KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NASIONAL: STUDI IMPLIKASI FATWA TERHADAP MASYARAKAT

## Imaro Sidqi
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Jawa Tengah Email: imarosidqi@gmail.com

## Doli Witro
Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi Email: doliwitro01@yahoo.com

## Abstract
This  article  discusses  the  existence  of  MUI  fatwa  and  its  position  in  Indonesia.  So  far, people are more likely to use the fatwa law than national law. Many political interests, so that  the  independence  of  the  fatwa  in  Indonesia,  the  MUI  fatwa,  is  doubtful  of  its integrity. In the context of Islamic law, a fatwa is an essential presence in society, while in national law, a fatwa is only a doctrine whose status is not required to be followed. The deficient legal awareness  of the community is  a problem in the community because the political influence of the fatwa has a negative impact, so it is feared that it will create a negative thing that lives and develops into a civilization in society. From this writing, it can be concluded that the position of the fatwa is not required to be followed so that public awareness  about  the  law  must  be  socialized  by  the  government  so  that  people  can understand. However, if the fatwa is following the constitution, the fatwa can be applied in the law so that the fatwa is not easy to be politicized by any party concerned.
Keywords : MUI Fatwa Position, Public Awareness, Fatwa Implications.

## A. Pendahuluan
Dalam menjalani kehidupan, manusia tentunya saling membutuhkan satu sama  lain. 1 Saat  ini,  dengan  adanya  perkembangan  zaman  yang  sangat  pesat, kemungkinan akan memunculkan sebuah masalah baru. Disinilah hukum hadir dan  terlihat eksistensinya di masyarakat. Hukum akan tampak dan dinilai baik atau  buruk,  sesuai  atau  tidak  sesuai,  berguna  atau  tidak  berguna  oleh masyarakat. Berangkat dari hal tersebut sudah semestinya  hukum memberikan sebuah keadilan agar menciptakan ketertiban bagi masyarakat, karena keadilan menjadi landasan dasar untuk mencipatakan hukum positif yang bermartabat. 2 Sehingga  kondisi  disuatu  wilayah  akan  berjalan  dengan  lurus  hingga berkembang dengan baik.
Negara Indonesia merupakan negara yang beragam, terlihat dari ahli fiqh, tafsir,  sosial,  dan  bidang  lainnya  berelaborasi  di  dalam  negeri  ini  untuk  saling melengkapi  antara  satu  dengan  yang  lain.  Dalam  keragaman  itu  pula, kemampuan manusia dalam memahami hukum Allah SWT semakin meningkat. Manusia  juga  diarahkan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dalam  berperilaku
1 Doli  Witro,  “Praktek  Jual  Beli  Parang  dengan  Cara  Penumpukan  untuk  Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam”, Al-Qisthu , Vol. 17, No. 1, 2019, h. 34.
2 Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), h. 74.
humanis, pluralis dan demokratis dalam keragaman ini. 3 Selain itu respon ulama dalam  hal  ini  merupakan  kebutuhan  yang  penting  bagi  umat  Islam  dalam menghadapi sebuah permasalahan yang belum ada hukumnya. Respon tersebut dinamakan Fatwa. Fatwa disini berdiri atas kegigihan para cendikiawan muslim dalam  berijitihad  menemukan  hukum  untuk  suatu  permaslahan.  Selain  itu cendikiawan  muslim  juga  memiliki  peranan  menyatukan  gerak  dan  langkah umat  Islam di  dalam  mewujudkan  cita-cita  bangsa  dan  negara. Dalam  konteks ke-Indonesiaan  para  cendikiawan  inilah  yang  menggerakan  langkah  untuk membentuk  sebuah  lembaga  dalam  merespon  suatu  permasalahan  yang kontroversial di Indonesia, lembaga tersebut bernama Mejelis Ulama Indonesia 4
(MUI) dan mengenai respon yang di munculkannya dinamakan Fatwa MUI. Namun kemudian,  tidak semua  permasalahan yang  tidak  ada hukumnya akan  dapat  terselesaikan  oleh  fatwa.  Dalam  pasal  1  ayat  3  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini membuktikan bahwa masyarakat dalam berkehidupan di negeri ini, harus bersandarkan dengan hukum utamanya ius  constituntum (hukum  yang  saat  ini  berlaku)  menjadi  landasan  penting  oleh masyarakat.  Akan  tetapi,  fakta  yang  terjadi  di  masyarakat  banyak  yang menjadikan  fatwa  sebagai  landasan  utama  dan  mengesampingkan  hukum positif.  Hal  inilah,  yang  memicu  sebuah  kerancuan  dalam  sistem  hukum  di negeri ini.
Fatwa  tersebut  ditakutkan  akan  menjadi  daya  tarik  politisi  untuk dimanfaatkan ke arah yang salah. Kasus yang pernah terjadi pada pemilu tahun 2009  yang  lalu,  dimana  masyarakat  dihadapkan  pada  pemilihan  anggota legislatif  dan  pemilihan  presiden.  Banyak  masyarakat  yang  bergolongan  putih (Golput) atau tidak memilih salah satu calon pada saat itu. Hal ini menimbulkan keresahan  dikalangan  aktivis  partai  politik.  Keresahan  ini  dirasakan  oleh  PKS (Partai  Keadilan  Sejahtera)  yang  mendesak  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) untuk  mengeluarkan  fatwanya,  agar  diharamkan  bagi  para  masyarakat  yang golput,  dengan  alasan  akan  menimbulkan mudharat dalam  berdemokrasi.  Pada akhirnya MUI mengeluarkan fatwa keharaman golput pada tanggal 13 Februari 2009. 5
Kemudian, fakta yang lainnya fatwa terhadap diskualifikasi terhadap Joko Widodo-Ma’ruf  Amin kepada  KPU pada pemilu  tahun  2019 kemarin, menurut beberapa sebagian ulama mereka melakukan kecurangan dengan cara yang tidak konstitusional. Namun, fatwa tersebut ditolak oleh KPU dan oleh sebagian MUI. Lebih  parahnya  lagi  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  FUUI  (Forum  Ulama  Umat Indonesia)  yang  pada  intinya  bahwa  fatwa  tersebut  mengharamkan  memilih Joko  Widodo-Ma’ruf  Amin  pada  pemilu  tahun  2019,  kemudian  fatwa  ini dilegalkan oleh para kalangan ulama MUI, sehingga pada saat itu confuse people (membuat  dilema masyarakat)  dalam memilih  para  calonnya.  Hal  ini  tentunya
3 M. Ainul Yakin, Pendidikan Multikultural, (Semarang: Big Bang, 2008), h. 5. 4 Selanjutnya kalimat Mejelis Ulama Indonesia dalam artikel ini disingkat dengan kata MUI saja.  MUI  didirikan  pada  tanggal  7  Rajab  1395  H,  bertepatan  dengan  tanggal  26  Juli  1975  M  di Jakarta.  Lihat,  Muhammad  Maulana  Hamzah,  “Peran  dan  Pengaruh  Fatwa  MUI  dalam  Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia”, Millah: Jurnal Studi Agama , Vol. XVII, No. 1, 2017, h. 133.
5 Detiknews, Pemilu  2009  Banyak  Masalah,  PKS  Jabar  Manut  Fatwa  Golput  Haram, (Online),
(https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1083763/, diakses pada 22 Mei 2020).
bertentangan dengan fatwa keharaman golput yang dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2009. 6
Saat  ini,  kalangan  masyarakat  mempunyai  kecenderungan  untuk meletakkan  fatwa sebagai  dasar  hukum.  Hal  ini terjadi  karena  ketidakfahaman masyarakat  terhadap  fatwa  dan  sumber  hukum  positif  dalam  sistem  hukum nasional.  Berangkat  dari  hal  ini  penulis  tertarik  untuk  membahas  secara komprehensif terhadap kedudukan fatwa MUI dan urgensitasnya bagi kalangan masyarakat yang dikaji dengan yuridis-normatif dalam konstitusional. Selain itu, tulisan  ini  akan  membandingkan  antara  fatwa satu  dengan  fatwa yang  lainnya yang  kemudian  akan  dikembalikan  kedudukannya  dalam  hukum  positif  di Indonesia.  Sehingga  tidak  terjadi legal  misunderstanding (kesalahpahaman hukum) dalam penerimaannya di masyarakat.

## B. Pembahasan

## B.1.  Kedudukan  Fatwa  di  dalam  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional  di Indonesia
Fatwa  menjadi  landasan  penting  bagi  umat  Islam.  Pada  umumnya  fatwa merupakan  respon  atau  jawaban  dari  para  ahli  agama  untuk  menyesaikan permasalahan dalam hukum Islam. Fatwa berasal dari kata bahasa arab al-ifta , al- fatwa yang berarti pemberian sebuah keputusan. Pemberian fatwa dari kalangan cendekiawan  muslim  ini,  bukanlah sebuah keputusan  yang  terbilang gampang atau  tidak  memiliki  landasan  hukum yang  jelas.  Akan  tetapi  hukum  fatwa  ini, dibuat  dengan  konstruksi  ilmu  pengetahuan  agama  yang  jelas. 7 Allah  SWT berfirman dalam QS. an-Nahl ayat 43 yang artinya:
“Dan  Kami  tidak  mengutus  sebelum  engkau  (Muhammad),  melainkan  orang  laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” 8 (QS. an-Nahl ayat 43).
Dalam  ayat  di  atas  menjelaskan  anjuran  bagi  seseorang  yang  kurang berpengetahuan  agama,  untuk  menanyakan  sekaligus  meminta  solusi  dalam permasalahan  yang  dihadapinya.    Sehingga  kedudukan  hukum  fatwa  disini sangatlah  penting.  Hukum  fatwa  akan  digunakan,  ketika  muncul  sebuah masalah  baru  yang  belum  ada  ketentuannya  secara  tegas,  baik  Al-Qur’an,  As- Sunnah  dan  Ijma’  maupun  pendapat-pendapat  para fuqaha terdahulu.  Maka disini  fatwa  merupakan  sasaran  masyarakat  untuk  memberikan  arahan normatifnya terhadap gejala permasalahan hukum Islam. Karena kedudukannya yang  begitu  penting  ( urgent ),  orang-orang  barat  mengistilahkan  fatwa  sebagai yurisprudensi Islam. 9
6 Republika.co.id, Fatwa  FUUI  Haram  Pilih  Jokowi,  MUI:  Sah-Sah  Saja, (Online), (https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/07/01/,  diakses  pada  22 Mei 2020).
7 Ahyar A. Gayo, Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, (Jakarta:  Laporan  Akhir  Penelitian  Hukum  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011), h. 13.
8 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya, (Bandung:  Syaamil  Qur’an,  2010),  h.
272.
9 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata , (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), h. 272. Lihat juga, M.  Erfan  Riadi,  “Kedudukan  Fatwa  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  (Analisis Yuridis Normatif)”, Ulumuddin, Vol. 7, No. 1, 2010, h. 472.
Penggalian dasar hukum dari fatwa sendiri mengacu pada Al-Quran dan Hadis  yang  kemudian  dielaborasi  dengan  ilmu ushul  fiqh ,  menjadi  sebuah petunjuk  untuk  menggali  hukum-hukum  yang  abstrak.  Metode  ijtihad  yang menjadi andalan para ulama  untuk  menyakinkan  masyarakat  terhadap  hukum yang  belum  ada  solusinya.  Berbeda  dengan  kedudukan  fatwa  dalam  hukum nasional sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa hierarki  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  hukum  nasional  di antaranya:  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah.  Peraturan  daerah  meliputi: Peraturan  Daerah  Provinsi,  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota,  dan  Peraturan Desa/Peraturan  yang  setingkat.  Sedangkan  untuk  sumber  hukum  formal  yang berlaku  di  Indonesia  ada  lima,  di  antaranya:  Undang-Undang,  kebiasaan, yurisprudensi (putusan hukum), traktat, dan doktrin. 10
Fatwa merupakan pendapat para pakar/ulama/ahli hukum yang didapat melalui proses penggalian hukum yang disepakati guna menemukan kepastian hukum  yang  dijadikan  sebagai  salah  satu  petunjuk  atau  nasehat  masyarakat muslim  dalam  menjalankan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Fatwa  ini bersifat  responsif,  dinamis  dan  informatif.  Dikatakan  responsif  karena  adanya fatwa,  sebuah  tanggapan  atas  adanya  persoalan-persoalan  masyarakat  yang belum ada aturan hukum pasti yang mengaturnya. Sebagaimana kaidah hukum yang  dikemukakan  oleh  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah  fatwa  dikatakan  dinamis karena  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  fatwa  itu  akan  berubah  seiring dengan  berubah  dan  berkembangnya  waktu,  tempat,  keadaan,  niat  bahkan kebiasaan. 11 Sedangkan  fatwa  dikatakan  informatif  karena  fatwa  bersifat memberi informasi yang menerangkan terkait permasalahan-permasalahan yang belum  mendapatkan  jalan  keluar,  sehingga  fatwa  disini  berfungsi  juga menjelaskan  sesuatu  yang  dipertanyakan  masyarakat  muslim  pada  khususnya dan masyarakat Indonesia pada umunya.
Perlu  diketahui  bahwa  keberlakuan  fatwa  tidak  mengikat  secara menyeluruh  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Sehingga  pemaksaan  tidak akan  terjadi  dalam  konteks  penerapan  fatwa  MUI  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia. Meskipun orang tersebut selaku peminta fatwa, tidak ada keharusan baginya  untuk  mengikuti  ataupun  menjalankan  fatwa  tersebut.  Bisa  dikatakan bahwa keberlakuan secara khusus kepada masyarakat muslim Indonesia karena dasar  penggalian  hukum  yang  digunakan  lembaga  pembuat  fatwa  MUI  tidak terlepas  bersumber dari  Al-Quran  dan  Sunnah Rasulullah  s.a.w.  “Sebagaimana diketahui  bahwa  mayoritas  masyarakat  Indonesia  beragama  Islam”, 12 orientasi tujuan hukum nasional negara ini adalah melindungi kehidupan seluruh Warga Negara  Indonesia  tanpa  terkecuali.  Dalam  hal  ini,  keberlakuan  hukum  tetap berpegang  pada  keberagaman  ras,  agama,  suku,    dan  budaya  yang  dimiliki
10 M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan..., h. 474. Lihat juga, Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 136. 11 Isa Ansori, “Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)”, Analisis, Vol. 17, No. 1, 2017, h. 139. 12 Doli  Witro,  “Ulama  and  Umara  in  Government  of  Indonesia:  a  Review  Relations  of Religion and State”, Addin, Vol. 14, No. 1, 2020.
Indonesia. 13 Oleh karena  itu,  negara  tidak  mengakomodir  fatwa  MUI ke  dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## B.2. Urgensitas Fatwa MUI di Kalangan Masyarakat
Kemajemukan  masyarakat  Indonesia  tumbuh  beriringan  dengan berkembangnya  kemajuan  teknologi yang sangat  pesat.  Pola  penyampaian  dan penerimaan  informasi  yang  sangat  cepat  serta  munculnya  berbagai  macam persoalan  baru  yang  bersifat  kompleks,  baik  itu  menyangkut  masalah keagamaan  maupun  non-keagamaan,  seperti  sosial  kemasyarakatan menciptakan  berbagai  persoalan  baru  yang  muncul  terkadang  belum  ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Bahkan, tidak jarang timbul keraguan  di  kalangan  masyarakat  terkait  jawaban-jawaban  yang  dilontarkan oleh  segelintir  orang.  Apalagi  jika  pemberi  jawaban  tersebut  dinilai  kurang kompeten  akan  bidang  persoalan  tersebut. 14 Segala  sesuatu  yang  ada  di  muka bumi ini sesuai dengan kehendak Sang Maha Pencipta. Allah SWT menurunkan Al-Quran  sebagai  petunjuk  hidup  umat  manusia,  dan  semua  sudah  diatur  di dalamnya  baik  berkenaan  dengan kehidupan  dunia maupun  akhirat.  Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, di dalam proses penggalian hukum atau proses berijtihad akan mengacu pada Al-Quran. Selain itu,  juga  akan  mengacu  kepada  Sunnah.  Kedua  sumber  hukum  tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Sebagaimana sabda Rasulullah  s.a.w. yang artinya: Al-Quran itu dalil, dalil yang bersifat mujmal (global). Sedangkan hadis adalah penjelasannya atau perinciannya” (HR. al-Bukhari dan Muslim). 15 Perlu  diketahui  bahwa  ada  tiga  indikasi  mendasar  yang  terkadung  di dalam hukum Allah SWT yaitu indikasi menemukan hukum Allah dengan cara tersurat,  tersirat  dan  tersembunyi.  Pertama  secara  tersurat,  cara  ini  bisa dilakukan  dengan  menemukan  hukum  Allah  yang  terdapat  di  dalam  lafaz  Al- Quran  dengan  cara  melihat  makna  harfiah  yang  ada  pada  lafaz  Al-Quran tersebut.  Kedua secara tersirat. Cara yang kedua ini  bisa dikatakan lebih susah daripada cara yang pertama, dikarenakan untuk menemukan hukum Allah yang tersirat seseorang harus jeli melihat petunjuk/isyarat yang ada pada suatu lafaz di dalam Al-Quran. Ketiga, secara tersembunyi, cara inilah yang paling sulit dan tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Hal ini dilakukan ketika seseorang sudah melakukan  cara  pertama  dan  kedua  namun  belum  bisa  menemukan  hukum Allah. Untuk cara ketiga ini bisa dilakukan dengan melihat isi kandungan suatu lafaz  sehingga  bisa  diketahui  maksud  Allah  ketika  menetapkan  suatu  hukum. Serangkain  proses  yang  dilaluipun  cukup  menyita  banyak  waktu,  tenaga  serta pikiran. Dimulai dari proses pengkajian, penelitian kemudian penggalian secara mendalam  yang  melibatkan  berbagai  metode  yang  sistematis  disertai  dengan
13 Betria  Zarpina  Yanti  dan  Doli  Witro,  “Self  Maturity  and  Tasamuh  As  a  Resolution  of Religious Conflicts”, Intizar, Vol. 25, No. 2, 2019.
14 Al Fitri Johar, Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan  Di  Indonesia ,  Pengadilan  Agama  Ruteng,  Nusa  Tenggara  Timur,  (Online), (https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/, diakses pada 22 Mei 2020).
15 Abu Abdillah bin Ahmad al-Anshary al-Qurthubi, al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an , (Kairo: Darul Katib al-‘Arabiyah wat Tibaah wan Nasyr, 1964), h. 178.
penerapan  ilmu  beberapa  ilmu  bantu  yang  terkait,  seperti  ilmu  tafsir, balaghah, nahwu, sharaf, ushul fiqh, dan lain sebagainya. 16
Masyarakat  memerlukan  adanya  sebuah  wadah  yang  terorganisir  yang didalamnya  terdapat  para  pakar/para  ulama/para  cendekiawan  yang mempunyai  strata  ilmu  pengetahuan  yang  tinggi,  berwawasan  luas  serta  peka terhadap realitas yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dengan penduduk yang  mayoritas  beragama  Islam  terbentuknya  suatu  lembaga  yang  bertugas membimbing, membina serta mengayomi kaum muslimin di Indonesia menjadi sebuah  kebutuhan.  Hal  ini  selaras  dengan  munculnya  permasalahan- permasalahan kontemporer yang tidak menutup kemungkinan memicu adanya pro  dan  kontra  di  dalam  pencarian  jalan  keluar  akan  permasalahan- permasalahan tersebut. 17
Sudah  sepatutnya  menjadi  kesadaran  bersama  untuk  tidak  membiarkan masyarakat senantiasa merasa bingung dan resah karena adanya pro dan kontra yang  kerap  terjadi  ketika  adanya  permasalahan-permasalahan  kontemporer. Bayangkan apabila di dunia ini tidak ada para ulama yang bersedia melakukan proses penggalian hukum yang mendalam terkait suatu persoalan yang terjadi di masyarakat, niscaya kebingungan, keresahan akan membelenggu khalayak luas. Kebenaran  akan  sebuah  informasi  menjadi  salah  satu  kebutuhan  dasar masyarakat yang kini hidup di era digital. Kebenaran itu bisa saja terkuak salah satunya dengan adanya fatwa.
Masyarakat  membutuhkan  adanya  petunjuk  dan  bimbingan,  kecepatan dan  ketepatan  respon  para  ulama  pemberi  fatwa  atas  pertanyaan-pertanyaan terkait isu yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat kini menjadi hal  yang  tak  kalah  penting.  Untuk  menemukan  jalan  keluar  terkait permasalahan-permasalahan  yang  berkembang  para  ulama  melakukan penggalian hukum dengan menggunakan metodologi yang sistematis dan teori- teori yang tegas, konsisten serta bertanggung jawab berdasarkan dalil-dalil yang kuat.  Kemunculan  fatwa  secara  tidak  langsung  mengkonkretkan  ajaran  Islam yakni dibuktikan dengan adanya penerapan dari sumber hukum Islam, yaitu Al- Quran  dan  Sunnah.  Selain  itu  dengan  adanya  kemunculan  fatwa  itu membuktikan  bahwa  umat  manusia  mengalami  pola  pikir  yang  dinamis,  yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Hal itu juga dapat diartikan bahwa umat  manusia  semakin  maju.  Fatwa  juga  merupakan  salah  satu  cara  umat manusia  dalam  rangka  menyebarluaskan  ajaran  agama  Islam.  Tanpa  adanya fatwa,  ajaran  agama  Islam  yang  dianut  oleh  mayoritas  masyarakat  Indonesia akan  mengalami  stagnansi  dikarenakan  dianggap  tidak  mampu  menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang di masa sekarang. Disinilah letak urgensitas fatwa di kalangan masyarakat.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhayli dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh , salah satu metode yang digunakan dalam berfatwa adalah yang  pertama  melakukan  kajian  terhadap nash-nash yang  terdapat  dalam  al- Quran  dengan  menggunakan  disiplin  ilmu  yang  berhubungan  seperti  seperti ilmu  bahasa  dengan  memperhatikan  beberapa  kata  di  antaranya  seperti  kata
16 Iffatul  Umniati  Ismail,  “Telaah  Kritis  Metodologi  Istinbath  MUI  (Studi  Kasus  Fatwa tentang Golput)”, Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 13, No. 1, 2011,
h. 74.
17 Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 87-88.
mujmal, musytarak ,  atau  lafadz  yang  diragukan  termasuk  lafadz ‘am atau khash , haqiqah atau majaz , haqiqah atau ‘urf , muthlaq atau muqayyad ,  dan  lain sebagainya. 18 Ini baru masih terkait satu contoh penerapan ilmu yang dilakukan dalam rangka menemukan kepastian hukum dari isu-isu atau masalah-masalah kontemporer  yang  terjadi.  Maka  untuk  bisa  melakukan  kajian  terhadap nash , seseorang  disyaratkan  untuk  mengetahui  dan  memahami  Al-Quran  meskipun tidak  menyeluruh,  namun  ia  mengetahui  ayat-ayat  hukum  yang  berjumlah sekitar  500  ayat  menurut  pendapat  al-Ghazali  yang  telah  disepakati  oleh  al- Qadhi Ibnu al-Arabi, ar-Razi, Ibnu Qudamah, dan al-Qarafi. Pendapat al-Ghazali ini juga dibantah oleh ulama lain sebagaimana yang dinukil dari Imam Abdullah bin Mubarak bahwa ada 900 jumlah ayat hukum. Tidak semua orang menguasai disiplin ilmu, teori-teori kebahasaan serta ayat-ayat hukum tersebut.
Hal  di  atas  selaras  dengan  usulan  Ibnu  Qayyim  yang  menukil  pendapat dari  Imam  Ahmad  bahwa  tidak  ada  kebolehan  bagi  seseorang  yang  akan berfatwa  namun  dirinya  tidak  mengetahui  hal  ihwal  manusia  atau  apa  yang terjadi  disekitarnya.  Apabila  hal  itu  diabaikan,  maka  dikhawatirkan  akan muncul  fatwa-fatwa  yang  tidak  terpakai  karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan culture atau budaya masyarakat setempat. Tentu untuk memenuhi persyaratan di atas bukanlah sesuatu yang mudah. Maka dari itu, posisi fatwa bagi umat Islam disini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.

## B.3.  Kontroversi  Fatwa  MUI  pada  Pemilu  dan  Implikasinya  Kepada Masyarakat
Negara  Indonesia  merupakan  negara  muslim  terbesar  di  dunia  dengan jumlah  penduduk  beragama  Islam  terbanyak.  Hal  ini  menandakan  bahwa kemajemukan  negara  ini,  didominasi  oleh  umat  Islam.  Sehingga  ketika  terjadi suatu gejala sosial, maka solusi dari kalangan cendikiawan muslim yang selalu menjadi  perhatian  penting  dalam  berkehidupan  bernegara.  Jawaban  ataupun respon  tersebut  bertujuan  agar  kemakmuran  rakyat  tercapai  dengan  optimal, karena  pada  hakikatnya  manusia  mempunyai  5  kebutuhan  yang  penting  yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, afiliasi, harga diri, dan pengembangan potensi. 19 Fatwa  merupakan  respon  dari kalangan ulama atas persoalan  atau  gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat. 20 Kejelasan hukum fatwa, sangat penting bagi  umat  Islam  yang  mendominasi  di  negeri  ini.  Indonesia  memiliki sekumpulan  para  ulama  yang  menjadi  satu  kesatuan  berbentuk  lembaga  yaitu MUI yang bertugas memberikan jawaban-jawaban atas persoalan yang terjadi di dalam  masyarakat.  Disinilah  eksistensi  MUI  mulai  terlihat  seiring  berkembang dan  kompleksnya  permasalahan  yang  berkembang.  Namun  sayangnya, pengaruh  politik  yang  tidak  baik  ( negative )  mulai  bermunculan  yang mempengaruhinya.
Politik  dan  hukum  mempunyai  jalinan  hubungan  yang  sangat  erat  dan dapat  menimbulkan  kesewenang-wenangan  kekuasaan,  namun  politik  tanpa
18 Faridatus Suhadak, “Urgensi Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam”, De Jure, Vol. 5, No. 2, 2013, h. 190.
19 W. Poespoprodjo, Filsafat Moral, (Bandung: CV Pustaka Grafika, 1999), h. 142.
20 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid II, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 484.
hukum  akan  menjadi  kelumpuhan. 21 Politisasi  fatwa  cenderung  akan mengakibatkan  keberpihakan  kepada  salah  satu  pihak  yang  kemudian  akan menjadi  bias  di  masyarakat.  Hal  inilah,  yang  kemudian  menjadi  kontroversi- kontoversi  dari kalangan  akademisi  dan masyarakat pada  umumnya. Disinilah fatwa mulai terkikis integritasnya seiring berkembangnya zaman.
Kasus  yang  pernah  terjadi  pada  pemilu  tahun  2009  yang  lalu,  dimana masyarakat  dihadapkan  pada  pemilihan  anggota  legislatif  dan  pemilihan presiden.  Banyak  masyarakat  yang  bergolongan  putih  (Golput)  pada  saat  itu. Hal ini menimbulkan keresahan dikalangan aktivis partai politik. Keresahan ini dirasakan  oleh  PKS  (Partai  Keadilan  Sejahtera)  yang  mendesak  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  untuk  mengeluarkan  fatwanya,  agar  diharamkan  bagi  para masyarakat  yang  golput,  dengan  alasan  akan  menimbulkan mudharat dalam berdemokrasi. Pada akhirnya MUI mengeluarkan fatwa keharaman golput pada tanggal  13  Februari  2009.  Implikasi  fatwa  ini  bagi  masyarakat,  secara  tidak langsung  memaksa  masyarakat  untuk  memilih  dalam  Pemilihan  Umum (pemilu).  Implikasi  dari  hal  terlihat  pada  pemilu  tahun  2014  menjadi  semakin berkurang masyarakat yang melakukan golput. Pada tahun 2009 tercatat 29,01 % golput dan kemudian partisipasi pemilu tahun 2014 mencapai 75 %. 22 Berbeda dengam fatwa yang dikeluarkan oleh FUUI (Forum Ulama Umat Indonesia)  yang  pada  intinya  bahwa  fatwa  tersebut  mengharamkan  memilih Joko  Widodo-Ma’ruf  Amin  pada  pemilu  tahun  2019.  Fatwa  ini  kemudian dianggap sah oleh MUI dalam konteks berlakunya hanya untuk kalangan FUUI saja, namun sejati MUI tidak berpihak kepada siapapun, sehingga pada saat itu confuse  people (membuat  dilema  masyarakat)  awam  dalam  memilih  para  calon presiden. 23 Hal ini tentunya bertentangan dengan fatwa keharaman golput yang dikeluarkan  oleh  MUI  pada  tahun  2009.  Fatwa  ini  bukan  berasal  dari  MUI, namun  menjadi  implikasi  yang  buruk  bagi  masyarakat.  Tentunya  sebagian masyarakat  percaya  atas  kabar  paslon  yang  tidak  pantas  menjadi  Capres  dan Cawapres  pada  tahun  2019,  hal  ini  tentu  menjadi  kerugian  atau  ketidakadilan bagi salah satu paslon.
Pada  hakikatnya  fatwa  hanya  sebuah  doktrin  yang  kedudukannya  tidak wajib diikuti atau tidak mengikat bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh, namun  doktrin  bisa  menjadi  pertimbangan  sebuah  hukum  jika  tidak bertentangan  dengan  perundang-undangan.  Dari  kedua  kasus  tersebut membuktikan,  bahwa  sebenarnya  peran  MUI  justru  memberikan  konstribusi yang  baik  bagi  negara.  Akan  tetapi,  karena  derasnya  politik  praktis  yang menyelimuti  negeri  ini  menjadi  fatwa  dimanfaatkan  oleh  kalangan  politik. Berbeda  kasus  dengan  kedua,  kasus  tersebut  bertentangan  dengan  hak-hak
21 M. Mahfud MD, Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indoenesia, (Yogyakarta:  Grama  Medika, 1999), h. 9-12.
22 Detiknews, Dibanding  Tahun  2009,  Angka  Golput  Pemilu  2014  Lebih  Rendah, (Online), (https://news.detik.com/berita/2578828/, diakses pada 22 Mei 2020).
23 Republika.co.id, Fatwa  FUUI  Haram  Pilih  Jokowi,  MUI:  Sah-Sah  Saja, (Online), (https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/07/01/,  diakses  pada  22 Mei 2020). Tindak menjatuhkan lawan berpolitik dengan cara yang tidak benar, seperti melakukan ujaran kebencian, menghina, dan mencaci Caleg lain sehingga merusak nama baiknya di mata masyarakat dapat dikenakan  sanksi  hukum.  Lihat,  Doli  Witro,  “Peaceful  Campaign  In  Election  Al-Hujurat  Verse  11 Perspective”, Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan, Vol. 3, No. 2, 2019, h. 16.
memilih  dan  dipilih  dalam  konstitusi,  sehingga  keberlakuan  fatwa  yang bertentangan dengan konstitusi tidak diperbolehkan untuk diikuti.
Jadi,  kedudukan  fatwa  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  hanya  sebatas doktrin yang tidak wajib diikuti, namun jika fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak  bertentangan  secara  konstitusional  dan  membawa  manfaat  yang  baik, makam  wajib  untuk  diikuti  dengan  diberikan  payung  hukum  oleh  negara. Kedua  kasus  ini  mencerminkan  baik  dan  buruknya  fatwa  serta  implikasinya dalam masyarakat.

## B.4. Pandangan masyarakat terhadap Fatwa MUI
Berbicara  tentang  pandangan  itu  artinya  akan  dibahas  sesuatu  yang kompeks.  Dikatakan  kompleks  karena  pandangan  merupakan  hasil  perbuatan memandang  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang sebelumnya telah melalui proses melihat, memperhatikan, mencari tahu, sampai akhirnya  terdapat  pada  satu  titik  akhir  hasil  analisa  yakni  berupa  kesimpulan akan suatu hal. Keberagaman dalam konteks pandangan masyarakat tentu sudah menjadi  sesuatu  yang  dapat  dipastikan  keberadaannya.  Antara  orang  satu dengan yang lainnya pasti memiliki cara pandang yang berbeda-beda yang akan berdampak pada hasil pandangan yang berbeda pula. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat Indonesia.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat yang pluralis. Masyarakat dengan ciri keragamannya. Mulai dari ragam budaya, ras,  suku,  bahasa,  kepercayaan  bahkan  agama  yang  diakui  di  tengah-tengah masyarakat.  Dengan  latar  belakang  keragaman  tersebut,  maka  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  mengenai  pandangan  masyarakat  terhadap  fatwa  MUI  juga mengalami  keberagaman.  Ada  segolongan  masyarakat  yang  menyetujui dikeluarkannya suatu fatwa dari MUI ada pula yang tidak menyetujuinya. Ada yang  merespon  dengan  baik,  ada  yang  merespon  dengan  kurang  baik,  dan bahkan  ada  yang  mengabaikan  atau  tidak  merespon  sama  sekali.  Merespon dengan baik, bisa diartikan bahwa seseorang mneyetujui fatwa yang dikeluarkan MUI  dan  menerapkan  serta  mengikuti  fatwa  tersebut  di  dalam  kehidupan bernegaranya.  Merespon  dengan  kurang  baik,  bisa  dikatakan  bahwa  misalnya seseorang  menyetujui  fatwa  MUI  namun  dalam  pengaplikasiannya  fatwa tersebut  tidak  digunakan.  Sedangkan  yang  mengabaikan  fatwa  MUI,  artinya seseorang  tidak  memperdulikan  adanya  suatu  fatwa  yang  dimunculkan  (acuh tak acuh). 24
Keberagaman  terhadap  kemunculan  fatwa  inilah  yang  kemudian menimbulkan adanya pro dan kontra. Beberapa fatwa MUI yang menimbulkan banyak  pro  dan  kontra  diantaranya  fatwa  tentang  pengharaman  golput (golongan  putih),  pengharaman  rokok,  dan  pengharaman  BPJS. 25 Ada  yang berpendapat  bahwa  keputusan  MUI  tersebut  menunjukkan  sikap  keberanian MUI  karena  telah  mengeluarkan  fatwa  tersebut  dan  itu  dinilai  sebagai  bentuk responsif  yang  baik  dari  MUI  selaku  lembaga  yang  diberi  kewenangan  untuk
24 Riza  Hadi  Kusuma  dan  Yoyok  Sabar  Waluyo,  “Sikap  dan  Pandangan  Masyarakat Terhadap  Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  (Studi  Kasus  Pada  Civitas  Akademika Politeknik Negeri Jakarta), Epigram, Vol. 7, No. 1, 2010 , h. 4. 25 Merdeka.com, 4 Fatwa MUI yang bikin heboh , (Online),
(https://www.merdeka.com/peristiwa/, diakses pada 22 Mei 2020).
mengeluarkan fatwa baik yang berhubungan dengan sosial keagamaan maupun sosial  kemasyarakatan.  Ada  juga  yang  berpendapat  bahwa  fatwa  yang dikeluarkan  MUI  itu  bukanlah  sebuah  keputusan  yang  bijak.  Dalam  hal  ini misalnya  tentang pengharaman  rokok. Dalam pandangan sebagian masyarakat yang  takut  dengan  adanya  pengharaman  rokok  karena  orang-orang  tersebut takut akan kehilangan pekerjaannya.
Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa di zaman modern seperti saat ini fatwa  kerap muncul  dengan  berbagai  penyimpangan.  Beberapa  penyimpangan yang  ada  diantaranya:  Pertama,  yaitu  mengesampingkan  apa  yang  terkandung di dalam sumber hukum utama Islam (Al-Quran dan Sunnah) maupun sumber hukum lain seperti ijma, qiyas, dan lain-lain. Padahal itu merupakan dasar yang harus  dipegang  oleh  setiap  pembuat  fatwa.  Bisa  dipastikan  bahwa  fatwa  yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tidak dapat dijadikan rekomendasi jalan  keluar  terhadap  suatu  permasalahan.  Kedua,  yaitu  salah  pemahaman terhadap nash ,  yang  dalam  hal  ini  dengan  sengaja  dilakukan  sehingga  terjadi kesalahan dalam proses melakukan interpretasi.
Pada  dasarnya,  memang  tidak  ada  aturan  yang  mengikat  mengenai keharusan menjalankan atau mengikuti sebagaimana yang difatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Semua orang berhak menentukan pilihannya masing- masing  untuk  mengikuti  fakta  tersebut  ataupun  tidak.  Negara  tidak  akan memberikan  hukuman  bagi  masyarakat  yang  tidak  mengikui  fatwa  yang dikeluarkan MUI. Karena itu memang tidak diatur secara resmi di dalam hukum positif Indonesia. Namun yang perlu diketahui bahwa, kemunculan fatwa MUI ini tidak serta merta dikarenakan suatu wewenang MUI saja melainkan sebuah proses  penggalian  hukum  untuk  menemukan  kepastian  hukum  dari  adanya permasalahan-permasalahan  kontemporer  yang  berkembang  di  lingkungan masyarakat  namun  belum  ada  aturan  hukum  yang  jelas  mengaturnya. Dikeluarkannya  fatwa  ini  diharapkan  mampu  menjadi  pemandu  masyarakat ketika  menghadapi  suatu  permasalahan  kontemporer  atau  bisa  juga  dikatakan fatwa ini mampu membrikan jalan keluar bagi masyarakat.

## C. Simpulan
Kedudukan  fatwa  dalam  pandangan  Hukum  Islam  sangatlah  penting, karena  permasalahan  maupun  persoalan  yang  dihadapi  masyarakat  begitu kompleks.  Sehingga  gejala  sosial  yang  di  masyarakat  terselesaikan  bisa terselesaikan  dengan  adanya  fatwa.  Berbeda  halnya  dengan  kedudukan  fatwa menurut  hukum  nasional,  posisi  fatwa  disini  kurang  diperhatikan  atau  tidak diakui  eksistensinya,  karena  statusnya  tidak  wajib  untuk  diikuti.  Mayoritas penduduk  Indonesia  merupakan  orang-orang  muslim.  Umat  muslim menganggap bahwa keberadaan  fatwa sangat penting baginya. Implikasi fatwa terhadap  masyarakat  sangat  jelas,  hal  ini  bisa  dilihat  dari  kecenderungan menggunakan  fatwa  daripada  hukum  nasional  dalam  kehidupan  bernegara. Desain  grafis  negara  ini,  semuanya  tercover  dalam  konstitusi  yang  kemudian semua  peraturan  yang  di  bawahnya  harus  sesuai  secara  konstitusional.  Inilah alasan  hukum  fatwa  kurang  diperhatikan  keberadaannya,  karena  dimata konstitusi fatwa hanyalah sebuah doktrin yang tidak wajib diikuti. Namun fatwa dapat menjadi sebuah pertimbangan hukum dalam pembuatan undang-undang, karena  esensinya  yang  begitu  dipercaya  oleh  umat  Islam.  Sehingga  pembuat
undang-undang  memilah  fatwa  MUI  yang  sesuai  dengan  ideologi  bangsa  dan konstitusi  agar  tidak  bertentangan  dengannya.  Jadi,  kasus-kasus  kontroversial yang  terjadi haruslah  dikembalikan sesuai  dengan  desain  peraturan  negara  ini. Jika  kasus  yang  sesuai  dengan  konstitusi  negra  maka  dapat  diberikan  payung hukum  dengan  ditanamkan  nilai-nilai  konstitusi  di  perundang-undangan. Kemudian  jika  tidak  sesuai  dengan  konstitusi  negara  maka  tidak  dibolehkan untuk mengikutinya.
Referensi:
al-Qurthubi, Abu bin Ahmad al-Anshary, 1964, al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an , Kairo: Darul Katib al-‘Arabiyah wat Tibaah wan Nasyr.
Ansori,  Isa,  2017,  “Kedudukan  Fatwa  di  Beberapa  Negara  Muslim  (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)”, Analisis, Vol. 17, No. 1.
Departemen  Agama  RI,  2010, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya, Bandung:  Syaamil Qur’an.
Detiknews, Dibanding  Tahun  2009,  Angka  Golput  Pemilu  2014  Lebih  Rendah, (Online),  (https://news.detik.com/berita/2578828/,  diakses  pada  22  Mei 2020).
Detiknews, Pemilu  2009  Banyak  Masalah,  PKS  Jabar  Manut  Fatwa  Golput  Haram,
(Online),  (https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1083763/,  diakses pada 22 Mei 2020).
Fatah,  Rohadi  Abdul,  2010, Analisis  Fatwa  Keagamaan  dalam  Fikih  Islam ,  Jakarta:
PT. Bumi Aksara.
Gayo, Ahyar A., 2011, Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi  Syariah, Jakarta:  Laporan  Akhir  Penelitian  Hukum  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
Hamzah,  Muhammad  Maulana,  2017,  “Peran  dan  Pengaruh  Fatwa MUI  dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia”, Millah: Jurnal Studi Agama , Vol. XVII, No. 1. Hatta, Ahmad, 2009, Tafsir Qur’an Perkata , Jakarta: Maghfirah Pustaka.
Ismail,  Iffatul  Umniati,  2011,  “Telaah  Kritis  Metodologi  Istinbath  MUI  (Studi Kasus Fatwa tentang Golput)”, Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 13, No. 1.
Johar, Al Fitri, Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dari Perspektif Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia ,  Pengadilan  Agama  Ruteng, Nusa Tenggara Timur, (Online), (https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/,  diakses  pada  22  Mei 2020).
Kusuma,  Riza  Hadi  dan  Yoyok  Sabar  Waluyo,  2010,  “Sikap  dan  Pandangan Masyarakat Terhadap Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus Pada Civitas Akademika Politeknik Negeri Jakarta), Epigram, Vol. 7,
No. 1.
Mahfud  MD,  M.,  1999, Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indoenesia, Yogyakarta: Grama Medika.
Mangesti, Yovita A.  dan  Bernard  L.  Tanya,  2014, Moralitas  Hukum , Yogyakarta: Genta Publishing. Merdeka.com, 4 Fatwa MUI yang bikin heboh , (Online),
(https://www.merdeka.com/peristiwa/, diakses pada 22 Mei 2020).
Poespoprodjo, W., 1999, Filsafat Moral, Bandung: CV Pustaka Grafika. Republika.co.id, Fatwa  FUUI  Haram  Pilih  Jokowi,  MUI:  Sah-Sah  Saja, (Online),
(https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/14/07/01/, diakses pada 22 Mei 2020).
Riadi,  M.  Erfan,  2010,  “Kedudukan  Fatwa  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, Ulumuddin, Vol. 7, No. 1. Suhadak, Faridatus, 2013, “Urgensi Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam”,
De Jure, Vol. 5, No. 2.
Syarifuddin, Amir, 2008, Ushul Fiqh Jilid II, Jakarta: Kencana. Tutik, Titik Triwulan, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Witro,  Doli,  2019,  “Peaceful  Campaign  In  Election  Al-Hujurat  Verse  11 Perspective”, Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan, Vol. 3, No. 2. Witro,  Doli,  2019,  “Praktek  Jual  Beli  Parang  dengan  Cara  Penumpukan  untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam”, Al- Qisthu , Vol. 17, No. 1.
Witro,  Doli,  2020,  “Ulama  and  Umara  in  Government  of  Indonesia:  a  Review Relations of Religion and State”, Addin, Vol. 14, No. 1, 2020.
Yakin, M. Ainul, 2008, Pendidikan Multikultural, Semarang: Big Bang. Yanti,  Betria  Zarpina  dan  Doli  Witro,  2019,  “Self  Maturity  and  Tasamuh  As  a Resolution of Religious Conflicts”, Intizar, Vol. 25, No. 2.