Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
The  Application  of  the  E-Court  Application  at  the  Religious  Court  of  Sungguminasa Class I B
Nur Atira Ali, Muammar Bakry, Abd. Rahman R. Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: atiraali8@gmail.com
Info Artikel
Abstract Diterima 30 Maret 2022 Revisi I 28 April 2022 Revisi II
27 Mei 2022

## Disetujui
29 Juni 2022
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi e-court di Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  I  B.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  Sumber  data  utama dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara  kepada  hakim,  panitera,  dan advokat  yang  mengetahui jelas  mengenai  penerapan aplikasi  e-court di Pengadilan  Agama  Sungguminasa  kelas  I  B.  Selanjutnya  pengumpulan data  pada  penelitian  ini  menggunakan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Sedangkan  teknik  pengelolahan  dan  analisis  data dilakukan  melalui  tiga tahapan  yaitu:  reduksi  data, penyajian  data  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menjukan  bahwa  penerapan aplikasi  e-court  belum  maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengguna aplikasi  e-court  hanya  dari  pengguna  terdaftar  (Advokat)  dan  belum satupun  digunakan  oleh  pengguna  lain  (non  Advokat),  hal  tersebut disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang di bidang Teknologi Informasi (TI). Oleh karena itu, manfaat dari aplikasi e-court hanya  dapat  dirasakan  oleh  sebagian  golongan  saja  yakni  bagi masyarakat  yang  melek  akan  tekhnologi  dan  yang  selalu  aktif  untuk mendapatkan informasi tentang aplikasi e-court.
Kata Kunci: Penerapan, Aplikasi E-court, Teknologi Informasi
This study aims to determine the application of the e-court application at the  Sungguminasa  Religious  Court  Class  I  B.    This  research  is  a qualitative research with a juridical approach. The main data sources in this  study  are  interviews  with  judges,  clerks,  and  advocates  who  know clearly  about  the  application  of  e-court  applications  at  the Sungguminasa Religious Court Class IB. Furthermore, data collection in this study used observation, interviews and documentation.  Meanwhile, data processing and analysis techniques were carried out through three stages,  namely:  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion drawing.    The  results  of  the  study  show  that  the  application  of  e-court applications has not been maximized.  This can be seen from the users of the e-court application only from registered users (advocates) and none of them have been used by other users (non advocates), this is due to the lack  of  Human  Resources  (HR)  in  the  field  of  Information  Technology (IT).  Therefore, the benefits of the e-court application can only be felt by
some groups, namely for people who are technology literate and who are always active in getting information about e-court applications.
Keywords: Application, E-court Application, Information Technology

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara hukum. Di bawah ketentuan ini, negara hukum memiliki prinsip menjamin pelaksanaan peradilan  yang  bebas,  independen  dari  pengaruh  hukum  dan  kekuatan  lain  untuk menegakkan  keadilan. 1 Hukum  Perdata  ialah  hukum  yang  mengatur  tentang  hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  suatu  hubungan  hukum  perdata.  Hakim  dan  penasihat hukum,  serta  pencari  keadilan,  perlu  memperhatikan  doktrin  atau  teori  yang  harus diikuti demi dunia keadilan dalam hukum dan praktik peradilan. 2
Melalui  adanya  KUHPerdata,  seseorang  dapat  secara  yuridis  memulihkan  hak yang dilanggar dengan bantuan pengadilan dan  menghindari menyalahkan  diri sendiri. Penyelesaian sengketa melalui peradilan menciptakan kepastian hukum tentang hak-hak mereka, yang harus dihormati oleh semua orang. 3
Dalam  beracara  di  pengadilan,  perlu  dipahami  hukum  acara  yang  berlaku  dan tata  tertib  administrasi  teknis  demi  tercapainya  asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat, dan  biaya  ringan,  yang  tercantum  dalam  pasal  4  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas sederhana, cepat dan biaya  ringan  merupakan  bentuk  suatu  keadilan  bagi  masyarakat,  agar  hukum  di Indonesia  semakin  terasa  melalui  asas  keadilan,  kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum. Selain  itu,  International  Court  of  Excellence  Consortium  (ICCE)  menyatakan  bahwa pelaksanaan  pengadilan  harus  efektif  dan  efisien.  Keadilan  yang  efektif  dan  efisien merupakan  indikator  keadilan  yang  baik,  dan  pelaksanaannya  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  antara  lain  fasilitas  pendukung  peradilan,  termasuk  teknologi informasi. 4
Para  pencari  keadilan  mengharapkan  proses  penyelesaian  perkara  yang  cepat dan  tidak  mengulur-ulur  waktu  agar  perkara  yang  diajukan  segera  mendapatkan kepastian  hukum.  Adanya  perkara  dengan  pemeriksaan  yang  tertunda  maka  akan memerlukan  banyak  waktu  dan  biaya.  Sistem  administrasi  yang  rumit  terkadang membuat  masyarakat  pencari  keadilan  enggan  datang  ke  pengadilan,  maka  dari  itu pengadilan  sebagai  sarana  administrasi  yang  merupakan  fasilitas  dari  lembaga  negara, harus memberikan ruang keadilan pada prinsip utilitas.
Hidayat  dalam  tulisanya  berjudul  “MA  Harus  Fokus  Pembenahan  Pelayanan Publik  di  Pengadilan”  memaparkan  hasil  riset  Masyarakat  Pemantau  Peradilan
1 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), h. 9.
2 Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2015), h. xi-xii.
3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, h. 11.
4 Asep  Nursobah,  “ Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  untuk  Mendorong  Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung” , Jurnal Hukum dan Peradilan , vol. 4 no. 2 (Juli 2015), h. 323-324.

## Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Nur Atira Ali, Muammar Bakrry, Abd. Rahman R.
Indonesia  (MaPPI)  yang  menyatakan  bahwa  pengadilan  dari  sisi  pelayanan  publik memiliki kelemahan sebagai berikut: (1) Ketepatan waktu dan jadwal perdsidangan; (2) Ketersediaan  layanan  informasi  pengadilan  yang  tidak  merata;  (3)  Masih  maraknya pungutan liar pada proses administrasi perkara di pengadilan. 5
Berdasarkan fakta tersebut, untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan serta mewujudkan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien sebagai  bentuk  responsif  atas  tuntutan  zaman,  Mahkamah  Agung  melalui  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Secara  Elektronik  yang  menggantikan  PERMA RI  No.  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik mengeluarkan aplikasi benama e-court.
E-court adalah  sebuah  sistem  baru  pengadilan  sebagai  bentuk  pelayanan  bagi masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online ( e-filing ), taksiran panjar biaya secara online (e-SKUM),  pembayaran  panjar  biaya  secara online ( e-payment ), pemanggilan  pihak  secara online ( e-summons )  dan  persidangan  secara online ( e- litigation ). 6 Lingkungan  peradilan  yang  menerapkan  sistem e-court adalah  Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Lahirnya aplikasi e-court selain sebagai bentuk reformasi terhadap administrasi perkara di pengadilan, aplikasi e-court juga menjawab beberapa persoalan yang dialami para  pencari  keadilan,  seperti  masalah  jarak  dan  waktu  yang  ditempu  untuk  datang  ke pengadilan dan antrian panjang ketika hendak melakukan pendaftaran perkara. Dengan kemudahan  tersebut , seharusnya  masyarakat  Indonesia  saat  ini  lebih  bersyukur  karena aplikasi e-court dapat membantu kondisi Negara Indonesia yang berjuang menghadapi pandemi  covid  19  dimana  diharuskan  adanya social  distancing (pembatasan  sosial) untuk bertemu dalam satu ruangan.
Kemudahan  dari  aplikasi e-court dengan  kondisi  sekarang  sangat  relevan, namun  belum  terimplementasi  dengan  baik.  Faktanya  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa  Kelas  I  B  yang  telah  menerapkan  aplikasi e-court sejak  tahun  2019 hingga  sekarang  yakni  pada  bulan  September  2019  sampai  Maret  2021  terdapat  1.800 perkara  yang  masuk  dan  191  perkara  yang  mendaftarkan  perkaranya  menggunakan aplikasi e-court. Akan tetapi, hanya ada 6 perkara yang sampai pada tahap persidangan online ( e-litigasi ). 7
Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  bapak  Muh.  Rais  Naim  selaku  Panitera Pengadilan  Agama  Sungguminsa  Kelas  I  B,  menurutnya  memang  benar  terdapat  191 perkara  yang  mendaftarkan  perkaranya  melalui  aplikasi e-court dan  hanya  6  perkara yang  selesai  sampai  kepada  putusan  akhir  pengadilan  menggunakan  aplikasi e-court , sedangkan  selebihnya  melalui  proses  peradilan  seperti  biasanya.  Oleh  karena  itu berdasarkan  fakta  yang  ada,  penerapan  aplikasi e-court di  Pengadilan  Agama
5 Hidayat, MA Harus Fokus Pembenahan Pelayanan Publik di Pengadilan, https://www.hukumonline.com/berita/baca/ma--harus--fokus—pembenahan-pelayanan-publik-di pengadilan// (Diakses 19 Januari 2021).
6 Mahkamah  Agung, Buku  Panduan  E-Court  2019. http://ecourt.mahkamahagung.go.id/court (Diakses 20 Januari 2021).
7 Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara, http://.pa- sungguminas.go.id/statistik_perkara (Diakses 20 Januari 2021).
Sungguminasa  Kelas  I  B  masih  tergolong  rendah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa faktor  seperti  aplikasi e-court masih  tergolong  baru  dan  kurangnya  pemahaman masyarakat  terhadap  aplikasi e-court ,  serta  beberapa  faktor  lain  yang  mempengaruhi penerapan aplikasi e-court di pengadilan. 8
Berdasarkan  fenomena  di  atas  menunjukkan  bahwa  proses  peradilan  dengan aplikasi e-court yang sampai pada tahap persidangan online ( e-litigasi ) masih tergolong rendah. Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  secara  mendalam dalam  bentuk  karya  tulis  ilmiah  ( tesis )  dengan  judul:  “Penerapan  Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B”. Sehingga nantinya diharapkan penelitian ini  dapat  membuka  jalan  bagi  pembaca  dan  peneliti  lain  khususnya  berkaitan  dengan penerapan  aplikasi e-court di  masyarakat,  karena  pada  konsepnya  aplikasi e-court bertujuan  untuk  mempermudah  masyarakat  dalam  menyelesaikan  perkaranya  di pengadilan dan untuk mewujudkan proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang canangkan oleh Mahkamah Agung dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2019.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah field  research deskriptif  kualitatif  yang  berlokasi  di Pengadilan Agama Sungguminasa, Jl. Masjid Raya, Kec. Somba Opu, Kabuaten Gowa. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis.  Pendekatan  yuridis  atau  undang- undang  ialah  sebuah  pendekatan  yang  dipakai  untuk  memahami  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  pembahasan.  Dalam  Hal  ini  mengacu  pada  PERMA RI  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan Secara Elektronik.
Pengumpulan  data  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  yakni,  penelitian lapangan  ( Field  Research ),  yakni  peneliti  memperoleh  data  dengan  datang  secara langsung di tempat yang menjadi sasaran peneliti, adapun metode yang digunakan:
1. Observasi  adalah  keahlian  seseorang  untuk  menggunakan  pancaindra  khususnya mata  dalam  melakukan  pengamatan.  Jadi,  metode  observasi  adalah  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk  menghimpun  data  penelitian  melalui pengamatan dan penginderaan. 9 Dalam melakukan observasi, peneliti hadir di lokasi penelitian  sebagai  pengumpul  data  terhadap  objek  penelitian  untuk  mengetahui sejauh  mana  efektifitas  penerapan  aplikasi e-court di  Pengadilan  Agama Sungguminasa I B.
2. Wawancara  adalah  suatu  perangkat  metodologi  banyak  diminati  untuk  peneliti kualitatif.  Wawancara  merupakan  sebuah  percakapan  atau  komunikasi  verbal  guna untuk  mendapatkan informasi. 10 Dengan  arti lain  wawancara ialah berbincang atau suatu seni bertanya dan mendengar. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan dialog atau  tanya  jawab  langsung  kepada  hakim,  panitera,  dan  advokat  yang  mengetahui jelas  mengenai  penerapan  aplikasi e-court di    Pengadilan  Agama  Sungguminasa
8 Rais  Naim  (53  Tahun),  Panitera  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  IB,  Wawancara, Sungguminasa, 15 Februari 2021.
9 Burhan Bungin, Penelitian kualitatif (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.
10 Nasution, Metode Research (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113.

## Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Nur Atira Ali, Muammar Bakrry, Abd. Rahman R.
kelas I B. Para peneliti perlu menyiapkan instrument berupa pertanyaan-pertanyaan seputar aplikasi e-court .
3. Dokumentasi  merupakan  suatu  kegiatan  guna  menemukan  variable  atau  hal-hal berupa  buku,  catatan,  surat  kabar,  transkrip,  notulen,  majalah,  agenda  dan sebagainya  yang berkaitan dengan topic pembahasan yang akan diteliti. 11 Salah satu alat  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  penelitian  kualitatif  adalah dokumen.  Maka  catatan  dan  kamera  serta  perekam  suara  menjadi  alat  yang diperlukan  pada  saat  dokumentasi.  Adapun  data  hasil  dokumentasi  yang  diperoleh kemudian  diolah  dan  digabungkan  dengan  data  yang  diperoleh  melalui  observasi dan wawancara.
Untuk menerapkan analisis data kualitatif, maka perlu dilakukan beberapa tahap dan langkah-langkah diantaranya:
1. Reduksi  Reduksi  data  adalah  tahapan  seleksi  yang  menitikberatkan  pada penyederhanaan,  abstraksi,  dan  transformasi  data  mentah  yang  dihasilkan  melalui catatan  tertulis  di  lapangan.  Kemudian  survei  menerima  data,  hal  pertama  yang harus dilakukan adalah menilai kelayakan dengan menentukan data yang betul-betul diperlukan untuk penelitian ini.
2. Penyajian  data  adalah  rangkaian  penyajian  data  bersuber  dari  informan  yang terstruktur,  kesempatan  untuk  menarik  kesimpulan  dan  mengambil  tindakan. 12
Penyajian  data  digunakan  secara  deskriptif  sesuai  dengan  aspek  yang  diteliti.  Fase ini  merupakan  fase  integrasi  antar  teori  yang  diterapkan  dengan  hasil  yang sebenarnya.
3. Menarik  dan  memvalidasi  kesimpulan  adalah  cara  menginterpretasikan  data  yang ada  dengan  memasukkan  pemahaman  peneliti.  Kesimpulan  yang  ditemukan didukung oleh bukti nyata yang terukur. Ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang didapatkan dapat dipercaya. 13

## C. PEMBAHASAN

## Gambaran Aplikasi E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Aplikasi e-court pertama  kali  diluncurkan  pada  tanggal  4  April  2018  yang aturannya  termaktub  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  3  Tahun 2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  kemudian  diatur pula  tata  cara  penggunaanya  berdasarkan  Keputusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  122/KMA/SK/VII/2018  tentang  Pedoman  Tata  Kelola  Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
Setelah  berjalan  kurang  lebih  satu  tahun  lamanya  PERMA  No.  3  tahun  2018 digantikan dengan PERMA baru sebagi  penyempurna dari PERMA sebelumnya, yaitu dengan  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan
11 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  Edisi  Revisi  (Cet.  XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.
12 Imam  Suprayogo  dan  Tobroni, Metode  Penelitian  Social  Agama (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.
13 Sugiyono, Memahami  Penelitian  Kualitatif  Dilengkapi  dengan  Contoh  Proposal  dan Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 99.
Nur Atira Ali, Muammar Bakrry, Abd. Rahman R.
Secara Elektronik ditetapkan pada tanggal 6 Agustus dan diundangkan pada tanggal 18 Agustus  2019  di  Jakarta.  Dalam  aturan  sebelumnya,  PERMA  baru  ini  diatur  pula  tata cara  penggunaanya  berdasarkan  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  129/ KMA/SK/VIII/2019  tentang Petunjuk Teknis  Administrasi  Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Berdasarkan  Keputusan  Sekretaris  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  630/SEK/SK/VIII/2019  tertanggal  19  Agustus  2019  tentang  Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,  sedangkan di  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas  I B resmi diterapkan pada tanggal 1 September 2019.
Jumlah perkara pengguna aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas  I  B  dari  bulan  September  2019  hingga  Maret  2021  digambarkan  pada  tabel berikut.
No. Jenis Jumlah 1. Pengguna e-court pada tahap Administrasi Perkara 185 2. Pengguna e-court pada tahap Administrasi hingga Persidangan 6 3. Beracara secara manual 1.609 Total Perkara 1.800
Penerapan Aplikasi E-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B E-court secara istilah adalah sebuah sistem berupa aplikasi di pengadilan sebagai bentuk  pelayanan  bagi  masyarakat  dalam  hal  pendaftaran  perkara  secara online , pembayaran  biaya  panjar  secara  online,  pemanggilan  secara online dan  persidangan secara online yaitu  menggirim  dokumen  persidangan  (jawaban, replik,  duplik, kesimpulan,  putusan). 14 E-court telah  mempunyai  payung  hukum  yang  tertuang  pada Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  No.  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan Secara Elektronik yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung  RI  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan  Secara  Elektronik.  Kemudian  dilengkapi  dengan  Surat  Keputusan  Ketua Mahkamah  Agung  RI  No.  129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  dan  Surat Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  No.  122/KMA/SK/VII/2018  tentang  Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan. 15
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  aplikasi e-court di  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B belum maksimal. Hal tersebut terbukti dari aplikasi e- court hanya  digunakan  oleh  pengguna  terdaftar  (Advokat)  saja  dan  belum  satupun pengguna lain (non Advokat) yang menggunakannya. Selain  itu, penerapan aplikasi e- court di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  I  B  terdapat  perbedaan  dengan penerapan  aplikasi e-court yang  diatur  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2019.  Pada
14 Mahkamah  Agung, Buku  Panduan  E-Court  2019. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/court (Diakses 22 Januari 2021).
15 Amran  Saudi, Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia:  Menakar  Beracara  di Pengadilan Secara Elektronik (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) h. 45.

## Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Nur Atira Ali, Muammar Bakrry, Abd. Rahman R.
PERMA  seluruh  rangkaian  persidangan  dilakukan  secara online ,  sedangkan  di pengadilan  para  pihak  harus  hadir  secara  langsung  pada  sidang  pertama  dan  sidang pembuktian.
Kendala  dalam  Penerapan  Aplikasi  E-court  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa Kelas I B
1. Kurangnya Pengetahuan Hukum Masyarakat
Sosialisasi  Pengetahuan masyarakat tentang aplikasi e-court yakni beracara di  pengadilan  secara  elektronik  ( online )  masih  sangat  kurang.  Hal  ini  diketahui berdasarkan data yang diperoleh dari pengadilan bahwa sejak bulan September 2019 hingga Maret  2021 hanya ada 6 perkara yang menggunakan aplikasi e-court mulai dari  pendaftaran  perkara  dan  sampai  pada  persidangan online ( e-litigasi ),  itupun hanya digunakan oleh para pihak dangan bantuan Advokat. 16
Kurangnya  pengetahuan  tentang  aplikasi e-court ini  tercermin  dari pernyataan  delapan  dari  sepuluh  orang  pihak  berperkara  yang  diwawancarai menyatakan tidak mengetahui terkait aplikasi e-court.
Fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa  hukum  yang  telah  disahkan  dan diharapkan  dapat  membuat  proses  beracara  lebih  sederhana,  cepat  dan  berbiaya ringan justru belum menyentuh sebagian besar lapisan masyarakat.
2. Sosialisasi Aplikasi E-court Kurang Maksimal
Sosialisasi  tentang  aplikasi e-court di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa Kelas  I  B  masih  tegolong  rendah.  Salah  satu  penyebab  sosialisasi  aplikasi e-court kurang maksimal mengingat luasnya kabupaten Gowa, hal tersebut dapat dilihat dari pengguna  aplikasi e-court dalam  beracara  di  pengadilan  hanya  digunakan  oleh pengguna terdaftar (Advokat) saja dan belum satu pun pengguna lain (non Advokat) menggunakannya. fakta tersebut mengungkap bahwa aplikasi e-court di Pengadilan Agama  Sungguminasa  Kelasa  I  B  telah  diterapkan,  namun  sosialisasi  yang dilakukan  belum  menyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat  khususnya  pengguna  lain (non Advokat) yang berperkara di Pengadilan tersebut.
Oleh  karena  itu  sosialisasi  terkait  hadirnya  aplikasi e-court di  pengadilan harus  lebih  ditingkatkan  agar  kemudahan  yang  ada  pada  aplikasi  tersebut  dapat dirasakan  manfaatnya  baik  untuk  pengguna  terdaftar  (Advokat)  maupun  pengguna lain (non Advokat).
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
Salah  satu  yang  menjadi  hambatan  dalam  penerapan  aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang  kurang  di  bidang  Teknologi  Informasi  (TI),  sedangkan  aplikasi e-court tidak dapat digunakan tanpa adanya pengetahuan di bidang TI tersebut.
Meskipun  aplikasi e-court dirancang  dengan  dalih  mempermudah  para pencari  keadilan  dalam  beracara  di  pengadilan,  namun  fakta  di  lapangan menunjukkan  bahwa  aplikasi e-court belum  dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang tidak paham akan teknologi.
4. Sistem Pembayaran Secara Online ( e-Payment ) Kurang Maksimal
16 Muh.  Rais  Naim  (53  Tahun),  Panitera  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  IB, Wawancara, Sungguminasa, 30 Juli 2021.
Nur Atira Ali, Muammar Bakrry, Abd. Rahman R.
Pelunasan biaya suatu perkara secara online ( e-payment ) mencakup 8 tahap yaitu dilakukan setelah pendaftaran perkara, mengetahui besarnya panjar biaya yang mesti  dikeluarkan,  pencetakan  taksir  panjar  biaya  secara online (e-SKUM), memperoleh Virtual  Account dari  bank  yang  bekerja  sama  dengan  pengadilan bersangkutan,  dan  melunasi  besaran  biaya  yang  tercantum  pada virtual  account yang dapat dilakukan melalui internet banking, SMS banking, dan mobile banking . 17
Adapun yang menjadi kendala dalam pembayaran secara online yaitu sering kali  pihak-pihak  berperkara  melakukan  pembayaran  menggunakan  bank  berbeda yang  belum  menjadi  bank  mitra  pengadilan,  sehingga  sistem  pembayaran  yang tandinya  dapat  dibayar  melalui online kini  harus  datang  ke  pengadilan  untuk melakukan pembayaran secara manual. Maka dari itu perlu adanya  petunjuk teknis terkait  pembayaran online apabila  rekening  yang  digunakan  tidak  termasuk  bank mitranya dan  menambah bank-bank lain untuk dijadikan bank mitra pengadilan.

## Urgensi  Penerapan  Aplikasi  E-Court  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas IB
Tujuan utama dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1  Tahun  2019  tantang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara Elektronik  ini  yaitu  untuk  mewujudkan  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  berbiaya ringan yang termaktub dalam Pasal  2  ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pelaksanaan undang-undang tersebut di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B tergambar  ke dalam beberapa poin diantaranya:
1. Pemangkasan proses peradilan
Pemangkasan  prose  peradilan  yang  dimaksud  yaitu  proses  berperkara  yang awalnya  dilakukan  secara  manual  dari  sidang  pertama  hingga  akhir  kini  hanya datang  ke  pengadilan  pada  sidang  pertama  dan  pembuktian  selebihnya  dapat dilakukan secara  ( online ).
2. Pembatasan waktu dalam tahapan berperkara di pengadilan. Court calendar dimaknai sebagai jadwal dan agenda persidangan. 18 Dengan adanya court calendar memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan tanggal sidang berikutnya setelah penundaan, sehingga dalam arti sangat cepat dari saat  sidang  ditunda  ke  sidang  berikutnya,  meskipun  dalam  tahap  pemeriksaan persidangan  dibutuhkan  waktu  yang  lama,  dengan court  calendar waktu persidangan akan terpangkas dengan sendirinya.
3. Biaya perkara relatif lebih murah
Biaya  perkara  relatif  lebih  murah  dapat  dilihat  dari  total  biaya  yang dikurangi,  khusus    untuk    biaya    relaas    panggilan  menjadi    Rp.0-;  karena  para pihak sepakat menggunakan aplikasi e-court dalam berperkara di pengadilan. Penerapan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B telah menjawab beberapa persoalan yang dialami para pencari keadilan seperti masalah jarak
17 Edi  Hudiata, Prtospek  dan  Tantangan  Implementasi  E-Court (Majalah  Peradilan  Agama,  14 Novemver 2018), h. 48.
18 Aco Nur dan Aman Fakhrur, Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia (Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019), h. 120.

## Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B
Nur Atira Ali, Muammar Bakrry, Abd. Rahman R.
dan  waktu  yang  ditempu  untuk  datang  ke  pengadilan,  antrian  panjang  ketika  hendak melakukan  pendaftaran  perkara,  dan  proses  beracara  yang  berbelit-belit.  Selain  itu penerapan aplikasi e-court juga telah mencerminkan sistem peradilan berasas sederhana, cepat  dan  berbiaya  ringan  seperti  yang  dicanangkan  oleh  Mahkamah  Agung.  Namun, tidak dapat dipungkiri dalam penerapan aplikasi e-court masih terdapat beberapa kendala sehingga  manfaat  yang  ada  pada  aplikasi  tersebut  hanya  dapat  dirasakan  oleh  orang yang melek akan tekhnologi dan aktif untuk mencari informasi seputar aplikasi e-court.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Penerapan  aplikasi e-court di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  I  B belum  maksimal.  Fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  aplikasi e-court hanya digunakan  oleh  pengguna  terdaftar  (Advokat)  saja  dan  belum  satupun  pengguna  lain (non  Advokat)  yang  menggunakannya.  Selain  itu,  penerapan  aplikasi e-court di Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  I  B  terdapat  perbedaan  dengan  penerapan aplikasi e-court yang  diatur  dalam  PERMA  No. 1  Tahun  2019.  Pada  PERMA  seluruh rangkaian  persidangan  dilakukan  secara online ,  sedangkan  di  pengadilan  para  pihak harus hadir secara langsung pada sidang pertama dan sidang pembuktian.
Kendala  utama  dalam  penerapan  aplikasi e-court di  Pengadilan  Agama Sungguminasa Kelas  I B yaitu:  kurangnya pengetahuan hukum  masyarakat, sosialisasi tentang  aplikasi e-court kurang  maksimal,  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  dan  sistem pembayaran secara online ( e-Payment ) kurang maksimal. Hadirnya  aplikasi e-court menjawab  persoalan  yang  dialami  para  pencari keadilan,  seperti  masalah  jarak  dan  waktu  yang  ditempu  untuk  datang  ke  pengadilan, antrian  panjang  ketika  hendak  melakukan  pendaftaran  perkara,  dan  proses  beracara yang  berbelit-belit  dapat  teratasi.  Selain  itu  penerapan  aplikasi e-court telah mencerminkan  sistem  peradilan  berasas  sederhana,  cepat  dan  berbiaya  ringan  seperti yang  dicanangkan  oleh  Mahkamah  Agung.  Namun,  tidak  dapat  dipungkiri  dalam penerapan aplikasi e-court masih terdapat beberapa kendala sehingga manfaat yang ada pada  aplikasi  tersebut  hanya  dapat  dirasakan  oleh  orang  yang  melek  akan  tekhnologi dan aktif untuk mencari informasi seputar aplikasi e-court.

## Saran
Berdasarkan  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  memberikan  beberapa poin  penting  sebagai  implikasi  dari  hasil  penelitian  yang  perlu  digaraisbawahi,  antara lain:
1. Sosialisasi  terkait  aplikasi e-court harus  dilakukan  secara  intensif  kepada  para pencari  keadilan,  sosialisasi  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  sosialisasi langsung  dan  tidak  langsung.  Sosialisasi  langsung  dilakukan  dengan  cara menyediakan meja informasi sebagai sarana bagi para pencari keadilan menanyakan segala sesuatu  tentang aplikasi e-court , selain itu memperkenalkan  aplikasi e-court pada  saat  siadang  keliling.  Sedangkan  sosialisasi  tidak  langsung  yaitu  sosialisasi dengan  menggunakan  perantara  media  massa  atau  bisa  juga  melalui  media  sosial seperti facebook , instagram , youtube dan  media  lainnya  yang  dapat  mendukung sosialisasi e-court berjalan secara intensif.
2. Agar data-data para pihak yang beracara menggunakan aplikasi e-court tetap aman, maka Mahkamah Agung perlu menyediakan sarana pencadangan  ( back up ) data di tiap pengadilan yang telah menerapkan aplikasi e-court.
3. Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  perlu  ditingkatkan  dalam  menghadapi teknologi baik dari internal maupun eksternal pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , Edisi Revisi. Cet.
XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Bungin, M. Burhan. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2012.
Djalil, Basiq. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
Hidayat. MA  Harus  Fokus  Pembenahan  Pelayanan  Publik  di  Pengadilan, https://www.hukumonline.com/berita/baca/ma--harus--fokus—pembenahan- pelayanan-publik-di pengadilan/ /. Diakses 12 Juli 2020.
Hudiata,  Edi. Prospek  dan  Tantangan  Implementasi  e-Court. Majalah  Peradilan Agama, 14 November 2018.
Muhammad,  Abdul  Kadir. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2015.
Nasution, Metode Research. Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Nur, Aco dan Aman Fakhrur. Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia. Sidoarjo: Nizami Learning Center, 2019.
Nursobah,  Asep.  “ Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  untuk  Mendorong  Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung” , Jurnal Hukum dan Peradilan , vol. 4 no. 2. Juli 2015.
Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara,  http://.pa- sungguminas.go.id/statistik_perkara (Diakses 20 Januari 2021).
PERMA  RI  No.  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Secara Elektronik.
Saudi,  Amran. Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia  Menakar  Beracara  di Pengadilan Secara Elektronik . Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
Sugiyono. Memahami  Penelitian  Kualitatif  Dilengkapi  dengan  Contoh  Proposal  dan Penelitian . Bandung: Alfabeta, 2005.
Suprayogo,  Imam  dan  Tobroni, Metode  Penelitian  Social  Agama. Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2001.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2).