## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4204/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa
Renaldy Jimmy Kalesaran 1 , Martinus Mandagi 2 , Gionpeace Tumbel 3
1,2,3 Universitas Negeri Manado Article Info Abstract Article history: Received : 6  Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 The  Central  Government  through  Law  No.  23  of  2014  gives  authority  to  regional governments  to  carry  out  regional  government  affairs  according  to  the  principle  of autonomy  and  co-administration  with  the  principle  of  broadest  autonomy  within  the system  and  principles  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia.  The implementation  of  village  government  administration  is  carried  out  through  orderly recording  of  data  and  information  in  village  register  books  and  the  development  of village register books needed in carrying out reports according to statutory provisions.
The importance of fostering village administration implementation is because without administration  it  is  impossible  for  an  organizational  activity  to  be  carried  out.  In managing  village  administration  that  is  good  and  right,  it  will  create  an  orderly administration, namely being able to provide data and information that is easy for the community and for the village government in making policies and authority in the village. Policy  implementation  is  a  legal  administration  tool,  where  various  actors, organizations, procedures and techniques work together to implement policies to achieve the desired impact and goals. Seeing that the administration implementation in Pineleng Satu Timur Village is still far below the standard, the researchers considered that it was necessary  to  carry  out  various  strategies  or  ways  to  improve  the  implementation  of administrative  activities  so that in the  end a  system  that  was  organized  and  could be managed optimally was realized.
Keywords: Implementation,
Village Administration Government Regulations
Info Artikel ABSTRACT Article history: Received : 6  Desember 2022 Publish : 14 Januari 2023 Pemerintah  Pusat  melalui  Undang-Undang  No  23  Tahun  2014  memberi  kewenangan kepada  pemerintah  daerah  untuk  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  daerah menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register desa serta pengembangan buku register desa yang diperlukan dalam  menyelenggarakan  pelaporan  sesuai  ketentuan perundang-undangan.Pentingnya pembinaan  penyelenggaraan  administrasi  desa  dikarenakan  tanpa  administrasi  tidak mungkin  suatu  kegiatan  organisasi  dapat  dilaksanakan.  Dalam  mengatur  administrasi desa yang baik dan benar akan menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data  dan  informasi  yang  mudah  bagi  masyarakat  dan  bagi  pemerintah  desa  dalam membuat kebijakan dan kewenangan di desa. Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menyelenggarakan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang di inginkan. Melihat implementasi Administrasi di Desa Pineleng Satu Timur terbilang masih jauh dibawah standar maka peneliti menilai sangat perlu untuk dilakukan berbagai strategi  ataupun  cara  untuk  meningkatkan  implementasi  kegiatan  administrasi  hingga pada akhirnya terwujud suatu sistem yang teratur dan dapat di kelola dengan maksimal.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Renaldy Jimmy Kalesaran Universitas Negeri Manado Email: renaldykalesaran@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  47  tahun  2016  tentang  administrasi pemerintahan desa dalam pasal 1 menyebutkan bahwa ayat 1 bahwa desa Desa adalah desa dan desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  selanjutnya    disebut  Desa,  adalah  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak
asal    usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ayat 4 dan 5 menyebutkan Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat  Pemerintah  Desa    yang    mempunyai    wewenang,    tugas    dan    kewajiban  untuk menyelenggarakan      rumahtangga  Desanya  dan  melaksanakan  tugas  dari  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah. Serta Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses  kegiatan pencatatan  data  dan  informasi  mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa.
Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  Daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan  Pemerintahan  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  bertugas  melindungi,  melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
Penulis  memfokuskan  dalam  implementasi  adminstrasi  pemerintahan  desa  khsusnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa dalam pasal  4  menyebutkan  bahwa:  Penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  Desa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui: a) Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku- buku  register  desa;  dan  b)  Pengembangan  buku  register  desa  yang  diperlukan  serta menyelenggarakan  pelaporan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan.  Penyelenggaraan  dan pengembangan  Administrasi  Pemerintahan  Desa  melalui  tertib  pencatatan  data  dan pengembangan  buku  register  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disesuaikan  dengan kebutuhan,  tingkat  perkembangan  pemerintahan  Desa,  dan  kompleksitas  permasalahan  yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan.
Administrasi Umum dalam Pasal 5 disebutkan: 1) Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai  kegiatan-kegiatan  Pemerintahan  Desa  dimuat  dalam  Administrasi  Umum;  2) Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Buku Peraturan Di Desa; b)  Buku  Keputusan  Kepala  Desa;  c)  Buku  Inventaris  dan  Kekayaan  Desa;  d)  Buku  Aparat Pemerintah Desa; e) Buku Tanah Kas Desa; f) Buku Tanah di Desa; g) Buku Agenda; h) Buku Ekspedisi; dan i) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa; 3) Bentuk dan tatacara pengisian Buku Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Menteri  ini. Maka  telah  dilakukan  upaya pembinaan  aparatur  desa,  namun  terdapat  fenomena  dimana  walaupun  sudah  dilakukan pembinaan  dan  pengawasan  tertib  administrasi  pemerintahan  desa  dan  kepala  desa  telah dilakukannya proses pelatian dan pembinaan, namun aparat desa belum mampu membuat laporan tertib  administrasi.  Demikian  juga  dalam  mengantisipasi  kondisi  tersebut  sudah  dilakukan bimbingan,  supervisi,  fasilitasi  dan  konsultasi  pelaksanaan  administrasi  desa  dan  kepala  desa namun  didapati  bahwa  pelaksanaan  administrasi  desa  juga  belum  memenuhi  persyaratan akuntabilitas  administrasi  sebagaimana  mestinya.  Begitu  juga  dengan  pembinaan  dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala  Desa,  evaluasi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  atau  Kepala  Desa  ditingkat kecamatan, namun laporan tentang tugas pokok dan fungsi tersebut belum dapat dilakukan dengan baik.  Dengan  kata  lain  bahwa  terdapat  indikasi  tentang:  Belum  tertibnya  pengelolahan administrasi desa dapat dilihat bahwa masih banyaknya buku-buku administrasi desa, monografi atau  profil  desa  yang  belum  terisi  jelas,  padahal  buku  tersebut  tidak  saja  berguna  bagi pembangunan desa tetapi juga bagi pembangunan daerah dan nasional.
Desa Pineleng Satu Timur perlu secara untuk perlahan namun konsisten mulai melakukan kegiatan implementasi administrasi di desanya berdasarkan peraturan pemerintah yang telah di atur  dalam  Undang-undang.  Oleh  karena secara  eksisting  peneliti menemukan  bahwa  kegiatan administrasi  di  Desa  Pineleng  Satu  Timur  belum  terimplementasi  dengan  baik,  maka  dalam penelitian  ini  peneliti  juga  akan  membahas  langkah-langkah  Implementasi  Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna  individu  atau  kelompok  yang  terkait  dengan  masalah sosial  yang  dapat  digunakan  untuk  menginterpretasi,  mengeksplorasi  atau  memperoleh pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  aspek  tertentu  dari  keyakinan,  sikap  atau  perilaku manusia.  Peneliti  menggunakan  pendekatan  ini  untuk  mengetahui  makna  dibalik  fenomena berkaitan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan administrasi pemerintahan desa
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  case  study  atau  studi  kasus.  Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas. Sedangkan Stake menambahkan bahwa penekanan studi kasus adalah memaksimalkan  pemahaman  tentang  kasus  yang  dipelajari  dan  bukan  untuk  mendapatkan generalisasi, kasusnya dapat bersifat komplek maupun sederhana dan waktu untuk mempelajari dapat pendek atau panjang, tergantung waktu untuk berkonsentrasi.
Fokus  penelitian  dalam  penelitian  ini  berkaitan  dengan  mengatur    pencatatan  data  dan informasi, pengembangan buku registrasi serta tertib dalam pelaporan agar tersusun dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengelola pencatatan data dan informasi, pengembangan buku  registrasi,  serta  tertib  dalam  pelaporan  sehingga  apabila  suatu  waktu  di  perlukan  dengan mudah  di  temukan  kembali.  menertibkan  administrasi  Desa  Pineleng  Satu  Timur  khususnya dalam hal pencatatan data dan informasi, pengembanan buku register serta tertib pelaporan secara baik dan rapi tanpa terjadi kesemerawutan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Hasil Penelitian Mengatur Administrasi
Kebijakan  publik  Mengatur  administrasi  desa  yang  baik  dan  benar  akan  menciptakan tertib administrasi, yaitu dapat menyajikan data dan informasi yang mudah bagi masyarakat dan bagi pemerintah desa dalam membuat kebijakan dan kewenangan di desa. Oleh karena itu,  kepala  desa  serta  perangkat  desa  perlu  berusaha  memaksimalkan  kegiatan  mengatur administrasi  desa  dengan  tertib.  Pada  penelitian  ini  peneliti  menemukan  bahwa  dalam  hal mengatur administrasi  di  Desa  Pineleng Satu  Timur  Kecamatan  Pineleng  belum  terlaksana dengan baik dan benar sehingga menyebabkan belum maksimalnya ketertiban administrasi di desa ini. Hal ini diketahui lewat wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng.
Dalam penerapan administrasi umum khususnya dalam hal mengatur administrasi umum dapat  disampaikan  juga  bahwa  administrasi  desa  Pineleng  Satu  Timur  sejauh  ini  memang belum  maksimal,  itu  karena  beberapa  hal  seperti  kurangnya  pemahaman  aparatur pemerintahan desa tentang penyelenggaran administrasi desa menurut standar yang berlaku, dari segi pelayanan masih dibebankan hanya kepada Sekdes dan Aparatur Pemerintahan Desa Peneliti  juga  menemukan  bahwa  dari  keseluruhan  administrasi  umum  baru  3  (tiga)  buku administrasi yaitu: a) Buku Peraturan Desa; b) Buku Keputusan Kepala Desa; serta c) Buku Inventaris  dan  Kekayaan  Desa  yang  sudah  coba  dijalankan  dengan  manajemen  atau pengaturan  yang  belum  maksimal  dan  6  (enam)  buku  administrasi  lainnya  yaitu:  a)  Buku Aparat Pemerintah Desa; b) Buku Tanah Kas Desa; c) Buku Tanah di Desa; d) Buku Agenda; e)  Buku  Ekspedisi  dan  f)  Buku  Lembaran  Desa  dan  Buku  Berita  Desa  sama  sekali  belum terlaksana.

## 3.2.Pembahasan Mengelola Administrasi
Mengelola administrasi desa sangatlah penting. Administrasi desa yang tidak dijalankan dengan  baik  serta  tidak  sesuai  standar  yang  sudah  ditetapkan  pemerintah  maka  akan mengakibatkan kurang tertibnya administrasi di suatu desa, dalam hal ini desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng. Belum terlaksana dengan baik dalam hal mengelola administrasi umum Desa Pineleng Satu Timur kualitas sumber daya manusia masih sangat rendah sehingga mempengaruhi  terlaksananya  kegiatan  administrasi  terutama  dalam  hal  pencatatan  buku peraturan  desa,  buku  keputusan  kepala  desa  dan  buku  aset  dan  kekayaan  desa  sehingga diperlukan  adanya  pelatihan-pelatihan  demi  meningkatkan  sumber  daya  manusia  terutama pada aparatur pemerintahan desa kita ini demi terwujudnya administrasi yang baik serta bisa menjadikan desa kita ini lebih maju.
Keterbatasan fasilitas di desa Pineleng Satu Timur menjadi salah satu faktor penghambat dalam menerapkan administrasi  yang baik. Fasilitas yang ada di desa Pineleng Satu Timur memang sangat terbatas contohnya saja listrik, dimana mereka bekerja di siang hari sedangkan listrik  hanya  tersedia  pada  malam  hari,  komputer  yang  hanya  berjumlah  1  buah  dengan kondisi kadang rusak, sehingga untuk mengarsip datapun mereka mengalami kesulitan. Oleh karena  itu,  mereka  masih  menjalankan  kegiatan  administrasi  secara  manual  yaitu  dengan memonitor dan mencatat di papan.
Dalam hal mengelola administrasi Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng belum semua bisa diterapkan.  Peneliti mendapati ternyata ada 6 buku administrasi desa yang belum diterapkan yaitu: a) Buku Aparat Pemerintah Desa; b) Buku Tanah Kas Desa; c) Buku Tanah di Desa; d) Buku Agenda; e) Buku Ekspedisi; dan f) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa. Buku administrasi yang sudah coba dilaksanakan juga belum berjalan dengan maksimal oleh  karena  kendala-kendala  yang  sudah  diuraikan  diatas.  Peneliti  menilai  bahwa diperlukannya  bimbingan  teknis  dari  pemerintah  kabupaten  tentang  bagaimana  seharusnya mengelola  administrasi  desa,  kemudian  diperlukan  juga  alat-alat  yang  dibutuhkan  untuk mengelola administrasi desa.
Pada  kenyataannya  dalam  pengelolaan  administrasi  desa,  aparat  desa  belum  secara maksimal  menyelesaikan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang didapat  dilapangan  aparat  desa  belumlah  bekerja  secara  optimal  dan  maksimal  dalam menerapkan administrasi desa, dikarenakan perangkat desa belum memiliki kemampuan yang mumpuni  dalam  mengelola  administrasi  desa  ditambah  dengan  pembagian  tugas  sudah dilakukan  dengan  jelas  namun  dalam menjalankan  tugas  dari  masing-masing aparat  belum dilakukan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  masing-masing  aparat,  karena  yang didapati peneliti dilapangan kegiatan pengelolaan administrasi hanya dibebankan kepada satu orang  yaitu  sekretaris  desa,  kemudian  kesulitan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat. Jadi dalam mengelola administrasi aparat desa belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparat.

## Menertibkan Administrasi
Diketahui bahwa selama ini dalam menjalankan administrasi desa berupa prosedur buku peraturan desa dan keputusan kepala desa juga buku aset dan kekayaan desa pertama masih banyak  kekurangan.  Prosedurnya  pertama  dibentuk  badan  permusyarawatan  desa  dan bermusyawarah untuk menentukan buku peraturan desa, keputusan kepala desa dan buku aset dan  kekayaan  desa  akan  tetapi  banyak  perangkat  desa  yang  tidak  mengerti  tentang  buku tersebut,  termasuk  yang  bersangkutan  selaku  Sekdes  di  dalam  segi  pelayanan  kepada masyarakat beliau selaku sekdes hanya memberikan pelayanan seadanya saja, ika saya tidak bisa memenuhi permintaan masyrakat  seperti pembuatan surat-menyurat maka hal tersebut tidak akan dikerjakan.
Beliau pun mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusianya sangat rendah sehingga membuat  para  aparatur  pemerintahan  desa  kesulitan  dalam  menjalankan  dan  mewujudkan administrasi  yang  tertib.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  sejumlah  informan  di  Desa
Pineleng  Satu  Timur  peneliti  menemukan  bahwa  terdapat  dua  faktor  utama  yang  menjadi penyebab  belum  maksimalkan  kegiatan  administrasi  umum  di  Desa  Pineleng  Satu  Timur Kecamatan  Pineleng  yakni  sumber  daya  manusia  serta  sarana  dan  prasarana  yang  belum memadai.  Kedua  hal  ini  berdampak  pada  kegiatan  mengatur,  mengelola  serta  menertibkan administrasi. Oleh karena dua hal tersebut, kegiatan menertibkan administrasi pun menjadi sangat lambat serta tidak teratur.
Oleh karena kendala-kendala yang dihadapi Desa Pineleng Satu Timur maka tidak hanya dalam  pelaksanaannya  yang  dinilai  masih  belum  efektif  dan  maksimal  dalam  menertibkan administrasi  desa,  namun  juga  soal  standar  implementasi  administrasi  pemerintahan  desa khususnya  administrasi  umum  seperti  format  buku,  pengarsipan  data  yang  rapih  dan terorganisir dengan baik, sumber daya manusia dalam hal ini aparat desa di Desa Pineleng Satu Timur terbilang masih jauh dibawah standar sehingga peneliti menilai sangat perlu untuk dilakukan  berbagai  strategi  ataupun  cara  untuk  meningkatkan  implementasi  kegiatan administrasi pemerintahan di Desa Pineleng Satu Timur sehingga pada akhirnya suatu sistem yang teratur, dapat di kelola dengan maksimal, serta tertib dapat tercapai.

## Langkah-langkah Implementasi
Melihat keadaan eksisting pelaksanaan implementasi administrasi di Desa Pineleng Satu Timur  yang  belum  maksimal  maka  peneliti  merangkum  langkah-langkah  yang  perlu dilaksanakan agar kegiatan administrasi di Desa Pineleng Satu Timur dapat terimplementasi, seperti  Pemerintah  desa  perlu  mulai  mengupayakan  fasilitas  desa  seperti  listrik,  perangkat komputer agar administrasi desa Pineleng Satu Timur dapat terimplementasi, Sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan seperti kemampuan mengoperasikan komputer, kemampuan menjalankan  buku  administrasi  desa  demi  terlaksananya  kegiatan  administrasi  desa. Perangkat  desa  perlu  mengikuti  pelatihan-pelatihan  khusus  yang  berguna  untuk  mengasah keterampilan dan kemampuan perangkat desa, Peran kepala desa dalam memonitor kerjasama antar perangkat desa serta memastikan setiap perangkat desa menjalankan tugasnya dengan konsisten dan maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, Peran pemerintah pusat untuk dapat turut membantu memonitor serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  tentang  Pelaksanaan  Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Pineleng Satu Timur Kecamatan Pineleng, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas administrasi desa oleh perangkat desa Pineleng Satu Timur belum sesuai dengan Permendagri nomor 47 Tahun 2016, hal ini dikarenakan Desa Pineleng Satu Timur  baru  dimekarkan  dan  masih  dalam  tahapan  mempersiapkan  tertib administrasi.  Adapun buku  administrasi  umum  yang  sudah  berjalan  di  Desa  Pineleng  Satu  Timur  yaitu:  a)  Buku Peraturan Desa; b) Buku Keputusan Kepala Desa; dan c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa. Sedangkan buku-buku yang belum dimiliki oleh Desa Pineleng Satu Timur yaitu: a) Buku Aparat Pemerintah Desa; b) Buku Tanah Kas Desa; c) Buku Tanah di Desa; d) Buku Agenda; e) Buku Ekspedisi; dan f) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
Kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  administrasi  pemerintahan  desa  Pineleng  Satu Timur,  antara  lain  sumber  daya  manusia  yang  masih  rendah,  Desa  yang  baru  terbentuk,  Kaur Keuangan tidak mampu input data pada SISKEUDES, beban tugas Kaur Umum dan Perencanaan yang terlalu banyak dan kesulitan input data pada sistem informasi dikarenakan kendala listrik yang  baru  beroperasi  pada  malam  hari.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, antara lain adanya saling kerja sama antar  perangkat  desa, input  data  terus  dilakukan  meski  dalam  bentuk manual,  koordinasi  antar perangkat desa yang terus berjalan.
Upaya  implementasi  tertib  administrasi  Desa  Pineleng  Satu  Timur  dilaksanakan  dengan mengatur, mengelola dan menertibkan semua pencatatan data dan informasi, pengembangan buku
register dan  pelaporan untuk meningkatkan pelayanan publik yang didambakan masyarakat yaitu kemudahan, pelayanan secara wajar, keadilan dan keterbukaan, kedekatan.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ketua Program Studi Administrasi Negara Pascasarjana Universitas Negeri Manado

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A.W, Widjaja., (2002). Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta : Bumi Aksara Agustino, Leo., (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta Agustino, Leo., (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Ali Muhidin Sambas, (2009). Konsep Efektivitas Pembelajaran, Pustaka Setia, Bandung Anggara, Sahya., (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung : Pustaka Setia. Arifin Tahir, (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Bandung : Alvabeta
Burhanuddin Salam, (2004). Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia, Jakarta: Rineka Cipta.
Cangara, Hafied., (2007). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada. Chandler,  Ralph  C.,  dan  Plano,  Jack  C.,  (1988).  The  Public  Administration  Dictionary.  John Wiley & Sons.
Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dunn,  William  N.,  (2013).  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  cetakan  kelima.  Yogyakarta:
Gajah Mada Universitas Press.
Fajri  dan  Ratu  Aprilia  Senja.  2008.  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Revisi,  Cet.  3,
Semarang: Difa Publishers.
Gaouzali,  Saydam.,  (2000).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Suatu  Pendekatan  Mikro).
Jakarta : Djambatan.
Gibson, James L. et al., (1996). Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
Habirullah, (2014). Analisis pelaksanaan penyelenggara administrasi pemerintahan desa di desa lubuk keranji kecamatan bandar petalangan kabupaten pelalawan. Riau, Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
Handayaningrat, Soewarno., (1990). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Haji Masagung.
Handayaningrat, Soewarno., (1994). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta:
CV. Haji Masagung
Hanif  Nurcholis,  (2005).  Teori  dan  Praktek  Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah,  Grasindo, Jakarta.
Hardiyansyah,  (2011).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media.
Henry, Nicholas., (1988). Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
Hidayat, (1986). Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava  Media. Ade,  Gunawan.  (2003).  Analisis  Consumer  Decision  Model  Untuk Pengukuran  Efektivitas  Periklanan,  Jurnal  Ilmiah  ”Manajemen  &  Bisnis”  Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kaho, Josef Riwu., (2005). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia:Identifikasi Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah.  Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
Keban, Yeremias T., (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu). Yogyakarta: Gave Media
Lexy, J Moleong, (2008) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Lexy.J. Moleong, (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung : Remaja Roskakarya. Mahmudi, (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. Marahimin, Ismail., (2001). Menulis secara populer. Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya. Miftah,  Toha.,  (2003).  Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya.  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada.
Moenir, A.S., (2014). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia . Bumi Aksara, Jakarta. Moleong, Lexy. J, (1997). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya. Muhammad  Indrawan,  (2016).  Pelaksanaan  Administrasi  Pemerintahan  Desa  Di  Desa  Loleng
Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai. eJournal Administrasi Negara, Volume 4 , Nomor 4 , 2016: 5062 - 5076, 2016: 5062 - 5076.
Mulyadi, D., (2015). Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfbeta. Napitupulu,  Paiman.,  (2012).  Pelayanan  Publik  &  Customer  Satisfaction.  Cetakan  Ke  2.
Bandung: P.T. Alumni
Ndraha, Taliziduhu., (2003). Budaya Organisasi. Jakarta; Rineka Cipta.
Ndraha,  Taliziduhu.,  (2003).  Teori  Budaya  Organisasi.  Cetakan  Kedua.  Jakarta;  PT.  Rineka Cipta.
Nugroho,  Riant.,  (2011).  Public  Policy:  Dinamika  Kebijakan,  Analisis  Kebijakan,  Manajemen Kebijakan. J
Nurcholis dan Moh. Khusaini., (2019). Penganggaran Sektor Publik. Malang: UB Press.
Pratama,  D.  H.  (2015).  Hubungan  antara  Risiko  Pekerjaan  Manual  Handling,  Usia,  dan  Masa Kerja  dengan  Risiko  Gangguan  Sistem  Muskuloskeletal  pada  Pekerja  Bagian Perakitan Penulangan Besi Beton di PT.Wijaya Karya Beton Tbk.Boyolali. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Puspitosari, Hesti dkk., (2012). Filosofi Pelayanana Publik. Cetakan Ke 2. Jawa Timur. Setara Press
R. Naditya, (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan  Sampah  (Suatu  Studi  di  Dinas  Kebersihan  dan  Pertamanan  …,  Jurnal Administrasi Publik.
Sejathi,  (2011).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Efektivitas  Pembelajaran.  Diambil  Dari http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2108437-faktor-faktor-yang- mempengaruhi-efektivitas/ pada tanggal 4 Maret 2012
Sinambela, Lijan Poltak. Dkk., (2011). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: BumiAksara. Soekanto, Soerjono., (2001). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Steers, M Richard., (1985). Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga. Suharno, (2010). Dasar-Dasar Kebijakan Publik,Yogyakarta : UNY Press.
Sulaeman,  Affan.,  (1998).  Public  Policy-Kebijakan  Pemerintah,  Bandung:  BKU  Ilmu Pemerintahan  Program  Magister  Ilmu-ilmu  Sosial  pada  Institut  Ilmu  Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
Syahida, Agung, Bayu., (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Taliziduhu  Ndraha,  (2002).  Pengantar  Teori  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia,  Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta: Jakarta
Taufik  dan  Isril,  (2013).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Permusyawaratan  Desa.  Jurnal Kebijakan Publik. Volume 4. Nomor 2 (Oktober) :136.
Waldo,  Dwight.,  (1991).  Pengantar  Studi  Public  Administration.Terjemahan  Selamet  W.
Admosoedarmo.Jakarta : Radar Jaya Offset.
Widya Wicaksono. Kristian., (2006). Administrasi dan Birokrasi. Graha Binu. Yogyakarta.