## Proses Requirement Engineering Aplikasi Web Pelaporan dan Konseling Pada Korban Kekerasan Berbasis Gender
Dwi Hosanna Bangkalang 1 , Nina Setiyawati 2 , Dian Novita Kristiyani 3 , Yuliana Tien Bayangkhariwati Tacoh 4 , Hanna Prillysca Chernovita 5 1,5 Program Studi Sistem Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana
2 Program Studi Teknik Informatika, Universitas Kristen Satya Wacana
3 Program Studi Hubungan Masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana
4 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Kristen Satya Wacana
E-mail: 1 dwihosanna.bangkalang@uksw.edu, 2 nina.setiyawati@uksw.edu,
3 dian.kristiyani@uksw.edu, 4 yuliana.tacoh@uksw.edu, hanna.chernovita@uksw.edu

## Abstrak
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan bersama mitra Instituta Hak Asasi Perempuan (IHAP). Dalam fungsinya sebagai salah satu LSM yang melakukan penanganan kasus kekerasan  terhadap  perempuan  dan  ragam  identitas  gender  dan  seksualitas,  IHAP  mengalami kesulitan dalam pendokumentasian kasus kekerasan dari korban atau penyintas terutama di masa pandemi yang tidak memungkinkan untuk mendokumentasikan kasus secara langsung. Hal ini dikarenakan belum ada media atau sarana yang dapat diakses korban dimanapun dan kapanpun. Selain itu, fungsi pendampingan terhadap korban kekerasan sering seringkali mengalami kendala waktu serta korban yang enggan berkomunikasi langsung dengan konselor karena merasa malu. Oleh karena itu, perlu adanya aplikasi yang dapat mengakomodir permasalahan tersebut. Untuk sampai  pada  implementasi  aplikasi  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  proses  requirement engineering  sebagai  dasar  bagi  pembangunan  aplikasi.  PkM  ini  menghasilkan  dokumen  SRS (Software  Requirement  Specification)  yang  disepakati  bersama  untuk  menjadi  blue  print  bagi pembangunan dan implementasi aplikasi pelaporan dan konseling pada korban berbasis gender.
Kata kunci: kekerasan berbasis gender, requirement engineering, konseling, pelaporan

## Abstract
This community service activity (PkM) was carried out with partners from the Women's Human Rights Institute (IHAP). In its function as an NGO that handles cases of violence against women and various gender and sexual identities, IHAP has experienced difficulties in documenting cases of violence from victims or survivors, especially during a pandemic where it was not possible to document cases directly. This is because there are no media or facilities that victims can access anywhere  and  anytime.  In  addition,  the  function  of  accompanying  victims  of  violence  often experiences  time  constraints  and  victims  who  are  reluctant  to  communicate  directly  with counselors because they feel embarrassed. Therefore, it is necessary to have an application that can  accommodate  these  problems.  To  arrive  at  the  implementation  of  the  application,  it  is necessary  to  carry  out  a  requirements  engineering  process  as  the  basis  for  application development.  This  PkM  produced  a  jointly  agreed  SRS  (Software  Requirement  Specification) document  to  become  a  blueprint  for  the  development  and  implementation  of  reporting  and counseling applications for victims of gender based violence.
Keywords: gender based violence, engineering requirements, counseling, reporting

## 1. PENDAHULUAN
Kasus  kekerasan  berbasis  gender  dan  seksualitas  semakin  hari  semakin  meningkat. Kekerasan berbasis gender (KBG) dapat terjadi kepada siapa saja, baik perempuan maupun laki-
laki [1], [2]. Namun, prinsip patriarki yang kental di masayarakat mengakibatkan perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender [3]. Kasus kekerasan yang dialami tidak hanya kasus  kekerasan  dalam  pacaran  (KDP),  namun  juga  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT), kehamilan  tidak  direncanakan  dan  beberapa  kasus  lainnya  [4].  Kasus  kekerasan  yang  sering terjadi adalah kekerasan seksual, fisik, psikologis, maupun verbal. Peningkatan kasus kekerasan terus terjadi dan fakta yang ironi adalah pelaku merupakan orang terdekat.
Pengaduan langsung yang dilakukan ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan badan Peradilan  Agama (BADILAG)  menunjukkan  adanya 338.496  kasus kekerasan  berbasis  gender (KBG)  yang  terjadi  pada  perempuan.  Adapun  rinciannya  adalah  pengaduan  ke  Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka- angka ini menggambarkan peningkatan yang signifikan yaitu 50% KBG terhadap perempuan dari 226.062 kasus yang terjadi pada tahun 2020. Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020) [5].
Data tersebut memungkinkan belum merepresentasikan jumlah kasus kekerasan yang ada karena tidak  semua  kasus dilaporkan.  Hal ini  dikarenakan tidak  banyak  korban atau  penyintas yang memiliki informasi atau paham akses pelaporan kasus serta konseling pasca mendapatkan kekerasan.  Selain  itu,  ketimpangan  jumlah  tersebut  juga  disebabkan  korban  tidak  mau melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya karena khawatir persepsi negatif masyarakat [6].
Gender  Based  Violence (GBV)  dan  juga  kekerasan  yang  dialami  oleh  ragam  identitas gender  dan  seksualitas  telah  lama  menjadi  fokus  dari  banyak Non  Government  Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia. LSM yang menjadi mitra pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah Instituta Hak Asasi Perempuan (IHAP) yang  berfokus  pada  kesehatan  seksual  reproduksi  remaja,  serta  penanganan  kasus  kekerasan terhadap perempuan dan ragam identitas gender dan seksualitas.
Berbagai  macam  aktivitas  dan  program  telah  dilakukan  IHAP,  mulai  dari  berbagi pengetahuan  atau  informasi,  membentuk  peer  educator,  serta  bekerjasama  dengan  konselor maupun  lembaga  bantuan  hukum  untuk  penanganan  kasus  kekerasan  berbasis  gender  dan seksualitas.  Namun  hal  tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  menjadi  tombak  penyelesaian  kasus kekerasan yang terjadi.
Dalam fungsinya sebagai salah satu LSM yang melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap  perempuan  dan  ragam  identitas  gender  dan  seksualitas,  IHAP  mengalami  kesulitan dalam pendokumentasian kasus kekerasan dari korban atau penyintas terutama di masa pandemi yang tidak memungkinkan untuk mendokumentasikan kasus secara langsung. Hal ini dikarenakan belum ada media atau sarana yang dapat diakses korban dimanapun dan kapanpun. Selain itu, fungsi  pendampingan  terhadap  korban  kekerasan  sering  seringkali  mengalami  kendala  waktu serta korban yang enggan berkomunikasi langsung dengan konselor karena merasa malu [7] [8].
Melihat permasalahan yang dialami IHAP, pelaksana PkM dan mitra bersepakat untuk melakukan penerapan teknologi tepat guna yang diharapkan dapat membantu mendokumentasikan kasus yang dialami oleh penyintas atau korban kekerasan serta melakukan pendampingan online bagi korban. Untuk sampai pada implementasi aplikasi tersebut, maka perlu dilakukan  proses requirement  engineering sebagai  dasar  bagi  pembangunan  aplikasi. Requirement  engineering merupakan  tahapan  krusial  untuk  dihasilkannya  aplikasi  yang  sesuai dengan  kebutuhan  pengguna  serta  menjawab  kendala  yang  ada  di  lapangan.  Oleh  karena  itu, kegiatan PkM ini berfokus pada proses requirement engineering yang terdiri dari tahap elicitation , analysis , documentation dan validation [9] dari aplikasi web pelaporan, pendampingan psikologis dan konseling pada kasus kekerasan berbasis gender.

## 2. METODE
Pelaksanaan PkM dilakukan dengan melibatkan kerja sama antara IHAP sebagai mitra dengan beberapa dosen dan mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. Adapun alur pelaksanaan PKM terlihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat
Alur pelaksanaan kegian PkM ini mengadaptasi model proses dari Linear Requirement Engineering yang diusulkan oleh Kotonya and Sommerville pada tahun 1998 [10]. Uraian dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Requirement Elicitation
Pada  tahap  ini  dilakukan  pendefinisian  kendala,  batasan  sistem,  serta  identifikasi  masalah. Sasaran  yang  dituju  pada  tahap  ini  adalah  analisis  kelayakan  dari  sistem  yang  akan  dilakukan serta pengetahuan yang menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Requirement elicitation dilakukan dengan metode focus group discussion untuk mendapatkan kebutuhan berdasarkan pada kondisi nyata pengguna.
2. Requirement Analysis and Negotiation
Setiap  informasi  serta  data  yang  didapatkan  pada  tahap  pertama  perlu  dianalisis  untuk memastikan bahwa masalah telah didefinisikan dengan tepat sehingga eksplorasi ide solusi juga tepat sasaran.
3. Requirement Documentation
Pada tahap ini dilakukan penerjemahan ide solusi menjadi rancangan-rancangan sistem. Keluaran dari  tahap  ini  adalah  spesifikasi  kebutuhan  dan  model  kebutuhan.  Spesifikasi  kebutuhan merupakan alat komunikasi antara pengembang dengan klien yang berupa dokumen yang harus dituliskan dengan jelas, konsisten, ringkas dan layak. Dokumen yang dihasilkan adalah Software Requirement Specification (SRS). 4. Requirement Validation
Tahap  ini  adalah  tahapan  untuk  memeriksa  dan  memastikan  konsistensi,  kelengkapan  dan realisme dari kebutuhan. Prototype dapat digunakan sebagai alat yang powerful pada tahap ini untuk memastikan solusi yang telah diidentifikasi [11]. Prototype juga berguna untuk mengontrol biaya  dalam  pengembangan  sistem  ke  depannya.  Proses  validasi  juga  melibatkan  pengguna  di mana  pengguna  dapat  berinteraksi  dengan high  fidelity  prototype yang  dihasilkan  dan memberikan umpan balik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah Software  Requirement Specification yang  berisi blue  print (rancangan-rancangan)  dari  aplikasi  yang  akan  dibangun. Adapun  SRS  ditandatangani  dan  disepakati  oleh  pelaksana  PkM  dan  perwakilan  mitra  dimana pada bab ini dibahas proses requirement elicitation yang merupakan aktivitas untuk mendapatkan kebutuhan pengguna sebagai dasar rancangan sistem.
FGD  sebagai  bagian  dari requirement  elicitation dilakukan  dua  kali  secara  daring  dan luring. Pada FGD pertama yang dilakukan secara daring fokus pembahasan adalah kondisi dan proses  bisnis  pelayanan  pelaporan  serta  konseling  yang  dilakukan  oleh  mitra  dan  kelompok
binaan mitra. Proses FGD terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2. FGD Secara Daring
FGD  kedua  dilakukan  secara  luring  di  Kupang.  Pada  FGD  kedua  proses requirement elicitation dilakukan dengan beberapa metode yaitu: 1) brainstorming; 2) visualization; 3) role playing.
Peserta dari FGD kedua ini tidak hanya dari mitra tetapi juga lembaga-lembaga terkait yang fokus bergerak pada kesetaraan dan penanganan KBG, yaitu: 1) beberapa perwakilan dari For PKBI (Forum Remaja Persatuan Keluarga Berencana Indonesia); 2) beberapa perwakilan dari TeBe RK (Teman Belajar Remaja Kupang); 3) beberapa perwakilan dari Duta Genre Kupang; 4) beberapa  perwakilan  dari  Woman  March  Kupang;  5)  beberapa  perwakilan  dari  IHAP.  Proses FGD terlihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.
Gambar 3. Proses Visualisasi Prototype
Gambar 4. Proses Brainstorming
Dari tahap requirement elicitation , didapatkan kebutuhan pengguna untuk aplikasi web pelaporan dan pendampingan konseling pada korban kekerasan berbasis gender seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Eksplorasi Kebutuhan
Konseling
Pada saat registrasi akun, label jenis kelamin diganti dengan gender dengan detail pilihan gender: 1) Perempuan; 2) Laki-laki; 3) TM; 4) Transpuan; 5)Queer; 6) Non biner; 7) Yang Lainnya
Pada  saat  registrasi  akun,  pilihan  agama  ditambahkan  dengan:  1)  Penganut Kepercayaan; 2) Memilih Tidak Mengisi Pada saat registrasi akun, daftar pilihan hubungan ditambahkan dengan: 1) Sahabat; 2) Kerabat; 3) Rekan Sekerja Pada  saat  registrasi  akun,  inform  concern  diberikan  tambahan  keterangan konsekuensi hukum bagi konselor jika menyebarkan kredensial data konseli Pada  sisi  Konseli,  perlu  diperhatikan  layout  tampilan  pemilihan  jadwal  ketika dibuka menggunakan perangkat mobile Pada ruang konseling, emoticon perlu ditampilkan Perlunya voice note pada saat sesi konseling Session time aplikasi perlu dipertimbangkan durasi agar tidak terlalu cepat ataupun terlalu lama Perlunya proteksi double click undangan case conference Label Case Close diganti menjadi Akhiri Kasus Label Referral diganti menjadi Rujukan Pada dashboard Konseli, Konseli bisa melakukan update profile Pelaporan Label  jenis  kelamin  diganti  dengan  gender  dengan  detail  pilihan  gender:  1) Perempuan;  2)  Laki-laki;  3)  Transmen;  4)  Transpuan;  5)Queer;  6)  Non  biner;  7) Yang Lainnya Hubungan korban dengan pelapor ditambahkan dengan: 1)Kenalan; 2) Orang Asing; 3) Lainnya
Status  kekerasan  perlu  dibedakan  bagi  admin  dan  bagi  pelapor  dimana  pada  sisi pelapor dibuat lebih general Label Status Upaya diganti menjadi Apa Yang Sudah Dilakukan
Landing Page Ilustrasi pada bagian Hero harus mencerminkan gerakan IHAP Pada bagian informasi aplikasi dicantumkan deskripsi tentang Ruang Aman (pada bagian fungsi aplikasi) Daftar Konselor tidak perlu dimunculkan Tambahan Informasi Lainnya Staff,  relawan  dan  komunitas  terbiasa  menggunakan  WhatsApp  sebagai  media komunikasi Staff dan relawan terbiasa menggunakan email untuk komunikasi Akses internet belum merata. Pada kota Kupang, internet relatif cepat, namun pada wilayah di luar Kupang belum bisa dipastikan Seringnya  komunitas  berhenti  melakukan  konseling  tanpa  alasan  pasti  namun  di kemudian hari datang lagi dengan kasus yang sama Kronologi  kasus  diperlukan  ketika  kasus  akan  dirujuk  ke  pihak  eksternal  seperti Lembaga Badan Hukum Komunitas  bisa  melakukan  pelaporan  tanpa  konseling  atau  konseling  tanpa pelaporan kasus
Eksplorasi kebutuhan yang dihasilkan dari proses requirement elicitation , dijadikan dasar requirement analysis . Beberapa rancangan yang dihasilkan adalah user flow seperti terlihat pada Gambar 5 dan Gambar 6 serta daftar fitur aplikasi seperti terlihat pada Tabel 2.
Gambar 5. User Flow Proses Konseling
Gambar 6. User Flow Proses Pelaporan Tabel 2. Daftar Kebutuhan Fitur Aplikasi Fitur Pengguna/Pengakses Modul Konseling Landing Page Masyarakat, Anggota Komunitas,  Peer Educator, Admin Registrasi Anggota Komunitas Login Anggota Komunitas, Peer Educator, Admin Pendaftaran Konseling Anggota Komunitas Ruang Konseling Anggota Komunitas, Peer Educator
Kelola Konseling:
• Data konseli
• Rujukan konseli
• Isi rekam konseling
Peer Educator Data konseling (rekam konseling) Anggota Komunitas, Peer Educator Arsip Konseling Anggota Komunitas, Peer Educator Reporting Konseling Admin, Peer Educator Setting Kadaluarsa Konseling Admin Dashboard konseling Admin Modul Pelaporan Dashboard Pelaporan Admin Form Pelaporan Anggota Komunitas Monitoring Pelaporan Anggota Komunitas, Admin Master data pendukung pelaporan Admin Mengubah status pelaporan Admin

## Gambar 7. Rancangan Arsitektur Informasi Aplikasi
Gambar  7  adalah  rancangan  arsitektur  informasi  aplikasi  berdasarkan  pada  fitur-fitur yang dirancang. Arsitektur informasi ini penting untuk memberikan kejelasan alur navigasi dari aplikasi yang akan dibangun sehingga dapat meningkatkan usability aplikasi. Setelah prototype dirancang  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna, prototype diujikan kepada calon pengguna menggunakan System Usability Scale (SUS) . Adapaun daftar pernyataan SUS dapat dilihat di Tabel 3 dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 3. Daftar Pernyataan SUS No Pertanyaan Skor 1 Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi 1-5 2 Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan 1-5 3 Saya merasa sistem ini mudah digunakan 1-5 4 Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini 1-5 5 Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya 1-5 6 Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada sistem ini) 1-5 7 Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat 1-5 8 Saya merasa sistem ini membingungkan 1-5 9 Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini 1-5 10 Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini 1-5 Tabel 4. Hasil Pengujian SUS Skor Hasil Hitung Jumlah Nilai P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10 (Jumlah x 2.5) 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 37 93 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 30 75 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 29 73 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 37 93
4 3 4 2 3 2 4 4 3 4 33 83 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 38 95 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 37 93 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 37 93 4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 34 85 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 35 88 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 30 75 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 37 93 3 4 3 1 3 3 3 4 2 2 28 70 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 28 70 Skor Rata-rata (Hasil Akhir) 84
Gambar 8. Interpretasi Skor SUS
Dari Tabel 4 didapatkan bahwa skor hasil akhir pengujian SUS adalah 84. Jika dilihat dari interpretasi skor SUS pada Gambar 8, dapat disimpulkan bahwa penilaian pengguna terhadap usability Ruang  Cerita  Apps  adalah EXCELLENT [12]  dengan acceptability  ranges adalah ACCEPTABLE [13] . Hasil ini menunjukkan bahwa responden memberikan respon yang positif.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan PkM dengan mitra IHAP, yaitu proses requirement engineering yang terdiri dari requirement  elicitation,  requirement  analysis,  requirement  documentation dan requirement validation telah  dilakukan  dengan  baik.  Dokumen  SRS  telah  ditandangani  bersama  sebagai bentuk kesepakatan dari blue print aplikasi web pelaporan dan konseling pada korban kekerasan berbasis gender. Dokumen ini menjadi acuan pada kegiatan PkM selanjutnya yaitu pembangunan dan implementasi aplikasi web pelaporan dan konseling pada korban kekerasan berbasis gender.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. Purwanti, Kekerasan Berbasis Gender . 2020.
[2] WageIndicator,  “Kekerasan  Berbasis  Gender  di  Dunia  Kerja,” Gajimu.Com ,  2022, [Online].
Available:
https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja- perempuan/pelecehan-dan-kekerasan.
[3] S.  K.  Berbasis,  P.  Lintas,  and  F.  Jakarta,  “Laporan  Penelitian:  Situasi  Kekerasan BerbasisGender  di  Indonesiaselama  Pandemi  COVID-19,”  pp.  1–36,  2021,  [Online]. Available:  https://jakartafeminist.com/wp-content/uploads/2021/11/PRINT_Penelitian- Situasi-KBG-selama-Pandemi-COVID-19.pdf.
[4] SAFEnet, “Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online,” 2018.
[5] Komnas Perempuan, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 , vol. 1, no. 3. 2021.
[6] S. P. A. Alkadri and R. W. S. Insani, “Rancang Bangun Aplikasi Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada DPPPA Provinsi Kalimantan Barat,” J. Edukasi dan
Penelit. Inform. , vol. 5, no. 3, p. 329, 2019, doi: 10.26418/jp.v5i3.36003.
[7] A.  Trihastuti  and  F.  L.  Nuqul,  “Menelaah  Pengambilan  Keputusan  Korban  Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual,” Pers. J. Ilmu Psikol. , vol. 11, no. 1, pp. 1–15, 2020, doi: 10.21107/personifikasi.v11i1.7299.
[8] S. Haberstroh, T. Duffey, M. Evans, R. Gee, and H. Trepal, “The Experience of Online Counseling,” J.  Ment.  Heal.  Couns. ,  vol.  29,  no.  3,  pp.  269–282,  2007,  doi: 10.17744/mehc.29.3.j344651261w357v2.
[9] A.  J.  Ekanem,  U.  I.  Valentine,  and  I.  P.  Nwakaego,  “A  Participatory  Requirement Engineering Process (PREP) Model for Software Development Projects,” vol. 6, no. 9, pp. 10789–10796, 2019.
[10] S.  Martin,  A.  Aurum,  R.  Jeffery,  and  B.  Paech,  “Requirements  Engineering  Process Models in Practice,” no. October 2014, 2002.
[11] F. Lang and A. Mjöberg, “Prototyping as a Requirements Engineering Technique,” 2020.
[12] D.  P.  Kesuma,  “Evaluasi  Usability  Pada  Web  Perguruan  Tinggi  XYZ  Menggunakan System  Usability  Scale,” J.  Teknol.  Sist.  Inf. ,  vol.  1,  no.  2,  pp.  212–222,  2020,  doi: 10.35957/jtsi.v1i2.518.
[13] M. A. Maricar and D. Pramana, “Usability Testing pada Sistem Peramalan Rentang Waktu Kerja Alumni ITB STIKOM Bali,” J. Eksplora Inform. , vol. 9, no. 2, pp. 124–129, 2020, doi: 10.30864/eksplora.v9i2.326.