Jurnal  Syntax  Imperatif:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 1, No. 2, Mei 2020
Implementasi  Kebijakan  Tentang  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  dalam Meningkatkan  Pelyanan  Pemberian  Fatwa  Rencana  Pengarahan  Lokasi  di  Dinas Tata Ruang Permukiman Kabupaten Tasikmalaya

## Basuki Rahmat
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi  Negara  (STIAN)  YPPT  Priangan  Timur Tasikmalaya, Indonesia Email: ukitasik@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  Kabupaten  Tasikmalaya  salah  satunya  dilakukan melalui  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  Lokasi.  Pemberian  fatwa  rencana pengarahan  lokasi  merupakan  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Tata  Ruang  dan Permukiman  Kabupaten  Tasikmalaya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  deskriptip analisis, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data  dilakukan  melalui  observasi,  wawancara  dan  angket.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  karyawan  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  kebijakan  pengendalian  pemanfaatan  ruang dalam meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan  Permukiman  Kabupaten  Tasikmalaya  yang  berhubungan  dengan  pengajuan  fatwa  rencana pengarahan  lokasi,  sehingga  berjumlah  68  orang.Implementasi  kebijakan  pengendalian pemanfaatan  ruang  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten  Tasikmalaya  yang  di dasarkan  kepada  syarat-syarat  pelaksanaan  kebijakan,  berpengaruh  terhadap  pencapaian pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, dimana pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya meningkat.
Kata kunci: Kebijakan; Pemanfaatan Tata Ruang; Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi;

## Pendahuluan
Ketersediaan  ruang  di  muka  bumi  ini  yang  meliputi  ruang  darat,  ruang  laut  dan ruang  udara  juga  termasuk  ruang  didalam  bumi,  sebagai  tempat  manusia  manusia  dan sebagai  manusia  dan  mahluk  hidup  lain  melakukan  kegiatan  dan  memelihara kelangsungan  hidupnya,  pada  dasarnya  tidak  terbatas.  Penataan  ruang  perlu  dilakukan agar terwujud ruang yang aman, nyaman, dan kelanjutan yang dapat   mengharmoniskan lingkungan  alam  dan  lingkungan  buatan,  yang  mampu  mewujudkan  keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan  terhadap  fungsi  ruang  dan  pencegahan  dampak  negatif  terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1997  Tentang  Pemberian  Fatwa  Rencana  Pengarahan  Lokasi  di  Daerah  Tingkat  II Tasikmalaya  bahwa  dengan  semakin  meningkatnya  kebutuhan  akan  pengadaan  dan penggunaan  tanah/lahan  bagi  kepentingan  pembangunan,  perlu  tersusun  dan terkendalinya rencana peruntukan tanah/lahan secara terpadu agar penggunaannya dapat lebih  terjamin.  Dan  guna  mempertahankan  keseimbangan  lingkungan  dan  untuk
terciptannya  tertib  pembangunan  sesuai  dengan  pola  dasar  pembangunan  daerah  dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap stiap pemakai tanah/lahan.
Objek  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  adalah  lokasi  yang  di rencanakan  untuk  kegiatan  pembangunan  baik  pemerintahan/  perkantoran,  kegiatan usaha,  industry,  perumahan  dan  pergudangan,  pertanian,  peternakan,  perkebunan, perhutanan maupun kepariwisataan dan social.
Subjek  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  adalah  setiap  orang  atau badan hukum/badan usaha yang memerlukan fatwa rencana pengarahan lokasi
Fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  berlaku  untuk  jangka  waktu  6  (enam)  bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali atas dasar permohonan  yang  bersangkutan.  Untuk  memperoleh  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi sebagaimana dimaksud pasal 3 dalam Perbup Nomor 7 Tahun 1997 pasat 4 (empat) ayat (1)  bahwa  pemohon  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Bupati  Kepala Daerah.
Biaya  Administrasi  dan  Retribusi  tercantum  dalam  pasal  7  Perbup  Nomor  7 Tahun  1997  bahwa  setiap  pemohon  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  wajib  membayar retribusi  sesuai  dengan  rencana  penggunaan  dan  luas  lahan  yang  dimohon.  Kepada pemohon untuk penggunaan lahan bagi peruntukan industri, perumahan yang dibangun para  pengembang,  pertanian,  peternakan,  perkebunan,  kehutanan  dan  kepariwisataan disamping  dikenakan  retribusi  berdasarkan  peraturan  Daerah  ini  dikenakan  biaya administrasi  sebesar  Rp.25.000,-  sedangkan  untuk  kegiatan  perdagangan  atau  jasa dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,-
Kebijakan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  Kabupaten  Tasikmalaya  salah satunya  dilakukan  melalui  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  Lokasi. Pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  merupakan  pelayanan  publik  yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.
Adanya  otonomi  daerah  dan  dilakukannya  undang  –  undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  menuntut  terutama  Kota  dan  Kabupaten  untuk membuktikan  bahwa  mereka  mampu  untuk  mengurus  daerahnya  sendiri.  Bukti  yang dapat  diberikan  Pemerintah  Daerah  salah  satunya  adalah  dengan  pemberian  pelayanan publik yang optimal yang dapat  dirasakan langsung oleh   masyarakat.  Hal  ini Sejalan dengan  yang  dijelaskan  (Moenir,  2010)  tentang  pelayanan  bahwa  “proses  pemenuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”. Jadi dengan demikian aktivitas pemberian pelayanan  yang  diberikan  aparat  pelayanan  harus  terjadi  secara  langsung  secara langsung  secara  fisik,  bertemu  langsung  dan  produk  dari  pelayanan  itu  harus  juga diterima secara langsung oleh masyarakat.
Pelayanan publik yang merupakan salah satu isu strategis saat ini, karena tingkat kualitas pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik.  Dalam  kehidupan  ekonomi  perbaikan  pelayanan  akan  memperbaiki  iklim investasi yang amat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang  berkepanjangan.  Dalam  kehidupan  politik,  perbaikan  pelayanan  publik  akan
mempunyai implikasi yang luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dalam  rangka  memenuhi  berbagai  tuntutan  akan  pemberian  pelayanan,  maka semakin  ditingkatkannya  kesepian  dan  kemampuan  aparatur,  dan  tidak  timbul kesenjangan  antar  tuntutan  masyarakat  dengan  kesiapan  dan  kemampuan  aparatur, dalam  melaksanakan  fungsi  pelayanannya  sehingga  dapat  menciptakan  pelayanan kepada  masyarakat  dengan  baik  (Edwards,  1980).  mengemukakan  bahwa  ada  empat syarat  yang  dibutuhkan  bagi  suksesnya  suatu  pelaksanaan  kebijakan  yaitu:  1). Komunikasi, 2). Sumber daya atau sikap pelaksana, 3). Disposisi, 4). Struktur Birokrasi.
Mengenai  hal  ini  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  mengemukakan bahwa :
“Pelayanan  Publik  adalah  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  birokrasi  tata lembaga  lain  yang  tidak  termasuk  badan  swasta,  yang  tidak  berorientasi  pada laba  (profit).  Pelayanan  ini,  menurut  Keputusan  Pendayagunaan  Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum disebut disebut  dengan  pelayanan  umum” (Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara,
No. 81 Tahun 1993).
Paradigma  pelayanan  publik  mengandung  esensi  penyelenggaraan  pelayanan Dinas kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan. Pelayanan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  public  adalah  pelayanan  yang  diberikan kepada  semua  masyarakat  yang  merupakan  hak  masyarakat  untuk  memperolehnya, kewajiban  dari  pemerintah  untuk  melayani  semua  tanpa  kecuali,  dalam  arti  tidak  ada perlakuan  diskriminatip  dalam  pelayanan.  (Tjokroamijoyo.  1988.  p.  114) mengemukakan  bahwa  “Pelayanan  publik  merupakan  implementasi  kebijakan  formal berdasarkan regulasi Peraturan perundang–undangan, keputusan eksekutif dan lain–lain) yang  sah  atau  legal  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  bersifat  memaksa  dan mengikat.
Contoh pelayanan kartu tanda penduduk, pendidikan, transportasi, pembuatan akta kelahiran,  pembuatan  izin  mendirikan  bangunan  dan  lain  –  lain.  Dalam  penelitian ditemukan  beberapa  permasalahan  dalam  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana pengarahan lokasi yang tidak sesuai antara peraturan daerah dan kenyataan di lapangan sebagai berikut:
1. Tidak  sesuainya  jumlah  target  dengan  realisasi  kinerja  pemberian  fatwa  rencana pengarahan  lokasi,  artinya  target  kinerja  tidak  tercapai.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kurun  waktu  antara  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2013  jumlah  realisasi pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  hanya  70  sampai  dengan  80  %  dari target yang telah ditetapkan.
2. Penerapan  rencana  tata  ruang  yang  belum  optimal,  dimana  sering  terjadi  lokasi peruntukan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.
3. Kurang  memadainya  dana  Operasional  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana pengarahan lokasi.
4. Kurang memadainya fasilitas bagi kelancaran pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi
5. Belum  memadainya  jumlah  aparat  yang  mengelola  pelayanan  pemberian  fatwa rencana  pengarahan  lokasi  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten Tasikmalaya.
6. Para  petugas  yang  masih  minim  dari  skill  (Keterampilan)  dalam  mengelola pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi.
7. Lamanya  waktu  dalam  memproses  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana pengarahan lokasi.
8. Tidak  sesuainya  biaya  untuk  pembuatan  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  yang adan di Perbup dengan kenyataan dilapangan karena adanya ulah nakal aparat.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  jauh permasalahan  yang  terjadi,  yang  dituangkan  dalam  bentuk  penelitian  dengan    judul  : “Implementasi  Kebijakan  Tentang  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  Dalam Meningkatkan  Pelayanan  Pemberian  Fatwa  Rencana  Pengarahan  Lokasi  di  Dinas  Tata Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten  Tasikmalaya”.  Dimana  adanya  ketidak  sesuaian antara  aturan  yang  ada  dengan  kenyataan  dilapangan,  baik  dari  segi  biaya,  waktu  dan lain sebagainya.

## Metode Penelitian
Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif analisis,  yaitu  metode  penelitian  yang  memusatkan  diri  pada  pemecahan.  Mula–mula dikumpulkan, disusun, dijelaskan untuk kemudian dianalisa (Surakhmad, 1990. p. 140), ciri-ciri metode deskriptif adalah:
1) Memusatkan  diri  pada  pemecahan  masalah-masalah  yang  ada  pada  masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.
2) Data  yang  dikumpulkan  mula-mula  disusun,  dijelaskan  dan  kemudian    dianalisa (sering juga disebut metode analisa).

## Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi  Kebijakan  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  di  Dinas  Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya
Berdasarkan  hasil  keseluruhan  pembahasan  mengenai  pelaksanaan  kebijakan pengendalian  pemanfaatan  ruang  dalam  meningkatkan  pelayanan  pemberian  fatwa rencana  pengarahan  lokasi  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten Tasikmalaya  dalam  melaksanakan  kebijakan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  dalam meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi telah dilaksanakan dengan  didasarkan  kepada  syaray-syarat  pelaksanaan  kebijakan,  namun  syarat-syarat pelaksanaan  kebijakan  tersebut  belum  sepenuhnya  dilaksanakan.  Untuk  mengetahui lebih  jelasnya  akan  peneliti  sajikan  rekapitulasi  data  hasil  penelitian  melalui  angket pada table di bawah ini.

## Tabel 1
Rekapitulasi Pelaksanaan Kebijakan tentang
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Syarat-Syarat Kebijakan
No Indikator Variabel Bebas Frekuensi (f) Presentase 1. Komunikasi ●  Kejelasan perintah dalam menjabarkan kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang
●   Frekuensi rapat-rapat yang
membahas kebijakan, harus selalu diikuti oleh pelaksana kebijakan. ●  Pengguna media komunikasi secara optimal 43 21 37 63,24 30,88 54,41
2. Sumber Daya ●  Tersedianya unsure pelaksana dengan jumlah yang sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan
●   Tersedianya biaya atau dana yang sesuai dengan jumlah yang
diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan ●   Tersdianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya ●  Tersediannya rencana tata ruang yang dimiliki yang menunjang pelaksana kebijakan
9
6 8 43 13,24 8,82 11,77 63,24
3. Disposisi ●   Adanya kesadiaan dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan sebagai tugasnya ●   Adanya kesediaan untuk bekerjasama diantara para pelaksana kebijakan maupun dengan masyarakat
52 44 76,47 64,70 4. Struktur Birokrasi
●   Pembagian kerja atau tugas yang jelas ●   Tiap pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing ●   Pertanggung jawaban dari pelaksana tugas yang telah dilakukan
37 39 41 54,41 57,35
6029 Jumlah 380 558,82 Rata-rata 46,57
Hasil Penelitian Pebruari 2016
Berdasarkan tabel  tersebut  diatas, terlihat  adanya 4 syarat  pelaksanaan kebijakan dengan 12 indikator.Hasil kategori jawaban responden tersebut dari setiap jawaban yang diinginkan  pada  setiap  indikator  nilainya  dalam  bentuk  presentase.  Semua  kategori
jawaban dijumlahkan secara keseluruhan, kemudian di  bagi 12 indikator, dengan hasil sebagai berikut:
558,82 12 = 46,57 %
Berdasarkan  data  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  implementasi  kebijakan tentang  pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman Kabupaten  Tasikmalaya  dengan  berdasarkan  pada  syarat-syarat  pelaksanaan  kurang baik.  Ini  terlihat  dari  persentase  rata-rata  jawaban  responden  yang  hanya  mencapai 46,57 % dan berada pada kriteria pngukuran kurang baik yakni antara nilai 40 % - 55 %.
2. Pelayanan  Pemberian  Fatwa  Rencana  Pengarahan  Lokasi  di  Dinas  Tata  Ruang  dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya
a. Terlaksananya  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  oleh aparat pelaksana melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.
Upaya  untuk  meningkatkan  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan lokasi  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten  Tasikmalaya  salah  satunya adalah  dengan  ditetapkannya  mekanisme  dan  prosedur  tertentu  dalam  memproses pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi,  sehingga  setiap  aparat  pelaksana  yang menangani pelayanan pemebrian fatwa rencana pengarahan lokasi dalam melaksanakan tugasnya haruslah melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten  Tasikmalaya  diperoleh  keterangan  bahwa  dalam  upaya  meningkatkan pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  setiap  pegawai  selalu melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  mekanisme  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan. Namun  untuk  mengetahui  bagaimanakah  keadaan  yang  sebenarnya  apakah  setiap pegawai  dalam  memproses  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  telah melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  mekanisme  dan  prosedur  yang  di  tetapkan,  akan peneliti sajikan data hasil penelitian melalui angket pada table di bawah ini.

## Tabel 2
Tanggapan Responden tentang Proses Pelayanan Pemberian Fatwa
Rencana Pengarahan Lokasi oleh Pelaksana sesuai dengan Mekanisme dan Prosedur yang telah Ditetapkan (n = 68) No Alternatif Jawaban Frekuensi (f) Presentase (%) 1 Selalu di laksanakan 47 69,12 2 Kadang kadang dilaksanakan 18 26,47 3 Tidak pernah dilaksanakan 3 4,41 Jumlah 68 100,00 Hasil penelitian Pebruari 2016
Dari  tabel  tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  sebanyak  47  responden  atau  sebanyak 69,12 % dari responden menyatakan bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan  lokasi  oleh  para  pelaksana  selalu  di  laksanakan  sesuai  dengan  mekanisme dan  prosedur  yang  telah  di  tetapkan,  sedangkan  sebanyak  28  responden  atau  26,47  % dari  responden  menyatakan  bahwa  proses  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana pengarahan  lokasi  oleh  para  pelaksana  kadang-kadang  dilaksanakan  sesuai  dengan mekanisme  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan,  serta  untuk  alternative  ketiga  yakni proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi oleh para pelaksana tidak pernah  dilaksanakan  sesuai  dengan  mekanisme  dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan mendapat tanggapan dari 3 responden atau 4,41 %.
Dari  data  tersebut  diatas,  terlihat  bahwa  proses  pelayanan  pemberian  fatwa rencana pengarahan lokasi oleh para pelaksana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan cukup baik dilaksanakan. Ini didasarkan pada pendapat responden yang  menyatakan  proses  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  oleh para  pelaksana  selalu  dilaksanakan  sesuai  dengan  mekanisme  dan  prosedur  yang  telah ditetapkan mendapat tanggapan dari 47 responden atau 69,12 %.
Indikator lain dari pelaksana mekanisme dan prosedur pelayanan pemberian fatwa rencana  pengarahan  lokasi  adalah  kesesuian  permohonan  pemberian  fatwa  rencana pengarahan lokasi adalah kesesuaian permohonan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Bersarakan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman Kabupaten  Tasikmalaya  diperoleh  keterangan  bahwa  dalam  upayaa  meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi setiap permohonan selalu sesuai dengan  rencana  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan.  Namun  untuk  mengetahui bagaimanakah  keadaan  yang  sebenarnya,  apakah  setiap  permohonan  pemberian  fatwa rencana  pengarahan  lokasi  selalu  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  yang  telah ditetapkan,  akan  peneliti  sajikan  data  hasil  penelitian  melalui  angket  pada  tabel  di bawah ini.

## Tabel 3

## Tanggapan Responden tentang Permohonan Pemberian Fatwa
Rencana Pengarahan Lokasi sesuai dengan Rencana Rata Ruang yang telah Ditetapkan
(n = 68) No Alternatif Jawaban Frekuensi (f) Presentase (%) 1 Selalu 46 67,65 2 Kadang kadang 16 23,53 3 Tidak pernah 6 8,82 Jumlah 68 100,00
Sumber : Hasil Penelitian Februari 2016
Dari  tabel  tersebut  diatas  terlihat  bahwa  sebanyak  46  responden  atau  sebanyak 67,65 % dari responden menyatakan bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, permohonanya selalu sesuai dengan rencana tata ruang yang telah di tetapkan,  sedangkan  sebanyak  16  responden  atau  23,53  %  dari  responden  menyatakan bahwa  proses  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi,  permohonannya kadang-kadang  sesuai  dengan  rencata  tata  ruang  yang  telah  ditetapkan.  Serta  untuk alternative  ketiga  yakni  proses  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi, permohonannya  tidak  pernah  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  yang  telah  di  tetapkan mendapat tanggapan dari 6 responden atau 8,82%.
Dari  data  tersebut  diatas,  terlihat  bahwa  proses  pelayanan  pemberian  fatwa rencana pengarahan lokasi, permohonan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah di tetapkan dilaksanakan dengan cukup baik. Ini didasarkan pada pendapat responden yang menyatakan  proses  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi permohonannya selalu seuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan mendapat tanggapan dari 46 responden atau 67,65 %.
Indikator lainnya dari Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengendalian Pemanfaatan  Ruang  dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Pemberian  Fatwa  Rencana Pengarahan  Lokasi  dari  pelekasana  mekanisme  dan  prosedur  pelayanan  pemberian fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  adalah  proses  kerja  aparat  pelaksana  melakukannya dengan tertib administrasi yang baik dan teratur.

## b. Hasil  Kerja  atau  Kinerja  Aparatur  Pelaksana  Pelayanan  Pemberian  Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi
Indikator  lain  dari  bagaina  meningkatkan  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah hasil kerja atau kinerja aparataur  pelaksananya,  salah  satunya  adalah  aparat  pelaksana  dalam  memproses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi yang tepat waktu.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman diperoleh  keterangan  bahwa  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan  pemberian  fatwa rencana pengarahan lokasi para aparat pelaksana dalam meprosesnya selalu tepat waktu. Namun  untuk  mengetahui  bagaimanakah  keadaan  yang  sebenarnya,  apakah  setiap aparat  pelaksana  dalam  memproses  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan lokasi selalu tepat waktu, akan peneliti sajikan data hasil penelitian melaui angket pada table di bawah ini.

## Tabel 4
Tanggapan Responden tentang Setiap Aparat Pelakana dalam Memproses Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Tepat Waktu
(n = 68) No Alternatif Jawaban Frekuensi (f) Presentase (%) 1 Selalu 37 54,41 2 Kadang kadang 25 36,77 3 Tidak pernah 6 8,82 Jumlah 68 100,00
Sumber: Hasil Penelitian Februari 2016
Dari  tabel  tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  sebanyak  37  responden  atau  sebanyak 54,41 % dari responden menyatakan bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan  lokasi  para  aparat  pelaksana  dalam  memproses  pelayanannya  sesuai  tepat waktu,  sedangkan  sebanyak  25  responden  atau  36,77  %  dari  responden  menyatakan bahwa proses  pelayanan  pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, aparat  pelaksana dalam  meprosesnya  kadang-kadang  tepat  waktu.  Serta  untu  alternatif    ke  tiga  yakni proses  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi,  aparat  pelaksana  dalam meprosesnya tidak pernah tepat waktu mendapat tanggapan dari 5 responden atau 8,82 %.
Dari  data  tersebut  diatas,  terlihat  bahwa  proses  pelayanan  pemberian  fatwa rencana  pengarahan  lokasi  para  aparat  pelaksana  dalam  memprosesnya  tepat  waktu dilaksanakan kurang  baik. Ini di dasarkan pada pendapat responden yang menyatakan proses  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi,  aparat  pelaksana  dalam memprosenya tepat waktu mendapat tanggapan dari 37 responden atau 54,41 %.
Indikator  lainnya  dari  bagaimana  meningkatkan  pelayanan  pemberian  fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah hasil kerja atau kinerja  aparatur  pelaksananya,  adalah  realisasu  jumlah  pelayanan  pemberian  fatwa rencana pengarahan lokasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Bedasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten  Tasikmalaya  diperoleh  keterangan  bahwa  dalam  upaya  meningkatkan pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi,  realisasi  jumlah  pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Namun  untuk  mengetahui  bagaimanakah  keadaan  yang  sebenarnya,  apakah  realisasi jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan peneliti sajikan data hasil penelitian melaui angket pada tabel di bawah ini.
Tanggapan responden tentang setiap aparat pelakana dalam memproses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi tepat waktu
n = 68 No Alternatif Jawaban Frekuensi (f) Presentase (%) 1 Selalu 16 23,53 2 Kadang kadang 17 25,00 3 Tidak pernah 35 51,48 Jumlah 68 100,00
Sumber: Hasil Penelitian Februari 2016
Dari  tabel  tersebut  di  atas,  terlihat  bahwa  sebanyak  16  responden  atau  sebanyak 23,53 % dari responden menyatakan bahwa realisasi jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan sebanyak  17  responden  atau  25  %  dari  responden  menyatakan  bahwa  realisasi  jumlah pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi    kadang-kadang  sesuai  dengan target  yang  telah  ditetapkan.  Serta  untuk  alternatif  ke  tiga  yakni  realisasi  jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi tidak pernah sesuai dengan target yang telah ditetapkan mendapat tanggapan dari 35 responden atau 51,47 %.
Dari  data  tersebut  di  atas,  terlihat  bahwa  realisasi  jumlah  pelayanan  pemberian fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  sesuai  dengan  target  yang  telah  ditetapkan dilaksanakan  dengan  tidak  baik.  Ini  di  dasarkan  pada  pendapat  responden  yang menyatakan  realisasi  jumlah  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi selalu  sesuai  dengan  target  yang  telah  di  tetapkan  mendapat  tanggapan  dari  16 responden atau 23,53 %.
Untuk  memperjelas  uraian  yang  merupakan  hasil  penelitian  bagaimana meningkatkan  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  yang  dilakukan Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten  Tasikmalaya  akan  peneliti  kemukakan rekapitulasi data hasil penelitian melalui angket pada tabel di bawah ini.

## Tabel 6
Rekapitulasi Penilaian Variabel Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan
Lokasi No Indikator Variabel Terikat Frekuensi (f) Presentase (%) 1 Pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi oleh aparat pelaksana melalui mekanisme dan prosedur yang telah di tetapkan 47 69,12 2 Kesesuaian permohonan fatwa rencana pengarahan lokasi dengan rencana tata ruang yang ada 46 67,65 3 Tata tertib administrasi yang baik dan teratur dalam proses kerja aparat pelaksana 37 54,41 4 Prose pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi oleh para aparat pelaksana dengan tepat waktu 37 54,41 5 Realisasi jumlah pelayanan pemberian 16 23,53
No Indikator Variabel Terikat Frekuensi (f) Presentase (%) fatwa rencana pengarahan lokasi sesuai dengan target yang telah ditentukan Jumlah 183 269,12 Rata-rata 53,82
Sumber: Hasil Penelitian Pebruari 2016
Dari tabel  di  atas  terlihat  bahwa pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya baik.  Ini terbukti dari  semua  kategori  jawaban  apabila  dengan  jumlah  secara  keseluruhan  kemudian dibagi 5 indikator, hasilnya adalah sebagai berikut:
269,12 5 = 53,82 %
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya cukup baik. Ini terlihat dari rata rata persentase penilaian yang hanya mencapai 53,82 %.
3. Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Pengendalian  Pemanfaatan Ruang  dalam  Meningkatkan  Pelayanan  Pemberian  Fatwa  Rencana Pengarahan  Lokasi  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten Tasikmalaya
Dalam  analis  dan  pembahasan  mengenai  keterkaitan  variabel  Implementasi Kebijakan  Pemerintah  tentang  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  dengan  variable Meningkatkan  Pelayanan  Pemberian  Fatwa  Rencana  Pengarahan  Lokasi  di  Dinas  Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan perhitungan kategori indek jawaban  responden  pada  masing-masing  item  pertanyaan  angket  ke  dalam  tabulasi silang dengan terlebih dahulu menerapkan kategori indeksnya.
Sedangkan  untuk  mengetahui  skala  ordinal  dari  tiap  alternatif  jawaban menggunakan rumus menurut (Sugiyono, 1993), sebagai berikut :

## I =  Bn – BI

## O
Ket :
Bn  =  Skor  tertinggi  (  dihitung  berdasarkan  perkalian  antara  nilai  tertinggi  yaitu  5 dengan banyaknya pertanyaan).
BI = Skor  terendah  dihitung  berdasarkan  perkalian  antara  nilai  terendah  yaitu  1 dengan banyaknya pertanyaan).
O = Penilaian tertinggi
Jadi, untuk perhitungan variabel bebas dengan 9 pertanyaan.
I =  Bn – BI
O
I = (3 X 9) – (1 X 9) 3 I = 27 – 9 3 I = 18 3 I = 6
Tabel 7 Nilai Indek Kategori Kategori 9   – 15 Sangat rendah Sangat tidak optimal 15 – 21 Rendah Tidak optimal 21 – 27 Sedang Cukup optimal 27 – 33 Tinggi Optimal 33 – 39 Sangat tinggi Sangat optimal
Sedangkan untuk variabel terikat dengan 5 pertanyaan:
I =  Bn – BI
O
I = (3 X 5) – (1 X 5) 3 I = 15 – 5 3 I = 10 3
I = 3,3 Tabel 8 Nilai Indek Kategori Kategori 5   – 8,3 Sangat rendah Sangat tidak optimal 8,3 – 11,6 Rendah Tidak optimal 11,6 – 14,9 Sedang Cukup optimal 14,9 – 18,2 Tinggi Optimal 18,2 – 21,5 Sangat tinggi
Sangat optimal
Selanjutnya  untuk  mengetahui  hasil  perhitungannya,  dapat  dilihat  pada  tabulasi silang berikut ini:
Tabel 9

## Tabulasi Silang
n = 68 Implementasi Kebijakan Pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi T S R f % f % F % f % T 25 36,76 10 14,4 2 3,25 37 54,41 S 10 15.30 5 8,10 3 3,7 18 26,47 R 10 15,10 3 4,2 ‘- ‘- 13 19,12 Jumlah 44 18 6 68 100
Hasil penelitian Pebruari 2016
Berdasarkan  tebel  4.3.1  diatas,  menunjukan  bahwa  implementasi  kebijakan tentang  pengendalian  pemanfaatan  ruang  kategori  tinggi  sebanyak  25  responden (36,76%),  untuk  kategori  implementasi  kebijakan  tentang  pengendalian  pemanfaatan ruang terhadap pelayanan pemberian fatwa  rencana pengarahan lokasi  kategori sedang sebanyak  10  responden  (14,4%),  untuk  kategori  implemnetasi  kebijakan  tentang pengendalian  pemanfaatan  ruang  terhadap  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana pengarahan lokasi kategori rendah sebanyak 2 responden (3,25%).
Untuk implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang  terhadap pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  kategori  sedang  sebanyak  10 responden  (10,30%), untuk implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelayanan pemberian fatwa  rencana pengarahan lokasi  kategori sedang sebanyak  5  responden  (8,10%),  untuk  implementasi  kebijakan  tentang  pengendalian pemanfaatan  ruang  terhadap  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi kategori rendah sebanyak 3 responden (3,7%).
Untuk Implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  kategori  rendah  sebanyak  10 responden  (15,10%), untuk implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang  terhadap  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  kategori sebanyak 3 reponden (4,42%).
Dari  uraian  diatas,  dapat  diketahui  nilai  paling  dominan  dari  kedua  variabel tersebut  adalah  36,76%,  yaitu  implementasi  kebijakan  tentang  pengendalian pemanfaatan  ruang  terhadap  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi dengan kategori tinggi.
Dengan  demikian  bahwa  pelaksanaan  kebijaksanaan  tentang  pengendalian pemanfaatan  ruang  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten  Tasikmalaya cukup  melaksanakan  kebijaksanaan  sehingga  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman cukup baik.
Apabila kita lihat uraian diatas, maka jelas bahwa pelaksanaan tentang kebijakan pengendalian  pemanfaatan  ruang  sangat  penting  dalam  meningkatkan  pelayanan pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman Kabupaten  Tasikmalaya,  dengan  demikian  hipotesis  yang  penulis  ajukan  yakni,  Jika implementasi  kebijakan  pemerintah  tentang  pengendalian  pemanfaatan  ruang berdasarkan  syarat  –syarat  pelaksanaan  kebijakan,  maka  pelayanan  pemberian  fatwa
rencana  pengarahan  lokasi  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten Tasikmalaya meningkat teruji secara empirik.

## Kesimpulan
Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya menerapkan syarat-syarat pelaksanaan kebijaksanaan,  apabila  dilihat  dari  syarat-syarat  pelaksanaan  kebijaksanaan.  Ini didasarkan  kepada  hasil  analisis  data  yang  diperoleh  mencapai  46,  57  %  dan  berada dalam kriteria 40 % - 55 %. Pelayanan fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten  Tasikmalaya  meningkat,  dari  data  variabel  terikat dapat disimpulkan bahwa pelayanan fatwa rencana pengarahan lokasi meningkat. Ini di dasarkan pada hasil analisis dari variabel  terikat mencapai 53,82 %.
Implementasi  kebijakan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  di  Dinas  Tata  Ruang dan  Permukiman  Kabupaten  Tasikmalaya  yang  di  dasarkan  kepada  syarat-syarat pelaksanaan  kebijakan,  berpengaruh  terhadap  pencapaian  pelayanan  pemberian  fatwa rencana  pengarahan  lokasi  di  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten Tasikmalaya,  dimana  pelayanan  pemberian  fatwa  rencana  pengarahan  lokasi  di  Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya meningkat.

## BIBLIOGRAFI
Arikunto,  S.  (2006), Prosedur  Penelitian  (Suatu  Pendekatan  Praktik), Rineka  Cipta, Jakarta.
Djaenuri, H.M. Aries. (1995), Manajemen Pelayanan Publik, Bandung: IIP Press.
Dwiyanto, Agus. (1995), Penelitian Kerja Organisasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Fisipol UGM.
Efendi,  Sofyan  (1986) Pelayanan  Publik  Pemerataan  dan  Administrasi  Negara,
Jakarta, Prisma LP3ES.
Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk. (2006) Reformasi Pelayanan Publik, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Edward  III,  George  C.  (1980) Implementing  Public  Policy  – washingtin  DC,
Congressional Quartely.
Gie, The Liang, Drs. (1972) Kamus Administrasi, Jakarta, Gunung Agung.
Hoogerwerf, A. (1983) Ilmu Pemerintahan, Jakarta. Erlangga.
Jones,  Charles  O.  (1996) Pengantar  Kebijakan  Publik, Jakarta.  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Mas’oed, Mokhtar. (1999), Politik Birokrasi  dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Moenir,  HAS.  (1995), Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia, Jakarta,  Bina Aksara.
Osborne dan Galler.  (1996), Mewirausahakan Birokrasi. Jakarta, PT, Pustaka Buana Pressindo.
Pamudji,  1994. Profesionalisme  Aparatur  Negara  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan Publik. Widjayapraja No. 19 Tahun III. Jakarta, IIP Press.
Sugiyono. (1993), Metode Penelitian Administrasi, Bandung, CV. Alfabeta.
Sugiyono. (2002), Statistika Untuk Penelitian , Bandung, CV. Alfabeta.
Santoso,  A.  (1998), Analisa  Kebijakan  Publik,  Masalah  dan  Pendekatan,  Jurnal  Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.

## DOKUMEN LAINYA
1. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang
2. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya  Nomor  2  Tahun  2005  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya  Nomor  14  tahun  2005  tentang Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya.
4. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya  Nomor  7  tahun  1997  tentang Pemberian  Fatwa  Rencana  Pengarahan  Lokasi  di  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II Tasikmalaya
5. Peraturan  Bupati  Nomor  6  tahun  2006 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 1997 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.
6. Peraturan  Bupati  Tasikmalaya  Nomor  31  Tahun  2008  tentang  Rincian  Tugas Unit  di  Lingkungan  Dinas  Tata  Ruang  dan  Permukiman  Kabupaten Tasikmalaya.