## SESUDAH 50  TAHUN
KITA  HARUS BERANI  MENGHADAP

## APA  YANG  TERJADI 1

## Abstract
The author gives a personal  account  of the 1965/1966 mass slaughter  of so-called communists in  central Java where he was living at  the time,  and  more generally in Sumatra,  Java and Bali.  He  continues with a detailed analysis. He  then calls for fellow Indonesians to face up to the truth  of the massacre, which until  now has been erased  from the collective historical  memory of the nation.
Kata-kata   kunci :   historical   truth,    Indonesian   Communist   Party,
General Suharto,  Accepting Responsibility, Reconciliation.
Kita  mendekati genap  50  tahun sejak  di  pagi  buta tanggal   1  Oktober 1965  di   Jakarta  suatu   gerakan  yang   menamakan  diri   “Gerakan  30 September” (sebutan  yang  akan   saya  pakai,   disingkat G30S) membunuh secara   brutal  enam  jendral  dan   kapten  Tendean  dan   membentuk suatu Dewan Revolusi  sebagai  penguasa tertinggi di  Indonesia. Dewan Revolusi juga  berhasil  dibentuk  di  Surakarta  dan   di  Yogyakarta  di  mana  mereka membunuh   komandan  Korem    Kolonel  Katamso   dan    stafnya  Letkol Sugiono.
Tak  berlebihan, peristiwa itu  merupakan peristiwa paling  menentukan dan   paling   traumatis   dalam  sejarah  Indonesia  Merdeka.  Dari   tanggal 1   Oktober  itu   lepaslah  suatu   dinamika  yang   bermuara  dalam  suatu orgasme pembalasan berupa pengejaran, penyiksaan, pembunuhan dan
Paper ini dibawakan dalam seminar "Tinjauan Etis Tentang Penyelesaian Kasus Tahun 1965" di STFK Ledalero pada 19 September 2015.
penghancuran  sosial   puluhan  juta   warga   bangsa  yang   akan   termasuk salah  satu  kejahatan  genosidal paling  mengerikan terhadap  hak-hak asasi manusia di  bagian  kedua abad  ke-20.
Selama 50  tahun  peristiwa tanggal  1 Oktober 1965 dengan buntutnya yang  sedemikian mengerikan itu  tidak dapat  dibicarakan secara  terbuka. Sekarang  saja,   begitu   kita   diperingatkan  oleh   Ketua  MPR   Fadli   Son, pembicaraan   harus   dengan   bijaksana  dan    hati-hati  kalau    tidak  mau berakhir dalam kegagalan.
Akan    tetapi  kita    harus  membicarakannya.  Dengan  berhati-hati,  iya, tetapi  juga   dengan  jujur.   Kita   harus  bertanya  bagaimana  kekejaman  di luar   segala   ukuran  terhadap  bangsa kita   sendiri  menjadi  mungkin.  Tak lain   demi   integritas  dan   harga   diri  kita   sendiri.  Bangsa   Indonesia tidak dapat untuk  selamanya lari  dari  sejarahnya.

## Mengapa?
Masalahnya  bukan   apakah   PKI   berada   di   belakang  G30S  atau tidak  (mengikuti  a.  l.  John   Roosa 2 ,  saya   sendiri tidak  meragukan suatu keterlibatan  Ketua  PKI    D.N.  Aidit    dan    beberapa  pimpinan  lain    PKI). Masalahnya   adalah:  Mengapa  tidak   cukup   kalau    PKI   dilarang  dan dibubarkan  saja?   Mengapa   sampai   sejuta   rakyat   (bisa    lebih)   mesti dibunuh?  Betul,    Presiden  Sukarno   menolak  tindakan   terhadap   PKI. Tetapi pada  akhir  Oktober 1965 PKI  sudah tidak berdaya sama  sekali.
Mengapa  pada   waktu  PKI   sudah  lumpuh  desa-desa dan   kota-kota, mulai    dari   Jawa   Tengah  sampai  ke   seluruh  pelosok  tanah   air,   secara sistematik disisir,  masyarakat yang  dianggap PKI  atau  dekat PKI  ada  yang langsung  dieksekusi,  ada    yang    diciduk  dulu,    ditahan,  tetapi  kemudian, biasanya  pada   malam  hari,   dibawa  ke  tempat-tempat  sepi  dan   dibunuh di  sana  (Sarwo   Edhie  menyebutkan angka  tiga  juta  orang  yang  dibunuh, kiranya angka  yang  terlalu besar). Padahal pembunuhan-pembunuhan  itu bukan pengeroyokan spontan oleh  masyarakat yang  emosional, melainkan dilakukan dengan kepala  dingin, dengan persiapan administratif!
John Roosa, Pretext for Mass Murder. The September 30 th Movement and Suharto’s Coup d’Ėtat in Indonesia (The University of Wisconsin Press, 2006).
Lebih  banyak orang  lagi  yang  ditahan (menurut  Sudomo seluruhnya 1,9   juta).  Mereka  dikategorikan  ke  dalam  golongan  A  (yang   kemudian dibawa ke  pengadilan),  golongan B  (yang   dianggap orang   penting, tetapi karena  tidak  melakukan  sesuatu  yang    bisa    dituduhkan  kepada  mereka, mereka ditahan  begitu   saja),  dan   golongan  C  yang  kemudian  dilepaskan lagi.
Namun  mereka  yang    dilepaskan  tidak  dapat  kembali  ke  suatu kehidupan  normal.  Karena  mereka  sudah  dicap   “terlibat  Gestapu/PKI”, di  tempat  kerja   lama   mereka  ditolak,  sering   rumah  sudah  diambil  alih orang   lain.  Paling   gawat,   pemerintahan  Soeharto menetapkan  sederetan peraturan  dan   “kebijakan”  yang  menstigmatisasi  lebih   dari   sepuluh juta saudara dan  saudari kita  sebagai  “terlibat” atau  “tidak bersih  lingkungan”, dalam  masyarakat  mereka  dicap   “PKI”   dan   diasingkan  dari   pergaulan normal,  banyak  yang   kehilangan  nafkah  hidup,  tempat  kerja   tertentu tertutup bagi  mereka, yang  pegawai  negeri  dipecat.
Ratusan  ribu   orang   golongan  B  ditahan  lebih   dari   sepuluh tahun tanpa  proses    pengadilan,  mereka  sering    disiksa,  perempuan-perempuan diperkosa.  Puluhan  ribu   tahanan  dibuang  ke  pulau  Buru   yang   menjadi kam   konsentrasi  raksasa, hidup  mereka  dalam  kondisi  tidak  manusiawi. Semua jutaan  saudara-saudari kita  itu  hancur secara  sosial.

## Tiga Tahap
Mengapa itu  sampai terjadi?  Dan   siapa  yang  bertanggung jawab?  Di sini  bukan tempat  untuk  menjawab pertanyaan  tentang  siapa  yang  paling bertanggung jawab.  Akan  tetapi  pertanyaan  tentang  tanggung jawab  harus diajukan. Untuk  menangani pertanyaan itu,  sebaiknya kita  membedakan tiga  tahap.
Yang  pertama  adalah  kejadian-kejadian tanggal   1  Oktober 1965  dan buntutnya  yang   langsung.  Saya   tidak  akan   masuk  ke   dalam  spekulasi tentang  siapa   „dalang“  G30S.  Yang  jelas,   pada   hari   itu   pagi-pagi enam jendral tinggi  Angkatan Darat  dan  ajudan Kapten Pierre  Tandean  diculik dan  dibunuh.  Gerakan itu  di  Jakarta sudah dipatahkan  pada   malam hari yang  sama  dan   berakhir,  sesudah benteng-bentengnya  di  Solo  dan   Yogya
menyerah.  Untuk  mematahkan  PKI   secara    definitif,  sebenarnya  cukup kalau   PKI  - yang  tidak  memperlihatkan  kemampuan  melawan - dilarang, dengan,  barangkali,  para    kader    inti    ditahan  dulu,    serta    semua   yang betul-betul  terlibat  dalam  penculikan  dan    pembunuhan  di  Jakarta dan Yogyakarta dibawa ke  pengadilan. PKI  pasti  tidak akan  bisa  bangkit  lagi.
Namun  larangan tidak  turun.  Di  pertengahan  Oktober  1965  mulai tahap  kedua, tahap  paling   mengerikan.  Di  Yogyakarta  dan   Jawa  Tengah pembersihan-pembersihan  dilakukan  RPKAD,    tidak  ada   pembunuhan spontan oleh  masyarakat. Pembunuhan-pembunuhan  dalam jumlah yang betul-betul  di  luar  segala  imajinasi  terjadi  di  Jawa  Timur,  di  Bali,  tetapi juga  misalnya di  Flores,  dan  melibatkan masyarakat non-militer. 3
Siapa  yang  bertanggung jawab?  Apakah Suharto memerintahkannya? Apakah  dibiarkan  berlangsung tanpa  ada   perintah  apa   pun?   Andaikata PKI  langsung dilarang,  apakah  pembunuhan  mengerikan  itu   barangkali tidak  terjadi? Tak   ada   jawaban.  Tak   ada   jawaban  juga  mengapa  bangsa Indonesia terlibat dalam sesuatu yang  sedemikian tidak  manusiawi!
Akan   tetapi  tak   ada   keragu-raguan  sedikit  pun   bahwa Suharto  dan jendral-jendral  pembantunya  bertanggung  jawab    seratus  persen  atas kejahatan-kejahatan  tahap   ketiga:    Penangkapan  jutaan  orang    sebagai „terlibat“ di  mana hanya satu  hal  pasti,  yaitu  bahwa mereka tidak terlibat dalam  arti   apa   pun.    Secara    sistematik  dan   birokratis  jutaan   saudara dan   saudari  sebangsa  dikeluarkan  dari   komunitas   solidaritas  bangsa, dihancurkan  nama  baiknya,  dirusak  keluarga  dan    perekonomiannya, banyak  yang    disiksa,  perempuan  diperkosa,  difitnah,  dirampas kebebasannya.  Yaitu   mereka  yang  dianggap “terlibat”,  dengan  anak   dan cucu  mereka, serta  mereka yang  “tidak bersih  lingkungan”.
Yang   golongan  “C”,   meski   cukup  cepat   dilepaskan,  tetap  terkena stigmatisasi, ada  tanda di KTP  (ET,  eks-tapol), pekerjaan tertentu tertutup bagi  mereka, mereka harus  secara  teratur lapor,   anak-anak  mereka susah masuk  sekolah. Puluhan  ribu   dimasukkan  ke  dalam  kategori “B”,  meski
Pembunuhan-pembunuhan itu termasuk lima genosida besar di bagian kedua abad ke-20; yang empat lain: puluhan juta kurban „loncatan besar ke depan“ Mao Zedong, 2 juta orang di Kamboja, 800.000  di  Ruanda,  sekurang-kurangnya  150.000  –  dari  seluruh  penduduk  650.000  –  di  Timor Timur (kita lagi!).
tidak   melakukan   sesuatu   yang    berlawanan  dengan  hukum,   namun dianggap  rada   penting,  ditahan   dalam  kam-kam  khusus,  termasuk  di pulau Buru.   Sisa  sebanyak puluhan  ribu  baru   dilepaskan di  sekitar 1979 atas  desakan presiden AS Jimmy  Carter.
Tak  jelas  mengapa kejahatan  itu  dilakukan. Sampai hari  ini  tidak ada pengakuan  terhadapnya.  Cukup  memusingkan  mengapa  sebagian  besar bangsa Indonesia tidak  pernah  menunjukkan  tanda  terkejut  berhadapan dengan  kekejaman  dan   kejahatan  sedemikian  banyak  warga   sebangsa. Suharto dan  kawan-kawannya membawa dosa  itu  ke  kubur mereka. Tetapi mereka hanya dapat  melakukannya karena merasa mendapat  dukungan.

## Situasi Menjelang G30S
Kadang-kadang,  terutama   di   luar   negeri,   kejahatan-kejahatan  pasca G30S dibebankan begitu   saja  pada  Angkatan Darat.  Angkatan Darat yang mau    menghancurkan  PKI,   dengan  dukungan   Amerika  Serikat.  Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu.  Penghancuran PKI  mendapat dukungan luas  dalam masyarakat. Suharto sendiri begitu  mantap kekuasaannya karena dua   alasan.  Karean  dengan  Suharto  mulai   berkuasa  keadaan  ekonomis rakyat  kecil  –  tentu  kecuali   mereka  yang   distigmatisasi  sebagai   “terlibat G30S/PKI”  atau   “tidak  bersih   lingkungan  –  menjadi  lebih   baik.   Alasan kedua adalah bahwa Suharto dilihat sebagai  pembebas dari  ancaman PKI.
Ancaman PKI?  Saya  masih  ingat  betapa kami,  frater-frater mahasiswa teologi   di  Yogyakarta,  merasa  gembira  dan   lega  waktu  pada   tanggal   12 Maret  1966,  sehari    sesudah  ia   mengambil  alih   kekuasaan,  Suharto melarang PKI.  Mengapa bisa  begitu?
Saya  mau  menceriterakan sedikit dari  pengalaman saya  sendiri. Sejak mendarat di  Bandara Kemayoran di  Jakarta pada  tanggal  29  Januari 1961 saya  sudah  menjadi cemas  dengan  ancaman  komunis di  Indonesia.  Saya mendapat  kesan   bahwa  PKI  maju   di  semua  fron.   Di  mana-mana papan- papan merah PKI,  BTI  dll.  terpasang dengan bangga.  Sesudah NASAKOM dipermaklumkan  oleh  Presiden  Sukarno  -  persatuan  “revolusioner” “Nasionalisme,   Agama    dan    Komunisme”   -   segenap  ungkapan   kritis terhadap komunisme dihantam  sebagai  “komunisto-fobi”. Akhir  1964 20
koran pembawa tulisan antikomunis  Sayuti Melik  a.  n.  “Badan Penyebar Sukarnoisme” ditutup.  Partai Murba dinonaktifkan.
Pada   1965  bangsa  Indonesia  sebenarnya  sudah  terpecah  dua.   Yang mendukung  NASAKOM, jadi  yang   pada   hakekatnya  mendukung  bahwa Indonesia  mengikuti  jalan   PKI,   dan   mereka  yang   tidak.  PKI   memakai suatu  bahasa yang  ekstrem  keras-konfrontatif,  masyarakat  mereka bagi  ke dalam  kubu   “progresif-revolusioner” (mereka  yang   pro-PKI-NASAKOM), yang  lain  dicacimaki sebagai  antek Nekkolim. Bahasa  PKI  penuh ancaman. Mereka menyerukan pengganyangan para  “kapbir” (kapitalis birokrat) dan “tujuh setan desa”,  tak  henti-hentinya PKI  menghasut terhadap  Masyumi dan   PSI   yang   sudah  dilarang  Sukarno  1960,  para   pencetus  Manifesto Kebudayaan 1963 dihantam  habis-habisan (a.  l. oleh  Pramudya Ananta Tur yang  memakai bahasa yang  kasar  sekali),  dan  hanya dua  hari  sebelum G30S Aidit  menantang  Presiden Soekarno sekali  lagi  untuk membubarkan HMI. Dan  pada  saat  yang  sama  mereka yang  diancam dan  dihantam terus, suatu bagian   besar   dalam  masyarakat,  harus  diam,   mereka  ingat   pembunuhan- pembunuhan  dalam peristiwa Madiun hanya 17  sebelumnya - yang  waktu itu   tidak  dapat   disebut-sebut.  Pada    saat   Sukarno  mengumandangkan NASAKOM  rakyat   Indonesia   sudah   terpecah   ke   dalam  mereka  yang merajalela dalam ruang  publik dan  mereka yang  terpaksa diam.
Saya  berpendapat bahwa suasana yang sampai pertengahan tahun 1965 diciptakan  terutama  oleh   PKI   sudah  sedemikian  konfrontatif  sehingga tidak mungkin ditampung  lagi  dalam mekanisme pemecahan  ketegangan yang   secara   tradisional  tersedia  dalam  budaya-budaya  Indonesia.  Itu yang   lalu   terungkap  sebagai   “mereka  atau   kami”.   Maka  waktu  G30S bertindak dan   segera  dihancurkan, segala  rasa  takut, rasa  terancam,  rasa tidak berdaya terhadap ancaman itu,  ya  kebencian terhadap  PKI  meledak bak   bendungan  yang  bobol.  Sekarang  PKI-lah  yang  dihantam,  dan   apa pun  yang  berbau PKI.  Bahwa  Presiden Sukarno tidak  mau  melarang  PKI masih  memperkuat ledakan perasaan anti-PKI.
Tadi  saya  sebut kemungkinan bahwa konfrontasi keras  yang  dipanaskan oleh   PKI   barangkali  melampaui  kemampuan  ditampung  dalam  budaya tradisional. Saya  mau  mengambil contoh  dari  wayang  purwo   Jawa.  Dalam
kisah    yang  paling    banyak  dipertontonkan,  kisah    Mahabharata,  pada hakekatnya para  Pandawa berhadapan  dengan para  Kurawa. Para  Pandawa merupakan inkarnasi kebaikan dan  keluhuran jiwa,  sedangkan para  Kurawa merupakan  pengejawantahan  watak    jahat  dan    rendah.  Mahabharata mencapai puncaknya dalam perang Bharatayudha di mana segala  kejahatan Kurawa  akan   dibalas dan  semua 99  saudara  Kurawa tewas.   Dalam sekian lakon wayang  segala  macam tipe  orang,  kelakuan, kompromis, keanehan dan kelucuan muncul, tetapi makin malam pertunjukan maju,  makin semuanya tertarik ke  dalam suatu polarisasi dan  konfrontasi antara yang  jahat dengan yang  baik.   Dan   dalam  wayang   tak    ada   belaskasihan  dan   pengampunan terhadap  yang   jahat.  Segala   kejahatan  yang   dilakukan   pihak  Kurawa akhirnya akan  menerima pembalasan karmatik. Yang  jahat harus dan  akan dimusnahkan. 4 Bukannya orang  Jawa  tidak tahu bahwa di  hati  kebanyakan manusia  yang  baik   dan   yang  jahat  tercampur.  Tetapi  apabila satu   pihak secara    kolektif  sudah  dihayati  sebagai    ancaman  dan    jahat,  maka    situasi menjadi “mereka atau  kami”  dan  “mereka” mesti  dibunuh. Sebenarnya itu juga  pesan  yang  diberikan oleh  Kresna  kepada Arjuna  waktu Arjuna  merasa berat hati  harus berperang dengan para  Kurawa yang  masih  saudara (pesan itulah yang  di India meluas menjadi Baghavatgita). Bagi para  penonton jelas bahwa pada  akhirnya yang  jahat, ya  para  Kurawa, harus musnah. 5 Apakah itu  latar  belakang kenyataan  – yang  bagi  banyak kita  begitu  mengejutkan – bahwa sampai hari  ini  banyak orang  tidak  mengerti mengapa– kecuali   dia simpatisan PKI  –  pembunuhan-pembunuhan itu  dipersoalkan orang?   PKI sudah dipersepsi sebagai  pihak jahat, maka  mereka akan  dimusnahkan.

## Bukan Rehabilitasi PKI
Oleh   karena  itu,   kalau   kita   mengharapkan  agar   bangsa  Indonesia bersedia mengakui bahwa pembunuhan,  penghancuran-penghancuran  dan
Dalam hal ini saya berbeda pendapat dengan  B. R. O. G. Anderson, M ythology and the Tolerance of the Javanese (Ithaca N.Y.: Cornell University 1965); menurut Anderson wayang Jawa tidak pertama- tama  membedakan  antara  baik  dan  jahat,  melainkan  antara  halus  dan  kasar.  Tetapi  menurut saya  Anderson  tertipu  oleh  permukaan  kejadian-kejadian.  Menurut  saya  wayang  Jawa  justru menempatkan segala-galanya – segala ambivalensi – ke dalam koordinat baik lawan jahat, di mana yang baik terwujud dalam Pandawa dan yang jahat dalam Kurawa dan tanda apakah seseorang baik atau buruk adalah sikapnya terhadap Semar.
Paling keras dalam lakon Dursasana jambak.
stigmatisasi terhadap  mereka yang  dicap   pro-PKI (“terlibat”)  merupakan suatu  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang    ekstrem,  kita    jangan mencampurkan  itu   dengan  pertanyaan  apakah  PKI  harus  direhabilitasi. Tentu orang   boleh   menuntutnya, tetapi tuntutan  itu  bersifat  politis   dan tentang  bagaimana  PKI   harus  dinilai  dan   diperlakukan  tak   mungkin pernah akan  tercapai kesepakatan. Maka tuntutan  kemanusiaan dan  etika bahwa  para   kurban  pelanggaran  berat  hak-hak  asasi   manusia  akhirnya mendapat   keadilan  jangan  dicampur-adukkan  dengan  hal   apakah  PKI harus  direhabilitasi  atau    tidak.  Tidak  mungkin  diharapkan  kesepatakan tentang  rehabilitasi PKI.  Fakta   bahwa sesudah G30S  terjadi  pelanggaran mengerikan terhadap  hak-hak asasi  orang-orang PKI  tidak  berarti bahwa keberatan-keberatan  serius  terhadap PKI  tidak  berdasar. Melainkan  yang perlu   kita   sadari   bersama  adalah:  Kalau   pun   PKI   merupakan  ancaman dan   karena  itu   dianggap musuh,  dan   karena  itu   sesudah  G30S  diakhiri riwayatnya   sebagai    kekuatan   politik  di   Indonesia,  namun   itu    sama sekali   tidak  membenarkan  bahwa  orang-orang yang   dekat  dengan  PKI, yang  sama   sekali   tidak  ada   keterlibatan  secuil  pun   dalam pembunuhan para   jendrsal  tanggal   1  Oktober  1965,  kemudian diuber-uber, ditahan, diperkosa, dihancurkan  eksistensinya, dicap  pengkhianat, dan  dibunuh.

## Kurban Harus Diakui  Sebagai Kurban
Lalu  apa?   Bangsa   lain  pun   ada   yang  mempunyai  noda-noda  dalam sejarahnya,  misalnya  bangsa  Jerman.  Minimal  sekarang,  50  tahun kemudian,  kita   seharusnya berani  berhenti  berbohong. Berani    mengakui bahwa  selama    50    tahun  kita    dibohongi,  termasuk  membongkar kebohongan  kotor  dalam  filem  “Pengkhianatan  G30S/PKI” yang  selama puluhan  tahun   meracuni  hati    bangsa.  Dari    kita    betul-betul dituntut kebesaran  hati   untuk  mengakui  bahwa  reaksi   pasca-G30S  sama   sekali ke   luar   rel.   Itu   tuntutan   keadilan  paling   dasar.    Kalau   akhirnya  kita berani   mengakui   kengerian   pelanggaran   hak-hak   asasi   mereka   yang dicap    “terlibat”  sesudah  G30S,  pengakuan  itu    tidak  berarti  bahwa  PKI harus  direhabilitasi. Dan   sebaliknya, kalau   banyak dari  kita  memandang PKI   sebagai   musuh  yang   dibenci  dan   ditakuti,  maka    itu   tetap  tidak membenarkan  bahwa  jutaan  masyarakat  yang   tertarik  pada   PKI   secara
sistematik dibunuh dan  dihancurkan.
Langkah  pertama  adalah  pengakuan  para    kurban  pelanggaran kemanusiaan  mengerikan  pasca   G30S  itu   sebagai    kurban.  Mereka  yang dibunuh  tanpa  perkara  pengadilan  adalah  kurban.  Perlu   diakui  bahwa stigmatisasi dan  penindakan terhadap mereka yang  dicap  “terlibat” sebagai pengkhianat  atau   sebagai    simpatisan  pengkhianatan  bangsa  merupakan ketidakadilan  besar.   Kemanusiaan  dan   kewarganegaraan  mereka  perlu diakui kembali sepenuhnya. Itulah  langkah paling  pertama.
Dan   jelas  juga:  Pengakuan  kurban  sebagai   kurban  hanya jujur   kalau mereka,
dalam   batas-batas   kemungkinan,   direhabilitasi   dan    diterimakan suatu ganti  rugi  (dan  kepada mereka yang  terpaksa melarikan diri  ke  luar negeri  perlu   ditawarkan kemungkinan untuk  kembali ke  tanah air  tanpa kesulitan birokratis). Sudah  sangat mendesak agar  para  kurban mendapat keadilan.
Baru   sesudah  itu   kita   boleh   minta  maaf.   Dan   kita   perlu   menarik pelajaran  dari   pembunuhan  dan    penindasan  yang   dilakukan   sebagai balas   dendam  sesudah  G30S:  Kita   bersama-sama harus  bertekad  untuk tidak  pernah  mengizinkan  lagi  sekelompok  orang    dikucilkan  dari solidaritas  bangsa,  lalu   dibiarkan  menjadi  objek   kebencian,  kekerasan, dan   barangkali pembunuhan  hanya  karena  berbeda  kepercayaan atau keyakinan politiknya.

## Daftar Pustaka
Anderson,  B.  R.  O.  G. Mythology  and  the  Tolerance of the  Javanese. Ithaca N.Y.:  Cornell University,  1965.
Roosa,   John. Pretext  for  Mass   Murder.   The  September  30 th Movement  and Suharto’s Coup d’État  in Indonesia . Madison, WI:  The  University  of Wisconsin Press,  2006.