## KAJIAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PRAKTEKNYA
MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
Oleh : Rosdalina 1

## Abstrak
Sistem  pemerintahan  Indonesia  didasarkan  pada  dua  hal  yaitu  sistem pemerintahan  sebelum  amandemen  dan  sistem  pemerintahan  setelah amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945.  Praktik  sistem  pemerintahan Indonesia  mengalami  beberapa  variasi.  Pada  bulan  Oktober  1945  sampai sebelum  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  telah  berlaku  Sistem  Pemerintahan Parlementer.  Dimana  dapat  difahami bahwa  dalam  konstitusi Negara  kita  tidak dikenal  Sistem  tersebut  namun  secara  praktiknya  menyimpang  dari  amanat konstitusi.
Dalam  tulisan  ini  penulis  mengangkat  permasalahan  yaitu  apakah  sistem pemerintahan Indonesia dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan UUD 1945. Dalam  menjawab  permasalahan  di  atas  penulis  melakukan  kajian  pustaka/ teoritis  dalam  beberapa  literatur,  baik  dalam  bentuk  kajian  terhadap  Undang- Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, literatur yang terkait dan juga  pada  beberapa  jurnal  ilmiah.  Kemudian  dari  kajian  tersebut  dianalisis secara yuridis normatif.
Inkonsistensi  penerapan  Sistem  Pemerintahan  ini  merupakan  bentuk penyimpangan  terhadap  ketentuan  UUD  1945.  Keinkonsistensian  penerapan Sistem Pemerintahan tersebut didasari atas konvensi ketatanegaraan dan hukum kebiasaan  yang  telah  diterapkan  sebelumnya.  Disamping  itu  juga  dapat dikatakan  karena  UUD  1945  sendiri  memang  dimaksudkan  hanya  sebagai revolutie  –grondwet atau  undang-undang  dasar  kilat    (ucapan  Bung  Karno dalam  sidang  BPUPKI)    yaitu  undang-undang  dasar  yang  hanya  dimaksudkan sebagai  naskah  konstitusi  untuk  sementara  waktu  dalam  rangka  persiapan Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah  UUD  1945  mengalami  empat  kali  perubahan  yaitu  dari  tahun  1999, 2000,  2001  dan  2002  praktik  Sistem  Pemerintahan  kita  berlaku  Sistem Pemerintahan  Presidensial.  Sistem  ini  menganut  prinsip Separation  of  power (pemisahan  kekuasaan)  terhadap  masing-masing  lembaga  Negara.  Praktik sistem  pemerintahan  setelah  amandemen  ini  belum  sepenuhnya  menganut sistem pemerintahan Presidensial murni dimana antara Presiden dan DPR masih memiliki hubungan yang sangat erat disamping sebagai fungsi pengawasan.
Kata kunci : Sistem, Pemerintahan, Amandemen
1 Penulis adalah salah satu Dosen di Jurusan Syari’ah STAIN Manado

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  hukum  sebagaimana  yang  tertuang dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  yang  berbunyi bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum. 2 Konsep  tentang  Negara hukum  ini  berarti  bahwa  segala  aspek  pemerintahan  harus  berdasarkan dengan  kontitusi  negara  yaitu  UUD  1945.  Pemerintah  dalam  menjalankan tugas  dan  kewenangannya  terikat  dengan  aturan  yang  termuat  dalam konstitusi tersebut. Dalam arti bahwa seluruh lembaga negara dalam hal ini Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR),  Majelis  Perwakilan  Rakyat  (MPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudidsial  (KY)  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  (Tupoksi) berdasarkan UUD 1945.
Rumusan  pasal  di  atas  sejalan  dengan  pandangan  Plato  bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  adalah  yang  diatur  oleh  hukum. Sedangkan menurut Aristoteles suatu Negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. 3
Dasar  sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  tertuang  jelas  dan tegas dalam Bab I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan sebagaimana termuat  dalam  Pasal  1  ayat  (1),  (2)  dan  (3).  Adapun  dasar  sistem ketatanegaraan tersebut sebagai berikut : Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 berbunyi bahwa :
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik Pasal 1 ayat (2) berbunyi :
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD Sedangkan Pasal 1 ayat (3) berbunyi bahwa :
Negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan pasal di atas menunjukkan bahwa Bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan,  bentuk  pemerintahan  adalah  Republik  dan  sistem  pemerintahan adalah Presidensial.
Sistem  Pemerintahan  Indonesia  tercantum  dalam  pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:
kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  disusun  dalam  suatu Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia  yang  terbentuk  dalam suatu  susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan rakyat. 4
Prinsip  negara  republik  adalah  jika  suatu  negara  pemilihan  atau pembentukan  kepala  pemerintahannya  melalui  suara  terbanyak  dan  kepala
2 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
3 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 1
4 Pembukaan UUD 1945
pemerintahannya  itu  disebut  Presiden  dan  ditentukan  dalam  masa jabatannya.  Menurut  faham  Duguit,  ia  menggunakan  kriteria  bagaimana caranya  kepala  negara  itu  diangkat,  jika  seorang  kepala  negara  diangkat berdasarkan  hak  waris  atau  keturunan  maka  bentuk  negaranya  disebut Monarki  dan  kepala  negaranya  disebut  Raja  atau  Ratu.  Dan  jika  seorang kepala  negara  dipilih  melalui  suatu  pemilihan  umum  untuk  masa  jabatan yang  ditentukan  maka  bentuk  negaranya  disebut  Republik  dan  kepala negaranya disebut Presiden. 5
Dengan berpijak dari pendapat di atas dapat difahami bahwa bentuk negara  Indonesia  adalah  Republik  dimana  kepala  negaranya  dijabat  oleh Presiden  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum  dan  dalam  masa  jabatan tertentu yaitu lima tahun.
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 ditentukan bahwa Presiden  Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  Pemerintahan  menurut Undang-Undang Dasar.
Rumusan  di  atas  menunjukkan  bahwa  menurut  konstitusi  Sistem Pemerintahan  Indonesia  adalah  menganut  Sistem  Presidensial  dimana Presiden  berkedudukan  disamping  sebagai  kepala  Pemerintahan  juga sebagai  kepala  Negara.  Namun  prinsip  Sistem  Pemerintahan  ini  secara praktiknya tidak sesuai dengan amanat konstitusi.
Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensial,  badan  eksekutif  dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan  secara  langsung  seperti  dalam  Sistem  Pemerintahan Parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.
Para  Sistem  ini  pula  kepala  Pemerintahan  dipegang  oleh  Presiden dan  pemerintah  tidak  bertanggung  jawab  kepada  parlemen  (legislatif). Menteri bertanggung jawab kepada Presiden karena Presiden berkedudukan sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan.
Menurut Donald A. Rumokoy, Indonesia pernah menerapkan Sistem Pemerintahan  Parlementer  antara  Oktober  1945  hingga  sebelum  Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 6 Oleh karena praktik Sistem Pemerintahan di Indonesia pernah mengalami perubahan dimana tidak sesuai dengan UUD 1945 maka perlu  kiranya  diadakan  sebuah  kajian  tentang  bagaimana  Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan praktiknya di Indonesia baik sebelum amandemen maupun sesudahnya.
Praktik Sistem Pemerintahan dewasa ini juga perlu dikaji lebih lanjut apakah  sudah  sesuai  dengan  UUD  1945  ataukah  perlu  kiranya  ada perubahan  paradigma  terkait  dengan  penerapan  Sistem  Pemerintahan  yang implikasinya terhadap amandemen UUD 1945 yang kelima.
5 Moh. Kusnardi, Harmally Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 167
6 Donald  A.  Rumokoy, Praktik  Konvensi  Ketatanegaraan  di  Indonesia-  kajian  perbandingan  di Inggris, Amerika Serikat dan Belanda, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011,hlm. 202

## B. Pembahasan

## 1. Definisi Sistem Pemerintahan
Istilah  Sistem  Pemerintahan  berasal  dari  gabungan  dua  kata  yaitu Sistem  dan  Pemerintahan.  Sistem  dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan  sehingga  membentuk  suatu  totalitas,  susunan  yang  teratur dari pandangan teori, asas, dsb. 7
Menurut  Moh.  Kusnardi  Sistem  adalah  suatu  keseluruhan,  terdiri  dari beberapa  bagian  yang  mempunyai  hubungan  fungsional  baik  antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga  hubungan  itu  menimbulkan  ketergantungan  antara  bagian- bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya. 8
Sedangkan Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah; segala  urusan  yang  dilakukan  oleh  Negara  dalam  menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.
Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif  dan  yudikatif.  Sedangkan  menurut  Donald  A.Rumokoy istilah  Pemerintahan  dalam  arti  luas  adalah  segala  urusan  yang dilakukan  oleh  Negara  dalam  menyelenggarakan  kesejahteraan rakyatnya  dan  kepentingan  Negara  sendiri,  jadi  di  sini  tidak  hanya diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja  akan  tetapi  juga  meliputi  tugas-tugas  lainnya  termasuk  legislatif dan yudikatif. 9
Sistem  Pemerintahan  itu  membicarakan  bagaimana  pembagian kekuasaan  serta  hubungan  antara  lembaga-lembaga  Negara  yang menjalankan  kekuasaan-kekuasaan  Negara  itu  dalam  rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat. 10
Oleh  karena  itu,  Sistem  Pemerintahan  itu  adalah  aturan  atau  cara bagaimana  ketiga  lembaga  tersebut  bekerja  dan  berhubungan  satu sama lain dimana setiap lembaga harus bekerja sama dan menjalankan tugasnya  dengan  baik  sehingga  tujuan  untuk  menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara dapat terwujud.

## 2. Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945
Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem Pemerintahan ini dijalankan semasa
7 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Balai  Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1076
8 Moh. Kusnardi, Harmally Ibrahim, op. cit., hlm. 171
9 Donald A. Rumokoy, op. cit., hlm. 201
10 Ibid ., hlm. 171
Pemerintahan  Orde  Baru  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Suharto. Ciri dari Sistem Pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat  besar  pada  lembaga  kepresidenan.  Hampir  semua  kewenangan Presiden  yang  di  atur  menurut  UUD  1945  tersebut  dilakukan  tanpa melibatkan  pertimbangan  atau  persetujuan  DPR  sebagai  wakil  rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan Presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada Presiden juga ada  dampak  positifnya  yaitu  Presiden  dapat  mengendalikan  seluruh penyelenggaraan Pemerintahan  sehingga mampu menciptakan Pemerintahan  yang  kompak  dan  solid.  Sistem  Pemerintahan  lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat  negara  dapat  dihindari.  Namun,  dalam  praktik  perjalanan Sistem  Pemerintahan  di  Indonesia  ternyata  kekuasaan  yang  besar dalam  diri  Presiden  lebih  banyak  merugikan  bangsa  dan  negara daripada keuntungan yang didapatkanya.
Dalam  Sistem  Pemerintahan  Presidensial,  badan  eksekutif  dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam Sistem Pemerintahan Parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.
Para  Sistem  ini  pula  kepala  Pemerintahan  dipegang  oleh Presiden  dan  pemerintah  tidak  bertanggung  jawab  kepada  parlemen (legislatif).  Menteri  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  karena Presiden  berkedudukan  sebagai  kepala  Negara dan  kepala Pemerintahan.  Contoh  :  AS,  Pakistan,  Argentina,  Brasil,  Filiphina, Indonesia.  Sedangkan  dalam  pemerintahan  parlementer  hubungan antara  eksekutif  dan  legislative  sangat  erat.  Pemerintah  (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap  eksekutif.  Menteri  dan  Perdana  Menteri  bertanggung  jawab kepada parlemen.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial adalah :
- Penyelenggara  Negara  berada  di  tangan  Presiden.  Presiden  adalah kepala  Negara  sekaligus  kepala  Pemerintahan.  Presiden  dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
- Kepala  negara    tidak  bertanggung  jawab  kepada  parlemen, pemerintah  dan  parlemen  sejajar  (eksekutif  tidak  mempunyai kekuasaan  untuk  menyatu  dengan  legislatif).  Hal  itu  dikarenakan Presiden tidak dipilih oleh parlemen atau legislatif, oleh karena itu
Presiden  langsung  bertanggung  jawab  kepada  rakyat  yang memilihnya.
- Kedudukan  kepala  Negara  tidak  terpisah  dari  kedudukan  kepala pemerintah
- Presiden  mengangkat  Menteri  dan  bertanggung  jawab  kepadanya. Kabinet bertanggungjawab kepada Presiden dan tidak bertanggungjawab  kepada  parlemen  atau  legislatif  (Menteri  yang diangkat hanyalah pembantu Presiden) - Presiden merupakan eksekutif tunggal - Masa jabatan Presiden ditentukan dengan tegas - Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif - Presiden tidak dapat (berwenang) membubarkan ataupun memaksa parlemen - Supremasi konstitusi - Eksekutif bertanggung jawab pada rakyat yang berdaulat - Parlemen  memiliki  kekuasaan  legislatif  dan  sebagai  lembaga perwakilan  anggota  parlemennya  dipilih  oleh  rakyat.  Demikian pula Eksekutif dipilih melalui pemilihan umum
- Kekuasaan tersebar ataupun tidak terpusat. 11
Memasuki  masa  Reformasi  ini,  bangsa  Indonesia  bertekad  untuk menciptakan  Sistem  Pemerintahan  yang  demokratis.  Untuk  itu,  perlu disusun  Pemerintahan  yang  konstitusional  atau  Pemerintahan  yang berdasarkan  pada  konstitusi.  Pemerintah  konstitusional  bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi
1. Adanya pembatasan kekuasaan Pemerintahan atau eksekutif
2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat  terbentuk  Sistem  Pemerintahan  yang  lebih  baik  dari  yang sebelumnya.  Amandemen  atas  UUD  1945  telah  dilakukan  oleh  MPR sebanyak  empat  kali,  yaitu  pada  tahun  1999,  2000,  2001,  dan  2002. Berdasarkan  UUD  1945  yang  telah  diamandemen  itulah  menjadi pedoman bagi Sistem Pemerintahan Indonesia sekarang ini.
a. Periode Berlakunya UUD 1945
UUD  1945  pertama  kali  disahkan  berlaku  sebagai  konstitusi Negara  Indonesia  dalam  sidang  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta dipersiapkan  oleh  suatu  badan  bentukan  pemerintah  balatentara
Jepang  “Dokuritsu  Zyunbi  Tyoosakai”  yang  berarti  Badan
11 www.google.co.id/#sclient=psyab&hl=id&source=hp&q=Sistem+pemerintah+Presidensial&pbx =1&oq=Sistem+pemerintah+Presidensial
Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (BPUPKI).  Badan  ini  tidak  hanya  melakukan  usaha-usaha persiapan  kemerdekaan  sesuai  dengan  tujuan  pembentukannya, tetapi  malah  mempersiapkan  naskah  Undang-Undang  Dasar sebagai dasar untuk mendirikan Negara Indonesia merdeka. 12
Setelah resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 ini  tidak  langsung  dijadikan  referensi    dalam  setiap  pengambilan keputusan  kenegaraan  dan  Pemerintahan.  UUD  1945  pada pokoknya benar-benar  dijadikan  alat  saja  untuk  sesegera  mungkin membentuk  Negara  merdeka  yang  bernama  Republik  Indonesia. 13
Menurut  Bung  Karno  istilah  UUD  1945  pada  saat  itu  adalah revolutie-grondwet yang  berarti  bahwa  Undang-Undang  Dasar kilat dimana UUD tersebut akan diganti dengan yang baru apabila Negara merdeka sudah berdiri dan keadaan sudah memungkinkan. UUD  1945  dibuat  karena  adanya  peluang  untuk  merdeka  yang harus  direbut  dengan  cepat  dan  untuk  itu  harus  pula  segera ditetapkan  UUd  bagi  Negara  yang  digagas  sebagai  Negara demokrasi dan kinstitusional. 14
Menurut Adnan Buyung Nasution bahwa tak dapat dibantah UUD 1945 itu sejak semula memang dimaksudkan sebagai UUD interim (sementara)  untuk  pada  waktunya  harus  diperbaharui  oleh  MPR hasil  pemilu. 15 Oleh  karena  UUD  saat  itu  masih  bersifat  interim (sementara)  dimana  tujuaannya  hanyalah  mengantarkan  Indonesia menjadi  Negara  merdeka  maka  pengambilan  keputusan  dalam Sistem  Pemerintahan  tidak  mengikat  mengacu  pada  Sistem  UUD tersebut.  Sebagai  contoh  adalah  menurut  ketentuan  UUD  1945 Sistem  Pemerintahan  yang  dianut  adalah  Sistem  Presidensiil,  atas dasar itu maka pada tanggal 2 september 1945 dibentuklah susunan kabinet  pertama  di  bawah  tangggung  jawab  Presiden  Soekarno. Akan  tetapi  baru  dua  bulan  setelah  itu  tanggal  14  november  1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan Sistem kabinet  dari  Sistem  Presidensiil  (quasi  Presidensiil)  ke  Sistem Parlementer.
12 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 39 13 Ibid 14 Moh  Mahfud  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pascaamandemen  Konstitusi, PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.21
15 Adnan  Buyung  Nasution  sering  mengemukakan  bahwa  salah  satu  alasan  mengapa  UUD 1945 harus  diamandemen  adalah  karena  UUD  itu  dibuat  oleh  lembaga  yang  bukan  hasil  pemilu. Padahal  idealnya  UUD  harus  dibuat  oleh  lembaga  perwakilan/permusyawaratan  rakyat  yang dibentuk melalui pemilu.
Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa UUD 1945 yang disahkan pada tanggal  18  Agustus  1945  hanya  dalam  waktu  tidak  sampai  tiga bulan  Sistem  Pemerintahan  menyimpang  dari  UUD  1945  yaitu dengan  dibentuknya  kabinet  Parlementer  pertama  di  bawah Perdana  Menteri  Sutan  Syahrir  pada  tanggal  14  Nopember  1945. Padahal  UUD  1945  yang  baru  disahkan  itu  jelas  tidak  menagnut Sistem  Pemerintahan  Parlementer  dan  tidak  mengenal  jabatan Perdana Menteri sama sekali. Sistem Pemerintahan Parlementer itu terus  dipraktikkan  sampai  periode  berlakunya  UUD  RIS  tahun 1949 dan UUDS tahun 1950. Bahkan setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959  yang  kembali  memberlakukan  UUD  1945  sebagai  konstitusi Republik  Indonesia,  Sistem  Pemerintahan  yang  dipraktikkan  juga adalah Sistem Parlementer. 16
Sistem  Pemerintahan  Negara  mengalami  perubahan  fundamental setelah  Presiden  menyetujui  usulan  Badan  Pekerja  Komite Nasional  pada  tanggal  11  November  1945  yang  diwujudkan dengan  dikeluarkannya  Maklumat  Pemerintah  tanggal  14 November 1945. 17 Sehubungan dengan itu pemerintah menetapkan kebijakan untuk membentuk kabinet Parlementer pertama di bawah Perdana  Menteri  Syahrir. 18 Sebagaimana  difahami  bahwa  dalam UUD  1945  menganut  Sistem  Presidensiil,  sama  sekali  tidak mengatur Sistem Parlementer. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember  199  itu  konstitusi  Indonesia  hanyalah  berada  di  atas kertas saja.
Maklumat pemerintah tersebut didahului oleh keluarnya Maklumat wakil  Presiden  No.  X  tanggal  16  Oktober  1945  yang  pada diktumnya menegaskan sebagai berikut :
“Bahwa  komite  nasional  pusat  sebelum  terbentuknya  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara”
Maklumat  ini  juga  menentukan  bahwa  berhubung  dengan gentingnya keadaan, mendelegasikan kekuasaannya kepada sebuah Badan  Pekerja  yang  dipilih  diantara  mereka  dan  yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat. 19
16 Jimly  Asshiddiqie, Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara Indonesia Pasca  Reformasi, PT  Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta Barat, 2008, hlm. 321
17 Donald A. Rumokoy, op. cit., hlm. 208 18 Jimly Asshiddiqie, 2006, op. cit ., hlm. 43 19 Jimly Asshiddiqie, 2008, op. cit ., hlm. 322
Dalam  Sistem  yang  diperkenalkan  oleh  Maklumat  Nomor  X tanggal  16  Oktober  1945  dan  Maklumat  Pemerintah  tanggal  14 November  1945,  Menteri  ditentukan  bertanggung  jawab  kepada Komite  Nasional  Pusat,  dan  pimpinan  Kabinet  disebut  Perdana Menteri. Sebelum terbentuknya Kabinet Syahrir I, kabinet pertama yang  dibentuk  adalah  kabinet  Presidensial  di  bawah  tanggung jawab  Presiden,  yaitu  kabinet  yang  bekerja  antara  tanggal  2 September – 14 November 1945. Setelah berubah menjadi kabinet Parlementer  Syahrir  I  pada  tanggal  14  November  1945,  dapat dikatakan  bahwa  Pemerintahan  selanjutnya  menerapkan  Sistem Parlementer.  Selanjutnya,  kabinet  presdiensial  kembali  dibentuk setelah  kabinet  Amir  Syarifuddin  II  dibubarkan  pada  tanggal  29 Januari  1948,  yaitu  tanggal  29  Januari  1948  s.d.  4  Agustus  1949. Kabinet kedua ini dirombak pada tanggal 4 Agustus 1949 dan terus bekerja sampai dengan 20 Desember 1949. 20
b. Sistem Pemerintahan Indonesia Tahun 1949 Selama  periode  pertama  berlakunya  UUD  1945  telah  terjadi peperangan antara Indonesia yang mempertahankan kemerdekaannya  dan  Belanda  yang  hendak  menjajah  kembali. 21
Setelah  PD  kedua  berakhir  maka  pemerintah  Belanda  yang  telah menjajah Indonesia 3,5 abad berkeinginan kembali inigin menjajah Indonesia  lagi.  Namun  usaha  mereka  tidak  berhasil  oleh  karena mendapatkan  perlawanan  yang  sengit  dari  para  pejuang  bangsa. Oleh  karena  pemerintah  Belanda  tidak  berhasil,  maka  mereka mengembangkan  politik  adu  domba  dengan  cara  mendirikan  dan mensponsori  berdirinya  Negara  kecil  di  wilayah  Indonesia  yaitu Negara  Sumatera,  Negara  Indonesia  Timur,  Negara  Pasundan, Negara  Jawa  Timur,  dsb. 22 Di  samping  itu  tentara  Belanda  juga melakukan  agresi  I  tahun  1947  dan  agresi  II  tahun  1948.  Dalam kondisi yang terdesak maka pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 november 1949 diadakanlah Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den  Haag.  Dimana  salah  satu  isi  konperensi  tersebut  yang disepakati  yaitu:  mendirikan  Negara  Republik  Indonesia  Serikat (RIS). Naskah konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi RI dan Panitia  Urusan  Pemufakatan  Federal  ( Byeenkomst  voor  Federal Overleg) ke  KMB  itu.  Delegasi  Indonesia  Mr.Mohammad Roemdan  Prof.  Dr.  Soepomo  telah  mempersiapkan  naskah  UUD sehingga  rancangan  tersebut  dalam  KMB  disepakati  menjadi Konstitusi  RIS.  Kemudian  disampaikan  kepada  Komite  Nasional Pusat  (lembaga  perwakilan  rakyat)  dan  disahkan  berlaku  pada
20 Ibid ., hlm. 323
21 Sri Soemantri  M, Bunga Rampai Hukum Tata Negara  Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 136
22 Jimly Asshiddiqie, 2006, op. cit ., hlm. 44
tanggal14 desember 1949. Masa berlakunya RIS yaitu 27 Agustus 1950, ketika UUDS 1950 resmi diberlakukan.
Sistem  Pemerintahan  yang  dianut  olek  Konstitusi  RIS  adalah Sistem  Parlementer  Kabinet  Semu  (Quasi  Parlementer)  dan bukan kabinet parlemen murni. 23 Dengan penjelasan :
- Pengangkatan  Perdana  Menteri  dan  pembentukan  kabinet dilakukan oleh Presiden dan bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya - Kekuasaan  Perdana  Menteri  masih  dicampur  tangan  oleh Presiden.  Padahal  Presiden  merupakan  kepala  Negara  dan Perdana Menteri adalah kepala Pemerintahan
- Pertanggungjawaban  Menteri  adalah  kepada  DPR,  namun harus melalui keputusan pemerintah - Parlemen  tidak  mempunyai  hubungan  erat  dengan  pemerintah sehingga  DPR  tidak  mempunyai  pengaruh  besar  kepada pemerintah. 24

## c. Sistem Pemerintahan di bawah UUDS
Bentuk  Negara  federal  nampaknya  mengandung  banyak  nuansa politik, berkenaan dengan kepentingan penjajahan Belanda. Karena itu,  meskipun  gagasan  bentuk  Negara  federal  mungkin  saja memiliki relevansi sosiologis yang cukup kuat untuk diterapkan di Indonesia. 25
Bentuk  Negara  federal  di  masa  Pemerintahan  RIS  dalam  bentuk Negara  federal  tidaklah  bertahan  lama.  Tiga  Negara  bagian  yaitu Negara  Republik  Indonesia,  Negara  Indonesia  Timur  dan  Negara Sumatera  Timur  menggabungkan  diri  menjadi  satu  wilayah RepublikIndonesia.  Sejak  saat  itulah  Pemerintahan  RIS  mulai berkurang  sehingga  dicapailah  sebuah  kesepakatan  mendirikan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  terjadi  pada tanggal  19  Mei  1950  sebagai  kelanjutan  dari  Negara  Kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Konstitusi  RIS  dan  UUDS  ini  hanya  bersifat  sementara. Sebagaimana  dirumuskan  dalam  pasal  134  bahwa  keharusan konstituante  bersama-sama  dengan  pemerintah  segera  menyusun Udang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  yang  akan  mengganti
23 www.slideshare.net/omcivics/pelaksanaan-Sistem-Pemerintahan-di-indonesia-ericpresentation
24 www.slideshare.net/omcivics/pelaksanaan-Sistem-Pemerintahan-di-indonesia-ericpresentation
25 Jimly Asshiddiqie, 2006, op. cit., hlm. 46
UUDS  tahun  1950  itu.  UUDS  berhasil  menyelenggarakan  pemilu pada bulan Desember 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota konstituante  yang  kemudian  diresmikan  di  kota  Bandung  pada tanggal  10  November  1956.  Majelis  konstituante  yang  dipilih melalui  pemilu  tidak  berhasil  menjalankan  tugasnya  untuk menyusun  UUD  baru  sehingga  Presiden  Soekarno  beranggapan bahwa  konstituante  gagal  dan  atas  dasar  itulah  ia  mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dimana memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia.
Sesudah  dekrit  5  Juli  1959  berarti  kembali  berlaku  Undang- Undang  Dasar  1945,  sebab  dekrit  tersebut  itulah  merupakan sumber hukum bagi berlakunya UUD 1945 tersebut. 26
d. Pemberlakuan Kembali UUD 1945 pada Demokrasi Terpimpin
Setelah  pemberlakuan  UUD  1945  kembali,  rakyat  menaruh harapan akan kehidupan ketatanegaraan yang stabil dan pemerintah Presidensial  yang  demokratis.  Akan  tetapi,  dengan  penerapan Demokrasi  Terpimpin  menyebabkan  terjadinya  penyimpangan terhadap  Pancasila  dan UUD. 27 Adapun  bentuk  penyimpangannya adalah :
a. Penyimpangan  ideologis,  konsepsi  Pancasila  diganti  dengan Nasakom b. Pemusatan  kekuasaan  Presiden  dengan  wewenang  yang melebihi  ketentuan  UUD  1945,  yaitu  membentuk  produk hukum tanpa persetujuan dari DPR
c. Dalam  MPRS  NO  III/MPRS/1963  mengangkat  Ir.  Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
d. Kedudukan MPRS dan DPRS dijadikan Menteri negara sebagai pembantu Presiden. 28
Dengan  berlakunya  kembali  UUD  tanggal  5  Juli  1959,  Indonesia memasuki periode demokrasi terpimpin. UUD 1945 menggunakan Sistem  Pemerintahan  Presidensial.  Presiden  Soekarno  menjadi Kepala  Negara  sekaligus  sebagai  Kepala  Pemerintahan  RI  Sistem kepemimpinannya disebut orde lama.
Inkonsistensi  penerapan  Sistem  Pemerintahan  ini  merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945 sendiri yang
26 Hartono  Hadisoeprapto, Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia, Cet.  Kelima,  Liberty,  Yogyakarta, 2001, hlm. 20
27 www.slideshare.net/omcivics/pelaksanaan-Sistem-Pemerintahan-di-indonesia-ericpresentatio
28 www.slideshare.net/omcivics/pelaksanaan-Sistem-Pemerintahan-di-indonesia-ericpresentation
jelas-jelas  mengatur  Sistem  Pemerintahan  Presidensial.  Namun keinkonsistensian penerapan Sistem Pemerintahan tersebut didasari atas  konvensi  ketatanegaraan  dan  hukum  kebiasaan  yang  telah diterapkan sebelumnya. Disamping itu juga dapat dikatakan karena UUD  1945  sendiri  memang  dimaksudkan  hanya  sebagai revolutie –grondwet atau  undang-undang  dasar  kilat    (ucapan  Bung  Karno dalam  sidang  BPUPKI)    yaitu  undang-undang  dasar  yang  hanya dimaksudkan  sebagai  naskah  konstitusi  untuk  sementara  waktu dalam  rangka  persiapan  Indonesia  menjadi  Negara  yang  merdeka dan  berdaulat. 29 Oleh  karena  itu,  dapat  dimaklumi  bahwa  UUD 1945 itu sendiri sejak masa awal kemerdekaan RI belum dijadikan referensi  akan  tetapi  hanya  sebagai  sebuah  syarat  persiapan kemerdekaan Indonesia.
e. Sistem Pemerintahan pada Orde Baru
Selama  rezim  Orde  Baru  tidak  terjadi  perubahan  Sistem Pemerintahan.  Akan  tetapi,  pelaksanaan  lembaga  kePresidenan sangat  dominan.  Hal  ini  dapat  dilihat  di  dalam  UUD  1945  yang menyatakan  tugas  dan  kewenangan  Presiden  mencakup  tidak hanya  bidang  eksekutif,  tetapi  juga  dalam  bidang  legislatif  dan yudikatif.  Selain  itu,  kelembagaan  negara  dan  organisasi  sosial politik cenderung berjalan kurang seimbang dan proposional. 30
Pelaksanaan  UUD  195  sebagai  referensi  Sistem  ketatanegaraan baru  dipraktikkan  secara  nyata  pada  masa  orde  baru.  Jargon  yang sering  dipakai  pada  Pemerintahan  ini  adalah pelaksanaan  UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Orde Baru telah berhasil menyelenggarakan Pemerintahan melalui mekanisme  kenegaraan  yang  dikenal  dengan  Mekanisme Kepemimpianan  Nasional  5  tahun.  Mekanisme  Kepemimpinan Nasional 5 tahun tersebut adalah :
1. Diadakannya  pemilu  untuk  mengisi  keanggotaan  MPR,  DPR, DPRD I, DPRD II. 2. MPR  bersidang  untuk  memilih  Presiden  dan  wakil  Presiden serba menetapkan GBHN untuk 5 tahun.
3. Presiden  membentuk  kabinet  yang bertanggungjawab  terhadap Presiden.  Kabinet  melaksanakan  tugas  dibawah  petunjuk
Presiden dengan berlandaskan UUD dan GBHN.
29 Jimly Asshiddiqie, 2008, op. cit ., 325
30 www.slideshare.net/omcivics/pelaksanaan-Sistem-Pemerintahan-di-indonesia-ericpresentation
4. Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Presiden menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  setiap  akhir kepemimpinan kepada MPR. 5. DPR  mengawasi  jalannya  Pemerintahan.  DPR  bersama Presiden membentuk UU.
Pada  masa  orde  baru,  tanggung  jawab  kekuasaan  Negara  terpusat di  tangan  Presiden  (menganut  Sistem  Presidensial).  Kedudukan Presiden  sangat  kuat  sehingga  meskipun  MPR  sebagai  lembaga tertinggi  Negara  (tempat  Presiden  diharuskan  tunduk  dan bertanggung  jawab)  tetapi  dalam  kenyataannya  kedudukan  MPR tergantung  pada  Presiden.  Adanya  unsur  pertanggungjawaban presdien  kepada  MPR  justru  memperlihatkan  ciri  Parlementer. Oleh karena itulah, secara normatif Sistem yang dianut oleh UUD 1945  bukanlah  murni  Sistem  Presidensial  akan  tetapi  hanya  quasi Presidensial.
Sifat quasi atau Sistem Presidensial tidak murni itulah yang diubah ketika UUD 1945 diubah pada tahun1999 sampai tahun 2002, yaitu dengan  mengubah  kedudukan  MPR  tidak  lagi  sebagai  lembaga tertinggi  Negara,  melainkan  lembaga  Negara  yang  sederajat dengan  Presiden.  Disamping  itu,  perubahan  UUD  1945  itu  juga mengatur  tentang  pemilihan  Presiden  dan  wakil  Presiden  oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. 31

## 3. Sistem Pemerintahan di Indonesia setelah Amandemen UUD 1945
Sekarang  ini  Sistem  Pemerintahan  di  Indonesia  masih  dalam  masa transisi.  Sebelum  diberlakukannya  Sistem  Pemerintahan  baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, Sistem Pemerintahan  Indonesia  masih  mendasarkan  pada  UUD  1945  dengan beberapa  perubahan  seiring  dengan  adanya  transisi  menuju  Sistem Pemerintahan  yang  baru.  Sistem  Pemerintahan  baru  diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004.
Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada  di  tangan  rakyat  dan  dijalankan  sepenuhnya  menurut  UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan ( separation of power) kepada enam lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  Badan  Pemeriksa
31 Jimly Asshiddiqie, 2008, op. cit . hlm. 326
Keuangan  (BPK),  Mahkamah  Agung  (MA),  Mahkamah  Konstitusi (MK). 32
Perubahan amandemen UUD 1945 yaitu :
- Mempertegas prinsip Negara berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3)  dengan  menempatkan  kekuasaan  kehakiman  sebgai  kekuasaan yang  merdeka,  penghormatan  kepada  hak  asasi  manusia  serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law - Mengatur  mekanisme  pengangkatan  dan  pemberhentian  para pejabat Negara, seperti hakim - Sistem  konstitusional  berdasarkan  perimbangan  kekuasaan  ( check and  balances) yaitu  setiap  kekuasaan  dibatasi  oleh  Undang- Undang berdasarkan fungsi masing-masing - Setiap lembaga Negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945 - Menata  kembali  lembaga-lembaga  Negara  yang  ada  serta membentuk  beberapa  lembaga  Negara  baru  agar  sesuai  dengan sistem konstitusional dan prinsip Negara berdasarkan hukum
- Penyempurnaan  pada  sisi  kedudukan  dan  kewenangan  masing- masing lembaga Negara disesuaikan dengan perkembangan Negara demokrasi modern. 33
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Bentuk negara Kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa propinsi.
2. Bentuk  Pemerintahan  adalah  Republik,  sedangkan  Sistem
Pemerintahan Presidensial. 3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala Pemerintahan. Presiden dan wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan lima tahun. Untuk masa jabatan 2004-2009, Presiden dan wakil Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet  atau  Menteri  diangkat  oleh  Presiden  dan  bertanggung jawab kepada Presiden.
5. DPR  memiliki  kekuasaan  mengawasi  jalannya  Pemerintahan. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR
6. DPR memiliki fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.
7. Parlemen  terdiri  atas  dua  bagian  ( bikameral ),  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota
32 http://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca amandemen/
33 http://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca- amandemen/
dewan  merupakan  anggota  MPR.  DPR  memiliki  kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya Pemerintahan.
8. Kekuasaan  yudikatif  dijalankan  oleh  Makamah  Agung  dan  badan peradilan dibawahnya.
Sistem  Pemerintahan  ini  juga  mengambil  unsur-unsur  dari  Sistem Pemerintahan  Parlementer  dan  melakukan  pembaharuan  untuk menghilangkan  kelemahan-kelemahan  yang  ada  dalam  Sistem Presidensial.  Beberapa  variasi  dari  Sistem  Pemerintahan  Presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Presiden  sewaktu-waktu  dapat  diberhentikan  oleh  MPR  atas  usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan megawasi Presiden meskipun secara tidak langsung. 2. Presiden  dalam  mengangkat  pejabat  negara  perlu  pertimbangan atau  persetujuan  dari  DPR.  Contohnya  dalam  pengangkatan  duta negara  asing,  Gubernur  Bank  Indonesia,  Panglima  TNI,  dan Kepala Kepolisian. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan  atau  persetujuan  dari  DPR.  Contohnya,  pembuatan perjanjian  Internasional,  pemberian  gelar,  tanda  jasa,  tanda kehormatan, pembrian amnesti, dan abolisi. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)
Dengan  demikian,  ada  perubahan-perubahan  baru  dalam  Sistem Pemerintahan  Indonesia.  Hal  itu  diperuntukan  dalam  memperbaiki Sistem  Presidensial  yang  lama.  Perubahan  baru  tersebut,  antara  lain adanya  pemilihan  secara  langsung,  Sistem  bikameral,  mekanisme cheks and balance , dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
Kekuasaan  dalam  negara  dibagi  dalam  dua  hal  yaitu  pemisahan kekuasaan  ( separation  of  power) dan  pembagian  kekuasaan ( distribution  of  power) .  Hubungan  antara  lembaga-lembaga  negara yang  sederajat  dan  saling  mengimbangi  disebut  sebagai  pemisahan kekuasaan  negara  yang  bersifat  horizontal.  Sedangkan  pembagian kekuasaan  kepada  lembaga-lembaga  tinggi  negara  di  bawah  lembaga pemegang  kedaulatan  rakyat  disebut  sebagai  pembagian  kekuasaan yang bersifat vertikal.
Pembagian  kekuasaan  secara  vertical  di  bawah  lembaga  pemegang kedaulatan  rakyat  (MA  dan  MK)  telah  diberikan  kewenangan  kepada masing-masing  peradilan  yaitu  peradilan  umum,  peradilan  agama, peradilan  militer  dan  peradilan  tata  usaha  negara.  Keempat  peradilan tersebut  memiliki  kewenangan  untuk  menerima,  memeriksa,
menyelesaikan  dan  memutus  perkara  berdasarkan  kompetensi  relatif dan kompetensi absolut yang dimilikinya.
Demikian  pula  kewenangan  yang  diberikan  kepada  daerah  propinsi, kabupaten dan kota. Menurut Pasal 18 UUD 1945 bahwa NKRI dibagi atas  daerah-daerah  propinsi  dan  daerah  propinsi  itu  dibagi  atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai    pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  undang- undang.
Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pda pasal  1  ayat  (5)  dinyatakan  bahwa  otonomi  daerah  adalah  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 34
Hal  ini  bahwa  lembaga  kedaulatan  rakyat  (dalam  hal  ini  Presiden) memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerah. Kewenangan tersebut adalah kewenangan yang bersifat vertikal.
Sistem  pengawasan  antara  legislative,  eksekutif  dan  legislatif  sangat dibutuhkan  dimana  setelah  amandemen  UUD  1945  telah  dirumuskan sistem  pengawasan  dan  keseimbangan  (sistem  check  and  balance). Ketiga  lembaga  tersebut  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya mengacu atau berpedoman pada UUD 1945.
Hubungan  antara  Lembaga  negara  (Presiden  dan  Legislatif/DPR) sangat erat. Hal dapat dilihat dari bentuk persetujuan dan pertimbangan DPR  yang  diberikan  kepada  Presiden.  Presiden  dalam  melaksanakan tugasnya  perlu  mendapat  persetujuan  dari  DPR.  Persetuan  DPR tersebut  dalam  hal  menyatakan  perang,  membuat  perdamaian, perjanjian  dengan  negara  lain  dan  mengharuskan  perubahan  atau pembentukan  undang-undang,  mengangkat  hakim  agung  yang diusulkan  oleh  KY,  mengangkat  dan  meberhentikan anggota  KY.  Hal tersebut  di  atas  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  bahwa  Presiden dalam  menjalankan  tugasnya  harus  ada  persetujuan  DPR.  Demikian pula DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam kaitannya dengan  mengangkat  duta,  konsul,  menerima  penempatan  duta  negara lain,  memberi  amnesti  dan  abolisi,  mengajukan  rancangan  undang- undang tentang APBN.
Hubungan  antara  Presiden  dan  Legislatif  merupakan  hubungan  yang horizontal  dalam  hal  saling  mengawasi.  Akan  tetapi,  DPR  memiliki kekuasaan  mengawasi  secara  tidak  langsung  terhadap  Presiden  sebab MPR  dapat  memberhentikan  Presiden  atas  usul  DPR.  Padahal  dalam
34 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sistem  pemerintahan  Presidensial  itu  kedaulatan  berada  di  tangan rakyat  dan  dilakukan  menurut  UUD.  Menurut  penulis  MPR  yang dipilih  langsung  oleh  rakyat  tetap  memiliki  kewenangan  yang  besar terhadap  Presiden  walaupun  ia  bukanlah  lembaga  tertinggi  negara. Dalam  pemerintahan  parlementer  hubungan  antara  eksekutif  dan legislatif itu sangat erat. Sebab badan eksekutif dipilih oleh parlemen. Akan  tetapi  pada  pemerintahan  presidensial  masing-masing  lembaga negara  melaksanakan  tugasnya  (separation  of  power)  berdasarkan UUD  1945.    Jadi,  sistem  pengwasan  DPR  secara  tidak  langsung  dan juga  MPR  dapat  memberhentikan  Presiden  merupakan  sebuah  sistem pemerintahan parlementer bukan presidensial. Hal tersebut dipraktikkan  di  Indonesia.  Demikian  pula  adanya  persetujuan  dan pertimbangan DPR kepada Presiden menggambarkan bahwa hubungan antara kedua badan tersebut sangat erat.
Presiden  sebagai  lembaga  negara  memiliki  kekuasaan  pemerintahan negara  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  yaitu  Presiden Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan  pemerintahan  menurut Undang-Undang  Dasar.  Dan  juga  dalam  ayat  (2)  yaitu  dalam melakukan  kewajibannya  Presiden  dibantu  oleh  satu  orang  Wakil Presiden.
Presiden  dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan  dibantu  oleh  para menteri-menteri.  Dimana  para  menteri  tersebut  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Presiden  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden. Sebagaiman tercantum dalam Pasal 17 UUD 1945 yaitu : (1) Presiden dibantu oleh  menteri-menteri negara, (2) Menteri-menteri itu diangkat dan  diberhentikan  oleh  Presiden,  (3)  Setiap  menteri  membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
UUD  1945  telah  empat  kali  mengalami  perubahan  yaitu  tahun  1999, 2000,  2001,  dan  2002.  Salah  satu  kesepakatan  panitia  AD  HOC tentang  perubahan  UUD  1945  adalah  mempertegas  Sistem Pemerintahan Presidensial.
Berdasarkan  UUD  1945,  Sistem  Pemerintahan  yang  dipakai  tetap Sistem  Pemerintahan  Presidensial.  Namun,  untuk  mengembangkan Sistem  Pemerintahan  yang  bersih  adalah  Sistem  Pemerintahan  yang demokratis  maka  UUD  1945  perlu  diamandemen.  UUD  1945  telah mengalami  empat  kali  perubahan  dan  diharapkan  dapat  menciptakan Sistem  Pemerintahan  Presidensial  yang  bersih  dan  demokratis.  Selain Sistem  ini  tetap  dipertahankan,  diperkuat  juga  melalui  mekanisme pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung.
Dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah dinyatakan bahwa pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Menurut penulis bahwa pasal  di  atas memberikan peluang  yang besar bagi  partai  politik  dalam  melakukan bargaining politik  terhadap Presiden  terkait  dengan  pengangkatan  Menteri-menteri  sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.
Praktik  pemerintahan  sekarang  ini  mengalami  beberapa  perubahan. Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  dalam  sistem  pemerintahan  presidensial, presiden  mengangkat  Menteri  dan  bertanggung  jawab  kepadanya. Dalam  hal  pengangkatan  Menteri-menteri  tersebut  dalam  Kabinet Indonesia  Bersatu  kebanyakan  mereka  diangkat  dari  partai  koalisi pemerintah.  Partai  pemerintah  adalah  Demokrat.  Diantara  partai koalisi pemerintah tersebut adalah PKS, PAN, dan PKB. Ketiga partai koalisi ini menduduki jabatan sebagai Menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).
Partai koalisi memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan pemerintahan  SBY-Boediono.  Partai-partai  koalisi  memiliki  kader yang duduk sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Relevansinya  dengan  Menteri-Menteri  yang  diangkat  sebagai pembantu  presiden  adalah  memiliki  ikatan  yang  sangat  kuat  dan  erat yaitu ikatan kepartaian dan juga ikatan emosional (karena mereka yang duduk  di  DPR  dan  mereka  yang  menjabat  sebagai  Menteri  masing- masing dari partai yang sama). Oleh karena itu, sangat tidak mungkin saling menjatuhkan.
Hal  yang  perlu  menjadi  pertimbangan  presiden  dalam  mengangkat ataupun melakukan resufle kabinet (sebagai yang telah dilakukan baru- baru  ini)  adalah  meminimalisir  pengangkatan  Menteri  dari  kalangan partai koalisi. Kalangan professional, akademisi, praktisi perlu menjadi pertimbangan khusus SBY terhadap pengangkatan Menteri- Menterinya.

## 4. Perbandingan Sistem Pemerintahan dengan Negara-Negara Lain
Sistem  Pemerintahan  negara-negara  didunia  ini  berbeda-beda  sesuai dengan  keinginan  dari  negara  yang  bersangkutan  dan  disesuaikan dengan  keadaan  bangsa  dan  negaranya.  Sebagaimana  dikemukakan sebelumnya, Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan Parlementer merupakan dua model Sistem Pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari Sistem Pemerintahan
Presidensial  dan  Sistem  Pemerintahan  Parlementer.  Dari  dua  model tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-negar lainnya.
Contoh  negara  yang  menggunakan  Sistem  Pemerintahan  Presidensial: Amerika  Serikat,  Filipina,  Brasil,  Mesir,  dan  Argentina.  Dan  contoh negara  yang  menggunakan  Sistem  Pemerintahan  parlemen:  Inggris, India, Malaysia, Jepang, dan Australia.
Meskipun  sama-sama  menggunakan  Sistem  Presidensial  atau Parlementer, terdapat variasi-variasi disesuaikan dengan perkembangan  ketatanegaraan  negara  yang  bersangkutan.  Misalnya,
Indonesia yang menganut Sistem Pemerintahan Presidensial tidak akan sama persis dengan Sistem Pemerintahan Presidensial yang berjalan di Amerika  Serikat.  Bahkan,  negara-negara  tertentu  memakai  Sistem campuran  antara  Presidensial  dan  Parlementer  ( mixed  parliamentary Presidential  Sistem ).  Contohnya,  negara  Prancis  sekarang  ini.  Negara tersebut  memiliki  Presiden  sebagai  kepala  negara  yang  memiliki kekuasaan  besar,  tetapi  juga  terdapat  Perdana  Menteri  yang  diangkat oleh Presiden untuk menjalankan Pemerintahan sehari-hari.
Sistem Pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu kegunaan  penting  Sistem  Pemerintahan  adalah  Sistem  Pemerintahan suatu  negara  menjadi  dapat  mengadakan  perbandingan  oleh  negara lain.  Suatu  negara  dapat  mengadakan  perbandingan  Sistem Pemerintahan  yang  dijalankan  dengan  Sistem  Pemerintahan  yang dilaksakan negara lain. Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan antarSistem Pemerintahan. Tujuan selanjutnya  adalah  negara  dapat  mengembangkan  suatu  Sistem Pemerintahan  yang  dianggap  lebih  baik  dari  sebelumnya  setelah melakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Mereka bisa pula mengadopsi  Sistem  Pemerintahan  negara  lain  sebagai  Sistem Pemerintahan negara yang bersangkutan.
Para pejabat negara, politisi, dan para anggota parlemen negara sering mengadakan  kunjungan  ke  luar  negeri  atau  antarnegara.  Mereka melakukan pengamatan, pengkajian, perbandingan Sistem
Pemerintahan  negara  yang  dikunjungi  dengan  Sistem  Pemerintahan negaranya. Seusai kunjungan para anggota parlemen tersebut memiliki pengetahuan  dan  wawasan  yang  semakin  luas  untuk  dapat mengembangkan Sistem Pemerintahan negaranya.
Pembangunan  Sistem  Pemerintahan  di  Indonesia juga  tidak  lepas  dari hasil  mengadakan  perbandingan  Sistem  Pemerintahan  antarnegara. Sebagai  negara  dengan  Sistem  Presidensial,  Indonesia  banyak mengadopsi  praktik-praktik  Pemerintahan  di  Amerika  Serikat. Misalnya,  pemilihan  Presiden  langsung  dan  mekanisme cheks  and balance .  Konvensi  Partai  Golkar  menjelang  pemilu  tahun  2004  juga mencontoh praktik konvensi di Amerika Serikat. Namun, tidak semua praktik  Pemerintahan  di  Indonesia  bersifat  tiruan  semata  dari  Sistem Pemerintahan  Amerika  Serikat.  Contohnya,  Indonesia  mengenal adanya  lembaga  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  sedangkan  di Amerika Serikat tidak ada lembaga semacam itu.
Dengan  demikian,  Sistem  Pemerintahan  suatu  negara  dapat  dijadikan sebagai  bahan  perbandingan  atau  model  yang  dapat  diadopsi  menjadi bagian  dari  Sistem  Pemerintahan  negara  lain.  Amerika  Serikat  dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri sebagai negara yang  menganut  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  dan  Parlementer seara  ideal.  Sistem  Pemerintahan  dari  kedua  negara  tersebut selanjutnya  banyak  ditiru  oleh  negara-negara  lain  di  dunia  yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.

## 1. Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
The  United  State  of  America  (U.S.A.)  itu  berbentuk  republik berdasarkan  federasi,  dengan  konstitusi  tertulis  sebagaimana ditetapkan tanggal 17 September 1787 dan muali berlaku kemudian secara efektif pada tanggal 4 Maret 1789. 35
Amerika  Serikat  terbentuk  pada  tahun  1787  dan  terdiri  dari  50 negara bagian. Amerika Serikat merupakan sebuah negara Republik Federal  yang  menganut  Sistem  Pemerintahan  Presidensiil  dimana Presiden berperan sebagai badan esksekutif dan Konggres berperan sebagai  badan  legislatif.  Sedangkan  Majelis  Tinggi  ada  di  tangan Senat dan Majelis Rendah berada di tangan House of representative (DPR)
Di Amerika Serikat terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara Legislatif,  Eksekutif,  dan  Yudikatif.  Pemisahaan  ini  terdiri  dari pemisahan  bagian  pelaksana  maupun  fungsi  serta  kekuasaan  dari badan-badan  tersebut  yang  membatasai  satu  sama  lain  dengan menggunakan  asas  checks  and  balances  yang  berarti  saling mengawasi  untuk  menjaga  keseimbangan.  Sedangkan  keadilan ditegakkan  melalui  Badan  Yudikatif  atau  Mahkamah  Agung (Supreme  Court)  yang  bebas  dari  pengaruh  badan  Legislatif  dan Eksekutif  serta  menjamin  hak-hak  kebebasan  dan  kemerdekaan individu  serta  menjamin  tegaknya  hukum  (rule  of  law). Amerika  Serikat  melakukan  pemilihan  Presiden  4  tahun  sekali dengan  menggunakan  Sistem electoral  votes.  Dimana  Presiden  dan wakil  Presiden  dipilih  dalam  satu  paket,  seperti  yang  terjadi  di Indonesia.  Pemerintah  Amerika  Serikat  bertugas  untuk  melayani rakyat karena pemerintah memperoleh kekuasaan dari rakyat.

## 2. Sistem Pemerintahan Inggris
Inggris  merupakan  Negara  Kesatuan  yang  terdiri  dari  wilayah England,  Wales,  Scotland,  dan  Northern  Ireland.  Di  Inggris, konvensi  ketatanegaraan  sangat  berperan  di  dalam  Sistem
35 Sjachran Basah, Hukum Tata Negara Perbandingan, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 54
ketatanegaraannya.  Inggris  tidak  memiliki  konstitusi  yang dikodifikasi  padasatu  naskah,  tetapi  menganggap  berbagai  aturan seperti Magna  Charta  (1215),  Bill  of  Rights  (1689), kebiasaaan parlemen,  konvensi  ketatanegaraan,  serta  berbagai  ketentuan lainnya  sebagai  bagian  dari  konstitusi.  Oleh  karenanya  konvensi ketatanegaraan  memiliki  tempat  yang  istimewa  dalam  praktik ketatanegaraan di Inggris. 36
Common  law  merupakan  sumber  utama  hukum  Inggris. 37 Karena Common  law  dominan  dalam  memperkaya  materi  hukumnya, maka  Sistem  hukum  Inggris  acapkali  disebut  Common  Law Sistem. 38
Yang  dimaksud  dengan  common  law  adalah  adat  kebiasaan  yang dipraktikkan dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Blackstone seperti  dikutip  Paton,  membedakan  adat-kebiasaan  umum  yang menjadi  common  law  dari  adat-kebiasaan  khusus  yang  hanya mempengaruhi  suatu  kelas  tertentu  dan  anggota-anggota  dalam satu  wilayah  tertentu;  dan  telah  menjadi  pandangan  tradisional penulis-penulis  Inggris  bahwa  common  law  hanyalah  adat- kebiasaan  umum.  Ciri  adat-kebiasaan  khusus  adalah  bahwa  adat- kebiasaan  itu  terbatas  pada  suatu  kelas  tertentu  atau  suatu  daerah tertentu karenanya, adat-kebiasaan tersebut merupakan pengecualian  dari  hukum  Negara.  Common  law  oleh  para  penulis Inggris diberi arti menurut sudut pandangnya masing-masing. 39
Parlemen Inggris secara konstitusional tidak hanya terdiri dari dua kamar,  sebagaimana  yang  ditemukan  dalam  berbagai  tulisan  ayitu majelis  rendah  (house  of  commons)  dan  mejelis  tinggi  (house  of lords), 40 tetapi  juga  Raja  (Ratu).  Kendati  parlemen  Inggris  terdiri dari  tiga  lembaga,  namun  masing-masing  lembaga  tidak mempunyai kekuasaan sama di bidang legislatif.
Parliament is composed of three parts- the house of commons, the house  of  lords,  and  the  Queen-but  no  part  can  make  law  on  its
36 Donald A. Rumokoy, op. cit ., hlm. 87
37 R.J. Walker, The English Legal Sistem, Butterworths, London, 1980, hlm. 3 (Dikutip dalam buku Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia  karangan Prof. Dr. Donald A.  Rumokoy,  SH., MH., Jakarta, Media Prima Aksara, 2011, hlm. 92)
38 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja RosdaKarya, Bandung, 1993, hlm. 31 (Dikutip dalam buku Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia karangan Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH., Jakarta, Media Prima Aksara, 2011, hlm. 92)
39 Donald A. Rumokoy, op. cit., hlm. 93
40 S.  Pamudji, Perbandingan  Pemerintahan, Bumi  Aksara,  Jakarta,  1994,  hlm.  45  (Dikutip  dalam buku Praktik Konvensi  Ketatanegaraan  di  Indonesia karangan  Prof.  Dr.  Donald  A. Rumokoy, SH., MH., Jakarta, Media Prima Aksara, 2011, hlm. 95)
own. Today the queen’s function is purely formal, while the powers of  the  house  of  lords  have  been  severely  restricted.  House  of commons,  that  part  of  parliament  elected  at  regular  by  the citizens. 41
Sistem  Pemerintahan  Inggris  memberikan  kekuasaan  yang  besar kepada house of commons dalam membentuk undang-undang (Act of  Parliament).  Raja/Ratu  sebagai  bagian  dari  parlemen  hanya memiliki  fungsi  formal.  Artinya  setiap  rancangan  undang-undang yang  dibentuk  oleh  house  of  commons  wajib  diajukan  kepadanya dan  ditandatangani.  Sementara  house  of  lords  dikenakan beberapa pembatasan  kewenangan  dalam  fungsi  legislatifnya.  Dengan kuatnya  kedudukan  parlemen,  maka  Sistem  itu  disebut parliamentary souvereignity. 42

## 3. Sistem Pemerintahan Malaysia
Malaysia adalah sebuah Negara federasi yang terdiri dari tiga belas Negara  bagian  dan  tiga  wilayah  persekutuan  di  Asia  Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan  putra  jaya  menjadi  pusat  Pemerintahan  persekutuan. Federasi  Malaysia  adalah  sebuah  monarki  konstitusional.  Kepala Negara  persekutuan  Malaysia  adalah  yang  dipertuan  agung,  biasa disebut  raja  Malaysia.  Yang  dipertuan  agung  dipilih  dari  oleh Sembilan sultan negeri-negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun  secara  bergiliran.  Empat  pemimpin  negeri  lainnya  yang bergelar Gubernur tidak turut serta dalam pemilihan.
Sistem Pemerintahan di Malaysia bermodelkan Sistem Pemerintahan  Parlementer  Westminster,  warisan  penguasa  colonial Britania.  Dalam  praktiknya  kekuasaan  lebih  terpusat  di  eksekutif daripada legislatif. Yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari  pemerintah  selama  zaman  Mahathir.  Kekuasaan  yudikatif  itu dibagikan  antara  pemerintah  persekutuan  dan  pemerintah  Negara bagian.  Sejak  kemerdekaan  pada  tahun  1957  Malaysia  diperintah oleh  koalisi  multipartai  yang  disebut  barisan  nasional  (pernah  pula disebut aliansi).
Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana  Menteri.  Kosntitusi  Malaysia  menetapkan  bahwa  Perdana Menteri  haruslah  anggota  dewan  rendah  (dewan  rakyat)  yang
41 J.  Harvey  dan  L.  Bather, The  British  Constitutions  and  the  Politics, Macmillan  Education  Ltd, 1984,  hlm. 9, (Dikutip dalam  buku  Praktik  Konvensi Ketatanegaraan di  Indonesia  karangan Prof.
Dr. Donald A. Rumokoy, SH., MH., Jakarta, Media Prima Aksara, 2011, hlm. 95)
42 Donald A. Rumokoy, op.cit., hlm. 96
direstui yang dipertuan agung dan mendapat dukungan mayoritas di parlemen.  Kabinet  dipilih  dari  para  anggota  Dewan  Rakyat  dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu, sedangkan kabinet  merupakan  anggota  parlemen  yang  dipilih  dari  dewan rakyat atau dewan Negara.
Pemerintah  Negara  bagian  dipimpin  oleh  Menteri  besar  di  negeri- negeri  Malaya  atau  ketua    Menteri  di  Negara-negara  yang  tidak memiliki  monarki  local,  yakni  seorang  anggota  majelis  Negara bagian  dari  partai  mayoritas  di  dalam  dewan  undangan  negeri.  Di tiap-tiap  Negara  bagian  yang  memelihara  monarki  local,  Menteri besar haruslah seorang suku melayu muslim, meskipun penguasa ini menjadi  subjek  kebijaksanaan  para  penguasa.  Kekuasaan  politik  di Malaysia  amat  penting  untuk  memperjuangkan  suatu  isu  dan  hak. Oleh karena kekuasaan memainkan peran yang amat penting dalam melakukan perubahan.

## C. Kesimpulan
Praktik  sistem pemerintahan  Indonesia  mengalami beberapa  variasi.  Pada bulan  Oktober  1945  sampai  sebelum  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  telah berlaku Sistem  Pemerintahan Parlementer. Dimana dapat difahami bahwa dalam  konstitusi  Negara  kita  tidak  dikenal  Sistem  tersebut  namun  secara praktiknya  menyimpang  dari  amanat  konstitusi.  Pada  masa  orde  baru Sistem Pemerintahan yang berlaku adalah quasi Presidensial.
Inkonsistensi  penerapan  Sistem  Pemerintahan  ini  merupakan  bentuk penyimpangan  terhadap  ketentuan  UUD  1945.  Keinkonsistensian penerapan  Sistem  Pemerintahan  tersebut  didasari  atas  konvensi ketatanegaraan  dan  hukum  kebiasaan  yang  telah  diterapkan  sebelumnya. Disamping  itu  juga  dapat  dikatakan  karena  UUD  1945  sendiri  memang dimaksudkan  hanya  sebagai revolutie  –grondwet atau  undang-undang dasar  kilat    (ucapan  Bung  Karno  dalam  sidang  BPUPKI)    yaitu  undang- undang  dasar  yang  hanya  dimaksudkan  sebagai  naskah  konstitusi  untuk sementara waktu dalam rangka persiapan Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat.
Setelah  UUD  1945  mengalami  empat  kali  perubahan  yaitu  dari  tahun 1999,  2000,  2001  dan  2002  praktik  Sistem  Pemerintahan  kita  berlaku Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem ini menganut prinsip Separation of  power (pemisahan  kekuasaan)  terhadap  masing-masing  lembaga Negara.  Praktik  sistem  pemerintahan  setelah  amandemen  ini  belum sepenuhnya  menganut  sistem  pemerintahan  Presidensial  murni  dimana antara  Presiden  dan  DPR  masih  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat disamping sebagai fungsi pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Donald  A.  Rumokoy, Praktik  Konvensi  Ketatanegaraan  di  Indonesia  –  Kajian Perbandingan  di  Inngris,  Amerika  Serikat,  dan  Belanda ,  Media  Prima Aksara, Jakarta, 2011
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cet. Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2001
Jimly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Reformasi , Cet. Kedua, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008
-------------------------, Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia, Konstitusi
Press, Jakarta, 2006
J.  Harvey  dan  L.  Bather, The  British  Constitutions  and  the  Politics, Macmillan Education Ltd, 1984
Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja RosdaKarya, Bandung, 1993
Moh.  Kusnardi  –  Harmally  Ibrahim, Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Cet. Ketujuh,  Pusat  Studi  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas Indoensia dan CV Sinar Bakti, Jakarta, 1988
Moh.  Mahfud,  MD, Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pascaamandemen Konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 Ni’matul  Huda, Negara  Hukum,  Demokrasi,  dan  Judicial  Review, UII  Press, Yogyakarta, 2005
R.J. Walker, The English Legal Sistem, Butterworths, London, 1980
Sjachran  Basah, Hukum  Tata  Negara  Perbandingan ,  Cet.  Kelima,  Alumni, Bandung, 1994
Sri  Soemantri  M, Bunga  Rampai  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Alumni, Bandung, 1992
S. Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta, 1994
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
www.slideshare.net/omcivics/pelaksanaan-Sistem-Pemerintahan-di-indonesia- ericpresentation
www.google.co.id/#sclient=psyab&hl=id&source=hp&q=Sistem+pemerintah+Pr esidensial&pbx=1&oq=Sistem+pemerintah+Presidensial
http://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca- amandemen/