## J urnal Legisia
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 1996
1 Rizki Fadillah, 2 Zike Martha Universitas Dharma Andalas 1 rizkifadillah@gmail.com
2 zike martha17@gmail.com

## Abstract
This study examines the form of the process and settlement in a credit agreement with guaranteed mortgage rights according to Law No. 4 of 1996 concerning mortgage rights and land-related objects. This research is a type of normative legal research in which data is obtained directly from the public as well as literature studies and books. The results obtained from this legal research are a form of legal process carried out when submitting a credit agreement according to Law No. 4 of 1996 and set forth in the form of a mortgage right in accordance with the explanation of article 10 of Law No. 4 of 1996 and explain how to resolve disputes credit if the debtor fails to promise or default which  has been regulated in Law  No. 4 of 1996 which provides legal protection to creditors according to Article 6, Article 14, and Article 20 concerning the execution of mortgage rights, as well as the provisions of Article 7 regarding the principle of droid suite stating that the mortgage right remains the object even if it is transferred to a third party so that it will guarantee the payment of credit receivables.
Keywords: Legal Protection, Credit Agreement, Mortgage Rights

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  bentuk  proses  dan  penyelsaian  dalam  perjanjian  kredit dengan jaminan hak tanggungan menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas  tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah.  Penelitian  ini  berjenis  penelitian hukum yuridis normatif yang mana data diperoleh secara langsung dari masyarakat maupun studi keperpustakaan dan buku-buku. Hasil yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah bentuk proses hukum yang dilakukan saat mengajukan perjanjian kredit menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996 dan dituangkan dalam  bentuk sertifikat hak tanggungan sesuai dengan penjelasan pasal 10 Undang- undang  No 4  Tahun  1996  serta  menjelaskan  bagaimana  cara  penyelesaian  sengketa  kredit  apabila debitur cidera janji atau wanprestasi yang mana telah diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 yang  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  kreditur  menurut  Pasal  6,  Pasal  14,  dan  Pasal  20 tentang eksekusi hak tanggungan, serta ketentuan Pasal 7 tentang asas droid suite yang menyatakan bahwa hak tanggungan tetap menjadi objek sekali pun beralih kepada  pihak ketiga sehingga akan menjamin pelunasan piutang kredit.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan.
Submit Approve Publish 30 Mei 2022 20 Juni  2022 3 Juli 2022

## PENDAHULUAN.
Pembangunan ekonomi adalah sebagian dari pembangunan  nasional, yang merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan  undang-undang  dasar  Tahun  1945  alinea  IV.  Dalam  rangka  untuk  meningkatkan pembangunan nasional dibidang ekonomi yang para pelakunya meliputi pemerintah maupun masyarakat  sebagai orang-perorangan  dan  badan  hukum.  Dengan  meningkatnya  kegiatan pembangunan  maka  diperlukan  ketersedian  dana  yang  sangat  besar,  yang  dapat diperoleh melalui  perkreditan.  Dengan  kegiatan  pinjam-meminjam  uang  atau  sering  disebut  dengan istilah kredit dalam prakteknya sehari-hari bukanlah sesuatu yang asing lagi. Bahkan  bukan hanya  orang  perkotaan  yang  mengenal  istilah  tersebut  tetapi juga  sampai  kepada masyarakat perdesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk melancarkan suatu kegiatan usaha yang khususnya dibidang  perekonomian baik dalam usaha produksi maupun usaha swasta yang  dikembangkan  secara  mandiri  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan masyarakat.
Salah  satu  sarana  yang  mempunyai  peran  penting  dalam  pengadaan  dana  adalah lembaga  perbankan,  yang  mana  bisa  memenuhi  kebutuhan  dana  kegiatan  perekonomian dengan  memberikan  pinjaman  uang  antara  lain  melalui  kredit  perbankan,  yaitu  dengan beberapa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak peminjam dengan member fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang. Pada pasal 3 dan 4 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang  mana  menyebutkan  bahwa  fungsi  utama  perbankan  yaitu  sebagai  penghimpun  dan penyalur  dana  kepada  masyarakat  yang  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional  kearah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  dalam  melakukan  suatu  usaha  tersebut. Dimana lembaga perbankan juga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan dalam bentuk lainnya, dan dalam hal ini lembaga perbankan juga memberikan kredit kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
Dimana kredit perbankan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu dalam meningkatkan taraf kehidupan. Yang diatur dalam pasal 1 ayat 11 Undang- Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan merumuskan pengertian kredit. Dimana kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  dengan  persetujuan  atau  kesepakatan pinjam  meminjam  antar  pihak  bank  dan  lainnya.  Dengan mewajibkan  peminjam  untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditentuakan beserta bunga yang berdasarkan
ketentuan  pasal  tersebut.  Maka  pinjam meminjam harus  ada  persetujuan antar  pihak  yang disebut  dengan perjanjian  kredit.  Dalam  pemberian  fasilitas  kredit  yang  ada  dalam  sebuah perjanjian  oleh  bank  kepada  debitur  mungkin  ada  resiko,  karena  resiko  itu  terjadi  karena debitur  tidak  sanggup  membayar  utangnya  secara  lunas  maupun  tunai.  Maka  debitur dilindungi  oleh  Undang-Undang  dalam perjanjian  kredit  untuk  membayar  secara  bertahap maupun mencicil. Resiko umumnya terjadi karena kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dalam aspek  pergerakan  pasar serta adanya aspek yuridiksi yaitu tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung. 1
Resiko  yang  umumnya  merugikan  debitur  haruslah  diperhatikan  oleh pihak  bank sehingga dalam pemberian kredit diperlukan keyakinan dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya, dan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. 2 Salah  satu  persyaratan  bank  sebagai  kreditur  dalam  pemberian  kredit  harus  adanya perlindungan berupa jaminan yang diberikan debitur guna menjamin pelunasan hutangnya demi keamanan  dan  kepastian  hukum,  khususnya  apabila  jangka  waktu  yang  ditentukan dalam perjanjian debitur tidak melunasi hutangnya  atau    wanprestasi.
Sesuai  tujuannya  barang  jaminan  berupa  benda  bergerak  maupun  benda  tidak bergerak.  Dan  benda  tersebut  bukan  untuk  dimiliki  secara  pribadi  oleh  kreditur  karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah berupa perjanjian jual beli yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang yang dijaminkan, akan tetapi barang tersebut  hanya  digunakan  untuk  melunasi  hutang  dengan  cara  yang  telah  diatur  dalam peraturan  yang  berlaku,  dimana  barang  dijual  secara  lelang  dan  hasilnya  untuk  melunasi hutang debitur, jika hasilnya ada sisa akan dikembalikan kepada debitur. 3 Dan fungsi lainnya jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan dengan kesungguhan debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. dimana barang dijual secara lelang dan hasilnya untuk melunasi hutang debitur, jika hasilnya ada sisa akan dikembalikan kepada debitur. 3 Dan fungsi lainnya jaminan kredit dalam  rangka  pemberian  kredit  berkaitan  dengan  kesungguhan  debitur  untuk  memenuhi kewajibannya untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.
Dalam  praktik  perbankan  nilai  jaminan debitur  lebih  besar  dari  jumlah  kredit  yang disetujui oleh pihak bank, sehingga pihak debitur wajib untuk melunasi hutangnya agar tidak kehilang benda yang dijaminkannya (asset). Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 1131 kitab undang-undang  hukum perdata,  dimana  ketentuan  dalam  pasal  ini  sering  dicantumkan sebagai salah satu klausa dalam perjanjian kredit perbankan, yang berbunyi ‘’segala keadaan si
1 Badriyah Harun, 2020, Penyelasaian Sengketa Kredit Bermasalah , Hal : 2.
2 http://wordskripsi.blogspot.com/2022/03/014- pelaksanaan-pemberian-kredit- dengan .html/ di akses pada 28 Juli 2022Pukul 18.15 Wib.
3 Gatot  Supramono,  2016, Perbankan  dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridisi , Djambatan,
Jakarta. Hal : 75.
berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  sudah  ada  maupun  ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan’’. Bentuk jaminan yang banyak digunakan sebagai tanggunan dalam perjanjian kredit adalah hak atas tanah, baik status  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan maupun hak  guna  pakai, yang  pada umumnya memiliki nilai harga tinggi dan selalu meningkat. Maka dalam hal ini seharusnya debitur sebagai penerima kredit dan kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit  serta pihak lain yang  memperoleh  perlindungan  melalui  lembaga  hak  jaminan  yang  kuat  dan  kepastian hukum.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  51  Undang-Undang  No  5  Tahun  1960  tentang peraturan pokok agrarian tersebut, disebutkan bahwa sudah disediakan lembaga hak jaminan yang  kuat  dan  dapat  dibebankan  hak  atas  tanah.  Yaitu  hak  tanggung  sebagai  pengganti lembaga hypoyheek dan creditverband .  Selama  30  tahun  lebih  sejak  berlakunya  undang-undang pokok  agrarian  dimana  lembaga  hak  tanggungan  ini  belum  dapat  berfungsi  sebagaimana mestinya, karena belum ada undang-undang yang  mengatur secara lengkap serta ketentuan tersebut tidak sesuai dengan asas hukum tanah nasional dan kurang memenuhi kebutuhan ekonomi di bidang perkreditan.
Lembaga jaminan hak tanggung ini telah diakui melalui Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggung atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan menjadikan kepentingan debitur maupun kreditur untuk mendapatkan perlindungan hukum dari  pemerintah.  Tujuan  utamanya  adalah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pihak kreditur apabila debitur melakukan perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi. Menurut Undang- Undang No 4 Tahun 1996, hak tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  No 5 Tahun 1960 tentang peraturan  dasar  pokok-pokok  agraria.  Untuk  memberikan  suatu  kepastian  hukum  sebagai bentuk perlindungan hukum maka pembebanan jaminan hak tanggung ini wajib didaftarkan di  kantor  pertanahan.  Guna  memenuhi  unsur  publisitas  atas  barang  jaminan  dan mempermudah  pihak ketiga  untuk  mengontrol  apabila  terjadi  pengalihan  benda  jaminan. Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi pihak kreditur dirugikan ketika  pihak  debitur melakukan  wanprestasi,  sehingga  diperlukan  aturan hukum dalam pelaksaan pembebanan hak  tanggungan  yang  tertuang  dalam  suatu  perjanjian  kredit,  bertujuan  untuk  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak-pihak  terkait,  khususnya  bagi  pihak  kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini mendorong penulis untuk  melakukan  penelitian  tenatang  bagaimana  ketentuan  dalam  Undang-  Undang  No  4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah  dan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  kreditur  khususnya  apabila  debitur wanprestasi dalam  perjanjian kredit  dengan menggunakan jaminan hak tanggungan. 4
4 Martha Noviaditya, 2020, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit   dengan Jaminan Hak Tanggungan . Surakarta,  Hal : 17-18.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu  atau  beberapa gejala  hukum  tertentu  dengan  cara  menganalisanya  serta  dilakukan  pemeriksaan  yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. 5
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian  antara  lain  : pertama; Jenis  Penelitian  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yang menitik  beratkan  pada bahan hukum,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier. Di samping itu juga dilakukan penelitian di lapangan, bahan hukum tersebut disusun secara  sistematis,  dikaji  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam hubungannya  dengan masalah yang diteliti. 6
Kedua : Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat Deskriptif, dimana menurut  soerjono soekanto  adalah  :  Suatu  perjanjian  yang  dimaksud  untuk  memberikan  data  yang  seteliti mungkin  tentang  manusia,  keadaan,  gejala-gejala  lainnya.  Maksudnya  adalah  terutama mempertegas  hipotesa-hipotesa,  agar dapat  membantu  memperkuat  teori-teori  lama,  atau didalam kerangka penyusunan teori baru. 7 Jenis Data dan Sumber Data.
Ketiga: Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer.  Bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pengertian- pengertian  pokok  atau  dasar  dalam hukum,  yakni  masyarakat  hukum,  subjek  hukum,  hak  dan  kewajiban,  peristiwa  hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Keempat: Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan  dan  data  wawancara  antara  peneliti dengan  informan. Hakikatnya  merupakan  kegiatan  untuk  mengadakan  sistematisasi  bahan- bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis 8
Kelima: Teknik Analisis Data Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data yang  diperoleh.  Dimana  data  ini  hakikatnya  merupakan  kegiatan  untuk  mengadakan mengadakan  sistemasi  bahan  hukum  tertulis  untuk  mempermudah  menganalisi. Karena penelitian Yuridis Normatif terhadap sistematik  hukum,  maka  analis  data  yang  dilakukan oleh  penulis. Keenam: Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  adalah  studi  kepustakaan  dan  data  wawancara  antara  peneliti  dengan  informan. Hakikatnya  merupakan  kegiatan  untuk  mengadakan  sistematisasi  bahan-bahan  hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis.
Ketujuh: Teknik Analisis Data Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data
5 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Hal : 43.
yang  diperoleh.  Dimana  data  ini  hakikatnya  merupakan  kegiatan  untuk  mengadakan mengadakan  sistemasi  bahan  hukum  tertulis  untuk  mempermudah  menganalisi. 9 Karena peneliti  melakukan  penelitian  Yuridis  Normatif  terhadap  sistematik  hukum,  dengan  cara menganalisi terhadap pasal-pasal dalam Undang – Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan  Atas  Tanah Beserta  Benda-Benda  Berkaitan  Dengan  Tanah.  Setelah  melakukan analisis, maka dilakukan kontruksi data yang didapatkan dan memasukan pasa-pasal tertentu kedalam kategori atas dasar dari system hukum tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit di Indonesia
Pengertian  perjanjian  diatur  dalam  BAB  II  Buku  kitab  Undang-  Undang  Hukum Perdata tentang “Perikatan -Perikatan yang dilakukan dari kontrak atau perjanjian”, mulai dari Pasal  1313  sampai  dengan  Pasal  1351,  dimana  ketentuan  dalam  Pasal  1313  merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu  orang atau  lebih  mengikat  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih”, 6 sedangkan menurut  Salim  H.S,  Defenisi  perjanjian  dalam  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  adalah  memiliki  kelemhan  sebagai  berikut:  a.Tidak  jelas,  karena  setiap  perbuatan dapat  disebut  dengan perjanjian.  b.Tidak  tampak  asas  konsensualisme.  cBersifat  dualisme. Berdasarkan kelemahan tersebut, pengertian perjanjian menurut Salim H.S adalah “Perjanjian atau kontrak adalah hubungna hukum atara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula  subjek  hukum lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati”. 7
Istilah  kredit  bukan  merupakan  hal  yang  asing  dalam  kehidupan  di  masyarakat, karena sering dijumpai pada anggota masyarakat yang melakukan jual beli secara kredit. Jual beli  tersebut  tidak  dilakukan  secara  tunai  (kontan),  tetapi  dengan  cara  mengangsur.  Kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu Credere yang berarti kepercayaan akan kebenaran, dan apabila  dihubungkan  dengan  bank  maka  terkandung  pengertian bahwa  pihak  bank  selaku kreditur memberikan kepercayaan untuk meminjamkan uang kepada nasabah atau debitur, karena debitur dipercayai kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. 8
Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang  No  7  Tahun  1992  tentang  perbankan  yang  mengartikan  kredit  adalah
6 Subekti dan Tjitrosudibio, 2016 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Pradnya Paramita, Jakarta, Hal :  308.
7 H. Salim. HS, 2015, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal : 15- 17.
8 Gatot Supramono, 1996, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis , Djambatan, Jakarta, Hal : 44.
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  minjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain mewajibkan pihak peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  dengan pemberian bunga.
Menurut  R.  Subekti  istilah  kredit  adalah  kepercayaan  yang diberikan  oleh  bank kepada  seorang  nasabah  yang  mendaptkan  kredit  dari  bank  tersebut. 27 Menurut Muchdarsyah  Sinungan  istilah  kredit adalah uang  bank  yang  dipinjamkan  kepada  nasabah yang  akan  dikembalikan  pada  waktu  yang  ditentukan  di  masa  mendatang  disertai  dengan suatu kontraprestasi berupa bunga. 9 Berdasakan pengertian kredit diatas, maka pengertian kredit menurut penulis adalah adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh pihak kreditur (bank) kepada debitur (nasabah) untuk saling tolong- menolong. Selain itu dilihat dari pihak kreditur  (bank),  unsur  penting  didalam  kegiatan  kredit  adalah  mencari  keuntungan  dari modal  yang  diberikan  kepada  pihak  kreditur  dengan  cara  mengambil  kontraprestasi (keuntungan).  Sedangkan  di  segi  debitur  (nasabah)  adanya  bantuan  dari  kreditur  dapat memenuhi  kebutuhan  berupa  prestasi.  Berdasarkan  jaminan  1.  Kredit  tanpa  jaminan  atau kredit blanko ( unsecuret loan ) 2. Kredit dengan jaminan ( securet loan ) dimana untuk kredit yang diberikan  pihak  kreditur  mendapat  jaminan  bahwa  debitur  dapat  melunasi  hutangnya. Didalam pemberian kredit bank menanggung resiko sehingga dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat untuk mengurangi resiko tersebut sehingga diperlukanlah suatu jaminan yang berupa kebendaan maupun jaminan perseorangan.

## Tinjauan Tentang Hukum Jaminan
Istilah dari hukum jaminan menurut J. Satrio dalam bukunya Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia diartikan sebagai berikut : ”peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan  piutang seorang  kredit  terhadap  seorang  deditur”. 10 Sedangkan  menurut Salim  HS dalam  bukunya  Perkembangan  Hukum  di  Indonesia  juga  mengartikan  hukum jaminan  sebagai  berikut  : “keseluruhan kaidah-kaidah  hukum yang  mengatur  hubungan hukum  antara  pemberi  dan  penerima  jaminan dalam kaitanya dengan pembebanan jaminan untuk  mendapatkan  fasilitas kredit”. 11 Berdasarkan  dari  kedua  pengertian  mengenai  hukum jaminan tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung dalam hukum jaminan sebagai berikut :  1.Adanya  kaidah  hukum  Kaidah  hukum  yang  terdapat  dalam  hukum  jaminan  dibedakan menjadi  dua yaitu, kaidah hukum jaminan yang tertulis ( perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi) serta kaidah hukum tidak tertulis yang berupa kaidah hukum yang tumbuh,
9 R. Subekti, 1991, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal : 1.
10 J. Satrio, 2007, Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan , Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal : 3.
11 H.Salim HS, 2019, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal : 6.
hidup, dan berkembang dalam masyarakat. 2. Adanya pemberi dan penerima jaminan Pemberi jaminan adalah orang yang membutuhkan fasilitas kredit yang sering disbut dengan debitur. Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan yang  biasanya  disebut  dengan  kreditur.  3.  Adanya  jaminan  Pada  dasarnya  jaminan  bersifat materil dan imateril. Jaminan materil berupa hak-hak kebendaan, seperti benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan imateril berupakan jaminan perorangan.
Istilah  dari  jaminan  merupakan  terjemahan  dari  istilah zekerheid atau cautie yaitu kemampuan  debitur  untuk  memenuhi  atau  melunasi  perutangannya  kepada  kreditur, yangdilakukan  dengan  cara  menehan  benda  jaminan  sebagai  tanggungan  atas  pinjaman debitur terhadap kreditur. 44 Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebut dalam pasal 1 angka 23 bahwa agunan yang merupakan bagian dari  istilah  jaminan  adalah  : “agunan adalah  jaminan tambahan  yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka  pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.
Bentuk proses dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan atas tanah menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1996.
Pengertian  hak  tanggungan,  Hak  tanggungan  merupakan  jaminan  guna  melunasi hutang  dari  debitur  kepada  kreditur,  pengertian  hak  tanggungan  menurut  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan  tanah adalah hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, selanjutnya disebut dengan  hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
Hukum adalah perlindungan bagi kepentingan manusia yang berbentuk kaidah dan norma-norma sehingga hukum sebagai kumpulan peraturan yang mengandung isinya bersifat umum  dan  normatif,  berlaku  bagi  setiap  orang  serta  menentukan  bagaimana  tata  cara melaksanakan  kepatuhan  kepada  kaedah  hukum  tersebut. 12 Hukum  menurut  arti  sempit adalah  sesuatu  yang  diberikan  kepada  subjek  hukum  dalam  perangkat  hukum  baik  secara preventif maupun secara represif, serta bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dan Indonesia adalah  Negara  yang  berdasarkan  pancasila,  maka  sistem  hukum  yang  dianut  harus berlandaskan  pancasila,  dan  tidak  hanya  melihat  hak  dan  kewajiban  didalam  masyarakat untuk membuat keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian sebagai  pedoman  dalam  menuyusun  sistematis  penelitian  atau  penulis  dapat  menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.
Suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara para pihak yang mana kreditur pemberi fasilitas  kredit  dan  debitur  sebagai  pihak  peminjam  atau  penerima  kredit.  Sehingga
12 Sudikno Mertokusumo, 2018, Mengenal Suatu Hukum Pengantar , Liberty, Yogyakarta, Hal : 39.
diperlukanlah sebuah jaminan guna untuk pelunasan hutang dari debitur serta meminimalkan resiko yang terjadi. Benda jaminan tersebut berupa benda bergerak maupun benda tetap dan jaminan  yang  paling  banyak  digunakan  sebagai  tanggungan  adalah  berupa  tanah,  baik mencakup hak pakai, hak guna, hak milik, maupun hak guna usaha yang mana umumnya nilai terus  meningkat.  Benda  jaminan  tersebut  merupakan  benda  tidak  bergerak,  dimana  diatur oleh lembaga hak tanggungan berdaasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah.  Didalam  proses pemberian kredit tidak menutup terjadinya resiko. Sehingga hal tersebut, peneliti mencoba mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak menurut Undang- Undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Serta bagaimana cara perlindungan hukum menurut ketentuan pasal dalam Undang-Undang tersebut jika terjadi wanprestasi.
Sebelum  debitur  memperoleh  kredit  terlebih  dahulu  harus  melalui  tahapan-tahapan penilaian  melalui  dari  pengajuan  permohonan  kredit  dan  dokumen  yang  diperlukan, pemeriksaan  keaslian  dokumen,  analisis  kredit  sampai  dengan  kredit  dicairkan.  Tahapan- tahapan ini kita kenal dengan prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam peniliaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan ditolak.
Cara  penyelesaian  sengketa  jika  debitur  melakukan  wanprestasi  menurut  ketentuan Undang – Undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, Dalam praktek perbankan jelas terbukti bahwa penyebab kredit macet bukan saja dari pihak debitur, tapi juga berasal dari pihak bank selaku kreditur yang tidak menjalankan prudential banking atau gabungan dari peran para  pejabat  pemerintah  lewat  praktik  KKN  dalam  menghancurkan  system  perbankan  di Indonesia

## SIMPULAN
Adanya pembaruan terhadap peraturan perundangan-undangan khususnya ketentuan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda- benda  yang  berkaitan  dengan  tanah,  yaitu  :  Yang  tercantum  dalam  Pasal  6  dimana  apabila debitur  cidera  janji  maka  yang  melakukan  penjualan  atas  objek  hak  tanggungan  atas kekuasaan sendiri hanya pemegang hak tanggungan pertama saja, yang berarti pemegang hak tanggungan  kedua,  ketiga  dan  seterusnya  tidak  memiliki  hak  untuk  menjual  objek  hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum apabila piutang beralih kepada pemegang hak tanggungan kedua ataupun kreditur lainnya. Sehingga diperlukan pembebanan dalam pasal ini guna menjamin perlindungan hukum kepada kreditur yaitu apabila piutang beralih kepada hak ketiga pemegang hak tanggungan dan seterusnya maka pihak ketiga ini pun juga berhak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian, S. (Jakarta). 2018. Jakarta: Sinar Grafika. Daeng H.R. Naja. (The Bankers Hand Book.). Hukum Kredit dan Bank Garans. Jakarta: The
Bankers Hand Book.
Harun Badriyah. (2020). Penyelasaian Sengketa Kredit Bermasala. Yogyakarta : Pustaka
Yustisia.
Mertokusumo Sudikno. (2003). Mengenal Suatu Hukum Pengantar. Yogyakarta : Liberty.
Muchdarsyah., S. (1993.). Manajemen Dana Bank. Jakarta: Bumi Aksara.
Muhammad Abdulkadir. ( 2000). Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya
Bakti.
Noviaditya, Martha. (2010). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
Salim H. HS. 2019 Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Untung.., B. H. ( 2000). Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta : Andi Offset.
Zike. (/2010/03/22, 03/012 03). http://wordskripsi.blogspot.com. Retrieved 03/012 /2010/03/022, /2010/03/22 from http://wordskripsi.blogspot.com: http://wordskripsi.blogspot.com/2010/03/022-pelaksanaan-pemberian-kredit
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Perubahan Tentang Perbankan Atas Undang- Undang No 7 Tahun 1992
Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria
Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda
Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan