Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani e-ISSN: 2621-4105

## Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik

## Legal Implications for Notaries Avoiding Investigator Summonses

## Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia ilhamprabowo27@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze and examine the legal sanctions imposed on notaries who disregard the provisions of Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 on the Notary Position regarding being summoned by investigators  to  attend  examinations  concerning  deeds  they  have  drafted.  Notaries  play  a  crucial  role  as public officers in creating authentic legal documents and maintaining the confidentiality of information, with certain legal protections that require approval from the Regional Notary Honor Council before they can be summoned as witnesses by investigators or prosecutors. The urgency of this research lies in the need to clarify the  legal  consequences  for  notaries  who  violate  these  summoning  rules.  This  research  employs  a  normative legal  methodology  using  legislative  and  conceptual  approaches  to  study  the  legal  norms  and  incidents. Primary, secondary, and tertiary legal sources serve as the information bases. Descriptive, grammatical, and systematic  interpretation  is  used  as  analytical  tools  to  reveal  the  norms  concerning  the  issues  studied. Therefore,  the  novelty  of  this  research  is  providing  an  in-depth  analysis  of  legal  sanctions  for  notaries  who fail  to  follow  the  mandated  summoning  procedures,  filling  a  gap  in  legal  literature,  and  offering recommendations  for  policy  reform.  The  findings  of  this  study  indicate  that  the  ambiguity  of  norms  and  the gaps in legal regulations regarding the examination of notaries by investigators without permission from the Notary  Honor  Council  can  pose  significant  legal  risks  and  inconsistencies  in  law  enforcement.  Thus,  it  is crucial to revise and clarify the regulations concerning the examination of notaries, including the mechanism for  obtaining  permission  from  the  Notary  Honor  Council,  to  ensure  legal  certainty  and  avoid  normative ambiguity that could affect the integrity of the notary profession and the judicial process.
Keywords: Examination; Legal Sanctions; Neglect; Notary

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  mengаnalisis  dаn  mengkаji  pengenaan  sаnksi  hukum  bаgi  notаris  yаng  mengabaikan ketentuan  Pаsal  66  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  terkаit pemanggilаn oleh penyidik untuk hаdir dаlam pemeriksаan atаs аkta yаng dibuatnyа. Notaris memiliki peran penting  sebagai  pejabat  publik  dalam  menciptakan  dokumen  hukum  autentik  dan  menjaga  kerahasiaan informasi,  dengan  perlindungan  hukum  tertentu  yang  mengharuskan  persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan Notaris Wilayah sebelum mereka bisa dipanggil sebagai saksi oleh penyidik atau penuntut. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperjelas konsekuensi hukum untuk Notaris yang melanggar aturan pemanggilan penyidik.  Untuk  mengkaji  norma-norma  hukum  dan  kejadian-kejadian  hukum,  penelitian  ini  menggunakan metodologi  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan konseptual.  Sumber  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  merupakan  sumber  informasi  hukum.  Interpretasi deskriptif  kualitatif,  gramatikal,  dan  sistematis  digunakan  sebagai  alat  analisis  untuk  mengungkap  norma- norma  permasalahan  yang  diteliti.  Maka  kebaharuan  penelitian  ini  adalah  menyediakan  analisis  mendalam tentang  sanksi  hukum  bagi  Notaris  yang  tidak  mengikuti  prosedur  pemanggilan  yang  diwajibkan,  mengisi celah  dalam  literatur  hukum  dan  menawarkan  rekomendasi  untuk  reformasi  kebijakan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  ketidakjelasan  norma  dan  kekosongan  dalam  regulasi  hukum  mengenai  pemeriksaan Notaris  oleh  penyidik  tanpa  izin  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  dapat  menimbulkan  risiko  hukum  yang signifikan  dan  inkonsistensi  dalam  penegakan  hukum.  Dengan  demikian  pentingnya  merevisi  dan memperjelas  peraturan  yang  mengatur  tentang  pemeriksaan  Notaris,  termasuk  mekanisme  pengambilan  izin dari  Majelis  Kehormatan  Notaris,  untuk  memastikan  kepastian  hukum  dan  menghindari  kekaburan  norma yang dapat mempengaruhi integritas profesi Notaris serta proses peradilan.
Kata Kunci: Notaris; Pemeriksaan; Pengabaian;  Sanksi Hukum
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai  pejabat  publik,  Notaris  memainkan  peranan  krusial  dalam  menghasilkan dokumen  hukum  yang  autentik,  yang  mengandung  pernyataan-pernyataan  resmi  dan memiliki kekuatan hukum terkait dengan transaksi atau peristiwa hukum spesifik.  Sudikno Mertokusumo  mengartikan  akta  Notaris  sebagai  suatu  akta  yang  dibuat  dengan  sengaja, yang  berfungsi  sebagai  bukti  sah  dan  memuat  peristiwa-peristiwa  yang  menetapkan  hak atau  kewajiban,  dan  ditandatangani  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan. 1 Dalam  skenario ini,  Notaris  bertanggung  jawab  untuk  mendokumentasikan  informasi  yang  diberikan  oleh semua  pihak  yang  berpartisipasi  dalam  pembuatan  akta  dan  memastikan  keakuratannya, sehingga menghasilkan sebuah dokumen resmi. 2,3 Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Notaris  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  menjaga  kerahasiaan informasi  yang  tercatat  dalam  akta  atau  diperoleh  selama  proses  pembuatan. 4,5 Dalam konteks perlindungan hukum, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014 (UUJN) memberikan perlindungan kepada Notaris, sehingga mereka tidak dapat  dipanggil langsung  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  tanpa  persetujuan  dari  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw menyoroti dilema  yang  dihadapi  Notaris  saat  memberikan  kesaksian  di  pengadilan  sambil  tetap menjaga kerahasiaan informasi. Notaris Rudi Birowo diminta memberikan kesaksian tanpa izin  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  (MKNW),  yang  dianggap  melanggar peraturan terkait. Sesuai Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17  Tahun  2021,  penyidik  kepolisian  harus  mendapatkan  izin  terlebih  dahulu  dari  Ketua MKNW  sebelum  memanggil  Notaris  sebagai  saksi.  Pelanggaran  terhadap  prosedur  ini, seperti  yang  terjadi  dalam  kasus  tersebut,  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  jenis  sanksi yang  dapat  diterapkan  kepada  Notaris  yang  melanggar  ketentuan  ini,  meskipun  sanksi tersebut  tidak  diatur  secara  spesifik  dalam  UUJN  2014  atau  Permenkumham  17/21. Meskipun  UUJN  2014  dan  Permenkumham  17/21  seharusnya  memberikan  panduan  yang jelas  mengenai  pembinaan  Notaris  dan  memperkuat  pengawasan  oleh  MKNW,  masih terjadi kasus di mana Notaris tidak mematuhi ketentuan dan menghadiri panggilan penyidik tanpa  persetujuan  MKNW.  Ini  menunjukkan  perlunya  evaluasi  lebih  lanjut  tentang efektivitas  aturan  yang  ada  dan  perlunya  klarifikasi  mengenai  sanksi  bagi  Notaris  yang melanggar ketentuan ini.
1 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002).
2 Vidiya Indriani Idris and Budi Santoso, “Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan,” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 642, https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334.
3 Vina  Ayu  Subagta  Tolinggar  and  Pieter  Latumeten,  “Urgensi  Penggunaan  Remote  Notary  Oleh  Notaris  Pasca Pandemi Covid-19,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 663–77, https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.590.
4 Dimas  Almansyah  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  “Tanggungjawab  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Para Pihak  Di  Bawah  Tekanan  Dan  Paksaan,” Jurnal USM Law Review 5,  no. 2 (2022): 745–66, https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5728/2897.
5 Devi  Eriyanti  and  Fully  Handayani  Ridwan,  “Peranan  Notaris  Dalam  Kepastian  Hukum  Akta  Kuasa  Menjual Terhadap  Objek  Jual  Beli  Yang  Pailitkan,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 253, https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4873.
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani
e-ISSN: 2621-4105
Dalam kerangka hukum yang lebih luas, situasi ini menyoroti peran penting MKNW dalam  memastikan  bahwa  Notaris  memenuhi  tanggung  jawabnya  sesuai  dengan  standar etika dan hukum yang ditetapkan. Hal ini juga menekankan pentingnya mematuhi prosedur yang  telah  ditetapkan  untuk  menjaga  integritas  fungsi  Notaris  dalam  sistem  hukum. Evaluasi  terhadap  kejelasan  regulasi  dan  implementasi  ketentuan  yang  ada  sangat  penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan kepastian hukum yang  dapat  mereka  tawarkan.  Penelitian  ini  mengeksplorasi  berbagai  aspek  hukum  terkait pemanggilan Notaris oleh penyidik sesuai Pasal 66 UUJN, dengan fokus yang mirip namun lebih  spesifik  dibandingkan  dengan  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Seperti  dalam penelitian  Sulistyawati, 6 penelitian ini juga melakukan analisis normatif terhadap prosedur pemanggilan  Notaris,  namun  berbeda  dalam  hal  kekhususan  pada  sanksi  hukum  bagi Notaris  yang  tidak  menghadiri  pemanggilan  tanpa  persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan Notaris, sementara Penelitian tersebut lebih umum dan berfokus pada keputusan Mahkamah Konstitusi  serta  perlindungan  umum  yang  diberikan  kepada  Notaris.  Sementara  itu, penelitian  ini  memiliki  persamaan  dengan  penelitian  Adillah 7 yang  kedua-duanya membahas perlindungan hukum bagi Notaris dalam konteks kriminal, namun penelitian ini lebih  mengarah  pada  implikasi  hukum  dari  ketidakpatuhan  Notaris  terhadap  pemanggilan penyidik,  sebuah  aspek  yang  tidak  terlalu  ditekankan  dalam  Adillah.  Penelitian  tersebut cenderung mengeksplorasi posisi Notaris dalam kasus-kasus kriminal umum yang berkaitan dengan akta fidusia. Lebih lanjut, penelitian ini juga serupa dengan penelitian Zulkhainen 8 dalam  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif  untuk  menganalisis  Pasal  66  UUJN, namun  berfokus  pada  pengaruh  hukuman  atau  sanksi  hukum  terhadap  Notaris  yang melanggar  ketentuan,  berbeda  dengan  fokus  penelitian  Zulkhainen  pada  peran  dan wewenang  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Ini  menunjukkan  perbedaan  dalam  penekanan antara kedua penelitian tersebut, meskipun subjek utama yang dibahas serupa.
Penelitian ini memberikan sudut pandang baru dengan melakukan analisa menyeluruh terhadap  hukum  Notaris  yang  tidak  diperbolehkan  memanggil  penyidik  tanpa  persetujuan MKN. Penelitian ini penting karena dapat meningkatkan pemahaman literatur, yang saat ini kurang membahas masalah ini. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji akibat hukum  yang  dihadapi  oleh  Notaris  yang  melanggar  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN.  Hal  ini berkaitan  dengan  tugas  Notaris  untuk  mengikuti  ujian  terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya. Dengan  mengkaji  permasalahan  hukum  seputar  sanksi  bagi  Notaris  yang  mengabaikan pembatasan  yang  diatur  dalam  Pasal  66  ayat  1  (b)  UUJN,  jelas  bahwa  ketentuan  ini
6 Sri Sulistyawati, Kartina Pakpahan, and Sartika Sari, “Summoning Notaries by Prosecutors After the Decision of the  Constitutional  Court  Number  16/PUU-XVIII/2020,” Sibatik  Journal 2,  no.  16  (2023):  3243–56, https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/sibatik/article/view/1417/861.
7 Mokhamad  Hussain  Adillah,  “The  Protection  on  Notary  in  Criminal  Cases  Related  to  Authentic  Fiduciary Deeds,” International Journal of Law Society Service 3, no. 1 (2023): 24–30, doi: http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741.
8 Qurratu  Uyun  Ramadani  Zulkhainen,  “Analisis  Yuridis  Pasal  66  Ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris Terhadap Pengawasan Notaris,” Jurnal Officium Notarium
2,
no. 1 (2022): 120–29, https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art13.
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani
e-ISSN: 2621-4105
berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk mematuhi panggilan penyidik guna berpartisipasi dalam pemeriksaan terkait dengan dokumen yang telah mereka buat. Penelitian ini penting karena mengisi kekosongan hukum dan ketidakpastian yang ada dalam praktik kenotariatan di  Indonesia,  khususnya  dalam  kaitannya  dengan  tata  cara  pemanggilan  Notaris  dan persetujuan  yang  harus  diperoleh  dari  MKN.  Notaris  sebagai  pejabat  publik  bertugas menyusun  akta-akta  yang  sah  secara  hukum  dan  mempunyai  wewenang  lain  yang ditentukan  oleh  undang-undang.  Namun,  dalam  praktiknya,  ada  keadaan  di  mana  Notaris dipanggil oleh penyidik tanpa melalui prosedur yang benar, yaitu tanpa memproleh izin dari MKN. Notaris mempunyai permasalahan ketika mendapat panggilan dari penyidik. Mereka harus  memutuskan  apakah  akan  memenuhi  panggilan  tersebut  atau  menjunjung  tinggi persyaratan hukum  untuk menjaga kerahasiaan informasi yang tercantum  dalam akta yang telah mereka buat. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN, penyidik, penuntut umum, atau  hakim  berwenang  meminta  kehadiran  Notaris,  dengan  persetujuan  MKN,  guna memeriksa akta atau protokol Notaris yang berkaitan dengan perkara hukum.  Namun pada kenyataannya,  penyidik  sering  dan  langsung  memanggil  Notaris  tanpa  mendapat persetujuan  dari  MKN,  sehingga  bertentangan  dengan  batasan  hukum.  Salah  satu  perkara yang  diperiksa  adalah  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  11/Pdt.G/2017/PN  Mtw  yang mana  seorang  Notaris  dipanggil  sebagai  saksi  tanpa  persetujuan  MKNW.  Hal  ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang- undangan  yang  ada,  sekaligus  menekankan  perlunya  mereformasi  atau  menetapkan peraturan yang lebih eksplisit dan ketat mengenai sanksi bagi Notaris yang tidak mematuhi proses yang benar.
Pertanyaan  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  penyidik  dapat  memanggil  Notaris  untuk hadir dalam pemeriksaan atas akta yang dibuatnya sesuai  dengan Undang-Undang Jabatan Notaris  dan  peraturan  perundang-undangan,  serta  bagaimana  pengaturan  pemberian  sanksi hukum  bagi  Notaris  yang  menjalankan  tugas  jabatannya  tidak  sesuai  dengan  UUJN. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengаnalisis  dаn  mengkаji  pengenaan  sаnksi  hukum  bаgi notаris  yаng  mengabaikan  ketentuan  Pаsal  66  ayat  (1)  UUJN  terkаit  pemanggilаn  oleh penyidik untuk hаdir dаlam pemeriksаan atаs аkta yаng dibuatnya. Hal ini akan membantu memastikan  bahwa  Notaris  sebagai  pejabat  publik  dapat  menjalankan  tugasnya  dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan tetap menaati seluruh ketentuan hukum  yang  berlaku  dan  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  keutuhan  dokumen hukum  yang  dibuatnya.  Sehingga  menyediakan  rekomendasi  bagi  kebijakan  yang  lebih terdefinisi  dan  efektif,  serta  memberikan  kontribusi  signifikan  pada  pengelolaan  regulasi Notaris di Indonesia.

## 2. METODE
Penelitian hukum  normatif merupakan suatu  bentuk kajian penting yang mempunyai fungsi  penting  dalam  memberikan  penjelasan  hukum  dalam  situasi  dimana  norma  hukum
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani e-ISSN: 2621-4105
tidak jelas, bertentangan, atau tidak ada. 9 Penelitian hukum normatif berfokus pada aturan- aturan  hukum  sebagai  subjek  analisis,  melihatnya  sebagai  struktur  sistematis  yang  terkait dengan kejadian hukum tertentu. Untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu kejadian dan bagaimana  seharusnya  hukum  menanganinya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan landasan  argumentasi  hukum. 10 Pendekatan  Statuta  Negara  dan  Pendekatan  Konseptual merupakan dua metodologi yang digunakan dalam penelitian ini.
Sumber  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  menjadi  data  hukum  penelitian  ini. Dokumen  hukum  utama  mencakup  undang-undang  dan  peraturan  penting  seperti  KUHP, Undang-undang  tentang  Jabatan  Notaris,  dan  keputusan  pengadilan  lainnya.  Dokumen hukum sekunder mencakup berbagai bahan tertulis seperti buku, makalah, artikel, dan karya ilmiah  yang  relevan  dengan  topik  kajian.  Bahan  hukum  tersier  meliputi  kamus  hukum, seperti  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  deskriptif kualitatif  untuk  mengatasi  kesulitan  hukum.  Teori  yuridis  normatif  akan  digunakan  untuk mengevaluasi  permasalahan  melalui  interpretasi  bahan  hukum  dan  metodologi  analisis. Analisis  ini  dilakukan  secara  sistematis  dan  cermat,  dengan  penekanan  yang  kuat  pada pemahaman teks atau aturan kata demi kata dan menjalin hubungan dengan undang-undang lain  atau  kerangka  hukum  secara  keseluruhan  guna  mengidentifikasi  norma-norma  yang relevan dengan permasalahan yang sedang diperiksa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Proses  Pemanggilan  Notaris  oleh  Penyidik  Sesuai  Undang-Undang  Jabatan Notaris
Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin penegakan  hukum  yang  jelas  dan  konsisten  untuk  menghindari  ambiguitas  dan ketidakpastian. 11 Dalam  pemanggilan  Notaris  dalam  suatu  acara  hukum,  asas  ini  harus secara  jelas  dikaitkan  dengan  tugas  sehari-hari  Notaris  serta  akibat  dari  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021. Proses pemanggilan Notaris, baik sebagai  saksi  maupun  sebagai  pembuat  akta,  harus  diatur  secara  ketat  untuk  menjamin kepastian  hukum  dan  melindungi  hak  Notaris  sebagai  pejabat  publik  yang  bertugas memberikan  akta  yang  sah  dan  autentik.  Regulasi  ini  dirancang  untuk  memberikan kejelasan dan mengurangi kesewenang-wenangan dalam proses hukum, dengan memastikan bahwa semua tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur yang jelas dan terdefinisi dengan baik. 12
Notaris  memiliki  tempat  khusus  dalam  sistem  hukum  Indonesia  sebagai  pejabat publik  yang  terlibat  dalam  pembuatan  akta,  karena  kewajiban  mereka  untuk  mematuhi hukum  privasi  dan  prosedur  hukum  yang  ketat.  Seorang  Notaris  yang  memberikan
9 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2019).
10 Mukti  Fajar  and  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2017).
11 Kansil et al., Kamus Istilah Aneka Hukum , 1st ed. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009).
12 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani
e-ISSN: 2621-4105
kesaksian  di  pengadilan  atau  terlibat  dalam  penyelidikan  dalam  setidaknya  empat kesempatan. Pertama, Pasal 112 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana mengatur kewenangan penyidik untuk memanggil saksi dan tersangka  untuk  diperiksa,  selama  mereka  menyatakan  dengan  jelas  tujuan  panggilan tersebut  dan  memberikan  waktu  yang  wajar  antara  saat  panggilan  diterima  dan  waktu kehadiran  yang  diminta. 13 Paragraf  kedua  ayat  ini  juga  menegaskan  bahwa  saksi  yang dipanggil  wajib  hadir  dalam  pemeriksaan.  Lebih  lanjut,  Pasal  170  KUHAP  memberikan pengecualian yang memperbolehkan Notaris menjadi saksi dalam penyidikan. Notaris yang mempunyai  tugas  profesional  atau  resmi  untuk  menjaga  kerahasiaan  suatu  informasi tertentu, 14 berhak meminta dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian tentang hal yang dipercayakan  kepadanya.  Menurut  Pasal  1909  Ayat  (3)  KUHPerdata,  orang  yang  wajib menjaga kerahasiaan menurut hukum hanya diwajibkan menyimpan informasi rahasia yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya. 15 Ketiga, menurut UUJN yaitu Pasal 16 A ayat (2)  dan  Pasal  4  Ayat  (2),  Notaris  wajib  menjaga  kerahasiaan  segala  keterangan  mengenai akta  dan  segala  keterangan  yang  diperolehnya  dalam  melaksanakan  tanggung  jawabnya. Notaris  mempunyai  hak  prerogratif  untuk  melakukan  penyangkalan,  khususnya  hak  untuk menolak  memberikan  kesaksian  atau  meminta  untuk  menarik  kembali  kesaksiannya,  yang juga  berarti  tidak  berbicara  ( verschoningsplicht ). 16 Hak  untuk  menolak  bukan  sekedar  hak istimewa,  tetapi  juga  kewajiban  yang  jika  dilanggar  dapat  mengakibatkan  sanksi  hukum. Lebih  lanjut,  Pasal  66  UUJN  mengatur  tentang  tata  cara  pencabutan  kesanggupan  Notaris untuk  menolak  memberikan  perlindungan  hukum  dalam  proses  peradilan.  Salinan  Berita Acara  Akta  atau  surat-surat  lain  yang  disetujui  MKN  dapat  diperoleh  oleh  penyidik, penuntut  umum,  atau  pengadilan.  Dalam  jangka  waktu  tiga  puluh  hari  kerja,  apabila permohonan  izin  tidak  dijawab  oleh  pengurus  kehormatan  Notaris,  maka  dianggap  sah. Peraturan ini penting untuk menghindari kekaburan norma dan inkonsistensi putusan, serta melindungi  Notaris  dari  ancaman  pemidanaan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  50  KUHP dan pengecualian yang tertera dalam undang-undang terkait.
Sesuai  dengan  ketentuan  UUJN  dan  batasan  peraturan  perundang-undangan  lainnya, maka  penyidik  dapat  meminta  kehadiran  Notaris  untuk  memeriksa  akta  yang  dibuat  oleh Notaris. Untuk menjaga kejelasan hukum serta melindungi hak dan tanggung jawab Notaris sebagai  pegawai  negeri  yang  diberi  amanah  untuk  membuat  akta  yang  asli  dan  sah,  maka proses  pemanggilan  dilakukan  secara  ketat. 17 Menurut  Pasal  66  UUJN,  apabila  penyidik hendak memanggil Notaris untuk dimintai keterangan mengenai suatu akta yang dibuatnya,
13 Presiden  Republik  Indonesia  Soeharto,  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 112, 8 (Indonesia, issued 1981).
14 Presiden  Republik  Indonesia  Soeharto.  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 170, 8 (Indonesia, issued 1981).
15 Burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek/BW (Jakarta: Buana Press, 2014). 16 GHS Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1991).
17 Libryawati  Eka  Putri  and  Pujiyono,  “Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  Terkait  Pemanggilan  Notaris  Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,”
Notarius 12, no. 2 (2019): 1004–14, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29144/16802.
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani e-ISSN: 2621-4105
maka  ia  harus  mendapat  izin  terlebih  dahulu  dari  MKNW. 18 Pengajuan  permohonan  ini dilakukan  dalam  bentuk  tertulis  dan  harus  memuat  rincian  yang  jelas  mengenai  identitas Notaris,  alamat  kantor,  nomor  akta,  dan  pokok  perkara  yang  disangkakan. 19 Dalam kerangka  hukum,  Notaris  dapat  dipanggil  baik  sebagai  saksi  maupun  sebagai  pihak  yang dimintai keterangan mengenai akta yang dibuatnya. 20 Tujuan pemanggilan dan pengambilan Berita Acara Akta adalah untuk mengungkap informasi hukum yang penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan.
Prosedur  pemanggilan  Notaris  juga  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  (Permenkumham)  Nomor  17  Tahun  2021.  Peraturan  yang  diuraikan  dalam Pasal  28  Permenkumham  ini  menetapkan  langkah-langkah  yang  terlibat  dalam  membuat permintaan  pemanggilan  dan  memperoleh  salinan  protokol  Notaris  atau  minuta  akta. 21 Permintaan  ini  harus  ditujukan  kepada  Ketua  MKNW,  yang  bertanggung  jawab  sesuai dengan  wilayah  operasional  Notaris  terkait.  Proses  pengajuan  harus  dilakukan  secara tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia,  dengan  rincian  yang  jelas  mengenai  identitas  Notaris, alamat kantor, nomor akta, dan/atau surat yang dilampirkan pada minuta akta atau Protokol Notaris yang dimiliki Notaris, serta pokok permasalahan dari kasus yang diduga. Selain itu, Notaris yang bersangkutan harus mendapatkan salinan dari permohonan tersebut.
Ketua  MKNW  harus  menanggapi  permohonan  dalam  waktu  tiga  puluh  hari  setelah penerimaannya,  dengan  menyatakan  apakah  permohonan  tersebut  disetujui  atau  ditolak. Permohonan  izin  dianggap  diterima  jika  MKNW  tidak  memberikan  tanggapan  dalam jangka  waktu  yang  ditentukan.  Menjamin  perlindungan  hukum  bagi  Notaris  adalah tanggung  jawab  utama  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Perlindungan  hukum  yang komprehensif  bagi  Notaris,  dukungan  proaktif,  dan  peningkatan  dalam  penerapan  UUJN 2014  diharapkan  menjadi  hasil  dari  majelis  ini. 22 Mendorong  Notaris  untuk  menjalankan tugasnya  sebagai  pelayan  publik  dengan  lebih  profesional  adalah  tujuannya.  Pemahaman yang solid tentang prinsip hukum, kemahiran dalam dasar ilmiah pengetahuan hukum, dan pemahaman  mendalam  tentang  keadilan  serta  masalah  sosial  semuanya  diperlukan  untuk profesionalisme  dalam  konteks  ini.  Kehadiran  Notaris  yang  terorganisir  dan  transparan, yang  berperan  sebagai  pejabat  publik  dan  memainkan  peran  penting  dalam  membuat dokumen  hukum,  selama  proses  penyelidikan,  penuntutan,  dan  pengadilan  dijamin  oleh prosedur  yang  diatur  dalam  Pasal  66  UUJNP  dan  Permenkumham  No.  17  Tahun  2021,
18 Zulkhainen,  “Analisis  Yuridis  Pasal  66  Ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Terhadap  Pengawasan Notaris.”
19 Andi  Nurfajriani  Riandini  Arief,  Syukri  Akub,  and  Syamsuddin  Muchtar,  “Persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan,” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 4, no. 1 (2019): 52–81, https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.213.
20 Putri  and  Pujiyono,  “Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  Terkait  Pemanggilan  Notaris  Dalam  Pemeriksaan Perkara Pidana.”
21 Kementerian Hukum dan HAM, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi,  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhentian,  Struktur  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Anggaran  majelis kehormatan Notaris, 17 (Indonesia, issued 2021).
22 Henry  Donald  LBN  Toruan,  “Legalitas  Keberadaan  Majelis  Pengawas  Notaris  Dan  Majelis  Kehormatan Notaris,” Jurnal Penelitian
Hukum
De Jure 20, no. 3 (2020): 435–58, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1143.
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani
e-ISSN: 2621-4105
sebuah langkah legislatif yang dirancang untuk melindungi hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban  mereka.  Karena  dedikasi  mereka  dalam  menjaga  kerahasiaan  klien,  Notaris dihargai dan dilindungi dari bahaya.
Atas  permintaan  penyidik,  jaksa  penuntut  umum,  atau  pengadilan,  MKNW berwenang  melakukan  pemeriksaan  terhadap  Notaris  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  17  Tahun  2021,  khususnya  Pasal  29.  Penyidik memulai prosedur dengan mengirimkan surat permohonan kepada MKNW untuk meminta izin memanggil Notaris. Melalui Majelis Pemeriksa, MKNW melakukan penilaian pertama terhadap  Notaris  yang  bersangkutan  setelah  menerima  permohonan  tersebut.  Selama prosedur pemeriksaan ini, Notaris harus hadir secara fisik dan tidak dapat diwakilkan. Jika Notaris  telah  dipanggil  dengan  patut  dan  tidak  hadir  dua  kali  berturut-turut,  Majelis Pemeriksa  atas  permintaan  penyidik,  memberikan  temuan.  Notaris  harus  memberikan salinan  minuta  akta  dan  dokumen  lain  yang  diperlukan  kepada  penyidik,  jaksa  penuntut umum,  atau  pengadilan  sebagaimana  ditentukan  oleh  proses  hukum,  setelah  disetujui  oleh Majelis  Pemeriksa.  Setelah  penyerahan  dokumen-dokumen  tersebut,  berita  acara  resmi harus dibuat, ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan Notaris, serta disaksikan oleh dua saksi.
Pasal  33  Permenkumham  Nomor  17  Tahun  2021  mengatur  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  agar  izin  dapat  diberikan.  Gugatan  mengenai  keabsahan  penandatanganan  atau penyerahan  akta,  hak  penggugat  untuk  mengajukan  tuntutan  yang  belum  habis  masa berlakunya,  dan  tuduhan  tindak  pidana  terhadap  akta  yang  ditandatangani  oleh  Notaris adalah  beberapa  di  antaranya.  Menjamin  kepastian  hukum  merupakan  hal  yang  sangat penting,  sehingga  perlu  ditaatinya  standar-standar  yang  telah  ditetapkan  dalam  setiap tahapan  proses  pemanggilan  Notaris.  Mencegah  terjadinya  penyimpangan  dan  melindungi kepentingan  Notaris  dan  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  hukum  merupakan  hal yang krusial. 23 Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait  lainnya  menetapkan  mekanisme  yang  menjamin  penanganan  yang  adil  dan transparan  terhadap  setiap  tindakan  yang  dilakukan  terhadap  Notaris  dalam  menjalankan peran profesionalnya. Mekanisme ini juga menjunjung tinggi integritas sistem peradilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Notaris.
Jika  Notaris  telah  mengikuti  Undang-Undang  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  dan tidak  ada  pelanggaran  yang  memenuhi  kriteria  yang  disebutkan  dalam  Pasal  33  ayat  1 Permenkumham  17/21,  MKN  memiliki  wewenang  untuk  menolak  pemanggilan  Notaris. MKNW  beroperasi  sebagai  entitas  otonom  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk memberikan  pembinaan  dan  bimbingan  guna  meningkatkan  peran  Notaris  dalam menjalankan  UUJN. 24,25 MKN,  sebagai  Badan  atau  Jabatan  Administrasi  Negara,
23 Moeh Angga Nugraha, “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Atas Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana,” Jurnal Officium Notarium 1, no. 2 (2021): 403–13, https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art20.
24 Rica Gusmarani and Muhammad Ilham, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Yang  Dilakukan  Notaris,” Jurnal  Law  of  Deli  Sumatera I,  no.  I  (2021):  24–32, https://doi.org/10.47709/cnapc.xxxx.
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani e-ISSN: 2621-4105
diberdayakan  oleh  Pasal  67  ayat  2  UUJN04  dan  Pasal  66A  UUJN14  untuk  menggunakan instrumen  hukum  administratif  guna  memenuhi  tanggung  jawab  pemerintah,  termasuk mengeluarkan  izin  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  Notaris.  Kekuatan  untuk  memberikan izin  adalah  hak  hukum  yang  melayani  tujuan  tertentu. 26 Sesuai  dengan  syarat-syarat perizinan  dokumen-dokumen  yang  sah,  maka  fotokopi  Berita  Acara  Akta  atau  dokumen- dokumen  yang  sejenis  milik  Notaris  harus  mendapat  persetujuan  MKN  dalam  lingkungan peradilan. Selain itu, Notaris wajib hadir pada saat proses pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut. Peraturan tersebut mencakup persyaratan ini. Untuk mewujudkan kepastian hukum dengan menggunakan instrumen KTUN, UUJNP memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan  Notaris  untuk  mengizinkan  atau  menolak  permintaan  salinan  Risalah  atau pemanggilan kepada Notaris. 27
Sudikno  Mertokusumo  menggambarkan  kepastian  hukum  dan  keadilan  sebagai  dua sisi  yang  saling  bertentangan  dalam  penegakan  hukum. 28 Pada  dasarnya,  jika  sulit  untuk menegakkan  keduanya  secara  bersamaan,  diharapkan  ada  koordinasi  yang  baik  antar lembaga penegak hukum. Kehadiran MKN dalam UUJNP membawa dampak positif dalam memberikan  kepastian  hukum,  perlindungan,  serta  pembinaan  kepada  Notaris  dalam menjalankan  tugasnya.  Penguatan  Pasal  66  ayat  (1)  UUJNP  dan  keputusan  MK  Nomor 16/PUU-XVIII/2020  memungkinkan  koordinasi  antara  aparat  penegak  hukum  dan  MKN, sehingga  ke  depannya,  pemanggilan  Notaris  terkait  dugaan  pelanggaran  hukum  harus melalui  izin  MKN.  Kepastian  hukum  ini  sangat  krusial  dalam  proses  hukum  yang melibatkan  Notaris,  karena  ketidakpastian  dapat  menyebabkan  kekacauan  sosial.  Dengan demikian,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  serta  persyaratan Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Jabatan  Notaris,  penyidik  berwenang  memanggil Notaris  untuk  melakukan  penyidikan  terhadap  akta  hukum  yang  dibuat  oleh  Notaris tersebut. Proses ini diatur secara ketat untuk menjamin kepastian hukum serta menjunjung tinggi  hak  dan  tanggung  jawab  Notaris  sebagai  otoritas  publik.  Sesuai  Peraturan  Menteri Hukum  dan  HAM  Nomor  17  Tahun  2021,  penyidik  wajib  mendapat  izin  terlebih  dahulu dari  MKNW  sebelum  memanggil  Notaris.  Permohonan  pemanggilan  harus  dibuat  dalam bentuk  tertulis  dengan  memuat  rincian  yang  jelas  mengenai  identitas  Notaris,  alamat kantornya,  nomor  akta  yang  diperlukan,  dan  pokok  perkara  yang  digugat.  Tujuan  dari proses  ini  adalah  untuk  menjamin  bahwa  setiap  tindakan  disipliner  yang  diambil  terhadap Notaris dalam menjalankan peran profesionalnya dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini  juga  bertujuan  untuk  menjunjung  tinggi  integritas  sistem  hukum  dan  menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.
25 Agus  Santoso,  “Tindak  Pidana  Korupsi  yang  Dilakukan  Notaris-Ppat  dalam  Menjalankan  Kewenangan Jabatannya,” Jurnal Hukum dan Kenotariatan 4, no. 1 (2020): 53, https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6448.
26 Bahder  Johan  Nasution,  “Penerapan  Sanksi  Administratif  Sebagai  Sarana  Pengendali  Pembatasan  Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris,” Recital
2, no. 1 (2020): 1–6, https://mail.online- journal.unja.ac.id/RR/article/view/8657/10022.
27 Irfan  Iryadi,  “Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara,” Rechtvinding 9, no. 3 (2020): 481–91, https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/9. Irfan Iryadi.pdf.
28 Sudikno Mertokusumo, Bunga Serampai , 2nd ed. (Yogyakarta: Liberty, 2010).
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani
e-ISSN: 2621-4105

## 3.2 Pengaturan  Sanksi  Hukum  untuk  Notaris  yang  Melanggar  Undang-Undang Jabatan Notaris
Dalam  kerangka  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  Notaris  mempunyai fungsi  yang  sangat  penting  karena  mereka  bertanggung  jawab  untuk  membuat  akta  yang mengikat secara hukum dan menjadi bukti yang sah. Peran Notaris diatur secara ketat dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur persyaratan dan tanggung jawab tertentu yang harus ditaati. Notaris yang diangkat wajib melayani masyarakat dengan jujur,  bertanggung  jawab,  tekun,  dan  teliti,  sesuai  dengan  tugas  profesinya.  Kegagalan Notaris dalam memenuhi kewajibannya dapat mengakibatkan pelanggaran yang mempunyai akibat  hukum  tertentu. 29 Pelanggaran  tersebut  adalah  hasil  dari  tindakan  yang  dilakukan Notaris  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  telah  diatur  dalam  peraturan.  Terdapat tantangan  tertentu  ketika  Notaris  tidak  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku,  termasuk  ketika  berinteraksi  dengan  lembaga  penegak  hukum  seperti  penyidik, penuntut umum, atau hakim. Khususnya, kasus-kasus yang melibatkan pemeriksaan Notaris oleh lembaga-lembaga tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sanksi hukum harus diberikan ketika Notaris bertindak di luar batasan yang diatur dalam UUJN.
Tanggung  jawab  Notaris  dalam  proses  pemeriksaan  oleh  penyidik  atau  lembaga hukum  lainnya  diatur  secara  khusus  dalam  UUJN,  terutama  dalam  pasal  66  ayat  1  (b) UUJNP dan Permenkumham No. 17 Tahun 2021, aturan ini dibuat untuk mengatur proses izin dari majelis kehormatan Notaris agar mereka dapat mengabaikan hak untuk membantah dalam penyidikan terkait dokumen yang mereka buat. Namun, ada pandangan yang sangat kritis  terhadap  sanksi  yang  diterapkan  jika  Notaris  mengabaikan  aturan  ini,  yang  secara teoritis  bisa  dianggap  sebagai  tindak  pidana  sesuai  dengan  pasal  322,  yang  menyatakan bahwa  siapa  pun  yang  sengaja  membocorkan  rahasia  yang  harus  mereka  simpan  karena jabatan  atau  pekerjaan  mereka,  dapat  dihukum  penjara  hingga  sembilan  bulan  atau  denda maksimal  Rp.  600.  Meskipun  demikian,  UUJN  sebenarnya  tidak  secara  eksplisit menyatakan  sanksi  untuk  pelanggaran  pasal  66  ayat  1(b),  sehingga  menciptakan  suatu kekosongan hukum yang mengarah pada ketidakpastian hukum.
Salah  satu  masalah  besar  yang  muncul  dari  kasus-kasus  pelanggaran  oleh  Notaris adalah kekosongan hukum.  UUJN dan peraturan  pelaksanaannya sering tidak menjelaskan secara  eksplisit  sanksi  untuk  pelanggaran  tertentu  seperti  yang  terjadi  dalam  kasus pemeriksaan  tanpa  izin  MKN.  Hal  ini  menyebabkan  ketidakpastian  hukum,  dimana  tidak ada  kejelasan  mengenai  konsekuensi  yang  harus  dihadapi  oleh  Notaris  yang  melanggar ketentuan  tersebut.  Ketidakpastian  hukum  ini  tidak  hanya  merugikan  Notaris  sebagai individu,  tetapi  juga  mempengaruhi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  integritas  sistem hukum yang melibatkan Notaris. Sebagai contoh, kasus yang tercatat pada Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN  Mtw  yang  menyangkut  Notaris  Rudi  Birowo,  terdapat  kekosongan
29 Ni Komang Sri Intan Amilia and I Gede Yusa, “Akibat Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris,” Acta Comitas 6, no. 3 (2021): 510, https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p4.
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani e-ISSN: 2621-4105
normatif  ketika  ia  tidak memperhatikan  pasal  66  ayat  1  b  UUJN14.  Ketika  dipanggil  oleh penyidik  kepolisian,  Rudi  Birowo  hadir  sebagai  saksi  dan  memberikan  keterangan  yang dicatat  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP). 30 Keabuan  dalam  norma  tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh Notaris yang mengabaikan  prosedur  tersebut,  apakah  berupa  sanksi  pidana  sesuai  Pasal  322  KUHP, sanksi  etik,  atau  sanksi  administratif.  Berdasarkan  kasus  tersebut  Notaris  tersebut memberikan  kesaksian  dan  informasi  tanpa  perlindungan  atau  pendampingan  dari  MKN. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakjelasan dalam UUJN dapat menyebabkan situasi dimana  Notaris  mungkin  merasa  terpaksa  untuk  memenuhi  panggilan  penyidik  untuk menghindari  konfrontasi  hukum,  namun  pada  akhirnya  menemukan  dirinya  dalam  situasi yang berpotensi melanggar hukum.
Hal  tersebut  tidak  tercakup  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang tanggung jawab dan tugas Notaris di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  (kemudian  direvisi  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014)  dan Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  17  Tahun  Tahun  2021.  Belum ada  ketentuan  peraturan  yang  secara  tegas  mengatur  mengenai  sanksi  bagi  Notaris  yang melakukan  pemeriksaan  tanpa  izin.  Habib  Adji  berpendapat  bahwa  kurangnya  dampak hukum  normatif  bagi  Notaris,  yang  melebihi  Pasal  66  Ayat  1  (b),  menyiratkan  bahwa Notaris  memikul  tanggung  jawab  hukum  penuh  jika  mereka  memberikan  materi  kepada penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  tanpa  izin  dari  MKN.  Namun,  Notaris  yang mendapatkan  otorisasi  dari  Majelis  diperbolehkan  untuk  mendapatkan  bantuan  selama proses pemeriksaan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dibuat pedoman hukum yang jelas untuk  menyelesaikan  ketidakjelasan  terkait  pemberian  sanksi  kepada  Notaris  yang  gagal mendapatkan  persetujuan  dari  MKNW,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  66  Ayat  1  (b) UUJN14.  Bagir  Manan  menambahkan  bahwa  pengisian  jabatan  Notaris,  yang  diperoleh melalui  pengangkatan,  mencerminkan  bahwa  tidak  dapat  dipisahkan  antara  jabatan  dan individu  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  dokumen  resmi. 31,32 Bagir  Manan  juga menguraikan  bahwa  ada  dua  jenis  proses  pengisian  jabatan,  yaitu  yang  membutuhkan partisipasi  publik  dan  yang  tidak.  Pengisian  jabatan  yang  tidak  membutuhkan  dukungan publik biasanya tidak memerlukan pengawasan publik secara langsung dan tidak melibatkan keikutsertaan  publik  dalam  proses  pengisiannya. 33 Dalam  konteks  tanggung  jawab,  ia
30 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PN Muara Tewe Nomor  11/Pdt.G/2017/PN Mtw Tanggal 13 Nopember  2017  — Penggugat: H.  Lasdi  Samirhan  Tergugat: 1. Rudi  Birowo 2.  Januar  Kencana 3.Kapolri  Cq.  Kapolda Kalteng Cq. Kapolres Barito Utara Cq.
Kapolsek Teweh
Tengah,” 2017,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c324dad5d27a62e15a7dc10d93021a9.html.
31 Agni  Prasetyawati  and  Yunirman  Rijan,  “Dasar  Kebijakan  Kementerian  Keuangan  Dalam  Perbedaaan Kewenangan  Pelelang  Dan  Pejabat  Lelang  Kelas  II  Serta  Akibatnya  Dalam  Praktek,” Imanot:  Jurnal  Kemahasiswaan
Hukum & Kenotariatan 2, no. 02 (2023): 482–99,
https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/5083/2358.
32 Muhammad  Iqbal  Fauzan,  Isis  Ikhwansyah,  and  Nanda  A.  Lubis,  “Keabsahan  Berita  Acara  Rapat  Umum Pemegang  Saham  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Dalam  Kaitannya  Dengan  Pewarisan  Saham  Perseroan  Terbatas,” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3, no. 2 (2020): 305–20, http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/229.
33 Fauzan, Ikhwansyah, and Lubis.
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani e-ISSN: 2621-4105
membedakan  antara  tanggung  jawab  politik,  hukum,  dan  sosial.  Jabatan  yang  secara langsung  bertanggung  jawab  kepada  publik  wajib  diawasi  oleh  masyarakat. 34 Notaris diwajibkan  oleh  UUJN  dan  Kode  Etik  Notaris  untuk  menjaga  standar  perilaku  dan profesionalisme tertinggi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai  pegawai  negeri yang dipilih berdasarkan kemampuan profesionalnya. Perilaku yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan pekerjaan resmi dan kehidupan pribadinya diatur dalam Kode Etik ini. 35 Undang-undang  yang  mengatur  tentang  Jabatan  Notaris,  Kode  Etik  Ikatan  Notaris Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab dan  tugasnya  hanyalah  sebagian  kecil  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  harus dipatuhi  oleh  Notaris  dalam  kaitannya  dengan  profesinya.  Dewan  Pengawas  Notaris melakukan  pengawasan  terhadap  Notaris  dengan  menggunakan  beberapa  teknik pengawasan progresif. 36,37 Pasal 66 ayat 1 (b) UUJN14 melarang pelaksanaan ujian tanpa persetujuan Majelis  Kehormatan. Hal  ini mungkin saja bisa dianggap sebagai  pelanggaran terhadap  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  oleh  Notaris.  Pelanggaran  terhadap kerahasiaan  akta  yang  dibuat  berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  f  peraturan  perundang- undangan  yang  sama  masih  terjadi.  Sesuai  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  17  Tahun  2021,  MKN  mempunyai  hak  eksklusif  untuk  melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.
Ada  kebutuhan  untuk  memperjelas  sanksi  yang  eksplisit  dalam  aturan  mengenai pelanggaran terhadap pasal 66 ayat 1 (b) UUJN14. UUJN14 memuat sanksi hukum khusus yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  Notaris  yang  tidak  melaksanakan  tugasnya.  Berdasarkan aturan  tersebut,  Majelis  Pengawas  Notaris  berwenang  memeriksa  dan  menetapkan pelanggaran.  Sesuai  Pasal  67  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014,  Menteri mempunyai  tugas  mengawasi  kegiatan  Notaris.  Selain  itu,  Menteri  membentuk  Majelis Pengawas  Notaris  tersendiri  sebagai  badan  independen  yang  terpisah  dari  kerangka kelembagaan  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dewan  ini  dibentuk  untuk membantu pengawasan Notaris, serta memantau dan meningkatkan pelaksanaan tugasnya. 38 Dengan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mengantisipasi  akibat  hukum dari  perbuatannya  dan  mendorong  penegakan  keadilan  secara  umum,  konsep  kepastian hukum  memainkan  peran  penting  dalam  menjamin  penegakan  hukum  diterapkan  secara merata  dan  seragam  bagi  semua  pihak.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014,  Notaris  yang  melanggar  peraturan  dalam  menjalankan  tugasnya  dapat  dikenakan
34 Suparman Marzuki, Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum , 1st ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).
35 Ratna  Madyastuti,  “Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Dalam  Pencegahan  Terjadinya  Pelanggaran Kewenangan  Dan  Tugas  Jabatan  Notaris,” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 3 (2020): 711–29, https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art13.
36 Anton  Wahyudi,  Rahmida  Erliyani,  and  Mispansyah,  “Tanggung  Jawab  Notaris  Pengganti  Atas  Akta  Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris Tidak Berwenang Dalam Kewenangan Notaris Pengganti,” Notarius 2, no. 3 (2023): 234–43, https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj.
37 Yurist Firdaus Muhammad and Budi Santoso, “Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan,” Notarius 16, no. 2 (2023): 601–12, https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913.
38 Fahrul, “Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara,” Recital 1, no. 2 (2019): 44–58, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/272.
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani
e-ISSN: 2621-4105
sanksi dari Dewan Pengawas  Notaris. Sanksi tersebut termasuk dalam lima kategori, yaitu teguran  lisan,  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Hukuman ini, yang dijelaskan dalam pasal terkait seperti  Pasal  16,  bergantung  pada  rincian  pelanggarannya.  Keseluruhan  kerangka pengawasan  ini  bertujuan  untuk  memastikan  kepatuhan  Notaris  terhadap  UUJN14  dan peraturan  terkait  lainnya,  yang  pada  akhirnya  berkontribusi  pada  penegakan  keadilan  dan kepastian hukum. Ini adalah penting untuk mendorong Notaris memahami konsekuensi dari tindakan  mereka  dan  mengantisipasi  potensi  akibat  hukum,  membawa  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  praktik  Notaris.  Keseluruhan  sistem  ini  juga  merespons  kebutuhan untuk memperjelas sanksi dalam aturan dan menjamin bahwa penegakan hukum diterapkan secara  merata  dan  seragam,  termasuk  penerapan  sanksi  seperti  teguran  lisan  atau  tertulis, pemberhentian  sementara,  dan  pemberhentian  dengan  atau  tanpa  hormat  sesuai  dengan tingkat pelanggaran. Dengan demikian kasus pelanggaran oleh Notaris dalam menjalankan tugas  jabatannya,  terutama  yang  berkaitan  dengan  proses  pemeriksaan  oleh  penyidik  atau lembaga  hukum  lainnya,  menyoroti  pentingnya  kepastian  hukum  dalam  sistem  hukum Indonesia.  Untuk  memastikan  bahwa  Notaris  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  baik tanpa  melanggar  hukum,  diperlukan  perbaikan  dalam  ketentuan  hukum  yang  ada  dan mekanisme  penegakan  yang  lebih  kuat.  Dengan  demikian,  integritas  dan  kepercayaan publik  terhadap  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  memiliki  peran  kritikal  dalam  sistem hukum dapat terjaga dengan baik.

## 4. PENUTUP
Notaris  merupakan  pejabat  yang  memiliki  hak  sekaligus  kewajiban  untuk  ingkar terhadap minuta akta dan keseluruhan latar belakang akta yang dibuatnya. Menurut pasal 66 ayat  1  b  UUJN14,  dalam  hal  penyidikan,  persetujuan  MKNW  harus  diperoleh  dalam  hal pemanggilan  pemeriksaan  suatu  akta  Notaris.  Pengabaian  terhadap  pasal  66  ayat  1  b UUJN14  dapat  terjadi  karena  Notaris  yang  memang  mengabaikan  terhadap  ketentuan tersebut  atau  penyidik  yang  langsung  memanggil  Notaris  tanpa  memperhatikan  kentuan tersebut.  Terhadap  Notaris  sendiri,  belum  ada  ketentuan  sanksi  terhadap  Notaris  yang straight terhadap pasal 66 ayat 1 b UUNJ14, hal ini mengakibatkan Ketidakpastian hukum terhadap  pengabaian  pasal  66  ayat  1  b  UUJN14  akan  menimbulkan  kekaburan  hukum. Ketidakpastian  hukum  dapat  terlihat  dari  lemahnya  aspek  prediktif  UUJN  dan  turunannya dalam mengantisipasi peristiwa hukum terkait Notaris yang mengabaikan Pasal 66 ayat 1 b UUJN14  tersebut.  Dari  segi  Notaris,  tidak  ada  ketentuan  sanksi  yang  straight  ke  Pasal  66 ayat  1  b  UUJN14.  Dari  sisi  penyidik,  pengabaian  pasal  66  ayat  1  b  UUJN14  akan menimbulkan dampak terhadap Notaris yang notabene hubungan pasal 66 ayat 1 b UUJN14 adalah antara penyidik dan MKNW.

## DAFTAR PUSTAKA
Adillah,  Mokhamad  Hussain.  “The  Protection  on  Notary  in  Criminal  Cases  Related  to Authentic  Fiduciary  Deeds.” International  Journal  of  Law  Society  Service 3,  no.  1 (2023): 24–30. doi: http://dx.doi.org/10.26532/ijlss.v1i1.14741.
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani e-ISSN: 2621-4105
Almansyah,  Dimas,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Tanggungjawab  Notaris  Dalam Pembuatan  Akta  Para  Pihak  Di  Bawah  Tekanan  Dan  Paksaan.” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 2 (2022): 745–66.
https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5728/2897.
Amilia,  Ni  Komang  Sri  Intan,  and  I  Gede  Yusa.  “Akibat  Akibat  Hukum  Pelanggaran Kewajiban  Notaris  Terhadap  Ketentuan  Pasal  3  Angka  15  Kode  Etik  Notaris.” Acta Comitas 6, no. 3 (2021): 510. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p4. Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum . 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2019.
Eriyanti,  Devi,  and  Fully  Handayani  Ridwan.  “Peranan  Notaris  Dalam  Kepastian  Hukum Akta  Kuasa  Menjual  Terhadap  Objek  Jual  Beli  Yang  Pailitkan.” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 1 (2022): 253. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4873.
Fahrul.  “Keputusan  Majelis  Pengawas  Notaris  Sebagai  Bentuk  Keputusan  Tata  Usaha
Negara.” Recital 1, no. 2 (2019): 44–58.
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/272.
Fajar,  Mukti,  and  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
Fauzan, Muhammad Iqbal, Isis Ikhwansyah, and Nanda A. Lubis. “Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan  Saham  Perseroan  Terbatas.” Acta  Diurnal  Jurnal  Ilmu  Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3, no. 2 (2020): 305–20. http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/229.
Gusmarani,  Rica,  and  Muhammad  Ilham.  “Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris Dalam Proses Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris.” Jurnal Law
of Deli Sumatera I, no. I (2021): 24–32. https://doi.org/10.47709/cnapc.xxxx.
Idris, Vidiya  Indriani,  and Budi  Santoso. “Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan.” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 642. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334.
Iryadi,  Irfan.  “Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Perspektif  Hukum Administrasi Negara.” Rechtvinding
9, no. 3 (2020): 481–91. https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/9. Irfan Iryadi.pdf.
Kansil,  Christine  ST,  Palandeng,  Engelien  R,  Mamahit,  and  Godlieb  N. Kamus  Istilah Aneka Hukum . 1st ed. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  17  Tahun 2021  tentang  Tugas  dan  Fungsi,  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan  dan Pemberhentian,  Struktur  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan  Anggaran  majelis  kehormatan Notaris. 17. Indonesia, issued 2021.
Madyastuti, Ratna. “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris.” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 3 (2020): 711–29. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art13.
Mahkama Agung Republik Indonesia. “Putusan PN Muara Tewe Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat: H. Lasdi Samirhan Tergugat: 1. Rudi Birowo,  2.Januar Kencana 3.Kapolri Cq. Kapolda Kalteng Cq. Kapolres Barito Utara Cq. Kapolsek Teweh Tengah,” 2017.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8c324dad5d27a62e15a7dc1
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani e-ISSN: 2621-4105
0d93021a9.html. Marzuki,  Suparman. Etika  Dan  Kode  Etik  Profesi  Hukum .  1st  ed.  Yogyakarta:  FH  UII Press, 2017.
Mertokusumo, Sudikno. Bunga Serampai . 2nd ed. Yogyakarta: Liberty, 2010. ———. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002. Muhammad,  Yurist  Firdaus,  and  Budi  Santoso.  “Penerapan  Sanksi  Serta  Pengawasan Terhadap  Kode  Etik  Notaris  oleh  Dewan  Kehormatan.” Notarius 16,  no.  2  (2023): 601–12. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40913.
Nasution,  Bahder  Johan.  “Penerapan  Sanksi  Administratif  Sebagai  Sarana  Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris.” Recital 2, no. 1 (2020): 1– 6. https://mail.online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/8657/10022.
Nugraha,  Moeh  Angga.  “Persetujuan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Atas  Pemanggilan Notaris  Dalam  Pemeriksaan  Tindak  Pidana.” Jurnal  Officium  Notarium 1,  no.  2 (2021): 403–13. https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss2.art20.
Prasetyawati, Agni, and Yunirman Rijan. “Dasar Kebijakan Kementerian Keuangan Dalam Perbedaaan  Kewenangan  Pelelang  Dan  Pejabat  Lelang  Kelas  II  Serta  Akibatnya Dalam  Praktek.” Imanot:  Jurnal  Kemahasiswaan  Hukum  &  Kenotariatan 2,  no.  02 (2023):
482–99. https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/5083/2358.
Presiden  Republik  Indonesia  Soeharto.  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 112. 8. Indonesia, issued 1981.
Putri,  Libryawati  Eka,  and  Pujiyono.  “Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  Terkait Pemanggilan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.” Notarius 12, no. 2 (2019): 1004–14.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29144/16802.
Riandini  Arief,  Andi  Nurfajriani,  Syukri  Akub,  and  Syamsuddin  Muchtar.  “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan.” Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  dan  Politik  Islam 4,  no.  1  (2019):  52–81. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.213.
Santoso, Agus. “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-Ppat Dalam Menjalankan Kewenangan  Jabatannya.” Jurnal  Hukum  dan  Kenotariatan 4,  no.  1  (2020):  53. https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6448.
Sulistyawati, Sri, Kartina Pakpahan, and Sartika Sari. “Summoning Notaries by Prosecutors After the Decision of the Constitutional Court Number 16/PUU-XVIII/2020.” Sibatik Journal 2, no. 16 (2023): 3243–56. https://www.publish.ojs- indonesia.com/index.php/sibatik/article/view/1417/861.
Syahrani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Tobing, GHS Lumban. Pengaturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga, 1991.
Tolinggar, Vina Ayu Subagta, and Pieter Latumeten. “Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh  Notaris  Pasca  Pandemi  Covid-19.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022): 663–77. https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.590.
Toruan, Henry Donald LBN. “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan  Notaris.” Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure 20,  no.  3  (2020):  435–58. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1143.
Wahyudi, Anton, Rahmida Erliyani, and Mispansyah. “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas  Akta Notaris Yang Dibuat  Oleh Notaris Tidak Berwenang Dalam  Kewenangan
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani e-ISSN: 2621-4105
Notaris Pengganti.” Notarius 2,
no. 3 (2023): 234–43.
https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj.
Wetboek,  Burgerlijk. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Burgerlijk  Wetboek/BW . Jakarta: Buana Press, 2014.
Zulkhainen, Qurratu Uyun Ramadani. “Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan  Notaris  Terhadap  Pengawasan  Notaris.” Jurnal  Officium  Notarium 2,  no.  1 (2022): 120–29. https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss1.art13.