Persepsi Pegawai Negeri Sipil
Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda)
Drs. M. Kasim M., M.Si. Dosen Tidak Tetap Ilmu Administrasi Negara FISIP UWGM Samarinda Rusli, S.E., M.Si.
Dosen Tetap Ilmu Administrasi Negara FISIP UWGM Samarinda Pamilu Hasibuan
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UWGM Samarinda

## Abstrak
Lahirnya Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan  mampu  memperbaiki  manajemen  pemerintahan  yang  berorientasi  pada  pelayanan  publik karena  PNS  tidak  lagi  berorientasi  melayani  atasannya,  melainkan  masyarakat.  Aturan  ini menempatkan  PNS  sebagai  sebuah  profesi  yang  bebas  dari  intervensi  politik  dan  akan  menerapkan sistem  karier  terbuka  yang  mengutamakan  prinsip  professionalisme  yang  memiliki  kompetensi, kualifikasi,  kinerja,  transparansi,  objektivitas,  serta  bebas  dari  KKN  yang  berbasis  pada  manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengetahui  persepsi  pegawai  negeri  sipil  terhadap  penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di kantor Kelurahan Temindung Permai  Kecamatan  Sungai  Pinang  Kota  Samarinda  beserta  dampak  yang  ditimbulkan  UU  tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dimana pada penelitian bersifat memberikan gambaran tentang  keadaan  yang  sebenarnya  yang  terjadi  di  lapangan.  Temuan  dari  hasil  penelitian  ini  bahwa Persepsi  Pegawai  Negeri  Sipil  sangat  setuju  diterapkan  sehingga  memberikan  peningkatan  kualitas disiplin,  produktivitas,  kemampuan,  kinerja  pegawai  dan  berdampak  baik  bagi  pegawai  yang berdasarkan kompetensi, kualitas dan prestasi kerja pegawai.
Kata Kunci : Persepsi, Pegawai Negeri Sipil, Kelurahan Temindung Permai.

## Abstract
The  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  5  Year  2014  About  the  State  Civil  Apparatus,  is expected  to  improve  the  management  of  government-oriented  public  services  because  civil  servants are no  longer  oriented  to  serve  his  superiors,  but the community.This  rule  places  civil  servants  as a profession  free  from  political  intervention  and  will  apply  an  open  career  system  that  prioritizes professionalism  principles  that  have  the  competence,  qualification,  performance,  transparency, objectivity and free of KKN based on human resource management and prioritize  merit system The realization of professional government bureaucracy.
The purpose of this study is to know the perception of civil servants on the implementation of Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus in the office of Kelurahan Temindung Permai Sungai Pinang Subdistrict  of  Samarinda  City  and  the  impact  of  the  law.The  type  of  this  research  is  qualitative descriptive,  which  in  the  research  is  giving  an  idea  about  the  actual  situation  that  happened  in  the field.The  findings  of  this  study  indicate  that  the  Civil  Servant  Perception  is  very  agreeable  to  be applied in order to improve the quality of discipline, productivity, ability, employee performance and good impact for employees based on the competence, quality and performance of employees.
Keywords: Perception, Civil Servant, Temindung Permai Village.

## 1. Latar Belakang
Pembenahan  dalam  sistem  administrasi  negara  merupakan  tugas  dantanggung  jawab  pemerintah, pembenahan ini merupakan hal utama agar  tugaspokok dan fungsi pemerintahan dapat dilaksanakan dengan  baik,  terarah  dan  dapatdipertanggung  jawabkan,  sesuai  mekanisme  dan  prosedur  yang  telah ditetapkansehingga sistem pelayanan terhadap masyarakat diharapkan akan semakin baik. Jikahal ini dilakukan dengan baik, sebagaimana telah dituangkan dalam tujuan nasionalbangsa Indonesia sesuai Pembukaan  Undang-undang  Dasar  Republik  IndonesiaTahun1945Alenia  Ke-IV,sebagai  berikut "Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuksuatu  pemerintah  Negara  Indonesia  yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  danuntuk  memajukan  kesejahteraan  umum,mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  ikutmelaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,perdamaian  abadi dankeadilan sosial."
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  nasional  diperlukan  sistem  adminstrasiNegara  yang  baik  dan didukung  oleh  aparatur  penyelenggara  Negara  yang  mampubekerjasecara  profesional  dan proporsional.Berkaitan dengan perubahan Undang-undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  dan  Undang-undang  No.5  Tahun  2014 Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yang  menuntut AparaturSipil Negara bekerja sesuai dengan yang dikehendaki Undang-undang sesuai dengantuntutan masyarakat yang semakin tinggi sesuai dengan perkembangan globalisasi.
yang  harus  bekerja  secara  profesionalisme,  proporsionalisme,  transparansi,  akuntabel,responsib, efektif dan efisien. Hasil kerja dari Aparatur Sipil Negara harus dapatdilaporkan ke pemerintah pusat dan  bertanggung  jawab  baik  secara  kualitas  maupunkuantitas  kepada  publik.  Adapun  aparatur  sipil Negara  harus  mempunyai  kompetensi,moral  yang  baik,  dan  mampu  melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan  target  dansasaran  yang  akan  dicapai  untuk  meningkat  kualitas  pelayanan  yang  baik danpembangunan  ditanah  air.  Aparatur  sipil  Negara  dimana  dahulu  didalamperkembangan  di lapangan  terjadi  pejabat  atau  pegawai  yang  harus  dilayanimasyarakat  akan  tetapi  di  dalam perkembangan  globalisasi  yang  harus  berorientasimelayani  publik(  Public  Service  ),  aparatur  sipil Negara  dalam  melaksanakantugasnya  harus  terbebas  dari  intervensi  golongan  ataupun  partai  politik danmempunyai integritas yang tinggi serta terbebas dari praktek korupsi, kolusi dannepotisme.
Sumber  Daya  Manusia  yang  handal  dalam  melaksanakan  tugas  sebagaiAparatur  Sipil  Negara  harus mampu melaksanakan perbaikan yang salah satunyaadalah revolusi mental dengan mendasar tuntunan kehidupan  beragama  secara  benar,selalu  memiliki  komitmen  dalam  melayani  masyarakat  sehingga tercipta  goodgovernance  .Di  setiap  organisasi  akan  bisa  dicapai  melalui  kesadaran  Aparatur SipilNegara yang mempunyai etos kerja yang baik sudah barang tentu akan menghasilkankinerja yang baik,  sehingga  akan  didapatkan  ASN  yang  professional.  Aparatur  SipilNegara  dalam  menjalankan revolusi  mental  harus  membentengi  dengan  caramewarisi  nilai  –  nilai  kepahlawanan  kemerdekaan para  pendahulu  kita  ditambahnilai-  nilai  moral  kehidupan  beragama  yang  diamalkan  dengan  secara benar  dankonsisten.  Hal  ini  diharapkan  akan dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebin baikmanakala memiliki semangat kerja, budaya dan etos kerja, serta motivasi yang tinggi.
Petunjuk  operasional  revolusi  mental  melalui  aspek  pendidikan  dan  pelatihan,merupakan  hal  yang sangat utama sebagai upaya untuk meningkatkan kualitassumber daya manusia dan sekaligus sebagai proses  investasi  jangka  panjang,  bagipeningkatan  kinerja  aparatur  negara  dalam  menghadapi tantangan internal bangsa danpersaingan global.
Lahirnya Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2014,Tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan  mampu  memperbaiki  manajemenpemerintahan  yang  berorientasi  pada  pelayanan  publik karena  PNS  tidak  lagiberorientasi  melayani  atasannya,  melainkan  masyarakat.  Aturan  ini menempatkanPNS  sebagai  sebuah  profesi  yang  bebas  dari  intervensi  politik  dan  akan menerapkansistem karier terbuka yang mengutamakan prinsip professionalisme yang memilikikompetensi,  kualifikasi,  kinerja,  transparansi,  objektivitas,  serta  bebas  dari  KKN yangberbasis  pada  manajemen  sumber  daya  manusia  dan  mengedepankan  sistem  meritmenuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional.
Berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014Tentang  Pemerintahan Daerah  bab  II  Pasal  2  "Daerah  kabupaten/kota  dibagi  ataskelurahan  dan/atau  Desa.  "Pembagian
wilayah  tersebut  bertujuan  untukmeningkatkan  kegiatan  pemerintahan  yang  selaras  dengan pelaksanaan  pembangunannasional  yang  merata  diseluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Pembagian  wilayah  selalu  dibarengi  dengan  pengangkatan  pegawai  yang  diberikantugas  pokok  dan fungsi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang dimaksud denganpegawai, berdasarkan Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  1999Tentang    Perubahan  atas  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1974Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  bab  I  Pasal  1  ayat  (1),Pegawai Negara  RepublikIndonesia  adalah  "Setiap  warga  Negara  Republik  Indonesiayang  telah memenuhisyarat  yang  ditentukan,  diangkat  oleh  pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugasdalam suatu jabatan  negeri  atau  diserahi  tugas  negara  lainnya,  dan  digaji  berdasarkanperaturan  perundang- undangan yang berlaku."
Menjadi Pegawai Negeri Sipil, merupakan hal yang didambakan olehmasyarakat Indonesia terutama oleh  para  pencari  kerja,  karena  dengan  menjadipegawai  negeri  sipil  segala  kebutuhan  hidup  akan terasa  terjamin  walaupun  dengangaji  yang  tidak  terlalu  besar.  Tawaran  yang  menggiurkan  bila menjadi  PegawaiNegeri  Sipil  adalah  gaji  tiap  bulan,  tunjangan  jabatan,  pensiunan  terlebih  lagi biladitempatkan di departemen atau instansi yangdapat memberikan pendapatantambahan lebih.
Dalam  perkembangan  pelaksanaan  tugas,  Pegawai  Negeri  melaksanakantugas  dan  tanggung  jawab sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43Tahun 1999  Tentang  Perubahan atas Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  8Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian,  kemudian terjadi  perubahan  sistemadministrasi  pemerintahan  setelah  diberlakukannya  Undang-Undang RepublikIndonesia  Nomor  5  Tahun  2014,  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  diharapkan mampumemperbaiki  manajemen  pemerintahan  yang  berorientasi  pada  pelayanan  publikkarena Pegawai  Negeri  Sipil  tidak  lagi  berorientasi  melayani  atasannya,  melainkanmasyarakat.  Aturan  ini menempatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai sebuah profesiyang bebas dari intervensi politik dan akan menerapkan  sistem  karier  terbuka  yangmengutamakan  prinsip  profesionalisme  yang  memiliki kompetensi,  kualifikasi,kinerja,  transparansi,  objektivitas,  serta  bebas  dari  Kolusi  Korupsi  dan Nepotismeyang  berbasis  pada  manajemen  sumber  daya  manusia  dan  mengedepankan  sistemmerit menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang professional.
Berkaitan dengan perubahan undang-undang yang menyebabkan perubahandalam sistem administrasi pemerintahan, sehingga  menuntut  pegawai  untuk  wajibmelaksanakan  tugas  sesuai  yang  dikehendaki Undang-undang,  kemungkinan  akanmerubah  pola  pikir,  prilaku  dan  tindakan  yang  dilakukan. Berkaitan  denganpermasalahan  ini,  peneliti  tertarik  secara  khusus  pemerintah  kelurahan yangmerupakan  ujung  tombak  atau  tumpuan  dalam  berbagai  program  kegiatan  pemerintahdalam kaitannya  sebagai  organisasi  pemerintahan  terendah  di  Indonesia.  Kelurahanadalah  pembagian wilayah  administratif di  Indonesia  di  bawah  kecamatan.Dalamkonteks  otonomi daerah  di  Indonesia, Kelurahan  merupakan  wilayah  kerja  Lurahsebagai  Perangkat  Daerah  Kabupaten  atau  Kota. Berdasarkan  Peraturan  MenteriDalam  Negeri  Nomor  31  Tahun  2006  Tentang  Pembentukan, Penghapusan,  DanPenggabungan  Kelurahan  bab  II  Pasal  2  yaitu  ″Kelurahan  dibentuk untukmeningkatkan  pelayanan  masyarakat,  melaksanakan  fungsi  pemerintahan,  danpemberdayaan masyarakat  dalam  rangka  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat.″Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor18  Tahun  2013Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Kelurahan bab III Pasal 2 Ayat 2 yaituˮKelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawabkepada Kepala Daerah melalui Camat.ˮ
Salah satu kelurahan yang ada di Kota Samarinda adalah KelurahanTemindung Permai yang dibentuk berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  SamarindaNomor  01  Tahun  2006  Tentang  Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah KotaSamarinda.
1.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan pengertian masalah, dapat dirumuskan permasalahan yangdiangkat dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah Persepsi Pegawai NegeriSipil Terhadap Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun  2014  TentangAparatur  Sipil  Negara  di  Kantor  Kelurahan  Temindung  Permai KecamatanSungai PinangKota Samarinda."

## 1.2. Tujuan
Tujuan  penelitian  ini  yakni  untuk  mengetahui  bagaimana  Persepsi  Pegawai  Negeri  Sipil TerhadapPenerapan Undang-UndangNomor5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara(Studi Kasus Aparatur  Sipil  Negara  Di  Kantor  Kelurahan  Temindung  PermaiKecamatanSungaiPinangKota Samarinda), dan mengetahui dampak dari Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur  Sipil  Negara  (Studi  Kasus  Aparatur  Sipil  Negara  diKantor  Kelurahan  Temindung  Permai Kecamatan Sungai Pinang KotaSamarinda).

## 2. Teoritisasi

## 2.1. Pengertian persepsi
Sebelum  membahas  definisi  mengenai  pegawai  negeri  maka  peneliti  terlebihdahulu  mengutip beberapa pendapat para ahli tentang persepsi yaitu sebagai berikut :
Menurut  Bimo  Walgito  (2002:87-88)  ″Persepsi  merupakan  suatu  proses  yang  didahului  oleh peoses penginderaan, yaitu proses adanya stimulus oleh individu melaluialat indera atau juga disebut proses sensorias. Namun proses itu tidak berhasil begitusajamelainkan stimulus tersebut diteruskan.″
Judge  Timothy  dan  Robbins  Stephen  (2008:175)  yaitu  ″Persepsi  (perception)adalah  proses dimana  individu  mengatur  dan  menginterpretasikan  kesan-kesansensorias  mereka  guna  memberikan arti bagi lingkungan.″
Selanjutnya menurut Rakhmat dalam Tangkilisan (2007:288) mengatakan″Persepsi merupakan pengalaman  tentang  objek  atau  peristiwa  atau  hubungan-hubungan  yang  diperoleh  dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.″
Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsimerupakan suatu proses  yang  dimulai  dari  penglihatan  hinggaterbentuk  tanggapanyang  terjadi  dalam  diri  individu sehingga  individu  sadarakan  segala  sesuatu  dalamlingkungannya melalui  indera-indera yangdimilikinya.
a. Syarat Terjadinya Persepsi
1) Adanya objek yang dipersepsi.
2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan
3) dalam mengadakan persepsi.
4) Adanya alat indera atau resptor yaitu alat menerima stimulus
5) Syarap sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak yang
6) kemudian sebagai alat mengadakan respon.
b. Faktor-Faktor Mempengaruhi Persepsi
1) Faktor Fungsional
Faktor fungsional berasal dari kebutuhan,pengalaman masa lalu dan hal lainyang termasuk dalam  faktor  personal  yang  menentukan  persepsi  bukan  jenis  atau  stimulus  tetapi karakteristik seseorang yang  memberikan respon pada stimulusitu.Adapun faktor stimulus terdiriatas :
a) Kebutuhan-kebutuhan  sesaat  dan  kebutuhan  menyerap  pada  diri  seseorang  akan mempengaruhi  atau  menentukan  perspsi  seseorang  dengan  demikian  kebutuhan  yang berbeda akan menghasilkan perbedaan persepsi.
b) Kesiapan mental,suasana mental seseorang akan mempengaruhi persepsi seseorang.
c) Suasana emosi,suasana hati seseorang baik dalam keadaan sedih, bahagia,gelisah,maupun marah akan mempengaruhi persepsi.
d) Latar  belakang  budaya  dimana  seseorang  tersebut  berada  atau  berasal  akan berpengaruh terhadap suatu objek rangsangan.
2) Faktor Struktural
Faktor  struktural  semata-mata  berasal  dari  sifat  stimulus  fisik  dan  sistem  syarafindividu yang  meliputi: Kemapuan berfikir,  Daya  tangkap  duniawi,  Saluran  dayatangkap  yang  ada pada manusia.
Berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  berperan  dalam  persepsi  dapatdikemukakan  adanya beberapa  faktor,  yaitu:  Objek  yang  dipersepsi  Objek  yangmenimbulkan  stimulus  yang mengenai  alat  indera  atau  reseptor.  Stimulus  dapatdatang  dari  luar  individu  yang mempersepsi,  tetapi  juga  dapat  dapang  dari  dalamindividu  yang  bersangkutan  yang langsung  mengenai  syaraf  penerima  yang  berkerjasebagai  reseptor.Namun  sebagian tersebesar  stimulus  datang  dari  lluar  individu.Alatindera,  syaraf  dan  pusat  susunan  syaraf alat  indera  atau  reseptor  merupakan  alatuntuk  menerima  stimulus.  Di  samping  itu  juga harus ada syaraf sensoris sebagaisyarat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf,yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respondiperlukan syaraf motoris.
c. Proses Persepsi
1) Stimulus  atau  rangsangan  terjadinya  persepsi  diawali  ketika  seseorangdihadapkan  pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir lingkungannya.
2) Registrasi dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa  penginderaan  dan  syarat  seseorang  berpengaruh  melalui  alat  indera  yang dimilikinya.  Seseorang  dapat  mendengarkan  atau  melihat  informasi  yang  terkirim kepadanya, keimudian mendaftar semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.
3) Interpretasi,  Interpretasi  merupakan  suatu  aspek  kognitif  dari  persepsi  yangsangat  penting yanitu proses memberikan arti kepada stimulus yang ditemanya.
4) Proses  interpretasi  tersebut  bergantung  pada  cara  pendalaman,  motivasi,  dankepribadian seseorang.
d. Pengorganisasian Persepsi Pengorganisasian persepsi terdapat 4 (emapat) hal yang menjadi bahan persepsianatara lain :
1) Persepsi bentuk, persepsi bentuk adalah pengorganisasian bentuk-bentuk yang ada, karena dalam  menginderai  suatu  objek  manusia  cenderung  mempersepsi  sejumlah  objek  secara terorganisir dalam suatu kelompok.
2) Persepsi kedalaman visual mata sebagai alat penginderaan mempunyai keistimewaan yang luar biasa, karena sebagai alat sensoris dua dimensi ia dapat melihat lingkungan secara tiga dimensi.
3) Interpretasi, Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yanitu  proses  memberikan  arti  kepada  stimulus  yang  diterimanya.  Proses  interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.
4) Persepsi  gerak  dilihat  dari  gerakan  suatu  objek  maka  ada  dua  jenis  persepsi  yangdapat terjadi:
a) Real Motion, gerakan yang kita lihat dapat terjadi karena objek yang kita amatibenar- benar bergerak.
b) Apparent  Motion,  objek  terlihat  bergerak  meskipun  sebenarnya  objek  tersebut  tidak bergerak.
2.2. Pegawai Negeri
Pegawai  negeri  berkedududkan  sebagai  unsur  aparatur  Negara  yang  bertugasmemberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur adil dan meratadalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan danpembangunan.
Pegawai  negeri  menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  1999Tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian  perubahan  atas  Undang-undang  RepublikIndonesia  Nomor  8 Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  adalah  Sebagaiberikut  ″Pegawai  negeri adalah  setiap  warga  Negara  yang  telah  memenuhi  syaratyang  telah  ditentukan,  diangkat  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugasdalam  suatu  jabatan  negeri,atau  diserahi  tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkanperaturanperudang-undangan yang berlaku.″
Pengertian  Pegawai  Negeri  Menurut  pasal  92  KUHP  adalah  orang-orangyang  dipilih  dalam pemilihan  berdasarkan  peraturan-peraturan  umum  dan  jugamereka  yang  bukan  dipilih  tapi diangkat  menjadi  anggota  DPR,  DPD  dan  kepala-kepala  Desa  dan  sebagainya.  Pengertian
tersebut  hanya  berlaku  untuk  kejahatanjabatan  dan  kejahatan-kejahatanlainnya  yang  diatur dalam KUHP.
Pengertian pegawai negeri menurut Undang-undang Republik IndonesiaNomor  8 Tahun 1974 Tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  bab  II  pasal  pasal  3  yaitu″Pegawai  negeri  adalah  unsur aparatur  Negara  abdi  Negara,  dan  abdi  masyarkat  yangpenuh  dengan  kesetiaan  dan  ketaatan kepada pancasila, Undang-undang Dasar 1945,Negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.″
Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor    8  Tahun  1974  TentangPokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 Pegawai Negeriterdiridari:
1)  Pegawai Negeriterdiridari a.  Pegawai NegeriSipil; dan
b.  Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
2) Pegawai NegeriSipil terdiridari
a. Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat  :  Pengertian  Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat  adalah  PNS  yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan bekerja pada  departemen,  lembaga  pemerintah  non-departemen,  kesekretariatan  Lembaga Negara,  instansi  vertikal  di  daerah  provinsi,  kabupaten/kota,  kepaniteraan  pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelanggarakan tugas negara lainnya.
b. Pegawai      Negeri  Sipil      Daerah      dan      Pegawai      Negeri  Sipil      lain  yangditetapkan dengan  Peraturan  Pemerintah,  Pegawai  negeri  sipil  daerahprovinsi/kabupaten/kota  yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah ataudipekerjakan di luar instansi induknya.
2.3. Aparatur Sipil Negara
Aparatur sipil Negara yang dimaksud berdasarkan Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)terdapat pada babI pasal 1 ayat ( 2) yaitu ˮPegawai aparatur  sipil  Negara  yangselanjutnya  disebut  pegawai  ASN  adalah  pegawai  negeri  sipil  dan pegawaipemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  diangkat  oleh  Pejabat  Pembinakepegawaian  dan diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  atau  diserahitugas  Negara  lainnya  dan  digaji berdasarkan peraturan perundang-undanganˮ.
Selanjutnya  menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun2014  Tentang aparatur  sipil  Negara  (ASN)  terdapat  pada  bab  I  pasal  1  ayat  (3)  yaituˮPegawai  negeri  sipil  yang selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  warga  Negara  Indonesiayang  memenuhi  syarat  tertentu,  dinagkat sebagai  pegawai  ASN  secara  tetap  olehpejabat  Pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan pemerintahanˮ.
Selanjutnya  menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun2014  Tentang aparatur sipil Negara (ASN) terdapat pada bab I pasal 1 ayat (4) yaituˮPegawai pemerintah dengan perjanjian  kerja  yang  selanjutnya  disingkat  PPPKadalah  warga  Negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat tertentu, yang diangkatberdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakantugas pemerintahanˮ.
2.3.1. Tugas ASN
Tugas  aparatur  sipil  Negara    berdasarkan  Undang-undang  RepublikIndonesiaNomor  5  Tahun 2014 Tentang aparatur sipil Negara bab IV pasal 11 yaitu :
1) Melaksanakan  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  pejabat  Pembina  kepegawaiansesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2) Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas dan
3) Mempererat persatua dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.3.2. Disiplin ASN
Berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014Tentang  aparatur Negara  bab VIII pasal 86 Paragraf 11 yaitu :
1) Untuk  menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dalam  kelancaran  pelaksanaan  tugas,  PNS  wajib memenuhi disiplin PNS
2) Instansi  pemeRepublik  Indonesiantah  wajib  melaksanakan  penegakan  disiplin  terhadap  PNS serta melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS wajib terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya penigkatan disiplin
3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin
Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaiman dimaksud pada ayat (1),ayat (2),dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
2.4. Kelurahan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  31  Tahun  2006  TentangPembentukan, Penghapusan,  dan  Penggabungan  Kelurahan,  dan  Permendagri28/2006  Tentang  Perubahan  Status Desa Menjadi Kelurahan, maka syarat-syaratpembentukan suatu Kelurahan adalah :
1) Wilayah  Jawa  dan  Bali  paling  sedikit  4.500  jiwa  atau  900  KK,  dengan  luaspaling  sedikit  3 km2;
2) Wilayah  Sumatera  dan  Sulawesi  paling  sedikit  2.000  jiwa  atau  400  KK,  denganluas  paling sedikit 5 km2; dan
3) Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau180 KK, dengan luas paling sedikit 7 km2.
Selain itu, harus memiliki memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringanperhubungan yang lancar,  sarana  komunikasi  yang  memadai,  dan  fasilitas  umumyang  memadai.  Kelurahan  yang  tidak lagi  memenuhi  kondisi  di  atas  dapat  dihapuskanatau  digabungkan  dengan  kelurahan  yang  lain, berdasarkan  hasil  penelitian  danpengkajian  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  / Kota.  Sedangkanpemekaran  kelurahan  dapat  dilakukan  setelah  mencapai  paling  sedikit  lima tahunpenyelenggaraan pemerintahan di kelurahan tersebut.
2.4.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kelurahan
1) Tugas Pokok Kelurahan
Bertugas  menyelenggarakan  urusan  pemerintahaan,  pembangunan  dankemasyarakatan serta  urusan  yang  dilimpahkan  oleh  Walikota  sesuai  dengankebutuhan  kelurahan  dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatanakuntabilitas.
2)   Fungsi Kelurahaan
1.   Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2.   Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
3.   Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
4.   Membina lembaga kemasyarakatan
5.   Membina dan mengendalikan administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga
6.   Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
7.   Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat sesuaidengan tugas  dan  fungsinya  lurah  mempunyai  tugas  pokok  menyelenggarakanurusan pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan  dan  melaksanakanurusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Lurah mempunyai Tugas yaitu :Tugas lurah
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentrataman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan.
Kelurahan  dipimpin  oleh  seorang  Lurah  yang  berstatus  sebagai  PegawaiNegeri Sipil.Kelurahan  merupakan  unit  pemerintahan  terkecil  setingkat  dengan  desa.Berbeda dengan  desa,  kelurahan  memiliki  hak  mengatur  wilayahnya  lebihterbatas.Dalam perkembangannya,  sebuah  desa  dapat  diubah  statusnya  menjadikelurahan.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalamwilayah kerja kecamatan lurah adalah kepala kelurahan.
2.5. Fokus Penelitian
1) Persepsi  Pegawai  Negeri  Sipil  Terhadap  Penerapan  Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara No.5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Di  Kantor  Kelurahan  Temindung  Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.
2) Dampak yang ditimbulkan oleh Penerapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No.5 Tahun 2014 Di Kantor Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

## 3. Metodologi

## 3.1. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  deskriptif,  diaman  dalam  penelitiandeskriftif  peneliti mengadakan  penggambaran  (deskripsi)  mengenai  situasi,  kejadian,akumulasi,  dan  menerangkan saling berhubungan tanpa, melakuakan pengujianhipotesis.
3.2. Tekhnik pemilihan informan
Menggunakan teknik porpusive sampling atau menunjukan langsung pada sumbernya, dengan melakukan  wawancara  langsung,mengunakan  pedoman  wawancara  tidak  terstruktur  atau  pedoman wawancara yanghanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
3.3. Tekhnik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan, yaitu metodeanalisis data deskriptif kualitatif dari Miles dan  Michael  Huberman,  meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  penarikan kesimpulan/verifikasi.
4. Hasil penelitian
4.1. Gambaran umum objek penelitian
Kota Samarinda yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur secara geografis terletak di daerah khatulistiwa pada posisi antara 0021’18″-1009’16″ LS dan 116015’16″-117ₒ24’16″ BT. Di sebelah  barat,  timur,  selatan,  dan  utara,daerahnya  berbatasan  langsung  dengan  kabupaten  kutai kartanegara.  Kota  samaridadapat  di  capai  dengan  perjalanan  darat  ,  laut,  dan  udara.  Dengan  sungai Mahakamyang  membelah  di  tengah  Kota  Samarinda,  yang  menjadi  pintu  menuju  pedalaman Kalimantan  Timur.Kota  ini  dengan  mempunyai  luas  wilayah  718km2dan  jumlahpenduduk  726.223 jiwa (hasil sensus penduduk Indonesia 2010).
Setelah  PP  No.38  Tahun  1996  terbit,  wilayah  Administrasi  Kodya    Dati  II Samarindamengalami pemekaran, semula terdiri dari 4 kecamatan menadi 6 kecamatan yaitu:
1) Kecamatan Sungai Pinang : 5 Kelurahan
2) Kecamatan Samarida Ulu : 8 kelurahan
3) Kecamatan Samarinda Ilir : 5 kelurahan
4) Kecamatan Samarinda Seberang : 3 kelurahan
5) Kecamatan Sungai Kunjang : 7 kelurahan
6) Kecamatan Palaran : 5 kelurahan
Pemekaran  kembali  dilakukan  seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk  yang  cukuppesat  dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat. Kecamatan yangdimekarkan  menjadi 10 kecamatan dan hasil pemekaran tersebut antara lain:
7.   Kecamatan Samarinda Kota : 5 kelurahan
8.   Kecamatan Loajanan Ilir : 5 kelurahan
9.   Kecamatan sambutan : 5 kelurahan
10.  Kecamatan Sungai Pinang : 5 kelurahan
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  kota  madya  daerah  Tingkat  II  SamarindaNo.11  Tahun  1988 Tanggal  21  Januari  1988  merupakan  hari  jadi  Kota  Samarinda.dan  Pesut  Mahakam  merupakan Maskot  dari  Kota  Samatinda.  Kota  Samarinda  diPimpin  oleh  Syaharie  Jaang  sebagai  wali  Kota Samarinda  dan  Nusyirwan  Ismailsebagai  wakil  wali  Kota  Samarinda.  Ciri  –  ciri  penting  dari penduduk  kota  samarindaadalah  kemajemukan  serta plural,  baik  dilihat  dari  pengelompokan  agama, maupunadat  istiadat,  seni  budaya  dan  suku.  Di  samping  itu,  ciri  kependudukan  kotasamarinda  juga menggambarkan  berbagai  dinamika  yang  terjadi  di  masyarakat,  baiksecara  sosial  maupun  kultural. Menurunnya  tingkat  kelahiran  (fertilitas)  dan  tingkatkematian  (mortalitas),  dan  meningkatnya  arus perpindahan  antar  daerah  (migrasi)  danterjadinya  urbanisasi  juga  mempengaruhi  kebijakan kependudukan yang diterapkan.
Keluharan Temindung Permai merupakan salah satu dari dari kelurahanyang ada di Kecamatan Sungai  Pinang  dengan  luas  wilayah  130,56  ha  dan  RukunTetangga  yang  berjumlah  39  jumlah penduduk 17.210 jiwa dengan  4447 KK danmempunya batas-batas wilayah sebagai berikut :
1) Sebelah Utara : Kelurahan Gungng Lingai
2) Sebelah Selatan : Kelurahan Sungai Pinang Dalam
3) Sebelah Barat : Kelurahan Bandara
4) Sebelah Timur : Kelurahan Sidodadi, Gn. Kelua dan Sempaja
5) Selatan
Rencana  yang  tertuang  dalam  bentuk  Visi  “Menjadikan  kelurahantemindung  permai  sebagai pusat data,informasi dan pelayanan di bidangpemerintahan,pembangunan dan pembinaan,kemasyarakatan yang professional,mapu dan berwibawa.″ Dan sebagai Misinya yaitu,
1) Meningkatkan  kualtas  pelayanan  terhadap  masyarakat  yangprima,transparan,akuntabel  dan ringan.
2) Menigkatkan kualitas data dan informasi .
3) Mengembangkan sumber daya aparatur yang mengarah kepada professionalisme.
4) Menigkatkan  peran  sektor  swasta  dan  perusahaan  dalam  meningkatkankesejahteraan masyarakat.
4.2. Pembahasan dan Analisa
4.2.1. Persepsi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penerapan Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 Penerapan  Undang-undag  No.5  Tahun  2014  Tetang  Aparatur  Sipil  Negaramerupakan penyempurnaan dari Undang-undang Pokok - pokok Kepegawaian  No. 43 Tahun 1999  dimana pada undang-undang ASN yang menuntut pegawai bekerjapenuh semangat, profesional, proporsional,transparan, akuntabel, tanggung jawabserta menjunjung tinggi integritas sebagai tuntutan dari masyarkat yang sesuaiperkembangan jaman pada era globalisasi ini.
Pegawai  aparatur  sipil  Negara  harus  siap  melaksanakan  tugas  yang  diberikanatasan  maupun sesuai  sumpahnya  sebagai  abdi  Negara  dan  abdi  masyarakat,  di  dalamundang-undang  No.5  Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara bagian ke dua tugasASN pasal 11 pegawai ASN bertugas:
1) Melaksanakan  kebijakan  publik  yang  dibuat  oleh  pejabat  Pembina  kepegwaian  sesuai  dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
2) Memberikan pelayanan public yang profesioanal dan berkualitas.
3) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara kesatuan republik Indonesia.
Sebagai  aparatur  sipil  Negara  harus  bersedia  melaksanakan  tugasnyaberdasarkan  tugas  pokok dan  fungsi  masing-masing,  hal  ini  sessuai  sumpahjabatannya  dalam  Peraruran  Pemerintah  No.21 Tahun  1975  Tentang  Sumpah  /  JanjiPegawai  Negeri  Sipil.Didalam  bekerja  ASN  harus  dapat mempertanggungjawabakan  pekerjaannya  sesuai  yang  diberikan  atasan  maupun  peraturan yangberlaku  secara  totalitas.berdasarkan  pada  sifat  kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipiltersebut,  maka dapat  diartikan  bahwa  sikap  dan  tindakan  Pegawai  Negeri  Sipil  didlama  dinas  harus  sesuai  dengan sumpah dan jabatan, yaitu untuk memeliharapenghargaan dan kepercayaan masyarakat kepada korps pegawai. Denganmelalaikan tugas dan kewajiban berarti mereka harus memberikan pertanggunganjawab atas tugas yang diberikan kepadanya.
Dalam  melaksanakan  tugas  administrasi  kantor  perlu  adanya  sarana  danprasarana  yang  baik untu  menunjang  kegiatan  dan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Adapunsarana  dan  prasarana  seperti computer,  mesin  ketik,  gedung  yang  layak,  dan  kendraandinas  seperti  mobil  ataupun  motor,  akses internet, lingkungan yang bersih sehat danaman.
PNS  harus  memiliki  kompetensi  diantaranya  karena  tuntutan  :  tugas,  pokok,fungsi, kewenangan  dan  tanggungjawab  yang  harus  dilaksanakan,  yaitu  memberikanpelayanan  publik pelaksanaan  kepemerintahan  yang  baik  (Good  Governance)  dalamupaya  mengimbangi  perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itulingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal  organisasiperkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  era  globalisasi  yang sedangberlangsung yang tidak bisa di tolak dan dicegah lagi serta pelaksanaan otonomidaerah.Kompetensi PNS ini berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan,keterampilan,
kecakapan,  sikap  dan  perilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaantugas  pokok,  fungsi  kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya.
4.2.2. Dampak  yang  ditimbulkan  oleh  Penerapan    Undang  –  undang  No.  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara
4.2.2.1. Disiplin Pegawai
Perubahan  yang  terjadi  setelah  diterapkannya  undang-undang  no.5  tahun  2014tentang aparatur  sipil  Negara  yanang  mengakibatkan  disiplin  pegawai  berubah  karenaadanya  tuntutan  dari yang  dikehendaki  oeh  undang-undang  dan  atasannya,  dimanatidak  ada  lagi  terdapat  peagawai  yang tidak melakukan bolos ataupun sering keluarkantor pada saat jam kerja, dan tidak ada pegawai keluar kantor tanpa alasan jelasdan pemberitahuan juga harus jelas dengan mengisi form ( berkas ), pegawai beradadi  kantor  melaksanakan  tugasnya  masing-masing,  adanya  kesadaran  yang  tinggi  daripegawai untuk melakukan kualitas disiplin yang baik.
4.2.2.2. Prestasi Pegawai
Dalam  hal  prestasi  pegawai  sejauh  ini  juga  berjalan  cukup  baik.Namun  belumkelihatan signifikan.
4.2.2.3. Kemampuan Pegawai
Untuk  kemampuan  pegawai  secara  umum  pegawai  juga  berubah  positifkarena  kualitas pegawai yang baik dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yangdibutuhkan saat ini dan tidak ada kendala dalam melakukan tugasnya.
4.2.2.4. Kewajiban dan Tanggung jawab
Kewajiban  sebagai  ASN  abdi  masyarakat  dan  abdi  Negara  sudah  menjalankantugas  pokok dan  fungsinya  masing-masing  yang  sesuai  perintah  atasan  dan  peraturanyang  berlaku  serta memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  kepada  masyarakat,  danpegawai  harus  dapat mempertanggung jawabkan semua kerja baik kepada atasanmaupun terhadap peraturan yang berlaku, untuk sejauh ini berjalan baik dan lancardan tidak ada masalah yang sulit untuk ditangani. 4.2.2.5. Produktivitas Pegawai
Produktiivitas  pegawai  sejauh  ini  memang  terjadi  perubahan  yang  cukup  baik,akan  tetapi belum ada signifikan yang disebabkan ruang kerja yang cukup terbatasdan peralatan belum maksimal karena  beberapa  pegawai  yang  belum  ada  komputerdimejanya,  yang  terkena  dampak  dari  undang- undang  no.5  tahun  2014  tentangaparatur  sipil  Negara  yaitu  PNS  ataupun  ASN  dimana  dampak tersebut  terjadi  dalammasa  pensiun  yang  tadinya  56  menjadi  58  tahun  dan  golongan  III  menjadi pensiun60  tahun,  damapaknya  dirasakan  bagi  ASN  yang  tidak  dapat  mampu  beradaptasidengan tuntutan dan tujuan dari undang-undang no.5 tahun 2014 tentang aparatursipil Negara dan reformasi birokrasi,  yang  akan  ketinggalan  dan  tidak  mampubersaing  dan  menunjukkan  kualitas  kerja  dan prestasinya  yang  baik  dan  tidak  mampubersaing  dengan  pegawai  lainnya  sesuai  kebutuhan masyarakat  pada  era  globalisasiini,  tenaga  honorer  dimana  dalam  undang-undang  no.5  tahun  2014 tentang  aparatursipil  Negara  secara  ekspilisi  tidak  ada  kata  honorer  hanya  yang  ada  PPPK  ( PegawaiPemerintah Dengan Perjanjian Kerja ) ini merupakan wadah bagi tenaga honoreryang dipilih dan  diangkat  pejabat  pembina  kepegawaian  yang  disseuaikan  dengankebutuhan  pemerintah  dan  di bebankan  pada  APBN  /  APBD,  masyarakat  denganadanya  ASN  yang  bekerja  secara  professional, proporsional dan bebas dari KKN danmemberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat, dampak  yang  terjadiakibat  dari  penerapan  undang-undang  no.5  tahun  2014  tentang  aparatur  sipil Negarayang  merasakan  dampaknya  jauh  lebih  baik  dari  sebelumnya,  sangat  jelas  tujuan yangdiharapkan  oleh  masyarakat  dan  undang-undang  dimana  peagawai  ASN  diharapkanmampu bekerja  secara  professional,  proporsional,  trasnparan,  kualifikasi,  kompetensiserta  bebas  dari  KKN dan  bebas  dari  interviensi  politik  serta  dapat  memberikankualitas  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat.
5. Simpulan
5.1. Persepsi  pegawai  negeri  sipil  terhadap  penerapan  undang-undang  no.5  tahun  2014  tentang aparatur  sipil  Negara  di  kantor  kelurahan  temindung  permai  kecamatan  sungai  pinang  kota samarinda  yaitu  dengan  diterapkannya  undang-undang  aparatur  sipil  Negara  pegawai menyambut baik dan sangat positif dikarenakan undang-undang aparatur sipil Negara ini dapat
meningkatkan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya  terutama  pada  kualitas  kerja,  disiplin, kemampuan,  tanggung  jawab  yang  berdasarkan  prestasi  dan  kompetensi  kinerja  secara  adil serta memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.
5.2. Dampak yang ditimbulkan oleh Penerapan Undang-undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara  Yaitu  Berdampak  Sangat  Baik  Dan  Positif  Dari Sebelumnya  Diterapkannya  Undang-Undang  ASN  terhadap  perubahan  kualitas  kinerja, disiplin,  produktivitas,  kemampuan  pegawai  dan  pelayanan  administrasi  kepada  masyarakat, pegawai tidak ada lagi terdapat melakukan bolos kerja, pegawai berada pada jam kerja kantor dan  tidak  ada  lagi  keluar  kantor  pegawai  tanpa  alasan  yang  jelas  dan  pemberitahuan  yang secara jelas dengan mengisi form ( berkas )

## Daftar Pustaka
Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945,2001  (setelah  Amandemen  )  PT.Karya  Gemilan Utama,Surabaya
Undang-UndangRepublik  Indonesia  No  8,  1974,dan    Perubahan  Undang-undang  No.43,1999, Tentang Pokok-Pokok    Kepegawaian. ,
Undang-undang Republik Indonesia  No 5, 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara ,
Peraturan Pemerintah  No 53, 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ,
Peraturan Pemerintah Nomor 56, 2012, Tentang Pengangkatan Tenaga    PNS.
Peraturan Pemerintah No 99, 2000, Dan PeraturanPemerintah No12,2002, Tentang Kenaikan Pangkat PNS
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 30, 2007, Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah No. 46, 2011,Tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Dalam No.31, 2006, Tentang Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28, 2006, Tentang Perubahan Satus Desa Menjadi Kelurahan Peraturan Daerah Nomor 01, 2006, Tentang Pembentukan Kelurahn Dalam Wilayah Samarinda ARIKUNTO,SUHARSIMI, 2002., Management Penelitian. Rineka Cipta,  Jakarta.
AULIA HARIADDHI KHILAL, (2015), Pendekatan dalam Kualitataif, 9 Maret 2015,http://www.kompasiana.com/ilal/5-pendekatan-dalam-penelitian- kualitatif_55300cd76ea8341e158b4581 BIMO WALGITO, 2002,Psikologi sosial,  Andi offset, Yogyakarta.
DADANG SUFIANTO,2015,Pengantar Ilmu Pemerintahan, CV.Pustaka setia,Bandung
DELLY MUSTAFA, 2014,Birokrasi Pemerintahan, Alfabeta, Bandung.
HUSAINI  HUSMAN  danPURNOMO  SETIADY  AKBAR,  2008,Metodologi  Penelitian  Sosial,
Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
LEXY  J.  MOLEONG,  2000,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  PT.    Remaja  Rodakarya,  Bandung. KARTINI KARTONO, 1990,Pengantar Metodologi Research Sosial, Penerit Alumni, Bandung
MOH. PABUNDU TIKA, 2006,Metodologi Penelitian Pendidikan, Roksakarya, Jakarta.
MASRI  SINGARIMBUN  dan  SOFYAN  EFFENDI,  1995,  Metode  Penelitian  Survey,  Penerbit LP3ES, Jakarta.
MIFTAH THOHA, 2014,Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia, Kencana, Jakarta.
NASUTION, 2003,Metodologi Research, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
RAHMAT SAHID, 2011,Analisis
Data Model Huberman, 01 juli 2011, http://sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif.html
SUGIYONO,  2009,Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatifdan  R&D,  Penerbit  CV.  Alfabeta, Bandung.
SITI SHOLIHATUN MALIKAH, 2015,Analisis Data Kualitatif.17  juni