Palita: Journal of Social Religion Research Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
DOI: http://10.24256/pal.vxix.xxxx
Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19

## Siti Nur Azizah
Universitas Negeri Surabaya Jl. Rektorat Unesa, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, 60213 E-mail: snazizahmaruf@gmail.com

## Abstract
This paper aims to show the implications of the Covid-19 Pandemic on the online business of non- packaged  ready-to-eat  products,  especially  related  to  aspects  of  the  inclusion  of  halal  labels. Currently,  most  online  shops,  online  trading  groups,  e-commerce  platforms,  and  e-business models in the online business of non-packaged ready-to-eat products do not yet include a halal label, even though Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee has required it. This is of course a problem considering the halal aspect of the product is one of the important issues for Indonesian consumers, who are mostly Muslim. At the same time, there are still people who think that even without a halal label, it is not necessarily a product that is haram. Halal labels seem to not only try to guarantee substances but also cover the production process from start to finish, the use of production tools that should not mix between halal and non-halal products, as well as their storage. In a pandemic condition where the online shopping process is an important alternative that allows without direct interaction, making awareness of the halal label as an indicator of guarantee becomes important for producers to prepare. This means that business actors must really be able to provide such guarantees even without direct interaction. In order to ensure the halal aspect of a product for consumers, of course, it requires the synergy of all parties in the implementation and supervision as well as the implementation of the sanctions. In the end, the legal approach to small business actors still requires massive socialization in the perspective of education and persuasion by involving online business application owners in order to guarantee the halalness of a product that guarantees the right of consumers to obtain halal products even though accessing through online mechanisms.
Keywords : The Halal Labels, Non-Packaged Food Products, Online Business, Small Business

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan implikasi Pandemi Covid-19 terhadap bisnis online produk  siap  saji  non  kemasan  terutama  terkait  dengan  aspek  pencantuman  label  halal. Dewasa ini Kebanyakan online shop, grup dagang online, platform e-commerce, dan model e- business dalam bisnis online produk siap saji non kemasan belum mencantumkan label halal, kendati  Undang-Undang  No  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  telah mewajibkannya. Hal ini tentu saja menjadi suatu permasalahan mengingat aspek kehalalan produk  merupakan  salah  satu  isu  penting  bagi  konsumen  Indonesia  yang  sebagian  besar Muslim. Pada saat bersamaan masih ada masyarakat beranggapan bahwa meski tanpa label halal,  belum  tentu  suatu  produk  itu  haram.  Label  halal  nampaknya  tidak  saja  berupaya menjamin zat saja tetapi juga melingkupi proses produksi dari awal sampai akhir, penggunaan alat-alat  produksi  yang  tidak  boleh  bercampur  antara  produk  yang  halal  dan  tidak  halal, demikian  pula  dengan  penyimpanannya.  Dalam  kondisi  pandemi  dimana  proses  belanja online  menjadi  salah  satu  alternatif  penting  yang  memungkinkan  tanpa  interaksi  langsung menjadikan  kesadaran  akan  label  halal  sebagai  suatu  indikator  jaminan  menjadi  penting untuk  disipakan  oleh  para  produsen.  Artinya  para  pelaku  usaha,  harus  betul-betul  dapat memberikan jaminan tersebut meski tanpa interaksi langsung. Guna memastikan aspek halal
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
suatu produk bagi konsumen tentu memerlukan sinergi semua pihak dalam pelaksanaan dan pengawasan serta penerapan sangsinya. Pada akhirnya, pendekatan hukum kepada pelaku usaha kecil masih memerlukan sosialisasi yang massif dalam perspektif edukasi dan persuasi dengan melibatkan pemilik aplikasi bisnis online guna memberikan jaminan kehalalan suatu produk yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan produk halal meski mengakses melalui mekanisme online.
Kata Kunci : Label Halal, Produk Non Kemasan Siap Saji, Bisnis Online, Pelaku Usaha Kecil.

## Pendahuluan
Bisnis online produk siap saji non kemasan menjadi salah satu industri yang saat ini berkembang pesat, didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan  komunikasi  serta  menjadi  solusi  atas  pembatasan  interaksi  akibat pandemik Covid-19 yang belum juga usai. Produk siap saji non kemasan, baik berupa makanan maupun minuman menjamur di Indonesia, ditawarkan dan dijual melalui aplikasi online. Beragam makanan olahan, seperti seblak, baso, batagor,  somay,  variasi  olahan  telur,  kue-kue  basah  maupun  kering  dan berbagai  varian  minuman  herbal,  minuman  dingin  dan  lain  sebagainya. Sayangnya,  kebanyakan  produk  siap  saji  non  kemasan  adalah  produk  yang belum  mencantumkan  label  keterangan  halal  maupun  komposisi  bahan olahan yang digunakan. Padahal label tersebut diperlukan untuk memenuhi hak konsumen mendapatkan informasi yang benar, lengkap  dan jelas tentang produk tersebut. Hal ini tentu saja menuntut peran negara untuk memberikan perlindungan  kepada  konsumen  masyarakat  muslim  berkaitan  dengan kehalalan  produk  tersebut.  Sesuai  dengan  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  29  ayat  (2)  yang  mengamanatkan Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadah  menurut  agamanya  dan kepercayaannya.
Nampak,  pesatnya  pertumbuhan  bisnis  online  produk  siap  saji  non kemasan belum bisa menjamin kebutuhan hak konsumen muslim yang terus bertambah  jumlahnya    atas  jaminan  kehalalan.  Kementerian  Dalam  Negeri (Kemendagri) menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Indoensia pada tahun 2020 adalah sebesar 274.349.889 jiwa (turut menjadi data jumlah penduduk di tahun 2021). 1 Sedangkan Kemenag menyebutkan secara nasional, proporsi penduduk  muslim  di  Indonesia  sebesar  87,2  persen  dari  total  populasi penduduk di Tanah Air. Persentase itu setara dengan 227 juta jiwa. 2 Padahal
1 Muhammad  Idris.  Jumlah  Penduduk  Indonesia  Terkini  Mencapai  271,34  Juta. https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia- terkini-mencapai-27134-juta?page=all . (diunduh pada tanggal 18/6/2021)
2 Kompas.com.  Menag  Sebut  Mayoritas  Muslim  Indonesia  Setuju  dengan  Pancasila. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag-sebut-mayoritas- muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila . (diunduh pada tanggal 18/6/2021)
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
Pemerintah  jauh  sebelumnya  telah  menerbitkan  UU  No.  33  tahun  2014 tentang  Jaminan  Produk  Halal  sebagai  sarana  melindungi  kepentingan konsumen muslim agar  sesuai syariat Islam, baik dari segi komposisi bahan pokok  proiduk,  proses  pengolahan  produk  hingga  kepada  kemasan  yang digunakan. 3
Label  Halal    saat  ini  menjadi  satu-satunya  indikator  yang  digunakan untuk  memastikan    keamanan,  kenyamanan  dan  kepercayaan  masyarakat Muslim atas produk yang hendak dikonsumsinya. Karenanya UU No. 33 Tahun 2014  tentang  jaminan  produk  halal,  mengadopsi  dogma  hukum  Islam, berupaya memberikan perlindungan hukum tentang kehalalan suatu produk bagi  masyarakat  muslim  sebab  keimanan  dalam  agama  Islam  mewajibkan setiap penganutnya memakan makanan yang halal 4 . Baik halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memproses, halal dalam penyimpanannya, halal  dalam  pengangkutannya  dan  halal  dalam  penyajiannya 5 .  Bahkan sebelum  disahkannya  UU  No.33  Tahun  2014,  produk  hukum  lainnya  telah mengatur persoalan halal ini, yakni UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU. No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  UU  No.36  tahun  2009 tentang Kesehatan, dan pengaturan lainnya dibawah Undang-Undang.
Label  halal  bertujuan  melindungi  konsumen  muslim  mendapatkan produk yang sesuai dengan tuntutan syariatnya melalui informasi yang benar, jelas  dan  lengkap  mengenai  kuantitas,  isi  dan    kualitas  suatu  produk.  Oleh karena itu pengaturan terhadap perlindungan konsumen mencoba mengatur hak dan kewajiban dari konsumen, hak dan kewajiban dari pelaku usaha, serta hak dan kewajiban mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Kepastian halal  suatu  produk  bagi  masyarakat  muslim  tentu  saja  memberikan kenyamanan  masyarakat  muslim  dalam  beribadah,  karena  kehalalan  suatu produk  yang  dikonsumsi  mempengaruhi  keseharian  kehidupan  seorang muslim dan kehiduoan akhiratnya kelak.
Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mewajibkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikasi halal (pasal 4) untuk kategori makanan dan minuman; obat; kosmetik; produk kimiawi; produk biologi; produk rekayasa genetik; dan barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Tak hanya diwajibkan mencantumkan label halal, pelaku usaha yang mengedarkan
3 Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Hukum  Islam,”  Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017): 150–65, https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172.
4 QS: Al-Baqarah (2:168).
5 Tanya  Jawab  Seputar  Produksi  Halal,  Bagian  Proyek  Sarana  dan  Prasarana  Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan M asyarakat Islam dan Penyelengaraan Haji, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hal, 17-24.
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
dan  memperdagangkan  produk  tidak  halal  juga  diwajibkan  mencantumkan keterangan keterangan tidak halal pada produknya seperti yang dimaksudkan oleh pasal 26 ayat 2. 6
Kebanyakan  online  shop,  grup  dagang  online,  platform  e-commerce, dan model e-business dalam bisnis online produk siap saji non kemasan belum mencantumkan label halal, kendati telah menjadi pilihan utama masyarakat. Pada  penelitian  tentang  label  halal  kemasan  pangan,  pernyataan  halal  yang dicantumkan  berupa  logo  yang  telah  tersertifikasi  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) dari 289 sampel (28%) sudah mencantumkan dan hanya 113 sampel (17%)  yang  sesuai.  Banyak  produk  kemasan  pada  bisnis  online  yang mencantumkan  logo  halal  tanpa  nomor  sertifikasi  MUI. 7 Problematika  label produk halal ini seringkali ditandai oleh sikap pelaku usaha yang cenderung tidak  aware,  lebih  mengejar  keuntungan,  minimnya  perhatian  pemerintah, lebih dilindunginya pelaku usaha dari pada konsumen dan rendahnya respons masyarakat  terhadap  produk  halal. 8 Di  negara  lain,  seperti  di  Malaysia, pencantuman label halal adalah suatu keharusan, apapun produk yang diserap masyarakat harus ada label halalnya, termasuk produk siap saji. 9
Menjamurnya  bisnis  online  yang  digeluti  masyarakat  saat  ini  menjadi  salah satu potensi industri yang menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan yang  menggiurkan.  Menjadi  trend,  terutama  dikalangan  kaum  milenial diseluruh  dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Hampir  seluruh  masyarakat  yang bergerak  diberbagai  bidang  usaha,  terutama  produk  siap  saji  non  kemasan yang  diolah  secara  rumahan  menggunakan  aplikasi  online.  Perusahaan- perusahaan besar yang tadinya bergerak secara offline kini turut menerapkan bisnis online. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya pemakai Internet di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada  Januari  2020  lalu.  Total  jumlah  penduduk  Indonesia  sendiri  saat  ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal
6 Hamalatul Qur'ani
https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3016b759720/klasifikasi-produk-yang-wajib- dan-tak-diwajibkan-bersertifikasi-halal/ . (diunduh 5/31/2021) 7 Endah Ernawanti, Feri Kusnandar, Nur Wulandari, Pemenuhan Persyaratan Label Produk Pangan yang Dijual Secara Online terhadap Peraturan Label Pangan, Jurnal Mutu Pangan, Vol. 5(1): 50-58, 2018 ISSN 2355-5017, hal 6
8 Warto,  AS,  Zainal  Arif,  BIsnis  Produk  Halal  Antara  Peluang  dan  Tantangan, Problematika dan Solusinya, Al Ulum, Volume 20 Number 1, June 2020, hal 2
9 Siaw  CL,  Rani  NSA.  A  critical  review  on  the  regulatory  and  legislation  challenges faced by halal start-up SMEs food manufacturers in Malaysia. J Social Behavioral Sci (2012), 57: 54–548.
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
2021  mencapai  73,7  persen. 10 Adapun  konten  yang  seringkali  dicari  oleh pemakai internet adalah  onlineshop sebesar 82,2 (62%). Selebihnya, konten social media, seperti Facebook sebesar 71,6 juta (54%), selanjutnya Instagram sebesar  19,9  juta  (15%). 11 Peluang  bisnis  online  inilah  yang  kemudian mendorong banyak desainer program membuat berbagai aplikasi yang dapat memudahkan siapapun untuk belanja online menggunakan jaringan internet. Bahkan  berbagai    aplikasi  yang  yang  ada  saat  ini  menjadi  keseharian masyarakat  baik  dari  sisi  penggunaan  transportasinya  maupun  layanan belanja onlinenya, seperti gofood dan lain sebagainya.

## Metode
Pendekatan kepustakaan dipilih menjadi metode penelitian ini dengan mengkaji  data  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan  kehalalan  produk  makanan  dan  minuman.  Bahan  hukum  sekunder berupa  buku-buku,  pendapat  pakar  hukum  yang  berkaitan  dengan perlindungan  hak  konsumen.  Dianalisis  secara  kualitatif  yuridis  normative kemudian  data  disusun  secara  sistematis  yang  diarahkan  untuk  menjawab rumusan masalah yang dibuat.
Penelitian  ini  berupaya  meninjau  tiga  aspek  persoalan,  yakni:  (1) Maraknya pertumbuhan dan perkembangan bisnis online produk siap saji non kemasan yang belum mencantumkan label halal; (2) implementasi penerapan label halal sesuai peraturan perundangan yang ada atas  produk siap saji non kemasan (3) upaya pengaturan dan penerapan label halal pada bisnis online produk siap saji non kemasan sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen maupun otoritas lembaga sertifikasi halal.

## Hasil dan Diskusi
Syariat  Islam  menuntut  setiap  muslim  menerapkankan  sesuatu  yang halal  dalam  kehidupannya,  hal  ini  diperintahkan  dalam  (1)  QS.  Al-Baqarah, ayat  168,  terjemahannya: “Wahai  manusia  Makanlah  dari  (makanan)  yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah  setan,  sungguh  setan  musuh  yang  nyata  bagimu  orang-orang  yang beriman ”  Adapun dalam QS. Al –Baqarah, ayat 172, terjemahannya : “Wahai orang orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada  kamu  dan  bersyukurlah  kepada  Allah,  jika  kamu  hanya  menyembah kepada-Nya.” Selanjutnya  QS  Al-Baqarah,  ayat  173,  terjemahannya:
10 Galuh  Putri  Riyanto.  Jumlah  Pengguna  Internet  Indonesia  2021  Tembus  202  Juta https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet- indonesia-2021-tembus-202-juta (diunduh 5/31/2021).
11 APJII  (Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia)  tentang  hasil  survei  Data Statistik Pengguna Internet Indonesia tahun 2016,
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
“Sesunguhnya Dia hanya mengharamkan atas-mu bangkai, darah, daging babi dan  (daging)  hewan  yang  disembelih  dengan  (menyebut  nama)  selain  Allah. Namun barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allalh Maha Pengampun”.
Berangkat dari QS. Al-Baqarah, ayat 168, QS. Al –Baqarah, ayat 172 dan QS Al-Baqarah, ayat 173, dibuatlah sistematika peraturan dan perundangan yang  hendak  menjamin  kehalalan  suatu  produk  bagi  masyarakat  muslim.
Diantaranya adalah; Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar  negeri.  Selanjutnya  undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  pasal  4  huruf  a  dikatakan  konsumen  berhak  atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.  Kemudian ada juga Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM.  Selain itu Kepmenag  Nomor  519  Tahun  2001  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  Pasal  1 menyatakan  bahwa  Majelis  Ulama  Indonsia  adalah  lembaga  pelaksana pemeriksaan pangan halal di Indonesia.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2012  tentang Pangan, pasal 97 juga menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan didalam  negeri  untuk  diperdagangkan  wajib  mencantumkan  label  pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan. Hal ini  juga  disusul  oleh  Pertauran  Menteri  Nomor  95  Tahun  2012  tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
Undang-undang  lainnya  adalah,  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  41  Tahun  2014  tentang  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan.  Juga terdapat  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal, dimana setelah 5 tahun setelah disahkannya Undang-Undang inni maka semua  produk  yang  ditawarkan  dan  dijual  wajib  mencantumkan  label  halal pada kemasannya.

## Label Halal Dalam Produk Siap Saji Non Kemasan Dalam Bisnis Online
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  terus berkembang  pesat,  menjadikan  era  digitalisasi  sebagai  sarana  yang mempermudah setiap aktifitas interaksi manusia didalmanya. Di sektor bisnis, kesempatan  ini  mendorong  bisnis  online  sebagai  model  utama  dengan segenap  inovasinya  menggeser  pemasaran    konvensional  ke  pemasaran online.  Bertemunya  pedagang  dengan  pembeli  secara  fisik  sebelumnya  kini tidak  diperlukan  lagi,  tergantikan  oleh  media  online.  Platform  media  bisnis online menjadikan masyarakat lebih mudah dalam mencari, mengecek harga,
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
menjual  dan  membeli  barang.  Media  komunikasi  pemasaran  online  lebih terintegrasi  sehingga  memberikan  dampak  signifikan  dalam  bisnis. Setidaknya penelitian berikut ini menjadi bukti adanya peningkatan penjualan dengan  melakukan  bisnis  online,  diantaranya  yakni;  pertama,    volume peningkatan penjualan sektor UKM meningkat 10-50% 12 . Kedua, pelaku IKM, 67%  penjualannya  meningkat. 13 Pada  tahun  2010,  terdapat  pengolah makanan  rumah  tangga  sebanyak  881.590  unit  dan  pembuat  minuman sebesar  29.848  unit,  sedangkan  perusahaan  kecil  yang  memproduksi makanan sebesar  48.320 dan perusahaan kecil yang mengolah minuman 547 unit.  Jumlah  ini  meningkat  di  tahun  2015,  menjadi  1.473.205  (pengolah makanan dari rumah tangga) dan 45.922 (pengolah minuman rumah tangga).
Perusahaan kecil pengolah makanan juga meningkat, yakni 93.814 dan perusahaan kecil pengolah minuman 1208 unit. 14 Fakta ini semakin diperkuat oleh  hasil  penelitian  tentang  pengaruh  media  digital  terhadap  tingkat penjualan produk kemasan, dimana dikatakan terdapat hubungan yang positif dan  signifikan  antara  penggunaan  media  digital  terhadap  tingkat  penjualan yakni sebesar 60,2%, dimana Instagram merupakan media sosial yang paing banyak  digunakan  yaitu  sebesar  74,1%,.  Potensi  untuk  mendatangkan penjualan semakin tinggi dengan memanfaatkan berbagai jenis media digital yang  memiliki  karakteristik  dan  keunggulan  pada  fitur-fiturnya.  Sehingga dapat  dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  penggunaan  media  digital  maka semakin tinggi tingkat penjualannya. 15
Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha makanan siap saji non kemasan juga terus bertambah, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin  meningkat.  Hal  ini  terutama  dalam  masa  pandemi  Covid-19  dan berkembangnya  ide  kreatif  dalam  kemudahan  aplikasi  bisnis  online  untuk melakukan penawaran dan trasaksi jual beli yang cepat dan menguntungkan. Bisnis online adalah bisnis yang menggunakan jaringan internet dalam suatu  interaksi  jual  beli  yang  mencakup  promosi,  penawaran,  pertukaran, pembelian dan penjualan suatu produk atau jasa diakhiri dengan pengantaran produk tersebut dari suatu titik ke titik tertentu melalui sarana transportasi yang dipesan secara online. Didalam bisnis online tersebut, segmentasi produk
12 Purwidiantoro, M. H., Kristanto S.W, D. F., & Hadi, W. Pengaruh Penggunaan Media Sosial  Terhadap  Pengembangan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM).  Jurnal  EKA  CIDA  01,  No.  1 (2016): 30-39.
13 Pane, E. S. Tingkat Adopsi Media Sosial Sebagai Sarana Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 05, No. 1 (2014): 1-14.
14 BPS, 2016 15 Qurata  Ayuni,  Hafied  Cangara,  Ariyanto.  Pengaruh  Penggunaan  Media  Digital Terhadap Tingkat Penjualan Produk Kuliner Kemasan. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 23 No.2, Desember 2019: 129-142
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
siap  saji  non-kemasan  biasanya  didominasi  oleh  produk  olahan  rumahan. Belum adanya label halal dalam produk tersebut, biasanya disebabkan karena keterbatasan  modal,  bisa  jadi  juga  keterbatasan  informasi  maupun keterbatasan mengakses lembaga atau otoritas sertifikasi halal.
Ketika  konsumen  tidak  mendapat  kepastian  dan  kenyamanan  atas produk  tersebut  karena  tidak  ada  label  halal  dan  konsumen  tidak  mungkin pula  menyaksikan  bagaimana  produk  tersebut  diolah  maka  seharusnya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Kendati bisa jadi mayoritas penjual online  tersebut  beragama  Islam  namun  berbicara  produk  halal  tentu  saja berkaitan  dengan  semua  aspek  yang  diperlukan  dalam  kehalalan  semua produk, apalagi kemudian produk yang dibuat oleh non islam.
Padahal  dalam  UU  No.33  Tahun  2014,  Pasal  67  ayat  (1)  dikatakan, produk pangan maupun non pangan, produk kemasan maupun non kemasan wajib  bersertifikasi  halal.  Berikut  adalah  ketentuan  lengkap  pasal  tersebut, “ Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di  wilayah  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  mulai  berlaku  5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Ketentuan ini menunjukkan terjadi kelalaian hukum atas jaminan produk halal khususnya produk siap saji non kemasan yang ditawarkan dan dibeli oleh konsumen dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk membuktikan kehalalan produk tersebut.

## Implementasi UU JPH pada bisnis online produk siap saji non-kemasan
Terdapat kecenderungan anggapan masyarakat bahwa ketiadaan label halal,  belum  tentu  produknya  haram.  Hal  ini  tentu  saja  tidak  keliru sepenuhnya.  Namun  bisa  jadi  salah  karena  label  halal  bukan  saja  berupaya menjamin  zatnya  saja  tetapi  juga  melingkupi  proses  produksi  dari  awal sampai  akhir,  penggunaan  alat-alat  produksi  yang  tidak  boleh  bercampur antara  produk  yang  halal  dan  tidak  halal,  demikian  pula  dengan penyimpanannya.  Pada  sisi  pelaku  usaha,  terutama  non-islam  belum  tentu punya pemahaman dan pengertian tentang produk halal. Diantara anggapan masyarakat  yang  bersepsepsi  salah  dan  benar  ini  sudah  semestinya  ada penegakan aturan yang dapat menepiskan anggapan dengan kepastian hukum peraturan  perundangan  tentang  kehalalan  suatu  produk  agar  masyarakat lebih nyaman.  Implementasi UU JPH saat ini dianggap masih lemah. UU Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  PP  Nomor  69  Tahun  1999 tentang  Label  dan  Iklan  Pangan  dan  Keputusan  Dirjen  POM  Nomor HK.00..06.3.00568  bersifat  ambigu  ketika  membahas  cara  menyertakan
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
tulisan  halal  di  label  kemasan  hanya  mengatur  uji  laboratorium  tanpa membahas mengenai pengawasan serta implikasi hukum lebih lanjut. 16
Implementasi UU JPH terutama terhadap produk siap saji non kemasan sudah seharusnya diterapkan lebih ketat mengingat pertumbuhan mayoritas muslim di negeri ini semakin besar. Hal ini secara otomatis menjadi pangsa pasar yang besar pula. Salah satu riset terkait hal ini menyimpulkan bahwa warung-warung  kecil  yang  turut  menggunakan  aplikasi  online,  meningkat penjualannya dari segi pasar sebesar 6%. 17 Pertumbuhan jumlah unit usaha kecil atau rumahan yang memproduksi makanan siap saji non kemasan pun semakin  melonjak.  Artinya  penerapan  implementasi  penerapan  Label  halal cukup  mendesak.  Pemerintah  mesti  mensosialisasikan  kembali  penyertaan label halal pada setiap produk yang ditawarkan dan dibeli masyarakat tanpa pandang  bulu.  Menuju  kesana  bisa  dilakukan  dengan  berbagai  tahapan, pertama, dimulai dari persiapan pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan dengan  menyediakan  akses  sertifikasi  yang  cepat,  mudah  dan  terjangkau disetiap wilayah terkecil pemerintahan.
Beberapa Kendala penerapan label halal oleh otoritas yang ada mesti diminimalisir,  diantaranya,    BPJH,  MUI,  Kementerian  terkait  yang  mengatur jaminan  produk  halal  harus  bekerjasama  dengan  para  pengelola  server aplikasi  bisnis  online  kemudian  menyusun  standar  pelaksanaan  pelabelan produk  halal  dengan  serangkaian  proses  yang  cepat  dan  terjangkau.  Proses sertifikasi  halal  ini  perlu  dilakukan  secara  bertahap  dan  kontinyu,  selama proses sertifikasi ini belum final, maka perlu dicantumkan logo masih dalam proses sertifikasi halal seperti yang diamanatkan oleh PP No.31 Tahun 2019, bahwa  barang  yang  wajib  bersertifikasi  namun  belum  lolos  boleh  tetap ditawarkan dan dijual ke masyarakat harus mencantumkan logo tertentu.hal ini  membuat  suatu  kondisi  dimana  penerapan  sertifikasi  yang  bertujuan memberikan label halal pada setiap produski yang diserap masyarakat tetap dan terus terimplementasikan.
Faktor-faktor  yang  perlu  didorong  untuk  mengimplementasikan penyertaan label halal dalam produk siap saji non kemasan pada bisnis online adalah  diperlukannya  langkah-langkah  pemerintah  dan  lembaga  otoritas terkait untuk :
a. Diberlakukan  sebagai  salah  satu  bentuk  program  dan  kampanye nasional
16 Sayekti, Nidya Waras. 2014. Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (Waranty Of Halal Product of Intitutional Perspective), Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.5, Nomer.2, Desember
17 Rohit Razdan, Mohit Das, Ajay Sohoni. 2013. The Evolving Indonesian Consumer. Mckinsey &  Company. https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our- insights/the-evolving-indonesian-consumer (diakses 1 November 2021).
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
b. Diperlukan  konsistensi  langkah  untuk  mendesak  semua  pihak terutama  produsen  untuk  ikut  dalam  proses  sertifikasi  halal  disertai sangsi hukum yang tegas.
c. Diperlukan  pembentukan  badan  operasional  sertifikasi  yang  dapat menjangkau  kepada  para  pelaku  usaha  kecil  dengan  menyediakan akses pengurusan yang mudah, cepat dan terjangkau.
d. Diperlukannya kerjasama dengan para pemilik server aplikasi onlone agar  memberikan  persyaratan  adanya  label  halal  dalam  operasional bisnisnya.
Jika  pelabelan  halal  terimplementasikan  dengan  baik,  kemungkinan besar  hal  ini  mendorong  kepada  perubahan  yang  signifikan,  seperti meningkatnya  penyerapan  tenaga  kerja,  seperti  kita  ketahui,    industri rumahan maupun usaha mikro dan kecil adalah bisnis padat karya yang dapat  pula  membuka  peluang  bagi  masyarakat  pendatang  di  perkotaan, terciptanya  pasar  dengan  produk  halal  terbesar  di  dunia  maupun  pada tingkat  semakin  bertumbuhnya  pelaku-pelaku  usaha  yang  dapat mendorong perekonomian nasional. Pasal 4 UU JPH mengatakan: “Produk yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat  halal.”  Implikasi  dari  aturan  ini  menjadi  jelas  dan  tegas, bahwa  semua  produsen  yang  berdagang  di  Indonesia,  harus  mengurus produknya  untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal.  Masalahanya,  saat  ini ketidakpatuhan  terhadap  aturan  di  atas  belum  mendapatkan  sangsi hukum yang tegas.

## Tanggungjawab  Otoritas  Kelembagaan  Sertifikasi  Halal  dan  Pelaku Usaha
Sesuatu yang halalan thoyyib adalah dambaan setiap manusia muslim, termasuk  didalam  mengkonsumsi  berbagai  hal  dalam  kehidupannya. Karenanya,  informasi  yang  efektif  dan  operasional  terhadap  produk  yang ditawarkan  dan  dijual  oleh  pelaku  usaha  sangat  penting.  Tentu  saja  hal  ini hanya akan dapat tercapai jika tatanan hukum yang ada dapat tegak secara mapan dan tidak ambigu dalam penerapan sangsinya. Kepastian hukum yang ada memberi dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat dan kepastian hukum untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga tidak sulit untuk membedakan  mana  yang  halal  dan  tidak  halal.  Kepastian  hukum  ini berkorelasi  dengan  kepastian  wewenang  institusinya  daam  menerapkan aturan.  Jika  beredarnya  suatu  produk  semakin  sulit  dikontrol  maka  hal  ini bukan saja mencerminkan belum tegaknya tauran jaminan produk halal tetapi juga mencerminkan adanya masalah dalam tingkat kesadaran masyarakat.
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
Label halal adalah informasi tentang  kehalalan dalam bentuk gambar dan tulisan pada kemasan produk. Banyaknya produk siap saji non kemasan yang  belum  berlabel  halal  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  dan  pelaku usaha  untuk  memberikan  label  halal  sehingga  memberikan  kepastian  dan kenyamanan kepada konsumen muslim. Sertifikasi halal di Indonesia yang kini ditangani negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari mulai pemeriksaan saintifiknya sampai dikeluarkan sertifikat halal yang sebelumnya  menjadi  wewenang  MUI.  Sertifikasi  halal  dilakukan  dengan berpegang teguh kepada prinsip transparan, bertanggungjawab, melindungi, adil, memiliki kepastian hukum,  efektif dan efisien dan profesional, bertujuan memberikan  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan,  dan  kepastian ketersediaan  Produk  Halal.  Melalui  peran  BPJPH  pemerintah  memiliki tanggungjawab untuk memberikan sangsi bagi para pelaku usaha yang masih belum  menyertakan  label  halal  dalam  produknya.  Peran  BPJPH  memiliki konsekuensi untuk melakukan :
a. Mewajibkan    sertifikasi  halal  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Islam kepada semua produk yang ditawarkan dan dijual kepada masyarkaat.
b. Adanya produk siap saji non kemasan dalam bisnis online yang belum menyertakan  label  halal  perlu  ditindak  dengan  jerat  dengan  pasal tindak  pidana  dengan  pendekatan  persuasive  dan  edukatif  secara bertahap.
c. Keberadaan label halal bukan saja memberikan kepsatian hukum tetapi juga  menjadi  jamninan  atas  keberlanjutan  tanggungjawab  pelaku usaha untuk mempertahankan kehalalan produknya ke depan.
Kewajiban  BPJPH  adalah  melakukan  uji  laboratorium  terhadap kehalalan suatu produk, pengawasan produk tersebut kedepan, memberikan sertifikat  halal  dengan  mencantumkan  label  halal  pada  produk  halal, mengawasi  produk  tidak  halal  dengan  melakukan  pengawasan  terhadap pencantuman  produk  tidak  halal,  pemisahan  lokasi  halal  dan  tidak  halal, mengawasi  tempat  dan  alat  pengolahan  produk  halal  dan  tidak  halal, pemisahan  penyimpanan,  pengemasan,  pendistribusian,  penjualan,  serta penyajian  antara  Produk  Halal  dan  tidak  halal.  Pada  intinya  BPJHP    berdiri untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran produk halal baik melalui sanksi administratif dan sanksi pidana.
Selain  tanggungjawab  pemerintah,  peran  serta  dan  kesadaran masyarakat juga diperlukan dalam pelaksanaan sertifikasi halal, oleh karena itu perlu didorong peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dalam kerangka mendorong program pemerintah terkait pencantuman label halal dalam produk yang diedarkan ke masyarakat. oleh karena itu, sosialisasi UU  Jaminan  Produk  Halal  tak  boleh  berhenti  terutama  pada  upaya  untuk
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
mengetahui  dan  menginformasikan  mana  produk  yang  hala  dan  tidak  halal dilanjutkan dengan merevisi UU No.33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal  ini,  terkait  sangsi  yang  harus  diberikan  jika  pelaku  usaha  tidak mengajukan  sertifikasi  dalam  kerangka  untuk  mencantumkan  label  halal dalam produknya, terutama pelaku usaha produk siap saji dalam bisnis online yang  memperdagangkan  produknya  kepada  masyarakat  maka  wajib mencantumkan  labelisasi  halal  dan  bertanggungjawab  atas  kehalalan produknya.
Saat ini, tidak adanya pencantuman label halal pada produk siap saji seperti  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  1999 tentang Label dan Iklan Pangan, perlindungan kepada konsumen masih sangat lemah,  kendati  ada  sanksi  administratif  berupa  pengambilan  produk  dari peredaran dan juga sanksi pidana berupa kurungan 5 tahun dan denda sebesar Rp.  2.000.000.000,00  (Dua  Milyar  Rupiah).  Dengan  semakin  luasnya perkembangan  bisnis  online  pelaku  usaha  tidak  lagi  bisa  hanya  sekedar dihimbau untuk mentatati perundangan yang ada tetapi mesti didekati pada tahapan yang lebih pasti untuk mengarah kepada pemberian sangsi, seperti tahapan edukasi, persuasi dan ancaman sangsi, melalui kesigapan kesigapan lembaga  sertifikasi  hala  dalam  memantau  dan  memeriksa  setiap  produk olahan yang beredar di pasaran.
Tidak  lagi  bisa  ditawar  bahwa  label  halal  harus  ada  dan  menjadi jaminan  perlindungan  konsumen  untuk  mendapatkan  informasi  sesuai tuntunan syariat islam. Karena itu, sertifikasi halal untuk mendapatkan label halal  menjadi  penting.  Oleh  karena  itu  pembuktian  halal  tidak  sepenuhnya menajdi  tanggungjawab  pemerintah,  karena  masyarakat  pelaku  usaha  juga harus mempersiapkan pembuktian halal sebagai berikut :
a. Pelaku  usaha  perlu  mempersiapkan  sistem  pengolahan  produk  yang dapat dikatakan halal.
b. Sistem  pengolahan  produk  yang  halal  tersebut  tercatat  dan terdokumentasikan dengan baik.
c. Sistem  pengolahan  produk  halal  ini  juga  perlu  dijadikan  rujukan terhadap keberlanjutan proses produksi kedepan.
d. Sistem pengolahan produk halal dan prosedur pelaksanaannya perlu disosialisasikan  ke  didalam  kalangan  internal  pelaku  usaha  agar kehalalan produknya dapat terjamin
e. Pelaku usaha juga mendokuemtasikan dan mencatat evaluasi internal yang dijalankan.
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
Labelisasi halal bertujuan memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur atas kondisi dan jaminan halal secara layak dan memadai.  Oleh  karena  itu  pelaku  usaha  makanan  siap  sajii  yang  belum mencantumkan label  halal dan telah menjual produknya di masyarakat perlu mendapat sanksi teguran dari otoritas terkait, sampai kepada sangsi lanjutan yang  lebih  tegas  seperti  sangsi  pelarangan  usaha.  Pemberian  sangsi  ini tentunya harus melalui intensitas pemantauan yang aktif dan efisien terhadap produk  yang  beredar  melinbatkan  seluruh  instansi  terkait,  terutama Pemerintah Daerah  mengingat luasnya Indonesia.  Pemberian sangsi menjadi salah  satu  instrument  terjaminnya  umat  muslim  atas  produk  yang  halal, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan sebagai instrument untuk meminta pertanggungjawaban konsumen jika ada pelanggaran dalam ketiadaan mencantumkan label halal, artinya melanggar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.  UUJPH bukan hanya menjadi penting bagi  konsumen  untuk  memberikan  perlindungan  melalui  label  halal  tetapi juga memberi nilai positif bagi pelaku usha itu sendiri, setidaknya memberi kepastian  hukum  terhadap  seluruh  barang  yang  boleh  diproduksi  dimana produk halal akan lebih memiliki peluang pasar yang besar baik pasar muslim maupun non muslim karena produk halal juga berbicara kualitas produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat  prinsip  dasar  hukum  agar  setiap  pemeluk  agama  beribadah  dan menjalankan  ajaran  agamanya  secara  aman  dan  nyaman,  oleh  karena  itu pemerintah  wajib  melindungi  dan  turut  memberikan  jaminan  kehalalan produk yang digunakan oleh masyarakat.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sangat penting bagi masyarakat muslim agar dapat selalu menjalankan perintah agama untuk menggunakan dan mengkonsumsi sesuatu yang halal, oleh  karena  itu  kesadaran  dan  kepatuhan  menjadi  faktor  penting  dalam implementasi penerapan label halal sehingga sinergi dan semangat yang sama didalam  pelaksanaannya  melalui  dukungan  penerbitan  peraturan pelaksanaannya agar dapat dilakukan secara efektif.  Pemberlakuan UU No. 33 Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  disertai  PP  No.  31  Tahun  2019 tentang JPH menggeser sertifikasi dan pelabelan halal yang tadinya bersifat tidak  wajib  menjadi  wajib.  Tentu  saja  muncul  pro  dan  kontra  tetapi  mesti dipahami  bahwa  kewajiban  mencantumkan  label  halal  merupakan kepentingan  bersama  yang  harus  dijaga  demi  keselamatan,  keamanan  dan kenyamanan  dalam  menjalankan  agama  dan  kepercayaan  keyakinan  yang dianut yang dijamin oleh konstitusi kita, UUD 1945.
Sedangkan  pelaku  usaha  terikat  dengan  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini meminta tangungjawab keperdataan  pelaku  usaha,  khususnya  produsen  untuk    bertanggung  jawab
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
memberikan  ganti  rugi  atas  kelalaian  produk  yang  dikonsumsi  masyarakat (Pasal  19);  ganti  rugi  yang  dimaksud  adalah  pengembalian  uang  atau penggantian  barang  dalam  kurun  waktu  7  hari  setelah  jual  beli  dan penggantian ini tidak menutup kemunhgkinan adanya tuntutan pidana. Dari sisi  konsumen,  sudah  seharusnya  pula  memiliki  kesadaran  dan  kecermatan dalam membeli produk yang akan dikonsumsi sesuai yang disyariatkan oleh islam.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebelumnya  dapat  dipahami  pentingnya aspek kehalalan dalam produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha termasuk pelaku usaha kecil dalam bisnis online produk siap saji non-kemasan terutama terkait dengan konsumen muslim. Kenyataan bahwa Dewasa ini Kebanyakan online shop, grup dagang online, platform e-commerce, dan model e-business dalam bisnis online produk siap saji non kemasan belum mencantumkan label halal  seharusnya  menjadi  perhatian  penting  apalagi  Undang-Undang  No  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  telah  mewajibkannya  secara formal.  Hal  ini  tentu  menjadi  jaminan  tidak  hanya  terkait  dengan  bahan dasarnya,  tetapi  juga  proses  dan  hasil  akhir  suatu  produk.  Sebagai  jaminan atas produk, kehalalan membutuhkan legitimasi yang tepat baik dari proses maupun institusinya. Hal ini erat kaitannya dengan adanya kepercayaan dan ketentraman masyarakat dalam menerima produk tertentu untuk kehidupan sehari-hari konsumen muslim. Dengan demikian, kepastian aspek label halal harus dapat menjadi upaya perlindungan terhadap konsumen termasuk pada era pandemi covid-19  saat ini dimana keharusan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah telah berimbas pada perubahan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan makanan termasuk yang siap saji.
Meski  akses  masyarakat  cenderung  berkurang  dalam  interaksi langsung, namun hal tersebut tentu tidak mengurangi kebutuhan mereka akan kepastian  halal  bagi  produk-produk  yang  akan  dikonsumsi  terutama konsumen muslim. Hal ini kemudian menjadi alasan kuat bagi semua pihak baik itu pemerintah dan pelaku usaha terkait untuk memastikan label halal pada produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
Melalui  kepastian  label  halal  tersebut  maka  konsumen  akan  merasa terlindungi  dari  potensi  kekeliruan  dalam  mengkonsumsi  produk  makanan maupun minuman siap saji yang diakses melalui online.  Dengan kepastian ini maka  konsumen  akan  merasa  aman  dan  nyaman  kafrena  tidak  ada  lagi keraguan  akan  isu  halal  atau  tidaknya  suatu  produk  yang  akan  mereka konsumsi meski ada keterbatasan dalam mengaksesnya secara langsung.
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132

## Daftar Pustaka
APJII  (Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia)  tentang  hasil  survei Data Statistik Pengguna Internet Indonesia tahun 2016, BPS, 2016.
Badan Pusat Statistik. BPS 2016.
Departemen  Agama.  Tanya  Jawab  Seputar  Produksi  Halal,  Bagian  Proyek Sarana  dan  Prasarana  Produk  Halal  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  dan  Penyelengaraan  Haji,  (Jakarta:  Departemen Agama, 2003), hal, 17-24.
Endah  Ernawanti,  Feri  Kusnandar,  Nur  Wulandari,  Pemenuhan  Persyaratan Label  Produk  Pangan  yang  Dijual  Secara  Online  terhadap  Peraturan Label  Pangan,  Jurnal  Mutu  Pangan,  Vol.  5(1):  50-58,  2018  ISSN  2355- 5017.
Galuh Putri Riyanto. Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202
Juta  https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah- pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta (diunduh
5/31/2021).
Hamalatul Qur'ani
https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3016b759720/klasifika si-produk-yang-wajib-dan-tak-diwajibkan-bersertifikasi-halal/. (diunduh 5/31/2021)
https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna- internet-indonesia-2021-tembus-202-juta.
Keputusan Dirjen POM Nomor HK.00..06.3.00568 oleh PP No.31 Tahun 2019 Jaminan Produk Halal.
Keputusan  Menteri  Agama  No.518  Tahun  2001  tentang  Pemeriksaan  dan Penetapan  Pangan  dan  izin  dari  BPOM;  Kepmenag  Nomor  519  Tahun 2001 tentang Jaminan Produk Halal.
Kompas.com.  Menag  Sebut  Mayoritas  Muslim  Indonesia  Setuju  dengan Pancasila.
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag- sebut-mayoritas-muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila.  (diunduh pada tanggal 18/6/2021).
Muhammad Idris. Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta. https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah- penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all.  (diunduh pada tanggal 18/6/2021).
Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai  Upaya  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Hukum  Islam,”
Siti Nur Azizah / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober-2021, Vol.6, No.2, hal.117-132
Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017), 150– 65.
Pane,  E.  S.  Tingkat  Adopsi  Media  Sosial  Sebagai  Sarana  Pemasaran  Produk Industri  Kecil  dan  Menengah.  Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan Komunikasi dan Informatika 05, No. 1 (2014): 1-14.
Peraturan Menteri R.I Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2014  tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Purwidiantoro, M. H., Kristanto S.W, D. F., & Hadi, W. Pengaruh Penggunaan Media  Sosial  Terhadap  Pengembangan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM). Jurnal EKA CIDA 01, No. 1 (2016): 30-39.
Qurata Ayuni, Hafied Cangara, Ariyanto. Pengaruh Penggunaan Media Digital Terhadap Tingkat Penjualan Produk Kuliner Kemasan. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 23 No.2, Desember 2019: 129-142. QS : Al-Baqarah (2:168). QS : Al –Baqarah, ayat 172. QS : Al-Baqarah, ayat 173.
Rohit  Razdan,  Mohit  Das,  Ajay  Sohoni.  2013.  The  Evolving  Indonesian Consumer. Mckinsey & Company. https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and- sales/our-insights/the-evolving-indonesian-consumer (diakses 1 November  2021).Sayekti,  Nidya  Waras.  Jaminan  Produk  Halal  Dalam Perspektif  Kelembagaan  (Waranty  Of  Halal  Product  of  Intitutional Perspective),  Jurnal  Ekonomi  dan  Kebijakan  Publik,  Vol.5,  Nomer.2, Desember 2014.
Siaw CL, Rani NSA. 2012. A critical review on the regulatory and legislation challenges faced by halal start-up SMEs food manufacturers in Malaysia.
J Social Behavioral Sci 57: 54–548.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2).
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Warto,  AS,  Zainal  Arif,  BIsnis  Produk  Halal  Antara  Peluang  dan  Tantangan,
Problematika dan Solusinya, Al Ulum, Volume 20 Number 1, June 2020.