## Legal Protection for Children as Divorce Victims According to Law Number 1 of 1974
Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Widya Timur 1) ; Ferawati Royani 2) ; Jensen Idiansah 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) widyatimur54@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [25 Agustus 2021]
Revised [14 September 2021]
Accepted [5 Oktober 2021]

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pasangan pria dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun berdaasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (UU  No.  1  Tahun  1974).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis Empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif  belaka akan tetapi hukum dipahami  sebagai  perilaku  masyarakat  yang  mengejala  dalam  kehidupannya,  selalu  berinteraksi dan  berhubungan  dengan  aspek  kemasyarakatan,  seperti;    aspek  ekonomi,  sosial  dan  budaya. perkawinan  sudah  putus  karena  perceraian,  tidaklah  mengakibatkan  hubungan  antara  orang  tua (suami dan istri  yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.  Sebab  dengan  tegas  diatur    bahwa  suami  dan  istri  yang  telah  bercerai  tetap  mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya,

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  relationship  between  a  man  and  a  woman  who were  bound  in  a  marriage  bond.  It  is  based  on  Article  1  of  Law  Number  1  of  1974  concerning Marriage  (Law  No.  1  of  1974).  This  study  uses  the  Juridical  Empirical  approach.  This  approach aims to understand that the law is not merely a set of statutory rules that are normative in nature, but  the  law  is  understood  as  the  behavior  of  people  who  are  symptomatic  in  their  lives,  always interact and relate to social aspects, such as; economic, social and cultural aspects. the marriage has been broken due to divorce, it does not result in the relationship between the parents (divorced husband  and  wife)  and  the  children  born  from  the  marriage  breaking  up.  Because  it  is  strictly regulated  that  husband  and  wife who  are  divorced still  have  the  obligation  as  parents,  namely to maintain and educate their children.
KEYWORDS
Legal Protection, Divorce Victims, Law Number 1 of
1974
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Manusia  ditakdirkan  untuk  hidup  berpasangan,  yang  kemudian  hubungan  pasangan  pria  dan wanita ini diikat dalam suatu ikatan perkawinan. Adapun berdaasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU  No.  1  Tahun 1974) dikatakan bahwa “Perkawinan adalah   ikatan lahir    batin    antara    seorang    pria  dengan      seorang      wanita      sebagai      suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.”      Pada  intinya  dapat  diartikan  bahwa  perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  mengesahkan hubungan    seorang  pria  dengan  seorang  wanita    sebagai  suami    istri  untuk  membentuk  satu  rumah tangga baru yang diharapkan  mencapai  kebahagiaan sampai  akhir hayat.
Ditinjau      dari      hukum      perdata,      ketentuan  Pasal  26  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa “Undang- undang   memandang   soal   perkawinan   hanya dalam hubungan- hubungan  perdata”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Djaja S.  Meliala  berpendapat  bahwa di dalam  KUH  Perdata  perkawinan  semata-  mata  merupakan  perjanjian  perdata,  tidak  ada  kaitannya dengan  agama  yang  dianut  oleh  para  pihak  (calon  mempelai)      Subekti  menjelaskan  bahwa  Pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan  yang sah hanyalah perkawinan  yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata (Burgelijk Wetboek), dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesamping- kan.
1.  Adanya    ikatan    perkawinan    antara    seorang  pria  dan  wanita  sebagai  suami  istri  menimbulkan  hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri
2.  yang  harus  sama-sama  ditanggung.  Sementara,
3.  biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

## LANDASAN TEORI
Anak  adalah  harapan  bangsa  dimasa mendatang, hak-hak  yang  harus  diperoleh  anak  terhadap orang  tuanya  sejak  anak  dilahirkan  didunia  yang  berdasarkan  hukum  dan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
Suami atau  istri dapat mengajukan cerai gugat atau gugatan cerai  yang dikenal  dalam Undang- Undang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan  yang  daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 Undang- Undang  Perkawinan  jo.  Pasal  20  ayat  (1)  PP  No.  9  Tahun  1975).  Gugatan  perceraian  diajukan  oleh suami atau isteri.
Kekerasan    sering    dilakukan    bersamaan    dengan    salah    satu  bentuk  tindak  pidana,  tindak kekerasan  dapat  dilakukan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  dilakukan  atau  alat  apa  yang dipakai,   masing-masing   tergantung   pada   kasus   yang   timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa  saja,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  dari  anak-anak  sampai  dewasa,  apalagi  kalau  kekerasan terjadi   dalam   ruang   lingkup   rumah   tangga,   seringkali   tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan  yang  tersembunyi)  disebut  demikian,  karena  baik  pelaku  maupun  korban  berusaha  untuk merahasiakan  perbuatan  tersebut  dari  pandangan  publik,  kadang  juga  disebut  domestic  violence (kekerasan domestik).
Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tantang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 39  tahun  1999)  dan  Undang-  Undang      nomor      23      tahun      2002      tentang      perlindungan      anak (selanjutnya  disebut  UU  No.  23  tahun  2002)  dan  terakhir  dalam  undang-undang      nomor      23      tahun 2004      tentang      penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (selanjutnya  disingkat UU  No.  23  tahun 2004).  Peraturan-peraturan  perundang-undangan  diatas  banyak  mengatur  tentang  hak  anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
Berbicara  mengenai  anak  adalah  hal  yang  sangat  penting  karena  anak  merupakan      potensi nasib   suatu  generasi   atau   bangsa   di   masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.   Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap  orang  untuk  meletakkan  posisi  anak  sebagai  suatu  insan  yang  perlu  untuk  diperhatikan  dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri. Dalam status dalam keluarga akibat perceraian dalam kekerasan rumah tanggah sifat sikis maupun  fisikis yang timbul sangatlah besar yang mengakibatkan anak menjadi terlantar, baik dalam masyarakat dan pribadi anak itu sendiri.
Namun  dewasa  ini  terjadi  begitu  banyak  anak  yang  mengalami  tindak  kekerasan  dalam kehidupannya,  bahkan  hal  tersebut  dimulai  dari  lingkungan  terdekatnya  yakni  oleh  keluarganya  sendiri. Situasi  ini  semakin  diperparah  dengan  ideologi  jaga  praja  atau  menjaga  ketat  ideologi  keluarga, khususnya  dalam  budaya  Jawa  “membuka  aib  keluarga    berarti    membuka    aib    sendiri”,    situasi demikiand    menurut  Harkristuti  Harkrisnowo  dalam  berbagai  kesempatan  menyebabkan  tingginya  the “dark number” karena tidak dilaporkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  Yuridis  Empiris.  Pendekatan  ini  bertujuan untuk  memahami  bahwa  hukum  itu  tidak  semata-mata  sebagai  suatu  seperangkat  aturan  perundang- undangan yang bersifat normatif  belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala  dalam  kehidupannya,  selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dengan  aspek kemasyarakatan, seperti;  aspek ekonomi, sosial dan budaya.
Metode  pendekatan  Yuridis  Empiris,  yaitu  dengan  melakukan  penelitian  secara  timbal  balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis  yang  bersifat  Empiris.  Pendekatan  penelitian  akan  dilakukan  mengarah  pada  keadaan  dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  dalam    Pasal    2 memberikan    definisi,    yang  dimaksud    dengan    perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-  haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal    sesuai    dengan    harkat    dan    martabat    kemanusiaan,    serta    mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Perlindungan anak menjadi perhatian negara dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 b ayat (2) yang menyatakan bahwa:
“Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas p erlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita- cita  luhur  bangsa,  calon- calon  pemimpin  bangsa   di   masa  mendatang  dan  sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu  mendapat  kesempatan  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan  wajar,  baik  secara rohani,  jasmani  dan  sosial.  Perlindungan  anak  merupakan  usaha  dan  kegiatan  seluruh    lapisan masyarakat    dalam    berbagai    kedudukan    dan    peranan    yang  menyadari  betul  pentingnya  anak  bagi nusa  dan  bangsa  di  kemudian  hari.  Jika  mereka  telah  matang  pertumbuhan  fisik  maupun  mental  dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.
Perlindungan  anak  adalah  segala  usaha  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  agar  setiap anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi  perkembangan  dan  pertumbuhan  anak  secara wajar  baik  fisik,  mental  dan  sosial.  Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam suatu  masyarakat,  dengan  demikian  perlindungan  anak  diusahakan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat.  Kegiatan  perlindungan  anak  membawa  akibat  hukum,  baik  dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan  anak.  Arif  Gosita  mengemukakan  bahwa  kepastian  hukum  perlu  diusahakan  demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  memberikan  perintah kepada semua pihak untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, hal  tersebut sebagaimana  diuraikan  di  dalam  Penjelasan  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:
“yang  dimaksud  dengan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  adalah  bahwa  dalam  semua  tindakan yang  menyangkut  anak  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat,  badan  legislatif,  badan  yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”
Dengan      demikian      badan      yudikatif      (lembaga      pengadilan)      wajib  berperan  aktif  dalam mewujudkan  perlindungan  hak-hak  anak  tersebut  terutama  bagi  anak-anak  yang  akan  menjadi  korban perceraian.  Hal  tersebut  dalam  rangka  melindungi  hak-hak  anak  serta  memberikan  kepastian  hukum terhadap  siapa  yang  bertangggung  jawab  terhadap  anak  tersebut  apabila  orang  tua  anak  itu  bercerai, atau orang tuanya tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sebab lain sehingga orang tua  anak  tersebut  tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya  atau  tidak  mampu  memenuhi  tanggung jawabnya,  maka  Undang-Undang  ini  telah  memberikan  kepastian  hukum,  bahwa  kewajiban  dan tanggung jawab orang tua anak tersebut secara hukum beralih kepada keluarganya.
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dalam “alimentatieplicht”, yaitu suatu kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan penghidupannya  sampai  si  anak  memiliki  kemampuan  untuk  mencari  nafkah  sendiri,  misalnya  sudah bekerja, bahkan adakalanya anak dibiayai oleh orang tuanya walaupun sudah berumah tangga, misalnya untuk  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Akan  tetapi,  hal  tersebut  tergantung  pada kondisi  orang  tua  masing-masing  si  anak.  Sebaliknya,  adakalanya  si  anak  sudah  dibebani  kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak selesai Sekolah Dasar   dan bahkan membantu orang tuanya untuk mengurangi beban kehidupan mereka.
Secara  normatif,  orang  tua  memiliki  kewajiban  hukum  sebagai  perwujudan  tanggung  jawab terhadap  anaknya  untuk  membiayai  kehidupan  sandang,  pangan,  dan  pendidikan  selama  anak-anak tersebut  masih  belum  dewasa.  Kewajiban  normatif  tersebut  bersifat  hukum  memaksa  (dwingendrecht), artinya tidak boleh kewajiban orang tua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.
Menurut  Pasal  41  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  bahwa  akibat  dari  putusnya  suatu perkawinan karena perceraian adalah:
Baik      ibu      atau      bapak      tetap      berkewajiban      memelihara      dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak- anak, Pengadilan memberi keputusannya;
Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan   dapat   mewajibkan   kepada   bekas suami   untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Berdasarkan    Pasal    41    Undang-Undang    Perkawinan    diatas,    maka  jelas  bahwa  meskipun suatu  perkawinan  sudah  putus  karena  perceraian,  tidaklah  mengakibatkan  hubungan  antara  orang  tua (suami dan istri   yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. Sebab  dengan  tegas  diatur    bahwa  suami  dan  istri  yang  telah  bercerai  tetap  mempunyai  kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang  timbul  dari  pemeliharaan   dan    pendidikan    dari    anak    tersebut.    Kewajiban    orang    tua  terhadap anak akibat perceraian yang pada pokoknya mengutamakan kepentingan anak yaitu hak-hak anak yang
menyangkut pendidikan  dan  biaya  hidupnya  secara  keseluruhan,  serta  tidak  terlepas  dari  kasih  sayang kedua orang tuanya.
Mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam  ketentuan  Pasal  26  Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sebagai berikut:
1.  Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
2.  Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
3.  Menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan, bakat, dan minatnya;
4.  Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
5.  Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
Dalam   hal   Orang   Tua   tidak   ada,   atau   tidak   diketahui keberadaannya,    atau    karena suatu    sebab,    tidak    dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  beralih  kepada  Keluarga,  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan.
Ketika  bercerai  antara  suami  istri  akan  ada  status  baru,  yaitu  janda  bagi  (bagi  istri)  dan  duda (bagi suami) serta ada istilah mantan atau bekas istri dan mantan atau bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Untuk itu, jika perceraian terjadi status anak dan orang tua  tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak- anaknya, karena demi kepentingan  dan  pemenuhan  kebutuhan  si  anak  pascaperceraian,  secara  umum anak berhak mendapat:
Kasih    sayang,   meskipun    orang   tua    sudah    bercerai.    Anak    harus  tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menetukan dengan siapa dia akan tinggal. 1.  Pendidikan.
2.  Perhatian kesehatan.
3.  Tempat tinggal yang layak.
Unsur  dasar  di  atas  harus  dipenuhi  oleh  orang  tua  terhadap  anak,  jika  mereka  bercerai.  Tetapi tidak  bisa  dipungkiri  pula  bahwa  bahwa  ada  orang  tua  yang  bercerai  namun  salah  satu  pihak  tidak memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri  yang telah bercerai) dan anak-anak yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  menjadi  putus.  Sebab  dengan  tegas  diatur    bahwa  suami  dan  istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya,  termasuk  dalam  hal  pembiayaan  yang  timbul  dari  pemeliharaan    dan    pendidikan    dari anak    tersebut.    Kewajiban    orang    tua  terhadap  anak  akibat  perceraian  yang  pada  pokoknya mengutamakan kepentingan anak yaitu hak-hak anak yang menyangkut pendidikan dan biaya hidupnya secara keseluruhan, serta tidak terlepas dari kasih sayang kedua orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Barda  Nawawi,  Arie,  kebijakan  Hukum  Pidana  (perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru  )
Kencana Prenada Media Group, Semarang 2008.
Data Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Provinsi Bengkulu tahun 2019. Djaja  S.  Meliala,  2006,  Perkembangan  Hukum  Perdata  tentang  Orang  dan  Hukum  Keluarga,  Nuansa Aulia, Bandung,
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008),
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif,  Pustaka Pelajar.
P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana, 1997. Sawiltri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Psikoseksual, Refika Aditama Bandung 2005. Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Tini Rahayu, Data KTPA berdasarkan Jenis Kasus, cahaya Perempuan Women’s Crisis Centre (WCC),
16 Maret 2020