PENGUATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM MENGURANGI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SEKTOR PERIKANAN DI INDONESIA
Masitha Tismananda Kumala*, Ria Tri Vinata, Peni Jati Setyowati, Titik Suharti Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya 60225 masithatismanandakumala_fh@uwks.ac.id

## Abstract
Covid-19 not only has an impact on global public health but also the global economy, including Indonesia. The  issues  that  will  be  examined  in  this  article  are,  first,  what  is  the impact  of  the Covid-19  pandemic  on  the  fisheries  sector  in  Indonesia.  Second,  what  kind  of  international cooperation which Indonesia can do in improving the economy through the fisheries sector. The research method used is a normative research method with a statute and conceptual approach The conclusion is the Covid-19 pandemic made  the number of fishing activities  by Indonesian fishing fleets in Indonesian waters is decrease which then triggered foreign fishing fleets to do illegal  fishing.  Indonesia  needs  to  establish  international  cooperation  also  in  improving  the economy through the fisheries sector during a pandemic.
Keywords : Pandemic; Fisheries; International Cooperation.

## Abstrak
Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat global namun juga perekonomian global  tidak  terkecuali  Indonesia.  Perekonomian  dari  berbagai  sektor  terutama  perikanan  juga turut terdampak. Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu pertama apakah dampak pandemi  Covid-19  terhadap  sektor  perikanan  di  Indonesia? Kedua ,  kerjasama  internasional seperti  apakah  yang  dapat  dilakukan  oleh  Indonesia  dalam  peningkatan  perekonomian  melalui sektor perikanan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Simpulan yang di dapat  adalah  pandemi  Covid-19  menjadikan  sepinya  perairan  Indonesia  dari  kegiatan  tangkap ikan  oleh  Kapal  Ikan  Indonesia  yang  kemudian  memicu  Kapal  Ikan  Asing  untuk  kembali melakukan illegal  fishing .  Indonesia  juga  perlu  menjalin  kerjasama  internasional  untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor perikanan di masa pandemi.
Kata Kunci : Pandemi; Perikanan; Kerja Sama Internasional.

## A. Pendahuluan
Berdasarkan  laporan World  Health Organization (WHO), kasus Corona Viruses Desease 2019  atau  yang  lebih  dikenal dengan Covid-19 muncul pertama kali pada 8  Desember  2019  di  Kota  Wuhan,  Provinsi Hubei,  China  (Baskara,  2020).  Covid-19 merupakan  penyakit  yang  disebabkan  oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Sistem  penularan  dari  penyakit  ini  adalah manusia  ke  manusia  ( human  to  human ). Dengan mudahnya orang berpindah dari satu tempat  ke  tempat  lain,  dari  satu  negara  ke negara  lain,  Covid-19  dengan  cepat menyebar  hingga  ke  luar  China.  Terdapat 213  negara  di  seluruh  dunia  yang melaporkan  adanya  kasus  Covid-19  di wilayahnya (Putri, 2020).
Pada  tanggal  30  Januari  2020,  WHO mengumumkan Darurat Kesehatan Masyarakat  Global  (Arlinta,  2020).  Di Indonesia  sendiri,  pada  tanggal  2  Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus Covid-19 pertama  di  Indonesia  (Baskara,  2020). Covid-19  secara  cepat  menyebar  di  hampir seluruh  wilayah  di  Indonesia.  Dengan melihat  kecepatan  dan  luasnya  penyebaran Covid-19  di  dunia,  WHO  menetapkan Covid-19  sebagai  Pandemi  Global  pada tanggal  11  Maret  2020  (Alam,  2020). Jumlah  kasus  positif  Covid-19  di  Indonesia hingga  tanggal  17  September  2020  adalah sebanyak 228.993 orang (Muttaqin, 2020).
Covid-19 membuat perekonomian global terpuruk. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, penyebaran Covid-19, memaksa  masyarakat  untuk  menjaga  jarak satau  sama  lain.  Hal  ini  menyebabkan banyak  kantor,  bisnis,  acara,  perusahaan terpaksa  tutup  untuk  mencegah  terjadinya penyebaran  Covid-19.  Kedua,  penyebaran Covid-19  menciptakan  kondisi  yang  tidak pasti termasuk dalam hal investasi ekonomi dan  pasar  konsumen  (Ozili,  P.K. ;  Arun, 2020).  China,  negara  pertama  dimana Covid-19  pertama  kali  muncul,  adalah negara  yang  memiliki  peran  krusial  atas sumber pasokan gobal.
Jalannya perekonomian  banyak  negara  bergantung pada  China  sebagai  sumber  utama permintaan  banyaknya  komoditas  maupun sumber utama bahan baku produksi. Apabila China menghentikan segala aktifitas perekonomian  akibat  pandemi  Covid-19, maka akan sangat berdampak pada jalannya perekonomian  di  banyak  negara  (Acikgoz O ;  Gunay,  2020).  Dampak  yang  dirasakan di antaranya seperti penghentian operasional secara sementara  maupun  permanen,
pemotongan gaji karyawan, hingga
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Terganggunya  sektor  bisnis  di  antaranya disebabkan  terganggunya  pasokan  bahan baku  akibat  penutupan  akses  baik  di  dalam negeri  maupun  antar  negara,  menurunnya daya  beli  konsumen,  serta  kebijakan- kebijakan negara untuk menghentikan impor
produk  tertentu  yang  berasal  dari  negara tertentu.
Indonesia  turut  merasakan  kerugian dalam  hal  perekonomian  di  berbagai  sektor akibat pandemi Covid-19. Adanya kebijakan Social dan Physycal Distancing menjadikan proses  jual  beli  terhambat.  Dampak  buruk semakin  dirasakan  sejak  pemberlakukan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) di  beberapa  kota  di  Indonesia.  Berdasarkan Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus  Desease 2019  (Selanjutnya  disingkat PP  No.  21  Tahun  2020),  PSBB  paling sedikit  meliputi  peliburan  sekolah  dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan;  dan/atau  pembatasan  kegiatan di  tempat  atau  fasilitas  umum.  Adanya pembatasan-pembatasan  ini  menghambat pergerakan  barang  dan  orang  yang  tentu berakibat  buruk  terhadap  perekonomian Indonesia di berbagai sektor termasuk sektor perikanan.
Bisnis perikanan di Indonesia merupakan  salah  satu  sektor  bisnis  yang bernilai  besar.  Pada  tahun  2016,  sektor perikanan  menyumbang  sebesar  Rp.  362,12 Miliar pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).  Di  tahun  2017,  PNBP  sektor perikanan  meningkat  di  angka  Rp.  491,03 Miliar.  Di  tahun  2018,  PNBP  sektor perikanan  sedikit  menurun  di  angka  Rp. 448,5  Miliar.  Terkait  penerimaan  pajak, penerimaan pajak sektor perikanan di tahun 2014  sebesar  Rp.  851  Miliar;  Tahun  2016 sebesar  Rp.  1,06  Triliun,  Tahun  2017 sebesar Rp. 1,3 Triliun, Tahun 2018 sebesar 1,6  Triliun  (Nurhayat,  2019).  Diakui  atau tidak, adanya pandemi Covid-19 memberikan  beberapa  dampak  terhadap bisnis  di  Indonesia  termasuk  di  sektor perikanan.  Dampak  yang  terjadi  dirasakan baik oleh pengusaha maupun nelayan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, terdapat  dua  hal  yang  perlu  dikaji  dalam tulisan  ini  yaitu  pertama  apa  dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perikanan  di  Indonesia.  Kedua,  bentuk
kerjasama internasional seperti apakah yang dapat  dijalin  oleh  Indonesia  dalam  rangka peningkatan  perekonomian  melalui  sektor perikanan di masa pandemi Covid-19.

## B. Pembahasan
1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap  Sektor  Perikanan  di Indonesia
Guna memutus rantai penularan Covid- 19  di  Indonesia,  Pemerintah  Indonesia meminta  warganya  untuk  menjaga  jarak dalam beraktivitas serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Google mempublikasikan analisis data lokasi ponsel dari  masyarakat  dunia  termasuk  masyarakat Indonesia.  Hal  ini  digunakan  untuk mengetahui  apakah  masyarakat  Indonesia benar-benar menerapkan social dan physical distancing serta  mengurangi  aktivitas  di luar. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu  sejak  6  Februari  hingga  29  Maret, tren mobilitas masyarakat ke restoran, kafe, pusat perbelanjaan, taman, museum, perpustakaan  dan  bioskop  turun  47%.  Tren mobilitas  masyarakat  Indonesia  ke  toko bahan  makanan  dan  pasar  turun  27%  (Roy, 2020).
Covid-19 membuat masyarakat membatasi kegiatannya. Covid-19 menjadikan arus barang terhambat sehingga mengganggu  proses  produksi.  Tidak  sedikit kegiatan  usaha  yang  terkena  dampak  yang kemudian menyebabkan penghentian operasi  baik  sementara  maupun  permanen. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akhirnya menjadi  solusi  terakhir  yang  dipilih  oleh pengusaha  sebagai  solusi  dalam  kondisi yang serba sulit seperti ini. Pandemi Covid- 19  memberikan  dampak  terhadap  sektor perikanan  di  Indonesia  di  antaranya  adalah menurunnya  aktivitas  tangkap  ikan  di beberapa  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan Negara  Republik  Indonesia  (WPPNRI). Selama  tiga  bulan  terakhir  sejak  kasus Covid-19  pertama  ditemukan  di  Indonesia telah  terjadi  penurunan  aktivitas  tangkap ikan  secara  drastis  yaitu  di  WPNRI  711, 712,  713  dan  714  (Ambari,  2020).  Di  lain
sisi,  kondisi  yang  demikian  memberikan dampak  baik  terhadap  keberlangsungan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.
Berkurangnya  kegiatan  tangkap  ikan akibat  pandemi  Covid-19  tidak  hanya dirasakan oleh Indonesia namun juga negara lain  seperti  India.  Kegiatan  tangkap  ikan  di India  pada  awalnya  ditutup  seluruhnya dikarenakan  adanya  wabah  Covid-19.  Hal ini  menimbulkan  protes  dan  tekanan  dari masyarakat sipil karena pelarangan kegiatan tangkap  ikan  sangat  berpengaruh  terhadap ketersediaan  makanan  di  India.  Pada akhirnya  penangkapan  ikan  diizinkan  untuk melanjutkan  operasi  dalam  batas  tertentu (Bennett, 2020).
Kondisi  WPPNRI  yang  sepi  dari aktivitas  tangkap  ikan  oleh  nelayan Indonesia  memicu  Kapal  Ikan  Asing  (KIA) melakukan illegal  fishing .  Kapal-kapal tersebut  sebagian  besar  berasal  dari  negara Vietnam,  Filipina  dan  Malaysia.  Sebagian kapal-kapal  tersebut  sejak  awal  telah menjadikan  Indonesia  sebagai  wilayah tujuan  untuk  melakukan illegal  fishing . Sebagian  lainnya  melakukan illegal  fishing dalam  perjalanan  pulang  ke  negara  asal setelah pulang dari area penangkapan ikan di zona laut bebas seperti yang dilakukan oleh Kapal Sheng Teng Qun 66 yang berasal dari Taiwan.  Kapal  tersebut  ditemukan  di  Laut Sulawesi dengan alat tangkap longline yang biasa  digunakan  untuk  menangkap  ikan tuna.  Kapal  tersebut  masuk  ke  Laut Sulawesi  dalam  perjalanan  pulang  menuju negara  asal  dari  area  penangkapan  ikan  di Samudera  Pasifik.  Pada  Juli  2019  kapal berbendera  Taiwan  tersebut  terdeteksi sedang  berada  di  Laut  Sulawesi  dan    pada April 2020 kembali terdeteksi sedang berada di  Laut  Sulawesi.  Kapal    Sheng  Teng  Qun 66  berhasil  ditangkap  oleh  Pengawasan Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan (PSDKP) pada tanggal 21 April 2020.
Dampak  kedua  adalah  berkurangnya permintaan  terhadap  ikan  maupun  produk olahan  ikan  non  kaleng.  Berkurangnya permintaan  terhadap  ikan  dan  produk olahannya  disebabkan  oleh  beberapa  hal seperti  menurunnya  daya  beli  masyarakat.
Penyebab  lainnya  adalah  beberapa  negara yang  biasa  mengimpor  ikan  dan  produk olahannya    dari  Indonesia  menghentikan sementara dengan alasan kesehatan maupun menurunnya  permintaan  konsumen.  Selama pandemi  Covid-19  ini  permintaan  dari  luar negeri menurun sebanyak 30-40%
(Komalasari,  2020).  Seperti  efek  domino, dengan  berkurangnya  permintaan  terhadap ikan dan produk olahannya, maka membuat harga  jual  menurun.  Kondisi  seperti  ini mempengaruhi  kondisi  ekonomi  nelayan maupun pengusaha pengolahan ikan.
Semakin  hari  angka  kasus  Covid-19  di Indonesia  semakin  meningkat.  Pemerintah memiliki  kebijakan  untuk  menerapkan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB) di  beberapa  wilayah  untuk  mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  PP  No.  21 Tahun  2020,  PSBB  membatasi  tidak  hanya pergerakan  manusia  namun  juga  barang. Penerapan PSBB menjadikan arus distribusi ikan dan produk olahan dari satu wilayah di Indonesia  ke  wilayah  lainnya  menjadi lambat.  Keterlambatan  distribusi  ikan  dan produk  olahannya  tidak hanya  terjadi untuk distribusi  melalui  jalur  darat  namun  juga melalui  jalur  laut.  Terdapat  pembatasan  di pelabuhan  yaitu  nelayan  yang  akan bersandar  harus  melaksanakan  karantina. Hal  ini  juga  salah  satu  penyebab  nelayan mengurangi aktivitas tangkap ikan (Komalasari, 2020).
2. Langkah  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan dalam Mengurangi Dampak Covid-19
Beberapa  dampak  buruk  dari  pandemi Covid-19  telah  dirasakan  oleh  sektor perikanan  di  Indonesia  terutama  sub  sektor perikanan  tangkap.  Industri  perikanan tangkap  harus  mendapat  perhatian  dari Pemerintah  Indonesia  karena  industri  ini merupakan  salah  satu  sumber  pertumbuhan ekonomi. Industri perikanan juga merupakan sumber mata pencaharian banyak masyarakat  yang  terkait  dalam  industri tersebut  seperti  nelayan  kecil,  penjual  ikan, pengusaha pengolahan ikan, penjual produk
pengolahan  ikan,  dan  semua  pihak  yang mendapatkan keuntungan dari itu (Wardono, B.,  Fauzi,  A.,  Fahrudin,  and  A.,  Purnomo, 2016). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  telah  melakukan  beberapa  upaya untuk meminimalisir dampak buruk
pandemi
Covid-19 terhadap sektor perikanan di Indonesia.
Menanggapi dampak pandemi Covid-19 terhadap  industri  perikanan  tangkap,  KKP telah  merevisi  target  produksi  perikanan tangkap  tahun  2020.  Seperti  diketahui sebelumnya,  KKP  menetapkan  target produksi  perikanan  pada  tahun  2020 sebanyak 26,46 juta ton dengan rincian 8,02 juta ton berasal dari perikanan tangkap, 7,45 juta ton  dari  perikanan budidaya,  dan 10,99 juta  ton  dari  rumput  laut.  Target  produksi perikanan  tangkap  direvisi  yang  semula sebanyak 8,02 juta ton menjadi 7,7 juta ton.
Upaya  lain  yang  dilakukan  KKP  untuk mengurangi  dampak  buruk  pandemi  Covid- 19  pada  sektor  perikanan  adalah  dengan mengeluarkan  Surat  Edaran  (SE)  Menteri Kelautan  dan  Perikanan  tentang  Alih Muatan pada Kapal Perikanan. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa kapal pengangkut  ikan  yang  memiliki  Surat  Izin Kapal  Pengangkut  Ikan  (SIKPI)  dapat mendaratkan  hasil  tangkapan  ikan  di pelabuhan  perikanan  yang  baik  yang tercantum  dalam  SIKPI  ataupun  tidak. Langkah  ini  diambil  untuk  mempermudah arus  distribusi  hasil  tangkapan  ikan  dan dapat  dijadikan  solusi  perluasan  pasar penjualan  hasil  tangkapan  ikan.  Langkah lain  yang  dilakukan  KKP  adalah  dengan mempermudah  akses  perizinan  dan  fasilitas permodalan  kepada  semua  nelayan  dan pelaku  usaha  pada  subsektor  perikanan tangkap. Pelayanan pemberian izin dilakukan  secara  online  sehingga  lebih aman,  cepat,  dan  efekif  dilaksanakan  di masa pandemi seperti saat ini.
Covid-19  memberikan  dampak  pada berkurangnya  permintaan  atas  perikanan tangkap  dari  pasar  luar  negeri.  Hal  ini disebabkan adanya kebijakan lockdown dari beberapa  negara  importir  ikan  maupun produk  olahan  ikan  yang  berasal  dari
Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan, sebagian  besar  negara  yang  memilih  untuk menerapkan lockdown untuk  mencegah penyebaran Covid-19 tidak mempertimbangkan efek penerapan
lockdown terhadap  rantai  pasokan  global (Guan  D.,  2020).  Kondisi  di  atas  berakibat pada  menumpuknya  stok  ikan  hasil tangkapan nelayan Indonesia. Solusi  yang  ditawarkan  oleh  KKP adalah  penerapan  Sistem  Resi  Gudang (SRG)  atau  Sistem  Tunda  Jual.  Hal  ini dilakukan dengan tujuan mencegah anjloknya  harga  ikan  di  pasaran.  Sistem  ini tidak sepenuhnya efektif karena ketersediaan cold storage tidak cukup untuk menampung hasil  tangkapan  ikan  dari  nelayan.  Sebagai solusi dari over supply hasil tangkapan ikan, KKP menjalin kerjasama
dengan Kementerian  sosial  dan  pemerintah  daerah dengan memasukkan produk olahan ikan ke dalam  paket  bantuan  sosial  atau  Bantuan
Pangan  Non  Tunai  (BPNT).  KKP  juga meminta pada Kemensos untuk memasukkan  para  nelayan,  pembudidaya ikan,  dan  petambak  yang  tergolong  miskin untuk  mendapatkan  bantuan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  (Yuliastuti, 2020).
Solusi  lain  terhadap  penumpukan  stok hasil tangkapan ikan di gudang penyimpanan  atau cold  storage adalah dengan  menggalakkan  kembali  masyarakat Indonesia  untuk  gemar  memakan  ikan  atau produk  olahannya.  Gerakan  ini  diharapkan dapat meningkatkan penjualan hasil tangkapan  ikan  maupun  produk  olahannya. Kampanye  gemar  memakan  ikan  dilakukan dengan menunjukkan manfaat dari konsumsi ikan  dalam  meningkatkan  daya  tahan  tubuh untuk menghadapi pandemi Covid-19.
3. Kerjasama Internasional untuk Peningkatan Perekonomian Indonesia  di  Sektor  Perikanan  di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan United Nations Convention on  the  Law  of  the  Sea  1982  ( UNCLOS 1982 ) ,  negara  pantai  memiliki  kedaulatan
dan  hak  berdaulat  dalam  hal  eksplorasi dan eksploitasi  sumber  daya  laut  tergantung pada  zona  lautnya.  Sama  halnya  dengan Indonesia,  sebagai  negara  kepulauan, pengelolaan  sumber  daya  laut  mulai  dari perairan  kepulauan  hingga  pada  Zona Ekonomi  Eksklusif  menjadi  kewenangan darinya. Pemerintah Indonesia harus berupaya  semaksimal  mungkin  dalam mengelola sumber daya laut agar pengelolaan  perikanan  dapat  memberikan kemakmuran  terhadap  rakyat  sesuai  dengan yang  diamanahkan  oleh  Pasal  33  ayat  (3)
Undang-undang Dasar 1945. Segala
kebijakan yang diambil dalam hal pengelolaan  perikanan  seyogyanya  dapat memberikan  keadilan  sesuai  dengan  tujuan hukum itu dibuat (Prasetyo, 2007).
Adanya pandemi Covid-19, memberikan  tantangan  tersendiri  bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan  perekonomian  melalui  sektor perikanan. Bisnis perikanan tangkap merupakan suatu kegiatan ekonomi sehingga dalam  menjalankan  aktivitasnya  selalu didasarkan pada pertimbangan ekonomi agar usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan.  Salah  satu  prinsip  ekonomi yang  dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan adalah  efisiensi  (Kusumawati,  P ;  Rosyid, A ;  Kohar,  2020).  Pandemi  Covid-19 menjadi  alasan  besar  dalam  inefisiensi dalam  bisnis  perikanan  tangkap  yang  tidak hanya  merugikan  para  nelayan  namun  juga pengusaha pengolahan ikan.
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi peningkatan  bisnis  perikanan  di  dunia adalah kemudahan transportasi dan distribusi logistik (Asche F., 2014). Dengan adanya  pandemi  Covid-19  serta  kebijakan lockdown dari  beberapa  negara  tentunya memberikan  pengaruh  terhadap  bisnis perikanan  dunia,  termasuk  di  Indonesia.
Dibutuhkan  kerjasama  internasional  antara Indonesia  dengan  negara-negara  lain  dalam hal penanggulangan dampak buruk pandemi Covid-19  terhadap  sektor  perikanan  di indonesia. Kerjasama internasional
dibutuhkan  karena  bisnis  perikanan  di Indonesia  berkaitan  erat  dengan  pasar  luar
negeri  yang  bergantung  dengan  kebijakan dari  negara  tujuan.  Alasan  lainnya  adalah kondisi geografis Indonesia yang berbatasan dengan  10  negara  (India,  Thailand, Malaysia,  Singapura,  Australia,  Filipina, Republik  Palau,  Vietnam,  Timor  Leste,  dan Papua  Nugini)  dimana  Indonesia  dalam urusan laut dan sumber daya laut tidak bisa terlepas  dari  kepentingan  negara  lain terutama negara yang berbatasan laut secara langsung.
Sebagaimana  disebutkan  sebelumnya, salah satu dampak pandemi Covid-19 adalah menurunnya jumlah nelayan yang melaut di beberapa WPPNRI. WPPNRI yang sepi dari kegiatan  tangkap  ikan  oleh  kapal  nelayan Indonesia  memicu  KIA  untuk  melakukan illegal fishing . Kerjasama internasional yang perlu  disepakati  oleh  Indonesia  dalam rangka  pengurangan  dampak  pandemi Covid-19, pertama adalah  Kerjasama billateral
untuk pencegahan dan pengurangan Illegal,  Unreported,  and Unregulated (IUU) Fishing . Selama periode kepemimpinan  Edhy  Prabowo  di  KKP, terdapat  sebanyak  35  KIA  yang  ditangkap karena  melakukan illegal  fishing .  Kapal tersebut  terdiri  dari  17  kapal  berbendera Vietnam,  9  kapal  berbendera  Filipina,  8 kapal  berbendera  Malaysia  dan  1  kapal berbendera Taiwan.
Illegal  fishing yang  terjadi  dewasa  ini telah berubah cara
beroperasinya dibandingkan  dengan  cara  beroperasi  di tahun 1990-an. Kejahatan illegal fishing saat ini  telah  menjadi  ” a  highly  sophisticated form  of  transnational  organized  crime” yang  salah  satu  cirinya  adalah  kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang  modern  (Fernandes,  2017).  Beberapa modus illegal fishing dilakukan di antaranya dengan  cara  memindahkan  tangkapan  dari satu  kapal  ke  kapal  lainnya  di  tengah  laut, menggunakan  bendera  yang  berbeda, menonaktifkan vessel  monitoring ,  dan membawa dokumen-dokumen palsu (Widjaja,  S.,  Long,  T.,  and  H.  Wirajuda, 2019).  Kerjasama  antar  negara  menjadi salah  satu  strategi  dalam  penanganan kejahatan illegal  fishing (Yanti,  B.  V.  I.  ,
Koeshendrajana,  S.,  Arthatiani,  2013). Kerjasama internasional dalam memberantas IUU  Fishing menjadi  penting  karena  dalam pelaksanaannya, IUU  Fishing dilakukan secara  terorganisir  dimana  melibatkan pihak-pihak  yang  berasal  dari  negara  yang berbeda.  Kapal  yang  digunakan  untuk IUU Fishing biasanya  melakukan  tangkap  ikan secara illegal tidak  hanya  di  perairan  satu negara.  Banyak  pihak  yang  terlibat  di kejahatan IUU  Fishing seperti  nelayan, pemilik kapal, pihak yang menampung ikan hasil  tangkapan,  pihak  yang  membeli  ikan hasil  tangkapan,  dan  pihak  yang  mendanai kegiatan IUU  Fishing . IUU  Fishing juga sangat erat  kaitannya  dengan  kejahatan  lain seperti perbudakan, pencucian uang, perdagangan  orang,  penyelundupan  senjata, penyelundupan  hewan  yang  dilindungi,  dan penyelundupan narkoba.
Alasan  lain  mengapa diperlukan kerjasama internasional dalam
pemberantasan IUU  Fishing adalah  karena kerjasama  akan  memudahkan  dalam  proses penyidikan.  Apabila  kerjasama  sudah terbentuk  akan  mudah  untuk  proses pertukaran  informasi.  Informasi  yang dimaksud dapat berupa informasi  mengenai pemilik  kapal.  Hal  ini  dilakukan  agar pemilik  kapal  baik  individu  maupun  badan hukum  dapat  dimintai  pertanggungjawaban hukum  atas  kejahatan IUU  Fishing mengingat proses hukum atas kejahatan IUU Fishing di Indonesia tidak sampai menyentuh  pada  pemilik  kapal.  Informasi lain  yang  diperlukan  adalah  mengenai history lalu  lintas  kapal.  Hal  ini  untuk mengetahui  kapal  telah  melintas  dan melakukan  tangkap  ikan  di  perairan  mana saja.
Telah  ada  persetujuan  yang  dibuat  oleh negara  anggota Food  and  Agriculture Organization (FAO)  untuk  pemberantasan IUU  Fishing yaitu Port  State  Measure Agreement  to  Prevent,  Deter,  Eliminate Illegal,  Unreported,  and  Unregulated Fishing
(untuk selanjutnya disingkat PSMA). Indonesia telah meratifikasi PSMA melalui  Peraturan  Presiden  No.  43  Tahun 2016.  PSMA  berisi  ketentuan-ketentuan
yang  mewajibkan  negara  pelabuhan  untuk melakukan  beberapa  hal  guna  untuk pencegahan  dan  pengurangan IUU  Fishing .
Tidak  hanya  itu,  isi  dari  PSMA  juga  dapat menghindarkan proses kejahatan
perdagangan  orang  terjadi.  PSMA  juga dijadikan dasar adanya pertukaran informasi yang  dibutuhkan  dalam  penanganan IUU Fishing baik  antara  sesama  negara  anggota PSMA maupun dengan Food and Agriculture  Organization  of  the  United Nations (FAO)  atau  dengan  organisasi internasional dan regional lainnya.
Berdasarkan Art .  8  PSMA  Negara Pelabuhan,  sebelum  mengizinkan  kapal berlabuh di pelabuhannya, harus memeriksa informasi  di  lampiran  A  dari  nakhkoda kapal.  Informasi-informasi  ini  terdiri  dari identifikasi kapal, data terkait ikan yang ada di  kapal,  dan  izin  operasional  kapal. Pelaksanaan  atas  persetujuan  ini  akan  bisa menghambat  dan  menghalangi  masuknya ikan  ilegal  ke  pasar  nasional  maupun internasional.  PSMA  juga  dapat  digunakan untuk melindungi Anak Buah Kapal (ABK) dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sebagaimana  tercantum  dalam Art .  13 PSMA.  Berdasarkan  pasal  tersebut,  Negara Pelabuhan  harus  mensyaratkan  nakhoda kapal  untuk  memberikan  semua  informasi yang diperlukan, dan menyajikan materi dan dokumen  yang  relevan,  termasuk  kondisi kru  kapal.  Ratifikasi  terhadap  PSMA menjadi penting karena implementasi PSMA dapat  mencegah  ikan  hasil IUU  Fishing masuk ke dalam Negara Pelabuhan.
Dalam rentang mulai tahun 2014 hingga tahun  2020  terdapat  4  negara  yang  paling banyak  melakukan IUU  Fishing di  perairan Indonesia yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Dari keempat negara tersebut, hanya  Malaysia  yang  belum  meratifikasi PSMA.  Sebagai  negara  bendera  asal  kapal yang  sering  melakukan IUU  Fishing di perairan  Indonesia,  apabila  keempat  negara tersebut  menjadi  negara  anggota  PSMA seharusnya  akan  mempermudah  dalam pemberantasan IUU  Fishing .  Namun  sejak entry  into  force pada  Tanggal  5  Juni  2016, masih banyak kapal yang berasal dari empat
negara  di  atas  yang  melakukan illegal fishing di  perairan  Indonesia.  Terdapat beberapa  negara  yang  berbatasan  laut dengan Indonesia belum meratifikasi PSMA selain  Malaysia,  seperti  Singapura,  Timor Leste, India, dan Papua Nugini.
Dalam  kerjasama  bilateral  terkait pemberantasan IUU  Fishing ,  Indonesia belum memiliki kerjasama dengan Malaysia. Indonesia  dan  Malaysia  baru  menyepakati tata  cara  perlakuan  terhadap  nelayan  dari masing-masing  ketika  memasuki  dan melakukan  tangkap  ikan  di  negaranya. Kesepakatan  tersebut  tertuang  dalam  MoU antara  Indonesia  dengan  Malaysia  tentang Common  Guidelines  Concerning  Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies  of  Malaysia  and  the  Republic  of Indonesia .  Kesepakatan  ini  hanya  berlaku untuk  nelayan-nelayan  yang  melakukan tangkap  ikan  di  perairan  yang  belum ditentukan  batas  wilayah  antara  kedua negara  tersebut.  Indonesia  membutuhkan kerjasama dengan Malaysia dalam pemberantasan IUU  Fishing karena  banyak KIA  berbendera  Malaysia  yang  melakukan illegal  fishing dan  berdalih  bahwa  mereka melakukan tangkap ikan di grey area . Kapal  berbendera  Vietnam  menjadi kapal  terbanyak  yang  melakukan IUU Fishing di  perairan  Indonesia  meski Vietnam  merupakan  negara  peratifikasi PSMA.  Dengan  diratifikasinya  PSMA  oleh Vietnam, maka Vietnam memiliki kewajiban  untuk  melakukan  pencegahan hasil  tangkapan IUU  Fishing masuk  ke pelabuhannya.Vietnam  telah  menyepakati kerjasama  dengan  Indonesia  melalui Joint Communique Between Republic of Indonesia and  the  Socialist  Republic  of  Vietnam pada tanggal 14 september 2011 guna
memberantas IUU  Fishing .  Dalam Point 9 Joint  Comunique tersebut  telah  disepakati oleh  kedua  negara  untuk  menguatkan kerjasama  dalam  bidang  kelautan  dan perikanan termasuk pencegahan dan pengurangan IUU  Fishing .  Pada  11
September  2018  telah  disepakati  rencana kerjasama  melalui Joint  Communique  on Voluntary  International  Cooperation  to
Combat Illegal, Unreported, and Unregulated  IUU  Fishing  and  to  Promote Sustainable  Fisheries  Governance .  Kedua negara  bermaksud  untuk  memperkuat kerjasama  di  antara  keduanya  maupun dengan  organisasi  internasional  dalam meningkatkan upaya untuk memerangi IUU Fishing melalui  pertukaran  informasi.
Keduanya juga bekerjasama untuk
menciptakan  mekanisme  koordinasi  dan pertukaran informasi terkait kapal
penangkap  ikan  yang  diduga  melakukan IUU Fishing . Kerjasama  juga  dijalin  antara  Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
(BAKAMLA)  dan Vietnam  Coast  Guard (VCG)  melalui Letter  of  Intent  to  Enhance Cooperation  Beetween  BAKAMLA  and Vietnam  Coast  Guard pada  Agustus  2017.
Kesepakatan berisi kerjasama untuk memperkuat jalur komunikasi di antara para pihak.   Keduanya juga menyepakati adanya pertukaran  informasi  dan  merahasiakan informasi  yang didapat kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis.
Di  tahun  2018,  Indonesia  dan  Vietnam menyepakati Plan  of  Action  for  the Implementation of the Strategic Partnership Between  the  Socialist  Republic  of  Vietnam and  Republic  of  Indonesia .  Kerjasama  di beberapa  bidang  telah  direncanakan  dan disepakati  oleh  kedua  negara  termasuk perihal  pencegahan  dan  pengurangan IUU Fishing .  Beberapa  hal  ditekankan  dalan dokumen  tersebut  yaitu  kedua  negara sepakat untuk mengimplementasikan isi dari
Joint Communique on Voluntary
International  Cooperation  to  Combat Illegal,  Unreported,  and  Unregulated  IUU Fishing  and  to  Promote  Sustainable Fisheries  Governace  2018 .  Kedua  negara akan memperkuat kerjasama dan koordinasi dalam  pencegahan  dan  pengurangan IUU Fishing melalui  pertukaran  informasi  serta pertukaran praktik terbaik dalam
pengelolaan  perikanan  dan  regulasi  tentang perikanan.
Filipina juga  menjadi  salah satu  negara bendera kapal yang banyak melakukan IUU Fishing di  perairan  Indonesia.  Indonesia,
melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menjalin kerjasama pada tahun  2017  dengan  Kepolisian  Nasional Filipina melalui Memorandum
of Understanding  Between  the  Indonesian National Police and the Philippine National Police  on  Cooperation  in  Preventing  and Combating  Transnational  Crime  and Capacity  Building .  Kedua  pihak  sepakat untuk  bekerjasama  dalam  mencegah  dan memerangi transnasional  crime dimana termasuk  pencurian  ikan  ( illegal  fishing) . Beberapa  bentuk  kerjasama  di  antaranya adalah  saling  bertukar  informasi  dan dokumen intelijen serta melakukan kegiatan kepolisian bersama.
Di  tahun  2019,  Indonesia  melalui BAKAMLA  menjalin  kerja  sama  dengan
Filipina
dengan menandatangani Memorandum  of  Understanding  between Maritime Security Agency of the Republic of Indonesia  (BAKAMLA)  and  the  Philippine Coast  Guard  (PCG)  on  Maritime  Security. Kedua  negara  sepakat  untuk  menjalin kerjasama  di  bidang  keamanan  maritim diantaranya  seperti  bertukar  informasi  serta berbagi  praktik terbaik  di  bidang  kemaanan maritim  serta  melaksanakan  patroli  secara terkoordinir. Kerjasama ini dapat digunakan sebagai  upaya  untuk  menjaga  perairan masing-masing  dari  tindak  kejahatan IUU Fishing .
Dengan  Thailand,  Indonesia  juga menjalin  kerjasama  di  bidang  pertahanan dan  menjadikan  keamanan  laut  menjadi salah  satu  ruang  lingkup  kerjasama.  Pada Mei 2015 keduanya menyepakati Agreement between  the Government  of  the  Republic of Indonesia  and  the  Government  of  the Kingdom of Thailand on Cooperation in the Field  of  Defence .  Dalam  kesepakatan tersebut  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut mekanisme  kerjasama  dalam  hal  keamanan laut,  namun  pertukaran  informasi  mejadi salah  satu  hal  yang  disepakati  oleh  kedua negara.
Kerjasama Indonesia dengan negara lain khususnya  negara  yang  berbatasan  laut dengannya  atau  negara-negara  dimana  asal kapal  yang banyak melakukan IUU Fishing
di  perairan  Indonesia  seperti  Vietnam, Filipina,  Malaysia,  dan  Thailand  harus diperkuat mengingat masih banyaknya kapal yang  berasal  dari  keempat  negara  tersebut yang ditangkap karena telah melakukan IUU Fishing di  perairan  Indonesia.  Negara  yang bekerjasama  harus  bekerja  keras  untuk mencegah masuknya ikan hasil IUU Fishing di  pelabuhannya.  Hal  tersebut  dapat digunakan  sebagai  salah  satu  cara  untuk mengurangi  praktik IUU  Fishing dengan merusak  pasar  atau  membuat  hasil tangkapan tidak laku di pasaran. Mekanisme yang  dapat  digunakan  adalah  dengan meminta  dokumen  dan  keterangan  dari nakhkoda  kapal  terkait  asal  usul  ikan  yang diperoleh.  Mekanisme  yang  demikian  juga digunakan dalam PSMA.
Pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan krisis  kesehatan  global  yang  kemudian berdampak pada ekonomi global menjadikan negara-negara  di  dunia  harus  mundur dengan  rencana-rencana  strategis  yang semula  direncanakan.  Rencana  strategis tersebut  digantikan  dengan  kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi permasalahan Covid-19  (Muhyiddin,  2020).  Hal  tersebut juga  turut  dirasakan  oleh  Indonesia  yang memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah anggaran di beberapa kementerian untuk  penanganan  Covid-19.  Langkah Pemerintah  Indonesia  yang  memotong anggaran  Kementerian  Pertahanan  diakui atau  tidak  pasti  memberikan  dampak terhadap  kegiatan  operasional  penjagaan atau  patroli  di  perairan  Indonesia.  Di  lain sisi,  salah  satu  penyebab  masih  banyaknya kasus IUU  Fishing di  perairan  Indonesia adalah  masih  lemahnya  pengawasan  di perairan    Indonesia  (Albar,  2019).  Oleh karena  itu  perlu  dipikirkan  langkah  atau solusi  lain  untuk  meminimalisir  dampak buruk  pemotongan  anggaran  Kementerian Pertahanan terhadap kemanan laut Indonesia.
Kerjasama  internasional  kedua  yang dapat  dilakukan  oleh  Indonesia  adalah memperkuat  pasar  ekspor  terutama  di wilayah  Asia  Tenggara.  Indonesia  dapat
memanfaatkan  forum-forum Association  of South  East  Asian  Nations (ASEAN)  untuk memastikan  rantai  pasokan  ( supply  chain )
makanan  atau  bahan  makanan  di  wilayah Asia
Tenggara. Indonesia dapat memanfaatkan pasar-pasar luar negeri untuk memasarkan produk ikan dan olahan ikan di negara-negara ASEAN.
Indonesia bersama negara-negara anggota  ASEAN  telah  menyelenggarakan Special  ASEAN  Summit  on  Coronavirus Disease  2019  (COVID-19) pada  tanggal  14 April 2020. Pertemuan tingkat kepala negara ini  membahas  langkah  bersama  dalam menangani  dampak  Covid-19,  memastikan pasokan  barang  atas  makanan,  obat-obatan, dan  barang  esensial  lainnya  di  kawasan ASEAN, dan pemanfaatan sejumlah kerjasama yang dimiliki ASEAN Plus Three (APT). APT  adalah  negara-negara  ASEAN ditambah dengan tiga negara di luar wilayah regional Asia Tenggara yaitu China, Jepang, dan  Korea  Selatan.  Dari  pertemuan  ini dihasilkan  pernyataan  bersama  dari  negara- negara  anggota  ASEAN  yaitu Declaration of  the  Special  ASEAN  Summit  on  Covid-19 (14  April  2020).  Melalui  deklarasi  ini, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen  untuk  memperkuat  kerjasama di  bidang  kesehatan  dan  melindungi masyarakat  ASEAN  dari  Covid-19  dengan cara  bertukar  informasi  secara  transparan mengenai  situasi  dan  kondisi  saat  ini, praktik  terbaik  atas  penanganan  Covid-19, serta perkembangan penelitian atas obat dan vaksin  Covid-19.  Deklarasi  ini  juga mempertegas  kembali  isi  dari the  ASEAN Economic  Ministers’s  Joint  Statement  on Strengthening  ASEAN’s  Resilience  on Response to the Outbreak of Covid-19 untuk tetap  berkomitmen  untuk  menjaga  pasar ASEAN  tetap  terbuka  untuk  perdagangan dan  investasi,  memastikan  tidak  adanya hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan,  meningkatkan  kerja  sama  di antara  negara-negara  anggota  ASEAN  dan juga dengan mitra eksternal ASEAN dengan tujuan untuk memastikan keamanan pangan, memperkuat  ketahanan  dan  keberlanjutan rantai  pasokan  regional,  terutama  untuk
makanan,  komoditas,  obat-obatan,  pasokan medis dan esensial.
Di  hari  yang  sama,  APT  berhasil membentuk Joint  Statement  of  the  Special ASEAN Plus Three (APT) Summit on Covid- 19 yang  isinya  kurang  lebih  sama  dengan Declaration  of  the  Special  ASEAN  Summit on  Covid-19. APT  berkomitmen  untuk menjalin  kerjasama  dalam  penanganan  dan pengurangan  dampak  Covid-19  yang  salah satunya  dengan  cara  pertukaran  informasi mengenai  situasi  dan  kondisi  terkini  serta penanganan terbaik atas Covid-19.
Berkaitan  dengan  perdagangan,  APT  juga sepakat  untuk  menjaga  pasar  APT  tetap terbuka  untuk  perdagangan  dan  investasi, dan  meningkatkan  kerja  sama  di  antara mereka  dengan  tujuan  untuk  memastikan keamanan  pangan,  memperkuat  ketahanan dan  keberlanjutan  rantai  pasokan  regional, terutama  untuk  makanan,  komoditas,  obat- obatan,  pasokan  medis  dan  esensial.  APT juga  sepakat  untuk  tidak  memberikan hambatan-hambatan  yang  tidak  perlu  dalam perdaganagan  internasional  yang  tidak sesuai  dengan  aturan-aturan  dalam Worl Trade Organization (WTO). Indonesia dapat
memanfaatkan komitmen kerja sama baik di antara negara- negara  anggota  ASEAN  maupun  dengan tiga  negara  mitra.  Pemerintah  Indonesia dapat  meningkatkan  dan  mengembangkan jangkauan  pasar  ekspor  ikan  dan  produk olahannya  mengingat  Jepang  adalah  salah satu  dari  negara  pengimpor  terbanyak  atas ikan  dan  produk  olahannya.  Setiap tahunnya, Jepang mengimpor sekitar 5,5 juta ton  ikan  dan  olahannya.  Jepang  juga merupakan  pasar  terbesar  di  dunia  untuk ikan  tuna  (Swarts,  2010).  Hal  ini  dapat dimanfaatkan  oleh  pemerintah  Indonesia untuk  menaikkan  kembali  ekspor  ikan  dan produk  olahannya.  Pemerintah  Indonesia dapat  meyakinkan  negara-negara  anggota ASEAN  dan  tiga  negara  mitra  bahwa  ikan dan produk olahan ikan dari Indonesia telah memenuhi standar kesehatan dan kebersihan mengingat  di  masa  pandemi  Covid-19 kesehatan  dan  kebersihan  merupakan prioritas utama bagi negara-negara.
Saat  ini  Indonesia  memiliki  sistem sertifikasi  kesehatan  ikan  dan  kebersihan. Sertifikasi  kesehatan  ikan  menjadi  bagian tugas dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian  Mutu,  dan  Keamanan  Hasil Perikanan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  (BKIPM  KKP).  Sertifikasi  ikan dilaksanakan  melalui  proses  karantina  dan pengambilan  sampel  untuk  diuji  secara klinis  dan  laboratoris.  Apabila  produk  yang akan diekspor telah lulus uji dan bebas hama penyakit  sesuai  yang  dipersyaratkan  negara pengimpor, maka akan dikeluarkan Sertifikat  Kesehatan  dan  Produk  Perikanan ( Health  Certificate  for  Fish  and  Fish Product ).  Sertifikasi  kesehatan  ikan  dapat meyakinkan  negara  lain  untuk  impor  ikan dan  produk  olahan  ikan  dari  Indonesia. Angka  ekspor  di  sektor  perikanan  akan semakin  naik.  Naiknya  ekspor  di  sektor perikanan akan membawa dampak baik dari segi  ekonomi  para  nelayan  dan  pengusaha pengolahan ikan

## C. Simpulan
Kesimpulan  dari  tulisan  ini  adalah pandemi  Covid-19  memberikan  dampak positif dan negatif terhadap sektor perikanan Indonesia.  Pandemi  Covid-19  menjadikan nelayan  mengurangi  aktivitas  tangkap  ikan. Bahkan  di  beberapa  WPPNRI  sangat  jauh berkurang  jumlah  nelayan  yang  melakukan tangkap  ikan.  Sepinya  WPNRI  memancing KIA untuk masuk ke perairan Indonesia dan melakukan  tangkap  ikan  secara  illegal.  Di lain sisi,berkurangnya aktifitas tangkap ikan oleh  nelayan  Indonesia  memberikan  sedikit dampak baik untuk mengembalikan keberlanjutan  sumber  daya  perikanan  di Indonesia. Dampak lainnya adalah berkurangnya  permintaan  atas  ikan  dan produk  olahannya  baik  di  pasar  domestik maupun  luar  negeri.  Hal  ini  menyebabkan over supply tangkapan ikan yang menyebabkan harga ikan menurun sehingga mempengaruhi  perekonomian  nelayan  dan pengusaha  pengolahan  ikan.  Adanya  PSBB sebagai  langkah  untuk  menghentikan penyebaran  Covid-19  juga  memperlambat
arus  distribusi  ikan  dan  produk  pengolahan ikan.
Kerjasama  internasional  yang  dapat dilakukan  oleh  Indonesia  adalah  dengan menyepakati  kerjasama pemberantasan IUU Fishing dengan negara yang berbatasan laut dengannya  terutama  negara  yang  banyak kapalnya  melakukan IUU  Fishing di perairan  Indonesia.  Kerjasama  lain  yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan  forum-forum  ASEAN  untuk menjalin  kerjasama  perdagangan  terutama sektor  perikanan.  Kerja  sama  diwujudkan dengan  membentuk  persetujuan  yang  berisi komitmen  antara  negara-negara  anggota ASEAN  dan  tiga  negara  mitra  untuk menjamin supply  chain atas  produk makanan  termasuk  ikan  dan  produk olahannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Acikgoz  O ;  Gunay,  A.  (2020).  The  Early Impact  of  the  Covid-19  Pandemic  on the  Global  and  Turkish  Economy. Turkish  Jornal  of  Medical  Sciences , 50 (3), 520–526.
Alam,  S.  O.  (2020).  Perkembangan  Virus Korona  Setelah  WHO  Tetapkan  Status Pandemi.
Detik.Com .
https://health.detik.com/berita- detikhealth/d-4936821/perkembangan- virus-corona-setelah-who-tetapkan- status-pandemi
Albar,  M.  F.  (2019).  Koherensi  Pengaturan Illegal,  Unreported,  and  Unregulated
Fishing di Indonesia. Jurnal RechtVinding , 8 (2), 245–264.
Ambari,  M.  (2020). Memetakan  Dampak Positif  dan  Negatif  Pandemi  Covid-19 pada Kapal Ikan . Mongabay. https://www.mongabay.co.id/2020/05/2
1/memetakan-dampak-positif-dan- negatif-pandemi-covid-19-pada-kapal- ikan/
Arlinta,  D.  (2020).  WHO  Tetapkan  Darurat Kesehatan Global Infeksi Virus Korona. Kompas .
https://kompas.id/baca/humaniora/keseh atan/2020/01/31/penyakit-menular-who- tetapkan-darurat-kesehatan-global- infeksi-virus-korona/%0A%0A
Asche  F.  (2014).  Exchange  Rates  and  the Seafood  Trade. The  Globe  Fish Reserach  Programme  of  Food  and Agriculture (FAO), 113 .
Baskara,  B.  (2020,  April  18).  Rangkaian Peristiwa  Pertama  Covid  19. Kompas . https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/ 04/18/rangkaian-peristiwa-pertama- covid-19/
Bennett, N. J. E. al. (2020). The COVID-19 Pandemic,  Small-Scale  Fisheries  and Coastal  Fishing  Communities. Coastal Management Journal , 48 (4), 336–347.
Fernandes,  I.  (2017).  Tinjauan  Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan
Undang-undang Perikanan. Jurnal
Hukum Respublica , 17 (1), 189–209.
Guan  D.,    et.  al.  (2020).  Global  Supply Chain  Effects  of  Covid-19  Control Measures. Natur  Human  Behaviour ,
4 (June), 577-587.
Komalasari,  T.  D.  (2020).  Pandemi  Covid- 19,  Industri  Perikanan  Tangkap  Alami Tekanan dari Hulu hingga Hilir. Pikiran Rakyat . https://www.pikiran- rakyat.com/ekonomi/pr- 01379885/pandemi-covid-19-industri- perikanan-tangkap-alami-tekanan-dari- hulu-hingga-hilir
Kusumawati,  P ;  Rosyid,  A ;  Kohar,  A. (2020).  Upaya  Peningkatan  Kinerja Usaha  Perikanan  Melalui  Peningkatan Lingkungan  Usaha  pada  Alat  Tangkap Cantrang  (Boat  Seine)  danKebijakan Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten Rembang. Jurnal  Saintek  Perikanan ,
6 (1), 36–45.
Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan  Perencanaan  Pembangunan  di Indonesia. The  Indonesian  Journal  of Development Planning , 4 (2), 240–152.
Muttaqin, A. (2020, September 17). Update Virus  Corona  Nasional  17  September : Tambah  3.963  Kasus,  Total  288/993, NTB,  9  Pasien  Baru. Tribun  Mataram . https://mataram.tribunnews.com/2020/0 9/17/update-virus-corona-nasional-17- september-2020-tambah-3963-kasus- total-288993-ntb-9-pasien-baru?pag
Nurhayat,  W.  (2019,  September  4).  KKP Tanggapi DPR: Baru di Era Susi PNBP Perikanan Ditarget Rp 900 M. Retrieved from.
Kumparan . https://kumparan.com/kumparanbisnis/k kp-tanggapi-dpr-baru-di-era-susi-pnbp-
perikanan-ditarget-rp-900-m- 1rnXqpzeMYy/full
Ozili,  P.K. ;  Arun,  T.  (2020). Spillover  of Covid-19 :  Impact  on  the  Global Economy .  SSRN  Electronic  Journal.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=3562570.%0A%0A
Prasetyo, T. ; A.  H. B. (2007). Ilmu Hukum & Filsafat Hukum . Pustaka Pelajar.
Putri, G. S. (2020). Update Corona Dunia 2 Juni:  6,38  Juta  Orang  Terinfeksi,  2,9 Juta Sembuh. Kompas . https://www.kompas.com/sains/read/20
20/06/02/092306223/update-corona- dunia-2-juni-638-juta-orang-terinfeksi- 29-juta-sembuh
Roy.  (2020,  April  3).  Patuhkah  Warga  RI Terapkan  Social  Dstancing  selama Corona ?.  Retrieved  from. CNBC Indonesia .
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20 200403141930-37-149636/patuhkah- warga-ri-terapkan-social-distancing- selama-corona%0A%0A
Swarts,  W.  et.  a.  (2010).  Sourcing  Seafod for  the  Three  Major  Markets :  the  EU, Japan, and the USA. Marine Policy , 34 ,
1366–1373.
Wardono,  B.,  Fauzi,  A.,  Fahrudin,  and  A., Purnomo,  A.  H.  (2016).  Value  Added Business  Based  on  Small  Scale  of Fisheries :  A  Case  Study  on  Northern And Southern Coast of Java (Lamongan and Pelabuhan Ratu Regency).
Indonesia.  International  Journal  of Scientific & Technology Research , 5 (2),
135–139.
Widjaja,  S.,  Long,  T.,  and  H.  Wirajuda,  H.
(2019). Illegal, Unreported and Unregulated  Fishing  and  Associated Drivers . World Resources Institute.
Yanti,  B.  V.  I.  ,  Koeshendrajana,  S., Arthatiani,  F.  Y.  (2013).  Peran Diplomasi  Kelautan  Dan  Perikanan Sebagai  Bagan  Upaya  Menanggulangi Perikanan  Illegal  di  Indonesia. Jurnal Kebijakan  Sosial  Ekonomi  Kelautan Dan Perikanan , 3 (1), 39–45.
Yuliastuti,  N.  (2020,  April  5).  KKP  Ingin
Kemensos  Masukkan  Nelayan  Sebagai Penerima Bantuan. Antaranews . https://www.antaranews.com/berita/140 4474/kkp-ingin-kemensos-masukkan- nelayan-sebagai-penerima-bantuan