## Polri dan Masyarakat : Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
Beridiansyah*

## Abstrak
Keanekaragaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia merupakan anugerah yang sangat luar biasa, namun ketika keanekaragaman tersebut disikapi sebagai bencana maka akan menjadikan kita orang yang introvert yang menutup kemungkinan adanya kebenaran dari pihak lain, serta selalu menjustice diri lebih benar daripada yang lain, tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tentang fungsi dan peranan Polri dalam merawat kebhinnekaan adapun yang menjadi masalah penelitian yaitu bagaimana peran dan posisi Polri dalam merawat kebhinnekaan. Metode deskriptif analitis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Diperlukan sinergitas antar instansi serta peran aktif masyarakat untuk mensosialisasikan arti pentingnya kebhinnekaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Kata Kunci : Polri, Masyarakat, Kebhinnekaan.

## Pendahuluan
Negara Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari beraneka ragam masyarakat, suku bangsa, etnis, kelompok sosial, kepercayaan, agama, dan kebudayaan yang berbeda-beda dari daerah satu dengan daerah lain yang memperkaya khasanah budaya Indonesia. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan dan aset yang sangat berharga. Namun, masih terdapat dampak negatif akibat dari keanekaragaman tersebut. Sebagai contoh masih timbulnya konflik, baik antar agama maupun suku bangsa serta masih seringnya timbul tindakan provokatif sebagai
upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Para leluhur Bangsa Indonesia sangat menyadari akan pentingnya saling hormat menghormati antar sesama walau berbeda, hal tersebut tercermin pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengejewantah dalam sikap kebersamaan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Bangsa Indonesia mendapat pengakuan dari negara-negara asing bahwa dalam kemajemukan selalu ada kerukunan.
Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila telah teruji keperkasaan dalam mempersatukan keanekaragaman masyarakat ( Multikultural ). 1
1  Masyarakat Multikultural disusun atas tiga kata yaitu Masyarakat, Multi, dan Kultural yang diartikan sebagai keseragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, Menurut J.S. Furnival
Polri dan Masyarakat : Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan

## Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan
core philosophy , sehingga merupakan suatu local genius dan local wisdom bangsa Indonesia. 2 Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dapat dikatakan merupakan Grundnorm atau basic norm , yang menurut Hans Kelsen “ basic norm’s as the source of validity and as the source of unity of legal systems ”. 3 Oleh karena itu Pancasila merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum.
Seiring dengan derasnya arus globalisasi serta dengan semakin terbukanya arus informasi seakan memutus semua ruang dan waktu. Globalisasi dipahami sebagai suatu tatanan masyarakat baru yang didalamnya tidak lagi membicarakan hal-hal yang sifatnya lokal. Globalisasi mengandung makna yang dalam dan terjadi di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, poilitik, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan sebagainya. Menurut Muladi globalisasi yang ditandai dengan revolusi informasi menuntut nilai-nilai dan norma- norma baru dalam kehidupan skala nasional maupun internasional. 4
Proses globalisasi akan terus berlangsung tanpa ada kendali dan siapapun tidak akan mampu menghentikannya karena globalisasi adalah sebuah idiologi yang tampaknya sudah disiapkan oleh negara-negara industri maju agar semua negara di dunia terinkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global dengan kapitalisme dan liberalisme
menyatakan bahwa masyarakat Multikultural adalah Masyarakat yang terdiri-dari dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri, tanpa ada pembauran satu sama lain didalam kesatuan, https://id.wikipedia.org/ wiki/Multikulturalisme, diakses 7 Maret 2017.
2  Kaelan, 2006, Pancasila Sebagai Dasar Orientasi Pengembangan Ilmu Hukum, Jakarta, hal. 6. Bandingkan persoalan kearifan lokal ini atau lo- cal genius ini dengan tulisannya FX. Adji Samekto, “Kajian Studi Hukum Kritis: Implikasi Yuridis “Ketidak-Ilmiahan” Pengetahuan Tradisional dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati”, Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XIII No. 1 Januari 2005 FH Unpar Bandung, hal. 1-7. Lihat dan bandingkan pula dengan tulisan Imam Koeswahyono, “Mempertemukan dan Membumikan Pandangan Teoritik dan Praktik: Suatu Upaya Pemba- ruan Hukum, Jurnal Hukum Jentera Edisi 10 Tahun III Oktober 2005, hal. 114-116.
3   Kaelan, op.cit., Lihat juga pemikiran Hans Kelsen ini dalam Suadamara Ananda, “Tentang Kaidah”, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol 26 No. 1 Janu- ari 2008 FH Unpar Bandung, hal. 68-78.
4  Muladi, Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakkan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi, Makalah, hal. 4.

## sebagai panglimanya. 5
Bangsa yang cerdas dalam era globalisasi, bukan bangsa yang terus mengeluh, menyerah, dan marah, tetapi bangsa yang secara cerdas mampu mengalirkan sumber-sumber kesejahteraan yang tersedia di arena global itu. Apakah teknologi, apakah modal, apakah informasi, yang akhirnya kita gunakan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan kita, meningkatkan kepentingan kita. Sering dikatakan, don’t be a loser (jangan mau jadi orang yang kalah) tetapi kita harus menjadi pemenang ( to be a winner ) dalam globalisasi ini.
Ketika arus globalisasi dan keanekaragaman disikapi sebagai bencana maka kita akan terjebak menjadi Introvert yang menutup kemungkinan akan adanya kebenaran serta melakukan tindakan vigilante. 6 Sistem sosial yang menolak perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan cara-cara mempertahankan status quo atau melakukan perubahan-perubahan secara reaksioner, dapat mengakibatkan disfungsionalisasi bagian-bagian sistem sosial, yang selanjutnya dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial. Anggapan lebih jauh, apabila faktor- faktor yang berasal dari luar cukup mampu mempengaruhi bagian-bagian dari sistem sosial tersebut tanpa penyesuaian pada bagian- bagian lain, maka secara komulatif, mendorong terjadinya perubahan-perubahan sosial yang revolusioner. 7
Ditengah krisis multi dimensi ini sudah saatnya untuk merenungkan seluruh persoalan tersebut sampai pada substansi yang mendasari seluruh bidang dengan berbagai persoalannya tersebut. Hal yang mendasari seluruh bidang tersebut, tidak lain adalah dasar negara kita,
5  Joni Emirzon, “Strategi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi”, Jurnal Hukum Progresif, PDIH UNDIP, 2007, Vol. 2 No. 2, hal. 120.
6  Vigilante adalah seorang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Istilah ini berasal dari bahasa Latin «Vigiles Urbani” yang diberikan kepa- da penjaga malam di Romawi kuno yang bertugas memadamkan kebakaran dan menjaga keamanan. https://id.wikipedia.org/wiki/Vigilante, diakses tanggal 7 Maret 2017.
7  Nasikun, sebuah pendekatan untuk mempelajari sistem sosial Indonesia, Fisip UGM, Yogya, hal. 21.
yaitu Pancasila. Secara objektif nilai-nilai Pancasila sudah terbukti kebenarannya, sehingga dipilih dan dijadikan sebagai pedoman, sebagai komitmen moral bangsa Indonesia dalam melakukan kebijakan. 8
Berdasarkan persoalan tersebut diatas Penulis akan melakukan kajian Bagaimana Peran dan Posisi Polri dalam Kebhinnekaan ?. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang bersifat umum. 9

## 1.  Konsep Dasar Bhinneka Tunggal ika
Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular, pujangga agung kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam wuruk, di abad ke-empat belas (1350-1389). Sesanti tersebut terdapat dalam karyanya kakawin Sutasoma yang berbunyi “ Bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa , yang artinya “Berbeda- beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua.” Semboyan yang kemudian dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintahan kerajaan Majapahit untuk mengantisipasi adanya keaneka-ragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit. Meskipun mereka berbeda agama tetapi mereka tetap satu dalam pengabdian. 10
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit diadopsi oleh Bangsa Indonesia sebagai semboyan untuk mempersatukan keanekaragaman suku, adat dan budaya. Dengan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 Tanggal 17 Agustus 1950,
8  Darji Darmodiharjo, Penjabaran nilai-nilai pancasila dalam sistem Hukum Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 52.
9 https://id.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode- Deskriptif-Analitis, diakses tanggal 7 Maret 2017.
10  http://www.acimase.com/feature/quiz/bti.pdf, diakses 8 Maret 2017.
Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia, “Garuda Pancasila” dan Kata “Bhinna ika,” kemudian dirangkai menjadi satu kata “Bhinneka Tunggal Ika” yang dikukuhkan sebagai semboyan resmi dicantumkan dalam pasal 36a UUD 1945 yang berbunyi “ Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ”. 11
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu Bangsa, sebagaimana bentuk negara Indonesia yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik” serta sila ke-3 Pancasila seolah ikut menegaskan bahwa “persatuan Indonesia” merupakan filosofi yang mendasari bahwa pembentukan negara Republik Indonesia didasari pada tekad yang kuat untuk mempersatukan seluruh keanekaragaman yang ada.
Persatuan mengandung arti “bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi”, maksudnya adalah persatuan seluruh bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini terjadi dalam proses yang dinamis dan telah berlangsung lama kerena persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur- unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri yang tertempa dalam jangka waktu yang sangat lama.
Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain, sifat kekeluargaan dan bergotong royong. Dimana keduanya merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusian dan kebudayaan. Selain itu, saat ingin mengambil suatu keputusan yang demi kepentingan orang banyak, maka keputusan itu diambil secara bersama-sama dengan jalan bermusyawarah dan mufakat. Dengan melakukan hal ini maka akan
11 Ibid.
Polri dan Masyarakat : Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan bangsa dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, gotong royong, serta musyawarah untuk mufakat. 12
Prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika . Prinsip ini mengharuskan kita untuk mengakui bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia;
b. Prinsip Nasionalisme Indonesia . Nasionalisme akan mengajarkan kita untuk mencintai bangsa kita;
c.  Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab . Karena manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maka ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa;
d. Prinsip wawasan nusantara. Dengan prinsip ini, maka kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, dengan adanya wawasan nusantara maka manusia Indonesia akan merasa satu, senasib dan sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional;
e. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi . Dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, maka diharapkan
12  http://www.astalog.com/1311/prinsip-prinsip-yang-berhubungan-den- gan-arti-dan-makna-persatuan-indonesia.htm, diakses tanggal 7 Maret
2017.
agar kita dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk pembangunan nasional. 13
Pepatah mengatakan “ duduk sama rendah berdiri sama tinggi ” sangat memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara ko-eksistensi, saling hormat menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar dan tidak memaksakan kehendak yang menjadi keyakinannya kepada pihak lain.

## 2.  Merawat Kebhinnekaan
Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sebuah institusi, bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 15

## Berkaitan dengan masalah keamanan
13 Ibid.
14  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repub- lik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).
15  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repub- lik Indonesia, Pasal 1 ayat (5).

## Polri dan Masyarakat : Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
dan ketertiban akhir-akhir ini semakin banyak muncul gerakan yang merongrong dan mengusik kebhinnekaan, Kapolri Jenderal Polisi Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D mengatakan bahwa Kebhinnekaan bagian yang tidak terlepaskan dari Indonesia, keberagaman dinegara kita ini adalah takdir. 16
Semakin banyaknya kelompok radikal yang melakukan tindakan intoleransi jelas sangat bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, menurut Teori Kontrol sosial, bahwa tindakan radikal dan juga tindakan Intoleransi terjadi ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol itu lemah atau hilang sebagaimana yang diungkapkan Hirschi dia mengatakan bahwa “ the stronger these bonds, the less likelihood of delinquency ” (semakin kuat ikatan-ikatan ini, semakin kecil kemungkinan terjadinya delinquency ) menurut Hirschi bahwa terdapat empat social bonds yang mendorong socialization (sosialisasi) dan conformity (penyesuaian diri) yaitu attachment, commitment, involment dan beliefs . 17
Masyarakat dewasa ini sangat mudah untuk terprovokasi oleh keadaan yang belum tentu benar selain dari pada itu media sosial terkadang bersifat provokatif dan terkesan menyalahkan tanpa memberi solusi, sehingga hal tersebut menurut Emile Durkheim dapat menyebabkan terjadinya Anomie yaitu hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. 18
Menyikapi persoalan tersebut menurut Egon Bittner fungsi utama Polisi adalah untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik dari sekarang. Polisi turun tangan dan menenangkan suasana yang potensial atau terus menerus menimbulkan
16  http://m.beritametro.news/fokus/tito-Kebhinnekaan-tidak-bisa-lepas- dari-indonesia, diakses tanggal 8 Maret 2017.
17  Ibid., hal. 87.
18  Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 57.
konflik. 19 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil dan makmur. 20
Negara Republik Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah serta keanekaragaman sosial budaya dari segi ras, agama, bahasa dan adat istiadat, serta kondisi faktual tersebut merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa- bangsa yang lain yang harus tetap dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang dapat mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidak puasan dan perbedaan kepentingan.
Menurut Simon Fisher konflik disebabkan beberapa faktor. 21 Sebagai berikut : a.   Community  Relations  Theory. Konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus- menerus, kecurigaan, ketidakpercayaan dan pertentangan antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
b.   Principled  Negotiation  Theory. Konflik disebabkan oleh posisi yang bertentangan dan pandangan konflik zero-sum yang diadopsi oleh pihak berkonflik;
c.   Human  Needs  Theory. Konflik yang berakar mendalam disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia- fisik, psikologis dan sosial, termasuk juga
19  Egon Bittner dalam David H. Balley, Police For the Future, Op.cit., hal. 29.
20  Philipus M. Hadjon, Fungsi Kepolisian dalam Good Governance, Laks- Bang, Yogyakarta, hal. 165.
21  journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/download/4400/3826, diakses 8 Maret 2017.
Polri dan Masyarakat : Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
keamanan, identitas, perhatian, partisipasi dan otonomi;
d.   Identity  Theory. Konflik disebabkan oleh perasaan identitas yang terancam dan seringkali berakar dari tidak terpecahkannya masalah kerugian di masa lampau dan seringkali berakar dari tidak terpecahkannya masalah kerugian di masa lampau dan penderitaan;

## e.   Intercultural  Miscommunication  Theory
Konflik . disebabkan oleh tipe komunikasi kultural yang bertentangan atau berbeda;
f.  Conflict Transformation Theory Konflik . disebabkan masalah nyata yaitu ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang diekspresikan dalam persaingan kerangka kerja sosial, kultural, dan ekonomi.
Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku budaya, etnis, agama dan golongan. Keanekaragaman ini disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika . Pada sisi lain keanekaragaman ini sebenarnya menyimpan potensi konflik yang dapat memecah belah kebhinnekaan. Keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa cukup efektif sebagai alat untuk mewadahi perbedaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 22
Perjalanan Indonesia sebagai bangsa dan negara tidak pernah sepi dari berbagai konflik, khususnya konflik horizontal yang melibatkan berbagai faktor baik etnis, suku, agama dan yang lainnya. Masyarakat pada umumnya berinteraksi untuk menjalin hubungan sosial yang harmonis, tetapi banyak yang salah dalam memaknai keragaman, sehingga berujung pada konflik sosial. 23
22  http://repository.upi.edu/7083/4/S_SEJ_0808393_Chapter1.pdf , diakses
8 Maret 2017.
23 http://eprints.ums.ac.id/32868/2/BAB%20I.pdf, diakses 8 Maret 2017.
Pendekatan konflik berpangkal pada anggapan dasar, bahwa konflik sosial merupakan gejala yang melekat pada setiap kehidupan masyarakat, sedangkan setiap masyarakat selalu berada dalam perubahan yang tidak pernah berakhir. Anggapan dasar lain bahwa setiap unsur-unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan untuk terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan setiap masyarakat terintegrasi karena dominasi sekelompok orang-orang terhadap sekelompok orang-orang yang lain.
Mengapa manusia menjadi semakin jahat dan saling jahat menjahati satu sama lainnya? Sementara ilmuwan berbagai bidang termasuk bidang agama bertumbuh dengan pesatnya? Interaksi sosial yang terjadi baik sistem dan pola kejahatan maupun sistem dan pola penghukuman seolah berkejar-kejaran untuk saling meniadakan. Disamping terjadi frustasi sosial dalam masyarakat khususnya di Indonesia yang menyebabkan anomie karena terlalu lama dalam masa transisi, yaitu eforia reformasi di mana terjadi perubahan yang cepat diberbagai bidang kehidupan yang tidak berkesudahan sejak tahun 1998 hingga saat ini. Dimana nilai- nilai lama sudah mati sedangkan nilai-nilai baru belum tumbuh maka terjadi kerancuan nilai, terjadi Absence of norm atau deregulasi of norm yang disebut sebagai kondisi anomie, keadaan tanpa norma. Sehingga masyarakat tidak ada pegangan nilai-nilai yang baik untuk menjalankan hidupnya karena itu mereka mencari nilai-nilai hidup dalam kegamangan, kebebasan yang berlebihan, hedonis dan permisif. Kondisi ini akan memicu adanya penyimpangan tingkah laku yang mengakibatkan kejahatan. 24
Sudah menjadi kewajiban Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Peran
24  Yesmil Anwar, Adang, Kriminologi, PT Remika Aditama, Jakarta, 2013, hal. 37.
Polri dan Masyarakat : Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
dan posisi Polri berada pada garda terdepan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah timbulnya konflik yang dapat mengarah kepada terjadinya disintergarasi bangsa, guna menyikapi dan mengantisipasi permasalahan tersebut penulis mengutip salah satu Misi Kapolri Jenderal Polisi Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, yaitu “ memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah” , selain daripada itu dalam Program Prioritas yaitu penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal . Semakin maraknya paham-paham radikal tentunya menjadi persoalan bangsa yang harus kita atasi bersama dengan adanya sinergitas antar semua elemen yang ada dalam pemerintahan maupun pada masyarakat akan dapat membatasi ruang gerak berkembangnya paham-paham radikal yang akan merusak kebhinnekaan bangsa Indonesia.
Diperlukan strategi untuk menghentikan gerakan dan paham-paham radikal yang akan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, peran dan posisi Polri dalam merawat Kebhinnekaan sebagai berikut :
a.  Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat. Dalam merawat kebhinnekaan Polri melakukan koordinasi dengan semua elemen masyarakat dan Pemerintah untuk terus mensosialisasikan tentang pentingnya kebhinnekaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyakarat secara aktif dengan terus menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan akan tumbuh kekuatan dan kebersamaan dikalangan masyarakat, serta membangun kecintaan kepada bangsa dan negara sehingga tercipta keamanan dan
ketertiban pada masyarakat;
b.  Polri sebagai Penegak Hukum , peran dan posisi Polri dalam merawat kebhinnekeaan dalam penegakan hukum adalah dengan melakukan penindakan terhadap gerakan dan paham yang mengarah kepada terjadinya disintegrasi yang akan menghancurkan Kebhinnekaan serta membatasi berkembangnya paham-paham radikal dengan melibatkan tokoh-tokoh agama, adat dan masyarakat.
c. Polri sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat . Dalam hubungan dengan merawat Kebhinnekaan Polri harus dapat menciptakan rasa aman ditengah- tengah masyarakat dengan melakukan pengamanan terhadap tempat-tempat yang diperkirakan rawan akan terjadinya tindakan intoleransi dengan melibatkan anggota masyarakat, tokoh-tokoh agama dan adat setempat.
Dengan kebersamaan Polri dan masyarakat untuk terus menggelorakan pentingnya semangat kebersamaan dalam Kebhinnekaan, diharapkan akan terus tumbuh kebanggaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam jangka panjang akan tumbuh menjadi kekuatan Bangsa guna terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

## Kesimpulan dan saran

## 1. Kesimpulan
Berkembangnya paham-paham radikal diIndonesia harus disikapi dengan baik, karena dengan mengabaikan dan menganggap bukan suatu permasalahan yang serius adalah suatu pendapat yang salah, karena paham-paham radikal ini sangat cepat sekali berkembang sehingga harus diambil tindakan konkret untuk mencegah dan menghilangkan paham tersebut
Polri dan Masyarakat : Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan
yang berdampak kepada rusaknya paham kebhinnekaan yang ada. Polri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dalam kaitan dengan keberadaan dan peran dan posisi Polri dalam merawat kebhinnekaan, Polri harus dapat mengatasi dan mencegah tumbuh dan berkembangnya paham-paham radikal yang akan merusak persatuan dan kesatuan Bangsa dalam kemajemukannya dengan melakukan tindakan preventif maupun tindakan refresif. Dengan gerakan bersama masyarakat dan aparat yang ada dengan terus menggelorakan dan mensosialisasikan tentang bahayanya gerakan radikal akan dapat menumbuhkan kecintaan rakyat kepada negaranya.

## 2.     Saran
Polri agar melibatkan elemen yang ada pada masyarakat untuk berperan aktif dan membangun komunitas bersama untuk mensosialisasikan tentang pentingnya kebhinnekaan dalam menjaga keutuhan bangsa.
Bahan Bacaan. 1.     Buku
Darji Darmodiharjo, 1996, Penjabaran nilai-nilai pancasila dalam sistem Hukum Indonesia , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Egon Bittner dalam David H. Balley, Police For the Future .
Muladi, tanpa tahun, Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakkan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi , Makalah.
Nasikun, sebuah pendekatan untuk mempelajari sistem sosial Indonesia, Fisip UGM, Yogya.
Philipus M. Hadjon, Fungsi Kepolisian dalam Good Governance , LaksBang Yogyakarta.
Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi , 2001, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Yesmil Anwar, Adang, 2013, Kriminologi,
PT Remika Aditama, Jakarta.

## 2. Peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 3. Artikel/Jurnal/Majalah/Karya Ilmiah.
h t t p s : / / i d . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / Multikulturalisme, diakses 7 Maret 2017.
https://id.wikipedia.org/wiki/Vigilante, diakses tanggal 7 Maret 2017.
https://id.scribd.com/doc/306349047/ Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif- Analitis, diakses tanggal 7 Maret 2017.
http://www.astalog.com/1311/prinsip- prinsip-yang-berhubungan-dengan-arti-dan- makna-persatuan-indonesia.htm, diakses tanggal 7 Maret 2017.
http://m.beritametro.news/fokus/tito- Kebhinnekaan-tidak-bisa-lepas-dari-indonesia.
journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/ article/download/4400/3826
Jurnal Hukum Progresif, PDIH UNDIP, Vol. 2 No. 2. Joni Emirzon, 2007, “ Strategi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi ”.
Kaelan, 2006, Pancasila Sebagai Dasar Orientasi Pengembangan Ilmu Hukum, Jakarta, hlm. 6. Bandingkan persoalan kearifan lokal ini atau local genius ini dengan tulisannya FX. Adji
Polri dan Masyarakat : Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan

## Samekto, “Kajian Studi Hukum Kritis: Implikasi
Yuridis “Ketidak-Ilmiahan” Pengetahuan Tradisional dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati”, Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XIII No. 1 Januari 2005 FH Unpar Bandung, hlm. 1-7. Lihat dan bandingkan pula dengan tulisan Imam Koeswahyono, “Mempertemukan dan Membumikan Pandangan Teoritik dan Praktik: Suatu Upaya Pembaruan Hukum, Jurnal Hukum Jentera Edisi 10 Tahun III Oktober 2005, hal.
114-116.
http://www.acimase.com/feature/quiz/bti. pdf .
h t t p : / / e p r i n t s . u m s . a c . i d / 3 2 8 6 8 / 2 / BAB%20I.pdf , diakses 8 Maret 2017.
http://repository.upi.edu/7083/4/S_ SEJ_0808393_Chapter1.pdf , diakses 8 Maret 2017.
Polri dan Masyarakat : Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan