Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(02), 2021, 577-586
Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto
Syarif Hidayat 1*) ,  Makhrus 2) 1,2 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto *Email korespondensi: syaqifhidayat1@gmail.com

## Abstract
This article aims to determine the role of the Micro Waqf Bank in the economic empowerment of the community in Purwokerto by optimizing the management of productive waqf. This type of research is qualitative descriptive with  data  collection techniques of  interviews,  observation,  and  documentation. Data  analysis  was  carried out through  synchronization  between  the  research  data and  the  theory  that  would support  the  conclusions  of  this study. The results of this study indicate that the role of community economic empowerment carried out by BWM Amanah  Berkah  Nusantara  is  through  the  provision  of  micro-business  financing  to  poor  people  who  have businesses or people who intend to have a business. The financing is given at a predetermined nominal according to the business priority scale and without the use of collateral. Communities who receive financial assistance are provided assistance in developing religious businesses and guidance, so that empowerment activities can have an economic and spiritual impact.

## Keywords : Bank, Waqf, Community Empowerment
Saran  sitasi :  Hidayat,  S.,  &  Makhrus.  (2021).  Peranan  Bank  Wakaf  Mikro  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat di
Purwokerto. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (02), 577-586.
doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2249

## 1. PENDAHULUAN
Pengelolaan wakaf di Indonesia secara regulatif telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf,  dalam  undang-undang  tersebut menyebutkan  bahwa  wakaf  merupakan  perbuatan hukum  wakif  (orang  yang  berwakaf)  untuk memisahkan  dan  atau  menyerahkan  sebagian  harta benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya  guna  kepentingan  ibadah  dan  atau kesejahteraan umum menurut syariah, selain itu dalam undang-undang  ini  membagi  harta  benda  wakaf menjadi  dua,  yaitu  harta  benda  wakaf  bergerak  dan tidak bergerak. Salah satu harta benda wakaf bergerak adalah berupa uang atau yang dikenal dengan wakaf uang,  pada  masa  sekarang  ini  wakaf  uang  menjadi salah  satu  alternatif  bagi  masyarakat  yang  ingin mewakafkan  hartanya  namun  tidak  memiliki  harta dalam  jumlah  yang  besar  seperti  tanah  ataupun bangunan.
Adanya  wakaf  uang  membuat  masyarakat semakin mudah dalam beramal, selain mudah manfaat wakaf  uang  juga  sangat  besar  dalam  memajukan ekonomi  umat,  karena  wakaf  uang  tidak  hanya terfokus  pada  pendirian  sarana  dan  prasarana  ibadah saja namun juga dapat difungsikan untuk pemberdayaan umat atau yang dikenal dengan istilah wakaf  produktif.  Pada  tahun  2017  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  menginisiasi  pembentukan  Bank Wakaf  Mikro  (BWM),  Bank  Wakaf    Mikro merupakan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LKMS)  yang memiliki izin  dari  OJK,  konsep  Bank Wakaf  Mikro  adalah  memberikan  pembiayaan  bagi masyarakat  yang  belum  memiliki  akses  terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan.
Kehadiran Bank Wakaf Mikro ini menjadi salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistika  (BPS) Kabupaten  Banyumas  menyebutkan  bahwa  angka kemiskinan  di  Banyumas  mengalami  penurunan
setiap  tahunnya,  pada  tahun  2017  jumlah  penduduk miskin  di  Kabupaten  Banyumas  28.390.000  jiwa, tahun 2018 22.620.000 jiwa, dan tahun 2019 sebanyak 21.165.000  jiwa.  Maka,  dengan  berdirinya  Bank Wakaf  Mikro  di  Purwokerto  diharapkan  mampu membantu  menekan  angka  kemiskinan  yang  ada, selain  itu  keberadaan  Bank  Wakaf  Mikro  juga diharapkan  dapat  meminimalisir  ketergatungan masyarakat  terhadap  pinjaman  berbunga  yang ditawarkan oleh rentenir.
Peranan  Bank  Wakaf  Mikro  di  Purwokerto merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat  berbasis  pesantren,  dimana  letak  dari Bank Wakaf Mikro ini biasanya berada di lingkungan pesantren,  pesantren  dipilih  karena  di  wilayah pedesaan  atau  pelosok  selalu  ada  pesantren,  dan tentunya  lingkungan  pesantren  terasa  lebih  familiar dan dekat dengan orang-orang di pedesaan, sehingga sosialisasi dan distribusi dana pinjaman menjadi lebih mudah. Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Berkah Nusantara merupakan satu dari 56 BWM yang ada di Indonesia.  Keberadaan  BWM  Amanah  Berkah Nusantara  yang  berada  di  lingkungan  Pondok Pesantren  Al  Hidayah  Karangsuci  Purwanegara kecamatan  Purwokerto  Utara  ini  memiliki  peran strategis  dalam  melakukan  perannya  terhadap pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yang  ada  di lingkungan  Pondok  Pesantren  Al  Hidayah  Karang Suci  Purwokerto  dan  telah  data  bulan  Maret  2018 BWM Amanah Berkah Nusantara sudah menyalurkan pembiayaan  sebesar  Rp.275.000.000  kepada  245 nasabah,  hal  tersebut  akan  terus  bertambah  seiring dengan  pengenalan  yang  lebih  masif  lagi  terhadap masyarakat terkait keberadaan BWM Amanah Berkah Nusantara.
Urgensi  keberadaan  Bank  Wakaf  Mikro  dan impilikasinya  terhadap  pemberdayaan  masyarakat telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti,  hal  tersebut ditandai  bahwa  pembiayaan  dilakukan  Bank  Wakaf Mikro menggunakan akad al-qard dengan mendahulukan pendidikan dan pendampingan masyarakat (Nurhayati & Nurjamil, 2019), melakukan pemberdayaan  masyarakat  miskin  produktif  melalui pendampingan  dan  pembiayaan  mikro  tanpa  agunan dengan  menggunakan  dana  wakaf  tunai  (Fitaloka, 2019),  mampu  berkontribusi  untuk  meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat (Sutra Disemedi  &  Roisah,  2019),  berpengaruh  terhadap adanya  peningkatan  jumlah  produksi  atau  jumlah penjualan, pendapatan usaha, laba usaha, dan kondisi
perekonomian (Alan Nur, 2019), dan memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat dengan memberikan pinjaman modal usaha, melepaskan diri dari  jerat  rentenir  dan  sistem  bunga  atau  riba  serta menambahkan  ilmu  agama  yang  sudah  jelas memberikan  kesejahteraan  masyarakat  (Harahap  et al., 2019).

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini penelitian kualitatif deskriptif dengan  cara  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subyek  penelitian,  misalnya  perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan (Moloeng, 2018).Dimana penelitian deskriptif merupakan proses pencarian  fakta,  gambaran  atau  lukisan  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Nazir, 1998). Objek penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro Amanah Berkah Nusantara Purwokerto dengan teknik pengumpulan  data  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  jalan bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data, memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan  kepada  orang  lain  dengan  menggunakan metode deduktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil penelitian
Wakaf  secara  etimologi  merupakan  bentuk masdar dari kata waqafa-yaqifu yang memiliki makna al-habs (menahan) atau al-muks (menetap). Sedangkan wakaf menurut istilah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan menjaga pokok harta dan mendistribusikan  manfaatnya  kepada  pihak  yang diperbolehkan  menerimannya  (Abdullah,  2018). Menurut  Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004, pengertian  wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif untuk  memisahkan/  menyerahkan    sebagian  harta benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan  atau kesejahteraan  umum  menurut  syariah  (Republik Indonesia, 2004). Syarat wakaf adalah wakif, mauquf, mauquf alaih, sighat (Haq, 2015).
Pemberdayaan  berasal  dari  kata  kekuasaan ( power ),  pemberdayaan  dalam  bahasa  Indonesia merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Inggris  yaitu
empowerment (Safitri,  2020) . Kata empowerment dapat diartikan sebagai pemberdayaan atau memberikan  daya,  daya  dalam  arti  kekuatan  yang bersumber dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar (Andeas &  Enni,  2016).  Pemberdayaan  juga  memliki  makna yang  sama  dengan  pendayagunaan  yang  berarti mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat  (Makhrus,  2018).  Dari  uraian  tersebut pemberdayaan dapat dipahami sebagi sebuah transfer daya  atau  kekuatan  dari  orang  yang  berdaya  kepada seseorang  yang  lemah  atau  kurang  berdaya. Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  adalah  upaya untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  golongan masyarakat  yang  sedang  dalam  kondisi  miskin, sehingga  dapat  melepaskan  diri  dari  perangkap kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Pemberdayaan adalah  upaya  untuk  membangun  kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk  mengembangkan  potensi  itu  menjadi  tindakan nyata (Devi Hari Putri, 2016).
Prinsip merupakan  sebuah dasar  yang  dijadikan pedoman  dalam  menjalani  sesuatu,  untuk  itu  dalam pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  juga  dibutuhkan prinsip-prinsip dalam pemberdayaan ekonomi masayarakat. Participatory  Rulal  Apprasial (PRA) merupakan  salah  satu  pendekatan  yang  sering digunakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendekatan  PRA  merupakan  teknik  keterlibatan masyarakat dalam proses pemikiran selama perencanaan,  pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi selama program pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka selama proses tersebut dibutuhkan prinsip dasar pendampingan yakni: pertama, belajar dari masyarakat  yang  menekankan  pada,  dari,  oleh,  dan untuk  masyarakat.  Kedua,  pendamping  sebagai fasilitator  dan  masyarakat  sebagai  pelaku.  Ketiga, saling  belajar  dan  saling  berbagi  pengalaman (Makhrus, 2018). Terdapat delapan prinsip pemberdayaan  ekonomi  masyarakat,  yaitu:  pertama, pemberdayaan masayarakat merupakan bagian integral dari proses pembangunan masyarakat. Kedua, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan,  pemeliharaan  dan  pelestarian  prasarana yang akan dan telah dibangun. Ketiga, pemberdayaan masyarakat  menempatkan  manusia  sebagai  subjek pembangunan.  Keempat,  pemberdayaan  masyarakat berusaha membantu masyarakat mengenal potensinya
dan  mengembangkannya  menjadi  berdayaguna. Kelima, pemberdayaan masyarakat berusaha meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang produktif,  kreatif  dan  mampu  secara  mandiri berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Keenam, pemberdayaan masyarakat memberikan kepercayaan, kesempatan  dan  keleluasaan  kepada  masyarakat dalam mengembangkan potensinya. Ketujuh, pemberdayaan masyarakat mengembangkan tumbuhnya  pasrtisipasi  masyarakat  yang  berupa pikiran, tenaga dan materi. Kedelapan, pemberdayaan masyarakat dilandasi filsafat menolong dirinya sendiri dan  partisipasi  anggota  masyarakat  (Mulyawan, 2016).
Sebuah  konsep  berkaitan  erat  dengan  tahapan- tahapan  yang  akan  dilakukan,  tahapan  dalam pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  adalah  sebagi berikut:  pertama,  penyadaran  yakni  enekankan  pada penyadaran diri, sumber daya manusia yang dimiliki, beragam  peluang  untuk  memperbaiki  kondisi,  dan solidaritas  sebagai  misi  pendampingan.  Kedua, pengorganisasian yakni memanfaatkan potensi kelembagaan  yang  sudah  mengakar  kuat  dikalangan masyarakat  untuk  melakukan  perubahan.  Ketiga, kaderisasi  yakni  roses  transfer  atau  penerus  pasca program pemberdayaan masyarakat. Keempat, dukungan  teknis  yakni  penyediaan  sarana  dan prasarana, baik dari swadaya maupun dari pemerintah. Kelima,  pengelolaan  sistem  yakni  memaksimalkan beragam fungsi dan penyesuaian yang diambil dalam sistem  dan  tahapan  dalam  setiap  sistem  terkait (Makhrus, 2018).
Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Bank Wakaf  Mikro  dirikan  pada  tahun  2017  atas  inisiasi dari  OJK,  latar  belakang  berdirinya  Bank  Wakaf Mikro adalah ketimpangan dan kemiskinan yang telah berlangsung selama menahun dimana dalam mengatasi  ketimpangan  dan  kemiskinan  tersebut diperlukan  peran  dari  semua  elemen,  salah  satunya adalah  melalui  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat. BWM  sebagai  LKMS  berbadan  hukum  koperasi, dalam aktiivitasnya BWM tidak melakukan penghimpunan  dana  ( non  deposit  taking )  dan menyalurkan  pembiayaan  dengan  prinsip  syariah. Imbal hasil yang ditentukan BWM adalah setara 3% per  tahun  dan  pengajuan  pembiayaannya  juga  tidak diperlukan agunan/ jaminan.
Proses  nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan kepada BWM tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan pelatihan dan proses pendampingan. Dalam mengajukan  pembiayaan  nasabah  harus  mengajukan pembiayaan  dalam  bentuk  kelompok  yang  disebut dengan  Kelompok  Usaha  Masyarakat  Sekitar Pesantren  Indonesia  (KUMPI).  Sumber  dana  BWM berasal dari donatur atau orang-orang yang memiliki kelebihan  dana  yang  kemudian  dana  tersebut dikumpulkan  oleh  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional Bangun  Sejahtera Mitra  Umat  (LAZNAS  BSM)  dan kemudian disalurkan melalui Bank Wakaf Mikro yang kini  telah  berjumlah  56  unit  yang  tersebar  diseluruh Indonesia  termasuk  di  Purwokerto  Kabupaten Banyumas.  Konsekuensi  dari  BWM  yang  tidak meyimpan  dana  tabungan  dari  nasabah  adalah kemandirian  modal  yang  harus  dimiliki  oleh  BWM. Dalam hal ini modal yang dimiliki oleh BWM adalah bersumber  dari  dana  wakaf  yang  disalurkan  oleh LAZNAS  BSM  sebagai  modal  pendirian  dan operasional dari BWM.
Bank  Wakaf  Mikro  Amanah  Berkah  Nusantara merupakan Bank Wakaf Mikro yang berada di Pondok Pesantren  Al  Hidayah  Karangsuci  Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten  Banyumas.  BWM  Amanah  Berkah Nusantara  didirikan  pada  tanggal  14  oktober  tahun 2017. Latar belakang dari berdirinya BWM Amanah Berkah  Nusantara  adalah  keinginan  Ponpes  Al Hidayah  untuk  ikut  andil  dalam  pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya disekitar pesantren di samping  adanya  praktik  riba  yang  dilakukan  oleh rentenir  juga  menjadi  kegelisahan  tersendiri  bagi Ponpes Al Hidayah yang merupakan pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Proses pendirian BWM Amanah  Berkah  Nusantara  juga  diinisiasi  oleh  OJK dengan  melibatkan  LAZNAS  BSM  sebagai  pemberi modal. Dari modal pendirian BWM Amanah Berkah Nusantara tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan  pembiayaan,  namun  sebagian  dari  dana tersebut  disimpan  dalam  bentuk  deposito  di  Bank Syariah  Mandiri.  Keuntungan  dari  deposito  tersebut digunakan  untuk  keperluan  operasional,  seperti  gaji karyawan, pemenuhan kebutuhan kantor, dan lainnya. Hal  ini  dilakukan  karena  konsep  dari  BWM  adalah memberikan  pembiayaan  dengan margin maksimal 3%  per  tahun,  maka  dengan margin yang  kecil tersebut  tidak  memungkinkan  untuk  menutup pemenuhan biaya operasional. Sumber daya manusia (SDM) BWM Amanah Berkah Nusantara berasal dari
intern dan ekstern, intern yang dimaksud adalah dari lingkungan  Ponpes  Al  Hidayah  yaitu  pengurus pesantren  dan  santri  Ponpes  Al  Hidayah.  Sementara yang  dimaksud  SDM  eksternal  berasal  dari  luar pesantren  yang  memiliki  kapasitas  akademik  atau pengelaman  pada  bidang  perbankan,  akuntansi,  dan manajemen.
BWM Amanah Berkah Nusantara sebagai LKMS yang memiliki payung hukum Undang-undang No. 1 Tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  dan juga  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (PJOK)  No. 12/POJK.5/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  dan Kelembagaan  Lembaga  Keuangan  Mikro.  Fokus kegiatan  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara  adalah pada pemberian pembiayaan usaha untuk masyarakat yang memiliki usaha berskala mikro, sehingga BWM Amanah Berkah Nusantara tidak melakukan penghimpunan  dana  ( Non  Deposit  Taking ).  Akad yang digunakan dalam program pembiayaan di BWM Amanah  Berkah  Nusantara  menggunakan  akad mudarabah dan qardh .  Akad mudarabah digunakan untuk  pembiayaan  berbentuk  pengembangan  usaha, akad mudarabah ini  menjadi  akad  prioritas  yang diterapkan dalam prorgam yang dijalankan oleh BWM Amanah Berkah Nusantara. Akad yang kedua adalah qardh merupakan  pinjaman  untuk  kebutuhan konsumtif yang mendesak. Misalkan untuk pembayaran biaya pendidikan, dalam akad qardh ini tidak  ada  imbal  hasil  yang  ditetapkan  dalam  artian jumlah yang di kembalikan sama dengan jumlah awal yang dipinjam.
Nominal  pembiayaan  yang  diberikan  BWM Amanah Berkah Nusantara kepada masyarakat adalah Rp.1000.000 sampai dengan Rp.3000.000, pada awal berdirinya  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara melakukan  upaya  jemput  bola  atau  mendatangi langsung  masyarakat  yang  memiliki  kriteria  untuk menjadi nasabah BWM. Saat ini telah terdapat  1000 nasabah  aktif  yang  dimiliki  oleh  BWM  Amanah Berkah Nusantara, masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan wajib memenuhi persyaratan berupa foto copy kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, dan memiliki usaha. Pengajuan pembiayaan tidak  boleh  dilakukan  secara  individual,  artinya masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan harus dalam  bentuk  kelompok,  setelah  semua  persyaratan terpebuhi  kemudian  calon  nasabah  akan  diberikan pelatihan yang disebut Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra  PWK)  selama  lima  hari  dengan  durasi  lima pertemuan. Dalam pelatihan tersebut, kelompok yang
mengajukan pembiayaan berjumlah minimal 15 orang sampai  25  orang,  kelompok  ini  disebut Halaqoh Mingguan  (Halmi).  Dimana  satu  Halmi  akan  dibagi menjadi kelompok dengan skala yang lebih kecil lagi yang dinamakan Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren  Indonesia  (KUMPI),  satu  KUMPI  terdiri dari  5  orang.  Dalam  mengikuti  PWK  anggota kelompok  harus  hadir  secara  keseluruhan,  jika  ada satu  anggota  yang  tidak  hadir,  maka  kegiatan  PWK akan  diulang  dari  awal  lagi.  Setalah  mengikuti pelatihan calon nasabah akan mengikuti ujian tertulis untuk  menentukan  lulus  atau  tidak  lulus  menerima pembiayaan, namun jika dinyatakan lulus maka calon nasabah  dapat  mendapatkan  pembiayaan  dari  BWM Amanah  Berkah  Nusantara.  Proses  penyaluran pembiyaan  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara dilakukan  secara  bertahap  dengan  menggunakan konsep  2-2-1  kepada  nasabah.  Artinya,  jika  satu KUMPI  terdiri  dari  20  orang,  maka  pekan  pertama akan  ada  8  orang  yang  menerima  pembiayaan, kemudian 8 orang di pekan berikutnya dan 4 orang di pekan berikutnya. Sementara pemilihan siapa anggota yang berhak mendapatkan pembiayaan terlibih dahulu akan  didiskusikan  oleh  kelompok  tersebut,  dengan mempertimbangkan  siapa  yang  lebih  membutuhkan, semisal siapa yang usahanya paling kecil.
Nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara tidak hanya  mendapatkan  fasilitas  pembiayaan  untuk kegiatan  usahanya,  namun  juga  mendapatkan pendampingan.  Bentuk  pendampingan  tersebut berupa  pertemuan  setiap  pekan  dengan  melibatkan satu Halmi dan dilaksanakan di salah satu rumah dari anggota Halmi tersebut. Dalam kegiatan pendampingan tersebut terdapat tiga aspek pendampingan.  Pertama,  aspek religius ,  yaitu pendampingan  berupa  penguatan  dalam  bidang agama,  pendampingan  ini  dilakukan  melalui  metode kultum  dan  ceramah,  selain  itu  setiap  pertemuan diawali  dengan  membaca  surah Al  Fatihah secara bersama  dan  dilanjutkan  dengan  menghafalkan Asmaul  Husna .  Kedua,  aspek  pengembangan  usaha, dalam  menjalankan  usahanya  nasabah  seringkali mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya,  hal  tersebut  disebabkan  salah  dalam memilih prospek pasar, kurangnya relasi yang dimiliki oleh nasabah sebagai pelaku usaha mikro, dan lainnya. Maka,  untuk  mengatasi  hal  tersebut  pendampingan dalam  pengembangan  usaha  dilakukan  dengan  cara memberikan pengetahuan-pengetahuan baru mengenai  pengembangan  usaha  dengan  metode
sharing atau  berdiskusi,  sehingga  masalah  yang menghambat  pengembangan  usaha  tersebut  dapat teratasi.  Ketiga,  aspek  manajemen  keuangan,  yaitu nasabah  diberikan  pengertian  dan  pengetahuan mengenai  pengelolaan  keuangan  dalam  kegiatan usahanya,  hal  ini  diberikan  karena  umumnya  pelaku usaha mikro yang mengalami kebangkrutan dikarenakan  kesalahan  dalam  mengelola  keuangan, seperti tidak dapat memisahkan antara aset pribadi dan aset usahanya.  Adapun susunan acara Halmi sebagai bentuk  implementasi  dari  pendampingan  yang dilakukan  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara  sebagai berikut:
Tabel 1:  Susunan acara halaqah mingguan BWM
Amanah Berkah Nusantara No Kegiatan Keterangan 1.  Pembukaan Diawali  dengan  membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan menghafalkan Asmaul Husna ,
di pimpin oleh ketua Halmi
2.  Absen
kehadiran Absen  kehadiran  dilakukan oleh  pihak  BWM  Amanah Berkah  Nusantara  sekaligus pembayaran angsuran pembiayaan. 3.  Materi Pendampingan Materi pendampingan di
sampaikan  oleh  pihak  BWM Amanah  Berkah  Nusantara, jenis  materi  pendampingan ada dua yaitu tentang keagamaan dan pengembangan usaha. Metode yang digunakan berupa ceramah dan diskusi.
4.  Ramah Tamah  Kegiatan  ramah  tamah  di  isi
dengan  menikmati  jamuan yang disediakan oleh nasabah
BWM Amanah Berkah Nusantara,  pada  prinsipnya jamuan tersebut adalah inisiatif dari nasabah dan tidak masuk kedalam agenda halaqoh mingguan.  Kegiatan ramah  tamah  juga  di  isi dengan penarikan kas
anggota,  kas  anggota  juga merupakan inisiatof dari nasabah dan bukan merupakan program BWM.
5.  Penutup Kegiatan ditutup dengan membaca doa penutup majelis di pimpin oleh ketua Halmi Sumber : BWM Amanah Berkah Nusantara, 2020
Nasabah  yang  mendapatkan  pembiayaan  BWM Amanah  Berkah  Nusantara  wajib  mengembalikan pembiayaan tersebut melalui angsuran yang dibayarkan  setiap  pekannya  pada  saat  Halmi diselenggarakan.  Besaran  angsuran  yang  harus dibayarkan  bervariasi  setiap  nasabah,  hal  tersebut berdasarkan pertimbangan dari kondisi dan kemampuan  nasabah.  Guna  mengantisipasi  adanya nasabah yang tidak dapat membayar angsuran, BWM Amanah  Berkah  Nusantara  menggunakan  sistem tanggung renteng yaitu  jika  ada  nasabah  yang  tidak dapat  mengangsur,  maka  akan  ditanggung  oleh anggota  kelompoknya,  hal  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk  membanguan  kebersamaan  serta menumbuhkan  sikap ta’awun (tolong-menolong) disamping  tidak  adanya  jaminan  yang  diberikan nasabah.  Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  masing- masing  Halmi  memiliki  cara  yang  berbeda-beda, misalnya  Halmi  Asoka  yang  menerapkan  sistem  kas pada setiap pertemuan yang digelar setiap pekannya, kas  tersebut  berasal  dari  anggota  kelompok  yang kemudian dikumpulkan untuk kepentingan kelompok, salah  satunya  untuk  mengantisipasi  anggotnya  yang tidak  dapat  membayar  angsuran,  pernarikan  kas bersifat  sukarela  (tidak  wajib),  maka  jika  terdapat nasabah  tidak  memiliki  uang  sama  sekali  tidak diwajibkan membayar kas tersebut, apalagi penarikan kas kelompok tersebut tidak ada dalam aturan BWM Amanah Berkah Nusantara tetapi  inisiatif dari setiap kelompok.
Kehadiran  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara memiliki  dampak  ekonomi  yang  dirasakan  oleh masyarakat  dengan  adanya  pembiayaan  yang disalurkan, sehingga mampu menambah modal usaha dan  memungkinkan  untuk  mengembangkan  usaha. Selain  itu,  masyarakat  yang  awalnya  memiliki ketergantungan terhadap pinjaman dari rentenir secara perlahan meninggalkan hal tersebut. Bahkan keberadaan  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara  juga memberikan dampak sosial, dimana sistem kelompok serta  solusi  tanggung renteng yang  digunakan  untuk mengatasi  nasabah  yang  tidak  dapat  membayar angsuran memiliki dampak positif terhadap kerukunan dan kebersamaan diantara masyarakat.
BWM  Amanah  Berkah  Nusantara  yang  telah beroperasi selama 3 tahun, terlepas dari potensi yang dalam  dalam  kegiatannya,  namun  juga  terdapat beberapa problematika. Adapun problematika tersebut diantaranya, yakni: pertama, kurang luasnya jangkauan  wilayah  yang  dapat  di  akses  oleh  BWM Amanah  Berkah  Berkah  Nusantara,  OJK  hanya memberikan  izin  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara untuk  beroperasi  di  wilayah  Purwokerto  Utara, sehingga  nasabah  yang  berasal  dari  luar  kecamatan Purwokerto  Utara  tidak  bisa  bergabung  menjadi nasabah  BWM.  Hal  tersebut  dilakukan  guna  untuk memudahkan monitoring, namun di lain sisi membuat manfaat keberadaan BWM Amanah Berkah Nusantara menjadi terbatas. Kedua, BWM merupakan LKMS  yang  mempunyai  karakterisitik non  deposit takking atau tidak melakukan penghimpunan dana dan hanya  membebankan  imbal  hasil  maksimal  3%  per tahun kepada nasabahnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan  operasionalnya  BWM  menempatkan sebagian  modalnya  pada  deposito  syariah,  dimana imbal  hasil  dari  deposito  syariah  tersebut  digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Sementara  di  sisi lai,  dengan  semakin  bertambahnya nasabah,  maka  bertambah  pembiayaan  yang  harus diberikan  yang  berimplikasi  terhadap  berkurangnya saldo  deposito  yang  berimbas  pada  berkurangnya imbal  hasil  dari  deposito  syariah  tersebut,  sehingga dikhawatirkan  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi kebutuhan biaya operasionalnya.

## 3.2. Pembahasan
Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  yang  berbadan hukum  koperasi  jasa,  memiliki  karakteristik  tidak melakukan  penghimpunan  dana  ( nondeposit  taking ), namun  hanya  memberikan  pembiayaan  usaha. Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yang  dilakukan BWM memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.  Bentuk  pemberdayaan  masyarakat  yang dilakukan oleh BWM berupa pemberian pembiayaan usaha  dengan  imbal  hasil  yang  rendah  dan  tanpa memerlukan agunan. Sasaran pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BWM adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha atau memiliki semangat untuk  mempunyai  usaha,  sementara  itu  dana  yang diperoleh  BWM,  termasuk  BWM  Amanah  Berkah Nusantara  berasal  dari  donatur  yang  mewakafkan hartanya  melalui  LAZNAS  BSM  berupa  wakaf produktif. Wakaf produktif dalam bentuk wakaf uang memiliki  peranan  penting  dalam  meningkat  peluang
masyarakat  untuk  melakukan  wakaf,  apalagi  hal tersebut berkaitan dengan peluang semakin meningkatnya  pendapatan  masyarakat  juga  turut mendorong  peluang  masyarakat  untuk  berwakaf (Cupian  &  Najmi,  2020).  Wakaf  produktif  adalah sebuah  skema  pengelolaan  donasi  wakaf  dari  umat dengan  memproduktifkan  donasi  tersebut,  hingga mampu  menghasilkan surplus yang  berkelanjutan.
Donasi  wakaf  dapat  berupa  benda  bergerak  seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti  tanah  dan  bangunan, surplus inilah  yang menjadi  sumber  dana  abadi  bagi  pembiayaan kebutuhan umat (Nurbayani, 2020).
Wakaf  Produktif  dalam  pengelolaanya  terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola wakaf dalam  memaksimalkan  pemanfaatan  harta  wakaf, pertama  adalah  adanya  orientasi  keuntungan  yang dapat  dirasakan  penerima  wakaf  ( mauquf  ‘alaih ), dalam  hal  ini  tidak  hanya  memberikan  keuntungan secara materil yang dapat mensejahterakan, melainkan juga  memberikan  kesadaran  serta  edukasi  berkaitan dengan  tujuan  dan  pengelolaan  wakaf  dalam kehidupan umat Islam. Kedua regulasi dan supervisi berkaitan dengan berbagai perangkat yang dibutuhkan secara  formil  dalam  pengelolaan  wakaf,  regulasi memberikan  pengendalian  serta  kejelasan  secara protektif  terhadap  keseluruhan  unsur  dalam  wakaf sementara supervisi bertujuan agar adanya pengawasan  terhadap  pengelolaan  harta  wakaf,  hal tersebut  dapat  dilakukan  dengan  adanya  penelitian, evaluasi,  perbaikan,  bimbingan  dan  kemitraan (kerjasama).  Ketiga  orientasi  publik,  pengelolaan wakaf  produktif  mampu  memberikan  dampak signifikan  terhadap kesejahteraan publik dan melahirkan  kemaslahatan  dengan  pilar  utamanya terpenuhinya  tujuan  syariah  yakni maqashid  syariah (Makhrus,  2018).  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara dalam konteks melakukan pemberdayaan masyarakat secara  teori  dan  praktik  tahapan-tahapan  dan implementasinya sebagai berikut :
Tabel 2 : Tahapan & implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di BWM Amanah Berkah
Nusantara No Tahapan Implementasi 1.  Penyadaran Memberikan  sosialisasi  dan pelatihan wajib anggota 2.  Pengorganisasian  Memanfaatkan kelembagaan pesantren  yang  memiliki ikatan sosial dengan masyarakat, membentuk
No Tahapan Implementasi kepengurusan BWM dengan memanfaatkan  SDM  dari pesantren 3.  Kaderisasi Melakukan pendampingan berupa halaqah mingguan 4.  Dukungan Teknis  Memberikan pembiayaan
tanpa  agunan  dengan  imbal hasil 3% per tahun 5.  Pengelolaan Sistem Membentuk kelompok- kelompok kecil yang beranggotakan  lima  orang setiap kelompoknya
Sumber  :  Makhrus,  2018  dan  data  BWM  Amanah Berkah Nusantara
Implikasi dari tahapan-tahapan tersebut mempunyai  indikator  keberhasilan  yang  menjadi penilaian  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan oleh  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara  dapat dikategorikan berhasil atau tidak tidak berhasil, maka terdapat  empat  indikator  keberhasilan  dari  konsep pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  secara  teori  dan praktik  yang  dilakukan  BWM  Amanah  Berkah Nusantara,  yakni  :  pertama,  adanya  kesadaran  dan keinginan  untuk  berubah,  indikator  ini  dapat  dilihat dengan ada atau tidaknya motivasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonominya, motivasi  tersebut  dapat  dilihat  dari  perkembangan usaha  yang  dijalankan  oleh  nasabah-nasabah  BWM Amanah Berkah Nusantara. Kedua, adanya kemampuan  kapasitas  untuk  memperoleh  akses,  hal ini  dapat  dilihat  melalui  sejauh  mana  pengetahuan yang  dimiliki  oleh  nasabah  BWM  Amanah  Berkah Nusantara  dalam  mengelola  komunikasinya  untuk menjangkau  akses-akses  yang  dapat  mendukung perkembangan  usahanya,  tercapainya  indikator  ini tidak  terlepas  dari  peran  BWM  Amanah  Berkah Nusantara  dalam  memberikan  pengetahuan  tentang bagaimana  cara  membangun  komunikasi  yang  baik antara  nasabah  dengan  pihak-pihak  yang  dapat membantu  pengembangan  usaha  dari  nasabahnya tersebut.  Ketiga,  kemampuan  untuk  menghadapi hambatan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  kemandirian nasabah  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara  dalam menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi  dalam bidang  usahanya,  misalnya  adanya  metode-metode baru yang  digunakan  dalam menyelesaikan  masalah. Keempat,  adanya  kemampuan  dalam  membangun kerjasama  dan  solidaritas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari
kekompakan yang ada dalam suatu kelompok nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara.
BWM  Amanah  Berkah  Nusantara  memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin yang memiliki usaha atau memiliki niat untuk mempunyai usaha. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan membantu  pengembangan  manusiawi  yang  otentik dan  integral  dari  masyarakat  lemah,  miskin,  rentan dan  kaum  kecil  menjadi  masyarakat  yang  lebih mandiri  dan  sanggup  memenuhi  kebutuhan  dasar mereka  (Mulyawan,  2016).  Pemberdayaan  ekonomi masyarakat  yang  dilakukan  oleh  BWM  Amanah Bekah Nusantara adalah pengembangan usaha mikro yang berada di sekitar Ponpes Al Hidayah Karangsuci. Pengembangan  usaha  mikro  tersebut  dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha. Konsep pemberian pembiayaan dan pendampingan yang dilakukan oleh BWM dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3: Konsep Pembiayaan BWM Amanah Berkah Nusantara
Konsep Pemberdayaan Implementasi Rekomendasi Jenis akad Mudarabah & Qardh Adanya penambahan akad lainnya seperti murabahah, Nominal pembiayaan Rp. 1000.000 sampai dengan Rp. 3000.000 Adanya penambahan nominal pembiayaan sehingga pengebangan usaha bisa dilakukan dengan lebih baik lagi Margin bagi hasil 3% pertahun - Pengembalian Pembiayaan Angsuran setiap minggu Adanya pilihan metode angsuran perbulan atau dengan tempo. Jaminan Tidak ada - Denda Keterlambatan Tidak ada -
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  tentang  akad  mudarabah menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya  dalam  akad mudarabah  tidak  ada  ganti  rugi  mengingat  akad mudarabah bersifat amanah ( yad al-amanah ) kecuali
akibat  dari  kesalahan  disengaja,  kelalaian  atau pelanggaran  kesepakatan.  Modal  BWM  Amanah Berkah Nusantara yang berasal dari dana wakaf yang mana  keutuhan  dana  wakaf  tersebut  harus  dijaga menjadi catatan tersendiri bagi BWM Amanah Berkah Nusantara, mengingat dalam kosep pembiayaan yang diterapkan  oleh  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara tidak menggunakan jaminan, sehingga perlu dipikirkan  terkait  antisipasi  adanya  kerugian  yang terjadi karena sesuatu yang tidak disengaja.
Akad qardh yang diterapkan oleh BWM Amanah Berkah  Nusantara  adalah  untuk  nasabah  yang membutuhkan  dana  untuk  kegiatan  konsumtif  yang mendesak dan bersifat pokok, seperti keperluan biaya pendidikan  atau  biaya  kesehatan  yang  tidak  dapat ditunda.  Tidak adanya jaminan  yang  ditetapkan  oleh BWM Amanah Berkah Nusantara dalam akad ini juga diperlukan  solusi  untuk  mengantisipasi  gagal  bayar nasabah.  Hal  tersebut  diperlukan  karena modal  yang digunakan adalah berasal dari wakaf yang harus dijaga keutuhannya.  Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat yang  baik  adalah  yang  berkelanjutan,  pendampingan mejadi  salah  satu  bentuk  pemberdayaan  masyarakat yang  bersifat  berkelanjutan.  BWM  Amanah  Berkah Nusantara  juga  melakukan  pendampingan  terhadap nasabahnya  guna  memastikan  perkembangan  usaha para  nasabahnya.  Konsep  pendampingan  yang dilakukan  oleh  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara dapat tergambar pada tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4 : Konsep pendampingan BWM Amanah Berkah Nusantara.
Konsep Pendampingan Implementasi Rekomendasi Bentuk Pendampingan Pendampingan dilakukan dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 15- 20 orang Dibuat pendampingan formal dan non formal serta adanya pendampingan dalam bentuk kunjungan terhadap masing-masing nasabah untuk mengetahui kondisi usahanya secara real. Waktu Pendampingan Satu minggu sekali Adanya waktu penambahan pendampingan. Metode Pendampingan Kajian dan diskusi Adanya inovasi baru terhadap pendampingan yang dilakukan, misalnya dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha yang lebih maju dan besar atau mendatangkan pemateri yang memiliki pengalaman serta
Konsep Pendampingan Implementasi Rekomendasi pengetahuan yang baik terhadap suatu bidang usaha. Materi Pendampingan Wawasan keagamaan, pengembangan usaha Adanya penambahan materi seperti peroblematika usaha, dan materi mengenai cara mendapatkan kases usaha. Lama Waktu Pendampingan Selama menjadi nasabah BWM Amanah Berkah Nusantara Lama waktu pendampingan disesuaikan dengan kondisi perkembangan usahanya, ketika usahanya sudah dapat
dinilai mandiri maka nasabah diperbolehkan untuk tidak mengikuti
pendampingan, hal tersebut dapat dilakukan guna mengasah kreativitas dan kemadirian nasabah dalam menjalankan usahanya. Menurut Sumodiningrat pendampingan
merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong  terjadinya  pemberdayaan  fakir  miskin secara  optimal  sehingga  pendampingan  sebagai strategi  pemberdayaan  (Sumodiningrat,  1997),  hal tersebut  dapat  dilakukan  melalui  dua  hal  yakni: pertama,  peningkatan  kesadaran  dan  pelatihan kemampuan, peningkatan kesadaran masyarakat dapat dilakukan  melalui  kegiatan  pendidikan  dasar, pemasyarakatan imunisasi, dan sanitasi. Keterampilan dapat  dikembangkan  melalui  cara-cara  partisipatif, sementara  itu  pengetahuan  lokal  yang  dimiliki masyarakat dapat dikombinasikan dengan pengetahuan  yang  didapatkan  dari  luar.  Hal-hal seperti itu dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan  sumber  penghidupan  mereka  sendiri serta  membantu  meningkatkan  keterampilan  dan keahlian  yang  dimiliki  masyarakat  tersebut.  Kedua, mobilisasi  sumber  modal,  merupakan  metode  untuk menghimpun  sumber-sumber  individual  melalui tabungan reguler dan sumbangan sosial dengan tujuan menciptakan  modal  sosial.  Ide  ini  di  dasari  atas pandangan  bahwa  setiap  orang  memiliki  sumbernya sendiri  yang  jika  dihimpun  dapat  meningkatkan kehidupan ekonomi secara substansial.
BWM  Amanah  Berkah  Nusantara  secara  garis dalam konsep pendampingan menurut Sumodiningrat,
hal  tersebut  termanifestasi  dari  kegiatan  Pelatihan Wajib  Kelompok  (PWK)  serta halaqoh mingguan (Halmi)  yang  dilakukan  oleh  BWM  sebagai  wujud dari peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan.  Hanya  saja  BWM  Amanah  Berkah Nusantara perlu mengembangkan konsep pendampingan  tersebut  sehingga  tidak  terkesan monoton, sebab ketika kegiatan pendampingan hanya bersifat  rutinitas  tanpa  adanya  pembaharuan  akan menyebabkan  peserta  pendampingan  jenuh  yang menyebabkan pendampingan tersebut kurang efektif. Kemudian dalam hal mobilisasi modal BWM Amanah Berkah  Nusantara  terkesan  hanya  mengandalkan sumber dana wakaf yang dikumpulkan oleh LAZNAS BSM,  perlu  adanya  inovasi  mobilisasi  modal  dalam bentuk  lain  seperti  pengadaan  program  wakaf  uang untuk wilayah sekitar Ponpes Al Hidayah Karangsuci Purwanegara Purwokerto Utara.
Dampak pemberdayaan masyarakat yang dirasakan  dalam  konteks  pengelolaan  bank  wakaf mikro  melalui  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara adalah  bertambahnya  modal  usaha  dan  dapat meningkatkan  skala  usahanya,  sehingga  mampu menurunkan tingkat ketergantungan terhadap pinjaman  rentenir  dan  membangun  solidaritas  sosial dalam bentuk tanggung renteng yang digunakan untuk mengatasi  nasabah  yang  tidak  dapat  membayar angsuran memiliki dampak positif terhadap kerukunan  dan  kebersamaan  di  antara  masyarakat. Maka,  dengan  demikian  pemberdayaan  masyarakat berbasis  wakaf  mampu  meningkatkan  pengetahuan, pemahaman, dan perilaku masyarakat yang diberdayakan.

## 4. KESIMPULAN
Peran  Bank  Wakaf  Mikro  (BWM)  dalam pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  di  Purwokerto adalah  dalam  hal  pengembangan  usaha  mikro  yang ada di sekitar wilayah Bank Wakaf Mikro, dalam hal ini  adalah  BWM  Amanah  Berkah  Nusantara.  Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan untuk menambah modal usaha, pembiayaan  diberikan  kepada  masyarakat  miskin yang  memiliki  usaha  atau  memiliki  niat  serta semangat untuk mempunyai usaha sendiri. Pembiayaan  tersebut  dapat  diakses  tanpa  adanya jaminan  serta  menggunakan  sistem  bagi  hasil  yang rendah  yaitu  maksimal  3%  per  tahun.  Nominal pembiayaan  yang  diberikan  sebesar  Rp.1000.000,- sampai  dengan  Rp.3000.000.  Bentuk  pemberdayaan
ekonomi  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Bank Wakaf  Mikro,  dalam  hal  ini  adalah  BWM  Amanah Berkah Nusantara adalah berupa: pertama pemberian fasilitas pembayaan untuk menunjang pengembangan usahanya.  Terdapat  dua  akad  yang  digunakan  dalam pembiayaan tersebut, yaitu akad mudarabah dan akad qardh .  Akad  mudarabah  digunakan  untuk  modal usaha  sedangkan  akad qardh digunakan  untuk nasabah  yang  memiliki  kebutuhan  mendesak  seperti biaya kesehatan atau biaya pendidikan. Kedua adalah pendampingan  usaha,  pendampinganu  usaha  ini dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin yang disebut Halaqah Mingguan (Halmi), terdapat dua aspek yang menjadi materi pendampingan, yaitu aspek keagamaan  serta  aspek  pengembangan  usaha  itu sendiri.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada BWM Amanah  Berkah  Nusantara  Purwokerto  yang  turut membantu  memberikan  data  yang  dibutuhkan  dan Program  Studi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Purwokerto atas segala bantuannya.

## 6. REFERENSI
Abdullah, J. (2018). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang  di  Indonesia. ZISWAF:  Jurnal  Zakat  Dan Wakaf , 4 (1), 87–104. Alan Nur, M. (2019). Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  di Lingkungan  Pondok  Pesantren  (Studi  Kasus Bank Wakaf Mikro Al Pansa) [IAIN Surakarta]. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.00 4 Andeas,  &  Enni,  S.  (2016). Peran  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Pesisir . Cupian,  C.,  &  Najmi,  N.  (2020).  Analisis  Faktor-
Faktor  yang  Memengaruhi  Persepsi  Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (2), 151–162.
Devi  Hari  Putri,  E.  (2016).  Pemberdayaan  Desa Wisata  Sidoakur  Dalam  Upaya  Pemberdayaan Masyarakat  Sidokarto  Godean  Sleman. Jurnal Media Wisata , 14 .
Fitaloka, F. (2019). Implementasi Konsep
Pengentasan  Kemiskinan  Dalam  Perspektif Islam  di  Bank  Wakaf  Mikro  Al  Fitrah  Wava Mandiri .
Haq, F. (2015). Hukum Perwakafan di Indonesia . UIN Sunan Ampel Surabaya.
Harahap, I., Mailin, & Amini, S. (2019). Peran Bank
Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Mawaridussalam dalam Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat. Tansiq , 2 .
Lexi  J.Moloeng.  (2010).  Metodologi  Penelitian
Kualitatif.  In Rake  Sarasin .  PT  Remaja Rosdakarya Offest. https://scholar.google.com/citations?user=O- B3eJYAAAAJ&hl=en Makhrus. (2018a). Dinamika dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan
Masyarakat . Litera.
Makhrus.  (2018b).  Dinamika  Kebijakan  Negara dalam  Pengelolaan  Wakaf  di  Indonesia. JSSH
(Jurnal Sosial Dan Humaniora) , 2 (41), 209–224. Mulyawan,  R.  (2016). Masyarakat,  Wilayah  dan Pembangunan . UNPAD Press. Nazir, M. (1998). Metode Penelitian . Galia Indonesia. Nurbayani, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif  Dalam  Upaya  Memakmurkan  Umat. Tabdir:Jurnal Manajemen Dakwah , 5 . Nurhayati, S., & Nurjamil. (2019). Model
Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Miskin Melalui  Akses  Pembiayaan  Bank  Wakaf  Mikro Berbasis  Pesantren  (Studi  Kasus  LKM  Syariah Ranah  Indah  Ciamis). Eco-Iqtishadi,  Jurnah Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 1 .
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (PJOK)  No. 12/POJK.5/2014  Tentang  Perizinan  Usaha  dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro,
(2014). https://www.ojk.go.id
Republik  Indonesia.  (2004). Undang-Undang  No  41
Tahun 2004 Tentang Wakaf . 2004 (1), 1–14. Safitri,  A.  (2020). Analisis  Dampak  Pengembangan Pariwisata  Terhadap  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam (Studi Pada Pariwisata Pulau Banyak
Kabupaten  Aceh  Singkil) .  Universitas  Islam Negeri Sumatra Utara.
Sumodiningrat.  (1997). Pembangunan  Daerah  dan Pemberdayaan  Masyarakat .  PT  Bina  Rena Pariwara.
Sutra Disemedi, H., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat. Law
Reform , 15 .