## MELACAK HUBUNGAN KESULTANAN SAMBAS DAN BUGIS
(Studi Awal terhadap Naskah Tuhfat al-Nafis )

## Sunandar

## Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

## Abstract
This  article  discusses  about  the  relationship  of  the  Sultanate  of  Sambas  and  Bugis through  script  Tuhfat  al-Nafis.  The  study  of  Malay  manuscripts  which  have  historical value would be useful in the study of Malay historiography. In TN has  been providing information about the relationship between the Sultanate of Sambas and Bugis through marriage between Daeng Kemase and sister of Sultan Umar Aqamaddin I named Raden Tengah.  Relationships  that  are  woven  through  the  marriage  give  influence  to  the development  of  Islam  in  Sambas,  which  with  the  arrival  of  Shaykh  Abdul  al-Jalil  al- Fatani from Patani in Southern Thailand.
Keywords: Sambas, Bugis, Tuhfat al-Nafis .

## Pendahuluan
Sambas  adalah  salah  satu  kesultanan  Melayu  yang  cukup  lama  eksis  di  tanah Borneo.  Kehadiran  kesultanan  Sambas  dalam  rentang  waktu  cukup  panjang  tersebut tentu  saja  memberikan  andil  dalam  perkembangan  peradaban  Melayu  Nusantara,  baik dari segi  politik, ekonomi, sosial  dan sebagaimana. Dalam bidang politik umpamanya, Sambas  telah  menjalin  hubungan  diplomasi  dengan  VOC  ( Vereenigde  Oost-Indische Compagnie )  melalui  kontrak  dagang  yang  dilakukan  dalam  dua  tahan  (1609  M  dan 1818 M) di samping diplomasi-diplomasi lain yang mengikutinya.
Sementara  dalam  bidang  ekonomi,  peran  kesultanan  Sambas  tidak  bisa dipandang sebelah mata. Pengolahan tambang yang dilakukan sejak abad ke-18 dengan sistem  perekonomian  yang  di  awasi  langsung  oleh  pemerintah  kesultanan  memiliki dampak  yang  luar  biasa  yang  diikuti  oleh  dinamika  sosial,  budaya  bahkan  politik. Kehadiran  para  penambang  Cina  sejak  1760  adalah  rentetan  sejarah  yang  turut  serta dalam perkembangan Sambas berikutnya. Mengenai hal ini lihat Yuan Bingling (2000) dan Groot (1885).
Kehidupan  sosial  agama  di  kesultanan  Sambas  dalam  beberapa  tahun  terakhir adalah  kajian  yang  ramai  dibicarakan,  tidak  hanya  diminati  oleh  para  peneliti  lokal, akan tetapi diminati juga oleh peneliti luar baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar.  Ditingkat  Indonesia  diantaranya  terdapat  Moch  Nur  Ichwan  (2001)  dan  Jajat Burhanudin  (2012),  sementara  dari  luar  Indonesia  diantaranya  kita  menemukan  G.F. Pijper  (1985)  seorang  pejabat  pemerintah  Kolonial  Belanda  yang  hidup  dimasa perkembangan  pemikiran  modern  Islam  di  Indonesia,  Martin  van  Bruinessen  (1992), Micheal  F.  Laffan  (2003),  dan  Farish  Noor  (2008).  Untuk  tingkat  lokal  sudah  banyak sekali  penelitian-penelitian  yang  dilakukan  yang  mungkin  jumlahnya  akan  semakin bertambah,  dengan  ini  menunjukkan  semangat  kajian  keilmuan  terhadap  sejarah  lokal sudah mulai terlihat.
Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies                                                        Volume 4 Nomor 2 September 2014
Sementara Kajian-kajian terhadap naskah sebagai sumber sejarah dengan serius dan komprehensif sepertinya masih belum banyak yang dilakukan oleh peminat sejarah lokal  di  Sambas,  walau  kemudian  dalam  wacana  ini  Pabali  Musa  (2003)  telah melakukan  kajian  terhadap  dua  naskah  sumber  primer  dalam  mengungkap  sejarah kesultanan Sambas, akan tetapi tidak diikuti dengan pendekatan sejarah total, sehingga informasi  yang  berhubungan  dengan  dinamika  kehidupan  sosial,  politik  yang  terjadi pada saat naskah tersebut ditulis belum diungkap. Walau demikian, karyanya harus kita apresiasi  sebagai  kajian  ilmiah  dan  sangat  membantu  dalam  beberapa  penelitian  yang terkait dengan kesultanan Sambas.
Adalah Ernst Ulrich Kratz (1980 dan 2000) yang telah melakukan kajian secara mendalam  terhadap  naskah  Silsilah  Raja-raja  Sambas  (SRS).  Karya  pertamanya menghubungkan  kesultanan  Sambas  dengan  Bugis,  dengan  naskah  SRS,  Kratz  (1980: 257) membuktikan bahwa kehadiran Raja Melayu mendahului kehadiran orang Bugis di Borneo  Barat.  Bagi  Kratz naskah-naskah lokal adalah sumber penting dalam mengkaji seluk beluk kerajaan (1980: 257). Naskah jika dicermati, tidak hanya berfungsi sebagai bukti untuk mengungkap peristiwa masa lalu saja, akan tetapi lebih jauh dari itu, aspek isi naskah menurut  Titik Pujiastuti (2006: 10) malah akan mengarah pada bidang ilmu lain.  Cerita  sejarah  didalamnya  akan  memberikan  penjelasan  bagaimana  dinamika perkembangan  baik  dibidang  ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya.  Hal  ini  dipertegas pula  oleh  Kratz  (2000:  25)  menyebutkan  bahwa  teks-teks  memiliki  nilai  yang  cukup untuk  pemahaman  sejarah  dunia  Melayu,  terutama  ketika  dipahami  dalam  konteks keilmuan saat ini baik dalam bidang etnografi, antropologi, politik dan gejala sosial.
Kajian  naskah  dalam  studi  sejarah  bukan  merupakan  hal  yang  baru.  Naskah merupakan bagian penting yang memiliki posisi paling utama bila dibandingkan dengan sumber  sejarah  lain  atau  dapat  dikatakan  sebagai primary  source (sumber  Primer). Dalam  hal  ini,  Hendri  Chambert  Loir  dalam  Uka  Tjandrasasmita  (2006:  39) menyebutkan  bahwa  barang  siapa  sudah  akrab  dengan  dunia  pernaskahan  jelas mengetahui bahwa naskah mengandung kekayaan informasi yang berlimpah. Isi naskah itu  tidak  terbatas  pada  kesusastraan,  tetapi  mencakup  berbagai  bidang  lain  seperti agama, sejarah, hukum, adat, obat-obatan, teknik, dan lain-lain.
Demikian pula Azyumardi Azra dalam Tjandrasasmita (2006: 41) memposisikan naskah  sebagai  bagian  penting  dalam  kajian  sejarah,  dimana  naskah  mencerminkan realitas dan perkembangan zamannya, mereka adalah ‘anak zaman’-nya, dan karena itu, naskah-naskah  merupakan  sumber  penting  yang  tidak  bisa  diabaikan  dan  rekonstruksi sejarah  sosial  masyarakatnya,  dalam  hal  ini  masyarakat  nusantara.  Mengabaikan naskah-naskah  dalam  penulisan  sejarah  sosial  bukan  hanya  keliru  secara  metodologi sejarah, tetapi juga dapat menghasilkan periwayatan sejarah yang tidak akurat dan mist leading .  Dengan  demikian  naskah  tidak  hanya  berisi  infomasi  tentang  berita  yang terdapat di dalamnya, akan tetapi naskah dapat menggambarkan situasi kontektual pada saat naskah tersebut ditulis.

## Sekilas Informasi mengenai Tuhfat al-Nafis
Tuhfat  al-Nafis  (selanjutnya  ditulis  TN)  yang  dikaji  dalam  tulisan  ini  adalah edisi cetak yang diterbitkan dalam Jurnal Malayan Branch Royal Asiatic Society Vol. X. Part  II .  Agustus  1932,  diterbitkan  di  Singapura.  Dalam  edisi  lain  TN  juga  telah diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris  oleh  Virginia  Matheson  dan  Barbara  Watson
Andaya tahun 1982. TN dalam edisi bahasa Melayu yang menggunakan huruf latin juga telah  diterbitkan  oleh  Dewan  Bahasa  dan  Pustaka  Kementrian  Pendidikan  Malaysia tahun 1991. Edisi yang terakhir ini merupakan terjemahan dari karya Virginia Matheson Hooker oleh Ahmad Fawzi Mohd Basri yang diterbitkan tahun 1991.
Salah  satu  karya  besar  Raja  Ali  Haji  di  bidang  sejarah  adalah Tuhfat  Al-Nafis . Karya  ini  merupakan  karya  sejarah  Melayu  yang  terpenting  setelah  Sejarah  Melayu, karya Tun Sri Lanang, Bendahara Kerajaan Melaka. Virginia Matheson menyebut karya Raja Ali Haji ini sebagai “babad sejarah agung” dan “catatan abadi” tentang Kerajaan Johor-Riau.  Menurut  Datuk  Zainal  Abidin  Abdul  Wahid,  dalam    Ahmad  Fauzi  Basri (1991:  xxii)  tidaklah  sempurna  bagi  seorang  sejarawan  yang  menulis  sejarah  negeri- negeri Melayu, terutama Johor, Riau, dan Selangor, jika tidak merujuk  pada karya ini. TN mulai ditulis oleh Raja Ali Ahmad (yang juga disebut Ungku Haji Tua). Putra raja Haji  mangkat  di  Riau  ketika  berusia  103  tahun,  kemudian  TN  diteruskan  dan diselesaikan  oleh  putranya  Raja  Ali  yang  mangkat  dalam  usia  78  tahun.  Raja  Ahmad menyelesaikan  karyanya  pada  bulan  November  1866,  kemudian  diteruskan,  ditulis ulang dan diselesaikan oleh Raja Ali Haji sebelum kemangkatannya tahun 1872.
Dalam  kajian  sejarah  melayu  klasik,  baik  kandungan,  metodologi  dan penulisannya  (historiografi)  R.O  Wistedt  dalam  Liaw  Yock  Fang  (1993:  133-134) menilai bahwa TN adalah karya sastra yang paling penting sesudah Sejarah Melayu. Ia menceritakan  silsilah  raja  Melayu,  Bugis,  Siak  dan  Johor  sampai  kepada  Singapura didirikan  oleh  Raffles.  Berbagai  sumber  sejarah  dipakai  juga  disebutkan  oleh pengarangnya.  Keistimewaan  lain  dari  TN  adalah  karya  ini  sangat  Bugissentris,  yaitu mengagung-agungkan orang Bugis, kadang-kadang malah bersifat anti Melayu.
Jika demikian, proses penulisan TN adalah hampir menyamai penulisan sejarah dalam  definisi  sejarah  modern,  yaitu  dalam  hal  penggunaan  sumber,  penanggalan, demitologisasi dan sebagainya. Walaupun demikian, TN merupakan karya historiografi tradisional,  yang menurut Sartono Kartodirjo dalam Moh. Zulham Al-Syahdian (2004) memiliki  beberapa  ciri,  yaitu  bersifat  lokal,  etnosentris,  rajasentris,  dan  setengah mitologi,  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  karya  ini  hanya  sebagai  sebuah “dongeng  yang  tidak  berguna”.  Pandangan  yang  diberikan  oleh  Sartono  Kartodirjo tersebut  bertentangan  dengan  pandangan  sebelumnya,  yang  justru  menempatkan  TN sebagai bagian penting dalam historiografi Melayu.
Kata “ Tuhfat al-Nafis ” diambil dari bahasa Arab yang berarti “hadiah berharga”. Karya Raja Ali Haji yang ditulis di Pulau Penyengat sejak 3 Sya‘ban 1282 H hingga 17 Rajab  1283  H  ini,  bercerita  tentang  kiprah  anak  raja-raja  Melayu  dan  Bugis  di  tanah Melayu  dalam  waktu  hampir  dua  abad  lamanya.  Selain  itu,  karya  ini  juga  merupakan sumber  informasi  yang  berharga  tentang  sejarah  Sumatera,  Kalimantan,  dan Semenanjung Malaya, dengan deskripsi peristiwa-peristiwa yang terinci.

## Bahasa Melayu dalam Sumber Sejarah Nusantara
Eksistensi  bahasa  Melayu  dalam  kepulauan  nusantara  sudah  memberikan pengaruhnya sejak zaman perdagangan abad ke-15 yaitu sebagai lingua franca. Dalam kedudukannya sebagai lingua franca, Ismail Hussein dalam Abdurrahman Abror (2009: 17) memberikan penjelasan bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa  yang paling luas dan  beragam  cara  pengucapannya,  atau  bersifat  kosmopolitan,  baik  di  Nusantara
maupun  Asia  Tenggara.  Kedudukan  bahasa  Melayu  sebagai lingua  franca merupakan sebuah  pencapaian  yang  sangat  gemilang,  dimana  pada  abad  perdagangan  bahasa Melayu  merupakan  bahasa  yang  harus  dikuasai  oleh  para  pedagang  yang  tidak  hanya berasal  dari  Nusantara  bahkan  Eropa.  Anthoni  Reid  (1988)  dalam  James  T.  Collins (2005:  32)  menyimpulkan  posisi  khusus  dari  Bahasa  Melayu  pada  Abad  Perdagangan sebagai berikut:
Bahasa  Melayu  menjadi  bahasa  perdagangan  di  Asia  Tenggara.  Penduduk  dari kota besar perdagangan diklasifikasikan sebagai orang Melayu karena mereka berbicara dalam bahasa itu dan memeluk agama Islam, walaupun keturunannya berasal dari Jawa, Mon, India, Cina dan Filipina. Setidak-tidaknya mereka  yang berjualan dan berdagang di pelabuhan-pelabuhan besar berbicara dalam Bahasa Melayu, seperti berbicara dalam bahasa mereka sendiri.
Sejak  kehadiran  VOC  dikepulauan  Nusantara,  komunikasi  antara  penguasa asing/Kolonial  dengan  kerajaan  setempat  menurut  Mona  Lahonda  (2011:  102)  adalah menggunakan  bahasa  Melayu.  Lebih  jauh  Lahonda  (2011:  103)  menjelaskan  bahwa mereka dibantu oleh seorang Kapiten Melayu untuk menulis dan menterjemahkan surat- surat  dari  penguasa  lokal.  Akan  tetapi  ketika  penguasaan  VOC  digantikan  oleh Pemerintah  Hindia-Belanda,  mereka  sudah  memiliki  tenaga-tenaga  terdidik  yang menguasai  bahasa  setempat,  baik  Melayu,  Jawa,  Bugis,  Batak,  dan  lain  sebagainya. Sehingga jasa terjemahan kapiten Melayu mulai ditinggalkan.
Kita  dapat  menyaksikan  bagaimana  tugas  seorang  Kapiten  dalam  menuliskan berita  atau  perjanjian  yang  dibuat  oleh  pemerintah  lokal  maupun  pemerintah  Hindia Belanda,  disetiap  surat  akan  dilampirkan  surat  terjemahan  dalam  bahasa  Belanda. Sebagai  contoh  kita  bisa  melihat  surat  perjanjian  antara  Sultan  Sambas  dan  Sultan Sanggau  (ANRI,  Borneo  West,  No.  57.38.)  mengenai  batas  wilayah  masing-masing negeri.  Dalam  kontrak  tersebut  menggunakan  bahasa  melayu  yang  beraksarakan  Arab (Arab  Jawi/Arab  Melayu)  dan  diberi  terjemahan  bahasa  Belanda.  Dari  surat  ini menunjukkan  bahwa  persoalan  kerjasama  yang  dilakukan  antar  penguasa  lokal  harus diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda yang mendominasi seluruh nusantara.
Ketika membaca surat-surat yang berbahasa daerah (Melayu) dari masa kolonial tidak  hanya  cukup  berbekal  kemampuan  membaca  naskah  berbahasa  Jawi  saja,  akan tetapi hal lain yang perlu digaris bawahi adalah kemampuan membaca struktur kalimat, dan kosa kata yang digunakan dimasa itu. jika kita bandingkan dengan kosa kata bahasa Indonesia  yang  digunakan  saat  ini,  maka  bahasa  Melayu  walaupun  menjadi lingua franca pada masanya sangat berbeda dengan bahasa Indonesia saat ini. Hal ini tentu saja dikarenakan oleh perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Belum lagi jika kita lihat ejaan Jawi ternyata dari satu daerah ke daerah lain memiliki perbedaan.

## Hubungan Melayu Sambas dan Bugis dalam Historiografi Melayu

## 1. Tuhfat al-Nafis Fasal
Pada menyatakan salasilah Opu Dahing Kemasi  yang bergelar di  dalam Negeri Sambas Pangeran Mangku Bumi
Bermula  dari  Opu  Dahing  Kemasi  itu  beristrikan  adik  Sultan  Sambas  yang bergelar Sultan Adil konon adalah Sultan Adil itu menaruh seorang saudara perempuan
bernama Raden Tengah itulah bersuamikan Opu Dahing Kemasi itu mendapatlah anak dengan  istrinya  itu  empat  orang  tiga  perempuan  satu  laki-laki  adapun  yang perempuannya  pertama  Emas  Sani  kedua  Emas  saja  ketiga  Dahing  Utih  namanya adapun  yang  lakinya  Dahing  Buka’  maka  sekarang  adalah  anak  cucunya  di  Negeri Sambas  demikianlah  halnya  maka  habislah  sudah  silsilah  Opu-opu  yang  lima  beradik itu maka akan lagi aku nyatakan pula siarah perjalanan dengan perkataan yang ringkas dan simpan dengarkanlah oleh Mu intaha (Raja Ali Haji, 1923: 26-27).
2. Hikayat Opu Daeng Manambon dalam Liau Yock Fang (1993: 133)
Tersebutlah  pula  perkataan  Raja  Sambas  yang  bernama  Raja  Adil  itu  berkirim surat  kepada  Upu  lima  bersaudara  dan  menyilakan  mereka  bermain-main  ke  Sambas dan kalau rela berumah-rumahan di sana, maka Daeng Kemase dan Daeng Menambun pun  berlayar  ke  Sambas.  Daeng  Kemase  dikawinkan  dengan  saudara  perempuan baginda  yang  bernama  Raden  Tengah,  sedangkan  Daeng  Menambun  pun  diangkat menjadi  Pangeran  Emas  Surya  Negara  dan  dinikahkan  dengan  putri  baginda  yang bernama Putri Kesuma. Hatta Daeng Menambun pun meneruskan pelayaran dan sampai di Sebukit. Di situlah Daeng Menambun membuat negeri.
Kedatangan Opu Lima (Opu Daeng Perani, Opu Daeng Menambun, Opu Daeng Celak,  Opu  Daeng  Marewah,  dan  Opu  Daeng  Kemase)  di  Borneo  adalah  atas permintaan  Sultan  Matan,  Anonim  (dalam http://www.kerajaannusantara.  com/ id/kerajaan-mempawah/sejarah ),  yaitu  Sultan  Muhammad  Zainuddin  (1665-1724), untuk  merebut  kembali  tahta  kesultanan  Matan  yang  diambil  paksa  oleh  Pangeran Agung saudara Sultan Muhammad Zainuddin. Kedatangan mereka atas undangan sultan Matan tersebut sebagai pasukan perang untuk membantu Sultan Muhammad Zainuddin sehingga ia dapat merebut kembali tahta kerajaan.
Untuk  mengikat  hubungan  yang  lebih  konkrit  maka  Opu  Daeng  Menambon dinikahkan  oleh  Sultan  Muhammad  Zainuddin  dengan  putrinya  yang  bernama  Putri Kesuma yang pada akhirnya mendirikan kerajaan di Sebukit yaitu kerajaan Mempawah. Ketangguhan Opu  Lima  dalam membantu  sultan Muhammad Zainuddin tersiar hingga ke  negeri  Sambas,  saat  itu  sultannya  bernama  Marhum  Mulia  atau  Murhum  Adil  bin Raden  Bima,  bergelar  Sultan  Umar  Aqamaddin  I,  (berkuasa  1702-1727  M).  Sehingga mereka diundang oleh sultan dan mempersilahkan menetap di wilayah kerajaan Sambas. Sama  halnya  dengan  keputusan  sultan  Muhammad  Zainuddin  dalam  mengikat hubungan  persaudaraan  melalui  perkawinan,  maka  sultan  Sambas  mengawinkan saudaranya yang bernama Raden Tengah.
Dalam  dua  naskah  yang  menceritakan  perjalanan  Opu  Lima  bersaudara  ketika berada di negeri Sambas, sultan telah mengizinkan kepada mereka untuk bermukim dan menetap di Sambas. Ada kemungkinan daerah yang diberikan oleh sultan adalah daerah Lubuk  Bugis  yang  kita  kenal  saat  ini.  Karena  lazimnya  kebiasaan  masyarakat  melayu Sambas  dalam  memberikan  nama  daerah  sesuai  dengan  peristiwa  penting  yang  terjadi pada saat itu atau karakteristik dari daerah masing-masing.
Selain  munculnya  hubungan  antara  kesultanan  Sambas  dengan  Opu  Daeng Kemase dari Bugis tersebut melalui perkawinan, terjadi pula perkembangan yang berarti dalam kehidupan masyarakat  Sambas,  yaitu datangnya seorang Seikh  dari Patani  yang bernama  Sheikh  Abdul  al-Jalil  al-Fatani  sekitar  tahun  1160  H/1747  M.  Menurut  Wan Mohammad  Shaghir  Abdullah  (dalam http://ulama-nusantara.blogspot.com/2007/10/ syeikh-ali-faqih-al-fathani-mufti.html )  awal  kedatangan  Sheikh  Abdul  al-Jalil  al-Fatani
ke  wilayah  Borneo  Barat  tepatnya  di  Kuala  Mempawah,  Tanjung  Mempawah  dengan jumlah  sekitar  40  perahu  yang  besar-besar.  Dalam  rombongan  tersebut  terdapat  dua orang syeikh, yaitu Syeikh Ali bin Faqih al-Fathani dan Syeikh Abdul al-Jalil al-Fathani berasal  dari  Kerajaan  Fathani  Darus  Salam,  untuk  menemui  Sultan  Mempawah  yaitu Opu  Daeng  Menambon.  Dalam  perkembangan  selanjutnya,  Syeikh  Ali  bin  Faqih  al- Fathani  menetap  bersama  keluarganya  dan  pengikutnya  di  Mempawah  dengan mendirikan rumah yang besar di Kampung Tanjung, Mempawah dan diangkat menjadi mufti  kerajaan.  Sementara  sebagiannya  lagi  mengikuti  Syeikh  Abdul  Jalil  al-Fathani menyebarkan Islam di Sambas.
Ada kemungkinan bahwa kedatangan Shaykh Abdul al-Jalil al-Fatani di kerajaan Sambas adalah atas saran sultan Mempawah (Opu Daeng Menambun), karna di Sambas telah  tinggal  menetap  saudaranya  Opu  Daeng  Kemase  yang  dinikahkan  oleh  Sultan Sambas (Sultan Umar Akamaddin I 1702-1727, bergelar Murhum Adil) dengan adiknya yang bernama Raden Tengah. Hubungan  yang terjalin antara masing-masing penguasa yang  terdapat  di  dunia  Melayu  tentu  saja  mengundang  pertanyaan  kita,  bagaimana mungkin  hal  ini  bisa  terjadi,  yang  kemudian  mengarah  kepada  posisi  Patani  dalam dinamika politik kerajaan Sambas masa itu.
Benjamin  dalam  Mamlahatun  Budaroh  (2011:  76)  menjelaskan  bahwa  faktor pentingnya  adalah  wilayah-wilayah  yang  terpisah  oleh  batas  teritorial  tersebut  diikat oleh  kesatuan  kebudayaan  yang  terdapat  dalam  kerajaan-kerajaan  yang  pernah  ada  di wilayah  Pulau  Kalimantan,  Pulau  Sumatera  dan  Semenanjung  Melayu.  Secara  historis masyarakat dalam alam Melayu disatukan oleh bahasa (melayu) dan kepercayaan yang sama  (Islam).  Dua  faktor  inilah  yang  menjadi  pendorong  terjadinya  perkembangan peradaban  Melayu  Islam  secara  kontinyu,  yang  didalamnya  terjadi  persebaran  da’i sebagaimana yang dilakukan oleh Shaykh Abdul al-Jalil al-Fatani di Sambas tersebut.

## Sekilas Informasi Silsilah Raja-raja Sambas
Kesultanan  Islam  Sambas  yang  terletak  dibagian  utara  Kalimantan  Barat  ini didirikan  secara  damai.  Sepanjang  penelusuran  penulis,  tidak  terjadi  peperangan  dan konflik  yang  berarti  dalam  pergantian  pemerintahan  dari  kerajaan  yang  bernuansa Hindu  kepada  Islam,  begitu  Raja  Tengah  memasuki  wilayah  kerajaan  Sambas  dan mengawinkan anaknya yang bernama Raden Sulaiman dengan putri Ratu Sepudak yang bernama  Mas  Ayu  Bungsu,  maka  proses  Islamisasi  pun  mulai  berlangsung.  Proses Islamisasi  di  wilayah  ini  semakin  menemukan  momentumnya  ketika  pergantian penguasa  dari  Ratu  Anom  Kesuma  Yuda  (peristiwa  di  Kota  Bangun)  kepada  Raden Sulaiman.
Konvensi kerajaan yang bercorak Hindu kepada Islam menurut Azyumardi Azra (2006;  78)  dapat  kita  amati  dengan  pengadobsian  dan  penggunaan  kosakata  politik Islam.  Entitas  politik  yang  selama  ini  dikenal  sebagai  ‘kerajaan’,  kini  secara  resmi disebut  ‘kesultanan’.  Pada  kasus  konvensi  yang  dilakukan  oleh  elit  politik  di  Sambas pasca peristiwa di Kota Bangun sesungguhnya bukan berarti bahwa Islam baru masuk di wilayah  ini.  Begitu  pula  sebagaimana  yang  diketahui  bersama  bahwa  Raja  Tengah sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  historiografi  lokal  telah  memeluk  agama  Islam sebelum  datang  ke  Sambas.  Dengan  demikian  konvensi  kerajaan  kepada  Islam  tidak begitu sulit dilakukan oleh Sultan Sulaiman.
Mengenai  eksistensi  kesultanan  Sambas,  Pabali  Musa  (2003:  1-2)  memberikan kategori  terhadap  perkembangannya  berdasarkan  corak  yang  karakteristik  sistem kerajaan,  yaitu  disebut  sebagai  ‘Kerajaan  Sambas  Tua’  untuk  merujuk  masa  kerajaan sebelum  Islam  yaitu  Kerajaan  Hindu  Ratu  Sepudak  yang  terletak  di  Kota  Lama,  dan Kerajaan  Islam  Sambas  atau  Kesultanan  Sambas  yang  ditandai  dengan    pelantikan Raden Sulaiman (1009-1081 H / 1601-1670 M) sebagai Sultan Sambas pada hari senin 10 Dzulhijjah 1040 H. Tahun tersebut ketika di konversi ke tahun Masehi oleh peneliti sejarah  kesultanan  Sambas  terdapat  beberapa  perbedaan,  Machrus  Efendy  (1995:  12) menyebutkan tahun 1612, 1622, 1630, dan 1631. Dari tahun tersebut, tahun 1630 lebih disepakati sebagai tahun berdirinya kerajaan Islam Sambas.
Kesultanan  Sambas  yang  eksis  selama  kurang  lebih  tiga  abad  (1630-1943  M) diperintah oleh 15 sultan, berikut nama-nama para Sultan Sambas tersebut:
1. Raden  Sulaiman  bin  Raja  Tengah.  Bergelar  Sultan  Muhammad  Syafiuddin, berkuasa 1040-1080 H/1630-1669 M.
2. Raden  Bima  bin  Raden  Sulaiman,  bergelar  Sultan  Muhammad  Tajudin,  berkuasa 1669-1702 M.
3. Marhum  Mulia  atau  Murhum  Adil  bin  Raden  Bima,  bergelar  Sultan  Umar Aqamaddin I, berkauasa 1702-1727 M.
4. Marhum Bungsu bergelar Sultan Abu Bakar Kamaluddin, berkuasa 1727-1757 M.
5. Raden  Jamak  bin  Marhum  Bungsu  bergelar  Sultan  Umar  Aqamaddin  II,  berkuasa 1757-1782 M.
6. Marhum  Tanjung  atau  Raden  Gayung  bin  Raden  Jamak  bergelar  Raden  Muda Ahmad dan Sultan Muda Ahmad Tajuddin, berkuasa 1782-1798 M.
7. Marhum  Janggut  atau  Raden  Mantri  bin  Raden  Jamak,  bergelar  Sultan  Abu  Bakar Tajuddin, berkuasa 1798-1813 M.
8. Marhum Anom atau Raden Pasu bin Raden Jamak, bergelar Sultan Muhammad Ali Shafiuddin, berkuasa 1813-1826 M.
9. Marhum  Usman  atau  Raden  Timba  bin  Raden  Jamak,  bergelar  Sultan  Usman Kamaluddin, berkuasa 1826-1829 M.
10. Marhum  Tengah  atau  Raden  Semar  bin  Raden  Jamak  bergelar  Sultan  Umar Aqamaddin III, berkuasa tahun 1829-1848 M.
11. Marhum Tajudin atau Raden Ishak Kalukuk bin Murhum Anom bergelar Pangeran Anom  Natakusuma  kemudian  bergelar  Sultan  Abu  Bakar  Tajuddin  II,  berkuasa 1848-1853 M.
12. Marhum Umar atau Raden Tokok bin Murhum  Usman bergelar Pangeran Mangku Negara dan Sultan Umar Kamaluddin, berkuasa 1853-1866 M.
13. Marhum  Cianjur  atau  Raden  Afifuddin  atau  Raden  Afifin  bin  Marhum  Tajudin, bergelar  Pangeran  Adipati  kemudian  bergelar  Sultan  Muhammad  Shafiuddin  II, berkuasa 1866-1922 M.
14. Marhum Muhammad Ali atau Raden Aria Diningrat bin Marhum Cianjur, bergelar Sultan Muhammad Ali Shafiuddin II, berkuasa 1922-1931 M.
15. Raden  Mulia  Ibrahim  bin  Pangeran  Adipati  Ahmad  bin  Marhum  Cianjur,  disebut Sultan Mulia Ibrahim, berkuasa 1931-1943 M.

## Penutup

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulkan  sebagai berikut:
1. Bahwa  kajian  terhadap  naskah  melayu  yang  memiliki  nilai  sejarah,  yang  akan berguna dalam kajian historiografi Melayu.
2. Dalam  naskah  TN  telah  memberikan  informasi  mengenai  hubungan  antara Kesultanan  Sambas  dan  Bugis  melalui  perkawinan  antara  Daeng  Kemase  dan saudara perempuan Sultan Umar Aqamaddin I yang bernama Raden Tengah.
3. Hubungan  yang dijalin melalui perkawinan tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan  Islam  di  Sambas,  yaitu  dengan  datangnya    Syeikh  Abdul  al-Jalil  al- Fatani dari Patani Thailand Selatan.

## Saran
Kajian  yang  dilakukan  penulis  dalam  artikel  ini  adalah  kajian  sederhana  yang hanya  melihat  hubungan  dua  daerah  (Sambas  dan  Bugis)  melalui  perkawinan  yang dilakukan oleh Opu Daeng Kemasek dan Raden Tengah. Aspek politik dalam artikel ini sama sekali belum disentuh, dengan demikian penulis sangat berharap agar kajian yang lebih konprehensif mengenai dinamika politik pasca hubungan Sambas dan Bugis dapat diteliti.
Melihat  fungsi  naskah  dalam  kajian  sejarah  sangat  urgen,  maka  pengkajiannya harus  menjadi  prioritas,  karna  penulis  meyakini  bahwa  naskah-naskah  yang  berbicara mengenai  kesultanan  Sambas  sangat  kaya  dengan  informasi-informasi  mengenai kehidupan  ekonomi,  politik,  sosial  dan  budaya,  sehingga  kita  dapat  melihat perkembangan Kesultanan Sambas secara utuh.

## Daftar Pustaka
Abdullah, Wan Mohammad Shaghir, 2014, Syeikh Ali Faqih al-Fathani Mufti Kerajaan Mempawah, dalam http://ulama-nusantara. blogspot.com/2007/10/syeikh-ali-faqih- al-fathani-mufti.html, diunduh tanggal 10 November 2014.
Abror,  Abdurrahman,  2009, Pantun  Melayu,  Titik  Temu  Islam  dan  Budaya  Lokal Nusantara, Yogyakarta: LKiS.
Anonim,  2014,  ‘ Sejarah  Kesultanan  Mepawah’ dalam  http://www.kerajaannusantara. com/id/kerajaan-mempawah/sejarah, diunduh, 10 Nopember 2014.
ANRI, Borneo West, No. 57.38.
Azra,  Azyumardi,  2006, Renaisans  Islam  Asia  Tenggara:  Sejarah  Wacana  dan Kekuasaan, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Bingling,  Yuan,  2000, Chinese  Democracies:  A  study  of  the  Kongsis  of  West  Borneo (1776-1884), Leiden:  Research School  of Asian,  African,  and Amerindian Studies (CNWS), Universiteit Leiden.
Bruinessen,  Martin  van,  1992,  ‘Basyuni  `Imran:  Muhammad  Basyuni  b.  Muhammad `Imran,  Sambas,  West  Borneo,  1885-1953’  dalam Dictionnaire  biographique  des savants et grandes figures du monde musulman périphérique, du XIXe siècle à nos jours, Fasc. no 1. Paris: CNRS-EHESS, 1992, p.26.
Buduroh, Mamlahatun,  2011, ‘Legitimasi  Kesultanan Patani dalam  teks-teks Melayu’, dalam  Titik  Pujiastuti  dan  Tommy  Christomy, Teks,  Naskah,  dan  Kelisanan, Depok: Yayasan Pernaskahan Nusantara.
Burhanudin,  Jajat,  2012, Ulama  dan  Kekuasaan:  Pergumulan  Elite  Politik  Muslim Dalam Sejarah Indonesia, Jakarta: Mizan.
Collins,  James  T.  2005, Bahasa  Melayu  Bahasa  Dunia,  Sejarah  Singkat, terj.  Alma Evita Almar, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Effendy,  Machrus.  1995, Riwayat  Hidup  dan  Perjuangan  Maharaja  Imam  Sambas, Jakarta: Dian Kemilau.
Fang, Liau Yock , 1993, Sejarah Kesustraan Melayu Klasik, jilid 2, Jakarta: Erlangga.
Groot, 1885, Het Kongsiwezen van Borneo, Den Haag: Nyhoff.
Haji,  Raja  Ali,  1923,  ‘Tuhfat  al-Nafis’  dalam  Jurnal Malayan  Branch  Royal  Asiatic Society Vol. X. Part II . Singapura: Luzac and Company.
Haji,  Raja  Ali,  1982, The  Precious  Gift:  Tuhfat  al-Nafis, terj. Virginia  Matheson  dan Barbara Watson Andaya, Kuala Lumpur, Oxford University Press.
Hooker, Virginia Matheson, 1991, Tuhfat al-Nafis: Sejarah Melayu-Islam, terj. Ahmad Fauzi  Basri,  Kuala  Lumpur:  Dewan  Bahasa  dan  Pustaka  Kementrian  Pendidikan Malaysia.
Ichwan,  Moch  Nur,  2001, Differing  Responses  to  an  Ahmadi  Translation  and Exegesis;  The  Holy  Qur'ân  in  Egypt  and  Indonesia, dalam  Jurnal Archipel 62 Tirês â part . Paris.
Kratz,  Ernst  Ulrich,  1980,  ‘Silsilah  Raja-Raja  Sambas  as  a  Source  of  History’  dalam, Archipel. Volume 20, 1980. pp. 255-267.
Kratz,  Ernst  Ulrich,  2000,  ‘Yang  tersurat  dan  yang  tersirat.  Historicity  and  Historical Truth’ dalam Archipel. Volume 60, 2000. pp. 25-44.
Laffan, Micheal Francis, 2003, Islamic Nationhood and Colonial Indonesia; The Umma Below the Winds, New York: Routledge Curzon.
Mahrus,  Erwin.  2007, Falsafah  dan  Gerakan  Pendidikan  Islam,  Maharaja  Imam Sambas  Muhammad  Basiuni  Imran  (1885-1976), Pontianak  :  STAIN  Pontianak Press.
Moh.  Zulham  Al-Syahdian,  ‘Historiografi  Melayu:  Studi  Atas  Kitab  Tuhfat  Al-Nafis’, dalam http://www.rajaalihaji.com/id/scientific.php?a=Yy9ML3c%3D=, diakses  10 November 2014.
Musa,  Pabali.  2003, Sejarah  Kesultanan  Sambas  Kalimantan  Barat,  Kajian  Naskah Asal Raja-Raja dan Salsilah Raja Sambas, Pontianak : STAIN Pontianak Press.
Noor,  Farish  A.  2008,  ‘The  Role  Played  by  the  Religious  Schools  of  Malaysia  in  the Development  of  the  Pan-Malaysian  Islamic  Party  (PAS),  hal.  191-216,  dalam Farish  A.  Noor,  Yoginder  Sikand&  Martin  van  Bruinessen  (ed), The  Madrasa  in Asia Political Activism and Transnational Linkages , Amsterdam University Press.
Pujiaastuti, Titik, 2006, Naskah dan Studi Naskah: Sebuah Antologi, Jakarta: Akademia.
Tjandrasasmita,  Uka,  2006, Kajian  Naskah-naskah  Klasik  dan  Penerapannya  bagi Kajian  Sejarah  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Puslitbang  Lektur  Keagamaan  Badan Litbang dan Diklat Depag RI.