## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SAWAHLUNTO

## Danu Aryadi
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: aryadidanu@yahoo.com

## ABSTRACT
The  crime  of  misuse  of  three  kilogram  LPG  gas  that  occurred  in  the  Sawahlunto  district police jurisdiction, as in the police report LP/2/SPKT-A/2018/Res Swl, this crime includes the misuse  of  three  kilogram  LPG  in  the  case  of  abuse  in  the  field  of  supply  and  distribution  . Although  this  matter  has  been  regulated  in  the  legislation  namely  Law  No.  22  of  2001 concerning  Oil  and  Gas,  Minister  of  Energy  and  Mineral  Resources  Regulation  No.  26  of 2009  concerning  the  Provision  and  Distribution  of  Liquefied  Petroleum  Gas,  3  Kilogram Republic  of  Indonesia  Presidential  Regulation  Number  104  of  2007  concerning  Provision, Distribution  and  Pricing  of  Liquefied  Petroleum  Gas  3  Kilograms.  As  for  the  unlawful  act taking place in the Sawahlunto area, the law enforcement of the perpetrators of the abuse of the three kilogram LPG is handled by the Sawahlunto Regional Police Criminal Unit .
Keywords: Investigation , Abuse, Elpiji Gas Subsidized

## ABSTRAK
Kejahatan penyalahgunaan gas LPG tiga kilogram yang terjadi di wilayah hukum kepolisian kabupaten  Sawahlunto,  seperti  dalam  laporan  polisi  LP/2/SPKT-A/2018/Res  Swl,  kejahatan ini  termasuk  penyalahgunaan  tiga  kilogram  LPG  dalam  kasus  penyalahgunaan  di  bidang penawaran dan distribusi. Meskipun hal ini telah diatur dalam undang-undang yaitu UU No. 22  tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  No.  26  tahun  2009  tentang  Penyediaan  dan  Distribusi  Gas  Bumi  Cair,  3  Kilogram Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  104  tahun  2007  tentang  Penyediaan, Distribusi, dan Penetapan Harga  Gas Minyak Cair 3 Kilogram. Adapun tindakan melanggar hukum  yang  terjadi  di  daerah  Sawahlunto,  penegakan  hukum  pelaku  pelecehan  LPG  tiga kilogram ditangani oleh Unit Kriminal Kepolisian Daerah Sawahlunto.
Kata Kunci: Investigasi, Penyalahgunaan, Elpiji Gas Bersubsidi

## PENDAHULUAN
Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai  oleh  negara  serta  merupakan  komoditas  vital  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  dan  mempunyai  peranan  penting  dalam  perekonomian  nasional  sehingga pengelolaannya  harus  dapat  secara  maksimal  memberikan  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat.  Dalam  kegiatan  usaha  minyak  dan  gas  bumi  mempunyai  peranan  penting  dalam
memberikan  nilai  tambah  secara  nyata  kepada  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang meningkat dan berkelanjutan.
Sistem  Ketahanan  Energi  mengamanatkan  bahwa  kita  harus  mempunyai kemampuan  untuk  merespon  dinamika,  sehingga  ketika  ada  sumber  daya  minyak  yang berkurang  maka  sumber  daya  yang  lain  harus  dikembangkan,  pengaruh  perubahan  energi global  yang  mengisyaratkan  harus  dimulai  energi  bersih  dan  kemandirian  untuk  menjamin ketersediaan  energi,  dimana  dari  Sabang  sampai  Merauke  semua  warga  negara  berhak mendapatkan bahan bakar dalam memenuhi kehidupannya. 1
Gas  alam  sering  juga  disebut  sebagai  gas  bumi  atau  gas  rawa,  adalah  bahan  bakar fosil  berbentuk  gas  yang  terutama  terdiri  dari  metana  (CH4).  Metana  dapat  ditemukan  di ladang minyak, ladang gas bumi dan juga tambang batu bara. Ketika gas  yang kaya dengan metana  diproduksi  melalui  pembusukan  oleh  bakteri anaerobik dari  bahan-bahan  organik selain dari fosil, maka ia disebut biogas.
Sumber  biogas  dapat  ditemukan  di  rawa-rawa,  tempat  pembuangan  akhir sampah.Gas  elpiji  merupakan  bahan  bakar  yang  telah  banyak  digunakan  oleh  masyarakat. Penggunaannya berawal dari Kebijakan Pemerintah Pada Tahun 2007, yaitu tentang konversi penggunaan  minyak  tanah  ke  gas  elpiji (Liquid  Petroleum  Gas) yang  selanjutnya  disebut elpiji.  Kebijakan  ini  berangkat  dari  upaya  pemerintah  dalam  menghemat  APBN  dan mengingat cadangan minyak bumi yang menipis.
Liquified Petroleum Gas (LPG) diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968, ada beberapa varian kemasan Liquified Petroleum Gas (elpiji), yaitu dalam kemasannya dimana terdapat  kemasan  3  kg,  12  kg,  16  kg,  50  kg.  Keberadaan  tiga  varian  ini  membawa  dampak signifikan, hal ini antara lain dipicu terjadinya  perpindahan konsumsi dari konsumen LPG 12 kg dan 50 kg, ke LPG 3 kg yang didorong oleh fakta bahwa antar ketiga varian LPG tersebut dapat bersubstitusi  satu dengan yang lain dengan proses yang sangat mudah.
Gas  Elpiji  3  kilogram  itu  sendiri  yang  merupakan  elpiji  yang  bersubsidi  dan dikategorikan sebagai elpiji tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka (9) Peraturan Menteri  ESDM  Nomor  26  Tahun  2009  tentang  Penyediaan  dan  Pendistribusian Liquefied Petroleum  Gas ,  yang  berbunyi:  “elpiji  Tertentu adalah  elpiji  yang  merupakan  bahan  bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna atau penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masih harus diberikan subsidi”.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analistis , 2 yaitu penelitian  yang  memberikan  gambaran  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan Gas  Elpiji  Tiga  Kilogram  Oleh  Penyidik  Polres  Sawahlunto.Pendekatan  utama  yang digunakan  dalam  penelitan  ini  adalah  pendekatan  secara yuridis  normatif dan  di  dukung dengan  pendekatan  secara yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  normatif,  dilakukan  dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat  dalam  penelitian  ini.  Sedangkan  pendekatan yuridis  empiris ,  dilakukan  dengan melakukan  penelitian  lapangan  untuk  melihat  bekerja  aturan-aturan  hukum  tersebut  dalam prakteknya di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
2 Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Tesis, Universitas Ekasakti, Padang, 2017, hlm. 6
data primer yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang kumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dan  wawancara.  Data  tersebut  kemudian  di  analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penyidikan  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Gas  Elpiji  Bersubsidi  Pada  Satuan Reserse Kriminal Polres Sawahlunto
Proses  awal  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak  pidana  yakni  dimulai  dengan penyelidikan,  penyidikan,  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum,  pemeriksaan  dipersidangan dan  pembuktian.  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  ini  berpijak  pada  hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa undang-undang tersebut merupakan produk  dari  badan  legislatif  bersama  eksekutif,  dan  isi  dari  undang-undang  tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Berdasarkan  Analisa  Kasus  yang  telah  diuraikan  tentang  penyalahgunaan  gas elpiji bersubsisidi 3 kilo gram terdapat petunjuk adanya tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan  dan  atau  niaga  gas  elpiji  3  kilo  gram  yang  disubsidi  pemerintah  yang dilakukan  oleh  tersangka  Yulisman  Pgl.  YUL  karena  terpenuhinya  unsur-unsur sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  55 juncto Pasal  53  huruf  (d)  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai berikut :
1. Setiap orang.
Unsur ini telah terpenuhi, berdasarkan keterangan para saksi, ditambahkan dengan keterangan  tersangka  Yulisman  Pgl.  YUL,  maka  sebagai  subjek  hukum  yang  dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah yulisman Pgl. YUL, Tempat/tanggal lahir Padang  pada  tanggal  04  Juli  1970,  Umur  44  Tahun,  Suku  Caniago  /  Minang,  Pekerjaan Swasta  (Direktur  Utama  PT.  Sumber  Daya  Prima),  Agama  Islam,  Kebangsaan  Indonesia, Alamat  Cindakir  RT/RW  003/003  Kelurahan  Teluk  Kabung  Utara  Kecamatan  Bungus Teluk  Kabung  Kota  Padang,  alamat  sekarang  di  perumahan  Green  Mutiara  Kelurahan Cengkeh Kecamatan Rimbo Data Kota Padang.

## 2. Menyalahgunakan pengangkutan.
Unsur  ini  telah  terpenuhi,  bahwa  pada  Sabtu  tanggal  20  April  2017  sekira  pukul 01.00  Wib  di  Desa  Santur  Kecamatan  Barangin  Kota  Sawahlunto  telah  terjadi  tindak pidana  penyalahgunaan  pengangkutan  dan/atau  niaga  elpiji  3  kilogram  yang  disubsidi pemerintah  dengan  menggunakan  kendaraan  merk  MITSUBISHI,  type  FM517HS  (4X2) M/T, Jenis Mobil  Barang, mengangkutabung gas elpiji 3 kg sebanyak 200 tabung, dimana Tersangka Yulisman Pgl. YUL selaku pemilik PT. Sumber Daya Prima tempat kendaraan dan  BBM  tersebut  berasal,  mengeluarkan  atau  menerbitkan  surat-surat/dokumen  berupa Surat  Pengantar  Pengiriman  berlogo  Pertamina  dan  Surat  Jalan  dari  PT.  Sumber  Daya Prima  yang  diterima/dikuasai  oleh  Jendriadi  Sulaiman  Pgl.  JEN  sebagai  Sopir  dari kendaraan  tersebut  dimana  surat-surat/dokumen  berupa  Surat  Pengantar  Pengiriman berlogo  Pertamina  tersebut    tidak  ada  dikeluarkan  atau  diterbitkan  oleh  PT.  Prizaco Gasindo  sebagai  yang  berhak  mengeluarkan  surat-surat/dokumen  tersebut  sesuai  dengan keterangan  saksi  dari  PT.  Prizaco  Gasindo,  yang  beralamatkan  di  Kav.  NS-3  Kawasan Industri,  Padang  Desa  Karang  Tengah,  Kec.  Batang  Anai,  kab.  Padang  Pariaman, tentang
Surat Pengantar Pengiriman berlogo Pertamina yang dibawa oleh Jendriadi Sulaiman Pgl. JEN  dalam  mengangkut  tabung  gas  lepiji  bersubsidi  3  kg  tersebut  adalah  palsu  karena setelah dilakukan pengecekan pada sistem yang terdapat di PT. Prizaco Gasindo, kendaraan merk  MITSUBISHI,  type  FM517HS  (4X2)  M/T,  Jenis  Mobil  Barang,  Model  Tangki Nomor  Polisi  BA  8008  BU  warna  biru  Kombinasi  milik  PT.  Sumber  Daya  Prima  pada tanggal 19 April 2017 tidak ada melakukan pengambilan elpiji 3 kilo gram ke PT. Prizaco Gasindo sesuai dengan keterangan staff yang sebagai saksi dari PT. Prizaco Gasindo.

## 3. Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah.
Unsur  ini  telah  terpenuhi,  dimana  PT.  Sumber  Daya  Prima  milik  tersangka Yulisman Pgl. YUL mengangkut untuk menjual gas elpiji 3 kg sebanyak lebih kurang 200 tabung  ke  CV.  Tahiti  akan  tetapi  di  Surat  Jalan  tertulis  PT.  Yatikol,  dimana  keterangan saksi dan tersangka bahwa tabung gas elpiji 3 kilogram sebanyak 200 unit tabung tersebut berasal dari PT. Prizaco Gasindo. Dimana jenis tabung elpiji 3 kilogram, telah dinyatakan sebagai elpiji jenis tertentu atau bahan bakar bersubsidi aoleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan,  sebagaiamana  di  atur  dalam  Pasal  1  Angka  (2)  Peraturan  Bersama Menteri  Dalam  Negeri  Dan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  Tentang Pelaksanaan  Pembinaan  Dan  Pengawasan  Pendistribusian  Tertutup Liquified  Petroleum Gas Tertentu 01 Daerah, yang menyatakan bahwa LPG Tertentu Adalah LPG Tabung 3 Kg Yang  Merupakan  Bahan  Bakar  Yang  Mempunyai  Kekhususan  Karena  Kondisi  Tertentu Seperti Pengguna/Penggunaannya, Kemasannya, Volume Dan/Atau Harganya Yang Masih Harus Diberikan Subsidi.

## 4. Tanpa izin usaha niaga.
Unsur  ini  telah  terpenuhi,  dimana  PT.  Sumber  Daya  Prima  milik  tersangka Yulisman  Pgl.  YUL  mengangkut  untuk  menjual  gas  elpiji  bersubsidi  sebanyak  200  unit tabung  ke  CV.  Tahiti  akan  tetapi  di  Surat  Jalan  tertulis  PT.  YATIKOL  sedangkan  PT. Sumber Daya Prima milik tersangka Yulisman Pgl. YUL tidak memiliki izin usaha niaga, sesuai  dengan  keterangan  saksi  dari  PT.  Prizaco  Gasindo  dengan  Jabatan  Jr.  Sales Excekutive  yang  bertugas  dan  bertanggung  terhadap  penyaluran  gas  elpiji  menyatakan bahwa  PT.  Sumber  Daya  Prima  milik  tersangka  Yulisman  Pgl.  YUL  tidak  memiliki  izin untuk melakukan niaga gas elpiji baik subsidi maupun non subsidi, izin yang dimiliki oleh PT.  Sumber  Daya  Prima  milik  tersangka  Yulisman  Pgl.  YUL  adalah  sebagai  Jasa Pengangkutan BBM Non Subsidi.
Berdasarkan  pembahasan  terhadap  Fakta-fakta/bukti  dalam  analisa  kasus  dan analisa yuridis tersebut maka terhadap tersangka YULISMAN Pgl. YUL patut diduga keras telah  melakukan  perbuatan  menyalahgunakan  pengangkutan  dan/atau  niaga  elpiji  3 kilogram  yang  disubsidi  pemerintah.  Oleh  karena  itu  tersangka  dapat  disangkakan  telah melakukan  perbuatan  menyalahgunakan  pengangkutan  dan/atau  niaga  elpiji  3  kilogram yang  disubsidi  pemerintah,  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  55 juncto Pasal  53 Huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Dalam penanganan perkara penyalahgunaan elpiji 3 kilogram yang di tangani oleh satuan reserse kriminal Polres Sawahlunto, dimana telah mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana.  Dimana  dalam melaksanakan  tugas  penegakan  hukum,  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
mempunyai  tugas,  fungsi,  dan  wewenang  di  bidang  penyidikan  tindak  pidana,  yang dilaksanakan  secara  profesional, transparan,  dan  akuntabel  terhadap  setiap  perkara  pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.
Manajemen  Penyidikan  adalah  serangkaian  kegiatan  penyidikan  yang  meliputi perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  pengendalian  dalam  segala aspek  yang  terkait  guna  memproses  suatu  tindak  pidana.  Sehingga  mendapatkan  hasil sesuai  tujuan  dan  efisiensi  kinerja  penyidik,  dan  dalam  penanganan  tindak  pidana penyalahgunaan  elpiji  gas  3  kilogram  telah  melalui  tahapan-tahapan  sebagaimana  di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mana meliputi:
a. Penyelidikan  yang  di  lakukan  satreskrim  polres  sawahlunto  telah  melakukan pengintaian terhadap tempat penyimpanan tabung gas;
b. Penyidik telah melakukan pencegatan dan penangkapan terhadap pemilik dan sopir dari mobil  truck  yang  membawa  tabung  dan  gas  elpiji  yang  bersubsidi  tanpa  di  lengkapi dokumen yang sah tersebut;
c. Penyidikan yang mana telah memeriksa tersangka, saksi, mendapatkan keterangan ahli hingga menyita barang bukti berupa dokumen palsu dan unit kendaraan yang digunakan dalam melancarkan tindak pidana penyalahgunaan gas elpiji 3 kilogram.
d. Penahanan  juga  di  lakukan  oleh  penyidik  sebab  dalam  perkara  tersebut  penyidik berpendapat  bahwa  harus  dilakukan  penahanan  terhadap  pelaku  mengingat  di  duga dapat  memutus  jaringan  kejahatan,  menghilangkan  barang  bukti  dan  di  kawatirkan Tersangka akan melarikan diri.
B. Kendala  Yang  Ditemui  Oleh  Penyidik  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Gas Elpiji Tiga Kilogram Oleh Penyidik Polres Sawahlunto.
Berdasarkan  data  dilapangan  bahwa  selama  ini  pihak  kepolisian  telah melakukan  penanganan  terhadap  tindak  pidana  penyalahangunaan  gas  elpiji  3kg.  Pihak satuan  Kasat  Reskrim  Sawahlunto  telah  melakukan  penangkapan  terhadap  pelaku penyalahgunaan gas elpiji, namun di dalam penanganan kasus ini pihak penyidikan masih mengalami berbagai kendala dalam mencari informasi yang diperoleh baik dari tersangka maupun  dari  saksi  yang  ada  di  lapangan.  Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  Narasumber mengungkapkan  bahwa  dalam  penanganan  kasus  ada  kendala  atau  maslah  yang  timbul dalam proses penyidikan, hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan penyidikan yang  dilakukan  oleh  penyidik  Polri  terhadap  tindak  pidana  itu  bagaikan  sebuah  pabrik yang  harus  tetap  beroperasi  yang  dengan  segala  dayanya  pabrik  itu  berusaha  sendiri melakukan pencarian bahan yang bisa diproduksi, memilah-milah bahan yang akan bisa diproduksi, mengolah atau mengolah bahan yang akan diproduksi. 3
Meskipun  dengan  biaya  atau  cost  yang  sangat  tidak  mencukupi  namun  harus jadi  dan  harus  siap  terjual  kepasaran  umum  yaitu  kejaksaan,  pengadilan,  dan  bahkan terhadap  penasihat  hukum,  tersangka  ataupun  terdakwa  bila  diperlukan.  Tindakan  ini tidak semua orang dapat melakukannya walaupun tidak perlu dipungkiri kadang-kadang terbesit  kabar  yang  tidak  benar,  tetapi  saat  ini  sudah  sangat  berbeda,  karena  didalam lembaga internal kepolisian sendiri ada badan pengawas yang tidak bisa dajak kompromi
3 . Wawancara dengan Iptu Syaiful Anwar, anggota KasatReskrim Polres Sawahlunto, Senin 25-02-2019, di Sawahlunto .
apabila ada kesalahan anggota, dan harus diproses secara internal. Dilain pihak penyidik juga  harus  menanggungbiaya  yang  tidak  diperlukan  contohnya,  tidak  jarang  penyidik harus digugat diperadilan perdata, sementara untuk peradilan perdata tidak ada anggaran untuk itu khususnya buat penyidik.
Permasalahan  ketika  proses  hukum  formil  itu  dioperasionalkan,  serta  hukum materil  itu  diaplikasikan  dalam  penanganan  perkara,  aplikasi  hukum  formil  itu  dimulai dari  pemanggilan,  pemeriksaan,  penangkapan,  penyitaan,  penggeledahan,  penahanan lanjutan, dan mengungkap kebutuhan materilnya. Mengungkap kebutuhan hukum materil tersebut misalnya pembuktian, kecermatan, dan ketelitian dalam pembuatan berita acara yang akan mempengaruhi kualitas pembuktian perkara itu sendiri .
Selanjutnya  kendala  yang utama  dalam  penyidikan  tindak  pidana penyalahgunaan gas elpiji 3 kilogram dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Peraturan  perundang-undangan  terkait  khusus  tentang  peruntukan  gas  elpiji  3 kilogram  masih  belum rigid. Sehingga  penyidik  hanya  dapat  menjangkau penyalahgunaan  pengangkutan  saja.  Sebab  di  dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  104  Tahun  2007  Tentang  Penyediaan,  Pendistribusian  Dan Penetapan  Harga Liquefied  Petroleum  Gas Tabung  3  Kilogram,  pada  Pasal  3 menyebutkan  bahwa  :  “Penyediaan  dan  pendistribusian  LPG  Tabung  3  Kg  hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro “.Dalam hal definisi rumah tangga belum  di  buat  klasifikasi  yang  jelas  sehingga  penggunaan  elpiji  3  kilogram  belum tepat penggunaan dan pemanfaatannya;
2. Banyaknya pihak dalam kejahatan penyalahgunaan elpiji 3 kilogram, sehingga proses pengungkapan kerap terhenti pada pelaku pengangkutannya saja.
3. Tidak dapatnya penyidik menjadikan Pemilik Restoran Sebagai pengguna Gas elpiji 3 kilogram  sebagai  tersangka  di  karenakan  tidak  cukup  bukti  yang  menjerat  para pemilik  restoran  dan  saat  di  lakukan  pemeriksaan  terhadap  restoran  tidak  di  dapati tabung  elpiji  3  kilogram  atau  barang  bukti  lain  yang  membuat  si  pemilik  restoran menjadi  tersangka  dalam  hal  penyalah  gunaan  gas  elpiji  3  kilogram  yang  di  selidiki oleh Polres Sawahlunto.
4. Tidak dapatnya penyidik memanggil, menghadirkan dan membawa saksi dari pemilik Restoran yang di curigai akan menerima gas elpiji 3 kilogram tersebut dari tersangka di karenakan Saksi yang di maksud tidak ada di tempat dan tidak pernah terlihat lagi semenjak penagkapan terhadap Yulisman tersebut di lakukan.
5. Tidak  dapatnya  Penyidik  menjadikan  Pemilik  (Asal  mula)  gas  elpiji  3  kilogram tersebut  sebagai  tersangka  di  karenakan  tersangka  bungkam  dan  enggan  mengatakan dari  mana  asal  gas  elpiji  3  kilogram  yang  di  ambil  dari  Provinsi  Jambi  tersebut  di dapat dan siapa yang menjual kepada para tersangka, dan saat di lakukan Berita Acara Pemeriksaan  terhadap  tersangka  keterangan  tersangka  juga  sering  berubah-ubah mengenai siapa pemilik dari gas elpiji 3 kilogram tersebut.
6. Berkas perkara dari perkara tersebut di jadikan dua berkas / di Split di karenakan satu orang  tersangka  hanyalah  sopir  dan  dapat  di  jadikan  saksi  dari  tersangka  lain  dan  di lakukan  karena  kurangnya  saksi  dari  perkara  tersebut.Pihak  penyidik  harus mendatangkan terlebih dahulu saksi ahli atau bahkan harus menyusul ke kantor saksi ahli  terkait  baik  dari  pihak  pertamina  maupun  pihak  lain  yang  mana  membutuhkan
waktu dan biaya mengingat wilayah sawahlunto jauh dari keberadaan para ahli untuk dapat  dimintai  keterangannya  di  samping  itu  proses  tersebut  membutuhkan  banyak waktu  sehingga  mempengaruhi  waktu  pengungkapan  tindak  pidana  penyalahgunaan elpiji 3 kilogram.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penyidikan  penyalahgunaan  gas  elpiji  bersubsidi  gas  3  kg  yang  dilakukan  oleh Reserse  Kriminal  Polres  Sawahlunto  Dalam  Kasus  Laporan  Polisi  No:  LP/2/SPKT- A/2018/Polres Sawahlunto, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut dalam analisa kasus dan analisa yuridis tersebut maka terhadap tersangka Yulisman Pgl. YUL patut diduga keras  telah  melakukan  perbuatan  menyalahgunakan  pengangkutan  dan/atau  niaga  bahan bakar  minyak  yang  disubsidi  pemerintah  yang  mana  telah  terlebih  dahulu  di  lakukan pengintaian  terhadap  tersangka  oleh  Penyidik.  Penyidik  juga  mengamankan  dokumen- dokumen palsu yang di bawa oleh tersangka, memeriksa beberapa orang saksi baik dari orang umum,  saksi  ahli  maupun  dari  anggota  di  lapangan  yang  melakukan  penangkapan.  Oleh karena  itu  tersangka  dapat  disangkakan  telah  melakukan  perbuatan  menyalahgunakan pengangkutan  dan/atau  niaga  bahan  bakar  minyak  yang  disubsidi  pemerintah,  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  55 jo Pasal  53  huruf  d  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk  tersangka  di  lakukan  penahanan  oleh  penyidik  mengingat  di  duga  dapat  memutus jaringan kejahatan, menghilangkan barang bukti dan di kawatirkan tersangka melarikan diri.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Penyidik  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Penyalahgunaan  Gas  Elpiji  Tiga  Kilogram  Oleh  Penyidik  Polres  Sawahlunto  adalah  pihak penyidik  harus  mendatangkan  terlebih  dahulu  saksi  ahli  terkait  baik  dari  pihak  pertamina maupun pihak lain yang mana membutuhkan waktu dan biaya mengingat wilayah sawahlunto jauh  dari  keberadaan  para  ahli  untuk  dapat  dimintai  keterangannya  di  samping  itu  proses tersebut  membutuhkan  banyak  waktu  sehingga  mempengaruhi  waktu  pengungkapan  tindak pidana  penyalahgunaan  elpiji  3  kilogram,  Tidak  dapatnya  penyidik  menjadikan  Pemilik Restoran Sebagai pengguna Gas elpiji 3 kilogram sebagai tersangka di karenakan tidak cukup bukti yang menjerat para pemilik restoran dan saat di lakukan pemeriksaan terhadap restoran tidak  di  dapati  tabung  elpiji  3  kilogram  atau  barang  bukti  lain  yang  membuat  si  pemilik restoran menjadi tersangka dalam hal penyalah gunaan gas elpiji 3 kilogram yang di selidiki oleh  Polres  Sawahlunto,  sulitnya  mencari  saksi  dalam  tindak  pidana  dan  bungkamnya  para tersangka  yang  melindung-lindungi  asal  mula  dari  gas  elpiji  bersubsidi  tersebut  maupun berkas perkara yang harus di split dikarenakan satu orang tersangka hanyalah sopir dan dapat di jadikan sebagai saksi dalam perkara lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pengadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia . Kementerian Agama RI, 2012.
C.S.T. Kansil, Christine C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum , Cet. ke 3, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5. Cakrawal Publishing , Jakarta, 2009.
Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan, Himpunan  Karya  Tentang  Hukum  jaminan ,  Liberty, Yogyakarta, 1982.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok pokok Hukum Jaminan dan Jaminan perorangan , Liberty, Yogyakarta, 2007.
Sutan Remi Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan . Pustaka Ulama Grafiti, Jakarta, 1999,