## E M I K

## JURNAL ILMIAH ILMU-ILMU SOSIAL
Volume 6 Nomor 1, JUNI 20 23
P-ISSN: 2654-394X, E-ISSN: 2654-4261 Terakreditasi
“ Merebut Kembali Tanah Leluhur ”: Dinamika Akses dan

## Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Marena

## Arif Maulana Talitti Mattata
KataKerja, Makassar Correspondence author: amaulanatm@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: State forest, customary forest, scientific forestry, access, and reclaiming.
How to cite: Mattata, A.M.T. (2023). ““ Merebut Kembali Tanah Leluhur ”: Dinamika Akses dan Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Marena ” . Emik: Junal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial, 6(1):1-21.
The  access  of  the  Marena  indigenous  people  in  Enrekang  Regency,  South Sulawesi Province, Indonesia to their land has changed from time to time. Since community land is claimed by the state as state forest areas, community access is limited. When the Marena indigenous people obtained a customary forest decree from the Ministry of Environment and Forestry, community access was regulated through customary control. This article focuses on the dynamics of access for the
Marena indigenous people in accessing their land.
This  qualitative  research  was  conducted  in  the  Marena  customary  territory.
There were 16 informants consisting of traditional leaders, former hamlet heads, head of AMAN, land owners, and the Marena indigenous people who do not own land in the customary forest. Primary data was collected using observation and in-depth  interviews,  while  secondary  data  from various  regulations  (i.e. Constitution, Law, Government Regulation, Regional Regulation, District Head Decree, Constitutional Court of Indonesia Decree, etc.) and related publications (books, articles, reports, etc.) were also examined.
The results of this study indicate that community access to forests is determined by state policies. In the beginning, the community had free access to their land before  their  plantations  became  state  forest  areas.  Changes  in  the  status  of community land to state forest areas, limiting community access to their land so that the Marena indigenous people have to make some efforts, namely mediation,
uprooting poultices, logging clandestinely and openly, poisoning pine trees, and expelling rude forest rangers. Changes in forestry policy after the Orde Baru era marked the era of recognition of forest management by indigenous peoples. This is used by the people in Marena's customary territory to free up their land which was previously made into state forest. For that, they are assisted by AMAN and the local government. AMAN played a role in facilitating the Marena indigenous people in legalizing their customary forest. The Enrekang Regional Government played a role in issuing the Enrekang Regency Regional Regulation No. 1 of 2016 concerning  Recognition  and  Protection  of  Indigenous  Peoples  in  Enrekang Regency and District Head Decree No. 155/KEP/II/2018 concerning Recognition of Marena Customary Law in Enrekang District recognition of customary forests. The  government  of  Pekalobean  and  Singki  villages  played  a  role  by  giving approval for Marena's customary territory. It is undeniable that the involvement of these institutions have an important role in their land acquisition. In addition,
the boundaries of customary forest areas are quite dynamic. Customary forest is a mechanism to protect community land, so that they can access their land and take  advantage  of  natural  resources  in  customary  forests. However,  customary rules need to be updated, so that they are relevant to today's context. In addition, the management of resources in the form of pine can be exploited for its economic potential by utilizing pine sap and making it a tourist attraction. Recognition of indigenous peoples needs to be tightened because it is political to reclaim access to natural resources.

## 1. Pendahuluan
Ketertarikan  saya  tentang  hutan  adat  Marena  berawal  dari  bagaimana  mekanisme pengelolaan  hutan  adat  mereka.  Hutan  adat  Marena  berada  di  Desa  Pekalobean, Kecamatan  Anggeraja,  Kabupaten  Enrekang,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Namun,  hasil obervasi awal cukup mengejutkan karena ternyata di dalam hutan adat Marena terdapat kebun  pribadi.  Informasi  ini  diperoleh  dari  mahasiswa  Kuliah  Kerja  Nyata  Tematik Perhutanan Sosial Universitas Hasanuddin Gelombang 107 (selanjutnya disingkat KKNT PS  UH  107)  dan  setelah  melakukan  konfirmasi  langsung  dengan  ketua  adat  Marena, Ambe  Pari  (70  tahun).  Padahal  pengelolaan  hutan  adat  biasanya  bersifat common property (Budiandrian dkk., 2022:61). Adanya kebun pribadi di dalam hutan adat Marena menunjukkan adanya privatisasi dalam pengelolaan hutan.
Kebun-kebun masyarakat yang berada di kawasan hutan adat memang sudah ada sejak dulu. Dari penuturan Ambe Pari (70 tahun), ketua adat Marena, bahwa dulu sebelum menjadi hutan, hanya kebun-kebun masyarakat yang berada di kawasan itu. Tapi, sejak tahun  1975,  masyarakat  kehilangan  kebun-kebun  mereka  karena  kawasan  tersebut dijadikan  hutan  lindung.  Klaim  tersebut  dilakukan  secara  sepihak  tanpa  melibatkan masyarakat.
Pengambilalihan  lahan  oleh  negara  juga  terjadi  pada  masyarakat  Desa  Kompang dan Gantarang di Kabupaten Sinjai. Sirimorok (2018:42) menceritakan kalau pada tahun 1960, selama suhu konflik DI/TII memanas, warga yang menghuni Desa Kompang dan Gantarang dipindahkan dari setidaknya dua cekungan landai, menuju lereng-lereng terjal, tempat  jalan  raya  melintas.  Ini  strategi  TNI  pada  waktu  itu  untuk  memudahkan pengamanan warga dan memutus suplai dan komunikasi antar warga dan TNI. Namun, sejak  saat  itu,  mereka  harus  melupakan  pemukiman  awal  mereka.  Kelak,  pemukiman awal  mereka  ditutup  karena  menjadi  kawasan  hutan  negara.  Mereka  dilarang  tinggal, bahkan rumah mereka dibongkar dan dibakar.
Sejak diberlakukannya  Undang Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (selanjutnya disingkat UU No. 5/1967), berbagai peristiwa pengambilalihan lahan  oleh  negara  terjadi  di  seluruh  Indonesia.  Bahkan,  menurut  Fay  dan  Sirait (2003:157),  awal  tahun  1980  menjadi  tahun  yang  merugikan  bagi  banyak  masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan hutan, bahkan dikenal sebagai pengambilalihan lahan terbesar yang tercatat di dalam sejarah karena pemerintah memberlakukan sistem zonasi hutan yang mengklasifikasikan sebagian besar pulau di luar Jawa sebagai hutan negara. Pengambilalihan  tersebut  menyebabkan  banyak  masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan hutan kehilangan lahan, termasuk masyarakat adat Marena.
Negara mengambil alih kawasan yang luas sebagai hutan, untuk perkebunan, atau proyek  pembangunan  yang  besar,  merampas  dan  mencampakkan  sistem  hak-hak kepemilikan tanah yang sudah lebih  dulu ada dan menetapkan aturan hukum yang baru untuk  tata  guna  tanah  dan  sumber  daya  (Peluso  2006:11).  Peristiwa  tersebut  disebut teritorialisasi  atau  negaraisasi  hutan.  Teritorialisasi  menurut  Vandergeest  dan  Peluso (1995:388)  adalah  mengecualikan  atau  memasukkan  orang-orang  dalam  batas-batas geografis  tertentu  dan  mengendalikan  apa  yang  mereka  lakukan  dan  akses  mereka  ke sumber  daya  alam  dalam  batas-batas  tersebut.  Dalam  definisi  lain,  teritorialisasi merupakan usaha seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi atau mengontrol orang, fenomena, dan relasi-relasi dengan cara membatasi dan menegaskan kontrol atas suatu area secara geografis (Sack dalam Cahyono 2019:218).  Oleh karena itu, hasil dari teritorialisasi  atas  hutan  adalah  klasifikasi  semua  wilayah  hutan  yang  tidak  dimiliki
sebagai  hutan  negara,  atau  apa  yang  disebut  sebagai hutan  politik (Peluso  dan Vandergeest dalam Cahyono 2019:218).
Secara  hukum,  apa  yang  dilakukan  pemerintah  tidaklah  melanggar  Undang- Undang. UUD 1945 (pasal 33, ayat 3) menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  bagi kemakmuran rakyat.” Menurut Fay dan Sirait (2003:157), pasal ini memperjelas bahwa hak  kepemilikan  pribadi  bukanlah pribadi seperti  yang  dipahami  oleh  konsep  Barat karena  semua  hak  masih  dikendalikan  oleh  negara.  Selain  itu,  frasa  “dipergunakan sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat” hanya  bisa  diinterpretasi  oleh  negara. Konsekuensinya,  lahan  bisa  diambil  oleh  negara  dengan  dalih  dipergunakan  sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat .
Ideologi penguasaan konservasi oleh negara Indonesia masih menggunakan model konservasi  zaman  kolonial  yang  bersifat  sentralisasi.  Peluso  (2006:11)  menjelaskan bahwa model konservasi yang cenderung bersifat sentralisasi menyebabkan negara masa kini sering mengambilalih kawasan yang luas sebagai hutan untuk perkebunan, proyek pembangunan  yang  besar,  merampas  dan  menyampakkan  hak-hak  kepemilikan  tanah yang sudah lebih dulu ada dan menetapkan aturan hukum yang baru untuk tata guna dan sumber daya. Semua itu dilakukan dengan alasan untuk kepentingan bersama. Padahal, semua  itu  agar  dapat  dikuasai  negara,  tapi  mengabaikan  kepentingan  masyarakat  di sekitarnya
Kondisi inilah yang terjadi pada masyarakat di sekitar kawasan hutan adat Marena. Dinas Kehutanan awalnya datang ke kebun mereka membawa pohon pinus lalu menyuruh masyarakat menanamnya. Masyarakat di sana bercerita, beberapa pinus ada yang ditanam di kebun mereka. Awalnya mereka tidak mau pinus-pinus ditanam. Namun, pihak Dinas Kehutanan  mengatakan,  “Nanti  kalau  besar,  pinus-pinus  itu  juga  akan  menjadi  milik kalian.” Namun, semua hanyalah kebohongan belaka. Kebun-kebun masyarakat diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan negara, bahkan kawasan perkampungan Dale di Desa Pekaloeban  dimasukkan  ke  dalam  kawasan  hutan  negara.  Sejak  saat  itu,  masyarakat terbatas  dalam  mengakses  kebun-kebun  mereka  dan  saling  klaim  kepemilikan  terjadi antara masyarakat dan pemerintah.
Ironisnya,  dalam  sengketa  kasus-kasus  semacam  ini,  seringkali  masyarakat  lokal berada  pada  pihak  yang  kalah.  Dalam  kasus  sengketa  masyarakat  lokal  di  Kabupaten Bengkalis,  Provinsi  Riau  dan  perusahaan  hak  pengusahaan  hutan  (HPH),  pemerintah kerap  menempatkan  diri  sebagai  pembela  perusahaan  HPH.  Alhasil,  masyarakat  lokal tidak menjadikan pemerintah sebagai mediator dan cenderung menggunakan LSM untuk membantu mereka dalam memenangkan sengketa (Suharjito 2001:7). Namun, meskipun masyarakat  lokal  telah  menggunakan  LSM,  negosiasi  seringkali  tidak  menemukan penyelesaian.  Suharjito  (2001:10)  menjelaskan  bahwa  gejala  yang  berkembang  dalam proses  penyelesaian  sengketa  antara  masyarakat  Bengkalis  dan  perusahaan  HPH  tidak mengarah pada inisiatif penemuan pokok-pokok kepentingan ( the main interest ) masing- masing  pihak,  melainkan  peningkatan  kekuatan  dan  inisitatif  strategi  baru.  Artinya, masing-masing pihak  tidak berusaha menemukan win-win solution, sehingga  membuat konflik terus berlangsung.
Berbeda  dengan  masyarakat  adat  Marena.  Dalam  prosesnya,  mereka  berhasil mendapatkan  SK  hutan  adat  dari  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK),  yakni  SK.4716/MENLHK-PSKL/PKTH/PSL.1/7/2018  pada  tanggal  10  Juli 2018.  Terbitnya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Enrekang  No.  1  Tahun  2016  tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang
oleh  Pemerintah  Kabupaten  Enrekang  menjadi  alat  bagi  masyarakat  adat  di  Enrekang, terutama  masyarakat  adat  Marena  untuk  memeroleh  pengakuan  sebagai  masyarakat hukum  adat  (Tamma  dan  Duile  2020:285).    Selain  itu,  ada  Keputusan  Bupati  No. 155/KEP/II/2018  tentang  Pengakuan  Hukum  Adat  Marena  di  Kabupaten  Enrekang. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga berperan penting dalam memfasilitasi masyarakat adat Marena untuk memeroleh pengakuan dari negara.
Dalam  studi-studi  sebelumnya,  penelitian  mengenai  hutan  adat  Marena  hanya berfokus pada pranata yang mengatur soal pengelolaan hutan. Penelitian yang dilakukan oleh  Hasyim  (2022),  misalnya,  menjelaskan  mengenai  nilai-nilai,  norma,  dan  sistem pemali dalam  pengelolaan  hutan  adat  Marena.  Hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa pranata  yang  terbentuk  dalam  masyarakat  adat  Marena,  seperti  nilai-nilai,  norma,  dan sistem pamali sedikit  banyak  berkontribusi  dalam  menjaga  kawasan  adat  Marena, khususnya  dalam  menjaga  kawasan  hutan  adat  Marena.  Namun,  dinamika  pranata pengelolaan hutan adat masyarakat adat Marena, seperti adanya dua aturan baru dari hasil musyawarah  antara  lembaga  adat  dan  masyarakat  adat  Marena  pasca  terbitnya  SK pengakuan hutan adat, terabaikan.
Studi  Tamma  dan  Duile  (2020)  berfokus  pada  dua  aspek,  yakni: pertama, bagaimana hubungan antara negara dan masyarakat adat dan bagaimana masyarakat adat dikonsepsikan  sejak  era  kolonial  hingga  sekarang; kedua, bagaimana  strategi  politik Aliansi Masyarakat  Adat Nusantara (AMAN) yang mengorganisir gerakan masyarakat adat di Indonesia dengan mengambil contoh Kabupaten Enrekang. Hasil dari penelitian menunjukkan  bahwa  sejak  pasca  reformasi,  masyarakat  adat  yang  mulanya  dipandang primitif dan terbelakang, di  era Orde Baru mereka justru muncul sebagai  aktor politik. Selain itu , gerakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beralih dari advokasi langsung ke pemerintah pusat  menjadi  advokasi ke  pemerintah daerah, sebagai contoh Kabupaten  Enrekang  yang  menerbitkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  berkontribusi dalam memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Enrekang.
Duile  (2020)  melakukan  penelitian  yang  berfokus  pada  relasi  antara  negara  dan masyarakat  adat  yang  menekankan  pada  proses  ekonomi.  Penelitian  ini  menunjukkan bahwa  upaya  mendorong  terbitnya  undang-undang  penting  dan  pengakuan  sertifikat tanah  yang  lambat,  membuat  aktivis  masyarakat  adat  mengalihkan  upayanya  dengan berafiliasi  dengan  pemerintah  kabupaten  dengan  mengambil  contoh  Kabupaten Enrekang.  Adanya  pengakuan  atas  masyarakat  adat  di  Kabupaten  Enrekang,  menurut Duile (2020:158), membuat masyarakat adat di Kabupaten Enrekang dapat meningkatkan aktivitas  perekonomian  mereka  dengan  memanfaatkan  tanah  adat  yang  telah  diakui Pemerintah  Enrekang  juga  turut  mendukung  dengan  memberikan  bantuan  berupa  bibit tanaman pohon kepada masyarakat adat di Kabupaten Enrekang.
Dalam  studinya  tentang  bagaimana  pengaruh  kebijakan  pemerintah  terhadap pengembangan pertanian dataran tinggi di Enrekang, Summase dkk. (2019) menunjukkan bahwa  pembangunan  pertanian  berhadapan  dengan  bayang-bayang  krisis  ekologi, kekeringan,  banjir,  dan  dampak  krisis  kemanusiaan,  sehingga  diperlukan  pengaturan dalam pengelolaaan lahan dan penerapan teknologi untuk pembangunan pertanian.
Artikel ini berfokus pada bagaimana akses masyarakat adat Marena terhadap lahan mereka sebelum menjadi hutan negara, saat menjadi hutan negara, dan saat menjadi hutan adat? Pembahasan dalam artikel ini dibagi atas empat bagian. Pembahasan pada bagian pertama berkaitan  dengan  bagaimana  masyarakat  menggunakan  lahannya  sebelum menjadi  hutan  negara.  Bagian kedua akan  mendemonstrasikan  bagaimana  masyarakat mengelola lahan mereka saat menjadi hutan negara dan upaya-upaya yang dilakukan oleh
masyarakat  adat  Marena  guna  mengatasi  akses  yang  terbatas  terhadap  kebun-kebun mereka yang berada di dalam kawasan hutan negara. Bagian ketiga akan mengeksaminasi tentang  bagaimana  masyarakat  merebut  kembali  lahan  mereka  melalui  mekanisme pengakuan hutan adat. Bagian terakhir akan  membahas tentang bagaimana masyarakat adat Marena mengelola lahan mereka ketika telah menjadi hutan adat.

## 2.  Metode Penelitian
Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini dilakukan di wilayah adat Marena (lihat Gambar  1 )  yang  terdiri  atas  lima  kampung,  yaitu:  Landoteteh,  Lembong,  Dale, Paropo,  dan  Batu  Rape.  Landoteteh,  Lembong,  dan  Dale  berada  di  Desa  Pekalobean, sedangkan Paropo dan Batu Rape berada di Desa Singki. Kedua desa tersebut berada di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dipilih karena kebun-kebun masyarakatnya  pada  tahun  1970-an  pernah  diambil  alih  negara  untuk  dijadikan  hutan negara. Selain itu, masyarakat adat Marena telah berhasil memeroleh SK hutan adat dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Gambar 1. Peta Wilayah Adat Marena 1
Observasi dan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini.  Observasi  dilakukan  guna  mengamati  perilaku  masyarakat  dan  kondisi kebun  yang  terdapat  di  dalam  kawasan  hutan  adat.  Wawancara  dilakukan  guna mengonfirmasi  hasil  observasi  dan  melakukan  pendalaman  guna  mendapat  informasi yang akurat tentang dinamika status hutan dan cara masyarakat mengakses lahan mereka menjadi kebun, hutan negara dan hutan adat. Selain melalui observasi dan wawancara, pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan  menggunakan  data  sekunder  dari  berbagai
1 https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/06/peta-Marena.pdf , diakses tanggal 22 Mei 2023.
peraturan (UUD, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati, Putusan Mahkamah Konstitusi, dll.) dan publikasi terkait (buku, artikel, laporan, dll.).
Rekrutmen informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang didasarkan pada tiga kriteria, yaitu pertama, informan merupakan masyarakat adat Marena, baik yang memiliki maupun yang tidak  memiliki lahan di hutan adat Marena. Kedua, informan merupakan orang yang memahami adat pengelolaan hutan adat Marena. Ketiga, informan merupakan orang yang terlibat dalam advokasi pengakuan hutan adat Marena. Atas kriteria tersebut, maka ada 16 orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Mereka terdiri atas ketua adat, ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), penduduk Dusun Marena, penduduk adat Marena, mantan Kepala Dusun dan 11 anggota masyarakat yang memiliki kebun di dalam kawasan hutan adat Marena,  dan dua orang anggota  masyarakat  adat  Marena  yang  tidak  memiliki  kebun  di  kawasan  hutan  adat, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Informan Penelitian
No.   Nama Umur Jenis Kelamin Keterangan 1. Ibu Sumi 65 Perempuan Pemilik kebun 2. Juli 53 Perempuan Pemilik kebun 3. Pitu 50 Perempuan Pemilik kebun 4. Juha 50 Perempuan Pemilik kebun 5. Jadi 65 Laki-laki Pemilik kebun 6. Surip 65 Laki-laki Pemilik kebun 7. Kaslam 53 Laki-laki Pemilik kebun 8. Ismun 46 Laki-laki Pemilik kebun 9. Saru 35 Laki-Laki Pemilik kebun 10.  Dupu 35 Laki-laki Pemilik kebun 11.  Azis 32 Laki-laki Pemilik kebun 12.  Ambe Pari 70 Laki-laki Ketua Adat 13.  Istang 70 Laki-laki Kepala Dusun 14.  Paun 55 Laki-laki Ketua AMAN 15.  Rani 64 Laki-laki Anggota  masyarakat  adat  Marena yang  tidak  memiliki  kebun  di kawasan hutan adat Marena
16.  Pandi 37 Laki-laki Anggota  masyarakat  adat  Marena yang  tidak  memiliki  kebun  di kawasan hutan adat Marena
Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema yang  muncul  dalam  temuan-temuan  penelitian,  yaitu  akses  masyarakat  terhadap  lahan kebun sebelum menjadi hutan negara, akses masyarakat terhadap kebunnya saat menjadi hutan negara, upaya-upaya dalam merebut kembali lahan masyarakat adat Marena, dan akses  masyarakat  terhadap  lahan  kebun  saat  menjadi  hutan  adat.  Data  kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema tersebut, yang diikuti dengan menginterpretasikan data, sebelum akhirnya menarik kesimpulan.
Dalam  peneltian  ini,  sebelum  calon  informan  dimintai  kesediaan  untuk diwawancarai, mereka terlebih dahulu dijelaskan tentang maksud dan tujuan penelitian, serta topik-topik pertanyaan yang akan dipertanyakan. Hanya jika mereka memberikan persetujuan  masing-masing,  maka  mereka  dimintai  kesedian  untuk  direkam  selama wawancara  berlangsung.  Semua  calon  informan  yang  saya  tawarkan,  setuju  untuk diwawancarai.  Semua  nama  informan  dalam  artikel  ini  adalah  nama  samaran ( pseudonym )  untuk  menghormati  dan  melindungi  privasi  partisipan.  Semua  data  yang digunakan dalam artikel ini telah direkonfirmasi dengan mereka.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
• Dari Kebun Menjadi Hutan negara
Sejarah hutan negara di kawasan hutan adat Marena adalah sejarah pencurian. Temuan- temuan dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana awal mula kondisi  lahan tersebut sebelum menjadi hutan negara dan bagaimana pemerintah  melakukan klaim  atas lahan tersebut secara sepihak.
Sebelum  menjadi  hutan,  mula-mula  kawasan  hutan  adat  Marena  adalah  kebun- kebun  pribadi  milik  masyarakat  sebelum  tahun  1975.  Pak  Istang  (70  tahun),  mantan kepala dusun, mengatakan, “Dulu ini semua kebun-kebun kami.” Nada suaranya tinggi, meyakinkan kami bahwa di daerah yang kini menjadi hutan adat itu benar-benar berupa kebun di masa lalu.  “Tidak ada pohon. Bagaimana bisa ada pohon. Hanya kebun-kebun masyarakat yang ada,” Istang melanjutkan.
Berbagai  macam  tanaman  ditanam  oleh  masyarakat  sebelum  pohon-pohon  pinus berdiri tegak, seperti bawang, pala, kacang-kacangan, dll.. Dari tanaman-tanaman itulah mereka  menyambung hidup mereka. Meskipun pada tahun 1963, masa pemberontakan DI/TII , hasil pertanian mereka harus dibagi kepada para gerombolan (sebutan bagi tentara DI/TII) atau bahkan tentara. Namun, ini menjadi pilihan dilematik karena nyawa menjadi taruhannya.
Pada  waktu  itu,  tidak  ada  larangan,  hukuman,  dan  polisi  hutan  yang  berpatroli sambil menenteng senjata. Hanya orang-orang yang menggarap kebun-kebunnya untuk menyambung hidup. Mereka sangat leluasa dalam mengakses hutan, keluar masuk kebun mereka bisa kapan saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Pada tahun 1973, masuklah proyek reboisasi pemerintah. Pemerintah membawakan bibit-bibit pinus untuk ditanam. Pinus yang ditanam adalah  jenis pinus merkusi. Pinus merkusi memang selalu menjadi pilihan untuk proyek reboisasi karena beberapa faktor,
yaitu:  tersedianya  benih  yang  cukup  banyak,  laju  pertumbuhan  yang  cepat,  dan  dapat tumbuh  di  lahan-lahan  marjinal  (Sallata  2003:86).  Namun,  menanam  pinus  memiliki resiko.  Sirimorok  (2018:44)  menggambarkan  pinus  sebagai  pohon  digdaya  sekaligus rakus.  Pinus  mampu  menghisap  air  melebihi  pohon-pohon  lain,  sehingga  keberadaan pinus juga menghilangkan beberapa mata air. Saya pernah menanyakan soal ketersediaan air kepada Pak Saru (35 tahun), dia menyatakan bahwa kalau dari penuturan para orang tua dulu, ketersediaan air yang sekarang kurang dibandingkan dulu sebelum pinus-pinus ada.  Pinus  juga  memengaruhi  keanekaragaman  hayati  karena  pertumbuhannya  yang cepat,  sembari  menyingkirkan  seluruh  tumbuhan  lain  yang  berada  di  sekitarnya (Sirimorok  2018:44).  Dinas  Kehutanan  menawarkan  pekerjaan  menanam  pinus  bagi masyarakat adat Marena. Ini tawaran yang sangat menggiurkan karena uang yang pada waktu itu sangat sulit, sebagaimana diekspresikan oleh Ibu Sumi (65 tahun), bahwa: “Itu pertama kali kami sentuh uang. Dulu-dulunya kami tidak pernah.” Model ekonomi pada masyarakat  adat  Marena  pada  waktu  itu  memang  masih  subsisten.  Rani  (64  tahun) menyatakan, bahwa: “Dulu kami menanam untuk dimakan.” Jadi, sangat wajar apabila mereka begitu senang ketika mendapatkan uang untuk kali pertama. Ibu Juli (53 tahun) menyatakan, bahwa mereka menghasilkan Rp400,- dan beras setiap hari. Bagi mereka, di tahun  1973,  uang  sebanyak  itu  sangat  berarti  dalam  ekonomi  rumah  tangga  mereka. Sementara  untuk  beberapa  kebutuhan  lain  yang  tidak  dapat  diperoleh  dari  bercocok tanam, berburu, atau meramu maka mereka membawa hasil pertanian mereka ke Pasar Cakke untuk ditukar dengan barang-barang yang dibutuhkan.
Suatu  ketika,  pemerintah  meminta  masyarakat  untuk  menanam  pinus  di  dalam kebun-kebun  mereka.  Meski  sempat  menolak,  pihak  kehutanan  berupaya  memberi harapan dengan mengatakan, “Tanam saja. Nanti kalau sudah besar, pinus-pinus itu akan jadi milik kalian.” Tanpa memikirkan akibat jangka panjang dan legalitas kepemilikan, masyarakat  dengan  senang  hati  menerima  pohon  gratis,  yang  menurut  mereka  dapat menguntungkan di masa depan karena dapat memanfaatkannya menjadi kayu bakar atau menjadi bahan perbaikan rumah mereka nanti apabila sewaktu-waktu rusak.
Harapan  masyarakat  adat  Marena  pupus  ketika  pinus-pinus  itu  mulai  tumbuh. Berbagai larangan bermunculan, mulai dari larangan menebang bahkan mengambil kayu bakar.  Larangan  itu  semakin  lama  semakin  keras  dan  bahkan  menjadi  ancaman.  Jika awalnya  hanya  berupa  larangan  menebang,  kemudian  larangan  itu  semakin  keras  dan menjadi  ancaman,  seperti  akan  dibawa  ke  pusat  kota  Enrekang  jika  mereka  berani melanggar.  Ibu  Pitu  (50  tahun),  pemilik  kebun,  mengatakan,  bahwa:  “Ancaman  itu membuat kami takut.” Sampai akhirnya, kawasan hutan adat Marena menjadi kawasan hutan negara dengan status hutan lindung pada tahun 1975. Mereka tidak saja terkejut, tapi juga baru menyadari bahwa mereka telah dibohongi.
Peristiwa pengambilalihan lahan oleh negara hampir terjadi di seluruh Indonesia. Bahkan pada tahun 1980, pemerintah Indonesia memberlakukan sistem zonasi hutan yang mengklasifikasikan sebagian besar pulau di luar Jawa sebagai hutan negara. Peristiwa itu merupakan pengambilalihan lahan terbesar dalam sejarah. Sebanyak 140 juta hektar lahan berada  di  bawah  wewenang  Departemen  Kehutanan  dan  Perkebunan  (Dephutbun), termasuk 90% lahan di luar Pulau Jawa, dan diperkirakan 1 juta orang tinggal di kawasan tersebut, meskipun angka tersebut masih dipertanyakan (Fay dan Sirait 2003:156).
Ironisnya,  penentuan  lokasi  tersebut  dilakukan  secara  non-partisipatif.  Terbitnya Peraturan Pemerintah  tentang Perencanaan Hutan (PP No. 33/1970) tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses menentukan tapal batas (Wrangham 2003:28). Semuanya dilakukan secara sepihak oleh pihak Dinas Kehutanan
sendiri.  Pak  Istang  (70  tahun)  mengatakan  bahwa  tanpa  adanya  persetujuan  dengan masyarakat, Kampung Dale yang masih dihuni oleh masyarakat pernah menjadi kawasan hutan  lindung.  Ini  membuat  mereka  merasa  was-was.  Pak  Istang  (70  tahun),  mantan kepala  dusun,  mengatakan,  “Di  mana  kami  mau  tinggal,  kalau  rumah  kami  menjadi kawasan hutan.” Selain  itu, dengan dijadikannya  lahan tempat tinggal  mereka sebagai kawasan  hutan  negara  oleh  pemerintah,  mereka  tidak  dapat  membuat  sertifikat  untuk lahan  rumah  mereka  sendiri.  Beruntungnya,  waktu  itu,  melalui  komunikasi  yang dilakukan  oleh  camat  kepada  pihak  Kehutanan,  Kampung  Dale  dapat  dibebaskan  dan tidak lagi menjadi kawasan hutan negara.
Peristiwa  itu  diakibatkan  oleh  adanya  kontrol  negara  dalam  penguasaan  sumber daya  yang  ada  di  Indonesia.  Legitimasi  penguasaan  tersebut  dilanggengkan  melalui hukum  negara.  UUD  1945  (pasal  33  ayat  3)  menyatakan,  bahwa:  “Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.”  Pasal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada kepemilikan  yang  benar-benar  pribadi  di  Indonesia.  Atas  nama  “kemakmuran  rakyat” , negara bisa sewaktu-waktu mengambilnya.
Aturan-aturan  tersebut  dilandasi  ideologi  kehutanan  ilmiah  yang  merupakan peninggalan  dari  pemerintah  kolonial.  Peluso  (dalam  Rachman  2012:44)  menyatakan bahwa  dalam  ideologi  kehutanan  ilmiah,  ada  tiga  prinsip  utama: pertama ,  kehutanan negara  dilangsungkan  berdasar  prinsip  utilitarian,  segala  sesuatu  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat; kedua , kehutanan ilmiah adalah suatu bentuk penggunaan sumber daya paling efisien dan rasional; ketiga , mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui usaha  produksi  kehutanan  adalah  orientasi  utama.  Ketiga  prinsip  ini,  menurut  Peluso (dalam  Rachman  2012:44)  berkelindan  dengan  pandangan  masyarakat  lokal  mengenai hutan, yang juga tidak berkontribusi pada perkembangan petani hutan.
• Menjadi Hutan Negara
Sejak  menjadi  hutan  negara,  masyarakat  mulai  terbatas  dalam  mengakses  kebun- kebunnya. Mengapa  masyarakat kehilangan akses atas kebun-kebun mereka? Lalu, apa upaya  masyarakat  dalam  mengakses  kebun  mereka?  Bagian  ini  akan  menjawab  kedua pertanyaan tersebut.

## Larangan-Larangan
Sejak  menjadi  hutan  negara,  masyarakat  harus  mengikuti  segala  kebijakan  terkait kawasan hutan negara. Meskipun sejarah menunjukkan bahwa di masa lalu lahan-lahan di dalam kawasan hutan negara tersebut adalah milik mereka, namun hukum negara yang mengatur  tidak  mengakuinya.  Kebijakan  ini  berisi  larangan-larangan  yang  berdampak pada akses masyarakat terhadap kebun-kebun mereka.
Akses masyarakat terhadap kebunnya terbatas karena mereka berhadapan dengan larangan-larangan yang diberikan oleh Dinas Kehutanan, mulai dari larangan mengambil kayu (walaupun itu hanya berupa ranting-ranting), menebang, sampai berkebun di dalam hutan.  Larangan-larangan  tersebut  berdasar  pada  Undang  Undang  No.  5  Tahun  1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (selanjutnya disingkat UU No. 5/1967). Dalam undang- undang  tersebut  disebutkan  bahwa  segala  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  masyarakat (tanpa  izin  pemerintah)  di  areal  hutan  yang  dianggap  pemerintah  sebagai  hutan  cagar alam,  hutan  konversi,  hutan  produksi,  dan  hutan  negara  akan  dianalogikan  sebagai pelanggaran terhadap peraturan pemerintah, termasuk kegiatan perambah hutan ataupun peladang berpindah. Ini karena masyarakat yang dikategorikan sebagai perambah hutan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan berusaha tani atau mengambil hasil hutan
dalam kawasan tersebut secara tidak sah mengakibatkan kerusakan hutan, baik mereka yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan hutan (Siburian 2004:130).
Masyarakat  adat  Marena  juga  dianggap  melakukan  tindak  kriminal  jika  mereka berani  melanggar.  Mereka  diancam  akan  dipenjara  di  pusat  Kabupaten  Enrekang  jika melanggar  sehingga  mereka  menjadi  takut.  Berdasarkan  informasi  yang  saya  peroleh, sejauh  ini  tidak  ada  polisi  yang  melakukan  kekerasan  fisik  ke  masyarakat  sekitar, termasuk  jika  masyarakat  melakukan  pelanggaran  berat,  seperti  membabat  hutan.  Pak Istang (70 tahun), mantan  kepala dusun, mengungkapkan, “Kami sering diancam akan dibawa ke Enrekang. Bagaimana tidak takut kalau diancam seperti itu, sedangkan dibawa ke kepala dusun saja kami takut.”  Kutipan  tersebut menunjukkan, bahwa  masyarakat diliputi rasa was-was karena kehadiran polisi hutan yang memata-matai dan mengancam mereka.
Larangan-larangan  itu  jelas  menghalangi  kegiatan  ekonomi  mereka.  Kebijakan kehutanan melalui peraturan-peraturan yang diluncurkan dengan usaha untuk melindungi kepentingan  masyarakat  dan  sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta kelestarian lingkungan hutan, malah mempercepat proses kemiskinan masyarakat lokal (Siburian 2004:129). Murtijo dan Nugraha (2005:70) menyatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan  pemerintah  berimplikasi  pada  sosial  budaya  masyarakat  desa  hutan. Kebijakan yang bijak tentunya bisa membawa masyarakat menuju kesejahteraan, namun sebaliknya,  kebijakan  yang  tidak  bijak  akan  membawa  masyarakat  ke  dalam keterpurukan. Peristiwa yang dialami masyarakat adat Marena jelas tidak menunjukkan adanya  kebijakan  yang  bijak  sebab  negara  memutus  akses  masyarakat  terhadap  kebun yang menjadi ruang penghidupannya. Dengan penuh kekecewaan, Pak Surip (65 tahun) mengatakan, bahwa: “Kacang saya waktu itu masih ada, tapi tiba-tiba ada kehutanan yang pergi  tanam  pinus.”  Kondisi  semacam  ini  memperjelas  mengapa  begitu  banyak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan negara mengalami kemiskinan pada masa itu. Data dari Kementrian Kehutanan pada tahun 2006 mencatat bahwa dari sekitar 48,8 juta jiwa masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, 10,2 juta jiwa (25%) di  antaranya  tergolong  dalam  kategori  miskin,  termasuk  di  dalamnya  1,6  juta  kepala keluarga yang berada di lebih 12 ribu desa yang tinggal di sekitar hutan konservasi (Murti 2018:65). Dari 20 juta jiwa masyarakat yang tinggal di dalam hutan, 6 juta di antaranya merupakan penduduk miskin (Resosudarwo dkk. dalam Ridha 2016:3).
Malangnya lagi, meskipun masyarakat berhasil membebaskan rumah/lahan mereka menjadi  kawasan  hutan  negara  dan  diberikan  izin  untuk  menanam  kopi  dan  cengkeh, masyarakat masih merasa tidak aman saat berkebun di dalam kawasan hutan karena polisi hutan sering melarang, menuduh, mencurigai, dan menganggap mereka sebagai kriminal ketika  bertani  di  dalam  hutan  negara.  Pak  Dupu  (35  tahun),  pemilik  kebun, mengungkapkan kalau mereka biasa dituduh mencuri kayu oleh polisi hutan ketika ada kayu tumbang, sehingga walaupun mereka sudah memeroleh izin dari Dinas Kehutanan untuk berkebun di dalam hutan, akses masyarakat masih sangat terbatas, sehingga dalam berkebun pun mereka masih sembunyi-sembunyi.
Bahkan, pohon-pohon jangka panjang yang ditanam oleh masyarakat juga dilarang untuk ditebang. Pak Azis (32  tahun), pemilik kebun, mengatakan bahwa dia waktu itu mau  mengambil  suren.  Tapi,  polisi  hutan  melarangnya.  Menurut  Pak  Azis  (32  tahun), pohon  suren  miliknya  tidak  berada  di  dalam  kawasan  hutan  negara.  Polisi  hutan membolehkan dia untuk meneruskan pekerjaannya, tapi dengan larangan untuk tidak lagi mengambil kayu. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak mampu menikmati hasil kayunya, walaupun itu sudah ditanam orang tua mereka berpuluh-puluh tahun yang lalu.

## Upaya Yang Dilakukan
Masyarakat  tidak  sekedar  menerima  keadaannya.  Menerima  keadaan  berarti  membuat kebutuhan mereka terancam tidak terpenuhi. Ini dikarenakan kebun-kebun mereka telah berubah  menjadi  kawasan  hutan  negara.  Kondisi  tersebut  mengharuskan  mereka melakukan berbagai upaya agar dapat mengakses kebun yang menjadi lahan kehidupan mereka. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Marena terdiri atas: mediasi,  mencabut  tapal  batas,  menebang  secara  sembunyi-sembunyi  dan  terang- terangan,  meracuni  pohon-pohon  pinus,  dan  mengusir  polisi  hutan  yang  tidak  berlaku sopan.

## Mediasi
Upaya  pertama  yang  mereka  lakukan  adalah  mediasi  dengan  melibatkan  sejumlah mediator. Dalam kasus membebaskan rumah-rumah masyarakat yang awalnya termasuk kawasan hutan negara, camat bertindak menjadi mediator antara masyarakat adat Marena dan pihak kehutanan.  Adapun kasus ketika masyarakat tidak bisa mengakses kebunnya, dimediasi oleh polisi hutan.
Mediasi yang dilakukan berhasil mengeluarkan Kampung Dale menjadi kawasan hutan negara. Pak Istang (70 tahun) mengemukakan, bahwa: “Waktu ditetapkan menjadi hutan negara, banyak rumah masyarakat yang masuk kawasan hutan negara. Jadi, waktu itu saya pergi ke Pak Camat untuk bicara karena kalau jadi kawasan hutan, rumah kami tidak  bisa  punya  sertifikat.  Alhamdulillah  waktu  itu  Pak  Camat  setuju  dan  bicarakan dengan  pihak  Kehutanan  dan  disetujui.”  Mereka  juga  diberi  izin  oleh  pihak  Dinas Kehutanan  untuk  menanam  cengkeh  atau  kopi.  Pak  Istang  (70  tahun)  menambahkan, bahwa  ketika  ia  menghadap  ke  pihak  Dinas  Kehutanan,  ia  bertanya  kepada  mereka: “Bagaimana ini, Pak, kami dilarang berkebun. Padahal di dalam hutan ada kebun kami.” Beruntung  waktu  itu  pihak  Dinas  Kehutanan  memberi  kelonggaran,  walaupun  hanya secara lisan, dengan berkata “Oke kalau begitu, tanam saja cengkeh atau kopi di dalam hutan asal jangan ditebang itu pohon-pohon pinus.”
Dalam  proses  mediasi  yang  dilakukan,  aktor  memainkan  perannya  secara  tepat. Kedua pihak berhasil melakukan kegiatan penyelesaian bersama. Mediasi yang dilakukan berhasil  menemukan  pokok-pokok  kepentingan  ( the  main  interests) masing-masing pihak, sehingga masing-masing pihak berhasil memeroleh keuntungan: Dinas Kehutanan tetap melindungi hutannya dan masyarakat juga tetap dapat mengakses kebun mereka di kawasan hutan negara. Bahkan, pihak Dinas Kehutanan memberikan kelonggaran kepada masyarakat  guna  mengambil  ranting-ranting  kayu  untuk  dijadikan  kayu  bakar  asalkan masyarakat tidak melapor kepada polisi hutan. Namun, untuk kayu-kayu besar, seperti pohon pinus yang tumbang masyarakat tidak boleh mengambilnya tanpa memeroleh surat izin dari Dinas Kehutanan.
Mencabut Tapal Batas
Masyarakat  adat  Marena  sering  mencabut  tapal  batas  yang  telah  dipasang  oleh  pihak Dinas Kehutanan. Upaya mencabut tapal batas yang dilakukan masyarakat adat Marena adalah upaya masyarakat untuk melakukan klaim balik kepada pihak Dinas Kehutanan. Masyarakat adat Marena memandang kalau kebun mereka dipatok, berarti sudah bukan lagi  milik  mereka. Oleh karena  itu,  masyarakat  adat Marena mencabut kembali patok- patok  tersebut  karena  mereka  menganggap  kebun  tersebut  adalah  milik  mereka  dan mereka tidak mau kebun mereka diambil.
Mereka  melakukan  ini  secara  sembunyi-sembunyi.  Pak  Istang  (70  tahun) mengatakan, "Kami biasa cabut itu tapal batas. Kalau kami sudah lihat tidak ada itu polisi hutan, kami cabut itu tapal yang dipasang." Biasanya masyarakat mencabut tapal batas pada  malam  hari  karena  polisi  hutan  tidak  berpatroli.  Setelah  dicabut,  tapal  batas  itu dipasang  kembali  oleh  polisi  hutan.  Cabut-pasang  ini  berlangsung  terus  antara masyarakat  dan  polisi  hutan  karena  dari  pihak  masyarakat  adat  Marena  masih  merasa bahwa  kebun  tersebut  adalah  milik  mereka  dan  bukan  hutan  lindung,  sementara  pihak Dinas  Kehutanan  memasang  patok  untuk  menandai  bahwa  kawasan  tersebut  adalah kawasan hutan lindung.
Menebang Sembunyi-Sembunyi dan Terang-Terangan
Masyarakat  juga  biasa  menebang  pohon-pohon  di  kawasan  hutan  negara  secara sembunyi-sembunyi.  Menebang  secara  sembunyi-sembunyi  harus  mempertimbangkan hari patroli polisi hutan. Hari Senin sampai Sabtu adalah waktu polisi hutan melakukan patroli. Ketika polisi hutan sedang berpatroli, masyarakat akan menunggu sampai polisi hutan pergi di tempat mereka akan melakukan penebangan. Jika polisi hutan telah pergi, mereka baru akan lanjutkan menebang. Jikapun masyarakat ketahuan menebang, mereka hanya berhenti sesaat, tapi kemudian menebang kembali jika polisi hutan sudah pergi. Berbeda  ketika  hari  Minggu,  masyarakat  lebih  leluasa  ketika  menebang  pohon  karena polisi hutan libur patroli.
Alasan  utama  mengapa  masyarakat  adat  Marena  melakukan  penebangan  secara sembunyi-sembunyi adalah persoalan administrasi yang rumit. Untuk mengambil kayu, walaupun kayu itu adalah miliknya sendiri, di dalam kawasan hutan negara, masyarakat harus  memeroleh  surat  izin  dari  kantor  Dinas  Kehutanan  yang  berada  di  Enrekang. Menurut  Pak  Saru  (35  tahun),  pemilik  kebun,  untuk  dapat  memeroleh  izin  prosesnya sangat  rumit,  sementara  ia  membutuhkan  kayu  untuk  dijual  segera,  sehingga  ini membuatnya mengambil kayu miliknya  tanpa izin  Dinas Kehutanan. Ia mengibaratkan perbuatan tersebut seperti mencuri pohon milik sendiri.
Ada juga orang yang melakukannya secara terang-terangan. Pak Kaslam (53 tahun), pemilik kebun, mengungkapkan, bahwa Pak Taja, yang juga salah seorang pemilik kebun, pernah membabat hutan pinus untuk menggarap kebunnya yang berada di kawasan hutan lindung. Sialnya, waktu itu polisi Kehutanan mengetahui lalu mendatanginya. Ia dimarahi habis-habisan oleh pihak Dinas Kehutanan, namun ia juga melawan dengan menyatakan bahwa kebun yang berada di wilayah hutan negara tersebut adalah miliknya. Polisi hutan pun menodongkan senjata kepadanya sambil mengancam bahwa ia akan dibawa ke pusat Kabupaten  Enrekang  kalau  masih  melawan.    Pak  Taja  yang  ditodong  senjata  akhirnya menyerah,  daripada  harus  dibawa  ke  pusat  Kabupaten  Enrekang  untuk  dipenjarakan, persoalannya menjadi lebih panjang.
Kurangnya warga melakukan penebangan secara terang-terangan tidak terlepas dari adanya  pertimbangan-pertimbangan  atas  konsekuensi  yang  akan  diakibatkan  dari tindakan  yang  mereka  lakukan.  Masyarakat  adat  Marena  menyadari  bahwa  apabila mereka berani melakukan penebangan secara terang-terangan, maka mereka akan masuk penjara. Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut, mereka melakukan penebangan secara  sembunyi-sembunyi.  Namun,  menurut  Pak  Kaslam  (53  tahun),  sampai  saat  ini belum ada kasus masyarakat adat Marena yang dibawa ke Enrekang untuk dipenjarakan. Jika merujuk pada kasus Pak Taja di atas, maka meskipun ia kedapatan menebang pohon, ia hanya diancam bahwa jika ia melawan ia akan dipenjarakan. Artinya, ancaman diikuti dengan ancaman, tanpa betul-betul dipenjarakan.

## Meracuni Pinus
Upaya  lainnya  adalah  dengan  meracuni  pohon-pohon  pinus.  Mereka  mengupas  kulit batang pinus lalu memasukkan racunnya di sana. Hal ini dilakukan agar pohon pinus itu mati  perlahan-lahan  dan  jika  pohon-pohon  pinus  itu  mati,  masyarakat  bisa  menggarap kebun mereka. Cara ini dianggap lebih aman dibandingkan dengan menebang kayu yang suara sensonya dapat memancing polisi hutan untuk datang.
Saya bertanya ke beberapa warga apakah mereka mengetahui tentang orang yang pernah meracuni pinus, namun mereka tidak ada yang mengetahuinya. Beberapa warga yang  saya  wawancarai  mengaku  bahwa  mereka  tidak  pernah  melihat  secara  langsung orang meracuni pinus. Informasi tentang meracuni pinus hanya didengar dari mulut ke mulut. Kebungkaman ini cukup beralasan atas tiga hal: pertama , mereka memang tidak pernah  menyaksikan  secara  langsung  peracunan  terhadap  pohon  pinus; kedua ,  jika mereka  mengetahuinya,  mereka  tidak  berani  mengungkapkannya  karena  mereka  takut akan  konsekuensi  terhadap  orang  yang  melakukannya  jika  hal  tersebut  diketahui  oleh polisi  hutan; ketiga ,  ada  oknum  di  antara  warga  yang  berkhianat,  sehingga  oknum  ini yang  melaporkan  kepada  pihak  polisi  hutan  (baca  sub-sessi  tentang  “Mengusir  Polisi Hutan”).
Mengusir Polisi Hutan
Mengusir polisi hutan yang datang mengontrol dengan tidak sopan adalah upaya lain yang dilakukan  oleh  masyarakat  setempat.  Dalam  kaitan  dengan  ini  Pak  Istang  (70  tahun), mantan kepala dusun, menjelaskan bahwa dulu ada warga yang sedang berkebun di dalam hutan dan waktu itu ada polisi hutan yang mendatanginya lalu melarangnya berkebun di dalam  hutan.  Tingkah  polisi  hutan  menjadi  begitu  berlebihan  ketika  dia  menjatuhkan beras masyarakat ke tanah sebagai peringatan bagi warga tersebut untuk tidak berkebun di kawasan hutan negara. Tindakan tersebut ternyata dimaknai oleh masyarakat sebagai sebuah  arogansi  dan  kesewenangan,  sehingga  masyarakat  membalasnya  dengan berbondong-bondong  mendatangi  polisi  hutan  tersebut  dan  mengusirnya  keluar  dari kampung. Sejak itu, polisi hutan tidak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi.
Masalah polisi hutan yang diusir  mengindikasikan  dua hal. Pertama , masyarakat tidak akan tinggal diam jika mereka diperlakukan tidak adil oleh oknum polisi hutan yang sedang  bertugas; kedua, adanya  solidaritas  dan  rasa  kolektivitas  yang  tinggi  di  antara masyarakat yang berimplikasi pada rasa kebersamaan dan kesetiakawanan yang tinggi. Ketika mereka mengetahui ada salah seorang di antara mereka diperlakukan tidak adil, mereka bahu membahu memberikan serangan balasan. Rasa senasib dan sepenanggungan berkembang menjadi konflik massal antara masyarakat dan pihak polisi hutan.
Namun,  Pak  Dupu,  pemilik  lahan  yang  berusia  35  tahun,  mengungkapkan kekecewaannya  bahwa  solidaritas  dan  rasa  kolektif  masyarakat  tidak  selalu  terjadi. Dalam beberapa kasus, ada oknum dari anggota masyarakat yang justru melapor kepada pihak  polisi  hutan.  Waktu  itu,  ada  anggota  masyarakat  yang  hendak  menebang  pohon suren.  Sialnya,  tiba-tiba  ada  polisi  hutan  yang  datang.  Mau  tidak  mau  mereka  harus sembunyi.  Saat  saya  bertanya  kepada  Pak  Dupu  apakah  dia  mengetahui  siapa  yang melapor,  Pak  Dupu  hanya  menggeleng-gelengkan  kepalanya.  Jika  dikaitkan  dengan pertanyaan tentang siapa yang melakukan peracunan pohon pinus dan jawabannya tidak pernah ada yang menjawabnya, maka ini cukup beralasan karena ternyata ada oknum dari warga yang berkhianat terhadap warga itu sendiri.
• Merebut Kembali
Melakukan reclaiming , tidak terlepas dari adanya perubahan peralihan kekuasaan Orde baru.  Selain  itu,  kehadiran  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  turut  berkontribusi dalam melakukan reclaiming lahan. Peran LSM begitu kuat, terutama dalam mengurus keperluan  administratif.  Oleh  karena  itu,  saya  akan  menjelaskan  terlebih  dahulu tumbuhnya gerakan LSM pasca Orde Baru sebagai titik awal gerakan masyarakat adat. Ini  kemudian  diikuti  dengan  pembahasan  tentang  bagaimana  proses reclaiming yang dilakukan masyarakat adat Marena untuk memeroleh pengakuan atas hutan adat.

## Gerakan Pasca Orde Baru
Pasca  Orde  Baru  menandai  perubahan  yang  siginifikan  terhadap  kebijakan  pemerintah tentang  perhutanan  sosial.    Semua  berawal  ketika  tanggal  14  September  1999,  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  telah  menyetujui  sebuah  perundang-undangan  baru,  yaitu Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  (selanjutnya  disebut  UU  No. 41/1999)  yang  merupakan  pembaruan  dari  UU  No.  5/1967.  Menurut  Wolfenberg  dan Kartodiharjo 2003:99, pembaruan UU tersebut menjadi suatu inovasi baru karena untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia ada hukum nasional yang mendukung pengalihan hak teritorial atas lahan hutan negara kepada institusi adat.
Adanya  perubahan  dalam  kebijakan  hutan  tersebut  tidak  terlepas  dari  gerakan- gerakan  politik  yang  muncul  sejak  mundurnya  Soeharto,  presiden  kedua  Republik Indonesia.  Gerakan-gerakan  tersebut  dilakukan  oleh  Organisasi  Non-Pemerintah (ORNOP)  yang  memfokuskan  perhatian  pada  advokasi  politik.  Dalam  bidang  agraria, muncul tiga koalisi yang memiliki kepedulian terhadap masalah kehutanan, yakni Koalisi untuk Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (KUDETA), Forum Komunikasi Kehutanan  Masyarakat  (FKKM),  dan  Jaringan  Pembelaam  Hak-Hak  Masyarakat  Adat (JAPHAMA) (Fay dan Sirait 2003:158-159)
Namun  demikian,  falsafah  pemanfaatan  hutan  tetap  masih  dipertahankan,  bahwa negara  adalah  pengelola  dan  penjaga  hutan  yang  tertinggi  (Lindayanti  2003:63). Wolfenberg  dan  Kartodiharjo  (2003:100-101)  memaparkan  alasan  mengapa  undang- undang yang baru tersebut memungkinkan negara untuk tetap menguasai kendali strategi atas hutan adat. Pertama , undang-undang ini menggolongkan hutan adat sebagai hutan negara. Kedua ,  undang-undang  yang  baru  tetap  memastikan  negara  memiliki  kendali strategis untuk mengakui atau mencabut status masyarakat adat, sehingga status tersebut tidaklah kekal . Ketiga , undang-undang ini menyatakan bahwa hak masyarakat adat akan diberikan sepanjang  tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Keempat , negara dapat  mengklaim  hutan  adat  di  manapun  letaknya,  termasuk  lahan  pribadi. Kelima , undang-undang  ini  menempatkan  beban  pembuktian  pada  masyarakat  adat  apabila mereka mengajukan hak adat.
Melalui Undang-undang ini, pemerintah tidak hanya berhasil menciptakan inovasi baru dengan melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, tapi juga pemerintah berhasil  mempertahankan  kekuasaannya  selaku  pemilik  kebijakan.  Bahkan  menurut Nurjaya  (2005:53-54),  UU  No.  41/1999  secara  ideologi  dan  substansial  sama  dan sebangun dengan UU No. 5/1967. Undang-undang baru ini bahkan melanjutkan bahwa instrumen hukum seperti ini dapat diibaratkan seperti sebuah karya musik yang dikemas dalam  kaset  dan  CD  baru,  tetapi  di  dalamnya  berisi  serangkaian  lagu-lagu  lama  yang disajikan dan dikemas sesuai dengan selera produsernya.
UU No. 41 Tahun 1999 masih dianggap belum memberikan bargaining position kepada  masyarakat  adat  karena  menganggap  hutan  adat  sebagai  hutan  negara.  Oleh
karena itu, undang-undang ini kemudian mengalami judicial review yang menghasilkan Putusan  MK  No.  35/PUU-X/2012.  UU  Kehutanan  mengategorikan  hutan  adat  sebagai bagian dari negara, sementara Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 memisahkan hutan adat dari  hutan  negara.  Namun  demikian,  status  hutan  adat  tetaplah  tidak  kekal.  Negara sewaktu-waktu bisa mencabutnya apabila bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Reclaiming Hutan Adat
Proses reclaiming menjadi hutan adat adalah proses yang panjang. Dalam prosesnya, ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki perannya masing-masing dalam keberhasilan reclaiming, mulai  dari  peran  pemerintah,  organisasi  AMAN,  hingga  keterlibatan masyarakat adat sendiri.
Semua  bermula  ketika  Marena  masuk  keanggotaan  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara (AMAN) Massenrempulu dan terdaftar di Rakernas II AMAN di Sukabumi bersama 20 masyarakat adat yang berada di Enrekang. Dalam kaitan dengan ini Pak Paun (55 tahun), ketua AMAN, menjelaskan bahwa masuknya masyarakat adat Marena sebagai anggota  AMAN  karena  Marena  memenuhi  prasyarat  kriteria  untuk  menjadi  anggota AMAN. Pertama ,  Marena  memiliki  asal-usul  yang  jelas. Kedua ,  Marena  memiliki kelembagaan  adat. Ketiga ,  Marena  memiliki  wilayah. Keempat ,  Marena  memiliki hukum-hukum adat yang berlaku.
Sejak  saat  itu,  AMAN  mulai  melakukan  pendampingan-pendampingan  kepada masyarakat adat Marena hingga mendapatkan SK Hutan Adat. Proses tersebut dijelaskan Ambe Pari (70 tahun), Ketua Adat Marena, berikut ini:
AMAN  datang  ke  Marena  untuk  melakukan  sosialisasi. Pertama ,  saya membahas soal visi. Setelah itu saya ditanya apakah masih ingat wilayahnya Marena. Saya bilang iya. Saya kemudian ditanya berapa luasnya. Saya jawab tidak  tahu,  tapi  wilayahnya  ada  dua.  Ada  di  Pekalobean,  tapi  cuman  tiga dusun. Ada juga di Singki, tapi dua dusun. Dia kemudian bilang kepada saya kalau akan dipetakan. Itu dilakukan berbulan-bulan. Kemudian saya ditanya lagi, apa-apa saja isinya. Mereka awalnya bertanya, berapa mata airnya. Saya jawab, ada tiga yang besar. Lalu saya ditanya apakah ada hutan? Saya jawab ada, tapi bukan lagi milik kami karena sudah jadi hutan negara. Sejak saat itu  pertemuan-pertemuan  diadakan.  Anak  muda-anak  muda  diajar  untuk mengukur sendiri batas-batas hutan adat. Kemudian kami ukur juga isi hutan kami, maka dapatlah hasil 150 hektar. Baru sejak ada pengukuran, datang verifikasi dari kementrian. Mereka bertanya soal hutan adat kami apakah ada peraturannya, saya bilang ada. Masih berlaku? Sudah tidak berlaku karena sudah jadi hutan negara. Tidak lama setelah verifikasi, saya dapat undangan ke pusat untuk menerima SK. Waktu itu saya juga tidak tahu SK hutan apa. Ternyata hutan adat.
Penjelasan  Ambe  Pari  di  atas  mengindikasikan  bahwa  AMAN  berperan  penting dalam mewujudkan bebasnya hutan adat Marena dari hutan negara menjadi hutan adat. Mereka melakukan pendampingan secara total dalam pengurusan administrasi SK hutan adat, semua keperluan administrasi ditangani oleh AMAN. Namun, bukan hanya AMAN berperan dalam membebaskan hutan adat Marena dari hutan negara. Pemerintah Daerah Enrekang  turut  berkontribusi  dengan  menerbitkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  dan Keputusan  Bupati,  yakni  Perda  Kabupaten  Enrekang  No.  1  Tahun  2016  tentang
Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang dan Keputusan Bupati No. 155/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Hukum Adat Marena di Kabupaten  Enrekang.  Terbitnya  dua  aturan  ini  membuka  jalan  bagi  masyarakat  adat Marena  untuk  membebaskan  hutan  mereka  dari  status  hutan  negara  dan  memberikan status masyarakat adat sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 1999.
Selain pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga berperan dalam mendapatkan akses  hutan  adat  ini.  Pak  Paun  (55)  mengatakan  bahwa  dalam  beberapa  kasus  di Enrekang,  seperti  persengketaan  antara  Ranga  dan  Kaluppini  mengenai  batas  wilayah adat  Kaluppini  membuat  Kaluppini  tidak  mampu  memeroleh  SK  hutan  adat  karena menurut Pak Paun (55 tahun), jika disahkan, maka yang terjadi hanyalah konflik antara kedua  desa  ini.  Kondisi  ini  berbeda  dengan  masyarakat  adat  Marena  yang  meskipun wilayah adat Marena berada di dua desa, yakni Desa Singki dan Desa Pekalobean, tapi tidak  terjadi  persengketaan  di  antara  keduanya.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena kedua belah belah pihak memiliki kepentingan yang sama. Dengan menjadikannya hutan adat, masyarakat di Desa Pekalobean dan Desa Singki dapat mengakses kebun mereka kembali.
AMAN, pemerintah Kabupaten Enerekang, pemerintah Desa Pekalobean dan Desa Singki berperan signifikan bagi masyarakat dalam merebut akses terhadap lahan. Akses yang  diartikan  Peluso  dan  Ribot  (2003:153)  sebagai  kemampuan  untuk  memeroleh manfaat  atas  sesuatu,  tidak  direbut  melalui  aksi  sembunyi-sembunyi,  tapi  melalui legalisasi  akses.  Chrysantini  (2007:6)  menjelaskan  bahwa  aksi  ini  lebih  menekankan usahanya  pada  aspek  legal  yang  didukung  bukti-bukti  yang  dapat  mendukung  strategi aksi reclaiming itu  sendiri.  Melalui  bukti-bukti  tersebut,  masyarakat  diharapkan memeroleh  lahannya  kembali  dan  kepemilikan  mereka  diakui  oleh  negara.  Dengan demikian,  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Beckman  (dalam  Campbell  2003:141), bahwa  masyarakat  memeroleh  pengakuan  dan  penghapusan  ketidakadilan  historis  dan kekuasaan yang sah dan diakui ( legitimate ) untuk mengatur urusan mereka sendiri.
• Setelah Menjadi Hutan Adat
Sejak  diterbitkannya  SK.4716/MENLHK-PSKL/PKTH/PSL.1/7/2018  pada  tanggal  10 Juli  2018,  akses  masyarakat  terhadap  kebun  mereka  berubah.  Masyarakat  kini  sangat leluasa mengakses kebun mereka. Kondisi itu nampak jelas ketika mereka tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi saat menggarap kebun mereka  di dalam hutan. Saat saya bertanya kepada  Pak  Saru  (35  tahun),  pemilik  lahan:  "Mana  lebih  enak,  Pak,  waktu  jadi  hutan negara atau jadi hutan adat?" Dia dengan tegas menjawab: "Hutan adat, kami tidak perlu lagi khawatir karena tidak ada lagi polisi hutan”.
Kini,  masyarakat  tidak  hanya  leluasa  dalam  menggarap  kebun,  tapi  mereka  juga dapat memanfaatkan hasil hutan untuk dijadikan kayu bakar dalam acara-acara adat yang diselenggarakan di wilayah adat Marena. Ibu Juha (50 tahun), pemilik kebun misalnya, menebang kayu dari hutan adat dan memakainya menjadi kayu bakar pada acara 40 hari kematian  seseorang  ( mappelallao ).  Saya  juga  pernah  mendengar  ada  yang  diberi  kayu pinus untuk keperluan membuat panggung pernikahan secara cuma-cuma.
Dalam  menjaga  keamanan,  masyarakat  adat  Marena  memiliki  dua  orang  polisi hutan,  yang  masing-masing  bertugas  di  Desa  Pekalobean  dan  Desa  Singki.  Mereka berdua  bertugas  mengontrol  hutan  agar  terjaga  dari  oknum-oknum  yang  ingin membabatnya. Pranata pengelolaan hutan yang awalnya hilang kemudian direvitalisasi atau direkacipta. Revitalisasi dilakukan melalui dialog antara tradisi dalam konteksnya yang lama dan konteks kekinian, sehingga memungkinkan munculnya wajah tradisi yang
berbeda dari wujud lamanya, sebagai proses, cara, atau tindakan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang berdaya menjadi penting (Sinaga 2014:112).
Ada tiga aturan yang mengatur pengelolaan hutan adat Marena yang disebut pemali atau  larangan.  Aturan  ini  diatur  oleh  pemangku  adat  yang  bergelar sianene (yang dituakan). Aturan-aturan  tersebut  adalah: Pertama ,  jika  ada  warga  mencuri  kayu  di kawasan  hutan  negara  tanpa  izin  pemangku  adat,  hukumannya  berupa  pengusiran  dari wilayah  adat  dengan  membawa  kayu  yang  diambilnya. Kedua ,  jika  ada  warga  yang membabat hutan  tanpa  izin adat, maka dia  tidak boleh menggunakan sumber air untuk lahan  pertaniannya,  kecuali  untuk  diminum. Ketiga ,  jika  ada  warga  yang  membakar hutan, dia wajib memotong seekor tedong pujuk (kerbau hitam berukuran besar), yang akan  dipotong  secara  adat  dengan  semua  prosesinya  yang  semua  biayanya  ditanggung oleh  pelaku.  Sampai  saat  ini  belum  ada  kasus  pelanggaran  yang  terjadi  berdasarkan pelanggaran atas aturan tersebut.
Ada berbagai pendapat terkait dengan peraturan tersebut. Pak Pandi (37 tahun), misalnya,  mengatakan bahwa: "Wah, itu berat sekali. Itu tedong mahal sekali. Apalagi diusir dari kampung." Hal yang mengkhawatirkan justru datang dari Pak Dupu (35 tahun), pemilik  kebun,  yang  menyatakan  bahwa:  "Bagaimana  kalau  itu  benar-benar  terjadi? Tidak  mungkin  kita  tega  mengusir  apalagi  orang-orang  di  Dale  saling  berkerabat”. Namun  ada  juga  orang-orang  yang  menganggap  bahwa  aturan-aturan  tersebut  bagus diterapkan.  Pak  Saru  (35  tahun,  pemilik  kebun),  misalnya,  mengatakan  kalau  aturan- aturan itu bisa membuat masyarakat jadi takut untuk berbuat jahat kepada hutan. Kalau mereka takut, maka mereka tidak berani melakukannya. Hal ini diamini oleh Pak Ismun (46 tahun), yang juga merupakan pemilik kebun di kawasan hutan adat Marena.
Menurut Ambe Pari (70 tahun), Ketua Adat Marena, pemali sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat adat Marena. Tahun kapan aturan ini dibuat tidak  ada yang mengetahuinya. Tapi, aturan ini diturunkan secara lisan dan turun temurun. Beliau sendiri mengetahui aturan tersebut dari bapaknya yang juga merupakan ketua adat sebelumnya.
Sejak hutan adat Marena menjadi hutan negara, pemali tidak lagi diterapkan karena adanya  aturan  negara.  Kondisi  tersebut  tidak  terlepas  dari  adanya  sentralisme  hukum ( legal  centralism ).  Sentralisme  hukum  membentuk  hirarki  hukum  yang  memosisikan pemali sebagai aturan yang inferior, sedangkan hukum negara bersifat superior, sehingga masyarakat adat Marena tidak lagi dapat menerapkan aturan adat dalam mengelola hutan mereka.
Ada  pula  dua  aturan  tambahan  yang  diperoleh  dari  hasil  musyawarah  antara kelembagaan  adat  dan  masyarakat  setempat.  Aturan  tersebut  adalah: Pertama ,  kalau mereka  mengambil  kayu  yang  tumbang,  mereka  harus  menggantinya  dengan  tanaman produktif, seperti suren, jati, pala, dll. Pak Jadi (65 tahun) pernah mengambil kayu yang tumbang  dan  menggantinya  dengan  suren. Kedua ,  dalam  mengambil  kayu  tumbang, mereka harus memeroleh izin dari ketua adat, dan hanya boleh mengambil dua kubik saja dengan ketentuan satu dari dua kubik kayu yang diambil diberikan kepada orang yang membantu  menebang  kayu  dengan  menggunakan  senso  ( passenso ),  dan  itu  dipatuhi, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Juha (50 tahun) . Dalam menjalankan kedua aturan ini, mereka diwajibkan melakukan dokumentasi saat mengambil kayu maupun mengganti kayu dengan tanaman sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan aturan tersebut.
Tidak  hanya  menambah  aturan,  revitalisasi  pranata  adat  juga  dilakukan  dengan memperluas daerah hukum tersebut. Di masa lalu, pemali hanya berlaku di wilayah hutan adat yang disebut Perangian (yang didengar) . Ambe Pari mengungkapkan bahwa wilayah
tersebut  dinamai Perangian karena  dari  tempat  tersebut  orang  dapat  mendengar  suara ayam  yang  berkokok  dari  segala  arah.  Namun,  sejak  menjadi  hutan  adat,  aturannya diperluas  sampai  ke  lokasi-lokasi  hutan  reboisasi.  Kenapa  demikian?  Ambe  Pari menjawab dengan singkat: “supaya hutan tetap lestari.”

## 4. Penutup
Jika merujuk pada bagaimana dinamika akses dan pengelolaan hutan adat Marena, sangat jelas  bahwa  akses  masyarakat  dan  pengelolaan  hutan  dipengaruhi  oleh  kebijakan pemerintah. Pada mulanya, masyarakat begitu leluasa mengakses dan mengelola kebun- kebun mereka, tanpa larangan ataupun hukuman. Namun, sejak kebun mereka dijadikan kawasan  hutan  negara,  akses  mereka  terhadap  kebun-kebun  mereka  berubah  karena adanya  regulasi  yang  melarang  mereka  melakukan  kegiatan  pertanian  di  dalam  hutan negara. Kondisi ini menyebabkan mereka melakukan tindakan-tindakan illegal agar tetap memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehadiran UU No. 41 Tahun 1999 dan Putusan MK No.  35/PUU-X/2012  memberikan  peluang  bagi  masyarakat  adat  Marena  untuk melakukan reclaiming hingga  berhasil.  Mereka  memeroleh  SK  hutan  adat.  Akses masyarakat terhadap kebun masyarakat kembali berubah. Mereka kini dapat mengakses dan mengelola kebun mereka kembali serta memanfaatkan sumber daya alam hutan adat Marena di bawah pengawasan lembaga adat.
Hal ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak (LSM dan pemerintah kabupaten maupun  desa)  dalam  mengembalikan  akses  kepada  masyarakat  adat  Marena.  AMAN berperan dalam memfasilitasi masyarakat adat Marena dalam memeroleh pengakuan atas hutan  adat.  Pemerintah  Kabupaten  Enrekang  turut  serta  memberikan  pengakuan masyarakat  adat  melalui  Perda  Kabupaten  Enrekang  No.  1  Tahun  2016  tentang Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang dan Keputusan Bupati No. 155/KEP/II/2018 tentang Pengakuan Hukum Adat Marena di Kabupaten  Enrekang. Pemerintah  Desa  Pekalobean  dan  Desa  Singki  turut  berperan dengan memberikan persetujuan terhadap batas-batas wilayah adat Marena.
Selain itu, batas-batas hutan adat ternyata bersifat dinamis. Mulanya, wilayah hutan adat  Marena  hanyalah  di  wilayah  Perangian.  Sekarang,  hutan  adat  juga  mencakup wilayah yang dulunya menjadi hutan negara. Ketika hutan negara berganti status menjadi hutan  adat,  aturan  adat  hanya  mengatur  pengelolaan  pohon-pohon  yang  berada  di kawasan hutan adat, tapi tidak dengan kebun-kebun masyarakat. Masyarakat adat Marena dipersilakan  mengelola  kebun-kebun  mereka  tetapi  mereka  tidak  diperbolehkan menebang  pohon  atau  mengambil  pohon  yang  tumbang  di  kawasan  hutan  adat  tanpa seizin  pemangku  adat.  Ini  menunjukkan,  bahwa  status  hutan  adat  memiliki  peranan penting dalam memberikan legitimasi kepada masyarakat guna mengakses kebun mereka yang  dulu  direbut  oleh  negara  dan  memberikan  mereka  akses  untuk  memanfaatkan sumber daya alam yang berada di dalam kawasan hutan adat untuk berbagai kebutuhan, seperti  memanfaatkannya  menjadi  kayu  bakar  untuk  acara  kematian  dan  membuat panggung di acara pernikahan.
Sebagai  rekomendasi,  masyarakat  adat  Marena  perlu  meninjau  kembali  konsep pemali agar  dapat  beradaptasi  dengan  perubahan  zaman  karena  ini  dianggap  sangat memberatkan masyarakat untuk diterapkan. Selain itu, pengelolaan terhadap sumber daya alam  yang  ada  di  hutan  adat  dapat  dimaksimalkan  sebagai  sumber  ekonomi  baru  bagi masyarakat  adat  Marena.  Pinus-pinus  yang  berada  di  kawasan  hutan  adat  Marena memiliki  potensi  ekonomi  dengan  memanfaatkan  getahnya  untuk  dijual  dan  dijadikan sebagai objek pariwisata.
Pengakuan  sebagai  masyarakat  hukum  adat  juga  perlu  diperketat.  Jika  merujuk pada  kasus  masyarakat  adat  Marena,  sebagian  wilayah  yang  kini  menjadi  bagian  dari kawasan  hutan  adat  ternyata  merupakan  kebun-kebun  masyarakat  yang  diambil  oleh negara  di  masa  lalu.  Ini  membuktikan  bahwa  mekanisme  pengakuan  masyarakat  adat tidak terlepas dari adanya kepentingan politik guna merebut tanah agar dapat diakses oleh masyarakat, sehingga sangat potensial muncul “hutan adat fiktif”. Oleh karena itu, perlu pelacakan  historis  atas  tanah-tanah  yang  diklaim  masyarakat  sebagai  hutan  adat  untuk membuktikan  apakah  tanah  tersebut  hutan  adat  atau  strategi  masyarakat  guna  merebut tanah dari tangan negara.

## Acknowledgments
Terima kasih kepada seluruh informan atas kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

## Conflicts of Interest
Penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan.

## Daftar Pustaka
Budiandrian,  B;  Jaetuloh,  A.,  dan  Dinar,  P.  A.  K.  2022.  “Pengelolaan  Hutan  Adat  di Taman  Nasional  Kerinci  Seblat”, Jurnal  Agrimanex ,  September,  III(1):61-77, https://doi.org/10.35706/agrimanex.v3i1.6936 , diakses tanggal 16 Mei 2023.
Cahyono,  E.  2019.  “Perjuangan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Kawasan  Hutan: Refleksi Hasil Inkuiri Komnas HAM”, dalam Shohabuddin, M dan Bahri, A. B. (peny.), Perjuangan Keadilan Agraria. Yogyakarta: INSISTPress, 217-235.
Campbell,  J.  Y.  2003.  "Beragam  Pandangan  Mengenai  Kehutanan  Masyarakat ( Community Forestry) di Indonesia", dalam Resosudarmo, I. A. P. dan Colfer, C. J. (ed.), Ke Mana Harus Melangkah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 137-15.
Chrysantini, P. 2007. Berawal dari Tanah . Bandung: Akatiga.
Duile, T. 2020. “Indigenous Peoples, the State, and the Economy in Indonesia: National Debates  and  Local  Processes  of  Recognition”, Austrian  Journal  of  South-East Asian  Studies ,  Juni,  XII(1):155-160, https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0034 , diakses tanggal 17 Mei 2023.
Fay,  C.;  Sirait,  M.  2003.  "Mereformasi  para  Reformis  di  Indonesia  Pasca  Soeharto", dalam Resosudarmo, I. A. P. dan Colfer, C. J. (ed.), Ke Mana Harus Melangkah.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hasyim,  M.  A.  S.  W.  2022. Pranata  Sosial  Pengelolaan  Hutan  Adat  Marena  di  Desa Pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Keputusan  Bupati  No.  155/KEP/II/2018  tentang  Pengakuan  Hukum  Adat  Marena  di Kabupaten Enrekang.
Lindayanti, R. 2003. "Gagasan Kelembagaan dalam Kebijakan Perhutanan Sosial", dalam Resosudarmo, I. A. P. dan Colfer, C. J. (ed.), Ke Mana Harus Melangkah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 43-71.
Murti,  H.  A.  2018.  “Perhutanan  Sosial  Bagi  Akses  Keadilan  Masyarakat  dan Pengurangan  Kemiskinan”, Jurnal  Analisis  Kebijakan, Juli,  II(2):62-75, http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/29/27 ,  diakses tanggal 1 Desember 2022.
Oktayanty, Yetty. 2014. “Dari Hutan Adat Kalawa ke Hutan Desa: Sebuah Teritorialisasi Negara Berbasis Masyarakat?”, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Juni, XVI(1):  83-97. https://doi.org/10.25077/jantro.v16.n1.p83-97.2014 ,  diakses tanggal 16 Mei 2023.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
Nugraha, A. dan Murtijo. 2005. Antropologi Kehutanan. Banten: Wana Aksara.
Nurjaya,  N.  2005.  "Sejarah  Hukum  Pengelolaan  Hutan  di  Indonesia", Jurisprudence, Maret, II(1): 35-55, http://hdl.handle.net/11617/1036 , diakses tanggal 1 Desember 2022.
Peluso,  N.  L.  2006. Hutan  Kaya,  Rakyat  Sengsara:  Penguasaan  Sumber  Daya  dan Perlawanan di Jawa. Jakarta: Konphalindo.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Enrekang  No.  1  Tahun  2016  tentang  Pengakuan  dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Enrekang.
Rachman, N. F. 2012. Land Reform dari Masa ke Masa. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
Ridha,  M.  2016. Konteks  Perjuangan  Akses  Legal  Hutan  di  Sulawesi:  Upaya-Upaya Sulawesi Community Foundation. Makassar: Sulawesi Community Foundation.
Ribot, J. C.; Peluso, N. L. 2003. "Theory of Access", Rural Sociology, Juni, LVI(2):153- 318,
https://www.researchgate.net/publication/229640515_A_Theory_of_Access , diakses tanggal 1 Desember 2022.
Sallata, M. K. 2013. “Pinus (Pinus Merkusii Jungh Et De Vriese) dan Keberadannya di Kabupaten  Tana  Toraja,  Sulawesi  Selatan", Jurnal  Masyarakat  dan  Budaya, X(2):85-98, https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/download/199/179/387 ,  diakses tanggal 29 Oktober 2022.
Sirimorok, N. 2018. Catatan Perjalanan Tentang Satu Bahasa. Yogyakarta: EA Books.
Siburian,  R.  "Kebijakan  Kehutanan  dan  Akibatnya  Bagi  Masyarakat  Lokal",  Oktober, VI(1):121-135, https://doi.org/10.14203/jmb.v6i1.199 ,  diakses  tanggal  1 Desember 2022.
Suharjito,  D.  2001.  "Proses  Penyelesaian  Sengketa  Lahan  Hutan  Suatu:  Kajian Antropologi Hukum Kasus Sengketa Lahan Hutan Antara Perusahaan HPH PT.
Diamond  Timber  dengan  Masyarakat  Lokal  di  Kabupaten  Bengkalis  Propinsi Riau", Jurnal Manajemen Hutan Tropika, VII(1):1-14, https://doi.org/10.7226/jtfm.7.1.%25p , diakses tanggal 10 Oktober 2022.
Summase,  I.;  Saleh,  M.  S.  A.;  Salman,  D.,  dan  Rukmana,  D.  2020.  “Influence  of Government Policy on Highland Agriculture Development in Enrekang Regency, South  Sulawesi,  Indonesia”, International  Journal  of  Agricultural  System, Desember,
VII(2):100-105, http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/ijas/article/view/1916 ,  diakses  tanggal  17 Mei 2022.
Tamma, S. dan Duile, T. 2020. “Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in  the  Dialectic  of  Recognition”, Journal  of  Current  Southeast  Asian  Affairs , September,  XXXIX(2):270-289, https://doi.org/10.1177/1868103420905967 , diakses tanggal 17 Mei 2023.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Vandergeest, P. dan Peluso, N. L. 1995. “Territorialization and State Power in Thailand.”
Theory & Society, Juni, XXIV(III):385-426, http://www.jstor.org/stable/658074 , diakses tanggal 15 Mei 2023.
Wrangham, R. 2003. "Diskursus Kebijakan yang Berubah dan Masyarakat Adat, 1960- 1999",  dalam  Resosudarmo,  I.  A.  P.  dan  Colfer,  C.  J.  (ed.), Ke  Mana  Harus Melangkah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 24-42.
Wollenberg,  E.;  Kartodiharjo,  H.  2003.  "Devolusi  Undang-Undang  Kehutanan  Baru Indonesia", dalam Resosudarmo, I. A. P. dan Colfer, C. J. (ed.), Ke Mana Harus Melangkah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 98-136.