## BRANDING IN POLITICS PADA PEMILU 2014

## Syaefurachman Al Banjari
Produser Program Berita An TV e-mail aiagallery@yahoo.com
Abstract, Brand  is  always  emotional,  especially  in  politics. Political  brand must go beyond theory  and  identify  the  emotional  drivers  of  its  target  audience  and  use  tough-minded strategies and positioning to steal market share (especially audience’s mind and heart share) from the competition. Stealing Mind and Heart Share has developed a unique process unlike any other brand company in the world that is designed with a single purpose, to steal market share. The tactics of emotional branding have evolved over time as consumers have become more  sophisticated.  We’re  emotional  beings,  and  we  respond  to  emotional  appeals.  That’s why  political  brand  and  politicians  are  much  more  effective  telling  stories  than  quoting statistics. The statistics may be correct, but the stories ring true. They have to win people’s hearts  instead  of  their  minds.  All  brands  and  its  elements  can  leverage  the  power  of personality  to  strengthen  its  appeal.  It  can  only  add  to  the  power  of  a  differentiated positioning.
Keywords: brading, politic, pemilu 2014
Abstrak, Merek selalu emosional  , terutama dalam politik . merek politik harus melampaui teori  dan  mengidentifikasi  driver  emosional  audiens  target  dan  menggunakan  strategi  keras hati dan positioning untuk mencuri pangsa pasar ( pikiran terutama penonton dan berbagi hati ) dari kompetisi . Mencuri Pikiran dan Hati Berbagi telah mengembangkan proses unik tidak seperti merek perusahaan lain di dunia yang dirancang dengan tujuan tunggal , untuk mencuri pangsa  pasar  .  Taktik  emotional  branding  telah  berevolusi  dari  waktu  ke  waktu  sebagai konsumen  telah  menjadi  lebih  canggih  .  Kami  makhluk  emosional  ,  dan  kami  menanggapi banding emosional . Itu sebabnya merek politik dan politisi yang jauh lebih efektif bercerita dari statistik mengutip . Statistik mungkin benar , tapi cerita berdering benar . Mereka harus memenangkan  hati  rakyat  bukan  pikiran  mereka  .  Semua  merek  dan  unsur-unsurnya  dapat memanfaatkan  kekuatan  kepribadian  untuk  memperkuat  daya  tariknya  .  Ini  hanya  dapat menambah kekuatan positioning dibedakan .
Kata kunci: branding , politik, pemilu 2014

## PENDAHULUAN
Tahun  2014  ini  merupakan  tahun politik bagi Indonesia.
Tahun dimana Indonesia akan menghadapi sebuah  momentum  politik  Nasional  yang sering  kita  kenal  dengan  Pesta  Demokrasi yaitu  Pemilihan  Umum  Legislatif  dan pemilihan  Presiden.  Pemilu  Legislatif (Pileg) akan digelar pada 9 April 2014 dan
Pemilihan  Presiden  (Pilpres)  pada  9  Juli 2014.
Pemilu yang bersih seharusnya mampu  mengakomodasi  hak-hak  politik masyarakat ( political right ). Menjamin hak setiap  warga  negara  untuk  berorganisasi. Pemilu  sebagai  wadah  dan  arena  formal kompetisi  politik,  harus  menghargai  dan menjunjung tinggi hak- hak dan kebebasan sipil  seperti  kebebasan  berpendapat  dan
berekspresi,  melindungi  kebebasan  media dan hak kaum minoritas.
Persaingan  antar  merek  politik  pun juga  kian  memanas.  Berbagai  upaya dilakukan  oleh  partai  politik  dan  calon presiden  untuk  meraih  simpati  publik  dan selanjutnya  diharapkan  bisa  mendukung partai  politik  atau  calon  presiden  yang bersangkutan. Should be, The Winner goes to who understand public most.
Realitas menunjukkan bahwa perubahan  sistem  pemilihan  membuat landscape politik  di  Indonesia  juga mengalami  perubahan.  Publik  disuguhi “iklan  pencitraan”  melalui  media  massa, baik  yang  bertarif  mahal  atau  iklan  yang menempel  di  pohon-pohon.  Partai  politik dan  politisi  kurang  menekankan  pada content atau  program  yang  dimiliki. Terkadang  kandidat  kurang  memiliki pemahaman  yang  baik  tentang  apa  yang dibutuhkan  masyarakat  (Wasesa,  2011: xxiii; Narayan, 2013).
Dalam  konteks  pemasaran  politik, iklan politik yang bermunculan di berbagai media  audio  visual  dan  cetak  mewakili dinamika politik yang sedang berlangsung. Partai-partai  politik  baru  yang  sudah  lolos verifikasi  berusaha  keras  meraih  simpati publik, sementara partai politik yang sudah lama dan merasa mapan dengan dukungan publiknya terlihat  kurang  “menjaga” dukungan tersebut.
Pemasaran politik di Indonesia, khususnya  partai  politik,  hanya  terlihat agregatnya dalam 5 tahun sekali pada saat pemilu.  Partai  politik  cenderung  tak memiliki  kedisiplinan  dan  konsistensi untuk  membangun  merek  dalam  jangka panjang. Partai  yang kuat  secara finansial, bisa  ditengarai  bakal  menjadi  pemenang. Buntutnya  ketika  partai  berkuasa,  mereka abai dengan konstituennya. Karena konstituen  hanya  dinilai  sebagai  penjual vote .  Berikutnya,  demokrasi  tercederai (Santoso  dalam  Wasesa,  2011:xxxiii). Kampanye  merek  komersil  dilaksanakan melalui  tahap-tahap  pencitraan  untuk mendapatkan brand ambassador , sementara  kampanye  merek  politik  lebih
suka  menggunakan  jalan  pintas  (Wasesa, 2011 : 3).
Berbicara mengenai politik dan merek di Indonesia selama ini, kita akan bertemu dengan  fenomena  “pelumas  mesin  politik adalah  dana  (uang)”  akibat  dari  korupsi proses  pencitraan  politik.  Hal  tersebut berujung  pada  mahalnya  biaya  kampanye merek  politik  daripada  kampanye  merek- merek  komersial.  Praktik  ini  tentu  sangat menodai komunikasi merek politik kepada publik  dan  semangat  praktik  demokrasi sehat di Indonesia.
Demokrasi yang sehat bisa mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang cita-cita  yang  ada  dalam  konstitusi. Dengan  demokrasi yang sehat dan dipahami  secara  holistik,  maka  Indonesia bisa  menggunakan  demokrasi  bukan  saja sebagai  mekanisme  memilih  pemimpin secara  bebas  tetapi  juga  menghasilkan reformasi sistem birokrasi agar kompatibel dengan  prinsip  demokrasi  dan good governance .
Abraham  Lincoln  menyatakan  “ The government from the people, by the people, for  the  people  shall  never  perish ”, pernyataan  tersebut  menyuratkan  tentang people  power .  Siapapun  yang  meragukan kekuatan  publik  lihatlah  kembali  sejarah. JAS MERAH, Jangan Sekali-kali
Melupakan  Sejarah ,  demikian  kata  Bung Karno.
Fakta  sejarah  menunjukkan  di  awal tahun 2011, publik memperlihatkan kembali kekuatannya. Diawali dari Tunisia,  ketika  Presiden  Ben  Ali  harus turun  dari  jabatannya  karena  desakan publiknya  yang  luar  biasa.  Kejadian tersebut  bersambung  ke  Mesir,  di  mana kekuasaan  Hosni  Mobarak  runtuh  setelah berlangsung hampir tiga dekade.
Kemenangan  publik  di  Tunisia  dan  Mesir menginspirasi  rakyat  Libya  untuk  bersatu menghimpun
kekuatan melawan Moammar Khadafi (Nova, 2012:1; Alberski, 2012).
Mengenal  Indonesia  dan  Memahami
Publiknya,  Sun  Tzu  mengatakan, knowing your public is a half way to win the battle .
Kotler  menyatakan  pahamilah  konsumen Anda,  baru  kemudian  siapkan  strateginya. Dan  Rhenald  Kasali  menulis  bahwa kegagalan bisnis, 60% disebabkan entitas/perusahaan tidak mengetahui target market  yang  dituju (Nova,  2012:35). Mengenali dan memahami publik Indonesia,  kemudian  menyiapkan  strategi komunikasi pemasaran merek politik harus diterapkan oleh merek politik di Indonesia.
Republik Indonesia (RI) atau Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  di Asia  Tenggara  yang  berbentuk  kepulauan. Merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, sering disebut  dengan  Nusantara  (Kepulauan Antara)  (Nova,  2012:35).  Dari  Sabang hingga  Merauke,  Indonesia  terdiri  dari multi etnis dan agama.
Indonesia  merupakan  negara  dengan sistem  pemerintahan  republik.  Populasi penduduk  240  juta  jiwa  pada  tahun  2012 dan  berpenduduk  Muslim  terbesar  dunia meski  bukan  merupakan  negara  Islam secara resmi. Aparatur pemerintahan yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Presiden  dipilih secara  langsung.  Indonesia  menganut pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis.
Sistem  politik  di  Indonesia  menganut Trias  Politika,  yakni  kekuasaan  legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif  dipegang  oleh  sebuah  Lembaga yakni  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (MPR).  MPR  pernah  menjadi  lembaga tertinggi negara, namun setelah amandemen  ke-4  maka  MPR  tidak  lagi menjadi  lembaga  tertinggi  di  Indonesia dan komposisi keanggotaannya juga mengalami
perubahan. Kekuasaan eksekutif  dipegang  oleh  presiden,  wakil presiden berikut menteri-menteri.
Lembaga  yudikatif,  sejak  amandemen UUD  1945,  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Agung,  Komisi  Yudisial  dan  Mahkamah Konstitusi.

## KAJIAN TEORI
Brand,  Branding dan Emotional Branding, Dalam dunia pemasaran, brand digambarkan  sebagai  aset  tidak  berwujud ( intangible assets ). Brand adalah janji dan harapan,  artinya  mereka  akan  membuat otak  dan  hati  konsumen  menaruh  harapan tinggi  atas  janji  yang  terungkap  melalui komunikasi  merek.  Esensi  dari  merek adalah  janji,  sekaligus  harapan  konsumen atas suatu keinginan tertentu.
Menurut  Inter brand ,  salah  satu perusahaan  konsultan  merek  terkemuka dunia menyatakan merek adalah “gabungan atribut tangible dan intangible , disimbolisasikan  dalam  merek  dagang ( trademark ),  yang  jika  dikelola  dengan baik  bisa  menciptakan  pengaruh  dan membentuk  citra”  (Clifton&Maughan, 2000:vii).
Keberhasilan sebuah merek bergantung pada bagaimana
mempertahankan kepercayaan publik. Oleh  karena  itu,  hubungan  publik  yang membangun merek dan image -nya merupakan upaya strategis jangka panjang dalam  rangka  membangun  kepercayaan publik,  bukan  hanya  kampanye  promosi dan  periklanan  yang  memfokuskan  pada skala jangka pendek.
Brand merupakan  kontrak  antara organisasi  dan  konsumen.  Untuk  menjaga agar  tidak  muncul  kesenjangan  ( gap ) harapan, maka organisasi haruslah seringkali  memonitor  harapan  konsumen dan kinerja ( performance ) organisasi/produk  untuk  memastikan  tidak ada kesenjangan diantaranya.
Konsumen  dan  calon  konsumen dipengaruhi  oleh  beragam  pesan  yang dikirim  oleh  atribut tangible maupun intangible sebuah  merek.  Atribut tangible adalah  karakteristik  yang  dapat  dilihat maupun  disentuh,  seperti  desain  produk, performance , isi/komponen, ukuran, jumlah,  luas  dan  harga.  Sedangkan  atribut intangible  brand meliputi  nilai-nilai  yang diterima,  memori  yang  berkaitan  dengan
merek, image ,  termasuk  persepsi  dan impresi  atas  siapa  yang  menggunakan merek.
Atribut Intangible  brand sangat penting  dalam  proses  membangun  sebuah merek  dikarenakan  dua  alasan;  pertama, terlalu sulit  ditiru oleh pesaing  dan kedua, melibatkan konsumen secara emosional.
Pepatah  mengatakan,  tak  kenal maka  tak  sayang.  Demikian  juga  dengan merek, idealnya jika merek organisasi  dan produk  bisa  diingat  terus  menerus  oleh konsumen  dan  calon  konsumen.  Tetapi jika  tidak  ada  proses brand  awareness , maka  akan  percuma,  karena  tingkat awareness berpengaruh  terhadap  tingkat pemahaman  akan  merek  sehingga  akan berdampak  pada  tingkat  keputusan  untuk membeli  atau  menggunakan  merek  yang bersangkutan.
Selanjutnya pengenalan merek akan bergantung pada pengalaman konsumen  terhadap  merek,  baik  negatif maupun  positif.  Merek  ibaratnya  „hidup‟ dalam  suasana  kebatinan  konsumen,  dan diadaptasi  oleh  masing-masing  konsumen tergantung  kepada  pengalaman  individu dengannnya.
Proses  membentuk brand disebut branding . Branding merupakan  proses pembuatan brand image yang menggunakan  hati  dan  pikiran  konsumen yang berbeda antara produk/jasa/organisasi yang satu dengan yang lain.
Branding atau  penciptaan  merek (Gobé,  2001:xvi)  bukan  hanya  mengenai ubikuitas (berada di mana-mana), visibilitas,  dan  fungsi,  namun  mengenai penciptaan ikatan emosional dengan masyarakat  dalam  kehidupan  mereka sehari-hari. Hanya jika sebuah produk atau jasa dapat memicu sebuah dialog emosional dengan para konsumen, barulah produk  atau  jasa  ini  memenuhi  kualifikasi sebagai merek.
Branding adalah  transaksi  antara orang  dengan  orang,  bukan  antara  pabrik dengan orang. Suatu merek perlu memiliki kualitas manusia dan nilai-nilai emosional. Merek  memerlukan  kepribadian,  yang
mengekspresikan budaya perusahaan melalui  imajinasi  yang  dapat  memikat orang. Bila suatu organisasi telah membuat khalayaknya  ingin  menjalin  hubungan dengan merek organisasi, berarti organisasi  tersebut  telah  menciptakan hubungan emosional (Gobé, 2001 : 323).
Konsep Emotional Branding
diperkenalkan  oleh  Marc  Gobé  (2001) yang  mensinergikan  pembentukan  merek dengan  mempertimbangkan  aspek  kualitas hubungan,  imajinasi,  pengalaman  panca indera,  dan  pendekatan  visioner  menuju perubahan. Emotional branding memfokuskan  pada  aspek  yang  paling mendasar dari karakter manusia; keinginan untuk  memperoleh  kepuasan  material  dan mengalami pemenuhan emosional.
Menurut
Gobé,
branding sesungguhnya  berkaitan  dengan  pangsa pikiran  dan  emosi,  bukan  hanya  dengan pangsa pasar. Merek menjembatani kesenjangan  antara  penyedia  ( provider ) dan  penerima  ( receiver ).    Merek  adalah mengenai kepercayaan dan dialog. Emotional  branding yang  kuat  dihasilkan dari kemitraan dan komunikasi. Membangun  emosi  yang  tepat  adalah investasi jangka panjang bagi suatu merek (Gobé, 2001: xxvii, xxxii;Yerbury, 2013).
Titik  temu  antara  konsep  lama mengenai brand  awareness dan  konsep baru  mengenai  kepedulian  merek  dalam emotional  branding yang  dipengaruhi perubahan realitas konsumen .
Hubungan adalah tentang menumbuhkan  hubungan  yang  mendalam dan  menunjukkan  rasa  hormat  pada  jati diri  konsumen  serta  memberikan  mereka pengalaman  emosional  yang  benar-benar diinginkan konsumen.
Pengalaman panca indera merupakan area manusia (konsumen) yang sangat luas dan belum maksimal dieksplorasi oleh pemilik merek. Menyediakan  pengalaman  panca  indera kepada konsumen atas konsumsi mereknya merupakan  kunci  untuk  mencapai  jenis hubungan emosional merek serta
menciptakan preferensi merek yang berujung pada loyalitas merek.
Gambar 1. Konsep dasar dari proses emotional branding didasarkan pada empat pilar (Gobé, 2001:xxxvi):
Sumber: Emotional Brand ing (Gobé, 2001: xxxii-xxxvi) & www.emotional brand ing.org
Imajinasi.  Penetapan  desain  merek merupakan  upaya  menjadikan  proses emotional branding menjadi nyata. Pendekatan imajinatif dalam desain produk,  kemasan,  ritel,  iklan,  dan  media online memungkinkan  bagi  merek  untuk menembus  batas  harapan  dan  meraih  hati konsumen.
Visi  merupakan  faktor  utama dalam  kesuksesan  merek  jangka  panjang. Merek  berkembang  melalui  daur  hidup yang  alami,  agar  dapat  bertahan  di lingkungan  yang  terus  berubah  maka merek  memerlukan  visi  yang  kuat  agar dapat memperbarui dirinya kembali secara terus-menerus

## METODE
Pada  kajian  ini  digunakan  tipe kajian    deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Proses  analisis  data  deskriptif karena  berakar  pada  latar  belakang alamiah bersifat subjektif. kualitatif merupakan  penelitian  yang  dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi  model.  Sebuah  ide  abstrak yang dibentuk dengan menggenaralisasikan  objek  atau  hubungan
fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan  secara  kualitatif  (Suwandi, 2008).
Jenis  data  yang  digunakan  pada
kajian  ini  adalah  Data  Sekunder  yang diperoleh  melalui  sumber-sumber  lain yang  telah  dikumpulkan  berkaitan  dengan kajian ini berupa dokumentasi-
dokumentasi  yang  diambil  dari  berbagai buku literature.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian. Sistem Kontemporer. Dalam  sistem  politik  dan sistem  pemilihan  umum  berbeda,  maka pemasaran  politik  juga  akan  berbeda. Sehingga negara-negara bersistem demokrasi  presidensial  atau  parlementer memerlukan  fokus  yang  berbeda  yang akan  „dijual‟  di  dalam  pemasaran  politik.
Dalam konteks di Amerika Serikat, mereka memiliki pemasaran politik pra kampanye, masa konvensi, hingga pemilihan nasional. Sedangkan  di  Eropa  khususnya  Eropa Barat  yang  memiliki  sistem  politik multipartai dan  beberapa  merupakan negara  parlementer  seperti  Inggris,  maka strategi  dalam  pemasaran  akan  jauh berbeda  dibandingkan  dengan  AS.  Gaya pemasaran komunikasi di Amerika Serikat memiliki ciri khas yaitu penggunaan media sebagai  media  kampanye.  Gaya  ini kemudian  menjadi  patron  bagi  banyak negara  demokrasi  lainnya  di  dunia.  Gaya pemasaran  politik  di  Eropa  biasanya  lebih memfokuskan bagaimana kandidat tersebut berbicara di depan umum.
Namun di kalangan ilmuwan komunikasi  politik,  terdapat  semacam kesepakatan  bahwa  dalam  dua  dekade terakhir  ini  terdapat  perubahan  mendasar dalam  cara-cara  politik  dikomunikasikan, khususnya dalam campaign communication , di negara-negara demokrasi  maju  di  Eropa  seperti  Inggris, Jerman,  Prancis,  atau  Italia.  Salah  satunya ditinggalkannya gaya komunikasi interpersonal  langsung  (direct  campaign) dan digantikan dengan kampanye
media.Dalam  persaingan  merek  politik  di Indonesia  yang  saat  ini  menganut  multi partai,  di  mana  merek  politik  bersaing untuk memperebutkan hati para konstituen,  maka  aspek  emosional  dari merek politik akan menjadi kunci perbedaan bagi konstituen sebagai pemilik vote .  Aspek  “emosional”  di  sini  adalah bagaimana  merek  menggugah  perasaan dan  emosi  konstituen,  bagaimana  suatu merek menjadi hidup bagi masyarakat dan membentuk hubungan yang mendalam dan tahan lama ( brand relationship ).
Hal  ini  berarti  bahwa  pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan emosional  manusia  merupakan  kunci keberhasilan  dalam  proses emotional branding .  Organisasi  harus  mengambil langkah-langkah  pasti  dalam  membangun connection dan relationship yang  lebih kuat dengan menjadikan konstituen sebagai rekan.
Merek  politik  wajib  menjalin hubungan  dan  berkomunikasi  dengan  baik terhadap  publiknya  jika  berkeinginan menjaring  konstituen  loyal  sebanyak- banyaknya.  Selayaknya  seperti  hubungan manusia  yang  terjalin  antara  perusahaan dan  pelanggan  setianya.  Merek  politik wajib  menjaga  komitmennya  dengan konstituennya.
Orientasi  Partai  Politik. Partai politik  di  Indonesia  saat  ini  lebih cenderung mengadopsi gaya Market Oriented  Party .  Hal  ini  seperti  sebuah metode  yang  paling  logis  untuk  dipakai agar  sebuah  partai  bisa  bertahan  dan  bisa tetap  meraih  kekuasaan.  Karena  situasi politik  di  Indonesia  sedemikian  ketat dengan jumlah partai  politik  yang banyak, dan dinamika yang hangat membuat partai politik  mencari  cara  untuk  bisa  tetap memiliki legitimasi di lingkaran kekuasaan. Beberapa partai politik memiliki platform dan gagasan yang jelas, serta memiliki figur yang cukup berpengaruh  sebagai endorsement ,  namun juga  berhadapan  dengan  tingkat  apatisme dan  kejenuhan  publik  yang  semakin meluas.
Partai dengan orientasi pasar memang  didesain  untuk  „menyediakan‟ apa  yang  diinginkan  oleh  pemilih  dengan tujuan  agar  pemilih  merasa  puas  atas pilihan  mereka.  Dengan  menggunakan analisis  pasar  dari  kalangan  pemilih, melihat  kecenderungan  suara  masyarakat di  akar  rumput,  berdasarkan  itulah  suatu partai  politik  membuat  gebrakan  atau kebijakan.  Hal  ini  menjadi  lebih  rumit karena  partai  politik  harus  memastikan betul bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan  adalah  benar-benar  yang dinginkan  publik,  karena  konsekuensinya adalah  kehilangan  dukungan  jika  salah. Namun  dengan  berorientasi  pada  selera pasar,  partai  politik  juga  mendapat keuntungan  karena  komunikasi  politik yang dipakai tidak lagi sesulit meyakinkan publik untuk menerima gagasan baru.
Hanya  saja,  parpol  yang  memakai pendekatan ini akan menanggung konsekuensi  untuk  tidak  menggunakan kader  internal  sendiri  sebagai  calon  yang diusung, jika calon yang potensial bukanlah dari internal. Begitu pula dengan program,  mesti  menyesuaikan  dengan  apa yang  dibutuhkan  dan  diinginkan  publik. Pendekatan  ini  juga  bisa  mengubah asosiasi partai, dari yang awalnya berbasis ideologi  religius  kemudian  menjadi  lebih terbuka  mengarah  kepada  nasionalis. Beberapa partai yang ketika awal pendirian  begitu  jelas  arah  politik  dan kebijakannya, kemudian dalam perjalannya  menjadi  partai  yang  lebih fleksibel dalam kebijakan, calon pemimpin yang diusung, dan lain sebagainya.
Kondisi di Indonesia ini merupakan  contoh  kasus  yang  dapat menjabarkan  sisi  lemah  dari  pendekatan pasar  ini. The  market-oriented  party sesungguhnya  mereduksi  makna  dan kualitas  demokrasi  itu  sendiri,  karena parpol  di  Indonesia  umumnya  mengikuti selera pasar untuk memutuskan sosok yang akan  diusung  di  dalam  pileg,  pilkada, ataupun  pilpres.  Partai  politik  yang memang  ingin  meraih  suara  sebanyak- banyaknya, menggunakan dukungan
publik  atas  salah  satu  tokoh  untuk dikonversikan  menjadi  dukungan  terhadap partai.  Sehingga  ajang  demokrasi  menjadi hanya  soal  pertarungan  citra  (kedisukaan publik)  bukan  pertarungan  gagasan  dan program.  Dalam  beberapa  hal,  partai politik  yang  mengalami  krisis  dukungan ketika  di  dalam  lingkaran  kekuasaan  juga bisa mengeluarkan kebijakan yang berbeda daripada  pemerintah,  tetapi  diinginkan rakyat.  Sehingga  lain  itu  memperteguh asumsi  bahwa  politik  di  Indonesia  adalah politik yang hanya berlandas pada pragmatisme bukan idealisme.
Sebagai contoh, melejitnya perolehan  suara  PKB  dalam  pemilu  2014 berdasarkan  hasil  hitung  cepat  disebabkan oleh  hadirnya  Rhoma  Irama  dan  Mahfud MD  sebagai  calon  presiden  yang  diusung PKB. Partai  besutan almarhum Gusdur ini pada Pemilu  2009 lalu hanya memperoleh suara 4.94 persen, sedangkan jika berdasarkan  pada  hasil  hitung  cepat (dengan  data  masuk  93%),  PKB  meraih 9,13  persen.[3]  Menurut  analisis  beberapa lembaga  survey,  ketokohan  Rhoma  Irama dan  Mahfud  MD  lebih  banyak  menyerap massa  mengambang  untuk  memilih  PKB. Hasil ini tidak akan sama jika PKB  hanya mengandalkan  dukungan  dari  NU  semata, karena fix  voters sulit  membawa  PKB meraih suara sedemikian jauh. Elit internal PKB  sudah  bisa  melihat  kondisi  ini  jauh sebelum pemilu dan melihat dukungan dan simpati  masyarakat  untuk  Mahfud  MD, dan  juga  Rhoma  Irama  memiliki  fans musik  fanatik  tersendiri,  selain  juga  telah populer  sebagai  artis  dan  pendakwah.  Hal ini  menyebabkan  elit  internal  yang  telah menjadi  kader  dan  menguasai  platform serta  mengerti  program-program  partai akan tersisih.
Sebagai contoh lainnya adalah PKS yang pada tahun 2008 dalam Musyawarah Kerja  Nasional  di  Bali  menyatakan  diri sebagai  partai  terbuka  yang  mengundang masyarakat  non  Islam  yang  ingin  maju mencalonkan diri di pileg 2009 dari partai tersebut.  Padahal  jelas  diketahui  semenjak dari pendiriannya, partai tersebut
merupakan  partai  kader  yang  memiliki jenjang  karir  untuk  dapat  dicalonkan sebagai caleg. Terlebih lagi partai tersebut berbasis  Islam  dan  mengklaim  dirinya sebagai partai dakwah. Keputusan Mukernas di Bali tersebut juga mengundang  pro  dan  kontra  dari  internal partai.  Namun  keputusan  partai  tersebut adalah  untuk  menyambut  pemilu  2009, dan elit partai tersebut membaca keinginan publik  yang  menilai  PKS  sebagai  partai bersih  (bahkan  ada  warga  non  Islam  yang memilih  PKS pada  2004).  Melalui keputusan  tersebut,  PKS  ingin  meluaskan khalayak  pemilihnya.  Hingga  sekarang pun, cara tersebut masih dipakai oleh PKS dengan  mencalonkan  empat  orang  warga beragama  Hindu  menjadi  caleg  di  Bali pada pileg 2014 ini.
Fakta  di  lapangan  menunjukkan meski  banyak  pendukung  setia  merek politik  tetapi  tidak  sepenuhnya  merek politik  menerapkan  praktik  yang  sama seperti  hal  nya  yang  dilakukan  merek- merek  komersial.  Maka  yang  terjadi, bukannya  loyal  menjadi  pendukung  sejati sebuah  merek  politik  ( evangelist )  tetapi malah  menjadikan  uang  sebagai  acuan gerak  utama.  Dampaknya,  merek  politik hanya bergerak setiap 5  tahun sekali  yaitu pada saat ada kampanye pemilihan (karena uangnya hanya ada setiap Pemilu).
Rakyat  dan  Pasar .  Identifikasi terhadap segmen pemilih dengan melakukan  penyelidikan  pasar  digunakan untuk memetakan sasaran pemilih, dengan melakukan  beberapa  tahapan targeting (dengan  survey  atau  FGD)  maka  akan diketahui bagaimana tindak lanjut langkah politik  parpol.  Penyelidikan  pasar  sangat berguna  jika  suatu  partai  politik  ingin mengusung  calon,  untuk  memetakan sejauh mana efektivitas pesan dan efisiensi biaya serta tenaga untuk kampanye.
Metode  yang  paling  sesuai  dengan penyelidikan  pasar  yang  akan  digunakan untuk  memetakan  target  pemilih  di Indonesia adalah metode kualitatif, melalui survey dan eksperimen. Pendekatan kuantitatif dipakai untuk mendapatkan data
mengenai  popularitas,  kesukaan,  dan preferensi  calon  serta  kompetitor,  dan basis dukungan dari partai  atau calon,  dan seterusnya.  Hal  ini  menjadi  lebih  realistis dilakukan jika dibandingan dengan metode kualitatif  yang  lebih  bertujuan  untuk mencari  tahu  alasan  masyarakat  memilih atau tidak memilih suatu parpol.
Jika  tingkat party ID  sudah  cukup tinggi dalam pemahaman politik masyarakat  Indonesia,  maka  akan  lebih maksimal  jika  menggunakan  metode kualitatif. Hanya saja, masyarakat Indonesia  masih  melihat  sosok  atau  tokoh yang  diusung  oleh  suatu  parpol  sebagai faktor  penentu,  terlepas  dari  partai  politik mana  yang  mencalonkannya.  Massa  cair atau  massa  mengambang  merupakan fenomena  politik  di  Indonesia,  maka menjadi  realistis  jika  mencari  tahu  siapa yang  diinginkan  publik  untuk  menjadi pemimpin  mereka  melalui  metode  survey. Selain  itu,  Indonesia  terdiri  dari  banyak partai  politik  dan  memiliki  segmentasi yang berbeda pula. Demikian juga dengan demografi  Indonesia,  terdiri  dari  banyak etnis  dan  suku  bangsa  yang  menjadi  isu kuat  jika  digunakan  sebagai  isu  politik. Untuk  bisa  memetakan  kecenderungan pemilih  agar  target  menjadi  jelas,  maka komposisi demografi yang beragam menjadi faktor penting.
Menurut  saya,  keputusan  yang cukup  sia-sia  dalam  mencalonkan  tokoh sebagai  presiden  dari  beberapa  parpol. Misalnya Partai Hanura yang jauh sebelum pileg 2014 (2 Juli 2013) sudah mengumumkan pasangan capres- cawapresnya,  setelah  setengah  tahun  Hary Tanoe keluar dari Partai  NasDem. Bahkan setelah  deklarasi  WinHT,  terjadi  pro- kontra  di  internal  Partai  Hanura[5]  akibat keputusan  tersebut.  Hal  ini  menandakan bahwa  keputusan  deklarasi  tersebut  tidak diambil  berdasarkan  penyelidikan  pasar, padahal  keputusan  tersebut  diambil  untuk meningkatkan  elektabilitas  Partai  Hanura. Hal  yang  lebih  faktual  adalah  hasil quick count pileg  2014  umumnya  menunjukkan perolehan  suara  Partai  Hanura  tahun  ini
(sekitar  4-5  persen)  tidak  jauh  berbeda dengan pileg 2009 yang hanya 3,77 persen. Padahal  jumlah  parpol  pemilu  2014  ini sudah  berkurang  menjadi  sepertiganya jumlah  2009,  dengan  asumsi  lebih  sedikit parpol yang memperebutkan suara.
Maka keputusan untuk mendeklarasikan  pasangan  WinHT  tidak berdampak  signifikan  untuk  perolehan suara  partai  dan  boleh  jadi  menjadi preseden  buruk  akibat  berbagai  maneuver kampanye  yang  dilakukan  oleh  Partai Hanura  melalui  tayangan  televisi,  dan lainnya. Melihat dari perubahan dari tahun 2009  dalam  hal  intensitas  publikasi, jumlah produksi atribut, iklan, dan banyak alat  peraga  kampanye  yang  digelontorkan untuk  sosialisasi  tentu  memakan  biaya yang  tidak  sedikit.  Namun  akibat  tidak berjalannya  penyelidikan  pasar  yang  tepat maka  efisiensi  modal  sulit  dilakukan.  Dan yang  terpenting  efektivitas  pesan  politik yang berusaha disampaikan dengan deklarasi  WinHT  ini  gagal  membawa feedback yang diharapkan.
Kelemahan  yang  ditemui  dari contoh  kasus  di  atas  adalah;  elit  partai terlalu  terburu-buru  membuat  kebijakan yang sesungguhnya strategis dan berdampak  jangka  panjang.  Pengambilan waktu  yang  juga  tidak  tepat,  menjadikan deklarasi  WinHT  mengalami  klimaks dengan  cepat  dan  mencapai  titik  jenuhnya pada  hari-hari  menjelang  pemilu.  Apalagi komposisi calon pemimpin yang ditawarkan merupakan hal yang baru, yaitu militer-sipil minoritas. Walaupun pemimpin  keturunan  Tionghoa  sudah dibuktikan pada pilkada DKI Jakarta akhir 2012 lalu, tetapi akan berbeda pemetaannya  jika  untuk  presiden  dan wakil  presiden.  Penyelidikan  pasar  yang tidak  maksimal,  hanya  berdasar  pada kesepakatan dan lobi antar elit menyebabkan marketing  politic untuk pasangan  WinHT  menjadi  „masuk  angin‟ dan  sulit  menciptakan turnover citra  demi mendongkrak elektabilitas yang tak kunjung menjual.
Contoh  partai  politik  yang  cukup baik  dalam  melakukan  penyelidikan  pasar adalah  PDIP.  Partai  ini  sangat  menyadari wilayah  mana  yang  menjadi  basis  kuat mereka  di  Indonesia.  Sehingga  dalam perlakuannya  pun  berbeda  di  setiap wilayah.  Untuk  Jawa  dan  Bali,  PDIP memberikan  upaya  dan  proteksi  yang maksimal  untuk  bisa  memastikan  suara. Namun  di  propinsi  Sumatera  Barat  dan Aceh  yang  diketahui  tidak  memiliki  basis massa  yang  kuat  dan  meluas,  maka  PDIP juga  melakukan  pemetaan  lebih  lanjut.  Di kabupaten atau kotamadya yang merupakan  daerah  tujuan  transmigrasi masyarakat  dari  Pulau  Jawa,  maka  PDIP memusatkan kekuatannya di daerah tersebut. Sebagai contoh, Kabupaten Dharmasraya  di  Sumatera  Barat  yang menjadi basis kuat PDIP. Sedangkan untuk survey  berdasarkan  etnis,  pemilih  dari suku Minangkabau tidak memilih PDIP.
Melalui penyelidikan pasar penentuan target tersebut, maka PDIP bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan  kampanye  akbar  di  Sumatera Barat  selama  masa  kampanye  terbuka 2014  lalu.  Walaupun  disebutkan  bahwa pembatalan  kampanye  akbar  di  Sumbar karena  batalnya  Megawati  Soekarno  Putri dan  Joko  Widodo  hadir  di  Padang[6], namun  hal  ini  menjadi  indikasi  bahwa Sumbar  bukan  menjadi  prioritas  lumbung suara bagi PDIP. Karena asumsinya adalah jika  suatu  partai  telah  menganggap  satu wilayah  sebagai  basis  suara  potensial, maka  benar  diperlukan  satu treatment berupa  datangnya  tokoh  sentral  sebagai endorsement pendongkrak suara.
Branding Partai
Politik.
Kampanye branding merek  politik  secara terus-menerus dan konsisten akan berdampak  pada  munculnya  hubungan emosional  antara  merek  politik  dengan konstituennya. Political branding (Wasesa,  2011:5)  adalah  kemampuan untuk memformulasikan keunggulan- keunggulan sebuah gerakan politik menjadi  sebuah  persepsi  tunggal  yang mudah  diingat  dan  mampu  mendorong
pengambilan  keputusan target  audience secara cepat.
Saat  ini  persepsi  konstituen  pada merek  politik  sudah  ada  ketika  kita menyebut  merek  politik  tetapi  tampaknya tidak  ada  yang  berbeda  antar  satu  merek politik  dengan  lainnya.  Melalui  sedikit tulisan  mengenai  pendekatan emotional branding bagi  merek  politik  ini,  semoga dapat  memunculkan  sedikit  pencerahan bagi  perkembangan political  branding di Indonesia dan kita akan mempunyai ikatan emosional dengan satu merek politik.
Menggunakan empat pilar emotional  branding oleh  Gobé,  berikut tinjauan  proses emotional  branding bagi merek politik di Indonesia:
Hubungan, Langkah awal
hubungan  merek  politik  adalah  menjadi dikenal  ( awareness ).  Langkah  selanjutnya bagi  merek  politik  adalah  membangun ekuitas  mereknya.  Mengadaptasi  konsep ekuitas  merek  oleh  David  A.Aker,  bagi merek politik yang cerdas akan menjadikan momentum awal untuk menancapkan awareness yang  bagus  dan berkesan kepada konstituen.
Bila  merek  politik  berkesan  bagus di  mata  konstituen,  maka  merek  langsung sampai  pada  tahap  ekuitas  merek  yakni perceived quality . Perceived quality dihasilkan  oleh  pemikiran  konstituen, bukan oleh merek politik maupun program-programnya. Merupakan tantangan  tersendiri  bagi  merek  politik untuk  dipersepsikan  berkualitas  dalam benak  konstituen,  karena  kendali  berada pada pola pikir konstituen.
Di  tahap perceived  quality inilah seharusnya  merek  politik  menyadari  arti penting  konstituen  bagi  mereka.  Idealnya, konstituen  merupakan  rekan  bagi  merek politik,  bukan  hanya  sekadar  penjual vote dalam  siklus  5  tahunan  sekali.  Program- program  komunikasi  merek  politik  di tahap  ini  hendaknya  program-program yang bisa menciptakan experiential learning dalam  hal  berdemokrasi  yang sehat kepada masyarakat, mengingat masih banyaknya  konstituen  di  Indonesia  di
pelosok  negeri  yang  belum  merata  tingkat pendidikan  politiknya.  Dengan  adanya program-program  experiential  learning kepada  masyarakat  maka  akan  terbentuk emotional  bonding (ikatan  emosional) yang kuat dengan merek politik.
Tahap  berikutnya  yakni Brand Association .  Ini  terkait  dengan  asosiasi seperti  apa  yang  muncul  di  benak konstituen pada saat  disebutkan salah satu merek  politik.  Seperti  halnya perceived quality , kendali brand association sepenuhnya berada pada pikiran konstituen.
Tahap terakhir yakni brand loyalty . Loyalitas  merek  politik  tidak  akan  bisa dicapai  bila awareness,  perceived  quality maupun brand  association tidak  berhasil secara  positif.  Loyalitas  merek  politik masih bisa ditingkatkan menjadi fanatisme yang sungguh-sungguh ( brand evangelist ), bukan  loyalitas  merek  politik  sesaat  yang ditimbulkan karena adanya praktik „politik uang‟.  Dari  para brand  evangelist inilah diharapkan  muncul  dan  menyebar buzzing positif  tentang  merek  politik  tertentu. Dalam  hal  inilah  sebuah  merek  politik menikmati  apa  yang  disebut  dengan strong-brand relationship .
Partai  politik  biasanya  memiliki gerai  politik  di  daerah.  Hubungan  yang harmonis, koordinasi dan sinergi yang baik antara  kantor  pusat  merek  politik  dengan gerai-gerainya di daerah sangatlah diperlukan  dalam  rangka  membangun  dan membina  hubungan  dengan  konstituen Indonesia  yang  tersebar  dari  Sabang hingga Merauke.
Pengalaman panca indera,
Hubungan  terpenting  antara  merek  politik dengan konstituen tidak hanya saat pemilu semata  pada  saat  konstituen  memberikan vote nya  saja,  tetapi  pemenuhan  kebutuhan psikologis konstituen pasca pemilu menjadi lebih penting bagi merek politik.
Konsistensi on-brand (Wasesa, 2011:107) adalah bagaimana merek politik merealisasikan  janji-janji  kampanye.  Bisa juga  disebut  sebagai  konsistensi  antara janji  dan  bukti.  Ini  merupakan basic
emotional  experience dari  merek  politik kepada  konstituennya.  Kita  bisa  rasakan saat  ini  realisasi  janji  dan  bukti  merek politik di Indonesia.
Pasca pemilu adalah saat dimulainya  merek  politik  memberikan good-brand experience
kepada konstituennya. Semakin mengesankan pengalaman  dengan  merek,  akan  semakin kuat  nilai-nilai  merek  tertancap  pada kebutuhan konstituen.
Persentuhan  merek  politik  dengan konstituen  tidak  bisa  diterjemahkan  hanya pada saat  pemilu  atau pilkada. Ada proses pertemuan  panjang  pasca  pemilu/pilkada antar  merek  politik  dengan  konstituennya. Bentuk pertemuan tersebut bisa berlangsung  secara  fisik,  visual  (saat masyarakat  melihat  seluruh  atribut/elemen visual  merek  politik)  atau  bahkan  sekadar auditorial  (saat  masyarakat  mendengar mengenai  perilaku  merek  politik  berikut politisinya).
Maka,  mutlak  perlu  bagi  merek politik  untuk  memiliki  data  tentang  yang terjadi dalam pikiran masyakarat. Konsekuensinya,  merek  politik  perlu tindak lanjut berupa audit merek, misalnya dengan metode ethnografi atau netnography  dalam  upaya  memahami pikiran masyarakat dan audit persepsi.
Kuncinya  adalah  disiplin  dan konsistensi.  Tetapi  jujur  saja,  nilai  ini paling  sulit  dimiliki  oleh  merek-merek politik  di  Indonesia.  Konsistensi  sikap politik  yang  ditunjukkan  oleh  merek politik  berikut  politisinya  akan  tercitra positif  di  mata  masyarakat.  Ini  pada gilirannya akan menimbulkan efek buzzing secara eksponensial.
Menurut hukum Reed, dengan pola GFN  ( Group-Forming  Networks )  nilai buzzing adalah  2 n .  Jadi,  jika  ada  15  orang yang  dapat  informasi,  nilai buzzing nya adalah  2 15 yang  berarti  infromasi  tersebut akan  menyebar  ke  32.768  orang.  Konsep buzzing yaitu  cara  menjadikan  pesan politik  sebagai  bahan  pembicaraan  positif di kalangan masyarakat dan sekaligus cara menggerakkan target  audience dengan
membangun  kesadaran  mereka  sendiri (dalam Wasesa, 2011:5).
Imajinasi, Pendekatan  imajinatif saat  ini  sangat  dipengaruhi  dengan pesatnya  teknologi  komunikasi.  Dengan teknologi  komunikasi,  kemajuan  dan perubahan  berkembang  dengan  cepat. Merek  politik  (Lembaga  partai  atau perseorangan  kandidat),  tidak  hanya  akan dinilai  dari  perilaku  yang  terjadi  di  dunia maya ( online ), tetapi juga dalam kenyataan hidupnya  sehari-hari  ( offline ).  Melalui media  maya,  para  kandidat  melalukan pencitraan.  Mereka  berupaya  mengikat para konstituennya dengan wacana, kegiatan, opini, ataupun sekedar bercengkrama dengan para konstituennya.
Upaya pengikatan emosional merupakan  upaya  melakukan  diferensiasi dan  positioning  kandidat.  Namun  secara praktis, apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang  kandidat  atau  politisi  di  media maya?  Berikut  merupakan  beberapa tools berupa aplikasi media maya yang dijadikan  media  pencitraan  merek  oleh kandidat; email ,  media  sosial, multi  user dimention ,  dan search  engine (Meyers, 2001:32). Dari beberapa jenis media dalam jaringan  tersebut,  beberapa  di  antaranya sangat dominan dijadikan media pencitraan  oleh  pemilik  merek  politik seperti  media  jejaring  sosial, microblog , website dan blog ,  media  konten,  serta media online .
Fenomena dampak teknologi internet  terhadap  sikap  politik  masyarakat memengaruhi  para  politisi  di  Indonesia, baik  eksekutif  ataupun  legislatif.  Mereka membuka komunikasi egaliter dengan para konstituennya.  Tidak  heran  di  antara mereka dapat meraih kemenangan. Seperti pada  kasus  kemenangan  Gubernur  Jawa Barat Aher-Deddy, menurut situs politicawave.com,  situs  media monitoring politik  di  Indonesia,  Aher-Deddy  sebelum kemenangannya  menguasai  percakapan  di media  sosial,  mulai  dari twitter , facebook , forum,  ataupun blog .  Begitu  juga  Alex- Ishak  sebelum  kemenangannya  menguasai percakapan  ( buzz) di  media  sosial  70%
percakapan dari 60% pengguna internet di Sumatera  Selatan  memberikan  tanggapan positif terhadap petahana tersebut (www.politicawave.com). Begitu juga tahun  2012  lalu  saat  Joko  Widodo-Basuki Tjahyana menjadi kandidat gubernur DKI, ia adalah kandidat yang banyak diperbincangkan  di  media  sosial  menurut pantauan politicawave (Gatra.com).
Visi, Langkah  membentuk  merek yang  baik  hendaknya  merupakan  ekstrak dari visi, misi dan keunggulan-keunggulan komparatif  suatu  merek  politik, brand positioning , brand personality, dan soul of the brand.
Visi  merupakan  pijakan  dalam pembuatan  merek,  akan  menjadi  seperti apa merek tersebut di masa mendatang dan akan  menjadi  seperti  apa  bagi  siapa.  Misi menjadi  langkah-langkah  strategis  yang akan  dijalankan  untuk  mewujudkan  visi tersebut.
Soul  of  the  brand merupakan langkah pertama memasuki area pembangunan merek. Dengan brand personality membuat sebuah merek memiliki  “ruh”  yang  membuat  merek menjadi nyata-nyata hidup diantara merek- merek yang lain.
Brand positioning menyangkut posisi  merek  yang  ingin  ditancapkan  di persepsi  masyarakat  apakah  pada  tingkat kepribadian, karakter dasar yang membuat sebuah merek politik berbeda dengan yang lainnya. Tagline atau slogan akan menentukan posisi yang unik, berbeda dan bernilai.
Jarang  kita  jumpai  merek  politik yang  mempunyai  satu  visi  untuk  turut menyelesaikan  pekerjaan  rumah  dari  hasil merek politik di periode-periode sebelumnya. Padahal ini merupakan sesuatu yang bisa menjadi diferensiasi bagi merek politik.
Bagi Philip Kotler, dkk.
diferensiasi  adalah  bukti  kuat  bahwa merek menyampaikan apa yang dijanjikannya. Diferensiasi yang bersinergi dengan positioning secara  otomatis  akan menciptakan brand  image yang  baik.
Mengadaptasi konsep Hermawan Kartajaya mengenai segitiga PDB ( Positioning, Differentiation, Brand ), bahwa  citra  yang  baik  lahir  dari  sebuah merek  yang  kuat  dan  terintegrasi:  merek, positioning, dan diferensiasi. Agar tercipta opini  publik  dan  citra  yang  otentik pemasar  (merek  politik)  harus  membidik pikiran  dan  spirit  secara  simultan  untuk meraih  hati  konsumen  (Kotler,  dkk,  2010: 45) atau konstituen dalam konteks politik.
Sebagai contoh, banyak PR (pekerjaan rumah) tahun 2013 yang belum diselesaikan  secara  tuntas.  Sebut  saja hukum  yang  belum  mewajahkan  rupa keadilan.  Politik  yang  kehilangan  peran vitalnya  sehingga  hanya  menyisakan kegaduhan  yang  membuat  masyarakat pemilih  menjadi  semakin  apatis  dengan para wakilnya.
Di  atas  medan  politik  yang  tidak berprestasi,  masih  juga  terdengar  saling lempar perbincangan yang alih-alih memberikan  pencerdasan  justru  kian  jauh dari nalar  cerdas.  Lebih  mengenaskan lagi merek-merek  politik  yang  selama  ini mengusung citra bersih dan mengagungkan  nilai-nilai  Tuhan  karena mengarak  spirit  dakwah  di  dalamnya ternyata  takdirnya  tidak  jauh  berbeda: sama-sama korupsi dan mengembangbiakan  politik  transaksional. Jualan „sapi‟, memburu perempuan cantik, dan terus berkhotbah penuh pencitraan.
Pembahasan.  Model  Branding. Mengacu dari Hasil
Survei “Indonesia Indicator” di akhir tahun 2013 menjelaskan  bahwa  sebanyak  12,5  %  dari seluruh  pemberitaan  di  Indonesia  selain infotainment, adalah  pemberitaan yang berhubungan  dengan politik  dan  24,2  % dari pemberitaan  politik  itu  didominasi oleh  kasus  korupsi  yang  berhubungan dengan  politik.  Dari  165.779  pemberitaan mengenai  korupsi,  32,6%  di  antaranya berisi  pemberitaan  yang  dikaitkan  dengan partai  politik,  caleg,  pilkada,  dan  pemilu. ini membuktikan kalau politik dan korupsi memiliki  relasi  yang  sangat  kuat  dan memiliki hubungan yang sangat lekat.
Sudut ekonomi masih belum mengalirkan  kesejahteraan  bangsa  secara merata,  meski Gross  Domestic  Product Indonesia  di  tahun  2010  sudah  menembus ke angka $3000. Persoalan kekerasan yang mengatasnamakan  agama  masih  juga berlangsung sepanjang 2013. Agama  yang semestinya  menjadi  medan  religius  yang mendatangkan  fajar  kedamaian  selaras dengan  khitahnya  sebagai  penebar  kasih sayang  kepada  semesta,  malah  acap  kali menjadi  ajang  menista  satu  dengan lainnya.  Lebih  tragis  lagi  negara  justru abai  menjadi  penengah  di  antara  semua yang bertikai itu.
Kesadaran  merek  politik  terhadap visi  ke  depan  bagi  merek  itu  sendiri menjadi  sangat  vital.  Kesadaran  terhadap waktu  yang  bakal  mampu  mendefinisikan `apa‟  dan  `siapa‟  kita  (merek  politik)  ke depan.  Merumuskan  konsep  diri  merek politik  (dan  bangsa)  yang  lebih  jelas  dan terarah.
Selain  karakteristik  produk  politik yang  berbeda,  pemasaran  politik  juga mempunyai tanggungjawab moral dan etis yang  membedakan  dengan  pemasaran bisnis; Pertama ,   memastikan  relasi  yang efektif  antara  warga  dengan  pemerintah, atau warga dengan partai. Kedua, menyalurkan  kebutuhan  atau  keinginan warga agar bisa didengar dan ditindaklanjuti  oleh  pengambil  kebijakan. Ketiga, memfasilitasi  sosialisasi  politik dan  mobilisasi,  membawa  keterlibatan warga dalam sistem. Meningkatkan dukungan pada sistem secara keseluruhan. Keempat ,  membantu  warga  agar  bisa memilih pengambil kebijakan yang terbaik,  lewat  pemilihan  yang  bersih  dan transparan.
Sebagai contoh Partai Kebangkitan Bangsa  yang  awalnya  dikenal  sebagai partai NU, kemudian melakukan rebranding dengan  menjadi  partai  terbuka dan  lebih  menerima  hal-hal  popular, walaupun basis dan ideologi partai tersebut adalah Islam tradisional. Dengan mengevaluasi  elektabilitas  partai  yang cukup merosot (bersamaan dengan
merosotnya partai-partai
Islam di Indonesia),  pada  pemilu  2014  ini  PKB melakukan  kejutan  baru  dengan  wajah baru.  Muncul  dengan  ide  mencalonkan Rhoma  Irama  dan  Mahfud  MD  sebagai presiden.  Kemudian  juga  menggunakan jingle lagu  pop  rock  populer  dari  Ahmad Dhani  dan  memakai  Ahmad  Dhani, anaknya,  dan  anak  muda  sebagai  bintang iklan  PKB  dalam  masa  kampanye  terbuka menjadi nuansa baru.
Partai  ini  meninggalkan  persepsi lama  sebagai  partai  orang  tua,  basis  di pedesaan,  dan  Islam  tradisional.  Upaya rebranding partai dengan mengasosiasikan partai  ini  sebagai  partai  anak  muda,  yang juga  bisa  membaca  kecenderungan  kaum muda  dan  setengah  baya  yang  gandrung musik  (dengan  Ahmad  Dhani  dan  Rhoma Irama).  Partai  ini  ingin  dipersepsikan sebagai partai seluruh masyarakat Indonesia  yang  benar-benar  terbuka  dan fleksibel;  kaum ulama,  anak  muda penyuka music pop rock, pecinta dangdut, aktivis,  semua  disatukan.  Sehingga  slogan Indonesia  Lahir  Batin  menjadi  relevan dengan  apa  yang  tengah  diupayakan sebagai persepsi baru.
Sedangkan  partai  politik  yang dinilai  gagal  melakukan branding politik adalah  Partai  Bulan  Bintang.  Partai  yang berisi  kader  Partai  Masyumi  yang  pernah berjaya  pada  era  Soekarno,  dan  ketika pemilu  2004  mendapatkan  11  kursi parlemen serta jabatan menteri, tak mampu bertahan.  Jika  melihat  basis  massa  PBB, mereka memiliki pemilih loyal, dan dilihat dari Ketua Dewan Syuro Prof. Yusril Ihza Mahendra yang merupakan tokoh intelektual  muda,  terlihat  sia-sia  belaka karena tidak dimanfaatkan secara maksimal.  PBB  tidak  mampu  mengangkat posisi mereka dengan menggunakan potensi yang ada dan juga tidak melakukan rebranding ,  sehingga  semakin  lama  partai ini dikenal oleh publik sebagai partai kalah melulu, partai loyo, atau partai orang tua.
Padahal  jika  ingin  melakukan rebranding , partai ini memiliki segmentasi yang  potensial  dari  kalangan  kaum  muda
dan  intelektual.  Tidak  adanya  langkah strategis  dan  taktis  yang  dilakukan  secara signifikan  oleh  partai  ini  pada  dua  kali pemilu  (2009  dan  2014),  maka  partai  ini boleh  dikatakan  berada  di  titik  nadir  atau stagnan. Jika melihat dari proses keikutsertaan  partai  ini  menjadi  peserta pemilu  2014  yang  awalnya  hanya  10 kemudian  menjadi  12  parpol,  pemilu  kali ini  sebenarnya  adalah  peluang  terakhir yang  didapatkan  untuk  bisa  melakukan perubahan image partai  dan  persepsi publik  terhadap  partai.  Karena  boleh  jadi, partai  ini  tidak  akan  lagi  mendapat kesempatan pada pemilu berikutnya.
Model  yang  paling  relevan  untuk digunakan  di  Indonesia  adalah  model Amerika,  karena  sama-sama  menganut sistem presidensial. Sehingga konsekuensinya  di dalam  pemasaran politik harus memusatkan kepada kapasitas dan  kapabilitas  calon  presiden  yang nantinya akan memiliki wewenang sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.  Program  partai  yang  bisa diusung  tidak  begitu  menjadi  fokus perhatian  karena Indonesia  memiliki banyak  partai  dan  memiliki  ambang  batas untuk  mengajukan  calon  presiden-wakil presiden  sebesar  20%.  Oleh  karenanya, dalam pemasarannya tidak bisa menyampaikan  program  atas  nama  satu partai  karena  konsekuensinya  adalah  akan ada  gabungan  parpol.  Selain  itu,  jika mengandalkan  pada  pemasaran  politik menggunakan  metode  agitasi  berbicara  di depan  umum,  untuk  konteks  Indonesia tidak  bisa  terlalu  efektif.  Karena  secara geografis,  Indonesia  sangat  luas  dan  akan menelan  biaya  besar  dengan  efektivitas pesan  yang  belum  tentu  baik.  Oleh karenanya, pemasaran menggunakan media  televisi  dan  jenis  media  massa lainnya menjadi lebih rasional.
Sebagai  contoh,  pemasaran  politik pada  pilpres  AS,  masa  pra  kampanye berdasarkan  pada  hasil  survey  tentang tingkat kedisukaan dan elektabilitas kandidat  yang  dicalonkan  untuk  konvensi. Pada  tahun  2012  ketika  Obama  maju
kembali  dalam  pilpres  AS  berhadapan denan  Romney.  Debat  terbuka  yang dilakukan  di  media  televisi  adalah  sarana untuk  mengonfirmasi  apa  program  yang ditawarkan  melalui  media  propaganda poster  dan  iklan.  Berbagai  bentuk  poster dan  video  diproduksi  mengukuhkan  citra dan brand salah  satu  kandidat  pada  satu sisi, dan untuk menginterupsi dan mempertanyakan brand politik  pihak lawan  pada  sisi  lain.  Seperti  yang  gencar dikampanyekan adalah
Romney
mempertanyakan kata HOPE  yang dibawa oleh  Obama,  dan  mendasarkan  pada argumentasi  gagalnya  Obama  membawa perubahan  (sebagaimana  dikampanyekan pada  2008),  maka  tim  pemasaran  politik Romney  mengubahnya  menjadi  NOPE. Sistem pemerintahan presidensial menjadikan  target  dari  pemasaran  politik adalah  kandidat,  baru  mengikuti  di belakangnya program partai.

## PENUTUP
Simpulan, Branding politik  adalah upaya  partai  politik  atau  kandidat  untuk merumuskan  mereka  ingin  dipersepsikan oleh publik sebagai parpol yang bagaimana atau kandidat yang seperti apa. Proses branding dan kemudian membutuhkan rebranding karena  suatu merek sudah menemukan tingkat kejenuhannya  di  pasaran  (maturity).  Jika mengkaji  dari  konteks  pemilu  Indonesia tahun 2014 ini, terdapat partai yang dinilai cukup sukses melakukan rebranding politik dan ada pula yang gagal.
Branding merek politik tidak
selayaknya  berlangsung  secara  sporadis. Kampanye branding merek  politik  tidak sepatutnya  hanya  muncul  setiap  5  tahun sekali.  Kampanye branding yang  ideal bagi merek politik (berikut elemen-elemen mereknya)  yang  menang  berkompetisi sepatutnya  muncul  setiap  hari  meski Pemilu  telah  usai.  Pemberian good-brand experience paska  pemilu  menjadi  mutlak bagi  merek  politik  untuk  menjaga  posisi ekuitas mereknya di mata konstituennya.
Akumulasi  kampanye  merek  secara terus  menerus  dan  konsisten  dalam memberikan pengalaman emosional kepada  khalayak  merupakan  esensi  dari emotional  branding .  Kampanye  merek politik  ( offline maupun online )  yang berlangsung  secara  sporadis  dan  tidak konsisten  menjadikan  hubungan  yang terjalin  antara  merek  politik  dengan konstituennya  hanya  sebatas  hubungan „transaksi  politik  sesaat‟,  bukan  hubungan emosional.
Belum  sesuainya  ekstrak  visi  misi merek  politik  di  Indonesia  dengan  realitas lapangan  menyebabkan  masih  jauhnya implementasi emotional  branding merek politik  di  Indonesia  dari  kata  ideal.  Visi merupakan  salah  satu  elemen  dalam emotional  branding yang  belum  dimiliki oleh merek politik di Indonesia
Emotional  Branding kedengarannya sederhana  dan  mudah,  namun  dalam realitanya memerlukan langkah yang tidak sederhana. Untuk melahirkan merek politik  yang  kuat  diperlukan  berbagai kajian, waktu, dan analisa yang mendalam selain  juga  konsistensi  sikap  politik, inovasi, dan kreativitas.
Akankah emotional  branding akan diimplementasikan  oleh  merek  politik  di Indonesia?  Kita  tetap  bermunajat,  semoga tahun  2014  menjadi  tahun  politik  yang berjangkar pada akal sehat.
Saran , Perlu  dikembangkan  suatu model  yang  mendorong  kecerdasan  public meng- counter gencaran  iklan  pemasaran politik.

## DAFTAR RUJUKAN
Alberski, Wojciech. (2012) Selected Fuctions  of  Narrative  Structures  in the  Process  of  Social  and  Cultural Communication. Styles Of
Communication ( Vol. 4 No. 1, 7-24) Arifin,  Anwar  (2011) Komunikasi  Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan- Strategi  dan  Komunikasi  Politik Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Budiardjo,  Miriam  (2010)  Dasar-Dasar Ilmu  Politik.  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Danial, Akhmadi. (2004) Iklan Politik TV: Modernisasi  Kampanye  Politik  Pasca Orde  Baru .  Penerbit  LKiS  Pelangi Aksara.
Clifton, Rita & Esther Maughan. Ed.2000.
The  Future  of Brand s:  Twenty-five Visions.  New  York:  New  York University Press & Inter brand . Gobé,  Marc.  (2001) Emotional  Branding:
The New Paradigm of Brand Relationship .  Allworth  Press,  New York.
Kotler,  Philip  dkk.  (2010). Marketing 3.0,
Mulai  dari  Produk  ke  Pelanggan  ke Human Spirit. Jakarta: Erlangga. Lees-Marshment,  Jennifer.  (2001) The Product,  Sales  And  Market-Oriented
Party: How Labour Learnt To Market The Product, Not Just The
Presentation .  European  Journal  of Marketing.
Meyers, H., dan Gerstman, R. (Ed). (2001)
Brand ing  @The  Digital  Age.  New Yorks:Palgrave.
Narayan,  Bhuva  (2013)  From  Everyday
Information  Behaviours  to  Clickable Solidarity  in  a  Place  Called  Social Media.  Cosmopolitan  Civil  Societies Journal ( Vol. 5 No. 3, 32-44) Nova,  Firsan  (2012) RePublic  Relations: Knowing  your  public  is  a  halfway  to win the battle . Media Bangsa, Jakarta. Wasesa,  Silih  Agung  (2011) Political Branding
& Public Relations .
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sihite,  Reuben  Reynold  (2013a) Dua Citra Indonesia yang Saling Bersaing di  Luar  Negeri:  Strategi  Komunikasi Internasional  Indonesia .  In  Heri Budianto,  Leila  Mona  Ganiem,  dan Dewi  Sad  Tanti  (Eds.).  Identitas Indonesia  dalam  Televisi,  Film,  dan Musik.  Jakarta:  Puskombis  UMB  & ASPIKOM.
Sihite,  Reuben  Reynold.  (2012) New Media  and  Political  Communication (Indonesia  Case) .  In  Diah  Wardhani and  Afdal  Makkuraga  Putra  (Eds.). The  Reposition  of  Communication  in The Dynamic of Convergence.
Jakarta: Kencana.
Sihite,  Reuben  Reynold  (2011) Strategi Komunikasi  Partai  Politik  Oposisi: Studi  Kasus  Website  PDI-P .  Dalam Heri  Budianto  (ed.). Media  dan
Komunikasi Politik . Jakarta: Puskombis UMB.
Sorensen,  Georg  (2003) Demokrasi  dan Demokratisasi (terj.).  Penerjemah:  I. Made Krisna. Jakarta: Pustaka
Pelajar.
Suwandi,  Basrowi  (2008) Memahami Penelitian Kualtitatif. PT Asdi Mahasatya. Jakarta Yerbury, Hilary (2013) Re-Valuing Women‟s  Knowledge.  Cosmopolitan
Civil Societies Journal ( Vol. 5 No. 3, 1-13)