## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari -  Juni 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn
https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## INNOVATION HUB: MEDIA KOLABORASI MENUJU PEMERINTAHAN DAERAH INOVATIF
Herie Saksono
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia
1 - 16

## INSTITUTION BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU
Khotami
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
Pekanbaru-Indonesia 17 - 37

## GERAKAN MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI
PELAYANAN LUKADESI (KELUARGA BERDUKA DESA SIAGA) DI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA Hendy Setiawan 1 , Fariza Ikhsanditya 2 1,2 Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta,
Indonesia 38 - 55
PROVINSI “ISTIMEWA MELAYU KEPULAUAN RIAU” (GAGASAN PERMULAAN) Muchid Albintani 1 , Auradian Marta 2
1,2 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau 56 - 74

## KADERISASI DAN PENETAPAN CALON LEGISLATIF PADA PARTAI POLITIK (Studi DPD
Partai Nasional Demokrat Seram Bagian Barat 2019 Fandi Ahmad Sintani 1 , Wahab Tuanaya 2 , Marno Wance 3 1,2,3 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia 75 - 90

## FACTORS THAT AFFECT DELIBERATION OF MAGUWOHARJO VILLAGE DEVELOPMENT
PLANNING SUB-DISTRICT DEPOK REGENCY SLEMAN YOGYAKARTA Muhammad Rafi 1 , Ulung Pribadi 2 , Fajar Rahmanto 3
1,2,3 Department of Government Affairs and Administration, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 91 - 101

## SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
Suherry 1 , Billy Jenawi 2 , Rendra Setyadihardja 3 , Zamzami A. Karim 4 , Firman Setiawan 5 , Rany Angraini 6 1,2,3,4 STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Indonesia 5,6 Bapelitbang, Bintan, Indonesia
102 - 112

## PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA Abdulhalil Hi. Ibrahim 1 , Bakri La Suhu 2 , Rifjal Tifandy 3 Marno Wance 4 1,2,3 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kota Ternate, Indonesia 4 Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Indonesia
113 - 127

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## GERAKAN MASYARAKAT TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN MELALUI INOVASI PELAYANAN LUKADESI (KELUARGA BERDUKA DESA SIAGA) DI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA
Hendy Setiawan 1 , Fariza Ikhsanditya 2
1,2 Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia hendysetiawan357@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menganalisis  gerakan  masyarakat  tertib  administrasi  kependudukan  di Kabupaten Sleman melalui inovasi pelayanan Lukadesi dengan alat analisis teori proses inovasi  De Jong  dan  Den  Hartog  yakni  melihat  peluang,  mengeluarkan  ide,  mengkaji  ide,  dan  implementasi. Rendahnya  kesadaran  masyarakat  Sleman  akan  administrasi  kependudukan  di  bidang  kematian menjadi  perhatian  yang  serius.  Hal  ini  dikarenakan  ketika  terjadi  peristiwa  kematian  masyarakat enggan melaporkan ke pihak terkait sehingga data kependudukan yang ada di database tidak sesuai dengan  jumlah  masyarakat  di  lapangan.  Semenjak  dibentuknya  inovasi  Lukadesi  justru  keadaan berubah  drastis,  di  mana  dengan  pelayanan  Lukadesi  masyarakat  sangat  partisipatif.  Hasil menunjukkan  bahwa  inovasi  Lukadesi  menjadi  layanan  unggulan  desa  yang  dibentuk  pada pertengahan  2017  dan  sampai  saat  ini  sudah  83  desa  dari  86  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Sleman menjadi  peserta  Lukadesi.  Inovasi  ini  mampu  menumbuhkan  kesadaran  administrasi  kematian masyarakat di Kabupaten Sleman yang mencapai 90% lebih, sehingga data yang ada pada database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akurat dibandingkan sebelum adanya inovasi Lukadesi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data  dengan  cara  wawancara  dan  observasi.  Kesimpulanya  ialah  gerakan  inovasi  Lukadesi  telah memenuhi  tahapan  proses  inovasi  dengan  tingkat  partisipasi  dan  respon  publik  yang  sangat prestisius.
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik, Lukadesi

## PENDAHULUAN
Persoalan pelayanan publik
merupakan  aspek  yang  harus  segera dibenahi.  Hal  tersebut  menjadi  penting karena  dalam  sektor  pelayanan  memegang peranan  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia sektor pelayanan  publik  masih  memiliki  banyak catatan  yang  sangat  kompleks  yang  harus dibenahi  oleh  pemerintah.  Situasi  saat  ini pemerintah  sebagai  penyedia  pelayanan publik  baik  itu  sebagai  penyedia  barang
publik  atau  penyedia  jasa  publik  nyatanya sampai  saat  ini  masih  memiliki  masalah yang  sangat  kompleks  melihat  kebutuhan masyarakat  warga  negara  yang  sangat beragam    dan  diiringi  oleh  kebutuhan pelayanan  publik  yang  semakin  kompleks pula.  Pelayanan  publik  yang  sedang berlangsung  di  Indonesia  sampai  saat  ini masih  belum  dapat  dikatakan  memuaskan karena  masih  banyak  proses  pelayanan publik  yang  berbelit-belit,  diskriminasi, mahal  dari  sisi  pembiayaan  sehingga

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik,  Lukadesi |
dilihat  dari  aspek  manapun  pelayanan publik  di  Indonesia  belum  memberikan kepuasan pelayanan kepada warga negaranya  (Putra,  2018).  Berdasarkan kondisi  pelayanan  publik  tersebut  maka pemerintah  dituntut  untuk  melakukan berbagai langkah yang jitu untuk mengupayakan agar pelayanan publik yang diberikan lebih maju, transparan, akuntabel,  dan  yang  paling  ditekankan adalah  aspek  kualitas  pelayanan  publik yang  lebih  baik  lagi  (Ariyani  dkk,  2016). Melihat    proses  pelayanan  publik  di Indonesia masih banyak persoalan- persoalan  yang  belum  dapat  diselesaikan dengan  baik,  oleh  karenanya  dalam  aspek peningkatan pelayanan publik memerlukan cara  cara  yang  kreatif  dan  inovatif  yang harus  dilekatkan  dalam  sektor  pelayanan publik  (Anggraeny,  2013:85).  Hal  ini menjadi sangat penting mengingat langkah kreatif  dan  inovatif  dalam  pelayanan publik  menjadi  terobosan  baru  agar mampu  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik di Indonesia.
Dwidowidjoto (2004)
mengemukakan  bahwa  organisasi  publik memiliki  peranan  yang  sangat  dominan dalam  menentukan  kualitas  pelayanan publik  yang  diimplementasikan  oleh  suatu birokrasi.  Artinya  bahwa  semakin  rendah kinerja  organisasi  publik  maka  secara otomatis juga akan semakin buruk kualitas pelayanan  yang  akan  diberikan.  Hal tersebut memberikan implikasi yang sangat kompleks  jika  kinerja  organisasi  publik buruk,  pasalnya  ketika  kualitas  pelayanan yang dicapai buruk berarti mereka gagal di dalam  memberikan  informasi,  data,  dan alternatif  yang  baik  di  dalam  proses formulasi kebijakan, dan akibatnya pelayanan  yang  diberikanpun  tidak  akan
dapat  optimal.    Sebaliknya,  jika  kinerja organisasi  publik  bagus  maka  secara otomatis  pula  kualitas  pelayanan  yang dihasilkan juga akan semakin baik.
Oleh  karena  itu  kebobrokan  sektor pelayan memerlukan sebuah inovasi pelayanan  yang  baik.  Inovasi  menjadi stimulus untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik. Sesuai dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Mindarti  (2018) terkait dengan inovasi pelayanan kesehatan terhadap  gerakan  serentak  keluarga  siaga (Gertak  Kasi)  oleh  Puskesmas  Bades Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang , di mana inovasi tersebut mampu menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB). Inovasi ini berupa sebuah program di  mana  dalam  implementasinya  ada beberapa alur yang harus dilakukan seperti adanya  pelatihan  keluarga  siaga,  adanya monitoring  hasil  pelatihan  dengan  cara mengunjungi  rumah  masyarakat  dan  juga adanya pelayanan pembuatan akta kelahiran  secara  gratis,  mudah  dan cepat.oleh  karena  itu  inovasi  menjadi langkah  mendesak  agar  permasalahan pelayanan  publik  yang  tengah  dialami selama ini dapat diselesaikan.
Guna merespon permasalahan tersebut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang  Inovasi  Pelayanan  Publik  maka berbagai  instansi  pemerintah  baik  di tingkat  pusat  atapun  daerah  gencar menciptakan terobosan-terobosan baru melalui  inovasi  dalam  pelayanan.  Salah satu  instansi  yang  menciptakan  inovasi tersebut adalah instansi di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta melalui  inovasi  pelayanan  publik  bernama

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
“Lukadesi  ( Keluarga Berduka Desa Siaga ). Inovasi pelayanan publik Lukadesi ini  merupakan  salah  satu  cara  yang dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sleman  untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sleman yang tertib adminitrasi kependudukan.  Hal  ini  dikarenakan  masih banyaknya  masyarakat  yang  belum  sadar administrasi kependudukan misalnya dalam saat terjadi kematian.
Banyak  kejadian  kematian  dari anggota masyarakat yang tidak melaporkan sehingga  data  kependudukan  yang  ada  di database  tidak  sesuai  di  lapangan.  Setelah muncul  inovasi  Lukadesi  ini  terjadi peningkatan masyarakat terhadap kesadaran adminitrasi terkait  dengan peristiwa  kematian.  Hal  ini  dibuktikan dengan  data  yang  dirilis  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Kabupaten Sleman sebagai berikut. Tabel 1 Presentase Kepemilikan Kutipan Akte Kematian Kabupaten Sleman Uraian Perubahan Inovasi Peningkatan Tahun 2017 2018 Jumlah % Permohonan Akta Kelahiran Rutin 2799 5100 3201 82,21 Terlambat 6782 8103 1321 19,48 Total 9581 13.203 3622 37,80 Sumber: Data Dukcapil Sleman 2018 Berdasarkan  data  di  atas  terjadi peningkatan presentase kepemilikan
kutipan  akte  kematian  di  Kabupaten Sleman  dalam  kurun  waktu  2017-2018. Data  tersebut  dikarenakan  adanya  inovasi Lukadesi memberikan dampak yang sangat signifikan  terhadap  administrasi  kematian.
Hal  tersebut  dikuatkan  dengan  data cakupan  penerbitan  kutipan  akta  kematian sebelum  dan  sesudah  adanya  inovasi Lukadesi  di  Kabupaten  Sleman  antara tahun  2013  sampai  tahun  2018  dapat dilihat dari data di bawah ini.
Tabel 2 Cakupan Penerbitan Akte Kematian Sebelum dan Sesudah Inovasi Lukadesi di Kabupaten Sleman No Tahun  Jumlah Kematian Dicarikan Akte Kematian Presentase 1 2013 4414 3876 87,81% 2 2014 4985 4416 88, 59% 3 2015 3747 3291 87, 83% 4 2016 5233 3054 66, 83% 5 2017 6059 4214 69, 55% 6 2018 6744 6108 90, 56% Sumber: LAKIP Sleman 2018

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik,  Lukadesi |
Selain  itu  inovasi  ini  muncul sebagai  sebuah  bentuk  gebrakan  kreatif inisiatif  dalam  pelayanan  publik  guna mendukung  surat  intruksi  dari  Pemerintah Pusat  melalui  Kementerian  Dalam  Negeri tanggal  7  Februari  2018  tentang  Gerakan Indonesia  Sadar  Adminitrasi  atau  sering disebut  GISA.  Intruksi  ini  ditujukan kepada  Pemerintah  Daerah  baik  Provinsi ataupun Kabupaten/Kota di Indonesia agar tercipta  iklim  adminitrasi  yang  tertib, tertata,  dan  teratur.  Menghadapi  persoalan tersebut  maka  dibentuklah  suatu  layanan publik yang lebih inovatif dan kreatif yakni melalui inovasi pelayanan publik Lukadesi “Keluarga  Berduka  Desa  Siaga”  yang dalam  realisasinya  mengoptimalkan  data kematian  dengan  mengintegrasikan  data secara  berjenjang  (Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sleman dengan  Desa).  Inovasi  Lukadesi  ini menjadi  satu-satunya  inovasi  di  wilayah Yogyakarta  yang  mampu  menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya masyarakat yang sadar adminitrasi kependudukan. Berdasarkan permasalahan
pelayanan  publik  yang  telah  diuraikan  di atas,  maka  perlu  dilakukan  penelitian dengan  judul  “Gerakan  Masyarakat  Tertib Administrasi Kependudukan Melalui
Inovasi  Pelayanan  Lukadesi  (Keluarga Berduka Desa Siaga) di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta”. Inovasi ini menjadi satu- satunya  inovasi  yang  ada  di  Indonesia dibidang penerbitan kutipan akta kematian dengan  waktu  yang  sangat  cepat  dan  tepat sehingga banyak daerah lain yang melakukan    studi  banding  terkait  inovasi yang ada di Kabupaten Sleman ini. Tujuan dari  penelitian  ini  ialah  untuk  menggali lebih  dalam    pelaksananan  gerakan
masyarakat  tertib  administrasi  di  bidang kematian melali inovasi Lukadesi, sehingga  rumusan  masalah  dari  riset  ini ialah  bagaimana  pelaksanaan    program gerakan  masyarakat  tertib  administrasi kependudukan melalui inovasi Lukadesi di Kabupaten Sleman?

## KERANGKA TEORI
Menurut  De  Jong  dan  Den  Hartog (dalam Djamrut, 2015:1478-1479) memberikan  argumen  jika  tahapan  atau proses inovasi terdiri dari empat bagian, di mana antar bagian tersebut saling berkaitan dan  memiliki  korelasi  yang  kuat.  Oleh karena  itu  elemen-elemen  tersebut  harus saling  terintegrasi  secara  utuh  jika  sebuah pelayanan  telah  memenuhi  tahapan  proses inovasi.  Empat  tahapan  inovasi  tersebut meliputi:

## Melihat Peluang
Inovasi  harus  dapat  muncul  ketika terjadi  masalah.  Adanya  kesenjangan antara  apa  yang  seharusnya  dengan  realita yang  terjadi  justru  mampu  memunculkan peluang yang inovatif atau perilaku solutif. Artinya  bahwa  hadirnya  sebuah  inovasi pelayanan  bukan  hal  yang  mengada  ada akan  tetapi  dengan  segala  pertimbangan yang  ada  inovasi  mampu  membawa  nilai- nilai kebaharuan di mana dalam setiap nilai kebaharuan  tersebut  mengandung  nilai kemanfaatan dan kegunaan dalam pelayanan.  Inovasi  diciptakan  dengan melihat  persoalan  yang  dihadapi  sehingga dengan  adanya  inovasi  dalam  sektor layanan  mampu  mengurai  masalah  yang tengah  dihadapi.  Oleh  karena  itu,  maka inovasi  yang  baik  ialah  harus  mampu memberikan dampak yang positif terhadap perbaikan-perbaikan dalam bidang

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik,  Lukadesi |
pelayanan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan  publik.  Bukan  sebaliknya, dengan  adanya  inovasi  justru  menambah tingkat kompleksitas persoalan yang tengah dihadapi.

## Mengeluarkan Ide
Artinya  bahwa  ketika  menghadapi masalah  atau  jalan  buntu  justru  membuat seseorang baik individu, kelompok, ataupun  organisasi  mampu  mengeluarkan ide-ide inovatif sebanyak mungkin sehingga  pada  akhirnya  ide  tersebut menjadi langkah kreatif dan inovatif dalam menghadapi  persoalan  yang  muncul.  Oleh karena itu peranan organisasi publik sangat penting  untuk  mampu  merumuskan  ide atau gagasan yang solutif dalam mengatasi situasi kebuntuan yang dihadapinya. Ketika  organisasi  publik  ini  gagal  dalam merumuskan  ide  dan  gagasan  maka  yang terjadi  justru  masalah  tersebut  akan menjadi lebih kompleks ketika tidak segera diatasi  secara  bijak.  Oleh  karenanya seberapa  cepat  tanggapnya  organisasi publik  akan  menentukan  keberhasilan dalam merumuskan ide tersebut.

## Mengkaji Ide
Maksudnya bahwa tidak semua ide- ide yang muncul dapat diimplementasikan. Oleh  karena  itu  perlu  filterisasi  dan pengerucutan  ide  yang  memungkinkan untuk  bisa  diterapkan  dan  dikomparasikan antara  yang  satu  dengan  yang  lainya terhadap besar kecilnya manfaat ketika ide itu  diimplementasikan.  Ide  yang  muncul tentunya  dikaji  secara  sistematis  dan mendalam  apakah  ide  gagasan  yang  ada jika  diterapkan  dapat  mengurai  persoalan yang  ada.  Pada  intinya  ide  tersebut sebelum  diimplementasikan  di  tengah-
tengah  masyarakat  sudah  mampu  diuji keakuratanya  atau  dalam  istilah  yang dikenalkan  oleh  Roggers  (2003)  sebagai triability  (kemungkinan  dicoba)  atau  lebih tepatnya  uji  publik.  Oleh  karenanya  pada proses  inilah  tempat  memastikan  layak atau  tidaknya  sebuah  ide  jika  digunakan terhadap  penyelesaian  persoalan  yang dihadapinya. Pada tahap ini perlu pertimbangan  mendalam  terhadap  dampak baik  maupun  buruknya  sehingga  stelelah dinyatakan  layak  maka  ide  tersebut  dapat diimplementasikan
sebagai upaya menuntaskan masalah yang ada.

## Implementasi
Artinya  bahwa  ide  yang  sudah terpilih langsung diimplementasikan dengan  berani  mengambil  risiko  yang ditimbulkan.  Risiko  dalam  berinovasi berkorelasi  dengan  kemungkinan  sebuah inovasi  itu  gagal  atapun  kemungkinan inovasi  itu  akan  berhasil.  Tentu  saja  di dalam  tahap  imlementasi  ini  menjadi bagian  dari  tahap  proses  inovasi  yang terakhir  dengan  penuh  optimistic  mampu membawa  perubahan  tingkat  kepuasan pelayanan disektor publik sehingga masyarakat  sebagai  penerima  layanan merasakan  pelayanan  yang  meringankan baik  dari  berbagai  aspek.  Pada  tahap implementasi  inilah  sebuah  masyarakat akan  mampu  menilai  kinerja  organisasi publik di dalam memformulasikan kebijakan inovasi yang diambil. Selain itu, pada tahap ini publik akan melihat apakah gagasan yang dipilih dan diimplementasikan akan mengalami keberhasilan atau justru mengalami kegagalan.
Oleh karenanya tahap implementasi ini  sangat  menentukan  kualitas  kinerja

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
organisasi publik di dalam
menformulasikan  sebuah  inovasi  disektor publik  secara  jelas  apakah  memang organisasi  publik  memiliki  kinerja  yang berorientasi  untuk  memudahkan  layanan serta  mencari  terobosan  baru  di  dalam mereka melayani masyarakat secara masif.
Konsep tahapan atau proses inovasi di  atas  sangat  relevan  untuk  mengkaji gerakan  masyarakat  tertib  administrasi  di Kabupaten Sleman melalui inovasi
Lukadesi  apakah  keberhasilan  dari  inovasi pelayanan  Lukadesi  ini  memenuhi  unsur- unsur  tahapan  proses  inovasi  tersebut  atau apakah  ada  salah  satu  unsur  yang  tidak terpenuhi  sehingga  ini  menjadi  temuan baru  jika  keberhasilan  inovasi  Lukadesi
Kabupaten Sleman tersebut tidak
memenuhi  salah  satu  unsur  proses  inovasi pelayanan publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Menurut Bungin  (dalam  Wulandari  dkk  2017:67) mengutarakan  bahwa  metode  kualitatif deskriptif yaitu peneliti berusaha
merekontruksi  atau  mendeskripsikan  hasil wawancara  secara  mendalam  terhadap sasaran  yang  akan  diteliti  atau  objek penelitian.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kabupaten  Sleman  tepatnya  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten  Sleman.  Jenis  data  yang  akan dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi  mengenai  Inovasi  Pelayanan Publik  Lukadesi  (Keluarga  Berduka,  Desa Siaga)  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman melalui  dokumentasi  dan  wawancara.
Penelitian  ini  mewawancarai  setidaknya  8 orang  narasumber  yakni  Kepala  Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Sleman  yakni  Ibu  Maya  Dra Mayawati Jati  Lestari,  M.T, Bapak Dukuh Sidokarto  yakni  Bapak  Suryanto,  Ibu Krismi  Nurhayati  selaku  petugas  register kependudukan  desa,  Fariza  selaku  ketua komunitas pemerhati pelayanan. Selain itu peneliti  dalam  menganalisis  data  secara kualitatif menggunakan teorinya Miles dan Huberman (dalam Masdy dkk, 2017:86) di mana dijelaskan jika dalam mengolah data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan  tiga  tahap,  yakni  tahap reduksi,  penyajian  data,  dan  terakhir penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Potret  Gerakan  Masyarakat  Sadar Administrasi Kependudukan Dalam Bingkai Inovasi Lukadesi Lahirnya inovasi gerakan masyarakat tertib administrasi kependudukan dimulai dari sebuah gerakan dari  masyarakat  desa  yang  dipelopori  oleh Desa  Wukirsari  Kecamatan  Cangkringan Kabupaten  Sleman  D.I.  Yogyakarta.  Hal tersebut  berangkat  dari  persoalan  yang dialami  oleh  masyarakat,  di  mana  ketika terjadi  peristiwa  kematian  maka  mereka enggan  melaporkan  kasus  kematian  yang terjadi.  Masalah  tersebut  sangat  wajar, karena  masyarakat  yang  mengalami  duka kematian  tidak  sempat  mengurus  surat administrasi  kematian  karena  mereka sudah disibukkan dengan prosesi kematian sampai  ke  pemakaman.  Berawal  dari persoalan  tersebut,  maka  kompleksitas masalah  akan  semakin  banyak  ditingkat pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah. Ketika  masyarakat tidak  melaporkan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik,  Lukadesi |
kematianya  ke  pihak  yang  bersangkutan, misalnya tidak melapor ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
setempat  maka  nama  mereka  yang  telah meninggal  akan  tetap  ada  dalam  database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akibatnya  adalah  terjadi  ketidak  absahan data  yang  dimiliki  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  terhadap  jumlah masyarakat yang ada di lapangan.
Permasalahan akan semakin
kompleks ketika data yang ada di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diadopsi  oleh  baik  itu  KPU/KPUD  untuk keperluan  penetapan  hasil  DPT  (Daftar Pemilih  Tetap).  Implikasinya  dari  data yang  tidak  sesuai  tadi  ialah  munculnya pemilih hantu yakni pemilih yang namanya tercantum  di  DPT  akan  tetapi  orang  yang bersangkutan  sudah  meninggal.  Oleh karena  itu  maka  terjadi  ketidak  akuaratan data  kependudukan  yang  dimiliki  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Tabel 3. Rendahnya Laporan
Administrasi Kematian Masyarakat Pada Kurun 2016-2017 Tahun Jumlah Kematian Dicarika n Akta Kematian Presentase 2016 5233 3054 66,83% 2017 6059 4214 69, 55% 2018 6744 6108 90, 56% Sumber: LAKIP Kabupaten Sleman 2018 Berdasarkan  data  yang  disajikan pada  tabel  di  atas  maka  dapat  dipahami bahwa hadirnya inovasi pelayanan Lukadesi  mampu  memicu  pergerakan  data yang  sangat  signifikan,  di  mana  hambir terjadi  kenaikan  laporan  administrasi kematian  sebesar  30%.  Artinya  bahwa
Lukadesi  menjadi  model  pelayanan  yang diinisiasi  Desa  Wukirsari  Cangkringan pada  pertengahan  tahun  2017  sekarang sukses  diimplementasikan  di  Kabupaten Sleman.  Inovasi  ini  menjadi  satu  satunya inovasi dalam bidang kematian yang ada di Indonesia  sehingga  banyak  pemerintah daerah  yang  melakukan  studi  banding  dan mengadopsi inovasi ini untuk diterapkan di daerahnya masing-masing.
Inovasi  dalam  pelayanan  publik menjadi  sebuah  langkah  yang  harus diwujudkan,  pasalnya  dengan  inovasi dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada publik sehingga munculnya inovasi tersebut mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan, memodifikasi  sesuatu  yanag  lama  menjadi sesuatu  yang  bisa  memberikan  manfaat masyarakat  secara  masif  dan  terstruktur (Peyusinta dan Setyawan, 2019). Sementara  itu  dalam  inovasi  di  sektor pelayanan  publik  yang  paling  terpenting ialah  difusi  inovasi  atau  penyebaranya. Maksudnya  bahwa  inovasi  yang  bagus memiliki kemampuan untuk mudah diterima  oleh  masyarakat  umum  dan masyarakat  merespon  secara  aktif  dari adanya  inovasi  tersebut,  dan  dengan demikian  secara  tidak  langsung  inovasi tersebut  telah  dikenalkan  oleh  pemerintah kepada  publik  dengan  tujuan  untuk memperbaiki kekurangan sebelumnya. Sebuah  inovasi  yang  dihadirkan harus  mampu  mengubah  keadaan  kualitas pelayanan  publik  yang  lebih  baik  lagi, bukan  menambah  keresahan  masyarakat sebagai pengguna layanan publik
(Bambang  dalam  Maulana,  2018).  Hal tersebut tergambar dari tingginya partisipasi pelayanan Lukadesi yang

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik,  Lukadesi |
mampu  mengikutkan  96%  desa-desa  di Kabupaten Sleman sebagai peserta pelayanan gerakan masyarakat tertib administrasi melalui Lukadesi. B. Analisis  Tahapan/Proses  Inovasi Gerakan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan Dalam Konsep Inovasi Lukadesi
Inovasi  dalam  sektor  pelayanan publik  khususnya  dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  jika  ditelusuri  lebih jauh  baru  mendapat  perhatian  ketika munculnya  kebijakan  otonomi  daerah dengan  dikeluarkanya  regulasi yakni Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999 tentang Pemerintah Daerah. Diimplementasikanya Undang-Undang Nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintah Daerah  tersebut  memberikan  implikasi yang  sangat  besar  terhadap  struktur  dan tata  pamong  penyelenggaraan  Pemerintah Daerah (Maulana, 2018). Adanya
transformasi  dari  sektor  pelayanan  ini sebagai  respon  dari  tuntutan  publik  yang begitu  masif  terjadi.  Transformasi  ini ditandai  adanya  pergeseran  konsep  dari sentralisasi ke konsep desentralisasi.
Menurut  Adeliya  dalam  Maulana (2018)  mengutarakan  bahwa  pergeseran konsep  sentralisasi  ke  desentralisasi  pada dasarnya  menjadi  pintu  masuk  dan membuka ruang kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mampu
menjawab  tuntutan  publik  dalam  sektor pelayanan  publik  menggunakan  cara-cara inovatif  dengan  terobosan  yang  baru  serta memacu  Pemerintah  Daerah  untuk  terus berdaya  cipta  yang  kreatif  dan  inovatif  di sektor pelayanan publik.
Oleh  karena  itu  keberadaan inovasi dalam sektor publik menjadi sangat
penting,  pasalnya  dalam  sektor  publik harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan  publik.  Terkait  dengan  hal tersebut  maka  perlu  dilakukan  penelitian terkait  inovasi  yang  ada  di  Kabupaten
Sleman  yakni  gerakan  masyarakat  tertib administrasi kependudukan melalui inovasi pelayanan publik Lukadesi guna mewujudkan  Kabupaten  Sleman  tertib administrasi  kependudukan  pada  level nasional.  Pada  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  teori  yang  dikemukakan oleh  De  Jong  dan  Den  Hartog  bahwa sebuah  inovasi  harus  melewati  empat tahapan  proses  dalam  inovasi  agar  sebuah inovasi dapat diterima publik dan memiliki tingkat keberhasilan yang maksimal. Keempat  tahapan  proses  inovasi  menurut De  Jong  dan  Den  Hartog  meliputi  melihat peluang,  mengeluarkan  ide,  mengkaji  ide, dan implementasi. Semua tersebut merupakan  satu  kesatuan  yang  saling berkaitan erat.

## 1. Melihat Peluang
Inovasi  dalam  sektor  publik  pada subtansinya  tidak  muncul  begitu  saja  akan tetapi,  sebuah  inovasi  muncul  karena  ada peluang  atapun  celah  sehingga  sebuah inovasi tersebut mampu diimplementasikan. Persoalan yang muncul  dalam  sektor  pelayanan  publik menjadi  alasan  yang  kuat  itulah  mengapa keberadaan inovasi adalah sebuah keharusan untuk memotong rantai pelayanan  yang  berbelit-belit,  mahal  dari aspek  pembiayaan,  dan  lama  dari  sisi waktunya (Hisbani dkk, 2017:268). Seperti halnya dengan inovasi gerakan masyarakat tertib  administrasi  kependudukan  melalui inovasi  pelayanan  Lukadesi.  Inovasi  lahir dilatarbelakangi oleh keresahan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik,  Lukadesi |
masyarakat  dan  pemerintah  setempat  yang melihat  bahwa  pelayanan  administrasi kependudukan  dalam  bidang  kematian masih  jauh  dari  harapan.  Banyaknya masyarakat  yang  belum  sadar  akan pentingnya  administrasi  kependudukan dikhawatirkan akan menurunkan kredibilitas kinerja organisasi publik setempat  dalam  menciptakan  Kabupaten Sleman sebagai kabupaten
tertib administrasi kependudukan. Pada mulanya dibentuknya
pelayanan  Lukadesi  yang  dirintis  pada tahun  pertengahan  2017  didasari  pada suatu  kondisi  di  mana  dalam  menerbitkan kutipan  akta  kematian  sangat  membebani masyarakat yang mengalami duka kematian. Di sisi lain, mengurus administrasi  kematian  menjadi  kewajiban bagi  masyarakat  agar  data  mereka  yang sudah  meninggal  terhapus  dari  database kependudukan. oleh karena itu sangat tidak memungkinkan  jika  pada  saat  yang  sama seorang  masyarakat  yang  mengalami  duka kematian  harus  melakukan  dua  hal  yakni mengurus administrasi kematian saudaranya  dan  juga  mengurus  prosesi upacara jenazah dan pemakamanya. Berangkat dari persoalan tersebut  maka  Desa  Wukirsari  melihat bahwa bagaimana caranya agar masyarakat yang  mengalami  duka  yang  disibukkan dengan mengurus jenazah anggota keluarganya tidak dibebani oleh adminstrasi  kematianya.  Oleha  karenanya pada  saat  itu  Pemerintah  Desa  Wukirsari Kecamatan Cangkringan membuat terobosan  kebijakan  dengan  mengeluarkan surat  kutipan  akta  kematian  pada  tingkat desa  dan  itupun  diserahkan  sebelum jenazah  itu  dimakamkan.  Artinya  bahwa kutipan  akta  kematian  yang  bersangkutan
akan  diserah  terimakan  kepada  anggota keluarganya  saat  upacara  pemberangkatan pemakaman.
Melihat peluang kesempatan tersebut  maka  inovasi  tersebut  dinaikkan levelnya  pada  tingkat  kabupaten  hingga akhirnya  pada  akhir  tahun  2018  gerakan masyarakat tertib administrasi kependudukan  mampu  menambah  peserta Lukadesinya menjadi berkembang ke Desa Sukoharjo,  Desa  Sinduarjo,  dan  Desa Tlogoadi. Jumlah peserta Lukadesi tersebut  terus  meningkat  sehinggga  ini menjadi  kesempatan  yang  menguntungkan bagi  masyarakat  dan  pemerintah  untuk segera memasifkan jangkauan dari layanan Lukadesi tersebut.
Oleh  karena  itu  dengan  gambaran partisipasi  masyarakat  yang  merespon dengan  baik  adanya  inovasi  layanan Lukadesi ini maka hal ini menjadi hal yang sangat mendesak untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait dengan tujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan dari masyarakat agar dalam masyarakat tercipta budaya tertib administrasi  kepndudukan  dalam  bidang kutipan akta kematian.

## 2. Mengeluarkan Ide
Pada  tahap  ini  baik  individu, kelompok,  ataupun  organisasi  publik dituntut  mampu  memformulasikan  sebuah kebijakan  yang  kreatif  dan  inovatif  dalam merespon persoalan  yang tengah dihadapi. Pada  konteks  ini,  Lukadesi  menjadi  salah satu  alternative  inovasi  yang  digunakan untuk menciptakan budaya ketertiban admi istrasi  kependudukan  masyarakat  dibidang kematian sehingga persoalan data yang ada didatabase  kependudukan  yang  awalnya tidak  valid  maka  melalui  pelayanan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik,  Lukadesi |
Lukadesi ini dapat diminimalisisr sehingga data  yang  dimiliki  Dinas  Kependududkan dan  Pencatatan  Sipil  adalah  data  yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan kepada  publik.  Oleh  karenanya  di  dalam mengeluarkan gagasan Lukadesi ini direspon dengan baik oleh seluruh masyarakat  Kabupaten  Sleman.  Hal  ini dikarenakan  dalam  pelayanan  kematian sistem  Lukadesi  ini  tidak  memakan  waktu yang  lama  bahkan  dalam  sehari  surat  akta kematian dapat diterbitkan dengan cepat.
Keringanan  dan  kemudahan  yang handal dalam sistem pelayanan ini membuat pelayanan kutiapan akta kematian  menjadi  pelayanan  unggulan  di Sleman  dengan  partisispasi  masyarakat yang sangat luar biasa.   Hal ini dibuktikan dengan  waktu  layanan  yang  sangat  cepat dan murah sehingga sehari Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  bisa menerbitkan  surat  kutipan  akta  kematian masyarakat yang bersangkutan.
Tabel 5. Jenis Pelayanan dan Waktu

## Penyelesaian Penerbitan Kutipan Akta
Kematian No Jenis Pelayanan Waktu 1 Pengajuan berkas permohonan pencatatan kematian 2 Menit
2 Verifikasi dan validasi data dan informasi dalam berkas permohonan akta kematian 10 Menit
3 Penomoran dan pencatatan dalam register akta kematian 2 Menit
4 Penerbitan kutipan akta kematian 10 Menit 5 Penghapusan biodata penduduk yang meninggal 5 Menit 6 Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KTPel 15 Menit
7 Penandatanganan dan pengesahan oleh Kepala Dinas: a. Register akta kematian b. Kutipan akta kematian  c. Kartu Keluarga (KK) 10 Menit 8 Pemberian stempel dinas pada kutipan akta kematian dan Kartu Keluarga (KK) 3 Menit 9 Penulisan di buku register pengambilan dan penyerahan 3 Menit

## Sumber: SOP Akta Kematian Disdukcapil Sleman, 2019
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dipahami bahwa di dalam menerbitak surat kutipan  akata  kematian  dapat  diproses secara  efektif  dan  efisien.  Hal  tersebut menjadi  dasar  dalam  pelayanan  inovasi Lukadesi  yang  sesuai  dengan  keinginan dan  kebutuhan  masyarakat  di  mana  publik akan  selalu  menuntut  dan  menginginkan atas  pelayanan  yang  ringan,  mudah,    dan tidak  berbelit-belit.  Sepanjang  masyarakat yang  berduka  telah  memenuhi  persyarakat dokumen  seperti  surat  lelayu  dari  Kepala duku,  fotokopi  KK,  Fotokopi  KTP  yang bersangkutan,  dan  akte  kelahiran  maka data tersebut akan diproses ke tingkat desa yang  ditangani  oleh  petugas  register kependudukan  desa.  Setelah  data  tersebut dinyatakan lengkap melalui aplikasi SIDAMPAK  Kabupaten  Sleman  maka akan  segera  ditindaklanjuti  dan  diproses untuk penerbitanya. Oleh karenanya inovasi  ini  menjadi  sangat  terkenal  di Kabupaten  Sleman  karena  petugas  baik dari  Perangkat  Desa  atau  pihak  dari  Dinas terkait  akan  secara  langsung  menyerahkan surat  kutipan  akata  kematian  tersebut sebelum dimakamkan.

## 3. Mengkaji Ide
Perintisan inovasi pelayanan publik Lukadesi di Sleman sudah melewati kajian yang  mendalam  sebelum  diimplentasikan.
Meminjam  istilah  yang  dikemukakan  oleh Roggers bahwa inovasi sebelum diimplementasikan  harus  melewati  alaur

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
yakni  triability  atau  sering  disebut  sebagai uji publik. Hadirnya inovasi tersebut dalam prosesnya  mampu  memberikan  solusi- solusi bagi persoalan sebelumnya,
sehingga
dengan diimplementasikan inovasi  tersebut  mengikis  persoalan  lama yang  masih  menghambat  dalam  pelayanan publik.  Inovasi  pelayanan  publik  telah mengalami  uji  coba  dan  teruji  yakni penerapan  pertama  kali  dilakukan  di  Desa Wukirsari Cangkringan Sleman Yogyakarta.  Desa  ini  dinobatkan  sebagai pilot  project  Lukadesi  di  Kabupaten Sleman  yang  mana  sampai  saat  ini  sudah 83  desa  dari  86  yang  telah  tergabung dalam  inovasi  pelayanan  Lukadesi.  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui  Desa  Wukirsari  Cangkringan Sleman  mengangkat  inovasi  ini  ke  level Kabupaten  sehingga  saat  ini  Lukadesi menjadi  pelayanan  unggulan  desa.  Proses perjalananya  dari  pelayanan  Lukadesi  ini melewati proses  yang sangat  panjang, dari hanya  satu  desa,  berkembang    lagi  pada akhir  tahun  2017  yakni  Desa  Sukoharjo, Desa  Sinduarjo  dan  Desa  Tlogoadi  hingga tahun 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  dimasifkan  lagi  agar seluruh  desa  tergabung  dengan  pelayanan Lukadesi. Pada akhirnya ini terus meningkat  hingga  sekarang  desa  yang  ada di Kabupaten Sleman 96% sudah tergabung dalam layanan Lukadesi.

## Gambar 1. Penyerahan Surat Kutipan Akta Kematian
Mengacu  pada  gampar  di  atas sudah  sangat  jelas  jika  didalam  pelayan publik  keluarga  berduka  desa  siahga Kabupaten Sleman menjadi inovasi layanan  yang  pertama  di  Indonesia  dan satu-satunya yang ada dengan menerbitkan kutipan  akta  kematian  yang  cepat  guna memacu ketertiban administrasi
kependudukan  khususnya  dalam  bidang kematian  sehingga  mampu  menciptaka masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan secara sistematis dan menyeluruh. Oleh karenanya  inovasi  ini  ditengah-tengah keberhasilanya  teah  melewati  tahap  kajian gagasan  Lukadesi  yang  mendalam  dengan tanpa  meninggalkan  konsep  pelayanan yang  sebelumnya.  Artinya,  inovasi  ini telah  membawa  nilai  nilai  kebaharuan yang lebih baik sehingga mampu berimplikasi pada manfaat yang dihasilkan oleh inovasi pelayanan ini.
4. Implementasi
Pada  tahap  implementasi  inovasi pelayanan  ini  berjalan  sesuai  dengan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
konsep  yang  telah  direncanakan.  tujuan yang  diharapkan  dengan  diciptakanya pelayanan  Lukadesi  ini  nampaknya  sukses didapatkan.  Keakuratan  data  yang  mampu dipertanggungjawabkan, kepuasan masyarakat yang semakin tinggi, mengindikasikan bahwa masyarakat merasa  tidak  terbebani  dalam  pelayanan ini.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  jangkauan
dari  peserta  Lukadesi  Kabupaten  Sleman yang sampai saat ini sudah hampir seluruh masyarakat  desa  terlibat  aktif  dalam mendukung ketertiban administrasi.

## Tabel 6. Desa Peserta Lukadesi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sleman No Kecamatan Lukadesi Sudah Belum 1 Gamping 1. Ambarketawang 2. Balecatur 3. Banyuraden 4. Nogotirto 5. Trihanggo -
2 Godean 6. Sidorejo 7. Sidokarto 8. Sidoarum 9. Sidoluhur 10. Sidomulyo 11. Sidoagung
12. Sidomoyo -
3 Moyudan 13. Sumberrahayu 14. Sumberagung 15. Sumberarum 16. Sumbersari - 4 Minggir 17. Sendangarum 18. Sendangmulyo 19. Sendangagung 20. Sendangsari 21. Sendangrejo -
5 Seyegan
22. Margoluwih 23. Margokaton 24. Margomulyo 25. Margoagung 26. Margodadi -

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
6 Mlati 27. Sinduadi 28. Sendangadi 29. Tlogoadi 30. Tirtoadi 31. Sumberadi - 7 Depok 32. Caturtunggal 33. Condongcatur 34. Maguwoharjo - 8 Berbah 35. Sendangtirto 36. Kalitirto 37. Tegaltirto 38. Jogotirto -
9 Prambanan 39. Wukirharjo 40. Madurejo 41. Sumberharjo 42. Bokoharjo 43. Gayamharjo 44. Sambirejo - 10 Kalasan 45. Purwomartani 46. Tirtomartani 47. Selomartani 1. Tamanmartani 11 Ngemplak 48. Sindumartani 49. Bimomartani 50. Widodomartani 51. Wedomartani 52. Umbulmartani - 12 Ngaglik 53. Sariharjo 54. Sinduharjo 55. Sukoharjo 56. Donoharjo 57. Sardonoharjo 2. Minomartani 13 Sleman 58. Caturharjo
59. Triharjo 60. Tridadi
61. Pandowoharjo 62. Trimulyo -

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
14 Tempel 63. Banyurejo 64. Tambakrejo 65. Sumberrejo 66. Pondokrejo 67. Mororejo 68. Margorejo 69. Lumbungrejo 70. Merdikorejo -
15 Turi 71. Donokerto
72. Wonokerto 73. Bangunkerto 74. Girikerto - 16 Pakem 75. Candibinangun 76. Hargobinangun 77. Purwobinangun 78. Harjobinangun 3. Pakembinangun 17 Cangkringan 79. Argomulyo 80. Wukirsari 81. Kepuharjo 82. Umbulharjo
83. Glagaharjo - Sumber: Dukcapil Sleman, 2019 Tingginya partisipasi masyarat dalam implementasi Lukadesi di atas maka menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Sleman memiliki tingkat kesadaran administrasi kependudukan khususnya dalam bidang kematian. Inovasi pelayanan publik Lukadesi sudah menjawab masalah yang selama masyarakat alami. Masyarakat
membutuhkan  pelayanan  yang  cepat, mudah, dan biaya yang murah. Dilihat dari aspek  sosialisasi  dari  inovasi  ini  maka dapat dikatakan kalau inovasi Lukadesi ini cukup  berhasil,  karena  tanpa  dilakukan sosialisasi  yang  masif  masyarakat  sudah banyak  mengetahui.  Berdasarkan  jumlah desa yang ada di Kabupaten Sleman yakni 86  Desa  maka  83  Desa  sudah  tergabung dalam inovasi Lukadesi. Hal ini
menunjukkan  bahwa  aspek  implementasi sudah  terpenuhi  dengan  baik  dari  aspek keadaan  masyarakat,  kondisi  masyarakat, dan juga sosialisasi dari bawah sendiri.
C. Sinergitas  Pemerintah  Daerah,
Pemerintah  Desa,  dan  Masyarakat Dalam Inovasi Lukadesi Gerakan masyarakat sadar administrasi kependudukan melalui inovasi Lukadesi  tidak  lepas  dari  peran  berbagai stakeholder. Sinergitas Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat menjadi kunci  keberhasilan  program  ini.  Hal  ini sesuai  dengan  konsep  yang  disampaikan oleh  Balogh  (dalam  Febrian,  2016)  bahwa Collaborative Governance menjadi pendekatan yang kontruktif dengan melibatkan  berbagai  aktor.  Menurutnya

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik,  Lukadesi |
collaborative governance dimaknai sebagai rangkaian  proses  dan  struktur  dalam mengelola dan memformulasikan
keputusan  dalam  kebijakan  publik  yang melibatkan  aktor-aktor  yang  secara  tertata dan  terencana  yang  berasal  dari  berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau  lembagai  publik,  institusi  swasta  dan masyarakat  sipil  dalam  rangka  mencapai tujuan  publik  yang  tidak  dapat  dicapai apabila  dilaksanakan  oleh  satu  pihak  saja. Oleh  karena  itu  terkait  dengan  sinergitas ketiga komponen tersebut dalam
melaksanakan  program  inovasi  Lukadesi Sleman dapat dipahami sebagai berikut:
Pertama, keterlibatan masyarakat dalam  gerakan  inovasi  pelayanan  publik Lukadesi Kabupaten Sleman. Sesuai dengan  yang  diutarakan  oleh  Ulfa  (2018) yang  mengemukakan  argument  jika  dalam konsep collaborative governance
masyarakat  sebagai  aktor  non  pemerintah yang  menjadi  kunci  keberhasilan  dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sudah tidak disangkal  kembali  jika  pelayanan  publik akan selalu berkaitan erat dengan masyarakat  sehingga  perlu  partisipasi publik agar sebuah pelayan yang diciptakan  dapat  berjalan  dengan  baik. sama  halnya  dengan  inovasi  pelayanan Lukadesi  di  mana  masyarakat  memiliki peranan  yang  strategis.  Ketika  terjadi peristiwa  kematian,  maka  masyarakat harus  mengonfirmasi  dan  memberikan kabar kepada Kepala Dukuh setempat atau tokoh  masyarakat.  Selanjutnya  Kepala Dukuh ataupun tokoh masyarakat setembat akan mendatangi masyarakat yang mengalami duka kematian selain membantu  masyarakat  yang  berduka  juga meminta  dokumen  untuk  mengurus  akta kematian  seperti  fotokopi  KK,  foto  Kopi
KTP  yang  meninggal.  Dokumen  tersebut dikumpuklan  dilengkapi  dengan  surat lelayu yang diterbitkan oleh tokoh setempat  dan dokumen tersebut  dibawa ke Pemerintah  Desa  untuk  diproses  lebuh lanjut.
Kedua, yakni  melibatkan  Pemerintah Desa  setempat.  Peranan  Pemerintah  Desa sangat  penting  dalam  inovasi  pelayanan Lukadesi  ini.  Pada  perencanaanya  setiap Pemerintah  Desa  yang  ada  di  Kabupaten Sleman  diwajibkan  untuk  membentuk petugas  registrasi  kependudukan  desa. Petugas tersebut menjadi perwakilan desab yang  bertanggungjawab  atas  tindak  lanjut dari  dokumen  yang  diserahkan  dari padukuhan  ke  tingkat  desa.  Setelah dokumen tersebut diberikan ke Pemerintah Desa maka petugas registrasi kependudukan desa menindaklanjuti dokumen  tersebut  dengan  mengirimkan dokumen  secara  cepat  dengan  menfotonya dan dikirimkan melalui aplikasi SIDAMPAK yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Oleh karenanya dokumen  fisik  akan  dikirimkan  oleh petugas  registrasi  kependudukan  desa dikemudian  hari  asalkan  dokumen  yang asli  cukup  difoto  saja.  Setelah  itu  dari pihak  desa  menunggu  konfirmasi  dari Dinas  setempat  sampai  dokumen  tersebut dinyatakan memenuhi dan lengkap.
Ketiga ,  ialah  peran  utama  dari
Pemerintah  Daerah  yakni  melalui  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Sleman.  Disdukcapil  Sleman akan  memverivikasi  dokumen  permintaan yang  diminta  oleh  Desa  secara  hati-hati. Menerbitkan  surat  kutipan  akta  kematian sama halnya dengan mengeluarkan produk hokum  sehingga  harus  jelas  siapa  yang melaporkan  dan  untuk  tujuan  apa.  Setelah

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik,  Lukadesi |
dokumen  tersebut  dinyatakan  memenuhi dan  lengkap  maka  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  akan  menerbitkan surat  kematian  pada  hari  kerja.  Oleh karenanya  ketika  kmematianya  terjadi  di hari  libur,  maka  penerbitan  kutipan  akta kematian  akan  dilakukan  pada  hari  kerja dan  diserahkan  oleh  petugas  ketiga  acara tahlilan kematian. Oleh karenanya pelayanan  ini  dapat  dikatakan  sehari  bisa terbit dan ini menjadi  pelayanan di  bidang administrasi kematian tercepat yang ada di Indonesia.  Melaui  Lukadesi  masyarakat sangat  mersepon  dengan  sangat  baik sehingga hadirnya inovasi ini memudahkan urusan masyarakat yang berduka.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gerakan masyarakat tertib administrasi kependudukan  dalam  konsep  inovasi pelayan  publik  Lukadesi  cukup  berhasil diterapkan. Tingginya partisipasi
masyarakat  menjadi  bukti  bahwa  inovasi gerakan  tertib  administrasi  kependudukan memiliki  sumbangsih  yang  sangat  besar dalam  memperbaiki  data  kependudukan yang  ada  di  database.    Pada  konsep tahapan  teori    yang  kemukakan  oleh  De Jong  dan  Den  Hartog  maka  inovasi  ini telah  memenuhi  tahapan  ataupun  proses dengan  sangat  baik,  mulai  dari  tahapan melihat  kesempatan,  mengeluarkan  ide, mengkaji ide, dam implementasi.
Oleh karenanya karena keempat komponen  dari  teori  yang  diutarakan  oleh De  Jong  dan  Den  Hartog  sudah  terpenuhi maka  inovasi  pelayanan  Lukadesi  ini sudah  dapat  dikatakan  berjalan  secara maksimal.  sehingga  memiliki  dampak positif  bagi  pemerintah  dan  masyarakat.
Selama  empat  komponen  tahapan  tersebut telah  dilewati  dengan  baik,  maka  hasil yang  didapatkan  juga  menjadi  lebih maksimal.  terkait  rekomendasi,  peneliti memberikan  saran  agar  inovasi  tersebut diadopsi  oleh  pemerintah  daerah  lainya  di dalam menciptakan masyarakat yang sadar administrasi kependudukan khususnya dibidang kematian.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeny ,  C.  (2013).  Inovasi  Pelayanan Kesehatan  dalam  Meningkatkan
Kualitas  Pelayanan  di  Puskesmas Jagir Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan  Publik  dan  Manajemen Publik, 1(1). Ariyani,  A.,  Mindarti,  L.  I.,  &  Nuh,  M.
(2016). Inovasi  Pelayanan  Publik
(Studi  pada  Pelayanan  Kesehatan Melalui  Program  Gebrakan  Suami Siaga di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang) . Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(1) Djamrut,  D.  E.  (2015). Inovasi  Pelayanan Publik  Di  Kecamatan  Sungai Kunjang Kota Samarinda . Universitas Mulawarman, Samarinda. Hal, 1472-1486. Dwidowidjoto,  R,  N.  (2004). Kebijakan Publik:  formulasi,  Implementasi, dan  Evaluasi .  Jakarta:  PT  Elex Media Komputindo Kelompok
Gramedia. Febrian,  R.  A.  (2016). Collaborative Governance  Dalam  Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan
Konsep  Dan  Regulasi). Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 2(2), 200-208.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik,  Lukadesi |
Hisbani,  N.  A.,  Karim,  M.,  &  Malik,  I. (2017). Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil
Kabupaten  Enrekang .  Kolaborasi Jurnal Administrasi Publik, 1(3).
Masdy,  N.A.,  Haerani,  Siti.,  Alam,  A.S. (2017). Peran  Pemerintah  Daerah Terhadap  Pemberdayaan  Pemuda Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata  Di  Kabupaten  Barru (Pantai Ujung Batu) . Jurnal
Analisis Seri-seri Ilmu Sosial, 6(1),
84-91.
Nugroho,  H.  S.  (2019).  Government Globalization As An Public Service Innovation  In  Wukirsari  Village Sleman Regency. Prosiding ICOGISS 2019 , 362-372.
Peyusinta,  T.  M.,  &  Setyawan,  D.  (2019).
Inovasi Piket Malam Dalam Meningkatkan  Kinerja  Pelayanan Publik .  JISIP  Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik, 7(1). Putra, R. M. D. (2018). Inovasi Pelayanan Publik  Di  Era  Disrupsi  (Studi Tentang  Keberlanjutan  Inovasi  E- Health  Di  Kota  Surabaya). Jurnal kebijakan  dan  Manajemen  Publik,
6(2) Rogers, EM (2003). Difussion of Innovation  5 th Edition,  Free  Press.
New York
Ulfa, L. M. (2018). Collaborative
Governance  Dalam  Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). Wibowo,  I.  T.  (2019). Proses  Difusi Inovasi  Program  Sakti    (Studi Kasus Proses Difusi Inovasi
Program Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat  Instansi  (SAKTI)  Ditjen Perbendaharaan  di  DI  Yogyakarta Tahun  2018). Indonesian  Treasury Review:  Jurnal  Perbendaharaan, Keuangan  Negara  dan  Kebijakan Publik, 4(4), 323-337.
Wulandari,  Dewi.,  Unde,  A.  Alimuddin.,
Fatima,  Jeanny  Maria.  (2017). Kemampuan  Adaptasi  Integrasi Pedagang Jawa  Dengan Pedagang Lokal  Pasar  Tradisional  Di  Kota
Makassar .  Jurnal  Analisis  Seri-seri Ilmu Sosial, 6(1), 65-71. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  9  Tahun  2015 tentang Inovasi Pelayanan Publik
Lukadesi Untuk Masyarakat Sleman.
Diakses di https://dukcapil.slemankab.go.id/lu kadesi-untuk-masyarakat- sleman.slm pada 5 April 2020 Pukul 08.00 WIB Batola Pelajari Pelayanan Lukadesi Sleman. Diakses di https://kalsel.antaranews.com/berit a/128235/batola-pelajari- pelayanan-lukadesi-sleman https://v7.baritokualakab.go.id/?p=7069 pada 5 April Pukul 8.45 WIB Pembuatan Akta Kelahiran dan Kematian Dipermudah Diakses di https://www.suaramerdeka.com/ne ws/baca/125334/pembuatan-akta- kelahiran-dan-kematian- dipermudah pada 5 April 2020 pukul 10.00 WIB Sleman Dukung Gerakan Indonesia Sadar Administrasi. Diakses di http://infopublik.id/kategori/nusant ara/295877/sleman-dukung-

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Januari-Juni Tahun 2020 Volume: 19 Nomor: 1 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Inovasi Pelayanan Publik,  Lukadesi |
gerakan-indonesia-sadar- administrasi?show= pada 6 April 2020 pukul 11.00 WIB