## Journal of Scientech Research and Development
Volume 5, Issue 1, June 2023 P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846 Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## TRANSPARANSI  DALAM  PEMERINTAHAN:  TINJAUAN  KEGAGALAN PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA

## TRANSPARENCY  IN  GOVERNMENT:  A  REVIEW  OF  THE  FAILURE  OF PREVENTING CORRUPTION IN INDONESIA

## Ii Sumantri
UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: iisumantri73@gmail.com
Diterima tanggal 1 Desember 2022, disetujui tanggal 12 April 2023
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden: Ii Sumantri iisumantri73@gmail.com
Kata kunci: Tata Kelola, Transparansi, Korupsi, Kebijakan Publik.
Website: http://idm.or.id/JSCR
hal: 86 - 96
Salah  satu  bentuk  dari  tata  kelola  yang  baik  untuk  dapat mencegah  korupsi  adalah  dengan  melakukan  transparansi data oleh pemerintah. Melalui transparansi tersebut,  maka diharapkan  masyarakat  dalam  melakukan  pemeriksaan secara  teratur  terhadap  pemerintah.  Namun  pada kenyataannya  tingkat  korupsi  di  negara  Indonesia  sendiri masih  sangat  tinggi.  Penelitian  ini  kemudian  bertujuan untuk melihat mengenai bagaimana transparansi pemerintahan  gagal  dalam  mencegah  korupsi  di  negara Indonesia.  Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  data  yang digunakan  di  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  hasil  studi pustaka.  Hasil  dari  penelitian  ini  kemudian  menemukan bahwa seandainya tidak diikuti oleh adanya komitmen dari pihak pemerintah dan pelaksana, maka model dan alat yang digunakan  untuk  menciptakan  transparansi  pemerintah akan  menjadi  sia-sia.  Adapun  di  Indonesia  sendiri  untuk saat  ini  korupsi  masih  belum  bisa  dicegah  sepenuhnya dengan  transparansi  pemerintah  karena  beberapa  alasan, seperti  kurangnya  komitmen  dari  pihak  pemerintah, pengaksesan  data  yang  sulit,  dan  pengaturan  terhadap internet.
Copyright © 2023  JSCR. All rights reserved.

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent:
Ii Sumantri iisumantri73@gmail.com
Key words: Governance, Transparency, Corruption, Public Policy.
Website: http://idm.or.id/JSCR
page: 86 - 96
One  form  of  good  governance  to  prevent  corruption  is  data transparency by the government. Through this transparency, it is hoped  that  the  public  will  carry  out  regular  inspections  of  the government. However, in reality the level of corruption in Indonesia itself is still very high. This study then aims to see how government transparency  fails  in  preventing  corruption  in  Indonesia.  This research will be carried out using a descriptive qualitative approach. the data used in this study came from the results of literature studies. The results of this study then found that if there was no commitment from the government and implementers, then the models and tools used  to  create  government  transparency  would  be  useless.  As  for Indonesia  itself,  corruption  cannot  be  completely  prevented  with government  transparency  for  several  reasons,  such  as  the  lack  of commitment  from  the  government,  difficult  access  to  data,  and regulation of the internet.
Copyright © 2023  JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Menghadapi tantangan yang semakin agresif dan banyaknya masalah yang ada, tentu menjadi  masalah  bagi  pemerintah  untuk  mengatasi  semuanya  dan  pekerjaan  pasti bertambah dan menumpuk jika tidak segera diambil tindakan. Keseriusan pemerintah telah lama ditunggu untuk segera menemukan solusi yang praktis dan canggih dalam menyelesaikan  segala  tantangan  yang  dapat  menghambat  kemajuan  dan pembangunan  di  masyarakat  modern  saat  ini.  Kurangnya  akuntabilitas  membuat pemerintah  tidak  dipercaya  dan  dianggap  tidak  dapat  diandalkan  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  di  tengah  masyarakat  (Saputro  et  al.,  2022).  Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah perlu mencari berbagai cara dan mengadopsi metode dan pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah- masalahnya.  Salah  satu  cara  untuk  menciptakan  akuntabilitas  adalah  dengan keterbukaan informasi publik yang terbuka dimana ruang dan kesempatan terbuka bagi  publik  untuk  terlibat  dalam  memantau  dan  mengamati  proses  administrasi pemerintahan,  khususnya  dalam  pengambilan  keputusan.  Pemerintah  harus mempertahankan  pandangan  dan  tujuan  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik yang berorientasi pada kepuasan warga negara secara efisien dan bertanggung jawab dengan kinerjanya (Stahl et al., 2020).
Transparansi merupakan perwujudan tata kelola yang baik, tata kelola yang terbuka kepada publik tentang apa yang mereka lakukan. Perlu dipahami bahwa penyediaan informasi yang diperlukan dan diinginkan sesuai dengan harapan masyarakat saat ini merupakan  kewajiban  pemerintah  dalam  rangka  memenuhi  hak-hak warga  negara (Nugraha  et  al.,  2022).  Adalah  tugas  para  pembuat  kebijakan  dan  pejabat  untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menciptakan kondisi tata pemerintahan yang baik yang merupakan kebutuhan dalam masyarakat global saat ini, yang mau tidak mau mendorong  pemerintah  untuk  terbuka  dan  transparan  untuk  memenuhi  tuntutan masyarakat kita yang semakin maju dan modern dengan membuat tanggung jawab,
pemerintahan yang transparan dan terbuka sebagai wujud sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (Marewa & Tanan, 2019).
Transparansi  diperlukan  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  dan  penguatan akuntabilitas pemerintah. Hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan diolah secara terus menerus, karena dengan penerapan transparansi yang lebih baik maka akan tercipta kebebasan berkomunikasi dengan memperoleh berbagai macam informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian perlahan dan pasti akan tercapai masyarakat yang adil serta harapan dan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan dasar hukum negara (Rani et al., 2021).
Berbagai  cara  dan  model  transparansi  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan memberikan  akses  informasi  yang  memuat  kegiatan  dan  kinerja  pemerintah  agar mudah  dilihat  oleh  publik.  Tujuannya  agar  jika  transparansi  ditingkatkan,  secara otomatis  akan  menciptakan  akuntabilitas  pemerintah  yang  lebih  kuat,  karena transparansi  mampu  mengubah  dan  mempengaruhi  struktur  politik,  bisnis, lingkungan dan budaya melalui  perubahan prosedur dan  sistem administrasi yang diperbaiki baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional (Wahyuni et al., 2023).
Keinginan  masyarakat  akan  adanya  dan  terciptanya  lembaga-lembaga  publik  yang transparan dan akuntabel yang benar-benar tanggap terhadap warganya dan benar- benar  memberikan  pelayanan  prima  kepada  warganya,  merupakan  tantangan  bagi pemerintah di era globalisasi saat ini; dimana masyarakat sudah semakin maju dan modern  dengan  dukungan  alat  teknologi  yang  semakin  canggih,  yang  tentunya membuat  segala  aktivitas  menjadi  lebih  cepat  dan  efisien  (Suryanegara,  2019). Umumnya,  banyak  negara  dengan  jumlah  birokrasi  yang  besar  menyebabkan inefisiensi.  Perilaku  pejabat  yang  seharusnya  menjadi  pelayan  masyarakat  dan bukannya  menuntut  untuk  dilayani  oleh  masyarakat,  ditambah  dengan  minimnya diskusi  publik  mengenai  kebijakan  pemerintah  dan  isu-isu  politik  mengakibatkan rendahnya  tingkat  akuntabilitas  yang  memprihatinkan,  bahkan  menjadi  salah  satu unsur yang hilang dalam penyelenggaraan pemerintahan (Suciana et al., 2022).
Transparansi  yang  berhasil  berarti  memperkuat  akuntabilitas  pemerintah  dan menciptakan tata pemerintahan yang baik, dan selanjutnya menghasilkan legitimasi publik dari pemerintah. Keberhasilan transparansi juga akan mampu mendongkrak dan secara bertahap meningkatkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat, serta memulihkan kekecewaan terhadap pelayanan yang diterima masyarakat (Martini et al.,  2019).  Namun  sebaliknya,  jika  transparansi  gagal  mencapai  keberhasilan,  jika pemerintah gagal memberikan layanan informasi yang dibutuhkan warganya, maka tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dapat  menurun  bahkan menjadi tidak ada (Setyasih, 2023).
Oleh karena itu, penting bagi para pengambil kebijakan maupun pejabat publik dan masyarakat untuk terus bersinergi, bahu membahu, bersama dan berkolaborasi untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  yang  mampu  memberikan  pelayanan  dan bertanggung  jawab  untuk  menghindari  terlibat  dalam  perilaku  yang  tidak menguntungkan dan malpraktik hukum (Adinugraha et al., 2022). Melalui penjelasan singkat  di  atas,  maka  penelitian  ini  kemudian  bertujuan  untuk  melihat  mengenai bagaimana  transparansi  dalam  pemerintah  gagal  dalam  menghentikan  Tindakan korupsi di negara Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Transparansi
Konsep transparansi didasarkan pada teori keagenan dan teori legitimasi, sedangkan menurut  Licht,  transparansi  didasarkan  pada  teori  keagenan,  teori  demokrasi  dan teori keadilan. Teori keagenan merujuk pada hubungan keagenan yang merupakan suatu  kontrak  antara  satu  atau  lebih  pelaku  (principal)  yang  memberikan  mandat kepada  pelaku  (agen)  lainnya  untuk  melakukan  tindakan/kewenangan  atas  nama atasannya dalam mengambil keputusan. Teori legitimasi adalah persepsi atau asumsi bahwa  tindakan  yang  diinginkan  adalah  tepat,  atau  sesuai  dalam  sistem  yang dibangun di atas norma sosial, nilai, kepercayaan, dan definisi (Santoso & Raharjo, 2021).
Teori demokrasi adalah bahwa orang mendelegasikan kekuasaan kepada pemegang jabatan yang dipilih, sedangkan teori keadilan adalah untuk menilai berbagai bentuk kehidupan  sosial  dan  menentukan  sifat  tindakan  terhadap  mereka.  Transparansi menghasilkan  legitimasi  yang  menjadi  faktor  penting  dibalik  demam  transparansi global karena memiliki dukungan teoritis yang kuat. Ada alasan bagus untuk percaya bahwa transparansi dapat menghasilkan legitimasi (Syofyan et al., 2022).
Prinsip-prinsip  transparansi  menjadi  pedoman  umum  organisasi,  yaitu  Komitmen kepemimpinan,  Proses  formal,  Program  latihan,  Pelaporan  kompetensi  dan dokumentasi  pelatihan,  dan  Komunikasi  dengan  pemangku  kepentingan  sebagai berikut.
a. Komitmen kepemimpinan. Pemimpin organisasi harus berkomitmen pada prinsip dan  semangat  transparansi.  Mereka  harus  menanamkan  komitmen  ini  dalam organisasi komunikasi bersama pemangku kepentingan lainnya, bersama dalam proses mengumpulkan informasi, dan membuat sistem. Komitmen ini dilandasi oleh standar kepemimpinan, komunikasi, tata kelola dan sistem, yang kemudian dilakukan dengan menjunjung tinggi keterbukaan secara beretika (Payon, 2021).
b. Proses formal. Transparansi membutuhkan informasi yang banyak dan melimpah, serta  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  melalui  penyusunan  dan pelaporan informasi yang relevan secara otomatis sesuai dengan mekanisme atau proses pelaporan (Beerbaum et al., 2019).
c. Program  latihan.  Komitmen  dari  puncak  manajemen  terhadap  transparansi ditingkatkan  dengan  pelatihan  program  yang  komprehensif  dengan mengomunikasikan  komitmen  dan  berusaha  mencapainya  termasuk  dalam organisasi  independen  untuk  melaporkan  jika  ada  kecurangan.  Manajer  diajari untuk  mengumpulkan,  menganalisis,  dan  melaporkan  informasi  yang  ada  dari industri, organisasi, atau profesi tertentu, secara akurat dan dapat dipahami untuk semua khalayak publik. Karyawan diperlihatkan dan diarahkan tentang prinsip keterbukaan sebagai tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan modern (Brun et al., 2020).
d. Pelatihan  kompetensi  dokumentasi  dan  pelaporan,  dilakukan  untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengambil keputusan, serta mendorong pemahaman yang benar tentang komitmen terhadap transparansi dan perilaku etis (Yusuf et al., 2022).
e. Komunikasi  dengan  pemangku  kepentingan.  Transparansi  mensyaratkan keterbukaan  informasi,  termasuk  mengkomunikasikan  informasi  penting  secara tepat waktu, cepat, mudah dan murah. Komunikasi yang transparan dengan para pemangku  kepentingan  bukanlah  hal  yang  sederhana  tetapi  banyak  informasi yang  dibutuhkan,  seperti  data  keuangan,  statistik  pelanggan,  dan  metrik operasional.  Dibutuhkan  upaya  yang  cermat  dan  pembahasan  yang  dapat dimengerti  yang  akan  berdampak  pada  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan organisasi.  Komunikasi  niat  dengan  pemangku  kepentingan  sangat  penting karena  mendapat  umpan  balik  dari  pemangku  kepentingan  (karyawan, pelanggan, konstituen, pemegang saham, tokoh masyarakat) tentang kinerja yang akan dan sedang dikerjakan organisasi (Aziza & Afiani, 2023).
Kebijakan transparansi, dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu transparansi wajib, transparansi diskresioner, dan transparansi tidak sukarela, sebagai berikut:
a. Transparansi  Wajib.  Mengacu  pada  kebijakan  yang  mewajibkan  institusi  untuk menempatkan jenis informasi tertentu secara online. Konsep ini dapat berfungsi sebagai mekanisme transparansi yang efektif, karena menghilangkan kebebasan agen  untuk  memutuskan  di  mana  formasi  harus  diungkapkan  kepada  publik. Lembaga  pengungkapan  disiplin  harus  mencegah  penangkapan  oleh  regulator, dan membatasi pengaruh kekuatan koruptor yang tidak baik. Karena keputusan lembaga diteliti secara terbuka, para pendukung transparansi wajib berharap agar lembaga  tunduk  pada  transparansi  wajib  agar  tidak  cenderung  mengabaikan kewajibannya atau terlibat dalam kegiatan yang meragukan (Anhusadar, 2020).
b. Transparansi Bebas. Kebijakan transparansi diskresi mengharuskan agensi untuk mempublikasikan  informasi  secara  online,  tetapi  biarkan  mereka  memiliki kebijaksanaan  untuk  menentukan  apa  yang  harus  diungkapkan.  Seperti  halnya kebijakan transparansi wajib, sejauh ini  kebijakan tersebut belum menghasilkan peningkatan akuntabilitas publik (Aureli et al., 2019).
c. Transparansi yang Tidak Disengaja. Kebijakan transparansi suatu lembaga tidak ditentukan  secara  eksklusif  oleh  keputusan  tentang  informasi  apa  yang  harus tersedia di domain publik. Transparansi kebijakan juga dibentuk oleh reaksi tubuh terhadap kebocoran rahasia atau informasi terbatas lainnya. Kebijakan ini dapat disebut  sebagai Involuntary  Transparency . Reporter-source utama Involuntary Transparency berfungsi sebagai eksternal dan dalam pemeriksaan tergantung pada perilaku agen. Meskipun mekanisme transparansi paksa harus digunakan dengan hati-hati  dan  tanpa  menghalangi  keputusan  administratif,  potensinya  untuk mengungkap  pelanggaran  dan  malfungsi  tidak  boleh  diremehkan  (Fatmawati, 2021).
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  ada  beberapa  model  transparansi  yang  dapat digunakan menurut para ahli. Beberapa model transparansi adalah sebagai berikut:
a. Model Transparansi berdasarkan Prinsip Transparansi
b. Transparansi berdasarkan desain.
c. Konstruksi Transparansi Pemerintah - Model Heuristik.
d. Arsitektur Transparansi Online dan Akuntabilitas Publik.
e. Model akuntabilitas berbasis kinerja.
f. Model akuntabilitas proses transparansi (Sofyani & Tahar, 2021).

## Open data
Berikut  adalah  prinsip  transparansi  atau  prinsip  keterbukaan  data  publik  menurut Dawes.  Prinsip  tersebut  antara  lain  adalah  Lengkap,  Primer,  Tepat  Waktu,  Dapat Diakses, Dapat Diproses Mesin, Tidak Diskriminatif, Tanpa Kepemilikan dan Bebas Lisensi sebagai berikut:
a. Lengkap - Semua data publik (didefinisikan sebagai data yang tidak tunduk pada pembatasan privasi, keamanan, atau hak istimewa) disediakan.
b. Primer - Data dikumpulkan pada sumbernya, dengan tingkat perincian terbaik, bukan dalam bentuk agregat atau modifikasi.
c. Tepat waktu - Data tersedia secepat mungkin untuk mempertahankan nilai data.
d. Dapat diakses - Data tersedia untuk jangkauan terluas pengguna untuk jangkauan terluas tujuan.
e. Dapat  diproses  oleh  mesin  -  Data  diatur  secara  adil  untuk  memungkinkan pemrosesan otomatis.
f. Non-diskriminatif - Data tersedia untuk siapa saja, tanpa persyaratan pendaftaran.
g. Non-kepemilikan  -  Data  tersedia  dalam  format  di  mana  tidak  ada  entitas  yang memiliki kontrol eksklusif.
h. Bebas Lisensi - Data tidak tunduk pada peraturan hak cipta, paten, merek dagang, atau rahasia dagang. Privasi, keamanan, dan pembatasan hak istimewa yang wajar dapat diizinkan (Alinsari et al., 2022).
Keterbukaan data publik adalah data yang dapat dimaknai lebih dari data itu sendiri karena  mencakup  keterbukaan  hukum  dan  keterbukaan  teknis  yang  dapat  diakses oleh siapa saja untuk mendapatkan sesuai dengan kebutuhan publik.
a. Keterbukaan  Hukum,  artinya  data  publik  secara  hukum  diperbolehkan  dan berhak untuk diakses secara bebas oleh publik hingga masyarakat umum.
b. Keterbukaan  Teknis,  artinya  pemerintah  berkewajiban  menyediakan  pengguna data  sebagai  informasi  tanpa  hambatan  teknis.  Contoh  tersebut  memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dapat dicetak karena disajikan dalam bentuk tabel atau dokumen dalam file PDF (Suhendar, 2020).
Data yang terbuka digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah sebagai berikut:
a. Akuntabilitas pemerintah yang lebih baik
b. Peningkatan pelayanan publik
c. Peningkatan  kegiatan  ekonomi,  dicapai  dengan  menarik  lebih  banyak  investasi dan menginspirasi inovasi (Heriyanto, 2022).
Data yang terbuka dicirikan oleh tiga faktor sebagai berikut :
a. Akses terbuka, artinya setiap orang dapat memperoleh data tanpa didiskriminasi dengan alasan apapun
b. Format basis data, yang berarti bahwa data dapat diakses secara massal dan dalam kumpulan data yang kompatibel
c. Freedom of reuse , artinya setiap orang dapat menggunakan, menggunakan kembali, mencampur, atau mendistribusikan ulang data tanpa hambatan birokrasi (Bakker et al., 2022).

## METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang bertujuan  untuk  mengeksplorasi  faktor-faktor  penyebab  kegagalan  pencegahan korupsi di Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat digunakan karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena  yang  diobservasi  melalui  pengumpulan  data  yang  bersifat  deskriptif, terutama dalam hal ini, mengenai peran transparansi dalam mencegah tindak korupsi. Transparansi merupakan salah satu elemen penting dalam pemerintahan yang baik, terutama dalam upaya pencegahan korupsi. Namun, meskipun pemerintah Indonesia telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  untuk  meningkatkan  transparansi,  kasus korupsi masih sering terjadi dan sulit untuk dicegah. Oleh karena itu, penelitian ini akan  melakukan  tinjauan  terhadap  kegagalan  pencegahan  korupsi  di  Indonesia dengan fokus pada transparansi dalam pemerintahan. Studi pustaka akan digunakan sebagai metode utama dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan dan menganalisis data  dari  berbagai  sumber  seperti  jurnal,  buku,  laporan  pemerintah,  dan  publikasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan  akurat  mengenai  faktor-faktor  penyebab  kegagalan  pencegahan  korupsi  di Indonesia, terutama dalam hal transparansi pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep  transparansi  sering  dikaitkan  dengan  konsep  akuntabilitas  karena hubungannya  sangat  erat  dan  tidak  dapat  dipisahkan.  Di  mana  ada  konsep transparansi,  ada  juga  konsep  akuntabilitas.  Penjelasan  lebih  rinci  akan  diberikan untuk  lebih  memahami  hubungan  antara  transparansi  dan  akuntabilitas,  yaitu transparansi tanpa akuntabilitas dan transparansi dengan akuntabilitas.
Transparansi  merupakan  konsep  yang  sangat  signifikan  yang  dibutuhkan  oleh pemangku kepentingan, terutama warga negara pengguna informasi karena dianggap sebagai sarana utama untuk memperkuat akuntabilitas. Penggunaan dan rekomendasi transparansi  sebagai  syarat  untuk  menciptakan  kualitas  administrasi  publik  yang lebih  baik,  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  sehingga  menjadi  lebih  kuat  dan substansial,  terus  digembar-gemborkan  dan  didiskusikan.  Oleh  karena  itu,  konsep transparansi seringkali dibahas bersama dengan sejumlah atribut untuk mencapai tata kelola  pemerintahan  yang  baik,  meskipun  diketahui  dan  disadari  bahwa  pada kenyataannya dimensi dan ukurannya masih sulit ditemukan dan diterapkan.
Keberhasilan  implementasi  transparansi  juga  berimplikasi  pada  adanya  perbaikan dan  keberhasilan  dalam  upaya  peningkatan  akuntabilitas  dan  selanjutnya  akan menghasilkan  legitimasi  publik  yang  positif  terhadap  pemerintah.  Hal  ini  pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan nilai-nilai publik, dan sebaliknya jika transparansi  gagal,  ini  akan  berdampak  pada  tingkat  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah,  yang  dapat  menurun  bahkan  menjadi  tidak  ada,  dan  ini  sangat membingungkan.
Karena pentingnya transparansi dan akuntabilitas, pembuat kebijakan, pejabat publik, dan  masyarakat  diharapkan  dapat  bekerja  sama  untuk  menghindari  perilaku  yang
tidak  bertanggung  jawab  dan  malpraktik  dengan  menemukan  dan  menggunakan sistem dan model serta menguji implementasinya untuk melayani masyarakat.

## Transparansi Tanpa Akuntabilitas
Regulasi transparansi harus dapat memaksa institusi untuk memberikan penjelasan yang diperlukan kepada publik sehingga publik dapat mengontrol pemerintah dan mengamati apa yang telah dilakukan pemerintah, dan bahwa kegiatan yang mereka laksanakan  dapat  diterima  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Namun,  dalam praktiknya,  sebagian  besar  penjelasan  dan  pembenaran  tidak  tersedia.  Era  Internet memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh dalam mengubah kemampuan agen untuk menghindari pengawasan publik, agen masih mampu dengan hati-hati menghindari pengungkapan online yang tidak diinginkan. Agen masih dapat memilah dan memilih informasi  mana  yang  harus  disampaikan  kepada  publik  dan  mana  yang  harus disimpan  dan  dirahasiakan  kepada  publik  berdasarkan  persepsi  dan  penalarannya sendiri.
Terobosan  antara  transparansi  dan  akuntabilitas  berarti  bahwa  transparansi  tanpa akuntabilitas berasal dari dua kelemahan struktural dari kebijakan transparansi online saat  ini,  karena  (1)  fakta  bahwa  agen  diperbolehkan  untuk  mengontrol  informasi regulasi; dan (2) ambang batas akses informasi online yang tinggi.
Pertama, institusi memiliki kebebasan untuk memilah dan memilih, dan mereka juga secara  substansial  tidak  dibatasi  untuk  menentukan  ruang  lingkup  informasi  yang diungkapkan  kepada  publik.  Selain  itu,  dukungan  dari  ruang  arsitektur  kebijakan transparansi  online  yang  ada  sangat  terdesentralisasi,  sehingga  menciptakan  ruang yang lebih terbuka karena memungkinkan lembaga atau pembuat kebijakan dengan mudah  merancang  dan  mengimplementasikan  kebijakan  menggunakan  skema transparansi, dengan menentukan kedalaman dan keluasannya. Jadi, dengan adanya kebijakan ini, lembaga secara alami akan menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi  yang  berpotensi  sensitif  atau  memalukan  tentang  aktivitas  mereka. Sebaliknya,  mereka akan  merilis  informasi  umum  tentang  bidang  yang diatur  atau data umum yang menyertakan entitas sehingga publik dapat mengamati kinerjanya dengan baik.
Kedua,  akses  terbatas  ke  informasi  peraturan  -  sebuah  tantangan  yang  juga memengaruhi  kebijakan  transparansi  pra-internet.  Proyek  seperti  Data.gov, shopping.gov  dan  Recovery.gov  adalah  program  organisasi  non-pemerintah  yang dapat melibatkan dan menerjemahkan data mentah yang kemudian diperoleh untuk disajikan  kepada  masyarakat  umum.  Pengawas  yang  ideal  mungkin  adalah  OMB Watch,  Pro  Public,  Sunlight  Foundation,  atau  organisasi  nirlaba  lainnya  yang mendukung kepentingan publik. Misi yang dipublikasikan dari organisasi ini adalah untuk menyediakan penelitian investigasi dan alat teknologi yang mengekspos dan menjelaskan  kegiatan  lembaga  pemerintah  kepada  publik.  Dengan  mempekerjakan spesialis  yang  mampu  mengekstraksi  informasi  yang  relevan  dari  kumpulan  data yang tersedia di situs web pemerintah dan mempublikasikannya dengan cara yang kontekstual,  jelas,  dan  dapat  diakses,  organisasi-organisasi  ini  dapat  memberikan kontribusi  yang  berarti  bagi  perjuangan  lembaga  pemerintah  untuk  akuntabilitas. Masalahnya adalah hanya segelintir organisasi untuk kepentingan publik yang dapat membuat  proses  semacam  ini.  Dalam  bidang  regulasi,  jika  tidak  ada pertanggungjawaban  atau  pertanggungjawaban  tidak  ditata  dengan  baik,  maka
akuntabilitas publik akan sulit dipahami. Meskipun Internet mengurangi biaya akses ke  informasi,  Internet  merestrukturisasi  informasi  yang  bermasalah.  Pengumpulan data mentah menghambat kemampuan berbagai individu dan kelompok masyarakat sipil untuk secara efektif mengakses dan memahami informasi yang dirilis. Saat ini, ketergantungan  pada  kumpulan  data  mentah  yang  membutuhkan  keterampilan pemrosesan dan pemrograman profesional harus dipertimbangkan kembali.

## Transparansi dengan Akuntabilitas
Inti  gagasan  transparansi  online  saat  ini  sangat  menarik,  yakni  menginstruksikan institusi  untuk  menyimpan  sebanyak  mungkin  data  regulasi  secara  online  agar akuntabilitas  publik  meningkat.  Dalam  arti  tertentu,  internet  dibayangkan  sebagai agen perubahan independen, dianut oleh institusi yang berusaha membuat operasinya lebih  transparan  dan  dapat  diakses  oleh  publik.  Bagian  sebelumnya  telah menunjukkan bahwa, pada kenyataannya, visi ini belum terwujud. Tidak mudah bagi agen  untuk  mengakomodasi  persyaratan  transparansi.  Mereka  tidak  mencoba menggunakan internet untuk membuat informasi peraturan dapat diakses secara luas. Meskipun  perlu  untuk  mengungkapkan  informasi,  para  agen  mengeluarkan  data yang  mungkin  tidak  secara  independen  meningkatkan  akuntabilitas  publik.  Peran Internet dalam kebijakan transparansi peraturan tidak boleh dipahami sebagai bagian dari konteks ini. Dalam beberapa kasus, kapasitas jaringan internet cukup kuat untuk menghasilkan  struktur  politik  baru  yang  relatif  independen  dari  segi  agen administratif  yang  berbeda.  Karena  resistensi  agen  menghambat  potensi  internet untuk  mempromosikan  akuntabilitas  publik,  desain  kelembagaan  kebijakan transparansi online harus lebih bernuansa.
Pertama,  isi  kebijakan  transparansi  online  bukan  hanya  retorika  yang  mengiringi implementasinya  harus  fokus  pada  akuntabilitas  agen  kepada  publik.  Alih-alih membiarkan  institusi  mengungkapkan  data  apa  pun  yang  harus  mereka  pilih, kebijakan  transparansi  online  harus  mewajibkan  institusi  untuk  menjelaskan  dan membenarkan keputusan mereka. Selain itu, informasi peraturan harus dirilis dalam bentuk yang memungkinkan banyak pemegang saham - dan bukan hanya kelompok kepentingan  publik  yang  paling  profesional  untuk  berbagi,  memproses,  dan mempublikasikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  akuntabilitas  lembaga  publik. Terakhir, langkah-langkah penegakan hukum yang kuat harus diperkenalkan untuk memastikan  bahwa  lembaga-lembaga  mematuhi  kewajiban  transparansi  yang ditentukan.
Kedua,  lebih  banyak  perhatian  harus  diberikan  pada  bagaimana  internet  dapat membantu kelompok masyarakat sipil untuk meminta pertanggungjawaban lembaga. Penggunaan  antar-jaringan  harus  terkait  erat  dengan  mekanisme  yang  saat  ini digunakan oleh organisasi masyarakat sipil yang bertanggung jawab, yaitu organisasi litigasi  dan advokasi  publik.  Yang  pertama  memicu  pengawasan  yudisial  terhadap lembaga  administratif,  sedangkan  yang  kedua  bergantung  pada  serangkaian mekanisme hukum, politik, dan sosial yang pada akhirnya dapat mengubah perilaku kelembagaan. Internet harus digunakan untuk memperkuat kemampuan masyarakat sipil untuk mengakses dan memanfaatkan mekanisme ini secara efektif.

## Kegagalan Transparansi dalam Pencegahan Korupsi
Berdasarkan hasil literatur dari berbagai sumber baik nasional maupun internasional mengenai  topik  penelitian  tersebut,  ditemukan  beberapa  faktor  formasi  yang menyebabkan transparansi tidak efektif dalam mencegah korupsi; Artinya ada faktor- faktor  yang  membuat  transparansi  tidak  tercapai  sehingga  dapat  dinyatakan  gagal dalam pencegahan korupsi.
Makna  transparansi  nampaknya  merupakan  kalimat  sederhana.  Transparansi memerlukan  pemahaman,  alat  ukur  dan  implementasi  yang  kompleks  dan  perlu perbaikan  terus  menerus  serta  perlu  diuji  agar  transparansi  dapat  diterapkan  dan mencapai hasil seperti yang diharapkan. Sehingga transparansi dalam pemerintahan dapat sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa dan masyarakat.
Ironisnya,  terdapat  perbedaan  pemahaman  antar  aktor  dan  pejabat  birokrat  yang harus memberikan contoh bagi mereka yang memilihnya, namun mereka seolah tidak memahami  arti  penting,  manfaat,  dan  tujuan  transparansi  bagi  pemangku kepentingan,  dan  sebagian  besar  masih  mempertimbangkan  dan  menafsirkan transparansi  menurut  pemahaman  mereka  sendiri,  dan  adanya  argumen  tentang kerahasiaan dan privasi juga mengakibatkan kurangnya transparansi.
Untuk membuat lembaga lebih transparan, lembaga harus beroperasi dengan metode yang  efektif  yang  mampu  mencapai  keberhasilan  dalam  pemberantasan  korupsi. Karena  jika  hanya  tersedia  informasi,  apalagi  hanya  informasi  sederhana  yang dianggap  sebagai  pelengkap,  maka  tidak  akan  ada  gunanya  mencegah  korupsi, apalagi jika persyaratan Transparansi dilaksanakan oleh lembaga itu sendiri dengan menggunakan  persepsi  dan  pemahamannya  sendiri,  yang  pada  akhirnya  akan melahirkan berbagai persepsi di kalangan elit dan pelaku kebijakan. Di banyak negara, teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  telah  digunakan  sebagai  sarana  untuk meningkatkan  transparansi  pemerintahan  dan  mengurangi  korupsi.  Reformasi kelembagaan yang menitikberatkan pada peningkatan transparansi harus dibarengi dengan  langkah  konkrit  untuk  memperkuat  kapasitas  warga  dalam  menyerap  dan mengolah informasi yang tersedia dengan melibatkan publik secara terbuka sehingga masyarakat  dapat  bertanya  mengapa  keputusan  kebijakan  diambil  dan  ditetapkan. Dengan begitu masyarakat dapat berperan dalam memantau kinerja pemerintah. Dan ini  merupakan  salah  satu  upaya  yang  akan  dapat  mencegah  perilaku  pejabat  yang korup  yang  pada  awalnya  berpotensi  untuk  melakukan  tindakan  yang  tidak  baik, sehingga dapat dilakukan tindakan preventif.
Diperlukan upaya nyata untuk terus mencari model transparansi dan alat ukur yang mampu  dan  efektif  dalam  pencegahan  korupsi, dan  diperlukan upaya  besar  untuk memberikan  pemahaman  pentingnya  transparansi  bagi  pemangku  kepentingan terkait  tujuan  dan  manfaat  pentingnya  transparansi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Salah  satu  inisiatif  pemerintah  yang  harus  diberikan  kepada  publik sebagai elemen kunci dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah dengan sungguh-sungguh memastikan dan melaksanakan keterbukaan data publik.
Kegagalan  transparansi  dalam  pencegahan  korupsi  lainnya  adalah  belum dilaksanakannya pelayanan publik karena kurangnya partisipasi masyarakat, sulitnya
mengakses  informasi  terkait  agenda  pemerintah  daerah,  transparansi  belum diterapkan oleh semua pemerintah daerah, dan buruknya kinerja pelayanan publik. Selain  itu,  terdapat  pula  permasalahan  dimana  transparansi  tidak  memiliki  format khusus untuk penyajian laporan kepada pemangku kepentingan selain pemerintah, serta  tekanan  eksternal,  ketidakpastian  lingkungan  sekitar,  komitmen  manajemen, sistem pengendalian internal.

## KESIMPULAN
Beberapa  model  transparansi  untuk  membangun  model  transparansi  dapat meningkatkan  pemahaman  kita  tentang  keunikan  transparansi  pemerintah  dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengembangkan model dan menguji nilai model  untuk  menganalisis  praktik  tertentu.  Transparansi  sangat  erat  kaitannya dengan akuntabilitas, dan seringkali berjalan beriringan, karena memang keberhasilan dan  kegagalan  implementasi  transparansi  akan  berpengaruh  kuat  terhadap akuntabilitas pemerintah. Sekalipun model dan alat yang digunakan untuk mencapai kesuksesan  transparansi  selalu  lebih  canggih  dan  mutakhir;  jika  tidak  dibarengi dengan  komitmen  para  pemimpin  dan  pelaksana,  transparansi  tetap  tidak  akan menemukan  jati  dirinya,  transparansi  akan  tetap  menjadi  kata  sederhana  yang diucapkan menurut interpretasi mereka masing-masing. Upaya pemerintah Indonesia baik di pusat maupun di daerah dalam melakukan open government dilakukan dengan membuat  platform open data untuk  berinteraksi dengan  masyarakat sebagai  bentuk partisipasi  dan  kontrol  terhadap  pemerintah.  Transparansi  belum  sepenuhnya dilaksanakan, sehingga korupsi masih belum dapat dicegah karena berbagai alasan, seperti komitmen pejabat, akses data yang sulit, kontrol internal dan lain-lain. Model dan implementasi transparansi harus terus dikembangkan dan ditingkatkan sebagai upaya  pencegahan  korupsi,  peningkatan  akuntabilitas,  dan  pencapaian  legitimasi dengan memenuhi kepuasan publik untuk menciptakan good governance .

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugraha,  H.  H., Happy,  F.,  Ma'ruf,  H.,  &  Wahid,  M.  I.  A.  (2022).  Peran  Remaja Milenial Terhadap Transformasi Desa Wisata Religi Menuju Desa Wisata Halal Studi di Desa Rogoselo. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 8 (1), 81- 98.
Alinsari, N., SH, A. N., & Prasetya, A. (2022). Sudahkan Asas Pengelolaan Keuangan Desa Terimplementasi?. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja , 7 (1), 10-19.
Anhusadar,  L.  (2020).  Persepsi  mahasiswa  PIAUD  terhadap  kuliah  online  di  masa pandemi  Covid  19. KINDERGARTEN:  Journal  of  Islamic  Early  Childhood Education , 3 (1), 44-58.
Aureli,  S.,  Magnaghi,  E.,  &  Salvatori,  F.  (2019).  The  role  of  existing  regulation  and discretion in harmonising non-financial disclosure. Accounting in Europe , 16 (3),
290-312.
Aziza, N. A., & Afiani, N. (2023). Memaknai Transparansi Internet Financial Reporting Lembaga Amil Zakat Melalui Konsep Amanah dan Tablig. Jurnal Akuntansi dan Governance , 3 (2), 87-100.
Bakker, F. F., Putri, R. T., & Chairunnisa, D. (2022). Law Versus Humanity: Problems of  the  Non  Refoulement  Principle  Regarding  Refugees  in  Southeast Asia. Rechtsidee , 11 , 10-21070.
Beerbaum,  D.,  Piechocki,  M.,  &  Puaschunder,  J.  M.  (2019).  Accounting  Reporting
Complexity Measured Behaviorally. Internal Auditing & Risk Management , 14 (4).
Brun,  A.,  Karaosman,  H.,  &  Barresi,  T.  (2020).  Supply  chain  collaboration  for transparency. Sustainability , 12 (11), 4429.
Fatmawati,  D. F. (2021). Analisis Heurmeunitika Good Governance dalam Layanan Publik  Terhadap Perkaban Atr/Bpn  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Standart Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 2 (05), 779-796.
Heriyanto,  H.  (2022).  Urgensi  Penerapan  E-Government  Dalam  Pelayanan Publik. Musamus Journal of Public Administration , 4 (2), 129-138.
Marewa,  Y.  B.,  &  Tanan,  M.  (2019).  Penerapan  Prinsip  Good  Governance  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara. Paulus Law Journal , 1 (1), 40-47.
Martini,  R.,  Lianto,  N.,  Hartati,  S.,  Zulkifli,  Z.,  &  Widyastuti,  E.  (2019).  Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1).
Nugraha,  A.  R.,  Sjoraida,  D.  F.,  &  Novianti,  E.  (2022).  Analisis  strategi  humas pemerintahan  era  milenial  dalam  menghadapi  tata  kelola  informasi publik. PRofesi Humas , 6 (2), 286-310.
Payon,  F.  N.  (2021).  Kepemimpinan  Transformasional  dalam  Pelayanan  e- Procurement (Studi di Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Timor). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , 7 (3), 319-327.
Rani, D. L., Nur, E., & Nasir, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud  Dengan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Sebagai Variabel  Intervening  (Studi  Pada  OPD  Pemerintah  Provinsi  Riau). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (1), 71-86.
Santoso, M. B., & Raharjo, S. T. (2021). Diskursus Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS). Share: Social Work Journal , 11 (2), 100-121.
Saputro,  J.,  Missa,  A.,  &  Sitinjak,  A.  P.  (2022).  Memetakan  Tantangan  Pendidikan Kristiani bagi Remaja Menghadapi Gaya Hidup Era Society 5.0. Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen , 7 (2), 222-236.
Setyasih,  E.  T.  (2023).  Reformasi  Birokrasi  dan  Tantangan  Implementasi  Good Governance di Indonesia. Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial , 6 (1), 48-62.
Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia  terhadap  kepercayaan  masyarakat  desa:  kasus  di  Kabupaten Bantul. Jurnal Akademi Akuntansi , 4 (1).
Stahl, G. K., Brewster, C. J., Collings, D. G., & Hajro, A. (2020). Enhancing the role of human  resource  management  in  corporate  sustainability  and  social responsibility:  A  multi-stakeholder,  multidimensional  approach  to HRM. Human Resource Management Review , 30 (3), 100708.
Suciana, P., Dayat, U., & Gumilar, G. G. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (7), 318-327.
Suhendar,  A.  (2020).  Keterbukaan  Informasi  Publik  Bentuk  Keseriusan  Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). Jurnal  Wacana  Kinerja:  Kajian  Praktis-Akademis  Kinerja  dan  Administrasi Pelayanan Publik , 13 (2), 243-251.
Suryanegara,  A.  H.  (2019).  Reformasi  Birokrasi  dan  Pemenuhan  Hak  Warga  dalam Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi , 189-205.
Syofyan,  Y.,  Gusman,  D.,  &  Alsyam,  A.  (2022).  Keterkaitan  Paham  Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. UNES Law Review , 5 (2), 497-508.
Wahyuni,  L.,  Mursalim,  M.,  &  Nurwana,  A.  (2023).  Pengaruh  Aplikasi  Rencana Kegiatan  Anggaran  Sekolah  (ARKAS)  Dan  Aplikasi  Sistem  Informasi Manajemen  Bos  Terhadap  Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan  Dana  Bos  di Kota Makassar. Journal on Education , 5 (4), 13139-13152.
Yusuf, Z., Nurwanah, A., & Sari, R. (2022). Fraud pada Program Jaminan Kesehatan Nasional  Perpekstif:  Kompetensi  Auditor  Internal  dengan  Pendekatan Fenomenologi. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi , 6 (4), 3653-3669.