## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Kajian Hukum terhadap Perempuan
Pengedar Narkotika dalam perspektif Kriminologi (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta )
Oleh :

## Iin Hotprinauli Purba

## Abstract
Narcotics is a drug that is indispensable in the  field  of  medicine  and  science  but  can  also lead to dependence on narcotics if used without careful  limitation  and  supervision.  In  the implementation of health services, narcotics play an  important  role  because  these  narcotics  are used  for  the  benefit  of  science,  research, development  of  education  and  teaching  so  that they  need  supervision  in  the  circulation  of narcotics  in  Indonesia.  Narcotics  dealers  are people  who  carry  out  the  distribution  and delivery  of  narcotics.  Broadly,  the  definition  of "dealer"  can  also  be  done  and  oriented  to  the dimensions  of  the  seller,  the  buyer  to  circulate, transport,  store,  control,  provide,  carry  out  the act of exporting and importing Narcotics.
Narcotics addicts in Indonesia continue to increase,  this  is  inseparable  from  the  role  of narcotics  dealers,  in  fact  it  can  be  said  that  the root  of  the  high  number  of  narcotics  addicts  in Indonesia comes from the increasing circulation of  illegal  narcotics  in  the  community.  The phenomenon  of  narcotics  crimes  committed  by women  has  now  been  seen  as  a  critical  issue considering  the  number  that  continues  to  grow from time to time. The involvement of women in narcotics  abuse  has  been  very  dangerous  so that  researchers  conducted  a  thesis  research entitled  "Legal  Review  of  Women  Narcotics Dealers in the Criminology Perspective (Study at Tanjung Gusta Class IIA Women's Penitentiary)"
Researchers suggest an understanding of the  responsibility  of  fostering  prisoners  with  all parties,  particularly  components  in  the  criminal justice  system  such  as  the  police,  prosecutors and judiciary by actively involving the community, and the need for participation of the government  and  the  private  sector  in  efforts  to deal with obstacles faced by prisons.
Keywords: Distributors,  Narcotics,  Women, Correctional Services.

## Abstrak
Narkotika  merupakan  obat  yang  sangat diperlukan  dalam  bidang  pengobatan  dan  ilmu pengetahuan  tetapi  sebaliknya  dapat  pula menimbulkan  ketergantungan  akan  narkotika apabila dipakai tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama. Dalam penyelengaraan pelayanan kesehatan,
narkotika  memegang  peranan  penting  karena narkotika  ini  digunakan  untuk  kepentingan  ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan  dan  pengajaran  sehingga  butuh pengawasan  dalam  peredaran  Narkotika  di Indonesia.  Pengedar  Narkotika  adalah  orang yang  melakukan  kegiatan  penyaluran  dan penyerahan  Narkotika.  Secara  luas,  pengertian “pengedar”  tersebut  juga  dapat  dilakukan  dan berorientasi  kepada  dimensi  penjual,  pembeli untuk  diedarkan,  mengangkut,  menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika.
Pecandu  Narkotika  di  Indonesia  terus meningkat,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  peranan para  pengedar  narkotika,  sebenarnya  dapat dikatakan  bahwa  akar  dari  tingginya  angka Pecandu  narkotika  di  indonesia  berasal  dari meningkatnya  peredaran  illegal  narkotika  di kalangan  masyarakat. Fenomena tindak pidana narkotika  yang  dilakukan  oleh  perempuan  kini sudah  dipandang  sebagai  persoalan  kritis mengingat jumlahnya yang terus bertambah dari masa  ke  masa.  Keterlibatan  Perempuan  dalam tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  sudah sangat membahayakan sehingga peneliti melakukan penelitian tesis d engan judul “Kajian Hukum terhadap Perempuan
Pengedar Narkotika  dalam Perspektif  Kriminologi  (Studi  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIA Tanjung Gusta)”
Peneliti  menyarankan  adanya  suatu pemahaman mengenai tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana dengan semua pihak,  khususnya  komponen  dalam  sistem peradilan  pidana  seperti  kepolisian,  kejaksaan, dan kehakiman dengan mengikutsertakan masyarakat  secara  aktif,  serta  perlunya  peran serta pemerintah dan pihak swasta dalam upaya menghadapi  kendala  yang  dihadapi  lembaga pemasyarakatan.
Kata kunci : Pengedar, Narkotika, Perempuan,Pemasyarakatan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN
A.  Latar belakang Indonesia sebagai negara yang mencita-citakan  terwujudnya  masyarakat  yang sejahtera,  adil,  dan  makmur,  serta  merata materil  dan  spritual  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang
Dasar 1945, perlu meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia sebagai  salah  satu  modal  pembangunan nasional  termasuk  derajat  kesehatannya.  Demi meningkatkan  derajat  kesehatan  sumber  daya manusia di Indonesia dalam rangka mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  maka  perlu upaya  peningkatan  dibidang  pengobatan  dan pelayanan  Kesehatan,  salah  satunya  ialah dengan mengusahakan ketersediaan psikotropika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat  dibutuhkan  untuk  kesehatan,  untuk percobaan  dan  penelitian  untuk  kepentingan ilmu pengetahuan. 1
Dalam penyelengaraan pelayanan kesehatan, narkotika memegang peranan penting  karena  narkotika  ini  digunakan  untuk kepentingan  ilmu  pengetahuan,  penelitian, pengembangan  pendidikan  dan  pengajaran sehingga  ketersediaannya  perlu  dijamin  melalui kegiatan  produksi  dan  impor.  Namun  demikian, dampak postif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan  dan  pemakaian  yang  berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. 2
Dalam  Undang  Undang  Nomor  35 Tahun  2009  diatur  bahwa  narkotika  di  satu  sisi merupakan  obat  atau  bahan  bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan
1 Yani  Dwi  L, Narkoba  Pencegahan  dan Penanganannya ,  (Jakarta:  Elex  Media  Komputindo Kelompok Gramedia,2001),hlm. 17
2 Madani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Pidana
Nasional , (Jakarta,Raja Grafindo Persada,2008),hlm.55
dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan,  akan tetapi  disisi  lain  dapat  pula  menimbulkan ketergantungan  yang  sangat  merugikan  apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama,  ini  disebabkan  karena  betapa  buruk dan  berbahaya  efek  negatif  yang  akan  timbul akibat  penyalahgunaan.  Kemungkinan  paling buruk bahkan dapat menyebabkan ketergantungan  akut  yang  berujung  pada kematian. 3
Terkait masalah kejahatan yang berkembang  dewasa  ini,  salah  satunya  adalah tindak  pidana  narkotika.  Narkotika  merupakan zat  yang  diperuntukkan  untuk  kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan,  namun  telah  disalahgunakan. Menurut  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan, atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan ke  dalam  golongan-golongan  sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini. 4
Pada  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  secara  eksplisit tidak  dijelaskan  pengertian  pengedar  narkotika. Secara  implisit  dan  sempit  dapat  dikatakan sebagai pengedar narkotika. Akan tetapi, secara luas  pengertian  pengedar  tersebut  juga  dapat dilakukan  dan  berorientasi  kepada  dimensi
3 Sugito, Penegakkan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba , Forum Ilmu Sosial, Vol,
35 No. 1 Juni 2008
4 H.Siswanto, Politik  Hukum  Dalam Undang-undang  Narkotika  (UU  Nomor  35  Tahun 2009), 2012, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.22

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penjual,  pembeli  untuk  diedarkan,  mengangkut, menyimpan, menguasai,
menyediakan, melakukan perbuatan mengeksplor dan mengimpor Narkotika.
Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi  terbagi  atas  dua  kategori  yaitu  pelaku sebagai “pengedar” dan ” pemakai”, sedangkan peraturan substansi untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan  narkotika  adalah  Undang Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika . Pelaku sebagai pengedar dimungkinkan  dijatuhkan  sanksi  pidana  mati, contohnya  diatur  dalam  pasal  114,  pasal,  pasal 119  yang  disesuaikan  dengan  kategori  atau beratnya  kejahatan  yang  dilakukan.  Kejahatan narkotika  sudah  masuk  keseluruh  sendi-sendi kehidupan,  maka  dari  itu  hukuman  mati  dalam undangundang  narkotika  tidak  bertentangnan dengan  hak  untuk  hidup  yang  dijamin  oleh undang-undang 1945. 5
Peredaran Narkotika, Psikotropika dan bahan  adiktif  lainnya  (Narkotika)  menjadi ancaman  nasional  yang  perlu  diperhatikan secara  multidimensional,  baik  ditinjau  dari  segi mikro  (keluarga)  maupun  makro  (ketahanan nasional).  Namun  ditinjau  dari  jenis  zat, ketergantungan  narkotika  merupakan  penyakit mental dan prilaku yang terdampak pada kondisi kejiwaan  yang  bersangkutan  dan  menimbulkan berbagai masalah sosial hingga tidak kriminal. 6
Kejahatan  narkotika  (narkotika  dan obat-obatan) berbahaya adalah kejahatan dengan  modus  operandi  yang  rapih,  yaitu memanfaatkan  teknologi  paling  mutakhir  dan canggih  dalam  bidang  telekomunikasi  dan transportasi. Narkotika lolos atau tidak
5 Arif Bardawi, Pembaharuan Hukum
Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 306.
6 Sudiro, Islam Melawan Narkoba , (Yogyakarta,Madani Pustaka Hikmah),2000, hlm.15
terdeteksi  oleh  aparat  penegak  hukum,  apalagi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang belum  mengaturnya,  sindikat  narkotika  bisa mengedarkan  dengan  lebih  leluasa,  bahkan melibatkan kaum Perempuan.
Pecandu  Narkotika  di  Indonesia  terus meningkat,  hal  ini  tidak  terlepas  dari  peranan para  pengedar  narkotika,  sebenarnya  dapat dikatakan  bahwa  akar  dari  tingginya  angka Pecandu  narkotika  di  indonesia  berasal  dari meningkatnya  peredaran  illegal  narkotika  di kalangan masyarakat. Badan Narkotika Nasional  (BNN)  mengidentifikasi  beberapa  ciri- ciri  kejahatan  narkoba  sebagai  :  kejahatan internasional  (internasional  crime),  Terorganisir (organize crime), berupa jaringan/sindikat, terselubung, sistem transportasi dan komunikasi dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  canggih. Dilihat  dari  perbuatan  yang  dilakukannya, kejahatan narkoba dapat dikelompokkan sebagai  kejahatan  yang  menyangkut  produksi narkoba, kejahatan yang menyangkut pengangkutan  dan  transit  narkotika,  kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.

## A.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut, maka  dengan  ini  penulis  mengidentifikasikan beberapa  hal  yang  menjadi  pertanyaan  dan pokok masalah dalam penelitian ini, yakni : 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana peredaran Narkotika di Indonesia?
2. Bagaimana pembinaan Perempuan sebagai  pengedar  Narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIA Tanjung Gusta?
3. Bagaimana  faktor  penyebab  Perempuan sebagai pengedar Narkotika dalam
perspektif kriminologi?

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## B.  Tujuan Penelitian
Tulisan  ini  dibuat  sebagai  tugas  akhir  dalam Program Studi Pasca Sarjana Hukum pada Universitas Sumatera Utara dan merupakan sebuah karya ilmiah guna membantu  perkembangan  ilmu  pengetahuan menyangkut bidang hukum di Indonesia. Sesuai permasalahan  yang  tersebut  diatas  adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1.  Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan  dan  regulasi  hukum  dalam Tindak Pidana Narkotika.
2.  Untuk mengkaji dan menganalisis pembinaan  serta  upaya  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Klas IIA  Tanjung  Gusta  kepada  Perempuan Pengedar Narkotika.
3.  Untuk  mengkaji  faktor  yang  menyebabkan seorang Perempuan  menjadi pengedar
Narkotika.

## C.  Manfaat Penelitian
Kegiatan  penelitian  ini  memberikan sejumlah  manfaat  bagi  semua  pihak  dan manfaat  tersebut  di  kelompokkan  kedalam  2 (dua)  bagian,  yakni  penelitian  yang  memiliki manfaat  teoritis  dan  manfaat  praktis.  Adapun kedua manfaat tersebut ialah sebagai berikut:
1.  Secara Teoritis
Secara  teoritis  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan pemahaman dan
penjelasan bagi mahasiswa maupun
masyarakat pada umumnya mengenai
pengedaran  narkotika  yang  dilakukan  oleh Perempuan, khususnya bagi para
narapidana pelaku pengedar narkotika. 2.  Secara Praktis
Secara  praktis  diharapkan  dapat  menjadi masukan bagi masyarakat, aparat
penegakan hukum , atau instansi khususnya Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  menekan angka pelaku terhadap  tindak pidana penyalahgunaan  tindak  pidana  narkotika yang dilakukan oleh Perempuan.

## D.  Kerangka Teoritis
Teori  mempunyai  peranan  penting dalam setiap kegiatan penelitian hukum, karena setia kegiatan penelitian pada umumnya diawali dengan penelusuran teori dan membuat keputusan terakhir dengan suatu konsepsi teori. Teori  merupakan  alur  penalaran  atau  logika ( flow of reasoning/logic ), terdiri dari seperangkat konsep  atau  variabel,  definisi  dan  proposisi yang disusun secara sistematis. 7 Kerangka teori yang  dimaksud  ialah  kerangka  pemikiran  atau butir-butir  pendapat  dan  teori  yang  dijadikan sebagai  pegangan  baik  disetujui  maupun  tidak disetujui. 8 Kerangka  teri merupakan  garis  besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan  sebagai  keterangan  mengenai suatu  peristiwa.  Oleh  karena  itu  kerangka teoritis  bagi  suatu  penelitian  mempunyai kegunaan sebagai berikut : 9
a.  Teori Pembinaan ( treatment )
Lembaga  pemasyarakatan  memiliki  tujuan utama  yaitu  pembinaan  warga  binaan,  istilah pemasyarakatan  di  Indonesia  di  pelopori  oleh Sahardjo,  pada  1964  Sahardjo  mencetuskan bahwa  “tujuan  pidana  penjara  yaitu  disamping menimbulkan,  rasa  derita  pada  narapidana karena  kehilangan  kemerdekaan  bergerak, membimbing  narapidana  dan  anak  diganti
7 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik , (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 194. 8 Solly  Lubis, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian,
(Bandung, : Mandar Maju, 1994),  hlm. 80.
9 Soejono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 121.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menjadi  undang-undang  nomor  12  tahun  1995 tentang Pemasyarakatan. 10
Perlunya  program  pembinaan  narapidana yang  menunjang  kearah  integrasi  dengan masyarakat  menurut  Soeroso  adalah  seluruh proses  pembinaan  narapidana  selama  proses pemasyarakatan  merupakan  suatu  kesatuan integral menuju tujuan mengembalikan narapidana  ke masyarakat  bebas  dengan  bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan,  sedapat  mungkin  juga    finansial dan  material)  yang  dibutuhkan  untuk  menjadi warga yang baik dan berguna.
Teori treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat  bahwa  pemidanaan  sangat  pantas diarahkan  kepada  pelaku  kejahatan.  Namun pemidanaan  yang  dimaksudkan  oleh  aliran  ini untuk  memberi  tindakan  perawatan  ( treatment ) dan  perbaikan  ( rehabilitation )  kepada  pelaku kejahatan sebagai pengganti dari
penghukuman.  Argumen  aliran  positif  ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan  adalah  orang  yang  sakit  sehingga membutuhkan  tindakan  perawatan  ( treatment ) dan perbaikan ( rehabilitation )
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga  binaan  Pemasyarakatan, bahwa  pembinaan  adalah  kegiatan  untuk meningkatan  kualitas  ketaqwaan  kepada  Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional,  kesehatan  jasmani  dan  rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Menurut  Harry  Elmer  Barnes  dan Negley  K  Teeters  narapidana  harus  dibina menjadi manusia yang berdisplin agar narapidana  tidak  mengalami  kesuliitan  dalam menjalani  kehidupan  dimasa mendatang.  Sama
10 Ibid.
halnya  dengan  Perempuan  yang  berada  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIA Tanjung  Gusta,  Perempuan  harus  dibina menjadi  manusia  yang  disiplin  dengan  tujuan tidak hanya untuk membuat Perempuan menyesali perbuatannya tetapi juga menyiapkan Perempuan untuk kehidupan dimasa mendatang.  Perempuan  juga  harus  dibina sebagaimana kodratnya, diberikan latihan keterampilan  agar  mudah  berintegrasi  dengan lingkungan masyarakat.
Sesuai dengan pengertian teori pembinaan ( treatment) diatas, maka pemakaian teori pembinaan ( treatment ) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan dalam
menganalisis treatment yang  didapatkan  oleh Perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIA  Tanjung Gusta,  bagaimana  senyatanya  pembinaan terhadap  mereka,  apakah  sesuai  dengan peraturan  pembinaan  warga  binaan  atau  malah sebaliknya.
b. Teori Pemidanaan Berdasarkan Black’s  Law  Dictionary dinyatakan bahwa punishment adalah any fine, penalty or confinement inflicted upon a person  by  authority  of  the  law  and  the judgement  and  sentence  of  a  court  for  some crime  or  offence  commited  by  him,  or  for  is omision of a duty enjoined by law, 11 yang intinya pidana  itu  pengenaan  penderitaan  dan  nestapa atau  akibat  lain  yang  tidak  menyenangkan, sengaja  diberikan  oleh  yang  mempunyai kekuasaan  (oleh  yang  berwenang),  dikenakan pada  orang  atau  badan  yang  melakukan  tindak pidana menurut undang-undang. 12
11 M.Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum
Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana,  pidana  dan  pemidanaan) ,  (Palembang: Unsri,2011), hlm.245.
12 Ibid .,hlm.246

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Mengenai  teori  pemidanaan,  pada umumnya  dapat  dikelompokkan  dalam  tiga golongan besar, yaitu: 13 1) Teori Absolut atau teori pembalasan Teori  pembalasan  membenarkan
pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya  mutlak  dijatuhkan  pidana  yang merupakan  pembalasan  terhadap  tindakan tadi. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahkan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya  masa  terjadinya  tindak  pidana  itu. Masa  datang  yang  bermaksud  memperbaiki penjahat  tidak  dipersoalkan.  Jadi  seorang penjahat mutlak harus dipidana. 14
2)  Teori Relatif atau tujuan Teori  relative  atau  teori  tujuan  juga disebut  teori  utilitarian,  lahir  sebagai  reaksi terhadap  teori  absolut.  Tujuan  pidana  menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi  untuk  mewujudkan  ketertiban  dalam masyarakat. Teori Gabungan
Menurut  teori  gabungan  bahwa  tujuan pidana  itu  selain membalas  kesalahan  penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat,  dengan  mewujudkan  ketertiban. Teori  ini  menggunakan  kedua  teori  tersebut diatas  (teori  absolut  dan  teori  relatif)  sebagai dasar pemidanaan.
Sesuai dengan pengertian teori pemidanaan  diatas,  maka  pemakaian  teori pemidanaan  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  digunakan  dalam  menganalisis  terkait tujuan  penjatuhan  pidana  terhadap  anak  yang
13 S.R.  Sianturi,  Mompang  L.  Panggabean, Hukum  Penitensia  di  Indonesi, (Jakarta:  Alumni Ahaem-Petehaem,1996),hlm.27.
14 Ibid .,hlm.28
dikenai  sanksi  pidana,  bagaimana  senyatanya pemidanaan  terhadap  mereka,  apakah  sesuai dengan pembalasan, tujuan atau malah gabungan dari pembalasan dan tujuan.

## E.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu faktor  permasalahan  yang  akan  dibahas, dimana  metode  penelitain  merupakan  cara utama    yang  bertujuan  untuk  mencapai  tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu hukum yang timbul. 15 Penelitian hukum merupakan  suatau  kegiatan  ilmiah,  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk mempelajari  sesuatu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. 16
Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan  data  sampai  pada  analisis  data dilakukan  dengan  memperhatikan  kaedah- kaedah penelitian ilmiah, sebagai berikut: 1.  Spesifikasi Penelitian
Penelitian menggunakan  jenis  penelitian  hukum yuridis  normative  dan  didukung  dengan field research yang bersifat empiris guna mendukung dan  memperkuat  hasil  dari  penelitian  tersebut. Dikatakan  sebagai  penelitian  hukum  normatif karena  objektif  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengumpulkan, mensistematisi dan menganalisis  norma-norma  hukum  positif  di Indonesia  yang  pengaturannya  berkenanaan tentang kajian kriminologi Perempuan. Dan studi lapangan  adalah  suatu  strategi  riset,  sebagai pengedar  narkotika  penelaahan  empiris  yang
15 Dyah  Ochtorina  Susanti  dan  A’an  Efendi, Penelitian  Hukum  (Legal  Research) ,  (Jakarta  :Sinar Grafika, 2014), hlm. 1.
16 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press,  1981),  hlm. 43.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menyelidiki  suatu  gejala  dalam  latar  kehidupan nyata.  Strategi  ini  dapat  menyertakan  bukti kualitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan  perkembangan  sebelumnya  dari  proposisi teoritis. Pendekatan yang bersifat kualitatif pada penelitian  ini  digunakan  dengan  maksud  agar analisis  data  dapat  dilakukan  secara  mendalam dan menyeluruh (holistic) 17 . Penggunaan
metode kualitatif ini didasarkan pada pertimbangan  bahwa  sifat  dasar  data  yang dianalisis  adalah  menyeluruh  dan  merupakan suatu kesatuan yang bulat. Penelitian ini bersifat deskriptif  analitis  yaitu  pendekatan  deskriptif analitis  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  atas satu atau dua variable yang saling berhubungan yang  didasarkan  pada  teori  atau  konsep  yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan  tentang  seperangkat  data  dengan seperangkat  data  lainnya.  Penelitian  ini  juga menguraikan  ataupun  mendeskripsikan  data yang  diperoleh  secara  normatif  lalu  diuraikan untuk  melakukan  suatu  telaah  terhadap  data tersebut secara sistematik 18

## II. PENGATURAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA

## A.  Sanksi Pidana
1. Sistem penghukuman pidana menurut
KUHP dan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Sebelum membahas tentang sistem
penghukuman bagi pengedar narkotika terlebih  dahulu  kita  memahami  apa  yang dimaksud dengan pidana dan penghukuman.
17 Norman K. Denzim dan Yvonna S. Lincon, (Eds), Handbook  of  Qualitative  Research ,  (London: Sage Publications, 1994),hlm, 30.
18 Bambang  Suggono, Metode  Penelitian
Hukum , (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),  hlm, 38.
Menurut Sudarto, perkataan
penghukuman sinonim dengan perkataan pemidanaan,  tentang  hal  tersebut  menurut beliau  antara  lain  bahwa:  Penghukuman  itu berasal  dari  kata  dasar  hukum,  sehingga  dapat diartikan  sebagai  menetapkan  hukum  atau memutuskan  tentang  hukumnya  (berechten). Menetapkan  hukum  untuk  suatu  peristiwa  itu tidak  hanya  menyangkut  bidang  hukum  pidana saja,  akan  tetapi  juga  hukum  perdata.  Oleh karena  tulisan  ini  berkisar  pada  hukum  pidana, maka istilah tersebut harus  disempitkan artinya, yakni  penghukuman  dalam  perkara  pidana, yang  kerap  kali  sinonim  dengan  pemidanaan atau  pemberian  atau  penjatuhan  pidana  oleh hakim. 19
Menurut  Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief, unsur-unsur atau ciri-ciri pidana meliputi:
a.  Suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b.  Diberikan  dengan  sengaja  oleh  badan  yang memiliki kekuasaan (berwenang);
c.  Dikenakan  pada  seseorang  yang  telah melakukan tindak pidana menurut Undang –
Undang  (  orang  memenuhi  rumusan delik/Pasal).
Pidana merupakan nestapa/derita yang  dijatuhkan  dengan  sengaja  oleh  negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan  pada  seseorang  yang  secara  sah telah  melanggar  hukum  pidana  dan  nestapa  itu dijatuhkan  melalui  proses  peradilan  pidana. Adapun  Proses  Peradilan  Pidana  ( the  criminal justice process ) merupakan struktur, fungsi, dan proses  pengambilan  keputusan  oleh  sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga  pemasyarakatan)  yang  berkenaan dengan  penanganan  dan  pengadilan  kejahatan dan pelaku kejahatan.
19 Ibid.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
B.  Sanksi Pidana
2.  Sistem penghukuman pidana  menurut KUHP dan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Sebelum membahas tentang sistem penghukuman  bagi  pengedar  narkotika terlebih  dahulu  kita  memahami  apa  yang dimaksud dengan pidana dan penghukuman. Menurut Sudarto, perkataan
penghukuman sinonim dengan perkataan pemidanaan,  tentang  hal  tersebut  menurut beliau  antara  lain  bahwa:  Penghukuman  itu berasal  dari  kata  dasar  hukum,  sehingga  dapat diartikan  sebagai  menetapkan  hukum  atau memutuskan  tentang  hukumnya  (berechten). Menetapkan  hukum  untuk  suatu  peristiwa  itu tidak  hanya  menyangkut  bidang  hukum  pidana saja,  akan  tetapi  juga  hukum  perdata.  Oleh karena  tulisan  ini  berkisar  pada  hukum  pidana, maka istilah tersebut harus  disempitkan artinya, yakni  penghukuman  dalam  perkara  pidana, yang  kerap  kali  sinonim  dengan  pemidanaan atau  pemberian  atau  penjatuhan  pidana  oleh hakim. 20
Menurut  Muladi  dan  Barda  Nawawi Arief, unsur-unsur atau ciri-ciri pidana meliputi:
a.  Suatu pengenaan penderitaan/nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b.  Diberikan  dengan  sengaja  oleh  badan  yang memiliki kekuasaan (berwenang);
c.  Dikenakan  pada  seseorang  yang  telah melakukan tindak pidana menurut Undang –
Undang  (  orang  memenuhi  rumusan delik/Pasal).
Pidana merupakan nestapa/derita yang  dijatuhkan  dengan  sengaja  oleh  negara (melalui pengadilan) dimana nestapa itu dikenakan  pada  seseorang  yang  secara  sah
20 Ibid.
telah  melanggar  hukum  pidana  dan  nestapa  itu dijatuhkan  melalui  proses  peradilan  pidana. Adapun  Proses  Peradilan  Pidana  ( the  criminal justice process ) merupakan struktur, fungsi, dan proses  pengambilan  keputusan  oleh  sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga  pemasyarakatan)  yang  berkenaan dengan  penanganan  dan  pengadilan  kejahatan dan pelaku kejahatan.

## III.  PEMBINAAN  PEREMPUAN  PENGEDAR
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA TANJUNG GUSTA A.  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan
Klas IIA Tanjung Gusta
Lembaga masyarakat dahulunya dihuni oleh seluruh narapidana, baik itu laki-laki, Perempuan,  maupun  anak-anak.  Walaupun begitu,  tetap  ada  pemisahan  antara  ketiganya. Anak-anak  dan  Perempuan  memiliki  ruangan tersendiri dan diawasi oleh pegawai Perempuan.  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II
A Perempuan Tanjung Gusta Medan merupakan  ruang  lingkup  dari  Kantor  Wilayah Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Sumatera  Utara  yang  terletak  di  Jalan  Putri Hijau  No.  4  Medan  yang  tugasnya  dikoordinir oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan dan dibantu oleh  Kepala  Bidang  Pemasyarakatan  serta dibantu  oleh  Kepala  Seksi-Seksi  lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Perempuan Tanjung  Gusta  Medan  berdiri  pada  tahun  1980 dengan  kapasitas  150  orang  penghuni  yang beralamat  jalan  Lembaga  Pemasyarakatan
Tanjung Gusta Medan. Lembaga
Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIA    Tanjung Gusta  Medan  ini  merupakan  pindahan  dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Visi  dan  misi  yang  diberlakukan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas IIA  Tanjung  Gusta  yaitu  “Terwujudnya  Petugas Pemasyarakatan  yang  Profesional,  Handal,
Tanggung Jawab
dan Cerdas untuk
mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup,  penghidupan  dan  kehidupan  Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota  masyarakat  dan  mahluk  Tuhan  Yang Maha Esa”
Adapun  Misi  yang  diangkat  untuk mewujudkan  Visi  Lembaga  Pemasyarakatan yaitu:
1)  Melakukan  program  pembinaan  secara berdaya  guna,  tepat  sasaran  dan  memiliki prospek ke depan.
2)  Meningkatkan  kemitraan  dengan  instansi terkait dalam program pembinaan
kepribadian ddan kemandirian Warga
Binaan Pemasyarakatan.
3)  Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulangan  kejahatan  serta  pemajuan dan perlindungan Hak Azazi Manusia.
B.  Perempuan Pengedar
Narkotika di
Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)
Perempuan  Klas  IIA  Tanjung  Gusta    adalah Lembaga  Pemasyarakatan  yang  penghuninya didominasi
narapidana Perempuan
penyalahguna  narkotika,  maka  tugas  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIA  adalah untuk membina narapidana Perempuan. Secara  ideal    Lembaga  Pemasyarakatan mengandung makna
berperan
“memasyarakatkan  kembali  “  para  narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-
norma  yang  dianut  masyarakat.  Lembaga Pemasyarakatan    Narkotika  melaksanakan pembinaan secara konfrehensif, baik rehabilitasi terpadu sosial maupun  rehabilitasi medis.
Tabel 3 Jumlah narapidana dan tahanan Perempuan pada masing masing klasifikasi.
Catatan :
NARKOTIKA : Pemakai : 484 orang Pengedar : 26 orang Pemakai/pengedar  : 455 orang Pidana Khusus : 18 orang Korupsi : 10 orang Trafficking : 7 orang Terorisme : 1 orang Pidana Umum : 90 orang  UU Perlindungan anak : 14 orang  Ketertiban : 2 orang  Mata uang : 1 orang  Memalsukan surat/matrai : -  Perjudian : -  Pembunuhan : 14 orang  Penganiayaan : 2 orang  Pencurian : 21 orang  Perampokan : 5 orang  Penggelapan : 15 orang  Penipuan : 10 orang  Penadahan : -  Lain-lain : 6 orang
Sumber:  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Perempuan Tanjung Gusta 2019

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Ruang hunian yang sebenarnya berkapasitas  150  orang,  pada  kenyataanya berdasarkan  laporan  harian  per  tanggal  10  Juli 2019  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Khusus  Perempuan  dihuni  oleh  588  orang narapidana  ataupun  tahanan.  Jumlah  tersebut terdiri dari :Narapidana warga negara Indonesia 584  orang  dan  4  orang  warga  negara  asing, sedangkan tahanan terdiri dari 1 tahanan warga negara Indonesia.
Kasus-kasus yang dilakukan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta cukup beragam antara lain,
pencurian, penggelapan, pembunuhan, penggelapan, penadahan, perdagangan  manusia,  korupsi,  narkotika  baik itu  sebagai  pengguna,  pengedar,  ataupun keduanya dan lain sebagainya.
Kasus Narkotika menjadi kasus terbesar yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan informasi  yang  diberikan  informan  di  lapangan. Menurut  keterangan  Ibu,  Roma  Uli  Pasaribu Untuk  kasus  napi  di  LP  ini  paling  banyak  itu kasus  tentang  narkoba,  hampir  80%  mereka kasus  narkoba.  Mereka  itu  banyak  pengguna narkoba,  ada  juga  yang  mengedarkan  sambil dipakenya  narkoba  itu,  kalau  kasus-kasus lainnya masih bisanya dihitung jari orangnya. 21
Kasus  tentang  narkotika  telah  diatur oleh  Undang-Undang  Narkotika  Nomor  35 Tahun  2009.  Dijelaskan  bahwa  apa  perbedaan pasal  setiap  kasus,  baik  itu  pengguna, pengedar, ataupun pengguna sekaligus pengedar  narkotika  tersebut.  Menurut  Undang- Undang masa hukumana bagi narapidana kasus Narkotika  minimal  4  tahun  hukuman  kurungan
21 Hasil  wawancara  dengan  Roma  Uli
Pasaribu,
bagian registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta
dan  juga  denda  sejumlah  uang  sesuai  dengan keputusan  hakim.  Tidaklah  mengherankan  jika jumlah narapiana pada kelas BI atau narapidana dengan  masa  hukuman  lebih  dari  satu  tahun sangatlah banyak. Kasus narkotika yang sangat mendominasi  menjadi  faktor  utama  yang menyebabkan hal ini terjadi.

## C.  Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi
di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta.
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk
melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem,
kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana. Dengan  adanya  sistem  pemasyarakatan  akan menjadi suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina, yang dibina, dan masyarakat. 22
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Klas IIA  Tanjung  Gusta  bertujuan  untuk memperoleh gambaran  yang  detil,  mendalam  dan  memadai yang  dilakukan  kepada  pengedar  Narkotika yang  menyangkut  mengenai  situasi  serta program  pembinaan  ketrampilan  kerja/latihan kerja  yang  sekarang  ini  berjalan  di  dalam  dan luar  lembaga,  mencari  faktor signifikansi program  tersebut  untuk  menjadi  faktor  agar mantan  narapidana  tidak  kembali  mengulagi
22 Sistem  pemasyarakatan  bertujuan  untuk meningkatkan
kualitas Warga Binaan
Pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak akan mengulangi tindak pidana  sehingga  diharapkan  dapat  diterima  kembali oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  berpedan  aktif dalam  pembangunan,  serta  dapat  hidup  secara  wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perbuatannya dan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan.  Dalam  hal  pembinaan    dan perlakuan    narapidana    dapat    dilakukan dengan    indikator    relevansi  program  dengan kemampuan survival bagi  orang-orang  yang telah dibebaskan dalam mencegah residivisme.
D.  Kendala yang di Hadapi dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi di Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta.
Untuk  menciptakan  suatu  program rehabilitasi yang konfrehensif idealnya menerapkan  rehabilitasi  sebagai  bagian  dari sistem pembinaan terhadap narapidana narkotika  memerlukan  usaha  keras  dari  semua pihak yang membutuhkan keahlian, ketrampilan, motivasi,  sarana  dan  prasarana  bahkan  ilmu pengetahuan  dari  seluruh  petugas  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIA  Tanjung Gusta  serta  pedoman-pedoman  pelaksanaan program  tersebut  sebagai  alat  pendukung pelaksanaan tugas.
Berdasarkan penelitian
yang dilaksanakan  oleh  peneliti  bahwa  rehabilitasi terpadu  terhadap  narapidana  narkotika  efektif digunakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas  IIA  Tanjung  Gusta,  bahkan perlu ada terapi (pengobatan) untuk mengurangi penggunaan  yang  bersifat  ketergantungan. Untuk mencapai tujuan program ini menghadapi banyak  rintangan  dan  hambatan  supaya program yang efektif dan efisien.

## IV Kesimpulan dan Saran
A.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  data  yang diperoleh dalam penelitian di Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan    Klas  IIA  Tanjung Gusta Medan, dapat disimpulkan:
1.  Tindak  pidana  narkotika  dapat  diartikan dengan  suatu  perbuatan  yang  melanggar ketentuan-ketentuan hukum . Tindak pidana yang berhubungan dengan nerkotika termasuk  tindak  pidana  khusus,  dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan  khusus.  Disebut  dengan  tindak pidana  khusus,  karena  tindak  pidana narkotika  tidak  menggunakan  KUHPidana sebagai  dasar  pengaturan,  akan  tetapi menggunakan  Undang-Undang  Republik Indonesia  No.  35  Tahun  2009.  Secara umum  hukum  acara  yang  dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHAP, akan tetapi terdepat beberapa pengecualian  sebagaimana  ditentukan  oleh undang-undang  narkotika.  Tindak  pidana narkotika  juga  dapat  dikatakan  adalah penggunaan atau peredaran narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar undang-undang narkotika).Perkembangan pengaturan
mengenai  Tindak  Pidana  Narkotika  di Indonesia dimulai dari dibuatnya:
a.  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1976 tentang Narkotika
b.  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1997 tentang Psikotropika
c.  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1997 tentang Narkotika
d.  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 tentang Narkotika
2.  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas
IIA  Tanjung  Gusta  merupakan  salah  satu instansi pemerintah sebagai tempat pembinaan penyalahaguna narkotika.
Pembinaan  yang  dilaksanakan  terhadap narapidana narkotika masih mengacu kepada  UndangUndang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Undang Undang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA adalah  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus Perempuan. Bentuk rehabilitasi yang
dilaksanakan terhadap narapidana narkotika di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan Klas  IIA  Tanjung  Gusta  merupakan  wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaanya  bersifat    konfrehensif  dari rehabilitasi  sosial  terpadu,  Rehabilitasi medis,  rehabilitasi  keagamaan,  rehabilitasi kemandirian  dan  rehabilitasi  penyuluhan hukum. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas  IIA  Tanjung  Gusta  dalam pelayanan  pembinaan  bersifat  rehabilitatif, edukatif,  korektif  dan  reintegratif  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan tetapi bertujuan untuk
menyadarkan  manusia menjadi warga
Negara  yang  bertanggung  jawab  dan berguna  .  Secara  idealnya  mengandung makna bahwa pembinaan narapidana narkotika berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam arti memasyarakatkan  narapidana  narkotika  ke dalam masyarakat. 3.  Banyak  faktor  yang  dapat  menyebabkan
seseorang mulai menyalahgunakan narkoba,  sehingga  pada  akhirnya  dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya  secara  keseluruhan  faktor-faktor yang  menyebabkan  seseorang  melakukan tindak  pidana  narkotika  dapat  dibedakan atas  faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor internal seperti faktor psikologis, faktor usia, pendidikan, serta faktor genetic. Sedangkan faktor eksternal beberapa diantaranya
adalah faktor lingkungan (pengaruh
teman/kelompok), faktor ekonomi dan faktor keluarga.
B.  Saran Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas IIA Tanjung Gusta Medan yang tergambar dari hasil penelitian  dan  data  yang  diperoleh  peneliti  dari riset  ini,  maka  peneliti  memiliki  saran  sebagai berikut:
1.  Perlunya ditingkatkan tingkat efektifas pemberantasan narkotika dari aspek undang-undang  yang  berlaku,  serta  tetap dilakukannya  pembaharuan  terhadap  jenis- jenis  baru  dari  narkotika  itu  sendiri  didalam peraturan perundang-undangan nasional.
2.  Diharapkan  pembenahan  pola  pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA  Tanjung  Gusta,  baik  dari  peraturan utama  hinga  aturan    pendukung  sebagai pedoman  pelaksanaan  tugas  sehingga tujuan  rehabilitasi  di  Lapas  Narkotika  dapat tercapai  sebagaimana  rumah  rehabilitasi, adanya  pelatihan  khusus  terhadap  petugas Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  untuk dapat  lebih  memahami  akibat  dan  bahaya penyalahgunaan  narkotika  dengan  tujuan supaya  petugas  terlebih  dahulu  dapat membersihkan diri dari penggunaan narkotika sehingga Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  menjadi  tempat yang  steril  dari  narkotika  dan  diharapkan sistem pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana narkotika dalam Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  bukan sebagai  semata  hanya  proses  pemidanaan tetapi  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika dapat  menjalankan  pengobatan  supaya narapidana narkotika mendapatkan pemulihan.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Melakukan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan  Perempuan  baik  secara sosial maupun ekonomi. Dengan pemberian
program  keterampilan  bagi  Perempuan yang kurang memiliki pengalaman kewirausahaan dan penyertaan modal usaha  untuk  industri  kecil  rumah  tangga agar tidak terjerumus atau mudah terpengaruh dalam peredaran Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Achmad,Ali Menguak  Teori  Hukum  (Legal Theori)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legis Prudence ),
Jakarta  :  Kencana  Predana  Media Group, 2009.
Advokasi  Pencegahan  Penyalahguna  Narkoba Bagi  Petugas  Lapas/Rutan,  Pusat pencegahan Lakhar , BNN RI, 2009.
Arief,  Barda  Nawawi, Kebijakan  Legislatif
Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan  Pidana  Penjara ,  Yogyakarta  : Genta Publishing, 2010.
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996).
Atmasasmita, Romli, Strategi Pembinaan Pelanggar  Hukum  Dalam  Konteks
Penegakan Hukum Di Indonesia , Bandung :Alumni, 1982.
Atmasasmita,  Romli, Teori  Dan  Kapitan
Selekta  Kriminologi ,  Bandung  :  Rafika Aditama, 2007.
Bernard  L.  Tanya  dkk Teori  Hukum  Starategis
Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi , Yogyakarta : Genta Publishing, 2010. Cesarea  Becaria, Perihal  Kejahatan  Dan Hukuman , diterjemahkan oleh Wahmuji, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011. Comprehensive Multidisciplinary Outline (CMO) ,
BNN RI, 2006.
David  J.Cooke  dkk, Menyingkap  Dunia  Gelap Penjara ,  Jakarta  :  Gramedia  Pustaka Utama, 2008.
Didin  Sudirman, Revosisi  dan  Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistim Peradilan  Indonesia , Jakarta : Alnindra Dunia Perkasa,2007.
Dwija  Priyatno, Sistim  Pelaksanaan  Pidana Penjara  Di  Indonesia ,  Bandung  : Refika Aditama, 2006.
Hamzah,Andi, Asas-Asas Hukum Pidana ,
Jakarta : Rineke Cipta, 1994.
Hari Sasangka , Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana , B
andung :Mandar Maju, 2003).
Harsono C.I, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Jakarta :  Djambatan, 1995.
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Edisi Revisi Malang : Bayu Media Publishing,2007.
Koentjorodiningrat, Metode- Metode Penelitia n Masyara kat , Jakarta : Gramedia Pustaka, 1997. Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan
Restorative Justice Dalam Hukum Pidana , USU Press, 2010.
Marlina, Hukum Penitensier , Bandung : Refika Aditama, 2011.
Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program One Stop Center (OSC ), Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, BNN RI, 2006.
Mukti Fajar DN dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif  dan  Empiris ,  Yogyakarta  : Pustaka Pelajar, 2010.
Muladi,  Arief  Barda  Nawawi, Teori-Teori  Dan Kebijakan  Pidana ,  Bandung  :  Alumni,
1998.
Muladi  dalam  Bambang  Purnomo, Asas-Asas Dalam Hukum Pidana , Jakarta

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
: Ghali Indonesia, 1985.
Soerjono  Sukamto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta : Rajawali,1990.
Sohuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ,  Ide  Dasar  Doeble  Track  Sistem  dan Implementasinya, Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2005.
Sujatno,  Adi, Pencerahan  Dibalik  Penjara  Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri , Jakarta: Teraju, 2008.
Sujatno,  Adi, Negara  Tanpa  Penjara, Jakarta  : Montas ad, 2008.
Surayin, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,
Bandung :Yrama Widya, 2001.
Terapi  dan  Rehabilitasi  Komprehensif  Bagi
Pecandu  Narkoba  Dilihat  Dari  Sisi Psikososial, Pusat Terapi dan Rehabilitasi, BNN RI, 2019 B. PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
.
Peraturan  Pemerintah  RI  No:  31  Tahun  1999
tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  07 Tahun 2009 tentang Menempatan
Pemakai Narkoba Ke Dalam Terapi dan
Rehabilitasi.

## C. INTERNET.
http://www.bnpjabar.or.id  diakses  tanggal  28 Maret 2019
http//www  kompas.com.  Polri  Dan  BNN  kerja sama  ciptakan  Zona  bebas  Narkoba  diakses Tanggal 14 April 2019
http://megapolitan.kompas.com diakses 14
Maret 2019
http:// Terapi dan Rehabilitasi Narapidana Narkotika melalui metode crimenon dan kesenian.
http://obatantinarkoba.blogspot.co m . Diakses tgl 28 Maret 2019
http://www.bnpjatim.com, diakses tgl 28 februari 2019
http://kampungbenar.wordpress.com, diakses tgl 28 Nopember 20119
http://www.gudang.info.com/2009/08/pengoatan dan terapi-narkoba, diakses tgl
28 Nopember 2011 http://www.geogle.co.id.Matriks Program Pembangunan  2010,  diakses  tanggal  09  Juli 2019. 10. Peraturaan Pemerintah Indonesia. Pasal 3
P.08/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam
Nara Sumber
1. Dede tanjung, petugas BBKSDA Sumut, pada Hari Selasa 11 Agustus 2020 di Kantor BBKSDA Sumatera Utara.
2. Fitri Noor Ch, Pejabat Fungsional BBKSDA Sumatera Utara. Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, bertempat di kantor BBKSDA Sumatera Utara.
3. Fitri Noor Ch., Pejabat Fungsional BBKSDA Sumatera Utara. Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020, bertempat di kantor BBKSDA Sumatera Utara.