## REVITALISASI KELEMBAGAAN PROGRAM KB SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

## INSTITUTIONAL REVITALISATION OF FAMILIY PLANNING PROGRAM AN EFFORT TO CONTROL THE POPULATION GROWTH RATE
S. Budi Prasetyo dan Arif Sofianto Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah email: budisendikho@yahoo.com

## ABSTRACT
One of the main critical issues in a decentralized development today is the failure of family  planning  programs  that  are  affected  by  its  institutional  forms.  This  study  aims  to develop  a  formula  institutional  revitalization  of  family  planning  program  managers  are required  at  this  time.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  models using  Spradley’s  analytical  techniques.  This  research  was  conducted  in  Pekalongan Municipal,  Wonosobo  Regency,  and  Purworejo  Regency.  The  conclusion  of  this  study  is that the deterioration of  family planning programs in the area due to lack of commitment from local leaders, organizations do not focus in carrying out its functions, especially the field  staff  (field  officers),  lack  of  resources  and  synergies  in  the  implementation  of  the program.  Chief  policy  areas  are  very  influential  in  determining  the  shape  of  the organization,  resource  allocation  and  implementation  of  synergies.  Institutional revitalization needs to be done by the local government is established agencies that focus on  population  and  family  planning  affairs  so  that  the  implementation  in  the  field  (field officers) are more focused on family planning matters, but on the other hand still have to pay  attention  to  the  ability  of  the  region  and  some  other  matters.  In  addition  to  the organization  in  the  form  of  focus,  also  need  to  be  supported  adequacy  of  resource allocation and increased synergy among sectors fostered by regional heads.

## Keywords : revitalization, institutional, family planning
PENDAHULUAN Laju pertumbuhan penduduk Indonesia  selama  satu  dekade  terakhir mengalami  peningkatan  cukup  tinggi.
Berdasarkan sensus  penduduk  tahun 2010, laju  pertumbuhan  penduduk  Indonesia sebesar 1,49% per tahun, hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan penduduk  kurang  terkendali.  Penduduk Indonesia  selama  10  tahun  terakhir bertambah  sebanyak  32,5  juta  jiwa (Buletin  Kencana,  2012).    Berbagai  pihak menilai  bahwa  fenomena  ini  terjadi  selain karena pengaruh perubahan sosial,
ekonomi dan politik, juga diakibatkan oleh kontrol  yang  lemah  terhadap  program  KB secara  nasional  sampai  tingkat  daerah. Semenjak  reformasi  bergulir,  perhatian terhadap  masalah  kependudukan  sangat kurang, termasuk program KB.
Meskipun dari segi substansi program  KB  masih  tetap  dijalankan  di daerah,  namun  secara  nasional  program KB  dinilai  gagal  dan  tidak  menjadi  lebih efektif
(http://www.antaranews.com “Menkes:  program  KB  gagal”),  Persoalan terjadi pada
kebijakan, struktur kewenangan  dan  alokasi  sumberdaya.
Setelah dihilangkannya kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana  Nasional  (BKKBN)  di  daerah, urusan  KB  diserahkan  sepenuhnya  pada daerah  dan  tidak  semua  daerah  memiliki kelembagaan  yang khusus menangani KB. Masing-masing daerah menempatkan urusan  KB  di  satuan  kerja  yang  berbeda- beda.
Jawa  Tengah  merupakan  wilayah dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Indonesia,  setelah  Jawa  Timur  dan  Jawa Barat,  sebesar  14  persen  dari  jumlah penduduk Indonesia. Menurut hasil Sensus Penduduk  Tahun  2010,  jumlah  penduduk di Jawa Tengah sebanyak 32.380.687 jiwa dengan  laju  pertumbuhan  sebesar  0,37% (terendah  di  Indonesia)  dan  angka Total Fertility Rate (TFR) tahun 2007 di kisaran 2,3  (Kencana  Edisi  21  Tahun  VII  2012). TFR  Jawa  Tengah  adalah  2,3  namun  di tahun 2012 berdasarkan Survey Demografi dan  Kesehatan  Indonesia  (SDKI)  angka tersebut meningkat menjadi 2,5, sementara tingkat  nasional  sebesar  2,6.  Hal  tersebut berarti  bahwa  terdapat  penurunan  kinerja program  KB  di  Jawa  Tengah  meskipun masih  sedikit  di  atas  rata-rata  nasional. Dibutuhkan  kerja  keras  untuk  mencapai target MDG’s yaitu sebesar 2,1 pada tahun 2015 (BKKBN Jateng, http://jateng.bkkbn.go.id, Senin, 18 Februari 2013). Kerja tersebut tentu sangat dipengaruhi  oleh  para  pelaksana  program KB di  daerah  yang  memerlukan  dukungan kebijakan,  struktur  dan  sumberdaya  dari pimpinan daerah serta kesadaran masyarakat. Program KB dipengaruhi oleh kebijakan  dan  sumberdaya  dialokasikan. Pelaksanaan  program  KB  pascareformasi mengalami  kemunduran  karena  berbagai faktor mulai dari politis sampai operasional.  Kebijakan  dan  kelembagaan serta  alokasi  sumberdaya  mempengaruhi keberhasilan di maisng-masing daerah.
Sesuai dengan kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian  ini  ialah  membangun  formula kelembagaan  pelaksana  program  KB  yang dibutuhkan di Jawa Tengah saat ini

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif,  dilakukan  di  3 Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  yang dipilih  berdasarkan  fomrat  kelembagaan KB.  Kabupaten  Wonosobo  merupakan daerah yang memiliki format kelembagaan khusus  pada  KB.  Kota  Pekalongan merupakan daerah yang mewakili pelembagaan  urusan  KB  digabung  dengan banyak  urusan  lain.  Kabupaten  Purworejo merupakan wilayah yang mewakili penggabungan urusan KB dengan Pemberdayaan  Perempuan,  sebagaimaan kebanyakan daerah lain. Sumber  informasi  dalam  penelitian ini  adalah  pengelola  program  KB  (SKPD pelaksana program KB), institusi pemerintah  daerah  yang  terkait,  serta  para pegiat KB (PLKB, PPKBD, Sub PPKBD). Informan ditentukan
berdasarkan pertimbangan  penguasaan  masalah  sesuai dengan  kebutuhan  data  penelitian.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah data primer dan data sekunder. Data primer berasal  dari  diskusi,  wawancara  dan  isian kuesionar  dari  para  informan  yang  berisi tentang pendapat dan pemahaman mengenai kelembagaan pelaksana program KB.  Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  panduan  wawancara, panduan  diskusi  dan  daftar  pertanyaan terbuka.  Informan  tertentu  diwawancarai secara  mendalam  dan  sebagian  yang  lain diminta  mengisi  daftar  pertanyaan  terbuka yang disediakan.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik analisis yang dikembangkan oleh Spradley seperti  yang  dikutip  Sugiyono  (2009).
Analisis model Spradley merupakan kesatuan  proses  linear  yang  dimulai  dari
analisis domain, analisis taksonomi, analisis  komponensial  dan  analisis  tema budaya. Analisis domian adalah tahap awal dengan  memperoleh  gambaran  umum  dan menyeluruh  tentang  situasi  sosial  yang diteliti  atau  objek  penelitian.  Analisis Taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.
Analisis  Komponensial  ialah  mencari  ciri spesifik  pada  setiap  struktur  internal dengan mengkontraskan antarelemen Analisis  Tema  Budaya  adalah  upaya mencari benang merah
yang mengintegrasikan  lintas  domain  yang  ada. Dengan ditemukan benang merah tersebut, maka  selanjutnya  akan  dapat  disusun konstruksi  bangunan  situasi  sosial/objek penelitian secara komprehensif.

## HASIL PENELITIAN A. Gambaran Umum Subjek Penelitian
Secara umum,  kinerja  program  KB di  Kota  Pekalongan  dari  segi  pencapaian kuantitas,  angka  TFR  sebesar  2,8,  lebih tinggi  dari  Jawa  Tengah  yang  hanya  2,5. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman tradisi, budaya dan religiusitas yang  kuat  sehingga  kadang  memandang bahwa  KB  itu  kurang  baik.  Peserta  KB aktif  sebanyak  34.757  PUS  yang  terbagi menjadi  69,16%  mandiri  dan  melalui program  pemerintah  sebesar  30,84%. Terdapat  sebanyak  22,57%  PUS  bukan peserta KB.
Kabupaten  Wonosobo  merupakan satu-satunya  daerah  di  Jawa  Tengah  yang memiliki  satuan  kerja  khusus  menangani KB,  yaitu  Badan  Keluarga  Berencana. Namun  problemnya  anggaran  untuk  kader masyarakat terbatas. Mulai tahun 2014 KB akan  ditambah  alokasi  anggaran  dan kegiatannya karena disadari bahwa persoalan  kependudukan  kedepan  perlu mendapatkan perhatian serius. Pelaksanaan program  KB  di  Kabupaten  Wonosobo cendrung  lebih  baik  dengan  capaian  TFR
tahun  2012  seebsar  1,99  sedangkan  tahun 2011 sebesar 2,2. untuk angka DO sebesar 17,3 dan Unmet need 9,39.
Kondisi  pelaksanaan  program  KB di  Kabupaten  Purworejo  terbilang  kurang dibanding  daerah  lain  dengan  capaian angka Total  Fertility  Rate (TFR)  sebesar 2,6  sedangkan  rata-rata  Jawa  Tengah  2,5. Secara  umum  pencapain  KB  tergolong rendah tetapi angka pertumbuhan penduduk justru -0,25, hal  ini dikarenakan tingginya  migrasi  ke  luar  daerah  untuk mencari pekerjaan.

## B. Persoalan Program KB
Persoalan-peroslaan  program  KB dapat  dibedakan  menjadi  aspek  kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, partisipasi, sinergi  dan  kinerja.  Persoalan-persoalan tersebut  saling  terkait  dan  menjadi  kunci keberhaislan program KB.
Keberhasilan program KB di daerah  saat  ini  tidak  dipungkiri  sangat dipengaruhi  oleh  kebijakan  pimpinan daerah.  Persoalan  kebijakan  program  KB secara umum adalah tidak adanya jaminan untuk  mengarusutamakan  KB  di  daerah. KB  adalah  kebijakan  jangka  panjang, namun  dengan  skema  politik  5  tahunan, kebijakan  kepala  daerah  terkesan  jangka pendek dan cuci tangan.
Persoalan kelembagaan adalah belum  idealnya  bentuk  lembaga  serta kewenangan yang dimiliki. Sebagian besar informan  menyatakan  bahwa  memang bentuk  lembaga  sangat  mempengaruhi kinerja  atau  keberhasilan  program  KB. Sebagain  infroman  menyatakan  bahwa bentuk kelembagaan KB di daerah mereka kurang  sesuai,  di  Kabupayen  Wonosobo paling  banyak  yang  menyatakan  sesuai karena fokus pada KB, sedangkan di  Kota Pekalongan  dan  Kabupaten  Purworejo mereka  yang  menyatakan  kurang  setuju lebih banyak. Ketika ditanyakan mengenai konsep  lembaga  seperti  apa  sebaiknya untuk  KB  ke  depan,  sebagian  besar
menyatakan  lebih  baik  fokus  terhadap urusan KB saja.
Persoalan  sumberdaya  sebagian besar informan menyatakan bahwa sumberdaya  memberikan  pengaruh  sangat penting  pada  keberhasilan  program  KB.
Berdasarkan  pengalaman  di  lapangan, mereka
memandang sumberdaya
merupakan  aspek  sangat  penting  dalam meningkatkan kinerja program KB. Mereka
juga menyatakan
bahwa sumberdaya  yang  ada  telah  dimanfaatkan secara  tepat  untuk  pengelolaan  program KB  yang  dibutuhlan.  Rata-rata  sebesar 51,7% informan menyatakan sangat  setuju terhadap hal ini.
Terkait persoalan partisipasi masyarakat,  mayoritas  informan  sangat setuju bahwa partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi  keberhasilan  program  KB. Selama ini kerja-kerja KB di tingkat bawah memang dilakukan oleh masyarakat melalui  kader-kader  seperti  PPKBD,  Sub PPKBD  dan  PKB  RT,  hanya  saja dukungan terhadap
kader-kader masyarakat sangat kurang.
Persoalan  koordinasi  di  semua daerah  hampir  sama,  yaitu  masih  kurang komunikasi  antar  pelaku.  Masing-masing SKPD  meskipun  memiliki  keterkaitan dalam  keberhasilan  KB,  namun  tidak bekerjasama  dan  masing-masing  memiliki agenda terpisah. Sebagaimana  yang terjadi pada  koordinasi,  aspek  sinergi  juga menghadapi  persoalan  yang  sama,  yaitu komitmen  dari  para  pejabat  daerah,  ego sektoral  dan  persoalan  teknis  administratif lainnya.
Persoalan  yang sama juga dihadapi dalam  hal  kemitraan,  hampir  di  semua daerah  menghadapi  persoalan  komitmen antar  pelaku  untuk  bekerjasama,  masing- masing  instansi  hanya  mementingkan urusan sendiri. Kemitraan paling tinggi ada di  Kabupaten  Wonosobo,  di  dua  daerah
lain  kemitraan  dianggap  kurang  begitu terjalin.
Dengan kondisi demikian, sebagian besar  orang  mengusulkan  agar  konssep pelaksanaan program KB sebagain mengadopsi  Orde  Baru  namun  juga mengikuti  perkembangan  kini  pada  masa otonomi  daerah.  Dalam  hal  kebijakan, perlu mencontoh apa yang dilakukan Orde Baru  dimana  menempatkan  KB  sebagai program  penting  yang  didukung  oleh segenap unsur, ada koordinasi, sinergi  dan kerjasama yang erat. Dukungan sumberdaya  juga  perlu  mengacu  pada  apa yang dialokasikan Orde Baru. Namun pada sisi  kelembagaan,  juga  tidak  serta  merta meneruskan  Orde  Baru,  karena  sekarang masa  otonomi  daerah  maka  konsepnya tetap menggunakan otonomi daerah.

## C. Analisis Kelembagaan dan Kinerja Program KB
Berdasarkan  analisis  kelembagaan dan kinerja, maka dapat ditarik garis linear bahwa  semakin  lembaga  fokus  maka alokasi sumberdaya akan semakin baik dan berimbas pada kinerja. Sebagaimana dijelaskan  bahwa  lembaga  fokus  seperti Badan  KB  Kabupaten  Wonosobo  akan berpengaruh  pada  kinerja  PLKB  yang lebih  fokus,  sementara  di  Kabupaten Purworejo  PLKB  menangani  3  urusan (KB, pemberdayaan perempuan, perlindungan  anak)  dan  Kota  Pekalongan PLKB menangani 4 urusan (pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak dan  KB). Dengan skema beban kerja tersebut, capaian TFR Kabupaten
Wonosobo paling baik yaitu 1,99,
Kabupaten Purworejo sebesar 2,6 dan Kota Pekalongan  tertinggi  sebesar  2,8.  Oleh karena  itu,  lembaga  yang  fokus  akan menghasilkan  kinerja  yang  lebih  fokus juga.
Tabel 1. Perbandingan Kelembagaan dan Kinerja KB di Lokasi Penelitian Kota Pekalongan Kabupaten Wonosobo Kabupaten Purworejo Badan Pemberdayaan Masyarakat,  Perempuan, Perlindungan  Anak  dan KB Badan KB Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 1 UPT utk 4 kecamatan 1 UPT tiap kecanatan 1 UPT tiap kecanatan 1 PLKB  2 kelurahan 1 PLKB 4 -5 desa/kel 1 PLKB 6 desa/kel Kader PPKBD, Sub PPKBD Kader  PPKBD,  Sub PPKBD Kader PPKBD, Sub PPKBD tidak ada rakordes rakordees numpang rakordes numpang • TFR 2,8 • 22,57% PUS bukan peserta KB • TFR 1,99 • DO 17,3 • Unmet need 9,39 • TFR 2,6 • Peserta  KB  5  tahun terakhir terus meningkat
Sumber: Data Penelitian 2013
Temuan di atas memberikan pemahaman bahwa kelembagaan
merupakan  unsur  yang  sangat  penting dalam  menunjang  fokus  kinerja,  sekaligus perlunya  dukungan  sumberdaya  yang memadai.  Selanjutnya  analisis  kondisi  di atas menjadi bahan bagi perumusan konsep atau model formulasi revitalisasi kelembagaan  secara  menyeluruh,  mulai dari  perumusan  kebijakan,  penentuan bentuk  organisasi,  alokasi  sumberdaya, penggalangan  partisiapsi  serta  sinergi  bagi peningkatan kinerja KB.

## D. Format Revitalisasi Kelembagaan Pelaksana KB
Berdasarkan  penggalian  data  di lapangan,  ditemukan  bahwa  komitmen pimpinan  daerah  dalam  program  KB
merupakan aspek yang
sangat mempengaruhi  keebrhasilan  program  KB. Alokasi sumberdaya yang memadai, dukungan  terhadap  kampanye  dan  sinergi pada  berbagai  institusi  daerah  yang  terkait merupakan  peran  kepala  daerah  yang sangat  dibutuhkan  untuk  keberhasilan program  KB.  Pemerintah  daerah  perlu menciptakan  situasi  dimana  KB  menjadi pokok bahasan penting, baik di masyarakat
maupun dunia pendidikan melalui kampanye dan kurikulum.
Menurut  informan,  lembaga  KB yang  ideal  adalah  lebih  fokus  pada  urusan KB dan kependudukan sehingga kienrjanya  lebih  efisien  dan  efektif.  Akan tetapi berdaasrkan temuan lapangan, bahwa  urusan  lembaga  yang  lebih  fokus pada  KB  dan  kependudukan  saja  belum menjamin  kienrja  yang  baik  jika  unsur lainnya  seperti  SDM,  anggaran  dan kapasitas pengelolannya tidak juga ditingkatkan.  Oleh  sebab  itu  revitalisasi kelembagaan  yang  fokus  pada  KB  perlu dibarengi dengan alokasi sumberdaya yang memadai.
Pengalaman  di  beberapa  daerah bahwa  ketika  lenbaga  KB  digabung  dan menangani banyak urusan, biasanya urusan KB  tidak  fokus.  Urusan  mana  yang diutamakan  tergantung  dari  pimpinan  atau kepala,  berasal  dari  unsur  apa,  misalnya ketika KB digabung dengan pemberdayaan masyarakat,  jika  kepala  berasal  dari pemberdayaan  masyarakat,  maka  akan lebih fokus urusan tersebut.
Pada  tenaga  lapangan  ditemukan bahwa  ketika  lembaga  KB  digabung dengan urusan lain, PLKB juga mengurusi
urusan  lainnya  sehingga  tidak  fokus terhadap  KB.  Hal  ini  ditemukan  di  Kota Pekalongan  dan  Kabupaten  Purworejo, dimana  mereka  selain  penyuluh  juga menangani  fungsi  lain  yang  menjadi tupoksi  lembaga,  atau  bahkan  diminta camat membantu tugasnya.
Secara ideal lembaga KB sebaiknya berdiri  sendiri  pada  urusan  KB,  sehingga lebih fokus, petugas di lapangan juga lebih fokus  KB.  Kebanyakan  responden  juga menyatakan mereka ingin kembali menjadi lembaga  seperti  masa  Orde  Baru,  dimana struktur  vertikal  dan  urusan  fokus,  namun sebagian  menyatakan  bahwa  era  sekarang otonomi  daerah,  sehingga  tidak  bisa kembali  lagi  sepetti  masa  Orde  Baru, namun  konsep  lain  yang  substansinya sama  fokusnya  tetapi  secara  struktur mencerminkan otonomi daerah.
Demikian juga masalah sumberdaya KB, pada masa ini menjadi isu utama  di  banyak  daerah,  dimana  masa otonomi daerah sumberdaya dari pemerintah daerah dianggap kurang diperhatikan.  Penyediaan  SDM,  anggaran maupun sarana prasarana kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Pada penyediaan SDM, di banyak daerah terjadi kelangkaan atau kekurangan PLKB, dimana  hampir  semua  daerah  belum memenuhi  target  1  desa  1  PLKB,  bahkan ada  dimana  1  orang  PLKB  mengampu  6  - 9  desa.  Kemampuan  SDM  KB  juga  masih perlu  peningkatan  dimana  banyak  yang melihat  teknik-teknik  penyuluhan  kini perlu diperbaiki sesuai dengan perkembangan, maka kemampuan
penyuluh perlu ditingkatkan.
Dalam  sisi  anggaran,  di  semua daerah  alokasi  anggaran  masih  minim.  Di kebanyakan  daerah,  komposisi  anggaran program  KB  terbesar  justru  berasal  dari pemerintah pusat (BKKBN Provinsi), dana daerah  hanya  menjadi  pendamping  saja. Kondisi  ini  merupakan  situasi  yang meyakinkan  bahwa  memang  KB  masih
menjadi  urusan  sampingan  di  daerah  dan sumberdaya  masih  tergantung  dari  pusat. Dalam  pemenuhan  sarana  dan  prasarana, meskipun beberapa orang menganggap ada peningkatan terkait teknologi yang digunakan, namun beberapa pihak
menyatakan  masih  belum  mencukupi kebutuhan masa kini.
Partisipasi  masyarakat  di  beberapa daerah  sebenarnya  sudah  cukup  baik, bahkan  ada  sebagian  masyarakat  yang bersedia  swadaya  terlibat  dalam  program KB  seperti  di  Kabupaten  Purworejo. Namun pada kasus lain, partisipasi menjadi semakin  menurun  karena  menurunnya dukungan  terhadap  mereka,  misalnya dukungan  operasional  untuk  Sub  PPKBD dan  PKB  RT  sudah  tidak  ada  sehingga kinerjanya  kurang  optimal.  Pada  beberapa kasus,  lembaga  masyarakat  lain  seperti PKK atau ormas juga masih terlibat dalam program  KB,  hanya  saja  persoalannya belum ada upaya sistematis untuk menjalin partisipasi ini. Di beberapa daerah partisipasi  masyarakat  dalam  mengikuti program  KB  juga  terhambat  masalah biaya,  banyak  dari  mereka  kesulitan masalah biaya KB, terutama MKJP, di sisi lain program KB gratis masih terbatas.
Untuk  persoalan  sinergi,  hampir  di semua  daerah  sinergi  menjadi  persoalan yang  kurang  mendapatkan  perhatian, dimana kebanyakan institusi yang memiliki  keterkaitan  dengan  KB  kurang memperhatikan  sinergisitas  kinerja  antar institusi.  Masing-masing  institusi  masih terlalu memikirkan ego sektoral, mementingkan  urusan  sendiri  meskipun dalam  rangkian  kinerja  yang  tujuannya sama.  Di  kebanyakan  wilayah  juga  tidak adanya  sinergi  antara  penyuluhan  dan penjaringan  akspetor  dengan  pelayanan KB.  Dalam  hal  ini  Badan  KB  mengurusi penyuluhan  dan  penjaringan  akseptor,  di sisi  lain  pelayanan  oleh  Dinas  Kesehatan kurang  sinkron  dengan  kinerja  Badan  KB tersebut.  Selain  itu,  sinergi  antar  instansi
lain  seperti  dengan  Polri,  TNI  dan sebagainya  di  setiap  wilayah  kurang berjalan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di atas,  maka  ada  beberapa  aspek  penting untuk  melakukan  revitasilasi  kelembagaan yang dapat dirumuskan adalah:
 Revitalisasi kelembagaan KB di daerah merupakan langkah penting yang perlu dilakukan  sesuai  dengan  implementasi UU  52/2009  dengan  bentuk  BKKBD atau  lembaga  lain  yang  lebih  fokus pada  KB  sehingga  PLKB  lebih  fokus kinerjanya.  Revitalisasi  kelembagaan hendaknya  menjadikan  PLKB  lebih fokus  hanya  pada  tugas  KB  saja.
Revitalisasi kelembagaan perlu didukung  dengan  revitalisasi  pada aspek sumberdaya,
partisipasi masyarakat  dan  sinergisitas.  Akan tetapi  kadang  terdapat  kendala  teknis maupun  politis.  Persoalan  kemampuan daerah  dan  regulasi  lainnya  serta kepentingan  politik  kadang  masih membatasi  revitalisasi  kelembagaan KB,  sehingga  perlu  dilakukan  langkah koordinasi dan sosialisasi yang intensif antara  Kepala  Daerah,  DPRD  serta Pemerintah Provinsi.
 Revitalisasi sumberdaya perlu memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sumberdaya.  Di  beberapa  daerah, upaya  revitalisasi  sumberdaya  justru perlu dilakukan melalui efisiensi tenaga  dan  sumberdaya  yang  ada. Seperti  di  Kota  Pekalongan  dan Kabupaten  Purworejo  dimana  PLKB menangani banyak fungsi, maka revitalisasi dilakukan dengan memfokuskan  tugas  pada  KB  saja. Dalam  persoalan  anggaran,  revitalisasi terkait  banyak  aspek  dan  ini  terkait dengan kebijakan dan komitmen pimpinan daerah. Maka secara internal, revitalisasi  dilakukan  dengan  evaluasi terhadap arah alokasi kegiatan,
efisiensi tenaga dan sumberdaya anggaran serta sarana untuk lebih fokus pada KB saja.
 Revitalisasi partisipasi masyarakat dilakukan  melalui  efetifitas  sasaran program  KB,  lebih  banyak  difokuskan pada  pelayanan  (gratis)  bukan  untuk program-program yang outputnya bukan pelayanan. Di sisi lain, menjadikan masyarakat  sebagai  pelaku utama KB dan perlu menjaga keberlanjutan kelembagaan di masyarakat, menjaga kelompok- kelompok KB dan kader masyarakat.
 Revitalisasi  sinergisitas  dimulai  dari dari  pucuk  pimpinan  daerah  untuk mensinergikan  antar  institusi.  Dalam rangka  sinergi  koordinasi  dengan institusi lain, diperlukan aktifasi kembali  kegiatan  koordinasi,  perlu alokasi  sumberdaya  atau  mendorong beberapa pihak mengoptimalkan sumberdayanya untuk berkoordinasi. Dengan demikian, dapat dirumuskan formula langkah-langkah yang diperlukan  dalam  melakukan  revitalisasi kelembagaan  yang  dapat  dirumuskan adalah:
 Lembaga  KB  dan  pegiat  KB  di  daerah harus  mampu  memberikan  penjelasan kepada  pimpinan  daerah  yang  berisi masalah-masalah strategis terkait kependudukan dan KB dalam keberhasilan pembangunan serta perlunya    memberikan  perhatian  yang lebih  serius  terhadap  permasalahan tersebut.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui  penyusunan  dokumen  rencana kerja  atau roadmap yang  mampu memberikan penjelasan secara tuntas.
 Lembaga  KB  mampu  menjelaskan pengalaman selama ini terkait kendala- kendala  lembaga  yang  tidak  fokus  dan tugas PLKB yang berat telah menurunkan kinerja KB. Penjelasan ini
dapat  disampaikan  melalui  berbagai sarana  seperti  kajian,  laporan  atau naskah  akademis.  Dalam  kesempatan tersebut  lembaga  pelaksana  KB  perlu mendorong  implementasi  UU  52/2009 dengan  bentuk  BKKBD  atau  lembaga lain yang lebih fokus pada KB. Dengan perubahan  tersebut  maka  PLKB  akan lebih  fokus  kinerjanya.  Namun  jika pada kenyataan cukup sulit mewujudkan  lembaga  KB  yang  hanya fokus  pada  Kependudukan  dan  KB, maka toleransi dapat dilakukan dengan menggabungkan  KB  dengan  urusan pemberdayaan  perempuan.  Perubahan kelembagaan  hendaknya  menjadikan PLKB  lebih  fokus  hanya  pada  tugas KB saja dibanding sebelumnya. Langkah  perubahan  kelembagaan  juga memerlukan pendekatan politis terhadap pimpinan daerah baik eksekutif  maupun  legislatif  sebagai aktor kunci penentu kebijakan.
 Meningkatkan  alokasi  Sumberdaya, berupa  penambahan  jumlah  PLKB, meningkatkan dukungan terhadap kader  masyarakat.  Lembaga  pelaksana KB  mengusulkan  skema  penambahan dukungan sumberdaya dan meningkatkan efektifitas alokasi sumberdaya. Skema peningkatan jumlah PLKB dilakukan dengan mengusulkan  perekrutan  tenaga  baru atau  memberikan  kesempatan  kepada PNS  yang  ada  untuk  menjadi  PLKB, tentunya dengan komitmen terpenuhinya kebutuhan mereka. Namun demikian  disadari  bahwa langkah  penambahan  jumlah  PNS tergantung  dari  kebijakan  pemerintah pusat,  dan  membuka  kesempatan  PNS yanga  da  untuk  menjadi  PLKB  juga tidak  mudah.  Oleh  sebab  itu  skema meningkatkan kinerja kader masyarakat (PPKBD dan Sub PPKBD) menjadi  salahsatu  solusinya.  Untuk melakukan hal tersebut, maka
dibutuhkan komitmen dukungan sumberdaya yang memadai, baik kualitas melalui pelatihan dan pembinaan maupun operasional mereka.
 Lembaga  KB  mampu  meyakinkan pimpinan daerah membangun
komitmen  antar  SKPD,  memperkuat sinergi  pelaksanaan  tugas  pemerintah daerah.  Membangun  komitmen  ini dapat  dilakukan oleh pimpinan (kepala daerah  atau  wakil  kepala  daerah)  yang diharapkan dapat turun langsung mengkoordinir  SKPD  untuk  mengikis ego  sektoral.  Lembaga  pelaksana  KB meyakinkan  pimpinan  daerah  untuk turun  langsung  mengkoordinir  agenda keberhasilan  KB  dengan  dukungan semua SKPD terkait.
 Membangun komitmen dengan stakeholder  lainnya,  dalam  hal  ini organisasi  masyarakat,  TNI,  Polri  dan dunia  usaha.  Langkah  ini  juga  perlu mendapatkan  dukungan  dan  perhatian dari  pimpinan  daerah.  Demikian  juga aparatur di bawahnya seperti camat dan lurah  sangat  diharapkan  perannya dalam  mengkoordinir  aparat  yang  ada di  wilayahnya  untuk  bersinergi  dalam pelaksanaan program KB.
Pada  prinsipnya  upaya  revitalsiasi kelembagaan  merupakan  langkah  strategis yang membutuhkan komitmen dari pimpinan.  Lembaga  KB  harus  mampu menjelaskan  arti  strategis  dari  urusan kependudukan dan KB dalam keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

## PENUTUP A. Simpulan
Berdasarkan temuan-temuan
penelitian  yang  telah  dibahas  sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Format kelembagan pelaksana program KB  di  Jawa  Tengah  saat  ini  masih bervariasi  berdasarkan  kemampuan,
kebutuhan  dan  prioritas  daerah,  yang ditentukan oleh orientasi kepala daerah, namun sebagian besar menggunakan  PP  No.  38  Tahun  2007 dan  PP  No.  41  Tahun  2007  sebagai pedoman  umum  penetapan  format kelembagaan.
2. Kendala terkait kelembagaan pengelola KB  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya adalah pada tataran kebijakan dimana daerah belum memiliki komitmen mengarusutamakan  KB,  kurangnya dukungan agenda program dan kegiatan,  kurang  fokus  dalam  hal alokasi  sumberdaya.  Pada  tingkatan lapangan,  tenaga  di  lapangan  menjadi tidak  fokus  karena  dibebani  berbagai urusan  selain  KB,  lebih  banyak  tugas- tugas  administratif,  sehinga  kinerja mereka  kurang  optimal.  Sinergi  antar SKPD  terkait  juga  sangat  lemah,  tidak ada  lagi  koordinasi  antar  pimpinan wilayah  dan  kurangnya  kerjasama dengan  lembaga  terkait  menyebabkan program KB menjadi lemah.
3. Formula revitalisasi kelembagaan pelaksana program KB yang
dibutuhkan  di  Jawa  Tengah  saat  ini adalah  menjadikan  lembaga  sampai pada  tingkat  pelaksanaan  di  lapangan (PLKB)  lebih  fokus  pada  KB,  di  sisi lain  bentuk  kelembagaan  juga  masih harus tetap memperhatikan kemampuan  daerah  dan  beberapa urusan lain. Fokusnya adalah bagaimana  mendinamisir  lembaga  KB, mengoptimalkan fungsiya dengan memfokuskan  kinerja  PLKB  hanya pada  KB  serta  memberikan  dukungan dan  perhatian  lebih  kepada  kader  desa (PPKBD dan Sub PPKBD), membangun  jejaring  yang  lebih  kuat sehingga dengan sumberdaya yang ada
fungsi menjadi optimal. Bentuk organisasi  memang  sebaiknya  fokus pada  KB  namun  perlu  didukung ketercukupan alokasi sumberdaya.

## B. Saran (Rekomendasi)
Berdasarkan  simpulan  di  atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:
1. Lembaga KB dan pegiat KB menyarankan  kepada  kepala  daerah untuk mengoptimalkan dukungan kelembagaan  dan  program  KB  melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan  daerah. 2. Lembaga KB dan pegiat KB mendorong Kepala Daerah
meningkatkan  sinergi  antar  aktor  yang terkait  pelaksanaan  program  KB,  baik antar  SKPD  maupun  dengan  lembaga terkait  seperti  Polri,  TNI  dan  lembaga lainnya.  Langkah  ini  harus  dilakukan oleh pimpinan daerah dalam mensinergikan  antar  SKPD  maupun menjalin  kerjasama  dengan  instansi lain.  Bentuk  kegiatan  seperti  Rakor pengendalian  penduduk  dan  Rakordes perlu diaktifkan kembali.
3. Bentuk  ideal  kelembagaan  KB  adalah Lembaga  KB  yang  fokus  mengurus Kependudukan dan KB. Dengan demikian  penyuluh  KB  di  lapangan lebih  fokus  pada  tugas  fungsi  sesuai dengan  ketentuan  jabatan  fungsional (PLKB)  tidak  lagi  diberi  pekerjaan yang tidak berkaitan dengan penyuluhan KB. Selain itu pendayagunaan kader masyarakat perlu diperhatikan,  mensinergikan  dengan gerakan
pemberdayaan perempuan/PKK  merupakan  langkah yang  sangat  penting,.  Oleh  sebab  itu perlu  dibangun  kesepahaman  dengan pelaku di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ,
Alfabeta Bandung

## Jurnal & Bulletin
Buletin  Kencana,  Edisi  21  Tahun  VII, Januari  –  Maret  2012,  BKKBN Provinsi Jawa Tengah Buletin  Warta  Keluarga  Berencana,  No.  3 Tribulan  III  Tahun  2012,  BKKBN Provinsi Jawa Tengah Indikator  Kesejahteraan  Rakyat  Kota Pekalongan  Tahun  2011,  Bappeda
Kota  Pekalongan  &  Badan  Pusat Statistik Kota Pekalongan

## Dokumen Hukum
Undang-undang Republik Indonesia Nomor  52  Tahun  2009  tentang Tentang Perkembangan Kependudukan  Dan  Pembangunan Keluarga Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah Nomor  4  Tahun  2008  tentang RPJMD Jawa Tengah 2008 -2013 Website Lestari  Oerip  DS,  Dra,  M.Si  ,  2012, Pelaksanaan Program Keluarga Berencana  (yang)  Setengah  Hati, Perkumpulan Keluarga  Berencana Indonesia Jawa Tengah, http://www.pkbijateng.or.id http://www.antaranews.com Menkes: program  KB  gagal,  Selasa,  9  April 2013 12:54 WIB