Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017): 186-195

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya

## Taufik Siregar*
Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
Diterima Agustus 2017; Disetujui Oktober 2017; Dipublikasikan Desember 2017

## Abstrak
Penelitian  ini  menjelaskan  tentang  penyempurnaan  Materi  KUHP  dengan  memasukkan  nilai  agama,  nilai  adat  istiadat  dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini diupayakan agar kesadaran hukum masyarakat bisa ditingkatkan dengan upaya agar Penegak hukum harus adil dalam hukum, membentuk, memahami hukum dengan benar dan menghilangkan sarana pelanggaran hukum  dalam  masyarakat.  Sebetulnya  agak  banyak  yang  harus  dilakukan,  akan  tetapi  dua  hal  tersebut  yang  bisa  secepatnya dilakukan. Dengan demikian, pihak penegak hukum untuk tidak hanya pintar dalam menyelesaikan berbagai perkara yang ada, namun lebih dari itu mereka harus memiliki kompetensi dalam membuat upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga kejahatan dapat dihilangkan dan paling tidak bisa diminimalkan.
Kata Kunci : Kajian Yuridis, Kelemahan, Upaya Penyempurnaan

## Abstract
This research describes the refinement of the Criminal Material by incorporating the values of religion, the values of customs and life of the Indonesian people. It is strived that public legal awareness can be enhanced by efforts for law enforcers to be fair in law, establishing, understanding the law properly and eliminating the means of lawlessness in society. Actually a bit more to do, but two things that can be done as soon as possible. Thus, law enforcement agencies are not only smart in solving various cases, but more than that they must have competence in making efforts to raise awareness of public law, so that crime can be eliminated and at least can be minimized.
Keywords : Juridical Study, Weakness, Improvement Efforts
How  to  Cite : Siregar,  T., (2017). Kajian  Yuridis  terhadap  Kelemahan  KUHP  dan  Upaya Penyempurnaannya, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 9 (2): 186-195
*Corresponding author: E-mail: taufiksiregar@staff.uma.ac.id p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Sudah sekian lama Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  telah  mengabdi  pada bangsa  Indonesia,  ternyata  oleh  sebagian masyarakat  terutama  di  kalangan  masyarakat ahli  hukum,  masih  dirasa  memiliki  kelemahan dan  kekurangan.  Karena  terkadang  hukum cendrung  memihak  golongan  elit  politik,  elit kekuasaan  dan  elit  ekonomi.  Jika  tindak kejahatan  dilakukan  oleh  kelompok  elit tertentu,  maka  mereka  sulit  disentuh  oleh hukum  yang  berlaku.  Sementara  jika  tindak kejahatan  dilakukan  oleh  rakyat  biasa,  begitu cepatnya hukum menjeratnya.
Selain  itu,  hampir  setiap  hari  terdengar berita  tentang  kriminal  menghiasi  berbagai media cetak dan media elektronik di Indonesia. Pembunuhan  terjadi  di  mana-mana,  pencurian semakin  merajalela,  kasus  pemerkosaan  terus meningkat,  orok-orok  tanpa  dosa  ditemukan dalam kantong plastik dan lain sebagainya.
Masyarakat  sekarang  ini  sudah  semakin berani  melakukan  tindak  kejahatan  dan pelanggaran di depan umum. Mereka tidak lagi takut  terhadap  ancaman  hukuman  yang ditawarkan oleh materi KUHP itu sendiri. Yang lebih  memalukan  lagi  bahwa  sebagian  aparat hukum  dan  aparat  pemerintah  sebagai  ujung tombak dan pengawal penegakan hukum sudah berani  melakukan  tindak  kejahatan  dan pelanggaran,  bahkan  mereka  sendiri  yang menjadi  otak  pelaku  dan  sebagai becking di balik  peristiwa  tindak  kejahatan  dan pelanggaran di tengah-tengah masyarakat.
Jelas,  hukum  itu  suatu  himpunan bermacam-macam  kaidah  yang  bertujuan mempertahankan tata tertib masyarakat. Tetapi kaidah  yang  mempertahankan  tata  tertib masyarakat terdapat  pula dalam agama, dalam kebiasaan,  dalam  adat  istiadat  dan  dalam kesusilaan  dalam  pergaulan  manusia  yang sehari-hari.  Yang  kami  maksud  “kesusilaan” ialah  semua  kaidah  yang  ada  dalam  pergaulan kemasyarakatan  dan  yang  tidak  merupakan hukum kebiasaan atau adat istiadat dan agama. Perlu  kami  tegaskan  disini  bahwa,  menurut anggapan  kami,  ”susila”  tidak  memuat  tentang sesuatu  ,yaitu  tidak  mengatakan  sesuatu  itu
baik atau buruk. Pendapat yang tidak berwarna ini perlu supaya dinegeri kita suku bangsa yang satu,  misalnya  suku  bangsa  jawa  dapat menghargai kebudayaan suku bangsa yang lain, misalnya  suku  bangsa  Dayak,  biarpun  dalam kebudayaan suku bangsa yang lain itu terdapat unsur-unsur  yang  tidak  atau  sukar  diterima oleh  suku  bangsa  yang  satu  tersebut.  Sebuah contoh yang dikenal umum: di beberapa daerah tempat tinggal orang yang beragama Islam yang masih ortodoks (belum modern) dansa (menari secara  Barat)  dinggap  tidak  pantas,  bahkan “cabul”, sedangkan  di daerah-daerah Minahasa, Maluku  dan  Jakarta  Raya  dansa  Barat  itu diterima  sebagai  kebiasaan  yang  dilakukan pada setiap pesta (Djindang, 1983: 4)
Acap kali pengaruh agama atas hukum yang  berlaku  pada  sesuatu  waktu  dalam sesuatu masyarakat, besar sekalilah. Demikianlah terdapat dalam beberapa peraturan  pemerintah  yang  sedang  berlaku, beberapa  kaidah  agama  yang  berasal  dari agama  Islam.  Seperti  diketahui  umum,  agama Islam  bukanlah  hanya  mengatur  cara  hidup para mukmin dalam agamanya, melainkan juga cara  hidup  mukmin  dalam  masyarakat.
Peraturan-peraturan yang mengatur
penghidupan  para  mukmin  dalam  masyarakat terdapat dalam syariah ( syariat, syarak).
Di  Indonesia  syariah  itu  tidak  ditaati seluruhnya.  Di  Jawa,  misalnya,  dalam  hal warisan  tidak  berlaku  Qur`an  dan  syariah, tetapi  yang  berlaku  adalah  hukum  adat  Jawa. Umumnya  di  antara  peraturan-peraturan Qur`an  dan  syariah  yang  ditaati  benar-benar ialah  beberapa  peraturan  mengenai  pribadi orang,  terutama  masalah  perkawinan.  Untuk nikah  orang  tidak  memerlukan  turut  campur pegawai pemerintah. Sahnya nikah bergantung pada  kemauan  kedua  belah pihak.  Biarpun demikian,  campur  tangan  pemerintah  selalu dirasa  perlu  adanya.  Nikah  itu  dilakukan  di muka  seorang  Qadi,  sedangkan  kedua  belah pihak yang bersangkutan dibantu oleh seorang penasehat yang dianggap ahli dalam syariah.
Menurut  agama  Katolik  Roma  maka perkawinan  itu  menjadi  sakramen,  yaitu  suatu lembaga  suci  yang  diberkati  oleh  Tuhan,  yang mempersatukan suami dan istri seumur hidup.
Oleh  karena  itu  agama  menjadi  dasar pandangan  hidup  manusia,  maka  dengan sendirinya  agama  mempengaruhi  hukum  dan hukum  yang  berlaku  bagi  manusia  itu  adalah dari  agama.  Dan  hukum  itu  dapat  juga dipengaruhi  oleh  kebiasaan  atau  adat-istiadat yang  diterima  oleh  masyarakat.  Kebiasaan lama-kelamaan menjadi hukum dan adat lama- kelamaan  menjadi  hukum  dan  adat  lama- kelamaan  menjadi  hukum  adat,  apabila  telah dicantumkan  dalam  penguasa  masyarakat (Djindang,  1983:  6).  Terutama  bagi  Indonesia, kebiasaan  baru  yang  timbul  dalam  proses modernisasi  sosial,  menjadi  sangat  penting untuk proses pembentukan hukum ( rechtsvorming ).
Pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia  merupakan  masalah  yang  penting dan  mendesak,  karena  hukum  pidana merupakan  dilema  bagi  manusia.  Satu  sisi sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari ancaman  kejahatan,  tetapi  pada  sisi  lain  dapat menjadi ancaman bagi hak  asasi manusia yang semestinya  dilindungi  oleh  hukum  pidana tersebut.  Ancaman  itu  dapat  berupa  hilangnya kebebasan manusia baik untuk sementara atau seumur  hidup,  maupun  ancaman  lainnya (Santoso, 2002:12).
Usaha  pembaharuan  hukum  pidana sesunguhnya sudah dimulai sejak kemerdekaan dimiliki,  yaitu  dalam  bentuk  penyusunan  UUD 1945.  Dalam  pembukaan  UUD  1945  tertulis jelas  tujuan  negara,  yaitu  untuk  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  unutk memajukan  kesejahteraan  umum  berdasarkan pancasila.  Dengan  demikian  melindungji  dan mensejahterakan  seluruh  lapisan  masyarakat merupakan sarana utama sebagai politik sosial yang  menjadi  dasar  politik  kriminal  dan pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia.
Dalam rangka melindungi dan menciptakan  kesejahteran  masyarakat,  hukum pidana  mempunyai  posisi  sentral  untuk meyelesaikan  konflik  (kejahatan)  yagn  terjadi. Masyarakat  Indonesia  heterogen,  baikk horiziontal (suku, agama, ras) maupun vertikal (perbedaan  kekayaan,  ilmu  pengetahaun  dan teknologi),  pada  hakikatnya  dapat  menjadi
faktor  krimonogen,  terutama  jika  terjadi ketidak  adilan  dan  diskriminasi  dalam menangani  masyarakat.  Dengan  demikian hukum pidana penting perananya, sekarang dan dimasa  yang  akan  datang,  bagi  masyarakat sebagai  kontrol  sosial  untuk  mencegah timbulnya disorder ,  khususnya  sebagai pengendali kejahatan. Berkaitan dengan itu, untuk menegakkan  hukum  pidana,  maka  harus  ada keterpaduan  dalam  persepsi  dan  penanganan konflik  yang  timbul  dari  semua  komponen hukum  pidana,  baik  komponen  struktural, substansial,  dan  dukungan  sosial.  Pada komponen substansial yang bersifat  normative dan  normal  seharusnya  berpijak  dan mengutamakan
keadilan,
kemudian kemanfaatann dan selanjutnya pijakan terakhir adalah  kepastian  hukum.  Dalam  hal  ini  jika mengutamakan  kepastian  hukum,  maka  akan menimbulkan  ketidak  adilan,  karena  berbagai faktor yang melingkupi hukum pidana. Dengan demikian menerapkan hukum pidana itu dalam konteks  sosial  sekarang  (terutama  paska  orde baru)  jelas  akan  merugikan  dan  memberikan citra negatif bagi hukum pidana.
Reformasi hukum pidana harus, mencakup  seluruh  komponen  tersebut,  karena berbagai alasan, yaitu alasan sosiologis, politis, juga  alasan  adaftif  (Muladi,  1990:30).  Alasan adiftif ini menurut Muladi adalah bahwa KUHP Nasional  dimasa  mendatang  harus  dapat menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan – perkembangan baru, khususunya
perkembangan  internasional  yang  sudah disepakati oleh masyarakat beradab.
Nilai  biasanya  digunakan  untuk menunjuk kata benda yang abstrak yang dapat diartikan  sebagai  keberhargaan  atau  kebaikan. Lois  O.Kattsoff  membedakan  nilai  dalam  dua macam,  yaitu:  (1)  nilai  intrinsik  dan  (2)  nilai instrumental.  Nilai  intrinsik  adalah  nilai  dari suatu  yang  sejak  semula  sudah  bernilai, sedangkan  nilai  instrumental  adalah  nilai  dari suatu  karena  dapat  dipakaisebagai  sarana untuk  mencapai  tujuan  sesuatu.  Untuk menjelaskan  hal  ini,  Kaatsoff  memberi  contoh sebuah  pisau.  Suatu  pisau  dikatakan  bernilai intrinsik  baik  apabila  pisau  itu  mengandung
kualitas-kualitas  pengirisan  didalam  dirinya. Disisi  lain,  ia  dikatakan  bernilai  instrumental baik apabila pisau itu dapat saya gunakan untuk mengiris  (Darmodiharji  dan  Shidarta,  1999: 227).
Radbruch  menjelaskan  tentang  tiga tujuan  hukum,  yakni  kepastian  hukum, keadilan,  dan  daya  guna.  Menguraikan  pada tujuan  ketiga  (daya  guna)  bahwa  hukum  perlu menuju  kepada  tujuan  yang  penuh  harga ( waardevol ).  Menurut  Radbruch,  ada  tiga  nilai yang  penting  bagi  hukum,  yaitu:  (1) Individualwerte , nilai-nilai  pribadi yang penting untuk  mewujudkan  kepribadian  manusia,  (2) Gemeinschaftswerte , nilai-nilai masyarakat, nilai yang  hanya  dapat  diwujudkan  dalam masyarakat manusia, dan (3) Werkwerte ,  nilai- nilai dalam karya manusia (ilmu,kesenian) dan pada umumnya kebudayaan.
Pembagian  lain  diberikan  oleh  Max Scheler,  tetapi  ia  mengelompokkan  nilai  tidak hanya  tiga,  tetapi  empat  macam,  yaitu:  (1) kenikmatan  (rasa  enak,  nikmat,  senang);  (2) kehidupan  (kesehatan,  kesegaran,  jasmaniah); (3)  kejiwaan  (kebenaran,  keindahan);  dan  (4) kerohanian (kesucian) (Hadiwardjojo, 1985: 9).
Walter  G.Everet  menggolongkan  nilai lebih  rinci  lagi  menjadi  delapan  macam,  yaitu nilai:  ekonomis  (harga  dalam  jual  beli), kejasmanian  (kesehatan),  hiburan,  social, watak, estetis, intelektual, dan keagamaan.
Seorang  filsuf  Indonesia,  Notonegoro, membagi  nilai  dalam  tiga  macam  nilai  pokok, yaitu:  (1)  material,  (2)  vital,  (3)  kerohaniaan. Sesuatu  dikatakan  bernilai  material  apabila sesuatu  itu  berguna  bagi  jasmani  manusia. Selanjutnya,  sesuatu  bernilai  vital  jika  ia berguna  bagi  manusia  untuk  mengadakan kegiatan  (beraktivitas).  Sesuatu  dikatakan bernilai  kerohanian  apabila  ia  berguna  bagi rohani  manusia.  Nilai  kerohanian  ini  dapat dibedakan  lebih  lanjut  menjadi:  (a)  nilai kebenaran  atau  kenyataan,  yang  bersumber pada  unsur  akal  (rasio)  manusia,  (b)  nilai keindahan,yang  bersumber  pada unsure  rasa (estetis) manusia, (c) nilai kebaikan moral, yang bersumber  pada  kehendak  (karsa)  manusia, dan  (d)  nilai  religius,  yang  bersumber  pada kepercayaan
manusia, dengan disertai
penghayatan  melalui  akal  dan  budi  nuraninya (Darmodiharjo, 1995: 43-44).
Jadi,  yang  mempunyai  nilai  itu  tidak hanya sesuatu yang berwujud (benda material) saja,  tetapi  juga  sesuatu  yang  tidak  berwujud (immaterial).  Bahkan,  sesuatu  yang  immaterial itu  sering  kali  mempunyai  nilai  sangat  tinggi dan mutlak bagi manusia, seperti nilai religius.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  karya  tulis  ini  adalah  dikaji dengan menggunakan metode penulisan hukum normatif  dan  empiris.  Dalam  penelitian  ini, bahan  kepustakaan  dijadikan  sebagai  bahan utama  dalam  membahas  dan  menganalisa berbagai permasalahan yang diteliti. Sedangkan data  lapangan  yang  diperoleh  melalui wawancara,  akan  dijadikan  sebagai  data pendukung dan pelengkap saja (Suminto, 1985: 4-11).
Bahan  kepustakaan  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Bahan  hukum primer  berupa  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  masalah  penyempurnaan materi  KUHP,  Peraturan  Menteri  Perundang- undangan  dan  Hukum,  KUH.Pidana  dan  lain sebagainya;  2)  Bahan  hukum  skunder,  berupa hasil-hasil  penelitian  dari  kalangan  hukum, seperti  jurnal,  makalah-makalah  dan  lain-lain; 3)  Bahan  hukum  tertier,  berupa  kamus  umum serta ensiklopedia.
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah pendekatan yuridis  normatif dan yuridis sosiologis (Soemitro,  1982:  120).  atau pendekatan  hukum  empiris.  Yang  dimaksud dengan  pendekatan yuridis  normatif adalah untuk  melihat  hukum  yang  ada  dalam normative, yakni yang sedang berlaku.
Di  samping  itu  juga,  penelitian  dikaji dengan  menggunakan  pendekatan yuridis sosiologis atau  pendekatan  hukum  empiris, dengan  maksud  untuk  melihat  fakta-fakta hukum  secara  nyata  yang  berkenaan  dengan pengaruh  penyempurnaan  materi  KUHP terhadap  jumlah  pelaku  pelanggar  dan kejahatan dalam masyarakat.
Alat pengumpul data dipergunakan studi dokumen,  wawancara  dan  observasi  di
lapangan.  Studi  dokumen  dilakukan  untuk mengetahui  dan  memahami  isi  berbagai dokumen  yang  berkaitan  dengan  pengaruh penyempurnaan  materi  KUHP  terhadap pengurangan  jumlah  pelaku  tindak  kejahatan dan pelanggaran hukum.
Wawancara dilakukan untuk
mendapatkan  informasi  guna  mendukung  dan memperjelas data sekunder yang diperoleh dari studi  dokumen  atau  kepustakaan.  Wawancara akan  dilakukan  kepada  pihak-pihak  yang berhubungan  langsung  dengan  masalah  yang diteliti.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  objek wawancara  beberapa  hakim  pengadilan  negeri medan,  beberapa  orang  anggota  kejaksanaan negeri  Medan,  beberapa  orang  dosen  fakultas hukun  yang  tersebar  di  Perguruan  Tinggi Negeri dan Swasta di kota Medan dan beberapa tokoh  Agama.  Selain  metode  wawancara  ini, informasi  juga  diambil  melalui  observasi langsung  ke  tempat  obyek  penelitian,  guna mendapatkan  informasi  yang  sebenarnya, sehingga  diharapkan  data-data  yang  diperoleh adalah  data-data  yang  benar  dan  dapat dipertanggung jawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kelemahan KUHP
Hukum  yang aspiratif  dan  akomodatif adalah  hukum  yang  isinya  disesuaikan  dengan kondisi  kemampuan  dan  pandangan  hidup suatu masyarakat dimana hukum itu diterapkan (Djindang,  1983:  102).  Setiap  hukum  yang dibentuk  berdasarkan  pertimbangan  kondisi kemampuan  dan  pandangan  hidup  suatu bangsa, niscaya akan melahirkan materi-materi hukum yang baik yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang.
Kenyataan  yang  terjadi  bahwa  materi KUH Pidana itu sendiri belum bersifat aspiratif dan  akomodatif,  hal  ini  ditandai  dengan  masih tingginya  tingkat  pelanggaran  dan  kejahatan dalam  masyarakat,  seperti  pembunuhan, pencurian,  perampokan,  perjudian  dan  lain sebagainya.
Memang  kalau  dilihat  dari  kacamata hukum,  para  pelaku  tindak  pidana  tersebut  di atas  adalah  berhak  menerima  ganjaran perbuatannya,  tetapi  bila  ditelusuri  lebih
mendalam, ternyata terjadinya kasus kejahatan tersebut  akibat  adanya  kelemahan  dan keteledoran  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  itu  sendiri.  Oleh  karenanya,  supaya kasus  tindak  pidana  dapat  berkurang  dalam masyarakat,  maka  salah  satu  caranya  adalah dengan mengupayakan
penyempurnaan berbagai kelemahan yang terdapat dalam KUHP itu sendiri.
Pertama  adalah  adanya  beberapa  pasal KUHP  kurang  mengandung  unsur  kepastian hukum.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari adanya alternatif  pilihan  hukuman dalam  satu  pasal. Adanya  beberapa  macam  ancaman  hukuman dalam  satu  pasal,  membuat  hakim  bebas melakukan  pilihan  hukum  berdasarkan kehendak  pribadinya,  bukan  didasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum itu sendiri.
Jika  terdapat  beberapa  macam  ancaman hukuman  dalam  satu  pasal  seperti  yang tersebut  dalam  Pasal  340,  akan  membuka peluang  terjadinya  kolusi  antara  penegak hukum  dengan  pihak  yang  berperkara.  Sebab hakim  memiliki  kebebasan  dalam  memilih ancaman  hukumannya,  bisa  ia  memilih hukaman  yang  paling  berat  atau  yang  paling ringan.
Bukti  lain  dari  ketidak  pastian  KUHP sekarang  adalah  adanya  pernyataan “paling lama” .  Pernyataan  ini  akan  membuka  peluang bagi  hakim  untuk  bebas  menentukan  berapa lama  pelaku  tindak  pidana  dijatuhi  hukuman penjara,  yang  penting  tidak  lewat  dari  batas sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  pasal itu  sendiri.  Oleh  karenanya,  ketidak  pastian beberapa pasal
KUHP itu, harus
disempurnakan,  supaya  tercipta  keadilan  dan ketentraman dalam masyarakat.
Adapun upaya penyempurnaannya dapat ditempuh  dengan  membentuk  satu  macam ancaman  hukuman  dalam  setiap  pasal.  Tidak boleh  dilakukan  beberapa  macam  ancaman hukuman  dalam  satu  pasal,  karena  bisa menimbulkan  ketidak  pastian  hukum.  Jika memang  terdapat  beberapa  macam  ancaman hukuman dalam satu pasal, hendaknya dipecah menjadi  beberapa  pasal  lagi,  sehingga  dalam satu  pasal  hanya  ada  satu  macam  ancaman hukumannya.
Banyak  sekali  manfaat  yang  diperoleh, jika  terdapat  satu  macam  ancaman  hukuman dalam  setiap  pasal,  antara  lain  tertutupnya peluang kolusi dalam dunia peradilan, lahirnya putusan  hakim  yang  berkeadilan,  terciptanya kemudahan  bagi  penegak  hukum  dalam  setiap memutuskan perkara dan lain sebagainya.
Perlu  diketahui  bahwa  pemberlakuan KUHP  oleh  bangsa  Barat,  khususnya  kolonial Belanda dahulu,  tidak  lepas  dari  unsur  politik penjajah.  Adanya  beberapa  macam  hukuman dalam  satu  pasal,  memang  sengaja  diciptakan demi  kepentingan  kelompok  tertentu.  Artinya, jika  terjadi  tindak  pidana  dilakukan  oleh kelompok  elit  politik,  elit  kekuasaan  dan  elit ekonomi, maka hukumannya dipilih yang paling ringan. Tetapi jika pembunuhan dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa, maka hukumannya dipilih yang paling berat.
M.Solly  Lubis  berpendapat  bahwa peraturan hukum yang dibuat kolonial Belanda biasanya  lebih  menekankan  kepada  kepastian hukumnya  saja,  tetapi  kegunaan  dan keadilannya  tidak  semuanya  ditujukan  bagi rakyat  Indonesia,  bahkan  secara  politis ditujukan  untuk  kepentingan-kepentingan kolonialisme, terutama dalam rangka dominasi dibidang  politik,  eksploitasi  dibidang  ekonomi dan penetrasi dibidang budaya.
Kedua  adalah  adanya  kelemahan  bahwa KUHP menganut prinsip delik aduan pada kasus tindak pidana perzinaan
sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  284  ayat  (2)  KUHP. Prinsip  ini  mengajarkan  bahwa  tidak  semua kasus perzinaan  dapat  dihukum.  Tetapi  hanya kasus  perzinaan  yang  diadukanlah  yang  bisa dijerat  oleh  hukum.  Prinsip  delik  aduan  ini membuka  peluang  berkembangnya  kasus perzinaan,  prostitusi  dan  lokalisa  dalam masyarakat.  Betapa  tidak,  KUHP  tidak  dapat menindak  pelaku  zina  yang  tidak  diadukan. Yang  bisa  ditindak,  hanya  terhadap  kasus perzinaan yang diadukan saja. Selama tidak ada
pengaduan, selama itu pula hukum membiarkan kasus-kasus  perzinaan  tetap  menjamur  dalam masyarakat (Sudarsono, 1992: 73).
Untuk  mengurangi  dan  membasmi berbagai  kasus  perzinaan  dalam  masyarakat dapat  ditempuh  dengan  cara  meniadakan prinsip  delik  aduan  dalam  kasus  perzinaan. Perzinaan  tidak  boleh  dianggap  sebagai  delik aduan,  tetapi  harus  dipandang  sebagai perbuatan  dosa  besar  yang  harus  ditindak tanpa  menunggu  pengaduan  dari  yang bersangkutan.  Sebab  zina  mengandung  bahaya besar  bagi  pelakunya  sendiri  dan  juga  bagi masyarakat.
Ketiga, adalah unsur ketidak adilan pada sebagian  pasal  KUHP.  Memang  kalau  benar- benar  diteliti,  ternyata  ditemukan  beberapa pasal  yang  mengandung  unsur  ketidak  adilan ”Jika  berzina  orang  yang  sudah  kawin  dengan yang  sudah  kawin,  hukumannya  dipukul seratus  kali  dan  dirajam  sampai  mati”  (HR. Muslim). Sedangkan jika pelakunya orang yang belum  kawin,  maka  diancam  dengan  hukuman cambuk  sebanyak  100  kali  dan  ditambah dengan  hukuman  pembuangan  (penjara) selama 1 tahun sebagaimana yang difirmankan Allah SWT :”Perempuan yang berzina dan laki- laki  yang  berzina,  maka  deralah  tiap-tiap seorang  dari  keduanya  100  kali  dera”  (An  Nur ayat 2).
Keempat,  adalah  kurang  beratnya ancaman  hukuman  bagi  setiap  pelaku  tindak pidana  dalam  KUHP.  Ancaman  hukuman  bagi pelaku  tindak  pidana  seperti  pembunuhan, perzinaan,  pencurian,  perampokan  dan  tindak kejahatan  lainnya,  ternyata  kurang  berat, sehingga membuat  orang  tidak  takut melakukan tindak pidana dalam masyarakat.
Jenis  ancaman  hukuman  bagi  pelaku tindak  pidana  yang  ditawarkan  KUHP  selama ini  semuanya  tergolong  ringan.  Lebih  jelasnya dapat dilihat dalam rincian tabel berikut:
Tabel 1. Jenis Kejahatan dan Ancaman Hukumannya dalam KUH Pidana
No Jenis Kejahatan Pasal Ancaman ukumannya Keterangan 1 Pembunuhan sengaja 338 Penjara paling lama 15 tahun Ringan 2 Pembunuhan  didahului  tindak pidana 339 Penjara  seumur  hidup  atau paling lama 20 tahun Ringan 3 Pembunuhan berencana 340 Pidana  mati  atau  penjara seumur  hidup  atau  penjara paling lama 20 tahun Berat tetapi memiliki alternatif pilihan 4 Pencurian dengan kekerasan 365 (1) Penjara paling lama 9 tahun 5 Penganiayaan yang mengakibatkan kematian 355 (2) Penjara paling lama 15 tahun Ringan 6 Kealpaan  yang  menyebabkan kematian 359 Penjara  paling  lama  5  tahun atau  kurungan  paling  lama satu tahun Ringan 7 Perzinaan  dilakukan  oleh  orang yang sudah kawin 284 (1) Penjara paling lama 9 bulan Ringan 8 Perzinaan yang tidak diadukan 284 (2) Tidak dihukum Ringan
Ancaman  hukuman  bagi  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  disebutkan  di  atas  adalah benar-benar  tergolong  ringan,  sehingga  membuat  orang  tidak  takut  untuk  melakukan  tindak pidana.  Jadi  sungguh  sangat  wajar  kalau  jumlah  kejahatan  dalam  masyarakat  terus  saja  terjadi, bahkan  bisa  diperkirakan  akan  meningkat.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  salah  satu  jalan  yang harus  ditempuh  adalah  memberikan  ancaman  hukuman  yang  berat  bagi  setiap  pelaku  kejahatan sebagaimana yang telah diberlakukan dalam hukum Islam. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:
Tabel 2. Jenis Kejahatan dan Ancaman Hukumannya dalam Hukum Islam
No Jenis Kejahatan Ayat/Hadis Ancaman ukumannya Keterangan 1 Pembunuhan sengaja atau berencana Al  Baqarah  ayat 178 Pidana  mati  (qishas)  dan  jika pelakunya  dimaafkan  keluarga korban, maka hukumannya membayar  denda  100  unta  atau yang semisal dengannya Berat 2 Pencurian Al Maidah ayat 38 Pidana Potong tangan Berat 3 Penganiayaan sengaja Al Maidah ayat 45 Hukumannya  persis  sama  dengan penganiayaan yang dilakukan pelakunya.  Jika  tangan  korban terpotong,  maka  tangan  pelakunya harus dipotong, begitu seterusnya
4 Perzinaan  yang  dilakukan oleh  orang  yang  sudah kawin Hadis riwayat Muslim Pidana mati (rajam) Berat 5 Perzinaan  yang  dilakukan oleh  orang  yang  belum kawin An Nur ayat 2 Dicambuk  100  kali  dan  diasingkan selama 1 tahun Berat Oleh karenanya, dalam masalah tindak pidana,  ancaman  hukumannya  harus  berat. Penjatuhan  hukuman  berat  semisal  hukuman mati  atau  potong  tangan  adalah  sangat  besar manfaatnya  bagi  kehidupan  manusia.  Orang yang  bermaksud  membunuh  atau  mencuri harta  orang  lain  akan  menggigil  ketakutan
lantaran  diberlakukannya  ancaman  hukuman yang berat bagi pelakunya. Dengan adanya rasa takut  tersebut,  mengakibatkan  terciptanya suasana  kehidupan  yang  damai,  bahagia  dan penuh
keteraturan dalam kehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara
(Shabuni,  1985:  220).  Kalau  pelaku  tindak
pidana  tidak  diberikan  hukuman  yang  berat, akan  memberi  sugesti  bagi  sebagian  orang untuk melakukan kejahatan.
Banyak  orang  salah  dalam  memahami hukuman  mati  atau  hukuman  potong  tangan. Mereka  berpendapat  bahwa  hukuman  semcam itu  terlalu  berat  dan  kejam.  Sebab,  kalau hukuman mati atau
potong tangan dilaksanakan,  maka  akan  banyak  orang dihukum  mati  atau  terpotong  tangannya, sehingga  dapat  menimbulkan  problema  sosial, karena banyak anak yatim dan orang cacat yang menjadi beban masyarakat dan negara.
Pendapat  semacam  ini  menunjukkan ketidak  pahaman  tentang  tujuan  suatu hukuman yang sebenarnya. Hakekat dari tujuan hukum  adalah  menjamin  kehidupan  manusia supaya  terhindar  dari  pembunuhan  dan penganiayaan,  sehingga  kehidupan  menjadi aman  tentram,  tidak  ada  rasa  takut,  terhindar dari ancaman terhadap jiwa dan harta.

## Upaya Penyempurnaannya
Sudah sekian lama KUHP telah mengabdi pada  bangsa  Indosenia,  ternyata  oleh  sebagian masyarakat  terutama  di  kalangan  masyarakat ahli  hukum,  masih  dirasa  memiliki  kelemahan dan  kekurangan.  Karena  terkadang  hukum cendrung  memihak  golongan  elit politik,  elit kekuasaan  dan  elit  ekonomi.  Jika  tindak kejahatan  dilakukan  oleh  kelompok  elit tertentu,  maka  mereka  sulit  disentuh  oleh hukum  yang  berlaku.  Sementara  jika  tindak kejahatan  dilakukan  oleh  rakyat  biasa,  begitu cepatnya hukum menjeratnya. Oleh karenanya, diperlukan
upaya serius untuk
menyempurnakan  materi  KUHP  itu  sendiri. Adapun  upaya-upaya  yang  harus  segera ditempuh adalah sebagai berikut:
Pertama : Memasukkan  nilai  hukum agama  ke  dalam  materi  KUHP.  Terus  terang bahwa  banyak  dari  isi  materi  KUHP  sekarang masih  jauh  dari  sentuhan  nilali-nilai  hukum agama.  Kehadiran  nilai  hukum  agama  dalam sebuah  undang-undang  sangat  perlu  sekali, terutama bagi bangsa Indonesia yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam  pembentukan  hukum  mutlak dilakukan  pendekatan  berdasarkan  nilai
religius,  bukan  didasarkan  pada  kekuatan  akal pikiran  semata.  Hukum  yang  dibentuk berdasarkan  nilai-nilai  hukum  agama,  lambat atau cepat, materinya akan diterima oleh rakyat secara  pelan-pelan.  Sebab  segala  sesuatu  yang bersumber  pada  Tuhan  pasti  benar  dan bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia  di  dunia dan di akhirat.
Lain halnya dengan pembentukan hukum berdasarkan  kekuatan  pikiran  semata,  lambat atau  cepat,  materinya  akan  ditinggalkan  orang banyak.  Sebab,  setiap  hukum  yang  dibentuk berdasarkan  akal  pikiran,  pertimbangannya biasanya lebih cendrung mengikuti hawa nafsu pembentuknya.  Dalam  hal  ini  dapat  diambil sebuah contoh yang sangat aktual sekarang ini mengenai  perzinaan.  Pasal  284  ayat  (1)  KUHP menyebutkan  bahwa  yang  dinamakan  dengan perbuatan  zina  adalah  jika dilakukan  oleh  pria yang  telah  kawin  atau  wanita  yang  telah bersuami.  Adapun  jika  dilakukan  antara seorang  pemuda  dengan  seorang  gadis berdasarkan suka-sama suka, tidaklah dinamakan  perbuatan  zina  dan  mereka  tidak dapat diancam dengan suatu hukuman.
Nilai-nilai  yang  telah  tertuang  dalam pasal  284  KUHP  tersebut  adalah  bertentangan dengan  nilai-nilai  hukum  agama,  sebab  semua agama di dunia ini mengakui bahwa hubungan gelap  yang  dilakukan  diluar  nikah  dianggap sebagai  perbuatan  keji  yang  wajib  diberi hukuman  bagi  pelakunya,  tanpa  menunggu laporan  dari  pihak  korban.  Oleh  karena  itu, nyatalah bahwa pembentukan materi pasal 284 tadi, lebih banyak didasarkan pada penggunaan akal  semata.  Contoh  di  atas  menunjukkan betapa pentingnya merujuk kepada nilai hukum agama  dalam  setiap  pembentukan  hukum, supaya  materinya  memihak  pada  kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kepentingan  orang  banyak.  Jadi  wajar  saja  jika segala  hukum  yang  bersumber  dari  Allah  SWT pasti  cocok  untuk  semua  jaman  dan  tempat, karena Allah maha tahu tentang masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.
Dalam  rangka  upaya  menyempurnakan suatu  hukum,  orang  Barat  sendiri,  seperti Prancis  dan  Belanda  telah  lama  mengadopsi hukum  Islam  dalam  hukum  negaranya.  Dapat
diambil  contoh  bahwa  isi  pasal  1666  hingga 1693 KUH.Perdata yang membicarakan tentang masalah  hibah,  ternyata  dikutip  langsung  dari kitab  fiqh  Islam  sendiri.  Kalau  diteliti  lagi kepada pasal-pasal selanjutnya
dari KUH.Perdata  tentang  penitipan  barang  (pasal 1730 – 1939),  ternyata  tidak  lain  daripada terjemahan bebas dari apa yang disebut dalam kitab  fiqh  Wadi`ah  seperti  dimaksud  dalam  Al Qur`an surat An Nisa ayat 58.
Kenyataan  di  atas  melahirkan  sebuah pertanyaan,  yakni  apakah  hukum  fiqh  Islam yang mengadopsi KUH.Perdata
atau KUH.Perdata  yang  mengadopsi  hukum  fiqh Islam.  Dalam  hal  ini  Hasbullah  Bakry  memberi pendapat bahwa pasti KUH.Perdata itulah yang meniru  isi  kitab  fiqh,  sebab  kitab  fiqh  mazhab sudah  ada  sejak  tahun  700  masehi,  sedangkan KUH.Perdata  baru  ada  pada  awal  abad  XIX yakni  berdasarkan  kode  Napoleon,  yang disusun  setelah  Napoleon  Bonaparte  pulang dari  Mesir  antara  Mei  1778  hingga  Agustus 1779.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  sejarah KUH.Perdata  Indonesia  itu  adalah  berdasarkan asas  konkordansi  dari kodifikasi  BW  di  negeri Belanda  (1838),  sedangkan  BW  Belanda  itu mengikuti  code  civil  Prancis  yang  terkenal dengan  kode  Napoleon  (1807).  Adapun  code Napoleon  di  Prancis  yang  merupakan  cikal bakal  KUH.Perdata  Eropa  modern  sekarang  ini adalah  berpangkal  pada dua  sumber  yaitu hukum  Romawi  dan  hukum  Islam.  Hukum Romawi  itu  terkenal  dengan  kodifikasi Justinianus  (483-565M),  yang  sering  disebut juga  Codex  Justinianus  atau  Justinian  Corpus Juris Civilis. Sedangkan hukum fiqh Islam yang diambil  alih  Napoleon  itu  ialah  kitab  fiqh susunan  Abdullah  As  Syarqawi  (1737-1821M). Ketika  Napoleon  menduduki  Cairo,  Syarqawi adalah  Guru  Besar  Universitas  Al  Azhar  dan diminta  oleh  Napoleon  membantu  tim  hukum Prancis (Ramulyo, 1993: 56-57).
Dalam  rangka  menyempurnaan  suatu hukum, orang  Barat  sendiri  tidak  malu-malu mengadopsi  hukum  Islam  dalam  hukum negaranya,  karena  mereka  menyadari  akan kesempurnaan sesuatu hukum yang bersumber dari  Tuhan.  Oleh  karenanya,  hendaknya  para legislator  kita  mengupayakan  penyempurnaan
materi  KUHP  yang ada  sekarang  demi terciptanya
supremasi hukum
dalam masyarakat.
Kedua : Upaya  selanjutnya  yang  harus dilakukan  adalah  memasukkan  nilai-nilai  adat dan  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  ke dalam  materi  KUHP  tersebut.  Jujur  saja  bahwa materi  KUHP  sekarang  adalah  bersumber  dari adat  istiadat  dan  pandangan  hidup  bangsa Barat.  Ia  datang  ke  Indonesia  dibawa  oleh kolonialis  Belanda.  Oleh  karenanya,  sungguh sangat  wajar  kalau  materinya  banyak  yang tidak  sesuai  dengan  pandangan  hidup  bangsa Indonesia,  sehingga  aturannya  sering  tidak ditaati oleh sebagian masyarakat.
Salah  satu  syarat  hukum  yang  baik adalah  apabila  materi-materi  yang  dituangkan di  dalamnya  mengandung  nilai  adat  kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Memperhatikan hukum  kebiasaan  atau  nilai-nilai  adat  istiadat masyarakat  setempat  dalam  pembentukan hukum  (rechtsvorming)  sangatlah  penting sekali,  karena  akan  dapat  mempengaruhi tingkat ketaatan dan kesadaran hukum mereka. Jika  hukum  yang  dibentuk  itu,  banyak memasukkan  nilai-nilai  adat  kebiasaan  suatu masyarkat,  tentu  mereka  taati  hukum  itu dengan  baik,  karena  sesuai  dengan  cita-cita hukum  (rehctsidea)  dan  perasaan  hukum (rehctsgevool)  mereka.  Sebaliknya,  jika  hukum yang dibentuk itu, kurang memperhatikan nilai- nilai  adat  istiadat  suatu  masyarkat,  niscaya mereka kurang mentaatinya.
Keberadaan  nilai-nilai  adat  ini  sangat dihargai dalam Islam, karena ia termasuk salah satu  sumber  pembentukan  hukum  sebagimana telah  dilukiskan  dalam  sebuah  qaidah:”Adat kebiasaan  itu  ditetapkan  sebagai  hukum”. Berkenaan  dengan  adat ini,  Rasulullah  SAW bersabda:”Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin,
maka disisi Allahpun
baik”(HR.Ahmad).
Atas  dasar  itulah  adat  kebiasaan  yang berlaku  pada  masyarakat,  selama  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  agama,  dapat ditetapkan sebagi sumber hukum yang berlaku. Adat  kebiasaan  yang  menyimpang  dari ketentuan agama, walaupun banyak dikerjakan orang,  tidak  dapat  dijadikan  sumber  hukum,
lantaran  di  dalam  hadist  tersebut  diberi predikat  hasanan  (baik),  yang  sudah  barang tentu menurut ukuran agam dan logika. (Yahya dan Fatchurrahman, 1997: 517). Prof. DR. M.
Solly  Lubis,  S.H mengemukakan  bahwa  idealnya  suatu  hukum yang  diberlakukan  dalam  suatu  negara  adalah hukum  yang  bersifat  grounded.  Artinya,  suatu hukum  yang  digali  dari  pandangan  hidup  atau value syistem suatu negara. Suatu hukum yang lahir dari nilai-nilai filosofis suatu bangsa, akan lebih  mudah  dilaksanakan  dan  lebih  bersifat aspiratif dan akomodatif karena sesuai dengan cita-cita  hukum  (rechsidea)  dan  perasaan hukum  (rechsgevool)  suatu  masyarakat. Biasanya hukum seperti ini akan lebih bertahan lama  dan  mengalami  perkembangan  secara terus-menerus.
Hukum  yang  aspiratif  dan  akomodatif adalah  hukum  yang  isinya  disesuaikan  dengan kondisi  kemampuan  dan  pandangan  hidup suatu masyarkat dimana hukum itu diterapkan. Setiap  hukum  yang  dibentuk  berdasarkan pertimbangan  kondisi  kemampuan  dan pandangan  hidup  suatu  bangsa,  niscaya  akan melahirkan  materi-materi  hukum  yang  baik yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang.

## SIMPULAN
Materi  KUH.Pidana  Indonesia  sangat membutuhkan penyempurnaan dengan memasukkan  berbagai  nilai-nilai  hukum berikut,  yakni:  Memasukkan  nilai  agama,  nilai adat  istiadat  dan  pandangan  hidup  bangsa Indonesia; Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat adalah  Penegak  hukum  harus  adil  dalam menjalankan  hukum,  membentuk  hukum  yang bersifat  mungkin,  memahami  hukum  dengan benar  dan  menghilangkan  sarana  pelanggaran hukum  dalam  masyarakat;  Sebenarnya  banyak langkah  yang  harus  ditempuh  untuk penyempurnaan  KUHP  tersebut,  namun  kedua cara tersebut sangat mendesak untuk dilakukan demi terciptanya undang-undang yang aspiratif dan akomodatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakri,  M.K.,  (1986),  Hukum  Pidana  dalam  Islam,
Cetakan Ketiga, Solo: Ramadhani.
Bukhari,  (tt),  Shahih  Bukhari,  tt,  Juz  I,  Beirut:
Maktabah Assikbi.
Kansil,  C.S.T.,  (1986),  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan  dan  Penahanan  oleh  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  Berdasarkan  Hukum Acara  Pidana  di  Indonesia  (Studi  Kasus PutusanNomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb),  Mercatoria,  6
(2): 176-189
Masthura,  S.,  (2011),  Kajian  Yuridis  Terhadap Contempt  Of  Court  di  Depan  Pengadilan (Studi  di  Depan  Pengadilan  Negeri  Medan), Mercatoria, 4 (2): 116-124
Moeljatno,  (1990),  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara.
Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis  terhadap  Putusan  Bebas  Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), Mercatoria, 1 (2): 130-140 Ramulyo,  M.I.  dalam  Hasbullah  Bakry,  (1993), Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Hukum Kewarisan  Perdata  Barat,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Sabiq, S., (1993), Fiqhus Sunnah, Bandung: Pustaka- Percetakan Offset.
Shabuni, A.,  (1996),  Tafsir  Ayat  Ahkam,  Jilid  II, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
Sinambela,  R.W.N.,  dan  Marlina,  (2010),  Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas
Kebebasan  Berkontrak  oleh  UU  No.  5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak Sehat,  Mercatoria,  3 (1):45 – 51
Sudarsono,  (1992),  Pokok-pokok  Hukum  Islam,
Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Utrecht,  E.,  dan  Mohammad  S.D.  (1983),  Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet. XI, Jakarta.
Yahya,  M.,  dan  Fatchurrahman,  (1993), Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Bandung: PT. Al Ma`arif.