Vol. 3 No. 4 (2023) https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1741

## Meaning of the Elements of “Commendable Attitudes and Actions for Convicts as the Basis for Changing Death Penalties to Life Imprisonment Penalties Based on Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code
Edward Septian Nugraha * & Rahel Octora
Faculty of Law, Maranatha Christian University, Bandung, Indonesia

## Abstract
In the year 2023, Indonesian national code was legalized. Inside the new KUHP, there is a chapter 100 that regulates the decline of death penalty to life imprisonment on a 10 (ten) year probation that must qualify as “attitude and deed”. It can cause uncertainty about the law because to date there are no standards or standards used to judge attitudes and good deeds. Therefore, this article will discuss an analysis of the “attitude and good deed” of the penal code as the basis for death penalty to life imprisonment and the law enforcement  analysis  of  the  conditions  of  attitude  and  good  deed  in  article  100  of  penal  law  2023. The  study  was  a  normative- juridicial  investigation that  centered on regulations of  legislation, principles and  laws, The  data he’s using is. Primary  law and secondary law material. Therefore, the study results in the implemantation of attitude and commendable actions must be explained in  detail  and  governments  must  establish  executive  regulations  against  reducing  death  penalty  to  life  imprisonment  in  order  to ensure legal certainty
Keywords: Death Penalty, Attitude and Good Deed, Certainty of The Law.

## 1. Introduction *
Di  dalam  kehidupan  bernegara  warga  negara  harus  mematuhi  hukum  sebagai  aturan  yang  berlaku.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia meruapakan negara hukum, oleh sebab itu hukum dijadikan sebagai landasan dalam bernegara. Hukum terbagai menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik. Salah satu contoh hukum public yaitu hukum pidana yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dalam  bermasyarakat. Menurut  Moeljatno, “Hukum Pidana adalah suatu aturan hukum  yang  berlaku disuatu negara yang menentukan perbuatan yang dilarang dan berserta ancaman untuk yang melanggar serta menentukan kapan dan dalam  hal  apa  orang  yang  melanggar  dapat  dikenakan  sanksi”.  Tujuan  pemidanaan  menurut  H.L.,  Packer  adalah pemidanaan sebagai preventif terhadap kejahatan (Bahiej, 2012).
Tujuan  pemidanaan  dapat  dijelaskan  oleh  berbagai  teori.  Beberapa  teori  pemidaan  yang  dikenal  di  antaranya  Teori Absolut (Vergeldings Theorien), Teori Relatif (Doel Theorien) dan Teori Gabungan (Vereningings Theorien). Teori absolut  menyatakan  bahwa  penjatuhan  pidana  harus  setimpal  (Pembalasan)  dengan  perbuatan  tanpa  memperhatikan manfaat  dari  penjatuhan  sanksi  pidana  tersebut.  Kemudian  teori  selanjutnya  teori  relative,  bertujuan  terhadap pencegahan  khusus  yang  ditujukan  kepada  pelaku  dan  pencegahan  umum  yang  ditujukan  untuk  masyarakat. Sedangkan teori gabungan memadukan teori absolut dan teori relatif dalam menjatuhkan sanksi pidana. Berdasarkan ketiga teori tersebut, pemberlakuan hukum mati menunjukan bahwa suatu negara masih menganut teori absolut. Hal ini  tentunya  menimbulkan  pro  dan  kontra  mengingat  perkembangan  tujuan  pemidanaan  di  masa  modern  ini  sudah mengarah pada manfaat dari penjatuhan sanksi pidana itu sendiri. Dalam penerapan sanksi pidana mati, banyak negara yang  telah  mencabut  sanksi  pidana  mati.  Contoh  negara  yang  sudah  mencabut  sanksi  pidana  mati,  antara  lain Australia, Portugal dan Brazil. Pidana mati dianggap tidak memperhatikan hak asasi manusia yang dimana seseorang memiliki  hak untuk hidup  yang dijamin oleh  hak  asasi  manusia dan hak untuk hidup seseorang sifatnya tidak dapat dikurangi  sedikit  pun  (Latumaerissa,  2014).  Di  Indonesia  sanksi  pidana  mati  masih  diterapkan  walaupun  banyak negara yang sudah melepas sanksi pidana mati karena dianggap bertentangan dengan HAM (Dewi, 2020).
* Corresponding author.
E-mail address : edwardseptian06@gmail.com
Pidana  mati  merupakan  pidana  terberat  dan  paling  kontroversial  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan,  karena pidana mati dianggap memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan serta kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak  melakukan  tindak  kejahatan  yang  serupa.  Pidana  mati  dipandang  dapat  memenuhi  kepastian  hukum  dan keadilan.  Penelitian  ini  akan  membahas  tentang  penerapan  pidana  mati  sebagaimana  diatur  di  dalam  KUHP  baru. Dalam  penelitian  ini  akan  terfokus  pada  penjatuhan  sanksi  pidana  mati.  Sanksi  pidana  mati  (doodstraf)  adalah hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  negara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  inkracht  kepada  pelaku  tindak  pidana tertentu (kejahatan luar biasa) seperti terorisme, narkotika, pembunuhan berencana, korupsi, HAM berat dan genosida (Puguh Wiyono, 2022).
Di Indonesia, jenis-jenis sanksi pidana semula diatur di dalam Pasal 10 KUHP lama. Di dalam Pasal 10 KUHP lama dinyatakan  sanksi  pidana  yang  dapat  dikenakan  kepada  seorang  terpidana  adalah  pidana  pokok  yang  terdiri  dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Dalam sistem berlaku KUHP lama, pidana mati merupakan pidana utama dan ditempatkan dipidana pokok dari susunan sanksi pidana dalam system pemidanaan  di  Indonesia  karena  pemerintah  ingin  memberhentikan  dan  tidak  menghendaki  adanya  kejahatan  atau gangguan terhadap kenyamanan dan ketenangan dalam bermasyarakat (Hutapea, 2016).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut KUHP baru) mengatur jenis-jenis sanksi di dalam  Pasal 64  jo Pasal 65 KUHP  baru. Pada Pasal 64 mengatur terkait jenis-jenis  pidana  yang  terdiri  dari  pidana  pokok,  pidana  tambahan  dan  pidana  yang  bersifat  khusus.  Pidana  pokok terdiri  dari  pidana  penjara,  pidana  tutupan,  pidana  pengawasan,  pidana  denda  dan  pidana  kerja  sosial.  Pidana tambahan  terdiri  dari  pencabutan  hak  tertentu,  perampasan  Barang  tertentu  dan/  atau tagihan,  pengumuman  putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Sedangkan, pidana yang  bersifat  khusus  berlaku  untuk  tindak  pidana  tertentu  yang  diatur  dalam  undang-undang,  contohnya  ancaman pidana  mati  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Tipikor,  Undang-Undang  Narkotika  dan  Pembuhunan  Berencana yang diatur dalam Pasal 459 pada KUHP Baru.
KUHP baru telah mengambil “jalan tengah” terkait dengan pro dan kontra keberadaan pidana mati. KUHP Baru tidak menghapuskan  pidana  mati,  namun  pidana  mati  ditempatkan  sebagai  pidana  alternatif.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (selanjutnya  disebut  ICCPR).  Keberadaan  ketentuan  Pasal  100 KUHP  baru  dimaksudkan  oleh  para  pembentuk  undang-undang  dalam  rangka  memberikan  kesempatan  kedua  bagi terpidana  mati  dalam  memperbaiki  diri.  Hal  ini  disebutkan  di  dalam  Pasal  100  KUHP  Baru  yang  berbunyi  “Jika terpidana  selama  masa  percobaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan  yang terpuji,  pidana  mati  dapat  diubah  menjadi  pidana  penjara  seumur  hidup  dengan  Keputusan  Presiden  setelah mendapatkan  pertimbangan  Mahkamah  Agung”.  Hal  yang  menjadi  fokus  pembahasan  adalah  perihal  adanya kemungkinan sanksi pidana mati yang telah dijatuhkan, dapat dikurangi menjadi sanksi pidana seumur hidup.
Berdasarkan KUHP yang baru, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat alternatif (bukan bersifat pidana pokok). Pidana mati ditempatkan sebagai upaya terakhir untuk menjaga serta memenuhi keadilan masyarakat. Dalam Pasal  100  KUHP  Baru,  dinyatakan  jika  terpidana  mati  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan  terpuji  dalam  masa percobaan  10  (sepuluh)  tahun,  maka  pidana  mati  dapat  diubah  menjadi  pidana  seumur  hidup.  Pengaturan  tersebut dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  karena  tidak  ada  aturan  yang  secara  tegas  mengatur  standar  sikap  dan perbuatan  terpuji.  Penilaian  terkait  sikap  dan  perbuatan  terpuji  merupakan  hal  yang  subjektif.  Hal  ini  dapat menimbulkan permasalahan di dalam penerapannya.
Berdasarkan uraian yang dipaparkan, penelitian ini akan membahas bagaimana pembatasan pengertian atas frasa sikap dan  perbuatan  terpuji  sebagai  dasar  perubahan  sanksi  pidana  mati  menjadi  sanksi  pidana  penjara  seumur  hidup. ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini juga akan  menganalisis  bagaimana  kepastian  hukum  atas  berlakunya  aturan  syarat  sikap  dan  perbuatan  terpuji  di  dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## 2. Research Method
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Pemilihan  metode  ini  didasarkan  pada  karakter penelitian  yuridis  normatif  yang  sesuai  untuk  mengkaji  dan  mengidentifikasi  asas,  kaidah,  norma  dan  asas-asas hukum  yang  ada  (Benuf  &  Azhar,  2020).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Karena  memusatkan  suatu permasalahan yang menjadi isu hukum secara sistematis, faktual dan akurat, sehingga akan memberikan solusi yang seharusnya dibenahi dalam standar sikap dan perbuatan terpuji dalam penjatuhan pidana  mati  (Linda Susiana, 2023)
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  yang  di  antaranya  :  Kovenan Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  Tahun  1996,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2002  Tentang  Grasi, Peraturan  Menteri  Hukumdan  HAM  Nomor  3  Tahun  2018,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  Tnetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang Permasyarakatan,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang terdiri dari buku, jurnal, teori hukum dan pendapat sarjana.

## 3. Results and Discussions
3.1. Analisis Terhadap Pembatasan Pengertian “Sikap dan Perbuatan Terpuji” Dalam Pasal 100 KUHP Sebagai Dasar Perubahan Sanksi Pidana Mati Menjadi Sanksi Pidana Penjara Seumur hidup
Kejahatan  merupakan  fenomena  yang  umum  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk menerapkan  kebijakan  dalam  rangka  penanggulangan  kejahatan.  Kebijakan  untuk  menanggulangi  kejahatan  sering diistilahkan sebagai kebijakan hukum pidana atau criminal policy . Wujud konkrit penerapan kebijakan hukum pidana adalah  dengan  memberlakukan  berbagai  aturan  pidana  dan  sanksi  pidana.  Tujuan  dari  ditetapkannya  berbagai perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) adalah untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat serta memberikan perlindungan agar masyarakat terhindar dari segala ancaman kejahatan dan sebagai sarana pencegahan agar kejahatan tidak marak terjadi di masyarakat (Achmad, 2017).
Konsekuensi  dari  adanya  atturan  pidana,  adalah  bahwa  pelaku  kejahatan  yang  perbuatannya  memenuhi  unsur  delik harus menanggung sanksi pidana. Berbagai kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan luar biasa atau tindak pidana yang  serius,  bahkan  dapat  diancam  dengan  sanksi  pidana  mati.  Di  Indonesia,  perbuatan-perbuatan  yang  dapat diancam dengan sanksi pidana mati diantaranya :
a) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 6 berbunyi :
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  menggunakan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan  yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat  massal  dengan  cara  merampas  kemerdekaan  atau  hilangnya  nyawa  dan  harta  benda  orang lain,  atau  mengakibatkan  kerusakan  atau  kehancuran  terhadap  Objek  Vital  yang  Strategis, lingkungan  hidup  atau  Fasilitas  Publik  atau  fasilitas  internasional  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling  lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.
Pasal 10A ayat (1) berbunyi :
“Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  membuat,  menerima,  memperoleh,  menyerahkan,  menguasai,  membawa,  mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak  Pidana  Terorisme  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling lama 20 (dua puiuh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati”.
b) Pasal 340 KUHP berbunyi :
“ Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana ( moord ), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
c) Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi : “Dalam  hal  perbuatan  memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  atau  menyalurkan  Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5  (lima)  gram,  pelaku  dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup,  atau  pidana
Nugraha et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2023, 3(4): 579–586
penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.
d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 191 berbunyi :
“Setiap  Orang  yang  melakukan  Makar  dengan  maksud  membunuh  atau  merampas  kemerdekaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
Pasal 192 berbunyi :
“Setiap  Orang  yang  melakukan  Makar  dengan  maksud  supaya  sebagian  atau  seluruh  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
Pasal 459 berbunyi :
“Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
Jika  kita  lihat  kembali  tujuan  pemidanaan  yang  sebenarnya  yaitu  untuk  menyeimbangkan  atau  mengayomi perlindungan individu terpidana dan perlindungan masyarakat serta pemidanaan tidak bertujuan untuk merendahkan martabat dari terpidana(Irmawanti &  Arief, 2021). Pidana  mati  merupakan sanksi pidana terberat. Seseorang  yang terhadapnya  dijatuhkan  pidana  mati,  sudah  tidak  memperoleh  kesempatan  untuk  memperbaiki  dirinya.  Hal  ini, menurut  pendapat  penulis,  menjadi  bertentangan  dengan  tujuan  pemidanan  itu  sendiri.  Pemidanaan  yang  semula diharapkan  dapat  memperbaiki  tabiat  seorang  pelaku  kejahatan,  menjadi  tidak  dapat  mencapai  tujuannya.  Namun, hal ini juga tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang salah. Pidana mati dianggap masih diperlukan untuk tujuan terpenuhinya tuntutan keadilan masyarakat.
Pidana mati adalah sanksi yang sangat menimbulkan pro dan kontra. Pembentuk undang-undang sudah cukup bijak menempatkan pidana  mati di dalam  KUHP  baru  sebagai pidana alternatif. Hal  ini sejalan dengan status Indonesia yang telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights . Pasal 6 ayat 2 ICCPR menyatakan: “Di negara-negara  yang  belum  menghapuskan  hukuman  mati, putusan hukuman  mati  hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan  dengan  ketentuan  Kovenan  dan  Konvensi  tentang  Pencegahan  dan  Hukum  Kejahatan  Genosida, hukuman  ini  hanya  dapat  dilaksanakan  atas  dasar  keputusan  akhir  yang  dijatuhkan  oleh  suatu  pengadilan  yang berwenang”.
Dalam perkembangannya sanksi pidana mati di Indonesia bukan lagi ditempatkan sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana alternatif. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 98 KUHP baru menyatakan : “Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat”. Oleh sebab  itu berdasarkan Pasal 98  KUHP Baru dapat disimpulkan  bahwa  KUHP  Baru  memberikan kesempatan kepada  terpidana  mati  untuk  menjalani  masa  percobaan  selama  10  (sepuluh)  tahun  untuk  dilihat  perubahan  sikap terpidana.  Maka  pidana  mati  tidak  serta-merta  dilaksanakan  setelah  putusan inkracht, oleh  sebab  itu  kualifikasi pidana  mati  sebagai  pidana  pokok  (yang  diatur  dalam  KUHP  lama)  telah  berubah  menjadi  alternatif  (yang  diatur dalam KUHP Baru).
Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menjelaskan bahwa  sanksi  pidana  mati  bisa  diturunkan  menjadi  pidana  seumur  hidup  yang  dilihat  dari  sikap  dan  perbuatan terpuji  dari  terpidana  selama  masa  percobaan  10  (sepuluh)  tahun  di  lapas.  Ketentuan  tersebut  menunjukan  bahwa dasar  pemidanaan  yang  dianut  oleh  KUHP  Baru  sudah  bukan  lagi  semata-mata  tentang  pembalasan.  melainkan bertujuan untuk memperbaiki dan memberi edukasi atau berorientasi pada tujuan yang bermanfaat (pelaku, korban dan masyarakat) (Khairudin, Oksep, & Ayu, 2020). Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan teori gabungan. Mengingat pidana mati juga seringkali dianggap sebagai sanksi yang bertentangan dengan perlindungan HAM,  berlakunya  Pasal  100  KUHP  Baru  merupakan  bukti  bahwa  negara  sudah  berusaha  untuk  lebih mengedapankan pernghormatan terhadap HAM.
Permasalahan  hukum  yang  muncul  adalah  terkait  dengan  bagaimana  penerapan  Pasal  100  KUHP  baru  tersebut, dikarenakan frasa “sikap dan perbuatan terpuji dari terpidana” belum memperoleh penjelasan yang memadai. Hal ini dapat  berakibat  munculnya  berbagai  perbedaan  pandangan  yang  sifatnya  subjektif  dari  para  penegak  hukum  yang akan  menangani  kasus-kasus  pidana  secara  langsung.    Dalam  hal  suatu  perundang-undangan  memiliki ketidakjelasan,  maka  peraturan  tersebut  perlu  ditafsirkan.  Penafsiran  hukum  dapat  diartikan  sebagai  pendekatan untuk mendefinisikan suatu peraturan yang ada tetapi tidak memiliki makna yang jelas  (Khalid, 2014).
Dalam  praktiknya,  terdapat  beberapa  metode  dalam  melakukan  penafsiran  hukum.  Biasanya  penafsiran  hukum pertama-tama dilakukan melalui penafsiran autentik yakni penafsiran yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang yang ditempatkan di dalam bagian penjelasan undang-undang. Frasa “menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji” di dalam ketentuan Pasal 100  KUHP  baru tidak  memiliki penafsiran autentik  (Supena, 2022). Dengan  begitu, hal  ini menjadikan  suatu  permasalahan  karena  tidak  ada  standar  yang  jelas  bagaimana  sikap  dan  perbuatan  terpuji  yang dimaksud  pada  ketentuan  Pasal  tersebut.  Frasa  ini  memiliki  kedudukan  yang  cukup  fundamental  karena  dapat menentukan  tindakan  presiden  dan  Mahkamah  Agung  selaku  2  (dua)  lembaga  negara  yang  berwenang  dalam memberikan putusan pengubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.
Rumusan  aturan  pidana  harus  berpedoman  pada  asas lex  certa yang  berarti  dalam  merumuskan  suatu  peraturan harus  dibuat  secara  tegas  dan  tidak  menimbulkan  multitafsir  (MuIksan,  2017).  Dalam  hal  suatu  aturan  pidana mengandung rumusan kalimat yang multitafsir, hal  ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban. Oleh sebab itu, karena tidak adanya penafsiran autentik mengakibatkan perlunya penerapan metode penafsiran yang lain. Beberapa metode penafsiran yang dapat dilakukan untuk memperjelas maka frasa “sikap dan perbuatan terpuji” di antaranya :
a) Penafsiran Sistematis
Sebuah  penafsiran  yang  menghubungkan  pasal  yang  satu  dengan  pasal  yang  lain  dalam  satu  peraturan  atau dengan peraturan lain dan menghubungkan dengan penjelasan dari undang-undang sehingga ditemukan sebuah arti dari frasa yang tidak jelas.
Untuk  memberikan  makna  terhadap  frasa  “sikap  dan  perbuatan  terpuji”,  penulis  mencoba  untuk  memperhatikan adanya ketentuan di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat.  Ketentuan  tersebut  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  bekelakuan  baik  adalah  “tidak sedang  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  kurun  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir”,  terhitung  sebelum  tanggal pemberian Remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik”.
Penulis berpendapat, “pengaturan tersebut tidak dapat diterapkan di dalam konteks pengurangan pidana mati, karena terpidana  perlu  menjalani  masa  percobaan  selama  10 tahun,  sehingga  penilaian  terhadap  perbuatan  baik  terpidana tentunya  harus  memperhatikan  apa  yang  terjadi  di  masa  10  tahun  tersebut,  sehingga  pencatatan  situasi  6  (enam) bulan  terakhir  tentunya  tidak  dapat  mewakili  sifat  baik  dan  terpuji  dari  terpidana  tersebut”.  Di  samping  itu, kejahatan  luar  biasa  yang  dilakukan  terpidana  sehingga  mengakibatkan  dirinya  divonis  pidana  mati,  tetap  harus dipertimbangkan  sebelum  adanya  putusan  pengurangan  sanksi  menjadi  pidana  seumur  hidup.  Sejauh  ini  tidak  ada peraturan perundang-undangan  lain selain PERMENKUMHAM tersebut yang  mengatur tentang standar sikap dan perbuatan terpuji. Dengan demikian, pemerintah harus segera menyusun ketentuan yang lebih jelas.
b) Penafsiran Gramatikal :
Penafsiran ini menjelaskan apabila ada tata bahasa atau isitilah yang kurang jelas dalam memberikan makna atau arti terhadap sebuah objek (Hukum Online, 2023).
Apabila  frasa  “sikap  dan  perbuatan  terpuji”  ditafsirkan  secara  gramatikal,  maka  makna  yang  diperoleh  adalah terpidana dalam menjalankan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun menjukkan perbuatan yang baik serta taat pada lembaga pemasyarakatan dan adanya kontribusi terpidana kepada penegak hukum.
c) Penafsiran Teleologis
Penafsiran Teleologis sama dengan Penafsiran Sosiologis yang menjelaskan pada intensi dan tujuan dari dibuatnya suatu aturan (Manullang, 2019).
Apabila frasa “sikap dan perbuatan terpuji” ditafsirkan secara teleologis, maka makna yang diperoleh adalah untuk menjamin  hak  hidup  melekat  pada  diri  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangkan,  sehingga  penafsiran  sikap  dan
Nugraha et.al |  Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 2023, 3(4): 579–586
perbuatan  terpuji  ini  harus  memperhatikan  hak  hidup  terpidana.  Selain  itu  tujuan  dari  frasa  tersebut  untuk menghindari adanya kesalahan dalam menjatuhkan menghukum atau memberikan vonis mati terhadap seseorang.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  beberapa  standar  sikap  yang  perlu  dipertimbangkan  oleh  pembentuk  undang-undang untuk menjadi dasar untuk tidak dijatuhkannya sanksi pidana mati (diganti menjadi pidana seumur hidup) adalah bahwa selama masa percobaan, terpidana harus:
1) Taat terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan LAPAS,
2) Melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Narapidana wajib :
a. menaati peraturan tata tertib;
b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
3) Berkontribusi  kepada  penegak  hukum  dalam  membongkar  jaringan  /  sindikat  kejahatan  yang  ia ketahui. Sebagai contoh: ikut membongkar jaringan peredaran narkoba, terorisme dan/atau kejahatan serius lainnya.
4) Memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.
Berdasarkan  uraian  pada  sub  bagian  ini,  penulis  berpendapat  bahwa  kebijakan  menetapkan  adanya  masa  percobaan adalah kebijakan yang patut diapresiasi. Hal ini dikarenakan dapat memenuhi 2 sudut pandang yang berbeda yaitu pro dan  kontra  terhadap  penerapan  sanksi  pidana  mati.  Hal  ini  tentunya  sesuai  dengan  nilai  kemanfaatan  hukum  yang memandang  bahwa  keberadaan  hukum  seyogyanya  ada  demi  terciptanya  kemanfaatan  bagi  masyarakat  maupun terpidana.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  tentang  batasan  makna  “sikap  dan  perbuatan  terpuji”  yang  dapat menimbulkan multitafsir serta tidak dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum dalam penerapannya.

## 3.2. Analisis Kepastian Hukum Terhadap Pengaturan Syarat Sikap dan Perbuatan Terpuji di Di Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pemberlakuan  hukum  di  suatu  negara  tentunya  memiliki  tujuan.  Terdapat  berbagai  teori  yang  menjelaskan  tujuan hukum, di antaranya :  Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum.  Keadilan Hukum  mempunyai sasaran  yang  ingin  dicapai,  yang  dimana  sasaran  yaitu  menciptakan  tata  tertib  dalam  bermasyarakat.  Selanjutnya, Kemanfaatan  Hukum,  berlakunya  suatu  hukum  harus  memberikan  manfaat  dalam  kehidupan  masyarakat  baik mencegah atau  menanggulangi. hukum dibentuk untuk  mencegah terjadinya kejahatan dan tujuan  penjatuhan  sanksi harus  memberikan  manfaat  bagi  terpidana  (edukasi  yang  diberikan  di  lapas)  yang  dipersiapkan  agar  terpidana mempunyai skill atau keterampilan setelah menyelesaikan masa pidananya. Yang terakhir, berdasarkan teori kepastian hukum,  maka  hukum  harus  dilaksanakan  dan  yang  berhak  menurut  hukum  dapat  memperoleh  haknya  serta  putusan harus dilaksanakan.
Dari  berbagai  tujuan  hukum  yang  dipaparkan,  di  dalam  bagian  ini  akan  dibahas  mengenai  tujuan  kepastian  hukum. Kepastian  Hukum  menurut  Gustav  Radbruch  “Pertama,  bahwa  hukum  itu  positif,  berarti  bahwa  hukum  positif  itu adalah  perundang-undangan.  Kedua,  bahwa  hukum  itu  didasarkan  pada  fakta,  artinya  didasarkan  pada  kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping  mudah  dilaksanakan.  Keempat,  hukum  positif  tidak  boleh  mudah  diubah”(Julyano  &  Sulistyawan,  2019). Dalam  pelaksanaannya  kepastian  hukum  harus  sesuai  dengan  bunyinya,  agar  masyarakat  bisa  memastikan  bahwa hukum dapat dilaksanakan. dengan adanya kepastian hukum bisa menjamin kelangsungan pelaksanaan peraturan yang ada.
Salah satu tolok ukur tercapainya kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Menurut Jan Michiel Otto, seharusnya hukum dibentuk secara jelas dan tidak  multitafsir sehingga suatu peraturan dapat  dilaksanakan secara konsisten serta diakui oleh negara(Soeroso, 2006). Dikaitkan dengan frasa sikap dan perbuatan terpuji yang tertuang dalam Pasal 100 KUHP baru, belum terdapat pedoman penafsiran terkait frasa  “sikap dan perbuatan terpuji”. Hal  ini dapat mengakibatkan kepastian  hukum tidak dapat terpenuhi. Hukum pidana pada dasarnya adalah aturan hukum yang dilandaskan pada asas legalitas.
Keberadaan  asas  legalitas  sebagai  asas  yang  bersifat  prinsip  di  dalam  hukum  pidana  tentunya  bertujuan  untuk mencapai kepastian hukum. Dampak  yang dapat terjadi  jika aturan terkait kriteria atau standar perilaku terpuji tidak mendapatkan  pengaturan  yang  jelas,  maka  pelaksanaan  penurunan  dari  pidana  mati  menjadi  pidana  seumur  hidup akan terjadi kekacauan. Potensi yang akan muncul seperti surat sikap dan perbuatan terpuji akan bisa diperjual belikan oleh pihak yang berwenang (kepala lapas) karena mahkamah agung akan memberikan pertimbangan kepada presiden berdasarkan  keterangan  sikap  dan  perbuatan  terpuji  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  lapas  selaku  penanggung  jawab lembaga pemasyarakatan. Jabatan kepala lapas akan menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi.
Ketidakjelasan makna “sikap dan perbuatan terpuji”, serta belum diaturnya mekanisme penetapan seorang terpidana dinyatakan  memiliki  sikap  dan  perbuatan  terpuji  selama  masa  percobaan,  dapat  menimbulkan  berbagai penyimpangan.  Penyimpangan  yang  mungkin  terjadi  misalnya,  Terpidana  atau  keluarga  terpidana  akan  mau mempertaruhkan  apapun  demi  mendapatkan  surat  keterangan  sikap  dan  perbuatan  terpuji  dari  kepala  lapas.  Dalam penegakan hukum praktik tersebut tentu tidak baik. Sehingga penerapan Pasal 100 KUHP baru tidak memberikan efek jerah dan tidak  memberikan rasa takut kepada pelaku kejahatan  berat lainnya dengan  begitu  banyak kejahatan  yang akan muncul seperti kasus narkotika semakin banyak, kasus pembunuhan berencana, kasus terorisme yang merajalela dan kasus berat lainnya. Selain itu, terpidana yang seharusnya divonis hukuman mati akan mengajukan upaya hukum sampai  peninjuan  kembali  dan  terlepas  dari  sanksi  pidana  mati  karena  adanya  sikap  dan  perbuatan  terpuji,  hal  ini seakan-akan membuat terpidana mati terlepas dari pertanggung jawaban pidana mati.
Ketidakpastian hukum  ini  bisa berakibat pada rasa keadilan korban. Pidana  mati, sebagaimana konsep  yang diusung oleh KUHP Baru adalah pidana alternatif untuk mengakomodasi rasa keadilan terpidana mati. Jika ada alasan di mana pidana  mati  dapat  dibatalkan  dan  diganti  menjadi  sanksi  pidana  penjara  seumur  hidup,  hal  ini  tentunya  akan mencederai rasa keadilan  masyarakat terutama kepada korban. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan  berencana dimana  terpidana  kasus  pembunuhan  berencana  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  divonis hukuman  mati  kemudian  bisa  berubah  menjadi  pidana  seumur  hidup.  Rasa  keadilan  ini  juga  semakin  tercederai apabila  tidak  ada  ukuran  yang  jelas  tentang  “sikap  dan  perbuatan  terpuji”  yang  menjadi  dasar  penilaian  selama  10 tahun  masa  percobaan  yang  dijalani.  Dalam  hal  kepastian  hukum  tentunya  perlu  diperhatikan  dalam  pembentukan peraturan  perundang–undangan  guna  memberikan  kejelasan  substansi  aturan  yang  menjamin  kepastian  hukum  serta memperhatikan dampak  yang akan terjadi. Perlu adanya koordinasi antara pembuat undang-undang dengan  lembaga lain  dalam  pembentukan  undang-undang  agar  menghasilkan  produk  undang-undang  yang  baik.  Dengan  adanya koordinasi  tersebut  akan  menciptakan  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  diterapkan  serta  berorientasi  pada pemenuhan  kepastian  hukum  dan  keadilan  bagi  korban  maupun  masyarakat.  Persoalan  yang  ada  saat  ini  ialah ketiadaan instrument hukum manapun yang mengatur mengenai makna atau maksud dari frasa “sikap dan perbuatan terpuji”.  Dalam  mengatasi  hal  ini,  Pemerintah  harus  menetapkan  peraturan  pemerintah  tentang  pengaturan  masa percobaan  selama 10 (sepuluh) tahun dilihat dari  syarat sikap dan perbuatan terpuji terpidana  yang  mengatur secara detil agar pelaksanaan ketentuan Pasal 100 tersebut dapat menjamin terpenuhinya kepastian hukum.

## 4. Conclusion
Berdasarkan  analisis  hukum  yang  telah  penulis  lakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  pidana  mati merupakan sanksi pidana pokok yang mendapat banyak kecaman namun dalam perkembanganya sanksi pidana mati telah berubah  menjadi pidana alternatif. Penurunan sanksi pidana  mati  menjadi pidana seumur hidup tertuang dalam Pasal  100  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dimana  mengatur masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dilihat dari sikap dan perbuatan terpuji. Terkait dengan frasa sikap dan perbuatan terpuji  yang  tidak  dijelaskan  secara  jelas  tentu  akan  menyebabkan  multitafsir.  Oleh  sebab  itu  tafsir  sikap  dan perbuatan terpuji harus dijelaskan secara jelas agar tidak terjadi kekeliruan dan harus sesuai dengan prinsip Lex Certa dalam membuat suatu aturan hukum. Oleh karena itu perlu dibentuknya peraturan pelaksana dalam KUHP ini berupa pelaksanaan rekomendasi sikap dan perbuatan terpuji terpidana yang diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2023.  Dalam  syarat  sikap  dan  perbuatan  terpuji  harus  di  jelaskan  maksud  dari  frasa  tersebut  seperti  sikap selama  di  lapas  atau  perbuatan  yang  bisa  jadi  pertimbangan  penegak  hukum  dalam  penurunan  sanksi  tersebut. Pemerintah dalam membuat peraturan pelaksana harus memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rekomendasi sikap  dan  perbuatan  terpuji.  Dalam  pemberian  surat  keterangan  sikap  dan  perbuatan  terpuji,  kepala  lapas  harus memberikan  surat  keterangan  tersebut  harus  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dan  harus  diperketat  dalam  tahap penyeleksiannya.

## References
Achmad,  Ruben.  (2017).  Hakekat  Keberadaan  Sanksi  Pidana  Dan  Pemidanaan  Dalam  Sistem  Hukum  Pidana. Legalitas: Jurnal Hukum , 5 (2), 79–104.
Bahiej, Ahmad. (2012). Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 1 (2).
Benuf,  Kornelius,  &  Azhar,  Muhamad.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen  mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33.
Dewi,  Ni  Komang  Ratih  Kumala.  (2020).  Keberadaan  Pidana  Mati  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 104–114.
Hutapea,  Bungasan.  (2016).  Kontroversi  Penjatuhan  Hukuman  Mati  Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya .
Irmawanti, Noveria Devy, &  Arief, Barda Nawawi. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (2), 217–227.
Julyano, Mario, & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. Crepido , 1 (1), 13–22.
Khairudin,  Khairudin,  Oksep,  Adhayanto,  &  Ayu,  Efritadewi.  (2020). Aspek  Kriminologi  Terhadap  Tindak  Pidana Korupsi  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor:  32/PID.  SUS-TPK/2017/PN.  TPG) .  Universitas  Maritim Raja Ali Haji.
Khalid,  Afif.  (2014).  Penafsiran  hukum  oleh  hakim  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia. Al-Adl:  Jurnal  Hukum , 6 (11).
Latumaerissa,  Denny.  (2014).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Penerapan  Ancaman  Pidana  Mati  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi. Sasi , 20 (1), 8–18. Linda Susiana. (2023). Penelitian Deskriptif Analitis . Retrieved from https://www.academia.edu/7215999/Penelitian_Deskriptif_Analitis,
Manullang, E. Fernando M. (2019). Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis. Veritas et Justitia , 5 (2), 262–285.
MuIksan, Muchamad. (2017). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah). Serambi Hukum , 11 (01), 1–26.
Puguh  Wiyono.  (2022).  Hukuman  Mati  Dalam  Rancangan  KUHP.  Retrieved  April  1,  2023,  from https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8014-hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp
Soeroso, R. (2006). Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta .
Supena,  Cecep  Cahya.  (2022).  MANFAAT  PENAFSIRAN  HUKUM  DALAM  RANGKA  PENEMUAN  HUKUM.
MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 8 (2), 427–435.