## DEMOKRATISASI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM
Fathorrahman STIT Aqidah Usymuni Sumenep e-mail: fathorrahmanalmanar@gmail.com
Abstract: Educational democracy is a democracy that provides equal educational opportunities to all people, regardless of race (ethnicity), beliefs,  color  and  social  status.  The  principles  of  democracy  can  be implemented in the Islamic education system because basically Islam gives freedom to individuals (students) to develop the values of nature that are in themselves in aligning with the times. The democratization of  education  in  Islamic  education  is  reflected  in  aspects:  First: Monotheism:  a  paradigm  of  liberation.  Second, Shura :  a  vehicle  for openness. Third, Al-Adlu : a classless society. Fourth, Amar Makruf Nahi Mungkar : monotheistic, doing good deeds, being cautious and ulul albab . Fifth, Tawassut Principle: principle of moderation. Sixth, the obligations and human rights in the development of science.
Keywords: democratization, education, Islamic education

## PENDAHULUAN
Semarak, ataupun gegap gempita pendidikan Islam masih perlu dipertanyakan. Banyaknya  lembaga  pendidikan  dan  banyaknya  peserta  didik  masih  belum menunjukkan  “taji”  yang  tajam  dalam  mengasah  pendidikan  Islam.  Dalam  dunia pendidikan,  khususnya  lembaga  pendidikan  yang  digalakkan  oleh  pemerintah  lebih bertendensi pada sistem kelas dan diorientasikan pada korporasi pendidikan. 1
Dikota besar, disparitas pendidikan masih menganga lebar. Antara pendidikan elit dan non elit, kaya-miskin, maju-stagnan benar-benar  dipertontonkan bagai sirkus. Dikotomi pendidikan merupakan persoalan bangsa yang tak pernah habis. Demikian pula dipelosok, pendidikan masih belum merata. Hambatan ekonomi masih menjadi “hantu” yang mengerikan. Alih-alih untuk mendapatkan fasilitas seperti di kota, untuk bersekolah  ditingkat  kabupaten  hanyalah  impian  belaka.  Mimpi  untuk  melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hanyalah angan belaka.
Maka, Tan Malaka menulis dalam “ Madilog” tentang kesempatan pendidikan yang  merata  dan  esensial  sebagai  berikut:  “Kalau  pendidikan  disekolah  disandarkan
1 Korporasi pendidikan ialah prosesi pendidikan yang berusaha dimanfaatkan oleh para elit pengampu kebijakan dengan cara mencari keuntungan demi kebutuhan hidupnya. Korporasi pendidikan muncul akibat dari sistem kapitalisme di era modern ini.
secara langsung pada masyarakat dan alam raya, maka pengetahuan yang diperlukan pemuda dan pemudi kita, pengetahuan yang didasarkan fakta yang sah dan mulia, dapat tertanam dengan kukuh. Kalau pengetahuan itu dimegahkan dengan bahasa dan sastra, oleh olahraga yang berdasarkan semangat dan menimbulkan iman yang tebal tabah; dan  kalau  masyarakat  kita  tidak  lagi  didasarkan  pada  penghisapan  dan  penindasan, kesempatan merata pada tiap orang, maka pendidikan tadi akan medapat lantai yang subur dan kukuh”. 2
Maka demokratisasi dalam pendidikan Islam menjadi (salah satu) solusi untuk menjawab model pendidikan di Indonesia. Anak-anak bangsa butuh pendidikan yang demokratis, yang nyaman untuk belajar dan merata disegala lapisan masyarakat dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dizaman sekarang ini.
Barangkali yang terjadi hanyalah pendidikan yang bersifat formal, masih belum menyentuh  ranah  yang  esensi  dari  pendidikan  Islam  itu  sendiri.  Pendidikan  hanya sebagai sapi perah pagi penguasa, komoditas politik, dan tetek bengek lainnya. Dalam konteks  ini,  pendidikan  Islam  dapat  menjadi  sebuah  wahana  pendidikan  kritis  bagi rakyat; membebaskan lapisan terbawah masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan, ketidakberdayaan dan kemiskinan. 3

## PEMBAHASAN
A. Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata “ demos” dan “cratos”, demos berarti rakyat dan cratos berarti pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan yang berakar pada rakyat. Dengan demikian dalam terma politik dikatakan bahwa kedaulatan tertinggi terletak ditangan rakyat. Sedangkan menurut kamus  besar  bahasa  Indonesia,  demokrasi  diartikan  sebagai: “ gagasan  atau pandangan  hidup  yang  mengutamakan  persamaan  hak  dan  kewajiban  serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara ” . 4
2 Tan Malaka, Madilog: Materialisme Dialektika Logika (Jakarta: Pusat Data Indikator, 1999) 433.
3 Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif (Bandung: Mizan, 1998), 86
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka,1990),
Sementara moment terpenting dari demokrasi adalah kebebasan berbicara dan  berkehendak  ( freedom  of  speak  and  press ).  Artinya  dalam  tubuh  demokrasi tercermin nilai keterbukaan sistem yang menyangkut gabungan kebutuhan naluriah dan pilihan rasional masing-masing individu. Karena itu, di dalam demokrasi ruang lingkup pertukaran ide-ide menjadi semakin luas dan melibatkan semakin banyak unsur  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Dengan  perkataan  lain, pluralisme dan relativisme kebenaran  akhirnya  muncul  untuk  menggantikan absolutisme dan superioritas keserbatunggalan  yang  kini  tampak  lebih  menjadi aus dan  usang  oleh petasan transformative sosial budaya dan perubahan masyarakat modern. 5
Namun dalam praktek demokrasi, nilai-nilai individu tersebut di atas sering disalah gunakan, seperti yang dikemukakan Hasan Langgulung bahwa kebiasaan dari  segala  belenggu  kebendaan  kerohanian  yang  tidak  sah  yang  kadang-kadang dipaksakan kepada manusia, tanpa alasan yang benar pada kehidupan sehari-hari yang menyebabkan ia tidak sanggup menikamati hak-haknya yang wajar. Sehingga yang terjadi bukan demokrasi yang di idam-idamkan, tetapi anti demokrasi yang menjurus pada tindakan anarkhis yang menindas hak-hak kebebasan dan martabat orang  lain.  Oleh  karena  itu,  prinsip  demokrasi  perlu  dilihat  secara  keseluruhan, bukan  hanya  secara  parsial  prinsip-prinsip  demokrasi  tersebut  adalah:  1) kebebasan, 2) penghormatan terhadap manusia, 3) persamaan, 4) dan pembagian kekuasaan.
Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai potensi individu yang berbeda dan individu yang mau hidup bersama. Dengan demikian, segala jenis homogenisasi masyarakat  yaitu  menyamaratakan  anggota  masyarakat  menuju uniformitas adalah  bertentangan  dengan  dengan  prinsip-prinsip  hidup  demokrasi termasuk didalamnya pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan inti dari kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan. 6
Kuatnya tuntutan demokrasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena  adanya  anggapan  bahwa  demokrasi  merupakan  suatu  system  yang  bisa menjamin  keteraturan  politik  dan  sekaligus  mendorong  trasformasi  masyarakat
5 Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam (Malang: UMM Press, 2001),
6 H.A.R Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta: Reineka Cipa, 2002), 11
menuju struktur social, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Ideal dalam arti , manusiawi, egaliter dan berkeadilan. 7
Meskipun  demokrasi  sesungguhnya  merupakan  istilah  politik,  namun terjemahan dan kongkritnya tidak hanya ada didalam kehidupan politik. Seluruh aspek kehidupan manusia yang berhubungan dengan masyarakat luas dan berada dalam  system  kenegaraan  membutuhkan  demokrasi,  karena  manusia  sebagai hamba  Allah  butuh  dimanusiakan  dan  dimanusiawikan,  sedangkan  demokrasi adalah ungkapan lain dari penghormatan hak-hak azasi manusia, suatu sikap hidup insani  yang  mencerminkan  dan  dimiliki  dan  ditegakkannya  peradaban  dan kebudayaan. 8

## B. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pendidikan
Apabila  dihubungkan  dengan  pendidikan  maka  pengertiannya  sebagai berikut:  pendidikan  yang  demokrasi  adalah  pendidikan  yang  memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  setiap  anak  (peserta  didik)  mencapai  tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tinginya sesuai dengan kemampuannya.
Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban dan hak dan  perlakuan  oleh  tenaga  kependidikan  terhadap  peserta  didik  dalam  proses pendidikan.
Dengan  demikian,  demokrasi  pendidikan  adalah  demokrasi  yang memberikan  kesempatan  pendidikan  yang  sama  kepada  semua  orang,  tanpa membedakan ras (suku), kepercayaan, warna dan status sosial. Definisi ini memberi pengertian bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan  dan  pengajaran.  Masing-masing  mempunyai  hak  otonom  untuk mengekspresikan dan mengaktualkan potensi yang dimilikinya melalui pendidikan. Demokratisasi pendidikan juga dilakukan dengan mengikutsertakan unsur- unsur pemerintah setempat, masyarakat dan orang tua berbentuk dalam hubungan
7 Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1-2.
8 Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam (Malang: UMM Press, 2001), 89.
kemitraan  dan  menumbuhkan  dukungan  positif  bagi  pendidikan  anak.  Hal  ini menuntut  partisipasi  lebih  besar  dari  warga  lembaga  pendidikan  dalam  setiap kebijakan  dan  sepanjang  proses  pembuatan  keputusan  berlangsung  dan  semua keputusan dibuat secara kolektif dan sinergis bersama stakeholders.
Pengambilan  keputusan  partisipatif  semacam  ini  merupakan  suatu  cara untuk  mengambil  keputusan  melalui  penciptaan  lingkungan  yang  terbuka  dan demokratik. Dalam artian bahwa warga sekolah (siswa, karyawan, orang tua siswa dan tokoh masyarakat) didorong untuk terlibat secara langsung di dalam proses pengambilan  keputusan  maka  yang  bersangkutan  akan  ada  “rasa  memiliki” terhadap  keputusan  tersebut  sehingga  ia  juga  akan  bertanggung  jawab  dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah.
Untuk  memahami  lebih  jauh  mengenai  prinsip-prinsip  demokrasi  dalam pendidikan, perlulah kita mengetahui beberapa hal berikut:
1. Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan
2. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan
3. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka.
Dari  kenyataan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  ide  dan  nilai  demokrasi pendidikan sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat dan jenis masyarakat di  mana  mereka  berada  sebab  dalam  realitasnya,  pengembangan  demokrasi pendidikan tersebut akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Apabila  pengembangan  demokrasi  pendidikan  yang  akan  dikembangkan berorientasi  kepada  cita  cita  dan  nilai  demokrasi  tadi,  maka  berarti  akan  selalu memperhatikan prinsip prinsip berikut ini:
1. Menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia  sesuai  dengan  nilai-nilai luhurnya.
2. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur.
3. Mengusahakan  suatu  pemenuhan  hak  setiap  warga  untuk  memperoleh pendidikan  dan  pengajaran  nasional  dengan  memanfaatkan  kemampuan
pribadinya  dalam  rangka  mengembangkan  kreasinya  ke  arah  perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi tanpa merugikan pihak lain. 9

## ANALISIS
A. Demokratisasi Pendidikan dalam Pendidikan Islam
Mengacu  pada  karakteristik  demokrasi  di  atas,  maka  prinsip-pronsip demokrasi dapat pula diimplementasikan dalam sistem pendidikan Islam karena pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada individu (anak didik) untuk mengembangkan  nilai-nilai  fitrah  yang  ada  dalam  dirinya  dalam  menyelaraskan dengan  perkenbangan  zaman.  Islam  juga  memberikan  petunjuk  kepada  para pendidik sekaligus menghendaki agar mereka tidak mengekang kebebasan individu anak dalam mengembangkan potensi yang telah dibawanya sejak lahir. 10
Dalam  prakteknya  ternyata  demokrasi  telah  diterapkan  oleh  Nabi Muhammad  SAW,  yang  dikenal  dengan  istilah  musyawarah.  Salah  satu  contoh dapat  dikemukakan  bahwa  ketika  Nabi  Muhammad  SAW  menghadapi  masalah strategi  perang  dan  diplomasi  dengan  musuh,  tergambar  jelas  bagaimana  Nabi Muhammad menyelesaikan masalah sosial politik yang sedang dihadapi dan beliau selalu  aspiratif  dan  dapat  mentolerir  adanya  perbedaan  pendapat  diantara  para sahabat, tidak terkecuali berhadapan dengan musuh.
Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan terkadang beliau mengikuti mayoritas,  dan  ada  pula  mengambil  keputusan  dengan  pendapat  sendiri  tanpa mengambil  saran  sahabat.  Dengan  kata  lain  Nabi  Muhammad  SAW  tidak menentukan suatu sistem, cara dan metode musyawarah secara baku, tetapi lebih bersifat variatif fleksibel , dan adaptif.
Firman Allah Swt. dalam Q.S. 3:159 yang artinya: “Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya bersikap keras lagi berhati  kasar,  tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu,  karena  itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, bermusyawarahlah dengan mereka  dalam  urusan  itu,  kemudian  apabila  kamu  membulatkan  tekad  maka
9 M. Djumberansyah Indar, Filsafat Pendidikan , (Surabaya: Karya Abditama, 1994), 118.
10 Yudi Usman, Demikratisasi Pendidika, (ttp: Nidamia, 2001), 13
bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang bertawakal kepadanya”. 11
Ayat di atas ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar bermusyawarah dalam  persoalan-persoalan  yang  dihadapi  dengan  para  sahabatnya  atau  anggota masyarakat. Hal ini merupakan bukti keluruhan dan kebijakan kepemimpinan Nabi Muhammad  SAW.  Serta  kemuliaan  budi  pekertinya.  Dari  konsep  musyawarah tersebut ada nilai-nilai yang terdapat dalam demokrasi yang menjadi prinsip dasar demokrasi. Nilai-nilai tersebut diantaranya:
1. Prinsip kebebasan
2. Prinsip persamaan
3. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

## B. Cerminan Demokratisasi Pendidikan dalam Pendidikan Islam
Demokratisasi pendidikan dalam pendidikan Islam tercermin dalam aspek:
1. Tauhid: Sebuah paradigma pembebasan.
Tauhid 12 sebagai  salah  satu  kunci  pokok  keislaman,  dengan  jelas menunjukkan bahwa tidak ada penghambaan atau penyembahan kecuali Allah SWT.,  bebas  dari  belenggu  kebendaan  dan  kerohanian.  Dengan  kata  lain, seseorang telah mengikrarkan diri dengan dua kalimat syahadat berarti telah melepaskan diri dari belenggu dan subordinasi apa pun.
Formulasi  tauhid  yang  paling  singkat  tetapi  tegas  adalah  kalimah toyyibah: La ilaha illallah” yang berarti “tidak ada Tuhan selain Allah. Sebuah kalimat  penegas  sekalian  pembebas  dari  anasir-anasir  pengkultusan,
11 Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Quran, 1971), 103.
12 Secara terminologis tauhid berarti pengakuan terhadap keesaan Allah. Secara metafisis dan aksiologis tauhid menduduki posisi tertinggi karena Dia ada dengan sendirinya secara mutlak dan transenden, sedang keberadaan sesuatu yang lain tergantung olehNya. Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 84. Menurut para Ulama’, konsep Tauhid dibedakan menjadi dua macam, pertama, Tauhid Rububiyah yaitu konsep Tauhid  yang menekankan pada  wujud  Tuhan  atau eksistensi  Tuhan.  Kaitannya  dengan  pendidikan, Tauhid  rubububiyyah  ini mengajarkan manusia untuk berpikir rasional, empiris dan matematis. Kedua, Tauhid Uluhiyyah, Yaitu tauhid  yang  menjelaskan  perlunya  atau  keharusan  beribadah  hanya  kepada  Allah  semata. Tauhid Uluhiyyah mengajarkan  kepada  manusia  sikap  bebas  dan  kritis.  Maka  timbullah  keberanian  untuk mengatakan yang benar (haq) dan menyingkirkan kedhaliman (bathil) dalam rangka mengkritisi setiap keadaan yang berbentuk ritus, kultus, rasialisme dan otoritarisme. Lihat Arifin dan Barizi, P aradigma Pendidikan Islam , 102.
penyembahan,  penindasan  dan  perudakan.  Maka  dari  itu  Tauhid  dapat dijadikan landasan bagi terwujudnya asas demokrasi dalam pendidikan. 13
Oleh karena itu, Tauhid merupakan suatu konsep yang berisikan nilai- nilai fundamental yang  tidak saja bebas dan merdeka, melainkan sadar pada eksistensi  sebagai  hamba,  sama  dihadapan  sang  kholiq,  yang  membedakan adalah ketaqwaannya.
2. Syura : Sebuah wahana keterbukaan
Kaitannya  dengan  demokrasi, Syura merupakan  kata  kunci  penting dalam  al-Qur’an.  Secara  simpel Syura diartikan  dengan  pengambilan keputusan secara bersama. Ini dilandasi semata-mata untuk menjaga semangat kolektivitas  disatu  sisi  dan  mengurangi  kemungkinan  kesalahan  yang dilakukan  oleh  individu  di  sisi  lain.  Dengan  demikian,  semangat  syura berlawanan  dengan  sikap  individualisme  dan  depotisme  yang  sering  terjadi ditengah kehidupan. 14
Musyawarah dilakukan dengan maksud mencari kebenaran dan bukan mencari  kekuatan  berdasar  wibawa.  Kalau  sesuatu  diputuskan  berdasarkan musyawarah  maka  semua  harus  mengikuti  aturan  yang  sudah dimusyawarahkan.
Dalam  al-Qur’an  kita  dianjurkan  bermusyawarah:  “Ajaklah  (olehmu Muhammad)  mereka  bermusyawarah.  Kalau  sudah  engkau  mantap,  maka bertawakkallah pada Allah Swt. (QS. Ali Imran: 159). Syura merupakan bagian pokok  dari  demokrasi  membawa  nilai  lain  yaitu  keterbukaan.  Dalam pemikiran  pendidikan  yang  demokratis,  keterbukaan  sangat  mutlak diperlukan. Disamping mengisyaratkan nilai ketebukaan, dalam musyawarah juga membersitkan sebuah nilai tanggung jawab masing-masing anggota.
3. Al-Adlu : masyarakat tanpa kelas
Keadilan  adalah  kosa  kata  Bahasa  Indonesia  yang  berasal  dari  al- Qur’an.  Makna  keadilan  itu  sendiri  bersifat multidimensional .  Keadilan berintikan  kebenaran  ( al-haq) .  Keadilan  berarti  pula  tidak  menyimpang  dari kebenaran,  tidak  merusak  dan  tidak  merugikan  orang  lain  dan  diri
13 Ibid, 85.
14 Ahmad Amir Aziz,. “Demokratisasi Pendidikan dalam Pandangan Islam” . Jurnal Akademika , 1997.
sendiri. 15 Dalam  kehidupan  sehari-hari,  keadlian  nampak  dalam  berbagai bentuknya.  Keadilan  berarti  menghukum  orang  sesuai  kesalahannya  atau memberi ganjaran sesuai perbuatan baiknya. 16
4. Amar Makruf Nahi Mungkar
Dalam  al-Qur’an,  Amar  Makruf  Nahi  Mungkar  dikaitkan  dengan kualitas manusia yaitu Surah Ali Imran ayat 110: “ Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia, mengajak pada yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah”
Sayyid  Qutub  dalam  kitab  Tafsirnya Fi  Zhilalill  Qur’an menjelaskan bahwa  ayat  ini  ditujukan  pada  umat  Islam  agar  mereka  mengetahui  posisi dirinya sebagai umat terbaik, mereka dilahirkan agar maju ke garis terdepan dalam semua bidang kehidupan. Mereka harus memiliki kekuatan atau kualitas fisik  dan  mental  untuk  melakukan  perbaikan  dan  mencegah  kemungkaran dengan landasan tauhid. 17 Posisi sebagai umat terbaik baru merupakan kondisi bersyarat ( konditional state ), artinya posisi itu baru terwujud dan terlaksana kalau ditunjang  oleh  kualitas  diri  yang  memadai  (ber-tauhid,  beramal  shalih, bertakwa  dan  ulul  albab),  sehingga  memungkinkan  mereka  melaksanakan rekonstruksi social, dari yang tidak baik menjadi baik.
5. Tawassuth: Prinsip Moderasi
Prinsip tawassuth (moderasi) adalah suatu prinsip yang menggambarkan karakteristk agama Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an Surah Al Baqarah  ayat  143  yang  artinya: “Dan  demikianlah,  Kami  telah  menjadikan  kamu sekalian  (umat  Islam)  umat  pertengahan  (adil  dan  pilihan)  agar kamu menjadi  saksi (ukuran  penilaian) atas (sikap  dan perbuatan)  manusia  dan  supaya  Rasulullah  Saw. Menjadi saksi (ukuran penilain) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian”
Dari pengertian ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa segala sikap perbuatan umat Islam harus senantiasa memegang prinsip pertengahan (moderat). Al-Tawassuth bukanlah  serba kompromistis dengan  mencampur
15 Dawam Rahardjo, “Adl ”, Jurnal Ulumul Qur’an , No.  3, Vol. 5, (1994),  47. 16 Ibid.
17 Sayyid Qutub, Tafsir Fi Zhilalill Qur’an , Terj. Ahmad Yasin dkk,(Jakarta Gema Insani Press, 1992), Jilid III, 191.
adukkan semua unsur. Juga bukan dengan mengucilkan diri dengan menolak usnsur-unsur apapun.  Penerapan prinsip dan karakter tawassut ini tidak hanya pada bidang akidah saja, namun dapat diterapkan baik dalam bidang syari’ah , kehidupan  bernegara  serta  dalam  bidang  pendidikan  dan  bidang-bidang lainnya. 18
Implementasi  nyata  sikap  tawassut  dalam  bidang  pendidikan  dapat dilihat pada lembaga Islam tertua yakni pesantren. Pesantren adalah lembaga pengembangan  keilmuan  dan  pengajaran  Islam  di  Nusantara  yang  selalu dengan luwes mampu berdiri pada sikap pertengahan ( tawassuth ). Lembaga pendidikan yang khas Indonesia ini mampu mengadopsi sistem pendidikan Barat (sekolah formal) tanpa menghilangkan jati dirinya yang mempunyai ciri khazanah keilmuan klasik (kitab kuning).
6. Kewajiban dan Hak Manusia dalam Pengembangan Ilmu
Menuntut  ilmu  adalah  suatu  kewajiban  dan  hak  asai  manusia  dalam
Islam.  Karena  sikap  Islam  dalam  berhadapan  dengan  pendidikan  dan  sains modern  senantiasa  simpatik.  Setiap  manusia  mempunyai  hak  mutlak  untuk memperoleh pengetahuan sebanyak yang ia kehendaki. Hadist Nabi:” menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan ”.
Hadist  ini  mencerminkan  bahwa  dalam  Islam  terdapat  demokratisasi pendidikan,  dimana  Islam  tidak  membeda-bedakan  antara  laki-laki  maupun perempuan  dalam  hal  kewajiban  menuntut  ilmu.  Demokratisasi  menjadi sebuah  keharusan  untuk  dipraktekkan  dalam  pendidikan  Islam.  Sebagai instrumen  perekat  dan  pemersatu  bangsa  dalam  tataran  praktis  pendidikan harus mengakomodasikan secara luas prinsip-prinsip demokratis dan egaliter.
Untuk  kepentingan  itu,  Nabi  SAW.  Mengedepankan  dirinya  sebagai Uswah hasanah atau teladan kebaikan.

## KESIMPULAN
Disparitas pendidikan masih menganga lebar. Antara pendidikan elit dan non elit, kaya-miskin, maju-stagnan benar-benar  dipertontonkan bagai sirkus. Dikotomi
18 Ahmad Siddiq, “ Khitthah Nahdliyyah”, (Surabaya: Khalista, 2005), 62.
pendidikan  merupakan  persoalan  bangsa  yang  tak  pernah  habis.  Demikian  pula dipelosok,  pendidikan  masih  belum  merata.  Hambatan  ekonomi  masih  menjadi “hantu” yang mengerikan. Maka demokratisasi dalam pendidikan Islam menjadi (salah satu) solusi untuk menjawab model pendidikan di Indonesia. Anak-anak bangsa butuh pendidikan yang demokratis, yang nyaman untuk belajar dan merata disegala lapisan masyarakat dan berkualitas sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dizaman sekarang ini. Demokratisasi  pendidikan  dalam  pendidikan  Islam  tercermin  dalam  aspek: Pertama: Tauhid:  sebuah  paradigma  pembebasan.  Bebas  dari  belenggu  kebendaan  dan kerohanian, pembebas dari anasir-anasir pengkultusan, penyembahan, penindasan dan perbudakan.  Maka  dari  itu  Tauhid  dapat  dijadikan  landasan  bagi  terwujudnya  asas demokrasi dalam pendidikan. Kedua, Syura : sebuah wahana keterbukaan. Syura diartikan dengan pengambilan keputusan secara bersama, semangat kolektivitas. Ketiga, Al-Adlu : masyarakat tanpa kelas. Keadilan tidak menyimpang dari kebenaran, tidak merusak dan tidak  merugikan  orang  lain  dan  diri  sendiri.  Prinsip  Keadilan  menempati  azas  yang urgen dalam demokratisasi pendidikan Islam. Keempat, Amar Makruf  Nahi Mungkar. Amar  Makruf    Nahi  Mungkar  dikaitkan  dengan  kualitas  manusia.  Posisi  itu  baru terwujud dan terlaksana kalau ditunjang oleh kualitas diri yang memadai (ber-tauhid, beramal shalih, bertakwa dan ulul albab). Kelima, Tawassut: prinsip moderasi. Prinsip ini dapat diterapkan baik dalam bidang syari’ah, kehidupan bernegara serta dalam bidang pendidikan. Keenam, Kewajiban  dan  hak  manusia  dalam  pengembangan  ilmu.  Islam tidak  membeda-bedakan  antara  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  hal  kewajiban menuntut ilmu.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al- Quran, 1971.
Achmadi. Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Arifin,  Syamsul  dan  Ahmad  Barizi. Paradigma  Pendidikan  Berbasis  Pluralisme  dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam . Malang: UMM Press, 2001.
Aziz, Ahmad Amir. Demokratisai Pendidikan dalam Pandangan Islam. Akademika, 1997.
Darajat, Zakiah. Ilmu Pendidikan Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka,1990.
Indar, M. Djumberansyah. Filsafat Pendidikan. Surabaya: Karya Abditama, 1994.
Masdar,  Umaruddin. Membaca  Pikiran  Gus  Dur  dan  Amien  Rais  tentang  Demokrasi (Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Radar Jaya Offset, 2002.
-----------. Ilmu Pendidikan Islam , Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
Tilaar, H.A.R. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Reineka Cipta, 2002
Yudi, Usman. Demikratisasi Pendidikan. Nidamia, 2001