Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021

## ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA ATAS KEBAKARAN
HUTAN/LAHAN (Analisa Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.PLG)
Oleh:
Sinta Ayu Puteri
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya
sintaputri2015@gmail.com

## Abstract
This  journal  is  a  reaction  to  the  narrow  interpretation  of  unlawful  acts  in  Indonesia.    In particular,  this  journal  analyzes  the  possibility  of  applying  strict  liability  to  forest  fires  in Indonesia.  This article concludes that the provisions in various laws and regulations related to the prevention and control of forest fires indicate that strict liability principles can be applied in the case of forest fires.  This also shows that there are differences in the broad interpretation of strict liability in Indonesia, the application of strict liability is intended so that defendants whose  activities  are  categorized  as  outside  the  normal  and  dangerous  limits  can  be  held accountable regardless of the element of error, both subjectively and objectively.  The defendant is responsible even though he carried out his activities legally and carried out activities in a way that was not against the law.  This article also concludes that the difference in the concept of a shift in the burden of proof of guilt, in strict liability the defendant is still liable even though he can prove that he is not guilty.
Keywords: unlawful act; strict liability; forest fires.

## Abstrak
Jurnal ini adalah sebuah reaksi atas penafsiran yang sempit terhadap perbuatan melawan hukum  di  Indonesia.  Secara  khusus,  jurnal  ini  menganalisis  kemungkinan  penerapan  strict liability terhadap kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa ketentuan  dalam  berbagai  undang-undang  dan  peraturan  terkait  dengan  pencegahan  dan pengendalian terhadap kebakaran hutan mengindikasikan untuk dapat menerapkan prinsip strict liability dalam kasus kebakaran hutan.
Hal ini juga menunjukan adanya perbedaan terhadap tafsiran strict liability secara luas di  Indonesia,  penerapan  dari  strict  liability  ditujukan  agar  tergugat  yang  aktivitasnya dikategorikan  sebagai  diluar  batas  kewajaran  dan  berbahaya  dapat  dimintai  tanggung  jawab terlepas  dari  unsur  kesalahan,  baik  secara  subjektif  maupun  objektif.  Tergugat  bertanggung jawab walaupun dia melakukan kegiatannya secara sah dan melakukan kegiatan dengan cara yang  tidak  melawan  hukum.  Artikel  ini  juga  menyimpulkan  bahwa  perbedaan  konsep  dari
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
pergeseran  dalam  beban  pembuktian  kesalahan,  dalam  strict  liability  tergugat  masih bertanggung jawab meskipun dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah Kata Kunci : perbuatan melawan hukum; strict liability; kebakaran hutan/lahan.

## A. PENDAHULUAN
Kebakaran  hutan  dan  lahan  (atau  disebut  ”Karhutla”)  hampir  setiap  tahun  terjadi  di Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan baik untuk hutan tanaman maupun perkebunan, terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh BPREDD+  melalui Karhutla  Monitoring  System (KMS)  yang  memperlihatkan  adanya  titik panas (hotspot) di beberapa wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI).
Perkara  ini  merupakan  perkara  perdata  terkait  kasus  kebakaran  hutan  di  Sumatera Selatan  yang  mengakibatkan  pencemaran  udara  dari  asap  yang  ditimbulkan  dan  kerusakan ekosistem  dari  bekas  kebakaran  lahan  milik  PT.  Bumi  Mekar  Hijau.    Dalam  perkara  ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai  undang-undang  untuk  mengajukan  gugatan  atas  nama  Pemerintah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup, melayangkan gugatannya kepada  PT Bumi Mekar Hijau atas perbuatan melawan hukum atas dugaan pembakaran lahan di area seluas 20.000  hektar  pada  tahun  2014  di  Distrik  Simpang  Tiga  Sakti  dan  Distrik  Sungai  Beyuku Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan. Yang mana lahan ini merupakan lahan di wilayah Hutan Tanaman Industri milik Tergugat.
Berdasarkan  rekaman  data  satelit  MODIS  pada  periode  bulan  Februari  2014  hingga November  2014,  dimana  titik  koordinat  hotspot  telah  diverifikasi  dengan  titik  koordinat wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) milik Tergugat sesuai Peta Lokasi yang diterbitkan sebagai lampiran, terlihat kebakaran hutan terjadi pula  di  wilayah  IUPHHK-HTI  milik  PT  Bumi  Mekar  Hijau,  yaitu  dengan  rincian  sebagai berikut:
Periode Jumlah Titik Panas Koordinat Februari 2014 3 titik Terlampir Maret 2014 3 titik Terlampir
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
April 2014 1 titik Terlampir Mei 2014 3 titik Terlampir Juni 2014 3 titik Terlampir Juli 2014 2 titik Terlampir Agustus 2014 14 titik Terlampir September 2014 1260 titik Terlampir Oktober 2014 (S/d 11 Oktober) 591 titik Terlampir
Data Hotspot tersebut menunjukkan indikasi terjadinya peristiwa kebakaran hutan sejak Februari 2014 berlanjut hingga November 2014, yang kejadiannya berada di titik koordinat lokasi IUPHHK-HTI Tergugat.
Laporan  dan  data  sebagaimana  disebutkan  diatas  telah  dibenarkan  oleh  ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr.  Ir.  Bambang  Hero  Saharjo,  M.AGR.  Dan  kemudian  data  dan  informasi  tersebut dijadikan  landasan  bagi  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK), melalui  Deputi  MENLH  Bidang  Penataan  Hukum  Lingkungan  untuk  membentuk  dan menugaskan suatu tim lapangan. Pemeriksaan Tim lapangan yang dilakukan pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, didampingi oleh:
- Yose Rizal, S.IP. (Kepala Sub Bidang Gugtan Penyidikan KLHK);
- Sri Indrawati, SH., M,Si. (Kasudit Administrasi Gugatan KLHK);
- Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB);
- Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan – IPB);
-  AKBP.  Kuriyanto,  S.Si.  (KANIT  II  SUBDIT  III  TIPIDTER)  BARESKRIM POLRI;
-  IPTU  Ridwan  Poweranto,  SH.  (PAMNIT  IV  SUBDIT  III  TIPIDTER) BARESKRIM POLRI
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Dan  kemudian  Tim  Lapangan  bersama-sama  dengan  pihak  Tergugat  juga  memeriksa  lokasi bekas terbakar yang berada di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I yaitu di:
(i) Distrik Simpang Tiga :
1 Pada Koordinat S 03 derajat 14’19,6”’; E 105 derajat 26’50,9” 2 Pada Koordinat S 03 derajat 14’21,4” ; E 105 derajat 27’12,7” 3 Pada Koordinat S 03 derajat 14’19,0” ; E 105 derajat 28’32,3” 4 Pada Koordinat S 03 derajat 14’21,2” ; E 105 derajat 29’41,9” 5 Pada Koordinat S 03 derajat 15’07,8” ; E 105 derajat 29’40,3” 6 Pada Koordinat S 03 derajat 15’37,8”; E 105 derajat 31`’29,9” 7 Pada Koordinat S 03 derajat 12’69,4”; E 105 derajat 29’63,9” 8 Pada Koordinat S 03 derajat 12’43,5”; E 105 derajat 29’65,5” 9 Pada Koordinat S 03 derajat 12’22,6”; E 105 derajat 29’63,1” 10 Pada Koordinat S 03 derajat 12’36,3”; E 105 derajat 29’85,6” 11 Pada Koordinat S 03 derajat 12’37,4”; E 105 derajat 29’89,2” 12 Pada Koordinat S 03 derajat 12’42,5”; E 105 derajat 29’91,1” 13 Pada Koordinat S 03 derajat 12’69,8”; E 105 derajat 29’85,7” 14 Pada Koordinat S 03 derajat 12’98,3”; E 105 derajat 31’26,8” 15 Pada Koordinat S 03 derajat 12’72,5”; E 105 derajat 29’87,0”
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
16 Pada Koordinat S 03 derajat 13’05,6”; E 105 derajat 29’59,8” 17 Pada Koordinat S 03 derajat 14’31,3”; E 105 derajat 29’53,1”
(ii) Distrik Beyuku I :
1 Pada Koordinat S 02 derajat 57’46,,9”; E 105 derajat 30’01,1” 2 Pada Koordinat S 02 derajat 57’47,0”; E 105 derajat 29’58,9” 3 Pada Koordinat S 02 derajat 57’30,1”; E 105 derajat 29’53,9” 4 Pada Koordinat S 02 derajat 57’52,0”; E 105 derajat 29’52,9” 5 Pada Koordinat S 02 derajat 58’04,9”; E 105 derajat 29’52,8”
Dari  hasil  pemeriksaan  terhadap  Blok-blok  tersebut,  Tim  Lapangan  menemukan  fakta-fakta sebagai berikut:
(1)  Ditemukan  blok  tanaman  petak  tanaman  Akasia  yang  terbakar  di  Distrik  Simpang  Tiga diantaranya pada petak:
STI 4110 STI 4120 STI 5130 STI 5140 STI 5170 STI 5180 STI 5020 STH 4050 STH 5020 STH 5280 STH 4120 STH 4120 STH 4180 STH 4170 STH 5160 STH 5150 STH 5140 STH 5130 STH 4130 STH 4120 STH 4100 STH 5100 STI 2010 STI 2200 STI 2050 STI 2040
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
(2)  Ditemukan  blok  tanaman  petak  tanaman  Akasia  yang  terbakar  di  Distrik  Beyuku  I diantaranya pada petak Blok O, N, E, P, Q dan D di sebagaimana Peta blok tanaman  Akasia Tergugat yang diakui terjadi sejak Februari hingga November 2014.
(3) Tanaman yang terbakar tersebut  waktu  penanamannya berbeda, yaitu mulai  tahun tanam 2010  hingga  2013.  Menurut  pihak  perusahaan  diketahui  bahwa  tanaman  Akasia  ditanam pertama kali tahun 2010 sebanyak 448,80 ha; 2011 sebanyak 1050,40 ha; tahun 2012 sebanyak 4687,40  ha  dan  tahun  2013  sebanyak  4963,10  ha;  Sehingga  seluruh  areal  yang  ditanam  di Distrik Simpang Tiga adalah 11.148,70 Ha.
(4) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa karyawan Distrik Simpang Tiga sebanyak 53 orang, juga memiliki pasukan pemadam yang terdiri dari 1 tim dengan anggota sebanyak 6 orang.
(5) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa sarana prasarana pengendalian kebakaran di  distrik  simpang  tiga  sangat  minim  yaitu:  tidak  terdapat  menara  pengawas  api,  papan peringatan  sangat  terbatas,  alat  pompa  pemadaman  Shibaura  4  buah,  alat  pompa  pemadam Tohatsu 2 buah, Minstriker 2 buah, selang terbatas dan sudah tua. Selain itu terdapat gudang penyimpanan peralatan bersatu dengan ATK, dengan bangunan gedung tidak begitu baik dan tidak memadai.
Kemudian berdasarkan hasil penelitian, anggota Tim  Lapangan yakni  Prof. Dr. Ir. Bambang Hero  Saharjo,  M.AGR.,  Ahli  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  dari  Institut  Pertanian  Bogor, menemukan tanda-tanda fisik bekas kebakaran, sebagai berikut:
(i)       Berdasarkan  verifikasi  lapangan  diketahui  bahwa  tanaman  akasia  yang  terbakar  baik pada Distrik Simpang Tiga maupun Beyuku I tampak secara visual tidak terlalu baik, karena banyak ditemukan gulma dan tumbuhan bawah di permukaan lahan tanaman.
(ii)      Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui pula bahwa bagian terluar dari tanaman yang terbakar  di  Distrik  Simpang  Tiga  tidak  berbatasan  langsung  dengan  perkampungan penduduk, karena jaraknya sangat jauh sekitar 5 km.
(iii)     Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan hotspot hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak baik di Distrik Simpang Tiga maupun Distrik Beyuku I memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh IUPHHK-HT PT.Bumi Mekar Hijau nyaris hampir tidak dilakukan, kalaupun dilakukan itu  diduga  dilakukan  ketika  api  akan  menuntaskan  tugasnya  menghanguskan  isi  petak tersebut.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
(iv)      Sarana  dan  prasarana  pengendalian  kebakaran  di  Distrik  Simpang  Tiga  seperti early warning sistem, early detection system, sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung  pula  oleh  alat  transportasi,  akses  jalan  yang  tidak  memadai  sehingga  upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan
(v)        Kebakaran  terjadi  pada  berbagai  lokasi  di  Distrik  Simpang  Tiga,  namun  upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.
Maka  berdasarkan  fakta-fakta  diatas  telah  terbukti  kebakaran  lahan  terjadi  di  lokasi perkebunan milik Tergugat.
Serta  pihak  tergugat  juga  telah  terbukti  dengan  sengaja  membakar  lahan  tersebut berdasarkan fakta-fakta berikut:
1. Setiap  peristiwa  kebakaran  lahan,  termasuk  di  areal  milik  Tergugat,  tidak mungkin  terjadi  dengan  sendirinya  tanpa  melibatkan  3  (tiga)  faktor  yaitu  bahan  bakar, oksigen  dan  didukung  oleh  adanya  sumber  penyulutan,  ketiga  faktor  ini  dikenal  dengan nama segitiga api atau fire triangle
2. Terjadinya  kebakaran  selalu  melewati  suatu  proses  yang  disebut  dengan “combustion processes” melalui lima tahapan yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai terbakar, karena tidak tersedianya energi yang cukup
3. Dalam  perkara  tersebut,  terbukti  sumber  penyulutan  berasal  dari  dalam  areal
Tergugat,  dimana  hal  tersebut  dipastikan  dengan  terdeteksinya hotspot (titik  panas)  di dalam areal tersebut yang terdeteksi sejak bulan Februari 2014
4.   Dari hasil Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 17 Desember 2014, di Lapangan pada lokasi kebakaran milik Tergugat, ditemukan fakta bahwa :
a.      Bahwa api pertama ditemukan pada 26 September 2014;
b.    Ditemukan  lahan  bekas  terbakar  di  Distrik  Sungai  Beyuku,  berdasarkan  penjelasan  di lapangan kawasan yang terbakar berada di estate O, N, E, P, dan Q. satu distrik terdiri dari 20-30 petak dan satu petak luasnya mencapai 20-25 ha;
c.  Dipetak  O 1240 ditemukan tanaman akasia yang terbakar yang sudah dipanen/ditebang tapi  belum  sempat  ditarik  keluar  dengan  diameter  berkisar  antara  20-38cm; ………….….dst
Berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas, maka sangat terbukti bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat dilakukan oleh Tergugat karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan  hutan  tanaman  dengan  biaya  murah  dan  cara  cepat,  serta  cukuplah  beralasan untuk  dapat  dikatakan  telah  ada  hubungan  kausalitas  antara  peristiwa  kebakaran  dengan “maksud” atau “intent” Tergugat  untuk  membuka  hutan  tanaman.  Sesuai  doktrin  perbuatan melawan  hukum,  “maksud”  atau “intent” dari  pihak  pelaku  untuk  berbuat  sesuatu  yang diketahuinya atau diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (Vide Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M).
Lebih  lanjut  dengan melihat  fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan  kausalitas  yang  sangat  erat  antara  terbakarnya  lahan  dengan  tujuan  akhir  yang diinginkan Tergugat (yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut. Selain itu, terbakarnya lahan sama sekali tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  Tergugat,  bahkan  justru  memberikan  keuntungan  secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  pH  gambut  dan  biaya  pengadaan  pupuk  dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian  pestisida  untuk  mencegah  ancaman  serangan  hama  dan  penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan
Kemudian menurut kesimpulan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis,  M.Si  yang  diambil  setelah  melakukan  pengecekan  lapangan (ground  check) serta
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran (Vide Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si), Ahli menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau  lahan  basah  akibat  pembiaran  kebakaran  di  lokasi  Tergugat  dengan  luas  20.000  hektar. Maka  mengacu  kepada  fakta-fakta  diatas,  terbukti  bahwa  terjadinya  peristiwa  kebakaran tersebut  memang  diinginkan  oleh  Tergugat  sendiri.  Dengan  adanya  faktor  “maksud”  dan “tujuan” yang inherent dalam  peristiwa  kebakaran  tersebut,  maka  dengan  demikian  terbukti pula unsur kesengajaan Tergugat dalam kebakaran tersebut.
Bahwa Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar, juga terbukti dari tidak memadainya  sarana,  prasarana,  SOP  dan  petugas  untuk  mencegah  dan  menanggulangi kebakaran  sehingga  tidak  memadai  pula  upaya-upaya  pencegahan  dan  penanggulangan kebakaran  sebagaimana  dibuktikan  dengan  fakta-fakta  pasca  kebakaran,  sehingga  unsur kesalahan  Tergugat  telah  terbukti.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal  90  UU  Lingkungan  Hidup.  Dan  oleh  karena  Tergugat  memiliki  kepentingan  atas terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat. Akibat perbuatan terdakwa PT. Bumi Mekar Hijau tersebut, negara  mengalami  kerugian  lingkungan  hidup  sebesar  Rp2,6  triliun  dan  biaya  pemulihan lingkungan hidup Rp5,2 triliun dengan total Rp7,8 triliun.

## B. METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif.Peter  Mahmud  berpendapat bahwa Penelitian Hukum (legal research) adalah menemukan kebenaran koheresi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai  dengan  prinsip  hukum,  serta  apakah  tindakan (act)  seseorang  sesuai  dengan  norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.
C. Hasil dan Pembahasan
a. Hakim kurang menimbang sanksi yang seharusnya diberikan kepada Terdakwa.
Dalam  putusan  perkara  Nomor  24/Pdt.G/2015/PN.Plg  ini  hakim  hanya  menimbang apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai “pelaku” dari kebakaran hutan tersebut dan apakah Terdakwa  sengaja  melakukan  pembakaran  hutan  untuk  memperluas  daerah  yang  ingin  di tanaminya.  Sehingga  mungkin  dari  bukti  yang  ada  Hakim  menganggap  bahwa  perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan dan maka dari itu
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
petitum-petitum Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak. Dan dari alat bukti  yang  ditunjukan  Penggugat  dinyatakan  tidak  relevan  sebagai  bukti  yang  menyatakan bahwa Terdakwa sengaja melakukan pembakaran hutan.
Tetapi  menurut  penulis,  seharusnya  hakim  juga  menilai  bagaimana  seharusnya pertanggungjawaban  yang  Terdakwa  terima  akibat  kejadian a  quo sebagai  pemilik  lahan tersebut terlepas dari motif pembakaran lahan tersebut baik dilakukan sengaja ataupun karena kelalaian.  Pada  Pasal  49  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  sudah  mengatur pertanggungjawaban pemilik lahan yang dimana menyatakan bahwa “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”. Selain itu hal serupa juga telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 jo. No. 60 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Hutan  yang  menyatakan  bahwa  “Pemegang  Izin Pemanfaatan  Hutan,  Pemegang  Izin  Penggunaan  Kawasan  Hutan  atau  Pemilik  Hutan  Hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”.
Dari  dasar  hukum  diatas  Terdakwa  tetap  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  atas kebakaran tersebut dan pertanggungjawaban yang dapat dimintai Terdakwa telah diatur pula dalam  Pasal  30  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  45  Tahun  2004  jo.  No.  60  tahun  2009 tentang Perlindungan Hutan yaitu :
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Tanggung jawab pidana;
b. Tanggung jawab perdata;
c. Membayar ganti rugi; dan atau
d. Sanksi administrasi.
Kemudian  penulis,  menganalisa  lebih  lanjut  di  tingkat  banding  dengan  nomor  kasus 51/Pdt/2016/PT.Plg,  dimana  kedua  hakim  anggota  yang  mengadili  memiliki  dissenting opinion dengan Mabruq Nur, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis yang berpendapat bahwa putusan  yang  diberikan  hakim  di  tingkat  Pengadilan  Negeri  sudah  tepat  dengan  berbagai alasan,  antara  lain  menimbang  bahwa  tidak  ada  cukup  bukti  yang  menyatakan  bahwa Tergugat/Terbanding dengan sengaja melaksanakan tindakan tersebut, kemudian ada faktor- faktor  lain  yang  mempengaruhi  seperti Force  Majeure dan  kebakaran  tersebut  disebabkan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.
Tetapi kedua hakim anggota yang mewakili Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa  putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  24/Pdt.G/2015/PN.Plg  tertanggal  30  Desember 2015  harus  dibatalkan  dengan  dasar-dasar  pertimbangan  antara  lain,  yakni  dikarenakan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Tergugat harus bertanggungjawab mutlak (Strict Liability) karena merupakan pemilik lahan yang terbakar mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan secara yuridis formal sesuai aturan dalam :
● Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
● Pasal  11  PP  No.  150  Tahun  2000  tentang  Pengendalian  Kerusakan  Tanah  untuk Produksi Boimassa
● Pasal 13 PP No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
● Pasal 10 dan Pasal 30 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
Sehingga  berdasarkan  dasar-dasar  hukum  yang  dikemukakan,  dapat  disimpulkan bahwa tanggung jawab pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melekat pada  setiap  pelaku  kegiatan  usaha  yang  berpotensi  menimbulkan  dampak  kerusakan lingkungan hidup. Dan oleh karena itu tidak perlu lagi dilaksanakan pembuktian siapa yang bertanggungjawab terhadap pembakaran tersebut, melainkan langsung dipertanggungjawabkan  kepada  pemilik  lahan  yang  menyebabkan  Kerugian  Lingkungan Hidup.
Selain itu Pasal 1365 BW menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian”,  dimana  pada  kasus  ini  Tergugat  telah memenuhi unsur PMH dalam Pasal tersebut dan betul adanya telah menyebabkan kerugian, dimana  gugatan  ganti  rugi  perlu  dikabulkan  terkait  kerugian  ekonomis  yang  bersifat ekologis  sehingga  Tergugat  harus  membayar  ganti  rugi  sebesar  Rp.  78.502.500.000.00 melalui kas negara kepada Penggugat. Dan apabila Tergugat terlambat dalam melaksanakan putusan perkara ini maka akan dikenakan dwangsom sebesar Rp. 50.000.000.00/hari.
Dan oleh sebab inilah, walaupun ada dissenting opinion antara Hakim Ketua Majelis dengan  kedua  Hakim  Anggota  dimana  pendapat  kedua  Hakim  Anggota  yang  digunakan dalam putusan banding, maka Hakim Ketua Majelis tetap harus menandatangani putusan tersebut.
b. Ada  pertautan  antara kebenaran logika publik dengan kebenaran yang diatur dalam undang-undang
Logika hakim dalam putusannya mengatakan bahwa kebakaran lahan yang terjadi itu tidak  mengindikasikan  bahwa  tanah  telah  rusak.  Lahan  masih  berfungsi  baik  sesuai peruntukannya  sebagai  hutan  tanaman  industri.  Di  atas  bekas  lahan  yang  terbakar  tersebut
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
tanaman  akasia  dapat  tumbuh  kembali  secara  baik  (hal  114  pada  Putusan  No.24. Pdt.G/2015/PN.Plg).
Pada  Pasal  47  UU  no  41  tahun  1999  tentang  kehutanan  menyatakan  Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :
a. Mencegah  dan  membatasi  kerusakan  hutan,  kawasan  hutan,  dan  hasil  hutan  yang disebabkan  oleh  perbuatan  manusia,  ternak,  kebakaran,  daya-daya  alam,  hama,  serta penyakit; dan
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan  hutan,  hasil  hutan,  investasi  serta  perangkat  yang  berhubungan  dengan pengelolaan hutan.
Logika  hakim  menyatakan  bahwa  lahan  tidak  rusak  dan  dengan  adanya  tindak reboisasi,  tanaman  dapat  tumbuh  kembali.  Namun  pada  dasarnya  tindakan  reboisasi merupakan  tindakan  penanggulangan  atas  terjadinya  kebakaran  Hutan  tersebut  dan seharusnya Hakim lebih melihat pada pasal 47 ini untuk mencegah kebakaran Hutan dengan memberikan perlindungan terhadap Hutan tersebut agar tidak terjadi penanggulangan akibat Hutan yang terbakar.
Ada konsep penting soal lingkungan hidup yang membuatnya berbeda dengan kasus lain, yaitu sustainability / keberlanjutan. Pada UU 32/2009 dituliskan asas pelestarian dan keberlanjutan. Makna keberlanjutan di sini adalah bumi ini bukan hanya milik manusia hari ini,  tapi  warisan  untuk  generasi  mendatang.  Karena  itu,  logika  yang  digunakan  dalam melihat masalah lingkungan hidup harusnya logika berkelanjutan. Bukan logika sempit dan jangka pendek.
Sehingga hakim harus memperhatikan dampak dari kebakaran hutan ini tidak hanya selesai dengan reboisasi, tentu ada dampak dampak lain yang disebabkan dan berkelanjutan. Strict  Liability  terhadap  Kebakaran  Hutan/  lahan  Dalam  strict  liability,  tergugat  dapat mengelak dari pertanggungjawaban apabila ia dapat membuktikan beberapa hal (defense). Karena  adanya  alasan  untuk  mengelak  inilah  maka  strict  liability  sering  dibedakan  dari absolute  liability.  Strict  liability  tidaklah  absolute,  karena  dalam  strict  liability  masih terdapat  beberapa  alasan  pembelaan  (defenses)  yang  dapat  digunakan  tergugat  untuk mengelak  dari  pertanggungjawaban.  Hal  senada  juga  dikatakan  oleh  Palmer,  yang menyatakan bahwa pembeda utama absolute liability dari strict liability adalah bahwa dalam absolute liability terdapat “total (or virtually total) rejection of defenses of any kind, whether
we speak of defenses that negate causation, defenses that inculpate the plaintiff, or defenses that exonerate the defendant.” 1
Penulis  sendiri  berpandangan  bahwa  tidak  selamanya  istilah  absolute  liability merujuk  pada  pertanggungjawaban  tanpa  adanya  alasan  (defenses)  bagi  tergugat.  Di Indonesia,  UU  No.  10  tahun  1997  tentang  ketenaganukliran,  misalnya,  menyediakan beberapa alasan untuk lepas dari pertanggungjawaban, yaitu jika kecelakaan nuklir terjadi karena bencana alam, peperangan (pertikaian), atau kesalahan korban sendiri. 2
Dalam  konteks  bencana  alam  (act  of  God)  di  AS,  diketahui  bahwa  alasan  ini merupakan beban pembuktian dari tergugat. Lebih penting dari AS, beberapa putusan di AS menunjukkan  bahwa  dalam  pengajuan  alasan  ini,  tergugat  harus  membuktikan  bahwa bencana alam bersifat luarbiasa (grave), tidak dapat diperkirakan (unforeseeable), sehingga tidak dapat dicegah (unpreventable), dan merupakan satu-satunya penyebab dari kerugian yang terjadi. Terkait syarat terakhir ini, apabila pengadilan melihat adanya kontribusi dari kegiatan tergugat (apalagi jika terdapat kontribusi kesalahan tergugat), maka dalih bencana alam akan ditolak, meskipun bisa saja bencana alam ini sifatnya luar biasa.
Terkait  defense  berupa  kesalahan  dari  pihak  penggugat  itu  sendiri  (contributory negligence),  Coleman  menyatakan  bahwa  defense  ini  membuat  strict  liability  adalah kebalikan dari negligence. Dalam negligence yang bertanggungjawab secara mutlak adalah korban  (penggugat);  tergugat  masih  bisa  bertanggungjawab  jika  korban  (penggugat) membuktikan bahwa tergugat melakukan negligence. Sedangkan dalam strict liability yang bertanggungjawab  secara  mutlak  adalah  tergugat;  korban  (penggugat)  masih  bisa bertanggungjawab  artinya  tergugat  lepas  dari  pertanggungjawaban,  dan  penggugat menanggung  sendiri  kerugiannya  jika  tergugat  bisa  membuktikan  bahwa  korban (penggugat) melakukan kesalahan. 3 Atas dasar ini pula maka Coleman menyatakan bahwa di  dalam  strict  liability  sebenarnya  terkandung  unsur  negligence,  dan  demikian  pula sebaliknya. 4
Lebih penting lagi, menurut Martin-Casals, lepasnya tergugat dari pertanggungjawaban  atas  dasar  adanya  kontribusi  perbuatan  penggugat  mensyaratkan beberapa hal. Pertama, penggugat memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan melawan
1 Vernon Palmer, “A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law”, ulane Law Review, Vol. 62, 1988, hlm.1329
2 UU No. 10 tahun 1997, LN tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676, Pasal 32 dan 33.
3 Jules L. Coleman, Risks and Wrongs (Cambridge University Press, 1992), hlm. hlm. 227-228 dan 232- 233.
4 Ibid., hlm. 228.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
hukum. Dalam hal ini, penggugat haruslah merupakan pihak yang memiliki kontrol secara aktual atau ekonomi atas kegiatan perbuatan yang melahirkan kerugian. Kedua, penggugat tidak melakukan upaya perlindungan diri atau penggugat sendiri telah melakukan kegiatan yang  berbahaya.  Ketiga,  kegagalan  melindungi  diri  atau  dilakukannya  kegiatan  yang berbahaya ini haruslah merupakan penyebab langsung/terdekat dari kerugian yang diderita penggugat. 5
Terkait alasan pembelaan karena adanya perbuatan pihak ketiga, Koch menyatakan bahwa alasan ini harus ditolak apabila kegiatan tergugat sendiri merupakan kegiatan yang sangat berbahaya sehingga perbuatan pihak ketiga tidaklah cukup untuk menjadi penyebab dari  kerugian  penggugat.  Lebih  dari  itu,  Koch  menyatakan  bahwa  alasan  ini  hanya  akan diterima  apabila  perbuatan  pihak  ketiga  telah  mengubah  kerugian  menjadi  sesuatu  yang berada di luar resiko kegiatan/ usaha tergugat. Apabila kerugian ini masih berada di dalam lingkup resiko kegiatan/ usaha tergugat, maka alasan perbuatan pihak ketiga akan ditolak. 6 Pertanggungjawaban berikutnya adalah strict liability dengan merujuk pada Pasal 88 UU  No.  32  tahun  2009.  Pertanggungjawaban  ini  mensyaratkan  bahwa  kegiatan  tergugat adalah kegiatan yang abnormally dangerous. Menurut UU No. 32 tahun 2009, kegiatan yang sangat berbahaya ini dikategorikan sebagai kegiatan yang “menggunakan B3, menghasilkan dan/atau  mengelola  limbah  B3,  dan/atau  yang  menimbulkan  ancaman  serius  terhadap lingkungan hidup”. 7
Pertanyaannya  adalah  apakah  kegiatan  kehutanan  atau  perkebunan  termasuk kegiatan  yang  sangat  berbahaya?  Karena  kemungkinan  besar  kegiatan  kehutanan  atau perkebunan tidak menggunakan B3 atau menghasilkan/mengelola limbah B3, maka harus ditunjukkan  bahwa  kegiatan  sektor  kehutanan  atau  perkebunan  merupakan  kegiatan  yang “menimbulkan ancaman serius”. Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa “ancaman serius” adalah “terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya  berpotensi  tidak  dapat  dipulihkan  kembali  dan/  atau  komponen-komponen
5 Miquel Martin-Casals, “Chapter 8: Contributory Conduct or Activity”, dalam: dalam: European Group on TortLaw, Principles of European ort Law: ext and Commentary, Springer, Wina, 2005, hlm. 132-133.
6 Bernhard A. Koch, “Chapter 7: Defences in General”, dalam: European Group on Tort Law, Principles of European ort Law: ext and Commentary Springer, Wina, 2005, hlm. 129.
7 UU No. 32 tahun 2009, Pasal 88.
lingkungan  hidup yang  terkena  dampak  sangat  luas,  seperti  kesehatan  manusia,  air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.” 8
Dengan  demikian,  perlu  dibuktikan  bahwa  kebakaran  hutan/lahan  dapat menimbulkan
akibat  yang  luas,  sehingga  menimbulkan  ancaman  serius  bagi  lingkungan  hidup. Dalam  hal  ini,  dengan  mengikuti  pandangan  Prof.  Takdir  Rahmadi  yang  mengaitkan kebakaran  hutan/lahan  dengan  gangguan  bagi  kehidupan  banyak  orang,  misalnya  berupa terganggunya penerbangan 9 maka kita bisa menyimpulkan adanya ancaman yang serius.
Selain  itu,  penulis  berpendapat  bahwa  apakah  kegiatan  kehutanan/perkebunan termasuk ke dalam kegiatan yang sangat berbahaya dapat pula ditunjukkan dengan merujuk pada  persyaratan  Restatement  (Second)  of  Torts  §  520.  Misalnya,  dengan  membuktikan bahwa  kebakaran  hutan/lahan  adalah  resiko  yang  biasa  terjadi  pada  kegiatan  di  sektor kehutanan/perkebunan,  dan  bahwa  resiko  ini  tidak  bisa  dihilangkan  oleh  tindakan  kehati- hatian yang diambil tergugat. Dapat pula dibuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tergugat tidaklah tepat untuk dilakukan di wilayah tempat kegiatan dilakukan.
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  kegiatan  di  bidang kehutanan atau perkebunan, terutama apabila kegiatan ini meliputi wilayah yang sangat luas, merupakan kegiatan yang sangat berbahaya. Karena itu, kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dapat dikenakan strict liability.
Lebih dari pada itu, penerapan strict liability ke dalam kasus kebakaran hutan/lahan, dapat  dengan  mudah  dibenarkan  dengan  merujuk  pada  berbagai  peraturan  perundang- undangan terkait kebakaran hutan/lahan. Penjelasan terkait peraturan perundang- undangan untuk kebakaran hutan/lahan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pada kebakaran hutan/lahan dilekatkan pada pemegang izin, tanpa melihat bagaimana.
8 Keputusan  Ketua  MA  No.  036/KMA/SK/II/2013  tentang  Pedoman  Penangan  Perkara  Lingkungan Hidup.
9 Anonymous, Forum Keadilan No. 34,

## D. Penutup
Analisis tersebut menimbulkan bahwa hakim majelis yang berpengalaman dalam bidang hukum belum tentu seragam berpendapat atas suatu sengketa. Hakim majelis PN berpendapat alat bukti dari Penggugat tidak relevan untuk menyatakan bahwa Terdakwa (PT. Bumi Mekar Hijau) sengaja melakukan pembakaran hutan sehingga tidak perlu mempertanggungjawabkan atas  kebakaran  lahan  di  Sumatera  Selatan.  Pada  tingkat  banding,  dengan  adanya dissenting opinion ,  hakim  majelis  PT  berpendapat  bahwa  Terdakwa  sebagai  pemilik  lahan  mempunyai Strict  Liability dalam  arti  bertanggungjawab  mutlak  atas  kejadian  kebakaran  lahan  tersebut sehingga menghukum Terdakwa mengganti rugi sebesar Rp 78.5 M.

## DAFTAR PUSTAKA
Coleman, Jules L. Risks and Wrongs. Cambridge University Press, Cambridge, 1992. American Law Insititute, Restatement (Second) of orts 20 (1977)
Koch, Bernhard A. “Chapter 7: Defences in General”. Dalam: European Group on Tort Law,
Principles of European ort Law: ext and Commentary. Wina: Springer, 2005.
Martin-Casals,  Miquel.  “Chapter  8:  Contributory  Conduct  or  Activity”.  Dalam:  European Group  on  Tort  Law,  Principles  of  European  ort  Law:  ext  and  Commentary.  Wina: Springer, 2005.
Palmer, Vernon. “A General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law,
Civil Law, and Comparative Law”, Tulane Law Review, Vol. 62, 1988
Anonymous,  “Interpretasi  Hakim  itu Perlu”,  Wawancara  dengan  Prof.  Dr.  Takdir  Rahmadi,
Forum Keadilan, No. 34, 17 Januari 2016.