Volume 2  Issue 1,  March 2018:  pp.  403-415.  Copyright  ©  2018  HOLREV.
Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia. ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional

## Restoration of the Political Rights Through Constitutional Mechanism

## Handrawan
Dosen Fakultas Hukum Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: This study aimed to find a new reasoning in the previous theory. The used method  is  normative  research  by  applying  conceptual  and  statute  approach.  This research revealed that politic rights is restricted by derogable rights hence political rights was not the same as civil rights which is not also limited by non derogable rights. The fulfillment on political rights can only be done if it has attained a basic obligation. The Universal Declaration of Human Rights and the ICCPR have not yet regulated  revocation  of  political  rights,  but  it  regulated  in  national  legislation. Revocation of political rights can only be done through the judicial mechanism. The removal  of  political  rights  without  judicial  mechanism  is  considered  as  an unconstitutional hence political rights are the rights of the citizens protected both in the  context  of  human  rights  and  in  the  context  of  democracy.  The  restoration  of political  rights  without  judicial  mechanism  can  be  done  by  using  the  executive mechanism by means of Article 14 Paragraph (1) and 14 Paragraph (2) UUD NRI 1945 on Amnesty, Abolition, pardon and rehabilitation while restoration of political rights with justice mechanism can only be done by taking legal action as defined in the Criminal Procedural Code (KUHAP). The findings in this paper are the restoration of political rights necessary to maintain the integrity of democracy in the context of the rule of law because the removal of political rights non-justice mechanism would lose for democracy. Thus, democracy has coherence with the political participation of citizens in order to produce the quality of democracy.
Keyword: restoration, political rights, constitution.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan reasionong baru dalam teori lama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep ( conceptual approach ) dan pendekatan perundang-undangan  ( statute approach ). Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  hak  politik  bersifat  dapat  dibatasi ( derogable right ) sebab hak politik bukanlah hak sipil yang tidak boleh dibatasi ( non derogable  right ).  Pemenuhan  hak  politik  hanya  dapat  dilakukan  apabila  telah terpenuhinya  kewajiban  asasi.  Dalam  DUHAM  dan  ICCPR  pencabutan  hak  politik tidak  diatur  namun  hal  tersebut  diatur  di  dalam  peraturan-perundang-undangan
nasional.  Pencabutan  hak  politik  hanya  dapat  dilakukan  melalui  mekanisme peradilan.  Pencabutan  hak  politik  tanpa  melalui  mekanisme  peradilan  adalah inkonstitusional  sebab  hak  politik  merupakan  hak  warga  negara  yang  dilindungi baik dalam konteks hak asasi manusia maupun dalam konteks demokrasi. Pemulihan hak  politik  tanpa  melalui  mekanisme  peradilan  dapat  dilakukan  dengan menggunakan mekanisme eksekutif melalui Pasal 14 Ayat (1) dan14 Ayat (2) UUN NRI 1945 tentang Amnesti, Abolisi, grasi dan rehabilitasi sedangkan pemulihan hak politik  melalui  mekanisme  peradilan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  melakukan upaya hukum biasa sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP. Temuan dalam tulisan  ini  adalah  pemulihan  hak  politik  perlu  dilakukan  demi  menjaga  keutuhan demokrasi dalam konteks negara hukum sebab pencabutan hak politik tanpa melalui mekanisme peradilan akan menyebabkan demokrasi kehilangan makna. Demokrasi memiliki  koherensi  dengan  partisipasi  politik  warga  negara  untuk  menghasilkan kualitas demokrasi yang baik.
Kata kunci: pemulihan, hak politik, konstitusional.

## PENDAHULUAN
Pembahasan  mengenai  sejarah  hak  politik  tentu  saja  tidak  bisa  dilepaskan  dari pembahasan  mengenai  sejarah  hak  asasi  manusia.  Kedua  hal  ini  sangat  berkaitan  erat karena posisi hak politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak  sipil  dan  politik  sendiri  dalam  sejarah  hak  asasi  manusia  dikenal  sebagai  generasi pertama  perkembangan  hak  asasi  manusia. 1 Hak  yang  telah  lama  dikenal  dan  selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat. 2
Pada awalnya, pembahasan mengenai hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak politik,  berawal  dari  konflik-konflik  kekuasaan  di  berbagai  negara  barat.  Konflik  ini bersumber  dari  pertentangan  antara  kekuasaan  para  raja  dan  para  ulama  gereja  yang saling mengakui bahwa dirinya memiliki kekuasaan yang bersifat mutlak dan titah yang bersifat universal.
Hak politik merupakan generasi pertama dari hak asasi manusia. Hak politik yang pertama kali diakui di antaranya adalah hak atas kebebasan, persamaan ( equality ) dan hak menyatakan  pendapat. 3 Hak-hak  politik  tersebut  terangkum  dalam  berbagai  instrumen awal hak asasi manusia  di berbagai  negara, seperti  dalam Bill of  Rights (1689) Inggris,
1 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, terjemahan A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994. hlm. 1.
2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 212.
3 Ibid., hlm. 215.
Declaration des Droits de I’Homme et du Citoyen Prancis (1789), dan konstitusi Amerika Serikat (1791). 4
Bill of Rights (1689) adalah bentuk perkembangan dokumen Magna Charta (1215) DI  Inggris.  Jika  dalam Magna  Charta (1215)  hanya  dikenalkan  mengenai  pembatasan kekuasaan dalam hubungan antara raja dan para bangsawan, maka dalam Bill of Rights (1689) hak-hak atas kebebasan individu sebenarnya baru mulai dibicarakan. Bill of Rights (1689)  menjamin  kepentingan  kaum  borjuis  Inggris  dan  mengatur  hal  tertentu  yang berciri  hak  asasi  manusia.  Akan  tetapi  sisi  jaminan  hak  yang  ditonjolkan  dalam Bill  of Rights (1689), dapat dikatakan sedikit dan berat sebelah, serta menguntungkan golongan warga  negara  tertentu.  Di  luar  berbagai  kekurangannya, Bill  of  Rights (1689)  tetaplah instrumen  yang  sangat  penting  karena  ia  mencoba  menggantikan  tindakan  yang  tidak diduga-duga  dan  absolutisme  monarki  yang  sewenang-wenang  dengan  legitimasi konstitusional oleh parlemen. 5 Sehingga dapat dikatakan, bentuk hak yang dijamin di sini masih dalam koridor hak sipil dan politik yang merupakan generasi pertama dari hak asasi manusia.
Setelah Revolusi Pancasila, lahirlah dokumen yang disebut Declaration des Droits de I’Homme  et  du  Citoyen  Prancis (1789).  Pejuang  Revolusi  Pancasila  menginginkan hancurnya  sistem  pemerintahan  absolut  digantikan  sistem  orde  baru  yang  demokratis. Kedaulatan  negara  harus  berada  ditangan  rakyat,  sehingga  pemerintahan  seharusnya dilaksanakan  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat.  Dalam  pasal  2 Declaration  des  Droits  de I’Homme et du Citoyen Prancis (1789) diatur:
Sasaran  setiap  asosiasi  politik  adalah  pelestarian  hak-hak  manusia  yang  kodrati dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini adalah [hak atas] kebebasan. Kebebasan berarti dapat melakukan apa saja yang tidak merugikan orang lain; jadi pelaksanaan hak-hak kodrati setiap manusia tidak dibatasi kecuali oleh batas-batas yang menjamin pelaksanaan hak- hak  yang  sama  ini  bagi  anggota  masyarakat  yang  lain.  Batas-batas  ini  hanya  dapat ditetapkan oleh undang-undang. 6
Hal yang hampir sama terjadi di Amerika Serikat. Pada awalnya, konsepsi hak-hak asasi  manusia  terdapat  dalam Virginia  Bill  of  Rights. Dokumen  ini  mencantumkan beberapa  kebebasan  yang  harus  dilindungi  dari  campur  tangan  negara,  di  antaranya
4 Djali et.al, Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi), Jakarta: CV, Restu Agung, 2013. hlm.
7.
5 Scott Davidson, Op. Cit , hlm. 2-5.
6 Ibid ., hlm. 5-6.
kebebasan pers, kebebasan beribadah, dan ketentuan lain mengenai kebebasan yang tidak dapat  dicabut  tanpa  berdasarkan  hukum  setempat  atau  pertimbangan  masyarakat. Virginia Bill of Rights ini sedikit banyak menyumbang pemikiran para perumus Konstitusi Amerika Serikat dalam memasukkan perlindungan hak-hak manusia tersebut. Pada tahun 1791, Amerika Serikat bahkan mengadopsi Bill of Rights yang memuat hak-hak individu yang dijaminnya. Pada perkembangannya, terjadi beberapa amandemen konstitusi yang menambahkan  perlindungan  atas  beberapa  hak  yang  belum  diatur  sebelumnya.  Akan tetapi,  amandemen  ini  tidak  pernah  mengurangi  atau  menghapuskan  hak  yang sebelumnya telah dilindungi konstitusi. 7
Ketiga dokumen di atas, baik Bill of Rights (1689), Declaration des Droits de I’Homme et du Citoyen Prancis (1789), dan Konstitusi Amerika Serikat (1791) menunjukkan betapa besarnya peran Revolusi Inggris, Prancis serta Amerika dalam perkembangan hak politik Internasional.  Perkembangan  hak  asasi  manusia  khususnya  hak  politik,  ternyata  tidak berhenti pada ketiga negara besar dunia tersebut. Setelah perang Dunia II, negara-negara di Dunia menginginkan adanya suatu instrumen hak sasi manusia yang bersifat universal. Atas  dasar  keinginan  tersebut,  pada  tahun  1946,  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB) kemudian  membentuk  sebuah Human  Rights  Committee. Komisi  ini  melahirkan  satu instrumen  perlindungan  hak  asasi  manusia  yang  kita  kenal  dengan  nama the  Universal Declaration of Human Rights (1948). 8 Selain memuat hak sipil dan politik, the Universal Declaration of Human Rights (1948) juga memuat hak ekonomi sosial dan budaya yang kemudian dikenal sebagai generasi kedua hak asasi manusia. 9 The Universal Declaration of Human Rights (1948) mengatur rumusan hak dan kebebasan dengan sangat luas hingga seolah  tanpa  batas.  Deklarasi  ini  memang  sifatnya  tidak  mengikat  secara  yuridis,  akan tetapi  mempunyai  pengaruh  moral,  politik,  dan  edukasi  yang  besar. The  Universal Declaration of Human Rights (1948) bahkan pada akhirnya menjadi acuan perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara di dunia. 10
Keberadaan the  Universal  Declaration  of  Human  Rights (1948)  dalam perkembangannya  dianggap  kurang  mampu  mengakomodir  perkembangan  hak  asasi manusia  dalam  masyarakat  Internasional.  Sebagai  kelanjutan  kerja, Human  Rights Committee kemudian membentuk 2 kovenan yaitu the Internasional Covenant on Civil and
7 Ibid ., h 4-5
8 Miriam Budiardjo, Op.Cit ., hlm. 218.
9 Scott Davidson, “Intoduction” , dalam Alex Conte et al, Op. Cit., hlm. 1.
10 Miriam Budiardjo, Op. Cit., hlm. 219.
Political Rights (1966) dan the Internasional Covenant  on Economic, Sosial, and Cultural Rights (1966). 11 The Internasional Covenant on Civil and Political Rights (1966) inilah yang menjadi dasar perlindungan atas hak-hak sipil dan politik. Hak politik dalam kovenan ini berbicara mengenai jaminan individu untuk dapat ikut berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, seperti kebebasan partisipasi demokrasi dalam hak memilih dan di pilih pada jabatan publik, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. 12 Kovenan ini menjadi dasar yang kuat dalam pengembangan jaminan atas hak sipil dan politik di berbagai negara sampai hari ini, meskipun berdasarkan rumusan pasal 2kovenan dinyatakan bahwa hak-hak yang diatur di sini masih akan dihormati dan segera dijamin. The Internasional Covenant on Civil and  Political  Rights (1966)  mengatur  kewenangan Rights  Committee mengawasi implementasi kovenan ini dan menetapkannya melalui suatu protokol fakultatif. Dalam protokol  ini  diatur  mengenai  mekanisme  pengajuan  petisi  kepada Human  Rights Committee. 13
Pada  dasarnya,  perkembangan  awal  lahirnya  hak  asasi  manusia  adalah perkembangan  awal  lahirnya  hak  politik  di  Dunia.  Mengingat  hak  sipil  dan  politik merupakan generasi pertama dari hak asasi manusia, sebelum muncul generasi kedua dan ketiga  hak  asasi  manusia.  Dasar  dan  hak  yang  paling  awal  disadari  sebagai  hak  yang eksistensinya melekat dengan keberadaan manusia itu sendiri.
Hak  politik  sebagai  hak  warga  negara  menjadi  simbol  dari  penghormatan, pemajuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  demokrasi  dalam  konteks  negara hukum.  Indonesia  dalam  perkembangannya  pernah  menghadapi  dilema  atas pengungkungan  hak  politik  dan  hal  tersebut  menjadi  sejarah  kelam  bangsa  Indonesia dalam bernegara.
Pembatasan  dan  pencabutan  hak  politik  yang  pernah  terjadi  di  Indonesia  tidak hanya terjadi karena seseorang telah melakukan perbuatan pelanggaran pidana berupa tindak pidana subversi terhadap kedaulatan negara tetapi pencabutan hak politik banyak dilakukan  hanya  untuk  melindungi  kepentingan  kekuasaan,  akibatnya  pencabutan  hak politik dilakukan tanpa melalui mekanisme peradilan.
Pencabutan  hak  politik  tanpa  melalui  mekanisme  peradilan  merupakan  wujud nyata  dari  pelanggaran  HAM  seperti  kasus  tuduhan  terlibat  dalam  ideologi  terlarang
11 Ibid.
12 Scott Davidson, “Introduction” dalam Alex Conte et al, Op.Cit., hlm. 2.
13 Scott Davidson, Op, Cit., hlm. 18.
dalam  kasus  eks  PKI.  Keterlibatan  secara  langsung  dalam  ideologi  terlarang  tersebut merupakan tindakan yang tepat sebagai bentuk perlindungan kedaulatan ideologi negara yakni Pancasila. Namun demikian pencabutan hak politik terhadap yang tidak terlibat dan tidak  mengetahui  keterlibatannya  tetapi  dianggap  terlibat  merupakan  tindakan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh rezim kekuasaan.
Labelisasi terhadap eks PKI masih terus menjadi perdebatan hingga saat ini, untuk itu  perlu  ada  mekanisme  pemulihan  hak  politik  terhadap  warga  negara  yang  dianggap terlibat  dalam  ideologi  terlarang  agar  menghilangkan  stigma  negatif  terhadap  warga negara. Untuk negara dalam hal ini presiden perlu melakukan tindakan pemulihan melalui mekanisme konstitusional.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  suatu permasalahan bagaimanakah pemulihan hak politik melalui mekanisme konstitusional?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  ini  merupakan  penelitian  Normatif  dengan  menggunakan  metode pendekatan masalah yaitu Pendekatan konseptual ( conceptual approach ) 14 . Pendekatan konseptual dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang akan diteliti. Oleh karena itulah dibangun suatu konsep yang menjadi acuan dalam penelitian tersebut.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Hak Politik Dalam Konstitusi
Konstitusi  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 merupakan konstitusi yang dinilai paling ideal bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Jika  diingat,  Indonesia  pernah  mengalami  beberapa  kali  perubahan  konstitusi  dari Undang-Undang  Dasar  1945  (naskah  asli  pasca  proklamasi),  Konstitusi  Republik Indonesia  Serikat  1949,  Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950,  hingga  yang  terakhir Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (dengan  4  kali amandemen).
Sejak  keluarnya  Dekrit  Presiden  pada  5  Juli  1959,  Undang-Undang  Dasar  1945 (naskah  asli  pasca  proklamasi)  kembali  berlaku  dan  secara  otomatis  mencabut
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 177.
keberlakuan  Undang-Undang  Dasar  Sementara  1950  sebagai  konstitusi.  Jika diperbandingkan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pengaturan mengenai hak asasi manusia khususnya hak politik mengalami kemunduran dengan pemberlakuan kembali  Undang-Undang  Dasar  1945  (naskah  asli  proklamasi).  Sehingga  atas  berbagai pertimbangan dan alasan historis yang mengamanatkan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 (naskah asli pasca proklamasi), maka perubahan atau amandemen menjadi suatu  hal  yang  tidak  dapat  dihindari.  Undang-Undang  Dasar  1945  (naskah  asli  pasca proklamasi)  yang  berlaku  pada  masa  pemerintahan  Soekarno  dan  Soeharto  sering  kali dinilai sebagai “tameng” untuk mempertahankan kekuasaan. Bahkan, Bagir Manan pernah berpendapat  mengenai  Undang-Undang  Dasar  yang  dianggapnya  sebagai  biang  KKN, pemasung semangat demokrasi dan penegakan hukum, dan memberi peluang tumbuhnya pemerintah  yang  otoriter,  anti  kritik,  dan  anti-perbedaan  pendapat.  akhirnya  pada  19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999 dilakukan perubahan pertama Undan-Undang Dasar 1945 (naskah asli pasca demokrasi). Tidak  berhenti  sampai  di  sana,  perubahan-perubahan  terus  dilakukan.  Sampai  saat  ini, telah terjadi 4 (empat) kali perubahan yaitu pertama, 19 Oktober 1999; kedua , 18 Agustus 2000; ketiga, 10 November 2001; dan keempat, 10 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar 1945  (naskah  asli  pasca  proklamasi)  hasil  perubahan  pada  akhirnya  disebut  berbeda dengan istilah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Terkait  dengan  perubahan  muatan  yang  mengatur  mengenai  hak  asasi  manusia, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 2000 memiliki peran yang sentral. Hal ini dapat dilihat dari adanya bab khusus yang mengatur mengenai hak asasi manusia  yaitu  Bad  XA  yang  merupakan  ketentuan  tambahan  hasil  perubahan  Undang- Undang Dasar 1945. Tidak hanya itu, di luar Bab XA pun masih dapat kita temukan muatan- muatan hak asasi manusia yang terbesar dalam beberapa bab dan pasal.
Hak politik sebagaimana dimaksud dalam sub bab ini diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D AYAT (3). Isi rumusan pasal tersebut tertuang sebagai berikut:
Pasal 27
1. Segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan tidak ada kecualinya.

## Pasal 28D
3. Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam pemerintahan.
Kedua  pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa  konstitusi  memberikan  jaminan pengakuan  hak  politik  khususnya  terkait  kesempatan  untuk  turut  serta  dalam pemerintahan.  Keikutsertaan  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  bisa  pula diimplementasikan dalam hak seseorang untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti pemilihan umum Presiden dan wakil  Presiden,  DPR,  DPD,  DPRD,  atau  pemilihan  kepala  daerah  baik  Gubernur,  bupati, maupun Walikota.
Hak politik dianggap sebagai suatu yang penting dalam koridor perlindungan hak asasi  manusia.  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  juga  mengatur secara  jelas  pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak  politik  warga  negara  sebagai  wujud tanggung jawab negara. Ketentuan ini sesuai dengan rumusan pasal 28I ayat (4) dan ayat (5)  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  mengatur  sebagai berikut:
Pasal 28I
(1) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(2) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam  pasal  28I  ayat  (5)  tersebut  dijelaskan  bahwa  bentuk  perlindungan  serta kepastian hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan,  artinya  selain  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun  1945  nantinya  akan  dibentuk  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang mengatur  penegakan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Saat  ini  telah  ada  undang- undang  yang  khusus  mengatur  mengenai  hak  asasi  manusia  itu  sendiri  yaitu  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  39  Tahun  1999  tentang  hak  asasi  manusia.  Selain  itu terdapat pula ratifikasi The International Covenan on Civil and political Rights (1966) yang dituangkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  12  Tahun  2005  tentang pengesahan International Covenan on Civil and political Rights serta berbagai peraturan lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia khususnya hak politik.
Pengaturan hak  asasi manusia Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia Tahun 1945 bukan berarti tanpa batasan. Perlu dipahami kembali bahwa konsep hak asasi yang selalu  berbanding  lurus  dengan  kewajiban  asasi  harus  tetap  diterapkan  hal  ini  sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 28J sebagai berikut:
(1) Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Ketentuan pembatasan dalam pasal 28J tersebut dapat dimaknai sebagai upaya untuk menjaga tertib bermasyarakat, dan bernegara.

## Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional
Pencabutan hak politik dilihat dari sejarah berdirinya negara Indonesia secara langsung maupun tidak langsung pernah dipraktikkan dalam rezim kekuasaan pada masa yang lalu, meskipun hal tersebut masih bisa diperdebatkan mengenai dicabutnya hak politik melalui tanpa proses peradilan. Aktor penting yang terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan ideologi bangsa Indonesia dengan mencoba melahirkan dan menumbuhkan ideologi baru sebut saja komunisme dari ajaran Karl Max telah diadili melalui proses peradilan, namun banyak  masyarakat  yang  terlibat  dalam  gerakan  itu  baik  sadar  maupun  tidak  sadar, langsung ataupun tidak langsung melalui kekuasaan orde baru telah menghukum mereka dan  menjustifikasi  mereka  melalui  mekanisme  pembatasan  hak-hak  di  bidang  politik, pendidikan,  pekerjaan  dan  sosial.  Justifikasi  dan  pencabutan  hak  politik  yang  terjadi terhadap mereka tanpa melalui mekanisme proses peradilan dibuktikan dengan adanya beberapa  wilayah-wilayah  tertentu  yang  dijadikan  wilayah  tahanan  politik  dan keberadaan wilayah tersebut masih ada dan terisolir.
Penulis  pada  tahun  2007  menjadi  Peneliti  mengenai  Bantuan  Hukum  dan Pemberdayaan  Bagi  Masyarakat  Miskin  dan  Terpinggirkan  ( Legal  Empowerment  and Assistance for the Disadvantaged )/LEAD di Sulawesi Tenggara pada bulan Juli s/d Agustus 2007  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Demografi  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia. Dari hasil penelitian penulis diperoleh bahwa para tahanan politik yang dituduh
melakukan  tindakan  subversif  telah  mengalami  banyak  diskriminasi  terhadap  berbagai aspek kehidupan dan bahkan mereka yang tidak terlibat terpenjara dalam satu wilayah terisolir dan tidak memperoleh pendidikan yang layak, sebagai akibat dari kesalahan yang tidak  pernah  dilakukan  oleh  orang  tua  mereka.  Bias-bias  kekecewaan  tersebut  sangat tergambar  jelas  dan  bahkan  sifat  apatisme  terhadap  bangsa  ini  yang  lebih  terlihat  dari penjelasan-penjelasan  mereka.  Labelisasi  tentang  tahanan  politik  masih  menyelimuti kehidupan mereka meskipun pada era reformasi ini hak-hak konstitusional mereka telah dikembalikan,  namun  mekanisme  pemulihan  atas  nama  baik  orang  tua  mereka  belum dipulihkan.
Pada saat penulis melakukan penelitian tentang Legal Empowerment and Assistance for  the  Disadvantaged keadilan  sosial  tidak  terwujud  secara  nyata.  Ini  dibuktikan  tidak adanya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas penerangan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka, padahal wilayah tahanan politik berada dekat dengan wilayah Ibukota Provinsi, namun secara demografi wilayahnya terisolir dan sulit untuk dijangkau.
Pencabutan  hak  politik  kategori  kedua  ini  jika  dilihat  dari  perspektif  hak  asasi manusia dan demokrasi dalam konteks negara hukum, maka pencabutan hak politik tanpa melalui proses peradilan merupakan bentuk nyata dari pelanggaran hak asasi manusia dan telah menyebabkan demokrasi kehilangan makna dalam sistem hukum Indonesia.
Ifdhal  Kasim  menyatakan  bahwa  pencabutan  hak  politik  tanpa  melalui  proses peradilan dinilai sebagai salah satu kejahatan negara terhadap warga negaranya bahkan dianggap sebagai bagian pelanggaran hak asasi manusia. 15 Dengan demikian pencabutan hak politik tidak dapat serta merta dilakukan termasuk dengan alasan kepentingan negara atau kondisi memaksa yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta negara dalam hal pencabutan  hak  politik  tanpa  melalui  proses  peradilan  tidak  dapat  bersembunyi  atau menggunakan  kewenangannya  dalam  membentuk  peraturan  dan  kebijakan  hukum sebagai sarana legitimasi pencabutan hak politik.
Pencabutan  hak  politik  tanpa  melalui  peradilan  merupakan  bentuk  konkret ketidakberdayaan hukum atas politik dan kekuasaan, akibatnya melahirkan dilema antara hukum  dan  kekuasaan.  Upaya  Pencabutan  hak  politik  tanpa  melalui  proses  peradilan
adalah upaya pelemahan demokrasi, pelemahan partisipasi warga negara di bidang politik demi kepentingan rezim kekuasaan yang tidak bermoral.
Pencabutan  hak  politik  tanpa  melalui  mekanisme  peradilan  yang  penulis  sebut sebagai  mekanisme  inkonstitusional  perlu  mendapatkan  perhatian  sebab  hal  tersebut dapat  menjadi  preseden  buruk  dalam  tatanan  negara  hukum.  Hak  politik  baik  dalam dimensi hak asasi manusia merupakan hak yang wajib untuk dilindungi begitu pula dalam dimensi  demokrasi  hak  tersebut  merupakan  hak  konstitusional  warga  negara. Argumentasi  penguatan  hak  konstitusional,  idealnya  dijadikan  argumentasi  utama mendesain institusi demokrasi. 16
Pemulihan  hak  politik  perlu  dilakukan  dalam  rangka  menjaga  nilai-nilai  moral berbangsa dan bernegara dalam konteks negara hukum. merujuk pada mekanisme sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  sekiranya  tidak  ada  solusi  terkait  dengan  mekanisme pemulihan  hak  politik  tanpa  melalui  peradilan  kecuali  pemulihan  hak  politik  melalui mekanisme  peradilan  yakni  dapat  mengacu  kepada  Pasal  233  dan  Pasal  244  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut (KUHAP). Mekanisme upaya  hukum luar biasa meliputi  peninjauan kembali (PK) sebagaimana hanya dapat dimungkinkan jika terdapat alasan-alasan moral sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  263  Ayat  (2)  KUHAP..  Namun demikian dari perspektif konstitusional maka ada langkah pemulihan melalui mekanisme eksekutif.  mekanisme  eksekutif  tersebut  dijamin  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 sebagai hak prerogatif  presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan.
Mekanisme pemulihan tersebut dengan merujuk kepada pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Melalui Pasal 14 Ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai Amnesti dan Abolisi yang merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden. hak prerogatif ini lebih berdimensi politik, meskipun presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi perlu memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat. Presiden juga memiliki hak berupa pemberian grasi dan amnesti dengan pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (1) UUD NRI 1945. Pemberian grasi dimaksudkan untuk dapat mengurangi dan menghapuskan  sebahagian dan  keseluruhan  tindak pidana yang
16 Adnan Jamal, “ Redesain Model Kameralisme Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ” , Halu Oleo
Law Review (HOLREV), Volume 1, Issue 1, March 2017,
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2348, diakses pada tanggal 25 Februari 2018, hlm. 36.
telah dijatuhkan oleh pengadilan termasuk pencabutan hak politik. Sedangkan rehabilitasi dimaksudkan  sebagai  bentuk  pemulihan  atas  sebahagian  dan  keseluruhan  hak  karena telah  ditemukan  fakta  hukum  bahwa  pihak-pihak  yang  dicabut  haknya  termasuk  hak politiknya terbukti merupakan korban dari sebuah rezim dan tidak terbukti bersalah.

## KESIMPULAN
Hak  Politik  merupakan  hak  yang  dijamin  oleh  konstitusi  dalam  konteks  negara  hukum sebagai perwujudan atas penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan  demokrasi.  Pemulihan  hak  Politik  tanpa  melalui  mekanisme  peradilan  dapat dilakukan  melalui  mekanisme  konstitusional  yang  dimiliki  presiden  sebagai  kepala negara. Mekanisme konstitusional tersebut dijamin di dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 tentang grasi dan rehabilitasi serta amnesti dan abolisi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Damayanti,  Rizky  Ridha, Pemulihan  Hak  Politik  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Tesis Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.
Davidson,  Scott, Hak  Asasi  Manusia:  Sejarah,  Teori,  dan  Praktek  dalam  Pergaulan Internasional, (terjemahan  A.  Hadyana  Pudjaatmaka),  Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti, 1994.
Djali et  al,. Hak Asasi Manusia (Suatu  Tinjauan Teoritis dan  Aplikasi) , Jakarta: CV, Restu Agung, 2013.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Edisi Revisi,  Jakarta: Prenada Media Group,
2016.
Wignjosoebroto,  Soetandyo, Hak  Asasi  Manusia  Konsep  Dasar  dan  Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Jakarta, 2005.

## Jurnal
Jamal,  Adnan, “ Redesain  Model  Kameralisme  Parlemen  dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia ” , Halu  Oleo  Law  Review  (HOLREV),  Volume  1,  Issue  1,  March  2017,
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/2348, diakses pada tanggal 25 Februari 2018.