History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 327 - 344 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3808

## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT FORCED DELISTING DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
Garnita  Amalia 1) , Arman  Nefi 2)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Depok,  Indonesia 1,2)
Corresponding Author: garnitaamalia14@gmail.com 1) , arman.nefi@gmail.com 2)

## Abstrak
Pasar modal merupakan salah satu instrumen keuangan di mana bertujuan untuk memperoleh dana atau modal  jangka  panjang  dengan  cara  penjualan  efek.  Dalam  mewujudkan  pasar  modal  kondusif dibutuhkan  adanya  regulasi yang menciptakan perlindungan dan kepastian h ukum bagi pelaku pasar termasuk  pemegang  saham  minoritas.  Regulasi  di  bidang  pasar  modal  yang  masih  dinilai  lemah diantaranya yaitu terkait perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat penghapusan pencatatan  saham  perusahaan  tercatat  secara  paksa  (forced  delisting).  Penelitian  bertujuan  untuk menganalisis  perlindungan  hukum  pemegang  saham minoritas pada perusahaan tercatat akibat  forced delisting  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum normatif  dengan  pendekatan  perbandingan  (comparative  approach).  Hasil  penelitian  dimaksud  adalah peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  belum  cukup  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap pemegang  saham  minoritas  akibat  forced  delisting,  sedangkan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap pemegang  saham  minoritas  akibat  forced  delisting  di  Amerika  Serikat  adalah  dengan  memberikan kesempatan  Perusahaan  Tercatat  yang  mengalami  forced  delisting  untuk  dapat  memperdagangkan sahamnya melalui mekanisme Over -the-Counter  Bulletin  Board  (OTCBB)  atau the pink  sheet.

## Kata Kunci: Forced  Delisting; Pemegang Saham Minoritas; Perlindungan Hukum

## Abstract
The  capital  market  is  one  of  the  financial  instruments  where  it  aims  to  obtain  funds  or  long -term  capital  by  selling securities.  In  realizing  a  conducive  capital  market,  regulations  are  needed  that  create  legal  protection  and  certainty for  market  participants,  including  minority  shareholders.  One  of  the  regulations  in  the  capital  market  sector  that  is still  considered  weak  is  regarding  the  legal  protection  of  minority  shareholders  for  forced  delisting.  The  study  aims to  analyze  the  legal  protection  of  minority  shareholders  in  listed  companies  due  to  forced  delisting  in  Indonesia  and the  United  States.  This  research  method  uses  normative  legal  research  with  a  comparative  approach.  The  result  of the  study  is  that  the  applicable  regulations  in  Indonesia  have  not  sufficiently  provided  legal  protection  for  Minority Shareholders  due  to  forced  delisting,  while  the  form  of  legal  protection  for  minority  shareholders  due  to  forced delisting  in  the  United  States  is  to  provide  opportunities  for  Listed  Companies  that  experience  forced  delisting  to  be able to trade  their  shares  through the Over-the-Counter  Bulletin  Board  (OTCBB)  mechanism  or  the pink  sheet.
Keywords:  Forced Delisting;  Legal Protection;  Minority  Shareholders

## PENDAHULUAN
Pasar  modal  memperdagangkan  surat  berharga  berupa  instrumen  keuangan  jangka panjang,  baik  ekuitas  maupun  utang  (Nasarudin,  et.al.,  2014:  164).  Perkembangan  pasar modal  suatu  negara  dipengaruhi  oleh  adanya  globalisasi  dan  liberalisasi.  Pasar  modal akan  terintegrasi  dengan  adanya  kemajuan  teknologi  informasi  dan  kecenderungan munculnya  standar  internasional  untuk  diterapkan  dalam  aktivitas  perekenomian termasuk  otoritas  pasar  modal  dan  bursa  independent  (Nasarudin,  et.al.,  2014:  23).  Hal ini  memiliki  dampak  positif  terutama  bagi  negara  berkembang  seperti  Indonesia  dalam rangka  meningkatkan  nilai  pasar,  aktivitas  ekonomi,  dan  perdagangan.  Dalam mewujudkan  pasar  modal  yang  kondusif  yang  dapat  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dibutuhkan  regulasi  yang  menciptakan  perlindungan  dan  kepastian  hukum terhadap  pelaku  pasar  modal.
Jenis  efek  yang  ditawarkan  melalui  penawaran  umum  diantaranya  adalah  saham. Adapun  penawaran  umum  saham  di  pasar  modal  dilakukan  oleh  Perusahaan  Terbuka yang  telah  tercatat  di  Bursa  Efek  yaitu  Perusahaan  Tercatat  (Novitasari  &  Cahyati, 2018).  Sebagai  Perusahaan  Tercatat,  maka  perusahaan  tersebut  harus  mengungkapkan data  perusahaan  secara  terbuka  (disclosure)  (Sembiring,  2019:3).  Dalam  rangka meningkatkan  modal  dasar,  perusahaan  tercatat  akan  mencari  investor  yang menanamkan  modalnya  ke  dalam  efek.  Adapun  investor  yang  memiliki  bagian  porsi saham  dalam  jumlah  sedikit  disebut  dengan  pemegang  saham  minoritas.  Secara  yuridis formil  bahwa  saham  minoritas  sekalipun  jumlahnya  hanya  satu  lembar  saham  tetap harus  dilindungi  (Nadapdap,  2022:197).  Namun,  pada  kenyataannya,  pemegang  saham minoritas  mempunyai  hak  yang  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  pemegang  saham mayoritas  karena  prinsip  hukum  perusahaan  di  Indonesia  tunduk  pada  prinsip  one share one vote (Ahmad,  2017:115).
Regulasi  mengenai  pasar  modal  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan hukum  pelaku  pasar  modal  diantaranya  investor  (Suardana  et  al.,  2020).  Perlindungan investasi  sangat  penting  bagi  investor  untuk  menghindari  kerugian  akibat  tindakan kesengajaan  beberapa  pihak  yang  dapat  mengakibatkan  kemungkinan  hilangnya  dana atau  efek  atau  hal-hal  yang  menyebabkan  kerugian  lainnya  (Abubakar  &;  Handayani, 2020:73).  Adanya  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  dalam  pasar  modal adalah  hal  yang  mutlak  harus  dipenuhi  (Sari  &;  Sudiyana,  2022:  17).  Regulasi  pasar modal  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  investor  agar  tidak menimbulkan  kerugian  yang diakibatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu.
Berdasarkan rekomendasi International Organization of Securities Commisions (IOSCO), tujuan  regulasi  pasar  modal  adalah  untuk  menjamin  pasar  adil,  efisien  dan  transparan, melindungi  investor,  dan  mengurangi  risiko  sistemik  (IOSCO,  2022).  Ini  sesuai  dengan prinsip  dasar  pembentukan  hukum  pasar  modal  di  Indonesia  dimana  pasar  modal membutuhkan  pondasi  hukum  yang  kuat  guna  mewujudkan  kepastian  hukum  bagi semua  pihak  yang  terlibat  dalam  pasar  modal  dan  memberikan  perlindungan  terhadap
kepentingan  masyarakat  yang  berinvestasi  dari  tindakan  yang  merugikan  sebagaimana amanat Pasal 7 UU Pasar Modal.
Regulasi  bidang  pasar  modal  masih  dinilai  lemah  terkait  dengan  perlindungan hukum  pemegang  saham  minoritas  atas  penghapusan  pencatatan  saham  perusahaan tercatat  secara  paksa  (forced  delisting).  Di  pasar  saham,  terdapat  aksi  korporasi  delisting saham  yaitu  penghapusan  suatu  Perusahaan  Tercatat  di  bursa  saham  secara  resmi  yang dilakukan  oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  (OJK,  2022).  Hal  ini  menghapus  saham  yang sebelumnya  diperdagangkan  di  BEI  dari  daftar  emiten,  yang  berarti  saham  tersebut tidak  lagi  dapat  diperdagangkan  secara  bebas  di  pasar  modal.  Penghapusan  pencatatan saham  perusahaan  tercatat  secara  paksa  (forced  delisting)  adalah  upaya  Bursa  untuk mewujudkan  perdagangan  pasar  modal  yang wajar,  teratur  dan efisien.
Forced  delisting  dapat  mengakibatkan  hilangnya  likuiditas  atas  efek  yang  diterbitkan Perusahaan  Tercatat  yang  dapat  mempengaruhi  harga  dari  efek  tersebut  (Balfas, 2006:305).  Investor  mengalami  kerugian  finansial  karena  sulit  memperoleh  keuntungan dari  saham  perusahaan  tercatat  yang  dalam  keadaan  forced  delisting,  terutama  bagi pemegang  saham  minoritas  karena  tidak  memiliki  kesempatan  untuk  mempertanyakan forced  delisting  yang  dialami  perusahaan,  sehingga  mengakibatkan  penurunan  nilai investasi  saham (Pratistha  et.al., 2015:6).
Regulasi  tentang  delisting  di  Indonesia  diatur  dalam  Keputusan  Direksi  Bursa  Efek Jakarta  (BEJ)  Nomor:  Kep-308/BEJ/07-2004  tentang  Peraturan  Nomor:  I-I:  Tentang Penghapusan  Pencatatan  (Delisting)  dan  Pencatatan  Kembali  (Relisting)  Saham  di Bursa.  Dalam  Keputusan  Direksi  BEJ  Nomor:  Kep-308/BEJ/07-2004  tersebut,  delisting dapat  terjadi  karena  diakukan  oleh  Perusahaan  Tercatat  atau  voluntary  Delisting. Sementara  itu,  penghapusan  pencatatan  saham  oleh  Bursa  secara  paksa  atau  dikenal dengan  istilah  Forced Delisting.
Sebagai  regulator  di  sektor  jasa  keuangan,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  merilis POJK  Nomor  3/POJK.04/2021  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  di  Pasar  Modal  (POJK Nomor  3/POJK.04/2021).  Tujuan  dari  peraturan  ini  adalah  untuk  melindungi  investor  di pasar  modal,  meningkatkan  ketaatan  perusahaan  publik,  serta  menyesuaikan  dengan tren  dan  perkembangan  global  di  sektor  jasa  keuangan.  Adapun  dalam  POJK  tersebut diatur  mengenai  perubahan  status  perusahaan  tercatat  berdasarkan  permohonan  oleh Bursa  Efek terkait  dengan  forced delisting.
Pelaksanaan  forced  delisting  di  Indonesia  terjadi  diantaranya  ketika  adanya penghapusan  pencatatan  efek  oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  terhadap  PT  Davomas Abadi  Tbk.  Tahun  2015  dan  terhadap  PT  Inovisi  Infracom,  Tbk.  pada  Tahun  2017 (Saputra  et.al.,  2016:14)  (Putra  et.al.,  2021:227)  (Sa’diyah  et.al.,  2019:17).  Kedua perusahaan  tercatat  tersebut  dinilai  Bursa  tidak  memiliki  kemampuan  untuk mempertahankan  dan  menjalankan  kelangsungan  usahanya  terkait  penyajian  laporan kinerja  perusahaannya.  Sebelum  dilakukan  forced  delisting,  Bursa  juga telah menerapkan suspensi  atau  sanksi  penghentian  sementara  perdagangan  terhadap  kedua  perusahan
tersebut  sebagai  langkah  untuk  melindungi  investor  sehingga  perusahaan  tercatat dapat  meningkatkan  keterbukaan  informasi.  Hal  ini  dapat  menjadi  panduan  bagi investor  dalam menentukan  langkah investasinya.
Keyakinan  dan  kepercayaan  pasar  adalah  faktor  penting  yang  harus  tercermin  dalam peraturan  pasar  modal  untuk  melindungi  investor  dari  risiko  yang  dapat  merusak kepercayaan  mereka.  Dalam  kondisi  delisting  tersebut,  akan  mengakibatkan  efek  negatif bagi  perusahaan  yang  berpotensi  merugikan  pemegang  saham  minoritas  akibat timbulnya  kerugian  materiil.  The  Organisation  for Economic Co-operation and Development (OECD)  menyatakan  bahwa  perusahaan  yang  mengalami  delisting  dapat  merugikan pemegang  saham  minoritas  (IOSCO,  2009).  Meskipun  pemegang  saham  minoritas hanya  memiliki  sebagian  kecil  efek  pada  perusahaan  tercatat,  namun  pemegang  saham minoritas  merupakan  pemilik  surat  berharga  yang  perlu  dilindungi  haknya.  Adanya perlindungan  hukum  akan  meningkatkan  kepercayaan  pemegang  saham  minoritas dalam  menanamkan  modal  dan  meminimalisir  praktik  yang  dapat  merugikan (Kurniawan,  et.al.,  2020)  (Bhasudeva,  et.al.,  2022)  (Prananingtyas  et.al.,  2019)  (Fuady, 2005:14).  Bahwa  konsep  penguatan  dan  penataan  regulasi  forced  delisting  membutuhkan adanya  kewajiban  menerapkan  prinsip  keterbukaan  informasi  (Abubakar,  et.al., 2020:90).  Pada  dasarnya,  pemegang  saham  minoritas  sebagai  investor  memiliki  hak untuk  mendapatkan  informasi  khususnya  dari  Perusahaan  Tercatat  (Widoatmodjo, 2015:55).  Keterbukaan  informasi  Perusahaan  Tercatat  ini  merupakan  salah  satu  bentuk perlindungan  hukum  bursa  atau  otoritas  pasar  modal  terhadap  investor.  Hal  ini  sesuai dengan  OECD  Principle  IV  yang  menekankan  agar  perusahaan  harus  menjamin  bahwa pengungkapan  yang  tepat  waktu  dan  benar  dilakukan  atas  semua  informasi  penting tentang  perusahaan,  meliputi  tata  kelola  perusahaan,  kepemilikan,  hasil  kinerja  dan posisi  keuangan.  (OECD, 2022).
Sebagai  perbandingan,  perkembangan  pasar  modal  yang  sangat  pesat  berada  di Negara  Amerika  Serikat.  Lembaga  bursa  saham  di  Amerika  Serikat  diantaranya  adalah New York Stock Exchange (NYSE) dan National Association of Securities Dealers Automated Quotation  (NASDAQ).  Dalam  NYSE  Regulation  mengatur  mengenai  penghapusan pencatatan  saham  yang  diajukan  oleh  Bursa  maupun  oleh  Perusahaan  Tercatat  (NYSE, 2023).  Penghapusan  pencatatan  saham  yang  diajukan  oleh  bursa  dapat  terjadi  karena Perusahaan  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  diberlakukan  oleh  bursa  (Investopedia, 2021).  Sementara  itu,  dalam  bursa  NASDAQ,  kriteria  delisting  bergantung  pada  bursa dan persyaratan  listing mana yang wajib dipenuhi  (Investopedia,  2022).
Perlindungan  hukum  menjadi  jaminan  bagi  investor  dengan  memberi  rasa  aman dalam  melakukan  investasi  di  pasar  modal.  Adanya  perlindungan  hukum  bagi pemegang  saham  minoritas  akan  meningkatkan  kepercayaan  investor  dalam menanamkan  modal  dan  meminimalisir  praktik  yang  dapat  merugikan  termasuk dalam  hal terjadi  forced delisting.
Terdapat  penelitian  terdahulu  yang  menyatakan  bahwa  pengaturan  yang  berlaku belum  melindungi  kepentingan  pemegang  saham  minoritas  akibat  forced  delisting  di Indonesia  (Senna,  2020)  (Pratistha  et.al.,  2022).  Sementara  itu,  penelitian  ini  akan menganalisis  perbandingan  perlindungan  pemegang  saham  minoritas  akibat  forced delisting  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat.  Pada  bagian  pertama,  penelitian  ini  akan menguraikan  pengaturan  mengenai  forced  delisting  di  Indonesia  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya,  bagian  kedua  penelitian  menganalisis mengenai  perlindungan  terhadap  pemegang  saham  minoritas  akibat  forced  delisting  di Indonesia  dengan  merujuk  pada  ketentuan  yang  berlaku.  Bagian  ketiga  penelitian  ini akan  menganalisis  perlindungan  pemegang  saham  minoritas  akibat  forced  delisting  di Amerika  Serikat sebagai  bahan komparisi.
Adapun  tujuan  dari  perbandingan  perlindungan  pemegang  saham  minoritas  akibat forced  delisting  di  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  ini  yaitu:  pertama,  untuk  mengetahui perbedaan  pengaturan  perlindungan  pemegang  saham  akibat  forced  delisting  di Indonesia  dan  Amerika  Serikat.  Kedua,  perbandingan  tersebut  akan  berfungsi  sebagai referensi  dalam  mempertimbangkan  pengaturan  perlindungan  pemegang  saham minoritas  akibat forced delisting di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  jurnal  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Dalam  hal melakukan  penelitian  yuridis  normatif,  maka  yang  diterangkan  bagaimana  bahan hukum  (data)  akan  dianalisa  (Wibisana,  2019).  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perbandingan  (comparative  approach)  dengan  sumber  data  menggunakan  data  sekunder yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  bahan hukum  sekunder  yaitu  buku  dan  jurnal  serta  bahan  hukum  tersier.  Apabila  seluruh data  telah  didapatkan  selanjutnya  akan  dilakukan  inventarisir  secara  sistematis, dilakukan  pengklasifikasian,  dan dilakukan  analisis  secara  preskriptif.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Forced Delisting  di Indonesia
Bahwa  berdasarkan  delisting  dapat  terjadi  baik  diajukan  permohonan  penghapusan oleh  Perusahaan  Tercatat  (Voluntary  Delisting)  maupun  dilakukan  penghapusan pencatatan  saham  oleh  Bursa  (Forced  Delisting).  Berdasarkan  Keputusan  Direksi  Bursa Efek  Jakarta  (BEJ)  tentang  Peraturan  Nomor:  I-I:  Tentang  Penghapusan  Pencatatan (Delisting)  dan  Pencatatan  Kembali  (Relisting)  Saham  di  Bursa.  Ps.  III.1.1.,  Voluntary Delisting  dapat  terjadi  dalam  hal  suatu  saham  dikeluarkan  dari  daftar  pencatatan  efek berdasarkan  permintaan  penghapusan  pencatatan  saham  yang  dilakukan  oleh perusahaan  tercatat.  Dalam  Keputusan  Direksi  pun  diatur  bahwa  yang  menjadi persyaratan  voluntary  delisting  saham  adalah:  a.  Pencatatan  saham  di  Bursa  minimal  5 (lima)  tahun;  b.  mendapatkan  persetujuan  RUPS;  c.  kewajiban  buy  back  dari  pemegang
saham  yang  tidak  menyetujui  keputusan  RUPS;  dan  d.  penentuan  harga  pembelian saham.
Sementara  itu,  forced  delisting  merupakan  penghapusan  pencatatan  oleh  Bursa  karena adanya  paksaan  atas  sanksi  yang  diberikan  (Gunawan,  et.al.,  2009).  Adapun  pengaturan mengenai  forced  delisting  berdasarkan  KEP:308/BEJ/07-2004  diantaranya  adalah  sebagai berikut:  a.  Penghapusan  saham  dari  bursa  efek  apabila  perusahaan  tercatat  dalam keadaan atau kejadian yang  secara  material  berdampak  buruk  terhadap keberlangsungan  usaha  dari  perusahaan  tercatat,  baik  dari  sisi  keuangan  maupun  sisi hukum,  atau  keberlangsungan  posisi  perusahaan  tercatat  sebagai  perusahaan  publik dan  tidak  dapat  menunjukkan  tanda-tanda  perbaikan;  b.  Terkait  prosedur  delisting saham  oleh  Bursa,  apabila  diperlukan,  Bursa  dapat  menangguhkan  dalam  jangka waktu  5  (lima)  hari  bursa.  Adapun  saham  tersebut  diperdagangkan  hanya  di  Pasar Negosiasi  dalam  jangka  waktu  20  (dua  puluh)  hari  bursa  sebelum  tanggal  efektif dilakukan  penghapusan  pencatatan.
Sebelum  dilakukan  penghapusan  pencatatan,  bursa  akan  memberikan  peringatan terhadap  Perusahaan  Tercatat  agar  dapat  memperbaiki  kondisi  perusahaannya  atau untuk  memenuhi  persyaratan  yang  dilanggar.  Tujuan  penghapusan  pencatatan  tidak dimaksudkan  untuk  menghancurkan  perusahaan,  melainkan  agar  perusahaan  tersebut memiliki  kesempatan  untuk  melakukan  perbaikan.  Namun  apabila  perusahaan  tercatat tersebut  tetap  melanggar  ketentuan  yang  diatur  oleh  bursa,  maka  bursa  akan melakukan  prosedur  forced  delisting.  Salah  satu  alasan  suatu  perusahaan  terbuka mengalami  forced  delisting  adalah  adanya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dan  kewajiban yang harus  dipenuhi  oleh  perusahaan  terbuka  (Anantha,  et.al., 2016).
Perusahaan  Tercatat  yang  mengalami  forced  delisting  umumnya  memiliki  reputasi yang  lebih  buruk  dibandingkan  dengan  voluntary  delisting,  karena  pada  umumnya Perusahaan  Tercatat  yang  mengalami  forced  delisting  dalam  keadaaan  kinerja perusahaan  yang  kurang  baik  sehingga  berdampak  pada  harga  saham  di  pasar  dan sahamnya  sulit  untuk  diperjualbelikan.    Hal  tersebut  merugikan    pemegang  saham karena  nilai  investasi  yang  ditanamkan  investor  dalam  saham  perusahaan  turun  akibat suspensi  oleh  bursa  sehingga  jarang  ditransaksikan  (Putra,et.al.,  2016).  Kondisi  dimana pemegang  saham  tidak  dapat  melakukan  transaksi  di  Bursa  atas  saham  yang  dimiliki sebagai  akibat forced delisting ini harus  mendapatkan  perlindungan  hukum.
Dalam  Pasal  64  POJK  Nomor  3/POJK.04/2021  mengatur  mengenai  perubahan  status perusahaan  terbuka  menjadi  perseroan  yang  tertutup  yang  dibagi  menjadi  3  (tiga)  jenis yaitu  perubahan  status  berdasarkan  perubahan  status  atas  perintah  OJK  dan  perintah BEI  serta  berdasarkan  permohonan  perusahaan  terbuka.  Adapun  pengaturan  mengenai forced  delisting  atas  perubahan  status  atas  perintah  OJK adalah sebagai berikut: a. Dalam situasi  tertentu,  OJK  berhak  memberi  perintah  pada  suatu  Perusahaan  Terbuka  untuk mengubah  status  menjadi  Perseroan  yang  tertutup.  Kondisi-kondisi  tersebut  meliputi melanggar  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  jika  melanggar  tersebut
mengakibatkan  kegiatan  usaha  Perusahaan  Terbuka  dilarang,  tidak  memiliki  izin  usaha dari  otoritas  yang  berwenang,  menerima  perintah  dari  otoritas  yang  berwenang  untuk mengubah  status,  memiliki  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang mewajibkan  perubahan  status,  dinyatakan  pailit  oleh  pengadilan  yang  memiliki kekuatan  hukum  tetap,  tidak  beroperasi  sepenuhnya  dalam  tiga  tahun  terakhir, menerima  pembatasan  kegiatan  usaha  dari  otoritas  yang  mengakibatkan  adanya gangguan  pada  kelangsungan  usaha  dalam  tiga  tahun  terakhir,  seluruh  kegiatan  usaha dilakukan  pembekuan,  tidak  dapat  melakukan  komunikasi  dengan  OJK  dalam  tiga tahun  terakhir,  dan/atau  anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  pemegang  saham utama  yang  tidak  dapat  dihubungi  dalam  tiga  tahun  terakhir;  b.  Perubahan  status  dari Perusahaan  Publik  menjadi  Perusahaan  Tertutup  harus  diikuti  dengan  langkah- langkah  berikut:  1)  Memperoleh  persetujuan  dari  RUPS;  2)  Menginformasikan  kepada masyarakat  dalam  waktu  yang  sesingkat-singkatnya,  paling  lambat  dalam  dua  hari kerja  setelah  menerima  perintah  perubahaan  status  dari  OJK;  3)  Melaksanakan  buy  back atas  seluruh  saham  milik  pemegang  saham  publik  yang  mengakibatkan  jumlah pemegang  saham  kurang  dari  50  (lima  puluh)  orang  atau  jumlah  lain  yang  diatur  oleh OJK;  dan  c.  Bursa  Efek  mendapatkan  perintah  dari  OJK  guna  pembatalan  pencatatan efek  di Bursa  Efek.
Sementara  itu,  pengaturan  mengenai  forced  delisting  atas  perubahan  status  atas permohonan  Bursa  Efek  adalah  sebagai  berikut:  a.  Bursa  Efek  akan  melakukan pembatalan  pencatatan  saham  perusahaan  terbuka  apabila  terjadi  keadaan  yang  secara material  memiliki  dampak  buruk  terhadap  keberlangsungan  usaha  dari  suatu perusahaan,  atau  dalam  hal  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  pencatatan  saham  di Bursa  Efek  oleh  perusahaan  tercatat;  b.  Sebelum  melakukan  pembatalan  pencatatan saham  perusahaan  terbuka,  Bursa  Efek  harus  melakukan  pengajuan  permohonan perubahan  status  perusahaan  menjadi  perseroan  tertutup  kepada  OJK.  Kemudian,  OJK akan  memerintahkan  perusahaan  untuk  mengubah  statusnya  menjadi  perseroan tertutup;  c.  Terhadap  Perusahaan  terbuka  yang  ingin  mengubah  statusnya  menjadi perseroan  tertutup,  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  buy  back  semua  saham  yang dimiliki  oleh  pemegang  saham  publik  yang  mengakibatkan  jumlah  pemegang  saham kurang dari  50 (lima  puluh)  orang atau jumlah  lain yang diatur  oleh  OJK.

## B. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham  Minoritas  Akibat  Forced Delisting  di Indonesia
1. Kewajiban keterbukaan informasi (disclosure) oleh Perusahaan Tercatat
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas  akibat  forced delisting  di  indonesia  adalah  kewajiban  Perusahaan  Tercatat  untuk  melakukan keterbukaan  informasi  mengenai  fakta  material  perusahaannya.  Pada  saat  pemegang saham  membeli  efek  di  pasar  modal,  pemegang  saham  tersebut  harus  mengetahui tentang  efek  tersebut  khususnya  berkaitan  dengan  Perusahaan  Tercatat  yang
menerbitkan  efeknya,  sehingga  hukum  pasar  modal  di  Indonesia  menjadikan kewajiban  disclosure  Perusahaan  Tercatat  pada  saat  go  public  maupun  setelah  go  public sebagai  kewajiban  yuridis  yang  utama  (Fuady,  2001:80).  Sebagaimana  diatur  dalam Pasal  86  ayat  1  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut  dengan  UU  Pasar  Modal)  dan  Pasal  2  POJK  No.  31/POJK.04/2015  Tentang Keterbukaan  atas  Informasi  atau  fakta  material  oleh  Perusahaan  Tercatat  atau perusahaan  Publik,  Perusahaan  Tercatat  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan penyampaian  laporan  secara  periodik  kepada  Lembaga  Keuangan/Bapepam  LK (sekarang  OJK)  dan  melakukan  pengumuman  laporan  tersebut  terhadap  masyarakat. Namun,  pengaturan  ini  tidak  mengatur  lebih  lanjut  terkait  perlindungan  bagi pemegang  saham  minoritas  yang  dilakukan  forced  delisting  oleh  bursa  atau  otoritas terkait.
Keterbukaan  informasi  mengenai  Perusahaan  Tercatat  merupakan  hal  penting  bagi pemegang  saham  sebagai  panduan  dalam  mengambil  keputusan  investasi,  sehingga pemegang  saham  dapat  mengambil  langkah  yang  tepat  dalam  berivestasi  dan  dapat memperkecil  risiko  yang  akan  terjadi  (Rahadiyan,  2017:78)  (Ikit,  et.al.,  2019:148).  Selain itu,  pelaporan  berkala  oleh  Perusahaan  Tercatat  kepada  OJK  penting  dilakukan  guna efektivitas  pengawasan.  Ketentuan  keterbukaan  informasi  tersebut  memberikan perlindungan  terhadap  pemegang  saham  terkait  Perusahaan  Tercatat  khususnya mengenai  kondisi  finansialnya,  sehingga  pemegang  saham  dapat  mengambil  langkah yang  tepat  dalam  berinvestasi.  Untuk  para  pemilik  saham,  keterbukaan  informasi memberikan  jaminan  yang  membuat  mereka  merasa  aman  dan  percaya  atas  dana yang telah  mereka  investasikan  atau  amanatkan  kepada  perusahaan  untuk  dikelola (Rukmana  K, et.al., 2017:14).
Selanjutnya,  POJK  No.  3/POJK.04/2021  mengatur  mengenai  kewajiban  Perusahaan Tercatat  dalam  hal  keterbukaan  informasi  guna  memberikan  informasi  kepada  investor secara  transparan  atas  perintah  perubahan  status  dari  OJK.  Berdasarkan  Pasal  66  ayat (4)  POJK  RI  No.  3/POJK.04/2021  mengatur  kewajiban  Perusahaan  Tercatat  untuk melakukan  pengumuman  dengan  segera  kepada  masyarakat  selambat-lambatnya  2 (dua)  hari  kerja  setelah  menerima  perintah  perubahan  status  dari  OJK.  Ketentuan  ini menunjukkan  adanya  upaya  agar  pemegang  saham  dapat  mengetahui  terkait perubahan  status  berdasarkan  perintah  OJK,  sehingga  pemegang  saham  minoritas dapat  mengambil  langkah yang tepat.
Selain  itu,  terhadap  forced  delisting  atas  perubahan  status  berdasarkan  permohonan Bursa  Efek,  Pasal  69  ayat  (2)  POJK  RI  No.  3/POJK.04/2021  mengatur  kewajiban Perusahaan  Tercatat  untuk  mengumumkan  keterbukaan  informasi  kepada  masyarakat. Hal  ini  sangat  penting  dilakukan  oleh  Perusahaan  Tercatat  dalam  rangka  melindungi investor  untuk  tidak  melakukan  transaksi  pembelian  saham  Perusahaan  Tercatat  dalam masa  delisting.  Ketentuan  dalam  POJK  No.  3/POJK.04/2021  yang  mengatur  mengenai Keterbukaan  informasi  Perusahaan  Tercatat  ini  merupakan  bentuk  perlindungan
hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas  yang  dilakukan  forced  delisting  oleh  bursa atau  OJK,  sehingga  pemegang  saham  minoritas  mendapatkan  informasi  agar  dapat mengambil  langkah yang tepat.

## 2. Kewajiban  Perusahaan  Tercatat untuk melakukan pembelian kembali (buyback) saham
Keputusan  Direksi  BEJ  Nomor:  Kep-308/BEJ/07-2004  tidak  mengatur  lebih  rinci mengenai  kriteria  forced  delisting  khususnya  terkait  kondisi  atau  peristiwa  yang  dialami Perusahaan  Tercatat.  Selain  itu,  tidak  semua  Perusahaan  Tercatat  yang  mengalami forced  delisting  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  penjualan  di  pasar  negosiasi. Selain  itu,  saham  yang  mengalami  forced  delisting  berasal  dari  perusahaan  yang mengalami  kesulitan  dan  harganya  turun  di  bursa  saham  sehingga  meskipun  dijual, belum  tentu  diminati  oleh  calon  pembeli  (OJK,  2022).  Terhadap  forced  delisting  tersebut pun  tidak  disertai  dengan  kewajiban  buy  back  saham  yang  dimiliki  oleh  pemegang saham  minoritas.  Sementara  itu,  mekanisme  Voluntary  delisting  yang  diatur  dalam Keputusan  Direksi  Bursa  Efek  dengan  mewajibkan  adanya  pembelian  kembali  efek.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  Keputusan  Direksi  BEJ  Nomor:  Kep-308/BEJ/07-2004  tidak cukup  memberikan  perlindungan  bagi  pemegang  saham  minoritas  dalam  hal perusahaan  tercatat  mengalami  forced  delisting  yang  menyebabkan  Perusahaan  Tercatat merasa  tidak  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  kewajiban  buy  back  saham.  Dampak dari  tidak  adanya  kewajiban  buy  back  atas  saham  oleh  Perusahaan  Tercatat,  maka pemegang  saham  minoritas  tidak  memiliki  kepastian  hukum  untuk  melepaskan sahamnya terhadap  Perusahaan  Tercatat.
Selanjutnya,  Pasal  66  (4)  POJK  Nomor  3/POJK.04/2021  mengatur  mengenai  forced delisting  atas  perubahan  status  berdasarkan  perintah  Otoritas  Jasa  Keuangan  dimana Perusahaan  Tercatat  wajib  melakukan  buy  back  atas  seluruh  saham  milik  pemegang saham  publik  yang  mengakibatkan  jumlah  pemegang  saham  sebesar  kurang  dari  50 (lima  puluh)  pihak  atau  jumlah  lain  yang  ditetapkan  oleh  OJK.  Adapun  terdapat persyaratan  mengenai  harga  pembelian  kembali  saham  yang  diatur  dalam  ketentuan Pasal 77 POJK Nomor  3/POJK.04/2021.
Sementara  itu,  terhadap  forced  delisting  atas  perubahan  status  berdasarkan permohonan  Bursa  Efek,  Perusahaan  Tercatat  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan buy  back  saham  penuh  dari  pemegang  saham  publik  dengan  tujuan  mengurangi  jumlah pemegang  saham  menjadi  di  bawah  50  (lima  puluh)  Pihak  atau  jumlah  lain  yang  telah diatur  oleh  OJK.  Harga  buy  back  saham harus sama dengan harga perdagangan rata-rata saham  Perusahaan  Terbuka  di  Bursa  Efek,  nilai  buku  per  saham  yang  lebih  tinggi  yang didasarkan  pada  laporan  keuangan  terbaru  atau  dihitung  mundur  dari  hari  terakhir perdagangan  atau penghentian  sementara  perdagangan.
Adanya  kewajiban  buy  back  saham  oleh  Perusahaan  Tercatat  yang diatur dalam POJK Nomor  3/POJK.04/2021  merupakan  salah  satu  terobosan  di  bidang  pasar  modal  dalam rangka  perlindungan  hukum  bagi  Pemegang  Saham  pada  saat  terjadi  delisting.  Namun
meskipun  demikian,  pemegang  saham  minoritas  secara  finansial  berpotensi  mengalami kerugian  karena  mengalami  kesulitan  untuk  mendapatkan  keuntungan  atas  saham  dari Perusahaan  Tercatat  dalam  keadaan  forced  delisting.  Perusahaan  Tercatat  yang mengalami  forced  delisting  karena  kondisi  keuangan  yang  buruk  akan  kesulitan  untuk buy  back  saham  dari  pemegang  saham  minoritas.  Selain  itu,  Pemegang  saham  minoritas tidak  memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan  informasi  mengenai  proses  delisting yang  terjadi  dan  telah  menyebabkan  adanya  kehilangan  nilai  investasi  saham  yang dimiliki.  Pemegang  saham  minoritas  pun  berpotensi  mengalami  kerugian  yang disebabkan  oleh  karena  tidak  terlibat  dalam  keputusan  RUPS  atas  pelaksanaan pembelian  kembali saham.
POJK  tersebut  pun  tidak  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  mekanisme  pembelian kembali  (buy  back)  saham  dari  pemegang  saham  minoritas.  Hal  tersebut  menunjukkan adanya  ketidakpastian  hukum  mengenai  waktu  pelaksanaan  pembelian  kembali  (buy back)  saham,  yaitu  apakah  dilakukan  sebelum  waktu  dibuka  pasar  negosiasi,  dilakukan pada  saat  atau  setelah  pasar  negosiasi  atau  dilakukan  setelah  perusahaan  efektif delisting.
Selanjutnya,  POJK  Nomor  3/POJK.04/2021  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  pemegang  saham  minoritas  akibat  forced  delisting  yaitu  apabila  Perusahaan Tercatat  tidak  mampu  melakukan  pembelian  kembali  atas  saham,  Perusahaan  Tercatat dapat  mengajukan  pailit  dan  melikuidasi  asetnya  sesuai  dengan  Undang-Undang Perseroan  Terbatas.  Sesuai  dengan  Pasal  149  ayat  1  (d)  UUPT,  diatur  likuidator memiliki  kewajiban  dalam  pelaksanaan  pembayaran  sisa  kekayaan  hasil  likuidasi kepada  pemegang  saham  (Sembiring,  2019:149).  Pemberesan  harta  kekayaan  tersebut dapat  memberikan  kesempatan  pemegang  saham  untuk  mendapatkan  sisa  kekayaan hasil  likuidasi  Perusahaan  Tercatat.  Namun  dalam  proses  tersebut,  pemegang  saham minoritas  bukan  menjadi  prioritas  bagi  Perusahaan  Tercatat  yang  bersangkutan.  Pihak yang  akan  didahulukan  adalah  kreditur,  selanjutnya  apabila  masih  ada  sisa    kekayaan akan diberikan  kepada  pemegang  saham.
Kewajiban  Perusahaan  Tercatat  untuk  mengubah  status  perusahaan  terbuka  menjadi perseroan  yang  tertutup  terlebih  dahulu  yang  tercantum  dalam  POJK  pun  dapat memberikan  perlindungan  bagi  pemegang  saham  khususnya  pemegang  saham minoritas  karena  apabila  Perusahaan  Tercatat  memiliki  kewajiban  melakukan  go  private, maka  Perusahaan  Tercatat  harus  segera  melakukan  buy  back  saham  dari  pemegang saham minoritas.

## 3. Hak-hak  pemegang  saham  berdasarkan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
Secara  prinsip,  bursa  efek  melakukan  penghapusan  pencatatan  berdasarkan  situasi yang  dihadapi  suatu  perusahaan  terkait  kelangsungan  usahanya  (going  concern),  maka terhadap  hal  ini  berlaku  pula  Hukum  Perseroan  yang  berlaku  di  Indonesia.  (Putra,
et.al.,  2021:227)  (Nugraha,  2021:100)  (Sitorus,  2019:30)  (Saputra,  2016:14).  Perusahaan tercatat  harus  menerapkan  prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  dan  memerlukan kerjasama  antara  perusahaan  dan  pemegang  saham  untuk  memastikan  bahwa pemegang  saham  minoritas  tidak  merasa  dirugikan  (Dharma  et.al.,  2013:4). Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas  apabila  perusahaan mengalami  forced  delisting  sebagai  akibat  tidak  menerapkan  prinsip  tata  kelola perusahaan  yang baik, diatur  dalam UU PT sebagai  berikut  (Kadir,  2017:40):
a. Hak  Perseorangan  (Personal  Right),  yaitu  Pasal  61  ayat  1 UUPT yang pada intinya menyatakan  dalam  hal  Komisaris  atau  Direksi  melakukan  kelalaian  atau kesalahan  yang  merugikan,  maka  Pemegang  Saham  Minoritas  memiliki hak untuk mengajukan  gugatan  sebagai  subjek  hukum  (Wilamarta, 2005:283). Hak pemegang saham  minoritas  yang  diatur  oleh  UU  PT  tersebut  disebut  dengan  hak perseorangan  (Personal Right) (Chatamarrasjid,  2004).
b. Hak  Penilaian  (Appraisal  Right),  yaitu  Pasal  62  ayat  1  UUPT  yang  pada  intinya menyatakan  bahwa  apabila  pemegang  saham  tidak  menyetujui  suatu  tindakan yang  memberikan  kerugian  bagi  pemegang  saham  atau  perusahaan,  pemegang saham  berhak  untuk  meminta  Perseroa  nmelakukan  pembelian  saham  mereka dengan  harga yang adil  (Sembiring,  2012:147).
c. Hak derivatif (Derivative Right), yaitu Pasal 97 ayat (6) UUPT dan Pasal 114 ayat (6) UUPT  mengatur  mengenai  hak  derivatif  yang  diberikan  kepada  pemegang  saham minoritas.  Adapun  Hak  derivatif  (derivative  right)    merupakan  hak  bagi  pemegang saham  minoritas  guna  mengajukan  gugatan  atas  nama  perusahaan  kepada komisaris  atau  direksi  (Wilamarta,  2002:  312).  Pihak  yang  memiliki  saham minoritas  berhak  membela  kepentingan  perusahaan  melalui  sistem  peradilan dengan  menunjukkan  adanya  kelalaian  atau  kesalahan  yang  dilakukan  oleh dewan  komisaris  atau direksi.
d. Hak  angket  (Enquete  Recht),  yaitu  Pasal  138  Ayat  (3)  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  pada  intinya  apabila  terdapat  indikasi  adanya  tindakan  curang  atau informasi  yang  disembunyikan  oleh  pemegang  saham  mayoritas,  komisaris,  atau direksi,  maka  pemegang  saham  minoritas  memiliki  hak  angket  untuk  meminta pemeriksaan  terhadap  perusahaan  melalui  pengadilan  (Prasetya,  1996:217).

## C. Perbandingan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Saham  Minoritas Akibat Forced Delisting  di Amerika Serikat
Perkembangan  pasar  modal  yang  sangat  pesat  berada  di  Negara  Amerika  Serikat. Lembaga  bursa  saham  di  Amerika  Serikat  diantaranya  adalah  New  York  Stock  Exchange (NYSE)  dan  National  Association  of  Securities  Dealers  Automated  Quotation  (NASDAQ). Adapun  Pemerintah  Amerika  Serikat  membentuk  Lembaga  independen  yaitu  U.S. Securities  and  Exchange  Commission  (SEC)  yang  bertugas  mengawasi  Lembaga  bursa saham  dalam  rangka  menjamin  pasar  yang  teratur,  efisien,  dan  adil,  melindungi
investor,  serta  memberikan  fasilitas  pembentukan  modal  (SEC,  2023).  Setiap  orang termasuk  investor  harus  diperlakukan  secara  adil  dan  dapat  mengakses  fakta-fakta tertentu  tentang  investasi.  SEC  mewajibkan  perusahaan  publik,  manajer  dana  dan  aset, profesional  investasi,  dan  pelaku  pasar  lainnya  untuk  secara  teratur  mengungkapkan informasi  keuangan  dan  lainnya  yang  signifikan  sehingga  investor  memiliki  informasi yang  tepat  waktu,  akurat,  dan  lengkap  yang  mereka  butuhkan  untuk  membuat keputusan  yang  percaya  diri  dan  terinformasi  tentang  kapan  atau  di  mana  harus berinvestasi.
NYSE  Regulation  mengatur  mengenai  delisting  yaitu  suatu  efek  yang tercatat dihapus dari  daftar  dalam  hal  Perusahaan  Tercatat  berada  di  bawah  kriteria  pencatatan berkelanjutan  kuantitatif  dan  kualitatif  tertentu  (NYSE,  2023).  Mengacu  pada  Section  12 (d)  Securities  Exchange  Act  of  1934,  NYSE  Regulation  mengatur  mengenai  penghapusan pencatatan  saham  yang  terdaftar  di  bursa  efek  sesuai  dengan  aturan  bursa  dan  hal-hal yang  dianggap  perlu  oleh  Komisi  untuk  dikenakan  dalam  rangka  perlindungan investor  baik atas permohonan  oleh  Penerbit  atau Bursa  kepada  SEC (NYSE, 2023).
Ketentuan  mengenai  kriteria  forced  delisting  pada  bursa  saham  NYSE  diantaranya adalah  sebagai  berikut  (NYSE,  2023):  jumlah  saham  publik  kurang  dari  100.000,  jumlah pemegang  saham  kurang  dari  100,  nilai  pasar  agregat  dari  saham  yang  beredar  kurang dari  $1.000.000,  kegagalan  perusahaan  untuk  membuat  pengungkapan  informasi  yang tepat  waktu,  memadai,  dan  akurat  kepada  pemegang  sahamnya  dan  investor  publik, tindakan  lain  yang  tidak  sesuai  dengan  kebijakan  publik  yang  baik,  kondisi  keuangan dan/atau  hasil  operasi  yang  tidak  memuaskan,  ketidakmampuan  untuk  memenuhi kewajiban  hutang  saat  ini  atau  untuk  membiayai  operasi  secara  memadai,  harga  jual atau  volume  perdagangan  yang  sangat  rendah,  pelanggaran  oleh  perusahaan  terhadap syarat-syarat  perjanjian  pencatatannya  dan  setiap  peristiwa  atau  kondisi  lain  yang mungkin  ada  atau  terjadi  yang  membuat  transaksi  lebih  lanjut  atau  pencatatan  saham di Bursa  tidak  disarankan  atau tidak dibenarkan  menurut  pendapat  Bursa.
Adapun  perlindungan  hukum  pemegang  saham  minoritas  akibat  forced  delisting yang diatur  dalam NYSE Regulation meliputi:
1. Kerterbukaan  Informasi
Perusahaan  tercatat  di  Bursa  harus  melakukan  pengungkapan  dan  pelaporan informasi  material  diantaranya  memastikan  pengungkapan  informasi  secara  tepat waktu  guna  menjamin  keamanan  investasi  bagi  pemegang  saham,  memastikan publikasi  laporan  keuangan  dan  menyampaikan  informasi  yang  tepat  waktu  kepada Bursa  (NYSE,  2023).  Sebelum  dilakukan  delisting  dilakukan,  bursa  akan  memberikan pemberitahuan  secara  tetulis  kepada  Perusahaan  Tercatat  yang  kemudian  diikuti dengan  siaran  pers  (Macey,  et  al.,  2005:11).  Hal  tersebut  tersebut  sebagaimana  diatur dalam  NYSE  Listed  Company  Manual  yang  menyatakan  bahwa  apabila  Perusahaan Tercatat  telah  dihapus  dari  Bursa,  Bursa  akan  menyampaikan  dasar  penghapusan tersebut  dan  secara  bersamaan  Bursa  akan  mengeluarkan  siaran  pers  yang
mengungkapkan status  perusahaan  dan  dasar  penghapusan,  menyampaikan pemberitahuan  mengenai  status  perusahaan    setiap  hari  dan  menyertakan  informasi serupa  di  situs  web  Bursa  (NYSE,  2023).  Bursa  pun  mengatur  bahwa  dalam  hal  efek dihapus  dari  daftar  oleh  Bursa,  tidak  boleh  ada  tindakan  perusahaan  yang  berkaitan dengan  penghapusan  tersebut  kecuali  informasi  yang  diperlukan  oleh  Bursa  (NYSE, 2023).
2. Suspensi  Perdagangan
Bursa  dapat  segera  melakukan  suspensi  perdagangan  saham  atas  Perusahaan Tercatat  yang  dihapus  pencatatannya  secara  paksa  jika  ditentukan  bahwa  suspensi segera  tersebut  diperlukan  atau  sesuai  untuk  kepentingan  publik  dan  perlindungan investor.  Selain  itu  apabila  SEC  memutuskan  bahwa  Perusahaan  Tercatat  harus dihapus  dari  pencatatan,  Bursa  akan  menangguhkan  perdagangan  saham  sesegera mungkin,  mengajukan  Formulir  25  kepada  SEC  untuk  mencoret  saham  dari  pencatatan dan  pendaftaran  dan  memberikan  salinan  Formulir  25  tersebut  kepada  penerbit  sesuai dengan  Bagian 12 Securities  Exchange Act  of 1934 (NYSE, 2023).
Sedangkan  NASDAQ  Rules  mengatur  mengenai  forced  delisting  sebagai  berikut (SEC, 2023):
1. Sesuai  Rule  4800  Series,  Nasdaq  dapat  menghapus  saham  yang  memenuhi  syarat jika:
a. penerbit  mengajukan  perlindungan  berdasarkan  ketentuan  apa  pun  dari federal  hukum  kepailitan.
b. akuntan  independen  Perusahaan  Tercatat  mengeluarkan  opini  disclaimer laporan  keuangan yang wajib disertifikasi  atau
c. Nasdaq  menganggap  perlu  untuk  mencegah  penipuan  dan  manipulatif tindakan  dan  praktik  untuk  menciptakan  prinsip-prinsip  perdagangan  yang adil  dan merata,  atau guna melindungi  investor  dan kepentingan  publik.
2. Nasdaq  memutuskan  untuk  menghapus  saham  karena  ketidakpatuhan  terhadap ketentuan  Rule 4400 Series ini.
3. Perusahaan  Tercatat  dapat  dihapus  dari  daftar  jika  gagal  untuk  memberikan informasi.
4. Perusahaan  Tercatat  dapat  dihapus  dari  daftar  jika  ada  komunikasi  ke  Nasdaq berisi  hal-hal  yang  menghilangkan  informasi  material  yang diperlukan.
Dalam  ketentuan  Section  4851a,  NASDAQ  pun  mewajibkan  penerbit  membuat pengumuman  publik  melalui  media  berita  yang  mengungkapkan  adanya  larangan pencatatan  atas  efek  Perusahaan  Tercatat  sebagai  akibat  dari  kegagalan  penerbit  untuk mematuhi  persyaratan.  Jika  pengumuman  publik  tidak  dilakukan  oleh  penerbit  dalam waktu  yang ditentukan,  perdagangan  sahamnya harus  dihentikan.
Baik  dalam  NYSE  Regulation  maupun  NASDAQ  Rules  telah  mengatur  mengenai penghapusan  pencatatan  atas  efek  secara  paksa  (forced  delisting).  Adapun  kedua  bursa saham  tersebut  mengatur  mengenai  keterbukaan  informasi  dalam  rangka  melindungi
kepentingan  investor  termasuk  pemegang  saham  minoritas.  Keterbukaan  informasi mengenai  saham  Perusahaan  Tercatat  sangat  penting  untuk  pemegang  saham  dalam mengambil  langkah yang tepat.
Dalam  hal  telah  dilakukan  forced  delisting,  maka  saham  perusahaan  tidak  dapat diperdagangkan  dalam  bursa,  sehingga  Pemerintah  Amerika  Serikat  mengatur  adanya Over  The  Counter  (OTC).  Adapun  mekanisme  OTC  atau  dikenal  dengan  pasar  diluar bursa  saham  yaitu  penentuan  harga  saham  berdasarkan  sistem  negosiasi  (tawar menawar)  antara  dealer/broker  dan  investor  (Bursa  Efek  Indonesia,  2023).  Dealer/broker yang  beroperasi  pada  pasar  OTC  di  Amerika  Serikat  diatur  oleh  Financial  Industry Regulatory  Authority  (FINRA).  Banyak  saham  ekuitas,  saham  pemerintah,  obligasi korporasi,  dan  produk  turunan  tertentu  diperdagangkan  di  pasar  OTC.  Perdagangan  di luar  bursa  di  Amerika  Serikat  meliputi  Over-the-Counter  Bulletin  Board  (OTCBB  )  yang merupakan  fasilitas  dari  FINRA  dan  OTC  Link  LLC  yang  dimiliki  oleh  OTC  Markets Group,  Inc  sebelumnya  dikenal  sebagai  Pink  OTC  Markets  Inc  (SEC,  2023).  Hal  ini menunjukkan  OTC  di  Amerika  Serikat  telah  dikelola  dengan  baik  berdasarkan pengaturan  dan pengawasan  (Sianturi,  2014:144).
Perusahaan  Tercatat  yang  mengalami  delisting  masih  dapat  memperdagangkan sahamnya  melalui  dua  platform  yaitu  OTCBB  atau  sistem  the  pink  sheet  (Investopedia, 2021).  Hal  ini  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  minoritas akibat  forced  delisting  di  Amerika  Serikat  karena  terdapat  kesempatan  bagi  Perusahaan Tercatat  untuk  dapat  memperdagangkan  sahamnya  melalui  mekanisme  OTCBB  atau the pink sheet.
Apabila  dibandingkan  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas akibat  penghapusan  pencatatan  efek  secara  paksa  (forced  delisting)  di  Indonesia  dan Amerika  Serikat  memiliki  kesamaan  dalam  pengaturan  mengenai  pentingnya keterbukaan  informasi.  Baik  Amerika  Serikat  maupun  Indonesia  mewajibkan Perusahaan  Tercatat  untuk  menyampaikan  informasi  mengenai  Perusahaan  Tercatat kepada  bursa  maupun  masyarakat sebagaimana  ketentuan  yang berlaku.
Perlindungan  hukum  bagi  pemegang  saham  minoritas  akibat  forced  delisting  di Indonesia  diantaranya  adalah  Perusahaan  Tercatat  harus  membeli  kembali  seluruh saham  yang  dimiliki  oleh  pemegang  saham  publik.  Namun,  Perusahaan  Tercatat  yang mengalami  forced  delisting  karena  kondisi  keuangan  yang  buruk  akan  mengalami kesulitan  dalam  melakukan  buy  back  saham  dari  pemegang  saham  minoritas.  Oleh karena  itu,  pemegang  saham  minoritas  harus  mencari  cara  untuk  menjual  sahamnya  di luar  bursa.  Sementara  itu  di  Amerika  Serikat,  perusahaan  yang  mengalami  forced delisting  dapat  mendaftarkan  sahamnya  untuk  diperjualbelikan  di  OTCBBatau  the  pink sheet.  Hal  ini  merupakan  cara  melindungi  pemegang  saham  minoritas  secara  hukum  di Amerika  Serikat  yaitu  dengan  memberikan  kesempatan  bagi  Perusahaan  Tercatat  yang mengalami  forced  delisting  untuk  memperjualbelikan  efeknya  melalui  mekanisme OTCBB atau the pink sheet.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas  pada  perusahaan tercatat  akibat  forced  delisting  di  Indonesia  meliputi  kewajiban  Perusahaan  Tercatat untuk  melakukan  keterbukaan  informasi  dan  kewajiban  Perusahaan  Tercatat  untuk melakukan  Pembelian  Kembali  (buy  back)  saham  sesuai  dengan  UU  Pasar  Modal  dan POJK  No.  3/POJK.04/2021.  Selain  itu,  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham minoritas  diatur  dalam  UU  Perseroan  Terbatas  meliputi  hak-hak  pemegang  saham minoritas.  Namun,  ketentuan-ketentuan  tersebut  tidak  mengatur  secara  jelas mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  saham  minoritas  akibat penghapusan  pencatatan  efek  secara  paksa  (forced  delisting).  Sebagai  perbandingan, bentuk  perlindungan  hukum  pemegang  saham  minoritas  akibat  forced  delisting  di Amerika  Serikat  adalah  dengan  memberikan  kesempatan  Perusahaan  Tercatat  untuk dapat  memperdagangkan  sahamnya  melalui  mekanisme  OTCBB  atau the pink  sheet.
Berdasarkan  perbandingan  tersebut,  terhadap  pemegang  saham  minoritas  atas perusahaan  tercatat  yang  mengalami  forced  delisting  di  Indonesia  masih  belum mendapatkan  perlindungan  hukum  khususnya  dalam  proses  pembelian  kembali  (buy back)  saham.  Perusahaan  Tercatat  yang  mengalami  forced  delisting  karena  kondisi keuangan  perusahaan  yang  buruk  akan  mengakibatkan  kesulitan  untuk  membeli kembali  (buy  back)  saham  dari  pemegang  saham  minoritas,  sehingga  pemegang saham  minoritas  harus  berupaya  untuk  menjual  sahamnya  sendiri  di  luar  bursa. Sementara  itu,  Amerika  Serikat  memberikan  kesempatan  bagi  Perusahaan  Tercatat yang  mengalami  forced  delisting  untuk  memperjualbelikan  efeknya  melalui mekanisme  OTCBB  atau  the  pink  sheet.  Merujuk  hal  tersebut,  perusahaan  tercatat  yang mengalami  forced  delisting  di  Indonesia  dapat  memperdagangkan  efeknya  melalui  OTC sebagai  perlindungan    pemegang  saham  minoritas.  Selain  itu,  perlu  aturan  lebih  rinci mengenai  kriteria  forced  delisting  di  Indonesia  sebagaimana  kriteria  forced  delisting di Amerika  Serikat agar tidak  hanya mendapat  penilaian  objektif  dari  bursa.
Dengan  adanya  ketentuan  POJK  No.  3/POJK.04/2021,  Perusahaan  Tercatat diharapkan  dapat  menyampaikan  keterbukaan  informasi  sebagaimana  ketentuan yang  berlaku.  Hal  ini  bertujuan  agar  pemegang  saham  minoritas  memiliki  keputusan yang  tepat  atas  efek  yang  dimiliki.  Perusahaan  Tercatat  pun  harus  mengutamakan prinsip  Good  Governance  Corporate  dalam  menjalankan  usahanya,  sehingga  memitigasi adanya  pelanggaran  hukum  yang  dapat  mengakibatkan  forced  delisting  dan berpotensi  merugikan  pemegang  saham minoritas.

## DAFTAR PUSTAKA
A., R., & Suratman, Hukum Investasi  dan Pasar Modal,  Sinar Grafika,  Jakarta:2018.
Ahmad  Wirayudha  Nugraha,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Atas  Tindakan Forced  delisting  Perusahaan  Tercatat  Oleh  Bursa  Efek  Indonesia”,  Lex  Librum, Vol.7  No.2, Juni  2021.
Alfen  Dwi  Putra  dan  Ariawan  Gunandi,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Saham Publik  Terhadap  Perusahaan  Tercatat  Yang  Dihapus  Pencatatan  Efeknya  Dalam Rangka  Keterbukaan  Informasi  (Contoh  Kasus:  Pt  Inovisi  Infracom  Tbk  (Invs) Tahun  2017)”, Jurnal  Hukum Adigama,  Vol.  4 Nomor  2, Desember  2021.
Andri  Gunawan  Wibisana,  “Menulis  di  Jurnal  Hukum:  Gagasan,  Struktur  dan  Gaya”, Jurnal  Hukum  & Pembangunan,  Vol.  49 No. 2, 2019.
Binoto  Nadapdap,  Saham,  Pemegang  Saham  dan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham antara Teks  dan Konteks,   Jala Permata Aksara,  Jakarta:2022.
Chatamarrasjid,  Penerobosan  cadar  perseroan  dan  soal-soal  aktual  hukum  perusahaan, Citra  Aditya  Bakti, Bandung:  2004.
Citra  Senna,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Atas  Diberlakukannya  Forced delisting  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Dan  Akibat  Hukumnya”,  Dinamika,  Vol.  26  No. 1, Februari  2020.
Constant  Djama,  Isabelle  Martinez  and  Stephanie  Serve,  “What  do  we  know  about delistings?  A survey  of the  literature”,  Comptabilités  et innovation,  May 2012.
Edo  Relung  Anantha,  I  Dewa  Made  Suartha,  dan  I  Ketut  Westra,  “Kewajiban Keterbukaan  Sebuah  Perusahaan  Sebagai  Emiten  Setelah  Go  Public”,  Kertha Semaya, Vol.  4 No. 4, Juli  2016.
Ephraim  Kwashie  Thompson  and  Chang-Ki  Kim,  “The  Effect  of  Information Asymmetry  on  the  Method  of  Payment  and  Post  M&A  Involuntary  Delisting”, Asia-Pacific  Journal  of Business,  Vol.  11 No. 3, September  2020.
Firas  Rukmana.K  ,  Hendro  Saptopno  ,  dan  Sartika  Nanda,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap Perlindungan  Pemegang  Saham  Pada  Pt  Dayaindo  Resources  International  Tbk Yang Mengalami  Delisting”  Diponegoro  Law Journal,  Vol.  6 No.2, 2017.
Gunawan  Widjaja  dan  Wulandari  Risnamanitis,  Seri  Pengetahuan  Pasar  modal  Go Public  dan Go Private  di  Indonesia,  Cetakan  ke 1, Kencana,  Jakarta: Januari  2009. Hamud  M. Balfas,  Hukum Pasar Modal  Indonesia,  Tatanusa,  Jakarta: 2006.
I  Dewa  Gede  Angga  Bhasudeva,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  dan  Ni  Made  Puspasutari Ujianti,  “Perlindungan  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Investor  Pasar Modal  Atas  Diberlakukannya  Delisting  Saham  Oleh  Bursa  Efek  Indonesia”,  Jurnal Preferensi  Hukum,  Vol.  3 No. 2, Mei  2022.
Ida  Bagus  Rama  Pratistha,  I  Nyoman  Putu  Budiartha  dan  Desak  Gde  Dwi  Arini, “Akibat  Hukum  Terhadap  Investor  Karena  Adanya  Penghapusan  Pencatatan (Forced  delisting)  Perusahaan  Terbuka  Di  Pasar  Modal”,  Jurnal  Konstruksi Hukum,  Vol.  3 No. 1, Januari  2022.
Ikit,  Rizal  Alfit  Jaya  dan  Muhamad  Rahman  Bayumi,  Bank  dan  Investasi  Syariah,  Gava Media,  Yogyakarta: 2019.
Inda  Rahadiyan  dan  Diah  Ayu  Ambarsari,  “Ketiadaan  Batas  Waktu  Suspensi  dan Implikasinya  Terhadap  Perlindungan  Investor  Pasar  Modal  Indonesia”,  Jurnal Hukum  Ius Quia Iustum,  Vol.  25 Issue  2, Mei 2018.
Inda  Rahadiyan,  Pokok-Pokok  Hukum  Pasar  Modal  di  Indonesia,  Yogyakarta:  UII Press,  2017.
Jonathan  Macey,  et  al.,  Down  and  Out  in  Stock  Market;  The  Law  and  Finance  of  the Delisting  Process,  SRRN, 2005.
Kadek  Dian  Indra  Prabawati  Dharma  dan  I  Ketut  Artadi,  “Upaya  Perlindungan  Hukum terhadap  Pemegang  Saham  Minoritas  dalam  melindungi  Kepentingannya”, Kertha  Semaya, Vol.  01 No. 11, November  2013.
Kurniawan,  Hirsanuddin  dan  Eduardus  Bayo  Sili,  “Issuer  Responsibilities  Due  to Securities  Delisting  on  the  Exchange”,  International  Journal  of  Multicultural  and Multireligious  Understanding,  Vol.  7 Issue  11, Desember  2020.
Lastuti  Abubakar  dan  Tri  Handayani,  “Penguatan  Regulasi  Penghapusan  Pencatatan Efek Oleh Bursa (Forced  Delisting)”,  Rechtidee,  Vol.  15 No. 1, Juni  2020.
Leslie  Benny  dan  Yanthi  Hutagaol,  “Empirical  Investigation  of  Determinant  Factors  of Company  Delisting:  Evidence  From  Indonesia”,  Binus  Journal  Publishing,  Vol.  6 No. 1, November  2013.
Louise  Ruselis  Sitorus,  “Tinjauan  Yuridis  Tindakan  Delisting  Oleh  Bursa  Efek  Indonesia dan  Perlindungan  Pemegang  Saham  (Studi  Kasus:  PT.  Berau  Coal  Energy,  Tbk.)”, Dialogia  Iuridica  Law Journal,  Vol.  10 No. 2, April  2019.
M. Irsan  Nasarudin,  et.al, Aspek  hukum pasar  modal  Indonesia,  Kencana,  Jakarta: 2014. Meisy  Kartika  Putri  Sianturi,  Bismar  Nasution,  Suahidi  dan  Mahmul  Siregar,  “Prinsip
Keterbukaan  sebagai  Perlindungan  Investor  dalam  Transaksi  Luar  Bursa  (Over The  Counter)  sebagai  transaksi  dalam  Pasar  Modal  Indonesia”,  USU  Law  Journal, Vol.  2 No. 2, September  2014
Misahardi  Wilamarta,  Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  dalam  rangka  Good  Corporate Governance,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Jakarta: 2005.
Munir  Fuady, Pasar Modal  Modern,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung: 2001.
Munir  Fuady,  Perlindungan  Pemegang  Saham  Minoritas,  Cet.  ke-1.  CV  Utomo  , Bandung:  2005.
Nindyo  Pramono.  Sertifikasi  Saham  PT  Go  Public  dan  Hukum  Pasar  Modal  di Indonesia,  PT. Citra  Aditya  Bakti, Bandung:  2013.
Novitasari,  D.,  &  Cahyati,  A.  D.  (2018).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Underpricing  Saham  pada  Penawaran  Umum  Perdana  di  Bursa  Efek  Indonesia (Studi  pada  Perusahaan  Non  Keuangan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Tahun  2013-2016).  Jurnal  Penelitian  Teori  Dan Terapan Akuntansi (PETA), 3(1), 34– 64.
Okto  Sesario  Adiprakosa,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  Saat  Terjadi Penghapusan  Pencatatan  (Delisting)  Saham  Perseroan  Terbatas  (PT)  di  Pasar Modal”,  Novum:Jurnal  Hukum,  Vol.  2 No.1, Januari  2015.
Paramita  Prananingtyas  dan  Bella  Tamora  Debora  Sitepu,  “Kritisi  atas  Proses  Listing, Delisting  dan  Relisting  di  Bursa  Efek  Indonesia”,  Diponegoro  Private  Law Review,  Vol.  4 No. 3, November  2019.
Puspita  Permata  Sari  dan  Sudiyana,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  Dalam Memberikan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Investor  atas  Kondisi  Delisting  Efek pada Emiten”,  Janabadra,  Vol  6 No. 1, 2022.
Rudhi  Prasetya,  Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas  Disertai  dengan  ulasan menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung: 1996.
Sarifatus  Sa’diyah  dan  Sharda  Abrianti,  “Tanggung  Jawab  PT  Inovisi  Infracom  (INVS) Terhadap  Investor  Publik  atas  Forced  Delisting  oleh  PT  Bursa  Efek  Indonesia Berdasarkan  Peraturan  Di  Bidang  Pasar  Modal”,  Reformasi  Hukum  Trisakti,  Vol. 1 Nomor  2, 2017.
Sawidji  Widoatmodjo,  Pengetahuan  Pasar  Modal  untuk  Konteks  Indonesia,  Cet.  I,  PT Gramedia,  Jakarta: 2015.
Sentosa  Sembiring,  Hukum  Perusahaan  tentang  Perseroan  terbatas,  Nuansa  Aulia, Bandung  : 2012.
Sri  Agung  Surya  Saputra,  Budiharto,  dan  Paramitha  Prananingtyas,  Perlindungan Hukum  Terhadap  Investor  atas  Diberlakukannya  Forced  delisting  oleh  Bursa Efek  Indonesia  (Studi  Kasus  PT  Davomas  Abadi  Tbk),  Diponegoro  Law  Journal, Vol.  5 Nomor  3, 2016.
Suardana,  I.  N.,  Mahendrawati,  N.  L.,  &  Astiti,  N.  G.  K. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap  Investor  Berdasarkan  Prinsip  Keterbukaan  oleh  Emiten  di  Pasar  Modal. Jurnal Analogi Hukum, 2(2), 182–186.
Sufmi  Dasco  Ahmad,  “Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham  Minoritas  Perusahaan Terbuka  Akibat  Putusan  Pailit”,  Diponegoro  Law  Journal,  Vol.  6  No.  2,  April 2017.
Taqiyuddin  Kadir,  Gugatan  Derivatif  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Saham Minoritas,  Jakarta: Sinar Grafika,  2017, hlm. 49.