Analisis Filosofis dan Yuridis Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Muhammad Farhan
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : farhan19101995@gmail.com
Abstrak
Perkembangan  teknologi  pada  saat  ini  tidak  dapat dibendung  karena  sudah  menjadi konsekuensi  logis modernisasi. Teknologi berkembang dengan cepat sampai telah memasuki  semua  dimensi  kehidupan  masyarakat,  ditandai dengan  output  dari  teknologi  itu  sendiri  yang  dinilai  sangat memudahkan masyarakat. Kini teknologi sudah merambah ke sektor  transportasi  umum  yang  lebih  tepatnya  angkutan umum.  Kolaborasi  antara  teknologi  dan  transportasi melahirkan  terobosan  baru  yaitu  transportasi  online  yang terdiri  dari  taksi  online  dan  ojek  online.  Keberadaannya  yang mampu  mengakomodasi  tingginya  mobilitas  dan  menunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Transportasi online bukan berarti tidak meninggalkan sejumlah persoalan, salah satunya adalah  mengenai  landasan  hukum  yang  mengaturnya.
Kemenhub berdasarkan kewenangannya di bidang transportasi sesuai dengan kewenangan delegasi mengeluarkan  Permenhub  No.    32  Tahun  2016  sebagai landasan  hukum  transportasi  online,  hanya  mengatur  taksi online. Selanjutnya disempurnakan menjadi Permenhub No. 26 Tahun  2017  yang  kemudian  diuji  materiilkan  ke  Mahkamah Agung  (MA)  dengan  alasan  merugikan  keberadaan  taksi online. Permohonan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh MA. Untuk ketiga kalinya, Kemenhub menerbitkan Permenhub No.  108  Tahun  2017  yang  mengatur  taksi  online.  Beberapa ketentuan yang telah dibatalkan oleh MA diatur kembali dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017 dan hal tersebut tidak sejalan pada  tataran  filsafat  hukum  yaitu  asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian
menunjukkan  bahwa  substansi  hukum  dalam  Permenhub 108/2017  tidak  berpedoman  terhadap  asas  pembentukan
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
74
peraturan  perundang-undangan  dan  telah    inkonsistensi karena  tidak  menjadikan  Putusan  MA  sebagai  acuan  dalam proses pembentukan Permenhub. Dimuatnya kembali beberapa ketentuan  yang  sebelumnya  dinyatakan  oleh  MA  tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam Permenhub 108/2017,  telah  bertentangan  dengan  Pasal  3,  4,  5,  dan  7  UU UMKM dan Pasal 183 ayat (2) UU LLAJ.
Kata kunci: Permenhub, angkuatn orang, trayek.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  menjadi bagian  dari  modernisasi.  Sebagaimana  pendapat  Wilbert  E. Moore  yang  mengemukakan  bahwa  modernisasi  adalah  suatu transformasi  seluruh  kehidupan  bersama  yang  tradisional  atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola ekonomi dan politis. 1
Terminologi  Yunani  Kuno  menyebutkan  bahwa  teknologi sebagai seni untuk menghasilkan sesuatu dan
memanfaatkannya.  Seiring  dengan  berkembangnya  zaman, maka  definisi  teknologi  pun  berkembang  menjadi  penggunaan ilmu  pengetahuan  sesuai  dengan  hajat  manusia.  Teknologi juga dapat  diartikan  dengan  “pengetahuan  bagaimana  membuat sesuatu”  ( know-how  to  make  something ). 2 Teknologi  hampir memasuki seluruh aspek dimensi kehidupan manusia, mulai dari makanan,  minuman,  komunikasi,  informasi,  bahkan  sampai kepada  pemenuhan  akses  pelayanan  transportasi  umum, mengingat output dari  teknologi  itu  sendiri  yaitu  perubahan, kemudahan, efektifitas, efisiensi, kecepatan, dan produktifitas. 3
Transportasi  sudah  menjadi  komponen  utama  bagi manusia  sebagai  prasarana  pemenuhan  akses  kehidupan. Domisili  setiap  manusia  tentu  berbeda-beda,  tidak  semuanya tertumpu  pada  suatu  lokasi  tertentu.  Jarak  bentang  letak geografis suatu wilayah ke wilayah yang lain menjadi alasan akan pentingnya  transportasi,  menjangkau  kebutuhan  dari  suatu
1 Elly  Rosana,  “Modernisasi  dan  Perubahan  Sosial”, Jurnal  TAPIs , Vol. 7, No. 12  (Januari-Juli 2011), hlm. 34.
2 Nanang  Martono, Sosiologi  Perubahan  Sosial:  Perspektif  Klasik, Modern, Postmodern, & Postkolonial , (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm.
276.
3 Ibid. , hlm. 289-290.
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
tempat  ke  tempat  yang  lain.  Transportasi  adalah  kegiatan pemindahan  barang  (komoditi)  dan  penumpang  dari  suatu tempat  ke  tempat  yang  lain.  Secara  filosofis  transportasi  hanya digunakan  sebagai  prasarana  untuk  pengangkutan  barang semata,  lain  halnya  dengan  perkembangan  yang  pesat  hingga saaat  ini  bahwa  transportasi  sudah  menjadi  prasarana  untuk menopang pertumbuhan ekonomi suatu Negara. 4
Angkutan  umum  sebagai  bagian  dari  transportasi  umum menjadi  kebutuhan  masyarakat  untuk  menunjang  produktifitas dan  kegiatan  sehari-hari.  Berbagai  kota  di  Indonesia  memiliki jaringan  transportasi  umum  yang  beraneka  ragam,  mulai  dari angkutan  perkotaan,  kereta  api,  kapal  laut,  pesawat  terbang, taksi, bahkan ojek. 5 Keberadaan angkutan umum sangat penting untuk  mendukung  mobilitas  masyarakat  yang  berdampak  pada pertumbuhan  dan  peningkatan  ekonomi  masyarakat. 6 Dasar hukum  mengenai  pengaturan  tranportasi  diatur  ketentuannya dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7
Konsekuensi  logis  kemajuan  teknologi  berdampak  pada perkembangan  transportasi  dan  sebagai  reaksi  atas  kelemahan penyedia  jasa  transportasi  umum  yaitu  transportasi  umum berbasis online atau yang seringkali disebut sebagai transportasi online. 8 Kehadiran  transportasi  online  menjadi  perbincangan yang  menarik  dan  menuai  pro  dan  kontra  bagi  seluruh  elemen masyarakat  baik  di  tingkat  regional  maupun  nasional. Transportasi  online  sendiri  merupakan  perpaduan  antara tranportasi konvensional dengan aplikasi berbasis internet, yang dimana  cukup  hanya  dengan  menggunakan  aplikasi  yang tersedia di gadget , dapat langsung mengakses dan menggunakan
4 Abbas  Salim, Manajemen  Transportasi ,  cet.  ke-12  (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5-6.
5 Rio  Bagus Firmansyah al-Rasyid,  “Kualitas Pelayanan Transportasi Publik,” Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3, No. 2 (Mei-Agustus 2015), hlm. 97.
6 Ari Widayanti, dkk, “Permasalahan dan Pengembanganan Angkutan Umum  di  Kota  Surabaya,” Jurnal  Transportasi, Vol.  14,  No.  1  (April  2014), hlm. 53-54.
7 Lihat Undang-Undang No. 22 Tahum 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8 Fania Darma Amajida, “Kreativitas Digital dalam Masyarakat Risiko Perkotaan:  Studi  Tentang  Ojek  Online  (Go-Jek)  di  Jakarta,” Jurnal Transportasi, Vol. 46, No. 1 (Juni 2016), hlm. 115.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
76
tranportasi  umum. 9 Kini  transportasi  online  yang  paling  sering digunakan  oleh  masyarakat  adalah  “taksi  online”  dan  “ojek online”.  Kedua  hal  tersebut  menjadi  polemik  di  tengah masyarakat  selain  keberadaannya  yang  banyak  membantu masyarakat,  masyarakat  pun  menyambut  baik  akan  hal  ini. 10 Mengapa  transportasi  online  sangat  disukai  dan  digemari  oleh masyarakat  ?  Karena  transportasi  online  sangat  mudah digunakan, efektif, aman, nyaman, dan yang tidak kalah penting adalah  biaya  yang  murah.  Sedangkan  yang  menjadi  polemik akan keberadaan tranportasi online adalah payung hukum yang mengatur  tranportasi  online  dinilai  belum  memadai  dan mengakomodasi  dengan  baik. 11 Melihat  polemik  ini  dari  sudut pandang  ekonomi,  nampak  jelas  bahwa  kehadiran  transportasi online  telah  banyak  menciptakan  lapangan  kerja  baru, banyaknya pengemudi transportasi online (mitra)
menggantungkan  mata  pencaharian  utamanya  dan  sebagai sampingan  dari  transportasi  online.
12 Tidak  dapat  dipungkiri bahwa perkembangan transportasi berdampak pada
pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945  menjelaskan  bahwa perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasarkan  atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  efisiensi  dan  keadilan. 13 Amanat  konstitusi  ini  dijalankan  oleh  Pemerintah  guna mewujudkan  masyarakat  adil,  makmur,  dan  sejahtera. Pemerintah  melalui  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008 tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM)  sebagai  salah satu  bentuk  pertanggungjawaban  Pemerintah  atas  amanat Konstitusi  Pasal  33  UUD  1945,  sesuai  dengan  konsideran  UU UMKM  yang  menjelaskan  bahwa  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi
9 https://daily.oktagon.co.id/bagaimana-perkembangan-transportasi- online-menurut-pakar, akses pada 28 September 2017.
10 Disampaikan  dalam  Prosiding  Seminar  Nasional  Indocompac  di Universitas  Bakrie  pada  tanggal  2-3  Mei  2016  tentang  Analisis  Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna pada Bisnis Transportasi Ojek Online.
11 Rohani  Budi  Prihatin,  “Dampak  Sosial  Transportasi  Berbasis Online”, Info Singkat , Vol. 8, No. 7, (April 2016), hlm. 10.
12 http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/18/06400081/Plus.
Minus.Keberadaan.Ojek.Online?page=all, akses pada 15 Oktober 2017.
13 Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
77
ekonomi. 14 Pengemudi transportasi online merupakan salah satu pihak  dalam  operasional  transportasi  online.  Pengemudi transportasi  online  adalah  mitra  dari  perusahaan  aplikasi tranportasi  online,  dalam  artian  bahwa  pengemudi  tranportasi online  menjadi  bagian  dari  usaha  mikro  dibawah  naungan  UU UMKM, 15 sehingga  perlu  dilakukannya  permberdayaan  usaha mikro  yang  berasaskan  demokrasi  ekonomi,  kekeluargaan,  dan efisiensi  berkeadilan  demi  terwujudnya  struktur  ekonomi nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. 16
Kemenhub  mengeluarkan  kebijakan  berupa  pengaturan transportasi online pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Perhubungan  (Permenhub)  No.  32  Tahun  2016  sebagai  upaya untuk  mengakomodasi  dan  memfasilitasi  kemunculan  dan maraknya  penggunaan  transportasi  online  pada  tahun  2015. 17 Permenhub  No.  32  Tahun  2016  hanya  mengatur  tentang  “taksi online”,  sedangkan  “ojek  online”  tidak  termasuk  didalamnya. Sebelum  ditandatanganinya  Permenhub,  sempat  terjadi  aksi demonstransi besar-besaran sebagai bentuk penolakan keberadaan transportasi online pada tanggal 14 Maret 2016 yang berujung  pada bentrokan  antara pengemudi  transportasi  online dan  konvensional. 18 Namun  ternyata  Permenhub  tersebut  tidak berjalan  dengan  efektif  sehingga  menimbulkan  ketidakpastian hukum  bagi  pengemudi  taksi  online  dan  menuai  kontroversi karena  dianggap  tidak  melalui  diskusi  public  ( public  hearing ). Kemenhub  harus  lebih  hati-hati  dalam  menangani  dan memberlakukan  Permenhub  No.  32  Tahun  2016. 19 Kemudian Permenhub tersebut direvisi menjadi Permenhub No. 26 Tahun 2017,  Polri,  Kemenkominfo  dan  Kemenhub  terus  melakukan
14 Lihat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
15 Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 16 Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
17 Permenhub ini ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius
Jonan  pada  tanggal  1  April  2016  dan  mulai  berlaku  pada  tanggal  1  Oktober 2016, dimuat dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160427_indonesi a_kemenhub, akses pada 28 September 2017. 18 https://www.rappler.com/indonesia/125731-sopir-taksi-tolak- uber-grabtaxi, akses pada 28 September 2017.
19 Disampaikan  oleh  Wakil  Ketua  Komisi  V  DPR  Muhidin  M  Said, dimuat dalam www. beritasatu.com, akses pada 16 Okrober 2017.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
78
sosialisasi  revisi  Permenhub  32/2016  sebelum  diberlakukan pada 1 April 2017. 20
Permenhub  No.  26  Tahun  2017  yang  masih  seumur  biji jagung  sudah  harus  diuji  materiilkan  ( judicial  review )  oleh pengemudi  taksi  online  yang  dirugikan  haknya  secara  ekonomi atas  keberadaan  Permenhub  tersebut  ke  Mahkamah  Agung. 21 Mahkamah  Agung  mengabulkan  seluruh  permohonan  yang didalilkan  oleh  pemohon  atas  empat  belas  Pasal  dalam Permenhub  No.  26  Tahun  2017  karena  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  diatasnya,  yaitu  UU UMKM dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 22 Berdasarkan Putusan  MA,  maka  ketentuan  empat  belas  Pasal  dalam Permenhub  No.  26  Tahun  2017  yang  dikabulkan  untuk seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Kemenhub  secara  resmi  mengeluarkan  peraturan  untuk ketiga  kalinya,  yaitu  Permenhub  No.  108  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  dengan  Kendaraan  Tidak dalam Trayek sebagai revisi atas Permenhub No. 26 Tahun 2017. Revisi Permenhub ini sebagai sikap atau langkah yang ditempuh oleh  Kemenhub  dalam  mengatur  taksi  online  dan  menjadi jawaban atas kekosongan hukum setelah jatuhnya putusan MA. 23 Jika  mengulas  Permenhub  No.  108  Tahun  2017,  maka dapat  ditemukan  beberapa  ketentuan  terkait  taksi  online  yang dimana  sebelumnya  telah  dibatalkan  oleh  MA  dan  dinyatakan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  diatur kembali dalam Permenhub ini. Pengaturan mengenai kuota dan wilayah operasi yang diatur kembali dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 29; pengaturan mengenai tarif batas bawah dan atas yang diatur  kembali  dalam  Pasal  28  ayat  (1),  (2),  (3),  (4),  dan  (5);
20 http://news.liputan6.com/read/2893996/aturan-baru- transportasi-online-tetap-berlaku-1-april-2017,  akses  pada  28  September 2017.
21 Achmad Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang- Undangan  (Judicial  Review)  pada  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Yustisia , Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 59.
22 http://news.liputan6.com/read/3067680/mahkamah-agung- batalkan-peraturan-menteri-soal-transportasi-online,
akses pada 28
September 2017.
23 Permenhub No. 108 Tahun 2017 akan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 November 2017 dimuat dalam http://bisnis.liputan6.com/read/3134189/berlaku-1-november-ini-rincian-
revisi-aturan-taksi-online, akses pada 30 Oktober 2017.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
pengaturan  mengenai  larangan  bagi  penyedia  aplikasi  yang diatur  kembali  dalam  Pasal  65;  pengaturan  mengenai pembatasan bagi tanda nomor kendaraan sesuai domisili cabang perusahaan  yang  diatur  kembali  dalam  Pasal  43  huruf  B;  dan pengaturan  mengenai  penggunaan  Sertifikat  Registrasi Uji  Tipe untuk  keperluan  perizinan  dan  uji  berkala  yang  diatur  kembali dalam Pasal 48 ayat (10), (11), Pasal 51 ayat (9), (10), dan Pasal 57  ayat  (10),  (11).  Bahwa  semua  ketentuan  yang  disebutkan, semuanya  telah  dibatalkan  oleh  MA  dan  kemudian  diatur kembali dalam Permenhub No. 108 Tahun 2017.
Bahwa  Kemenhub  sebagai  pemangku  kebijakan  terlihat tidak  serius  dalam  menyusun  kembali  pengaturan  taksi  online. Kemenhub  seolah-olah  mengabaikan  putusan  MA  yang  telah membatalkan  empat  belas  Pasal  dalam  Permenhub  No.  26 Tahun  2017.  Pada  tataran  filsafat  hukum  dikaji tentang  hakikat hukum  untuk  mencapai  tujuan, 24 kemudian  diejawentahkan dalam bentuk asas-asas yang memiliki nilai dasar dan universal, dalam  hal  ini  yang  dimaksud  adalah  asas-asas  pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas merupakan titik tolak bagi pembentukan  undang-undang. 25 Sudah  semestinya  Kemenhub tetap  memperhatikan  putusan  MA  dan  tetap  berpedoman kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan guna menyusun kembali pengaturan taksi online yang baru. Konsekuensi hukum terbitnya Permenhub No. 108 Tahun 2017 untuk dipatuhi oleh semua pihak yang diatur.

## B. Pembahasan
1. Analisis  Filosofis  dengan  Perspektif  Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang  meliputi  tahap  perencanaan,  persiapan,  penyusunan,  dan pembahasan oleh lembaga negara atau  pejabat yang berwenang telah diatur ketentuannya dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  (UU  P3). Pengaturan  tersebut  terdiri  dari  asas,  hirarki,  jenis,  materi
24 Muhammad  Erwin, Filsafat  Hukum  (Refleksi  Kritis  terhadap Hukum), cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 17.
25 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum, cet.  ke-3  (Yogyakarta:  Kanisius, 1995), hlm. 81.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
80
muatan sampai mekanisme pembentukan peraturan perundang- undangan.
Penyusun menekankan bahwa perspektif yang digunakan dalam  analisis  ini  adalah  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan  sebagaimana  diatur  ketentuannya  pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU 12/2011 tentang asas-asas pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Pasal  5  menjelaskan  tentang asas-asas  pembentukannya,  sedangkan  Pasal  6  menjelaskan tentang  asas-asas  materi  muatan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan.
Asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan memiliki  posisi  penting  dalam  proses  pembentukannya  agar tidak  menciderai  nilai-nilai  umum  yang  dikandung  dalam  asas tersebut.  Asas  menjadi  pijakan  dasar  dan menjadi  acuan  dalam proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Asas merupakan  titik  tolak  bagi  pembentukan  undang-undang. 26 Suatu lembaga negara atau pejabat yang berwenang ketika akan mengeluarkan dan memberlakukan suatu peraturan perundang- undangan,  pada  proses  pembentukannya  harus  dan  tetap berpedoman  terhadap  asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 dan  6  guna  mencapai  maksud  dan  tujuan  dari  peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.
Lahirnya  Permenhub  108/2017  untuk  revisi  dan menyempurnakan aturan sebelumnya Permenhub 26/2017, dan sebagai  sikap  nyata  Kemenhub  pasca  Putusan  MA  No.  37 P/HUM/2017.  Setelah  dinyatakannya  empat  belas  Pasal  pada Permenhub  26/2017  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat  sebagaimana  amar  putusan  MA,  maka  empat  belas Pasal tersebut tidak berlaku kembali.
Hal  yang  menjadi  permasalahan  dan  fokus  dalam penelitian  ini  adalah  bahwa  dimuatnya  kembali  beberapa ketentuan  dalam  Permenhub  108/2017  yaitu  ketentuan mengenai pembatasan wilayah dan jumlah kendaraan; ketentuan mengenai  tariff  angkutan  sewa  khusus;  ketentuan  mengenai perusahaan  aplikasi  penyedia  layanan  angkutan  umum; ketentuan  SRUT  untuk  keperluan  izizn  dan  pelaksanaan  uji berkala;  dan  ketentuan  terkait  TNKB  sesuai  domisili  cabang perusahaan  yang  telah  dianulir  ketentuannya  dalam  Putusan
26 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, …, hlm. 81.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
MA,  telah  menciderai  beberapa  asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  pada  Pasal  5  dan  Pasal  6  UU 12/2011.
Beberapa  ketentuan  dalam  Permenhub  108/2017  yang tidak sejalan dengan beberapa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan  yang  dimaksud  adalah  asas  keterbukaan, asas  kekeluargaan,  asas  keserasian,  dan  asas  kepastian  hukum. Adapun  alasan  ketidaksesuaian  antara  beberapa  ketentuan Permenhub  108/2017  dengan  asas  keterbukaan,  asas kekeluargaan, asas keserasian, dan asas kepastian hukum adalah sebagai berikut:
1. Beberapa  ketentuan  yang  dimuat  kembali  pada  Permenhub 108/2017  tidak  sesuai  dengan  asas  keterbukaan.  Asas keterbukaan  menjelaskan  bahwa  seluruh  tahapan  yang meliputi  tahap  perencanaan,  persiapan,  penyusunan,  dan pembahasan  dilakukan  secara  terbuka  dan  transparan. Kemenhub  dalam  perumusan  dan  penyusunan  Permenhub untuk  ketiga  kalinya,  seharusnya  dilakukan  secara  terbuka dan transparan kepada publik (lebih khusus kepada seluruh stakeholders di  bidang  jasa  transportasi).  ketidakterbukaan tersebut  terlihat  jelas  pada  Permenhub  26/2017  dan Permenhub  108/2017.  Permenhub  26/2017  belum  mampu menjadi  wadah  aspirasi  untuk  seluruh  pihak  yang berkepentingan,  sehingga  pada  akhirnya  secara  jelas  dan tegas  dinyatakan  oleh  MA  bahwa  empat  belas  Pasal  dalam Permenhub 26/2017 telah bertentangan dengan UU UMKM dan  UU  LLAJ,  menjadi  sebuah  tanda  tidak  ditemukannya transparansi  dan  keterbukaan  Kemenhub  terhadap  publik. Kemudian  Permenhub  108/2017  yang  memuat  kembali beberapa  ketentuan  yang  telah  dianulir.  Jika  proses pembentukan  Permenhub  108/2017  dilakukan  secara terbuka  dan  transparan  yang  melibatkan  seluruh stakeholders ,  maka  akan  mencipatakan  proses  perumusan dan  penyusunan  yang  baik  dan  benar,  sehingga  beberapa ketentuan  dalam  Permenhub  108/2017  yang  telah  dianulir oleh MA tidak dimuat kembali;
2. Beberapa  ketentuan  yang  dimuat  kembali  pada  Permenhub 108/2017  tidak  sesuai  dengan  asas  kekeluargaan.  Asas kekeluargaan  menekankan  bahwa  setiap  pengambilan keputusan  dilakukan  dengan  musyawarah  untuk  mufakat.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
82
Pasca  putusan  MA,  Kemenhub  seharusnya  dapat mengumpulkan  semua  pihak  yang  berkepentingan  untuk duduk bersama, kemudian bermusyawarah untuk membahas  perumusan  dan  penyusunan  pengaturan  baru tentang taksi online dan sebagai wadah aspirasi pihak-pihak yang  berkepntingan,  dengan  harapan  hal  tersebut  mampu menjadi  jalan  keluar,  sehingga  tidak  menimbulkan  polemik baru di kemudian hari;
3. Dimuatnya  kembali  beberapa  ketentuan  dalam  Permenhub 108/2017 tidak mencerminkan asas kepastian hukum karena tidak  menutup kemungkinan  akan  diuji  materilkan  kembali ke  MA  untuk  kedua  kalinya.  Apabila  diterima,  maka  akan terus berlanjut; dan
4. Juga  tidak  mencerminkan  asas  keserasian  karena  tidak menjadikan putusan MA sebagai rujukan dalam pembentukan Permenhub. Walaupun sudah mencamtumkan Putusan  MA  dalam  pertimbangan  Permenhub  108/2017, namun  beberapa  substansi  hukum  yang  diatur  tidak  jauh berbeda dengan empat belas Pasal Permenhub 26/2017 yang telah  dianulir  oleh  MA,  sehingga  terjadinya  ketidakserasian pasca putusan MA No. 37 P/HUM/2017 dengan Permenhub 108/2017 yang merevisi Permenhub 26/2017.
Kemenhub  tentu  berhak  dan  bebas  untuk  menentukan kebijakan hukum yang seperti apa, namun yang ingin penyusun garis bawahi adalah harus mengingat filsafat hukum yaitu asas- asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dari  suatu peraturan  sebagai  bentuk  pengamalan  ilmu  guna  mencapai  cita hukum yang diharapkan dan tetap berpedoman kepada asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  tertuang dalam  UU  12/2011,  sehingga  Permenhub  yang  diterbitkan mencerminkan  asas  keterbukaan,  asas  keserasian,  dan  asas kekeluargaan,  dan  asas  kepastian  huku,  sehingga  maksud  dan tujuan  yang  ingin  diwujudkan  dan  dicapai  dalam  Permenhub 108/2017 dapat terealisasikan dengan baik dan benar.
2. Analisis Yuridis Permenhub No. 108 Tahun 2017
a. Analisis  Yuridis  dengan  Perspektif  UU  No.  20  Tahun  2008 tentang UMKM Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan
Kesejahteraan  Sosial  UUD  1945  pada  Pasal  33  merupakan amanah  konstitusi  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  Pemerintah.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
Amanah  konstitusi Pasal  33  tersebut  yang  kemudian  difasilitasi oleh  Pemerintah  bersama  legislatif  salah  satunya  melalui dikeluarkannya  dan  diberlakukannya  UU  No.  20  Tahun  2008 tentang  UMKM  bahwa  masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi ekonomi
Empat  belas  Pasal  dalam  Permenhub  26/2017  yang  telah dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat oleh  MA  karena  telah  bertentangan  dengan  Pasal  3,  Pasal  4, Pasal  5  dan  Pasal  7  UU  UMKM  dan  dimuat  kembali  beberapa ketentuan dari empat belas Pasal tersebut ke dalam Permenhub 108/2017 sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan sub bab  sebelumnya  yang  substansi  hukumnya  tidak  jauh  berbeda dengan empat belas Pasal Permenhub 26/2017 seperti ketentuan mengenai pembatasan wilayah dan jumlah kendaraan pada Pasal 26 ayat (2) huruf a, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31; penggunaan SRUT untuk keperluan perizinan dan Uji KIR pada Pasal 48 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 3, Pasal 51 ayat (9) huruf a angka 2, Pasal 56 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b,  dan  Pasal  57  ayat  (10)  huruf  a angka  2  dan  ayat  (11)  huruf  a angka  2;  serta  pembatasan  TNKB  sesuai  domisili  cabang perusahaan  pada  Pasal  43  huruf  b;  dan  ketentuan  mengenai perusahaan  aplikasi  penyedia  layanan  angkutan  umum  pada Pasal 65, hal tersebut menurut penyusun menggambarkan secara tidak langsung telah bertentangan dengan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 UU UMKM.
Sesuai  Putusan  No.  37  P/HUM/  2017,  MA  berpendapat bahwa  seharusnya  Permenhub  26/2017  dapat  memberdayakan dan menumbuhkembangkan Usaha Mikro sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi. MA menilai bahwa empat belas Pasal yang dimohonkan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Usaha Mikro. MA menambahkan bahwa penyusunan  regulasi  di  bidang  transportasi  berbasis  teknologi dan  informasi  seharusnya  didasarkan  pada  asas  musyawarah mufakat  yang  melibatkan  seluruh stakeholder di  bidang  jasa transportasi  sehingga  secara  bersama  dapat  menumbuh- kembangkan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  tanpa meninggalkan asas kekeluargaan.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
84
b. Analisis  Yuridis  dengan  Perspektif  UU  No.  22  Tahun  2009 tentang LLAJ
Putusan  MA  No.  37  P/HUM/2017,  dalam  pertimbangan hukum hakim MA bahwa ketentuan terkait tarif angkutan sewa khusus pada Pasal 19 ayat (2) huruf f Permenhub 26/2017 telah bertentangan  dengan  Pasal  183  ayat  (2)  UU  LLAJ,  karena penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah,  atas  usulan  dari  Gubernur/Kepala  Badan  yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dan bukan didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
Ketentuan  mengenai  tarif  angkutan  sewa  khusus  yang sebelumnya  diatur  pada  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  f  Permenhub 26/2017  dan  telah  dinyatakan  oleh  MA  bahwa  Pasal  tersebut tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  kemudian ketentuan  tarif  angkutan  sewa  tersebut  yang  pada  substansi hukumnya  diatur  dan  dimuat  kembali  dalam  Pasal  28 Permenhub 108/2017.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  28,  penyusun  berpendapat bahwa  substansi  hukum  dan  frasa  pada  Pasal  28  tidaklah  jauh berbeda  dengan  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  f  Permenhub  26/2017 yang  pada  intinya  adalah  bahwa  tarif  angkutan  sewa  khusus tetap  dan  harus  berpedoman  kepada  tarif  batas  atas  dan  tarif batas  bawah  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  baik  itu yang melampui satu daerah provinsi maupun yang berada dalam satu  daerah  provinsi.  Pasal  28  ayat  (1)  memang  telah menjelaskan  bahwa  tarif  angkutan  sewa  khusus  berdasarkan kesepakatan  antara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi (hal ini sejalan dengan  Pasal  183  ayat  (2)  UU  LLAJ),  namun  tetap  harus berpedoman  pada  tarif  batas  atas  dan  batas  bawah.  Penyusun menilai  bahwa  frasa  pada  Pasal  28  ayat  (1)  hanya  sebagai formalitas  belaka  agar  tetap  mematuhi  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 183 ayat (2) UU LLAJ dan Putusan  MA  No.  37  P/HUM?2017,  akan  tetapi  tetap  memuat kembali  tarif  batas  atas  dan  batas  bawah  sebagaimana Pasal  19 ayat (2) huruf f Permenhub 26/2017.
Jika memperhatikan substansi hukum Pasal 28 Permenhub 108/2017, maka terlihat tidak jauh berbeda dengan Pasal 19 ayat (2)  huruf  f  Permenhub  26/2017  dengan  masih  memuat  tarif
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
batas  atas  dan  batas  bawah.  Hal  tersebut  telah  bertentangan dengan  Pasal  183  ayat  (2)  UU  LLAJ  bahwa  penentuan  tarif penumpang  untuk  angkutan  orang  tidak  dalam  trayek  dengan tujuan  tertentu,  pariwisata,  dan  di  kawasan  tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  151  huruf  b,  huruf  c,  dan huruf  d  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  antara  pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum. c. Analisis  Yuridis  dengan  Perspektif  Putusan  MA  No.  37 P/HUM/2017
Melalui  Putusan  MA  No.  37  P/HUM/2017,  MA mengabulkan permohonan empat belas Pasal dalam Permenhub 26/2017.  Sesuai  dalam  amar  putusannya  yang  dengan  tegas menyatakan  bahwa  empat  belas  pasal  tersebut  tidak  memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan MA atas permohonan judicial  review layaknya  Putusan  MK  yang  bersifat  final  dan banding. 27
Akhir  bulan  Oktober  2017,  Kemenhub  resmi  menerbitkan Permenhub  No.  108  Tahun  2017  untuk  mengganti  dan menyempurnakan  beberapa  ketentuan  yang  mengatur  taksi online  pasca  putusan  MA.  BAB  X  tentang  Ketentuan  Penutup pada  Pasal  87  menyatakan  bahwa  pada  saat  Peraturan  Menteri ini mulai berlaku, Permenhub 26/2017 tentang Penyelenggaraan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku.  Permberlakuan Permenhub  108/2017  sesuai  Pasal  88  akan  berlaku  pada  1
November 2017, namun Kemenhub menunda masa pemberlakuan  sampai  1  Februari  2018  dengan  alasan  tahapan persiapan dan sosialisasi.
Hal  yang  menjadi  perhatian  dan  catatan  penyusun  pasca penerbitan  Permenhub  108/2017  pasca  putusan  MA  yang menjadi  pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah    terdapat beberapa  ketentuan  pengaturan  taksi  online  yang  dimuat kembali dalam Permenhub 108/2017, walaupun tidak semuanya karena terdapat ketentuan yang berubah. Penyusun beranggapan bahwa sikap yang ditempuh oleh Kemenhub pasca  putusan MA melalui Permenhub 108/2017 merupakan sebuah “Inkonsistensi”.  Mengapa  demikian  ?  karena  mencamtumkan putusan  MA  dalam  pertimbangan  ( consider )  Permenhub 108/2017,  tapi  pada  substansinya  atau  kerangka  bangunan
27 Pasal 9 Perma No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
86
hukum  Permenhub  108/2017  tidak  mencerminkan  apa  yang dituangkan dalam pertimbangan.
Penyusun menilai bahwa Kemenhub terkesan mengabaikan putusan MA yang itu merupakan bagian dari yurisprudensi yang seyogianya  dihormati  dan  dihargai  oleh  siapapun  pada umumnya dan Kemenhub pada khususnya. Mencamtumkan dan memuat  kembali  beberapa  ketentuan  taksi  online  dalam Permenhub  108/2017  terkesan  bahwa  Kemenhub  tidak  serius dalam  merumuskan  dan  menentukan  ketentuan  pembentukan Permenhub  baru  pasca  Putusan  MA.  Tenggang  waktu  yang diberikan oleh MA seharusnya dimanfa’atkan dengan sebaik dan semaksimal  mungkin  oleh  Kemenhub  untuk  merangkul  semua stakeholder untuk  duduk  bersama  guna  membahas  perumusan ketentuan  baru  yang  mampu  menjadi  wadah  bagi  seluruh aspirasi  dan  keinginan  berbagai  pihak.  Dibutuhkannya keterlibatan  langsung  masyarakat  dalam  hal  ini  perwakilan pengemudi taksi online sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembentukan  Permenhub. 28 Terlihat  jelas  bahwa  Kemenhub tidak  bergerak  cepat  dan  tidak  mampu  memaksimalkan  waktu yang diberikan pasca putusan MA dengan sebaik mungkin.
Permenhub 108/2017 yang diharapkan menjadi solusi atas legitimasi  keberadaan  taksi  online  dan  merupakan  sikap  nyata pasca  putusan  MA,  malah  justru  sebaliknya  menjadi blunder tersendiri  bagi  Kemenhub.  Langkah  yang  diambil  oleh Kemenhub  dengan  memuat  kembali  beberapa  ketentuan  taksi online bagi penyusun merupakan sebuah kesalahan yang cukup fatal. Mengapa demikian ? karena putusan MA sudah seharusnya dijadikan  pedoman  dalam  perumusan  untuk  membentuk Permenhub  baru  agar  dapat  diterima  oleh  seluruh  pihak  dan berlaku  secara  efektif  di  mana  kedepannya  menutup kemungkinan  untuk  pengajuan  permohonan judicial  review . Dimuatnya  kembali  beberapa  ketentuan  dalam  Permenhub
108/2017 tidak menutup
kemungkinan diajukannya permohonan judicial review untuk kedua kalinya. Di sisi lain, dengan dimuatnya kembali beberapa ketentuan dalam Permenhub 108/2017, bagi Kemenhub hal tersebut tentu menjadi  bagian  dengan  apa  yang  disebut  sebagai  konsep Kebijakan  Hukum  Terbuka  ( Open  Legal  Policy ).  Di  mana
28 Saifuddin, Pertisipasi  Publik  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan ,cCer. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 4-5.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
pembentuk  peraturan  yang  dalam  hal  ini  adalah  Kemenhub diberikan  kebebasan  dan  keleluasaan  untuk  menentukan  dan merumuskan  kebijakan  hukum.  Bahwa  Kemenhub  bebas  untuk menentukan ketentuan apa yang akan diatur dan dituangkan di dalam  Permenhub  108/2017,  sehingga  terlihat  jelas  bahwa beberapa  ketentuan  dalam  Permenhub  108/2017  tidaklah  jauh berbeda dengan beberapa ketentuan dalam Permenhub 26/2017 yang  telah  dinyatakan  oleh  MA  tidak  mempunyai  kekuatan hukkum  yang  mengikat.  Konsep Open  Legal  Policy ini  bukan berarti  diinterpretasi  dengan  bebas  sebebas-bebasnya,  namun juga  dapat  dibatasi,  sepeti  yang  dimaksudkan  dalam    Putusan MK  No.  86/PUU-X/2012  mengenai  UU  Pengelolaan  Zakat.
Disebutkan bahwa “....... pengaturan/pembatasan oleh
Pembentuk  Undang-Undang  tidak  dapat  dilakukan  dengan sebebas-bebasnya, melainkan, antara lain, harus memperhatikan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum”.  Pada  intinya, mempertimbangkan  kemaslahatan  bersama.  Dengan  batasan yang  diberikan  oleh  MK  melalui  putusannya,  Kemenhub mengeluarkan  dan  memberlakukan  Permenhub  108/2017 sepatutnya mempertimbangkan ketertiban umum dan kemaslahatan bersama sebagai bentuk pengejawentahan konsep Open Legal Policy yang baik dan benar.

## d. Penutup
Berdasarkan  keseluruhan  penjelasan  penyusun  di  atas, maka  penyusun  merangkum  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Substansi hukum dalam Permenhub 108/2017 tidak  sejalan dengan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan seperti asas keterbukaan, asas kekeluargaan, asas keserasian  dan  asas  kepastian  hukum  yang  termuat  pada Pasal 5 dan Pasasl 6 UU 12/2011;
2. Dimuatnya  kembali  beberapa  ketentuan  taksi  online  yang sebelumnya  sudah  dinyatakan  oleh  MA  bahwa  beberapa ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,  mengindikasikan  bahwa  Kemenhub  telah inkonsistensi  karena  apa  yang  dituangkan  di  dalam pertimbangan  Permenhub  108/2017  tidak  sejalan  dengan substansi  hukum.  Bahwa  Kemenhub  telah  mengabaikan
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
88
Putusan  MA  yang  menjadi  bagian  dari  yurisprudensi  yang seyogianya dihormati, dihargai, dan dilaksanakan. Permenhub  108/2017  yang  seharusnya  menjadi  solusi  dan legitimasi atas taksi online malah terjadi sebaliknya menjadi blunder karena  tidak  menutup  kemungkinan  akan dilakukannya  permohonan  pengajuan  keberatan  hak  uji materiil  kembali  untuk  kedua  kalinya  ke  MA;  dimuatnya kembali  beberapa  ketentuan  dalam  Permenhub  108/2017 secara  tidak  langsung  telah  bertentangan  dengan  Pasal  3, Pasal  4,  Pasal  5,  dan  Pasal  7  UU  20/2008  tentang  UMKM; dan  dimuatnya  kembali  ketentuan  tentang  tarif  batas  atas dan  tarif  batas  bawah  bagi  angkutan  sewa  khusus  dalam Permenhub  108/2017  secara  tidak  langsung  telah bertentangan Pasal 183 ayat (2) UU 22/2009 tentang LLAJ. Adapun  penyusun  juga  menyampaikan  beberapa  saran,  berikut penjelasannya:
1. Kemenhub dalam penyusunan dan pembentukan Permenhub  yang  mengatur  keberadaan  taksi  online seyogianya  merangkul  dan  melibatkan  semua  pihak  yang berkepentingan  sebagai  bentuk  partisipasi  publik  untuk duduk  bersama  untuk  membahas  Permenhub  yang  akan dikeluarkan, mengingat telah adanya Putusan MA;
2. Kemenhub seharusnya dapat menghormati dan menjalankan Putusan  MA  yang  bersifat final  and  banding dan mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  dengan  tidak memuat  kembali  beberapa  ketentuan  tertentu  dalam  empat belas  Pasal  pada  Permenhub  108/2017.  Kemenhub  juga harus  berpedoman  terhadap  asas-asas  pembentukan peraturan perundangan, sehingga materi muatan Permenhub  108/2017  sejalan  dan  mencerminkan  asas keterbukaan,  asas  kekeluargaan,  asas  keserasian  dan  asas kepastian hukum; dan 3. Mendorong Kemenhub untuk merevisi dan menyempurnakan  Permenhub  108/2017  yang    seharusnya mampu  mendukung  pengemudi  taksi  online  yang  masuk dalam sektor UMKM sebagaimana amanah UU UMKM dan relevan  dengan  amanat  Pasal  183  ayat  (2)  UU  LLAJ sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Putusan  MA  No.  37 P/HUM/2017.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018

## Daftar Pustaka
Ari  Widayanti,  dkk,  “Permasalahan  dan  Pengembanganan Angkutan Umum di   Kota Surabaya,” Jurnal Transportasi,
Vol. 14, No. 1, April 2014. Bagus  Firmansyah  al-Rasyid,  Rio,  “Kualitas  Pelayanan Transportasi Publik,” Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus   2015. Budi  Prihatin,  Rohani,  “Dampak  Sosial  Transportasi  Berbasis Online”, Info   Singkat , Vol. 8, No. 7, April 2016. Darma  Amajida,  Fania,  “Kreativitas  Digital  dalam  Masyarakat Risiko Perkotaan:
Studi  Tentang  Ojek  Online  (Go-Jek) di Jakarta,” Jurnal Transportasi, Vol. 46,  No.  1,  Juni 2016.
Erwin,  Muhammad, Filsafat  Hukum  (Refleksi  Kritis  terhadap
Hukum), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
http://bisnis.liputan6.com/read/3134189/berlaku-1-november- ini-rincian-revisi- aturan-taksi-online,  akses  pada  30 Oktober 2017. http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/18/06400081/P lus.Minus.Keberada  an.Ojek.Online?page=all,  akses  pada
15 Oktober 2017.
http://news.liputan6.com/read/2893996/aturan-baru- transportasi-online-tetap-  berlaku-1-april-2017, akses pada 28 September 2017.
http://news.liputan6.com/read/3067680/mahkamah-agung- batalkan-peraturan-  menteri-soal-transportasi-online, akses pada 28 September 2017.
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160 427_indonesia_keme nhub, akses pada 28 September 2017. https://daily.oktagon.co.id/bagaimana-perkembangan- transportasi-online-  menurut-pakar,  akses  pada  28 September 2017.
https://www.rappler.com/indonesia/125731-sopir-taksi-tolak- uber-grabtaxi, akses   pada 28 September 2017.
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, 1995. Martono,  Nanang, Sosiologi  Perubahan  Sosial:  Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, & Postkolonial , Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
Muhammad Farhan: Analisis Filosofis dan Yuridis . ..
Az Zarqa’, Vol. 10, No. 1, Juni 2018
90

## Mulyanto,  Achmad,  “Problematika  Pengujian  Peraturan
Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal
Yustisia , Vol. 2, No. 1, 2013. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil.
Prosiding  Seminar  Nasional  Indocompac  di  Universitas  Bakrie pada tanggal 2-3 Mei 2016 tentang Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna  pada Bisnis Transportasi Ojek Online. Rosana, Elly “Modernisasi dan Perubahan Sosial”, Jurnal TAPIs , Vol. 7, No. 12 ,  Januari-Juli 2011. Saifuddin, Pertisipasi  Publik  dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-  Undangan , Yogyakarta: UII Press, 2009.
Salim,  Abbas, Manajemen  Transportasi ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2016.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang  No.  22  Tahum  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
www. beritasatu.com, akses pada 16 Okrober 2017.