## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR
Oleh: Oktavya Margaretha Manik
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka
E-mail: ny.7naga@gmail.com

## ABSTRACT
Kabupaten  Samosir  is  an  area  that  has  tourism  potential  which  is  a  priority  for  the Central  Government  in  developing  tourism  that  supports  tourism,  especially hospitality. The purpose of this research was to determine the factors or constraints in business development and its implementation. This research method uses a qualitative descriptive method with a processing time of 3 months starting from August - October 2018.  The  location  of  this  research  was  carried  out  in  Kabupaten  Samosir.  Data analysis in this study was carried out in three stages, namely the initial stage of data preparation, data processing to the end of the data analyzer. The results of this study indicate  that  in  fact  SKabupaten  Samosi  has  not  been  entirely  effective  in implementing  policy  instruments  based  on  PP  No.  27  of  2012  concerning environmental permits. The disadvantage is that there is no regulation in the form of analyzing  documents  that  have  an  impact  on  the  environment  and  environmental management  and  environmental  monitoring  efforts  (UKL/UPL).  Another  obstacle comes from the entrepreneurs themselves and policy implementers.
Keywords: PP NO.27 of 2012, Environmental Permit

## ABSTRAK
Kabupaten samosir merupakan daerah  yang berpotensi wisata yang menjadi prioritas Pemerintah  Pusat  dalam  membangun  wisata  yang  mendukung  pariwisata  terutama perhotelan.  Penelitian  ini  dibuat  tujuannya  untuk  mengetahui  faktor  atau  kendala dalam pembangunan usaha serta implemetasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan waktu pengerjaan selama 3 bulan mulai dari bulan Agustus  -  Oktober  2018.  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Samosir Analisa  data  pada  penelitian  ini  dengan  tiga  tahap  yaitu  tahap  awal  penyiapan  data, proses data sampai terakhir pada penganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pada  kenyataannya  Kabupaten  samosir  belum  seluruhnya  efektif  dalam instrumen pelakasanaan kebijakan berdasarkan PP No.27 Thn 2012 tentang surat izin atas lingkungan. Kekuarangannya dikarenakan tidak adanya pengaturan dalam bentuk menganalisis dokumen yang berakibat pada lingkungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (UKL/UPL).  Penghambat  lainnya berasal dari pengusaha itu sendiri dan implementor kebijakan.
Kata kunci : PP NO.27 Tahun 2012, Izin Lingkungan

## 1. PENDAHULUAN
Perekonomian  pertumbuhan  penduduk tumbuh  dan  berkembang  yang  sering menimbulkan  dampak  dan  memberikan tekanan pada lingkungan hidup.
Menurunnya  kualitas  lingkungan  serta kerusakan  berdampak  pada  masyarakat disekitarnya.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah dan  seluruh  kepentingan  negara  wajib melindungi dan mengembangkan lingkungan  hidup  lebih  baik  lagi  agar tercipta sumber daya yang dapat menunjang kehidupan rakyat Indonesia.
Pengelolaan dan perlindungan lingkungan  hidup  dikembangkan  menjadi sistem  terpadu  berdasarkan  Kebijakan Nasional  Pengelolaan  dan  Perlingkungan Lingkungan  Hidup  yang  dilaksanakan  dari pusat  sampai  ke  daerah.  Upaya  dalam mengendalikan dan mendayagunakan semaksimal mungkin dan dibawah pengawasan dan perizinan. Sehingga fungsi izin lingkungan dalam pengelolaan lingkungan  hidup  tercermin  dari  ketepatan dan  pemberian  izin  dari  administrasi. Perizinan  itulah  yang  menjadai  instrumen atau  makna  dalam  pencegahan  lingkungan perusahaan.
Perizinan  lingkungan  berdasarkan  PP No.  27  tahun  2012  merupakan  bagian instrumen yang mengatur tentang perlindungan  lingkungan  serta  pengelolaan lingkungan.  Isinya  para  pengusaha  yang ingin  mendirikan  usaha,  wajib  membuat
izin  lingkungan  dimana  sebagai  dasar penentu  utama.  Izin  lingkungan  tidak diberikan maka izin usaha tidak diterbitkan.  Pada  Pasal  2  tertulis  bahwa izin  lingkungan  diperoleh  dengan  tahap rangkaian  penyususnan  UKL-UPL,  serta diperiksa serta dinilai oleh pihak UKL-UPL  dan  melakukan  permohonan penerbitan izin lingkungan.
Kabupaten  Samosir  merupakan  salah satu  daerah wisata  yang  menjadi  prioritas pemerintah  pusat  dengan  pembangunan wisatanya  bertaraf  internasional.  Banyak juga  terdapat  industri    terutama  dari sektor pariwisata seperti banyaknya perhotelan  di  Kabupaten  Samosir.  Ada juga kegiatan yang dilakukan di Kabupaten  Samosir  yang  berdampak positif maupun negatif dari pembangunan usaha. Dari segi positif, banyak pembangunan  dalam  bentuk  usaha  yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten  Samosir  serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan disekitar usaha.
Selanjutnya  dari  segi  sisi  negatif, timbulnya  pencemaran  baik  pencemaran air  seperti  limbah  yang  dibuang  langsung ke  danau  toba  dimana  sudah  dinotabekan bahwa  program  pemerintah  pusat  sebagai wisata internasioanl, kemudian pencemaran  tanah  seperti  sampah  plastik yang susah terurai oleh tanah. Selanjutnya pencemaran udara seperti asap dari mesin
produksi  yang  menyebabkan  kerusakan terhadap  lingkungan  yang  asalnya  dari kegiatan usaha di Kabupaten Samosir. Oleh sebab  itu,  untuk  mengantisipasi  masalah tersebut  maka  diperlukan  izin  usaha  dari Dinas  Lingkungan  Hidup  sehingga  dapat mengurangi  dampak  negatif  dan  tidak merugikan masyarakat disekitarnya.
Dinas Lingkungan Hidup pada
Kabupaten  Samosir  memiliki  wewenangan penuh  atas  pemberian  izin  lingkungan. Diharapkan dengan adanya Dinas
Lingkungan  Hidup  menjadi  pelaku  yang jujur  dan  tegas  atas  pengurusan  perizinan lingkungan  untuk  para  pelaku  usaha. Namun  fakta  yang  terjadi  dilingkungan tidak  sesuai  dengan  kenyatan  sebenarnya, dikarenakan masih banyak juga para pelaku usaha  belum  memiliki  izin  lingkungan sesuai dengan PP No.27 tahun 2012 pasal 3 yang  menyatakan  bahwa  usaha  dimulai dengan menyimpan surat UKL-UPL.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Implementasi Kebijakan
Menurut Winarno (2014) implementasi kebiajkan  merupakan  UU  yang  ditetapkan dan  diberikan  kuasa  atau  otoritas  program, benefit, kebijakan dan tangible output.kegiatan  yang  ditunjukan  dengan implementasinya  diikuti  pada  pernyataan tentang  tujuan  program  dan  hasilnya  yang sesuai  dengan  yang  diminta  para  pejabat pemerintah.
Faktor  -  Faktor  yang  Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
1. Ukuran  dan  tujuan  dari  standar kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik pelaksana
4. Berkomunikasi sesama organisasi  yang berhubungan dengan kegiatan
5. Perilaku para pengusaha
6. Lingkungan, ekonomi dan politik

## Lingkungan Hidup
Lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang berupa benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia yang dipengaruhi oleh kesejahteraan manusia dan lainnya.

## Izin Lingkungan
Salah satu  syarat  untuk  mendapatkan izin lingkungan  dengan  UKL-UPL yang proses penilaian, permohonan serta penerbitan izin lingkungan. Tujuan dilakukan untuk memberikan perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup serta meningkatkan pengendalian usah.

## Teori Pengawasan
Pengawasan lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi di lingkungan hidup.

## Peneliti Terdahulu
Hasil  pada  penelitian  sebelumnya oleh Mutia Fadhillah Hendri (2016), bahwa Implementasi  PP  No.27  yang  berbunyi tentang  izin  lingkungan  sudah  berjalan namun  belum  sepenuhnya  efektifitas  atau belum  sesuai  untuk  instrumen  dalam implementasi guna mewujudkan lingkungan hidup yang berdasarkan pembangunan  berkelanjutan  di  Kabupaten Kampar.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian,  Lokasi  Penelitian  dan

## Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian ini,jenis yang digunakan adalah deskripstif dengan pendekatan  kualitatif.  Lokasi  penelitian  ini Kantor Dinas
Lingkungan
Hidup Kabupaten Samosir dengan periode pengamatan tiga bulan mulai dari Agustus - Oktober 2018. Pada penelitian ini teknik  analisa  data  menggunakan  tiga tahapan  yaitu  membangun  sajian,  kedua memasukan  data  dan  terakhir  menganalisis data.  Sedangkan  pada  pengabsahan  data pada  penelitian  ini  menggunakan  uji kreadibilitas  untuk  menilai  kebenaran penelitian.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Izin Lingkungan
1. Sasaran dan Standar Kebijakan
Berdasarkan pada informan utama mengenai  tujuan  kebijakan  dari  peraturan
pemerintah oleh Bapak Drs.Sudion Tamba sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir yang menyatakan bahwa peraturan setiap usaha harus  memiliki  izin  lingkungan.  Apabila izin  lingkungan  berisi  UKL-UPL  maka kewajiban dari pemilik usaha akan dibuat apa  saja  kewajibannya  dalam  bentuk kontrak  atau  sebagai  acuan  pengawasan Dinas Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan dampak usaha.

## 2. Sumber Daya
Seperti  pendapat  salah  satu  informan utama  Kepala  Dinas  Kabupaten  Samosir mengatakan bahwa sumber daya UKL-UPL sudah ada. Tapi untuk AMDAL beum ada. Dikarenakan AMDAL  sudah  bersertifikat  SDMnya. Penyusunan  sertifikat  dilakukan  oleh  dua orang  dan  dinilai  oleh  tiga  orang sedangkan di Samosir belum tersedia.

## 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Disini  dalam  proses  pengurusan  izin lingkungan  di  Kantor  Kepala  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Samosir masih  disulitkan  bagi  pemilik  usaha dengan administrasi birokrasi yang panjang. Menurut informan utama Kepala Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Samosir  mengatakan  bahwa  prosedur ditanda  tangani  oleh  Bapak  Bupati. Pertama pemrakarsa diajukan ke Dinas
lalu  ditentukan  dokumen  apa  yang  disusun oleh pemilik usaha. Setelah itu, pihak Dinas mengundang tim teknis untuk menyidangkan pemilik usaha dan seteah itu pihak  Dinas  membuat  Surat  Perizinan Lingkungan  dan  ditanda  tangani  oleh Bupati. Tapi  dengan kondisi sekrang pihak
Dinas  sudah  langsung  bisa  menbuat  surat rekomendasi  supaya  bisa  keluar  surat  izin lingkungannya.
4. Sikap Para Pelaksana
Menurut  informan  kunci  Kepala  Seksi Instrumen  Pencegah  Dampak  Lingkungan mengatakan  bahwa  khusus  ASN  yang berwewenang  terhadap  izin  lingkungan  di Dinas  Lingkungan  mengerti  maksud  dan tujuan peraturan pemerintah.

## 5. Komunikasi  sesama  Organisasi  dan
Kegiatan pada pelaksnaan
Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Samosir  yang  mengatakan bahwa  izin  lingkungan  harus  ada  dinas teknis,  tidak  bisa  hanya  Dinas  Lingkungan Hidup saja. Kalau pariwisatanya ada Dinas Koperindag,  Dinas  Perinzinan,  Hukum, Dinas  PERA  KPP  dan  PU  PERA  maka sesuai  dengan  tupoksi  akan  dikaji  terkait izin atas usaha yang diinginkan.
6. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi
Penjelasan oleh Kepala Dinas
Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Samosir
yang  mengatakan  bahwa  tekanan  politik pasti  ada  saja,  tergantung  kita  mau menuruti  atau  tidak  dan  cara  kita menjelaskan  kepada  intervensinya,  pihak Dinas  hanya  memberikan  pemahanan saja.
2. Faktor  Penghambat  Implementasi
Izin Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir Pengusha  menyatakan  bahwa  mereka tidak menginginkan melakukan pengurusan  izin  usaha  karena  biaya  yang dikenakan  relatif  mahal,  prosedur  yang diberikan sulit untuk pengusahaan. Selanjutnya  dari  sisi  kebijakan  dimana Pemerintah dinas lingkungan hidup merupakan pemasalahan pemahaman yang tidak diketahui aparatur negara.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  pada  penjelasan  diatas, maka  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan yang dituang sebagai berikut :
1. Izin lingkungan di Kabupaten Samsosir dilapangan  belum  sepenuhnya  efektif. Rendahnya pengawsaan terhadap pengusaha  di  Kabupaten  Sanosir  yang membuat  Peraturan  Pemerintah  tidak berjalan maksimal
2. Dalam  proses  pembuatan  dokumen lingkungan  UKL/UPL  dianggap  hilang atas pengawasan publik. .
3. Faktor  pengahampat  pada  implementasi menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan  melakukan  pengurusan  izin usaha  karena  biaya  yang  dikenakan  relatif mahal,  prosedur  yang diberikan sulit  untuk pengusahaan. Selanjutnya dari sisi kebijakan dimana Pemerintah dinas lingkungan  hidup  merupakan  pemasalahan pemahaman  yang  tidak  diketahui  aparatur negara.

## Saran
Berikut  saran  yang  diharapkan  dari peneliti antara lain sebagai berikut :
1. Diharapkan  para  pengusahaa  melakukan ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  sehingga lingkungan terjaga.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Samosir membuat peraturan daerah menyangkut biaya penerbitan Surat Kelayakan Lingkungan.
3. Untuk  penelitian  selanjutnya  harap  pada pengawasan dilakukan secara detail inpeksi dadakan  baik  secara  aktif  terprogram  serta selanjutnya  berlanjut  dimasa  depan  di Kabupaten Samosir.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan  Publik .  Bandung:  CV.
Alfabeta
Setiawan,  Guntur.  2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan .
Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
Winarno.  Budi.  2014. Kebijakan  Publik  : Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus . Jakarta : Penerbit CAPS
Harsono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif  dan  Kuantitatif .  Jakarta:
Alfabeta.
Sutrisno,  Edy. 2011, Manajemen  Sumber
Daya Manusia . Jakarta: Kencana.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R& D. Bandung: Penerbit Alfabeta

## Sumber Peraturan
Perundang-undangan:
1. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  32  TAHUN  2009  Tentang perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  27  Tahun  2012
Tentang Izin Lingkungan
Sumber Lain:
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian  Lingkungan Hidup:  Izin Lingkungan (Akses Online)
2. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Samsosir (Akses Online)
3. Rencana  Strategis  2016-2021  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir
4. Implementasi  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  2012  Tentang  Izin Lingkungan Sebagai Instrumen
5. Dalam Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan  Di  Kabupaten  Kampar. Mutia Fadhillah  Hendri.  JOM Fakultas Hukum  Volume  III  nomor  1,  Februari 2016. Universitas Riau.
6. Penerapan  Perizinan  Terpadu  Dalam Penerbitan Izin Lingkungan Di
Provinsi  Sumatera  Utara  (Studi:  Izin Lingkungan PT. Arah Environmental). Jurnal  Hukum  Volume  3,  Nomor  1 Tahun  2015,  Universitas  Sumatera Utara