INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 10633-10645 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Upaya Pengamanan Laut Indonesia Terhadap Sumber Daya Perikanan
Waode Novita Ayu Muthmainna 1 ✉ , Hadi Supriyanto 2 , Waode Novianti 3
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Email: waodenovitaayumuthmainna@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Aturan pengamanan laut Indonesia mencakup berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah  untuk  menjaga  keamanan,  kedaulatan,  dan  keberlanjutan  sumber  daya  laut  di  perairan Indonesia serta turut berperan dalam upaya pengamanan laut Indonesia. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait keamanan laut adalah penyelundupan dan pencurian ikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Penelitian ini menganalisis  upaya  keamanan  laut  Indonesia  dalam  menjaga  dan  memberantas  penyelundupan sumber  daya  perikanan  di  wilayah  laut  Indonesia  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan dan keamanan negara di wilayah laut sangat penting  dalam  konteks  kepentingan  nasional  dan  perlindungan  lingkungan  laut.  Indonesia,  memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah lautnya. Langkah upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan lembaga terkait dalam mengatasi penyelundupan sumber daya perikanan,  termasuk  penegakan  hukum  yang  lebih  ketat,  kerjasama  internasional,  dan  peningkatan pengawasan di wilayah perairan Indonesia.
Kata Kunci : Pengamanan, Penyelundupan, Perikanan

## Abstract
Indonesia's maritime security rules include various regulations and policies set by the government to maintain the security, sovereignty, and sustainability of marine resources in Indonesian waters and play a role in efforts to secure Indonesia's seas. The problems related to marine security are smuggling and theft  of  fish  by  irresponsible  parties.  This  study  analyzes  Indonesia's  maritime  security  efforts  in maintaining and eradicating the smuggling of fishery resources in Indonesian sea areas using normative legal research methods. The results show that state sovereignty and security in marine areas are very important in the context of national interests and protection of the marine environment. Indonesia has a great responsibility in maintaining the security and sovereignty of its sea areas. Measures taken by the Indonesian government and relevant agencies to address smuggling of fisheries resources, including stricter law enforcement, international cooperation, and increased surveillance in Indonesian territorial waters.
Keyword: Security, Smuggling, Fisheries

## PENDAHULUAN
Laut sebagai ladang yang masih sangat potensial untuk menampung berbagai jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan maritim. Siapa pun, dengan memiliki pengetahuan, pendidikan,  pengalaman,  keterampilan,  dan  kemauan  yang  cukup,  dapat  terlibat  dalam berbagai pekerjaan di laut. Sebagai negara maritim, Indonesia terus berupaya meningkatkan pembangunan  di  sektor  laut,  sesuai  dengan  moto  nasional  " Jalesveva  Jayamahe"  yang berarti  "Di  Laut  Kita  Berjaya".  Ini  menekankan  pentingnya  laut  bagi  kejayaan  dan kemakmuran  bangsa.  Sejak  zaman  dahulu,  bangsa  Indonesia  memang  dikenal  sebagai bangsa pelaut yang mahir dalam pelayaran dan pemanfaatan sumber daya laut. Laut yang luas  memberikan  banyak  peluang  ekonomi,  sumber  daya  alam,  dan  potensi  untuk pembangunan negara.
Indonesia  memiliki  wilayah  laut  yang  luas  dan  posisi  geografis  strategis  yang menjadikannya sebagai salah satu jalur transportasi dan perdagangan internasional yang penting.  Keberadaan  sumber  daya  laut  yang  kaya  juga  menjadi  keuntungan  besar  bagi negara ini, serta merupakan sumber inspirasi bagi inovasi-inovasi dalam bidang teknologi kelautan.  Karakteristik  alam  Indonesia  yang  bersifat  oseanik  membuatnya  secara  alami bercorak  maritim.  Hal  ini  memberikan  keuntungan  tersendiri,  karena  memudahkan Indonesia dalam menjalin hubungan diplomasi dengan berbagai negara di seluruh dunia, serta  memperkuat  peran  Indonesia  sebagai  negara  poros  maritim  dunia.  Mewujudkan Indonesia  sebagai  negara  poros  maritim  dunia  memang  merupakan  cita-cita  besar  dan tantangan yang signifikan.
Pemanfaatan  laut  oleh  masyarakat  Indonesia  mencakup  berbagai  bidang,  seperti perikanan,  pariwisata,  transportasi,  perdagangan,  energi  terbarukan,  dan  lain-lain. Perikanan, misalnya, menjadi salah satu sektor utama yang memberikan mata pencaharian bagi jutaan nelayan di seluruh Indonesia. Selain itu, potensi pariwisata bahari Indonesia juga sangat  besar,  dengan  keindahan  alam  bawah  lautnya  yang  kaya  akan  keanekaragaman hayati. Dalam konteks pembangunan dan kemakmuran negara, pemanfaatan laut secara berkelanjutan menjadi kunci utama. Hal ini termasuk pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana,  perlindungan  ekosistem  laut,  peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  di sektor  kelautan,  serta  pembangunan  infrastruktur  yang  mendukung  konektivitas  dan aktivitas ekonomi di perairan Indonesia. Dengan memanfaatkan laut dengan bijaksana dan berkelanjutan, Indonesia dapat terus meraih manfaat dari keberadaan laut yang luas untuk mendukung  pembangunan  dan  kemakmuran  negara,  sekaligus  menjaga  kelestarian ekosistem laut bagi generasi mendatang.
Dalam  aspek  pertahanan  dan  keamanan  menjadi  sangat  penting.  Selain  menjaga keberlangsungan  hubungan  diplomasi  dan  pemanfaatan  sumber  daya  laut  yang berkelanjutan,  Indonesia  juga  harus  mampu  melindungi  wilayah  lautnya  dari  ancaman serangan militer negara lain atau dari kegiatan ilegal seperti pencurian sumber daya laut. Dengan  demikian,  pengelolaan  sumber  daya  laut  yang  berkelanjutan  tidak  hanya membutuhkan  kerjasama  internasional  dan  teknologi  yang  canggih,  tetapi  juga perlindungan yang kuat terhadap keamanan wilayah laut Indonesia.
Aturan pengamanan laut Indonesia mencakup berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  menjaga  keamanan,  kedaulatan,  dan  keberlanjutan sumber daya laut di perairan Indonesia serta turut berperan dalam upaya pengamanan laut Indonesia, seperti kebijakan penegakan hukum laut, program patroli laut, serta kerjasama internasional dalam bidang keamanan maritim.
Seperti dalam aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur segala aktivitas yang terkait dengan pelayaran di perairan Indonesia, termasuk persyaratan  keamanan  pelayaran,  tata  cara  pemberian  izin  pelayaran,  dan  sanksi  bagi pelanggar.  Selain  itu  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan mengatur  pengelolaan  wilayah  perairan  Indonesia  serta  sumber  daya  kelautan  dan perairannya. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara di laut melalui pengaturan berbagai kegiatan di laut, termasuk pengamanan perairan.
Keamanan  laut  terhadap  penyelundupan  sumber  daya  laut  merupakan  isu  penting yang  membutuhkan  perhatian  serius  dari  negara-negara  dan  lembaga-lembaga
internasional. Penyelundupan sumber daya laut, seperti ikan, lobster, kerang, dan spesies lainnya, memiliki dampak yang merugikan baik dari segi ekonomi maupun lingkungan.
Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait keamanan laut adalah penyelundupan dan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan  ancaman  serius  terhadap  keberlanjutan  sumber  daya  ikan  dan  praktik penangkapan  ikan  berlebihan  (overfishing)  dan  kegiatan  penangkapan  ikan  yang  ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing) menyebabkan penurunan stok ikan secara signifikan. Hal ini mengancam keberlanjutan sumber daya ikan di banyak wilayah perairan. Serta Persaingan atas sumber daya ikan dapat menyebabkan konflik antara negara-negara yang berbagi perairan yang sama. Konflik semacam ini dapat mengancam keamanan laut dan stabilitas regional.
Seperti yang terjadi di lapangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkapkan bahwa  kasus  tertinggi  yang  terjadi  di  perairan  Indonesia  adalah  IUU  diikuti  oleh  kasus penyelundupan. Begitupun diaminkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mengidentifikasi pola penyelundupan benih bening lobster (BBL) yang akan dikirim ke luar  negeri  secara  ilegal  dari  sejumlah  tempat  di  Indonesia.  Salah  satunya  dengan  cara dikirim menggunakan kapal perikanan.
Kondisi  tersebut  memperlihatkan  seberapa  kuat  Kemampuan  Indonesia  dalam menjaga wilayah lautnya tidak hanya berdampak pada keamanan nasional, tetapi juga pada kewibawaan Indonesia sebagai negara maritim. Sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan  wilayah  lautnya.  Keberhasilan  dalam  melaksanakan  tugas  tersebut  akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.
Penelitian  ini  hadir  untuk  melengkapi  dari  berbagai  penelitian  yang  telah dipublikasikan  sebelumnya,  bahwa  penulis  bermaksud  untuk  menganalisis  terkait bagaimana  upaya  keamanan  laut  indonesia  dalam  menjaga  memberantas  sumber  daya perikanan di wilayah laut Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian hukum normatif sangat sesuai untuk penelitian  ini,  karena fokus pada  analisis  terhadap  berbagai  peraturan  hukum,  kebijakan,  dan  dokumen-dokumen hukum  yang  relevan  dalam  konteks  upaya  keamanan  laut  Indonesia  terkait  dengan penyelundupan sumber daya perikanan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian akan memeriksa aspek-aspek normatif dalam kerangka hukum yang berlaku dan mengevaluasi keefektifan serta konsistensi dari peraturan-peraturan tersebut.
Penggunaan  data  sekunder  dari  hasil  studi  kepustakaan  akan  memungkinkan penelitian untuk mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai peraturan-peraturan  hukum,  kebijakan,  putusan  pengadilan,  dan  literatur  hukum  lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini akan menjadi dasar untuk analisis dan  interpretasi  dalam  mengidentifikasi  tantangan,  keberhasilan,  dan  potensi  perbaikan dalam  upaya  menjaga  keamanan  laut  dan  memberantas  penyelundupan  sumber  daya perikanan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedaulatan dan Keamanan Negara Di Wilayah Laut
Keamanan maritim sebagai bagian integral dari kepentingan nasional  suatu negara. Pemeliharaan kedaulatan adalah tujuan utama bagi suatu negara dalam melindungi warga negaranya dari ancaman eksternal, dan keamanan di perbatasan maritim serta kontrol atas pulau-pulau, wilayah pesisir, dan ruang maritim menjadi hal yang sangat penting. Lokasi geografis yang strategis memainkan peran kunci dalam menentukan kepentingan nasional suatu  negara  dalam  konteks  maritim.  Negara-negara  yang  memiliki  garis  pantai  yang panjang  atau  kepulauan  seringkali  memiliki  kepentingan  yang  kuat  dalam  menjaga keamanan  perbatasan  maritim  mereka  untuk  melindungi  kedaulatan  dan  kepentingan nasional  mereka.  kedaulatan  suatu  negara  dalam  wilayah  perairan  dan  ruang  maritim menjadi  prinsip  yang  sangat  penting.  Negara-negara  memiliki  hak  untuk  mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan kedaulatan mereka di laut, termasuk pengawasan, patroli, dan penegakan hukum di perairan mereka.
Dua faktor penting yang menjadi alasan untuk penambahan wewenang dalam wilayah kedaulatan  negara,  terutama  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  dan  landas  kontinen.  Dua faktor tersebut adalah keamanan nasional  dan  perlindungan kelestarian lingkungan  laut. Kedaulatan  suatu  negara  dalam  wilayah  ZEE  dan  landas  kontinen  tidak  hanya  berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga dengan keamanan nasional. Wilayah laut yang luas dan strategis seperti ZEE dan landas kontinen dapat menjadi sasaran potensial ancaman  terhadap  keamanan  nasional,  seperti  ancaman  terhadap  jalur  perdagangan, aktivitas kejahatan transnasional, atau konflik antar negara terkait sumber daya laut. Oleh karena  itu,  penambahan  wewenang  di  wilayah  ini  dapat  dijustifikasi  dengan  tujuan meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap keamanan nasional.
Wilayah  ZEE  dan  landas  kontinen  memiliki  ekosistem  laut  yang  kaya  dan  rentan terhadap  berbagai  ancaman,  termasuk  pencemaran,  perusakan  habitat,  dan  overfishing. Perlindungan kelestarian lingkungan laut menjadi prioritas global dalam konteks konservasi
sumber  daya  laut  dan  menjaga  ekosistem  yang  sehat.  Oleh  karena  itu,  penambahan wewenang di wilayah ini dapat dimotivasi oleh tujuan untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas  manusia  yang  berpotensi  merusak  lingkungan  laut,  serta  untuk  memastikan keberlanjutan ekosistem laut yang penting bagi kehidupan laut dan manusia.
Dengan memprioritaskan keamanan nasional dan perlindungan lingkungan laut dalam penambahan  wewenang  di  wilayah  ZEE  dan  landas  kontinen,  negara-negara  dapat memenuhi  kewajiban  mereka  dalam  konteks  hukum  laut  internasional,  seperti  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum  Laut  (UNCLOS),  sambil  memastikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan keamanan nasional mereka.
Kedaulatan di darat dan di laut untuk mencapai penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban secara efektif. Kedaulatan di darat dan di laut, suatu negara akan dapat mencapai keamanan dan ketertiban yang lebih efektif, serta memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk mempertahankan kedaulatan di kedua domain tersebut harus menjadi prioritas bagi setiap negara.
Pengelolaan keamanan yang efektif memang memerlukan sistem tata kelola yang baik dan lembaga yang memiliki wewenang penuh untuk menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah  laut  Indonesia.  Berikut  adalah  beberapa  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam merancang lembaga pengelolaan keamanan laut:
1.  Wewenang Penuh
Lembaga  perlu  diberikan  wewenang  yang  cukup  untuk  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawabnya  dengan  efektif.  Ini  termasuk  wewenang  untuk  melakukan pengawasan, patroli, penegakan hukum, dan kerjasama dengan lembaga terkait lainnya.
2.  Fungsi dan Tugas yang Komprehensif
Lembaga  harus  memiliki  fungsi  dan  tugas  yang  komprehensif  dalam  menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah laut. Ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas ilegal, penindakan terhadap pelanggaran hukum maritim, dan kerjasama dengan pihak terkait untuk mengatasi tantangan keamanan laut.
3.  Kerjasama Antar Lembaga
Penting  bagi  lembaga  pengelolaan  keamanan  maritim  untuk  bekerja  sama  dengan lembaga terkait lainnya, seperti angkatan laut, kepolisian, dan instansi lain yang terlibat dalam pengelolaan wilayah laut. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam menjaga keamanan laut.
4.  Keterlibatan Masyarakat
Lembaga juga perlu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya  menjaga  keamanan  laut.  Ini  dapat  dilakukan  melalui  program-program pendidikan, pelatihan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan maritim.
5.  Transparansi dan Akuntabilitas
Penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi dengan transparan dan akuntabel, dengan memberikan laporan yang jelas tentang kegiatan dan pencapaian mereka.  Ini  akan  membantu  membangun  kepercayaan  masyarakat  dan  memastikan bahwa lembaga tersebut bekerja sesuai dengan tujuannya.
Penempatan  Badan  Keamanan  Laut  (Bakamla)  sebagai  lembaga  independen  yang langsung  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  memang  dapat  memberikan  keuntungan dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Sebagai  lembaga independen, Bakamla dapat memiliki  fleksibilitas  operasional  yang  lebih  besar  dalam  mengambil  keputusan  dan bertindak cepat dalam menanggapi ancaman keamanan maritim.
Dasar  hukum  terbentuknya  Bakamla  yaitu  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2014 tentang Kelautan (UU No.32 tahun 2014) dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Perpres No. 178 tahun 2014). Lahirnya Bakamla merupakan amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2014 yang mengganti Badan Koordinasi Keamanan Laut  (Bakorkamla).  Sesuai  dengan  UndangUndang  No.32  Tahun  2014  Pasal  59  ayat  (3) disebutkan  bawah  “dalam  rangka  penegakan  hukum  di  wilayah  perairan  dan  wilayah yurisdiksi, khususnya  dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan  dan  wilayah  yurisdiksi  Indonesia,  dibentuk  Badan  Keamanan  Laut.”  Hal  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  satu  institusi  yang  diberi  nama  Bakamla  yang  tugasnya melakukan penegakkan hukum di wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia.
Peran utama Bakamla adalah untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara di laut, melawan ancaman keamanan di laut, serta mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk  kejahatan  maritim,  termasuk  penyelundupan,  perompakan,  pencurian  ikan,  dan perdagangan  manusia.  Bakamla  juga  berperan  dalam  mendukung  penegakan  hukum, pemantauan kegiatan laut, dan penanggulangan bencana di laut.
Bakamla bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, termasuk TNI AL, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta  berkoordinasi  dengan  negara-negara  tetangga  dan  lembaga  internasional  dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Melalui upaya-upaya ini, Bakamla berperan
penting dalam mendukung keberhasilan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.
Hal ini memungkinkan Bakamla untuk merespons secara efektif terhadap situasi yang berubah-ubah  di  laut.  Dengan  status  independen,  Bakamla  dapat  lebih  mudah berkoordinasi  dan  berkolaborasi  dengan  lembaga  lain  yang  terlibat  dalam  pengamanan laut,  termasuk  TNI  AL.  Bakamla  dapat  bekerja  secara  efektif  untuk  menangani  berbagai kejahatan maritim, termasuk penyelundupan, perompakan, dan pelanggaran hukum lainnya di  laut Indonesia. Kehadiran Bakamla  sebagai  lembaga  independen  juga memungkinkan Indonesia  untuk  memenuhi  tuntutan  dan  standar  internasional  dalam  hal  pengelolaan keamanan laut, sekaligus menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.
Adanya  dukungan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  Bakamla  akan  dapat melaksanakan tugasnya secara lebih efektif dalam menjaga keamanan laut Indonesia dan melindungi  kedaulatan  negara  di  wilayah  perairan.  Ini  akan  membantu  meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum di laut.
Upaya Pengamanan Laut Terkait Penyelundupan Di Bidang Perikanan
Menurut Hamid, konteks negara maritim memiliki dua konsep ini penting yaitu naval power  dan  sea  power.  Naval  power  merujuk  pada  kekuatan  militer  suatu  negara  yang terfokus pada angkatan laut atau armada angkatan laut. Sedangkan Sea power lebih luas dan mencakup semua aspek kekuatan negara yang berhubungan dengan lautan.
Naval  power  memungkinkan  negara  untuk  menjaga  keamanan  lautnya  dan melindungi kepentingan nasionalnya melalui kekuatan militer di laut. Di sisi lain, sea power mencerminkan kekuatan yang lebih luas dan melibatkan aspek ekonomi, politik, dan budaya negara tersebut yang terkait dengan lautan. Negara maritim yang kuat akan memiliki kedua aspek  ini  dengan  baik,  memungkinkan  mereka  untuk  memainkan  peran  yang  signifikan dalam urusan global dan regional.
Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang dicita-citakan akan menjadi poros maritim  dunia  telah  melahirkan  aturan  sebagai  landasan  yang  menyangkut  tentang pengamanan mengenai penyelundupan sumber daya perikanan. Sebagai berikut:
1. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  dan  Undang-Undang Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004 tentang  Perikanan  Undang-Undang  ini  memiliki  berbagai  pasal  yang  mengatur berbagai aspek penting dalam kegiatan perikanan, termasuk pengelolaan sumber daya ikan, penetapan zona-zona larangan penangkapan, dan ketentuan tentang penegakan
hukum  terhadap  pelanggaran  di  sektor  perikanan.  Tertuang  dalam  beberapa  pasal yaitu:
Pasal 5 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan prinsip konservasi sumber daya ikan.
Pasal  19  mengatur  penetapan  zona-zona  larangan  penangkapan  untuk  menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
Pasal  56  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  penangkapan  ikan  di perairan Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan
Pasal 76 mengatur tentang larangan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah tertentu atau pada waktu tertentu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ika.
Pasal 94 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2004  tentang  Penangkapan  Ikan  yang Melakukan  Penyelundupan  Peraturan  ini  mengatur  tentang  tindakan  hukum  yang diterapkan terhadap kapal atau orang yang melakukan penyelundupan sumber daya ikan,  serta  sanksi-sanksi  yang  diberikan  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  tersebut. Beberapa ketentuan yang mungkin terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 antara lain definisi penyelundupan yaitu peraturan ini mungkin memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penyelundupan sumber daya ikan, sehingga memudahkan dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus penyelundupan, kewenangan penegakan hukum yang mengatur tentang kewenangan lembaga  atau  instansi  terkait  untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku penyelundupan,  termasuk  upaya  penindakan,  penyelidikan,  dan  pengawasan,  serta sanksi  hukum  menetapkan  sanksi-sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku penyelundupan  sumber  daya  ikan,  baik  berupa  sanksi  administratif,  pidana,  atau perdata. Sanksi ini dapat mencakup denda, penahanan kapal, pencabutan izin usaha perikanan,  atau  tindakan  hukum  lainnya  sesuai  dengan  tingkat  pelanggaran  yang dilakukan.
Selain itu menyangkut prosedur penanganan kasus tentang prosedur penanganan kasus  penyelundupan,  termasuk  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemberian putusan  oleh  lembaga  peradilan  yang  berwenang,  juga  kerjasama  Internasional mencakup  ketentuan  tentang  kerjasama  internasional  dalam  penegakan  hukum terhadap penyelundupan sumber daya ikan, termasuk pertukaran informasi, koordinasi operasi, dan harmonisasi peraturan dengan negara-negara tetangga.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan  Tangkap  Peraturan  yang  penting  dalam  mengatur  pengawasan  dan pengendalian  sumber  daya  perikanan,  termasuk  upaya  pencegahan  penyelundupan sumber daya ikan di perairan Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan perikanan tangkap dan melindungi sumber daya ikan dari eksploitasi yang berlebihan, termasuk upaya untuk mencegah praktik penyelundupan. Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 yaitu ketentuan pengawasan, penetapan area  dan waktu penangkapan, persyaratan izin penangkapan, sanksi dan  penegakan hukum, kerjasama dengan pihak terkait. Secara garis besar peraturan ini adalah upaya pencegahan  penyelundupan  sumber  daya  ikan  dapat  dilakukan  secara  efektif  dan terkoordinasi, sehingga dapat melindungi keberlanjutan  sumber  daya  perikanan dan memastikan keberlangsungan sektor perikanan tangkap di Indonesia.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan dan Surat Izin Usaha Perikanan di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  peraturan yang  mengatur  prosedur  dan  persyaratan  terkait  dengan  penerbitan  Surat  Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara penerbitan izin penangkapan ikan dan izin usaha perikanan secara transparan, efisien, dan berkelanjutan. Proses penerbitan izin penangkapan ikan dan izin usaha perikanan dapat  dilakukan  secara  terstruktur,  transparan,  dan  berkelanjutan,  sehingga  dapat mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing di Indonesia.
5. Konvensi Hukum Laut, yang juga dikenal sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan laut dan sumber daya  laut  di  tingkat  global.  Pasal-pasal  dalam  UNCLOS  mencakup  berbagai  hal, termasuk hak dan kewajiban negara-negara dalam mengelola sumber daya laut, batas- batas  yurisdiksi  negara  di  laut,  serta  kewajiban  untuk  menjaga  dan  melindungi lingkungan laut. Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi internasional tersebut.
Beberapa  langkah  upaya  yang  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  dan  lembaga terkait antara lain:
1.  Penegakan Hukum
Pemerintah  Indonesia  meningkatkan  penegakan  hukum  terhadap  aktivitas penyelundupan sumber daya laut dengan menguatkan patroli laut dan udara di wilayah perairan Indonesia. Ini termasuk kerjasama antara kepolisian, angkatan laut, dan badan- badan penegak hukum lainnya. Penegakan hukum yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi penyelundupan sumber daya laut. Negara-negara perlu memperkuat undang-undang dan peraturan terkait, serta meningkatkan kapasitas penegakan hukum mereka untuk menangani kasus-kasus penyelundupan.
2.  Peningkatan Pengawasan
Indonesia terus meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan di perairan lautnya menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dapat meningkatkan  patroli  maritim  di  perairan  mereka  untuk  mendeteksi  dan  mencegah aktivitas penyelundupan. Hal ini meliputi penggunaan kapal patroli, pesawat udara, dan teknologi. Memanfaatkan teknologi modern seperti satelit, sistem identifikasi otomatis (AIS), dan sistem pemantauan kapal (VMS) untuk melacak dan memantau aktivitas kapal di perairan Indonesia. Teknologi ini dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi kapal-kapal yang terlibat dalam kegiatan ilegal.
3.  Kerjasama Internasional
Kerjasama  dengan  negara-negara  tetangga  dan  lembaga  internasional  juga  menjadi bagian  penting  dari  upaya  untuk  memerangi  penyelundupan  sumber  daya  laut.  Ini termasuk  pertukaran  informasi  intelijen,  pelatihan  bersama,  dan  patroli  gabungan  di perairan yang rentan terhadap aktivitas ilegal.
4.  Penyuluhan dan Pendidikan
Pemerintah  juga  melakukan  upaya  penyuluhan  dan  pendidikan  kepada  masyarakat terkait konsekuensi dari penyelundupan sumber daya laut baik secara ekonomi maupun lingkungan.  Langkah  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  pentingnya menjaga  sumber  daya  laut  bagi  keberlanjutan  ekosistem  dan  perekonomian  lokal. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif  penyelundupan sumber daya  laut  dan  pentingnya  menjaga  keberlanjutan  sumber  daya  laut  dapat  membantu mengurangi  permintaan  atas  produk-produk  hasil  penyelundupan.  Program-program pendidikan dan sosialisasi dapat menjadi langkah awal dalam hal ini.
5.  Pengembangan Ekonomi Alternatif
Selain  itu,  pemerintah  juga  berupaya  mengembangkan  alternatif  ekonomi  bagi masyarakat yang bergantung pada aktivitas penyelundupan sumber daya laut, sehingga mereka dapat beralih ke mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan. Memberikan alternatif  ekonomi  bagi  masyarakat  pada  penyelundupan  sumber  daya  laut  dapat
membantu  mengurangi  insentif  untuk  terlibat  dalam  praktik  ilegal  tersebut. Pengembangan  sektor-sektor  ekonomi  lain  yang  berkelanjutan  dan  legal  di  sektor kelautan dapat menjadi solusi jangka panjang.

## SIMPULAN
Dalam  rangka  menjaga  keberlanjutan  sumber  daya  perikanan,  upaya  pengamanan laut  memainkan  peran  yang  sangat  penting.  Berbagai  langkah  dan  kebijakan  telah diterapkan  oleh  pemerintah  dan  lembaga  terkait  untuk  mengendalikan  dan  melindungi sumber  daya  perikanan  dari  praktik  yang  merugikan  seperti  penyelundupan  dan penangkapan ilegal. Upaya tersebut adalah pengawasan dan penegakan hukum, kerjasama internasional,  penerapan  peraturan  dan  kebijakan,  penggunaan  teknologi,  partisipasi masyarakat. Penerapan langkah-langkah ini secara holistik dan berkelanjutan adalah upaya pengamanan  laut  terkait  sumber  daya  perikanan  dapat  berhasil  menjaga  keberlanjutan ekosistem  laut  dan  mendukung  kehidupan  yang  sejahtera  bagi  masyarakat  pesisir  dan global.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd Rahman Hamid, 2013, Sejarah Maritim Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Ombak,
Gatot Supramono, 2011, Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan,  Jakarta : Rineka Cipta.
Indriati Kusumawardhani, 2020, Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Sebagai  Komitmen  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Penanganan  Dan  Pemberantasan Illegal Fishing, Jurnal Opinio Juris,  Vol. 26
Kuncoro,  A.  Bagus,  I.G.A.K.  Rachmi  Handayani,  Y.  Taruono  Muryanto,  and  Lego  Karjoko,
2019, Consumer Protection Based on Justice in Order to Advance State Administration Systems in Indonesia, 358.Icglow
Lando, 2017, Judicial Uncertainties Concerning Territorial Sea Delimitation under Article 15 of  the  United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the  Sea,  International  and Comparative Law Quarterly, Vol. 66 No. 3
Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
Muhammad Ilham, Nirwan Moh. Nur, Nasrun Hipan, 2022, Kedudukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Penegakkan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Yustisiabel Volume 6 Nomor 1
Muhammad  Rafi  Darajati  dan  Muhammad  Syafei,  2023, Strategi  Pemberantasan  Praktik Penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal  di  Wilayah  Laut  Indonesia.  Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum No. 1 Vol. 30
Martyasari  Rizky,  2023,  Harta  Karun'  RI  Ini  Marak  Diselundupkan,  Singapura  Penadah. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230714150551-4-454413/harta-karun-ri-ini- marak-diselundupkan-singapura-penadah
Tiagas Arletiko, 2017, Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Oleh Badan Keamanan Laut Menurut UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Lex Et Societatis Vol. V