## ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM PERDATA

## Nur Aisyah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nur.aisyah@uin-alauddin.ac.id

## Abstract
The  issue  of  adoption  has  been  determined  in  Islamic  law  and  civil  law. Where both legal instruments state that the adoption of a child is something that is allowed  as  long  as  it  is  in  the  best  interest  of  the  adopted  child.  However, problems arise regarding adoption of children associated with inheritance issues. In Islamic law and civil law have different provisions. In Islamic law the status of adopted  children  can’t  be  equated  with  biological  children  so  that  they  can’t receive  inheritance  from  their  adopted  parents.  However,  the  adopted  child  is entitled  to  get  a  will  from  his  adoptive  parents  provided  that  no  more  than  one- third of the assets of the adoptive parents. Whereas according to the law code of civil law states that the adopted child as a family member can get the inheritance from  the  adoptive  parents  based  on  the  provisions  of  the  applicable  law  (ab instestato) or with a will (testament).
Keywords:  Adopted Children, Civil  Law,  Inheritance, Islamic Law,  Mandatory Wills.

## Abstrak
Persoalan  pengangkatan  anak  telah  ditentukan  dalam  hukum  Islam  dan hukum  perdata.  Dimana  kedua  perangkat  hukum  tersebut  menyatakan  bahwa pengangkatan anak adalah sesuatu  yang diperbolehkan selama demi kepentingan terbaik  bagi  anak  angkat.  Akan  tetapi  muncul  persoalan  terhadap  pengangkatan anak  yang  dikaitkan  dengan  persoalan  waris.  Dalam  hukum  Islam  dan  hukum perdata  mempunyai  ketentuan  yang  berbeda.  Dalam  hukum  Islam  status  anak angkat  itu  tidak  dapat  disamakan  dengan  anak  kandung  sehingga  tidak  dapat menerima  harta  warisan  dari  orang  tua  angkatnya.  Meskipun  demikian,  anak angkat  tersebut  berhak  mendapatkan  wasiat  dari  orang  tua  angkatnya  dengan ketentuan  tidak  boleh  lebih  dari  sepertiga  harta  kekayaan  orang  tua  angkat. Sedangkan menurut kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa anak angkat  sebagai  anggota  keluarga  dapat  memperoleh  harta  warisan  dari  orang  tua angkatnya  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku  (ab  instestato) ataupun dengan adanya surat wasiat (testament).
Kata Kunci : Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Perdata, Warisan, Wasiat Wajibah.

## PENDAHULUAN
Pada kondisi masyarakat masa sekarang masih banyak anak jalanan yang hidup terlantar  maupun  anak  yatim  piatu  yang  memerlukan  sosok  orang  tua  atau keluarga,  sebaliknya  pun  bagi  orang  tua  yang  tidak  bisa  mendapatkan  keturunan sehingga  salah  satu  solusinya  ialah  dengan  cara  pengangkatan  anak  (adopsi). Pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai  dengan  berjalannya  sistem  dan  peraturan  hukum  yang  berlaku  di masyarakat saat ini.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  tahun  2007  Pasal  1  butir  2  tentang Pengangkatan  Anak,  mendefinisikan  bahwa  “Pengangkatan  anak  adalah  suatu perbuatan  hukum  yang  mengalihkan  seorang  anak  dari  lingkungan  kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
Menurut  J.A  Nota  seorang  ahli  hukum  Belanda  yang  menyatakan  bahwa adopsi (mengangkat anak) adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang  kedalam  ikatan  keluarga  lain  (baru)  sedemikian  rupa  sehingga menimbulkan  secara  keseluruhan  atau  sebagian  hubungan  hukum  yang  sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya. 1
Anak angkat ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:
a. Seseorang  yang memelihara orang lain  yang kurang mampu untuk dididik dan  disekolahkan  pada  pendidikan  formal,  pemeliharaan  seperti  ini hanyalah sebagai bantuan biasa dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hubungan warisan antara mereka tidak ada.
b. Mengangkat  anak  yang  dalam  Islam  disebut  Tabanni  atau  dalam  hokum positif  disebut  adopsi.  Orang  tua  yang  mengangkat  anak  ini  menganggap sebagai keluarga dalam segala hal. 2
Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan  tidak  memperoleh  keturunan,  mempertahankan  ikatan  perkawinan, adapun dikarenakan oleh faktor sosial,  ekonomi, budaya maupun politik. Namun yang menjadi  persoalan anak angkat  terhadap harta warisan  yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut kompilasi hukum  Islam dan kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata).
Di  Indonesia  diberlakukan  tiga  sistem  hukum  kewarisan  yaitu  hukum kewarisan Islam, perdata, dan adat. Ketiga sistem hukum ini diberlakukan karena
1 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). h. 176.
2 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012). h. 192.
belum  memiliki  undang-undang  hukum  waris  nasional  yang  dapat  mengatur seluruh rakyat Indonesia.
Demi  keadilan dan   kesejahteraan  anak  angkat  maka   kompilasi   hukum Islam      melalui    Inpres    RI      Nomor  1    Tahun  1991    memperbolehkan    anak angkat    mendapat    warisan    orang    tua      angkatnya    dengan    melalui    wasiat wajibah    (Pasal  209      KHI).      Sedangkan      kitab      undang-undang        hukum perdata        (BW)      tidak  mengatur      mengenai    pengangkatan      anak.    Hal      ini membawa  akibat  tidak   ada  pengangkatan  anak  yang  didasarkan   pada   kitab undang-undang  hukum  perdata.    Akan    tetapi,    akibat    perang      dunia    II    di Belanda    telah    lahir    undang-undang      tentang      pengangkatan  anak        yaitu Staatsblad    Nomor   129    Tahun   1917.
Dalam      Staatsblad        ini        menyatakan    bahwa    anak      adopsi  memiliki hubungan  keperdataan secara  hukum dan  disamakan  posisisnya  sebagai  anak yang   lahir  dari  orang  tua  angkatnya, sehingga   dijadikan   sebagai  anak  yang dilahirkan  dari   perkawinan   orang  tua  angkat  dan menjadi  ahli waris  orang tua angkat. 3
Dalam  istilah  fiqh  Islam,  kewarisan  (al-mawaris  atau  kata  tunggalnya  al- mirats)  juga  disebut  dengan  faraidl,  jamak  dari  kata  “faridhah  diambil  dari  kata fardl dengan makna ketentuan (takdir) Al-Faridlah dalam terminoligi syariah ialah bagian  yang  telah  ditentukan  untuk  ahli  waris.  Ilmu  yang  membahas  perihal kewarisan  yang  umum  dikenal  dengan  sebutan  ilmu  kewarisan  (ilmu  mirats/al- mawarits atau ilmu faraid. 4
Dalam  kompilasi  hukum  Islam  dinyatakan  bahwa  hukum  kewarisan  adalah hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan (tirkah)  pewaris  dan  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris, menentukan  berapa  bagiannya  masing-masing  ahli  waris  dan  mengatur  kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.
Latar  belakang  masalah  diatas,  tulisan  ini  akan  membahas  tentang  bagaimana anak  angkat  dalam  hukum  kewarisan  Islam  dan  hukum  perdata  dan  bagaimana sistem pembagian warisan anak angkat dalam hukum Islam dan hukum perdata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi jurnal  dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka
3 Rachmad  Budiono,  Pembaharuan  Hukum  Kewarisan  Islam  Di  Indonesia,  (Cet.  1; Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 1999). h. 190.
4 Muchith A Karim, Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat Islam Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010). h. 11.
( library research )  yaitu  Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan  teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait,  artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  diteliti.  Setelah semua  data  telah  diperoleh  berhasil  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  baik data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan  yang berkaitan dengan anak angkat  dalam hukum  kewarisan islam dan hukum perdata.

## PEMBAHASAN

## A. Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam
Menurut hukum  Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan  sebab  mewaris,  karena  prinsip  pokok  dalam  kewarisan  adalah  hubungan darah  attau  arhaam. 5 Adopsi  dalam  agama  Islam  tidak  mengenal  pengangkatan anak  yang  diberi  status  sebagai  anak  kandung  sendiri.  Pengangkatan  anak menurut  agama  Islam  ditekankan  kepada  segi  kecintaan,  pemberian  nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. 6
Menurut  istilah  pengangkatan  anak  dalam  bahasa  belanda  ialah  adoptie  yang berarti  pengangkatan  anak  untuk  dijadikan  sebagai  anak  kandungnya  sendiri. Sedangkan secara terminology dalam kamus bahasa Indonesia adalah anak orang lain  yang  diambil  dan  disamakan  dengan  anaknya  sendiri.  Ensiklopedia  umum mengatakan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam aturan perundang-undangan.
Sedangkan menurut Dr. Mahmud Syaltut yang dikutip secara ringkas oleh Drs. Fachtur Rahman dalam bukunya ilmu waris, beliau membedakan dua macam arti anak  angkat  yaitu:  Pertama,  penyatuan  seseorang  terhadap  anak  yang diketahuinya  bahwa  ia  sebagai  anak  orang  lain  kedalam  keluarganya.  Ia diperlakukan  sebagai  anak  dalam    segi  kecintaan,  pemberian  nafkah,  pendidikan dan  pelayanan  dalam  segala  kebutuhannya,  bukan  diperlakukan  sebagai  anak nasabnya  sendiri.  Kedua,  yakni  dipahamkan  dari  perkataan  “tabanni” (mengangkat  anak  secara  mutlak)  menurut  syariat  adat  kebiasaan  yang  berlaku pada manusia. 7
5 Hilman Hadikusuma,  Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Cipta Aditya  Bhakti, 2003), h. 78.
6 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). h. 198.
7 R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 175-176.
Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h tentang pengangkatan anak  menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.  Dalam Al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 4  menyebutkan bahwa:
هسلآ ىِدْهَي  َوُه َو هقَحْلآ ُل ْوُقَي ُ هللَّآ َو ْمُكِه َوْفَأِب ْمُكُل  ْوَق ْمُكِلَذ ْمُكَءآَنْبَأ ْمُكَءآَيِعْدَأ َلَعَج اَم َو َلْيِب
Artinya:
Dan  dia  tidak  menjadikan  anak-anak  angkatmu  sebagai  anak  kandungmu (sendiri).  Yang  demikian  itu  hanyalah  perkataanmu  dimulut  saja.  Dan  Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.
Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam hukum Islam membolehkankan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung.
Anak  angkat  dapat  mewarisi  orang  tua  angkatnya  diliat  dari  latar  belakang sebab terjadinya anak angkat itu yaitu karena alasan-alasan sebagai berikut:
1. Tidak mempunyai keturunan.
2. Tidak ada penerus keturunan.
3. Menurut adat perkawinan setempat.
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan.
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan.
6. Kebutuhan tenaga kerja. 8
Setelah orang tua atau pewaris meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban terhadap  pewaris.  Kewajiban  ahli  waris  yang  diatur  dalam  Pasal  175  kompilasi hukum islam adalah:
a. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan  baik  utang-utang  berupa  pengobatan,  perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisa diantara ahli waris yang berhak;
b. Tanggung  jawab  ahli  waris  terhadap  utang  atau  kewajiban  pewaris  hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.
Pengangkatan  anak  menurut  kompilasi  hukum  islam  tidak  menyebabkan putusnya  hubungan  nasab  atau  darah  seorang  anak  dengan  orang  tua  yang melahirkannya.  Islam  dengan  tegas  memberikan  batasan-batasan  terhadap  anak
8 Hilman Hadikusuma,  Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Cipta Aditya  Bhakti, 2003), h.
78.
angkat  didalam  keluarganya.  Hal  tersebut  tentu  berbeda  dengan  kedudukan  anak angkat  dalam  KUH  Perdata.  Dalam  hal  pewarisan  pun  orang  tua  angkat  tidak boleh  saling  mewarisi  dengan  anak  angkatnya,  hal  itu  didasarkan  bahwa  sebuah pewarisan  didasari  adanya  hubungan  nasab  atau  keturunan  yang  sah.  Hak  anak angkat  tetap  menjadi  perhatian  didalam  islam,  dimana  pewarisan  terhadap  anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

## B. Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Didalam  KUH  Perdata  tidak  terdapat  istilah  anak  adopsi  atau  anak  angkat. Pengaturan  mengenai  anak  angkat  hanya  dapat  ditemukan  di  dalam  Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena  di  dalam  KUH  Perdata  tidak  ada  aturan  yang  mengatur  mengenai  anak angkat,  maka  lahirnya  Staatsblad  tersebut  adalah  untuk  melengkapi  kekosongan hukum  yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan  bagi  pengangkatan  anak  atau  pengadopsian  anak  bagi  masyarakat  yang tunduk pada KUH Perdata (Burgerlijk Weetboek).
Namun demikian di Negeri Belanda sendiri baru-baru ini Staten General telah menerima  baik  sebuah  undang-undang  tentang  adopsi.  Landasan  pemikirannya adalah timbulnya golongan manusia baru diseluruh Eropa yakni:
a. Para orang tua yang telah kehilangan anak dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.
b. Anak-anak  piatu  yang  telah  kehilangan  orang  tuanya  yang  meninggal dalam peperangan.
c. Lahirnya banyak anak diluar perkawinan.
Landasan-landasan itulah yang mendorong staten general untuk menerima baik sebuah  undang-undang  adopsi  (adoptie  wet)ntersebut yang  membuka kemungkinan terbatas untuk adposi). 9
Pembahasan  mengenai  kedudukan  anak  angkat  didalam  keluarga  selanjutnya akan  diuraikan  dengan  berpedoman  pada  apa  yang  termuat  dalam  Staatsblad Nomor  129Tahun  1917. Pada  Pasal  5  sampai  dengan  Pasal  15.  Kedudukan  anak angkat  terdapat  pada  Pasal  12  menyamakan  seorang  anak  dengan  anak  yang  sah dari perkawinan orang yang mengangkat.
Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itupun  berakibat  pada  kesamaan  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  anak angkat,  termasuk  pada  pembagian  warisan  harta  orang  tua  angkatnya  apabila
9 Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 178.
meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917  yang menjadi  pelengkap dari  KUH Perdata, karena di  dalam KUH  Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat.

## C. Pembagian Warisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Sistem  pembagian  harta  warisan  menurut  kompilasi  hukum  islam,  dalam hukum islam ahli waris pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni :
1. Ashabul furudh
2. Ashabah
3. Dzawil arham
Dalam  kompilasi  hukum  Islam  terdapat  pengaturan  tentang  pengelompokan ahli  waris  yang  diatur  pada  pasal  174  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu  sebagai berikut:
1. Kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah
1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
2) Golongan  perempuan  terdiri  dari  ibu,  anak  perempuan,  saudara perempuan dan nenek.
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Agama  Islam  menggariskan  maksud  dan  tujuan  pewaris  tidak  saja  untuk kepentingan  kehidupan  individual  para  ahli  waris  tetapi  juga  berfungsi  sosial untuk juga memperhatikan kepentingan anggota kerabat tetangga yang yatim dan miskin. 10 Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  Surah  An-Nisa  (4)  ayat  8 menyatakan:
ىَب ْرُقْلآ ا ْوُل ْوُأ َةَمْسِقْلآ  َرَضَح اَذِإ َو ’ ىَمَتَيْلآ َو ’ ًف ْو ُرْعَم ًلا ْوَق ْمُهَل ْا ْوُل ْوُق َو ُهْنِ م ْمُه  ْوُق ُز ْرآَف ُنْيِكَسَمْلآ َو
Artinya:
Dan  apabila  sewaktu  pembagian  itu  hadir  kerabat,  anak  yatim  dan  orang miskin,  maka  berikanlah  dari  harta  itu  (sekedarnya)  dan  ucapkanlah  kepada mereka perkataan yang baik.
10 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003). h.
78.
Menurut  kompilasi  hukum  Islam,  anak  angkat  tetap  sebagai  anak  yang  sah berdasarkan  putusan  pengadilan  dengan  tidak  memutuskan  hubungan  nasab dengan  atau  darah  dengan  orang  tua  kandungnya  dikarenakan  prinsip pengangkatan  anak  menurut  kompilasi  hukum  Islam  merupakan  manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam  bentuk  pengasuhan  anak  dengan  memelihara  segela  keperluan  dan kebutuhan hidupnya.
Hak  waris  anak   angkat    yang  dilaksanakan   melalui  wasiat wajibah  harus terlebih  dahulu  dilaksanakan  dibandingkan  pembagian  warisan    terhadap    anak kandung  atau  ahli  waris.  Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam  Pasal  175  kompilasi  hukum  islam,  tentang  kewajiban  ahli  waris  terhadap pewaris, dimana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris.
Didalam      Kompilasi    hukum      Islam    telah      mengatur      mengenai  wasiat wajibah    disebutkan  dalam    Pasal    209  ayat  1  dan  2    yang  berbunyi  sebagai berikut:
1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan  193  tersebut  di  atas,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkatyang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.
2. Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah, sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
Wasiat  wajibah merupakan wasiat  yang pelaksanaanya tidak dipengaruhi  atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan,  baik  diucapkan,  atau  dikehendaki  maupun  tidak  oleh  orang  yang meninggal  dunia.  Jadi  pelaksanaan    wasiat    tersebut    tidak    memerlukan    bukti bahwa  wasiat  tersebut    diucapkan,  dituliskan  atau  dikehendaki,  tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan.
Peraturan      pemberian      wasiat      terhadap      anak      angkat      melalui    wasiat wajibah    ini  sesungguhnya    dianggap    baru    apabila    dikaitkan    dengan    fiqh tradisional, bahkan  peraturan perundang-undangan    mengenai  kewarisan    yang berlaku          diberbagai        dunia        Islam  kontemporer.  Al-Qur’an  secara    tegas menolak    penyamaan    hubungan    karena  pengangkatan    anak  yang    telah berkembang    diadat    masyarakat    Arab    Madinah    waktu    itu  dengan  hubungan karena pertalian darah.
Adapun  pemberian  wasiat  wajibah  harus  memenuhi dua  syarat yaitu: 11
a. Yang    wajib    menerima  wasiat,  bukan    ahli    waris.  Jika    dia    berhak menerima pusaka  walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
b. Orang  yang  meninggal, baik  kakek  maupun  nenek  belum  memberikan kepada  anak  yang  wajib  dibuat  wasiat,  jumlah  yang  diwasiatkan  dengan jalan  yang lain, seperti  hibah umpamanya. Dan jika dia telah memberikan kurang  dari  pada  jumlah  wasiat  wajibah,  maka  wajiblah  disempurnakan wasiat itu.
Landasan  yang  bisa  digunakan  untuk  menjadikan  aturan  mengenai   wasiat wajibah  terhadap  anak   angkat    sebagaimana   diatur   dalam   Pasal   209  KHI ini   sebagai   bagian   dari    fiqh   hanyalah   melalui   metode  ijtihad   istishlah, urf,  dan istihsan. Sama   halnya   seperti   wasiat  wajibah   terhadap  cucu  yatim. Maksudnya,  dengan      pertimbangan      kemaslahatan      dan      adat      sebagian masyarakat    Indonesia  (misalnya   keengganan  melakukan   poligami  walaupun telah  bertahun-tahun  tidak  dikaruniai  keturunan  maka  wasiat  wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan.
KUH Perdata memandang hak mewaris adalah merupakan hak kebendaan atas harta  kekayaan  dari  orang  yang  meninggal  dunia  (pasal  528  KUH  Perdata) menyebutkan bahwa hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik  sedangkan  cara-cara  untuk  memperoleh  hak  milik  diatur  dalam  buku  II KUH Perdata. 12
Pada        pembahasan    sebelumnya      telah      diterangkan    bahwa    kedudukan anak   angkat     didalam    keluarga     menurut    KUH   Perdata   yaitu    setara dengan    anak  kandung.  Berdasarkan   Staatblad   Nomor   129   tahun   1917, pada   Pasal   12   yang  menyamakan  seorang  anak   dengan   anak   yang   sah dari  perkawinan  orang  yang  mengangkat. Mengenai   siapa   saja  yang berhak mendapatkan  warisan    maka    KUH  Perdata        menggolongkan      ahli    waris menjadi  4  golongan, yaitu : 1917, pada  Pasal 12  yang  menyamakan  seorang anak    dengan      anak  yang  sah    dari  perkawinan  orang  yang        mengangkat. Mengenai    siapa  saja   yang   berhak    mendapatkan    warisan   maka  KUH Perdata menggolongkan  ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu :
1. Ahli Waris Golongan I
a. Ahli  waris  golongan  I  terdiri  atas  anak-anak  atau  sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud  pada  Pasal  tersebut  adalah  anak
11 Teungku  Muhammad  Habsi  Ash-Shiddieqy,  Fiqh  Mawaris,  (Semarang:  Pustaka  Rizki Putra, 2001).
12 Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, (Cet. 1; Bandung: Nuansa Aulia, 2014). h. 198.
sah,  karena  mengenai  anak  luar      kawin,    pembuat      undang-undang mengadakan   pengaturan   tersendiri  dalam  bagian  ke  3 Titel/Bab  ke II  mulai   dari  Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam  kelompok anak  sah  adalah  anak-anak  yang  disahkan  serta  anak-anak  yang diadopsi secara sah.
b. Suami  atau  istri yang hidup  lebih  lama. Adapun  besaran bagian hak seorang  istri    atau    suami    atas    warisan      pewaris    adalah    ditentukan dengan  seberapa besar bagian satu orang anak.
2. Ahli   Waris  Golongan  II
Golongan      ini    terdiri      atas    orang    tua,  saudara    laki-laki    atau perempuan  dan  keturunannya.  Pengaturan   mengenai   bagian   ahli waris golongan  ini diatur dalam 854 – 857 KUH Perdata.
3. Ahli  Waris Golongan  III
Golongan  ini  terdiri   atas  keluarga   sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah  orang    tua,  baik    dari      pihak    ayah    maupun    dari    garis    ibu. Menurut    Pasal  853  KUH    Perdata,  golongan    ini  muncul    apabila    ahli waris dari  golongan I dan II tidak  ada. Yang dimaksud   dengan   keluarga sedarah   dalam  garis  ibu   dan   garis   ayah  keatas  adalah  kakek  dan nenek,  kakek      buyut    dan    nenek    buyut  terus  keatas  dari  garis  ayah maupun dari garis ibu.
4. Ahli   Waris  Golongan  IV
Menurut  Pasal   858   ayat  1 KUH  Perdata, dalam  hal    tidak   adanya saudara   (golongan  II)  dan   saudara   dalam   salah   satu   garis   lurus keatas  (golongan III) ,  maka  setengah  bagian  warisan  menjadi bagian keluarga    sedarah    dalam    garis    lurus      keatas    yang    masih    hidup. Sedangkan    setengah    bagiannya    lagi    menjadi  bagian    dari    para    sanak saudara    dari    garis  yang  lain.  Pengertian  sanak  saudara  dalam  garis  yang lain  ini  adalah    paman    dan    bibi,  serta    sekalian    keturunan  mereka  yang telah meninggal dunia lebih  dahulu dari  pewaris.
Cara    mewarisi    ahli    waris    di    dalam    sistem    KUH    Perdata  terbagi menjadi 2 macam, yaitu:
a. Ahli waris menurut Undang-Undang (Ab Intestato).
Ahli    waris  menurut    undang-undang  (ab  intestato)  adalah    ahli waris  yang  mempunyai  hubungan  darah  dengan  si  pewaris  mewaris berdasarkan  undang-undang  ini  adalah  yang  paling  diutamakan mengingat adanya ketentuan legitime portie yang dimiliki oleh setiap ahli  waris  ab  intestato  ini.  Ahli  waris  yang berdasarkan undang-
undang  ini  berdasarkan    kedudukannya  dibagi  menjadi  dua  bagian lagi yakni:
1) Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (Uit Eigen Hoofde). Ahli      waris      yang      tergolong    golongan    ini    adalah    yang terpanggil      untuk  menerima  harta  warisan  berdasarkan kedudukannya  sendiri    dalam    Pasal  852  ayat  (2)  KUH    Perdata, dinyatakan  “mereka  mewaris  kepala  demi kepala, jika  dengan si
meninggal  mereka  memiliki  pertalian    keluarga  dalam  derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri”
2) Berdasarkan penggantian (Bij Plaatvervuling)
Ahli    waris    yang    menerima    ahli    waris    dengan    cara menggantikan,  yakni  ahli  waris  yang    menerima  warisan  sebagai pengganti  ahli  waris  yang  berhak  menerima  warisan  yang      telah meninggal    dunia    terlebih   dahulu   dari    pewaris. Ahli   waris bij  plaatvervulingini    diatur    dalam    Pasal  841  sampai    Pasal  848 KUH perdata.
b. Ahli waris berdasarkan wasiat (Testament)
Yang  menjadi   ahli  waris  di sini  adalah   orang yang  ditunjuk atau    diangkat    oleh  pewaris    dengan    surat    wasiat      sebagai    ahli warisnya   (erfstelling),  yang  kemudian  disebut  dengan   ahli  waris ad  testamento.  Wasiat    atau    Testamen    dalam  KUH  Perdata  (BW) adalah  pernyataan    seseorang    tentang    apa  yang    dikehendakinya setelah    ia    meninggal    dunia.  Pada  asasnya    suatu  pernyataan kemauan    terakhir  itu    ialah    keluar    dari  satu  pihak  saja  (eenzijdig) dan      setiap    waktu      dapat      ditarik      kembali    (herroepen)    oleh pewasiat      baik    secara      tegas  (uitdrukklijk)  atau  secara  diam-diam (stilzwijdend).
Aturan  testamen  yang   terdapat   dalam  Pasal  874 KUH  Perdata (BW)  ini  mengandung  suatu  syarat  bahwa  testamen  tidak  boleh bertentangan  dengan  legitime  portiedalam  Pasal  913  KUH  Perdata (BW).  Dan  yang  paling  lazim  adalah  suatu  testamen  berisi  apa yang  dinamakan  erfstelling    yaitu    penunjukkan    seseorang    atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas  maka, disimpulkan  sebagai berikut :
1) Di  dalam  kitab  undang-undang  hukum  perdata  anak  angkat  disamakan statusnya dengan anak kandung, sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam secara  tegas  membedakannya.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  dalam kompilasi  hukum  Islam  pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
2) Dalam  sistem  pembagian  harta  warisan  menurut  hukum  Islam,  anak  angkat tidak  termasuk  di  dalam  golongan  ahli  waris  yang  terbagi  di  dalam  tiga golongan  yaitu:  Ashabul  furudh,  Ashabah,  dan  Dzawil  Arham.  Anak  angkat di  dalam  Pasal  174  KHI  juga  tidak  termasuk  dalam  kelompok  ahli  waris. Guna  menyikapi  hal  tersebut  maka  anak  angkat  dapat  memperoleh  bagian harta warisan melalui wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 kompilasi hukum  Islam  sedangkan  menurut  KUH  Perdata,  ahli  waris  terbagi  ke  dalam empat  golongan.  Adapun  anak  angkat  pembagian  warisannya  disamakan dengan anak kandung maka anak angkat tergolong dalam ahli waris golongan pertama  yang  terdiri  atas  anak-anak  atau  sekalian  keturunannya,  suami  atau istri yang hidup terlama.
3) Menurut KHI anak angkat mendapatkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta  waris  yang  ditinggalkan  oleh  orang  tua  angkatnya  (Pasal  209  KHI) terkecuali  telah  mendapatkan  persetujuan  dari  seluruh  ahli  warisnya sedangkan KUH Perdata bagi anak angkat sama dengan bagi anak kandung.

## DAFTAR PUSTAKA
Ash-Shiddieqy,  Teungku  Muhammad  Habsi. Fiqh  Mawaris ,  Semarang:  Pustaka Rizki Putra, 2001.
Budiono,  Rachmad. Pembaharuan    Hukum    Kewarisan    Islam    Di    Indonesia. Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Hadikusuma  Hilman. Hukum  Waris  Adat .  Bandung:  PT.  Cipta  Aditya  Bhakti, 2003.
Karim,  A.  Muchith, Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Kalangan  Umat  Islam Indonesia. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010. Meliala S. Djaja. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW . Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
Nasution  Amin  Husein. Hukum  Kewarisan .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2012.
Rahmaningsih  Sintiar. Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Pembagian  Warisan (Kajian  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan Kompilasi Hukum Islam) , Jurnal Mataram: Universitas Mataram, 2015.
Soeroso R. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 1992.