DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3 Received: 5 Mei 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 17 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Implementasi Kebijakan PT. Jasa Raharja dalam Pemberian Santunan pada Masyarakat yang Mengalami Kecelakaan Diri Tunggal di PT. Jasa Raharja Tk. II

## Padangsidimpuan
Anjali Marwiyah Siregar 1 , Maidalena 2 , Ahmad Muhaisin B Syarbaini 3
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, siregaranjalimarwiy@ahgmail.com 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, maidalena@uinsu.ac.id 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, ahmadmuhaisin@uinsu.ac.id
Corresponding Author: siregaranjalimarwiy@ahgmail.com
Abstract: The inappropriate implementation of PT Jasa Raharja (Persero) compensation for victims of traffic accidents and the disproportionate number of accident victims who receive compensation for their injuries are the basis of this research. The procedure for filing claims on  behalf  of  these  victims  is  still  unclear  to  some  people.  Therefore,  the  role  of  the  state should  not  only  be  limited  to  accident  prevention  efforts,  but  should  also  include  providing protection  to  accident  victims.  The  researcher  in  this  study  used  field  research  as  the research strategy, which was logically examined and organized using a qualitative approach. From  June  to  August,  this  research  was  conducted  in  Batu  Nadua  Sub-district,  Padang Sidempuan  City.  From  the  results  of  this  research  it  is  clear  that  Jasa  Raharja  and  the community  have  different  perspectives  on  how  the  policy  of  providing  compensation  to victims of traffic accidents should be implemented. According to Jasa Raharja, the policy has been  implemented  in  accordance  with  the  prevailing  laws  and  regulations.  However, accident  victims  see  things  differently.  They  argue  that  Jasa  Raharja  does  not  fulfill  its obligation to provide fair compensation to every traffic accident victim.
Keyword: Implementation;Policy; PT Jasa Raharja; Compensation; Personal Accident.
Abstrak: Pelaksanaan  santunan  PT  Jasa  Raharja  (Persero)  yang  tidak  tepat  bagi  korban kecelakaan  lalu  lintas  dan  tidak  proporsionalnya  jumlah  korban  kecelakaan  yang mendapatkan  santunan  atas  luka-luka  yang  dideritanya  menjadi  dasar  dari  penelitian  ini. Prosedur pengajuan klaim atas nama korban ini masih belum jelas bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, peran negara tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan kecelakaan, tetapi juga  harus  mencakup  pemberian  perlindungan  kepada  para  korban  kecelakaan.  Kecelakaan ini  dapat  terjadi  karena  berbagai  faktor,  baik  yang  berasal  dari  kendaraan  itu  sendiri, pengemudi,  kondisi  cuaca,  maupun  kondisi  lingkungan  Peneliti  menggunakan  penelitian lapangan  sebagai  strategi  penelitian,  yang  secara  logis  diperiksa  dan  disusun  dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari bulan Juni hingga Agustus, penelitian ini dilakukan di  Kecamatan  Batu  Nadua,  Kota  Padangsidempuan.  Dari  hasil  penelitian  ini  jelas  terlihat
bahwa Jasa Raharja dan masyarakat memiliki perspektif yang berbeda mengenai bagaimana kebijakan pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas seharusnya dilaksanakan. Menurut  Jasa  Raharja,  kebijakan  tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  dan perundang-undangan  yang  berlaku.  Namun,  para  korban  kecelakaan  melihat  hal  yang berbeda.  Mereka  berpendapat  bahwa  Jasa  Raharja  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk memberikan kompensasi yang adil kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas.
Kata Kunci: Impelemntasi; Kebijakan; PT. Jasa Raharja; Santunan; Kecelakaan Diri.

## PENDAHULUAN
Setiap  tahun,  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  di  Indonesia  semakin  meningkat.  Hal  ini disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  antara  lain  mobilitas  dan  aktivitas  masyarakat  yang  terus meningkat,  serta  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  terus  bertambah  (Saputra,  2017). Peningkatan  jumlah  kecelakaan  lalu  lintas  ini  juga  mengakibatkan  peningkatan  jumlah kematian, baik yang terjadi di udara, darat, maupun laut. Oleh karena itu, selain upaya untuk menghindari  kecelakaan,  negara  juga  harus  menyediakan  perlindungan  bagi  korban kecelakaan.  Hal  ini  penting  karena  korban  kecelakaan  bisa  berasal  dari  berbagai  lapisan masyarakat,  terutama  golongan  menengah  ke  bawah.  (Aguayo  Torrez,  2021).  Pemerintah Indonesia  harus  memastikan  bahwa  korban  kecelakaan  mendapatkan  penghiburan. Keterlibatan  pemerintah  dalam  hal  ini  sangat  penting  dan  krusial.  Pemerintah  harus menyediakan  berbagai  fasilitas  dan  layanan  bagi  korban  kecelakaan,  seperti  santunan, pengobatan, dan rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Pasal 93 (Presiden Republik Indonesia, n.d.).
Kecelakaan  diri  tunggal  adalah  kecelakaan  yang  hanya  melibatkan  satu  kendaraan bermotor dan tidak melibatkan kendaraan lain. Kecelakaan ini dapat terjadi karena berbagai faktor,  baik  yang  berasal  dari  kendaraan  itu  sendiri,  pengemudi,  kondisi  cuaca,  maupun kondisi  lingkungan  (Swari,  2023).  Pertama,  aspek  mekanis  mobil,  seperti  mesin,  rem,  ban, pencahayaan,  dan  mungkin  kelebihan  muatan.  Kedua,  faktor  yang  berkaitan  dengan pengemudi, seperti tingkat keterampilan mengemudi dan kondisi fisik yang tidak stabil (sakit, mabuk, atau kelelahan). Ketiga, kondisi meteorologi, termasuk kabut, banjir, hujan, dan asap. Keempat,  faktor  lingkungan,  termasuk  hal-hal  seperti  jalan  berlubang  dan  jalan  aspal  yang rusak.  Kecelakaan  diri  tunggal  dapat  memiliki  dampak  yang  signifikan  bagi  korban,  baik secara  fisik,  mental,  maupun  finansial.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  melakukan  upaya pencegahan untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan ini.
PT  Jasa  Raharja  adalah  perusahaan  milik  negara  yang  bertanggung  jawab  untuk memberikan  perlindungan  finansial  kepada  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  Indonesia. Perlindungan  ini  diberikan  kepada  semua  pengemudi,  baik  yang  memiliki  kendaraan bermotor  maupun  tidak.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  ini  bukan  hanya mencerminkan  komitmen  PT  Jasa  Raharja  terhadap  kesejahteraan  masyarakat,  tetapi  juga mencerminkan  sejauh  mana  lembaga  ini  dapat  memberikan  layanan  yang  efektif  dan  adil kepada  para  penerima  santunan  (Ulfa  Shabrina,  Zulfikar  Jayakusuma,  2022).  Pemberian manfaat  dapat  membantu  korban  kecelakaan  dan  keluarganya  untuk  memenuhi  kebutuhan finansial  mereka  pasca-kecelakaan.  PT  Jasa  Raharja  telah  berkontribusi  secara  signifikan dalam  mengurangi  beban  finansial  bagi  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  Indonesia  sesuai dengan  UU  No.  34/1964  tentang  Dana  Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan Raya (Indonesia, 1964).
Dalam  upaya  untuk  melindungi  dan  membantu  mereka  yang  hanya  mengalami kecelakaan  pribadi,  PT.  Jasa  Raharaja  telah  menerapkan  kebijakan  yang  bertujuan  untuk memberikan  santunan  kepada  korban  dan  keluarga  yang  terdampak.  Kebijakan  ini  menjadi
sangat  relevan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial  di  wilayah PT. Jasa Raharja TK. II Padang Sidimpuan.
Belum  efektifnya  pelaksanaan  santunan  PT  Jasa  Raharja  (Persero)  terhadap  korban kecelakaan  lalu  lintas  khususnya  di  wilayah  TK.  II  Padangsidimpuan.  Hal  ini  terlihat  dari jumlah kecelakaan lalu lintas yang tidak sebanding dengan jumlah klaim yang diajukan oleh korban, serta korban  yang mengajukan klaim  meskipun belum mengetahui  jumlah santunan yang akan diterima. (Oktavianus, 2019). Fenomena ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu  masih  adanya  kesalahan  persepsi  masyarakat  dalam  mengajukan  klaim,  pengenalan program santunan PT Jasa Raharja (Persero) bagi mereka yang terluka akibat kecelakaan lalu lintas  di  jalan  raya,  serta  persentase  yang  sangat  tinggi  dari  korban  kecelakaan  yang mendapatkan  santunan  atas  luka-luka  yang  dideritanya  (Administrator,  2019).  Hal  ini memicu  ketertarikan  penulis  untuk  menghasilkan  sebuah  penelitian  berjudul  “Analisis Implementasi  Kebijakan  PT.  Jasa  Raharja  Dalam  Pemberian  Santunan  Pada  Masyarakat Yang Mengalami Kecelakaan Diri Tunggal Di Pt. Jasa Raharja Tk. II Padangsidimpuan”.

## METODE
Data  yang  digunakan  yaitu  penelitian  lapangan  (Bambang  Sunggono,  2015).  Sebelum diubah  menjadi  kalimat-kalimat  yang  bermakna,  data  informan  baik  tertulis  maupun  lisan dievaluasi,  diproses,  dan  kemudian  dipelajari  secara  deskriptif  kualitatif  (Muhammad  Rizal Pahleviannur,  Anita  De  Grave,  Dani  Nur  Saputra,  Dedi  Mardianto,  Debby  Sinthania,  Lis Hafrida,  Vidriana  Oktaviano  Bano,  Eko  Edy  Susanto,  Ardhana  Januar  Mahardhani, Amruddin, Mochamad Doddy Syahirul Alam, 2022). Setelah itu, informasi tersebut diselidiki secara rasional dan digabungkan dengan menggunakan teknik kualitatif. Untuk mendapatkan data,  ada  dua  metode  yang  digunakan:  mewawancarai  orang  dan  mengumpulkan  data  dari internet.  Menurut  (Kawasati,  2020),  dalam  rangka  mengumpulkan  informasi  untuk  tujuan penelitian,  pendekatan  wawancara  mengharuskan  adanya  percakapan  langsung  antara pewawancara dan responden, baik dengan atau tanpa bantuan panduan wawancara.
Sumber  data  informasi  dapat  diperoleh  dari  sumber  primer  dan  sekunder.  Sumber primer  terdiri  dari:  dokumentasi,  wawancara  dan  observasi  (Hardani,  Helmina  Andriani, Jumari  Ustiawaty,  2020).  Di  sisi  lain,  informasi  juga  bersunber  dari  wawancara  dengan narasumber  di  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kota  Padangsidimpuan.  Selanjutnya,  sumber sekunder  berasal  dari  data  yang  dikumpulkan  melalui  studi  literatur.  Hal  ini  mencakup rincian  tentang  aturan  PT  Jasa  Raharja  mengenai  pemberian  perlindungan  kepada  orang- orang yang terlibat langsung dalam kecelakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berikut adalah hasil artikel ini sesuai dengan latar belakang, tujuan dan metode:

## Teori Peran
Peran adalah seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada suatu kedudukan atau status.  Peran  dapat  dijalankan  oleh  seseorang  ketika  ia  menggunakan  hak-hak  dan melaksanakan tanggung  jawabnya sesuai  dengan  deskripsi dari peran tersebut.  Peran adalah komponen dinamis dari kedudukan atau status (Soekanto, 2002). Selain itu, pekerjaan sebagai suatu peran dimana satu individu mengawasi dua sistem yang terpisah, sering kali organisasi (Gibson,  2002).  Peran  yaitu  konsep  dan  lintasan  partisipasi  individu  dalam  interaksi  sosial (Riyadi,  2002).    Robert  Linton  menyatakan  bahwa  teori  peran  menggunakan  aktor  yang mengikuti norma-norma budaya untuk menjelaskan interaksi sosial (Arifah, 2021).

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  adalah  proses  penerapan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan. Proses  ini  melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk  organisasi  administratif  yang  bertanggung
jawab  untuk  mengimplementasikan  kebijakan,  serta  kelompok  sasaran  yang  menjadi  target dari  kebijakan  tersebut.  Efektivitas  implementasi  kebijakan  dapat  dinilai  dari  perspektif perilaku,  yaitu  dengan  melihat  kepatuhan  kelompok  sasaran  terhadap  kebijakan  tersebut. Kepatuhan kelompok sasaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial, politik,  dan  ekonomi  (Haedar  Akib,  2010).  Implementasi  kebijakan  mencakup  perilaku organisasi  administratif  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengimplementasikan  kebijakan, serta  menciptakan  jaringan  sosial,  politik,  dan  ekonomi  yang  memiliki  kekuatan  untuk mempengaruhi perilaku kelompok sasaran. Faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada hasil dari  penerapan  suatu  kebijakan,  baik  yang  dapat  diantisipasi  maupun  yang  tidak  dapat diantisipasi. Kumpulan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu adalah definisi  umum  dari  implementasi  kebijakan.  Tujuan  utama  dari  tahap  implementasi  adalah untuk  membuat  perubahan  yang  telah  disepakati,  baik  pada  skala  besar  maupun  kecil,  serta untuk  mengubah  pilihan  tadi  menjadi  tindakan  operasional  yang  konkret  (Wahab,  2015). Menerapkan peraturan-peraturan ke dalam praktik untuk  mengelola suatu program. Definisi ini  menekankan  pada  pentingnya  tindakan  konkret  dalam  proses  implementasi  kebijakan (Charles O Jones, 1994).
Teori  implementasi  (Charles  O Jones, 1994) digunakan dalam penelitian ini. Teori  ini dipilih  karena  dapat  membantu  dalam  menilai  efektivitas  implementasi  kebijakan  yang menjadi  topik  penelitian  ini.  Selain  itu,  Implementasi  kebijakan  dalam  (Pramono,  2020) adalah tindakan  yang dilakukan oleh individu dan kelompok di sektor publik dan komersial untuk memenuhi maksud dan tujuan tertentu.

## Asuransi
Sebagai  imbalan  bagi  pemegang  polis  yang  membayar  premi,  perusahaan  asuransi berjanji  untuk  menanggung  risiko  pemegang  polis.  Jenis  pengaturan  ini  dikenal  sebagai kontrak asuransi. Pengertian asuransi dapat dirinci menjadi tiga bagian utama, yaitu: Pertama yang  dibahas  adalah  bahaya  atau  risiko.  Kedua,  premi  asuransi  harus  dibayar  oleh  nasabah. Ketiga,  sejumlah  uang  yang  disisihkan  untuk  pembayaran  tanggungan,  seperti  yang dinyatakan oleh (Andri Soemitra, 2015). Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan finansial yang dapat memberikan manfaat bagi pemegang polis. Dengan asuransi, pemegang polis  dapat  mengurangi  risiko  kerugian  finansial  akibat  risiko  yang  mungkin  terjadi (Indonesia, 2014).
Pada  asuransi,  pihak  tertanggung  membayar  premi  atau  sejumlah  uang  kepada  pihak penanggung  sebagai  pertukaran  untuk  menerima  pembayaran  jika  risiko  atau  ancaman tertentu  terjadi.  Oleh  karena  itu,  asuransi  memberikan  keamanan  finansial  dan  mengurangi kemungkinan kerugian akibat bencana yang tak terduga.
Asuransi  syariah  adalah  sekelompok  kontrak  yang  mengatur  premi  sesuai  dengan hukum  Islam,  yang  memungkinkan  pemegang  polis  untuk  menawarkan  jenis  dukungan  dan pembelaan  tertentu  kepada  satu  sama  lain.  Akad-akad  tersebut  meliputi  pengaturan  antara pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah (Indonesia, 2014):
1. memberikan  kompensasi  kepada  pemegang  polis  atau  peserta  atas  potensi  tanggung jawab hukum pihak ketiga, biaya  yang dikeluarkan sendiri, kehilangan keuntungan, atau kerugian  lain  yang  mungkin  mereka  alami  sebagai  akibat  dari  bencana  yang  tidak terduga; atau
2. peserta  akan  mendapatkan  pembayaran  sesuai  dengan  tiga  skenario  yang  berbeda: keputusan  pengelola  dana,  kematian,  atau  harapan  hidup  dengan  imbalan  yang  telah ditentukan.

## Kecelakaan Lalu Lintas
Berdasarkan  laporan  (Kepala  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jalan,  Perumahan, Permukiman,  2016),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  22  tahun  2009  tentang  Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan sebagai berikut: Ketika sebuah insiden yang tidak terduga dan tidak direncanakan antara dua mobil yang sedang melaju di jalan raya berpotensi mengakibatkan kerusakan harta benda atau korban jiwa, maka hal tersebut disebut kecelakaan lalu lintas.
Suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak diantisipasi serta melibatkan kendaraan bermotor dan pengguna jalan lainnya yang tidak diduga dan tidak disengaja, yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda dan korban jiwa, disebut sebagai kecelakaan lalu lintas.  Kecelakaan  lalu  lintas  didefinisikan  sebagai  suatu  peristiwa  di  jalan  raya  yang  tidak diduga  dan  tidak  terencana  yang  melibatkan  setidaknya  satu  kendaraan  bermotor  dengan korban meninggal dunia atau luka berat dan ringan di bawah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Indonesia, 2009).

## Pemberian Santunan Bagi Kecelakaan Lalu Lintas
Santunan  adalah  pemberian  bantuan  dalam  bentuk  uang  atau  materi  untuk  mengganti kerugian  akibat  kecelakaan,  kematian,  atau  masalah  lainnya.  UU  No.  34  Tahun  1964 (Indonesia,  1964)  dan  PP  No.  18  Tahun  1965  (Indonesia,  1965)  mengatur  tentang  santunan kecelakaan lalu lintas. Santunan kecelakaan lalu lintas diberikan oleh PT Jasa Raharja, yaitu perusahaan  BUMN  yang  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  santunan  kepada  korban kecelakaan  lalu  lintas.  Besarnya  santunan  disesuaikan  dengan  jenis  kecelakaan  dan  tingkat keparahan luka-luka korban.
Laporan  kecelakaan  dari  polisi  diperlukan  setelah  terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas untuk  mengajukan  klaim  santunan.  Dalam  kasus  kecelakaan,  Jasa  Raharja  dapat  segera dihubungi  oleh  korban  atau  polisi.  Korban  atau  ahli  warisnya  harus  mengikuti  beberapa langkah selanjutnya untuk mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas. Setelah korban atau ahli  warisnya  menyelesaikan  semua  dokumentasi  yang  diperlukan,  pembayaran  akan diberikan. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia dalam waktu kurang dari tiga (3) hari akan mendapatkan kompensasi. Dalam waktu tujuh (7) hari, permohonan penggantian biaya perawatan harus diselesaikan (Ulfa Shabrina, Zulfikar Jayakusuma, 2022).

## Pembahasan
PT  Jasa  Raharja  memberikan  beberapa  manfaat  dan  pilihan  bagi  warga  Kota  Padang Sidempuan yang mengalami kecelakaan lalu lintas: Menurut Tamrin Silalahi, humas PT Jasa Raharja cabang Padangsidempuan, perusahaan ini mematuhi kewajibannya untuk membantu dan memberikan santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas. Ini termasuk:
1. Jasa  Raharja  telah  lama  menawarkan  layanan  jemput  bola  untuk  membantu  korban kecelakaan  lalu  lintas.  Layanan  ini  memungkinkan  petugas  Jasa  Raharja  mendatangi langsung korban kecelakaan di rumah sakit atau lokasi kejadian kecelakaan. Persyaratan layanan ini adalah menerima laporan kecelakaan dari Satlantas Polres setempat. Dengan diterapkannya  layanan  jemput  bola,  masyarakat  mulai  memahami  peran  Jasa  Raharja dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Sebelumnya, banyak masyarakat yang  tidak  mengetahui  bahwa  Jasa  Raharja  bertanggung  jawab  memberikan  santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas.
2. Petugas  PT  Jasa  Raharja  mendatangi  Satlantas  Polres  Padangsidempuan  setiap  hari  atau dua hari sekali untuk mencatat ada tidaknya kecelakaan pada hari itu.
3. Apabila  korban  kecelakaan  meninggal  dunia  di  lokasi  kejadian,  untuk  memenuhi  target pembayaran klaim dalam waktu kurang dari tujuh (7) hari, petugas PT Jasa Raharja akan mengunjungi  korban  sesegera  mungkin  untuk  mengucapkan  belasungkawa  dan menawarkan bantuan dalam proses pengurusan klaim.
Penulis  juga  berbicara  langsung  dengan  beberapa  korban  yang  pernah  terlibat  dalam kecelakaan  mobil  di  Kota  Padangsidempuan  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai kontribusi Jasa Raharja kepada masyarakat. Berikut ini adalah hasil dari wawancara tersebut:
1. Yeyen, seorang karyawan Koperasi Adil Makmur, mengalami patah tulang humerus kiri akibat  kecelakaan  lalu  lintas  di  Sungai  Saddang.  Ia  membutuhkan  biaya  pengobatan sebesar  Rp3.000.000.  Menurut  Yeyen,  tidak  ada  petugas  dari  perusahaan  asuransi  yang berada  di  lokasi  kejadian,  padahal  seharusnya  petugas  kepolisian  Padangsidempuan melaporkan kecelakaan tersebut kepada perusahaan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan  asuransi,  yang  secara  hukum  diizinkan  untuk  menjalankan  bisnis  oleh pemerintah, sering kali tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan santunan kepada  korban  kecelakaan.  Hal  ini  dapat  merugikan  korban  kecelakaan,  karena  mereka harus  mencari  sendiri  perusahaan  asuransi  yang  bertanggung  jawab  atas  kecelakaan tersebut dan mengajukan klaim santunan.
2. Adi  Wardani  Putra,  seorang  mahasiswa  berusia  26  tahun  dari  Universitas  Indonesia Timur, mengalami kecelakaan lalu lintas. Ia mengklaim bahwa sebuah taksi menabraknya di  jalan.  Adi  harus  menjalani  perawatan  medis,  dan  biayanya  ditanggung  oleh keluarganya.  Dalam  wawancara,  Adi  mengungkapkan  bahwa  ia  tidak  mengetahui manfaat yang ditawarkan oleh asuransi. Sehingga diketahui banyaknya orang yang belum memahami pentingnya asuransi, terutama asuransi kendaraan bermotor.
3. Di  Jalan  Perintis  Kemerdekaan,  seorang  mahasiswa  berusia  22  tahun  bernama  Ikhsan Sudirman terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang membuatnya cacat dan membutuhkan biaya  pengobatan  sebesar  Rp  1.000.000.  Ikhsan  mengklarifikasi  bahwa  PT  telah memberinya  asuransi  senilai  Rp  10.000.000.  Perusahaan  asuransi  telah  menanggapi kejadian tersebut.
4. Rihiyat,  seorang  mahasiswa  di  BTN  Minasa  Upa,  22  tahun,  terlibat  dalam  sebuah kecelakaan  di  Jalan  Hertasning,  yang  mengakibatkan  biaya  rumah  sakit  sebesar  Rp 1.500.000  dan  luka-luka  ringan.  Setelah  kejadian,  Rihayat  mengatakan  “ia  tidak mengetahui  jenis  asuransi  yang  seharusnya  diberikan  kepadanya  dan  bahwa  polisi maupun perusahaan asuransi tidak mengunjungi tempat kejadian”.
5. Ravika Rahman. Mahasiswa Jl Abdullah Dg, Sirua, 25 tahun, bernama Ravika mengalami tabrakan di Jln. Urip Sumoharjo, kaki kanannya patah dan biaya pengobatan mencapai Rp 1.000.000,-. Menurut Ravika, PT Jasa Raharja tidak memberikan asuransi, bahkan ketika polisi berada di sana.
Saat  Jasa  Raharja  mewawancarai  penduduk  desa,  mereka  menemukan  adanya perbedaan  pendapat.  Bapak  Sabir,  yang  mewakili  Jasa  Raharja,  menyatakan  bahwa perusahaan  telah  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Namun, kelompok korban kecelakaan memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa Jasa Raharja belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan santunan secara adil kepada setiap  korban  kecelakaan  lalu  lintas.  Masyarakat  mengungkapkan  dalam  wawancara  bahwa mereka  percaya  bahwa  ketidakmampuan  beberapa  orang  untuk  menerima  santunan disebabkan oleh layanan Jasa Raharja yang tidak memuaskan.
Pada hari Rabu, 15 Maret, Soni Sumono, SH, Kepala Perwakilan Jasa Raharja Padang Sidempuan,  menyampaikan  informasi  tersebut  dan  menjelaskan  bahwa  pengeluaran  yang melebihi  Rp  17  miliar  tersebut  mencakup  berbagai  biaya  seperti  santunan  kematian,  biaya perawatan  dan  pengobatan,  santunan  cacat  tetap,  biaya  pemakaman,  biaya  ambulans,  dan biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Soni melanjutkan, "Dibandingkan dengan tahun  sebelumnya,  pada  tahun  2021,  dana  santunan  kecelakaan  lalu  lintas  mengalami kenaikan  sebesar  3,86%  untuk  santunan  meninggal  dunia,  namun  secara  keseluruhan santunan  yang diberikan mengalami  penurunan sebesar  -1,96%  atau sekitar Rp300 juta dari tahun sebelumnya."
Lebih  rinci  Soni  menjelaskan  bahwa  berdasarkan  data  kecelakaan  yang  diterima  Jasa Raharja  dari  Pihak  Kepolisian  Lalu  Lintas  bahwa  kecelakaan  meninggal  dunia  didominasi oleh  korban  kecelakaan  yang  berusia  produktif  yaitu  usia  10  sampai  39  Tahun.  Hal  ini tentunya menjadi perhatian bersama para stakeholder yang berkaitan dengan keselamatan lalu
lintas,  untuk  bersama–sama  bersinergi  dalam  upaya  pencegahan  terjadinya  korban kecelakaan.  Soni  menyatakan  bahwa  antara  tahun  2023  hingga  Maret  2023,  sebanyak Rp3.043.395.086  telah  dibayarkan  oleh  Jasa  Raharja  Padang  Sidempuan  sebagai  santunan kecelakaan.
Sebuah  mobil  Innova  BK  227  ZE  dan  truk  BB  8133  DA  terlibat  dalam  tabrakan  lalu lintas di Jalan Umum Medan-Tarutung, Km 239-240 Desa Lintong Nihuta, Kabupaten Toba, Provinsi  Sumatera  Utara,  yang  harus  ditangani  oleh  pihak  berwajib.  PT  Jasa  Raharja Perwakilan  Padangsidempuan  mengajukan  Dana  Santunan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  untuk membayar ahli waris dan korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit dan dalam perawatan mereka  atas  kecelakaan  yang  merenggut  dua  nyawa  dan  menyebabkan  empat  orang  luka- luka. Jumlah santunan yang dapat diberikan maksimal Rp 20 juta.
Jika  tidak  ada  ahli  waris,  biaya  pemakaman  sebesar  Rp  4  juta,  dan  jika  ada  cacat seumur hidup sebesar Rp 50 juta. Soni mengklaim bahwa santunan kecelakaan di jalan raya diberikan melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu  Lintas Jalan yang dikelola oleh Kantor Bersama Samsat. Pemilik kendaraan membayar dana ini sebagai tambahan dari pajak kendaraan  bermotor  mereka.  Agar  perjalanan  mudik  aman  sampai  tujuan,  Soni  juga mengimbau  agar  setiap  pemudik  mengutamakan  keselamatan  berkendara  dan  mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini disampaikan oleh PT Jasa Raharja.
Salah  satu  cara  untuk  menilai  bagaimana  PT  Jasa  Raharja  menjalankan  kewajibannya dalam  memberikan  sumbangan  dan  santunan  kepada  korban  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kota Padangsidempuan  adalah  dengan  membandingkan  data  jumlah  korban  kecelakaan  dan penerima  sumbangan  dan  santunan  dari  perusahaan  tersebut.  Untuk  lebih  jelasnya,  penulis melakukan  pengumpulan  data  korban  kecelakaan  dan  jumlah  orang  yang  menerima sumbangan dan santunan. Berikut adalah hasilnya:
Tabel 1 Data, jumlah masyarakat yang mendapat biaya dan santunan dari pihak PT Jasa Raharja di
Kota Padangsidempuan 2023 Jenis Cedera Jumlah Korban Jumlah Pembiayaan Meninggal 53       @ Rp. 50.000.000 Luka Berat 35       @ Rp. 20.000.000 Luka Ringan 12       @ Rp. 10.000.000 Cacat 47       @ Rp. 50.000.000 Penguburan - Rp. 4.000.000 Total Penyaluran Rp. 134.000.000 Sumber: Sat Lantas Polrestabes kota Padangsidempuan
Tabel  tersebut  menjelaskan  bahwa  untuk  53  korban  yang  meninggal  dunia,  masing- masing  ahli  warisnya  mendapatkan  santunan  sebesar  50  juta  rupiah.  Untuk  35  korban  yang mengalami  luka berat,  masing-masing korban tersebut  mendapatkan pembiayaan sebesar 20 juta  rupiah.  Selanjutnya  12  korban  yang  mengalami  luka  ringan,  masing-masing  korban tersebut  mendapatkan  pembiayaan  sebesar  10  juta  rupiah.  Dan  47  korban  yang  mengalami cacat, masing-masing korban tersebut mendapatkan pembiayaan sebesar 50 juta rupiah.
Tabel data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat kesenjangan antara jumlah  korban  kecelakaan  dan  jumlah  korban  yang  mendapatkan  kompensasi  atas  kerugian mereka. Terbukti dari data sebelumnya bahwa ada lebih banyak korban kecelakaan daripada orang  yang  mendapatkan  kompensasi  atau  dibayarkan  biayanya.  Penulis  menyertakan  tabel perbandingan di atas untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai kepatuhan PT Jasa Raharja  dalam  memenuhi  kewajibannya  membayar  santunan  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kota Padangsidempuan.
Penulis menyimpulkan bahwa UU Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang No.  33  tahun  1964  belum  diikuti  dalam  hal  tanggung  jawab  PT  Jasa  Raharja.  UU  No.  34 tahun 1964, Dana Kecelakaan Lalu  Lintas, dan PP No. 17 tahun 1965, Ketentuan-ketentuan
Penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, telah disahkan. PP No. 18 tahun 1965, tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Penulis  menarik  perhatian  pada  fakta  bahwa  beberapa  korban  kecelakaan  masih  belum memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  penggantian  atas  kehilangan  pendapatan  atau  biaya hukum.  Meskipun  beberapa  korban  kecelakaan  lalu  lintas  mungkin  mendapatkan kompensasi,  namun  hal  tersebut  tidak  cukup  untuk  mengganti  kerugian  yang  dialami  oleh semua pihak. Selain itu, melakukan hal ini melanggar hukum.
Pada tahap ini, peneliti menyajikan ringkasan kesimpulan terpenting yang diambil dari data  lapangan  yang  telah  dikumpulkan.  Hasil  pengumpulan  data  didasarkan  pada  model implementasi kebijakan menurut (Charles O Jones, 1994) yang memiliki tiga dimensi: 1. Dalam proses implementasi kebijakan, terdapat tiga aktivitas penting yang sesuai dengan model implementasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh akademisi di daerah tersebut,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  dimensi  organisasi  PT  Jasa  Raharja Padangsidempuan  telah  melakukan  kinerja  yang  paling  baik  dalam  implementasi kebijakan  pemberian  santunan  kepada  korban  kecelakaan  lalu  lintas.  Jasa  Raharja Padangsidempuan  merupakan  perusahaan  yang  terorganisir  dengan  sangat  baik. Perusahaan  ini  memiliki  sumber  daya  peralatan  yang  memadai,  tugas  dan  fungsi  yang jelas,  serta  koordinasi  yang  efektif  dengan  mitra  atau  instansi  lain.  Hal  ini  terlihat  dari pengamatan langsung peneliti di lapangan.
2. Salah  satu  tindakan  penting  dalam  paradigma  implementasi  Jones  adalah  interpretasi. Kegiatan  interpretasi  ini  berfokus  pada  pandangan  para  pelaksana  terhadap  pekerjaan mereka.  Dalam  penelitian  ini,  masyarakat  perlu  diberikan  penjelasan  dan  pemahaman mengenai  metode  klaim  santunan  kecelakaan  oleh  Jasa  Raharja  Padangsidempuan.  Ada beberapa upaya yang telah dilakukan berdasarkan temuan penelitian dan kondisi lapangan saat  ini.  Meskipun  demikian,  masih  ada  beberapa  individu  yang  tidak  mengetahui  atau tidak  memahami  peran  Jasa  Raharja  dalam  menangani  klaim  santunan  kecelakaan. Hambatan-hambatan  yang  berkontribusi  terhadap  kurangnya  sosialisasi  kegiatan sosialisasi ini juga disampaikan. Sehingga dapat diketahui Jasa Raharja Padangsidempuan belum beroperasi secara maksimal untuk dimensi interpretasi dari model implementasi.
Implementasi:  implementasi  sering  kali  merupakan  proses  yang  dinamis  dimana  para petugas atau pelaksana secara khusus diarahkan pada kondisi nyata atau pedoman. Para ahli dapat  menyimpulkan  bahwa  para  pelaksana  kebijakan  membutuhkan  pedoman  agar  dapat menjalankan kebijakan dalam dimensi implementasi. Menurut Jones, ada beberapa hal  yang sudah  sesuai  dan  belum  optimal  dalam  dimensi  implementasi  berdasarkan  hasil  temuan analisis  data  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  lapangan.  Tujuan  dari  implementasi  adalah untuk  membawa  sebuah  kebijakan  ke  dalam  aplikasi  praktis.  Setelah  mengajukan serangkaian  pertanyaan  kepada  informan,  peneliti  menyesuaikan  dengan  keadaan  yang sebenarnya  ada  di  lapangan.  Petugas  Jasa  Raharja  Padangsidempuan  mengelola  prosesnya dengan  cepat  dan  berasumsi  bahwa  masyarakat  tidak  menyadarinya,  yang  menciptakan hambatan kecil.

## KESIMPULAN
Penelitian  dan  hasil  pembahasan  sebelumnya  telah  menunjukkan  bahwa  Jasa  Raharja Padangsidempuan    dan  masyarakat  memiliki  pendapat  yang  berbeda  mengenai  penerapan hukum  yang  memberikan  kompensasi  kepada  korban  kecelakaan  lalu  lintas.  Pihak  Jasa Raharja  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Namun,  masyarakat  yang  menjadi  korban  kecelakaan  memiliki persepsi  yang  berbeda.  Mereka  berpendapat  bahwa  Jasa  Raharja  telah  gagal  memenuhi kewajibannya untuk memberikan santunan secara adil kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas. Dalam wawancara, sesuai ungkapan masyarakat yaitu mereka percaya bahwa beberapa korban  tidak  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  santunan  karena  layanan  Jasa  Raharja
yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut, yang perlu diperbaiki oleh Jasa Raharja sebagai berikut:
1. Pembagian iuran dan santunan dari PT Jasa Raharja kepada korban kecelakaan lalu lintas di  Kota  Padangsidempuan  belum  adil.  Sejumlah  anggota  masyarakat  belum  menerima iuran atau santunan yang seharusnya mereka terima.
2. Para korban kecelakaan lalu lintas di Kota Padangsidempuan mengklaim bahwa PT Jasa Raharja  telah  gagal  memenuhi  kewajibannya  untuk  memberikan  santunan  secara  adil. Mereka  berpendapat  bahwa  hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  kewajiban  PT  Jasa  Raharja.  Kurangnya  sosialisasi  menyebabkan masyarakat  tidak  mengetahui  bahwa  mereka  berhak  menerima  santunan  dari  PT  Jasa Raharja jika menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Akibatnya, banyak korban yang tidak mengajukan  klaim  santunan,  sehingga  terjadi  distribusi  santunan  yang  tidak  adil.  Oleh karena  itu,  penyebab  utama  tidak  berjalannya  peran  PT  Jasa  Raharja  di  Kota Padangsidempuan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

## REFERENSI
Administrator.  (2019). Cara  Klaim  Santunan  Jasa  Raharja  bagi  Korban  Kecelakaan . Indonesia.Go.Id Portal Informasi Indonesia. https://doi.org/Indonesia.go.id. Aguayo  Torrez,  M.  V.  (2021). Politik  Hukum  Jaminan  Sosial  Korban  Kecelakaan Penumpang Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2014  Dalam  Rangka  Perwujudan  Tanggung  Jawab  Negara .  Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
Andri Soemitra. (2015). Asuransi Syariah . Wal Ashri Publishing. Arifah,  A.  (2021). Peran  Perpustakaan  Iain  Jember  Dalam  Pembinaan  Minat  Baca Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam . Bambang  Sunggono.  (2015). Metodologi  Penelitian  Hukum (ke-15).  PT  Raja  Grafindo Persada.
Charles  O  Jones.  (1994). Pengantar  Kebijakan  Publik  (Public  Policy) .  PT  Rajagrafindo Persada.
Gibson. (2002). Organisasi Perilaku-struktur- proses, Terjemahan, Edisi V . Erlangga. Haedar  Akib,  G.  B.  I.  A.  U.  N.  M.  (2010).  Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa,  Dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1), 1–11.
Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty,  dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.  In  A.  Husnu  Abadi,  A.Md.  (Ed.), LP2M  UST  Jogja (Cetakan  I,  Issue March). CV. Pustaka Ilmu Editor:
Indonesia, P. R. (1964). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan . 1–9. Indonesia,  P.  R.  (1965). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  1965 Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pelaksanaan Dana Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan Penumpang . 33 , 1–21.
Indonesia, P. R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan . 5 (3), 1–8. http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF
Indonesia, P. R. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. In Undang-Undang Republik Indonesia (pp. 1–86).
Kawasati, I. dan R. (2020). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif . 4 (1).
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman,  dan P. I. W. (2016). Modul  3  Data  Kecelakaan  Lalu  Lintas  2016 .  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan SUmber Daya Manusia.
Muhammad Rizal Pahleviannur, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Debby Sinthania, Lis Hafrida, Vidriana Oktaviano Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar
Mahardhani, Amruddin, Mochamad Doddy Syahirul Alam, M. L. & D. B. A. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In F. Sukmawati (Ed.), Pradina Pustaka (Pertama). Pradina Pustaka (Grup Penerbitan CV.
Pradina Pustaka Grup). https://pradinapustaka.com/product/metodologi-penelitian-kualitatif/
Oktavianus,  R.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Pemberian  Santunan  Pt.  Jasa  Raharja (Persero)  Terhadap  Korban  Kecelakaan  Lalu-Lintas  Jalan  Kabupaten  Kapuas  Hulu.
Publik-Jurnal Ilmu Administrasi … . https://fisipuntan.org/jurnal/index.php/publika/article/view/1568
Pramono,  J.  (2020). Implementasi  Dan  Evaluasi  Kebijakan  Publik (Sutoyo  (ed.);  Pertama). Unisri Press.
Presiden  Republik  Indonesia.  (n.d.).  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  1993  Tentang  Prasarana  Dan  Lalu  Lintas  Jalan  Presiden. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 , 1–89. Riyadi. (2002). Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah . Gramedia.
Saputra, A. D. (2017). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data  KNKT  (Komite  Nasional  Keselamatan  Transportasi)  Dari  Tahun  2007-2016.
Warta Penelitian Perhubungan , 29 (2), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.injury.2011.11.002
Soekanto. (2002). Teori Peranan . Bumi Aksara.
Swari,  H.  (2023).  Faktor  Penyebab  Kecelakaan  Lalu  Lintas. Angewandte  Chemie International Edition , 13 (April), 15–38.
Ulfa  Shabrina,  Zulfikar  Jayakusuma,    dan  H.  F.  (2022).  Tanggung  Jawab  PT  Jasa  Raharja Dalam  Pemberian  Asuransi  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  Di  Kota  Tanjungpinang. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum , 1 (2), 51–60. Wahab,  S.  A.  (2015). Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Penyusunan  Model-  Model Implementasi Kebijakan Publik . PT Bumi Aksara.