HUKUM PERJANJIAN ISLAM (KAJIAN TEORI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA)
Abdul Jalil STAI Hasan Jufri Bawean Gresik Email: jalilibnazhari93@.gmail.com
Abstract : Substantially, law means rules in the form of norms and sanctions made with the aim of regulating human behavior, realizing justice, maintaining public order, and preventing chaos. Engagement law, which in practical terms is called contract law, is a very important area of law in the era of globalization, especially in supporting activities in the trade sector and business transactions. Especially  in  the  dynamics  of  modern  life  today,  uniting  the  relationship between parties within the sphere of socio-economic interests is not a simple matter.  Therefore,  in  this  article,  this  article  describes  Islamic  treaty  law  in  a theoretical study and its implementation in Indonesia.
Keywords : Agreement, Islam, Implementation
Abstrak: Secara  substansial  hukum  bermakna  sebagai  aturan  yang  berupa norma  dan  sanksi  yang  dibuat  dengan  tujuan  untuk  mengatur  tingkah  laku manusia, mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, dan mencegah terjadinya  kekacauan.  Hukum  perikatan  yang  dalam  tataran  praktis  disebut hukum  perjanjian/kontrak  merupakan  bidang  hukum  yang  sangat  penting  di era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi  bisnis.  Terlebih  dalam  dinamika  kehidupan  modern  saat  ini, menyatukan  hubungan  antara  para  pihak  dalam  lingkup  kepentingan  sosial- ekonomi  bukanlah  persoalan  yang  sederhana.  Oleh  arena  dalam  artikel  ini menjelaskan  tentang  hukum  perjanjian  islam  dalam  kajian  kajian  teori  dan implementasinya di Indonesia.
Kata kunci : Perjanjian, Islam, Implementasi

## Pendahuluan
Hukum  kontrak  atau  perjanjian  merupakan  salah  satu  bidang  kajian hukum  yang  selalu  berkembang  seirama  dengan  pertumbuhan  masyarakat, faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya perkembangan transaksi bisnis yang dilakukan masyarakat.
Pengembangan  hukum  perjanjian  sangat  perlu  dan  penting  dilakukan agar tercipta tatanan masyarakat yang dinamis, teratur dan menjamin kepastian hukum di masyarakat. Kepastian hukum penting dilakukan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi  nasional yang berlandaskan pada  Pancasila  dan UUD
1945.  Selaras  dengan  tujuan  Nega ra  dalam  “mewujudkan  keadilan sosial  dan memajukan kesejahte raan umum”. Hukum perjanjian atau perikatan yang adil dan koheren kira penting bagi pembangunan hukum nasional yang modern. Di samping itu hukum juga harus mampu beradaptasi dengan  berbagai tuntutan dan  perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Dengan  demikian,  hukum mempunyai  peran  dan  fungsi  strategis  sebagai  agen  perubahan  sosial masyarakat.  Demikian  halnya  dengan  keberadaan  hukum  perikatan  yang merupakan  bagian  dari  tata  hukum  privat  di  Indonesia  dalam  konteks pembangunan hukum ekonomi Indonesia. 1
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna,  yang  bersifat  komprehensif  dan universal.  Merupakan  agama rahmatallilalamin yang  mempunya  makna  agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Yakni seluruh jagat alam ini sudah ada aturannya dari perkara yang paling besar sampai pada perkara yang paling terkecil menurut hukum Allah SWT.
Manusia  sebagai  makhluk  Allah  mempunyai  dua  hubungan  yaitu hubungan vertikal, hubungan antara manusia dengan Allah diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan amal ibadah. Yang kedua hubungan vertikal, hubungan antara  manusia  dengan  manusia  dan  alam  sekitarnya.  Hubungan  manusia dengan  manusia  lainnya  dengan  bentuk  muamalah.  Baik  dalam  bentuk kekayaan,  keluarga,  jual  beli,  sewa  menyewa  dan  lain  sebagainya  biasanya diwujudkan dalam bentuk akad, kontrak atau perjanjian.
Perjanjian  yang  sah  juga  akan  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakan dengan iktikad baik. Namun jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi maka konsekuensi baik secara yuridis perjanjian tersebut batal dan batal demi hukum. Syarat obyektif dan syarat subyektifnya tidak terpenuhi.
Penduduk Indonesia secara ke seluruh mayoritas beragama Islam. Maka secara otomatis berlaku juga aturan atau hukum Islam sebagai landasan hidup bermasyarakat  berupa  aturan  ibadah  dan  aturan  bermuamalah.  Dengan demikian  penting  sekali  bagi  kita  sebagai  orang  Islam  untuk  mengetahui  dan mempelajari bagaimana konsep hukum perjanjian dalam Islam. Sejalan dengan anjuran  dalam  agama  menjalankan  aturan  hukum  Allah  secara  sempurna ( kaffah ).
Mempelajari  dan  memahami  hukum  perjanjian  Islam  sangat  berguna bagi umat Islam di Indonesia yang saat ini sedang trend dengan sistem ekonomi Islam,  seperti  asuransi  syariah,  pegadaian  syariah,  pasar  modal  syariah,
1 Lukman Santoso AZ., Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensip Teori dan Perkembangan (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 7.
perbankan  syariah  dan  lembaga-lembaga  keuangan  memiliki  produk  berbasis syariah  yang  dalam  transaksi  sebut  didasarkan  pada  perjanjian  baik  secara tertulis maupun secara lisan yang disebut dengan akad .
Pemahaman  yang  baik  dalam  mempelajari  hukum  perjanjian  Islam, akan  melahirkan  transaksi-transaksi  bisnis  yang  bebas  dari  unsur-unsur  yang dilarang oleh agama, berupa perjudian ( maysir ), riba, ketidakjelasan ( gharar ), dan suap  menyuap.  Oleh  karena  itu  hukum  perjanjian,  perikatan  dan  kontrak mempunya arti yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena hukum perjanjian  merupakan  sarana  dan  dasar  dari  sekian  banyak  aktivitas  manusia. Dan dengan hukum perjanjian segala aktivitas bisnis bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh karena itu akad merupakan sarana sosial untuk mendukung, memperlancar dan menertibkan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

## Pengertian Perjanjian
Secara  etimologis  perjanjian  dalam  bahasa  Arab  diistilahkan  dengan akad , iltizam .  Dalam  bahasa  Indonesia  dikenal  dengan kontrak , perikatan, perjanjian atau persetujuan .  Yang  mempunyai  arti  suatu  perbuatan  dimana seseorang  atau  lebih  mengaitkan  dirinya  terhadap  seseorang  atau  lebih. 2 Beberapa  istilah  perikatan, obligation (latin), obligation (Prancis;  Inggris) yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum . 3
Di Indonesia umumnya perikatan digunakan sebagai padanan kata dari bahasa Belanda verbintenis dan perjanjian sebagai padanan dari overeenkomst . Ada pula  yang  menggunakan  kata  perjanjian  sebagai  padanan  dari verbintenis, sedangkan overeenkomst digunakan untuk kata persetujuan. 4
Dari kata di atas dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk  mengerjakan  atau  tidak  mengerjakan  sesuatu,  dan  tidak  ada  sangkut- pautnya  dengan  kemauan  pihak  lain.  Janji  hanya  mengikat  bagi  orang  yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al- Qur’an surat Ali- Imran:76. 5
Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah  (KHES), akad didefinisikan sebagai  kesepakatan  antara  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  dan  tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum Islam memberi definisi
2 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.
3 Ridwan  Khairandi, Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Prespektif  Perbandingan (Yogyakarta:  UII  Press, 2014), 2-3.
4 Mu’adil Faizin, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia , (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), 2.
5 Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2001), 248.
Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)
akad sebagai pertalian antara ijab dan qa bul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. 6
Menurut M. Tahir Azhari, hukum perjanjian Islam adalah seperangkat kaidah  hukum  yang  bersumber  dari al-Quran , As-sunnah (al-Hadist) ,  ar- Ra’yu (Ijtihad)  yang  mengatur  tentang  hubungan  antara  dua  orang  atau  lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi. 7

## Dasar Hukum Perjanjian Islam
هِدْهَعِب  ٰفْٰوَا ْنَم ىٰلَ ب
ٖ َْيِقَّتحمْلا ُّبِحيُ َٰٰللّا َّنِاَف ىٰقَّ تاَو
Sebenarnya  barang  siapa  menepati  janji  dan  bertakwa,  maka  sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali ‘Imran: 76)
ِدْوحقحعْلِبِ اْوح فْوَا ااْوح نَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يَاٰيٰ
Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu ... (Q.S. Al- Maidah: 1).

## Rukun dan Syarat Perjanjian
Di kalangan para fukaha terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan rukun  sebuah  perjanjian,  perikatan  atau  akad.  Didasarkan  pada  definisi  yang sampaikan  yaitu  sesuatu  yang  adanya  sesuatu  yang  lainnya  tergantung kepadanya  meskipun  ia  bukan  bagian  dari  hakikatnya.  Namun  semua perbedaan yang ada hanya istilah yang pada akhirnya tidak berpengaruh pada substansinya. Jadi rukun perjanjian adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan  dua  keinginan  atau  menggantikan  posisinya  baik  berupa perbuatan,  isyarat  atau  tulisan.  Untuk  unsur  bagian  lainnya  misalnya  obyek diakadkan  dan  dua  pihak  yang  berakad  merupakan  keharusan  sebuah perjanjian yang  mesti  ada untuk membentuk sebuah akad. Sebab adanya ijab dan  qabul    menghendaki  adanya  dua  pihak  yang  melakukan  perjanjian  atau akad. 8 Menurut  jumhur  fuqaha  rukun  akad  antara  lain:  1). Aqid, Orang  yang berakad  atau  melakukan  perjanjian,  2). Ma’qud  alaih, obyek  benda  yang diakadkan,  3). Maudhu  al-aqad, tujuan  melakukan  perjanjian  atau  akad,  4). Shighat al-Aqad, yaitu ijab dan qabul dari perjanjian. 9
6 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), 51- 52.
7 Ibid., 3.
8 Wahbah az-Zuhaili, Fikiq Islam wa Adillatuhu , Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani), 429. Lihat juga dalam,
Hariman  Surya  Siregar  dan  Koko  Khoeruddin, Fikih  Muamalah  Teori  dan  Implementasi (Bandung:
Rosdakarya, 2019), 36.
9 Qomarul Huda, Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Teras, 211), 28.

## Abdul Jalil

## Rukun Perjanjian
Rukun perjanjian adalah sighat aqad , yang terdiri dari ijab dan qabul , yaitu suatu  cara  bagaimana  rukun-rukun  akad  tersebut  dinyatakan  dan  menunjuk kepada  kehendak  kedua  belah  pihak. 10 Adapun  syarat-syarat sighat akad  ini adalah:
1. Harus Jelas atau Terang Pengertiannya
Yaitu lafaz yang dipakai dalam ijab dan qabul harus jelas maksud dan tujuannya  menurut  kebiasaan (‘urf )  yang  berlaku.  Dengan  demikian  pada saat  pelaksanaan  atau  penerapan  perjanjian  masing-masing  pihak  yang mengadakan  perjanjian  atau  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan,  baik  terhadap  isi  maupun  akibat  yang  ditimbulkan  oleh perjanjian itu.
2. Harus Ada Kesesuaian ( Tawaffuq )
Maksudnya  adalah  harus  ada  kesesuaian  ( tawaffuq )  antara ijab dan qabul dalam  semua  segi  perjanjian,  untuk  menghindari  terjadinya kesalahpahaman  di  antara  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  di kemudian hari.

## Syarat Perjanjian
Pada  umumnya  syarat  akad  ada  delapan  macam,  yaitu: 11 tamyiz, berbilang, persatuan ijab dan qabul (kesepakatan), kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat  ditransaksikan  (artinya  berupa  benda  bernilai  dan  dimiliki  ( mutaqawwim dan mamluk ), tujuan tidak bertentangan dengan syariat.
Menurut pendapat jumhur ulama fiqih pada dasarnya pihak-pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu  akad.  Senada  yang  disampaikan  m azhab  Hanafi  dan  Syafi’i  sekali pun pihak-pihak  yang  berakad  mempunyai  kebebasan  dalam  menentukan  syarat, tetapi  kebebasan  itu  mempunyai  batas-batas  atau  keterbatasan,  selama  syarat itu  tidak  bertentangan  dengan  hakikat  itu  sendiri. 12 Syarat-syarat  umum  itu sebagai berikut:
10 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 35.
11 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah (Studi  Tentang  Teori  Akad  dalam  Fiqh  Muamalah) (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 97-98.
12 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi, 37.
1. Kedua  belah  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  (akad)  harus  cakap bertindak (ahli).
2. Obyek akad dapat menerima hukum.
3. Perjanjian  atau  akad  itu  diizin kan  oleh  syara’  yang  dilakukan  orang mempunyai hak melakukan.
4. Obyeknya bukan akad yang dilarang oleh syara’.
5. Perjanjian yang dapat mengandung faedah
6. Ijab tidak sah jika akad tersebut dibatalkan sebelum adanya Qabul . 13

## Asas-Asas Perjanjian
Asas  berasal  dari  bahasa  Arab asasun yang  bermakna  dasar,basis  dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau suatu yang menjadi tumpuan berpikir  atau  berpendapat.  Menurut  Mohammad  Daud  Ali,  asas  jika dihubungkan  dengan  kata  hukum  adalah  kebenaran  yang  digunakan  sebagai tumpuan  berpikir  dan  alasan  pendapat  terutama  dalam  penegakan  dan pelaksanaan hukum. 14
Dalam  perkembangan  hukum  saat  ini,  perlu  adanya  korelasi  antara hukum  secara  umum  dengan  hukum  dalam  kontrak  syariah  dimana  hal  ini dilandaskan  pada  mayoritasnya  penduduk  islam  di  Indonesia.  Ada  beberapa asas  kontrak  yang  berlaku  dalam  hukum  perdata  Islam,  asas-asas  tersebut sangat  berpengaruh  pada  pelaksanaan  kontrak  yang  dilaksanakan  oleh  para pihak  yang  berkepentingan.  Jika  asas-asas  tersebut  tidak  terpenuhi pelaksanaannya  pada  suatu  kontrak,  maka  akan  berakibat  pada  batalnya  atau tidak  sahnya  kontrak  yang  dibuatnya. 15 asas-asas  kontrak  dalam  hukum perjanjian Islam, yaitu:
1. Al- Hurriyah (Kebebasan)
Para Pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk
melakukan  suatu  perjanjian,  baik  tentang  objek  perjanjian  maupun  syarat- syaratnya  termasuk  menetapkan  cara-cara  penyelesaian  sengketa  apabila terjadi di kemudian hari.
Menurut  Lukman  Santoso  AZ, 16 Asas  ini  memberikan  kebebasan para pihak untuk:
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
13 Qomarul Huda, Fiqih Muamalah, 32. 14 Lukman Santoso AZ, Hukum Perikatan (Malang: Setara Press, 2016), 54.
15 Lukman Santoso AZ, Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensip, 66.
c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan
d. Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan. Dalam islam Asas kebebasan kontrak di batasi oleh ketentuan dalam
syariah.  Di  dalam  sebuah  perjanjian  tidak  boleh  ada  unsur  paksaan  dan penipuan. Asas kebebasan berkontrak sesuai dengan yang tertuang dalam al- Qur’an. (Q.S al -Baqarah: 256)
2. Al- Musawamah (Persamaan dan Kesetaraan)
Asas  ini  mengandung  pengertian  bahwa  para  pihak  mempunya
kedudukan  yang  sama,  sehingga  dalam  menentukan term  and  condition dari suatu  akad/perjanjian  setiap  pihak  mempunyai  kesetaraan  atau  kedudukan yang seimbang. perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama  dalam  hukum.  Mereka  tidak  boleh  dibeda-bedakan  antara  satu  sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras. Sesuai yang tertuai di dalam al- Qur’an al -Hujarat:13.
ٰي ٓ اْوح فَراَعَ تِل َلِٕى ۤاَبَ قَّو ابِْوحعحش ْمحكٰنْلَعَجَو ىٰثْ نحاَّو ٍرَكَذ ْنِٰم ْمحكٰنْقَلَخ َّنَِّا حساَّنلا اَهُّ يَا ٓ َّنِا ْمحكىٰقْ تَا ِٰٰللّا َدْنِع ْمحكَمَرْكَا ٓ ٌْيِبَخ ٌمْيِلَع َٰٰللّا َّنِا
Artinya:  Wahai  manusia!  Sungguh,  Kami  telah  menciptakan  kamu dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan,  kemudian  Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.  Sesungguhnya  yang  paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi Allah  ialah  orang  yang  paling  bertakwa.  Sungguh,  Allah  Maha Mengetahui, Mahateliti.

## 3. Al- Adalah (Keadilan)
Asas  ini  mempunyai  pengertian  bahwa  perjanjian  harus  senantiasa mendatangkan  keuntungan  yang  adil  dan  seimbang,  serta  tidak  boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini dituntut benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya (QS. 3:17, 2:177, 23:8, 5:1). 17
… َْيِحَو ِء ۤاَّرَّضلاَو ِءۤاَسْأَبْلا  ِفٰ َنْيِِبِٰٰصلاَو ۚ اْوحدَهاَع اَذِا ْمِهِدْهَعِب َنْوح فْوحمْلاَو َكِٕى ۤ ٰلوحا   ِسْأَبْلا َنْوحقَّ تحمْلا حمحه َكِٕى ۤ ٰلوحاَو  اْوح قَدَص َنْيِذَّلا
Artinya:    ...  orang-orang  yang  menepati  janji  apabila  berjanji,  dan orang  yang  sabar  dalam  kemelaratan,  penderitaan  dan  pada  masa peperangan.  Mereka  itulah  orang-orang  yang  benar,  dan  mereka itulah orang-orang yang bertakwa (al-Baqarah: 177).
17 Nilam  Sari, Kontrak  (Akad)  Dan  Implementasinya  Pada  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia (Banda  Aceh: PeNa, 2015), 35.
4. Al - Ridha (Kerelaan)
Asas  ini  menyatakan  bahwa  segala  transaksi  yang  dilakukan  harus atas  dasar  kerelaan  antara  masing-masing  pihak,  harus  didasarkan  pada kesepakatan  bebas  dari  para  pihak  dan  tidak  boleh  ada  unsur  paksaan, tekanan,  penipuan,  dan  mis-statement .  Kata  “suka  sama  suka” menunjukkan  senantiasa  didasarkan  pada  asas  kerelaan  atau  kesepakatan para pihak secara bebas. 18 Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. An- Nisa’:29)
ْنَع اةَراَِتِ َنْوحكَت ْنَا اَّلَِا ِلِطاَبْلِبِ ْمحكَنْ يَ ب ْمحكَلاَوْمَا ااْوحلحكَْتَ  َلَ اْوح نَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يَاٰيٰ
ْمحكْنِٰم ٍضاَرَ ت اامْيِحَر ْمحكِب َناَك َٰٰللّا َّنِا   ْمحكَسحفْ نَا ااْوحلح تْقَ ت  َلََو -
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu.  Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
5. Ash-sidiq (Kejujuran)
Dalam  Islam  sifat  kejujuran  harus  dilakukan  dalam  segala  hal  dan melarang  dengan  tegas  kebohongan  dan  penipuan  dalam  bentuk  apapun. Nilai  kebenaran  ini  memberikan  pengaruh  kepada  pihak-pihak  yang melakukan  perjanjian  untuk  tidak  berdusta  menipu  dan  melakukan penipuan. Apabila asas  ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak.
Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. Ahzab:70)
ۙاادْيِدَس  الَْوَ ق اْوحلْوح قَو َٰٰللّا اوحقَّ تا اوحنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يَاٰيٰ
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Bertakwalah  kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
6. Al- Kitabiyah (Tertulis)
Dalam sebuah perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, berkaitan
dengan  kepentingan  pembuktian  jika  di  kemudian  hari  terjadi  sengketa. Dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai saksi-saksi ( syahadah ),
rahn (gadai,  untuk  kasus  tertentu),  dan  prinsip  tanggung  jawab  individu. Asas ini didasarkan kepada QS Al-Baqarah ayat 282-283:
18 Abdul Ghofur Anshori , Hukum Perjanjian Islam (Yogyakarata: UGM Press, 2010), 33.
ْمحكَنْ يَّ ب ْبحتْكَيْلَو حهْوح بح تْكاَف ىًّمَسُّم  ٍلَجَا  اٰلِٰا ٍنْيَدِب ْمحتْ نَ ياَدَت اَذِا ااْوح نَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يَاٰيٰ

## ٌٌۢبِتاَك ِلْدَعْلِبِ
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang  piutang  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya.
Secara  subtansial  tidak  ada  perbedaan  antara  asas-asas  perjanjian yang  dikenal  dalam sistem  civil  law atau common  law dengan  sistem  hukum perjanjian  Islam.  Kalaupun  ada  perbedaan  bukan  pada  yang  bersifat substansial,  misalnya  asas  keadilan,  asas  amanah,  dan  asas  kemaslahatan dalam  sistem  hukum  perjanjian  Islam,  ketiga  asas  tersebut  merupakan  isi substansial asas iktikad baik dalam sistem civil law dan commo law .

## Berakhirnya Perjanjian
Dalam  sebuah  perjanjian  Islam,  yang  dibuat  oleh  para  pihak  akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut: 19

## 1. Jangka Waktu Perjanjian Berakhir
Lazimnya  suatu  perjanjian  selalu  didasarkan  kepada  jangka  waktu tertentu  (mempunyai  jangka  waktu  yang  terbatas),  maka  apabila  telah sampai  kepada  waktu  yang  telah  diperjanjikan,  secara  otomatis  (langsung tanpa  ada  perbuatan  hukum  lain)  batallah  perjanjian  yang  telah  diadakan para pihak. Sesuai firman Allah dalam al- Qur’an.
َْيِقَّتحمْلا ُّبِحيُ َٰٰللّا َّنِا ْمِِتَِّدحم  ٰلِٰا ْمحهَدْهَع ْمِهْيَلِا ااْوُِّتَِاَف
Artinya:  “ ...  maka  terhadap  mereka  itu  penuhilah  janjinya  sampai batas  waktunya.  Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-orang  yang ber takwa.” (QS. At -Taubah: 4). 20
2. Salah Satu Pihak Menyimpang atau Pengkhianatan atas Perjanjian. Hal  ini  bisa  terjadi  jika  ada  salah  satu  pihak  yang  melanggar
ketentuan  perjanjian,  atau  salah  satu  pihak  mengetahui  jika  dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa  menyangkut  objek  perjanjian  ( error  in  objecto ),  maupun error mengenai orangnya  ( error  in  persona ).  Hal  ini  didasarkan  dari  firman  Allah  dalam  al-
Qur’an.
اَمَف َْيِقَّتحمْلا ُّبِحيُ َٰٰللّا َّنِا  ْمحَلَ اْوحمْيِقَتْساَف ْمحكَل اْوحماَقَ تْسا
19 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Sinargrafika, 2006), 166.
20 https://quran.kemenag.go.id, diakses 16 Oktober 2020.
Artinya: “maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu  berlaku  lurus  kepada  mereka.  Sesungguhnya  Allah  menyukai orang- orang yang bertakwa.” (QS. At -Taubah: 7). 21
Dari  ketentuan  ayat  di  atas,  khususnya  dalam  kalimat  “selama mereka  berlaku  jujur  terhadapmu  hendaklah  kamu  berlaku  lurus  pula terhadap  mereka”,  dalam  hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  apabila  salah  satu pihak  tidak  berlaku  lurus,  maka  pihak  lain  boleh  membatalkan  perjanjian yang boleh disepakati. 22
Apabila salah satu melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti  bahwa  salah  satu  pihak  mengadakan  pengkhianatan  terhadap apa  yang  telah  diperjanjikan,  maka  perjanjian  yang  telah  diikat  dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.  Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al- Qur’an surat An -Anfal ayat 58: ُّبِحيُ  َلَ َٰٰللّا َّنِا  ٍء ۤاَوَس ىٰلَع ْمِهْيَلِا ْذِبٌْۢناَف اةَناَيِخ ٍمْوَ ق ْنِم َّنَفاََتَ اَّمِاَو َْيِنِٕى ۤاَْلْا
Artinya:  “dan  jika  kamu  khawatir  akan  (terjadinya)  ada pengkhianatan  dari  suatu  golongan,  maka  kembalikanlah  perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang yang berkhianat.”
3. Salah satu akad meninggal dunia.
Hal  ini  berlaku  untuk  berbuat  sesuatu,  yang  membutuhkan  adanya kompetensi  khas,  sedangkan  jika  perjanjian  dibuat  dalam  hal  memberikan sesuatu,  katakanlah  dalam  bentuk  uang/barang  maka  perjanjian  tetap berlaku  bagi  ahli  warisnya.  Contohnya  ketika  seorang  membuat  perjanjian pinjaman  uang,  kemudian  ia  meninggal  dunia  maka  kewajiban mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris. 23

## Implementasi  Perjanjian  Akad  Jual  Beli  Dalam  Lembaga  Keuangan Syariah
Akad  atau  perjanjian  jual  beli  secara  teknis  dapat  diterapkan  atau diimplementasikan dalam lembaga keuangan syariah dan lembaga pembiayaan syariah.  Dengan  memanfaatkan  konsep  jual  beli  dapan  menjadikan  transaksi yang  ada  di  lembaga  agar  terhindar  dari  transaksi  ribawi  sebagai  suatu  unsur yang dilarang dalam Islam.
21 https://quran.kemenag.go.id
22 Chairuman,  et.all., Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam:  Studi  Tentang  Perjanjian  dan  Syarat  Sah  Perjanjian . (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 4.
23 Abdul Ghofur Anshori , Hukum Perjanjian Islam , 38.

## Abdul Jalil

## Akad Murabahah

## Pengertian Akad Murabahah
Asal  kata  lafaz Murabahah berasal  dari  kata ribhu berartinya menguntungkan. Menurut  Adiwarman  A.  Karim , Murabahah adalah  suatu penjualan  barang  seharga  barang  tersebut  ditambah  keuntungan  yang disepakati. 24 Amir  Machmud  Dan  Rukmana  sependapat  dengan  Adiwarman Karim  akan  tetapi  penjual  harus  member  tahu  harga  yang  dibeli  dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 25 Jual beli seperti ini  diperbolehkan  karena  mengandung  kemaslahatan  bagi  masyarakat. 26 Sependapat  menurut  Muhammad  Syafi’i  Antonio , tentang  mengartikan bai’al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambah keuntungan yang disepakati. 27
Jadi  mekanisme  praktik  akad Murabahah ialah  penyediaan  dana  atau barang  yang  dilakukan  oleh  bank  syariah  untuk  transaksi  jual  beli  barang sejumlah harga pokok barang ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati  antara  kedua  belah  pihak  yaitu  bank  (penjual)  dan  nasabah (pembeli).  Transaksi  jual  beli  ini  didasarkan  pada  saling  percaya,  karena pembeli  percaya  pada  pengakuan  penjual  mengenai  harga  pertama  dan keuntungan yang diperoleh.
Akad Murabahah dalam  pratiknya  di  Indonesia  Ada  2  (dua)  macam  , yaitu: 28 a).  jenis  jual  beli Murabahah yang  dilakukan  oleh  bank  sendiri  tanpa melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan). b). jual beli Murabahah berdasarkan  pesanan  adalah  jual  beli Murabahah yang  dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan Murabahah terhapa bank.

## Syarat dan Rukun Murabahah
Murabahah merupakan  bentuk  dari  transaksi  jual  beli,  yang  syarat  dan rukunnya sama dengan transaksi jual beli, antara lain:
24 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ,2011 ), 113.
25 Ibnu Masud dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi’I (Bandung: Pustaka Setia, t.t), 158. Lihat juga, Amir  Machmud  Dan  Rukmana, Bank  Syari’ah  teori,  kebijakan,  dan  studi empiris  di  Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2010), 27.
26 Ridwan  Nurudin, Akad-akad  Fiqih  pada  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  (Sejarah,  Konsep  dan Perkembangannya) (Banda Aceh: PeNa, 2014), 62.
27 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Kepraktek (Jakarta:Gema  Insani Press, 2001), 101-102.
28 Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: UII Prees, 2005), 14 .
1. Penjual  dan  pembeli  ( Aqid ),  syaratnya:  a)  Balig,  b)  tidak  terpaksa,  c). Beragama Islam
2. Objek atau barang jual beli ( Ma’qud alaih ), syaratnya: a) Barangnya suci, tidak sah jual beli barang najis atau terlarang, b) Memberi manfaat menurut syara’,
c)  Dalam  penyerahan  barang  dari  penjual  ke  pembeli  dapat  dilakukan,  d) Barang milik sendiri, e) Diketahui, barang yang dijual belikan harus dketahui spesifikasinya.
3. Akad/Sighat ( ijab qabul ), syaratnya: a) lafaznya jelas dan spesifik, b) Sighat antar ijab dan qabul (serah terima) harus spesifikasi barang dan harga. 29
Rukun Murabahah yang harus dipenuhi adalah:
1. Ba’i , yaitu penjual, pihak yang memiliki barang.
2. Musytari , yaitu pembeli, pihak yang akan membeli barang.
3. Mabi’ yaitu barang yang akan diperjualbelikan.
4. Tsaman ,  yaitu  harga  barang  dalam  bentuk  nominal  bukan  dalam  bentuk prosentase margin.
5. Ijab Qabul , yaitu pernyataan timbang terima.
Aplikasi dan Bentuk Akad Murabahah di Indonesia Fatwa  yang  berkenaan  dengan Murabahah ,  dikeluarkan  oleh  Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sampai  saat  ini berjumlah 11 fatwa. Fatwa tentang Murabahah tersebut menjadi  panduan dan diterapkan bagi bank syariah selaku pelaku bisnis Perbankan Syariah Indonesia.
Adapun fatwa DSN-MUI tentang Murabahah sebagai berikut:
1. No. 4/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
2. No. 13/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah
3. No. 16/ DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah
4. No.  17/  DSN-MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  Atas  Nasabah  Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
5. No.23/DSN-MUI/III/2002  tentang  Potongan  Pelunasan  Dalam Murabahah .
6. No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi ( Ta’wid).
7. No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah .
8. No.47/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penyelesaian  Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar.
9. No.48/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penjadwalan  kembali  Tagihan Murabahah
10. No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah .
29 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek , 102.
11. NO.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli Akad Murabahah .
Praktik  jual  beli Murabahah pada  perbankan  syariah  berdasarkan  pada fatwa  DSN  Nomor  04/DSNMUI/IV/2000  ketentuan Murabahah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut;
Pertama , Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah, 1) Bank dan nasabah wajib melaksanakan akad Murabahah yang tidak mengandung riba, 2) Obyek  yang  jual  bukan  barang  yang  diharamkan  oleh  syariah  Islam,  3)  Bank membayar sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disetujui kualifikasinya,  4)  Bank  membeli  barang  yang  diinginkan  nasabah  atas  nama bank sendiri, dan pembelian barang tersebut harus sah dan tidak mengandung unsur  riba,  5)  tata  cara  dan  proses  pembelian  wajib  dijelaskan  oleh  bank, misalnya  pembayaran  tunai  atau  cicilan,  6)  Bank  selanjutnya  menjual  barang tersebut  kepada  nasabah  (pemesan)  dengan  harga  jual  senilai  harga  beli  plus keuntungannya.  Bank  wajib  menerangkan  secara  jujur  harga  pokok  barang kepada  nasabah  berikut  biayanya  diperlukan,  7)  Nasabah  harus  membayar harga barang dan tepat waktu kesepakan bersama, 8) Guna menghindari terjadi penyimpangan atau rusaknya jual beli, bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah, 9) Bank bisa diwakilkan pada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga.
Kedua, Ketentuan  Akad Murabahah Terhadap  Nasabah,  1)  Nasabah dapat  memohon  dan  janji  membeli  suatu  barang  atau  aset  terhadap  bank,  2) Bank  dapat  menerima  permohonan  nasabah,  barang  pesanannya  harus  dibeli terlebih  dahulu  oleh  bank,  3)  Bank  menawarkan  barang  pada  nasabah  dan nasabah  wajib  menerima  (membeli)  sesuai  janji  yang  telah  disepakati,  karena secara  hukum  janji  tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah  pihak  harus membuat  kontrak  jual  beli,  4)  Bank  diperbolehkan  meminta  membayar  uang muka  waktu  menandatangani  kesepakatan  awal  pemesanan,  5)  Nasabah  yang menolak  membeli  barang  tersebut,  biaya  riil  bank  bisa  mengambil  dari  uang muka, 6) Jika uang muka masih kurang dari kerugian, bank bisa meminta sisa kerugiannya kepada nasabah, 7) Nasabah yang batal membeli barang tersebut, maka  uang  muka  menjadi  milik  bank  maksimal  sebesar  kerugian  yang ditanggung  bank  dan  jika  uang  muka  tidak  mencukupi,  maka  nasabah  wajib melunasi kekurangannya.
Ketiga , Jaminan,  1)  Dalam  akad Murabahah jaminan  diperbolehkan, tujuannya  agar  nasabah  serius  memesan  nasabah,  2)  menyediakan  jaminan yang dapat dipegang diperbolehkan meminta kepada nasabah.
Keempat , Utang dalam Murabahah , 1) Penyelesaian utang nasabah dalam transaksi  akad Murabahah tidak  ada  kaitannya  dengan  transaksi  lain  yang
dilakukan  nasabah  dengan  pihak  ketiga  atas  barang  tersebut.  Jika  nasabah menjual  kembali  barangnya  maka  keuntungan  dan  kerugiannya,  tetap  wajib menyelesaikan  utangnya  terhadap  bank,  2)  Jika  masa  angsuran  berakhir sebelum  nasabah  menjual  barang  tersebut,  maka  ia  tidak  diwajibkan melunasinya, 3) Jika transaksi jual beli merugi, maka nasabah tetap diharuskan melunasi  utangnya  sesuai  kesepakatan  awal  perjanjian  kedua  belah  pihak  dan tidak boleh memperlambat pembayaran cicilan.
Kelima , Penundaan  Pembayaran  dalam Murabahah , 1)  Nasabah  tidak diperkenankan  menunda  penyelesaian  utangnya,  2)  Nasabah  yang  menunda- nunda  pembayaran  dengan  sengaja,  atau  jika  salah  satu  pihak  tidak menunaikan  kewajibannya,  maka  penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan Arbitrasi Syari ’ ah setelah tidak tercapai kesepakatan dengan cara musyawarah.
Keenam , Bangkrut dalam Murabahah , 1). Nasabah yang telah dinyatakan pailit  dan  gagal  menyelesaikan  utangnya,  bank  harus  menunda  tagihan  utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.
Aturan  Implementasi  pembiayaan Murabahah di  perbankan  syariah Peraturan  Bank  Indonesia  nomor  9/19/PBI/2007  jo  Surat  edaran  BI  No. 10/14/DPbS  tanggal  17  Maret  2008,  sebagai  berikut:  1)  Pihak  Bank  Syariah sebagai yang menyediakan dana dalam membelikan barang dan pihak nasabah sebagai  pembeli  barang,  2)  Barang  adalah  obyek  jual  beli  jelas  kuantitas, kualitas,  harga  perolehan  dan  spesifikasinya,  3)  Bank  berkewajiban menerangkan kepada nasabah terkait karakteristik produknya, dan menjelaskan hak  dan  kewajiban  nasabah  dalam  aturan  Bank  Indonesia  mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, 4) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah ,  yaitu  aspek  personal  berupa  analisa  atas  karakter  dan/atau  aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha ( Capacity ), keuangan ( Capital ), dan/atau  prospek  usaha  ( Condition ),  5)  Bank  harus  menyiapkan  dana  dan terealisasinya barang pesanan nasabah, 6) Kesepakatan keuntungan ditentukan satu  kali  pada  awal  pembiayaan  atas  dasar Murabahah dan  tidak  berubah selamanya, 7) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian  tertulis  berupa  Akad  Pembiayaan  atas  dasar Murabahah ,  8)  Jangka waktu  pembayaran  harga  barang  oleh  nasabah  kepada  Bank  ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

## Contoh Surat Perjanjian dalam Akad
AKAD MURABAHAH No. 012/MRB/BMT-BUM/12/2020
ِمْيِحَّرلا ِنْٰحَّْرلا ِٰٰللّا ِمْسِب
ٰي ٖ ْوحلحكَْتَ  َلَ اْوح نَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يَا ٖ َّلَِا  ِلِطاَبْلِبِ ْمحكَنْ يَ ب ْمحكَلاَوْمَا ا ٖ ْمحكْنِٰم ٍضاَرَ ت ْنَع اةَراَِتِ َنْوحكَت ْنَا ٖ ْوحلح تْقَ ت  َلََو ٖ ْمحكَسحفْ نَا ا ٖ اامْيِحَر ْمحكِب َناَك َٰٰللّا َّنِا
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kalian  saling  memakan (mengambil)  harta  sesamamu  dengan  jalan  batil  kecuali  dengan  jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu” (QS.An – Nisa’ (4): 29)
Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon RahmatNya. Akad ini  dibuat  dan  ditandatangani  pada  hari:  Senin  tanggal  30  Desember  2020. Tempat : Sangkapura oleh para pihak sebagai berikut :
1. Nama  :  Ahmad,  Ketua  Koodinator  Pemasaran,  dalam  hal  ini  berwenang bertindak  untuk  dan  atas  nama  BMT  Bina  Usaha  Mandiri  yang berkedudukan  dan  berkantor  di  Pulau  Bawean  untuk  selanjutnya  disebut PIHAK I.
2. Nama:  Muhammad  Abdullah,  bertempat  tinggal  di  Kelurahan/Desa Kumalasa,  Kecamatan  Sangkapura  Kabupaten  Gresik,  memiliki  No  KTP 123456789 yang dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari istri bernama Siti  bertindak  untuk  dan  atas  nama  pribadi/diri  sendiri,  yang  selanjutnya disebut PIHAK II .
Kedua  belah  pihak  bertindak  dalam  kedudukannya  masing-masing sebagaimana tersebut di atas, telah sepak melakukan perjanjian jual beli Akad Murabahah yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut ini.

## Pasal 1 Jual Beli
1. Bahwa PIHAK II (Muhammad Abdullah ) telah mengajukan permohonan fasilitas  pembiayaan  kepada  PIHAK  I  (BMT  Bina  Usaha  Mandiri  )  untuk membeli  barang  berupa  satu  unit  mobil  Honda  Brio  warna  putih  dengan uang  muka  senilai  Rp  30.000.000,00,  2.   Bahwa  berdasarkan  ketentuan Syari’ah,  pembiayaan  oleh  Pihak  ke -1  kepada  Pihak  ke-2  diatur  dan  akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Pihak  ke-1  membeli  barang  dari  dealer  Putra  Jaya  Surabaya  untuk memenuhi kepentingan Pihak ke-2, dan selanjutnya Pihak ke-1 menjual barang  tersebut  kepada  Pihak  ke-2  dengan  harga  yang  telah  disepakati antara Pihak ke-2 dan Pihak ke-1.
b. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh dealer langsung kepada Pihak ke-2 dengan persetujuan dan dengan sepengetahuan Pihak ke-1.
c. Pihak  ke-2  membayar  harga  pokok  ditambah  margin  keuntungan  atas jual  beli  setelah  dikurangi  dengan  jumlah  uang  muka  yang  diberikan Pihak ke-2 dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga  sebelum Pihak ke-2 membayar lunas  harga pokok dan  margin keuntungan  setelah  dikurangi  dengan  jumlah  uang  muka  kepada  Pihak ke-1, Pihak ke-2 berutang kepada Pihak ke-1.

## Pasal 2 Sistem, Jangka Waktu Pembayaran
PIHAK  II  (Muhammad  Abdullah  )  sepakat  untuk  membeli  barang sebagaimana  tersebut  pada  pasal  1  dengan  ketentuan-ketentuan  sebagai berikut:
1. Tata cara pembayaran adalah sistem angsuran.
2. Tata  cara  pembayaran  diatur  dalam  lembar  tersendiri  yang  merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Jangka  waktu  pembayaran  adalah  dua  belas  bulan.  Akad Murabahah ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan tata cara angsuran pembayaran dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal tiga pada tiap-tiap bulan.
4. Kewajiban  membayar  seluruh  yang  muncul  akibat  adanya  perjanjian  akad Murabahah ini sampai dengan lunas sebagaimana mestinya kepada PIHAK I (BMT Bina Usaha Mandiri ).
5. Setiap pembayaran yang dilakukan PIHAK II (Muhammad Abdullah) sesuai kesepakatan jatuh pada hari ahad atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan sebelum hari tersebut.
6. Jika di  kemudian  hari terjadi  kelalaian dalam pembayaran seperti  apa  yang diperjanjikan  PIHAK  II  (Muhammad  Abdullah)  sebagaimana  bunyi perjanjian  ini,  maka  segala  ongkos  penagihan,  termasuk  juga  biaya  kuasa dari  PIHAK  I  (BMT  Bina  Usaha  Mandiri),  wajib  dibebankan  dan  dibayar oleh PIHAK II (Muhammad Abdullah).

## Pasal 3 Pengutamaan Pembayaran
PIHAK  II  (Muhammad  Abdullah)  akan  melakukan  angsuran  sesuai  dengan perjanjian  sebagaimana  bunyi  pasal  2  serta  tata  cara  pembayarannya  secara tertib,  teratur  dan  akan  lebih  mengutamakan  kewajiban  pembayaran  ini dibandingkan pembayaran terhadap pihak lain.

## Pasal 4 Pengakuan Utang dan Pernyataan Jaminan
Dalam Perjanjian jual-beli ini jika di kemudian hari harga barang sebagaimana dimaksud  Pasal  1  belum  dilunasi  oleh  PIHAK  II  (Muhammad  Abdullah), maka PIHAK II (Muhammad Abdullah) dengan ini mengaku berutang kepada PIHAK  I  (BMT  Bina  Usaha  Mandiri),  sebagaimana  PIHAK  I  (BMT  Bina Usaha  Mandiri)  menerima  pengakuan  utang  dari  PIHAK  II  (Muhammad Abdullah) sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh PIHAK II (Muhammad Abdullah).
1. Sebagai jaminan keamanan dan terpenuhinya akad perjanjian jual beli, maka PIHAK II (Muhammad Abdullah) menyerahkan jaminan.
2. PIHAK II (Muhammad Abdullah) memberikan sepeda Motor Honda Revo 2015 sebagai jaminan akad jual-beli yang telah disepakati.
3. Barang jaminan tetap menjadi milik PIHAK II (Muhammad Abdullah) dan obyek jaminan tersebut dapat dikuasakan penyimpanannya pada PIHAK I (BMT Bina Usaha Mandiri).
4. PIHAK  II  (Muhammad  Abdullah)  bersedia  bertanggung  jawab  untuk memberikan hak atas jaminan tersebut pada Pasal 4 ayat 3 kepada PIHAK I (BMT  Bina  Usaha  Mandiri),  apabila  PIHAK  II  (Muhammad  Abdullah) selama tiga periode angsuran tidak membayar angsuran dan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian ini. Maka PIHAK I (BMT Bina Usaha Mandiri) mempunyai  hak terhadap barang tersebut. Tanpa pengecualian untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya  kepada  pihak  manapun  guna  melunasi  kewajiban  PIHAK  II (Muhammad Abdullah). Kelebihan nilai jual jaminan dengan nilai pinjaman dikembalikan seluruhnya pada PIHAK II (Muhammad Abdullah).

## Pasal 5 Peristiwa Cidera Janji
Jika di kemudian hari terjadi hal-hal di bawah ini;
1. Kelalaian PIHAK II (Muhammad Abdullah) melakukan kewajiban menurut perjanjian untuk memilih dan membayarkan barang sesuai ketentuan.
2. Jika  terdapat  suatu  janji,  pernyataan,  jaminan,  atau  kesepakatan  menurut perjanjian  ini  atau  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  dalam  suatu  surat, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini.
3. Jika  PIHAK  II  (Muhammad  Abdullah)  melanggar  atau  tidak  dapat memenuhi  peraturan-peraturan,  ketentuan-ketentuan,  tidak  dapat memenuhi  syarat-syarat  perjanjian,  serta  perjanjian-perjanjian  lainnya  yang bersangkutan  dan  atau  syarat-syarat  serta  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh PIHAK  I  (BMT  Bina  Usaha  Mandiri)  baik  surat-surat  atau  dokumen- dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
4. Jika  PIHAK  II  (Muhammad  Abdullah)  tidak  melakukan wakalah secara sungguh-sung guh  dan  atau  melanggar  hukum  syar’iah  yang  berlaku  maka seluruh  akad  akan  menjadi  jatuh  tempo  dan  seluruh  kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK II(Muhammad Abdullah) harus  dibayarkan  kepada  PIHAK  I  (BMT  Bina  Usaha  Mandiri),  dan PIHAK  I  (BMT  Bina  Usaha  Mandiri)  dapat  mengambil  tindakan  apapun yang perlu berhubungan dengan perjanjian ini.
Pasal 6 Keadaan Memaksa ( Force Majeure )
1. Jika salah satu pihak terjadi keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban  sebagaimana  tercantum  dalam  perjanjian  disebabkan  keadaan memaksa  seperti  bencana  alam,  huru-hara,  dan  sabotase,  yang  tidak  dapat
dihindari  dengan  melakukan  tindakan  sepatutnya,  maka  kerugian  yang diakibatkan tersebut ditanggung oleh PIHAK I (BMT Bina Usaha Mandiri).
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan  keadaan  memaksa  wajib  memberitahukan  secara  tertulis tentang  hal  tersebut  kepada  pihak  lainnya  dengan  melampirkan  bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa  tersebut  selambat-lambatnya  14  hari  terhitung  sejak  keadaan memaksa tersebut.
3. Jika dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2  tersebut  belum  atau  tidak  ada  tanggapan  dari  PIHAK  II(Muhammad Abdullah),  maka  adanya  peristiwa  tersebut  dianggap  telah  disetujui  oleh pihak tersebut.
4. Apabila  keadaan  memaksa  tersebut  mengakibatkan  kegagalan  dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

## Pasal 7 Addendum
Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan atau surat-surat dan atau  lampiran-lampiran  yang  akan  dibuat  dan  menjadi  bagian  yang  tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## Pasal 8 Domisili Hukum
Tentang  akad  ini  dan  segala  akibatnya,  para  pihak  memilih  domisili  hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pengadilan Agama Bawean.

## Pasal 9 Pasal Tambahan
Perjanjian  ini  ditandatangani  dibuat  dalam  rangkap  2  (dua)  masing-masing bermeterai  cukup  dan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sama, ditandatangani kedua belah pihak dengan suka rela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh :
1. Manan ( Saksi I)
2. Manaf (Saksi II)
Bawean, 30 Desember 2020
Pihak ke-1 (Ahmad) Pihak ke-2 (Muhammad Abdullah)

## Abdul Jalil
Pihak I (...............................) Saksi Pihak I
Pihak II
(...............................)

## Saksi Pihak II

## Kesimpulan
Dari  pemaparan  dalam  artikel  di  atas  tentang  hukum  perjanjian  Islam (kajian  teori  dan  implementasinya  di  Indonesia)  dapat  disimpulkan  sebagai berikut: pertama ,  Setiap  perjanjian  yang  dilakukan  dan  dibuat  harus  sesuai dengan  rukun  dan  syarat-syaratnya,  yang  berdasarkan  pada  hukum  syariat maupun hukum positif yang berlaku.
Kedua ,  Implementasi  hukum  perjanjian  Islam  secara  teknis,  saat  ini dapat  kita  jumpai  dalam  perbankan  syariah.  Konsep  dasar  hukum  perjanjian Islam yang dipakai dalam produk-produk perbankan syariah adalah perjanjian jual  beli,  perjanjian  sewa-menyewa,  perjanjian  bagi  hasi,dan  perjanjian  atau akad yang bersifat tabarruk (sosial).
Ketiga ,  Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  menurut  hukum  islam mempunya  dua  konsekuensi  yuridis. Pertama. Perjanjian  harus  dilaksanakan oleh  para  pihak.  Jika  salah  satu  pihak  wanprestasi.  Memberikan  pihak  lain untuk  menuntut  ganti  rugi  dan  memutuskan  perjanjian  melalui  pengadilan. Kedua, bahwa  perjanjian  yang  diabaikan  oleh  salah  satu  pihak  mempunya implikasi hak di dunia dan di akhirat.

## Daftar Pustaka
Antonio, Muhammad  Syafi’i . Bank  Syari’ah  Dari  Teori  Kepraktek . Jakarta:gema Insani Press. 2001. Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah) . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Chairuman.  et.  all. Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam:  Studi  Tentang  Perjanjian  dan Syarat Sah Perjanjian . Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
Dewi,  Gemala. Hukum  Perikatan  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:Kencana  Prenada Media Group. 2005. Djamil,  Fathurrahman. Hukum  Perjanjian  Syariah  dalam  Kompilasi  Hukum Perikatan . Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti. 2001.
Karim, Adiwarman A.. Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011. Khairandi,  Ridwan. Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Prespektif  Perbandingan . Yogyakarta: UII Press. 2014.
Machmud, Amir Dan Rukmana. Bank Syari’ah teori . kebijakan . dan studi empiris di Indonesia . Jakarta: Erlangga. 2010.
Masud, Ibnu dan Zainal Abidin. Fiqih Mazhab Syafi’I . Bandung: Pustaka Setia.
t.t
Mu’adil  Faizin . Hukum  Perikatan  Islam  Di  Indonesia .  Lampung:  Pustaka  Warga Press. 2020.
Nurudin, Ridwan. Akad-akad Fiqih pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah . Konsep dan Perkembangannya) . Banda Aceh: PeNa. 2014.
Pasaribu,  Chairuman  dan  Suhrawadi  K.  Lubis. Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam . Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
Santoso,  Lukman  AZ. Aspek  Hukum  Perjanjian  Kajian  Komprehensip  Teori  dan Perkembangan . Yogyakarta: Penebar Media Pustaka. 2019.
Sari,  Nilam. Kontrak  (Akad)  Dan  Implementasinya  Pada  Perbankan  Syariah  Di Indonesia . Banda Aceh: PeNa. 2015., 2007.