## DISORIENTASI INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Very Werson Sutanto 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar Email: verywerson@gmail.com

## Abstract
The outlook of Constitutional Court in judging that Omnibus Law is formally disorder while repealing the claim of all claimants by reasoning that there is no legal standing for the claimants to claim is an criteria  exceeding  as  determined  by  The  Acts  Numb.24/2004  on  Constitutional  Court.  It  brings  out disorientation  even  uncertainty  of  law  itsef.  The  research  aims  at  analyzing  and  describing Contitutional Court disorientation of conditional unconstitutional vonnis. Meanwhile, it is also based on  conceptual  and  analytical  approach.  The  idea  of  conditional-unconstitutional  vonnis  and conditional-constitutional vonnis came up by inadequacy of vonnis type provided by Chapter 56 The Acts Numb.24/2003 on Constitutional Court. The Court itself must be back to its function ;
Keywords : conditional-unconstitutional vonnis, Constitutional Court.

## Abstrak
Pandangan MK dalam menilai bahwa Omnibus Law secara formal kacau sekaligus mencabut gugatan semua  penggugat  dengan  alasan  tidak  ada  legal  standing  bagi  para  penggugat  untuk  mengklaim adalah kriteria yang melebihi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Numb.24/2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Ini memunculkan disorientasi, bahkan ketidakpastian hukum, itsef. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan disorientasi Pengadilan Kontitusi dari vonnis inkonstitusional bersyarat. Sementara itu, juga didasarkan pada pendekatan konseptual dan analitis. Gagasan  vonnis  kondisional-inkonstitusional  dan  vonnis  kondisional-konstitusional  muncul  karena tidak  memadainya  jenis  vonnis  yang  disediakan  oleh  Bab  56  The  Acts  Numb.24/2003  tentang Mahkamah Konstitusi. Pengadilan itu sendiri harus kembali ke fungsinya.
Kata kunci : vonnis kondisional-inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi.

## PENDAHULUAN
Ketika Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat Omnibus  Law)  dengan  menyatakan  bahwa  UU  Omnibus  Law  inkonstitusional  bersyarat, publik  (masyarakat)  menyambut  gembira.  Kegembiraan  itu  sangat  beralasan  oleh  karena sejak awal proses pembentukannya, Omnibus Law ini sarat dengan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
Adapun  permohonan  uji  formil  itu  diajukan  oleh  lima  pemohon  yang  terdiri  dari  seorang karyawan  swasta  bernama  Hakiimi  Irawan  Bangkid  Pamungkas,  seorang  pelajar  bernama Novita Widyana, serta 3 orang mahasiswa yakni Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito. Sebagai Pemohon I, Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas khawatir berlakunya UU Cipta kerja  dapat  menghapus  ketentuan  aturan  mengenai  jangka  waktu  perjanjian  kerja  waktu
tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Kerugian hak konstitusional Pemohon I, Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas antara lain seperti terpangkasnya waktu istirahat mingguan, menghapus sebagian kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, menghapus sanksi bagi pelaku  usaha  yang  tidak  bayar  upah.  Kemudian,  Pemohon  II  yakni  Novita  Widyana  yang merupakan  pelajar,  merasa  dirugikan  karena  setelah  lulus  ia  berpotensi  menjadi  pekerja kontrak  tanpa  ada  harapan  menjadi  pekerja  tetap.  Sementara  Pemohon  III,  IV  dan  V  yang merupakan  mahasiswa  di  bidang  pendidikan  Elin  Diah  Sulistiyowati,  Alin  Septiana  dan  Ali Sujito  merasa  dirugikan  karena  sektor  pendidikan  masuk  dalam  UU  Cipta  Kerja.  Mereka menilai  dengan  masuknya  klaster  pendidikan  di  UU  Cipta  Kerja  bisa  membuat  pendidikan menjadi ladang bisnis.
Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya  disingkat  UU  No.24/2003)  diatur  mengenai  pengujian formil  ( formele  toetsingsrecht );  Pemohon  wajib  menguraikan  dengan  jelas  bahwa pembentukan sebuah Undang-Undang (UU) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD RI 1945.  Ketentuan  Pasal  51  ayat  (3)  UU  No.24/2003  mengatur  mengenai  pengujian  materil ( materiele toetsingsrecht ) ; Pemohon wajib menguraikan secara jelas bahwa materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD RI 1945.
Sebagai  sebuah  semangat  dan  keprihatinan,  permohonan  yang  diajukan  oleh  kelima pemohon tersebut patut diapresiasi. Perlu digarisbawahi bahwa permohonan yang diajukan oleh  kelima  pemohon  dimaksud  adalah  permohonan  pengujian  formil.  Sikap  Mahkamah Konstitusi  dalam  menilai  bahwa  Omnibus  Law  cacat  formil  namun  menolak  permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil bahwa kedua Pemohon ini tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan permohonan a quo adalah sebuah hal yang melampaui kriteria yang telah ditetapkan oleh UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencederai sekaligus menimbulkan ketidakpastian dan kehilangan arahnya (disorientasi) hukum itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  2  (dua)  pendekatan  yakni  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ) dan pendekatan analitis ( analytical approach ). Didasarkannya penelitian ini pada pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  sehubungan  dengan  penelusuran  dan penggalian  konsep-konsep  putusan  dan  pengujian  undang-undang  di  dalam  Mahkamah
Konstitusi. Adapun relevansi pendekatan  analitis ( analytical approach ) terletak pada upaya menelaah makna pengertian, asas, kaidah, sistem dan konsep yuridis di dalam praktik hukum dan putusan pengadilan. Hal ini penting mengingat Mahkamah Konstitusi telah sangat sering melakukan  terobosan-terobosan  konsep  berpikir  yuridis  bahkan  melampaui  kewenangan memutus sebuah permohonan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti bahan pustaka atau bahan hukum. Adapun bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni :
a. Bahan Hukum Primer
Sebagai  konsekuensi  digunakannya  jenis  pendekatan  analitis (analytical  approach) sebagai salah  satu  jenis  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  Oleh  karena  itu  akan ditelusuri dan digali Putusan Mahkamah Konstitusi a quo terkait dengan permasalahan yang diteliti.
b. Bahan Hukum Sekunder
Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian.
Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  dokumen melalui  penelusuran  terhadap  buku-buku,  artikel  ilmiah,  jurnal,  dan  penelitian-penelitian terdahulu  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian.  Akan  ditelusuri  dan  digali  pula  putusan Mahkmah  Konstitusi a  quo dengan  penekanan  pada  pertimbangan-pertimbangan  hukum yang  terdapat  di  dalamnya.  Setelah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder dikumpulkan,  dilakukan  analisis  bahan  hukum.  Analisis  bahan  hukum  bercorak  kualitatif – deskriptif. Dalam analisis kualitatif ini, peneliti menelaah kesesuaian atau ekuivalensi antara bahan hukum primer terhadap bahan hukum sekunder yang ada untuk selanjutnya diuraikan utuh dalam rangka menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.
Disorientasi  inkonstitusional  bersyarat  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  menuntut pemahaman  teks  dan  konteks  bahasa  secara  cermat  dan  utuh.  Oleh  karena  itu  untuk membangun konstruksi berpikir yang baik dan relevan dengan penelitian ini, maka penelitian ini akan menggunakan metode interpretasi gramatikal.  Adapun penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode explanatif ; metode mana menjelaskan uraian-uraian yang telah dilakukan secara deskriptif. Hal ini penting agar permasalahan yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
ditemukan jawabannya tidak sekedar menjawab rumusan masalah yang ada, melainkan juga mampu memberikan pencerahan berpikir dalam menempatkan atau memposisikan teks dan konteks hukum secara tepat dan proporsional.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.
Kekuasaan  negara  pada  umumnya  diklasifikasikan  menjadi  tiga  cabang  ,  walaupun kelembagaan  negara  saat  ini  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  dan  tidak sepenuhnya  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  tiga  cabang  kekuasaan  itu.  Namun  demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang selalu terdapat  dalam  organisasi  negara.  Cabang  kekuasaan  yudikatif  diterjemahkan  sebagai kekuasaan kehakiman.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945,  kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi  (Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945 – selanjutnya disingkat MK)). Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah  lembaga  peradilan  yang  dibentuk  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan  pelaku  kekuasaan  kehakiman  lain,  yaitu  MA,  serta  sejajar  pula  dengan  lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan.
Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi  peradilan  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Namun  fungsi  tersebut  belum bersifat  spesifik  yang  berbeda  dengan  fungsi  yang  dijalankan  oleh  MA.  Fungsi  MK  dapat ditelusuri  dari  latar  belakang  pembentukannya,  yaitu  untuk  menegakkan  supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antar prinsip negara hukum dan
demokrasi,  perlindungan  hak  asasi  manusia,  serta  perlindungan  hak  konstitusional  warga negara.
Di  dalam  Penjelasan  Umum  UU  No.  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konsitusi disebutkan  bahwa  fungsi  dan  tugas  MK  adalah  menangani  perkara  ketatanegaraan  atau perkara  konstitusional  tertentu  dalam  rangka  menjaga  konstitusi  agar  dilaksanakan  secara bertanggungjawab  sesuai  dengan  kehendak  rakyat  dan  cita-cita  demokrasi.  Selain  itu, keberadaan  MK  juga  dimaksudkan  sebagai  koreksi  terhadap  pengalaman  ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.
Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini, terdapat  lima  (5)  fungsi  yang  melekat  pada  keberadaan  MK  dan  dilaksanakan  melalui kewenangannya, yaitu :
i.Pengawal Konsitusi ( The Guardian of The Constitution ),
ii.Penafsir Final Konstitusi ( The Final Interpreter of The Constitution ),
iii.Pelindung HAM ( The Protector of Human Rights ),
iv.Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara ( The Protector of Citizen’s Contitutional Rights ), v.Pelindung Demokrasi ( The Protector of Democracy ).
Wewenang yang dimiliki MK diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD RI 1945. Adapun wewenang sekaligus kewajiban MK dimaksud adalah :
i.Wewenang Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar  (PUU);
ii.Wewenang Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (SKLN) ;
iii.Wewenang Memutus pembubaran partai politik (PPP) ;
iv.Wewenang Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU)
v.Kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

## B. Jenis dan  Perintah (amar)  Putusan Mahkamah Konstitusi
Sehubungan  dengan  pembatasan  variabel  putusan  MK  yang  inkonstitusional  bersyarat dalam perkara  Pengujian  Undang-Undang  (PUU)  pada penelitian  ini,  maka  uraian  normatif tentang putusan MK dibatasi hanya dalam perkara PUU dimaksud. Hal ini disebabkan oleh
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
adanya  perbedaan  nuansa  putusan  dalam  masing-masing  jenis  perkara  yang  menjadi wewenang dan kewajiban MK.
Dalam  ketentuan  Pasal  31  Peraturan  MK  No.6/PMK/2005  tentang  Pedoman  Beracara Dalam  Perkara  PUU  hanya  diatur  bahwa  putusan  diambil  dalam  Rapat  Permusyawaratan Hakim  (RPH)  yang  dihadiri  sekurang-kurangnya  7  (tujuh)  Hakim  Konstitusi  yang dibawa/diucapkan  dalam  sidang  pleno  terbuka  untuk  umum.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa putusan  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  tersebut  adalah  Putusan  Akhir.  Dalam perkembangan selanjutnya, dikenal pula jenis Putusan Sela.
Dalam hal Perintah (Amar) Putusan MK dalam perkara PUU, terdapat 3 (tiga) jenis Perintah Putusan, yaitu :
i.Permohonan ditolak;
Ketentuan  Pasal  56  ayat  (5)  UU  No.24/2003  tentang  MK  menegaskan  bahwa  dalam  hal undang-undang  dimaksud  tidak  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
ii.Permohonan tidak dapat diterima;
Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No.24/2003 tentang MK menyatakan bahwa dalam hal MK berpendapat  bahwa Pemohon  dan  /atau  permohonannya  tidak  memenuhi  syarat sebagimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  50  dan  Pasal  51,  amar  putusan  menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
iii.Permohonan dikabulkan.
Ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No.24/2003 tentang MK menyatakan bahwa dalam hal MK berpendapat  bahwa permohonan  beralasan ,  amar  putusan  menyatakan  permohonan dikabulkan.
Dalam perkembangan praktik selanjutnya, terdapat pula perintah (amar) putusan di MK, itu :
i.Konstitusional Bersyarat ( Conditionally Constitutional )
ii.Inkonstitusional Bersyarat ( Conditionally Unconstitutional )
Gagasan  konstitusional  bersyarat  dan  inkonstitusional  bersyarat  muncul  disebabkan  oleh alasan  bahwa  jika  hanya  berdasarkan  pada  amar  putusan  yang  diatur  dalam  Pasal  56  UU No.24/2003 tentang MK, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
dan  permohonan  ditolak,  maka  akan  sangat  sulit  untuk  menguji  UU  dimana  sebuah  UU seringkali  mempunyai  sifat  yang  dirumuskan  secara  umum,  padahal  rumusan  yang  sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UU atau tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Disorientasi Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
Gagasan Amar Putusan Konstitusional Bersayarat dan Inskonstitusional Bersyarat pertama kali muncul saat permohonan Pengujian terhadap UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Hakim Konstitusi Harjono berpandangan demikian :
Oleh  karena  itu,  kita  mengkreasi  dengan  mengajukan  sebuah  persyaratan  :  jika  sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi, jika berangkat dari perumusan yang umum tersebut bentuk pelaksanaanya B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian ia bisa diuji kembali.
Yang menjadi masalah adalah ketika dipersoalkan bahwa belum ada peraturan pelaksanaan yang menjadi turunan di bawahnya. Katakanlah Peraturan Pemerintah-nya belum ada. Tentu MK tidak  bisa  mengatakan bahwa  putusannya menunggu  PP-nya terbit.  Jika  menunggu  PP maka yang diuji adalah PP, bukan UU. Oleh karenanya, putusan itu mulai mengintrodusir amar putusan konstitusional bersyarat.
Dalam perkembangan terakhir, terbitnya putusan MK yang dalam amarnya menyatakan bahwa  UU  No.11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  adalah  inkonstitusional  bersyarat melahirkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Polemik ini lahir dari fakta hukum bahwa  permohonan  yang  diajukan  oleh  para  pemohon  adalah  permohonan  pengujian materil. Akan tetapi, putusan MK justru terbalik dengan menyatakan bahwa UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah cacat formil dan karenanya inkonstitusional bersyarat.
Terhadap  kenyataan  ini,  muncul  gambaran  kekaburan  (absurditas)  sikap  hukum  MK. Bahkan  dalam  pandangan  yang  frontal  dapat  dikatakan  praktek Ultra  Petita dengan berpegang  pada  preseden Erga  Omnes dengan  mengacu  kepada  putusan-putusan sebelumnya  mencerminkan  praktek  keangkuhan  hakim  MK  yang  mengumbar  kekuasaan melalui topeng kewenangan Ultra Petita .
Dalam simpul kenegaraan selanjutnya, pemerintah merespon putusan ini bukan dengan mengurai  persoalan-persoalan  substantif  yuridis  (materil)  yang  menjadi  sorotan  publik sebagaimana yang dilakukan dalam Permohonan Uji Materil terhadap UU NO.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak (pemohon) yang merasa terganggu hak konstitusionalnya.  Pemerintah justru  bermain  sirkus  mempertontonkan  ketidaksantunan legislasi melalui upaya  akal-akalan  merevisi Undang-Undang  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kondisi ini semakin meyakinkan publik bahwa pemerintah tidak memiliki kapasitas mengurai dan menggali akar-akar persoalan materil-yuridis dalam penolakan terhadap  UU No.11/2020  yang dibuat  dengan  pola  Omnibus  Law.  Hal-hal  inilah yang menggiring Putusan MK yang inskonstitusional bersyarat itu menjadi kabur ( absurd ) dan kehilangan arah (disorientasi) serta menimbulkan ketidakpastian hukum pula.
Sangat  disayangkan,  bahwa  hakim  konstitusi  tidak  menggali  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup di masyarakat, bahkan justru terperosok ke dalam gerakan yang dikenal sebagai gerakan hukum bebas (Freirechtsbewegung). Aliran ini menolak pandangan tentang proses penemuan hukum, mengakui sumbangan (kontribusi) atau masukan dari hakim yang menilai ( waarderende inbreng ) ke dalam proses tersebut dan memperjuangkan pengakuan terhadap kedudukan mandiri dari peradilan berhadapan dengan undang-undang dan sistem (hukum).
Aliran Freirechtsbewegung ini  terlalu  memberi  kebebasan  yang  teramat  besar  kepada hakim  dalam  mengambil  keputusan,  sehingga dapat  mengakibatkan  ketidakpastian hukum dan  membuka  kemungkinan  (peluang)  bagi  subyektivitas  hakim  serta  menimbulkan persoalan tentang legitimasi. Di samping itu, aliran pemikiran hukum bebas ini tidak didukung oleh  suatu  wawasan  metodologikal  yang  memadai,misalnya  dengan  cara  bagaimanakah hakim harus menilai dan menimbang-nimbang berbagai kepentingan yang berhasil diungkap yang  satu  terhadap  yang  lainnya,  ukuran  atau  standar  penilaian  apakah  yang  menjadi landasan pijaknya, metode interpretasi manakah yang harus dipilih?
Tanpa metode yang tepat disertai dengan dukungan teori-teori yang patut, metode dan teori-teori  mana  dapat  menjamin  obyektivitas,  bebas  nilai,  dan  rasionalitas  dari  putusan, maka  putusan  yang  lahir  terjerumus  dalam  cerminan  kesewenang-wenangan  hakim.  Para hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia seyogyanya juga memahami isyarat ini.
Kritik dan Rekomendasi atas Disorientasi Putusan dan Gagasan Inkonstitusional Bersyarat. Gagasan  Konstitusional  Bersyarat  /  Inkonstitusional  Bersyarat  lahir  dari  alasan ketidakcukupan  jenis  amar  putusan  yang  diatur  (disediakan)  oleh  ketentuan  Pasal  56  UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Alasan lebih lanjut bahwa Undang-Undang selalu bersifat umum. Sehubungan dengan hal ini, lahir beberapa catatan kritis berikut :
1. UU memang selalu bersifat umum. Maka terhadap sifatnya yang berlaku secara umum, sekiranya  lahir  konflik  perundang-undangan,  maka  seyogyanya  selalu  diselesaikan  dengan Asas  Perundang-undangan.  Jika  ada  warga  negara  yang  terganggu  kepentingannya sehubungan  dengan  terbit  dan  berlakunya  UU,  maka  yang  bersangkutan  dapat  diberikan perlakuan administratif secara luar biasa dalam bentuk dispensasi. Tidak setiap kepentingan yang terganggu harus selalu dianggap terganggu secara konstitusional.
2. Sifat dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi ( The Guardian Of The Constitution ),  termasuk  di  dalamnya  sistem  Hukum  dan  Asas-asasnya,  seyogyanya mengayomi  seluruh  sendi  sistem  hukum  tanpa  /  dengan  tidak  melakukan  pengecualian (rasionalisasi)  keadaan  hukum  secara  berlebihan.  Nampak  adanya    kecemasan  berlebihan yang  melampaui  kepatutan  dari  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  keberlangsungan  UUD  RI 1945. Pengecualian secara patut adalah keniscayaan yang justru semakin menguatkan hukum itu sendiri ( De Uitzonderingen Bevestigen De Regel ).
3. UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan tidak boleh dimaknai secara retroaktif untuk membenarkan pola-pola formil dalam UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang secara latah  menggunakan  pola Omnibus  Law ,  melainkan  harus  dijadikan  pijakan  dalam memperbaiki UU No.11/2020 yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
4. Mahkamah  Konstitusi  harus  kembali  pada  jati  dirinya,  yakni  kembali  konsisten  dan konsekuen  menerapakan  perintah  UU  c.q.  UU  No.24/2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi, dalam hal ini menyangkut Jenis Perintah (Amar) Putusan.

## KESIMPULAN
Gagasan  Konstitusional  Bersyarat  /  Inkonstitusional  Bersyarat  lahir  dari  alasan ketidakcukupan  jenis  amar  putusan  yang  diatur  (disediakan)  oleh  ketentuan  Pasal  56  UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Alasan lebih lanjut bahwa Undang-Undang selalu bersifat  umum.  UU  memang  selalu  bersifat  umum.  Maka  terhadap  sifatnya  yang  berlaku
secara  umum,  sekiranya  lahir  konflik  perundang-undangan,  maka  seyogyanya  selalu diselesaikan  dengan  Asas  Perundang-undangan.  Jika  ada  warga  negara  yang  terganggu kepentingannya  sehubungan  dengan  terbit  dan  berlakunya  UU,  maka  yang  bersangkutan dapat diberikan perlakuan administratif secara luar biasa dalam bentuk dispensasi.
Mahkamah Konstitusi harus kembali pada jati dirinya, yakni kembali konsisten dan konsekuen menerapkan perintah UU c.q. UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini menyangkut Jenis Perintah (Amar) Putusan.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Mukthie Fadjar, Hukum Konsitusi dan Mahkamah Konsitusi , (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI), 2006
Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Dr.Harjono, S.H.,M.C.L, Wakil Ketua MK , (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008)
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan KonstitusionalismeIndonesia , (Jakarta : Sinar Grafika, 2011). Herman  Schwartz, The  Struggle  for  Constitutional  Justice  in  Post-Communist  Europe ,  (Ad Astra, Vienna, 2002).
Hans Kelsen, General Therory of Law and State , (New York : Russel & Russel, 1961).
A.V.Dicey, Introduction  to  the  Study  of  the  Law  of  the  Contitution ,  (London  :  Macmillan Education, 1959).
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
Peraturan MK No.6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PUU).