## Hubungan Hukum Penyelenggara Payment Gateway dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik

## Chaidar Shofi Rosul
chaidar.shofi@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Technology has been growing fast and even affecting the financial business sector. Consequently, nowadays  payment  transaction  also  can  be  done  through  the  internet.  For  instance,  a  payment gateway has  become  one  of  the results of technological advancement in the electronic payment system. The payment gateway offers the convenience of electronic transaction, namely easy online access to make payment as well as the security of personal data. However, in the implementation, there are still several risks that may occur. These risks can be disadvantages for consumers as the payment gateway user. Thus, it is necessary to analyze the framework between the parties in the implementation of the payment service system, also the liability of the payment gateway provider in case of consumers’ loss. The methods used in this written are statute approach and conceptual approal. The result of the anlyisis shows that the framework between the payment gateway provider and the consumers doesn't come from an agreement because there is no agreement between them, and only arise from the regulations which stipulate provisions on the obligation of the payment service system provider including the payment gateway provider.
Keywords: Payment Gateway; Consumer;  Liability; Provider of Payment Gateway.

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  yang  semakin  maju  telah  menyentuh  dunia  bisnis  keuangan  sehingga transaksi  pembayaran  dapat  dilakukan  melalui  internet.  Payment  gateway  merupakan  salah  satu contoh teknologi yang muncul dalam sistem pembayaran elektronik. Payment gateway menawarkan kemudahan  dalam  melakukan  transaksi  elektronik  antara  lain  kemnudahan  akses  internet  untuk melakukan pembayaran dan adanya pengamanan data pribadi.  Akan tetapi dalam penyelenggaraannya masih terdapat risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi. Risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan kerugian  pada  konsumen  sebagai  pengguna  jasa  sistem  pembayaran  menggunakan  payment gateway. Dengan demikian perlu untuk menganalisis pihak yang bertanggung gugat dengan melihat hubungan hukum di antara para pihak pada penyelenggaraan jasa sistem pembayaran menggunakan payment gateway. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dari hasil analisis didapatkan bahwa  hubungan  hukum  antara  penyelenggara  payment  gateway  dengan  konsumen  tidak  lahir dari perjanjian karena tidak ada perjanjian di antara kedua pihak dan hanya timbul dari ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara jasa sistem pembayaran yang di dalamnya termasuk penyelenggara payment gateway. Kata Kunci: Payment Gateway; Konsumen; Tanggung Gugat; Penyelenggara Payment Gateway.

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi memegang peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi  dunia.  Salah  satu  peran  penting  dari  perkembangan  teknologi  adalah mempermudah transaksi bisnis keuangan. Teknologi yang saat ini berkembang dalam
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 5 September 2019
Histori artikel: Submit 04 Agustus 2019; Diterima 19 Agustus 2019; Diterbitkan online 1 September 2019.

## 1612 Chaidar Shofi: Hubungan Hukum Penyelenggara
dunia  bisnis  salah  satunya  adalah financial  technology (fintech) yang merupakan terobosan  baru  era  informatika  yang  disinyalir  dapat  menjadi  solusi  dengan mengolaborasikan antara sistem keuangan dan teknologi. Secara istilah, the Oxford Dictionary mendefinisikan fintech sebagai program komputer dan teknologi lainnya untuk  mendukung  atau  menyediakan  layanan  perbankan  dan  layanan  keuangan. 1 Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut dengan PBI PTF), yang dimaksud dengan teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.
Pengembangan  industri fintech dimulai  pertama kali  dari  aplikasi  konsep peer-to-peer (P2P)  yang  digunakan  oleh  Napster  pada  tahun  1999  untuk  music sharing yang kemudian diterapkan pada transaksi bisnis keuangan. Lalu munculah berbagai model keuangan baru pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang dan disusul perangkat lunak Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. 2 Sampai saat ini industri fintech telah mengalami banyak perkembangan. Terjadinya evolusi digital dunia juga turut mempengaruhi perkembangan fintech di Indonesia.
Masuknya fintech di Indonesia menimbulkan banyak pandangan, ada yang berpendapat  bahwa  hadirnya  fintech  akan  menghancurkan  dunia  perbankan konvensional karena menganggap industri fintech memberikan banyak kemudahan dalam  layanan  keuangan,  sehingga  masyarakat  akan  tertarik  dan  beralih  dari bank  konvensional.  Pendapat  tersebut  tidak  sepenuhnya  benar,  ketika  bank konvensional berkolaborasi dengan perusahaan fintech dalam mengembangkan sistem perbankan, justru akan membuat berkembangnya dunia perbankan yang
1 Lexico, <https://www.lexico.com/en/definition/fintech>, accessed on  September 22 th , 2018.
2 Bambang Pratama, “Mengenal Lebih Dekat Financial Technology”, (Binus 2016) <http:// business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial-technology> accessed on  Au- gust 22 th, 2018.
semula serba tradisional menjadi lebih modern dan dapat memperluas jangkauan dengan  menjangkau  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  yang  belum  tersentuh dunia perbankan konvensional. 3
Perkembangan  fintech  rupanya  memberikan  wajah  baru  dalam  sistem keuangan  digital  sehingga  menciptakan  beberapa  model  perusahaan.  Model Perusahaan fintech menurut Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu model yang berbasis Bank di mana pengguna memiliki  hubungan  kontraktual  dengan  bank  (lembaga  keuangan  formal)  yang berhadapan dengan staf atau agen retail yang bertindak atas nama bank dan model yang berbasis lembaga non-bank di mana pengguna tidak memiliki kontrak langsung dengan lembaga keuangan formal. 4
Di Indonesia sendiri, fintech berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup pembayaran,  perencanaan  keuangan  ( personal finance ),  peminjaman  ( lending ), pembiayaan ( funding ), investasi ritel, riset keuangan, remitansi, dan lain-lain. Dari banyaknya sektor dalam fintech tersebut, Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan peraturan  dan  mengklasifikasikan fintech menjadi  lima  sektor  utama.  PBI  PTF dalam Pasal 3 ayat (1) membagi fintech menjadi:
a. Sistem pembayaran ( Payment );
b. Pendukung pasar ( market support );
c. Manajemen investasi dan manajemen risiko ( risk and investment management );
d. Pinjaman ( lending ) , pembiayaan ( financing atau funding ) , dan penyediaan modal
( capital raising );
e. Jasa finansial lainnya.
Perkembangan fintech yang semakin pesat membuat sistem keuangan digital menjadi semakin digemari kalangan masyarakat. Masyarakat kini dapat melakukan pembayaran terhadap tagihan-tagihan di mana saja hanya dengan mengakses internet. Kemudahan yang diberikan dalam sistem pembayaran elektronik membawa dampak terhadap tingkat penggunaan layanan sistem pembayaran elektronik, terbukti dengan
3 Fintech Indonesia, “Fintech dan Keberadaannya: Mengusik atau Kolaboratif”,  <https:// fintech.id/fintech-dan-keberadaannya-mengusik-atau-kolaboratif>  accessed on  Augusr 22 th, 2018.
4 Dikdik Herdiana, ‘Digital Financial Services (Layanan Keuangan Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program Kotaku’, <https://bit.ly/2JFTqu3>, [7] accessed on August 8 th, 2018.

## 1614 Chaidar Shofi: Hubungan Hukum Penyelenggara
besarnya persentase penggunaan sektor sistem pembayaran daripada sektor lainnya yaitu sebesar 39%. 5 Dalam pelaksanaannya, sistem pembayaran mencakup kliring, otorisasi, pelaksanaan pembayaran dan penyelesaian akhir. Teknologi blockchain atau distributed  ledger untuk  penyelenggaraan  transfer  dana,  uang  elektronik,
dompet elektronik, dan mobile payment merupakan contoh dari penyelenggaraan
fintech yang berada pada kategori sistem pembayaran .
Selain itu, contoh lain pada kategori sistem pembayaran adalah payment gateway. Bank Indonesia mendefinisikan payment gateway sebagai layanan elektronik  yang  memungkinkan  pedagang  untuk  memproses  transaksi pembayaran  dengan  menggunakan  alat  pembayaran  dengan  menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau proprietary channel. Secara umum, payment gateway adalah  layanan  dalam  perdagangan  elektronik (e-commerce) yang menyediakan  cara  untuk  mengirim  informasi  antara  konsumen,  pelaku usaha dan bank. Pada dasarnya, payment gateway bertindak seperti otorisasi kartu kredit yang terdapat pada laman website e-commerce . Ketika pembeli mengirimkan informasi kartu kredit, informasi tersebut dienkripsi dan dikirim melalui payment gateway yang akan diteruskan kepada bank sesuai dengan yang dimiliki oleh pembeli. Payment gateway memberikan kesempatan pada pelaku usaha untuk memproses kartu kredit dengan aman, serta memberikan fleksibilitas dan perlindungan informasi bagi pembeli. Pada dasarnya, terdapat empat macam payment gateway yaitu:
1. Hosted  Payment  Gateway yaitu otorisasi kartu kredit yang dilakukan dengan mengarahkan  pembeli  kepada  laman  milik Payment Service Provider (PSP). Pada  laman  ini,  pembeli  melakukan  pengisian  data  dan  detail  pembayaran. Setelah  pengisian  data,  pembeli  akan  dikembalikan  pada  laman  e-commerce kembali.
2. Self-hosted payment gateway adalah pengisian data pembayaran yang dilakukan dalam laman web milik merchant. Setelah informasi tersebut diajukan, informasi tersebut dikirim ke laman milik penyedia payment gateway.
3. API hosted payment gateways yaitu otorisasi kartu kredit yang dilakukan oleh
5 Desy Yuliastuti, ‘Sepanjang 2017, Industri Fintech Nasional Berkembang Pesat’, <http:// www.digination.id/read/01759/sepanjang-2017-industri-fintech-nasional-berkembang-pesat>, accessed on August 22 th, 2018.
pembeli langsung pada laman website pembayaran merchant dan pembayaran akan  diproses  menggunakan  API  ( Application  Programming  interface) atau HTTPS queries.
4. Local Bank Integration yaitu otorisasi kartu kredit yang mengarahkan pembeli pada laman website dari bank yang berkerjasama dengan merchant, di mana pada laman tersebut pembeli akan mengisi informasi pembayaran yang diperlukan. Setelah melakukan pembayaran, pembeli akan diarahkan kembali kepada web milik merchant, disertai dengan pemberitahuan. 6
Salah satu contoh kesuksesan kemunculan platform payment gateway dapat dilihat  pada  sistem  pembayaran  PayPal,  yang  baru-baru  ini  diakuisisi  oleh  situs eBay. 7 Seiring  berjalannya  waktu,  di  Indonesia  mulai  bermunculan payment gateway berskala  nasional  seperti  Doku,  Midtrans,  iPaymu,  FinPay,  Kaspay,
Codapay dan Firstpay. 8 Dalam penelitian ini akan membahas sistem pembayaran payment gateway dengan menggunakan model Hosted Payment Gateway karena dinilai paling banyak digunakan oleh merchant di Indonesia.
Penggunaan payment gateway dinilai aman karena mengenkripsi data milik pembeli. Namun tetap saja selalu ada risiko yang timbul dalam penggunaan payment gateway seperti:
a. Transaksi elektronik tanpa otorisasi ;
b. Kesalahan konsumen;
c. Risiko data pribadi konsumen; 9
d. Fraud;
e. Ketidakandalan peralatan dan infrastruktur, 10
Kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah adanya penggunaan informasi kartu  kredit  yang  digunakan  secara  tidak  bertanggung  jawab  di  layanan  travel
6 TradeGecko, “Different types of payment gateways: A comparative guide”, <https://www. tradegecko.com/blog/types-of-payment-gateways-comparative-guide>,  (20  November  2017),  ac- cessed on August 22 th, 2018. Translated by writer.
7 Andrés Guadamuz Gonzàlez, ‘PayPal: The Legal Status of C2C Payment Systems’, (Uni- versity of Edinburgh).[1].
8 Suci Rahmadhani, “7 Online Payment Gateway di Indonesia yang Cocok untuk Bisnis Online”,  <http://goukm.id/8-online-payment-gateway-di-indonesia>,  accessed  on  September  22 th, 2018. 9 12 Consumer Financial Protection 1005.
10 FinCoNet, “Online and Mobile Payments: Supervisory Challenges to Mitigate Security Risks’ , (FinCoNet, 2016).[9].

## Chaidar Shofi: Hubungan Hukum Penyelenggara
online popular yang berkedudukan di Jakarta. 11 Penggunaan informasi kartu kredit yang  digunakan  secara  tidak  bertanggung  jawab  dapat  diklasifikasikan  sebagai unauthorized use of account numbers di mana pelaku menggunakan kartu yang bukan miliknya untuk melakukan pembelanjaan melalui mekanisme transaksi yang tidak membutuhkan keberadaan kartu ( card not present ) dan transaksi bersifat online. 12
Pihak penyelenggara payment gateway sebagai pihak ketiga dan sekaligus perantara antara konsumen dan merchant mempunyai kewajiban yang antara lain untuk mengamankan informasi transaksi pembayaran yang diproses. 13 Kewajiban penyelenggara payment gateway merupakan  tindakan  pencegahan  terjadinya risiko-risiko tersebut. Untuk melihat kewajiban-kewajiban lain dari penyelenggara payment gateway perlu untuk mengetahui hubungan hukum dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang menggunakan payment gateway. Namun hubungan hukum antara konsumen selaku pemegang kartu kredit dan penyelenggara payment gateway masih kabur, sehingga apabila terjadi kerugian yang timbul dalam transaksi pembayaran, konsumen akan kesulitan untuk mengetahui pihak mana yang akan ia gugat untuk mengganti kerugian. Hubungan hukum erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dari para pihak sehingga akan terlihat tanggung gugat dari masing- masing  pihak.  Apabila  hubungan  hukum  antara  konsumen  dan  penyelenggara payment gateway masih  kabur,  maka  konsumen  tidak  mengetahui  sejauh  mana tanggung gugat dari penyelenggara payment gateway.

## Pendekatan Masalah
Ada  dua  jenis  pendekatan  masalah  yang  akan  digunakan  dalam  penulisan skripsi  ini.  Untuk  menjawab  rumusan  masalah  satu  dan  dua  akan  digunakan pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual
( conseptual  approach ). Statute  approach atau  pendekatan  perundang-undangan
11 Yenny Yusra, “Kasus Pencurian Informasi Kartu Kredit, Traveloka Berikan Klarifikasi”, <https://dailysocial.id/post/kasus-pencurian-informasi-kartu-kredit-traveloka-berikan-klarifikasi>, accessed on  Oktober 12 th, 2018.
12 Finconet, Op.Cit. [44].
13 Pasal 20 huruf a Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016.
adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang akan menghasilkan suatu argument yang memecahkan isu yang dihadapi. 14

## Konsep Payment Gateway
Payment gateway merupakan  salah  satu  inovasi  perkembangan  layanan dalam bidang keuangan yang mempermudah dalam transaksi pembayaran. Salah satu  aspek  yang  menjadi  poin  penting  dalam payment gateway adalah  transaksi pembayaran. pembayaran adalah pemenuhan perikatan yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor. 15 Pembayaran sejumlah uang melalui sistem keuangan merupakan bagian dari sistem pembayaran yang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU BI) disebutkan sebagai sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Guitian mengartikan sistem pembayaran sebagai  seperangkat  instrumen  yang  diterima  secara  umum  dalam  pembayaran, institusi dan lembaga yang mengatur pembayaran, prosedur pelaksanaan dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan informasi pembayaran. 16
Perkembangan yang terjadi dalam sistem pembayaran salah satunya mengenai alat pembayaran yang awalnya hanya mengenal uang lalu berkembang menjadi alat pembayaran  non-tunai  seperti  cek,  bilyet  dan  giro. Teknologi  yang  berkembang nampaknya berdampak pula pada perkembangan alat pembayaran hingga akhirnya sekarang ini dikenal adanya pembayaran yang memanfaatkan internet atau biasa dikenal sebagai pembayaran elektronik ( e-payment atau online payment ). Dengan adanya e-payment , inovasi lainnya terkait dengan transaksi pembayaran semakin bermunculan guna memberikan kemudahan sistem pembayaran kepada konsumen seperti halnya e-wallet, payment gateway serta peer to peer landing. Dalam sistem
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2010) . [93].
15 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Hapusnya Perikatan (RajaGrafindo Persada 2003.[14].
16 Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, ‘Pengantar Sistem Pembayaran’ (Bank Indonesia 2006).[2].

## 1618 Chaidar Shofi: Hubungan Hukum Penyelenggara
pembayaran seringkali terjadi transaksi yang melibatkan dua bank yang berbeda, untuk  itulah payment gateway sebagai  salah  satu  inovasi  dalam  memberikan kemudahan pada sistem pembayaran.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (selanjutnya disebut dengan PBI PPTP) dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa payment gateway sebagai layanan elektronik yang  dapat  digunakan  oleh  pelaku  usaha  untuk  melakukan  proses  transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang  elektronik,  dan/atau proprietary  channel. Dimaksud  dengan proprietary channel adalah  kanal  pembayaran  yang  dikembangkan  dan  dimiliki  oleh  Bank secara eksklusif untuk kepentingan nasabah sendiri yang antara lain menggunakan teknologi berbasis short message service, mobile, web, subscriber identity module tool kit, dan/atau unstructured supplementary service data. 17
Kemunculan payment gateway telah mengubah transaksi bisnis konvensional menuju ke arah transaksi online sehingga mempermudah sistem pembayaran karena telah menggunakan mekanisme yang serba otomatis. Kemudahan ini memberikan keuntungan  baik  dari  pihak  konsumen  maupun merchant .  Untuk  menghindari timbulnya kerugian bagi merchant maupun konsumen maka BI menerbitkan regulasi mengenai penyelengaraan payment gateway agar tidak terjadi kekosongan hukum,
memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Penyelenggara  Jasa  Sistem  Pembayaran  merupakan  pihak  yang  melakukan pemrosesan transaksi pembayaran yang terdiri dari beberapa pihak, yang salah satu pihaknya  adalah  penyelenggara payment  gateway. Pengertian  Penyelenggara  Jasa Sistem Pembayaran sendiri terdapat dalam PBI PPTP dalam pasal 1 angka 3 yaitu Bank atau Lembaga non-bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) PBI PPTP menyebutkan bahwa Penyelenggara payment gateway termasuk  dalam  kategori merchant  acquiring  services yaitu  pihak  yang memproses transaksi pembayaran yang dilakukan pedagang dalam skema four party
17 Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016.
business model dalam transaksi pembayaran yang melibatkan Penerbit, pemegang/ pengguna instrumen pembayaran, pedagang, dan acquirer.
Penyelenggara payment gateway di Indonesia haruslah berbentuk Bank atau lembaga non-bank. Dalam hal penyelenggara adalah Bank, maka harus mengikuti aturan yang ada pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 juncto Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan). Definisi Bank menurut Pasal 1 angka 2 UU Perbankan yang pada intinya adalah badan usaha yang menjalankan fungsi penghimpunan dana dari masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Selain berbentuk Lembaga Keuangan Bank, penyelenggara payment gateway juga dapat berbentuk Lembaga  Non-Bank.  Pasal  6  ayat  (2)  PBI  PPTP  menyebutkan  bahwa  lembaga non-bank yang melakukan kegiatan payment gateway harus berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai Perseroan) yang melakukan kegiatan usaha di bidang teknologi informasi dan/atau sistem pembayaran. Oleh karena lembaga non-bank harus berbentuk perseroan, maka pendirian dari penyelenggara payment gateway harus mengikuti aturan yang ada pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut  sebagai  UU  PT)  dalam  rangka pendirian lembaganya.
Dalam  transaksi  pembayaran  online, payment gateway bertugas  untuk meneruskan data transaksi pembayaran dari pedagang ke acquirer atau penerbit dan penyelesaian pembayaran dari acquirer atau penerbit ke pedagang. Dari penjelasan tersebut  dapat  dilihat skema  bahwa  penyelenggara payment gateway melakukan interaksi  dengan acquirer dan merchant .  Pada  proses  transaksi  pembayaran, konsumen  mengisi  data  informasi  yang  memuat  data  kartu  kredit  yang  di input pada terminal virtual yang merupakan versi browser dari kartu kredit. Terminal ini digunakan oleh konsumen untuk memasukkan data informasi kartu kredit. Terminal virtual akan memproses transaksi langsung melalui web browser milik konsumen.
Konsumen juga dapat menggunakan mobile device untuk melakukan transaksi. 18
18 John Rampton, “What is a Payment Gateway and What is its Role in Ecommerce” <https:// due.com/blog/what-is-a-payment-gateway>, accessed on March 28 th, 2018.

## 1620 Chaidar Shofi: Hubungan Hukum Penyelenggara
Peran lain payment gateway adalah mengenkripsi data penting seperti nomor kartu  kredit  yang  kemudian  dikirim  kepada acquirer . 19 Data  yang  terenkripsi selanjutnya akan disimpan pada basis data. Selain itu payment gateway melaksanakan otorisasi  pembayaran  antara merchant dan  konsumen.  Selain  berfungsi  sebagai otorisasi pembayaran, penyelenggara payment gateway wajib memberikan informasi kepada konsumen terkait proses maupun mekanisme pembayaran melalui payment gateway, termasuk informasi mengenai penggunaan data dan informasi intrumen pembayaran dalam transaksi elektronik. Penyelenggara payment gateway juga turut memastikan  terjadinya  penyerahan  barang  dan/atau  jasa  dari  pedagang  kepada konsumen setelah konsumen melakukan transaksi online sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PBI PPTP.

## Hubungan Hukum dalam Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran Melalui

## Payment Gateway
Perikatan yang terjadi pada transaksi elektronik pada umumnya merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian atau kontrak yang secara umum diatur dalam Buku  III  Bab  Kedua Burgerlijk  Wetboek. Hubungan  hukum  dalam  perjanjian merupakan  hubungan  hukum  yang  diciptakan  oleh  para  pihak  dalam  perjanjian ketika mereka telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri. Sebuah perjanjian akan  melindungi  para  pihak  apabila  dibuat  secara  sah  karena  akan  menentukan proses  hubungan  hukum  selanjutnya.  Terdapat  syarat-syarat  yang  yang  harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak di mana terdapat dalam Pasal 1320 BW yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.
Dalam hubungan hukum antara konsumen dan merchant terdapat perjanjian jual  beli  yang  diatur  dalam  Pasal  1457  BW  yang  menyatakan  bahwa  jual-beli
19 Big Commerce : What is a Payment Gateway and What is its Role in Ecommerce, <https:// www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-a-payment-gateway-and-what-is-its-role-in- ecommerce>, accessed on March 28 th, 2018.
adalah suatu perjanjian di antara pihak penjual dan pihak pembeli di mana penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pembeli berkewajiban untuk membayar  harga  yang  telah  diperjanjikan.  Transaksi  jual-beli  antara  konsumen dan merchant dilakukan dengan menggunakan media internet, sehingga mengikuti ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE).
Selain itu terdapat pula perjanjian yang dibuat antara konsumen dan merchant terkait  dengan  transaksi  pembayaran  yang  dalam  perjanjian  tersebut  disebutkan mengenai  penggunaan website milik merchant sebagai  mekanisme  dan  proses pembayaran pada produk yang telah dibeli pada laman merchant tersebut.
Hubungan hukum antara penerbit ( issuer ) dan konsumen dituangkan secara tertulis dalam suatu perjanjian yang berbentuk kontrak baku. Perjanjian tersebut berisi mengenai pemberian kredit dengan alas hak perjanjian pinjam-meminjam. 20
Dalam perjanjian pemberian kredit, penerbit akan melakukan pembayaran terlebih dahulu atas pengeluaran yang dilakukan oleh konsumen, dan konsumen wajib untuk membayar transaksi kepada penerbit. 21
Perjanjian yang dilakukan antara merchant dan acquirer melahirkan hubungan hukum di antara keduanya. Perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian kerjasama merchant ( merchant agreement ).  Perjanjian  tersebut  berisi  bahwa acquirer memberikan  jasa  berupa  fasilitas  dalam  transaksi  elektronik  bagi merchant. 22
Penerbit dan acquirer melakukan kerjasama yang dibuat dalam suatu perjanjian yang  berisi  mengenai  penyelenggaraan  kegiatan  alat  pembayaran  menggunakan
20 Abuyazid Bustomi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Perdagangan”, <https://www.academia.edu/20182167/perlindungan_ hukum_terhadap_pemegang_kartu_kredit_sebagai_alat_pembayaran_dalam_transaksi_perdagan- gan>. [6], accessed on July 10 th, 2019.
21 ibid. [7].
22 Julia  Kagan,  “Merchant  Agreement”  (Investopedia  2018),  <https://www.investopedia. com/ terms/m/merchant-agreement.asp> ,  accessed on July 10 th, 2019.

## Chaidar Shofi: Hubungan Hukum Penyelenggara
kartu. 23 Dalam perjanjian tersebut juga memuat klausul tenang hak dan kewajiban para pihak, rencana pelaksanaan kerjasama, jangka waktu kerjasama serta prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak.
Transaksi  yang  terjadi  antara  penyelenggara payment gateway dengan merchant adalah transaksi bisnis ke bisnis ( business to business ) yang merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku usaha atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (pelaku usaha) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume besar. 24 Pelaku usaha dalam melakukan transaksi mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Hubungan hukum  yang terjadi antara penyelenggara payment gateway dan merchant adalah perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran elektronik.  Dikategorikan  sebagai  perjanjian  penggunaan  jasa  sistem  pembayaran elektronik dikarenakan pihak penyelenggara payment gateway melakukan penawaran berupa jasa layanan sistem pembayaran transaksi internet dan merchant menerima penawaran tersebut dengan melakukan prestasi berupa pembayaran. Ada pula yang mengatakan bahwa bentuk perjanjian yang dilakukan antara penyelenggara payment gateway dengan merchant adalah perjanjian kerjasama.
Kewajiban  dan  hak  dari  penyelenggara payment gateway dan merchant selaku para pihak dapat dilihat dalam Terms of Use milik Doku. 25 Dalam perjanjian disebutkan mengenai hak dan kewajiban baik dari penyelenggara payment gateway maupun  dari merchant. Kewajiban  utama  dari  penyelenggara payment gateway adalah  mengelola  dan  merawat  transaksi  sistem  pembayaran  internet  agar  tetap lancar  dan  operasional.  Kewajiban  yang  dimiliki  oleh  penyelanggara payment gateway sekaligus  merupakan  hak  yang  akan  didapatkan  oleh merchant antara lain  memberikan  informasi  kepada merchant atas  status  transaksi  pembayaran, memberikan dukungan teknis maupun operasional, menyediakan rekonsiliasi data
23 Pasal II huruf D angka 4 Surat Edaran Bank Indonesia  No. 11/10/DASP tentang Penye- lenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
24 Bagus  Hanindyo  Mantri,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi E-Commerce, TESIS (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 2007).[xxxii], di- kutip dari Panggih P.Dwi Atmojo, ‘Internet Untuk Bisnis I’, Dirkomnet Training (2002).[6]
25 Dapat dilihat pada < https://www.doku.com/terms-conditions?lang=en>
transaksi  internet  dan  menyiapkan standard  operational  procedure. Selain  itu terdapat beberapa hak tertentu yang dimiliki oleh penyelenggara payment gateway antara lain penyelenggara payment gateway berhak untuk membatasi, memblokir dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila merchant dinilai telah melakukan pelanggaran berdasarkan perjanjian yang telah disepakati maupun hukum yang berlaku.
Merchant juga  memiliki  kewajiban  akibat  dari  perjanjian  tersebut  antara lain melakukan pembayaran kepada penyelenggara payment gateway dalam setiap transaksi internet yang berhasil, memberikan deskripsi barang dan produk secara benar, menampilkan ketentuan transaksi bagi konsumen, menyimpan bukti transaksi serta mematuhi ketentuan dan persyaratan lainnya.
Bank dan penyelenggara payment gateway melakukan perjanjian kerjasama untuk  melakukan  proses  pembayaran  dengan  menggunakan  kartu  ( payment processing  agreement). Penyelenggara payment gateway melakukan  kerjasama dengan bank yang berstatus sebagai acquirer dan issue. 26 Acquirer adalah bank atau  lembaga  non-bank  yang  melakukan  kerjasama  dengan  pedagang  dalam memproses transaksi dari alat pembayaran menggunakan kartu yang diterbitkan oleh  pihak  selain acquirer yang  bersangkutan  dan  bertanggung  jawab  atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. 27 Jika melihat kembali pada peran payment gateway yang bertugas untuk meneruskan data transaksi dari pedagang ke acquirer , payment gateway sebagai payment service provider menyediakan jasa proses pembayaran atas transaksi tertentu bagi pedagang dan menyalurkan informasi  tersebut  kepada acquirer .  Lalu acquirer akan  memproses  informasi tersebut dalam transaksi internet. Melihat skema interaksi di atas dapat dilihat bahwa  kerjasama  yang  terjadi  antara  penyelenggara payment gateway dengan
26 Issuer atau penerbit adalah Bank atau Lembaga non-bank yang menerbitkan alat pemba - yaran menggunakan kartu.
27 Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan Alat  Pem- bayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 11 DASP, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 5275).

## 1624 Chaidar Shofi: Hubungan Hukum Penyelenggara
acquirer hanyalah  sebatas  penerusan  informasi  data  milik  konsumen  dari web browser milik merchant kepada acquirer dan issuer.
Penyelenggara payment gateway termasuk ke dalam kelompok penyelenggara front end . 28 Yang dimaksud sebagai penyelenggara front end adalah penyelenggara yang  menyediakan  jasa  sistem  pembayaran  kepada  pengguna,  penyedia  barang dan/atau jasa ( customer facing). 29 Kelompok penyelenggara front end inilah yang nantinya yang akan berinteraksi kepada konsumen atau merchant. Dalam transaksi pembayaran, penyelenggara payment gateway berperan sebagai pihak ketiga sebagai perantara penerusan data dari konsumen ke merchant . Pembayaran yang dilakukan oleh konsumen pada merchant yang menggunakan hosted payment gateway akan dialihkan  dari  laman merchant ke  laman  milik  penyelenggara payment gateway untuk melakukan pengisian data kartu kredit. Ketika konsumen akan melakukan pengisian  data  pada  laman  milik  penyelenggara payment gateway ,  konsumen harus menyetujui syarat dan ketentuan yang berada pada laman milik merchant . Persetujuan terhadap syarat dan ketentuan dapat dilakukan dengan mengklik tombol “setuju”  pada  halaman  web  tersebut  ( clickwrap  agreement) atau  pun  langsung melanjutkan proses pembayaran ( browsewrap agreement ). Perjanjian yang terjadi antara merchant dan konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran merupakan perjanjian dengan bentuk persetujuan browsewrap agreement, walaupun konsumen tidak  mengetahui  isi  keseluruhan  dari  perjanjian  tersebut  akan  tetapi  konsumen mengetahui bahwa ia akan dialihkan pada laman yang berbeda untuk melakukan pengisian data transaksi elektronik sehingga persetujuan tersebut berakibat bahwa konsumen secara patuh untuk tunduk pada ketentuan yang tertera.
Contoh dari browsewrap agreement terdapat dalam laman Codashop yang merupakan merchant yang bekerja sama dengan payment gateway Doku. Dalam laman tersebut, apabila kita memilih opsi pembayaran dengan menggunakan kartu
28 Penjelasan Pasal 5ayat (20)  huruf  a Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6203).
29 Customer facing dapat diartikan sebagai perangkat atau teknologi yang berinteraksi atau berkomunikasi langsung dengan konsumen.
kredit maka akan muncul sebuah pemberitahuan bahwa konsumen akan dialihkan ke laman yang lain untuk melakukan pengisian data untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan pembayaran. Laman pengisian data ini merupakan laman milik dari penyelenggara payment gateway, dan pemberitahuan tersebut merupakan informasi yang  diberikan  kepada  konsumen  bahwa  konsumen  akan  melakukan  interaksi dengan penyelenggara payment gateway melalui laman miliknya.
Dapat dilihat sebagai contoh perjanjian yang dibuat oleh Codapay disebutkan mengenai kewajiban yang  harus  dilaksanakan oleh  konsumen  dalam melakukan transaksi  pembayaran.  Salah  satu  isi  dari  kewajiban  yang  ada  dalam  perjanjian tersebut  menyebutkan  mengenai payment  instrument yang  salah  satunya  adalah payment gateway .  Penyelenggara payment gateway menyediakan  instrumen pembayaran  berupa dashboard yang  memudahkan  konsumen  untuk  melakukan pengisian data dan transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit. Terkait dengan penyediaan dashboar serta mekanisme pembayaran yang termuat dalam perjanjian antara penyelenggara payment gateway dengan merchant , maka perlu untuk melihat pula isi perjanjian tersebut.
Dalam perjanjian antara penyelenggara payment gateway dengan merchant,
contohnya Terms  of  use Doku,  disebutkan  mengenai  istilah  “pelanggan”  yang didefinisikan sebagai subjek hukum yang melakukan kegiatan pembelian barang/ dan atau jasa di website milik pengguna/ merchant. Adanya istilah tersebut dapat dikatakan bahwa konsumen merupakan pihak yang turut terlibat dalam transaksi pembayaran menggunakan payment gateway yang termuat dalam perjanjian antara penyelenggara payment gateway dan merchant.
Pasal 1340 BW terdapat asas privity of contract yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dengan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa konsumen bukanlah merupakan pihak yang turut  serta  terlibat  dalam  perjanjian  penggunaan  jasa  sistem  pembayaran  antara penyelenggara payment gateway dengan merchant. Konsumen sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai komitmen keterlibatan dalam perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran antara penyelenggara payment
gateway dan merchant. Pasal  1340  BW  mempunyai  karakter  yang  sama  dengan Pasal 1315 BW yaitu sama sama mengandung unsur asas privity of contract di mana dalam  Pasal  1315  BW  menerangkan  bahwa  para  pihak  yang  membuat  perjanjian yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perjanjian yang dibuat.
Akan tetapi dalam Pasal 1340 BW ayat kedua memuat suatu pengecualian yaitu  dalam  frasa  “….selain  dalam  hal  yang  diatur  dalam  pasal  1317”.    Pasal 1317 BW yang disebut sebagai derden beding merupakan pengecualian dari asas privity of contract memungkinkan seseorang untuk mengadakan perjanjian dengan pihak  lain  untuk  kemanfaatan  pihak  ketiga,  bukan  untuk  membebaninya.  Pihak ketiga perlu untuk menyatakan akan menggunakan hak tersebut, dan pihak yang memberikan hak kepada pihak ketiga tersebut tidak boleh menariknya kembali. 30
Hak yang diperjanjikan untuk pihak ketiga ini, akan berlaku sebagai suatu beban yang diletakkan di atas pundak pihak lawan dalam perjanjian, tanpa adanya surat kuasa dari pihak ketiga tadi. 31
Dari  ketentuan  dan  penjelasan  Pasal  1317  BW  di  atas,  maka  konsumen sebagai pihak ketiga tidak dapat terikat dengan perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran  antara  penyelenggara payment gateway dan merchant ,  tidak    pula merupakan derden beding. Hal ini dikarenakan dalam proses pengisian data pada laman  milik penyelenggara payment gateway tidak adanya suatu bentuk persetujuan terhadap perjanjian antara penyelenggara payment gateway dan merchant. Perjanjian yang disetujui oleh konsumen hanyalah perjanjian yang terdapat pada homepage milik merchant yang merupakan ketentuan baku mengenai mekanisme pembayaran secara umum dalam laman milik merchant dan tidak memiliki hubungan dengan perjanjian penggunaan jasa sistem pembayaran.
Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara payment gateway dan  konsumen timbul  karena  peraturan  perundang-undangan,  yaitu  PBI  PPTP.  Pasal  1233  BW
30 Donny Sigit Pamungkas, Keterikatan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja Yang Tidak Menjadi Anggota Serikat Pekerja Terkait Asas Privity of Contract, Skripsi (Fakultas Hukum Uni- versitas Airlangga 2011).[35], dikutip dari Ahmad Miru, Saka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW (Grafindo Persada 2008).[78].
31 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2002). [30].

## 1626
Chaidar Shofi: Hubungan Hukum Penyelenggara
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019
menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun undang-undang. Hubungan hukum yang timbul karena adanya ketentuan mengenai kewajiban  penyelenggara payment gateway sebagai  penyelenggara  jasa  sistem pembayaran  terhadap  konsumen.  Karena  undang-undang  mengatur  hal  tersebut maka tidak ada waktu khusus mengenai timbulnya hubungan hukum, dalam artian bahwa hubungan hukum yang timbul antara payment gateway dengan konsumen dapat timbul kapan saja. Peraturan yang mengatur mengenai hubungan payment gateway dan konsumen terdapat dalam Pasal 25 PBI PPTP seperti apa yang telah disebutkan dalam peran penyelenggara payment gateway di mana penyelenggara wajib  memberikan  informasi  baik  terkait  penggunaan  data  maupun  intrumen pembayaran dalam transaksi elektronik kepada konsumen serta turut memastikan telah terjadi penyerahan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen. Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  konsumen  terkait  pembayaran,
penyelenggara payment gateway wajib  untuk  memberikan  informasi  kepada konsumen bahwa konsumen sedang menggunakan layanan milik payment gateway . Selain  itu  penyelenggara payment gateway juga  wajib  memberikan  informasi mengenaai manfaat, risiko dan konsekuensi bagi konsumen sesuai dengan Pasal 11  PBI  PKJSP.  Melihat  dari  peraturan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  posisi penyelenggara payment gateway terhadap  konsumen  adalah  pihak  ketiga  yang bertugas melanjutkan data informasi konsumen yang ada pada web browser milik merchant kepada acquirer.

## Kesimpulan
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sistem  pembayaran  elektronik  meliputi konsumen, merchant,  acquirer,  issuer dan  penyelenggara payment  gateway. hubungan  hukum  yang  timbul  antara  konsumen, merchant,  acquirer , issuer dan penyelenggara payment gateway lahir dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Akan tetapi konsumen dan penyelenggara payment gateway memiliki hubungan hukum  yang  tercipta  dari  adanya  kewajiban  dan  tanggung  jawab  penyelenggara payment gateway yang diatur dalam regulasi.

## Daftar Bacaan Buku
Pet er Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Prenada Media 2010).
R. Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2002).
Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Hapusnya Perikatan (RajaGrafindo Persada 2003).

## Artikel
A ndrés Guadamuz Gonzàlez, ‘PayPal: The Legal Status of C2C Payment Systems’, (University of Edinburgh).
FinCoNet,  “Online  and  Mobile  Payments:  Supervisory  Challenges  to  Mitigate Security Risks’ , (FinCoNet, 2016).
Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, ‘Pengantar Sistem Pembayaran’ (Bank Indonesia 2006).

## Perundang-undangan
12 Consumer Financial Protection 1005.
Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).
Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5275).
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  20/6/PBI/2018  Tentang  Uang  Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6203).

## Skripsi/Tesis
Bagus  Hanindyo  Mantri, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam Transaksi E-Commerce, TESIS ( Program Magister Ilmu Hukum Universitas
Chaidar Shofi: Hubungan Hukum Penyelenggara
Diponegoro 2007).
Donny Sigit Pamungkas, Keterikatan Perjanjian Kerja Bersama Bagi Pekerja Yang Tidak  Menjadi  Anggota  Serikat  Pekerja  Terkait  Asas  Privity  of  Contract , Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2011).

## Laman
A buyazid  Bustomi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Kartu  Kredit Sebagai  Alat  Pembayaran  dalam  Transaksi  Perdagangan”,  <https://www. academia.edu/20182167/perlindungan_hukum_terhadap_pemegang_kartu_ kredit_sebagai_alat_pembayaran_dalam_transaksi_perdagangan>,  accessed on July 10th, 2019.
Bambang  Pratama,  “Mengenal  Lebih  Dekat  Financial Technology”,  (Mei  2016) <http://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mengenal-lebih-dekat-financial- technology> accessed on  August 22th, 2018.
Big Commerce : What is a Payment Gateway and What is its Role in Ecommerce, <https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-a-payment- gateway-and-what-is-its-role-in-ecommerce>, accessed on March 28th, 2018.
Desy Yuliastuti, ‘Sepanjang 2017, Industri Fintech Nasional Berkembang Pesat’, <http://www.digination.id/read/01759/sepanjang-2017-industri-fintech- nasional-berkembang-pesat>, accessed on August 22th, 2018.
Dikdik  Herdiana,  ‘Digital  Financial  Services  (Layanan  Keuangan  Digital): Peluang dan Kemungkinan Penerapannya di Program Kotaku’, <https://bit. ly/2JFTqu3>, accessed on August 8th, 2018.
Fintech  Indonesia,  “Fintech  dan  Keberadaannya:  Mengusik  atau  Kolaboratif”, <https://fintech.id/fintech-dan-keberadaannya-mengusik-atau-kolaboratif> accessed on  Augusr 22th, 2018.
John Rampton, “What is a Payment Gateway and What is its Role in Ecommerce” <https://due.com/blog/what-is-a-payment-gateway>,  accessed  on  March 28th, 2018.
Julia  Kagan,  “Merchant  Agreement”  (18  Desember  2018),    <https://www. investopedia.com/  terms/m/merchant-agreement.asp> , accessed  on  July 10th, 2019.
Lexico,  <https://www.lexico.com/en/definition/fintech>,  accessed  on    September 22th, 2018.
Suci Rahmadhani, “7 Online Payment Gateway di Indonesia yang Cocok untuk Bisnis  Online”,  <http://goukm.id/8-online-payment-gateway-di-indonesia>, accessed on September 22th, 2018.
TradeGecko, “Different types of payment gateways: A comparative guide”, <https:// www.tradegecko.com/blog/types-of-payment-gateways-comparative- guide>, (20 November 2017), accessed on August 22th, 2018.
Yenny  Yusra,  “Kasus  Pencurian  Informasi  Kartu  Kredit,  Traveloka  Berikan Klarifikasi”,  <https://dailysocial.id/post/kasus-pencurian-informasi-kartu- kredit-traveloka-berikan-klarifikasi>, accessed on  Oktober 12th, 2018
1630 Chaidar Shofi: Hubungan Hukum Penyelenggara
HOW TO CITE : Chaidar Shofi Rosul, ‘Hubungan Hukum Penyelenggara Payment Gateway dan Konsumen dalam Sistem Pembayaran Elektronik' (2019) Vol. 2 No. 5 Jurist-Diction.