IMPLEMENTASI ANALISIS KEBUTUHAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN JOMBANG
Nadiarani Anindita 1 , Moh. Taufiq Hidayat 2
Politeknik STIA LAN Bandung nadiarani.anindita@poltek.stialanbandung.ac.id,moh2vic@gmail.com

## Abstrak
Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  unsur  utama  sumber  daya  manusia  aparatur  negara mempunyai  peranan  penting  dalam  menentukan  keberhasilan  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan.  Akan  tetapi  pada  prakteknya  di  lapangan  tidak  semua PNS  memiliki  kompetensi  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  organisasi.  Banyak  PNS yang  tidak  dapat  memenuhi/mencapai  target  kerjanya  akibat  minimnya  kompetensi  yang dimiliki  dalam  melaksanakan  tugas/jabatan  yang  diduduki.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  implementasi  analisis  kebutuhan  pelatihan  pegawai  negeri  sipil  di  Badan Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang.  Penelitian  ini bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Implementasi Analisis Kebutuhan Pelatihan PNS Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang belum dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tepat sehingga  hasilnya  kurang  akurat  dan  valid.  Hal  ini  tentunya  berdampak  pada  efektivitas pelatihan.  Rekomendasi  yang  diberikan  berdasarkan  hasil  penelitian  diantaranya  yaitu perlu adanya jabatan analis diklat yang memiliki peran untuk menghasilkan pelatihan yang efektif  dan  efisien  melalui  proses  analisis  yang  tepat.  Selain  itu  perlu  dibentuk  regulasi mengenai  regulasi  berupa  peraturan  internal  yang  mengatur  tentang  Petunjuk  Teknis  dan Petunjuk  Pelaksanaan  Pengembangan  Kompetensi  PNS  Badan  Kepegawaian  Daerah, Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  sebagai  turunan  dari  Peraturan  Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018.
Kata kunci : Analisis Kebutuhan Pelatihan, Pegawai Negeri Sipil

## Abstract
Civil Servants as the main element of the human resources of the state apparatus have an important  role  in  determining  the  success  of  governance  and  development.  However,  in practice, not all civil servants have the competencies expected by the organization. Many civil  servants  cannot  meet/achieve  their  work  targets  due  to  their  lack  of  competence  in carrying  out  the  duties/positions  occupied.  This  study  aims  to  determine  the implementation  of  the  training  needs  analysis  for  civil  servants  in  the  Jombang  Regency Regional  Personnel,  Education  and  Training  Agency.  This  research  is  descriptive  with  a qualitative  approach.  The  results  showed  that  the  implementation  of  the  PNS  Training Needs  Analysis  at  the  Regional  Personnel,  Education  and  Training  Agency  for  Jombang Regency  had  not been  carried  out  according  to  the proper  mechanism  so  that the  results were not accurate and valid. This certainly has an impact on the effectiveness of training. The  recommendations  given  based  on  the  results  of  the  research  include  the  need  for training  and  education  analyst  positions  that  have  a  role  in  producing  effective  and efficient training through an appropriate analytical process. In addition, it is necessary to establish  regulations  regarding  regulations  in  the  form  of  internal  regulations  governing Technical  Instructions  and  Instructions  for  Implementing  Competency  Development  for Civil  Servants  of  the  Jombang  Regency  Regional  Personnel,  Education  and  Training Agency as derivatives of the Regulation of the Institute of State Administration Number 10 of 2018.

## Keywords: Analysis of Training Needs, Civil Servants

## Pendahuluan
Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  (ASN),  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat  tertentu  diangkat  sebagai  Pegawai  ASN  secara  tetap  oleh  Pejabat  Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Pemerintah Republik Indonesia, 1997).  Dalam  Undang-Undang  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  tugas  pokok  dan fungsi  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah  sebagai  pelaksana  kebijakan  publik,  sebagai pelayanan  publik,  serta  sebagai  perekat  dan  pemersatu  bangsa  (Mindawanto,  2019). Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut, utamanya dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan  berkualitas, Pegawai Negeri Sipil  dituntut agar memiliki  komitmen,  integritas,  dan  kompetensi  yang  memadai  serta  terus  berupaya mengembangkannya  guna  meningkatkan  profesionalitasnya  dalam  rangka  mendukung tugas  pokok  dan  fungsinya  tersebut  (Rahmadana  et  al.,  2020). Pegawai  Negeri  Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan penting dalam  menentukan  keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  faktor  manusia  ( man )  merupakan  modal  utama  dalam penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  (Essing,  Pioh,  &  Lengkong,  2018).  Hal  itu disebabkan  karena  keberhasilan  suatu  organisasi  sangat  dipengaruhi  oleh  kualitas sumber  daya  manusianya,  terutama  yang  terkait  dengan  tingkat  kompetensi. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020  tentang  Manajemen  PNS, Kompetensi  Pegawai  Negeri  Sipil  dibagi  menjadi  3  (tiga)  jenis  yakni:  Kompetensi Teknis,  Kompetensi  Manajerial,  dan  Kompetensi  Sosiokultural.  Kompetensi  tersebut sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  menghasilkan  pegawai  yang  profesional  yang  dapat menunjang kinerja birokrasi pemerintahan terutama untuk memberikan pelayanan yang berkualitas  kepada  masyarakat  dalam  rangka  mewujudkan good  governance . Peningkatan  kinerja  pegawai  akan  sangat  mempengaruhi  kinerja  organisasi  secara keseluruhan (Hayat, 2014).
Masalah tentang kompetensi PNS menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas saat  ini  karena  berkaitan  dengan  upaya  Pemerintah  dalam  mewujudkan  Reformasi Birokrasi  (Daraba,  2019).  Dalam  prakteknya  di  lapangan  tidak  semua  PNS  memiliki kompetensi  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  organisasi.  Kesenjangan  kompetensi tersebut  secara  tidak  langsung  akhirnya  menyebabkan  lahirnya  kesenjangan  kinerja (Hidayat,  Hubeis,  Sukmawati,  &  Eriyatno,  2020).  Banyak  PNS  yang  tidak  dapat memenuhi/mencapai  target  kerjanya akibat minimnya kompetensi  yang dimiliki dalam melaksanakan tugas/jabatan yang diduduki.
Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang adalah  salah  satu  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  bawah  instansi  Pemerintah Kabupaten Jombang yang tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan  Fungsi,  serta  Tata  Kerja  Badan  Kepegawaian  Daerah  Pendidikan  dan  Pelatihan

## Implementasi Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang
Kabupaten  Jombang  adalah  membantu  Bupati  melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan pemerintahan  di  bidang  kepegawaian,  pendidikan  dan  pelatihan.  Dari  uraian  tersebut dapat  diketahui  bahwa  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan Kabupaten  Jombang  merupakan  salah  satu  OPD  yang  seharusnya  diharapkan  menjadi organisasi  percontohan/tolak  ukur  bagi  OPD  lain  di  lingkup  Pemerintah  Kabupaten Jombang  dalam  hal  SDM  aparatur  terutama  pada  konteks  kinerja,  namun  bila  dilihat dari  Tabel  Indeks  Profesionalitas  ASN  (IP  ASN)  Badan  Kepegawaian  Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang diperoleh data sebagai berikut :
Tabel 1 : Nilai IP ASN PNS BKD PP Kabupaten Jombang
Kualifikasi Kompetensi  Kinerja Disiplin Nilai 13,6 22,8 25,4 5 66,8
Dari  tabel  di  atas  Nilai  IP  ASN  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan Pelatihan Kabupaten Jombang 66,8 yang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 masih dalam kategori rendah (61-70). Masih terdapat kesenjangan Kinerja  yang  mengakibatkan  capaian  kinerja  pegawai  belum  dapat  optimal  dalam memenuhi  target  kerja.  Masalah  kesenjangan  kinerja  ini  disebabkan  oleh  adanya kesenjangan ( gap ) kompetensi. Padahal dalam Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 17  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017 tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  disebutkan  bahwa  setiap  PNS  memiliki  hak dan  kesempatan  yang  sama  diikutsertakan  dalam  pengembangan  kompetensi  paling sedikit  20  Jam  Pelajaran  selama  satu  tahun,  salah  satunya  melalui  pelatihan.  Jika masalah  kesenjangan  kompetensi  tersebut  tidak  segera  ditangani  dengan  baik  maka dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang dihasilkan.
Permasalahan  lainnya  adalah  adanya  beberapa  pegawai  yang  diikutkan  dalam pelatihan  yang  kurang  sesuai  dengan  tugas/pekerjaan  jabatannya.  Inilah  mengapa kadang  di  sebuah  organisasi  ditemukan  beberapa  pegawai  yang  mendapatkan  julukan sebagai  pegawai  spesialis  diklat.  Beberapa  hal  yang  telah  diuraikan  tersebut  yang kemudian  menjadi  alasan  utama  mengapa  pelatihan  yang  diselenggarakan  kurang efektif dan kurang dapat memberikan dampak signifikan pada peningkatan kinerja PNS maupun  kinerja  organisasi  secara  keseluruhan  akibat  dari  ketidakakuratan  pada  proses perencanaan  kebutuhan.  Perencanaan  kebutuhan  pelatihan  bagi  PNS  belum  dilakukan sesuai  dengan  mekanisme/cara  yang  tepat.  Menurut  (Ngindana  &  Hermawan,  2019) dalam jurnal penelitiannya menegaskan bahwa berbagai pelatihan yang dilakukan PNS sebagian besar tidak memiliki relevansi terhadap jenis dan bentuk tugas pekerjaan yang mereka emban. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak pelatihan PNS yang tidak bisa memberikan  kontribusi  secara  signifikan  pada  organisasinya  yang  disebabkan  oleh lemahnya  proses  perencanaan,  terutama  pada  tahap  penyusunan  analisis  kebutuhan pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian dari (Mulyaningsih, 2020) menyimpulkan bahwa Analisis Kebutuhan Pelatihan PNS yang telah dilakukan saat ini masih sebatas mencari data  dan  informasi  pegawai  yang  berminat  mengikuti  pelatihan,  belum  melaksanakan analisis  secara  komprehensif  yang  sesuai  dengan  konsep Training  Need  Analysis .
Penyusunan  analisis  kebutuhan  pelatihan  yang  telah  dilakukan  oleh  Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang belum sepenuhnya mampu memetakan kebutuhan pelatihan secara akurat dan valid (Ramadhan, 2022).
Hasil  Penelitian  terdahulu  terkait  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS  yang dilakukan oleh (Poma, 2015) kebutuhan diperoleh menggunakan cara DIF ( Difficulties, Importancy,  Frequency )  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  DIF  belum  dapat mengidentifikasi  kebutuhan  pelatihan  pada  jabatan  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi (pekerjaan)  yang  sulit  dilaksanakan.  Adapun  pada  jurnal  (Ngindana  &  Hermawan, 2019)  kebutuhan  pelatihan  diperoleh  dari  menganalisis  Kemampuan  Kerja  Jabatan dengan  Kemampuan  Kerja  Pribadi  (KKJ-KKP)  yang  mananya  hasilnya  dianggap kurang  akurat  karena  hanya  menghasilkan  rekomendasi  kebutuhan  pelatihan  secara umum  di  tiap  organisasi,  belum  menyentuh  karakteristik  tiap  individu  pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut maka saat ini masih dibutuhkan sebuah penelitian guna menguji  maupun  menemukan  mekanisme  yang  tepat  dalam  memetakan  kebutuhan pelatihan yang lebih efektif dan valid.

## Metode
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  bertujuan  untuk mengkaji  dan  mengamati  kenyataan  secara  mendalam  di  lapangan  terhadap  variabel yang  dikaji  dengan  menggunakan  instrumen  penelitian  yang  relevan  dengan menggunakan 2 (dua) teknik dalam mengumpulkan data berupa wawancara dan telaah dokumen.  Teknik  wawancara  yang  dipilih  adalah  wawancara  semi  terstruktur  ( semi structured  interview )  karena  peneliti  ingin  melakukan  wawancara  mendalam  ( in  dept interview ).  Instrumen  penelitian  yang  akan  digunakan  untuk  wawancara  adalah pedoman  wawancara.  Selain  itu  akan  dilakukan  telaah  terhadap  dokumen  Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang dua Tahun terakhir (2020 dan 2021). Adapun Teknik analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  4  langkah  Miles  dan Huberman  yakni  Pengumpulan  Data,  Reduksi  Data,  Display  Data  (Penyajian  Data), Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Sugiyono, 2017).

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  dilaksanakan  setiap  satu  tahun  sekali.  Analisis Kebutuhan Pelatihan tersebut bertujuan untuk menyusun kebutuhan pelatihan PNS yang penyelenggaraan  pelatihannya  direncanakan  akan  dilaksanakan  pada  tahun  berikutnya. Pelaksanaan  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  biasanya  dilakukan  antara  bulan  April hingga  Juni.  Waktu  tersebut  dipilih  bertujuan  untuk  efektivitas  dalam  penyusunan perencanaan dan penetapan anggaran pelatihan dalam APBD Kabupaten Jombang yang merujuk  dari  hasil  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  yang  telah  disusun  sebelumnya  di triwulan  pertama  tersebut.  Adapun  perencanaan  dan  penetapan  anggaran  pelatihan dalam  APBD  Kabupaten  Jombang  Tahun  berikutnya  biasanya  dimulai  pada  triwulan

## Implementasi Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian
Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang
kedua dan ketiga. Hal ini karena Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten  Jombang  merupakan  salah  satu  Organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  yang berada  di  bawah  lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Jombang,  sehingga  semua  anggaran program  kegiatan  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Jombang bersumber dari APBD Kabupaten Jombang.
Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  disusun  berdasarkan  Peraturan  Lembaga Administrasi  Nomor  10  Tahun  2018  tentang  Pengembangan  Kompetensi  PNS.  Pada Peraturan tersebut kebutuhan pelatihan PNS disusun melalui tahapan :
a) Inventarisasi Jenis Kompetensi
Penyusunan  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS  di  Badan  Kepegawaian  Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang dimulai dengan melakukan inventarisasi terhadap jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dari setiap Pegawai. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi bagi setiap  pegawai  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan  data  dan  informasi  terkait  jenis kompetensi  apa  yang  perlu  dikembangkan  dan  siapa  pegawai  yang  membutuhkannya. Pada  tahap  inventarisasi  ini  dilakukan  pemetaan  kesenjangan  kinerja  dan  kesenjangan kompetensi  pegawai  oleh  Kasubag  Umum  dan  Kepegawaian  Badan  Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang melalui analisis/telaah dokumen. Adapun  dokumen  yang  dianalisis  dalam  pemetaan  kesenjangan  tersebut  antara  lain seperti  dokumen  Penilaian  Prestasi  Kerja  PNS  (SKP),  dokumen  anjab,  dan  data  profil PNS. Dalam menganalisis kesenjangan kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara  target  dengan  capaian  kinerja  pegawai  pada  dokumen  Penilaian  Prestasi  Kerja PNS  (SKP).  Melalui  analisis  terhadap  form  dokumen  SKP  tersebut  dapat  diketahui uraian pekerjaan yang dapat  digunakan dasar untuk  inventarisasi  jenis kompetensi  apa yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  tugas/pekerjaan  tersebut  selain  menganalisis hasilnya  (antara  target  dan  capaian)  seperti  yang  telah  diuraikan.  Adapun  dalam menganalisis  kesenjangan  kompetensi  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  antara kompetensi  yang  dipersyaratkan  jabatan  di  dokumen  Anjab  dengan  data  profil  PNS yang menempati jabatan tersebut.  Hasil dari tahapan inventarisasi jenis kompetensi ini kemudian  dilaporkan  oleh  Kasubag  Umum  dan  Kepegawaian  kepada  Bidang Pendidikan  dan  Pelatihan  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan Kabupaten Jombang untuk diverifikasi.
b) Verifikasi Kebutuhan Pelatihan
Setelah  mendapatkan  laporan  dari  Kasubag  Umum  dan  Kepegawaian  terkait inventarisasi  jenis  kompetensi  tersebut,  Bidang  Pendidikan  dan  Pelatihan  melakukan verifikasi.  Tahap  verifikasi  merupakan  tahap  untuk  menentukan  pelatihan  apa  yang tepat  sesuai  dengan  jenis  kompetensi  yang  dibutuhkan  hasil  inventarisasi  yang  telah dilakukan  sebelumnya  melalui  beberapa  pertimbangan.  Hal  yang  menjadi  dasar pertimbangan  saat  verifikasi  adalah  kesesuaian  jenis  kompetensi  yang  telah diinventarisir  dengan  pelatihan  yang  akan  dipilih  karena  berkaitan  dengan  kurikulum pelatihan  ( syllabus )  dan  ketersediaan  anggaran.  Selain  kedua  hal  tersebut,  yang  juga
harus  dijadikan  dasar  dalam  melakukan  verifikasi  adalah  kesesuaian  kebutuhan pelatihan dengan rencana suksesi yang dimiliki oleh organisasi untuk para pegawainya. Tahap  verifikasi  merupakan  tahapan  sentral  dalam  penyusunan  Analisis  Kebutuhan Pelatihan  PNS  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Jombang  karena  di  tahap  ini  dilakukan  penentuan  kebutuhan  pelatihan  melalui pertimbangan-pertimbangan,  terutama  terkait  dengan  kemampuan  anggaran.  Bukan rahasia  lagi  bahwa  program  pengembangan  SDM  seperti  pelatihan  ini  membutuhkan biaya/anggaran  yang  tidak  sedikit.  Hasil  dari  tahap  verifikasi  adalah  rekomendasi pelatihan  yang  berisi  tentang  jenis  pelatihan  dan  nama-nama  PNS  yang  akan dikirim/diikutsertakan dalam pelatihan tersebut.
Sebagai  tambahan  informasi,  pada  tahap  verifikasi  ini  juga  dilakukan pertimbangan  dalam  penentuan  tingkat  kesenjangan  guna  menentukan  peringkat kebutuhan.  Tinggi  atau  rendahnya  kesenjangan  sebenarnya  bisa  diukur  melalui tes/ujian.  Namun  oleh  karena  pada  saat  menentukan  kesenjangan  tadi  hanya  melalui telaah dokumen maka pada saat verifikasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang juga melakukan dialog kepada para atasan pegawai guna menilai  tinggi/rendahnya  kesenjangan  para  bawahannya.  Para  atasan  tersebut diasumsikan  sebagai  pihak  yang  paling  memahami  tingkat  kesenjangan  pegawainya berdasarkan  pengamatan  pelaksanaan  tugas/pekerjaan  sehari-hari  yang  dilakukan bawahannya.  Meskipun  masih  rawan  akan  subjektivitas,  namun  langkah  tersebut  saat ini  dianggap  sebagai  salah  satu  upaya  organisasi  dalam  menyiasati  belum  adanya penyelenggaraan tes/ujian dalam menentukan kebutuhan pelatihan bagi bawahannya.
c) Validasi
Validasi  merupakan  tahap  terakhir  dalam  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS. Validasi  adalah  kegiatan  pengesahan  (penandatanganan)  draft  dokumen  Analisis Kebutuhan  Pelatihan  oleh  Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan Pelatihan  Kabupaten  Jombang  selaku  pimpinan  tertinggi  di  Badan  Kepegawaian Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang.  Setelah  ditandatangani  maka dokumen  tersebut  telah  resmi  menjadi  Dokumen  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang.
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa kegiatan Analisis Kebutuhan Pelatihan PNS di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10  Tahun  2018  tentang  Pengembangan  Kompetensi  PNS.  Proses  tersebut  juga  telah sesuai  dengan  tahapan  pada  teori-teori  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  karena  telah memenuhi  tahapan  identifikasi  area  yang  membutuhkan  pelatihan,  merencanakan pelaksanaan  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan,  memilih  teknik  pengumpulan  data, mengumpulkan  data,  mengolah/menganalisis  data,  serta  melaporkan  hasil  Analisis Kebutuhan  Pelatihan.  Meski  secara  tahapan  sudah  dilakukan  dengan  sistematis  namun secara mekanisme/cara masih perlu mendapat evaluasi guna meningkatkan akurasi dan validitas  hasil  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  yang  dilakukan.  Penentuan  kebutuhan

## Implementasi Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian
Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang
pelatihan  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Jombang  belum  melalui  mekanisme/cara  yang  tepat  untuk  dapat  menghasilkan rekomendasi  kebutuhan  pelatihan  secara  akuat  dan  valid. Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  diketahui  bahwa  dalam  penyusunan  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan,  Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang belum melibatkan pegawai  dalam  menentukan  kebutuhan  pelatihan.  Belum  dilakukan  dialog/wawancara dengan  pegawai  ( Ask  the  participants ).  Pegawai  baru  mengetahui  ketika  akan dikirim/diikutsertakan  dalam  sebuah  pelatihan  tanpa  mengetahui  siapa  yang mengusulkan,  alasan,  serta  tujuan  mengusulkan  pelatihan  tersebut.  Para  pegawai  tidak ditanya tentang unit kompetensi dan jenis pelatihan yang dibutuhkan bagi dirinya untuk dapat  mendukung  dan  menyempurnakan  pelaksanaan  tugas/pekerjaannya  dalam  upaya mengoptimalkan kinerjanya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  juga  diketahui  bahwa  Badan  Kepegawaian  Daerah, Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  telah  melakukan  dialog/wawancara dengan  atasan  pegawai  dalam  menentukan  kebutuhan  pelatihan  bawahannya  ( Ask  the bosses  of  the  participants ) . Para  atasan  diasumsikan  sebagai  pihak  yang  paling memahami  kesenjangan  kinerja  maupun  kesenjangan  kompetensi  pegawainya  dari pengamatan  pelaksanaan  tugas/pekerjaan  sehari-hari,  terutama  dalam  menentukan tinggi atau rendahnya kesenjangan. Hanya saja atasan yang diwawancara masih sampai pada  level  administrator.  Selain  itu  berdasarkan  hasil  penelitian  juga  dapat  diketahui bahwa  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang belum  melibatkan  koordinator  jabatan  yang  biasanya  diduduki  oleh  pegawai  yang paling  berpengalaman  dalam  suatu  jabatan  ( expert ),  bawahan,  rekan/teman,  maupun customers yang memiliki hubungan kerja/korelasi jabatan dalam menentukan kebutuhan pelatihan  pegawainya  ( Ask  others  who  are  familiar  with  the  job  and  how  it  is  being performed, including subordinates, peers, and customers ). Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  belum  mempunyai  regulasi  dan instrumen  yang  pasti  untuk  mengatur  keterlibatan  pihak-pihak  tersebut  dalam penyusunan kebutuhan pelatihan pegawai.
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang  juga belum  melakukan  tes/ujian  dalam  menentukan  kebutuhan  pelatihan  ( Test  the participants ) yang disebabkan oleh sarana prasarana dan SDM pendukung yang belum memadai  untuk  menyelenggarakan  tes/ujian.  Tes/ujian  dibutuhkan  dalam  rangka meningkatkan akurasi dan validitas pemetaan kesenjangan kinerja maupun kesenjangan kompetensi  pegawai  karena  bersifat  lebih  objektif.  Saat  ini  pemetaan  kesenjangan kompetensi  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Jombang  hanya  didasarkan  pada  hasil  telaah  dokumen  ditambah  dengan  hasil dialog/wawancara dengan para atasan pegawai. Bahkan hasil dialog/wawancara dengan para  atasan  tersebut  lebih  dijadikan  dasar  acuan  dalam  menentukan  tinggi  atau rendahnya  tingkat  kesenjangan  kompetensi  pegawai.  Mekanisme/cara  seperti  ini  jelas memiliki unsur subjektivitas yang tinggi, berbeda dengan  tes/ujian yang hasilnya lebih objektif, akurat, dan valid.   Adanya tes/ujian (baik ujian tulis, ujian lisan, ujian praktek)
sangat  penting  karena  melalui  tes/ujian  tersebut  para  pegawai  yang  diikutkan  program pelatihan  adalah  benar-benar  orang  yang  tepat  menjadi  peserta  pelatihan  karena  yang bersangkutan memang membutuhkan pelatihan tersebut.
Selanjutnya dalam menentukan kebutuhan pelatihan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  juga  mempertimbangkan  hasil  analisis dari form penilaian kinerja pegawai. Dengan menganalisis form penilaian kinerja dapat diketahui ada/tidaknya kesenjangan kinerja dengan membandingkan antara target kerja dengan  capaiannya.  Pada  proses  ini  apabila  ditemukan  kesenjangan  kinerja  maka diasumsikan salah satunya dipengaruhi oleh adanya kesenjangan kompetensi, sehingga untuk  meningkatkan  kinerja  pegawai  tersebut  perlu  dilakukan  perbaikan  kompetensi melalui  sebuah  pelatihan.  Melalui  analisis  terhadap  form  dokumen  SKP  tersebut  juga dapat  diketahui  uraian  pekerjaan  yang  dapat  digunakan  dasar  untuk  inventarisasi  jenis kompetensi  apa  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  tugas/pekerjaan  tersebut  selain fokus  utamanya  menganalisis  hasilnya  (antara  target  dan  capaian)  seperti  yang  telah diuraikan  sebelumnya  di  atas.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  dapat  diketahui bahwa  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang telah  melakukan  analisis  terhadap  form  penilaian  kinerja  pegawai  ( Analysis performance appraisal forms).
Dari tahapan dan mekanisme/cara yang sudah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  sebagaimana  yang  telah diuraikan  tersebut  dihasilkan  sebuah  dokumen  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang. Dokumen tersebut  berisi  tentang  rekomendasi  pelatihan  bagi  pegawai  Badan  Kepegawaian Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang.  Adapun  hasil  Analisis Kebutuhan  Pelatihan  PNS  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan Kabupaten Jombang selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Gambar 1 : Rekomendasi Kebutuhan Pelatihan BKD PP Kab. Jombang 2021

## Implementasi Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang
Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  Tahun  2020  yang  berisi  tentang Rekomendasi  Kebutuhan  Pelatihan  pegawai  untuk  Tahun  2021  tersebut  tidak  semua ditindaklanjuti.  Berdasarkan  informasi  dari  Kepala  Bidang  Pendidikan  dan  Pelatihan dapat  diketahui  bahwa  dari  Rekomendasi  Kebutuhan  Pelatihan  tersebut,  Badan Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  selama  Tahun 2021  hanya  menyelenggarakan  Pelatihan  Kepemimpinan  Administrator  (PKA)  dan melakukan  pengiriman  pada  Pelatihan  Kepemimpinan  Nasional  Tingkat  II.  Adapun sisanya  belum  mendapat  tindaklanjut  sehingga  kembali  muncul  pada  penyusunan kebutuhan pelatihan di periode berikutnya. Adapun hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan PNS  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang Tahun  2021  yang  berisi  tentang  Rekomendasi  Kebutuhan  Pelatihan  pada  Tahun  2022 adalah sebagai berikut :
Gambar 2 : Rekomendasi Kebutuhan Pelatihan BKD PP Kab. Jombang

## Kendala yang dihadapi dan Upaya yang telah dilakukan
Dalam  penyusunan  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS  di  Badan  Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang terdapat beberapa kendala yang
menyebabkan  hasil  dari  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  tersebut  kurang  valid,  sehingga menyebabkan  pelatihan  yang  diikuti  kurang  sesuai  dengan  tugas  pekerjaan  yang dilakukan  sehari-hari  serta  kurang  memberikan  dampak  signifikan  bagi  peningkatan kinerja pegawai. Kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut :
1) Keterbatasan  SDM  Penyusun  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS  di  Badan Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  yang menyebabkan  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan Kabupaten  Jombang  belum  dapat  melakukan  dialog/wawancara  dengan  semua pegawai  ( Ask  the  participants ).  Tim  penyusun  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan PNS  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Jombang  hanya  terdiri  atas  4  (empat)  orang  saja,  yakni  :  Kepala  Bidang Pendidikan  dan  Pelatihan,  Kasubid  Teknis  Fungsional  dan  Sertifikasi,  1  (satu) orang staf dari Kasubid Teknis Fungsional dan Sertifikasi, serta Kasubag Umum dan  Kepegawaian.  Faktor  SDM  penyusun  menjadi  salah  satu  kunci  pokok kesuksesan  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  di  sebuah  organisasi.  Badan Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  masih kekurangan  SDM  yang  mumpuni  di  bidang  kediklatan,  khususnya  yang memiliki  keterampilan  di  bidang  penyusunan  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan. Berdasarkan hasil peneliian dapat diketahui bahwa Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang saat ini masih kekurangan SDM yang  mumpuni  dalam  penyusunan  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan,  khususnya  di level staf (pelaksana).
2) Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang belum  memiliki  regulasi  dan  instrumen  untuk  mengakomodir  penilaian  dari koordinator jabatan, bawahan, rekan/teman, maupun customers atau pihak yang memiliki  hubungan  kerja/korelasi  jabatan  dalam  menentukan  kebutuhan pelatihan pegawai ( Ask others who are familiar with the job and how it is being performed,  including  subordinates,  peers,  and  customers ).  Tanpa  regulasi  dan instrumen  yang  pasti  sangat  sulit  untuk  melibatkan  pihak-pihak  yang  memiliki hubungan  kerja/korelasi  jabatan  dalam  penyusunan  kebutuhan  pelatihan  suatu jabatan dalam organisasi. Regulasi yang pasti akan menjadi payung hukum dan dapat melindungi hak serta kewajiban para pihak tersebut. Sedangkan instrumen sangat dibutuhkan agar penilaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat bersifat objektif dan transparan.
3) Belum  adanya  tes/ujian  dalam  mengukur  kesenjangan  kompetensi  dan kesenjangan  kinerja  pegawai.  Kendala  utama  dalam  penyusunan  Analisis Kebutuhan  Pelatihan  PNS  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan Pelatihan  Kabupaten  Jombang  adalah  belum  adanya  tes/ujian  yang  dapat dijadikan  sebagai  instrumen  dalam  mengukur  tingkat  kesenjangan  (baik kesenjangan  kinerja  maupun  kesenjangan  kompetensi).  Badan  Kepegawaian Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  belum  melakukan tes/ujian  dalam  menentukan  kebutuhan  pelatihan  ( Test  the  participants )  karena

## Implementasi Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian
Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang
sarana  prasarana  dan  SDM  pendukung  yang  belum  memadai  untuk menyelenggarakan  tes/ujian.  Adanya  tes/ujian  (baik  ujian  tulis,  ujian  lisan, maupun  ujian  praktek)  atau  yang  saat  ini  lebih  familiar  dikenal  di  organisasi publik  dengan  istilah assessment pegawai  sangat  penting  dilakukan  guna meminimalisir  adanya  unsur  subjektivitas  agar  nantinya  hasil  Analisis Kebutuhan  Pelatihan  benar-benar  valid  dan  dapat  dipertanggungjawabkan. Melalui tes/ujian tersebut para pegawai yang diikutkan program pelatihan adalah benar-benar  orang  yang  tepat  untuk  menjadi  peserta  pelatihan  karena  yang bersangkutan  memang  benar-benar  membutuhkan  pelatihan  tersebut.  Tanpa adanya  tes/ujian  tersebut  sangat  sulit  menentukan  pegawai  yang  benar-benar membutuhkan pelatihan secara objektif, akurat, dan valid.
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  dalam  meminimalisir  kendala-kendala  tersebut antara lain sebagai berikut :
1) Meningkatkan kemampuan pegawai di bidang Training Need Analysis (Analisis Kebutuhan  Pelatihan).  Dalam    upaya  menyikapi  kendala  keterbatasan  SDM yang memiliki keterampilan di bidang kediklatan, khususnya terkait kemampuan dan  keterampilan  tentang  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  maka  Badan Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  selalu berupaya  melakukan  peningkatan  kompetensi  pegawai,  yang  salah  satunya mengenai kompetensi di bidang bidang Training Need Analysis yang dilakukan melalui  cara  mengirim/mengikutsertakan  pegawai  untuk  mengikuti  bimbingan teknis penyusunan Analisis Kebutuhan Pelatihan.
2) Memaksimalkan  fungsi  pengawasan  pegawai  oleh  atasan.  Melalui  pengawasan dari  atasan  dapat  diidentifikasi  ada/tidaknya  kesenjangan.  Upaya  penguatan fungsi  pengawasan  pegawai  yang  dilakukan  sangat  berhubungan  erat  dengan upaya  dialog/wawancara  yang  dilakukan  Bidang  Pendidikan  dan  Pelatihan kepada  atasan,  sebab output dari  pengawasan  ini  nantinya  berupa  penilaian tentang ada/tidaknya kesenjangan kompetensi pegawai dalam bekerja yang bisa dijadikan dasar penentuan kebutuhan pelatihan. Hal ini untuk menyikapi belum adanya regulasi dan instrumen untuk mengakomodir penilaian dari  koordinator jabatan/ahli,  bawahan,  rekan,  maupun customers atau  pihak  yang  memiliki hubungan  kerja/korelasi  jabatan  dalam  menentukan  kebutuhan  pelatihan pegawai.  Oleh  karena  pihak-pihak  tersebut  belum  dapat  menilai,  maka  fungsi pengawasan harus dimaksimalkan.
3) Dialog/wawancara  dengan  atasan.  Dalam  menyikapi  kendala  belum  adanya tes/ujian  sebagai  instrumen  untuk  mengukur  tinggi/rendahnya  kesenjangan, maka  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Jombang  saat  ini telah  melakukan dialog/wawancara kepada para atasan dalam menentukan  kesenjangan  pegawai.  Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya bahwa output dari  upaya  memaksimalkan  fungsi  pengawasan  pegawai  yang melekat  pada  atasan  sangat  berkaitan  erat  dengan  upaya  dialog/wawancara
dengan atasan (pimpinan) pegawai yang dilakukan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan  selaku  tim  penyusun.  Para  atasan  dari  pegawai  tersebut  diasumsikan sebagai  pihak  yang  paling  memahami  tingkat  kesenjangan  pegawainya berdasarkan  pengamatan  pelaksanaan  tugas/pekerjaan  sehari-hari  yang dilakukan  bawahannya.  Ini  merupakan  salah  satu  upaya  Badan  Kepegawaian Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  dalam  menentukan tingkat kesenjangan di tengah belum adanya tes/ujian. Dalam perkembangannya Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang memandang pentingnya sebuah tes/ujian atau yang saat ini lebih familiar disebut assessment pegawai  dalam  mendukung  semua  fungsi-fungsi  manajemen  SDM yang  saling  berkaitan  satu  dengan  yang  lain,  salah  satunya  yakni  dalam mendukung  fungsi  pengembangan  SDM  sehingga  kebutuhan  akan assessment ini  mutlak  diperlukan  guna  mendukung  validitas  dan  objektivitas  hasil. Berkenaan  dengan  hal  tersebut  maka  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  saat  ini  tengah  berupaya  mempersiapkan SDM  dan  sarana  prasarana  pendukung  lainnya  agar  nantinya  Badan Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  dapat menyelenggarakan  tes/ujian  bagi  pegawainya.  Selain  mengirimkan  pegawai untuk mengikuti seleksi calon assessor, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang  berencana akan membangun sebuah  gedung setingkat  UPT  (Unit  Pelaksana  Teknis)  yang  nantinya  akan  digunakan  sebagai “ assessment  center ”  bagi  pegawai  internal  Badan  Kepegawaian  Daerah, Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  maupun  bagi  semua  PNS  di lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Jombang  yang  rencananya  akan  mulai dikerjakan  pada  Tahun  2023.  Berdasarkan  informasi  tambahan  dari  Kepala Bidang  Pendidikan  dan  Pelatihan  diketahui  bahwa  beberapa  waktu  yang  lalu Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang sudah  melakukan  studi  tiru  ke  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan (BKPP)  Kota  Yogyakarta  yang  telah  memiliki  UPT Assessment  Center .  Dari hasil  studi  tersebut  saat  ini  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan Pelatihan  Kabupaten  Jombang  sedang  intens  melakukan  pembahasan  dalam merencanakan dan merinci anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan hal tersebut pada Tahun 2023.
Berdasarkan  informasi  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas  tentang Implementasi  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS  di  Badan  Kepegawaian  Daerah, Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  dapat  diketahui  bahwa  meski  secara tahapan Analisis Kebutuhan Pelatihan di  Badan  Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan  Kabupaten  Jombang  sudah  dilakukan  secara  sistematis,  namun  hasilnya dianggap masih kurang tepat sasaran karena belum mampu mendongkrak produktivitas kerja secara signifikan. Hal ini disebabkan Analisis Kebutuhan Pelatihan PNS di Badan Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  belum  melalui mekanisme/cara yang tepat. Dalam penyusunan kebutuhan pelatihan belum melibatkan

## Implementasi Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang
unsur pegawai, belum melibatkan koordinator jabatan atau pihak yang dianggap paling memahami  tugas/pekerjaan  suatu  jabatan  ( expert ),  rekan/teman  kerja,  maupun customers ,  atau  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  hubungan  kerja/korelasi  jabatan. Penentuan  kebutuhan  pelatihan  juga  belum  melalui  sebuah  tes/ujian  yang  dapat mengukur  tingkat  kesenjangan  secara  objektif.  Penyusunan  Analisis  Kebutuhan Pelatihan  harus  dilakukan  menggunakan  mekanisme  yang  tepat  agar  pemetaan kebutuhan  pelatihan  yang  dihasilkan  bisa  lebih  akurat,  valid,  dan  benar-benar  sesuai dengan  kebutuhan  pegawai  maupun  organisasi  tempat  pegawai  bekerja.  Adapun mekanisme/cara  yang  tepat  dalam  menyusun  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS  di Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  adalah sebagai berikut :
Gambar 3 : Mekanisme Analisis Kebutuhan Pelatihan yang tepat bagi BKD PP
1) Melakukan  dialog  dengan  pegawai  tentang  kebutuhan  pelatihannya. Para pegawai ditanya terkait kompetensi dan jenis pelatihan apa yang dibutuhkannya untuk  dapat  meningkatkan  produktivitas  kerjanya.  pada  proses  ini  pegawai diasumsikan mampu melakukan self assessment untuk  menemukan gap kinerja dan gap kompetensinya. Meskipun bukan untuk dijadikan referensi utama dalam mengukur kesenjangan kompetensi pegawai, namun paling tidak dengan adanya self  assessment tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  deteksi  awal  untuk mengidentifikasi ada/tidaknya kesenjangan.
2) Melakukan  dialog  dengan  atasan  pegawai  tentang  kebutuhan  pelatihan para  pegawainya. Para  pimpinan  dari  pegawai  tersebut  ditanya  juga  terkait kompetensi  dan  jenis  pelatihan  apa  yang  yang  harus  diberikan  kepada bawahannya  untuk  dapat  mendongkrak  kinerjanya.  Pada  proses  ini atasan/pimpinan diasumsikan sebagai pihak yang paling memahami gap kinerja dan gap kompetensi  pegawainya,  serta  sebagai  pihak  yang  paling  mengerti tentang kebutuhan pelatihan bagi pegawainya.

## INVENTARISASI JENIS KOMPETENSI
1. Melakukan dialog dengan pegawai.
2. Melakukan dialog dengan atasan/pimpinan pegawai.
3. Menanyakan kepada orang lain yang mengerti/ahli dalam pekerjaan, bawahan, rekan,
maupun customers (pihak-pihak yang memiliki korelasi jabatan). 4. Melakukan tes/ujian.
5. Melakukan analisis terhadap form
penilaian kinerja pegawai VERIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN VALIDASI
3) Menanyakan  kepada  orang  lain  yang  mengerti/ahli  dalam  pekerjaan  dan bagaimana  cara  mengerjakannya,  termasuk  bawahan,  rekan/teman,  dan customer .  Pihak-pihak  tersebut  diasumsikan  sebagai  pihak  yang  memahami kualitas  pelaksanaan  kerja  yang  dilakukan  pegawai  karena  memiliki  hubungan kerja/korelasi  jabatan,  sehingga  dapat  menilai gap kinerja  dan gap kompetensi pegawai  yang  dimaksud  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam  menyusun kebutuhan  pelatihan.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  melakukan wawancara  langsung  atau  melalui  kuesioner  yang  saat  ini  karena  adanya perkembangan teknologi bisa dilakukan melalui bantuan aplikasi seperti google form maupun aplikasi e-government , dan sebagainya.
4) Melakukan tes/ujian bagi pegawai. Pelaksanaan tes/ujian atau yang saat ini di organisasi  publik  lebih  familiar  disebut  dengan assessment pegawai,  baik melalui  ujian  tulis,  ujian  lisan,  maupun  ujian  praktek  yang  dapat menggambarkan  ada atau tidaknya kesenjangan  kompetensi  dalam pelaksanaan kerja  secara  objektif.  Terutama  dengan  adanya  ujian  praktek  maka  dapat diketahui  secara  nyata  tingkat  kesenjangan  yang  ada.  Merumuskan  kebutuhan pelatihan  berdasarkan  hasil  tes/ujian  akan  dapat  meminimalisir  subjektivitas sehingga hasilnya lebih akurat dan lebih valid.
5) Melakukan  analisis  terhadap  form  penilaian  kinerja  pegawai .  Dilakukan dengan  menganalisis  pada  uraian  pekerjaan  pada  form  penilaian  kinerja  yang dapat digunakan dasar untuk inventarisasi jenis kompetensi apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan tersebut, selain juga menganalisis hasilnya yakni  dengan  membandingkan  antara  target  kerja  dengan  hasil/capaian  kerja pada dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS (SKP).
Dari  proses  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  penerapan  mekanisme  difokuskan pada  tahap  inventarisasi  jenis  kompetensi  karena  pada  tahap  ini  ditentukan  tingkat kesenjangan  yang  ada,  sehingga  dibutuhkan  mekanisme  sebagaimana  yang  telah diuraikan  di  atas  guna  menghasilkan  hasil  yang  lebih  akurat  dan  valid.  Hasil  dari inventarisasi  tersebut  kemudian dilakukan verifikasi dan validasi  hingga menghasilkan sebuah  rekomendasi  kebutuhan  pelatihan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  sebenarnya. Dengan  melaksanakan  mekanisme  di  atas,  diharapkan  nantinya  Analisis  Kebutuhan Pelatihan  PNS  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten Jombang  dapat  menghasilkan  sebuah  rekomendasi  kebutuhan  pelatihan  yang  lebih akurat  dan  valid.  Dengan  hasil  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  yang  lebih  akurat  dan valid tersebut, maka pelatihan yang diikuti oleh  pegawai  Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  akan  dapat  memberikan  dampak  yang signifikan  bagi  peningkatan  kinerja  pegawai  maupun  kinerja  organisasi  secara keseluruhan.  Mekanisme/cara  yang  telah  diuraikan  di  atas  dinilai  peneliti  sebagai mekanisme  yang  paling  tepat  dalam  menyusun  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS  di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang.

## Implementasi Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian
Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Implementasi  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan PNS  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Implementasi Analisis Kebutuhan Pelatihan PNS di Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  sudah dilakukan sesuai tahapan yang sistematis. Tahapan yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi  PNS.  Proses  tersebut  juga  sudah  sesuai  dengan  tahapan  pada  teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli karena telah memenuhi tahapan identifikasi area yang membutuhkan  pelatihan,  merencanakan  pelaksanaan  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan, memilih  teknik  pengumpulan  data,  mengumpulkan  data,  mengolah/menganalisis  data, serta  melaporkan  hasil  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan.  Meskipun  secara  tahapan  sudah dilakukan  dengan  sistematis,  namun  secara  mekanisme/cara  masih  perlu  mendapat evaluasi  guna  meningkatkan  akurasi  dan  validitas  hasil  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  dalam  melaksanakan  Analisis Kebutuhan  Pelatihan,  mekanisme/cara  yang  digunakan  oleh  Badan  Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang belum melibatkan pegawai ( Ask the participants) , koordinator jabatan,  bawahan,  rekan/teman, maupun customers yang memiliki hubungan kerja/korelasi jabatan ( Ask others who are familiar with the job and how it is  being  performed, including  subordinates, peers,  and customers ), serta belum melakukan  tes/ujian  dalam  menentukan  kebutuhan  pelatihan  ( Test  the  participants ). Adapun  mekanisme/cara  yang  sudah  dilakukan  oleh  Badan  Kepegawaian  Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang saat ini adalah dialog/wawancara dengan atasan  pegawai  ( Ask  the  bosses  of  the  participants ),  dan  menganalisis  form  penilaian kinerja  pegawai  ( Analysis  performance  appraisal  forms). 2.  Mekanisme/cara  Analisis Kebutuhan  Perlatihan  yang  tepat  bagi  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan Pelatihan  Kabupaten  Jombang  adalah  dengan  melakukan  dialog  dengan  pegawai tentang  kebutuhan  pelatihannya;  melakukan  dialog  dengan  atasan/pimpinan  pegawai tentang  kebutuhan  pelatihan  para  pegawainya;  menanyakan  kepada  orang  lain  yang mengerti/ahli  dalam  pekerjaan  dan  bagaimana  cara  mengerjakannya,  termasuk bawahan,  rekan/teman,  dan customer ;  melakukan  tes/ujian;  serta  melakukan  analisis terhadap form penilaian kinerja pegawai.
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa Implementasi  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  PNS  Badan  Kepegawaian  Daerah, Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Jombang  belum  dilakukan  sesuai  dengan mekanisme  yang  tepat  sehingga  hasilnya  kurang  akurat  dan  valid.  Hal  ini  tentunya berdampak  pada  efektivitas  pelatihan.  Pelatihan  yang  diikuti  pegawai  belum sepenuhnya bisa memberikan dampak signifikan pada peningkatan kinerja karena hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan yang telah dilakukan belum dapat memetakan kebutuhan pelatihan  yang  sebenarnya  bagi  PNS  di  Badan  Kepegawaian  Daerah,  Pendidikan  dan Pelatihan Kabupaten Jombang.

## DAFTAR PUSTAKA
Daraba, Dahyar. (2019). Reformasi birokrasi & pelayanan publik . Penerbit Leisyah.
Essing,  Setya,  Pioh,  Novie,  &  Lengkong,  Johny.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Disiplin Pegawai Negri Sipil (Suatu studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud). JURNAL EKSEKUTIF , 1 (1).
Hayat, Hayat. (2014). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pelayanan Publik Dalam  Kerangka  Undang Undang  Nomor 5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara. Civil Service Journal , 8 (1 Juni).
Hidayat,  Nopi,  Hubeis,  Musa,  Sukmawati,  Anggraini,  &  Eriyatno,  Eriyatno.  (2020).  model pengelolaan  sumberdaya  manusia  berbasis  kompetensi  era  industri  4.0. Jurnal  Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM) , 6 (3), 501.
Mindawanto,  Eko.  (2019). Peranan  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  Dalam  Menegakkan Ketentuan  Pasal  4  Angka  12,  13,  14,  Dan  15  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Bagi  Para  Pegawai  Negeri  Sipil  Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bantul . Uajy.
Mulyaningsih,  Mulyaningsih.  (2020).  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  Teknis  Dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Jendela Inovasi Daerah , 3 (1), 87–100.
Ngindana, Rispa, & Hermawan, Romy. (2019). Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai Negeri Sipil Berbasis  Kesenjangan  Kerja  Unit  Kerja  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kota  Mojokerto.
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP) , 1 (1), 1–11.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (1997).  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  1997  Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 , (1), 21.
Poma, Maryam D. (2015). Analisis Kebutuhan Diklat Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Provinsi  Gorontalo. Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 2 (1), 31–42.
Rahmadana,  Muhammad  Fitri,  Mawati,  Arin  Tentrem,  Siagian,  Nurhayati,  Perangin-angin, Mori  Agustina,  Refelino,  John,  Tojiri,  Moch  Yusuf,  Siagian,  Valentine,  Nugraha,  Nur Arif,  Manullang,  Sardjana  Orba,  &  Silalahi,  Marto.  (2020). Pelayanan  Publik .  Yayasan Kita Menulis.
Ramadhan, Ferrary Alfa. (2022). Efektivitas pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada program  ekonomi  dalam  masa  pandemi  COVID-19  di  BAZNAS  Kabupaten  Jombang . Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung.