Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia; Studi Komparatif
Muammar Mahdi, Irfan Lewa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Muammarkhan014@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pandangan Imam Mazhab terhadap Wali bagi Janda  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam di  Indonesia (Studi  Komparatif).  Jenis  penelitian  yang digunakan  merupakan  kajian  pustaka  ( Library  Research ),  objek  dalam  penelitian  ini  adalah Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi        Janda Kaitannya Dengan Kompilasi Hukum  Islam di  Indonesia  (Studi  Komparatif)  yang  berdasarkan  al-Qur’an  dan  hadis.  Dimana  Perwalian merupakan bagian dari syariat Islam yang merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Dalam deskripsinya terjadi perbedaan pendapat diantara para mujtahid mengenai Perwalian sebagai rukun dalam pernikahan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam Perwalian , Oleh karena keberadaan wali nikah merupakan rukun yang menentukan keabsahan perkawinan, maka haruslah dipenuhi beberapa  syarat seorang wali nikah. Penelitian ini berimplikasi agar lebih memahami bagaimana syariat Islam mengatur pernikahan dengan keberadaan wali nikah melalui ayat-ayat dan hadis yang shahih. dan Untuk meminimalisir orang-orang yang belum mengetahui tentang Wali Bagi Wanita   Janda dalam  Pernikahan. Serta Untuk menjelaskan bagaimana Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Kaitannya Dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Komparatif).

## Abstract
This study aims to find out about the views of the Imam Madhhab towards Guardians for Widows with the Compilation of Islamic Law in Indonesia (Comparative Study). The type of research used is  a  literature  study  (Library  Research),  the  object  in  this  research  is  the  View  of  the  Imam Madhhab  towards  Guardians  for  Widows  in  Relation  to  the  Compilation  of  Islamic  Law  in Indonesia (Comparative Study) which is based on the Qur'an and Hadith. Where guardianship is part of Islamic law which is one of the pillars in marriage. In the description, there are differences of opinion among the mujtahids regarding guardianship as a pillar of marriage. There are several things that are considered in guardianship, because the existence of a marriage guardian is a pillar that determines the validity of a marriage, several conditions must be met for a marriage guardian.  This  research  has  implications  for  better  understanding  how  Islamic  law  regulates marriage with the presence of a marriage guardian through authentic verses and hadiths. and To minimize people who do not know about Guardians for Widowed Women in Marriage. And to explain how the views of the Imam Madhhab towards guardians for widows are related to the Compilation of Islamic Law in Indonesia (Comparative Study).

## Pendahuluan
Kata Mazhab memiliki beberapa arti yaitu; pendirian, kepercayaan, idiologi, jalan atau sistem, sumber patokan, dan pendapat yang kuat. 1 Pengertian Mazhab dalam istilah Fuqaha memiliki  dua  arti  yaitu:  Mazhab  adalah  pendapat  salah  seorang  imam  mujtahid  mengenai hukum-hukum masalah ijtihad. 2 Dan yang kedua Mazhab adalah pendapat salah seorang imam mujtahid mengenai kaidah-kaidah penggalian hukum ( istinbat ) dari dali-dalil yang mu’tabar .
1 Irfan, Muqaranah Madzahib Fil Ibadah (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 1.
2 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
Maka dapat disimpukan bahwa arti mazhab menurut istilah adalah hasil-hasil ijtihad seorang imam ( mujtahid mutlaq mustaqil ) tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbat. 3 Dalam hukum islam dikenal adanya wali atau perwalian dalam sebuah pernikahan. Wali  secara  etimologis  mempunyai  arti  pelindung,  penolong,  atau  penguasa. 4 Wali mempunyai banyak arti, antara lain: Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakuan janji nikah dengan pengantin laki-laki), orang saleh(suci), penyebar agama, dan kepala pemerintah. 5
Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi’i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.
Imam  Malik  juga  menganjurkan  agar  seorang  janda  mengajukan  walinya  untuk menikahkannya.  Imam  Abu  Hanifah,  Zufar,  Al-Sya’bi,  dan  Al-Zuhri  berpendapat  bahwa apabila  seorang  perempuan  melakukan  akad  nikah  tanpa  wali,  sedang  calon  suaminya sebanding  ( kufu’ ).  Maka  pernikahannya  boleh.  Perwalian  dalam  arti  umum,  yaitu  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  wali.  Adapun  yang  dimaksud  “perwalian”  di  sini  yaitu “pemeliharaan  dan  pengawasan  anak  yatim  dan  hartanya”.  Menurut  Muhammad  Jawad Mughniya, pemeliharaan dan pengawassan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), safih, idiot, dan bangkrut. 6 Perwalian dalam arti umum, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Adapun yang  dimaksud  “perwalian”  di  sini  yaitu  “pemeliharaan  dan  pengawasan  anak  yatim  dan hartanya”. Menurut Muhammad Jawad Mughniya, pemeliharaan dan pengawassan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), safih, idiot, dan bangkrut. 7

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  gunakan  adalah  Library  Research,  yaitu  penelitian  yang menitiberatkan pada studi teks (kepustakaan), baik itu buku, majalah, dan jurnal. Penelitian ini termasuk  daam  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang  umumnya  didasarkan  pada  penelitian kepustakaan,  dengan  cara  mengumpulkan  data  primer  maupun  sekunder  atas  obyek-obyek yang akan dikaji. Dalam peneitian ini penulis menggunakan bentuk pengumpulan data melalui kepustakaan (Library Research) dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang
3 Irfan, Muqaranah Madzahib Fil Ibadah , h. 2.
4 Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fiqih  Munakahat;  Kajian  Fiqih  Nikah  Lengkap (Cet  4;  Jakarta:  Rajawali  Press, 2014), h. 89.
5 Abdul Syatar, “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab),” Al-’Adl 11, no. 1 (2018): 130–39, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239.
6 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munaqahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 207-208.
7 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munaqahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 207-208.
relevan  atau  akurat,  serta  membaca  dan    mempelajari  untuk  memperoleh  sebuah  data  atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahsan judul dari peneitian ini.

## Hasil Dan Pembahasan
Istilah wali dalam pengertian umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad  nikah  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pihak  laki-laki  yang  dilakukan  oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. 8
Oleh karena keberadaan wali nikah merupakan rukun yang menentukan keabsahan perkawinan, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat seorang wali nikah. Menurut para ulama mazhab seseorang bisa menjadi wali dengan beberapa syarat sebagai berikut: Kedudukan Wali, Keberadaan wali dalam akad nikad merupakan  rukun  nikah yang  akan menentukan  keabsahan  suatu  pernikahan,  demikianlah  menurut  kesepakatan  ulama. Allah  SWT  berfirman  dalam  firman Allah SWT:(QS Al-Baqarah/2:232)
وَاِ ذَا ط َﻠﱠﻘْ ﺘُ ﻢُ اﻟ ﻨِّ ﺴَ ﺎۤ ءَ ﻓَﺒَ ﻠَ ﻐْ ﻦَ اَ ﺟَ ﻠَ ﮭُ ﻦﱠ ﻓَ ﻼَ ﺗ َﻌْ ﻀ ُﻠُ ﻮْ ھُ ﻦﱠ اَ نْ ﯾﱠ ﻨْ ﻜِ ﺤْ ﻦَ اَ زْ وَا ﺟَ ﮭُ ﻦﱠ اِ ذَا ﺗ َﺮَ ا ﺿ َﻮْ ا ﺑَﯿْ ﻨَ ﮭُ ﻢْ ﺑِﺎ ﻟْ ﻤَ ﻌْ ﺮُ وْ ف ِ ۗ ذٰﻟِ ﻚَ ﯾُ ﻮْ ﻋَ ﻆ ُ ﺑِ ﮫٖ ﻣَ ﻦْ ﻛَ ﺎ نَ ﻣِ ﻨْ ﻜُ ﻢْ ﯾُ ﺆْ ﻣِ ﻦُ ﺑِ ﺎ Ÿﱣ ِ وَا ﻟْﯿَ ﻮْ مِ ا ﻻْٰ ﺧِ ﺮِ ۗ ذٰﻟِ ﻜُ ﻢْ اَ زْ ﻛٰ ﻰ ﻟَ ﻜُ ﻢْ وَا َطْ ﮭَ ﺮُ ۗ وَ ¥ﱣ ُ ﯾَ ﻌْ ﻠَﻢُ وَا َﻧْﺘُ ﻢْ ﻻَ ﺗَ ﻌْ ﻠَ ﻤُ ﻮْ نَ

## Terjemahan:
Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  masa  iddahnya,  maka  janganlah kamu  (para  wali)  menghalangi mereka  kawin  lagi  dengan  bakal  suaminya,  apabila telah  terdapat  kerelaan  di  antara  mereka  dengan  cara  yang  ma'ruf.  Itulah  yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.‛ (QS Al-Baqarah/2 : 232). 9
Ayat tersebut turun berkenaan dengan Ma’qil  bin Yasar  ketika ia bersumpah tidak akan  menikahkan  saudara  perempuannya  dengan  laki-laki  yang  telah  menceraikannya. Seandainya  wanita  itu  menjalani  akad  nikah  dengan  dirinya  sendiri  tanpa  wali,  tentu Rasulullah  tidak  melarang  Ma’qil  yang  menghalangi  pernikahan saudara perempuannya itu.  tata  cara  pernikahan  tersebut  dihapuskan,  dan  Rasulullah  SAW  memberikan  tuntunan pernikahan dalam islam salah satunya adalah dengan hadis 'la nikaha illa biwaliyyin bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya seorang wali. 10
Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah semua wanita yang akan menikah harus ada wali atau tidak, berikut ini penjelasannya: 11
8 Amir  Syarifuddin Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan (Jakarta : Prenada Media 2006), 59
9 Kementerian Agama, Mushaf Al-Hadi; Al-Qur’an Terjemahan Perkata Latin dan Kode Tajwid , h. 37.
10 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
11 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
a. Jumhur  ulama,  termasuk  di  dalamnya  Sa’id  bin  Musayyib,  Hasan  Al-Bashri, Abdullah  bin  Abdul  Aziz,  dan  Imam  Syafi’i.  Mereka  semua  berpendapat  bahwa perkawinan tanpa  adanya  wali dianggap tidak sah.
b. Imam  Malik  berpendapat  bahwa  jika  yang  akan  menikah  adalah  orang  yang  biasa- biasa saja, bukan termasuk orang yang mempunyai kedudukan, maka tidak apa-apa ia menikah  tanpa  wali,  akan  tetapi  jika  ia  seorang  yang  berkedudukan,  maka  ketika menikah harus dengan adanya wali.
c. Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukanlah hal yang baku dalam nikah,  akan  tetapi  seseorang  juga  dibolehkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali, dengan syarat ia seorang yang kufu’ yaitu sudah baligh dan berakal.
Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam UU perkawinan. 12 Ia hanya sebatas memberikan izin dan izinnya merupakan syarat sah untuk melaksanakan perkawinan bagi orang yang dibawah perwaliannya. Oleh karena itu, tentang kedudukan wali dalam perkawinan merujuk pada hukum Islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI). 13
Pendapat tentang wali sebagai syarat keabsahan pernikahan ini diakui oleh Pasal 19 KHI yang menyatakan‚Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 14

## Jenis-jenis Wali
Dilihat dari segi kewenangannya, wali nikah dibagi menjadi dua yaitu:
a. Wali mujbir
Wali  mujbir  adalah  wali  yang  berhak  menikahkan  wanita perawan,  baik  wanita tersebut masih kecil atau sudah besar tanpa  meminta  persetujuan  terlebih  dahulu  kepada wanita yang akan dinikahkan  tersebut.  Wali  mujbir  sendiri  ialah ayah  dan  kakek.
Tanda  persetujuan  menerima  perkawinan  dengan  cara  diam  jika masih  perawan, sedangkan  bila  sudah  janda,  maka  persetujuannya  adalah  dengan  lisannya.  Hal  ini didasarkan  pada  hadits  berikut:  Janda  lebih  berhak  atas  dirinya  daripada  walinya. Sedangkan, perawan dinikahkan oleh walinya.‛ (HR. Daruquthni). 15
Adapun  orang  yang  boleh  dipaksa  menikah  oleh  wali  mujbir  salah  satunya  ialah wanita yang kehilangan keperawanannya baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina. Ulama  Madzhab  Maliki  menetapkan  bahwa  wanita  tersebut  termasuk  dalam  wewenang wali mujbir. Berbeda dengan jumhur ulama yang menyatakan bahwa seorang wanita yang telah  kehilangan  keperawanannya  tidak  boleh  dipaksa  menikah  karena  status mereka
12 Nur Ilma and Muammar Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ’ i Dan Hanafi,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 212–30.
13 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyakat Islam , Pedoman Pegawai Nikah dan Penyelenggaran Haj i, ( Jakarta : Kementrian Agama, 2004),  34
14 Amir  Syarifuddin Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan.., 59.
15 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
disamakan dengan wanita yang sudah tidak bersuami lagi. Menurut Ulama Madzab Syafi’i, wanita yang hilang keperawanannya dengan jalan zina hukumnya sama seperti janda. 16
Hadist  di  atas  menerangkan  bahwa  orang-orang  yang  akan  nikah  baik  laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam  pernikahan itu.
b. Wali mukhayyir
Wali mukhayyir adalah semua wali, termasuk  ayah  dan kakek bagi wanita janda. Wali ini harus meminta persetujuan wanita tersebut ketika memilihkan calon suami atau mas kawin untuknya.  Apabila  janda  tersebut  masih  kecil  (belum  akil  baligh),  maka  walinya  mesti menunggu sampai ia baligh.
Sedangkan  pembagian  wali  menurut  garis  keturunan  dan  sebab  lainnya,  para  ulama memunculkan banyak jenis wali, baik yang berhubungan dengan nasab/garis keturunan ataupun sebab lainnya. Wali tersebut diantaranya adalah: 17
1. Wali nasab
2. Wali karena membeli hamba sahaya
3. Wali karena memerdekakan hamba sahaya
4. Wali karena wasiat
5. Wali karena perjanjian tertentu
6. Wali hakim
7. Wali muhakkam
Dari sekian banyak macam-macam wali di atas, yang biasa dijadikan sebagai pedoman ialah wali nasab, wali hakim, dan muhakkam. Wali nasab memiliki arti seorang laki-laki yang beragama islam dan memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah, bukan dari  pihak  ibu. Sedangkan, wali hakim ialah pejabat yang  ditunjuk  oleh pemerintah (menteri agama) untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai  wali.  Adapun  wali muhakkam ialah  apabila  wali  nasab  tidak  bisa  menjadi  wali dikarenakan tidak memenuhi syarat ataupun menolak menikahkan, dan wali hakim pun tidak dapat berbuat  apa-apa  sebagai  wali nasab dengan berbagai macam sebab. 18
Sedangkan macam-macam wali nikah menurut Pasal 20 KHI terdiri dari:
a. Wali nasab
Wali  nasab  adalah  anggota  keluarga  laki-laki  drai  calon  mempelai  perempuan  yang mempunyai darah patrilinial dengan calon mempelai perempuan.
b. Wali hakim
Wali  hakim  adalah  penguasa  atau  wakil  penguasa  yang  berwenang  dalam  bidang
16 Ibid.
17 Amir  Syarifuddin Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  antara  Fiqih  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan.., 59
18 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 1 ( Jakarta : Kencana, 2014), 368.
perkawinan. Calon mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim baik melalui prosedur di Pengadilan Agama. Perwalian nasab dapat berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan:
a. Tidak terdapat wali nasab ( ghaib )
b. Wali nasab bepergian jauh tidak memberikan kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada.
c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
d. Wali nasab sedang haji atau umrah
e. Wali nasab bertindak sebagai wali adhal.
Ada beberapa sebab yang menjadikan perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab disepakati oleh para fuqaha. Pindahnya hak  perwalian  dari wali nasab baik wali aqrab ke wali ab’ad ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau  disebabkan  wali  nasab  tidak  memenuhi  syarat  perwalian,  dalam  hal  ini  para  fuqaha sependapat.  Adapun  perpindahan  karena  sebab  lain  masih  terjadi  perbedaan  pendapat  para fuqaha. Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena: 19
a. Ghaib nya wali nasab
Dalam hal ini, hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya. Menurut mereka ghaib yang jauh tidak diukur dengan masafah qashar shalat yang biasa disebut dalam fikih dua marhalah yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam dan apabila suatu saat wali nasab datang, ia tidak dapat membatalkan perkawinan karena keghaibannya sama dengan ketiadaannya  demikian  juga  Imam  Malik.  Sedangkan  Imam  Syafi’i  berpendapat bahwa perwalian pindah ke hakim. 20

## b. Wali adhal
1) Pengertian wali adhal
Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang  harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak melarang perempuan kawin dengan laki-laki apabila ada sebab yang diterima oleh syara’. Wali adhal ini digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang pengantin wanita yang ingin menikah  dengan  menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya.
Menurut  para  ulama,  wali  adhal  adalah penolakan  wali  untuk  menikahkan  anak perempuannya  yang  berakal  dan  sudah  baligh  dengan  laki-laki  yang  sepadan  dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing  mempelai  itu saling  mencintai,  maka  penolakan  tersebut  menurut syara’ dilarang.

## 1) Pandangan Islam terhadap wali adhal
Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan
19 Rachmat Syafe’i , Ilmu Ushul Fiqih (Bandung : Pustaka Setia, 1998), 7
20 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2.., 368.
seorang  laki-laki  dan  walinya  keberatan  dengan  tidak  ada  alasan,  maka  hakim  berhak menikahkannya dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Jadi, Namun jika wali tetap adhal tanpa ada alasan yang  dapat  diterima,  maka perwalian langsung pindah kepada hakim bukan kepada wali ab’ad, dengan melalui prosedur di Pengadilan Agama hingga  dikeluarkan  penetapan oleh  hakim  bahwa  wali  tersebut  adhal  dan  hakim  berhak menikahkannya. Tapi jika penolakannya maharnya kurang dari mahar misil atau tidak sekufu’, maka  perwaliannya  masih  berada  di  tangan  wali  nasab  dan  tidak  berpindah  kepada  wali hakim. Sebagaimana dalam firman Allah SWT : (QS Al-Baqarah/2:232)
وَاِ ذَا ط َﻠﱠﻘْ ﺘُ ﻢُ اﻟ ﻨِّ ﺴَ ﺎۤ ءَ ﻓَ ﺒَﻠَ ﻐْ ﻦَ اَ ﺟَ ﻠَ ﮭُ ﻦﱠ ﻓَ ﻼَ ﺗ َﻌْ ﻀ ُﻠُ ﻮْ ھُ ﻦﱠ اَ نْ ﯾﱠ ﻨْ ﻜِ ﺤْ ﻦَ اَ زْ وَا ﺟَ ﮭُ ﻦﱠ اِ ذَا ﺗ َﺮَ ا ﺿ َﻮْ ا ﺑَﯿْ ﻨَ ﮭُ ﻢْ ﺑِﺎ ﻟْ ﻤَ ﻌْ ﺮُ وْ ف ِ ۗ ذٰﻟِ ﻚَ ﯾُ ﻮْ ﻋَ ﻆ ُ ﺑِ ﮫٖ ﻣَ ﻦْ ﻛَ ﺎ نَ ﻣِ ﻨْ ﻜُ ﻢْ ﯾُ ﺆْ ﻣِ ﻦُ ﺑِ ﺎ Ÿﱣ ِ وَا ﻟْﯿَ ﻮْ مِ ا ﻻْٰ ﺧِ ﺮِ ۗ ذٰﻟِ ﻜُ ﻢْ اَ زْ ﻛٰ ﻰ ﻟَ ﻜُ ﻢْ وَا َطْ ﮭَ ﺮُ ۗ وَ ¥ﱣ ُ ﯾَ ﻌْ ﻠَﻢُ وَا َﻧْﺘُ ﻢْ ﻻَ ﺗَ ﻌْ ﻠَ ﻤُ ﻮْ نَ

## Terjemahan:
Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  habis  masa  iddahnya,  maka janganlah  kamu  (para wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi  dengan  bakal suaminya.‛ (QS Al-Baqarah/2 : 232). 21
Wali  adhal  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  Peraturan  mengenai wali  adhal  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  khususnya peraturan yang mengatur  tentang penetapan wali adhal telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam  (KHI).  Selain  itu,  permasalahan  wali  adhal  mengacu  pada  hukum  Islam  dengan menggunakan ayat Al-Qur’an dan Hadits  sebagai dasar hukum. 22

## Kesimpulan
Wali  dalam  perkawinan  merupakan  “  rukun”  maksudnya  adalah  harus  ada  dalam perkawinan,  tanpa  adanya  wali  maka  perkawinan  tersebut  dianggap  batal  atau  tidak  sah. Kedudukan  wali  sebagai  orang  yang  bertindak  atas  nama  mempelai  perempuan  dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Terhadap mempelai perempuan yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan para ulama sepakat dalam kedudukannya sebagai rukun nikah atau syarat nikah dalam akad perkawinan. Dikarenakan bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh sebab  itu  akad  tersebut  dilakukan  oleh  walinya.  Namun  terhadap  perempuan  yang  telah dewasa baik sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut dikarenakan tidak adanya dalil yang pasti yang bisa  dijadikan rujukan. jadi dapat kita tarik kesimpulan dari berbagai pendapat imam mazhab bahwa perkawinan anak kecil, sehat akal dan tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang mengakadkan perkawinanannya. Untuk perempuan  yang  sudah  dewasa  dan  sehat  akalnnya  dapat  melangsungkan  sendiri  akad perkawinan tanpa adanya wali. Wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, akan tetapi baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah alangkah sebaiknya mendapat restu
21 Kementerian Agama, Mushaf Al-Hadi; Al-Qur’an Terjemahan Perkata Latin dan Kode Tajwid , h. 37.
22 Rachmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.
atau izin dari orangtua.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Cet. 1; Jakarta:  Akademia Pressindo,
1992.
Ad-Dimasyqi,  Syaikh  al-‘Allamah  Muhammad  bin  ‘Abdurrahman. Fiqih  Empat  Mazhab . Bandung: Hasyimi Press, Tt.
Aizid, Rizem. Fiqih euarga Lengkap . Cet. 1; Yogyakarta: Laksana, 2018.
Alhindi,  AS-Syuthi,  dkk. Syarah  Sunan  Ibnu  Majah. Riyadh-Arab  Saudi:  Bitul  Afkar  Ad- Dauliya, 2007.
Hasan, M. Ali. Perbandingan Mazhab Fiqh. Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
Ilma, Nur, and Muammar Bakry. “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ’ i Dan Hanafi.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020): 212–30.
Irfan, Muqaranah Madzahib Fil Ibadah . Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012. Jurnal Ar-Risalah, Vol. 15, No. 2. (Makassar, 2015), h. 208.
Kementerian  Agama, Mushaf  Al-Hadi;  Al-Qur’an  Terjemahan  Perkata  Latin  dan  Kode Tajwid . Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2015.
Mana, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2008.
Maryam, Nasab  dalam  Kafaah  Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam  (Studi  Muqaranah Mazahib) .
Mughniyah,  Muhammad  Jawad. Al-Fiqh  ‘Ala  Madzahib  Al-Khamsah, Terj.  Masykur,  dkk. Fiqh Lima Madzhab, Cet.29; Jakarta: Lentera, 2015.
Rifa’i, Moh. Ilmu Fiqih Islam engkap. Semarang: PT Karya Toha Putra, Tt.
Rofiq, Ahmad. Hukum Isam di Indonesia. Cet. 6; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
Rusyd, Ibnu. Bidaya Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid , Juz II . Beirut: Dar al-Jail, 1989. Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
Sahrani, Tihami dan  Sohari. Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap. Cet. 4; Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Sahrani, Tihami dan Sohari. Fiqih Munakahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap . Cet. 4; Jakarta: Rajawali Press, 2014.
Syatar, Abdul. “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab).” Al- ’Adl 11, no. 1 (2018): 130–39. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v11i1.1239. Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB (Kontribusinya  Terhadap  Pengembangan  Fikih  Di  Indonesia) .  Gowa:  Alauddin University Press, 2021.