## EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
M. Rizki Ramadhan 1 Zulfahmi Alwi 2 Abdul Syatar 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : muhrizkiramadhan44@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  penghimpunan  dana  zakat  pada BAZNAS Kabupaten Bima dan untuk mengetahui manfaat dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik bantuan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis. Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  Miles  dan  Huberman  yang  terdiri  dari: pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat keefektifan pendayagunaan dana zakat produktif adalah efektif, hal ini berdasarkan mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat, dan manfaat yang  dirasakan  oleh  mustahik  bantuan  zakat  produktif  dari  BAZNAS  Kabupaten  Bima. Mekanisme pengumpulan zakat dimulai dengan  sosialisasi kepada masyarakat bersama UPZ Desa dan UPZ Kecamatan, kemudian dilakukan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ Tingkat  Desa  berkoordinasi  dengan  Pemerintahan  Desa,  kemudian  diberikan  kepada  UPZ Kecamatan untuk diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Bima. Pengumpulan zakat profesi dilaksanakan  oleh  UPZ  Instansi,  setelah  zakat  dikumpulkan  kemudian  diserahkan  kepada BAZNAS  Kabupaten  Bima.  Pendistribusian  zakat  dilaksanakan  di  setiap  Kecamatan,  dana zakat  diberikan  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Bima  dan  UPZ  Kecamatan  kepada  UPZ  Desa, kemudian dana zakat diberikan oleh oleh UPZ Desa kepada mustahik. Manfaat bantuan zakat produktif  yang  dirasakan  oleh  mustahik  bantuan  zakat  produktif  dari  BAZNAS  Kabupaten Bima adalah adanya peningkatan pendapatan, keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup  sehari-hari.  Selain  itu  membantu  pemerintah  mengurangi  angka  pengangguran  di Kabupaten Bima. Diharapkan  kepada mustahik agar memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik.  Kepada  BAZNAS  Kabupaten  Bima  agar  meningkatkan  jumlah  bantuan,  melakukan pengawasan,  pelatihan  dan  pembinaan  terhadap  mustahik.  Sedangkan  kepada  Pemerintah Kabupaten  Bima  agar  mengeluarkan  peraturan  Daerah  untuk  memaksimalkan  potensi  zakat produktif.
Kata Kunci: Pendayagunaan, Usaha Mikro, Zakat Produktif.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  mechanism  for  collecting  zakat  funds  at  BAZNAS  Bima Regency  and  to  determine  the  benefits  of  productive  zakat  funds  given  to  mustahik  for productive zakat assistance by BAZNAS Bima Regency. This type of research is a qualitative
M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
research  with  a  research  approach  using  a  sociological  approach.  Data collection  methods used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is the Miles  and  Huberman  model  which  consists  of:  data  collection,  data  reduction,  data presentation, and drawing conclusions/verification. The results of the study found that the level of effectiveness of the utilization of productive zakat funds was effective, this was based on the mechanism for collecting and distributing zakat, and the benefits felt by mustahik of productive zakat assistance from BAZNAS Bima Regency. The mechanism for collecting zakat begins with socialization to the community with UPZ Desa and UPZ Sub-district, then zakat collection is carried  out  by  UPZ  at  the  Village  Level  in  coordination  with  the  Village  Government,  then given to UPZ District to be submitted to BAZNAS Bima Regency. Professional zakat collection is carried out by UPZ Agencies, after zakat is collected it is then handed over to BAZNAS Bima Regency. The distribution of zakat is carried out in each sub-district, zakat funds are given by BAZNAS Bima Regency and UPZ Sub-district to UPZ Desa, then zakat funds are given by UPZ Desa to mustahik. The benefits of productive zakat assistance felt by mustahik of productive zakat assistance from BAZNAS Bima Regency are an increase in income, profits so that they can meet the needs of daily life. Besides helping the government reduce the unemployment rate in Bima Regency. It is hoped that mustahik will make good use of this assistance. To BAZNAS Bima  Regency  to  increase  the  amount  of  assistance,  carry  out  supervision,  training  and guidance  for  mustahik.  Meanwhile,  the  Bima  Regency  Government  should  issue  regional regulations to maximize the potential of productive zakat.
Keywords: Empowerment, Micro Business, Productive Zakat.

## A. Pendahuluan
Pembangunan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu negara guna tercapainya peningkatan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Pembangunan  ekonomi merupakan  suatu  upaya  suatu  negara  menggunakan  sumber  daya  yang  ada  untuk meningkatkan kesejahteraan. Bisa dikatakan bahwa pembangunan bukanlah tujuan akhir, tetapi  sebagai  sarana  untuk  mengatasi  dan  memecahkan  masalah  ekonomi  seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan. 1 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bima adalah sebesar 493.198  jiwa  dengan  jumlah  penduduk  berjenis  kelamin  laki-laki  245.662  jiwa  dan perempuan  247.576  jiwa. 2 Sedangkan  jumlah  kemiskinan  sebesar  14,49%  atau  71.320
1 Siti Sarifah, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)”, Skripsi (Malang: Fakultas Ekonomi, 2018), hlm.1.
2 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, Data Strategis Kabupaten Bima 2020 , (Bima: BPS Kabupaten Bima, 2020), hlm.14.
jiwa dengan pendapatan perkapita Rp365.352,00. 3
Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan bagian dari ibadah yang diwajibkan bagi  semua  umat  Islam. 4 Zakat  sebagai  rukun  Islam  ketiga  adalah  kewajiban  setiap muslim  yang  berhak  membelanjakan  sebagian  dari  pendapatan  atau  hartanya  sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada berbagai elemen masyarakat yang berhak  menerimanya.  Oleh  karena  itu, zakat  merupakan  salah  satu  indikator  keimanan yang menganut ajaran Islam. Zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas Islam yang  merupakan  bentuk  komitmen  solidaritas  seorang  muslim  dengan  sesama  muslim lainnya. 5
Zakat  merupakan  ajaran  yang  melandasi  bertumbuh  kembangnya  sebuah  kekuatan ekonomi  umat  Islam.  Seperti  empat  rukun  Islam  yang  lain,  ajaran  zakat  menyimpan beberapa  dimensi  yang  kompleks  meliputi  nilai  sosial  masyarakat,  vertical-horizontal, serta  ukhrawi-duniawi.  Nilai-nilai  tersebut  merupakan  landasan  pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. 6 Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan (al-maliyah al-ijtim’iyah) dalam wacana fiqh. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima yang memiliki kedudukan dan fungsi penting dalam Islam. Al-Qur'an menekankan kewajiban zakat bersamaan dengan kewajiban shalat dalam 82 ayat. 7 Dalam bidang ekonomi, sebagaimana juga dalam bidang-bidang yang lain tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan agar manusia berada di jalan lurus. 8
3 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima, Data Strategis Kabupaten Bima 2020 , hlm.26.
4 Lince Bulutoding, Zulfahmi Alwi and Rika Dwi Ayu Parmitasari, “Akhlaq of Zakat Behavior among Determinant  Factors  of  Intention  in  Malaysia:  A  Perspective  of  Prophet  Muhammad  Tradition.” Jour  of  Adv Research in Dynamical & Control Systems 12, no.6 (2020). hlm. 1.
5 Abdul Syatar dan Arif Rahman, “Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation”. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019). hlm. 2.
6 Safwan Idrsi, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat , Pendekatan Transformatif , Cet. 1 (Jakarta: Citra Putra Bungsu, 1997), h. 22.
7 Abdul Syatar dan Arif Rahman, “Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation”. hlm. 7.
8 Abdi Wijaya, “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)”. Jurnal Al-Daulah 7, no. 1, (2018). hlm. 2.
M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
Zakat ditempatkan di bagian kedua dari ibadah Mahdah. Dengan demikian, zakat dikenal secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari ajaran Islam. Zakat yang merupakan bagian  mutlak  memiliki  dua  aspek,  yaitu  pengeluaran  atau  pembayaran  zakat  dan penerimaan atau penyaluran zakat. 9
Perintah  mengeluarkan  zakat  menunjukkan  bahwa  dalam  Islam  terdapat  desakan  yang kuat agar umat Islam berusaha menjadi pembayar zakat. Dengan kata lain, umat Islam harus  mampu  berusaha  dan  bekerja,  kemudian  memiliki aset  yang  melebihi  kebutuhan dasarnya.  Orang  berusaha  menjadi  pembayar  zakat,  bukan  penerima  zakat.  Itulah  inti ajaran  Islam,  namun  tidak  mendapatkan  porsi  yang  memadai  dalam  tampilan  ajaran Islam. 10 Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu bentuk penyerahan diri kepada Allah SWT. Ini akan memperkuat keimanan muzakki kepada Allah dan menyucikan jiwa dan hartanya. 11
Di  dalam  Alquran  terdapat  dua  puluh  tujuh  ayat  tentang    kewajiban  shalat  dengan kewajiban zakat yang saling beriringan. 12 Menurut pendapat para ulama, perintah tentang zakat  dan  shalat  sebanyak  delapan  puluh  dua  kali  dalam  Alquran, 13 sehingga  dapat dikatakan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia, oleh karena bukan karena aspek  ibadah  pada  dimensi  rohaniah  pribadi  dalam  kaitan  vertikal  kepada  Allah  swt. Tetapi pada saat yang sama juga sangat kelihatan manfaat sosial ekonominya, yang secara langsung  menyentuh  pada  kehidupan  masyarakat,  yang  berkaitan  dengan  kenyataan adanya  kesenjangan  ekonomi  antara  yang  kaya  dan  yang  miskin  dalam  kehidupan
9 Abdul Syatar dan Arif Rahman, “Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation”. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019). hlm.  8.
10 Abdul Syatar dan Arif Rahman. “Transformation of Fiqh In The Forms of Hajj and Zakat Legislation”. hlm. 8.
11 Lince Bulutoding, Zulfahmi Alwi and Rika Dwi Ayu Parmitasari, “Akhlaq of Zakat Behavior among Determinant  Factors  of  Intention  in  Malaysia:  A  Perspective  of  Prophet  Muhammad  Tradition.” Jour  of  Adv Research in Dynamical & Control Systems 12, no.6 (2020). hlm.1.
12 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern. (Jakarta: Gema Insani, 2002). h. 1.
13 Muhammad Zakariyya  Al  Kandahlawi, Fadhilah  Sedekah. (Bandung:  Pustaka  Ramadhan,  2004). h. 249.
manusia. 14
Zakat ialah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi hablum minallah atau dimensi vertikal dan hablum  minannas atau  dimensi horizontal .  Ibadah  zakat  jika ditunaikan dengan baik maka kita akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan serta  mensucikan  jiwa  kita,  mengembangkan  serta  memberkahkan  harta  yang  kita dimiliki.  Di  sisi  lain,  zakat  juga  merupakan  salah  satu  bentuk  ibadah  yang  lebih mengedepankan  nilai  sosial  disamping  membawa  pesan  ritual  dan  spiritual.  Apabila dikelola  dengan  baik  serta  amanah,  zakat  akan  meningkatkan  kesejahteraan  umat, bisa meningkatkan  etos  dan  kerja  umat  serta  sebagai  institusi  pemerataan  perekonomi.  Di zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa bila zakat memiliki peran-peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia  .Saat  ini,  sebuah  kenyataan  bahwa  pelaksanaan  riba  itu  telah  terbukti  selalu menghancurkan  perekonomian.  Berbeda  halnya  dengan  zakat,  disisi  lain  mengangkat fakir  miskin,  bisa  juga  akan  menambah  produktifitas  masyarakat  sehingga  dapat meningkatkan lapangan kerja serta sekali mampu meningkatkan tabungan masyarakat. 15
Bila kita melihat secara lahiriah, maka harta akan berkurang, kalau dikeluarkan zakatnya. Dalam pandangan Allah, tidak demikian, karena membawa berkat, atau pahalanya yang bertambah. Sekiranya kita menyadari, maka harta yang kita miliki sebenarnya merupakan titipan dan amanah dari Allah dan penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan dari Allah. 16 Zakat adalah kewajiban bagi umat islam dan dianggap turut berpengaruh terhadap kualitas ibadah serta perilaku. Indikator keberhasilan zakat tidak diukur dari jumlah orang yang membayar zakat, tetapi seberapa banyak manfaat zakat yang telah dibayarkan untuk mengukur  keberhasilan  atau  kegagalan  zakat. 17 Salah  satu  penyebabnya  optimalnya
14 Nugraha Hasan, “Pengelolaan Zakat Mal terhaap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sidrap)”, Tesis (Makassar: Pascasarjana, 2017). h. 3.
15 Hendrayanto , Nur  Taufiq  Sanusi  dan  Musyifikah  Ilyas,  “Pendayagunaan  Zakat  Produktif  dalam Prespektif  Hukum  Islam”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Ekonomi  Syariah 2,  no.  3 (2020). hlm. 2.
16 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 16.
17 Bank Indonesia.  Seri Ekonomi  dan  Keuangan, (Pengelolaan Zakat Yang Efektif:  Konsep  dan Praktik di Beberapa Negara, 2016), hlm.25.
M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
fungsi  zakat  sebagai  instrumen  pemerataan  perekonomian  umat  ummat  dengan adanya lembaga yang bisa mengurusi dengan baik serta amanah. Dimulai dengan pengumpulan zakat  sampai  pembagiannya  kepada  orang  yang  berhak,  hal  ini merupakan  bagian  dari tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga itu sangat diperlukan mengingat masyarakat bahwa  sampai  saat  ini  masih  sangat  banyak  yang  awam  mengenai  zakat  dan  lembaga zakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa manfaat dari zakat serta keberadaan lembaga zakat. Zakat merupakan salah satu komponen sistem ekonomi Islam yang harus dapat dioptimalkan dengan melihat potensi- potensi yang begitu besar dari pengelolaan zakat,  jika  mampu  dikelola  zakat  dengan  baik  serta  profesional  hal  tersebut  juga  bisa berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi serta tujuan mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. 18
Pendistribusian  zakat  yang  hanya  berupa  zakat  konsumtif  tidak  berdampak  banyak terhadap  pengembangan  kesejahteraan  penerima  zakat  (mustahik)  karena  hanya  akan memberikan kemanfaatan yang bersifat sementara bagi mustahik. Zakat akan lebih efektif jika disalurkan berupa zakat produktif karena zakat yang telah diberikan tersebut dapat didayagunakan oleh mustahik dalam rangka peningkatan perekonomian dengan dijadikan sebagai  sumber  penghasilan  jangka  panjang.  Program  pendayagunaan  dana  zakat produktif itu diperuntukkan untuk kegiatan produktif dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan  para  mustahik.  Dana  zakat  produktif  yang  secara  berskala  didistribusikan dengan jangka dan waktu tertentu agar dikelola menjadi berbagai macam-macam bentuk usaha  yang  akan  nantinya  diharapkan  dapat  terus  menerus  berproduksi  sehingga  bisa membantu  pendapatan  ekonomi  mustahik.  Program  zakat  produktif  diantaranya  ialah usaha-usaha ternak mandiri, usaha- usaha tani mandiri, serta gerobak barokah. program zakat produktif ini sangat membantu perekonomian mereka. 19 Dengan demikian, melalui pengembangan usaha mikro maka akan meningkatkan perekonomian dan menjadi sumber
18 Hendrayanto , Nur  Taufiq  Sanusi  dan  Musyifikah  Ilyas,  “Pendayagunaan  Zakat  Produktif  dalam Prespektif  Hukum  Islam”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum  Ekonomi  Syariah 2,  no.  3 (2020). hlm. 2.
19 Hendrayanto , Nur  Taufiq  Sanusi  dan  Musyifikah  Ilyas,  “Pendayagunaan  Zakat  Produktif  dalam Prespektif Hukum Islam”. hlm. 3.
penghasilan jangka panjang mustahik.
Usaha kecil dan mikro adalah produk wirausaha masyarakat yang dapat menjadi potensi dan kenyataan yang ada. Usaha kecil dan mikro berperan penting di Negara ini melalui inovasi  dan  ide-ide  kreatif. 20 Masalah  yang  sering  ditemui  usaha  mikro  salah  satunya adalah  masalah  keuangan.  Pengusaha  mikro  belum  mampu  untuk  mengatasi permasalahan utama dalam keuangan yaitu mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial untuk investasi demi pertumbuhan usaha jangka panjang, karena pada umumnya  modal  awal  pengusaha  mikro  sangat  terbatas  sehingga  menghambat  untuk pertumbuhan usaha.
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima memiliki 5 (lima) program unggulan yakni dalam program pendidikan melalui pemberian bantuan kepada siswa dan guru yang tidak mampu,  program  kesehatan  melalui  pemberian  bantuan  pengobatan,  program kemanusiaan  yakni  memberikan  bantuan  kepada  para  korban  bencana  alam  dan kebakaran,  program  dakwah  advokasi  yang  dilakukan melalui  sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Desa dan Kecamatan di  Kabupaten  bima,  dan  program  ekonomi  melalui  pemberian  bantuan  modal  usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki usaha maupun yang sudah memiliki usaha.

## B. Metode Penelitian
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yakni teknik  pengumpulan  data  yang  bersifat  menggabungkan  dari  berbagai  teknik pengumpulan  data  dan  sumber  data  yang  telah  ada.  Apabila  peneliti  melakukan pengumpulan  data  dengan  triangulasi,  maka  sebenarnya  peneliti  mengumpulkan  data yang  sekaligus  menguji  kredibilitas  data,  yaitu  mengecek  kredibilitas  data  dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. 21
20 Basuki, Pujoalwanto, Perekonomian Indonesia , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.18.
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm.125.
M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda- beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. 22 Analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  Miles  dan  Huberman,  yakni: Data  Collection (Pengumpulan  data), Data  Reduction (Reduksi  Data), Data  Display (Penyajian  Data)  dan Conclusion  Drawing/Verification (Penarikan  Kesimpulan  dan Verifikasi). 23 Lokasi  penelitian  adalah  usaha  mikro  dan  Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten Bima. Adapun pemilihan lokasi dilakukan agar mengetahui secara langsung pendayagunaan dana zakat produktif oleh pengusaha mikro dan karena badan amil zakat Kabupaten Bima sebagai pengelola dana zakat.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Mekanisme  Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada  Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bima
Mekanisme  pengumpulan  zakat  pada  BAZNAS  Kabupaten  Bima  dimulai  dengan sosialisasi  kepada  masyarakat  bersama  UPZ  Desa  dan  UPZ  Kecamatan,  kemudian dilakukan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ Tingkat Desa berkoordinasi dengan  Pemerintahan  Desa.  Setelah  zakat  dikumpulkan  oleh  UPZ  Desa  kemudian diberikan  kepada  UPZ  Kecamatan  untuk  diserahkan  kepada  BAZNAS  Kabupaten Bima. Sedangkan untuk zakat profesi akan dikumpulkan oleh UPZ Instansi, setelah zakat  dikumpulkan  kemudian  zakat  tersebut  langsung  diserahkan  langsung  kepada BAZNAS Kabupaten Bima.
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 125.
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif , hlm.134-142.
M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
Mekanisme pengumpulan zakat dapat dilihat pada skema berikut ini:

## BAZNAS Kabupaten Bima
UPZ Kecamatan
UPZ Instansi UPZ Desa
Muzaki (Pegawai Pemerintahan)

## Muzaki (Masyarakat Umum)
Gambar 1. Mekanisme Pendistribusian Zakat  pada BAZNAS Kabupaten Bima
Pembentukan  UPZ  Tingkat  Desa  dan  Tingkat  Kecamatan  berdasarkan  Undang- undang  RI  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  Undang-undang  RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang    RI  Nomor  23    Tahun  2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  tata  kerja  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ),  Keputusan  Bupati  Bima  Nomor 188.45/45/545/03.2  Tahun  2020  Tanggal  01  April  2021  Tentang  Penunjukan pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bima 2021-2025. Pada Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  BAZNAS  Pusat,  BAZNAS  Provinsi  dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23  Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB IV pasal 46 menyatakan bahwa: 24
24 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- undang  RI Nomor 23  Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat , Bab IV pasal 46 ayat1-4.
M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
(1) Dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  BAZNAS,  BAZNAS  provinsi,  dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ.
(2) UPZ  Sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertugas  membantu  pengumpulan zakat.
(3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota.
(4) Ketentuan  mengenai  pembentukan  dan  tata  kerja  UPZ  diatur  dengan  Peraturan Ketua BAZNAS.
Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bima dimulai dengan pemberitahuan informasi kepada Pemerintah Kecamatan, UPZ Kecamatan, UPZ Desa, dan mustahik terkait  jadwal  pendistribusian  zakat.  Pendistribusian  zakat  dilakukan  di  setiap Kecamatan  yang  dilaksanakan  pada  satu  lokasi  yang  dihadiri  oleh  Pemerintah Kecamatan,  UPZ  Kecamatan,  UPZ  Desa  dan  perwakilan  mustahik.  Hal  tersebut dilaksanakan  untuk  mengurangi  potensi  penyebaran  virus Covid-19 .  Dana  zakat diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bima dan UPZ Kecamatan kepada UPZ Desa, kemudian dan zakat diserahkan oleh UPZ Desa kepada mustahik.
BAZNAS Kabupaten Bima
UPZ Kecamatan

## UPZ Desa

## Mustahik
Gambar 2. Mekanisme Pendistribusian Zakat  pada BAZNAS Kabupaten Bima
Bentuk bantuan zakat produktif diberikan dalam bentuk bergulir, yakni bantuan dana zakat  yang  diberikan  digunakan  untuk  membesarkan  usaha  atau  mensejahterakan mustahik, kemudian diharapkan setelah usaha mereka menjadi lebih maju diharapkan mustahik  tersebut  dapat  menjadi  muzaki,  dari  bantuan  zakat  yang  mereka  berikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha mikro lainnya. Selain itu diharapkan  kepada  mustahik  dapat  memberikan  infak  ataupun  sedekah  darihasil
keuntungan yang mereka dapatkan.

## 2. Manfaat Bantuan Dana Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro
Pengelolaan zakat bisa ditempuh dengan dua jalan diantaranya: pertama, menyantuni masyarakat dengan pemberian dana (zakat) yang bersifat konsumtif atau dengan cara yang  kedua,  pemberian  modal  yang  bersifat  produktif,  agar  diolah  serta dikembangkan.  Pengelolaan  zakat  secara  konsumtif  adalah  pengumpulan  serta pendistribusian  yang  dilakukan  dengan  maksud  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar ekonomi oleh para mustahik dengan pemberian bahan makanan dan sebagainya serta bersifat  pemberian  untuk  dikonsumsi  secara  langsung,  tetapi  masih  sangat  kurang membantu didalam jangka panjang, oleh karena itu diberdayakan pengelolaan zakat secara produktif merupakan pengelolaan zakat dengan maksud pendayagunaan atau dilakukan  dengan  cara  memberikan  bantuan  berupa  modal  kepada  pengusaha  yang lemah,  pembinaan  dengan  memberikan  keterampilan  untuk  usaha,  memenuhi kebutuhan  untuk  produksi  kepada  mereka  yang  memiliki  keahlian  dan  skil, pendidikan gratis, dan sebagainya, supaya bisa dapat membantu kemampuan ekonomi mustahik. 25
Pola pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah di BAZNAS yaitu: 26
1. Bentuk  konsuntif-karikatif  dalam  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  zakat  hanya diberikan kepada orang satu kali atau sesaat saja.
2. Bentuk  produktif-karikatif,  ialah  penyaluran  zakat  yang  disertai  dengan  target merubah dari keadaan penerimah dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki.  Target  ini  merupakan  target  besar  yang  mungkin  tidak  dapat  dengan mudah atau di dalam waktu serta dalam waktu yang singkat.
Manfaat  yang  dirasakan  oleh  mustahik  bantuan  zakat  produktif  diantaranya  adalah
25 Hendrayanto,  Nur  Taufiq  Sanusi  dan  Musyifikah  Ilyas,  “Pendayagunaan  Zakat  Produktif  dalam Prespektif Hukum Islam”. hlm. 3.
26 Hendrayanto,  Nur  Taufiq  Sanusi  dan  Musyifikah  Ilyas,  “Pendayagunaan  Zakat  Produktif  dalam Prespektif Hukum Islam”. hlm. 3.
M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
adanya peningkatan pendapatan dari sebelumnya yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bima.
Tabel 1. Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahik Bantuan Zakat Produktif
dari BAZNAS Kabupaten Bima No Nama Pendapatan Sebelum Pendapatan Sesudah Selisih Pendapatan 1. Sahora Rp350.000 Rp450.000 Rp100.000 2. Arbiah Rp700.000 Rp820.000 Rp120.000 3. Akidah Rp300.000 Rp360.000 Rp60.000 4. Nurhayati Rp850.000 Rp1.000.000 Rp150.000 5. Arinah Rp350.000 Rp470.000 Rp120.000 6. St. Hawa Rp800.000 Rp950.000 Rp150.000 7. Hartati Rp300.000 Rp410.000 Rp110.000 8. Indi Rp400.000 Rp520.000 Rp120.000 9. Hawsah Rp400.000 Rp570.000 Rp170.000 10. Nur Eka Rp800.000 Rp900.000 Rp100.000 11. Susi Susanti Rp250.000 Rp300.000 Rp50.000
Berdasarkan  peningkatan  pendapatan  yang  dirasakan  oleh  mustahik  bantuan  zakat produktif  dari  BAZNAS  Kabupaten  Bima  berdampak  pula  terhadap  peningkatan keuntungan dari usaha mikro yang dimiliki oleh mustahik.
Tabel 2. Hasil Peningkatan Keuntungan Mustahik Bantuan Zakat Produktif
dari BAZNAS Kabupaten Bima No Nama Keuntungan Sebelum Keuntungan Sesudah Selisih Keuntungan 1. Sahora Rp50.000 Rp75.000 Rp25.000 2. Arbiah Rp150.000 Rp170.000 Rp20.000 3. Akidah Rp50.000 Rp55.000 Rp5.000 4. Nurhayati Rp170.000 Rp230.000 Rp60.000 5. Arinah Rp80.000 Rp100.000 Rp20.000
6. St. Hawa Rp160.000 Rp210.000 Rp50.000 7. Hartati Rp100.000 Rp140.000 Rp40.000 8. Indi Rp60.000 Rp75.000 Rp15.000 9. Hawsah Rp120.000 Rp150.000 Rp50.000 10. Nur Eka Rp160.000 Rp180.000 Rp20.000 11. Susi Susanti Rp40.000 Rp50.000 Rp10.000
Pengertian  efektivitas  menurut  Bayangkara  adalah  sebagai  tingkat  keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Menurut Robbins mendefinisikan efektivitas sebagai  tingkat  pencapaian  organisasi  dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang, maksudnya  adalah  efektivitas  merupakan  suatu  standar  pengukuran  untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas harus dilakukan pada waktu bekerja dalam pencapaian tujuan. 27
Bayangkara  menjelaskan  bahwa  untuk  menilai  efektivitas  auditor  menekankan perhatiannya pada: 28
a. Pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.
b. Pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Penilaian efektivitas didasarkan atas suatu lingkup atau luas tujuan  suatu  organisasi  dalam  menggunakan  sumber  daya  yang  ada  untuk mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Auditor  internal  harus  memperhatikan aspek ketaatan dalam melakukan penilaian efektifitas yang diinginkan.
Berdasarkan  definisi  tersebut  disimpulakan  bahwa  efektivitas  adalah  tingkat keberhasilan program berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan.
27 Ipan  Sunarto,”Efektivitas  Pelayanan  Pegawai  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  Cabang  Kecamatan Tenggarong Seberang”. hlm.3.
28 Ipan  Sunarto,”Efektivitas  Pelayanan  Pegawai  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  Cabang  Kecamatan Tenggarong Seberang”. hlm.3.
M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
Menurut pendapat David Krech, Ricard S.Cruthfid dan Egerton L. Ballachey dalam Danim. Menyebutkan ukuran efektivitas yaitu: 29
a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan.
b. Tingkat kepuasan yang diperoleh.
c. Produk kreatif.
d. Intensitas yang akan dicapai.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  disimpulkan  bahwa  tolak  ukur  dari  efektivitas  adalah adanya  hal  yang  dapat  dikomparasikan,  sesuatu  yang  dapat  dijadikan  subjek  disini adalah  input  yang  dikeluarkan  dan  output  yang  diperoleh.  Berdasarkan  ukuran efektivitas tersebut diperoleh hasil melalui wawancara sebagai berikut:
Tabel 3. Tingkat Keefektifan Bantuan Zakat Produktif dalam  Upaya
Pengembangan Usaha Mikro No Nama Tingkat Keefektifan 1. Ahmadin Sangat Efektif 2. Sahora Tidak Efektif 3. Arbiah Cukup Efektif 4. Akidah Tidak Efektif 5. Nurhayati Sangat Efektif 6. Arinah Efektif 7. St. Hawa Cukup Efektif 8. Hartati Sangat Efektif 9. Indi Cukup Efektif 10. Hawsah Cukup Efektif 11. Nur Eka Sangat Efektif 12. Susi Susanti Tidak Efektif
Keterangan  hierarki  tingkat  keefektifan  bantuan  zakat  produktif  dalam    upaya pengembangan usaha mikro:
29 Ipan  Sunarto,”Efektivitas  Pelayanan  Pegawai  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  Cabang  Kecamatan Tenggarong Seberang”. hlm.3-4.
a. Sangat efektif
b. Efektif
c. Cukup efektif
d. Tidak efektif
Tingkat  keefektifan  tersebut  pula  dipengaruhi  oleh  jumlah  bantuan  yang  diberikan oleh  BAZNAS  Kabupaten  Bima  terhadap  jumlah  yang  diharapkan  oleh  mustahik bantuan zakat produktif untuk mengembangkan usaha mikro yang dimiliki mustahik dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Jumlah Zakat yang Diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bima dan
Diharapkan oleh Mustahik Bantuan Zakat Produktif No Nama Bantuan Yang Diberikan Bantuan Yang Diharapkan 1. Sahora Rp1.000.000 Rp1.700.000 2. Arbiah Rp1.000.000 Rp2.000.000 3. Akidah Rp1.000.000 Rp2.500.000 4. Nurhayati Rp1.000.000 Rp1.000.000 5. Arinah Rp1.000.000 Rp1.500.000 6. St. Hawa Rp1.000.000 Rp2.000.000 7. Hartati Rp1.000.000 Rp1.000.000 8. Indi Rp1.000.000 Rp4.000.000 9. Hawsah Rp1.000.000 Rp2.000.000 10. Nur Eka Rp1.000.000 Rp5.000.000 11. Susi Susanti Rp500.000 Rp2.000.000
Kendala-kendala lain yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Bima, yaitu:
a. Tidak adanya pelatihan kewirausahaan dan pembinaan kepada mustahik bantuan zakat produktif.
b. Tidak  adanya  pengalaman  BAZNAS  Kabupaten  Bima  dalam  hal  pengelolaan zakat  produktif,  hal  ini  dikarenakan  BAZNAS  Kabupaten  Bima  pertama  kali menyalurkan bantuan zakat produktif pada tahun 2021.
M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
c. Jumlah  zakat  yang  diberikan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  mustahik  bantuan zakat produktif.
d. Mustahik  usaha  produktif  tidak  memanfaatkan  bantuan  zakat  produktif sebagaimana mestinya.

## D. Penutup
Berdasarkan pembahasan maka disimpulkan bahwa mekanisme pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Bima dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat bersama UPZ Desa dan UPZ Kecamatan, kemudian dilakukan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh UPZ Tingkat Desa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa. Setelah zakat dikumpulkan oleh  UPZ  Desa  kemudian  diberikan  kepada  UPZ  Kecamatan  untuk  diserahkan  kepada BAZNAS Kabupaten Bima. Sedangkan untuk zakat profesi akan dikumpulkan oleh UPZ Instansi,  setelah  zakat  dikumpulkan  kemudian  zakat  tersebut  langsung  diserahkan langsung kepada BAZNAS Kabupaten Bima.
Manfaatnya  adalah  adanya  peningkatan  pendapatan  dan  keuntungan  dirasakan  oleh pelaku usaha mikro yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Bima.  Selain  itu  mustahik  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  serta dimanfaatkan  untuk  membiayai  sekolah  anak-anak  mereka.  Selain  itu  turut  membantu pemerintah  dalam  hal memperkecil  jumlah  pengangguran  di  Kabupaten  Bima. Tingkat keefektifan  pendayagunaan  dana  zakat  produktif  dalam  upaya  pengembangan  usaha mikro  adalah  efektif  berdasarkan  tingkat  persentase  jawaban  informan,  yaitu  sangat efektif 25% (3 orang informan), efektif 34% (4 orang informan), cukup efektif 8%  (1 orang informan) dan tidak efektif 33% (4 orang informan).
Adapun saran atau masukan yang bisa disampaikan berkenaan dengan pembahasan ini, antara lain:
1. Kepada mustahik  agar memanfaatkan dana bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten  Bima  sebagaimana  mestinya  yaitu  dijadikan  modal  tambahan  untuk mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Kepada BAZNAS Kabupaten Bima agar:
a. meningkatkan jumlah bantuan zakat produktif sesuai dengan kebutuhan mustahik untuk mengembangkan usaha mikro yang dimilikinya.
b. meningkatkan pengawasan terhadap  mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif agar dana bantuan tersebut dikelola sebagaimana mestinya.
c. Melakukan  pelatihan  dan  pembinaan  yang  dilakukan  kepada  mustahik  bantuan zakat  produktif  agar  memiliki  semangat  dalam  mengembangkan  usaha  yang dimiliki.
d. menambah metode pengumpulan zakat menggunakan pembayaran yang inovatif dan terkini sehingga memudahkan muzaki dalam hal pembayaran zakat.
3. Kepada  Pemerintah  Kabupaten  Bima  agar  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  tentang Pengelolaan  Zakat  Produktif  guna  memaksimalkan  potensi  zakat  produktif  dalam upaya pengembangan usaha.

## Daftar Pustaka

## Buku
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bima. Data  Strategis  Kabupaten  Bima  2020 ,  Bima:  BPS Kabupaten Bima, 2020.
Bank Indonesia. Seri Ekonomi dan Keuangan,  Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep  dan Praktik di Beberapa Negara , 2016.
Pujoalwanto, Basuki. Perekonomian Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2021.
Hasan, M. Ali. Zakat dan Infak., Jakarta: Kencana, 2008.
Kandahlawi,  Muhammad  Zakariyya  Al. Fadhilah  Sedekah, Bandung:  Pustaka  Ramadhan, 2004.
Hafidhuddin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, 2002.
Idris,  Safwan. Gerakan  Zakat  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat , Pendekatan Transformatif , Cet. 1, Jakarta: Citra Putra Bungsu, 1997.

## Jurnal
Ipan  Sunarto,”Efektivitas  Pelayanan  Pegawai  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  Cabang Kecamatan Tenggarong Seberang”. eJournal Administrasi Negara Volume 3 Nomor 4 (2015).
Abdi Wijaya, “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU N0. 3/2006 dan UU N0. 50/2009)”. Jurnal Al-Daulah Volome 7  Nomor 1 (2018).
Abdul  Syatar  dan  Arif  Rahman,  “Transformation  of  Fiqh  In  The  Forms  of  Hajj  and  Zakat Legislation”. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Volume 1 Nomor 2 (2019).
M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar
Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifikah Ilyas, “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif  Hukum  Islam”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan  Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 3 (2020).
Lince Bulutoding, Zulfahmi Alwi and Rika Dwi Ayu Parmitasari, “Akhlaq of Zakat Behavior among  Determinant  Factors  of  Intention  in  Malaysia:  A  Perspective  of  Prophet Muhammad Tradition”. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems Volume 12 Nomor 6 (2020).

## Skripsi/Tesis/ Disertasi
Sarifah,  Siti.  “Pengelolaan  Dana  Zakat  Produktif  untuk  Pemberdayaan  Usaha  Mikro  (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, 2018.
Hasan,  Nugraha,  “Pengelolaan  Zakat  Mal  terhaap  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Sidrap)”. Tesis UIN Alauddin Makassar. Makassar, 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  14  tahun  2014  tentang  Pelaksanaan Undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.