## Jurnal Restorative Justice
Vol. 6 No. 1, Mei 2022 E-ISSN: 2622-2051 , P-ISSN: 2580-4200 https://doi.org/10.35724/jrj.v6i1.4204

## EKSEKUSI BARANG SITAAN TERPIDANA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

## EXECUTION OF CONVICT CONFISCATED EQUIPMENT GOODS OF HUMAN TRAFICKING
Mona Lasisca Sugiyanto 1 , Syamsuddin Muchtar 2 , Nur Azisa 3 1 Universitas Hasanuddin, Email: lasiscamona@gmail.com
2 Universitas Hasanuddin, Email: syamsuddin.muchtar63@gmail.com 3 Universitas Hasanuddin, Email: nuazisa10@yahoo.com

## Abstrak
Perdagangan  orang  merupakan  bentuk  perlakuan  terburuk  dari  pelanggaran  harkat  dan martabat  manusia.  Undang-Undang  Perdagangan  orang  memberikan  perhatian  terhadap penderitaan  korban  sebagai  akibat  tindak  pidana  perdagangan  orang  dalam  bentuk  hak restitusi  guna  memberikan  ganti  kerugian  yang  harus  diberikan  oleh  pelaku.  Restitusi dihitung oleh LPSK sebagai lembaga mandiri yang obyektif menilai kerugian materil terhadap korban dan nilai restitusi. Rumusan masalahnya meliputi pengaturan terkait restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, dan pengaturan yang ideal guna optimalisasi pembayaran restitusi yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam perkara tindak  pidana  perdagangan  orang.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif, dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  pengaturan  terkait  restitusi  tindak  pidana perdagangan  orang  telah  mengatur  mengenai  mekanisme  pembayaran  restitusi  dan  juga aturan  teknis  pembayaran  terkait  restitusi  itu  sendiri.  Namun  terkendala  terhadap pelaksanaan  eksekusinya  karena  terpidana  lebih  memilih  untuk  menjalankan  pidana pengganti berupa kurungan dan jaksa penuntut umum belum pernah mendapat perintah dari pengadilan  untuk  melakukan  upaya  paksa  berupa  penyitaan  setelah  putusan  berkekuatan hukum  tetap.  Pengaturan  yang  ideal  untuk  jaksa  penuntut  umum  guna  optimalisasi pembayaran  restitusi  yaitu  dengan  mengoptimalkan  mekanisme  konsinyasi  restitusi  yang tidak  terbatas  terhadap  uang  tunai  melainkan  juga  dilakukan  terhadap  harta  kekayaan terpidana untuk mengantisipasi kesulitan mekanisme penyitaan setelah putusan pengadilan.
Kata kunci: restitusi, perdagangan orang, eksekutor.

## Abstract
Trafficking in persons is the worst form of treatment for violating human dignity. The Trafficking in Persons Act pays attention to the suffering of victims as a result of the criminal act of trafficking in persons in the form of restitution rights in order to provide compensation that must be given by the perpetrator. Restitution is calculated by LPSK as an independent  institution that  objectively assesses material  losses  to  victims  and  the  value  of  restitution.  This  study  aims  to  analyze the  restitution  of victims of the crime of trafficking in persons, and how the ideal arrangements for optimizing the payment of restitution can be made by the Public Prosecutor as the executor in the criminal act of trafficking in persons.    This research is a normative legal research, using a statute approach, a case approach, and a
conceptual  approach.  The  results  of  the  study  is  regulations  related  to  restitution  for  the  crime  of trafficking in persons have regulated the mechanism for payment of restitution and also technical rules for  payment  related  to  restitution  itself.  However,  the  execution  is  constrained  because  the  convict prefers to carry out a substitute sentence in the form of confinement and the public prosecutor has never received an order from the court to make a forced effort in the form of confiscation after the decision has permanent  legal  force.  The  ideal  arrangement  for  public  prosecutors  to  optimize  the  payment  of restitution is by optimizing the restitution consignment mechanism which is not limited to cash but also applies to the assets of the convict to anticipate the difficulties of the confiscation mechanism after a court decision.
Keywords: restitution, human trafficking, executor.

## Pendahuluan
Perdagangan  orang  kini  menjadi  permasalahan  yang  kian  kompleks, sebab  tidak  hanya  menjadi  perhatian  domestik,  namun  perdagangan  orang juga  telah  menjadi  isu  universal  yang  melibatkan  negara-negara  lain. Perdagangan  orang  terkait  erat  dengan  kriminalitas  transnasional  yang merendahkan  martabat  bangsa  dan  negara  memperlakukan  korban  semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Berdasarkan bukti  empiris,  perempuan  dan  anak  adalah  kelompok  yang  paling  banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi  juga  mencakup  bentuk  eksploitasi  lain,  misalnya  kerja  paksa  atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Bertambah maraknya  masalah  perdagangan  orang  di  berbagai  negara  telah  menjadi perhatian  Indonesia  sebagai  bangsa,  masyarakat  internasional,  dan  anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam perkembangannya,  tindak  pidana  perdagangan  orang  semakin  kompleks karena merupakan extraordinary crime lintas negara yang dan menggunakan modus  yang  semakin  variatif,  bahkan  telah  merambah  ke  berbagai  sektor. Menurut  laporan  International  Labor  Organization,  setiap  tahunnya diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan  dan  anak.  Tidak  hanya  itu,  laporan  UNICEF  pada  tahun  2012 menyebutkan bahwa anak yang dieksploitasi jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya.
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan  orang  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  perlakuan  terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam negara  maupun  antar  negara,  untuk tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan orang tereksploitasi.
Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia. Kerangka susunannya tercermin di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) demi terjalin check  and  balances  antara  satu  dengan  yang  lainnya. 1 Pertentangan  tersebut didasarkan  karena  perdagangan  orang  melalui  cara  ancaman,  pemaksaan, penculikan,  penipuan,  kecurangan,  kebohongan  dan  penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja  paksa,  perbudakan  atau  praktik-praktik  serupa.  Jika  salah  satu  cara tersebut  diatas  terpenuhi,  maka  terjadi  perdagangan  orang  yang  termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.
Kejahatan  merupakan  pengertian  sempit  dari  tindak  pidana (strafbaarfeit)  yang  terdiri  atas  kejahatan  (misdrijven)  Buku  II  KUHP  dan pelanggaran (overtredingen) Buku III KUHP memuat mazro. 2 Tindak pidana perdagangan  orang,  khususnya  perempuan  dan  anak,  telah  meluas  dalam bentuk  jaringan  kejahatan  baik  terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi. Tindak  pidana  perdagangan  orang  bahkan  melibatkan  tidak  hanya perorangan  tetapi  juga  korporasi  dan  penyelenggara  negara  yang menyalahgunakan  wewenang  dan  kekuasaannya.  Jaringan  pelaku  tindak pidana  perdagangan  orang  memiliki  jangkauan  operasi  tidak  hanya antarwilayah  dalam  negeri  tetapi  juga  antarnegara.  Ketentuan  mengenai larangan  perdagangan  orang  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  membutuhkan  jaminan perlindungan baik terhadap saksi dan korban yang memiliki peranan penting khususnya  dalam  proses  peradilan  pidana  sehingga  keterangan  saksi  dan korban  yang  diberikan  secara  bebas  dari  rasa  takut  dan  ancaman  dapat
1 Irwansyah, 2020, Kajian Ilmu Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta: Mirra Buana Media, h. 164
2 Sofyan, Andi & Azisah, Nur, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press, h. 99.
mengungkap  suatu  tindak  pidana.  Bahwa  untuk  meningkatkan  upaya pengungkapan  secara  menyeluruh  suatu  tindak  pidana,  khususnya  tindak pidana  transnasional  yang  terorganisasi,  perlu  juga  diberikan  perlindungan terhadap  korban.  Bahwa  perlindungan  korban  tindak  pidana  perdagangan orang  bukan  hanya  perlindungan  kepada  penderitaan  fisik  saja  melainkan mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Oleh  karena  itu,  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  memberikan  perhatian yang  besar  terhadap  penderitaan  korban  sebagai  akibat  tindak  pidana perdagangan  orang  dalam  bentuk  hak  restitusi  yang  harus  diberikan  oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta  reintegrasi  yang  harus  dilakukan  oleh  negara  khususnya  bagi  mereka yang  mengalami  penderitaan  fisik,  psikis,  dan  sosial  akibat  tindak  pidana perdagangan orang.
Lembaga perlindungan saksi dan korban selanjutnya disingkat LPSK adalah  lembaga  yang  bertugas  dan  berwenang  untuk  memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban. Bahwa perlindungan tersebut termasuk dari segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK dan  lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan. Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  rangka  penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.
Untuk itu, dalam tindak pidana perdagangan orang dikenal restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang  diderita  korban  atau  ahli warisnya.
Salah  satu  hak  korban  yang  menjadi  kewenangan  LPSK  dalam melakukan penghitungan yaitu restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang  diberikan  kepada  korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak ketiga.  Restitusi  dilakukan  guna  memberikan  ganti  kerugian  kepada  pihak korban atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban atau pemberian ganti kerugian kepada keluarga korban yang dilakukan oleh terpidana atau
pihak ketiga. Restitusi ini diperuntukan kepada suatu kerugian yang timbul karena tindak pidana itu sendiri maka oleh karena itu restitusi di hitung oleh LPSK sebagai lembaga mandiri yang secara obyektif menilai berapa kerugian materil  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  tindak  pidana  terhadap  korban  dan berapa nilai yang pantas untuk dilakukan ganti kerugian.

## Permasalahan
Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pengaturan pemenuhan  hak  restitusi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan pengaturan ideal yang dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum guna pemenuhan kewajiban restitusi bagi terpidana yang tidak mampu membayar restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  melalui pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  konseptual (conseptual  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penulisan  tesis  ini  adalah  melalui penelitian  kepustakaan  (library  research)  dan  dokumentasi  hukum  untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian kepustakaan  dilaksanakan  dengan  mengumpulkan,  membaca,  dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, jurnal hukum, peraturan perundang- undangan,  putusan-putusan  hakim  atau  literatur-literatur  lainnya  yang relevan  dengan  tulisan  ini.  Analisis  bahan  hukum  diawali  dengan  tahap inventarisasi bahan hukum, kemudian sinkronisasi bahan hukum, selanjutnya kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai titik jelas dari masalah yang diangkat. Lalu diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga tersaji  dalam  penulisan  yang  lebih  sistematis  dan  hasilnya  akan  diuraikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan tulisan ini.

## Pembahasan

## Pengaturan Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang
Pengaturan Restitusi diatur secara khusus dalam UU PTPPO yaitu pada pasal  1  angka  13  UU  PTPPO  mengatur  restitusi  adalah  pembayaran  ganti kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan
yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
Terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang pemberian restitusi di antaranya :
1. Pasal 48 - Pasal 50 UU PTPPO
2. Pasal 1 Angka 5, Pasal 19 – Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
3. Pasal 1 Angka 1, Pasal 6, Pasal 20 – Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  bagi  Anak  yang  menjadi Korban Tindak Pidana
4. Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.
Pengaturan  hak  restitusi  diatur  secara  khusus  dalam  UU  PTPPO.
Undang-Undang PTPPO ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek  penting  dalam  penegakan  hukum,  yang  dimaksudkan  untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang- Undang  ini  juga  memberikan  perhatian  yang  besar  terhadap  penderitaan korban  sebagai  akibat  tindak  pidana  perdagangan  orang dalam  bentuk  hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai  ganti  kerugian  bagi  korban,  dan  mengatur  juga  hak  korban  atas rehabilitasi  medis  dan  sosial,  pemulangan  serta  reintegrasi  yang  harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Pasal 1 angka 13 UU PTPPO mengatur bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang diderita korban atau ahli warisnya. Pasal 48 UU PTPPO mengatur:
1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. penderitaan;
c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
3. Restitusi  tersebut  diberikan  dan  dicantumkan  sekaligus  dalam  amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
4. Pemberian  restitusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
5. Restitusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dapat  dititipkan  terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
6. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Dalam  hal  pelaku  diputus  bebas  oleh  pengadilan  tingkat  banding  atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Dalam ketentuan Pasal 48 UU PTPPO, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan  sejak  korban  melaporkan  kasus  yang  dialaminya  kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan  dengan  penanganan  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Penuntut umum  memberitahukan  kepada  korban  tentang  haknya  untuk  mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. Dalam ketentuan Pasal 48 ayat (5) penitipan restitusi  dalam  bentuk  uang  di  pengadilan  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  ini  disamakan  dengan  proses penanganan  perkara  perdata  dalam  konsinyasi.  Kemudian,  pada  ketentuan Pasal  48  ayat  (6)  Restitusi  dalam  ketentuan  ini  merupakan  pembayaran  riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada pengadilan tingkat pertama.
Peraturan  lain  mengenai  pemberian  restitusi  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  bagi  Anak  yang  menjadi  Korban Tindak  Pidana  juga  mengatur  mengenai  restitusi  khususnya  terhadap  anak menjadi  korban  tindak  pidana.  Pasal  1  angka  1  mengatur  restitusi  adalah pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.
Selain  daripada  itu,  terkait  hak  restitusi  juga  diatur  dalam  Pedoman Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana mengatur mengenai gabungan gugatan  ganti  kerugian  termasuk  terhadap  permohonan  restitusi  dan kompensasi.
Bahwa berdasarkan peraturan mengenai hak restitusi yang diatur baik secara  khusus  dalam  UU  PTPPO  maupun  yang  diatur  dalam  peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung, dan Pedoman Kejaksaan RI tidak ada satupun yang memberikan petunjuk teknis terkait dengan upaya selain menerima pembayaran restitusi secara konsinyasi (penitipan di kepaniteraan sebagaimana  mekanisme  perdata)  atau  mekanisme  terpidana  membayar langsung  biaya  restitusi  kepada  korban.  Adapun  aturan  internal  kejaksaan yaitu  Pedoman  Kejaksaan  RI  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Akses  Keadilan bagi  Perempuan  dan  Anak  dalam  Penanganan  Perkara  Pidana  mengatur dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, maka penuntut umum menyita  harta  kekayaan  terpidana  dan  melelang  harta  tersebut  untuk pembayaran restitusi berdasarkan perintah pengadilan yang dimintakan oleh korban/ahli  waris.  Sehingga  penyitaan  setelah  putusan  pengadilan  hanya dapat  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  apabila  memperoleh  perintah dari  pengadilan  guna  melakukan  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan terpidana tersebut.
Sehubungan dengan uraian tersebut, penulis mengangkat contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor:
213/Pid.Sus/2021/PN Idm  tanggal 21 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya memuat amar putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. Ulfiyati als Ulfi Binti Sutiman dan Terdakwa II. Mahfudz  Siddiq  als  Mahfudz  Bin  Dakim  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  melakukan membantu  membawa  warga  negara  Indonesia  keluar  wilayah  Negara Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah Negara  Republik  Indonesia,  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ulfiyati als Ulfi Binti Sutiman dan Terdakwa  II.  Mahfudz  Siddiq  Als  Mahfudz  Bin  Dakim  oleh  karena  itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum  kepada  Terdakwa  I  Ulfiyati  als  Ulfi  Binti  Sutiman  dan Terdakwa II. Mahfudz Siddiq Als Mahfudz Bin Dakim untuk membayar Biaya Restitusi secara Tanggung Renteng yang seluruhnya berjumlah Rp. 5.580.100,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), dengan ketentuan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  tidak  dilaksanakan  maka terhadap  harta  kekayaan  Terdakwa  I  Ulfiyati  als  Ulfi  Binti  Sutiman  dan Terdakwa  II.  Mahfudz  Siddiq  Als  Mahfudz  Bin  Dakim  agar  disita  dan dilelang untuk pembayaran Restitusi dan apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1 (satu) unit Handphone merek Samsung type Galxy S9+ warna ungu dengan nomor IMEI 1: 356810090687726 IMEI 2: 356811090687724;
 1  (satu)  unit  Handphone  merek  Samsung  type  Note  9  warna  biru dongker  dengan  nomor  IMEI  1:  352455104977434  IMEI  2: 352456104977432;
 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Luxio type 1.5 X M/T warna putih No. Pol : E 1583 RS tahun 2019 Noka : MHKW3CA3JKK023431, Nosin : 3SZDGU9660, atas nama STNK Mahfudz Siddiq alamat Desa Segeran Kidul Blok Langgar Rt. 002 Rw. 002 Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu;
 1  (satu)  bundel  Surat  Keterangan  Jaminan  dari  PT.  TOYOTA FINANCIAL SERVICES diantaranya :
 Fotocopy BPKB Legalisir An. Mahfudz Siddiq;
 Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia An. Mahfudz Siddiq;
 Fotocopy lampiran angsuran ;
 Fotocopy KTP, NPWP, Kartu Keluarga An. Mahfudz Siddiq;
 Surat Kuasa Asli dari PT. Toyota Astra Financial Services kepada Yopie Agustani selaku penerima kuasa.
7. Membebankan  Para  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Bahwa  terhadap  putusan  pengadilan  tersebut  diatas,  kewajiban terpidana untuk melakukan pembayaran restitusi dengan nominal yang tidak besar  terlebih  lagi  dalam  permohonan  restitusi  tersebut  sebelumnya  telah dilakukan  penghitungan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban (LPSK) sebagai lembaga berwenang untuk melakukan penghitungan restitusi namun  kenyataannya  tidak  dibayarkan  oleh  terpidana  dengan  alasan  tidak mampu.  Adapun  terkait  amar  putusan  yang  mengadili  bahwa  dengan ketentuan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan maka terhadap harta kekayaan Terdakwa I Ulfiyati als Ulfi Binti Sutiman dan Terdakwa II. Mahfudz Siddiq Als Mahfudz Bin Dakim, agar disita dan dilelang untuk pembayaran Restitusi dan apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
Terkait  hal  tersebut  tentu  merujuk  kepada  mekanisme  penyitaan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  50  UU  PTPPO  yaitu  pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang  harta  tersebut  untuk  pembayaran  restitusi.  Namun  pada kenyataannya  tidak  dilaksanakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  melainkan terpidana langsung menjalani pidana selama 1 (satu) bulan kurungan sebagai pengganti tidak melakukan pembayaran restitusi. Tetapi, mekanisme tersebut tidak dilaksanakan bukan  semata-mata karena Jaksa Penuntut Umum  tidak mau,  akan  tetapi  karena  tidak  adanya  petunjuk  teknis  terkait  perintah  dari Pengadilan  Negeri  setempat  untuk  melakukan  penyitaan  terhadap  barang milik terpidana guna pemenuhan restitusi. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat serta  merta  melakukan  penyitaan  tanpa  adanya  perintah  tertulis  terhadap harta  kekayaan  yang  mana  saja  yang  dapat  dilakukan  penyitaan  (misalnya ditentukan jenis bendanya) dari pengadilan. Oleh karenanya penulis telusuri ke  pengadilan  negeri  setempat  mengapa  tidak  mengeluarkan  penetapan penyitaan barang milik terpidana tindak pidana perdagangan orang, ternyata hal  ini  dikarenakan  belum  ada  aturan  internal  yang  mengatur  mengenai mekanisme  penyitaan  barang  milik  terpidana  tersebut  untuk  pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Meskipun, dalam amar putusan terdapat perintah sita dan lelang untuk pembayaran Restitusi dan  apabila  tidak  mampu  membayar  maka  dikenai  pidana  kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan menjadi dilematis bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan harta kekayaan apa yang dapat disita dan dilelang, apakah
harus ditentukan secara spesifik dalam perintah hakim atau seperti apa. Hal itu  pula  yang  menjadi  permasalahan  bagi  hakim  untuk  mengeluarkan penetapan  sita  setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  (pasca  ajudikasi) terhadap harta kekayaan terpidana karena sampai saat ini belum ada aturan mengenai hal tersebut.
Berdasarkan kasus posisi sebagaimana penulis uraikan diatas penulis berpendapat  bahwa  terdapat  ketidaklarasan  antara  pelaksanaan  putusan pengadilan dengan asas kepastian hukum yang dikenal dalam hukum pidana. Hukum  bertugas  menciptakan  kepastian  hukum  karena  bertujuan  untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum  terutama  untuk  noma  hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. 3 Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat  dijadikan  pedoman  bagi  masyarakat  yang  dikenakan  peraturan  ini. 4 Pengertian  kepastian  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  ada  kejelasan  dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.
Sementara  itu,  restitusi  merupakan  sebuah  pelaksanaan  dari  Teori Restoratif Justice atau Teori Keadilan Restoratif. Beranekaragaman pemahaman dan definisi tentang keadilan restoratif tersebut memperkaya tinjauan teoritas tentang keadilan restoratif, juga menggambarkan keragaman kepentingan dan ideologis yang terlibat dalam proses penegakkan keadilan restoratif ketika ide tentang  keadilan  tersebut  didiskusikan.  Keadilan  restoratif  dapat  dilihat sebagai konsep  baru dalam penyelesaian tindak pidana yang ingin berbeda dengan  penegakan  keadilan  konvensional  yang  sudah  di  jalani  selama  ini. Keadilan  restoratif  memikirkan  suatu  penyelesaian  tindak  pidana  dengan melihat pelibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. 5
Restorative  justice  atau  keadian  restoratif  yang  diartikan  sebagai penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama
3 Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, 2007, hal. 388.
4 Tata  Wijayanta,  Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  Dalam  Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, 2014, hal.219.
5 A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, Keadilan Restoratif (Restorative Justice): Perkembangan , Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara, Yogyakarta: Litera, hal.5.
mencari  penyelesaian   yang  adil  dengan  menekankan   pemulihan  kembali pada  keadaan  semula,  bukan  pembalasan.  Keadilan  restoratif tidak  semata- mata   menerapkan  keputusan   tentang  siapa  yang  menang  dan  siapa  yang kalah  dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (adversarial  system),  proses  keadilan  restoratif  mencari   suatu  fasilitas  dialog antara  segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan.
Tujuan  utama  Restorative  justice  adalah  pencapaian  keadilan  yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman.
Restorative justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan  pelaku  pun  diberi  kesempatan  untuk  menebusnya,  melalui  mekanisme ganti  rugi,  perdamaian,  kerja  sosial,  maupun  kesepakatan-kesepakatan lainnya. Sementara  itu,  pemidanaan  yang  umumnya  dikenal  saat  ini memberikan satu proses pemidanaan konvensional yang tidak memberikan ruang  kepada  pihak  yang  terlibat,  dalam  hal  ini  korban  dan  pelaku  untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka sehingga Restorative justice hadir dengan menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.
Pengaturan  mengenai  sanksi  pidana  terhadap  restitusi  diatur  dalam Pasal  50  ayat  (4)  UU  PTPPO  yang  mengatur  jika  pelaku  tidak  mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk konkrit dari pembuat undang-undang dan aparat penegak  hukum  sebagai  pelaksana  undang-undang  dalam  menempatkan restitusi  bukan  hanya  sebagai  formalitas  melainkan  merupakan  bentuk tanggung jawab moril dari terpidana untuk mengembalikan keadaan korban tindak  pidana  perdagangan  orang  ke  keadaan  semula  yang  terdampak. Namun,  hal  ini  juga  yang  menjadi  kelemahan  dalam  undang-undang  ini khususnya terkait straafmacht pada pidana pengganti yang cenderung singkat bahkan  tidak  sebanding  dengan  pidana  pokok  yang  harus  dijalani.  Bahwa pada  contoh  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Indramayu  Nomor: 213/Pid.Sus/2021/PN  Idm    tanggal  21  Oktober  2021  yang  menjatuhkan
pidana pokok kepada masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)  bulan  dengan  pidana  pengganti  jika  tidak  melakukan  pembayaran restitusi yaitu selama 1 (satu) bulan kurungan. Tentu majelis hakim memiliki pendapat tersendiri mengapa dari ancaman pidana kurungan 1 (satu) tahun yang dikenakan kepada para terdakwa adalah 1 (satu) bulan kurungan. Tetapi hal  ini  yang  menjadi  alasan  para  terpidana  lebih  memilih  menjalani  pidana kurungan  yang  cenderung  singkat  dibandingkan  harus  membayar  restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  dari  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban dengan nilai penghitungan restitusi yang telah dihitung oleh LPSK  selama  tahun  2020  sebesar  Rp.4.964.506.369  dan  dari  nilai  tersebut realisasinya  Rp.  0  dengan  artian  tidak  ada  terpidana  yang  melakukan pembayaran  restitusi  kepada  korban.  Fakta  tersebut  membuktikan  bahwa sanksi pidana kurungan ini menjadi tidak relevan dengan tujuan awal restitusi itu sendiri yaitu untuk pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang. Disamping pidana pengganti berupa pidana kurungan sebagai akibat terpidana tidak melakukan pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan  orang.    Ada  juga  upaya  lain  untuk  optimalisasi  pembayaran restitusi kepada korban yaitu dapat dilakukannya penyitaan terhadap harta kekayaan  terpidana  setelah  putusan  telah  berkekuatan  hukum  tetap  guna pembayaran restitusi terhadap korban dan ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal  50  ayat  (3)  UU  PTPPO  mengatur  dalam  hal  surat  peringatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  dilaksanakan  dalam  waktu  14 (empat  belas)  hari,  pengadilan  memerintahkan  penuntut  umum  untuk menyita  harta  kekayaan  terpidana  dan  melelang  harta  tersebut  untuk pembayaran restitusi.
Ketentuan  pasal  50  UU  PTPPO  merupakan  bentuk  nyata  bahwa sebenarnya ada mekanisme lain selain terpidana menjalani pidana kurungan. Namun,  pada  praktiknya  tidak  mudah  bagi  jaksa  penuntut  umum  untuk melaksanakan  penyitaan  harta  kekayaan  terpidana  setelah  putusan  telah berkekuatan  hukum  tetap.  Hal  ini  menjadi  limitatif  karena  harus  melalui mekanisme  pemberitahuan  oleh  korban  dan  ahli  waris  kepada  pengadilan negeri setempat untuk mengeluarkan surat peringatan untuk terpidana guna pembayaran  restitusi  yang  apabila  terpidana  tidak  mengindahkan  surat peringatan  tersebut  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  mengeluarkan penetapan penyitaan harta kekayaan terpidana untuk dipergunakan oleh jaksa
penuntut umum sebagai dasar melakukan penyitaan setelah putusan hakim. Tetapi mekanisme tersebut sampai saat ini belum dapat dilaksanakan karena terhalang belum adanya aturan teknis internal peradilan dalam mengeluarkan perintah penyitaan untuk pemenuhan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum  tetap  sehingga  jaksa  penuntut  umum  juga  tidak  dapat  serta  merta melakukan  penyitaan  terhadap  harta  kekayaan  terpidana  jika  mekanisme surat peringatan dan penetapan tidak pernah dikeluarkan oleh pengadilan.

## Pengaturan Ideal Bagi Jaksa Penuntut Umum Guna Pemenuhan Kewajiban Restitusi  Bagi  Terpidana  Yang  Tidak  Mampu  Membayar  Restitusi  Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Restitusi merupakan hak korban berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan  atau  penghasilan,  penderitaan,  biaya  untuk  tindakan  perawatan medis  dan  atau  psikologis,  dan  kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai akibat  perdagangan  orang.  Berdasarkan  data  yang  penulis  dapatkan  dari Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  pada  tahun  2020  jumlah permohonan perlindungan untuk tindak pidana perdagangan orang terdapat 203 permohonan perlindungan dengan jumlah 194 terhadap pemohon restitusi dengan persebaran domisili pemohon perlindungan tahun 2020 paling tinggi yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan provinsi lainnya. Masa pandemi yang mengguncang kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat, membuat tawaran kerja dengan gaji tinggi semakin menggiurkan sehingga menjaring lebih banyak korban perdagangan orang.
Permohonan perlindungan perkara TPPO di tahun 2020 tercatat sebagai jumlah  yang  tertinggi  selama  LPSK  berdiri.  Di  tahun  2020  perkara  TPPO didominasi perkara TPPO ABK dan TPPO dengan korban yang dieksploitasi secara  seksual  dalam  jumlah  korban  yang  banyak  di  setiap  perkara  yang diungkap. Adapun wilayah domisili saksi dan korban 27,95% pemohon dari Jawa  Barat,  15,25%  pemohon  dari  DKI  Jakarta,  7,37%  pemohon  dari  NTT, 6,48%  pemohon  dari  NTB,  6,86%  pemohon  dari  Jawa  Timur,  dan  36,09% pemohon lainnya dari 20 provinsi di Indonesia. Bahwa untuk tindak pidana perdagangan  orang,  terlindung  TPPO  berdasarkan  jenis  kelamin  dengan jumlah  130  pria  dewasa,  3  pria  anak,  116  perempuan  dewasa,  dan  65  anak perempuan sehingga totalnya 314 terlindung.
Dalam 3 tahun terakhir pendampingan, pengamanan dan pengawalan terlindung  dalam  proses  peradilan  serta  pengajuan  permohonan  restitusi
menjadi  program  perlindungan  yang  paling  tinggi  diberikan  kepada terlindung  TPPO.  Hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh  tingginya  permohonan perlindungan  (78%)  yang  dimohonkan  dan  semakin  dipahaminya  hak  atas pengajuan restitusi oleh aparat penegak hukum. Walaupun demikian, dengan jumlah  terlindung  314,  permintaan  restitusi  sebanyak  194  ini  tidak menandakan bahwa terpidana dalam hal ini melakukan pembayaran restitusi sebagaimana  putusan  hakim  atau  sebagaimana  permintaan  melalui  LPSK. Bahwa  berdasarkan  fasilitasi  restitusi  LPSK  tahun  2020  khususnya  restitusi tindak pidana perdagangan orang tahun 2020 dengan jumlah yang dihitung LPSK  sebesar  Rp.4.964.506.369  kemudian  yang  diputus  oleh  hakim  sebesar Rp.598.263.059 sedangkan yang dibayar pelaku sampai dengan saat ini adalah Rp.0 dengan artian bahwa tidak ada pelaku yang membayar restitusi kepada korban.
Tantangan  yang  dihadapi  oleh  pihak  LPSK  guna  pemenuhan  hak restitusi dalam proses peradilan diantaranya:
1. Penghitungan restitusi tidak masuk ke dalam tuntutan JPU karena:
a. JPU  beralasan  tidak  memiliki  dasar  hukum  untuk  menuntut  restitusi kepada terdakwa.
b. JPU  beralasan  mengetahui  ketidakmampuan  terdakwa  dalam membayar  restitusi  kepada  korban  atau  terdakwa  bukanlah  sebagai pelaku utama tindak pidana.
2. Penghitungan restitusi tidak dikabulkan Hakim karena:
a. Hakim tidak mendalami kerugian yang dialami korban.
b. Hakim tidak memiliki perspektif Korban.
c. Hakim  menilai  terdakwa  tidak  memiliki  kemampuan  membayar restitusi.
3. Proses hukum berhenti atau dihentikan, namun berkas tuntutan restitusi sudah masuk ke penyidik/JPU.
Terlepas pelaku memiliki kemampuan untuk membayar restitusi atau tidaknya kepada korban, hal tersebut tidak menggugurkan hak korban untuk menuntut  restitusi.  Jika  restitusi  tidak  bisa  dibayar  oleh  pelaku,  JPU  bisa menuntut  pelaku  dengan  hukuman  pidana  tambahan  berupa  subsidiair kurungan. Hukuman tambahan lainnya, bisa direkomendasikan bukan hanya subsidiair kurungan. Tetapi pelaku juga tidak diberikan hak-hak narapidana lainnya  contohnya  pengurangan  masa  tahanan  dan  sebagainya.  Lalu, bagaimana pengaturan ideal yang dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut
Umum  guna  pemenuhan  kewajiban  restitusi  bagi  terpidana  yang  tidak mampu  membayar  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang. Adapun  rekomendasi  yang  disampaikan  oleh  LPSK  terkait  restitusi diantaranya:
1. Perlu kesepahaman penyidik, penuntut umum dan hakim agar menerima restitusi sebagai bagian hak korban tindak pidana yang dapat masuk dalam proses peradilan.
2. Perlunya segera diwujudkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur penetapan  restitusi  terhadap  perkara  yang  sudah  berkekuatan  hukum tetap yang belum mendapatkan restitusi.
3. Perlunya  dibuat  peraturan  mengenai  sita  asset  pelaku  guna  kepastian pembayaran restitusi.
4. Agar pelaku memenuhi hak korban  atas restitusi, jaksa  penuntut umum dan hakim dalam putusan sebaiknya memberatkan hukuman pelaku yang tidak membayar restitusi dengan tidak memberikan hak-hak narapidana seperti  remisi,  pembebasan  bersyarat  dan  grasi.  Sebagaimana  berlaku kepada narapidana terorisme, korupsi dan narkotika.
Berdasarkan data yang didapatkan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban  (LPSK)  untuk  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang telah  mengajukan  penghitungan  restitusi  setelah  diajukan  permohonan restitusi pada surat tuntutan jaksa penuntut umum seringkali terpidana tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran restitusi. Hal ini diakibatkan  karena  adanya  pidana  kurungan  pengganti  bagi  pelaku  yang tidak mampu membayar restitusi. Jaksa penuntut umum dalam hal ini masih memiliki pola pikir “offender oriented” yang mengarah pada treatment of offender, belum  pada  treatment  of  victims.  Selain  daripada  itu,  adanya  keterbatasan sistem  hukum  yang  berlaku,  khususnya  dalam  proses  peradilan  pidana diantaranya:
1. Adanya pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun, bagi para pelaku yang tidak mampu membayar restitusi.
2. Tidak  ada  sita  jaminan  atas  harta  milik  tersangka/terpidana  untuk pembayaran restitusi.
3. Belum  berjalannya  mekanisme  “konsinyasi”  sebagaimana  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Terdapatnya  mekanisme  lain  selain  daripada  melaksanakan pembayaran  ganti  kerugian  berupa  restitusi  menjadi  jalan  keluar  yang dianggap  jaksa  penuntut  umum  sebagai  pilihan  yang  memudahkan  jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan putusan hakim sehingga apabila adanya pernyataan ketidaksanggupan dari terpidana maka tidak menjadi tunggakan eksekusi  dan  jaksa  penuntut  umum  dianggap  telah  melaksanakan kewajibannya selaku eksekutor.
Dalam  hal  pembayaran  restitusi  yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh terpidana.  Terdapat  mekanisme  lain  yaitu  pengadilan  memerintahkan  jaksa penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut  untuk  pembayaran  restitusi.  Namun,  terkait  hal  ini  dianggap  sulit pada praktiknya karena sampai saat ini belum ada pedoman pijakan bagi jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan terpidana guna memenuhi  restitusi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.    Diperlukan langkah-langkah terobosan yang bersifat progresif dari aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) di dalam melakukan “rechtvinding” agar restitusi  bagi korban tindak pidana benar-benar dirasakan kemanfaatannya. Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban,  terdapat  beberapa  rekomendasi  yang  disampaikan  oleh LPSK khususnya terkait sita asset pelaku guna kepastian pembayaran restitusi menjadi  langkah  yang  paling  menjanjikan.  Karena  apabila  menunggu Peraturan  Mahkamah  Agung  yang  mengatur  penetapan  restitusi  terhadap perkara  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  belum  mendapatkan restitusi memerlukan waktu yang panjang. Sehingga guna optimalisasi dapat dilakukan  sita  asset  pelaku  dalam  tingkat  penyidikan  (sebelum  proses persidangan).
Berbicara  mengenai  kewenangan  untuk  melakukan  penyitaan  pada tingkat  penyidikan,  pasti  kita  kembali  kepada  pengaturan  penyitaan  itu sendiri  yang  diatur  dalam  KUHAP.  Pasal  1  angka  16  KUHAP  mengatur penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau  menyimpan  di  bawah  penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud  untuk  kepentingan  pembuktian dalam  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan.  Aturan  lebih  lanjut  yaitu ketentuan Pasal 39 ayat (1) mengatur yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
1. Benda  atau  tagihan  tersangka  atau  terdaka  yang  seluruh  atau  sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda  lain  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  tindak  pidana yang dilakukan.
Dalam  hal  ini  pengaturan  mengenai  penyitaan  sangat  terbatas  dan dalam penjelasan pun tidak diberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penyitaan diluar dari ketentuan sebagaimana KUHAP. Namun, seperti yang penulis uraikan diawal bahwa perlu adanya tindakan hukum progresif yang dilakukan aparat penegak hukum. Jika sebagai aparat penegak hukum hanya sebagai  corong  undang-undang  yang  artinya  hanya  melaksanakan  perintah undang-undang  tanpa  berimplikasi  suatu  kepastian  hukum  tidak  tercapai khususnya terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, maka tujuan hukum  yaitu  kemanfaatan  tidak  dapat  dirasakan  keberadaanya.  Sehingga eksekusi yang seharusnya dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat  dilakukan  tanpa  adanya  perintah  penyitaan  yang  dikeluarkan  oleh pengadilan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap.
Sebagaimana  telah  penulis  uraikan  diatas  bahwa  sebenarnya pengaturan  mengenai  melakukan  sita  terhadap  harta  kekayaan  terpidana guna pembayaran restitusi itu sudah tertuang dalam Pasal 50 PTPPO namun dalam  praktiknya  khususnya  Jaksa  Penuntut  Umum  selaku  eksekutor kesulitan  untuk  melaksanakannya  karena  mekanisme  yang  ditentukan undang-undang  sulit  diterapkan,  terlebih  terkait  diambil  alihnya  hak seseorang  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan tentu menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Bahwa dalam  Pasal  50  ayat  (3)  UU  PTPPO  mengatur  pengadilan  memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Mekanisme ini dilakukan setelah tidak adanya itikad baik dari terpidana untuk membayar restitusi dengan terlebih dahulu  diberikan  surat  peringatan  tertulis  kepada  terpidana  terkait kewajibannya.  Maka,  dalam  studi  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Indramayu Nomor: 213/Pid.Sus/2021/PN Idm  tanggal 21 Oktober 2021 yang mengadili  terkait  restitusi  bersamaan  dengan  ketentuan  untuk  melakukan penyitaan  serta  lelang  dalam  putusan  bersamaan  dengan  pidana  subsidiair
menandakan telah adanya kesalahan persepsi antara putusan hakim dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  PTPPO.    Sehingga  jaksa  penuntut  umum tidak dapat melaksanakan putusan hakim yang secara hukum bertentangan dengan ketentuan dalam UU PTPPO.
Upaya paksa melalui mekanisme penyitaan dan lelang tersebut hanya dapat  dilaksanakan  setelah  pelaksanaan  pemberian  restitusi  tidak  dipenuhi melampaui batas waktu yaitu 14 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan  korban  atau  ahli  warisnya  memberitahukan  ha  tersebut  ke pengadilan. Kemudian, pengadilan telah memberikan surat peringatan secara tertulis  kepada  terpidana  untuk  segera  memenuhi  kewajiban  memberikan restitusi  kepada  korban  atau  ahli  warisnya.  Jika  mekanisme  tersebut  telah dilaksanakan dan tidak ada pelaksanaan pembayaran dalam waktu 14 hari, setelah  itu  pengadilan  memerintahkan  penuntut  umum  menyita  harta kekayaan terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk pembayaran restitusi.  Hal  inilah  yang  menjadi  kendala  jaksa  penuntut  umum  dalam melaksanakan  eksekusi  terkait  putusan  restitusi,  karena  belum dilaksanakannya  mekanisme  sebagaimana  diatur  sehingga  jaksa  penuntut umum  kesulitan  untuk  melakukan  penyitaan  tanpa  adanya  perintah  dari pengadilan  dan  belum  dilaluinya  mekanisme  sebagaimana  penulis  uraikan diatas.
Dengan ini, perlu dilahirkan suatu peraturan atau petunjuk teknis guna pelaksanaan  eksekusi  penyitaan  setelah  putusan  hakim  guna  pembayaran restitusi  bagi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Dalam  petunjuk teknis tersebut perlu memuat mengenai klasifikasi barang apa saja yang dapat dilakukan penyitaan, batasannya apa saja, dan apakah hanya terbatas harta kekayaan  milik  terpidana  atau  bisa  sampai  dengan  harta  kekayaan  ahli warisnya.
Menurut penulis dibutuhkan suatu langkah progresif yang diambil oleh aparat penegak hukum guna optimalisasi pembayaran restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang selama ini muaranya hanya sampai pada kurungan pengganti. Padahal jika melihat dari esensi restitusi itu sendiri merupakan hak korban yang tidak terlepas dari kewajiban terpidana untuk menjalani pidana badan namun juga harus membayar ganti kerugian berupa restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
Adapun langkah progresif yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum  diantaranya  melakukan  inventarisir/pencatatan  atau  pendataan
terhadap  barang-barang  harta  kekayaan  pelaku  TPPO  pada  tingkat penyidikan  dengan  memberikan  petunjuk  pada  P-19  kepada  Penyidik. Apabila  ditemukan  harta  kekayaan  milik  terpidana  yang  nilainya  dapat dilelang  guna pembayaran restitusi  sebagaimana penghitungan LPSK maka pada saat perkara dinyatakan P-21 atau lengkap, Jaksa Penuntut Umum pada saat  dilakukan  tahap  2  atau  penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti  dapat meminta pelaku PTPPO untuk menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  nantinya  pada  saat  pelimpahan  perkara  ke pengadilan  negeri  setempat  dilakukan  penitipan  dengan  menggunakan mekanisme  konsinyasi  yang  diatur  dalam  UU  PTPPO  guna  pembayaran restitusi.  Mekanisme  konsinyasi  ini  menguntungkan  Jaksa  Penuntut  Umum karena  apabila  setelah  putusan  berkekuatan  hukum  tetap,  pelaksanaan lelangnya dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pidana pokok berdasarkan putusan hakim sehingga tidak terjadi tunggakan eksekusi berupa pembayaran  restitusi.  Bahwa  mekanisme  konsinyasi  dengan  menitipkan barang  milik  pelaku  TPPO  merupakan  perluasan  penulis  dalam  ketentuan mengenai aturan Pasal 48 ayat (5) mengatur restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode  analisis  yang  digunakan.  Penulisan  hasil  dan  pembahasan  dapat ditambahkan  dengan  diagram,  tabel,  atau  gambar  yang  mendukung. Sistematika  hasil  dan  pembahasan  harus  merujuk  pada  rumusan  masalah penelitian.  Penulisan  dapat  dibuat  dengan  format  subjudul  berdasarkan permasalahan yang dibahas.

## Kesimpulan
Pengaturan  Pemenuhan  Hak  Restitusi  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun  2018  tentang  Pemberian Kompensasi,  Restitusi,  dan  Bantuan  kepada Saksi  dan  Korban,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan  Restitusi  bagi  Anak  yang  menjadi  Korban  Tindak  Pidana,  dan Pedoman  Kejaksaan  RI  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Akses  Keadilan  bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Bahwa dari banyak peraturan yang telah dilahirkan sampai saat ini belum ada pengaturan terkait
mekanisme penetapan sita setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap apabila belum dilaksanakan pembayaran restitusi oleh terpidana dikenakan pidana  pengganti  berupa  pidana  kurungan.  Sehingga  tujuan  dari  restitusi untuk korban sebagai upaya pemulihan kerugian yang dialami menjadi tidak efektif.
Kendalanya adalah belum ada mekanisme terkait penetapan restitusi terhadap  perkara  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  belum mendapat restitusi. Sehingga diperlukan pengaturan ideal bagi Jaksa Penuntut Umum  guna  pemenuhan  kewajiban  restitusi  bagi  terpidana  yang  tidak mampu  membayar  restitusi  bagi  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang. Salah  satu  langkah  progresif  Jaksa  Penuntut  Umum  yaitu  melakukan inventarisir/pencatatan/pendataan  terhadap  harta  kekayaan  pelaku  tindak pidana  perdagangan  orang  pada  tingkat  penyidikan  dengan  memberikan petunjuk  pada  P-19  kepada  penyidik.  Apabila  ditemukan  harta  kekayaan milik  terpidana  yang  nilainya  dapat  dilelang  guna  pembayaran  restitusi sebagaimana  penghitungan  LPSK  maka  pada  saat  perkara  dinyatakan  P-21 atau  lengkap,  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  saat  dilakukan  tahap  2  atau penyerahan tersangka dan barang bukti dapat meminta pelaku TPPO untuk menyerahkan harta kekayaan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum untuk nantinya  pada  saat  pelimpahan  perkara  ke  pengadilan  negeri  setempat dilakukan  penitipan  dengan  menggunakan  mekanisme  konsinyasi  yang diatur dalam UU PTPPO guna pembayaran restitusi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Akub, A.M. Syukri dan Sutiawati, 2018, Keadilan Restoratif (Restorative Justice):
Perkembangan, Program Serta Prakteknya di Indonesia dan Beberapa Negara, Yogyakarta: Litera.
Irwansyah, 2020, Kajian Ilmu Hukum, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Sofyan, Andi dan Nur Azisah, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press.
Wantu, Fence M., 2007, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”,
Mimbar Hukum, 19(3), 387-398
Wijayanta, Tata, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam  Kaitannya  Dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, 14(2), Mei, 216-226