Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 8, No. 1, Juni 2023, pp. 64 - 83

## PEMAKNAAN ALIRAN DUALISTIS PERSPEKSTIF HUKUM PIDANA DALAM  KUHP NASIONAL

## Reski Anwar

## IAIN  Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
* Corresponding author Email: *Reskibelitong@gmail.com

## Abstract
The  criminal  framework  in  WvSNI  relies  on  legality  rules  which  state  that  an  act  is considered criminal if the actions and errors are fulfilled in an article formulation, so that WvSNI is felt to be very inflexible in resolving its enforcement. The separation in this dualistic teaching further elaborates between criminal acts and criminal responsibility because the paradigm shifts from monistic to dualistic. The National Criminal Code has firmly implemented this dualistic teaching as one component of the criminal framework, so that the link between legal legal certainty and justice can be felt in an appropriate manner in court. The research method used is normative juridical which is descriptive analytical in nature, data collection was carried out using primary data in the form of books and scientific journals and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as the main data. After the secondary and primary data have been collected, a qualitative analysis is then carried out. Based on the findings, simply put, there  are  boundaries  in  this  dualistic  teaching  regarding  criminal  acts  and  criminal responsibility, criminal acts are studied about problems in the realm of their actions, while the issue is whether the perpetrator in his actions is capable and considered capable of taking responsibility for them. is a substitute problem. In the current situation, dualistic teachings play a very large role in overcoming the rigid nature of problems within the framework of law enforcement, especially for those implementing regulations. So when there is a conflict between legal beliefs and justice, what must be at the center is justice.
Keywords: Dualistic theory, Criminal Law, Criminal Acts, National Criminal Code.

## Abstrak
Kerangka  pemidanaan  dalam  WvSNI  bergantung  pada  aturan  legalitas  yang menghadapkan  bahwa  suatu  perbuatan  dianggap  pidana  jika  perbuatan  dan kesalahannya  terpenuhi  dalam  sebuah  rumusan  pasal,  sehingga  WvSNI dirasakan  sangatlah  tidak  fleksibel  dalam  penyelesaian  penegakannya. Pemisahan dalam ajaran dualistis ini lebih mengelaborasi antara tinda pidana dan  pertanggungjawaban  pidana  sebab  dalam  paradigmanya  bergeser  dari
monistis  ke  dualistis.  KUHP  Nasional  secara  tegas  telah  menjalankan  ajaran dualistik  tersebut  sebagai  salah  satu  komponen  kerangka  pidana,  sehingga keterkaitan  antara  kepastian  hukum  yang  sah  dan  keadilan  dapat  dirasakan dengan cara yang layak dalam pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis  normatif yang  sifatnya  deskiptif  analitik,  pengumpulan  data dilakukan dengan data primer berupa buku dan jurnal ilmiah dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian  diadakan  analisis  secara kualitatif  Berdasar  temuan  Sederhananya  terdapat  pembatas  dalam  ajaran dualistik  ini  mengenai  tindak  pidana  dan  pertanggjungjawaban  pidana ’ , tindakpidana kajiannya ’ tentang masalah dalam ranah perbuatannya, sedangkan persoalan  apakah  pelaku  dalam  perbuatannya  mampu  serta  dianggap  bisa mempertangungjawabkannya itu merupakan persoalan yang subtitutif. Dalam situasi  saat ini, ajaran dualistik memainkan peranan yang sangat besar dalam mengatasi  sifat  kaku  permasalahan  dalam  kerangka  penegakan  hukum, khususnya bagi para pelaksana peraturan. Jadi ketika ada pertentangan antara keyakinan hukum dan keadilan, yang harus menjadi pusatnya adalah keadilan.
Kata Kunci: Dualistis, Hukum Pidana, Tindak Pidana, KUHP Nasional.

## A. Pendahuluan
KUHP-Nasional  atau  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana    mulai berangsur-angsur  pada  proses  pensosialisasiannya  yang  dalam  dalam perbincangan tersebut memuat mengenai materi isi pokok pikiran kebangsaan. Perincian tersebut antara lain didasarkan pada perlunya perubahan peraturan pidana  di  Indonesia  yang  saat  ini  dihadapkan  pada  persoalan  kriminalisasi karena  terdapat  komponen-komponen  pedoman  pidana  terkait  dengan perubahan  yang  terjadi  di  khalayak  masyarakat  yang  perlu  dijaga  harus dilindungi oleh undang-undang.
Peraturan  pidana  dalam  lingkup  permasalahan  perundang-undangan pidana,  Siklus  kriminalisasi  adalah  suatu  sistem  dengan  tujuan  akhir  untuk mengeliminasikan  pelanggaran  melalui  model  pengaturan  pidana  sebagai pilihan  lain,  namun  masih  memanfaatkan  upaya-upaya  yang  tidak  bersifat pengaturan pidana.
Selain itu, terdapat dampak perbaikan dalam bidang peraturan pidana di seluruh dunia, khususnya setelah diadakannya beberapa Kongres PBB mengenai Penanggulangan  Kesalahan  dan  Perlakuan  terhadap  Pihak  yang  Bersalah, pembicaraan  mengenai  peraturan  pidana  telah  selesai.  perubahan  yang  luar biasa.  Salah  satu  penyempurnaannya  adalah  pengarahan  pidana  yang  lebih “memperhalus” pelaku tindak pidana (pihak yang bersalah) sebagai pengarahan (pengobatan).
Masyarakat saat ini tidak dapat diisolasi oleh regulasi. Untuk mengatur dan  mendisiplinkan  masyarakat  secara  keseluruhan,  diperlukan  hukum  di tengah-tengahnya. Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (rechsstaat) bukan sekedar kekuasaan (machtsstaat) , yang menandakan bahwa Indonesia  memiliki  sejumlah  peraturan  atau  undang-undang  untuk  menjaga kepentingan  masyarakat.  Ada  hubungan  yang  sesuai  antara  regulasi  dengan masyarakat  (ubi  socitas  ibi  ius),  sehingga  keduanya  tidak  dapat  dipisahkan. Perkembangan hukum di Indonesia belum berjalan seperti yang diharapkan saat ini. Ketika para penegak hukum dan para sarjana memiliki cara pandang yang positivistik, yakni ketika suatu masalah dicari terlebih dahulu kepastian hukum atau  sumber  hukumnya,  maka  banyak  dampak  yang  dirasakan.  Jika  di  mata publik  terjadi  suatu  peristiwa  yang  dapat  dianggap  sebagai  perbuatan  salah. Dengan demikian, cara bertindak individu dalam masyarakat umum merupakan kesan terhadap peraturan yang berlaku di sana.
Mengingat  kejadian  ini,  ketika  upaya  regulasi  pidana  (yang  material) didukung,  Indonesia  harus  mengubah  kerangka  pidana  yang  tidak  kaku  dan mendasar menjadi kerangka pidana yang berfokus pada sudut pandang yang menjaga keadilan.
Dalam  penyempurnaan  hipotesis  bahwa  disiplin  hukum  pidana    ada kaitannya dengan aparatur penegak hukum yang sudah banyak sekali diketahui akhir-akhir  ini  telah  mendapat  pemaparan  yang  sangat  tajam  dari  para  ahli hukum  pidana.  Karena  pilihan-pilihan  hakim  diharapkan  dipandang
bertentangan dengan pentingnya keadilan dengan alasan bahwa pilihan-pilihan tersebut hanya bergantung pada aturan keabsahan.
Peraturan pidana di Indonesia bergantung pada peraturan Belanda yang masih  dianut  oleh  masyarakat  Indonesia  saat  ini.  Ada  banyak  jenis  kejahatan yang  dibahas  dalam  diskusi  hukum  pidana  Indonesia.  Sesuai  dengan  KUHP, tindak  pidana  terhadap  suatu  perbuatan  dianggap  sebagai  perbuatan  pidana (KUHP).
Salah  satu  reaksi  yang  mengemuka  sehubungan  dengan  keganjilan penggunaan peraturan, adalah penggunaan peraturan pidana yang menekankan pada  segi  formalitas  yang  pada  umumnya  represif  dan  kurang  mendapat apresiasi, sehingga tampak bahwa peraturan pidana ditegakkan hanya sebagai metode  sederhana  untuk  pembalasan.  Terlepas  dari  unsur-unsur  humanistik, filosofis atau unsur-unsur lain, tata cara dalam menegakan hukum saat ini hanya bergantung pada perundangan.
Disorientasi penegakan hukum diakibatkan oleh kurangnya pemahaman akan  filosofi  dibalik  tujuan  pembuatan  hukum  itu  sendiri.  Sistem  penegakan hukum  yang  hanya  mampu  menahan  individu  namun  tidak  mampu mengembalikan keselarasan dan keseimbangan masyarakat yang dirusak oleh perbuatan salah. Ini adalah kesempatan ideal untuk mengembalikan penegakan hukum ke arah yang benar. Orientasi yang memperhatikan keseimbangan antara kemanfaatan,  kepastian  hukum,  dan  keadilan.  Penerapan  keadilan  restoratif atau  prinsip-prinsip  panduannya  dapat  menjadi  landasan  bagi  reorientasi penegakan hukum Indonesia.
Sebagai  alat  kontrol  sosial  (social  control-engineering),  pembentukan hukum menggunakan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar aturan selalu dipatuhi. Hal ini karena negara hanya dapat eksis jika hukum diterapkan secara konsisten.   Selain mencakup kepatuhan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku  (hukum  positif),  penerapan  hukum  secara  konsisten  harus  dapat mencakup seluruh aspek norma dan kebiasaan masyarakat. Wacana yang sangat
penting untuk dilaksanakan adalah penyeragaman penegakan hukum di seluruh aspek kehidupan, termasuk norma dan adat istiadat. Hal ini mengingat kondisi kehidupan  berbangsa  sedang  mengalami  keterpurukan  baik  dalam  bidang politik, moneter, maupun kehidupan bersosial, dan menjaga kontrol yang sah merupakan  salah  satu  respon  yang  paling  tepat  dalam  menghadapi  keadaan negara yang sedang berjalan saat ini.
Sementara  itu,  jika  dikaitkan  dengan  pedoman  keabsahan,  dalam perkembangannya peraturan perundang-undangan pidana juga telah berpindah pada  kaidah“tidak  ada  pidana  tanpa  kesalahan”  atau  biasa  dikenal  ajaran dualistik didalam hukum pidana.
Dimana pemikiran untuk memberikan batasan mengenai ‘tindak pidana’ dari  ‘pertanggungjawaban  pidana’  telah  menjadi  bagian  dari  perubahan pedoman  pidana  Indonesia,  Pengaturan  ini  kemudian  juga  akan  dituangkan dalam KUHP  Nasional.    Berhubungan  dengan  aliran  dualistik  di  atas,  karena beban pidana, maka pengadilan diberi tugas untuk memberikan pertimbangan yang  disesuaikan  antara  perbuatan  jahat  dengan  kewajiban  pidana  pelaku pelanggar  hukum  yang  dilakukan  sebagai  alasan  atas  ketidaknyamanan perbuatan  salahnya.  Dari  satu  sudut  pandang,  demonstrasi  kriminal menggarisbawahi  kepentingan  sah  masyarakat  yang  direncanakan  dilindungi oleh standar yang sah. Selain itu, kesalahan dan kewajiban pidana menonjolkan komitmen sah yang bergantung pada kondisi spesifik pelaku tindak pidana.
Metode  penelitian  yang  akan  digunakan  untuk  mendapatkan  dan kemudian mengurai setiap data yang bersifat logis dan tentunya diperlukan juga strategi sehingga suatu penelitian yang logis memiliki rencana yang terencana, terkoordinasi  dan  dapat  diandalkan.    Pada  penelitian  ini  memakai  penelitian yuridis  normatif dengan  menganalisis  dan  mengkaji  asas  legalitas  baik  formil amupun materil. Adapun pendekatannya berupa pendekatan undang-undang, sejarah dan filsafat. Dengan beberapa bahan hukum yang sudah representatif:
Untuk mempermudah pokok bahasan, data yang diperoleh tanpa henti kemudian  dikumpulkan  melalui  siklus  data  demi  data.  Diawali  dari  sumber yang tersusun mulai dari peraturan dan pedoman serta berbagai komposisi yang terkait dengan pusat permasalahan. Selain itu, bahan-bahan yang sah yang telah dikumpulkan  ditangani  harus  digunakan  sebagai  bahan  pembahasan  dengan mengumpulkan dan mengelompokkannya di setiap bagian dan sub bagian yang telah  disusun  secara  berurutan  sesuai  topik  untuk  pemeriksaan  nanti.  Bahan- bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  ditelaah  dengan  mengacu  pada  strategi subyektif,  yaitu  suatu  teknik  penelitian  yang  menghasilkan  data-data  ilmiah yang bersifat menjelaskan, dan dikumpulkan untuk kemudian menggambarkan kenyataan-kenyataan  yang  selama  ini  ada  dalam  tulisan  ilmiah  ini  kemudian menjadi  tujuan  dan  gagasan.  ditarik  dengan  menggunakan  cara  pandang rasional,  khususnya  mencapai  determinasi  yang  berangkat  dari  hal-hal  yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat eksplisit.

## B. Pembahasan
Perenungan  yang  memvariasikan  rasa  keadilan  dalam  disiplin, menimbulkan  perbedaan  sasaran  disiplin  yang  tercipta dari  masa  lalu  hingga saat  ini  yang  lebih  terkoordinasi  dalam  arah  yang  lebih  obyektif.  Mulai  dari hipotesis  kemanfaatan  (retributivisme)  hingga  hipotesis  keuntungan (utilitarianisme) yang mengharapkan terpenuhinya semua pihak.
Dalam  KUHP  WvSNI  sebagai  warisan  Belanda,  bukan  struktur  secara keseluruhan/perbaikan sistem kerangka peraturan pidana atau ajaran peraturan pidana yang dianggap tergambar pada Bagian Umum Buku kesatu, didalamnya terdapat  pengaturan  mengenai  sasaran  dan  aturan  disiplin,  pengertian/sifat demonstrasi pidana, gagasan melawan hukum (menghitung pedoman tidak ada tanggung  jawab  pidana  tanpa  melanggar  hukum,  standar  kekurangan  total pelanggaran hukum materiil jika biasa disebut dengan istilah ‘afwezig -heids van al le materiele wederrechtelijkheid rule’ - (AVAS).
Walaupun  wawasan  atau  kemajuan  umum  yang  lazim  seperti  di  atas tidak  tertahan  dalam  KUHP,  namun  ditemukan  dalam  kasus-kasus  hukum pidana  yang  diajarkan  kepada  mahasiswa  hukum  yang  mempelajarinya. Acapkali  perkembangan  terapan  secara  keseluruhan  ini  diabaikan,  bahkan mungkin tidak dimanfaatkan dalam kerangka berpikir tersebut selama waktu yang  dihabiskan  untuk  mengambil  keputusan  di  pengadilan,  pada  dasarnya karena  tidak  ada  perincian  yang  jelas  mengenai  hal  tersebut  dalam  KUHP. Meskipun  demikian,  menurut  sudut  pandang  kerangka  kerja,  tujuan Pemidanaan sangatlah penting dan fundamental. Tujuan pemidanaan ini adalah semangat dari kerangka sistem pemidanaan itu sendiri.
Pada pidato pengukuhan mulyatno tahun 1955 sudah mengenal perihal ‘asas tiada pidana tanpa kesalahan’ atau biasa dipahami sebagai ajaran dualistis. Pedoman  ini  tidak  dituangkan  dalam  pedoman  tertulis,  melainkan  tertuang dalam pedoman tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. Pada dasarnya, tampilan dualistik ini mengisolasi demonstrasi kriminal dan kewajiban kriminal. Demonstrasi  kriminal  membahas  kegiatan,  sedangkan  kewajiban  memiliki faktor tersendiri.
Moeljatno mengatakan begini dalam hukum pidana perbuatannya hanya menyentuh  perbuatan  pidananya  saja  khususnya  gagasan  yang  tidak diperbolehkan karena adanya bahaya hukuman pidana jika diabaikan.  Selain itu penjabaran suatu perbuatan pidana hanya mengandung tiga hal, yakni pokok tindak  pidana  yang  cenderung  menurut  norma  yang  sah  ‘normaddresssaat’, tindakan tercela ‘strafbaar’, dan sanksi atau ancaman pidana ’strafmaat’.
Pada tiga hal diatas tadi merupakan proses kriminalisasi yang termaktub dalam  cakupan  perbuatan  tindak  pidana  yang  harus  di  positifkankedalam perundangan.  Sementara  itu  ‘pertanggungjawaban  pidana’  fokus  kajiannya menyelidiki  bagian-bagian  abstrak  dari  pelaku  perbuatan  pelanggar  hukum. Pada tahap ini, persoalannya bukan lagi berkisar pada perbuatan dan sifatnya yang  melanggar  hukum  saja,  melainkan  berkaitan  dengan  dalam  kondisi  apa
saja  sipelaku  atau  subjek  hukumnya  dapat  dianggap  bertanggung  jawab  atas perbuatan hukum tersebut.
Jadi  kemudian  dapat  diungkapkan  bahwa  setelah  apa  yang  dikatakan penulis,  sistem  pengaturan  pidana  di  Indonesia  mengalami  perubahan,  baik dalam  pengertian  umum  maupun  hipotesis.  Meskipun  standar  ini  tidak diterapkan  secara  luas  dalam  kerangka  berpikir  peraturan  pidana  dan  tidak diungkapkan  dalam  kerangka  berpikir  tersebut,  setelah  melalui  siklus  yang cukup panjang dan dengan pemikiran yang matang terhadap standar ini mulai saat ini. ke depan KUHP Nasional, bisa dikatakan pedoman ini akan kembali pada gagasan orientasi keadilan dalam ajaran dualistik secara otomatis.
Sesuai  pandangan  Moeljatno,  sebagaimana  disampaikan  Roeslan  Saleh, melakukan  perbuatan  pelanggar  hukum  pada  umumnya  tidak  berarti sipelakunya  bersalah.    Pilihan  untuk  mempertimbangkan  seseorang  yang bertanggung  jawab  berdasarkan  peraturan  pidana,  kondisi  diharapkan mempunyai  pilihan  untuk  memaksakan  suatu  perbuatan  salah  kepada  orang tersebut  karena melakukan  perbuatan  salah  tersebut.  Selanjutnya,  selain telah melakukan  perbuatan  curang,  pertanggungjawaban  pidana  juga  harus dimintakan  apabila  perbuatan  pelanggar  hukum  itu  dilakukan  dengan  cara ‘schuld’atau  kesalahan.  Dalam  mengartikan  'kesalahan',  Roeslan  Saleh mengungkapkan,  'Salah  Langkah'  mengandung  arti  bahwa  pelaku  perbuatan pelanggar hukum dapat dituduh, dengan alasan bahwa menurut sudut pandang budaya, ia mungkin telah melakukan sesuatu yang berbeda untuk melakukan perbuatan tersebut.
Sementara  itu,  Moeljatno  yang  mendapat  pandangan  dari  Simons mengutarakan bahwa 'kesalahan' adalah adanya suatu keadaan pikiran tertentu dalam  diri  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  tercela  secara  curang  dan kaitan  antara  kondisi  tersebut  dengan  pameran  yang  dilakukan  adalah ditutupnya.  Tujuannya  agar  individu  tersebut  dapat  disalahkan  karena melakukan  demonstrasi  tersebut.  Bahwa  agar  terjadi  kekeliruan,  ada  dua  hal
yang perlu dipikirkan secara terpisah dari melakukan perbuatan jahat. Pertama: adanya keadaan mental (batin) tertentu, dan Kedua: adanya hubungan yang luar biasa antara keadaan psikologis itu dengan gerakan yang diselesaikan, sehingga menimbulkan  kecaman.  Tentu  saja  ada  hubungan  yang  nyaman  antara  yang pertama  dan  yang  kedua,  meskipun  kehadiran  yang  pertama  adalah pembenaran atas kehadiran yang kedua atau yang kedua bergantung pada yang pertama, namun untuk kejelasannya bagus untuk situasi ini. aturan membatasi satu sama lain.
Dari  sini  kita  dapat  melihat  perbedaan  antara  ‘tindak  pidana  dan pertanggjungjawaban  pidana.’Memaknai  tindakpidana  bisa  dilihat  terletak dalam banyak hal terutama pada kegiatan-kegiatan yang dilarang berdasarkan standar  yang  sah,  sedangkan  pertanggjungjawaban  pidana  mengacu  pada perspektif  emosional  yang  bergantung  pada  komitmen  sah  seseorang  untuk mematuhi hukum.  Peraturan pidana mempunyai dua standar. Pertama-tama, standar sah yang mengatur aktivitas spesifik yang ditolak atau diminta. Standar penting  ini  merupakan  pengaturan  ekstensif  komponen-komponen  tindak pidana dalam pedoman yang sah yang memuat berbagai jenis kejahatan pidana. Secara  keseluruhan,  tindak  pidana  menonjolkan  kewajaran  tindakan  tertentu dengan rumusan yang ada pada delik itu sendiri.
Ada  pemisahan  secara  spesifik  antara  tindak  pidana  dan pertanggjungjawaban ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah bermaksud untuk menonjolkan  unsur-unsur  fungsi  daripada  peraturan  pidana,  sehingga cenderung  dapat  dipahami  oleh  khalayak  yang  lebih  luas.  Kemudian pertanggungjawaban  pidana  menonjolkan  kemampuan  penyelesaian  yang memberikan  aturan  kepada  hakim  untuk  memutuskan  syarat-syarat  tertentu yang atas dasar itu sipelaku dapat dianggap bertanggung jawab dan selanjutnya dapat dikenakan pidana sesuai dengan kadarnya.
Dalam  pandangan  penulis,  dengan  memisahnya  perbuatan-perbuatan melanggar hukum dan pertanggungjawaban pidana seperti di atas, maka hal-hal
yang  berkenaan  dengan  kesalahan    dikeluarkan  dari  komponen-komponen tindak  pidana  dan  dijadikan  sebagai  variabel  penentu  pada  hal pertanggungjawaban pidana. Bagaimanapun, bagaimana pemikiran-pemikiran ini dilaksanakan dalam praktik otentik memerlukan penjabaran hierarkis lebih lanjut. Dari satu sudut pandang, kewajiban pidana pada prinsipnya dipandang sebagai ciri pelaksanaan kewajiban hakim dalam mengadili, menyelesaikan dan memilih  perkara  di  hadapannya.  Oleh  karena  itu,  hal  yang  pokok  untuk dilakukan  adalah  menguraikan  hipotesis  pemisahan  tindak  pidana  dan pertanggungjawaban  pidana,  dengan  mengikuti  penerapan  dan  kemajuannya dalam  tindakan  penugasan  hakim  dalam  memberikan  pilihan.  Artinya, penampakan substansial dari pemanfaatan fungsional hipotesis ini harus terlihat dalam  upaya  penguasa  yang  ditunjuk  dalam  menyerahkan  pilihannya  di pengadilan.
Hal  ini  terlihat  pada  KUHP  Nasional  saat  ini  yang  menggarisbawahi adanya pembelahan dalam uraian mengenai tindakpidana dan ‘pertanggungjawaban  pidana’.    Akibatnya,  semua  model  tindakpidana  hanya memformulakan  tindakan-tindakan  yang  sifatnya  objektif  sesuai  dengan pelarangan  yang  ada  dalam  perundangan  yang  ekstensial,  sedangkan pertanggjungjawaban  pidana  diekplisitkan  kedalam  pengaturan  pokok ketentuan  umum.  Namun,  KUHP  nasional    tidak  sepenuhnya  menerapkan pemisahan ajaran dualistis tadi.
Hal  ini  karena  KUHP  nasional    sebenarnya  telah  memiliki  persamaan terhadap komponen subjektivitas dalam perbuatan jahat yang dilakukan secara tidak hati-hati. Kealpaan harus ditujukan pada pedoman umum yang disertai dengan catatan bahwa kealpaan hanya diterapkan pada perbuatan tertentu yang melanggar hukum.
Pandangan  para  ahli  hukum  pidana  terhadap  pemikiran  monisme  dan dualisme tercermin dalam makna tindak pidana. J.E. Jonkers mengkarakterisasi tindak  pidana  sebagai  sebuah  perbuatan  yang  melawan  hukum
‘wederrechttelijk’  yang berkaitan dengan cara berperilaku yang disengaja atau buruk yang risiko kriminalnya dianggap signifikan oleh norma hukum.
Sementara  itu  H.J.  van  Schravendijk  mengkarakterisasi  perbuatan  jahat sebagai  “cara  berperilaku  seseorang  yang  sangat  bertentangan  dengan keyakinan hukum sehingga cara berperilaku tersebut dikompromikan dengan disiplin,  selama  apapun  dilakukan  oleh  seseorang  yang  kemudian  dapat dituduh.”  Lebih lanjut, Van Hamel  mengkarakterisasi (strafbaar feit) sebagai “cara berperilaku seseorang yang bercirikan “wet”, yang tidak sah, yang harus ditolak  dan  dilakukan  secara  salah”.  Apa  yang  dikatakan  Simmons (Strafbaarfe it)  adalah  “tindakan  langsung  yang  patut  dilakukan,  melanggar hukum,  dan  berkaitan  dengan  perbuatan  jahat  yang  dilakukan  oleh  masing- masing  individu  yang  diperlengkapi  untuk  melakukan  kewajiban.  Tentu  saja atau tidak diragukan lagi, perspektif spesialis peraturan pidana dapat diartikan sebagai penerima manfaat dari tindakan tersebut pelajaran monisme.
Gagasan tentang perbuatan melawan hukum dan perbuatan buruk yang melanggar  hukum  dan  perbjuatan  yang  mengerikan  dalam  peraturan  pidana yang  berlaku  di  Indonesia,  khususnya  KUHP  yang  masih  eksistensi  saat  ini, sesuai  dengan  ajaran  monistik  yang  menyatakan  bahwa  pemikiran  tentang perbuatan  yang  melanggar  hukum  (wederrechtelijkheid)  dan  perbuatan  jahat (schuld) adalah bagian dari tindak pidana strafbaar feit.
Sebaliknya  KUHP  Nasional  akan  lebih  memaksimalkan  mengenai penjelasan  keterkaitan  antara  kewajiban  pidana  dengan  pelakunya,  namun tanggung  jawab  pidana  hanya  ditujukan  sesuai  dengan  alasan  pengampunan dan  alasan  pendukung  yang  penting  bagi  penghapusan  perbuatan  salah. Sebagaimana termaktub kedalam pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 KUHP.
Beberapa ahli hukum pidana mempunyai pendapatnya sendiri mengenai ketidak sepakatan dengan ajaran monistik, menilai model peraturan pidana yang ada di Belanda dan Indonesia memiliki kelainan, padahal schuld atau kesalahan
merupakan ciri khasnya langsung dari kewajiban pidana, namun kesengajaan dan  kealpaan  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dielakkan.    Masing-masing dipandang sebagai komponen perbuatan melanggar hukum ‘strafbaar feit’, yang bagaimanapun  bukanlah  komponen pertanggung  jawaban  pidana.  Menyusun berupa  pedoman  peraturan  dalam  bahasa  Indonesia  yang  tidak  akan  terus mendukung sistem yang digunakan di WvS mengenai bagian objektif, karena dalam pesan Belanda terdapat tempat rencana pada kalimat perincian hukum , memiliki arti khusus terkait dengan kadar soal kesengajaan.
Pandangan  yang  memisahkan  antara  tindak  pidana  dan  pertanggung jawaban pidana, khususnya yang menganggap pokok tanggung jawab hanyalah bagian kesalahannya/ schuld  saja, dan schuld bukan merupakan bagian dari komponen perbuatan yang melanggar hukum, disebut dengan aliran dualistik. Ahli  hukum  pidana  sebenarnya  yang  mengemukakan  aliran  dualistik  adalah Herman Kantorowicz, seorang ahli hukum pidana dari Jerman.   Cara pandang Moeljatno yang mengikuti cara pandang Herman Kantorowicz pada umumnya dianut dan dibuat oleh para ahli hukum pidana Indonesia. diantaranya Roeslan Saleh,  A.Z.  Abidin,  Barda  Nawawi  Arief  dan  Chairul  Huda.    Model  aliran dualistik  ini,  selain  dipengaruhi  oleh  pedoman  pidana  Jerman,  juga  jelas dipengaruhi oleh peraturan pidana yang digunakan oleh negara-negara Eropa Inggris Saxon yang menggunakan kerangka  berbasis adat.
Yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam KUHP  Nasional  adalah  suatu  perbuatan  yang  menurut  pedomannya diancamkan melalui sanksi dan atau tindakan. . Untuk dapat dinyatakan sebagai tindak  pidana,  maka  suatu  perbuatannya  yang  disertai  dengan  perundangan atau  berpotensi  melakukan  perbuatan  jahat  berdasarkan  pedoman  hukum haruslah  melanggar  hukum  atau  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ada  di masyarakat.
Alasan dinyatakannya suatu perbuatan sebagai perbuatan jahat atau tidak tergantung pada kaidah keabsahan formil, bagaimanapun juga memberi tempat
pada peraturan hidup/peraturan tidak tertulis sebagai sumber peraturan, yang indikasinya untuk berapa lama pun berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau pedoman umum pemerintahan yang dilihat oleh lingkungan sekitar suatu negara. Sesuai kualitas masyarakat, khususnya Pancasila. Hal ini menyiratkan bahwa hal ini sesuai dengan sisi positif dari pandangan dunia moral yang ketat, kualitas  manusia,  etnis,  sistem  berbasis  suara,  dan  nilai-nilai  hak-hak  sipil. Sementara  itu,  kualitas  global  mengacu  pada/berasal  dari  Pasal  15  ayat  (2) ICCPR.
Pengaturan  di  atas  sesuai  yang  tertuang  dalam  KUHP  Nasional  yang berpusat  pada  3  (tiga)  persoalan  utama  yang  mendesak  dalam  pengaturan pidana,  yaitu  tindak  pidana,  pertanggjungjawaban  pidana,  ‘pidana  dan pemidanaan.’    Tiap -tiap    kerangka  tersebut  merupakan  sub-kerangka  dan sekaligus  menjadi  pendukung  utama  pembangunan  kerangka  pidana  secara keseluruhan.
Dengan  memahami  norma-norma  perbuatan  dan  orang-orang  yang membuat/melakukannya, khususnya pedoman-pedoman yang bertumpu pada apa yang telah selesai dan siapa yang menyelesaikannya, maka tindak pidana dan  pertanggung  jawaban  pidana  harus  mendapatkan  porsi  yang  jelas. Pertanggung  jawaban  pidana  yang  dimaksudkan  tersebut  ialah    meneruskan kesalahan-kesalahan  yang  ada  secara  adil  terhadap  perbuatan  jahat  dengan memperhatikan  pedoman-pedoman  sah  yang  patut,  dan  sungguh-sungguh terhadap  pelaku  yang  syarat-syarat  sah  (pidana)  untuk  bergantung  pada perbuatan jahat yang timbul karena ulahnya.
Dengan  mengalokasikan  kesalahan  otentik  untuk  perbuatan  kriminal mengingat  tindakan  yang  sesuai  dan  dinamis  kepada  pelakunya  yang memenuhi  persyaratan  dalam  pedoman  (pidana)  untuk  ditolak  atas aktivitasnya, maka timbul pertanggungjawaban pidana.  Persoalannya adalah, mungkinkah  pelakunya  disalahkan  karena  melakukan  perbuatan  terlarang tersebut?  Apabila  ia  mampu,  maka  pada  saat  itu  mengandung  arti  bahwa  ia
dapat ditolak, apabila pertanggungjawabbanya dapat ditunjukkan, baik dengan sengaja akibat dikarena kealpaan tersebut.
Seseorang  dianggap  patut  disalahkan  jika  ia  dapat  dituduh  menurut sudut pandang sosial, karena ia dianggap mempunyai pilihan untuk melakukan sesuatu yang lain jika ia memilih untuk tidak melakukannya, Sedangkan yang dimaksud  dengan  kesalahan  adalah  pandangan  orang  yang  melakukan perbuatan  pelanggar  hukum  sesuai  dengan  perbuatan  tersebut,  dan hubungannya  dengan  tujuan  akhir  agar  dia  dapat  disalahkan  atas  perbuatan tersebut.
Pernyataan  yang  masuk  akal  dari  hal  di  atas  adalah  bahwa  setiap tindakpidana  selalu  dilakukan  dengan  sengaja,  terlepas  dari  perbuatan- perbuatan  jahat  tertentu  yang  dilakukan  secara  tidak  hati-hati.    Untuk memahami tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan unsur daripada kealpaan, KUHP Nasional menetapkan bahwa komponen tujuan tidak perlu  diperhatikan  untuk  merinci  tindak  pidana,  yang  utama  komponen kesengajaan  diingat  untuk  pengertian  tindak  pidana,  bahwa  setiap  tindak pidana  dilakukan  dengan  sengaja,  kecuali  jika  undang-undang  secara  tegas menetapkan bahwa perbuatan yang melakukan kesalahan itu dilakukan dengan kealpaan.
Dengan  asumsi  rencana  di  atas  dipandang  lebih  jauh,  maka  pada penilaian di tahap awal dapat ada saran, yaitu agar pemeriksa umum tidak perlu lagi  menunjukkan  komponen  tujuan,  karena  komponen  harapan  tidak diungkapkan secara tegas. dalam kerangka berpikir tindakan pelanggar hukum. Dengan  asumsi  Anda  mengikuti  penilaian  dualistik,  hanya  komponen kesengajaan yang dimasukan yang diungkapkan secara tegas tidak ditunjukkan, maka akan timbul keputusan yang menyatakan pelaku bisa dibebaskan. Unsur kealpaan    yang  tidak  diungkapkan  secara  tegas  dalam  pola  pikir  pelaku kejahatan, Terlebih lagi jika komponen obyektif sebagai komponen resiko tidak
ditampilkan,  akan  mengakibatkan  pelaku  dinyatakan  terbebas  dari  segala perkara yang dibebankan kepadanya.
Kedepannya karya ini harus terus dikembangkan agar manfaatnya bisa lebih luas lagi. Sesuai dengan pandangan Andi Hamzah, pembagian ini hanya sekedar  penting  untuk  diketahui  oleh  penuntut  umum  dalam  menyelesaikan surat  dakwaan,  mengingat  dalam  surat  dakwaan  hanya  berisi  tuntutan  saja bagian bestandeel delik dan actus reus’.  Mengingat penilaian di atas, penting juga bagi advokat untuk membuat nota pembelaan. Oleh karena itu, Hakim juga perlu  memahami  gagasan  ini  saat  mengambil  keputusan  sambil  memikirkan pilihan yang tepat sebagai bahan pertimbangannya.
Sebaiknya,  pengadilan  menjadi  tempat  untuk  mendapatkan  keadilan. Dalam  istilah  yang  masuk  akal,  pengadilan  adalah  tempat  untuk  mengisolasi individu yang patut disalahkan dan tidak bersalah. Namun faktanya tidak selalu sejalan  dengan  pemikiran  regulatori.  Hakim  belum  tentu  memiliki  kesadaran dalam jiwanya bahwa suatu saat nanti mereka akan mempertanggungjawabkan akibat pekerjaannya dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, menurut sebagian besar masyarakat, pertimbangan dalam putusan hakim seringkali tidak mencerminkan  rasa  keadilan.  Kerangka  penegakan  hukum  justru  berada  di tempat dimana “kriminalisasi” pengaturan dan jual beli perkara tidak terkendali, dan yang mengejutkan, sering terjadi pelanggaran terhadap kebebasan dasar.
Faktanya,  banyak  kasus  pelanggar  hukum  justru  “tidak  terpuji”  untuk dibawa  ke  pengadilan,  apalagi  jika  dihadapkan  pada  perbaikan  perspektif persahabatan, sudut pandang moneter, dan sudut pandang sosial dalam budaya pluralistik  dan  berbagai  kepentingan  dan  kebutuhan  yang  berbeda.  Hal  ini diduga antara lain karena nilai kerugiannya terlalu kecil, atau termasuk perkara yang tidak penting, atau pelakunya yang seharusnya mendapat perlakuan luar biasa  (pelaku  kejahatan  yang  lebih  muda  dan  lebih  berpengalaman),  atau perkara  yang  tingkat  bahayanya  lebih  dari  5  (lima)  tahun  yang  bertentangan.
dengan sisi buruk umat manusia dan kesetaraan yang menjadi sorotan publik dan benar-benar perlu mencari satu metode lagi untuk menyelesaikannya.
Berhubungan  dengan  hipotesis  dualistik  di  atas,  karena  adanya ketidaknyamanan  pidana,  maka  pengadilan  diberi  tugas  untuk  memberikan pertimbangan  yang  disesuaikan  antara  perbuatan  jahat  dengan  kewajiban pidana  pelaku  pelanggar  hukum  yang  dilakukan  sebagai  alasan  beban perbuatan  salahnya.  Dari  satu  sudut  pandang,  tindak  pidana  menekankan kepentingan sah masyarakat yang diharapkan dilindungi oleh standar yang sah. Selain itu, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan komitmen sah yang bergantung pada kondisi spesifik pelaku tindak pidana.
Namun,  hal  ini  terlihat  dari  beberapa  pilihan  pengadilan  yang  dibuat dengan  penyelesaian  hanya  dipandang  sebagai  perbuatan  penyelesaian  yang pada  dasarnya  memajukan definisi  delik dan  mengabaikan  standar  peraturan perundang-undangan  pidana  yang  mendasariny a.  Tugas  “terhormat”  hakim dalam  melakukan  aktivitasnya  mengadili  dianggap  telah  selesai  apabila kegiatan-kegiatan (yang adil dan emosional) dari pihak yang berperkara telah memenuhi seluruh definisi delik, tanpa menjelaskan lebih lanjut apakah kegiatan yang didakwakan benar-benar bertentangan dengan delik tersebut, kehormatan di mata publik dan apakah keadaan siterdakwa memang patut untuk disalahkan dengan alasan layak dijatuhi pidana.
Demikian pula, perhatian dan suara masyarakat terhadap kepolisian dan aparatur sangat jelas terlihat pada periode pasca perubahan, terutama terkait isu- isu  hukum  yang  mengkhawatirkan  kepentingan  masyarakat,  negara,  dan negara.  Selain  laporan  dalam  berbagai  komunikasi  luas  tentang  dukungan terbuka  terhadap  kepolisian,  juga  terdapat  kekecewaan  dan  kegamangan terhadap kepolisian, yang dilakukan oleh polisi, kejaksaan, dan pengadilan.
Frustrasi  masyarakat  muncul  dari  ketidakmampuan  memenuhi  asumsi pengadilan  dalam  mengakui  kebenaran  dan  kesetaraan  serta  mengakui kemaslahatan  dan  keadilan.  Kendati  keterjatuhan  marwah  peradilan  Hingga
saat ini, masih banyak orang yang menerima bahwa pengadilan adalah benteng terakhir dalam mencari keadilan. Meskipun demikian, kepercayaan masyarakat berbanding terbalik dengan jatuhnya pengadilan.
Dari gambaran di atas, ada hal yang perlu diungkapkan, bahwa dari segi tolak ukur keabsahan, menurut sudut pandang penegak hukum, tidak ada yang salah dalam mengalah terhadap betapa pentingnya memahami ajaran dualistis ini, yang mengandung makna bahwa apa pun substansinya. Pilihan pengadilan adalah  sepanjang  hakim  dalam  menjalankan  pilihannya  menerima  bahwa  ia telah menempatkan diri dalam kaitannya dengan peraturan positif. yang sudah ada dapat dianggap sah secara hukum. Dengan mengeksekusi hipotesis dualistik dalam KUHP Nasional nanti, diyakini kerangka pidana akan lebih disesuaikan antara kepastian yang sah dan keadilan yang muncul dari putusan hakim dalam perkara pidana.

## C. Kesimpulan
Hadirnya asas legalitas dalam ajaran dualistis dalam kerangka peraturan pidana di Indonesia, khususnya dalam KUHP, mempunyai situasi yang sangat besar dalam kerangka penegakan hukum, dimana gagasan sifat melawan hukum ‘wederrechtelijkheid’  dan  kesalahan  ‘schuld’  merupakan  komponen  dari perbuatan  pidana  ‘strafbaar  feit’atau  disebut  juga  pelajaran  monistik. KUHP tidak  memahami  keterkaitan  antara  risiko  pidana  dan  sipelaku,  namun pertanggungjawaban  pidana  hanya  dirujuk  semata-mata  berdasarkan  alasan pemaaf  dan  pembenar.  Oleh  karena  itu,  banyak  permasalahan  terjadi  dalam kerangka penegakan hukum, di mana aparatur penegak berfokus pada kepastian akan hukum daripada keadilan hukum itu sendiri. Sementara itu, dalam doktrin yang dikenal dalam hukum pidan ada asas ‘Tiada pidana tanpa kesalahan’ atau disebut juga ajaran dualistis.
Singkatnya  dalam  ajaran  ini  memisahkan  antara  tindak  pidana  dan pertangunggjawaban pidana.‘Tindak pidana membahas menyangkut persoalan 'perbuatan', sedangkan persoalan apakah 'individu' yang melakukan perbuatan
dapat  dianggap  bertanggung  jawab  merupakan  persoalan  alternatif.  Dalam situasi saat ini, hipotesis dualistik memainkan peranan yang sangat besar dalam mengatasi  sifat  kaku  permasalahan  dalam  kerangka  penegakan  hukum, khususnya  bagi  para  pelaksana  peraturan ’.  Jadi  ketika  ada  konflik  antara keyakinan  hukum  dan  keadilan,  maka  yang  harus  menjadi  fokus  adalah keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Abdul  Qodir  Audah, at-Tasyri  al- Jina’i  al -Islamy  Muqaranan  bi  al-Qanun  al- Wadh’i , Dar al-Kitab al-Alamiyah, Beirut, Libanon. 2005. Ahmad  Ali, Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia ,  Penerbit  Ghalia:  Indonesia, Bogor Cetatakan ke- II, 2005.
Abidin, AZ. Hukum Pidana I , cetakan ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1), Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2014. Barda  Nawawi  Arief,  K apita  Selekta  Hukum  Pidana, Citra  Aditya  Bakti,  , Bandung, 2013.
-----------------------------, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan
Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru,  Kencana,  Jakarta,  2011.  Baca  juga: Faisal; Rustamaji, Muhammad. Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), [S.l.], v. 10, n. 2, p. 291-308, july 2021. ISSN 2502-3101. Available at: < https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/70324 >. Date accessed: 27 oct. 2023.
Curzon, L.B. Criminal Law, M&E Pitman Publishing, 1997.
M. Ainul Syamsu. Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Op . Cit ., hlm. Moeljatno, KUHP, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
--------------, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Dalam  Hukum Pidana , Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis UGM, 19 Desember tahun 1955.
Muladi,  Barda  Nawawi  Arief. Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana, Alumni, Bandung, 1984.
----------,  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana;  Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum , Prestasi Pustaka: Jakarta, 2006.

## 2. Jurnal
Andrikasmi, S., Muqsith, M. H. ., Fahrudin, A., Al Farisi, A., & Meliana, N. (2023). Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Jurnal  Visi  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 4 (2),  129-140. https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358.
Anwar.  R ,  Faisal  Faisal,  and  Rio  Amanda  Agustin.  2021.  “Perspective  Of Religious Justice In The Formulation Of Penal Reform”. Cepalo 5 (1):53- 64. https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no1.2240.
Anwar, R. (2018). Analisis Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pada Hukum Pidana Islam dengan Hukum Positif. Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam , 3 (2), 23-46. https://doi.org/10.32923/asy.v3i2.770. Anwar, R. (2023). Eksistensi Asas Legalitas Formil dan Materil pada KUHP
Nasional. Jurnal Fakta
Hukum (JFH) , 2 (2), 145 – 159.https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v2i2.106.
----------------,  (2023).  Pengampunan  Hakim  (Judicial  Pardon):  Sebuah Konseptual Menuju Keadilan Substansial. Islamitsch Familierecht Journal ,
4 (1), 20-35. https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3533 . Dewi,  S.  K.  (2020). Perumusan  Pertanggungjawaban  Tindak  Pidana  Korporasi Dalam  Berbagai  Undang-Undang .  Arena  Hukum, 13 (1),  135 – 156. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.8.
Faisal, A. (2016). Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 21 (1), 81 – 95. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art5.
--------,et  al.  Kebijakan  Legislasi  Pembaruan  Pemidanaan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana . Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), [S.l.], v. 11, n. 4, p. 928-942, dec. 2022. ISSN 2502- 3101. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/93325. Date accessed: 27 oct. 2023. doi: https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p15.
----------;  Rustamaji,  Muhammad.  Pembaruan  Pilar  Hukum  Pidana  Dalam RUU KUHP. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), [S.l.], v. 10, n. 2, p. 291-308, july 2021. ISSN 2502-3101. Available at: < https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/70324 >. Date accessed: 27 oct. 2023. doi: https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08 .
N.  D.  Irmawanti,  and  B.  N.  Arief,  "Urgensi  Tujuan  Dan  Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , vol. 3, no. 2, pp. 217-227,
May. 2021. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227.
R.A., Mar’ie  Mahfudz  Harahap,  “Supreme  Court  Regulation  (Perma) Number 1 Year 2020: Solutions In The Guidelines For Determining Death Penalty  For  Corruption  Criminal Acts  In  Certain  Conditions,”  Jurnal Cendekia Hukum 7, no. 2 (2022): 257 – 71,
https://doi.org/ttp://doi.org/10.33760/jch.v7i2.474
3. Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Republik  Indonesia  Tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).