Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (1-14) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Covid-19 dan Adaptasi Layanan Publik di Indonesia: Sebuah Studi Awal Tentang Layanan Publik Berbasis Virtual

## Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu e-mail: sitti_rabiatul@iainpalu.ac.id

## Abstrak
Covid-19 telah mengubah banyak hal di Indonesia, termasuk pada layanan publik.  Sejumlah  studi  yang  ada  cenderung  menyimpulkan  jika  Covid-19 akan  berdampak  buruk  bagi  perkembangan  layanan  publik  di  Indonesia. Artikel ini akan melihat sisi lain dari perkembangan Covid-19 di Indonesia. Dengan  menggunakan  metode  penelitian  studi  literatur,  penulis  mencoba menjawab  pertanyaan  tentang  bagaimana  implikasi  perkembangan  Covid- 19  di  Indonesia  terhadap  proyeksi  layanan  publik  di  fase  pasca  Covid-19. Untuk  menjawab  pertanyaan  itu,  artikel  ini  menggunakan  konsep rosecrance  tentang  the  rise  of  the  virtual  state  sebagai  alat  analisis  untuk memandu  penulis  melihat  fenomena  layanan  publik  di  tengah  pademi wabah Covid-19. Artikel ini menyimpulkan Covid-19 secara perlahan telah mengubah  lanskap  layanan  publik  kea  rah  virtual.  Meskipun  tidak seluruhnya,  tetapi  kehadiran  Covid-19  punya  andil  yang  sangat  besar dalam rekonstruksi skema pada layanan publik.
Kata Kunci : Covid-19, Layanan Publik, Teknologi, Inovasi, Layanan Virtual

## PENDAHULUAN
Covid-19  telah  genap  satu  tahun  lebih menjangkiti  Indonesia.  Terhitung  sejak Februari  2020  untuk  pertama  kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan kasus  Covid-19  sebagai  kasus  pertama. Hingga  saat  ini,  Covid-19  masih  menjadi persoalan  yang  sangat  serius,  menyita perhatian  baik  di  kalangan  akademisi maupun  praktisi  pemerintahan.  Wabah yang  telah  melanda  dunia  sejak  akhir tahun 2020 ini belum berkesudahan. Telah
menginfeksi  hampir  seluruh  negara  deng- an jumlah kasus  mencapai  161 juta kasus. Begitupun  di  Indonesia,  perkembangan Covid-19 sejauh ini masih terbilang cukup tinggi.  Hingga  awal  Mei  2021  jumlah kasus  harian  untuk  Covid-19  masih menembus di angka 4.000-an kasus, deng- an  kasus  sembuh  harian  mencapai  6.000- an orang perhari. 1
1 Informasi  lebih  lanjut  dapat  diakases  di Covid19.go.id.
Covid-19 dan Adpatasi... | 2
Sejak kemunculan di  Indonesia, keberada- an  Covid-19  telah  menarik  perhatian akademisi.  Di  awal-awal  Covid-19,  bany- ak studi bermunculan sebagai upaya untuk mencegah  penyebaran  Covid-19. 2 Para akdemisi  di  fase  awal  ini  dibuat  sibuk dengan  keberadaan  Covid-19.  Mereka pada  umumnya  mencoba  memberikan penjelasan  yang  memadai  tentang  kebera- daan Covid-19. Harapannya, lewat identif- ikasi  awal  para  sarjana  dapat  melakukan upaya preventif. Tujuannya agar penyebar- an Covid-19 dapat di minimasir. Covid-19 di  fase  awal  memang  menyita  perhatian akademisi  untuk  melihat  Covid-19  dalam kecamata medis. Pasalnya, Covid-19 dian- ggap  sebagai  gejala  dan  fenomena  di bidang  medis.  Namun  seiring  dengan waktu,  fenomena  Covid-19  tidak  hanya menyulitkan  dalam  aspek  medis.  Perkem- bangan  Covid-19  yang  telah  bertransfor- masi sangat cepat berimplikasi pada aspek kehidupan  sosial  lainnya.  Perkembangan ini,  yang  kemudian  mulai  di  respon  oleh sarjana-sarjana  di  Indonesia,  yang  kebera- daan  Covid-19  tidak  lagi  di  lihat  hanya sebatas dalam fenomena medis 3 .
2 Abdul  Hamid  Aly,  dkk.,  ““Apotek  Hidup” Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dalam  Mencegah  Penyebaran  Covid-19”, Jurnal Pembelajaran  Pemberdayaan  Masyarakat, Vol.  1, No.  4 (2020),  h.  286–293;  Lailatul  Hikmah,  dkk.,
“Implementasi  Termometer  Non  Kontak  Digital Berbasis  Internet  Of  Things  untuk  Mencegah Penyebaran  Covid-19”, Jurnal  EECCIS ,  Vol.  14, No.  (2020),  h.  108–114.  Puspa  Ningrum,  dkk., “Sosialisasi Gerakan Masyarakat
Cerdas
Menggunakan  Masker  Dimasa  Pandemi  Guna Mencegah  Penyebaran  Virus  COVID-19”, Jurnal Abdidas, Vol. 1, No. 5 (2020),  430-435.
3 Ivan Muhammad Agung, “Memahami Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif  Psikologi
Beberapa  studi  mulai  bermunculan  untuk menjelaskan  dampak  Covid-19  dengan berbagai  aspek  kehidupan  sosial 4 .  Lebih spesifik  dalam  perdebatan  layanan  publik, para  sarjana  terpolarisasi  melihat  perkem- bangan  fenomena  Covid-19  di  Indonesia menjadi  dua  kubu.  Sebagian  ada  yang melihat jika perkembangan Covid-19 mel- ampui  inovasi  kinerja  organisasi  publik yang  dampak  dominonya  berimplikasi pada  layanan  publik  yang  seakan-akan mengalami stagnan. 5 Para sarjana di pihak ini melihat perkembangan Covid-19 berto- lak belakang dengan layanan publik dipicu oleh  aspek  kelembagaan  dan  organisasi publik  yang  sejak  beberapa  dekade  belum mampu  menerapkan  reformasi  organisasi secara maksimal, khususnya dalam menci- patkan organisasi publik yang lebih fleksi- bel. Imbasnya, begitu ada pademi kelemb- agaan  di  sektor publik sangat  kaku,  akhir- nya gagal dalam merespon Covid-19 yang
Sosial”, Psikobuletin:Buletin  Ilmiah  Psikologi , Vol.  1,  No.  2  (2020),  h.  68–84;  Nailul  Mona, “Konsep  Isolasi  Dalam  Jaringan  Sosial  Untuk
Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran  Virus  Corona  Di  Indonesia)”, Jurnal Sosial  Humaniora  Terapan ,  Vol.  2,  No.  2  (2020), h. 117–125. 4 Dina Vebiola Saraswati Kuntardi, “Dinamika  Sistem  Sosial  Masyarakat  Pedesaan  di Masa Pandemi Covid-19”, Ideas: Jurnal Pendidikan,  Sosial,  dan  Budaya, Vol.  7,  No.  1 (2021), h. 1–10.
5 Winda  Fitri,  dkk.,  “Tantangan  dan  Solusi terhadap  Ketimpangan  Akses  Pendidikan  dan Layanan  Kesehatan  yang  Memadai  di  Tengah Pandemi  Covid-19”, Era  Hukum:  Jurnal  Ilmiah Ilmu  Hukum, Vol.  19,  No.  1  (2021),  h.  203-222; Agung  Edi  Rustanto,  “Pelayanan  Terhadap Kepuasan  Masyarakat  Pada  RPTRA  di  Wilayah Jakarta Pada Masa Pandemi Covid-19”, Kolaborasi:  Jurnal  Administrasi  Publik ,  Vol.  7, No. 1 (2021), h. 84-100.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (1-14) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
bertransformasi  begitu  cepat.  Selain  itu, penggunaan  TI  dalam  organisasi  publik terbilang  masih  sangat  rendah.  Padahal media  TI  dapat  menjadi  katalisator  yang mampu mendorong organisasi publik lebih responsif.  Organisasi  publik  selangkah tertingal dari sektor swasta, dimana sektor swasta telah banyak menerapkan digitalis- asi  dan  layanan  berbasi  IT  dalam  meres- pon  pandemi  Covid-19. 6 Bagi  pihak  ini, organisasi  publik  dituding  belum  siap menghadapi  situasi new  normal seperti yang selalu dikampanyekan oleh pemerin- tah,  menjaga  jarak  dan  menghindari kontak langsung. 7 Alih-alih untuk melaku- kan new normal , organisasi publik diangg- ap  masih  latah  dalam  penggunaan  media TI.
Sementara  sarjana  lain  justru  memberikan argumentasi  yang  sangat  optimis  dalam melihat  perkembangan  Covid-19  dengan kaitannya  pada  layanan  publik.  Pihak  ini, menganggap  keberadaan  Covid-19  telah berdampak positif terhadap perkembangan layanan  publik.  Memang  benar,  bahwa Covid-19  telah  membuat  layanan  publik mengalami  kendala  yang  cukup  berat. Namun,  bagi  pihak  ini  menawarkan  sisi lain  dengan  membangun  argumen  bahwa Covid-19  cukup  efektif  untuk  mendorong percepatan  inovasi  pada  layanan  publik. 8
6 Dani  Sugiri,  “Menyelamatkan  Usaha  Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid- 19”, Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, Vol. 19, No. 1(2020), h. 76–86. 7 Agung Edi Rustanto, 2021.
8 Alexander  Arie  Sanata  Dharma  &  Azhar Kasim, “Infodemi Covid-19 dalam Perspektif Open Government:  Sebuah  Tinjauan  Literatur”, JIIP: Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan, Vol.  6,  No.  1
Pihak ini melihat Covid-19 sebagai  media yang  memaksa  organisasi  publik  untuk sesegera  mungkin  melakukan  inovasi. Paling tidak untuk merespon tatanan sosial yang telah banyak berubah dengan adanya wabah pandemi Covid-19. Salah satu tata- nan  yang  misalnya  harus  direspon  adalah aktifitas  di  tengah new  normal ,  menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Sayangnya,  perdebatan  literatur  mengenai Covid-19 yang ada sejauh ini masih sangat dominan  memotret  Covid-19  sebagai fenomena  medis,  non-sosial  masih  men- dapat  porsi  yang  sangat  sedikit.  Kalaupun ada  yang  mencoba  melihat  dalam  domain sosial, lebih spesifik pada aspek organisasi publik  pendekatan  yang  digunakan  lebih banyak  menggunakan  kecamata  kelemba- gaan  dan  kebijakan.  Hasilnya  studi-studi yang  ada  belum  cukup  memadai  untuk memberikan  lanskap  yang  lebih  luas  ten- tang perkembangan Covid-19 dan layanan publik  di  Indonesia  dilihat  dari  perubahan lanskap dari luring ke sistem daring. Studi ini mencoba memunculkan lanskap lain di luar  dari  perdebatan  yang  selama  ini berlangsung.  Artikel  ini  akan  melihat bagaimana  keberadaan  Covid-19  secara
(2021), h. 105–125; Anggita Doramia Lumbanraja, “Urgensi  Transformasi  Pelayanan  Publik  melalui E-Government  Pada  New  Normal  dan  Reformasi Regulasi  Birokrasi”, Administrative  Law  and Governance Journal , Vol. 3, No. 2 (2020), h. 220– 231;  Rita  Komalasari,  “Manfaat  Teknologi Informasi  Dan  Komunikasi  Di  Masa  Pandemi Covid  19”, Tematik ,  Vol.  7,  No.  1  (2020),  h.  38– 50; Ahmad Farouq Mulku Zahari, dkk., “Pelayanan KTP  Elektronik  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Pada Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota Baubau”, Journal Publicuho, Vol. 4, No. 1 (2021), 39-50.
Covid-19 dan Adpatasi... | 4
perlahan  telah  mengubah  lanskap  layanan publik  dengan  mengadopsi  TI  sebagai media  yang  ikut  mempercepat  perubahan yang berlangsung di sektor publik. Meski- pun  tidak  seluruhnya,  tetapi  kehadiran Covid-19  turut  punya  andil  yang  sangat besar  dalam  rekonstruksi  skema  pada layanan publik.

## TINJAUAN TEORETIS

## Transisi Layanan Virtual
Perkembangan  Covid-19  di  Indonesia menjadi  ladang  perdebatan  argumentasi bagi  para  sarjana.  Banyak  sarjana  yang melihat  Covid-19  sebagai  bencana,  mem- porak-porandakan  banyak  aspek  kehidup- an,  kesehatan,  politik,  sosial,  budaya  dan yang  paling  terasa  merobohkan  secara drastis  sektor  ekonomi  di  banyak  negara termasuk  di  Indonesia. 9 Dalam  perkemba- ngannya,  Covid-19  oleh  sebagian  sarjana dianggap sebagai  pandemi  yang tidak lagi bisa  dipandang  sebelah  mata.  Bagi  pihak ini,  upaya  preventif  dengan  mengedepan- kan aspek medis sebagai solusi yang tepat sembari  mempersiapkan  aspek  yang  lain, layanan  publik  termasuk  salah  satunya yang  harus  menunggu.  Sementara  pihak lain,  melihat  keberadaan  Covid-19  di Indonesia  sebagai  momentum  baik  untuk melakukan  lompatan  perbaikan.  Pihak  ini terutama melihat, bahwa Covid-19 sebagai “martil”  yang  akan  mendobrak  banyak perbaikan.  Termasuk  salah  satunya  yang paling menyita perhatian di sektor layanan
9 Fakhrul  Rozi  Yamali  &  Ririn  Noviyanti Putri,  “Dampak  Covid-19  Terhadap  Ekonomi Indonesia”, Ekonomis:  Journal  of  Economics  and Business , Vol. 4, No. 2 (2020), h. 384-388.
kesehatan.  Dua  argumen  besar  ini  turut menyertai  perjalanan  Covid-19  di  Indon- esia. Saling tarik  ulur pendapat  menandai, kompleksnya  persoalan  Covid-19  yang dalam  perkembangannya  tidak  hanya melibatkan  akademisi  yang  berkecimpung dengan  ilmu-ilmu  medis  namun  telah merambah  ke  aspek  lebih  luas,  sosial, politik,  dan  budaya.  Bagian  ini  penulis akan  melihat  dua  sudut  argumentasi  yang saling  bersebrangan  dalam  merespon Covid-19,  dengan  melihat  pada  aspek layanan publik.
Di  sektor  publik,  perdebatan  para  sarjana melihat  perkembangan  Covid-19  lebih banyak  tertuju  pada  aspek  layanan.  Pihak pertama    melihat  Covid-19  di  Indonesia telah menyulitkan layanan publik. Pendapat ini di bangun di atas kekhawatir- an bahwa Covid-19 menular dengan cepat melalui  kontak  langsung.  Situasi  ini  tentu dapat  membuat  sektor  layanan  publik sebagai salah satu media penularan Covid- 19.  Dengan  begitu,  pihak  ini  melihat  jika Covid-19  sangat  terasa  telah  membuat performa  layanan  publik  menurun.  Salah satu pandangan ini misalnya dikemukakan oleh  Podungge  dan  Winda  Fitri,  yang melihat bahwa posisi customer atau masy- arakat  dalam  skema  layanan  di  tengah Covid-19  belum  maksimal.  Masyarakat bahkan  kehilangan  posisi  tawar  dalam mendapatkan  layanan  yang  prima.  Penye- babnya  bagi  Podungge  dan  Winda  Fitri adalah  minimnya  saranan  dan  prasarana yang  dapat  menunjang  dalam  mendapatk- an  layanan  di  tengah  pandemi  Covid-19. Selama  ini  layanan  publik  masih  meng- gunakan  cara  manual.  Akibatnya,  begitu
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (1-14) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
ada  Covid-19  yang  memaksa  keadaan dalam  keadaan  tidak  normal,  layanan publik  kerap  tertinggal.  Dampak  lanjutan- nya,  pada  layanan  yang  akan  di  peroleh masyarakat yang tidak akan maksimal 10 .
Selain  itu,  pandangan  lain  yang  ikut pesimis  melihat  Covid-19  dengan  aspek layanan  publik  masih  minim  di  kemuka- kan  oleh  Rustanto.  Rustanto  melihat  ada penurunan  signifikan  performa  layanan publik  yang  berlangsung  selama  pandemi berlangsung  di  Indonesia.  Menurut  Rust- anto  penurunan  performa  ini  di  sebabkan oleh  ketidaksiapan  sektor  publik  mengh- adapi layanan publik yang berbasis online. Skema  pemberian  layanan  selama  ini belum  terlalu  familiar  dengan  sistem online dan lebih banyak dilakukan dengan cara  manual. 11 Pandangan  Rustanto  ikut memperkuat  pandangan  Podungge  dan Winda  Fitri.  Pihak  ini  secara  garis  besar, sama-sama  berakhir  dengan  kesimpulan bahwa  Covid-19  membuat  layanan  publik semakin terpuruk.
Sementara  itu,  pihak  lain  justru  memberi- kan  argumentasi  yang  sangat  kontradiktif dengan  pandangan  sarjana  sebelumnya yang  begitu  pesimis.  Pihak  ini  melihat Covid-19  sebagai  momentum  yang  akan memperkuat layanan publik, dengan skema kerja yang lebih efektif dan efisien.
10 Abdul  Wahab  Podungge  &  Dwi  Indah Yuliani Solihin, “Posisi Tawar Pelanggan Terhadap Akurasi  Pelayanan  Publik  Untuk  Mewujudkan SDG  di  Era  Pandemic  COVID-19  Pada  Samsat Kota Gorontalo”, Public Administration Journal of Research, Vol. 2, No. 4 (2020), h. 431-442; Winda Fitri, dkk. 2021.
11 Agung Edi Rustanto, 2021.
Pihak  ini  melihat  bahwa  Covid-19  telah mendorong  inovasi  yang  begitu  cepat  di sektor  publik.  Beberapa  sarjana  yang memotret  ini  misalnya  apa  yang  telah  di lakukan  oleh  Tambun  dengan  melihat bahwa  Covid-19  telah  mendorong  peng- gunaan  layanan  berbasis  digital.  Menurut Tambun  layanan  publik  berbasis  digital telah  meminimasir  terjadinya Tax  Avoi- dance . Situasi yang menurut Tambun baru muncul di tengah pandemi Covid-19. 12
Begitupun  dengan  dokumentasi  lapangan yang telah di lakukan oleh Syaidah dengan memotret  kasus  Pusat  Informasi  dan Koordinasi  Jawa  Barat  (Pikobar).  Bagi Syaidah,  Pikobar  adalah  layanan  publik berbasis  digital  yang  muncul  di  tengah pandemi  Covid-19.  Sulit  untuk  tidak mengatakan bahwa Pikobar adalah produk dari  situasi  krisis  di  Jawa  Barat.  Namun, lebih  jauh  bagi  Syaidah  justru  dengan situasi  krisis  tersebut  pemerintah  Jawa Barat mampu menghasilkan inovasi berbasis  digital. 13 Sekilas  pandangan Syaidah, ingin membenarkan bahwa Covid-19  di  Indonesia  justru  menjadi pendorong  berlangsung  proses  digitalisasi layanan.
Di  tengah  wabah  pandemi  Covid-19  ada semacam  tren  transisi  layanan  publik  dari
12 Sihar  Tambun,  dkk.,  “Pengaruh  Digitalisasi Layanan  Pajak  Dan  Cooperative  Compliance Terhadap  Upaya  Pencegahan  Tax  avoidance Dimoderasi  Kebijakan  Fiskal  Di  Masa  Pandemi Covid  19”, Media  Akuntansi  Perpajakan, Vol.  5, No. 2 (2019), h. 74–86.
13 Syaidah,  “Inovasi  Layanan  Publik  Pusat Informasi  Dan  Koordinasi  Jawa  Barat  (Pikobar) Saat  Pandemi  Covid-19”, Dialektika:  Jurnal  Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 2 (2020), h. 148–158.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (1-14) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Penerima Layanan Pemberi Layanan Kantor/Instansi Pemerintahan Penerima Layanan Pemberi Layanan Covid-19 Memicu Ruang Transisi Ruang Virtual
yang  sebelumnya  menggunakan  cara-cara manual  bertransformasi  ke  ruang-ruang virtual. Layanan publik, tidak lagi mengg- unakan  cara-cara  lama,  bertemu  secara langsung,  datang  di  kantor  instansi  peme- rintah, antri  dan mendapatkan layanan. Di tengah  pandemi  wabah  Covid-19,  layanan publik  yang  diterima  tanpa  harus  datang ke  kantor  instansi  terkait.  Beberapa layanan  publik  misalnya  ada  yang  telah menggunakan media digital seperti pengg- unaan  Zoom,  Google  Meet, 14 layanan kependudukan dengan media WA,
McDonald’sasi  layanan  publik  dengan sistem driver  thru layanan, 15 dan e- learning berbasis media sosial. 16
Fenomena  transisi  layanan  yang  berlang- sung  seperti  yang  telah  banyak  dipotret sebelumnya,  penulis  melihatnya  sebagai fenomena transisi layanan publik ke ruang virtual.  Gagasan  ini  dikembangkan  dari gagasan  yang  dikemukakan  oleh  Rosec- rance tentang The Rise of the Virtual State .
Menurut Rosecrance, The Rise of the Virt- ual  State adalah  pola  transisi  bernegara yang  telah  bertransformasi  dari  cara-cara
14 Dara  Sawitri,  “Penggunaan  Google  Meet Untuk  Work  From  Home  Di  Era  Pandemi Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19)”, Jurnal Prioritas: Jurnal  Pengabdian  Masyarakat ,  Vol.  2,
No. 1 (2020), h. 13–21.
15 Suryanto,  dkk.,  “Mengadopsi  Layanan
McDonald’s
Sebagai Alternatif
Layanan Perpustakaan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19”, Pustabiblia:  Journal  of  Library  and  Information Science , Vol. 4, No. 2 (2020), h. 225–244. 16 Nurkolis & Muhdi, “Keefektivan Kebijakan E-Learning  berbasis  Sosial  Media  pada  PAUD  di Masa  Pandemi  Covid-19”, Jurnal  Obsesi :  Jurnal Pendidikan  Anak  Usia  Dini ,  Vol.  5,  No.  1  (2020), h. 212-228.
manual ke cara-cara baru. 17 Cara-cara baru yang  dimaksud  oleh  Rosecrance  adalah model  layanan  yang  dilakukan  di  ruang vritual.  Dengan  perangkat  utama  adalah teknologi.  Media teknologi  sebagai  peran- tara  yang  menghubungkan  antara  peneri- ma layanan dengan pemberi layanan.

## Kerangka Layanan Transisi Virtual

## METODE PENELITIAN
Studi ini menggunakan metode komparatif literature  review .  Dengan  berpedoman pada  kata  kunci  pencarian  Covid-19, layanan  publik  dan  teknologi.  Ketiga  kata kunci  ini  digunakan  saling  bergantian untuk  menelusuri  berbagai  studi  yang dilakukan  di  Indonesia  terkait  dengan Covid-19 dan layanan publik. Sekitar lima puluan artikel yang ditemukan dengan kata kunci Covid-19, layanan publik dan tekno-
17 Richard  Rosecrance,  “The  Rise  of  the Virtual  State”, Foreign  Affairs ,  Vol.  75,  No.  4 (1996), h. 45-61.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (1-14) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
logi.  Angka  ini  sebenarnya  masih  tergol- ong  kecil.  Jika  dirangkum  secara  kese- luruhan  studi  yang  ada  bisa  melebihi angka yang telah di sebutkan sebelumnya. Hanya  saja  penulis  memberikan  batasan, hanya pada studi-studi dengan tingkat sita- si  terbesar  di  lima  halaman  utama  penca- rian.
Pola  kerja  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  beberapa  tahap.  Pertama,  penulis melakukan  pencarian  artikel  dengan  di pandu oleh kata kunci “Covid-19; layanan publik  dan  teknologi”.  Kemudian  artikel tersebut  dikumpulkan  dalam  satu  folder. Setelah itu, penulis  mereview  satu persatu artikel  yang  telah  dikumpulkan.  Lalu, memilih  dan  memisahkan  artikel  yang relevan.  Proses  pemilihan  artikel  dilakuk- an dengan melakukan review awal, artikel yang  relevan  dipisahkan  kemudian  yang tidak  relevan  dikeluarkan  dari  folder. Proses  pemilihan  ini  dipandu  dengan pertanyaan sederhana, apakah artikel  yang direview  menjawab  pertanyaan  seputar perkembangan  organisasi,  layanan  publik termasuk dalam hal penggunaan IT selama pandemi  Covid-19.  Selanjutnya,  artikel yang  telah  dipilih  direview  kembali dengan  menarik  gagasan  pokok  artikel yang  disajikan.  Tahap  berikutnya,  setelah seluruh  artikel  terpilih  telah  direview penulis melakukan pengelompokan artikel. Pengelompokan  artikel  dilakukan  dengan kategorisasi  berdasarkan  kata  kunci  yaitu kategori  pertama  “Covid-19”,  kategori kedua  “layanan  publik”  dan  kategori ketiga “teknologi”.
Selain itu, untuk menunjang hasil literature  review penulis  juga  melakukan refleksi  terhadap  pengalaman  penulis. Proses refleksi dimaksudkan untuk memperkuat hasil literaure review, dengan merefleksi  secara  langsung  pengalaman yang  pernah  dilalui  oleh  penulis.  Penulis mengobservasi  langsung  kejadian  yang berlangsung  di  sekitar  penulis.  Salah  satu yang  penulis  observasi  adalah  aktifitas  di salah  satu  universitas  negeri  Islam  yang sekaligus  menjadi  tempat  penulis  bekerja. Penulis  mengamati  langsung  kejadian  dan fenomena-fenomena  yang  ada  di  sekitar penulis.  Seperti  halnya  penerapan  kuota kerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang hanya  50%  atau  hanya  pada  beberapa golongan  tertentu  sesuai  dengan  jabatan struktural  di  kampus.  Proses  observasi yang  dilakukan  oleh  penulis  menjadi tambahan  informasi yang  digunakan dalam membangun argumen dalam peneli- tian ini. Kami juga sempat mewawancarai, beberapa  pegawai  di  instansi  Bawaslu untuk  mengetahui  gambaran  skema  kerja yang  berlangsung  di  sana  yang  kemudian dibandingkan  dengan  skema  kerja  yang berlangsung di instansi kami.
Setelah  proses  kategorisasi,  tahap  terakhir yang  dilakukan  adalah  proses  penyajian dan  analisis.  Proses  analisis  dari  hasil review  menggunakan  kecamata  analisis the  virtual  state .  Pendekatan  ini  dianggap relevan  karena  kondisi  Covid-19  yang merekosntruksi  relasi  kerja  pada  organi- sasi  layanan  publik,  dimana  layanan  lebih mengandalkan  penggunaan  media  tekno- logi.Berdasar  dari  alasan  ini,  dianggap pendekatan the virtual state sangat relevan
Covid-19 dan Adpatasi... | 8
untuk  melihat  fenomena  Covid-19  dan melihat  proyeksi  layanan  publik  pasca Covid-19.

## PEMBAHASAN

## Covid-19 dan Penyesuaian Pola Kerja di Organisasi Publik
Sejak  Covid-19  menyerang  Indonesia, pemerintah Indonesia sangat gencar melakukan  kampanye  pencegahan  Covid- 19. Salah satu  yang cukup familiar adalah social  distancing ,  menjaga  jarak  dan menghindari kerumunan dan kontak langsung. Bukan  hanya  itu,  secara normatif  pemerintah  hingga  saat  ini  telah mengeluarkan  sejumlah  regulasi  untuk merespon  Covid-19  di  Indonesia.  Data yang  di  rilis  oleh  covid.co.id,  setidaknya telah  ada  puluhan  regulasi  yang  telah  di terbitkan  oleh  pemerintah  pusat  yang memiliki  keterkaitan  dengan  upaya  pena- nganan  Covid-19.  Lebih  spesifik,  untuk sektor  organisi  publik,  setidaknya  ada beberapa  kebijakan  yang  berdampak  se- cara  langsung  terhadap  skema  kerja  orga- nisasi  publik,  yang  secara  domino  punya implikasi  pada  layanan  publik.  Beberapa di  antaranya  adalah  Surat  Edaran  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 58/2020  tentang  Sistem  Kerja  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam Tatanan  Normal  Baru,  yang  menjadi  alas hukum  mengenai  skema  kerja  organisasi publik  dan  Intruksi  Menteri  dalam  negeri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberlaku- an  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM),  dimana  regulasi  ini  secara domino  berdampak  pada  aktifitas  dan
kegiatan yang berlangsung pada organisasi publik  termasuk  pada  pemerintah  di  level terkecil yaitu pemerintahan desa.
Hampir  dipastikan  bahwa  keberadaan Covid-19  telah  mengubah  banyak  hal. Salah  satunya  yang  paling  dirasakan  ada- lah  sistem  kerja.  Termasuk  dalam  organi- sasi  publik.  Organisasi  publik  dipaksa untuk  merespon  Covid-19  dengan  menye- suikan pola kerja organisasi. Melalui Surat Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No.  58/2020  tentang  Sistem  Kerja  Pega- wai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam Tatanan  Normal  Baru,  organisasi  publik dituntut  untuk  bisa  menjalankan  dua  hal secara  bersamaan.  Tetap  melaksanakan tugas pokok melayani kebutuhan masyara- kat  dan  di  saat  bersamaan  mencegah penularan  Covid-19  dengan  menerapkan protokol kesehatan yang tinggi.
Wujudnya  di  lapangan,  melalui  Surat Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No.  58/2020  tentang  Sistem  Kerja  Pega- wai  Aparatur  Sipil    Negara  (ASN)  dalam Tatanan Normal Baru, sebagai alas hukum yang  kemudian  direspon  oleh  organisasi publik  dengan  melakukan  pembatasan kerja.  Beberapa  layanan  publik  hanya mempekerjakan  maksimal  50%  dari  juml- ah  keseluruhan  pagawai  yang  ada.  Di instansi  saya  bekerja  misalnya,  pembatas- an  kuota  50%  diberlakukan  dengan  hanya mewajibkan  beberapa  pegawai  untuk  ber- kantor,  sementara  yang  lainnya  dapat melakukan Work  Form  Home (WFH). Mereka  yang  berkantor  hanya  mereka
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (1-14) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
yang  memiliki  jabatan  stru-ktural.  Di instansi  kami  misalnya,  tidak  semua pegawai  wajib  untuk  datang  absensi  di kantor.  Mereka  yang  wajib  hanya  ASN yang  memiliki  jabatan  struktural  dengan tugas tambahan, selebihnya dapat melaku- kan WFH.
Kemudian,  wujud  lain  di  lapangan  untuk merealisasikan  skema  kerja  organisasi publik  pada  tatanan new  normal adalah melakukan  shift  jam  kerja  untuk  pegawai, yaitu  pembagian  jam  kerja  ganjil  genap. Shift  pegawai  merupakan  kelanjutan  dari skema  pertama  yaitu  menerapkan  jadwal berkantor  dengan  sistem  bergantian.  Pola ini sekali lagi sebagai respon untuk memi- nimasir kerumunan yang terjadi di organi- sasi publik. Shift pegawai dilakukan deng- an  cara  pegawai  akan  dibagi  menjadi beberapa shift. Di banyak kasus yang kami observasi,  biasanya  dalam  satu  instansi pegawai  akan  dibagi  menjadi  dua  kelom- pok.  Kemudian,  kedua  kelompok  akan  di berikan piket harian dengan sistem selang- seling.  Misalnya,  jika  hari  ini  kelompok satu  yang  masuk  kantor,  maka  kelompok dua  akan  WFH.  Kemudian,  besoknya kelompok  dua  akan  masuk  kantor  lalu kelompok  satu  akan  WFH.  Pola  ini  di lakukan secara terus menerus.
Sementara itu di tingkat organisasi perang- kat desa, upaya preventif terhadap penyeb- aran  Covid-19  dilakukan  dengan  Pember- lakukan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat (PPKM)  Desa.  Melalui  ins-truksi  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2020, pemerintah  melakukan  pengetatan  kegiat- an kemasyarakatan di tingkat desa dengan
memberikan pembatasan maksimal kegiat- an hanya 50% dari total kapasitas kegiatan pada  saat  normal.  Pola  ini  secara  tidak langsung  juga  sangat  berimplikasi  pada aktifitas  pemerintah  di  desa  termasuk dalam  hal  pemberian  layanan.  Pasalnya, pengamatan  penulis  banyak  aparat  desa yang  kemudian  kesulitan  menerjemahkan kuota  50%  dalam  menjalankan  aktifitas kegiatan di desa.
Dari  kasus  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa pembatasan  kegiatan  merupakan  respon pemerintah  atas  Covid-19  di  Indonesia. Tujuannya,  untuk  mencegah  penularan Covid-19 terlebih untuk  klaster perkantor- an.  Mengingat,  sepanjang  tahun  2020 klaster  perkantoran  juga  sempat  menjadi sorotan. Pasalnya, klaster ini menjadi salah satu  klaster  yang  menyumbang  kasus Covid-19  yang  relatif  tinggi  di  Indonesia. Jumlah  kasus  yang  terkonfirmasi  dari klaster  perkantoraan  mencapai  2000-an kasus. 18 Harapannya,  dengan  pembatasan kerja melalui pengurangan aktifitas fisik di kantor-kantor  layanan  publik  mampu menekan  secara  signifikan  proses  penye- baran Covid-19 di organ-isasi publik.

## Covid-19 Mendorong Layanan Berbasis Virtual
Covid-19  telah  mengubah  skema  kerja pada organisasi publik, lebih spesifik pada skema  layanan  publik.  Covid-19  ikut mendorong  penerapan  IT  pada  layanan publik.  IT  menjadi  perantara  yang  meng- hubungkan  antara  penerima  layanan  dan pemberi  layanan.  Skema  ini  banyak
18 Kompas, 2020.
Covid-19 dan Adpatasi... | 10
berlangsung  dalam  organisasi  publik. Salah  satu  yang  sering  kita  jumpai  dalam keseharian  adalah  penerapan  Zoom  dan Google  Meet. 19 Zoom  dan  Google  Meet sudah  menjadi  kebutuhan  primer  bagi organisasi  publik  di  tengah  pandemi Covid-19.  Sebuah  data  menyebutkan, penggunaan  Zoom  selama  masa  pandemi telah  menembus  di  angka  173  juta pengguna  aktif  per  27  Mei  2020. 20 Penggunaan Zoom di instansi pemerintah- an, mulai dari rapat, pertemuan-pertemuan hingga  acara  sakral  dan  penting  lainnya telah  banyak  menggunakan  media  Zoom. Pemandnagan  ini  tentu  menjadi  hal  baru, dan  menguat  setelah  Covid-19  melanda dunia,  Indonesia  pada  khususnya.  Tidak bisa  disangkal,  bahwa  media  Zoom  ikut menentukan  kinerja  organisai  publik, urusan koordinasi misalnya. 21
Ada pergeseran cara kerja pada organsiasi publik. Pola-pola tradisional dalam organi- sasi  publik  secara  perlahan  mulai  tersing- kir,  seperti  pertemuan  atau  rapat  tatap muka. Pola ini tergantikan oleh pola kerja yang  lebih  baru  dengan  mekanisme  kerja yang  lebih  fleksibel,  efektif  dan  efisien baik  dalam  hal  waktu  maupun  ruang. Hanya  melalui  media  zoom,  instansi  di pemerintahan  dan  organisasi  publik  bisa melakukan  rapat  tanpa  harus  bertemu secara  langsung.  Bahkan  beberapa  oknum dapat melakukan multi kegiatan. Rapat via zoom sembari mengikuti webinar di zoom yang  lainnya.  Sistem  fleksibilitas  ini cukup  memudahkan  di  tengah  pandemi
19 Dara Sawitri, 2020.
20 Kata Data, 2020.
21 Dara Sawitri, 2020.
Covid-19.  Meskipun  satu  sisi  perlu  diakui bahwa  masih  ada  kendala  teknis  yang cukup  menghambat  dalam  prakteknya  di lapangan. 22
Di  tempat  kami,  Covid-19  memaksa instansi  kami  untuk  melakukan  penyesua- ian  absensi  dengan  menggunakan  sistem digital. Perubahaan ini berlangsung setelah Covid-19  tidak  menunjukan  angka  yang melandai.  Instansi  kami  melalui  sebuah kebijakan  kemudian  mengganti  mekani- sme presensi yang sebelumnya mengguna- kan  cara  manual  ke  sistem  digital.  Proses transisi  ini setidaknya  berlangsung  selama dua  tahapan.  Tahap  pertama  transisi  awal dari  absen finger  print ke  absen  yang terintegrasi  dengan google  form .  Kemud- ian  transisi  kedua  berlangsung  di  awal- awal  tahun  2021  dari google  form ke media  absensi  profesional.  Media  absensi professional  sebuah  aplikasi  yang  akan merekam  presensi  semua  pegawai  di Instansi  kami.  Mulai  dari  presensi  masuk, hingga  presensi  pulag  termasuk  akan merekan waktu cuti dan lembur. Singkatnya,  ada  perubahan  skema  absen yang  berkat  Covid-19  secara  tidak langsung memaksa institusi kami menggunakan  absensi  professional  yang berbasi digital.
22 Abdul  Wahab  Podungge  &  Dwi  Indah Yuliani Solihin, 2020; Agung Edi Rustanto, 2021.
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (1-14) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Gambar 1.

## Tampilan Aplikasi Absensi Profesional
Transisi  kerja  pada  organisasi  publik dengan penerapan digital seperti fenomena bola  salju,  yang  tidak  hanya  berlangsung di  satu  tempat  tetapi  hampir  di  seluruh kantor  baik  instansi  swasta  maupun  di kantor instansi pemerintahan. Sejak wabah pandemi  Covid-19  menyerang  dunia, Indonesia  pada  khususnya  orang  mulai berbondong-bondong  untuk  memikirkan cara  kerja  yang  tepat  pada  organsasi publik,  agar  satu  sisi  layanan  publik  tetap berjalan  dan  disaat  bersamaan  keamanan dari terjangkit Covid-19 juga bisa terjamin.  Solusinya,  sejauh  ini  yang banyak  diadopsi  sebagai  jalan  keluar terbaik adalah menggunakan media perantara  dengan  melibatkan  IT  sebagai penunjang layanan. Secara nasional Kementerian  PANRB  telah  merilis  data bahwa  sudah  ada  sekitar  1.200-an  inovasi yang telah di lakukan oleh berbagai sektor sepanjang  tahun  2020  untuk  merespon Covid-19.  Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak 912  inovasi  yang  dilakukan  oleh  instansi pemerintah  mulai  dari  pemerintah  tingkat pusat hingga pemerintah setingkat kabupaten  dan  kota.  Inovasi  yang  ada kebanyakan  menggunakan  TI  sebagai media  yang  ikut  menunjang  proses layanan.  Hal  ini  kembali  mempertegas
bahwa  Covid-19  sebaga  bencana  satu  sisi dan pada sisi lain ikut mempercepat proses inovasi di berbagai sektor.
Tabel 1. Inovasi Selama Covid-19 No  Instansi Jumlah Inovasi 1 Kementerian/Lembaga 141 2 Pemerintah Provinsi 168 3 Pemerintah Kabupaten 403 4 Pemerintah Kota 200 5 Perguruan Tinggi 98 6 Perusahaan Swasta 50 7 Masyarakat Sipil 144 Sumber: PANRB, 2021
Lebih spesifik, Kementerian PANRB telah mengeluarkan rilis sejumlah inovasi terbaik yang telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk respon terhadap  perkembangan  Covid-19  di Indonesia.  Sedikitnya  ada  dua  belas inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah di tengah  wabah  Covid-19.  Kedua  belas inovasi ini berhasil mendapat penghargaan dari  kementerian  PANRB  sebagai  Top  21 inovasi  Covid-19  bersama  dengan  sektor lainnya swasta dan civil society .
Tabel 2.
Inovasi Pemerintah di bidang Layanan
Publik Selama Pandemi di Indonesia No Jenis Inovasi Instansi 1 Wisma Atlet Kemayoran dan Rusunawa, Solusi Nyata Penanganan
Covid-19 di Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (1-14) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
2 Pemanfaatan
Minuman  Keras  Cap Tikus  Sebagai  Bahan Baku Hand Sanitizer Badan Pengawas Obat dan Makanan 3 Pengujian Spesimen Covid-19 di Laboratorium Biohazard PPPOMN Badan Pengawas Obat dan Makanan 4 Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat atau Pikobar Pemerintah Provinsi Jawa Barat 5 Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 6 Fight Covid-19 Bangka Belitung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7 Percepatan dan Akurasi Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Tunai kepada Pekerja Sektor Pariwisata dan Sektor Lainnya terdampak Covid-19 Pemerintah Kabupaten Badung 8 Kolaborasi Lintas Sektor untuk Alat Pelindung Diri Pemerintah Kabupaten Banggai 9 Salawaku (Sehat Langkah Awal Kuat), For Torang Lawan Virus Corona Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara 10  Hati Pakkem atau Hazmat dari RSUD Tidar Inovasi Coverall Pakai Kembali Pemerintah Kota Magelang 11  Dongkelor atau Dongeng Keliling Online Dari Rumah Pemerintah Kota Makassar 12  GOGROK Covid-19 Pemerintah Kota Yogyakarta Sumber: PANRB, 2021.
Dengan  melihat  fenomena  layanan  publik di  tengah  pandemi  wabah  Covid-19,  ada kecenderungan layanan publik telah memasuki fase seperti yang dikatakan oleh Rosecrance  sebagai  fase  berbasis  virtual, yaitu  sebuah  fase  layanan  publik  dimana negara  sebagai  pemberi  layanan  dan citizen sebagai penerima layanan tidak lagi berkontak  fisik  secara  langsung.  Namun terjadi  transisi,  ada  media  yang  mengapit di  antara  pemberi  layanan  dan  penerima layanan.  Media  ini  yang  di  banyak  kasus yang  telah  dipotret  sebelumnya  telah difasilitasi  oleh  seperangkat  teknologi seperti  zoom,  google  meet  dan  group whatsapp.  Media  ini  yang  akan  memper- mudah dan memfasilitasi pelayanan publik.  Hal  ini  diperkuat  dengan  adanya anjuran  pemerintah  melalui  berbagai kebijakan  preventif  mencegah  penyebaran Covid-19  dengan  berbagai  skema,  seperti menjaga  jarak  dan  menghindari  kerumun- an,  mengurangi  kuota  ASN  yang  berakfi- tas  di  kantor  serta  penerapan  ganjil  genap atau sistem piket pada instansi tertentu.

## KESIMPULAN
Layanan  berbasis  virtual  dapat  dilihat sebagai  fase  awal  perkembangan  layanan publik  yang  berbasis  digital.  Di  mana dimensi  ruang  secara  fisik  tidak  lagi menjadi  satu  kendala,  layanan  publik bertransformasi  ke  dimensi  lain,  yaitu ruang  digital.  Pemberi  layanan  cukup menyediakan  layanan,  kemudian  akan diakses  oleh  penerima  layanan.  Layanan akan  di delivery ke  penerima  layanan tanpa  harus  bertemu  secara  langsung. Skema  kerja  layanan  publik  dengan  basis
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 (1-14) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
digital  akan  berlangsung  cukup  lama  di Indonesia.  Bahkan  hampir  dipastikan Covid-19  ini  menandai  babak  baru  pada layanan  publik.  Ini  sekaligus  untuk membuka  ruang  diskusi  ke  depannya, sebagaimana yang banyak di tuliskan oleh sarjana sebelumnya, meskipun pandemi ini akan  berakhir  situasi  sosial  tidak  akan berlangsung  seperti  pra  pandemi  Covid- 19.  Sehingga  pilihannya  menjadi  jelas, organisasi  publik  harus  mengambil  lang- kah  maju  dengan  melakukan  penyesuaian menghadapi masa pasca Covid-19. Penulis melihat,  fase  yang  akan  dihadapi  adalah fase  dengan  bentuk  layanan  yang  mulai meminimalisir  kontak  langsung.  Sebab, Covid-19  yang  telah  berlangsung  setahun ini  telah  memunculkan  budaya  baru  pada masyarakat  dalam  menerima  layanan publik.  Isu  berikutnya adalah  infrastruktur TI  sebagai  aspek  penunjang  yang  ke depannya  perlu  mendapat  perhatian  lebih besar.  Termasuk  dalam  hal  regulasi sebagai  alas  normatif  yang  akan  meligiti- masi  kerja-kerja  layanan  publik  di  fase layanan berbasis virtual.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hamid Aly, dkk., ““Apotek Hidup” Sebagai  Upaya  Peningkatan  Kesehat- an  Masyarakat  Dalam  Mencegah Penyebaran  Covid-19”, Jurnal  Pem- belajaran Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, No. 4 (2020), h. 286–293.
Abdul  Wahab  Podungge  &  Dwi  Indah Yuliani  Solihin,  “Posisi  Tawar  Pela- nggan  Terhadap  Akurasi  Pelayanan
Publik  Untuk  Mewujudkan  SDG  di
Era Pandemic COVID-19 Pada
Samsat Kota Gorontalo”, Public Adm- inistration  Journal  of  Research, Vol. 2,  No.  4  (2020),  h.  431-442;  Winda Fitri, dkk. 2021.
Agung Edi Rustanto, “Pelayanan Terhadap Kepuasan  Masyarakat  Pada  RPTRA di  Wilayah  Jakarta  Pada  Masa Pandemi Covid-19”, Kolaborasi: Jur- nal Administrasi Publik , Vol. 7, No. 1
(2021), h. 84-100.
Ahmad  Farouq  Mulku  Zahari,  dkk., “Pelayanan  KTP  Elektronik  Di  Masa Pandemi  Covid-19  Pada  Dinas  Kepe- ndudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota Baubau”, Journal  Publicuho, Vol.  4, No. 1 (2021), 39-50.
Alexander  Arie  Sanata  Dharma  &  Azhar Kasim,  “Infodemi  Covid-19  dalam Perspektif  Open  Government:  Sebuah Tinjauan  Literatur”, JIIP:  Jurnal  Ilm- iah Ilmu Pemerintahan, Vol. 6, No. 1
(2021), h. 105–125.
Anggita  Doramia  Lumbanraja,  “Urgensi Transformasi  Pelayanan  Publik  mela- lui  E-Government  Pada  New  Normal dan  Reformasi  Regulasi  Birokrasi”,
Administrative  Law  and  Governance Journal , Vol. 3, No. 2 (2020), h. 220– 231.
Dani Sugiri, “Menyelamatkan Usaha Mik- ro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi  Covid-19”, Fokus  Bisnis : Media  Pengkajian  Manajemen  dan Akuntansi, Vol.  19,  No.  1(2020),  h.
76–86.
Dara  Sawitri,  “Penggunaan  Google  Meet Untuk  Work  From  Home  Di  Era
Covid-19 dan Adpatasi... | 14
Pandemi  Coronavirus  Disease  2019 (Covid-19)”, Jurnal  Prioritas: Jurnal Pengabdian  Masyarakat ,  Vol.  2,  No. 1 (2020), h. 13–21.
Dina Vebiola Saraswati Kuntardi,  “Dina-
mika Sistem Sosial Masyarakat Pedesaan  di  Masa  Pandemi  Covid- 19”, Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan  Budaya, Vol.  7,  No.  1  (2021),  h. 1–10.
Fakhrul  Rozi  Yamali  &  Ririn  Noviyanti Putri,  “Dampak  Covid-19  Terhadap Ekonomi Indonesia”, Ekonomis: Jour- nal  of  Economics  and  Business ,  Vol. 4, No. 2 (2020), h. 384-388.
Ivan  Muhammad  Agung,  “Memahami Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif Psikologi  Sosial”, Psikobuletin:  Bule- tin  Ilmiah  Psikologi ,  Vol.  1,  No.  2 (2020), h. 68–84.
Lailatul Hikmah, dkk., “Implementasi Ter- mometer Non Kontak Digital Berbasis Internet  Of  Things  untuk  Mencegah Penyebaran  Covid-19”, Jurnal  EEC- CIS , Vol. 14, No. (2020), h. 108–114.
Nailul Mona, “Konsep Isolasi Dalam Jari- ngan  Sosial  Untuk  Meminimalisasi Efek  Contagious  (Kasus  Penyebaran Virus  Corona  Di  Indonesia)”, Jurnal Sosial  Humaniora  Terapan ,  Vol.  2, No. 2 (2020), h. 117–125.
Nurkolis  &  Muhdi,  “Keefektivan  Kebija- kan E-Learning berbasis Sosial Media pada PAUD di Masa Pandemi Covid- 19”, Jurnal Obsesi : Jurnal  Pendidik- an  Anak  Usia  Dini ,  Vol.  5,  No.  1
(2020), h. 212-228.
Puspa  Ningrum,  dkk.,  “Sosialisasi  Gerak- an  Masyarakat  Cerdas  Menggunakan
Masker Dimasa Pandemi Guna Mencegah Penyebaran Virus COVID-
19”, Jurnal  Abdidas, Vol.  1,  No.  5
(2020),  430-435.
Richard  Rosecrance,  “The  Rise  of  the Virtual  State”, Foreign  Affairs ,  Vol. 75, No. 4 (1996), h. 45-61.
Rita  Komalasari,  “Manfaat  Teknologi Informasi  Dan  Komunikasi  Di  Masa Pandemi  Covid  19”, Tematik ,  Vol.  7,
No. 1 (2020), h. 38–50.
Sihar  Tambun,  dkk.,  “Pengaruh  Digitali- sasi  Layanan  Pajak  Dan  Cooperative Compliance  Terhadap  Upaya  Penceg- ahan Tax avoidance Dimoderasi Kebi- jakan  Fiskal  Di  Masa  Pandemi  Covid 19”, Media  Akuntansi  Perpajakan, Vol. 5, No. 2 (2019), h. 74–86.
Suryanto,  dkk.,  “Mengadopsi  Layanan McDonald’s  Sebagai  Alternatif  Laya- nan  Perpustakaan  Di  Masa  Pandemi Covid-19”, Pustabiblia:  Journal  of Library and Information Science , Vol.
4, No. 2 (2020), h. 225–244.
Syaidah,  “Inovasi  Layanan  Publik  Pusat Informasi Dan Koordinasi Jawa Barat (Pikobar)  Saat  Pandemi  Covid-19”,
Dialektika:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi, Vol. 7, No. 2 (2020), h. 148–158.
Winda  Fitri,  dkk.,  “Tantangan  dan  Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidi- kan  dan  Layanan  Kesehatan  yang Memadai  di  Tengah  Pandemi  Covid- 19”, Era  Hukum:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1 (2021), h. 203- 222.