## DAMPAK KEBERADAAN RITEL MODERN TERHADAP PEREKONOMIAN PASAR TRADISIONAL DI ACEH BARAT DAN NAGAN RAYA

## M. Aditya Ananda, MA
Dosen Perbankan Syariah, STAIN Tgk Dirundeng Meulaboh

## Abstract
This paper examines the roles of modern retail businesses in the region's growth. This impact can be seen in traditional markets in western Aceh and Nagan Raya. The study population was in the districts of Aceh Barat and Nagan Raya, with a sample of all subdistricts in the district. Each  district  has  a  traditional  market  and  retail  business  that  has  been  established.  The  data collection techniques used by the author are conducting documentation studies, observations and  interviews  with  the  government  that  provides  business  licenses  and  traditional  market protection. Then do a case study with secondary data sources from websites or the internet. The results of the assessment that we found in the GRDP in the districts of Aceh Barat and Nagan Raya  Associated  with trade businesses such  as  modern retail outlets also contribute to labor funding.  Significant  developments  in  the  workforce  occurred  in  2014  from  2531  to  6475  in 2015.  The  conclusion  based  on  the  data  above  is  that  modern  retail  and  traditional  markets contribute  to  the  Increased  Workforce  in  West  Aceh  District.  However,  the  development  of trade in regencies in West Aceh is not enough to boost economic growth in 2016. Based on this data, it can be concluded that modern retail and traditional markets are crucial for economic growth in West Aceh District, where the trade business is the second largest business field in contributing to contribute to the West Aceh Regency GRDP.
Keywords : retail, economic development, traditional market.

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji dampak keberadaan usaha ritel modern terhadap perekonomian yang ada di daerah. Dampak ini dapat dilihat terhadap pasar tradisional yang ada di Aceh barat dan Nagan Raya. Populasi penelitian ini berada di kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, dengan sampel penelitian  seluruh  kecamatan  di  kabupaten  tersebut.  Setiap  kecamatan  memiliki  pasar tradisional dan usaha ritel yang telah berdiri. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melakukan  studi  dokumentasi,  observasi  dan  wawancara  terhadap  instansi  pemerintah  yang memberikan izin usaha dan pelaku pasar tradisional. Kemudian melakukan studi dokumentasi dengan sumber data sekunder dari website atau internet. Hasil kajian yang kami temukan PDRB dikabupaten Aceh barat dan Nagan Raya mengalami peningkatan karena usaha ritel yang telah ada.  Artinya  penambahan  usaha  perdagangan  seperti  gerai  ritel  modern  juga  berkontribusi berhadap  penambahan  tenaga  kerja.  Perkembangan  signifikan  terhadap  tenaga  kerja  terjadi pada  tahun  2014  sebesar  2531  menjadi  6475  pada  tahun  2015.  Demikian  juga  usaha perdagangan mengalami perkembangan dari tahun ketahun. Kesimpulan  berdasarkan data di atas  ialah  ritel  modern  maupun  pasar  tradisional  berkontribusi  terhadap  peningkatan  tenaga kerja  pada  Kabupaten  Aceh  Barat.  Namun  berkembangannya  sector  perdagangan  pada Kabupaten di Aceh Barat tidak cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016.  Artinya  terjadi  penurunan  pada  lapangan  usaha  lainnya  selain  lapangan  usaha perdagangan. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan ritel modern dan pasar tradisional sangat berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada  Kabupaten  Aceh  Barat,  dimana  lapangan usaha  perdagangan  merupakan  lapangan  usaha  kedua  yang  terbesar  dalam  menyumbangkan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat.
Kata Kunci : Ritel, Pertumbuhan Ekonomi, Pasar Tradisional.

## A. Latar Belakang Masalah
Peningkatan ekonomi dalam kehidupan merupakan harapan semua lapisan masyarakat.  Dalam  perspektif  ekonomi, peningkatan ekonomi tidak terlepas dari pada kepentingan  individu.  Dalam  perekonomian kapitalis masing-masing pelaku usaha berusaha untuk semaksimal mungkin berupaya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya  melalui  upaya  produksi.  Dalam melakukan  produksi,  para  pihak  selalu melakukan  interaksi  dengan  pihak  yang membutuhkan  hasil  produksi  yang  tercermin dalam  interaksi  pada  pasar.  Kehadiran  ritel modern  hingga  ke  desa-desa  menurut  ketua majelis  pakar  dewan  koperasi  Indonesia (Dekopin)  Teguh  Boediyana  merupakan konsekuensi  dari  kesepakatan  liberalisasi yang  ditandatangani  pemerintah. 1 Kehadiran ritel  asing  memang  benar  bias  menguntung- kan  konsumen  karena  mendapatkan  harga yang lebih murah dan kenyaman belanja yang lebih  tinggi.  Tapi  memanjakan  konsumen dengan  rite  lasing  itu  justru  mengorbankan jutaan orang Indonesia yang menggantungkan hidup  dari  ritel  tradisional  dan  warung- warung kecil. 2
Investasi  sangat  penting  bagi  suatu Negara karena investasi merupakan salah satu penentu  pertumbuhan  ekonomi. 3 Dengan investasi  maka  lapangan  kerja  baru  akan terbuka  dan  pada  akhirnya  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Sampai  di  sini permasalahan  belum  terjadi,  namun  per- masalahan  terjadi,  investasi  yang  seharusnya berdampak positif bagi perekonomian namun berdampak bagi pedagang tradisional. Kondisi sebelum dan sesudah ada ritel modern dari  segi  omset  penjualan,  omset  penjualan mengalami penurunan yang biasanya
1 Teguh Boediyana, Liberalisasi Perdagangan Lahirkan Industri Ritel ,  dalam majalah kompetisi, h. 13.
2 Afred Suci, Top Secret Konspirasi , (PT. Sembilan Cahaya Abadi, Jakarta. 2015), h. 111.
3 Pemantauan pelaksanaan investasi  infrastruktur bidang pekerjaan umum  kasus  studi: lima provinsi di Indonesia, h. 1.
4 Wyati  Saddewisasi,  Teguh  Arifiantoro,  dan  aprih  Santoso, Analisis  Dampak  usaha  ritel  modern terhadap usaha ritel tradisional.
5 http://www.pikiranmerdeka.co/2017/03/18/resah-dikepung-ritel-modern/  dikutip  pukul  10.41  WIB tanggal 13 Agustus 2017.
6 Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  Saran  Pertimbangan  terhadap  rancangan  peraturan  Presiden tentang penataan dan pembinaan usaha pasar modern dan usaha toko modern, h. 2.
pendapatan  bulanan  berkisar  Rp.500.000 menjadi berkisar Rp.300.000. 4
Dampak  ritel  modern  yang  hadir  dapat dilihat  sebagaimana  yang  terjadi  di  kota Banda  Aceh.  Pedagang  pasar  tradisional  di Banda  Aceh  resah  dengan  kehadiran  ritel modern. Tergerak  oleh  keinginan  member- dayakan  kembali  pasar  tradisional,  pe- merintah kota mulai sementara menyetop izin baru pembangunan gerai Indomaret di Banda Aceh. Adapun untuk para pemain bisnis ritel besar lain seperti Alfamart dan Seven Eleven memang  belum  diberikan  izin  sama  sekali untuk  mendirikan  lapak. 5 Mengenai  kajian dan regulasi pendirian ritel modern ada pada dinas perdagangan, sedangkan perihal perizinan melalui KP2TSP. berkaitan dengan peraturan penataan mengenai pasar tradisional ini sudah diatur dalam PP Republik Indonesia No.  112  tahun  2007  tentang  penataan  dan pembinaan  pasar  tradisional,  pusat  per- belanjaan  dan  toko  modern.  Disamping peraturan  tersebut  di  atas,  kementerian  per- dagangan  juga  menerbitkan  regulasi  berupa peraturan  menteri  perdagangan  republik Indonesia  nomor:  53/M-DAG/PER/12/2008 tentang  pedoman  penataan  dan  pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
Permasalahan  dalam  industri  ritel  ini dari  waktu  ke  waktu  terus  mengemuka. Berdasarkan    analisis    Komisi    Pengawas Persaingan    Usaha    (KPPU),    permasalahan dalam  industri  ritel  yang  terjadi  saat  ini, terbagi    menjadi    dua    kelompok    besar. Pertama adalah terkait dengan terus tersingkirnya pelaku  usaha  ritel  kecil Indonesia dari pasar. Kedua adalah munculnya  tekanan  terhadap  para  pemasok kecil  oleh  pelaku  usaha  ritel  modern  yang memiliki  kemampuan  kapital  sangat  besar. 6
Berangkat  dari  latar  belakang  bahwa  pada penelitian ini, untuk mengetahui dampak dari keberadaan  ritel  modern  terhadap  pereko- nomian tradisional perlu diadakan penelitian.

## B. Prosedur Pendirian Ritel
Berdasarkan studi dokumentasi terhadap  brosur  pada  Dinas  Penanaman Modal  dan  pelayanan  perizinan  terpadu  satu pintu  kabupaten  Aceh  Barat,  ada  beberapa izin yang harus dilengkapi untuk mendirikan usaha. Izin tersebut meliputi surat izin tempat usaha,  izin  mendirikan  bangunan,  dan perizinan  usaha  industry  dan  perdagangan. Perizinan  usaha  industry  dan  perdagangan kabupaten Aceh Barat memiliki dasar hukum !anun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 tahun 2006  Tentang  Perubahan  Pertama  Peraturan Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  Nomor  7 Tahun  2002  Tentang  restribusi  Izin  Usaha Industri dan Perdagangan. Pada perizinan ini terdapat  5  (lima)  macam  perizinan  yang masing-masing  memliki  persyaratan  yang berbeda. Perizinan tersebut ialah Tanda Daftar Industri  (TDI),  Izin  Usaha  Industri  (IUI), Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP),  Surat  Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan tanda daftar gudang (TDG).
Usaha  ritel  modern  tergolong  dalam katergori  perdagangan  bukan  merupakan usaha pada bidang industry. Berkaitan dengan itu,  untuk  pendirian  usaha  perdagangan kelengkapan  izin  yang  harus  dimiliki  adalah Tanda  Daftar  Perusahaan  dan  Surat  Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Untuk memperioleh  Tanda  Daftar  Perusahaan  pada Kabupaten Aceh Barat maka persyaratan yang harus  dilengkapi  aialah  fotocopy  KTP, Fotocopi SITU, Fotocopi Izin usaha Lainnya/ Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  yang berwenang, dan fotocopy NPWP.
Sedangkan  untuk  memperoleh  Surat Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP)  pada Kabupaten Aceh Barat diharuskan melengkapi  persyaratan  seperti  fotocopy KTP, fotocopi SITU/HO, foto 3x4 sebanyak 4 lembar,  Akta  Notaris  berbadan  hukum  CV,
7 Wawancara 1: Bapak Kepala Bidang Perdagangan Aceh Barat/ Idrus, Selasa/ 5 September 2017 pukul 10.05 WIB.
PT,  atau  koperasi,  Asli  dan  fotocopy  SK pengesahan  Badan  Hukum  dari  Departemen Hukum & HAM (Khusus untuk badan hukum PT),  nilai  modal  dan  kekayaan  bersih perusahaan  seluruhnya  tidak  termasuk  tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk mengurus kedua  surat  izin  sebagaimana  dipaparkan  di atas, maka terlebih dahulu untuk melengkapi surat  Izin  tempat  usaha  (SITU).  Surat  izin tempat usaha pada kabupaten Aceh Barat juga memiliki  persyaratan  yang  harus  dilengkapi yaitu  fotocopy  KTP,  Fotocopy  akta  Notaris, foto  3x4  sebanyak  2  lembar,  sket  lokasi ditandatangani  geuchik,  rekomendasi  camat, bukti  pelunasan  PBB,  Bukti  pelunasan restribusi  sampah,  persetujuan/  pernyataan lingkungan  yang  diketahui  geuchik,  izin Operasional / surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Melihat  proses  perizinan  sebagaimana pengurusan  Surat  Izin  tempat  Usaha  (SITU) pada  kabupaten  Aceh  Barat,  maka  pelaku usaha  seperti  ritel  modern  tentunya  harus melalui  persetujuan  yang  diketahui  geuchik. Kelurahan setempat berperan dalam mendirikan  usaha  ritel  modern,  dalam  artian kehadiran  ritel  modern  dikelurahan  yang berdomisili  di  Kabupaten  Aceh  Barat  telah mendapatkan persetujuan dari geuchik setempat  dimana  ritel  modern  beroperasi. Disamping persetujuan geucik, ada surat izin operasional  yang  harus  dikeluarkan  oleh instansi  berwenang,  dalam  hal  ini  analisa peneliti yaitu izin operasional yang dikeluarkan oleh dinas perdagangan kabupaten  Aceh  Barat.  Kesimpulan  dari  ini ialah  keberadaan  ritel  modern  di  kabupaten Aceh Barat telah mendapat izin dari masing- masing geuchik dan dinas perdagangan Aceh Barat.
Hasil  wawancara  ditemukan  bahwa, salah  satu  ritel  modern  yang  terdapat  di Kabupaten Aceh Barat tepatnya ritel modern depan Mesjid Agung tidak mendapat Izin dari dinas perdagangan Aceh Barat, Karena belum memenuhi  persyaratan  area  parkir.  Dinas perdagangan  tidak  dalam  hal  eksekusi  untuk menutup  izin  Indomaret  mesjid  Agung. 7
Menarik dilihat dimana surat keterangan dari instansi Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Barat tidak diberikan namun ritel modern ini telah  beroperasi  di  kawasan  kabupaten  Aceh Barat.
Berdasarkan  hasil  studi  dokumentasi, bahwasanya  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten Aceh Barat tidak menyediakan pelayanan Izin Usaha  Toko  Modern  (IUTM).  Menurut Permendag
No.53/M-DAG/PER/12/2008
Tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan Pasar  Tradisonal,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko  Modern  pada  Bab  V  Jenis  dan Kewenangan Penerbitan  Izin Pasal 10 ayat c disebutkan  bahwasanya  untuk  minimarket, supermarket,  department  store,  Hypermarket dan Perkulakan. Izin yang diberikan seharusnya  adalah  izin  Usaha  toko  modern (IUTM).  Konskewensi  dari  dikeluarkan  Izin usaha Toko Modern tentunya berbeda dengan surat izin usaha perdagangan. Hasil observasi dikawasan  meulaboh,  bahwasanya  terdapat setidaknya  6  (enam)  gerai  ritel  modern  yang terdapat  di  Meulaboh.  Keberadaan  ritel modern  ini  berarti  tanpa  mengantongi  izin usaha  toko  modern.  Izin  usaha  toko  Modern terhadap  ritel  modern  dikawasan  Meulaboh sudah  seharusnya  diberlakukan  dimana  pada permendag  telah  dijelaskan  mengenai  aturan mengenai  aturan  zonasi.  Aturan  zonasi  ini bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  pasar  tradisional.  Dengan  kata  lain keberadaan ritel modern di kawasan Meulaboh
tanpa mempertimbangkan mengenai peraturan mengenai zonasi.
Penerbitan  ritel  modern  tanpa  melalui perizinan izin usaha toko modern sebagaimana diamanahkan dalam Permendag No.53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar Tradisonal,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko
Modern  maka  terdapat  beberapa  hal  yang dilewati yang seharusnya menjadi pertimbangan  dalam  pendirian  ritel  modern. Disini  peneliti  akan  menganalisa  tahapan demi  tahapan  yang  dilewati  dalam  proses pendirian  ritel  modern  tanpa  izin  usaha  toko modern. Pertama ,  berkaitan  dengan  rencana tata  ruang  kabupaten  Aceh  Barat  dan
peraturan  zonasi.  Terlepas  ada  atau  tidaknya rencana  tata  ruang  yang  dimiliki  oleh pemerintahan  Kabupaten  Aceh  Barat,  proses perizinan  yang  tanpa  IUTM  maka  tidak pendirian ritel modern tanpa melihat rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Konsekwensi dari hal ini adalah didirikan ritel modern yang berdekatan  dengan  pasar  tradisional  seperti ritel  modern  yang  berada  dikawasan  tidak berjauhan  dari  pasar  tradisional  bina  usaha Meulaboh.
Kedua ,  analisa  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang  berada  diwilayah yang bersangkutan.  Berkaitan  dengan  hal  ini, pendirian  ritel  modern  yang  tanpa  prosedur izin  usaha  toko  modern  melewati  analisa kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat,  dan keberadaan usaha mikro menengah disekitarnya.  Analisa  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat  bukan  merupakan  tahapan  yang mudah  dilaksanakan.  Ada  komponen  – komponen  yang  harus  diperhatikan  dalam melakukan  analisa  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat seperti: struktur penduduk menurut  mata  pencarian  dan  pendidikan, tingkat  pendapatan  ekonomi,  kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, kemitraan dengan  UMKM  local,  penyerapan  tenaga local,  ketahanan  dan  pertumbuhan  pasar tradisional,  keberadaan  fasilitas  umum, dampak  positif  dan  negative  mengenai keberadan  ritel  modern,  dan  tanggung  jawab sosial  perusahaan.  Melihat  rumitnya  analisa kondisi  sosial  ekonomi  ini  tentunya  bukan perkara  mudah  dalam  proses  pendirian  ritel modern. Ketiga ,  penentuan  jarak.  Dalam mendirikan ritel modern juga penentuan jarak perlu dipertimbangkan meliputi lokasi pendirian  ritel  modern,  iklim  usaha  yang sehat,  aksestabilitas  wilayah,  ketersedian infrastruktur, dan perkembangan pemukiman baru.  Demikian  tiga  hal  yang  terlewati  yang seharusnya  dilakukan  dalam  pendirian  ritel modern  di  Kabupaten  Aceh  Barat  yang dikakukan  tanpa  melakukan  izin  usaha  toko modern  sebagaimana  diamanahkan    dalam Permendag
No.53/M-DAG/PER/12/2008
Tentang  Pedoman  Penataan  dan  Pembinaan
Pasar  Tradisonal,  Pusat  Perbelanjaan  dan Toko Modern.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Jamal  Mirda,  selaku  Kabid  Dinas Perdagangan
Kabupaten Aceh
Barat mengenai  Izin  Usaha  Toko  Modern  di Kabupaten  Aceh  Barat.  Beliau  mengatakan bahwasanya  mengenai  izin  usaha  toko modern di kabupeten Aceh Barat tidak dapat memberikan  pendapatnya  apakah  sudah dilaksanakan  ataupun  belum  dilaksanakan. Mengenai  perizinan  ritel  modern  yang  telah ada  di  kabupaten  Aceh  Barat  bahwasanya, dinas  perdagangan  tidak  akan  menahan rekomendasi  pemberian  izin  terhadap  ritel modern  dimana  dalam  prosesnya  tentunya melalui  pernyataan  izin  yang  diberikan  oleh lingkungan sekitar usaha yang akan didirikan. 8
Hasil studi dokumentasi bahwa pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  telah memperketat  izin  untuk  penambahan  gerai ritel  modern  waralaba  nasional  di  Kabupetn Aceh  Barat  disebabkan  penambahan  gerai baru  mendapat  penolakan  dari  pengusaha local di Aceh Barat. Mengenai perizinan ritel modern yang baru bukan hanya ditangani oleh kantor  Pelayanan  Perizinan  Satu  Pintu  yang kini  bernama  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.  Namun mengenai  perizinan  juga  harus  diperoleh dilingkungan  sekitar  gerai  baru  yang  akan dibuka.  Jika  lingkungan  sekitar  gerai  baru tidak  member  izin  maka  gerai  baru  tersebut tidak juga dapat dibuka. 9
C. Dampak Ritel Modern Dampak Perspektif Dinas Perdagangan Keberadaan ritel modern selain bertujuan  profit  juga  turut  mengayomi pedagang  tradisional.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak Idrus selaku kepala Bidang  Perdagangan  Aceh  Barat,  beliau berpendapat  keberadaaan  ritel  modern  di
8 Wawancara  2:  Bapak  Kepala  Bidang  Perdagangan  Aceh  Barat  (mutasi)/  Jamal  Mirda,  Rabu/  27 September 2017 pukul 10.32 WIB.
9 Anwar,  Aceh  Barat  Perketat  izin  Indomaret,  http:aceh.  Antaranews.com/berita/27912/aceh-barat- perketat-izin-indomaret, dikutip pada tanggal 27 September 2017, pukul 16.16 WIB.
10 Wawancara dengan Bapak Idrus selaku Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Aceh Barat tanggal 5 September 2017. Pukul 10.05 WIB.
Aceh  Barat  berperan  mengayomi  pedagang tradisional bukan merupakan competitor bagi pedagang  tradisional. 10 Jika  melihat  regulasi mengenai  ritel  modern  dan  pasar  tradisional pada  peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan  dan  Toko  Modern,  disebutkan pada  pasal  9  disebutkan  adanya  kemitraan antara ritel modern dan pedagang tradisional. Kemitraan  antara ritel modern dan pedagang tradisional  yang  dimaksud  dalam  bentuk kerjasama  usaha.  Secara  rinci  kerjasama tersebut diatur bahwa ritel modern tidak boleh memungut  biaya  administrasi  pendaftaran barang  dari  pemasok  usaha  kecil  dan pembayaran yang dilakukan oleh ritel modern harus secara tunai atau paling lama 15 (hari) setelah dokumen penagihan diterima. Penerapan  kerjasama  kemitraan  ini  untuk  di wilayah  Kabupaten  Aceh Barat  telah diterapkan  di  ritel  modern  zahwa.  Dalam menjalankan  kemitraan  juga  ditetapkan kriteria  bagi  UKM  local  yang  akan memasukan  produknya  seperti  minimal mencantumkan masa expire produk.
Keberadaan  ritel  modern  juga  tidak dapat  dipungkiri  bagi  sebagian  yang  lain menjadi sebagai kompetitor pedagang tradisional.  Hal  ini  berdasarkan  hasil wawancara dengan Bapak jamal Mirda selaku kepalaBidangan  Perdagangan  yang  baru  di Aceh  Barat.  Keberadaan  ritel  modern  di Kabupaten  Aceh  Barat  baru  hadir  dalam waktu  belakangan  ini,  perkembangan  ritel modern di Aceh Barat yang begitu pesat telah berjalan  lebih  kurang  2  tahun  namun perkembangannya  cepat.  Perkembangan  ritel modern ini memang merupakan suatu dilema bagi  pelaku  usaha  pedagang  tradisional  dan usaha  yang  telah  berjalan,  karena  kehadiran ritel  modern  merupakan  competitor  bagi pelaku  usaha  lainnya.  Kelemahan  dari  pada pelaku usaha konvensional adalah kurangnya
kenyamanan dibandingkan apa yang ditawarkan oleh  ritel  modern  dari  segi  kenyamanan  oleh sebab itu pelanggan lebih memilih bertransaksi pada  ritel  modern,  begitupun  dari  segi  harga yang relative lebih murah ditawarkan oleh ritel modern dibandingan dengan pedagang di pasar tradisional. 11 Berdasarkan  paparan  tersebut bahwasanya  keberadaan  ritel  modern  di Kabupaten Aceh Barat selain berdampak positif bagi  perekonomian  pasar  tradisional  juga berdampak negative bagi sebagian lainnya.

## Dampak Tenaga Kerja
Kehadiran ritel modern memang berdampak  positif  terhadap  lapangan  kerja, dimana  dengan  kehadiran  ritel  moderndapat menampung  angkatan  kerja  baru.  Berikut  data penduduk  yang  bekerja  dalam  lapangan  usaha perdagangan  di  Kabupaten  Aceh  Barat.  Selain melihat  kontribusi  ritel  modern  maupun  pasar tradisional  terhadap  perkonomian  Kabupaten Aceh  Barat.  Lapangan  usaha  perdagangan dianalisa dengan melihat perkembangan tenagakerja. Berdasarkan data dibawah ini. Tabel: Jumlah Usaha Perdagangan dan Tenaga
Kerjanya  perkecamatan  di  Kabupaten Aceh Barat tahun 2014-2016 2014 2015 2016 Keca matan Usaha Perdag angan Ten aga
Ker ja
Usaha Perdag angan Keca matan Usaha Perdag angan Ten aga
Ker ja
Johan
Pahlaw an
649 145 3 1162 Johan Pahlaw an
649 145 3
Samati ga 115 230 252 Samati ga 115 230 Bubon 60 110 137 Bubon 60 110
Aronga n
Lamba lek 65 137 71 Aronga n Lamba lek 65
137
Woyla 55 96
65 Woyla 55 96 Woyla Barat 30 40 41 Woyla Barat 30 40 Woyla Timur 45 61 48 Woyla Timur 45 61 Kaway XVI 120 360 151 Kaway
XVI
120 360 Meure bo 209 400 253 Meure bo 209 400
Pante Ceure men 63 112 69 Pante Ceure men 63 112 Panton Reu 30 55 48 Panton Reu 30 55 Sungai Mas 25 40 38 Sungai Mas 25 40 Aceh Barat 1121 253 1 2335 Aceh Barat 1121 253 1
Sumber: BPS Aceh Barat
11 Wawancara  2:  Bapak  Kepala  Bidang  Perdagangan  Aceh  Barat  (mutasi)/  Jamal  Mirda,  Rabu/  27 September 2017 pukul 10.32 WIB.
Berdasarkan data di atas, terjadi peningkatan  jumlah  tenaga  kerja  pada  tahun 2016  yaitu sebesar 6910 orang. Perkembangan jumlah  tenaga  kerja  berbanding  lurus  dengan perkembagan  usaha  perdagangan.  Artinya penambahan  usaha  perdagangan  seperti  gerai ritel  modern  juga  berkontribusi  berhadap penambahan  tenaga  kerja.  Perkembangan signifikan  terhadap  tenaga  kerja  terjadi  pada tahun  2014  sebesar  2531  menjadi  6475  pada tahun 2015. Demikian juga usaha perdagangan mengalami  perkembangan  dari  tahun  ketahun. Kesimpulan berdasarkan data di atas ialah ritel modern maupun pasar tradisional berkontribusi terhadap  peningkatan  tenaga  kerja  pada Kabupaten  Aceh  Barat.  untuk  lebih  jelasnya mengenai perkembangan jumlah usaha terhadap tenaga  kerja  dapat  dilihat  pada  grafik  dibawah ini.
Gambar: Jumlah usaha perdagangan dan Tenaga Kerjanya  di  Kabupaten  Aceh  Barat tahun 2014-2016

## Sumber: BPS Aceh Barat

## Dampak Terhadap PDRB
Pada tahun 2016, tercatat 608 perusahaan berbadan  hukum  di  Kabupaten  Aceh  Barat, dengan  rincian  sebanyak  28  unit  perusahaan dengan  badan  hukum  PT,  dan  189  unit  usaha perusahaan  berbadan  hukum  dengan  berbadan hukum  CV/Firma,  jumlah  perusahaan  menurut badan  hukum  berdasarkan  kategori  jumlah Usaha  perseorangan  memiliki  jumlah  terbesar sebanyak  372  usaha,  Sedangkan  jumlah perusahaan  berbadan  hukum  koperasi  pada tahun  2016  sebanyak  19  usaha,  Sektor perdagangan  pada  Kabupaten  Aceh  Barat berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2014 2015 2016 Jumlah Usaha
Tenaga Kerja
termasuk kedalam 5 (lima) besar sektor utama pendukung  perekonomian  Kabupaten  Aceh Barat, Pada tahun 2016, pedagang kecil masih menjadi  primadona  utama  dalam  sektor perdagangan  di  Kabupaten  Aceh  Barat, sebanyak  255  pedagang  di  Kabupaten  Aceh Barat  adalah  pedagang  Kecil,  dan  16 pedagang  menengah,  Sedangkan  jumlah sarana  perdagangan  selama  setahun  terakhir mengalami  penurunan  menjadi  1382  unit dengan kenaikan yang sama pada jumlah kios dan warung di kabupaten Aceh Barat. 12 untuk data dapat dilihat pada table berikut ini.
Tabel:  Jumlah  Perusahaan  Menurut  bentuk badan  Hukum  di  Kabupaten  Aceh
Barat tahun 2015-2016 No perusahaan berbadan hukum 2015 2016 1 perusahaan dengan badan hukum PT 26 28 2 usaha dengan berbadan hukum CV/Firma 111 189 3 Usaha perseorangan 11 372 4 Koperasi 962 19 TOTAL 1110 608
Sedangkan  pada  tahun  2015,  jumlah perusahaan  dengan  badan  hukum  PT  di kabupaten  Aceh  Barat  sebanyak  26  unit. Perusahaan  berbadan  hukum  CV/Firma sebanyak  111  unit,  pada  tahun  2015 perusahaan berbadan hukum CV/ Firma lebih sedikit daripada tahun 2016  yaitu sebesar 78 unit  perusahaan  berbadan  hukum  CV/Firma. Perusahaan  berbadan  hukum  perorangan  di Kabupaten  Aceh  Barat  pada  tahun  2015 sebanyak  11  unit,  perusahaan  perorangan meningkat  361  unit  pada  tahun  2016. Sedangkan  perusahaan  berbadan  hukum koperasi sebanyak 962 unit pada tahun 2015 terus mengalami penurunan pada tahun 2016. Pertumbuhan  jumlah  perusahaan  berbadan hukum  PT,  CV/Firma  dan  perusahaan berbadan hukum perorangan tidak diikuti oleh pertumbuhan  perusahaan  berbadan  hukum koperasi.  Pertumbuhan  yang  paling  pesat yaitu perusahaan berbadan hukum
12 BPS Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2017, h. 302.
perorangan.  Untuk  di  wilayah  Kabupaten Aceh  Barat  berdasarkan  hasil  observasi terdapat 6 (enam) gerai ritel modern waralaba Nasional  yang  terdapat  di  Kabupaten  Aceh Barat.  Di  Kabupaten  Aceh  Barat  terdapat pasar  tradisional  yang  dikelola  oleh  UPTB Pasar  Meulaboh  yaitu  pasar  Bina  Usaha Meulaboh.
Tabel: Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2016 Kecamatan Pedagang Besar Pedagang Menengah Pedagang Kecil Johan Pahlawan - 10 174 Samatiga - 1 20 Bubon - - - Arongan Lambalek - 1 5 Woyla - - 11 Woyla Barat - - - Woyla Timur - - - Kaway XVI - 2 11 Meurebo - 1 25 Pante Ceuremen - - 5 Panton Reu - - 3 Sungai Mas - 1 1 Aceh Barat - 16 255
Sumber: BPS Aceh Barat
Berdasarkan  data  di  atas,  pedagang yang terdapat di kabupaten Aceh Barat masih didoninasi oleh pedagang kecil sebanyak 225 sedangkan  jumlah  pedagang  menengah sebanyak  16.  Pedagang  untuk  kategori pedagang  besar,  berdasarkan  data  BPS Kabupaten  Aceh  Barat  tidak  terdapat  sama sekali  pada  tahun  2016.  Untuk  pedagang kecil, sebagian besar terdapat pada kecamatan johan  pahlawan,  hal  ini  tidak  mengherankan disebabkan kecamatan johan pahlawan merupakan  pusat  kabupaten  Aceh  Barat, dimana kota Meulaboh berada pada kecamatan ini.
Jumlah  sarana  Perdagangan  Menurut jenisnya  di  Kabupaten  Aceh  Barat  tahun 2012-2016 Sarana Perdagangan 2012  2013  2014  2015  2016 Pasar 6 12 4 3 19 Toko - - - 315 271 Kios - - -  1365 650 Warung - - - 475 442 Total 6 12 4  2158  1382
Sumber BPS Aceh Barat Jumlah  sarana  perdagangan  pasar mengalami fluktuasi, pada tahun 2012 jumlah pasar pada kabupaten Aceh Barat sebanyak 6 unit,  kemudian  meningkat  menjadi  12  unit pada  tahun  2013  namun  pada  tahun berikutnya  mengalami  penurunan yang signifikan.  Pada  tahun  2016  jumlah  pasar  di kabupaten  Aceh  Barat  kembali  meningkat menjadi 19 unit pasar.
Gambar:  PDRB  atas  dasar  harga  berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013- 2016 dalam juta rupiah Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 Pertanian, Kuhutanan, dan Perikanan 1 564 591.52 1 696 235.7 18873 17.9 2 080 326.8 Pertambangan dan Penggalian 400 108.12 369 878.3 34784 8.8 233 191.5 Industri Pengolahan 92 277.21 103175. 6 109 123.5 122 064.0 Pengadaan Listrik dan Gas 6 245.27 6659.7 7 287.3 8 105.4 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1 015.58 1 181.5 1 351.5 1 613.7 Konstruksi 536 996.73 619 565.3 661 257.6 727 700.3 Perdagangan; reparasi Mobil dan Sepeda Motor 875 862.51 964 016.0 991 757.3 1 073 339.4 Transportasi dan Pergudangan 348 189.16 365 971.4 381 122.8 374 066.4 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 52 799.67 58 064.5 62 627.1 71 210.6 Indformasi dan Komunikasi 169 963.29 180 876.3 189 367.5 200 199.2 Jasa Keuangan dan Asuransi 140 009.51 139 384.5 136 403.9 153 283.8
Real Estate 161 980.00 171 626.2 182 014.1 192 731.4 Jasa Perusahaan 24 021.49 24 541.9 25 617.0 26 468.4 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 430 227.56 488 646.0 548 146.3 617 785.4 Jasa Pendidikan 102 729.78 112 633.4 123 080.4 135 413.9 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 122 617.88 136 519.9 148 191.4 166 384.3 Jasa Lainnya 28 754.07 29 976.7 32 527.5 35 634.8 JUMLAH 5 053 124.33 5 468 953.0 5 835 042.0 6 219 519.2
Sumber: BPS Aceh Barat
Berdasarkan  data  di  atas,  lapangan usaha  perdagangan  menyumbang  kontribusi terbesar  kedua  terhadap  PDRB  Kabupaten Aceh  Barat.  kontribusi  sector  perdagangan terhadap  PDRB  Kabupaten  Aceh  Barat  pada tahun  2016  sebanyak  1,07  Trilyun  rupiah. Sector perdagangan terus mengalami peningkatan  mulai  tahun  2013.  Data  PDRB ini  berdasarkan  harga  berlaku  dimana berdasarkan data ini tidak dapat dinilai secara akurat  apakah  terdapat  pertumbuhan  sector perdagangan pada Kabupaten Aceh barat, hal ini disebabkan berdasarkan perhitungan harga berlaku  masih  terdapat  inflasi,  sehingga peningkatan  angka  tidak  mencerminkan pertumbuhan  sector  perdagangan.  Total PDRB  di  Aceh  Barat  sebesar  6,2  trilyun rupiah pada tahun 2016, lebih besar dari tahun 2015 sebesar 5,8 trilyun rupiah. Ritel modern dan  pasar  tradisional  terdapat  pada  sector perdagangan,  artinya  ritel  modern  dan  pasar tradisional  menyumbang  kontribusi  kedua terbesar  terhadap  PDRB  Kabupaten  Aceh Barat.
Gambar: PDRB atas dasar harga konstan 2010
menurut lapangan usaha di Kabupaten  Aceh  Barat  tahun  2013- 2016 dalam juta rupiah Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 Pertanian, Kuhutanan, dan Perikanan 1 440 795.23 1 506 928.1 1 613 927.7 1 733 237.6 Pertambangan dan Penggalian 520 005.50 499 486.0 503 791.4 391 328.7 Industri Pengolahan 80 078.20 83 746.2 86 159.7 94 713.3
Pengadaan Listrik dan Gas 6 737.56 7 087.2 7 578.6 8 280.8 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 631.76 689.1 745.6 790.4 Konstruksi 519 921.81 554 425.5 579 531.2 629 370.9 Perdagangan; reparasi Mobil dan Sepeda Motor 798 786.85 821 309.5 831 743.1 843 753.8 Transportasi dan Pergudangan 295 778.05 306 866.2 318 906.9 323 341.1 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 48 643.56 50 932.5 52 635.6 56 739.7 Indformasi dan Komunikasi 161 104.74 169 967.2 177 121.5 186 349.5 Jasa Keuangan dan Asuransi 114 036.81 112 253.9 109 222.8 120 087.8 Real Estate 160 859.93 166 464.5 171 449.9 179 203.0 Jasa Perusahaan 23 668.77 23 988.3 24 558.7 24 833.7 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 373 930.40 390 593.5 411 265.2 449 307.2 Jasa Pendidikan 96 613.96 99 829.6 105 737.3 110 347.5 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 103 534.04 109 554.5 117 388.7 130 113.6 Jasa Lainnya 28 566.67 29 720.8 31 313.9 33 411.9 JUMLAH 4 773 693.84 4 933 842.7 5 143 077.6 5 315 210.5 Sumber: BPS Aceh Barat Gambar:  Distribusi  Persentase  PDRB  atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013-2016 Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 Pertanian, Kuhutanan, dan Perikanan 30,96  31,02  32,34  33,45 Pertambangan dan Penggalian 7.92 6.76 5.96 3,75 Industri Pengolahan 1.82 1,89 1,87 1,96 Pengadaan Listrik dan Gas 0.12 0,12 0,12 0,13 Pengadaan Air, Pengelolaan 0.02 0,02 0,02 0,03
Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi 10.63  11.33  11.33 11,7 Perdagangan; reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17.33  17.63  17.00  17,26 Transportasi dan Pergudangan 6.79 6.69 6.53 6,01 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.04 1.06 1.07 1,14 Indformasi dan Komunikasi 3.36 3.31 3.25 3,22 Jasa Keuangan dan Asuransi 2.77 2.55 2.34 2,46 Real Estate 3.21 3.14 3.12 3,1 Jasa Perusahaan 0.48 0.45 0.44 0,43 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 8.51 8.93 9.39 9,93 Jasa Pendidikan 2.03 2.06 2.11 2,18 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.43 2.50 2.54 2,68 Jasa Lainnya 0.57 0.55 0.56 0,57
Sumber: BPS Aceh Barat
Berdasarkan  data  di  atas,  sector perdagangan  menyumbang  17%  PDRB Kabupaten  Aceh  Barat  pada  tahun  2016. Sector  perdagangan  menjadi  lapangan  usaha kedua terbesar penyumbang PDRB Kabupaten  Aceh  Barat.  Lapangan  usaha pertama  masih  didominasi  sector  pertanian sebesar 33%. Hal ini menunjukan bahwasanya Kabupaten  Aceh  Barat  merupakan  daerah yang  mengandalkan  sector  pertanian  dan perdagangan. Kemunculan ritel modern yang baru  pada  setiap  tahun  berdampak  baik  bagi PDRB  Aceh  Barat,  hal  ini  ditunjukan sebagaimana  pada  data  PDRB  yang  telah dijelaskan  sebelumnya  sector  perdagangan terus meningkat setiap tahun. Melihat data ini, hendaknya  pemerintahan  Kabupaten  Aceh Barat,  khusunya  Dinas  Perdagangan  dapat terus  menstimulasi  perkembangan  sector perdagangan  ini.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar: PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kab. Aceh Barat 2016
Sumber BPS Aceh Barat Gambar: Distribusi Persentase PDRB atas dasar harga Konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013-2016
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 Pertanian, Kuhutanan, dan Perikanan 30.18  30.54  31.38  32.61 Pertambangan dan Penggalian 10.89  10.12 9.80 7.36 Industri Pengolahan 1.68 1.70 1.68 1.78 Pengadaan Listrik dan Gas 0.14 0.14 0.15 0.16 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.01 0.01 0.01 0.01 Konstruksi 10.89  11.24  11.27  11.84 Perdagangan; reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16.73  16.65  16.17  15.87 Transportasi dan Pergudangan 6.20 6.22 6.20 6.08 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.02 1.03 1.02 1.07 Indformasi dan Komunikasi 3.37 3.44 3.44 3.51 Jasa Keuangan dan Asuransi 2.39 2.28 2.12 2.26 Real Estate 3.37 3.37 3.33 3.37 Jasa Perusahaan 0.50 0.49 0.48 0.47 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 7.83 7.92 8.00 8.45 Jasa Pendidikan 2.02 2.02 2.06 2.08
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.17 2.22 2.28 2.45 Jasa Lainnya 0.60 0.60 0.61 0.63 Sumber: BPS Aceh Barat
Tabel:  Laju  pertumbuhan  PDRB  atas  dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dikabupaten  Aceh  Barat  (persen) 2013-2016 Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 Pertanian, Kuhutanan, dan Perikanan 9.26 8.41 11.27 10.23 Pertambangan dan Penggalian - 14.90 -7.56 -5.96 - 32.96 Industri Pengolahan 14.89 12.11  5.76 11.86 Pengadaan Listrik dan Gas 2.52 6.64 9.42 11.23 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 18.46 16.34  14.39 19.40 Konstruksi 8.84 15.38  6.73 10.05 Perdagangan; reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7.70 10.06  2.88 8.23 Transportasi dan Pergudangan 10.86 6.64 4.14 -1.85 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8.77 9.97 7.86 13.71 Indformasi dan Komunikasi 5.73 6.42 4.69 5.56 Jasa Keuangan dan Asuransi 6.39 -0.44 -2.14 12.37 Real Estate 1.90 5.96 6.05 5.89 Jasa Perusahaan 2.49 2.17 4.38 3.32 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial 12.32 13.58  12.18 12.70 Jasa Pendidikan 8.13 9.64 9.28 10.02 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 12.21 11.34  8.55 12.28 Jasa Lainnya 3.21 4.25 8.51 9.55 JUMLAH 6.52 8.23 6.69 6.58 Sumber BPS Aceh Barat
Berdasarkan  data  di  atas,  data  ini merupakan  indicator  tumbuh  atau  tidaknya perekonomian  suatu  daerah.  Data  di  atas kurang begitu tepat untuk mengukur pertumbuhan  ekonomi  maupun  yang  lebih khusus pertumbuhan lapangan usaha
33% 4% 2% 0% 0% 12% 17% 6% 1% 3% 2% 3% 0% 10% 2% 3% 1% PDRB berdasarkan Harga Berlaku Pertanian,
Kuhutanan, dan
Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan
perdagangan  disebabkan  angka  di  atas berdasarkan  harga  berlaku.  Untuk  menilai pertumbuhan  ekonomi  biasanya  digunakan data  laju  pertumbuhan  berdasarkan  harga konstan, sebagaimana disertakan pada bagian berikutnya.  Namun  jika  menganalisa  laju pertumbuhan  berdasarkan  harga  berlaku, lapangan  usaha  perdagangan  tumbuh  sangat signifikan  dari  2,88%  pada  tahun  2015 menjadi  8,23%  pada  tahun  2016.  Hal  ini mengindikasikan  adanya  kontribusi  ritel modern terhadap perekonomian di Kabupaten Aceh  Barat  disamping  lapangan  usaha perdagangan  pada  ritel  selain  ritel  modern. Pada tahun 2015 terjadi penurunan dari pada tahun  2014  pada  lapangan  usaha  perdangan. Berdasarkan data di atas pertumbuhan paling baik adalah pada tahun 2016. Pada tahun 2016 pertumbuhan  lapangan  usaha  perdagangan sangat  signifikan.  Tingginya  pertumbuhan lapangan usaha perdagangan akan dilihat pada bagian selanjutya apakah berpengaruh signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja pada Kabupaten Aceh Barat. secara akumulasi, pada tahun 2016 terjadi pertumbuhan menurun pada PDRB
Kabupaten  Aceh  Barat  dibandingkan  tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.
Gambar Laju Pertumbuhan PDRB  atas dasar harga berlaku di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013-2016
Sumber:  BPS Aceh Barat
Gambar Laju Pertumbuhan PDRB  atas dasar harga konstan di Kabupaten Aceh Barat tahun 2013-2016
Sumber:  BPS Aceh Barat
Berdasarkan  data  di  atas  terjadi penurunan pada laju pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat. berkembangannya sector perdagangan  pada  Kabupaten  di  Aceh  Barat tidak cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi  pada  tahun  2016.  Artinya  terjadi penurunan pada lapangan usaha lainnya selain lapangan  usaha  perdagangan.  Berdasarkan data  ini,  dapat  disimpulkan  ritel  modern  dan pasar tradisional sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Aceh Barat,  dimana  lapangan  usaha  perdagangan merupakan  lapangan  usaha  kedua  yang terbesar  dalam  menyumbangkan  kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat.
Perekonomian di Kabupaten Aceh Barat secara umum mengalami fluktusi berdasarkan data  BPS  Aceh  Barat  tahun  2013  sampai dengan tahun 2016. Pertumbuhan paling baik pada  tahun  2015  yaitu  sebesar  4,24%  dari tahun 2014. Laju pertumbuhan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,35% dibandingkan tahun  2015  sebesar  4,24%.  Pertumbuhan ekonomi  di  atas  dilihat  berdasarkan  harga berlaku konstan yaitu harga yang berlaku pada tahun 2010.

## D. KESIMPULAN
Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya belum  menerapkan  Izin  Usaha  dan  Toko Modern dalam proses perizinan pembentukan ritel  modern,  sebagaimana  diamanahkan
6,52 8,23 6,69 6,58 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013 2014 2015
2016 Laju pertumbuhan perdagangan dalam persen 3,9 3,36
4,24 3,35 0 1 2 3 4 5 2013 2014 2015
2016 Laju pertumbuhan perdagangan dalam persen
dalam  perpres  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  No.  112  tahun  2007  tentang penataan  dan  pembinaan  pasar  tradisional, pusat  perbelanjaan  dan  toko  modern. Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya masih menerapkan  izin  usaha  regular  seperti pendirian  usaha  pada  umumnya  sedangkan berdasarkan  peraturan  presiden,  pendirian ritel  modern  memiliki  proses  yang  berbeda dari usaha konvensional.
Untuk dampak keberadaan ritel modern pada Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya dapat  digolongkan  kepada  tiga  bagian. Pertama, dampak terhadap pedagang tradisional.  Kedua,  dampak  terhadap  jumlah tenaga  kerja  yang  mampu  diserap  dengan hadirnya  ritel  modern,  dan  terakhir  dampak ritel  modern  terhadap  Pendapatan  Domestik Regional  Bruto  bagi  Aceh  Barat  dan  Nagan Raya.
Dampak  terhadap  pedagang  tradisional ialah  dengan  kehadiran  ritel  modern  maka pedagang  tradisional  dapat  diayomi  dalam bentuk  kerjasama  pasokan  barang  dagangan. Ritel  modern  sebagai  penampung  hasil produksi  UKM  local  dapat  membentu pemasaran  dengan  tentunya  menetapkan criteria  maupun  standar  produk  yang  akan dipasarkan  pada  ritel  moder.  Disamping  itu, dengan  keberadaan  ritel  modern  disisi  lain bagi sebagian pedagang  tradisional dianggap sebagai competitor dalam bidang ritel.
Kontribusi  ritel  modern  pada  sector tenaga kerja juga berkontribusi positif, hal ini tercermin  dari  peningkatan  jumlah  tenaga kerja  dari  tahun  ketahun.  Untuk  tahun  2014, sector  perdagangan  menyumbang  jumlah tenaga kerja sebanyak 2531 orang, meningkat pada tahun 2015 sebanyak 6475. Untuk tahun 2016,  tenaga  kerja  pada  sector  perdagangan sebanyak 6910. Hal ini menunjukan bahwasanya ritel modern berkontribusi positif bagi  perekonomian  Aceh  Barat  dan  Nagan Raya  khususnya  berkaitan  dengan  jumlah tenaga kerja yang terserap.
Kontribusi terhadap PDRB pada bidang perdagangan,  pada  tahun  2016  PDRB  sector perdagangan sebesar 1,07 trilyun rupiah. Ritel modern  yang  tergabung  dalam  sector perdagangan  merupakan  lapangan  usaha
kedua  yang  berkontribusi  paling  besar  pada PDRB disamping sektor pertanian.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Afred  Suci,  Top  Secret  Konspirasi,  PT. Sembilan Cahaya Abadi, Jakarta. 2015.
Ahmad  Adi  Nugroho,  Kekuatan  Pasar  dan
Hambatan Masuk dalam sebuah Industri, dalam Negara dan pasar dalam bingkai Kebijakan persaingan.
Andi  Fahmi  Lubis,  dkk, Hukum  Persaingan Usaha  Antara  Teks  dan  Konteks ,
Indonesia,  Deutsche  Geselchaft  Fur Technische Zusamenarbeit, 2009. Atep AbduRofiq, Menakar Pengaruh Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015 Terhadap Pembangunan Indonesia,
Salam;  Jurnal  Filsafat  dan  Budaya
Hukum.
BPS Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2017.
Didie s martadisastra, persaingan usaha ritel modern  dan  dampaknya  terhadap pedagang  kecil  tradisional ,  Jurnal persaingan  usaha  komisi  pengawas persaingan usaha, edisi 4 tahun 2010.
Eka Budiyanti, Dampak Kebijakan Penetapan Harga eceran Tertinggi (HET)
Komoditas  Gula,  Minyak  Goreng,  dan daging  Beku ,  dalam  Majalah  Info Singkat  ekonomi  dan  kebijakan  Publik Vol IX No.08/II/Puslit/April/2017.
Herman Malano, Selamatkan Pasar
Tradisional:  Potret  Ekonomi  Rakyat Kecil ,  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama, 2011.
Eis  Almasitoh, Upaya  Menjaga  Eksistensi Pasar  Tradisional:  Studi  Revitalisasi Pasar  Piyungan  Bantul ,  dalam  Jurnal PMIVol.X. No.2 Maret 2013.
Endi  Sarwoko, Dampak  Keberadaan  Pasar Modern  terhadap  Kinerja  Pedagang Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten  Malang ,  dalam  Jurnal
Ekonomi Modernisasi,  Volume  4,
Nomor 2, Juni 2008.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia Badan kebijakan fsikal Pusat Kebijakan Ekonomi  Makro,  Tim  Kajian  Profil Sektor  riil,:  Sektor  perdagangan,  hotel dan  restoran,  2012Komisi  Pengawas Persaingan Usaha, Saran Pertimbangan terhadap  rancangan  peraturan  Presiden tentang penataan dan pembinaan usaha pasar modern dan usaha toko modern.
MA.Mannan, Ekonomi  Islam:  Teori  dan Praktek ,  terj.  Potan  Arif  Harahap, Jakarta: Intermasa, 1992.
Muhammad  Sharif  Chaudhry, Prinsip  Dasar Sistem Ekonomi Islam , ed.pertama, terj.
Suherman  Rosyidi,  Jakarta:  Penerbit Prenadamedia Group, 2012.
Nel  Arianty, Analisis  Perbedaan  Pasar Modern dan Pasar Tradisional ditinjau dari strategi  Tata Letak (Lay Out) dan
Kualitas Pelayanan untuk meningkatkan  Posisi  tawar  Pasar Tradisional ,  dalam  Jurnal  Manajemen
&  Bisnis  Vol  13  No.  01  April  2013 ISSN 1693-7619.
PP  Republik  Indonesia  No.  112  tahun  2007 tentang  penataan  dan  pembinaan  pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
Prathama  Rahardja  dan  Mandala  Manurung,
Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi  dan  Makroekonomi) ed.3, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008. Pusat  Kebijakan  Perdagangan  dalam  Negeri Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan
Kebijakan  Perdagangan  Kementerian Perdagangan,  Laporan  Akhir  Analisis
Arah Pengembangan Pasar Rakyat.
Popy Rufaidah, Peran Teknologi Komunikasi dalam Rantai Nilai Pedagang di Pasar Tradisional , Jurnal Sosioteknologi Edisi
14 Tahun 7, Agustus 2008
Putriani, Zonasi dan Pembatasan Trading term sebagai upaya mengatasi permasalahan Sektor  Ril,  dalam  Negara  dan  pasar dalam bingkai Kebijakan persaingan.
Sri  Budiwati  Wahyu  Suprapti  dan  Siti  Dwi Nuraini, Pengaruh Pangsa Pasar, Rasio Leverage  dan  Rasio  Intensitas  Modal pada  Return  Saham,  dalam  jurnal Karisma, Vol.3(2): 139-146, 2009.
Son  Wandrial;  Enggal  Sriwardiningsih,
Analisis Industri pada Ritel Conveinence  Store :  Kasus  7-Eleven (Sevel), dalam BinuS Business Review Vol. 4 No. 1 Mei 2013: 379-388.
Teguh  Boediyana,  Liberalisasi  Perdagangan Lahirkan  Industri  Ritel,  halaman  13, majalah kompetisi.
Tulus TH Tambunan dkk, Kajian persaingan dalam Industri retail , Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2004.
Peraturan  menteri  perdagangan  republik
Indonesia nomor: 53/M- DAG/PER/12/2008  tentang  pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.