## PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA
Oleh Sri Wulandari Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Lembaga  Pemasyarakatan  mempunyai  fungsi  selain  sebagai  tempat  untuk menjalani hukuman pidana juga merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan merehabilitasi  serta  reintegrasi  sosial  narapidana  (napi),  agar  setelah  menjalani  masa pemidanaan  bisa  menjadi  manusia  yang  baik  dan/atau  tidak  menjadi  residivis.  Tujuan pemidanaan  bukanlah  suatu  penderitaan/balas  dendam  tetapi  pemidanaan  ditujukan untuk  memberikan  pendidikan  moril,  spiritual,  jasmani  dan  rokhani  serta  mendapat keterampilan  sesuai  dengan  bakat  narapidana.  UU  No.  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan.sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan  yang  terkait dengan  prinsip  dasar  hak-hak  narapidana  termasuk  hak  untuk  mendapatkan  remisi, asimilasi dan pelepasan bersyarat Remisi adalah hak setiap narapidana untuk mendapat pengurangan masa pidana, sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012. Eksistensi pelaksanaan  pemberian  remisi  bagi  napi  mengalami  berbagai  macam  penolakan, karenaitu,  perlu  dilakukan  pengetatan  dalamp  emberian  remisi  guna  memberikan  rasa keadilan  masyarakat  khususnya  terhadap  napi  narkotika/psikotropika,  teroris,  korupsi, kejahatan  terhadap  keamanan  negara  dan  HAM  berat.  Pengetatan  pemberian  remisi terhadap  kejahatan extra ordinary crime ini justru  bertentangan  dengan prinsip-prinsip keadilan hak-hak nara pidana itu sendiri.
Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Remisi.

## ABSTRACT
Correctional Facility has the functions as a place to undergo a criminal sentence and  also  the  place  to  carry  out  training,  rehabilitating,  and  social  reintegration  for convicted criminals (napi) so that after serving the sentence convicted criminals can be good  humans  and/  or  do  not  become  recidivists.  The  purpose  of  punishment  is  not  an affliction/  revenge,  but  sentencing  is  intended  to  provide  moral,  spiritual  and  physical educations  and  to  get  the  skills  according  to  their  talents.  Act  no.  12  of  1995  on Correctional Facility is the legal basis for the implementation of the penal system related to  the  basic  principles  of  prisoners'  rights  including  the  right  to  receive  remission, assimilation,  and  conditional  release.  Remission  is  the  right  of  every  prisoner  to  get  a reduction in punishment duration, as stipulated in the Government Regulation No. 99 of 2012.  The  existence  of  the  implementation  of  remissions  for  prisoners  is  subjected  to various kinds of rejection. Therefore, it is necessary to tighten the granting of remission to provide a sense of justice, particularly for the prisoners of narcotics/ psychotropic drugs, terrorism, corruption crimes against state security, and that of human rights. Tightening remissions  for  the  extraordinary  crimes  is  even  contrary  to  the  justice  principles  of prisoners' rights.
Keywords : Correctional Facility, Convicted Criminals, Remission.
A. Pendahuluan
Berdasar pemikiran Dr. Sahardja,
sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana  dan  anak  pidana  telah berubah  secara  mendasar  yaitu  dari sistem  kepenjaraan  menjadi  sistem pemasyarakatan  (UU  No.  12  Tahun 1995). Sistem pemasyarakatan merupakan  satu  rangkaian  kesatuan penegakan  hukum  pidana,  karena  itu pelaksanaannya  tidak  dapat  dipisahkan dari  pengembangan  konsepsi  umum mengenai pemidanaan.
Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Narapidana  tidak  berbeda  dari  manusia lainnya  yang  sewaktu-waktu  dapat melakukan  kesalahan  atau  kekilafan yang  dapat  dikenai  pidana.  Sedangkan pemidanaan dimaksutkan sebagai upaya untuk  menyadarkan  narapidana  atau anak pidana agar menyesali perbuatannya  dan  mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik.
Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman  merupakan  tempat  untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan,  rehabilitasi  dan  reintegrasi. Maka tepatlah jika petugas pemasyarakatan  yang  melakukan  tugas pembinaan  dan  pengamanan  warga binaan pemasyarakatan
mengikutsertakan  masyarakat  dalam melaksanakan  sistem  pemasyarakatan untuk bersedia menerima kembali warga binaan  pemasyarakalan  yang  telah selesai menjalani pidananya.
Pada  hakikatnya  warga  binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan,  sebagai  insan  dan sumberdaya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Selama narapidana berada dilembaga pemasyarakatan menjalani masa pidananya  dia  berada  dalam  orientasi penilaian petugas lembaga pemasyarakatan  sesuai  dengan  hak- haknya, seperti hak untuk  mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat.
Remisi adalah hak narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana  tersebut  menjalani  pidana sementara  bukan  pidana  seumur  hidup dan  pidana  mati  Remisi  diatur  dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden  Nomor  174  Tahun  1999
Tentang  Remisi,  serta  secara  khusus diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  jo Peraturan  Pemerintah  32  Tahun  1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 1
Remisi  diberikan  berdasarkan penilaian  dari  tim  penilai  terhadap narapidana dan anak pidana. Selanjutnya Kepala  Lapas  dan  Tim  TPP  melakukan siding  untuk  membahas  permohonan remisi  disertai  dengan  data  pendukung. Apabila  Kepala  Lapas  menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan  dari  Tim  TPP  Daerah, selanjutnya  Kepala  Lapas  meneruskan usulan  tersebut  kepada  Kepala  Kanwil setempat.  Kepala  Kanwil  kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan.
Eksistensi  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012 terkait  dengan  pemberian  remisi  bagi narapidana  mengalami  berbagai  macam penolakan, dikarenakan adanya 1 Muladi,  1992, Lembaga  Pidana  Bersyarat Sebagai Faktor Yang Mempengaruhi Proses Hukum Yang Berkemanusiaan, (INPA)
Bandung.Alumni,hlm.97.
pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan/atau psikotropika, korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan trans nasional terorganisasi lainnya. Sehingga Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun 2012,  menimbulkan  berbagai  macam komentar yang dikatakan sebagai mengingkari asas kesamaan hak dihadapan  hukum  (equality  before  the law)  karena  membedakan  pemberian remisi  bagi  terpidana  kejahatan  biasa dengan  terpidana  pelaku  kejahatan  luar biasa (extraordinary crime).
Sementara itu, pengetatan pemberian  remisi  terpidana  kejahatan luar  biasa (extraordinary  crime) justru bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia, sebagaimana  dalam Pasal 27 ayat(l), Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal28 h ayat  (2)  sertaPasal  5  Nomor  12  Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan  terkait hak-hak narapidana.
B. MetodePenelitian.
Metode penelitian yang
digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif  dengan  spesifikasi  penelitian diskriptif analisis, sumber data utamanya
adalah  data  sekunder  dan  data  primer sebagai pendukung. Metode
pengumpulan data dengan studi kepustakaan,  observasi  dan  wawancara, selanjutnya  data  yang  sudah  terkumpul dianalisa  secara  kualitatif  kemudian disajikan/ dipaparkan secara sistematis.

## C. Permasalahan
Berdasar  pokok-pokok  pikiran  di atas  dapat  dirumuskan  permasalahan, sebaga iberikut :
1. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan
dalam pemberian Remisi bagi narapidana? 2. Faktor apakah yang menghambat dalam pemberian Remisi bagi
narapidana?
D. Pembahasan.
1. Peran  Lembaga  Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana. Pemasyarakatan  adalah  sistem pembinaan narapidana yang diselenggarakan/  dilaksanakan  secara bertahap
dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai anggota  masyarakat  yang  baik  dan bermartabat.
Pembinaan narapidana dalam sistem  pemasyarakatan  di  Indonesia
diharapkan  bukan  saja  mempermudah ”reintegrasf dengan  masyarakat  tetapi juga  menjadikan  narapidana  menjadi manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  tidak melanggar  hukum  lagi.  Sedangkan tujuan  pembinaan  narapidana  dengan sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2 adalah :
’’Pembinaan  yang  mempunyai kesanggupan  dan  kemampuan  untuk serta  dalam  pembangunan  masyarakat yang  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila”. 2 Unsur  dari  pembinaan narapidana
dengan sistem
pemasyarakatan, adalah :
a. Resosialisasi narapidana, tujuannya adalah memasyarakatkan kembali nara pidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik;
b. Proses
pemasyarakatan
dengan  metode  pembinaan sebagai landasan bekerja petugas lembaga pemasyarakatan (LP). Orientasi  pembinaan  narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
2 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit IV, LPHN, 1986,hlm.40
dimaksudkan  untuk  memberikan  bekal dan  sikap  mental  agar  terpidana menginsafi  kesalahannya  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana.  Karena  itu, pelaksanaan program pembinaan memerlukan keterpaduan antara narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat serta perlu adanya keharmonisan hubungan aparat penegak hukum  dengan  narapidana  sebagai subjek penegakan hukum. 3
Sedangkan yang mempunyai peran  penting  dalam  proses  pembinaan narapidana, adalah petugas Lapas :
a. Sebagai  pembina  terhadap narapidana  yang  berstatus  anak didik;
b. Sebagai  pembina  narapidana yang  menjalani  cuti  dan  lepas bersyarat.
Sistem  Pemasyarakatan  adalah sistem yang tidak sekedar merehabilitasi dan  meresosialisasi  tetapi  dilengkapi dengan unsur-unsur edukatif-kore latif-defenitif  yang  beraspek  individu dan  sosial  berdasar  Pancasila.  Karena itu, pemidanaan di Indonesia dimaksutkan  selain  untuk  menegakan
3 Salami  Budi  Santoso,  1978, Kebijakan
Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional  Berdasarkan  Sistem  Pemasyarakatan , Majalah Pemasyarakatan.hlm.25
hukum juga ditekankan pada resosialisasi  agar  narapidana  berhasil berintegrasi dengan baik. 4
Untuk  mengukur  keberhasilan sistem pemasyarakatan bukanlah pekerjaan  mudah  sebab  keberhasilan dari sistem pemasyarakatan diawali dari tinggi  rendahnya  angka  remisi  yang dicapai  dalam  pembinaan  di  Lapas. Setiap  narapidana yang  menjalani pidana  lebih  dari  enam  (6)  bulan  dapat diberikan  remisi  untuk  memperpendek masa  pidananya,  jika  telah  menunjukan prestasi/berkelakuan baik.
Pemberian remisi merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma pemidanaan, di mana remisi merupakan salah satu bentuk pengejawantahan agar narapidana dapat berbaur dengan masyarakat  dan  orientasi  utamanya bukan  lagi  pada  efek  jera.  Hal  ini  yang mendasari  berubahnya  kata  penjara menjadi lembaga pemasyarakatan.
Dengan  kata  lain  remisi  adalah  hadiah pemerintah  kepada  narapidana  dan menjadi  hak  setiap  narapidana  yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang- undang.
Sementara  itu,  bagi  narapidana
4 R. Apis Notosoebroto, Pidana dan Pemasyarakatan  Berdasar  Konsep Revolusi Indonesia , Inspeksi Wilayah Pemayarakatan IV Jawa Tengah.
yang dipidana karena melakukan tindak
pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan
terhadap keamanan negara dan kejahatan hak  asasi  manusia  yang berat dan kejahatan
transnasional terorganisasi  lainnya,  diberikan  remisi apabila  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:
1. berkelakuan baik;
2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun  waktu  6  (enam)  bulan terakhir,  terhitung  sebelum tanggal pemberian Remisi;
3. telah mengikuti program
pembinaan yang
diselenggarakan  oleh  LAPAS dengan predikat baik;
4. telah  menjalani  1/3  (satu  per tiga) masa pidana;
5. bersedia  bekerjasama  dengan
penegak hukum untuk membantu membongkar
perkara  tindak  pidana  yang dilakukannya;
6. telah  membayar  lunas  denda dan  uang  pengganti  sesuai dengan  putusan  pengadilan untuk Narapidana yang
dipidana  karena  melakukan
tindak pidana korupsi; dan
7. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan  oleh  LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan  Terorisme, serta menyatakan ikrar : 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara  tertulis  bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara  tertulis  bagi Narapidana Warga Negara  Asing,  yang dipidana karena melakukan tindak
pidana terorisme.
Kriteria  pemberian  remisi  perlu diperjelas  sehingga  dapat  menutup peluang  remisi  menjadi  komoditas. Meskipun remisi menjadi hak narapidana  tetapi  ada  kondisi  khusus yang  ikut  menentukan  pengurangan hukuman dan lamanya pidana. Menurut Seno  Adji,  pemberian  remisi  yang dimonopoli oleh
Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat kontrol
dari  luar  sehingga  perlu  ada  fungsi pengawasan  dalam  pemberian  remisi. Ditambahkan, mestinya pemberian remisi  memiliki  batasan  dengan  syarat yang  lebih  spesifik  dan  harus  tetap  ada kondisi  khusus  yang  membedakan remisi  antara  narapidana  satu  dengan narapidana lainnya.
Lembaga Pemasyarakatan
memiliki posisi strategis dalam
merealisasi  tujuan  akhir  dari  sistem pemidanaan  dalam  merehabilitasi  dan meresosialisasi narapidana.
Keberhasilan  dan  kegagalan  dalam sistem pembinaan akan memberi kemungkinan  penilaian  yang  bersifat positif dan negatif.
Remisi adalah pengurangan masa
pidana yang diberikan kepada narapidana  dan  anak  pidana  yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Keputusan  Presiden  RI  No.  174  tahun 1999  tidak  memberikan  pengertian tentang  remisi  secara  jelas,  hanya disebutkan  bahwa  narapidana  dan  anak didik  yang  menjalani  pidana  penjara sementara dan kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan  baik  selama  menjalani pidana.
Prosedur pengajuan remisi
diajukan  kepada  Menteri  Hukum  dan
HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan  Negara  atau  Kepala  Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor departemen KUMHAM Selanjutnya Keputusan
menteri KUMHAM tentang remisi diberitahukan kepada  narapidana  dan  anak  didik pidana pada hari peringatan 17 Agustus kemerdekaan  RI  atau  hari  besar keagamaan yang dianut narapidana yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan  dari  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  dan  ditetapkan  melalui Keputusan Menteri.
Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999,
disebutkan bahwa remisi ada 4 macam, yaitu :
1. Remisi Umum,
2. Remisi Khusus, 3. Remisi Tambahan,
4. Remisi Dasawarsa Remisi  merupakan  salah  satu bagian  dari  fasilitas  pembinaan  yang tidak  bisa  dipisahkan  dari  fasilitas pembinaan  lainnya.  Dimana  hakekat pembinaan  selain  memberikan  sanksi yang bersifat punitive juga memberikan reward agar  program  pembinaan  dapat direspon  baik  oleh  warga  binaan pemasyarakatan.  Sedangkan  tujuan  dari
sistem pemasyarakatan adalah mengupayakan  agar  warga  binaan pemasyarakatan tidak mengulangi perbuatan  melanggar  hukum,  menjadi manusia yang baik dan diterima kembali oleh  masyarakat  serta  dapat  berperan aktif dalam pembangunan. Dasar hukum dalam  pemberian  remisi  adalah  UU
No.12 tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan. PP No. 32 Tahun 1999, PP  No.  32  Tahun  2006  tentang pembahan  PP  No.  32  Tahun  1999  dan Kepres RI No. 174 Tahun 1999.
Meskipun  remisi  menjadi  hak narapidana, namun tidak semua narapidana mendapatkan remisi berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. Terdapat register F yang isinya mencabut hak remisi,
2. Masalahnya masih dalam tahap upaya hukum,
3. Belum  mendapat  vonis  yang mempunyai  kekuatan  hukum tetap  yang  diusulkan  melalui remisi  usulan  yaitu  remisi yang terlambat usulannya. Terhadap narapidana warga negara  asing  meskipun  mendapat  hak yang sama selayaknya narapidana warga negara  Indonseia,  namun  pemberian remisi diberikan sepanjang
persyaratannya telah dipenuhi.
Demikian  pula  dalam  hal  pengajuan grasi  maupun  upaya  hukum  luar  biasa (PK  /  Peninjauan  Kembali  terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap).
Sedangkan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana khusus seperti  korupsi,  narkoba/narkotika  dan teroris  diberikan  cukup  ketat.  Dari  sisi efektivitas  pelaku  tindak  pidana  khusus harus  lebih  bisa  bermasyarakat  dan kooperatif  dalam  membantu  petugas untuk  membongkar  tindak  pidana  yang dilakukannya. Masalah efektifitas penerapan PP No. 99 Tahun 2012 cukup membuat  para  terpidana  untuk  lebih termotivasi  dalam  berkelakuan  baik akan tetapi di sisi lain keberadaan PP ini dirasa kurang efektif.
Dari hasil wawancara dan analisis penulis tentang peran Lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi  narapidana,  memberikan  suatu gambaran  bahwa  spirit  penegakan hukum  kita  masih  berorientasi  pada hal-hal  yang  sifatnya  represif  dan keberadan PP No 99 Tahun 2012 bukan solusi dalam memberikan efek jera bagi narapidana tindak pidana khusus,  justru menimbulkan  persoalan  hukum  baru karena  adanya  pergeseran  paradigma pemidanaan  dan  bertentangan  dengan
aturan hukum yang lain.
2.Faktor Penghambat Dalam
Pemberian Remisi Bagi Narapidana.
Pemasyarakatan  adalah  proses pembinaan  narapidana  atau  disebut dengan The  Repeutice  Process, yang diartikan  pula  dengan  menyembuhkan seorang  yang  sementara  waktu  tersesat hidupnya.  Sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995 bahwa  pembina  narapidana  bertujuan agar setelah narapidana dan anak pidana menjalani pidana di
Lembaga Pemasyarakatan  dapat  kembali  menjadi manusia yang baik. Karena itu, pembinaan narapidana berusaha meyakinkan  dan  mendidik  narapidana untuk  menguasai  keterampilan  sebagai bekal hidup dalam mengisi pembangunan. 5
Dalam  melaksanakan  pembinaan narapidana ada beberapa hal  yang perlu di  perhatikan  sebagai  faktor  pendukung dan penghambat dalam sistem pembinaan  dan  pemberian  remisi  bagi narapidana.
Faktor-faktor
yang
dimaksud, adalah : 6
- Kurang  tersedianya  sarana  dan
5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Op.Cit., hlm.4 6 Wawancara dengan Kalapas Kedungpane Semarang tanggal 20 Januari 2017
prasarana  pendukung,  seperti ruang atau lahan kegiatan pembinaan  yang  sesuai  dengan bakat dan minat narapidana,
- Minimnya/keterbatasan  jumlah pegawai  Lapas yang  dapat mendukung kegiatan-kegiatan untuk  kepentingan  pembinaan narapidana.
- Paket ketrampilan yang disediakan  oleh  LAPAS  dan Departemen Tenaga Kerja, jenis dan  jumlahnya  sangat  terbatas tidak  sebanding  dengan  jumlah peserta  dan  waktu  yang  tersedia sangat singkat.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lembaga Pemasyarakatan telah menempuh  berbagai  macam  upaya untuk  meningkatkan  produktivitas  dan kemampuan kreatifitas narapidana dalam menciptakan peluang dan kebebasan kemandirian untuk menghadapi tantangan kehidupan.
Faktor - faktor tersebut, adalah :
1. Mengadakan  kerja  sama dengan instansi terkait, yaitu
Departemen  Tenaga  Kerja dan Departemen Sosial untuk bersama-sama menyelenggarakan  program pembinaan narapidana,
2. Memberikan bekal ketrampilan kerja bagi narapidana,  supaya  setelah
bebas narapidana tidak kesulitan untuk mencari
pekerjaan tetapi kenyataannya masyarakat sendiri  masih  sulit  untuk bisa menerima bekas narapidana. Keberhasilan dan kegagalan dalam  sistem  pembinaan  narapidana akan  memberikan  kemungkinan  yang bersifat  positif  dan  negatif  dan  dalam
rangka
mewujutkan sistem pemasyarakatan  yang  baik,  salah  satu sarana penting adalah dengan pemberian remisi kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan Meskipun remisi adalah hak setiap narapidana / anak pidana dan sebagai  bentuk  motifasi  untuk  bersikap baik selama di Lapas sehingga mendapatkan pengurangan masa pidananya, namun remisi tidak ditafsirkan sebagai “kemudahan” dalam kebijakan  menjalani  pidana  sehingga mengurangi arti dari makna pemidanaan. Karena  itu,  pemberian  remisi  bagi narapidana  perlu  dilakukan  secara selektif dengan pertimbangan - pertimbangan  khusus  dan  remisi  tidak dapat  diberikan  kepada  narapidana  dan
anak pidana yang:
a. Dipidana  kurang  dari  enam (6) bulan,
b. Dikenakan  hukum  disiplin dan  terdaftar  dalam  buku pelanggaran tata tertib LAPAS  dalam  kurun  waktu yang  diperhitungkan  dalam pemberian remisi,
c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas,
d. Dijatuhi  pidana  kurungan sebagai pengganti denda.

## E. Penutup
1. Kesimpulan
Lembaga Pemasyarakatan melakukan pembinaan kepada
narapidana  dan  anak  pidana  dengan penuh  tanggung  jawab,  berdaya  guna dan  berhasil  guna  dengan  kemampuan professional  dan  integritas  moral  yang disesuaikan  dengan  asas-asas  yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945.  Sistem pembinaan narapidana dilakukan menurut  UU.  No.  12  Tahun  1995, bertujuan merehabilitasi dan mereintegrasi  sosial  warga  binaan/napi agar  dapat  berubah  menjadi  manusia yang  baik dengan memperhatikan hak-hak  napi  khususnya  remisi  yaitu
pengurangan  masa  pidana  sebagai  alat
motifasi untuk merubah sikap narapidana. Karena
itu, dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan
dilakukan secara terintegrasi dan terpadu antara petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat.
Dalam  pemberian  remisi  kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terdapat  faktor  penghambat  yang  perlu untuk diperhatian, yaitu:
- bahwa  remisi  tidak  dapat  diberikan kepada  narapidana  yang  dipidana kurang dari enam (6) bulan,
- dikenakan  hukuman  disiplin  dan terdaftar dalam buku pelanggaran tata tertib  LAPAS  dalam  kurun  waktu yang diperhitungkan dalam pemberian remisi,
- sedang  menjalani  cuti  menjelang bebas  dan  dijatuhi  pidana  kurungan sebagai pengganti denda.
- Ada juga narapidana dan anak pidana yang tidak berhak untuk
mendapatkan  remisi  karena  terdaftar dalam  diregister  F  yang  isinya mencabut  remisi,  masalah  dalam tahap upaya hukum, belum mendapat vonis yang berkekuatan hukum tetap, yang  dapat  diusulkan  melalui  remisi usulan  yaitu  remisi  yang  terlambat pengusulannya bisa diusulkan
kemudian setelah berkas - berkasnya turun.
2. Saran.
1. Pelaksanaan sistem pembinaan narapidana  dan  anak  pidana  perlu mempertimbangkan bakat, minat dan kemampuan masing-masing narapidana  sehingga  keterampilan tersebut  akan  berguna  sebagai  bekal hidup selepas menjalani masa pidananya.
2. Meningkatkan
profesionalitas
petugas  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai  pembimbing  dan  Pembina narapidana serta melakukan kerjasama  dengan  instansi  luar  baik swasta atau pemerintah secara terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi  Santoso,  1978,  Salami, Kebijakan Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional  Berdasarkan  Sistem Pemasyarakatan ,
Majalah Pemasyarakatan.
Dirdjosiswoto,  Soedjono, Sejarah  dan Azas-azas Penologi (Pemasyarakatan), Armico, Bandung.
Djakarta, M, 1981, Buku 1Pemasyarakatan. Koencoroningrat, 1985, Metodologi Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
Muladi, 1984, Rangkuman Keseluruhan di  Sertai , Lembaga  Pidana
Bersyarat Sebagai Faktor Yang  Mempengaruhi  Proses Hukum Yang Berkemanusiaan, (INPA) Bandung. Noto  Soebroto  R,  Apik,  1965, Pidana dan Pemasyarakatan Berdasarkan Konsep Revolusi Indonesia, Inspeksi  Wilayah Pemasyarakatan IV Jawa Tengah, Semarang.
Nasir, Moh., 1985, Metodologi Penelitian, Ghalia  Indonesia,
Jakarta,  Poemomo,  Bambang,
Pelaksanaan  Pidana  Penjara
Dengan Sistem, Pemasyarakatan.
Rahardjo, Satjipto, 1984, Hukum Dalam Perspektif  'Sosial, Alumni Bandung.
R.  Apis  Notosoebroto,  Pidana  dan Pemasyarakatan Berdasar Konsep  Revolusi  Indonesia, Inspeksi Wilayah Pemayarakatan IV Jawa Tengah.
Sahardjo,  1979, Dari  Sanggar  ke Sanggar, Suatu  Komitmen,
Pengayoman Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan.
Soemadi Praja, R. Ahmad S, dan Romly Atmosasmita,  1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta.
Sudarto,  1981, Kapita  Selekta  Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1963, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia  Indonesia, Jakarta
Salimin  Budi  Santoso,  1978,  Kebijakan
Pembinaan Narapidana Dalam Pembangunan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan, Majalah Pemasyarakatan.
Wahyono, Padmo, 1974, Pohon
Beringin  Pengayom ,  Lima
Puluh Tahun Pendidikan Hukum  di  Indonesia,  Karya Ilmiah  Guru  Besar  Hukum  di
Indonesia, Fakultas
HukumUniversitas Indonesia.
Lembaga  Pembinaan  Hukum  Nasional,
Penerbit IV, LPHN, 1968.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995,
tentang Pemasyarakatan.

## Peraturan  Pemerintah  No.  32  Tahun
1999 Tentang Syarat danTata
Cara Pelaksanaan Hak MargaBinaan Pemasyarakat