## JILPR
Journal of Indonesia Law & Policy Review _______________________________ 2715-498X
The Legal Force of The Deed of Wills Regarding Undivided Community Property Which was Canceled Pursuant to State Court Ruling Number 43/PDT.G/2020/PN.MDN

## Monica Pratiwi
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia monicapratiwi@gmail.com

## Abstrak
A testamentary deed is the embodiment of a person's last wishes regarding the assets he or she leaves behind. The assets left behind can be inherited and joint assets. The will deed must pay attention to applicable legal rules. In its creation, the testamentary gift deed is closely related to the party authorized to make authentic deeds, namely the Notary profession. This research discusses  the  legal  power  of  wills  regarding  joint  assets  that  have  not  been  divided.  The problem  discussed  in  this  research  is  how  the  judge  at  the  Medan  District  Court  considers declaring a Will Deed whose object is joint property that has not been divided, and what are the legal consequences of canceling a Will whose object is joint property that has not been divided.  In  this  case,  it  refers  to  the  decision  of  the  Medan  District  Court  Number 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn.  The  research  method  used  is  normative  juridical,  descriptive analytical,  based  on  secondary  data,  through  document  study  searches,  with  a  qualitative approach. From the results of this research, the first conclusion that can be drawn is that the judge's consideration of Deed of Will Number 05 did not clearly take into account the existence of a mixture of assets between the Plaintiff and (the late) Leman as joint search assets with his wife, Mrs. Tan Bie Tju, even though nothing was created between the late Leman and Tan Bie Tju. "marriage agreement", so that the Plaintiff is entitled to ½ (half) of the joint assets. The legal consequences of canceling a Deed of Will whose object is joint property that has not been divided which is canceled by a judge's decision causes the loss of the binding force of the deed on  the  parties.  Notaries  should  prioritize  the  principle  of  prudence  by  carrying  out  the obligation to carefully check all documents related to formal correctness before writing them down in the form of a deed.
Keywords: Cancellation of Notarial Deed, Grant of Will, Undivided Joint Assets

## JILPR

## LATAR BELAKANG
Akta wasiat merupakan perwujudan keinginan seseorang terhadap hartanya ketika ia meninggal  kelak.  Adapun  akta  wasiat  dibuat  dengan  harapan  tidak  terjadi  perebutan  atau sengketa harta peninggalan antara para ahli waris.
Pasal 875 KUHPerdata, menyatakan “surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi  pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang  dikehendakinya  terjadi  setelah  ia  meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.” Hal ini berarti suatu akta wasiat hanya berlaku setelah pembuatnya  meninggal  dunia.  Sepanjang  pembuatnya  belum  meninggal,  suatu  akta  wasiat masih dapat diubah isi dan bentuknya, bahkan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Akta Wasiat memuat kehendak terakhir dari seseorang sebelum ia meninggal dunia, yang  berisi  kehendak  terhadap  harta  atau  kekayaannya  setelah  ia  meninggal  dunia  kelak. 1 Dalam pewarisan berdasarkan akta wasiat, peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris terjadi atas kehendak dari pewaris sendiri.
Di Indonesia, wasiat berbentuk akta dibuat oleh seorang Notaris. “Wasiat yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik, paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik,  karena  Notaris  dapat  mengawasi  isi  surat  wasiat  itu,  sehingga  ia  dapat  memberikan nasehat-nasehat supaya isi testamen tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.” 2 Akta wasiat merupakan suatu akta autentik yang dibuat oleh Notaris, oleh karena itu harus  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  undang-undang.  Tidak  terpenuhinya syarat-syarat  tersebut  menjadikan  akta  tersebut  batal  atau  batal  demi  hukum  atau  memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tanpa perlu adanya suatu tindakan hukum tertentu dari pihak yang terkait dan terikat. Oleh karena itu, kebatalan bersifat pasif, artinya suatu akta akan batal atau batal demi hukum karena terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi tanpa  ada  tindakan  aktif  atau  upaya  apapun  dari  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu perjanjian. 3
Pada  kenyataannya  dalam  kehidupan  masyarakat,  seorang  pewaris  dalam  membuat akta  wasiat  terkadang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh  undang-undang. Pewaris membuat surat wasiat berdasarkan keinginannya, hal ini terjadi dalam Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn,  dimana  pewaris  semasa  hidupnya  telah  membuat  surat  wasiat memberikan bagian waris kepada istri dan ketiga anak kandungnya.
Duduk perkara dalam putusan tersebut adalah Almarhum Leman telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2018 di Medan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 1205-KM-20032018-0001 tanggal 20 Maret 2018. Almarhum Leman meninggalkan istri sah dan 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat.
Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Leman ada membuat Surat Wasiat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Ny. Tati Nurwati, S.H. Notaris di Jakarta Utara. Adapun isi dari Surat Wasiat tersebut adalah sebagai berikut:  “Bahwa  semasa  hidup  saya  telah  memiliki  beberapa  benda  bergerak  dan  beberapa benda tidak bergerak yang tertulis atas nama saya sendiri;
“bilamana terhadap baik benda-benda tidak bergerak maupun benda bergerak tersebut diatas tidak saya jual/alihkan sewaktu saya hidup, maka bila tiba saatnya saya dipanggil Tuhan (meninggal  dunia),  saya  berikan  hibah  wasiat  (legaat)  atas  seluruh  harta  peninggalan  saya tersebut kepada Istri Saya Nyonya Tan Bie Tju dan 3 (tiga) orang anak saya tersebut di atas, dengan pembagian sebagai berikut:
1. Istri  saya,  Nyonya  Tan  Bie  Tju  mendapat  sebesar  40%  atau  2/5  (dua  per  lima) bagian.
1 Komar Andasasmita, “ Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris” , (Ikatan Notariat Indonesia: Jawa Barat, 1991), hlm. 142.
2 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 110.
3 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , Cet. II, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 67.

## JILPR
Journal of Indonesia Law & Policy Review _______________________________ 2715-498X
2. Ketiga orang anak saya, yaitu Edison, Lilis Leman dan Verawati, masing-masing mendapat  bagian  yang  sama  besarnya  yaitu  masing-masing  mendapat  20%  (dua puluh perseratus) atau masing masing 1/5 (satu per lima) bagian
Besarnya pembagian itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas seluruh harta peninggalan saya, yang terdiri dari:
1. Harta  tidak  tetap  (barang-barang  bergerak  yang  berupa  kendaraan  bermotor, tagihan, uang tunai, asuransi, tabungan/deposito ataupun surat-surat berharga yang terdapat  di  bank-bank  baik  dalam  Negeri  (antara  lain  di  bank  UOB,  standard chartered bank) maupun di Luar Negeri, emas perhiasan/pakaian dan barang-barang perlengkapan rumah tangga;
2. Harta  tetap  (barang-barang  tidak  bergerak)  baik  berupa  tanah  maupun  bangunan yang  berdiri  diatasnya  baik  yang  terdapat  di  Jakarta  maupun  yang  terdapat  di Medan, antara lain sebagai berikut:
a. Satu bidang tanah perkarangan seluas 3.920 m2 (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh  meter  persegi),  terletak  di  Jalan  Teuku  Amir  Hamzah  DSN  2,  Desa Cempa,  Kecamatan  Hinai,  Kabupaten  Langkat,  Provinsi  Sumatera  Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.62, yang terdaftar atas nama Leman;
b. Satu unit kios/toko di Grand Palladium Mall Blok GS-15 No. 07, beralamat di Jalan  Kapten  Maulana  Lubis,  Kelurahan  Petisah  Tengah,  Kecamatan  Medan Barat, Kota Medan;
c. 4.950 (empat ribu sembilan ratus lima puluh) lembar saham Perseroan Terbatas “PT. Asdal Prima Lestari” yang berkedudukan di Desa Subussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
d. 10  (sepuluh)  lembar  saham  Perseroan  Terbatas  “PT.  Nusachandra  Perkasa” yang berkedudukan di Desa Puji Mulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Setelah kematian Almarhum Leman, seorang Notaris di Jakarta Utara telah membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor 09 tanggal 23 Juli 2018, yang mana substansi dari Akta Keterangan Waris tersebut ternyata dibuat hanya berdasarkan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12  Agustus  2017,  dengan  tidak  mengindahkan Legitimate  Portie dari  masing-masing  anak Alm. Leman dan bahkan menghilangkan Hak Waris anak angkat dari Almarhum Leman.
Pembuatan Surat Wasiat yang mendasari Akta Keterangan Hak Waris tersebut sangat merugikan istri dari Almarhum, sebab Surat Wasiat tersebut mencantumkan hampir seluruh harta bersama milik Almarhum Leman dan istrinya, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 903 Jo. Pasal 966 KUHPerdata, sehingga akhirnya istri Almarhum Leman mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Medan.
Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam  suatu  perkara. 4 Gugatan  adalah  suatu  surat  yang  diajukan  oleh  penguasa  pada  ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Untuk perkara contentius produk hukumnya diberi judul "putusan" ( vonnis ). 5 Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:
(1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan batal Akta Wasiat yang objeknya merupakan harta Bersama yang belum dibagi dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn.
4 Sarwono, Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.27.
5 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata,  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 62.

## JILPR
(2)  Bagaimana  akibat  hukum  dibatalkannya  Akta  Wasiat  yang  objeknya  merupakan  harta Bersama yang belum dibagi dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau penelitian kepustakaan (library research), dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dari berbagai literatur hukum dan peraturan perundang- undangan terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah adalah analisis kualitatif. Jenis sumber bahan hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang- undangan  serta  peraturan-peraturan  terkait  dengan  akta  wasiat  dan  bahan  hukum  sekunder yaitu buku- buku, pendapat para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akta Wasiat dan Akta Keterangan Hak Waris
Surat  wasiat  ialah  pernyataan  seseorang  yang  dituangkan  dalam  suatu  akta  yang berisikan  kehendaknya  setelah  dirinya  meninggal,  yang  dapat  ia  tarik. 6 Pencabutan  ini menggunakan surat wasiat baru dengan klausa bahwa surat wasiat terdahulu akan dicabut dan tidak  lagi  berlaku.  Surat  wasiat  ini  juga  disebut  dengan  testamen.  Wasiat  merupakan pernyataan  sepihak  semasa  hidup  si  pewaris,  dan  berisi  bagaimana  dirinya  ingin  mengatur pembagian harta peninggalannya setelah ia meninggal. Oleh karena itu, harta peninggalan akan dibagi sesuai kehendaknya. Namun jika si pewaris tidak membuat wasiat, harta peninggalan akan dibagi menurut ketentuan undang-undang.
Akta  wasiat  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris  merupakan  suatu  akta  autentik  yang memuat  hal-hal  yang  diinginkan  oleh  seseorang  terkait  harta  peninggalannya.  Akta  wasiat merupakan perwujudan keinginan terakhir dari pewaris.
Dilihat berdasarkan isinya, surat wasiat dapat berisikan 2 (dua) hal. Pertama, wasiat yang isinya mengenai pengangkatan waris (erfstelling) seperti yang diatur dalam Pasal 954 KUHPerdata yang isinya memberikan seluruh dari harta kekayaannya atau sebagian dari harta kekayaannya kepada seseorang atau lebih yang berlaku setelah ia meninggal dunia. Kedua, wasiat yang berisi hibah wasiat (legaat) sebagaimana diatur dalam Pasal 957 KUHPerdata yang isinya adalah mewasiatkan kepada seseorang atau lebih terhadap benda-benda tertentu milik si pembuat wasiat. 7
Surat wasiat yang dibuat seseorang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena  itu  pembuatan  wasiat  sepatutnya  dibuktikan  dengan adanya  bukti  tertulis,  dan  dibuat  berbentuk  akta  dan  akta  notaris.  Artinya  pembuatan  surat wasiat memerlukan pejabat umum, pembuat wasiat langsung membuatnya di hadapan Notaris sebagai pejabat berwenang yang disaksikan oleh saksi-saksi. Bilamana tidak dibuat di hadapan Notaris,  maka  si  pemberi  wasiat  dapat  menulis  surat  wasiat  sendiri  lalu  menyerahkan  ke Notaris.  Hal  ini  dikarenakan  akta  wasiat  merupakan  salah  satu  contoh  akta  autentik sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1868  KUHPerdata.  Akta  wasiat  menjadi  terbuka  ketika pewaris meninggal dunia.

## Harta Bersama yang belum dibagi
Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau yang biasa disebut dengan UU Perkawinan. Hukum Perkawinan di Indonesia juga diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata).  Berbeda  dengan  UU Perkawinan, pengaturan perkawinan dalam KUHPerdata hanya memandang perkawinan dalam
6 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata …, Pasal 875.
7 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 16.

## JILPR
Journal of Indonesia Law & Policy Review _______________________________ 2715-498X
hubungan-hubungan  perdata  antara  suami  dan  istri  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  26 KUHPerdata. Berbeda halnya dengan perkawinan dalam UU Perkawinan yang memperhatikan hukum perdata dan hukum agama serta kepercayaan masing-masing suami-istri. 8
Harta  bersama  timbul  dalam  ikatan  perkawinan  tanpa  suatu  perjanjian  kawin.  Harta Bersama  pada  hakekatnya  adalah  harta  benda  yang  dihasilkan  selama  berlangsungnya perkawinan  hingga  putusnya  perkawinan  baik  karena  cerai  mati  atau  cerai  hidup.  Harta bersama berbeda dengan harta bawaan.
Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengatur jika harta benda dalam perkawinan yang didapatkan  sepanjang  perkawinan  berlangsung  menjadi  harta  bersama  suami  dan  istri. Terhadap  harta  bersama  yang  dimiliki  tersebut,  suami  istri  mampu  melakukan  perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dapat dilakukan yakni pengalihan harta baik melalui penjualan atau hibah. Namun perbuatan tersebut memerlukan persetujuan kedua belah pihak.
UU  Perkawinan  menganut  asas  harta  bersama,  yang  diatur  dalam  pasal  35  UU Perkawinan. Segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Untuk itu apabila salah satu pihak hendak mengalihkan kepemilikan harta bersama, maka harus atas persetujuan dari kedua belah pihak. Sementara untuk harta bawaan, yaitu harta yang sudah dimiliki  oleh  suami  dan  istri  sebelum  pernikahan  terjadi,  juga  termasuk  harta  benda  yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
Mengenai  harta  bersama,  apabila  ingin  menyimpang  dari  prinsip  harta  benda perkawinan,  maka  pasangan  dapat  membuat  perjanjian  perkawinan  sebelum  perkawinan dilangsungkan. 9 Pihak  suami  istri  yang  menentukan  lain  dengan  perjanjian  perkawinan, penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. 10

## Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn
Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn. menyatakan batal Akta  Wasiat  Nomor  05  tanggal  12  Agustus  2017  yang  dibuat  oleh  Ny.  Tati  Nurwati,  S.H. selaku  Notaris  di  Jakarta  Utara  dan  menyatakan  batal  Akta  Keterangan  Hak  Waris  No.  09 tanggal  23  Juli  2018  yang  dibuat  oleh  Ny.  Tati  Nurwati,  S.H.  Notaris  di  Jakarta  Utara. Penggugat  dalam  perkara  ini  juga  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Medan  atau Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  menjatuhkan  putusan yaitu menyatakan seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Leman adalah harta bersama dan menyatakan Penggugat berhak atas ½ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum Leman, serta menetapkan para Ahli Waris yang sah dari Almarhum Leman dengan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Jika  ditelaah  lebih  dalam,  maka  inti  dari  permasalahan  perkara  ini  yaitu  menurut Penggugat  (istri  almarhum  Leman),  Akta  Wasiat  Nomor  05  tanggal  12  Agustus  2017 bertentangan  dengan  ketentuan  yang  berlaku  sehingga  harus  dibatalkan,  dan  Ny.  Cindy Chandra  yaitu  anak  angkat  dari  Penggugat  dan  almarhum  Leman,  berhak  mewarisi  harta peninggalan dari (Alm) Leman. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan membuat Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  bagaimana  kedudukan  atau hubungan hukum Ny. Cindy Chandra terhadap Penggugat dan almarhum Leman;
8 Wahyono  Darmabrata  dan  Surini  Ahlan  Sjarif, Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  Di  Indonesia, (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 11.
9 P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia , Cet 4 (Jakarta; Djambatan, 2009), hlm. 69.
10 Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , hlm. 102-103.

## JILPR
Journal of Indonesia Law & Policy Review _______________________________ 2715-498X
Untuk  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah  mengajukan bukti-bukti  surat  yang  telah  diberi  tanda  P-1  s/d  P-23,  dan  Penggugat  di  persidangan menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu adik-adik dari almarhum Leman. Sementara itu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, tidak memenuhi panggilan sidang, sehingga hanya Tergugat  III  yang  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil  bantahannya,  telah  pula mengajukan  bukti-bukti  surat  yang  telah  diberi  tanda  T.III-1  sampai  dengan  T.III-7C,  dan menghadirkan 2(dua) orang saksi.
Dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-7C pada pokoknya menerangkan benar Almarhum Leman semasa hidupnya ada membuat  Akta  Wasiat  Nomor  05  tanggal  12  Agustus  2017  yang  dibuat  oleh  Tergugat  IV terhadap harta harta yang ada dalam masa perkawinan Almarhum Leman dengan isterinya Tan Bie Tju yaitu Pengggugat sekarang. Sementara itu menurut keterangan saksi yaitu Antonius Sutarto dan Saksi Sudarti, mereka menerangkan kenal dan pernah bertemu dengan Almarhum Leman semasa hidupnya karena sering datang ke bengkel saksi di Jalan Puri Tunggal Nomor 43 Harjamukti, Cimanggis Kota Depok.
Selain  menerima  bukti  dan  saksi  dari  penggugat  dan  tergugat,  Majelis  Hakim  juga menghadirkan  ahli  untuk  didengar  keterangannya,  yaitu  Profesor  Dr.H.  Tan  Kamello, S.H.,M.S., (Guru Besar FH USU). Ahli pada pokoknya berpendapat jika Pewaris meninggal dan tidak dibuat perjanjian kawin sebelumnya maka terjadilah persatuan harta dan apabila akan dibuat Wasiat, maka harus dibuat daftar harta kekayaan dan jelas pembagian harta bersama seandainya suami atau isteri masih hidup, sehingga apabila Pewaris membuat Surat Wasiat kepada  Ahli  Waris  dengan  memasukkan  harta  bersama  yang  menjadi  hak  suami  atau  isteri maka dapat dikatakan Pewaris melanggar hak isteri (atau suami), sehingga Ahli Waris yang dilanggar haknya dapat mengajukan tuntutan pembatalan kepada Hakim;
Berdasarkan pertimbangan hakim, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 tentang kehendak (Alm) Leman memberikan hibah wasiat (legaat) atas seluruh harta harta peninggalan (Alm) Leman kepada istri Nyonya Tan Bie Tju sebesar 40% atau 2/5 (dua per lima) bagian, kepada ketiga orang anak Edison, Lilis Leman dan Verawati masing masing 20 % atau 1/5 (satu  per  lima)  bagian  tidak  tegas  memperhitungkan  adanya  percampuran  harta  antara Penggugat dengan (Alm) Leman sebagai harta pencarian bersama dengan isterinya Nyonya Tan Bie Tju yaitu Penggugat sekarang, padahal antara Almarhum Leman dengan Tan Bie Tju tidak ada dibuat “perjanjian kawin”.
Selain itu juga setelah pemeriksaan di persidangan, berdasarkan bukti P-10 (Penetapan Pengadilan Negeri Klas IB Binjai No. 186/Perd-Perm/1990/PNBJ tanggal 14 Agustus 1990 sebagaimana  tercantum  pada  Kutipan  Akta  Kelahiran  No.  30/CATPIL/1990  tanggal  30 Agustus 1990), Cindy Chandra (Turut Tergugat) adalah anak perempuan dari suami-isteri : Leman dan Tan Bie Tju (Penggugat), dimana Akta Kelahiran No. 30/CATPIL/1990 tanggal 30 Agustus 1990 tersebut tidak pernah dibatalkan, sehingga Cindy Chandra yaitu Turut Tergugat juga berhak mewarisi harta peninggalan dari (Alm) Leman;
Sementara itu Akta Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018 dibuat tidak berdasarkan dokumen hukum yang sah yang ada pada waktu itu, Akta Keterangan Hak waris hanya  dibuat  berdasarkan  Akta  Wasiat  Nomor  05  tanggal  12  Agustus  2017  yang  telah melanggar  legietime  portie  dari  masing  masing  Ahli  Waris  yang  ada,  sehingga  Akta Keterangan Hak Waris No. 09 dan Akta Wasiat Nomor 05 harus dibatalkan.
Disamping  fakta  fakta  di  atas  ternyata  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  I  dan Tergugat  II  telah  membuat  Kesepakatan  Perdamaian  yaitu  yang  dituangkan  dalan  Surat Kesepakatan  Perdamaian  antara  Ny.  Tan  Bie  Tju  dengan  Tuan  Edison  dan  Ny.  Verawati, tanggal 10 Agustus 2020, yang telah dilegalisasi oleh Wanda Lucia, S.H. Notaris di Medan

## JILPR
Journal of Indonesia Law & Policy Review _______________________________ 2715-498X
(vide  produk  bukti  P  –15)  yang  pada  pokoknya  mengakui  hak  dari  Penggugat  adalah  ½ (seperdua)  bagian  dari  seluruh  harta  bersama  yang  diperoleh  dalam  perkawinan  antara Penggugat  dengan  almarhum  Leman  dan  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  Majelis  Hakim untuk menentukan bagian hak waris dari masing masing Ahli Waris Almarhum Leman yaitu 1. Ny.tan Bie Tju, 2. Edison, 3. Verawati, 4. Lilis Leman, 5. Cindy Chandra sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku
Selanjutnya karena berdasarkan fakta fakta dipersidangan ternyata yang menjadi Ahli Waris yang sah dari Almarhum Leman adalah yaitu 1. Ny. Tan Bie Tju, 2. Edison, 3.  Verawati, 4. Lilis Leman, 5. Cindy Chandra, dan mereka adalah ahli waris golongan I maka, maka masing masing mendapat bagian yang sama, sehingga masing masing mendapat bagian sebesar 1/5 (seperlima) bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suami Penggugat atau orang tua dari Para Tergugat dan Turut Tergugat.
Pertimbangan  majelis  hakim  dalam  perkara  ini  sudah  tepat  mengingat  bahwa  yang menjadi inti permasalahan perkara ini merupakan akta wasiat yang menjadi dasar pembuatan akta keterangan hak waris, dimana objek akta wasiat tersebut merupakan harta bersama yang belum dibagi, maka guna jelas pembagian harta, dan tidak menciderai legitieme portie bagian tiap ahli waris, maka perlu ada penegasan bahwa harta yang ada merupakan harta bersama yang belum dibagi. Oleh karena itu agar Penggugat dapat memperoleh hak secara sempurna terhadap harta  bersama  yang  belum  dibagi,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa Penggugat berhak atas ½ (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Almarhum  Leman.  Menyatakan  batal  Akta  Wasiat Nomor 05 tanggal 12 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tergugat–IV cq Ny. Tati Nurwati, S.H. selaku Notaris di Jakarta Utara, menytakan batal Akta Keterangan Hak Waris No. 09 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat oleh Tergugat- IV Cq Ny. Tati Nurwati, S.H. Notaris di Jakarta Utara;

## Akibat Hukum dibatalkannya Akta Wasiat
Dalam  wasiat  tidak  mengenal  asas  eksekusi  pelaksanaan  wasiat,  atau  asas  harus dilaksanakannya wasiat, beberapa unsur yang dapat dijadikan asas dalam wasiat yang dipahami saat  ini  adalah  tentang:  kecakapan,  ada  pewasiat,  ada  penerima  wasiat,  ada  barang  yang diwasiatkan, ada pernyataan, ada saksi, ada batasan wasiat, batalnya wasiat. Jadi terhadap suatu wasiat  yang  telah  dibuat  ada  sebuah  kemungkinan  untuk  tidak  dilakukan/eksekusi  karena penerima  wasiat  (baik  sendiri  atau  bersama-sama)  sengaja  tidak  mau  mengeksekusi  suatu wasiat.
Terhadap  keinginan  untuk  tidak  mengeksekusi  wasiat,  dapat  juga  menimbulkan sengketa  wasiat  di  kemudian  hari,  dengan  konsekuensi  sengketa  itu  dibawa  ke  ranah pengadilan. Setelah pemeriksaan di pengadilan, wasiat itu dapat saja dibatalkan oleh hakim karena adanya suatu sengketa. Oleh karena tu, kedudukan dari wasiat ini dapat saja dikalahkan oleh kedudukan hukum waris, padahal wasiat adalah bagian dari kajian hukum waris.
Pengadilan  mempunyai  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  sesuai dengan kompetensinya. Dalam perkara ini, Pengadilan Medan menjadi tempat dimohonkannya sengketa akta wasiat. Dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn Akta Wasiat Nomor 05 dan  Akta  Keterangan  Hak  Waris  No.  09  dibatalkan,  oleh  karena  itu  wasiat  tidak  dapat dilaksanakan. Terhadap perkara tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa harta benda yang menjadi objek waris, merupakan harta bersama yang harus dibagi dua terlebih dahulu dengan istri almarhum, lalu kemudian dibagikan kepada masing-masing para ahli waris sebagai harta warisan.  Pada  konteks  ini,  seharusnya  para  penerima  wasiat  sekaligus  para  ahli  waris sesungguhnya  tinggal  melaksanakan  atau  mengeksekusi  wasiat,  namun  wasiat  tersebut kemudian tidak dapat dieksekusi, sehingga menimbulkan sengketa bagi mereka.
Akibat  hukum  dikabulkannya  gugatan  pembatalan  Akta  Wasiat  Nomor  05  dan  Akta Keterangan Hak Waris No. 09 dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn. ditinjau dari

## JILPR
Journal of Indonesia Law & Policy Review _______________________________ 2715-498X
sisi pihak penggugat adalah adanya kepastian hukum bagian harta bersama dan bagian waris dari setiap ahli waris almarhum Leman. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Aristoteles  sebagai  asas  tujuan  dari  hukum  yang  menghendaki  keadilan.  Menurut  teori  ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak Ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk  terlaksananya  hal  tersebut,  maka  menurut  teori  ini  hukum  harus  memuat peraturan/ketentuan umum yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. 11
Implikasi  hukum  dari  pembatalan  akta  wasiat  yang  dibatalkan  oleh  putusan  hakim menyebabkan hilangnya kekuatan mengikat akta terhadap para pihak. Akta tersebut tidak lagi mengikat  terkait  pembagian  harta  antar  ahli  waris,  namun  yang  berlaku  adalah  keputusan pengadilan yang berdasarkan hukum waris.
Akibat hukum bagi Pihak Tergugat adalah menerima pembagian waris sesuai dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada ketentuan hukum waris. Begitu juga dengan Turut Tergugat,  yang  semula  menjadi  turut  tergugat  kini  menjadi  pihak  dalam  pembagian  waris, dengan kata lain menjadi ahli waris dari almarhum Leman.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pertimbangan  hakim Pengadilan  Negeri  Medan  yang  mengabulkan  gugatan  mengenai  harta  bersama  dan membatalkan Akta Wasiat Nomor 05 dan Akta Keterangan Hak Waris No. 09, dasar gugatan yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  tidak  melawan  hukum. Sesuai  dengan  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  serta  keterangan  saksi  Majelis  Hakim menyatakan  bahwa  objek  dalam  akta  wasiat  merupakan  harta  bersama  yang  belum  dibagi, sehingga  Penggugat  berhak  atas  ½  (setengah)  harta  bersama  dan  para  ahli  waris  mendapat bagian masing-masing 1/5 (seperlima) bagian. Akibat hukum dibatalkannya Akta Wasiat yang objeknya  merupakan  harta  bersama  yang  belum  dibagi  dalam  Putusan  Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN.Mdn  ditinjau  dari  sisi  pihak  penggugat  adalah  adanya  kepastian  hukum bagian harta bersama dan bagian waris dari setiap ahli waris almarhum Leman. Sementara itu akibat hukum bagi Pihak Tergugat adalah adalah menerima pembagian waris sesuai dengan putusan pengadilan yang didasarkan pada hukum waris. Begitu juga dengan Turut Tergugat, yang semula menjadi turut tergugat kini menjadi pihak dalam pembagian waris, dengan kata lain menjadi ahli waris dari almarhum Leman.

## REFERENSI
Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , Cet. II. Bandung, PT. Refika Aditama,
2013.
Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta, Rineka Cipta, 2004. Andasasmita  Komar  “ Notaris  III  Hukum  Harta  Perkawinan  dan  Waris” ,  Ikatan  Notariat Indonesia, Jawa Barat, 1991.
Darmabrata  Wahyono  dan  Surini  Ahlan  Sjarif, Hukum  Perkawinan  dan  Keluarga  Di Indonesia, Jakarta, Rizkita, 2015. Harahap  M.  Yahya, Hukum  Acara  Perdata,  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti. 2001.
Kadir Muhammad, Abdul. Hukum Perdata Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
11 Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, hlm. 44.

## JILPR
Journal of Indonesia Law & Policy Review _______________________________ 2715-498X
P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia , Cet 4 Jakarta; Djambatan, 2009. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta, Intermasa, 2003.
Sarwono, Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.