## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 06, No. 02, Juni 2023, hal. 297~303 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 4 DOI: 10.36085

## EFEKTIFITAS PENGUKURAN CAPABILITY LEVEL TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 2019
1 Aan Erlansari, 2 Ikhlasul Amal, 2 Andang Wijanarko
1,2 Universitas Bengkulu, Indonesia
3 Universitas Bengkulu, Indonesia
1 aan_erlanshari@unib.ac.id ; 2 ikhlasulamal466@gmail.com ; 3 andang@unib.ac.id ;
Article Info ABSTRAK Article history: Received, 2023-05-24 Revised, 2023-06-19 Accepted, 2023-06-27 Saat  ini  teknologi  informasi  memiliki  peran  yang  sangat  penting  bagi  suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dinas Komunikasi dan Informatika  yang  selanjutnya  disebut  Diskominfo  adalah  perangkat  daerah yang menyelenggarakan urusan  Pemerintahan  Daerah  di  bidang  komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik. Saat ini pada Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  “X”  sudah  menerapkan  tata  kelola teknologi  informasi  ditandai  dengan  sudah  diterapkannya  SPBE  pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  “X”,  kemudian  telah  menggunakan  aplikasi berbasis elektronik sesuai klasifikasi e-government , dan penerapan Standard Operating  Procedure (SOP)  terkait  kebijakan  kebijakan  tata  kelola  yang berlaku. Namun terdapat beberapa permasalahan pada Diskominfo Kabupaten “X”,  yaitu  masalah  mengenai  sumber  daya  manusia,  aset  dan  pengawasan. Oleh karena itu perlu dilakukannya pengukuran capability level tata kelola TI yang  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  kapabilitas  dan memberikan rekomendasi tata kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Hasil penelitian ini terlihat pada penilaian pada COBIT 2019, capability level tata kelola TI pada Diskominfo Kabupaten “X” berada pada level 1 yaitu Performed  Process yang  berarti  proses  yang  diimplementasikan  berhasil mencapai  tujuannya.  Agar  tata  kelola  TI  pada  Diskominfo  Kabupaten  “X” dapat  mencapai capability  level yang  diingkan  yaitu  di  level  3  ( Established Process ),  maka  rekomendasi  yang  perlu  dilakukan  adalah  mengoptimalkan SDM  yang  ada  sekarang,  dilibatkannya  Diskominfo  itu  sendiri  dalam mengelola  SDM,  membuat  daftar  prioritas  untuk  pemasangan  dan pengembangan  aplikasi  berbasis  elektronik,  dan  menetapkan Standard Operational Procedure yang berkaitan dengan target kinerja dan kesesuaian.
Kata Kunci:
Kapabilitas, Penilaian, Kelola, Informasi

## ABSTRACT
Keywords:
Capability, Assessment, Governance, Information. The Office of Communication and Informatics, hereinafter referred to as  Diskominfo,  is  a  regional  apparatus  that  carries  out  Regional Government affairs in the field of communication and informatics, the field of coding, and the field of statistics. Currently, the “X” Regency Communication and Informatics Office has implemented information technology  governance  as  indicated  by  the  SPBE implementation at the  “X”  Regency  Regional  Government,  then  has  used  electronic- based applications according to e-government classification, and the implementation of  Standard  Operating  Procedures  (SOP)  related  to policies  applicable  governance  policies.  However, there are  several problems at the Diskominfo “X” Regency, namely problems regarding human resources, assets and supervision. Therefore it is necessary to measure the capability level of IT governance with the aim of knowing the  level  of  capability  and  providing  recommendations  for  IT governance using the 2019 COBIT framework. Based on the results of the 2019 COBIT assessment, the capability level of IT governance at Diskominfo, “X” Regency is at level 1 namely the Performed Process, which means that the implemented process has succeeded in achieving its goals. In order for IT governance at the Diskominfo “X” Regency to achieve the desired capability level, namely at level 3 (Established Process), the recommendations that need to be made are optimizing the  existing  human  resources,  involving  the  Diskominfo  itself  in managing human resources, making a priority list for installation and

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 06, No. 02, Juni 2023, hal. 297~303 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 4 DOI: 10.36085
developing electronic-based applications, and establishing Standard Operational  Procedures  relating  to  performance  targets  and suitability.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Penulis Korespondensi:
Aan Erlansari Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bengkulu Email: Aan_erlanshari@unib.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  di  era  modern  ini,  kebutuhan  akan  informasi  menjadi semakin penting.  Alasan  utama penggunaan teknologi informasi  adalah  untuk  meningkatkan  fungsionalitas proses  dan  teknologi  bisnis  perusahaan.  Namun,  pengenalan  teknologi  informasi  seringkali  menimbulkan masalah  dalam  penyelarasan dan integrasi teknologi  dan  strategi  bisnis[1][2][3].  Di  seluruh  dunia,  berbagai perusahaan,  termasuk  lembaga  pemerintah,  sangat  bergantung  pada  teknologi  informasi  (TI).  Prosedur  e- government  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  meningkatkan  efektivitas,  efisiensi, transparansi,  dan  tanggung  jawab  administrasi.  Hal  ini  sejalan dengan tujuan pengembangan e-government Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2003[4], antara lain menciptakan sistem e-government yang efektif dan efisien untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, pengembangan e-government mengatur sistem administrasi dan proses kerja dalam pengaturan administrasi[5]. Tata kelola TI diperlukan karena beberapa alasan, yaitu mengubah peran TI dari fungsi efektif menjadi fungsi taktis; adalah pekerjaan teknologi informasi yang strategis, namun kandas sebab cuma teknisi teknologi informasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya[6]; Keputusan TI tidak direncanakan dengan baik di pemerintahan; TI adalah satu dari banyak keadaan yang bisa menghasilkan visi, misi dan objektif organisasi; serta keberhasilan implementasi TI harus diukur dengan metrik manajemen TI.[3]
Tata kelola TI penting karena sejumlah alasan, karena harapan dan kenyataan sering kali tidak sesuai. Bagian dari harapan dewan adalah memberikan solusi TI berkualitas tepat waktu dan sesuai anggaran; Kelola teknologi TI  dan  gunakan  secara  menguntungkan;  mengimplementasikan teknologi informasi  untuk mengembangkan kedayagunaan  dan  daya  produksi  dalam  mengelola  risiko  teknologi  informasi.  Dan  ada  sejumlah  alasan mengapa tata kelola TI itu penting, yaitu sumber daya yang tidak mencukupi untuk mencukupi komitmen masa kini  dan  masa  yang  akan  datang  dan  persyaratan  bagi  manajemen  untuk  mengalokasikan  sumber  daya tambahan  melalui  rekrutmen,  pelatihan  atau  outsourcing  layanan  TI.  penurunan  kualitas  proyek  yang ditetapkan  lebih  dahulu  sebab  minimnya  pemantauan;  Minimnya  korespondensi  serta  koneksi  disela-sela teknologi informasi dan bisnis dikarenakan bisnis tak merespon kepentingan bisnis ataupun mungkin karena bisnis tak memperdulikan saran serta saran dari teknologi informasi[7]
Berlandaskan PERMENPAN-RB No. 30/2011 ada deklarasi good governance[8]. Tata pemerintahan yang baik terdiri dari sepuluh prinsip pemerataan, pengawasan, supremasi hukum, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas,  partisipasi,  profesionalisme,  transparansi,  dan  pandangan  ke  depan.  Selaku  instansi pemerintahan[9][10].  Pemerintah  Kabupaten  “X”  diharapkan  dapat  menerapkan  Rencana  Pengelolaan Informasi dan Komunikasi yang baik. Di Pemerintah Daerah Kabupaten “X”, Otoritas Pengelola Teknologi Informasi adalah Biro Komunikasi dan Informatika “X”.
Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya akan disebut Diskominfo “X” adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika “X” sudah menerapkan tata kelola teknologi informasi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  sudah  diterapkannya  SPBE  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  “X”, kemudian  telah  menggunakan  aplikasi  berbasis  elektronik  sesuai  klasifikasi    e-government,  dan  penerapan Standard Operating Procedure (SOP) terkait kebijakan kebijakan tata kelola yang berlaku.
Berdasarkan data dari hasil wawancara pada Bidang Pos dan Telematika, Saat ini Diskominfo Kabupaten “X” mempunyai beberapa masalah terkait Tata Kelola TI, yaitu anggaran yang ditetapkan sudah dikelola dengan

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 06, No. 02, Juni 2023, hal. 297~303 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 4 DOI: 10.36085
baik namun belum efisien dalam penggunaannya, koordinasi antara Diskominfo Kabupaten “X” dengan OPD terkait  dalam  hal  pembuatan  ataupun  pengembangan  aplikasi  masih  kurang,  dan  yang  terakhir  yaitu antara kebutuhan  pekerjaan  dengan  SDM  yang  ada  pada  Diskominfo  Kabupaten  “X”  kurang  seimbang.  Suatu perusahaan  diharapkan  untuk  melakukan  pengukuran  capability  level  tata  kelola  teknologi  informasi dikarenakan saat perusahaan telah mengetahui capability level tata kelola teknologi informasi suatu perusahaan dapat  diketahui  kinerja  yang  terdapat  pada  organisasi,  target  yang  akan  dicapai  untuk  dikembangkannya teknologi  informasi  lebih  lanjut  serta  dapat  diidentifikasinya  pertumbuhan  teknologi  informasi  pada perusahaan[11].  Capability  Level  adalah  tipe  yang  mencerminkan  dengan  jalan  apa  proses  inti  organisasi bekerja, mencari tahu proses yang mana bekerja seperti yang diharapkan dan proses mana yang masih belum selesai, yang memerlukan perhatian dan perbaikan khusus. Ada 6 tingkat proses yang dapat digapai mulai dari Incomplete Process (level 0) hingga Optimizing Process (level 5)[12].

## 2. METODE PENELITIAN
Terdapat  beberapa  tools  yang  sering  digunakan  untuk  merancang  tata  kelola  TI,  yaitu  ITIL  (Information Technology Infrastructure Library), AS 8015 (Australian Standards 8015) COSO (Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission), TOGAF (The Open Group Architecture Framework) dan COBIT (Control Objective for Information and Related Technology). Keunggulan COBIT dibanding framework ITIL, AS 8015, COSO dan TOGAF adalah auditor dapat meninjau proses TI lebih spesifik dengan adanya control objective,  membantu  pemilik  proses  menentukan  apa  yang  harus  dilakukan  dan  juga  fokusnya,  COBIT menunjukkan best practice yang tepat[13]. Pada framework COBIT disediakannya hubungan yang jelas antara kebutuhan Tata Kelola TI, proses TI dan objektif control TI. Oleh karena itu, COBIT mendukung Tata Kelola TI  dengan  penyediaan  framework dengan memastikan  bahwa  TI  selaras  dengan  kebutuhan bisnis,  TI  yang mendukung bisnis dengan lebih baik dan mampu mengoptimalisasi manfaat, penggunaan sumber daya TI yang bertanggung jawab serta risiko TI dikelola dengan tepat[14].
Berdasarkan  hambatan dan  permasalahan  yang terdapat  pada  Diskominfo  Kabupaten  “X”,  maka  ditetapkan Domain yang akan menjadi fokus pada COBIT 2019 terdiri dari 5 domain sesuai dengan apa yang menjadi prioritas kebutuhan  dan masalah  yang  dihadapi oleh  Diskominfo  “X”   yang  terdiri  dari  EDM04  – Ensured Resource Optimization, APO07 – Managed Human Resources, BAI09 – Managed Assets, DSS01 - Managed Operations, dan MEA01 – Managed Performance and Conformance Monitoring[15].
a. Inisiasi
Pada  tahapan  initiation ini melakukan  pendefinisian business  goals COBIT  2019  yang  diselaraskan  dengan tujuan bisnis dan sasaran pada Diskominfo Kabupaten “X”. Saat ini Diskominfo Kabupaten “X” mempunyai beberapa  masalah terkait  Tata  Kelola  TI,  yaitu  antara  lain anggaran  yang  ditetapkan  sudah  dikelola  dengan baik namun belum efisien dalam penggunaannya, koordinasi antara Diskominfo Kabupaten “X” dengan OPD terkait  dalam  hal  pembuatan  ataupun  pengembangan  aplikasi  masih  kurang,  dan  yang  terakhir  yaitu antara kebutuhan pekerjaan dengan SDM yang ada pada Diskominfo Kabupaten “X” kurang seimbang.

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 06, No. 02, Juni 2023, hal. 297~303 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 4 DOI: 10.36085
Gambar 1 Pemetaan IT-Related Goals dengan Enterprise Goals
Berdasarkan  Gambar  1  tentang  pemetaan IT-related  Goals yang  diselaraskan  dengan  tujuan  Diskominfo Kabupaten  “X”  terdapat  5  proses  COBIT  yang  menjadi  prioritas  pada  penilaian  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  yaiu  EDM04  ( Ensured  Resource  Optimisation ),  APO07  ( Managed  Human  Resources ), Conformance Monitoring )[16]. b. Perencanaan dan penugasan
Pada tahapan planning the assessment ini dilakukannya penyusunan daftar partisipan yang akan terlibat dalam diskusi proses proses COBIT 2019 dalam pengukuran capability level pada Diskominfo Kabupaten “X”. c. Pengarahan
Pada  tahapan  briefing  ini,  semua  partisipan  diberikan  penjelasan  mengenai  masukan,  proses  dan  keluaran dalam penilaian capability level yang akan dilakukan pada Diskominfo Kabupaten “X” serta tahapan dalam penelitian, mulai dari penentuan jadwal, pengumpulan dokumen, penilaian dokumen, sampai pelaporan hasil pengukuran capability level tata kelola TI
d. Pengumpulan data
Pada  tahapan  data  collection  ini  dilakukannya  pengumpulan  informasi  mengenai  dokumen  output  yang dibutuhkan dalam pengukuran capability level. Pengumpulan informasi mengenai dokumen ini akan dilakukan berdasarkan  beberapa  jurnal  terkait  sebagai  landasan  dari  dokumen  yang  akan  didefinisikan.  Pendefinisian dokumen ini bertujuan untuk memudahkan dalam mencari bukti-bukti temuan yang terdapat pada Diskominfo Kabupaten “X”
e. Validasi Data
Pada  tahapan  data  validation  ini  dilakukannya  pengecekan  hasil  temuan  dokumen  yang  telah  didefinisikan sebelumnya. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil temuan dokumen yang disampaikan oleh partisipan adalah dokumen yang akurat
f. Rating Atribut
Pada tahapan ini dilakukannya perhitungan terhadap seluruh proses yang dilakukan penilaian, yaitu EDM04 (Ensured Resource Optimisation), APO07 (Managed Human Resources), BAI09 (Managed Assets), DSS01

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 06, No. 02, Juni 2023, hal. 297~303 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 4 DOI: 10.36085
(Managed  Operations),  dan  MEA01  (Managed  Performance  and  Conformance  Monitoring).  Dilakukannya pemenuhan  Generic  Work  Product  dengan  cara  mengecek  secara  bertahap  apakah  proses  tersebut  telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi di setiap levelnya. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan nilai dari setiap proses-proses COBIT 2019 yang akan dihitung sehingga dapat ditentukan tingkat kapabilitasnya.
Dalam menilai tingkat kapabilitas, peneliti menggunakan metode perhitungan berikut :
Capability Level = ( 𝐧 ∗𝟎)+( 𝐧 ∗𝟏)+( 𝐧 ∗𝟐)+( 𝐧 ∗𝟑)+( 𝐧 ∗𝟒)+( 𝐧 ∗𝟓) 𝒁
………………………. (1)
g. Pelaporan hasil
Pada tahapan terakhir ini dilakukannya pelaporan hasil dari penelitian mengenai pengukuran capability level Tata Kelola TI pada proses EDM04 (Ensured Resource Optimisation), APO07 (Managed Human Resources), BAI09  (Managed  Assets),  DSS01  (Managed  Operations),  dan  MEA01  (Managed  Performance  and Conformance Monitoring). Pelaporan ini dilakukan setelah mendapatkan hasil temuan, aktifitas tiap proses dan gap dari hasil penelitian. Hasil laporan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
- Gap yang didapat dari kondisi capability level saat ini (as is) dan kondisi capability level yang diinginkan (to be). Kedua kondisi tersebut didapatkan dengan cara wawancara dan diskusi terhadap pihak terkait.
- Rekomendasi yang didapatkan dari perhitungan capability level dan analisis gap serta temuan yang sudah dikumpulkan pada langkah sebelumnya agar didapatkan suatu usulan perbaikan tata kelola yang mengarahkan Diskominfo Kabupaten “X”ke level yang diharapkan organisasi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tabel 1. Rekapitulasi hasil capaian
Process Name Target Level Process Capability Level 0 1 2 3 4 5 EDM04  Ensured  Resource Optimization 3 √ APO07  Managed  Human Resources 3 √ BAI09 Managed Assets 3 √ DSS01 Managed Operations 3 √ MEA01 Managed Performance and Conformance Monitoring 3 √
Pada Tabel I dijelaskan bahwa proses EDM04 Ensured Resource Optimization berada pada level 2, APO07 Managed Human Resources berada pada level 1, BAI09 Managed Assets berada pada level 1, DSS01 Managed Operations berada pada level 1, dan MEA01 Managed Performance and Conformance Monitoring berada pada level 1. Setiap proses belum ada yang mencapai target level yang telah ditentukan peneliti sebelumnya yaitu level 3.
Gambar 2. Rekap diagram representasi penilaian
Dapat dilihat pada Gambar 2 diatas bahwa proses EDM04 Ensured Resource Optimization berada pada level 2 yang artinya proses tersebut telah tercatat, terukur dan sesuai dengan tujuan. Proses APO07 Managed Human
0 1 2 3 4 5 EDM04 Ensured Resource Optimization APO07 Managed Human Resources BAI09 Managed Assets DSS01 Managed Operations MEA01 Managed Performance and Conformance… Rekap Hasil Penilaian Capability Level Current Capability Expected Capability
Max Capability

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 06, No. 02, Juni 2023, hal. 297~303 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 4 DOI: 10.36085
Resources,  BAI09  Managed  Assets,  DSS01  Managed  Operations  dan  MEA01  Managed  Performance  and Conformance Monitoring berada pada level 1, yang artinya proses tersebut telah diterapkan pada Diskominfo Kabupaten “X”.
Prosedur  penghitungan  rata-rata  tingkat  kemampuan  evaluasi  yang  digunakan pada  tahap awal  di  diuraikan sebagai berikut, yaitu sebagai berikut :
Capability Level = ( 𝐧 ∗𝟎)+( 𝐧 ∗𝟏)+( 𝐧 ∗𝟐)+( 𝐧 ∗𝟑)+( 𝐧 ∗𝟒)+( 𝐧 ∗𝟓) 𝒁
Akibatnya, berikut adalah bagaimana rata-rata dalam evaluasi ini ditentukan
Capability Level = (𝟎∗𝟎)+(𝟒∗𝟏)+(𝟏∗𝟐)+(𝟎∗𝟑)+(𝟎∗𝟒)+(𝟎∗𝟓) 𝟔 Capability Level = 𝟔 𝟔 = 1
Sesuai  perhitungan  yang  telah  dilakukan  maka  didapatkan  rata-rata  penilaian capability  level tata  kelola teknologi informasi pada Diskominfo Kabupaten “X” adalah 1. Berdasarkan penilaian tersebut maka capability level tata kelola TI pada Diskominfo Kabupaten “X”saat ini berada pada level 1 dan memiliki gap sebesar 2 untuk mencapai pada target level yang telah ditentukan peneliti pada Diskominfo Kabupaten “X”, yaitu level 3. Berdasarkan tabel 2.1  tentang Capability Process terdapat 6 level kapabilitas proses yang bisa dicapai, mulai dari Incomplete Process (level 0) hingga Optimizing Process (level 5). Dan berdasarkan hasil peneliaian yang telah  dilakukan  sebelumnya  Diskominfo  Kabupaten  “X”  sekarang  berada  pada  tingkat Performed  Process (level 1)  yang berarti proses yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah : Mempertimbangkan unsur-unsur yang disebutkan sebelumnya, tingkat kemampuan tata kelola TI berada di Diskominfo Kabupaten “X”  rata-rata berada pada level 1 dan memiliki gap sebesar  2  untuk mencapai pada target  level yang telah ditentukan peneliti yaitu level 3. Dan berdasarkan analisa gap yang telah dianalisis, untuk mencapai target level yaitu Established  Process (level  3)  maka  diberikanlah  usulan  rekomendasi  sebagai  berikut  :  Solusi  yang disarankan  sesuai  dengan  masalah  sumber  daya  manusia  yang  diangkat  dalam  EDM04  ( Ensured  Resource Optimization )  dan  APO07  ( Managed  Human  Resources )  pada  Diskominfo  Kabupaten  “X”  adalah dilakukannya  pengoptimalan  SDM  yang  ada  sekarang  dengan cara mengadakan  pelatihan  dalam  bidang  TI serta dilibatkannya Diskominfo Kabupaten “X” itu sendiri dalam mengelola SDM dikarenakan SDM yang ada pada  Diskominfo  Kabupaten  “X”  saat  ini  kurang  sesuai  dengan  kebutuhan,  dimana  dibutuhkannya  SDM lulusan  TI.  Sesuai  dengan  permasalahan  aset  pada  domain  BAI09  ( Managed  Assets ),  maka  usulan rekomendasinya  merujuk  pada  perlunya  membuat  daftar  prioritas  untuk  pemasangan  dan  pengembangan aplikasi berbasis elektronik. Perbaikan yang disarankan sejalan dengan pengawasan domain DSS01. ( Managed Operations )  dan  MEA01  ( Managed  Performance  and  Conformance  Monitoring )  antara  Diskominfo Kabupaten  “X”  dengan  OPD  adalah  menetapkan Standard  Operational  Procedure yang  berkaitan  dengan target kinerja dan kesesuaian.

## REFERENSI
[1] S. Nur, J. Sudrajat, U. I. Nusantara, and S. Mardira Indonesia, “Perancangan Manajemen Layanan Teknologi Informasi Menggunakan Framework Information Technology Infrastucture Library (Itil) Versi 3 Domain Service Operation Studi Kasus Di Smk Negeri 3 Bandung,” J. Comput. Bisnis , vol. 14, no. 1, pp. 47–51, 2020, [Online]. Available: http://www.ucisa.ac.uk
[2] A. Erlansari, F. F. Coastera, and A. Husamudin, “Early Intrusion Detection System (IDS) using Snort and Telegram approach,” Sisforma , vol. 7, no. 1, pp. 21–27, 2020, doi: 10.24167/sisforma.v7i1.2629.
[3] C. Lumingkewas, J. Y. Mambu, and A. K. Wahyudi, “Identification of IT Governance Capability Level of COBIT 2019 at The KOMINFO City of Bitung , North Sulawesi Identifikasi Tingkat Kapabilitas Tata Kelola TI Menggunakan COBIT 2019 Pada KOMINFO Kota Bitung Sulawesi Utara,” pp. 1–15, 2019.
[4] R. Huang and I. Ngadijaya, “Analisa Tata kelola teknologi informasi pada PT . BJMS dengan Framework ITIL Versi 3 Domain Service Operation,” Informatics Eng. Res. Technol. , vol. 1, no. 1, pp. 41–47, 2019.
[5] N. Azizah, Y. Kusumawati, and R. R. Sani, “Perancangan Manajemen Insiden pada Layanan Teknologi Informasi Inventory Menggunakan Framework ITIL Versi3 (Studi Kasus : PT. Genta Semar Mandiri Semarang),” JOINS (Journal Inf. Syst. , vol. 5, no. 1, pp. 136–146, 2020, doi: 10.33633/joins.v5i1.3610.
[6] ISACA Governance and Manajement, COBIT 2019 Governance and Management Objectives

## JSAI : Journal Scientific and Applied Informatics
Vol. 06, No. 02, Juni 2023, hal. 297~303 E-ISSN: 2614-3054; P-ISSN: 2614-3062, accredited by Kemenristekdikti, Sinta 4 DOI: 10.36085
(ISACA) . 2019. [Online]. Available: https://netmarket.oss.aliyuncs.com/df5c71cb-f91a-4bf8-85a6- 991e1c2c0a3e.pdf
[7] H. M. Kurnia, R. N. Shofa, and R. Rianto, “Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 Berdasarkan Domain APO12,” J. SITECH  Sist. Inf. dan Teknol. , vol. 1, no. 2, pp. 99–106, 2019, doi: 10.24176/sitech.v1i2.2723.
[8] K. M. Herri Setiawan, “View of Metode Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di Instansi Pemerintah Indonesia.pdf.”
[9] A. Erlansari, S. A. Purnama, B. Muslim, and W. Novrian, “Rancang Bangun Sistem Infomasi Pengawasan Sekolah Dasar Dan Menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur Dengan Menggunakan Metode Waterfall Article,” Researchgate.Net , vol. 5, no. 2, pp. 1–10, 2022, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Buhori- Muslim/publication/364358623_Rancang_Bangun_Sistem_Infomasi_Pengawasan_Sekolah_Dasar_ Dan_Menengah_di_Dinas_Pendidikan_Pemuda_dan_Olahraga_Kabupaten_Cianjur_Dengan_Mengg unakan_Metode_Waterfall/links/634f94fa6e0d3
[10] P. Aasi, L. Rusu, and S. Han, “The influence of culture on IT governance: A literature review,” Proc. Annu. Hawaii Int. Conf. Syst. Sci. , pp. 4436–4445, 2014, doi: 10.1109/HICSS.2014.546.
[11] A. Suprapto and M. Prabowo, “Audit Process Capability Level Information Technology Governance (ITG) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus: IAIN,” J. Telemat. , vol. 15, no. 1, pp. 7–12, 2020, [Online]. Available: https://journal.ithb.ac.id/telematika/article/view/339
[12] B. H. Hayadi, H. T. Sukmana, E. Shafiera, and J.-M. Kim, “The Development of ITSM Research in Indonesia: A Systematic Literature Review,” Int. J. Artif. Intell. Res. , vol. 5, no. 2, pp. 138–156, 2021, doi: 10.29099/ijair.v5i2.233.
[13] H. Y. Martono, “Pemodelan Aplikasi Tata Kelola Teknologi Informasi pada  Framework COBIT Menggunakan UML,” vol. 2010, no. Ies, p. 163, 2010.
[14] Y. Adiguna, G. Sasmita, and I. M. Putra, “Pengukuran Capability Level Menggunakan COBIT 5 (Studi Kasus : Pada Dinas XYZ),” JITTER- J. Ilm. Teknol. dan Komput. , vol. 2, no. 1, pp. 331–342, 2021.
[15] A. U. F. Ferly Ardhy1, Dwi Marisa Efendi2, Mitha Franciska3 Nur Aminudin4 , Rustam5 and A. Ikhsani6, “Implementasi Framework ITIL 3 Pada Aplikasi Pelayanan Pelanggan Terpadu PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kotabumi Ferly,” 2014.
[16] J. J. Tambotoh, M. Augie David Manuputty, and U. Kristen Satya Wacana Salatiga, “Pengukuran Tingkat Kapabilitas Tata kelola TI Menggunakan Kerangka kerja COBIT 5 (Studi Kasus: PT. PDA. Net Kota Cirebon) Artikel Ilmiah Peneliti: Rininta Ayunigdiah (682011607),” vol. 5, 2015.