## ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) BHINNEKA KARYA PAMEKASAN

## SITI SALAMA AMAR

## Universitas Madura

## ABSTRACT
Giving  credit  is  a  cooperative  effort  of  the  most  fundamental  so  that  cooperatives need to provide an assessment of the customers who apply for credit loans, with an element of  risk  and  uncertainty  this  causes  is  required  a  credit  security.  Standard  Operating Procedure includes lending a Cooperative Credit Public Policy (CTP) of the cooperative, which  among  other  things  contains  Precautionary  Principle,  Organizations  and  Credit Management, Credit Approval Policy, Development and Supervision, Management of Non Performing  Loans.  The  focus  of  research  into  the  main  study,  namely:  how  Standard Operating  Procedure  crediting  at  KPRI  Member  Bhineka  Pamekasan  work  is  already  in line with Law No. 96 / Kep / M.KUKM / IX / 2004 Article 15. This study uses a qualitative approach  with  descriptive,  the  sample  in  this  study  was  a  sample  intended  or  purposive sampling  with  the  following  criteria:  (1)  member  who  regularly  deposit  mandatory  dues and  principal,  (2)  members  who  are  doing  principal  loan  during  the  study  period.  The results  of  this  study  indicate  that  the  lending  procedures  in  KPRI  Diversity  Works Pamekasan  are  in  accordance  with  Standard  Operating  Procedures  established  by  KPRI Unity Works Pamekasan. But to guarantee such loans BPKB in KPRI Diversity work is not obliging as collateral. SOP should in KPRI Diversity work is to follow the SOP issued by Menperindangkop 2004.
Keywords: Standard Operating Procedures, and Credit Cooperatives

## ABSTRAK
Pemberian  kredit  merupakan  suatu  usaha  koperasi  yang  paling  pokok  sehingga koperasi perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman, dengan  unsur  risiko  dan  ketidakpastian  ini  menyebabkan  diperlukan  suatu  pengamanan kredit.  Standar  Operasional  Prosedur  perkreditan  suatu  Koperasi  meliputi  Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) koperasi tersebut, yang antara lain berisi Prinsip Kehati-hatian, Organisasi  dan  Manajemen  Perkreditan,  Kebijakan  Persetujuan  Kredit,  Pembinaan  dan Pengawasan, Pengelolaan Kredit Bermasalah. Fokus penelitian yang menjadi kajian utama, yaitu:  bagaimana  Standar  Operasional  Prosedur  pemberian  kredit  pada  Anggota  KPRI Bhineka  Karya  Pamekasan  apakah  sudah  sesuai  dengan  Undang  Undang  No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004  Pasal  15.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  jenis  deskriptif,  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah purposive  sampling dengan kriteria  sebagai  berikut:  (1)  anggota  yang  rutin  menyetorkan  iuran  wajib  dan  pokok,  (2) anggota  yang  melakukan  pokok  pinjaman  kredit  pada  saat  periode  penelitian.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  prosedur  pemberian  kredit  di  KPRI  Bhinneka Karya Pamekasan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh KPRI  Bhinneka  Karya  Pamekasan.  Tetapi  untuk  jaminan  kredit  seperti  BPKB  di  KPRI Bhinneka  Karya  tidak  mewajibkan  sebagai  jaminan.  Sebaiknya  SOP  yang  ada  di  KPRI Bhinneka Karya mengikuti SOP yang dikeluarkan oleh Menperindangkop Tahun 2004. Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur, dan Kredit Koperasi

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  memperkuat  posisi  perekonomian  penduduk  miskin,  baik  dipedesaan maupun  diperkotaan,  kredit  sering  kali  dijadikan  sebagai  alat  untuk  membantu  mereka. Pemberian kredit kepada kelompok miskin dianggap dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan  kerja.  Salah  satu  lembaga  yang  mempunyai  tugas  menghimpun  dana  dan menyalurkan kredit kepada masyarakat  adalah koperasi.  Akan tetapi,  dewasa ini lembaga keuangan  komersial  relatif  tidak  tertarik  untuk  mengembangkan  mekanisme  kredit  bagi nasabah  kecil,  terutama  pedesaan,  karena  nilai  transaksi  yang  kecil  dan  lokasi  yang tersebar serta risikonya yang tinggi, hal ini akan menyebabkan peningkatan biaya transaksi yang  harus  dikeluarkan  oleh  koperasi.  Meskipun  ada  lembaga  keuangan  yang  sudah beroperasi dipedesaan, lebih menjangkau lapisan masyarakat atas.
Pemberian kredit merupakan suatu usaha koperasi yang paling pokok, maka koperasi perlu  memberikan  penilaian  terhadap  nasabah  yang  mengajukan  kredit  pinjaman  serta merasa  yakin  bahwa  nasabah  tersebut  mampu  untuk  mengembalikan  kredit  yang  telah diterima.  Dengan  unsur  risiko  dan  ketidakpastian  ini  menyebabkan  diperlukan  suatu pengamanan  kredit.  Tujuan  pengamanan  ini  adalah  menghilangkan  risiko  atau memperkecil  risiko  yang  mungkin  timbul.  Oleh  karena  itu  pihak  koperasi  perlu meningkatkan  kualitas  pengamanan  untuk  setiap  kredit  agar  memperkecil  kemungkinan terjadi kredit macet.
Adapun prosedur permohonan kredit koperasi adalah sederhana, dengan persyaratan- persyaratan  yang  ringan  berupa  suku  bunga  yang  relatif  kecil  dibanding  dengan  suku bunga  yang  ada  pada  koperasi  lain.  Dalam  menjalankan  operasional  Koperasi  telah memanfaatkan  potensi-potensi  wilayah  yang  ada,  dengan  mengadakan  pendekatan- pendekatan mengingat penyebaran penduduk di daerah Pamekasan yang tidak merata dan beraneka  ragam  dengan  latar  belakang  dalam  penyaluran  kredit  Koperasi  yang  lebih banyak  memberikan  kredit  kepada  anggota  koperasi.  Dari  hasil  penyebaran  penduduk menurut  pekerjaan  masih  banyak  peluang  untuk  memberikan  kredit  dalam  rangka mengembangkan  perekonomian  di  daerah  Pamekasan  dan  meningkatkan  kesejahteraan anggota.
Kredit yang diberikan koperasi harus memberikan manfaat bagi koperasinya sendiri dan  anggota.  Keberhasilan  penyaluran  kredit  tidak  lepas  dari  masalah  pengelolaan pemberian  kredit  kepada  anggota  oleh  pengurus  koperasi  tersebut.  Oleh  karena  itu pengurus  koperasi  terutama  bagian  kredit  simpan  pinjam  ikut  bertanggung  jawab  atas keberhasilan anggota dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan. Koperasi harus melakukan prosedur pemberian kredit agar pemanfaatan modal lancar
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini adalah sebagai  berikut: (1) bagaimana Standar Operasional Prosedur pemberian kredit pada Anggota KPRI Bhineka Karya Pamekasan? (2) apakah Standar Operasional Prosedur di  KPRI  Bhinneka  Karya  Pamekasan  sesuai  dengan  UU  No.  96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 15?
Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur pemberian kredit pada anggota KPRI Bhineka Karya Pamekasan, (2) untuk  mengetahui  apakah  Standar  Operasional  Prosedur  Di  KPRI  Bhinneka  Karya Pamekasan sesuai dengan UU No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 15.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Koperasi
Secara  umum  koperasi  dipahami  sebagai  perkumpulan  orang  yang  secara  sukarela mempersatukan  diri  untuk  memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi,  melalui pembentukan  sebuah  perusahaan  yang  dikelola  secara  demokratis.  Berikut  adalah  dua pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.
Menurut  Rudianto  (2006;2)  Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  mengorganisir pemanfaatan  dan  pendayagunaan  sumber  daya  ekonomi  para  anggotanya  atas  dasar ekonomi  prinsip-prinsip  koperasi  dan  kaidah  usaha  ekonomi  untuk  meningkatkan  taraf hidup  anggota  pada  khususnya  dan  msyarakat  daerah  pada  khususnya  dengan  demikian koperasi ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

## Landasan Koperasi
Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta  kedudukan  koperasi  terhadap  pelaku-pelaku  ekonomi  lainnya.  sebagaimana dinyatakan  dalam  UU  No.  25/1992  tentang  pokok-pokok  perkoperasin,  koperasi  di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:
a. Landasan Idiil
Sesuai  dengan  Bab  II  UU  No.  25/1992,  landasan  idiil  koperasi  Indonesia  adalah Pancasila.  Penempatan  pancasila  sebagai  landasan  koperasi  Indonesia  ini  didasarkan  atas pertimbangan  bahwa  Pancasila  adalah  pandangan  hidup  dan  ideologi  bangsa  Indonesia. Yang  merupakan  jiwa  dan  semangat  bangsa  Indonesia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kedudukan seperti itu, maka wajar bila Pancasila diterima sebagai landasan idiil  koperasi  ataupun  organisasi-organisasi  kainnya  di  Indonesia.  Pancasila,  dengan masing-masing  silanya,  akan  menjadi  pedoman  yang  mengarahkan  semua  tindakan Koperasi  dan  organisasi-organisasi  lainnya  it  dalam  mengembangkan  fungsinya  masing- masing di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Pancasila yang dimaksud adalah rumusan yang ada di dalam pembukuan UUD 1945 alinea  ke  empat,  yaitu  Ketuhanan  Yang  maha  esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab, persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluru rakyat Indonesia.
b. Landasan Strukturil
Selain menempatkan Pancasila sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia, Bab II UU No.  25  Tahun  1992  menempatkan  UUD  1945  sebagai  landasan  strukturil  Koperasi Indonesia. UUD 1945, sebagaimana diketahui, merupakan aturan pokok organisasi negara Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 terdapat  berbagai  ketentuan  yang  mengatur  berbagai  aspek  kehidupan  bangsa  Indonesia dalam bernegara. Dalam UUD 1945 kita menemukan mekanisme hubungan antar lembaga- lembaga  negara,  kedudukan,  tugas  dan  wewenang  masing-masing  lembaga  negara,  serta ketentuan-ketentuan  lain  yang  dipandang  perlu  keberadaannya  sebagai  pedoman  dasar penyelenggara negara Republik Indonesia.

## Tujuan koperasi
Tujuan utama pendirian Koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para  anggotanya.  Namun  demikian,  karena  dalam  memperjuangkan  peningkatan kesejahteraan  ekonomi  anggota  Koperasi  berpegang  pada  asa  dan  prinsip-prinsip  ideal
tertentu, maka kegiatan Koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Lebih  dari  itu,  karena  perjuangan  Koperasi biasanya  terjalin  dalam  suatu  gerakan  tertentu  yang  bersifat  nasional,  tidak  jarang keberadaan  Koperasi  juga  dimaksudkan  untuk  pembangunan  suatu  tatanan  perekonomian tertentu.
Dalam  konteks  Indonesia,  pernyataan  mengenai  tujuan  Koperasi  dapat  ditemukan dalam  pasal  33  UU  koperasi  No.  25/1992.  Menurut  pasal  itu,  tujuan  koperasi  Indonesia adalah sebagai berikut:
Koperasi  bertujuan  mamjukan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan masyarakat  pada  umumnya  serta  ikut  membnagun  tatanan  perekonomian  nasional  dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan  bunyi  pasal  33  UU  No.  25/1992  itu,  dapat  disaksikan  bahwa  tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut:
1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya;
2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
3) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.
Dengan ketiga tujuan tersebut, mudah dimengerti bila Koperasi mendapat kedudukan yang  sangat  terhormat  dalam  perekonomian  Indonesia.  Tidak  hanya  merupakan  satu- satunya  bentuk  perusahaan  yang  secara  konstitusional  dinyatakan  sesuai  dengan  susunan perekonomian  yang hendak dibangun dinegeri ini,  tapi juga dinyatakan  sebagai  sokoguru perekonmian nasional.

## Prinsip Koperasi
Prinsip-prinsip  Koperasi  bermula  dari  aturan-aturan  umum  pengelolaan  Koperasi yang  dikembangkan  oleh  pelopor-pelopor  koperasi  di  Rochdale,  yang  dikenal  sebagai “Prinsip-prinsip  Rochdale”.  Keberhasilan  perjuangan  Koperasi  di  Rochdaele  memang banyak ditentukan oleh semangat kerja para pengurusnya, yang benar- benar merumuskan kepahitan  era  revolusi  industri  di  Inggris.walaupun  demikian,  dalam  bukunya  The Cooperative  Sector,  Fauguet  (1951),  mengatakan  bahwa  setidak-tidaknya  ada  empat prinsip  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  badan  usaha  yang  menamakan  dirinya  Koperasi. Prinsip-prinsip itu adalah:
1) Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
2) Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan han antara para anggota.
3) Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha Koperasi
4) Adanya  ketentuan  tentang  perbandingan  yang  seimbang  terhadap  hasil  usaha  yang diperoleh,  sesuai  dengan  pemanfaatan  jasa  dan  hasil  usaha  yang  diperoleh,  sesuai dengan pemanfaatan jasa Koperasi oleh para anggotanya.

## Fungsi dan peran koperasi
Sebagaimana  dikemukakan  dalam  pasal  4  UU  No.  25/1992,  fungsi  dan  peran Koperasi Indonesia dalam garis besar adalah sebagai berikut:
1) Membangun  dan  mengembangkan  potensi  serta  kemampuan  ekonomi  anggota  pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2) Turut  serta  secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan  manusia  dan masyarakat.
3) Memperkokoh  perekonomian  rakyat  sebagai  dasar  kekuatan  dan  ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4) Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional  yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

## Anggota Koperasi
Anggota  koperasi  adalah  pemilik  dan  sekaligus  sebagai  pengguna  jasa  koperasi. Perkembangan  koperasi  berasal  dari  anggota  untuk  anggota  koperasi  dan  dapat berkembang  baik  jika  anggota  dan  pengurus  merasa  berkepentingan  dengan koperasi.Pengurus  koperasi  dipilih  dari  kalangan  dan  oleh  anggota  dalam  suatu  rapat anggota.
a. Syarat-syarat sebagai anggota koperasi
1. Warga negara Indonesia.
2. Bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
3. Bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku
4. Tidak ada paksaan dari pihak lain
5. Berkeinginan memajukan koperasi
b. Keanggotaan koperasi dapat berakhir apabila:
1. Meninggal Dunia
2. Bertentangan dengan tujuan koperasi
3. Mengundurkan diri
4. Selalu merugikan koperasi
5. Diberhentikan oloeh pengurus karena melanggar peraturan yang berlaku

## Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)
SOP  atau Standard  Operating  Procedure ,  adalah  sistem  yang  disusun  untuk memudahkan,  merapihkan  dan  menertibkan  pekerjaan.  Sistem  ini  berisi  urutan  proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Perusahaan yang telah memahami kebutuhan suatu standar acuan, agar para karyawan dapat memahami dan melakukan tugasnya sesuai standar  yang  digariskan  perusahaan,  menyadari  akan  pentingnya  pembuatan  SOP  ini. Bahkan  perusahaan  juga  membuat  SOP  untuk  produk  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan tersebut.

## Penyusunan Standar Operasional Prosedur(SOP)
Sebaiknya pembuatan SOP dilakukan pada saat perusahaan mulai beroperasi. Hal ini penting, agar setiap jajaran orang yang  bekerja di perusahaan memahami posisinya, serta tanggung  jawab  masing-masing.  SOP  ini  juga  mengatur  peranan  masing-masing manajemen  yang  memimpin  perusahaan,  agar  tugas  dan  tanggung  jawabnya  tidak  rancu, peran manajemen satu dengan lainnya.  SOP bersifat unik, serta berbeda antara perusahaan satu  dengan  perusahaan  lainnya.  SOP  yang  digunakan  untuk  industri,  berbeda  dengan perusahaan jasa, juga berbeda dengan perusahaan yang bergerak di lembaga keuangan.
Memang  umumnya  pembuatan  SOP  adalah  pada  saat  perusahaan  mulai  beroperasi, namun  bukan  tidak  mungkin  mengingat  dinamisnya  perkembangan  bisnis  perusahaan, maka  sah  sah  saja  SOP  dapat  direvisi  atau  diperbaharui,  ditambahkan  sesuai  dengan kebutuhan  Perusahaan  sendiri.SOP  juga  menjadi  tolak  ukur  untuk  memberikan "Punishment" maupun "Reward" bagi Pekerja.
Untuk  menyusun  SOP  perusahaan,  maka  harus  dipahami  apa  Visi  dan  Misi perusahaan tersebut, budaya kerja yang ada di perusahaan, dan alur pekerjaan yang ada di
perusahaan (bagi perusahaan besar, maka alur pekerjaan di masing-masing unit operasional akan  berbeda-beda).   Untuk  menyusun  SOP  perkreditan  suatu  Koperasi,  maka harus memahami Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) koperasi tersebut, yang antara lain berisi Prinsip  Kehati-hatian,    Organisasi  dan  Manajemen  Perkreditan,  Kebijakan  Persetujuan Kredit, Pembinaan dan Pengawasan, Pengelolaan Kredit Bermasalah.
Berapa  banyak  SOP  perkreditan  yang  dipunyai  oleh  sebuah  koperasi,  sangat tergantung  dari  skala  koperasi  tersebut.  Untuk  koperasi  yang  besar,  maka  SOP  yang dipunyai  minimal  sama  dengan  jumlah  unit  bisnis  yang  mengelola  penyaluran  dana  di koperasi tersebut.

## Pengertian Kredit
Salah satu fungsi Kopersi adalah sebagai penyalur dana yang tentunya berkaitan erat dengan masalah perkreditan. Dominannya pemberian kredit oleh Koperasi, sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun bisnis di dunia yang bebas dari kredit.
Menurut UU perbankan no. 10 tahun 1998 Kredit adalah Suatu peyediaan Uang atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yanag  mewajibkan  pihak  peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengen pemberian bunga.
Menurut Try Widiyono  (2009;2)  Berdasarkan Pasal  1 ayat  11 UU pebankan, kredit adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  disamakan  dengan  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  koperasi  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan pemberian bunga.

## Fungsi Kredit
Menurut  Sinungan  M.  (1989;9)  terdapat  beberapa  fungsi  kredit  dalam  kehidupan perekonomian,  perdagangandan  keuangan.  Fungsi-fungsi  itu  dalam  garis  besarnya  adalah sebagai berikut:
1. Untuk meningkatkan produksi.
2. Untuk menghemat biaya.
3. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
4. Untuk melibatkan penabung dalam proses produksi
5. Untuk memperlancar arus perdagangan.

## Proses Pemberian Kredit
Menurut Sinungan M. (1989;9) Proses pemberian kredit terdiri dari 3 tahap yaitu : 1.Tahap kegiatan prakarsa dan analisis kredit
a. Tahap kegiatan Prakarsa
Kegiatan  pada  tahap  ini  antara  lain  adalah  penerimaan  permohonan  kredit  oleh nasabah,  atas  permohonan  tersebut  koperasi  akan  melakukan  penelitian  apakah permohonan tersebut diterima atau di tolak, yang mencakup ketentuan sebagai berikut :
1) Apakah  usaha  nasabah  tersebut  termasuk  pasar  sasaran  (targetmarket)  yang  telah ditetapkan
2) Apakah nasabah tersebut termasuk dalam kelompok nasabah yang dapatdilayani
3) Apakah nasabah tersebut termasuk dalam rencana kerja pemasaran.
b. Analisis dan evaluasi kredit
Analisis  dan  evaluasi  kredit  di  tuangkan  dalam  format  yang  telahditetapkan  oleh koperasi  dan  disesuaikan  dengan  jenis  kreditnya.  Dalam  analisistersebut  sekurang- kurangnya mencakup informasi sebagai berikut :
1) Identitas  Pemohon  antara  lain  nama  pemohon,  Domisili,  bentuk  usaha,  jenis  usaha, legalitas  usaha  dan  sebagainya.  Informasi  mengenai  ini  dimaksudkan  untuk  melihat gambaran  awal  tentang  penanggung  jawab  utama  atas  pengelolaan  perusahaan,  lokasi perusahaan serta keabsahan operasi perusahaan.
2) Tujuan permohonan kredit, mencakup jumlah kredit, obyek yangdibiayai, jangka waktu kredit, dan alasan kebutuhan kredit. Informasi mengenai tujuan kredit ini dimaksudkan untuk  memperoleh  gambaranbahwa  kredit  tersebut  benar-benar  di  pergunakan  untuk membiayaiusaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau spekulatif.
3) Riwayat  hubungan  bisnis  dengan  koperasi,  mencakup  saat  mulai,  bidang  hubungan bisnis,  nilai  transaksi  bisnis,  kualitas  hubungan  bisnis  dan  jumlah  total  nilai  hubungan bisnis.
4) Analisis kredit 5C dan 5P. 5C mencakup analisis watak ( character ),analisis kemampuan ( capacity ),  analisis  modal  ( capital ),  analisiskondisi/prospek  usaha  ( condition ),  dan analisis agunan kredit( collateral ). 5P mencakup People, Purpose, Payment , Protection danPerpective.
2. Tahap pemberian Rekomendasi kredit.
Rekomendasi  kredit  merupakan  suatu  kesimpulan  dari  analisis  danevaluasi  atas proposal  yang  di  sajikan  oleh  pejabat  pemrakarsa  kredit.Rekomendasi  harus  secara  jelas menguraikan kekuatan dan kelemahan yangakan mempengaruhi kemapuan pemohon untuk memenuhi  angsuran  yang  telahdijadwalkan,  termasuk  evaluasi  proteksi  kredit  seperti asuransi kerugian,asuransi kredit, asuransi jiwa dan penanggungan.
3. Tahap pemberian putusan kredit.
Apabila putusan kredit telah diberikan, selanjutnya paket kredit tersebut di serahkan kepada bagian administrasi kredit untuk dipersiapkan halhal sebagai berikut:
a. Memberikan surat penawaran putusan kredit ( Offering letter ).
b. Mempersiapkan  dokumen  perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian  pokok.  Contoh  (Surat perjanjian  kredit,  surat  persetujuan  pinjam  uang,  surat  pengakuan  utang,  atau  surat perjanjian kontra garansi).
c. Mempersiapkan  dokumen  perjanjian  accessoir,  yaitu  perjanjian  ikatan  dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung atau menjamin perjanjian pokok.
d. Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan.

## Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
Menurut  Kasmir  (2012:101)  Ada  beberapa  prinsip-prinsip  penilaian  kredit  yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, Analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinsi lebih lanjut  dalam  prinsip  7P  dan  didalam  prinsip  7P  di  samping  lebih  terinci  juga  jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.
Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapatdijelaskan sebagai berikut: 1. Character Character adalah  sifat  atau  watak  seseorang  dalam  hal  ini  disebut  debitur.  Tujuannya adalah  memberikan  keyakinan  kepada  bank  bahwa  sifat  atau  watak  dari  orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

## 2. Capacity (Capabality)
Untuk  melihat  kemampuan  calon  nasabahdalam  membayar  kredit  yang  dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada  akhirnya  akan  terlihat  kemampuannya  dalam  mengembalikan  kredit  yang disalurkan.
3. Capital
Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya, setiap nasabah  yang  mengajukan  permohonan  kredit  harus  pula  menyediakan  dana  dari sumber  lainnya  atau  modal  sendiri  dengan  kata  lain,  capital  adalah  untuk  mengetahui sumber-sumber  pembiayaan  yang  dimiliki  nasabah  terhadap  usaha  yang  akan  dibiayai oleh bank.
4. Coleteral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.  Jaminan  hendaknya  melebihi  jumlah  kredit  yang  diberikan.  Jaminan  juga  harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunkan secepat mungkin.
5. Condition
Dalam  menilai  kredit  hendaknya  juga  dinilai  kondisi  ekonomi  sekarang  dan  untuk dimasa  yang  akan  datang  sesuai  sektor  masing-masing.  Dalam  kondisi  perekonomian yang kuarang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih  dahulu  dan  kalaupun  jadi  diberikan  sebaiknya  juga  dengan  melihat  prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.
Sementara itu penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:
1. Personality
Yaitu nasabah dari segi  kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya,  personality  juga  mencakup  sikap,  emosi,  tingkah  laku,  dan  tindakan  nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan Character dari 5C.
2. Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu  berdasarkan  modal,  loyalitas,  serta  karakternya,  sehingga  nasabah  dapat digolongkan  ke  golongan  tertentu  dan  akan  mendapatkan  fasilitas  kredit  yang  berbeda pula  dari  bank.  Kredit  untuk  pengusaha  lemah  sangat  berbeda  dengan  kredit  untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.
3. Perpose
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang  diinginkan  nasabah.  Tujuan  pngambilan  kredit  dapat  bermacam-macam  apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.
4. Prospect
Yaitu  untuk  menilai  usaha  nasabah  dimasa  yang  akan  datang  apakah  menguntungkan atau tidak,atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. Payment
Merupakan  ukuran  bagaimana  cara  nasabah  mengembalikan  kredit  yang  telah  diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperbolehnya.semakin  banyak  sumber  penghasilan  debitur,  akan  semakin  baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6. Profitability Untuk  menganalisis  bagaimana  kemampuan  nasabah  dalam  mencari  laba.  Profitability diukur dari periode ke priode apakah tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.
7.  Protection Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetap  melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

## Prosedur Pemberian Kredit
Menurut  Kasmir  (1998:110)  Sebelum  debitur  memperoleh  kredit  terlebih  dahulu harus  melalui  tahapan-tahapan  penilaian  mulai  dari  pengajuan  proposal  kredit  dan dokumen-dokumen  yang  diperlukan,  pemeriksaan  keaslian  dokumen,  Analisis  kredit sampai  dengan  kredit  dikucurkan.  Tahapan-tahapan  daalam  memberikan  kredit  ini  kita kenal  nama  prosedur  pemberian  kredit.  Tujuan  prosedur  pemberian  kredit  adalah  untuk memastikan  kelayakan  suatu  kredit,  diterima  atau  ditolak.  Dalam  menentukan  kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam  penilaian  mungkin  ada  kekurangan,  maka  pihak  bank  dapat  meminta  kembali  ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

## Standar Operasional Menperindagkop
Keputusan  Menteri  Negara  Koperasian  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Rebuplik Indonesia  Nomor  96  /  Kep  M.KUKM  /  IX  /  2004  tentang  pedoman  standar  operasional prosedur  manajemen  koperasi  simpan  pinjam  dan  unit  simpan  pinjam  koperasi  Pasal  1 dalam ketentuan umum menetapkan:
1. Kegiatan usaha simpan pinjam dalam kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota.
2. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut KSP.
3. Unit  usaha  simpan  pinjam  adalah  unit  usaha  yang  bergerak  dibidang  usaha  simpan pinjam  sebagai  bagian  dari  kegiatan  usaha  koperasi  yang  bersangkutan  yang selanjutnyadalam keputusaninidisebut USP.
4. Standar operasional manajemen bagi KSP/USP koperasi dalam struktur tugas, prosedur kerja,  system  manajemen  dan  standar  kerja  yang  dapat  diajdikan  acuan/panduan  bagi pihak  manajemen  KSP/USP  koperasi  dalam  memberikan  pelayanan  bermutu  bagi paraanggotanya  dan  pengguna  jasa  lainnya  yang  selanjutnya  dalam  keputusan  ini disebut SOM.
5. Manajemen  KSP/USP  Koperasi  adalah  perangkat  organisasisimpan  pinjam  terdiri  dari rapat  anggota  sebagai  pemegangkekuasaan  tertinggi  dan  pengurus  yang  menjalankan fungsieksekutif dengan mengangkat direksi/direktur dan karyawanatas persetujuan rapat anggota sedangkan pengawasmenjalankan fungsi supervisi atas pengelolaan koperasi.
Dalam  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Menperindagkop  Tahun  2004  tentang Standar Manajemen Penyaluran Dana KSP/USP Koperasi,beikut poinnya:
1. Pinjaman
2. Penyaluran dana KSP/USP Koperasi harus diutamakan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya
3. Penyaluran dana kepada calon anggota
4. Untuk  mendorong  partisipasi  anggota  dalam  meminjam  serta  merangsang  calong anggota agar menjadi anggota koperasi.
5. Penyaluran pinjaman harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian
6. Kebijakan  mengenai  jumlah  pinjaman  yang  dapat  diberikan  KSP/USP  koperasi  pada anggota  harus  memperhatikan  pemanfaatan  pinjaman,  kemampuan  membayar kewajiban, likuiditas koperasi, distribusi risiko kredit
7. Perjanjian pinjaman harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang telah disepakati
8. KSP/USP harus memiliki standar penyaluran dana yang terdiri atas:
a. Standar jenis pinjaman
b. Standar Persyratan calon peminjam
c. Standar Plafon pinjaman
d. Standar bunga pinjaman dan biaya pinjamna lainnya
e. Standar pengembalian pinjaman
f. Standar agunan
g. Standar pembayaran angsuran

## Standar pelunasan pinjaman

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif,  yaitu membuat deskripsi,  gambaran  secara  sistematis,  faktual  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki  mengenai  situasi  yang  sebenarnya  dari  objek penelitian.
Penelitian  dilakukan  pada  KPRI  Bhineka  Karya  Pamekasan  mengenai  Analisis Standar  Operasioanal  Prosedur  Pemberian  Kredit  Pada  Anggota  KPRI  Bhinneka  Karya Pemekasan.
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  Anggota  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia (KPRI)  Bhineka  Karya  Pamekasan.  Tekhnik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  sampel  bertujuan  atau purposive  sampling dengan  kriteria  sebagai  berikut:  (1) anggota  yang  rutin  menyetorkan  iuran  wajib  dan  pokok,  (2)  anggota  yang  melakukan pokok pinjaman kredit pada saat periode penelitian.
Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi.
Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:
1. Standar Operasional Prosedur Sistem  yang  disusun  untuk  memudahkan,  merapihkan  dan  menertibkan  pekerjaan.
Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Perusahaan yang  telah  memahami  kebutuhan  suatu  standar  acuan,  agar  para  karyawan  dapat memahami dan melakukan tugasnya sesuai standar yang digariskan perusahaan.
2. Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhinneka Karya Pamekasan Setelah  persyaratan  permohonan  kredit  oleh  anggota  sudah  sesuai  dengan  Standar Operasional  Prosedurkoperasi  dan  terjadi  kesepakatan  maka  permohonan  kredit disetujui.
3. UU  No. 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 15
Keputusan  Pemerintah  yang  mengatur  tentang  koperasi  simpan  pinjam/unit  simpan pinjam dijadikan sebagai bahan acuan koperasi.
Teknik analisis data yang dilakukan peneliti mencakup analisis deskriptif, yaitu: (1) menggunakan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam  menganalisis  pemberian  kredit
pada  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  (KPRI)  Bhinneka  Karya  Pamekasan,  (2) membandingkan  Standar  Operasional  Prosedur  Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia Bhinneka  Karya  Pamekasan  dengan  SOP  Menperindagkop  Tahun2004,  (3)  hasil pemberian  kredit  dianalisis  kesesuaiannya  dan  (4)  menarik  kesimpulan  untuk  menjawab rumusan masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem dan prosedur pemberian kredit pada KPRI Bhinneka Karya Pamekasan, yaitu:
1. Calon peminjam  merupakan anggota KPRI Bhinneka Karya minimal satu tahun
2. Mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah ditandatangani oleh pemohon.
3. Menyatakan  sanggup  angsuran  dipotong  dari  gaji  sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan anggota koperasi.
4. Bagi unit simpan pinjam memberikan pengarahan secara jelas dan rinci segala hal yang menyangkut keterangan kredit anggota pemohon pinjaman yang meliputi:
a. Tujuan dan kepentingan pengguna dana kredit anggota
b. Besar kredit yang disesuaikan dengan gaji dan ketentuan umum
c. Jangka waktu pengembalian
d. Besarnya  tingkat  bunga  yang  harus  dibayarkan,  yaitu  sebesar  2%  dari  total  jumlah pinjaman
e. Cara pembayaran atau angsuran kredit anggota yang dipotong dari gaji dan dipotong langsung dari dinas.
5. Meminta kepada pemohon  untuk mengajukan besarnya pinjaman  yang disertai jangka waktu pengembalian pinjaman dan waktu cicilan
6. Menyerahkan persyratan ke bagian administrasi seperti foto kopi KTP, foto kopi kartu keanggotaan  koperasi  minimal  sudah  satu  tahun  menjadi  anggota  koperasi  Bhinneka Karya  rangkap  2  lembar,  membawa  surat  rekomendasi  atau  surat  keterangan  dari bendahara  sekolah  dan  kepala  sekolah  atau  pimpinannya  yang  sudah  disetujui  dan ditandatangani  dalam  pengambilan  kredit  bahwa  untuk  pembayaran  angsuran  kredit anggota mampu membayar yang dipotong dari gajinya.
7. Bagian administrasi menerima formulir permohonan pinjaman dan persyaratannya dari calon  peminjam,  memeriksa  kelengkapan  persyaratan,  dan  melakukan  pencatatan  atau pembukuan berdasarkan nomor urut dan tanggal permohonan.
8. Bagian  administrasi  menyerahkan  formulir  dan  persyaratan  ke  dinas  terkait pemotongan secara langsung gaji untuk pembayaran angsuran anggota Setelah melakukan rapat koordinasi anatara bendahara dan ketua koperasi dan ketua koperasi  dan  mencapai  suatu  keputusan  mengenai  kredit  yang  mana  saja  yang  akan direalisasikan,  maka  bagian  unit  simpan  pinjam  mengeluarkan  keputusan  yang  di dalamnya terdapat daftar permohonan kredit yang telah ditandatangani oleh ketua koperasi dan  bendahara  unit  simpan  pinjam  yang  menandakan  bahwa  penagjuan  kredit  telah disetujui dan siap untuk dicairkan.
Formulir permohonan pinjaman yang telah ditandatangani oleh ketua dan bendahara tersebut  diserahkan  kembali  kebagian  unit  simpan  pinjam  (USP)  untuk  merealisasikan pinjaman untuk kepentingan berikut ini:
1. Memeriksa kembali formulir pinjaman yang pinjamannya disetujui
2. Formulir  yang  disetujui  diserahkan  ke  bendahara  yang  kemudian  oleh  bendahara menghubungi  calon  peminjam  untuk  mengambil  uang  beserta  kwitansi  dan  semua  itu diketahui oleh ketua koperasi setelah tiga hari dari pengajuan kredit.
3. Memasukkan  data  lengkap  pemohon  serta  data  lain  pada  daftar  pinjaman  masing- masing  anggota  yang  berisikan  besaran  jumlah  pinjaman  dan  cicilan  yang  diajukan secara  tertulis  dan  memasukkan  data  tersebut  ke  dalam  komputer  untuk  mengontrol pinjaman yang disetujui  agar tiap bulannya angsuran serta bunga pinjaman yang dapat dipotong langsung dari gaji anggota yang kreditnya direalisasikan.
Tabel 1 Hasil Temuan Temuan Ketua Koperasi Staf Koperasi Anggota Koperasi Sumber Dana Sumber  dana  berasal  dari simpanan  wajib  anggota dan dari Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE)  dan  Bank  Jatim Syariah Sampang Untuk sumber dana koperasi  berasal  dari pinajaman  pihak  ketiga, yaitu bank Jatim Syariah Sampang dan Bank Kesejahteraan  Ekonomi (BKE)  serta  simpanan wajib anggota - Jaminan pinjaman Tidak  ada  jaminan  dalam pengajuan  kredit.  Anggota hanya  mengisi  blanko  yang disediakan  koperasi  dan membawa  foto  copy  KTP dan kartu keanggotaan koperasi Tidak ada jaminan seperti BPKB dan surat- surat  berharga  lainnya dalam mengajukkan permohonan  kredit  dan hanya  menyertakan  foto kopi KTP , kartu keanggotaan  dan  surat persetujuan  dari  instansi atau sekolah tempat mengajar. Hanya mengisi formulir dan membawa  foto  kopi KTP dan kartu keanggotaan dan surat  persetujan  dari bendahara dan kepala sekolah. Prosedur Pemberian Kredit Prosedur  pemberian  kredit di  KPRI  Bhinneka  Karya mengacu pada Standar Operasional yang telah ditetapkan  melalui  Rapat Anggota  Tahunan  (RAT) dimana anggota dalam mengajukan  kredit  harus membayar  simpanan  wajib dan  keangotaan  di  koperasi sudah  satu  tahun  dengan membawa surat persetujuan dari bendahara dan pimpinan dari instansi yang bersangkutan yang ditandatangani,  foto  kopi kTP, Foto copy kartu keanggotaan  dan  setelah mengajuakan pencairan uang  minimal  3  hari  dari pengajuan  dan  maksimal  1 minggu dengan suku Bunga 2%  untuk  pembayaran  gaji Sebelum  mengeluarkan kredit  anggota  mengisi formulir dengan melampirkan  Foto  kopi KTP,  foto  kopi  kartu anggota  koperasi  dan surat  persetujuan  dari bendahara dan pimpinan dari isntansi yang bersangkutan Mengisi formulir, foto  kopi  KTP,  foto kopi kartu keangotaan, dan surat persetujuan dari bendahara dan pimpinan dari instansi yang bersangkutan yang ditandatangani.

## dari anggota akan dipotong
Lanjutan Tabel 1 Hasil Temuan Temuan Ketua Koperasi Staf Koperasi Anggota Koperasi secara otomatis dari dinas tinggal bendahara dinas menyerahkan ke KPRI Bhinneka Karya Pamekasan Pencairan Pencairan dilakukan setelah disetujui oleh ketua koperasi dan bendahara tiga hari setelah pengajuan kredit. Tiga hari setelah pengajuan kredit bendahara akan menghubungi  pemohon kredit  untuk  mencairkan dananya dimana sebelumnya formulir sudah  diperiksa  kembali dan  dirapatkan  antara ketua  dan  bendahara apakah berhak mendapatkan kredit. Dana  dicairkan  tiga hari dari permohonan kredit .

## Sumber: data diolah

## Prosedur Pemberian Kredit Pada Anggota KPRI Bhinneka Karya Pamekasan
Prosedur  pemberian  kredit  di  KPRI  Bhinneka  Karya  Pamekasan  pada  prakteknya sudah  sesuai  dengan  standar  operasional  yang  sudah  ditetapkan  malalui  Rapat  Anggota Tahunan  (RAT).  Prosedur  pemberian  kredit  di  KPRI  Bhinneka  Karya  dilakukan  melalui langkah-langkah  yang  sangat  membantu  dalam  pelaksanaan  pemberian  kredit  serta mengatasi  masalah  yang  timbul  khususnya  bagi  pengurus  yang  menyetujui  atau  tidak menyetujui permohonan kredit anggota yang mengajukan kredit tersebut.
Dari segi persyaratan untuk permohonan pengajuan kredit di KPRI Bhinneka Karya Pamekasan masih lemah, kelemahan-kelemhan tersebut adalah:
1. Dalam  persyaratan  di  KPRI  Bhinneka  Karya  Tidak  memakai  agunan  atau  jaminan seperti BPKB atau surat-surat berharga lainnya.
2. Tidak memamkai Foto copy kartu keluarga sebagai persyaratan permohonan kredit
3. Tidak ada survei lapangan kepada anggota yang mau mangajukan kredit.
4. Dalam persyaratan tidak menggunakan foto copy SK atau slip gaji sebagai jaminan.
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Menperindagkop  Tahun  2004  tentang  Standar Manajemen Penyaluran Dana KSP/USP Koperasi,berikut poinnya:
1.  Pinjaman
2.  Penyaluran dana KSP/USP Koperasi harus diutamakan dalam bentuk pinjaman  kepada anggotanya
3.  Penyaluran dana kepada calon anggota
4.  Untuk  mendorong  partisipasi  anggota  dalam  meminjam  serta  merangsang  calong anggota agar menjadi anggota koperasi.
5.  Penyaluran pinjaman harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian
6.  Kebijakan  mengenai  jumlah  pinjaman  yang  dapat  diberikan  KSP/USP  koperasi  pada anggota  harus  memperhatikan  pemanfaatan  pinjaman,  kemampuan  membayar kewajiban, likuiditas koperasi, distribusi risiko kredit
7.  Perjanjian pinjaman harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang telah disepakati
8.  KSP/USP harus memiliki standar penyaluran dana yang terdiri atas:
a.  Standar jenis pinjaman
b.  Standar Persyratan calon peminjam
c.  Standar Plafon pinjaman
d.  Standar bunga pinjaman dan biaya pinjamna lainnya
e.  Standar pengembalian pinjaman
f.  Standar agunan
g.  Standar pembayaran angsuran
h.  Standar pelunasan pinjaman
Dari  hasil  analisis  perbandingan  antara  prosedur  pemberian  kredit  pada  KPRI Bhinneka Karya dengan prosedur pemberian kredit menurut SOP Menperindagkop Tahun 2004  tentang  Standar  Operating  Prosedur  (SOP),  pemberian  kredit  pada  KPRI  Bhinneka Karya Pamekasan pada dasarnya sudah sesuai dengan SOP di KPRI yang sudah ditetapkan tetapi pada persyaratan pengajuan kredit tidak mewajibkan memakai agunan atau jaminan hal  ini  kurang  sesuai  dengan  SOP  Menperindagkop  Tahun  2004  tentang  Standar Manajemen  Penyaluran  Dana  KSP/USP  Koperasi  yang  mengaharuskan  ada  standar agunan/jaminan pinjaman.
Tabel 2 Perbandingan Standar Operasional Prosedur
No Keterangan SOP Menperindagkop Tahun 2004 SOP KPRI Bhinneka Karya Kriteria 1. Jaminan kredit Menggunakan standar agunan/jaminan Tidak mewajibkan menggunakan jaminan Kurang sesuai 2. Prosedur Pemberian kredit Pedoman SOP Prosedur pemberian kredit sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) KPRI Bhinneka Karya Sesuai
Sumber: data diolah

## PENUTUP Kesimpulan
1. Kredit  kepada  anggota  di  KPRI  Bhinneka  karya  Pamekasan  sudah  mengikuti  standar operasional  yang  ditetapkan  di  Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  dan  cukup  mudah. Namun,  prosedur  di  KPRI  Bhinneka  Karya  masih  sangat  sederhana  dan  lemah, kelemahannya yaitu:
a. Dalam  persyaratan  di  KPRI  Bhinneka  Karya  Tidak  memakai  agunan  atau  jaminan seperti BPKB atau surat-surat berharga lainnya.
b. Tidak memamkai Foto copy kartu keluarga sebagai persyaratan permohonan kredit
c. Tidak ada survei lapangan kepada anggota yang mau mangajukan kredit.
d. Dalam persyaratan tidak menggunakan foto copy SK atau slip gaji sebagai jaminan.
2. Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Menperindagkop  Tahun  2004  tentang  Standar Manajemen Penyaluran Dana KSP/USP Koperasi, yaitu :
a. Standar jenis pinjaman
b. Standar Persyratan calon peminjam
c. Standar Plafon pinjaman
d. Standar bunga pinjaman dan biaya pinjamna lainnya
e. Standar pengembalian pinjaman
f. Standar agunan
g. Standar pembayaran angsuran
h. Standar pelunasan pinjaman

## Saran
1. Saran  untuk  KPRI  Bhinneka  Karya  Pamekasan  sebaiknya  untuk  anggota  yang mengajukan kredit seharusnya menyertakan BPKB atau surat-surat berharga lainnya.
2. Sebaiknya KPRI  Bhinneka Karya Pamekasan mengikuti  Standar Operasional  Prosedur (SOP)  yang dikeluarkan  Menperindagkop Tahun  2004 dalam hal  agunan  atau jaminan kredit.
3. Saran Untuk Nasabah sebaiknya menanyakan terlebih dahulu bunga dari pinjaman dan jangka waktu pelunasan serta angsuran tiap bulannya dari jumlah kredit yang diambil.

## DAFTAR PUSTAKA
Kasmir,  2012. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya  Edisi  Enam .  Jakarta  PT.  Grafindo Persada.
Kep.  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia.  No. 96/Kep/M.UKM/IX/2004
Muhammad  Syafriansyah.  2015. Analisis  Prosedur  dan  Sistem  Pemberian  Kreditpada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa . Samarinda. Universitas Negri Samrinda.
Rudianto. 2006. Akuntansi Koperasi . Jakarta: Grafindo.
Sinungan, M. 1989. Manajemen Perkreditan Usaha Kecil . Yogyakarta: AMP YKPN.
Try Widiyono. 2009. Agunan Kredit . Jakarta: Ghalia Indonesia