Volume 2 – Nomor 1, Maret 2015, (94-106)
Available online at JPPM Website: http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm

## PENGELOLAAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) PADA ERA OTONOMI DAERAH
Widodo
Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya Widodo48@ymail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  implementasi  pengelolaan  Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di era otonomi daerah. Deskripsi mengenai pengelolaan program Pen- didikan  Nonformal,  pengelolaan  Sumberdaya  Manusia,  dan  pengelolaan  keuangan.  Harapan- nya  mampu  menciptakan  (1)  fasilitas  yang  memadahi  dan  mampu  menjembatani  daerah dengan  pusat,  (2)  munculnya  kreatifitas  daerah  dalam  pembangunan,  (3)  stabilitas  politik pusat dan daerah, (4) adanya jaminan kesinambungan usaha, dan (5) terbukanya komunikasi. Namun pada kenyataanya pengelolaan SKB menghadapi masalah mengenai jumlah pendanaan yang kurang memadahi, SDM kurang professional, dan program tidak berkembang. Penelitian dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  studi  kasus  dari  berbagai  masalah  di  beberapa SKB.  Kemudian  dianalisis  dengan  dialogis  Milles  &  Huberman  meliputi;  pengumpulan  daya, reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan SKB pada era otonomi daerah beragam, ada yang sudah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah, namun kebanyakan SKB tidak berkembang bah- kan  teracam  dibubarkan atau merger. Pengelolaan  kelembagaan  SKB  yang tidak  berkembang dengan  baik  disebabkan  oleh  minimnya  Sumberdaya  Manusia  professional,  kurangnya dukungan pendanaan. Kesimpulannya bahwa pengelolaan SKB di era otonomi daerah memili- ki  kecenderungan  menurun  atau  semakin  tidak  professional.  Otonomi  daerah  harus  tetap memperhatikan  SKB  sebagai  satuan  penyelenggara  program  PNFI  dengan  dukungan  penuh dari pemerintah baik dana maupun sumberdaya manusia yang professional.
Kata kunci: pengelolaan, Sanggar Kegiatan Belajar(SKB), era otonomi daerah

## MANAGEMENT OF LEARNING ACTIVITIES GALLERY (LAG) IN OUTONOMY ERA

## Abstract
This  study  aimed  to  describe  the  management  implementation  of  Learning  Activities Gallery (LAG) in the autonomy era. Description of Non-formal Education program management, Human  Resources  management,  and  financial  management.  Its  purpose  is  able  to  create  (1) facilities and able to bridge regions to the center, (2) the emergence of creativity in the construc- tion area, (3) political stability and regional centers, (4) the assurance of business continuity, and (5) open communication. But in fact the management of LAG was facing problems regarding the amount of funding that was not sufficient, human resources was not professional, and the prog- ram  did  not  develop.  Research  used  qualitative  case  studies  approach  of  various  problems  in some LAG. Then dialogic analyzed by Milles and Huberman included; data collection, data reduc- tion, data display and conclusions. The study found that LAG management in the autonomy era, there was already successful and the support of the local government, but most of the LAG was not growing even threatened dissolved or merged. LAG institutional management were not well developed caused by the lack of professional Human Resources, the lack of funding support. So from some of these problems were concluded that LAG management in the era of regional auto- nomy had a tendency to decrease or even unprofessional. Regional autonomy must consider LAG as  a  unit  organizer non-formal  and  informal  education programs  with  the  full  support  of  the government both funds and human resources professionals.
Key words: management, Learning Activities Gallery (LAG), autonomy era.

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 95

## PENDAHULUAN
Sanggar Kegiatan Belajar yang kemudi- an disingkat dengan SKB merupakan lemba- ga  yang  mempunyai  tugas  fungsi  mengem- bangkan  program-program  pendidikan  luar sekolah (pendidikan nonformal). SKB berada di  setiap  kabupaten/kota  seluruh  Indonesia berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0206/O/1978 tang- gal 23 Juni 1978  dengan nama Pusat Latihan Pendidikan  Masyarakat  (PLPM)  yang  berlo- kasi  di  kabupaten  dengan  tugas  pokok  me- laksanakan  kursus-kursus  dan  pelatihan pendidikan  kejuruan  bagi  masyarakat.  Selu- ruh  Jawa  Timur  hampir  mempunyai  kesera- gaman dalam pendirian PLPM ini yaitu pada tahun 1975-an.
PLPM  merupakan  UPT  (Unit  Pelak- sana Tehnis) Dinas Pendidikan Luar Sekolah Pemuda  dan  Olah  raga  pada  dinas  pendi- dikan dan kebudayaan pusat. Namun seiring dengan  perkembangan  pengelolaan  Negara dengan keluarnya UU no 22 tahun 1999 ten- tang  otonomi  daerah  semua  berubah.  SKB yang  merupakan  unit  pelaksana  teknis  bi- dang  pendidikan  luar  sekolah  (pendidikan nonformal dan informal) mendapatkan man- dat dari pemerintah untuk mengembangkan dan  menjadi  percontohan  penyelenggaraan program  layanan  PLS  atau  PNFI.  Seluruh kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  SKB mendapatkan dukungan dana dari pemerin- tah  baik  langsung,  melalui  pemerintah  pro- vinsi,  mapun  BPPAUDNI.  Sehingga  pelaksa- naannya  relative  lancar  dan  berkembang. Namun dengan adanya UU no 22 tahun 1999 tersebut  kewenangan  sepenuhnya  berada pada  daerah  atau  kabupaten  atau  kota.  Se- hingga ‘nasib’ SKB sangat tergantung dengan kebijakan  kabupaten  maupun  kota  dimana SKB  berada.  Terlebih  dengan  terbitnya  UU no.  32  tahun  2004  tentang  pengelolaan  ke- uangan,  yaitu  semakin  sedikit  kemungkinan SKB mendaptkan dukungan data operasional dari pemerintah pusat.
Layanan  pendidikan  nonformal  dan informal  yang  telah  diselenggarakan  oleh SKB  telah  berjalan  lama.  Berbagai  upaya pembenahan  program  terus  dilakukan  baik dari program PAUD, pendidikan kesetaraan, pendidikan  keaksaraan,  pendidikan  dan
pelatihan lifeskill ,  KUBe,  dan  program  pen- didikan  nonformal  sejenis.  Seberapa  besar program-program  yang  telah  dilaksanakan oleh  SKB  mampu  memberikan  contoh  bagi penyelenggara  lain?  Inilah  yang  menjadi kunci eksistensi SKB di kabupaten atau kota ketika  otonomi  daearah  digulirkan.  Artinya seberapa  bermanfaat  SKB  beserta  program- program  yang  telah  dijalankan  terhadap pelaksanaan  layanan  pendidikan  nonformal dan informal. Banyaknya manfaat yang dira- sakan oleh masyarakat terutama pemerintah daerah akan menjadi dasar dukungan terha- dap  eksistensi  SKB.  Data  dari  pemerintah propinsi  Jawa  Timur  bahwa  SKB  di  Jawa Timur  berjumlah  18  lembaga.  Oleh  karena itu yang terjadi pada saat ini SKB mengalami kegamangan  dalam  melangkah  dalam  me- laksanakan  program-program  PNFI  karena ketidakjelasan dukungan secara financial.
Berdasarkan latar belakang dapat diru- muskan  masalah  penelitian  sebagai  berikut. Bagaimana  pola  pengelolaan  lembaga  SKB dalam  rangka  memberikan  layanan  pendi- dikan  nonformal  dan  informal  kepada  ma- syarakat, sehingga keberadaannya akan sela- lu  dapat  dipertahankan  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsi SKB ?.
Pendidikan  sebagai  ‘simpul’  strategis dalam  pembangunan  yang  menghasilkan sumberdaya  manusia  yang  subjek  pem- bangunan.  Pembangunan  efektif  manakala mampu  menyeimbangkan  antara  sumber- daya  manusia  dengan  sumberdaya  non- manusia.  Pendidikan  dengan  jalur  formal, nonformal  dan  informal  saling  mendukung dan  berkontribusi  dalam  menciptakan  sum- berdaya  manusia  ungggul  bagi  pembangun- an. Pendidikan nonformal dan informal yang diselenggarakan  oleh  SKB  merupakan  ben- tuk  layanan  pendidikan  yang  diberikan kepada  warga  masyarakat  diluar  system persekolahan.  Bentuk  dan  jenis  program pendidikan nonformal yang diselenggarakan meliputi  program  PAUD,  kesetaraan,  keak- saraan,  lifeskill,  kepramukaan,  majlis  taklim dan sebagainya.
Keberdaan  program  tersebut  sangat tergantung  dengan  kondisi  lembaga  dimana program akan dilaksanakan. Oleh karena itu manajemen lembaga yang baik sangat diper- lukan  demi  terlaksananya  program-program

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 96 Widodo
PNFI  dengan  baik  pula.  Fattah  (2006,  p.1) mengartikan  manajemen  sebagai  ilmu,  kiat, dan  profesi.  Manajemen  sebagai  ilmu  yaitu bidang  pengetahuan  yang  secara  sistematik berusaha  memahami  mengapa  dan  bagai- mana  orang  bekerja  sama,  menggerakkan orang  agar  berkemauan  untuk  melakukan sesuatu.  Bidang  ilmu  tersebut  mempelajari dengan  seksama  sehingga  menghasilkan teori, prinsip-prinsip maupun kaidah-kaidah dalam  keilmuan.  Adapun  manajemen  seba- gai kiat yaitu cara-cara atau metode maupun strategi  mengatur  orang  lain  dalam  menja- lankan  tugas  dengan  sukarela.  Manajemen sebagai kiat merupakan wilayah praktis yang dilakukan oleh para manajer untuk mempe- ngaruhi  bawahan  agar  mau  bekerja  menca- pai  tujuan  tertentu.  Oleh  Jacobson  (dalam Timpe  (2002,  p.19)  menyebutnya  dengan penguasaan “keterampilan manusiawi”, kare- na  yang  dikelola  adalah  manusia,  sehingga memerlukan kiat spesifik dalam menggerak- kan  bawahan.  Sedangkan  manajemen  seba- gai profesi menjelaskan adanya dasar keahli- an yang secara khusus dimiliki oleh manajer untuk  mencapai  suatu  prestasi  pekerjaan yang  mempunyai  kode  etik  dalam  melak- sanakan tugas-tugasnya.
Cuban  (dalam  Bush  &  Middlewood, 2005,  p.2)  manajemen  adalah  menjaga  agar tetap  efisien  dan  efektif  dalam  pengaturan organisasi  yang  diperlukan  keterampilan kepemimpinan. Efisien berarti dapat dilaksa- nakan  sesuai  dengan  waktu  yang  tersedia atau  disediakan.  Kondisi  manajemen  SKB yang  dikatakan  efektif  mampu  melaksana- kan  program  dengan  baik  sesuai  dengan waktu yang disediakan. Menjaga agar efisien maksudkany adalah bahwa menejemen terus berupaya  dengan  berbagai  cara,  metode maupun  strategi  untuk  mencapai  tujuan dengan  baik.  Ketercapaian  tujuan  menjadi kunci  efisiensi  dalam  manajemen.  Sedang- kan untuk mencapai efektif dan efisiensi ter- sebut diperlukan keterampilah khusus dalam kepemimpinan.
Secara  lebih  spesifik  tentang  manaje- men  pendidikan  dikemukakan  Djam’an Satori  (dalam  Sudarmiani,  2009,  p.2)  diarti- kan  sebagai  keseluruhan  proses  kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber perso- nil  dan  materil  yang  tersedia  dan  sesuai
untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang  te- lah  ditetapkan  secara  efektif  dan  efisien. Manajemen  memiliki  pengaruh  bagi  sese- orang/sekelompok  orang  untuk  bertindak. Sama halnya dengan manajemen, kepemim- pinan pun memiliki pengaruh bagi seseorang /sekelompok  orang  untuk  bertindak.  Mana- jemen  merupakan  suatu  proses  menyelesai- kan  aktivitas  secara  efisien  dengan  atau melalui  orang  lain  dan  berkaitan  dengan rutinitas  tugas  suatu  organisasi,  sedangkan kepemimpinan muncul jika ada upaya mem- pengaruhi  seorang  individu/kelompok  dan berhubungan  dengan  perubahan.  Danim (2008,  p.3)  dan  Cuban  (dalam  Bush  & Middlewood,  2005,  p.2)  memandang  bahwa inti  dari manajemen  adalah  pemimpin  yaitu perilaku  manajemen  yang  dilakukan.  Kepe- mimpinan  adalah  pembuatan  keputusan yang akan dijalankan, demi tercapainya tuju- an  lembaga.  Ini  berarti  bahwa  manajemen akan  dapat  mencapai  tujuan  secara  efektif dan  efisien  jika  dijalankan  oleh  seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan.
Manajemen meliputi fungsi-fungsi yang  telah  dikemukakan  banyak  ahli  yaitu adanya perencanaan (planning), pengorgani- sasian (organizing), pelaksanaan  atau  peng- gerakkan (acting/leading), pengawasan (controlling), serta  penilaian (evaluating). Pengelolaan  lembaga  SKB  yang  baik  yaitu terselenggaranya  program-program  pendi- dikan  nonformal  dan  informal  dengan mengacu  pada  fungsi-fungsi  manajemen secara ideal.
Otonomi  daerah  merupakan  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urus- an  pemerintahan  dan  kepentingan masyara- kat  setempat  sesuai  dengan  peraturan  per- undang-undangan.  Dapat  pula  diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau  kewenangan  untuk  membuat  aturan guna  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Se- dangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Otonomi daerah diberlakukan di Indo- nesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah. Pada  tahun  2004,  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 97 Widodo
Daerah  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi dae- rah,  sehingga  digantikan  dengan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  hingga  saat  ini  telah mengalami  beberapa  kali  perubahan,  ter- akhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2008  tentang  perubahan  keduanya. Harapannya  mampu  menciptakan  (1)  fasili- tas  yang  memadahi  dan mempu menjemba- tani  daerah  dengan  pusat,  (2)  munculnya kreatifitas  daerah  dalam  pembangunan,  (3) stabilitas  politik  pusat  dan  daerah,  (4)  ada- nya  jaminan  kesinambungan  usaha,  dan  (5) terbukanya komunikasi efektif dengan stake- holder (Syaukani dkk. 2009, p.119).
Pada  kenyataanya  pelaksanaan  otono- mi  daerah  mengalami  kendala/masalah sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Karim (2011, p.58) pemindahan persoalan KKN pada tingkat  daerah,  dan  munculnya  ‘raja-raja’ kecil pada tingkat daerah. Lebih luas ditinjau dari berbagai aspek mengalami masalah me- liputi antara lain aspk politik, aspek regulasi, aspek kelembagaan, aspek aparatur pemerin- tahan,  dan  aspek masyarakat.  (Simanjuntak, 2011, p.120). Aspek politik yang dimaksudkan masih  terjadinya  tarik  ulur  kekuasaan  dari pusat  kepada  daerah.  Hal  ini  dibuktikan dengan  banyaknya  kebijakan  politik  daerah berbeda dengan pusat.
Permasalahan  tersebut  berimplikasi pada pelaksanaan pemerintahan daerah, ter- masuk  pendidikan.  Permasalahan  pendidik- an  mengalami re-planning dalam  masalah keuangan.  Hai  ini  berdampak  pada  pelak- sanaan program-program yang dilaksnaakan pemerintah  daerah  baik  formal  maupun nonformal dan informal.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif  dengan  jenis  studi  kasus.  Pemi- lihan  jenis  studi  kasus  dalam  penelitian kualitatif  ini  dimaksudkan  untuk  mencari informasi secara lebih mendalam dan mema- hami  apa  yang  sebenarnya  terjadi,  mengapa terjadi,  dan  bagaimana  terjadinya  berkaitan dengan  pengelolaan  program  pendidikan
nonformal  yang  berdampak  pada  pember- dayaan  masyarakat.  Kemudian  akan  ditarik kesimpulan dari manajemen pendidikan non formal  dan  pola  manajerial,  penelitian  studi kasus  ini  meliputi  beberapa  situs  (tempat penelitian) dengan berbagai kasus, multicase study .
Oleh  Hitchock  &  Hughes  (dalam Cohen et. all. 2005, p.182) menunjukkan bah- wa  pendekatan  studi  kasus  memiliki  bebe- rapa  keunggulan  antara  lain:  (1)  Berkaitan dengan  deskripsi  yang  kaya  dan  hidup  dari peristiwa  yang  relevan  dengan  kehidupan, (2)  mampu  menyajikan  narasi  yang  krono- logis  dari  suatu  peristiwa  yang  relevan,  (3) analisis dan deskripsi dilakukan secara lang- sung  dan  bersamaan,  (4)  Menyoroti  tema tertentu  yang  relevan,  (5)  para  peneliti terlibat secara integral.
Selain  itu  penggunaan  pendekatan kualitatif  dilakukan  karena  hasil  yang  diha- rapkan menekankan pada makna yang digali dari  penuturan  dan  perilaku  informan.  Ini sejalan  dengan  pendapat  Sugioyo  (2009, p.19)  bahwa  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan  pada  makna  daripada  general- isasi,  prosedur  penelitian  yang  digunkan data-data deskripstif berupa penuturan para pelaku, dokumen yang relevan dan kata-kata tertulis dari pelaku. Sehingga mampu meng- ungkap  kenyataan  dengan  secara  detail  ten- tang manajemen yang terjadi pada SKB pada era  otonomi  daerah.  Lokasi  penelitian  pada SKB  Trenggalek,  Kabupaten  Malang,  Kabu- paten  Tuban,  Kabupaten  Jombang,  Kabupa- ten  Kediri,  Kabupaten  Pacitan,  dan  Kabu- paten  Gresik.  Kemudian  dianalisis  dengan dialogis  Milles  dan  Huberman  (2009,  p.4) meliputi;  pengumpulan  daya,  reduksi  data, display data dan pengambilan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan  dengan menggunakan  metode  kualitatif  jenis  studi kasus  telah  banyak  menghasilkan  berdasar- kan  data-data  yang  dihimpun.  Manajemen SKB  dalam  melaksanakan  program-program PNFI  terdapat  variasi  berdasarkan  karak- teristik  kondisi  daerah.  Demikian  juga  ber- kaitan  dengan  program-program  unggulan

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 98 Widodo
SKB  juga  sangat  tergantung  dengan  potensi local  yang  mendukung.  Hasil  penelitian  le- bih  rinci  pengelolaan  program,  pengelolaan SDM,  dan  pengelolaan  pendanaan,  sebagai berikut.
Pertama , perencanaan  dilakukan  de- ngan terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan  dan  sumber  belajar.  Identifikasi dilakukan  dengan  berkoordinasi  dengan penilik  PLS  dan  para  aparat  setempat  seba- gaiman yang dilakukan oleh SKB Kabupaten Kediri.  Sedangkan  SKB  Trenggalek,  Pacitan, Mojokerto  lebih  malaksanakan  identifikasi dengan  terjun  langsung  pada  sasaran  yaitu masyarakat. Identifikasi program pendidikan nonformal  yang  dilakukan  melibatkan  ba- nyak unsure, meliputi; semua pamong, staff, dan  aparatur  desa  setempat.  Sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  pengelola  SKB  Ka- bupaten  Kediri  bahwa  identifikasi  kebutuh- an  belajar  meliputi  pamong  belajar,  penilik PLS, tokoh masyarakat desa, oleh Kabupaten Pacitan dengan melibatkan tutor SKB.
Secara berurutan, kegiatan identifikasi kebutuhan dilakukan (SKB Kabupaten Gudo Jombang) dengan (a) melakukan identifikasi melalui  tokoh  masyarakat  dan  perangkat desa,  (b)  menganalisis  kebutuhan  belajar teridentifikasi yang berkaitan dengan pendi- dikan  nonformal,  (c)  menentukan  pioritas kebutuhan  program  PNF  berdasarkan  hasil analisis, (d) konsultasi kepala SKB dan Dinas Pendidikan  berkenaan  dengan  kebutuhan, (e)  membentuk  panitia  pengelola  program, (f)  melakukan  pembimbingan  dan  motivasi warga  belajar,  (g)  simpulan  untuk  dijadikan rujukan dalam menyusun rencana.
Berdasarkan  hasil  identifikasi  tersebut disusun  perencanaan  yang  disusun  berbeda satu dengan yang lain. SKB Kabupaten Kediri menyusun  perencanaan  dengan  terlebih  da- hulu  menyusun  proposal  program  untuk diajukan ke lembaga yang mendukung dana. Setelah proposal dan anggaran disetujui, ma- ka  disusun  program  kegiatan/pelaksanaan program  dan  persiapan  administrasi  yaitu: (a)  menyusun  rencana  kegiatan  pembelajar- an/desain  kegiatan,  (b)  pembentukan/ penyusunan  tim  pengelola  program,  (c) persiapan administrasi pembelajaran.
Kedua , pengorganisasian  program yang  meliputi  berbagai  aspek  pada  imple-
mentasinya  yaitu  SDM  pelaksana,  waktu pelaksanaan,  sarana  prasarana,  dan  dana. Cara  mengorganisasikan  program  yang  dila- kukan  oleh  SKB  Kabupaten  Magetan  yaitu dengan  membentuk  penanggung  jawab  dan juga  pembagian  tugas  sesuai  dengan  porsi masing-masing.  Sedangkan  SKB  Kabupaten Mojokerto  dan  SKB  Gudo  Jombang  melaku- kan  pengorganisasian  dengan  cara  mengop- timalkan sumber daya SKB dan mengkoordi- nasi  masing-masing  program  PNFI.  Sedang- kan  SKB  Kabupaten  Pacitan  melakukan pengorganisasian dengan  mengelaborasi program  yang  berada  di  SKB  dengan  prog- ram  yang  berada  di  pemerintah  daerah bidang Pendidikan Luar Sekolah.
Demikian  juga  dalam  pengorganisa- sian melibatkan semua Sumberdaya manusia yang terlibat dalam program (dilakukan oleh SKB  gudo  Jombang,  SKB  Kediri,  SKB  Kabu- paten  Malang,  SKB  Kabupaten  Mojokerto). Pengorganisasian  menjadi  fungsi  yang  me- nentukan  apakah  pelaksanaan  kegiatan program  akan  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini dibutuhkan  pengorganisasian  daya  dukung sumberdaya  manusia  maupun  sumberdaya non-manusia  bagi  pelaksanaan  program- program SKB.
Ketiga , pelaksanaan  program  atau dengan  istilah  kegiatan  menggerakkan  agar program berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan  yang  telah  dilakukan.  Pelaksa- naan  program  yang  dimaksudkan  adalah upaya  mempengaruhi,  membimbing,  meng- arahkan  seseorang  agar  bersedia  melakukan kegiatan  yang  telah  direncanakan.  Pada fungsi ini SKB melakukan beberapa kegiatan yang  terangkum  dalam  2  (dua)  hal  yaitu  (1) memimpin, (2) memotivasi.
Pelaksanaan  program  SKB  dilakukan berdasarkan  perencanaan  proposal  yang  te- lah  disusun  dan  mendapatkan  persetujuan untuk  didanai  oleh  pemerintah.  Sehingga berjalannya  sangat  tergantung  dengan  data yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Ketergan- tungan  ini  sangat  terlihat  dari  jawaban  ter- hadap pertanyaan “Bagaimana cara melaksa- nakan program-program di SKB ?”. Jawaban- nya  beragam,  namun  memiliki  kesamaan yaitu  sesuai  dengan  rencana  dan  anggaran yang  tersedia  tersusun  dalam  proposal kegiatan yang disetujui.

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 99 Widodo
Dalam  rangka  menarik  partisipasi masyarakat  dalam  program,  SKB  Tuban  dan SKB  Pacitan  dengan  melakukan  kegiatan promosi  melalui  pamflet,  brosur,  spanduk yang disebarkan di titik tertentu yang semua masyarakat  bisa  menjangkaunya.  Adapun yang  dilakukan  oleh  SKB  Trenggalek,  SKB Magetan  dan  SKB  Kediri  untuk  menarik partisipasi  masyarakat  dalam  mengikuti program  PNF  dengan  melengkapi  sarana prasarana  serta  fasilitas  belajar  dan  melaku- kan  kegiatan  yang  dibutuhkan  masyarakat. Pelaksanaan setiap program tidak selalu ber- jalan  dengan  lancar,  namun  terdapat  ham- batan-hambatan.  Hambatan-hambatan  yang dialami oleh SKB di Jawa Timur dapat disim- pulkan  sebagai  berikut:  (1)  sulitnya  rekrut- men  warga  belajar,  (2)  jumlah  pamong  bel- ajar sangat kurang, (3) kurangnya dukungan dana  untuk  program  keterampilan,  (4) pamong  belajar  yang  kurang  aktif,  (5)  jarak program  yang  jauh,  (6)  kurang  tenaga  ahli keterampilan.
Keempat , pengawasan program. Pengawasan  program  dilakukan  dengan maksud untuk memastikan kegiatan berjalan dengan  baik.  Pengawasan  dilakukan  dengan cara  kunjungan  langsung  pada  lokasi  kegia- tan/program.  Sehingga  mengetahui  kondisi sesungguhnya  berjalannya  program.  Pada fungsi  ini  seorang  pengelola  melakukan pembimbingan dan perbaikan apabila dijumpai adanya masalah.
Terakhir kelima yaitu  evaluasi.  Eva- luasi  dilakukan  meliputi  aspek  pelaksanaan program,  tutor,  warga  belajar,  serta  hasil belajar  dengan  melibatkan  pihak  internal SKB. Evaluasi program dikelompokkan men- jadi 2(dua) yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil.  Evaluasi  proses  dilakukan  untuk mengetahui  sejauhmana  program  berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  rencana  yang telah  ditetapkan,  bahkan  diharapkan  lebih baik. Sedangkan evaluasi hasil dimaksudkan untuk  mengetahui  tingkat  pencapaian  hasil belajar  masyarakat.  Dengan  istilah  lain efektifitas  dan  efisiensi  program  PNF  yang diselenggarakan oleh SKB di Jawa Timur.
Adapun  Pengelolaan  SDM,  sumber- daya  manusia  merupakan  subjek  pelaksana- an program PNF. Keberhasilan program PNF sangat  tergantung  dengan  sumberdaya  yang
dimiliki dengan pengelolaan secara profesio- nal.  Pengelolaan  SDM  yang  dilakukan  oleh SKB  dalam  rangka  melaksanakan  program PNF  agar  sesuai  dengan  target  dan  tujuan lembaga. Pada aspek pengelolaan SDM, SKB telah melakukan berbagai cara, yaitu dengan memberikan  kesempatan  untuk  mengikuti pendidikan dan pelatihan tutor.
Program  PNFI  yang  diselenggarakan oleh  SKB  sangat  tergantung  oleh  anggaran dana dari pemerintah. SKB sebagai Unit Pe- laksana  Tehnis  Daerah  merupakan  lembaga dibawah  dinas  pendidikan  yang  berfungsi menyelenggarakan  program  PNFI  percon- tohan.  Sehingga  perlu  mendapatkan  ang- garan  dana  yang  memadahi  untuk  kegiatan tersebut.  Ketergantungan  anggaran  ini  su- dah  sejak  berdirinya  institusi  SKB  sebagai kepanjangan  tangan  pemerintah  dalam menangani  program-program  pendidikan nonformal  dan  informal.  Adanya  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  disesuaikan  lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanega- raan,  dan  tuntutan  penyelenggaraan  otono- mi  daerah,  sehingga  digantikan  dengan  Un- dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  ketergantungan  SKB dalam  pendanaan  program  sangat  tinggi pada  pemerintah  daerah  (kabupaten/kota). Kondisi  inilah  yang  membuat  SKB  kurang mendapatkan support dari  pemerintah  dae- rah,  karena  struktur  dan  besaran  anggaran sangat  tergantung  dengan  potensi  dan kekayaan  daerah  masing-masing,  eksistensi SKB dalam pelaksanaan program PNFI, serta ‘anggapan’ terjadinya tumpang tindih peker- jaan dengan bidang pendidikan luar sekolah dinas pendidikan kabupaten/kota.
Sumber  pendanaan  program  PNFI yang  diselelnggarakan  oleh  SKB  meliputi; dana  pemerintah  daerah  (kabupaten/kota), Balai  Pengembangan  Pendidikan  Anak  Usia Dini, Nonformal dan Informal (BPPAUDNI), serta  pemerintah  pusat  melalui  Ditjen PAUDNI Jakarta. Sebagaimana hasil temuan peneliti  bahwa  semua  SKB  di  Jawa  Timur mendapatkan  pendanaan  dari  pemerintah pusat  langsung  melalui  Ditjen  PAUDNI, BPPAUDNI  dan  daerah.  Pendanaan  dari  3 (tiga)  sumber  tersebut  memilki  porsi  (pusat dan  daerah)  yang  berbeda-beda  sesuai

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 100
dengan  program  yang  disetujuai  dalam proposal.  Secara  lebih  rinci  dapat  dilihat
dalam table berikut.

## Table 1. Program SKB dan Sebaran Sumber Daya
No Lembaga Program Sumber Dana Pusat  PAUDNI Daerah  Lain2 1 SKB Tuban a. PAUD Terpadu
b. Kesetaraan Kejar Paket C
c. Keaksaraan Fungsional (KF) d. Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
e. Kursus Menjahit √ √ √ √ √ √
2 SKB Trenggalek a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Program kesetaraan Paket C
c. Keaksaraan Fungsional (KF) Batungbingar
d. TBM Keliling e. Diklat Menjahit (EFI) f. Desa Vokasi (Ternak Ayam Kampung)
√ √ √ √ √ √ √ √ 3 SKB Pacitan a. Program Kesetaraan Paket C
b. Program Desa Vokasi (Pengembangan Model Sentra)
c. Program Keaksaraan Fungsional (Dasar dan KUM) d. Pendidikan Anak Usia Dini (KB, SPS dan TK)
e. Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat f. Kursus dan Pelatihan (Menjahit, Sablon Digital dan Komputer) √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 4 SKB Magetan a. PAUD (TK, PLAY GROUP dan TPA) b. Kursus Pendidik PAUD Star 300
c. Kursus Menjahit
d. Kursus Pembinaan Kepramukaan
e. Keaksaraan Fungsional Dasar Batung Binggar
f. Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) g. Rumah Usaha Serumpun (RUS)
√ √ √ √ √ √
√ √
5 SKB Gudo Jombang a. PAUD b. Pendidikan Kesetaraan
c. Pendidikan Keaksaraan d. Program Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan e. Pembinaan Pramuka Peserta Didik Kesetaraan
f. Kursus g. Program pembinaan lainnya
√ √ √ √ √ √ √
√
√ √
6 SKB Mojokerto a. Kesetaraan Paket B & C
b. KF Dasar & KUM
c. RUS (Rumah Usaha Serumpun)
d. PAUD
e. TBM f. Kursus Komputer √ √ √ √ √ √ √ √
√
√ 7 SKB Kediri kabupaten a. Kesetaraan (Kejar Paket)
b. Keaksaraan Fungsional (KF)
c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
d. Kursus Wirausaha Desa (KWD) e. Rumah Usaha Serumpun (RUS) √
√ √ √ √ √
√ √ √
8 SKB MjAgung a. PAUD b. Kursus/Pelatihan
c. Kesetaraan d. KUM e. Keaksaraan Fungsional Dasar
f. Taman Bacaan Masyarakat √
√ √ √ √ √ √
Catatan: diolah dari angket yang disebarkan dan diisi menurut kondiri SKB masing-masing .

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 101 Widodo
Berdasarkan data tersebut dapat dapat dilihat  bahwa  program-program  yang  dilak- sanakan oleh SKB sangat tergantung dengan kondisi  keuangan  pusat  dan  BPPAUDNI. Meskipun  ada  dana  yang  dikelola  berasal dari  pemerintah  daerah,  namun  jumlahnya cukup  sedikit.  Sehingga apabila  pengelolaan keuangan  kegiatan  pendidikan  nonformal dan  informal  SKB  diberikan  otonomi  ber- dasarkan potensi dan kekuatan daerah kabu- paten/kota  masing-masing  cenderung  ku- rang  berjalan.  Sejalan  dengan  kondisi  terse- but  sama  dengan  apa  yang  disampaiakan oleh  beberapa  kepala  SKB  bahwa  perban- dingan  keuangan  yang  diberikan  daerah  de- ngan  pusat  atau  BPPAUDNI  sangat  sedikit. Terbatasnya  anggaran  berimbas  pada  sedi- kitnya  program  dan  ketidakefektifan  terjadi dalam pelaksnaan program.
Berdasarkan  uraian  tersebut  sebagai temuan  hasil  penelitian  bahwa  dengan  ada- nya  otonomi  daerah  pengelolaan  keuangan SKB  dalam  menjalankan  program  kegiatan pendidikan  nonformal  dan  informal  kurang baik.  Kurang  baiknya  dalam  pengelolaan keuangan  didasari  kuantitas  (jumlah)  dana yang  terlalu  sedikit  sehingga  tidak  dapat meng cover semua  kegiatan  yang  ada  dalam lingkup cakupan tugas SKB.

## Pembahasan
Pengelolaan  merupakan  istilah  lain dari  manajemen.  Pengelolaan  merupakan upaya mencapai tujuan dengan melalui sum- berdaya  yang  dimiliki  baik  Sumberdaya Manusia  (SDM)  maupun  Sumberdaya  Non- manusia  (SDMN).  Robbins  &  Coulter  (2012, p.8)  mengemukakan  bahwa ”Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed  efficiently  and  effectively” .  Mana- jemen selalu  melibatkan upaya-upaya  mela- kukan koordinasi dan mengawasi  kegiatan pekerjaan  orang  lain sehingga kegiatan mereka selesai secara efisien dan efektif . Pada  proses  pengelolaan  program  di- kenal dengan adanya beberapa fungsi-fungsi menajemen  yang  akan  dijadikan  sebagai aspek  pembahasan.  Berbagai  macam  penda- pat para ahli berkaiatan dengan fungs-fungsi pengelolaan, namun pada intinya sama yaitu perencanaan (plan) ,  pelaksanaan (do) dan
evaluasi (Check) .  Menurut  Fayol  (dalam Fattah, 2001, p.19) menyatakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, commanding,  coordinating,  and  controlling . Lebih  lanjut  George  Terry  (dalam  Sudjana, 2004,  p.50)  menyebutkan  fungsi-fungsi manajemen  adalah planning,  organizing, actuating, and controlling. Sedangkan Kontz O.  Donnlell  (dalam  Fattah,  2001;  Sudjana, 2004,  p.50)  menyatakan  fungsi  manajemen adalah planning, organizing, staffing, leading, and  controlling. Demikian pula Robbins dan Coulter  (2011,  p.9)  menyebutkan  fungsi- fungsi  manajemen  terdiri  dari  4  (empat) yaitu planning (perencnaan), organizing (pengorganisasian), leading (menggerakkan), dan Controlling (pengawasan).
Adapun fungsi-fungsi pengelolaan program  PNFI  yang  diselenggarakan  oleh SKB  dijabarkan  lebih  luas  meliputi  peren- canaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan,  dan  evaluasi.  Fungsi-fungsi pengelolaan diuraikan sebagai berikut.
Pertama, perencanaan  dilakukan  de- ngan terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan  dan  sumber  belajar.  Pada  peren- caan  program  SKB  didahului  dengan  mela- kukan  identifikasi  kebutuhan  dan  sumber belajar.  Identifikasi  kebutuhan  dan  sumber belajar  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  ke- butuhan  belajar  dan  potensi  yang  dapat dijadikan semabagi sumber belajar. Sehingga pembelajaran  akan  berjalan  dengan  baik dengan  diikuti  masyarakat.  Identifikasi  ke- butuhan dan sumber belajar yang dilakukan oleh  SKB  melibatkan  beberapa  unsure  yaitu pamong  belajar,  tutor,  aparatur  desa/keca- matan dan masyarakat sasaran. Hal ini dila- kukan  dengan  maksud  data  yang  diperoleh dapat  dipertanggungjawabkan  dan  memun- culkan  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam program SKB. Demikian juga dengan peren- canaan disusun bersama dengan masyarakat.
Perencaan  program  SKB  yang  partisi- patif  melibatkan  semua  unsur  SKB, stake- holder ,  dan  masyarakat.  Sebagaimana  dike- mukakan  dalam  buku  “Perencanaan  Pendi- dikan Partisipatif dengan Pendekatan Sistem”, Pidarta, Made (1999, p.4) merumus- kan  definisi  perencanaan  yaitu  merupakan suatu cara yang memuaskan untuk membuat orgnisasi  tetap  berdiri  tegak  dan  maju

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 102 Widodo
sebagai  sistem  dalam  tenunan  suprasistem yang  berubah.  Perencanaan  bukan  merupa- kan  hal  statis  (tidak  berubah).  Namun perencanaan merupakan  rangkaian  kegiatan yang bisa saja berubah sesuai dengan kondisi perkembangan masa depan. Menurut Sudjana  (2004,  p.57)  perencanaan  adalah proses  yang  sistematis  dalam  pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dila- kukan  pada  waktu  yang  akan  datang  ber- dasarkan  data  dan  informasi  yang  dimiliki. Sedangkan  Mulyati  dan  Komariah  (dalam Tim Dosen UPI, 2009, p.93) lebih menekan- kan  pada  proses  memikirkan  dan  menetap- kan secara matang tentang arah, tujuan dan tindakan  sekaligus  mengkaji  berbagai  sum- ber daya dan metode/teknik yang tepat.
Perencanaan  menurut  Robbins  & Coulter  (2011,  p.204)  adalah “Planning involves  defining  the  organization’s  goals, establishing  strategies  for  achieving  those goals,  and  developing  plans  to  integrate  and coordinate  work  activities”. Yaitu  perenca- naan melibatkan kegiatan merumuskan tuju- an  organisasi,  menetapkan  strategi  untuk mencapai  tujuan  tersebut,  dan  mengem- bangkan  rencana  untuk  mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan kerja.
Sedangkan  proses  perencaan  program PNFI  yang  diselenggrakan  oleh  SKB  harus selalu  mengacu  pada  langkah-langkah  yang tepat.  Langkah-langkah  yang  harus  dilaku- kan dalam penyusunan rencana seperti yang disarankan  oleh    Fattah  (2001,  p.92)  adalah: (1) analisis keadaan sekarang dan yang akan datang,  (2)  identifikasi  kekuatan  dan  kele- mahan  lembaga,  (3)  mempertimbangkan norma-norma,  (4)  identifikasi  kemungkinan dan  resiko,  (5)  menentukan  ruang  lingkup hasil dan kebutuhan masyarakat, (6) menilai faktor-faktor  penunjang,  (7)  merumuskan tujuan  dan  kriteria  keberhasilan,  (8)  mene- tapkan penataan distribusi, sumber-sumber.
Setelah  dilakukannya  identifikasi  ke- butuhan dan sumber belajar dilanjutkan de- ngan  menyusun  rencana  yang  berisi  tujuan, kegiatan dan tehnik dalam mencapai tujuan yang  tersusun  dalam  bentuk  proposal- proposal  kegiatan.  Berbagai  perencanaan yang  telah  tersusun  akan  berjalan  dengan baik  manakala  didukung  oleh  pendanaan yang  cukup  baik.  Namun  apabila  tidak
didukung dengan dana yang memadahi akan menjadi  “sekedar  proposal”  tidak  memiliki arti  apapun.  Itulah  yang  sering  terjadi  pada program  SKB  yang  telah  disusun  dengan baik melalui prosedur yang telah disarankan para  ahli,  namun  pada  era  otonomi  daerah tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  sepenuhnya baik secara kualtas maupun kuantitas.
Kedua, pengorganisasian  program yang  meliputi  berbagai  aspek  pada  im- plementasinya  yaitu  SDM  pelaksana,  waktu pelaksanaan,  sarana  prasarana,  dan  dana. Lebih  singkatnya  pengorganisasian  merupa- kan  upaya  sinkronisasi  kesesuaian  dan optimalisasi  peran  semua  unsure  manusia dan  non  manusia.  Pengorgansasian  terus dilakukan  dalam  pengelolaan  agar  tercapai harmonisasi peran setiap orang yang terlibat dan optimalisasi peran pada bidang masing- masing (right  man  on  the  right  place) .  Pada bidang  pendidikan  nonformal  dan  informal Sudjana  (2004,  p.107)  menyatakan  bahwa pengorganisasian (organizing) adalah  usaha mengintegrasikan  sumberdaya  manusia  dan non manusia yang diperlukan ke dalam satu kesatuan  untuk  melaksanakan  kegiatan  se- bagaimana  telah  direncanakan  dalam  men- capai tujuan yang telah ditetapkan.
Pada  sudut  pandang  yang  berbeda dikemukakan Terry, George (2012, p.17) bah- wa pengorganisasian adalah tindakan meng- usahakan hubungan-hubungan perilaku yang  efektif  antara  orang-orang  guna  men- capai  tujuan  bersama.  Lebih  lanjut  Terry menyatakan  bahwa organizing mencakup kegiatan-kegiatan;  (1)  membagi  komponen- komponen  yang  dibutuhkan  untuk  menca- pai tujuan ke dalam kelompok, (2) membagi tugas  kepada  seorang  manajer  untuk  meng- adakan  pembagian  kerja  kelompok,  (3) menetapkan  wewenang  pada  tiap-tiap  ke- lompok atau unit kerja organisasi.
Beberapa  temuan  hasil  kajian  menge- nai  pengorganisasian  yang  belum  mampu menempatkan orang pada posisi yang tepat, dan  masih  banyaknya  sumberdaya  manusia yang  belum  mendapatkan  tugasnya,  maka perlu  upaya  mengoptimalisasi  peran  dan tugas  dalam  program-program  PNFI  man- diri.  Artinya  menyusun  kegiatan  PNFI  man- diri  yang  tetap  dalam  pengelolaan  SKB dalam  bentuk  pelatihan  keterampilan,  pem-

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 103
binaan  pemberdayaan,  serta  program  PNFI kerjasama dengan lembaga terkaiat.
Ketiga, pelaksanaan  kegiatan  meng- gerakkan agar program berjalan dengan baik sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  dila- kukan.  Pelaksanaan  program  yang  dimak- sudkan  adalah  upaya  mempengaruhi,  mem- bimbing,  mengarahkan  seseorang  agar  ber- sedia  melakukan  kegiatan  yang  telah  diren- canakan.  Aktifitas  pada  pelaksanaan  prog- ram  SKB  meliputi  dua  hal  yaitu  memimpin dan memotivasi.
Manusia  merupakan  mahluk  sosial yang  memiliki  akal  dan  naluri.  Akal  dan naluri  manusia  berpengaruh  pada  perilaku yang  nampak  menjadi  karakter.  Sehingga memimpin  manusia  memperlukan  keahlian khusus  bagi  pemimpin  SKB.  Oleh  Jacobson (dalam  Timpe  (2002,  p.19)  menyebutnya keterampilan manusia sangat penting karena manajemen dihadapkan dengan tenaga kerja yang berubah dengan lebih berpengetahuan, lebih  berpendidikan,  dan  lebih  responsive terhadap  insentif  psikologis  dan  pola  kerja alternative. Kaiatan sumberdaya manusia de- ngan  lembaga  SKB  dikemukakan  Timpe (2002,  p.12)  dalam  lembaga  era  abad  21 manusia  merupakan  faktor  utama  dan merupakan perangkat lunak (software) . Sebagaimana  yang  di  sampaikan  oleh Michael  Beer  &  Bert  S.  Spector  (dalam Timpe, 2002, p.282) yang menyatakan bahwa memimpin aset manusia berarti memandang pria  dan  wanita  yang  bekerja  untuk  per- usahaan sebagai “modal sosial” yang penting, yang  pada  intinya  manajemen  harus  mem- berikan kesempatan pada anggota/karyawan untuk lebih berpengaruh terhadap pekerjaan dan lingkungan mereka.
Memimpin  karyawan  SKB  dapat  de- ngan  keteladanan  (contoh)  yang  dapat menginisiasi  bawahan  melakukan  kegiatan (ing ngarsa sung tuladha) dan dengan mem- beri arahan dalam melaksanakan tugas. Ada- pun  motivasi  kepada  semua  karyawan/per- sonel  yang  terlibat  dalam  program-program SKB  merupakan  tanggung  jawab  utama seorang  pemimpin  pada level  tertinggi  sam- pai  level  paling  rendah.  Tentang  motivasi dikemukakan  oleh  Robbins  &  Coulter  (2011, p.204) bahwa motivating as the willingness to exert high levels of effort toward organizatio-
nal goals, conditioned by the effort’s ability to satisfy some individual need.
Motivasi  yang  efektif  dilakukan  oleh pimpinan kepada karyawan/orang yang terli- bat  dalamprogram  SKB  mampu  mendorong terjadi  perubahan  yang  signifikan  dan  posi- tif. Perubahan mengarah pada perilaku yang bersemangat  dalam  melaksanakan  program sehingga dapat mencapai tujuan SKB dengan efektif dan efisien. Motivasi dapat dilakukan dengan  berbagai  cara/tehnik  yaitu  memberi penghargaan  setiap  kontribusi  karyawan/ personel  yang  terlibat  terutama  bagi  yang lebih baik, mengubah mindset semua karya- wan  ‘penting’,  menciptakan  tim  solid,  men- ciptakan ‘bara api’ yang akan menjaga sema- ngat  dari  personel  yang  terlibat.  Sehingga hambatan  dan  masalah  dalam  pelaksanaan program  SKB  dapat  diminimalisir  bahkan bisa dihilangkan.
Keempat, pengawasan program. Pengawasan  program  dilakukan  dengan maksud untuk memastikan kegiatan berjalan dengan  baik.  Pengawasan  dilakukan  dengan cara kunjungan langsung pada lokasi kegiat- an/program.  Sehingga  mengetahui  kondisi sesungguhnya  berjalannya  program.  Peng- awasan dilakukan pada program PNFI untuk memastikan  bahwa  program  berjalan  de- ngan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.  Kemungkinan  terjadinya  per- ubahan  merupakan sifat  fleksibel yang dimiliki  pada  program  PNFI.  Munculnya masalah  yang  dapat  mengganggu  proses dapat  diselesaikan  secepat  mungkin  dengan memberikan  alternatif-alternatif  pemecahan secara tepat.
Pengawasan  menurut  Terry,  George (2012,  p.23)  adalah  proses  penentuan  apa yang  harus  dicapai  yaitu  standart dan apa yang  sedang  dilakukan  sesuai  dengan  ren- cana.  Standar  merupakan  tolok  ukur  yang sejak  awal  harus  dirumuskan  berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki SKB. Stan- dard  performance yang  telah  dibuat  pada tahap  perencanaan  selalu  menjadi  acuan dalam  proses  pelaksanaan  yang  teraktual- isasi dalam fungsi pengawasan program SKB.
Kelima yaitu evaluasi. Evaluasi dilaku- kan  meliputi  aspek  pelaksanaan  program, tutor,  warga  belajar,  serta  hasil  belajar  de- ngan  melibatkan  pihak  internal  SKB.  Eva-

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 104
luasi  program  dikelompokkan  menjadi  2 (dua)  yaitu  evaluasi  proses  dan  evaluasi hasil.  Evaluasi  proses  adalah  melihat  dan menganalisis ketercapaian proses pelaksana- an  program  yang  sesuai  dengan  perencana- an.  Proses  pelaksanaan  program  meliputi upaya-upaya  dalam  menggerakkan  setiap orang  yang  terlibat  dan  pemanfaatan  setiap sumberdaya  yang  dimiliki  dalam  mencapai tujuan program.
Pada  penglolaan  SDM  SKB  dibahas sebagai berikut. Timpe (2002, p.12) menyata- kan  bahwa  era  abad  21  manusia  merupakan faktor  utama  dan  merupakan  perangkat  lu- nak (software ) perusahaan maju. Keberadaan sumber  daya  manusia  menempati  posisi yang  sangat  penting  yang  akan  mengendali- kan  lembaga,  dan  menjadi  ‘subjek’  dalam kemajuan lembaga.
Otonomi  daerah  yang  diberlakukan  di Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Dae- rah selanjutnya tahun 2004 terjadi perubah- an karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi dae- rah,  sehingga  digantikan  dengan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  Undang-Undang  No- mor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  disempurnakan  (direvisi)  dengan terbitnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2008  tentang  perubahan  keduanya.  Hal  ini berdampak  pada  implementasi  pengelolaan SDM lembaga-lembaga pemerintah daerah.
Era otonomi daerah telah memberikan kewenangan  lebih  pada  pemerintah  daerah kabupaten/kota untuk mengelola Sumberda- ya Manusia di lembaga pemerntah termasuk SKB.  Sumberdaya  Manusia  SKB  terdiri  dari (1)  struktural  terdiri  dari  kepala  SKB,  kasu- bag  TU,  dan  staff,  (2)  fungsional  adalah pamong belajar. Tenaga sumber daya manu- sia  struktural  SKB  yang  terdiri  dari  unsur kepala  SKB,  kepala  sub  bagian  tata  usaha, dan  beberapa  staf  merupakan  kewenangan yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  masing- masing  diatur  oleh  pemerintah  daerah. Tenaga  sumberdaya  manusia  fungsional merupakan  pamong  belajar  yang  memiliki tugas dan fungsi pembelajaran pada program pendidikan nonformal dan informal.
Pengelolaan  sumberdaya  manusia  di lembaga SKB merupakan kewenangan peme- rintah  daerah.  Sehingga  dapat  dipastikan akan  terjadi  perbedaan  antara  satu  SKB  de- ngan  yang  lainnya.  Perbedaan  jumlah  dan tugasnya  ditentukan  seberapa  peduli  peme- rintah  daerah  terhadap  masalah-masalah pendidikan  di  luar  sistem  persekolahan.  Pe- merintah  daerah  yang  semakin  peduli  pada pendidikan di luar sistem persekolahan akan berimbas  pada  kebijakan  yang  dihasilkan dalam  mengembangkan  tugas  dan  fungsi setiap SDM di SKB. Seperti hasil wawancara sebagai berikut.
“sekarang ndak enak mas, semua apa kata daerah.  Tidak  peduli  pada  kami  (Penel: pamong). Pamong seperti kami ini banyak nganggurnya  sekarang.  Dianggap  tidak penting,  bahkan  banyak  teman  kami melimpah  ada  yang  jadi  penilik  dikmas, ada  jadi  camat,  ada  pindah  diperhu- bungan,  tergantung  koneksinya.  Tapikan tidak semua juga” (SKN:21/9/2014).
Pada  intinya,  sumberdaya  manusia SKB; (1) tidak mendapatkan kejelasan melak- sanakan  tugas  dan  fungsinya  dengan  baik, (2)  sangat  tergantung  dengan  kebijakan daerah  yang  syarat  dengan  kepentingan ‘politik’,  (3)  bagi  sebagian  SDM  bahwa  SKB sebagai  ‘penjara’  akhir  karier  dalam  peker- jaan.  Sehingga  perlu  pengelolaan  SDM  yang berpihak  pada  berdayanya  sumberdaya  ma- nusia  SKB  yaitu  dapat  melaksanakan  tugas dan fungsi secara professional.
Kebijakan  penempatan  dan  mutasi disesuaikan dengan komposisi dan kebutuh- an  SKB,  sehingga  memenuhi  syarat  ideal kebutuhan SDM SKB. Selanjutnya, kebijakan penempatan  SDM  pada  lembaga  SKB  harus dilihat  sebagai  upaya  memberikan  layanan pendidikan  nonformal  dan  informal  di  dae- rah  secara  professional  dan  diharapkan  ber- kembang  dengan  baik.  Masalah  bermuncul- an  dalam  pengelolaan  SDM  ini  juga  diaki- batkan  masih  banyaknya  SDM  Pusat  yang harus  di’rumahkan’  di  daerah  yang  ditang- gung  juga  oleh  pemerintah  daerah.  Oleh Karim  (2011,  p.94)  sehingga  menjadi  per- masalahan  tersendiri  yang  tidak  mendapat- kan pemecahan secara baik oleh pemerintah daeah, belum lagi menggajinya.

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 105
Pendanaan  merupakan  aspek  penting dalam  menjaga  keberlangsungan  lembaga SKB  yang  notabene  merupakan  tanggung jawab  pemerintah  daerah.  Pendanaan  dapat dikatakan  sebagai  ‘nyawa’  bagi  lembaga  pe- merintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya termasuk SKB. Tanpa adanya pen- danaan  yang  proporsional  terhadap  prog- ram-program  SKB,  maka  dapat  dipastikan SKB tidak dapat memberikan pelayanan pen- didikan nonformal dan informal bagi masya- rakat.  Hal  ini  berdampak  lebih  jauh  pada eksestensi kelembagaan SKB.
Perimbangan  keuangan  yang  kelihat- annya  berpihak  pada  daerah  sebenarnya masih  tetap  menguntungkan  pusat  yang terungkap  dalam operasional  cost yang ditanggung  daerah.  (Karim,  2011,  p.129). Keuangan  (pembiayaan)  program  SKB  dise- rahkan  pada  daerah.  Pengelolaan  keuangan ini  yang  menyebabkan  pemerintah  daerah keberatan  dengan  adanya  ‘pelimpahan’  be- ban  penyelenggaraan  program  pendidikan nonformal  dan  informal  pada  SKB,  dam- paknya program terabaikan.
Otonomi  daerah  yang  diharapkan mampu  menggali  seluruh  potensi  daerah dalam  rangka  meningkatkan  ‘pemasukan’ kas daerah menjadi niscaya harus dilakukan. (Simanjuntak,  2011,  p.55).  Beban  berat  dae- rah  terutama  daerah  yang  miskin  sumber daya  menjadi  permasalahan  tersendiri  yang tidak  kunjung  selesai.  Berdasarkan  daerah penyelenggaraan  program-program  SKB, memang ada yang kaya namun tidak sedikit yang  mengalami  kekurangan.  Artinya  ada SKB  yang  berkembang  dan  ada  yang  tidak berkembang,  atau  bahkan  diambang  tutup. Oleh karena itu perlu pengelolaan dana yang baik  dari  pemerintah  maupun  lembaga  pe- nyelenggara  (SKB)  dengan  membangun komitmen  memberikan  layanan  pendidikan nonformal  dan  informal  yang  profesional kepada  masyarakat.  Komitmen  dapat  diwu- judkan  dalam sharing dana  pusat  dengan daerah  yang  jelas  sesuai  dengan  kondisi daerah masing-masing.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pengelolaan  Sanggar  Kegiatan  Belajar (SKB)  di  Jawa  Timur  perlu  mendapatkan perhatian  secara  serius  dalam  rangka  mem- berikan  layanan  pendidikan  nonformal  dan informal secara profesional. Aspek yang per- lu  mendapatkan  perhatian  serius  meliputi pengelolaan  kelembagaan  SKB,  pengelolaan SDM yang terdiri dari tenaga struktural dan fungsional, dan pengelolaan keuangan dalam membiayai  program-program  pendidikan nonformal dan informal di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Pengelolaan program-program PNFI di SKB tidak berjalan dengan baik pada era  otonomi  daerah  yang  berdampak  pada pelayanan  program  PNFI  yang  kurang  baik. Sehingga perlu penguatan pelaksanaan tugas dan  fungsi  SKB  dengan  pendanaan  yang cukup,  sumberdaya  manusia  yang  berkom- peten, serta kebijakan daerah yang berpihak pada  pendidikan  diluar  sistem  sekolah (PNFI).

## Saran
Penguatan  kelembagaan  SKB  dengan penataan  Sumberdaya  Manusia  secara  me- madahi  terutama  jumlah  dan  profesional- isme  pamong  belajar.  Kedua,  alokasi  dana operasonal  secara  proporsional  sehingga mampu  memberikan  layanan  dengan  baik. Ketiga,  kebijakan  daerah  yang  berpihak kepada  bidang  pendidikan  nonformal  dan informal  dengan  memberikan  kebebasan dalam  menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi SKB.

## DAFTAR PUSTAKA
Cohen  et.  All  (2005) Qualitative  research  in education . Philadelpia:
Danim,  Sudarwan  dan  Suparno  (2008) Manajemen dan kepemimpinan trans- formasional kekepalasekolahan.
Jakarta: Rineka Cipta.
Fattah, Nanang (2006) Landasan manajemen pendidikan. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya Bandung.
Karim, Abdul G (2011) Kompleksitas  persoal- an  otonomi  daerah  di  Indonesia .

## Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2 (1), Maret 2015, 106
Milles  &  Huberman  (2009)  A nalisis  peneliti- an kualitatif . Yogyakarta: BPFE
Pidarta,  Made  (1999) Perencanaan  pendidik- an  partisipatoris  dengan  pendekatan sistem . Jakarta: Rineka Cipta.
Robert  K.  Yin  (2011) Qualitative  research from  start  to  finish. London-New York: The Guilford Press
Robbins,  Stephen  and  Coulter,  Mary  (2012) Management,  11 th Edition .  USA: Prentice Hall.
Simanjuntak,  BA  (2011) Otonomi  daerah, etnonasionalisme,  dan  masa  depan Indonesia .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka Obor Indonesia.
Sugiyono (2009) Penelitian kualitatif .
Bandung: Rosdakarya
Sudarmiani (2009) Diktat manajemen pendi- dikan . Madiun: IKIP PGRI Madiun.
Sudjana  (2004) Manajemen  program  pendi- dikan;  untuk  pendidikan  nonformal dan  pengembangan  sumber  daya manusia . Bandung: Falah Production.
Syaukani  dkk  (2009) Otonomi  daerah dalam negara kesatuan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Terry,  George  R  (2012) Giude  to  manage- ment,  edisi  terjemah  “Prinsip-Prinsip Manajemen” oleh  J.  Smith.  Jakarta: Bumi Aksara
Tim  Dosen  UPI  (2009) Manajemen  pendi- dikan. Bandung: Alfabeta.
Timpe,  A.  Dale  (2002) Managing  people (memimpin  manusia)  alih  bahasa:
Sofyan Cikmat, Alex Media
Komputindo: Jakarta.
Tony  Bush  and  David  Middlewood  (2005)
Leading  and  managing  people  in education . SAGE Publication: London.