How to cite: Putu  Puspita  Sari.  et  al  (2022)  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Hukuman  Disiplin  Berat  Bagi  PNS  di Lingkungan  Kementerian  Pertahanan  RI  (Studi  Kasus  Keputusan  Menteri  Pertahanan  Nomor  : Kep/1012/M/X/2020), Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (4). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 4, April 2022
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (STUDI KASUS KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : KEP/1012/M/X/2020)
Putu Puspita Sari , Juwita, Misbahul Huda Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Indonesia Email: ayusavitri14@gmail.com, doktorgitajuwita@gmail.com, misbahhuda464@gmail.com

## Abstrak
Ketentuan mengenai Disiplin  Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5  Tahun  2014  tentang  ASN  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang telah di revisi pada tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ketentuan ini merupakan dasar  hukum  untuk  melindungi  PNS  di  seluruh  Kementerian,  Lembaga  maupun Pemerintah  Daerah  yang  berada  di  wilayah  Kesatuan  Republik  Indonesia,  tak terkecuali Pegawai Negeri  Sipil di Lingkungan Kementerian Pertahanan. mengenai pemberhentian  bagi  PNS  dilingkungan  Kemhan  adalah  merupakan  penerapan sanksi  administrasi  hukuman  disiplin  berat  salah  satunyanya  adalah  perbuatan tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  PNS  di  lingkungan  Kementerian Pertahanan yaitu PNS TNI Angkatan Udara yang berinsial “IR”, salah satu tindak pidana  tersebut  adalah  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT). Rumusan  Masalah:  1)  Bagaimana  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Hukuman Disiplin Berat Bagi PNS  Di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI  (Studi Kasus Keputusan  Menteri  Pertahanan    Nomor  :  KEP/1012/  M/  X  /2020),  2)  Bagaimana Pengaturan  Hukum  Disiplin  PNS  Di  Lingkungan  Kementerian  Pertahanan  RI?. Jenis penelitian : menggunakan penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan, norma-norma, asas-asas  hukum  positif,  sistematika  hukum,  norma-norma,  asas-asas  hukum positif,  sistematika  hukum  yang  telah  tersedia  dan  terkandung  di  dalam  data sekunder.  Penulis  menyimpulkan  :  Penerapan  Hukuman  Disiplin  Berat  terhadap PNS Di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI yaitu PNS Iratni berdinas sebagai PNS TNI AU  berdasarkan Keputusan  Menteri Pertahanan  Nomor : KEP/1012/ M/ X  /2020)  adalah  sanksi  administratif  berat  yaitu  pemberhentian  dengan  hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.
Kata Kunci : sanksi administrasi; PNS kemhan

## Abstract
Contents Abstract : Provisions regarding Civil Servant Discipline in Law Number 5 of  2014  concerning  ASN  are  regulated  in  Government  Regulation  Number  53  of 2010  concerning  Civil  Servant  Discipline  which  has  been  revised  in  2021  by Government  Regulation  Number  94  of  2021  concerning  Civil  Servant  Discipline,
this  provision  is  the  legal  basis  to  protect  PNS  in  all  Ministries,  Institutions  and Local  Governments  within  the  territory  of  the  Unitary  Republic  of  Indonesia, including Civil Servants in the Ministry of Defense. regarding the dismissal of civil servants  within  the  Ministry  of  Defense  is  the  application  of  administrative sanctions to severe disciplinary penalties, one of which is a criminal act committed by  a  civil  servant  within  the  Ministry  of  Defense,  namely  a  civil  servant  of  the Indonesian  Air  Force  with  the  initials  "IR",  one  of  these  crimes  is  the  Crime  of Internal  Violence.  Household  (KDRT).  Problem  Formulation:  1)  How  to  Apply Administrative Sanctions for Heavy Discipline for Civil Servants in the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Case Study of the Decree of the Minister of Defense  Number:  KEP/1012/M/X/2020), 2)  How  to  Arrange  Disciplinary  Law for Civil  Servants  in  the  Ministry  of  Defense  of  the  Republic  of  Indonesia  ?.  Type  of research:  using  normative  legal  research,  namely  legal  research  that  aims  to describe  findings,  norms,  positive  legal  principles,  legal  systematics,  norms, positive legal principles, legal systematics that have been available and contained in in secondary data. The author concludes: The application of severe disciplinary penalties to civil servants in the Indonesian Ministry of Defense, namely PNS Iratni serving as a civil servant in the Indonesian Air Force based on the Decree of the Minister  of  Defense  Number:  KEP/1012/M/X/2020)  is  a  severe  administrative sanction, namely respectful dismissal not at his own request. as a civil servant.

## Keywords: administrative sanctions; ministry of defense civil servants

## Pendahuluan
Indonesia  sejak  diproklamirkan  telah  menganut  paham  negara  hokum  (AZ,  2016), hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Negara hukum atau biasa yang disebut dengan istilah rechtsstaat atau the rule of law merupakan  negara  yang  dalam  menjalankan  suatu  tindakan,  semua  berdasarkan  pada aturan  atau  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  peraturan-peraturan  yang  bersifat memaksa  jadi  jika  ada  seseorang  yang  melakukan  tindakan  melanggar  aturan,  maka akan  mendapatkan  suatu  hukuman  karena  dianggap  melanggar  hukum.  Negara  yang kuat  adalah  negara  yang  memiliki  aturan.  Aturan  tersebut  tentunya  yang  membatasi segala  bentuk  kewenangan-wenangan.  Hingga  pada  akhirnya  keadilan  dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat (Adriati, 2020).
Sebagai  negara  hukum  tentunya  terdapat  ciri-ciri  yang  dapat  dikatakan  bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yaitu sebagai berikut:
1. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis
Di  setiap  lembaga  yang  ada  memiliki  fungsi  dan  tugasnya  masing-masing dalam  menjalankan    pemerintahan    negara    tersebut    agar    sesuai    dengan    aturan yang  telah  ditetapkan.  Di  Indonesia  dapat  dilihat  bahwa  Indonesia  memiliki kelembagaan seperti Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR),  Komisi Yudisial (KY), Makhkamah Agung (MA), Komisi  Yudisial (KY) dan lembaga di daerah lainnya.
2. Hukum sebagai patokan segala bidang atau Supremasi Hukum
Supremasi hukum adalah negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan atau aturan dalam segala bidang
3. Adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia (HAM)
Adanya  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  bagi  seluruh rakyatnya. Hak asasi  manusia adalah  hak  yang  paling  mendasar dan  fundamental. Bagi  para pelanggar HAM bisa dijatuhi hukum secara tegas.
4. Sistem  peradilan  yang  tidak  memihak  dan  memiliki  persamaan  kedudukan  di hadapan  hukum  Sistem  peradilan  ini  meliputi    para    hakim    dan  jaksa    serta    para anggota  administrasi  pengadilan  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  hukum  yang berlaku.  Tak  hanya  peradilan  pusat,  sistem  peradilan  yang  bebas    dan    tidak memihak juga berlaku  di  peradilan-peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan  hukum  dan  menerapkan  hukum  yang  sama  sehingga  tidak  adanya  berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara.
5. Adanya pembagian kekuasaan yang jelas
Pembagian  kekuasaan  ini  menjunjung  tinggi  nilai  demokrasi.  Setiap  lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak adanya tumpang tindih.
6. Adanya peradilan pidana dan perdata
Peradilan    pidana    adalah    peradilan    yang    mengurusi    tentang    pelanggaran hukum  yang  menyangkut  banyak  orang,  sedangkan  perdata  yang  mengurusi pelanggaran hukum yang hanya melibatkan perseorangan saja.
7. Legalitas dalam arti hukum itu sendiri
Legalitas  dalam  hukum  adalah  asas  yang  fundamental  untuk  mempertahankan kepastian  hukum.  Asas  legalitas  ini  ditetapkan  dan  kemudian  digunakan  untuk melindungi semua kepentingan individu.
Salah  satu  ciri-ciri  hukum  yang  di  jelaskan  diatas  pada  point  ke  4  (empat) mempunyai  makna  bahwa  hukum  bersifat  adil,  siapapun  yang  melakukan  perbuatan pelanggaran hukum akan ditindak,  tidak memihak kepada siapapun tanpa kecuali, dan tidak  seorangpun  kebal terhadap  hukum sekalipun  yang  melakukannya adalah  seorang Pegawai Negeri Sipil.
Berbicara  mengenai  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  merupakan  Aparatur  Sipil  Negara adalah  salah  satu    unsur  yang  sangat  vital  bagi  berlangsungnya  kehidupan  pemerintah dan  pembangunan.  Kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan nasional  tergantung  pada  kesempurnaan  Aparatur  Sipil  Negara  (Nainggolan,  2007). Namun  demikian  yang  harus  kita  sadari  adalah  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  juga manusia yang memiliki ketidaksempurnaan dalam berprilaku,kadangkala kala prilaku / perbuatan    yang  dilakukan  ada  yang  disengaja  /  direncanakan,  adapula  tanpa  rencana karena desakan atau keadaan yang memaksa, baik itu perbuatan tindak pidana maupun perbuatan perdata,  hal tersebut tentunya telah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri  Sipil.  Padahal  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur Sipil Negara mengatur prilaku aparatur Sipil Negara agar dapat melaksanakan tugasnya dengan  jujur,  bertanggungjawab,  cermat,  berintegritas  tinggi  serta  disiplin  dan  dapat melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  dan  melakukan
segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  disiplin  Pegawai  Aparatur Sipil Negara (Rahmaningsih, 2021).
Terkait  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara, terdapat dalam pasal  pasal 86 ayat (1) sampai dengan (4) sebagai berikut:
1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
2) Instansi  Pemerintah  wajib  melaksanakan  penegakan  disiplin  terhadap  PNS  serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan mengenai Disiplin  Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang  Disiplin  PNS  yang  telah  di  revisi  pada  tahun  2021  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ketentuan ini merupakan dasar hukum  untuk  melindungi  PNS  di  seluruh  Kementerian,  Lembaga  maupun  Pemerintah Daerah  yang  berada  di  wilayah  Kesatuan  Republik  Indonesia,  tak  terkecuali  Pegawai Negeri Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
Berbicara mengenai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertahanan, sebagaimana  diatur  pada  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2019  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Pertahanan  pada  pasal  1 angka 8 disebutkan:
Pegawai  Negeri  Sipil  Kementerian  Pertahanan  selanjutnya  disebut  PNS  Kemhan adalah Pegawai Negeri  Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI  yang  pengangkatannya,  pemindahan  dan  pemberhentiannya  merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian.
Maksud  dari  pasal  tersebut  adalah  bahwa  PNS  di  Lingkungan  Kementerian Pertahanan terdiri dari”
1. PNS Kemhan
2. PNS Mabes TNI
3. PNS Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
4. PNS Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
5. PNS Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
Sehingga  kegiatan  administrasi  kepegawaian  PNS  Lingkungan  Kemhan  mulai  dari pengangkatan,  pemindahan  dan  pemberhentiannya  berada  di  lingkup  Kementerian Pertahanan,  dan  aturan  hukum  sebagai  pelaksanaan  Undang-Undang  dan  Peraturan Pemerintah  adalah  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Jo  Peraturan  Mabes  TNI  dan lingkungan  Angkatan.  Oleh  karena  itu  salah  satu  pelaksanaan  kegiatan  administrasi mengenai  Pemberhentian sebagai PNS dilingkungan Kementerian Petahanan, baik yang dilakukan  oleh  PNS  Kemhan  Sendiri  maupun  PNS  TNI    menjadi  ranah  Kementerian Pertahanan.
Berkaitan  mengenai  pemberhentian  bagi  PNS  dilingkungan  Kemhan  adalah merupakan  penerapan  sanksi  administrasi  hukuman  disiplin  berat  salah  satunyanya adalah  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  PNS  di  lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu PNS TNI Angkatan Udara yangberinsial “IR”, salah satu tindak pidana tersebut adalah Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu    Penganiayaan  Berat  yang  dilakukan  seorang  Istri  (  PNS  TNI  AU)    terhadap suaminya  (Anggota  TNI  AL),  dengan  cara    membacokan  goloknya  kepada  korban (suami) berinsial “S” sehingga mengalami luka berat, atas perbuatan tersebut PNS TNI AU  yang  berinsial  “IR”,  dipidana  selama  5  tahun  sebagaimana  Putusan  Pengadilan Negeri  Medan  Nomor  :  3878/Pid.Sus/2016/PN.Mdn,  selanjutnya  berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS-441.PK.01.06 Tahun 2019  tentang  Pembebasan  bersyarat  Narapidana,  tanggal  8  Mei  2019  terdakwa  “IR” dibebaskan bersyarat, dan pada tahun 2019  selepas bebas dari Lapas, IR yang berstatus PNS  TNI  AU  selanjutnya  diajukan  Sanksi  Administrasi  Hukuman  Berat  berupa Pemberhentian  Dengan  Hormat  Tidak  Atas  Permintaan  Sendiri  Sebagai  PNS Kementerian  Pertahanan  U.O  PNS  TNI  AU  oleh  TNI  AU  kepada  Kementerian Pertahanan. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor :
KEP/1012/M/X/2020, PNS TNI AU tersebut diberikan  Sanksi Administrasi Hukuman Berat  berupa  Pemberhentian  Dengan  Hormat  Tidak  Atas  Permintaan  Sendiri  Sebagai PNS  Kementerian  Pertahanan,  yang  selanjutnya  diperkuat  dengan  Putusan  Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 33/KPTS/BAPEK/2021 tanggal 19 Mei 2021.
Perjalanan  yang  panjang  tentunya  untuk  dapat  melaksanakan  Hukuman  Tambahan berupa  sanksi  administrasi  Hukuman  Berat  bagi  seorang  PNS  di  lingkungan Kementerian  Pertahanan  yang  melakukan  perbuatan  pelanggaran  disiplin  PNS  berupa Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk  mendalami lebih lanjut kedalam  bentuk  Tesis.  Oleh  karena  itu  judul  Tesis  yang  penulis  sajikan  berjudul  ” Penerapan  Sanksi  Administrasi    Hukuman  Disiplin  Berat  Bagi    PNS  di  Lingkungan Kementerian  Pertahanan  RI  (Studi  Kasus  Keputusan  Menteri  Pertahanan  Nomor  : Kep/1012/ M/ X /2020).

## Metode Penelitian

## A. Bentuk Penelitian
Bentuk penelitian pada Tesis ini adalah penelitian deskriptif evaluatif. penelitian deskriptif,  merupakan  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  fenomena  atau  hubungan antar  fenomena  yang  diselidiki  (Tobroni,  2016) Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa  suatu  obyek  evaluasi  dapat  dipertahankan,  ditingkatkan,  diperbaiki  atau bahkan  diberhentikan  sejalan  dengan  data  yang  diperoleh.  Dalam  penelitian  ini dilaksanakan  untuk  memperoleh  data  serta  menghasilkan  kesimpulan  yang  ada  di lapangan (Arikunto, 2018).

## B. Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif    yaitu  Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan, norma- norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum yang telah tersedia dan terkandung di dalam data sekunder (Soekamto,  2014)  Dengan  tipe  atau  sifat  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah deskriptif  analisis yaitu  Menggambarkan  Kenyataan  Tentang  Keadaan  Yang Sebenarnya Mengenai penelitian ini. Dan Menganalisis Ketentuan-Ketentuan Hukum Maupun  Teori-Teori  Hukum  Yang  Berhubungan  Dengan  penelitian  ini.  Yaitu mengenai  penerapan  sanksi  Hukuman  Disiplin  Berat  bagi  PNS  dilingkungan Kementerian Pertahanan RI.

## C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (Soekamto, 2014) Yang terdiri dari:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  yang artinya mempunyai otoritas (Mahmud, 2016). Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri  peraturan  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi,  atau  risalah  dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, diantaranya  sebagai berikut:
a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Pertimbangan Kepegawaian
e. Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun 2021  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil
f. Keputusan  Menteri Pertahanan  Nomor : KEP/1012/ M/ X /2020
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  seperti  buku-buku  ilmiah  dan  hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  dapat  memberikan  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder,  misalnya  kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## D. Teknik Analisis Data
Data  yang  telah  diperoleh  selanjutnya  dianalisa  melalui  pendekatan  secara analisis  kualitatif,  yaitu  dengan  mengadakan  pengamatan  terhadap  data  yang diperoleh  dan  menghubungkan  tiap  tiap  data  yang  diperoleh  dengan  ketentuan
maupun  asas  hokum  (Sunggono,  2012)  yang  terkait  dengan  penelitian  ini  dengan logika  induktif  yang  artinya  berpikir  dari  hal  yang  khusus  menuju  hal  yang  lebih umum,  dengan  menggunaka  perangkatt  normatif,  yakni  interprestasi  dan  kontruksi hukum,  selanjutnya  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kualitataif  sehingga dapat  ditarik  kesimpulan  dengan  metode  deduktif  yang  menghasilkan  suatu kesimpulan  yang  bersifat  umum  terhadap  permasalahan  dan  tujuan  penelitian (Moleong,  2019).  Selain itu  pula  penulis  melaksanaakan  pengumpulan  data  sebagai penunjang penelitian Tesis ini  yaitu sebagai berikut:
1. Wawancara
Adalah  teknik  percakapan  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif.
2. Studi Kepustakaan
Dalam  penelitian  ini  penulis  memperoleh  data  yang  berasal  dari  buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## E. Lokasi Penelitian
Lokasi  Penelitian  merupakan  objek  dimana  penelitian  tesis  ini  dilakukan. Penentuan  lokasi  dalam  penelitian  dimaksudkan  untuk  mempermudah  atau memperjelas lokasi yng menjadi sasaran penulis dalam penelitian tesisi ini, untuk itu lokasi  penelitian  di  lakukan  di  wilayah  DKI  Jakarta  khususnya  di  Kementerian Pertahanan RI.

## F. Jadwal Penelitian
Waktu pelaksanaan Penelitian dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Januari 2022 sampai dengan April 2022, sejak diajukannya tesis sampai dengan memperoleh hasil dari penelitian kemudian disusun dalam bentuk penelitian tesis.

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan  Sanksi  Administrasi  Hukuman  Disiplin  Berat  Bagi  PNS  Di Lingkungan  Kementerian  Pertahanan  RI  (Studi  Kasus  Keputusan  Menteri Pertahanan Nomor : KEP/1012/ M/ X /2020).
1. Kronologis Terbitnya Surat Keputusan  Menteri  Pertahanan  Nomor : KEP/1012/ M/ X /2020
a. Bahwa  pada  hari  Jumat  tanggal  19  Agustus  2016  telah  terjadi  tindak  pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa penganiayaan berat yang dilakukan oleh tersangka:
Nama : Iratni
Usia   : 40 Tahun Tempat lahir  : Medan Tanggal lahir : 28 Juni 1976
Pekerjaan : PNS TNI AU Satuan Kerja  : RS TNI AU Dr. Abdul Malik Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan  : D3 Perawat Alamat : Jl. Jala 20 No. 1 – D Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan-Belawan - Sumatera Utara b. Korban adalah suaminya sendiri bernama : Nama : Sunarto Umur : 38 Tahun Pekerjaan : TNI AL Satuan Kerja  : Polisi Militer Angkata Laut Lantamal I Belawan Alamat : Jl. Jala 20 No. 1 – D Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan-Belawan - Sumatera Utara
c. Tindak  pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  yang  dilakukan  sebagai berikut:
1) Tersangka  Iratni  melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  berupa penganiayaan  berat  pada  hari  jumat  tanggal  19  Agustus  2016  sekira  pukul 04.30  Wib  diruang  tamu  rumah  tersangka  dan  korban,  dengan  cara membacokan ke leher korban pada saat korban tertidur, alat yang digunakan berupa 1 (satu) buah parang pendek lebar terbuat dari besi bergagang.
2) Atas  Perbuatan  tersangka  Iratni,  korban  mengalami  luka  koyak  di  kepala, leher  sebelah  kiri,  pelipis  sebelah  kiri  dan  siku  tangan  kiri  akibat pembacokan yang dilakukan tersangka ke leher suami sebanyak 1 x , korban saat  itu  tertidur  miring,  selanjut  nya  tersangka  membacokan  kembali parangnya  ke  arah  kepala  korban  sebanyak  3x,  korban  terbangun  dan seketika  menunjang  /  menendang  tersangka  namun  tersangka  melawan  dan membacikan  kembali  kearah  dada  korban  dan  ditangkis  oleh  kedua  tangan korban  sehingga  siku  korban  luka  terkoyak,  tersangka  masih  melanjutkan pembacokannya  seketika  korban  mendorong  tersangka  hingga  terjatuh  dan parang  ditangan  tersangka  terlepas  namun  parang  tersebut  menyentuh  ibu jari  tersangka  hingga  memutuskan  syaraf  otot  penggerak  ibu  jari,  korban berlari  keluar  rumah  bertelanjang  berteriak  minta  tolong  dan  sampai  di  pos penjagaan  perumahan  korban  dilarikan  kerumah  sakit  dan  tersangka diamankan.
3) Tersangka Iratni mengalami luka di ibu jari kiri selanjutnya di bawa ke RSU TNI AL Jl. Lantamal I Belawan untuk menjalani operasi karena Saraf otot
d. Berita  Acara  Pemeriksaan  Polres  Pelabuhan  Belawan  Sektor  Medan  Labuhan Polsekda Sumatera Utara
Pada  tanggal  23  Agustus  2016  tersnagka  Iratni  dijemput  petugas  Polsek Medan Labuhan untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan, yang selanjutnya di BAP.
Hasil  BAP,  menyatakan  bahwa  Iratni  benar  telah  melakukan  kekerasan dalam  rumah  tangga  berupa  penganiayaan  berat  dengan  cara  membacokan prang  ke  leher  korban  yang  sedang  tertidur,  namun  korban  melakukan melawan, akibatnya korban mengalami luka luka dan dilarikan ke RS RSU TNI
AL  Jl.  Lantamal  I  Belawan.  Oleh  karena  itu  tersangka  Iratni  dilakukan penahanan dengan surat perintah penahanan  Kapolsek Medan Labuan Nomor : Sp.  Han/332/VIII/2016/Rreskrim,  dengan  dugaan  melakukan  tindak  pidana “melakukan  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga”  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  44  ayat  (2)  undang-undang  RI  nomor  23  tahun  2004 tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,    yang  diketahui  terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 4.30 WIB bertempat di jalan  jala  20  nomor  1D  ling  20  kel  Rengas  pulau  kecamatan  Medan  Marelan, menempatkan  tersangka  di  rumah  tahanan  negara  polsekta  Medan  labuhan untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 12 September 2016.
Setelah berkas dan bukti telah siap selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan.
e. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3878/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Setelah melalui proses persidangan dengan perkara Kekerasan dalam rumah tangga  berupa  penganiayaan  berat,  terdakwa  iratni  berdasarkan  Putusan Pengadilan Negeri Medan , Hakim memutuskan sebagai berikut:
1) Menyatakan  terdakwa  Iratni  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan dalam rumah tangga” yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.
2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3) Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5) Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 buah parang besi berukuran panjang 33 cm dan lebar 8 cm besi
- 1 buah sarung hijau merah, coklat dan biru dan terdapat bercak darah
- 1  buah  sprei  berwarna  putih  dan  bertuliskan  TNI  angkatan  laut  dan terdapat bercak darah
- 1 buah bantal tidur berwarna putih dan bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah
- 1  buah  bantal  tidur  berwarna  coklat  bercorak  bunga-bunga  dan  terdapat bercak darah
Dirampas untuk dimusnahkan
6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000
Selanjutnya  berdasarkan  putusan  tersebut  tertdakwa  irianti  tidak mengajukan banding sehingga keputusan tersebut telah inkrah atau berkekuatan hukum  tetap,  dan  terdakwa  menjalani  hukuman  atas  perbuatannya  tersebut dikurangi masa tahanan pada saat di tahan di Pelabuhan Belawan Sektor Medan Labuhan Polsekda Sumatera Utara.
Kep/1012/M/X/2020)
f. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : Pass-441.PK.01.06.Tahun 2019 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana.
Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
3878/Pid.Sus/2016/PN.Mdn,  terdakwa  menerima  sanksi  selama  5  tahun, kemudian terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Perempuan Medan, dan dikarenakan Iratni berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan maka mendapatkan  rekomendasi  pembebasan  bersyarat  sebagaimana  Keputusan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  :  Pass-441.PK.01.06.Tahun  2019  tentang Pembebasan  Bersyarat  Narapidana  atas  nama  Iratni,  dan  dengan  rekomendasi tersebut  Lapas  Kelas  IIA  Perempuan  Medan  mengeluarkan  surat  bebas bersyarat  Nomor  :  W2.E3.PK.02.02-66/2019  atas  nama  Iratni  dibebaskan karena telah mendapat pembebasan bersyarat pada tanggal 5 Juli 2019 dengan masa percobaan berakhir pada 12 Maret 2022.
g. Nota  Dinas  Hukum  Pangkalan  TNI  AU  Soewondo  Nomor  :  ND  /  115  / VII/2019/Hukum.
Bahwa  setelah  kebebasannya  selanjutnya  PNS  Iratni  oleh  satuannya  yaitu RS  Lanud  Soewondo  dilanjutkan  ke  Kakum  untuk  memproses  administrasi kepegawaiannya  sebagai  PNS  TNI,  dan  berdasarkan  nota  dinas  tersebut  PNS Iratni  telah  melanggar  hukum  pidana  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Perkasau  Nomor  :  Perkasau/132/XII/2019 tanggal 19 Desember 2009, dan saran dalam nota dinas tersebut adalah:
“Demi  tegaknya  hukum  dan  disiplin  PNS  serta  agar  perbuatan  PNS  tidak diterima  oleh  PNS  lainnya  sesuai  dengan  pasal  87  angka  2  huruf  d  undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Perkasau Nomor : Perkasau/132/XII/2019 tanggal 19 Desember 2009, dengan ini PNS Iratni dapat diberikan sanksi berupa:
1) Diajukan usul pemberhentian dengan hormat
2) Diajukan usul pemberhentian tidak dengan hormat
3) Tidak diberhentikan karena tindak pidana yang dilakukan tidak berencana
h. Surat Kasau Nomor : B/2275-08/01/Disminpersau tanggal 31 Oktober 2019 Berdasarkan saran pendapat hukum Kasau tanggal 24 Oktober 2019, maka diajukan ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana surat kasau tersebut diatas.
i. Berita Acara Pendapat Mabes TNI
Mabes  TNI  berdasarkan  pendapat  hukumnya  yang  ditanda  tangani  oleh Asper  Mabes  TNI  Marsekal  Muda  TNI  Diyan  Yudanardi,  memberikan pendapat :
1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 angka 2 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 peraturan menteri pertahanan nomor 22 tahun 2010 tentang tata cara penjatuhan  hukuman  disiplin  bagi  pegawai  negeri  sipil  kementerian pertahanan  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PNS  Iratni,  AMK
Pengatur TK.1 golongan ruang II/d NIP 1976062820101 22002 tur perawat rumkit lanud Soewondo dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian  Dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  atau  PDH TAPS  sebagai pegawai negeri sipil.
2) Bahwa perbuatan PNS Iratni, AMK Pengatur TK.1 golongan ruang II/d NIP 1976062820101 22002 tur perawat rumkit lanud Soewondo telah melanggar ketentuan  pasal  10  angka  2    peraturan  pemerintah  nomor  53  tahun  2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil jawab pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 peraturan  menteri  pertahanan  nomor  22  tahun  2010  tentang  tata  cara penjatuhan  hukuman  disiplin  bagi  pegawai  negeri  sipil  kementerian pertahanan  sehingga  dapat  diberikan  sanksi  berupa  pemberhentian  Dengan hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  atau  PDH  TAPS  sebagai  pegawai negeri sipil.
3) Demi  tegaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tertib administrasi  kepegawaian  di  lingkungan  TNI  PNS  Iratni,  AMK  Pengatur TK.1  golongan  ruang  II/d  NIP  1976062820101  22002  tur  perawat  rumkit lanud    Soewondo  dapat  diberikan  sanksi  berupa  pemberhentian  Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau PDH tetap sebagai pegawai negeri sipil.
Setelah  itu  Berita  Acara  Pendapat  Mabes  TNI  ditindak  lanjuti  ke Kementerian Pertahanan untuk di proses selanjutnya karena PNS Iratni adalah PNS TNI AU maka berkas dilimpahkan ke PNS Induk yaitu Kemhan.
j. Surat Keputusan  Menteri Pertahanan  Nomor : KEP/1012/ M/ X /2020 tentang Pemberhentian  Dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai  PNS Kemhan
Setelah  menerima  berkas  dari  Mabes  TNI  selanjutnya  di  proses  secara administrasi  dan  melakukan  sidang  dengan  unsur-unsur  satker  yang  berkaitan dengan kedinasan PNS Iratni, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor  :  KEP/1012/  M/  X  /2020 tentang  Pemberhentian  Dengan  hormat  tidak atas  permintaan  sendiri  sebagai  PNS  Kemhan,  Kementerian  Pertahanan memutuskan:
1) Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil di bawah ini nama :
Nama : Iratni, AMK Pangkat,gol,ruang : Pengatur TK.1 golongan ruang II/d NIP : 197606282010122002 Jabatan : Tur perawat rumkit lanud Soewondo Unit organisasi : TNI AU
karena telah melanggar ketentuan pasal 44 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun  2004  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  pasal  3 angka 6 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai
Kep/1012/M/X/2020)
negeri sipil dan pasal 2 huruf f peraturan menteri pertahanan nomor 22 tahun 2010 tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil kementerian pertahanan.
2) Apabila  tidak  ada  banding  administratif  maka  keputusan  ini  mulai  berlaku pada  hari  ke-15  terhitung  mulai  tanggal  PNS  yang  bersangkutan  menerima keputusan ini.
3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagai mestinya.
B. Pengaturan Hukum Disiplin PNS Di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI 1. Dasar Hukum Pengaturan Disiplin PNS
Pegawai  negeri  sipil    sebagai  unsur  aparatur  negara  abdi  negara  dan  abdi masyarakat  yang  bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan dalam hal ini kedudukan pegawai negeri menjadi sangat penting,  sebab lancar dan tidak lancarnya pemerintahan dan pembangunan negara tidak terlepas dari peranan dan  keikutsertaan  pegawai  negeri  sipil,  pegawai  negeri  sipil  sebagai  aparatur negara  bertugas  untuk  membantu  presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  tugas  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan  dalam  arti  kata  wajib  mengusahakan  agar  setiap  peraturan  perundang- undangan  ditaati  oleh  masyarakat  dalam  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan  pada  umumnya  kepada  pegawai  negeri  sipil  diberikan  tugas  kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (Hartini, 2014).
Mengenai  subjek  dari  hukum  kepegawaian  yaitu  pegawai  negeri  sipil kedudukan  dan  peranan  dari  pegawai  negeri  sipil  dalam  setiap  organisasi pemerintahan sangatlah menentukan sebab pegawai negeri sipil merupakan tulang punggung  pemerintahan  dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional,  peranan dari  pegawai  negeri  sipil  seperti  diistilahkan  dalam  dunia  kemiliteran  yang berbunyi not  the  gun,  the  man  behind yaitu  bukan  senjata  yang  penting, melainkan  manusia  yang  menggunakan  senjata  itu,  senjata    yang  modern  tidak mempunyai  arti  apa-apa  apabila  manusia  yang  dipercaya  menggunakan  senjata tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.
Selain  itu  yang  dikatakan  sebagai  pegawai  negeri  sipil  adalah  yang  telah memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  yang  diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugas dalam  suatu  jabatan  negeri  atau  diserahi  tugas  lainnya  yang  ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan,  dan digaji menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  setiap  pegawai  negeri  sipil  wajib melaksanakan  semua  peraturan  peraturan  kepegawaian  pada  umumnya  dan  juga peraturan  lainnya  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia (Kansil, 2009).
Peraturan  tentang  pegawai  negeri  sipil  pada  dasarnya  diatur  pada  undang- undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dimana dikatakan dalam undang-undang  tersebut  bahwa    aparatur  sipil  negara  terdiri  dari  2  (dua)  bagian
yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau PPKI yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu  jabatan  pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara  lainnya  dan  digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun  demikian  terdapat  perbedaan  antara  Pegawai  negeri  Sipil  dengan pegawai  pemerintahan  dengan  perjanjian  kerja  atau  PPK,  sebagaimana  tabel  1 berikut ini:
Tabel 1 Perbedaan PNS dengan PPPK No. PNS PPPK 1 Pegawai negeri sipil sudah pasti ASN tetapi ASN belum tentu PNS PPPK sudah pasti ASN tetapi ASN belum tentu PPPK 2 PNS diangkat tidak dengan perjanjian kerja PPPK diangkat dengan perjanjian kerja yaitu masa perjanjian paling singkat 1 (satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja. 3 Mendapatkan jaminan Pensiun Tidak mendapatkan jaminan pensiun 4 PNS adalah Pegawai Tetap PPPK dipekerjakan dengan jangka waktu yang ditetapkan Sumber :  diolah Penulis 2022
Selain  itu  dalam  undang-undang  nomor  5  tahun  2014  tentang  aparatur  sipil negara pada pasal 86 Undang Undang tentang ASN menyebutkan :
“Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas,  PNS  wajib  mematuhi  disiplin  PNS.  Instansi  Pemerintah  wajib melaksanakan  penegakan  disiplin  terhadap  PNS  serta  melaksanakan  berbagai upaya peningkatan disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”
Dalam  pelaksanaan  tugasnya  pegawai  negeri  sipil  wajib  mematuhi  ketentuan ketentuan  terkait  tentang  kedisiplinan  khususnya  disiplin  pegawai  negeri  sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah  nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri  sipil  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah    nomor  94 tahun  2021  tentang  disiplin  pegawai  negeri  sipil,  disebutkan  peraturan  disiplin adalah  peraturan  yang  mengatur  kewajiban,  larangan,  dan  sanksi  apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh seorang Pegawai Negeri Sipil. Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  kesanggupan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk
menaati  kewajiban  dan  menghindari  larangan  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar  dijatuhi  hukuman  disiplin.  Pelanggaran  disiplin  adalah  setiap  ucapan, tulisan,  atau  perbuatan  PNS  yang  tidak  menaati  kewajiban  dan/atau  melanggar larangan  ketentuan  disiplin  PNS,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  maupun  di  luar jam kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
Dikeluarkannya  peraturan    ini    tentu  saja  tidak  untuk  membatasi  ruang  gerak Pegawai  Negeri  Sipil  tetapi  semata-mata  untuk    memberikan  rambu-rambu  yang jelas  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya. Kreativitas,  inovasi  dan  ide-ide  yang  membangun  serta  dapat  meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat  tetap harus dipupuk dan dikembangkan.
Dalam  rangka  usaha  memelihara  kewibawaan  Pegawai  Negeri  Sipil,  serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa  diperlukan  adanya  suatu  perangkat  Peraturan  Disiplin  yang  memuat pokok-pokok  kewajiban,  larangan  dan  sanksi  apabila  suatu  kewajiban  tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas.
Berikut  uraian  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  tentang  Disiplin PNS  sebagai  dasar  hukum  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  seluruh  Indonesia. Dalam  uraian  ini  akan  di  jabarkan  mengenai  kewajiban,  larangan  dan  sanksi adminitrasi apabila terdapa PNS yang melanggara aturan tersebut.
Kewajiban PNS diatur pada pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Hukum Disiplin PNS  yaitu:
Pasal 3 PNS wajib:
a. Setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan Pemerintah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  pemerintah  yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. menunjukkan  integritas  dan  keteladanan  dalam  sikap,  perilaku,  ucapan,  dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan  rahasia  jabatan  dan  hanya  dapat  mengemukakan  rahasia  jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 4
Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib:
a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
c. mengutamakan  kepentingan  negara  daripada  kepentingan  pribadi,  seseorang, dan  atau golongan;
d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
e. melaporkan  harta  kekayaan  kepada  pejabat  yang  berwenang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan ompetensi;
i. menolak  segala  bentuk  pemberian  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. Sedangkan  terkait larang atau hal –hal yang tidak boleh untuk dilakukan oleh PNS diatur pada pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Hukum Disiplin PNS.
Pasal 5 PNS dilarang:
a. menyalahgunakanwewenang;
b. menjadi  perantara  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  dan/atau  orang  lain dengan  menggunakan  kewenangan  orang  lain  yang  diduga  terjadi  konflik kepentingan dengan jabatan;
c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d. bekerja  pada  lembaga  atau  organisasi  internasional  tanpa  izin  atau  tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian bekerja pada perusahaan asing, konsultan  asing,  atau  lembaga  swadaya  masyarakat  asing  kecuali  ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
e. memiliki, menjual,  membeli,  menggadaikan,  menyewakan,  atau  meminjamkan barang  baik  bergerak atau tidak  bergerak,  dokumen,  atau  surat  berharga  milik negara secara tidak sah;
f. melakukan pungutan di luar ketentuan;
g. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
h. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
m. memberikan  dukungan  kepada  calon  Presiden/Wakil  Presiden,  calon  Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon
Anggota  Dewan  Perwakilan  Ralryat,  calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. ikut kampanye;
Kep/1012/M/X/2020)
2. menjadi  peserta  kampanye  dengan  menggunakan  atribut  partai  atau  atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang  menguntungkan  atau  merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon  yang  menjadi  peserta  pemilu  sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa kampanye  meliputi  pertemuan,  ajakan,  himbauan,  seruan,  atau  pemberian barang  kepada  PNS  dalam  lingkungan  unit  kerjanya,  anggota  keluarga,  dan masyarakat; dan/atau.
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
Adanya  suatu  pelanggaran  Disiplin  PNS  maka  hukuman  disiplin  PNS  dapat diterapkan  sebagaimana  diatur  pada  pasal  7  Peraturan  Pemerintah  No.  94  Tahun 2021 tentang Hukum Disiplin PNS
Pasal 7
“PNS  yang  tidak  menaati  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin”.
Dalam  pemberian  hukuman  disiplin  atas pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan oleh PNS maka dapat dilihat dari jenis pelanggaran dsiplinnya sebagaimana diatur pada  pasal  8    Peraturan  Pemerintah  No. 94  Tahun  2021 tentang  Hukum  Disiplin PNS.
Pasal 8
1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
a. Hukuman Disiplin ringan;
b. Hukuman Disiplin sedang; atau
c. Hukuman Disiplin berat
2) Jenis  Hukuman  Disiplin  ringan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a terdiri atas:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; atau
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
3) Jenis  Hukuman  Disiplin  sedang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b terdiri atas:
a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
4) Jenis  Hukuman  Disiplin  berat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c terdiri atas:
a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. pembebasan  dari  jabatannya  menjadi  jabatan  pelaksana  selama  12  (dua belas)  bulan;  dan  c.  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan sendiri sebagai PNS
Dengan demikian dengan terdapat dasar hukum pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut menurut penulis, tentu dapat memberikan dukungan atau dorongan agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Namun dasar hukum ini dirasa masih kurang   apabila tanpa adanya dukungan oleh sikap dan mental dari para pegawai itu sendiri,  selain itu adanya pembinaan para Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Penjelasan pasal 12 dari UU No. 43 tahun 1999 yaitu bahwa, tentunya Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan  tugasnya  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna,  melalui pembinaan  Pegawai  Negeri  Sipil  secara  menyeluruh,  yaitu  suatu  peraturan pembinaan  yang  berlaku  baik  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat  maupun  Pegawai Negeri  Sipil  yang  ada  di  Daerah.  Sehingga    peraturan  perundnag-undangan  yang berlaku di tingkat pusat akan berlaku di tingkat daerah, kecuali ditentukan lain.
2. Analisis Pengaturan Hukum Displin PNS Kemhan
Pada prinsipnya pengertian  Peraturan dan  Disiplin PNS Kemhan  tidak jauh berbeda  dengan  pengertian  disiplin  PNS,  yang  membedakan  hanya  substansinya yang lebih mengkerucut, yaitu sebagai suatu peraturan yang mengatur kewajiban, larangan,  dan  sanksi  apabila  kewajiban  tidak  ditaati  atau larangan  dilanggar  oleh seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  Kementerian  Pertahanan,  sedangkan  Disiplin Pegawai Negeri Sipil Ke adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan  dan/atau  peraturan  kedinasan  yang  apabila  tidak  ditaati  atau  dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Pegawai  Negeri  Sipil  Kementerian  Pertahanan  selanjutnya  disingkat  PNS Kemhan,  adalah PNS yang bertugas di lingkungan unit organisasi Kemhan, PNS Kemhan  yang  dipekerjakan  di  UPN  “Veteran”,  unit  organisasi  Mabes TNI,  Unit Organisasi TNI AD, Unit Organisasi TNI AL dan Unit Organisasi TNI AU.
Selanjutnya  terkait  dengan  aturan  disiplin  Kemhan  berlaku  juga  pada  unit organisasi  dibawah  kemhan  seperti  <abes  TNI.  TNI  AD.  TNI  AL  dan  TNI  AU, Namun  demikian    jenis  hukuman  disiplin  PNS  Kemhan  tidak  semua  menjadi kewenangan  Menteri  Pertahanan,  ada  beberapa  hukuman  dsiplin  yang  dapat didelegasikan  kepada  pejabat  eselon  I,  eselin  UU  dan  eselon  III  yaitu  untuk  jeis hukuman  disiplin  ringan  dan  sedang  yang  sanksi  hukumnya  berupa  penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.
Adapun Aturan yang mengatur Disiplin PNS sebagai berikut:
a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94    Tahun  2021 tentang Disiplin PNS.
c. Peraturan  Ka  BKN  Nomor  21  Tahun  2010  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94    Tahun  2021 tentang Disiplin PNS.
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai Negeri  Sipil    sebagaimana  di  ubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
e. Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Tata  Kerja  Tim Pertimbangan  Penjatuhan  Hukuman    Disiplin    Bagi  PNS    Kementerian Pertahanan
f. Peraturan Menteri Pertahanan No. 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS Kemhan
g. Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  31  Tahun  2016  tentang  Tata  cara penjatuhan  Hukuman  disiplin  bagi  Pegawai  di  lingkungan  Kementeria Pertahanan
h. Peraturan disiplin PNS  pada masing masing Unit Organisasi berupa Peraturan Panglima/Perpang,  Peraturan  Kepala  Staf  Angkatan  Darat/Perkasad,  Peraturan Kepala  Staf  Angkatan  Laut/Perkasal  dan  Peraturan  Kepala  Staf  Angkatan Udara/Perkasau.
Dengan  demikian  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  Peraturan  Disiplin  PNS Kemhan  pada  dasarnya  tidak  jauh  beda  dengan  PNS  pada  umumnya,  namun dikarenakan  Kementerian  Pertahanan  dalam  organisasi  terdapat  2  (dua)  pegawai yaitu dari Unsur TNI yang terdiri dari TNI AD, TNI AL,  TNI AU dan dari unsur PNS  Kemhan  yang  terdiri  dari  PNS  Kemhan  sebagai  Induk,    PNS  Mabes  TNI. PNS TNI  AD,  PNS TNI AL dan PNS TNI AU maka aturan terkait disiplin PNS diatur  pada  masing-masing  unit  organisasi  sebagai  aturan  pelaksana  Undang- Undang  No.  5  Tahun  2014  tentang  ASN  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS  sebagaimana  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 94  Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

## Kesimpulan
1. Penerapan Sanksi Administrasi  Hukuman Disiplin Berat Bagi  PNS  Di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI  (Studi Kasus Keputusan  Menteri Pertahanan  Nomor : KEP/1012/ M/ X /2020) sebagai berikut:
a) PNS  Iratni  yang  berstatus  sebagai  PNS  TNI  AU,  sebenarnya  yang  bersangkutan telah  menjalani    hukuman  sesuai  dengan  perbuatannya  yaitu  sebagaimana  pada Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No.  3878/Pid.Sus/2016/PN.Mdn,  yaitu  pidana penjara selama 5 (lima) Tahun karena berupaya melakukan penganiayaan terhadap korban yang juga sebagai suami dari PNS Iratni.
b) Perbuatan yang dilakukan PNS Iratni merupakan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga dan melanggar kode etik dan prilaku, dimana  sebagai seorang PNS tentu hal demikian tidak patut untuk dicontoh.
c) Sebagai seorang PNS Kemhan khususnya PNS Kemhan yang bertugas di TNI AU pasca  bebas  bersyarat  dari  Lapas,  selanjutnya  ditindaklanjuti  dengan    sanksi Administratif, untuk itu atas perbuatannnya i telah melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf f  Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Hukum Disiplin PNS.
d) Saat    kejadian  perkara  terjadi  pada  tahun  2016  dan  proses  administratif    selesai pada tahun 2020 maka masih menggunakan Peraturan Pemerintah yang lama yaitu Peraturan  Pemerintah  No.  53  Tahun  2010  tentang  Hukum  Disiplin  PNS,  karena Peraturan  yang  terbaru  sebagai  pengganti  Peraturan  Pemerintah  tentang  Hukum Disiplin PNS yang lama adalah Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Hukum  Disiplin  PNS,  sehingga  Penerapan  Hukuman  Disiplin  Berat  terhadap PNS Di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI yaitu PNS Iratni berdinas sebagai PNS TNI AU  berdasarkan Keputusan  Menteri Pertahanan  Nomor : KEP/1012/ M/ X /2020)  adalah sanksi administratif berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak  atas  permintaan  sendiri  sebagai  pegawai  negeri  sipil,  dengan  dasar  aturan hukumnya sebagai berikut: 1) Ketentuan pasal 44 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 2) Pasal 3 angka 6 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil 3) Pasal 2 huruf f peraturan menteri pertahanan nomor 22 tahun 2010 tentang tata cara  penjatuhan  hukuman  disiplin  bagi  pegawai  negeri  sipil  kementerian pertahanan.
2. Dalam  rangka  usaha  memelihara  kewibawaan  Pegawai  Negeri  Sipil  khususnya Pegawai  negeri  sipil  Kementerian  Pertahanan,  serta  untuk  mewujudkan  Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa serta  adanya suatu perangkat  Peraturan  Disiplin  yang  memuat  pokok-pokok  kewajiban,  larangan  dan sanksi apabila suatu kewajiban tersebut tidak ditaati atau adanya suatu pelanggaran- pelanggaran dalam menjalankan tugas maka Peraturan disiplin PNS Kemhan sebagai berikut:
a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  PNS  sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
c. Peraturan  Ka  BKN  Nomor  21  Tahun  2010  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana  di  ubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
e. Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Tata  Kerja  Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman  Disiplin  Bagi PNS  Kementerian Pertahanan
f. Peraturan  Menteri  Pertahanan  No.  22  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS Kemhan
g. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata cara penjatuhan Hukuman disiplin bagi Pegawai di lingkungan Kementeria Pertahanan
h. Peraturan  disiplin  PNS    pada  masing  masing  Unit  Organisasi  berupa  Peraturan Panglima/Perpang,  Peraturan  Kepala  Staf  Angkatan  Darat/Perkasad,  Peraturan Kepala  Staf  Angkatan  Laut/Perkasal  dan  Peraturan  Kepala  Staf  Angkatan Udara/Perkasau.

## BIBLIOGRAFI
Adriati,  Fahmiyeni.  (2020). Negara  Hukum  Indonesia .  Karya  Tulis  Pada  Fakultas Hukum Universitas Ekasaksti Padang.
Arikunto,  Suharsimi.  (2018). Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta: Rineka Cipta.
AZ,  Lukman  Santoso.  (2016). Negara  Hukum  Dan  Demokrasi :  Pasang  Surut  Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi . Yogyakarta : Nadi Offset.
Hartini, Sri. (2014). Hukum Kepegawaian Di Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika.
Kansil. (2009). Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian RI . Jakarta : Prdnya Paramita.
Mahmud, Peter. (2016). Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Moleong, Lexy J. (2019). Moleong. Metode Penelitian Kualitatif .
Nainggolan. (2007). Pembinaan Pegawai Negeri Sipil . Jakarta : Pertja.
Rahmaningsih, Aziza Aziz. (2021). Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 53  Tahun  2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) .  Penelitian  Tesis Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Soekamto,  Soerjono.  (2014). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta :  Universitas Indonesia.
Sunggono, Bambang. (2012). Metode Penelitian Hukum . Jakarta, Rajawali Press.
Tobroni,  Imam  Suprayogo  Dan.  (2016). Metodologi  Penelitian  Sosial  Agama . Bandung:PT Remaja Rosda Karya.

## Copyright holder:
Putu Puspita Sari, Juwita, Misbahul Huda (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: