## Beberapa Keterkaitan Antara Politik dan Bisnis

## James R. Situmorang
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, james@home.unpar.ac.id

## Abstract
Politics and business may seem to exist separately. Businesses primarily focus on strategies and policies to improve operations and increase the profitability of compa- nies. Politics, on the other hand, play in a different arena, delving into the creation of public policies for the advancement of constituents and the country. However, upon close examination of how politics and business truly work, a connection between both becomes apparent. The two influence each other.
Keywords: politics, business, politician, businessman, country, company, eco- nomics, macroeconomics, goods and service, lobby, political party

## 1. Pendahuluan
Apabila ditinjau dari definisi masing-masing, kata politik dan bisnis mempunyai makna yang berbeda. Politik berasal dari kata ”polis” dalam bahasa Yunani yang berarti negara atau kota. Kemudian berkembang menjadi kata ”politikos” atau politics dalam bahasa Inggris yang menggambarkan sesuatu apapun yang berkenaan de- ngan urusan-urusan negara ataupun kota. Menurut Budiardjo (1982:8), politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyang- kut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Sedangkan definisi dari bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan mencari profit (Griffin, 2007: 4). Jadi dapat disimpulkan bahwa objek dari politik adalah negara maka objek dari bisnis adalah perusahaan.
Namun dalam banyak hal, politik dan bisnis seringkali berkaitan atau berhu- bungan. Kaitan yang pertama, sebagai ilmu (pengetahuan). Apabila bisnis dianggap termasuk ke dalam kajian bidang ilmu ekonomi maka dalam sejarahnya sampai sekarang terdapat bidang ilmu ekonomi politik. Bidang ilmu ini mencoba meng- gabungkan analisa kebijakan negara untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Meskipun sekarang ilmu politik dan ilmu ekonomi menjadi bidang ilmu tersendiri namun kajian ilmu ekonomi politik tetap masih ada.
Kaitan yang kedua, perusahaan sebagai organisasi bisnis memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar organisasi yang disebut lingkungan. Lingkungan luar dibedakan menjadi lingkungan tugas ( task environment ) dan lingkungan umum
Jurnal Administrasi Bisnis (2009), Vol.5, No.2: hal. 146–159, (ISSN:0216–1249) c ⃝ 2009 Center for Business Studies. FISIP - Unpar .
( societal environment ). Lingkungan tugas yaitu lingkungan yang mempengaruhi organisasi secara langsung seperti pemilik, pemasok, pelanggan (konsumen) dan serikat pekerja. Sedangkan lingkungan umum yaitu lingkungan yang pengaruhnya bersifat tidak langsung terhadap organisasi. Salah satu lingkungan tak langsung ( so- cietal environment ) yang mempengaruhi organisasi bisnis adalah lingkungan politik. Lingkungan lainnya adalah lingkungan hukum, lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial sebagaimana terlihat pada gambar berikut.
LINGKUNGAN BISNIS LINGKUNGAN LUAR LINGKUNGAN UMUM LINGKUNGAN TUGAS Gambar 1. Lingkungan bisnis Perusahaan Pemegang saham Pemasok Badan Pemerintah Serikat pekerja Pelanggan Pesaing Lingkungan sosial Lingkungan hukum Lingkungan politik Lingkungan ekonomi
Gambar 2. Lingkungan bisnis dan organisasi bisnis
Mengapa niat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia cen- derung menurun? Jawabannya adalah salah satunya berkaitan dengan lingkungan politik dalam arti luas termasuk faktor keamanan dalam negeri yang sering disingkat sebagai Polkam. Mungkin investor asing beranggapan bahwa resiko politik apabila berbisnis di Indonesia masih tinggi. Pemerintah Indonesia yang sekarang kelihatan- nya tidak memiliki power seperti jamannya Presiden Soeharto dulu. Kenyataannya

## James R. Situmorang
memang Presiden (sekarang) SBY sampai tahun 2009 dapat dikatakan tidak mem- punyai perwakilan di legislasi (DPR) yang dominan sehingga kepemimpinan beliau tidaklah ditakuti seperti dulu banyak orang yang takut kepada Presiden Soeharto.
Pergolakan politik dan keamanan seringkali terjadi di Indonesia. Penembakan oleh orang tak dikenal di Papua, ledakan bom di JW Marriot dan Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta membuat orang asing bisa saja merasa tak nyaman tinggal di In- donesia apalagi pilihan untuk berinvestasi yang lebih aman dapat dilakukan di negara Asia lainnya seperti Malaysia, Vietnam, China ataupun Thailand.
Kaitan yang ketiga, pelaku politik membutuhkan pelaku bisnis atau sebaliknya. Representasi pelaku politik adalah partai politik. Partai politik adalah organisasi nir- laba namun partai perlu uang atau dana untuk menggerakkan roda organisasinya. Tentu saja kebutuhan dana tersebut diperoleh dari para donatur baik dari anggota (internal) partai maunpun dari simpatisan (eksternal) partai.
Sebaliknya, para pelaku bisnis juga membutuhkan politikus sebagai pelaku politik dalam menjalankan bisnisnya. Sebagian pelaku politik duduk atau menjadi anggota Dewan mulai dari tingkat DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Pelaku bisnis berharap bahwa Undang-Undang ataupun peraturan dibawahnya yang dibuat Pemerintah bersama anggota Dewan bersifat ”kondusif” bagi perusahaannya. Disinilah yang dikenal istilah mulai dari lobi politik sampai dengan cara menyogok.
Kaitan yang keempat, politikus (politician) yang juga (asalnya) dari pebisnis (businessman). Hal seperti ini terdapat di banyak negara termasuk Indonesia. Setelah rezim Orde Baru memimpin negara Republik Indonesia maka banyak pengusaha atau pebisnis yang mendekat kepada rezim Orde baru. Cara yang paling mudah adalah dengan cara menjadi anggota Golkar sebagai mesin politik rezim Orde Baru. Dengan menjadi anggota Partai Politik diharapkan bisnisnya akan ”aman” dan sukses dan jika beruntung, jabatan politik seperti Menteri juga dapat dicapai. Hal itu pernah dirasakan oleh Bob Hasan, raja kayu Indonesia yang diangkat oleh mantan Presi- den Soeharto menjadi Menteri Perindustian dan Perdagangan pada kabinet Soeharto tahun 1998 yang hanya dijabat 2 bulan (Maret 1998 - Mei 1998) karena Soeharto keburu lengser pada bulan Mei 1998.

## 2. Ilmu ekonomi politik
Ilmu ekonomi politik muncul pada abad ke-18 di Inggris yaitu pemikiran dan analisa kebijakan yang hendak digunakan memajukan kesejahteraan negara Ing- gris Raya dalam menghadapi negara-negara saingannya yang juga negara kolonial seperti Portugis, Spanyol dan Perancis. Kedekatan dua bidang ilmu tersebut dapat dipahami karena ilmu ekonomi pada awalnya memang ditujukan untuk meningkat- kan taraf kehidupan masyarakat di suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara mempunyai peran sentral dalam mengatur dan menentukan kehidu- pan bernegara termasuk menentukan sistem ekonomi yang dianut negara tersebut. Keputusan-keputusan yang diambil tentu harus mempertimbangkan faktor-faktor politik yang berkaitan seperti misalnya ideologi, sistem pemerintahan, tujuan negara dan sebagainya.
Ilmu ekonomi dapat dianggap mewakili bisnis dalam kaitannya dengan ilmu politik yang terwujud dalam ilmu ekonomi politik. Definisi ilmu ekonomi menurut pemenang Nobel Paul A. Samuelson (1994:5) adalah merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan, dalam rangka memproduksi berbagai komoditi, untuk kemudian menyalurkannya -baik saat ini maupun di masa depan - kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.
Dalam perkembangannya ilmu ekonomi atau economics dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua cabang yaitu makro ekonomi (macroeconomics) dan mikro ekonomi (microeconomics). Makro ekonomi mencakup ”jumlah total aktivitas ekonomi” yang berkenaan dengan isu-isu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran dan juga dengan kebijakan ekonomi nasional yang berkaitan dengan isu-isu tersebut.
Adapun mikro ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang bagaima rumah tangga (household) dan perusahaan (firms) membuat keputusan-keputusan men- galokasikan sumber-sumber daya yang terbatas, secara tipikal dalam suatu pasar (market) dimana barang atau jasa diperjualbelikan. Mikro ekonomi juga menguji bagaimana keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi suplai dan permintaan ter- hadap barang dan jasa yang akan menentukan besarnya harga pasar, dan harga pasar tersebut sebaliknya kemudian akan menentukan tingkat suplai dan permintaan.
Sesuai dengan definisi bisnis yang sudah dikemukakan, maka ilmu makro ekonomi inilah yang membahas peranan perusahaan dalam perekonomian suatu ne- gara. Perusahaan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan ekonomi antara suplai dan permintaan. Profit yang diperoleh perusahaan juga akan dipotong pajak yang masuk ke dalam kas negara dan pajak tersebut juga digabung dengan pajak lainnya akan digunakan membiayai pengeluaran negara.
Sekarang ini bahkan ada pakar ilmu ekonomi yang memasukkan ekonomi politik sebagai salah satu bidang penerapan makro ekonomi sederajat dengan bidang penerapan lainnya seperti keuangan publik, ekonomi perburuhan dan ekonomi kesehatan. Dikatakan bahwa ekonomi politik adalah penerapan makro ekonomi dimana terjadi pengujian peranan institusi politik dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan. Institusi politik seperti DPR dan Pemerintah berwewenang membuat UU dan Peraturan dalam banyak bidang termasuk bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakan itu seringkali lebih bersifat politis daripada sifat ekonominya sendiri. Misalnya, UU Perburuhan dianggap oleh banyak pihak lebih menguntungkan para pengusaha dibandingkan karyawan. Hal ini mungkin saja karena sebagian anggota DPR masih atau paling tidak pernah jadi pengusaha.
Sekarang ini bisnis adalah kajian ilmu tersendiri yang selalu harus berkaitan dengan ilmu lainnya seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi dan lainnya. Politik adalah untuk mengatur negara, bisnis sebagai ilmu tersendiri ataupun bagian dari makro ekonomi juga ujung-ujungnya untuk memberi kemakmuran kepada negara. Jadi nyata sekali bahwa kedua bidang ilmu ini, politik dan bisnis dalam penerapannya berkaitan erat dan hubungannya dapat saling mempengaruhi. Untuk yang terakhir ini

## James R. Situmorang
perlu dikutip ucapan pemenang hadiah Nobel Gunnar Myrdal bahwa politik adalah seni yang dilingkupi hal-hal yang riil dan mungkin, dan karena alasan inilah ia mem- inta bantuan ilmu ekonomi. Para poltisi bisa berharap pada ekonom bahwa mereka seharusnya menerangkan situasi nyata dan menunjukkan akibat-akibat dari beberapa tindakan yang mungkin dalam hubungan dengan keadaan awal yang sama (Mubyarto, 1993:17).

## 3. Lingkungan Politik
Salah satu faktor yang berperan dalam keberlangsungan perusahaan sebagai organ- isasi bisnis adalalah lingkungan politik. Lingkungan politik menyangkut banyak hal yang mana harus dapat diantisipasi oleh perusahaan agar tidak terjadi sesuatu yang berdampak fatal bagi perusahaan. Lingkungan politik bisa menyangkut politik kea- manan bisa juga menyangkut politik hukum (polical-legal). Untuk itulah, seorang top manajer yang handal tidak hanya menguasai pengetahuan soal bisnis saja tetapi juga harus memahami lingkungan-lingkungan perusahaan yang salah satunya lingkungan politik. Ketika terjadi kerusuhan pada bulan Mei 1998 di Jakarta maka dampaknya bukan hanya menyebabkan aktivitas bisnis di Jakarta lumpuh selama beberapa pekan tetapi yang lebih jauh para investor asing menjadi takut berinvestasi di Indonesia khususnya di Jakarta. Mereka tentu bertanya-tanya apakah kejadian seperti itu akan terulang lagi di masa mendatang. Apalagi kepemimpinan nasional sudah berpindah dari tangan Soeharto sehingga pertanyaan berikutnya apakah pengganti Soeharto dan yang berikutnya mempunyai kemampuan untuk mempertahankan tingkat stabilitas politik seperti jamannya Soeharto.
Lingkungan politik juga menyangkut tentang sistem politik yang dianut oleh su- atu negara. Negara Republik Indonesia (RI) menganut ideologi Pancasila yang tentu saja ideologi tersebut akan berpengaruh kepada semua bidang kehidupan di negara RI. Masalahnya apakah sistem ekonomi Indonesia juga menganut sistem ekonomi Pancasila? Salah satu ciri ekonomi Pancasila menurut Mubyarto (1993:39), dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan sokoguru perekonomian. Rasanya koperasi belumlah menjadi sokoguru perekonomian di Indonesia sehingga banyak pakar lebih setuju bahwa azas perekonomian Indonesia lebih condong kepada kapi- talisme. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:
1. Bisnis di negara RI praktis menganut prinsip persaingan pasar. Hampir semua sektor bisnis terbuka lebar bagi siapapun untuk terjun ke bisnis kecuali untuk sektor tertentu seperti listrik dan kereta api yang masih dimonopoli negara.
2. Adanya konglomerasi di Indonesia yang memunculkan konglomerat- konglomerat. Indonesia memiliki banyak konglomerat yang mulai muncul pada jaman pemerintahan Soeharto. Dulu ada Liem Sioe Liong (Sudono Salim), pemilik Salim Group (Bank BCA, Bogasari, Indofood ), Eka Tjipta Widjaja, pemilik Sinar Mas Group (Sinar Mas, Tjiwi Kimia, Bank BII), Prayogo Pangestu, pemilik Barito Pacific Timber, Bob Hasan, raja kayu lapis dan pemilik Bank Umum Nasional, Bambang Trihatmodjo, putera mantan
Presiden Soeharto, pemilik Bimantara Group, Tommy Soeharto, juga putera Soeharto, pemilik Humpuss Group, Mochtar Ryadi, pemilik Lippo Group, Sjamsul Nursalim, buronan kasus BLBI yang pemilik Gadjah Tunggal Group, Ciputra, pemilik Ciputra Group, Sudwikatmono, pemilik Studio 21 yang masih bersaudara dengan Soeharto, dan masih ada beberapa konglomerat lainnya. Beberapa dari konglomerat tersebut sekarang bermain di belakang layar. Konglomerat jaman sekarang pun juga masih ada seperti Aburizal Bakrie dengan Bakrie & Brothers Groupnya, Chairul Tanjung dengan Para Goupnya (Bank Mega, Trans TV, Trans 7), Tommy Winata dengan Arta Graha Groupnya. Konglomerat-konglomerat di Indonesia banyak yang menguasai industri hulu sampai hilir yang mana di negara AS yang menganut kapitalisme murni sekalipun hal tersebut dilarang. Kekuasaan bisnis konglomerat yang sangat menggurita pada era Soeharto menyebabkan salah seorang pakar yang melakukan penelitian menyimpulkan bahwa bisnis di Indonesia dikuasai 70% oleh konglomerat yang segelintir sementara yang 30% sisanya untuk pengusaha kecil menengah dan koperasi
Sistem ekonomi apapun yang sebenarnya dianut Indonesia, pada kenyataannya sekarang ini siapapun yang mau berbisnis itu bisa. Pemerintah sebagai regulator mencoba menciptakan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya iklim bis- nis yang kondusif. Misalnya diberlakukannya UU Anti Monopoli pada tahun 1999. Bahkan untuk menciptakan perdagangan yang adil (fair trade) pemerintah memben- tuk komisi independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang salah satu tugasnya mengawasi jalannya UU Anti Monopoli tersebut di atas. Peraturan-peraturan yang mengatur bisnis sudah dibuat dengan baik tetapi sayangnya penerapannya masih jauh dari harapan. Misalnya, bisnis di sektor telepon seluler sem- pat diisukan menggunakan sistem kartel. Perusahaan penerbangan (airlines) menjual tiket dengan harga yang sangat murah pada low season dan Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Hal itu sangat berbahaya karena dikuatirkan airlines tersebut tidak melakukan perawatan pesawat terbang dengan maksimal karena keuntungan sudah berkurang. Dampaknya sudah terasa karena ada beberapa pesawat terbang milik be- berapa airlines yang mengalami kecelakaan yang bervariasi, mulai dari tergelincir ketika mendarat, jatuh, mendarat nyasar ke tempat lain.
Kepemimpinan nasional atau Presiden selaku salah satu institusi politik juga sangat berpengaruh terhadap bisnis di Indonesia. Pergantian Presiden menjadi isu yang sensitif yang membuat beberapa pebisnis merasa was-was. Ketika Soeharto menjadi Presiden, dia memberikan kesempatan bagi kroninya seperti Bob Hasan dan Sudono Salim untuk menjadi konglomerat, juga hal yang sama bagi keluarganya (anaknya) seperti Tutut, Bambang dan Tommy. Lengsernya Soeharto sempat mem- buat kroni dan keluarganya yang menjadi pebisnis menjadi ”goyang”. Bahkan karena terlibat kasus-kasus tertentu, Bob Hasan, Tommy Soeharto dan Probosutedjo terkena hukuman penjara, sementara Bambang menjual Bimantaranya, sedangkan Sudono Salim memilih menetap di Singapura.
Pada saat Pilpres 2009 yang lalu, SBY Boediono dituding sebagai penganut neo liberalisme (neolib) oleh pesaingnya pasangan Mega-Prabowo dimana pasan-

## James R. Situmorang
gan terakhir ini mencoba menarik simpati rakyat dengan mengumandangkan paham ekonomi kerakyatan. Pihak SBY-Boediono membantah tudingan itu dan mengatakan bahwa meskipun mereka menjalankan ekonomi pasar tetapi hal tersebut juga pro rakyat. Pebisnis tulen kemungkinan lebih mendukung SBY-Boediono karena pebis- nis pada dasarnya lebih menyukai kepada ekonomi yang berbasis persaingan pasar bebas. Kalaupun ada pebisnis yang menjadi korban pasar bebas alias bisnisnya gagal, maka yang menjadi pebisnis sukses juga banyak. Tentu saja para pebisnis memper- tanyakan ekonomi kerakyatan yang dimaksud oleh Prabowo, apakah itu sosialisme? Tidak ada yang salah dengan prinsip persaingan pasar selama semua pihak mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan peraturan ditegakkan sebagaimana mestinya.

## 4. Pelaku Bisnis Membutuhkan Pelaku Politik, dan Sebaliknya
Perusahaan sebagai organisasi bisnis tidak bisa berjalan sendiri. Perusahaan masih dan akan selalu tergantung kepada banyak pihak. Perusahaan membutuhkan kon- sumen untuk membeli produknya, perusahaan membutuhkan pemasok barang, pe- rusahaan juga membutuhkan peran Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyi kewenangan dalam membuat Peraturan-peratutan yang berkaitan dengan bisnis. Mis- alnya, pajak perusahaan ditetapkan oleh Pemerintah harus mempertimbangkan apa yang akan didapat oleh perusahaan dan juga Pemerintah. Dalam hal bisnis ekspor -impor, peraturan-peraturan yang dibuat Pemerintah selayaknya tidak menghambat perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor-impor.
Dalam hal kepentingan bisnis, para pelaku bisnis atau disingkat pebisnis di In- donesia seringkali harus berurusan dengan pelaku politik atau politikus. Politikus yang dimaksud adalah orang yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sete- lah era reformasi, maka peran DPR sebagai institusi politik berupa badan legislasi meningkat tajam. Untuk membuktikan DPR bukan macan ompong seperti pada era Soeharto, banyak sekali aktivitas bernegara yang harus melewati atau bahkan men- dapat izin DPR. Pemilihan pejabat tinggi Bank Indonesia, pemilihan anggota KPU, Komisi Yudisial, Kapolri, Panglima TNI dan bahkan juga untuk urusan berbagai macam proyek seperti alih fungsi hutan lindung, pembangunan dermaga, bandara dan sebagainya. Belum lagi fungsi DPR sebagai badan yang membuat Undang-Undang bersama Pemerintah.
Untuk kepentingan bisnis, beberapa pebisnis acapkali melakukan lobi kepada (anggota) DPR. Seringkali lobi yang dilakukan kebablasan dengan melakukan suap kepada anggota DPR Lihat saja kasus yang menyeret Al Amin Nasution, Sarjan Tahir, Yusuf Emir Faisal, Abdul Hadi Djamal dan Bulyan Royan ke pengadilan karena tuduhan korupsi. Hal tersebut dapat terjadi karena pebisnis yang berkepentingan de- ngan proyek-proyek Pemerintah berusaha memuluskan izin proyeknya dengan cara memberi imbalan kepada anggota-anggota DPR yang sudah disebutkan sebelumnya. Al Amin Nasution tersangkut kasus alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Al Amin dituduh menerima suap dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan. Meskipun dalam kasus ini tidak ada penbisnis yang terlibat untuk diadili namun alih fungsi hutan lindung tersebut kemungkinan bermotif bisnis. Sarjan
Tahir dan Yusuf Faisal dituduh menerima suap dalam kasus alih fungsi hutan bakau menjadi pelabuhan di Tanjung Api-api, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kasus tersebut melibatkan seorang pebisnis Chandra Antonio Tan (Chandra Antony), Di- rektur PT Chandra Tex, yang menjadi rekanan Pemprov Sumsel pada pembangunan jalan pelabuhan Tanjung Api-api. Dana untuk menyuap anggota DPR datang dari kocek Chandra Antony. Sedangkan anggota DPR Bulyan Royan terjerat tuduhan korupsi karena diduga menerima suap dari pebisnis Dedi Suwarsono, Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa dalam hal pengadaan 20 unit kapal patroli Departemen Per- hubungan. Kasus Abdul Hadi Djamal juga menyeret pebisnis Hontjo Kurniawan yang dituduh menyuap beberapa anggota DPR untuk mendapatkan proyek dana stimulus pemerintah dalam pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Timur. Tentu saja tidak semua perbuatan seperti itu dapat dibuktikan tetapi kasus-kasus tersebut mem- buktikan bahwa DPR bukanlah lembaga yang bersih bahkan setelah era Reformasi sekalipun. Beberapa orang mengatakan bahwa DPR yang sekarang masih membawa gaya warisan DPR era kepemimpinan Soeharto dulu.
Lobi-lobi politik untuk kepentingan bisnis tidak hanya dilakukan pebisnis lokal tetapi juga oleh pebisnis luar negeri, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah. Pemerintahan Presiden Soeharto dulu pernah menunjuk perusahaan Jepang sebagai pemenang tender proyek pembangkit tenaga listrik mengalahkan pe- saingnya perusahaan dari Amerika Serikat. Berkat lobi Presiden Bill Clinton kepada Soeharto, akhirnya tender diulang dan hasilnya 2 pembangkit tenaga listrik dibagi rata masing-masing satu untuk perusahaan Jepang dan satu untuk perusahaan dari AS. Demikian juga halnya ketika ribut-ribut soal perpanjangan kontrak PT Freeport be- berapa waktu silam, maka pihak pemerintah AS melobi pemerintah Indonesia untuk terus memperpanjang kontrak PT Freeport di Irian Jaya pada waktu itu..
Para politikus juga membutuhkan peran pebisnis dalam aktivitas politik yang mereka lakukan. Partai politik tempat mereka bernaung membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan partai politik tersebut. Kebutuhan dana yang besar tidak dapat hanya ditopang oleh donatur dari internal partai apalagi untuk menghadapi Pileg dan Pilpres. Dalam hal ini sumbangan dari pihak luar sangat dibutuhkan dan biasanya yang mampu menyumbang banyak adalah pebisnis yang memang kaya raya. Hal seperti itu memang dibolehkan oleh Undang-Undang sesusai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU tersebut. Tentu saja sumbangan para pebisnis itu memiliki pamrih agar calon yang mereka dukung menang dan nantinya ”menolong” bisnis mereka.
Pada masa Orde Baru, Golkar (ketika itu belum bernama Partai Golkar) dikenal memiliki dana yang berlimpah. Tidak usah heran karena pada saat itu begitu banyak pengusaha yang ”dekat” dengan Golkar. Sebut saja, Mochtar Ryadi, Sudono Salim, Bob Hasan, Prayogo Pangestu, Probo Sutedjo, Sudwikatmono dan lain-lainnya yang memiliki afiliasi politik dengan Golkar. Golkar menjadi organisasi politik yang terke- san sangat super dibandingkan PPP dan PDI. Golkar memiliki kekuasaan dan uang sekaligus.
Berkaitan dengan kampanye Pilpres 2009, ketiga pasangan calon Presiden men- geluarkan dana yang cukup besar dalam melakukan kampanye. Ketiga pasangan calon mempunyai para donatur sendiri-sendiri dimana para donatur itu menghara- pkan calon yang mereka sumbang yang akan menang. Sumbangan dari perusahaan

## James R. Situmorang
sesuai ketentuan UU Pilpres No. 42/2008 dibatasi maksimal 5 milyar per perusa- haan/badan. Meskipun tidak transparan tetapi secara gampang dapat ditebak bahwa dana kampanye terbesar datang dari sumbangan perusahaan meskipun tidak tertutup kemungkinan ada calon Presiden yang kaya raya mau mengeluarkan uang banyak untuk kampanye dari kantongnya sendiri. Indonesia Corruption Watch (ICW) men- gatakan tim sukses SBY-Boediono menerima sumbangan dari BTPN sebesar Rp 3 milyar dimana dianggap menyalahi ketentuan bahwa pasangan calon Presiden di- larang menerima dana dari pihak asing. Bank BTPN menurut ICW dikategorikan sebagai bank asing karena mayoritas kepemilikan saham dipegang asing. Hal itu dibantah oleh tim sukses SBY yang mengatakan bahwa Bank BTPN adalah bank umum nasional sesuai data yang ada pada Bank Indonesia. ICW juga menemukan sumbangan sebesar Rp 1 milyar dari PT Northstar Pacific Investment yang diduga berafiliasi dengan Texas Pacific Group dari negara AS. Apakah Bank BTPN dan PT Northstar Pacific Investment ini masuk perusahaan asing atau perusahaan nasional? Jawabannya lihat saja Pasal 103Ayat (1) huruf a UU No. 42 tentang Pemilihan Pres- iden yang mengatakan melarang pasangan calon menerima sumbangan dari pihak asing. Yang dimaksud dengan pihak asing meliputi negara asing, lembaga swasta asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
Pasangan capres Mega-Prabowo menerima sumbangan kampanye sebesar Rp 257,6 milyar, pasangan SBY-Boediono menerima sumbangan dana sebesar 232,7 milyar dan pasangan JK-Wiranto menerima sumbangan sebesar Rp 83,32 milyar. Kontribusi dari pihak penyumbang pribadi maupun perusahaan/badan agak sulit diketahui secara rinci tetapi kuat dugaan bahwa penyumbang terbesar datang dari perusahaan yang umumnya memiliki kepentingan terhadap calon yang didukungnya. Sumbangan pribadi maksimal Rp 1 milyar per orang rasanya tidak banyak yang menyumbang sampai dengan nominal sebesar itu karena rata-rata perusahaan yang menyumbang untuk ketiga calon pun berkisar di angka rata-rata Rp 1milyar-2milyar sesuai data yang dilaporkan kepada KPU.
Dalam kaitannya dengan sumbangan untuk Pemilu, Larry M. Bartels, peneliti politik dari Princeton University pada tahun 2004 melakukan suatu studi tentang pihak-pihak yang memberikan kontribusi menyumbang calon yang mereka dukung dalam pemilihan anggota Kongres apakah itu dari Partai Republik atau Partai Demokrat. Bartels mengelompokkan para donatur ke dalam 5 jenis yaitu; bisnis, serikat buruh, pengacara/pelobi, ideologis dan lainnya. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa kelompok bisnis memberi kontribusi sebesar 58,1% dari seluruh total sumbangan yang bahkan jumlahnya melebihi keempat kelompok lain apabila digabungkan. Berdasarkan analisis ini, Bartels menyimpulkan bahwa pendanaan kampanye calon anggota Kongres di negara AS sangat tergantung kepada dana dari perusahaan, sehingga memberikan sektor bisnis kekuasaan untuk mengatur syarat-syarat politik (term of politics).

## 5. Pebisnis yang Politikus
Setelah memperoleh kesuksesan dalam karir bisnisnya, sebagian pebisnis mulai men- coba masuk ke arena politik. Hal itu bersifat universal dalam arti terjadi di banyak negara di dunia ini. Di Amerika Serikat ada Ross Perrot, capres independen tahun 1992 dan 1996, di Thailand ada Thaksin Sinawatra, mantan PM Thailand yang dikudeta militer, di Rusia ada Viktor Zubkov, mantan PM Rusia tahun 2007-2008 dan di Indonesia ada Jusuf Kalla (JK) yang Wapres RI periode 2004-2009. Kalau saja Jusuf Kalla memenangi Pilpres 2009 kemarin maka dia akan tercatat sebagai Pres- iden pertama RI yang berasal dari pebisnis atau saudagar, meminjam istilah Akbar Tanjung menyebut JK dalam disertasinya di Program Doktor UGM.
Sejarahnya pebisnis yang kemudian terjun ke politik di Indonesia dimulai pada era kepemimpinan mantan Presiden Soeharto dengan Golkar sebagai organisasi poli- tiknya. Kemapanan Golkar membuat banyak pebisnis tergoda dan tertarik menjadi anggota Golkar dan kemudian menjadi politikus sekaligus tokoh Golkar dimana ak- tivitas bisnisnya tetap berjalan. Sebut saja Fahmi Idris, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Fadel Mohammad, Arifin Panigoro, Siswono Yudhohusodo dan lain-lain. Tentu saja orang-orang yang dimaksud tersebut punya alasan masing-masing memilih Golkar sebagai kendaraan politiknya.
Secara garis besar dapat dikemukakan alasan pebisnis kemudian memilih arena politik, yaitu:
1. Pebisnis sukses memang memiliki kekayaan tetapi tidak mempunyai ”power” atau kekuasaan dalam negara. Dengan menjadi pejabat negara dua hal sekaligus dimiliki, uang dan kekuasaan.
2. Bisnisnya mulai menurun sehingga mencoba ”full time” di bidang politik sebagai karir berikutnya. Mungkin saja Fadel Mohammad bisa dimasukkan dalam kelom- pok ini karena sebelum terpilih menjadi Gubernur Gorontalo, kinerja kelompok bisnis Batara yang dipimpinnya kurang baik.
Banyak pebisnis di Indonesia yang juga politikus mampu mencapai kesukesan dalam kedua bidang yang digelutinya. Setelah era Reformasi, beberapa pebisnis ter- jun ke politik dengan menjadi anggota partai politik dan Golkar tidak selalu menjadi pilihan utama karena mungkin para pebisnis itu beranggapan bahwa Golkar ada- lah masa lalu. Soetrisno Bachir memilih Partai Amanat Nasional, bahkan sebelum reformasi Arifin Panigoro menyeberang ke PDIP dan kemudian bersama beberapa rekannya membentuk Partai Demokrasi Pembaruan yang merupakan sempalan PDIP. Umumnya pebisnis yang masuk ke partai politik diterima dengan senang hati oleh partai politik yang bersangkutan. Alasannya apalagi kalau bukan soal dana. Partai politik membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk menggerakkan roda organisas- inya dan mempunyai anggota yang pebisnis sukses diharapkan dapat menjadi donatur internal partai.
Ada dua tipe pebisnis yang terjun ke politik dan kemudian mencapai karir politik yang bagus sehingga mampu menduduki jabatan Wapres, Menteri, Ketua Lembaga Tinggi Negara,Ketua Partai Politik, Gubernur dan Bupati. yaitu:

## James R. Situmorang
1. Pebisnis yang terjun ke arena politik sejak muda sehingga politik dan bisnis dilakukan secara bersamaan dan kemudian karir politiknya yang lebih domi- nan. Untuk tipe ini contohnya adalah Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Fahmi Idris, Agung Laksono, Fadel Muhammad.
2. Pebisnis yang terjun ke politik untuk ikut Pilkada tingkat Provinsi dan Kabu- aten/Kota. Untuk tipe ini contohnya Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dan Bupati Musi Banyuasin (Muba) H. Pahri Azhari.
Seperti diketahui, untuk menduduki jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota maka seseorang harus mendapat dukungan dari partai politik meskipun sekarang terbuka kesempatan untuk menjadi calon independen. Jadi seorang pebisnis pun mempunyai kans yang bagus untuk mendapat dukungan partai politk mengingat pebisnis itu mempunyai dana untuk membiayai pencalonannya dan kampanyenya. Tentu tidak semua pebisnis sukses memenangi Pilkada tetapi sekarang sudah banyak Gubernur dan Bupati/Walikota yang berlatar belakang pebisnis.
Berikut ini akan disajikan profil beberapa orang pebisnis yang kemudian terjun ke politik sehingga mendapat julukan politikus pebisnis (politician-businessman) di beberapa negara.
1. Henry Ross Perot, lahir 27 Juni 1930 di Texarkana, Texas. Dia adalah se- orang pebisnis Amerika Serikat asal Texas, kota kelahirannya. Karir bisnis- nya dimulai ketika ia mendirikan Electronic Data Systems (EDS) pada tahun 1962. Kemudian ia menjual EDS kepada General Motors pada tahun 1984 dan mendirikan Perot Systems tahun 1988. Kekayaannya ditaksir sebesar USD 5 milyar pada tahun 2008 menurut majalah Forbes dan menempatkannya sebagai orang terkaya nomor 72 di AS. Dalam karir politiknya Ross Perot mengikuti pemilihan Presiden AS pada tahun 1992 sebagai calon independen. Kampa- nye Perot menghabiskan dana sebesar USD 65,4 juta dari kantongnya sendiri. Meskipun sebenarnya Perot cukup populer dan dia mampu meraih 18,9% popular vote (19.741.065 suara) namun sayangnya Perot tidak mendapat electoral college votes satupun karena Perot tidak mampu memenangi pemilihan di satu negara bagian yang menggunakan sistem the winner takes all. Pada tahun 1996, Perot mendirikan partai politik Reform Party yang rencananya akan digunakan sebagai kendaraan politiknya pada Pilpres AS tahun 1996. Namun kenyataannya Perot kembali menjadi calon independen dan suara yang diperolehnya pada Pilpres turun menjadi 8% popular vote dan Perot gagal menjadi Presiden AS dari jalur independen. Meskipun Perot kaya raya namun untuk Pilpres AS tahun 1996 dia mempersilakan para donatur untuk menyumbang kampanyenya.
2. Thaksin Sinawatra. Lahir pada tanggal 26 Juli 1949 di Chiang Mai. Sebe- tulnya karir pertama Thaksin adalah menjadi seorang perwira polisi. Pangkat terakhirnya adalah Letnan Kolonel polisi ketika pensiun dini tahun 1987. Dia sudah berbisnis sejak menjadi polisi dalam bisnis bioskop, pembangunan aparte- men dan toko sutera. Pada tahun 1986 ia memulai karir bisnisnya dengan mendirikan Advanced Info Services (AIS) yang memulai usahanya sebagai pe- rusahaan rental komputer. Pada tahun 1989 dia mendirikan Shinawatra DataCom
yang bergerak dalam data networking service, sekarang bernama Advanced Data Network. Bisnis Thaksin kemudian berkembang pesat dan merambah banyak bidang seperti bisnis satelit, telepon seluler, multimedia dan perbankan. Setelah sukses dalam bisnis maka Thaksin terjun ke dunia politik. Pada tahun 1994 ia masuk Palang Dharma Party (PDP). Ia kemudian menjadi pemimpin PDP dan melalui partai ini ia menjadi Deputi Perdana Menteri Thailand.
Karena sesuatu hal Thaksin bersama beberapa rekannya pada tahun 1998 mendirikan partai politik baru bernama Thai Rak Thai yang artinya Thai Cinta Thai. Pada tahun 2001 Thaksin mencapai punacak karir politiknya dengan menjadi Perdana Menteri Thailand. Jabatan itu disandangnya sampai tahun 2006 ketika militer mengkudeta Thaksin. Tuduhan yang dikenakan kepada Thaksin adalah korupsi besar-besaran dan karenanya Thaksin lari ke luar negeri untuk menghindari pengadilan terhadap dirinya. Saat ini Thaksin memilih menetap di negara Inggris dan tidak berani pulang ke negara asalnya. Di Inggris Thaksin sempat menjadi pemilik klub sepakbola Manchester City namun tidak lama Thaksin menjual klub itu kepada salah satu kelompok bisnis Arab.
3. H. Muhammad Jusuf Kalla. Lahir pada tanggal 15 Mei 1942 di Watampone, Sulawesi Selatan. Bisnis JK dimulai dari NV Hadji Kalla Trading Company yang didirikan ayahnya, H. Kalla tahun 1965 dan diwariskan pada JK. Tahun 1968 JK menjabat sebagai Dirut NV Hadji Kalla. NV Hadji Kalla semakin maju di bawah kepemimpinan JK dan melebarkan sayapnya ke berbagai sektor bisnis. Sekarang ini bisnis NV Hadji Kalla mencakup bisnis perdagangan mobil, konstruksi ban- gunan, perkapalan, real estat, transportasi, peternakan udang, perikanan, kelapa sawit dan telekomunikasi. JK juga mempunyai jaringan bisnis lainnya yaitu Grup Bukaka.
Bidang bisnis Bukaka antara lain membangun menara, konstruksi jembatan dan belalai gajah Garbarata (terowongan penumpang menuju dan keluar pesawat terbang). Karir politiknya dimulai dengan menjadi anggota Golkar dan per- nah empat kali menjadi anggota MPR Utusan Daerah Sulawesi Selatan melalui Golkar. JK juga pernah menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar. Jabatan poli- tiknya dimulai ketika diangkat oleh mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Setelah Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden menggantikan Gus Dur, JK dipercaya men- duduki jabatan Menko Kesra. Menjelang Pilpres 2004, JK mundur dari kabinet karena hendak mencalonkan diri sebagai Wapres berpasangan dengan SBY yang juga mundur dari jabatan sebagai Menko Polkam di kabinet Megawati. SBY- JK sukses memenangi Pilpres 2004 dan hal tersebut mengantarkan JK kepada kedudukan sebagai Wakil Presiden RI 2004-2009. Pada pilpres 2009, JK men- jadi capres dari koalisi Partai Golkar dan Partai Hanura berpasangan dengan Wiranto sebagai cawapres. Tetapi kali ini keberuntungan tidak memihak JK ka- rena pasangan JK-Wiranto hanya menduduki peringkat terbawah dari 3 pasangan capres.

## James R. Situmorang
4. Aburizal Bakrie. Lahir di Jakarta, 15 November 1946. Bisnis Ical, panggilan
Aburizal Bakrie, dimulai dengan bisnis yang dirintis oleh ayahnya Achmad Bakrie dengan nama PT Bakrie & Brothers. Jabatan Ical di Bakrie & Broters antara lain, Direktur Utama PT Bakrie Nusantara Corporation tahun 1989-1992, Dirut PT Bakrie & Brothers 1988-1992 dan Komisaris Utama Kelompok Usaha Bakrie tahun 1999-2004. Ical juga pernah menjadi Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia untuk 2 periode, pertama tahun 1994-1999, yang kedua tahun 1999-2004. Juga pernah menjadi Ketua Umum HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, tahun 1977-1979. Masih banyak lagi jabatan yang pernah dipegang Ical yang berkaitan dengan bisnis. Ical pernah dinyatakan se- bagai pebisnis terkaya di Asean versi majalah Forbes tahun 2008. Dalam bidang politik sudah sejak lama Ical bergabung dengan Golkar. Ical pernah menjadi ang- gota MPR periode 1993-1998. Karir politiknya melejit ketika diangkat menjadi Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu yang dibentuk Presiden SBY pada tahun 2004. Tahun 2005, Ical dirotasi menjadi Menko Kesra sedangkan jabatan Menko Perekonomian dijabat oleh Boediono. Banyak orang mengatakan masak pengusaha kaya cocok jadi Menko Kesra? Tapi kenyataannya seperti itu, dan memang seorang politisi harus siap ditempatkan dalam bidang yang tidak sejalan dengan bidang yang digelutinya sebelum menjadi pejabat. Sekarang ini Ical sedang mempersiapkan dirinya menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar sehingga apabila itu bisa diraihnya, karir Ical di perpolitikan nasional semakin lengkap.
5. Soetrisno Bachir. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 10 April 1957. Sutrisno Bachir (SB) perlu ditonjolkan karena tidak seperti pebisnis lainnya yang kebanyakan memilih Golkar sebagai tempat berkiprah sebagai politikus, SB memilih PAN (Partai Amanat Nasional). SB memulai bisnisnya dengan Grup Ika Muda bersama abangnya Kamaluddin Bachir. Grup Ika Muda bergerak di berbagai bidang bisnis seperti properti, budi daya udang, ekspor impor, peternakan dan media massa. Kemudian SB mengembangkan bisnis sendiri dengan mendirikan Grup Sabira, induk berbagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, perdagangan, konstruksi, properti, pelabuhan dan agribisnis. Pada tahuun 2005, SB terpilih menggantikan pendiri PAN Amien Rais sebagai Ketua Umum DPP PAN untuk periode kepengurusan 2005-2010. Karir politiknya bisa dikatakan melejit cepat karena dalam tempo singkat sudah dipercaya memimpin PAN. Kalau saja pada saat kampanye Pilpres 2009 yang lalu SB mulus mendukung SBY dan tidak ”mbalelo” mungkin saja satu jatah Menteri untuk kader PAN sebagai mitra koalisi Partai Demokrat jatuh ke pelukan SB.

## 6. Penutup
Dalam prakteknya, suatu disiplin ilmu tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus terkait dengan disiplin ilmu lainnya. Ilmu politik juga terkait dengan banyak disi- plin ilmu lainnya seperti sosiologi, ilmu hukum, filsafat, ilmu ekonomi, ilmu bisnis dan lain-lain. Dalam tulisan ini sudah dijelaskan bagaimana keterkaitan antara ilmu politik dan ilmu bisnis sebagai ilmu sendiri ataupun bagian dari ilmu ekonomi dalam penerapannya pada suatu negara.
Isu-isu ekonomi bisa menjadi isu politik atau sebaliknya. Pertemuan APEC yang notabene adalah forum ekonomi beberapa kali memasukkan isu terorisme da- lam agenda pembicaraan. Dalam kampanye calon Presiden, isu ekonomi dianggap menjadi isu yang paling penting dalam kampanye politik karena rakyat menghara- pkan pemimpin yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Seorang politikus PDIP sebelum Pilpres mengatakan bahwa sulit bagi pesaing SBY untuk mengalahkannya karena kebijakan ekonomi SBY langsung dirasakan rakyat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), penurunan harga BBM, sekolah gratis dan kredit usaha mandiri. Dan nyatanya itu memang yang menjadi isu utama SBY pada saat kampanye meskipun Pilpres ada di ranah politik.
Bagi pebisnis sendiri, stabilitas politik sangat penting mengingat investasi yang ditanamkan dalam jumlah yang (sangat) besar. Stabilitas politik dapat menjamin stabilitas ekonomi demikian pula sebaliknya stabilitas ekonomi akan meningkatkan stabilitas politik karena rakyat yang semakin makmur akan berkurang keinginannya untuk berbuat hal-hal yang anarkis.

## Daftar Rujukan
Budiardjo, Miriam, 1982, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta Griffin, Ricky W. dan Ronald J. Ebert, 2007, Bisnis (diterjemahkan oleh Sita Wardhani), Penerbit Erlangga, Jakarta Mubyarto, Ekonomi Pancasila, LP3ES, Jakarta,1993 Samuelson, Paul A & William D. Nordhaus, 1994, Ekonomi ( diterjemahkan oleh A.
Jaka Wasana M)., Penerbit Erlangga, Jakarta