Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 3, Desember 2023, hlm. (342-360) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Obyek Sengketa Negatif dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

## Ahmad Rayhan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa E-mail: ahmadrayhan@untirta.ac.id

## H.E. Rakhmat Jazuli
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa E-mail: jazuli@untirta.ac.id

## Nurikah
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa E-mail: nurikah@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i3.21791
Info Artikel |Submitted : 26 Agustus 2023 |Revised : 30 November 2023 |Accepted : 8 Desember 2023
How to cite: Ahmad Rayhan, H.E. Rakhmat Jazuli, Nurikah, “ Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara: Obyek Sengketa Negatif dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ” , Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 3, Desember, 2023 ”, hlm. 342- 360

## ABSTRACT:
The  resolution  of  state  administrative  disputes  is  intricately  tied  to  the  procedural  law  of  the  state administrative court, employing routes through both judicial and administrative channels. Governed by Laws No. 5 of 1986 and No. 9 of 2004, the State Administrative Court serves the purpose of providing a platform for dispute settlement and protection for the public, rooted in the general principles of good governance. The settlement of state administrative disputes, particularly those arising from negative object disputes, involves addressing unprofessional conduct by state administration officials, as delineated in Article 3 of Law No. 5 of 1986. This conduct, even if not formalized through a decision letter, is deemed a rejection under the said law. The  unprofessional  conduct,  indicative  of  losses  incurred  by  individuals  or  legal  entities,  aligns  with  the broader  principles  of  good  governance.  In  this  context,  state  administration  officials  incur  losses  through violations of obligations that should safeguard the rights of individuals or legal entities. Article 53, paragraph (2) of Law No. 9 of 2004 underscores the importance of filing a lawsuit based on violations of the general principles  of  good  governance.  The  application  of  these  principles  becomes  pivotal  in  handling  state administration disputes with negative object disputes, given the absence of a written object of dispute and reliance  solely  on  the  unprofessional  conduct  of  state  administration  bodies  or  officials,  who  reject  claims without issuing a formal decision. This underscores the significance of examining the procedural law of the state administrative court, where actions of state administrative bodies or officials are scrutinized for potential violations of the law in the absence of formalized government actions.
Keywords: State Administrative Disputes; Administrative Court; Principles of Good Governance

## ABSTRAK:
Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sangat terkait dengan hukum acara pengadilan TUN, yang menggunakan jalur peradilan dan administrasi. Diatur dalam  Undang-Undang No. 5 Tahun  1986  dan  No.  9  Tahun  2004,  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  memiliki  tujuan  untuk menyediakan wadah bagi penyelesaian sengketa dan perlindungan bagi masyarakat, yang berakar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penyelesaian sengketa TUN, khususnya yang timbul dari sengketa objek negatif, melibatkan penanganan tindakan tidak profesional oleh pejabat TUN, sebagaimana  diuraikan  dalam  Pasal  3  UU  No.  5  Tahun  1986.  Tindakan  ini,  meskipun  tidak diformalkan  dalam  bentuk  surat  keputusan,  dianggap  sebagai  penolakan  berdasarkan  undang- undang  tersebut.  Tindakan  tidak  profesional,  yang  berindikasi  pada  kerugian  yang  ditimbulkan oleh perorangan atau badan hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang lebih luas. Dalam konteks ini, pejabat administrasi negara menimbulkan kerugian karena melanggar kewajiban yang seharusnya melindungi hak-hak orang atau badan hukum. Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 menggarisbawahi pentingnya pengajuan gugatan yang didasarkan pada pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penerapan asas-asas tersebut menjadi sangat penting  dalam  penanganan  sengketa  TUN  dengan  objek  sengketa  negatif,  mengingat  ketiadaan objek sengketa secara tertulis dan hanya mengandalkan tindakan tidak profesional dari badan atau pejabat  TUN  yang  menolak  gugatan  tanpa  mengeluarkan  keputusan  resmi.  Hal  ini menggarisbawahi  pentingnya  memeriksa  hukum  acara  peradilan  TUN,  di  mana  tindakan  badan atau pejabat TUN diperiksa untuk mengetahui potensi pelanggaran hukum tanpa adanya tindakan formal dari pemerintah.
Kata  Kunci  : Sengketa  Administrasi  Negara;  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara;  Asas-Asas  Umum Pemerintahan Yang Baik

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 ayat  (3)  UUD  1945,  Indonesia  adalah negara  hukum  artinya  hukum  sebagai kedaulatan  dalam  tertinggi  sebagimana diatur  dalam  konstitusi 1 sebagai  dasar bernegara  ,  hukum  memiliki  kekuasaan tertinggi dalam suatu negara hukum itu sendiri,  baik  raja,  penguasa,  maupun rakyat bahkan negara itu sendiri tunduk pada hukum, hal ini mengandung makna bahwa sikap, tingkah laku dan perbuatan pemerintah harus berdasarkan hukum.
2 Konsekuensi negara hukum Indonesia 3 melaksanakan amanat ketentuan  Pasal  24  UUD  1945  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakimanm    disebutkan  terdapat lingkungan Badan-Badan Peradilan yaitu Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama, Peradilan  Militer,  dan  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  dengan demikan jelaslah bahwa  dasar  hukum  pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan  mandiri  cukup  kuat,  sama  halnya dengan ketiga peradilan lainnya.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara menjelaskan mengenai tujuan pembentukan  peradilan  tata  usaha negara yaitu guna memberikan
1 Faridy,  F.,  &  Miftah,  M.  (2022).
Implementation of State Theory of Law in The
Country Based on Pancasila. Nurani Hukum, 5(2), 181-189. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.169
55
2 H.  Salim  HS, Perkembangan  Teori Dalam  Ilmu  Hukum, Rajagrafindo  Persada,
Jakarta, 2012, hlm. 135.
3 Jenar,  S.  (2023).  An  Analysis  of Presidential  Regulation  105/2021:  The National  Strategy  for  Accelerating  the Development  of  Disadvantaged  Regions 2020-2024 and Its Implications for Provincial Government.  Nurani  Hukum,  6(1),  92-116.
perlindungan  terhadap  hak-hak  yang bersumber  dari  hak-hak  individu, memberikan perlindungan terhadap hak- hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.
Dengan  demikian,  fungsi  dari peradilan  tata  usaha  negara  sebenarnya merupakan  sarana  untuk  penyelesaian konflik  yang  timbul  antara  pemerintah (Badan  atau  Pejabat  tata  usaha  negara) dengan rakyat (orang atau badan hukum perdata)  sebagai  akibat  dikeluarkannya keputusan tata usaha negara). 4
Berdasarkan  Pasal  47  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mengatur ketentuan  bahwa  pengadilan  bertugas dan  berwenang,  memeriksa,  memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara 5 . Sengketa  Tata  Usaha  Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10  UU No. 51 Tahun  2009    tentang  perubahan  kedua Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan Sengketa  Tata  Usaha  Negara  adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha  negara  antara  orang  atau  badan hukum  perdata  dengan  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara,  baik  di  pusat maupun  di  daerah,  sebagai  akibat dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 6
doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v6i1.172 34
4 Eko Sugitario dan Tjondro Tirtamulia, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Brilian Internasional, Surabaya, 2012, hlm. 2.
5 Putra,  I.,  &  Retno  Mumpuni,  N.
(2022). Analysis of the Institutional Position of Military Judges Against the Independence of the  Indonesian  Military  Courts.  Nurani Hukum, 5(2), 190-204. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i2.175
22
6 Ahmad  Rayhan  dan  Sakti  Krisna Wijaya,  “ Efektifitas  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  dalam  Menyelesaikan  Putusan
Berdasarkan  ketentuan  yang diatur  dalam  undang-  undang  tentang peradilan tata usaha negara , dalam Pasal 47  UU  N0.  5  Tahun  1986  dinyatakan kompetensi  absolut  PTUN  adalah kewenangan  suatu  badan  pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek  perkaranya,
7 maka  peradilan  tata usaha negara terdapat ketentuan kompetensi  absolut  peradilan,
8 dengan ciri-ciri sebagai berikut :
1) Tergugat,  yaitu  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya  atau  yang  dilimpahkan kepadanya,  yang  digugat  oleh orang atau badan hukum perdata;
2) Penggugat,  yaitu  orang  atau badan  hukum  perdata  yang merasa kepentingannya dirugikan  oleh  keputusan  tata usaha negara;
3) Objek  sengketa  gugatan,  adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan  oleh  badan  atau pejabat  tata  usaha  negara  yang berisikan  tindakan  hukum  tata usaha  negara  yang  berdasarkan peraturan  perundang  undangan yang  berlaku  yang  bersifat kongkret,  individual,  dan  final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Sengketa  Tata  Usaha  Negara ”, Jurnal Peradaban Hukum , Volume 1, Nomor 1, 2023, DOI: https://doi.org/10.33019/jph.v1i1.11, hlm. 62-63.
7 Budi Aspani,  “Kompetensi  Absolut
Dan  Relatif  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Menurut  Undang_Undang  Nomor  5  Tahun 1986  Jo.  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 2004”, Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Palembang , 2018, hlm. 349.
8 Titik  Triwulan  Tutik  dan  Ismu Gunadi  Widodo, Hukum  Tata  Usaha  Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia , Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 580.
Adanya kompetensi absolut maka objek  sengketa  yang  berupa  Keputusan tata  usaha  negara  adalah  perbuatan hukum  pemerintah  di  bidang  hukum publik. 9 Peradilan  tata  usaha  negara diadakan  dalam  rangka  memberikan perlindungan  kepada  rakyat.  “Fungsi dan  tugas  pengadilan  tata  usaha  negara adalah  melayani  masyarakat  pencari keadilan  di  bidang  tata  usaha  negara, khususnya terhadap keputusan- keputusan  pemerintah  yang  melanggar hukum dan merugikan masyarakat.” 10
Berdasarkan  Pasal  50  Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwasanya,  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  merupakan  pelaku  kekuasaan kehakiman
yang bertugas dan
berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha Negara di tingkat pertama. 11 Penyelesaian  sengketa  tata usaha negara  tidak  hanya  didasarkan  pada obyek  sengketa  positif  berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang N0.51  Tahun  2009  tapi  didasarkan  pada obyek  sengketa  negatif  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang N0.5
Tahun 1986.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-
Undang  Nomo.  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  pemerintahan,  dinyatakan bahwa  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha negara  ara  wajib  menetapkan  atau melakukan  keputusan  atau  tindakan
9 Aju  Putrijanti,  “Kewenangan  Serta Obyek  Sengketa  di  Peradilan  Tata  Usaha Negara Setelah Ada UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Masalah- Masalah Hukum Undip, Volume 44 No.4, 2015, hlm. 428.
10 Lintong  Oloan  Siahaan, Prospek PTUN  Sebagai  Pranata  Penyelesaian  Sengketa Administrasi  di  Indonesia:  Studi  Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991- 2001 ,  Perum  Percetakan  Negara  RI,  Jakarta,
2005, hlm. 14.
11 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
dalam jangka waktu 10 hari apabila tidak diatur jangka waktu penyelesaian, maka setelah  permohonan  diterima  apabila badan  atau  pejabat  dalam  batas  waktu yang  ditentukan  tidak  atau  melakukan keputusan  maka  permohonan  terbut dianggap  dikabulkan  atau  disebut  fiktif positif 12 .
Hal ini menjadi dasar perbedaan dalam  pemahaman  obyek  sengketa negatif  yang  pengujianya  berdasakan Pasal  53  ayat  (2)  Undang-Undang  N0.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama terhadap  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1986,    dijadikan  sebagai  dasar alasan pengajuan gugatan yaitu
bertentangan  dengan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik.
Salah  satu  sengketa  Tata  Usaha Negara  yang  sering  menimbulkan gugatan  atau  tuntuan  yang  diajukan  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah sengketa kepegawaian. Sengketa kepegawaian dapat timbul dari tindakan- tindakan pemerintah dalam mengeluarkan  suatu  Keputusan  Tata Usaha Negara yang merugikan atau tidak sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan  yang  baik.  Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan meliputi :
1. Kepastian Hukum;
2. Kemanfaatan;
3. Ketidakberpihakan;
4. Kecermatan;
5. Tidak menyalahgunakan wewenang;
6. Keterbukaan;
7. Kepentingan umum; dan
8. Pelayanan yang baik.
12 Azza  Azka  Nora,  “  Pertentangan Norma  Fiktif  Negatif  dan  Fiktf  Positif  Serta Kontektualitasnya Menurut Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan ” , Jurnal  Hukum Peratun  Balitbang    Hukum  Ditjen    Peratu n  ,
Volume 3 N.2 Agustus 2020, hlm.3.
Kemampuan  untuk  tidak  dapat melakukan  perbuatan  pemerintah  oleh undang-undang
administrasi pemerinntahan  yang    diartikan  bahwa pejabat  tata  usaha  negara  tidak melakukan  kewajibanya  dan  dianggap telah melanggar asas-asas umum pemerintahan  yang  baik,  maka  dengan adanya  ketentuan  tersebut  penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk diajdikan  dasar  penyelesaian  sengketa dengan  obyek  sengkrta  negatif  yang kemudian saat ini mengalami perubahan makna  di  Undang-  Undang  30  Tahun 2914 Tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut
penelitian  ini  merupakan  bagian  dari upaya  keberlanjutan  peran  pengadilan tata usaha negara dalam penerapan asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik dalam  penyelesaian  sengketa  tata  usaha negara  berdasarkan  obyek  sengketa negatif  yang  saat  ini  mengalami perluasan  makna  menjadi  fiktif  positif artinya  pejabat  tata  usaha  negara dianggap telah mengeluarkan keputusan walaupun  keputusan  tersebut  belum memilki  bentuk  formal  yang  sempurna dalam syarat formil tindakan pemerintahan,  maka  dalam  beberapa kajian sebelumnya. 13

## METODE
Berdasarkan  pada  ruang  lingkup dan  batasan  penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  yuridis  empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis
13 Saharuddin, S., Pede, A., Yunus, Y., Lasori, S., & Salam, S. (2022). The Role of Community Policing  for  Law  Enforcement  in  Resolving Issues Outside of Court. Nurani Hukum, 5(1), 23-33. doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v5i1.146
dengan melakukan analisis terhadap data primer berupa wawancara dan kuisioner pada saat dilapangan dan data sekunder yang  berasal  dari  bahan  hukum  primer yaitu  UUD  1945,  Undang-Undang  dan peraturan lainya dalam kajian hukum 14 . Penggunaan metode yuridis empiris  dalam  penelitian  ini  difokuskan pada  permasalahan  tentang  penerapan asas-asas  umum  yang  baik  dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara berdasarkan  obyek  sengketa  negatif  , untuk    mendapatkan  data  primer penelitian  yang  melibatkan  pihak  yang terkait  dalam  penelitian  yaitu  hakim  di PTUN Serang.  Selain itu Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yaitu peraturan  perundang-undangan    dan bahan  hukun  sekunder  yaitu  buku, jurnal,  data  yang  terkai    hukum  acara peradilan tata usaha negara.

## PEMBAHASAN

## 1. Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha Negara
A. Pengertian  Sengketa  Tata  Usaha Negara
Sengketa  Tata  Usaha  Negara dapat diartikan sebagai sengketa tentang sah tidaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat  Tata  Usaha  Negara. 15 Adapun Subjek  dalam  Sengketa  Tata  Usaha Negara adalah:
1) Pihak Penggugat Pihak  penggugat  dalam  perkara sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata  Usaha  Negara  adalah  setiap  subjek hukum,  baik  orang  atau  badan  hukum perdata  yang  merasa  kepentingannya
14 Zainudin  Ali, Metode  Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta , 2016, hlm. 106.
15 Rosali  Abdullah, Hukum  Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1991,  hlm. 5.
dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan  Tata  Usaha  Negara  oleh
Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara baik di pusat maupun daerah.
2) Pihak Tergugat
Pihak tergugat adalah Badan atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya  atau  dilimpahkan  padanya berdasarkan  perundang-undangan  yang berlaku.
Adapun  objek  hukum  Sengketa Tata  Usaha  Negara  adalah  Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang  dikeluarkan oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha  Negara  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Namun,  dengan  berlakunya  Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa  yang  menjadi  kewenangan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  diperluas bukan  hanya  Keputusan  Tata  Usaha Negara  melainkan  juga  Tindakan Administrasi Pemerintahan. 16

## B. Alur  Penyelesaian  Sengketa  Tata
Usaha Negara
Penyelesaian  Sengketa  dalam bidang  Tata  Usaha  dapat  diselesaikan melaluli upaya administratif dan gugatan. 1) Upaya Administratif Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang  tidak  puas  terhadap  hukuman disiplin  yang  dijatuhkan  kepadanya berupa keberatan atau banding
16 Sudarsono, “Sengketa  Tata  Usaha Negara  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014”, Tanjungpura  Law Journal , Fakultas Hukum Universitas
Tanjungpura, 2017, hlm. 156-176.
administratif. 17 Upaya  Administratif diatur  dalam  Pasal  48  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Alasan hukum penggunaan sarana  upaya  administratif  dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara salah  satunya  karena  adanya  konsep pemisahan  kekuasaan  negara  dari Montesquieu, yang dibagi dalam 3 (tiga) elemen  kekuasaan,  yaitu  kekuasaan eksekutif,  kekuasaan  yudikatif,  dan kekuasaan  legislatif.  Pemisahan  tersebut bertujuan  untuk  menjamin  kebebasan masyarakat dan mencegah tindakan yang sewenang-wenang  dari  penguasa  serta mencegah pemusatan kekuasaan negara. 18 Oleh karena itu, dalam
penyelesaian sengketa tata usaha negara terlebih  dahulu  harus  diselesaikan  oleh pemerintah  itu  sendiri  melalui  sarana upaya administratif. Upaya Administratif terdiri dari: 19

## a) Keberatan
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha yang  dilakukan  sendiri  oleh Badan  atau  Pejabat  Tata  Usah Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
b) Banding Administratif
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara secara administratif yang dilakukan oleh intansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan  Keputusan  yang bersangkutan. Menurut Paulus E. Lotulung  bahwa  keberatan  dan banding  administrasi  merupakan bagian  dari  upaya  hukum
17 Faisal Abdullah, Hukum Kepegawaian Indonesia ,  Rangkang  Education,  Yogyakarta, 2012, hlm. 204.
18 Irfan Fachrudin,
Pengawasan
Peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah , Alumni, Bandung, 2004, hlm. 16.
19 Elidar  Sari,  Hadi  Iskandar  dan  Nur Ibadah, Op.Cit , hlm. 51.
terhadap
keputusan pemerintahan. 20
Pengujian  pada  prosedur  upaya administratif  dilakukan  baik  dari  segi penerapan  hukum  maupun  dari  segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus, sehingga pengujiannya dilakukan secara lengkap. Sisi positif proses upaya administrasi  yang  melakukan  penilaian secara  lengkap  suatu  Keputusan  Tata Usaha  Negara  baik  dari  segi  Legalitas ( Rechtmatigheid ) maupun aspek Oportunitas  ( Doelmatigheid ),  para  pihak tidak  dihadapkan  pada  hasil  keputusan menang  atau  kalah  ( Win  or  Lose )  seperti halnya  di  lembaga  peradilan,  tapi denganpendekatan musyawarah. Sedangkan  sisi  negatifnya  dapat  terjadi pada  tingkat  obyektifitas  penilaian karena Badan/Pejabat tata Usaha Negara yang  menerbitkan  Surat  Keputusan kadang-kadang  terkait  kepentingannya secara langsung ataupun tidak langsung sehingga mengurangi penilaian maksimal yang seharusnya ditempuh. 21 2) Gugatan Apabila  seluruh  prosedur  upaya administratif yang tersedia telah
ditempuh berdasarkan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  masih  ada ketidakpuasan bagi seseorang atau badan hukum  perdata,  maka  bisa  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan.  Gugatan  yang diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari  terhitung  sejak  saat  diterimanya atau diumumkannya
Keputusan
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
Sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor
20 Paulus  E.  Lotulung, Beberapa  Sistem tentang  Kontrol  Segi  Hukum  terhadap Pemerintah ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1993, hlm. 15.
21 Soemaryono  dan  Anna  Erliyana, Tuntunan  Praktek  Beracara  di  Peradilan  Tata Usaha  Negara ,  Pramedya  Pustaka,  Jakarta, 1999, hlm. 8.
5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata
Usaha Negara, pengadilan baru berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  sengketa  tata  usaha negara  jika  seluruh  upaya  administratif telah ditempuh.
Apabila peraturan dasarnya hanya  menentukan  adanya  upaya administratif  berupa  pengajuan  surat keberatan,  maka  gugatan  terhadap Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang bersangkutan diajukan kepada
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  tingkat pertama.
Namun  jika  peraturan  dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa  pengajuan  surat  keberatan dan/atau  mewajibkan  pengajuan  surat banding  administratif,  maka  gugatan terhadap Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  telah  diputus  dalam  tingkat banding administratif diajukan langsung kepada  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara  dalam  tingkat  pertama  yang berwenang. 22 Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara menyebutkan bahwa orang atau badan  hukum  perdata  yang  merasa kepentingannya  dirugikan  oleh  suatu Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat mengajukan  gugatan  tertulis  kepada pengadilan  yang  berwenang  yang  berisi tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan  batal  atau  tidak  sah,  dengan atau  tanpa  disertai  tuntutan  ganti  rugi dan/atau direhabilitasi.
Selanjutnya  dalam  Pasal  53  ayat (2)  dalam  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986
22 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI No.  2  tahun  1991  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Ketentuan  Dalam  Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara tersebut  menyebutkan  alasan-alasan yang  dapat  digunakan  dalam  gugatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah :
a) Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  digugat  itu  bertentangan dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
b) Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  digugat  itu  bertentangan dengan  dengan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik.
Penegasan  terhadap  pasal  diatas bahwa  setiap  orang  atau  Badan  hukum perdata  yang  berhak  mengajukan gugatan itu yang kepentingannya terkena akibat  hukum  Keputusan  Tata  Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan dirugikan. 23 Berdasarkan Pasal 56 (1) Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  suatu gugatan  yang  diajukan  ke  Pengadilan harus memuat: Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau  kuasanya,  Nama,  jabatan,  dan tempat  tinggal  tergugat,  Dasar  gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.
3) Putusan Pengadilan
Sebelum terciptanya suatu putusan pengadilan, hakim memberikan pertimbangan  yang  tepat  dan  benar, karena  menjadi  dasar  bagi  hakim  untuk menjatuhkan  hukuman  kepada  seorang yang  sedang  berperkara  dan  dimuat dalam  bentuk  tertulis  yakni  disebut putusan  hakim  dan  dibacakan  dimuka persidangan.  Mahkamah  Agung  telah mementukan  bahwa  putusan  hakim
23 Sri  Hartini  et.al, Hukum  Kepegawaian Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2010,  hlm.
154.
harus  mempertimbangkan  beberapa aspek  yang  bersifat  yuridis,  filosofis 24 , dan  sosiologis  sehingga  keadilan  yang dicapai,  diwujudan,  dan  dipertanggung jawabkan  dalam  putusan  hakim  adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum,  keadilan  moral,  dan  keadilan masyarakat.
25 Putusan  yang  dihasilkan  dalam peradilan  tata  usaha  negara  menuntut adanya keaktifan hakim dalam menemukan  atau  mencari  hukumnya, dan  tidak  sekedar  mencari  undang- undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan hukumnya. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan.
Untuk  mencari  atau  menemukan hukumnya  atau  undang-undangnya untuk  dapat  diterapkan  pada  peristiwa konkrit,  peristiwa  konkrit  itu  haras diarahkan  kepada  undang-undangnya, sebaliknya  undang-undangnya  harus disesuaikan  dengan  peristiwanya  yang konkrit. 26 Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  menjelaskan  bahwa Putusan Pengadilan dapat berupa:
27 1) Gugatan ditolak Menolak gugatan, berarti memperkuat  keputusan  badan atau  pejabat  tata  usaha  negara.
24 Mukminto, E., & Wahanisa, R. (2021).
Identity  Politics  and  Local  Regulations:  A Critique of Ideology on Local Regulations in the  Post-New  Order.  Nurani  Hukum,  4(2). doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v4i2.123 17
25 Pusdiklat Teknis Peradilan M.A R.I, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik  Hakim  dan  Makalah  BerkaitanI, Pusdiklat Teknis Peradilan M.A R.I, Jakarta, 2006, hlm
2.
26 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata  Indonesia ,  Liberty,  Yogyakarta,  1988, hlm. 160
2) Gugatan dikabulkan
Mengabulkan  gugatan,  berarti tidak  membenarkan  keputusan badan  atau  pejabat  administrasi negara,  baik  seluruhnya  atau sebagian.  Dalam  hal  gugatan dikabulkan, maka dalam putusan
Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan  oleh  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang mengeluarkan  Keputusan  Tata Usaha  Negara. 28 Berdasarkan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara, kewajiban tersebut berupa:
i. Pencabutan Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang bersangkutan, atau ii. Pencabutan Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang bersangkutan dan menerbitkan  Keputusan Tata  Usaha  Negara  yang baru, atau iii. Menerbitkan  Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal  sebelumnya  tidak  ada Keputusan.
Pasal  97  ayat  (10)  dan  (11)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara menjelaskan
27 Masrufah  dan  Wibowo,  A,. “ Perihal Putusan  Dan  Upaya  Hukum  Di  Pengadilan Tata Usaha Negara: Putusan, Upaya Hukum, Pengadilan  Tata  Usaha  Negara ”, Jurnal Penelitian  Multidisiplin , Vol. 2,  No. 1,  2023, hlm. 113 – 118. DOI:
https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.109
28 Jenar,  S.  (2021).  The  Acceleration Development  of  Disadvantaged  Region:  On Government  Affairs  Perspective.  Nurani Hukum, 4(2). doi:http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v4i2.122
bahwa kewajiban-kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan  ganti  rugi  atau  jika menyangkut  kepegawaian  maka dapat disertai pemberian rehabilitasi. 3) Gugatan tidak diterima Tidak  menerima  gugatan,  berarti gugatan  tidak  memenuhi  syarat- syarat yang telah ditentukan.
4) Gugatan gugur Gugatan  gugur,  apabila  para pihak  atau  para  kuasanya, kesemuanya  tidak  hadir  pada persidangan yang telah ditentukan  dan  telah  dipanggil secara patut.

## 2. Pengertian  dan  Fungsi  Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
A. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Asas-Asas  Umum  Pemerintahan
Yang  Baik  (AAUPB)  dapat  dipahami sebagai  asas-asas  umum  yang  dijadikan sebagai  dasar  dan  tata  cara  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan itu bebas dari pelanggaran peraturan 29 ,  tindakan  penyalahgunaan wewenang,  dan  tindakan  sewenang- wenang. 30 Berdasarkan  penelitian  Jazim Hamidi,  beliau  menemukan  pengertian AAUPB sebagai berikut: 31
29 Karsa,  P.,  &  Marpudin,  H.  (2022). Fostering  Village  Governance:  Formulating Regulations on Village-Owned Enterprises in Pabuaran  Village,  Serang  Regency.  Probono And Community Service Journal, 1(2), 29-38. doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i2.174
19
30 Ridwan HR, op.cit , hlm. 234
31 Jazim  Hamidi, Penerapan  Asas-Asas Umum  Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang
1) AAUPB  merupakan  nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara; 2) AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan  alat  uji  bagi  hakim administrasi dalam menilai
tindakan  administrasi  negara yang  berwujud  penetapan  atau beschikking ,  dan  sebagai  dasar pengajuan  gugatan  bagi  pihak penggugat;
3) Sebagian  besar  dari  AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak  tertulis,  masih  abstrak,  dan dapat  digali  dalam  praktik kehidupan masyarakat;
4) Sebagian  asas  yang  lain  sudah menjadi  kaidah  hukum  tertulis dan  terpencar  dalam  berbagai peraturan hukum positif. Meskipun  sebagian  dari  asas  itu berubah  menajdi  kaidah  hukum tertulis,  namun  sifatnya  tetap sebagai asas hukum.
B. Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Pada  awalnya  AAUPB  hanya sebagai  sarana  perlindungan  hukum ( rechtsbescherming ) dan bahkan dijadikan sebagai  instrumen  untuk  peningkatan perlindungan 32 hukum ( verhoogde rechtsbesherming ) bagi warga negara dari
Layak  (AAUPB)  di  Lingkungan  Peradilan Administrasi  Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1999, hlm. 24.
32 Anom,  S.,  &  Jumena,  M.  (2022). Enhancing  Community  Understanding  of Legal  Protection:  Legal  Counseling  for Indonesian  Migrant  Workers  in  Assisted Villages.  Probono  And  Community  Service Journal, 1(1), 17-23.
tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya  dijadikan  dasar  penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping  sebagai  norma  hukum  tidak tertulis  bagi  tindakan  pemerintah. AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut: 33
1) Bagi  Administrasi  Negara, bermanfaat  sebagai  pedoman dalam  melakukan  penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat  sumir,  samar  atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus  membatasi  dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan freies ermessen atau  melakukan kebijakan yang jauh menyimpang  dari  ketentuan perundang-undangan. 2) Bagi warga masyarakat, sebagai  pencari  keadilan, AAUPB  dapat  dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam  Pasal  53  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.
3) Bagi  Hakim  Tata  Usaha Negara,  dapat  dipergunakan sebagai  alat  menguji  dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 4) Kecuali  itu,  AAUPB  tersebut juga  berguna  bagi  badan legislatif  dalam  merancang suatu Undang-Undang.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.179 22
33 SF. Marbun, Menggali dan Menemukan Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  di Indonesia ,  tulisan  pada Dimensi-Dimensi

## C. Macam-Macam  Asas-Asas  Umum
Pemerintahan Yang Baik
AAUPB  terbagi  menjadi  dua bagian,  yaitu  asas  yang  bersifat  formal atau  prosedural  dan  asas  yang  bersifat material  atau  substansial.  Asas  yang bersifat  formal  berkenaan  dengan prosedur  yang  harus  dipenuhi  dalam setiap  pembuatan  keputusan,  atau  asas- asas  yang  berkaitan  dengan  cara-cara pengambilan  keputusan  seperti  asas kecermatan,  yang  menuntut  pemerintah untuk  mengambil  keputusan  dengan persiapan yang cermat.
Asas-asas  yang  bersifat  material tampak  pada  isi  dari  keputusan pemerintah. 34 seperti  asas  kepastian hukum,  asas  persamaan,  asas  larangan sewenang-wenang. Berdasarkan Pasal 10 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi: 1) Kepastian Hukum;
2) Kemanfaatan;
3) Ketidakberpihakan;
4) Kecermatan;
5) Tidak menyalahkan kewenangan;
6) Keterbukaan;
7) Kepentingan umum; dan
8) Pelayanan yang baik
Pemikiran  Hukum  Administrasi  Negara ,  UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 210-211.
34 P.  de  Haan  et.al, Besstuursrecht  in de Soiale  Rechtsstaat ,  Deel  1,  Kluwer-Denver,
1986, hlm. 70.

## 3. Pengertian  dan  Fungsi  Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik
A. Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha Negara Berdasarkan Obyek Sengketa Negatif
Sengketa  tata  usaha  negara merupakan  sengketa  yang  ada  akibat dikeluarkanya  keputusan  tata  usaha negara yang menimbulkan kerugian bagi individu  atau  badan  hukum  perdata  , adanya  kerugian  ini  mengakibatkan perbedaan  pemahaman 35 sehingga menimbulkan  perselisihan  antara  warga negara dengan pejabat tata usaha negara.
Sengketa ini merupakan keadaan yang  menunjukan  situasi  dan  kondisi dimana  orang-orang  dalam  hal  ini individu  atau  badan  hukum  perdata saling  mengalami  perselisihan  yang bersifat  fakta    maupun  perselisihan menurut  persepsi  yang  dirasakan merugikan salah satu pihak 36 .
Prinsip  sengketa  tata  usaha negara adalah terdapat dalam dua aspek yaitu  para  pihak  yang  bersengketa  dan obyek  yang  disengketakan,  oleh  karena itu  perumusan  sengketa  tata  usaha negara telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 10 UU No.51 Tahu 2009 , yang menyatakan bahwa sengketa tersebut  disebabkan  adanya  keputusan tata  usaha  negara  dalam  bidang  hukum administrasi  negara  yang  dikeluarkan oleh  Pejabat  tata  usaha  negara  baik ditingkat  pusat  atau  daerah  termasuk sengketa kepegawaian 37 .
35 Danial,  D.,  &  Manulang,  H.  (2022). Promoting  Awareness  of  Civil  and  Political Rights:  Socialization  in  Lontar  Tirtayasa Village,  Serang  Banten.  Probono  And Community  Service  Journal,  1(1),  1-6. doi:http://dx.doi.org/10.51825/pcsj.v1i1.179
21
36 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1
37 I  Gede  Ngurah  Prahmandita Adiwinata  &  I  Putu  Rasmadi  Arsha  Putra,
Penyelesaian  sengketa  tata usaha negara  berdasarkan  ketetentuan  hukum acara  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  53 ayat  (1)  UU  No.  9  Tahun  2004  yaitu penyelesaian  sengketa  melalui    jalur Peradilan  dan  Penyelesaian  sengketa berdasarkan  Pasal  48  UU  No.  5  Tahun 1986 yaitu  melalui Jalur administrasi 38 . Penyelesaian sengketa ini
didasarkan  pada  obyek  sengketa  positif yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009, ketentuan ini  menyatakan  bahwa    Keputusan  Tata Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat  tata  usaha  negara  yang  berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat konkret,  individual,  dan  final,  yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi seseorang  atau  badan  hukum  perdata. Berdasarkan  ketentuan  tersebut  jelas tersirat  bahwa  adanya  indikator  dari yang  disebut  keputusan  ( beschikking  ) yakni penetapan tertulis, harus dikeluarkan  oleh Pejabat TUN, memuat tindakan  hukum  TUN  yang  didasarkan pada peraturan perundang-undang, serta sifat  dari  keputusan tersebut individual, konkrit  ,  final  dan  memiliki    dampak hukum  atas  individu  maupun  badan hukum perdata.
Perumusan ini jelas diatur dalam ketentuan  hukum  acara  peradilan  tata usaha  negara  sehingga  pengukuran untuk menilai obyek sengketa sangat bisa dilakukan secara jelas.
“ Perubahan  Paradigma  Objek  Sengketa  Tata Usaha  Negara  Yang  Diperluas  Berdasarkan UU Peratun Dan UU AP ” , Jurnal Kerta Wicara Vol.  10  No.2  Tahun  2021,  E-ISSN  2303-0550, hlm.989 -999.
38 Sari,  Ketut  Cindy  Priyanka  dan Adlhiyati,  Zakki, “ Perluasan  Objek Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Melalui Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ” , Jurnal Verstek , Volume 8, Nomor 3  Tahun 2020, hlm.
305-310.
Penyelesaian  sengketa  tata usaha negara  yang  didasarkan  pada  obyek sengketa negatif mengacu pada
ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 , dimana  dalam  ketentuan  pasal  tersebut tidak  menyatakan  jelas  terhadap  bentuk keputusan tata usaha negara akan tetapi lebih  kepada  sikap  pejabat  tata  usaha negara  yang  abai  terhadap  tugasnya dalam mengeluarkan
keputusan sehingga itu dianggap sebagai penolakan.
Artinya  ketidakprofesional  dari pejabat  tata  usaha  negara  yang  di rumuskan  dengan  adanya  Pasal  3  UU No.5  Tahun  1986  dinyatakan  bahwa pejabat  karena  kewajibanya  dia  harus mengeluarka  keputusan  tapi  tidak mengeluarkan keputusan maka dianggap mengeluarkan  keputusan  penolakan terhadap  permohonan  individu  atau badan hukum perdata.
Penolakan tersebut diukur
dengan  batas  waktu  yang  dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986 yaitu selama  lebih dari  120 hari  sejak  diajukanya  permohonan keputusan,  sehingga  gugatan  yang didasarkan  pada  obyek  sengketa  tata usaha  negara    yg  bersifat  fiktif  negatif harus  memenuhi  waktu  yang  di rumuskan dalam pasal 3 UU No.5 Tahun 1986  untuk  mengukur  sikap  profesional pejabat tata usaha negara 39 .
Pengajuan  gugatan  berdasarkan obyek sengketa negatif harus memenuhi batas  waktu  yang  telah  dirumuskan dalam Pasal 3 UU No.5 Tahun 1986, oleh karena  itu  dalam  formulir  surat pengajuan  gugatan  kepengadilan  telah dibuatkan  khusus  untuk  pengajuan gugatan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3, berdasarkan  penelitian  dalam  formulir pengajuan  gugatan  terdapat  indikator
39 I  Gede  Buonsu,  dkk,  “Keputusan Fiktif  Sebagai  Dasar  Pengajuan  Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara” Jurnal Preferensi Hukum , Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 68-72.
40 Nur Asyh, “ Eksistensi Perlindungan Hukum  Warga  Negara  Terhadap  Tindakan
untuk  menjelaskan  obyek  sengketa berdasarkan  Pasal  3  dengan  memuat sikap diam tergugat yang tidak merespon pengajuan permohonan keputusan  yang mengacu  pada  no  suarat  penggugat ketika mengajukan permohonan keputusan serta tanggal permohonan. Adanya syarat ini untuk dijadikan dasar  batas  waktu  pengajuan  gugatan untuk obyek sengketa negatif.
Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang  didasarkan  pada  obyek  sengketa negatif  pada  dasarnya  merupakan prosedur  kekhususan  yang  ada  dalam hukum acara peradilan tata usaha negara , walaupun saat ini mengalami perluasan arti  sejak  adanya  UU  administrasi pemerintahan,  adanya  kekhususan  ini merupakan pemenuhan terahadap sikap profesionalitas pejabat tata usaha negara untuk pemenuhan layanan publik karena pada prinsipnya secara filosofis lahirnya peradilan tata usaha negara adalah untuk memenuhi rasa keadilan msyarakat yang dirugikan  oleh  tindakan  hukum  pejabat tata  usaha  negara  dalam  menjalankan kewenanganya di bidang hukum publik.
Melalui kebijakan regulasi dalam bidang  hukum  publik  maka  pemerintah memiliki  dua  peran  yaitu  sebagai pembuat
peraturan
perundang- undangan  atau  penegakan  undang- undang (politieke daad) dan wibawa negara yaitu  sebagai  penyelenggara  negara dalam hal ini melaksanakan pembangunan (materiele daad) pelayanan publik dalam bentuk tindakan pemerintah 40 . Tindakan pemerintah yang menimbulkan  akibat  hukum  ini  dapat digolongkan  dalam  dua  golongan  yaitu tindakan hukum publik bersegi satu serta tindakan hukum publik bersegi dua dan
Pemerintah  Dalam  Membuat  Keputusan Administrasi Negara” , Jurnal Hukum Dinamika, Jurnal Hukum Universitas
Samudra Aceh  , Vol. 2 No. 1 Tahun 2016, hlm. 2.
tindakan  hukum  pemerintah  dalam lapangan hukum privat yang menimbulkan  hubungan  hukum  karena didasarkan pada KUHPerdata 41 . Adanya tugas pemerintah sebagai administratur negara memberikan konsekuensi akan terjadinya perselisihan antara pemerintah dengan individu atau badan hukum perdata maka sengketa tata usaha negara  merupakan  sengketa  yang didasarkan  pada  hukum  publik  artinya gugatan  yang  diajukan  oleh  masyarakat merupakan  konsekuensi  logis  terhadap ketidakprofesionalan  pejabat  tata  usaha negara,  maka  gugatan  yang  didasarkan pada obyek sengketa negatif merupakan hal yang harus diatur untuk memberikan sanksi  terhadap  perilaku  pejabat  dalam menjalankan tugas layanan publik.
B. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan  Yang  Baik  dalam Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha Negara Berdsasarkan Obyek Sengketa Negatif Penyelesaian  sengketa  tata  usaha negara diawali dengaan adanya gugatan yang diajukan oleh individu atau badan hukum perdata kepengadilan tata usaha negara  untuk  dimohonkan  pembatalan keputusan  dan  bisa  disertai  dengan permohonan ganto rugi atau
rehabilitasi 42 .
Gugatan  yang  diajukan  oleh masyarakat  tersebut  didasarkan  pada adanya  dugaan  terhadap  perbuatan pemerintah  yang  telah  melanggar peraturan  peruuan  dan  pelanggaran terhadap  asas-asas  umum  pemerintahan
41 A’an  Efendi  Dan  Feddy  Poernomo,
Hukum  Administrasi, Sinar  Grafika  ,  Jakarta,
2017, hlm.186.
42 Pasal  53  ayat  1  Undang-Undang Nomor.  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan terhadap UU PTUN No. 5 Tahun 1986.
43 Pasal  53  ayat  2  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan terhadap UU PTUN No.5 Tahun 1986.
yang  baik 43 ,  adanya  gugatan  yang didasarkan pada obyek sengketa negatif kepengadilan tata usaha negara memberikan  tugas  kepada  hakim berdasarkan  kewenangan  pengadilan Tata  Usaha  negara  untuk  mengukur dengan  adanya  alasan  pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat  (2)  UU  No.9  Tahun  2004,  yang menyatakan bahwa  ketika individu atau badan hukum perdata merasa dirugikan maka gugatan tersebut harus dirumuskan dalam sifat melawan hukum karena  adanya  pelanggaran    yang didasarkan  pada  dua  alasan  yaitu bertentangan dengan peraturan perundang  undangan  yang  berlaku  dan asas  -  asas  umum  pemerintahan  yang baik. Berdasarkan ketentuan diatas secara  tegas  bahwa  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  menjadi  dasar alasan  untuk  pengajuan  gugatan, sehingga  dalam  penyelesaian  sengketa yang  didasarkan  pada  obyek  sengketa negataif  sangat  terlihat  hubungan kausalitas  adanya  perbuatan  pejabat yang  tidak  didasarkan  pada  sikap profesionalisme dalam pelayanan publik yang  menjadi  kewajibanya  untuk memenuhi hak masyarakat yang mengajukan permohonan untuk
mendapatkan  keputusan  sebagai  dasar kepastian hukum dimasyarakat.
Adanya sikap profesionalisme yang dilanggar oleh pejabat tata usaha negara 44 apabila  dihubungkan  dengan  ketentuan Pasal  53  ayat  (2)  UU.  No.  9  Tahun  2004 yang  memberikan  limitatif  tentang makana  asas-asas  umum  pemerintahan
44 Sanggup  Leonard  Agustian,  “Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu  Uji  Bagi  Hakim  Dalam  Memutus Sengketa  Peradilan  Administrasi  Negara”, Jurnal  Hukum  Magnum  Opus ,  Volume  2 Nomor 2, 2019, hlm. 160.
yang baik hanya mengacu pada  Pasal 3 UU No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas  dari  Korupsi  ,  Kolusi  dan
Nepotisme .
Adanya  pencantuman  secara  jelas dalam  hukum  positif  maka  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  jelas secara hukum positif menjadi tolak ukur untuk  dijadikan  sebagai  dasar  gugatan dalam obyek sengketa negatif.
Berdasrkan  penjelasan  tersebut undang-undang tersebut maka
memberikan  batasan  untuk  dijadikan penerapan  dalam  hukum  acara  yaitu hanya  yang  termaktub  dalam  rumusan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu ada 6 asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Asas  -  asas  tersebut  adalah  asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggara negara, asas keterbukaan, asas proposionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. 45
Konsekuensi  dari  penerapan  asas- asas  umum  pemerintahan  yang  baik dalam  penyelesaian  sengketa  tata  usaha negara  yang  didasarkan  pada  obyek sengketa negatif jelas akan dihubungkan dengan rumusan Pasal 3 UU No.  5 tahun 1986    yang  menyatakan  bahwa  ada beberapa unsur untuk dikatakan sebaagai obyek sengketa negatif , yaitu ;
1) Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang berwenang  berdasarkan  Hukum administrasi negara;
2) Kewenangan  kewajiban  tidak dipenuhi  oleh  pejabat  tata  usaha negara (dianggap penolakan ) ;
3) Memenuhi  batas  waktu  yang ditetapkan  dalam  prosedur  dan
45 Mohamad  Azhar,  “ Relevansi  Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi
Negara ” Notarius , Volume 08, Nomor 2, 2015, hlm. 274-284.
46 Cipta Tazky Muhammad,
“Ketidakjelasan Unsur -Unsur Kesalahan Dari
minimal  empat  bulan  apabila tidak diatur dalam prosedur.
Pasal  3  UU  No.5  Tahun  1986  telah memberikan  batasan  terhadap  obyek sengketa negatif  untuk memenuhi syarat formil pengujian sifat melawan hukum , sedangkan  untuk  pengujian    sifat melawan hukum materiil mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004  sebagai alasan pengajuan gugatan.
Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut maka asas-asas umum pemerintahan yang baik hanya ditujukan pada  ketentuan  pasal  3  UU  Nomor  28 Tahun 1999 dan hal ini dijadikan sebagai dasar  pengujian  gugatan  dan  menjadi dasar  pertimbangan  hakim  dalam menguji sifat melawan Hukum.
Adanya Asas-asas umum
pemerintahan  yang  baik  dalam  hukum positif  khususnya  dalam  pengaturan hukum acara peradilan tata usaha negara telah  membawa  perubahan  untuk  dasar pengujian  dalam  penyelesaian  sengketa tata  usaha  negara  berdasarkan  obyek sengketa negatif. 46

## PENUTUP
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara  Yang  Didasarkan  Pada  Obyek
Sengketa Negatif Mengacu Pada
Ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 , Dimana Dalam Ketentuan Pasal Tersebut Tidak Menyatakan Jelas Terhadap Bentuk Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Akan Tetapi  Lebih  Kepada  Sikap  Pejabat  Tata Usaha  Negara  Yang  Abai  Terhadap
Tugasnya Dalam Mengeluarkan
Keputusan  Sehingga  Itu  Dianggap Sebagai  Penolakan.  Sehingga  bisa
Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik Sebagai  Dasar  Gugatan  Dan  Pertimbangan Hakim  PTUN”, National  Journal  of  Law,
Volume 7, Nomor 2, 2022, DOI: http://dx.doi.org/10.47313/njl.v7i2.20 23, hlm. 893-894.
diartikan  sebagai  ketidakprofesionalan dari Pejabat TUN, yang tidak memberikan keputusan.
Asas-asas  Umum  Pemerintahan Yang  Baik  Menjadi  Dasar  Alasan  Untuk Pengajuan  Gugatan,  Sehingga  Dalam Penyelesaian  Sengketa Yang  Didasarkan
Pada  Obyek  Sengketa  Negataif  Sangat Terlihat  Hubungan  Kausalitas  Adanya Perbuatan Pejabat Yang Tidak Didasarkan  Pada  Sikap  Profesionalisme Dalam  Pelayanan  Publik  Yang  Menjadi Kewajibanya  Untuk  Memenuhi  Hak Masyarakat Yang Mengajukan Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan  Sebagai  Dasar  Kepastian
Hukum Dimasyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
A’an  Efendi  Dan  Feddy  Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika , Jakarta, 2017
Ahmad Rayhan dan Sakti Krisna Wijaya,
“ Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata  Usaha  Negara ”, Jurnal Peradaban  Hukum ,  Volume  1, Nomor 1, 2023, DOI: https://doi.org/10.33019/j ph.v1i1.11 Aju Putrijanti, “Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Masalah-Masalah Hukum  Undip, Volume  44  No.4,
2015 Akmal, D. (2021). Indonesian State of Law is  an  Aspired  Concept.  Nurani Hukum, 4(1). doi:http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v4i1.9265 Anom,  S.,  &  Jumena,  M.  (2022). Enhancing Community Understanding of Legal Protection:  Legal  Counseling  for Indonesian  Migrant  Workers  in
Assisted  Villages.  Probono  And
Community Service Journal, 1(1), 17-23. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ pcsj.v1i1.17922
Azza Azka Nora, “ Pertentangan  Norma Fiktif  Negatif  dan  Fiktf  Positif Serta  Kontektualitasnya  Menurut
Undang-Undang
Administrasi
Pemerintahan ” , Jurnal  Hukum Peratun  Balitbang    Hukum  Ditjen Peratu n  ,  Volume  3  N.2  Agustus 2020
Budi  Aspani,  “Kompetensi  Absolut  Dan
Relatif  Peradilan  Tata  Usaha Negara Menurut Undang_Undang Nomor 5 Tahun 1986  Jo.  Undang-Undang  Nomor 9  Tahun  2004”, Jurnal  Fakultas Hukum  Universitas  Palembang , 2018 Cipta Tazky Muhammad, “Ketidakjelasan Unsur -Unsur Kesalahan Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan  Yang  Baik  Sebagai Dasar Gugatan Dan Pertimbangan  Hakim  PTUN”, National Journal of Law, Volume 7, Nomor 2, 2022, DOI: http://dx.doi.org/10.47313 /njl.v7i2.2023
Danial,  D.,  &  Manulang,  H.  (2022).
Promoting  Awareness  of  Civil and Political Rights: Socialization in  Lontar  Tirtayasa  Village, Serang  Banten.  Probono  And Community Service Journal, 1(1), 1-6. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ pcsj.v1i1.17921 Erlin  Triartha  Yuliani ,  “ Perbandingan Antara  Konsep  Fiktif  Negatif Dalam UU 5 tahun 1986 Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara Dengan  Konsep  Fiktif  Positif Dalam UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ”, Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) Universitas  Pendidikan  Ganesha, Volume  6,  Nomor  1,  2020,
DOI: https://doi.org/10.23887/j kh.v6i1.23441 Eko  Sugitario  dan  Tjondro  Tirtamulia, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ,  Brilian  Internasional, Surabaya Faridy,  F.,  &  Miftah,  M.  (2022). Implementation of State Theory of Law  in  The  Country  Based  on Pancasila.  Nurani  Hukum,  5(2), 181-189. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v5i2.16955 Faisal  Abdullah, Hukum  Kepegawaian Indonesia ,  Rangkang  Education,
Yogyakarta, 2012 H.  Salim  HS, Perkembangan  Teori  Dalam Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012 I  Gede  Ngurah  Prahmandita  Adiwinata
&  I  Putu  Rasmadi  Arsha  Putra,
“ Perubahan  Paradigma  Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diperluas Berdasarkan UU Peratun Dan UU AP ” , Jurnal Kerta Wicara Vol. 10 No.2 Tahun 2021, E- ISSN 2303-0550
I  Gede  Buonsu,  dkk,  “Keputusan  Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa  Tata  Usaha  Negara” Jurnal  Preferensi  Hukum ,  Vol.  2, No. 1, 2021 Irfan  Fachrudin, Pengawasan  Peradilan Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah ,  Alumni,  Bandung,
2004
Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak  (AAUPB)  di  Lingkungan Peradilan  Administrasi  Indonesia , Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1999,
Jenar,  S.  (2021).  The  Acceleration Development  of  Disadvantaged Region:  On  Government  Affairs Perspective. Nurani Hukum, 4(2). doi:http://dx.doi.org/10.51825/
nhk.v4i2.12214 Jenar,  S.  (2023).  An  Analysis  of
Presidential Regulation 105/2021:
The National Strategy for
Accelerating  the  Development  of Disadvantaged Regions 2020-2024 and Its Implications for Provincial Government.  Nurani  Hukum, 6(1), 92-116.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/
nhk.v6i1.17234
Jusak Sindar, dkk, “Penyelesaian Sengketa Keputusan  Fiktif  Positif  Pasca Undang- Undang Cipta Kerja”,
Jurnal  Pendidikan  dan  Konseling (JPDK),  Volume  5,  Nomor  2,  2023,
https://doi.org/10.31004/jpdk.v 5i2.17168
Karsa,  P.,  &  Marpudin,  H.  (2022).
Fostering  Village  Governance: Formulating Regulations on Village-Owned  Enterprises  in Pabuaran Village, Serang Regency. Probono And Community Service Journal, 1(2), 29-38.
doi:http://dx.doi.org/10.51825/
pcsj.v1i2.17419 Lintong  Oloan  Siahaan, Prospek  PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa  Administrasi  di  Indonesia: Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001 , Perum
Percetakan  Negara  RI,  Jakarta, 2005 Masrufah  dan  Wibowo,  A,. “ Perihal Putusan  Dan  Upaya  Hukum  Di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara:
Putusan, Upaya Hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara ”, Jurnal Penelitian
Multidisiplin , Vol. 2,  No. 1,  2023, hlm. 113 – 118. DOI: https://doi.org/10.58705/jpm.v2 i1.109
Mohamad  Azhar,  “ Relevansi  Asas-Asas Umum  Pemerintahan  Yang  Baik Dalam  Sistem  Penyelenggaraan Administrasi  Negara ” Notarius , Volume 08, Nomor 2, 2015 Mukminto,  E.,  &  Wahanisa,  R.  (2021). Identity  Politics  and  Local
Regulations:  A  Critique  of Ideology on  Local  Regulations in the  Post-New  Order.  Nurani Hukum, 4(2). doi:http://dx.doi.org/10.51825/
nhk.v4i2.12317
Nur  Asyh,  “ Eksistensi  Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan  Pemerintah  Dalam Membuat Keputusan Administrasi  Negara” , Jurnal
Hukum  Dinamika, Jurnal  Hukum Universitas Samudra Aceh  , Vol. 2 No. 1 Tahun 2016 P. de Haan et.al, Besstuursrecht in de Soiale Rechtsstaat ,  Deel  1,  Kluwer- Denver, 1986 Paulus  E.  Lotulung, Beberapa  Sistem tentang  Kontrol  Segi  Hukum terhadap  Pemerintah ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1993 Pusdiklat  Teknis  Peradilan  M.A  R.I,
Pedoman  Perilaku  Hakim  (Code  of Conduct)  Kode  Etik  Hakim  dan
Makalah  BerkaitanI,
Pusdiklat Teknis Peradilan M.A R.I, Jakarta, 2006 Putra,  I.,  &  Retno  Mumpuni,  N.  (2022).
Analysis  of  the  Institutional Position  of  Military  Judges Against  the  Independence  of  the Indonesian Military Courts. Nurani  Hukum,  5(2),  190-204. doi:http://dx.doi.org/10.51825/
nhk.v5i2.17522
Rosali  Abdullah, Hukum  Acara  Peradilan Tata  Usaha  Negara ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 1991
Saharuddin,  S.,  Pede,  A.,  Yunus,  Y., Lasori, S., & Salam, S. (2022). The
Role  of  Community  Policing  for Law  Enforcement  in  Resolving Issues  Outside  of  Court.  Nurani Hukum, 5(1), 23-33. doi:http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v5i1.14627
SF.  Marbun, Menggali  dan  Menemukan Asas-Asas  Umum  Pemerintahan yang Baik di Indonesia , tulisan pada
Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum
Administrasi  Negara ,  UII  Press,
Yogyakarta, 2001 Soemaryono dan Anna Erliyana,
Tuntunan  Praktek  Beracara  di Peradilan  Tata  Usaha  Negara , Pramedya Pustaka, Jakarta, 1999 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun  1991  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Ketentuan  Dalam Undang-Undang  No.  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara.
Sri  Hartini  et.al, Hukum  Kepegawaian Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2010 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1988
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun  1991  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Ketentuan  Dalam Undang-Undang  No.  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara.
Sudarsono, “Sengketa Tata Usaha Negara
Pasca
Berlakunya
Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014”, Tanjungpura Law Journal , Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2017 Sari, Ketut Cindy Priyanka dan Adlhiyati,
Zakki, “ Perluasan Objek Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Melalui  Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ” , Jurnal Verstek , Volume 8, Nomor 3

## Tahun 2020
Sanggup  Leonard  Agustian,  “Asas -Asas Umum  Pemerintahan  Yang  Baik Sebagai  Batu  Uji  Bagi  Hakim Dalam Memutus
Sengketa
Peradilan  Administrasi  Negara”,
Jurnal  Hukum  Magnum  Opus , Volume  2  Nomor  2,  2019,  hlm. 160.Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi  Widodo, Hukum  Tata Usaha  Negara  dan  Hukum  Acara Peradilan  Tata  Usaha  Negara Indonesia , Kencana, Jakarta, 2014,
Takdir  Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat ,  PT.  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta, 2017 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara. Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004 tentang  Perubahan  terhadap  UU PTUN No.5 Tahun 1986. Zainudin  Ali, Metode  Penelitian  Hukum  , Sinar Grafika, Jakarta , 2016