## EKSEKUSI TANAH  TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA
Muhammad Ilyas,SH,MH Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar

## Abstrack
Execution  decision  necessarily  well  often  cause  problems  related  to  the rules that govern which SEMA and execution in the field. SEMA has set the terms of the petition immediately. However, in reality the obstacles in the form obscurity verdict,  denial  and  resistance  defendant  execution,  as  well  as  objects  related disputes  are  often  encountered  in  the  field.  Therefore,  the  agency's  execution necessarily need to be reviewed and rules related to implementation in order not to cause problems for the people and the court Keywords: Execution, Decision Necesarily

## Abstrak
Eksekusi  putusan  serta  merta  sering  menimbulkan  masalah  baik  terkait aturan yang mengaturnya yaitu SEMA maupun pelaksanaan eksekusi di lapangan. SEMA  telah  mengatur  syarat-syarat  permohonan  eksekusi  serta-merta.  Namun, dalam  kenyataannya  hambatan  berupa  ketidakjelasan  amar  putusan,  penolakan dan perlawanan termohon eksekusi, maupun terkait objek sengketa sering ditemui di lapangan. Oleh karena itu, lembaga eksekusi serta-merta ini perlu ditinjau ulang terkait  aturan  dan  pelaksanaannya  agar  tidak  menimbulkan  permasalahan  bagi masyarakat dan pihak pengadilan
Kata Kunci : Eksekusi, Putusan Serta-Merta

## PENDAHULUAN
ksekusi  tanah  menurut  Yahya  Harahap  dalam  ruang  lingkup permasalahan  eksekusi  perdata  merupakan  tindakan  paksa  dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  apabila tidak  ada  upaya  hukum  banding  terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  pertama, putusan verstek yang  tidak  diikuti  perlawanan  (verzet),  putusan  perdamaian, putusan banding yang tanpa upaya hukum kasasi, dan putusan kasasi. Eksekusi ini merupakan pilihan hukum  apabila pihak  yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi  isi  putusan  secara  sukarela.  Dalam  kasus  perdata  termasuk  juga sengketa  tanah,    eksekusi  atas  suatu  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde )  merupakan  langkah  terakhir  penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan agar pihak yang menang dapat memperoleh haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan.
Pada dasarnya, putusan dapat dibagi atas 3 (tiga) macam menurut sifatnya yaitu:
1. Putusan declaratoir ,  yaitu  putusan  yang  hanya  sekedar  menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi;
2. Putusan constitutif, yaitu putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan sehingga tidak perlu dilaksanakan;dan
3. Putusan Condemnatoir.
Eksekusi tanah merupakan putusan condemnatoir yaitu putusan yang bisa dilaksanakan,  maksudnya  putusan  yang berisi  penghukuman, dimana pihak  yang kalah dihukum untuk  melakukan sesuatu.  Putusan condemnatoir ini dapat  dibagi menjadi tiga jenis yaitu:
1. Putusan  untuk  melaksanakan  suatu  perbuatan,  apabila  tidak  dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/ Pasal 259  RBg)  dan  selanjutnya  akan  dilaksanakan  seperti  putusan  untuk membayar  sejumlah  uang.  Penerapan  Pasal  225  HIR/  259  Rbg  harus terlebih  dahulu  ternyata  bahwa  Termohon  tidak  mau  melaksanakan putusan  tersebut  dan  pengadilan  tidak  dapat  /  tidak  mampu

## E
melaksanakannya walau dengan bantuan alat negara. Dalam hal demikian, Pemohon  dapat  mengajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  agar termohon  membayar  sejumlah  uang,  yang  nilainya  sepadan  dengan perbuatan  yang  harus  dilakukan  oleh  Termohon.  Untuk  memperoleh jumlah  yang  sepadan,  Ketua  Pengadilan  Negeri  wajib  memanggil  dan mendengar  Termohon  eksekusi  dan  apabila  diperlukan  Ketua  Pengadilan Agama  dapat  meminta  keterangan  dari  seorang  ahli  di  bidang  tersebut. Penetapan  jumlah  uang  yang  harus  dibayar  oleh  termohon  dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama.
2. Putusan untuk membayar sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela,  akan  dilaksanakan  dengan  cara  melelang  barang  milik  pihak yang dikalahkan, yang sebelumnya harus disita (Pasal 200 HIR, Pasal 214 s/d Pasal 274 RBg).
3. Putusan  dengan  mana  tergugat  dihukum  untuk  menyerahkan  sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.
Pengadilan mempunyai kewajiban untuk menjalankan eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal  54 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru sita dipimpin oleh  Ketua  Pengadilan.  Sementara  itu,  pada  Pasal  54  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menegaskan  bahwa putusan  pengadilan  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  nilai  kemanusiaan  dan nilai  keadilan.  Ketentuan  tentang  eksekusi  juga  diatur  dalam  Pasal  195-208  HIR dan Pasal 224-225 HIR (Pasal 206-240 Rbg dan Pasal 258 Rbg).
Putusan  dengan  mana  tergugat  dihukum  untuk  menyerahkan  sesuatu barang,  misalnya  sebidang  tanah.  Eksekusi  tanah  ini  dilaksanakan  oleh  jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara. Eksekusi harus dilaksanakan dengan  tuntas.  Putusan  pengadilan  yang  menghukum  termohon  untuk menyerahkan  tanah  bukan  berarti  permasalahan  sudah  berakhir,  utamanya  bagi pemenang.  Permasalahan  yang  terkadang  terjadi  diantaranya  terkadang  putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sering harus menunggu waktu yang lama  kadang-kadang  sampai  bertahun-tahun.  Masalah  lainnya  yaitu  apabila eksekusi  telah  dilaksanakan  dan  barang  yang  dieksekusi  telah  diterima  oleh pemohon  eksekusi,  kemudian  diambil  kembali  oleh  tereksekusi,  maka  eksekusi tidak  bisa  dilakukan  kedua  kalinya.  Hal  ini  menyebabkan  pihak  yang  menang hanya  mengalami  kerugian.  Jalan  yang  dapat  ditempuh  oleh  yang  bersangkutan adalah  melaporkan  hal  tersebut  di  atas  kepada  pihak  yang  berwajib  (pihak kepolisian)  atau  mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh  kembali  barang  (tanah/ rumah tersebut). Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan penyerobotan ini apabila diminta  dalam  petitum, dapat  dijatuhkan  putusan  serta-merta  atas  dasar  sengketa bezit / kedudukan berkuasa. Terdapat ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat  (1)  Rbg  yaitu  ketentuan  mengenai  putusan  yang  pelaksanaannya  dapat dijalankan  terlebih  dahulu,  meskipun  ada  banding  dan  kasasi  dengan  kata  lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum  tetap,  ini  dikenal  dengan uitvoerbaaar  bij  voorraad. Kewenangan  untuk memutuskan  ada  pada  hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  serta-merta.  Namun, dalam  prakteknya  untuk  melaksanakan  kewenangan  tersebut  masih  simpang-siur sehingga sering menyimpang dari undang-undang.

## PEMBAHASAN
A. Prosedur eksekusi putusan serta-merta
Eksekusi  riil  terhadap  putusan  serta  merta  (Uitvoerbaar  bij  Voorraad) dilakukan dengan adanya permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari pihak yang  menang  dalam  hal  salah  satu  amar  putusan  dinyatakan  serta  merta (uitvoerbaar  bij  voorraad),  dimana  putusan/perkara  tersebut  belum  berkekuatan hukum  tetap.  Selanjutnya  apabila  putusan/perkara  masih  dalam  upaya  hukum banding, maka sebelum putusan tersebut dijalankan, dimohonkan terlebih dahulu izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi, apabila putusan/perkara masih dalam upaya hukum  Kasasi,  maka  izin  untuk  pelaksanaan  putusannya  dimohonkan  terlebih dahulu  kepada  Ketua  Mahkamah  Agung.  Setelah  izin  keluar,  maka  proses eksekusi mengikuti proses seperti yang telah dibahas diatas.
Dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta ada syarat  yang harus dipenuhi yaitu  adanya  pemberian  jaminan  yang  nilainya  sama  dengan  nilai  barang/obyek eksekusi  sehingga  tidak  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain  apabila  ternyata dikemudian  hari  dijatuhkan  putusan  yang  membatalkan  putusan  pengadilan sebelumnya (SEMA NO. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001). SEMA ini ditujukan kepada hakim pengadilan negeri agar jangan secara mudah menjatuhkan putusan  serta-merta  karena  dalam  penerapannya  eksekusi  putusan  ini  sering menimbulkan  kesulitaan.  Keluarnya  SEMA  dapat  membatasi  hakim  dalam mengabulkan  putusan  serta-merta  dengan  persyaratan-persyaratan  tertentu. Putusan  ini  memang  sering  menimbulkan  masalah  karena  bisa  jadi  putusan bandingnya  berkebalikan  dengan  putusan  tingkat  pertama.  Ini  justeru  jadi bumerang bagi pengadilan karena nantinya pengadilan yang disalahkan.
Apabila  suatu  perkara  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  tersebut  dibatalkan  oleh  putusan peninjauan  kembali,  maka  barang  yang  telah  diserahkan  kepada  pihak  pemohon eksekusi  tersebut  wajib  diserahkan  tanpa  proses  gugatan  kepada  pemilik  semula sebagai pemulihan hak. Tahap pemulihan hak tersebut adalah sebagai berikut: 1
1. Pemulihan hak diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri.
2. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil.
3. Apabila  barang  tersebut  sudah  dialihkan  kepada  pihak  lain,  termohon eksekusi dalam perkara yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan gugatan  ganti  rugi  senilai  obyek  miliknya  yang  telah  dieksekusi  tersebut dengan eksekusi serta merta.
4. Apabila  suatu  proses  perkara  sudah  memperoleh  suatu  putusan  namun belum  berkekuatan  hukum  tetap,  tetapi  terjadi  perdamaian  di  luar pengadilan  yang  intinya  mengesampingkan  amar  putusan,  ternyata perdamaian  itu  diingkari  oleh  salah  satu  pihak  dan  proses  perkara
1 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008), hlm. 94-97.
dihentikan sehingga putusan yang ada menjadi berkekuatan hukum tetap, maka  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  itulah  yang  dapat dieksekusi.  Akan  tetapi  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan  ingkar janjinya  pihak  yang  membuat  perjanjian  perdamaian  itu  dapat mengajukan gugatan dengan dasar wanprestasi.
5. Dalam  hal  yang  demikian,  Ketua  Pengadilan  Negeri  dapat  menunda eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

## B. Permasalahan eksekusi putusan serta-merta
Putusan  serta-merta  harus  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  berdasarkan SEMA  diatas.  Putusan  ini  dikabulkan  berdasarkan  bukti  yang  otentik  dan pertimbangan  hukumnya  harus  jelas.  Jika  semua  telah  terpenuhi  maka  dapat dijatuhkan putusan serta-merta. Namun, jika dilihat dari beberapa putusan hakim putusan  yang  dijatuhkan  lebih  bersifat declaratoir yaitu  hanya  menerangkan bahwa  gugatan  pemohon  dikabulkan  dan  menyatakan  bahwa  pemohon  sebagai pihak  yang  mempunyai  hak  atas  tanah.  Padahal,  putusan  yang  dapat  dieksekusi hanya  putusan  yang  bersifat condemnatoir .  Prinsip  yang  harus  terpenuhi  adalah putusan tersebut memuat amar " condemnatoir " yaitu putusan yang amarnya/diktumnya mengandung unsur "penghukuman". Putusan yang diktumnya tidak  mengandung  unsur  penghukuman  tidak  dapat  dieksekusi  atau non executable . Ketidakjelasan  amar  putusan  dapat  menyebabkan  termohon  yang kalah  menolak  untuk  dieksekusi. Jadi,  seharusnya  diktum  putusan  terdapat perintah  yang  tegas  yaitu  “menghukum  atau  memerintahkan  “pengosongan” sebidang tanah/rumah .
Eksekusi  dapat  ditunda  apabila  penolakan  diajukan  sebelum  eksekusi dijalankan  dan  dilanjutkan  apabila  penolakan  diajukan  saat  eksekusi  sedang dijalankan. Namun,  apabila eksekusi  belum terlampau jauh di  jalankan, eksekusi segera  dapat  dihentikan.  Dalam  prakteknya,  tidak  mudah  untuk  mengeksekusi tanah karena terkadang  dibutuhkan waktu  yang lama untuk proses eksekusi  yang disebabkan  oleh  kesulitan  eksekusi  di  lapangan.  Kesulitan  yang  dialami  dalam putusan serta-merta di lapangan seperti juru sita harus berhadapan dengan penjaga
lahan,  contoh  FORKABRI,  FBR  termasuk  organisasi  lainnya  yang  bertindak seperti preman atau termohon sendiri yang melakukan perlawanan.
Eksekusi  memang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan sebagaimana  tersebut  di  atas,  namun  pada  realisasinya  sering  ditemukan permasalahan-permasalahan  teknis  yang  menghambat  penyelesaian  jalannya eksekusi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :
1. Amar putusan kurang jelas, contohnya:
a. Pertimbangan hakim putusan;
b. ukuran dan batas tidak jelas, lakukan pemeriksaan setempat;
c. Luas tanah/lokasi berbeda dengan amar;
d. Amar meliputi pihak yang tidak tergugat;
e. Eksekusi dikaitkan dengan banding/kasasi yang terlambat;
f. Eksekusi terhadap tergugat yang tidak banding/kasasi;
2. Mengulang eksekusi yang keliru, contohnya:
a. Kekeliruan mengenai obyek eksekusi;
b. Eksekusi menyimpan dari amar;
c. Biaya eksekusi ulang dibebankan kepada pemohon
Kekeliruan mengenai  objek eksekusi  pernah terjadi  di  Makassar terhadap kasus  tanah  di  Jl.  Pandang  Raya.  Kekeliruan  ini  bahwa  berdasarkan  data-data yang  dimiliki  masyarakat  atau  data  dari  lurah  pandang  raya  dan  camat panakukang telah terjadi perbedaan persil data inti letak tanah objek sertifikat sdr. Goman Wisan dan letak tanah objek sertifikat sdr. Goman Wisan. Berada diantara jl.  Adhyaksa  dan  jl.  Hertasning  dimana  sekarang  terdapat  bangunan  panakukang square.  Berdasarkan  pertemuan  antara  masyarakat  dengan  Humas  pengadilan Negeri Makassarpertemuan, pihak Pengadilan Negeri Makassar mengakui adanya kesalahan  objek  eksekusi,  dimana  seharusnya  tanah  Sdr.  Goman  Wisan  yang harusnya  dieksekusi  berada  di  wilayah  Kelurahan  Panaikang  bukannya  di Kelurahan Pandang Raya.
Hambatan  lain  yang  terjadi  yaitu  objek  eksekusi  sudah  tidak  ada  lagi. misalnya, pada saat eksekusi pemohon eksekusi tidak dapat menunjukkan dimana
letak tanah  yang hendak dieksekusi karena termohon eksekusi sudah menjualnya kepada pihak lain jauh sebelum terjadi perkara atau bisa jadi pengaruh kemajuan pembangunan  “objek  perkara  dinyatakan  salah”  karena  batas-batas  tanah  total telah  berubah  bahkan  bisa  jadi  termohon  mengambil  kembali  tanah  yang  telah dieksekusi oleh pengadilan secara paksa melalui bantuan ormas. Apabila eksekusi telah  dilaksanakan  dan  barang  yang  dieksekusi  telah  diterima  oleh  pemohon eksekusi, kemudian diambil kembali oleh tereksekusi (termohon), maka eksekusi tidak  bisa  dilakukan  kedua  kalinya.  Jalan  yang  dapat  ditempuh  oleh  yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak  kepolisian)  atau  mengajukan  gugatan  untuk  memperoleh  kembali  barang (tanah/  rumah  tersebut).  Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  catatan  terhadap  tanah yang telah dirampas kembali pasca eksekusi yaitu:
1. pemulihan perampasan melalui gugatan baru;
2. mengajukan gugatan baru atas perampasan;
3. dapat diminta dan dikabulkannya putusan eksekusi terlebih dahulu;
4. jalankan  segera  eksekusi  terlebih  dahulu,  walaupun  ada  banding  atau verzet.;
5. Pembarengan antara perampasan dengan eksekusi yang belum selesai; dan
6. Aspek pidana barang yang selesai, dieksekusi
Dalam  prakteknya  hal  seperti  itu  juga  termasuk  gangguan  eksekusi  sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Satu-satunya cara yang dapat  ditempuh  adalah  melalui  upaya  hukum  mengajukan  kembali  gugatan  baru untuk  penyerahan  dengan  permohonan  putusan  serta-merta  (Pasal  191  R.Bg/180 HIR).

## PENUTUP
Putusan  serta  merta  sering  menimbulkan  masalah  baik  terkait  aturan  yang mengaturnya  dengan  beberapa  kali  keluarnya  SEMA.  Namun,  dalam  prakteknya masih  saja  bnyak  menimbulkan  masalah.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  kerugian bagi  masyarakat  dan  pihak  pengadilan  itu  sendiri.  Syarat-syarat    dan  prosedur
eksekusi  putusan  serta-merta  telah  diatur  dalam  SEMA  tersebut  dan  dijadikan pedoman  bagi  hakim  agar  jangan  terlalu  memudahkan  mengeluarkan  putusan serta-merta atas permohonan pemohon.
Dalam prakteknya, pelaksanaan putusan serta-merta menemui banyak kendala baik  kendala  teknis  maupun  non-teknis.  Kendala  ini  bisa  jadi  berasal  dari  pihak pengadilan yang dalam hal ini hakim, panitera, dan juru sita seperti amar putusan yang  tidak  jelas  atau  kesalahan  objek  eksekusi  maupun  kendala  dari  masyarakat yang dalam hal ini termohon yang melakukan penolakan dan perlawanan.

## DAFTAR PUSTAKA
M.  Yahya  Harahap,  1989, Ruang  Lingkup  Permasalahan  eksekusi  Bidang Perdata, Jakarta : PT. Gramedia
Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Perdata  Umum  dan  Perdata Khusus,  Buku  II,  Edisi  2007,  Jakarta  :  Mahkamah  Agung  RI.