IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA SEKTOR KESEHATAN KABUPATEN PANIAI: STUDI FENOMENOLOGI
Aprianto L. Kuddy kuddy.keuda@gmail.com
Hesty T. Salle hezty.salle@gmail.com

## ABSTRACT
The  aims  of  this  study  were  to  (1)  reveal  how  the  local  government  of  Paniai Regency  carries  out  their  process  of  managing  special  autonomy  fund  for  health  sector which consists of planning, budgeting, performing, reporting and evaluating their programs and activities; (2) asses the effectiveness of delivering programs and activities from health agencies of Paniai regency to societies under the mandate of PERDASUS 25/2013. Thus, the population was Paniai local government agents in Health sector. This study employed descriptive  analysis,  trend  analysis,  frequency,  and  percentage  for  the  quantitative  data while the qualitative data collected from  conducting in-depth interviews and observations. To analyze the data collected, a content analysis and documents from Special Autonomy Fund  planning  and  management  was  used.  One  of  the  evident  findings  was  that  in implementing programs and activities under the Special Autonomy Fund in Health sector, the government of Paniai regency was not yet fully comply with required regulations. ”
Keywords : Special Autonomy Fund, Budgeting, Fund Management

## PENDAHULUAN
“ Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua (UU21/2001) sontak diikuti pula dengan dikucurkan limpahan dana otonomi khusus (dana otsus) berupa setara 2 persen DAU Nasional dan tambahan dana infrastuktur bagi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  (Pemprov  Papua).  Menurut  Salle  (2016)  bahwa sejatinya  dana  otsus  lebih  difokuskan  untuk  mengejar  berbagai  ketertinggalan  yang  masih sangat  dirasakan  masyarakat,  terutama  dalam  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  serta gizi.  Di  samping  bahwa  dana  otsus  juga  harus  dialokasikan  untuk  memperbaiki  kondisi ekonomi  penduduk  asli  Papua,  dan  peningkatan  prasarana  dasar  seperti  perumahan,  air minum, dan listrik pedesaan.
Sejak awal implementasi Otsus Papua, Pemprov Papua mengambil kebijakan untuk membagi  kewenangan  pengelolaan  dana  otsus  yang  diterima  dari  Pemerintah  Pusat. Artinya, walaupun kewenangan untuk membelanjakan dana Otsus ada di tangan Pemerintah
Provinsi,  namun  Gubernur  Papua  juga  diminta  untuk  membagi  kewenangan  belanja  dana Otsus  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota.  Lebih  lanjut,  kebijakan  untuk  membagi dana  ke  Kabupaten/Kota  hendaknya  agar  diatur  dalam  suatu  Peraturan  Daerah  Khusus (Perdasus).
Persoalannya,  selama  12  tahun  setelah  digulirkan  dana  otsus,  Pemprov  Papua belum  berhasil  menyusun  Perdasus  tersebut,  sehingga  untuk  mengisi  kekosongan Perdasus,  Pemprov  Papua  saat  itu  masih  menggunakan  Keputusan  Gubernur.  Pemerintah Provinsi  Papua  baru  berhasil  melahirkan  Perdasus  pembagian  dana  otsus  Papua  pada tahun  2013  oleh  masa  pemerintahan  Gubernur  Lukas  Enembe.  Hal  tersebut  terefleksi dengan  ditetapkannnya  Peraturan  Daerah  Khusus  Nomor  25  Tahun  2013  (Perdasus 25/2013) tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua.
Utamanya, Perdasus 25/2013 mengatur ketentuan bahwa Dana Otsus yang dihitung setara  2%  dari  DAU  Nasional  dibagi  antara  Provinsi  Papua  dan  Kabupaten/Kota  dengan persentase  20%  untuk  Provinsi  dan  80%  untuk  Kabupaten/Kota.  Namun,  sebelum pembagian  20%  -  80%  antara  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  maka  total  dana  otsus  harus dikurangi  terlebih  dahulu  untuk  membiayai  program  strategis  lintas  Kabupaten/Kota. Program-program  tersebut  meliputi,  Program  Strategis  Perencanaan  Pembangunan Kampung  (Prospek);  Program  Gerakan  Membangun  Masyarakat  (Gerbangmas),  Program Kartu  Papua  Sehat  (KPS).  Sisa  dari  pengurangan  dana  tersebut  selanjutnya  dialokasikan sebesar 80% langsung ke Kabupaten/Kota dan 20% dikelola Pemprov Papua.
Bagian  dana  Otsus  yang  dibagikan  oleh  Provinsi  ke  Kabupaten/Kota  telah  diatur alokasi  dan  penggunaannya  dalam  Pasal  11  Perdasus  25/2013,  yakni  dengan  ketentuan sebagai  berikut;  alokasi  dana  untuk  pelayanan  pendidikan  minimal  30%,  pelayanan kesehatan  minimal  15%,  perekonomian  rakyat  minimal  20%,  infrastruktur  minimal  20%, bantuan  afirmasi  maksimal  6%,  serta  perencanaan,  pengawasan  dan  MONEV  (Monitoring dan  Evaluasi)  maksimal  4%.  Pelanggaran  terhadap  ketentuan  alokasi  ini  akan  dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dana, kemudian teknis pemanfaatan dan pelaksanaan atas porsi pembagian dari setiap sektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
Mengacu  pada  porsi  pembagian  dana  otsus  di  atas,  tampak  jelas  bahwa  sektor pendidikan,  kesehatan,  infrastruktur  dan  perekonomian  rakyat  merupakan  sektor-sektor prioritas  yang  dipayungi  oleh  semangat  penyelenggaraan  otsus  Papua.  Namun  yang  lebih penting dari pada itu, agar pengelolaan anggaran dana otsus diselenggarakan pula menurut paradigma  reformasi  anggaran  daerah  ( budgeting  reform )  yang  mengedepankan  prinsip akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  dan  transparansi  anggaran  sebagai  pilar-pilar  utama dalam  penyelenggaraan good  governance .  Di  samping  bahwa  anggaran  dana  otsus  juga harus dikelola malalui pendekatan performance oriented , value for money, keadilan, kesejah- teraan,  dan  disiplin  anggaran.  Oleh  karenanya,  peneliti  menyorot  betapa  urgentnya penyelanggaraan  pengawasan  dan  MONEV  terhadap  implementasi  dana  otsus sebagaimana  diamanatkan  dalam  Perdasus  25/2013,  karena  pengelolaan  dana  otsus akan sukses  bila  ditopang  dengan  sarana  pengawasan  dan  MONEV  pengelolaan  anggaran secara optimal (Mardiasmo, 2002; Freeman et al ., 2003; Tuasikal, 2007; dan Basri, 2008).
Hal ini ditegaskan pula Terry dan Rue (2003:232) bahwa kuatnya pengawasan tentu akan menjadi hal yang sangat penting dan mutlak dilaksanakan di daerah, karena di dalam pengawasan  anggaran  akan  terdapat  jaminan  bahwa  setiap  rupiah  anggaran  yang dibelanjakan  oleh  pemerintah  daerah  dapat  benar-benar  berdampak  terhadap  kepentingan dan  kebutuhan  riil  masyarakat  di  daerah,  serta  dapat  dipertanggungjawabkan.  Fungsi pengawasan  ini  dapat  dilakukan  melalui  optimalisasi  peran  MRP  dan  DPRP  sebagai  salah satu  institusi  yang  paling  memiliki  posisi  dan  peran  strategis  dalam  pelaksanaan pengawasan dana otsus yang dikelola eksekutif (Syahruddin dan Taifur, 2002).
Peran  pengawasan  eksternal  saja  tentu  tidak  cukup,  sehingga  diperlukan  strategi internal  Pemerintah  Daerah  untuk  menjalankan  pelaksanaan  MONEV  atas  penggunaan dana  otsus.  Menurut  Salle  (2016),  MONEV  dari  sisi  pandang  pemerintah  daerah  harus dijadikan  sebagai  suplemen  atau  pem-banding,  sehingga  hasilnya  kemudian  dapat dipublikasi,  diperdebatkan,  dan  dijadikan  bahan  perbaikan  dalam  penyusunan  program tahunan lebih lanjut. Melalui penyelenggaraan MONEV ini, maka internal pemerintah daerah dapat  mengendalikan  anggaran  dana  otsus  yang  telah  dikristalisasi  menjadi  program-
program  startegis,  serta  memastikan  agar  program-program  tersebut  telah  terlaksana  dan terarah sesuai dengan isi perencanaan dalam Rencana Definitif (RD). Fungsi MONEV dapat dilaksanakan  melalui  maksimalisasi  peran  Badan  Perencana  Pembangunan  Daerah (BAPPEDA) dengan melibatkan unsur akademisi selaku mitra. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa  peran  serta  akademisi  dalam  rangka  mengoptimalkan  penyelenggaraan  otonomi khusus  melalui  kegiatan  MONEV  oleh  BAPPEDA,  sangat  dipandang  perlu  karena  pada dasarnya diamanatkan oleh Perdasus 25/2013.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi  kasus  pada  Pemerintah  Daerah  kabupaten Paniai  yang  berfokus  menyoroti  sektor  kesehatan.  Masih  minimnya  penelitian  serupa  yang dilakukan  terhadap  Pemerintah  Daerah  pengelola  dana  otsus  di  wilayah  ekologis pegunungan  tengah  Papua,  serta  masih  tingginya  permasalahan-permasalahan  mendasar pada sektor kesehatan yang selalu menjadi salah satu isu sentral bagi pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  di  Papua,  menjadikan  alasan  tersendiri  bagi  peneliti  tertarik  untuk mengangkat penelitian ini.
Bertalian  dengan  uraian  di  atas,  maka  yang  menjadi focus  of  interest dalam penelitian  ini  adalah  “bagaimana  sesungguhnya  kinerja  pengelolaan  dana  otsus  yang dijalankan  Pemerintah  Daerah  selama  ini.  Apakah Pemerintah  Daerah  telah  menjalankan proses  penganggaran  terhadap  program  dan  kegiatan  yang  dibiayai  dana  otsus  sesuai dengan  amanat  peraturan  perundang-undangan  yang  memayunginya . Berdasarkan  hal tersebut,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mengungkap  bagaimana  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Paniai  menjalankan  proses  pengelolaan  keuangan,  mulai  dari  tahapan perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  serta pengawasan  dan  MONEV  terhadap  program  dan  kegiatan  yang  dibiayai  dana  otsus  sektor kesehatan.

## “ METODOLOGI PENELITIAN ”
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  terapan  ( applied  research ).  Sebagai penelitian  terapan,  studi  ini  diharapkan  dapat  memberi  penjelasan  dan  koreksi,  serta
memberi rekomendasi perbaikan dalam kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam hal perencanaan  dan  pengelolaan  dana  Otsus.  Kemudian,  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara  mendalam  ( indepth  interview ),  observasi,  studi  dokumen  dan  peraturan,  serta web searching .
Penelitian  ini  membahas  fenomena-fenomena  dalam  organisasi  perangkat  daerah sektor  kesehatan  untuk  memaknai  proses  pengimplementasian  pengelolaan  dana  otsus sektor kesehatan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan  pertanggungjawaban,  serta  pengawasan  dan  MONEV.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  fenomenologi.  Sanders  (1982),  menyatakan  ada  tiga komponen  fundamental  dalam  desain  riset  fenomenologi,  yaitu  menentukan  batasan  apa dan  siapa  yang  akan  diinvestigasi,  pengumpulan  data,  dan  analisis  data  fenomenologi. Penelitian  fenomenologi  lebih  kepada  memaknai  sesuatu  yang  menjadi  topik  penelitian. Makna  dapat  timbul  karena  adanya  pengalaman  kesadaran  manusia.  Oleh  karenanya, penelitian  ini  mengamati  fenomena  keseharian  di  lapangan  dengan  menggunakan  metode fenomenologi dalam memaknai bentuk proses pengimplementasian pengelolaan dana otsus sektor kesehatan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan dan MONEV.
Tabel 1. Informan Penelitian
No Informan
1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Paniai
2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paniai
3. Kepala Puskesmas Enarotali
Analisis  data  kualitatif  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan metode Interpretative  Phenomenological  Analysis (IPA)  atau  biasa  dikenal  dengan  Analisis Fenomenologis Interpretatif (AFI). Dalam Smith (2009) dijelaskan bahwa IPA bertujuan untuk mengungkap  secara  detail  bagaimana  partisipan  memaknai  dunia  personal  dan  sosialnya dengan  menekankan  pada  persepsi  atau  pendapat  personal  individu  tentang  objek  atau peristiwa.  Penelitian  AFI  dilaksanakan  dengan  ukuran  sampel  kecil.  Adapun  tahap-tahap
Interpretative  Phenomenological Analysis  oleh  Smith  (2009)  yang  dilaksanakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari:  [1] Reading  and  re-reading; [2] Initial  noting; [3] Developing Emergent  themes; [4] Searching  for  connections  across  emergent  themes; [5] Moving  the next  cases;  and [6] Looking  for  patterns  across  cases. Adapun  Triangulasi  Sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber.  Misalnya,  dalam  penelitian  ini  ingin  menguji  kredibilitas  data  tentang  aspek prencanaan program dan kegiatan dana otsus yang diimplementasikan sehubungan dengan pekerjaan subyek, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke rekan-rekan kerja subyek yang diketahui terlibat dalam proses perencanaan tersebut.
”

## “

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ”

## 1. Alokasi Pembiayaan Dana Otsus Sektor Kesehatan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  Kabupaten  Paniai  menerima  dana  otonomi khusus  dengan  total  Rp.  306  milyar  sejak  tahun  2013  sampai  tahun  2015.  Selama kurun  waktu  tiga  tahun  tersebut,  penerimaan  Dana  Otonomi  Khusus  untuk  Bidang Kesehatan  (DOK-BK)  terhadap  total  penerimaan  Kabupaten  Paniai  adalah  sebesar 44,61 miliar dengan tren penerimaan meningkat setiap tahunnya sebesar 11,83 miliar pada  tahun  2013,  sebesar  14,94  miliar  pada  tahun  2014,  dan  meningkat  alokasinya sebesar 17,83 miliar pada tahun 2015.
Tabel 2. Alokasi Dana Otsus Sektor Kesehatan Kab. Paniai Tahun 2013 –2015
Sumber: RD Otsus Kab. Paniai 2013-2015 (Data diolah) Tahun Jumlah Dana Otsus Jumlah Dana Otsus Sektor Kesehatan % 2013 Rp. 74.651.606.000 Rp. 11.839.139.865 16 2014 Rp. 115.559.753.000 Rp. 14.945.744.998 13 2015 Rp. 115.559.753.000 Rp. 17.832.910.064 15
Berdasarkan  tabel  di  atas,  alokasi  Dana  Otonomi  Khusus  Bidang  Kesehatan (DOK-BK) telah me-nunjukkan konsistensi terhadap ketentuan Perdasus No. 25 Tahun 2013 sejak tahun 2015 yang mewajibkan agar porsi pengalokasian dana otsus bidang kesehatan  minimal  15%.  Hal  ini  merefleksikan  tingkat  kepatuhan  pemerintah kabupaten  Paniai  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  dan  konsistensinya terhadap peningkatan kualitas kesehatan.

## 2. Perencanaan Program/Kegiatan Dana Otsus
Menyoroti  mekanisme  perencanaan  anggaran  dana  otsus  di  Kabupaten  Paniai, peneliti  menemukan  bahwa  perencanaan  dana  Otsus  sudah  berjalan  dengan  cukup baik,  yaitu  dengan melibatkan  partisipasi  masyarakat  di  Kabupaten  Paniai  khususnya Orang  Asli  Papua  (OAP).  Hal  ini  ditunjukkan  melalui  pernyataan  responden  bahwa dalam  melaksanakan  perencanaan  pembangunan  kampung  di  Kabupaten  Paniai, masyarakat  OAP  diundang  hadir  dalam  kegiatan  Musrenbang  Distrik  atau  Kampung dalam  menyusun  suatu  rencana  program  dan  kegiatan  kampung.  Selain  itu, masyarakat  OAP  yang  ada  di  kampung-kampung  diberi  kesempatan  untuk berpartisipasi  dalam  pengusulan  rencana  anggaran  kampung  guna  pelaksanaan pembangunan kampung.  Selama  Otsus  berjalan,  masyarakat  Orang  Asli  Papua  yang ada  di  kampung  telah  berpartisipasi  dalam  program  dan  kegiatan  yang  dibiayai  oleh dana  Otsus  dengan  baik,  seperti  terlibatnya  masyarakat  kampung  dalam  program Respek.  Dikonfirmasi  oleh  Dr.  Robby  Kayame  (Kepala  Dinas  Kesehatan)  dalam wawancara tanggal 5 agustus 2015, sebagai berikut;
.....”kitong disini tiap tahun adakan musrembang. Disitu kita undang masyarakat  Paniai  terlibat  supaya  bisa  kasi  masukan  untuk  susun program apa yang paling dorang perlu. Paling banyak yang hadir itu orang Pania asli, dorang juga yang kasi masukan”.
Sehubungan dengan hal di atas, Lebih lanjut  berdasarkan hasil indept interview di lapangan, peneliti menjaring beberapa fakta yang terkait pengelolaan DOK-BK pada tahapan perencanaan, diantaranya sebagai berikut;
a. Perencanaan  program  prioritas  yang  bersumber  dari  DOK-BK  dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang transparan dan partisipatif. Untuk menjaga agar dana dialokasikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Otsus Papua, Bappeda Provinsi  memberi  arahan  kepada  masing-masing  Pemda  penerima  alokasi  dana otsus, agar menyusun suatu daftar rencana program-program prioritas dalam format Usulan  Rencana  Definitif  (URD),  dan  untuk  selanjutnya  oleh  Bappeda  Provinsi bersama  Bappeda  Kabupaten/Kota,  URD  tersebut  dikonversi  menjadi  Rencana Definitif  (RD).  Atas  dana  otsus  yang  diafektasikan  bagi  pembangunan  sektor kesehatan  Kabupaten  Paniai,  penyusunan  daftar  rencana  penggunaan  dana (Usulan  Rencana  Definitif)  dilakukan  melalui  suatu  mekanisme  Rapat  Kerja  yang diakomodir  oleh  pihak  Bappeda  Paniai  dengan  melibatkan  partisipasi  dari  Dinas Kesehatan  selaku  pengguna/  pelaksana  anggaran.  Dikonfirmasi  oleh  Dr.  Robby Kayame  (Kepala  Dinas  Kesehatan)  dalam  wawancara  tanggal  5  agustus  2015, sebagai berikut;
........“ada semacam raker, disitu Bappeda panggil kami untuk usulkan program.  Kalo  kesana  saya  ajak  sekretaris,  ajak  semua  kepala bidang  dan  kepala  seksi,  karena  mereka  paling  mengerti  mana program-program prioritas yang akan kami usulkan. Kadang program yang  sudah  kami  list  melebihi  plafon  anggaran,  makanya  terpaksa beberapa  program  harus  kami  hapus.  Tapi  kalo  ada  kepala  bidang, kita sama-sama diskusi dan putuskan, mana program paling prioritas yang harus kami kasi masuk”.
Demikian  pula  dikonfirmasi  oleh  Kepala  Puskesmas  Enarotali  dalam wawancara  tanggal  6  agustus  2015,  ketika  ditanya  apakah  pihak  puskesmas dilibatkan dalam penyusunan rencana program tahunan di tingkat dinas, responden menyatakan;
........“Kalau  staf  secara  keseluruhan  tidak  ikut,  biasanya  hanya kepala  puskesmas,  kami  diundang  kumpul  di  dinas,  kalau  saya perkirakan  dari  21  puskesmas,  kurang  lebih  80  persen  kapus  hadir. Kadang ada yang tidak hadir, mungkin karena jauh dan informasinya tidak  sampai  mungkin,  tapi  banyaklah.  Kalau  ditingkat  dinas kesehatan  ada  raker  dinas,  tiap  tahun.  Disana  kita  bahas  program kerja. Kadang juga ada  pertemuan-pertemuan tidak rutin, sering kita evaluasi  program  dan  kendala.  Intinya  diajak  merencanakan..  ya saya diundang dan juga ikut”.
b. Partisipasi  pihak  Puskesmas  turut  diakomodir  dalam  hal  perencanaan program  prioritas. Sebelum  rencana  program  diajukan  ke  Bappeda,  Puskesmas diberikan kesempatan terlebih dahulu mengajukan usulan program oleh pihak dinas kesehatan melalui suatu rapat kerja yang diadakan tiap tahun. Usulan program yang diajukan  puskesmas  salah  satunya  didasarkan  pada  data  rekam  medis  berupa laporan  bulanan  terpadu  Puskesmas  (SP2TP).  Melalui  rekaman  tersebut,  kepala puskesmas  menggambarkan  informasi  aktual  mengenai  data  kejadian  luar  biasa penyakit  tertentu,  data  kesakitan  yang  sedang  ditanggulangi,  data  gizi,  data kematian ibu dan anak, data imunisasi dan KB, data penggunaan obat dan berbagai informasi  kesehatan  lainnya,  seperti  kebutuhan  sarana  prasarana  dan  kendala- kendala  pelayanan  kesehatan  di  lapangan.  Informasi-informasi  yang  disampaikan pihak  Puskesmas  pada  akhirnya  berkon-tribusi  terhadap  pengambilan  keputusan dan  pembuatan  kebijakan  pada  tingkat  kabupaten,  terutama  dalam  rangka pengelolaan rencana program oleh dinas kesehatan. Responden Dinas Kesehatan, Robby Kayame menyatakan;
“Kalo  susun  program,  kami  link  dengan  puskesmas.  Kalau  tren malaria  tinggi,  kami  buat  program  kelambunisasi,  bikin  pelatihan kader  malaria.  Itu  semua  data  dari  puskesmas.  Lewat  data puskesmas juga, kami akhirnya putuskan untuk buat pelatihan kader posyandu,  penyediaan  obat,  training  staf,  karena  HIV  tinggi  kami tahun  ini  programkan  buat  tambah  rumah-rumah  singgah,  program pemeriksaan  HIV/AIDS  secara  massal,  kemarin  kami  baru  buat. program untuk penyakit menular, pendirian rumah perawat, beasiswa kuliah  dokter  dan  suster,  kami  juga  temukan  banyak  kendala pelayanan  di  siriwo  (distrik  terpencil)  disana  orang  kalo  sakit,  nanti sampai  tidak  bisa  jalan  baru  sadar  kalo  dia  sakit,  makanya  banyak orang mati karena model seperti itu, akhirnya karena ada informasi itu dari lapangan, kami adakan program pemeriksaan door to door, kami sewa  helikopter,  disana  kami  datangi  orang  sakit  dari  rumah  ke rumah”.

## 3. Penganggaran Program/Kegiatan Dana Otsus
Berdasarkan  hasil  studi  dokumen,  peneliti  menemukan  beberapa  gambaran mengenai  alokasi  dana  otsus  sektor  kesehatan  dalam  proses  penganggaran  oleh Pemkab Paniai sepanjang Tahun 2013 - 2015, diantaranya sebagai berikut;
a.  Total  alokasi  DOK-BK  dianggarkan  untuk  peningkatan  derajat  kesehatan masyarakat  yang  diformulasikan  pada  5  program  prioritas. Dalam  rangka mendukung pencapaian target RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan 2013 – 2018,
DOK-BK tahun anggaran 2013 – 2015 dialokasikan untuk lima (5) program utama, diantaranya 1) program pemberantasan penyakit menular, 2) program peningkatan SDM  bidang  kesehatan,  3)  program  penyediaan  obat-obatan,  4)  program peningkatan  kesehatan  ibu  dan  anak,  serta  5)  program  pelayanan  kesehatan. Dengan  mengalokasikan  total  DOK-BK  sebesar  44,61  miliar,  maka  alokasi  untuk program  pelayanan kesehatan mencapai  27,955  miliar  atau  setara  64 persen  dari seluruh  anggaran  DOK-BK  tahun  2013 –  2015  tersebut,  diikuti  alokasi  untuk program  pemberantasan  penyakit  menular  sebesar  Rp.  6,840  miliar  (15%), program  peningkatan  kesehatan  ibu  dan  anak  Rp.  5,329  miliar  (12%),  program peningkatan  SDM  kesehatan  Rp.  2,949  miliar  (7%),  serta  program  penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan sebesar Rp. 740 juta (2%).
Gambar 1. Alokasi Anggaran DOK-BK untuk Program Prioritas Di Kab. Paniai Tahun 2013 – 2015
Sumber: RD Otsus Kab. Paniai 2013-2015 (Data diolah)
b.  Penganggaran alokasi DOK-BK belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan
Peraturan  yang  memayunginya. Sebagai  regulasi  turunan  dari  Perdasus  Nomor 25 tahun 2013, Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2014 tentang Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana  Otonomi  Khusus  Bidang  Kesehatan  sebesar
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2013            2014            2015 Miliar Rupiah Total DOK-BK Rp. 44,617 miliar 15% 7% 2% 12%
64% Pemberantasan Penyakit Menular Peningkatan SDM di bidang kesehatan
Penyediaan obat-obatan
Peningkatan kesehatan ibu dan anak Pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas 1 1 ,8 3 9 1 4 ,9 4 5 1 7 ,8 3 2
15% untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua, pada Pasal 5 mengamanatkan agar DOK-BK diarahkan pemanfaatannya untuk empat program utama, yaitu;
 Program  peningkatan  cakupan  Puskesmas  dalam  pelayanan  KPS  serta peningkatan derajat kesehatan melalui program layanan kesehatan terbang dan terapung  diamanatkan  sebesar  50%,  namun  studi  ini  menemukan  bahwa penganggarannya  masih  sedikit  melebihi  porsi  alokasi  yang  diamanatkan tersebut, yaitu 54%;
 Dukungan  biaya  dalam  pelaksanaan  BOK  bagi  seluruh  Puskesmas diamanatkan sebesar 30%, senyatanya dianggarkan hanya 10%;
 Penyediaan  sarana  dan  prasarana  di  Puskesmas  diamanatkan  sebesar  10% senyatanya dianggarkan sebesar 14,64%; dan
 Dukungan  manajemen  Dinas  Kesehatan  diamanatkan  sebesar  10%,
senyatanya sebesar 11,87%.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  alokasi  DOK-BK  Kabupaten  Paniai  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  kriteria  porsi  pembiayaan  yang  diamanatkan  Pergub No. 8 Tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah berikut.
Tabel 3. Peruntukan DOK-BK berdasarkan Program
PROGRAM 2013 2014 2015 2013 % 2014 % 2015 % Layanan Dasar 2.050.002.013 5.671.777.012 9.670.038.021 17,32 37,95 54,23 BOK 860.000.000 450.000.000 1.843.750.000 7,26 3,01 10,34 Sarpras Puskesmas 1.500.000.000 1.082.500.000 2.610.881.000 12,67 7,24 14,64 Manajemen Dinas 480.000.000 759.470.000 2.117.546.000 4,05 5,08 11,87 Sarpras RS 1.805.000.000 419.000.000 15,25 2,80 0,00 Obat-obatan 1.607.536.175 1.300.000.000 440.700.000 13,58 8,70 2,47 Manajemen Rumah Sakit 3.536.603.690 3.463.000.000 29,87 23,17 0,00 Peningkatan SDM 1.800.002.014 1.149.997.000 0,00 12,04 6,45 TOTAL 11.839.141.878 14.945.749.026 17.832.912.021 100 100 100
Sumber: Data diolah 2015

## 4. Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Otsus
Berdasarkan Berdasarkan hasil studi dokumen dan indept interview di lapangan, peneliti  menemukan  terdapat  sebanyak  14  kegiatan  yang  direncanakan  sebelumnya, namun  tidak  direalisasikan.  Selain  itu  ada  ditemukan  juga  beberapa  kegiatan  dari tahun  2013-2015  yang  ada  dalam  RD,  namun  tidak  tercantum  pada  DPA,  serta  ada
beberapa  kegiatan  yang  jumlah  anggaran  berbeda  antara  perencanaan  dan realisasinya.  Pada  tahun  2013  terdapat  4 kegiatan  yang  ada  dalam  RD,  namun  tidak terakomodir  dalam  DPA,  antara  lain  2  kegiatan  yang  direncanakan  untuk pemberantasan penyakit menular dan 2 kegiatan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak. Selain itu terdapat 1 kegiatan yang sebelumnya tidak terdapat dalam RD, namun mendapatkan alokasi dalam DPA, kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan SDM di  bidang  kesehatan.  Selanjutnya,  pada  tahun  2014  terdapat  10  kegiatan  yang tercantum dalam RD namun tidak terakomodir dalam DPA, antara lain 4 kegiatan untuk pemberantasan  penyakit  menular,  3  kegiatan  untuk  peningkatan  kesehatan  ibu  dan anak, dan 3 kegiatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015 hanya terdapat 1 kegiatan yang dianggarkan dalam  RD namun tidak terealisasi dalam  DPA, kegiatan tersebut diarahkan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Hasil  studi  juga  menemukan  bahwa  dana  otsus  yang  diterima  dari  Provinsi Papua kepada DPKAD Kabupaten Paniai sering mengalami keterlambatan pencairan, sehingga pada akhirnya berimplikasi terha-dap keterlambatan pencairan dana otsus ke tingkatan  Dinas  Kesehatan  selaku  pelaksana  program/kegiatan.  Kondisi  ini  kemudian berdampak  pada  efektivitas  implementasi  kegiatan  dan  pencapaian  target  program. Namun  dikonfirmasi  Pihak  BPKAD  Provinsi  Papua  melalui  media  online  suara.com pada  tanggal  17  Februari  2015  bahwa  keterlambatan  pencairan  dana  otsus  kerap dipicu  karena  sebagian  besar  Kabupaten  di  Papua  belum  menyerahkan  laporan penggunaan  dana  Otsus,  sehingga  mengakibatkan  terhambatnya  pencairan  dana Otsus  tersebut.  Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan  responden  di  tingkat  Dinas Kesehatan:
“Kalau  pencairan  dari  keuangan  disini  (DPKAD  Kabupaten  Paniai), pencairan  2013  sampai  2015  saya  rasa  baik-baik  saja.  Baguslah. Memang  sedikit  kendala  di  tahun  2015  ini  semenjak  penerapan program  akrual,  ini  yang  sampai  sekarang  supervisi  anggaran  belum ada,  dari  keuangan  ini  yang  kendala,  tapi  ini  bagus  ketika  ada pemeriksaan  kan  aman-aman.  Tapi  yang  menjadi  persoalan  kalo pencairan itu baru bisa realisasi di bulan-bulan 7. Makanya kadangkala waktu  penggunaan  dana  otsus  timingnya  sangat  mepet,  jadi  macam sekarang  tribulan  ke  tiga  kegiatan  kami  belum  jalan,  karena  otsus
keluar  bulan  juni.  Padahal  kegiatan  dimulai  dari  januari,  sedangkan mereka  minta  uang  harus  habis  31  desember,  padahal  kalau  mau efektif, artinya betul-betul kena sasaran ya.. harusnya mulai kerja dari januari sampai desember, tapi karena anggaran keluar bulan 7 atau 8 kadang kala kami tidak maksimal disini”.

## 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program/Kegiatan Dana Otsus
Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  setiap  entitas  pengelola  keuangan  otsus  wajib membuat  laporan  pertanggungjawaban. Ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam Perdasus  25  Tahun  2013  pada  Pasal  19  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  Pemerintah Kabupaten/Kota  yang  menerima  dana  otonomi  khusus  wajib  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan penggunaan dana otonomi khusus kepada Gubernur,  MRP,  DPRD.  Terkait  dengan  ketentuan  ini  maka  setiap  SKPD  pengguna dana  otsus  wajib  menyampaikan  laporan    penggunaan  dana  otsus  kepada  Bappeda untuk  selanjutnya  dikonsolidasikan  dalam  bentuk  laporan  penggunaann  dana  otsus Kabupaten. Bagi SKPD bidang kesehatan yang menggunakan dana otsus menyatakan bahwa  laporan  dapat  disampaikan  secara  baik  kepada  Bappeda.  Namun  dari wawancara  dengan  sekretaris  Bappeda  (wawancara  4  September  2015)  diperoleh penjelasan  bahwa  salah  satu  permasalahan  utama  dalam  pelaporan  ialah  kurangnya kerjasama  unit  kerja  pengguna  dana  otsus  terutama  dalam  penyampaian  laporan sehingga seringkali laporan penggunaan dana otsus kabupaten terlambat disampaikan ke Provinsi.
Adapun  dari  sisi  satuan  kerja  yang  lain  juga  masih  ditemui  beberapa kendala  yang  dihadapi  dalam  hal  pertanggungjawaban. Keterlambatan  beberapa rekanan/ pihak ketiga yang kadang kala terlambat memasukkan laporan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang mengatakan bahwa (wawancara tanggal 5 Agustus 2015) :
“Pertanggungjawaban dilakukan secara triwulan, dengan adanya sistem  akrual  membantu  ketepat-waktuan,  foto  dari  lapangan  guna pertanggungjawaban, ada keterlambatan juga dari rekanan.”
Kendala lain adalah seperti yang diungkapkan Kepala DPKAD (wawancara 5 Agustus 2015) :
“Lalu  misalnya  bantuan,  kita  kan  memberikan  uang  kepada  mereka, nah  mereka  kan  hrs  menyerahkan  bukti  ke  kita,  misalnya  berobat mereka beli obat, bayar dokter, itu mereka kasih buktinya ke kita. Nah selama  ini  yang  terjadi  BPK  juga  kewalahan  dengan  hal  itu.  Kami  di sini  juga  kewalahan  dengan  hal  itu.  Kalo  masyarakat  yang  mengerti yang dekat-dekat mereka masih sempat kasih. Tetapi bagi masyarakat yang  tinggal  jauh  itu  susah.    Kita  cari.  Termasuk  juga  yang  tadi  itu bantuan usaha, itu repot sekali kita cari, sehingga terpaksa kami lapor yah  apa  adanya.  Yang  bisa  kami  pertanggung  jawabkan  yah  kami pertanggungjawabkan.”
Hal ini dapat diartikan bahwa kendala yang dihadapi adalah terkait masalah tertib administrasi  sebab  tidak  semua  masyarakat  penerima  manfaat  dapat  memenuhi ketentuan administrasi yang diperlukan oleh dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka juga faktor jarak dan waktu kerap kali menjadi hambatan utama.
6. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Program/Kegiatan Dana Otsus
a. Optimalisasi  peran  pengawasan  dan  MONEV  program  belum  terintegrasi secara  baik. Sebagaimana  Ketentuan  Perdasus  No.  25  Tahun  2013,  pada  pasal  26 menegaskan  bahwa  selama  pelaksanaan  Otsus  Papua  di  Kabupaten  Paniai,  MRP, DPRD  dan  aparat  pengawas  internal  diberi  ruang  yang  sebesar-besarnya  untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas efektifitas pemanfaatan dana otsus,  termasuk penggunaan  dana  otsus  yang  diperuntukkan  bagi  sektor  kesehatan  di  Kabupaten Paniai.  Namun  pada  realitanya,  pengawasan  oleh  pihak  legislatif,  dalam  hal  ini  MRP dan  DPRP  relatif  kurang  optimal  pelaksanaannya  di  Paniai.  Demikian  halnya  pihak inspektorat. Kecenderungan selama ini pengawasan hanya dilaksanakan apabila telah diperoleh hasil dari pelaksanaan kegiatan, dan hanya bersifat pembinaan,  sedangkan dalam  prosedurnya,  kegiatan  pengawasan  hendak  dimulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan  sampai  diperoleh  hasil.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  perangkat
pengawasan  dan  MONEV  sebagaimana  diamanatkan  Perdasus  25/2013  belum dijalankan. Responden (Kadis kesehatan) mengungkapkan:
........kalau untuk pelaksanaan monev, kita tidak bisa andalkan dorang (inspektorat, DPRP), ade lihat saja kantor disana sepi tidak ada orang kerja.  Makanya  kami  dinas  kesehatan  turunkan  utusan  dari  masing- masing  bidang,  ya..  sesuai  dengan  program.  Contoh,  ada  P2M imunisasi,  mereka  monev  sendiri,  Kesga  sendiri,  pengawasan  obat sendiri,  dan  saya  pun  turun  sama-sama  tim  pergi  lihat  kondisi kesehatan  ke  lapangan.  Untuk  kegiatan  yang  fisik,  kita  monitoring dengan  survey  langsung,  lihat  kondisi  fisik  kegiatan/program  yang sedang/sudah  direalisasikan,  trus  kalo  untuk  cek  kegiatan-kegiatan yang  non  fisik,  kita  turun  langsung  ke  lapangan  (turlap)  untuk  lihat  di masing-masing unit layanan dan Rumah Sakit.

## Lebih lanjut, responden mengungkapkan kesulitan dalam melakukan proses monitoring program:
Disini  sebenarnya  gampang  saja,  tapi  yang  susah  itu  4  puskesmas yang kalo kesana harus pakai pesawat. Macam di Siriwo sana, atau di Bogobaida, disana tu medan berat. Mobilisasi masyarakat agak susah. Makanya  khusus  untuk  4  puskesmas  itu,  kami  sewa  pesawat  untuk kesana  lihat  kondisi.  Tapi  itu  sudah,  mau  sewa  helikopter  memang harganya  mahal  sekali.  Tapi  intinya,  kami  memang  harus  turun  ke lapangan lihat kondisi, dari sana kami dapat gambaran bahwa tenaga masih  terbatas  sekali.  Makanya  kami  tahun  ini  benar-benar  upayakan untuk tambah jumlah tenaga. Jadi ade, harus turun lihat (monitor), kalo tidak masa kita cuma dengar cerita dari orang.
b. Sistem  Pencatatan  dan  Pelaporan  Tingkat  Puskesmas  (SP2TP)  diterapkan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan program.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  di  lapangan,  setiap  Puskesmas  mengadakan SP2TP. SP2TP ini merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga dan upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang bertujuan agar diperoleh semua  data  hasil  kegiatan  Puskesmas  (termasuk  Puskesmas  Pembantu,  Puskesmas keliling, bidan di kampung dan Posyandu). Melalui SP2TP, diperoleh rekam medis dari masing-masing  Puskesmas,  seperti  data  kesakitan,  data  obat-obatan,  gizi,  KIA, imunisasi  dan  pengamatan  penyakit  menular,  serta  data  kegiatan  puskesmas,  data kepegawaian  dan  data  peralatan.  Informasi  berupa  data  ini,  untuk  selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Kesehatan setiap bulan. Feedback terhadap laporan SP2TP dari  puskesmas  kemudian  dikirimkan  kembali  secara  rutin  oleh  Dinas  Kesehatan kepada puskesmas untuk dapat dijadikan evaluasi keberhasilan program.

## c. Peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat diakomodir guna optimalisasi fungsi pengawasan program di tingkat kampung.
Mengingat  masih  terdapat  kondisi  sulitnya  jangkauan  pemerintah  terhadap beberapa  puskesmas  di  wilayah  distrik  yang  letaknya  jauh  dari  wilayah  kota,  maka keterlibatan masyarakat sekaligus diberdayakan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap  kinerja  puskesmas  dan  progress  pelaksanaan  program  di  lapangan. Keanggotaanya,  terdiri  dari  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama  yang  dipilih  karena dianggap paling dekat dengan masyarakat kampung dan memiliki kepedulian terhadap kesehatan.  Melalui  perwakilan  masyarakat  dan  tokoh  agama,  informasi  mengenai kondisi aktual pada unit-unit layanan di kampung dan perkembangan jalannya program kesehatan  dapat  dilaporkan  kepada  dinas  kesehatan.  Melalui  responden  Dr.  Robby Kayame mengungkapkan dalam wawancara tanggal 5 Juli 2015:
“Kami  ada  rekrut  beberapa  masyarakat  terutama  pendeta  untuk  latih pengobatan  sederhana.  Nah,  dari  dana  otsus,  kami  kan  ada programkan  pelatihan  kader  untuk  masyarakat  dorang.  Ada  yang terlibat kader malaria, ada yang ikut kader posyandu, macam-macam. Itu  uangnya  kami  titip  melalui  kepala  puskesmas.  Karena  tidak selamanya  perawat  tinggal  disitu.  Insentif  untuk  mereka  yang  tinggal didaerah  terpencil  kami  anggarkan  dari  otsus  papua,  tenaga puskesmas  yang  bersedia  bawa  istri  sudah  ada  dua.  Saya  biasa  taro pendeta  klasis  untuk  awasi  kepala  puskesmas  kerja  atau  tidak.  Saya biasa tanya mereka kerja atau tidak, tapi pendeta bilang mending ganti saja,  ini  kadangkala  terjadi,  makanya  ada  satu  puskesmas  yang  kami ganti kapusnya bulan September, jadi semua jalan ade”.

## “ KESIMPULAN ”
“ Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, terdapat beberapa simpulan yang dapat diambil, yaitu Pertama , Pemerintah Kabupaten Paniai telah mengalokasikan 15% dana otsus untuk  sektor  kesehatan  sebagaimana  dimanatkan  Perdasus  25  Tahun  2013  tentang Pembagian,  Penerimaan,  dan  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  Pemerintah  Kabupaten  Paniai  telah  juga  telah mengimplementasikan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus untuk sektor kesehatan melalui mekanisme penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan,  serta  pengawasan  dan  MONEV,  namun  belum  sepenuhnya  mengacu  pada Perdasus  25/  2013  tentang  Pembagian,  Penerimaan,  dan  Pengelolaan  Dana  Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Kedua ,  dalam  hal  perencanaan,  dana  otsus  yang  diafektasikan  bagi  pembangunan sektor kesehatan Kabupaten Paniai, penyusunan daftar rencana penggunaan dana (Usulan Rencana  Definitif)  dilakukan  melalui  suatu  mekanisme  Rapat  Kerja  yang  diakomodir  oleh pihak  Bappeda  Paniai  dengan  melibatkan  partisipasi  dari  Dinas  Kesehatan  selaku pengguna/pelaksana  anggaran.  Puskesmas diberikan  kesempatan  terlebih  dahulu mengajukan  usulan  program  oleh  pihak  dinas  kesehatan  melalui  suatu  rapat  kerja  yang diadakan  tiap  tahun.  Usulan  program  yang  diajukan  puskesmas  salah  satunya  didasarkan pada  data  rekam  medis  berupa  laporan  bulanan  terpadu  Puskesmas  (SP2TP).  Melalui rekaman  tersebut,  kepala  puskesmas  menggambarkan  informasi  aktual  mengenai  data kejadian  luar  biasa  penyakit  tertentu,  data  kesakitan  yang  sedang  ditanggulangi,  data  gizi, data  kematian  ibu  dan  anak,  data  imunisasi  dan  KB,  data  penggunaan  obat  dan  berbagai informasi  kesehatan  lainnya,  seperti  kebutuhan  sarana  prasarana  dan  kendala-kendala pelayanan  kesehatan  di lapangan. Informasi-informasi  yang  disampaikan pihak  Puskesmas pada  akhirnya  berkon-tribusi  terhadap  pengambilan  keputusan  dan  pembuatan  kebijakan pada  tingkat  kabupaten,  terutama  dalam  rangka  pengelolaan  rencana  program  oleh  dinas kesehatan.
Ketiga ,  dalam  hal  pelaksanaan  dana  otsus,  peneliti  menemukan  bahwa  terdapat beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, namun tidak direalisasikan . Selain itu ada ditemukan juga beberapa kegiatan dari tahun 2013-2015 yang ada dalam RD, namun tidak  tercantum  pada  DPA,  serta  ada  beberapa  kegiatan  yang  jumlah  anggaran  berbeda antara perencanaan dan realisasinya. Pada tahun 2013 terdapat 4 kegiatan yang ada dalam RD,  namun  tidak  terakomodir  dalam  DPA.  Di  samping  itu,  dana  otsus  yang  diterima  dari Provinsi  Papua  kepada  DPKAD  Kabupaten  Paniai  sering  mengalami  keterlambatan pencairan,  sehingga  pada  akhirnya  berimplikasi  terhadap  keterlambatan  pencairan  dana otsus  ke  tingkatan  Dinas  Kesehatan  selaku  pelaksana  program/kegiatan.  Kondisi  ini
kemudian  berdampak  pada  efektivitas  implementasi  kegiatan  dan  pencapaian  target program.  Keterlambatan  pencairan  dana  otsus  kerap  dipicu  karena  sebagian  besar Kabupaten  di  Papua  belum  menyerahkan  laporan  penggunaan  dana  Otsus,  sehingga mengakibatkan terhambatnya pencairan dana Otsus tersebut.
Keempat ,  dalam  hal  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  setiap  SKPD  pengguna dana  otsus  wajib  menyampaikan  laporan  penggunaan  dana  otsus  kepada  Bappeda  untuk selanjutnya  dikonsolidasikan  dalam  bentuk  laporan  penggunaann  dana  otsus  Kabupaten. Bagi  SKPD  bidang  kesehatan  yang  menggunakan  dana  otsus  menyatakan  bahwa  laporan dapat  disampaikan  secara  baik  kepada  Bappeda.  Namun  permasalahan  utama  dalam pelaporan  ialah  kurangnya  kerjasama  unit  kerja  pengguna  dana  otsus  terutama  dalam penyampaian  laporan  sehingga  seringkali  laporan  penggunaan  dana  otsus  kabupaten terlambat  disampaikan  ke  Provinsi. Kelima ,  pengawasan  oleh  pihak  legislatif,  dalam  hal  ini MRP  dan  DPRP  relatif  kurang  optimal  pelaksanaannya  di  Paniai.  Demikian  halnya  pihak inspektorat.  Kecenderungan  selama  ini  pengawasan  hanya  dilaksanakan  apabila  telah diperoleh hasil dari pelaksanaan kegiatan, dan hanya bersifat pembinaan, sedangkan dalam prosedurnya,  kegiatan  pengawasan  hendak  dimulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan sampai diperoleh hasil. Hal ini menggambarkan bahwa perangkat pengawasan dan MONEV sebagaimana diamanatkan Perdasus 25/2013 belum dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA ”
Badan Pusat Statistik Kabupaten Paniai. 2014. Paniai Dalam Angka . Enarotali.
Bappeda  Provinsi  Papua.  2009b. Studi  Dampak  RESPEK  Terhadap  Kehidupan  Sosial Ekonomi Masyarakat di Kampung .  Bappeda. Tidak dipublikasi. Pemerintah  Kabupaten  Paniai.  2013. Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  Tahun  2013. Enarotali.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Paniai.  2013. Rencana  Strategis  Pembangunan  Lima  Tahun Dinas Kesehatan 2013-2015 . Enarotali. Pemerintah Provinsi Papua. 2013. Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua, Jayapura. Pemerintah  Provinsi  Papua.  2014. Peraturan  Gubernur  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua, Jayapura. Pemerintah  Provinsi  Papua.  2014. Peraturan  Gubernur  Nomor  8  Tahun  2014  tentang Petunjuk  Teknis  Penggunaan  Dana  Otonomi  Khusus  Bidang  Kesehatan  sebesar  15% Untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua, Jayapura. Pemerintah  Provinsi  Papua.  2014. Peraturan  Gubernur  Nomor  16  Tahun  2014  tentang Pedoman  Pengelolaan  Dana  Program  Strategis  Pembangunan  Ekonomi  dan Kelembagaan Kampung Tahun 2014, Jayapura. Pemerintah  Provinsi  Papua.  2015. Peraturan  Gubernur  Nomor  30  Tahun  2015  tentang Pengalokasian  Dana  Otonomi  Khusus  Kabupaten/Kota  Se  Provinsi  Papua  Tahun Anggaran 2015, Jayapura. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Paniai.  2013. Rencana  Definitif  Kabupaten  Paniai  Tahun 2013 . Enarotali.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Paniai.  2014. Rencana  Definitif  Kabupaten  Paniai  Tahun 2014 . Enarotali.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Paniai.  2015. Rencana  Definitif  Kabupaten  Paniai  Tahun 2015 . Enarotali. Pemerintah  Kabupaten  Paniai.  2013. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah 2013 – 2018 . Enarotali.
Salle,  A.,  (2011) Akuntabilitas    Keuangan  :  Studi  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi Provinsi Papua, Disertasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya. Solossa,  J.P.  (2005) Otonomi  Khusus  Papua  Dalam  Menghadapi  Disintegrasi  Bangsa,
Disertasi, Universitas Padjajaran.