## PERAN MASYRAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN PENAM LEBU’ SENGKUANG DI DESA EMPAKA KABIAU RAYA KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG
Emiliani Nindy Diana Rusega Sim¹, Nikodimus²
¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang,
Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: emilianinindy025@gmail.com ² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang,
Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia, email: nangabayan@gmail.com
Abstrak: Peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan  sangat  diperlukan  untuk  menjaga kelestarian hutan dan sumber penghidupan masyarakat di sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran masyarakat dan faktor penghambat dalam pengelolaan hutan Penam Lebuk’.  Metode  penelitian  adalah  kualitatif  deskriptif  di  mana  data  dikumpulkan  melalui wawancara  dan  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  masyarakat  dalam pengelolaan masih belum maksimal disebabkan oleh faktor internal dan  faktor eksternal. Pada faktor internal, berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah serta pekerjaan yang menyita waktu masyarakat untuk ikut berperan. Pada faktor eksternal, berkaitan dengan  masih  mendominasinya  peran  lembaga  desa  sehingga  kesempatan  masyarakat  untuk berperan aktif menjadi minim.
Kata Kunci: Peran; Masyarakat; Pengelolaan Hutan

## PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  wilayah  yang luas  dan  ditumbuhi  banyak  jenis tumbuhan.  Ada  banyak  manfaat  hutan salah  satunya  adalah  sebagai  kawasan tempat  tinggal  masyarakat  adat  yang bergantung  pada  sumber  daya  hutan. Masyarakat  adat  ini  paling  tidak  harus memiliki pengetahuan dalam
memelihara  dan  memanfaatkan  sumber daya  hutan  yang  ada.  Untuk  menuntut masyarakat adat dapat berperan terhadap kelestarian kawasan konservasi,  tentunya  perlu  ada  upaya
untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan.
Di  Desa  Empaka  Kabiau  Raya yang  berada  di  Kecamatan  Binjai  Hulu Kabupaten  Sintang,  Penam  lebuk’ merupakan  salah  satu  kawasan  hutan yang  berada.  Keberadaan  Hutan  Penam Lebuk’ sampai saat ini masih terjaga oleh masyarakat adat setempat. Hutan penam lebuk’ banyak menyimpan sumber daya alam  yang  bisa  bermanfaat  bagi masyarakat setempat.
Masyarakat sekitar kawasan Hutan  Penam  Lebu’  sebagian  besar bermata pencaharian sebagai petani atau
buruh  tani,  memelihara  ternak  dan penjual  kerajinan  tangan.  Masyarakat beraktifitas  di  kawasan  hutan  tersebut untuk  mengambil  hasil  hutan  yang  ada, termasuk  bahan  pewarna  alami  yang didapatkan dari Akar jernang.
Tanaman Jernang (Daemonoropsdidymophylla Becc.)
merupakan tanaman yang tidak tumbuh di  semua  kawasan  hutan.  Jernang  atau yang  djuga  disebut  sebagai  Dragon Blood  merupakan  sejenis  resin  atau getah  yang  dihasilkan  dari  buah  spesies rotan bermarga Daemonorops.
Meskipun  jernang  termasuk  dalam jenis rotan,  tetapi  tanaman  berduri  ini dipanen  pada  bagian  buah  bukan  pada batangnya.  Manfaat  bahan  pewarna tersebut sangat berdampak bagi masyrakat  adat  setempat,  masyarakat tidak membeli lagi bahan pewarna yang berbahan  kimia  melainkan  mengunakan bahan  pewarna  yang  alami  dari  Hutan Penam Lebuk’ itu sendiri.
Beberapa
masyarakat mengunakan  buahnya  untuk  pewarna dalam  pengadaan  kerajinan  tangan, seperti  kain  tenun,  cat  kayu.  Jernang bahkan  bisa  digunakan  sebagai  bahan baku  pembuatan  marmer,  alat-alat  dari batu, keramik hingga untuk obat-obatan dan pasta gigi.
Sumber  daya  hutan  tentu  saja tidak  bisa  digunakan  terus-menerus tanpa  ada  pengelolaan  berkelanjutan, terlebih  ada  banyak  manfaat  yang  bisa
didapat oleh masyarakat dari keberadaan  kawasan  hutan  ini.  Oleh sebab  itulah,  maka  penting  bagi  penulis untuk meneliti tentang peran masyarakat  dalam  mengelola  dan memanfaatkan  sumber  daya  alam  yang ada  di  Penam  Lebuk’.  Adapun pemahaman  dan  pengetahuan  yang didapat ini diharapkan dapat memberikan sebuah rekomendasi dalam hal pengelolaan hutan secara berkelanjutan,  sehingga  kawasan  hutan Penam  Lebuk’  dapat  dilestarikan  dan dijaga manfaatnya untuk semua pihak.
Dalam upaya mewujudkan konsep  pengelolaan  hutan  yang  lestari, masyarakat  di  sekitar  hutan  perlu dilibatkan  karena  dianggap  sebagai pelaku  utama  yang  sering  berinteraksi dengan hutan (Sanjaya dkk, 2017). Peran dijelaskan  sebagai  serangkaian  pola perilaku yang diharapkan dari seseorang karena  berkaitan  dengan  posisinya dalam  status  sosial  (Robbins  dalam Qodriyatun, 2019). Peran serta masyarakat  diartikan  sebagai  usaha untuk  melibatkan  masyarakat  dalam mendefinisikan  sebuah  permasalahan dan  upaya  untuk  mencari  pemecahan masalah  (Habitat  dalam  Sadono,  2013). Peran  serta  masyarakat  dalam  proses pembangunan  merupakan  suatu  bentuk partisipasi  masyarakat  (Berger  dalam Qodriyatun, 2019).
Identifikasi
bentuk peran masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan
juga perlu dilakukan. Setidaknya tingkat peran  atau  partisipasi  masyarakat terbagi  menjadi  tiga  kelompok  besar, yaitu;  Pertama,  tidak  ada  partisipasi, yang  meliputi  peran  serta  pada  tingkat manipulasi dan terapi; Kedua, masyarakat  hanya  sebagai  penerima ketentuan  yang  diberikan;  Ketiga, kekuasaan  masyarakat  yang  meliputi peran  serta  pada  tingkat  partnership, delegated  power  dan  citizen  control. Selain  itu  tingkat  peran  masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat dipengaruhi  oleh  beberapa  hal,  seperti kemampuan  fisik,  pendidikan  dan ketrampilan,  motivasi  serta  kepentingan (Arnstein dalam Sadono, 2013).
Tingkat peran masyarakat memiliki pengaruh dalam
hal pengelolaan  hutan.  Terdapat  dua  faktor utama  yang  dapat  mempengaruhi tingkat  peran  masyarakat  dalam  sebuah program  yaitu  faktor  internal  dan eksternal.  Faktor  internal  berkaitan dengan  pengetahuan  dan  pendidikan, serta pekerjaan (Maros dkk, 2020). Faktor eksternal  berkaitan  dengan  kesempatan yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam program berupa pemberian  akses  (Lokita,  2011)  dan (Mardikanto & Soebiato, 2013).
Untuk
meningkatkan peran masyarakat,  ada  beberapa  upaya  yang dapat  dilakukan  seperti  meningkatkan motivasi dan meningkatkan kemampuan masyarakat.  Selain  itu  dapat  pula
dengan meningkatkan kesempatan masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif dalam pelaksanaan kebijakan (Suprayitno dkk dalam Ruhimat, 2013). Berdasarkan Pasal 70 UU Kehutanan No 41 Tahun 1999, pemerintah setidaknya harus
mendorong masyarakat melalui berbagai kegiatan  di  bidang  kehutanan  yang berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Pada ketentuan Peraturan Pemerintah RI No 3 Tahun  2008  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  No  6  Tahun  2007 tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana  Pengelolaan  Hutan  serta Pemanfaatan Hutan, Kementerian Kehutanan mengeluarkan program
Pemberdayaan  Masyarakat  Setempat (Zaenuddin dkk, 2014).
Berdasarkan  PP  6/2007  Jo  PP 3/2008  tersebut,  dijelaskan  bahwa pemberdayaan  masyarakat  setempat ditujukan supaya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan
sumber  daya  hutan  yang  adil  dan optimal  dapat  ditingkatkan.  Bentuk peran  masyarakat  dalam  pengelolaan hutan  tersebut  harus  didorong  oleh pemerintah, terlebih mengingat pemanfaatan  sumber  daya  yang  ada didasarkan  pada  untuk  memakmuran rakyat.  Berkaitan  dengan  hal  ini, setidaknya  ada  dua  hal  yang  harus diperhatikan yaitu peningkatan kapasitas  dan  pemberian  akses  kepada masyarakat terhadap sumber daya hutan
yang  ada  disekitarnya  (Zaenuddin  dkk, 2014).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah metode  kualitatif  untuk  mengetahui bentuk,  tingkat  peran  serta  masyarakat, serta  faktor  yang  mendorong  dan menghambat  peran  serta  masyarakat. Sedangkan  teknik  sampling  yang digunakan  untuk  metode  penelitian kualitatif  pada  penelitian  ini  adalah Purposive Sampling (Sampel bertujuan). Dalam  penelitian  ini,  jumlah  responden sebanyak  6  (enam)  orang  tokoh  yang mengetahui kegiatan pengelolaan taman nasional  yang  berasal  dari  masyarakat Desa  Empaka  Kabiau  itu  sendiri  mulai dari  Kepala  Desa  Perangkat  Desa  dan Ketua  Badan  Permusyawaratan  Desa serta masyarakat setempat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  dari  Direktorat Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil,  Kemendagri  RI,  penduduk  Desa Empaka  Kabiau  Raya  berjumlah  556 jiwa,  yang  terdiri  dari  159  KK  dengan komposisi  293  laki-laki  dan  263 perempuan.  Penduduk  Desa  Empaka Kebiau  sebagian  besar  bekerja  sebagai Petani dan Peternak.
Hutan Penam Lebuk’ dimanfaatkan  masyarakat  Desa  Empak Kabiau  sebagai  sumber  penghidupan masyarakat.  Masyarakat  menggunakan sumber daya hutan yang ada
didalamnya salah satunya adalah adalah akar jernang. Akar jernang diolah untuk didapatkan  getahnya  yang  kemudian bisa  digunakan  sebagai  bahan  pewarna alami  kerajinan  tangan,  seperti  kain tenun.  Getah  atau  resinnya  sendiri memiliki  nilai  jual  yang  sangat  tinggi karna  kegunaannya  dalam  industri. Sehingga  apabila  masyarakat  mampu mengelolanya  dengan  baik  dapat meningkatkan kehidupan perekonomian mereka.
Tetapi  kemudian  pemanfaatan akar  jernang  ini  menimbulkan  masalah karena  masyarakat  tidak  memiliki kemampuan  untuk  mengelola  tanaman tersebut secara berkelanjutan. Pemanfaatan  yang  sifatnya  tidak  lestari dan  tanpa  aturan  ini  dapat  mengancam keberadaan  tumbuhan  jernang  secara khususnya  dan  kelestarian  hutan  secara umumnya.
Adapun yang menjadi penghambat  peran  masyarakat  dalam pengelolaan adalah sebagai berikut: Faktor Internal a. Faktor Internal Tingkat  peran  masyarakat  dapat dipengaruhi oleh cici-ciri individu mulai dari usia, tingkat pendidikan, pengetahuan,  jenis  pekerjaan  serta besarnya  pendapatan  masyarakat.  Pada pengelolaan  hutan  Penam  Lebuk’  yang menjadi hambatan adalah faktor pengetahuan  masyarkat  yang  masih rendah.  Pengetahuan  masyarakat  yang masih  rendah  mengenai  pengelolaan hutan  salah  satunya  dipengaruhi  oleh tingkah pendidikan masyarakatnya.
Masyarakat Desa Empaka Kabiau memiliki  tingkah  pendidikan  yang rendah yakni sekitar 43% masyarakatnya
tidak/belum bersekolah.
Tingkat pendidikan yang rendah ini mempengaruhi bentuk peran
masyarakatnya dalam memberikan sumbangan  tenaga,  pemikiran  maupun saran.  Dalam  hal  ini  bentuk  peran masyarakat  lebih  kepada  bentuk  peran yang  hanya  menerima  ketentuan- ketentuan  dari  pemerintahan.  Selain pengetahuan  dan  pendidikan,  faktor pekerjaan  masyarakat  juga  bisa  menjadi sebuah  hambatan.  Setidaknya  sebanyak 37%  masyarakat  Desa  Empaka  Kabiau berstatus sebagai petani/peternak.
Pekerjaan masyarakat
yang menghabiskan  waktu  kurang  lebih  10 jam  ini  berdampak  pada  sedikitnya waktu  masyarakat  untuk  mengikuti kegiatan  pengarahan  yang  berkaitan dengan pengelolaan hutan. Karna dalam pekerjaan  masyarakat  sebagai  petani sangat  bergantung  kepada  sumber daya hutan,  akan  menjadi  masalah  jika masyarakat  hanya  bisa  menggunakan hasil  alam  tanpa  memahami  dan dilibatkan  pelestarian  hutan.  Sehingga pengetahuan dan keterlibatan masyarakat mengenai pengelolaan hutan secara  berkelanjutan  setidaknya  penting untuk  diketahui  guna  pelestarian  hutan dan  menjaga  sumber  daya  kehidupan masyarakat.
b. Faktor Eksternal
Faktor Eksternal Penghambat pada faktor eksternal adalah  peran  lembaga  desa  yang  masih mendominasi.  Keberadaan  lembaga yang  masih  mendominasi  menjadikan kesempatan  masyarakat  untuk  aktif berperan menjadi minim. Peran masyarakat  akan  terwujud  apabila terpenuhi  faktor  pendukungnya  seperti
adanya  kesempatan  bagi  masyarakat untuk  berperan.  Meskipun  peran  aktif masyarakat  dapat  terhambat  oleh  jam kerja  sebagai  petani,  tetapi  hal  tersebut tidak  menutup  kemungkinan  adanya keinginan  untuk  berperan  aktif  dalam pengelolaan hutan.
Dalam  pengelolaan  hutan,  peran lembaga desa masih dominan dalam hal perencanaan  dan  perancangan  program kegiatan  sedangkan  masyarakat  hanya menerima  dan  melaksanakan  program tersebut.  Lembaga  desa  seharusnya memberikan kesempatan bagi masyarakat dengan melibatkan
masyarakat dalam kegiatan pengelolaan.
Kegiatan  pengelolaan  ini  bisa  saja melalui kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesadaran konservasi hutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Peran  masyarakat  Desa  Empaka Kabiau  Raya  masih  belum  maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal,  kurangnya  pengetahuan  dan pendidikan mengenai pengelolaan hutan yang masih rendah dan faktor pekerjaan masyarakat  yang  memaksa  masyarakat tidak  memiliki  waktu  luang  untuk memahami  tentang  pengelolaan  hutan. Serta  pada  faktor  eksternal,  adanya dominasi  dari  lembaga  desa  dalam  hal pengelolaan hutan dan tidak melibatkan masyarakat sehingga pemahaman tentang  menjaga  kelestarian  hutan  tidak meningkat.
Selain  itu  lembaga  desa  harus lebih  serius  dalam  pertimbangan  waktu yang  tepat  untuk  melakukan  sosialisasi
secara berkelanjutan.
Pertimbangan waktu  sosialisasi  harus  dilakukan supaya dapat mengikutsertakan
masyarakat sebanyak mungkin. Memilih akses media yang tepat untuk sosialisasi, menyesuaikan dengan kemampuan pendidikan  masyarakat  desa.  Lembaga desa  juga  harus  melakukan  pendekatan kepada  masyarakat  dan  memberikan kesempatan  untuk  berperan  aktif dalam pengelolaan  hutan  melalui  program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Mardikanto,  Totok,  and  H.  Poerwoko
Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Artikel Jurnal
Lokita,  Dinda  Ayu.  2011.  "Partisipasi
Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Sampah (Kasus Implementasi  Corporate  Social Responsibility PT. Indocement Tunggal  Prakarsa  Tbk.  di  Desa Gunung Sari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor." Mardikanto,  Totok,  and  H.  Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Maros,  Asra'i,  Joko  Sunaryo,  and Nanang  Al  Hidayat.  2020.  "Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam  Perencanaan  Pembangunan Desa  Di  Desa  Teluk  Panjang." SinaMu, Vol. 2.
Pratiwi, Rushestiana, Tb Unu
Nitibaskara,  and  Messalina  L
Salampessy.  2019.  "Kelembagaan
Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Hutan  Adat  (Studi  Kasus  di Kasepuhan  Pasir  Eurih,  Desa
Sindaglaya,  Kecamatan  Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten)." Jurnal Belantara  [JBL],  Vol.
2, No. 1, 62-69. Qodriyatun,  Sri  Nurhayati.  2019.  "Peran dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan  Kawasan  Konservasi Secara  Kolaboratif." Jurnal  Kajian, Vol. 24, No. 1, 43-56.
Ruhimat,  Idin  Saepudin.  2013.  "Mode Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam  Implementasi  Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan: Studi Kasus  di  KPH  Model  Kabupaten Banjar,  Kalimantan  Selatan." Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 10, No. 3, 255-267.
Sadono,  Yulian.  2013.  "Peran  Serta Masyarakat  dalam  Pengelolaan Taman  Nasional  Gunung  Merbabu di  Desa  Jeruk  Kecamatan  Selo,
Kabupaten Boyolali." Jurnal
Pembangunan  Wilayah  dan  Kota,  Vol. 9, No. 1, 53-64.
Sanjaya, Rizki, Christine Wulandari, and
Susni  Herwanti.  2017.  "Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan  Kelompok  Tani  Rukun Lestari  Sejahtera  di  Desa  Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten  Lampung  Barat." Jurnal Sylva Lestari, Vol. 5, No. 2. Zaenuddin,  Dundin,  Anang  Hidayat, and Teddy Lesmana. 2014. "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat." P2SDR-LIPI,  Policy Brief.

## Sumber Peraturan
Undang-undang  NO.  41  Tahun  1999 Tentang Kehutanan Peraturan  Pemerintah  RI  No  3  Tahun 2008  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan