## Konstruksi Sosial Praktek Kesetaraan Gender di Wahidiyah
Sardjuningsih *1
1 Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64127, Indonesia
* sardjuningsih@iainkediri.ac.id
Artikel History Submit: 6 Nov 2022 Review: 28 Nov 2022
Revised: 23 Juni 2023
Accepted: 30 Juni 2023
Abstract: The  practice  of  gender  equality  in  religious  settings  is  often  the subject of controversy and debate. This article examines the social construction of  gender  equality  practices  implemented  in  Wahidiyah,  an  Islamic  religious institution  that  includes  Shalawat  Wahidiyyah,  Islamic  Boarding  Schools,  and Islamic Education Institutions, from kindergarten to university level. This study uses  a  sociological  approach  and  Social  Construction  theory  analysis  to understand  how  the  practice  of  gender  equality  in  Wahidiyah  is  realized  and understood  by  its  congregation.  Through  qualitative  data  collection  involving interviews, observations, and analysis of relevant documents, this study analyzed various aspects of social construction involved in the practice of gender equality in Wahidiyah. The results show that the practice of gender equality in Wahidiyah is  a  social  reality  that  is  deliberately  built  to  dynamise  the  organization.  The selection  of  leadership  figures  in  institutions  under  Wahidiyah  is  based  on individual  qualifications  and  competencies  regardless  of  gender.  This  social construction  is  seen  by  the  congregation  as  a  vehicle  for  healthy  competition, where  every  congregation  who  has  the  qualifications  and  competencies  in accordance  with  the needs of the  organization  has  the opportunity to  become part of the leadership. However, it is important to note that this pattern was not based on open elections. Instead, these individuals are appointed by the Muallif, taking  into  account  loyalty,  ability,  and  relevant  educational  qualifications.  The practice  of  gender  equality  in  Wahidiyah,  in  this  way,  reflects  the  existence  of social  constructs  that  lead  to  the  building  of  a  dynamic  and  inclusive organization.  This  article  contributes  to  broadening  our  understanding  of  the practice  of  gender  equality  among  Muslims,  particularly  in  the  Pesantren context.  By  focusing  on  aspects  of  social  construction,  this  article  presents  a more  comprehensive  perspective  on  how  the  practice  of  gender  equality  in Wahidiyah is implemented and interpreted through its congregation.
Keywords: Social  Construction,  Gender  Equality  Practice,  Wahidiyyah,  New Reality.
How  to  cite:  Sardjuningsih.  (2023).  Praktek  Kesetaraan  Gender  pada  Lembaga  Jamiyyah Wahidiyyah . Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial , 7 (1), 141 – 154. https://doi.org/10.30762/asketik.v7i1.527
© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution  (CC  BY  SA)  license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Pendahuluan
Kesetaraan  gender  di  kalangan  umat  Islam  masih  pro  kontra.    Hal  ini  karena tradisi    dan  interpretasi  Ulama  terhadap  teks  suci  masih  menempatkan  laki-laki  pada strata  sosial  nomer  satu  (Zulaiha,  2017  :  81-94)  dan  (Alfitri,  2014).  Wacana  yang dibangun  untuk  memberikan  rasa  keadilan  dan  kesetraan  gender  kepada  perempuan menjadi  goal  politik    pemerintah  Indonesia  (Pambudi,  2012).  Dalam  rancangan pembangunan  jangka  Panjang  Nasional,  kesetraan  gender  masuk  dalam  rumusan strategis  dalam  Perencanaan    dan  penganggaran  responsive  Gender  (PPRG).    Dalam prakteknya belum bisa diwujudkan untuk dapat memenuhi standard kesetraan gender di setiap lembaga belum terwujud , sesuai dengan misi goal yang ingin dicapai.  Di kalangan tokoh  politik,  Ulama,  dan  para  pakar  sosial    sekalipun,    masih  tarik – menarik kepentingan untuk merealisasikan peraturan tersebut.  Di Lembaga pemerintah sendiri, Lembaga  politik,  Lembaga  hukum,  pendididkan,  ekonomi,  agama    masih  belum sepenuhnya  menjalankan  konsep  kesetraan  gender.  Lembaga  Wahidiyyah  sebagai Lembaga Islam yang menaungi  Pondok pesantren , Jamiyyah perjuangan  Shalawat, dan Lembaga Pendidikan telah mempraktekkan kesetaraan gender dalam menentukan figur untuk  memimpin  Lembaga.  Kualifikasi  pendididikan  dan  kompetensi,  dan  integritas menjadi  pertimbangan  utama.  Siapapun  yang  memiliki    kualifikasi  yang  dibutuhkan dapat menempati posisi tertentu di Lembaga, tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini berbeda dengan Lembaga agama pada umumnya , yang masih kuat praktek Patriarkinya (Schnabel, 2018). Di tubuh NU , sebagai  organisasi terbesar di Indonesia masih menjadi perdebatan, Asmani, J. M. (2015).
Hal ini menjadi menarik untuk dikaji , bagaimana praktek kesetraan gender dapat menjadi  sebuah  kebijakan  pengembangan  Lembaga  ditengah – tengah  kontroversial wacana di tengah umat Islam.  Kajian tentang  kesetaraan gender  di ruang Pesantren telah dilakukan oleh (Faridah, 2018), yang menyimpulkan bahwa  selama teks klasik yang dijadikan  pedoman  pengembangan  wawasan  kesetraan  gender,  maka  yang  terjadi prakteknya mengalami banyak kendala kultural.  Kesetraan gender di Pendiidkan Tinggi dilakukan  oleh  (Dhaniarti  et  al.,  2017),  menyimpulkan  bahwa  dunia  perguruan  tinggi belum  bisa  menjadi    basic  pengembangan    kesetraan  gender,    karena  masih  banyak adanya tarik menarik kepentingan  patriarchis. Meskipun  kajian teori banyak dilakukan , baik langsung dalam kelas maupun dalam ruang terbuka seperti seminar, kultur patriarki masih menjadi kendala.
Kajian  kesetaraan  gender  selama  ini  lebih  banyak  mengkaji  tentang  pertentangn konseptual dikalangan Feminis, Sosiolog, dan Agamawan. Kesetraan gender dikaji dari aspek cita – cita pergerakan,  ingin menciptakan keadilan sosial terutama tentang posisi perempuan  yang  masih  subordinat,  dan  mempersoalkan  patriarki  sebagai  asal-usul missoginis  yang  bias  kepentingan  laki-laki  (Bayeh,  2016).    Kesetraan  gender  dikaji sebagai studi keagamaan,  terutama disiplin keislaman, seperti  KH. Husein Muhamaad yang  mengkaji  tenang  feminism  dalam  kajian  Tasawwuf  (Najib,  2020  ).  Kajian kesetaraan  gender    oleh  Ismail  (2015)  tentang  rekonstruksi    tafsir    berkeadilan  gender yang  mengkritisi  pemikiran  feminis  Muslim.  Kajian    tafsir  feminis  yang  membahas tentang    pembedaan    kedudukan    laki-laki  dan  perempuan  dalam  ruang  agama  yang berpengaruh  pada  pembedaan  peran  nya  dalam  kewajiban  agama  (Husaini  &  Husni, 2015).  Kajian  tentang    konsep  gender  secara  sosiologis    yang  dihubungkan  dengan munculnya  pembedaan  sex  dan  peran  sosial  laki-laki  dan  perempuan  (Arsyad,  2014). Kajian  kesetaraan  gender    di  ruang  Pesantren  (Faridah,  2018).  Kesetraan  gender  di Pendidikan Tinggi  (Dhaniarti  et  al., 2017). Praktek  kesetaraan  Gender  di  ruang  politik (Pambudi, 2012 dan Hasanah & Musyafak, 2018).
Kajian menarik tentang kesetraan gender dilakukan oleh Moh Anuar Ramli, 2013, dan .Abidin, dkk:  2019  menafsirkan Alquran tentang peran dan  posisi   laki-laki dan perempuan      adalah  dengan    prinsip Al-adallah,  -Musawwah-  Asy-syura- dan Al-ma ’ ruf , dengan  mengunakan  model  analisis    mufassir  kontemporer,  seperti      Aminah  Wadud, Fatimah  Mernissi,  Asghar  Alii  Enginer  ,    dan    Mansur  Faqih.    Oleh  sebagaian  umat Islam  pemikiran  mereka  tentang  kesetaraan  gender  masih  belum  bisa  diterima sepenuhnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh  (Arbain, Azizah, & Sari, 2017,  Suaidi, 2014)).  Kajian kesetraan gender di wahidiyyah belum dikaji oleh sarjana, oleh karena itu kajian ini akan menarik dan memiliki nilai kebaruan (renewaly), yaitu tentang konstruksi sosial kesetraan gender di organisasi agama, yang bernama Wahidiyah.
Berangkat dari permasalahan akademis diatas, fokus kajian ini tentang konstruksi sosial  jamaah  tentang  praktek  kesetraan  gender,  yang  meliputi:  1.    Bagaimana  jamaah dapat  memahami  apa  yang  dimaksud  kesetaraan  gender  (Internalisasi),  2.  Bagaimana praktek  dari  nilai  kesetaraan  gender  dapat  diterapkan  (Eksternalisasi),  3.  Bagaimana pelembagaan  melihat  kesetaraan  gender  pada  organisasi  (obyektivasi).  sebagai  bentuk eksternalisasi  ,menjadi  bagian  dari  instrument  dinamika  lembaga.  Fokus  kajian  ini berangkat  dari  sebuah  pemikiran  bahwa  umat  Islam  memiliki  kendala  kultural  untuk
mempraktekkan  kesetaraan  gender  dalam  lingkup  sosial.    Muallif  adalah  figure  sentral yang paling ditaati di wahidiyyah. Semua keputusan, termasuk penempatan orang -orang yang  dianggap  memiliki  kompetensi.  Praktek  kesetraan  gender  merupakan  bentuk adaptasi  Wahidiyyah  dengan    wacana  modern  dari  luar,  untuk  menghadapi  tantangan perubahan sosial.  Praktek kesetraan gender di wahidiyyah sebagai  model dan nilai baru, yang  menempatkan  Wahidiyyah  sebagai  organisasi  yang  inklusif  dan  dinamis,  tidak terkungkung dengan tradisi mainstream dalam kepemimpinan.

## Metodologi
Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus  dalam  mengungkapkan  makna  dari  suatu  kasus  yang  ada  secara  alami  tanpa  ada sudut  pandak  dari  pihak  lain.  Untuk  mengenalisis  dari  kasus  yang  ada  peneliti menggunakan  dengan  menggunakan  teori  Konstruksi  Sosial  Pieter  L  berger  yang berfokus  pada  konstruksi  praktek  kesetraan  gender  jamaah  Wahidiyyah  yang  meliputi pemahaman  tentang  kesetraan  gender  yang  menjadi  fenomena  di  lingkungan wahidiyyah,  praktek  dari  nilai  kesetaraan  gender  diterapkan  dan  pelembagaan  praktek kesetraan gender di organisasi.
Penentuan  subyek  dalam  penelitian  ini  menggunakan  purpose  sampling  dimana untuk menentukan sampel harus mempertimbangkan ciri-ciri yang sesuai dan memiliki kriteria khusus sesuai dengan kasus yang ada. Informan diambil dari dua kelompok yaitu jamaah  pengamal  sholawat  wahidiyah  dan  elit  lembaga.  Seluruh  Informan  dipastikan memiliki  kapasitas  dan  pengetahuan  tentang    kesetaraan  gender  yang  telah  menjadi bagian  dar  dinamika  aktivitas  mereka  sehari-hari  di  lingkungan  wahidiyyah.    Untuk memperoleh  data  peneliti  menggunakan  teknik  wawancara  agar  untuk  mencari  data kepada  informan  dapat  dilakukan  secara  mendalam.  Dalam  menganalisis  data  yang diperoleh  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  lewat  wawancara  kepada  informan serta  melakukan  pengkajian  studi  literatur  terhadap  penelitian-penelitian  yang  terkait dengan  fokus  yang  peneliti  kaji.  Lalu  peneliti  menganalisis  dengan  menggunakan  teori konstruksi sosial Peter L Berger.

## Hasil dan Pembahasan

## Teori Konstruksi Sosial Pieter L Berger
Teori konstruksi Sosial  Pieter L. Berger dan Thomas Luckman.(Sulaiman, 2016). Teori  ini  merupakan  interaksi  antara  paradigma  fakta  sosial  yang  dirumuskan  oleh
Emille  Durheim  dan  definisi  sosial  oleh  Max  Weber.  Paradigma  Fakta  Sosial menjelaskan bahwa realitas sosial diciptakan oleh masyarakat. Sehingga apa yang menjadi fakta  di  masyarakat  adalah  nyata  dan  terbaru  (Ngangi,  2011).  Karena  masyarakat  yang membentuk  nilai-  nilai  sosial  dari  fakta  tersebut,  maka  secara  keseluruhan  memahami apa  yang  harus  dilakukan  terhadap  fakta  sosial  tersebut.  Disini  masyarakat  secara keseluruhan  dipaksa  untuk  menyesuikan  diri  dan  bisa  menerima  realitas  tersebut. Sehingga  orang  yang  tidak  bisa  menyesuaikan  diri  dengan  realitas sosial  tersebut,  akan menemui  kegagalan  dan  mendapat  sangsi  sosial.  sebaliknya  paradigma  definisi  sosial menjelaskan  bahwa  realitas  sosial  itu  diciptakan  oleh  individu  di  masyarakat  (Supriadi, 2015).  Bahwa  individu  dengan  kreativitas  dan  pilihannya  dapat  melakukan  sesuatu  ide atau  gaasannya,  sehingga  ide  dan  gagasan  tersebut  menjadi  sebuah  fakta  sosial.  Disini masyarakat  yang  terdiri  banyak  orang  dipaksa  oleh  individu  untuk  bisa  menerima gagasan  tersebut.  Kolaborasi  dari  dua  paradigma  tersebut  kemudian  menjadikan  fakta sosial  atau  realitas  sosial  merupakan  hasil  kreatifitas  dan  gagasan  individu  dan masyarakat  secara  bersama-sama.  Dengan  penjelasan  tersebut  teori  konstruksi  sosial dalam  menjelaskan  realitas  masyarakat  menggunakan  ruang-ruang  kognisi  sosial,  yang terbagi  dalam  Internalisasi,  Eksternalisasi  dan  Obyektivasi.  Dimana  masing-masing ruang  kognisi  sosial  tersebut  memiliki  pola  nya  sendiri-sendiri  (Wiradini  &  Erianjoni, 2019).
Kesetraan gender dalam perspektif teori konstruksi sosial adalah sebuah fenomena sosial,  dimana  setap  individu  memiliki  konstrusksi  yang  berbeda  dengan  yang  lain. Tetapi  ketika  praktek  kesetraan  gender  ini  menjadi  sebuah  fakta  yang  dibentuk  oleh organisasi, dan  menjadi bagian dari instrument organisasi, maka seluruh individu yang ada  di  dalamnya  akan  dapat  mengikuti  proses  kebijakan    ini  terus  berproses,  menjadi sebuah  bagian  dalam  dinamika  organisasi.  Posisi  Individu  sebagai  jamaah  akan  dapat beradaptasi  dengan  fakta  sosial  ini,  dan  dianggap  sebagai  bagian  dari  doktrin  yang sengaja dibentuk sesuai dengan arah tujuan organisasi.

## Internalisasi Pemahaman Kesetaraan Gender
Pemahaman kesetraan gender menjadi pelajaran penting bagi pengikut wahidiyyah, untuk  bisa  menjadi  bagian  dari  dasar  bertindak.  Bahwa  pemuliaan,  penghormatan, penghargaan, dan pengakuan atas perempuan telah menjadi bagian dari model dinamika Wahidiyyah.  Perempuan  yang  memiliki  kapasitas  dan  kompetensi  yang  setara  dengan
laki-laki, selayaknya mendapat perlakuan sebagaimana laki-laki. Sebagaimana prinsip Al adallah,  Musawwah-Asy-syura  dan  Al-ma ’ ruf  ,    telah  menjadi  bagian  dari  wahidiyyah mempraktekkan  nilai  keislaman.  Hal  ini  mejadi  langka  dikalangan  umat  Islam.  Karena Aminah  Wadud  dan  fernissi  masih  kontroversial.  Meskipun  wahidiyah  tidak  secara implisit menganut Mufassir kontemporer, tetapi apa yang terjadi di Lembaga ini, bagian dari  tujuan  dari  model  tafsir  tersebut.  Tidak  ada  lagi  diskriminasi  antar  keduanya. Wahidiyyah  bukan  yang  pertama  dan  satu-satunya  organisasi  yang  mempraktekkan kesetraan gender (M Anuar Romli , dkk, 2013).
Dari  pernyataan  para  Informan,  menggambarkan  bahwa  sikap  mereka  terhadap sistem pemilihan pemimpin yang demokratis belum tentu menjamin kualitas orang yang terpilih. Justru sistem pemilihan banyak menimbulkan madharat, karena para calon yang tidak  terpilih  akan  kecewa,  dan  ini  dapat  menimbulkan  boomerang  bagi  Wahidiyah. Ketaatan  dan  kepatuhan  jamaah  kepada  Romo  Kyai  yang  begitu  tinggi,  menilai  figur yang  dipilih  oleh  Romo  Kyai  adalah  yang  terbaik,  karena  beliau  telah mempertimbangkan  segala  aspek  yang  dibutuhkan  seorang  pemimpin.    Penghormatan dan  penghargaan  kepada  perempuan  sebagai  suatu  contoh  dan  teladan  Romo  Kyai kepada Jamaahnya. Sikap dan perilaku ini harus dapat dikembangkan di keluarga masing- masing,  bagaimana  menghargai  perempaun  dalam  keluarga.    Tradisi    Islam  patriarchi yang  selalu  bias  terhadap  kepemimpinan  Wanita  dan  harus  diakhiri  (Bayeh,  2016). Internalisasi  dari  fenomena  kesetraan  gender  di  lingkungan  wahidiyyah  bukan berdasarkan teks suci, sebagaimana yang ditulis oleh Nurmila bahwa pengaruh budaya patriarki terhadap ajaran agama sangat nyata (Nurmila, 2015) dan sebagaimana pesantren dan lembaga keagamaan Islam lainnya tetapi beradaptasi dengan perubahan sosial yang ada di luar organisasi (Faridah, 2018). Wahidiyyah lebih dahulu menginternalisasi nilai - nilai  modern  yang  ditawarkan  oleh  para  Sarjana  dan  Mufassir  kontemporer  yang menafsirkan Al-quran tentang peran dan  posisi  laki-laki dan perempuan  adalah dengan prinsip  Al adallah, Musawwah-Asy-syura dan Al- ma’ruf. Mereka mengadopsi pemikiran gaya model analisis mufassir kontemporer, seperti   Aminah Wadud, Fatimah Mernissi, Asghar  Ali  Enginer,  dan  Mansur  Faqih.  Yang  menempatkan  laki-laki  dan  perempuan secara  adil  dalam  peran  dan  posisi  masing-masing.  Melihat  perbedaan  laki – laki  dan perempuan  secara  biologis  dan  kultural  tidak  lagi  menjadi  acuan  kebijakan  wahidiyyah (Husaini & Husni, 2015).
Dalam  analisis  konstruksi  sosial  nilai-nilai  yang  dikembangkan  dalam  praktek kesetraan gender meskipun ini berasal dari pertimbangan pribadi Muallif tetapi menjadi
rujukan  penting  bagi  jamaah.  Sebagai  tokoh  sentral  Muallif  telah  memiliki  konstruksi tentang  kepemimpinan  yang  dapat  mendinamisir  lembaga.  Internalisasi  nilai-nilai kesetraan  gender  dikalangan  jamaah  melalui  proses  ketawadluan  kepada  Muallif. Keyakinan  dan  penghormatan  kepada  Muallif,  diwujudkan  dalam  bentuk  penerimaan dengan legowo, semua yang ditentukan oleh Kyai. Pro kontra atas kebijkan ini karena ini adalah  pola  baru,  terutama  di  Lembaga  Islam,  yang  belum  menjadi  bagian  tradisi kepemimpinan Islam.

## Bentuk Penerapan Nilai Kesetaraan Gender di Lingkungan Wahidiyyah
Dalam  prespektif  teori  konstruksi  sosial  pemahaman  elit  tentang  praktek kesetaraan gender di lingkungan Wahidiyyah merupakan pemahamanan individual, yang bersifat  subyektif  (Ritzer  :  2008).  Jamaah  dan  Elitnya  memiliki  pemahaman  berbeda, karena  pengetahuan  dan  pengalaman  langsung  yang  dialami  berbeda.  Jamaah  hanya melihat fenomena disekitarnya, bahwa penunjukkan pemimpin perempuan oleh Romo Kyai,  merupakan  bukti  bahwa  beliau  mengajarkan  menghormati  dan  menghargai perempuan.    Makna  dan  substansi  kesetraan  gender  bukan  mengistimewakan,  tetapi mensetarakan bahwa hak laki-laki dan perempuan itu sama. Begitu pula tangung jawab sosialnya. Tidak ada diskriminasi , eksploitasi, dan subordinasi  (Ogato, 2013).
Elit  yang  memiliki  pengalaman  langsung  dari  kebijakan  penunjukkan  sebagai pimpinan  menilai  bahwa  kapasitas  dan  kompetensi  sangat  penting  untuk  menjadi pertimbangan Romo Kyai.  Di Lembaga Pendidikan wahdiyyah dari tingkat TK sampai universitas  adalah  80  %  adalah  dipimpin  perempuan.    Fenomena  ini  berbeda  dengan dilembaga  lainnya    (Dhaniarti  et  al.,  2017),  yang  masih  menerapkan  patriarki.    Hal  ini juga bertentangan dengan dengan tradisi masyarakat Jawa yang mementingkan Laki-laki disetiap  ruang  publik  dan  domestik  (Dewi,  2018).  Sementara  pada  masayarakat  suku lainnya  sudah  mempraktekkan  kesetraan  gender,  yang  dibungkus  dengan  ideologi matrilineal,  yang  menempatkan  perempuan  sebagai  kelompok  utama  dalam  keluarga. Sebagaimana  di  Minang,  Sumatra  Barat  (Fatimah,  2012  :  11),      Suku  Semendo  di Sumatra  selatan  (Mahdi,  2016  :  1),  Suku  Dayak  Hindu  Budha  di  bumi  Segandhu Kabupaten  Indramayu (Fariza & Bahfiarti, 2017: 309).
Menurut mereka penunjukan langsung oleh Romo Kyai ini adalah hak prerogative beliau.  Dunia  Pesantren  menempatkan  Kyai  sebagai  figur  kuat,  segala  kebijkan  berada ditangan  Kyai,  terutama  dikalangan  Peantren  NU    (Asmani,  2015).  Teori  Konstruksi
melihat  fenomena  ini  adalah  Sikap  individu  Kyai  sangat  menentukan.  Otoritarionisme Kyai adalah sikap original dari budaya Pesantren.  Tetapi apa yang dilakukan Romo Kyai ini  ada  perbedaan  dengan  apa  yang  terjadi  di  luar.  Beliau  lebih  mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh wahidiyyah, sangat keras dari internal dan eksternal. Oleh sebab  itu  wahidiyyah  membutuhkan  dukungan  sosial  yang  lebih  besar,  yaitu  simpati jamaah,  simpati  masyarakat,  dan  bentuk  dari  wujud  mendukung  program  pemerintah. Dalam Islam penunjukan perempuan dalam kepemimpinan memiliki akar sejarah dalam perjuangan  politik  perempuan,  seperti  hasil  kajian  dari  Fathurrahman  (2016).  Jamaah bisa menerima keputusan Romo Kyai secara buat, dan dihormati sebagai keputusan yang terbaik.
Fenomena  kesetraan  gender  di  lingkungan  Wahidiyyah  merupakan  suatu fenomena yang khusus, terutama di kelompok umat Islam. Karena pada umumnya pro dan  kontra  masih  belum  selesai.  Kajian  Mohd  Anuar  Ramli,  dkk    (2013)  bagaimana pertentangan  antara  klasik  dan  modern  sampai  saat  ini  masih  keras,  terutama  tentang feminisme.    Pemikiran  klasik  menuduh  bahwa  ulama  kontemporer  pro  feminisme. Seperti  yang  ditulis  oleh  Arbain  dkk  (2017)  bahwa  pemikiran  Mufassir  kontemporer Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, dan Mansur Fakih terpengaruh dengan pemikiran feminisme.  Karena tiga Mufassir tersebut menempatkan  menempatkan kepemimpinan perempuan  sebagai  alasan  kontekstual,  serta  menempatkan  laki-laki  dan  perempuan memiliki hak yang sama.
Wahidiyyah  terbuka  dengan  ide  dan  gagasan  baru,  yang  berasal  dari  luar,  jika memang memiliki tujuan yang baik. Ideologi kesetraan gender dan emansiapasi  wanita merupakan  proyek  pemerintah  untuk  menciptakan  rasa  keadilan  kepada  setiap  warga negara. Keadilan yang dimaksud adalah bahwa setap hasil pembangunan nasional harus bisa  diakses  oleh  semua  kelompok  baik  laki-laki,  perempuan,  lansia,  dan  disabilitas. Hasanah,  U.,  &  Musyafak,  N.  (2018)  menjelaskan  bahwa  pembangunan  dikatakan berhasil apabila semua kelompok dapat menikmati hasilnya secara merata. Wahidiyyah mewujudkannya  terlebih  dahulu  dari  kelompok  lain,  sebagai  wujud  dari  cinta  negara sekaligus untuk mendapat dukungan dari pihak lain. Perempuan selama ini dalam posisi marginal  dan  tersubordinasi  oleh  kepentingan  kekuasaan  kelompok.  Marginalisasi  dan subordinasi perempuan berdampak pada ketidakadilan posisi dan peran. Hal ini terjadi di seluruh dunia, bahwa perempuan lebih sedikit menikmati hasil pembangunan. Seperti yang ditulus oleh Ogato, S. (2013) dalam kajiannya pada perempuan Ethopia, yang selalu tertinggal  dengan  laki-laki  dalam  segala  hal.  Akibatnya  sangat  luas  terhadap  kehidupan
mereka,  terutama  anak-  anak..  Kemiskinan,  kebodohan,  keterbelakang,    dialami  oleh wanita.Wanita sejak lama , bahkan masih kecil sudah dilibatkan dalam ekonomi keluarga, bahkan disiapkan menjadi tulang punggung keluarga (Jasruddin & Quraisy, 2017) namun tidak  ditempatkan  pada  posisi  yang  setara.  Masyarakat  sampai  saat  ni  masih  belum memahami terhadap kemampuan perempuan.
Praktek  tentang  kesetraan  gender  antara  jamaah  dan  elit  sangat  subyektif  dan individualis.    Dalam  proses  eksernalisasi  setiap  individu  atau  kelompok  memahami sebuah  fenomena  berasarkan  apa  yang  dialami.    Wacana  kesetraan  gender  merupakan ide  baru,  yang  tidak  semua  orang    memahami  dengan  baik,  kecuali  orang  tersebut memiliki  perhatian  dalam  literasi.  Kebijakan  pemerintah  kemudian  diadopsi  oleh Wahidiyah,  menjadi  sebuah  kebijakan  dalam  menentukan kepemimpinan  dimaksudkan untuk  memberi  kesempatan  yang  sama  kepada  semua  kelompok  jenis  kelamin. Demikian  pula  yang  terjadi  pada  Wahidiyyah,  penunjukkan  wanita  sebagai  bagian  dari pimpinan  adalah  upaya  untuk  membangun  Wahidiyyah  lebih  modern  dan  dapat menciptakan  kompetisi  yang  sehat  antar  anggota.  Peningkatan  kemampuan  diri berdasarkan  pengalaman  dalam  organisasi  merupakan  salah  satu  cara  strategi  untuk mendapatkan pemimpin yang baik. Meskipun cara yang digunakan belum mengacu pada sistem  demokrasi  yang  sebenarnya.  Peran  dan  posisi  Kyai  masih  sangat  kuat  dalam keputusannya. Namun dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas seseorang untuk menjadi pemimpin, merupakan salah satu cara membangun organisasi yang lebih sehat.  Otoritarionisme  masih  melekat,  tetapi  dilingkungan  Wahidiyyah  hal  ini  dapat menciptakan  kompetisi  yang  sehat,  asal  semua  pihak  dapat  memahami  maksud  dari sistem yang diberlakukan Kyai.

## Pelembagaan Nilai Kesetaraan Gender di Organisasi Wahidiyyah
Kesetraan  Gender  di  wahidiyyah  telah  menjadi  kebijakan  organisasi  praktek  ini bukan  tidak  mengalami  kendala.  Selalu  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan kebijakan  ini.  Hal  ini  disadari  oleh  organisasi  tidak  mudah  mengubah  sebuah  tradisi yang  sudah  mengakar.  Sebagaimana  tulisan  Asmani  menyebutkan  bahwa  bagaimana masalah kesetraan gender masih menjadi perdebatan di tubuh organisasi NU. Bagaimana tantangan terjadi banyak sekali, baik dari jamaah sendiri, maupun dari kelompok Islam dari  luar  tantangan  internal  menilai  kebijakan  ini  kurang  popular,  karna  sebelumnya berdasarkan  senioritas.  Tetapi  kelompok  ini  menurut  informan  hanya  sedikit,  mereka
kebanyakan adalah orang-orang yang dahulunya telah diberi kesempatan untuk memikul amanat  yang  diberikan,  tetapi  tidak  berhasil.  Tantangan  dari  kelompok  Islam  lainnya bahwa apa yang dilakukan oleh wahidiyyah adalah tidak sesuai dengan tradisi pesantren atau  lembaga  pendidikan  Islam,  sepeenomena  kesetaraan  gender  di  pesantren  yang masih  tarik  ulur  karena  perdebatan  teks.    Khususnya  kalangan  pesantren  belum  bisa menerima interpretasi kelompok mufassir kontemporer. Bisa diketahui bahwa selama ini pondok  pesantren  di  Jawa  khususnya,  Kyai  sebagai  pemegang  otoritas  tertinggi  di Pesantren,  selalu  menempatkan  keluarga  sebagai  kasta  tertinggi  di  Pesantren,  tanpa memandang  kapastas dan kompetensi. Begitu pula Lembaga Pendidikan  Islam, selama ini banyak menerapkan kepemimpinan laki-laki.
Namun  Wahidiyyah  telah  meletakkan  dasar  prinsip  keterbukaan,  bahwa  ide  dan gagasan  yang  memiliki  tujuan  baik  akan  diadopsi.  Salah  satunya  adalah  menempatkan orang  yang  berkompeten,  dan  memiliki  kapasitas  serta  integritas  menjadi  bagian  dari kepemimpinan organisasi. Kepala sekolah dari TK sampai dengan Universitas yang ada dibawah naungan Wahidiyyah saat ini dipimpin oleh perempuan, kecuali di tingkat SMP, dipimpin  laki-laki.  Begitu  pula  struktur  yayasan  Wahidiyah,  ada  6  departemen,  3 diantaranya  dipimpin  oleh  Perempuan.  Di  lembaga  jamiyyah  shalawat  wahidiyyah, Prempuan  bisa  menjadi  imam  dalam  Mujahadah  Kubro.  Tugas  dari  Imam  Mujahadah adalah memimpin bacaan shlawat dan doa Mujahadah. Ini adalah fenomena langka, yang belum  bisa  kita  temukan  di  Lembaga  Islam  lain.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh Hussein  Muhamaad  dalam  kajian  gender  perspektif  tasawwuf  bahwa  Islam  tasawwuf tidak membedakan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan.
Dalam  perspektif  teori  Konstruksi  Sosial,  kebijakan  lembaga  dalam  penunjukan pemimpin  adalah  bersumber  dari  konstruksi  Muallif  sebagai  pimpinan  sentral.    Tidak memandang  jenis  kelamin,  siapapun  dapat  ditunjuk  untuk  menduduki  jabatan  tertentu oleh Muallif. Obyektivasi dari praktek ini adalah bentuk interpretasi yang dinamis dari sebuah AD / ART Lembaga. Obyektivasi merupakan perpaduan antara ranah Individual dan masyarakat Wahidiyyah ( G.ritzer , 2008).  Kebijakan yang oleh beberapa individu dinilai  kurang  tepat,    tetapi  dapat  menjadi  jawaban  atas  tantangan  Lembaga.  Sebagai Lembaga  Pendidikan  dan  perkumpulan,  mekanisme  penenruan  pimpinan  ini  perlu ditindak lanjuti menjadi sebuah peratutran, dan menjadi model mekanisme yang formal. Seperti diketahui bahwa kebijakan ini masih muda umurnya oleh karena itu masih ada yang  gagap,  meskipun  sedikit  jumlahnya.  Pertimbangan  kompetensi  ini  menimbulkan
kompetisi posistif, bagi semua anggauta. Kesetraan gender tidak melihat jenis kelamin, dan tidak berpihak pada jenis kelamin tertentu.
Sebagai  lembaga  yang  terbuka,  Wahidiyyah  telah  membuktikan  bahwa  praktek kesetraan  gender  dapat  dipraktekkan  di  Lembaga  Pendidikan  Islam,  dan  Lembaga tasawwuf  jamiyyah  shalawat  /  zikir.  Fenomena  ini  tidak  lepas  dari  prinsip  dasar Wahidiyyah untuk terbuka dengan ide dan gagasan baru, agar Wahidiyyah lebih dinamis, dalam  menghadapi  tantangan  sosial,  dengan  mengadopsi  nilai-nilai  modernitas. Wahidiyah  kebetulan  memiliki  pimpinan  tunggal  yang  adaptif  dengan  konteks kontemporer.  Kesadaran  akan  pentingnya  keterbukaaan  agar  lebih  dinamis. Pemberdayaan  perempuan  berdasarkan  kompetensi  dan  kapasitasnya,  menguntungkan Wahidiyyah  sebagai  organisasi  agama.  Tidak  semua  organisasi  agama  menempatkan perempuan  dibawah  laki-laki.  Perubahan  sosial  menuntut  pemeluk  agama  dapat menyesuaikan  pola  pikir,  dan  pola  bertindak  dengan  pola  baru,  yang  sesuai  dengan ajaran teks. Fenomena Praktek kesetraan gender di wahidiyyah, seperti gambaran yang dilakukan oleh kajian  (Moh Anuar Ramli, 2013, dan Abidin, dkk:  2019) kemungkinan adalah pemahaman dari  menafsirkan Alquran tentang peran dan  posisi  laki-laki dan perempuan  dengan  prinsip  Al adallah, Musawwah Asy-syura dan Al-ma ’ ruf,  dengan mengunakan  model  analisis    mufassir  kontemporer,  seperti  Aminah  Wadud,  Fatimah Mernissi, Asghar Ali Enginer, dan  Mansur Faqih.
Obyektivasi  sebagai  salah  satu  aspek  konstruksi  sosial  menempatkan  bagaimana masyarakat  menampatkan  sebuah  fenomena  menjadi  nilai  yang  dilestarikan.  Karena ruang  ini  melihat  bahwa  antara  kepentingan  individual  dan  masyaraat  telah  dielaborasi menjadi  sebuah  realitas  yang  memiliki  daya  guna.  Obyektivasi  juga  menempatkan seorang individu memiliki pilihan-pilihan bersifat subyektif, yang kemudian ada proses adaptasi dengan nilai yang diakui oleh masyaraat secara umum. Praktek kesetraan gender dengan memperlakukan perempuan sejajar dengan laki-laki dalam kesempatan menjadi pemimpin,  adalah  sebuah  kebijakan  Wahidiyyah  yang  lebih  responsive  atas  perubahan sosial.    Ideologi  Kesetraan  gender  merupakan  proyek  pemerintah  Indonesia, diaplikasikan  dalam  organisasai  wahidiyyah,  salah  satu  wujud  dari  cinta  tanah  air  dan mendukung program pemerintah. Dari pemikiran dan ide anak muda yang terpilih ini, wahidiyyah dapat mengatasi tantangan, terutama di masyarakat kota. Pembukaan cabang di laur negeri merupakan salah satu model pengembangan organisasi wahidiyyah.

## Kesimpulan
Praktek  kesetraan  gender  merupakan  manifestasi  pemuliaan,  penghormatan, penghargaan,  dan  pengakuan  atas  kapasitas  dan  kompetensi.    Siapapun  yang  memiliki syarat menjafdi pemimin tersebut, tanpa memandang jenis kelamin, Sebagaimana prinsip Al  adallah,  Musawwah  Asy-syura  dan  Al-ma ’ ruf dalam  Islam.  Sikap  inklusif  dan  selalu beradaptasi  menjadi  dinamika  wahidiyyah  untuk  menghadapi  tantangan  perubahan sosial.
Eksternalisasi praktek kesetraan gender dipahami jamaah dan elitnya berbeda. Hal ini karena pengetahuan dan pengalaman langsung yang dialami berbeda.  Jamaah melihat fenomena  kepemimpinan  perempuan  di  lingkungannya  adalah  hak  prrogatif  Muallif Romo  Kyai,  bahwa  beliau  menghormati  dan  menghargai  perempuan.  Sementara  elit memahami  kapasitas  dan  kompetensi  sangat  penting  untuk  menjadi  pertimbangan Romo Kyai. Beliau tidak membedakan jenis kelamin, siapapun yang memiliki kapasitas, akan diberi kewenangan. Ini salah satu sikap terbuka beliau.
Obyektivasi kesetaraan gender menjadi kebijakan  lembaga. Dasar hukum model penetapan  kepemimpinan  belum  secara  eksplisit  di  AD  /  ART.  Ini  merupakan interpretasi  dinamis  Muallif    terhadap  dinamika  sosial  yang  ada  disekitarnya. Pengembangan Lembaga menjadi prioritas penting. Oleh karena itu penunjukan kepada orang  yang  memiliki  kapasitas,  dengan  tidak  membedakan  jenis  kelamin,  menjadi pertimbangan  utama.  Karena  Wahidiyyah  banyak  tantangan  baik  dari  dalam  maupun dari luar.

## Daftar Pustaka
Ali, K. (2015). Islam and The Invironment: An islamic Perspective on Environmental Abdurrohim,  N.  (2019).  Kontekstualiasi  Kedudukan  Dan  Peran  Perempuan Dalam Kitab Taqrib. Jurnal Perspektif . https://doi.org/10.15575/jp.v3i1.35
Abidin, A. Z., Al-Khanafi, M. I. S., & Zulfikar, E. (2019). Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al- Iklil Fi Ma’ani Al -Tanzil Karya Misbah Mustafa. Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam . https://doi.org/10.14421/musawa.2019.181.1-17 Alfitri,  A.  (2014). Women’s  Rights  And  Gender  Equality  Issues  In  Islamic  Law  In Indonesia:  The  Need  To  Re- Read  Women’s  Status  In  The  Islamic  Religious
Texts. MazahiB . https://doi.org/10.21093/mj.v13i1.349
Arbain,  J.,  Azizah,  N.,  &  Sari,  I.  N.  (2017).  Pemikiran  Gender  Menurut  Para  Ahli:
Telaah  atas  Pemikiran  Amina  Wadud  Muhsin,  Asghar  Ali  Engineer,  dan Mansour Fakih. Sawwa: Jurnal Studi Gender . https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447
Arsyad,  J.  (2014).  Islam  Dan  Kesetaraan  Gender. Tajdid:  Jurnal  Ilmu  Ushuluddin . https://doi.org/10.30631/tjd.v13i2.12
Asmani,  J.  M.  (2015).  Kepemimpinan  Perempuan:  Pergulatan  Wacana  Di  Nahdlatul Ulama (Nu). Addin .
Bayeh, E. (2016). The role of empowering women and achieving gender equality to the sustainable  development  of  Ethiopia. Pacific  Science  Review  B:  Humanities  and Social Sciences , 2 (1), 37 – 42. https://doi.org/10.1016/J.PSRB.2016.09.013 Dewi, A. R. (2018). Kedudukan Perempuan Jawa Dalam Novel Hati Sinden Karya Dwi Rahyuningsih Dilihat Dari Perspektif Gender. Sirok Bastra . https://doi.org/10.37671/sb.v2i1.28 Dhaniarti,  I.,  Wulandari,  A.,  &  Setiawan,  I.  (2017).  Kajian  Gender  Leadership  and
Inequality  Pada  Perguruan  Tinggi  Di  Indonesia. Jurnal  Darussalam;  Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam . Faridah,  A.  (2018).  Gender  dalam  Pendidikan  Pesantren.
Al-Mabsut:  Jurnal  Studi  Islam Dan Sosial . Fariza, M. N., Farid, M., & Bahfiarti, T. (2017). Warisan Nilai-Nilai Gender Dalam Suku Bugis  (Peran  Komunikasi  Interpersonal  Dalam  Keluarga). KAREBA :  Jurnal
Ilmu Komunikasi . https://doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5342 Fathurrahman.  (2016).  Kepemimpinan  Perempuan  Dalam  Islam;  Legitimasi  Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan. El-Hikan , Volume IX (NO. 1). Fatimah, S. (2012). Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek Dan  Ruang  Lingkup  Kajian. Kafa`ah:  Journal  of  Gender  Studies . https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.53
Garcia-Moreno, C., & Amin, A. (2019). Violence against women: where are we 25 years after ICPD and where do we need to go? Sexual and Reproductive Health Matters , 27 (1), 1
– 3. https://doi.org/10.1080/26410397.2019.1676533 Hasanah,  U.,  &  Musyafak,  N.  (2018).  Gender  And  Politics:  Keterlibatan  Perempuan dalam Pembangunan Politik. Sawwa: Jurnal Studi Gender . https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080 Husaini,  A.,  &  Husni,  R.  (2015).  Problematika  Tafsir  Feminis:  Studi  Kritis  Konsep Kesetaraan Gender. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam . https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.264 Ismail,  N.  (2015).  Rekonstruksi  Tafsir  Perempuan:  Membangun  Tafsir  Berkeadilan
Gender    (Studi  Kritis  Atas  Pemikiran  Asghar  Ali  Engineer,  Fatima  Mernissi dan Amina Wadud Muhshin tentang Perempuan dalam Islam). Gender Equality:
Internasional Journal of Child and Gender Studies . Jasruddin, J., & Quraisy, H. (2017). Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. Equilibrium: Jurnal Pendidikan . https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.516 Mahdi,  I.  (2016).  Konsep  Gender  pada  Masyarakat  Adat  Suku  Semendo  Kabupaten Muara  Enim  (Studi  Kasus  Pada  Adat  Tunggu  Tubang). HAWA . https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2232
Majid,  Z.  A.  (2020).  Konsep  Musyawarah  Dalam  Alquran  (Kajian  Tafsir  Tematik). Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam . https://doi.org/10.38153/alm.v4i1.24 Mazaya,  V.  (2014).  Kesetaraan  Gender  Dalam  Perspektif  Sejarah  Islam. Sawwa:  Jurnal Studi Gender . https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639 Mohd  Anuar  Ramli,  Paizah  Hj  Ismail,  &  &  Muhammad  Ikhlas  Rosele.  (2013).  Tafsir Feminis:  Antara  Rekonstruksi  Tafsiran  Mesra-Gender  Dengan  Dekonstruksi Tafsiran Ulama Klasik. The 3rd Annual International Quranic Conference 2013 .
Moyo,  T.,  &  Dhliwayo,  R.  (2019).  Achieving  Gender  Equality  and  Women’s Empowerment  in  Sub-Saharan  Africa:  Lessons  from  the  Experience  of
Selected  Countries. Journal  of  Developing  Societies , 35 (2),  256 – 281. https://doi.org/10.1177/0169796X19845957 Munadzir,  M.  (2017). Konsep  Kepemimpinan  Menurut  Syu’bah  Asa. Al- A’raf :  Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat . https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.891
Najib, M. A. (2020). Tasawuf Dan Perempuan Pemikiran Sufi-Feminisme Kh. Husein Muhammad. Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin . https://doi.org/10.21274/kontem.2020.8.1.203-228
Ngangi,  C.  R.  (2011).  Konstruksi  Sosial  Dalam  Realitas  Sosial. Agri-Sosioekonomi . https://doi.org/10.35791/agrsosek.7.2.2011.85
Ogato,  S.  (2013).  The  quest  for  gender  equality  and  womens  empowerment  in  least developed countries: Policy and strategy implications for achieving millennium development goals in Ethiopia. International Journal of Sociology and Anthropology ,
5 (9), 358 – 372. https://doi.org/10.5897/IJSA2013.0454 Pambudi, M. Y. (2012). Perempuan Dan Politik Studi Tentang aksesibilitas Perempuan Menjadi  Anggota  Legislatif  di  Kabupaten  Sampang. Jurnal  Politik  Muda . https://doi.org/10.1139/f02-020
Schnabel,  L.  (2018).  More  religious,  less  dogmatic:  Toward  a  general  framework  for gender  differences  in  religion. Social  Science  Research , 75 ,  58 – 72. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2018.06.010 Suaidi,  S.  (2014).  Islam  Dan  Modernisme. Islamuna:  Jurnal  Studi  Islam . https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.558
Sulaiman,  A.  (2016).  Memahami  Teori  Konstruksi  Sosial  Peter  L.  Berger. Society . https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32 Supriadi,  S.  (2015).  Perkembangan  Fenomenologi  Pada  Realitas  Sosial  Masyarakat Dalam Pandangan Edmund Husserl. Scriptura . https://doi.org/10.9744/scriptura.5.2.52-61 Wahid,  R.  A.  (2020).  Mengurai  Diskursus  Kepemimpinan  Dalam  Perspektif  Islam. Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences . https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i1.7165 Wiradini,  R.,  &  Erianjoni,  E.  (2019).  Representasi  Kelas  Sosial  Mahasiswa  Fakultas
Kedokteran  Gigi  Universitas  Baiturrahmah  Padang  Melalui  Instagram. Jurnal
Perspektif . https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i2.69
You, Y. (2019). Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sosiohumaniora .
https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335
Zulaiha,  E.  (2017).  Tafsir  Kontemporer:  Metodologi,  Paradigma  dan  Standar Validitasnya. Wawasan:  Jurnal  Ilmiah  Agama  Dan  Sosial  Budaya . https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.780
©  2023  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).