## ANALISIS NILAI-NILAI POLITIK PROFETIK DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TENTANG PEMASYARAKATAN

## Royyan Mahmuda Al’Arisyi Daulay
Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan Kementerian Hukum dan HAM RI, Pekalongan, Indonesia
e-mail: royyanmahmuda@gmail.com Info Artikel Abstract Diajukan: 1-3-2023 Diterima: 4-3-2023
Diterbitkan: 4-4-2023
Keywords: Religion, Prisoners. Prhopetic, Politic and Law
Kata kunci:
Keagamaan, Narapidana,
Profetik, Politik dan Hukum
Law  Number  22  of  2022  concerning  Corrections  is  a  new  policy  by  the  State  in implementing the national prison system. However, in the process of legislation, this policy has experienced a lot of rejection due to the bad image that is often heard by the public.  Even though this  policy  contains  values  that  live  in  society,  religion  and Pancasila. This study aims to explore social values with a prophetic political review. Prophetic  political  theory  has  3  elements,  namely  humanization,  liberation  and transcendence.  This  research  method  is  a  qualitative  research  of  literature  with  a normative-juridical approach using descriptive-analytic techniques. Primary data is Law Number 22 of 2022 and secondary data is literature on prophetic politics. These data  were  collected  and  then  analyzed  and  described  comprehensively.  As  a  result, according to the prophetic political view, the concept of correctional institutions in Law  Number  22  of  2022  contains  the  values  of  humanization,  liberation  and transcendence in its principles and articles. Studies on correctional institutions need to be increased in order to add to the body of knowledge regarding the prison system and increase public  Knowles about the positive values  of correctional facilities. The discussion  of  prophetic  values  in  Law  Number  22  of  2022  is  reflected  in  principles such  as  the  principle  of  protection,  equality  of  treatment  and  service,  respect  for human  dignity  and  worth,  loss  of  independence  is  the  only  suffering,  and  the guarantee of the right to keep in touch with family and other people certain people.
So that it can be said that Law no. 22 of 2022 concerning Corrections as a policy that has prophetic political values.

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  merupakan kebijakan  baru  oleh  Negara  dalam  penyelenggaraan  sistem  kepenjaraan  nasional. Namun,  dalam  proses  legislasi  kebijakan  ini  banyak  mengalami  penolakan  akibat image buruk yang sering didengar oleh masyarakat. Padahal kebijakan ini memuat nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  agama  dan  pancasila.  Penelitian  ini memiliki tujuan untuk menggali nilai-nilai pemasyarakatan dengan tinjauan politik profetik.  Teori  politik  profetik  memiliki  3  unsur,  yaitu  humanisasi,  liberasi  dan transendensi.  Metode penelitian ini adalah  penelitian kualitatif kepustakaan dengan pendekatan  normatif-yuridis  menggunakan  teknik  deskriptif-analitik.  Data  primer adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan data sekunder  adalah literatur tentang  politik  profetik.  Data-data  tersebut  dikumpulkan  lalu  dianalisis  serta dideskripsikan secara komprehensif. Hasilnya, menurut  pandangan politik profetik, konsep  pemasyarakatan  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  memuat nilai-nilai  humanisasi,  liberasi  dan  transendensi  di  dalam  asas  dan pasal-pasalnya. Kajian  tentang  pemasyarakatan  perlu  ditingkatkan  agar  menambah  khazanah keilmuan tentang sistem kepenjaraan serta menambah pengetahuan publik tentang nilai-nilai positif pemasyarakatan. Pembahasan nilai profetik dalam Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2022  tercermin  pada  asas-asas  seperti  asas  pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan  kemerdekaan  merupakan  satu-satunya  penderitaan,  dan  terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Sehingga bisa dikatakan bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
sebagai kebijakan yang memiliki nilai-nilai politik profetik.

## Pendahuluan
Sistem  Pemasyarakatan  di  Indonesia  selalu  lekat  dengan  potret  buruk  dalam pemberitaan  di  tengah  masyarakat.  Mulai  dari  persoalan  regulasi,  implementasi, manajemen sumber daya manusia hingga partisipasi publik, selalu ditampilkan dengan image buruk di berbagai media. Padahal, sebagai sebuah sistem  kepenjaraan  nasional, Pemasyarakatan merupakan cita-cita suci dari nilai-nilai Pancasila.
Dalam  naskah  pidato  penganugerahan  gelar doctor  honoris  causa oleh  Sahardjo, S.H., disampaikan  bahwa  untuk  mewujudkan  Pancasila  di  kehidupan  berbangsa  perlu adanya  internalisasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  setiap  kebijakan  pemerintah  sebagai penyelenggara  negara.  Hadirnya  pemasyarakatan  adalah  upaya  untuk  merekonstruksi sistem  kepenjaraan  yang  berbeda  dari  kolonial,  sehingga  menciptakan  perbaikan  bagi para penghuni penjara dan terjauhkan dari sikap tidak manusiawi serta mencerminkan nilai khas Indonesia. (Sahardjo 2010).
Pemasyarakatan adalah sebuah upaya yang dilakukan secara gotong royong untuk tujuan  reintegrasi  antara  narapidana  dengan  masyarakatnya.  Upaya  gotong  royong tersebut  dimaknai  sebagai  upaya  yang  melibatkan  para  pihak  yang  berkaitan  dengan terjadinya  kejahatan,  yang  terdiri  dari  pelaku,  masyarakat  hingga  korbannya.  Bahkan berkembangnya  konsep  Pemasyarakatan  sejak  periode  1963/1964  adalah  indikasi bahwa cara berfikir bangsa Indonesia di dalam penghukuman telah lebih awal masuk ke dalam  apa  yang  secara  teoritik  disebut  dengan constitutive  penology dan peacemaking criminology . (Sulhin 2017).
Sayangnya, kondisi Pemasyarakatan saat ini tidak sebaik apa yang diharapkan dan belum  diterima  secara  menyeluruh  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat.  Fenomena penyelundupan narkoba oleh oknum ke dalam Penjara (Lapas/Rutan), jual-beli sel oleh tahanan koruptor oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, kerusuhan di dalam penjara,  hingga  over  kapasitas  selalu  memenuhi  informasi  publik  tentang  kondisi pemasyarakatan.
Persoalannya tidak hanya itu, dalam ranah kebijakan pun pemasyarakatan sering menghadirkan  kontroversi  di  masyarakat.  Misal,  saat  akan  disahkannya  RUU Pemasyarakatan  pada  tahun  2019,  banyak  pihak  yang  menolak  kebijakan  tersebut. Berbagai  diskursus  pun  bermunculan,  ada  yang  mengatakan  itu  sebagai  efek  dari penolakan  masyarakat  terhadap  RUU  KUHP,  tetapi  ada  juga  yang  beranggapan  bahwa memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi oleh RUU Pemasyarakatan tersebut.
Begitu  pula  ketika  akan  dilaksanakan  program  asimilasi  bagi  warga  binaan pemasyarakatan  (WBP)  saat  menghadapi  pandemic  Covid-19  di  awal  tahun  2020, terjadi pula kontroversi hebat di masyarakat. Cukup banyak masyarakat yang menolak, bahkan  memunculkan  isu-isu  yang  mengkhawatirkan,    Namun  tidak  sedikit  pula  yang mendukung kebijakan tersebut.
Hal  seperti  ini  membuktikan  bahwa  dalam  ranah  kebijakan,  pemasyarakatan masih  memiliki  pekerjaan  rumah  yang  belum  terselesaikan,  yaitu  memberikan  citra positif  kepada  masyarakat  luas.  Bisa  jadi  penolakan  terhadap  beberapa  kebijakan terdahulu  disebabkan  oleh  minimnya  informasi  positif  seputar  pemasyarakatan  di tengah  masyarakat.  Tentu  hal  ini  sangat  disesalkan,  mengingat  bahwa  konsep pemasyarakatan  adalah  cita-cita  dari  Pancasila  sebagai  falsafah  bangsa  dalam bernegara.  Sebagai  sebuah  kebijakan  dalam  sistem  hukum  nasional,  pemasyarakatan memiliki  dimensi  lain  selain  hukum,  yaitu  politik.  Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa
pemasyarakatan pun merupakan produk politik, baik dalam konteks perpolitikan pada masa founding fathers (1964-an), maupun kondisi politik saat ini.
Dalam  kajian  politik,  ada  beberapa  pendekatan  dan  teori  yang  dapat  digunakan untuk membedah sebuah  kebijakan  negara. Salah satu  perspektif yang bisa digunakan untuk membedah sebuah kebijakan adalah teori politik profetik. Secara etimologi, teori politik profetik merupakan bentuk frasa dari dua kata yang memiliki arti berbeda dan apabila  dileburkan  menjadi  satu  akan  membentuk  makna  tersendiri.  Politik  profetik berasal  dari  kata  politik  dan  profetik.  Politik  sendiri  memiliki  berbagai  makna,  bisa bermakna State (negara), Authority (kewenangan), Public  Policy (kebijakan  umum), Dicision  Making (membuat  keputusan)  dan Distribution  of  Power (pembagian kekuasaan). (Budiarjo 2007) Artinya makna politik sangat luas dan tidak terbatas hanya pada persoalan perebutan kekuasaan saja atau  pemilihan  kepala daerah,  tetapi terkait kebijakan pemerintah pun masih termasuk dalam ruang lingkup kajian politik.
Sedangkan istilah profetik merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Kuntowijoyo dalam  berbagai  karyanya.  Profetik  merupakan  deviasi  dari  kata prophet ,dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bersifat kenabian. Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan manusia  dalam  bermasyarakat  dan  bernegara  tidak  hanya  untuk  memenuhi  unsur duniawi saja akan tetapi lebih dari itu untuk mendapatkan kebaikan yang hakiki maka perlu  menghadirkan  dimensi  ukhrowi.  (Nur  2014)  Dimensi  ukhrowi  tersebut  didapat dari  perintah  Allah  dalam  kitabNya  dan  juga  contoh  yang  diajarkan  oleh  Nabi  SAW, maka dapat dikatakan sebagai ajaran agama Islam. Tentu kewajiban pemerintah dalam membuat kebijakan tidak hanya menggunakan rasio tetapi harus menghadirkan agama supaya  tercipta  kebijakan  yang  baik.  (Sjazali  1990)  Maka  dengan  demikian,  politik profetik dapat dimaknai sebagai aktualisasi nilai-nilai kenabian dalam kegiatan-kegiatan politik.
Politik  profetik  hadir  sebagai  upaya  transformasi  paradigma  modernisasi  yang memisahkan antara  agama  dengan dunia,  baik ilmu,  politik  ekonomi dan segala aspek keduniaan.  Jika  paradigma  modernisasi  menitikberatkan  pada  dikotomi  antara  agama dan  dunia,  maka  politik  profetik  menggabungkan  antara  agama  dan  dunia.  Artinya agama  menjadi  hal  yang  penting  dalam  urusan  keduniaan  dan  tidak  bisa  dipisahkan. Cara  berfikir  seperti  ini  merupakan  ciri  dari  paradigma  postmodernism  yang  tidak menghendaki  adanya  pemisahan  khusus  antara  agama  dan  dunia  ( dedifferentiation ). Dalam  politik  profetik  ada  tiga  nilai  yang  wajib  terpenuhi,  yaitu  humanisasi  ( amar ma’ruf ),  liberasi  ( nahi  munkar )  dan  transendensi  ( tu’minunabillah ).    (Kuntowijoyo 2006).
Maka, fokus dari penelitian ini adalah untuk bagaimana nilai-nilai politik profetik memandang  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  Hal  ini bertujuan  agar  informasi  seputar  pemasyarakatan  di  tengah  masyarakat  tidak  hanya berkutat  pada  nilai-nilai  negatif  sebagaimana  yang  terjadi  selama  ini.  Karena  dalam pasal-pasal  Undang-Undang  tersebut  terdapat  nilai-nilai  positif  Pemasyarakatan  yang perlu diketahui dan pahami secara komperhensif.
Sepanjang  penelusuran  penulis  belum  ada  penelitian  yang  secara  spesifik mengaitkan  antara  nilai-nilai  politik  profetik  dengan  undang-undang  nomor  22  tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun penelitian sebelumnya dilakukan secara parsial, seperti  pertama,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Haryono  pada  tahun  2021  berjudul Implikasi  Perubahan  Undang-Undang  Pemasyarakatan  Terhadap  Perlakuan  Tahanan, Anak  Dan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Perluasan  pengaturan  tersebut  berimplikasi  terhadap  peningkatan  pemenuhan  hak
tahanan,  anak  dan  warga  binaan  pemasyarakatan,  perubahan  pola  pembinaan  serta perubahan peraturan teknis pelaksanaan sistem pemasyarakatan. (Haryono 2021).
Kedua,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fathorrahman  pada  tahun  2014  berjudul Paradigma  Politik  Profetik:  Sebuah  Pembacaan  Ideografik  Terhadap  Politik  Adiluhung Amien  Rais.  Hasil  penelitian  ini  menyebutkan  bahwa  politik  dapat  diposisikan  dalam hubungan  simbiosis  dengan  etika  keagamaan.  Politik  profetik  merupakan  bentuk  alat dakwah  dalam  kajian  dunia  politik  dan  pemikiran  politik  modern.  Sehingga  muncul pemaknaan “peran imam berdasi” yang menjadi  pilihan strategis mencapai kehidupan lebih baik di bawah peradigma etika keagaman Islam. (Fathorrahman 2014).
Ketiga,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Iqrak  Sulhin  pada  tahun  2022  berjudul Corrections (Pemasyarakatan) after Law Number 22 of 2022: New Principles  and Policy Identification Regarding the Functions of Probation and Parole Offices. Hasil penelitian ini menemukan  penegasan  prinsip  baru  dalam  UU  Nomor  22  Tahun  2022,  yaitu  prinsip reintegrasi restoratif, prinsip perawatan berbasis bukti, prinsip individualisasi, prinsip kontinuitas, dan prinsip kolaborasi. (Sulhin 2022).

## Metode
Jenis penelitian dalam ini adalah penelitian normatif  ( normative research ) dengan pendekatan  kualitatif  yang  melihat  nilai-nilai  politik  profetik  dalam  konsep Pemasyarakatan pada Undang-Undang No. 22 tahun 2022.
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif-analitik artinya mengumpulkan  data,  mengklasifikasikan,  menggambarkan,  menguraikan  data  yang nampak  sebagaimana  adanya  (Nawawi  2005),  kemudian  menganalisisnya  secara mendalam  dan  komprehensif  sehingga  memperoleh  makna  dibalik  fakta  tersebut. (Kutha Ratna 2010).
Dengan demikian, penulis akan mengumpulkan data terkait Pemasyarakatan, baru kemudian  menganalisisnya  dengan  menggunakan  teori  politik  profetik.  Pendekatan penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif,  karena  fokus  dari  kajian  ini  adalah konsep Pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini secara literer yaitu dengan menelaah undang-undang  dan  peraturan  lain  (Marzuki  2007)  yang  berkaitan  dengan Pemasyarakatan  serta  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  Politik  Profetik.  Data  pada penelitian terdiri dari : Data Primer yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dan Data sekunder yaitu karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan Politik Profetik.
Setelah data atau literatur yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, maka akan diolah  dan  diseleksi  kemudian  diklasifikasikan  secara  sistematis  dan  logis  barulah kemudian  dianalisis  secara  komprehensif  dengan  menggunakan  teori  politik  profetik. Nilai-nilai  profetik  ada  tiga,  yaitu  humanisasi,  liberasi  dan  transendensi.(Kuntowijoyo 2006)  Sehingga  dapat  dilihat  bagaimana  nilai-nilai  profetik  tersebut  menjelaskan tentang  konsep  Pemasyarakatan  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2022.  Dengan cara demikian, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang spesifik dalam melihat permasalahan objek yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Gambaran Umum Pemasyarakatan
Kutipan  Istilah  “pemasyarakatan”  secara  resmi  menggantikan  istilah “Kepenjaraan”  sejak  27  April  1964,  melalui  amanat  tertulis  Presiden  Republik Indonesia  yang  diberikan  pada  Konferensi  Dinas  para  Pejabat  Kepenjaraan  (pada waktu  itu)  di  Lembang,  juga  dalam  rangka  “ retooling ”  dan  “ reshaping ”  dari  sistem
Kepenjaraan, yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai Konsepsi Hukum Nasional yang berkepribadian Pancasila.(Soegondo 1983).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan, bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta  cara  pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang dilaksanakan  secara  terpadu  antara  pembina,  yang  dibina,  dan  masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  warga  binaan  pemasyarakatan  agar  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan, dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan  bertanggung jawab.(Samosir 2020).
Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar  dapat  berintegrasi    secara  sehat  dalam  masyarakat,  sehingga  dapat  berperan kembali  sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab.  Sistem pemasyarakatan  dilaksanakan  berdasarkan  asas  yang  tertuang  dalam  pasal  3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, yaitu :
a) pengayoman;
b) non diskriminasi;
c) kemanusiaan;
d) gotong royong;
e) kemandirian;
f) proporsionalitas;
g) kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan;
h) profesionalitas
Pemasyarakatan  dalam  kehadirannya  sebagai  suatu  tata  perlakuan  terhadap pelanggar  hukum  dengan  cara  bangsa  Indonesia    dalam  memandang  seorang manusia (termasuk yang melanggar hukum), yakni berdasarkan kacamata dan jiwa Pancasila.(Wongkar 2019).
Dalam  Konferensi  Lembang  (27  April  1964)  dinyatakan  bahwa pemasyarakatan  merupakan  suatu  proses  yang  didahului  oleh  keputusan  hakim. Proses  itu  dapat  berjalan  cepat  atau  lambat,  tergantung  dari  taraf  kegairahan kegotong-royongan  antara  terpidana,  petugas  dan  masyarakat.  Yang  dituju  oleh proses  Pemasayarakatan  adalah  pulihnya  kesatuan  hubungan  yang  hakiki  antara manusia dan manusia lainnya (masyarakat), di bawah daulat Tuhan Yang Maha Esa. Pulihnya kesatuan hubungan itu tercapai kalau sesuatu titik tertentu dalam proses telah tercapai.(Samosir 2020).
Titik  tertentu  itu,  adalah  titik  dari  proses  yang  menunjukkan  adanya  sikap positif dari proses yang didukung oleh kepositifan dari terpidana, kepositifan dari petugas  dan  kepositifan  dari  masyarakat.  Titik  positif  ini  adalah  titik  perdamaian pula,  dan  prosesnya  merupakan  perdamaian.  Dilihat  dari  segi  vonis  hakim  yang menentukan  jenis  dan  lama  pidana,  maka  dalam  rangka  proses,  vonis  itu  berarti ditutupnya  masa  lampau  dan  diprediksikannya  masa  depan  (diramalkannya  masa depan). Kewajiban utama dari pemasyarakatan adalah melaksanakan apa yang telah diprediksikan oleh hakim, yang kebanyakan didasarkan atas keadaan masa lampau. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jenis  dan  lamanya  pidana  dari  suatu  vonis.  Dengan  kata lain dapat  dinyatakan bahwa masa depan dari suatu vonis tidak dapat lepas sama
sekali  dari  masa  lampau  (perkara)  yang  telah  ditutupnya.  Masa  depan  vonis terutama  menjadi  tanggung  jawab  pemasyarakatan  dan  karena  masa  depan  vonis itu  tidak  terlepas  dari  masa  lampaunya  maka  tugas  dari  pemasyarakatan  dalam melaksanakan  masa  depan  dari  vonis  tidak  pula  dapat  terlepas  dari  masa lampaunya. Dengan  kata lain,  dalam melaksanakan masa  depan  dari vonis  terjalin unsur-unsur “pemberian pembinaan” dan  pemberian pidana”.(Soegondo 1983). Pembinaan narapidana secara institusional di dalam sejarahnya di Indonesia, dikenal  sejak  diberlakukannya Reglemen penjara Stbl .  1917  Nomor  708.  Pola  ini dipertahankan hingga tahun 1963. Pola ini  mengalami pembaharuan sejak dikenal sistem  pemasyarakatan,  dengan  karakteristik  sepuluh  prinsip  pokok  yang kesemuanya  bermuara  pada  suatu  falsafah,  narapidana  bukan  orang hukuman.(Irwan Panjaitan 1995).
Pemidanaan  pada  hakekatnya  mengasingkan  pelaku  kejahatan  dari lingkungan  masyarakat  serta  sebagai  pembebasan  rasa  bersalah  serta  penjaraan. Penghukuman  bukan  bertujuan  mencabut  hak-hak  asasi  yang  melekat  pada  diri manusia.  Untuk  itu  sistem  pemasyarakatan  secara  tegas  menyatakan,  narapidana mempunyai  hak-hak  seperti  untuk  surat  menyurat,  hak  untuk  dikunjungi  / mengunjungi,  remisi,  cuti,  assimilasi  serta  Pembebasan  Bersyarat,  melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan mendapatkan upah atas pekerjaan. (Samosir 2020).
Pergeseran  Orientasi  Pemidanaan  dari  konsep Punishment  to  Punishment (konsep  pemidanaan  berorientasi  pada  pembalasan)  ke  konsep Treatment Philosophy  ( konsep  pembinaan),  secara  simultan  menjadi  dasar  perubahan  sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.(Sulhin 2017).

## 2. Politik Profetik
Berangkat  dari  pemahaman  terhadap  al-Qur’an  surat  Ali-Imran  ayat  110 membuat  kuntowijoyo  merumuskan  konsep-konsep  teori  sosial  profetik.  Dalam politik profetik ada tiga unsur yang wajib terpenuhi, yaitu humanisasi ( amar ma’ruf ) liberasi ( nahi munkar) dan transendensi ( tu’minunabillah ).

## Humanisasi
Humanisasi  berarti  memanusiakan  manusia  dengan  menghilangkan kebendaan,  ketergantungan,  kekerasan  dan  kebencian  dari  manusia.(Kuntowijoyo 2006)  Humanisasi  politik  profetik  merupakan  respon  terhadap  pemikiran humanisme yang berkembang dalam ilmu pengetahuan,  terutama di Barat. Faham humanisme  lahir  dari  sejarah  gelap  Eropa  sebelum  masa renaissance .  Humanisme terbagi  menjadi  dua,  ada  humanisme  sekuler  dan  ada  humanisme  religius. Humanisme dalam pandangan sekuler  bermakna bahwa manusia  dengan rasionya dipandang  mampu  melihat  kebenaran  moral  tanpa  harus  mengacu  pada pengetahuan  non-humanis  atau  kebijaksanaan  (agama).  Sementara  humanisme religius  merupakan  kebalikan  dari  humanisme  sekuler  yang  hanya  mengandalkan rasio, tapi dalam faham ini agama menjadi hal yang sangat penting. (Fahmi 2005). Humanisasi dalam politik profetik termasuk dalam faham humanisme religius.
Berbeda  dengan  humanisasi  yang  didengungkan  oleh  liberalisme  barat,  jika humanisasi ala liberalisme barat berkonsep humanisme antrophosentris, sedangkan humanisasi  menurut  politik  profetik  berakar  pada  humanisme  teosentris. Karenanya humanisasi tidak dapat dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi  (Tuhan)  yang  menjadi  dasarnya  (telah  menciptanya).  (Kuntowijoyo 2006).
Politik  profetik  menjadikan  humanisme  teosentris  sebagai  pengganti humanisme antrophosentris untuk mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep  ini,  manusia  harus  memusatkan  diri  pada  Tuhan,  tetapi  tujuannya  adalah untuk  kepentingan  manusia  sendiri.  Perkembangan  peradaban  manusia  tidak  lagi diukur dengan rasionalitas tetapi transendensi.  Humanisasi menjadi hal penting di tengah  masyarakat  yang  sedang  dalam  3  keadaan  sakit,  yaitu  dehumanisasi (objektivasi  teknologis,  ekonomis,  budaya  atau  negara), agresivitas (agresivitas kolektif  dan  kriminalitas),  dan loneliness (privatisasi  dan  individualisasi). (Kuntowijoyo 2006). Humanisme Islam memandang bahwa menjaga jiwa ( hifzu al Din ) merupakan bagian  dari  syariat  Islam  dan  harus  dijaga  keberlangsungannya.(Rahardjo  2016) Dengan  menjaga  jiwa,  manusia  mampu  melanjutkan  eksistensinya  di  Bumi  ini. Tentu  bentuk  penjagaan  jiwa  menurut  islam  ini  termasuk  dalam  kategori humanisasi  dalam  politik  profetik.  Karena  menjaga  jiwa  dan  martabat  manusia merupakan  unsur  alamiah  dari  manusia  dan  seluruh  manusia  tidak  akan  menolak hal  tersebut.  Sesungguhnya  Islam  tidak  menghendaki  adanya  kekerasan, permusuhan,  penyiksaan,  penganiayaan  ataupun  segala  bentuk  perbuatan  yang mampu  menghilangkan  atau  merusak  eksistensi  dari  manusia.  Maka  dapat dikatakan  bahwa  humanisasi  dalam  politik  profetik  adalah  upaya  untuk menghilangkan  segala  perbuatan  yang  mampu  menghilangkan  eksistensi  manusia dalam  kehidupan  ini.  Sedangkan  dalam  dunia  kepenjaraan,  sering  kita  mendengar berbagai  macam  tindakan  kejahatan  manusia  yang  dialami  oleh  para  penghuni penjara. Baik itu disiksa oleh petugas (ataupun penjajah pada masa kolonial), tidak diberikan haknya secara optimal, bahkan sering mengalami pemerasan dari oknum- oknum  tertentu  yang  mengatasnamakan  aparat  pemerintah.  Tentu  ini  termasuk gejala  objektivikasi  yang  melanda  para  narapidana  yang  berada  di  penjara  kita, karena sikap dehumanisasi bisa menjadi momok bagi mereka.

## Liberasi
Liberasi adalah pembebasan manusia dari segala bentuk pengukungan sosial. Dalam politik profetik, liberasi berangkat dari nilai-nilai luhur transendental untuk membebaskan  manusia  dari  kungkungan  materialisme.  Sasaran  dari  liberasi menurut politik profetik ada empat, yaitu liberasi dalam sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem politik.(Fahmi 2005) Liberasi sistem pengetahuan ialah  usaha-usaha  untuk  membebaskan  manusia  dari  sistem  pengetahuan materialistis.  Sedangkan  liberasi  sosial  ialah  upaya  untuk  membebaskan  manusia dari dominasi struktur, misalnya dari kelas dan seks. Kemudian pembebasan dalam sistem ekonomi ialah berupaya menghilangkan kesenjangan ekonomi di masyarakat serta menentaskan kekejaman kemiskinan.(Kuntowijoyo 2006).
Lalu  liberasi  dalam  sistem  politik  berarti  membebaskan  sistem  dari otoritarianisme,  diktator  dan  neofeodalisme.  Demokrasi,  HAM  dan  masyarakat madani  adalah  tujuan  dari  liberasi  politik  profetik.  Dari  keempat  sasaran  di  atas, nampak  semangat  liberasi  yang  menempatkan  diri  bukan  pada  moralitas kemanusian  belaka  tetapi  lebih  pada  realitas  kemanusian  empiris  dan  bersifat kongkrit. Sehingga liberasi dalam politik profetik sangat peka terhadap  persoalan- persoalan  umat  serta  manusia.  Dengan  demikian  liberasi  mampu  membawa manusia  keluar  dari  hal-hal  yang  membelenggunya  dan  dapat  mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang merdeka dan mulia.
Dalam islam, liberasi menjadi unsur yang diharapkan oleh syariat. Hal tersebut tersirat  dalam  firman  Allah  dalam  surat  al  Baqarah  ayat  286  yang  menjelaskan
bahwa  Allah  tidak  akan  membuat  ketetapan  yang  di  luar  kemampuan hambanya.Artinya kemampuan manusia untuk melakukan aturan yang akan dibuat termasuk  dalam  pertimbangan  Hukum  Islam,  karena  ayat  di  atas  dengan  jelas menerangkan  tentang  kapasitas  manusia  sebagai  obyek  dari  sebuah  aturan.(Nur 2014)  Tidak  memberatkan  dan  mengkompromikan  suatu  aturan  dengan kemampuan  obyeknya  merupakan  tindakan  liberatif,  artinya  tidak  mengungkung dan memberatkan obyek dari sebuah aturan tersebut.

## Transendensi
Transendensi berasal dari kata transcendere berarti naik ke atas, menembus, melewati  dan  melampaui.  Menurut  kuntowijoyo,  transendensi  yang  dimaksud penekanannya  pada  istilah  teologis.(Kuntowijoyo  2006)  Artinya  transendensi merupakan  upaya  menghadirkan  dimensi  ketuhanan  (agama)  dalam  kehidupan. Politik  profetik  memandang  bahwa  transendensi  merupakan  pokok  atau  landasan dari semua unsur profetik, yaitu humanisasi dan liberasi.
Sedangkan  unsur  petunjuk  transendental  berasal  dari  wahyu  Tuhan,  dalam konteks  Islam  berarti  al-Qur’an.  Sehingga  al-Qur’an  menjadi  salah  satu  konstruk utama dalam kerangka berfikir seorang muslim ketika melihat realitas. Ini menjadi corak  utama  dalam  politik  profetik  sekaligus  unsur  yang  membedakan  dari paradigma barat, terutama aliran rasionalisme dan empirisme.(Fahmi 2005). Dalam  konteks  penelitian  ini,  aspek  transendens  akan  menilai  bagaimana konsep  Pemasyarakatan  dalam  UU  No.  22  Tahun  2022.  Sehingga  akan  dapat diketahui  bersama  peranan  dari  Pemasyarakatan  dalam  sudut  pandang transendensi menurut politik profetik.

## 3. Tinjaun Politik Profetik terhadap Pemasyarakatan Humanisasi Politik Profetik
Humanisme Islam memandang bahwa menjaga jiwa ( hifzu al Din ) merupakan bagian  dari  syariat  Islam  dan  harus  dijaga  keberlangsungannya.(Fahmi  2005) Dengan  menjaga  jiwa,  manusia  mampu  melanjutkan  eksistensinya  di  Bumi  ini. Tentu  bentuk  penjagaan  jiwa  menurut  islam  ini  termasuk  dalam  kategori humanisasi  dalam  politik  profetik.  Karena  menjaga  jiwa  dan  martabat  manusia merupakan  unsur  alamiah  dari  manusia  dan  seluruh  manusia  tidak  akan  menolak hal tersebut.
Sesungguhnya  Islam  tidak  menghendaki  adanya  kekerasan,  permusuhan, penyiksaan,  penganiayaan  ataupun  segala  bentuk  perbuatan  yang  mampu menghilangkan atau merusak eksistensi dari manusia. Maka dapat dikatakan bahwa humanisasi  dalam  politik  profetik  adalah  upaya  untuk  menghilangkan  segala perbuatan yang mampu menghilangkan eksistensi manusia dalam kehidupan ini. Sedangkan dalam dunia kepenjaraan, sering kita mendengar berbagai macam tindakan  kejahatan  manusia  yang  dialami  oleh  para  penghuni  penjara.  Baik  itu disiksa oleh petugas (ataupun penjajah pada masa kolonial), tidak diberikan haknya secara  optimal,  bahkan  sering  mengalami  pemerasan  dari  oknum-oknum  tertentu yang mengatasnamakan aparat pemerintah. Tentu ini termasuk gejala objektivikasi yang  melanda  para  narapidana  yang  berada  di  penjara  kita,  karena  sikap dehumanisasi bisa menjadi momok bagi mereka.(Kusumastuti 2020).
Hadirnya  Pemasyarakatan  di  Indonesia  menghapus  tindakan  dehumanis tersebut. Prinsip Pemasyarakatan memaksa seluruh aparatnya untuk menjauhi dan menghilangkan  segala  tindakan  yang  dapat  mengancam  eksistensi  narapaidana
sebagai  manusia.  Tentu  ini  selaras  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh  humanisasi politik profetik. (Haryono 2021).
Humanisasi  politik  profetik  memandang  bahwa  konsep  Pemasyarakatan dalam  UU  No.  22  Tahun  2022  merupakan  kebijakan  yang  cukup  humanis. Landasannya tersirat jelas dari latar belakang munculnya kebijakan ini, yaitu untuk merekonstruksi sistem kepenjaraan di Indonesia agar lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa.
Lalu  pada  pasal  3  Undang-Undang  No,  22  Tahun  2022  disebutkan  bahwa pemasyarakatan  didasarkan  pada  asas-asas  yang  ternyata  sangat  mencerminkan nilai-nilai humanisasi, yaitu :  pengayoman,  non diskriminasi,  kemanusiaan, gotong royong,  kemandirian,  proporsionalitas,    kehilangan  kemerdekaan  sebagai  satu- satunya penderitaan dan profesionalitas.
Walaupun dalam ranah implementasi masih mengalami persoalan yang cukup banyak,  tidak  berarti  menghilangkan  signifikansi  dari  pentingnya  peraturan  ini.. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah sebagai lembaga yang wajib mengayomi warga  di  penjara  telah  melaksanakan  tugasnya  sebagaimana  yang  diamanahkan oleh  undang-undang.  Sehingga  para  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  dapat  merasa  aman  secara  fisik  dan  psikologis  serta mendukung pemulihan mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik.

## Liberasi Politik Profetik
Liberasi  dalam  kacamata  politik  profetik  dipandang  mampu  membawa manusia  keluar  dari  hal-hal  yang  membelenggunya  dan  dapat  mengaktualisasikan dirinya  sebagai  makhluk  yang  merdeka  dan  mulia.  Liberasi  politik  profetik berangkat  dari  spirit  transendensi,  yakni  nilai-nilai  spiritual  Islam.  Dalam  islam, liberasi  menjadi  unsur  yang  diharapkan  oleh  syariat.  Hal  tersebut  tersirat  dalam firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 286 yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan membuat ketetapan yang di luar kemampuan hambanya. (Nur 2014).
Artinya  kemampuan  manusia  untuk  melakukan  aturan  yang  akan  dibuat termasuk  dalam  pertimbangan  Hukum  Islam,  karena  ayat  di  atas  dengan  jelas menerangkan  tentang  kapasitas  manusia  sebagai  obyek  dari  sebuah  aturan.  Tidak memberatkan dan mengkompromikan suatu aturan dengan kemampuan obyeknya merupakan tindakan liberatif, artinya tidak mengungkung dan memberatkan obyek dari sebuah aturan tersebut. (Nur 2014).
Tentu  dalam  kacamata  liberasi  politik  profetik  membebaskan  sistem  dari otoritarianisme,  diktator  dan  neofeodalisme  menjadi  suatu  keharusan.  Demokrasi, HAM  dan  masyarakat  madani  adalah  tujuan  utamanya.  Jika  melihat  penerapan pemasyarakatan dalam penanganan kepenjaraan nasional, maka yang akan terlihat adalah cukup banyak nilai-nilai liberatif yang tercerminkan.
Adanya  asas  kemandirian  sebagai  tujuan  pemasyarakatan  yang  termaktub pada  pasal  3  UU  No.  22  Tahun  2022  merupakan  indikasi  bahwa  pemasyarakatan ingin  menjadikan  narapidana/WBP  menjadi  manusia  yang  bebas.  Dalam  pasal penjelas disebutkan bahwa kemandirian adalah untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan  atau  dengan  memperhatikan  kemampuan  dari  Tahanan,  Anak,  dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.
Sehingga  narapidana  dapat  bebas  dari  belenggu  kejahatannya  setelah  keluar dari  penjara,    serta  kungkungan  nafsu  untuk  mengulangi  tindak  kejahatan  akibat tidak  memiliki  keterampilan  sehingga  dapat  menjadi    manusia  yang  baik. Pemasyarakatan  memiliki  orientasi  yang  sangat  visioner  dengan  mengedepankan prinsip  kemandirian.  Artinya  setiap  insan  pemasyarakatan  dalam  bertindak  untuk
menangani  narapidana/WBP  mengedepankan  upaya  untuk  narapidana  dapat mandiri, baik untuk hidup, penghidupan maupun kehidupannya.
Selain  itu  nilai-nilai  liberatif  juga  tercermin  pada  pasal  9  dan  10  Undang- Undang  No.  22  Tahun  2022.  Dalam  pasal-pasal  tersebut,  sistem  pemasyarakatan menghendaki  adanya  upaya  liberasi  bagi  seluruh  narapidana/WBP.  Baik  dengan cara  menguatkan  kapasitas  narapidana  melalui  pendidikan,  pelatihan  hingga penyediaan bahan bacaan maupun sarana informasi lainnya.
Selain itu, narapidana pun berhak menyampaikan kritik, saran bahkan keluhan para narapidana agar terwujud pembinaan yang optimal Tidak ketinggalan pula hak untuk  berintegrasi  dengan  masyarakat  luar,  karena  memang  pada  akhirnya  nanti setiap narapidana akan kembali ke asalnya, yaitu masyarakat.

## Transendensi Politik Profetik
Transendesi merupakan unsur pokok dalam kerangka berfikir politik profetik. Humanisasi  dan  liberasi  politik  profetik  harus  berangkat  dari  nilai-nilai transendens. Dengan nilai transendens tersebut akan membedakan humanisasi dan liberasi  ala  barat.  Transendensi  politik  profetik  berarti  mengaktualisasikan  nilai- nilai ajaran agama  ke dalam ranah kehidupan sosial manusia.(Asri 2013).
Bisa  dikatakan  juga  transendensi  ini  merupakan  upaya  membumikan  nilai- nilai  ajaran  agama.  Karena  urusan  agama  tidak  terpisah  dengan  urusan  dunia. Termasuk  kaitannya  dengan  kebijakan  publik  atau  kebijakan  pemerintah.  Agama punya  wewenang  apakah  kebijakan  tersebut  memiliki  nilai-nilai  spiritualitas  atau tidak. Tentu nilai spiritualitas tersebut bersifat universal, artinya seluruh manusia, dalam  konteks  ini  masyarakat  Indonesia,  dapat  menerima  dan  tidak  menentang nilai-nilai spiritualitas tersebut.(Nur 2014).
Dalam  konteks  penelitian  ini,  unsur  transendensi  diminta  untuk  menilai persoalan  Pemasyarakatan  sebagai  sebuah  peraturan  yang  dilandaskan  pada Undang-Undang.  Dalam  sudut  pandang  transendensi  akan  ditemukan  beberapa penilaian  terkait  kebijakan  tersebut.  Pemasyarakatan  dapat  dikatakan  sebagai kebijakan  yang  memenuhi  unsur  transendens  karena  nilai-nilai  kemanusiaan terpenuhi.
Perlindungan  terhadap  narapidana  menjadi  dapat  terpenuhi  dengan  adanya asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan  terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang-orang tertentu  .  Dengan  asas-asas  pemasyarakatan  inilah  pemerintah  mampu memanusiakan  narapidana  di  penjara.  Tentu  semangat  seperti  ini  sangat  sejalan dengan  spirit  agama  tentang  perlindungan  jiwa.  Sehingga  dalam  kacamata  ini, Pemasyarakatan sangat mencerminkan unsur transendensi.
Selain  itu,  pada  pasal  2  UU  No.  22  Tahun  2022  disebutkan  bahwa  sistem pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka  membentuk  Warga  Binaan Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Dalam  bagian  penjelasannya,  disebutkan  pula  bahwa  yang  dimaksud  dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan Anak  Didik  Pemasyarakatan  kepada  fitrahnya  baik  hubungan  narapidana  dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya.
Tampak  jelas  bahwa  tujuan  utama  dari  Pemasyarakatan  adalah  menguatkan kembali  hubungan  seorang  narapidana  dengan  Tuhannya.  Karena  tindak  pidana yang dilakukannya bukan hanya mencederai tatanan hidup serta norma sosial, akan tetapi lebih dari itu, hingga pada takaran telah mengkhianati amanah Tuhan sebagai makhluk  yang  menjaga  bumi  dan  isinya.  Maka  semangat  Pemasyarakatan  yang seperti  ini  sangat  sejalan  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  unsur  transendensi dalam  politik  profetik.  Sehingga  dengan  hadirnya  undang-undang  ini  yang  sarat akan  nilai-nilai  politik  profetik,  maka  diskriminasi  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan (narapidana di penjara) seharusnya tidak terjadi lagi. Karena pada hakikatnya narapidana adalah manusia yang memerlukan perbaikan dan pemulihan akibat  kesalahannya.  Bukan  sekadar  manusia  yang  harus  dihabisi  akibat kesalahannya.

## Simpulan
Konsep pemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022  memiliki  signifikansi  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  Indonesia  ditinjau  dari perspektif  politik  profetik.  Humanisasi  politik  profetik  memandang  bahwa  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  mengandung  nilai-nilai humanis  sebagai  sebuah  peraturan  perundang-undangan.  Tercermin  pada  pasal- pasalnya yang banyak memuat nilai-nilai humanisme. Hal ini sejalan dengan semangat humanisasi  yakni  untuk  memanusiakan  kembali  manusia  dari  tindakan  yang mencederai kodratnya.
Sedangkan,  liberasi  politik  profetik  memandang  bahwa  Undang-Undang  ini merupakan  peraturan  yang  mencerminkan  nilai-nilai  liberatif.  Karena  banyak  pasal yang memuat tentang upaya untuk memberikan pembebasan akal bagi para narapidana, baik  melalui  pendidikan  maupun  pembimbingan.  Lalu,  transendensi  politik  profetik menilai  bahwa  peraturan  ini  kaya  akan  muatan  spiritualitas.  Mulai  dari  asas  hingga tujuan serta tindakan yang diberikan kepada narapidana tidak bisa lepas dari nilai-nilai Ketuhanan. Sehingga harapannya dengan peraturan ini para narapidana dapat kembali berhubungan baik kepada Tuhannya.

## Daftar Rujukan
Asri,  Syamsul.  2013.  “Jalan  Lain  Politik  Profetik ;  Sejarah  Sebagai  Momen  Eskatologis.”
Jurnal Politik Profetik Volume 2 Nomor 2 Tahun 2013 .
Budiarjo, Miriam. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Fahmi,  Muhammad.  2005. Islam  Transendental :  Menelusuri  Jejak-Jejak  Pemikiran  Islam Kuntowijoyo . Yogyakarta: Pilar Media.
Fathorrahman,  Fathorrahman.  2014.  “Paradigma  Politik  Profetik:  Sebuah  Pembacaan Ideografik  Terhadap  Politik  Adiluhung  Amien  Rais.” Jurnal  Agama  Dan  Hak  Azazi Manusia Vol. 4, No. 1, November 2014. Haryono. 2021. “Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak Dan Warga Binaan Pemasyarakatan.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum JIKH Vol. 15, No. 1, Maret 2021.
Irwan  Panjaitan,  Petrus.  1995. Lembaga  Pemsyarakatan  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan Pidana . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Kuntowijoyo.  2006. Islam  Sebagai  Ilmu  (Epistimologi,  Metodologi,  Dan  Etika) .  Tiara Wacana: Yogyakarta.
Kusumastuti,  Wanodya.  2020.  “Efektivitas  Psikoterapi  Profetik  Terhadap  Kesejahteraan Psikologis Pada Warga  Binaan Pemasyarakatan.” PSYCHE:  Jurnal  Psikologi 2(1):94– 111. doi: 10.36269/psyche.v2i1.172.
Kutha  Ratna,  Nyoman.  2010. Metodologi  Penelitian  (Kajian  Budaya  Dan  Ilmu  Sosial Humaniora Pada Umumnya) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. 2007. Penelitian Hukum . 3rd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
Nawawi, Hadari. 2005. Penelitian Terapan . Yogyakarta: Gadjah Mada University.
Nur,  Muhammad.  2014.  “Rekontruksi Epistemologi  Politik :  Dari  Humanistik  Ke  Profetik.”
Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 48(1). doi: 10.14421/ajish.2014.48.1.%p. Rahardjo, Dawam. 2016. “Kemiskinan Pemikiran Dalam Kajian Islam Di Indonesia Menuju Ilmu-Ilmu  Sosial  Profetik.” Jurnal  Sosiologi  Reflektif 10(1):199–218.  doi: 10.14421/jsr.v10i1.1142.
Sahardjo.  2010.  “Pidato  Sahardjo,  SH.  Berjudul  ‘  Pohon  Beringin  Pengayoman  Hukum Pancasila/Manipol/Usdek.’”
Samosir,  C.  Djisman.  2020. Penologi  Dan  Pemasyarakatan .  Bandung:  Penerbit  Nuansa Aulia.
Sjazali,  Munawir.  1990. Islam  Dan  Tata Negara  (Ajaran,  Sejarah  Dan  Pemikiran) .  Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Soegondo,  R.  1983. Sejarah  Pemasyarakatan .  Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI.
Sulhin, Iqrak. 2017. “Filsafat Pemasyarakatan Full Paper.”
Sulhin,  Iqrak.  2022.  “Corrections  (Pemasyarakatan)  after  Law  Number  22  of  2022:  New Principles  and  Policy  Identification  Regarding  the  Functions  of  Probation  and  Parole Offices.” Jurnal Ilmiah Kebijakan
Hukum 16(3):457–78.
doi:
10.30641/kebijakan.2022.V16.457-478.
Wongkar,  Farly  Mervy.  2019.  “Pembebasan  Bersyarat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan.” LEX  ET  SOCIETATIS 7(6).  doi: 10.35796/les.v7i6.25799.