## JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION
Vol. 7 No. 2 November 2022 P-ISSN 2503-5363; E-ISSN 2528-0465 http://www.ejournal.stitmuhbangil.ac.id/index.php/jie

## Penerapan Pelayanan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batang Kuis
Isma Azizah Dasopang 1 , Melliana Fitri 2 , MHD Irwansyah Rangkuti 3 , Hapni Sartika Siregar 4 , Dewi Safitri 5 , Fadma Utami 6 , Cindi Lusia Afosma 7 , Haryanti Putri 8 , Shylvia Mahfira 9 , Mahlaini Rambe 10 , Solihun Azim 11 , Fitriani 12 (Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, North Sumatra, Indonesia)
kelompokmagang8@gmail.com Informasi Artikel Abstract Received:
15 January 2022
Accepted: 6 March 2022
Published: 1 November 2022
Keywords: Penerapan Pelayanan, Kantor Urusan Agama (KUA).
The purpose of writing this article is to determine the  application  of  the  Office  of  Religious  Affairs (KUA) services in Batang Kuis. This study uses a qualitative  method  with  a  case  study  approach.
The  research  location  is  KUA  Batang  Kuis,  Deli Serdang.  The  Office  of  Religious  Affairs  (KUA)  is also  part  of  a  government  institution  providing direct  services  to  the  community.  KUA  is  the central  work  unit  in  the  Ministry  of  Religion because  KUA  directly  deals  with  the  district. Therefore, it is natural that the existence of KUA is  considered  very  important,  along  with  the presence of the Ministry of Religion. Besides that, KUA is also the face of the Ministry of Religion in the region, especially in  the Batang Kuis District.
Using  a  qualitative  approach,  this  study  found that  the  KUA  in  Batang  Kuis  District  must  serve the community regarding marriage, endowments,
reconciliation, population and development of the sakinah  family,  and  zakat  and  guidance  to  the mosque, by the policies established by applicable laws and regulations.
Tujuan  Penulisan  artikel  ini  adalah  untuk mengetahui  penerapan  pelayanan  Kantor  Urusan Agama  (KUA)  di  Batang  Kuis.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan  studi  kasus.  Lokasi  penelitian  yaitu
KUA  Batang  Kuis,  Deli  Serdang.    Kantor  Urusan Agama  (KUA)  juga  merupakan  bagian  dari institusi  pemerintah  yang  bertugas  memberikan pelayanan  langsung  kepada  masyarakat.  KUA menjadi  unit  kerja  terdepan  di  Kementerian Agama, karena KUA secara langsung berhadapan dengan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  sangatlah wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring keberadaan Kementerian Agama, disamping  itu  KUA  juga  menjadi  wajah Kementerian  Agama  di  daerah  khususnya  di Kecamatan  Batang  Kuis.  Dengan  pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa KUA di Kecamatan Batang  Kuis  harus  melayani masyarakat  terkait  pernikahan,  wakaf,  rujuk, kependudukan  dan  pengembangan  keluarga sakinah,  serta  zakat  dan  bimbingan  ke  masjid, sesuai  dengan  kebijaksanaan  yang  ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## I. PENDAHULUAN
Pesatnya  pertumbuhan  penduduk  dan  meningkatnya  keinginan  masyarakat akan  pelayanan  prima,  semuanya  memerlukan  ketersediaan  infrastruktur  yang memadai  (Sutopo  &  Suryanto,  2006).  Ilmu  pengetahuan  modern  mengharuskan KUA  Kecamatan  Batang  Kuis,  sebagai  institusi  pemerintah,  mengedepankan kerukunan  antar  umat  beragama.  Selain  itu,  masyarakat  di  Kecamatan  Batang Kuis yang heterogen sehingga menimbulkan risiko konflik yang tinggi. Akibatnya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Batang Kuis juga dituntut untuk berperan aktif  bahkan  proaktif  dalam  upaya  menjaga  kerukunan  antar  umat  beragama. Tentunya upaya ini harus didukung oleh instansi lain yang ada dan seluruh lapisan masyarakat Batang Kuis.
Kemajuan  dalam  teknologi  informasi  manajemen  kinerja,  atau  manajemen kinerja,  memungkinkan  orang  untuk  lebih  siap  memahami  dan  menggunakan manajemen  operasi  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  (Hamid,  2016). KUA Kabupaten, sebagai organisasi teknis utama Kementerian Agama, memainkan peran penting dalam membangun citra Kementerian Agama secara keseluruhan di mata publik (Susanto, 2019). Dinamika Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan,
karena  KUA  memiliki  struktur  yang  pasti  dalam  hal  program  yang  direncanakan dan ditetapkan secara berkala (Muchtar, 2014).
Misalnya  dalam  bidang  Urusan  Agama  Islam  (URAIS),  KUA  di  Kabupaten Batang  Kuis  tidak  hanya  mengawasi  dan  mencatatkan  perkawinan  atau  merujuk pada  perkawinan,  tetapi  juga  menjalankan  fungsi  lain  seperti  memberikan pelayanan  bimbingan  membina  keluarga  sakinah,  memberikan  pelayanan bimbingan  kepada  masjid,  memberikan  layanan  bimbingan  untuk  bimbingan syari'at,  membina  pengalaman  Islam,  zakat,  wakaf,  dan  ibadah  sosial,  makanan halal, dan kemitraan masyarakat (Anwar, 2022);(Witro, 2020);(Karim, 2006).
Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  harus  meningkatkan  profesionalisme  dalam melayani masyarakat,  oleh karena itu penting untuk fokus pada pengembangan, evaluasi,  dan  penilaian  kinerja  seluruh  komponennya.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan evaluasi kinerja KUA secara bertahap, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan  Nasional  (Gibran,  2021).  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pedoman  dalam proses penilaian KUA di Kabupaten Batang Kuis.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yaitu studi  lapangan  dalam  menggali  data  serta  informasi  melalui  kegiatan  yang  telah dilaksanakan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Batang  Kuis  bersama dosen  pembimbing  lapangan  yaitu  Fitriani,  M.Ag  dan  Kepala  KUA  yaitu  Ahmad Sayuti Hasibuan beserta stafnya. Dalam penelitian ini dilakukan selama masa kerja pemagangan  berlangsung  yaitu  dari  tanggal  22  Oktober  2021  sampai  tanggal  5 November  2021  yang  bertepatan  di  Kantor  Urusan  Agama  Jalan  Perjuangan nomor  1,  Bintang  Meriah,  Kecamatan  Batang  Kuis,  Kabupaten  Deli  Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Ikhwan, 2021);(Sugiyono, 2015).

## III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Kantor  Urusan  Agama  yang  disingkat  KUA  adalah  unit  pelaksana  teknis  di lingkungan  Kementerian  Agama,  bertanggung  jawab  kepada  Dirjen  Bimas  Islam dan  secara  operasional  didukung  oleh  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama
Kabupaten/Kota  yang  bertanggung  jawab  atas  pelayanan  dan  bimbingan masyarakat Islam di tempat kerja (hamzah, 2019).
Tabel 1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis No Nama Pegawai Jabatan 1 Ahmad Sayuti Hasibuan Kepala kua kec.batang kuis 2 H. Amrun Hakim S.Pd.I Kelompok jabatan fungsional penghulu 3 Hj. Rosdiana Penyusun bahan penerbitan dakwah 4 Bullah, S.Ag Penyusun bahan advokasi harta benda wakaf 5 Siti Alun, S.Ag Penyusun pembinaan keluarga sakinah 6 Dr. Zulkifli Nas, Ma Penyusun bahan pembinaan sdm. Kepenghuluan 7 Hj. Rotua Sibagariang, S.Pd  Penyusun bahan produksi halal 8 Herida, Se Penyusun bahan pembinaan mesjid
9 Nur Ainun Harahap Pramubakti/operator
Layanan adalah kegiatan yang diberikan oleh perusahaan atau orang kepada konsumen  (pelanggan)  yang  tidak  berwujud  dan  tidak  dapat  diadakan  oleh organisasi atau individu yang menyediakan layanan. Dengan kata lain, pelayanan adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain, dan melibatkan setiap dan  semua  kegiatan  yang  mengutamakan  kepuasan  pelanggan,  dalam  hal  ini umat Islam di dalam dan di sekitar kampus dan fasilitas KUA (Yantiy, 2019). Suatu aktivitas  yang  tidak  terlihat  ( untouchable)  atau  serangkaian  aktivitas  yang  tidak terlihat yang terjadi sebagai  akibat interaksi antara pelanggan dan  pekerja, atau sebagai  hasil  dari  layanan  lain  yang  ditawarkan  oleh  penyedia  layanan  untuk memecahkan  masalah  konsumen/pelanggan  diwujudkan  sebagai  layanan (Koentjaningrat, 1993).
Pelayanan  KUA  termasuk  dalam  kategori  pelayanan  publik,  sebagaimana ditetapkan  oleh  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  63  Tahun 2003,  yang  menyatakan:  “Segala  bentuk  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  instansi pemerintah di pusat, daerah, dan badan usaha milik negara di berupa barang atau jasa,  baik  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun pelaksanaan.” (Sulaiman, 2011);(MPAN, 2003).
Pelayanan  tersebut  sesuai  dengan  fungsi  KUA  sebagaimana  dijelaskan  oleh Kepala  KUA  Kabupaten  Batang  Kuis  Ahmad  Sayuti  Hasibuan  yaitu  pelaksanaan pelayanan,  pengawasan,  pencatatan,  dan  pelaporan  perkawinan  dan  rujuk, penyusunan  statistik  pelayanan  dan  pembinaan  bagi  masyarakat  Islam,  dan pengelolaan  dokumentasi  dan  sistem  informasi  KUA  Kecamatan  Batang  Kuis, layanan  bimbingan  keluarga  sakinah,  layanan  bimbingan  masjid,  layanan bimbingan hisab rukyat, dan bimbingan syariah, layanan bimbingan dan informasi agama  Islam,  layanan  bimbingan  zakat  dan  wakaf,  administrasi  dan  tata  graha KUA di Kabupaten Batang Kuis, dan bimbingan ritual haji pelayanan bagi jemaah haji reguler.
UU  Perkawinan  tahun  1974  mendefinisikan  perkawinan  sebagai  hubungan lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  berada  dalam kedudukan suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  menurut  pasal  1  UU  No.  UU Perkawinan 1974 (Nisa et al., 2019);(Azhary, 2017). Perkawinan pada umumnya dianggap sebagai kontrak yang terdiri dari unsur-unsur dan kriteria dasar tertentu yang  memungkinkan  seorang  pria  dan  wanita  untuk  menikah  secara  sah  dan hidup  sebagai  pasangan  suami-istri  (Sebyar,  2020).  Secara  khusus,  pengucapan kata  nikah,  kawin,  tazwij,  atau  sejenisnya  digunakan  untuk  menjelaskan  cara pengucapan akad (Humbertus, 2019).
Di  bidang  musyawarah  atau  nasihat  perkawinan,  KUA  bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat bagi laki-laki dan perempuan  sebelum  dan  sesudah  perkawinan,  yang  juga  bermanfaat  bagi masyarakat,  melalui  BP4  (Badan  Pembina  dan  Pelestarian  Perkawinan),  yaitu bagian dari struktur organisasi KUA (di tingkat kecamatan) (Asman, 2019). Upaya mencegah perkawinan yang tidak sesuai antara agama dan negara (Nasar, 2012).
Rukun  dan  syarat  perkawinan  merupakan  syarat  sahnya  suatu  perkawinan. Rukun dan syarat nikah adalah sebagai berikut (Marsal & Parlyna, 2015): Pertama, suami  harus  balig,  berakal,  bukan  mahram  calon  istri,  tidak  dipaksa  atau bertentangan  dengan  kehendaknya, mu'ayyan,  atau  orangnya  jelas,  dan  tidak ihram. Kedua,  calon  istri  tidak  mahram  calon  suami,  tidak  menikah  atau  kawin
dengan laki-laki lain, tidak dalam masa iddah, mandiri atau atas kemauan sendiri, orangnya jelas, dan orangnya tidak ihram.
Ketiga, syarat yang harus dipenuhi agar suatu akad (ijab-kabul) sah: harus dapat  dilaksanakan,  harus  dilakukan  di  tempat  tertentu,  pelaku  ijab  tidak  dapat mencabut  ijabnya  sebelum  penerimaan  dilakukan,  ijab  dan  qabul  harus  sesuai, dan kedua belah pihak harus saling mendengar ungkapan ijab dan qabul; Syarat- syarat  mengucapkan  ijab  antara  lain:  tidak  boleh  menggunakan  perkataan sindiran,  diucapkan  oleh  wali  atau  wakilnya,  tidak  menyebutkan  batasan  waktu dalam  pernikahan,  misal  satu  bulan,  tidak  secara  taklik  atau  tidak  menyebutkan lafal  persyaratan  dalam  nikah,  syarat  lafal  kabul  yaitu  sesuai  dengan  lafal  ijab, tidak  menggunakan  perkataan  sindiran,  diucapkan  oleh  calon  suami  atau wakilnya, tidak menyebutkan batasan waktu dalam pernikahan, tidak secara taklik atau  tidak  menyebutkan  lafal  persyaratan  dalam  nikah,  menyebut  nama  calon mempelai  perempuan,  serta  langsung  tanpa  jeda,  dan  tidak  diselangi  dengan perkataan lain.
Keempat, syarat wali yang adil antara lain memiliki hubungan mahram (ayah, kakek,  dan  saudara  laki-laki,  tetapi  jika  tidak  ada,  dapat  mempekerjakan  wali hakim),  laki-laki,  dewasa,  tidak  didorong,  adil,  dan  tidak  dalam  ihram (pembunuhan  bayi).  Selain  itu  syarat-syarat  saksi  antara  lain  adalah  dua  orang laki-laki  yang  dewasa,  berakal,  dan  adil,  memiliki  kemampuan  mendengar  dan melihat  dengan  bebas,  tidak  terpaksa,  tidak  ihram,  dan  menguasai  bahasa  yang digunakan dalam akad nikah.
Ada  beberapa  pernikahan  yang  dilarang  dalam  Islam.  Pernikahan  tersebut dilarang  karena  menimbulkan  mazarat  dalam  keseharian.  Jenis  pernikahan  yang dimaksud  adalah  (Putri,  2015);(Dirgantari,  2020): Pertama,  nikah  mut‟ah,  istilah mut‟ah  secara  bahasa  berarti  mata „ayamta  „umat‟an-mut‟atan  yang  artinya kesenangan.  Nikah  mut‟ah  berarti  nikah  yang  dilakukan  dalam  jangka  waktu tertentu dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang. Kedua, nikah tahlil yaitu pernikahan  yang  dilakukan  seorang  laki-laki  dengan  perempuan  yang  sudah ditalak tiga dengan tujuan agar perempuan tersebut boleh menikah dengan suami pertamanya  setelah  bercerai  dengan  suami  keduanya. Ketiga,  nikah  syigar  yaitu
pernikahan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  barter  atau  bertukar  pasangan  dalam nikah tanpa memberi mahar.
Keempat,  nikah  „urfi  yaitu  nikah  yang  dilakukan  dengan  adat  kebiasaan nenek  moyang  atau  etnik  tertentu  dalam  sebuah  masyarakat  dengan  tidak mencatatkan pernikahan tersebut pada pegawai pencatat pernikahan. Pernikahan ini  hampir  mirip  dengan  nikah  siri  hanya  saja  nikah  „urfi  tidak  memenuhi  syarat dan  rukun  pernikahan  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam. Kelima,  nikah  dengan orang  kafir,  nikah  berbeda  agama  merupakan  pernikahan  yang  dilarang  dalam Islam. Keenam,  nikah  dengan  orang  yang  sedang  melaksanakan  ihram,  hukum nikah  dengan  orang  yang  sedang  melaksanakan  ihram  tidak  sah.  Nikah merupakan salah satu tindakan yang dilarang dalam ibadah haji. Rasulullah SAW. melarang setiap muslim menikah dan menikahkan orang lain saat ihram.
Ketujuh, nikah pada masa iddah, perempuan yang masih dalam masa iddah dilarang  dinikahi.  Ia  wajib  menunggu  masa  iddahnya  selesai. Kedelapan,  nikah tanpa wali, keberadaan wali merupakan syarat pernikahan. Akad nikah tidak sah tanpa wali. Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali. Kesembilan,  nikah  tanpa  mahram,  mahram  dilarang  untuk  dinikahi.  Dalam  Al- Qur‟an  dijelaskan  larangan  menikah  dengan  mahram.  Pernyataan  tersebut dijelaskan  dalam  surah  an-Nisa  ayat  22-24  dan  surah  an-Nur  ayat  31  (Ni‟mah, 2019).
Cara  dan  syarat  pendaftaran  nikah  melalui  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di Kecamatan Batang Kuis yaitu:
1. Datang ke KUA dengan membawa dokumen yaitu surat pengantar nikah dari kantor  desa/kelurahan  (N1),  Fotocopy  KTP,  KK,  Akta  Kelahiran,  pas  foto ukuran 2x3 latar biru  (5 lembar), pas foto ukuran 4x6 latar  biru (2 lembar), surat rekomendasi nikah dari KUA asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar  kecamatan  tempat  tinggal),  surat  persetujuan  kedua  calon  pengantin (catin) (N3), izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai  usia  21  tahun  (N5),  izin  dari  wali  yang  memelihara,  mengasuh, keluarga yang mempunyai darah, pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu  menyatakan
kehendaknya,  izin  dari  pengadilan  dalam  hal  orang  tua  atau  wali  dan pengampu tidak ada, surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus  anggota  TNI/Polri,  penetapan  izin  poligami  dan  Pengadilan  Agama bagi  suami  yang  hendak  beristri  lebih  dari  seorang,  akta  cerai  atau  kutipan buku  pendaftaran  talak  atau  buku  pendaftaran  cerai  bagi  mereka  yang perceraiannya  terjadi  sebelum  berlaku  UU  No.7/1989  tentang  Peradilan Agama, akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh  lurah  atau  kepala  desa  atau  pejabat  setingkat  bagi  janda  atau  duda ditinggal  mati,  surat  dispensasi  dari  camat  jika  pendaftaran  kehendak  nikah dilakukan kurang dari 10 hari kerja.
2. Pemeriksaan  berkas  nikah  oleh  petugas  KUA  yaitu  verifikasi  data  dan kelengkapan persyaratan dan rukun nikah.
3. Dianjurkan mengikuti bimbingan perkawinan yang dikonsultsikan dengan KUA.
4. Biaya nikah yaitu biaya nikah di KUA gratis, biaya nikah diluar KUA atau diluar jam  kerja  membayar  Rp  600.000,  dibayar  ke  bank  dengan  membawa  kode pembayaran dari KUA.
5. Pelaksanaan akad nikah.
Kantor  Urusan  Agama  dalam  hal  perwakafan,  tidak  pernah  ada  sengketa tanah  di  daerah  ini,  karena  wakaf  digambarkan  sebagai  “perbuatan  hukum  oleh wakif  untuk  membagi  atau  menyerahkan  sebagian  hartanya  untuk  dipergunakan selamanya bagi kepentingan keagamaan dan untuk kesejahteraan umum menurut syariah." (Nur Bayinah, 2012). Seiring dengan pelaksanaan tata cara wakaf yaitu calon wakif datang ke KUA Kecamatan Batang Kuis dengan perlengkapan berupa identitas  diri  dan  surat-surat  yang  berkaitan  dengan  tanah  yang  dimiliki  wakif membuat  ikrar  wakaf  kepada  nazir  (pengelola  harta  wakaf)  di  hadapan  kepala KUA  dan  penerima  manfaat  kepala  KUA  menandatangani  akta  gadai  wakaf  dan surat pengesahan atau BPN (MA & Muhayatsyah, 2020). Disertai surat pengantar dari  Kepala  KUA,  akta  janji  wakaf,  dan  surat  izin  dari  Nazhir,  membawa  surat pengantar pendaftaran tanah wakaf (Fahmi, 2008).
Dalam pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan masjid, pelayanan bimbingan hisab rukyat, dan bimbingan syariah, pelayanan bimbingan
dan  informasi  agama  Islam,  pelayanan  bimbingan  zakat  dan  wakaf, penyelenggaraan administrasi dan tata graha KUA di Kabupaten Batang Kuis, dan pelayanan bimbingan ritual haji untuk reguler peziarah, tidak pernah ada masalah dengan layanan, semuanya terorganisir dengan baik.
Sebagai konsekuensinya, pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan  Agama  (KUA)  di  Kabupaten  Batang  Kuis  sangat  terorganisir  dan  efisien. Pelayanan keagamaan dalam konteks ini adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh  lembaga  keagamaan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya,  yang meliputi  penyelenggaraan  pelayanan,  pengawasan,  pencatatan,  dan  pelaporan perkawinan  dan  rujuk,  penyusunan  dan  pengembangan  statistik  Islam, pengelolaan  dokumentasi  dan  sistem  informasi  KUA  Kabupaten  Batang  Kuis, layanan bimbingan keluarga sakinah, layanan bimbingan masjid, hisab rukyat, dan layanan  bimbingan  syariah,  pelayanan  bimbingan  dan  penerangan  agama  Islam, pelayanan  bimbingan  zakat  dan  wakaf,  pelaksanaan  ketatausahaan  dan kerumahtanggaan  KUA  di  Kecamatan  Batang  Kuis,  layanan  bimbingan  manasik haji bagi jamaah haji reguler.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Kantor Urusan Agama, unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Agama, melapor dan  bertanggung  jawab  kepada  Dirjen  Bimas  Islam  dan  secara  operasional didukung  oleh  Kepala  Badan.  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota bertanggung jawab memberikan pelayanan dan pembinaan kepada umat Islam di wilayah kerjanya. Di bidang musyawarah atau nasihat perkawinan, KUA bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengabdian masyarakat bagi laki-laki dan perempuan  sebelum  dan  sesudah  perkawinan,  yang  juga  bermanfaat  bagi masyarakat,  melalui  BP4  (Badan  Pembina  dan  Pelestarian  Perkawinan),  yaitu bagian  dari  struktur  organisasi  KUA  (di  tingkat  kecamatan).  Upaya  mencegah perkawinan yang tidak sesuai antara agama dan negara.
Pelaksanaan  pelayanan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di  Kabupaten Batang  Kuis  sangat  terorganisir  dan  berjalan  lancar  sesuai  dengan  fungsi  dan
tanggung jawab KUA yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan  perkawinan  dan  rujuk,  penyusunan  statistik  pelayanan  dan  bimbingan umat  Islam,  dokumentasi  manajemen  dan  sistem  informasi  manajemen  KUA Kecamatan  Batang  Kuis,  keluarga  sakinah,  layanan  bimbingan  masjid,  layanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan syariah, layanan bimbingan dan informasi agama Islam, layanan bimbingan zakat dan wakaf, penyelenggaraan administrasi dan  tata  graha  KUA  di  Kabupaten  Batang  Kuis,  dan  layanan  bimbingan  bagi jemaah haji reguler yang mengikuti manasik haji.

## V. BIBLIOGRAFI
[1] Anwar, S. (2022). Evaluasi Pendidikan Menuju Insan Kamil Perspektif Filsafat Islam. Jurnal Pendidikan Nusantara, 1(1), 62–76.
[2] Asman,  A.  (2019).  Early  Age  Marriage  Ditinjau  Dari  UU  Perkawinan    No.  1 Tahun  1974  Dan  Analisis  Konsep  Hukum  Islam. Jurnal  Mahkamah :  Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam.
[3] Azhary,  M.  T.  (2017).  HUKUM  PERKAWINAN  ISLAM  DAN UU NO.  1  TAHUN 1974. Jurnal Hukum & Pembangunan.
https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1224
[4] Dirgantari,  L.  P.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pembatalan  Perkawinan Karena  Pemalsuan  Identitas  Diri  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  dan  Akibat  Hukumnya  (Studi  di  Pengadilan  Agama  Malan). Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum.
[5] Fahmi, R. (2008). Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Banjarmasin. Tesis, Universias Diponegoro, Semarang.
[6] Gibran,  A.  M.  K.  (2021).  Peranan  Kantor  Urusan  Agama  dalam  Mengatasi Perkawinan  Dibawah  Tangan. Journal  of  Law,  Society,  and  Islamic Civilization. https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111
[7] Hamid,  S.  A.  (2016).  Pengaruh  Media  Massa  Terhadap  Perubahan  Sosial Masyarakat. Journal of Social Sciences and Humanities.
[8] hamzah  Hamzah.  (2019).  Peran  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (Kua)  Dalam Penanganan Kasus Perkawinan Usia Anak. Jurisprudentie.
[9] Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Law and Justice. https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910
[10] Ikhwan, A. (2021). Metode Penelitian Dasar (Mengenal Model Penelitian dan Sistematikanya). Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
[11] Karim, M. A. (2006). Pandangan Masyarakat terhadap Pelayanan KUA dalam Harmoni.  jakarta:  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang  dan
Diklat Keagamaan RI.
[12] Koentjaningrat.  (1993). Manusia  dan  Kebudayaan  Indonesia.  jakarta: Penerbit Djambatan.
[13] MA, H., & Muhayatsyah, A. (2020). Overlaping Fungsi Baitul Mal dan Kantor Urusan  Agama  sebagai  Lembaga  Pengelola  Wakaf  (Kritik  terhadap  Peran Baitul  Mal  sebagai  Lembaga  Pengelola  Wakaf  di  Aceh). INFERENSI:  Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i2.329-350
[14] Marsal,  A.,  &  Parlyna,  R.  (2015).  Pencatatan  Perkawinan:  Antara  Rukun Nikah dan Syarat Administratif. Jurnal An-Nur.
[15] MPAN. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003 (2003).
[16] Muchtar,  I.  H.  (2014).  Dinamika  Hubungan  Antar  Umat  Beragama:  “Studi Kasus  Penanganan  Konflik  Umat  Buddha  Tri  Dharma  Dengan  Konghucu (MAKIN)”  Kecamatan  Pemangkat  Kabupaten  Sambas  Kalimantan  Barat. Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius.
[17] Nasar,  M.  F.  (2012).  Refleksi  Setelah  Abad  BP4:  Penguatan  Peran  BP4  di Tengah Tingginya Angka Perceraian, Dalam BP4 Pusat, Majalah Perkawinan dan Keluarga Nomor 480/2012.
[18] Ni‟mah, M. (2019). Pernikahan Dalam Syariat Islam. Klaten: Cempaka Putih.
[19] Nisa, I. N. F., Fitriani, F., & Novitasari, A. (2019). Peran bimbingan pra nikah seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam menekan angka perceraian pada tahun 2016-2018. Jurnal Academica.
[20] Nur  Bayinah,  A.,  &  Tinggi  Ekonomi  Islam  SEBI,  S.  (2012).  TRANSFORMASI PARADIGMA  MASYARAKAT  TERHADAP  DASAR  HUKUM  WAKAF  PRODUKTIF DI INDONESIA. Jurnal Islamica.
[21] Putri,  N.  F.  (2015).  Keabsahan  Perkawinan  yang  Tidak  Dicatatkan  Setelah Ada  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/puu-viii/2010. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas ….
[22] Sebyar,  M.  H.  (2020).  Perkawinan  Ditinjau  dari  Moderasi  Hukum  Yusuf Qardhawy. Al-Azhar
Islamic Law Review.
https://doi.org/10.37146/ailrev.v2i2.48
[23] Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta.
[24] Sulaiman, S. (2011). Problematika Pelayanan KUA Anamuban Timur. Analisa. https://doi.org/10.18784/analisa.v18i2.136
[25] Susanto,  A.  (2019).  Peran  Kepala  KUA  dalam  Membangun  Moderasi Beragama  di  Kabupaten  Majalengka. Andragogi:  Jurnal  Diklat  Teknis Pendidikan dan Keagamaan. https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.92
[26] Sutopo,  &  Suryanto,  A.  (2006). Pelayanan  Prima.  jakarta:  Lembaga Administrasi Negara RI.
[27] Witro, D. (2020). Ulama and Umara in Government of Indonesia: A Review Relations  of  Religion  and  State. Madania:  Jurnal  Kajian  Keislaman.
https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3778
[28] Yantiy, T. R. (2019). Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Konseling  dan  Pemeriksaan  Kesehatan  Bagi  Calon  Pengantin. SAKINA : Journal of Family Studies.