JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## MENYOAL RESOLUSI KONFLIK BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI KRITIS

## Meilanny Budiarti Santoso
Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran
E-mail: meilanny.budiarti@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Penyelesaian  konflik  adalah  bidang  pluralistik  dengan  beragam  orientasi  teoritis,  karena  dipengaruhi  oleh konteks  praktik  dan  tujuan  spesifiknya.  Penelitian  ini  bertujuan  memahami  konsepsi  resolusi  konflik  dengan menggunakan  perspektif  teori  kritis  sebagai  upaya  penyelesaian  konflik,  sehingga  netralitas  yang  dijanjikan dalam  setiap  praktik  resolusi  konflik  dapat  diklarifikasi  dalam  praktik.  Metode  deskripsif  dan  pendekatan kualitatif  digunakan  dalam  penelitian  ini,  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  literatur  dan studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  teori  kritis  berperan  penting  dalam menginformasikan  operasi  pemeliharaan  perdamaian  dengan  menunjukkan  bahwa  menciptakan perdamaian  yang  berkelanjutan  melibatkan  praktisi yang tidak  hanya  menunjukkan  netralitas  dari praktisi resolusi  konflik  ataupun  menenangkan  pihak-pihak yang bertikai. Resolusi konflik  apa pun yang diusahakan oleh praktisi resolusi konflik harus menjamin hak asasi manusia, keadilan sosial dan hak ekonomi pihak-pihak yang berkonflik.
Kata kunci: konflik, resolusi konflik, teori kritis, pekerjaan sosial.

## ABSTRACT
Conflict resolution is a pluralistic field with diverse theoretical orientations, as it is influenced by the context of practice  and  its  specific  goals.  This  research  aims  to  understand  the  concept  of  conflict  resolution  using  a critical  theory  perspective  as  an  effort  to  resolve  conflict  so  that  the  neutrality  promised  in  every  conflict resolution practice can be clarified in practice. A descriptive method and qualitative approach were used in this research,  with  data  collection  techniques  using  literature  studies  and  documentation  studies.  The  research results show that critical theory plays an important role in informing peacekeeping operations by showing that creating  sustainable  peace  involves  practitioners  not  only  demonstrating  the  neutrality  of  conflict  resolution practitioners  or  pacifying  conflicting  parties.  Any  conflict  resolution  attempted  by  conflict  resolution practitioners must guarantee the human rights, social justice, and economic rights of the parties to the conflict.
Keywords: conflict, conflict resolution, critical theory, social work.

## PENDAHULUAN
Konflik  dapat  terjadi  dimana-mana baik  di  antara  individu,  kelompok,  bangsa dan  negara.  Individu  yang  berada  dalam jarak dekat dapat mengalami konflik, yaitu terkait  akses  terhadap  sumber  daya material,  peluang  perkawinan,  dan  konflik karena  konteks  wilayah  (Parker  2006; Smith 1985; Ross 1983). Di antara sesama penghuni  suatu  wilayah  dan  di  antara kerabat  dapat  mengembangkan  konflik tambahan  dalam  struktur  sosial  tertentu, termasuk  perebutan  posisi  dalam  hierarki status  atau  pun  dalam  hal  pertukaran ekonomi (Parker, Royle, dan Hartley 2002; Hames 2015).
Manusia  pun  mengembangkan  konflik koalisi  dan  konflik  antarkelompok  lintas tingkat organisasi sosial (misalnya, tingkat kerabat,  tempat  tinggal,  atau  politik) (Roscoe  2009;  Glowacki,  Wilson,  dan Wrangham  2017;  Redhead  dan  Von Rueden  2021).  Berbagai  bentuk  konflik yang  dikembangkan  tersebut,  diduga  akan mendatangkan manfaat yaitu berkurangnya risiko  pemangsaan,  koordinasi  untuk mencapai  hasil  yang  tinggi,  tujuan  yang menguntungkan namun sulit untuk dicapai, dan peningkatan kemampuan untuk mengendalikan  wilayah  (Willems  dan  van Schaik  2017;  Smith  et  al.,  2012).  Selain itu,  kelompok  juga  akan  memperoleh manfaat  dari  mekanisme  resolusi  konflik
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
melalui  proses  seleksi  kelompok  budaya dan kerjasama yang saling menguntungkan (Richerson et al., 2016).
Resolusi  konflik  yang  efektif  sangat penting  untuk  kesejahteraan  individu  dan fungsi  kelompok.  Dalam  hal  ini,  manusia memiliki  kemampuan  luar  biasa  dalam mempertahankan  kerjasama  dalam  skala besar,  termasuk  di  antara  kekerabatan, sesama  penghuni  wilayah  tertentu,  di antara orang-orang yang tidak saling kenal, dan  dalam  kelompok  (Santos  dan  West 2018).
Perdebatan  dalam  literatur  telah menyoroti  keterbatasan  praktik  resolusi konflik  yang  lazim  (misalnya:  berupa dialog, negosiasi, dan pendekatan penyelesaian masalah  oleh  pihak  ketiga) ketika  mencoba  untuk  secara  efektif terlibat dalam perbedaan kekuasaan yang mengakar  (Davis,  2016;  Fisher,  2016; Habibal, 2019). Kekhawatiran ini bukanlah  hal  baru;  banyak  pembuat perdamaian  dan  aktivis  menunjukkan bagaimana  proses  dialog  dan  negosiasi seringkali  gagal  mengatasi  dinamika konflik  yang  mengakar  pada  tatanan struktural yang tidak seimbang dan tidak mampu  menghasilkan  perubahan  yang adil (King Jr., 1963; Sharp, 2012).
Secara konseptual dan praktik, elemen  struktural  konflik  ini  sulit  untuk diubah dan seringkali memerlukan bentuk  partisipasi  nyata  dari  masyarakat dan  perlawanan  sipil  yang  aktif  secara langsung serta berkelanjutan, yang meningkatkan dan mendramatisasi konflik  sosial  dan  sering  kali  menjadi ciri  khas  kelompok  aktivis  dan  gerakan sosial  (Chenoweth  &  Cunningham,
2013; Disney & Gbowee, 2012). Berdasarkan  hal  tersebut,  banyak  juga pihak-pihak  yang  menyerukan  kepada para  praktisi  dan  akademisi  resolusi konflik  untuk  lebih  terlibat  dalam gerakan  sosial  dan  bekerja  secara langsung  dengan  para  aktivis  (Ross, Burnett,  Raschupkina,  &  Kew,  2019; Roy, Burdick, & Kriesberg, 2010; Smith & Verdeja, 2013).
Pendekatan  resolusi  konflik  dengan netralitas  dalam  proses  resolusi  konflik yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  telah banyak  dikritik  karena  hal  tersebut dinilai lebih mempertahankan status quo bagi  para  elit  dibandingkan  menantang asimetri  kekuasaan  dan  kesenjangan struktural  yang  membentuk  dinamika konflik  (Hansen,  2008;  Jackson,  2015; Mayer,  2004;  Schoeny  &  Warfield, 2000; Wing, 2008).
Terkait hal tersebut, Cobb dan Rifkin
(1991) mendekonstruksi retorika netralitas dan menekankan bahwa dalam praktiknya  para  profesional  resolusi konflik  tenggelam  dalam  dinamika kekuasaan.  Hal  tersebut  terjadi  karena dalam bidang ini sering kali mengandalkan  orientasi  “pemecahan masalah”,  adapun  pertanyaan  tentang perubahan  sistem  yang  lebih  luas  dapat diabaikan (Jackson, 2015).
Dalam  situasi  demikian,  Schoeny dan Warfield (2000: 258)
mengungkapkan implikasinya jika dibiarkan, yaitu  bahwa pendekatan resolusi konflik secara sadar atau bahkan tidak sengaja akan terfokus pada “pemeliharaan  sistem”  dan  jika  sistem tersebut  tidak  adil,  maka  akan  menjadi “pelayan  penindasan”.  Mayer  (2004) mendesak  bidang  resolusi  konflik  untuk “melampaui  netrality”  dan  terlibat  lebih jauh  dalam  menangani  konflik  dan advokasi.
Sudah  sejak  lama  Rapoport  (1970) berpendapat  bahwa  resolusi  konflik berpotensi  dilihat  sebagai  alat  “pihak mapan”  untuk  menenangkan  pihak-pihak yang  berkonflik,  sehingga  berpotensi melemahkan  upaya  kelompok  marginal dalam  mencapai  keadilan  sosial.  Dalam hal  ini,  Stohl  dan  Chamberlain  (1972) menyandingkan  tujuan  keadilan  sosial dengan tujuan stabilitas sosial, mempertanyakan  apakah  mungkin  bagi para  praktisi  resolusi  konflik  untuk mencapai  kedua  tujuan  tersebut  secara bersamaan.  Eide  (1972)  lebih  jauh mengatakan  bahwa  upaya  mencapai
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
netralitas dalam profesi mungkin sebenarnya lebih mengarah pada menutupi  ketidakadilan  kekuasaan  yang mengatur  hubungan  pihak-pihak  yang berkonflik. Netralitas sejati tidak mungkin  terjadi  dalam  resolusi  konflik karena  masyarakat  elit  mendapatkan keuntungan dari posisi tersebut, memegang  kekuasaan  dan  memperoleh hak  istimewa  di  luar  proses  resolusi konflik  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, proses  resolusi  konflik  akan  lebih condong ke arah elit masyarakat dibandingkan  kelompok  “ underdog ” (yang  tidak  diunggulkan),  sehingga memperkuat status quo .
Sebagai  bantahan  terhadap  premis bahwa resolusi konflik digunakan sebagai alat  oleh  pihak  yang  berkuasa,  Kent (1971)  menyatakan  hal  yang  sebaliknya bahwa resolusi konflik bukanlah alat dari pihak yang berkuasa dan para ahli konflik mempunyai  otonomi  yang  cukup  untuk melakukan  hal  tersebut  dengan  mengkaji konflik  secara  kritis  dan  proses  resolusi konflik.  Faktanya,  independensi  praktisi resolusi  konfliklah  yang  memungkinkan mereka  membantu  pihak-pihak  yang bersengketa dalam menemukan penyebab konflik dan membantu menyusun resolusi konflik yang adil.
Tidak  ada  pendekatan  yang  bisa diterapkan  secara  universal  dalam mengembangkan proses resolusi konflik  karena  proses  tersebut  harus disesuaikan  untuk  memenuhi  tuntutan dan keadaan unik dari pihak-pihak yang terlibat (Brown, 2017; Lederach, 2005). Namun  demikian,  pekerjaan  sosial  telah menggunakan teori kritis untuk menghadapi masalah keadilan sosial yang dihadapi  oleh  klien  yang  mereka  layani sehari-hari  (Payne,  2005).  Faktanya, pekerja  sosial  kritis  seperti  halnya  David Gil (1998) telah mengembangkan prinsip- prinsip  praktik  yang  memandu  calon pekerja  sosial  kritis  dalam  praktik komunitas.  Bidang  resolusi  konflik  dan praktisi  yang  tertarik  untuk  mengatasi masalah keadilan sosial dapat
memperoleh manfaat besar dengan belajar  dari  teori  kritis  dan  dari kebijaksanaan praktik ini.
Quille  (2000)  menjelaskan  teori kritis mungkin mempunyai peran penting dalam menginformasikan operasi pemeliharaan perdamaian dengan menunjukkan bahwa menciptakan perdamaian yang berkelanjutan  melibatkan  lebih  dari sekedar  menenangkan  pihak-pihak  yang bertikai;  resolusi  konflik  dalam  hal  apa pun  juga  harus  menjamin  hak  asasi manusia  dan  hak  ekonomi  pihak-pihak yang  berkonflik.  Jenis  pembangunan perdamaian  ini  berbeda  dengan  operasi pemeliharaan perdamaian tradisional dengan memberdayakan dan mengembangkan komunitas lokal.
Secara  lebih  lugas,  Martin  (2005) menyatakan  bahwa  dukungan  terhadap kelompok yang tidak diunggulkan memastikan bahwa pembangunan perdamaian melindungi kelompok minoritas dan hak asasi manusia, dibandingkan dengan mendukung tatanan sosial  yang  konservatif  dan  dilegitimasi oleh elit.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah teknik studi literatur dan studi dokumentasi  yaitu  terhadap  berbagai referensi  yang  relevan  dengan  kajian resolusi  konflik  berdasarkan  perspektif teori kritis.
Literatur  yang  dikumpulkan  berupa artikel  pada  publikasi  jurnal  nasional  dan jurnal  internasional,  selain  itu  digunakan juga  literatur  buku  ataupun  ebook. Literatur yang dikumpulkan dalam penelitian  ini  tidak  dibatasi  rentang  waktu publikasinya.  Hal  ini  dikarenakan  masih terbatasnya  literatur  terkait  penelitian  ini, sehingga kehadiran berbagai literatur yang diperoleh  dan  dianalisis  oleh  peneliti
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
menjadi  sangat  berarti  untuk  melengkapi hasil yang diperoleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesadaran Kritis dalam Resolusi
Konflik
Penyelesaian konflik merupakan disiplin  pluralistik  yang  memerlukan sejumlah  konsepsi  dan  metode  untuk mengatasi  berbagai  jenis  konflik  yang terjadi sesuai dengan konteks dari masing- masing  kejadian  konflik.  Penyelesaian konflik  dengan  pendekatan  teori  kritis menempatkan  para  praktisi  pada  peran baru  untuk  mengatasi  dan  memperbaiki penindasan terhadap masyarakat.
Penindasan dan ketidakadilan sosial dianggap  sebagai  konflik  yang  bertingkat dan bersarang, yang terjadi secara bersamaan pada tingkat individu, komunitas,  dan  masyarakat.  Resolusi konflik  berdasarkan  teori  kritis  menjadi sarana untuk menantang ketidakadilan dan penindasan sosial.
Dalam  bidang  kesejahteraan  sosial, misalnya  dalam  hal  layanan  organisasi nirlaba dan kebijakan sosial dari pemerintah  untuk  masyarakat  miskin  dan terpinggirkan,  dapat  dianggap  sebagai sarana  untuk  memediasi  konflik  kelas, gender,  dan  etnis,  baik  untuk  menutupi ataupun mengelola konflik-konflik tersebut,  sehingga  sangat  tergantung  pada implementasinya  di  lapangan  (Chatterjee, 1996).
Praktisi  resolusi  konflik  yang  bekerja dengan lembaga kesejahteraan sosial dapat menggunakan lensa kritis untuk mengelola konflik individu, kelompok, dan organisasi dalam  sistem  tersebut,  sebagai  fasilitator dalam dialog yang mendorong komunikasi produktif di antara individu atau kelompok dengan tingkat kekuasaan berbeda.
Ketidakseimbangan sosial yang
ditunjukkan  dengan  terjadinya  penindasan terhadap masyarakat, memperkuat eksploitasi  anggota  masyarakat  tertentu demi  keuntungan  dan  hak  istimewa  pihak yang  lainnya,  sehingga  mengakibatkan ketidaksetaraan  hak,  ketimpangan  kondisi
hidup,  dan  distribusi  sumber  daya  yang tidak adil (Gil, 1998).
Ketidakadilan  merujuk  untuk  secara paksa membangun dan memelihara ketidaksetaraan,  diskriminasi,  dan  kondisi hidup yang tidak manusiawi, serta menghambat pembangunan (misalnya berupa  perbudakan,  kerja  upahan  yang eksploitatif;  pengangguran,  kemiskinan, kelaparan,  dan  tunawisma;  serta  layanan kesehatan  dan  pendidikan  yang  tidak memadai), yang diterapkan oleh kelompok sosial,  kelas,  dan  masyarakat  yang dominan  atas  kelompok,  kelas,  dan masyarakat yang didominasi dan dieksploitasi (Gil, 1998: 10).
Penindasan merujuk pada modus hubungan manusia yang melibatkan dominasi dan eksploitasi—ekonomi, sosial,  dan  psikologis—di  antara  individu; di  antara  kelompok  dan  kelas  sosial  di dalam  dan  di  luar  masyarakat;  dan  secara global di antara seluruh masyarakat.
Oleh  karena  itu  penindasan  masyarakat berdampak buruk terhadap seluruh masyarakat,  baik  penindas  terlebih  pada pihak yang  tertindas, dengan  tidak memanusiakan  mereka  dan  memberikan keuntungan pada kelompok tertentu dengan  mengorbankan  kelompok  lain. Kaum  tertindas  mengalami  dehumanisasi ketika  mereka  tidak  diberi  kesempatan yang  dianggap  remeh  oleh  para  penindas dalam  memperjuangkan  hak-hak  mereka dan  memenuhi  kebutuhan  mereka  (Freire, 1997). Para penindas mengalami dehumanisasi  dengan  mengendalikan  dan melanggar  hak-hak  kaum  tertindas  dan menjadi dominator, mempolarisasi komunitas  mereka,  dan  menyangkal  rasa kasih  sayang  yang  ada  pada  diri  mereka sebagai manusia terhadap sesama manusia (Freire, 1997).
Ketidakseimbangan  sosial  yang  terjadi secara  sistemik  tersebut  memerlukan perubahan  secara  sistemik  pula,  yaitu perubahan  terhadap  struktur  sosial  dan tatanan  sosial  yang  dianggap  remeh  untuk mengatasinya, sehingga menciptakan kesetaraan yang lebih besar antarkelompok
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
(Galper,  1975).  Inilah  hakikat  keadilan sosial, sebagai tujuan utama dari pekerjaan sosial  kritis,  seperti  halnya National Association of Social Workers (1999) yang mendefinisikan  keadilan  sosial  sebagai “mengupayakan perubahan sosial, khususnya dengan dan atas nama individu dan kelompok yang rentan dan tertindas.”
Foucault  (1994b)  melihat  potensi transformatif  wacana  masyarakat  sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, dibandingkan revolusi seperti yang dianjurkan oleh pemikiran Marxis (Chambon,  Irving,  dan  Epstein,  1999). Transformasi tersebut dapat dicapai dengan “mengganggu” pemahaman masyarakat  umum  mengenai  fenomena dan  hubungan  sosial,  menggoyahkan wacana  masyarakat  melalui  analisis  dan penggunaan bahasa, bukan dengan kekerasan  seperti  yang  dibayangkan  oleh Marx  dan  Engels  (Chambon,  Irving,  dan Epstein, 1999; Foucault, 1994b).
Ide-ide konstruktivis tersebut memungkinkan  para  analis  untuk  melihat lebih  banyak  kompleksitas  yang  terjadi ketika  mengkonseptualisasikan  kekuasaan ( power ), menjadikan transformasi masyarakat  bersifat  bertahap  (dan  tidak terlalu ditolak)
sambil
tetap mempertahankan analisis dominasi ideologis  masyarakat  dan  kesadaran  palsu ( false consciousness ) . Wacana masyarakat sering kali dikendalikan oleh elit yang dapat menghambat  analisis  kekuasaan  resmi  di tingkat  masyarakat,  demi  melindungi tatanan  sosial  yang  ada  (Freire,  1997). Pemikiran  Freire  (1997)  tersebut  muncul dalam  karyanya  menangani  masyarakat miskin di Brasil  yang  menghadapi kenyataan  penindasan  sehari-hari.  Freire (1997)  menetapkan  bahwa  perubahan masyarakat  akan  muncul  dari  suatu  jenis pendidikan,  yang  didasarkan  pada  dialog dan  penemuan  diri,  sehingga  membantu kelompok  tertindas  dalam  memahami hambatan  struktural  terhadap  harapan mereka  terhadap  keadilan  dan  kesetaraan sosial.
Freire menyebut kesadaran berdasarkan  pemahaman  baru  tersebut sebagai  “ critical  consciousness ”  atau kesadaran  kritis  (Freire,  1997).  Mendidik kesadaran  kritis  memberi  para  ahli  teori kritis  sarana  untuk  mendukung  kelompok- kelompok marginal dalam mencapai berbagai tujuan mereka.
Ide-ide konstruktivis ini mempunyai dampak besar terhadap  pemikiran  radikal,  dan  “teori kritis” muncul dari kesatuan ini.
Berdasarkan hal tersebut, Freire menyarankan  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  tersebut  dapat  dicapai  melalui jenis  pendidikan  baru,  yang  disebut “ problem-posing education ” yaitu di mana siswa  belajar  mendekonstruksi  ideologi masyarakat  yang  mempengaruhi  mereka dalam  kehidupan  sehari-hari,  melihat bagaimana  ideologi  tersebut  menghambat pencapaian  kepentingan  mereka,  dan memvisualisasikan kemungkinan perubahan masyarakat yang dapat melayani  kepentingan  mereka  dengan lebih  baik.  Pendidikan  yang  mengajukan masalah  pada  akhirnya  menghasilkan “kesadaran  kritis”  ( critical  consciousness ) yang  dapat  menjadi  emansipatoris  bagi individu-individu tertindas yang kemudian dapat  berupaya  mengubah  dunia  mereka dan  ideologi  masyarakat  yang  menindas sesuai dengan pemahaman baru Mereka.
Ketika  individu  mencapai  kesadaran kritis, hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi  subjek  dalam  dunianya,  secara aktif dan sadar ikut menciptakan dunianya sendiri,  dibandingkan  menjadi  “objek” pasif  yang  menerima  realitas  sosialnya (Chambon,  Irving,  dan  Epstein,  1999; Foucault,  1994a;  Freire,  1997).  Dengan cara  ini,  teori  kritis  memerlukan praxis , mengatasi  masalah  dan  kendala  dunia nyata, dibandingkan hanya berteori.
Praxis adalah  hubungan  timbal  balik, dinamis, dan refleksif yang dilakukan para praktisi  ketika  teori  mereka  tentang penindasan  masyarakat  menjadi  dasar tindakan mereka untuk melawan penindasan tersebut, dan sebaliknya (Marx dan Engels, 1985). Praxis
juga
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
menempatkan akademisi atau praktisi pada posisi  refleksi  secara  terus  menerus, mempertanyakan  hubungan  teori-tindakan untuk terus merevisi pendekatannya.
Orientasi praxis pada dasarnya berorientasi  pada  masa  depan  dan  penuh harapan,  dengan  para  sarjana-praktisi menciptakan  visi  baru  untuk  hubungan masyarakat  dalam  mengatasi  dominasi masyarakat, yang pada gilirannya merupakan  dorongan  untuk  kemajuan analisis  dan  tindakan  masyarakat  lebih lanjut (Freire, 1997; Scanlon dan Longres, 2001).
Teori  kritis  relevan  untuk  bidang resolusi konflik karena teori kritis menawarkan  kerangka  kerja  bagi  para praktisi  dan  para  pakar  resolusi  konflik yang  dapat  memandu  mereka  dalam membantu
pihak-pihak
yang
berkepentingan untuk mengatasi penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat  ataupun  antarpribadi.  Hal tersebut  sejalan  dengan  tujuan  akhir  yang hendak  dicapai  oleh  teori  kritis,  yaitu menciptakan transformasi hubungan masyarakat  dan  institusi  yang  bersifat eksploitatif, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil.

## Praktik  Pekerjaan  Sosial  Kritis  dalam Resolusi Konflik
Resolusi  konflik  kritis  menempatkan para  praktisi  resolusi  konflik  dalam  peran dan situasi yang berbeda dari para praktisi resolusi  konflik  tradisional.  Dibandingkan pihak  ketiga  yang  netral,  praktisi  resolusi konflik  mungkin  lebih  cocok  mengambil peran  sebagai  katalis,  pendidik,  advokat, penasihat, navigator sistem, atau peran lain yang  dapat  membantu  orang-orang  yang tertindas  dalam  menantang  penindasan dengan  mendorong  dialog  yang  produktif (Kent,  1971;  Knupfer,  1995;  Stohl  dan Chamberlain, 1972).
Sudah  banyak  praktisi  dan  akademisi resolusi  konflik  yang  telah  melakukan  hal tersebut mengadopsi peran yang tidak lazim seperti  itu,  seperti  halnya  pendidikan resolusi  konflik  misalnya,  di  mana  para
praktisi mendidik dan melakukan advokasi, bukan melakukan mediasi. Peran yang  muncul  dan  beragam  dalam  profesi resolusi konflik ini mungkin juga memerlukan  pengaturan  baru  dan  inovatif untuk memupuk bentuk-bentuk baru praktik  resolusi  konflik,  seperti  pada organisasi  nirlaba  sebagai  pusat  aktivitas yang  mengupayakan  perdamaian  dan pencapaian keadilan yang mendidik anggota masyarakat untuk memiliki kesadaran  kritis,  melatih  mereka  dalam keterampilan komunikasi,
dan menumbuhkan wacana keadilan sosial.
Para praktisi di bidang resolusi konflik mempunyai  posisi  profesional  yang  baik untuk  melakukan  pekerjaan  kritis  karena merekalah  satu-satunya  profesional  yang mengkaji konflik sosial secara holistik dan terampil  dalam  berbagai  proses  inti  untuk melakukan  intervensi  dalam  konflik,  yaitu berupa:  negosiasi,  mediasi,  arbitrase, netralitas awal, evaluasi, konferensi komunitas,  pembuatan  peraturan  yang dinegosiasikan,  pelatihan  komunikasi  dan pemecahan  masalah,  serta  upaya  untuk mengurangi  kekerasan  ( Association  for Conflict Resolution ,  n.d.).  Bidang  keterampilan  ini membuat para praktisi penyelesaian konflik  yang  dilakukan  secara  unik  cocok untuk  melakukan  bentuk-bentuk  praktik kritis  tertentu,  yaitu  melakukan  intervensi dalam  konflik  yang  berkaitan  dengan keadilan sosial.
Sebelumnya  untuk  melakukan  resolusi konflik  yang  kritis,  para  praktisi  harus melakukan  analisis  kekuatan  dari  pihak- pihak  yang  berkonflik.  Dalam  analisis kekuasaan,  seorang  praktisi  “memeriksa bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam situasi tertentu berdasarkan, misalnya: ras, gender, pendidikan, ekonomi,  orientasi  seksual,  atau  sejarah sosio-politik.
Melalui  analisis  kekuatan,  [praktisi] dan klien mencapai pemahaman yang lebih terinformasi  dan  peka  terhadap  konteks tentang  keyakinan,  pilihan,  persepsi,  dan perilaku.  Komponen  penting  dari  analisis
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
kekuasaan  adalah  memahami  makna  dan dampak  dari  hak  istimewa”  (McWhirter dan McWhirter, 2007: 423).
Untuk menganalisis hal tersebut, praktisi  harus  melakukan  analisis  secara mandiri,  yaitu  untuk  memahami  peran kekuasaan  dalam  interaksi  dengan  pihak- pihak  yang  berkonflik,  serta  analisis terhadap pihak-pihak itu sendiri
(McWhirter dan McWhirter, 2007). Dalam melakukan  analisis  kekuasaan,  seorang praktisi resolusi konflik
harus mempertimbangkan ketidakseimbangan kekuasaan  dalam  masyarakat  dan  hal-hal yang  berasal  dari  budaya,  institusi, organisasi, bahasa, dan sistem kepercayaan praktisi dan partai (Roy, 2007).
Bentuk-bentuk kekuasaan yang relevan dipetakan  dan  bergantung  pada  konteks yang  dapat  mencakup  bentuk-bentuk kekuasaan  dan  hak  istimewa  lainnya, seperti  bentuk-bentuk  kekuasaan  dan  hak istimewa  yang  berkaitan  dengan  usia  atau kemampuan fisik (McWhirter dan McWhirter, 2007). Praktisi resolusi konflik  menggunakan  analisis  kekuasaan selama  bekerja  dengan  para  pihak  untuk mendidik  mereka  tentang  bagaimana kekuatan masyarakat dapat mempengaruhi pikiran,  perasaan,  dan  perilaku  mereka, sehingga  memungkinkan  mereka  untuk mengusahakan  dan  mengatasi  hambatan yang  terkait  dengan  keadilan  sosial  dalam dialog dan resolusi konflik.
Dalam  hal  ini,  seperti  halnya  Freire, Lederach  (2005)  pun  menyadari  bahwa menekankan suara masyarakat yang bekerja  sama  akan  membantu  praktisi mendapatkan  kredibilitas  dan  memenuhi kebutuhan  masyarakat  yang  berkonflik, sekaligus  mengakui  bahwa  penyelesaian yang  mungkin  dilakukan  harus  didasarkan pada  pengetahuan  dan  bahasa  lokal. Pendekatan elektif menggambarkan bagaimana  pengambilan  keputusan  dari awal  dapat  secara  bersamaan  membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk memenuhi  kebutuhan  mendesak  mereka dengan lebih baik dan mewujudkan tujuan struktural jangka panjang mereka.
Ketika  masyarakat  tertindas  mencapai kesadaran  kritis,  mereka  mengidentifikasi kebutuhan,  hambatan,  dan  solusi  potensial terhadap permasalahan mereka berdasarkan  pemahaman  baru  mereka tentang  kekuatan  masyarakat.  Ketika menyerukan  suara  kaum  tertindas  untuk mengidentifikasi  keprihatinan  mereka  dan potensi penyelesaiannya, maka hal tersebut menunjukkan  demokrasi  partisipatif  akar rumput sedang diimplementasikan (O'Brien, 2005).
Meskipun  praktik  kritis  menekankan perubahan sosial struktural jangka panjang dalam  membantu  kelompok  tertindas, strategi  jangka  pendek  juga  diperlukan, yaitu untuk memperbaiki “gejala” penindasan dan mengurangi atau menghilangkan  praktik  penindasan  yang menyasar  pada  individu  atau  kelompok tertentu  yang  tertindas  dalam  situasi tertentu. Sebaliknya, strategi jangka panjang  berupaya  menghilangkan  akar penyebab  penindasan,  dengan  harapan dapat  menciptakan  masyarakat  adil  yang bebas dari penindasan.
Strategi  jangka  pendek  dan  jangka panjang  akan  ditingkatkan  dengan  adanya praktisi resolusi konflik yang mempromosikan dan meningkatkan komunikasi  di  antara  para  pihak  yang tertindas  dan  pihak  penindasnya,  serta memfasilitasi  diskusi  di  antara  individu yang  tertindas  untuk  membantu  mereka menentukan  kebutuhan  dan  cara  yang mereka  pilih  untuk  mencapai  tujuan mereka.
Terlepas  dari  apakah  strategi  itu bersifat  jangka  pendek  atau  jangka panjang, berbagai hal tersebut menyiratkan kode etik yang sangat berbeda dengan apa yang  saat  ini  ditekankan  pada  banyak kalangan  penyelesaian  konflik. American Arbitration  Association,  American  Bar Association ,  dan Association  for  Conflict Resolusi (2005)  menyoroti  penentuan nasib sendiri, ketidakberpihakan, menghindari konflik kepentingan, kompetensi,  kerahasiaan,  kualitas  proses mediasi, permintaan layanan yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
bertanggung jawab, biaya yang wajar, dan memajukan  praktik  mediasi  sebagaimana standar  etika  mereka  dalam Model Standards  of  Conduct  for  Mediators (2005) .
Namun,  praktik  kritis  menyarankan serangkaian  prinsip  etika  yang  sangat berbeda. Prinsip-prinsip etika kritis cenderung  kurang  fokus  pada  peran profesional praktisi resolusi konflik, melainkan  lebih  fokus  pada  komitmen praktisi  resolusi  konflik  terhadap  keadilan sosial,  termasuk  kepedulian  terhadap kesejahteraan umum umat manusia, memenuhi  kebutuhan  semua  orang  dalam masyarakat, nilai-nilai kritis yang konsisten dalam diri dan pribadi seseorang.
Kehidupan  profesional,  memajukan teori dan praktik kritis, mendukung sesama praktisi  kritis  dan  menegakkan  standar etika  kritis,  menghargai  kebebasan  semua orang,  berupaya  menjunjung  cita-cita demokratis dan humanistik, serta berupaya mengubah  masyarakat  agar  sesuai  dengan prinsip-prinsip etika ini (Galper, 1975).
Dalam  hal  ini,  Gil  (1998:  104-108) menguraikan prinsip-prinsip praktik pekerjaan  sosial  kritis,  yaitu  sebagai berikut:
1) Menolak gagasan netralitas politik dan percaya pada keadilan dan pembebasan sosial
2) Memilih nilai secara sadar: kesetaraan, kebebasan, kerja sama, dan komunitas
3) Melampaui  pendekatan  teknis  dan profesional
4) Memfasilitasi  kesadaran  kritis melalui dialog
5) Advokasi hak asasi manusia
6) Menghadapi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan
7) Menganalisis  penindasan  dalam kehidupan pribadi seseorang
8) Menganalisis kemungkinan- kemungkinan di masa depan
9) Menyebarkan  kesadaran  kritis  dan membangun gerakan sosial Praktisi  resolusi  konflik  yang  kritis harus  mematuhi  pedoman  praktik  tertentu
dalam  konteks  melaksanakan  pekerjaan mereka: mengembangkan diri untuk mencerminkan cita-cita kritis; menghubungkan pekerjaan seseorang dengan  gerakan  sosial  yang  lebih  luas; solusi  politik  terhadap  masalah-masalah sosial;  berfokus  pada  pencegahan  konflik dengan resolusi jangka panjang; pencegahan  yang  berlangsung  dalam waktu  lama;  dan  menciptakan  keadilan. Untuk  membantu  orang  lain  dalam mengatasi  penindasan,  para  praktisi  perlu terlebih dahulu mempertanyakan nilai-nilai dan pengalaman diri mereka sendiri dalam menghadapi penindasan.
Teori kritis juga menekankan hubungan  egaliter  antara  praktisi  resolusi konflik  dengan  klien  seperti  halnya seorang  kolega  (Galper,  1975,  1980).  Hal ini berarti praktisi resolusi konflik melepaskan  perannya  sebagai  seorang “ahli”  demi  menjalankan  pembelajaran timbal  balik  dan  praktik  yang  didorong oleh  diri  klien.  Ketika  individu  yang tertindas  telah  mencapai  kesadaran  kritis dengan dididik mengenai ketidakseimbangan  kekuatan  struktural, maka  mereka  menjadi  berdaya  untuk mengidentifikasi  manifestasi  penindasan dan menentukan cara untuk mengatasinya. Dalam hal ini, praktisi resolusi konflik kritis  ditugaskan  untuk  memfasilitasi diskusi kritis mengenai wacana masyarakat yang  menggambarkan  perspektif  pribadi mengenai  penindasan,  hambatan  dalam mengubah  hubungan  yang  menindas,  dan potensi  cara  untuk  mengatasi  hambatan tersebut  dari  pihak  yang  tertindas  itu sendiri  (Freire,  1997;  Galper,  1980; Galtung, 2000).
Oleh  karena  itu,  dialog  kritis  yang mencakup  refleksi  kelompok  tertindas terhadap  norma-norma,  institusi,  bahasa, dan  nilai-nilai  masyarakat,  serta  diskusi mengenai  tindakan  yang  harus  diambil untuk  mengubah  fenomena  yang  terjadi digunakan  untuk  memajukan  keadilan sosial  (Chambon,  Irving,  dan  Epstein, 1999; Freire, 1997; Galtung, 2000). Dalam bidang resolusi konflik
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
terdapat  perdebatan  aktif  mengenai perlunya  dan  batasan  upaya  untuk mengintegrasikan  praktik-praktik  yang ditunjukkan  oleh  kerangka  kerja  kritis, termasuk hubungan antara praktisi resolusi  konflik  dengan  bentuk-bentuk eskalasi konflik yang konstruktif, seperti: (a) Aksi langsung tanpa kekerasan, (b) Mobilisasi massa, dan (c) Pendidikan populer (English & Sweetman,
2017; Jackson, 2015; Rubenstein, 2017).
Konsep  kekuasaan  yang  digunakan oleh  para  ahli  teori  kritis  telah  dikritik karena terlalu sempit, hanya berfokus pada keadilan  kolektif  dibandingkan  dengan keadilan  individu  dan  secara  eksklusif mempertimbangkan  dominasi  oleh  elit ketika  kelompok  “tidak  berdaya”  atau “ powerless ” dapat menggunakan kekerasan  dan  kekuasaan  sosial  untuk memajukan kepentingan dan tujuan mereka  sendiri  (Payne,  2005;  Spencer, 1991).
Dalam  resolusi  konflik,  hal  ini  dapat menimbulkan  masalah  ketika  pengalaman subjektif  klien  dan  pemahaman  mereka diminimalkan  ( ideological  concerns )  dan lebih  mendukung  pemahaman  praktisi paternalis yang didasarkan pada masyarakat secara keseluruhan ( materialist concerns ;  Eide,  1972;  Heyworth,  1991; Spencer, 1991).
Kondisi  yang  paling  buruk  adalah ketika  teori  kritis  digunakan  untuk menyalahkan  lingkungan  sosial  seseorang dan  menyalahkan  tempatnya  di  dalamnya semua  masalah  dan  konflik,  sehingga menghilangkan personal agency dan tanggung jawab untuk memperbaiki kekhawatiran  tersebut  (Payne,  2005). Demikian  pula,  “kaum  mapan”  atau  “ the establishment ”  yang  dianggap  oleh  para ahli  teori  kritis  dalam  istilah  yang  sangat stereotip  dan  satu  dimensi  (Kent,  1971; Spencer,  1991),  yang  dapat  menciptakan polarisasi  lebih  lanjut  antar  pihak  yang berkonflik.

## KESIMPULAN
Praktik dan teori resolusi  konflik yang muncul  dari  kerangka  kritis  mengarahkan profesi  resolusi  konflik  ke  arah  yang  baru dan  penting:  melawan  status  quo  yang tidak  adil.  Penyelesaian  konflik  dapat diperkaya  dengan  lebih  banyak  perhatian yang  diberikan  pada  analisis  kekuasaan, penyeimbangan kekuasaan, dan pencapaian  resolusi  berkelanjutan  yang melawan  ketidakadilan  dan  penindasan sosial.
Penyelesaian  konflik  yang  kritis  tentu saja  mempunyai  keterbatasan,  namun  hal ini dapat melengkapi bentuk-bentuk penyelesaian  konflik  lainnya,  dengan mengatasi konflik yang memiliki landasan keadilan  sosial  dengan  menggunakan teknik  yang  sesuai  dengan  permasalahan tersebut.  Dengan  demikian,  teori  dan praktik  kritis  mengisi  ruang  khusus  dalam bidang  resolusi  konflik.  Kerangka  teoritis yang  kritis  harus  hidup  berdampingan dengan  orientasi  teoritis  lainnya  dalam profesi resolusi konflik yang pluralistik

## DAFTAR PUSTAKA
American Arbitration Association, American Bar Association, and Association  for  Conflict  Resolution.
(2005). Model  Standards  of  Conduct for Mediators, Critical Conflict Resolution  Theory  and  Practice  423. DOI: 10.1002/crq retrieved
Brown,  A.  A.  (2017). Emergent  strategy: Shaping  change,  changing  worlds . Chico, CA: AK Press.
Chambon,  A.  S.,  Irving,  A.,  and  Epstein, L.  (1999).  “Foucault’s  Approach: Making the Familiar Visible.” In A. S. Chambon,  A.  Irving,  and  L.  Epstein (eds.), Reading  Foucault  for  Social Work. New York: Columbia University Press.
Chatterjee,  P.  (1996). Approaches  to  the Welfare  State. Washington,  D.C.: National Association of Social
Workers. Chenoweth,  E.,  &  Cunningham,  K.  G. (2013). Understanding nonviolent
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
resistance:  An introduction. Journal of Peace  Research , 50 (3),  271–276. https://doi.org/10.1177/002234331348
0381
Cobb, S., & Rifkin, J. (1991). Practice and paradox:  Deconstructing  neutrality  in mediation. Law  and  Social  Inquiry ,
16 (1), 35–62.
https://doi.org/10.1111/j.1747- 4469.1991.tb00283.x Davis,  A.  Y.  (2016). Freedom  is  a constant struggle: Ferguson, Palestine, and  the  foundations  of  a  movement .
Chicago, IL: Haymarket Books.
Disney, A., & Gbowee, L. (2012). Gender and  sustainable  peace.  In  P.  T. Coleman (Ed.), Psychological components  of  sustainable  peace (pp. 197–203). New York, NY: Springer.
Eide,
A. (1972) “Dialogue and
Confrontation  in  Europe.” Journal  of
Conflict Resolution. 16 (4), 511–522.
English,  M.  D.,  &  Sweetman,  D.  (2017).
Critical  conflict  resolution,  systemic consciousness and systemic contractions. Journal of Mediation and Applied  Conflict  Analysis , 4 (1),  519–
530. https://doi.org/10.33232/jmaca.4.1.833 1 Fisher,  R.  J.  (2016).  Ronald  J.  Fisher:
Advancing  the  understanding  and effectiveness of third party
interventions  in  destructive  intergroup conflict. In R. J. Fisher (Ed.), Ronald J.
Fisher:  A  north  American  Pioneer  in interactive conflict resolution (Vol. 14, pp. 3–29). Cham, Switzerland: Springer.  https://doi.org/10.1007/978- 3-319-39038-3_1
Foucault,  M.  (1994a).  “The  Subject  and Power.”  In  P.  Rubinow  and  N.  Rose (eds.), The  Essential  Foucault. New York: New Press.
Foucault, M. (1994b). “Truth and Power.” In P. Rubinow and N. Rose (eds.), The Essential  Foucault. New  York:  New Press.
Freire,  P.  (1997). Pedagogy  of  the Oppressed (20th anniversary ed.). New
York: Continuum. Galper, J. (1980). Social Work Practice: A Radical  Perspective. Upper  Saddle River, N.J.: Prentice-Hall. Galper,  J.  (1975). The  Politics  of  Social Services. Upper  Saddle  River,  N.J.:
Prentice-Hall.
Galtung, J. (2000). Conflict
Transformation  by  Peaceful  Means: The  Transcend  Method,  Participant’s and Trainer’s Manual . Gil,  D.  G.  (1998). Confronting  Injustice and Oppression: Concepts and Strategies  for  Social  Workers. New York: Columbia University Press.
Glowacki,  Luke,  Michael  L.  Wilson,  and Richard  W.  Wrangham.  (2017).  “The evolutionary  anthropology  of  war.” Journal  of  Economic  Behavior  and Organization .
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.09.
014.
Habibal, O. (2019). Evolution of international peace and conflict resolution studies.
International
Journal  of  Social  Science  Research and Review , 2 (3), 8–17. Hames, Raymond. (2015). “Kin
Selection.”  In The  Handbook  of Evolutionary  Psychology ,  edited  by David Buss, Second edition, 2:505–23. Hoboken,  New  Jersey:  John  Wiley  &
Sons, Inc
Hansen,  T.  (2008).  Critical  conflict resolution theory and practice. Conflict Resolution  Quarterly , 25 (4),  403–427. https://doi.org/10.1002/crq.215
Heyworth, E. (1991). “‘Town’/‘Gown’ and Community Relations: Case Studies of Social  Empowerment.”  In  P.  Harries- Jones (ed.), Making Knowledge Count: Advocacy and Social Science. Buffalo, N.Y.: McGill-Queens University Press. Jackson,  R.  (2015).  How  resistance  can save peace studies. Journal of Resistance Studies , 1 (1), 18–49.
Kent,  G.  (1971).  “The  Application  of Peace  Studies.” Journal  of  Conflict Resolution. 15 (1) 47–53.
Knupfer, A. M. (1995). “Conflict
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
Resolution  or  ‘Convict  Revolution’? The Problematics of Critical Pedagogy in  the  Classroom.” Urban  Education.
30 (2), 219–239.
King,  M.  L.,  Jr.  (1963).  Letter  From Birmingham Jail.
Lederach,  J.  P.  (2005). The  moral imagination:  The  art  and  soul  of building  peace .  Oxford  University Press.
Martin,  A.  S.  (2005).  “Working  Paper  15:
The Contribution of Critical Theory to New Thinking on Peacekeeping: Some Lessons from MINURSO,”
Mayer,  B.  S.  (2004). Beyond  neutrality: Confronting  the  crisis  in  conflict resolution (1st  ed.).  San  Francisco, CA: Jossey-Bass.
McWhirter,  B.  T.,  and  McWhirter,  E.  H.
(2007).  “Grounding  Clinical  Training and  Supervision  in  an  Empowerment Model.”  In  E.  Aldarondo  (ed.),
Advancing  Social  Justice  Through Clinical  Practice. Mahwah,  N.J.: Erlbaum.
National  Association  of  Social  Workers.
(1999). Code of Ethics.
O’Brien, C. (2005). “Integrated Community Development/Conflict Resolution  Strategies  as  ‘Peace Building Potential’ in South Africa and Northern Ireland.” Community
Development Journal. 42 (1), 114–130 Parker,  G.  A.  (2006).  “Sexual  Conflict over  Mating  and  Fertilization:  An Overview.”
Philosophical Transactions  of  the  Royal  Society  of London  B:  Biological  Sciences 361
(1466):
235–59. https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1785
Parker, Geoff A., Nick J. Royle, and Ian R.
Hartley. (2002). “Intrafamilial Conflict and Parental Investment: A Synthesis.” Philosophical Transactions: Biological
Sciences 357 (1419): 295-307
Payne,  M.  (2005).  “From  Radical  to Critical  Perspectives.”  In Modern Social Work Theory (3rd ed.). Chicago: Lyceum,.
Quille, M. M. (2000). “Working Papers: A
Response  to  Recent  Critiques  of Conflict Resolution: Is Critical Theory the Answer?”
Redhead,  Daniel,  and  Christopher  Von Rueden. (2021). “Coalitions  and
Conflict:  A  Longitudinal  Analysis  of
Men’s  Politics.” Evolutionary  Human Sciences , 1–28. https://doi.org/10.1017/ehs.2021.26. Rapoport,  A.  (1970).  “Can  Peace  Be Applied?” Journal of Conflict
Resolution. 14 (2), 277–286. Richerson, Peter, Ryan Baldini, Adrian V. Bell,  Kathryn  Demps,  Karl  Frost, Vicken  Hillis,  Sarah  Mathew,  Emily K.  Newton,  Nicole  Naar,  and  Lesley Newson.  (2016).  “Cultural  Group Selection  Plays  an  Essential  Role  in Explaining  Human  Cooperation:  A Sketch  of  the  Evidence.” Behavioral and Brain Sciences 39.
Ross,  K.,  Burnett, C.,  Raschupkina,  Y.,  &
Kew, D. (2019). Scaling-up peacebuilding  and  social  justice  work:
A  conceptual  model. Peace  and Change , 44 (4), 497–526. https://doi.org/10.1111/pech.12371
Roy,  B.,  Burdick,  J.,  &  Kriesberg,  L.
(2010). A conversation between conflict resolution and social movement scholars. Conflict
Resolution  Quarterly , 27 (4),  347–368. https://doi.org/10.1002/crq.20002
Roy,  B.  (2007).  “Radical  Psychiatry:  An Approach  to  Personal  and  Political Change.”  In  E.  Aldarondo  (ed.),
Advancing  Social  Justice  Through Clinical  Practice. Mahwah,  N.J.: Erlbaum.
Roscoe,  P.  (2009).  “Social  Signaling  and the Organization of Small-Scale Society: The Case of Contact-Era New Guinea.” Journal  of  Archaeological Method and Theory 16: 69–116.
Ross,  Marc  Howard.  (1983).  “Political Decision Making and Conflict: Additional  Cross  Cultural  Codes  and Scales.” Ethnology 169. https://doi.org/10.2307/3773578. Rubenstein,  R.  E.  (2017). Resolving
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 115 – 126
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
structural conflicts: How violent
systems  can  be  transformed .  London,
England: Routledge. https://doi.org/10.4324/978131566576 4
Santos,  Miguel  dos,  and  Stuart  A.  West.
(2018). “The Coevolution
of
Cooperation and Cognition in Humans.” Proc. R. Soc. B 285 (1879):
20180723.
https://doi.org/10.1098/rspb.2018.0723 Scanlon,  E.,  and  Longres,  J.  F.  (2001).
“Social  Justice  and  the  Research Curriculum.” Journal  of  Social  Work Education. 37 (3), 447–463. Schoeny,  M.,  &  Warfield,  W.  (2000). Reconnecting  systems  maintenance with  social  justice:  A  critical  role  for conflict
resolution.
Negotiation Journal , 16 (3), 253–268.
https://doi.org/10.1111/j.1571-
9979.2000.tb00217.x Smith, Eric Alden. (1985). “Inuit Foraging Groups: Some Simple Models Incorporating  Conflicts  of  Interest, Relatedness, and Central-Place
Sharing.” Ethology  and  Sociobiology
6: 27–47
Smith,  Jennifer  E.,  Eli  M.  Swanson,
Daphna  Reed,  and  Kay  E.  Holekamp. (2012).  “Evolution  of  Cooperation Among Mammalian Carnivores and Its
Relevance  to  Hominin  Evolution.”
Current  Anthropology 53  (S6):  S436– S452.
Smith,  J.,  &  Verdeja,  E.  (Eds.).  (2013). Globalization,  social  movements,  and
Peacebuilding . Syracuse, NY:
Syracuse University Press.
Spencer,  M.  (1991).  “Advocating  Peace.” In  P.  Harries-Jones  (ed.), Making Knowledge  Count:  Advocacy  and Social Science. Buffalo, N.Y.: McGill- Queens University Press. Stohl,  M.,  and  Chamberlain,  M.  (1972). “Alternative
Futures for Peace Research.” Journal of Conflict Resolution. 16 (4), 523–530.
Willems, Erik P., and Carel P. van Schaik. (2017).  “The  Social  Organization  of
Homo  Ergaster:  Inferences  from  Anti- Predator
Responses in Extant Primates.” Journal of Human Evolution 109. 11–21. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2017.0 5.003.
Wing,  L.  (2008).  Whither  neutrality?
Mediation  in  the  twenty-first  century. In M. A. Trujillo, S. Y. Bowland, L. J. Myers,  P.  M.  Richards,  &  B.  Roy (Eds.), Re-centering culture and knowledge in conflict resolution practice (pp.  93–107).  Syracuse,  NY: Syracuse University Press.