Revisi akhir: 15 November 2023 Diterima: 1 Desember 2023

## RINGKASAN DISERTASI KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM TEKANAN REGULASI: STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

## FREEDOM OF EXPRESSION UNDER REGULATORY PRESSURE: A STUDY OF THE ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION LAW (UU ITE)

## Devi Tri Indriasari
Disertasi dalam bidang Ilmu Komunikasi - Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Dipertahankan di hadapan Sidang Terbuka Senat Akademik pada 21 Juli 2023 di kampus Universitas Indonesia, Depok.
Email: dtriindriasari@gmail.com

## ABSTRACT
This research aims to explain the implications of the implementation of the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) on freedom of expression and democracy in Indonesia. This research uses a qualitative approach with a case study method and is based on a post-positivistic paradigm. Data collection techniques were conducted through document analysis, in-depth interviews and observation. The research concludes that there is insufficient evidence to explain the background to the inclusion of several problematic articles into the ITE Law in 2008. The government and the House of Representatives originally prepared the ITE Bill to regulate electronic business transactions and pornography. However, at the last moment, articles with an authoritarian spirit were included. In addition, the implementation of this law has had the implication of inhibiting freedom of speech and expression in the virtual space and traumatizing victims to express their opinions on social media. Finally, civil society consistently rejects the ITE Law because it is misused to limit freedom of expression, which is part of democracy and human rights.
Keywords : ITE Law, implementation, public space, and freedom of expression.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi dari penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan didasarkan atas paradigma pasca-positivistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara mendalam dan obsrvasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menjelaskan latar belakang dimasukkannya sejumlah pasal bermasalah ke dalam UU ITE pada 2008. Pemerintah maupun DPR sebenarnya semula menyiapkan RUU ITE untuk menertibkan transaksi bisnis elektronik, dan pornografi. Namun di saat terakhir, dimasukkanlah pasal- pasal yang mengandung semangat otoritarian. Selain itu, implementasi UU ini telah berimplikasi menghambat kebebasan berbicara dan berekspresi di ruang virtual serta menimbulkan trauma korban untuk mengeluarkan pendapat di media sosial. Terakhir, masyarakat sipil secara konsisten menolak UU ITE karena disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari demokrasi dan HAM.
Kata Kunci: UU ITE, pengundangan, implementasi, ruang publik, kebebasan berekspresi

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  diundangkan pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2006 dan begitu diberlakukan langsung memakan korban, yakni kasus Prita Mulyasari. UU ini sempat direvisi pada 2016 tetapi tidak mengubah secara substantif. Kemudian, pada 2021 Presiden Jokowi merespons aspirasi masyarakat sipil yang berkembang untuk mengubah UU ITE: “ Jika UU ITE tidak memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk merevisi UU ini bersama- sama ” (Prabawa, 21 Februari 2021). Baru pada akhir Desember 2022, revisi UU ITE masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) karena terhambat oleh sikap DPR.
Data dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan sebaran kasus UU ITE dari 2016 sampai 2020, sebanyak 768 kasus (Budiman dkk., 2021). Sebagian besar didakwa dengan pidana kesusilaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA, dan ancaman kekerasan. UU ITE identik dengan pemberian sanksi pada interaksi sosial daripada transaksi di dunia maya. Sebagian besar kasus ditemukan bahwa terlapor pada umumnya warga masyarakat diberikan sanksi penjara sebanyak 672 kasus. Data-data ini menunjukkan bahwa UU ini lebih populer untuk memenjarakan atau memidanakan orang daripada menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Fenomena ini menyumbang pada menurunnya indeks demokrasi, yang salah satu unsurnya adalah indikator kebebasan sipil. Dari 2008 sampai 2020, indeks kebebasan sipil menurun dari 3 ke 4 yang menunjukkan kurangnya kebebasan berbicara dan berekspresi. Kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah elemen vital dalam demokrasi. Kebebasan berekspresi ini mencakup wilayah yang luas, termasuk di dalamnya kebebasan berpendapat secara lisan dan tertulis, kebebasan pers, kebebasan berkreasi, kebebasan dalam dunia teater-sinema-penyiaran, dan seterusnya (Amnesty Internasional, 2020).
Kebebasan berekspresi dan berpendapat dianggap harus dijamin dalam negara demokratis karena sejumlah alasan. Pertama,
hak tersebut dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Kedua, kebebasan berpendapat adalah hal esensial dalam proses pencarian kebenaran. Ketiga, kebebasan diperlukan agar setiap warga negara memiliki informasi yang diperlukan baginya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat, kebebasan diperlukan agar masyarakat dapat mengontrol pemerintah yang sedang berkuasa. Karena kebebasan tersebut dianggap esensial dalam masyarakat demokratis, setiap warga harus diizinkan menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya dan diizinkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Dalam hal ini, dalam sebuah masyarakat demokratis seharusnya terdapat sebuah pasar bebas ide ( open  market  of  ideas ), di mana masyarakat dapat secara bebas mempertukarkan pendapat, ide, gagasan, dan karya lainnya.
Para pembela kebebasan berekspresi lazim merujuk pandangan filsuf abad 17, John Milton (1965), yang dalam karyanya Aeropagatica, pernah mengatakan: “... let all with something to say be free to express themselves . The true and sound will survive; the false and unsound will be vanquished ”, yang dapat diterjemahkan sebagai: “biarkan semua orang diberi kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ingin dikatakannya. Hal-hal yang benar dan meyakinkan akan terus bertahan, sementara yang salah dan tidak meyakinkan akan dengan sendirinya terbenam”. John Stuart Mill yang juga percaya pada kebebasan berekspresi, mengatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya bisa dibenarkan kalau ekspresi tersebut merugikan orang lain. Pandangan ini dikenal sebagai ‘ harmful principle ’ dalam kebebasan  berekspresi. Terkait dengan media massa, kebebasan pers dipandang sebagai salah satu indikator utama untuk menilai demokratis tidaknya sebuah negara. Dalam negara demokratis, negara seharusnya tidak boleh mengintervensi kemerdekaan pers.
Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana relasi kuasa antar berbagai pemangku kepentingan mempengaruhi memudarnya peran demokratisasi internet yang semula diharapkan bisa menjadi sebuah ruang publik ( public sphere ) yang memfasilitasi kebebasan berekspresi di

## Ringkasan Disertasi
Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Indonesia.  Secara  lebih  spesifik,  penulis  akan mempelajari bagaimana proses pelemahan kebebasan berekspresi ini berlangsung dalam proses implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada 2008.
Menurut penulis, dalam sistem politik demokrasi saat ini, internet merupakan sarana yang penting bagi berbagai macam ekspresi (Sinpeng, 2020). Misalnya, berbagai kritik atau protes perilaku rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019 disampaikan melalui media sosial. Demikian juga dukungan netizen terhadap Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang dikriminalisasi menjadi tekanan pada Pemerintah untuk memberikan keadilan.  Oleh karena itu, pengaturan internet di masyarakat demokratis memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan public sphere yang demokratis. Namun, dalam praktiknya, pengaturan internet di sebuah negara sering kali menjadi arena kontestasi dinamis yang melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, partai politik, lembaga bisnis, media, dan masyarakat sipil. Apa yang dihasilkan dari proses tarik menarik antara berbagai pihak tersebut berpotensi menjadikan legislasi yang dihasilkan dapat menjadi sarana untuk melakukan kriminalisasi dan pembungkaman kebebasan berekspresi.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tiga proposisi terkait regulasi internet di Indonesia dan implementasi UU ITE. Pertama, UU ITE telah membatasi kebebasan berekspresi di ruang publik digital. Dalam konteks ini, penelitian akan menyelidiki dampak pembatasan tersebut terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik demokrasi. Kedua, dalam implementasi UU ITE, terdapat ketegangan terus menerus antara pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan masyarakat sipil yang diwakili aktivis perjuangan kebebasan berekspresi di internet. Ketiga, terdapat fenomena salah guna UU ITE, di mana regulasi yang semula ditujukan untuk mengatur transaksi digital di ranah internet, belakangan dibelokkan sehingga UU tersebut digunakan untuk terutama membatasi kebebasan berekspresi di ranah internet. Penelitian ini akan menginvestigasi
dampak dan implikasi dari perluasan cakupan regulasi tersebut.

## Rumusan Masalah
Habermas (1992) menjelaskan bahwa ruang publik meliputi seluruh wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan pembentukan opini publik, dan semua orang berhak memasuki dunia tersebut. Secara umum, ruang publik dianggap sebagai tempat untuk debat publik yang otonom dan terbuka, di mana orang-orang secara pribadi mengikuti pembicaraan tentang kepentingan umum. Akses ke ruang publik haruslah bebas, dengan jaminan kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi.
Internet sebenarnya merupakan fasilitas yang ideal bagi pembentukan ruang publik tersebut. Internet sebenarnya bisa menjadi pelengkap yang menentukan dalam demokratisasi Indonesia. Setelah media massa dapat menikmati kebebasan yang dimungkinkan oleh berbagai peraturan perundangan yang lahir sejak awal reformasi, internet bisa memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan pandangannya secara bebas di ruang publik. Namun sayangnya, kehadiran regulasi internet, melumpuhkan harapan itu.
Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi (UU ITE) baik sebelum (UU 2008) maupun setelah revisi (UU 2016) telah menghambat kebebasan berekspresi secara daring bagi individu maupun organisasi masyarakat sipil. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kalangan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengadvokasi penggunaan UU ITE yang telah menyebabkan banyak korban di kalangan masyarakat sipil. Ruang publik daring di Indonesia tidak lagi menjadi ruang publik yang bebas seperti yang diharapkan oleh Habermas. Tetapi kasus demi kasus yang diberitakan oleh media, selama 15 tahun terakhir penggunaan UU ITE telah menimbulkan korban-korban di kalangan masyarakat sipil yang banyak di antaranya terpaksa mendekam di penjara.
Dengan demikian, penelitian ini berusaha mempelajari bagaimana regulasi UU ITE tersebut telah secara perlahan melumpuhkan harapan tentang internet sebagai ruang publik dalam
demokratisasi Indonesia. Meskipun penulis menggunakan paradigma kritis, penulis tidak melihat kekuatan ekonomi sebagai penentu opresi masyarakat sipil tersebut. Penulis ingin mempelajari bagaimana tarik menarik antar pemangku kepentingan terjadi yang pada akhirnya menghasilkan formulasi UU ITE yang bertentangan dengan konsep ruang publik yang demokratis.
Penelitian ini pada dasarnya dipandu oleh sejumlah pertanyaan inti (1) Bagaimana proses lahirnya pasal-pasal dalam UU ITE berpotensi melumpuhkan demokratisasi di Indonesia? (2) b. Apa implikasi dari penerapan UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat warga (3) c. Bagaimana dinamika proses tarik-menarik antara berbagai pemangku kepentingan dalam formulasi dan revisi UU ITE, terutama antar pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil.
Berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah menunjukkan bagaimana ruang publik yang sebenarnya merupakan persyaratan ideal dalam demokrasi dilumpuhkan dengan kehadiran sebuah UU ITE yang memuat pasal-pasal yang mengancam kebebasan berbicara. Penelitian ini juga menunjukkan bagaimana pembungkaman tersebut melibatkan para pemangku kepentingan yang memiliki relasi kuasa dominan di hadapan masyarakat sipil.
Penelitian ini dilakukan karena kepedulian penulis terhadap begitu banyaknya kasus-kasus pemidanaan warga internet oleh pihak-pihak yang tidak bisa menerima prinsip kemerdekaan berbicara dan berekspresi. Sejak pengundangan UU ITE pada 2008, sudah beratus kasus pemidanaan terjadi dan sebagian besar dari mereka yang dituntut akhirnya harus mendekam di penjara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis. Dilihat dari sisi akademis, penelitian ini akan memberi kontribusi terhadap studi-studi tentang bagaimana regulasi internet memiliki korelasi dengan sistem demokrasi sebuah negara. Penulis tidak melihat studi-studi seperti itu sudah dikembangkan di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya. Dilihat dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi kelompok-kelompok
yang melakukan advokasi demokrasi tentang arti penting pengawalan terhadap pembuatan regulasi yang sering kali dilakukan secara tertutup oleh DPR dan pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan membangun kesadaran tentang bagaimana proses demokratisasi di sebuah negara bisa dengan mudah dibelokkan oleh kehadiran UU yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

## PEMBAHASAN
Penulis menyajikan sejumlah konsep teoretis utama yang memandu penulis dalam memahami persoalan yang dikaji. Penulis percaya bahwa ruang publik adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah demokrasi. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas konsep ruang publik, diskursus, persyaratan yang diperlukan, serta bagaimana ruang publik berperan vital dalam demokrasi deliberatif. Namun penulis juga akan menjelaskan bagaimana terbangunnya ruang publik adalah sesuatu yang dilahirkan melalui proses dinamis tarik menarik antara berbagai aktor. Dalam kaitan itu, penulis juga akan membahas konsep strukturasi.
Media massa, masyarakat sipil, dan ruang publik memiliki peran penting dalam membangun sistem demokratis. Buku Habermas (1992) yang berjudul “ The Structural Transformation of the Public Sphere ” menjadi perhatian banyak orang. Habermas melihat ruang publik sebagai mediasi antara masyarakat sipil dan negara yang terkait dengan kepentingan publik atau perhatian sosial. Konsensus dalam ruang publik didasarkan pada pemahaman bersama terhadap kepentingan dan kebutuhan.
Habermas (1992) menjelaskan bahwa ruang publik meliputi seluruh wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan pembentukan opini publik, dan semua orang berhak memasuki dunia tersebut. Secara umum, ruang publik dianggap sebagai tempat untuk debat publik yang otonom dan terbuka, di mana orang-orang secara pribadi mengikuti pembicaraan tentang kepentingan umum. Akses ke ruang publik haruslah bebas, dengan jaminan kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. Ruang publik berada di antara masyarakat basis (individu)
Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
dan masyarakat puncak (institusi politik), dan memediasi hubungan di antara keduanya. Masyarakat basis adalah ruang privat kehidupan individu, sementara institusi politik berada di puncak kehidupan publik.
Partisipasi publik dalam pembentukan regulasi diperlukan setidaknya untuk dua tujuan : pertama, untuk menekan resistensi atau membantu apropriasi peraturan oleh publik dan yang kedua, untuk menghindari penafsiran yang sewenang-wenang oleh penguasa. Kesewenang- wenangan semacam ini merupakan ciri khas penguasa teknokratik seakan akan pertimbangan para pakar sudah cukup untuk memutuskan kebijakan publik. Keputusan dimotivasi melulu oleh  hasrat  dan kepentingan penguasa.
Kekuasaan semacam  ini  hanya mendasarkan pada pengetahuan dan kekuatan teknik. Tujuan teknokrasi mempertahankan agar sistem tetap berfungsi dengan cara  memperluas rasio  instrumental, mengakumulasi sarana produksi  yang efektif agar bisa mengontrol, memrediksi dan  memanipulasi. Perluasan kekuasaan teknik tersebut menyebabkan sarana seakan akan menjadi tujuan itu sendiri, padahal dari tujuanlah suatu nilai itu lahir. Cara pemahaman itu mengecoh masyarakat sehingga menjadi satu-satunya makna bagi  masyarakat teknokratik.   Pemahaman teknokratik seperti itu mengakibatkan proses depolitisasi warga negara dalam masyarakat demokrasi dengan menyerahkan segalanya kepada pakar dan ahli teknik. Untuk mencegah pemahaman model teknokrasi, penulis berpendapat perlunya menghormati ruang publik karena mengandaikan kebebasan dan kesetaraan.
Syarat-syarat interaksi komunikatif di ruang publik (Hardiman, 1993: 2004: 2009) yang harus dihormati adalah  kesetaraan  dan kebebasan. Persetujuan mengandaikan adanya partisipasi sebanyak mungkin peserta yang memiliki kepentingan langsung. Dasar utama legitimasi ialah argumentasi. Prinsip yang dianut adalah konsensus, yaitu persetujuan melalui argumentasi. Namun tetap diberlakukan asas revisi, artinya seluruh kesepakatan dapat diuji, dipertanyakan, atau dibandingkan bila muncul pandangan atau argumentasi yang baru.
Debat tidak boleh dibatasi oleh urgensi tindakan atau keputusan yang harus segera diambil. Dengan demikian, semua norma dan nilai dapat didiskusikan dan diperdebatkan, dievaluasi, dikritik, atau dipertanyakan kembali kebenarannya atau ketepatannya.  Jadi legitimasi politik mendasarkan pada persetujuan melalui  komunikasi, bukan pada legitimitas tradisional. Dengan demikian sistem demokrasi diterima sebagai  legitimasi melalui persetujuan komunikatif  dan argumentatif yang sifatnya publik untuk mengarahkan ke konsensus. Hasil konsensus  ini  mendefinisikan  apa  yang  secara moral adil dan layak menjadi acuan bersama.

## Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Selain itu, studi ini didasari oleh paradigma pasca-positivisme. Alasan untuk memilih paradigma ini bertolak dari permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana proses UU ITE diundangkan dan direvisi, apa pasal-pasal yang bermasalah, apa implikasinya pada kebebasan berekspresi, sikap berbagai pemangku kepentingan seperti yang terbaca dalam pernyataan-pernyataan mereka di media. Penelitian ini tidak berusaha mempelajari bukti- bukti empiris untuk mempelajari kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya, sebagaimana dilakukan dalam paradigma positivistik. Namun di sisi lain, penulis tidak juga akan berusaha mempelajari bagaimana aktor- aktor yang terlibat memberi dan mengonstruksi makna bagi UU (paradigma konstruktivisme) , dan juga tidak akan membongkar kepentingan- kepentingan yang berada di belakang UU ITE tersebut (paradigma kritis).
Sejumlah karakteristik dari paradigma pasca-positivisme adalah :a. Pendekatan ini mengakui subjektivitas penulis, namun penulis tetap harus netral, b. Posisi subjektivitas penulis juga sebaiknya diungkapkan, terutama di saat mengambil kesimpulan, c. Penulis harus menggunakan metode sistematis, berbasis dokumentasi dan didesain untuk melibatkan subjektivitas, d. Pasca-positivisme menerima adanya keberagaman kebenaran dan fenomena adalah benar sesuai pengalaman, e. Berbeda
dengan kaum positivis, di mana penulis bersikap independen dan berjarak dari objek penelitian, kaum pasca-positivisme percaya ada hubungan saling mempengaruhi antara keduanya.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara. Analisis dokumen merupakan teknik pengumpulan data utama dalam studi ini karena data utama yang terkait dengan objek penelitian, terutama proses pengesahan, implementasi, dan revisi UU ITE, tersedia dalam bentuk dokumen seperti dokumen hukum, berita di media massa, rekaman video di YouTube, dan media lainnya. Data sekunder yang dikumpulkan melalui analisis dokumen meliputi perundang-undangan terkait pengaturan internet di Indonesia dan di negara lain, risalah sidang-sidang pengesahan UU ITE oleh DPR RI, Daftar Inventarisasi Masalah RUU ITE, Naskah Akademik RUU ITE, pernyataan dari wakil pemerintah, anggota DPR, dan koalisi masyarakat yang terkait dengan UU ITE, Laporan Kerja Koalisi, petisi-petisi Koalisi kepada DPR, dan sebagainya. Adapun kriteria informan yang diwawancarai antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, pihak yang memahami dan memiliki pengetahuan serta informasi terkait dengan isu UU ITE. Misalnya para pakar dan pengamat tentang, regulasi, kebebasan dan demokrasi. Kedua, pihak yang terlibat secara langsung dalam memperjuangkan UU ITE dari pengusulan sampai pengesahan menjadi undang-undang adalah wakil pemerintah, anggota DPR, koalisi masyarakat.  Ketiga, pihak yang terkait dengan dinamika demokrasi di Indonesia.

## Hasil Penelitian
Studi ini menghasilkan beberapa temuan penelitian. Pertama, tujuan awal UU ITE adalah untuk melindungi hak konsumen dan memastikan transaksi elektronik atau e-commerce berjalan dengan aman dan lancar. Dengan demikian, UU ini diperlukan untuk mengatur kewenangan Pemerintah dalam mengatur transaksi elektronik mengingat perkembangan internet yang masif di Indonesia yang memang belum memiliki instrumen legal untuk mengatur aktivitas di dunia maya (‘Sejarah terbentuknya UU ITE’, 17 Februari 2021; Basuki, 2018).
UU ITE pada awalnya ditetapkan sebagai UU 11/2008 untuk mengantisipasi kejahatan teknologi informasi yang sudah masuk ke Indonesia dan berbagai negara lain. Tipologi kejahatan ini berbeda dengan kejahatan tradisional karena tindakan kejahatannya dilakukan melalui dunia maya atau melibatkan media elektronik. Selama ini pandangan umum yang berkembang terkait dengan penjagaan keselamatan di dunia digital terdiri dari pendekatan teknologi informasi,  sosial-budaya yang beretika, dan hukum. Salah satu manifestasi pendekatan hukum dengan demikian adalah penetapan UU ITE ini diharapkan bisa memberikan kepastian bagi masyarakat untuk bertransaksi maupun berinteraksi di dunia maya sekaligus memberikan landasan hukum bagi para penegak hukum jika menemukan kejahatan atau pelanggaran terhadap tertib sosial di dunia maya (Permadi, 2017).
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara umum dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mencakup pengaturan mengenai e-commerce , nama domain, tanda tangan elektronik, dan mengacu pada instrumen internasional seperti UNCITRAL Model Law on e-Commerce dan UNCITRAL Model Law on e-Signature . Bagian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik bagi pelaku bisnis di internet dan masyarakat umum. Bagian kedua UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan melibatkan tindak pidana dalam teknologi informasi. Bagian ini memiliki beberapa sub bagian yang mencakup konten ilegal, akses ilegal, intersepsi ilegal, dan intervensi data. Sub bagian konten ilegal meliputi ujaran kebencian berbasis SARA, informasi bohong/hoaks, penipuan online , pornografi, judi online , penghinaan, dan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29.
Penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa ditemukan pasal-pasal bermasalah yang dikenal sebagai pasal multitafsir atau pasal karet (Pasal 27-29) adalah pasal titipan. Namun, tidak ditemukan mengapa pasal-pasal itu harus ada dan siapa yang mengusulkannya. Serta apa latar belakangnya karena pasal-pasal ini muncul di
Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
akhir pembahasan. Namun justru pasal-pasal ini berimplikasi dalam mendistorsi atau dalam bahasa Habermas, mengolonisasi ruang publik di Indonesia.
Tidak ada bukti yang cukup untuk menjelaskan latar belakang dimasukkannya sejumlah pasal bermasalah ke dalam UU ITE pada 2008. Ketika itu, sampai masa akhir kelompok kerja DPR dan pemerintah yang membahas UU ITE, pasal-pasal pencemaran nama baik dan penghinaan tersebut belum lagi ada. Diduga, masuknya pasal-pasal tersebut dilakukan di saat- saat terakhir sebelum UU disahkan. Ada dugaan bahwa itu adalah titipan pemerintah. Namun dugaan tersebut lebih bersifat spekulatif.
Catatan yang ada menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR sebenarnya semula menyiapkan RUU ITE untuk menertibkan transaksi bisnis elektronik, dan mungkin juga pornografi yang saat itu semakin marak. Namun di saat terakhir, dimasukkanlah pasal-pasal yang sebenarnya terkait dengan kebebasan sipil di Indonesia. Pasal-pasal tersebut bahkan mengandung semangat otoritarianisme yang tinggi. Misalnya saja ancaman hukuman yang dikenakan adalah 6 tahun penjara, jauh lebih tinggi daripada ancaman hukuman di KUHP, dan dengan hukuman seberat itu pula aparat keamanan bisa dengan mudah menahan tersangka.
Beberapa laporan organisasi masyarakat sipil seperti ICJR  menuliskan bahwa proses pembahasan dalam Rapat Panitia Khusus DPR RI pada periode 17 Mei 2006 sampai dengan rapat terakhir 19 Maret 2008, tidak muncul perdebatan maupun masukan mengenai ketentuan yang sekarang ini dipersoalkan yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Akan tetapi, tiba-tiba pada pengesahan RUU menjadi UU, ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik muncul pada Pasal 27 ayat (3). Pada saat pembahasan terakhir di DPR untuk UU ITE Pimpinan Komisi I maupun Pimpinan Panitia Kerja Komisi I DPR melakukan sidang tertutup sehingga wakil-wakil masyarakat tidak dapat memantau.
Studi yang dilakukan oleh Permadi (2017) dengan menelaah risalah pembahasan RUU ITE menyebutkan bahwa wakil Pemerintah
dari Kominfo, Prof. Ramli di dalam rapat kerja dengan DPR hanya mengatakan pencemaran nama baik sebagai sebuah perbuatan yang dilarang dalam konteks perbandingan dengan RUU sejenis yang sedang didebatkan di Amerika Serikat, dikenal sebagai UU Computer Misius . Penulis juga melakukan pengecekan terhadap risalah tersebut sebagaimana dilakukan Permadi dan tidak menjumpai pembahasan mengenai ketentuan pencemaran nama baik ke dalam RUU ITE ini. Memang dalam perdebatan di Pansus dapat ditemukan istilah pencemaran nama baik sebagai contoh akibat dari menjelek-jelekkan seseorang dalam email yang tersebar dalam sebuah mailing list sehingga menimbulkan turunnya kredibilitas atau reputasi seseorang atau sebuah badan hukum (Permadi 2017: 86- 87). Tulisan Permadi juga menyebutkan bahwa seluruh pandangan akhir 10 fraksi di DPR RI tidak menyampaikan pembahasan mengenai ketentuan pencemaran nama baik. Dengan demikian, dapat dikatakan  bahwa landasan hukum untuk ketentuan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media sosial tidak dapat ditemukan dalam Naskah Akademik RUU ini karena muncul menjelang pengesahan di DPR RI. Fenomena ini menunjukkan di samping tidak ada landasan hukum yang memadai juga tidak dilibatkannya unsur-unsur masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU ini. Ini yang menjelaskan mengapa pasal-pasal 27-29 kemudian menjadi pasal-pasal karet yang dipersoalkan pada 2021.
Kedua, Implementasi UU ini telah berimplikasi pada distorsi ruang publik dengan cara menghambat kebebasan berbicara dan berekspresi yang dilakukan oleh warga masyarakat sipil. Di banyak kasus, pemanfaatan UU ITE oleh para pelaku sosial menunjukkan relasi kuasa yang asimetris, terutama dalam memperoleh sumber daya non-material atau kuasa otoritatif. Kasus Baiq Nuril di Lombok misalnya menunjukkan relasi gender yang tidak seimbang di mana perempuan korban pelecehan seksual tidak mendapatkan keadilan ketika dituntut dengan UU ini. Bahkan, Presiden Joko Widodo sampai turun tangan untuk menyelesaikan perkara ini demi memberikan keadilan pada Baiq Nuril. Kasus ini juga menunjukkan akses ke kekuasaan yang di awalnya tidak seimbang, ketika diberitakan
di media sosial, menjadikan dukungan terhadap Baiq semakin menguat terutama oleh organisasi masyarakat yang melakukan advokasi gender dan media massa.
Selain itu, contoh lain adalah, kasus Prita Mulyasari pada 2008 dapat dilihat sebagai ekspresi dari lemahnya korban UU ITE terhadap akses ke kekuasaan dibandingkan RS International Omni. Kasus ini juga sebenarnya memiliki konsekuensi dari sumber daya material, di mana RS Omni berusaha untuk menjaga nama baiknya sehingga mempertahankan sumber daya dan keuntungannya secara material. Setelah diberitakan oleh media secara luas, dan dukungan mengalir dari berbagai elemen masyarakat sipil, seperti gerakan koin untuk Prita, maka akses ke kekuasaan dari korban menjadi menguat dan korban mendapatkan keadilan dalam vonis terakhirnya.
Dominasi untuk mempertahankan kekuasaan (politik) yang dilakukan oleh para pelapor ini dapat dikategorikan ke tiga dimensi. Yang pertama, penggunaan UU ITE sebagai alat oppresion ( opresi) terhadap kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dan menyampaikannya di ruang publik digital. Opresi ini dapat ditujukan untuk melemahkan mental, pikiran, dan psikologis dari terlapor yang telah dianggap mengganggu kekuasaan atau kewenangannya yang selama ini telah terberi. Tekanan yang terjadi dapat berdampak pada rasa takut yang luar biasa, trauma yang mendalam, efek jera menggunakan media sosial yang bermuara pada ketakutan untuk menyampaikan pendapat secara daring maupun luring. Dampak ini tidak hanya pelaku sosial yang dilaporkan tetapi pada keluarganya, komunitasnya, maupun masyarakat secara luas. Hal ini merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari UU ITE yang telah ‘mengendalikan’ kebebasan berekspresi secara mental.
Yang kedua, kuasa asimetris antara kelompok penguasa atau yang memiliki akses terhadap kekuasaan dengan warga masyarakat yang tidak memiliknya. Kuasa asimetris ini dapat dilihat dari kedudukan secara sosial, politik, dan ekonomi pihak pelapor dan terlapor. Para pelapor pada umumnya memiliki strata sosial, politik,
dan ekonomi yang secara umum lebih tinggi daripada terlapor meskipun dalam beberapa kasus pihak yang dilaporkan memiliki akses terhadap kekuasaan atau rejim politik yang sangat kuat dan selalu lolos dari kasus pelaporan. Dalam banyak kasus ada konteks kontestasi sosial, politik, atau ekonomi yang berada di balik kasus-kasus ini terutama dari nomor 1 sampai dengan 2 (Lihat Lampiran) memiliki konteks ekonomi yang cukup kuat yaitu menjaga nama baik korporasi, RS Omni Batavia dan klinik kecantikan, dan berimplikasi pada menjaga konsumen agar tidak lari karena informasi yang mengandung kritik. Sedangkan kasus 3 sampai 18 memiliki konteks politik seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, reputasi menteri dan kepala daerah, pimpinan kampus, dll. Jadi sumber daya otoritatif, menjaga nama baik atau kuasa simbolik ini yang menjadi motivasi utama dari pelapor. Sedangkan pihak terlapor merupakan kelompok warga masyarakat yang pada umumnya tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, sehingga relasi antara pelapor dan terlapor bersifat asimetris.
Yang ketiga, pelaporan oleh elite sosiopolitik- ekonomi dan mudahnya aparat penegak hukum melakukan pembuktian. Dimensi yang ketiga ini menunjukkan bahwa para pelapor pada umumnya memiliki status sosial dari kalangan elite baik nasional maupun lokal. Status sosial para pelapor ini secara tidak langsung mendorong perkara yang diajukan menjadi fokus perhatian dari para penegak hukum yang terkoneksi melalui jaringan birokrasi maupun kekuasaan. Dukungan para penegak hukum terhadap tuntutan elite ini didukung oleh struktur legitimasi. Yaitu, adanya pasal-pasal yang multitafsir atau pasal-pasal karet sebagaimana telah dijelaskan di bagian awal dan bab sebelumnya, sehingga memberikan ruang bagi para aparat hukum untuk menafsirkannya sesuai dengan kebutuhan para pelapor yakni memasukkan dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Semakin tinggi status sosial pelapor dan semakin dekat dengan kekuasaan, maka rata- rata akan semakin cepat proses penuntutannya. Sebaliknya, semakin rendah status sosial si pelapor atau semakin tidak memiliki akses terhadap kekuasaan maka semakin kecil kasus tersebut akan diproses oleh kepolisian yang bias elite dan melayani rejim politik yang berkuasa.
Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Selanjutnya, telah terjadi dinamika tarik menarik antara Pemerintah, DPR dan masyarakat sipil dalam revisi kembali UU ITE. Setelah UU tersebut disahkan dan dijalankan, tidak ada juga bukti yang menunjukkan bahwa baik pemerintah (pusat) dan DPR memanfaatkan pasal-pasal tersebut untuk kepentingan mereka, misalnya untuk mempertahankan kekuasaan di hadapan masyarakat sipil yang kritis. Pemerintah (pusat) dan DPR hampir tidak pernah menggunakan pasal-pasal UU ITE yang membungkam pihak-pihak yang mengkritik mereka secara keras. Presiden Jokowi misalnya berulang kali  dilecehkan,  dihina,  atau  bahkan  difitnah. Tapi tidak sekalipun Presiden bereaksi dengan menggunakan tangan UU ITE untuk memberi pelajaran pada para pengecamnya. Dalam banyak kasus, yang menggunakan UU ITE adalah sesama masyarakat, perusahaan atau kelompok agama. Di berbagai daerah memang banyak pemimpin daerah yang memanfaatkan pasal-pasal tersebut untuk membungkam para pengkritik. Namun kenyataan bahwa itu dilakukan hanya oleh pemerintah daerah dan bukan oleh pemerintah pusat menunjukkan UU ITE itu bukanlah perangkat hukum yang sejak awal dirancang untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah pusat.
Yang secara konsisten terus menolak UU ITE ini adalah masyarakat sipil. Sejak pengundangan UU ITE, berbagai LSM dan akademisi secara aktif mengkritisi pengundangan UU ITE beserta pasal-pasalnya. Masyarakat sipil sejak awal sudah bisa menduga ancaman bahaya pasal- pasal bermasalah dalam UU tersebut. Karena itu mereka secara berkelanjutan menyuarakan gugatan mereka, baik melalui jalur pengadilan maupun melalui ruang publik yang luas. Namun demikian keterlibatan mereka selalu dipinggirkan oleh para pembuat keputusan. Dalam penyusunan UU ITE, kelompok-kelompok masyarakat sipil tidak dilibatkan. Dalam proses revisi UU ITE, masyarakat sipil lagi-lagi dibiarkan menjadi penonton atau sekadar berteriak dari luar pagar.
Bagaimanapun, suara-suara kritis masyarakat sipil akhirnya tiba ke telinga yang mau mendengarkan. Sikap pemerintah secara perlahan berubah. Bila pada 2016, pemerintah
menganggap bahwa UU ITE tidak mengandung kelemahan substansial yang melemahkan demokrasi, pada 2021 cara pandang pemerintah berubah. Sangat mungkin perubahan ini terjadi karena desakan terus menerus dari kelompok- kelompok LSM dan akademisi yang secara terus menerus menuntut perubahan. Pemerintah kini terlihat ingin mengubah UU ITE agar kembali ke tujuannya semula. Di sisi lain, pemerintah tampaknya akan mengandalkan KUHP untuk penanganan kasus-kasus pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran kebencian, dan kesusilaan.
Yang sepertinya belum berubah adalah DPR. Memang benar, DPR tidaklah berwajah tunggal. Di dalam DPR hadir banyak partai-partai politik yang memiliki sikap berbeda-beda. Namun demikian, tidak terlihat ada tanda-tanda bahwa DPR akan mengikuti langkah pemerintah untuk menulis ulang UU ITE. Ada kesan bahwa anggota DPR merasa sudah nyaman dan bahkan merasa perlu membela UU ITE yang berlaku. Ini menjadi masalah karena untuk bisa melahirkan revisi UU ITE, pemerintah harus bekerja bersama DPR. Bila DPR tidak menampakkan ketertarikan untuk mengubah UU ITE, upaya itu akan terus tertunda.

## Diskusi
Dalam perspektif ruang publik Habermas, apa yang terjadi dalam pemanfaatan UU ITE, bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif. Dalam perspektif demokrasi deliberatif dari Habermas, kebijakan politik seharusnya tidak lagi ditentukan secara tertutup oleh negara. Media dan organisasi masyarakat sipil seharusnya memiliki pengaruh signifikan  dalam  proses  pembentukan  hukum dan kebijakan politik tersebut. Dengan demikian, ruang publik menjadi tempat bagi negosiasi dan arahan dalam proses legislasi secara diskursif.
Proses perumusan kemudian revisi undang- undang ITE ini sama sekali tidak memenuhi persyaratan dalam model demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif adalah model demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses kebijakan politik dan pembuatan hukum. Menurut model ini, masyarakat sipil akan terlibat sepenuhnya dalam proses pembentukan
hukum melalui pembicaraan di ruang publik yang memengaruhi pembentukan hukum.
Dalam demokrasi deliberatif, kekuasaan komunikatif dibentuk oleh jaringan komunikasi publik. Media, LSM, organisasi massa, dan lembaga-lembaga sipil memiliki kekuatan komunikatif masyarakat sipil. Lembaga-lembaga ini dikatakan mengepung sistem politik, dan menjadikan lembaga politik negara untuk mendengar dan menerima pesan dari masyarakat sipil. Demokrasi deliberatif memungkinkan masyarakat sipil untuk menjadi lebih komunikatif karena kebebasan berbicara terlindungi. Masyarakat sipil memiliki kekuatan komunikatif yang secara tidak langsung memengaruhi keputusan politik.
Namun dalam kasus penetapan dan revisi UU ITE, kekuasaan komunikatif ini tidak ditemukan. Ruang publik memang masih terbuka namun dibiarkan bersuara tanpa didengar dan diakomodasi dalam ruang-ruang politik. Jika perumusan dan penetapan kebijakan politik dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan publik, hasilnya akan menjadi ancaman bagi masyarakat sipil. Proses pembentukan kebijakan publik yang didominasi oleh para elite partai politik, pengusaha, pejabat negara dan tokoh militer, akan menyebabkan orientasi hukum dan kebijakannya cenderung membela kepentingan mereka sendiri serta mempertahankan status quo. Sebaliknya, model demokratis menuntut keterlibatan masyarakat yang intensif karena negara mengakui pluralisme politik dari masyarakat sipil.
Data penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil kurang berperan dalam proses perumusan, pembahasan, dan penyusunan RUU ITE sampai proses penetapannya.. Oleh karena itu, baik dalam penetapan maupun revisi UU ITE, DPR dan Pemerintah tidak melakukan proses diskursif dan jauh dari model demokrasi deliberatif.
Analisis dengan perspektif demokrasi deliberatif, menunjukkan bahwa tidak ada akses yang cukup bagi partisipasi publik dalam lembaga-lembaga politik meskipun hidup dalam sistem politik demokrasi liberal. Dengan kata lain, proses perumusan ini jauh dari model demokrasi deliberatif yang  tidak lain adalah suatu strategi
mengaktifkan individu dalam masyarakat sebagai warga negara untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi tersebut akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan publik dalam suatu sistem politik.  Namun persoalannya, dalam konteks pembahasan RUU ini tidak ada niat baik untuk mendengarkan opini di ruang publik tempat masyarakat sipil berinteraksi, sehingga dalam perspektif demokrasi deliberatif, proses penetapan UU ITE dan revisi UU ITE ini cacat secara prosedur diskursif. Pihak yang berperan adalah wakil-wakil dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah serta swasta. UU ini dengan demikian tidak ditetapkan melalui proses deliberatif dan konsekuensinya cenderung membatasi kebebasan sipil.
Adapun ruang publik yang ditemukan dalam studi ini adalah sejumlah perbincangan di media televisi nasional antara wakil-wakil DPR, Pemerintah, dan masyarakat sipil melalui acara talk show ataupun diskusi publik. Dalam setiap diskusi, wakil-wakil Pemerintah dan DPR selalu bersifat defensif menyampaikan pandangan bahwa UU ITE tidak bermasalah. Dengan kata lain yang bermasalah adalah para penegak hukum. Sedangkan para aktivis masyarakat sipil memberikan kritik terhadap sejumlah pasal yang multitafsir sehingga telah membungkam kebebasan untuk melakukan kritik di dunia digital.
Proses pembahasan UU ITE ini dilakukan dengan tertutup, dan didominasi oleh anggota parlemen, pejabat negara dan partai politik. Sebagai akibatnya, maka UU ITE bersifat elitis dan tidak mendukung tradisi menyampaikan kritik terhadap kekuasaan. Data Safenet memaparkan bahwa sejak 2018 para pelapor kasus yang dijerat dengan UU ITE sebagian besar adalah kepala daerah, menteri, aparat keamanan dan pejabat lain (35,9%). Sedangkan unsur masyarakat sipil sebesar 32%.  Sedangkan mereka yang dilaporkan dalam kasus pelanggaran UU ITE pada 2019 pada umumnya adalah aktivis, jurnalis, dan akademisi.
UU ITE ini sempat mengalami revisi, karena tekanan publik. Namun ternyata perubahan terhadap UU ITE ini sama sekali tidak dalam bentuk yang diharapkan para pengkritik. Setelah revisi pada 2016, kasus pelanggaran UU ITE
Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
justru lebih banyak dan dikenai pemidanaan dengan menggunakan pasal-pasal karet sebesar 86,8% dari 744 perkara pada periode 2016- 2020. Salah satu penjelasan tentang kegagalan revisi UU ITE pada 2016 adalah karena proses penyusunannya pun tidak dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik.
Teori demokrasi deliberatif berpendapat bahwa komunikasi publik adalah yang paling penting untuk kedaulatan. Dalam situasi seperti ini, demokrasi representatif masih diperlukan namun dengan perspektif bahwa peran komunikasi publik harus ditingkatkan. Habermas melihat bahwa ruang publik memediasi antara masyarakat sipil dan negara yang terkait dengan kepentingan publik. Karena arti penting ruang publik tersebut, depolitisasi ruang publik harus dicegah dan dikembalikan kepada politisasi ruang publik agar mengarah pada model demokrasi deliberatif .
Salah satu temuan yang juga memprihatinkan dalam studi ini adalah bahwa pihak yang menggunakan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE ini adalah juga warga dan kelompok yang berasal dari masyarakat sipil. Ini menunjukkan bahwa ruang publik nasional masih dikuasai oleh sistem berpikir anti-kritik yang berakar pada budaya politik feodalisme dan kolonialisme pada masa lalu. Masih besarnya kelompok masyarakat sipil yang melaporkan warga lain dengan menggunakan UU ITE ini membuktikan   bahwa demokrasi yang diwarnai dengan perdebatan rasional pada ruang publik ternyata tak cukup berakar dalam masyarakat sipil. Fenomena yang terjadi adalah semangat untuk memidanakan ‘lawan politik’ juga tumbuh dan berkembang pada masyarakat sipil yang seharusnya menjadi benteng bagi demokrasi deliberatif. Tantangan terbesar dalam ruang publik nasional terutama dalam pembahasan revisi UU ITE ini adalah rendahnya sikap untuk mendengar dan menerima kritik antar pelaku sosial. Ruang publik telah mengalami disrupsi menjadi arena represi dan pertarungan politik yang tidak menggunakan basis argumen rasional. Para politisi telah menanamkan sistem cara berpikir dalam masyarakat sipil  untuk menjadikan ruang publik sebuah medan pertarungan yang tidak
dilandasi oleh etik dan public virtue tetapi untuk menguasai, mengendalikan, dan membungkam lawan-lawan politik.

## PENUTUP
Kehadiran UU ITE pada 2008 secara perlahan melumpuhkan harapan akan kehadiran ruang publik digital yang semula dibayangkan akan terwujud karena pertumbuhan internet di Indonesia . Pada awalnya, UU ITE memiliki dimensi ekonomi yang cukup kuat, mengingat tujuan awalnya adalah melindungi konsumen dari tindak pidana kejahatan digital ketika melakukan transaksi di dunia maya. Dengan demikian UU ini hadir pada awalnya untuk memastikan kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi informasi dapat berjalan dengan lancar dan aman. Sejak 2008, nuansa perlindungan bagi transaksi di dunia maya menjadi tertutupi oleh penggunaan UU ini baik oleh pejabat pemerintah, bisnis, maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk membungkam kritik dari warga masyarakat. Implementasi UU ITE ini menyebabkan relasi kuasa yang tidak seimbang antara kelompok- kelompok yang berkuasa atau memiliki akses terhadap kekuasaan dengan yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan.
UU ITE telah berimplikasi pada pelemahan kebebasan berbicara dan berekspresi yang menjadi bagian dari demokrasi dan HAM. Pengundangan UU ITE yang cenderung membahayakan demokrasi tersebut berlangsung melalui proses yang tidak sejalan dengan karakter demokrasi deliberatif.  Internet adalah faktor penting dalam pembentukan ruang publik yang diperlukan dalam demokratisasi Indonesia. Namun kehadiran UU Internet pada 2008 mengancam harapan ini. Sejak diundangkan, UU ini telah berperan memperlemah hasrat masyarakat untuk berbicara secara terbuka di arena internet. Dengan menggunakan pasal-pasal di dalam UU ITE yang memidanakan tindakan yang masuk dalam kategori ‘pencemaran nama baik, ‘penghinaan’, ‘penyebaran kabar bohong dan kebencian’, UU ITE telah menyebabkan ratusan warga yang sebenarnya sekadar menyuarakan isi hatinya.
Studi ini juga menunjukkan bahwa dalam proses ini tetap terdapat tarik menarik antara
pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil, yang menyebabkan hasil akhir dari proses belum dapat ditentukan. DPR cenderung pro status quo, masyarakat sipil terus menerus mendesakkan revisi UU ITE yaitu menghapus pasal-pasal karet yang membatasi kebebasan berbicara dan kebebasan ekspresi. Sedangkan pemerintah pada awalnya mendukung DPR, namun setelah intervensi Presiden Joko Widodo pada 2021, Pemerintah melalui Menkominfo membuka diri terhadap revisi dan memasukkan Surpres kepada DPR untuk merevisi UU ITE 2016.
Akhirnya studi ini sampai pada implikasi teoretis sebagai berikut. Studi ini menunjukkan bahwa pengundangan UU ITE yang cenderung membahayakan demokrasi tersebut berlangsung melalui proses yang tidak sejalan dengan karakter demokrasi deliberatif.” “Sebagai ruang berekspresi, internet sering disebut sebagai kelanjutan dari ruang publik ( public sphere ) demokratis, yang merupakan konsep yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas. Habermas membayangkan bahwa dalam demokrasi yang ideal, keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan publik luas, tidaklah diambil hanya oleh segelintir elite politik dan pengusaha. Dalam demokrasi, seharusnya  terdapat sebuah ruang publik di mana warga negara bisa bertukar pikiran, berdiskusi, berkomunikasi tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan publik secara bebas, merdeka, dan independen. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, kebijakan politik tidak lagi ditentukan secara tertutup oleh negara, tetapi media dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengaruh signifikan.”
Dalam perspektif ruang publik Habermas, apa yang terjadi dalam pemanfaatan UU ITE, bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif Dalam perspektif demokrasi deliberatif dari Habermas, kebijakan politik seharusnya tidak lagi ditentukan secara tertutup oleh negara. Media dan organisasi masyarakat sipil seharusnya memiliki pengaruh signifikan dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan politik tersebut. Dengan demikian, ruang publik menjadi tempat bagi negosiasi dan arahan dalam proses legislasi secara diskursif.”
Dalam demokrasi deliberatif, kekuasaan komunikatif dibentuk oleh jaringan komunikasi publik. Media, LSM, organisasi massa, dan lembaga-lembaga sipil memiliki kekuatan komunikatif masyarakat sipil. Lembaga-lembaga ini dikatakan mengepung sistem politik, dan menjadikan lembaga politik negara untuk mendengar dan menerima pesan dari masyarakat sipil. Demokrasi deliberatif memungkinkan masyarakat sipil untuk menjadi lebih komunikatif karena kebebasan berbicara terlindungi. Masyarakat sipil memiliki kekuatan komunikatif yang secara tidak langsung memengaruhi keputusan politik. Namun dalam kasus penetapan dan revisi UU ITE, kekuasaan komunikatif ini tidak ditemukan. Ruang publik memang masih terbuka namun dibiarkan bersuara tanpa didengar dan diakomodasi dalam ruang-ruang politik. Jika perumusan dan penetapan kebijakan politik dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan publik, hasilnya akan menjadi ancaman bagi masyarakat sipil. Proses pembentukan kebijakan publik yang didominasi oleh para elite partai politik, pengusaha, pejabat negara dan tokoh militer, akan menyebabkan orientasi hukum dan kebijakannya cenderung membela kepentingan mereka sendiri serta mempertahankan status quo. Sebaliknya, model demokratis menuntut keterlibatan masyarakat yang intensif karena negara mengakui pluralisme politik dari masyarakat sipil.
Dengan demikian, konsep ruang publik dan demokrasi deliberatif (Habermas, 1992; 2005; 2022) terbukti relevan untuk melihat kasus kebebasan ekspresi dan berbicara dalam tekanan regulasi. (1) Implementasi UU ITE telah membatasi kebebasan bicara dan ekspresi dalam ruang virtual dan (2) perumusan UU ITE tidak melibatkan elemen masyarakat sipil yang berjuang untuk demokrasi dan HAM. Kedua, Selain itu konsep strukturasi oleh Giddens (1984) juga terbukti relevan dengan penelitian ini karena (1) UU ITE tujuan awalnya untuk melindungi alokasi sumber daya berupa transaksi ekonomi di dunia maya dan (2) ada tarik menarik kepentingan dalam revisi UU ITE antara Pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil yang sampai sekarang belum selesai.

## Ringkasan Disertasi
Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Hasil-hasil penelitian ini terutama dalam perumusan, pengesahan, dan revisi UU ITE memperkuat konsep-konsep Habermas tentang ruang publik, demokrasi deliberatif, dan kontestasi wacana. Karena tidak adanya ruang publik bebas, terutama dalam dunia virtual, dan tidak adanya mekanisme demokrasi deliberatif, maka UU ITE selalu menjadi polemik dan desakan untuk revisi dari masyarakat sipil selalu muncul. Telah terjadi kolonisasi UU ITE terhadap ruang publik terutama dalam ruang virtual (Hardiman, 1993, 2005, 2009). UU ITE adalah regulasi atau sistem negara sedangkan ruang publik adalah dunia kehidupan. Hasil-hasil penelitian ini juga mendukung analisis ekonomi politik Mosco (1996, 2009) dan strukturasi Giddens  (1984) bahwa UU ITE bertujuan untuk melindungi transaksi ekonomi dalam ruang virtual, yang tidak lain adalah alokasi sumber daya distributif dalam masyarakat. Selain itu, UU iTE telah menimbulkan tarik menarik kepentingan antara Pemerintah, DPR dan masyarakat sipil yang tercermin dalam struktur legitimasi, dominasi, dan pemaknaan.
Sumbangan dari Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dunia virtual merupakan ruang publik yang muncul sejak tahun 2000 di Indonesia sehingga berpotensi untuk mendukung penguatan sistem politik demokrasi. Namun dalam praktiknya UU ITE telah membatasi kebebasan berbicara dan ekspresi di ruang virtual. Namun, masyarakat sipil terus menerus mendesakkan perubahan untuk menjaga ruang publik yang bebas.

## PUSTAKA ACUAN
Amnesty International (2020, 10 Desember). ‘Tahun 2020 adalah Tahun Pelemahan Perlindungan Hak Asasi Manusia • Amnesty Indonesia.’ Diakses dari Tahun 2020 adalah Tahun Pelemahan Perlindungan Hak Asasi Manusia • Amnesty International Indonesia pada 27 Mei 2023.
Basuki, T., Mantong, A., Satria, A., Suryahudaya, E., & Sianturi, R. (2018). “Unintended Con- sequences:  Dampak  Sosial  dan  Politik  UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 2008 .
CSIS Working Paper Series WPSPOL-03/2018,
Jakarta, Centre for Strategic and International Studies.
Budiman, A. A., Maya, G.K.A.S., rahmawati, M dan Abdullah, Z. (2021). mengatur Ulang Kebi- jakan Tindak Pidana di Ruang Siber (Laporan International Coalition of Justice Reform). Jakarta: ICJR Giddens, Anthony. (1984). The Constitution of Society . Cambridge: Polity Press. Habermas, J.  (1992). Structural Transformation of
The Public Sphere .
Habermas, J.  (1992). Structural Transformation of The Public Sphere .
Habermas,  J.  (2022).  Reflections  and  hypotheses on a further structural transformation of the political public sphere. Theory, Culture & Society , 39 (4), 145-171.
Habermas, Juergen. (2005). Toward Rasional Society, Boston, Beacon Press, dalam George Ritzer, & Douglas Goodman, Teori Sosiologi Modern , Kencana, Jakarta.
Hardiman, F. B. (2004). Demokrasi deliberatif: model untuk Indonesia pasca-Soeharto. Majalah Basis Nomor , 11-12.
Hardiman, F. B. (2009). Demokrasi  deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas (Vol.
4). Kanisius.
Hardiman, F. B. 1993. Menuju Masyarakat Komuni - katif: Ilmu, Masyarakat, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas . Yogyakarta: Kanisius.
Hardiman, F.B. 2005. “Demokrasi Deliberatif: Teori, Prinsip dan Praktek.” Makalah dipresentasikan pada Forum Rapat Kerja ke-3 dan Koordinasi Pelaksanaan Deliberative Forum â€˜Program Pemberdayaan Masyarakat Sipil dalam Proses Otonomi Daerahâ€™ di Wisma LPP, Yogya- karta, 24 Agustus 2005.
Milton, J. (1965). Areopagitica (Vol.  1).  Рипол Классик . Milton, J. (1965). Areopagitica (Vol.  1).  Рипол Классик . Mosco, Vincent. (1996). The Political Economy of Communication . London: Sage. Mosco, Vincent. (2009). The Political Economy of Communication. 2 nd Edition . London: Sage Publications. Permadi, S. S. (2017). Politik HUkum terhdap Keten- tuan Pasall 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia) .
Permadi, S. S. (2017). Politik HUkum terhdap Keten- tuan Pasall 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektornik (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia) . Prabawa, H. (2021, 17 Februari 2021). ‘Revisi UU
ITE sebelumnya usulan Jokowi & pasal karet dipertahankan. Tirto.id. Diakses dari Revisi UU ITE Sebelumnya Usulan Jokowi & Pasal Karet Dipertahankan (tirto.id) pada 17 Juni 2023. ‘Sejarah Terbentuknya UU ITE: Disahkan Era SBY, Sempat Direvisi Era Jokowi’, (2021, 17 Feb- ruari). Diakses dari pada 5 Juni 2023. Sinpeng, A. (2020). Digital media, political authori- tarianism, and Internet controls in Southeast Asia. Media, Culture & Society , 42 (1), 25-39.