Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER YANG BERKEPASTIAN HUKUM
Farra Adiba S 1 , Yovita Arie Mangesti 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: sifarra20@gmail.com , yovitaam@untag-sby.ac.id

## Abstract
A license to practice complementary traditional medicine is the granting of a license to an individual or entity that establishes a health service facility. Everyone who provides complementary traditional medicine  services is required to have  a practice  license. This legal research aims to determine  the regulation  regarding  the  license  to  practice  complementary  health  workers  in  providing  health services in the field of complementary traditional health. The type of research used is normative legal research.  The  approach  used  is  using  the  legal  approach  (statute  approach)  and  the  conceptual approach (conceptual approach). Based on this research, shows that the regulation of the practice of complementary traditional health workers refers to the Minister of Health Regulation Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Complementary Traditional Medicine. Independent practice must have a practice permit marked by having STRTKT and SIPTKT. As for the agency that establishes (Griya Sehat), it must have an operating permit, where the permit is granted by the district/city health office. On the other hand, with a legal practice permit, traditional complementary health services can be accounted for their benefits and safety so that a health worker can be held accountable for the services provided. In this case, the Government must also regulate and supervise the safety, interests, and protection of clients.
Keywords : health workers, license to practice, complementary traditional medicine

## Abstrak
Izin  praktik  pengobatan  tradisional  komplementer  merupakan  izin  yang  diberikan  pada  seseorang ataupun  badan  yang  melakukan  pendirian  sarana  pelayanan  kesehatan.  Tiap  pihak  melakukan penyelenggaraan  pelayanan  pengobatan  tradisional  komplementer  wajib  mempunyai  izin  praktik. Penelitian  hukum  ini  memiliki  tujuan  untuk  melihat  aturan  berkenaan  dengan  izin  praktik  tenaga kesehatan komplementer untuk melayani di bidang kesehatan tradisional komplementer. Penelitian ini  berjenis  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  dihunakan  yakni  menggunakan  metode pendekatan perundangan dan konseptual yang. Dari penelirian ini diperoleh bahwa  pengaturan zin praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer merujuk pada Permenkes Nomor 15 Tahun 2018 berkenaan  dengan  Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisional  Komplementer.  Praktik  mandiri  harus memiliki izin praktik yang ditandai dengan memiliki STRTKT dan SIPTKT. Sedangkan untuk badan yang mendirikan  (griya  sehat),  hendaknya  memiliki  izin  untuk  menyelenggarakan,  dimana  izin  tersebut diberikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Di sisi lain, dengan adanya izin praktik secara hukum, maka  pelayanan  kesehatan  tradisional  komplementer  dapat  dipertanggungjawabkan  manfaat  dan keamanannya agar seorang tenaga kesehatan dapat memperpertanggungjawabkan pelayanan yang diberikan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  juga  harus  mengatur  dan  mengawasi  demi  keamanan, kepentingan, serta perlindungan klien.
Kata Kunci : tenaga kesehatan, izin praktik, kesehatan tradisional komplementer
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia dan merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) yang secara tegas mengatur bahwa: “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan ” .  Hak  atas  pelayanan  kesehatan  ialah  sebuah bentuk  dari  upaya  memenuhi  hak  asasi  manusia  khususnya  berkenaan  dengan  layanan kesehatan.  Hak  tersebut  menjadi  hal  mendasar  yang  hendaknya  dimiliki  oleh  tiap  warga negara Indonesia sehingga tiap masyarakat mampu melaksanakan pengobatan (Heriani and Munajah 2020) .
Pengobatan yang ada di masyarakat pada saat ini berupa pengobatan konvensional dan pengobatan tradisional komplementer. Meskipun keduanya mempnyai pelayanan yang tidak  sama  namun  tujuannya  sama  yakni  memberi  layanan  kesehatan  kepada  klien. Perkembangan  pengobatan  tradisional  komplementer  akhir-akhir  ini  menjadi  perhatian  di banyak  negara  terutama  di  Indonesia,  hal  ini  menjadi  pilihan  pengobatan  alternatif  bagi masyarakat. Dimana pada saat ini masyarakat menginginkan pelayanan yang sejalan dengan apa yang dipiih, sehingga jika keinginannya sudah dipenuhi maka akan memberikan dampak pada  adanya  rasa  puas.  Hak  tersebut  menjadikan  sebuah  peluang  bagi  tenaga  kesehatan dalam  melaksanakan peranan  yakni  memberi  terapi  komplementer  (Adi and others 2022). Terdapat beberapa yang memberikan dampak bagi seseorang dalam melakukan pemilihan, pengobatan  tradisional  komplementer  yakni  diantaranya  faktor  social,  ekonomi,  budaya, psikologis,  kejenuhan  pada  layanan  medis  atau  pengobatan  konvensional,  faktor  manfaat serta keberhasilan, dan penyakit (Suwito and others 2020).
Pengobatan tradisional komplementer ( Traditional&Complementary Medicine/T&CM )  menjadi  perhatian  para  pakar  kesehatan.  Organisasi  kesehatan  dunia, World  Health  Organization (WHO)  mengikuti  pengembangan  pengobatan  tradisional  dan melakukan  peneribatan  praktik  pada  bidang  pengobatan  tradisional  (World  Health Organization  2019).  Pengobatan  komplementer  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dalam pelayanan  kesehatan  dunia.  WHO  juga  memberikan  rekomendasi  untuk  menggunakan pengobatan  tradisional  dalam  memelihara  kesehatan  masyarakat  serta  memberikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dukungan dalam meningkatkan keamanan. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan salah satu  alternative  atau  pelengkap  guna  dilakukan  pengembangan  pelayanan  kesehatan tradisional sesuai rekomendasi dari WHO tahun 2014-2023 (Nurhayati and others 2020) .
Pelayanan kesehatan tradisional tertuang dalam aturan perundangan, yakni Pasal (61) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  (UU  Kesehatan).  Artinya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yakni melakukan pengaturan serta pengawasan pelayanan kesehatan tradisional berdasar pada keamanan, kepentingan, serta perlindungan masyarakat.  Terkait  tentang  pengaturan  pelayanan  kesehatan  tradisional  di  Indonesia terdapat  di  dalam  dalam  Pasal  1  ayat  (16)  UU  Kesehatan.  Dengan  ditetapkannya  aturan berkenaan  dengan  layanan  kesehatan  tradisional  dalam  UU  Kesehatan,  maka  peraturan tersebut  menjadi  komitmen  yang dimiliki  pemerintah  dan  berkewajiban  dalam  melindungi layanan kesehatan tradisional
Ketentuan  mengenai  pengobatan  tradisional  komplementer  diatur  di  dalam Permenkes  No.  15  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Pengobatan  Tradisional Komplementer  (Permenkes  Yankestrad  Komplementer).  Definisi  berkenaan  dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer diatur di dalam Pasal 1 ayat (2)  Permenkes Yankestrad Komplementer. Aturan tersebut memiliki tujuan yakni sebagai bentuk pembinaan tenaga  kesehatan  pengobatan  tradisional  komplementar  dalam  melindungi  masyarakat, melakukan inventarisasi jumlah pengobatan tradisional serta jenis dan prosedur pengobatan yang ditetapkan (Ajeng and others 2018).
Pelayanan  kesehatan  tradisiona  menjadi  sebuah  bentuk  pelayanan  yang  sudah  ada sejak dahulu di Indonesia bahkan sebelumnya pengobatan modern ada. Dalam PP No. 103 Tahun  2014  berkenaan  dengan  layanan  kesehatan  Tradisional  dapat  terselenggara  dan bertanggung  jawab  pada  manfaat  keamanaan  dan  juga  kualitas  dan  pelayanan  sehingga mendapatkan perlindungan untuk melakukan pemilihan jenis layanan kesehatan tradisional yang  selaras  dengan  apa  yang  dibutuhkan.  Pelayanan  keseharan  dilaksanakan  oleh  tenaga yang memiliki kompetensi dengan keahlian (Nurhayati and others 2020).
Pelayanan  kesehatan  tradisional  sudah  mendapatkan  pengakuan  keberadaannya sejak  dahulu  dan  dipergunakan  oleh  masyarakat  dalam  rangka  mencegah,  melakukan pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan, penyembuhan, dan memulihkan, sampai dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kini  terus  terjadi  perkembangan  pelayanan  kesehatan  yang  sejalan  dengan  perkembangan teknologi  disertai  dengan  mendorong  meningkatkan  penggunaan  seperti  kesehatan tradisional komplementer yang mana pada saat ini masyarakat menyukai hal yang sifatnya alami (Kartika 2019) .
Pelayanan kesehatan menjadi suatu hubungan sosial antara pengobatan tradisional komplementer  dengan  klien.  Definisi  klien  tertera  dalam  Pasal  1  ayat  (5)  Permenkes Yankestrad  Komplementer,  dimana  istilah  klien  digunakan  untuk  menyebut  orang  yang datang untuk menggunakan jasa pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
Tiap  tenaga  kesehatan  tradisiona  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  layanan keseharan  komplementer  hendaknya  melaksanakan  system  rujukan  yang  mana  system  ini dilaksanakan berdasar pada tersedianya kemampuan, kewenangan atau prasarana yang ada. Tiap rujukan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan tradisional hendaknya memperoleh persetujuan dari pihak klien (Nurhayati and others 2020) .
Pada  beberapa  hasil  penelitian  sebelumnya  mengenai  tema  yang  serupa  dengan penulis, yang pertama yakni penelitian jurnal oleh Istiana Heriani dan Munajah dengan judul “Aspek  Legalitas  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Di  Indonesia”  fokus penelitiannya terdapat pada perbedaan perlindungan bagi penyehat tradisional dan tenaga kesehatan  tradisional  (Heriani  and  Munajah  2020).  Kedua  yakni  penelitian  oleh  Lavenia Rarung  dengan  judul  “Tanggung Jawab  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pembuat  Obat-Obatan Tradisional Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” fokus penelitiannya terdapat pada tanggung jawab pelaku obat tradisional yang harus bertanggung jawab  apabila  klien  mengalami  kerugian  (cidera  fisik,  hingga  kematian)  (Rarung  2017). Selanjutnya  yakni  penelitian  jurnal  yang  ketiga  oleh  Sadewa  Yudha  Sukawati  dengan  judul “ Implementasi  Perizinan  Pengobatan  Herbal  Dalam  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  Di  Kota Surakarta” fokus penelitiannya yakni terdapat pada pelaksanaan perizinan pengobatan herbal yang  masih  sangat  sulit  (Sadewa  and  others  2017)  .  Ketiga  penelitian  tersebut  berbeda dengan fokus penelitian yang akan dikaji penulis yakni terkait dengan Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengambil judul “ Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer Yang Berkepastian Hukum ”
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  penulis  mempergunakan  penelitian  hukum  normative  yang  dapat  dimaknai dengan sebuah proses dalam mendapatkan sebuah aturan hukum, berbagai prinsip hukum, ataupun  berbagai  doktrin  hukum.  Pemahaman  akan  penelitian  tersebut,  merupakan pedoman bagi penulis dan dipergunakan untuk membangun dan menjawab isu hukum yang sedang  dihadapi  yakni  tentang  tentang  izin  praktik  tenaga  kesehatan  tradisional komplementer, serta untuk memberikan penjelasan secara sistematis mengenai kesehatan tradisional komplementer (Marzuki 2010).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Aturan Tentang Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer
Pelayanan kesehatan tradisional dimulai dengan penggunaan berbagai jenis serta cara yang  beracuan  pada  pengalaman  serta  keterampilan  empiris,  sebagaimana  norma  agama serta  budaya  masyarakat  yang  pengembangannya  dilaksanakan  dengan  cara  yang  ilmiah ataupun biomedis sementara praktiknya dan kompetensi yang dimiliki hendaknya bersumber dari lulusan tenaga kesehatan. Pengembangan layanan kesehatan tradisional komplementer dilakukan  dengan  tujuan  agar  produk  keseharan  dan  tenaga  keseharan  dapat  diterima, manfaatnya  di  dapat  (Amperawati  2018).  Perkembangan  pengobatan  tradisional komplementer akhir- akhir ini menjadi perhatian di banyak negara terutama di Indonesia, hal ini menjadi pilihan pengobatan alternatif bagi masyarakat. Dimana pada saat ini masyarakat menginginkan  layanan  yang  sejalan  dengan  apa  yang  dipilih,  sehingga  jika  apa  yang dikehendaki  sudah  terpenuhi  maka  akan  dirasakan  dampak  pada  kepuasan.  Hal  tersebut memberi peluang pada tenaga kesehatan dalam melaksanakan peranan dan memberi terapi komplementer (Suminah C and Sisilia 2020).
“ Keberadaan  pengobatan  tradisional  komplementer  di  Indonesia,  diatur  dengan Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1076/Menkes/SK/VII/2003  berkenaan  dengan Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (Kepmenkes Battra). Selanjutnya Pemerintah juga menerbitkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Nomor  1109/Menkes/PER/IX/2007 Tentang  Penyelenggaraan  Pengobatan  Komplementer-  Alternatif  Di  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  (Kepmenkes  Battra-  Alternatif).  Tahun  2014,  Pemerintah  Republik  Indonesia
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menimbang  bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  59  ayat  (3)  mengenai  pelayanan kesehatan tradisional dalam UU Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional,  yang  selanjutnya  dikeluarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  103  Tahun  2014  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  (PP Yankestrad) untuk merevisi “ Kepmenkes Battra dan Kepmenkes Battra- Alternatif, yang sudah dikeluarkan  sebelumnya.  Kementerian  Kesehatan  kemudian  mengeluarkan  peraturan  yang lebih spesifik mengenai kesehatan tradisional komplementer, yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer  (Permenkes  Yankestrad  Kompementer),  dimana  peraturan  tersebut dikeluarkan  dengan  pertimbangan  dalam  upaya  yang  mempergunakan  ilmu  biomedis  dan biokultural  serta  agar praktik  kesehatan  tradisional tidak  dilakukan  oleh sembarang  orang. Permenkes  Yankestrad  Kompementer  menutup  kesempatan  bagi  pihak  yang  tidak berkeahlian  dalam  memperoleh  izin  dalam  menjalankan  praktiknya,  sehingga  layanan kesehatan tradisional komplementer hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang  guna  menjamin  perlindungan  bagi  pengguna  layanan  kesehatan  tradisional komplementer (Alam 2018) .
Pembinaan  dan  pengawasan  pelayanan  kesehatan  tradisional  dilaksanakan  oleh pemerintah  sehingga  dapat  dipertanggung  jawabkan  kemanfaatan  dan  keamananya  serta diupayakan  tidak  bertolak  belakang  dengan  norma  agama.  Pelaksanaan  tugas  tersebut dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan dapat pula dilimpahkan pada bupate ataupun walikota (Ifkar 2022).
UU  kesehatan  sudah  menetapkan  aturan  pada  pelayanan  kesehatan  tradisional melalui  Pasal  59,  60  dan  61  yang  mana  ketiga  pasal  berisi  aturan  berkenaan  dengan  jenis layanan kesehatan tradisional, isi pada penggunaan peralatan dan teknologi dalam memberi layanan kesehatan dan terdapat pula adanya pengawasan. Karenanya dengan ditetapkannya aturan layanan kesehatan tradisional dalam UU ialah sebuah bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi  pelayanan kesehatan tradisional (Heriani and Munajah 2020).
Permenkes Yankestrad Kompementer membagi cara merawat atau mengobati dalam memberikan  layanan  kesehatan  tradisional  komplementer  yang  dilakukan  dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
mempergunakan keterampilan, ramuan  (tanaman herbal, hewan, mineral, sediaan sarian), kombinasi antara keterampilan dan ramuan (Adi and others 2022).
Standart layanan pengobatan tradisional dapat terlihat dari izin yang dimiliki badan pengobatan tersebut. Izin ialah ranah kewenangan dari pemerintah kota ataupun kabupaten yang  tertuang  dalam  pasal  6  huruf  d  PP  Yan  kestrad.  Izin  tersebut  memiliki  makna  bahwa pengobatan tradisional tersebut ahli dan kompeten pada bidang sebagaimana standart yang pemerintah tetapkan.
Tiap  tenaga  kesehatan  tradisonal  hanya  diperbolehkan  untuk  mempergunakan peralatan kesehatan tradsional sesuai dengan metode, kompetensi, serta kewenangan. Alat kesehatan tradisional hendaknya sesuai dengan syarat kualitas, keamanan, dan kemanfaatan. Tiap obat tradisional yang dipergunakan pada layanan kesehatan hendaknya aman, memilik kualitas, dan memiliki manfaat (Bagiastra and Sudantra 2019) .

## 1. Izin Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer
Tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer  merupakan  tiap  pihak  yang melakukan  pengabdian  diri  pada  bidang  kesehatan  dan  berpengetahuan  dan berketerampilan  melalui  Pendidikan  pada  bidang  kesehatan  tradisional  yang mempergunakan  ilmu  biomedis  dan  biocultural  dalam  pemaparannya  serta  manfaat dan  juga  keamanan  yang  dimiliki  terdapat  bukti  ilmiah.  Bagi  beberapa  jenis membutuhkan  wewenangan  dalam  melaksanakan  usaha  kesehatan  tradisional  pada fasilitas kesehatan.
Tenaga  kesehatan  tradisional  dalam  praktiknya  dilaksanakan  mandiri  dengan lingkup  yang  terbatas  sebagaimana  kompentensi  layanan  keseharan  tradisional ataupun  1  jenis  metode.  Tenaga  kesehatan  tradisional  yang  diakui  oleh  pemerintah adalah  tenaga  kesehatan  tradisional  yang  telah  mendapatkan  perizinan  berdasarkan Permenkes  Yankestrad  Komplementer.  Dimana  tenaga  kesehatan  harus  memiliki STRTKT dan SIPTKT. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional atau STRTKT merupakan  suatu  bukti  yang  tertu;os  untuk  memberi  wewenang  dalam  melayani masyarakat  dengan  cara  tradisional  komplementer.  SIPTKT  merupakan  bukti  tertulis yang diberi pada tenaga kesehatan tradisional sehingga tidak membutuhkan izin dalam menyelenggarakan karena izin tersebut melekat pada SIPTKT.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Praktik  tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer  ialah  bentuk  layanan kesehatan  tradisional  sebagaimana  Pasal  1  ayat  (16)  UU  Kesehatan.  Praktik  mandiri yang hendaknya memenuhi syarat lokasi, bangunan, ruangan, dan lain sebagainya.

## 2. Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Griya Sehat)
Fasilitas  Pelayanan  kesehatan  atau  yang  umum  dinyatakan  dengan  Griya  sehat yakni merupakan lkasi diselenggarakannya pelayanan kesehatan tradisional oleh tenaga kesehatan  tradisional  yang  mana  dalam  penyelenggaraannya  bertujuan  untuk mencegah  penyakit,  meningkatkan  derajat  kesehatan,  menyembuhkan,  serta memulihkan  kesehatan.  Bukan  hanya  itu  griya  sehat  ini  memberi  layanan  kesehatan perseroangan  yang  sifatnya  mendorong  atau  meningkatkan  taraf  hidup  dengan keseimbangan  kondisi  fiik,  mental,  spiritual,  social,  serta  kebudayaan  berdasar  pada ilmu keseharan tradisional.
Griya  sehat  ialah  fasilitas  layanan  kesehatan  tradisional  yang  mana  tenaga keseharan yang terdapat fasilitas kesehatan di dalamnya setidaknya terdiri atas 2 orang tenaga tradisional profesi dan 1 tenaga vokasi. Keduanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan kompetensi serta wewenang.
“ Setiap  griya  sehat  harus  memiliki  izin  penyelenggaraan,  dimana  izin  tersebut diberikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dan izin penyelenggaraan. Griya sehat dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Griya sehat yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  didirikan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Griya sehat yang dimiliki oleh masyarakat harus berbadan usaha atau berbadan hukum. “
Kesesuaian  dengan  kriteria  griya  sehat  yang  menunjukkan  bahwa  fasilitas pelayanan kesehatan tradisional sudah mempunyai fungsi Pendidikan serta penelitian pada  bidang  kesehatan  tradisional  komplementer.  Griya  sehat  digunakan  sebagai fasilitas layanan keseharan yang sejalan dengan aturan perundangan. Sementara bagi fungsi  penelirian  bidang  kesehatan  sejalan  dengan  aturan  perundangan.  Sementara bagi  fungsi  penelitian  bidang  keseharan  tradisional  griya  sehar  dapat  melakukan teknologi  kesehatan  tradisional.  Pengembangan  guna  agar  derajat  kesehatan  lebih maju.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Praktik  griya  sehat  hendaknya  mempunyai  izin  untuk  menyelenggarakan  praktik kesehatan  yang  diberikan  oleh  Lembaga  yang  memberi  izin  setidaknya  5  tahun  dan dapat  dilakukan  perpanjangan  kembali  jika  sudah  memenuhi  syarat.  Dalam  rangka memperoleh izin untuk menyelenggarakan griya sehat, pihak yang menyelenggarakan hendaknya melakukan pengajuan permohonan pada Lembaga yang memberi izin.
Tiap  tenaga  kerja  tradisonal  dalam  melakukan  usaha  dalam  memberi  layanan kesehatan tradisional komplementer hendaknya dilaksanakan dengan system rujukan. System  rujukan  dilakukan  dengan  dasar  tersedianya  kemampuan,  kewenangan, ataupun  sarana  dan  prasarana  yang  ada.    Tiap  rujuka  yang  dilaksanakan  hendaknya memperoleh  persetujuan  dari  klien.  Rujukan  dapat  dilaksanakan  antar  griya  sehat, dengan prinsip berikut:
1. Tenaga kesehatan tradisional hendaknya merujuk pada fasilitas layanan kesehatan konvensional jika klien mengalami gawat darurat ataupun suatu penyakit tertentu yang mana jika pengobatan yang dilakukan terlambat akan menjadikan kondisinya semakin buruk dan semakin bahaya.
2. Penanganan yang dilakukan terbatas pada tindakan komplementer.
3. Berdasar pada  persetujuan  yang  diberikan  klien, tenaga  media dapat  melakukan rujukan  pada  tenaga  kesehatan  tradisional  jika  hendaknya  mempergunakan layanan kesehatan tradisional sebagai komplementer pada pengobatan medis yang diberikan.
4. Dalam memberikan penanganan pada klien yang mendapatkan rujukan dari griya sehat,  tenaga  keseharan  mendapatkan  rujukan  dapat  melakukan  komunikasi dengan tenaga kesehatan tradsonal berdasar pada kepentingan klien.
Berdasarkan penjelasan diatas praktik pelayanan pengobatan tradisonal memiliki tujuan untuk melakukan tunjangan atas penyelenggaraan kesejahteraan pada bidang kesehatan  berdasar  pada  pemikiran  tersebut  maka  hubungan  keduanya  dinyatakan dengan partnership. Artinya terdapat hubungan aktif serta saling memberikan dampak satu dengan lainnya.
Pelayanan  kesehatan  tradisional  bagi  tenaga  kesehatan  diatur  didalam  UU Kesehatan,  dimana  pemerintah  memberi  perlindungan  bagi  layanan  kesehatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tradisional.  Akan  tetapi  meskipun  belum  terdapat  aturan  khusus  berkenaan  dengan bentuk  perlindungan,  akan  tetapi  hal  tersebut  dapat  dinyatakan  tidak  terserat. Karenanya pihak yang memiliki kewenangan perlu melakukan pembelajaran lebih lanjut guna  memperoleh  penjelasan  berkenaan  dengan  bagaimana  melaksanakan perlindungan hukum berdasar fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada tingkatan bahwa.  Karenanya  dibutuhkan  pengalaman  berkenaan  dengan  pelaksanaan perlindungan  hukum  bagi  tenaga  pengobatan  tradisional  pada  wilayah  kabupaten ataupun kota yang mana pemerintah bertanggung jawab sebagai pihak yang diberikan amanat  dalam  menjalankan  perlindungan  hukum  dan  erat  kaitannya  dengan  tenaga pengobatan tradisional.
Peraturan  yang  berlaku  saat  ini  yang  mengatur  mengenai  pelayanan  kesehatan tradisional  komplementer  adalah  Permenkes  Yankestrad  Komplementer.  Dalam penyelenggaraan  pengobatan  tradisional  komplementer  dilakukan  pembinaan  serta pengawasan  di  bidang  hukum  kesehatan.  Hal  ini  menjadi  relevan  karena  tenaga kesehatan tradisional komplementer yang melakukan pekerjaan pada bidang kesehatan serta aturan yang isinya kewajiban untuk tinduk pada perundangan kesehatan.
Penyelenggaraan  pengobatan  tradisional  komplementer  dalam  melakukan pembinaan serta pengawasan di bidang hukum kesehatan sangat perlu dilakukan. Hal ini  dikarenakan  agar  penyelenggaraan  layanan  kesehatan  harus  dilakukan  dengan penuh  pertanggung  jawaban  dan  terdapat  perlingungan  terhadap  klien  yang menggunakan pelayanan kesehatan komplementer. Oleh sebab itu penting dilakukan karena makin banyak masyarakat yang mempergunakan layanan kesehatan tradisional baik keterampilan maupun ramuan yang ada di Indonesia. Hukum kesehatan saat ini mengatur pelayanan kesehatan terhadap klien. Hal ini dilaksanakan dalam memperoleh derajat  kesehatan  yang  tinggi  dan  sejalan  dengan  harapan,  yakni  dengan  usaha kesehatan  yang  terpadu  serta  menyeluruh  baik  dengan  usaha  kesehatan  perseroan ataupun masyarakat.
“ Hukum  positif  yang  disebut  juga ius  constitutum ialah  ketentuan-  ketentuan hukum  yang  berlaku  pada  saat,  waktu,  dan  tempat  tertentu.  Hukum  positif  yang menjadi  dasar  pada  tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer  adalah  Permenkes
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Yankestrad  Komplementer.  Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  peraturan  tentang praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer harus didasarkan dalam nilai- nilai yang  terkandung  di  dalam  Pancasila  yang  sebagaimana  inti  dari  pembuatan  dasar peraturan  praktik  tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer  supaya  aturan  yang dibuat harus sesuai dengan pandangan serta cita hukum. Nilai-nilai yang ingin dicapai dengan regulasi praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer. Sila Pancasila yang berkaitan  dengan  peraturan  mengenai  praktik  tenaga  kesehatan  tradisional komplementer  klien adalah  sila  kedua  Pancasila  yaitu  “kemanusiaan  yang  adil  dan beradab”, di mana pada prinsipnya menandakan jika bangsa Indonesia adalah bagian dari kemanusiaan yang menjunjung besar atas hak asasi manusia serta meningkatkan tali  persaudaraan  dunia dengan bersumber pada  nilai-  nilai  keadilan  serta  keadaban. Sesuai  dengan  tujuannya  untuk  mencapai  tata  tertib  hukum  yakni  keadilan, kemanfaatan  serta  kepastian  hukum,  peraturan-peraturan  hukum  yang  akan bertumbuh  searah  dengan  perkembangan  pergaulan  hidup  manusia.  Kemajuan peraturan  hukum  dalam  pelaksanaanya  membuktikan  terdapatnya  pergantian peraturan- peraturan hukum yang sedang berlaku.
Permenkes Yankestrad Komplementer, belum mengatur secara spesifik mengenai keterampilan dan ramuan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga perlu diatur lebih spesifik mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer.  Standar  praktik tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer  belum  mengatur  secara  jelas  mengenai pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan kepada klien. Sehingga perlu diatur lebih jelas  mengenai  standar  praktik  tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer  seperti keterampilan,  ramuan,  pelaksanaan,  peralatan  dan  pedoman  pelaksanaan  praktik tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer  yang  dilakukan  langsung  oleh  dinas kesehatan.  Dengan  adanya  standar  yang  jelas maka  pelayanan  yang didapatkan  oleh klien dapat menjaga dan meningkatkan kesehatannya. “
Pada  perizinan  praktik  tenaga  kesehatan  tradisional  komplementer  juga  belom mengatur  secara  spesifik  mengenai  jenis  pelayanannya.  Sehingga  diperlukan keterampilan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dalam  praktiknya,  seperti  adanya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
peraturan  mengenai  kompetensi  serta  metode-metode  untuk  meningkatkan kompetensi  tenaga  kesehatan  melalui  pelatihan-pelatihan  dan  pembinaan  yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Pembinaan  bertujuan  agar  tenaga  kesehatan  memiliki pengetahuan  tentang  pekerjaannya  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  sesuai  dengan kewenangan dengan adanya pembinaan maka tenaga kesehatan akan selalu berhati- hati  dalam  praktinya.  Pembinaan  yang  ada  dalam  peraturan  juga  belum  secara  jelas mengatur mengenai tenaga kesehatan. Sehingga perlu diatur secara jelas, tidak hanya pembinaan  berupa  supervisi  tetapi  pemeriksaan  secara  berkala  yang  dilakukan  oleh dinas  kesehatan  dan  penatalaksanaan  perawatan  terhadap  klien.  Sehingga  tenaga kesehatan dalam melakukan praktiknya terhindar dari kelalaian medis.
Tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian harus dapat mempertanggungjawabkannya, dalam hal ini pihak klien yang rasakan kerugian dapat diidentifikasikan siapa yang memiliki kaitan dengan pelayanan kesehatan tersebut. Jika pihak  tenaga  kesehatan  melaksanakan  kelalaian  serta  menjadikan  klien  merasa  rugi, sehingga terlebih dulu hendaknya melihat apakah hal tersebut kesalahan dari tenaga kesehatan  dan  lain  sebagainya.  Tiap  permasalahan  yang  terjadi  baik  merupakan kesengajaan ataupun tidak sengaja perlu didalami terlebih dulu. Pertanggung jawaban yang ada lantara terdapat unsur kesalahan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang menjadikan klien merasa rugi.
Bukan hal yang mudah untuk menetapkan jenis kelalaian tenaga kesehatan yang menjadikan  seseorang  merugi  dan  menjadi  suatu  tanggung  jawab.  Jika  terdapat malpraktik maka dapat dilaksanakan klarifikasi lebih dulu termasuk medik atau lainnya. Jika  malpraktik  medik  hendaknya  diteliti  pula  sejauh  mana  tenaga  kesehaan  dalam memberi  layanan  medik  yang  sesuai  dengan  standart.  Jika  tenaga  kesehatan  sudah melaksanakannya  sesuai  dengan  standart  dan  tidak  terdapat  kelalaian  dan  telah dilaksanakan  tugas  sesuai  dengan  bidang  kemahiran  atau  kompetensi  yang  dimiiliki sehingga sulit untuk dinyatakan sebagai malpraktik. Sampai dengan saat ini kedudukan serta  peran  yang  dimiliki  tenaga  kesehatan  yang  relative  tinggi.  Karenanya  terdapat perlindungan  pada  tenaga  kesehatan  untuk  melaksanakan  kelalaian,  merujuk  pada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kenyataan  berkenaan  dengan  pengobatan  tradisional  yang  sudah  berkembang  di Indonesia, pemerintah memiliki sifat yang tetap dalam melaksanakan binaan.

## KESIMPULAN
“ Tenaga  kesehatan  tradisional  yang  diakui  oleh  pemerintah  adalah  tenaga  kesehatan tradisional  yang  telah  mendapatkan  perizinan  berdasarkan  Permenkes  Yankestrad Komplementer.  Dimana tenaga  kesehatan harus memiliki  STRTKT  dan  SIPTKT.  Surat  Tanda Registrasi  Tenaga  Kesehatan  Tradisional  yang  selanjutnya  disingkat  STRTKT  adalah  bukti tertulis  pemberian  kewenangan  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  tradisional komplementer. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPTKT  adalah  bukti  tertulis  yang  diberikan  kepada  tenaga  kesehatan  tradisional  dalam pemberian  pelayanan  kesehatan  tradisional  komplementer.  Praktik  mandiri  tenaga kesehatan  tradisional  tidak  memerlukan  izin  penyelenggaraan,  dikarenakan  izin  tersebut melekat  pada  SIPTKT  yang  dikeluarkan oleh  instansi  pemberi  izin.  Setiap  griya  sehat  harus memiliki  izin  penyelenggaraan,  dimana  izin  tersebut  diberikan  oleh  dinas  kesehatan kabupaten/kota dan izin penyelenggaraan. Griya sehat dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Griya sehat yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Griya sehat yang dimiliki oleh masyarakat harus berbadan usaha atau berbadan hukum. “

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Yunus, Wijaya Dinas, Kesehatan Provinsi Bali, and Shofi Khaqul Ilmy. 2022. ‘Konsep Terapi Komplementer Keperawatan’
Ajeng, Nurani, Tri Utami, and Nayla Alawiya. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia
Alam,  Syifa.  2018.  ‘PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PASIEN  TERHADAP  MALPRAKTEK  PADA PENGOBATAN TRADISIONAL’, Media Iuris , 1.3 (Universitas Airlangga): 514

## Amperawati, Erny. 2018. ‘Perlindungan Hukum Bagi Penyehat Pengobatan Tradisional Empiris
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  103  Tahun  2014  Tentang  Pelayanan  Kesehatan  Di Kabupaten Semarang’
Bagiastra,  I  Nyoman,  and  I  Ketut  Sudantr a.  2019.  ‘Bali  Dalam  Pengembangan  Pengobatan Tradisional  Komplementer  (Kajian  Yuridis  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  15  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Tradisional  Komplementer)’, Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan  Sains  Dan Humaniora , 2.2 (Universitas Pendidikan Ganesha): 88
Heriani,  Istiana,  and  Munajah  Munajah.  2020.  ‘Aspek  Legalitas  Terhadap  Pelayanan Kesehatan  Tradisional  Di  Indonesia’, Al-Adl :  Jurnal  Hukum ,  11.2  (Universitas  Islam Kalimantan MAB Banjarmasin): 197
Ifkar,  Adriki.  2022.  ‘Tanggung  Jawab  Perdata  Perawat  Atas  Kelalaian  Dalam  Memberikan
Pelayanan Keperawatan Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014’
Kartika,  Anisah.  2019. Tanggung  Jawab  Tenaga  Layanan  Kesehatan  Tradisional  Terhadap Pasien
Marzuki, Peter Mahmud. 2010. ‘Penelitian Hukum’, Kencana Prenada
Nurhayati, Hadi Siswoyo, Lucie Widowati, Ondri Dwi Sampurno, Delima Delima, and others. 2020.  ‘Gambaran  Griya  Sehat  Di  Indonesia’, Jurnal  Penelitian  Dan  Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan): 203 – 11
Rarung, Lavenia. 2017. ‘Tanggungjawab Hukum Terhadap Pembuat Obat -Obatan Ditinjau Dari Undng- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan’, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei Sadewa,  Yudha  Sukawati,  Albertus  Sentot  Sudarwanto,  and  Supanto.  2017. Implementasi Perizinan Pengobatan Herbal Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat Di Kota Surakarta Suminah C, and Indradjaja Sisilia. 2020. ‘Pelayanan Kesehatan Tradisional Sebagai Alternatif Pengobatan Dan Perawatan Ditinjau Dari Etika Kedokteran Di Indonesia’, Jurnal Usada Nusantara : 1 – 6
Suwito, Candra, Fitri Nelda, and Welli Zulfikar. 2020. ‘Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat  Tradisional  Akibat  Kelalaiannya  Dalam  Pelayanan  Pasen’, Jurnal  Gagasan Hukum , 02.02
World  Health  Organization.  2019. WHO  Global  Report  On  Traditional  And  Complementary Medicine