HAK WARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA SEBELUM DAN SESUDAH KELUARNYA KEPUTUSAN MA. NO.
179K/SIP/1961
Dian Kemala Dewi
Universitas Dharmawangsa *Email : diankemala170565@gmail.com
RINGKASAN - Batak Toba merupakan salah satu budaya yang menganut sistem kekerabatan  Patrilineal  yang  artinya  laki-laki  merupakan  penerima  hak  waris. Hukum  waris  di  Indonesia  telah  banyak  mengalami  perkembangan  yaitu  dengan adanya adanya  persamaan hak mewaris antara anak laki – laki dan anak perempuan yang  tertuang  dalam Yurisprudensi Mahkamah  Agung  Republik Indonesia No.  179/K/SIP/196.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui apakah ada perubahan setelah atau sebelum keluar Keluarnya Keputusan MA.NO. 179  K/Sip/1961  pada  hak  waris  perempuan  menurut  hukum  Adat  Batak Toba. Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan Library  Research (Penelitian  Kepustakaan) dan Field  Research  (Penelitian  Lapangan)  kemudian dianalisa secara kualitatif, menggunakan teorimaupun hukum positif yang telah dituangkan    kemudian ditarik kesimpulan.  Sebelum  keluarnya  Keputusan
Mahkamah Agung No.179 K/Sip 1961 bahwasanya dalam masyarakat Batak Toba hanya  anak  laki-laki  saja  yang  menjadi  ahli  waris  sedangkan  anak  perempuan bukan lah sebagai ahli waris dan setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No.179  K/Sip  1961,  dimana  bahwasannya  anak  perempuan  Juga  telah  dapat menuntut  supaya  dia  juga  dinyatakan  berhak  atas  peninggalan  dari  orang  tuanya sama dengan hak seorang anak laki-laki. Kesimpulan peneitian ini adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung No.179 K/Sip 1961 maka hak waris perempuan  dalam  hukum  adat  batak  toba  telah  mengalami  pergeseran  dimana perempuan  telah  mimiliki  hak  waris  atas  warisan  orang  tuanya  dan  perempuan dapat menggugat apabila dirinya tidak diberi warisan.
Kata  Kunci  : Perempuan,  Hukum  Adat  Batak  Toba,  Keputusan MA.NO.179
K/Sip/1961

## PENDAHULUAN
Hukum  adat  dalam  pembinaan  hukum  nasional  sangat  penting,  karena hukum yang hidup dikalangan masyarakat Indonesia, lahir dan berkembang sesuai dengan  perkembangan  kehidupan  masyrakat  itu  sendiri,  masayrakat  Indonesia yang memiliki pandangan filsafat hidup pancasila. Dengan demikian maka hukum adat  pada  hakekatnya  adalah  merupakan  pencerminan  dari  pada  pancasila  itu sendiri dalam hal hukum, hukum adat senstiasa berkembang di atas konsep dasar pancasila.
Suku  Batak  merupakan  salah  satu  dari  ribuan  suku  yang  terdapat  dalam keakaragaman  budaya  di  Indonesia.  Suku  batak  dibagi  lagi  menjadi  batak  toba, batak pakpak, batak simalungun. Sampai saat ini masyarakat suku batak percaya bahwa  nenek  moyang/  leluhur  batak  berasal  dari  kaki  gunung  pusuk  buhit  yang bernama  si  Raja  Batak.  Keturunan  leluhur  tersebut  mendiami  seluruh  wilayah pulau  samosir,  dan  sebagian  keturuna  tersebut  menyebrangi  danau  toba  dan kemudian mendiami daerah-daerah yang berada di wilayah Sumatera Utara.
Indonesia  yang  merupakan  negara  hukum  telah  banyak  memiliki  jenis- jenis  hukum  yang  diterapkan  pada  penduduknya,  salah  satu  jenis  hukum  yang ada  dilingkungan  masyarakat  Indonesia  adalah  hukum  waris.  Hukum  waris merupakan  hukum  yang  bertujuan  untuk  mengatur  siapa  yang  berhak memperoleh  harta  peninggalan  leluhurnya  (Orang  Tua). Ditinjau  dari Hukum Adat hukum waris merupakan peraturan mengenai cara bagaimana dan dari abad keberapa penerusan dan peralihan  dari sebuah harta kekayaan  yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi kepada generasi selanjutnya.
Pembagian  harta  warisan  di  Indonesia  berhubungan  erat  dengan  susuna kekeluargaan yang berada pada masyarakat. Ada 3 kelompok kekeluargaan yang dianut di Indonesia yaitu
1. Susunan kekeluargaan patrilineal, dimana dari pihak laki-laki (bapak) adalah penarik garis keturunan,
2. Susunan  kekeluargaan matrilineal, dimana dari pihak perempuan (ibu) adalah penarik garis keturunan
3. Susunan kekeluargaan parental, dimana dari  pihak  kerabat  bapak maupun  dari  kerabat ibu dapat  ditarik garis keturunan pada masyarakat ini
Hilman Hadikusuma mengemukakan  pendapatnya  bahwa masyarakat Batak Toba yang menganut system kekrabatan Patrilineal, adalah  penganut sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender, dimana pihak laki-laki  adalah  pihak  yang berhak sebagai penerima waris. Masyarakat adat Batak Toba juga  beranggapan bahwa kedudukan anak laki laki  lebih jauh  lebih tinggu dari kedudukan pada anak  perempuan. Dengan kedudukan laki-laki yang lebih  tinggi  dibandingkaan  dengan  kedudukan  perempuan  maka  hal  ini mempenngaruhi  kedudukan  perempuan  dalam  hal  waris  keluarga (Hadikusuma Hilman,1994).
Perubahan zaman dari masa ke masa mengakibatkan adanya rasa ketidak adilan  perempuan  dalam  kepemilikian  hak  waris.  Peningkatan  pendidikan  dan pengetahuan  pada  anak  perempuan  menyebabkan  kaum  perempuan  melakukan penolakan  susunan  kekeluargaan Patrilineal. Penolakan  kaum  perempuan terhadap susunan kekeluargaan Patrilineal dapat memicu konflik internal dalam keluarga  yang  kemudian  kaum  perempuan  menempuh  jalur  peradilan  dalam penyelesaian  masalah  hak  waris. Banyaknya  usaha  kaum  perempuan  dalam memperoleh  hak  warisan  ayah  maupun  suami  telah  melatarbelakangi  keluarnya berbagai  kebijakan-kebijakan  hukum  di  Indonesia  seperti  keluarnya  berbagai macam  Yurisprudesnsi  dari  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Salah  satu Yurisprudensi nya  adalah  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  Republik Indonesia No.  179/K/SIP/1961 yang  menciptakan adanya  persamaan hak mewaris antara anak laki – laki dan anak perempuan bagi masyarakat Indonesia. Pada masyarakat Patrilineal Batak menyatakan bahwasannya :
“ . . . selain rasa perikemanusiaan dan keadilan umum, dan atas hakikat persamaan hak antara pria dan wanita, dalam beberapa keputusan menganggap sebagai hokum yang hidup diseluruh Indonesa, bahwasannya anak laki – laki dan anak perempuan dari seorang peninggal waris bersma – sama berhak atas harta warisan yang  ditinggalkan, bahwa bagian anak laki – laki sama setara dengan anak  perempuan  maka dari itu juga, seorang anak  permpuan harus dianggap sebagai ahli waris yang  berhak menerima bagian dari harta warisan yang ditinggalkan dari orangtuanya tersebut ” .
Kapasitas Yurisprudensi Mahkamah Agung  Repbulik Indonesia dalam hukum adat tidak  terlalu  berpengaruh, namun bagaimanapun kehadiran yurisprudensi  ini mempengaruhi hukum adat yang  berlaku  di  lingkungan masyarakat, yaitu memberikan  hak waris bagi anak perempuan, yang  akhirnya memberi  pengaruh  terhadap bagi masyarakat Patrilineal. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/K/SIP/1961 telah menyebabkan persamaan  kedudukan hak mewaris antara anak laki – laki dan anak perempuan pada masyarakat adat suku Batak Toba
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka penulis tertarik  untuk melakukan kajian mengenai “ Hak Waris Perempuan menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan MA.NO. 179 K/Sip/1961”

## KAJIAN TEORI
Kata  waris berasal  dari  Warisan,  yang  berasal  deri  bahasa  Arab  yaitu "warith" yang artinya ahli waris dalam bahasa Indonesia yaitu orang yang berhak mewerisi;  dan  pihak  lain  yang  menamakannya "Hukum  Waris",  "Hukum Pusataka" dan lain-lain (Hazairin, 1982).
Untuk memperjelas pengertian dari warisan ini, maka penulis menguraikan beberapa  definisi  dari  pengertian  warisan  tersebut,  yang  dikemukakan  oleh beberapa  sarjana  yeng  antara  lain  adalah  sebagai  berikut  :  Menurut  Prof. Dr.R.Wirjono Projodikoro,  SH,  Warisan  amerupakan:  apa  dan  bagaimana  cara berbagai  hak-hak  dan  kewajiban  terkait  kekayaan  seseorang  pada  waktu  dirinya meninggal  dunia yang  kelmudain akan berpindah  kepada  keluarga yang  masih hidup (Projodikoro, 1980).
Menurut Prof.Dr.Soepomo, SH, dalam bukunya: Bab-bab tentang Hukum Adat, menyatakan, adat waris merupakan: berisi tentang peraturan-peraturan  yang mengatur  proses  meneruskan harta  benda  dan  barang-barang  yang berwujud maupun tidak  berwujud  (Imma  terielegoederen)  dari  suatu  angkatan  manusia (generatie) kepada keturunannya (Soepomo, n.d.).
Syarat-Syarat Pewarisan :
Setelah  penulis  menguraikan  pengertian  warisan,  maka  berdasarkan  hal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk adanya suatu warisan harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

## 1. Adanya Pewaris
Menurut  Hilman  Hadikusuma  Pewaris  adalah  orang  yang  memiliki harta warisan. “ Pewaris merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesorang  yang meninggalkan harta  peninggalan kepada  penerima  warisan. Dengan  kata  lain  pewaris  merupakan  orang  yang  memiliki harta  peninggalan atau orang yang memiliki harta warisan(Hadikusuma, 1983).
2. Adanya Ahli Waris
Ahli  waris  merupakan  anak-anak  dari  orang  yang  meninggalkan warisan atau  orang /orang  yang hakikatnya berhak mendapatkan warisan dari pewaris.  Dengan adanya anak-anak sebagai  ahli  waris maka  anggota keluarga lain akan memiliki kesempatan kecil untuk memperoleh warisan dari pewaris. Sedangkan tentang Pembagiannya, menurut keputusan Mahkamah Agung pada tanggal  1  November  1961  Reg.No.179  K/Sip/  1961  menyatakan  bahwa  anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam hal memperoleh hak waris dari pewaris.
3. Adanya Harta Peninggalan
Harta  peninggalan  merupakan  semua  harta  benda  yang dulu  pernah dimiliki  oleh pewaris semasa ia  hidup,  jadi    semua  harta  pewaris  tidak  akan terbatas terhadap harta yang dimilikinya pada saat ia mati.
Prof.Dr.R.Wiryono Prodjodikoro,SH "Bahwa sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan di dalam masyarakat(Projodikoro, 1980).
Adapun  sistem  kekeluargaan  yang  terdapat  di  Indonesia  dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) besar, yaitu :
a. Kekeluargaan  yang  bersifat  kebapakan  (patrilinial).  kebapakan  Dalam kekeluargaan  yang  bersifat  darah  (Patrilinial)  ini  adalah  sistem  pertalian kedudukan  yang ditarik menurut garis bapak, dimana pria lebih menonjol pengaruhnya  dari  kedudukan  wanita  dalam  pewarisan.  Hal  ini  terdapat pada masyarakat Batak, Nias, Gayo, Alas, Nusa Tenggara dan Irian.
b. Kekeluargaan  yang  bersifat  keIbuan  (ma  trilinial).  Dalam  kekeluargaaan yang  bersifat  keibuan  ini  kekeluargaan/hubungan  darah  yang  ditarik  dari garis  ibu,  dimana  kedudukan  wanita  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari
kedudukan  pria  dalam  warisan.  Hal  ini  terdapat  dalam  masyarakat Minangkabau, Enggano dan Timor.
c. Kekeluargaan yang bersifat keibu-bapa kan (parental) Dalam hal ini yang ditarik  adalah  menurut  garis  kedua  sisi  (  bapak  dan  ibu  )  dimana kedudukan  pria  dan  wanita  tidak  memeiliki  perbedaan  di  dalam  hal pewarisan.  Hal  ini  dapat  dijumpai  pada  masyarakat  Jawa,  Riau  dan Kalimantan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya pemaparkan atau menjelaskan. Sebagai perbandingan penelitian menurut sifatnya dapat dirinci menjadi  3  hal  yaitu  eksploratif  (penjajakan),  deskriptif  (menjelaskan)  dan eksplanatif  (pengujian  hipotesis). Untuk  mendapatkan  data  dalam  penelitian  ini, maka penulis menggunakan data Library Research ( Penelitian Kepustakaan) yaitu suatu cara untuk mencari bahan-bahan atau data tertulis yang bersifat teoritis dan data Field Research ( Penelitian Lapangan) Yaitu dengan mengadakan wawancara kepada  masyarakat  dan  pengetua  adat  di  daerah  Tapanuli  Utara  (Suku  Batak Toba). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dimana data yang telah  diperoleh dari  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  dianalisis secara sistematis.. Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik dengan menggunakan logika  berpikir  induktif dimana penarikan kesimpulan dimulai  dari  pernyataan atau fakta-fakta khusus yang terdapat dalam hasil penlitian menuju pada beberapa kesimpulan yang bersifat umum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Sebelum Keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961
Sistem  perkawinan  pada  masyarakat  Batak  Toba  adalah  sistem  eksogami yakni keluarga laki-laki  membayar uang jujur kepada keluarga pihak perempuan yang membawa akibat sebagai berikut :
a) Si  mempelai  wanita akan  keluar  dari  KK  ayah  nya  dan akan mengikuti suaminya
b) Anak-anak sebagai ahli waris adalah anak laki-laki
c) Semua  Harta  yang  diperoleh  padamasa  Perkawinan  adalah  menjadi  milik suami
Menurut Mr.Palti Raja Siregar wanita Batak di tidaklah sebagai ahli waris adalah :
1) Oleh karena jika ia kawin ia menjadi anggota anggota keluarga dari pihak suaminya  sebagai  Muta  pihak  keluarganya  suami  dia  tidak  mungkin  lagi dari  orang  tuanya  dia  tidaklah  memperluas  anggota  margadadi  bapaknya Bahkan ia adalah memperluas anggota Marga dari pihak suaminya.
2) Tidak  berhak  nya  wanita  Batak  untuk  mewaris  juga  didasarkan  pada kepercayaan orang  Batak  yang mengatakan bahwa “sumangot” (roh) dari nenek  laki-laki  dan  bapak  yang  mempunyai  kekuatan  untuk  memberikan kekayaan Kehormatan dan keturunan sedangkan nenek perempuan dan ibu tidak  mempunyai  “Tuah”  (sahala)  artinya  berdasarkan  pada  kepercayaan ini maka wanita Batak tidak berhak untuk mempunyai harta benda secara langsung(Siregar, n.d.-a)
Walaupun wanita menurut hukum adat Batak Toba bukan merupakan ahli waris Tetapi dia juga mendapat harta bagian dari harta peninggalan orang tuanya seperti  adanya  pemberian  Bapak  kepada  anak  perempuan  sewaktu  masih  kecil ,ada  harta  bawaan  atau  (pauseang)  sewaktu  ia  kawin  atau  waktu  diparohon, adanya pemberian yang diserahkan sesudah dan sebelum dia berumah tangga atau pemberian berupa “holong ni Ate” atau berupa  “abit Sora buruk” maupun untuk keperluan kehidupannya hal ini memperhatikan lihatkan bahwa bapak atau kalau dia  sudah mati  Putra  sulungnya  selalu  siap  mengulurkan  tangan  kepada  putrinya atau  saudaranya  perempuannya  dan  anak-anaknya  yang  disebut  dengan  adat  ni Boru yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh hula-hula kepada borunya.
Hal  ini  berarti  bahwa  dikala  Boru  dalam kesulitan  atau  memerlukan sesuatu sebagaimana harta kekayaan keluarga dijatuhkan kepadanya.
Dalam hal wanita Batak mendapat bagian dari harta peninggalan bapaknya untuk  keperluan  kehidupannya  adalah  berarti  bahwa  anak  perempuan  tersebut menjadi tanggungan bapaknya dalam hal keperluan kehidupannya artinya apabila si bapak meninggal makanan perempuan yang menjadi tanggungannya harus juga tetap  memperoleh  dari  harta  peninggalannya  untuk  keperluan  kehidupannya tanggungan  mana  juga  berpindah  menjadi  tanggungan  para  ahli  waris  hibah tersebut  jika  harta  peninggalan  si  bapak  tidak  mencukupi  kalau  anak  perempuan tersebut sudah kawin maka tidak perlu lagi diberikan kehidupan dari harta benda bapaknya oleh karena ia sudah menjadi anggota keluarga dari pihak suaminya.
Untuk  dapat  mengutarakan  hal  yang  ingin  lebih  lanjut  mengenai kedudukan  wanita  Batak  dalam  hukum  warisan  terutama  tentang  kedudukan
seseorang  janda  terhadap  harta  peninggalan  suaminya  maka  lebih  baik diterangkan  dahulu  tentang  siapa-siapa  yang  dimaksud  dengan  wanita  Batak (Boru  Batak) adalah  setiap perempuan  Batak  yang  sudah  kawin  maupun  yang belum kawin.
Wanita Batak  yang telah menikah yang perlu dibicarakan dengan seluruh harta  benda suaminya  adalah    janda-janda  dari laki-laki  Batak (suaminya) yang meninggal.
Janda yang  dimaksud  disini  adalah semua  janda  dari hasil  pernikahan orang  laki-laki  Batak  yang telah  meninggal  dari  perkawinannya berlangsung dengan ayah menurut hukum adat Batak artinya walaupun jalan ke tersebut bukan berasal  dari  wanita  Batak  asli maka  dengan  dilangsungkannya  perkawinan  nya menurut  hukum  yang  berlaku  bagi  si  suami  yaitu  menurut  hukum  adat  Batak Maka janda tersebut dengan sendirinya dianggap termasuk orang Batak Jika perlu janda  tersebut  dapat  memperoleh  Marga  pemberian  yang  dilakukan  dengan upacara  adat  sesuai  dengan  Marga  dari  keluarga  pihak  ibunya  si  suami (Siregar, n.d.-b).
Janda  si  suami  yang telah  meninggal  sangat erat  hubungannya  dengan harta peninggalan suaminya dibedakankan :
a. Soripada  na  mangka  baluhon  ama  nagabe,  yaitu  yang  mempunyai  anak laki-laki.
b. Soripada  na  mangka  buluhon  ama  na  purpur,  yaitu  janda  yang  tidak mempunyai anak laki-laki dan wanita.
c. Soripada  na  mangka  buluhon  ama  na  punu,  yaitu  janda  yang  tidak mempunyai anak perempuan dan mempunyai anak laki-laki
Wanita  Batak  sebagai  anak  perempuan  dari  seorang  Bapak  yang  erat hubungannya dengan harta benda Si Bapak dibedakan:
1) Boru na dung marsaripe, yaitu anak perempuan seorang bapak yang sudah kawin.
2) Boru  na  so  marsaripe,  yaitu  anak  perempuan  dari  seorang  bapak  yang belum kawin, ataupun yang kawin.
Dalam  bahasa  Batak  Toba,  anak  perempuan  dari  seorang  Bapak  disebut "boru"nya,  sedangkan  anak  laki - laki  disebut  "anak"nya.  Istilah  boru  ini  harus
dibedakan  dengan  istilah  "anak  boru"  sebagai  satu  tungku  dalam  dalihan  natolu yang juga dalam bahaga Batak Toba disebut "boru" dengan kata lain bahwa yang disebut boru dalam hal ini hanya anak perempuan saja, sedangkan yang ma ksud dengan  boru  dalihan  na  tolu  ialah  baik  anaknya  perempuan  maupun  suaminya serta anak keturunannya.
Boru dari seorang Bapak dibagi lagi antara :
1. Boru na gabe, yaitu wanita yang mempunyai saudara laki-laki.
2. Boru na punu, yaitu wanita yang tidak mempunyai- sauda ra laki-laki.
Hak-hak peninggalan suami terhadap janda adalah sebagai berikut:
a) Janda  yang  memiliki seorang  atau  lebih  anak  laki - laki  (soripada  na mangka buluhon ama na gabe) berhak semua menguasai harta peninggalan suaminya,  hingga  anak-anaknya  menjadi  dewasa,  Hak  tersebut  ada padanya  dengan  perantaraan  anaknya  laki-laki  disamping  haknya  untuk keperluan  kehidupannya.  Jadi  harus  peninggalan  harus  digunakannya untuk keperluan kehidupannya beserta anak-anaknya.
b) Janda  yang  tidak  mempunyai  anak  laki-laki  meupun  anak  perempuan (soripada  na  mangkubaluhon  ama  na  purpur)  hanya  berhak  atas  harta peninggalan  suaminya  sebanyak  keperluan  kehidupannya.  Jika  harta pencahariannya  (arta  na  pinaiduk-iduk  nagida)  si  janda  dengan  suaminya tidak  mencukupi  untuk  keperluan  kehidupan  si  janda,  maka  ia  dapat menggunakan  hasil  dari  harta  panjean  suaminya,  aken  tetapi  jika  harta pencaharian  mereka  juga  sudah  cukup  untuk  keperluan  kehidupannya, maka harta penjaean mendiang suaminya kembali kepada keluarga Bapak mendiang  suaminya.  Jike  si  janda  kawin  lagi  dengan  orang  lain,  ataupun kalau  kembali  ke  rumah  orang  tuanya,  maka  bapak  mendiang  suaminya dapat menggugat agar harta pencaharian dibagi dua
c) Janda  yang  hanya  mempunyai  anak  perempuan  (soripada  na mangkabaluhon  ama  na  punu),  berhak  mengusai  harta  peninggalan suaminya  hingga  anaknya  yang  perempuan  kawim.  Jika  semua  anaknya yeng  perempuan  telah  kawin,  maka  si  janda  tersebut  mempunyai kedudukan  yang  sama  seperti  janda  yang  tidak  mempunyai  anak perempuan dan anak laki-laki.
Dari uraian di atas tersebut dapatlah dikatakan bahwa janda selalu berhak untuk menguasai seluruh harta peninggalan suaminya untuk keperluan kehidupan nya  beserta  anak-anaknya  yang  belum  dewasa  dan  anak  perempuan  yang  belum kawin, maka si janda tersebut punyai kedudukan yang sama seperti janda tersebut pada janda yang tidak mempunyai anak laki-laki maupun Perempuan.
Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa janda selalu berhak  untuk  menguasai  seluruh  harta  peninggalan  suaminya  untuk  keperluan kehidupannya  beserta  anak-anaknya  yang  belum  dewasa  dan  anak  perempuan yang  belum  kawin,  dan  dalam  hal  ini    mempunyai  anak  laki-laki,  ia  dapat menguasai seluruh harta peninggalan suaminya.
Hak  Dari  Wanita  (boru)  atas  Harta  Peninggalan  Atau  Harta  peninggalan atau  harta  Benda  Otang  Tuanya. Hak  dari  seorang  wanita  terhadap  harta  orang tuanya ada yang merupakan hak yang langsung dan hak yang tidak langsung.Hak yang  langsung  dari  wanita  Batak  Toba  atas  harta  orang  tuanya,  adalah  terutama untuk keperluan kehidupannya.
Menurut Mr. Palti Raja Siregar : "Bagai seorang wanita yang belum kawin terutama di daerah Batak Toba biasanya oleh banyaknya diberikan Saba bangunan (sebidang  sawah)  atau  hauma  bangunan  (sebidang  kebun)  agar  hasilnya  depat dipergunakannya Saba bangunan atau hauma bangunan terutama diberikan kepada anak  perempuan  yang  cacad,  karena  banyak  kemungkinannya  yang  mereka  itu tidak disamping orang (Ibid, n.d.)
Selain  dari  yang  tersebut  di  atas,  maka  wanita  Batak  hanya  mempunyai hak secara tidak langsung atas harta benda bapaknya, ini terutama ada pada wanita Batak yang sudah kawin.Oleh karena anak perempuan dari seorang bapak tidaklah dipandang patut untuk menggugat bagiannya secara aktif dan mereka hanya dapat menghimbau  atau  memintanya  dengan  perantaraan  saudaranya  laki-laki,  ataupun karena  diberikan  oleh  pihak  keluarga  bapaknya,  demi  untuk  kepentingannya dalam lingkungan keluarga suaminya.
Jadi  boleh  dikatakan  bahwa  wanita  batak  mendapat  bagian  dari  harta benda bapaknya sebagai hadiah atau sebagai kenang-kenangan yang pemberian itu disebut dalam bahasa Batak Toba :

## 1) Holong ni ate (peuseang)
Holong  ni  ate  adalah  pemberian  dari  seorang  bapak  kepada  anaknya yang perempuan sewaktu anaknya yang perempuan tersebut kawin, pemberian mana  adalah  sedemikian  rupa, sehingga  anak  perempuan  akan dipandang tinggi didalam lingkungan keluarga suaminya (asa - sangat ibana). Pemberian itu  terutama  terdiri  dari  alat-alat  keperluan  rumah  tangga  dan  barang-barang perhiesan,  dan  ini  adalah  merupakan  herta  bawaan  si  perempuan  di  dalam perkawinannya.
2) Abit na so ra buruk.
Abit na so ra buruk diperoleh oleh seorang anak perempuan yang telah menikah dari ayahnya terutama ayahnya yang telah meninggal. Pemberian ini biasanya berbentuk sebagai pesan (tona) dari bapaknya sebelum ia meninggal dunia.  Ini  bissanya  terdiri  tanah  pertanian  dan  hanya  dapat  dipergunakan selama ia masih hidup dan ia tidak boleh mengalihkannya.
Jika  bapaknya  meninggal  tanpa  adame  ninggalkan  pesan,  maka  sewaktu pemberesan  harta  peninggalan  oleh  saudaranya  laki-laki  sebagai  ahli  waris ataupun  ahli  waris lainnya  dari  bapaknya  si  anak  perempuan  adalah  dianggap patut  untuk  memberikannya. Benarnya  bagian  yang  akan  diserahkan  tergantung pada keadaan. Anak pertama merupakan orang yang mengambil keputusan, harus lebih  memperhatikan hak  dan  kepentingan  semua  adiknya  yang  lelaki  dan  jatah yang harus diberikan kepada semua anak perempuan.
Menurut T.M. Sihombing :
“Misalkan seorang bapak meninggal dan mempunyai putra -putranya serta putri-putrinya  yang  kawin  dan  yang  juga  telah  beranak  laki-laki  dan perempuan..Pada  waktu  bapak  itu  meninggal,  diadakan  pesta  menghormatinya dengan memotong kerbau dan memukul gendang.Biasanya semua untuk pasti itu ditanggung oleh para putri Bapak yang meninggal itu. Sebagai imbalannya me eka menerima  sesuatu  yang  disebut  dengan  istilah  Batak  permonangan,  berupa sebidang  atau  emas  atau  barang  yang  lain,  ulos  yang  biasa  dipakai  oleh  yang meninggal itu" (Sihombing, n.d.).
Mengenai hal apa yang diterima anak perempuan barang bukanlah sebagai warisan, tetapi sebagai suatu yang dianggap bertuah.
Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa anak laki-laki sajalah  sebagai  ahli  waris  sedangkan  anak-anak  perempuan  hanya  dapat menikmati  sebagian  kecil  dari  harta  orang  tuanya  yang  berupa  hadiah  atau kenang-kenangan yang di berikan kepadanya
Sebagai  realisasi  TAP  MPRS  No.  II/1960  terutama  pada  point  C  yang menyatakan  "Terhadap  semua  harta  adalah  untuk  anak-anak  dan  janda  apabila meninggal harta ada meninggalkan anak dan janda

## 2. Sesudah Keluarnya Keputusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961
Sehubungan dengan keputusab M.A dengan putusannya pada 1 Nopember 1961  No.179  K/Sip/  1961  banding  dari  Pengadilan  Tinggi  Medan  tanggal Desember  1959  No.204/1959  dan  Pengadilan  Negeri  Kaban Jahe  tanggel  8 September  1958  No.3/S  1957.Terdapat  sebuah  kasus  permasalahan  tentang  hak waris pada anak perempuan.
Duduk perkara :
Benih  Ginting  di  gugat  oleh  Langtewas  sitepu  dan  Dua  ngadu  sitepu  di Pengadilan  Negeri  Kabanjahe  atas  kepemilikian  tanah  Jumpa  Pasar  yang merupakan  tanah  pustaka  dari  Rolok  Sitepu.  Rolok  sitepu  tidak  memiliki  anak laki-laki  sehingga  jika  berdasarkan  adat  waris  karo  tanah yang  diwariskan  oleh Rolok  Sitepu  harusnya  diwarisi  oleh  saudara-saudara  kandungnya.  Berdasarkan putusan Balai Kerapatan (Raja Berampat) pada 1 maret 1929 No. 69 di Kabanjahe menyatakan bahwa tanah waris yang dimiliki oleh Rolok Sitepu hanya digunakan oleh anak peremuannya selama mereka hidup. Almarhum Rolok Sitepu memiliki anak  perempuan  yakni  Rumbane  dan  setelah  Rumbane  meninngal  dunia  maka tanah  waris  dari  alm.  Rolok  Sitepu  kemudian  dikuasai  oleh  anak  laki-laki  dari Rumbane  yang  kemudian  digugat  dengan alasan-alasan  tersebut  penggugat- penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Kabanjahe memberi putusan :
1. Mengakui secara Hukum bahwa berdasarkan Adat Indonesia Karo dimana Jumpa  Pasar  yang  merupakan  tanah  pustaka  alm.  Rolok  Sitepu  yang  meninggal tanpa  memiliki  anak  laki-laki  harus  diwarisi  kepada  saudara  kandungnya  yaitu Tidik Sitepu ayah kandung penggugat
2. Berdasarkan  Hukum  adat  Indonesia  karo  memutuskan  untuk  menyudahi pemakaian  jumpa  pasar  pada  anak  perempuan  alm.  Rolok  Sitepu  dan  kemudian dikembalikan kepada para penggugat.
Pada  tanggal  8  September  1958  No.3/s  1957  di  Pengadilan  Negeri Kabanjahe  telah  diputuskan  bahwa  Juma  Pasar  dikembalikan  kepada  para penggugat  dengan  kata  lain  Pengadilan  Negeri  Kabanjahe  telah  mengabulkan keinginan  dari  para  penggugat. Namun  Pada  tanggal  29  Desember  1959 No.204/1959  di  Pengadilan  Tinggi  Medan  keputusan  ini  dibatalkan  dan  atau keputusan  dari  peradilan  ini  menolak  gugatan-gugatan  yang  berasal  dari  para pengguagat. Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut dikarenakan:
"Gugatan  tersebut  yang  berlandaskan  bahwa  di  hukum  waris  di  Tanah Karo  mengatakan  bahwa  anak  perempuan  tidak  berhak  atas  warisan  dari  orang tuanya”  tidak  berlaku  lagi.  Berdasarkan  keputusan  M  A  bahwa  anak  perempuan juga  memiliki  hak  untuk  mewariskan  warisan  dari  orang  tuanya  hal  ini berlandasakan  atas  rasa  perikemanusiaan  dan  keadilan  umum.  Anak  perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama-sama berhak atas harta warisan  dalam  arti,  bahwa  bagian  anak  lelaki  adalah  sama  dengan  anak perempuan :
Berdasarkan  sikap  Hukum  Mahkamah  Agung  seperti  ini  maka  di  Tanah Karo  Seorang  anak  perempuan  memiliki  hak  yang  sama  dengan  seorang  anak laki-laki  sebagai  ahli  waris  dan  berhak  menerima  bagian  dari  warisan  orang tuanya : Dengan demikian, gugatan-gugatan dari  para  penggugat untuk  kasasi tidak  dapat  dibenarkan  dan tidak  diputuskaan oleh Pengadilan  Tinggi  Medan, walaupun berdasarkan alasan-alasan lain, harus dipertahankan.
Menurut  Prof.R.Subekti,  SH,  bahwa  :  "Putusan  Mahkamah  Agung  ini mendapat  sambutan  hangat  bagi  perempuan  di  Masyarakat  Tapanuli  yang kemudian  menjadi  alasan  kaum  perempuan  untuk  memperoleh  hak  yang  sama dalam  kepemilikan  warisan  dari  orang  tuanya  dan  akhirnya  menimbulkan terbentuknya  Hukum  Yurisprudensi  dalam  masalah  Warisan  di  daerah  Tapanuli (Subekti, 1983).
Dengan  melihat  pertimbangan  Mahkamah  Agung  di  atas  Mahkamah berpendapat, bahwa hukum waris adat harus sudah mendapat perubahan.Biasanya
suatu  perubahan  hukum  dilaksanakan berdasarkan  atas  pertimbangan  dimana hukum  lama  tidak  sesuai  lagi/tidak  berlaku  lagi dengan  perasaan  masyaraka tempat  hukum  itu  berlaku.Akan  tetapi  kini  kita  berharapan  dengan  waktu perubahan  hukum,  dimana  hukum  yang  masih  tetap  hidup dan  sesuai  dengan perasaan keadilan masyarakat  Batak  Karo  ataupun masyarakat Tapanuli,  dirubah dan kemudian digantikan dengan hukum  yang baru yang sesuai dengan perasaan keadilan pada masyarakat tersebut.
Sebagaimana  penulis  telah  melakukan  penelitian,  di Desa  Sitanggor Kecematan Muara Tapanuli Utara dengan melakukan penyuluhan hukum di desa tersebut,  ternyata  apa  yang  telah  dinyatakan  Mahkamah  Agung  dalam pertimbangannya di atas begitu belum dapat mereka terima.
Menurut M.Rajagukguk, salah seorang pengetua adat mengatakan bahwa : "Anak  laki-laki  itu  mempunyai  derajat  yeng  lebih  tinggi  dibanding  dengan anak  perempuan.  Dimana  anak  laki-laki  itulah  nantinya  yang  dapat  meneruskan keturunannya (marganya), sedangkan anak perempuan itu apabila nantinya sudah kawin ia akan mengikuti suaminya dan akan apa bila nantinya sudah kawin maka anak  perempuan  ini  selalu  diberi  harta  pauseang  untuk  dibawa  ke  perluas keluargasuaminya.  Namun  demikian  apabila  nantinya  sudah  kawin  maka  anak perempuan  ini  selalu  di  beri  harta  pauseang  untuk  dibawa  kedalam  keluarga suaminya(Rajagukguk, n.d.).
Dan  menurut  para  pengetua  adat  disana,  mengenai  hal  apa  yang  telah mempertimbang kan oleh Mahkamah Agung dalam keputusannya tersebut. Hal itu hanya dapat diterima oleh masyarakat Batak Toba yang tinggal di Kota atau bagi orang-orang  yang  berpendidikan  tinggi,  sebab  orang  yang  masih  tinggal  di pedesaan  sana  masih  tetep  berpegang  teguh  kepada  hukum  adat  yang  ditetapkan oleh nenek moyangnya.
Filsafat  Batak  yang  menyatakan  "Ompuntena  Parjolo  Mertungkothon Salagundi.  Pinung  ka  Ni  Na,  Parjolo  Si  Ihuthonon  ni  na  Umpudi.  Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: Nenek kita dulu memakai tongkat yang namanya sala  gundi.  Adat  yang  telah  diciptakannya  akan  diikuti  oleh  orang  yang terbelakang (keturunannya). Dengan filsefat ini maka orang Batak yang tinggal di
pedesaan sana merasa takut kepada roh (sahala) neneknya, bilamana mereka akan berubah adat yang telah diciptakan neneknya terlebih dahulu.
Akan  tetepi  sebagian  kecil  ada  juga  anak  perempuan  itu  yang  meresa keberatan,  bilamana  mereka  itu  tidak  diperlakukan  sebagai  ahli  waris  terhadap harta  peninggalan  oreng  tuanya,  Hal  ini  terbukti  dalam  perkara  yang  masuk  ke Pengadilan  Negeri  Tarutung. Dalam  hal  ini  hakim  yang  mengadili  perkara tersebut  telah  berpedoman  apa  yang  telah  dinyatakan  Mahkamah  Agung  dalam pertimbangannya,  yang  menyatakan  bahwa seorang anak  perempuan  itu  adalah juga merupakan sebagai ahli waris dari warisan orang tuanya.

## SIMPULAN
Bertitik  tolak  dart  uraian-uraian  yang  telah  penulis  uraikan  terdahulu,  maka penulis dalam hal membuat suatu kesimpulan tentang yang berjudul " Hak Waris Perempuan  Menurut  Hukum  Adat  Batak  Toba  Sebelum  dan  Sesudah  Keluarnya Keputuasan M.A. No. 179 K/Sip/1961" antara lain sebagai berikut :
1. Bahwasanya dengan adanya hukum warisan yaitu untuk dapat beralih hak dan kewajiban  dibidang  harta  kekayaan  dari  seseorang  yang  telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya, itupun sepanjang yang diatur dalam hukum nasional sebagaimana tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sekarang dapat diperbaharui mengingat dalam negara Indonenia terdapat  berbagai  suku  dan Adat  Istiadat  dan  masih  kuatnya  Hukum  Adat yang  berlaku  bila  dilihat  dari  sistem  kekeluargaannya  memungkinkan sebagian  orang  ada  yang  tidak  mendapat  warisan  karena  sistem Patrilinial khusuanya Hukum Adat Batak Toba.
2. Batak  Toba dengan sitem perkawinan  taruhon  jual  (eksogami-patriarcht) mengakibatkan  hak  waris  sepenuhnya  berada  pada  ahli  waris  laki-laki  dan anak perempuan tidak memilik ha katas warisan orang tuanya. Jika suatu saat anak perempuan memiliki harta waris, warisan ini hanyalah pemberian belaka agar anak perempuan bakalan mengikut suaminya.
3. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Batak Toba hanya anak laki-laki saja  yang menjadi ahli waris sedangkan anak perempuan bukan  lah sebagai  ahli  waris,  namun  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  hukum yang  berlaku  sekarang,  setelah  keluarnya  Keputusan  Mahkamah  Agung
No.179  K/Sip  1961,  dimana  bahwasannya  anak  perempuan  Juga  telah  dapat menuntut  supaya  dia  juga  dinyatakan  berhak  atas  peninggalan  dari  orang tuanya sama dengan hak seorang anak laki-laki.
4. Bahwasanya dengan adanya pembinaan ataupun pembaharuan hukum adat ke dalam  hukum  nasional  serta  jurisprudensi-jurisprudensi  Mahkamah  Agung mempunyai  peranan  yang  sengat  penting  bagi  kepentingan  Masyarakat  luas dengan  dibuatnya  perangkat  hukum  yang  berlaku,  sebagaimana  penulis skripsi terangkan dalam hal warisan menurut adat.
5. Perlu  kita  ketahui  perangkat  hukum  berfungsi  untuk  mengatasi  masalah- masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  seperti  dalam  penulisan  penelitian tentang  warisan,  jadi  dengan  adanya  peraturan  yang  dapat  berlakukan  tidak menutup  kemungkinan  apa  yang  menjadi  hak  dan  kewajibannya  dapatlah  ia menuntutnya, kerena adanya perlindungan hukum yang baru bagi orang yang tak  pantas  menerima  warisan  menjadi  dapat  ia  menuntutnya  sepanjang  ia tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  dan  norma-norma  hukum  yang berlaku sekarang ini.
6. Dengan  demikian  salah  satunya  perangkat  hukum  dapat  berlaku  dalam praktek  ialah  Yurisprudensi  atau  Putusan  Mahkamah  Agung  yang  tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang dapat memberikan arah bagi pembentukan  hukum  waris  nasional  yang  dicita-citakan.  Seperti  penulis tuliskan  dalam  skripsi  ini  tentang  Keputusan  Mahkamah  Agung  yang dihubungkan  dengan  masalah  warisan  dalam  masyarakat  adat  Batak  Toba, bahwasannya pihak perempuan tidak mendapat menjadi berhak mendapatkan warisan
7. Hak  waris  anak  perempuan  Batak  Toba  telah  mengalami  pergeseran  hal  ini berlandaskan Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  179  K/Sip/1961. Tanggal 23 Oktober 1961 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung  Nomor  415 K/Sip/1970  tanggal  16  Juni  1971  dan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung Nomor 707 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1973, yang menyatakan anak laki- laki  dan  anak  perempuan  memiliki  kedudukan  yang  sama  dalam  hal ahli waris dan berhak untuk mendapatkan untuk mendapat bagian yang sama dari harta warisan peninggalan orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadikusuma, H. (1983). Hukum Waris Adat. Alumni. Hadikusuma, H. (1990). Hukum Waris Adat. PT.Citra Aditya. Hazairin. (1982). Hukum Kekeluargaan Nasional. Tinta Mas. Hadikusuma H, 1994. Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakto Ibid. (n.d.). 29.
Ketetapan MPR Republik Indonesia (1978). Citra Yuda Laporan Penelitian (1975) Hukum Keluarga Suku Batak di Daerah
Asal.Hukum dan Pengetahuan Masyarakat,USU, Medan Pitlo (1979) Hukum Waris Menurut K.U.H.Perdata,PT.Intermasa,Jakarta Projodikoro, W. (1980). Hukum Waris di Indonesia. Sumur Bandung. Purba, Rehengna (1983). Perkembangan Hukum Waris Adat Karo, Hukum
Nasional, Fakultas Hukum USU, Medan Rajagukguk, M. (n.d.). Hasil Wawancara.
Sihombing, T. (n.d.). Op-Cit hal, 119.
Sihombing,T.M. (1985) Filsafat Batak Tentang Kebiasaan Adat Istiadat, Balai Pustaka, Jakarta
Siregar, P. R. (1958) Hukum Warisan Adat Batak, Senat Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Negeri, USU, Medan
Siregar, P. R. (n.d.-a). Op-Cit.
Siregar, P. R. (n.d.-b). Op-Cit halaman 73.
Soepomo. (n.d.). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita.
Tampubolon R.P. Adat Batak Patik/Uhum,Pustaka Tumbaga Holing,Pematang Siantar
Subekti, R. (1983). Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah
Agung. Penerbit Alumni.
Usman,D Hukum Adat II
Vegouwen, J.C. (1986) Masyarakat dan Hukum Adat Batak. Pustaka Azet,
Jakarta
Wignjodipuro,S (1982) Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat,Tinta Mas,
Jakarta