## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL 1
Muthia Sakti, Dwi Aryanti R 2 , Yuliana Yuli W 3
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta E-mail: yanti_ramadhani72@yahoo.com, yuli080760@yahoo.com

## Abstrak
Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas  beragama  Islam  perlu  adanya  perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas. Hal ini bukan hanya memperhatikan dari sisi  komposisi  yang  menyehatkan  secara  medis  saja,  namun  juga  perlu  diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Pencantuman labelisasi halal pada  dasarnya  tidak  wajib  atau  bersifat  sukarela,  namun  jika  terdapat  pelaku  usaha pangan  olahan  yang  memproduksi  dan/atau  memasukkan  pangan  olahan  ke  dalam wilayah  Indonesia  untuk  diperdagangkan  dengan  menyatakan  produknya  sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  dapat  terlindungi  secara  layak  dan  memadai.  Dalam  artikel  ini, penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Tujuan  penulisan  ini  adalah untuk  mengetahui  keberlakuan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  terhadap sertifikasi halal pada produk makanan untuk konsumen muslim.
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan, Sertifikasi Halal

## Abstract
Indonesia  as  a  Muslim-majority  country  needs  an  attention  to  food  products  which circulate freely. It is not just the attention of the medically healthy composition, but also should be noted that the food consumed is healthy and halal. Inclusion of halal labeling is basically mandatory or voluntary, but if there is a processed food business operators that produce and / or processed food to enter into Indonesian territory to be traded by claiming their  products  as  halal,  then  the  processed  food  business  operators  shall  put halal  labeling  and  responsible  for  halal  products.  It  is  intended  that  the  right  of consumers to correct information, clear and honest about the condition and guarantee of  the  goods  and  /  or  services  can  be  appropriately  and  adequately  protected.  In  this article, the author uses the method of normative juridical research. The purpose of this paper is to determine the validity of the Consumer Protection Act against halal labeling on food products for Muslim consumers.
Keywords: Consumer Protection, Food, Halal Certification
1 Hasil  penelitian  penulis  sebagai  tugas  akhir  dalam  bentuk  skripsi  yang  telah  diujikan  dan dinyatakan lulus.
2 Dosen Pembimbing Skripsi Penulis.
3 Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di  bidang  perindustrian  dan  perdagangan  nasional  telah  menghasilkan  berbagai  variasi barang  dan/atau  jasa  yang  dapat  di  konsumsi.  Di  samping  itu,  globalisasi  dan perdagangan  bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan  teknologi  telekomunikasi  dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara.
Kata  konsumen  dalam  bahasa  Inggris  yaitu consumer, dan  dalam  bahasa Belanda consument . Pengertian konsumen secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan  yang  membeli  barang  tertentu  atau  menggunakan  jasa  tertentu”  atau “sesuatu  atau  seseorang  yang  menggunakan  suatu  persediaan  atau  sejumlah  barang”. 4 Pengertian  konsumen  menurut  Undang–Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2, yaitu konsumen adalah setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  yang  tidak untuk diperdagangkan.
Sebagai  negara  yang  mayoritas  beragama  Islam,  maka  perlu  adanya  perhatian terhadap  produk  makanan  yang  beredar  bebas,  yaitu  bukan  hanya  memperhatikan  dari sisi  komposisi  yang  menyehatkan  secara  medis  saja,  namun  juga  perlu  diperhatikan bahwa  makanan  yang  dikonsumsi  tersebut  sehat  dan  halal.  Ketika  menjalani  aktivitas sehari-hari,  umat  muslim  berusaha  menyeimbangkan  hal-hal  duniawi  dengan  agama, menghindari  tindakan-tindakan  yang  menyimpang  dari  aturan  agama  Islam.  Syariat Islam  mengatur  kehidupan  manusia  agar  dapat  mewujudkan  kepentingan  hidup  yang membawa  kebaikan  dan  keberkahan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  perilaku  para  pelaku usaha atau produsen untuk mengolah dan mencantumkan label halal pada produk.
Secara  umum,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  h,  mengatur  bahwa  pelaku  usaha  dilarang memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam  label.  Pencantuman  lebelisasi  halal  pada  dasarnya  tidak  wajib  atau  bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan  produknya  sebagai  produk  halal,  maka  pelaku  usaha  pangan  olahan tersebut  wajib  mencantumkan  labialisasi  halal  dan  bertanggungjawab  atas  kehalalan produknya.  Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  dapat  terlindungi  secara layak dan memadai.
Berdasarkan  data  yang  dirilis  Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan  dan Kosmetika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM-MUI)  pada  tanggal  28  Februari  2014 mengenai produk bersertifikat yang beredar di Indonesia, saat ini produk yang terdaftar
4 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu  Pengantar, Edisi  Revisi, Jakarta:  Diadit Media, 2011, hlm. 21
di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebanyak 175.157 produk, sedangkan baru sekitar 103.382 produk atau sekitar 59,01% yang telah bersertifikat halal MUI. 5
Selain  bertujuan  untuk  memberikan  informasi  yang  benar  dan  jelas  tentang setiap  produk  pangan  yang  dikemas  kepada  konsumen  sebelum  memutuskan  akan membeli  dan  atau  mengkonsumsi  produk  tersebut,  sertifikasi  juga  sebagai  salah  satu bentuk  perlindungan  kepada  konsumen  terhadap  kehalalan  suatu  produk.  Konsumen muslim  tentu  saja  menginginkan  setiap  produk  makanan  dan  zat-zat  yang  masuk  ke dalam  tubuhnya  halal  dan  sesuai  dengan  Syariat  Islam.  Oleh  karena  itu,  Negara  juga memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen muslim, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka  1,  yang  menyatakan  bahwa  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Dalam  Undang-Undang  tersebut  bukan  hanya  diperuntukkan  untuk  melindungi konsumennya  saja,  tetapi juga  sebagai  benteng  untuk  meniadakan tindakan  sewenang- wenangan  yang  merugikan  pelaku  usaha  hanya  demi  kepentingan  perlindungan konsumen. 6 Dengan  adanya  pengaturan  perlindungan  terhadap  keduanya,  baik  kepada pelaku  usaha  maupun  konsumen  harus  berdampak  baik  terhadap  keduanya  karena pelaku  usaha  sebagai  yang  menghasilkan  produk  yang  berkualitas  untuk  menjaga keamanan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut harus jujur dalam menghasilkan produk yang benar-benar tidak merugikan pihak konsumen.
Pada  tanggal  17  Oktober  2014,  Pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang  No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diharapkan dapat menjadi dasar yang semakin menguatkan pelaksanaan sertifikasi halal. Sehingga dapat memberikan jaminan kepastian  hukum  kepada  konsumen  muslim  mengenai  makanan  yang  dikonsumsi sehari-hari.  Undang-Undang  tersebut,  memuat  aturan  mengenai  pembentukan  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang  tidak  bersertifikat  halal,  selain  itu  juga  memuat  mengenai  kewajiban  melakukan sertifikasi  halal  untuk  setiap  produsen  yang  akan  memasarkan  produknya  di  wilayah Indonesia.
Dengan  adanya  Undang-Undang  tersebut,  nantinya  setiap  produsen  yang  akan memasarkan  produknya  di  wilayah  Indonesia  wajib  melakukan  sertifikasi  halal  dan mendapatkan  sertifikat  halal.  Dengan  demikian,  apabila  produsen  telah  memiliki sertifikat  halal,  ia  wajib  juga  mencantumkan  label  halal  pada  kemasan  produknya sebagai informasi kepada konsumen bahwa makanan kemasan tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, masih ditemukan adanya produk makanan kemasan yang belum bersertifikat halal,  sehingga  perlu  adanya  perhatian  lebih  dari  lembaga-lembaga  terkait  demi
5 http://m.hidayatullah.com/none/read/2014/03/01/17428/mui-baru-keluarkan-13-136-sertifikat- halal-dari-jumlah-155-774-produk-yang-beredar.html diakses tanggal 26 Mei 2014 pukul 21.06 WIB
6 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1
memberikan  jaminan  kepastian  hukum  kepada  konsumen  muslim  agar  pemenuhan kebutuhan makanan sehari-hari aman dan tidak menyimpang dari Syariat Islam.
Permasalahan  yang  menjadi  pokok  pembahasan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  beredarnya  makanan yang tidak bersertifikat halal?
2) Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat  halal  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen?

## B. METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  yaitu  yuridis  normatif yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  yang  akan dikumpulkan serta dianalisa  dan diteliti.  Adapun sumber data yang dipergunakan data sekunder  yang  terdiri  dari:  1)  Sumber  Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  18 tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah  Nomor  102  Tahun  2000  tentang  Standarisasi  Nasional,  dan  Keputusan Menteri  Agama  (Kepmen)  Nomor  518  tahun  2001  tentang  Pedoman  dan  Tata  Cara Pemeriksaan  dan  Penetapan  Pangan  Halal;  2)  Sumber  Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu bahan-bahan  yang  membahas  atau  menjelaskan  sumber  bahan  hukum  primer  yang berupa  buku  teks,  jurnal  hukum,  majalah  hukum,  pendapat  para  pakar  serta  berbagai macam  referensi  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen,  makanan  halal  dan sertifikasi  halal;  dan  3)  Sumber  bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  penunjang yang  menjelaskan  dan  memberikan  informasi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  berupa  kamus-kamus  hukum,  media  internet,  buku  petunjuk  atau  buku pegangan,  ensiklopedia  serta  buku  mengenai  istilah-istilah  yang  sering  dipergunakan mengenai perlindungan konsumen, makanan halal dan sertifikasi halal.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan perundang-undangan,  dokumen-dokumen  atau  berkas  yang  diperoleh    dari  instansi dimana  penelitian  ini  dilakukan,  selain  itu  juga  melakukan  studi  lapangan,  yakni pengumpulan  data-data  mengenai  objek  yang  diteliti,  dalam  hal  ini  dilakukan  melalui terkait perlindungan konsumen.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Teori Perlindungan Hukum
Teori  perlindungan  hukum  ini  dikemukakan  oleh  Salmond  yang  selanjutnya dijelaskan  oleh  Fitgerald.  Teori  ini  mengatakan  bahwa  hukum  bertujuan mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  hukum  yang  dapat bertabrakan  satu  sama  lain,  sehingga  dengan  hukum  yang  diintegrasikan  sedemikian
rupa  dapat  menekan  terjadinya  tabrakan  kepentingan  tersebut. 7 Dalam  lalu  lintas kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan-kepentingan  tertentu  hanya  dapat dilakukan  dengan  cara  membatasi  kepentingan  di  lain  pihak.  Hukum  melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur,  dalam  arti  ditentukan  keluasan  dan  kedalamannya,  sehingga  kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak.
Dalam  penulisan  ini  akan  dibahas  mengenai  perlindungan  hukum  atau  hak seseorang,  khususnya  perlindungan  kepada  konsumen  atas  beredarnya  makanan  yang tidak bersertifikat halal, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi  yang  terkandung  dalam  makanan  yang  beredar  di  masyarakat.  Dengan adanya perlindungan konsumen, memuat berbagai peraturan bukan hanya  berasal dari Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  saja,  tetapi  dari  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  juga.  KUHPer  memuat  berbagai  kaidah  hukum  berkaitan  dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut. 8 Perlindungan konsumen  sendiri  memuat  rumusan  pengertian  perlindungan  konsumen  yang  terdapat dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (selanjutnya  disebut  UUPK).  Dalam  Pasal  1  angka  1  UUPK,  pengertian perlindungan  konsumen  merupakan  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Tanggung  jawab  adalah  kata  dasar  dari  pertanggung  jawaban,  yang  berarti keadaan  wajib  menanggung  segala  sesuatu  yang  terjadi.  Istilah  yang  berkaitan  dengan pertanggung  jawaban  dalam  kamus  hukum,  yaitu liability, yang merupakan  istilah hukum  yang  luas  yang  menunjuk  hampir  semua  karakter  risiko  atau  tanggung  jawab, yang  pasti,  yang  bergantung  atau  yang  meliputi  semua  karakter  hak  dan  kewajiban secara  aktual  seperti  kerugian,  ancaman,  kejahatan,  biaya  atau  kondisi  yang menciptakan  tugas  untuk  melaksanakan  undang-undang,  dan responbility ,  yang  berarti hal  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  suatu  kewajiban,  dan  termasuk  putusan, keterampilan,  kemampuan  dan  kecakapan  meliputi  juga  kewajiban  bertanggung  atas undang-undang yang dilaksanakan.
Dalam  pengertian  dan  penggunaan  praktis,  istilah liability menunjuk  pada pertanggungjawaban  hukum,  yaitu  tanggung  gugat  akibat  kesalahan  yang  dilakukan oleh  subyek  hukum,  sedangkan  istilah responbility menunjuk  pada  pertanggung jawaban politik. 9 Secara teoritik, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur beberapa macam tanggung jawab (liability) sebagai berikut: 10
7 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53
8 Az. Nasution, Hukum Perlindungan…, Op.Cit. , hlm. 53
9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 334- 335
10 Harjono,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  yang  Menderita  Kerugian  dalam Transaksi Properti menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Yustisia, Edisi Nomor 68

## 1) Contractual Liability
Dalam  hal  terdapat  hubungan  perjanjian  antara  pelaku  usaha  (barang  dan  jasa) dengan  konsumen,  maka  tanggung  jawab  pelaku  usaha  didasarkan  pada Contractual Liability (Pertanggung  jawaban  Kontraktual),  yaitu  tanggung  jawab  perdata  atas  dasar perjanjian/kontrak  dari  pelaku  usaha,  atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat mengkonsumsi barang  yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Selain  berlaku  UUPK,  khususnya  ketentuan  tentang  pencantuman  klausul  baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK, maka tanggung jawab atas dasar perjanjian dari  pelaku  usaha,  diberlakukan  juga  hukum  perjanjian  sebagaimana  termuat  didalam Buku III KUHPerdata.

## 2) Product Liability
Dalam  hal  tidak  terdapat  hubungan  perjanjian (no  privity  of  contract) antara pelaku  usaha  dengan  konsumen,  maka  tanggung  jawab  pelaku  usaha  didasarkan  pada Product  Liability (Pertanggungjawaban  Produk),  yaitu  tanggung  jawab  perdata  secara langsung (Strict  Liability) dan  pelaku  usaha  atas  kerugian  yang  dialami  konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya.

## 3) Professional Liability
Dalam  hal  tidak  terdapat  hubungan  perjanjian  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen,  tetapi  prestasi  pemberi  jasa  tersebut  tidak  terukur  sehingga  merupakan perjanjian  ikhtiar (inspanningsverbintenis) ,  maka  tanggung  jawab  pelaku  usaha didasarkan  pada Professional  Liability (Pertanggungjawaban  Profesional),  yang menggunakan  tanggung  jawab  perdata  secara  langsung (Strict  Liability) dari  pelaku usaha  atas  kerugian  yang  dialami  konsumen  akibat  memanfaatkan  jasa  yang diberikannya. Sebaliknya, dalam hal terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan  konsumen,  dan  prestasi  pemberi  jasa  tersebut  terukur  sehingga  merupakan perjanjian  hasil (resultaants  verbintennis) ,  maka  tanggung  jawab  pelaku  usaha didasarkan pada Professional Liability , yang menggunakan tanggung jawab perdata atas dasar  perjanjian (Contractual  liability) dan  pelaku  usaha  atas  kerugian  yang  dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikannya.

## 4) Criminal Liability
Dalam  hal  hubungan  pelaku  usaha  dengan  negara  dalam  memelihara keselamatan  dan  keamanan  masyarakat  atau  konsumen,  maka  tanggung  jawab  pelaku usaha didasarkan pada Criminal Liability (pertanggungjawaban pidana), yaitu tanggung
Mei  -  Agustus  2006,  Surakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas  Maret,  hlm.  4-5,  diunduh  dari http://eprints.uns.ac.id/ 1811/1/41-fullteks.pdf pada tanggal 20 November 2014.
jawab  pidana  dari  pelaku  usaha  atas  terganggunya  keselamatan  dan  keamanan masyarakat (konsumen).
2. Contoh Kasus Peredaran Produk Makanan yang tidak Bersertifikat Halal dan Akibat Hukumnya 11
Pada  tahun  2001,  masyarakat  sempat  dihebohkan  dengan  berita  fatwa  Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan bumbu masak Ajinomoto. Bumbu masak Ajinomoto  merupakan  salah  satu  produk  yang  dikeluarkan  oleh  Ajinomoto  Indonesia yaitu sebuah perusahaan produsen bumbu masak yang memiliki kantor pusat di Jepang dan  merupakan  salah  satu  dari  36  perusahaan  makan  dan  minuman  terbesar  di  dunia. Ajinomoto  aktif  di  23  negara  di  dunia  dengan  memperkerjakan  sekitar  24.861  orang. Ajinomoto  telah  beredar  di  Indonesia  sebelum  proklamasi  kemerdekaan  hingga  pada tahun  1969,  akhirnya  di  produksi  di  Indonesia.  Dengan  lokasi  pabrik  yang  terletak  di kota  Mojokerjo,  Jawa  Timur,  dihasilkan  MSG  dengan  merek  Ajinomoto  yang dipasarkan  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  MSG  Ajinomoto  pertama  kali  dipasarkan  di Jepang pada tahun 1909, yang ditemukan dan dipatenkan oleh Kikunae Ikeda. Menurut Kikunae Ikeda, MSG merupakan penyumbang rasa untuk makanan yang sangat penting bagi asupan nutrisi.
Dalam  proses  produksinya,  komponen  utama  MSG  Ajinomoto  adalah  87% glutamat,  yang  merupakan  salah  satu  asam  amino  pembentuk  protein  tubuh  dan makanan.  Unsur-unsur  lainnya  yang  terkandung  dalam  MSG  Ajinomoto  yaitu  12% atrium/sodium dan 10% air. Sebelumnya, Ajinomoto Indonesia telah memiliki sertifikat halal  dalam  memproduksi  produknya.  Sehubungan  dengan  akan  berakhirnya  sertifikat halal tersebut pada September 2000, maka Ajinomoto Indonesia melakukan pengajuan perpanjangan sertifikat halalnya pada Juni 2000. Sebagai tindak lanjut, maka dilakukan audit  oleh  LPPOM  MUI  Pusat,  LPPOM  MUI  Jawa  Timur,  BPOM,  Balai  POM Surabaya dan dari Departemen Agama pada bulan Agustus 2000. Pada 7 Oktober 2000, Komisi  Fatwa  MUI  memutuskan  bahwa  Bactosoytone  tidak  dapat  digunakan  sebagai bahan  dalam  media  pembiakan  mikroba  untuk  menghasilkan  MSG.  Dimana Bactosoytone  tersebut  merupakan  salah  satu  bahan  yang  terkandung  dalam  MSG Ajinomoto.  Komisi  Fatwa  kemudian  melakukan  rapat  pada  16  November  2000, kemudian  LPPOM  MUI  menyampaikan  hasil  rapat  tersebut  kepada  Ajinomoto Indonesia pada 18 Desember 2000, bahwa produk MSG  Ajinomoto  yang mengandung Bactosoytone  dinyatakan  haram.  Pada  kasus  ini,  yang  menjadi  persoalan  adalah keberadaan  porcine  (enzim  dari  pankreas  babi)  yang  digunakan  dalam  rangkaian produksi. Proses produksi berawal dengan pemakaian enzim porcine sebagai katalisator (bahan  perantara  yang  gunanya  memudahkan  reaksi  kimia)  untuk  menghidrolisis protein  kedelai  menjadi  bactosoytone.  Sedangkan  bactosoytone  selanjutnya  digunakan sebagai  nutrisi  mengembangbiakkan  mikroba,  yang  selanjutnya  mikroba  tersebut dipakai dalam proses fermentasi tetes tebu menjadi monosodium glutamat (MSG).
11 Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia, Cet.I, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, hlm. 274-281
Sebagai tindak lanjut dari fatwa MUI tersebut, MUI mengirimkan surat kepada Ajinomoto Indonesia pada 19 Desember 2000 untuk menarik semua produk Ajinomoto yang  diproduksi  dan  diedarkan.  Namun  pada  tanggal  tersebut  perusahaan  sudah memasuki  libur  bersama  Natal  dan  Tahun  Baru  sehingga  tidak  dapat  melakukan penarikan  produk  dari  pasaran.  Sekretaris  Umum  MUI  mengumumkan  di  media  masa pada tanggal 24 Desember 2000, bahwa produk MSG Ajinomoto mengandung babi dan masyarakat  diminta  untuk  tidak  mengkonsumsi  bumbu  masak  Ajinomoto  tersebut. Tindak  lanjut  kasus  Ajinomoto  Indonesia  setelah  adanya  pengumuman  dari  MUI  di media  masa  adalah  terjadi  pertemuan  antara  jajaran  Departemen  Industri  dan Perdagangan,  Departemen  Agama,  MUI,  Dirjen  POM,  dan  YLKI  pada  tanggal  2  &  5 Januari  2001,  yang  kemudian  menghasilkan  keputusan  bahwa  Ajinomoto  Indonesia harus  menarik  seluruh  produknya  di  pasaran  dalam  negeri  termasuk  produk  lain  yang tidak bermasalah dalam jangka waktu 3 minggu terhitung dari tanggal 3 Januari 2001. Keputusan  tersebut  tentunya  menimbulkan  kerugian  yang  harus  ditanggung  oleh Ajinomoto  Indonesia.  Kerugian  yang  dialami  berupa  kerugian  yang  dikarenakan penarikan  produk  secara  massal  dan  besar-besaran  serta  harus  mengganti  kerugian distributor.  Dalam  hitungan  nominal,  Ajinomoto  Indonesia  menanggung  kerugian sebesar  55  miliar  rupiah  karena  harus  mengeluarkan  biaya  sebagai  usaha  pro  aktif mendatangi  pedagang  dan  pengecer  untuk  menarik  produknya  yang  diperkirakan mencapai 3.500 ton dan menggantikannya sesuai dengan harga pasar. Selain penarikan produk dari pasar, dilakukan juga penyegelan gudang dan penutupan sementara pabrik, namun  semua  karyawan  tetap  masuk  kerja  untuk  melakukan  penarikan  produk  dan mengatur penerimaan barang di pabrik agar tidak beredar lagi di pasar. Akibat lainnya adalah 6 (enam) orang petinggi Ajinomoto Indonesia diperiksa oleh Polda Jawa Timur, yaitu  Manajer  Kontrol  Kualitas  Haryono,  Manajer  Teknik  Yoshiko  Kagama,  Manajer Produksi  Sutiono,  Manajer  Perusahaan  Hari  Suseno,  Kepala  Departemen  Manajer Cokorda Bagus Sudarta, dan Manajer Umum Yosi R. Purba dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam ketentuan Pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara  halal,  sebagaimana  pernyataan  "halal"  yang  dicantumkan  dalam  label.  Namun sanksi  yang  harus  ditanggung  oleh  Ajinomoto  Indonesia  hanyalah  berupa  teguran  dan kerugian penarikan produk dari pasaran.
Selanjutnya, Ajinomoto Indonesia diminta untuk mengganti bahan bactosoytone dengan yang lain, yaitu Mameno yang setelah diperiksa dan diaudit oleh LPPOM MUI tidak  mengandung  bahan  haram  seperti bactosoytone .  Fatwa  MUI  yang  menyatakan haram  tersebut  dinyatakan  perlu  untuk  upaya  perlindungan  konsumen.  Meskipun telah terbukti  bahwa  produk  akhir  dari  Ajinomoto  tidak  mengandung  unsur porcine atau enzim yang diambil dari pankreas babi, namun dikarenakan proses pembuatannya tetap memanfaatkan enzim tersebut maka produksi itu tetap dinyatakan haram.

## 3. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Beredarnya Makanan yang tidak Bersertifikat Halal
Menurut  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.  Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  Pasal  2,  Perlindungan  Konsumen  dilakukan  berdasarkan  5 (lima) Asas yang relevan dengan pembangunan nasional, yaitu:
1) Asas  manfaat,  dimaksudkan  untuk  mengamanatkan  bahwa  segala  upaya  dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberikan  manfaat  sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2) Asas  keadilan,  dimaksudkan  agar  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3) Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha  dan  pemerintah  dalam  arti  materiil  ataupun spiritual.
4) Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dimaksudkan  untuk  memberikan jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam  penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5) Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha  maupun  konsumen menaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Selain  asas-asas  tersebut,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  dalam  Pasal  3  menguraikan  mengenai  tujuan  dari  Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu:
1) Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
2) Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen;
4) Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5) Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab  dalam berusaha;
6) Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Dalam  pemenuhan  kebutuhan  manusia,  tercipta  suatu  hubungan  yang  saling berkaitan  antara  pemberi  kebutuhan  dengan  penikmat  kebutuhan.  Hubungan  tersebut antara  lain  adalah  hubungan  antara  produsen  dengan  konsumen  dalam  kegiatan perdagangan  atau  kegiatan  produksi  dan  konsumsi.  Produsen  yang  dalam  istilah  lain juga  disebut  sebagai  pelaku  usaha,  memproduksi  barang  dan  jasa  dengan  tujuan mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya.  Sedangkan  konsumen  merupakan pihak  yang  memakai  atau  menikmati  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh  produsen dengan  memberikan  sejumlah  uang  untuk  mendapatkannya.  Produk  yang  dihasilkan oleh pelaku usaha atau produsen antara lain adalah berupa barang yang berbentuk fisik dan  berupa  jasa  yang  merupakan  produk  yang  tidak  terlihat  secara  fisik  namun memungkinkan  adanya  hubungan  atau  kepentingan  seorang  konsumen  dengan produsen.
Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah  pengguna  atau  pemanfaat  akhir  dari  suatu  produk atau  dapat  dikatakan  sebagai orang  yang  mengkonsumsi  berdasarkan  kebutuhan  pribadinya.  Sedangkan  konsumen antara  ialah  konsumen  yang  menggunakan  suatu  produk  sebagai  bagian  dari  proses produksi  suatu  produk  lainnya,  dalam  arti  konsumen  antara  ialah  orang  yang mengkonsumsi  atau  menggunakan  suatu  produk  untuk  kepentingan  ekonomi  dengan cara memperdagangkan kembali atau mengubah barang dan/atau jasa ke dalam bentuk lain  untuk  mendapat  keuntungan.  Oleh  karena  itu,  konsumen  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah konsumen akhir.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing- masing dan untuk dapat melaksanakan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya itu.  Untuk  menjamin  setiap  pemeluk  agama  dalam  melaksanakan  ibadah  dan menjalankan  ajaran  agamanya,  negara  berkewajiban  memberikan  perlindungan  dan jaminan  tentang  kehalalan  produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan  masyarakat  sehari- hari.
Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Tujuan adanya perlindungan terhadap produk halal  tersebut  menjadi  sangat  penting,  dikarenakan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  di  bidang  pangan,  obat-obatan,  dan  kosmetik  berkembang  menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan hal diatas, dalam kenyataannya banyak produk  yang  beredar  dimasyarakat  belum  semua  terjamin  kehalalannya.  Menurut  data yang diperoleh dari LPPOM MUI (tahun 2011-2014), LPPOM MUI baru mengeluarkan sertifikat  halal  sebanyak  3.708,  sedangkan  jumlah  produk  yang  beredar  di  masyarakat sebanyak  121.508.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  masih  banyaknya  produk  yang
beredar dan tidak memiliki sertifikasi halal. Bagi seorang konsumen muslim ketentuan mengenai  informasi  halal  tidaknya  suatu  produk  merupakan  hal  yang  sangat  penting, karena  mengangkut  pelaksanaan  syariat.  Maka  akan  menjadi  sesuatu  yang  baik bilamana  di  Indonesia  yang  masyarakatnya  mayoritas  Muslim  dapat  terjamin  haknya untuk  mengetahui  halal  tidaknya  suatu  produk.  Jadi  dalam  pemberian  sertifikasi  halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen.
Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan  dan  ketentuan  perundang-undangan;  tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan  atau  kemanjuran  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label,  etiket  atau keterangan  barang  dan/atau  jasa  tersebut,  tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan, komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode,  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana dinyatakan  dalam  label  dan  keterangan  barang  dan/atau  jasa  tersebut;  tidak  sesuai dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan  dan  promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka  waktu  penggunaan/pemanfaatan  yang  paling  baik  atas  barang  tertentu;  tidak mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara    halal,  sebagaimana  pernyataan  halal  yang dicantumkan dalam label; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang  yang memuat  nama  barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau  neto,  komposisi,  aturan  pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat; tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Perlindungan  hukum  terhadap  makanan  yang  tidak  bersertifikat  halal  ini mendapat  pengawasan  dari  pemerintah  dan  lembaga-lembaga  yang  berwenang,  seperti Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  atau  BPOM.  Fungsi  utama  dari  badan  yang berkaitan dengan sertifikasi halal adalah, melakukan pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan  produsen  apakah  sudah  mencantumkan  label  halal  atau  belum  dalam kemasan  produknya.  BPOM  akan  mengeluarkan  label  halal  terhadap  sebuah  produk berdasarkan  sertifikat  halal  yang  telah  dimiliki  oleh  produsen  atau  pelaku  usaha. Dengan  adanya  label  halal  yang  dicantumkan  di  kemasan  suatu  produk,  akan memudahkan  seorang  konsumen  yang  ingin  membeli  suatu  produk  melihat  dan mengetahui  bahwa  komposisi  yang  terkandung  dalam  produk  tersebut  adalah  halal, sehingga  konsumen  tidak  perlu  lagi  merasa  khawatir  dan  menduga-duga  mengenai komposisi yang terkandung dalam produk tersebut apakah halal atau tidak.
Berkaitan  dengan  kasus  Ajinomoto  Indonesia,  bentuk  perlindungan  terhadap konsumen  ketika  telah  terbukti  dan  dinyatakan  bahwa  produk  MSG  Ajinomoto mengandung pankreas babi adalah dengan menginformasikan dan menghimbau kepada masyarakat  mengenai  komposisi  yang  terkandung  dalam  MSG  Ajinomoto  tersebut.
Dengan  tujuan  untuk  melindungi  masyarakat  agar  tidak  mengkonsumsi  produk  yang telah  dinyatakan  haram.  Meskipun  MSG  Ajinomoto  bukan  tergolong  sebagai  produk makanan,  namun  dalam  penggunaannya  MSG  Ajinomoto  tidak  dikonsumsi  secara langsung,  melainkan  dijadikan  bahan  tambahan  atau  bumbu  masak.  Sehingga,  apabila konsumen  mencampurkan  MSG  Ajinomoto  ke  dalam  masakannya,  maka  makanan tersebut telah tercampur dengan bahan yang terdapat dalam MSG Ajinomoto.
4. Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  atas  Beredarnya  Makanan  yang  tidak
Bersertifikat  Halal  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
Dalam  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen 12 ,  pelaku usaha  ialah  setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai bidang  ekonomi.  Produsen  atau  pelaku  usaha  merupakan  orang  yang  sangat bertanggung  jawab  dalam  produk  yang  dihasilkan  dan  diperjual  belikan  kepada konsumen yang mengkonsumsi dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tersebut.
Apabila  dalam  suatu  produk  yang  dihasilkan  oleh  pelaku  usaha  mengakibatkan kerugian  pada  konsumen,  maka  pelaku  usaha  wajib  mengganti  segala  kerugian  yang diderita  konsumen  serta  mendapatkan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Pertanggung  jawaban  merupakan  suatu  hal  dimana  pelaku  usaha  atau produsen dapat bertanggung jawab dari yang produknya kurang baik, entah itu dari sisi fisiknya  berupa  kemasan  rusak,  cacat  dan  sebagainya  atau  dari  segi  kandungan komposisinya.  Pelaku  usaha  atau  produsen  yang  melakukan  pelanggaran  dengan  cara melakukan  jual-beli  makanan  yang  tidak  bersertifikat  halal  sehingga  meresahkan masyarakat muslim di Indonesia.
Dalam  pasal  62  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, menyebutkan  bahwa,  Pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
Sehingga  dengan  adanya  sanksi  yang  sudah  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  seharusnya  pelaku  usaha  lebih  meningkatkan  kesadaran  dirinya  untuk melakukan  sertifikasi  halal  ke  Majelis  Ulama  Indonesia  untuk  mendapatkan  sertifikat halal  serta  mencantumkan  label  halal  pada  kemasan  produk  hasil  produksinya. Pertanggung  jawaban  pelaku  usaha  atau  produsen  tentu  saja  berkaitan  erat  dengan penegakan  Undang-Undang  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  berlaku  di Indonesia.  Penegakan  hukum  adalah  kegiatan  menserasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3
Penegakan  hukum  juga  membutuhkan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan perlindungan  konsumen  serta  penerapan  ketentuan  peraturan  perundang-undangannya diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Secara  yuridis  formal,  pengawasan  dan  penegakan hukum  berlandaskan  pada  pranata  hukum  yang  berlaku  mengenai  produk  halal. Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  menegaskan  bahwa  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  serta  penerapan  ketentuan  perundang- undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen  swadaya  masyarakat.  Keragaman  dan  tindakan  ilegal  yang  dilakukan  oleh oknum pelaku usaha dapat terjadi karena proses sertifikasi masih bersifat volunter atau sukarela.  Sertifikasi  dan  keterangan  halal  yang  selama  ini  dilakukan  baru  menjangkau sebagian  kecil  produk  makanan,  minuman,  obat,  kosmetika  dan  produk  barang  lain yang beredar di masyarakat.
Hal  tersebut  diakibatkan  oleh  berbagai  kendala  yang  dihadapi  saat  ini  yaitu seperti  belum  adanya  standar  produk  halal,  belum  adanya  petugas  produk  halal  di perusahaan  secara  memadai,  kurangnya  kebijakan  perusahaan  tentang  pemberlakuan sistem  produksi  halal.  Menurut  data  yang  diperoleh  dari  LPPOM  MUI,  pada  saat  ini MUI  tidak  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  peredaran makanan yang tidak bersertifikat Halal. Hal tersebut dikarenakan sertifikat halal bersifat voluntary ,  sehingga  LPPOM  MUI  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  menjatuhkan sanksi  terhadap  pelaku  usaha  yang  tidak  melakukan  sertifikasi  halal  terhadap produknya.  Namun,  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal,  maka  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Pasal  4 bahwa  produk  yang  masuk,  beredar  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikasi halal. Setiap produk pengawasan akan dilakukan oleh Pemerintah. Namun kewajiban bersertifikat halal bagi produk  yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia  baru  akan  mulai  berlaku  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut diundangkan.
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal,    maka nantinya  setiap  produsen  yang  akan  memasarkan  produknya    ke  dalam  wilayah Indonesia  wajib  melakukan  sertifikasi  halal  serta  melakukan  pencantuman  label  halal untuk  memberikan  kepastian  dan  jaminan  informasi  yang  jelas  mengenai  kehalalan produk  makanannya  kepada  konsumen  muslim.  .  Undang-Undang  Jaminan  Produk Halal  juga  mengatur  mengenai  sanksi  yang  akan  diperoleh  produsen  apabila  tidak melakukan  registrasi  sertifikat  halal,  yaitu  akan  dikenai  sanksi  administratif  berupa penarikan barang dari peredaran. Selain sanksi administratif, terdapat sanksi pidana bagi produsen  yang tidak menjaga kehalalan produk  yang telah memperoleh sertifikat halal yaitu  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

## D. SIMPULAN
1. Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dilakukan  dengan  adanya  perlindungan konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dari hal-hal apa
saja yang dapat merugikan dirinya sendiri dalam mengkonsumi sebuah produk yang beredar di masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, maka konsumen akan merasa  terlindungi  jiwa  nya  dan  merasa  terjamin  kepastian  atas  informasi  suatu produk  berkaitan  dengan  kandungan  atau  komposisi  dalam  produk  berkaitan dengan  kehalalannya.  Hak  dan  kewajiban  konsumen  tertuang  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  sehingga  kepada  pelaku  usaha  yang  memperjual belikan  produknya  tanpa  melakukan  sertifikasi  halal  dan  melakukan  pencantuman label  halal,  mereka  akan  mendapatkan  sanksi-sanksi  dari  pihak  yang  berwenang dalam  mengawasi  peredaran  makanan  di  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban pelaku usaha atas makanan yang tidak bersertifikat halal  dan beredar  di  masyarakat  yaitu  dengan  memberikan  sanksi  berupa  penarikan  teguran lisan,  penarikan  produk  dari  pasar  dan  sanksi  pidana.  Apabila  ditemukan  masih adanya produk yang tidak berlabel halal, dan berarti belum bersertifikat halal, dapat diterapkan  ketentuan  pidana  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  perlindungan konsumen, antara lain pidana penjara, pidana denda dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Almatsier,  Sunita,  Susirah  Soetardjo  dan  Moesijanti  Soekantri,  2011, Gizi  Seimbang dalam Daur Kehidupan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Barkatullah, Abdul  Halim, 2008, Hukum  Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, Bandung: Nusamedia.
Fida’,  Yazid  Abu,  2014, Ensiklopedia  Halal  dan  Haram  Makanan, Solo:  Pustaka Arafah.
Hasan, Sofyan, 2014, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia, Cet. I, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
HR Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kansil,  C.S.T  dan  Christine  S.T  Kansil,  2008, Pokok-pokok  Pengetahuan  Hukum Dagang Indonesia , Cet. IV., Jakarta: Sinar Grafika.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  2008, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya, Cet.
IV., Bandung: Sinar Baru Algensindo.
LPPOM MUI DKI Jakarta, 2004, Profil Produk Halal, Jakarta: MUI.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Nasution,  Az,  2011, Hukum  Perlindungan  Konsumen  Suatu  Pengantar  Edisi  Revisi , Jakarta: Diadit Media.
Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rahmawati,  Intan  Nur  dan  Rukiyah  Lubis,  2014, Win-Win  Solution  Sengketa Konsumen, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Sembiring,  Jimmy  Joses,  2011, Cara  Menyelesaikan  Sengketa  diluar  Pengadilan,
Jakarta: Visi Media.
Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT. Grasindo.
Suryana, 2009, Makanan yang Halal dan Haram, Jakarta: PT. Mitra Aksara Panaitan.
Thihmaz, Abdul Hamid Mahmud, 2001, Hidangan Halal dan Haram Keluarga Muslim: Kajian Al-Quran Surat Al Maidah, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.
Y, Kurniati, 2013, Jurnal “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Olahan dihubungkan dengan Sertifikasi dan Labelisasi Halal dalam rangka Perlindungan Konsumen”,
Universitas Negeri Lampung, Lampung, diunduh dari jurnal.fhunla.ac.id/index.php/WP/article/download/90/83 pada tanggal 20
Oktober 2014.
Harjono,  2006,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  yang  Menderita  Kerugian dalam  Transaksi  Properti  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen”, Jurnal Yustisia , Edisi Nomor 68 Mei-Agustus 2006, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas  Sebelas  Maret, diunduh  dari  http://eprints.uns.ac.id/1811/1/41- fullteks.pdf pada tanggal 20 November 2014.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN RI
Tahun 1999 No. 42, TLN No. 3821.
________,  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  LN  RI  Tahun  2012 No. 227, TLN No. 5360.
________, Peraturan  Pemerintah  No.  69  Tahun  1999  tentang  Label  dan  Iklan  Pangan, LN RI Tahun 1999 No. 131, TLN No. 3867.
________, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.
________, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Kadaluarsa.

## Website
“MUI  Baru  Keluarkan  13.136  Sertifikat  Halal  dari  Jumlah  155.774  Produk  yang Beredar”, http://m.hidayatullah.com/none/read/2014/03/01/17428/mui-baru- keluarkan-13-136-sertifikat-halal-dari-jumlah-155-774-produk-yang- beredar.html , diakses pada tanggal 26 Mei 2014.
“Pengertian Perlindungan Hukum”, http://erwinkallo.com/berita-perlindungan- hukum.html , diakses pada tanggal 22 September 2014.
“Pengertian  Halal”, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Halal ,  diakses  pada  tanggal  22 September 2014.
“Pengertian  Sertifikasi  Halal”, http://www.ukmkecil.com/sertifikat-halal/istilah-dan- definisi-sertifikasi-halal-mui , diakses pada tanggal 22 September 2014.
“Kriteria  Sistem  Jaminan  Halal”, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go to section/58/1366/page/1 , diakses pada tanggal 29 Desember 2014.