## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN UJARAN KEBENCIAN ( HATE SPEECH ) MELALUI MEDIA SOSIAL ( DI TINJAU DARI UU RI NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

## TRANSAKSI ELEKTRONIK)
THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAWS TO HATE SPEECH CRIMES THROUGH SOCIAL MEDIA (IN THE REVIEW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 19 OF 2016 CONCERNING AMENDMENT TO LAW NO. 2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS)

## Zegovia Parera
Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: govia@unmus.ac.id

## Erni Dwita Silambi
Fakultas Hukum Universitas Musamus Email : ernidwita@unmus.ac.id
Naskah diterima: 2 Oktober 2018 Direvisi: 13 Oktober 2018 disetujui: 15 November 2018

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial dan  Untuk  mengetahui  faktor  penghambat  dalam  penegakan  Kejahatan  Ujaran  Kebencian (Hate Speech) di media sosial. Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Merauke, Satreserse Unit  Ekonomi  Polres  Merauke.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris, dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  di  lapangan  dengan  pengambilan  Data  langsung  melalui  wawancara  dengan Penyidik  Satreserse  Unit  Ekonomi  Polres  Merauke.  Hasil  penelitian  penulis,  terdapat  upaya hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  Polres  Merauke  dalam  penegakan  Kejahatan Ujaran  Kebencian (Hate  Speech) di  media  sosial  meliputi  upaya  pre-emtif,  preventif  dan represif. Upaya pre-emtif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa apel pagi dan sosialisasi ke  sekolah-sekolah,  arahan  kepada  kepala-kepala  kampung.  Upaya  preventif  sebagai  upaya lanjutan dari pencegahan awal berupa pemantau status atau tulisan pengguna medial sosial di wilayah hukum polres merauke. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum apabila telah ada laporan polisi dari pihak yang merasa diri menjadi korban dari Kejahatan .
Kata kunci: Penegakan Hukum; Ujaran Kebencian; Sosial Media.

## Abstract
The purpose of this research is to know the legal effort done by the police officer of Merauke Police in enforcing Hate Speech (Hate Speech) in social media and To know the obstacle factor in enforcement Hate Speech (Hate Speech) in social media. This research was conducted at Merauke Police Station, Satreserse Unit of Merauke Resort Police Unit The research method used is empirical juridical, in this study the authors use data collection techniques, ie research conducted  in  the  field  by  taking  data  directly  through  interviews  with  the  Investigator  Unit Economic Unit of Merauke Polres The results of the author's research, there are legal efforts conducted  by  police  officers  Merauke  Police  in  enforcement  Hate  Speech  (Hate  Speech)  in social media include pre-emtive, preventive and repressive efforts. Pre-emtive efforts as early prevention efforts in the form of morning apples and socialization to schools, direction to the heads  of  villages.  Preventive  efforts  as  a  further  effort  of  early  prevention  in  the  form  of monitoring the status or writing of social medial users in the jurisdiction of Polres merauke. Repressive efforts as law enforcement efforts if there has been a police report from the party who  felt  themselves  victim  of  Hate  Crime  in  Social  Media  then  will  be  swiftly  conducted investigation as the first stage in the process of examination of criminal cases.

## Keywords: Crime; Hate Speech; Social Media.
Copyright©2018 jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat  saat  ini  sangat  mempengaruhi  terjadinya perubahan dalam kehidupan setiap orang mulai dari anak-anak sampai ke pada orang tua. Salah satu  perkembangan  dari  teknologi  adalah  internet.  Internet  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan  masyarakat  saat  ini  karena  internet  sekarang  bukan  hanya  sebagai  trend  tetapi merupakan  kebutuhan.  Dengan  adanya  media  internet  masyarakat  dapat  berinteraksi  dan mengakses segala macam informasi sampai keseluruh dunia, mulai dari media sosial.
Media  sosial  secara  umum  bisa  di  artikan  sebagai  situs  yang  menyediakan  wadah  bagi penggunanya untuk saling berinteraksi secara online . Media sosial memudahkan penggunanya untuk  saling  berinteraksi  satu  sama  lain,  dan  malah  bisa  menjalin  hubungan  bisnis  dengan orang dari berbagai kalangan. Di zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan situs berbagi informasi ini.
Saat ini media sosial sudah banyak sekali jenisnya, bahkan karena begitu banyaknya akan membuat para penggunanya bingung dalam memilih media sosial apa yang cocok untuknya. Tapi pada intinya media sosial hanya memiliki satu fungsi yaitu untuk menjalin komunikasi secara online. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun
ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses Facebook, Whatsapp, Instagram atau Twitter misalnya,  bisa  dilakukan  dimana  saja  dan  kapan  saja  hanya  dengan  menggunakan  sebuah mobile  phone .  Demikian  cepatnya  orang  bisa  mengakses  media  sosial  mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.
Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media  sendiri.  Jika  untuk  memiliki  media  komunikasi  yang  lain  seperti  televisi,  radio,  atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media  sosial.  Seorang  pengguna  media  sosial  bisa  mengakses  menggunakan  media  sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model kontent lainnya.
Kelebihan paling menonjol dari media sosial itu sendiri adalah jika kita mempunyai opini atau tulisan  tak  perlu  repot-repot  lagi  diterbitkan  di  koran ataupun  majalah agar  bisa  dilihat oleh  orang  banyak.  karena  media  soial  mewadahi  hal  tersebut.  Maka  tak  jarang  sering  kita temukan  berbagai  macam  postingan  pendapat  pribadi  yang  banyak  mendapat like bahkan menjadi viral tersebar di media sosial.
Namun  disisi  lain,  kelebihan  inilah  yang  kadang  disalahgunakan  oleh  para  pengguna media  sosial  terutama  untuk  menjatuhkan  orang  lain,  penyebaran  berita  bohong  dan  fitnah. Penyebabnya  pun  bermacam-macam  mulai  dari  kepentingan  politik,  persaingan  bisnis, kebencian terhadap suatu kelompok dan bahkan sampai ada yang hanya ingin mencari sensasi. Sering  kita  dapati  dengan  mudahnya  berita-berita  yang  belum  tentu  benarnya  menyebar  di media  sosial  ditambah  dengan  banyaknya  kebiasaan  masyarakat  yang  membaca  berita  dan menerima berita yang masuk secara mentah-mentah tanpa diuji terlebih dahulu kebenarannya. Sehingga bukan tidak mungkin penyebaran berita-berita bohong di media sosial dengan cepat tersebar.  Sebagai  Contoh  kasus  SAMARUDDIN  Alias  DENI  Bin  LA  ODE  NUHU  (28), Pengadilan Negeri Baubau mengadili terdakwa terkait tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI UU  No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa terdakwa Samaruddin alias Deni bin La Ode Nohu pada hari Jumat tanggal
29  September  2017  sekitar  jam  23.24  WITA  bertempat  di  Lorong  Sejahtera  Kelurahan Wangkanapi  Kecamatan Wolio Kota  Baubau. Bermula ketika terdakwa menonton film G30 S/PKI  melalui  televisi  di  kamar  kostnya  yang  terletak  di  Lorong  Sejahtera  Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau, selanjutnya terdakwa meraih handphone merk SAMSUNG Galaxy Type J2 Prime miliknya lalu menulis atau memposting status pada akun facebook Deni Deniz tulisan berupa Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua dan dan berselang lima menit kemudian, terdakwa kembali menulis, orang baubau semua PKI ; Tercatat pada data kasus kejahatan yang  melanggar UU  ITE mulai dari tahun  2011  sampai  tahun  2018  telah  terjadi  27  kasus  Kejahatan  yang  terjadi  di  Kabupaten Merauke.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  ingin  mengkaji  dan  meneliti  lebih  jauh secara  akademik  dalam  suatu  penelitian  hukum  yang  berjudul  “Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian ( Hate Speech ) Melalui Media Sosial ( Di Tinjau Dari UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”.

## B. Rumusan Masalah
Artikel  yang  Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi rumusan penelitian ini  adalah  sebagai  berikut  Bagaimana  upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian Polres Merauke dalam penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di media sosial dan  Apa  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  penegakan  Kejahatan  Ujaran  Kebencian (Hate Speech) di media sosial.

## C. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian Empiris ( Field Research ) atau Penelitian Lapangan dengan fokus kajian pendekatan menggunakan pendekatan Kualitatif karena Data yang  dikumpulkan  tidak  diolah  menjadi  angka-angka.  Pemusatan  perhatiannya  ada  pada prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari  perwujudan  satuan-satuan  gejala  yang  ada  dalam kehidupan  manusia,  atau  pola-pola  yang  dianalisis  gejala-gejala  sosial  budaya  dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Upaya  Hukum  Yang  Dilakukan  Oleh  Aparat  Kepolisian  Polres  Merauke  Dalam Penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial
Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh  setiap  manusia,  masyarakat,  bahkan  Negara.  Kenyataan  telah  membuktikan  bahwa
kejahatan  hanya  dapat  dicegah  atau  dikurangi  tetapi  sulit  untuk  diberantas  secara  tuntas. Kejahatan  perlu  mendapat  perhatian  secara  serius  mengingat  kerugian  yang  dapat ditimbulkannya  yang  dampaknya  akan  berakibat  merugikan  Negara,  masyarakat  maupun individu.  Oleh  karena  itu  Negara  memberikan  reaksi  berupa  larangan  terhadap  perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas  manusia  dan  masyarakat  Indonesia,  dengan  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya perlindungan  masyarakat  ( social  defence) dan  upaya  mencapai  kesejahteraan  masyarakat ( social welfare).
Penegakan  hukum  sebagai  bagian  dari  legal  sistem,  tidak  dapat  dipisahkan  dengan substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture) . Dalam suatu penegakan hukum, sesuai kerangka Friedman, hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (content of law), tata  laksana  hukum (structure  of  law) dan  budaya  hukum (culture  of  law) .  Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan  aparat  dan  fasilitas  hukum.  Juga  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum.
Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (Hate  Speech), Ujaran  Kebencian (Hate  Speech) sendiri  adalah  “Tindakan komunikasi  yang  dilakukan  oleh  suatu  individu  atau  kelompok  dalam  bentuk  provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.
Masih  banyak  masyarakat  Indonesia  yang  belum  memahami  betul  tentang  apa  itu kebebasan  dalam  berekspresi,  berkreasi  dan  berpendapat  terutama  di  dalam  dunia  maya,  di mana  di  dalam  dunia  maya  banyak  orang  menganggap  dan  merasakan  tidak  adanya  suatu batasan yang mengakibatkan masyarakat senang dalam mencurahkan segala macam pikiran, pendapat dan kreasi mereka yang mereka sendiri tidak sadar hal yang mereka lakukan itu benar atau tidak, melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak.
Ujaran  Kebencian  harus  dapat  ditangani  dengan  baik  karena  dapat  merongrong  prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok  dalam  bangsa  ini  yang  mana  bahwa  pemahaman  dan  pengetahuan  atas  bentuk- bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara  yang  memiliki  tugas  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan
hukum  serta  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sehingga  dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai akibat dari ujaran kebencian tersebut.
Kecanggihan  teknologi  internet  atau  media  sosial  telah  memberikan  kemudahan- kemudahan,  terutama  membantu  pekerjaan  manusia.  Selain  itu,  perkembangan  teknologi internet menyebabkan munculnya juga kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan tersebut. Penyalahgunaan internet dan media sosial  dalam  perkembangannya  menimbulkan  permasalahan  yang  sangat  rumit,  terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana. Perbuatan atau tindakan pelaku,alat bukti ataupun  barang  bukti  dalam  tindak  pidana  biasa  dapat  dengan  mudah  diidentifikasi,  tidak demikian  halnya  untuk  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  internet  dan  media sosial.
Kemudahan yang diperoleh melalui internet tentunya tidak menjadi jaminan bahwa yang dilakukan di media tersebut adalah aman atau tidak melanggar norma. Disitulah kita harus jeli dalam  melihat  permasalahan  yang  berkembang  di  dalam  masyarakat.  Keadaan  sistem  dan budaya hukum di Indonesia pada masa ini menjadi suatu faktor yang mempengaruhi tingkat kesuksesan serta pola pengaturan kerangka penegakan kejahatan teknologi informasi.
Masyarakat  sebagai  penghuni  suatu  negara  tentunya  memliki  hak  dan  kewajiban  yang tidak  jarang  (hampir  selalu)  bersentuhan  dengan  anggota  masyarakat  lainnya  dan  tentunya dengan  kepentingan  negara.  Trend  kejahatan  dengan  memanfaatkan  teknologi  internet  dan media sosial semakin marak dilakukan. Disisi lain tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan dengan memanfaatkan media sosial bisa dibilang sangat rendah.
Salah satu disiplin ilmu yang mengkonsentrasikan diri pada kejahatan adalah kriminologi yang mempunyai nilai guna bagi umat manusia. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kejahatan, termasuk seluruh fenomena atau gejala-gejala sosial yang berhubungan dengan kejahatan.
Upaya  penanggulangan  kejahatan  sesungguhnya  merupakan  upaya  yang  terus  menerus dan berkesinambungan. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya  yang bersifat final. Dalam  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  setiap  upaya  penanggulangan  kejahatan  tidak  dapat menjanjikan  dengan  pasti  bahwa  kejahatan  itu  tidak  akan  terulang  atau  tidak  akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu  instrumen  negara  dalam  mengawal  situasi  kamtibmas  agar  tetap  kondusif,  Polri  juga memiliki  peranan  strategis  dan  sangat  penting  dalam  penanganan  Ujaran  Kebencian (Hate
Speech) tersebut. Selaras dengan peran, fungsi dan wewenang yang diamanatkan kepada Polri mengharuskan  adanya  penanganan  terhadap  Ujaran  Kebencian (Hate  Speech). Sehingga dengan demikian tidakan kejahatan berupa Ujaran Kebencian (Hate Speech) bisa berkurang.
Dari data hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, penulis telah mengolah dan menganalisis secara kualitatif. Kemudian penulis mengambil kesimpulan tentang jumlah kasus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan media sosial yang terjadi di Kabupaten Merauke, Penulis juga akan mengambil data-data berupa tabel, yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh dari Sat Reskrim Unit Ekonomi Polres Merauke.
Tabel 1.4 Perbedaan Ujaran Kebencian dan Ujaran Biasa
Ujaran Kebencian Ujaran Biasa
Ceramah/pidato/orasi  yang  menghasut agar  memusuhi,  mendiskriminasi  atau melakukan  kekerasan  atas  dasar  agama dan menyalahgunakan isi kitab suci.
Menggunakan tafsir agama untuk menghasut  orang  melakukan  kekerasan,
diskriminasi atau permusuhan.
Pendapat keagamaan tentang suatu  hukum  agama  yang  diyakini  yang bersifat  menghasut  dan  menggunakan  kata- kata  yang  mendiskriminasi,  memusuhi  dan menganjurkan kekerasan Menyatakan pikiran di depan umum,  baik  melalui  tulisan  atau  lisan, dengan  menghasut  orang  untuk  melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan Menghina atas dasar agama, kebangsaan  atau  ras  berupa  hasutan  untuk melakukan  kekerasan,  diskriminasi  atau permusuhan Mencemarkan nama baik atas dasar  agama,  kebangsaan  atau  ras  berupa hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan

## Isi kitab suci
Ceramah  keagamaan  yang  menyatakan ajarannya yang paling benar di mata allah atau  Tuhan  tanpa  bersifat  menghasut  dan tidak menggunakan kata-kata yang mendiskriminasi, memusuhi dan
menganjurkan kekerasan Menganut  suatu  keyakinan,  agama  atau kepercayaan tertentu Memiliki  tafsir  atau  keyakinan  berbeda dengan orang atau anggota kelompok lain dalam satu agama
Penafsiran  ajaran  agama  yang  merupakan hasil pemikiran tanpa berupa hasutan Pendapat keagamaan tentang suatu  hukum  agama  yang  diyakini  tanpa bersifat  menghasut  dan  tidak  menggunakan kata-kata  yang  mendiskriminasi,  memusuhi dan menganjurkan kekerasan Menyatakan pikiran di depan umum, baik melalui tulisan atau lisan, tanpa hasutan untuk melakukan kekerasan,
diskriminasi atau permusuhan Menghina Mencemarkan nama baik Orasi ilmiah Debat Ilmiah Karya Akademik Menyatakan kebencian atau ketidaksukaan kepada orang. Debat tanpa hasutan untuk melakukan  kekerasan,  diskriminasi  atau permusuhan
Sumber : Data Putusan Pengadilan Yang Diolah Penulis

## Tabel 2.4 Jumlah Laporan Kejahatan UU ITE di Kabupaten Merauke
Tahun 2011-2018 No Tahun Jumlah Kejahatan 1 2011 2 2 2012 1 3 2013 1 4 2014 2 5 2015 2 6 2016 13 7 2017 6 8 2018 - Jumlah 27
Sumber : Data Satreskrim Unit Ekonomi Polres Merauke
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kejahatan UU ITE di Kabupaten Merauke mengalami peningkatan  jumlah  kasus  dari  angka  di tabel  diatas.  Kejahatan  UU  ITE  secara  umum  pada tahun  2011-2015  hanya  mengalami  penurunan  dan  peningkatan  1  kasus,  pada  tahun  2016 terjadi  kenaikan  sebanyak  11  kasus  kejahatan  dan  pada  tahun  2017  kembali  mengalami penurunan sebanyak 7 kasus kejahatan UU ITE.
Penulis  juga  telah  mewawancarai  salah  seorang  penyidik  yang  bertugas  di  Fungsi  Sat Reskrim  Unit  Ekonomi  Polres  Merauke,  tentang  berapa  banyak  jumlah  kasus  yang  telah dilaporkan dari tahun 2011 sampai tahun 2018 ini.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  BRIPKA  Rudi  Satriadi  ,Penyidik  Fungsi  Sat  Reskrim Unit Ekonomi Polres Merauke, (Wawancara, 21 Maret 2018) menyatakan bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tidak banyak kasus yang dilaporkan yang melanggar UU ITE. Namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah laporan.
Tabel 3.4 Jumlah Penyelesaian Kasus Kejahatan UU ITE di Kabupaten Merauke
Tahun 2011-2018 NO TAHUN JUMLAH PENYELESAIAN 1 2011 2 2 2012 1 3 2013 1 4 2014 2 5 2015 2 6 2016 11 7 2017 1 8 2018 - Jumlah 20

## Sumber : Data Satreskrim Unit Ekonomi Polres Merauke
Untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  maka  langkah  awalnya  adalah dilakukannnya  penyelidikan  oleh  pejabat  kepolisian  negara  Republik  Indonesia  yang  telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukannya dan yang telah memenuhi syarat ditinjau dari pengetahuan dan pengalamannya.
Karena seperti yang diketahui bahwa tidak semua peristiwa yang nampak sebagai tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana jika tidak dilakukan tindakan penyelidikan secara selektif. Oleh sebab itu penyidik disamping memiliki pengetahuan dan pengalaman segi teknis reserse, ia harus pula memiliki pengetahuan hukum pidana yang cukup memadai sebagai seorang penyidik. Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 sampai tahun 2015 dari hasil laporan yang masuk dapat diselesaikan semua kasus Kejahatan UUD ITE oleh penyidik reserse Polres Merauke. Pada tahun 2016 dapat diselesaikan 11 kasus dan pada tahun 2017 hanya dapat diselesaikan 1 kasus kejahatan UUD ITE.
Inti dari dilakukannya tindakan penyelidikan adalah tindak pidana apa yang terjadi, kapan dan di mana terjadinya tindak pidana itu, bagaimana pelakunya melakukan tindak pidana itu, apa akibat-akibat yang ditimbulkannya, siapa yang melakukannya dan benda-benda apa yang dapat dipergunakan sebagai barang buktinya. Jelaslah bahwa penyelidikan memegang peran penting dan sangat menentukan bagi keberhasilan tahap selanjutnya yaitu penyelidikan.
Tabel 4.4 Jumlah Tunggakan Kasus Kejahatan UU ITE di Kabupaten Merauke Tahun 2011-2018
Sumber : Data Satreskrim Unit Ekonomi Polres Merauke
Tercatat  pada  tahun  2016  ada  tunggakan  sebanyak  2  kasus  dan  pada  tahun  2017  ada tunggakan sebanyak 5 kasus kejahatan UUD ITE. Dari data diatas dapat penulis jelaskan secara berurutan dalam kurun waktu 8 tahun mulai dari :
a. Tahun 2011 laporan 2 kasus dan diselesaikan 2 kasus,
b. Tahun 2012 laporan 1 kasus dan diselesaikan 1 kasus,
NO TAHUN JUMLAH TUNGGAKAN 1 2011 - 2 2012 - 3 2013 - 4 2014 - 5 2015 - 6 2016 2 7 2017 5 8 2018 - Jumlah 3
c. Tahun 2013 laporan 1 kasus dan diselesaikan 1 kasus,
d. Tahun 2014 laporan 2 kasus dan diselesaikan 2 kasus,
e. Tahun 2015 laporan 2 kasus dan diselesaikan 2 kasus,
f. Tahun  2016  laporan  meningkat  menjadi  13  kasus  dan  diselesaikan  11  kasus  yang ditunggak 2 kasus,
g. Tahun 2017 laporan 6 kasus dan diselesaikan 1 kasus yang ditunggak 5 kasus dan
h. Tahun 2018 ini ada penunggakan sebanyak 7 kasus kejahatan UUD ITE yang belum bisa diselesaikan oleh penyidik Polres Merauke.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  anggota  penyidik  reserse  Polres  Merauke  bahwa pada tahun  2014  terdapat  1  laporan  kasus  Kejahatan  Ujaran  Kebencian (Hate  Speech) dengan menggunakan  media  sosial  akun  Faccebook  yang  masuk  pada  Polres  Merauke, tetapi  kasus tersebut hanya sampai pada tahap penyidikan dan dihentikan (pencabutan laporan) karena ada proses perdamaian antara pihak pelapor dengan pihak terlapor. Dari laporan yang masuk dan diselesaikan rata-rata hanya sampai pada tahap penyidikan. Karena ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Penyidik diantaranya adalah, adanya proses kekeluargaan (minta maaf) yang dilakukan  oleh  pihak  pelapor  dan  terlapor,  dari  pihak  saksi  ahli  kurangnya  unsur  yang  bisa menjerat  terlapor.  Maka  keputusan  terakhir  dari  pihak  penyidik  adalah  dikeluarkannya  SP3 (surat penghentian penyidikan perkara). Dan kasus yang ditunggak dan belum bisa diselesaikan menurut  penyidik  ada  beberapa  alasan  yang  ditemui  dan  menjadi  kendala  dalam  proses penyelesaian perkara karena kurangnya anggota penyidik, dan pada saat pemanggilan saksi, saksi tidak berda di tempat. Dan menurut penyidik hanya membuang-buang waktu.
Hasil penelitian penulis dilapangan, dapat penulis analisis bahwa aparat kepolisian pada Polres Merauke belum aktiv dalam menyikapi kasus ujaran kebencian di media sosial. Masih ada  beberapa  akun  facebook  yang  masih  aktiv  dan  memposting  tulisan-tulisan  yang  diduga sebagai  ujaran  kebencian  tetapi  tidak  ditindak  dengan  tegas.  Karena  dalam  surat  edaran SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) poin 2 huruf f dinyatakan unsur pencemaran nama baik juga dapat diketagorikan sebagai tindak pidana ujaran kebencian.
Penulis  menganalisis  pada  kasus  terdakwa  SAMARUDDIN  Alias  DENI  Bin  LA  ODE NUHU,  dengan  menggunakan  akun  facebooknya  dan  memposting  atau  memposting  status pada akun facebook Deni Deniz tulisan berupa Hebo x yg nonton G30 s pki eehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua dan berselang lima menit kemudian, terdakwa kembali menulis, orang  baubau  semua  PKI ;  Hakim  Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  SAMARUDDIN Alias DENI Bin LA ODE NUHU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
Hal ini dapat terlihat jelas bahwa aparat kepolisian dengan tegas menindak kejahatan yang diduga sebagai ujaran kebencian dan di proses sampai ke tahap pengadilan. Karena dengan memperhatikan perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.
Bertolak  dari  hal  diatas,  ada  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Polri  guna mengurangi/mendagradasi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) yaitu Upaya Non Penal (Preventif  &  Pre-Emtif)  dan  Upaya  Penal  (Represif).  Penanggulangan  Kejahatan (Criminal Prevention) mengungkapkan  bahwa  penganggulangan  kejahatan  secara  empirik  terdiri  atas tiga pokok yaitu

## 1. Pre-Emtif
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Merauke untuk mencegah terjadinya Kejahatan Ujaran Kebencian di  Wilayah  Hukum  Kabupaten  Merauke.  Usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam penanggugalangan  kejahatan  secara  pre-emtif  adalah  menanamkan  nilai-nilai/norma-noma yang baik sehingga norma-norma sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.
Dalam arti  hukum  Ujaran  Kebencian (Hate  Speech) adalah  perkataan,  perilaku, tulisan, ataupun  pertunjukan  yang  dilarang  karena  dapat memicu  terjadinya  tindakan  kekerasan  dan sikap  prasangka  entah  dari  pihak  pelaku  pernyataan  tersebut  ataupun  korban  dari  tindakan tersebut.  KejahatanUjaran  Kebencian (Hate  Speech) sebagaimana  dimaksud  diatas  dapat dilakukan melalui berbagai media,antara lain dalam orasi kegiatan kampanye , spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik dan pamflet.
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Penyidik  Fungsi  Sat  Reskrim  Unit  Ekonomi  Polres Merauke untuk menanggulangi terjadinya kejahatan ujaran kebencian. BRIPKA Rudi Satriadi, mengatakan bahwa ”upaya yang dilakukan ialah dengan cara sosialisasi atau pemberian arahan atau  penyuluhan  –  penyuluhan  kepada  kepala-kepala  kampung  mengenai  pengertian  Ujaran Kebencian  (Hate  Speech)  itu  sendiri  beserta  dampak  yang  ditimbulkan  sebagai  upaya  awal pencegahan. (Wawancara, 21 Maret 2018)
Menurut penulis upaya pre-emtif terhadap kejahatan ujaran kebencian belumlah cukup jika dilakukan  sosialisasi  langsung  kepada  kepala-kepala  kampung  dalam  waktu-waktu  tertentu saja,  namun  akan  lebih  efektif  jika  dilakukan  sosialisasi  juga  kepada  anak-anak  sekolah, mahasiswa dan masyarakat umum pengguna aktif media sosial, dan dilakukan juga sosialisasi tidak  langsung  berupa  himbauan-himbauan  melalui  RRI  (Radio  Republik  Indonesia)  dan pemasangan spanduk-spanduk yang berisi imbauan untuk tidak melakukan ujaran kebencian di  media  sosial,  agar  siapapun  yang  membacanya  dapat  menaati  aturan  Undang-Undang tersebut.
Dengan adanya upaya-upaya tersebut yang dilakukan secara rutin diharapkan agar setiap masyarakat  yang  ada  di  Kabupaten  Merauke  dapat  memahami  pentingnnya  menaati  aturan menggunakan media sosial sesuai dengan UU ITE.

## 2. Preventif
Untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  ujaran  kebencian  maka  dibutuhkan  upaya pencegahan  lebih  lanjut.  Setelah  upaya  Pre-Emtif  dilakukan  maka  akan  dilanjutkan  dengan upaya Preventif. Upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan ujaran kebencian.
Menurut  BRIPKA  Rudi  Satriadi  ,Penyidik  Fungsi  Sat  Reskrim  Unit  Ekonomi  Polres Merauke, (Wawancara, 21 Maret 2018) upaya  yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Merauke adalah tetap memantau status atau tulisan pengguna medial sosial di wilayah hukum polres  merauke,  meskipun  hal  tersebut  tidak  intens  dilakukan  namun  tetap  ada  pengawasan  dari aparat kepolisian.
Menurut penulis  dari hasil penelitian dilapangan, meskipun oleh aparat kepolisian telah melakukan pengawasan di media media sosial seperti Facebook dan Whatsapp namun pihak kepolisian tidak bisa langsung mengambil tindakan karena harus ada laporan pengaduan dari pihak yang merasa menjadi korban dari ujaran kebencian tersebut barulah kasus tersebut dapat diproses. Upaya preventif lainnya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian adalah dalam waktu- waktu tertentu mengambil apel pagi di beberapa sekolah-sekolah SMP maupun SMA yang ada di Kabupaten Merauke.

## 3. Represif
Upaya  ini  dilakukan  pada  saat  telah  terjadi  tindak  pidana/kejahatan  yang  tindakannya berupa  penegakan  hukum  dengan  menjatuhkan  hukuman.  Dari  hasil  wawancara,  penulis mendapat  informasi  bahwa,  apabila  telah  ada  laporan  polisi  dari  pihak  yang  merasa  diri menjadi  korban  dari  Kejahatan  Ujaran  Kebencian  di  media  sosial  maka  dengan  sigap  akan dilakukan penyelidikan sebagai tahap pertama dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Akan
dilakukan pemanggilan kepada ahli bahasa dan ahli telekomunikasi untuk dimintai keterangan terkait Kasus ujran kebencian tersebut sesuai dengan pasal dan Undang-Undang yang berkaitan dengan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. Dibalik semua itu, upaya pre-emtif, preventif dan represif yang dilakukan aparat kepolisian Polres Merauke diharapkan dapat  menyelesaikan  permasalahan  dan  juga  mendatangkan  rasa  nyaman  dalam  melakukan interaksi  di  media  sosial.  Walaupun  dalam  hal  ini  pada  dasarnya  belum  dilakukan  secara efektif, akan tetapi dapat memberikan peringatan kepada pengguna media sosial yang ada di Kabupaten Merauke untuk tidak melakukan kejahatan Ujaran Kebencian dan menjadi budaya kebiasaan  di  tengah-  tengah  masyarakat  baik  dalam  dunia  nyata  (kehidupan  sehari-hari) maupun di dunia maya (internet) sehinga situasi kamtibmas tetap terjaga.

## B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech)

## Di Media Sosial
Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga  membawa  dampak  negatif  terhadap  perkembangan  dan  peradaban  manusia  itu  sendiri. Dampak  negatif  yang  dimaksud  adalah  yang  berkaitan  dengan  dunia  kejahatan.  Karena kejahatan  erat  kaitannya  dengan  perkembangan  masyarakat.  Semakin  maju  kehidupan msyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin  maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.
Keefektifan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya adalah :

## 1) Faktor hukum (Undang-Undang)
Dalam  praktik  penyelangaraan  penegakan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh  konsepsi keadilan  merupakan  suatu  rumusan  yang  bersifat  abstrak,  sedangkan  kepastian  hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2) Faktor penegakan hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum)
Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan.  Penegakan  kebenaran  tanpa  kejeujuran  adalah  suatu  kemunafikan.  Dalam
rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan  dan  kebenaran  harus  dinyatakan,  harus  terasa  dan  terlihat,  harus diaktualisasikan”.
Dalam kontek diatas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegka hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit para penegak yang tingkahnya tidak sesuai peraturan.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
Faktor  sarana  atau  fasilitas  pendukung  mencakup  perangkat  lunak  dan  perangkat keras.  Perangkat  lunak  meliputi  pendidikan  yang  diterima  oleh  polisi,  untuk  perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi saran fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan amaupun alat-alat komunikasi yang proposional.
4) Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan)
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di  dalam  masyarakat.  Setiap  warga  atau  kelompok  sedikit  banyaknya  mempunyai kesadaran  hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf  kepatuhan  hukum  yang  tinggi, sedang,  atau  kurang,  adanya  derajat  kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadap  hukum, merupakan  salah  indikator  berfungsinya  hukum  yang  bersangkutan.  Sikap  apatis masyarakat  terhadap  polisi  menganggap  bahwa  tugas  penegakan  hukum  semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagaianya, misalnya  mental suka  terabas,  melawati  jalan-jalan  tikus  untuk  menggindari  operasi  polisi,  maupun mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dengan sogok, pungli dll. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.
5) Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup)
Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur  agar  manusia  dapat  sebagaimana  seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan  adalah  suatu  garis  pokok  tentang  perilaku  yang  menetapkan  peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam pengakan  hukum,  serta  sebagai  tolok  ukur  dari  efektifitas  penegakan  hukum.  Semua  faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat
dipisahkan  satu  dengan  yang  lainnya.  Kegagalan  pada  salah  satu  komponen  akan  berimbas pada  faktor  yang  lain.  Kekuatan  dan  berlakunya  suatu  Undang-undang  setelah  dilakukan perundangan  adalah  kekuatan  mengikat  dengan  demikian  setiap  anggota  masyarakat  wajib menaati petunjuk-petunjuk hidup sedemikian rupa, sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara dengan baik.
Secara jelas perbuatan yang termasuk dalam kejahatan di bidang Informasi dan Transasksi Elektronik telah diatur dalam Undang-undang, Kekuatan dan berlakunya suatu Undang-undang setelah  dilakukan  perundangan  adalah  kekuatan  mengikat  dengan  demikian  setiap  anggota masyarakat wajib menaati petunjuk-petunjuk hidup sedemikian rupa, sehingga tata tertib dalam masyarakat dapat terpelihara dengan baik.
Dari data hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, meskipun sudah ada Undang- undangnya  tetapi  ada  laporan  kasus  yang  masuk  di  Satuan  Reserse  Polres  Merauke  masih ditemui  hambatan  dalam  proses  Penyidikan.  Dikatakan  oleh  BRIGPOL  Apriandi  Pasaribu, Fungsi Sat Reskrim Unit Ekonomi Polres Meruke (Wawancara, 11 April 2018) bahwa faktor yang menghambat pihak penyidik dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelidiki kasus yang menyangkut Kejahatan UU ITE adalah :
a. Belum  dibentuknya  Tim  Cyber  Polri  yang  khusus  menangani  Kejahatan  yang melanggar UU ITE;
b. Kurangnya alat bukti;
c. Karena dalam proses penyidikan ini dibutuhkan ahli khusus di bidang Telekomunikasi yang  didatangkan  dari  Kementrian  Infokom,  ahli  khusus  Hukum  Pidana,  dan  ahli khusus Bahasa yang diambil dari Luar sehingga memerlukan biaya;
Hal-hal  ini  yang  menjadi  kendala  sehingga  dalam  menangani  setiap  kasus  menjadi terhambat. Menurut BRIPKA Rudi Satriadi Penyidik Fungsi Sat Reskrim Unit Ekonomi Polres Merauke, (Wawancara, 21 Maret 2018) Ada 1 kasus yang telah sampai ke tahap kirim berkas ke  Kejaksaan  namun  dikembalikan  lagi  ke  pihak  penyidik  karena  dinilai  kurang  dan  diberi petunjuk oleh jaksa untuk dilengkapi. Hal inilah yang menyebabkan kasus tersebut tidak bisa sampai pada tahap Putusan di Pengadilan.
Masih  banyak  kasus  yang  ditemui  dilapangan  namun  tidak  laporkan  oleh  masyarakat. Karena  untuk  menjerat  pelaku  dugaan  Ujaran  kebencian  di  media  sosial  harus  ada  laporan, karena merupakan delik aduan yang bersifat ranah privat bukan delik umum. Maka polisi tak akan dapat berbuat banyak sepanjang tak ada aduan dari pengadu. Oleh sebab itu, Masyarakat menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum.
Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan  mengembangkan  kebutuhan-kebutuhan  mereka  dengan  aturan  yang  ada.  Hal  ini  semua biasanya  dinamakan  kompetensi  hukum yang  tidak  mungkin  ada  apabila  warga  masyarakat ikut berpartisipasi.
Selaras  dengan  peran,  fungsi  dan  wewenang  yang  diamanatkan  kepada  Polri mengharuskan  adanya  penanganan  terhadap  Ujaran  Kebencian (Hate  Speech). Sehingga dengan  demikian  tidakan  kejahatan  berupa  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  bisa  diatasi. Dengan demikian, penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor utama, yaitu : perundang- undangan, masyarakat, sarana dan prasarana, serta aparat penegak hukum.

## KESIMPULAN
Setelah  diuraikan  secara  menyeluruh  pembahasan  tentang  penegakan  hukum  pidana terhadap kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial. Dengan demikian penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  yaitu  Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) antara lain ialah Upaya  Non  Penal (Preventif  &  Pre-Emtif)  dan Upaya  Penal (Represif) . Namun  yang  di utamakan  dalam  penyelesaian  dan  penanggulangan  kejahatan  Ujaran  Kebencian  ini  yaitu upaya  preventif  dan  pre-emtifnya,  karena  upaya  hukum  pidana  (represif)  merupakan  jalan terakhir yang di gunakan apabila cara preventif tidak mempan di gunakan. Upaya Preventif dan Pre-Emtif yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan Ujaran Kebencian antara lain  yaitu  ialah  antara  lain  yaitu:  Melakukan  sosialisasi  atau  pemberian  arahan  atau penyuluhan-penyuluhan  kepada  masyarakat  mengenai  pengertian  Ujaran  Kebencian (Hate Speech), itu sendiri beserta dampak yang ditimbulkan, bekerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama  mencegah  dan  menanggulangi  tindak  pidana  kejahatan  Ujaran  Kebencian (HateSpeech).
Faktor-faktor  penghambat  upaya  kepolisian  dalam  penanggulangan  kejahatan  Ujaran Kebencian (Hate  Speech) adalah  Faktor  Internal  yang  berasal  dari  para  Anggota  Penyidik Polres Merauke itu sendiri. Dari segi kemampuan Anggota Penyidik  Polres Merauke belum menguasai  dan  memahami  kasus  ujaran  kebencian  di  media  sosial  Dari  segi  sarana  dan peralatan  dalam  pelaksanaan  penyelidikan  perlu  didukung  sarana  peralatan  yang  memadai sesuai kebutuhan namun dari hasil penelitian, tidak adanya sarana alat komunikasi yang tepat untuk  pelaksanaan  tugas  penyelidikan.  Fasilitas  dan  Sarana  lainnya  yang  diperlukan  adalah belum dibentuknya tim khusus yang hanya bertugas dalam menindak kasus-kasus yang terjadi di media sosial seperti Tim Cyber Polri.
Dalam pelaksanaan penyelidikan diperlukan juga dukungan biaya operasional yang dapat mendukung pelaksanaan tersebut. Faktor Masyarakat menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat  dalam  proses  penegakan  hukum.  Karena  apabila  masyarakat  sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.
UCAPAN TERIMA KASIH ( Acknowledgments )
Kami  berterimakasih  kepada  pihak  Universitas  Musamus  yang  sudah  membantu  dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta : Sinar Grafika.
Arief,  Barda  Nawawi.  1996. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pid ana .  Semarang  :  Citra Aditya Bakti.
Hamzah, Andi. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta : Rineka Cipta.
Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia . Jakarta : Pradnya Paramita. Makarim, Edmon. 2003. Kompilasi Hukum Telematika . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Moeljatno. 2015. Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta : Rineka Cipta.
Muladi dan Arief Bardanawawi. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , Alumni Bandung. Prasetyo, Teguh. 2015. Hukum Pidana . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Raharjo, Satjipto. 1980. Hukum dan Masyarakat . Bandung : Angkasa.
Soesilo,  R.  1988. Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar-komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal, Politea