## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum

## Pidana di Indonesia
Puan Maharani, Hafrida, Mohamad Rapik Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: puanmaharani767@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia. Dalam era digital yang semakin maju, hacktivisme telah menjadi fenomena yang signifikan di dunia maya. Pelaku yang melakukan hacktivisme disebut hacktivist , ialah individu atau  kelompok  yang  menggunakan  teknik  peretasan  untuk menyuarakan  ambisi  sosial  politik  atau  menyampaikan  pesan ideologi  terkait  isu-isu  yang  terjadi  di  masyarakat.  Secara  khusus, artikel  ini  mempermasalahkan  bagaimana  pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum dari pertanggungjawaban  pidana hacktivist di  Indonesia  ke  depannya. Sebagai  penelitian  yuridis  normatif,  artikel  ini  mengacu  pada peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban  pidana hacktivist di Indonesia  mengalami  beberapa  hambatan,  antara  lain  tidak diaturnya  hacktivisme  secara  khusus  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  hambatan  dalam  penegakan  hukum  yang mempengaruhi  pertanggungjawaban  pidana  oleh hacktivist .  Oleh karena  itu,  diperlukan  pembaharuan  hukum  pidana  terhadap peraturan  perundang-undangan  agar  hacktivisme  dapat  dikenakan sanksi  secara  khusus  serta  upaya  penanggulangan cybercrime yang lebih efektif. Selain itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pihak berwenang  dan  lembaga  penegak  hukum  untuk  meningkatkan kemampuan  dalam  menangani  serangan  siber  dan  memastikan pertanggungjawaban pidana yang efektif terhadap hacktivist .
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Cybercrime , Hacktivist .

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-05-15 Accepted: 2024-06-10
Publish: 2024-06-16
KEYWORDS: Criminal Liability, Cybercrime, Hacktivist.

## ABSTRACT
This article aims to analyze the criminal liability of hacktivists in  Indonesia.  In  an  increasingly  advanced  digital  era, hacktivism  has  become  a  significant  phenomenon  in cyberspace.  Hacktivists  are  individuals  or  groups  who  use hacking techniques to voice socio-political ambitions or convey ideological  messages  related  to  issues  that  occur  in  society. Specifically,  this  article  concerns  how  the  criminal  liability  of hacktivists  in  Indonesia  and  how  the  legal  policy  of  criminal liability by hacktivists in Indonesia in the future. As normative juridical research, this article refers to the applicable laws and regulations. The results  of this  study indicate that hacktivists criminal  liability  in  Indonesia  experiences  several  obstacles, including  the  absence  of  specific  regulation  of  hacktivism  in legislation  and  obstacles  in  law  enforcement  that  affect criminal  liability  by  hacktivists.  Therefore,  it  is  necessary  to reform the criminal law into legislation so that hacktivism can be specifically sanctioned as well as more effective cybercrime
countermeasures.  In  addition,  close  cooperation  between authorities  and  law  enforcement  agencies  is  needed  to improve  the  ability  to  deal  with  cyber  attacks  and  ensure effective criminal liability for hacktivists.

## A. PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada  era  globalisasi  memainkan  peran penting karena menyajikan suatu dunia yang bebas dari jarak dan waktu. Kehadiran era ini  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan  terhadap  berbagai  lapisan  masyarakat, termasuk  individu,  perusahaan,  dan  bahkan  pemerintah.  Sehingga  memaksa  masyarakat untuk  mengadopsi  realitas  baru  yang  dikenal  dengan  dunia  maya  ( cyberspace ). Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  setiap  negara  telah  mendorong munculnya  ancaman-ancaman  baru  di  dunia  maya,  sehingga  sebuah  negara  harus membangun kapasitas keamanan siber sebagai upaya untuk memberikan keamanan dan keselamatan di dunia maya. 1
Penggunaan  teknologi  yang  besar  jika  tidak  dimanfaatkan  dengan  bijak  akan melahirkan  kejahatan  dunia  maya  ( cybercrime )  yang  termasuk  perkembangan  dari computer  crime . Cybercrime muncul  karena  revolusi  teknologi  informasi  dan  berbeda dengan  kejahatan  konvensional  biasa.  Di  antara  berbagai  bentuk cybercrime yang  ada, muncul  satu  tren  yang  dinamakan  hacktivisme  yang  merupakan  metode  protes  digital yang menggunakan peretasan untuk mempromosikan agenda sosial politik. Karatzogianni menyatakan bahwa  hal ini merujuk pada ketika individu mengorganisir melalui internet untuk melakukan protes atau ketika mereka menggunakan jaringan untuk menyampaikan pesan  politik.  Orang  yang  melakukan  perbuatan  hacktivisme  disebut  juga  dengan hacktivist . Electronic Frontier Foundation (EFF) yang berbasis di Amerika Serikat, secara sederhana  mendefinisikan hacktivist sebagai  orang  yang  menggunakan  komputer  dan jaringan sebagai alat protes atau aksi. 2
Para hacktivist ,  termasuk  Anonymous,  Julian  Assange,  dan  Edward  Snowden memiliki  pengaruh  besar  dalam  fenomena  politik  global. Hacktivist menargetkan pemerintah,  industri  besar,  perusahaan  multinasional,  dan  individu  yang  memiliki pengaruh  signifikan.  Dengan  motivasi hacktivist dapat  berasal  dari  pandangan  politik, suku, etnis, kepercayaan, dan ideologi tertentu dalam cakupan nasional atau global.
Di  Indonesia,  paradigma  peretasan  model  ini  mulai  berkembang  sebagai  respon terhadap  isu  politik  hangat  di  masyarakat.  Salah  satunya  seperti  kehadiran  Bjorka  yang melabeli  dirinya  sebagai hacktivist untuk  bangsa  Indonesia.  Bjorka  membocorkan berbagai informasi rahasia dari pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum, data pribadi registrasi nomor seluler, hingga BUMN seperti Pertamina. 3 Sebelumnya, protes hacktivist terjadi  terkait  mahalnya  harga  kuota  internet  dan  mengakibatkan  situs  web  milik Telkomsel  di deface yang  menampilkan  pesan  kritik  atas  mahalnya  tarif  kuota  internet dari Telkomsel.
1 A Fathan Taufik, Indonesia’s Cyber Diplomacy Strategy As A Deterrence Means to Face The Threat in The Indo-Pacific Region. Journal of Physics: Conference Series 1721. No. 1. 2021. hlm. 1.
2 Francesca  Farmer,  Cybercrime  vs  Hacktivism:  Do  We  Need  A  Differentiated  Regulatory Approach? Inggris: Universitas Exeter, 2022. hlm. 56.
3 Rifan Kurnia, The Rise of Hacktivism and Emerging Issues in Data Protection in Indonesia. ResearchGate . 2022. hlm. 1.
Hacktivist berbeda  dengan  jenis  peretas  lainnya,  karena  motivasi hacktivist didasarkan  oleh  keinginan  terkait  perubahan  sosial  politik,  bukan  terkait  finansial. 4 Hacktivisme  dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  diantaranya  perusakan  situs  web hingga pembobolan dan kebocoran data baik individu, kelompok, atau organisasi dengan agenda  atau  tujuan  tertentu.  Perusahaan  keamanan  siber,  Panda Security , mendeskripsikan hacktivisme sebagai  bentuk aktivisme digital tanpa kekerasan di mana motifnya  bukanlah  keuntungan  finansial  pribadi.  Sebaliknya,  kampanye hacktivist bertujuan untuk mencapai keadilan politik, sosial, atau agama yang sejalan dengan tujuan kelompok. 5
Donalds  dan  Osei  Bryson  membuat  taksonomi cybercrime yang  menjelaskan bahwa  hacktivisme  dapat  dilihat  sebagai  kejahatan  siber  karena  mencakup  korban (misalnya  pemerintah  yang  menjadi  korban  serangan  DoS);  penyerang  (misalnya kelompok hacktivist yang melakukan peretasan) yang menggunakan keterampilan teknis mereka untuk melewati sistem keamanan untuk mempromosikan tujuan politik mereka. 6 Dalam hal ini, hacktivist merupakan pelaku kejahatan dunia maya yang melanggar hukum  dan  merugikan  pihak  lain. Hacktivist yang  melakukan  perbuatan  kriminal  harus bertanggung  jawab  secara  hukum  atas  perbuatannya.  Dalam  ranah  hukum  pidana, seseorang melakukan kesalahan dapat dikenakan tanggung jawab atas perbuatannya jika kesalahan  tersebut  memenuhi  unsur-unsur  dari  pertanggungjawaban  pidana.  Jika pembuktian  kejahatan  seseorang  menitikberatkan  pada  perbuatannya  maka  penentuan seseorang  dapat  dikatakan  bersalah  dan  secara  sah  melawan  hukum  harus  dibuktikan untuk memperoleh kepastian hukum.
Indonesia  telah  memiliki  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (selanjutnya  disebut  UU  ITE)  dan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP) yang menjadi landasan hukum  untuk  mengatasi cybercrime di  Indonesia.  Terdapat  pengaturan  tentang hacktivisme yang secara tersurat diatur dalam peraturan hukum di Indonesia.
Dari berbagai bentuk hacktivisme yang terjadi di Indonesia dapat dikenakan Pasal UU ITE dan UU PDP yang menyerang data dan sistem elektronik milih orang lain. Namun, jika  dikaitkan  dengan  perbuatan  seperti  perusakan  situs  web  dapat  dikenakan  Pasal  30 dan  Pasal  32  ayat  (1)  UU  ITE  tentang  akses  ilegal  dan  perusakan  situs  web  dikaitkan dengan  aktivitas  memodifikasi  situs  web  tanpa  hak.  Sementara  pembobolan  dan kebocoran data dapat dikenakan Pasal 26 ayat (1), Pasal 32 UU ITE, dan Pasal 65 ayat (2) UU PDP.
Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  interpretasi  dan  penerapan  pasal-pasal  di atas  terhadap  hacktivisme  dapat  bervariasi  dan  memerlukan  analisis  lebih  lanjut  untuk memahami hacktivisme. Dalam hal ini, hacktivisme yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan  di  atas  menjadikan  penafsiran  dari  hacktivisme  dalam  undang-undang  masih bersifat  terbatas,  sehingga  penegakan  hukum  tidak  dapat  ditegakkan  jika  hukumnya
4 Pratama  Persadha,  Hacktivism  Sebagai  Upaya  Menyampaikan  Suara  Lewat  Ruang  Siber  di Indonesia,” Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial . Vol. 21, No. 2. 2020. hlm. 73.
5 Francesca Farmer, Op. Cit. hlm. 162.
6 Ibid , hlm. 51.
mengalami  kekaburan  yang  dibuktikan  dengan  penafsiran  yang  terbatas  dan/atau konsepnya  yang  tidak  jelas.  Sehingga,  bagaimana  dapat  suatu  aturan  ditegakkan  secara efektif bagi pelaku tindak pidana jika hukumnya tidak tegas dan jelas.
Dalam  konteks  hacktivisme,  terdapat  tantangan  dalam  mengidentifikasi  dan mengevaluasi  hacktivisme  sebagai  tindak  pidana  yang  jelas  diatur  oleh  hukum.  Seperti terdapat  tantangan  dalam  menangkap hacktivist karena  beberapa  kegiatan hacktivist dianggap  sebagai  bentuk  aktivisme  atau  protes  yang  sah,  masyarakat  percaya  bahwa hacktivisme  memainkan  peran  penting  dalam  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa sulit  untuk  menentukan  apakah  hacktivisme  termasuk  kegiatan  yang  legal  atau  ilegal. 7 Selain  itu,  kejahatan  ini  juga  tidak  mengenal  yurisdiksi  sehingga  menyulitkan  penegak hukum untuk mengkoordinasikan dalam upaya menuntut mereka.
Akibat  dari  hal  tersebut,  berdampak  pada  pertanggungjawaban  pidana hacktivist di  Indonesia  yang  menghadapi  berbagai  tantangan  dan  hambatan.  Seperti  kompleksitas teknis  serangan  siber  dan  kemampuan  adaptasi hacktivist menjadi  kendala  dalam mengidentifikasi  dan  menangkap  pelaku.  Selain  itu,  ketidakjelasan  sistem  perumusan norma  dalam  pertanggungjawaban  pidana  bagi hacktivist menjadi  tantangan  yang disebabkan  kurang  optimalnya  sarana  dan  fasilitas  penegakan  hukum  yang  belum memadai.  Dalam  menghadapi  tantangan  ini,  penegak  hukum  perlu  memperbarui  dan menyesuaikan kebijakan serta regulasi untuk mengatasi hacktivisme di Indonesia.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana  oleh hacktivist di  Indonesia,  dapat  diharapkan  bahwa  penelitian  ini  akan memberikan  pengetahuan  lebih  dalam  tentang  pertanggungjawaban  pidana cybercrime oleh hacktivist di Indonesia. Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan  menuangkan  dalam  artikel  dengan  judul  “Pertanggungjawaban  Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”.

## B. METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  pendekatan  khusus  yaitu  penelitian  yuridis  normatif  yang disesuaikan dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Metode penelitian ini  berfokus pada  analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  literatur  dan  bahan  referensi lainnya untuk mengembangkan argumen hukum.

## C. PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia Modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat semakin modern seiring dengan kemajuan peradaban. Hal ini sesuai dengan adagium “dimana ada masyarakat disitu  ada  kejahatan”.  Di  indonesia,  terdapat  beberapa  kasus  hacktivisme  yang mengikuti  beragam  isu  hangat  di  masyarakat.  Untuk  membahas  mengenai pertanggungjawaban  pidana  oleh hacktivist ,  penulis  menjabarkan  kasus  situs  web Telkomsel tahun 2017 dan kasus Bjorka tahun 2022.
Kasus  situs  web  Telkomsel  di deface pada  April  2017,  para  peretas menyuarakan  ketidaksenangan  terhadap  tarif  kuota  internet  Telkomsel  yang  tinggi dalam aksi demonstrasi. Pesan dari peretas merupakan permintaan kepada Telkomsel untuk  mengakhiri  tindakan  monopoli  terselubungnya.  Peretas  mengubah  nama tampilan Telkomsel diubah menjadi “Telkomnyet”. Setelah kejadian tersebut, beberapa
7 Francesca Farmer, Op. Cit .  hlm. 171.
pengguna internet  mengucapkan terima  kasih  kepada  peretas  dan  mendukung pesan protes yang disampaikan. 8 Pelaku peretasan pada situs web telkomsel melanggar Pasal 30  dan  Pasal  32  ayat  (1)  UU  ITE  dengan  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  yaitu mengakses  sistem  elektronik  dan  melakukan  aktivitas  tanpa  hak  mengubah  dan menghilangkan  informasi  elektronik  pada  web  telkomsel  dengan  ancaman  pidana penjara antara 6 tahun hingga 10 tahun.
Sementara  sepanjang  tahun  2022,  Bjorka  telah  mengunggah  banyak  data berupa  1,3  miliar  register  kartu  seluler,  105  juta  daftar  pemilih  di  KPU,  dan  26  juta pengguna  Indihome  yang  Bjorka  unggah  di  situs Breached  Forums yang  aktif  sejak Agustus  2022.  Bjorka  juga  membagikan  data  pribadi  milik  sejumlah  pejabat  publik Indonesia melalui grup Telegramnya seperti data milik Menkominfo yang meliputi NIK, nomor  Kartu  Keluarga,  alamat,  nomor  telepon,  nama  anggota  keluarga,  hingga  KTP. 9 Perbuatan  Bjorka  pada  kasus  ini  melanggar  Pasal  26  ayat  (1),  Pasal  32  UU  ITE,  dan Pasal 65 ayat (2) UU PDP mengatur mengenai perbuatan pembobolan dan kebocoran data pribadi milik orang lain.
Tanggung  jawab  pidana  mengacu  pada  hukuman  bagi  seorang  atas  tindak pidana  yang  dilakukan  dan  memenuhi  unsur  dalam  undang-undang.  Apabila  suatu perbuatan bertentangan dengan hukum, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana.  Dalam  konteks  hacktivisme,  penentuan  pertanggungjawaban  pidana  bagi hacktivist bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku dan adanya perbuatan yang melanggar hukum. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijadikan dasar untuk dipidana atau tidak, hal tersebut merujuk  asas legalitas dalam Pasal 1  ayat (1) KUHP. Beccaria menyatakan hanya undang-undang yang dapat memutuskan perbuatan apa  saja  yang  dapat  dipidana,  sanksi  apa  yang  dapat  dijatuhkan,  dan  bagaimana peradilan pidana harus dilaksanakan. 10
Untuk  menentukan  apakah  hacktivisme  merupakan  tindak  pidana,  perlu dianalisis berdasarkan asas legalitas.  Sebelum  berlakunya UU ITE dan UU PDP, KUHP mengatur  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  terkait  komputer  yang  secara  tidak langsung  terkait  dengan  masalah  kejahatan  siber.  Untuk  mengisi  kekosongan  hukum dalam  kejahatan  siber,  pasal  KUHP  menafsirkan  objek  sebagai  benda  tidak  berwujud seperti  elektronik  dan  komputer.  Misalnya  Pasal  406  KUHP  yang  membahas hacking seperti perusakan terhadap situs web atau program menjadi tidak berfungsi. Pasal 167 ayat (1) KUHP terkait dengan menerobos sistem keamanan komputer milik orang lain. Sementara Pasal 513 KUHP yang mengatur penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik sebagai tindakan yang melanggar hukum.
UU  ITE  dan  UU  PDP  diundangkan  sebagai  hukum  pidana  khusus  untuk menangani cybercrime sesuai dengan asas lex specialis derogate legi  generali , undang- undang  tersebut  mengesampingkan  ketentuan  pasal  KUHP  yang  terkait  dengan cybercrime ,  termasuk  hacktivisme.  KUHP  yang  ada  saat  ini  tidak  cukup  untuk menjawab perkembangan teknologi informasi dan kejahatan siber. Oleh karena itu, UU
8 Pratama Persadha, Op. Cit. hlm. 74.
9 Rifan Kurnia, Op. Cit. hlm. 6-7. 10 Chairul  Huda, “Dari  ‘Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’  Menuju  Kepada  'Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan”:  Tinjauan  Kritis  terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Kencana. 2021.  hlm. 20–21.
ITE  dan  UU  PDP  hadir  untuk  membangun  kerangka  hukum  yang  lebih  spesifik  dan komprehensif.
Pengaturan pasal dalam UU ITE dan UU PDP yang berkaitan dengan perusakan situs web hingga pembobolan dan kebocoran data oleh hacktivist sebagai berikut:
a. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Hacktivist yang  melakukan  perbuatan  perusakan  situs  web  ( website defacements ) yaitu peretas yang mengakses situs web dan mengubah tampilan untuk mempromosikan pesan politik atau sosial dan mengganggu operasi situs web.  Peretas  juga  dapat  meninggalkan  pesan  yang  menjelaskan  motivasi mereka  untuk  melakukan  serangan.  Perbuatan  yang  mengakses  dan memodifikasi situs web tanpa hak melanggar Pasal 30 dan Pasal 32 ayat (1).
Pasal 30 menyatakan:
(1) Setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses  komputer  dan/atau  sistem  elektronik  milik  orang  lain dengan cara apa pun. (2) Setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik  dengan cara apa pun  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik. (3) Setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik  dengan cara apa pun  dengan  melanggar,  menerobos,  melampaui,  atau  menjebol sistem pengamanan. Pasal 32 ayat (1) menyatakan: Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan  cara  apa  pun  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan transmisi,  merusak,  menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan suatu  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  milik  orang lain atau milik publik.
Sementara hacktivist yang melakukan pembobolan dan kebocoran data yaitu  mengekspos  informasi  sensitif  dan  mempromosikan  suatu  isu.  Hal  ini melibatkan  akses  ke  basis  data  atau  sistem  dan  mencuri  informasi  rahasia, seperti  kata  sandi  pengguna  atau  nomor  kartu  kredit.  Informasi  tersebut kemudian dibocorkan ke publik atau diposting di internet, dengan tujuan untuk mempermalukan atau merusak reputasi target. Perbuatan ini melanggar Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 32. Pasal 26 ayat (1) menyatakan:
Kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan, penggunaan  setiap  informasi  melalui  media  elektronik  yang menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan orang yang bersangkutan Pasal 32 menyatakan: (1) Setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan  cara  apa  pun  mengubah,  menambah,  mengurangi, melakukan  transmisi,  merusak,  menghilangkan,  memindahkan,
menyembunyikan  suatu  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
(2) Setiap  orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan  cara  apa  pun  memindahkan  atau  mentransfer  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. (3) Terhadap  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang mengakibatkan  terbukanya  suatu  informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  yang  bersifat  rahasia  menjadi  dapat  diakses oleh  publik  dengan  keutuhan  data  yang  tidak  sebagaimana mestinya. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 32, pembobolan dan kebocoran data  yang  dilakukan  oleh hacktivist dengan  cara  menggunakan  data  pribadi yang bersifat rahasia dapat diakses oleh publik.
b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengesahkan  UU  PDP  tahun  2022  yang menjawab  kekhawatiran  akan  perlindungan  data  pribadi  yang  semakin meningkat  di  Indonesia  yang  mencakup  informasi  pribadi  dan  data  pribadi.
Hacktivisme yang berkaitan dengan data pribadi diatur dalam Pasal 65 ayat (2). Pasal 65 ayat (2) menyatakan:
Setiap  orang  dilarang  secara  melawan  hukum  mengungkapkan  data pribadi yang bukan miliknya.
Dari  kasus  yang  telah  dijelaskan  di  atas  terdapat  kendala  dalam penegakan  hukum  terkait  pertanggungjawaban  pidana  oleh hacktivist .  Hal  ini berkaitan  dengan  pasal-pasal  pada  peraturan  di  atas  belum  memberikan penjelasan  konkrit  mengenai  hacktivisme.  Sehingga  terdapat  kesulitan  dalam memahami  bentuk  hacktivisme  dan  apa  itu  arti  hacktivisme  yang  jelas  diatur dalam undang-undang. Akibatnya terjadi kesulitan bagi penegak hukum dalam penerapan pasal bagi hacktivist yang melakukan cybercrime .
2. Kebijakan Hukum dari Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist di Indonesia ke Depannya
Di  Indonesia,  keberadaan hacktivist telah  menimbulkan  pertanyaan  tentang bagaimana  hukum  dapat  menangani  kegiatan  mereka.  Oleh  karena  itu,  kebijakan hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap hacktivist perlu diperhatikan dan dikembangkan  di  masa  depan.  Saat  ini,  Indonesia  masih  belum  memiliki  peraturan yang mengatur hacktivisme secara khusus. Meskipun demikian dalam UU ITE dan UU PDP  mengandung  sejumlah  pasal  yang  mengatur  hacktivisme  secara  tidak  langsung yang digunakan sebagai payung hukum untuk hacktivisme meskipun tidak dituangkan secara tersurat dalam rumusan pasal-pasalnya.
Terdapat  permasalahan  dalam  menangani  hacktivisme,  permasalahan  yang muncul  meliputi  kekaburan  norma  dan  kurangnya  pemahaman  tentang cybercrime . Beberapa  masyarakat  menganggap hacktivist sebagai  pahlawan  yang  berjuang  untuk keadilan  sosial  atau  kebebasan  informasi,  sementara  yang  lain  menganggap  mereka sebagai penjahat yang merusak tatanan sosial dan melanggar hukum.
Dalam  melakukan  perbuatannya, hacktivist memiliki  3  hal  yang  dapat mendukungnya. Pertama, partisipan dalam hacktivisme tidak membutuhkan dana yang besar,  hal  pokok  yang  diperlukan  adalah  komputer  dan  internet.  Kedua, hacktivist memiliki  anonimitas  di  internet  yang  menjadi  kunci  untuk hacktivist tidak  diketahui dalam waktu yang lama, karena prosesnya bersifat virtual dan tidak bertemu langsung. Ketiga, hacktivist memiliki kerentanan diserang lebih rendah, hal ini disebabkan karena hacktivist cenderung membatasi teknologi yang umum dipakai awam. 11
Sorell  berpendapat  bahwa  masalah  utama  hacktivisme  adalah  karena anonimitasnya. Hacktivist cenderung tidak memiliki kewarganegaraan, sulit dipahami, terkadang tidak memiliki hukum, dan hampir selalu anonim. Mereka juga tidak dapat dipertanggungjawabkan  di  negara-negara  yang  melindungi  hak  kebebasan  berbicara dan  hak  privasi.  Karena  anonimitas, hacktivist tidak  terlalu  terhambat  dalam mengekspresikan ide-ide yang penuh kebencian atau kekerasan dibandingkan dengan mereka yang mengekspresikannya secara terbuka. 12
Permasalahan pemahaman masyarakat tentang cybercrime dan serangan siber oleh hacktivist masih  terbatas.  Hal  ini  mempersulit  upaya  untuk  mendeteksi, melaporkan, dan menangani kejahatan siber dengan efektif. Pendidikan dan kesadaran publik  tentang cybercrime perlu  ditingkatkan  agar  masyarakat  dapat  berperan  aktif dalam  melindungi  diri  dan  melaporkan  kegiatan  yang  mencurigakan  terkait  sistem informasi dan komunikasi.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas  berpotensi  meningkatkan  praktik hacktivisme mengarah pada seruan untuk kepastian hukum yang lebih besar dan rasa keadilan  terkait  pertanggungjawaban  pidana.  Mempertanggungjawabkan  seseorang membutuhkan  keyakinan  yang  kuat  bahwa  sudah  pada  tempatnya  untuk  meminta tanggung jawab atas tindak pidana yang telah diperbuat. Pertanggungjawaban pidana pada  dasarnya  mengacu  pada  keadaan  bertanggung  jawab  atas  tindak  pidana. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya hubungan terkait keadaan pembuat dan perbuatan serta hukuman yang seharusnya dijatuhkan. 13
Diperlukan  pemahaman  yang  khusus  mengenai  hacktivisme,  kepastian pemahaman tentang aktivitas kriminal yang sedang berkembang sangat penting untuk mengembangkan strategi komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi kemampuan hacktivist melakukan serangan ke jaringan atau komputer sebagai platform aktivisme digital.  Situasi  ini  berkaitan  dengan  bagaimana  kebijakan  hukum  pidana  indonesia terkait pertanggungjawaban pidana hacktivist . Kebijakan hukum pidana menjadi suatu usaha untuk mengembangkan legislasi pidana yang selaras dengan kondisi dan situasi saat  ini  serta  di  masa  depan.  Upaya  ini  diharapkan  menjadi  langkah  efektif  untuk mengatasi hacktivisme.
Kebijakan  hukum  pidana  ke  depan  perlu  memperhatikan  perkembangan serangan  siber  dengan  berbagai  motif  khususnya  motif  sosial,  politik,  dan  ideologi. Seperti  kasus hacktivist yang  menyerang  pemerintah  dan  lembaga  penting  yang dilakukan  Bjorka.  Kebijakan  hukum  pidana  terhadap  pertanggungjawaban  pidana
11 Muhammad  Fikry  Anshori,  Hacktivist  pada  Pergerakan  Sosial  Transnasional:  Kampanye Anonymous Melawan Jaringan Teroris Transnasional 2015-2016. Andalas Journal of International Studies (AJIS) . Vol. 8, No. 2. 2019. hlm. 171-172.
12 Francesca Farmer, Op. Cit . hlm. 61.
13 Chairul Huda, Op. Cit. hlm. 65–66.
hacktivist dengan  menggunakan  fasilitas  teknologi  harus  diseimbangkan  dengan pembenahan  dan  pembangunan  secara  menyeluruh  terhadap  sistem  hukum  pidana. Kebijakan  hukum  pidana  mengambil  peran  penting  dalam  penegakan  hukum  dan kebijakan  sosial  yang  mempengaruhi  sistem  peradilan  pidana.  Adanya  suatu  korelasi terkait kebijakan penegakan hukum dan sistem peradilan pidana, khususnya subsistem sistem peradilan pidana yang bertanggung jawab atas penanggulangan kejahatan. 14 Mewujudkan  penegakan  hukum  yang  lebih  komprehensif  dan  menghasilkan kepastian hukum, diperlukannya pembaharuan hukum pidana ( penal reform ) terhadap hacktivisme di Indonesia menjadi hal yang penting untuk dimasukan pengaturannya ke dalam  undang-undang.  Upaya  pembaharuan  hukum  pidana  ini  terkait  dengan pengembangan  regulasi  tentang  hacktivisme.  Pembaharuan  hukum  pidana  adalah elemen krusial kebijakan hukum pidana yang bertujuan menciptakan peraturan yang sangat  efektif  dan  selaras  dengan  kondisi  masyarakat  dan  tujuan  negara.  Hal  ini membutuhkan  pendekatan  kebijakan  dan  dilakukan  secara  efektif  untuk  mencapai hasil yang diinginkan.
Hingga  saat  ini,  terbatasnya  pertanggungjawaban  yang  mengatur  hacktivisme dapat  diamati  dan  dirasakan  sebagai  ketidakseimbangan  dan  ketidaktegasan pertanggungjawaban  pidana hacktivist di  Indonesia.  Pembaharuan  hukum  pidana terkait hacktivisme dapat dilakukan penyesuaian terhadap jenis kejahatan yang diatur, peningkatan  atau  penurunan  sanksi  yang diberikan,  pengenalan  kejahatan  baru  yang berkaitan dengan perkembangan teknologi atau masalah sosial, atau perubahan dalam proses  peradilan  pidana.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa  hukum  pidana tetap  relevan,  efektif,  dan  responsif  terhadap  perkembangan  sosial,  teknologi,  dan kebutuhan  masyarakat  dalam  menangani  kejahatan,  terutama  kejahatan  yang  terjadi pada dunia maya.
Sampai  saat  ini,  UU  ITE  dan  UU  PDP  telah  mengatur  hukuman  bagi  pelaku peretasan,  namun  perlu  diperluas  dan  disempurnakan  dengan  pembaharuan  hukum pidana  untuk  mengakomodasi  perkembangan  teknologi  dan  metode  kejahatan  baru yang belum diatur dengan jelas dalam undang-undang. Dengan adanya pembaharuan hukum pidana yang komprehensif akan membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas dan dapat diandalkan dalam menangani kasus-kasus kejahatan siber. Selain  itu,  penting  untuk  memperkuat  kerjasama  internasional,  pemerintah dapat  memperkuat  kerjasama  dalam  penanggulangan cybercrime dengan  negara- negara lain. Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian bersama untuk melawan  hacktivisme  dan  kejahatan  siber  lainnya  yang  melintasi  batas  negara. Kerjasama  ini  dapat  meliputi  pertukaran  informasi,  harmonisasi  hukum,  koordinasi penegakan  hukum  lintas  negara,  dan  diplomasi  siber  ( cyber  diplomacy ).  Langkah- langkah kebijakan masa depan juga dapat mencakup pengembangan tim ahli di bidang keamanan siber dan pemahaman masyarakat terhadap cybercrime .
Penjelasan  di  atas  berkaitan  dengan  salah  satu  upaya  penanggulangan kejahatan  melalui  hukum  pidana  yang  merupakan  usaha  penegakan  hukum.  Politik hukum pidana merupakan merupakan salah satu komponen dari kebijakan penegakan hukum, hal tersebut menjadi upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang
14 Muhamad Hasan Rumlus dan Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana  Penipuan  Dalam  Transaksi  Elektronik  (Reformulation  Policy  of  Fraud  in  Electronic Transactions). Jurnal Ilmu Hukum: Equality Before The Law . Vol. 1, No. 2. 2022. hlm. 10–11.
kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat,  tercakup  dalam  kebijakan  sosial  yang  terdiri  dari  semua upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan  hukum  pidana  terhadap  pertanggungjawaban  pidana hacktivist sangat  mendesak  untuk  dilakukan,  hal  ini  dilakukan  agar  tercapai  kepastian  hukum. Pembaharuan  hukum  pertanggungjawaban  pidana hacktivist di  Indonesia  bertujuan untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan kejahatan siber oleh hacktivist . Dengan pembaharuan  hukum  pidana,  diharapkan  penegakan  hukum  terhadap hacktivist di Indonesia dapat  lebih  efektif  dalam  menghadapi  perkembangan  kejahatan  siber  yang semakin kompleks dan melindungi masyarakat dari ancaman cybercrime . Berdasarkan uraian di atas, kebijakan hukum mengenai hacktivist di Indonesia perlu  dilakukan  dengan  pendekatan  penal  dan  non  penal.  Penal,  berbentuk pembaharuan  kebijakan  hukum  pidana  untuk  mengefektifkan  hukum  positif  yang berkaitan  dengan  hacktivisme.  Non  penal,  berbentuk  upaya  pencegahan  terjadinya hacktivisme.  Kebijakan  hukum  pidana  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  oleh hacktivist perlu untuk diperbaharui, hal ini terjadi karena belum adanya aturan hukum secara  khusus  tentang  hacktivisme.  Kebijakan  hukum  secara  penal  dan  non  penal dilakukan agar memaksimalkan penegakan hukum dalam pertanggungjawaban pidana kepada hacktivist ke depannya.

## D. SIMPULAN
Pertanggungjawaban pidana hacktivist di Indonesia bergantung pada pembuktian kesalahan  pelaku  dan  adanya  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Pengaturan pertanggungjawaban  pidana hacktivist di  Indonesia  diatur  dalam  UU  ITE  dan  UU  PDP. Aturan  tersebut  mengandung  sejumlah  pasal  yang  mengatur  hacktivisme  secara  tidak langsung  yang  digunakan  sebagai  payung  hukum  untuk  hacktivisme  meskipun  tidak dituangkan secara khusus dalam rumusan pasal-pasalnya.
Kebijakan  hukum  dari  pertanggungjawaban  pidana hacktivist di  Indonesia  ke depannya  perlu  dilakukannya  pembaharuan  hukum  pidana  terkait  hacktivisme  yang menjadi  hal  penting  untuk  dimasukan  pengaturannya  ke  dalam  undang-undang  dengan tujuan  tercapai  kepastian  hukum.  Hacktivisme  yang  belum  secara  eksplisit  diatur  dalam undang-undang  dengan  dihubungkan  dengan  pembaharuan  hukum  pidana  akan terbentuknya  peraturan  tentang  hacktivisme  yang  akan  diancam  dengan  suatu  sanksi yang berupa pidana secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tahun 1946.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik.  UU Nomor 11 Tahun 2008. LNRI Tahun 2008 Nomor 58, TLNRI Nomor 4843.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi.  UU  Nomor  27 Tahun 2022. LNRI Tahun 2022 Nomor 196, TLNRI Nomor 6820.

## Buku
Huda,  Chairul,  “Dari  ‘Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan’  Menuju  Kepada  'Tiada
Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan”:  Tinjauan  Kritis  terhadap  Teori Pemisahan  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana.  Jakarta:  Kencana, 2021.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Anshori, Muhammad Fikry, “Hacktivist Pada Pergerakan Sosial Transnasional: Kampanye Anonymous  Melawan  Jaringan  Teroris  Transnasional  2015-2016”,  Andalas Journal of International Studies (AJIS), Vol. 8, No. 2 (2019).
Fathan Taufik, A, “Indonesia’s Cyber Diplomacy Strategy As A Deterrence Means To Face The  Threat  in  The  Indo-Pacific  Region”,  Journal  of  Physics:  Conference  Series 1721, No. 1 (2021).
Kurnia,  Rifan,  “The  Rise  of  Hacktivism  and  Emerging  Issues  in  Data  Protection  in Indonesia”, ResearchGate, (2022).
Persadha, Pratama, “Hacktivism Sebagai Upaya Menyampaikan Suara Lewat Ruang Siber di  Indonesia”,  JURNAL  SOSIAL  Jurnal  Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Vol.  21,  No.  2 (2020).
Rumlus,  Muhamad  Hasan,  dan  Aldilla  Yulia  Wiellys  Sutikno,  “Kebijakan  Reformulasi Tindak  Pidana  Penipuan  Dalam  Transaksi  Elektronik  (Reformulation  Policy  Of Fraud In Electronic Transactions) ”, Jurnal Ilmu Hukum: Equality Before The Law, Vol. 1, No. 2 (2022).

## Tesis
Farmer,  Francesca,  Cybercrime  vs  Hacktivism:  Do  We  Need  A  Differentiated  Regulatory Approach? Tesis.  Inggris: Universitas Exeter, 2022.