## PERANAN WARGA TIONGHOASEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIFDI KOTA BATAM TAHUN 1999-2009

## Fitri Yanti, Nunung Krisnawati
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau Kepulauan fty_ipit@yahoo.co.id

## Abstract
The background of this thesis is an increasing number of legislators Batam from Chinese citizens, at the 1999 elections, there were two people who passed to the DPRD Kota  Batam,  in  the  elections  of  2004  increased  to  four  Chinese  citizens  who  become legislators Batam. It is not independent of their role during the sitting in the legislature as a representative of the people. This study aims to clarify the role of Chinese citizens who sat as a legislative member in Batam 1999-2009
This research is a qualitative research, the historical method with the approach of  political  science.  Steps  historical  research  include:  first  heuristic,  there  are  two sources  of  data  are  primary  data  and  secondary  data,  primary  data  in  this  study  is  a member  of  the  legislative  representatives  of  the  Chinese  community,  Chinese  people, community leaders and members of the Commission, the secondary data taken from any books  ,  newspapers  and  other  documents,  the  authors  do  critique  source  consisting  of external  criticism  and  internal  criticism,  the  three  researchers  to  interpret,  fourth historiography.
The  results  in  this  study  explained  that  the  role  of  the  Chinese  community  as  a member of the legislature in Batam years 1999-2009, the first legislative function is set statutorily  in  the  form  of  local  regulations  (Perda),  the  second  control  function  or supervise the activities of local government in implementing legislation has been agreed , of  these  control  functions  legislators  have  the  right  to  ask  questions,  interpellation, questionnaires and motions, the three other functions related to the budget or APBD that has been agreed with the local governments when the plenary session.
Keywords : legislative member, chinese society

## Abstrak
Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  terjadinya  peningkatan  jumlah anggota DPRD Kota Batam dari warga Tionghoa, dimana pada pemilu tahun 1999 terdapat  dua  orang  yang  lolos  menjadi  anggota  DPRD  Kota  Batam  dan    pada pemilu tahun 2004 mengalami peningkatan menjadi empat orang. Hal ini tentunya tidak terlepas  dari peran mereka selama duduk di  legislatif sebagai  wakil rakyat. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  peran  warga  Tionghoa  yang  duduk menjadi anggota legislatif di Kota Batam tahun 1999-2009.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif historis dengan pendekatan ilmu  politik.Adapunlangkah-langkah  penelitian  historis  meliputi: pertama heuristik,  di  dalamnya  terdapat  dua  sumber  data  yaitu  data  primer  dan  data
sekunder,  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  anggota  legislatif  dari perwakilan  masyarakat  Tionghoa,  masyarakat  keturunan  Tionghoa,  tokoh masyarakat  dan  anggota  KPU,  data  sekunder  diambil  dari  buku-buku,  koran  dan dokumen  lainnya. Kedua ,  kritik  sumber  yang  terdiri  dari  kritik  ekstern  dan  kritik intern. Ketiga , interpretasi dan keempat, historiografi.
Hasil  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  peranan  warga  Tionghoa sebagai  anggota  legislatif  di  Kota  Batam  tahun  1999-2009, pertama fungsi legislasi  yaitu  mengatur  undang-undang  dalam  bentuk  peraturan  daerah  (Perda), kedua fungsi  kontrol  atau  mengawasi  kegiatan  pemerintah  daerah  dalam menjalankan  Perda  yang  telah  disepakati,  dari  fungsi  kontrol  ini  anggota  DPRD memiliki  hak untuk  bertanya, interpelasi, angket  dan mosi, k etiga fungsi  lainnya yang  berkaitan  dengan  anggaran  atau  APBD  yang  telah  disepakati  bersama pemerintah  daerah  saat  sidang  paripurna.  Bermainnya  peran-peran    tersebut dengan baik, semakin menambah nilai kepercayaan warga Tionghoa  memilih dari kalangan mereka untuk pemilu selanjutnya.
Kata Kunci : anggota legislatif, masyarakat tionghoa, kota batam

## A. Latar Belakang Masalah
Pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda  sampai  Presiden  Soekarno, warga Tionghoa diberi kebebasan dalam mengekspresikan seni budaya dan tradisi leluhur  mereka.  Sampai  meletusnya  Gerakan  G.30Spada  tahun1965  yang mengakibatkan  runtuhnya  pemerintahan  Soekarno  (Orde  Lama)  dan  digantikan oleh  pemerintahan  Soeharto  (Orde  Baru),  posisi  warga  Tionghoa  di  Indonesia mulai  terganggu.  Warga  Tionghoa  dicurigai  masih  memiliki  ikatan  yang  kuat dengan  tanah  leluhurnya  sehingga  rasa  nasionalisme  mereka  diragukan. Akibatnya,  keluarlah  kebijakan  yang  sangat  diskriminatif  terhadap  warga keturunan  Tionghoa  baik  dalam  bidang  politik  maupun  bidang  sosial  budaya, yang  tertuang  dalam  Inpres  No.14  tahun  1967  dan  Surat  Edaran  No. 06/Preskab/6/67  yang  memuat  tentang  Perubahan  Nama.  Warga  keturunan Tionghoa  yang  berada  di  Indonesia  harus  mengubah  nama  Cina-nya  menjadi nama  Indonesia.  Kemudian  tidak  hanya  itu,  semua  kegiatan  warga  Tionghoa diawasi  oleh  Badan  Koordinasi  Intelijen  (Bakin).  Pengekangan  aktivis  sosial keagamaan  warga  Tionghoa  oleh  pemerintah  Orde  Baru  diberlakukan  diseluruh wilayah Indonesia (Sutrisno, 2006: 117).
Kebijakan tersebut berakhir setelah Soeharto lengser dari kepemimpinannya  pada tanggal 21 Mei 1998, dengan adanya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia. Runtuhnya kepemimpinan Soeharto yang digantikan B.J Habibie telah memberikan ruang bagi warga Tionghoa untuk melakukan  aktivitas  di  bidang  religi,  sosial,  budaya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan
terbentuknya  Paguyuban  Sosial  Marga  Tionghoa  Indonesia  (PSMTI)  di  Jakarta yang diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) Tedy Jusuf (Suryadinata, 2002: 94-95).
Kemudian  pemerintahan  Abdurrahman  Wahid  telah  mencabut  Inpres  No. 14  tahun  1967  dengan  mengeluarkan  Keputusan  Presiden  No.  6  tahun 2000.Keluarnya  peraturan  perundangan  tersebut  membuat  kegiatan  seni  dan budaya  warga  Tionghoa  mulai  diadakan  kembali.Keputusan  Abdurrahman Wahiddisambut baik oleh orang Tionghoa. Kehidupan berdemokrasi semakin baik karena  kerukunan  antar  etnis.  Hal  ini  terlihat  diperbolehkannya  orang  Tionghoa ikut dalam kontestasi politik. Mereka terdiri dari orang-orang berkeinginan untuk mengaspirasikan  suara  mereka  dalam  membangun  bangsa  dan  negara  Indonesia (Suryadinata, 2002: 97).
Demikian  juga  di  Kepulauan  Riau,  khususnya  di  Kota  Batam  yang memiliki  penduduk  dari  berbagai  suku  sepertiMelayu,  Jawa,  Minang,  Batak, Tionghoa  dan  lainnya.    Orang  Tionghoa  memiliki  partisipasi  aktif  dalam pembangunan Kota Batam termasuk bidang politik.Pada pemilu tahun 1999, tidak sedikit warga Tionghoa di Batam yang turut serta memperebutkan kursi Legislatif di  DPRD  Batam.  Hal  ini  ditandai  dengan  warga  Tionghoa  menjadi  Calon Legislatif  (Caleg)  DPRD  yang  tersebar  di  33  (tigapuluh  tiga)  Parpol  sebagai peserta pemilu tahun 1999-2004  (Sutrisno, 2006: 109).
Perkembangan warga Tionghoa yang turut serta dalam pemilu dan berhasil duduk di kursi DPRD Kota Batam adalah :
1. Pemilu  periode    1999-2004  yang  lolos  duduk    menjadi  anggota  DPRD Kota  Batam  ada  2  orang  yaitu  Saptono  Mustakim  mewakili  Partai Bhinneka  Indonesia  (PBI)  dan  Asmin  Patros  mewakili  Partai  Golongan Karya (Golkar).
2. Pemilu periode 2004-2009 yang lolos duduk menjadi anggota DPRD Kota Batam ada 4 orang yaitu Yohannes mewakili Partai Perjuangan Indonesia Baru  (PPIB),  Bastoni  Solichi  dan  Danir  Tan  mewakili  Partai  Demokrat sedangkan Asmin Patros mewakili Partai Golkar
Dengan  terjadinyapeningkatan  jumlah  anggota  legislatif  dari  warga Tionghoa  pada  Pemilu  tahun  1999  dan  Pemilu  tahun  2004  di  Kota  Batam, tentunya  tidak  terlepas  dari  peranan-peranan  yang  mereka  mainkan  sehingga menarik  simpati  dari  masyarakat  khususnya  warga  Tionghoa.  Hal  inilah  yang menjadi  latar  belakang  penulisan  karya  ilmiah  ini  dengan  judul  peranan  warga Tionghoa sebagai anggota legislatif di Kota Batam tahun 1999-2009.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  perananpolitik  warga  Tionghoa  yang  duduk menjadi anggota legislatif di Kota Batam tahun 1999-2009?

## C. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  peran  warga Tionghoa  yang  duduk  menjadi  anggota  Legislatif  di  Kota  Batam  tahun  1999- 2009.

## D. Kajian Teori

## 1. Badan Legislatif
MenurutMiriam  Budiardjo  (2009:  315),  badan  legislatif  atau legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu  yaitu legislate , atau membuat undang- undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul”  (untuk  membicarakan  masalah-masalah  publik).  Nama  lain  adalah parliament ,  suatu  istilah  yang  menekankan  unsur  “bicara”  ( parler )  dan merundingkan.  Sebutan  lain  mengutamakan  representasi  atau  keterwakilan angota-anggotanya  dan  dinamakan people’s  representatifbody atau  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Akan  tetapi  apapun  perbedaan  dalam  namanya  dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.
Dengan  berkembangnya  gagasan  bahwa  kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat makabadan  legislatif  menjadi  badan  yang  berhak  menyelenggarakan  kedaulatan itu  dengan  jalan  menentukan  kebijakan  umum  dan  menuangkannya  dalam undang-undang  (UU).  Tugas badan  eksekutif hanya merupakan  penyelenggaraan kebijakan umum(Rohaniah, 2015: 292).
Pendapat  lain  mengatakan  badan  legislatif  adalah  lembaga  politik  yang diambil  alih  dari  masyarakat  lain  maka  bagi  anggota  yang  mengoperasikan lembaga  tersebut  diperlukan  kadar  pemahaman  yang  cukup  atas  prinsip-prinsip dan  tata  kerja  institusi.  Akan  tetapi  apa  pun  perbedaan  dalam  namanya  dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol  dari rakyat  yang berdaulat  (Sanit, 1985: 207).
Lembaga  legislatif  atau  parlemen  dalam  pelaksanaan  semua  peran  dan fungsinya  melakukan  hubungan  dengan  eksekutif  dalam  wujud  kerja  sama  atau pertentangan  (perbedaan)  yang  terkombinasi  dalam  kadar  yang  berbeda.  Jika hubungan  tersebut  diurutkan  berdasarkan  keseluruhan  tahapan  proses  lembaga perwakilan  maka  konsentrasi  hubungan  itu  dapat  disusun  atas  hubungan keanggotaan,  usulan  rencana  kebijakan,  pembuat  kebijakan,  perbaikan  kebijakan dan pelaksanaannya. Menurut Rohaniah (2015: 296) terdapat tiga fungsi legislatif yaitu :
a. Fungsi legislasi
Tugas  utama  legislatif  terletak  di  bidang  perundang-undangan,  sekalipun DPR  tidak  mempunyai  monopoli  dibidang  itu.  Untuk  membahas  rancangan undang-undang  sering  dibentuk  panitia-panitia  yang  berwenang  untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai keterangan seperlunya. Pada umumnya dalam bidang keuangan, pengaruh badan legislatif lebih besar dari  pada  bidang  legislasi  umum.  Rancangan  anggaran  belanja  diajukan  ke badan  legislatif  oleh  badan  eksekutif,  tetapi  badan  legislatif  mempunyai  hak untuk  mengadakan amandemen,  dalam hal  ini menentukan seberapa anggaran pemerintah  yang  dapat  disetujui,  jadi  badan  legislatiflah  yang  akhirnya menentukan berapa dan dengan cara bagaimana uang rakyat dipergunakan.

## b. Fungsi kontrol
Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktifitas badan eksekutif, agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui  sidang  panitia-panitia  legislatif  dan  melalui  hak-hak  kontrol  yang khusus, seperti :
1. Pertanyaan parlementer
Anggota  badan  legislatif  berhak  untuk  mangajukan  pertanyaan  kepada pemerintah  mengenai  suatu  masalah.  Peraturan  di  Indonesia  untuk  semua badan  legislatif,  kecuali  badan legislatif Gotong  Royong di  zaman  Demokrasi Terpimpin, mempunyai  hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis  dan  dijawab    pula  secara  tertulis  oleh  departemen  yang  bersangkutan. Badan  legislatif  dengan  mengajukan  pertanyaan  kepada  parlementer  dapat menarik perhatian umum mengenai kebijakan pemerintah.
2. Interpelasi
Hak  interpelasi  yaitu  hak  untuk  meminta  keterangan  kepada  pemerintah mengenai  kebijakan  di  suatu  bidang.  Badan  eksekutif  wajib  memberi penjelasan  dalam  sidang  pleno  yang  dibahas  oleh  anggota  DPR  dan  diakhiri dengan  pemungutan  suara  mengenai  apakah  keterangan  pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara tidak memuaskan, hal ini menandakan  bahwa  kebijakan  pemerintah  diragukan.  Dalam  hal  ini,  telah terjadi  perselisihan  antara  badan  legislatif  dengan  badan  eksekutif,  interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya.
Seluruh  badan  legislatif  di  Indonesiakecuali  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  Gotong  Royong  pada  masa  Demokrasi  Terpimpin,  mempunyai  hak interpelasi. Pada masa orde baru, hak interpelasi tidak pernah digunakan. Hak ini  kembali  digunakan  pada  Era  Reformasi  ketika  DPR  tahun  2004-2009 mengusung  interpelasi  masalah  impor  beras  dan  lumpur  Lapindo.  Usaha anggota  dewan  ini  akhirnya  gagal  karena  tidak  memenuhi  jumlah  yang  sudah ditentukan.
3. Angket
Hak  angket  adalah  hak  anggota  badan  legislatif  untuk  mengadakan penyelidikan  sendiri.  Terkait  dengan  hal  ini  maka  dapat  dibentuk  panitia angket  yang  melaporkan  hasil  penyelidikan  kepada  anggota  badan  legislatif lainnya  untuk  selanjutnya  merumuskan  pendapatnya  mengenai  penyelidikan dengan harapan supaya diperhatikan oleh pemerintah.
Peraturan  di  Indonesia,untuk  semua  badan  legislatif  kecuali  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gotong Royong pada zaman Demokrasi Terpimpin mempunyai  hak  angket.  Namun,  hak  ini  tidak  pernah  digunakan  kecuali  oleh anggota  DPR  pada  masa  Reformasi  tahun  2004-2009  untuk  masalah  impor beras.
4. Mosi
Hak mosi merupakan hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima suatu mosi tidak percaya maka dalam sistem Parlementerkeanggotaan  dalam  kabinet  harus  mengundurkan  diri  yang mengakibatkan  terjadinya  krisis  kabinet.  Sistem  Parlementer  di  Indonesia untuk  badan  legislatif  mempunyai  hak  mosi  tetapi  mulai  zaman  Demokrasi Terpimpin hak ini ditiadakan. Pada masa Reformasi, anggota DPR tahun 1999- 2004  menggunakan  hak  mosi  ketika  melakukan  pemakzulan  Presiden Abdurahman Wahid sebagai Presiden tahun 2001. Hal ini memang tidak lazim karena  umumnya  hak  ini  digunakan  dalam  sistem  Parlementer  dan  bukan sistem Presidensial.
c. Fungsi lainnya
Selain  fungsi  legislasi  dan  kontrol,  badan  legislatif  mempunyai  beberapa fungsi  lain. Dengan meningkatkan peranan  badan eksekutif dan berkurangnya peranan  badan  legislatif  di  bidang  perundang-undangan  karena  lebih ditonjolkan  peran  edukatifnya.  Badan  legislatif  dianggap  sebagai  forum kerjasama  antar  berbagai  golongan  serta  partai  dengan  pemerintah,  dimana beraneka ragam pendapat dibicarakan di muka umum.
Bagi anggota badan legislatif terbuka kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa  suara  rakyat  dan  mengajukan  beraneka  ragam  pandangan  yang berkembang  secara  dinamis  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  jarak  ( gap ) antara  yang  memerintah  dengan  yang  diperintah  dapat  diperkecil.  Pada  pihak lain, pembahasan kebijakan pemerintahdi muka umum merupakan kesempatan bagi  pemerintah  seperti  untuk  menjelaskan  tindakan-tindakan  secara rencana.Dapat di jelaskan bahwa fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai  sarana  rektrumen  politik  yang  menjadikan training  ground bagi generas muda di bidang politik (Budiardjo, 2009: 323).
Dengan demikian fungsi legislatif adalah (1) fungsi legislasi yaitu bertugas dalam  bidang  perundang-undangan,  (2)  fungsi  kontrol  yang  berkewajiban
untuk mengawasi aktifitas badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan,  melalui  hak-hak  kontrol  yang  khusus  seperti  hak  bertanya, interpretasi, angket dan mosi, (3) fungsi lainnya yaitu sebagai sarana rektrumen politik.
Melihat  uraian  di  atas,  penelitian  ini  akan  mengarah  kepada  peranan  dari warga  Tionghoa  yang menjadi  anggota DPRD kota Batam tahun 1999  -  2009 sebagai penyambung aspirasi rakyat Batam. Peranan tersebut diteliti dari fungsi legislasi, fungsi kontrol dan fungsi lainnya sebagai wakil rakyat kota Batam.

## 2. Politik dan Partai Politik
Hafsah  (2011:  13)  mengatakan  istilah  politik  muncul  untuk  pertama kalinya dalam litelatur Yunani klasik lewat karya Plato yang terkenal yaitu politea ( kiat  memimpin  kota/ polis). Politik  menurut  teori  klasik  Aristoteles  adalah  usaha yang  ditempuh  warga  negara  untuk  mewujudkan  kebaikan  bersama.  Politik diasumsikan  setidaknya  ke  dalam  dua  kecenderungan,  pertama  pandangan  yang mengaitkan politik dengan negara dan kedua pandangan yang mengaitkan dengan kekuasaan, otoritas, atau dengan konflik.
Menurut  George  Washington  (dalam  Imam  Hidajat,  2012:  3)  politik merupakan  sistem  kekuasaan  yang  didalamnya  tidak  boleh  terdapat  adanya kediktatoran/kekuasaan  yang  mutlak  ( absolut ),  melainkan  didalamnya  harus terdapat  perpindahan  kekuasaan  dari  satu  tangan  yang  lain  lewat  cara  damai. Laswell  mendefinisikan  politik  sebagai who  gets  what,  when  and  how (siapa mendapatkan  apa,  kapan,  dan  bagaimana).  Eston  menyebutnya  sebagai “the authoritative  allocation  of  value” (kekuasaan  untuk  mengalokasikan  sumber- sumber yang terbatas) (Hafsan, 2011: 14).
Berpolitik secara santun merefleksikan kematangan berdemokrasi. Namun kematangan  itu  bukanlah  sesuatu  yang  instan  tetapi  melalui  berbagai  proses. Pengalaman  berproses  inilah  yang  mampu  mendewasakan  sikap  politisi  menuju kearifan  langkah.  Alangkah  beruntungnya  negeri  ini  jika  berpolitik  selalu dinaungi kedisiplinan moral berbasis religi (Hafsah, 2011: 12).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  politik mengandung  tiga  pengertian  dasar  sebagai  berikut  pertama,  segala  urusan  dan tindakan  (pengaturan,  kebijakan,  kewenangan,  kekuasaan  dsb)  mengenai pemerintahan  negara  atau  hubungan  antara  manusia  yang  hidup  bersama.Kedua, politik  adalah  pengetahuan  mengenai  ketatanegaraan  atau  kenegaraan  (seperti: sistem  politik,  sistem  pemerintah,  atau  dasar  pemerintah).  Ketiga,  aktivitas  yang berkaitan dengan bermasyarakat, berbangsa , bernegara dan berhubungan dengan pengguna kekuasaan negara (Rohaniah, 2015: 3).
Anggota  legislatif  berasal  dari  partai  politik.  Partai  Politik  (Parpol) merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta/berpartisipasi dalam proses
pengolahan  negara.  Dalam  suatu  lembaga  politik,  partai  bukan  sesuatu  yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang,meskipun  juga  belum  cukup  tua,  dapat  dikatakan  parpol  merupakan organisasi negara (Rohaniah, 2015: 249).
Pendapat  Carl  J.  Friedrich  (dalam  Miriam  Budiardjo,2009:  404) mengatakanpartai  politik  adalah  sekelompok  manusia  yang  terorganisir  secara stabil  dengan  tujuan  merebut  atau  mempertahankan  penguasaan  terhadap pemerintahan  bagi  pimpinan  partainya  dan  berdasarkan  penguasaan  ini, memberikan  kepada  anggota  partainya  kemanfaatan  yang  bersifat  idiil  serta materiil.
Septe  Nurwijayanti  dan  Nanik  Prasetyoningsih  (2009:  16)  tujuan  umum partai politik dan tujuan khusus partai politik diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 2 tahun 2008. Tujuan umumnya adalah:
1) Mewujudkan  cita-cita  nasional  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945.
2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3) Megembangkan  kehidupan  demokrasi  berdasarkan  Pancasila  dengan menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, dan
4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapaun tujuan khusus partai politik adalah :
1) Meningkatkan  partisipasi  politik  anggota  dan  masyarakat  dalam  rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
2) Memperjuangkan  cita-cita  partai  politik  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3) Membangun  etika  dan  budaya  politik  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir  yang  anggota-anggotanya  mempunyai  orientasi,  nilai-nilai,  dan  cita- cita  yang  sama.  Tujuan  kelompok  ini  ialah  memperoleh  kekuasaan  politik  dan merebut  kedudukan  politik    (biasaya)  dengan  cara  konstitusional  untuk melaksanakan programnya (Budiardjo,2009: 403).

## 3. Kebijakan politik
Menurut  Miriam  Budiardjo  (2009:  20)  kebijakan  ( policy )  adalah  suatu kumpulan  keputusan  yang  diambil  oleh  seorang  pelaku  atau  kelompok  politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak  yang  membuat  kebijakan-kebijakan  itu  mempunyai  kekuasaan  untuk melaksanakannya.
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  akan  bertindak  atas  nama  negara. Hal-hal tersebut berupa keputusan politik,  atau kebijakan/ policy / output /kebijakan pemerintah.  Pemerintah  dalam  hal  ini  mengatur  masyarakat  melalui  kebijakan, dan  kebijakan  ini  harus  dapat  dipatuhi.  Oleh  karena  itu  pemerintah  memiliki struktur  kekuasaan  yang  memonopolitik  penggunaan  paksaan  fisik  yang  sah terhadap rakyat yang tinggal dalam wilayah yang jelas batas-batasnya (Rohaniah, 2015: 86).
Menurut Joyce Mitchelle (dalam Miriam Budiardjo, 2009: 20) mengatakan Political and Public Policy artinya politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau  pembuatan  kebijakan  umum  untuk  masyarakat  seluruhnya.  Dengan  adanya kebijakan  masyarakat  mempunyai  beberapa  tujuan  bersama,  cita-cita  bersama yang  dicapai  melalui  usaha  bersama,  untuk  itu  perlu  ditentukan  rencana-rencana yang  mengikat  dan  dituangkandi  dalam  kebijakan  ( policies )  oleh  pihak  yang berwenang yaitu pemerintah.
Pemahaman  akan  pentingnya  kebijakan  telah  dijadikan  tata  kelola  oleh setiap negara modern sehingga negara modern menganggap bahwa sistem politik yang ideal  adalah demokrasi, sehingga demokrasi  artinya  pelibatan rakyat  dalam proses  politik  yang  tidak  berhenti  setelah  pemilihan  umum  (Pemilu)  usai  dan kemudian  para  wakil  rakyat  bebas  mendiktekan  kemauannya  “atas  nama kepentingan  rakyat”.  Masyarakat  dapat  melihat  kebijakan  sebagai  suatu legitimasi,  tujuan-tujuan  subtantif,  instrumen  dan  hasil  kebijakan  harus  sejajar dengan sentimen umum yang hadir dimasyarakat, jika bukan dari nilai-nilai yang umum dimasyarakat (Rohaniah, 2015: 84)

## 4. Tionghoa Indonesia
Leluhur  warga  Tionghoa  ke  Indonesia  datang  lebih  awal  dibandingkan dengan  bangsa  Belanda,  dengan  tujuan  awal  untuk  berniaga.Peran  mereka beberapa  kali  muncul  dalam  sejarah  Indonesia,  bahkan  sebelum  Republik Indonesia  dideklarasikan  dan  terbentuk.  Catatan-catatan  dari  Tiongkok menyatakan  bahwa  kerajaan-kerajaan  kuno  di  Indonesia  telah  berhubungan  erat dengan  dinasti-dinasti  yang  berkuasa  di  Tiongkok.  Faktor  inilah  yang  kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Tiongkok menuju Indonesia (http://wattpad.com diunduh pada tanggal 9 Maret 2016).
Suku Tionghoa  yang tersebar di  Indonesia antara lain (1) Hokkian, orang Hokkian  di  Indonesia  tersebar  di  daerah  Sumatera  Utara,  Riau  (Pekan  Baru), Sumatera  Barat  (Padang),  Sumatera  Selatan  (Palembang),  Bengkulu,  Jawa,  Bali, Kalimantan,  Sulawesi  dan  Ambon.  (2)  Hakka,  orang  Hakka  tersebar  di  daerah Jakarta,  Aceh,  Sumatera  Utara,  Batam,  Sumatera  Selatan  (Palembang),  Bangka- Belitung, Lampung, Jawa, Kalimantan, Makasar, Manado, Ambon dan Jayapura. (3)  Kanton,  orang  Kanton  di  Indonesia  tersebar  di  daerah  Jakarta,  Medan,
Makassar dan Manado. (4) Tiochiu, orang Tiochiu di Indonesia tersebar di daerah Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.  (5)  Hainan,  orang  Hainan  di  Indonesia  tersebar  di  daerah  Pekan  Baru, Batam  dan  Manado.  Suku  Tionghoa  yang  berada  di  wilayah  Batam  adalah  dari suku Hakka dan Hainan (http://wwwdiunduh pada tanggal 9 Mei 2016).
Masyarakat Tionghoa di Indonesia bukan merupakan minoritas homogen. Melihat dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas peranakan dan totok . Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan pada umumnya sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi. Totok adalah pendatang baru, umumnya baru satu  sampai  dua  generasi  dan  masih  berbahasa  Tionghoa.  Namun  dengan berhentinya  imigrasi  dari  daratan  Tiongkok,  jumlah totok sudah  menurun  dan keturunan totok pun  telah  mengalami  percampuran.  Oleh  karena  itu,  generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan apalagi yang di pulau Jawa (Suryadinata, 2002: 17).
Dalam  sastra  Indonesia-Tiongkok  dapat  juga  kita  lihat  pencerminan kebudayaan  Tiongkok.  Tidak  banyak,    karena  orang  Tionghoa-Peranakan,  yang sudah  tidak  dapat  membaca  huruf  Tionghoa  dan  tidak  dapat  berbicara  dalam bahasa  Tionghoa  lagi,  dengan  peredaran  waktu  semakin  lama  semakin  jauh  dari kebudayaan Tiongkok (Lan, 2013: 310).
Warga Tionghoa di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting bukan saja  dibidang  ekonomi,  namun  bidang  lainnya  seperti  sosial,  budaya  dan  politik. Warga  Tionghoa  dalam  bidang  ekonomiterkenal  dengan  pekerja  keras,  rajin  dan giat  bekerja.  Bidang  sosial,  budaya  dan  politik,  warga  Tionghoa  di  Indonesia sempat  mengalami  diskriminasi  saat  pemerintahan  Soeharto.  Runtuhnya pemerintahan  soeharto  maka  mulai  muncul  kembali  tradisi  Tionghoa  di  tegah- tengah masyarakat indonesia (Suryadinata, 2002: 7).
Masyarakat  Tionghoa  Batam  juga  kembali  menghidupkan  kepercayaan tradisi  mereka,  seperti  pergantian  Tahun  Imlek  atau  Sin  Tjie,  perayaan  Cap  Go Meh, Pertunjukan Seni Barongsai kembali digelar (Sutrisno, 2006: 118). Masing- masing  suku  Tionghoa  di  Batam  memiliki  dialek  yang  berbeda-beda,  tetapi mereka  memiliki  satu  bahasa  yang  dapat  dipahami  secara  umum  yaitu  Bahasa Mandarin.  Selain  bahasa  Mandarin  warga  Tionghoa  yang  berada  di  Batam  juga menggunakan  dialek  bahasa  Tiochiu,  bahasa  Hokkian,  bahasa  Kontanis  dan bahasa  Hakka.  Di  Batam  mayoritas  warga  Tionghoa  menggunakan  bahasa Mandarin  sebagai  bahasa  komunikasi  sehari-hari  dan  sebagai  keanekaragaman khasanah budaya di Kota Batam (Sutrisno, 2006: 130-133).

## D. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  metodehistoris  dengan pendekatan  ilmu  politik..Louis  Gottschalk  (1983:  18-19)  menyatakan,  metode historis sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen- dokumen,  dan  peninggalan  masa  lampau  yang  autentik  dan  peninggalan  masa lampau yang autentik dan dapat dipercaya serta membuat interpretasi dan sintesis atas  fakta-fakta  tersebut  menjadi  kisah  sejarah  yang  dapat  dipercaya.Sedangka pendekatan ilmu politik digunakan untuk mengkaji peranan dari warga Tionghoa yang duduk menjadi anggota DPRD Kota Batam tahun 1999-2009.

## 2. Tempat Penelitian
Tempat  penelitian  dilakukan  di  wilayah  Kota  Batam.  Pengumpulan  data primer  dan  sekunder  dilakukan  di  kantor  DPRD  Kota  Batam,  kemudian pengumpulan  sumber  sekunder  dilaksanakan  di  berbagai  perpustakaan  di  Kota Batam,  seperti  perpustakaan  pemerintahan  Kota  Batam,  perpustakaan  Otorita Batam,  perpustakaan  Universitas  Riau  Kepulauan  Batam  dan  perpustakaan lainnya.

## 3. Metode Penelitian
Dalam  metode  penelitian  ini  Historis  langkah-langkah  yang  dilakukan meliputi :
a. Heuristik
Kuntowijoya,  (2008:  91)  metode  heuristik  adalah  langkah-langkah  untuk mencari  dan  menentukan  sumber-sumber  yang  relevan  dengan  penelitian.Dalam hal  ini  langkah  kegiatan  pengumpulan  data  yang  berupa  arsip-arsip  tentang datawarga  Tionghoa  yang  duduk  di  kursi  DPRD  Kota  Batam  tahun  1999-2009, dibagi 2  yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari dokumen /arsip  kinerja    DPRD  Kota  Batam  dan  wawancara  terhadap  beberapa  tokoh Tionghoa  yang  menjadi  anggota  DPRD  Kota  Batam  dari  tahun  1999-2009. Peneliti  akan  mengumpulkan  informasi  dari  informan  seperti  masyarakat keturunan Tionghoa dan masyrakat pribumi yang berada di Batam, terkait tentang tanggapan  mereka  terhadap  kinerja  warga  Tionghoa  yang  duduk  di  kursi  DPRD Kota  Batam  tahun  1999-2009.  Hasil  wawancara  akan  tersimpan  dalam  bentuk
voice record atau rekaman suara sebagai sumber lisan. Selain sumber lisan penulis juga  menggunakan  sumber  tulisan  berupa  data-data  terkait  tentang  keputusan keanggotaan DPRD Kota Batam. Sedangkan data sekunder dapat berupa data-data referensi  atau  pustaka  dalam  penelitian  ini  seperti  berupa  buku,  artikel,  jurnal sebagai  sumber  pendukung  data  sekunder,  peneliti  akan  mengambil  data  dari kantor  DPRD  Kota  Batam  tentang  warga  Tionghoa,  terkait  data  tentang  pemilu tahun  1999  dan  2004.  selain  itu  data-data  berupa  foto  menjadi  sumber  penting, melalui  foto  dapat  dijelaskan  kondisi  keanggotaan  DPRD  Kota  Batam  tahun 1999-2009.

## b. Kritik sumber
Kritik  sumber  adalah  penilaian  atau  tahap  pengujian  terhadap  sumber- sumber  sejarah  yang  telah  dikumpulkan  dan  dilihat  dari  sudut  pandang  nilai kebenarannya.  Pada  tahap  ini  untuk  melihat  sumber  tersebut  asli  atau  turunan, kritik  sumber  terbagi  menjadi  2  yaitu  ritik  ekstern,  merupakan  penilaian  untuk meneliti keaslian sumber yang lebih menekankan pada isi sebuah dokumen. Kritik ekstern mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber (warna kertas), seperti dokumen atau arsip meliputi kertas dengan jenis, ukuran, bahan, kualitas. Dokumen ditulis dengan tangan atau diketik/ketik komputer.Kritik internmerupakan  penilaian  untuk  meneliti  kredibilitas  sumber  dalam  penelitian.
Tujuan  dari  kritik  intern  adalah  menyeleksi  data  menjadi  fakta,  dengan membandingkan  beberapa  penafsiran  dari  beberapa  sumber  yang  diperoleh.Pada tahap  ini  peneliti  akan  melakukan  wawancara  dan  mengumpulkan  data  hasil wawancara  terhadap  seluruh  informan  terkait  tentangperanan  warga  Tionghoa yang  menjadi  anggota  legislatif  di  Kota  Batam  tahun  1999-2009.  Selanjutnya peneliti  juga  melakukan  kritik  hasil  wawancara  tersebut  terkait  kinerja  warga Tionghoa di Kota Batam yang menjadi anggota DPRD tahun 1999-2009. Hal ini dilakukan  sebagai  pengecekan  proses-proses  serta  untuk  mendetekasi  adanya kekeliruan yang mungkin saja terjadi.

## c. Interpretasi
Sartono  Kartodirjo  (1976:  5)  berpendapat  dalam  tahapan  interpretasi merupakan proses penyusunan deskripsi, narasi dan analisa sejarah dalam bentuk konsep narasi sejarah masih dalam bentuk abstrak yang diwujudkan dalam ide-ide penulis  mengenai  fenomena  kesejarahan.  Penyusunan  interpretasi  digunakan untuk  mempertajam  dan  sebagai  penuntun  analisa  dalam  narasi  sejarah,  yang dibuat dengan menggunakan bantuan dari ilmu lainnya dalam bentuk konsep atau teori yang diperlukan dalam menganalisis data.
Interpretasi data mengenai sejarah warga Tionghoa yang menjadi anggota legislatif  Kota  Batam  tahun  1999-2009,  disesuaikan  dengan  data-data  yang
diperoleh  dari  sumber-sumber  yang  diteliti.  Proses  interpretasi  sangat membutuhkan  berbagai  tinjauan  dan  analisis  guna  meningkatkan  kepekaan peneliti dalam menilai fenomena yang ada.

## d. Historiografi
Historiografi  yaitu  proses  penyusunan  fakta-fakta  sejarah  dan  sumber- sumber  yang  telah  diseleksi  dalam  sebuah  bentuk  penulisan  sejarah.  Setelah dilakukan dari berbagai tahapan, penulis menyadari bahwa hasil penelitian dibaca oleh  orang  lain  sehingga  perlu  dipertimbangkan  gaya  dan  struktur  bahasa penulisan  supaya  pembaca  dapat  mengerti  pokok-pokok  pemikiran  penulis tentang  peranan  anggota  legislatif  warga  Tionghoa  di  Kota  Batam  tahun  1999- 2009.  Hal  ini  ditujukan  untuk  menangkap  dan  memahami  sudut  pandang kesejarahan dari segi peneliti.

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Temuan Umum
a. Pembentukan DPRD Kota Batam
Berdirinya gedung DPRD Kota Batam memiliki sejarah panjang, wilayah Batam  yang  ditingkatkan  statusnya  dari  pemerintah  Kotamadya  Administratif menjadi  pemerintahan  otonom  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  22 tahun  1999  tentang  otonomi  daerah  dan  dilanjutkan  dengan  Undang-Undang Nomor  53  tahun  1999  tentang  pemekaran  Kabupaten  dan  Kota  di  wilayah provinsi Riau sebagai dasar pembentukan Kota Batam. Para aktivis partai politik membentuk  Dewan  Musyawarah  Kota  Batam  (DMKB)  berfungsi  sebagai lembaga  kontrol  terhadap  pelaksanaan  pemerintah  Otorita  Batam  maupun Pemerintahan Kodya Batam (Sutrisno, 2016: 45).
Awal  bulan  Mei  1999  keberadaan  Dewan  Musyawarah  Kota  Batam semakin  banyak  mendapat  dukungan  dari  partai  politik  di  Batam,  seperti  Partai Bhinneka  Tunggal  Ika  (PBI),  Partai  Buruh  Nasional  (PBN),  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Republik (PR) dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Sehingga DMKB diyakini sebagai cikal bakal terbentuknya DPRD Kota Batam untuk pertama kali.
Kesadaran  masing-masing  partai  politik,  bahwa  mereka  tidak  dapat berjalan  sendiri-sendiri  untuk  terbentuknya  DPRD,  mengakibatkan  para  partai politik  kompak  dan  menyatukan  persepsi,  serta  menyatakan  visi  terutama  yang berkaitan  dengan  mekanisme  ataupun  komposisi  keanggotaan  badan  legislatif nantinya jika sudah terbentuk. Mereka memperjuangkan sampai ketingkat pusat di Jakarta.
Adanya  Keppres  Nomor  110  tahun  2000  tentang  tatacara  pembentukan DPRD  Kota  Batam  telah  menimbulkan  perbedaan  antara  partai  besar  dengan partai “gurem”. Perbedaan tersebut terletak pada jumlah kursi dewan juga karena tidak  adanya politicall  will dari  partai  besar  untuk  berkompromi  dengan  partai gurem.  Adanya  masalah  tersebut  maka  dibentuk  Dewan  Pemantau  Otonomi Daerah (DPOD) yang berfungsi sebagai dewan pemantau yang sifatya mengawasi dan  mengontrol  baik  pelaksanaan  pemerintah  maupun  kebijakan-kebijakan menuju pembentukan DPRD Kota Batam (Sutrisno, 2003: 21).
Dewan Pemantau Otonomi Daerah (DPOD) Kota Batam memiliki visi dan misi sbb:
1. Memantau  mekanisme  pembentukan  DPRD  Kota  Batam  sesuai  undang- undang dan peraturan yang berlaku.
2. Memantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam.
3. Memantau  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  pelaksanaan  pembangunan  di Kota Batam.
4. Menjadi  wahana  penampung  dan  penyalur  aspirasi  masyarakat  Kota  Batam, yang terabaikan.
Dalam  melaksanakan  tugas  pengisian  DPRD  Batam  yang  berpedoman pada  Kepmendagri  Nomor  35  Tahun  1999  berisikan  tentang  pentingnya menyebut  bahwa  jumlah  anggota  DPRD  Batam  ditetapkan  berdasarkan  hasil pemilu  1999.  Seluruh  partai  politik  diwajibkan  untuk  mengusulkan  kadernya yang  akan  menjadi  calon  legislatif,  nama-nama  kader  dari  setiap  partai  politik akan  dimasukkan  dalam  Daftar  Calon  Sementara  Baru  (DCSB).  Sehingga keanggotaan  DPRD  terbentuk  berdasarkan  SK  Gubernur  Riau  Nomor  KPTS 551/X/2000.
b. Kedudukan  dan  Fungsi  Lembaga  DPRD  Pada  Sistem  Pemerintahan Kota Batam
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  terdiri  atas  anggota  partai politik (parpol) dari hasil pemilihan umum (pemilu) serta anggota TNI/Polri yang diangkat,  mereka  dipilih  oleh  rakyat  sebagai  penyambung  aspirasi  suara  rakyat. Kinerja  mereka  ditunjukan  untuk  kesejahteraan  rakyat  Batam  yang  lebih  baik. DPRD  Kota  Batam  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  memiliki  fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dalam melaksanakan demokrasi.
a. Memilih walikota dan wakil walikota
b. Mengusulkan  pengangkatan  dan  dan  pemberhentian  walikota  dan  wakil walikota.
c. Bersama dengan walikota membentuk peraturan daerah (Perda)
d. Melaksanakan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  perda  dan  peraturan perudang-undangan lainnya seperti :
1) Melaksankan keputusan walikota
2) Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
3) Kebijakan  pemerintah  daerah  dan  badan-badan  yang  dibina  dan  atau dibentuk oleh pemerintah termasuk aset-aset pemerintah daerah
e. Memberi  pendapat  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah  daerah  terhadap rencana  perjanjian  Internasional  yang  menyangkut  kepentingan  daerah, termasuk perjanjian antar daerah baik diminta maupuntidak diminta.
f. Memberi  persetujuan  pimpinan  pemerintah  daerah  dari  sumber  dalam  negeri untuk membiayai pemerintah.
g. Memberi  persetujuan  terhadap  perjanjian  kerjasama  instansi  yang  dilakukan pemerintah  Kota  Batam  bersama  investor  baik  dari  dalam  maupun  dari  luar negeri.
h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah
i. Memilih  wakil-wakil  daerah  sebagai  anggota  dewan  pertimbangan  otonomi daerah dari deaerah ke kota Batam.
Legislatif  bekerja  sama  dengan  eksekutif  dalam  menjalankan  peran masing-masing  sesuai  dengan  undang-undang.  Kebijakan  yang  dibuat  legislatif dan eksekutif adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan masing-masing lembaga mempunyai  kekuasaan  untuk  melakukannya.  Hal  ini  relevan  dengan  pernyataan Miriam  Budiardjo  (2009:  20)  bahwa  pada  prinsipnya  pihak  atau  lembaga  yang membuat kebijakan mempunyai kekuasaan untuk menjalankannya.

## 2.  Temuan Khusus dan Pembahasan

## a. Partai Politik dan Keanggotaan DPRD Kota Batam
Pemilihan Umum  (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  tahun  1999  diselenggarakan  secara  serentak pada  tanggal  7  Juni  1999,  untuk  memilih  anggota  DPR  serta  DPRD  (DPRD provinsi  maupun  DPRD  kabupaten/kota)  se-Indonesia.  Masa  reformasi  telah membuka lebar kesempatan untuk mendirikan parpol, terbukti pada pemilu tahun 1999 jumlah partai politik (Parpol) ada 48 parpol yang lolos.
Provinsi  Kepulauan  Riau  khususnya  Kota  Batam,  parpol  yang  ikut  serta dalam  pemilihan  sebanyak  33  parpol  yaitu:  Partai  Indonesia  Baru  (PIB),  Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Ummat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru (PMB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDI.P),  Partai  Abul  Yatama,  Partai Kebangkitan Merdeka (PKMD), Partai Demokrasi indoesia (PDI), Partai Amanat Nasional  (PAN),  Partai  Katholik  Demokrat  (PKD),  Partai  Pilihan  Rakyat (PILAR),  Partai  Rakyat  Indonesia  (PARI),  Partai  Musyawarah  Rakyat  Banyak (PMB),  Partai  Bulan  Bintang  (PBB),  Partai  Keadilan  (PK),  Partai  Nahdlatul Ummat (PNU), Partai Nahdlatul Islam Front Marhaenis (PNI-FM), Partai Ikatan Pendukung  Kemerdekaan  Indonesia  (PARTAI  IPKI),  Partai  Republik,  Partai
Golongan Karya (GOLKAR), Partai  Persatuan (PP), Partai  Kebangkitan Bangsa (PKB),  Partai  Uni  Demokrasi  Indonesia  (PUDI),  Partai  Buruh  Nasional  (PBN), Partai  Musyawarah  Kekeluargaan  Gotong  Royong  (P.MKGR),  Partai  Daulat Rakyat (PDR), Partai Cinta Damai (PCD), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai  Bhinneka  Tunggal  Ika  Indonesia  (PBI),  Partai  Nasional  Demokrat  (PND) dan Partai Pekerja Indonesia (PPI).
Parpol  yang  berhasil  duduk  menjadi  anggota  DPRD  Kota  Batam  telah ditetapkan  berdasarkan  hasil  pemilu  1999,  parpol  yang  berhasil  lolos  duduk menjadi legislatif terdiri dari partai sebagai berikut :
a) PDI Perjuangan sebanyak 10 anggota
b) Partai Golkar sebanyak 6 anggota
c) PAN sebanyak 4 anggota
d) PKB sebanyak 2 anggota
e) PPP sebanyak 1 anggota
f) PBB sebanyak 1 anggota
g) Partai Keadilan sebanyak 1 anggota
h) PBI sebanyak 1 anggota
i) Dari TNI/Polri sebanyak 3 anggota.
Keanggotaan  legislatif  dari  pusat  sampai  daerah  tidak  terlepas  dari  partai politik  (parpol).  Dalam  suatu  lembaga  politik,  partai  bukan  sesuatu  yang  dengan sendirinya  ada.  Kelahirannya  mempunyai  sejarah  yang  cukup  panjang,  sehingga dikatakan  juga  parpol  adalah  wadah  atau  kendaraan  untuk  duduk  dilegislatif  atau anggota  legislatif  berasal  dari  parpol.  Seperti  yang  dijelaskan  Rohaniah  (2015: 249) bahwa anggota legislatif berasal dari parpol dan parpol merupakan organisasi negara.
a) Keanggotaan DPRD Kota Batam dari Warga Tionghoa Periode 1999- 2004
Hasil  pemilu  yang  berlangsung  pada  7  Juni  1999,  di  Kota  Batam  telah mewakilkan orang-orang pilihan yang diangkat oleh Parpol untuk duduk menjadi anggota  DPRD  Kota  Batam.  Ada  26  orang  yang  dilantik  dan  diambil  sumpah untuk menjadi anggota DPRD Kota Batam periode 1999-2004 digedung Beringin Sekupangsebagai berikut:

## Tabel. 1
Nama Anggota DPRD Terpilih Kota Batam Tahun 1999-2004 NO  Nama Anggota DPRD Terpilih Nama Partai 1. Eddy Santoso PDI-Perjuangan 2. Rismar Munandar PDI-Perjuangan 3. Ibnu Hajar PDI-Perjuangan 4. Fransiscus Simbolon PDI-Perjuangan
5. LD Siburian PDI-Perjuangan 6. Soerya Respationo, SH PDI-Perjuangan 7. Sahat Sianturi PDI-Perjuangan 8. Dumoli Sirait, MBA PDI-Perjuangan 9. Abdul Karim PDI-Perjuangan 10. Ir. Saharman HD Manullang PDI-Perjuangan 11. Taba Iskandar, SH, MBA Partai Golkar 12. Drs. H Martioes Tanjung Partai Golkar 13. R. Edi Robert Siahaan Partai Golkar 14. Asmin Patros, SH Partai Golkar 15. Nuraini Marthen Langi Partai Golkar 16. Ir. M Nur Syafriadi Partai Golkar 17. Ir. M Nabil Partai Amanat Nasional 18. M Yasin Partai Amanat Nasional 19. Asman Abnur, SE, MBA Partai Amanat Nasional 20. Chablullah Wibisono Partai Amanat Nasional 21. H Saidun Khudri Partai Kebangkitan Bangsa 22. H Didi Suryadi Partai Kebangkitan Bangsa 23. Ahars Sulaiman, SH Partai Persatuan Pembangunan 24. Saptono Mustakim Partai Bhinneka Tunggal Ika 25. H Andi Ibrahim, MBA Partai Bulan Bintang 26. Amri Beddu, SE Partai Keadilan Sumber: Dokumentasi KPU Tahun 1999.
Pada  pemilu  tanggal  7  Juni  1999,  warga  Tionghoa  yang  lolos  menjadi anggola  legislatif  adalah  Saptono  Mustakim  perwakilan  dari  Partai  Bhinneka Tunggal  Ika  (PBI)  dan  Asmin  Patros  perwakilan  dari  partai  Golongan  Karya (Golkar).  Sosok  Saptono  Mustakim  dan  Asmin  Patros,  keduanya  adalah  tokoh yang cukup dipandang di daerah Dabo Singkep. Keikutsertaan Saptono Mustakim dengan Asmin Patros dalam pemilu tahun 1999, mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat Batam pada umumnya.
b) Keanggotaan DPRD Kota Batam dari Warga Tionghoa Periode 2004- 2009
Pemilu  periode  kedua  masa  reformasi,  di  Indonesia  serentak  berlangsung pada 5 april 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Hasil pemilu wilayah Batam pada untuk  periode  tahun  2004-2009  sebanyak  45  anggota,    dari  45  anggota  DPRD Kota  Batam  periode  kedua  ini  dilantik  pada  tanggal  24  Agustus  2004  di  gedung DPRD Kota Batam, melalui Surat  Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  Nomor: ktsp 20/VIII/2004. Mereka yang dilantik adalah :

## Tabel. 2
Nama Anggota DPRD Terpilih Periode Tahun 2004-2009
No.  Nama Anggota DPRD Terpilih Nama Partai 1. Jasarmen Purba Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) 2. Karles sinaga Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) 3. Tan Syamsuddin Partai Bulan Bintang (PBB) 4. Hj. Suhaeni, SE Partai Persatuan Pembangunan 5. Abdul Rahman Partai Persatuan Pembangunan 6. H. Irwansyah Partai Persatuan Pembangunan 7. H. Sukri Fahrial Partai Persatuan Pembangunan 8. Yohannes, SH Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) 9. Zakaria Partai Demokrat 10.  Danir Tan Partai Demokrat 11.  H. Irlan Gusti H. MK Partai Demokrat 12.  Ir. Bastoni Solichin Partai Demokrat 13.  H. Mawardi Harni, SE, MM Partai Amanat Nasional (PAN) 14.  Dr. Ir. H. Chablullah Wibisono Partai Amanat Nasional (PAN) 15.  Edward Brando Partai Amanat Nasional (PAN) 16.  Yudi Kurnain Partai Amanat Nasional (PAN) 17.  H. Askan Asrul Sany Partai Amanat Nasional (PAN) 18.  Hj. Setyasih Priherlina Partai Amanat Nasional (PAN) 19.  H. Didi suryadi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 20.  Hj. Hartini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 21.  H. Thamrin, SE Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 22.  H. Jamhuri Muchtar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 23.  H. Amiruddin Dahad, MA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 24.  H. Aris Hardy Halim, A.Md Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 25.  Muhammad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 26.  Drs. Said Hasyim Alatas Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) 27.  Muhammad Zilzal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 28.  Drs. H. Mustakim Husain Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) 29.  Sahat Sianturi PDI-Perjuangan 30.  Ir. Wardi Atmowiyono PDI-Perjuangan 31.  HM. Soeryo Respationo, SH, MH PDI-Perjuangan 32.  Husbandri PDI-Perjuangan 33.  HM. Kholiq W, SH, MH PDI-Perjuangan 34.  Abdul Karim PDI-Perjuangan 35.  Ruslan PDI-Perjuangan 36.  Drs. Christianto H. Rikumahu, ST  Partai Damai Sejahtera (PDS ) 37.  Pdt. Rudi Sembiring Meliala, ST Partai Damai Sejahtera (PDS) 38.  Ir. Dameria Nadapdap Partai Damai Sejahtera (PDS) 39.  Ir. Reinhard Hutabarat Partai Damai Sejahtera (PDS) 40.  Drs. H. Gani Hasyim Partai Golkar
41.  Amsin Patros, SH Partai Golkar 42.  Raja Abdul Gani Partai Golkar 43.  RE. Robert Siahaan Partai Golkar 44.  Drs. Supandi Arim Partai Golkar 45.  Ir. Onward C. Siahaan Partai Pelopor Sumber : Dokumentasi KPU Tahun 2004
Pemilu  tahun  2004  telah  membuktikan  bahwa  keikutsertaan  warga Tionghoa dalam politik di Batam semakin bertambah, warga Tionghoa yang lolos menjadi anggota legislatif periode 2004-2009 sebanyak 4 orang adalah :
1. Yohannes perwakilan dari Partai PPIB
2. Danir Tan perwakilan dari Partai Demokrat
3. Ir. Bastoni Solichin perwakilan dari Partai Demokrat
4. Asmin Patros perwakilan dari Partai Golkar
2. Peran  Politik  Warga  Tionghoa  yang  menjadi  Anggota  Legislatif  pada Periode 1999-2009
a) Peran Legislasi
Peran  legislasi  dari  anggota  DPRD  Kota  Batam  mempunyai  tugas  dalam menyusun  dan  menyiapkan  perundang-undangan  dalam  bentuk  rancangan peraturan  daerah  bersama-sama  dengan  pemerintah  daerah  sebelum  diadakannya rapat  paripurna  dan  menyampaikan  hasil  laporan  secara  tertulis  dan  dibacakan dalam  rapat  paripurna.  Hal  ini  masih  relevan  dengan  pendapat  dari  Miriam Budiardjo  (2009:  323),  mengatakan  fungsi  utama  dari  peran  legislasi  terletak  di bidang  perundang-undangan.  Pendapat  tersebut  memiliki  kesamaan  dengan kinerja  DPRD  Kota  Batam,  dalam  menyusun  dan  menyiapkan  perundang- undangan dalam bentuk peraturan daerah (perda) Kota Batam.
Fungsi Legislasi dari anggota DPRD Kota Batam dapat meliputi :
1) Menyusun  dan  menyiapkan  rancangan  peraturan  daerah  bersama-sama pemerintah  daerah  diminta  atau  tidak  diminta  sebelum  disampaikan  oleh pemerintah daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.
2) Menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan daerah  yang berasal dari prakarsa DPRD.
3) Dalam hal panitia legislasi telah selesai melaksanakan tugasnya maka diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis dan dibacakan dalam rapat paripurna.
Peraturan daerah (Perda) yang disusun dan dibicarakan dalam persidangan setiap  tahun  membahas  masalah  yang  berbeda-beda.  Permasalahan  yang  cukup menantang berkaitan dengan jumlah penduduk Batam.
Peran  legislasi  dari  anggota  DPRD  Kota  Batam  dalam  mengatur  dan membahas  tentang  peraturan  daerah  (Perda)  bersama  kepala  daerah  Kota  Batam yang  dilakukan  oleh  anggota  DPRD  dari  tahun  2000  sebanyak  18  Perda,  tahun 2001 sebanyak 20 Perda, tahun 2002 ada 6 Perda, tahun 2003 sebanyak 8 Perda, tahun 2004 sebanyak 5 Perda, tahun 2005 sebanyak 5 Perda, tahun 2006 sebanyak 9 Perda, tahun 2007 sebanyak 17 Perda, tahun 2008 sebanyak 4 Perda dan tahun 2009 sebanyak 14 Perda .
Kinerja DPRD Kota Batam dimulai pada tahun 2000 dengan mengesahkan 18  Perda,  tahun  2000  merupakan  langkah  awal  bagi  anggota  legislatif  mulai bekerja  sebagai  wakil  rakyat.  Diawali  dengan  mengeluarkan  SK  Nomor: 01/KPTS/DPRD/XI/2000,  yang  mengatur  tentang  pembentukan  panitia  kerja, pembuatan  tata  tertib  DPRD  Kota  Batam,  disahkan  pada  tanggal  6  November 2000.  Pembahasan  selanjutnya  membahas  tentang  pembentukan  komisi  DPRD Kota Batam yang terbentuk menjadi 5 komisi, yaitu komisi A menangani bidang hukum,  komisi  B menangani  bidang perekonomian, komisi  C menangani bidang keuangan dan anggaran, komisi D menangani bidang pembangunan prasarana dan lingkungan  hidup  sedangkan  komisi  E  menangani  bidang  kesejahteraan  rakyat. Anggota legislatif mulai melakukan peran legislasi sebagai wakil rakyat, terutama untuk kesejahteraan masyarakat Batam.
Pada tahun 2001 DPRD Kota Batam menyetujui 20 Perda, kinerja DPRD yang cukup mengundang kontroversi dapat dilihat dari peran legislasi membahas tentang  pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Batam  secara  langsung,  yang tertuang  dalam  SK  Nomor  19/KPTS/DPRD/I/2001  tentang  panitia  teknis pelaksanaan  pemungutan  suara  pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Batam periode  2001-2006,  calon  terpilih  yakni  Drs.  Nyat  Kadir  sebagai  Walikota  dan Asman Abnur, SE, MBA sebagai Wakil Walikota Batam. Pembahasan lain DPRD membahas tentang judi dan prostitusi yang cukup berkembang di Batam.
Di  tahun  2002  DPRD  Kota  Batam  menyetujui  sebanyak  6  Perda,  DPRD Kota  Batam  lebih  berperan  dalam  hal  peningkatan  iklim  investasi,  DPRD  Kota Batam  mengeluarkan  SK  No.4/KPTS/DPRD/I/2002  tentang  pembentukan  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), selain itu juga menangani Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  dan  pembahasan  RUU  tentang  Free  Trade  Zone  (FTZ).  Dilanjutkan  pada tahun  2003  dengan  menyetujui  sebanyak  8  Perda,  dapat  dilihat  peran  legislasi DPRD  Kota  Batam  dengan  mengeluarkan  SK  Nomor  3/KPTS/DPRD/IV/2003 tentang  kepariwisataan  di  Kota  Batam.  Hal  ini  lebih  cenderung  kebidang  sosial kemasyarakatan, menyangkut masalah perdagangan wanita dan anak (trafficking) dan membahas tentang Upah Minimum Kota (UMK) Batam.
Pada  tahun  2004  peran  legislasi  dari  anggota  DPRD  Batam  dengan mengesahkan  sebanyak  5  Perda,  peran  legislasi  DPRD  Batam  dapat  dilihat  dari segi tata ruang Kota Batam. Hal ini dapat dilihat dari penertiban terhadap tempat-
tempat  hiburan  yang  bertentangan  dengan  norma  agama,  budaya  dan  hukum positif.
Penjelasan  diatas  adalah  beberapa  bagian  dari  peran  legislasi  anggota DPRD  Kota  Batam,  kinerja  para  anggota  legislatif  sebagai  wakil  rakyat  periode 2000-2004. Peran politik warga Tionghoa yang menjadi anggota legislatif periode pemilu  1999-2004,  dari  perwakilan  warga  Tionghoa  yaitu  Saptono  Mustakim yang  menjadi  wakil  ketua  komisi  A  yang  menangani  bidang  hukum  dan pemeritahan,  Asmin  Patros  menjadi  ketua  komisi  C  yang  manangani  bidang keuangan dan anggaran.
Kinerja  anggota  DPRD  Kota  Batam  untuk  periode  kedua  sudah  cukup membaik,  kinerja  mereka  melanjutkan  dari  keanggotaan  periode  pertama  DPRD Kota  Batam.  Pada  tahun  2005  peran  legislasi  dengan  mengesahkan  sebanyak  5 Perda  oleh  anggota  DPRD  Kota  Batam,  hal  yang  cukup  menarik  seperti membahas  tentang  pemekaran  dan  perubahan  dan  pembentukan  Kecamatan  dan Kelurahan dalam daerah Kota Batam yang tertuang dalam perda Kota Batam No.2 yang  dikeluarkan  pada  tahun  2005.  Pada  tahun  2006  disahkan  sebanyak  9  Perda oleh  DPRD  Kota  Batam,  seperti  Perda  Kota  Batam  No.1  membahas  tentang pembentuakan  susunan  organisasi  dan  tata  kerja  rumah  sakit  umum  daerah  Kota Batam,  hal  ini  berkaitan  dengan  mulai  banyaknya  dibangun  fasilitas  pelayanan dibidang kesehatan di Batam, melihat kondisi rumah sakit di Batam saat itu masih sedikit.
Tahun  2007  kinerja  anggota  legislatif  dilihat  dari  fungsi  legislasi  yang cukup  menonjol  di  tahun  2007  dengan  mengesahkan  sebanyak  17  Perda,  Perda yang cukup menarik adalah Perda No.2 yang menangani  masalah tentang susunan organisasi  dan  tata  kerja  wakil  rakyat,  dari  tingkat  tinggi  seperti  DPRD  Kota Batam  dan  tingkat  redah  yaitu  kecamatan  dan  kelurahan  di  Kota  Batam,  serta adanaya  pembentukan  satuan  polisi  pamong  praja  Kota  Batam,  hal  ini  berkaitan dengan ketertiban umum.
Kinerja  DPRD  pada  tahun  2008  secara  legislasi  mengesahkan  4  Perda, selain  membahas  APBD  setiap  tahunnya,  hal  yang  cukup  menarik  tentang perubahan  kedua  atas  Perda  Kota  Batam  No.  15  tahun  2001  tentang  pajak-pajak daerah  Kota  Batam.  Pada  tahun  2009  anggota  DPRD  Batam,  dilihat  dari  peran legislasi  yaitu  dengan  mengesahkan  sebanyak  14  Perda,  diakhir  jabatan  anggota DPRD  Batam  periode  kedua,  banyak  masalah  yang  perlu  diselesaikan,  seperti yang  cukup  menarik  perhatian  adalah  Perda  No.5  tentang  retribusi  penggunaan tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh pemerintah daerah untuk pemasangan reklame  dan  Perda  No.8  tentang  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan Kota Batam. kedua hal ini saling berkaitan karena musim kampanye untuk pemilu periode 2009-2014.
Periode  kedua  DPRD  Kota  Batam  tahun  2004-2009,  keanggotaan  dari warga  Tionghoa  yang  menjadi  anggota  DPRD  Batam  sebanyak  4  orang  yaitu Asmin  patros,  Yohannes,  Bastoni  Solichin  dan  Danir  Tan.  Peran  politik  dari perwakilan  warga  Tionghoa  yang  menjadi  anggota  legislatif,  periode  2004-2009 yaitu  Bapak  Asmin  Patros  menjadi  anggota  komisi  II  menangani  bidang perekonomian  dan  keuangan,  Bapak  Danir  Tan  menjadi  anggota  komisi  III menangani masalah bidang pembangunan, Bapak Bastoni Solichin masuk menjadi anggota komisi  I menangani  masalah bidang pemerintahan dan Bapak Yohannes menjadi anggota komisi II menangani bidang perekonomian dan keuangan.
Pada periode ini, peran legislasi anggota DPRD dari warga Tionghoa sama dengan  periode  sebelumnya  yaitu  menyusun,  menyiapkan  rancangan  peraturan daerah  Kota  Batam.  Dari  banyak  Perda  yang  telah  dibuat,  secara  umum  peran legislasi  dari  anggota  DPRD  Kota  Batam  masih  relevan  dengan  pendapat  ahli seperti  pendapat  Kusnardi  (2008:  265)  mengatakan  bahwa  fungsi  legislasi  yaitu DPRD  bersama  Gubernur  untuk  tingkat  I  dan  bersama  Bupati  atau  Walikota Madya  untuk  Dati  II  yaitu  menyusun  dan  menetapkan  peraturan  daerah  (Perda). Hal tersebut juga relevan dengan pendapat Toto Pribadi (2010: 5.29) menjelaskan bahwa fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang.

## b) Peran Kontrol
Peran  kontrol  dari  anggota  DPRD  Kota  Batam  dapat  diwujudkan  dalam bentuk  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  undang-undang,  peraturan  daerah, keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peran kontrol melalui pengawasan dilakukan dalam sidang paripurna dengan hak- hak  kontrol  seperti  hak  bertanya,  interpelasi,  angket  dan  mosi.  Rapat  yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Batam seperti: rapat paripurna, rapat paripurna istimewa,  rapat  paripurna  khusus,  rapat  fraksi,  rapat  pimpinan  dewan,  rapat panitia musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia anggaran, rapat panitia khusus, rapat kerja dan rapar dengar pendapat ( hearing ).
Peran  kontrol  dari  anggota  legislatif  sebagai  badan  pengawasan pelaksanaan peraturan daerah, sehingga diharapkan kelancaran dalam melakukan kebijakan-kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dalam  bentuk  Perda  yang  telah disepakati  dalam  rapat  paripurna.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  fungsi kontrol anggota legislatif di Kota Batam, masih relevan dengan pendapat Miriam Budiardjo (2009: 324) badan legislatif memiliki fungsi kontrol dalam mengawasi aktivitas kinerja badan eksekutif supaya sesuai dengan kebijakan yang diterapkan, hak-hak kontrol tersebut meliputi hak bertanya, interpelasi, angket dan mosi.
Peran  kontrol  anggota  DPRD  Kota  Batam  untuk  periode  1999-2009,
DPRD melakukan berbagai  upaya untuk  mengontrol jalannya roda pemerintahan sesuai koridor yang telah ditetapkan. Peran kontrol melalui hak bertanya berkaitan
dengan setiap undang-undang atau Perda yang telah disetujui, jika anggota DPRD menggunakan  hak  bertanya  secara  tertulis  maka  pemerintah  daerah  menjawab dengan  tertulis,  jika  DPRD  menggunakan  hak  bertanya  secara  lisan,  maka pemeritah  daerah  dapat  menjawab  dalam  bentuk  lisan  secara  lebih  jelas  tentang hal  yang  terkandung  dalam  pertanyaan  tersebut,  DPRD  menggunakan  hak bertanya pada saat rapat paripurna berlangsung.
Peran kontrol meliputi hak interpelasi yaitu berkaitan dengan hak anggota DPRD  Kota  Batam  untuk  meminta  keterangan  terhadap  setiap  kebijakan  yang telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  yang  penting  dan  strategis  serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat,  daerah dan negara. Anggota DPRD dapat  mengajukan  usul  kepada  ketua  DPRD,  untuk  meminta  keterangan  kepada pemerintah  daerah  secara  lisan  atau  tertulis,  terhadap  suatu  kebijakan  yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah saat rapat paripurna berlangsung.
Peran  kontrol  meliputi  hak  angket  artinya  anggota  DPRD  Kota  Batam memiliki  hak  untuk  melakukan  penyelidikan  terhadap  kebijakan  pemerintah daerah  yang  penting  dan  strategis  serta  berdampak  luas  pada  kehidupan masyarakat,  daerah  dan  negara  yang  diduga  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan.  Hak  angket  dapat  dilakukan  oleh  anggota  DPRD  dengan memberikan  usul  untuk  melakukan  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  panitia khusus (pansus) dan hasil penyelidikan akan dilaporkan dalam rapat paripurna.
Hak  mosi  yang  dimiliki  oleh  keanggotaan  DPRD,  maksudnya  adalah dengan  memiliki  hak  untuk  mencarikan  pengganti  kepada  keanggotaan  yang kosong  di  pemerintahan  setempat,  DPRD  berhak  membahas  untuk  mencarikan calon  pengganti.  Penjelasan  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Miriam  Budiardjo (2009:  326)  membahas  tentang  hak  mosi  merupakan  hak  kontrol  yang  paling ampuh.
Berdasarkan  uraian  diatas,  menjelaskan  fungsi  DPRD  sebagai  fungsi kontrol  untuk  mengawasi  jalannya  Perda  yang  telah  ditetapkan  bersama  dengan kepala  daerah  saat  sidang  paripurna.  Anggota  DPRD  berhak  penuh  dalam pengawasan  dalam  proses  berjalannya  Perda  tersebut,  agar  sesuai  dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.

## c) Fungsi lainnya
Fungsi  lainnya  dapat  dilihat  dari  peran  anggaran  yang  diwujudkan  dalam meyusun  dan  menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) bersama pemerintah daerah. Fungsi  anggota legislatif dari peran  anggaran dalam menyusun  anggaran  belanja  DPRD  dan  memberikan  saran  terhadap  penyusunan anggaran  belanja  sekretariat  daerah,  memberikan  saran  dan  pendapat  berupa pokok-pokok  pikiran  DPRD  kepada  kepala  daerah,  serta  mempersiapkan
rancangan  anggaran  dan  belanja  daerah  selambat-lambatnya  lima  bulan  sebelum ditetapkannya APBD yang disampaikan dalam sidang paripurna.
Pendapat Yoyoh Rohaniah dan Efriza (2015: 292) mengatakan kedaulatan ada  ditangan  rakyat,  maka  badan  legislatif  menjadi  badan  yang  memiliki  hak menyelenggarakan  kedaulatn  tersebut,  sehingga  badan  eksekutif  merupakan penyelenggara kebijakan umum.
Peran  anggota  DPRD  dalam  bidang  anggaran  cukup  penting,  hal  ini dibentuk panitia anggaran yang beranggotakan dari perwakilan komisi dan fraksi. Tugas dari  panitia anggaran yaitu memberikan saran dan pendapat berupa pokok- pokok  pikiran  DPRD  kepada  kepala  daerah,  dalam  mempersiapkan  rancangan APBD  selambat-lambatnya  lima  bulan  sebelum  ditetapkannya  APBD  tersebut. DPRD  juga  memiliki  tugas  menyusun  anggaran  belanja  DPRD  dan  memberikan saran dalam penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis  tentang  peran  warga Tionghoa  yang  menjadi  anggota  legisatif  Kota  Batam  tahun  1999-2009,  dapat dilihat  dari  peran  legislasi  yang  membuat  peraturan  daerah.  Peran  kontrol  atau pengawasan  yang  meliputi  hak  bertanya,  hak  interpelasi,  hak  angket  dan  hak mosi.  Peran  lainnya  dapat  dilihat  dari  anggaran  yang  berkaitan  dengan  APBD Kota  Batam.  Anggota  DPRD  Kota  Batam  dari  warga  Tionghoa,  mereka  bekerja sesuai  aturan  yang  ada,  dalam  hal  ini  mereka  bersifat  umum,  tidak  memihak manapun walaupun mereka dari warga keturunan Tionghoa.
Dari  beberapa  hasil  wawancara,  dokumen  yang  penulis  dapatkan,  dapat diasumsikan bahwa fungsi anggaran yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kota Batam  khususnya  perwakilan  warga  Tionghoa  sudah  cukup  baik.  Sesuai  dengan pendapat Toto Pribadi (2010: 5.25) yang menjelaskan bahwa fungsi DPRD dalam hal anggaran yaitu menetapkan APBD bersama dengan pemerintah daerah.

## F. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang telah penulis lakukan, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Perwakilan  warga  Tionghoa  yang  duduk  menjadi  anggota  DPRD  Kota Batam,  berdasarkan  keputusan  hasil  pemilu  1999  adalah  Saptono  Mustakim dan  Asmin  Patros,  mereka  dua  bersaudara  yang  lolos  menjadi  anggota legislatif Batam dari partai yang berbeda. Saptono Mustakim perwakilan dari PBI  (Partai  Bhinneka Tunggal  Ika) dan Asmin  Patros perwakilan dari Partai Golkar  (Golongan  Karya).  Mereka  dilantik  menjadi  anggota  DPRD  Kota Batam untuk periode 1999-2004.
2. Pada  tahun  2004,  keikutsertaan  warga  Tionghoa  dalam  pemilu  mengalami peningkatan,  warga  Tionghoa  yang  berhasil  terpilih  menjadi  anggota  DPRD Kota  Batam  ada  4  orang, pertama Yohannes  perwakilan  dari  PPIB, kedua Danir  Tan  perwakilan  dari  partai  Demokrat, ketiga Ir.  Bastoni  Solichin perwakilan dari partai Demokrat dan keempat Asmin Patros dari partai  yang sama dengan pemilu sebelumnya yaitu Golkar.
3. Terjadinya peningkatan jumlah warga Tionghoa yang duduk sebagai anggota DPRD  Kota  Batam  tidak  terlepas  dari  peranan  yang  mereka  mainkan  saat menjadi anggota legislatif.
4. Peran anggota legislatif diantaranya dilihat dari :
a. Fungsi  legislasi,  dimana  dari  tahun  1999-2009  telah  berhasil  membuat Perda sebanyak 106 peraturan daerah yang telah ditetapkan.
b. Fungsi  kontrol  berkaitan  dengan  pengawasan,  anggota  DPRD  berhak mengawasi  jalannya  kinerja  para  anggota  eksekutif  dalam  menjalankan Perda yang telah ditetapkan bersama kepala daerah saat sidang paripurna.
c. Fungsi  lainnya  terkait  dengan  anggaran  yang  ditetapkan  dalam  bentuk APBD  yang  setiap  tahun  akan  dibahas  bersama  badan  eksekutif  saat sidang paripura.

## A. Saran
Saran  yang  dapat  penulis  berikan  setelah  melakukan  penelitian  dan pembahasan sebagai berikut :
1. Lembaga  legislatif  dapat  lebih  meningkatkan  peranannya  dalam  mewadahi aspirasi masyarakat Kota Batam.
2. Kepada  anggota  DPRD  Kota  Batam  dari  warga  Tionghoa  diharapkan  dapat meningkatkan  kinerja  sebagai  wujud  nyata  atas  kepercayaan  yang  sudah diberikan oleh warga Tionghoa.
3. Kepada  Pemerintahan  Kota  Batam  senantiasa  saling  bekerja  sama  dengan anggota DPRD, supaya terwujudnya kesejateraan warga Batam.
4. Diharapkan  DPRD  Kota  Batam  dapat  meningkatkan  mutu  dan  kualiatas pendidikan  yang ada di  wilayah Kota  Batam terutama wilayah pelosok,  dari level pendidikan terendah sampai tertinggi.

## Daftar Pustaka
Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Gottschalk, Louis. 1983. Metode sejarah . Yogyakarta, Ombak.
Hafsah, Mohammad, Jafar. 2001. Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat . Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
Hidajat, Imam. 2012. Teori-Teori Politik . Malang: SETARA Press.
Indrayana, Denny. 2011. Indonesia Optimis . Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial . Jakarta: Erlangga.
Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
Kusnardi, & Saragih, Bintan, R. 2008. Ilmu Negara : Gaya Media Pratama.
Lan, Noi, Joe. 2013. Peradaban Tionghoa Selayang Pandang . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Nurwijayanti, septe & Prasetyoningsih, Nanik. 2009. Politik Ketatanegaraan . Yogyakarta: LabHukum Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Pribadi, Toto. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia . Jakarta: Universitas Terbuka.
Rohaniah, Yoyoh & Efriza. 2015. Pengantar ilmu Politik . Malang: Intrans Publishing.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta.
Suryadinata, Leo. 2002. Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia . Jakarta: Pustaka Populer Gramedia.
Sutrisno, Edi, dkk. 2006. Tionghoa Batam dulu dan Kini . Batam: Batam Link Publisher.
Sutrisno, Edi, dkk. 2003. Sebuah Goresan Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam : Batam Link Publisher.