Diversity UIKA Bogor E-ISSN: 2776-9798 http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity

## Determinasi Tenaga Kerja di Jawa Timur Tahun 2018-
2022
Matheus  Ricardo  Cahyo  Widodo a ,  Ananda  Putri  Pamungkas b ,  Vernanda Caesarani c ,  Fildjah  Najibah  Ghaisani d ,  Renea  Shinta  Aminda e ,  Maria Bernadette Nani Ariani f * abcdef Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia * Corresponding author e-mail: 2110115004@mahasiswa.upnvj.ac.id
DOI: 10.32832/djip-uika.v14i2.15819

## ABSTRAK
Permasalahan ketenagakerjaan muncul akibat tidak konsistennya sistem pencarian kerja. Banyak warga  yang  sudah  merasakan  dampak  dari  bertambahnya  jumlah  pekerja.  Dengan  mengukur tingkat  penyerapan  suatu  wilayah,  maka  dapat  diketahui  berapa  banyak  tenaga  kerja  yang  telah mendapatkan  pekerjaan  dan  sedang  bekerja.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan  dan  juga  menganalisis  dampak  indeks  pembangunan  manusia  (IPM),  produk domestik bruto (PDRB) dan upah di Jawa Timur terhadap determinasi angkatan kerja pada periode 2018-2023. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan teknik data menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai IPM yang  tinggi  akan  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja,  selain  itu  upah  yang  tinggi  juga memberikan  efek  positif  terhadap  aktivitas  tenaga  kerja,  dan  jika  PDB  terus  meningkat  maka membuka peluang terjadinya penyerapan tenaga kerja.
Kata  Kunci: Penyerapan  Tenaga  Kerja;  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM);  Upah;  Produk Domestik Bruto (PDB)

## Determinants of Labor in East Java Year 2018-2022

## ABSTRACT
Employment problems arise due to inconsistent job search systems. Many residents are already feeling the impact of the increasing number of workers. By measuring the absorption rate of an area, it can be known how many workers have found work and are working. The purpose of this study is to describe and also analyze the impact of the human development index (HDI), gross domestic product (GRDP) and wages in East Java on the determination of the labor force in the 2018-2023 period. The research data collection techniques used are literature studies and data techniques using descriptive statistical methods. The results of this study show that a high HDI value  will  increase  employment,  besides  that  high  wages  also  have  a  positive  effect  on  labor activity, and if GDP continues to increase, it opens up opportunities for employment.
Keywords:  Employment;  Human  Development  Index  (HDI);  Wages;  Gross  Domestic  Product (GDP)
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## PENDAHULUAN
Permasalahan ketenagakerjaan muncul akibat tidak konsistennya sistem pencarian kerja.  Pada  saat  yang  sama,  masalah  ketenagakerjaan  sangat  penting  dalam pembangunan  negara.  Ketenagakerjaan  sangat  penting  dalam  kehidupan  setiap orang  karena  mempunyai  dimensi  sosial  dan  ekonomi.  Ketika  pendapatan  per kapita seseorang meningkat, maka struktur ekonomi pun berkembang pesat.  Saat ini  banyak  penduduk  yang  sudah  merasakan  dampak  terhadap  meningkatnya jumlah tenaga kerja yang semakin hari semakin membesar. Hal ini menyebabkan jumlah  individu  yang  sedang  mencari  kerja  maupun  yang  sedang  menjadi pengangguran akan semakin bertambah. Untuk dapat mencapai kondisi yang cukup merata, sangat diharapkan seseorang dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
Pertumbuhan penduduk Indonesia disebabkan karena  Indonesia merupakan salah satu  negara  yang  pertumbuhan  penduduknya  sangat  cepat  dibandingkan  dengan negara  lain.  Dan  pada  faktanya,  hal  tersebut  terbukti  dalam  dunia  kerja.  Tingkat kesempatan kerja yang dibutuhkan di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga permintaan  terhadap  pasar  tenaga  kerja  juga  akan  meningkat.  Berdasarkan penelitian sebelumnya “Penentuan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa 2013- 2020”  yang  ditulis  oleh  Agus  Yulianto  menyebutkan  bahwa  penyerapan  tenaga kerja  di  Pulau  Jawa  masih  belum  optimal  dan  harusnya  pemerintah  dapat menetapkan sasaran dengan tepat sehingga masalah ini dapat diselesaikan.
Tingkat  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  tidak  hanya  dilihat  dari  tingkat pertumbuhan  ekonominya  saja,  namun  juga  dari  sumber  daya  manusianya  yang dapat  digambarkan  dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  IPM memperhitungkan  ukuran-ukuran  komparatif,  termasuk  angka  harapan  hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang dapat diterima, yang dinyatakan dalam daya beli. Tolak ukur untuk mendapatkan kesempatan dalam bekerja yang baik adalah dengan melihat kualitas tenaga kerjanya. Jika ketiga aspek yang sudah disebutkan  tadi  dapat  terpenuhi  maka  peningkatan  kualitas  produktif  kerja  dapat meningkat. Jika IPM meningkat, tentunya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dalam mengukur tingkat penyerapan yang ada di dalam suatu daerah, dapat dilihat  dari  berapa  banyaknya  jumlah  angkatan  kerja  yang  sudah  mendapatkan pekerjaan dan bekerja. Dalam mempekerjakan tenaga kerja yang produktif, maka upah  juga  akan  lebih  dipertimbangkan  dalam  hal  ini.  Upah  adalah  aspek  yang sangat penting untuk para pengusaha dan para tenaga kerja. Pekerja beranggapan bahwa upah adalah penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kehidupannya, sedangkan pengusaha beranggapan bahwa upah adalah biaya yang harus dipenuhi dalam menghasilkan suatu barang.
Wilayah  Jawa  Timur  sendiri  masih  mempunyai  permasalahan  dalam  hal  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat pada tahun 2021, produk domestik bruto  Jatim  meningkat,  namun  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  juga  mengalami penurunan  pada  tahun  yang  sama.  Selain  itu,  IPM  Jatim  meningkat  pada  tahun
2021,  namun  serapan  tenaga  kerja  menurun.  Perusahaan  khawatir  kenaikan  gaji tahunan akan memberikan beban berat bagi perusahaan sehingga berdampak pada lapangan kerja. Terlihat dari penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  dan  juga  menganalisis  dampak  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM), Produk Domestik Bruto (PDRB) dan upah Jawa Timur terhadap penentuan angkatan  kerja.  Studi  ini  mengkaji  beberapa  variabel  dan  parameter  untuk mengevaluasi  hubungan  antara  IPM,  PDRB  dan  upah  di  Jawa  Timur  dalam menentukan  atau  mengalokasikan  angkatan  kerja.  Hal  ini  mungkin  melibatkan analisis  statistik,  pemodelan  matematis,  atau  pendekatan  lain  untuk  mengukur sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kuantitas dan kualitas pekerjaan di Jawa Timur.

## METODE PENELITIAN
Penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini yang difokuskan pada analisis dan  presentasi  informasi  terkait  tenaga  kerja  di  Jawa  Timur.  Data  yang  menjadi landasan  utama  penelitian  berasal  dari  studi  literatur  serta  data time  series yang diterbitkan  oleh  BPS  Jawa  Timur  pada  periode  2018-2022.  Dalam  pendekatan deskriptif ini, penelitian mendalam pada karakteristik, tren, dan variasi data terkait jenis  pekerjaan,  tingkat  upah,  pendidikan,  pengalaman  kerja,  dan  distribusi geografis dari tenaga kerja di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk merangkum informasi, mengidentifikasi pola umum, serta menyoroti perbedaan dan kesamaan dalam  populasi  tenaga  kerja  di  Jawa  Timur  selama  rentang  waktu  yang  diteliti. Fokus  penelitian  lebih  pada  analisis  dan  penyajian  data  yang  ada,  tanpa memanipulasi  variabel  atau  mengubah  kondisi,  sehingga  memungkinkan pemahaman  yang  lebih  holistik  tentang  situasi  tenaga  kerja  di  Jawa  Timur  pada periode tersebut.
Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Jawa Timur selama rentang waktu dari tahun 2018 hingga 2022. Fokusnya adalah pada analisis terhadap data tenaga kerja yang meliputi  berbagai  sektor  ekonomi,  tingkat  upah,  pendidikan,  pengalaman  kerja, serta  keragaman  geografis  di  wilayah  tersebut.  Dalam  kurun  waktu  tersebut, informasi  yang  diperoleh  dan  diteliti  mencakup  rentang  tahun  yang  luas, memungkinkan  pemahaman  mendalam  mengenai  dinamika  dan  karakteristik tenaga kerja di Jawa Timur. Populasi dalam konteks penelitian ialah keseluruhan kelompok individu atau unit dengan karakteristik tertentu yang menjadi fokus dari penelitian. Pada kasus ini, populasi merujuk pada semua tenaga kerja yang ada di Jawa  Timur  selama  periode  2018-2022.  Ini  mencakup  berbagai  jenis  pekerjaan, tingkat  pendidikan,  sektor  ekonomi,  tingkat  upah,  pengalaman  kerja,  dan  variasi geografis yang ada di wilayah tersebut selama rentang waktu tersebut. Di sisi lain, sampel ialah bagian kecil dari populasi yang dipilih kemudian dianalisis atau diteliti secara lebih mendalam. Sampel ini dipilih untuk mewakili keragaman dan variasi yang ada di dalam populasi. Jadi, dalam konteks penelitian sampel akan terdiri dari sejumlah individu atau unit yang dipilih dari populasi tenaga kerja di Jawa Timur. Sampel penelitian diambil dengan metode acak, stratifikasi, atau dengan memilih
sub  kelompok  yang  merepresentasikan  variasi  yang  ada  di  populasi  untuk memastikan representasi yang optimal.
Pada  penelitian  menggunakan  dua  teknik  utama  dalam  pengumpulan  data  yang diperlukan. Teknik  dominan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini  ialah melalui  studi  literatur.  Proses  ini  melibatkan  serangkaian  langkah,  dimulai  dari identifikasi sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, tesis,  serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan karakteristik tenaga kerja, perubahan kebijakan, tren ekonomi, serta faktor- faktor lain yang berhubungan dengan kondisi tenaga kerja di Jawa Timur. Setelah identifikasi,  dilakukan  seleksi  terhadap  informasi  yang  paling  relevan  dan berkualitas tinggi. Kemudian, dilakukan analisis mendalam terhadap setiap sumber literatur  yang  terpilih,  mencatat  temuan  kunci,  metodologi  penelitian  yang digunakan,  dan  hasil  utama  untuk  sintesis  informasi  yang  holistik.  Selain  studi literatur, sumber data lain yang menjadi  fundamental dalam penelitian  ialah  data time series yang bersumber dari BPS Jawa Timur selama periode 2018 hingga 2022. Data time series ini mencakup berbagai statistik terkait ekonomi, demografi, tenaga kerja,  dan  indikator  lain  yang  relevan  dengan  tujuan  penelitian.  Data  ini memberikan kesempatan untuk menganalisis tren, perubahan, dan dinamika yang terjadi dalam kurun waktu tersebut.
Dalam  proses  analisis  data  penelitian  ini,  penggunaan  metode  statistik  deskriptif menjadi  landasan  utama  untuk  merangkum  dan  menggambarkan  informasi  yang terkandung  dalam  data  sekunder  dan  literatur  yang  dikumpulkan.  Teknik  ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan karakteristik, variabilitas, dan tren yang ada dalam informasi yang telah terhimpun. Metode  statistik  deskriptif  ini  melibatkan  serangkaian  perhitungan  statistik  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  distribusi  data.  Beberapa  di  antaranya  meliputi perhitungan  rata-rata,  median,  dan  modus,  yang  memberikan  gambaran  tentang pusat  sebaran  data  serta  nilai  yang  paling  sering  muncul.  Selain  itu,  perhitungan deviasi standar dan rentang data digunakan untuk menunjukkan sebaran atau variasi data  di  sekitar  nilai  rata-rata.  Proses  analisis  ini  tidak  hanya  terbatas  pada perhitungan  statistik  dasar.  Di  samping  itu,  teknik  analisis  yang  lebih  lanjut mungkin juga melibatkan pembuatan grafik, diagram, atau visualisasi lainnya untuk mempresentasikan data secara lebih jelas dan mudah dipahami. Ini dapat membantu dalam  mengidentifikasi  pola,  tren,  atau  perbedaan  yang  mungkin  tersembunyi  di dalam  data.  Melalui  penerapan  metode  statistik  deskriptif  ini,  penelitian  dapat mengeksplorasi  informasi  yang  ada  dengan  lebih  detail,  memberikan  gambaran yang  komprehensif  tentang  kondisi  tenaga  kerja  di  Jawa  Timur.  Hal  ini  juga memungkinkan  penyajian  data  yang  lebih  terstruktur  dan  bermakna,  yang  dapat menjadi dasar untuk kesimpulan yang lebih kuat dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) menjadi  instrumen  krusial  dalam mengevaluasi  progres  pembangunan  suatu  wilayah.  IPM  bukan  hanya mencerminkan  pencapaian  masa  lalu,  melainkan  juga  menjadi  gambaran  arah pembangunan  pada  periode  mendatang.  Sebelum  era  1970-an,  keberhasilan pembangunan sering diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Meskipun  hal  ini  berhasil  dicapai  di  berbagai  negara  berkembang,  seperti Indonesia,  kenyataannya,  kemajuan  tersebut  tidak  selalu  tercermin  dalam peningkatan  kualitas  hidup  atau  kesejahteraan  masyarakat. Perubahan  paradigma muncul ketika para pakar menyadari bahwa pembangunan yang sukses tidak boleh hanya  ditandai  oleh  angka  pertumbuhan  ekonomi  semata,  melainkan  harus melibatkan  peningkatan  kualitas  manusia  secara  keseluruhan.  Konsep  ini menekankan  bahwa  evaluasi  pembangunan  seharusnya  melibatkan  faktor-faktor seperti  akses  pendidikan,  kesehatan,  standar  hidup  yang  layak,  dan  aspek-aspek sosial lainnya. Tantangan yang muncul kini adalah bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  dapat  memberikan  dampak  nyata  dalam peningkatan  kualitas  hidup  seluruh  lapisan  masyarakat.  Dengan  demikian, pembangunan bukan hanya berfokus pada pencapaian ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, menekankan pada aspek-aspek  yang  membentuk  manusia  secara  lebih  baik,  lebih  sehat,  dan  lebih terdidik.
Peningkatan  kemampuan  manusia  dalam  hal  kesenangan,  produktivitas,  serta partisipasi  dalam  berbagai  aktivitas  budaya,  sosial,  dan  politik  adalah  bagian integral  dari  pembangunan  manusia.  Untuk  mencapai  kesejahteraan  yang seimbang,  pembangunan  manusia  harus  memperhatikan  aspek-aspek  ini.  Oleh karena itu, manusia bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai  bahan utama dalam  proses  pembangunan.  Tingkat  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  bisa mencerminkan  keberhasilan  suatu  program  –  program  pembangunan  yang  telah diterapkan  oleh  pemerintah.  Namun,  perlu  diingat  bahwa  perubahan  atau peningkatan IPM bukanlah sesuatu yang dapat terjadi secara cepat. Pembangunan manusia  adalah  proses  yang  memerlukan  waktu  dan  tidak  dapat  diukur  secara instan.  Berbeda  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  dapat  terlihat  dalam  waktu singkat,  dampak  dari  pembangunan  dalam  bidang  pendidikan  dan  kesehatan memerlukan waktu yang lebih panjang untuk dapat terlihat secara jelas.
Badan Pusat  Statistik  (BPS) mengelompokkan  Indeks Pembangunan Manusia ke dalam  empat  klasifikasi  atau  segmen,  yaitu:  IPM  rendah  (kurang  dari  60),  IPM sedang (antara 60 hingga kurang dari 70), IPM tinggi (antara 70 hingga kurang dari 80),  dan  IPM  sangat  tinggi  (80  atau  lebih).  Ketidakmerataan  pembangunan  di Indonesia  menyebabkan  adanya  variasi  yang  signifikan  dalam  tingkat  Indeks Pembangunan  Manusia  di  berbagai  wilayah,  terutama  di  tingkat  kabupaten/kota. Wilayah-wilayah dengan IPM tinggi hingga sangat tinggi cenderung terkonsentrasi di kabupaten/kota yang lebih besar di Indonesia. Faktor penyebabnya adalah karena adanya  ketersediaan  fasilitas  kesehatan,  pendidikan,  dan  pemenuhan  kebutuhan yang lebih optimal di wilayah perkotaan dan kabupaten yang lebih besar.
Tabel 1. Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia

## Nilai Indeks Pembangunan Manusia  Status Pembangunan Manusia
< 60 Rendah 60 ≤ 𝐼𝑃𝑀 < 70 Sedang 70 ≤ 𝐼𝑃𝑀 < 80 Tinggi ≥ 80 Sangat Tinggi
Sumber : Badan Pusat Statistik, Klasifikasi IPM
Skala klasifikasi ini dapat bervariasi tergantung pada metodologi atau indeks yang digunakan  untuk  mengukur  IPM.  Badan-badan  statistik  seperti  PBB  melalui Program  Pembangunan  PBB  (UNDP)  sering  kali  merilis  laporan  yang memperlihatkan  klasifikasi  IPM  berdasarkan  negara  atau  wilayah,  memberikan gambaran secara global tentang tingkat pembangunan manusia di seluruh dunia.

## Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur
Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 Kabupaten Sampang 61.00 61.94 62.70 62.8 63.39 Kota Malang 80.89 81.32 81.45 82.04 82.71 Kota Surabaya 81.74 82.22 82.23 82.31 82.74 Jawa Timur 70.77 71.50 71.71 72.14 72.75
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2018 - 2022
Pembangunan  manusia  di  Jawa  Timur  mengalami  peningkatan  yang  stabil  dari tahun  ke  tahun,  tercermin  dari  pertumbuhan  yang  terus-menerus  dari  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM).  IPM  tidak  hanya  memerhatikan  satu  aspek  saja, melainkan melihat hubungan yang lebih luas antara dimensi sosial dan ekonomi di Jawa Timur. Pada tahun 2022, IPM Jawa Timur mencapai 72,75%, naik dari angka 70,77%  pada  tahun  2018.  Peningkatan  ini  disebabkan  oleh  peningkatan  semua faktor  pembentuk  IPM,  termasuk  kesehatan,  pendidikan,  dan  pengeluaran  per kapita  yang  disesuaikan.  Pemerintah  provinsi  perlu  upaya  lebih  besar  lagi  untuk terus  meningkatkan  capaian  masing-masing  indikator  pembentuk  IPM kabupaten/kota  yang  masih  berada  di  bawah  rata-rata  Jawa  Timur.  Sebagaimana tahun  sebelumnya,  Jawa  Timur  tetap  menempati  peringkat  15  setelah  Sulawesi Selatan 70,90% dan Jawa Tengah 70,77%. Meskipun Jawa Timur sudah termasuk pembangunan manusia kategori “tinggi”. Namun hal menarik di tahun 2018 adalah pembangunan manusia di Jawa Timur paling rendah sudah berkategori “sedang”. Kabupaten  Sampang  yang  sebelumnya  masuk  kategori  “rendah”  akhirnya  naik kelas menjadi kategori “sedang”. IPM Sampang tahun 2018 mencapai 61,00 poin. Meningkatnya  status  pembangunan  manusia  Kabupaten  Sampang  tahun  2018
setidaknya mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Jawa Timur lebih baik Surabaya memiliki IPM  tertinggi  di  Jawa Timur, yaitu 81,74% diikuti oleh Kota Malang dengan IPM 80,94%. Meskipun Kabupaten Sampang naik kelas ke kategori "sedang",  IPM-nya  masih  menempati  posisi  terendah  di  antara  wilayah  lainnya, menjadi fokus utama dalam peningkatan IPM Jawa Timur secara keseluruhan.
Hubungan  Indeks  Pembangunan  Manusia  terhadap  Penyerapan  Tenaga Kerja, usaha  untuk  meningkatkan  pilihan  dan  peluang  individu  adalah  inti  dari konsep pembangunan manusia yang dinyatakan dalam laporan UNDP. Konsep ini menempatkan  penduduk  sebagai  fokus  utama,  sementara  upaya  pembangunan dianggap  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  (Nurul  Izzah,  2015). Kemunculan  kemiskinan  dalam  suatu  masyarakat  sering  kali  disebabkan  oleh kurangnya  "kapasitas  daya"  manusia.  Penilaian  terhadap  kualitas  sumber  daya manusia  sering  dilakukan  melalui  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM). Produktivitas tenaga kerja yang rendah secara langsung terhubung dengan tingkat IPM yang rendah. Pendapatan yang rendah sering kali disebabkan oleh kurangnya produktivitas  tenaga  kerja.  Keterbatasan  dalam  menghasilkan  pendapatan  yang memadai  juga  berkorelasi  dengan  jumlah  penduduk  yang  hidup  dalam  kondisi miskin (Sukmaraga, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf pada tahun 2016  menunjukkan  adanya  hubungan  yang  signifikan  dan  berkebalikan  antara Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dengan  tingkat  pengangguran.  Temuan tersebut  mengindikasikan  bahwa  semakin  tinggi  IPM  suatu  wilayah,  semakin rendah  tingkat  pengangguran  yang  terjadi.  Sebaliknya,  apabila  IPM  rendah,  hal tersebut  dapat  berkontribusi  pada  peningkatan  tingkat  pengangguran  di  wilayah tersebut.  Dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  rendahnya  IPM memiliki  dampak  negatif  terhadap  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja.  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Jawa  Timur  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan penyerapan  tenaga  kerja  di  wilayah  tersebut.  Tingkat  IPM  yang  tinggi  biasanya menunjukkan adanya akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, dan standar hidup yang lebih baik bagi penduduk Jawa Timur. Ini dapat  memiliki  dampak  positif  terhadap  kualifikasi,  keterampilan,  dan produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut.
Ketika  IPM  Jawa  Timur  tinggi,  masyarakatnya  cenderung  memiliki  tingkat pendidikan  yang  lebih  baik,  sehingga  mereka  lebih  mungkin  untuk  memiliki keterampilan  yang  diperlukan  untuk  berpartisipasi  dalam  pasar  kerja  yang berkembang.  Selain  itu,  akses  yang  lebih  baik  terhadap  layanan  kesehatan  juga berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan mental penduduk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kehadiran tenaga kerja. Di sisi lain, jika IPM Jawa  Timur  rendah,  ada  kemungkinan  bahwa  kualifikasi  penduduknya  akan terpengaruh,  dan  ketersediaan  lapangan  kerja  yang  sesuai  dengan  keterampilan yang  ada  mungkin  menjadi  terbatas.  Hal  ini  dapat  mempengaruhi  kemampuan masyarakat  untuk  menyerap  tenaga  kerja  yang  ada  dan  meningkatkan  angka pengangguran  atau underemployment di  wilayah  tersebut.  Artinya,  ketika  indeks pembangunan manusia rendah, kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan menjadi tidak  optimal  atau  tidak  mencukupi  untuk  menampung  tenaga  kerja  yang  ada.
Dengan  demikian,  meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Timur secara  umum  dapat  mendukung  peningkatan  penyerapan  tenaga  kerja  dengan meningkatkan  kualifikasi,  keterampilan,  dan  kesejahteraan  masyarakat,  sehingga menciptakan  lingkungan  yang  lebih  kondusif  untuk  pertumbuhan  ekonomi  dan peluang kerja yang lebih baik bagi penduduknya.
Upah adalah  imbalan  finansial  atau  kompensasi  yang  diberikan  kepada  pekerja sebagai imbalan atas jasa atau pekerjaan mereka. Upah dapat diukur dalam berbagai bentuk,  termasuk  uang  tunai,  gaji  bulanan,  atau  bentuk  lain  seperti  tunjangan, bonus, atau fasilitas lainnya. Tingkat upah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja, pengalaman kerja, sektor industri tempat mereka bekerja, serta kondisi ekonomi dan peraturan pemerintah di suatu  wilayah.  Faktor  utama  dalam  menentukan  tingkat  upah  adalah  dengan mempertimbangkan nilai dan kontribusi pekerja terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Pendidikan yang lebih tinggi, keahlian khusus, dan pengalaman kerja yang lama dapat menjadi faktor penentu kenaikan upah. Pemerintah sering melakukan intervensi  dalam  menetapkan  upah  minimum  untuk  melindungi  pekerja  dari eksploitasi dan memastikan standar hidup yang layak. Negosiasi antara pekerja dan pemberi kerja juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat upah, dan kondisi  pasar  tenaga  kerja  seperti  tingkat  pengangguran  dan  permintaan  tenaga kerja  dapat  mempengaruhi  dinamika  ini.  Kesepakatan  upah  biasanya mencerminkan  kompromi  antara  kebutuhan  pekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  dan  keberlanjutan  keuangan  perusahaan.  Sumber  daya  manusia  dan manajemen  sumber  daya  manusia  memainkan  peran  penting  dalam  merancang kebijakan pengupahan yang adil dan berkelanjutan untuk mendukung produktivitas dan  kesejahteraan  pekerja.  Perubahan  upah  setiap  tahunnya  disebabkan  oleh sejumlah  faktor  ekonomi,  sosial,  dan  kebijakan  yang  dapat  mempengaruhi  nilai upah  dan  kondisi  pasar  tenaga  kerja.  Beberapa  faktor  utama  yang  dapat menyebabkan  perubahan  upah  secara  tahunan  melibatkan  dinamika  kompleks dalam suatu perekonomian. Mulai dari inflasi, pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah maupun pengangguran . Penting untuk diingat bahwa perubahan upah bukanlah hasil tunggal dari satu faktor, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai  faktor  yang  kompleks.  Perubahan  upah  provinsi  di  Jawa  Timur  tahun 2018-2022 dapat dikatakan naik menurut data di bawah ini menjelaskan kenaikan upah di Provinsi Jawa Timur di tiap tahunnya.

## Tabel 3. Tingkat Upah Minimum di Jawa Timur
Kabupaten/ Kota Se Jawa Timur Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Rupiah) 2018 2019 2020 2021 2022 Kabupaten Sampang 1.632.201,84  1.763.267,65 1.913.321,73 1.938.321,73 1.922.122,97 Kota Malang 2.470.073,29  2.668.420,18 2.895.502,74 2.970.502,73 2.994.143,98
Kota Surabaya  3.583.312,61  3.871.052,61 4.200.479,19 4.300.479,19 4.375.479,19 Jawa Timur 1.508.894,80  1.630.059,05 1.768.777 1.868.777,08 1.891.567,12
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2018 – 2022
Dari  data  di  atas,  menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten  Sampang  memiliki  Upah Minimum Provinsi terendah dibandingkan Kota/Kabupaten lainnya, yaitu sebesar Rp  1.992.122,97  pada  tahun  2022.  Kota  Surabaya  memiliki  Upah  Minimum Provinsi tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2022. Dan UMP Jawa Timur memiliki rata-rata sebesar Rp 1.508.894,80. Meskipun kenaikan dalam jumlah mutlak relatif kecil, namun ada kecenderungan bahwa indeks upah terus meningkat setiap tahun, menunjukkan stabilitas dalam pertumbuhan upah. Mulai dari Sosial dan Ekonomi karena  Peningkatan  indeks  upah  dapat  memiliki  dampak  signifikan  pada  tingkat kesejahteraan pekerja dan kontribusi terhadap ekonomi lokal. Perubahan ini juga bisa mempengaruhi biaya hidup dan daya beli masyarakat.
Hubungan Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, setiap tingkat upah pada kenyataannya  tidak  akan  pernah  adaptif  dan  cenderung  terus  menurun,  hal  ini dipengaruhi oleh harga-harga komoditi yang cenderung naik setiap tahunnya. Bagi pengusaha,  kelancaran  upah  dapat  dikatakan  sebagai  dasar  atau  pengaruh  bagi kelancaran  perusahaan.  Tingkat  upah  yang  tinggi  berpengaruh  terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja, karena upah yang tinggi memberi semangat dan  motivasi  kepada  pekerja,  dan  pekerja  beserta  keluarganya  dapat  memenuhi kebutuhan  hidupnya  secara  layak.  Pengusaha  dapat  memberikan  insentif  kepada para  pekerja  agar  dapat  bekerja  dengan  baik  dengan  memberikan  upah  yang sebanding  atau  sesuai  dengan  pekerjaan  yang  dilakukannya  dan  disepakati  oleh kedua  belah  pihak,  dan  akibatnya  produktivitas  dapat  dipertahankan  bahkan ditingkatkan.
Menurut  teori  David  Ricardo,  tingkat  upah  yang  dibayarkan  kepada  pekerja tergantung pada apa yang pekerja dan keluarganya keluarkan untuk bertahan hidup, dan  tingkat  upah  ditentukan  oleh  kapasitas  perusahaan.  Upah  yang  lebih  tinggi menjamin  kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya  dan  meningkatkan  efektivitas penawaran  tenaga  kerja.  Ketika  ada  surplus  tenaga  kerja,  maka  upah  akan cenderung turun. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja dan berarti bahwa kenaikan upah meningkatkan biaya unit perusahaan.  Biasanya,  konsumen  bereaksi  cepat  terhadap  kenaikan  harga komoditas  dengan  mengurangi  konsumsi.  Akibatnya,  banyak  barang  yang  tidak terjual  dan  produsen  terpaksa  mengurangi  produksi.  Pengurangan  produksi menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja dan pengusaha mengganti barang modal  seperti  mesin  dengan  tenaga  kerja.  Pengurangan  permintaan  tenaga  kerja karena substitusi atau penambahan penggunaan mesin disebut efek substitusi.
Efek upah juga sangat penting bagi penggunaan tenaga kerja, jika sistem upah adil dan wajar bagi pekerja dalam suatu industri maka produktivitas tenaga kerja akan
semakin  tinggi  dan  akibatnya  produksi  barang  akan  meningkat.  Rizal  (2014) berpendapat bahwa peningkatan nilai upah dapat meningkatkan harkat dan martabat hidup  pekerja,  namun  jika  kenaikan  upah  terlalu  besar  dan  tidak  menyebabkan peningkatan  produktivitas  tenaga  kerja  maka  perusahaan  akan  mengurangi penggunaan  tenaga  kerja  dengan  cara  mengurangi  jumlah  tenaga  kerja.  Hal  ini dikarenakan  beban  tenaga  kerja  yang  terlalu  tinggi.  Korelasi  antara  tingkat  upah dan penyerapan tenaga kerja adalah positif.
Ketika  tingkat  upah  rendah,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  perubahan  upah memiliki  dampak  yang  besar  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja,  tetapi  dalam penelitian  ini,  tingkat  upah  memiliki  dampak  negatif  yang  signifikan  terhadap penyerapan  tenaga  kerja,  yaitu  penyerapan  tenaga  kerja  menurun  ketika  tingkat upah  meningkat.  Permintaan  tenaga  kerja  merupakan  fungsi  dari  tingkat  upah. Ukuran  dan  fungsi  permintaan  dari  setiap  perusahaan  tergantung  pada  ukuran perusahaan  atau  sektor,  jenis  kegiatan,  penggunaan  teknologi  dan  keterampilan manajemen  pengusaha.  Karena  biaya  tenaga  kerja  perusahaan  merupakan  biaya produksi,  maka  kenaikan  biaya  tenaga  kerja  akan  mengurangi  keuntungan perusahaan.  Untuk  memaksimalkan  laba,  perusahaan  harus  mengoptimalkan  alat produksi dan meminimalkan biaya. Kenaikan upah berarti kenaikan biaya produksi dan mempengaruhi permintaan tenaga kerja.
Upah  memainkan  peran  sentral  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  di  suatu perekonomian, dan pengaruhnya dapat mempengaruhi beberapa aspek dalam pasar tenaga  kerja.  Tingkat  upah  dapat  mempengaruhi  motivasi  pekerja,  keputusan perusahaan  dalam  merekrut  dan  mempertahankan  pekerja,  serta  distribusi pendapatan  di  masyarakat.  Tingkat  upah  yang  kompetitif  dapat  meningkatkan motivasi  pekerja  untuk  bergabung  atau  tetap  bekerja  dalam  suatu  sektor  atau industri. Upah yang menarik dapat menjadi insentif yang kuat untuk menarik dan mempertahankan  tenaga  kerja  berkualitas,  meningkatkan  produktivitas,  dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Dalam  hal  penyerapan  tenaga  kerja,  tingkat  upah  juga  mempengaruhi  keputusan perusahaan terkait dengan skala produksi dan perekrutan pekerja. Upah yang relatif rendah dapat mendorong perusahaan untuk memperluas produksi atau menambah jumlah  pekerja  untuk  memenuhi  permintaan  yang  meningkat.  Sebaliknya,  upah yang  tinggi  dapat  mendorong  perusahaan  untuk  mengotomatisasi  atau mempertimbangkan  strategi  lain  untuk  mengurangi  biaya  tenaga  kerja.  Tingkat upah  juga  dapat  mempengaruhi  tingkat  pengangguran.  Jika  upah  diatur  sangat tinggi,  perusahaan  mungkin  kurang  bersedia  merekrut  lebih  banyak  pekerja  atau malah melakukan pemotongan tenaga kerja untuk mengurangi biaya. Sebaliknya, upah yang terlalu rendah dapat menciptakan masalah ketidakpuasan dan penolakan pekerja untuk bekerja dalam kondisi upah yang tidak memadai.
Selain  itu,  ketidaksetaraan  upah  antar  industri  atau  sektor  ekonomi  dapat memengaruhi  distribusi  pendapatan  secara  keseluruhan.  Jika  beberapa  sektor membayar upah yang jauh lebih tinggi daripada sektor lain, ini dapat menyebabkan
ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan terkait upah, seperti  penetapan  upah  minimum,  dapat  berdampak  langsung  pada  tingkat penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Dalam keseluruhan, hubungan antara upah dan penyerapan tenaga kerja sangat kompleks dan melibatkan faktor- faktor seperti tingkat pendidikan, produktivitas, dan dinamika pasar tenaga kerja. Penetapan upah yang bijak dan seimbang dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi  yang  mendukung  penyerapan  tenaga  kerja  yang  optimal  dan  distribusi pendapatan yang lebih merata.
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) merupakan  indikator  utama  dalam mengukur aktivitas ekonomi suatu wilayah atau daerah. PDRB mencakup nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi dalam batas-batas geografis suatu wilayah, yang  memberikan  gambaran  kontribusi  ekonomi  wilayah  tersebut  terhadap perekonomian  nasional.  PDRB  dapat  dilihat  dari  dua  perspektif:  dasar  harga berlaku, yang mencerminkan nilai  ekonomi aktual  pada harga pasar saat  ini, dan dasar harga konstan, yang disesuaikan dengan perubahan harga untuk memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian, PDRB tidak hanya  mencatat  nilai output dari  sektor  industri,  tetapi  juga  mencakup  sektor pertanian, jasa, dan sektor ekonomi lainnya, sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh  mengenai  struktur  ekonomi  regional.  PDRB  memiliki  peran  penting dalam pengambilan keputusan pemerintah dan perencanaan ekonomi. Pemerintah daerah dan pusat menggunakan data PDRB untuk merancang kebijakan ekonomi, alokasi anggaran, dan pembangunan infrastruktur. Analisis PDRB juga membantu mengidentifikasi  sektor-sektor  ekonomi  yang  mendorong  pertumbuhan,  serta sektor-sektor yang mungkin memerlukan dukungan atau restrukturisasi. Selain itu, bagi  para pelaku bisnis  dan investor, data PDRB memberikan wawasan strategis untuk memahami potensi pasar dan peluang investasi di suatu wilayah.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  PDRB  bukan  hanya  sekedar  angka  statistik,  tetapi merupakan cerminan dinamika ekonomi daerah yang dapat membantu mengukur kesejahteraan masyarakat dan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang  berkelanjutan.  Analisis  PDRB  yang  menyeluruh  dapat  mendukung perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan melalui berbagai  kebijakan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat,  memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat dan memperbaiki hubungan  ekonomi  regional.  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  adalah jumlah  nilai  tambah  seluruh  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  di  suatu  wilayah melalui  kegiatan  ekonomi  dalam  jangka  waktu  tertentu,  tanpa  memperhatikan apakah  faktor-faktor  produksi  yang  digunakan  dimiliki  oleh  penduduk  wilayah tersebut.
Tabel 4. PDRB di Jawa Timur
Kabupaten/Kota PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur (Miliar Rupiah) 2022 2021 2020 2019 2018 Kab. Sampang 14.308.3 13.984,6 13.953,7 13.994,8 13.741.0 Kota Malang 56.678,6 53.309,7 51.154,5 52.334,8 49.500,8 Kota Surabaya 434.268,3 407.725,8 390.936,4 410.879,3 387.303,9 Jawa Timur 1.757.821,4 1.668.749,4  1.611.392,6  1.649.895,6 1.563.441,8
Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2018 - 2022
PDRB  Jawa  Timur  mengalami  pertumbuhan  selama  periode  2018-2022.  Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi provinsi tersebut telah mengalami perkembangan  positif  selama  beberapa  tahun  terakhir.  Analisis  kontribusi  sektor ekonomi  terhadap  PDRB  dapat  memberikan  wawasan  tentang  sektor  mana  yang memiliki dampak signifikan. Ini bisa melibatkan sektor pertanian, industri, dan jasa. faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut,  seperti  investasi,  kebijakan  pemerintah,  atau  perkembangan  industri. pertumbuhan  PDRB  Jawa  Timur  dengan  rata-rata  nasional  dapat  memberikan gambaran tentang apakah provinsi tersebut mengalami pertumbuhan di atas atau di bawah  rata-rata  nasional.  Menilai  dampak  pertumbuhan  ekonomi  pada kesejahteraan  masyarakat,  termasuk  dampaknya  pada  tingkat  pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Penting untuk diingat bahwa analisis ini bersifat umum dan  tidak  mencakup  aspek-aspek  seperti  inflasi,  pengangguran,  atau ketidaksetaraan ekonomi.
Namun,  PDRB  di  Jawa  Timur  belum  merata  di  setiap  Kota/kabupatennya.  Bisa dilihat  dari  data  di  atas,  Kabupaten  Sampang  memiliki  PDRB  yang  selisihnya cukup  jauh  dibandingkan  dengan  Kota  Malang  dan  Kota  Surabaya.  Kabupaten Sampang  dari  tahun  ke  tahun  memiliki  PDRB  cenderung  meningkat,  namun angkanya  masih  jauh  tertinggal  dibandingkan  Kota  Malang  dan  Kota  Surabaya. Kota  Malang  memiliki  PDRB  yang  cenderung  meningkat  juga  dari  tahun-tahun sebelumnya. Kota Surabaya memiliki PDRB yang sangat tinggi dan unggul, yaitu sebesar 434.286,3 pada bulan 2023, dan meningkat signifikan dari tahun sebelum- sebelumnya.  Industri  potensial  yang  dapat  diandalkan  oleh  Surabaya  selama periode  analisis  2018-2022  adalah  perdagangan  besar  dan  eceran,  manufaktur, akomodasi  dan  jasa  makanan,  konstruksi,  otomotif  dan  reparasi  mobil,  serta telekomunikasi, yang merupakan sumber pendapatan prioritas bagi Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa Surabaya merupakan basis ekonomi Jawa Timur, di mana industri utamanya adalah perdagangan besar dan eceran.
Hubungan  PDRB  terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja, di  Indonesia, pertumbuhan  populasi  yang  tinggi  berpotensi  meningkatkan  jumlah  penduduk  di berbagai  wilayahnya.  Ini  mengindikasikan  kebutuhan  akan  lapangan  pekerjaan yang lebih besar sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Namun, jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menampung jumlah tenaga kerja yang terus bertambah, hal ini  dapat  menyebabkan  masalah  pengangguran  yang  serius  di  negara  tersebut. Kemakmuran  suatu  negara  sering  diukur  dari  pencapaian  pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat menandakan peningkatan dalam hal kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang negatif dapat mengakibatkan penurunan kemakmuran dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi memainkan peran kunci dalam konteks ekonomi suatu negara, terutama bagi negara berkembang  seperti  Indonesia.  Pembangunan  ekonomi  dianggap  sebagai  sarana utama  untuk  mencapai  tujuan  nasional,  yang  sering  diukur  melalui  Produk Domestik Bruto (PDB).
PDRB,  yang  merupakan  nilai  total  tambah  dari  segala  aktivitas  produksi  dalam suatu  wilayah,  memengaruhi  partisipasi  tenaga  kerja  karena  nilai  tambah  dari barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  berbagai  sektor  dalam  suatu  daerah  dalam periode  waktu  tertentu.  Peningkatan  nilai  PDRB  memiliki  potensi  untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja di wilayah tersebut melalui peningkatan aktivitas ekonomi. Provinsi Jawa Timur, yang berkontribusi besar terhadap PDRB nasional,  memiliki  keterkaitan  erat  antara  PDRB  dan  penyerapan  tenaga  kerja dengan pertumbuhan ekonomi serta struktur sektor ekonomi. Kenaikan PDRB di Jawa Timur sering kali mencerminkan pertumbuhan positif di sektor-sektor seperti pertanian,  industri,  perdagangan,  pariwisata,  dan  layanan  lainnya,  yang membutuhkan  lebih  banyak  tenaga  kerja  untuk  memenuhi  permintaan  produksi yang  meningkat.  Namun,  penting  untuk  dicatat  bahwa  penyerapan  tenaga  kerja tidak  hanya  tergantung  pada  pertumbuhan  PDRB.  Faktor-faktor  lain  seperti pendidikan,  keterampilan,  kebijakan  ketenagakerjaan,  teknologi,  dan  efisiensi produksi  juga  memengaruhi  kemampuan  pertumbuhan  ekonomi  dalam menciptakan  lapangan  kerja  berkualitas.  Di  Jawa  Timur,  upaya  meningkatkan keterampilan  tenaga  kerja,  mendukung  inovasi,  sektor-sektor  yang  berkembang, dan  penerapan  kebijakan  yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  inklusif  dapat berperan  dalam  meningkatkan  penyerapan  tenaga  kerja  yang  efektif  dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN
Permasalahan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada periode 2018-2022 disebabkan oleh  ketidakmerataan  sistem  pencarian  kerja.  Dampaknya  adalah  peningkatan jumlah tenaga kerja yang semakin besar, menyebabkan peningkatan pencari kerja dan  pengangguran.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menggambarkan  dan menganalisis  pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM),  Produk  Domestik Bruto  (PDRB),  dan  Upah  Jawa  Timur  dalam  determinasi  tenaga  kerja.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM yang tinggi dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, upah yang tinggi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dan
peningkatan PDRB dapat  membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Selain itu, ketidakmerataan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur masih menjadi persoalan, terutama terkait PDRB yang mengalami peningkatan tetapi penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan.
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  menjadi  suatu  instrumen  penting  dalam mengevaluasi  progres  pembangunan  suatu  wilayah.  Seiring  dengan  perubahan paradigma sejak era 1970-an, evaluasi pembangunan tidak lagi hanya ditandai oleh pertumbuhan  ekonomi  semata,  melainkan  juga  melibatkan  peningkatan  kualitas manusia secara keseluruhan. IPM mencakup aspek-aspek seperti akses pendidikan, kesehatan,  standar  hidup  yang  layak,  dan  aspek  sosial  lainnya.  Pembangunan manusia di Jawa Timur, yang tercermin dalam peningkatan IPM dari tahun 2018 (70,77%) hingga 2022 (72,75%), menunjukkan progres positif. Meskipun demikian tantangan  tetap  ada,  terutama  dalam  memastikan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi memberikan  dampak  nyata  pada  peningkatan  kualitas  hidup  seluruh  masyarakat. Pembangunan manusia bukanlah proses instan dan peningkatan IPM memerlukan upaya berkelanjutan. Beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur masih memiliki IPM di  bawah  rata-rata  provinsi,  menunjukkan  ketidakmerataan  pembangunan. Pemerintah  perlu  melakukan  upaya  lebih  besar  untuk  meningkatkan  indikator pembentuk  IPM  di  wilayah-wilayah  tersebut.  Meskipun  Jawa  Timur  termasuk dalam  kategori  "tinggi,"  perlu  diakui  bahwa  capaian  tersebut  masih  dapat ditingkatkan, terutama untuk kabupaten/kota yang masih memiliki IPM di kategori "sedang."
Dalam  konteks  penyerapan  tenaga  kerja,  hubungan  antara  Indeks  Pembangunan Manusia dan tingkat pengangguran di Jawa Timur menggambarkan bahwa semakin tinggi IPM suatu wilayah, semakin rendah tingkat pengangguran yang terjadi. Ini menekankan  pentingnya  peningkatan  kualitas  manusia  untuk  mendukung kesempatan kerja. Tingginya tingkat IPM juga berdampak positif pada kualifikasi, keterampilan,  dan  produktivitas  tenaga  kerja  di  wilayah  tersebut.  Pertimbangan terhadap upah juga merupakan aspek penting dalam hubungan antara pembangunan manusia dan penyerapan tenaga kerja. Upah yang setimpal dengan pekerjaan dapat memberikan  motivasi  bagi  tenaga  kerja,  meningkatkan  produktivitas,  dan menciptakan  lingkungan  kerja  yang  kondusif.  Namun,  perlu  diwaspadai  bahwa upah  yang  terlalu  tinggi  dapat  mempengaruhi  keputusan  perusahaan  terkait perekrutan dan penyerapan tenaga kerja, mengingat upah adalah salah satu faktor biaya produksi.
Ketika  melibatkan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  pertumbuhan ekonomi  di  Jawa  Timur  selama  periode  2018-2022  mencerminkan  kemajuan positif. PDRB yang meningkat dapat memberikan dampak positif pada penyerapan tenaga kerja, terutama jika pertumbuhan ekonomi diiringi oleh diversifikasi sektor dan  peningkatan  nilai  tambah.  Dalam  konteks  penyerapan  tenaga  kerja, pertumbuhan PDRB juga berperan penting. Peningkatan PDRB dapat merangsang pertumbuhan  nilai  tambah  dari  penjualan  produk-produk  di  berbagai  sektor ekonomi  yang  pada  gilirannya  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  baru.  Namun,
perlu diperhatikan bahwa pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja tidak bersifat  linear  dan  memerlukan  strategi  kebijakan  yang  bijak.  Penelitian  ini memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik, tren, dan variasi tenaga kerja di Jawa Timur. Secara keseluruhan, hubungan antara pembangunan manusia, upah,  PDRB,  dan  penyerapan  tenaga  kerja  di  Jawa  Timur  terbilang  kompleks. Keberhasilan pembangunan manusia yang mencakup peningkatan IPM, kebijakan upah  yang  seimbang,  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dapat memberikan  kontribusi  positif  pada  penyerapan  tenaga  kerja  dan  kesejahteraan masyarakat  secara  umum.  Akan  tetapi,  perlu  perhatian  lebih  terhadap ketidakmerataan  penyerapan  tenaga  kerja  di  beberapa  sektor.  Langkah-langkah kebijakan yang tepat perlu diambil untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Jawa Timur agar dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada hasil penelitian didapati bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator  krusial  dalam  mengevaluasi  progres  pembangunan  suatu  wilayah.  Di Jawa  Timur,  peningkatan  IPM  dari  tahun  2018  hingga  2022  menunjukkan perkembangan  positif  dalam  aspek  pendidikan,  kesehatan,  dan  pengeluaran  per kapita. Namun, perlu diakui bahwa perubahan dalam IPM memerlukan waktu dan merupakan  hasil  dari  proses  pembangunan  manusia  yang  berkelanjutan.  Penting untuk  memahami  bahwa  pembangunan  manusia  tidak  hanya  terfokus  pada pertumbuhan  ekonomi  semata.  Evaluasi  pembangunan  seharusnya  melibatkan faktor-faktor  seperti  akses  pendidikan,  kesehatan,  dan  standar  hidup  yang  layak. Tantangan  yang  dihadapi  adalah  bagaimana  memastikan  pertumbuhan  ekonomi berkontribusi  nyata  terhadap  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  secara menyeluruh.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  pembangunan  harus  mengintegrasikan aspek-aspek yang membentuk manusia menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih terdidik
Dalam  konteks  penyerapan  tenaga  kerja,  IPM  Jawa  Timur  yang  tinggi  dapat dihubungkan dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta  menciptakan  tenaga  kerja  yang  lebih  terampil  dan  produktif.  Namun,  perlu diingat  bahwa  hubungan  ini  bersifat  kompleks  dan  pembangunan  manusia  yang optimal  harus  diimbangi  dengan  kebijakan  upah  yang  adil.  Tingkat  upah  yang kompetitif dapat meningkatkan motivasi pekerja, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat  secara  keseluruhan.  Upah  sebagai  imbalan  finansial  bagi  pekerja, memainkan  peran  sentral  dalam  penyerapan  tenaga  kerja.  Kenaikan  upah  yang seimbang  dengan  produktivitas  dapat  memberikan  insentif  kepada  tenaga  kerja untuk meningkatkan kinerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang optimal. Namun,  perlu diwaspadai  bahwa upah yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja, pengangguran, dan keberlanjutan ekonomi regional.
PDRB Jawa Timur menjadi indikator utama aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pertumbuhan  PDRB  yang  positif  dari  tahun  2018  hingga  2022  mencerminkan kemajuan  ekonomi  provinsi.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  belum  merata  di  seluruh  Kota/Kabupaten,  seperti  terlihat  dari
perbandingan  PDRB  antara  Kabupaten  Sampang,  Kota  Malang,  dan  Kota Surabaya.  Dalam  konteks  hubungan  PDRB  dengan  penyerapan  tenaga  kerja, pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  dapat  memberikan  dampak  positif  terhadap kesempatan kerja. Namun, hal ini harus didukung oleh kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah  daerah  perlu  memperhatikan  sektor-sektor  yang  memiliki  potensi pertumbuhan  tinggi  dan  mengembangkan  strategi  untuk  mendukung  penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut. Secara keseluruhan kebijakan pembangunan di Jawa Timur harus berfokus pada peningkatan kualitas manusia, pemberdayaan tenaga kerja melalui upah yang adil, dan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang  memiliki  potensi  pertumbuhan.  Dengan  demikian,  pembangunan  yang berkelanjutan  dapat  tercapai  dan  menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  untuk pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  sehingga  terjadi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS  JATIM.  (2023). Indeks  Pembangunan  Manusia  Menurut  Kabupaten/Kota
2017-2019. Diambil kembali dari jatim.bps.go.id:
https://jatim.bps.go.id/indicator/26/36/2/indeks-pembangunan-manusia- menurut-kebupaten-kota.html
BPS  JATIM.  (2023). Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kabupaten/Kota  Di Provinsi Jawa Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022. Diambil kembali dari jatim.bps.go.id: atim.bps.go.id
BPS  JATIM.  (2023,  April  5). Produk  Domestik  Regional  Bruto  Provinsi  Jawa Timur  menurut  Lapangan  Usaha  2018-2022. Diambil  kembali  dari jatim.bps.go.id/:
https://jatim.bps.go.id/publication/2023/04/05/efc2be28dd3b64c7b12f7c5a/ produk-domestik-regional-bruto-provinsi-jawa-timur-menurut-lapangan- usaha-2018-2022.html
BPS  MALANG.  (2023). Upah  Minimum  Kabupaten  Kota  (UMK)  dan  Provinsi (UMP)  di  Jawa  Timur  (Rupiah  (Rp.)),  2018-2020. Retrieved  from malangkota.bps.go.id: https://malangkota.bps.go.id/indicator/19/529/2/upah- minimum-kabupaten-kota-umk-dan-provinsi-ump-di-jawa-timur.html
BPS  PROBOLINGGO.  (2023). Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Timur (Rupiah),  2021-2023. Diambil  kembali  dari  probolinggokab.bps.go.id: https://probolinggokab.bps.go.id/indicator/19/288/1/upah-minimum- kabupaten-kota-di-jawa-timur.html
Ferilio. (2021). Pengaruh Tingkat Upah Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Menengah Menurut Pandangan Ekonomi Islam Di Kota Manna Bengkulu Selatan. http://repository.iainbengkulu.ac.id/ , 1-91.
Izzah, N. (2015). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (ipm) dan inflasi terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  propinsi  Riau  tahun  1994-2013.  In At- Tijaroh:  Jurnal  Ilmu  Manajemen  dan  Bisnis  Islam .  scholar.archive.org. https://scholar.archive.org/work/v6oj5x5nr5dpbglqawhahly6l4/access/wayb ack/http://e-journal.perpustakaanstainpsp.net/index.php/at- tijaroh/article/viewFile/103/pdf_18
Pramono, K. D. (2022).  Determinasi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa
Tengah Periode 2015-2020. Jurnal Ekonomi Trisakti . https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jet/article/view/14436
Prayogo, I., & Hasmarini, M. I. (2022). Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB  Dan  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Di Yogyakarta  Tahun  2018-2021. SEIKO:  Journal  of  Management  &  … . https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/3046
Putri, N. A., & Soelistyo, A. (2018). Analisis Pengaruh Upah, Pdrb, Dan Investasi
Terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Dikawasan  Gerbangkertasusila  Tahun 2012-2016. Jurnal Ilmu Ekonomi . http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/7095
Safira, T. A. (2022). Data UMP Jawa Timur Selama Lima Tahun Terakhir, 2018 hingga  2022,  Tertinggi  UMK  di  Kota  Surabaya .  Diambil  kembali  dari www.tribunnews.com:
Safitri, A. W., & Desmintari, D. (2022). Determinan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur . ejournal.upnvj.ac.id.
https://ejournal.upnvj.ac.id/jded/article/view/5365
Sari,  T.  K.  (2017). Determinan  Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Indonesia  Tahun 2007-2016 . dspace.uii.ac.id. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/5362
Setyoawati, W. R., & Anas, M. (2022). Determinan Permintaan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah Tahun 2017-2020 . eprints.ums.ac.id.
https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/97492
Tarman,  M.,  Ruski,  R.,  Purnomo,  I.  A.,  &  ...  (2022).  Pengaruh  Pdrb  Terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. Equilibria … .
http://journal.upgris.ac.id/index.php/equilibriapendidikan/article/view/1394
4