IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA FIKTIF POSITIF DAN FIKTIF NEGATIF

## Makhtum Yandi Abrory
Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang Email : mahtum1993@gmail.com

## Abstrak
Jawaban  yang  diperoleh  penulis  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan  adanya pengaturan  di  dalam  UUPTUN  yang  berimplikasi  permohonan  tersebut  ditolak dan  di  dalam  UUAP  permohonan  tersebut  diterima  dianggap  dikabulkan  maka berimplikasi  tidak  adanya  kepastian  hukum,  adanya  perluasan  makna  KTUN, adanya  dua  hukum  acara  PTUN,  kewenangan  PTUN,  dan  berlakunya mengikatnya  KTUN.  harmonisasi  ketentuan  di  dalam  UUPTUN  dan  UUPTUN dilakukan  dengan  cara  menggunakan  teori  preferensi,  sehingga  yang  dapat diberlakukan  untuk  sebagai  dasar  pengaturan  adalah  ketentuan  di  dalam  UUAP. Oleh sebab itu perlu dilakukan legislative refiew untuk merevisi UUPTUN.
Kata kunci: KTUN, permohonan, sikap diam

## Abstract
The  answers  obtained  by  the  authors  in  this  study  that  with  the  arrangement  in UUPTUN implicating the application is rejected and in the UUAP the request is accepted  considered  granted,  it  implies  the  absence  of  legal  certainty,  the extension  of  the meaning of  KTUN, the existence of  two law of the PTUN event, the authority of PTUN, and the enactment of binding it KTUN. harmonization of provisions in UUPTUN and UUPTUN is done by using the theory of preference, so that which can be applied for the basis of arrangement is provision in UUAP. Therefore, legislative refiew needed to revise the UUPTUN.
Keywords: KTUN, petition, silence

## PENDAHULUAN
Gagasan  negara  hukum  dewasa  ini  merupakan  sebuah  konsep  yang  telah diterima  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Termasuk  Negara  Republik Indonesia  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara hukum.  Konsekuensi  dari  negara  hukum  adalah  segala  aktivitas  bernegara  harus berdasarkan  pada  hukum,  dan  perlunya  pembatasan  kekuasaan  terhadap penyelenggara  Negara.  Hal  itu  dimaksudkan  untuk  melindungi  hak-hak  individu warga Negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. 1
1 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta. Rajawali Pers, 2014. hlm.5

## Jurnal Negara dan Keadilan
Dalam  penyelenggaraan  negara  peranan  pemerintah  sangatlah  diperlukan terutama  di  dalam  Negara  hukum  kesejahteraan welfarestate .  Itu  artinya pemerintah  ikut  berperan  aktif  dalam  setiap  pergaulan  hidup  kemasyarakatan. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan yang biasa disebut dengan  tindakan  pemerintah  ( bestuurshandeling ). 2 Dengan  dianutnya  konsep negara  hukum,  maka  semua  campur  tangan  pemerintah  dalam  kehidupan masyarakat tersebut diberikan bentuk hukum demi memberikan kepastian hukum kepada  semua  pihak.  Sehingga  menjadi  hal  yang  mendasar  terkait  dengan kewenangan  pemerintah  dalam  melakukan  suatu  tindakan  yang  berdasar  atas hukum.
Tindakan  pemerintah  yang  paling  banyak  digunakan  dalam  hal pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan  ini  adalah  dalam  bentuk  penetapan atau keputusan  tata  usaha  negara  ( beschikking ). 3 Hal  itu  juga  sebagaimana  yang dikatakan  H.D.  van  Wijk  dan  Willem  Konijnenbelt,  dimana beschikking merupakan keputusan pemerintahan yangmsejak dulu dijadikan instrumen yuridis pemerintahan  yang  utama. 4 Hal  ini  dikarenakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara (KTUN)  merupakan  salah  satu  instrumen  yuridis  yang  bersifat  konkret  dari tindakan  pemerintah  yang  memiliki  konsekuensi  menimbulkan  akibat-akibat hukum tertentu.
Dewasa  ini  masyarakat  lebih  bergantung  kepada  KTUN,  karena  semakin lama  banyak  urusan  urusan  masyarakat  yang  harus  diikat  dengan  suatu persetujuan maupun izin. Sehingga tidak jarang permasalahan adminsitrasi negara yang makin banyak ditemui di  Indonesia, yaitu  dengan banyaknya gugatan yang dilakukan  terhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara. 5 Konsep  KTUN  yang dimaksud UUPTUN dapat difahami tidak hanya penetapan yang dikeluarkan atas inisiatif  pejabat  TUN  namun  juga  ada  KTUN  karena  adanya  suatu  permohonan dari  masyarakat.  Hal  ini  menimbulkan  sebuah  kemungkinan  yaitu  adanya tindakan  pasif  yang  difahami  sebagai  sikap  diam  pejabat  administrasi  terhadap suatu  permohonan.  Sehingga  di  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  UUPTUN  memberikan pengaturan  Badan  atau  pejabat  pemerintahan  (Tata  Usaha  Negara)  yang  tidak menetapakan  KTUN  yang  dimohon  sedangkan  undang-undang  tidak  mengatur batas waktu maka batas waktu penetapan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perlu  maka  badan  atau  pejabat  maka  setelah  lewat  jangka  waktu  empat  bulan sejak  diterimanya  permohonan,  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. 6
Sejalan  perkembangan  arah  tuntutan  pelayanan  publik,  maka  telah diundangkan  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan.  Undang-undang  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  hukum  materiil bidang  hukum  administrasi  negara  dan  sebagai  dasar  hukum  penyelenggaraan pemerintahan.  mengingat  UUPTUN  sebagai  hukum  formil  dalam  setiap penegakan hukum  administrasi  Negara.  Kehadiran Undang-undang No.30 Tahun
2 Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Cet. II, Edisi II.Yogyakarta, , LaksBang, 2011. h. 84.
3 S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Cet. X , Jakarta.Ghalia Indonesia, 1994 . hlm.94 4 Ridwan HR., op.cit , hlm. 141
5 S.Prajudi Atmosudirdjo,Op.Cit hlm.79
6 Pasal 3 ayat (3) UUPTUN
2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  telah  membawa  perubahan  yang signifikan  terhadap  perkembangan  administrasi  negara.  Salah  satunya  berkaitan dengan pelayanan yang membutuhkan bentuk surat keputusan yang sesuai dengan permohonan yang diinginkan oleh masyarakat seperti ijin, akta-akta, dan lain-lain.
Berbeda  dengan  UUPTUN,  Undang-ndang  Administrasi  Pemerintahan menyebutkan didalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014  tentang  Adminitrasi  Pemerintahan  bahwa: jika  ketentuan  peraturan perundang-undangan  tidak  menentukan  batas waktu  kewajiban  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  maka  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  wajib menetapkan  dan/atau  melakukan Keputusan  dan/atau  Tindakan  dalam  waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat  (3)  UU  Administrasi Pemerintahan  menentukan  bahwa:  “ Apabila  dalam batas  waktu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  tidak  menetapkan dan/atau  melakukan  Keputusan  dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum. ”
Dengan demikian keberadaan kententuan Pasal  3 ayat  (3) UU PTUN dan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) UU Administrasi Pemerintahan menunjukkan bahwa  telah  terjadi  pertentangan  norma  atau  norma  yang  konflik  ( conflict  of norm, geschijld van normen ) antara kedua undang-undang tersebut. Sehingga hal ini  menujukan  disharmonitas  antara  kedua  undang-undang.  Mengingat  kedua undang-undang  tersebut  sama-sama  merupakan  hukum  positif  di  Indonesia. Dengan adanya pertentangan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan keragu-raguan dalam penerapannya.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  karena penelitian  ini  didasarkan  atas  pemikiran  yang  logis.  Adapun  penelitian  hukum normatif  mencakup  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap taraf  sinkronisasi  hukum,  penelitian  sejarah  hukum  dan  penelitian  perbandingan hokum. 7 Dalam  penelitian  normatif  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan (statute  approach )  dan  pendekatan  analitis. 8 Dalam  penelitian  ini metode  pengumpulan  bahan  dilakukan  dengan  cara  melakukan  penelusuran literatur  hukum  dan  literature  lainnya  yang  didapat  melalui  studi  kepustakaan maupun  situs-situs  online  yaitu  internet.  Analisis  bahan  hukum  mwerupakan upaya  penelusuran  dari  bahan  hukum  yang  telah  diolah  untuk  mendapatkan kesimpulan.  Analisis  yang  digunakan  adalah  dengan  metode  pengkajian  deduksi deskriptif secara yuridis kualitatif.

## PEMBAHASAN
KTUN merupakan bagian dari tindakan hukum  pejabat  administrasi  negara ( rechtshandeling ).  Sehingga  pengaturannya  perlu  dipertimbangkan  di  dalam negara  hukum.  KTUN  di  Indonesia  telah  diatur  sebelumnya  di  dalam  pasal  1
7 Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2000. hlm. 51
8 Ibid.hlm.310

## Jurnal Negara dan Keadilan
angka  3  UUPTUN  yang  menyatakan  bahwa:  “ Keputusan  Tata  Usaha  Negara adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat  tata usaha  negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret,  individual, dan  final,  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum perdata.
Dengan  adanya  pengertian  tersebut  maka  dapat  dimaknai  bahwa  KTUN merupakan  tindakan  aktif  dari  Pejabat  TUN.  Sehingga  apabila  seseorang  atau badan  hukum  perdata  yang  merasa  dirugikan  atas  dikeluarnya  KTUN,  maka mereka  dapat  melakukan  gugatan  TUN  di  PTUN  sebagaimana  yang  diatur  di didalam Peraturan Perundang-undangan.
Perlu  diketahui  bahwa  untuk  dikeluarkan  suatu  KTUN  dapat  berasal  dari inisiatif  pejabat  TUN  itu  sendiri  dan  juga  dapat  disebabkan  karena  adanya  suatu permohonan  yang  berasal  dari  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  untuk dikeluarkan  suatu  KTUN.  Akibat  dari  permohonan  tersebut,  KTUN  yang diterbitkan  dapat  berbentuk  penolakan  (negative)  atau  penerimaaan  (positif). Namun  pertanyaan  yang  muncul  berikutnya  yaitu  bagaimana  jika  suatu permohonan tidak ditindak lanjuti oleh pejabat TUN?.
UUPTUN  sendiri  telah  memperluas  makna  KTUN  itu  sendiri  berdasarkan pasal  1  angka  3  UUPTUN.  Berkaitan  dengan  kewajiban,  dalam  hukum administrasi negara, tidak dapat dipisahkan dengan kewenanagan. artinya pasal 3 ayat (1) UUPTUN menghendaki suatu tindakan dapat juga disebut sebagai KTUN apabila  tindakan  tersebut  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk mengeluarkan atas adanya suatu permohonan.
Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu penetapannya  untuk  dikeluarkan,  maka  sejak  lewat  jangka  waktu  empat  bulan sejak  diterima  permohonan,  Pejabat  TUN  tersebut  dianggap  mengeluarkan keputusan  penolakan.  Dari  penjelesan  tersebut  dapat  difahami  bahwa  adanya ketentuan  jangka  waktu  empat  bulan  dan  bentuk  keputusannya  adalah  ditolak. Pembuat  undang-undang  memberikan  jangka  waktu  empat  bulan  adalah  dalam rangka  menjamin  kepastian  hukum.  Pemohon  tidak  terus  menunggu  konfirmasi dari  pejabat  TUN.  Terkait  dengan  bentuk  keputusan  ditolak,  dapat  dikatakan dengan  adanya  sikap  diam  tersebut  tidak  menimbulkan  keadaan  hukum  baru. Artinya  dengan  ditolaknya  suatu  permohonan  maka  keadaan  akan  sama  antara sebelum adanya permohonan maupun setelah adanya permohonan.
Sikap diam tersebut dapat dikatakan karena atas dasar kesengajaan maupun kelalaian dari pejabat TUN. Pejabat TUN bisa saja tidak melakukan tindak lanjut atas  suatu  permohonan  karena  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  terhadap permohonan  tersebut  belum  lengkap.  Sehingga  wajar  apabila  pejabat  TUN tersebut  tidak  melakukan  tindakan  lanjutan  atas suatu  permohonan.  Itu  sebabnya didalam  ketentuan  Pasal  3  UUPTUN  tersebut  tidak  mensyaratkan  permohonan harus lengkap. Sehingga dalam aturan tindakan tersebut dianggap menolak. Sebaliknya apabila suatu permohonan yang syarat-syaratnya telah terpenuhi,
dengan  adanya  sikap  diam  tersebut  maka  akan  berimplikasi  pada  kepentingan hukum pemohon. Dimana dengan adanya ketentuan “menolak” maka permohonan tersebut  meskipun  syarat-syarat  terpenuhi,  maka  tidak  akan  dikabulkan.  Sikap diam  tersebut  dapat  berupa  adanya  kelalaian  dari  pejabat  TUN  yang  berwenang. Hal  ini  menurut  penulis  tidak  tepat  apabila  dikaitkan  dengan  konsep  negara
hukum  sendiri.  Dimana  negara  dalam  menjalankan  fungsinya  harus  menjamin hak-hak  pribadi  manusia. 9 terlebih  konsep  negara  hukum  modern  lebih mengedepankan negara hukum ( welfarestate ). Sehingga fungsi negara dalam arti materiil adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat ( public service ). 10
Disini  pembuat  undang-undang  dalam  politik  hukumnya  tidak  menekankan alasan  akibat  sikap  diam  dari  pejabat  TUN.  Namun  Pembentuk  undang-undang mengarahkan  norma  dalam  pasal  3  UUPTUN  diatas  hanya  untuk  memperluas cakupan  arti  KTUN.  Dimana  KTUN  tidak  hanya  sebatas  apa  yang  disebut didalam  pasal  1  angka  9  UUPTUN.  Serta  Pembentuk  undang-undang  ingin membentuk  sebuah  prinsip  umum  yang  menyatakan  bahwa  “menolak mengeluarkan suatu keputusan disamakan sebagai suatu keputusan”.
Ini  berarti  Pasal  3  ayat  (3)  Undang-Undang  PTUN  dapat  disebut  dengan keputusan  tata  usaha  negara  atas  suatu  permohonan  yang  batas  waktu penetapannya  tidak  diatur  oleh  undang-undang  yang  diistilahkan  sebagai  fiktif negative.  Karena  memuat  konteks  tentang  “fiktif”  yang  menunjukkan  bahwa KTUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang  kemudian  dianggap  disamakan dengan sebuah pengertian KTUN yang nyata tertulis. Sedangkan istilah “negatif” menunjukkan  bahwa  KTUN  yang  digugat  dianggap  berisi  penolakan  terhadap permohonan yang telah diajukan oleh orang atau badan hukum perdata.
Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan (diam  saja),  sedangkan  hal  itu  menjadi  kewajibannya,  maka  sikap  diamnya tersebut disamakan dengan KTUN sehingga berimplikasi  tindakan tersebut dapat digugat. Sebaliknya, Badan atau Pejabat TUN yang menerima suatu permohonan, tetapi  permohonan  itu  bukan  merupakan  kewajibannya  untuk  menjawab,  maka sikap  diamnya  tidaklah  dapat  dianggap  sebagai  KTUN  yang  fiktif-negatif.  Dan oleh karena itu, dia tidak dapat digugat. 11
Apabila seseorang merasa keberatan dengan Keputusan Fiktif negative, maka dapat  mengajukan  gugatan  ke  PTUN  menurut  Pasal  53  ayat  (1)  UUPTUN. Berkaitan  dengan  gugatan,  penggugat  harus  mampu  membuktikan  bahwa  telah terjadi adanya suatu  permohonan kepada pejabat TUN yang berwenang.  Dimana permohonan tersebut telah diterima oleh pejabat TUN tersebut. untuk mengetahui atau menentukan suatu  permohonan tersebut   diterima atau tidak tentu harus ada suatu  bentuk  surat  tanda  penerimaan  yang  menjelaskan  bahwa  permohonan tersebut  telah  diterima.  Surat  tanda  penerimaan  tersebut  dapat  dijadikan  dasar untuk  menghintung  hari  untuk  menentukan  lewat  jangka  waktu  mengajukan gugatan di PTUN.
Berlakunya  UUAP  membawa  perubahan  besar  dalam  sistem  peradilan  tata usaha  negara  di  Indonesia.  termasuk  di  dalam  konsep  pengaturan  KTUN  yang berasal  dari  adanya  suatu  permohonan  dari  masyarakat.  Termasuk  juga pengaturan  KTUN  atas  suatu  permohonan  yang  batas  waktu  penetapannya  tidak
9 Asmuni, Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara. Malang: Stara Pers. 2017. hlm. 28
10 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, Jakarta : Universitas Atma Jaya, 2009 , hal.20 11 Zairin Harahap. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997, hlm. 29
diatur oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya disebutkan dalam pasal 53 UUAP
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  di  dalam  ketentuan  tersebut  yang  pertama adalah  pejabat  pemerintahan  wajib  menetapkan  suatu  keputusan  atau  ketetapan atas  adanya  suatu  permohonan.  Sehingga  apabila  pejabat  tersebut  berwenang maka hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat tun.  Apabila  kewajiban  tersebut  tidak  dilakukan,  maka  tentu  harus  membawa akibat hukum terhadap tindakannya tersebut. Jangka waktu 10 hari kerja tersebut adalah  paradigma  baru  yang  diberlakukan  di  dalam  UUAP  adalah  menuntut pejabat pemerintahan untuk bekerja lebih aktif.
Politik  hukum  dalam  pemberlakuan  ketentuan  diatas untuk  menjamin kepastian  hukum bagi  masyarakat  dalam  suatu  permohonan.  Serta  adanya ketentuan demikian karena ditekankan dalam menjalankan pelayanan publik. Para birokrat dituntut untuk bertindak lebih aktif dan professional dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga pemerintah perlu dibebankan sebuah tanggung jawab. Selain itu  pemerintah  sebagai  pejabat  administrasi  di  dalam  mengeluarkan  kebijakan ( beleid ) biasanya hanya  berdasarkan interpretasi  yang dipahami olehnya.  Namun dengan  adanya  kebebasan  bertindak  pada  pemerintah  dalam  menjalankan  fungsi administrasi  dapat  saja  terjadi  perbuatan  atau  tindakan  yang  menyimpang  dari peraturan hukum yang berlaku sehingga tendensinya dapat menimbulkan kerugian pada pihak administrabele . 12
Penjelasan  diatas  sesuai  dengan  penjelasan  dari  Guntur  Hamzah  pada  saat pembahasan  UUAP  yang  mengemukakan  bahwa  adanya  perubahan  dari  fiktif negative menjadi fiktif positif lebih dikarenakan untuk mendesak pemerintah agar dapat lebih cepat dalam memproses suatu permohonan sehingga masyarakat atau pihak  yang  mengajukan  permohonan  tersebut  akan  mendapatkan  kepastian  hasil keputusan  lebih  cepat  dan  tidak  terbelit-belit.  Hal  ini  tentunya  sejalan  dengan proses reformasi birokrasi, terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik. 13
Apabila  pejabat  pemerintahan  tidak  mengeluarkan  KTUN  dalam  jangka waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, maka permohonan tersebut  dianggap  dikabulkan  secara  hukum.  Keputusan  semacam  ini  dalam hukum administrasi dikenal dengan keputusan fiktif positif.
Ketenttuan fiktif positif diatas tidak semata-mata berlaku begitu saja. Namun harus  memenuhi  persyaratan  yaitu  permohonan  tersebut  harus  lengkap.  dimana pemohon  harus  mampu  membuktikan  bahwa  permohonan  tersebut  memang benar-benar diterima oleh pejabat pemerintahan. Selain itu yang dimaksud pejabat pemerintahan  adalah  pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan  tindakan  berupa surat  keputusan.  Pada  dasarnya  ketentuan  pasal  53  ayat  (3)  UUAP  sangat berhubungan dengan apa yang disebutkan didalam pasal 52 ayat (1) UUAP.
Untuk  mendapatkan  Penerimaan  keputusan  berdasarkan  fiktif  positif  masih diperlukan  sebuah  proses  peradilan  untuk  memutusnya.  Adanya  pengaturan tersebut  karena  pembuat  UU-AP  sesungguhnya  menyadari  bahwa,  meskipun dianggap  telah  dikabulkan,  hak  yang  timbul  dari  Keputusan  Tata  Usaha  Negara
12 Muchsan. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1982 hlm. 74.
13 Anotasi Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hlm. Hlm.201
yang  bersifat  fiktif  positif  masih  berbentuk  abstrak  dan  tidak  dapat  memberikan jaminan kepastian hukum secara praktik.
Dewasa  ini  Mahkmah  Agung  sebagai  lembaga  negara  yang  menjalankan fungsi  kekuasaan  kehakiman  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  telah mengundangkan Peraturan Mahkamh Agung No. 5 Tahun 2015 tentang pedoman beracara  untuk  memperoleh  putusan  atas  penerimaan  permohonan  guna mendapatkan  keputusan  dan/atau  tindakan  badan  atau  pejabat  pemerintahan. karena  di  dalam  UUPTUN  belum  mengatur  adanya  hukum  acara  terkait  dengan permohonan fiktif positif.
Jika  ditinjau  berdasarkan  pembahasan  awal,  bahwa  pengaturan  mengenai keputusan  tata  usaha  negara  yang  batas  waktu  penetapannya  tidak  diatur  oleh peraturan  perundang-undangan  dimuat  dalam  dua  aturan  yang  berbeda.  Dimana hal itu diatur didalam pasal 3 ayat (3) UUPTUN dan pasal 53 ayat (3) UUAP yang konsep  pengaturan  keduannya  tersebut  sangat  berbeda.  Hal  ini  tentu  membawa implikasi yuridis.
Pertama, berkaitan  dengan  makna  KTUN  itu  sendiri.  Dimana  Pengertian KTUN  sendiri  menurut  UUPTUN  dan  UUAP  sebagai  penetapan  tertulis,  maka menjadi diperluas  tidak hanya sebagai penetapan tertulis. Sikap diam pejabat tata usaha negara atas adanya suatu permohonan juga dapat dikatakan sebagai KTUN. sehingga  tindakan  tersebut  dapat  digugat  ke  pengadilan.  Namun  yang membedakan  antara  UUPTUN  dan  UUAP  adalah  didalam  UUAP  sikap  diam tersebut harus di mintakan permohonan ke pengadilan TUN untuk memerintahkan Pejabat TUN mengeluarkan surat penetapan permohonan dikabulkan.
Dengan  dimaknainya  sikap  diam  pejabat  TUN  atas  adanya  suatu permohonan  yang  batas  waktu  penetapannya  tidak  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan  sebagai  suatu  KTUN,  maka  dapat  dikatakan  itu  sebagai bentuk tindakan hukum publik pemerintah bersegi satu ( eenzijdig publiekrechttelijke  handeling ).  Yaitu  suatu  tindakan  dari  alat-alat  perlengkapan pemerintah dalam baik aktif maupun pasif tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak  lain  yang  berimplikasi  harus  melindungi  hak-hak  asasi  manusia  dalam penyelenggaraan negara hukum.
Kedua ,  dengan  diaturnya  fiktif  positif  di  dalam  UUAP  telah  membawa impliksasi  yuridis  terhadap  berlaku  dan  mengikatnya  suatu  KTUN.  Sebelum adanya  konsep  fiktif  positif,  maka  dianutnya  konsep  fiktif  negative.berlakunya konsep fiktif negative tentu setelah melalui jangka waktu yang ditetapkan didalam UUPTUN maka keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun  dengan  berlakunya  konsep  fiiktif  positif di  dalam  UUAP  tidak  membuat sikap  diam  pejabat  TUN  yang  dianggap  sebagai  keputusan  TUN  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat.  Namun  dibutuhkan  sebuah  permohonan  ke  PTUN untuk  menetapkan.  Sehingga  keputusan  TUN  dianggap  mempunyai  kekuatan hukum mengikat setelah adanya putusan dari PTUN tentang perkara fiktif positif.
Ketiga, dengan  berlakunya  pengaturan  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa dengan keberadaan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2015 berimplikasi terhadap hukum acara  yang termuat didalam UUPTUN. Sehingga dapat dikatan bahwa sistem peradilan Tata Usaha Negara memiliki dua hukum  acara  yang  berbeda.  Dimana  hukum  acara  yang  pertama  diatur  didalam UUPTUN  dan  yang  kedua  diatur  didalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  5 Tahun 2015 yang khusus berkaitan dengan keputusan yang besifat fiktif positif.

## Jurnal Negara dan Keadilan
Keempat, dengan  berlakunya  dua  hukum  acara  yang  dimiliki  dalam  sistem peradilan  tata  usaha  negara  tentu  akan  membawa  implikasi  terkait  dengan kewenangan  PTUN.  Dimana  kewenangan  PTUN  dalam  sistem  peradilan  di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa  tata  usaha  negara. 14 Dimana  sengketa  menurut  nurnaningsih  amiriani sendiri  adalah  suatu  situasi  dimana  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh  pihak lain,  yang  kemudian  pihak  tersebut  menyampaikan  ketidakpuasan  ini  kepada pihak kedua. 15 Kewenangan tersebut juga diatur di dalam Undang-undang No.49 tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  yang  menyebutkan  bahwa  PTUN berwenang  menyelesaikan  sengeteka  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  UUPTUN. Dengan  adanya  Perma  No.  5  Tahun  2015  pasal  53  ayat  (4)  UUAP  telah memperluas  kewenangan  yaitu  tidak  hanya  sebatas  menyelesaikan  sengeketa namun  berwenang  memeriksa  suatu  permohonan  fiktif  positif.  Hal  ini  menurut penulis  permohonan  fiktif  positif  bukan  merupakan  sengketa,  melainkan seseorang  meminta  legitimasi  dari  pengadilan  sebagaimana  ditentukan  oleh Undang-Undang.
Kelima, dengan  adanya  dua  pengaturan  mengenai  keputusan  TUN  fiktif, maka  menimbulkan  konflik  hukum  yang  berimplikasi  secara  yuridis  tidak terciptanya kepastian hukum  dalam hukum  administrasi  di  Indonesia. Mengingat di  Indoensia  masih  secara  konkuren  memberlakukan  pengaturan  fiktif  negative dan  fiktif  secara  bersamaan.  Sehingga  diperlukanlah  harmonisasi  anatara ketentuan di dalam kedua undang-undang tersebut.
Dari  penjelasan  dari  bab-bab  terhadulu  maka  dewasa  ini  berkaitan  dengan Pengaturan  Keputusan  Tata  Usaha  yang  batas  waktu  penetapannya  tidak  diatur oleh  Peraturan  perundang-undangan  telah  terjadi  dualisme  pengaturan.  yaitu ketentuan  didalam  UUPTUN  dan  UUAP.  Hal  itu  dikarenakan  didalam  UUAP tidak  ada  ketentuan  yang  mencabut  keberlakuan  ketentuan-ketentuan  didalam UUPTUN. Namun hanya memberikan perluasan pemaknaan atas lingkup KTUN sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  87  UUAP  sehingga menjadi  pertanyaan selanjutnya:  ketentuan  mana  yang  akan  digunakan  dalam  hal  pemerintah  tidak menerbitkan suatu keputusan atas permohonan yang diajukan oleh warganegaranya.  Hal  tersebut  memberikan  potensi dispute yang  sekiranya  dapat mengurangi  angin  segar  bagi  warga  negara  yang  sebelumnya  telah  dihembuskan oleh UUAP.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  tujuan  hukum  sendiri  dimana  hukum  dapat dikatakan  sebagai    himpunan  petunjuk  hidup  (perintah  dan  larangan)  yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh Karen itu ada hukum yang bersifat mengatur  ( fakultatif,  aanvuilend  recht )  dan  bersifat  memaksa  ( imperative, dwingend recht ). Namun dalam fungsi pemaksaan, dalam tubuh hukum itu sendiri harus  membersihkan  dirinya  dari  adanya  permasalahan-permasalahan.  Termasuk erat  kaitanya  dengan  konflik  norma  antara  satu  norma  dengan  norma  lain.
14 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
15 Nurnaningsih  Amriani. Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di Pengadilan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012 hlm.12
Mengingat  hukum  tidak  hanya  dipandang  sebagai  suatu  norma  yang  berdiri sendiri, melainkan hukum dalam keberlakuannya merupakan suatu sistem dimana sangat berhubungan.
Untuk  itu  diperlukan  harmonisasi  norma  hukum  dan  konsistensi  hukum dalam  upaya  pengaturan  makna  diam  Pejabat  Pemerintahan,  sehingga  kepastian hukum  masyarakat  dalam  upaya  memperoleh  pelayanan  yang  baik  oleh  dan  dari Pejabat  Pemerintahan  dapat  tercapai  secara  optimal.  Mengingat  sejak diundangkannya  UUAP  maka  hubungan  peraturan  tersebut  tidak  dapat dipisahkan.  Dimana  UUPTUN  sebagai  hukum  formil  dalam  rangka  menegakkan hukum materiel yaitu UUAP.
Untuk  menilai  pertentangan  suatu  norma  yang  dapat  diberlakukan,  maka sinkronisasi  tersebut  sangat  lah  penting.  Adapun  sinkronisasi  peraturan perundang-undangan  antara  UUPTUN  dengan  UUAP  menurut  Endang  Sumiarni lebih  condong  untuk  menggunakan  kata  harmonisasi.  Karena  harmonisasi digunakan  untuk  mengkaji  kesesuaian  antara  peraturan  perundang-undangan secara  horisontal  atau  yang  sederajat  dalam  sistematisasi  hukum  positif. 16 yaitu UU PTUN dan UU AP. Harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut dapat dianalisis  dengan  cara-cara  penyelesaian  konflik  norma.  Secara  ilmu  perundang- undangan jika dianalisis berdasarkan teori yang menggunakan asas  Lex specialis derogat  legi  generali yang  berarti . penafsiran  hukum  yang  menyatakan  bahwa hukum  yang  bersifat  khusus  (lex  specialis)  mengesampingkan  hukum  yang bersifat umum (lex generalis).
Jika dianalisis berdasarkan teori ini maka keberadaan UUPTUN tidak secara primer  yang  lebih  tepat  memuat  norma  substantif.  Karena  pada  dasarnya UUPTUN sebagai hukum formil dalam menegakkan hukum materiel yang dimuat didalam  UUAP.  Sehingga  ketika  UUAP  mengatur  secara  khusus,  maka  hemat penulis  bahwa  norma  dalam  UUPTUN  harus  dikesampingkan.  Maka  dapat dikatakan  bahwa  berkaitan  dengan  Keputusan  fiktif  positif  mempunyai  kekuatan yang  lebih  memikat  dari  pada  Keputusan  Fiktif  negative.  Karena  UUAP  adalah undang-Undang  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai  hukum  materiel  dalam administrasi pemerintahan.
Hal  ini  juga  sama  jika  dihubungan  dengan  asas  hukum Lex  Posterior Derogat Legi Priori yaitu pada peraturan yang sederajat. Dimana peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Secara yuridis formil keberadaan UUPTUN telah lebih dulu menjadi hukum positif. Sedangkan UUAP lahir setalah UUPTUN  sendiri  mengalami  beberapa  perubahan.  Dengan  demikian  apabila terjadi  suatu  pertentangan  konflik  norma  maka  UUPTUN  di  kesampingan  dari pada  ketentuan  UUAP  dalam  hal  ini  keberlakuan  Keputusan  yang  bersifat  fiktif positif.  Keberlakuan  keputusan  fiktif  positif  ini  juga  telah  dibuktikan  dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2015.
Selain  itu  harmonisasi  juga  dapat  dilakukan  dengan  cara  pembatalan ( invalidation). Meskipun secara praktik memang keberadaan fiktif negative telah ditinggalkan. Namun jika dianilisis sebagai konsekuensi logis dari negara hukum dalam  penyelenggaraanya  harus  menciptakan  kepastian  hukum.  Yaitu  melalui lembaga  dan  upaya  yang  tersedia.  Dimana  upaya  tersebut  dapat  melalui  Uji materiel  di  Mahkamah  Konstitusi  maupun  pembatalan  suatu  norma  melalui
16 Endang Sumiarni, Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik , Yogyakarta. hal. 5

## Jurnal Negara dan Keadilan
Legislatif review yaitu melalui jalan parlemen. 17 Harmonisasi/sinkronisasi hukum ini  sangatlah  penting  mengingat  pula  telah  ditegaskan  Program  Pembangunan Nasional  (PROPENAS),  bahwa  “sasaran  program  ini  adalah  terciptanya harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat  dan  kebutuhan  pembangunan”.  Sinkronisasi  vertikal  dan  horisontal menelaah  sampai  sejauh  mana  hukum  positif  tertulis  yang  berlaku  bagi  suatu bidang yang sama itu sinkron. 18

## PENUTUP
Dengan  diaturnya  keputusan  tata  usaha  negara  yang  batas  waktu penetapannya tidak diatur oleh Undang-Undang di dalam pasal 53 ayat (3) UUAP yang menganut prinsip fiktif positif mengubah pasal 3 UUPTUN yang menganut prinsip  fiktif  negative  sehingga  membawa  implikasi  yuridis  yaitu,  Perluasan makna KTUN, Berlaku mengikatnya suatu KTUN, Sistem hukum acara peradilan Administrasi  di  dalam  UUPTUN,  Kewenangan  PTUN  dan  Tidak  terciptanya kepastian  hukum.  Adanya  pengaturan  yang  berbeda  di  dalam  norma  UUPTUN dan UUAP  menimbulkan adanya suatu  konflik norma. Sehingga perlu dilakukan harmonisasi.  Harmonisasi  antara  kedua  Undang-Undang  tersebut  yaitu  dengan menggunakan asas   Lex  specialis  derogat  legi  generali  yang  berarti. Sehingga yang  dapat  diberlakukan  adalah  didalam  UUAP.  Karena  secara  prinsip  UUAP sebagai hukum materiel didalam Hukum Administrasi negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amriani,  Nurnaningsih.2012. Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata Di Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Asmuni.  2017. Konsep  Pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara . Malang:Stara Pers
Atmosudirdjo,S.  Prajudi, 1994.  Hukum  Administrasi  Negara,  Cet.  X. Jakarta: Ghalia Indonesia,
Goesniadhie, Kusnu.  2006 .  Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspektif  Perundang- undangan, Surabaya,: PT. Temprina Media Grafika Handoyo,  B.  Hestu  Cipto.  2009. Hukum  Tata  Negara  Indonesia  “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”, Jakarta :Universitas Atma Jaya Harahap, Zairin.1997. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Muchsan.  1982. Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia. Yogyakarta: Liberty
Muh.  Bakri.  2011. Pengantar  Hukum  Indonesia;  Perbidangan  dan  asas-asas Hukum Jilid 1. Malang: UB Pers. Ridwan  HR.2014, Hukum  Administrasi  Negara, Edisi  Revisi.  Jakarta:  Rajawali Pers
17 Muh. Bakri. Pengantar Ilmu Hukum, Perbidangan dan asas-asas Hukum jilid
1 .Malang. UB Pers. 2012,  hal. 89
18 Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan , Surabaya,: PT. Temprina Media Grafika 2006, hal.  23-24
Sadjijono,  2011, Bab-Bab  Pokok  Hukum  Administrasi ,  Cet.  II,  Edisi  II. Yogyakarta: LaksBang
Soekanto, Soerjono.2000. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press Anotasi Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Beracara Untuk  Memperoleh  Putusan  Atas  Penerimaan  Permohonan  Guna Mendapat  Keputusan  Dan/Atau  Tindakan  Badan  Atau  Pejabat Pemerintahan

## Jurnal
Budi Amin. 2017. Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas  Pelayan  Publik .  Tanjung  Pura:  Jurnal  Hukum  .  Volume  1,  No.1 Januari 2017
Enrico Simanjutak. 2017. Perkara Fiktif Positif. Jakarta Pusat : Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 6 No.3 November 2017
Maftuh Efendi. Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia sutau pemikiran ke arah perluasan  kompetensi  pasca  amandemen  kedua  Undang-Undang  PTUN, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume no. 3 tanggal 1 maret 2014
Salmon, Hendrik. 2010. ”Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam
Mewujudkan  Suatu  Pemerintahan  Yang  Baik”  dalam  H.  Salmon:  Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4. 2010