## KONTRAK SOSIAL MENURUT THOMAS HOBBES DAN JOHN LOCKE
Abstrak
Kata Kunci : revolusi, masyarakat, bangsa, negara
Thomas Hobbes dan John Locke adalah dua pemikir politik Inggris abad 17. Mereka menjadi saksi atas pergolakan politik Inggris mulai dari Revolusi Puritan 1648 dan Revolusi Kejayaan 1688.  Banyaknya  korban  perang  dan  penindasan  membuat  mereka  berupaya  untuk  mencari alternatif solusi. Mereka terlihat “berkoalisi” untuk mencapai tujuan yang sama tetapi dengan jalan yang berbeda. Hal ini terjadi karena mereka memiliki asumsi yang berbeda. Jika Hobbes merasa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya maka Locke melihat manusia seperti kertas putih tanpa noda. Keadaan perang menuntut Hobbes dan Locke mencari jalan keluarnya. Mereka terlihat sependapat untuk mengajukan kontrak sosial sebagai jalan perdamaian dimana negara akan menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Tulisan ini berupaya untuk membahas ide mereka dalam konteks sejarah pemikiran.

## Daya Negri Wijaya
Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang
Email: dayawijaya15@yahoo.com
2 P-ISSN 2527-5879 E-ISSN 2527-5879
Desember 2016, Halaman
http://journal.um.ac.id/index.php/jsph

## Abstract
Thomas Hobbes and John Locke are two of English political thinkers in the age of Seventeenth century. They  witness  the  political  upheaval  from  the  1648  Puritan  Revolution  and  the  1688 Glorious Revolution. Many victims and oppressions make them to search for the solution. They seem to make a coalition to reach the same aim but using different ways. If Hobbes assumes man is a wolf for other man so Locke argues that man is a blank-slate. The state of war leads them to find the way out of. They propose the social contract as a peace vision where the state will guarantee people's justice and welfare. This paper tries to discuss both ideas in the context of intellectual history.
Keyword : revolution, society, nation, state

## SOCIAL CONTRACT ACCORDING TO THOMAS HOBBES AND JOHN LOCKE
Membicarakan relasi antara masyarakat dan negara memang tiada habisnya. Salah satu hal  yang  menarik  adalah  kenyataan  bahwa kekuasaan negara dihadirkan oleh kesepakatan masyarakat. Kesepakatan inilah yang kemudian dikenal  sebagai  kontrak  sosial.  Magna  Charta adalah  salah  satu  contoh  bagaimana  negara mengikuti kehendak  rakyat. Rakyat memberi- kan  kekuasaannya  pada  raja  dan  raja  tidak diberbolehkan  berlaku  secara  semena-mena (Adisusilo, 2013:327). Oleh karena itu, ketika raja Charles I berlaku semena-mena, parlemen bersama rakyat menggulingkan kekuasaannya.
Negara  yang  berkuasa  ternyata disokong  oleh  rakyatnya.  Wajar  apabila kemudian  negara  dipandang  sebagai  institusi politik  yang  memperjuangkan  kepentingan rakyatnya  bukan  segelintir  kalangan  saja (Budiman,  1996:7).  Setidaknya  terdapat  dua pemikir  yang  menjadi  produk  pergolakan politik  abad  ke-17  sekaligus  menjadi  pondasi keberadaan  negara  modern.  Mereka  adalah Thomas  Hobbes  dan  John  Locke.  Walaupun mereka condong pada empirisme tetapi mereka memiliki  perbedaan  asumsi  mengenai  konsep kontrak  sosial  dan  negara.  Hobbes  melihat kontrak  sosial  dari  kecenderungan  keadaan alamiah  persaingan  manusia.  Akan  tetapi, Locke melihat manusia dilahirkan bukan untuk bersaing  tetapi  untuk  mengikuti  pengalaman yang membentuk perilaku mereka.
Kontrak  sosial  menjadi  penjelasan umum  kaum  intelektual  Eropa  modern  dalam membangun  sebuah  negara.  Namun,  alasan masyarakat  membutuhkan  negara  tentu  juga patut  dipertanyakan.  Landasan  filosofis  inilah yang  membawa  khalayak  pada  kenyataan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki tujuan. Tujuan masyarakat tidak bisa dibebankan pada
seorang  saja.  Mereka  membutuhkan  suatu organisasi  politik  untuk  mencapainya (Plummer,  2013:43).  Negara  kemudian memberikan  dasar  konstitusional  bagi pemerintah  untuk  menjalankan  kuasanya.
Budiardjo  (2009:13-14)  terlihat mengikuti  teori  kontrak  sosial  yang  lazim digunakan para filsuf politik seperti Thomas Hobbes dan John Locke di permulaan abad modern  ini  walaupun  belum  dijelaskan bagaimana terbentuknya suatu negara:
“Masyarakat  dahulu  mengatur kehidupan  kolektif  dengan  baik  mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber  alam  atau  perlu  dicari  satu  cara distribusi  sumber  daya  agar  semua  warga merasa  bahagia  dan  puas.  Masyarakat kiranya  membutuhkan  bantuan  politik. Tujuan  masyarakat  tersebut  dapat  tercapai apabila  memiliki  kekuasaan  suatu  wilayah tertentu  (negara  atau  sistem  politik). Kekuasaan  itu  perlu  dijabarkan  dalam keputusan  mengenai  kebijakan  yang  akan menentukan  pembagian  atau  alokasi  dari sumber daya yang ada”
Tulisan  ini  akan  berupaya  untuk mengelaborasikan  konsep  kontrak  sosial menurut  Hobbes  dan  Locke.  Namun,  tidak akan  berhenti  pada  uraian  mereka  saja. Penulis ingin lebih jauh membahas mengenai persamaan dan perbedaan pemikiran mereka sekaligus kritik yang ditujukan pada konsepsi kontrak sosial itu sendiri.

## KONTEKS PEMIKIRAN
Dinasti  Tudor  kerapkali  dipandang sebagai dinasti pemersatu keluarga-keluarga Inggris. Mereka dapat melerai sengketa tahta dari  Duke  of  York  dan  Duke  of  Lancaster dalam perang mawar. Namun, segera setelah penguasa  terakhir  mereka,  Elizabeth, meninggal dan sang ratu tidak memberikan wasiat siapa yang akan menggantikan (John,
2015).  William  Cecil  sebagai  penasehat kepercayaan  kerajaan  memanfaatkan  situasi pelik ini. Dengan membuat wasiat palsu atas nama  Ratu,  dia  melegitimasikan  James  of Scotland  sebagai  Raja  Inggris  Raya  dengan nama James I. Dia kemudian memulai dinasti yang baru, disebut dinasti Stuart.
James  I  (1603-1625)  dan  Charles  I ( 1 6 2 5 - 1 6 4 9 )   b e g i t u   p e r c a y a   p a d a absolutisme. Mereka mengulangi kekelaman Dinasti  Tudor.  Mereka  terus  menggunakan agama sebagai legitimasi untuk memperoleh kekuasaan dan mendapat dukungan. Mereka yang  haus  akan  kekuasaan  bersikap  seolah- olah diri mereka layaknya Tuhan yang harus dilayani.  James  I  membuat  parlemen  marah karena membuat kebijakan luar negeri tanpa berkonsultasi  terlebih  dahulu.  Sedangkan Charles I berkonflik dengan parlemen karena masalah pajak dan agama (Perry, 2014:358).
Charles  I  telah  menyalahgunakan kekuasaannya.  Dia  begitu  cepat  melupakan Magna Charta. Setiap raja Inggris pada saat itu berjanji dan para penggantinya kelak tidak akan  pernah  melakukan  sesuatu  tanpa persetujuan  dari  para  bangsawan  dan penguasa  daerah  terlebih  dahulu  serta  yang terpenting  rakyat  yang  duduk  di  parlemen. Mayoritas  dari  mereka  adalah  protestan  dan mereka  sering  menyebut  dirinya  puritan. Mereka sangat membenci segala kemewahan dan  hidup  enak  seperti  kebiasaan  Charles  I yang  menghamburkan  banyak  uang. Pemimpin  para  puritan,  Oliver  Cromwell yang  merangkap  sebagai  anggota  parlemen sangat  mengutuk  perilaku  raja.  Oleh  karena itu,  dia  melakukan  gerilya  hingga  mampu menahan raja dan mengajukannnya ke muka pengadilan  militer.  Pengadilan  menjatuhkan hukuman mati pada raja dan hukum pancung
dilaksanakan  tahun  1649.  Cromwell kemudian memegang tampuk pemerintahan bukan sebagai raja tetapi sebagai “pelindung persemakmuran” (Gombrich, 2015:262) Cromwell  tidak  berkuasa  lama  dan  harus tutup usia. Ketiadaan pemimpin yang cakap m e m b u a t   p a r l e m e n   m e m i l i h   u n t u k memulihkan  istana  dan  tahta  dengan mengundang  putra  dari  raja  yang  telah dihukum  mati  (Charles  I).  Setelah  menarik pelajaran  dari  apa  yang  ditolak  ayahnya d e n g a n   a n g k u h ,   C h a r l e s   I I   t i d a k melembagakan absolutisme kerajaan (Perry, 2014:360).  Realitas  kehancuran  republik inilah  yang  mendorong  Thomas  Hobbes untuk  mengemukakan  karyanya  yang berjudul “Leviathan”.
Kematian mendadak Charles II pada medio  1685  memaksa  saudaranya  James  II untuk  bertahta.  Dia  seorang  pengagum kekuasaan  absolut  dan  Katolik  yang  kaku. James menghimpun semua kalangan Katolik dan para pendukung hak prerogatif kerajaan. Dia  juga  berupaya  untuk  membelokkan Parlemen  dan  pemerintahan  lokal  pada kemauan  raja.  Katolikisme  James  adalah unsur  yang  sangat  penting  atas  kegaga- lannya.  Gereja  Anglican  tidak  akan mendukungnya  dan  kekuatan-kekuatan politik  yang  mirip  dengan  yang  bergabung melawan  ayahnya  dulu  berupaya  untuk melengserkannya.  Namun  demikian,  kaum elit yang sedang berkuasa menarik pelajaran dari peristiwa 1650-an: perang saudara akan menghasilkan  ketidakpuasan  sosial  di kalangan  massa.  Kelas-kelas  atas  ingin menghindari  perang  terbuka  dan  melestari- kan monarki sebagai otoritas konstitusional tetapi  bukan  sebagai  otoritas  absolut. Puritanisme  dengan  semangat  sekretarian
J S P H
yang  berbahaya  bagi  keberlangsungan republikanisme  tidak  diizinkan  berperan  di dalam  fase  kedua  dan  terakhir  dari  revolusi Inggris (Perry, 2014:360).
Pada awal 1688, semua kalangan yang terdiri  dari  sebagian  Anglican,  sejumlah Aristokrat, dan penentang hak prerogratif raja kerajaan  membentuk  konspirasi  untuk menggulingkan  James  II.  Tujuan  mereka adalah  mengundang  menantunya,  William dari Orange (Raja Belanda) yang merupakan suami  dari  Mary.  Mereka  berdua  beragama protestan  walaupun  Mary  adalah  putri  dari James II. Mereka kemudian menyerbu Inggris dan  menyelamatkan  pemerintahan  dari kendali  James.  James  yang  banyak kehilangan  orang-orang  kepercayaannya akhirnya  meninggalkan  negeri. William  dan Mary  dinobatkan  sebagai  raja  dan  ratu  atas keputusan parlemen (Perry, 2014:360).
Revolusi tidak berdarah ini seringkali disebut  sebagai  revolusi  kejayaan  yang menciptakan  realitas  politis  dan  konstitu- sional  yang  baru.  Parlemen  dijamin  hak- haknya  untuk  berkumpul  secara  teratur  dan mempunyai  hak  suara  pada  semua  masalah pemungutan  pajak;  hak  untuk  diperiksa  di muka  hakim  dan  pengadilan  disertai  saksi juga  dijamin.  Hak-hak  ini  yang  kemudian disahkan  dalam  sebuah  dokumen  yang mengikat  secara  konstitusional  (Perry, 2014:361).

## Kontrak Sosial Thomas Hobbes
Thomas  Hobbes  adalah  salah  satu filsuf  politik  yang  terkemuka.  Dia  hidup bersamaan  dengan  keadaan  korup  Inggris abad  ke-17. Tidak  seperti  Locke,  dia  adalah seorang  filsuf  yang  sulit  untuk  diklasifika- sikan  pada  kelompok  tertentu.  Dia
merupakan seorang empiris tetapi dia sangat berbeda  dengan  para  empiris  lainnya.  Dia begitu  mengagumi  metode  matematis  baik matematika  murni  maupun  aplikasinya (Russel,  2007:717).  Kecenderungan  inilah yang  membuat  Hobbes  dipandang  pula sebagai  seorang  rasionalis  (Suhelmi, 2001:169; Syam, 2007:117). Pada mulanya, Hobbes  menganalogikan  manusia  seperti jam  tangan.  Manusia  dapat  bergerak  dan bekerja  karena  manusia  adalah  perangkat mekanis. Kemudian, Hobbes mulai berpikir bahwa  apa  yang  menggerakkan  manusia adalah  nafsunya.  Nafsu  yang  paling  kuat dalam  diri  manusia  adalah  nafsu  untuk mempertahankan  diri  (Fibriamayusi, 2013:97).
Senada  dengan  diatas,  Magnis- Suseno  (1992:72)  berpendapat  bahwa  “ia (Hobbes)  memandang  manusia  sebagai mesin tanpa kebebasan dan akal budi, tanpa suara  hati  dan  rasa  tanggung  jawab...ia m e m b a n g u n   s u a t u   t a t a n a n   s o s i a l memandang  semua  warga  negara  adalah suatu  mekanisme  yang  perlu  ditertibkan”. Akan  tetapi,  Hobbes  terlihat  begitu dipengaruhi  oleh  Galileo  Galilei.  Jika Galileo  berpendapat  bahwa  alam  semesta ibarat mesin raksasa dan manusia tidak lebih dari  mesin-mesin  kecil,  maka  Hobbes menambahkan  manusia  sebagai  mesin- mesin  yang  berpikir  (Suhelmi,  2001:170). Asumsi  seperti  ini  yang  kemudian  dia kembangkan  dalam  teori  kontrak  sosial. Dengan  mengakui  kekuatan  akal  dan  nafsu dia  berupaya  untuk  mencari  jalan  keluar permasalahan masyarakat.
K e h i d u p a n   m a n u s i a   s e b e l u m terbentuknya  negara  digambarkannya sebagai  keadaan  alamiah.  Kehidupan
manusia hanyalah suatu usaha terus menerus dalam  memuaskan  hawa  nafsu  dan  mencari kebahagiaan dan menghindari apa yang tidak disukainya.  Hakikat  alamiah  tersebut  akan membawa manusia untuk saling bersaing dan berebut  kuasa.  Manusia  akan  saling memerangi  manusia  lainnya.  Ketiga  faktor yang  membuat  mereka  bertarung  adalah  (1) kecenderungan untuk meraih kebesaran diri; (2) faktor kesetaraan manusia; dan (3) faktor agama (Suhelmi, 2001:171). Oleh karena itu, mereka  akan  melakukan  apapun  yang menurut  mereka  akan  menjamin  keberlang- sungan  hidupnya  sendiri,  tanpa  memandang apakah  hal  itu  akan  menyakiti  yang  lain ataupun  bertentangan  dengan  hukum  ilahi (Fink, 2010:49).
Keadaan alamiah, bagi Hobbes, tidak seorang-pun  dapat  menjamin  bahwa  dirinya tidak  akan  dibunuh  atau  dirampok makanannya atau pun pasangannya. Keadaan alamiah  adalah  keadaan  perang.  Tidak  ada sesuatu  yang  bisa  mencegah  orang  untuk tidak  membunuh,  melukai,  atau  merampok orang  lain.  Dalam  hal  ini  menggarap  lahan bukanlah  hal  yang  penting,  hal  ini  terjadi karena  tidak  dapat  dipastikan  siapa  yang memetik hasil panennya. Kebutuhan manusia yang  utama  adalah  keluar  dari  keadaan alamiah  (Fink,  2010:50).  Naluri  memperta- hankan nyawa inilah yang membawa Hobbes untuk  berasumsi  bahwa  manusia  dapat ditertibkan apabila nafsunya dibatasi.
Manusia  sangat  membutuhkan kekuasaan  bersama  untuk  menghindari pertumpahan  darah.  Kebersamaan  tersebut (kontrak  atau  perjanjian  sosial)  mendorong manusia  untuk  membentuk  sebuah  negara atau kedaulatan (Suhelmi, 2001:176). Hobbes terasa  menyadari  bahwa  manusia  setara
namun bersifat individual. Mereka menyepa- kati  agar  negara  memaksa  mereka  menjadi makhluk sosial. Penguasa diberikan otoritas untuk  menciptakan  pembedaan  dalam masyarakat  (Fink,  2010:59).  Selain  itu, ketika mereka telah bersepakat maka Segala hak  mereka  berakhir  dan  harus  menaati  semua aturan  penguasa  (Hadiwijono,  1980:34-35) . Dengan kata lain, masyarakat melalui negara memiliki  peran  yang  fundamental  dalam mengatur interaksi antar manusia.
Prinsip  Hobbes  dalam  membangun negara  didasarkan  pada  kekuasaan  mutlak (penguasa  berkuasa  atas  kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Magnis- Suseno  (1995:11),  kemudian,  merangkum asumsi filsafat negara Hobbes, dalam:
“(1)  negara  harus  kuat  tanpa  tanding sehingga  dapat  memastikan  ketaatan  para anggota  masyarakat  terhadap  peraturan- peraturannya;  dan  (2)  negara  harus menetapkan  suatu  tatanan  hukum  bahwa setiap  orang  yang  tidak  menaatinya  akan dihukum mati”
Menariknya,  penguasa  bukan didasarkan pada legitimasi illahi tetapi dari rakyat. Dia khawatir apabila manusia harus kembali pada keadaan alamiah. Akan tetapi, jika raja tidak cukup kuat dalam menegakkan hukum  dan  ketertiban  maka  tidak  ada  satu alasan-pun yang bisa mencegah mereka yang dikuasai  untuk  menumbangkan  penguasa. Mereka  harus  memilih  menumbangkan rajanya daripada pilihan lainnya yakni mati (Fink, 2010:53).
Warga  negara  tidak  memiliki  hak apapun  terhadap  negara.  Mereka  memberi- kan  segala  hak  yang  melekat  pada  negara. Negara  kemudian  melalui  undang-undang menetapkan  nilai-nilai  moral  yang  diguna-
kan.  Hobbes  menolak  kemungkinan  warga negara  naik  banding  terhadap  kehendak negara  berdasarkan  keadilan  atau  tuntutan moral.  Apa  yang  adil  dalam  kehidupan bernegara  ditentukan  oleh  negara.  Keadilan adalah  apa  yang  sesuai  dengan  undang- undang, betapapun buruknya. Apabila negara bertindak  bertentangan    dengan  undang- undang, para warga negara akan kehilangan motivasi  untuk  bersikap  taat  kepadanya (Magnis-Suseno, 1995:11).
Negara  ideal  menurut  Hobbes tidaklah  jelas.  Suhelmi  (2001:178-9) berpendapat  bahwa  bagi  Hobbes  semua bentuk  negara  baik,  asal  saja  kekuasaan dalam negara tidak terbagi-bagi. Kekuasaan- nya harus mutlak. Dalam kasus di Inggris, dia setuju  bila  parlemen  yang  berkuasa  tetapi pada saat yang sama raja tidak boleh berkuasa atau sebaliknya. Fink (2010:52) menambah- kan  bahwa  Hobbes  memilih  penguasa  laki- laki  daripada  penguasa  perempuan.  Hobbes terlihat begitu fanatik pada ketertiban sosial yang diciptakan oleh sistem feodalis-patriarki Inggris.  Wajar  apabila  kemudian  dia memberikan  penguasa  ideal  dalam  diri William  Sang  Penakluk  (William  I  atau William dari Normandia).
Kontrak Sosial John Locke
hidup. Keterpenuhan hak asasi manusia dan suatu sistem yang menjamin adanya hak asasi tersebut adalah inti dari teori kontrak sosial Locke.  Menurut  Wijaya  (2013),  hak-hak yang  terampas  dari  kehidupan  manusia adalah  hak  untuk  memiliki  hidup,  bebas, properti, dan kesehatan. Kontrak sosial yang dijalankan  oleh  suatu  pemerintahan  harus melindungi hak-hak tersebut.
Locke juga menyaksikan pertentang- an  antara  urusan  pemerintahan  dan  agama semakin meruncing. Dia merasa hal tersebut sebagai  kekacauan  utama  masyarakat.  Dia percaya bahwa cara yang mungkin dilakukan untuk  menyelesaikan  permasalahan  ini adalah  dengan  mengembalikan  urusan mereka  pada  hakikatnya.  Di  satu  sisi, pemerintah  berhubungan  dengan  urusan publik seperti bagaimana mengatur masyara- kat atau melindungi masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain urusan gereja merujuk pada urusan  batiniah  antara  seseorang  dengan tuhannya.  Locke  memper-timbangkan bahwa  seseorang  pasti  memiliki  keinginan sendiri-sendiri;  sehingga  dibutuh-kan kontrak  sosial  untuk  melindungi  kepe- milikan  dan  kebebasan  rakyat.  Dia  percaya bahwa kontrak sosial dipercaya adalah satu- satunya  jalan  dalam  menuju  masyarakat beradab.  Kontrak  sosial  adalah  legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenang- an setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari  seluruh  manusia  yang  secara  alamiah terlahir bebas dan setara (Lessnoff, 1990:2).
John  Locke  adalah  seorang  filsuf sekaligus  pemikir  yang  lahir  pada  medio 1632.  Dia  hidup  di  tengah  gejolak  dua revolusi.  Revolusi  Puritan  1648  membawa kesadarannya bahwa agama dijadikan sebagai kendaraan  politik  dalam  menguasai  suatu pemerintahan.  Revolusi  Kejayaan  1688 menjadi  titik  tolak  pemikirannya  tentang manusia dan dunia. Dia mulai memahami apa yang  dibutuhkan  manusia  dalam  menjalani
Sub-bab ini dikembangkan dari artikel penulis berjudul “John Locke dalam Demokrasi” yang dipublikasikan di Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol.8, No.1, (2014): 13-24
1 1
Baginya  tidak  seorangpun  dapat memiliki  kekuatan  politik  tanpa  persetujuan rakyat. Hal ini berarti pada hakikatnya seluruh aktivitas  rakyat  akan  ditentukan  oleh persetujuan  rakyat.  Namun,  hanya  manusia yang  bebas  (bukan  budak)  yang  bersepakat untuk  berpikir  dan  bertindak  dalam  satu pemerintahan yang berdaulat disebut sebagai masyarakat  sipil.  Pemerintah  inilah  yang kemudian  memiliki  tugas  dalam  melindungi kehidupan kebebasan, dan kepemilikan rakyat (Richards  dkk,  1981:38).  Dia  mencoba menjelaskan  bagaimana  sistem  kerja pemerintahan  dan  legitimasinya  sesuai dengan  argumen-argumen  di  zamannya seperti  keadaan  alamiah,  keadaan  perang, ataupun  mitos  kontrak  sosial.  Dia  memba- yangkan  kehidupan  manusia  tanpa  sebuah pemerintahan yang disebut keadaan alamiah dan manusia hanya dibatasi oleh hukum alam. Hukum  tersebut  memiliki  berbagai  kelema- han  yang  mendorong  mereka  untuk  masuk pada  alam  peperangan.  Satu-satunya  jalan untuk  keluar  dari  permasalahan  ini  adalah keluar dari keadaan alamiah dan menciptakan masyarakat sipil dibawah satu pemerintahan yang berdaulat dengan kesepakatan bersama seluruh rakyat (Plamenatz, 1992:334).
Ujaran tersebut tentu dapat dipahami jika  melihat  perkembangan  manusia  dan masyarakat di permulaan kehidupan. Manusia mulai  berkumpul  dan  membentuk  suatu komunitas.  Dalam  komunitas  tersebut  akan dipilih  pemimpin  sebuah  komunitas  yang biasanya  disebut  ketua  atau  kepala  suku. Kepala suku ini yang kemudian menjalankan ketiga  fungsi  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif  dalam  politik  modern.  Walaupun demikian jika melihat perkembangan Indone- sia  terlihat  kerumitan  dalam  menentukan
apakah  bangsa  atau  negara  terlebih  dahulu karena  para  pendiri  bangsa  berpijak  pada kebangsaan Indonesia hadir atas reaksi pada negara  kolonial  (Hindia-Belanda)  yang berarti  tanpa  disadari  lebih  dahulu  terdapat negara kemudian bangsa.
S a n g a t   m e m b i n g u n g k a n   b a g i masyarakat  umum  jika  memahami  gagasan Locke  tentang  pemerintah  khususnya  jika berkaitan  dengan commonwealth dan dominions (kedua  konsep  yang  dimaksud oleh  Locke  ini  berbeda  dengan  apa  yang dipahami  saat  ini.  keduanya  merujuk  pada pemerintahan  di  pusat  dan  di  koloni).  Pada abad  ke-17,  proses  kolonialisme  Inggris  di Amerika  mengalami  penyesuaian  dan percampuran  antara  teori  konstitusi  dan praktik  kolonialisme.  Locke  sendiri  juga berpartisipasi dalam proses tersebut sebagai salah  satu  sekretaris  informal  dari  pemilik tanah di koloni Carolina bidang perdagangan (Hsueh,  2002:427-429).  Pengalamannya kemudian dituangkan dalam the Fundamen- tal  Constitutions  of  Carolina pada  tahun 1669. Esai tersebut menjelaskan bagaimana cara  membentuk  pemerintahan  perwakilan yang mengakomodir rakyat untuk berpartisi- pasi  dalam  pemerintahan  dan  masyarakat koloni  dapat  dikontrol  oleh  pemilik  tanah yang  bermukim  di  Inggris  (Locke,  1669). Para  pemilik  tanah  di  Carolina  membuat hukum  dan  struktur  sosial  yang  sesuai sehingga  dapat  menjamin  kehidupan  yang layak  bagi  setiap  insan  dan  mengisi  semua posisi  eksekutif  setelah  menandatangani beberapa dokumen.
Pemerintahan  baik  di  pusat  ataupun di koloni bertugas untuk melindungi properti rakyat  dan  pelaksanaan  pemerintahan berdasarkan  hukum  yang  telah  ditegakkan
oleh  para  pendiri  negara.  Locke  (1691:273) berargumen bahwa:
Gagasannya mengenai pemerintahan kiranya bermuara  pada  pembagian  kekua-saan pemerintahan  untuk  mencapai  semua  yang diinginkan dari keadaan alamiah manusia dan menjauhi  keadaan  perang  dalam  tiga kekuatan:  legislatif,  eksekutif,  dan  federatif (Tully, 1993:11).
“It may employ all that power in making laws for  the  community  from  time  to  time,  and executing those laws by officers of their own appointing”
Kesepakatan  bukan  hanya  digunakan  untuk merevisi hukum dan memilih para eksekutif tetapi juga untuk mengambil pajak dari rakyat seperti yang diungkapkan Locke (1691:227) dalam:
“governments  cannot  be  supported  without great charge, and it is fit everyone who enjoys his share of the protection, should pay out of his estate his proportion for the maintenance of it. But still it must be with his consent, i.e. the consent of the majority, giving it either by themselves, or their representatives chosen by them: for if any one shall claim a power to lay and levy taxes on the people”
Komparasi, Kontradiksi, dan Kritik
yang  menarik manusia.  Manusia  pada  dasarnya  sangat bergantung pada orang lain dan bahkan tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ketergantungan adalah salah satu sifat yang manusiawi. Kita seringkali tanpa menyadari selalu bersandar pada berbagai pelayanan ganda, sistem dan struktur,  demi  keberhasilan  hidup.  Akan tetapi,  manusia  seringkali  malu  ketika bergantung  pada  orang  lain.  Mereka  begitu percaya  bahwa  mereka  adalah  manusia tangguh  yang  akan  mencapai  kesuksesan hidup tanpa ketergantungan pada orang lain. Konsekuensi logisnya, manusia mulai tidak percaya pada orang lain dan tidak mengakui kelebihan manusia lainnya.
Kepekaan  sosial  dalam  diri  setiap manusia  nampak  dengan  jelas  dikonstruksi oleh  masyarakat.  Walaupun  Hobbes  ( homo homini  lupus )  dan  Locke  ( tabula  rasa ) memiliki  perbedaan  dalam  melihat  hakikat manusia tetapi mereka memiliki tujuan yang sama  yakni  berupaya  memberikan  solusi pada  pergolakan  masyarakat  Inggris. Keduanya dapat disebut sedang “berkoalisi” ketika  mengajukan  teori  kontrak  sosial. Kesepakatan  bersama  dianggap  sebagai kunci  peredam  konflik  dan  perang.  Negara dianggap  sebagai  pondasi  utama  dalam menyelesaikan  permasalahan  masyarakat. Hal yang berbeda juga nampak dalam negara ideal versi Hobbes dan Locke. Jika Hobbes sangat  mendambakan  kekuasaan  mutlak maka  Locke  menginginkan  adanya pemisahan  kekuasaan  antara  legislatif, eksekutif, dan federatif.
mengenai  ketergantungan
Logika  kontrak  sosial  Hobbes  dan Locke terlihat dalam institusi sosial terkecil, yakni  keluarga.  Mereka  berdua  terlihat sepakat  untuk  melihat  bahwa  setiap  anak harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang yang mengasuh mereka (Fink, 2010:54; Wijaya,  2014:21).  Oleh  karena  itu,  orang yang  membesarkannya  memiliki  kuasa  atas anak  tersebut.  Ketergantungan  antara  satu manusia dengan lainnya terlihat begitu alami. Sadarjoen  (2016)  memberikan  penjelasan
Walaupun mereka tergolong pemikir klasik tetapi bukan berarti mereka tanpa cela. Magnis-Suseno  (1995:10)  memberikan tanggapan  yang  menarik  pada  asumsi  dan
teori  Hobbes.  Dia  melihat  rasa  takut  warga negara  sebagai  dasar  negara  akan  membuat Hobbes kehilangan apa yang dicarinya yaitu stabilitas.  Kekuasaan  yang  hanya  berdasar- kan kemampuan penguasa untuk mengintimi- dasi bawahan secara hakiki bersifat instabil. Begitu  kemampuan  penguasa  untuk  mela- kukan  intimidasi  berkurang  kekuasaannya pasti  tumbang  karena  tidak  ada  unsur  lain yang  menunjangnya.  Selanjutnya,  Mouritz (2010)  merasa  kelemahan  utama  dari  teori kontrak  sosial  Hobbes  adalah  ketidakmam- puannya  dalam  menjelaskan  mengapa seseorang  tidak  menyepakati  kontrak  sosial dan tidak menaati negara.
Locke  ternyata  juga  memiliki berbagai  keterbatasan.  Russel  (2007:818- 844) setidaknya melihat terdapat dua hal yang janggal  dalam  pemikiran  Locke.  Pertama, gagasan Locke pada keadaan alamiah terlihat kurang asli. Dia terlihat hanya mengambil apa yang  telah  ada  dari  pendahulunya.  Dia memakai  kisah  dari  penjelasan  Injil  masa patriarkal. Dia menulis ulang bahwa manusia hidup  pada  awalnya  dengan  kesejahteraan. Kedua,  Locke  begitu  memuja  hak  kepemi- likan.  Walaupun  apa  yang  dipikirkannya seolah  menjadi  pelumas  jalannya  roda revolusi  industri  namun  Locke  tidak menyadari  tindakannya  sebagai  jalan “penghisapan” manusia atas manusia lainnya.
Selain  itu,  Sabine  (1981:187) mengajukan tiga kelemahan mendasar dalam teori  Locke.  Pertama,  teorinya  tidak mempunyai  struktur  yang  logis  yang  cukup baik  untuk  menerima  persoalan  yang  sulit. Locke  memang  telah  menghubungkan  satu prinsip dengan prinsipnya yang lain tetapi hal itu tidak banyak membantu dalam mengatasi
permasalahan  masyarakat.  Hal  tersebut disebabkan karena dia terlalu gegabah dalam merespon  dan  tidak  pernah  menyelidiki sesuatu secara mendalam. Kedua, apa yang dia  tulis  hanya  menghimpun  apa  yang  ada dahulu  dan  yang  ada  sekarang.  Dia  tidak pernah  melakukan  suatu  sintesis  pada premis-premis  yang  ada.  Ketiga,  dia mengabaikan  keberadaan  raja  atau  ratu beserta  dengan  para  menterinya  dalam pemerintahan sipil. Dia terkesan melupakan adanya  berapa  persen  keterwakilan  para bangsawan di parlemen Inggris.
Teori kontrak sosial seperti koin yang dilihat dari sisi yang berbeda. Nbete (2012) memandang  dari  sisi  kebermanfaatan kontrak  sosial.  Dia  berujar  bahwa  kesepa- katan sosial berhasil untuk menyeimbangkan otoritas  pemerintah  dan  kewajiban  dari rakyat. Hal tersebut nampak dari kajiannya mengenai  pemerintah  Nigeria.  Kontrak  so- sial juga memberikan jalan bagi pemerintah untuk  menyampaikan  kepentingan  rakyat secara rasional dan berpijak pada kehendak umum.  Akan  tetapi,  Frederik  (2013)  tidak sependapat dengan hal itu. Dia melihat tidak selamanya kontrak sosial akan berhasil. Dia berpijak pada asumsi bahwa manusia selalu ingin  untuk  tidak  bersepakat.  Dia  mengan- daikan  bahwa  tidak  mungkin  semua  orang dewasa setuju pada satu keputusan tertentu. Konsekuensi  logisnya,  akan  selalu  tercipta ketidakharmonisan, konflik, bahkan perang. Oleh  karena  itu,  keberhasilan  kesepakatan sosial (negara) sangat bergantung pada kese- ragaman dan kepatuhan rakyat itu sendiri.

## PENUTUP
Teori kontrak sosial menurut Hobbes dan  Locke  terlihat  sama  tetapi  sebenarnya berbeda.  Hobbes  melihat  hakikat  manusia sebagai  serigala  bagi  manusia  lainnya. Mereka  tidak  akan  berhenti  merampas bahkan  membunuh  manusia  lainnya  hingga kesejahteraan  dan  kebahagiaan  mereka tercapai. Akan tetapi, Locke melihat manusia sebagai  kertas  putih  tanpa  noda.  Manusia hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai  mereka  merasa  memiliki  sesuatu. Keinginan untuk memiliki membuat mereka saling berebut satu sama lain hingga terjadilah konflik  dan  perang.  Keadaan  perang menuntut  Hobbes  dan  Locke  mencari  jalan keluarnya.  Mereka  seirama  untuk  mengaju- kan kontrak sosial sebagai jalan perdamaian dimana negara akan menjamin keadilan dan kesejahteraan  rakyat.  Akan  tetapi,  negara ideal  bagi  mereka  juga  berbeda.  Hobbes mendambakan kekuasaan mutlak dan Locke pemisahaan kekuasaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Adisusilo,  S.  (2013). Sejarah  Pemikiran Barat:  Dari  Klasik  sampai  Yang
Modern. Jakarta: Rajawali Press
Budiardjo,  M.  (2009). Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Jakarta:  Gramedia  Media Pustaka
Budiman, A. (1996). Teori Negara: Negara,
Kekuasaan,  dan  Ideologi. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama
Fibriamayusi, R.P. (2013). “Thomas Hobbes:
Rasionalitas  dan  Konsepnya  tentang Manusia dan Kekuasaan Negara”. B.
Suyanto  (Ed).  2013. Filsafat  Sosial.
Malang & Yogyakarta: Aditya Media Publishing
Fink, H. (2010). Filsafat Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Frederick,  D.  (2013).  “Social  Contract Theory  Should  Be  Abandoned”. RMM. Vol.4, (2013): 178–190 Gombrich, E.H. (2015). Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda. Tangerang Selatan: Marjin Kiri Hadiwijono, H. (1980). Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta: Kanisius
Hsueh,  V.  (2002).  “Giving  Orders:  Theory and  Practice  in  the  Fundamental Constitutions  of  Carolina”. Journal of the History of Ideas. Vol.63, No.3 (2002): 425-445
John, J. (2015). Sejarah Gelap Dinasti Tudor.
J a k a r t a :   P T   E l e x   M e d i a Komputindo Lessnoff, M. (1990). Social Contract Theory.
Oxford: Basil Blackwell Locke, J. (1669). “Letters and Miscellaneous Works:  The  Fundamental  Constitu- tion of Carolina”. The Works of John Locke in Nine Volumes 12th editions (1824). London: Rivington Locke,  J.  (1691). “Economic  Writings  and Two  Treatises  of  Government”. The Works of John Locke in Nine Volumes 12th  editions (1824).  London:
Rivington
Magnis-Suseno,  F.  (1992). Filsafat  sebagai Ilmu Kritis. Yogyakarta: Kanisius Magnis-Suseno, F. (1995). Kuasa dan Moral.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Mouritz,  T.  (2010).  “Comparing  the  Social
Contracts of Hobbes and Locke”. The Western  Australian  Jurist Vol.  1, (2010):123-127
Nbete,  A.D.  (2012).  “The  Social  Contract Theory: A Model for Reconstructing a Tr u e   N i g e r i a n   N a t i o n - S t a t e ” . International  Journal  of  Humanities and Social  Science ,  Vol.2,  No.15,
(2012):267-278
Perry,  M.  (2014). Peradaban  Barat:  Dari
Z a m a n   K u n o   s a m p a i   Z a m a n Pencerahan. Yogyakarta:  Kreasi Wacana Plamenatz,  J.  (1992). Man  and  Society: Political and Social Theories from the
Middle  Ages  to  Locke. London: Longman Plummer,  K.  (2013). Sosiologi  the  Basics.
Jakarta: Rajawali Press
Richards,  J.,  L.  Mulligan,  &  J.  Graham.
(1981).  “Property  and  People: Political Usages of Locke and Some Contemporaries”. Journal  of  the History  of  Ideas .  Vol.  XLII,  No.  1 (1981): 29-52.
Russel, B. (2007). Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya  Dengan  Kondisi  Sosio- P o l i t i k   Z a m a n   K u n o   H i n g g a
Sekarang. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Sabine,  G.H.  (1981). Teori-Teori  Politik: S e j a r a h   P e r t u m b u h a n   d a n P e r k e m b a n g a n n y a . B a n d u n g : Binacipta
Sadarjoen,  S.S.  (2016).  “Mitos  Ketergan- tungan”. Kompas ,  25  Juni  2016,
Hal.25
Suhelmi, A. (2001). Pemikiran Politik Barat: Kajian  Sejarah  Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama
Syam,  F.  (2007). Pemikiran  Politik  Barat: Sejarah,  Filsafat,  Ideologi,  dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ke-3. Jakarta: Bumi Aksara Tully,  J.  (1980). A  Discourse  on  Property. Cambridge:  Cambridge  University Press
Wijaya,  D.N.  (2013). The  Dynamo  of Civilised  Society:  John  Locke  on Nation  and  Character  Building. Disertasi  Master  Tidak  Dipublikasi- kan.  Sunderland:  MA  History, University of Sunderland
Wijaya,  D.N.  (2014).  “John  Locke  dalam Demokrasi”.  Jurnal  Sejarah  dan Budaya, Vol.8, No.1, (2014): 13-24