## PRAKTIK DAN KARAKTERISTIK GADAI SYARIAH DI INDONESIA 1
Naida Nur Alfisyahri 2
Dodik Siswantoro 3* 2,3 Faculty of Economics Universitas Indonesia
Email: naidana@yahoo.com, * dodik.siswantoro@ui.ac.id
ABSTRAK  - Sampai  akhir  2010,  praktik  Gadai  di  Indonesia  tumbuh  sangat  cepat  seiring  dengan meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  dana  cepat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka. Faktor ini menginspirasi beberapa bank syariah dan lembaga pegadaian untuk membuka layanan jasa gadai  di  tempat  mereka.  Faktanya,  ada  beberapa  bank  syariah  yang  tertarik  untuk membuka  layanan jasa dengan berbasis syariah dan malah sebuah perusahaan penggadaian melakukan spin off terhadap unit  usaha  mereka  untuk  melakukan  pelayanan  yang  berbasis  syariah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis praktik gadai syariah di Indonesia. Fokus kajian ini terletak pada praktik dan karakteristik dari pelayanan gadai pada perbankan syariah dan Pegadaian Syariah. Selain itu, karakteristik nasabah juga menjadi isu penting untuk dikaji. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa praktik gadai di perbankan syariah  masih  kurang  efisien  dibandingkan  dengan  praktik  di  Pegadaian  Syariah  akibat  terbatasnya jumlah dana yang tersedia, dan minimnya pengalaman mereka bermain dalam sektor ini. Dari perspektif nasabah, motif keamanan dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah masih menjadi faktor dominan dalam pemilihan gadai syariah.
Kata Kunci : Gadai, Rahn, Syariah, Bank, Akuntansi
ABSTRACT - The practice of pawn has grown so fast in Indonesia until the last 2010 as society needed fund easily to meet their basic need such as for school fee and debt payment. This inspired some Islamic banks and pawn shops to participate in providing this service. In fact, some Islamic banks were interested in offering this service and one pawn shop which spin off their unit to Islamic one to provide this service. Thus, this research was conducted to analyze Islamic pawn (rahn) practices in Indonesia. It focuses in the  practice  and  characteristics  of  pawn  service  on  Islamic  bank  and  pawn  shop.  In  addition, characteristics of interested clients would be an interesting issue that is needed to be explored further. The result may indicate that Islamic banks still less efficient due to insufficient funds and pawn shop has inherent expertise in this area. In addition, precautionary motive may dominant from client’s perspective and shariah compliances are main factors why they chose rahn.
Keywords: Pawn, Rahn, Syariah, Bank, Akuntansi
1 Bagian  makalah  ini  telah  dipresentasikan  di  International  Seminar  and  Conference  2011  oleh Universitas Negeri Jakarta.

## PENDAHULUAN
Secara  historis  dan  formal,  sejarah  pegadaian  dapat  dikatakan  berasal  dari Eropa,  yaitu  di  Italia,  Inggris,  dan  Belanda,  kemudian  diperkenalkan  di Indonesia  pada  sekitar  abad  19  sejak  Gubernur  Jenderal  VOC  Van  Imhoff mendirikan  Bank  Van  Leening.  Bank  tersebut  memberi  jasa  pinjaman  dana dengan syarat penyerahan barang bergerak. Sedangkan, pemerintah mendirikan lembagai gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat dengan nama Pegadaian pada  tanggal  1  April  1901  dengan  Wolf  Von  Westerode  sebagai  Kepala Pegadaian  Negeri  Pertama,  dengan  tujuan  untuk  membantu  masyarakat  dari jeratan  para  lintah  darat  (Anshori,  2006).  Hingga  saat  ini  Pegadaian  masih beroperasi  dengan  kegiatan  usaha  utama  untuk  menyalurkan  uang  pinjaman atas  dasar  hukum  gadai  serta  menjalankan  usaha  lain  seperti  penyaluran  uang berdasarkan  jaminan  fidusia,  layanan  jasa  titipan,  sertifikasi  logam  mulia  dan usaha lainnya, merujuk pada PP 103 tahun 2000.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  maraknya  lembaga  keuangan  yang beroperasi berdasarkan syariah Islam, praktik gadai yang sesuai dengan syariah mulai  dilakukan.    Praktik  gadai  syariah  atau  yang  disebut rahn ini  sangat menekankan  tidak  adanya  pengenaan  riba  atau  pungutan  bunga  atas  pinjaman yang  diberikan.    Praktik  ini  dimulai  pertama  kali  berdasarkan  atas  perjanjian musyarakah dengan  sistem  bagi  hasil  antara  Perum  Pegadaian  dengan  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  dengan  tujuan  untuk  melayani  nasabah  BMI maupun  nasabah  Perum  Pegadaian  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah (Zaenudin, 2006).  Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian musyarakah antara BMI  dengan  Perum  Pegadaian  Nomor  446/SP  300.233/2002 dan  Nomor 015/BMI/PKS/XII/2002  pada  tanggal  20  Desember  2002.  Dalam  hal  ini  BMI sebagai pihak yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian pegadaian syariah  di  seluruh  Indonesia  sedangkan  Perum  Pegadaian  sebagai  pihak  yang menjalankan secara operasional kegiatan usaha pegadaian.
Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  juga  mengeluarkan  fatwa  sebagai  bentuk dukungan terhadap pengembangan pegadaian syariah, yaitu fatwa No.25/DSN- MUI/III/2002 tentang rahn (DSN-MUI, 2002a). Kemudian disusul oleh  fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang  gadai  emas  syariah  atau rahn emas  (DSN- MUI,  2002b),  bahwa  pinjaman  dengan  menggadaikan  emas  sebagai  jaminan diperbolehkan.  Fatwa mengenai rahn emas itu sendiri didasari oleh kebiasaan masyarakat  yang  pada  umumnya  menjadikan  emas  sebagai  barang  berharga untuk  disimpan  dan  menjadikannya  objek rahn sebagai  jaminan  untuk mendapatkan pinjaman uang.  Sejak adanya  fatwa tentang rahn emas tersebut maka  beberapa  bank  syariah  juga  membuka  layanan  gadai  emas  sebagai
alternatif  layanan  mereka.  Hal  inilah  yang  menjadi  latar  belakang  dalam penulisan  ini  mengingat  semakin  berkembangnya  gadai  syariah  (rahn)  di Indonesia.  Sehingga  identifikasi  masalah  penulisan  ini  adalah  sejauhmana praktik  gadai  syariah  di  Indonesia  terkait  fatwa  dan  akuntansi,  juga karakteristik nasabah gadai syariah itu sendiri.
Beberapa bank  yang  menawarkan gadai  emas syariah antara lain adalah  Bank Syariah  Mandiri,  Bank  Syariah  Mega,  Bank  BRI  Syariah,  Bank  BNI’46 Syariah, dan Bank Danamon Syariah.  Fatwa-fatwa DSN itulah yang mendasari praktik  gadai  syariah  baik  di  lembaga  Pegadaian  maupun  di  Bank.  Ini  juga merupakan ruang lingkup penelitian yang hanya membahas praktik di lapangan dan  persepsi  nasabah  yang  melakukan  praktik  gadai  syariah.  Di  samping  itu, berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dari akad rahn di Indonesia dan persepsi nasabah yang melakukan praktik gadai syariah.

## LANDASAN TEORI
Gadai  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  menjaminkan  barang  yang  memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan  lembaga  gadai  (Rais,  2004).  Menurut  Budisantoso  dan  Triandaru (2006), gadai adalah suatu hak  yang diperoleh seorang yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak dimana  barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang  yang  berpiutang  oleh  seorang  yang  mempunyai  utang  atau  oleh  orang lain  atas  nama  orang  yang  mempunyai  utang.    Orang  yang  berutang  tersebut kemudian  memberikan kekuasannya kepada orang yang berpiutang agar dapat menggunakan  barang  yang  dijaminkan  yang  telah  diserahkan  untuk  melunasi utangnya  apabila  pihak  yang  berutang  tidak  dapat  melunasi  kewajiban  pada saat  pinjamannya  jatuh  tempo  (Budisantoso  &  Triandaru,  2006).    Sedangkan menurut  Kasmir,  gadai  adalah  kegiatan  menjaminkan  barang-barang  berharga kepada  pihak  tertentu,  guna  memperoleh  sejumlah  uang  dan  barang  yang dijaminkan  akan  ditebus  kembali  sesuai  dengan  perjanjian  antara  nasabah dengan  lembaga  gadai (Kasmir,  2003).    Secara  umum,  praktik  gadai  berlaku umum  di  beberapa  daerah  dan  negara.  Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan pendanaan untuk jangka pendek dengan jaminan barang berharga.
Salah  satu  perbedaan  yang  mendasar  antara  gadai  syariah  dengan  gadai konvensional  adalah  tidak  adanya  pungutan  bunga  di  dalam  transaksi  gadai syariah karena  bunga  merupakan salah satu bentuk riba.  Dalam  bahasa  Arab, gadai  diterjemahkan  dengan rahn dan  dapat  juga  dinamai al-habsu. Secara
etimologis  arti rahn adalah  tetap  dan  lama,  sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari  barang tersebut  (Anshori, 2006). Rahn sendiri secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan secara definisi rahn adalah segala sesuatu yang disebut dengan  barang  jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan, sehingga  dapat  diartikan  bahwa rahn yaitu  menahan  suatu  barang  sebagai jaminan  atas  utang,  dimana  barang  gadai  tersebut  baru  dapat  diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas (Nurhayati & Wasilah, 2011).
Selain  beberapa  pengertian rahn yang  dikemukakan  diatas,  empat  mazhab memberikan arti rahn sebagai berikut (Sjahdeini, 2005):
1. Mazhab  Maliki  mengartikan rahn adalah  harta  yang  dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
2. Mazhab  Hanafi  mendefinisikan rahn dengan,  “menjadikan sesuatu  (barang)  sebagai  jaminan  terhadap  hak  (piutang)  yang mungkin  dijadikan  sebagai  pembayar  hak  (piutang)  tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.
3. Mazhab Syafi’i dan Hanbali  menafsirkan rahn dalam  arti  akad, yaitu  “menjadikan  materi (barang) sebagai  jaminan utang,  yang dapat  dijadikan  pembayar  utang  apabila  orang  yang  berutang tidak dapat membayar utangnya itu.”
Dari  beberapa  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  praktik rahn pada prinsipnya hampir sama dengan praktik gadai secara konvensional, dimana ada barang yang digunakan sebagai jaminan bagi kreditur (yang dalam istilah Islam disebut  sebagai murtahin )  atas  pinjaman  yang  diberikan  kepada  debitur  (yang dalam  istilah  Islam  disebut rahin ).    Pemeliharaan  dan  penyimpanan  atas marhun pada hakekatnya adalah kewajiban rahin , namun dapat juga diakukan oleh murtahin tetapi  biayanya  tetap  harus  ditanggung  oleh rahin .    Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas marhun tersebut ditetapkan dengan akad ijarah ,  adanya  akad ijarah inilah  yang  membedakan  antara  gadai konvensional dengan rahn .
Transaksi rahn di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua  yaitu rahn biasa  dimana marhun dapat terdiri dari segala benda yang memenuhi kententuan syariahnya dan rahn emas  dimana marhun harus  berupa  emas. Rahn emas  adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga  (berupa  emas)  dari rahin kepada murtahin sebagai marhun atas marhun bih yang diberikan murtahin kepada rahin (Anshori, 2006) . Hal  yang
122 Alfisyahri & Siswantoro | Praktik dan Karakteristik_
menjadi  dasar  hukum  dari  praktik rahn emas  di  Indonesia  adalah  fatwa  DSN MUI  No.26/DSN-MUI/III/2002  tentang  gadai  emas  syariah  (DSN-MUI, 2002b).  Pada  dasarnya  transaksi rahn emas  memiliki  kesamaan  dengan rahn biasa  baik  secara  rukun  maupun  syarat  sahnya,  yang  membedakan  kedua transaksi  tersebut  adalah  bahwa  pada rahn emas marhun harus  berupa  emas, sedangkan pada rahn biasa tidak dibatasi dengan emas.  Untuk marhun berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan sebagaimana marhun barang lainnya, yang ada adalah penyimpanan dimana penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad ijarah (Nurhayati &  Wasilah, 2011). Beban dan biaya penyimpanan marhun tersebut ditanggung oleh rahin .
Akad qardh merupakan akad yang digunakan dalam praktik rahn emas. Hal ini dikarenakan  dalam  praktik rahin emas, marhun hanya  berupa  barang  yang tidak  menghasilkan  (tidak  dapat  dimanfaatkan)  yaitu  berupa  emas.    Sehingga murtahin akan  mendapatkan  biaya  upah  atau fee dari rahin, karena murtahin telah  menjaga  dan  merawat marhun (dengan  kata  lain  untuk  biaya penyimpanan  dan  pemeliharaan)  (Rais,  2004).  Disamping  itu murtahin juga diperbolehkan  mengenakan  biaya  administrasi  kepada rahin (Sumitro,  2002) . Dalam  akad qardh ini, rahin hanya  mengembalikan  modal  pinjaman  dan menggunakan transaksi  berdasarkan prinsip  biaya administrasi (biaya  materai, notaris, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya yang terkait)  (Rais, 2004). Jika rahin mengalami  kerugian  bukan  karena  kelalaiannya  maka  kerugian  tersebut dapat  mengurangi  jumlah  pinjaman  (Nurhayati  &  Wasilah,  2011).  Sedangkan untuk rukun dan ketentuan syariah akad qardh sama dengan rahn .
Untuk  menghindari  riba,  maka  pengenaan  biaya  administrasi  pada  pinjaman harus dinyatakan dengan cara sebagai berikut (lihat bagan 1) (Rais, 2004):
1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase.
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
Sebagai  pengganti  biaya  administrasi  dan  biaya  perawatan,  maka  pada  saat melunasi marhun  bih, maka rahin akan  memberikan  sejumlah fee kepada murtahin . Praktik dari akad qardh ini pada dasarnya sama dengan praktik rahn dimulai  dari rahin yang  membawa marhun untuk  ditaksir  oleh murtahin . Penetapan besarnya pinjaman yang akan diterima oleh rahin, biaya-biaya yang dibebankan  pada rahin serta  jatuh  tempo  pinjaman.    Setelah  semua  disetujui oleh  kedua  belah  pihak,  akad  pun  ditandatangani  dan  uangpun  dapat  segera dicairkan.
Bagan 1. Skema Akad Qardh
Sumber: Rais, 2004 Keterangan bagan: : Berhubungan : Saling berhubungan
Keterangan Skema:
1. Rahin mendatangi murtahin untuk  meminta  fasilitas  pembiayaan  dengan membawa marhun yang  tidak  dapat  dimanfaatkan/dikelola  yang  akan diserahkan  kepada murtahin ( marhun berupa  emas). Murtahin melakukan pemeriksaan,  termasuk  juga  menaksir  harga marhun yang  diberikan rahin sebagai jaminan utangnya.
2. Setelah  semua  persyaratan  terpenuhi,  maka murtahin dan rahin akan melakukan akad
3. Selanjutnya  setelah  akad  dilakukan,  maka murtahin akan  memberikan sejumlah marhun  bih, yang  diinginkan rahin dan  jumlahnya  disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan)
Penelitian  mengenai rahn ini  pernah  dilakukan  oleh  (Maulidia,  2003).    Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan rahn memberikan solusi untuk nasabah yang  membutuhkan  dana  tunai  namun  dengan  tidak  menerapkan  bunga melainkan  biaya  titip  atau ijarah. Hal  ini  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi nasabah  dan  memiliki  potensi  untuk  dimaksimalkan.  Oleh  karena  itu  perlu adanya  peraturan  yang  jelas  agar  lebih  optimal  bagi  masyarakat.  Selain  itu,
4. Fee
3. Pencairan 1. Akad rahn 2. Utang dan Jasa Marhun bih Murtahin Rahin Marhun
124 Alfisyahri & Siswantoro | Praktik dan Karakteristik_
perlu  juga  dilakukan  sosialisasi  mengenai rahn agar  masyarakat  lebih mengenal layanan rahn .
Penelitian serupa juga dilakukan tentang preferensi masyarakat terhadap gadai syariah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) Margonda Depok pada tahun  2005  (Zaenudin,  2006).  Penelitian  ini  menggunakan  sampel  250 responden  yang  terdiri  dari  100  responden  nasabah  KCPS  Margonda  dan  150 responden masyarakat umum atau non-nasabah. Hasil penelitian menyimpulkan  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  umum  atau  responden  non- nasabah  tahu  kehadiran  KCPS  Margonda  namun  tidak  memanfaatkannya dengan baik dikarenakan alasan tidak tahu prosedur atau tata cara memperoleh pinjaman,  tidak  mempunyai  emas  dan  berlian  sebagai  barang  gadaian, pegadaian syariah dianggap tidak berbeda dengan pegadaian konvensional, dan malu  atau  gengsi.    Sedangkan  untuk  responden  yang  menggunakan  gadai syariah  KCPS  Margonda  dengan  dasar  alasan  tarif ijarah yang  dikenakan terhadap  pinjaman  murah,  alasan  agama  (tidak  mengandung  unsur riba, gharar,  maysir ,  SDM  dan  pelayanan  yang  sesuai  syariah),  dan  karena  dekat dengan rumah/tempat usaha/tempat kerja.
Penelitian  lainnya  mengenai rahn pernah  dilakukan  oleh  Hamid  dan  Azis, mereka  pernah  mencoba  meneliti  tentang  perbandingan  demografi  dan  profil gaya hidup dari nasabah pegadaian konvensional kecil yang diislamkan dengan nasabah lembaga ar-rahn yang merupakan institusi berbasis syariah (Hamid & Aziz,  2003).  Penelitian  ini  menggunakan  sampel  sebanyak  267  responden, yang terdiri dari 184 responden merupakan nasabah dari lembaga ar-rahn dan 83  responden  merupakan  nasabah  dari  pegadaian  konvensional  yang dikonversi.  Temuan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mereka  melayani segmen  pasar  yang  berbeda.    Umumnya  pegadaian  konvesional  yang dikonversi  lebih  banyak  dimanfaarkan  oleh  nasabah  dengan  penghasilan  yang relatif  rendah,  mayoritas  berjenis  kelamin  perempuan,  umumnya  berusia  40 tahunan.  Sebaliknya lembaga ar-rahn lebih banyak dimanfaatkan oleh nasabah dengan  penghasilan  yang  relatif  tinggi,  dimana  nasabah  berjenis  kelamin perempuan dan laki-laki sama banyaknya, selain itu jika dilihat dari faktor usia, nasabah yang memanfaatkan layanan ini relatif di bawah 40 tahunan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Ada  enam  tahapan  dalam  penelitian  ini.    Tahap  pertama  adalah  menentukan topik  yang  ingin  diteliti,  topik  yang  ingin  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  praktik  dari  akad rahn di  Indonesia  dan  bagaimana  persepsi nasabah  mengenai  implementasinya.    Tahap  kedua  adalah  mencari  landasan
teori  yang  berkaitan  dengan rahn untuk  mengetahui  apa  saja  yang  mendasari transaksi rahn dan bagaimana transaksi rahn secara teori.  Tahap ketiga adalah penulis  melakukan  transaksi rahn secara  langsung  untuk  mengetahui bagaimana  transaksi rahn secara  praktik,  dan  melihat  kesesuaian  antara  teori dan  praktik.    Penulis  juga  melakukan  wawancara  terhadap  lembaga  yang menyediakan  layanan rahn untuk  mengetahui  lebih  lanjut  hal-hal  mengenai praktik rahn tersebut.
Tahap  keempat  adalah  membuat  dan  menyebarkan  kuesioner  berdasarkan landasan teori yang ada untuk mengetahui lebih lanjut tentang persepsi nasabah mengenai  implementasi  dari  praktik rahn .    Sebelum  kuesioner  disebarkan dilakukan pre-test yang  bertujuan  untuk  mengurangi  kemungkinan  terjadi masalah  saat  proses  penelitian. Pre-test ini  dilakukan  dengan  tujuan  menguji pemahaman  responden  terhadap  kata-kata  dari  pertanyaan,  susunan, layout kuesioner,  dan  hal-hal  lainnya  yang  terkait  dengan  kuesioner  yang  akan disebarkan. Pre-test dilakukan  terhadap  sepuluh  orang  responden.   Selain  itu penulis juga melakukan uji validitas dan dan reliabilitas.
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi langsung, wawancara dan penyebaran  kuesioner.  Pengumpulan  data  yang  pertama  dilakukan  adalah dengan  observasi  langsung  untuk  mengumpulkan  data,  yaitu  dengan melakukan  transaksi rahn di  lembaga-lembaga  baik  perbankan  maupun  non- bank yang menyediakan layanan rahn .  Penulis melakukan observasi langsung dengan tingkat intervensi minimal, yaitu dalam arus praktik rahn yang normal (Sekaran,  2009).  Observasi  langsung  yang  dilakukan  yaitu  dengan menggadaikan  enam  keping  logam  mulia  seberat 3  gram  pada  enam  lembaga yang menyediakan layanan rahn (lihat Tabel 1).
Tabel 1. Lembaga Keuangan Syariah No Nama Lembaga Syariah 1 BNI Syariah 2 Bank Syariah Mandiri 3 Bank Danamon Syariah 4 BRI Syariah 5 Bank Mega Syariah 6 Pegadaian Syariah Sumber: Penulis
Pengumpulan  data  selanjutnya  adalah  dengan  wawancara  dengan  lembaga keuangan  syariah.    Wawancara  yang  penulis  lakukan  dalam  penelitian  ini adalah  wawancara  terstruktur  (peneliti  telah  mengetahui  informasi  apa  saja yang  dibutuhkan  dalam  wawancara  tersebut,  sehingga  peneliti  akan  memiliki daftar pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden.
Pengumpulan  data  terakhir  (tahap  keenam)  adalah  melalui  penyebaran kuesioner.  Pertanyaan  dalam kuesioner  ini dibuat tertutup, dimana responden cukup  menjawab  pertanyaan  dengan  pilihan  jawaban  yang  terlah  disediakan oleh penulis.  Pertanyaan tertutup ini membantu responden membuat keputusan cepat  untuk  memilih  di  antara  beberapa  alternatif  yang  diberikan,  selain  itu juga  membantu  peneliti  mengkodekan  informasi  dengan  mudah  untuk melakukan analisis (Sekaran, 2009).
Metode  pengambilan  sampel  adalah  mengambil  sampel  secara  random  untuk nasabah  yang  melakukan rahn pada lembaga  yang menyediakan  layanan rahn tersebut.    Hal  ini  dikarenakan  tujuan  dari  kuesioner  ini  untuk  melihat generalisasi tentang persepsi nasabah terhadap implementasi rahn di Indonesia.
Keterbatasan  waktu  dalam  penelitian  ini  membuat  pengambilan  sampel dilakukan  dengan  prinsip  keterwakilan  populasi  sehingga  diambilah  109 responden.    Responden  dipilih  karena  kesesuaian  dengan  karakteristik  yang diinginkan peneliti.  Peneliti menyebarkan kuesioner di lembaga-lembaga baik bank maupun non-bank yang menyediakan layanan gadai syariah.  Responden yang  menjadi  sasaran  adalah  nasabah  yang  pernah  melakukan  praktik  gadai syariah (lihat table 2).
Tabel 2. Keterangan Hasil Penyebaran Kuesioner No. Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner 1. Kuesioner yang disebar 175 2. Kuesioner yang tidak kembali (53) 3. Kuesioner yang tidak lengkap (13) 4. Total Kuesioner 109 Sumber: Hasil olah Penulis
Komponen yang akan diteliti tentang persepsi nasabah mengenai implementasi dari  akad rahn diukur  dari  tiga  hal  yaitu  (a)  karakteristik  nasabah  yang melakukan rahn, (b)  Motif  nasabah  memiliki  emas  yang  digunakan  dalam praktik rahn dan (c) tingkat persepsi nasabah tentang praktik rahn (lihat bagan 2).
Karakteristik  nasabah  yang  melakukan  transaksi rahn ,  yaitu  mengetahui karakteristik koresponden dilihat dari: jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, pekerjaan,  penghasilan,  serta  pelunasan  barang  jaminan.    Dari  data  yang diberikan  koresponden  dapat  terlihat  latar  belakang  jawaban-jawaban koresponden.
Bagan 2. Persepsi Nasabah Mengenai Implementasi Rahn
Sumber: Hasil olah Penulis
Motif  yang  mendasari  nasabah  untuk  memiliki  emas  yang  digunakan  dalam praktik rahn dapat dilihat dari (Anshori. 2006):
1. Memiliki  emas  untuk  digunakan  sebagai  jaminan  dalam  praktik rahn dikarenakan motif transaksi.
2. Memiliki emas untuk digunakan sebagai jaminan dalam praktik praktik rahn dikarenakan motif berjaga-jaga.
3. Memiliki emas untuk digunakan sebagai jaminan dalam praktik praktik rahn dikarenakan motif investasi.
Tingkat  persepsi  nasabah  tentang  praktik rahn dapat  dilihat  dari  (Anshori, 2006):
1. Menggadaikan  barang  merupakan  salah  satu  cara  untuk  mendapatkan pinjaman  berupa  uang  tunai.  Dalam  praktik rahn harus  ada  barang  yang dijaminkan (Nurhayati & Wasilah, 2011).
2. Biaya  administrasi  merupakan  kewajiban rahin (Fatwa  DSN  MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000).
3. Jika rahin tidak  mampu  melunasi marhun  bih maka murtahin berhak menjual marhun tersebut (Rais, 2004).
4. Jika hasil penjualan marhun kurang dari marhun bih dan biaya terkait maka rahin memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangannya (Rais, 2004).
5. Jika hasil penjualan marhun lebih  besar dari marhun bih dan biaya terkait maka rahin berhak menerima kelebihannya (Rais, 2004).
6. Allah  mengizinkan  kita  meminjam  uang  atau  berutang  dan  dianjurkan untuk  memberikan  barang  jaminan  untuk  memberi  kepercayaan  kepada pihak yang memberi utang (Al-Baqarah ayat 282 dan 283).
Persepsi Nasabah Mengenai Implementasi Rahn Karakteristik nasabah yang melakukan rahn . Tingkat persepsi nasabah tentang praktik rahn
Motif nasabah memiliki emas yang digunakan dalam praktik rahn .
128 Alfisyahri & Siswantoro | Praktik dan Karakteristik_
1. Larangan riba tahap keempat dimana Allah SWT melarang keras dan tegas semua jenis riba (Al-Baqarah 278-279).
2. Prosedur  pemberian  pinjaman  pada  transaksi rahn sederhana,  cepat,  dan mudah.

## ANALISIS

## Analisis Deskriptif Praktik Rahn
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  praktik  dari rahn dan  persepsi  nasabah mengenai  implementasi  dari  praktik rahn tersebut.    Untuk  memenuhi  tujuan yang  pertama,  penulis  melakukan  dua  cara,  yaitu  observasi  langsung  dan wawancara.  Observasi langsung dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana  praktik rahn dilakukan  di  Indonesia,  sedangkan  wawancara dilakukan  untuk  lebih  mengetahui  bagaimana  prosedur  yang  diterapkan lembaga  yang  menyediakan  layanan rahn .  Penulis  melakukan  observasi langsung  dengan  menggadaikan  enam  logam  mulia  sebesar  3  gram  di  enam tempat yang berbeda yang menyediakan layanan rahn (lihat 3).
Tabel 3. Observasi Langsung (menggadaikan 3 gr emas (dalam Rp))
Keterangan BNS BMS BDS BRS BMG PGS Tanggal Akad 27/09/11 27/09/11 27/09/11 27/09/11 28/09/11 28/09/11 Jatuh Tempo 26/12/11 27/01/12 27/01/12 25/01/12 26/01/12 25/01/12 Nilai Taksiran 1.314.000 1.310.310 1.311.000 1.244.397 1.395.000 1.380.000 Jumlah Pembiayaan 1.222.020 1.179.279 1.048.000 1.119.000 1.295.000 1.260.000 Biaya Ijarah /hari 701 590 860 470 587 1.100 Biaya Administrasi 10.000 21.747 13.000 12.500 15.000 15.000 Biaya Tutup Rekening 15.000 - - - - - Biaya Materai 6.000 - - - - - Sumber: Diolah Oleh Penulis
Dari  tabel  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  tanggal  jatuh  tempo  tercepat adalah BNS yaitu hanya tiga bulan.  Untuk nilai taksiran tertinggi terdapat pada BMG,  sedangkan  nilai  taksiran  paling  rendah  terdapat  pada  BRS.    Jumlah pembiayaan  paling  tinggi  terdapat  pada  BMG,  sedangkan  jumlah  pembiayaan paling  rendah  terdapat  pada  BDS.    Biaya ijarah paling  tinggi  terdapat  pada PGS, sedangkan biaya ijarah paling rendah terdapat pada BRS.  Untuk jumlah biaya  administrasi,  yang  didalamnya  terdapat  biaya  tutup  rekening  dan  biaya materai, paling tinggi terdapat pada BNS, sedangkan untuk biaya administrasi terendah terdapat pada BRS.
Tabel 4. Kebijakan Atas Transaksi Rahn Keterangan  BNS BMS BDS BRS BMG PGS Syarat Transaksi Rahn Memiliki rekening BNS, KTP Memiliki rekening BMS, KTP KTP Memiliki rekening BRS, KTP KTP KTP Barang Jaminan Logam Mulia dengan nilai taksiran satu juta rupiah Logam Mulia atau perhiasan emas kuning atau merah dengan karatase minimal 16 karat, dengan nilai taksiran lima ratus ribu rupiah Logam Mulia atau perhiasan dengan karatase min 14 karat untuk emas merah atau kuning, 18 untuk emas putih Logam Mulia atau perhiasan dengan karatase min 16 karat baik emas putih maupun kuning, minimal 2 gram Logam Mulia atau perhiasan dengan karatase minimal 16 karat Logam Mulia atau perhiasan minimal senilai 20 ribu Jatuh Tempo  3 Bulan 4 Bulan 4 Bulan 120 hari 120 hari 120 hari Jumlah Pembiayaan 93% dari nilai taksiran Logam Mulia 90% dari nilai taksiran, Perhiasan 85% dari nilai taksiran 80% dari nilai taksiran Logam Mulia 90% dari nilai taksiran, Perhiasan 94% dari nilai taksiran 93% dari nilai taksiran 20rb-500rb senilai 90%; 501rb-20jt senilai 91%; 20jt seribu- 200jt senilai 93% Pembayaran Ijarah Per 10 hari Per 15 hari Perhari Per 10 hari Per 15 hari Per 10 hari Maksimum Perpanjangan Jatuh Tempo 3 kali Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jika hasil lelang > utang Untuk nasabah Untuk nasabah Untuk nasabah Untuk nasabah Untuk nasabah Untuk nasabah Jika hasil lelang < utang Wajib dibayar nasabah Wajib dibayar nasabah Wajib dibayar nasabah Wajib dibayar nasabah Wajib dibayar nasabah Wajib dibayar nasabah Sumber: Diolah oleh penulis
Setelah  melakukan  observasi  langsung  dengan  cara  melakukan  transaksi rahn penulis  pun  melakukan  wawancara  dengan  petugas  yang  melakukan  layanan rahn terkait dengan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga terkait.  Hasil dari wawancara tersebut akan digambarkan oleh penulis pada Tabel 4.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  penulis  dapat  membandingkan kesesuaiannya rahn menurut syariah Islam.  Dalam hal ini diandingkan dengan rukun dan syarat sah rahn .  Rukun dan syarat sah rahn ada tiga yaitu:
1. Pelaku

## 130 Alfisyahri & Siswantoro | Praktik dan Karakteristik_
Secara teori pelaku transasksi rahn harus cakap hukum dan baligh .  Dimana baik rahin maupun murtahin telah dewasa, berakal dan melakukan transaksi atas  keinginan  sendiri.    Secara  praktik,  syarat  ini  telah  dipenuhi,  karena syarat  praktik rahn di  Indonesia  adalah  memiliki  Kartu  Tanda  Pengenal (KTP)  yang  baru  bisa  dimiliki  apabila  seseorang  sudah  berusia  17  tahun, sehingga dapat dikatakan pelaku sudah cakap hukum dan baligh .

## 2. Objek akad
Secara  teori  objek  akad  yaitu marhun harus  bernilai  dan  dapat  dijual, marhun milik  sendiri, marhun harus  jelas  dan  dapat  ditentukan  secara spesifik,  dan  nilai marhun seimbang  dengan marhun bih .    Secara  paktik syarat  ini  telah  dipenuhi,  karena marhun yang  dijadikan  jaminan  dalam transaksi rahn adalah  emas  dimana  jenisnya  jelas  dan  dapat  ditentukan secara  spesifik.    Untuk  masalah  kepemilikan marhun dianggap  milik rahin karena  dibawa  oleh rahin .    Sebelum marhun  bih diberikan, murtahin akan menaksir  nilai  dari marhun sehingga  syarat  bahwa  nilai marhun seimbang dengan nilai marhun bih terpenuhi.

## 3. Ijab Kabul
Secara  teori  ijab  kabul  merupakan  sarana  perjanjian rahn bahwa  kedua belah pihak menyetujui transaksi rahn tersebut yang dapat dilakukan secara verbal,  tertulis,  melalui  korespondensi  atau  menggunakan  cara-cara komunikasi modern.  Secara praktik, syarat ini telah terpenuhi karena dalam transaksi rahn, baik rahin maupun murtahin menandatangani  akad  yang berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut.
Dari  uraian  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  baik  secara  teori  maupun  praktik rahn di  Indonesia  sudah  sesuai.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  terpenuhinya  syarat pelaku  dimana  menurut  syariah  Islam  harus  cakap  hukum  dan baligh sedangkan  secara  praktik  pelaku  harus  telah  memiliki  KTP  yang  menandakan bahwa pelaku telah cakap hukum dan baligh .  Syarat dari objek akad pun telah terpenuhi  dengan marhun berupa  emas  yang  berarti  bahwa marhun memiliki nilai  ekonomis  serta  dapat  dijual,  dan murtahin akan  menaksir marhun untuk menentukan  nilai marhun  bih yang  dapat  diberikan  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  nilai  dari marhun dan marhun  bih seimbang.    Syarat  ijab  kabul  pun terpenuhi dari ditandatanganinya perjanjian rahn sehingga menandakan bahwa kedua belah pihak menyetujui transaksi rahn .
Selanjutnya  penulis  akan  membandingkan  secara  teori  dan  praktik  prosedur dari  pemberian  pinjaman  pada  transaksi rahn .  Secara  teori  prosedur  dari praktik rahn adalah (Anshori, 2006; Rais, 2004). Secara praktik, prosedur dari transaksi rahn pada setiap lembaga adalah sebagai berikut (lihat Tabel 5).
Tabel 5. Prosedur Transaksi Rahn Pada Setiap Lembaga Secara Praktik Prosedur BNS  BMS  BDS  BRS  BMG  PGS 1. Rahin membuat tabungan.
2. Mengajukan permohonan gadai pada unit gadai syariah dengan memberikan marhun sebagai jaminan dan KTP sebagai identitas.
3. Rahin menunggu di ruang tunggu.
4. Murtahin menaksir marhun dan menetapkan jumlah pinjaman yang diberikan serta ketetapan yang berlaku.
5. Rahin diinformasikan mengenai jumlah pinjaman yang dapat diberikan, biaya yang dipungut dan ketetapan yang berlaku.
6. Penandatangan akad gadai dan penyerahan surat bukti gadai (Jika rahin menyetujui jumlah pinjaman dan ketentuan yang berlaku).
7. Jumlah pinjaman langsung diberikan saat penandatanganan akad.
8. Jumlah pinjaman ditransfer ke rekening tabungan rahin . 9. Rahin mengambil uang pada teller.
V V V V V V - V - V V - V V V - V - - V V V V V - - V V V V V V V - V - - V V V V V - - V
- V V V V V V - -
Sumber: Hasil olah Penulis
Berdasarkan  prosedur  rahn  pada  setiap  lembaga  yang  diuraikan  di  atas  dapat kita  lihat  bahwa  walau  ada  beberapa  perbedaan  antar  lembaga  seperti  sistem pengambilan  pinjaman,  ada  yang  ditransfer  melalui  rekening,  melalui  teller atau  langsung  diserahkan,  akan  tetapi  secara  substansi  prosedur  antar  setiap lembaga  tidaklah  jauh  berbeda.  Dari  uraian  diatas  dapat  dilihat  bahwa  baik secara  teori  maupun  secara  praktik,  prosedur  rahn  di  Indonesia  telah  sesuai dengan  fatwa  DSN  MUI  yang  menjadi  dasar  dari  perbankan  syariah  di Indonesia.  Selanjutnya penulis akan  membandingkan secara teori dan praktik antara  hak  dan  kewajiban  murtahin  dan  rahin  (Dahlan,  2000;  Rais,  2004; No.19/DSN-MUI/IX/2000).    Hak  dan  kewajiban  murtahin  dan  rahin  ini  dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:
Tabel 6. Hak serta Kewajiban Murtahin dan Rahin Teori Praktik Hak Murtahin 1. Berhak menjual marhun bila setelah jatuh tempo rahin tidak mampu melunasi utangnya. 2. Berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan dan penyimpanan marhun . 3. Selama marhun bih belum dilunasi 1. Berhak menjual marhun bila setelah jatuh tempo rahin tidak mampu
melunasi utangnya.
2. Murtahin berhak memungut biaya administrasi, biaya ijarah , dan biaya lainnya terkait pemeliharaan.
3. Marhun ada di murtahin sampai dengan rahin melunasi marhun bih .
132 Alfisyahri & Siswantoro | Praktik dan Karakteristik_
maka murtahin berhak menahan marhun . Kewajiban Murtahin 1. Wajib bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya atau menurunnya harga marhun atas kelalaiannya.
2. Tidak diperbolehkan mempergunakan marhun untuk
kepentingan pribadi.
3. Wajib memberi tahu rahin sebelum melakukan pelelangan. 1. Apabila marhun hilang atau rusak maka murtahin menggantinya sebesar
100% dari nilai taksiran. 2. Selama digadaikan marhun hanya disimpan oleh murtahin (tidak dipergunakan).
3. Dalam surat perjanjian rahn tercantum tanggal pelelangan marhun , dan
murtahin juga akan menghubungi rahin sebelum dilakukan pelelangan.
Hak Rahin 1. Berhak mendapatkan marhun
setelah marhun bih dilunasi.
2. Berhak menuntut ganti rugi atas hilang atau rusaknya marhun .
3. Berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih dan biaya terkait lainnya.
4. Apabila rahin tidak mampu
melunasi utangnya pada saat jatuh tempo maka rahin berhak memperpanjang jangka waktu pengembaliannya temponya tersebut. 1. Marhun akan dikembalikan setelah marhun bih dilunasi.
2. Rahin akan mendapatkan penggantian sebesar 100% dari nilai taksiran jika marhun rusak atau hilang. 3. Apabila hasil lelang lebih besar dari nilai marhun bih maka rahin akan menerima kelebihan itu setelah
dikurangi biaya terkait. 4. Rahin dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dengan membuat akad baru dan membayar biaya administrasi. Kewajiban Rahin 1. Wajib melunasi utangnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk biaya lain yang telah ditentukan. 2. Wajib merelakan penjualan atas
marhun miliknya jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak
dapat melunasi utangnya. 3. Jika setelah marhun dilelang tetap tidak menutupi jumlah marhun bih maka rahin wajib melunasi kekurangannya. 1. Wajib melunasi utangnya pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo, sebesar jumlah marhun bih yang diterimanya beserta biaya ijarah dan
biaya lain yang terkait. 2. Jika rahin tidak mampu melunasi utangnya dan tidak melakukan perpanjangan jangka waktu maka marhun akan dilelang. 3. Apabila hasil lelang tetap tidak menutupi nilai marhun bih maka rahin wajib melunasi kekurangannya.
Sumber: Diolah Oleh Penulis
Dari tabel diatas bahwa pada baik secara teori  maupun secara praktik hak dan kewajiban baik rahin maupun murtahin adalah tidak melanggar syariah Islam. Selain itu hak dan kewajiban diatas juga telah sesuai dengan dasar praktik rahn di  Indonesia  yang  diatur  dalam  fatwa-fatwa  DSN  MUI.    Terutama  fatwa mengenai rahn dan rahn emas.
Selanjutnya  akan  dibahas  mengenai  berakhirnya  akad rahn. Secara  praktik, berakhirnya akad rahn adalah saat pelunasan marhun bih .  Prosedur pelunasan marhun  bih pada  lembaga-lembaga  yang  menyediakan  layanan rahn tersaji pada tabel 7.
Tabel 7. Prosedur Pelunasan Marhun Bih
Pada Lembaga yang Menyediakan Layanan Rahn Prosedur BNS  BMS  BDS  BRS  BMG  PGS 1. Rahin menyetorkan sejumlah uang sebesar marhun bih ditambah biaya lain terkait yang telah ditetapkan di awal ke rekening rahin . 2. Membawa surat bukti gadai ke unit gadai syariah untuk mengajukan permohonan pelunasan marhun bih . 3. Pihak lembaga menawarkan pilihan untuk melunasi atau memperpanjang tenggang waktu jatuh tempo. Jika rahin menyetujui untuk memperpanjang maka rahin hanya dikenakan biaya perpanjangan akad.
4. Jika rahin ingin melunasinya maka rahin diminta menunggu di ruang tunggu selama lembaga melakukan penutupan akad.
5. Penandatanganan berakhirnya akad.
6. Pelunasan marhun bih melalui autodebet rekening tabungan rahin . 7. Pelunasan marhun bih melalui teller.
8. Pengambilan marhun di unit gadai syariah.
V V V V
V V - V V V V - V V
- V - V V V V - V V V V V V V V
V V - V V V V -
V V - V V V V - V V
Sumber: Hasil Olahan Penulis
Berdasarkan uraian diatas  mengenai prosedur pelunasan marhun bih pada tiap lembaga  yang  menyediakan  layanan  tersebut,  dapat  diambil  satu  rangkaian yaitu  pertama rahin mengajukan  permohonan  pelunasan,  kemudian  pihak murtahin menawarkan  pilihan  untuk  melunasi  atau  memperpanjang.    Hal  ini sesuai  dengan  fatwa  DSN  MUI  No.19/DSN-MUI/IX/2000  yang  menyatakan bahwa rahin memiliki  pilihan  untuk  melunasi  atau  memperpanjang  pinjaman. Jika rahin ingin  memperpanjang  maka rahin hanya  akan  dikenakan  biaya perpanjangan  akad,  namun  jika  ingin  melunasi  maka rahin hanya  perlu membayar  sebesar marhun  bih yang  diterima  ditambah  biaya-biaya  terkait yang telah ditentukan di awal.
Hasil  dari  observasi  langsung  dan  wawancara  penulis  kepada  lembaga  yang menyediakan  layanan rahn menunjukkan  adanya  kesesuaian  praktik rahn di Indonesia dengan teori nya menurut syariah Islam.  Kesesuaian itu terlihat dari rukun  dan  syarat  sahnya,  prosedur  transaksi rahn sampai  dengan  hak  dan kewajiban para pelaku rahn .  Pada dasarnya semua lembaga di Indonesia yang menyediakan layanan rahn memiliki rukun dan syarat sah serta prosedur yang sama  antara  satu  lembaga  dengan  lembaga  lainnya,  yang  membedakan hanyalah  syarat  untuk  memiliki  rekening  di  bank,  terkait  tanggal  jatuh temponya, nilai taksiran atas barang, besarnya  jumlah pembiayaan  yang dapat diberikan,  biaya  yang  dikenakan  atas  transaksi  tersebut  dalam  hal  ini  biaya administrasi,  biaya ijarah dan  biaya  lainnya,  serta  kebijakan  memperpanjang jangka  waktu  pengembalian marhun  bih .    Sebagai  contoh  pada  BNS rahin hanya  diperkenankan  melakukan  perpanjangan  sebanyak  maksimal  tiga  kali,
134 Alfisyahri & Siswantoro | Praktik dan Karakteristik_
dimana  setelah  lewat  masa  itu  maka marhun akan  dijual,  sedangkan  pada lembaga  lainnya  tidak  ada  batasan  untuk  memperpanjang  jangka  waktu pengembalian marhun  bih selama rahin mengutarakan  niat  untuk memperpanjang jangka waktu serta membayar biaya administrasi.
Perbedaan  yang  ada  pada  transaksi rahn di  lembaga-lembaga  tersebut dikarenakan adanya perbedaan kebijakan yang  diterapkan di lembaga tersebut. Namun  perbedaan  tersebut  pada  hakikatnya  tidaklah  menyalahi  syariah  Islam mengenai  transaksi rahn .    Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  dari transaksi rahn di Indonesia tidak melanggar syariah Islam.

## Validitas dan Reliabilitas Pernyataan pada Kuesioner
Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan seluruh sampel yang telah diperoleh  yaitu  berjumlah  seratus  sembilan  responden.    Dari  data  tersebut peneliti  mendapatkan  hasil  bahwa  seluruh  pernyataan  kuesioner  yang  dibuat oleh  peneliti  yaitu  sebanyak  dua  belas  pernyataan,  dinyatakan  valid.  Hal  ini dikarenakan  nilai rtabel untuk degree  of  freedom n=109  yaitu 0,1882  lebih kecil dari nilai pearson correlation masing-masing pernyataan.
Berikutnya, dilakukan pengujian reliabilitas pada seluruh pernyataan kuesioner dari  seluruh  responden  yang  didapatkan  oleh  peneliti  yaitu  sebanyak  seratus sembilan  responden.  Hasil  dari  pengujian  statistik  tersebut  menunjukkan bahwa  dari  seratus  sembilan  responden  didapatkan  hasil  sebesar  0,841  atau lebih  besar  dari rule  of  tumb (0,841  >  0,60).    Sedangkan  bila  dibandingkan dengan  menggunakan rtabel untuk degree  of  freedom, hasil  dari  uji  statistik menunjukkan  bahwa  seluruh  pernyataan  yang  terdapat  dalam  kuesioner  telah terbukti  reliabilitasnya  karena  menunjukkan  nilai alpha  cronbach sebesar 0,841  lebih  besar  dari  nilai  tabel  r product  moment pada  n=109  dengan  0,05
( Two Tail ) yaitu sebesar 0,1882.

## Analisis Deskriptif Karakteristik, Motif, dan Persepsi Nasabah
Analisis  deskriptif  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  deskriptif mengenai  implementasi  praktik rahn di  Indonesia  yang  dilihat  dari karakteristik,  motif,  dan  preferensi  nasabah  yang  melakukan  praktik rahn . Sarana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan secara  langsung  ke  lembaga-lembaga  yang  menyediakan  layanan rahn di Jakarta.  Dalam  melihat karakteristik responden  yang diteliti dapat dilihat dari demografi sampelnya.  Pada penelitian ini demografi terhadap sampelnya dapat dilihat  dari  berbagai  macam,  yaitu  (a)  agama,  (b)  lama  penggunaan  gadai
syariah  ( rahn ),  (c)  jenis  kelamin,  (d)  tingkat  pendidikan,  (e)  tingkat  usia,  (f) jenis pekerjaan, (g) tingkat penghasilan, dan (h) pelunasan barang jaminan.
Dari  hasil  kuesioner  terlihat  bahwa  karakteristik  nasabah  yang  melakukan praktik rahn yaitu: mayoritas beragama Islam, perbandingan baik pria maupun wanita  yang  memanfaatkan  layanan  ini  merata, tingkatan usia  yang terbanyak memanfaatkan  layanan  ini kisaran 26 tahun-34 tahun,  jenis pekerjaan nasabah mayoritas karyawan swasta, mayoritas tingkat penghasilan nasabah kurang dari Rp2.500.000,  dan  rata-rata  nasabah  melakukan  pelunasan  barang  jaminan sebelum jatuh tempo.

## Tingkat Pemahaman Nasabah
Ada  tiga  komponen  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  pemahaman nasabah,  yaitu  (a)  karakteristik  nasabah  yang  melakukan rahn ,  (b)  motif nasabah  melakukan  praktik rahn dan  (c)  tingkat  persepsi  nasabah  tentang praktik rahn .
Berikut  ini dijelaskan tentang hasil kuesioner dari seratus sembilan responden yang  menjadi  sampel  tentang  variabel  yang  terkandung  dalam  pertanyaan kuesioner.

## Motif Nasabah Melakukan Praktik Rahn
Motif  nasabah  melakukan  praktik rahn diukur  dari  tujuan  nasabah  memiliki emas  yang  digunakan  untuk  menggadaikan  barang.    Terdapat tiga  pernyataan dalan  kuesioner  ini  yang  mewakili  motif  nasabah  melakukan  praktik rahn . Nilai  rata-rata  dari  setiap  pernyataan  responden  dituangkan  ke  dalam  tabel berikut:
Tabel 8. Motif Nasabah Melakukan Praktik Rahn No Pernyataan Rata-rata Rangking 1. Menggadaikan  barang  secara  syariah  untuk  kebutuhan hidup. 4,238 1 2. Menggadaikan  barang  secara  syariah  untuk  antisipasi kebutuhan mendadak. 3,991 2 3. Menggadaikan  barang  secara  syariah  dengan  harapan mendapat keuntungan di masa yang akan datang 3,663 3

## Sumber: Hasil olah Penulis
Dari  data  diatas  terlihat  rata-rata  dari  setiap  pernyataan.    Pada  pernyataan pertama,  yaitu  tentang  tujuan  nasabah  yang  menggadaikan  barang  secara syariah  untuk  kebutuhan  hidup,  dengan  rata-rata  4,238  dari  total  seratus
sembilan  responden.    Tujuan  melakukan  gadai  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  ini  menempati  peringkat  pertama  dari  motif  nasabah  melakukan transaksi rahn .    Sebanyak  29  responden  setuju  dengan  pernyataan  bahwa mereka  mereka  menggadaikan  barang  secara  syariah  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup,  atau  sebesar  26,6%  dari  total  seratus  sembilan  responden. Bahkan sebanyak 63 responden atau sebesar 57,80% dari total seratus sembilan responden  menyatakan  sangat  setuju  dengan  pernyataan  tersebut.    Jika dikaitkan  dengan  teori  motif  memiliki  uang  tunai  yang  salah  satunya  adalah motif  transaksi  dimana  didalamnya  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup (Anshori, 2006)  maka dapat disimpulkan  bahwa responden  memahami  bahwa melakukan gadai syariah dapat membantu responden mendapatkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Pernyataan kedua tentang tujuan nasabah yang melakukan gadai syariah untuk antisipasi  kebutuhan  yang  bersifat  mendadak.    Dari  pernyataan  tersebut didapatkan  rata-rata  3,991  dan  menempati  peringkat  kedua  dalam  konteks motif  nasabah  yang  melakukan  transaksi rahn untuk  antisipasi  kebutuhan mendadak.  Pada pernyataan  ini terdapat 57 responden atau 52,29% dari total seratus  sembilan  responden  yang  menyetujui  bahwa  mereka  melakukan rahn untuk antisipasi dalam hal kebutuhan yang bersifat mendadak, dan terdapat 32 responden  atau  29,36%  dari  total  seratus  responden  yang  menyatakan  bahwa mereka sangat setuju dengan pernyataan menggadaikan barang untuk antisipasi kebutuhan  mendadak.    Jika  dikaitkan  dengan  teori  motif  dari  memiliki  uang tunai  yang  salah  satunya  adalah  motif  berjaga-jaga  maka  dapat  disimpulkan bahwa  responden  memahami  bahwa  melakukan  gadai  secara  syariah  dapat membantu  responden  mendapatkan  pembiayaan  berupa  uang  tunai  untuk berjaga-jaga dari kebutuhan yang bersifat mendadak.
Pernyataan  ketiga  yakni  mengenai  tujuan  nasabah  yang  melakukan  gadai syariah  dengan  harapan  mendapatkan  keuntungan  di  masa  yang  akan  datang. Penyataan ini mencerminkan bahwa tujuan nasabah melakukan transaksi gadai erat  kaitannya  dengan  motif  investasi,  dimana  emas  yang  digadaikan diharapkan  mengalami  kenaikan  harga  sehingga rahin mendapatkan keuntungan  atas  selisih  kelebihan  tersebut.    Dari  pernyataan  tersebut  didapat rata-rata 3,663 dan menempati peringkat ketiga dari motif nasabah melakukan gadai secara syariah.  Dari pernyataan tersebut didapatkan bahwa sebanyak 43 responden  atau  39,45%  dari  total  seratus  sembilan  responden  menyetujui bahwa  mereka  melakukan gadai syariah dengan motif  investasi,  nasabah akan mendapatkan  keuntungan  di  masa  yang  akan  datang  dengan  adanya  kenaikan harga atas emas yang digadaikan, bahkan sebanyak 30 responden atau 27,52%
dari  total  seratus  sembilan  responden  sangat  setuju  dengan  pernyataan  itu. Hanya ada 5 responden atau 4,59% dari total  seratus sembilan responden  saja yang  sangat  tidak  menyetujui  motif  ini,  dan  24  responden  atau  22,02%  dari total seratus sembilan responden yang tidak setuju, sedangkan 7 responden atau 6,42%  dari  total  seratus  sembilan  responden  menjawab  ragu-ragu.  Jika dikaitkan dengan teori motif memiliki uang tunai karena motif investasi, maka dapat  dikatakan  bahwa  responden  memahami  bahwa  gadai  syariah  dapat membantu responden untuk mendapatkan pembiayaan.

## Tingkat Persepsi Nasabah Tentang Praktik Rahn
Tingkat  persepsi  nasabah  mengenai  praktik rahn dalam  penelitian  ini  diukur dari  pemahaman  responden,  dalam  hal  ini  nasabah  yang  melakukan rahn mengenai  akad  yang terkandung dalam praktik rahn .  Terdapat  sembilan butir pernyataan  yang  menjadi  variabel  yang  akan  diteliti  untuk  melihat  tingkat persepsi  nasabah.    Berikut  ini  adalah  tabel  yang  memuat  hasil  dari  rata-rata pernyataan tersebut.
Tabel 9. Tingkat Persepsi Nasabah Tentang Praktik Rahn No. Pernyataan Rata-rata Rangking 1. Saya  lebih  suka  gadai  syariah,  karena  tidak menerapkan bunga atau riba. 4,550 1 2. Menggadaikan barang secara syariah merupakan solusi yang tepat saat membutuhkan dana tunai. 4,505 2 3. Jika  hasil  penjualan  barang  jaminan  melebihi  dari jumlah  pinjaman  dan  biaya  terkait  lainnya, maka  saya memiliki hak atas kelebihan tersebut. 4,440 3 4. Gadai  syariah  memberikan  solusi  untuk  kebutuhan dana tunai. 4,422 4 5. Prosedur  pemberian  pinjaman  sederhana,  mudah,  dan cepat. 4,412 5 6. Penjaminan barang dalam praktik gadai syariah adalah wajar. 4,266 6 7. Biaya administrasi dan titip atau ijarah yang dikenakan dalam praktik gadai syariah adalah wajar. 4,055 7 8. Penjualan  barang  jaminan  jika  nasabah  tidak  mampu melunasi utangnya adalah wajar. 4,037 8 9. Jika  hasil  penjualan  barang  jaminan  tidak  dapat menutupi utang, maka  saya  memiliki  kewajiban  untuk melunasi kekurangannya. 3,587 9

## Sumber: Hasil olah Penulis
Dari data diatas terlihat rata-rata dan peringkat dari setiap pernyataan yang ada. Peringkat  pertama  rata-rata  tertinggi  diraih  oleh  pernyataan  bahwa  nasabah lebih  menyukai  gadai  syariah  karena  tidak  menerapkan  bunga  atau  riba didasarkan  atas  larangan  riba  tahap  keempat  dimana  Allah  SWT  melarang
keras  dan  tegas  semua  jenis  riba  (Al-Baqarah  278-279).    Pernyataan  ini mendapatkan  nilai  rata-rata  4,55.    Pernyataan  ini  disetujui  oleh  33  responden atau  30,27%  dari  total  seratus  sembilan  responden  bahkan  69  responden  atau 63,30%  dari  total  seratus  sembilan  responden  sangat  menyetujui  pernyataan ini.  Maka, dapat disimpulkan bahwa responden memahami larangan riba.
Peringkat  kedua  diisi  oleh  pernyataan  menggadaikan  barang  secara  syariah merupakan  solusi  yang  tepat  saat  membutuhkan  dana  tunai  yang  didasarkan oleh  surat  Al-Baqarah  ayat  282  dan  283  mendapatkan  nilai  rata-rata  4,505. Pernyataan  ini  disetujui  oleh  40  responden  atau  36,70%  dari  total  seratus sembilan  responden  bahkan  64  responden  atau  58,71%  dari  total  seratus sembilan  responden  menyatakan  sangat  setuju.    Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  responden  memahami  penyataan  yang  didasarkan  atas  ayat  Al-Quran tersebut.
Pernyataan jika hasil penjualan barang jaminan melebihi dari jumlah pinjaman ditambah  biaya  terkait  lainnya,  maka  nasabah  memiliki  hak  atas  kelebihan tersebut  mendapatkan  nilai  rata-rata  4,440  dan  menempati  peringkat  ketiga. Sebanyak  42  responden  atau  38,53%  dari  total  seratus  sembilan  responden menyetujui  pernyataan  Jika  hasil  penjualan marhun lebih  besar  dari marhun bih dan  biaya  terkait  maka rahin berhak  menerima  kelebihannya,  bahkan  59 responden  atau  54,13%  dari  total  seratus  sembilan  responden  sangat menyetujuinya.    Maka  dapat  dikatakan  nasabah  memahami  pernyataan tersebut.
Pernyataan  gadai  syariah  memberikan  solusi  untuk  kebutuhan  dana  tunai menempati  peringkat  keempat  dengan  rata-rata  4,422  dari  total  seratus sembilan  responden.    Sebanyak  52  responden  atau  sebesar  47,71%  dari  total seratus  sembilan  responden  setuju  bahwa  gadai  syariah  memberikan  solusi untuk  kebutuhan  dana  tunai  dan  52  responden  atau  sebesar  47,71%  dari  total seratus  sembilan  responden  lainnya  menyatakan  sangat  setuju.    Sehingga  jika dikaitkan dengan teori bahwa menggadaikan barang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang tunai dapat disimpulkan bahwa responden menyetujui teori tersebut.
Penyataan  mengenai  prosedur  pemberian  pinjaman  pada  praktik rahn yang sederhana,  mudah,  dan  cepat  dan  mendapatkan  nilai  rata-rata  4,412  dan menempati  peringkat  kelima.    Penyataan  ini  disetujui  oleh  33  responden  atau 30,27%  dari  total  seratus  sembilan  responden,  dan  65  responden  atau  59,63% dari total seratus sembilan responden sangat setuju dengan pernyataan ini.
Pernyataan  bahwa  penjaminan  barang  dalam  praktik  gadai  syariah  adalah  hal yang wajar mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,266 dan menempati peringkat keenam.    Menurut  teori  dalam  praktik rahn haruslah  ada  barang  yang dijaminkan  agar  pemberi  utang  dalam  hal  ini murtahin lebih  memercayai rahin ,  dan  sebanyak  73  responden  atau  66,97%  dari  total  seratus  sembilan responden  menyetujuinya  sedangkan  34  responden  atau  31,19%  dari  total seratus sembilan responden  menyatakan sangat setuju.  Maka, dari pernyataan tersebut terlihat bahwa responden  memahami  bahwa dalam rahn haruslah ada barang yang dijaminkan.
Peringkat  ketujuh  adalah  pernyataan  biaya  administrasi  dan  titip  atau ijarah yang  dikenakan  dalam  praktik  gadai  syariah  adalah  wajar  mendapatkan  nilai rata-rata 4,055.  Sebanyak 65 responden atau sebesar 59,63% dari total seratus sembilan responden  menyetujui pernyataan  ini dan 30 responden atau 27,52% dari  total  seratus  sembilan  responden  menyatakan  sangat  setuju  dengan pernyataan  ini.    Hal  ini  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  MUI  No.19/DSN- MUI/IX/2000  yang  menyatakan  bahwa  biaya  administrasi  yang  didalamnya terkandung biaya titip atau ijarah merupakan kewajiban rahin .
Pernyataan  bahwa  penjualan  barang  jaminan  jika  nasabah  tidak  mampu melunasi  utangnya  adalah  wajar  4,037  dan  menempati  peringkat  delapan. Terdapat  65  responden  atau  59,63%  dari  total  seratus  sembilan  responden menyetujui pernyataan ini dan 29 responden atau 26,60% sangat setuju dengan pernyataan  ini.  Hal  ini  sesuai dengan teori bahwa apabila rahin tidak  mampu melunasi marhun  bih maka murtahin berhak  menjual marhun tersebut.  Maka dapat dikatakan responden menyetujui teori tersebut.
Penyataan  jika  hasil  penjualan  barang  jaminan  tidak  dapat  menutupi  utang, maka  nasabah  memiliki  kewajiban  untuk  melunasi  kekurangannya  itu mendapatkan  nilai  rata-rata  3,587  dan  menempati  peringkat  sembilan  yang merupakan peringkat terakhir.  Secara teori jika hasil penjualan marhun kurang dari marhun  bih dan  biaya  terkait  maka rahin memiliki  kewajiban  untuk melunasi  kekurangannya.  Dari  pernyataan  ini  34  responden  atau  31,19%  dari total  seratus  sembilan  responden  setuju  dengan  pernyataan  ini,  dan  sebanyak 38 responden atau 34,86% dari total seratus sembilan responden sangat setuju dengan pernyataan  ini.  Akan tetapi pada penelitian  ini terdapat 12 responden atau 11,01% tidak menyetujuinya, bahkan 17 responden atau 15,60% dari total seratus sembilan responden sangat tidak menyetujui pernyataan ini, sedangkan 8  responden  sisanya  atau  7,34%  dari  total  seratus  sembilan  responden menjawab  ragu-ragu  dengan  pernyataan  tersebut.  Sehingga  rata-rata  jawaban
140 Alfisyahri & Siswantoro | Praktik dan Karakteristik_
yang diperoleh adalah ragu-ragu, dimana statement ragu-ragu ini tidak mampu merefleksikan dengan baik persepsi dari nasabah akan pernyataan ini.

## SIMPULAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  maka  ada  didapatkan  kesimpulan yaitu:
1. Praktik rahn di  Indonesia  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada. Kebijakan  yang  ada  di  tiap  lembaga  keuangan  syariah  menyebabkan perbedaan perlakuan yang tidak signifikan
2. Pada  dasarnya  transaksi rahn di  lembaga-lembaga  baik  perbankan  maupun non  bank  di  Indonesia  memiliki  prosedur  yang  sama,  yang  membedakan hanyalah  jatuh  tempo,  minimum  nilai marhun, nilai  taksiran  atas marhun , jumlah marhun bih yang  diberikan,  dan  biaya-biaya  yang  dikenakan  pada transaksi rahn .
3. Alasan nasabah melakukan rahn pada umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan  hidup  dan  menjaga  akan  kebutuhan  uang.  Tujuan  nasabah melakukan  praktik rahn yang  didasari  oleh  kepemilikan  emas  yang kemudian  digunakan  sebagai  alat  jaminan  dalam  transaksi rahn memiliki motif  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  paling  utama,  disusul  dengan antisipasi  antisipasi  kebutuhan  mendadak  dan  mendapatkan  keuntungan yang paling akhir.
4. Responden memahami pentingnya penerapan syariah Islam dalam transaksi akad rahn, hal ini merupakan temuan yang menarik karena responden cukup mementingkan  hal  ini.  Di  samping  itu  responden  keberatan  jika  nasabah harus melunasi sisa utang akibat kurangnya jaminan.
Rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah  Bank  Indonesia  selaku  bank  sentral yang  bertugas  mengawasi  kegiatan  bank,  termasuk  bank  syariah  perlu melakukan  pengawasan  ketat  terutama  pada  penyalahgunaan  transaksi  gadai yang  melenceng  dari  tujuan  awal  gadai  sebagai  penyedia  dana  cepat  untuk keperluan  mendesak.  Di  lain  hal,  berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  perlu adanya  SOP  yang  sama  dan  peraturan  yang  dapat  mencegah  orang menggunakan gadai syariah untuk kepentingan pribadi dan spekulasi semata.

## REFERENSI
Anshori, A. G. (2006). Gadai syariah di Indonesia: Konsep, implementasi dan institusionalisasi . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Budisantoso,  T.,  &  Triandaru,  S.  (2006). Bank  dan  lembaga  keuangan  lain . Jakarta: Salemba Empat.
Fatwa No. 25/DSN-MUI/III tentang rahn,  (2002a).
Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas,  (2002b).
Hamid,  S.  A,  &  Aziz,  A.  A.  (2003). Development  of  islamic  pawn-broking services:  Differentiating  profiles  of  their  respective  patrons. Paper presented at the the international islamic banking conference 2003.
Kasmir.  (2003). Bank  dan  lembaga  keuangan  lainnya (edisi  revisi  cetakan ketujuh ed.). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Maulidia, L. R. (2003). The optimizing of rahn service for the development of islamic  banking  in Indonesia. IQTISAD Journal  of  Islamic Economics,
4 (22), 169-179.
Nurhayati,  S.,  &  Wasilah.  (2011). Akuntansi  syariah  di  Indonesia ((2nd  ed revisi) ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Rais,  S.  (2004). Analisis  gadai  syariah  di  pegadaian  unit  layanan  syariah (PULS) Dewi Sartika Jakarta. (Tesis), Universitas Indonesia, Jakarta.
Sekaran,  Uma.  (2009). Reseacrh  Methods  for  Business .  West  Sussex  John Wiley & Sons Ltd.
Sjahdeini, S. R. (2005). Perbankan Islam . Jakarta: Pusaka Utama Grafiti.
Sumitro, W. (2002). Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait: BMI dan takaful di Indonesia (edisi revisi). . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Zaenudin. (2006). Preferensi masyarakat terhadap gadai syariah pada kantong cabang  pegadaian  syariah  Margonda  Depok  tahun  2005. (Tesis), Universitas Indonesia, Jakarta.