## PERANAN KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM DALAM IZIN PEMBANGUNAN TERMINAL KHUSUS
Nono Darsono 1 , Yasin Muhammad Syibli 3 , Muhammad Akmal Fajar 2
1 AKMI Suaka Bahari Cirebon, nonodarsonosh@gmail.com
2 AKMI Suaka Bahari Cirebon, yasinsyibli@gmail.com
3 AKMI Suaka Bahari Cirebon, mokh.akmal@gmail.com

## ABSTRACT
Special Terminals are built and operated to support the company's main activities. The port development itself aims  to  support  the  company's  main  business.  So  the  means  of  sea  transportation  is  one  of  the  important  and appropriate  elements,  but  with  the  increasing  number  of  goods  delivery  services  and  the  movement  of  people from within the country and abroad using sea transportation facilities, there are also many regulations issued by the government. One of the regulations is the issuance of permits for the construction of special terminals with the provisions of ministerial regulations concerning norms, standards, procedures and criteria for electronically integrated  business  licensing  in  the  marine  sector.  For  the  arrangement  of  national  ports,  the  Indonesian government  regulates  in  ministerial  regulations,  especially  for  special  terminals  and  for  self-interest  which contains  determination  of  location,  construction  and  operation.  Then  this  study  uses  descriptive  qualitative methods  with  data  collection  techniques  that  use  observation,  interviews /  interviews,  and  library  methods.  So the role of the kjesyahbandaran and the Batam special port authority in permitting the construction of a special terminal is to recommend the construction and operation of a special terminal as an evaluator. And recommend aspects of shipping safety and security.
Keywords : Port Authority, Port Authority, Port Development Permit

## ABSTRAK
Terminal  Khusus  (TERSUS)  dan  TUKS  dibangun  dan      dioperasikan,      hanya      bersifat  menunjang  kegiatan pokok perusahaan. Dan pembangunan pelabuhan hanya bertujuan untuk menunjang usaha pokok dari perusahaan tersebut. Maka sarana transportasi laut menjadi salah satu unsur penting dan tepat, akan tetapi dengan semakin banyaknya jasa-jasa pengiriman barang dan perpindahan orang dari dalam negeri dan ke luar negeri mengunakan sarana  tranportasi  laut  semakin  banyak  pula  peraturan  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Salah  satunya  adalah peraturan terkait Pemberian izin pembangunan Terminal Khusus (TERSUS) dengan ketentuan peraturan menteri tentang  norma,  standar,  prosedur  dan  kriteria  perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  sektor perhubungan  di  bidang  laut.  Untuk  penataan  pelabuhan  nasional  pemerintah  Indonesia  mengatur  dalam  suatu peraturan  menteri,  khususnya  untuk  terminal  khusus  dan  terminal  untuk  kepentingan  sendiri  yang  memuat tentang  penetapan  lokasi,  pembagunan  dan  pengoperasian.  Kemudian  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  yang  menggunakan  observasi,  kemudian  Interview  / wawancara, dan metode kepustakaan. Maka peran kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan khusus batam dalam izin pembangunan terminal khusus adalah merekomendasikan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus sebagai  pengawas  dan  pengevaluasi  jika  terjadinya  masalah  dalam  kegiatan  tersebut.  Dan  untuk merekomendasikan pertimbangan aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran.
Keywords : Port Authority, Port Authority, Port Development Permit

## PENDAHULUAN
Transportasi  secara  sederhana  menurut  Salim  (1993)  dalam  Beni (2012:1-9)  adalah  sebagai pemindahan  manusia,  hewan,  atau  barang  dari  satu  tempat  ke  tempat  yang  lain  menggunakan  alat tertentu.  Alat  transportasi  juga  dibagi  menjadi  3  yaitu  alat  transportasi  darat,  transportasi  udara  dan transportasi laut.  Alat transportasi laut  mempunyai  peran  yang  besar  dalam  berbagai sektor, terlebih lagi  Indonesia  merupakan  Negara  Kepulauan,kapal  salah  satu  alat  transportasi  sangat  dibutuhkan untuk  menghubungkan  pulau  yang  satu  dengan  pulau  lainnya,  dalam  pelaksanaanya  bukan  hanya bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  semata  namun  sesuai  pasal  3  Undang-Undang  17  Tahun  2008 Tentang Pelayaran diselengarakan dengan tujuan,  memperlancar arus perpindahan orang dan barang melalui  perairan  dengan  mengutamakan  dan  melindungi  angkutan  di  perairan  dalam  rangka
memperlancar  kegiatan  perekonomian  nasional.  (Kemenhub  RI  Biro  Komunikasi  dan  Informasi Publik - Selasa, 25 Agustus 2020)
Sarana  untuk  mendukung  transportasi  laut  menurut  Taufiqur  Rachman,  dan  kawan-kawan (2018:71-87)  dibutuhkan  terminal  untuk  sandar/tambat  kapal.  Sedangkan  istilah  Terminal  sendiri adalah  fasilitas  pelabuhan  yang  terdiri  atas  kolam  sandar  dan  tempat  kapal  bersandar  atau  tambat, tempat  penumpukan,  tempat  menunggu  dan  naik  turun  penumpang  dan/atau  tempat  bongkar  muat barang. Adapun tempat sandar/tambar kapal untuk melayani kepentingannya sendiri disebut Terminal Khusus.  Dalam  UU  lama  tentang  Pelayaran,  istilah  Terminal  Khusus  adalah  Pelabuhan  Khusus (PELSUS).  Setelah  berlakunya  UU  No.  17  Tahun  2008,  maka  istilah  Pelabuhan  Khusus  berubah menjadi Terminal Khusus.Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar. Daerah Lingkungan Kerja dan
Daerah  Lingkungan  Kepentingan  pelabuhan  yang  merupakan  bagian  dari  pelabuhan  terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Terminal Khusus (TERSUS) dan TUKS dibangun dan   dioperasikan,   hanya   bersifat menunjang  kegiatan  pokok  perusahaan. Pembangunan  Pelabuhan  hanya  bertujuan  untuk  menunjang  usaha  pokok  dari  perusahaan  tersebut. Kegiatan  usaha  pokok  antara  lain;  pertambangan,  energi,  kehutanan,  pertanian,  perikanan,  industri, pariwisata, dan dok dan galangan kapal.
Terminal Khusus dapat juga digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan sesuai dengan usaha pokok yang sejenis dan pemasok bahan baku dan peralatan penunjang produksi untuk keperluan badan  usaha  yang  bersangkutan.  Menyadari  pentingnya  transportasi  dan  jasa  pelayaran  dalam mendukung  kelancaran  arus  perpindahan  orang  dan  barang.  Maka  sarana  transportasi  laut  menjadi salah  satu  unsur  penting  dan  tepat,  akan  tetapi  dengan  semakin  banyaknya  jasa-jasa  pengiriman barang  dan  perpindahan  orang  dari  dalam  negeri  dan  ke  luar  negeri  mengunakan  sarana  tranportasi laut  semakin  banyak  pula  peraturan  dikeluarkan  oleh  pemerintah  baik  berupa  undang-undang, paraturan  pemerintah  maupun  peraturan  Menteri.  Salah  satunya  adalah  peraturan  terkait  Pemberian izin  pembangunan  Terminal  Khusus  (TERSUS)  harus  sesuai  dengan  Ketentuan  yang  berlaku  pada Peraturan  Menteri  PM  89  Tahun  2018  Tentang  Norma,  Standar,  Prosedur  dan  Kriteria  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut.
Pemberian  Izin  Pembangunan  Terminal  Khusus  (TERSUS)  oleh  Syahbandar  merupakan lanjutan  izin  dari  pemerintah  pusat  yang  diteruskan  oleh  syahbandar  yang  bertujuan  untuk memantau/mengawasi  pembangunan  Terminal  Khusus  (TERSUS)  di  wilayah  kerja  syahbandar setempat.  Dan  dalam  ketentuan  Peraturan  Menteri  Nomor  PM  89  Tahun  2018  dapat  kita  cermati bahwa Proses Perizinan Pembangunan Terminal Khusus (TERSUS) memiliki sejumlah prosedur yang harus  dipenuhi  untuk  mempermudah  proses  pengeluaran  izin  tersebut.  Maka  dengan  latar  belakang masalah  yang  ada,  penulis  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut:  1). Apa  peran Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus  Batam  dalam  Izin  Pembangunan  Terminal Khusus  (TERSUS).  Dan  2).  Apa  Faktor  Pendukung  Izin  Pembangunan  Terminal  Khusus (TERSUS).
Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulis hanya akan membahas tentang Ketentuan  Izin  Pembangunan  Terminal  Khusus  (TERSUS)  di  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas Pelabuhan  Khusus  Batam.  Dimana  tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  mengetahui  peran  dan  tugas Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus  Batam  dalam  Izin  Pembangunan  dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung Izin Pembangunan Terminal Khusus (TERSUS). Kemudian manfaatnya adalah Manfaat Penulisan ini yaitu mempermudah dan menambah pemahaman tentang terminal khusus serta menjadi rujukan penelitian terkait Izin Terminal Khusus (TERSUS), dan mengetahui  peran  dan  tugas  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus  Batam.  Juga dengan  diketahuinya  faktor-faktor  dalam  pembangunan  Terminal  Khusus,  penulis  akan  mengetahui atas  dasar  apa  pembangunan  dan  pengoperasian  Terminal  Khusus  sesuai  dengan  Tata  Tertib Administrasi  sesuai  dengan  Ketentuan  berlaku  pada  Peraturan  Menteri  PM  89  Tahun  2018  Tentang Norma,  Standar,  Prosedur  dan  Kriteria  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  Sektor Perhubungan di Bidang Laut.

## METODE
Sugiyono  (2013:2)  beerpendapat,  bahwa  metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Berdasarkan  hal  tersebut
terdapat empat yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Dalam penelitian ini  penulis  mengunakan  penelitian  kualitatif  deskriptif  dan  teknik  pengumpulan  data  dengan menggunakan  observasi  langsung  ke  objek  penelitian  yaitu  dengan  melaksanakan  prada  (praktek darat)  selama  6  bulan  di  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus  Batam,  sehingga data  yang  dikumpulkan  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  saat  penelitian  berlangsung.  Dengan demikian akan didapatkan data yang diyakini kebenarannya.
Jenis  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  yang  objektif  dan  subjektif maka  penulis  melakukan  dengan  cara  Observasi  (pengamatan),  dimana  Widoyoko  (2014:46) mengungkapkan  bahwa  observasi  adalah  “pengamatan  dan  pencatatan  secara  sistematis  terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”. Penulis dalam mendapatkan data tersebut  dengan  mengamati  langsung  di  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus Batam  untuk  mengetahui  tahapan  tahapan  apa  saja  yang  harus  dipenuhi  dalam  Pembangunan Terminal  Khusus.  Kemudian  Interview,  dimana  Esterberg  dalam  Sugiyono  (2015:72)  menjelaskan wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide  dengan  cara  tanya  jawab,  sehingga  dapat  dikerucutkan  menjadi  sebuah  kesimpulan  atau  makna dalam topik tertentu.
Upaya  pengumpulan  data  ini  penulis  melakukan  tanya  jawab  langsung  dengan  pejabat  dan pegawai yang terkait dengan obyek yang di pelajari tentang Izin Pembangunan Terminal Khusus. Dari dua metode yang dipakai, penulis juga menggunakan metode kepustakaan, dimana Menurut M. Nazir (1988:111)  mengemukakan  bahwa  Studi  kepustakaan  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan mengadakan  studi  penelaahan  terhadap  buku-buku,  litertur-literatur,  catatan-catatan,  dan  laporan- laporan  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang  dipecahkan.  Dan  penulis  s elama  memperoleh data  ini  mengutip  dari  beberapa  pendapat  para  ahli  atau  pihak  lain  yang  berkepentingan  untuk memperluas gagasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Masya  dalam  Necel  yang  dikutip  Riani  (2014:11)  dalam  tugas  akhirnya  berpendapat  bahwa prosedur  adalah  suatu  rangkaian  tugas  yang  berhubungan  dan  merupakan  sebuah  urutan,  dengan menurut  waktu  dan  tata  cara  tertentu  untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  yang  dilaksanakan berulang-ulang. Sedang menurut Wikipedia (2014:1), prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan  atau  operasi  yang  harus  dijalankan  atau  dieksekusi  dengan  cara  yang  sama  agar  selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama contohnya, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja”.  Berdasarkan  beberapa  pengertian  prosedur  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  prosedur  adalah suatu  rangkaian  tugas  yang  menunjukkan  tata  cara  dalam  menjalankan  suatu  kegiatan  yang dimaksudkan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
Perizinan  menurut  Helmi  (2012:26)  diistilahkan  dengan  lincence,  atau  dalam  bahasa  inggris disebut permit .  Izin  hanya  merupakan  otoritas  dan  monopoli  pemerintah.  Tidak  ada  lembaga  lain  di luar pemerintah  yang  bisa  memberikan izin dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak. Atau bisa diartikan perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
Undang Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan: “Pelabuhan adalah tempat yang  terdiri  atas  daratan  dan  atau  perairan  dengan  batas  batas  tertentu  sebagai  tempat  kegiatan pemerintahan  dan  kegiatan  pengusahaan  yang  di  pergunakan  sebagai  tempat  kapal  bersandar,  naik turun  penumpang  dan  bongkar  muat  barang,  berupa  terminal  dan  tempat  berlabuh  kapal  yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta  sebagai  tempat  perpindahan  intra  dan  antar  moda  transportasi“  ini  merupakan  pengertian pelabuhan.  Pelabuhan  memiliki  banyak  jenis  dan  fungsi  berikut  adalah  jenis  pelabuhan  menurut pelayanannya ada dua yaitu:
1. Pelabuhan umum
Pelabuhan  Umum  adalah  pelabuhan  yang  di  selenggarakan  untuk  kepentingan  umum. Penyelenggara  pelabuhan  umum  adalah  teknis  /  satuan  kerja  pelabuhan,  atau  badan  usaha pelabuhan.  Pelabuhan  umum  di  lengkapi  fasilitas  seperti,  dermaga  untuk  kapal  bersandar  dan kegiatan bongkar muat barang, lapangan penumpukan dan gudang.

## 2. Terminal khusus
Terminal  Khusus  adalah  terminal  yang  terletak  di  luar  Daerah  Lingkungan  Kerja  dan Daerah  Lingkungan  Kepentingan  pelabuhan  yang  merupakan  bagian  dari  pelabuhan  terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Terminal Khusus (TERSUS) dan  TUKS  dibangun  dan  dioperasikan,  hanya  bersifat  menunjang  kegiatan  pokok  perusahaan. Pembangunan  Pelabuhan  hanya  bertujuan  untuk  menunjang  usaha  pokok  dari  perusahaan tersebut.  Kegiatan  usaha  pokok  antara  lain;  pertambangan,  energi,  kehutanan,  pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan dok dan galangan kapal.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 Tentang pengukuran kapal: Syahbandar adalah Pejabat Pemerintah  di  pelabuhan  yang  diangkat  oleh  Menteri  dan  memiliki  kewenangan  tertinggi  untuk menjalankan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  dipenuhinya  ketentuan  peraturan  perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
Penataan  pelabuhan  nasional  pemerintah  Indonesia  mengatur  dalam  suatu  peraturan  menteri, khususnya  untuk  terminal  khusus  dan  terminal  untuk  kepentingan  sendiri  yang  memuat  tentang penetapan lokasi, pembagunan dan pengoperasian. Ketentuan tersebut sebagai berikut:
1. Penetapan Lokasi :
a. Surat izin Usaha pokok;
b. Letak lokasi, koordinat geografis (peta laut);
c. Studi  kelayakan  menurut  kegiatan  bongkar  muat,  peralatan,  dan  hasil  pokok  usaha,  frekuensi kunjungan kapal, aspek ekonomi dan lingkungan, hidrografis, topografi, benchmark (titik nol);
d. Rekomendasi Syahbandar dan Distrik Navigasi;
e. Rekomendasi gubernur dan bupati;
f. Laporan keuangan dari akuntan publik;
g. Referensi bank nasional.
2. Pembangunan dan pengoperasian dalam teknis meliputi
a. Persyaratan administratif: akta pendirian perusahan, izin usaha, NPWP, bukti penguasaan tanah, kemampuan  finansial,  laporan  keuangan,  referensi  bank,  proposal  rencana  pembangunan, rekomendasi syahbandar dan distrik Navigasi;
b. Persyaratan Teknis;
c. Study  kelayakan:  volume  bongkar  muat,  efisiensi  ekonomi  dan  lingkungan,  survey  pasang surut, tata letak dermaga, gambar konstruksi bangunan, kondisi tanah, kajian keselamatan dan Keamanan;
d. Batas DLKP/DLKR;
e. Kajian Lingkungan Hidup;
f. Sumber daya Maneapl
Objek  penilitian  yang  dipilih  penulis  adalah  Kantor  Kesyahbandar  dan  Otoritas  Pelabuhan Khusus  Batam  di  Kepulauan  Riau.  Adapun  pemilihan  tempat  praktek  ini  sebagai  objek  penelitian dengan alasan bahwa di Kantor KSOP Khusus Batam ini terdaftar kurang lebih 130 Terminal Khusus yang aktif dan dalam pengurusan. Adapun hasil analisis penulis sebagai berikut :
1. Pengelola terminal khusus melengkapi dokumen sesuai dengan peraturan menteri PM 89 Tahun 2018  Tentang  Norma,  Standar,  Prosedur  dan  Kriteria  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut.
2. Setelah  dokumen  dinyatakan  lengkap  pengelola  terminal  khusus  mengajukan  permohonan  ijin pembangunan  dan  pengoperasian  terminal  khusus  kepada  Kantor  Kesyahbandaran  dn  Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.
3. Berdasarkan  permohonan  di  atas  selanjutnya  dilaksanakan  peninjauan  lapangan  dilakukan  oleh Staff Ahli Kepelabuhanan dan Staff Ahli dari Distrik Navigasi terdekat.
4. Berdasarkan  permohonan  di  atas  selanjutnya  dilaksanakan  peninjauan  lapangan  dilakukan  oleh Staff Ahli Kepelabuhanan dan Staff Ahli dari Distrik Navigasi terdekat terminal khusus yang di tanda tangani oleh kepala kantor KSOP Khusus Batam, kepala bidang lalu lintas dan tata kelola kepelabuhanan,  kepala  seksi  tata  kelola  kepelabuhanan  dan  staff  ahli,  serta  perwakilan  dari Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang.
5. Dalam  hal  data  ukuran  dari  lokasi  yang  tidak  dapat  diperoleh  melalui  pengukuran  secara  fisik dapat  menggunakan gambar lay out  yang ada di aplikasi google earth atau autocad sebagai alat
bantu untuk memperoleh data ukuran lokasi yang dimaksud.
6. Dari  hasil  peninjauan  fisik  lapangan,  staff  ahli  kepelabuhanan  menetapkan  jumlah  luasan  DLkr dan DLkp Terminal Khusus sesuai dengan akta kepemilikan tanah yang tertulis pada berita acara selanjutnya wilayah Perairan akan dikenakan PNBP sewa perairan dan kelayakan fisik lapangan untuk dibangun terminal khusus.
7. Didalam berita acara tersebut terdapat kesimpulan yang diambil dari hasil survey lapangan antara staff dari Kantor KSOP Khusus Batam dan Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang yang merekomendasikan  bahwa  pembangunan  dan  pengoperasian  Terminal  Khusus  aman  bagi Keselamatan Alur Pelayaran ditempat Terminal Khusus tersebut.
8. Setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari  Kantor  KSOP  Khusus  Batam  selanjutnya  Terminal Khusus  dapat  mengajukan  permohonan  ijin  pembangunan  dan  pengoperasian  Terminal  Khusus dengan kelengkapan dokumen yang lain sesuai dengan PM 89 Tahun 2018.
9. Setelah  mendapatkan  izin  komitmen  pembangunan  dan  pengoperasian  terminal  khusus  paling lambat  2  tahun  harus  melakukan  proses  pelaksanaan  pembangunan  setelah  dikeluarkannya  izin tersebut.
10. Setelah  mendapatkan  ijin  dari  kantor  pusat,  Kantor  KSOP  setempat  sebagai  instansi penyelenggara  pelabuhan  harus  mengawasi  pembangunan  sesuai  dengan  pengajuan  atau perizinan  yang  sudah  diberikan  dan  harus  sesuai  schedule  (jadwal)  yang  sudah  ditetapkan  serta melaporkan  progres  (perkembangan)  pembangunan  setiap  1  (satu)  bulan  yang  bertujuan  untuk mengetahui kelancaran kegiatan.
11. Supaya  pembangunan  dapat  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  rencana  diperlukan pengawasan dan pengevaluasian secara berkala oleh petugas dari Kantor KSOP.
12. Ruang lingkup pengawasan pembangunan terminal khusus adalah
a. Kesesuaian dengan gambar desain;
b. Pengendalian dampak lingkungan;
c. Memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran;
d. Pengendalian pertahanan dan keamanan negara
13. Pengopersian  terminal  khusus  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pengelola  setelah  memperoleh rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.
14. Persyaratan ijin pengoperasian terminal khusus:
a. Pembangunan terminal khusus dinyatakan selesai;
b. Memenuhi syarat keselamatn dan keamanan pelayaran;
c. Tersedia fasilitas memadai;
d. Memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
e. Tersedia pelaksana kegiatan pelabuhan dilengkapi dengan sistem dan prosedur;
f. Tersedia SDM yang berkompeten;
g. Telah dilakukan uji coba operasional;
h. Tersedia fasilitas untuk petugas pemerintah terkait.
i. Terminal  khusus  dilarang  dipergunakan  untuk  melayani  kepentingan  umum  kecuali  dalam keadaan darurat seperti bencana alam, dan sebagainya.
Tanya  jawab  yang  dilakukan  bersama  staff  ahli  dapat  disimpulkan  bahwa  rekomendasi  izin pembangunan dan pengoperasian terminal khusus oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dapat diperoleh jika pengelola terminal khusus dapat  memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan  yang tertera  didalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No  :PM  89  TAHUN  2018  Bab  III  Tentang “Pembangunan  dan  Pengoperasian  Terminal  Khusus”.  Dalam  penataan  pelabuhan  nasional pemerintah Indonesia mengatur dalam suatu peraturan menteri, khususnya untuk terminal khusus dan terminal  untuk  kepentingan  sendiri  yang  memuat  tentang  penetapan  lokasi,  pembagunan  dan pengoperasian. Ketentuan tersebut sebagai berikut:
1. Penetapan Lokasi:
a. Surat izin Usaha pokok;
b. Letak lokas, koordinat geografis (peta laut);
c. Study  kelayakan  menurut  kegiatan  bongkar muat,  peralatan,  dan  hasil  pokok  usaha,  frekwensi kunjungan kapal, aspek ekonomi dan lingkungan, hidrografis, topografi, benchmark (titik nol);
d. Rekomendasi Syahbandar dan Distrik Navigasi;
e. Rekomendasi gubernur dan bupati;
f. Laporan keuangan dari akuntan publik;
g. Referensi bank nasional.
2. Pembangunan dan pengoperasian:
a. Persyaratan administratif: akta pendirian perusahan, izin usaha, NPWP, bukti penguasaan tanah, kemampuan  finansial,  laporan  keuangan,  referensi  bank,  proposal  rencana  pembangunan, rekomendasi syahbandar dan distrik Navigasi;
b. Persyaratan Teknis;
c. Study  kelayakan:  volume  bongkar  muat,  efisiensi  ekonomi  dan  lingkungan,  survey  pasang surut, tata letak dermaga, gambar konstruksi bangunan, kondisi tanah, kajian keselamatan dan Keamanan;
d. Batas DLKP/DLKR;
e. Kajian Lingkungan Hidup;
f. Sumber daya Maneapl.
g. Tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  mempunyai  tugas  melaksanakan  pengawasan dan  penegakan  hukum  di  bidang  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran,  koordinasi  kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada  pelabuhan  yang  diusahakan  secara  komersial.  Dalam  melaksanakan  tugas  tersebut,  Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan  pengawasan  dan  pemenuhan  kelaiklautan  kapal,  sertifikasi  kapal,  pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
2. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
3. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kagiatan bongkar muat  barang  berbahaya,  barang  khusus,  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3),  pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan  dan  reklamasi,  laik  layar  dan  kepelautan,  tertib  lalu  lintas  kapal  di  perairan pelabuhan  dan  alur  pelayaran,  pemanduan  dan  penundaan  kapal,  serta  penerbitan  Surat Persetujuan Berlayar;
4. Pelaksanaan  pemeriksaan  kecelakaan  kapal, pencegahan  dan  pemadaman  kebakaran  di  perairan pelabuhan,  penanganan  musibah  di  laut,  pelaksanaan  perlindungan  lingkungan  maritim  dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
5. Pelaksanaan  koordinasi  kegiatan  pemerintahan  di  pelabuhan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
6. Pelaksanaan  penyusunan  Rencana  Induk  Pelabuhan,  Daerah  Lingkungan  Kerja  dan  Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunanannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri;
7. Pelaksanaan  penyediaan,  pengaturan  dan  pengawasan  penggunaan  lahan  daratan  dan  perairan pelabuhan,  pemeliharaan  penahan  gelombang,  kolam  pelabuhan,  alur  pelayaran  dan  jaringan serta sarana bantu navigasi pelayaran;
8. Pelaksanaan  penjaminan  dan  pemeliharaan  kelestarian  lingkungan  di  pelabuhan,  keamanan  dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
9. Pelaksanaan  pengaturan  lalu  lintas  kapal  keluar  masuk  pelabuhan  melalui  pemanduan  kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
10. Penyiapan  bahan  penetapan  dan  evaluasi  standar  kinerja  operasional  pelayanan  hada kepelabuhanan; dan
11. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan  masyarakat serta pelaporan.

## Pembahasan
Alur  pengurusan  dokumen  ijin  pembangunan  terminal  khusus  di  Kantor  Kesyahbandaran  dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam
1. Pengelola terminal khusus melengkapi dokumen sesuai dengan peraturan menteri PM 89 Tahun
2018  Tentang  Norma,  Standar,  Prosedur  dan  Kriteria  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut.
2. Setelah  dokumen  dinyatakan  lengkap  pengelola  terminal  khusus  mengajukan  permohonan  ijin pembangunan  dan  pengoperasian  terminal  khusus  kepada  Kantor  Kesyahbandaran  dn  Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.
3. Berdasarkan  permohonan  di  atas  selanjutnya  dilaksanakan  peninjauan  lapangan  dilakukan  oleh Staff Ahli Kepelabuhanan dan Staff Ahli dari Distrik Navigasi terdekat.
4. Berdasarkan  permohonan  di  atas  selanjutnya  dilaksanakan  peninjauan  lapangan  dilakukan  oleh Staff Ahli Kepelabuhanan dan Staff Ahli dari Distrik Navigasi terdekat terminal khusus yang di tanda tangani oleh kepala kantor KSOP Khusus Batam, kepala bidang lalu lintas dan tata kelola kepelabuhanan,  kepala  seksi  tata  kelola  kepelabuhanan  dan  staff  ahli,  serta  perwakilan  dari Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang.
5. Dalam  hal  data  ukuran  dari  lokasi  yang  tidak  dapat  diperoleh  melalui  pengukuran  secara  fisik dapat menggunakan gambar lay out  yang ada di aplikasi google earth atau autocad sebagai alat bantu untuk memperoleh data ukuran lokasi yang dimaksud.
6. Dari hasil peninjauan fisik lapangan, staff ahli kepelabuhanan  menetapkan jumlah luasan DLkr dan DLkp Terminal Khusus sesuai dengan akta kepemilikan tanah yang tertulis pada berita acara selanjutnya wilayah Perairan akan dikenakan PNBP sewa perairan dan kelayakan fisik lapangan untuk dibangun terminal khusus.
7. Didalam berita acara tersebut terdapat kesimpulan yang diambil dari hasil survey lapangan antara staff dari Kantor KSOP Khusus Batam dan Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjungpinang yang merekomendasikan  bahwa  pembangunan  dan  pengoperasian  Terminal  Khusus  aman  bagi Keselamatan Alur Pelayaran ditempat Terminal Khusus tersebut.
8. Setelah  mendapatkan  rekomendasi  dari  Kantor  KSOP  Khusus  Batam  selanjutnya  Terminal Khusus  dapat  mengajukan  permohonan  ijin  pembangunan  dan  pengoperasian  Terminal  Khusus dengan kelengkapan dokumen yang lain sesuai dengan PM 89 Tahun 2018.
9. Setelah  mendapatkan  izin  komitmen  pembangunan  dan  pengoperasian  terminal  khusus  paling lambat  2  tahun  harus  melakukan  proses  pelaksanaan  pembangunan  setelah  dikeluarkannya  izin tersebut.
10. Setelah  mendapatkan  ijin  dari  kantor  pusat,  Kantor  KSOP  setempat  sebagai  instansi penyelenggara  pelabuhan  harus  mengawasi  pembangunan  sesuai  dengan  pengajuan  atau perizinan  yang sudah  diberikan dan harus sesuai schedule (jadwal)  yang sudah ditetapkan serta melaporkan  progres  (perkembangan)  pembangunan  setiap  1  (satu)  bulan  yang  bertujuan  untuk mengetahui kelancaran kegiatan.
11. Supaya  pembangunan  dapat  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  rencana  diperlukan pengawasan dan pengevaluasian secara berkala oleh petugas dari Kantor KSOP.
12. Ruang lingkup pengawasan pembangunan terminal khusus adalah
a. Kesesuaian dengan gambar desain;
b. Pengendalian dampak lingkungan;
c. Memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran;
d. Pengendalian pertahanan dan keamanan negara
13. Pengopersian  terminal  khusus  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pengelola  setelah  memperoleh rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat.
14. Persyaratan ijin pengoperasian terminal khusus:
a. Pembangunan terminal khusus dinyatakan selesai;
b. Memenuhi syarat keselamatn dan keamanan pelayaran;
c. Tersedia fasilitas memadai;
d. Memiliki sistem pengelolaan lingkungan;
e. Tersedia pelaksana kegiatan pelabuhan dilengkapi dengan sistem dan prosedur;
f. Tersedia SDM yang berkompeten;
g. Telah dilakukan uji coba operasional;
h. Tersedia fasilitas untuk petugas pemerintah terkait.
i. Terminal  khusus  dilarang  dipergunakan  untuk  melayani  kepentingan  umum  kecuali  dalam
keadaan darurat seperti bencana alam, dan sebagainya.
Penulis  dalam  hal  ini  membuat  rumusan  untuk  pemecahan  masalah  dalam  peran Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Khusus  Batam  dalam  Izin  Pembangunan  Terminal  Khusus  (TERSUS) yaitu  memberi  rekomendasi  dengan  berkoordinasi  dengan  Distrik  Navigasi  Kelas  1  Tanjungpinang mengenai  aspek  keamanan  dan  keselamatan  pelayaran  yang  meliputi  kondisi  perairan  berdasarkan hasil  survey  dan  mendapat  pertimbangan  dari  Distrik  Navigasi  tersebut.  Dan  Kesyahbandaran  juga Otoritas Pelabuhan Khusus Batam melakukan pengawasan dan evaluasi pada saat proses pembangunan berjalan agar tidak ada pelanggaran dari izin yang sudah dikeluarkan (Peraturan Menteri Perhubungan Republlik  Indonesia  Nomor  PM  73  Tahun  2014  pasal  17).  Dan  Faktor  Pendukung  Pembangunan Terminal Khusus (TERSUS) yaitu:
1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
2. Secara ekonomis dan teknis lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan pelayaran;
3. Aspek keselamatan dan keamanan pelayaran sangat mendukung;
4. Pelabuhan  yang  ada  tidak  dapat  melayani  jasa  pelabuhan  untuk  kegiatan  tertentu  karena keterbatasan kemampuan fasilitas;
5. Aspek pertahanan dan keamanan negara mendukung.

## KESIMPULAN
Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dalam izin pembangunan terminal khusus adalah:
1. Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus  Batam  merekomendasikan  pembangunan  dan pengoperasian terminal khusus sebagai pengawas dan pengevaluasi jika terjadinya masalah dalam kegiatan tersebut.
2. Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus  Batam  merekomendasikan  pertimbangan  aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran.
3. Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus  Batam  melakukan  tindakan  terhadap  pengelola terminal khusus yang melanggar ketentuan sesuai dengan PM 20 Tahun 2017.

## DAFTAR PUSTAKA
Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup , Sinar Grafika, Jakarta. Ismail, Masya, 1994, Teori Prosedur , Grasindo, Jakarta. Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Edisi Kesembilanbelas, Alfabeta, Bandung.
Sugiyono,  2015. Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D) , Alfabeta, Bandung.
Moh. Nazir, 1988, Metode Penelitian , Ghalia Indonesia, Jakarta. Widoyoko, Eko Putro, 2014, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian , Pustaka Belajar, Yogyakarta.
Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lembar Negara Tahun 2008 Peraturan menteri pehubungan, PM 89 tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut Peraturan menteri perhubungan PM 20 tahun 2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  No.  Peraturan  Pemerintah  93  Tahun  2018. Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Kesyahbbandaran  Dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus Batam
Agus  Setiono,  Beni.  "Pengaruh  moda  transportasi  darat  terhadap  kelancaran  arus  container  di  pt. Nilam port terminal indonesia cabang tanjung perak surabaya." (2012). https://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/bitstream/handle/dx/970/Vol3No1_Yunus%20dan%20Benn y_Pengaruh%20Moda%20Transportasi%20Darat%20Terhadap%20Kelancaran%20Arus%20Co ntainer.pdf?sequence=1&isAllowed=y (diakses 25 November 2021) Kementerian Perhubungan RI Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
http://dephub.go.id/post/read/transportasi-laut-penghubung-daerah-terdepan,-terluar,-dan- tertinggal (diakses 25 November 2021)
Taufiqur Rachman,  Dkk,  “Perangkat  Keselamatan  Sarana  Pelabuhan  Moda  Waterwaysungai  Tallo Makassar” (2018) https://eng.unhas.ac.id/tepat/index.php/Jurnal_Tepat/article/view/21/11 (diakses 25 November 2021)
Riani , Selvia.  Prosedur  Penerbitan  Sertifikat  Analisis  (Certificate  Of  Analysis)  Dan  Sertifikat  Mutu (Certificate Of Quality) Komoditi Karet Ekspor Pada Pt Hok Tong Keramasan. Diss. Politeknik Negeri  Sriwijaya,  2014. http://eprints.polsri.ac.id/643/3/File%203%20BAB%20II.pdf (diakses 25 November 2021)
Helmi , Putri. Penerapan Strategi Pembelajaran Metrik Ingatan Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Ips Siswa Pada Materi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Kelas V Sekolah Dasar Negeri 028 Rimbo Panjang Kecamatan Tambang. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012. http://repository.uin-suska.ac.id/8052/1/2012_2012293.pdf , (diakses 25 November 2021)