## ANALISA RUANG PEJALAN KAKI PREFERENSI PERATURAN PERUNDANGAN PADA RUAS JALAN HR SOEBRANTAS

## Desi Yasri
Program Studi Teknik Sipil Sekolah Tinggi Teknologi Pekanbaru Jl. Dirgantara No. 4 Arengka Raya Pekanbaru
Email : dcy.r79@gmail.com

## Abstract
Ruang  pejalan  kaki  merupakan  suatu    bentuk  ruang  publik  untuk  kegiatan  pejalan  kaki  melakukan  aktivitas  dan  juga merupakan  wadah  untuk  berinteraksi  sosial  antar  masyarakat.  Terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh pejalan kaki tidak lain hanya agar keselamatan dan kelancaran lalu lintas bagi semua pengguna jalan terwujud. Tujuan penelitian  ini  untuk  menganalisa  kondisi  ruang  pejalan  kaki  di  sepanjang  jalan  HR.  Soebrantas  yang  mengacu  pada peraturan  perundangan  yang  berlaku,  sehingga  dapat  menjadi  acuan  dalam  peningkatan  prasarana  publik  tersebut. Penelitian  berlokasi  di    Jalan  HR.  Soubrantas  dengan  mengidentifikasi  kondisi  trotoar  dan  elemen  pendukung  trotoar yang  dibagi  dalam  15  (lima  belas)  segmen.  Kelayakan  sebuah  trotoar  di  tinjau  dari  dimensi,  kemiringan, kesinambungan, material, dan kerb serta sarana pendukung jalur pejalan kaki yang tersedia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No  :  03/PRT/M/2014  Tentang  Pedoman  Perencanaan,  Penyediaan,  dan Pemanfaatan  Prasarana  dan  Sarana  Jaringan  Pejalan  Kaki  di  Kawasan  perkotaan.  dari  hasil  pengamatan  diketahui bahwa Kondisi  fisik (dimensi, kemiringan,  kesinambungan,  material, dan  kerb) serta  sarana pendukung trotoar belum layak karena beberapa indikator tidak memenuhi kondisi ideal sesuai peraturan yang ada. Selain itu adanya perubahan fungsi pada trotoar yang mengakibatkan pejalan kaki tidak dapat menggunakan haknya dan dapat membahayakan bagi semua pengguna jalan. perlu adanya peninjauan desain trotoar dan mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya agar keselamatan dan kelancaran lalu lintas bagi semua pengguna jalan terwujud.
keyword: pejalan kaki, ruang pejalan kaki

## PENDAHULUAN
Sistem transportasi bertujuan memberikan layanan  pergerakan  dan  akses  yang  aman  dan efisien  untuk  semua  jenis  moda  transportasi  dan penggunanya.  Tak terkecuali ruang  pejalan kaki, dimana  merupakan  'jiwa'  kota  yang  mana tercermin  dari  ruang  gerak  pejalan  kaki  yang saling berinteraksi dari seluruh lapisan masyarakat.
Kondisi jalur yang tidak aman mengakibatkan  lebih  dari  1,2  juta  pejalan  kaki meninggal  di  jalan  setiap  tahun  di  seluruh  dunia. Secara global, pejalan kaki berkontribusi sebanyak 22% dari total kematian di jalan, dan di beberapa  negara  proporsi  tersebut  mencapai  67% (WHO,  2015).  Jutaan  orang  lainnya  mengalami cedera  dalam  kecelakan  lalu  lintas  ketika  sedang berjalan  kaki,  dan  beberapa  di  antaranya mengalami cacat permanen. Kejadian-kejadian itu menyebabkan  penderitaan  dan  duka  cita  serta kesulitan ekonomi bagi keluarga dan kerabat.
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru memiliki  penduduk  tertinggi  yaitu  201.182  jiwa (19,38  persen)  (BPS,  2016).  Aktifitas  penduduk
Kecamatan  Tampan  terbesar  lebih  terpusat  pada Jl.  HR.  Soebrantas,  dimana  sepanjang  ruas  jalan tersebut  terdapat  beberapa  pusat  perbelanjaan, pendidikan,  rumah  sakit,  perkantoran,  pertokoan dan  lainnya.  Fasilitas  jalur  khusus  pejalan  kaki yang aman dan nyaman sangat diperlukan.mengingat  intensitas  kendaraan  di sepanjang jalan HR Soebrantas juga sangat tinggi.
Hasil  pengamatan  pada  infrastruktur  yang tidak  aman,  buruknya visibility pejalan  kaki  serta peralihan  fungsi  jalur  pejalan  kaki  di  sepanjang jalan HR. Soebrantas bukan saja dapat menimbulkan  ketidaknyamanan  pada  pengguna namun  juga  dapat  membahayakan  pengguna. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi kelengkapan  elemen  trotoar  di  sepanjang  jalan HR.  Soebrantas,  sehingga  dapat  menjadi  acuan dalam peningkatan prasarana publik tersebut.
Jalur  pejalan  kaki  merupakan  suatu  bentuk ruang  publik,  baik  yang  terintegrasi  maupun terpisah dengan jalan, untuk kegiatan pejalan kaki melakukan  aktivitas  dan  juga  merupakan  wadah untuk berinteraksi sosial antar masyarakat.
David  Sucher  (1995)  menyatakan  bahwa  jalur pejalan kaki akan mampu berfungsi baik  terhadap  pejalan  kaki  dalam  melakukan kegiatan  harus  memenuhi  peraturan  sebagai berikut (Manopo, 2015):
1.  Continuity  (kelancaran):  pada  umumnya pejalan  kaki  segala  usia  lebih  menyukai untuk  berjalan  memutar  dimana  pejalan  kaki dapat  diketahui  saat  dating  dan  pergi.  Hal terpenting  adalah  rute  menjadi  lancar,  dapat dilakukan sewaktu-waktu.
2.  Length  (jarak/lama/panjang):  jalur  pejalan kaki  tidak  boleh  terlalu  panjang  sehingga pejalan  kaki  dapat  melalui  beberapa  pejalan kaki  lain.  Pejalan  kaki  harus  dapat  membuat kontak  mata  dengan  pejalan  kaki  lainnya  agar terjadi kontak sosial.
3.  Width  (lebar/keluasan):  beberapa  pejalan  kaki menyukai untuk jalan-jalan bersama, jadi sangatlah ideal jika jalur pejalan kaki memiliki  jalur  yang  cukup  lebar  untuk  2 orang  berpapasan  satu  sama  lainnya  tanpa canggung  menyela  suatu  percakapan.  Jalur pejalan  kaki  yang  baik  dan  humanis  bila terdapat elemen pendukung atau street furniture.

## HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI
Hak  pejalan  kaki  telah  diatur  dengan  jelas  dalam Undang-Undang  Lalulintas  dan  Angkutan  Jalan No. 22/2009.
1. Pasal  25  ayat  1  “Setiap  Jalan  yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi  dengan  perlengkapan  Jalan berupa  :  fasilitas  untuk  sepeda,  pejalan kaki, dan penyandang cacat.”
2. Pasal  93  ayat  2  “Manajemen  dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian  prioritas  keselamatan  dan kenyamanan Pejalan Kaki.”
3. Pasal  106  ayat  2  “Setiap  orang  yang mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  di
Jalan  wajib  mengutamakan  keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.”

## Hak Pejalan Kaki
Hak Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas diatur dalam Pasal 131:
1. Pejalan  Kaki  berhak  atas  ketersediaan fasilitas  pendukung  yang  berupa  trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
2. Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas  pada  saat  menyeberang  Jalan  di tempat penyeberangan.
3. Dalam  hal  belum  tersedia  fasilitas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
Pejalan  Kaki  berhak  menyeberang  di tempat yang dipilih dengan
memperhatikan keselamatan dirinya.

## Kewajiban Pejalan Kaki
Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas diatur dalam Pasal 132:
1. Pejalan Kaki wajib: a) menggunakan  bagian  Jalan  yang diperuntukkan  bagi  Pejalan  Kaki  atau Jalan yang paling tepi; atau b) menyeberang  di  tempat  yang telah ditentukan. 2. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib  memperhatikan  Keselamatan  dan Kelancaran Lalu Lintas.
3. Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

## Sanksi Pelanggaran
Sanksi  atas  pelanggaran  dalam Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan No. 22/2009 pasal 284
“Setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan  keselamatan  Pejalan  Kaki atau  pesepeda  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  106  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  lama  2  (dua)  bulan  atau denda  paling  banyak  Rp500.000,00  (lima ratus ribu rupiah).”
Undang-undang bukan hanya sekedar hiasan dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

## RUANG PEJALAN KAKI
Ruang  pejalan  kaki  perlu  dirancang  dengan teliti, dengan mempertimbangkan berbagai aspek ergonomic.  Harris  &  Dines  (1998)  berpendapat bahwa rancangan pedestrian
harus mempertimbangkan
hal-hal diantaranya menyangkut:  jarak  pandang  manusia,  kecepatan gerak,  sudut  kemiringan  (ramp),  ukuran  tubuh manusia,  dan  elemen  penunjang  lainnya.  Sudah selayaknya  jalur  pedestrian  hanya  digunakan untuk beraktifitas pejalan kaki bukan aktifitas lain
seperti  aktifitas  kendaraan  dan  parkir  kendaraan, berdagang karena dapat
membahayakan
keselamatan dan mengurangi kenyamanan
sirkulasi pejalan kaki. Perencanaan akan kebutuhan  jalur  pedestrian  harus  direncakan dengan  baik  sesuai  ketentuan  dan  standar  aturan perencanaan jalur pedestrian dengan mempertimbangkan  dan  mengutamakan  aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki [5].
Kebutuhan pejalan kaki sangat luas dan beragam, dan  pendekatan  perancangan  yang  dilakukan harus  fleksibel  untuk  menampung  perbedaan kebutuhan.
Salmanisaleh  (Harsono  et  al.,  2013)  menyatakan bahwa  persyaratan  teknis  jalur  pedestrian  yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 1.  Mudah  dan  jelas:  fasilitas  pedestrian  yang dibuat harus mudah diakses.
2.  Nyaman  dan  aman:  fasilitas  pedestrian  harus dirancang  sesuai  dengan  standar  yang  berlaku baik dari bentuk ataupun kontruksinya.
3. Permukaan: permukaan harus stabil, kuat, tahan cuaca, halus namun tidak licin.
4.  Kemiringan:  kemiringan  melintang  2-3%  agar tidak  ada  genangan  air,  kemiringan  memanjang maksimal 7%.
5.  Area istirahat:  disarankan  agar  terdapat  tempat duduk  untuk  pemberhentian/  istirahat  terutama bagi pengguna kaum difable.
6.  Lebar:  berdasarkan  kebutuhan  orang,lebar efektif minimum ruang pejalan kaki adalah 60 cm ditambah 15 cm untuk bergoyang tanpa membawa barang;  sehingga  kebutuhan  total  2  orang  pejalan kaki  berpapasan  tanpa  terjadi  persinggungan adalah 150 cm.
Adapun  elemen  ruang  pejalan  kaki  yang ditetapkan Badan Standardisasi
Nasional
(Harsono et al., 2013) meliputi antara lain: 1.  Drainase,  berfungsi  sebagai  penampung  dan jalur aliran air pada ruang pejalan kaki.
2.  Jalur  hijau,  biasanya  diletakkan  pada  jalur potensial.
3. Lampu penerangan pada umumnya dile-takkan pada jalur potensial.
4. Tempat duduk diletakkan pada jalur po-tensial.
5.  Pagar  pengaman  diletakkan  pada titik  ter-tentu yang berbahaya dan memerlukan perlindungan. 6. Tempat sampah diletakkan di jalur poten-sial.
7.  Marka  dan  perambuan,  papan  informasi ( signage ) diletakkan pada jalur potensial.
8.  Halte/shelter  bus  dan  lapak  tunggu  dile-takkan pada jalur potensial.
8.  Telepon  umum  terletak  pada  setiap  radius  300 meter.
Disain  dan pelaksanaan konstruksi jalan termasuk fasilitas  Pejalan  kaki  harus  memenuhi  kriteria kuat,  aman,  nyaman,  indah  dan  awet  sehingga berfungsi maksimal.
Kenyataannya,  Fasilitas  Pejalan  kaki,  baik  bahu jalan,  trotoar  maupun  jembatan  penyeberangan, walau  sudah  dibuat  cukup  baik  namun  banyak yang  tidak  berfungsi  sebagaimana  mestinya terutama  di  kota-kota  di  Indonesia.  Banyak  yang sudah  berubah  fungsi,  bisa  dilihat  dimana-mana seperti  tempat  berjualan  Pedagang  kali  lima (PKL),  tempat  parkir  mobil,  tempat  parkir  motor dan  kadang-kadang  menjadi jalur  motor  dan juga tempat nongkrong diatas motor.
Fasilitas pejalan kaki harus direncanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1)  Pejalan  kaki  harus  mencapai  tujuan  dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas yang lain dan lancar.
2)  Terjadinya  kontinuitas  fasilitas  pejalan  kaki, yang  menghubungkan  daerah  yang  satu  dengan yang lain.
3) Apabila jalur pejalan kaki  memotong arus lalu lintas  yang  lain  harus  dilakukan  pengaturan  lalu lintas,  baik  dengan  lampu  pengatur  ataupun dengan  marka  penyeberangan,  atau  tempat penyeberangan yang tidak sebidang. Jalur pejalan kaki  yang  memotong  jalur  lalu  lintas  berupa penyeberangan (Zebra
Cross),
marka  jalan  dengan  lampu  pengatur  lalu  lintas (Pelican  Cross),  jembatan  penyeberangan  dan terowongan.
4)  Fasilitas  pejalan  kaki  harus  dibuat  pada  ruas- ruas  jalan  di  perkotaan  atau  pada  tempat-tempat dimana  volume  pejalan  kaki  memenuhi  syarat atau ketentuanketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut.
5)  Jalur  pejalan  kaki  sebaiknya  ditempatkan sedemikian rupa dad jalur lalu lintas yang lainnya, sehingga  keamanan  pejalan  kaki  lebih  terjamin. 6) Dilengkapi dengan rambu atau pelengkap jalan lainnya,  sehingga  pejalan  kaki  leluasa  untuk berjalan,  terutama  bagi  pejalan  kaki  yang  tuna daksa.
7)  Perencanaan  jalur  pejalan  kaki  dapat  sejajar, tidak sejajar atau memotong jalur lalu lintas yang ada.
8) Jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin,
tidak  terjadi  genangan  air  serta  disarankan  untuk dilengkapi dengan pohon-pohon peneduh.
9)  Untuk  menjaga  keamanan  dan  keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga  fasilitas  pejalan  kaki  lebih  tinggi  dari permukan jalan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berlokasi di  Jalan HR. Subrantas/Jl. Raya  Pekan.  Identifikasi  kondisi  trotoar  dan elemen  pendukungnya  dilakukan  per  300  m/  15 (lima  belas)  segmen,  berdasarkan jarak  minimum ketersediaan salah satu/ beberapa sarana pelengkap  trotoar.  Pembagian  segmen  dapat dilihat pada gambar 1.
Data identifikasi kondisi bangunan di sepajang jl. HR  Soebrantas  dan  kondisi  fisik  trotoar  dan sarana  pendukung  trotoar  di  evaluasi  dengan
kondisi ideal menurut peraturan terkait diantaranya :
1. Jalur trotoar
a. Dimensi  :  Peraturan  Bina  Marga  no  007 tahun  1990,  Perda.  Kota  Pekanbaru  no  2 tahun 2009
b. Kemiringan  :  Peraturan  Bina  Marga  no 007 tahun 1990
c. Kesinambungan  :  Peraturan  Menteri  PU no 03 tahun 2014
d. Material  :  Peraturan  Bina  Marga  no  007 tahun 1990 dan  no 11 tahun 1995
e. Curb (Kerb)  :  Peraturan  Bina  Marga  no 007 tahun 1990 dan  no 11 tahun 1995
2. Sarana pendukung jaringan pejalan kaki (jalur hijau, lampu penerangan, tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka, perambuan dan papan informasi, halte/ shelter, dan telpon umum)  :  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum No : 03/PRT/M/2014
Gambar 1. Pembagian Segmen area Survey

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Trotoar  yang  terintegrasi  dengan  Jl.  HR Soebrantas ini memiliki panjang 4.650 meter pada kedua  sisinya.  Jalan  yang  memiliki  tingkat kesibukan  yang  cukup  tinggi  di  kota  Pekanbaru ini  dipengaruhi  oleh  banyak  bangunan  yang merupakan  pusat  aktivitas  masyarakat  yang disajikan pada tabel 1 berikut.
Tabel  1.  Bangunan  pusat  kegiatan  masyarakat  di sepanjang jalan HR Soebrantas
Keterangan Jumlah Hotel/ Wisma 7 Kampus 6 RS/ RSJ 3 Bank 4 Masjid/ Musholla 6 Pusat Perbelanjaan 2 Kantor Instansi Pemerintah 5
Jl. Balam Sakti Segmen 1 450 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m 300 m Segmen
15 Segmen 14 Segmen 13 Segmen 12 Segmen 11 Segmen 10 Segmen 9 Segmen 8 Segmen 7 Segmen 6 Segmen 5 Segmen 4 Segmen 3 Segmen 2 Jl. HR Subrantas Jl. SM Amin  Jl. Rajawali Jl. Soekarno Hatta UR RSJ RS Awal Bros Riau Pos Ramayana Robinson Jl. Adi Sucipto Jl. Garuda Sakti
Identifikasi dilakukan dengan 15 (lima belas) titik pengamatan.  Kelayakan  sebuah  trotoar  di  tinjau dari Kondisi fisik (dimensi, kemiringan, kesinambungan,  material,  dan  kerb)  serta  sarana pendukung  jalur  pejalan  kaki  yang  tersedia.  Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  No  :  03/PRT/M/2014  Tentang  Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana  dan  Sarana  Jaringan  Pejalan  Kaki  di Kawasan  perkotaan  dan  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru No. 02 tahun 2009 Bab XVI pasal 130 dan  131  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan Di Kota Pekanbaru.
Panjang jalan HR Suberantas adalah 4.650 meter. Hasil  pengamatan  kondisi  jalur  pejalan  kaki menunjukkan:
A. Kondisi Lintasan
1. Dimensi Lebar  minimum  trotoar  2,0  meter  dan  tinggi trotoar  15  cm,  namun  kondisi  lapangan diperoleh  lebar  rata-rata  1,79  m  dan  tinggi rata-rata 0.13 m.
2. Kemiringan Kemiringan  melintang  juga  dapat  dilihat, masih  beberapa  yang  memenuhi  syarat, dimana kemiringan melintang 2-4 %. Pada sisi Kantor Riau Pos hanya 19.35% dari keseluruhan trotoar yang  memiliki kemiringan >  2%  dan  sisi  Kampus  Universitas  Riau 25.8%.
3. Kontinuitas Data  yang  diperoleh  panjang  area  yang  tidak memiliki  trotoar  di  sisi  Kampus  Universitas Riau 1.516,5 meter atau hilang sebesar 32.61% dan  sisi  Kantor  Riau  Pos  422  meter  (9.08%). Kondisi  salah  satu  segmen  pengamatan  dapat dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2.Trotoar Tidak Berkesinambungan

## 4. Material
Material  yang  di  gunakan  hampir  semua menggunakan  beton  namun  ditemukan  juga 14  meter  material  kayu  di  jalur  kanan  dan 327,3 meter sisi Kantor Riau Pos seperti yang terlihat pada gambar 3. Kondisi ini menurunkan tingkat kenyamanan dan
keamanan pejalan kaki.
Gambar  3.  Trotoar  Tidak  Dibuat  Dari  Material Yang Layak

## 5. Curb
Curb (kerb) merupakan hal yang penting untuk memberi  rasa  aman  dan  nyaman  bagi  pejalan kaki.  Data  yang  di  peroleh  terdapat  2.333 meter  pada  sisi  Kampus  Universitas  Riau  dan 2.454  meter  sisi  Kantor  Riau  Pos  yang  tidak memiliki curb (kerb).
Secara keseluruhan kondisi fisik jalur pejalan kaki pada  Jl.  HR  Soebrantas  disajikan  pada  grafik  1. berikut.
(a)
(b)
Grafik 1. Kondisi lintasan pejalan kaki Jl. HR Soebrantas (a) sisi Kampus UR (b) sisi Kantor Riau Pos
B. Kondisi Elemen Pendukung
Sarana  yang  tersedia  mempengaruhi  rasa  nyaman dan  aman  bagi  pejalan  kaki.  8  (delapan)  sarana pendukung  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  No  :  03/PRT/M/2014  Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan  Prasarana  dan  Sarana  Jaringan Pejalan  Kaki  di  Kawasan  perkotaan.  Keberadaan kedelapan  sarana  tersebut  di  sepanjang  jalur pejalan kaki jalan HR Soeberantas adalah:
1. Jalur Hijau Tanaman Penenduh
Keberadaan  tanaman  peneduh  disepanjang  jalan HR  Soberantas  hanya  ada  pada  sisi  kantor  Riau Pos sepanjang 497 meter jalur hijau  dengan lebar 1,83 meter.
2. Lampu penerangan
Lampu  penerangan  pada  trotoar  hanya  tersedia  2 (dua)    di  depan  Ramayana  Robinson  Panam. Sedangkan  pada  sisi  jalan  diseberangnya  tidak terdapat penerangan sama sekali.
3. Tempat duduk
Tempat duduk merupakan saranan yang disediakan  bagi  pejalan  kaki  untuk  beristirahat namun  kondisi  di  lapangan  tidak  terlihat  ada tempat duduk yang tersedia.
4. Pagar pengaman
Pagar pengaman berfungsi untuk membatasi jalur kendaraan  dengan  jalur  pejalan  kaki,  sehingga kendaraan  tidak  dapat  menggunakan  trotoar. Disepanjang  jalan  HR  Subrantas  tidak  ada  yang memiliki  pagar  pengaman  Pagar  pengaman  atau bollards (batas penghalang).
5. Tempat Sampah
Sesuai  dengan  peraturan,  tempat  sampah  harus ada  setiap  20  meter.  Data  yang  diperoleh  jalur kanan ada 5 (lima) dan jalur kiri 4 (empat) tempat sampah.
6.  Marka,  Perambuan,  dan  Papan  informasi (signage)
Marka, Perambuan, dan Papan informasi (signage)  adalah  sarana  yang  memberi  informasi bagi  pengguna  jalan  (pengguna  kendaraan  dan pejalan  kaki).  data  survey  yang  diperoleh  jalur kanan  ditemukan  31  rambu  dan  12  papan informasi.  Jalur  kiri  ada  45  rambu  dan  7  papan informasi.
7. Halte /shelter
Peraturan menteri Pekerjaan umum
menyembutkan halte /shelter bus dan lapak tunggu harus  disediakan  di  setiap  300  meter.  Panjang jalan  HR  Subrantas  adalah  4.680  meter  jadi seharusnya  ada  15-16  halte  di  masing-masing
jalur. Dari tabel identifikasi diatas diperoleh ada 8 halte bus di jalur kanan dan 9 halte di jalur kiri.
8. Telpon Umum
Sarana  pendukung  yang  terakhir  adalah  telpon umum, disepanjang jalan tersebut tidak ditemukan adanya  telpon  umum.  Prasarana  ini  kemungkinan tidak disediakannya lagi mengingat perkembangan  teknologi  yang  sudah  beralih  dari telpo umum ke telpon selular.
Kondisi  Elemen  Pendukung  pada  jalur  pejalan kaki  yang  terintegrasi  di  sepanjang  Jl.  HR Soebrantas  ini  dapat  direpresentasikan  melalui grafik 2. berikut ini.
(a)
(b)
Grafik 2. Kondisi Elemen Pendukung jalur pejalan kaki Jl. HR Soebrantas (a) sisi Kampus UR (b) sisi Kantor Riau Pos
Kondisi  trotoar  pada  pagi,  siang  dan  malam  hari cukup  berbeda.  Kondisi  umum  terlihat  bahwa pada  pagi  dan  siang  ditemukan  pedagang  di trotoar.  Adanya  bangunan  permanen  dan  non permanen  yang  digunakan  untuk  berdagang. Trotoar juga dimanfaatkan untuk parkir
kendaraan.  Kondisi  yang  tidak  jauh  berbeda ditemukan pada malam hari dimana pedagang dan parkir  kendaraan  juga  semakin  banyak.  Kondisi trotoar  yang  rusak,  tidak  berkesinambungan  serta pengalihan  fungsi  mengakibatkan  pejalan  kaki tidak berjalan di trotoar. Seperti yang dapat dilihat
pada  gambar  4.  dan  5.  Kondisi  tersebut  dapat membahayakan  baik  bagi  pejalan  kaki  maupun
pengguna  alat  transportasi  lainnya,  mengingat trotoar terintegrasi dengan jalan raya.
Gambar 4. Trotoar Rusak, Kotor Dan Berubah Fungsi Menjadi Tempat Pembuangan Sampah
Gambar 5. . Peralihan fungsi Trotoar Menjadi Tempat Berdagang dan Tempat Parkir

## KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  pengolahan  data  dan  pembahasan  di  atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Kondisi fisik (dimensi, kemiringan, kesinambungan,  material,  dan  kerb)  serta sarana pendukung trotoar belum layak karena beberapa  indikator  tidak  memenuhi  kondisi ideal sesuai peraturan yang ada.
2. Kondisi  trotoar  pada  pagi,  siang  dan  malam belum digunakan sebagaimana fungsi idealnya,  yang  khusus  dipergunakan  oleh pejalan kaki, keberadaan bangunan permanen dan non permanen banyak ditemui di trotoar, kondisi  lain  yang  ditemukan  adalah  adanya parkir liar di trotoar.
Kekurangan-kekurangan  yang  terdapat  pada kondisi trotoar berikut atribut pendukungnya di:
1. Perancangan ulang terhadap kondisi fisik dan penyediaan  fasilitas  jalur  trotoar,  harus memperhatikan  unsur-unsur  penting  yang menunjang  tingkat  kenyamanan  pejalan  kaki
dalam  pemanfataan  trotoar  dengan  mengacu kepada peraturan yang ada antara lain
2. Trotoar  harus  dikembalikan  ke  fungsi idealnya,  yakni  sebagai  jalur  yang  terletak berdampingan  dengan  jalur  lalu  lintas kendaraan,  yang  khusus  dipergunakan  oleh pejalan kaki (pedestrian).
3. Perlunya  sosialisasi  tentang  trotoar  terhadap masyarakat,  sehingga  masyarakat  sadar bahwa  trotoar  merupakan  hak  bagi  pejalan kaki.
Dengan  terpenuhi  ketiga  kondisi  ideal  tersebut diharapkan  keselamatan  dan  Kelancaran  Lalu Lintas dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru . 2016. Statistik Daerah Kecamatan Tampan 2016, Katalog BPS : 1101002.1471.010 Direktorat  Penataan  Ruang. 2000. Pedoman Penyediaan  dan  Pemanfaatan  Prasarana dan  Sarana  Ruang  Pejalan  Kaki  di Perkotaan. Jakarta  :  Direktur  Penataan Ruang Nasional.
Kuncoro  Harsono  et  al.. 2013, Identifikasi Kenyamanan  Pejalan  Kaki  Di  City  Walk Jalan  Slamet  Riyadi  Surakarta ,  Jurnal Sinektika Vol.13 No.1, 2013.
Menteri  Pekerjaan  Umum. 2014.  Jakarta  : Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor : 03/PRT/M/2014. Tentang Pedoman  Perencanaan,  Penyediaan,  dan PemanfaatanPrasarana dan Sarana Jaringan  Pejalan  Kaki  di  Kawasan Perkotaan. Pemerintahan Kota Pekanbaru. 2009. Pekanbaru  : Perda  kota  Pekanbaru  No  2 Tahun  2009  Lalu  Lintas  dan  Angkutan
Jalan .
Sweetly  Manopo,  et  al .. 2015 .  Analisa  Tingkat Pelayanan  Trotoar  Ditinjau  Dari  Laju Arus  Pada  Ruas  Jalan  Sam  Ratulangi Manado  Untuk  Segmen  Ruas  Jalan  Rs Siloam  –  Monumen Zero  Point Kota Manado.  Jurnal Sipil  Statik  Vol.3  No.2, Februari 2015 (99-108) ISSN: 2337-6732. Rachmat  Prijadi,  et  al ..  2014.  Pengaruh Permukaan  Jalur  Pedestrian      Terhadap Kepuasan dan Kenyamanan Pejalan Kaki Di    Pusat    Kota  Manado.  MEDIA MATRASAIN    ISSN    1858  1137  Volume 11, No.1, Mei 2014.
Undang  –  Undang  No.  22. 2009.Jakarta  :  Lalu lintas dan Angkutan Jalan
World Health Organization (WHO) . 2015. Global Status Report On Road Safety 2015: supporting a decade of Action. Switzerland: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data.