## URGENSI PENGATURAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA

## Oleh:
Elvira Fitriyani Pakpahan 1),
Kristina Chandra 2), Anderson Tanjaya 3)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3)
E-mail:
elvirapakpahan@unprimdn.ac.id 1) kristinachandra66@yahoo.com 2) anderson.tanjaya@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Fintech  is a combination of a financial system with digital  technology.  Fintech's goal  is  to  provide  financial  services  by  making  use  of  modern  software  and technology.  This  type  of  research  is  normative  juridical  research.  The  nature  of descriptive  research.  Qualitative  data  analysis.  Based  on  the  results  of  the research  that  the  existence  of  urgency  will  provide  clarity  on  the  competitive space  and  legal  Fintech  climate.  The  existing  Fintechs  really  understand  the problems  they  are  facing.  For  this  reason,  the  clarity  of  the  urgency  of  Fintech regulation can  further convince the public that their  interests are well protected. Therefore, the government issued the urgency of regulating Financial Technology in Indonesia, including  the Financial Services Authority Regulation (POJK), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), Law Number 21 of 2008 concerning Banking, Law Number 19 2016 Amendments to Law Number 11 of  2008  concerning  Electronic  Information  and  Transactions,  Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Electronic  Systems and Transactions.
Keywords: Fintech;  Legal Protection;  Legal Arrangements.

## ABSTRAK
Fintech  merupakan  gabungan  sistem  keuangan  dengan  teknologi  digital.  Tujuan Fintech  adalah  untuk  menyiapkan  jasa  keuangan  dengan  membuat  penggunaan prosedur  dalam  teknologi  modern.  Jenis  penelitian  merupakan  penelitian  yuridis normatif.  Sifat  penelitian  deskriptif.  Analisis  data  kualitatif.  Berdasarkan  hasil Penelitian bahwa keberadaan urgensi akan memberikan kejelasan ruang kompetisi dan iklim Fintech yang legal. Fintech yang ada sudah sangat paham masalah yang dihadapi. Untuk itu kejelasan urgensi pengaturan Fintech dapat lebih meyakinkan publik  bahwa  kepentingannya  terlindungi  dengan  baik.  Oleh  karena  itu pemerintah mengeluarkan urgensi pengaturan  Financial  Technology di Indonesia diantaranya  yakni  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK),  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang
Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik.
Kata Kunci: Fintech; Perlindungan Hukum; Pengaturan Hukum.

## PENDAHULUAN
Pentingnya  bagi  kehidupan manusia dalam  menciptakan  teknologi, tanpa  teknologi  manusia  tidak  bisa melakukan  aktivitas  dan  kegiatan lainnya  khususnya  jasa  keuangan. Perkembangan  teknologi  menyentuh semua  bidang  kehidupan  masyarakat tidak  terkecuali  bidang  keuangan, karena  mendorong  adanya  suatu  ide atau  inovasi dimana  layanan keuangan yang bersinergi dengan sistem informasi menjadi Financial Technology atau  lebih  dikenal  dengan Fintech . 1 Diperkembangan jaman revolusi  industri  4.0.  ini  menyebabkan semua industri mempunyai ketergantunggan dengan perkembangan teknologi dan internet. Bahkan di jaman era  teknologi  digitalisasi saat  ini persaingan  bukan hanya  secara face  to face saja melainkan  juga bisa di  dalam dunia  bisnis berbasis web ,  internet dan software dalam  aspek  kehidupan  kita sehari-hari. 2 Kemajuan  teknologi  mampu menciptakan  hal  yang  baru  dan mengembangkan  pemikiran  baru. 3
1 Soetam  Rizky  Wicaksono, Sistem
Informasi  Manajemen (Rajawali
Press 2013) Hlm. 158 2 Nugroho  Ngafifi  &  Chowdhury,
Pengenalan  Teknologi  di  Internet (Pustaka  baru  Press  2016)  Hlm.
38
3 Sri  Adiningsih, Transformasi Ekonomi  Berbasis  Digital  di Indonesia (Gramedia Pustaka Utama   2019) Hlm. 88 Pesatnya perkembangan teknologi ditengah  masyarakat  mampu  merubah pola  pikir  masyarakat  secara  global, baik  dalam  hal  positif  maupun  negatif karena  peran  teknologi  sangat  andil dalam menentukan kesejahteraan masyarakat  dan  memicu  terjadinya perbuatan yang melawan hukum. 4 Implementasi  dari Fintech di Indonesia  diatur  oleh  dua  otoritas regulasi  utama  yaitu  Bank  Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga mengeluarkan peraturan baru untuk pinjaman peer-to-peer (P2P) dan untuk  uang elektronik.  Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap Fintech juga diatur dalam POJK No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa Keuangan,  cakupan  yang  terdapat dalam  Pasal  3  dalam  bisnis Fintech POJK di bagi menjadi beberapa macam jenis  sebagaimana  yang  diatur  yaitu penyelesaian  transaksi,  penghimpunan modal, pengelolaan investasi,
perasuransian, pendukung pasar, pendukung  keuangan  digital  lainnya, dan aktivitas jasa keuangan lainnya. 5 Lembaga  keuangan  saat  ini sudah  berbasis Fintech ( Financial
Technology ). Fintech memberikan banyak  kemudahan  dalam  bertransaksi 4 Ahmad  M  Ramli.,  Pager  Gunung., dan Indra Apriadi, Menuju Kepastian  Hukum  di  Bidang: Informasi dan transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika  Republik  Indonesia (Jakarta Press 2007) Hlm. 2 5 Pasal 3 POJK No. 13/POJK.02/2018.
di  bidang  keuangan. Fintech memiliki tiga kategori yaitu payment and transfer, alternative  lending  and  financing serta lain-lain. 6
Terbatasnya Fintech di sistem perbankan  atau  keuangan  dan  hanya diakses  orang  tertentu,  sekarang    ini sudah  menjadi trend di  masyarakat. Tetapi,  resiko  yang  terjadi  adalah kerusakan  ataupun  tidak  sengaja maupun  sengaja  yang  dilakukan  oleh seorang  pelaku  kepada  korbannya dengan  cara  yang  bertentangan dengan yang  seharusnya  seperti  menggunakan cara memaksa  dan meneror korbannya. Resiko  lainnya  ternyata  bisnis Fintech setidaknya  memilki  dua  resiko  yaitu resiko  kesalahan  transaksi  dan  resiko keamanan  data  trasanksi. 7 Maraknya keberadaan Fintech menjadi  fenomena di  masyarakat  seperti startup ataupun bisnis online menjadi  salah  satu  tugas penting dari pemerintah untuk memberikan suatu respon dalam bentuk perlindungan  hukum  baik  itu  untuk penyelenggara  bisnis  maupun  untuk masyarakat  yang  berperan  sebagai nasabah  atau  konsumen,  pada  pasal  2
POJK No.1/POJK.07/2013 bahwa perlindungan  konsumen  menerapkan beberapa  prinsip  yaitu  transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan. 8
6 Soetam Rizky Wicaksono, Financial  Technology  :  Teori, Perkembangan,  Studi  Komparasi dan  Studi  Kegagalan (Seribu Bintang 2020) Hlm. 12
7 OJK, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen Pada Fintech (Departemen perlindungan konsumen OJK
2017) Hlm. 28
8 Pasal 2 POJK No. 1
/POJK.07/2013.
Setiap tahunnya  mengenai kasus Fintech mengalami peningkatan, ditambah  lagi  para  pelaku  mengetahui dan  memahami  penggunaan  teknologi saat  ini.  Oleh  karena  itu  penegakan hukum  harus  mengambil  tindakan kepada pelaku  untuk kejahatan Fintech ini. 9

## TINJAUAN PUSTAKA
Financial  Technology atau Fintech penggunaan  teknologi  berbasis digital  untuk  memberikan  kemudahan dalam  bertransaksi. Fintech bukan merupakan  dari  layanan  perbankan melainkan  model  bisnis  baru  dalam sektor  keuangan.  Adanya  memberikan gelombang  baru  bagi  perusahaan  yang memberikan  pelayanan  model  baru dalam  bertransaksi,  seperti  mengirim uang, bertransaksi, membayar, meminjam,  meminjamkan,  dan  juga menginvestasikan uang
mereka.
Fintech menjadi  pilihan  utama  bagi pelaku  industri sektor keuangan  karena merupakan  penggabungan  teknologi dan  finansial  yang  mempermudah dalam  melakukan  suatu  transaksi  dan kesepakatan. 10 Fungsi penyelenggara teknologi finansial dikategorikan kedalam beberapa macam yaitu : a. Sistem Pembayaran Sistem pembayaran seperti otorisasi,  kliring,  pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan teknologi 9 M.  Rizal,  E.  Maulina  &  N.  Kostini ‘ Fintech  As  One  Of  The  Financing Solutions For SMEs ’ (2018) Hlm. 3
10 Muhammad  Wildan, ‘pengaruh persepsi kemudahan penggunaan,efektivitas  dan  risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan Fintech’ (Univ Islam Negeri Walisongo Semarang 2019) Hlm. 10
finansial  pada  kategori  sistem pembayaran yaitu seperti penggunaan  teknologi blockchain ,
atau distributed  ledger untuk transaksi penyelenggaraan transfer dana,  uang elektronik, dan mobile payment.
b. Manajemen Investasi dan Manajemen Resiko Dikatagorikan manajemen investasi  dan  manajemen  resiko adalah penyediaan produk investasi online dan  asuransi online.
c. Pendukung Pasar
Teknologi  finansial  menggunakan teknologi elektronik dan/atau teknologi informasi untuk memfasilitasi  pemberian  informasi kepada  masyarakat  secara  cepat atau  lebih  mudah  terkait  layanan jasa keuangan atau produk .
d. Pembiayaan (financing  /  funding),
Pinjaman (lending), dan penyediaan modal (capital raising) .
Kategori  ini  termasuk  antara  lain layanan  pinjam-meminjam  uang berbasis teknologi informasi (peer- to-peer lending) dan serta pembiayaan  atau  penggalangan dana berbasis teknologi informasi. e. Jasa finansial lainnya Berupa sistem pembayaran, manajemen  investasi,  manajemen resiko, pendukung pasar, pinjaman, pembiayaan,  serta  penyediaan modal. 11

## METODE PELAKSANAAN
Jenis  penelitian  dilakukan dengan metode  Yuridis Normatif.  Sifat penelitian  bersifat  deskriptif.  Sumber bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari :
11 Tri  Inda  Fadhila  Rahma ‘persepsi masyarakat  kota  medan  terhadap penggunaan fintech’ (Univ Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)  Hlm. 648
a. Bahan hukum primer
b. Bahan hukum sekunder
c. Bahan hukum tersier
Analisis  data  yang  digunakan berupa analisis kualitatif dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif  berupa  data-data  yang  akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terkait  dengan  pelaku  kejahatan Fintech terus  meningkat  tajam,  hal  ini dapat dilihat beberapa contoh kasus yang terjadi di  Indonesia,  yakni  tindak pidana penipuan.  Selain  itu  modus  para  pelaku adalah  pinjaman online .  Disini  pelaku melakukan  aksinya  dengan  membuka secara onlin e  di  komputer  dengan  dahli menipu  masyarakat  melalui  pinjaman online yang  memberikan  keuntungan besar dan  mengurangi  bunga.  Di situlah masyarakat  mulai  melakukan  transaksi layanan  kredit online karena masyarakat memenuhi  kebutuhannya.  Proses  dan prosedur  sangat  mudah  dilakukan,  dan tidak  melakukan  tatap  muka  hanya menggunakan  pinjaman  secara online saja. Fintech pinjaman online bertumbuh sangat cepat sehingga pelaku menggunakan kesempatan untuk menipu seorang  konsumen.  Saat  ini Fintech banyak  mengajukan  pinjaman online hanya mendownload aplikasi  atau mengakses website maka  muncul  syarat dan  prosedur  yang  ditampilkan  hanya menyediakan  layanan  pinjaman,  setelah itu peminjam hanya  mengisi biodata  diri dan  meng- upload berkas  dokumen  yang diperlukan dan dalam waktu yang begitu cepat  proses pinjaman  langsung diterima dan  uang  cair  ke  rekening  peminjam. Tetapi  dari  segi  negatif  yang  terjadi adalah  bisa  tersebarnya  data  pribadi peminjam  yang  mengisi  datanya  secara online karena  proses  verifikasi  yang dilakukan saat ingin melakukan pinjaman online dan akan meminta persetujuan dari penerima  pinjaman  untuk  mengakses
semua  data  peminjam  sehingga  terjadi resiko  tinggi  data  pribadi  atas  pinjaman yang  disalahgunakan.  Penagihan  yang dilakukan  melalui  kontak  konsumen secara  paksa  meminta  konsumen  untuk membayarnya  bahkan  sampai  meneror peminjam dan masyarakat  di  sekitarnya. Calon peminjam  terpaksa menerima  apa saja  yang  ingin  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan.  Melihat  maraknya  kasus pinjaman online yang  terjadi  saat  ini banyak korban yang melakukan pengaduan  dan  membuat  laporannya kepada aparat dan OJK.
Contoh lainnya, Kasus seorang  korban di  intimidasi oleh para pelaku  memeras  kepada  korbannya untuk membayar pinjaman uang di tiga aplikasi Fintech ilegal.  Kejadian tersebut  di  provinsi  Lampung  yakni saudara Bds mengaku sering menerima ancaman  dari  telepon.  Korban  merasa trauma kejadian tersebut dan tidak mau lagi  ambil  resiko  meminjam  uang secara online . Karena setiap hari pelaku menagih  kepada  korbannya  apabila pembayarannya  telat  sedikit  saja. Banyak  sms  dan  pesan  yang  di  kirim lewat  telepon  maupun  media  sosial untuk  meminta  pembayaran  uang, bahkan  masih  banyak  lagi  aksi  yang dilakukan  pelaku  untuk  melakukan ancaman  lewat  via  telepon  serta membuat  grup chat untuk korban yang melampirkan  data  diri  beserta  Kartu Tanda Penduduk korban untuk mencari rumah  beserta  keluarga  dan  saudara- saudara  korban.  Hal  tersebut  membuat korban  sangat  takut,  Maka  korban cukup  jera  tidak  melakukan  lagi  atas pinjaman  secara  ilegal  ini.  sebelumnya pelaku  menawarkan  pinjaman  di aplikasi secara mudah dan cepat  tetapi begitu pinjaman  terlambat bayar, maka pelaku menelponnya dengan nada kasar
dan  memberikan  ancaman  kepada korban tersebut. 12
Begitu  maraknya  kasus  yang terjadi  saat  ini,  seorang  pelaku  tindak pidana Fintech melakukan  aksinya dengan  berbagai  cara  teknologi  yang digunakannya  agar  bisa  menipu  calon korbannya.  Banyaknya  kasus  yang terjadi  maka  aparat  penegakan  hukum mengambil tindakan melindungi korban atas penipuan  secara Fintech .  Regulasi hukum  sudah  diatur  seperti  KUHP, UUITE  dan  POJK,  tinggal  pelaku kejahatan menjerat hukumannya.
Para  penyelenggara  layanan Fintech harus  terdaftar  di  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dalam  melaksanakan kegiatan  usahanya  dan  beberapa point penting  dalam  larangan  salah  satunya berupa tidak
diperbolehkan menjalankan  kegiatan  usaha  diluar berdasarkan  peraturan  OJK,  tidak diijinkan tindakan pinjaman yang diluar batas  peraturan  yang  ada,  kemudian dilarang  untuk  memberikan  informasi yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan yang  telah  berlaku,  dan  masih  banyak larangan  lainnya.    Larangan Fintech tersebut  bertujuan  agar  terciptanya suatu  perlindungan  kepada  korban dalam pengguna layanan Fintech . 13
Regulasi Fintech terkait dengan adanya
Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  (nasabah), Undang-undang  Perbankan,  UUITE dan  Peraturan  OJK.  Masyarakat  yang menjadi  konsumen  (nasabah)  harus
12 Uli Khairani Rahmadani, ‘ Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku  Tindak  Pidana  Intimidasi Pinjaman Kredit Berbasis Financial  Technology ’ (2018)  3 Jurnal Ilmiah Hukum 20, 39.
13 Ni  Kadek  Puspa  Pranita  dan  I
Wayan  Suardana ,  ‘ Perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna layanan Fintech (financial  technology )’  (2019)  7 Jurnal Ilmu Hukum 1, 7.
lebih  cermat  dan  selektif  dan  harus mendapatkan suatu bentuk perlindungan  hukum  untuk  dapat terhindar  dari  berbagai  ancaman kerugian  khususnya Fintech yang dilakukan  oleh  pelaku  penipuan  dan kejahatan lain yang kerap terjadi dalam Fintech . 14 Saat  ini  peran  Otoritas  Jasa Upaya  perlindungan  korban Fintech kepada  OJK  memberikan  bantuan  dan tindakan  pelaku  yang  melakukan kerugian  konsumen  akibatnya  akan berdampak buruk.  Oleh karena itu OJK melarang  para  pelaku  melakukan tindakan  kejahatan  dan  menghentikan kegiatan  usahanya  untuk  sementara, apabila  perbuatannya  melanggar  akan ditutup dan tidak mengijinkan usahanya ada.  Selain  itu  OJK  akan  melakukan proses  hukum  bagi  kepentingan masyarakat  sebagai  konsumen  yang berupa pengajuan gugatan di
pengadilan  terhadap  para  pihak  yang mengalami  kerugian  tersebut.  Teguran juga dapat  di berikan  dari OJK  berupa peringatan terhadap para penyelenggara kegiatan usaha yang dianggap menyimpang  dari  peraturan  yang berlaku untuk dapat segera memperbaikinya, kemudian OJK memberikan  informasi  yang  jelas  dan tepat  berkenaan  dengan  peristiwa Fintech selanjutnya mengambil tindakan secara hukum apabila terdapat merugikan  para  konsumen  maupun masyarakat. 15 Pengawasan dan juga pengaturan  bisnis  dalam  bidang  jasa keuangan  dalam  pelaksanaannya  harus memperhatikan
peraturan-peraturan yang  berkaitan  dengan bidang  tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik j.o Undang-Undang  Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan
14 Ibid.
Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait didalamnya. 16 Perkembangan serta kemajuan
Fintech di Indonesia Perkembangan teknologi yang sangat  pesat  pada  sisi  lainnya  telah menimbulkan  akses  negatif,  yaitu berkembangnya  kejahatan Fintech . Kecanggihan  dan  kemudahan  yang dapat  disediakan oleh teknologi informasi  telah  dimanfaatkan  para pelaku kejahatan Fintech untuk mencari keuntungan pribadi. Bagi bank kejahatan  ini  merupakan  tambahan resiko  baru,  selain  resiko  finansial karena  ulah  para  pelaku  kejahatan
Fintech tersebut maka industri perbankan  harus  mampu  memberikan security  features kepada  masyarakat untuk tetap menjaga tingkat
kepercayaan  agar  masyarakat  merasa aman dalam bertransaksi elektronik dari tindakan  kejahatan Fintech . Fintech perlu  diwaspadai  dan  dicegah  sedini mungkin, mengingat  kejahatan Fintech ini  dapat  bertujuan  untuk  mengambil keuntungan dan sarana pencucian uang. Memaksa  perbankan  untuk  selain meningkatkan pengamanan penggunaan sistem  elektroniknya  tersebut,  juga harus  memberikan  edukasi  yang  lebih luas  yang  cakupannya  menjangkau seluruh  lapisan  masyarakat  pengguna jasa bank. 17
Pengenalan  teknologi  baru atas  pelayanan  dan  produk  perbankan saat  ini  akan  membawa  nasabah  lebih mudah dan cepat mengakses
smartphone .  Kemajuan  semakin  pesat adanya Fintech yang  berteknologi
16 Ibid.
17 Resa  Raditio, Aspek  Hukum Transaksi  Elektronik  :  Perikatan, Pembuktian  dan  Penyelesaian Sengketa (Graha Ilmu 2014) 67.
tinggi.  Untuk  itu  pelayanan  perbankan dapat  menggunakan  teknologi Fintech seperti bertransaksi, menanamkan modal,  investasi,  penghimpunan  dana untuk  modal,  perasuransian,  pasar modal, dan sebagai alat penunjang jasa keuangan  teknologi  digital  lainnya. Kedepannya  teknologi  informasi  yang dilakukan  ditingkatkan  agar  layanan konsumen  semakin  tercapai  dan terwujudnya  inovatif  dan  terpadu. Konsumen lebih mengenal produk yang berteknologi Fintech lebih  maju  dan cepat  untuk  membentuk  sebuah bisnis. 18
Dengan  perkembangan  yang sangat  pesat  di  bidang  teknologi  di Indonesia  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  keberadaan Fintech dapat dengan  cepat  tergantikan  dengan inovasi  teknologi  baru  yang  lebih baik di  masa  depan  yang  berkaitan  dengan transaksi  keuangan.  Memperhatikan teknologi Fintech yang  ada  pihak perbankan  melakukan  antisipasi  dan memberikan  perlindungan  data  kepada nasabah agar tetap berhati-hati menggunakan teknologi, karena maraknya  terjadi  kejahatan Fintech di sektor jasa keuangan. 19 Perkembangan teknologi Fintech mengalami  peningkatan  cukup pesat  dari  tahun  ke  tahunnya.  Dengan adanya  peningkatan  tersebut  maka Fintech dikategorikan  cukup  tinggi dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Hal ini terjadi disebabkan adanya permintaan  dari  masyarakat  cukup besar dan terjadinya faktor pertumbuhan  teknologi  yang  sangat melesat.  Pemerintah  harus  mengambil inisiatif  dan  ide  untuk  mengatur
18 Darman, ‘ Financial  Technology (FinTech) :  Karakteristik  dan Kualitas  Pinjaman  pada Peer  to Peer Lending di Indonesia ’ (2019)
18  Jurnal  Manajemen  Teknologi 130, 131.
perkembangan teknologi industri
perbankan  saat  ini,  agar  tidak  terjadi ketimpangan  dan  kejahatan Fintech dalam  industri  perbankan.  Globalisasi saat  ini  semakin  maju  dengan  adanya teknologi Fintech disalahgunakan  bagi perbuatan  pelaku  untuk  mencari keuntungan  sendiri.  Untuk  itu  pihak bank dan pemerintah harus bekerjasama untuk menuntaskan kejahatan berteknologi Fintech karena  membuat resah bagi masyarakat (nasabah) merasa dirugikan. Hampir setiap masyarakat memiliki smartphone begitu  mudahnya proses  dan  prosedur  yang  dijanjikan oleh  perusahaan Fintech terhadap masyarakat  yang  membutuhkannya. Akhirnya perubahan  teknologi menjadi trend di  mata  masyarakat,  adanya layanan  jasa  perbankan  begitu  cepat dan  mudah  dipahami.  Sebagian  besar masyarakat yang belum mengetahuinya di jelaskan dengan detail atas kemajuan teknologi  saat  ini.  pihak  perbankan menawarkan  produk  sebagai  pengguna nasabah  dan  memberikan  keuntungan bagi  bank  menawarkan  layanan  dan diakses melalui smartphone . Masyarakat tidak perlu lagi mendatangani  kantor  bank  karena sudah menggunakan layanan smartphone . Karena banyaknya
masyarakat menyukai  jenis Fintech ini P2P  ( Peer  to  Peer  Lending )  dengan melakukan  transaksi  keuangan  saja yang  bisa  menggunakan Fintech tersebut.  Syarat  dan  ketentuan  harus dilengkapi serta lebih mudah dibanding dengan syarat dan ketentuan sebelumnya yang harus diajukan ketika ingin meminjam dana ke bank. 20
20 Miswan  Ansori ,  ‘ Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah ’ (2019)  5  Jurnal  Studi  Keislaman 31, 34-41.
Jenis  ini  banyak  diminati  bagi kalangan masyarakat, karena mudahnya meminjam  uang  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  tersebut,  tanpa harus  mendatangi  ke  kantor  bank. Cukup  hanya  memiliki smartphone setelah  itu  diakses  data  dan  melihat dana/saldo,  seperti  dilakukan  bank syariah  memiliki  operasional  terhadap gaji karyawan yang tidak sedikit hanya melakukan  akses  data  teknologi  maka keluarlah hasil input data secara online . Teknologi  yang  dihasilkan  membawa dampak  positif  bagi  perbankan  karena mengetahui dana dan  operasional yang ada.  Untuk  itu  perusahaan Fintech kerjasama dengan sektor bank diprioritas  utama  bagi  kemajuan teknologi.  Beberapa  yang  menjadi permasalahan  perusahaan Fintech akan menjadi  ancaman  pihak  bank,  seperti permasalahan industri keuangan syariah,  tidak  memerlukan  banyak karyawan  untuk  melakukan  kegiatan usaha layanan, cukup hanya menjalankan  operasional  dan  layanan konsumen  (nasabah).  Tetapi  beban operasional cukup tinggi untuk membayar  gaji  karyawannya  dan menyewa/membeli gedung agar
memberikan  aktivitas  bisnis  lainnya.
Untuk  itulah  kegiatan  usaha Fintech yang  efisien  tidak  mempergunakan karyawan  yang  terlalu  banyak  hanya memberikan layanan dan operasionalnya. 21 Permasalahan kedua penyalahgunaan keamanan data pribadi kerap  kali  terjadi,  karena  kejahatan seiring  melakukan data seseorang yang sudah didaftarkan lalu pelaku melakukan tindakan kejahatan perusahaan Fintech kerap  mengalami praktik  penagihan  mengatasnamakan orang  lain,  perusahaan Fintech itu merupakan  illegal  karena  perbuatan tersebut  sudah  melakukan  kriminal. Perusahaan Fintech harus mendaftarkan
atau  perijinan  yang  sah  kepada  OJK, Agar  tidak  menimbulkan  pelanggaran semata  mencari  keuntungan  pribadi. Salah  satu  kasus  yang  menarik  bagi penelitian  ini  adalah  penagihan  kredit secara online .
Sempat  mencuat  dimuka publik, kejadiaan ini terjadi pada bulan Juni tahun 2018. Kasus ini sudah ramai diberitakan  di  publik  di  media  sosial sehingga pelaku diperiksa OJK  setelah adanya  rekan  debitur  menceritakan kronologis  kejahatan Fintech ,  rekan debitur  merasa  terganggu  adanya ancaman  pihak  perusahaan Fintech. Rekan debitur tidak mengetahui adanya utang  milik  rekannya,  tiap  perusahaan Fintech melakukan  perkataan  kasar melalui via telepon. Sehingga rekannya selalu mengeluhkan penagihan perusahaan Fintech .  Maraknya Fintech dianggap sepele  padahal  sudah banyak pelanggaran  yang  dibuatnya,  semua lembaga  keuangan  telah  menerima pengaduan  masyarakat    terhadap perilaku  perusahaan Fintech . Untuk  itu YLKI  berhadap  bantuannya  untuk menyelesaikan  permasalahan Fintech dikalangan  masyarakat.  Pengaduan tersebut  sudah  diterima  sejumlah konsumen  (nasabah)  yang  menjadi korban atas terjadinya Fintech itu.
Masalah ketiga, pelaku kejahatan Fintech dapat  dilihat  pada contoh  pertama, kasus pinjaman online karena  kasus  tersebut  banyak  yang mengeluhkan  kedalam  tindak  pidana penipuan. Fintech sudah  banyak layanan  pinjaman  cukup  dengan  men - download aplikasi  dan  mengakseskan situs  penyedia  layanan  pinjaman  agar masyarakat  bisa  mengetahui  dan memahami  akses  pinjaman  kredit secara online .  Setelah  itu  masyarakat mengisi  dokumen  yang  tertera  dan menuliskan  data  pribadi  dan  waktu sudah  dijanjikan  cukup  cepat  karena pinjaman  yang  diberikan  secara langsung  tidak  menunggu  lama,  hanya membutuhkan  data  lalu  mencairkan
uang  ke  rekening  nasabah  yang  akan diterimanya. Disisi negatifnya bermunculan  bahwa  data  pribadi pinjaman  sangat  berisiko  karena  akan sering  melakukan  penagihan  via telepon  dan  melakukan  ancaman  bila konsumen  melanggar  ketentuan  yang sudah dibuat. Maraknya kasus pinjaman secara online banyak  menjadi  korban dan  sudah  dilaporkan  kepada  Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLkI) dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK). Untuk  itu  pemerintah  memberi  sikap dan  solusi  masalah  yang  terjadi,  agar tidak  meresahkan  masyarakat  terhadap kejahatan Fintech tersebut.  Disamping itu  masyarakat  merasa  mendapatkan teror  dan  ancaman dari pelaku Fintech secara  paksa  dan  tidak  hanya  sesekali telepon  hampir  setiap  waktu  menagih dan  mendapatkan  pesan  melalui telepon.
Pengaturan  mengenai  Perlindungan Hukum Fintech di Indonesia
Saat  ini  beberapa  urgensi  pengaturan Fintech di Indonesia diantaranya:
1. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan.
Konsumen sudah memberikan perlindungan  hukum  atas  terjadinya kejahatan Fintech dalam pengguna jasa keuangan,  dimana  pada  prinsipnya mengatur  secara  keadaan,  perlakuan yang  adil,  kerahasian  dan  keamanan data,  penanganan  pengaduan  serta penyelesaian sengketa konsumen. Berkaitan  dengan  laranan  pengguna data konsumen yang dilakukan kejahatan oleh pelaku berupa
pemberian  data  dan  informasi  secara manipulatif dikenakan  izin  tertulis dan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang  berlaku.  PUJK  diwajibkan menerapkan  atas  kebijakan  yang dituangkan dalam standar dan prosedur
operasional, selanjutnya diproses berdasarkan  kegiatan  opersional  yang ada.
Ketentuan yang berlaku semenjak  diawasi  oleh  OJK  atas layanan Fintech ,  karena  maraknya kejahatan Fintech yang  terjadi,  untuk itu  PUJK memperhatikan perlindungan korban  dengan  menerapkan  prinsip yang ada.
Sanksi  yang  dikenakan  oleh pelanggaran Fintech berupa administratif, sanksinya berupa peringatan  tertulis,  denda  maupun pencabutan/pembekuan  ijin  kegiatan usaha. Selain itu POJK lebih memperkuat aturan karena permasalahan  yang  terjadi  dapat merugikan  konsumen  dan  banyak korban  yang  menjerat  dalam  bisnis pinjaman online ini.
2. POJK  No.  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan  yang  diedarkan seharusnya  dikaitkan  layanan  pinjam meminjam  secara online ,karena pinjam meminjam  dengan  teknologi  informasi banyak  melakukan  penipuan,  sebagai dasar  hukum  harus  jelas  dan  tepat sasaran,  karena  banyak  merugikan masyarakat,  apabila  ini  terjadi Fintech akan  menimbukan  permasalahan  yang besar dan berdampak pada keuangan di Indonesia.  Syarat  dan  prosedur  harus lengkap  dan  jelas  karena  masyarakat butuh  kepastian  agar  tidak  terjadinya menyebarluaskan Fintech .  Tersedianya peraturan ini diharapkan bisa
membantu  permasalahan  yang  terjadi. Selama  ini  layanan  pinjam  meminjam uang  secara online banyak  tertipu  dan menimbulkan  resiko,  maka  dari  itu aturan sudah dibuat  harus memberikan perlindungan  konsumen,  bukannya hanya  sekedar mengeluarkan peraturan saja  tetapi  larangan  dan  sanksi  juga harus  tepat  sasaran,  agar  tidak  terjadi
kegaduan masyarakat luas di Indonesia, karena regulasi yang dibuat tidak terkait permasalahan Fintech .
Setiap penyelenggara menanti peraturan  ini,  karena Fintech yang terjadi Peer  to  Peer  Lending sering menimbulkan  masalah  dan  telah terbukti  sudah  melakukan  pelanggaran yang  ada.  Pemberian  sanksi  cukup memberikan  efek  jera  bagi  kejahatan Fintech karena meresahkan masyarakat. Terpenting  regulasi  hukum  yang dilakukan  sangat  tepat  dan  jelas  agar pelaku Fintech tidak  memberi  celah kepadanya. Setiap penyelenggara Fintech menaati peraturan yang berlaku meskipun  peraturan  yang  ada  belum terkait  dengan Fintech yang  terjadi. Setiap  perusahaan Fintech memiliki badan  hukum  dan  terdaftar  di  OJK mendapat  ijin  agar  bisa  melakukan kegiatan usahanya.
Bagi  setiap  penyelenggara layanan Fintech jenis peer  to  peer lending yang  tidak  patuh  terhadap POJK  LPMUBTI akan  diberikan  suatu peringatan secata tegas dan menjatuhkan  hukuman  sanksi  berupa administratif. Sanksi administratif yang dapat  diberikan  kepada  penyelenggara telah diatur dalam POJK LPMUBT.
Pinjam  meminjam sudah melakukan  perjanjian  dalam Fintech , oleh  karena  itu  jaminan  kredit  yang diberikan sebanding dengan
peminjaman, agar tidak terjadinya dana yang  besar.  Sebuah  jaminan  kredit sebagai  bukti  peminjam  dana  agar diberikan dana yang dikeluarkan sesuai dengan  tahapan atau  tingkat dana yang dipinjamkan.  Jaminan  kredit  sebagian solusi  dan  pengurangan  resiko  yang terjadi  dalam  melakukan  transaksi. Banyak  konsumen  gagal  membayar akibat  ketidaksanggupan  membayar karena  krisis  ekonomi  ataupun  faktor lainnya. Untuk itu perusahaan meminta jaminan  sesuai  dengan  dana  yang dibutuhkan  dan  dikeluarkan  sesuai dengan  harga  dan  jaminan  yang
diberikan maka pihak lembaga keuangan  mencairkan  dana bila terpenuhi  syarat  dan  prosedur  yang dilakukan secara benar dan tepat.
3. POJK  No.  13/POJK.02/2018  tentang Inovasi  Keuangan  Digital  di  Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan  ini  mewajibkan menjaga  kerahasian  data  dan  transaksi tetap  aman  dan  lancar.  Data  nasabah harus  dijaga,  jangan  sampai  pelaku melakukan  kejahatan Fintec h,  karena dana yang ditransaksi bukannya sedikit tetap  ada  kalangan  atas  dan  bawah. Untuk  itu  pihak  perbankan  menjaga kerahasian  data  selama  nasabah  bisa bertransaksi.  Peraturan  ini  memuat penyediaan  dana  dan  menyampaikan informasi  secara  akurat  dan  layanan yang diberikan secara cepat dan tepat. 22 Lembaga  keuangan  diawasi oleh  OJK,  perkembangan  ini  semakin pesat, sebab OJK melakukan pengawasan setiap perbankan.
Pentingnya  OJK  dalam  memerangi kejahatan Fintech dan  mencegah  agar tidak lagi melakukan kejahatan tersebut. Pencegahan
Fintech ini dengan melakukan  upaya.  Perusahaan Fintech tidak  melandaskan  hukum  yang  kuat makanya  pelaku  bisa  melakukan kejahatan.  Payung  hukum  sebagai prioritas utama. 23
Peraturan  ini  sudah  memiliki aturan  pelanggara  yang  dibuat  oleh perusahaan Fintech .  Jika  pelanggaran ini terjadi akan dikenakan sanksi berupa administratif dan memberikan peringatan  secara  tertulis  dan  denda ataupun pembatalan pendaftaran/pencabutan usaha. Persetujuan  ini  bila  tidak  menaati
22 Pasal  30  ayat  (1)  POJK  No. 13/POJK.02/ 2018.
23 Irsyadi  Zain.,  &  Y.  Rahmat  Akbar, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya (Deepublish 2020) 14.
peraturan  POJK  akan  berdampak  pada perusahaan yang ilegal, karena ketidakjelasan  perusahaan  atau  tidak mempunyai  ijin usahanya.  Sanksi yang diberikan  tidak  mengurangi  tindak pidana disektor jasa keuangan melainkan  OJK  dapat  menjatuhkan tindakan  pidana  atas  pelanggaran yang dibuatnya. 24
4. Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Tujuan  peraturan  ini  adalah mendukung terciptanya stabilitas pembayaran  yang  efisien,  lancar, aman dan handal agar terwujudnya pertumbuhan perekonomian dan menerapkan  prinsip  perlindungan  serta risiko  yang  terjadi  ekstra  kehatian- hatian.  Karena  kejahatan Fintech menghantui  bagi  masyarakat.  Begitu cepatnya kehadiran Fintech ini semakin meningkat,  sehingga  dikhawatirkan akan  berpengaruh  ekonomi masyarakat dan  penyelenggara.  Untuk  itu  PBI memiliki  aturan  ini  sebagai  landasan hukum  mengungkap  dan  penjelasan bahwa  layanan yang  dilakukan Fintech atau Peer  To  Peer  lending tidak mematuhi  operasi  pada  regulasi  POJK tersebut,  maka  pelanggaran  yang diberikan  harus  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku.  Aturan  PBI  dan  OJK berhak melakukan pengawasan terhadap  perusahaan Fintech .  OJK
mengijinkan  bila  sudah  terdaftar  dan tidak  melakuan  kejahatan,  maka  OJK wajib mengawasinya dan bertangungjawab. Apabila pelaku Fintech secara  ilegal  ditindak  secara tegas  oleh  pihak  OJK  untuk  mencabut
24 K.  Benuf.,  S.  Mahmudah  &  Ery, A.Priyono, ‘ Perlindungan  Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di
Indonesia’  (2019)  3  Refleksi Hukum  :  Jurnal  Ilmu  Hukum 145,151.
ijin  dan  kenakan  sanksi  penjara  atau denda. Dengan demikian aturan PBI da OJK  secara  tegas  sudah  melakukan regulasi  yang  kuat  atas  kejahatan Fintech yang terjadi. Pihak  penyelenggara  harus mematuhi  kebijakan  aturan  PBI  yang dibuat, agar tidak terjadinya permasalahan Fintech . Kemajuan
Fintech ini  berkembang  secara  pesat, penggunaan teknologi sudah mukhtahir. Memasuki  zaman  revolusi  industri  4.0 lembaga  keuangan  bisa  menggunakan teknologi  yang  ada.  Keahlian  dan teknologi  sangat  penting  karena persaingan cukup ketat, kasus kejahatan Fintech semakin  meningkat,  untuk  itu masyarakat lebih berhati-hati agar tidak terjadi  tindakan  yang  dilakukan  oleh para pelaku kejahatan Fintech tersebut.

## SIMPULAN
Urgensi  pengaturan Fintech dinilai penting, aturan untuk Fintech masih  berada  di  tataran hilir. Regulasi mengenai ketentuan Fintech yang dikeluarkan
Otoritas  Jasa  Keuangan  masih  berupa ketentuan administratif. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan urgensi
pengaturan Fintech di  Indonesia maraknya  kejahatan Fintech saat  ini diantaranya  yakni  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen (UUPK), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan,  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi Elektronik  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa
Keuangan (POJK).
Pemerintah  dalam  merespon pesatnya perkembangan teknologi diharapkan mampu memberikan perlindungan  hukum  secara  maksimal dengan  adanya  urgensi  pengaturan
tersebut  agar  meminimalisir  tindak kejahatan Fintech yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat.  Masyarakat  diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan  sebuah  transaksi  bisnis  di zaman  era  digital yang  sudah  sangat canggih.  Urgensi  peraturan  yang  ada dalam kenyataanya belum mencerminkan  kepastian  hukum  baik dalam pemberian sanksi maupun dalam penerapan peraturan itu sendiri sehingga  belum  terwujudnya  keadilan yang  dirasakan  bagi  para  pihak didalamnya  baik  itu  sebagai  nasabah atau konsumen.

## DAFTAR BACAAN
Buku
Adiningsih,  S., Transformasi  Ekonomi Berbasis  Digital  di  Indonesia (Gramedia Pustaka Utama 2019).
Cantika,  Sri  B., Kemandirian  Ekonomi dan  Bisnis  Indonesia  Menghadapi Era  Revolusi  Industri  4.0 (Malang Press 2020).
Ngafifi,  N.,  Chowdhury., Pengenalan Teknologi di Internet (Pustaka Baru Press 2016).
OJK, Kajian  Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan  Konsumen  Pada Fintech (Departemen  Perlindungan
Konsumen OJK 2017).
Raditio,  R., Aspek  Hukum  Transaksi Elektronik : Perikatan, Pembuktian dan  Penyelesaian Sengketa (Graha Ilmu 2014).
Ramli,  Ahmad  M.,  Gunung,  P., &  Indra,
A., Menuju  Kepastian  Hukum  di Bidang:  Informasi  dan  transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik  Indonesia (Jakarta  Press 2017). Wicaksono,  Soetam  R., Sistem Informasi
Manajemen  :  Konsep  dan  Studi Kasus (Rajawali Press 2013).
Wicaksono, Soetam R., Financial Technology : Teori, Perkembangan, Studi Komparasi dan Studi Kegagalan (CV  Seribu  Bintang 2020). Zain,  I., &  Akbar,  Y  Rahmat., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
(Deepublish 2020).

## Artikel Jurnal
Ansori, M., ‘ Perkembangan Dan Dampak
Financial  Technology  (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah  Di Jawa  Tengah ’ (2019)  5
Jurnal Studi Keislaman.
Baswori, ‘ Analisis  Aspek  Dan  Upaya Perlindungan  Konsumen  Fintech Syariah ’  (2019)  5 Jurnal  Ilmu Hukum.
Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, Ery
A., ‘Perlindungan Huk um Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia’ (2019)  3  Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum.
Darman , ‘ Financial Technology (Fintech): Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman  Pada  Peer  To  Peer Lending  Di  Indonesia ’  (2019) 18 Jurnal Manajemen Teknologi. Pranita,  Ni  Kadek  P., &  Suardana,  I.W., ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech  (Financial  Technology )’
(2019) 7 Jurnal Ilmu Hukum.
Rahma,  Tri  Inda  Fadhila ‘persepsi masyarakat  kota  medan  terhadap penggunaan  fintech’ (Univ  Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)
Rahmadani,  Uli  K., ‘ Penegakan  Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Intimidasi Pinjaman Kredit Berbasis  Financial  Technology ’ (2018) 3 Jurnal Ilmiah Hukum.
Rizal,  M.,  Maulina,  E.,  &  Kostini,  N.,
‘ Fintech As One Of The Financing Solutions  For  SMEs ’  (2018)  3 Jurnal  Pemikiran  dan  Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan. Wildan,  Muhammad ‘pengaruh  persepsi kemudahan  penggunaan,efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan Fintech’ (Univ  Islam  Negeri Walisongo Semarang 2019)
Yusmita.,  Prasetyawati,  E.,  &  Hufron
‘ Perlindungan  Hukum  Terhadap Penerima  Pinjaman  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi ’  (2019)  4 Jurnal Akrab Juara.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  RI
Nomor  13/POJK.02/2018  tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.