JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 74-82

## PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG

## Riska Nandini
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: riska18002@mail.npad.ac.id

## Bimby Gita Rama Putri
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: bimby18001@mail.unpad.ac.id

## Syeikha Nabilla Setiawan
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: syeikha18001@mail.unpad.ac.id

## Fitriya Anggraeni
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran E-mail: fitriya18001@mail.unpad.ac.id

## Muhammad Fedryansyah
Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran
E-mail: m.fedryansyah@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam pembangunan yang dilakukan di daerah. Salah  satu  kebijakan  Pemerintah  Indonesia  dalam  menanggulangi  kemiskinan  melalui  Program  Keluarga Harapan (PKH), yaitu program tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer) , di mana penerima manfaat program ini  akan  menerima  bantuan  tunai  sepanjang  memenuhi  kewajibannya.  Program  perlindungan  sosial  melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin. Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap  pelayanan  pendidikan,  kesehatan  dan  kesejahteraan  sosial  dalam  mendukung  tercapainya  kualitas hidup  keluarga  miskin.  Jumlah  penduduk  Desa  Genteng  tercatat  sekitar  6.500  jiwa  dan  mata  pencarian  warga didominasi  oleh  petani  dan  buruh  tani.  Secara  garis  besar  tingkat  perekonomian  masyarakat  di  Desa  Genteng masih  banyak  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan.  Terlebih  lagi,    Salah  satu  upaya  pemecahan  masalah tersebut melalui Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan program PKH, terdapat permasalahan konflik sosial  yakni  ketidakmerataan  penyaluran  bantuan  sosial.  Peran  pendamping  PKH  merupakan    aktor  penting dalam  menyukseskan  program  PKH.  Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah kualitatif  deskriptif,  dengan  pengumpulan  data  melalui  kajian  literatur  dan  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukkan peran pendamping PKH sudah terlihat baik dalam menjalankan tugas umum, serta menyelesaikan konflik sosial terkait bantuan sosial melalui proses mediasi dan koordinasi agar penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran
Kata Kunci : Pendamping PKH, Peran Pendamping PKH, Kemiskinan.

## PENDAHULUAN
Secara  administratif  Desa  Genteng merupakan  salah  satu  dari  7  desa  di Wilayah Kecamatan Sukasari yang terletak 3 Km ke arah utara. Desa Genteng berada di ketinggian 750-1.200 mdpl dengan luas wilayah ± 1.300 Hektar. Panjang
keseluruhan  Desa  Genteng  sekitar  7  km.
Pada  tahun  2018,  Desa  Genteng  tercatat memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.039 dengan  jumlah  Kepala  Keluarga  (KK) sebanyak 2.217 KK, mengalami peningkatan  sekitar  dua  kali  lipat  dari tahun  sebelumnya.  Mata  pencaharian
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 74-82
penduduk Desa Genteng mayoritas sebagai petani  dan  peternak.  Komoditas  pertanian yang  banyak  ditemukan  di  Desa  Genteng yaitu  kubis,  kol,  cabai  merah,  tomat, terong,  cabai  rawit,  padi,  kopi  dan  lain- lain.  Selain  komoditas  pertanian,  Desa Genteng  memiliki  komoditas  ternak, diantaranya  sapi,  domba  garut,  domba sayur dan ayam. Selain sebagai petani dan peternak masyarakat Desa Genteng bermata pencaharian lain, seperti pedagang, buruh tani, karyawan, PNS/TNI, dan wiraswasta.
Dalam  proses  membangun  desa  yang lebih  baik,  beberapa  masalah  muncul. Salah  satu  masalah  yang  terjadi  di  Desa Genteng  yakni  berkaitan  dengan  konflik sosial disebabkan karena adanya perbedaan  kepentingan  antar  kelompok. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012  tentang  konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat  atau  lebih  yang  berlangsung dalam  waktu  tertentu  dan  berdampak  luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi  sosial  sehingga  mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
Dampak
terjadinya konflik  menurut  Pasal  7 Ayat  1 Ayat  1  UU  2012  akan  membawa  dampak buruk  bagi  kehidupan  nasional  apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan  dan  kesenjangan  sosial  dan ekonomi,  serta  ketidakadilan  dinamika kehidupan politik.
Konflik  sosial  yang  terjadi  di  Desa Genteng  terjadi  pada  tahun  2011.  Waktu dahulu  Desa  Genteng  merupakan  salah satu  desa  yang  pernah  terjadi  konflik dengan  Perum  Perhutani  disebabkan  oleh karena  adanya  perbedaan  kepentingan dalam penggunaan lahan antara masyarakat lokal dengan Perum Perhutani. Perum  Perhutani  mengambil  alih  hutan yang semula hutan produksi beralih fungsi menjadi  hutan  lindung.  Perum  Perhutani ingin menjaga hutan agar tetap lestari demi generasi yang akan datang. Perhutani juga tidak  ingin  kerusakan  hutan  yang  ada  di
Timur  Manglayang  semakin  rusak  karena bisa  berdampak  ke  bencana  alam,  seperti banjir  atau  erosi  tanah.  Berbeda  dengan Perum  Perhutani,  petani  menginginkan lahan Perhutani dikelola, khususnya pengelolaan secara intensif yang melatarbelakangi  oleh  motif  ekonomi. Masyarakat  merasa  keberatan  dengan adanya  peralihan  fungsi  hutan  tersebut. Perbedaan  inilah  yang  menyebabkan masyarakat  kehilangan  mata  pencaharian, masalah  tersebut  mengakibatkan  konflik antara masyarakat dengan Perum
Perhutani.  Konflik  di  Desa  Genteng  ini diselesaikan dengan cara mitigasi (musyawarah)  dengan  masyarakat  terkait. Perum  Perhutani  membuat  perjanjian kepada  masyarakat.  Masyarakat  Desa Genteng  boleh  bercocok  tanam  di  lahan milik  perhutani  dengan  syarat  jenis tanaman  diubah,  yang  tadinya  produksi tanaman  sayur-sayuran  diganti  menjadi tanaman kopi. Konflik yang terjadi di Desa Genteng tersebut sudah terjadi sejak tahun 1982.
Konflik  pertanahan  (agraria)  yang terjadi  antara  masyarakat  dan  Perum Perhutani  dapat  diselesaikan  secara  damai dengan  dibentuknya  konsensus  baru  di masyarakat dengan diperbolehkannya para petani untuk melakukan aktivitas pertanian di  lahan  kehutanan  namun  dengan  jenis tanaman tertentu yaitu tanaman kopi.
Terjadinya konflik sosial dalam masyarakat  harus segera diatasi  agar tidak berpotensi  menimbulkan  konflik-konflik sosial lainnya. Selain permasalahan terkait lahan, berdasarkan pengkajian yang dilakukan ditemukan adanya permasalahan lain  yang  terjadi  di  Desa  Genteng,  yaitu kemiskinan. Jumlah penduduk Desa Genteng  tercatat  sebanyak  6.500  jiwa. Akibat  terbatasnya  ekonomi,  sedikitnya 500  kepala  keluarga  (KK)  di  Desa Genteng  Kecamatan  Sukasari,  Kabupaten Sumedang  Jawa  Barat  belum  menikmati aliran listrik. Selain itu, masalah pendidikan  juga  muncul  dimana  ada beberapa  anak  yang  mengalami  putus sekolah.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 74-82
Secara  garis  besar  di  Desa  Genteng masih  banyak  keluarga  yang  berada  di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan dari mereka  bekerja  sebagai  petani  dan  buruh tani.  Dalam  menekan  angka  kemiskinan, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  PKH merupakan program yang harus dijalankan sebagai pelaksanaan dari peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2018  dengan  tujuan  mengurangi beban  pengeluaran  dan  meningkatkan pendapatan  keluarga  miskin  agar  lebih terencana dan terarah. 1 Sasaran  PKH  merupakan  keluarga miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam Data
Terpadu  Program  Penanganan  Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui,  anak  berusia  nol  sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan  dengan  kriteria  anak  SD/MI atau  sederajat,  anak  SMP/MTs  atau sederajat,  anak  SMA  /MA  atau  sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum  menyelesaikan  wajib  belajar  12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan  kriteria  lanjut  usia  diutamakan mulai  dari  60    tahun,  dan  penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat. 2
Dalam  pelaksanaan  program  PKH, terdapat pendamping PKH yang merupakan aktor penting dalam menyukseskan program PKH. Pendamping PKH  sebagai  mitra  pemerintah  direkrut dan  dikontrakkerjakan  yang  ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan  di  tingkat  kecamatan. Keberhasilan PKH dipengaruhi oleh implementasi  pemberdayaan  masyarakat miskin  (RTSM)  penerima  PKH  dan  peran pendamping.  Menurut  Departemen  Sosial (2009),  pendampingan  sosial  merupakan
1 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
2 Ibid.
suatu proses relasi sosial antara pendamping  dengan  klien  yang  bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber  dan  potensi  dalam  pemenuhan kebutuhan  hidup,  serta  meningkatkan akses  klien  terhadap  pelayanan  sosial dasar,  lapangan  kerja,  dan  fasilitas pelayanan publik lainnya.
Program  keluarga  harapan  merupakan program  bantuan  sosial  yang  memiliki manfaat  untuk  membantu  keluarga  pra sejahtera.  Selain  dampak  positif,  ada  juga dampak  negatif  yang  bisa  terjadi  dari adanya penyaluran bantuan sosial. Dampak negatif ini seperti adanya konflik sosial  antara  penerima  bantuan  yang disebabkan  karena  penyaluran  bantuan sosial  yang  tidak  merata.  Konflik  seperti itu harus diatasi, dan salah satu pihak yang memiliki peran penting  dalam penanganan konflik tersebut adalah pendamping sosial.
Namun  belum  ada  yang  meneliti  lebih dalam dan berfokus pada peran pendamping  sosial  dalam  penanganan konflik penerima bantuan Program
Keluarga Harapan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  di samping  pernah  adanya  permasalahan lahan  di  Desa  Genteng  yang  terjadi beberapa  waktu  ke  belakang  yang  saat  ini masalah  tersebut  sudah  selesai.  Di  Desa Genteng  nyatanya  masih  terjadi  adanya konflik  sosial  yang  berkaitan  dengan penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, tujuan  penulisan  dari  artikel  ini  adalah untuk  meneliti  peran  pendamping  PKH dalam penanganan konflik penerima bantuan di Desa Genteng.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  metode  kualitatif deskriptif.  Penelitian  kualitatif  dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena  yang  tidak  dapat dikuantifikasikan  yang  bersifat  deskriptif seperti  proses  suatu  langkah  kerja, pengertian-pengertian tentang suatu konsep  yang  beragam,  karakteristik  suatu
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 74-82
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
barang  dan  jasa,  dan  lain  sebagainya.
Penelitian ini berfokus dengan menggunakan  teknik  pengumpulan  data primer dan sekunder,
yakni mengumpulkan  data  dengan  membaca sumber literasi melalui penelitian- penelitian sebelumnya, serta metode wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Program Keluarga Harapan (PKH)
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)
merupakan program Bantuan Tunai Bersyarat  (BTB)  yang  dilaksanakan  sejak tahun  2007  oleh  Pemerintah  Indonesia. Program  Keluarga  harapan  (PKH)  ialah program  yang  memberikan  bantuan  tunai kepada  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan  yang  terkait  dengan  upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu  pendidikan  dan  kesehatan.  Dalam jangka  pendek,  program  ini  bertujuan mengurangi  beban  Rumah  Tangga  Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan  dapat  memutus  mata  rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi  berikutnya  dapat  keluar  dari perangkap kemiskinan.
Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya  pencapaian  tujuan  pembangunan millenium. Lima komponen tujuan Millenium  Development  Goals  (MDG’s) yang  akan  terbantu  oleh  PKH  yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan,  pendidikan  dasar,  kesetaraan gender,  pengurangan  angka  kematian  bayi dan  balita,  pengurangan  kematian  ibu melahirkan.
Program keluarga harapan merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan program keluarga harapan  berada  di  bawah  tim  koordinasi penanggulangan  kemiskinan  baik  di  pusat maupun didaerah. Program keluarga harapan  telah  dilaksanakan  di  berbagai negara  dengan  nama  program  yang bervariasi.  Namun  secara  konseptual  arti aslinya  adalah  Conditional  Cash  Transfer (CCT),  yang  artinya  bantuan  tunai
bersyarat. Program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung  tunai  (SLT)  yang  diberikan dalam  rangka  membantu  rumah  tangga sangat  miskin  dan  mempertahankan  daya belinya  pada  saat  pemerintah  melakukan penyesuaian harga BBM. Program keluarga  harapan  lebih  dimaksudkan upaya  membangun  sistem  perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

## Tujuan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)
Tujuan Program Keluarga Harapan saat ini mengacu pada Permensos 1 Tahun tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 yaitu:
a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga  Penerima  Manfaat  melalui akses  layanan  pendidikan,  kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
b. Mengurangi  beban  pengeluaran  dan meningkatkan  pendapatan  keluarga miskin dan rentan;
c. Menciptakan  perubahan  perilaku  dan kemandirian Keluarga Penerima
Manfaat  dalam  mengakses  layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan  formal  kepada  Keluarga Penerima Manfaat.
Peran Pendamping PKH . Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
Pendamping  merupakan  seorang  yang mempunyai  peran  sebagai  fasilitator  guna memberikan  dorongan  ataupun  motivasi terhadap  masyarakat.  Sebagai  fasilitator dalam pendampingan sosial, dapat membantu masyarakat yang didampinginya  dalam  memenuhi  semua
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 74-82
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kewajibannya  dalam  kegiatan  sosial  yang diikuti.
Strategi  pembangunan  sosial  yang dilakukan  pendamping  PKH  sangat  besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pendampingan  di  lapangan.  Kedudukan pendamping  program  keluarga  harapan sebagai  mitra  pemerintah  dan  mitra masyarakat  maka  pendamping  dituntut untuk  menjembatani  berbagai  kepentingan baik  itu  kepentingan  yang  datang  dari pemerintah  maupun  masyarakat.  Sehingga keadaan ini lah yang seringkali menimbulkan  situasi  dilematis,    karena disatu  pihak  pendamping  harus  dapat mengakomodasi  akan  keberlangsungan program  di  lapangan,  akan  tetapi  kondisi dan situasi pada saat di lapangan berbicara lain.  Kompleksitas  lapangan  sering  kali menuntut pendamping untuk bertindak arif dan  penuh  kesabaran  sehingga  peran pendamping  disini  bukan  hanya  sebagai atribut  yang  serba  bisa  tetapi  pendamping dituntut untuk berperan sebagai penyeimbang dan sebagai pendengar suara rakyat kecil.
Pendamping PKH adalah pelaksana di  tingkat  kecamatan  di  suatu  daerah. Pendamping  diperlukan  karena  sebagian orang  miskin  tidak  begitu  memiliki kekuatan,  dan  hak  dalam  bersuara  serta kemampuan  untuk  memperjuangkan  hak mereka yang sesungguhnya. Orang miskin tersebut membutuhkan pejuang yang dapat membantu  mereka  menyuarakan  mereka, yang dapat membantu mereka mendapatkan  hak.  Pada  sisi  pelaksana PKH  ini,  UPPKH  (Unit  Pelaksana Program Keluarga Harapan)
Kabupaten/Kota tidak memiliki kemampuan dalam melakukan tugasnya di seluruh  tingkat  kecamatan  dalam  waktu yang  bersamaan,  dikarenakan  jumlah petugas  yang  terbatas  sehingga  macam permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam  waktu  cepat,  sehingga  pendamping sangat dibutuhkan.
Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) No. 592/SK/PFM.PPK
PAN.2/12/2017,  tugas  pendamping  sosial yakni: a. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi  dan  validasi  KPM  Bansos
Pangan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan
edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi penerima KKS.
d. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bansos Pangan.
e. Membuat laporan pelaksanaan program  Bansos  pangan  kepada  Dinas Sosial  Kab/Kota  dan  Kementerian Sosial dengan tembusan Dinas Sosial.

## Pengertian Resolusi Konflik
Resolusi  konflik  adalah  suatu  cara individu  atau  kelompok  atau  masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi  dengan  individu  lain atau kelompok  atau  masyarakat  lain  secara sukarela.  Resolusi  konflik  menggunakan cara-cara  yang  lebih  demokratis  dan konstruktif  untuk  menyelesaikan  konflik dengan  memberikan  kesempatan  kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan  masalah  mereka  oleh  diri mereka  sendiri  atau  dengan  melibatkan pihak  ketiga  yang  bijak,  netral,  dan  adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik guna menyelesaikan masalahnya.
Ada  dua  pendekatan  resolusi  konflik yaitu  pendekatan  litigasi  (peradilan)  dan pendekatan  non  litigasi  (diluar  peradilan). Penyelesaian konflik dengan cara pendekatan  litigasi  diselesaikan  di  jalur peradilan yang kekuatannya adalah adanya keputusan  dan  adanya  lembaga  yang menjalankan putusan. Penyelesaian konflik  dengan  cara  litigasi  berdasarkan sistem yang sudah baku dimana menerapkan  hukum  secara  ketat  yang prosedurnya bersifat formal dan putusannya  bersifat  Win-Lose  Solution (Departemen Perdagangan, 2008:43-44). Pendekatan non-litigasi (di luar peradilan) atau Alternative Dispute
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 74-82
Resolution  (ADR)  merupakan  pendekatan penyelesaian  konflik  di  luar  peradilan formal.  Proses  penyelesaian  konflik  non litigasi  dapat  diselesaikan  dengan  cara musyawarah  mufakat  karena  masyarakat dipandang  aktif  memilih  dan  menentukan hukumnya  sendiri.  Hal  yang  hendak dicapai  dalam  penyelesaian  konflik  diluar peradilan  adalah  konsensus  (kesepakatan). Kesepakatan dalam hal ini adalah persetujuan  untuk  mengakhiri  konflik. Penyelesaian  konflik  dengan  cara  ADR memiliki  beberapa  keunggulan  yaitu mudah  diakses,  tidak  ada  pihak  yang dirugikan  (win-win  solution),  dan  dapat mengubah sikap para pihak yang bersengketa (Maring,dkk.2011).
Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan menggunakan teknik ADR, yakni sebagai berikut:
1. Konsiliasi
Proses  penyelesaian  sengketa  melalui konsiliasi mempunyai kemiripan dengan  mediasi.  Konsiliasi  merupakan suatu  pengendalian  konflik  dengan cara  melalui  lembaga  tertentu.  Pada bentuk ini, lembaga tertentu melakukan  persetujuan  pada  kedua pihak  yang  bertikai  sehingga  tidak terulang  kembali  konflik  tersebut (Amriani, 2011:34).
2. Mediasi Penyelesaian konflik menggunakan cara  mediasi  dimana  kedua  pihak sepakat  untuk  mencari  pihak  ketiga sebagai  mediator  untuk  mencari  solusi yang  bersifat  netral.  Pihak  ketiga sebagai  mediator  berupa  tokoh,  ahli atau  lembaga  tertentu  yang  dipandang memiliki  pengetahuan  dan  keahlian terhadap  hal  yang  dipertentangkan, namun  tidak  memiliki  wewenang dalam pengambilan keputusan (Amriani, 2011:28).
3. Arbitrasi
Penyelesaian  konflik  menggunakan
cara  arbitrase  dimana  kedua  pihak yang bersengketa
menyetujui intervensi  pihak  ketiga  yang  memiliki
wewenang untuk mengambil keputusan.

## Faktor-faktor  Penyebab Bantuan Sosial Tidak Merata
Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial di Desa  Genteng  tidak  merata  ke  seluruh penerima manfaat, yakni karena:
a. Faktor  Keterbatasan  Kuota  Bantuan Program Keluarga Harapan
Keterbatasan  kuota  penerima  bantuan dari  pusat  yang  tidak  sesuai  dengan jumlah penerima bantuan yang sebenarnya menyebabkan konflik dalam masyarakat terjadi.
b. Kelengkapan data Masih  adanya  beberapa  data  warga yang seharusnya bisa mendapat bantuan menjadi tidak kebagian bantuan dikarenakan
belum melengkapi  persyaratan  administrasi yang telah ditentukan.
c. Data bantuan yang tidak diperbaharui Tidak adanya pembaharuan data bantuan  yang  tepat  menyebabkan penyaluran  tidak  tepat  sasaran.  Seperti yang  terjadi  di  Desa  Genteng  di  mana bantuan sosial yang seharusnya diberikan  kepada  penerima  manfaat yang  asli  justru  diberikan  kepada individu yang sudah meninggal dunia. Data  penerima  bantuan  sosial  menjadi tanggung jawab dan berada di
Kementerian
Sosial (Kemensos).
Kemensos akan memuat data dalam laman website -nya  dengan  nama  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut  yang  menjadi  acuan  pemerintah dalam  bantuan  sosial  kepada  masyarakat yang  membutuhkan.  Menurut  keterangan pendamping  sosial  Desa  Genteng,  adanya penyaluran  bantuan  yang  salah  sasaran terjadi  karena  bersumber  dari  DTKS  yang tidak lengkap atau tidak diperbaharui.

## Pendamping PKH dan Perannya
Dalam menjalankan Program Keluarga Harapan  (PKH)  ini,  Pendamping  PKH yang  secara  garis  besar  bertugas  sebagai
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 74-82
pelaksana  program,  mendapat  data  olahan dari pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan diverifikasi data, komponen dan syarat warga sebagai penerima PKH. 3 Di  Desa  Genteng  hanya  terdapat  1 orang  pendamping  PKH.  Secara  aturan, jumlah  pendamping  sosial  disesuaikan dengan  jumlah  penerima  manfaat.  Satu pendamping  PKH  memegang  sebanyak 250  keluarga  penerima  manfaat  (KPM) atau bahkan lebih.
Sebagai bagian dari tugasnya, pendamping PKH wajib untuk menyampaikan bantuan pemerintah kepada penerima manfaat. Penerima manfaat  di  Desa  Genteng  dapat  menarik dana bantuan mereka melalui KKS (Kartu Keluarga  Sejahtera).  KKS  Bansos  adalah kartu  elektronik  yang  memiliki  bentuk fisik  berupa  kartu  ATM  yang  diedarkan khusus  untuk  penerima  manfaat.  bantuan sosial.  Adapun  pendampingan  pencairan dana  dilakukan  oleh  pendamping  PKH bagi  KPM  PKH  dilakukan  setiap  3  bulan sekali.
Pendamping PKH juga berperan untuk memberikan  pengetahuan  dan  masukan positif berdasarkan pengalaman masyarakat  yang  didampinginya.  Dalam hal  ini,  pendamping  PKH  Desa  Genteng memberikan  motivasi  kepada  anak-anak yang mengalami putus sekolah untuk tetap melanjutkan  pendidikannya.  Selain  itu, pendamping  juga  memberikan  edukasi kepada ibu hamil untuk selalu memeriksakan  kehamilannya  ke  posyandu agar terpantau dan terhindar dari kematian. KPM  PKH  juga  selalu  diarahkan  oleh pendamping  agar  memanfaatkan  bantuan- bantuan  pemerintah  untuk  keperluan  anak dan  menambah  gizi  untuk  balita  dan  ibu hamil.
Dalam  program  PKH,  terdapat  pula kegiatan
Pertemuan
Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan sebulan sekali oleh
3 Aulia  Sholichah  I  Nurchotimah,  Bunyamin  Maftuh,  Elly Malihah,  Yuni  Harmawati.  2020.  Peran  Pendamping  Sosial Dalam  Penanganan  Konflik  Keluarga  Penerima  Manfaat Program  Keluarga  Harapan:  Jurnal  Sosiologi  Pendidikan Humanis, Vol 5, No 1, Hal. 61-70.
pendamping  PKH.  Pendamping  berperan sebagai  fasilitator  kelompok  dalam  P2K2. Kegiatan  P2K2  adalah  proses  belajar secara  terstruktur  untuk  mempercepat terjadinya  perubahan  perilaku  pada  KPM PKH.  Seluruh  penerima  manfaat  wajib mengikuti kegiatan tersebut. Tujuan kegiatan P2K2 adalah untuk meningkatkan pengetahuan  dan  kesadaran  Peserta  PKH tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan  dalam  memperbaiki  kualitas hidup  keluarga  di  masa  depan.  P2K2 memiliki 5 modul atau materi yaitu Modul Kesehatan  dan  Gizi,  Modul  Pendidikan dan Pengasuhan Anak, Modul Pengelolaan Keuangan  Keluarga,  Modul  Perlindungan Anak, dan Modul Kesejahteraan Sosial.
Dalam kaitannya dengan proses penyaluran  bantuan  sosial,  kecemburuan sosial  dari  warga  yang  belum  menerima bantuan  terjadi  di  Desa  Genteng,  baik karena  faktor  keterbatasan  kuota  bantuan, ada  warga  yang  belum  masuk  daftar menjadi keluarga penerima manfaat (KPM)  PKH  atau  dari  warga  yang  kurang paham  mengenai  aturan  program  keluarga harapan.  Kecemburuan  sosial  ini  menjadi sumber  konflik.  Meskipun  konflik  tidak dilakukan  secara  fisik,  namun  konflik terjadi  secara  verbal  melalui  saling  sindir atau  melaporkan  kepada  pendamping  atau pihak desa.
Pendamping  keluarga  harapan  dalam mengatasi  konflik  sosial  yang  terjadi  di masyarakat  Desa  Genteng  melakukan usaha  penyelesaian  konflik  melalui  cara mediasi  sebagai  salah  satu  upaya  resolusi konflik.  Proses  mediasi  menekankan adanya  bantuan  pihak  ketiga  yang  netral untuk  menyelesaikan  pertikaian  di  antara pihak  yang  bertikai.  Ketika  ada  laporan- laporan terkait bantuan sosial yang masuk, pendamping    PKH  memposisikan  diri dengan  tidak  memihak  kepada  siapapun dalam  setiap  konflik  yang  terjadi  terkait bantuan sosial.
Laporan-laporan yang datang ke pendamping  biasanya  terkait  warga  yang tak  kunjung  menerima  bantuan.  Untuk mengatasi  masalah  tersebut  pendamping
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 74-82
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
keluarga harapan akan melakukan koordinasi  dengan  pihak  desa  terlebih dahulu.  Koordinasi  yang  dilakukan  oleh pendamping  bertujuan  untuk  menanyakan daftar  penerima  manfaat  yang  belum tercantum  dalam  data  penerima  program PKH.
Dalam sebuah konflik seringkali terjadi  karena  kecemburuan  sosial  yang ternyata juga berhubungan dengan kurangnya  pemahaman  aturan  dalam program  keluarga  harapan  maka  dari  itu tugas pendamping juga melakukan edukasi kepada  pihak-pihak  atau  warga  yang berkonflik.  Edukasi  sangat  diperlukan untuk
meminimalisir
terjadi kesalahpahaman informasi mengenai
bantuan.    Dalam  pelaksanaannya,  pihak lembaga atau Kepala Dusun (Kadus) yang lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai aturan program PKH, sementara pendamping  PKH  tidak  begitu  sering melakukan  edukasi  terkait  hal  tersebut kepada calon penerima manfaat.
Sebagai mediator konflik, pendamping PKH  menjunjung  tinggi  fasilitasi  dan komunikasi, dengan memfasilitasi penyelesaian
konflik dengan mengkomunikasikan  informasi  ataupun keinginan  dari  pihak  yang  berkonflik sehingga mendapatkan penyelesaian terbaik.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Peran  pendamping  PKH  sudah  terlihat baik  dalam  menjalankan  perannya  secara umum sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) No. 592/SK/PFM.PPK
PAN.2/12/2017, serta menyelesaikan terjadinya  konflik  sosial  terkait  bantuan sosial  di  Desa  Genteng.  Upaya  resolusi konflik  melalui  proses  mediasi  dan fasilitasi dilakukan oleh pendamping PKH dengan  melibatkan  pihak-pihak  lain, seperti pihak desa sebagai bentuk koordinasi  terkait  validasi  data  penerima manfaat  sehingga  penyaluran  bantuan sosial dapat tepat sasaran.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh penulis  terkait  peran  pendamping  PKH  di Desa Genteng adalah:
a. Kepada  pendamping  PKH,  saran penulis  untuk  selalu  meningkatkan perannya  sebagai  pendamping  agar program keluarga harapan dapat menuntaskan  angka  kemiskinan  dan menyukseskan  penyaluran  bantuan secara tepat sasaran.
b. Kepada  penerima  manfaat,  untuk memenuhi kewajibannya sebagai penerima  bantuan  PKH  dan  terus membangun komunikasi dan kerjasama  dengan  pendamping  PKH agar permasalahan.
c. Kepada pemerintah desa, lebih memerhatikan dan meningkatkan jumlah pendamping PKH serta memerhatikan  validitas  data  penerima manfaat  agar  bantuan  yang  disalurkan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

## Alamin, Ahmad Rokhoul. 2010. ANALISIS PERAN PENDAMPING DALAM
PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN (PKH)  PADA  SUKU  DINAS  SOSIAL

## JAKARTA UTARA
Darmayanti,
Hera. 2020. PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI
GAMPONG  MAHENG  KECAMATAN KUTA  COT  GLIE  KABUPATEN ACEH BESAR .
Habibullah. 2011. Peran Pendamping Pada Program  keluarga  Harapan.  jurnal,  vol 16 Nomor 02 hal 110-111.
Ife, Jim., Frank, Tesoriero. 2008.
Community Development. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jones,  Tricia  S.,  Kmitta,  Dan.  2001. School Conflict Management:
Evaluating  Your  Conflict  Resolution Education Program . Ohio: Ohio Comission  on  Dispute  Resolution  & Conflict Management. Hal. 2.
Levine, Stewart. 1998. Getting to Resolution  (Turning  conflict  into
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 4 NOMOR 1 HALAMAN 74-82
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
collaboration) .  San  Fransisco:  Berrett Koehler Publishers Inc, Hal. 3. Meolong,  Lexy.  (n.d). Metode  Penelitian
Kualitatif .  Bandung:  Remaja  Rosda karya.
Morton,  Deutsch.,  and  Coleman,  Peter  T.
2006. The  Handbook  of  Conflict Resolution,  Theory  and  Practice. San Fransisco:  Jossey-Bass  Publisher.  Hal. 197.
Nurchotimah,  Aulia  S.  I.,  Malihah,  B.  H.,
Harmawati,  Elly    Yuni.  2020.  Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Konflik  Keluarga  Penerima  Manfaat
Program  Keluarga  Harapan:  Jurnal Sosiologi  Pendidikan  Humanis,  Vol  5, No 1, Hal. 61-70.
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
Subandi.  2011. DESKRIPSI  KUALITATIF
SEBAGAI  SATU  METODE  DALAM PENELITIAN PERTUNJUKAN. Suharto, Edi. 2019. Membangun Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan Sosial . Bandung: PT Rafika Aditama.