INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8508-8518 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penerapan General Consent Pada Pasien Dan Keluarga Di Pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto
Salma Ayu Regita 1 ✉ , Khusnul Khotimah Arum 2 , Ilham Rahmansyah 3
Politeknik Yakpermas Banyumas
Email: salmaayuregita1801@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
General  consent  (GC)  adalah Formulir persetujuan umum yang selalu diajukan kepada pasien atau keluarga sebelum menerima rawat inap di rumah sakit. GC hendaknya diinformasikan dahulu agar dapat dipahami  dan  dimengerti  karena  diantaranya  mencakup  hak  dan  kewajiban  pasien.  Pasien  dapat kehilangan hak untuk membuat keputusan dalam menerima atau menolak pelayanan. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui penerapan General Consent pada pasien dan keluarga di pendaftaran rawat inap di Rumah  Sakit  Umum  Hidayah  Purwokerto.  Metode  penelitian:  deskriptif  dengan  analisa  kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto dari bulan Januari – Mei 2023. Sampel  yang  digunakan  sebanyak  90  orang  yang  berasal  dari  populasi  pasien  atau  keluarga  yang mendaftar  untuk  rawat  inap.  Tehnik  Pengumpulan  data  melalui  kuesioner.  Hasil  penelitian:  GC diterapkan 22%, tidak diterapkan 78%, GC tidak diterapkan seperti melarang keluarga/menjenguk diluar jam  besuk  95%  (85  orang)  ,  apabila  terjadi  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  pasien  maka  menjadi tanggung jawab pasien 100% (90 orang), dan apabila terjadi kehilangan yang disebabkan oleh pasien maka  menjadi  tanggung  jawab  pasien  83%  (74  orang).  Kesimpulan:  penerapan  GC  masih  kurang informatif karena masih ada pasien atau keluarga tidak mendapat penjelasan isi GC secara keseluruhan. Kata Kunci : penerapan general consent, Rumah Sakit.

## PENDAHULUAN
Kesehatan  adalah  yang  utama  bagi  manusia,  sehat  lebih  berharga  dari  pada  harta. Kesehatan adalah merupakan kebutuhan bagi setiap orang, oleh karena itu bila merasa tidak sehat maka orang tersebut akan berusaha mencari pengobatan agar dirinya kembali sehat, sehingga beberapa diantaranya yang merasa sakitnya berat akan menghubugi rumah sakit atau  sarana  kesehatan  lain  untuk  berobat  (Astuti,  2020).  Menurut  UU  No.  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan, sehat adalah keadaaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis.
Menurut  UU  No.  44  tahun  2009  menyebutkan  bahwa  rumah  sakit  adalah  institusi pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara paripurna  yang  menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan,  dan  gawat  darurat.  Pada pelaksanaannya rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara  paripurna  (UU  44  tahun  2009  pasal  4).  Dengan  hal  tersebut  perlu  dilaksanakan akreditasi rumah sakit yang dilakukan setiap 5 tahun sekali.
Akreditasi rumah sakit merupakan penilaian Rumah Sakit oleh lembaga penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, guna untuk mengetahui apakah rumah sakit tersebut  sudah memenuhi standar akreditasi yang  berlaku untuk meningkatakn mutu dalam  pelayanan  kesehatan  (Diansyah  et  al.,  2020).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  34  Tahun  2017  Tentang  Akreditasi  Rumah  Sakit  menjelaskan  Akreditasi

## Abstract
General consent (GC) is a general consent form that is always submitted to the patient or family before receiving hospitalization. The GC should be informed in advance so that it can be understood and understood because it includes the rights and obligations of the patient. Patients may lose the right to make decisions in accepting or rejecting services. Research objective: To determine the application of  General  Consent  to  patients  and  families  at  inpatient  registration  at  Hidayah  General  Hospital Purwokerto. Research method: descriptive with quantitative analysis. This research was conducted at the Hidayah Purwokerto General Hospital from January to May 2023. The sample used was 90 people who came from the patient or family population who registered for hospitalization. Data collection techniques through questionnaires. Research results: GC applied 22%, not implemented 78%, GC was not implemented such as forbidding family/visiting outside visiting hours 95% (85 people), if there is damage caused by the patient then it is the responsibility of the patient 100% (90 people), and if there is a loss caused by the patient then it is the responsibility of the patient 83% (74 people). Conclusion: the application of GC is still not informative because there are still patients or families who do not receive an explanation of the contents of GC as a whole.
Keywords: application of general consent, Hospital.
Rumah  Sakit  adalah  pengakuan  resmi  dari  pemerintah  kepada  Rumah  Sakit  yang  telah memenuhi  standar  pelayanan  kesehatan  dan  merupakan  hasil  dari  evaluasi  formal  dalam rangka peningkatan mutu, melalui akreditasi akan di dapatkan pula gambaran tentang baik tidaknya personil Rumah Sakit dalam menjalankan tugasnya. Standar pelayanan rumah sakit adalah  semua  standar  yang  sudah  ditetapkan  dan  berlaku  di  rumah  sakit  seperti  standar prosedur operasional.
Alat  ukur  yang  digunakan  untuk  memenuhi  standar  pelayanan  rumah  sakit  disebut instrument  akreditasi.  Salah  satu  unit  penunjang  pelayanan  kesehatan  adalah  unit  rekam medis.  Salah  satu  kewajiban  rumah  sakit  yang  tercantum  pada  UU  44  pasal  29  ialah menyelenggarakan  rekam  medis.  Rekam  medis  merupakan  dokumen  yang  berisikan  data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes No. 24 tahun 2022). Rekam medis merupakan salah satu bagian penting dalam membantu pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien di rumah sakit (Ulfa, 2018). Kegunaan utama rekam medis adalah sebagai bukti perjalanan penyakit pasien dan pengobatan yang telah diberikan, alat komunikasi diantara para tenaga kesehatan yang memberikan perawatan kepada pasien, sumber
Informasi untuk riset dan pendidikan serta dalam pengumpulan data statistic kesehatan kelengkapan dan keakuratan rekam medis medis harus selalu diperhatikan, oleh karena itu dilakukan audit pendokumentasian rekam medis agar kelengkapan dan keakuratannya terjaga (Andi  Ritonga  et  al.,  2023).  Tujuan  rekam  medis  adalah  penunjang  tercapainya  tertib administrasi dalam peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit. Tertib administrasi di rekam medis  harus  melaksanakan  prosedur  penyelenggaraan  rekam  medis  seperti  proses pengolahan rekam medis yang terdiri dari penataan rekam medis, pemberian coding, tabulasi, statistis dan pelaporan rumah sakit korespondensi rekam medis, analisa rekam medis system penyimpanan rekam medis, dan retensi atau pemusnahan berkas rekam medis (Ulfa, 2018). Tertib  administrasi  salah  satu  faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  upaya  pelayanan kesehatan dirumah sakit,  suatu sistem pengelolaan  rekam medis  dapat  dikatakan baik dan benar jika administrasi dalam pelayanan di rumah sakit dilakukan dengan tertib. Pentingnya petugas  memberikan  informasi  atau  mengedukasi  pasien  sebelum  dilakukannya  tindakan pelayanan kesehatan untuk meminimalisir kesalahpahaman atau miss komukasi antar petugas dan  pasien  atau  keluarga  pasien.  Edukasi  adalah  kegiatan  penyampaian  pesan  kesehatan kepada kelompok atau individu dengan tujuan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik (Afriyani et al., 2020).
Proses penyelenggaraan Rekam Medis dimulai sejak kedatangan pasien  ditempat pendaftaran dimana Rumah sakit wajib meminta persetujuan umum (general consent) kepada pasien atau keluarganya atas pelayanan yang akan dilaksanakan (Yulia et al., 2018). Persetujuan umum di isi pada saat pasien atau keluarga mendaftar sebelum dilakukan pelayanan rawar inap maupun rawat jalan. Setelah petugas menjelaskan isi dari general consent, pasien atau keluarga  diminta  untuk  menandatangani  general  consent  atau  persetujuan  umum  karena semua pelayanan yang akan diberikan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya harus atas izin pasien atau keluarga. Dalam panduan persetujuan umum atau general consent RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dijelaskan bahwa persetujuan umum atau general consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien terkait dengan proses pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan. General consent atau persetujuan umum adalah pernyataan kesepakatan yang diberikan oleh pasien terhadap peraturan rumah sakit yang bersifat umum (Ayu et al., 2019).
Menurut  standar  akreditasi  SNARS  2018  pada  standar  HPK  5  mengenai  general consent dijelaskan bahwa pada saat pasien diterima waktu mendaftar rawat jalan dan rawat inap,  diminta  menandatangani  peersetujuan  umum  (general  consent)  harus  menjelaskan cakupan dan batasannya. Rumah sakit wajib meminta persetujuan umum (general consent) kepada  pasien  atau  keluarganya  yang  berisi  persetujuan  terhadap  tindakan  yang  berisiko rendah, prosedur diagnostic, pengobatan medis lainnya, batas- batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan khusus (informed consent) secara terpisah.
Hal yang perlu diperhatikan mengenai informasi adalah Informasi harus diberikan, baik diminta maupun tidak. Informasi  tidak boleh  memakai  istilah kedokteran karena tidak dimengerti oleh  orang awam. Informasi harus  diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi  pasien. Informasi harus  diberikan secara  lengkap  dan  jujur, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan atau kesehatan pasien atau pasien menolak diberi informasi (Yulia et al., 2018).
Berdasarkan  hasil  penelitian  Bhre  Diansyah  D.K,  Gamasiano  Alfiasnyah2,  Sustin Farlinda tentang Tinjauan Pelaksanaan General Consent Pada Pasien Baru Rawat Jalan RSUP dr. Sardjito mendapatkan hasil bahwa isi dari formulir general consent di RSUP dr, Sardjito sudah sesuai dengan HPK 6,3 yaitu general consent memuat antara lain hak dan kewajiban pasien,  perseujuan  pelepasan  informasi,  identifikasi  privasi,  persetujuan  untuk  pengobatan, informasi biaya atau asuransi kesehatan, pendidikan dan penelitian, informasi tentang adanya persetujuan khusus dan barang berharga milik pribadi. Alur pelaksanaan pemberian formulir
general consent di RSUP dr.Sardjito hanya sekedar memberikan formulir general consent dan meminta pasien untuk menandatangani formulir tersebut tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu,  Faktor  penghambat  penerapan  general  consent  d  RSUP  dr.Sardjito  Yogyakarta berdasarkan  faktor  man  yaitu  Karakteristik  petugas  pendaftaran  rawat  jalan  terdapat  4 responden dengan pendidikan sebagian besar SMA yaitu 75% dan faktor penghambat general consent di RSUP dr.Sardjito Yogyakarta berdasarkan faktor method yaitu tidak adanya SOP pemberian informasi general consent yang dapat menyebabkan kurang terlaksananya dengan baik dalam menjalankan suatu pekerjaan.
Hasil penelitian Noor Yulia¹, Dini Nurazizah² tentang pelaksanaan penjelasan General Consent  di  pendaftaran  rawat  inap  Rumah  Sakit  Medika  Permata  Hijau  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  SPO  (Standar  Prosedur  Operasional)  pemberian  penjelasan  informasi General Consent di Rumah Sakit belum teersedia sehingga petugas pendaftaran rawat inap belum  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  yang  mengacu  kepada  SPO.  Penjelasan  yang diberikan oleh petugas pendaftaran pasien rawat inap terkait isi dari general consent belum maksimal  dimana  petugas  tidak  menjelaskan  isi  general  consent  secara  lengkap  dan  tidak menegur  pasien  atau  keluarga  yang  memberikan  tanda  tangan  tanpa  membaca  terlebih dahulu general consent yang diberikan petugas  sehingga  kurang pemahaman pasien  atau keluarga  terhadap  general  consent.  Berdasarkan  data  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa pasien atau keluarga belum memahami apa isi dari general consent. Dengan demikian pasien atau belum sepenuhnya menerima informasi terkait General Consent.
Beberapa hak Pasien atau Keluarga pada institusi pelayanan kesehatan antara lain adalah memperoleh informasi mengenai tata tertibdan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, mendapat informasi yang  meliputi  diagnosis  dan  tata  cara  tindakan  medis,tujuan  tindakan  medis,  alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan  serta  perkiraan  biaya  pengobatan,  memberikan  persetujuan  atau  menolak  atas tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  terhadap  penyakit  yang  dideritanya (Undang-Undang  Republik  Indonesia,  2009).  Dampak  apabila  pasien  atau  keluarga  tidak memahami isi General consent yaitu Pasien atau Keluarga tidak mengetahui informasi Rumah Sakit yakni tentang perawatan pasien, jenis pelayanan, penjamin pasien, hari buka poliklinik, serta hak dan kewajiban pasien. Sedangkan pasien atau keluarga yang merasakan akibat dari tindakan medis, dan pelayanan kesehatan yang diberikan (Yulia et al., 2018).
Berdasarkan penelitian Devy Ulfatin Fadilla (2020) dengan judul Tinjauan Literatur Pelaksanaan  Pemberian Informasi General Consent  kepada Pasien  Rawat Inap mengatakan bahwa pada beberapa rumah sakit, pelaksanaan pemberian informasi general consent belum dilaksanakan  secara  maksimal.  Penyebabnya  dari  faktor  SDM:  tingkat  pendidikan  petugas pendaftaran  pasien  rawat inap yang  bukan berlatar belakang rekam medis  mempengaruhi persepsi dan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan penyampaian informasi general consent.  Selain  faktor  pendidikan,  pengetahuan  juga  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan pemberian  informasi  general  consent.  Kurangnya  tingkat  pengetahuan  dikarenakan  tidak adanya  pelatihan  dan  sosialisasi  pentingnya  pelaksanaan  penyampaian  informasi  general consent.  Tidak  terlaksananya  pemberian  informasi  general  consent  juga  dapat  disebabkan tidak  adanya  kebijakan  dan  SPO  pelaksanaan  pemberian  informasi  general  consent. Kesimpulan: pendidikan dan pengetahuan petugas pendaftaran yang bukan berlatar belakang rekam  medis  mempengaruhi  persepsi  dan  pemahaman  tentang  penyampaian  informasi general consent. Saran: perlu adanya kebijakan dan SPO tentang pemberian informasi general consent serta melaksanakan sosialisasi bagi petugas pendaftaran pasien untuk memberikan pengarahan  pentingnya  pelaksanaan  pemberian  informasi  general  consent  kepada  pasien rawat inap.
Rumah  Sakit  Umum  Hidayah  Purwokerto  menerima  pelayanan  rawat  jalan,  rawat inap  dan  igd  24  jam.  Data  laporan  kunjungan  pasien  di  Rumah  Sakit  Umum  Hidayah Purwokerto tahun 2021 dinyatakan bahwa kunjungan rawat inap pasien baru dan pasien lama 5.654  orang  dan  tahun  2022  kunjungan  rawat  inap  pasien  baru  dan  lama  1402  orang. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti mengenai penerapan general consent pada pasien dan keluarga di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto diketahui bahwa Rumah Sakit  memiliki  general  consent  untuk  pasien  dan  keluarga,  peneliti  ingin  mengetahui pendaftaran  rawat  inap  di  Rumah  Sakit  Umum  Hidayah  Purwokerto  menerapkan  general consent secara menyeluruh atau tidak kepada pasien dan keluarga. Berdasarkan latar belakang diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  lebih  lanjut  dan  melakukan  penelitian mengenai “Penerapan General Consent Pada Pasien dan Keluarga di Pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  menggunakan  deskriptif  kuantitatif dengan melihat hasil kuesioner terkait penerapan General Consent yang diberikan petugas kepada pasien atau keluarga pasien.  Penelitian ini dilaksanakan dengan metode  penelitian
adalah wawancara secara langsung dengan keluarga pasien dengan menyiapkan instrument penelitian  yang  berupa  pertanyaan  tertulis  sebagai  panduan.  Pengumpulan  data menggunakan angket/ kuesioner dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui penerapan general consent pada pasien dan keluarga di pendaftaran rawat inap rumah sakit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Penerapan  general  consent  yang  diberikan  petugas  pendaftaran  rawat  inap  kepada pasien dan keluarga. Berikut ini adalah tabel hasil kuesioner Penerapan General Consent yang  diberikan  petugas  pendaftaran  rawat  inap  di  Rumah  Sakit  Umum  Hidayah Purwokerto :
Tabel 1 Hasil Kuesioner General Consent Tanggal Pengamatan Jumlah Pasien yang Mendapatkan Penjelasan General Consent Jumlah Pasien Ya Tidak F % F % 12 Juni 2023 5 84% 1 16% 6 13 Juni 2023 0 0% 11 74% 11 14 Juni 2023 0 0% 5 100% 5 15 Juni 2023 1 16% 5 84% 6 16 Juni 2023 4 33% 8 67% 12 18 Juni 2023 1 14% 6 86% 7 19 Juni 2023 4 44% 5 56% 9 20 Juni 2023 1 14% 6 86% 7 21 Juni 2023 1 25% 3 76% 4 22 Juni 2023 2 25% 6 76% 8 24 Juni 2023 3 37% 5 63% 8 25 Juni 2023 3 33% 6 67% 9 26 Juni 2023 1 24% 3 76% 4 Rata-rata 4 44% 5 56% 90
Sumber : Data TPRI Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto, 2023
Berdasarkan tabel 4.1 dari sampel sebanyak 90 pasien atau keluarga di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto, diketahui bahwa rata-rata persentase yang tidak diterapkan isi general consent 56%.

## PEMBAHASAN
1. Penerapan general consent yang diberikan petugas pendaftaran rawat inap kepada pasien dan keluarga di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto Berdasarkan hasil penelitian kuesioner yang disebarkan ke 90 responden di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto,  peneliti menemukan bahwa rata-rata persentase yang tidak diterapkan isi general consent 56%. Terkait hasil bahwa Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto tidak sepenuhnya menerapkan general consent, hal ini dapat menimbulkan  masalah  privasi  dan  pelanggaran  keamanan  data.  Selain  itu,  tidak menerapkan general consent juga dapat membatasi otonomi pasien dan keluarga.
Setiap  prosedur  atau  tindakan  medis  memiliki  risiko  dan  manfaat  yang  perlu dipertimbangkan  secara  individual  oleh  pasien  dan  keluarga.  Dengan  tidak memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk memberikan persetujuan atau  menolak  prosedur  tertentu,  mereka  mungkin  merasa  tidak  terlibat  dalam keputusan medis mereka sendiri Zulhasmar, (2018). Hasil tersebut juga tidak sesuai dengan STARSKES-KMK No.1128 Tahun 2022 yaitu HPK 5 yang menyebutkan bahwa pasien  dan  keluarganya  harus  diberi  penjelasan  tentang  lingkup  dari  persetujuan umum (geneeral consent). Hal tersebut dinyatakan bahwa petugas pendaftaran rawat inap  di  Rumah  Sakit  Umum  Hidayah  Purwokerto  tidak  sepenuhnya  menerapkan general consent.
2. Dari hasil kuesioner terdapat 3 permasalahan yang sering terjadi pada saat petugas pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto seperti petugas tidak menjelaskan bahwa pasien menyetujui peraturan Rumah Sakit untuk melarang keluarga/  handaitaulan  menjenguk  diluar  jam  besuk  sebanyak  95%  (85  orang)  , Petugas  tidak  menjelaskan  apabila  terjadi  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  pasien maka menjadi tanggung jawab pasien termasuk fasilitas umum dan fasilitas alat medis sebanyak 100% (90 orang), dan Petugas tidak menjelaskan apabila terjadi kehilangan yang disebabkan oleh pasien maka menjadi tanggung jawab pasien termasuk fasilitas umum dan fasilitas  alat medis sebanyak 83% (74 orang). Dilihat dari  permasalahan tersebut petugas pendaftaran rawat inap di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto
sudah menjelaskan mengenai general  consent  tetapi tidak menerapkan  informasi atau penjelasan secara maksimal isi dari general consent kepada pasien dan keluarga.
Menurut  Undang-Undang  No.44  Tahun  2004  tentang  rumah  sakit  yang menyatakan bahwa, setiap tindakan yang dilakukan di rumah sakit harus mendapatkan persetujuan (General Consent) pasien atau keluarganya. Apabila petugas pendaftaran rawat  inap  tidak  menerapkan general  consent  (persetujuan  umum)  di  rumah  sakit secara maksimal, dapat timbul beberapa dampak negatif seperti pelanggaran privasi dikarenakan  tidak  dijalankan  dengan  baik  dapat  disalahgunakan  yang  akan mengakibatkan pelanggaran privasi dan  merugikan pasien, general consent  yang tidak efektif atau tidak dijalankan dengan baik dapat mengakibatkan ketidakpuasaan pasien yang menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan potensi risiko tuntutan hukum bagi rumah sakit. Didukung Undang-undang No.  36  Tahun  2009  tentang  kewajiban  tenaga  kesehatan  untuk  memenuhi  standar profesi  tanpa  melanggar  hukum  harus  menghormati  hak  pasien  dan  penelitian Octaria,  (2016)  menjelaskan  tujuan  dari general  consent  mendapat  informasi  yang cukup untuk melakukan persetujuan atas tindakan yang akan dilaksanakan.
Hak  pasien  untuk  menentukan  nasibnya  dapat  terpenuhi  dengan  sempurna apabila  pasien  telah  menerima  semua  informasi  yang  diperlukan  sehingga  pasien dapat  mengambil  keputusan.  Penelitian  lain  Wahyudi,  (2020)  menyatakan  Ada beberapa  prosedur general  consent  yang  harus  dilakukan  oleh  pasien  dan  pihak keluarga, yaitu : Persetujuan untuk perawatan, pengobatan, dan pelepasan informasi, Barang-barang milik pasien (bila ada kehilangan barang pasien pihak rumah sakit tidak bertanggung  jawab), Keinginan privasi, Administrasi, Informasi rawat inap, Hak dan kewajiban pasien. Apabila tidak menerapkan general consent sebagai bukti tertulis keterangan  persetujuan  atau  kesepakatan  mengenai  prosedur  secara  jelas  akan berdampak  buruk  dalam  hal  perawatan  pasien  dan  pelayanan  kesehatan  dirumah sakit.

## SIMPULAN
Berdasakan hasil penelitian di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto dapat disimpulkan bahwa Penerapan General Consent di Rumah Sakit Umum Hidayah Purwokerto tidak diterapkan lebih dari separuh sebesar 56%.
DAFTAR PUSTAKA
Diansyah, B., Alfiansyah, G., & Farlinda, S. (2020). Tinjauan Pelaksanaan General Consent pada  Pasien  Baru  Rawat  Jalan  RSUP  dr.  Sardjito.  J-REMI :  Jurnal  Rekam  Medik  Dan Informasi Kesehatan, 1(3), 320 – 327. https://doi.org/10.25047/j-remi.v1i3.2084
Handayani. (2017). Tinjauan Ruang Kerja Unit Rekam Medis Berdasarkan Aspek Work Flow Dan  Work  SpaceHandayani  Pujihastuti,  Antik.  Prosiding:  Seminar  Nasional  Rekam Medis & Informasi Kesehatan Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 Terkait Rekam Medis, 1, 21 – 27. https://publikasi.aptirmik.or.id/index.php/snarsjogja/article/view/92/92
Mariyanti, S., & Citrawati, A. (2011). Burnout pada perawat yang bertugas di ruang rawat inap.
Jurnal Psikologi, 9(2), 48 – 59.
Sihombing, E. P., Sendow, G. M., Uhing, Y., Manajemen, J., Sam, U., & Manado.
R. (2018). Pengaruh Karakteristik Individu Karakteristik Pekerjaan dan Self Efficacy Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. PLN (Persero) Rayon Manado Selatan. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 6(4), 2858 – 2867.
Yulia, Noor, Nurazizah, & Dini. (2018). Tinjauan Penjelasa General Consent di Pendaftaran Rawat Inap RS Medika Permata Hijau. Seminar Nasional Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, 17 – 22.
Afriyani, Suriadi, & Righo, A. (2020). Media Edukasi Yang Tepat Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Terhadap Kepatuhan Diet: Literatur Riview. ProNers, 5(2), 2 – 10.
Andi Ritonga, Z., Hasibuan, A. S., & Putri, T. A. (2023). Analisis Kualitatif Pengisian Rekam Medis Rawat Inap  Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten  Aceh  Tamiang  Tahun 2022.  Jurnal  Ilmiah  Perekam  Dan  Informasi  Kesehatan  Imelda  (JIPIKI),  8(1),  112 – 123. https://doi.org/10.52943/jipiki.v8i1.1228
Ayu, M., Nuke, R., Sri, A. A. V, Ari, S., Muh, S., Rustam, A., Mima, A., Miranda, A., Putri, N., & Miftahul, H. (2019). Tinjuan Penatalaksanaan Pemberian Informasi Hak dan Kewajiban Pasien oleh Petugas Pendaftaran di Rumah Sakit Pendahuluan. Journal of Community Engagement in Health and Nursing, 1(1), 1 – 4.
Jumlah, P., Rawat, P., Dan, R. I. G. D., Andita, V., Hermawat, W., & Sri, N. (2019). Rawat Inap Terhadap Tingkat Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah ( Rsud ) Cideres Kabupaten Majalengka. 14(2).
Ulfa, H. M. (2018). Analisis Unsur Manajemen dalam Pengolahan Rekam Medis di Rumah Sakit  TNI AU  Lanud  Roesmin Nurjadin.  KESMARS: Jurnal Kesehatan Masyarakat,
Manajemen Dan Administrasi Rumah Sakit, 1(1), 20 – 25. https://doi.org/10.31539/kesmars.v1i1.146
Yulia, Noor, Nurazizah, & Dini. (2018). Tinjauan Penjelasa General Consent di Pendaftaran Rawat Inap RS Medika Permata Hijau. Seminar Nasional Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, 17 – 22.