktik berbasis HAM, kebutuhan  pada  dasarnya  bersifat  sangat kompleks  dan  kontroversial.  Para  penganut
positivisme  mengangap  kebutuhan  adalah sebagai hak mereka sendiri yang harus mereka dapatkan sebagai sebuah fenomena yang dapat diidentifikasi dan diukur (Ife, 2002). Kebutuhan  memiliki  sifat-sifat  yang  berbeda, sarat nilai. Nilai-nilai yang berbeda di tiap-tiap tempat inilah  yang membuat pandangan  yang berbeda-beda pula mengenai ‘kebutuhan’ dan hal-hal  yang  ‘dibutuhkan’  dalam  situasi  atau kondisi  tertentu.  Kebutuhan  harus  dipahami sebagai  pernyataan  nilai-nilai,  ideologi,  dan bukan  hanya  sekedar  laporan  ‘fakta'.  Dalam pendekatan HAM, hal  yang  signifikan adalah hak untuk mendefinisikan sendiri kebutuhannya. Jadi individu itu sendiriah yang mengetahui  mengenai  kebutuhannya,  bukan pekerja  sosial  maupun  profesi  professional lainnya.
Dalam  prosesnya,  seorang  pekerja sosial  harus  dapat  membedakan  antara pendekatan  berbasis  hak  dengan  pendekatan berbasis kebutuhan, karena ada beberapa aspek mendasar  yang  menjadi  pembeda  kedua pendekatan tersebut. Pembeda tersebut memunculkan peran dan fungsi yang bertolak belakang  bagi  seorang  pekerja  sosial  dalam melakukan praktik pekerjaan sosial. Zaidalkilani  (2010)  dalam  Apsari  (2015:76) menyimpulkan  perbedaan  mendasar  antara pendekatan  berbasis  hak  dengan  pendekatan berbasis kebutuhan, sebagai berikut:

## Tabel 2
Perbedaan Antara Pendekatan Berbasis Hak dan Pendekatan Berbasis Kebutuhan
Pendekatan berbasis Kebutuhan Pendekatan Berbasis Hak Fokus pada input dan hasil Fokus pada proses dan hasil Menekankan pada pemenuhan kebutuhan Menekankan pada merealisasikan hak Mengakui kebutuhan sebagai permintaan yang sah Mengakui hak individual dan kelompok sebagai tuntutan kepada pemangku kewajiban secara hukum dan moral Individu-individu adalah objek dari pengembangan intervensi Individu-individu dan kelompok diberdayakan untuk dapat menuntut hak-hak mereka Individu layak mendapatkan bantuan Individu berhak atas bantuan Fokus pada penyebab utama masalah Fokus pada penyebab struktural dan manifestasinya Orang-orang boleh berpartisipasi, tapi pada umumnya, kemajuan terjadi pada mereka dan mereka mengambil peran pasif dan tergantung Orang-orang adalah partisipan aktif dalam proses kemajuannya dan partisipasi mereka adalah berperan penting jika ingin ada kemajuan Sumber daya-sumber daya jarang tersedia, sehingga beberapa individu akan tidak terhindarkan tidak mendapatkan akses
Semua orang, tanpa diskriminasi memiliki hak untuk mencapai potensinya bahkan dengan sumber daya-sumber daya yang terbatas
Sumber: Apsari (2015:76)
Dengan  berdasarkan  pada  perbedaan antara  kedua  pendekatan  tersebut,  terlihat bahwa  di  masa  kini,  pekerja  sosial  yang menggunakan pendekatan berbasis hak bersifat memberdayakan klien dan mendampingi klien untuk mendapatkan layanan langsung maupun mengubah kebijakan  yang  membuat  mereka  tidak mendapatkan keadilan sosial.
Ketika  kita  membuat  pernyataan kebutuhan,  artinya  kita  sedang  mengatakan bahwa  ada  sesuatu  yang  diperlukan  agar sesuatu yang lain dapat terjadi. Sebuah tujuan sebenarnya  adalah  sarana  untuk  pecapaian tujuan lain yang diinginkan. Dengan demikian, terdapat  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan tentang  kebutuhan.  Pertama,  adalah  bahwa beberapa  tujuan  yang  diinginkan  dapat dianggap lebih penting daripada yang lain dan
yang lainnya mungkin dipertanyakan mengenai  apakah  hal-hal  yang  kita  butuhkan itu apa benar-benar ‘dibutuhkan'  atau sebenarnya kebutuhan kita tersebut hanya cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Ketika pekerja sosial membuat pernyataan  mengenai  kebutuhan,  keadaan yang terjadi pada akhirnya adalah bahwa hak- hak  kemudian  di  klaim.  Dan  ini  merupakan esesnsi  dari  hubungan  antara  kebutuhan  dan hak-hak  dalam  praktik  pekerjaan  sosial. Contohnya  saja,  saat  kita  mengatakan  bahwa para masyarakat membutuhkan tempat penitipan  anak,  maka  kita  mendasarkan pernyataan  pada  asumsi  mengenai  hak-hak orang tua untuk dapat berpartisipasi di tempat kerja  atau  memiliki  waktu  lain  dan  anaknya akan  mendapatkan  pengasuhan  yang  cukup dari tempat penitipan anak.
Oleh  karena  itu,  kebutuhan,  dalam praktik  pekerjaan  sosial  itu  juga  merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hak. Masalahnya  adalah  hak-hak  yang  terkait hampir  selalu  implisit  dan  tidak  tertulis. Kebutuhan dan hak merupakan hal yang sangat mirip dan terkadang orang-orang mengatakan hal-hal  yang  dibutuhkannya  adalah  sebagai haknya.  Titik  penting  dalam  hal  ini  adalah bahwa antara hak dan kebutuhan tidak mudah untuk  ditetapkan  prioritasnya  terhadap  klaim hak  dan  bahwa  hal  ini  tidak  dapat  dilakukan tanpa pemeriksaan konteks di mana suatu hak diklaim
Hasil  lain  dari  perspektif  hak  dan kebutuhan adalah dalam masyarakat multikultural, ada kemungkinan berbagai cara di  mana  HAM  dapat  dipenuhi  dan  dijamin, untuk  komunitas  budaya  yang  berbeda.  Ada nilai  yang  jelas  dalam  keragaman,  dan  yang penting adalah bahwa praktik HAM seharusnya tidak berusaha untuk memaksakan sebuah  sistem  yang  seragam  pada  seluruh masyarakat yang berbeda.
Berbicara mengenai  kata ‘kebutuhan’, berasal  dari  ide  yang  dibutuhkan,  disertai dengan ide sesuatu yang harus dilakukan untuk pemenuhan  kebutuhan  tersebut.  Suatu  hak dilihat  sebagai  akhir  dan  kebutuhan  manusia yang dipandang sebagai  suatu  hal  yang harus dipenuhi  agar  pencapaian  HAM  dapat terealisasi. Perbedaan antara kebutuhan sebagai  sarana  dan  dan  kebutuhan  sebagai suatu tujuan dalam hal ini bagaimanapun tidak
jelas.  Salah  satu  contohnya  adalah  ketika individu  memerlukan  baju  yang  dipandang dapat menopang penampilannya untuk terlihat pintar, tapi terlihat pintar itu bukanlah sebuah akhir (atau hak), itu hanya cara lain agar orang lain  akan  percaya  dan  dapat  menghormati individu tersebut dalam pekerjaannya.
Perbedaan  antara  hak  dan  kebutuhan demikian  penting,  dan  meskipun  dalam beberapa hal kita menghadapi kesulitan secara konseptual,  termasuk  permasalahan  dalam menentukan antara sarana dan tujuan. Namun, hal  ini  adalah  sebuah  bagian  penting  dari praktik  pekerjaan  sosial  berbasis  HAM. Dengan  menggunakan  kriteria  hak  asasi manusia  yang  dapat  diklaim  oleh  individu, seorang  pekerja  sosial  dapat  terus  berlatih untuk  menggunakan  bahasa  hak  daripada kebutuhan  disaat  bekerja  dengan  klien. Dengan menggunakan bahasa dan istilah hak, maka  klien  tidak  lagi  menjadi  sasaran  pasif yang  hanya  mengikuti  apa  yang  disarankan oleh seorang pekerja sosial, tetapi mendorong klien  untuk  secara  aktif  mengidentifikasi  dan menentukan arah hubungan kerja klien-pekerja sosial untuk mencapai keadilan sosial.

## Simpulan
Jika  HAM  bersifat  universal,  maka seorang  individu  tidak  hanya  berhak  untuk mendapatkan  hak-haknya,  tetapi  juga  harus menghormati hak orang lain dan memungkinkan orang lain untuk mendapatkan hak-haknya tersebut. Menerima kerangka hak,
ISSN:2339 -0042       (cetak) ISSN: 2528-1577 ( e-journal )
berarti tidak dapat diartikan hanya sikap egois pada bagian diri individu saja, menuntut hanya untuk diri sendiri sambil tidak menghargai hak orang lain.
Dengan demikian, berbicara mengenai HAM, artinya tidak hanya berbicara mengenai “apa  yang  diperlukan  untuk  membuat seseorang menjadi manusia sepenuhnya”, tapi mereka juga “perlu untuk menjadikan manusia sebagai  satu  masyarakat  yang  sepenuhnya manusia”.  Kita  tidak  hanya  memiliki  HAM untuk  kepentingan  diri  kita  sendiri,  tetapi untuk  kepentingan  masyarakat  di  mana  kita hidup dan untuk kemanusiaan secara keseluruhan.  Praktisi  pekerjaan  sosial  yang menggunakan pendekatan berbasis hak, menggunakan deklarasi dan konvensi hak yang merupakan  konsensus  bersama  sebagai  dasar pada saat bekerja bersama klien. Berdasarkan hal  tersebut,  maka  praktik  pekerjaan  sosial yang  menggunakan  pendekatan  berbasis  hak, secara  otomatis  telah  mengakomodir  hak-hak asasi  manusia  dan  dapat  meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia serta mendorong tercapainya keadilan sosial sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk  berfungsi  secara  sosial  dan  menjadi sejahtera.
Daftar Pustaka
Buku
Apsari,  N.C.  2015. Hak  Anak:  Perspektif Pekerjaan  Sosial ,  Bandung:  Unpad Press.
Fatic,  A.  1995, Punishment  and  Restorative Crime-Handling:  A  Social  Theory  of Trust , Aldershot, UK: Avebury. Ife,  J.,  2002, Community  Development: Community-based  Alternatives  in  an Age  of  Globalisation ,  Melbourne: Pearson. -------, 2008, Human Rights and Social Work;
Towards Rights-Based Practice ,
Cambridge University Press. Tutu, D. 1999, No Future Without Forgiveness , London: Random House.

## Disertasi
Apsari,  N.C.  2015. Pemenuhan  Hak  Anak Pasca  Reunifikasi .  Program  Doktoral Kesejahteraan Sosial FISIP, Universitas Padjadjaran: Bandung.