## PAMPAS: Journal Of Criminal Law
Volume 4 Nomor 3, 2023 ( ISSN2721-8325)

## Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri
Reyanda Muzhaqin Putra, Andi Najemi, Dheny Wahyudi Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: reyandamp98@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi dan menganalisa hambatan dalam  upaya  penegakan hukum  Polres  Sarolangun untuk memberantas kejahatan terhadap istri dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya penegakan hukum Untuk memerangi kejahatan tersebut. Empiris metode penelitian yang  digunakan  untuk  penelitian  ini.  Hasil  penelitian mengungkapkan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak  pidana terhadap istri  di  Polres Sarolangun yaitu aturan KDRT yang termasuk dalam delik aduan korban itu sendiri (factor  hukumnya  sendiri),  masalah  pembuktian  dan  kurangnya kepekaan gender masyarakat.  Aparat  penegak  hukum  (factor penegak hukum), kedudukan perempuan dalam masyarakat (faktormasyarakat),  dan  budaya  patrilineal  yang  menganggap Wanita tunduk pada pria, jadi istri harus bersikap seperti ini.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2023-10-11 Accepted: 2023-10-11 Publish: 2023-11-30
KEYWORDS: Crime of Violence Against Wife, Law Enforcement.

## ABSTRACT
This study aims to identify and analyze the law enforcement efforts made by the Sarolangun Police to combat crimes against wives as well as the obstacles that stand in the way of those efforts. The study  was  conducted  using  an  empirical  approach  to  legal research. The study reveals that the obstacles in enforcing the law against crimes against wives at the Sarolangun Police, namely the domestic violence rules included in the victim's complaint offense itself (its own legal factors), the problem of proof and the lack of gender  sensitivity  of  our  law  enforcement  officers  (the  law enforcement factor), the position of women in society (the societal factor),  and  the  patrilineal  culture  that  considers  women  to  be submissive to men—in this case, a wife must be submissive and.

## A. PENDAHULUAN
Pasal  5  UU  No.  5  tahun  2004  menyatakan:  Kekerasan  dalam  rumah  tangga dapat  terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  sebagaimana  dijelaskan  dalamPasal  23  UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang khas :
Adalah melanggar hukum bagi siapapun untuk perilaku agresif yang serius di rumah terhadap individu dari keluarganya sendiri, seperti yang diungkapkan:
a. penganiayaan fisik,
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 3
b. kekerasan psikis,
c. pelecehan seksual, atau
d. kekerasan dalam rumah tangga.
Walaupun  pelaku  KDRT  sudah  banyak  yang  tertangkap  dan  dirusak  dengan hukuman pidana yang berat, namun kasus criminal ini terus terjadi dan sering kali akan  menjadi  jumlah  yang  cukup  besar  secara  konsisten.  Hal  ini  sangat  mungkin terjadi karena upaya mitigasi belum sepenuhnya dilaksanakan.
Menurut penjelasan Soerjono Soekanto, penanggulangan tidak terbatas pada penegakan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan sebagai sarana penegakan hukum; banyak hal lain yang juga harus dilakukan:
Padahal  hal  ini  sebenarnya  terjadi  di  Indonesia,  dapat  dikatakan  bahwa penegakan hukum lebih dari sekedar pelaksanaan undang-undang, oleh karena itu istilah “penegakan hukum” begitu luas digunakan. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk berpikir bahwa penegakan hukum adalah mewujudkan keputusan hakim. Penting untuk diingat bahwa sudut pandang itu agak sempit ini memiliki kekurangan jika  penerapan  hukum  atau  keputusan  yang  dibuat  oleh  hakim  benar-benar mengganggu keharmonisan masyarakat. 1
Peran  aktif  masyarakat  dalam  setiap  kegiatan  yang  bertujuan  menegakkan hukum  demonstrasi  kriminal  perilaku  agresif  di  rumah  harus  segera  berbaur  dan diakui,  dimulai  dari  setiap  keadaan  yang  ada  sebelumnya.  Keberadaan  dan pengoperasiannya  mendesak  dan  membutuhkan  infrastruktur  dan  fasilitas  hukum yang  memadai.  Salah  satunya  adalah  ketersediaan  undang-undang  yang  secara efektif menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
Namun, "Das soll und das sein" mengacu pada kesenjangan yang ada antara apa yang  seharusnya  terjadi  dan  apa  yang  sebenarnya  terjadi.  Kembali  ke  pokok permasalahan  pencabutan  laporan  pelapor,  kenyataan  bahwa  undang-undang  ini membolehkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk menangani dan mengadili  kejahatannya  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  menunjukkan  bahwa pada hakikatnya hukum pidana terdiri dari sejumlah aturan dan perintah terhadap mereka yang melanggarnya.
Sebaliknya, Polres Sarolangun mengklaim hampir semua data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diterima masih diproses atau dicabut; Status ini hadir  di  hampir  semua  kasus.  Pelapor  mencabut  laporannya  karena  hanya  ingin bertindak sebagai pencegah dan kasihan pada suaminya, dan perempuan yang selalu rawan  kekerasan  tetap  percaya  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah masalah pribadi, yang diproses secara hukum. Rumah mereka bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut seolah-olah hanya muncul dan tidak dimanfaatkan oleh aparat untuk melanjutkan proses hukum sehingga  mengaburkan  kegunaannya  dalam  beberapa  kasus  dimana  pelapor mencabut laporannya.
Unit  PPA  Polres  Sarolangun  telah  menerima  sejumlah  kasus,  namun  belum semuanya terselesaikan. Hal ini karena berbagai faktor, misalnya penyelesaian
1 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.7.
kasus-kasus perilaku kekerasan di rumah yang sebagian besar diselesaikan secara genial yang bersifat non-yuridis dan bukan diselesaikan berdasarkan strategi hukum material, pengaduan ke polisi diselesaikan. Terlambat yang menimbulkan masalah menunjukkan  akibat  kejahatan  melalui  anumerta  dengan  alasan  bahwa  petunjuk- petunjuk kebrutalan telah hilang, tersangka masih dalam DPO (Daftar Wajib).
Hal-hal  yang  wajar  terkait  dengan  perbuatan  kebrutalan  terhadap  pasangan dalam  keluarga  di  Mapolres  Sarolangun  yang  telah  membuat  kepolisian  bekerja dengan  baik  karena  unsur-unsur  hukum  karena  kasus  kekejaman  terhadap  istri dalam keluarga adalah tindak pidana dan tidak semua korban atau keluarganya perlu mengadu  .Faktor  masyarakat  yang  belum  sepenuhnya  memahami  aturan  hukum. Faktor  budaya  yang  beranggapan  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  bersifat privat.

## B. METODE PENELITIAN
Metodologi  harus  digunakan  saat  menulis  atau  melakukan  penelitian  karena memperjelas  saat  menulis  karya  ilmiah  apakah  metode  empiris  atau  normatif digunakan. Metode penelitian sebagai berikut:

## Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dan  analitis.  Data  yang  setepat mungkin tentang orang, kondisi, atau hal lainnya merupakan tujuan dari penelitian deskriptif. Kajian Polres Sarolangun akan memberikan gambaran tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri.

## Teknik Pengumpulan Data/Instrumen
Berikut data yang dikumpulkan melalui penelitian dan penulisan tesis ini:
a. Wawancara, tepatnya dengan menggunakan Q&A langsung kepada responden dengan menggunakan inquiry manual untuk mendapatkan informasi penting
b. Studi Dokumen, secara khusus berkonsentrasi pada tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan materi yang diteliti.

## Analisa Data
Analisis kualitatif metode analisis data yang digunakan, dimana data hasil temuan penelitian  disusun  secara  metodis,  dideskripsikan  dalam  bentuk  pernyataan, kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut.

## C. PEMBAHASAN
1. Penegakan Hukum TerhadapTindakPidanaKekerasanTerhadapIstri
Berdasarkan temuan penelitian lapangan dan penelitian terhadap 5 hal- hal  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum.  Sarana  dan  prasarana,  faktor masyarakat,  faktor  budaya,  faktor  penegakan  hukum,  dan  faktor  hukum  yang ditemukan semuanya berperan. Kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut :
1. Hukum  secara  keseluruhan  Dari  segi  hukum,  tindak  pidana  KDRT  telah diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  tentang  Pencegahan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004. Diyakini bahwa setiap orang Indonesia menyadarinya  dan  harus  mematuhinya.  Namun,  tetap  saja  di  lapangan bahwa  masyarakat  umum  tidak  mengetahui  larangan  undang-undang

## PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 3
tentang  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  perempuan  dan akibat dari tindakan tersebut.
2. Faktor  Penegakan  Hukum  Dalam  setiap  aspek  penegakan  hukum,  aparat penegak  hukum  sangat  rentan  terhadap  korupsi  dan  penyuapan.  Hal  ini dapat  mempersulit  anggota  Polri  dalam  menjalankan  tugasnya.  Kesiapan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di lapangan dan dalam menyelesaikan perkara yang mungkin tidak tepat sasaran juga berdampak signifikan  terhadap  kesediaan  masyarakat  untuk  mengulangi  tindakan tersebut. Sebaliknya, dalam dua tahun terakhir saja, Polres Sarolangun telah mengusut  Sembilan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap perempuan korban yang merupakan istri pelaku. Dua dari Sembilan kasus yang dilaporkan ke Polsek Sarolangun dapat diidentifikasi sebagai berikut :
a. Etty Kus Endang melaporkan, peristiwa itu terjadi di RT0 Desa Tambang Tinggi  Kecamatan  Cerminan  Dedang  Kabupaten  Sarolangun  pada Minggu, 20 September 2020, sekitar pukul 09.00 WIB. (1) Pasal ini diatur dalam Pasal 44 UU NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perbuatan Sahabuddin merupakan tindak pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  perempuan,  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  44  Ayat  1  UU  No.23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Dalam  pasal  tersebut disebutkan  bahwa:  Pasal  5  huruf  a  menyatakan  bahwa  barangsiapa melakukan  perbuatan  keji  yang  jelas-jelas  termasuk  dalam  keluarga dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebesar Rp.15.000.000,00 .
b. Acara Full Freditaningrum akan berlangsung di RT 01 Dusun Sukomulyo, Desa Pematang Kolim, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, pada Kamis, 5 Agustus 2021 sekitar pukul 07.30 WIB. Karena korban didorong ke  tanah,  diancam  dengan  pisau,  dan  Abdianto  mencekiknya, tindakannya  dikategorikan  sebagai  kekerasan  dalam  rumah  tangga terhadap perempuan. Perbuatan pelaku tersebut diduga dalam Pasal 44 Ayat  1  UU  No.23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak seribu rupiah berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan keji yang jelas-jelas termasuk dalam Pasal 5 huruf a pengertian keluarga 15 juta rupiah.
3. Unsur  Perkantoran  dan  Perkantoran  Mengenai  dinas  dan  yayasan  yang membantu  kepolisian,  jumlah  tenaga  polisi  di  Polres  Sarolangun  secara kuantitatif  masih  kurang  dan  tidak  seimbang  dengan  kelurahan  yang seharusnya dikelola. Personel di Mapolres Sarolangun masih sangat sedikit dibandingkan dengan wilayah dan berbagai aksi unjuk rasa kriminal yang terjadi  di  lingkungan  Polres  Sarolangun,  sehingga  setiap  fakultas  (agen) bertanggung  jawab  atas  kewajibannya  masing-masing.  Jika  terjadi  kasus pelanggar hukum, tidak ada staf yang menanganinya di tempat kerja, jadi Anda  harus  percaya  bahwa  fakultas  tersebut  akan  melakukan  tindakan pengejaran. Wajar jika para pelaku kabur jauh-jauh sehingga sulit dilacak dengan cepat. Selain itu, masyarakat tidak peduli dengan kejahatan ini.
4. Faktor  Masyarakat.  Aspek  masyarakat  ini  sangat  penting  bagi  penegakan hukum. Masyarakat masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, menurut  data  lapangan  relatif  rendah  dalam  menindak  kasus  kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.
5. Faktor  Budaya.  Keadaan  masyarakat  Kabupaten  Sarolangun  sangat dipengaruhi oleh budaya. Akibatnya, peran penegakan hukum adalah untuk memahami  budaya  ini  juga.  Misalnya,  sistem  hukum  adat  di  Kabupaten Sarolangun  yang  menganut  paham  patrilinealisme  menjadikan  Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam keluarga. Akibatnya, penyelesaian alternatif, atau singkatnya ADR, digunakan untuk menyelesaikan sebagian besar  kasus  KDRT  di  luar  sistem  hukum.  Banyak  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah budaya (KDRT). Dalam budaya masyarakat secara keseluruhan, percekcokan atau kebiadaban oleh sanak saudara merupakan hal yang memalukan yang harus ditutup rapat sehingga berimplikasi  pada  terjadinya  perilaku  abusive  di  rumah.  Perempuan  dan anak-anak  merupakan  anggota  masyarakat  yang  rentan  karena konstruksisosial.  Mereka  berada  dalam  posisi  yang  lebih  buruk  ketika mereka tidak berdaya .
2. Kendala  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan Terhadap Istri
Berikut  adalah  beberapa  tantangan  yang  dihadapi  penegak  hukum  ketika berhadapan dengan mereka yang melecehkan pasangan domestiknya:
1. Dimungkinkannya  pencantuman  kekerasan  fisik,  psikis,  dan  seksual  yang dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  dalam  pengaduan  sangat  membatasi mobilitas istri dan menghalangi penegak hukum untuk fokus pada hukum itu sendiri. Meskipun tidak menyebutkan delik aduan absolut atau relatif, namun undang-undang tersebut tetap menempatkan istri pada posisi subordinat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 51, 52, dan 53 UU No. 23 Tahun 2004. Padahal pada awalnya sudah ditetapkan bahwa KDRT merupakan tindak pidana yang dapat dituntut secara hukum.
2. Hambatan  Penegakan  Hukum  Profesionalisme  penegakan  hukum  dapat menjadi kendala jika Polres Sarolangun dalam hal ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian setiap kasus. Hal ini terutama berlaku dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga karena UU PKDRT merupakan masalah baru dan berbeda sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dari  penegakan  hukum.  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  Polres Sarolangun  telah  bertindak  secara  profesional;  namun  tidak  semuanya memahami  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  hanya  sebagian  kecil  saja yang  memiliki  kesempatan  untuk  memperoleh  tambahan  pengetahuan, pendidikan,  dan  pemahaman  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga, khususnya kekerasan terhadap perempuan di lingkungannya. rumah, melalui seminar dan penyuluhan.
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 3
3. Permasalahan  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  penegakan  hukum. Sarana dan prasarana yang menjadi ancaman bagi penegakan hukum antara lain adalah sebagai berikut:
a. Masalah  dengan  bukti  Korban  kekerasan  fisik,  psikologis,  dan  seksual terkadang mengalami kesulitan dengan pembuktian. Ketika mereka masih terluka atau terluka secara fisik, korban malu untuk melapor ke polisi, dan kadang-kadang  ketentuan  visum  et  repertum  dibebankan  pada  korban sendiri.  Wanita  tersebut  masih  harus  melakukan  post  mortem,  dan melaporkan  kejadian  tersebut  kadang-kadang  bisa  menjadi  tantangan baginya.  Jelas,  ini  menjadi  kendala  tersendiri  karena  korban  seringkali membayar biaya visum, apalagi jika korban kurang beruntung.
b. Aparat penegak hukum tidak peka gender. Misalnya, seorang Istri korban KDRT menjadi sasaran kekerasan fisik. Jelas mental dan psikologis gelisah. Korban  merasa  malu  ketika  mereka  melaporkan  kejadian  tersebut.  Dia membutuhkan keberanian dan tekad untuk mengadu ke partai.
4. Keharusan  pada  faktor  daerah  itu  sendiri  yang  muncul  selanjutnya  adalah contoh persyaratan pada factor daerah setempat:
1. Korban dapat menjadi sumber perlawanan karena:
A. Para korban tidak menyadari bahwa perilaku kekerasan suami mereka adalah ilegal dan dapat mengakibatkan hukuman. Oleh karena itu, para korban tidak merinci kekejaman;
B. Korban  membiarkan  kekerasan  berlanjut  terhadapnya.  Ini  mungkin karena  asumsi  korban  bahwa  pasangannya  akan  mengubah  cara berperilaku;
C. Korban menganggap bahwa yang terjadi padanya adalah takdirnya atau takdir  istrinya.  Bisa  jadi  karena  ada  kesalahpahaman  bahwa  seorang istri harus bakti atau setia kepada suaminya;
D. Korban  mendukung  orang  yang  dilecehkan  secara  finansial.  Keadaan pasangan  yang  kurang  bebas  dan  boros  menjadi  sumber  kelemahan moneter yang dimaksud. Akibatnya, istri tidak akan mampu menafkahi dirinya dan anak-anaknya jika dia mengambil tindakan dan suaminya meninggalkannya atau menghadapi sanksi pidana;
E. Karena  korban  mempertahankan  status  sosialnya,  maka  akan merugikan  status  sosial  keluarganya  jika  orang  lain  mengetahui tentang  kekerasan  di  rumahnya.  Karena  pelaku  adalah  anggota keluarga  korban  dan  korban  merasa  harus  menjaga  nama  baik keluarganya;
F. Korban takut dengan ancaman yang dilakukan oleh suaminya. Masalah yang dimaksud adalah ketakutan suami bahwa istri akan menceritakan atau melaporkan perlakuan yang mereka terima, biasanya karena dia takut  orang  lain  akan  mengetahui  tentang  pelecehan  tersebut.  Cara wanita  memiliki  kecemasan  yang  lebih  besar  terhadap  kebrutalan daripada  pria  telah  mempersulit  masalah  perilaku  kasar  di  rumah untuk  muncul  dan  ditangani  dengan  tepat.  Korban  dalam  situasi  ini percaya  bahwa  sistem  peradilan  pidana  tidak  selalu  mengakibatkan pelaku  dihukum. Korban khawatir  pelaku kekerasan  akan membalas
dendam, terutama jika pelaku adalah anggota rumah tangga yang dekat dengan korban;
G. Korban  khawatir  keluarganya  akan  menyalahkannya  karena  mereka pikir dia tidak bisa menangani sendiri masalah di rumah;
H. Bukti  fisik  hilang  karena  keterlambatan  korban  dalam  melaporkan peristiwa kekerasan.
2. Halangan  dapat  dilakukan  oleh  keluarga  korban  karena  perilaku  agresif  di rumah  merupakan  aib  bagi  keluarga  yang  harus  disembunyikan  agar  tidak disadari  oleh  kebanyakan  orang.  Penjelasan  lain  adalah  bahwa  tindak kekerasan  yang  terjadi  dalam  keluarga  dapat  berupa  bisnis  keluarga  atau kegiatan rumah tangga.
3. Tantangan lain datang dari masyarakat. Faktanya,  masih  ada  persepsi  bahwa  kekerasan  dalam  perkawinan  adalah masalah  keluarga,  bukan  kejahatan  yang  bisa  diselesaikan  melalui  jalur hukum. Akan sulit bagi pihak berwenang untuk memberantas KDRT karena pendapat seperti itu umum di antara berbagai kelompok sosial.
4. Keterbatasan yang disebabkan oleh faktor budaya Budaya  patrilineal  yang  memandang  perempuan  tunduk  kepada  laki-laki memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar— dalam hal  ini  istri  harus  tunduk  kepada  suaminya  dan  itupun  kekerasan  diterima oleh budaya. UU PKDRT sangat memperjelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga,  khususnya  kekerasan  terhadap  perempuan  anggota  rumah  tangga, merupakan  kejahatan  yang  harus  ditindak  secara  hukum;  Namun  dalam praktiknya,  para  pihak  seringkali  menghentikan  atau  mencabut permasalahan  yang  telah  dilaporkan  bahkan  diproses  oleh  pihak  Polres Sarolangun dengan alasan sudah saling memaafkan dan berdamai. Selain itu, budaya  pemaafan  masyarakat  sangat  bermanfaat  bagi  kehidupan  sosial.  Di sisi lain, tidak bisa dikatakan budaya.

## D. SIMPULAN
Di  Polres  Sarolangun,  penegakan  hukum  adalah  menindak  tindak  pidana kekerasan  terhadap  istri,  khususnya:  hukum  secara  keseluruhan,  faktor  yang berkaitan dengan penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan faktor budaya.  Beberapa  faktor  yang  harus  disalahkan,  antara  lain:  ketidaktahuan  umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga; kesulitan untuk membuktikan suatu kejahatan karena tidak adanya atau kurangnya bukti; dan perbedaan antara jumlah kasus yang disidik dan jumlah penyidik.
Di Polres Sarolangun terdapat kendala penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan antara lain aturan KDRT yang dicantumkan dalam pengaduan  korban  itu  sendiri  (faktor  hukumnya  sendiri),  minimnya  laporan  dari korban  KDRT,  sulitnya  pembuktian  kejahatan  dan  kurangnya  kepekaan  gender  di pihak aparat penegak hukum kita (faktor penegak hukum), posisi perempuan dalam masyarakat  (faktor  masyarakat),  dan  budaya  patrilineal  yang  memandang perempuan tunduk pada laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP)
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-

## Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

## Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Pengahapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

## Buku
Hartanti Evi. Tindak Pidana Korupsi. SinarGrafika, Jakarta, 2006.
Kanter E.Y. dan Sianturi. S.R.. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Storia Grafika, Jakarta, 2002.
Lamintang. P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, 1990.
Mertokusumo Sudikno. Bab-babTentang Penemuan  Hukum. PT.  Citra Aditya Bhakti, Yogyakarta, 1993
Moeljatno. Perbuatan Pidana dan PertanggungJawaban Pidana. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1999.
Mulyana W. Kusumah. Persepsi, Teori Dan Kebijakan Hukum. CV. Rajawali, Jakarta, 2000.
Poernomo Bambang. Asas Hukum Pidana . Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
Sahetapi. J.E. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
Saraswati.  Rika Perempuan  Dan  Penyelesaian  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, Citra Adytia, Bandung, 2006.
Soekanto  Soerjono. Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Yulia  Rena. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta, GrahaIlmu, 2010.
-------- Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. CV. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

## Jurnal
Najemi  Andi  dan  Pahlefi,  “IbM  Kelompok  PKK  Desa  Pematang  Pulai  dan  Kel.  Sengeti Tentang  Hukum  Gender  Mengantisipasi  KDRT”, Jurnal  Pengabdian  pada Masyarakat Volume 30, Nomor 1 Januari – Maret 2015.
Syahrir Kartini, Negara Dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan dan The Asia Foundation, Jakarta, 2000.
Nasution  Johan  Bahder,  “Kajian  Filosofis  Tentang  Konsep  Keadilan  Dari  Pemikiran Klasik  Sampai  Pemikiran  Modern”, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014 https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938, tanggal akses 22 Juni 2020.
Hafrida,  “Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  Terhadap  Pengguna/ Pemakai Narkotika DalamPerspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi”, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 16, Nomor 1, Hlm. 55-66 ISSN: 0852-8349 Januari – Juni 2014.
Haryadi, “Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut  Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi , Maret 2014, diakses
melalui https://media.neliti.com/media/publications/43288-ID-tinjauan- yuridis-perumusan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-korupsi- menur.pdf, tanggal akses 12 Mei 2020.
Yunetri  Helmi  dan  Darmo  B  Abadi,  “Disparitas  Penjatuhan  Hukuman  Pidana  Dalam Perkara  Pencurian  (362  KUHP)  Di  Pengadilan  Negeri  Jambi”, Legalitas:  Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas  Batanghari  Jambi ,  Abstrak,  Vol  1,  No  1  (2009),  diakses  melalui http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/52,  tanggal  akses 12 Mei 2020.
Usman  dan  Najemi  Andi,  ”Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian  Hukumnya”, Undang:  Jurnal  Hukum ISSN  2598-7933  (online);  2598-
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4, No. 3
7941  (cetak),   Vol.   1   No.   1   (2018):   65-83,   DOI:   10.22437/ujh.1.1.65-83, diaksesmelaluihttps://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c0701fb73000fce15bd/ mediasi-penal-di-indonesia, tanggal akses 12 Mei 2020.

## Internet
AshidiqieJimly, “ Penegakan Hukum” , diakses melalui http://solusihukum.com. Tanggal akses 15 Februari 2022.
Firman, “5 Langkah Yang Harus Dilakukan Para Korban KDRT”, diakses melalui https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/06/18/5-langkah-yang-harus- dilakukan-para-korban-kdrt, tanggal akses 12 Agustus 2022.