ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Analisis  Regulasi Hukum Dan Implikasi Terhadap Penegakan HAM Di Pulau Rempang Puji Widiyanti 1 , Layla Rosida 2 , Muhammad Rifai 3 , Keisha Angeli Saputra 4 , Ali Maskur 5
Program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia pujiwidiyanti2001@gmail.com, laylarosida8@gmail.com, riafimohammad184@gmail.com, keishaangelis@gmail.com, alimaskur@walisongo.ac.id

## Abstract
This  research  examines  the  social  and  economic  impacts  of  the  Rempang  Eco  City development  project  on  Rempang  Island, Batam  City, which  involves  the  Batam  Business Agency and the private company PT Makmur Elok Graha. The background to the problem involves a conflict between local residents and joint forces that occurred on September 7
2023,  in  connection  with  a  land  dispute  and  the  relocation  of  residents.  The  research objective is  to  analyze  this conflict  in  a  social, economic and  human  rights context, and identify its implications for local communities. Another of purpose is to examine the human rights enforcement in Indonesian legal and political system. This is done by studying the legal basis of human rights, the process of proliferation of human rights discourse, and the actual controversies of human rights enforcement. The research methodology includes field data collection  through  observations  and  interviews,  as  well  as  analysis  of  project-related documents. The research results show that this conflict has had a significant impact on the economic and social life of the Rempang community, especially fishermen. In addition, there are tensions between historical, cultural and land claim aspects and project planning. The research conclusion is that this conflict must be seen as a serious problem involving various dimensions, and its resolution requires attention to human rights, community participation, and recovery for victims, while considering the historical and cultural values involved in this case.
Key Words : Rempang, Human Rights, and Dispute.

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari proyek pengembangan Rempang Eco City  di  Pulau  Rempang,  Kota  Batam,  yang  melibatkan  Badan  Pengusahaan  Batam  dan perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha. Latar belakang masalah melibatkan konflik antara warga  setempat  dan  aparat  gabungan  yang  terjadi  pada  tanggal  7  September  2023, sehubungan  dengan  sengketa  lahan  dan  relokasi  warga.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk menganalisis  konflik  ini  dalam  konteks  sosial,  ekonomi,  dan  hak  asasi  manusia,  serta mengidentifikasi  implikasinya  terhadap  masyarakat  setempat. Selain  itu  untuk  mengkaji penegakan hak asasi manusia di sistem hukum dan politik Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mempelajari dasar hukumnya hak asasi manusia, proses menjamurnya wacana hak asasi manusia,  dan  aktualnya  kontroversi  penegakan  hak  asasi  manusia.  Metodologi  penelitian mencakup  pengumpulan  data  lapangan  melalui  observasi  dan  wawancara,  serta  analisis dokumen  terkait  proyek.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konflik  ini  telah  berdampak signifikan pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Rempang, terutama para nelayan. Selain itu, terdapat ketegangan antara aspek historis, budaya, dan klaim atas tanah dengan

## Info Artikel
Diterima :
4 Dessember 2023
Revisi     :
9 Desember 2023 Terbit     :
15 Desember 2023
Key words:
Rempang, Human Rights, and
Dispute. Kata Kunci: Rempang, HAM, dan Sengketa.
Corresponding Author :
Pujiwidiyanti2001 @gmail.com, laylarosida8@gm ail.com, riafimohammad18 4@gmail.com, keishaangelis@g mail.com, alimaskur@walis ongo.ac.id
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
perencanaan proyek. Kesimpulan penelitian adalah bahwa konflik ini harus dilihat sebagai permasalahan serius yang melibatkan berbagai dimensi, dan penyelesaiannya memerlukan perhatian  terhadap  hak  asasi  manusia,  partisipasi  masyarakat,  dan  pemulihan  bagi  para korban, sambil mempertimbangkan nilai-nilai historis dan budaya yang terlibat dalam kasus ini.
Kata Kunci : Rempang, HAM, dan Sengketa.

## PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip universal yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu, tanpa diskriminasi apapun. Perlindungan dan pemajuan HAM menjadi suatu prioritas dalam komunitas global, dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang dapat mengancam kesejahteraan dan martabat manusia.(Setiyani & Setiyono, 2022) Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi yang efektif terhadap regulasi hukum yang berkaitan dengan HAM sangat penting dalam menjaga hak-hak individu dan kelompok.
Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah mengamanatkan pada lembaga-lembaga negara untuk menegaskan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Dalam rentang waktu sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, perlindungan HAM belum menjadi isu dan pemahaman umum. Hal ini tidak terlepas dari suasana politik dan kehidupan  bernegara  yang  bernuansa  represif  (Putra,  2016). Pulau  Rempang,  yang  terletak  di  wilayah Indonesia, menjadi fokus perhatian dalam konteks pelanggaran HAM yang telah mencuat ke permukaan. Pulau ini merupakan latar belakang dari berbagai dugaan pelanggaran HAM yang mencakup beragam isu, seperti hak atas tanah, hak ekonomi dan sosial, serta hak-hak kultural masyarakat yang mendiami pulau tersebut.(Fitri Novia  Heriani,  2023)  Dalam  upaya  menangani  dugaan  pelanggaran  HAM  ini,  pemerintah  Indonesia  telah menerapkan berbagai regulasi hukum.
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) artinya suatu keadaan dimana kasus yang berkaitan dengan bersifat merugikan berbagai pihak yang berkaitabn dengan individu maupun kelompok terhadap hak asasi orang lain tanpa hal yang berlandasan hukum. Berdasarkan pendapat ahli terkait teori pendekatan kultural dijelaskan bahwa perjuangan membela hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan tuntutan dari budaya dan Sejarah dunia, termasuk Indonesia. Sebab itu, dalam pembelaan hak asasi manusia sendiri itu sama dengan perjuangan membela budaya bangsa.
Analisis regulasi hukum yang berkaitan dengan Pulau Rempang menjadi penting karena dampaknya yang dapat memengaruhi  pemenuhan  HAM di  wilayah  tersebut.  Regulasi  hukum  mencakup  undang-undang, peraturan
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
pemerintah, kebijakan, dan peraturan daerah yang berlaku di Pulau Rempang. Analisis yang cermat terhadap regulasi  ini  akan  membantu  kita  memahami  sejauh  mana  penerapan  hukum  telah  mendukung  atau menghambat perlindungan HAM di Pulau Rempang. Selain itu, penting juga untuk memahami implikasi dari regulasi hukum tersebut terhadap penegakan HAM. Pertanyaan-pertanyaan penting adalah apakah regulasi hukum  telah  menciptakan  mekanisme  yang  efektif  untuk  menindak  pelanggaran  HAM  dan  bagaimana implementasi hukum di lapangan memengaruhi hak-hak individu dan kelompok yang terdampak. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi dalam rangka meningkatkan perlindungan HAM di Pulau Rempang.
Salah  satu  fokus  perhatian  dalam  konteks  HAM  adalah  Pulau  Rempang,  yang  terletak  di  Kepulauan  Riau, Indonesia.  Pulau  Rempang  menjadi  pusat  perdebatan  dan  kontroversi  terkait  dugaan  pelanggaran  HAM, termasuk  hak  atas  tanah,  hak ekonomi  dan  sosial,  serta  hak-hak  budaya  masyarakat  yang mendiaminya. Sejumlah regulasi hukum telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi isu-isu tersebut. Namun, pertanyaan mendasar adalah sejauh mana regulasi hukum ini efektif dalam melindungi HAM di  Pulau  Rempang  dan  bagaimana  regulasi  tersebut  diterapkan  di  lapangan.  Melalui  penelitian  ini,  kami bertujuan  untuk  menggali  lebih  dalam  regulasi  hukum  yang  berlaku  dan  menganalisis  implikasi  terhadap penegakan HAM di Pulau Rempang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman mengenai isu-isu HAM yang relevan di wilayah tersebut serta memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemangku kepentingan, baik dalam pemerintah maupun masyarakat sipil, untuk memperbaiki situasi perlindungan HAM di Pulau Rempang.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap regulasi hukum yang berlaku di Pulau Rempang dan implikasinya terhadap penegakan HAM. Secara spesifik, penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu: Bagaimana regulasi hukum terkait HAM di Pulau Rempang dirumuskan dan diterapkan?
Penelitian mengenai HAM di Pulau Rempang merupakan bagian integral dari rangkaian penelitian sebelumnya yang telah mencoba mengungkapkan isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan HAM di Indonesia. Penelitian ini akan memperluas wawasan sebelumnya dengan fokus yang lebih spesifik pada situasi Pulau Rempang, yang mungkin memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait HAM di berbagai konteks di Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mendalam tentang dampak regulasi hukum yang ada terhadap penegakan HAM di Pulau Rempang. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjadi kontribusi penting untuk melengkapi pemahaman kita mengenai isu-isu HAM di
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Pulau Rempang. Penelitian ini akan membawa aspek-aspek baru dalam pemahaman mengenai regulasi hukum dan penegakan HAM di Pulau Rempang. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan yang cermat dan mendalam dalam menganalisis regulasi hukum yang berkaitan dengan HAM di Pulau Rempang. Hal ini akan memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih baik kerangka hukum yang ada. Penelitian ini akan membahas implikasi konkret dari regulasi hukum terhadap pemenuhan HAM di Pulau Rempang, memberikan wawasan yang lebih jelas tentang dampak dari regulasi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan perlindungan HAM di Pulau Rempang.
Landasan teoritis dalam penelitian ini akan mencakup teori-teori HAM, hukum internasional, serta kerangka kerja regulasi hukum dalam konteks HAM. Teori-teori ini akan digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis regulasi hukum di Pulau Rempang dan implikasinya terhadap penegakan HAM.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  untuk  menganalisis  regulasi  hukum  dan implikasinya terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pulau Rempang. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif  untuk  menganalisis  regulasi  hukum  dan  implikasinya terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pulau Rempang. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang mengedepankan analisis terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut dalam konteks pemenuhan HAM. Dokumen-dokumen regulasi hukum yang berlaku di Pulau Rempang, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan daerah, dan peraturan yang berkaitan dengan isu HAM. Alat penelitian dalam metode yuridis normatif ini adalah perangkat lunak pengolah teks dan perangkat keras komputer yang digunakan untuk analisis dokumen hukum dan penyusunan laporan penelitian.
Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang melibatkan interpretasi terhadap regulasi hukum dan implikasinya terhadap penegakan HAM. Data yang dihasilkan dari analisis akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan  dan  rekomendasi  dalam  laporan  penelitian.  Metode  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan regulasi hukum dan HAM di Pulau Rempang serta memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi yang dapat meningkatkan perlindungan dan pemajuan HAM di wilayah tersebut.
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pulau Rempang, yang terletak di Batam, Kepulauan Riau, telah menjadi pusat perhatian dalam beberapa waktu terakhir akibat konflik yang pecah antara warga setempat dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Ditpam Badan  Pengusahaan  (BP)  Batam.  Konflik ini  berasal dari  sengketa  lahan  yang  berkaitan  dengan  rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City ini telah muncul sejak tahun 2004 dan melibatkan PT. Makmur Elok Graha sebagai pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.(Kumar, 2023) Kawasan ini kini masuk dalam Program Strategis Nasional sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023, dengan target investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080. Selain itu, Pulau Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca  terbesar  kedua  di  dunia  milik  perusahaan  China  Xinyi  Group  dengan  perkiraan  investasi  mencapai US$11,6 miliar.
Proyek ini akan mengambil lahan seluas 7.572 hektare di Pulau Rempang, yang merupakan 45,89 persen dari total luas pulau yang mencapai 16.500 hektare. Dampak dari proyek ini juga akan melibatkan relokasi sejumlah warga yang terdampak. Pemerintah, melalui Kepala BP Batam Muhammad Rudi, telah menyiapkan kompensasi berupa  rumah  tipe  45  senilai  Rp120  juta  dengan  luas  tanah  500  meter  persegi  bagi  warga  yang  harus direlokasi.(Fitri  Novia  Heriani,  2023)  Namun,  penolakan  warga  terhadap  rencana  pembangunan  kawasan Rempang Eco City ini mengakibatkan bentrokan pada tanggal 7 September 2023. Warga menolak pengukuran lahan yang dilakukan BP Batam, dan situasi ini memaksa polisi untuk menggunakan gas air mata. Beberapa warga, termasuk anak-anak, harus dilarikan ke rumah sakit akibat dampak gas air mata tersebut.
Konflik ini semakin memanas ketika sejumlah kelompok warga yang menolak proyek tersebut melakukan blokade di Jembatan Trans Barelang. Polisi berusaha membongkar blokade untuk memastikan mobilisasi warga tidak terganggu, tetapi terjadi perlawanan dari warga yang menolak proyek tersebut. Penolakan warga terhadap rencana pembangunan ini tidak hanya melibatkan masalah lahan, tetapi juga menyangkut aspek historis dan klaim bahwa beberapa kampung telah ada sejak tahun 1834, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang ganti rugi yang diberikan oleh BP Batam.
Pada tanggal 7 September 2023, terjadi kekerasan yang melibatkan aparat gabungan, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terhadap warga Pulau Rempang di Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau.(Supriyanto, 2014) Tragedi ini dipicu oleh aktivitas pematokan tanah yang merupakan bagian dari proyek Rempang Eco-city yang akan digarap oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dan perusahaan swasta PT Makmur
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Elok Graha (MEG). Peristiwa ini memicu kemarahan publik dan kecaman dari berbagai kelompok masyarakat. Polri memberikan klarifikasi yang berlawanan dengan temuan lapangan, mengklaim bahwa tidak ada korban dalam peristiwa tersebut dan penggunaan gas air mata telah sesuai prosedur. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa klaim tersebut keliru dan menyesatkan publik. Penggunaan gas air mata juga dianggap tidak terukur dan telah menimbulkan dampak negatif, terutama ketika ditembakkan dekat dengan fasilitas sipil seperti sekolah. Selain itu, penggunaan aparat yang berlebihan juga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat. Terdapat posko penjagaan di berbagai tempat di Pulau Rempang, yang dipenuhi oleh aparat gabungan. Kehadiran aparat tanpa alasan yang jelas semakin memperburuk situasi ketegangan. Selain itu, warga dari 16 kampung diusir secara perlahan dengan alasan relokasi.
Peristiwa 7 September 2023 juga berdampak pada kehidupan ekonomi dan rutinitas masyarakat Rempang, terutama nelayan yang harus menghentikan mata pencaharian mereka. Masyarakat Rempang fokus pada mempertahankan tanah mereka dari pematokan dan mengkhawatirkan keselamatan keluarga mereka. Selain itu, aktivitas melaut juga terganggu, mengingat kehadiran aparat yang menciptakan rasa tidak aman. Dalam konteks bisnis dan HAM, proyek eco-city di Rempang berpotensi merampas hak masyarakat terhadap ruang hidup mereka. Pengelola proyek dan pemerintah seharusnya memastikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat  yang  terdampak.  Namun,  negara  melalui  aparatnya  seolah  menjadi  perpanjangan  tangan perusahaan dan mengabaikan prinsip-prinsip HAM.
Kasus Rempang harus dianggap sebagai permasalahan serius dengan dampak yang luas. Sentimen kesukuan dan  dendam  akibat  kekerasan  telah  muncul,  dan  jika  tidak  segera  diatasi,  konflik  ini  dapat  membesar. Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk mencegah kemungkinan terjadinya korban lebih lanjut. Berdasarkan  temuan  dan  analisis,  peristiwa  kekerasan  di  Rempang  pada  tanggal  7  September  2023 merupakan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.  Selain itu, pemulihan  bagi  para  korban  dan  pemecahan  konflik harus  segera  dilakukan.  Korban harus  mendapatkan pemulihan yang layak, baik secara fisik maupun psikologis.
Proyek Rempang Eco City yang mencakup sektor pariwisata dapat dianggap sebagai kesempatan ideal untuk melibatkan pemilik tanah Kampung Tua langsung dalam pengembangan kawasan daripada memaksa mereka untuk  berpindah.  Namun,  kondisi  ini  berbeda  dengan  warga  Pulau  Rempang  yang  telah  mendiami  bekas perkebunan Hak Guna Usaha (HGU), yang memerlukan strategi khusus.(Ramadhan, Nugraha, & Felany, 2020) Untuk memahami permasalahan kasus Rempang saat ini, penting untuk melihat perkembangannya dari waktu
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
ke waktu. Hak Pengelolaan Pulau Rempang telah diberikan kepada Otorita Batam melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973. Menurut Pasal 6 Ayat 2 Huruf a Keppres tersebut, Otorita Batam telah diberikan Hak Pengelolaan (HPL) atas seluruh wilayah di Pulau Batam, yang pada dasarnya melarang investor swasta  memiliki  tanah dengan peringkat  investasi.(Sabila,  Bustamam,  &  Badri,  2019)  Ini  bertujuan untuk menghindari  spekulasi  lahan  oleh  investor  real  estat.  Dengan  diberikannya  HPL  kepada  Otorita  Batam, investor yang ingin memiliki tanah di Pulau Rempang harus menyewakannya kepada Otorita Batam.(Begem, Qamar, & Baharuddin, 2019)
Keputusan  Presiden  ini  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  membatasi  hak  individu  di  beberapa  wilayah. Daerah-daerah yang ditetapkan melalui keputusan presiden harus memiliki batas-batas yang jelas dan bebas dari  kepemilikan,  penggunaan,  atau  penguasaan  tanah  ulayat.  Selain  itu,  ketentuan  Peraturan  Presiden tersebut mengharuskan tata cara pendaftaran tanah yang sesuai. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa jika wilayah tersebut memiliki kepemilikan atau hak milik atas tanah adat, maka tanah adat yang dikuasai oleh individu akan berubah menjadi "hak milik atas tanah," dan hak milik tidak dapat ada pada wilayah hak pengelolaan. Oleh karena itu, sebelum Hak Pengelolaan diberikan sesuai Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, tanah di Pulau Rempang harus bebas dari hak milik bersama. Administratif, Pulau Rempang terletak di dalam wilayah Kota Batam yang mencakup Hak Guna Usaha (HGU) sebelumnya, kawasan hutan, dan Kampung Tua.(Aswandi & Roisah, 2019) Di sisi lain, meski pemerintah pusat mengungkap adanya kesepakatan bahwa warga yang bersedia digeser akan mendapatkan sertifikat hak milik (SHM), Kepala Badan
Pengusahaan (BP) Batam mengatakan, SHM tidak akan diberikan kepada warga di tahap awal. Dia beralasan, jika SHM diberikan di awal kepada masyarakat maka pembangunan rumah pengganti tidak bisa direalisasikan. “Setelah  selesai  rumah  dibangun  lalu  diserahterimakan.  Baru  mereka  bisa  ajukan  proses  hak  milik (sertifikat). Kenapa tidak langsung ke sertifikat hak milik? karena rumah yang dibangun itu menggunakan anggaran BP Batam. Maka kita bangun di atas tanah BP Batam baru kita hibahkan,”. Namun, dalam konteks terbaru, terjadi protes dan bentrokan antara penduduk lokal dan pemerintah, terutama di Pulau Rempang. Otorita  Batam,  yang  sekarang  disebut  Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas Batam sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, diharapkan memiliki hak pengelolaan atas wilayah  tersebut.  Pulau  Rempang  memiliki  45  titik  Desa  Tua  yang  mengandung  nilai  sejarah  yang  kuat, terhubung dengan kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Lingga, Kerajaan Riau, Kerajaan Johor, dan Kerajaan Malaya Pahang.(Syamsuddin Radjab, 2018)
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
Perjanjian London tahun 1824 memecah Kerajaan Lingga dan Kerajaan Riau serta menetapkan Johor dan Pahang  Malaya  sebagai  milik  Inggris  dan  Kerajaan  Lingga  sebagai  koloni  Belanda.  Namun,  sejarah menunjukkan bahwa Kampung Tua telah menjadi bagian dari Batam dan sekitarnya selama lebih dari 188 tahun, dan kawasan ini telah menjadi rumah bagi berbagai jenis pohon, termasuk pohon kelapa yang berusia puluhan tahun. Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menguatkan eksistensi masyarakat hukum adat di Kampung Tua Batam. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Pulau Rempang tidak hanya melibatkan konflik lahan, tetapi juga memiliki  dimensi  sejarah,  budaya,  dan  hak  masyarakat  hukum  adat  yang  perlu  diperhitungkan  dalam penyelesaiannya.

## KESIMPULAN
Pulau Rempang, yang berada di Batam, Kepulauan Riau, telah menjadi pusat perhatian akibat konflik antara warga setempat dengan aparat gabungan TNI, Polri, dan Ditpam BP Batam yang dipicu oleh sengketa lahan terkait dengan proyek Rempang Eco City. Proyek ini melibatkan PT. Makmur Elok Graha sebagai pihak swasta dan pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, dengan investasi yang signifikan. Konflik ini juga melibatkan relokasi sejumlah warga, yang menimbulkan penolakan dari sebagian warga dan akhirnya berujung pada bentrokan pada tanggal 7 September 2023. Konflik ini memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, serta melibatkan isu- isu  hak  masyarakat  hukum  adat  dan  aspek  sejarah  serta  budaya.  Kasus  Pulau  Rempang  menjadi  contoh kompleksitas permasalahan lahan dan hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius dan solusi holistik dari pemerintah dan pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(1), 128. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145
Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 1–17.
https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28
Fitri Novia Heriani. (2023). Respons Konflik di Pulau Rempang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Maladministrasi.
Kumar, P. (2023). Kasus Rempang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. FIAT
ISSN (print) : 2722-7316 e-ISSN : 2723-1275 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/humaniora/
JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 9(3), 256–292. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600
Ramadhan, F., Nugraha, X., & Felany, P. I. (2020). Penataan Ulang Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Ham Berat. Veritas et Justitia, 6(1), 172–212.
https://doi.org/10.25123/vej.3514
Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi
Manusia. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 3(2), 205. https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929
Setiyani, & Setiyono, J. (2022). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran
HAM. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(2), 1–14.
Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. Al- Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 2(3), 151–168.
Syamsuddin Radjab. (2018). Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Era Pemerintahan Jokowi-JK. Jurnal Politik Profetik, 6(2), 168–172.