JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE

## ETIKA KOMUNIKASI PUBLIK BAGI HUMAS PEMERINTAH DALAM BERMEDIA SOSIAL (STUDI KASUS PADA AKUN TWITTER @KEMKOMINFO DAN @INFOBMKG)
1 Diyah Ayu Karunianingsih, 2 Ardian Setio Utomo
1,2 Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta email : ayudiyah1802@gmail.com, ardiandhian@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini mengambil studi kasus twit akun resmi Twitter @kemkominfo dan @infoBMKG. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan online desk research , untuk menganalisa kata dan bahasa pada kolom komentar dan twit dari kedua akun tersebut terkait dengan etika komunikasi publik yang dilakukan oleh humas  pemerintah.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pemilihan  kata,  bahasa,  kalimat,  dan  tanda  baca  memliliki relevansi  kuat  terhadap  penerapan  etika  berkomunikasi  humas  pemerintah  berdasar  kode  etik  humas  pemerintah, temasuk dalam berkomunikasi di media sosial, yaitu diantaranya (1) Menyadari posisi sebagai admin media sosial resmi  pemerintah  yang  membawa  nama  baik/citra  pemerintah,  dan  ada  kode  etik  humas  pemerintah  yang  harus dipatuhi, (2) Memperhatikan pemilihan dan penggunaan kata, bahasa, kalimat dan tanda baca yang tepat yang tidak menyinggung netizen, (3) Pahami karakter media sosial dan karakter khalayak dari media sosial tersebut.

## Kata Kunci: Etika, Komunikasi Publik, Humas Pemerintah, Media Sosial
Abstract: This  study  takes  a  case  study  of  Twitter  accounts  @kemkominfo  and  @infoBMKG.  This  study  uses  a qualitative descriptive methodology with online desk research, to analyze words and language in the comments and twit  columns  of  the  two  accounts  related  to  the  ethics  of  public  communication  conducted  by  government  public relations. The analysis shows that the choice of words, language, sentences, and punctuation has a strong relevance to the application of ethics in communicating government public relations based on the government's public relations code of ethics, including in communicating on social media, including (1) Realizing the position as the official official social media admin of the government carry the good name / image of the government, and there is a government public relations code of ethics that must be obeyed, (2) pay attention to the selection and use of words, language, sentences and punctuation that are not offensive to netizens, (3) Understand the social media character and audience characteristics of the social media.
Keywords: Ethics, Public Communication, Government Public Relations, Social Media

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dan munculnya media baru telah merubah cara berkomunikasi masyarakat.
Teknologi mampu  menjadi  media  berkomunikasi masyarakat yang awalnya komunikasi bertatap  muka  langsung  ( face  to  face) berubah menjadi komunikasi yang termediasi oleh teknologi, seperti komunikasi menggunakan  telepon,  pesan  singkat/ short message  service (SMS)  hingga  media  baru internet  dengan  segala  jenis  aplikasi  dan menjamurnya  media  sosial.  Perkembangan teknologi menuntut praktisi humas menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses komunikasi. Bukan hanya menguasai penggunaan  teknologi  dan  berbagai  aplikasi sebagai  sarana  komunikasi  namun  juga
kemampuan  berkomunikasi  pada  ranah publik termasuk dalam  media baru (internet dan  media  sosial).  Hal  ini  sangat  penting karena peran dan fungsi praktisi humas bagi perusahaan  maupun  instansi  pemerintah sangat vital.
Masyarakat  kini  tidak  bisa  lepas  dari media  sosial,  mengingat  aplikasi  yang disediakan pengembang dapat dengan mudah diakses  pengguna  menggunakan  telepon genggam.  Seperti  Snapchat  dan  Instagram yang  fokus  mengembangkan  aplikasi  dan fitur-fiturnya untuk telepon genggam. Berdasarkan data dari
databoks.katadata.co.id  menunjukkan  pada tahun  2016  terdapat  sebanyak  65,2  juta pengguna smartphone dan  sampai  akhir tahun  2019  terdapat  peningkatan  pengguna smartphone yang  mencapai  angka  92  juta.
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Data dari situs We Are Social sampai Januari 2019 menunjukkan total penduduk Indonesia mencapai  268,2  juta  jiwa,  dari  jumlah tersebut  pengguna smartphone mencapai 355,5  juta.  Angka  tersebut  menunjukkan adanya  beberapa  pengguna  yang  memiliki lebih  dari  1  atau  2 smartphone aktif.  Dari jumlah  tersebut  150  juta  diantaranya memiliki akun media sosial aktif.
Lebih lanjut data waktu yang digunakan pengguna dalam mengakses internet rata-rata mencapai 8 jam 36 menit, sedangkan waktu rata-rata  yang  digunakan  pengguna  dalam mengakses  media  sosial  adalah  3  jam  26 menit.  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa penetrasi informasi dari berbagai media dapat dengan  mudah  diakses  pengguna,  bahkan besar  kemungkinan  pembuat  konten  yang tidak  kompeten  membagikan  informasi, selanjutnya  dibagikan  pengguna  melalui media  sosialnya,  sehingga  menjadi  rantai informasi  dari  pengguna  satu  ke  pengguna lainnya. Maka untuk menghindari penyebaran  konten  yang  tidak  sesuai, pemerintah juga memiliki akun media sosial sebagai  media  klarifikasi  dan  konfirmasi terhadap  informasi-informasi  yang  marak beredar  di  masyarakat,  terutama  untuk informasi  yang  simpang  siur  atau hoax . Selain fungsi klarifikasi dan konfirmasi, akun media  sosial  pemerintah  berfungsi  untuk penyebaran  informasi  terkait  kebijakan, program, tugas dan fungsi pemerintah.
Undang-Undang  nomor  14  tahun  2018 tentang keterbukaan informasi publik, dikutip dari Fahri dan Unde (2018) menjadi awal  perubahan  sistem  komunikasi  humas pemerintah  yang  awalnya  bersifat  satu  arah yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kemudian  berubah  menjadi  dua  arah  untuk memenuhi  kebutuhan  pemerintah  sekaligus publiknya. Setiap informasi yang
disampaikan  oleh  pemerintah  harus  dapat dikemas dan disampaikan kepada masyarakat/publik  agar  masyarakat/publik dapat menerima informasi dengan baik.
Salah satu bentuk perubahan komunikasi untuk  merealisasikan  UU  nomor  14  tahun 2018  adalah  dengan  adanya  akun  media sosial  milik  pemerintah.  Akun  media  sosial
resmi  milik  instansi  pemerintah  menjadi kepanjangan tangan instansi tersebut, sehingga  secara  umum  dan  khusus  akan membawa nama baik instansi pemerintahan. Hal  tersebut  sesuai  Millet  yang  dikutip  dari Fahri  dan  Unde  (2018)  menyatakan  bahwa humas memiliki beberapa tugas utama antara lain mempelajari keinginan publik, menciptakan  kepuasan  masyarakat  terhadap pemerintah,  memberikan  informasi  tentang kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  serta mencoba menciptakan citra baik pemerintah di  mata  publik.  Hal  yang  sama  pernah disampaikan  oleh  Direktur  Komunikasi Publik  Ditjen  IKP  Kementerian  Kominfo, Tulus Subardjono dalam Bimtek Kehumasan yang  diselengarakan  di  Denpasar  Bali  pada bulan Oktober 2015 bahwa di era keterbukaan informasi publik, posisi pranata humas  memiliki  peran  penting  dalam menjaga citra positif lembaga pemerintahan, agar  sembilan  program  pemerintah  Jokowi dan  JK  pada  waktu  itu  yang  biasa  disebut program  “Nawa  Cita”  dapat  dilaksanakan dengan penuh semangat kerja (kominfo.go.id, 2015). Dari pernyataan tersebut  dapat  dipahami  bahwa  humas pemerintah  berada  pada  posisi  dan  fungsi yang  sentral  dalam  menjaga  citra  positif lembaga pemerintahan.
Kebanyakan instansi pemerintah menugaskan beberapa praktisi humas sebagai pengelola  akun  media  sosial.  Pengelolaan dan  komunikasi  dalam  media  sosial  tetap memperhatikan  dan  mengutamakan  aturan serta etika dalam bermedia sosial. Selain itu juga memperhatikan Undang-Undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE). Selain  itu  karena  akun  media  sosial  yang digunakan  untuk  kepentingan  publik  maka opini  dan  citra  instansi  di  mata  masyarakat juga  perlu  menjadi  perhatian.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor  30  Tahun  2011  tentang  Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah,
menyebutkan  Kode  Etik  Humas  Pemerintah pada  poin  2,  bahwa  anggota  humas pemerintah mengutamakan kompetensi,
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
objektivitas,  kejujuran,  serta  menjunjung tinggi  integritas  dan  norma-norma  keahlian serta  menyadari  konsekuensi  tindakannya. Selanjutnya  pada  poin  3  menyebutkan anggota humas pemerintah memegang teguh rahasia Negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang  berlaku  agar  sikap  dan  perilakunya dapat  memberikan  citra  yang  posistif  bagi pemerintah  dan  menjaga  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kemudian pada  poin  4  disebutkan  bahwa  anggota humas pemerintah menyampaikan informasi publik  yang  benar  dan  akurat  serta membentuk  citra  humas  pemerintah  yang positif di masyarakat. Dari peraturan tersebut dapat  dipahami  bahwa  humas  pemerintah dituntut  untuk  mengutamakan  kompetensi, menjaga  citra  positif  pemerintah  di  mata masyarakat  melalui  sikap  dan  perilaku anggota  humas  dengan  mengindahkan  etika yang  berlaku,  dan  menyadari  konsekuensi tindakannya.
Sementara  menurut  Keputusan  Menteri Komunikasi  dan  Informasi  nomor  317 /KEP/M.KOMINFO/8/2007  dikutip  dari Trihandayani, Hairunnisa dan Nurliah (2018) tentang  Kode  Etik  Humas  Pemerintahan, Etika adalah nilai-nilai moral yang mengikat dalam  berucap,  bersikap  dan  berperilaku dalam  pelaksanaan  tugas,  fungsi  wewenang dan tanggung jawab. Dari penjelasan tersebut maka  dapat  dipahami  bahwa  sikap  dan perilaku diantaranya terealisasi dalam berkomunikasi  baik  secara  langsung  kepada msayarakat  maupun  komunikasi  termediasi termasuk komunikasi di media sosial.
Gaya bahasa komunikasi publik di media sosial  memiliki  karakter  berbeda  dengan komunikasi  menggunakan  media  lain  yang sifatnya  lebih  formal.  Pemilihan  kata  dan bahasa  dalam  media  sosial  cenderung  lebih menyesuaikan  segmentasi  audiens  yang sangat beragam latar belakangnya, baik usia, pendidikan,  ekonomi,  daerah  dan  lain sebagainya.  Bahasa  yang  digunakan  dalam media  sosial  cenderung  tidak  terlalu  formal seperti  bahasa  yang  digunakan  dalam komunikasi resmi misal dalam berita website resmi atau press release pemerintah. Bahasa
dalam media sosial kerap kali menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan  (EYD)  atau  bahasa  baku, namun seringkali menggunakan bahasa gaul dan  model  komunikasi  verbal  tertulis, sehingga  kesan  yang  ditunjukkan  bisa  saja kurang  begitu  formal,  termasuk  komunikasi dari netizen/publik ketika menulis komentar.
Salah satu media sosial milik pemerintah yang  cukup  menarik  perhatian  dengan  twit yang pernah mendapat kritikan dan komentar negatif dari netizen adalah akun Twitter milik Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika @kemkominfo dengan twit nya “ Tidak suka? Tinggal unfollow saja! Hidup jangan dibuat ribet,  bro! ”.  Dalam  kajian  ini  akan  dibahas mengenai  etika  komunikasi  publik  yang dilakukan humas pemerintah di media sosial dalam hal ini @kemkominfo. Dalam tulisan ini juga meninjau akun Twitter milik Badan Meteorologi,  Klimatologi  dan  Geofisika @infoBMKG  yang  lebih  diterima  oleh netizen  dalam  kaitannya  dengan  etika komunikasi  pada  publik  selaku  sumber informasi resmi milik instansi pemerintah.

## Tugas dan Fungsi Humas Pemerintah
Humas pemerintah sebagai ujung tombak  penyebaran  informasi  pemerintah kepada  masyararakat/publik  memiliki  tugas yang  sangat  sentral.    Tugas  pokok  humas pemerintah  menurut  Rosady  Ruslan  (2014) yaitu: 1) Mengamankan kebijakan pemerintah;  2)  Memberikan  pelayanan  dan menyebarluaskan  informasi  kebijaksanaan serta program-program kerja secara nasional kepada masyarakat; 3) Menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan pemerintah, menampung aspirasi, dan keinginan publiknya;  4)  Berperan  serta  menciptakan iklim  yang  kondusif  dan  dinamis  demi stabilitas keamanan, politik, dan pembangunan  nasional,  baik  jangka  pendek maupun jangka panjang.
Kegiatan rutin yang dilaksanakan humas pemerintah  dalam  menunjang  pelaksanaan tugas dan fungsinya menurut Ruslan (2014) diantaranya:  1)  Membangun  dan  membina saling pengertian antara pimpinan
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
lembaga/instansi pemerintah dengan khalayak ekternal dan internal; 2) Memberikan  pelayanan  dan  informasi  baik bersumber  dari  lembaga  maupun  dari publiknya;  3)  Mendokumentasikan  setiap peristiwa, kegiatan, atau acara penting yang terjadi  di  lingkungan  lembaga/instansi pemerintah;  4)  Mengumpulkan  data  dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan  lembaga;  5)  Membuat  produk publikasi humas.
Bertrand  R.  Canfield  dalam  Ardianto (2013)  menjelaskan  bahwa  fungsi  humas pemerintah diantaranya: 1) Mengabdi kepada kepentingan  umum/publik;  2)  Memelihara komunikasi  yang  baik,  baik  internal  atau eksternal; 3) Menitikberatkan pada moral dan tingkah  laku  yang  baik.  Humas  pemerintah mempunyai  peran  ke  luar  dengan  berupaya memberikan  informasi  kepada  masyarakat sesuai  dengan  tujuan  dan  kebijaksanaan lembaga.  Sedangkan  peran  ke  dalam  adalah menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak kemudian  menyampaikan  kepada  pembuat kebijakan  demi  kepentingan  bersama.  Oleh karena itu, humas pemerintah lebih menekankan kepada meningkatkan pelayanan  umum (public  service) .  Humas pemerintah  memiliki  peran  penting  sebagai penghubung antara masyarakat/publik dengan pemerintah.
Etika Humas Pemerintah
dalam
Berkomunikasi Publik di Media Sosial Kode Etik menurut Rini dalam
Trihandayani, Hairunisa  dan Nurliah (2018) merupakan suatu ikrar kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kebersamaan kepentingan  seperti  kelompok  dokter,  guru, humas,  dan  sebagainya.  Kode  etik  lahir karena  adanya  rasa  tanggung  jawab  yang tulus  dari  kelompok  masyarakat  yang berikrar dan ditujukan kepada para anggotanya  untuk  bersikap  dan  bertingkah laku  sesuai  dengan  pola  kode  etik  yang disepakati.  Kode  etik  adalah  persetujuan bersama yang timbul dalam diri para anggota itu sendiri untuk mengarahkan mereka sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan. Jadi
kode  etik  adalah  hasil  murni  yang  sesuai dengan  aspirasi  profesi  suatu  kelompok tertentu  demi  kepentingan  bersama  dan kerukunan.
Menurut  Haryatmoko  (2007)  secara umum  etika  diartikan  sebagai  tata  cara pergaulan,  aturan  perilaku,  adat  kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan  nilai  baik  dan  nilai  tidak  baik. Etika  berhubungan  dengan  4  hal  (Suseno, 1993)  yaitu:  1)  Dilihat  dari  segi  objek pembahasannya,  etika  berupaya  membahas perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia;  2) Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolute dan  tidak  pula  universal,  namun bersifat  terbatas,  dapat  berubah,  memiliki kekurangan,  kelebihan  dan  sebagainya. Selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu  yang  membahas  perilaku  manusia seperti ilmu Antropologi, Psikologi, Sosiologi,  Ilmu  Politik,  Ilmu  Ekonomi  dan sebagainya;  3)  Dilihat  dari  segi  fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap  terhadap  sesuatu  perbuatan  yang dilakukan  oleh  manusia,  yaitu  apakah perbuatan  tersebut  akan  dinilai  baik,  buruk, mulia,  terhormat,  hina  dan  sebagainya. Dengan  demikian  etika  lebih  berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku  yang  dilaksanakan  oleh  manusia. Etika  lebih  mengacu  kepada  pengkajian sistem  nilai-nilai  yang  ada;  4)  Dilihat  dari segi sifatnya, etika bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.
Sementara  menurut  Johannesen  dalam Nugroho (2008), perspektif politik diperlukan  4  pedoman  etika,  yaitu:  1) Menumbuhkan  kebiasaan  bersikap  adil dengan memilih dan menampilkan fakta dan pendapat  secara  terbuka;  2)  Mengutamakan motivasi  umum  dari  pada  motivasi  pribadi; dan 3) Menanamkan kebiasaan menghormati perbedaan pendapat.
Nilsen dalam Johannesen dalam Nugroho (2008)
mengatakan  bahwa  untuk  mencapai  etika komunikasi, perlu memperhatikan sifat-sifat berikut: 1) Penghormatan terhadap seseorang sebagai perorangan tanpa memandang umur,
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
status atau hubungannya dengan pembicara; 2)  Penghormatan  terhadap  ide,  perasaan, maksud  dan  integritas  orang  lain;  3)  Sikap suka  memperbolehkan,  keobjektifan,  dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan  berekspresi;  4)  Penghormatan terhadap  bukti  dan  pertimbangan  yang rasional  terhadap  berbagai  alternatif;  5) Terlebih  dahulu  mendengarkan  dengan cermat  dan  hati-hati  sebelum  menyatakan persetujuan  atau  ketidaksetujuan.  Etika berkomunikasi dalam implementasinya antara  lain  dapat  diketahui  dari  komunikasi yang santun. Komunikasi diibaratkan seperti urat  nadi  penghubung  kehidupan,  sebagai salah  satu  ekspresi  dari  karakter,  sifat  atau tabiat  seseorang  untuk  saling  berinteraksi, mengidentifikasikan diri serta bekerja sama. Kita  hanya  bisa  saling  mengerti  dan memahami  apa  yang  dipikirkan,  dirasakan dan  dikehendaki  orang  melalui  komunikasi yang  diekspresikan  dengan  menggunakan berbagai  saluran,  baik  verbal  maupun  non- verbal.  Pesan  yang  ingin  disampaikan melalui  komunikasi,  bisa  berdampak  positif atau  sebaliknya.  Komunikasi  akan  lebih bernilai positif apabila para peserta komunikasi  mengetahui  dan  menguasai teknik  berkomunikasi  yang  baik,  dan beretika.
Aktivitas komunikasi humas pemerintah tidak  dapat  dipisahkan  dari  media  yang digunakannya.  Sebagai  corong  pemerintah, praktisi humas pemerintah harus memperhatikan  etika  berkomunikasi,  baik komunikasi tatap muka maupun komunikasi dengan  media.  Di  era  media  baru, komunikasi  secara online membutuhkan etika  dalam  berbicara  di  depan  publik, dimana  media  baru  juga  merupakan  ruang publik . Dengan media  baru,  publik  dapat mengakses  informasi  dan  komunikasi  dapat dilakukan  secara  interaktif  oleh  publik dengan humas pemerintah, artinya komunikasi tidak hanya dilakukan secara dua arah namun dapat terjadi secara masif, semua pengguna  dapat  menuliskan  komentarnya. Etika berkomunikasi pada media baru sangat penting  diterapkan  oleh  semua  pengguna, termasuk  praktisi  humas  pemerintah.  Etika
bermedia  sosial  menjadi  pedoman  dalam penulisan komentar, caption dan pembuatan konten dalam media sosial.
Setiap  pengguna  media  sosial  dapat dengan
mudah berpartisipasi, berbagi/ sharing informasi, dan menciptakan isi/konten, seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. (Mulyana, 2014). Anderas Kaplan dan Michael  Haenlein  mendefinisikan  media sosial  sebagai  kelompok  aplikasi  berbasis internet  yang  membangun  di  atas  dasar ideologi  dan  teknologi Web 2.0,  dan  yang memungkinkan  penciptaan  dan  penukaran ‘ UsergeneratedCcontent ’. (Kaplan dan Haenlein, 2010).
Komunikasi  di  media  baru  termasuk media  sosial  berbeda  dengan  komunikasi resmi,  misalnya press  release atau  media resmi lain yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui  humas  pemerintah  yang  cenderung formal dan kaku. Komunikasi di media sosial cenderung  menggunakan  bahasa  tidak  baku karena  bahasa  di  media  sosial  berfungsi untuk  komunikasi,  yang  dapat  membangun dan  memelihara  hubungan  sosial,  misalnya dalam  komentar  atau chatting .  (Sudaryanto dalam  Atmawati,  2016).  Pada  media online komunikasi  interpersonal  dan  komunikasi massa  melebur  menjadi  satu.  Apa  yang diungkapkan  seseorang  dalam  media  sosial, akan bisa dilihat khalayak banyak, sehingga komunikasi  massa  terjadi.  (Watie,  2011). Bahasa  di  media  sosial  bukanlah  bahasa resmi  sebagaimana  menulis  artikel  karya ilmiah, makalah, jurnal, skripsi dan tesis. Hal ini  disebabkan  karakter  media  sosial  yang cenderung seperti komunikasi berupa obrolan,  hanya  saja  termediasi  oleh  aplikasi dan  bersifat  interaktifitas  yang  merupakan konsep sentral dari pemahaman tentang new media .  (Flew  dalam  Watie).  Media  sosial seakan menjadi tempat menumpahkan cerita segala aktivitas, luapan emosi dalam bentuk tulisan  atau  foto  yang  tidak  jarang mengesampingkan  etika  yang  ada.  (West  & Turner  dalam  Watie,  2011).  Media  sosial tidak  lagi  menjadi  media  berbagi  informasi
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
tapi  hanya  berbagi  sensasi,  bahkan  menjadi media  publikasi  informasi  yang  bersifat pribadi,  hal  ini  menunjukkan  media  sosial bersifat transparansi sosial, yaitu satu kondisi lenyapnya  kategori  sosial,  batas  sosial, hirarki  sosial  yang  sebelumnya  membentuk suatu masyarakat. (Watie, 2011).
Komunikasi  yang  baik  dalam  media sosial yaitu jangan menggunakan kata kasar, provokatif,  porno  ataupun  SARA;  jangan memposting  artikel  atau  status  bohong; jangan menduplikat artikel atau gambar yang mempunyai  hak  cipta,  serta  memberikan komentar  yang  relevan  (Mursito,  2006). Selain  itu  perlu  pemilihan  kata  yang  tepat bagi  humas  pemerintah  agar  kata/kalimat yang  digunakan  mudah  dipahami,  tidak menyinggung, tidak meremehkan/merendahkan orang lain/publik, tidak menimbulkan salah paham dan  salah  interpretasi, dan  perlu  pemilihan kata  yang  menarik  sehingga  dapat  menarik perhatian dan nyaman bagi netizen.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif  dengan  analisa  data  kualitatif. Menurut  Sugiyono  (2007:  1),  metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti pada  objek  yang  alamiah  dimana  peneliti adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna daripada generalisasi.
Penelitian  deskriptif  menurut    Jalaludin Rakhmat  (Rakhmat,  2002:  24)  dikutip  dari Prasanti dan Indriana (2017) hanya memaparkan situasi atau peristiwa.
Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan,  tidak  menguji  hipotesis  atau membuat prediksi.  Deskriprif dalam Prasanti dan Indriana (2017) merupakan suatu metode dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia, suatu  obyek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem pemikiran,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa pada  masa  sekarang.  Dalam  penelitian  ini
kasus  yang  menjadi  fokus  penelitian  adalah penggunaan  bahasa  yang  diunggah  dalam media  sosial.  Sumber  data  penelitiannya adalah dokumen berupa teks yang diunggah pada akun twitter @kemkominfo. Selain itu melalui  teknik  purposive  sampling,  sampel penelitian  juga  menyuplik  dari  sumber  data beberapa komentar netizen yang berupa teks yang  diunggah  dalam  media  sosial.  Data penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi.  Menurut  Yin  (2000:109), teknik  tersebut  merupakan  dasar  bagi pengumpulan data yang esensial dalam studi kasus.
Analisa dikaitkan dengan etika komunikasi publik yang dilakukan oleh akun @kemkominfo di media Twitter. Selain itu juga  akan  menganalisis  kata  dan  bahasa yang digunakan oleh akun Twitter @infoBMKG untuk membandingkan penggunaan  kata,  kalimat  dan  gaya  bahasa yang digunakan kedua akun resmi pemerintah.
Validasi data dilakukan dengan
menggunakan teknik triangulasi sumber, dan dianalisis  menggunakan  teknik  analisis  isi (content  analysis) dengan  menggunakan metode induktif dengan model  interaktif dari Miles  &  Huberman  (2004:23)  yang  dikutip dari  Prasanti  dan  Indriana  (2017),  yang melibatkan  tiga  komponen  meliputi  reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.
Penelitian ini juga menggunakan metode online  desk  research ,  di  mana  data dikumpulkan  melalui  media  online  dalam penelitian ini yaitu akun Twitter @kemkominfo dan @infoBMKG. HASIL PENELITIAN

## DAN PEMBAHASAN
Dalam  pembahasan  ini  akan  diulas mengenai  etika  komunikasi  publik  dalam bermedia  sosial  pada  media  sosial  resmi pemerintah.  Pemilihan  kata  yang  dianggap kurang  tepat  yang  dilakukan  praktisi  humas pemerintah  dalam  berkomunikasi  di  media sosial  dapat  memunculkan  permasalahan termasuk munculnya kritikan dari netizen/publik  karena  dianggap  komunikasi
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
yang  dilakukan  tidak  mengindahkan  etika komunikasi. Seperti pada kasus media sosial Twitter  @kemkominfo.  Pada  Twitter  resmi Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika, Humas  Kominfo  menyebut  dirinya  sebagai #Minfo  (Ditulis  menggunakan hashtag ). Akun Twitter ini  mendapat sindiran retweet dari  akun  @ibnudona  yang  menulis  twit, “ Mimin @kominfo stupid dan tidak professional ”.
Gambar 1. Twit Netizen @ibnudona
Sumber: screenshot akun  twitter Ibnu Dona (2018)
Gambar 1 adalah twit tanggapan komentar dari  Ibnu  Dona  (@ibnudona)  atas  twit @Ndon08Back.    @ibnudona  menuliskan “ Wkwkwkwkwk  Mimin  @kemkominfo  stupid dan tidak professional ”. Dikutip dari pemberitaan Malangtimes (2018) yang menuliskan  bahwa  kritik  pedas  warganet tersebut dipicu berbagai pertanyaan yang tidak mendapatkan  jawaban  dari  akun  resmi Kemenkominfo.  Dari  sini,  kemudian  #Minfo menjawab  melalui  media  sosial  Twitter  pada tanggal 2 Desember 2018 jam 9.25 AM dengan kalimat,  “ Dear  Ibnu,  Terima  kasih  atas apresiasinya. #Minfo terus berupaya maksimal menjawab  reply  #SobatKom.  Tidak  suka? Tinggal  unfollow  saja!  Hidup  jangan  dibuat ribet bro! Salam, #Minfo ”
Gambar 2. Twit Admin Twitter @kemkominfo
Sumber: screenshot akun  twitter Kementerian Kominfo (2018)
Dalam  kalimat  yang  ditulis  admin Twitter  @kemkominfo  tersebut  terdapat kalimat  yang  dianggap  kurang  pantas  oleh netizen,    dianggap  tidak  menghargai netizen/publik  seolah-olah  tidak  peduli netizen  (yang  disebut  #SobatKom)  yang merupakan publik dari lembaga pemerintah. Twit  yang  disampaikan  admin  Twitter @kemkominfo dianggap tidak sopan sebagai perwakilan dari lembaga pemerintah. Banyak komentar  yang  muncul  dari  netizen  yang menuliskan  komentar  dan  menyayangkan sikap  admin  Twitter  @kemkominfo.  Dari hasil pengamatan pemilihan dan penggunaan kata  dan  bahasa  sebagai  bentuk  komunikasi publik yang dilakukan #Minfo, ada beberapa kata  yang  sifatnya  netral  yaitu  “ Dear  Ibnu, Terima kasih atas apresiasinya. #Minfo terus berupaya maksimal menjawab replay #SobatKom ”.  Namun  pada  kalimat  kedua pemilihan  kalimat  yang  digunakan  “ Tidak suka  tinggal  unfollow  saja!  Hidup  jangan dibuat  ribet,  bro! ”.  Kalimat  “ Tidak  suka tinggal  unfollow  saja! ”  dapat  dimaknai bahwa  jika  Sobatkom  dalam  hal  ini @ibnudona tidak menyukai sikap, kata-kata, jawaban  atau  tanggapan  yang  diberikan #Minfo, maka dari kalimat tersebut terkesan makna  bahwa  #Minfo  memberikan  saran kepada  @ibnudona  agar unfollow akun Twitter  @kemkominfo.  Kemudian  pada kalimat  selanjutnya  “ Hidup  jangan  dibuat
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
ribet,  bro! ”,  makna  kalimat  ini  terkesan bahwa  #Minfo  memberikan  saran  agar @ibnudona  mengikuti  saran  #Minfo  untuk unfollow akun  Twitter  @kemkominfo  agar hidup  @ibnudona  tidak  repot/ribet,  atau jangan  ribet  banyak  menulis  twit/komentar cukup unfollow akun twitter @kemkominfo maka  masalah  akan  selesai.  Kedua  kalimat tersebut  menggunakan  tanda  seru  di  akhir kalimat.  Makna  tanda  seru  menurut  kamus besar.com  dipakai  sesudah  ungkapan  dan pernyataan  yg  berupa  seruan  atau  perintah, yg menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan,  atau  rasa  emosi  yg  kuat. Kedua kalimat “ Tidak suka tinggal unfollow saja!  Hidup  jangan  dibuat  ribet,  bro! ”, pemilihan  kata  dan  bahasanya  memiliki kesan  emosi  dan  ditambah  penggunakan tanda  seru  di  tiap  akhir  kalimatnya  juga menunjukkan  kesan  emosi.  Jika  dilihat  dari rentetan  twit,  besar  kemungkinan  emosi #Minfo terpacing oleh twit yang ditulis oleh @ibnudona.  Kedua  kalimat  ini  menjadi bumerang bagi #Minfo karena memunculkan banyak  komentar  dan  kritikan  dari  para netizen.
Gambar 3. Twit Netizen @adjiematrix
Sumber: screenshot akun  twitter Mas Adjie (2018)
Gambar 4. Twit Netizen @swastikolugas
Sumber: screenshot akun  twitter Swastikolugas (2018)
Gambar 5. Twit Netizen Si Gesit Boros
Sumber: screenshot akun  twitter Si Gesit boros (2018)
Gambar 6. Twit Netizen @karindra10
Sumber: screenshot akun  twitter Karindra (2018)
Komentar  netizen  disampaikan  oleh akun Mas Adji (@adjiematrix) pada gambar 3, mengomentari bahwa sikap #Minfo konyol dan tidak profesional, selain itu berkomentar bahwa  gaji  #Minfo  dibayar  menggunakan uang  rakyat  dari  pajak,  sehingga  apabila #Minfo  tidak  suka  dengan  ketidakpuasan
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
masyarakat sebaiknya bukan di serang balik, namun  justru  harus  menjadi  perbaikan instansi  pemerintah  dimana  #Minfo  bekerja dalam  hal  ini  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika.  Hal  yang  sama  disampaikan oleh netizen dengan akun Si Gesit Boros pada gambar 5 dan akun Karindra pada gambar 6 yang  berkomentar  bahwa  admin  #Minfo digaji  menggunakan  uang  rakyat  sehingga perlu  menjaga  sikap,  tidak  belagu  dan memberikan  pelayanan  yang  terbaik  untuk masyarakat.  Netizen  akun  @swastikolugas pada  gambar  4  juga  mengomentari  twit #Minfo  dan  berpendapat  bahwa  menjadi admin  Twitter  kementerian  harus  siap menghadapi kata-kata pedas dari netizen, dan menulis  komentar  bahwa  #Minfo  perlu dipertimbangkan profesionalitasnya.
Komentar juga muncul dari netizen yang lain, yang berkomentar bahwa akun @kemkominfo adalah akun resmi pemerintah, dan bukan akun pribadi.
Gambar  8.  Twit  Netizen  Mashrury Baidowi
Sumber: screenshot akun  twitter Mashury Baidowi (2018)
Gambar 9. Twit Netizen Masngudi
Sumber: screenshot akun  twitter Masngudi (2018)
Gambar 10. Twit Netizen Hendra Bima
Sumber: screenshot akun  twitter Hendra Bima (2018)
Gambar 11. Twit Netizen Michael Ngatemi
Sumber: screenshot akun  twitter Michael Ngatemi (2018)
Gambar 12. Twit Netizen Azka
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Sumber: screenshot akun  twitter @musyaffaazka (2018)
Gambar 13. Twit Netizen Rujak Bebeg
Sumber: screenshot akun  twitter rujak bebeg  (2018)
Gambar  14.  Twit  Netizen  Dioda Berjalan
Sumber: screenshot akun  twitter Dioda Berjalan (2018)
Gambar 15. Twit Netizen Shandya
Sumber: screenshot akun  twitter Shandya (2018)
Gambar 16. Twit Netizen  Red Rose Borneo
Sumber: screenshot akun  twitter Red Rose Borneo (2018)
Gambar 17. Twit Netizen Dede
Sumber: screenshot akun  twitter Dede (2018)
Netizen  @masngudi17  pada  gambar  9 mengomentari  cara  berkomunikasi  #Minfo yang  tidak  sepantasnya  apalagi  #Minfo adalah  representasi  negara  dan  merupakan admin media sosial resmi institusi pemerintah. Hal yang sama disampaikan oleh Michael  Ngatemi  pada  gambar  11  yang berkomentar  tentang  cara  Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomunikasi kepada  masyarakat  dengan  menuliskan mention akun  Twitter  Menteri  Komunikasi dan  Informatika  saat  itu  @rudiantara_id. Michael Ngatemi berpendapat bahwa admin- admin Twitter instansi pemerintah diisi anak- anak  milenial  yang  emosinya  masih  labil, sehingga  belum  dapat  membedakan  antara akun  pribadi  dan  akun  resmi  pemerintah. Pada  gambar  12  yang  ditulis  oleh  akun @musyaffaazka mengomentari tentang sikap #Minfo  yang  tidak  tepat,  @musyaffaazka berpendapat  bahwa  #Minfo  mau  asik  dan kekinian  seperti  akun  instansi  pemerintah yang  lain,  namun  malah  ‘Sok  asik’. Sementara  akun  @deviyahya  pada  gambar 13  mengomentari  bahwa  kalimat  yang disampaikan  #Minfo  seperti  jawaban  anak SMP,  artinya  bahwa  kalimat  jawaban  yang disampaikan  oleh  #Minfo  tidak  tepat dilakukan  oleh  admin  media  sosial  resmi instansi pemerintah.
Selain  cara  berkomunikasi,  ada  pula netizen  yang  mengomentari  tentang  etika #Minfo seperti akun @Mrdioda pada gambar
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
14,  yang  mengomentari,  “ Etikanya  tidak begitu,  sayang… ”,  dari  komentar  tersebut diketahui  bahwa  menurut  @Mrdioda  etika #Minfo dalam berkomunikasi menggunakan akun  media  sosial  pemerintah  tidak  tepat. Netizen  lain  Shandya  pada  gambar  15,  Red Rose  Borneo  pada  gambar  16  juga mengomentari tentang ketidakmampuan komunikasi  publik  yang  dilakukan  oleh #Minfo,  dan  menyarankan  dialihkan  tugas kepada orang yang lebih kompeten. Netizen Dede  pada  gambar  17  juga  menyampaikan komentar yang sama agar admin mundur dari admin
resmi instansi
pemerintah Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika. Komentar ini dapat dimaknai bahwa netizen mempertanyakan tentang keprofesionalitasan #Minfo.  Media  baru  memungkinkan  semua netizen dapat berkomentar secara luas. Media baru memberi raung bebas bagi publik untuk berkomentar,  seperti  gambar  18  sampai  21, dengan komentar yang bermacam-macam.
Gambar 18. Twit Netizen Andre?
Sumber: screenshot akun  twitter Andre? (2018)
Gambar 19. Twit Netizen Saudaranya
Sumber: screenshot akun  twitter saudaranya (2018)
Gambar 20. Twit Netizen Darah Betawi
Sumber: screenshot akun  twitter Darah Betawi (2018)
Gambar 21. Twit Netizen Adit
Sumber: screenshot akun  twitter Adit (2018)
Dari  satu  twit  dapat  memancing banyaknya  komentar  kritikan  dari  para netizen  yang  menyebutkan  bahwa  #Minfo dianggap tidak profesional, tidak menghargai publik karena pemilihan bahasa dan kalimat yang menunjukkan ketidakpedulian dan tidak responsif  secara  positif,  tidak  menerapkan etika  dalam  berkomunikasi  bermedia  sosial dan  tidak  menjaga  citra  positif  sebagai perwakilan resmi pemerintah yang notabene merupakan  pegawai  yang  dibayar  oleh rakyat.
Dari  analisa  dan  pembahasan  tersebut maka  pemilihan  kata,  bahasa,  kalimat  dan tanda baca sangat penting diperhatikan dalam berkomunikasi  kepada  publik  termasuk  di media  sosial.  Penggunaan  kata,  bahasa, kalimat dan tanda baca yang tidak tepat atau menunjukkan emosi dapat memicu kritik dan komentar negatif dari netizen, apalagi dalam komunikasi  yang  dilakukan  oleh  admin media sosial resmi milik pemerintah. Hal ini tidak selayaknya dilakukan humas pemerintah memiliki tugas, fungsi dan kode etik sebagai humas pemerintah.
Komentar-komentar  yang  memancing emosi admin kerap kali muncul dari netizen,
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
namun  demikian  untuk  tetap  menjaga komunikasi  agar  tetap  berjalan  baik, menghindari munculnya permasalahan dengan  netizen  serta  untuk  menjaga  citra pemerintah, kerapkali admin humas pemerintah  dituntut  untuk  tidak  mudah terpancing  emosi  dan  menggunakan  kata, bahasa  dan  kalimat  yang  bisa  membuat netizen tidak tersulut emosi, yaitu menggunakan  kata,  kalimat  bahasa  yang lebih  mudah  diterima  dan  menarik  bagi netizen.
Sebagai contoh penggunaan bahasa yang menarik untuk berkomunikasi
telah
diterapkan oleh admin media sosial pemerintah,  salah  satunya  media  sosial
Twitter resmi Badan Meteorologi
Klimatologi  dan  Geofisika  (BMKG)  pada akun Twitter @infoBMKG berikut:
Gambar 22. Chat pada Twitter
@infoBMKG
Sumber: screenshot @infoBMKG
(2018)
Gambar 23. Twit admin tentang aplikasi
BMKG
Sumber: screenshot @infoBMKG (2018)
Pada gambar 22 merupakan contoh chat antara  netizen  Rosalind  dengan  akun @Lya_RosaLie  pada  tanggal  2  Oktober 2018,  yang  menanyakan  dan  meminta penjelasan  kepada  admin  resmi  Twitter @infoBMKG  tentang  aplikasi  prediksi gempa.  Netizen  Rosalind  dengan  akun @Lya_Rosalie  meminta  penjelasan  karena banyak informasi yang beredar di masyarakat yang  membuat  panik  dan  resah  tentang gempa bumi. Pada gambar 22 tersebut admin @infoBMKG yang menyebut dirinya mimin menjawab  dengan  memberi  penjelasan mengenai  aplikasi  informasi  gempa  yang ditanyakan  netizen  Rosalind  dan  fungsi aplikasi  tersebut.  Pemilihan  bahasa  yang digunakan untuk menjawab komentar/pertanyaan  netizen  Rosalind  yaitu menggunakan bahasa baku, Bahasa Indonesia  yang  baik  dan  benar,  sesuai pertanyaan dan tidak menggunakan kata yang dapat  menyinggung  netizen.  Gaya  bahasa yang  digunakan  cenderung  bahasa  formal.
Begitu pula cara berkomunikasi mimin pada gambar  23.  Ketika  pertanyaan  netizen bersifat formal, maka admin juga menjawab dengan cara formal.
Berbeda  dengan  gambar  24  yang merupakan  jawaban  mimin  @infoBMKG
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
terhadap pertanyaan netizen Cai dengan akun @sucisartikap  yang  menanyakan  tentang SMS  dari  BMKG  seputar  informasi  gempa bumi.  Dari  gambar  tersebut  pertanyaan netizen  Cai  dengan  akun  @sucisartikap cukup  menarik  yaitu  menanyakan  pulsa BMKG yang tidak pernah habis meski setiap kali  ada  gempa  semua  netizen  selalu mendapatkan  pesan  singkat  tentang  info gempa. Pertanyaan kedua masih dari netizen yang  sama  tentang  BMKG  yang  memiliki nomor  semua  masyarakat,  dan  ajakan  Cai dengan akun @sucisartikap untuk mengobrol dengan  mimin  @infoBMKG.  Tidak  dapat dihindari karena media sosial bersifat masif, dan  terdapat  fasilitas  komentar,  maka berbagai  jenis  komentar  apakah  komentar lucu, komentar biasa, komentar nyinyir tidak dapat  dibendung  oleh  mimin  @infoBMKG, termasuk  komentar  iseng  yang  dilakukan netizen  Cai  dengan  akun  @sucisartikap. Namun demikian sikap mimin @infoBMKG pada gambar 24 mampu beradaptasi dengan cara berkomunikasi netizen Cai dengan akun @sucisartikap, dengan menjawab komentar/pertanyaan dan memberikan penjelasan  berupa  informasi  yang  benar, namun selanjutnya juga menyelipkan kalimat gurauan  untuk  memberikan  unsur  humor sebagai tanggapan kepada netizen yang iseng tersebut,  namun  pemilihan  kata,  bahasa  dan cara berkomunikasi tetap santun dan beretika serta  tidak  menggunakan  kata-kata  yang menyinggung netizen, yaitu dengan menjawab  pertanyaan  pertama  “ Mimin  gak minta  pulsa  jika  kehabisan ”  dan  jawaban kedua “ Mimin gagal gombalin kamu karena gagal  nyimpen  nomor  kamu ”.  Jawaban pertama  relevan  dangan  pertanyaan  namun juga  diberikan  candaan/humor  dengan dikaitkan  seringnya  tersebar  pesan  singkat atau chat yang  meminta  pulsa  dari  nomor tidak  dikenal,  seperti  ‘Mama  minta  pulsa’, dan humor ini sudah menjadi candaan umum di  kalangan  publik.  Begitu  pula  dengan jawaban  ke  dua  yang  memilih  kata,  “ Gagal gombalin  kamu ”  sebagai  jawaban  kepada netizen yang mengajak chat admin @infoBMKG. Kalimat ini terkesan lucu, dan bahkan  menarik  bagi  netizen,  sehingga  bisa
menjadi unsur humor yang membuat netizen nyaman ketika berkomunikasi menggunakan media sosial.
Masih  bertema  seputar  gempa  bumi, untuk  menjawab  pertanyaan  netizen  yang bermacam-macam  memang  membutuhkan kemampuan  komunikasi  publik  yang  dapat diterima oleh segmentasi audiens/publik/netizen,  sementara  netizen media sosial sangat plural/bermacam-macam baik  dari  sisi  usia,  latar  belakang  budaya, latar  belakang  pendidikan,  latar  belakang ekonomi dan lain sebagainya. Seperti gambar 25,  untuk  menjawab  pertanyaan  netizen @ay_pcyeol  mengenai  bedanya  gempa  dan lindu, maka mimin @infoBMKG, menjawab sesuai pengetahuan admin, kemudian kembali  menyelipkan  komentar  humor  agar obrolan  pada  media  sosial  tersebut  tidak terlalu  terkesan  formal,  kaku,  dan  bisa diterima,  yaitu  penggunaan  kalimat  “ Kalau lindu  dapat  diamati  dengan  seismometer, tapi  kalau  rindu  hanya  dapat  diamati  oleh hati ”. Pemilihan candaan/homor yang terkesan  lucu,  menyentuh  namun  tidak menyinggung netizen dan tidak mengandung unsur SARA.
Gambar 24. Jawaban @infoBMKG kepada @sucisartikap
Sumber: screenshot @infoBMKG (2018)
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Gambar 25. Jawaban @infoBMKG kepada @ay_pcyeol
Sumber: screenshot @infoBMKG (2018)
Gambar 26. Twit @infoBMKG tentang prakiraan cuaca
Sumber: screenshot @infoBMKG (2018)
Hal  serupa  juga  menjadi  pilihan  gaya bahasa yang digunakan mimin @infoBMKG pada  twitnya  tentang  pengantar  informasi prakiraan  cuaca.  Informasi  yang  ingin disampaikan  adalah  data  dan  peta  prakiraan cuaca di Indonesia, namun dengan pengantar twit  yang  menarik,  lucu  dan  mampu menyentuh  audiens/netizen  yaitu  dengan pemilihan  kalimat  “ Musim  hujan  telah  tiba. Yang  lagi  nyusun  skripsi  amankan  bahan skripsinya  di  ‘media  darling’.  Pastikan
password nya “bukannamamantan ”. Kalimat ini sebenarnya tidak ada relevansinya secara langsung  dengan  prakiraan  cuaca  namun dengan unsur humor dapat dikaitkan dengan kata-kata  yang  lucu  dan  menarik  perhatian netizen. Gaya komunikasi publik pada media sosial  yang  sopan,  komunikatif,  beretika, tidak  kaku,  tidak  menyinggung  netizen, namun  tetap  mampu  menarik  perhatian netizen dengan diselipkan unsur humor, dan tetap  melayani  pertanyaan  publik  dengan memberikan informasi yang valid.
Komunikasi publik yang baik telah diterapkan dalam cara berkomunikasi menggunakan  media  sosial  pada  akun Twitter  @infoBMKG  sebagai  akun  resmi pemerintah  dan  akun  rujukan  serta  sumber informasi  bagi  publik.  Komunikasi  publik dalam  bermedia  sosial  yang  dilakukan praktisi humas/operator akun Twitter @infoBMKG  dapat  menjadi  contoh  yang baik  di  era  kemajuan  teknologi  saat  ini dengan  karakter  media  baru  dan  karakter publik  yang  sangat  plural  serta  sifatnya sangat masif dalam mengkonsumsi informasi maupun dalam komunikasi secara interaktif.

## KESIMPULAN
Analisa  dengan  pengamatan  twit  pada akun  Twitter  @kemkominfo  dan  akun Twitter  @infoBMKG  serta  komentar  para netizen  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa dalam  berkomunikasi  kepada  publik  yang termediasi, dalam kasus ini media sosial tetap harus memperhatikan beberapa hal diantaranya: 1. Kepemilikan media sosial yang digunakan. Media sosial yang merupakan akun resmi pemerintah merupakan reperesentasi instansi pemerintah, dimana lembaga tersebut bertugas untuk melayani publik, sehingga tetap harus menghormati publik,  untuk  menjaga  hubungan  baik antara instansi pemerintah dengan publik.
2. Cara berkomunikasi di media sosial harus memperhatikan  pemilihan  kata,  gaya bahasa,  dan  penggunaan  tanda  baca,  dan juga  penggunaan  emotikon.  Penting  bagi akun  pemerintah/admin  akun  pemerintah untuk memilih kata yang tepat, kata yang
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
bersifat  informatif  untuk  memberikan layanan  informasi  kepada  publik,  kata yang  mudah  dipahami,  kata  yang  tidak menyingung  netizen/publik  apalagi  kata- kata  yang  provokatif  dan  mengandung unsur  SARA.  Pemilihan  gaya  bahasa dapat  menggunakan  gaya  bahasa  formal yang  santun  atau  gaya  bahasa  yang cenderung  ‘Gaul’  kekinian  yang  dapat diterima bagi kalangan anak muda, namun tetap  memilih  kata-kata  yang  baik  dan benar,  hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga citra pemerintah.
3. Pahami  karakter  media  sosial  yang digunakan,  apakah  Telegram,  Line, Facebook,  Instagram, Twitter atau media sosial  lain,  karena  masing  masing  media sosial memiliki karakter yang berbeda.
4. Pahami segmentasi audiens, yaitu pahami latar  belakang,  pendidikan,  usia,  aspek ekonomi,  karena  hal  ini  mempengaruhi cara  berkomunikasi,  gaya  penyampaian pesan/gaya  penulisan  dan  pemahaman terhadap  informasi  yang  dibagikan  oleh humas  pemerintah,  misalnya  Twitter, kecenderungan  pengguna  Twitter  adalah publik yang berpendidikan.
5. Etika  dalam  berkomunikasi  di  media sosial  harus  diterapkan.  Hal  ini  penting untuk  menciptakan  rasa  menghargai  dan menghormati kepada netizen yang merupakan  publik  yang  harus  dilayani oleh  lembaga/instansi  pemerintah,  untuk menghindari  timbulnya  permasalahan, serta  untuk  menjada  citra  pemerintah  di mata publik.

## SARAN
Berdasarkan  penelitian  ini  maka  saran yang bisa diberikan yaitu:
1. Perlunya  pemahaman  kembali  tentang tugas,  fungsi  serta  posisi  humas/admin media sosial lembaga/instansi pemerintah dan posisinya sebagai pengelola media sosial resmi pemerintah.
2. Perlunya  pemahaman  kembali  tentang kode  etik  humas  pemerintah  dan  etika komunikasi publik menggunakan media baru  termasuk  dalam  bermedia  sosial
kepada  humas/admin  media  sosial lembaga/instansi pemerintah.
3. Perlunya pelatihan-pelatihan guna meningkatkan  kemampuan,  keahlian serta  peningkatan  kompetensi  bagi praktisi  humas/operator  media  sosial resmi  pemerintah,  misalnya  pelatihan dalam  pengelolaan  media  informasi, tidak  hanya  peningkatan  dalam  bidang kemampuan pemanfaatan teknologi namun juga manajemen konten, termasuk manajemen dan strategi dalam menghadapi audiens/publik/netizen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardianto,  Elvinaro.  (2013). Handbook  of Public Relations . Bandung: Simbiosa Haryatmoko.  (2007).  Etika  Komunikasi.
Indonesia: Kanisius Kaplan, A. M., Michael H. (2010). Users of The World, Unite! The Challenges and
Opportunities of Social Media .
Business Horizons Mursito. (2006). Memahami Institusi Media (Sebuah  Pengantar) .  Surakarta:  Lindu Pustaka.
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  RI  Nomor  30  Tahun  2011 Tentang  Pedoman  Umum  Tata  Kelola Kehumasan  Di  Lingkungan  Instansi Pemerintah Ruslan,  R.  (2014). Manajemen  Humas  dan
Media  Komunikasi .  Jakarta:  Rajawali Pers Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif RND. Bandung: Alfabeta
Suseno,  F.M.  (1993).  Etika  Dasar.  Jakarta:
Pustaka Filsafat
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jurnal Atmawati, Dwi. (2016). Penggunaan Bahasa Pada  Media  Sosial .  International Seminar Prasasti III: Current Research in Linguistics
Fahri, M.E, dan Unde A.A. (2018). Analisis Peran  dan  Fungsi  Humas  Pemerintah Di  Era  Keterbukaan  Informasi  Pada
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
Sekretariat  DPRD  Provinsi  Sulawesi Tengah . Jurnal Komunikasi KABERA. Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2018 Prasanti,  D,  dan  Indriani  S.S.  (2017). Etika Komunikasi  dalam  Media  Sosial  bagi Ibu-Ibu PKK di Desa Mekarmukti Kab.
Bandung Barat. Vol 10, No.01. Nugrahini,  Farida.  (2017). Penggunaan
Bahasa  dama  Media  Sosial  dan Implikasinya terhadap
Karakter
Bangsa. Jurnal Stilistika, Vol. 3, No. 1. Nugroho,  Y.  (2008). Adopting  Technology,
Transforming  Society:  The  Internet and  The  Reshaping  of  Civil  Society Activism  in  Indonesia. International Journal of Emerging Technologies and Society Vol. 6 No. 22 Trihandayani N, Hairunisa, Nurliah. (2018).
Implementasi Kode Etik Humas Pemerintahan  Keputusan  Meneteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor 371/KEP/M.Kominfo/8/2007 Di
Humas  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum  dan  HAM  Kalimantan  Timur. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 6. No. 1 Hal. 483-492
Watie, Errika Dwi Setya. (2011). Komunikasi dan Media Sosial . The Messenger Vol. III No. 1 Edisi Juli 2011 Website https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2
016/08/08/pengguna-smartphone-di- indonesia-2016-2019 (Diakses 21
Januari 2020) https://kominfo.go.id/index.php/content/deta il/6134/Peran+Humas+dalam+Implem entasi+Goverment+Public+Relation/0/ berita_satker  (Diakses  9  Desesmber 2019)
https://kumparan.com/kumparantech/riset- 64-penduduk-indonesia-sudah-pakai- internet-1ssUCDbKILp  (Diakses  15 April 2020) https://www.malangtimes.com/baca/33741/2 0181202/113500/disebut-hanya-balas- akun-cabe-cabean-admin- kementerian-kominfo-tidak-suka- unfollow-saja (Diakses 30 Maret 2020) kementerian kominfo. (  2018, Desember 2).
Dear Ibnu, Terima kasih atas
apresiasinya.  #Minfo  terus  berupaya maksimal menjawa replay #sobatkom, Tidak  suka?  Tinggal  unfollow  saja! Hidup jangan dibuat  ribet bro! Salam, #Minfo  [twitter  post].  Retrieved  from https://twitter.com/kemkominfo/status/
1069055001035649024 Ibnu dona. (2018, Desember 2). Wkwkkwkwkw  Mimin  @kemkomifo stupid  dan  tdk  professional.  [twitter post]. Retrieved from
https://twitter.com/ibnudona/status/106

## 9053514117087232
Mas  Adjie.  (2018,  Desember  2).  Ini  benar2 konyol  dan  tidak  profesioanl  dari admin  official  kementerian.  Kami semua  bayar  pajak  salah  satunya  buat bayar  gaji  lo.  Kalo  kalian  tidak  suka dengan  ketidakpuasan  masyarakat, telan saja dan jadikan untuk perbaikan, bukannya  malah  dibalik.  Dasar  rezim sontoloyo!  [twitter  post].  Retrieved from https://twitter.com/adjiematrix/status/1 069212114521272321
Swastikolugas.  (2018,  Desember  2).  Ga boleh  gitu  ih  jadi  admin  harus  siap ngadepin kata2 pedas,  admin kominfo lagi,  wah  perlu  dipertimbangkan profesionalitas  nya  [twitter  post]. Retrieved
from https://twitter.com/kemkominfo/status/ 1069055001035649024
Si  Gesit  Boros.  (2018,  Desember  2).  Sorry- sorry aja nih min, situ digaji pake duit rakyat, ga usah belagu, udah kewajiban situ  buat  memberikan  pelayanan  yang terbaik  [twitter  post].  Retrieved  from
https://twitter.com/kemkominfo/status/ 1069055001035649024 Karindra. (2018, Desember 2). Wow….emejing  jawaban  mimin  yang dibayar  pke  duit  rakyat  [twitter  post]. Retrieved from
https://twitter.com/karindra10/status/10
69077495486439424
Mashury  Baidowi.  (2018,  Desember  2).  Ini akun  pemerintah  mas  bukan  akun pribadi,  jgn  semena-mena  pakainya. Wajar  netizen  komentar  soal  tweet yang  ga  enak  dilihat,  karena  kami  ini
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
nyari info ya dari akun ini. Seharusnya introspeksi  dan  jd  bahan  evaluasi [twitter post]. Retrieved from https://twitter.com/mashuri25/status/10

## 69245250525249536
Masngudi  (2018,  Desember  6).  Ini  admin instansi resmi Negara kok kek gini cara komunikasinya..hadehh, inget bro anda ini  representasi  Negara  bukan  akun pribadi  [twitter  post].  Retrieved  from https://twitter.com/kemkominfo/status/

## 1069055001035649024
Hendra  Bima.  (2018,  Desember  7).  Biji beruang biru dongker lo min, elo bawa nama Negara keleus, bkan bawa nama geng  k  pop  [twitter  post].  Retrieved from https://twitter.com/kemkominfo/status/ 1069055001035649024
Michael Ngatemi. (2018, Desember 7). Masa begini  nih  Pak  @rudiantara_id  ,  cara kementerian  Bapak  berkomunikasi
dengan masyarakat. ada
kecenderungan admin2 twitter instansi pemerintah  diisi  ank2  millenials  yg emosinya msh labil Blm bisa bedakan mana akun pribadi mana yg dia sebagai admin  [twitter  post].  Retrieved  from https://twitter.com/kemkominfo/status/ 1069055001035649024
@musyaffaazka.  (2018  Desember  2).  Mau asik  dan  kekinian  kaya  akun  instansi pemerintah  yg  lain  tapi  malah  ‘sok’ asik  [twitter  post].  Retrieved  from https://twitter.com/kemkominfo/status/ 1069055001035649024
Rujak  bebeg.  (2018,  Desember  2)  “Tidak suka? Tinggal unfollow saja!” Macem jawaban  anak  smp.  [twitter  post]. Retrieved
from https://twitter.com/deviyahya/status/10
69205767880724480
Dioda  Berjalan.  (2018.  Desember  6). Etikanya tidak begitu, sayang…
[twitter post]. Retrieved from https://twitter.com/Mrdioda/status/106 9255824692850688
Shandya and -2 others. (2018, Desember 2). Dear  mimin,  akun  yang  anda  pegang ini  mewakili  satu  instansi  pemerintah. Kalau  tidak  mampu  untuk  public
speaking yang baik, sebaiknya alihkan tugas anda ke orang yg lebih kompeten [twitter post]. Retrieved from https://twitter.com/shandya/status/1069 202270602969088
Red  Rose  Borneo.  (2018,  Desember  7).
Miming a jelas nih. Udah minum obat min?  Ga  diajarin  public  speaking  ya? [twitter post]. Retrieved from https://twitter.com/andi_btg/status/106

## 9069832199450625
Dede.  (2018,  Desember  2).  Min,  sy  yakin anda  lbh  berilmu  dr  saya,  sy  jg  yakin bnyk  pertimbangan  sampai  akhirnya menjadikan anda admin akun ini. Tapi ada satu halyg anda lupa, akun ini akun instansi  pemerintah,  contreng  verified & mewakili instansi anda. Jd klo mmg tidak  bs  mengayomi  netijen,  lbh  baik mundur  [twitter  post].  Retrieved  from https://twitter.com/deirfed/status/10692
18831820713989 Andre?.(2018, Desember 2). Pak @rudiantara_id  masih  punya  stok admin lain kan.yg ini deportasi ajah jd admin  gossip  selebriti.  [twitter  post]. Retrieved from
https://twitter.com/kemkominfo/status/
1069055001035649024
Saudaranya.  (2018,  Desember  6).  Aku  gak mau  unfollow,  aku  suka  dg  keributan. Yo yo ayo yo ayo yo yo ayo… [twitter post].
Retrieved from
https://twitter.com/saudaranya_nih/stat us/1069237537154027520
Darah  Betawi.  (2018,  Desember  7).  Hidup jangan  baper  bro…[twitter  post].
Retrieved from https://twitter.com/kemkominfo/status/ 1069055001035649024
Adit. (2018, Desemebr 7). Sudah hamper 12 jam.  Twit  belum  dihapus  dan  Admin belum  minta  maaf,  Bodoh  satu kementerian masa? Cc:@rudiantara_id [twitter post]. Retrieved from https://twitter.com/aditryan/status/1069
204625813778432
RosaLind  (2018,  Oktober  2).  Aplikasi  ini bisa  prediksi  gempa  yg  AKAN TERJADI atau info gempa yg SEDANG TERJADI? Krn banyak info
JURNAL HERITAGE Webesite: https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE
diluar yg bikin orang resah dan panic. Bisa  tolong  diberi  kejelasannya?
[twitter post]. Retrieved from
https://twitter.com/Lya_RosaLie/status/1 046998563748814848
BMKG.  (2018,  Oktober  2).  Aplikasi  ini menginformasikan  parameter  kejadian gempabumi yang telah terjadi. Kurang lebih 5 menit setelah gempa, khususnya  gempa  bermagnitudo  lebih dari  5.0  [twitter  post].  Retrieved  from https://twitter.com/infoBMKG/status/10 47000002244108288
BMKG.  (2017,  Desember  16).  Silahkan teman-teman mengunduh aplikasi info#BMKG  untuk  update  #gempa, #cuaca,  kualitas  udara,  dan  press release  terkini.  Sudah  ada  notifikasi untuk gempabumi yang terjadi.
Langsung  unduh  gratis  di  App  Store (IOS)  dan  Play  Store  (Android).  Cari “info  BMKG”.  Semoga  bermanfaat [twitter
post]. Retrieved from https://twitter.com/infobmkg/status/941 785803520274432?lang=en BMKG. (2018, December 10). Begini dek….
Jika  terjadi  gempa  M>5.0,  #BMKG akan  menginformasikannya  melalui SMS  hasil  kerjasama  @kemkominfo dan  operator  untuk  masyarakat  di sekitar  lokasi  gempa  melalui  BTS.  1. Mimin gak minta pulsa jika kehabisan 2. Mimin gagal gombalin kamu, karena gak  nyimpen  nomor  kamu  [twitter post]. Retrieved
from https://twitter.com/infoBMKG/status/10
72131937714692096
BMKG.  (2018,  Desember  8).  Yang  mimin tahu,  Lindu  (bahasa  Jawa  gempa).  .  . Kalau  Lindu  bisa  diamati  dengan seismograf,  tapi  kalau  “rindu”  hanya bisa diamati oleh hati.  [twitter post].
Retrieved
from
https://twitter.com/infoBMKG/status/10
71342771280084992 BMKG. (2018, December 10). Musim hujan telah  tiba.  Yang  lagi  nyusun  skripsi amankan  bahan  skripsinya  di  ‘media darling’...
Pastikan passwordnya “bukannamamantan”!!  [twitter  post]. Retrieved from
https://twitter.com/infobmkg/status/107
2101938534043648