Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701
Volume, 3, Issue 3, Oktober 2019

## MEKANISME PENGAMANAN EKSEKUSI TANAH OLEH SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG

## MECHANISM OF LAND EXECUTION SAFETY BY SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA POLICE RESORT IN PADANG PANJANG
Winedri 1
Program Magiter Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email:  winedri72@gmail.com

## ABSTRAK
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  lembaga  pemerintahan  di bawah  Presiden  yang  memiliki  peran,  fungsi  dan  tugas  pokok  sebagai  pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani  masyarakat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu fungsi dari 5 (lima) fungsi operasional  kepolisian yakni  fungsi Samapta Bhayangkara yang mengemban tugas utama bersifat  preventif  atau  pencegahan,  termasuk  tugas  Pengendalian  Massa  (Dalmas)  dalam pengamanan eksekusi tanah sebagaimana yang dilakukan oleh Sat Sabhara  Polres Padang Panjang.

## Kata Kunci : Pengamanan. Eksekusi. Sat Sabhara
Police State of  the  Republic  of Indonesia is one of  the institutions of  government in the bottom of the President who has the role, functions and duties principal as custodian of security  and  order  of  society, the  rule  of  law  and  protect,  protect  and  serve  the  public, as stipulated in Pasal  2 of Undang-undang Number 2 Year 2002 concerning  the  Police State of the Republic of Indonesia. One of the functions of five (5) a function of operational policing the function Samapta Bhayangkara who carry out the task of the main character of preventive  or  prevention,  including  task Pengendalian  Massa (Dalmas) in  securing  the execution ground as that carried out by Sat Sabhara Police Padang Panjan . Keywords: Security. Execution. Sat Sabhara

## PENDAHULUAN
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI)  adalah  kepolisian  nasional  di Indonesia  yang  bertanggung  jawab  langsung  di  bawah  Presiden.  POLRI  mengemban tugas-tugas  kepolisian  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  POLRI  merupakan  alat  negara  yang bertanggung  jawab  dalam  menyelenggarakan  keamanan  dalam  negeri,  termasuk  di dalamnya  mengemban  tugas  pokok  sebagai  pemelihara  keamanan  dan  ketertiban
masyarakat,  penegakan  hukum  serta  melindungi,  mengayomi  dan  melayani  masyarakat sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Lembaga kepolisian dibutuhkan oleh negara untuk menjalankan fungsi pengelolaan keamanan  negara  dengan  tujuan  menjamin  keamanan  dan  ketertiban.  Logemann sebagaimana  dikutip  Abdussalam  R.  mengemukakan  bahwa  fungsi  kepolisian  merupakan suatu lingkungan pekerjaan tertentu (tetap) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (Abdussalam, R, 1997:34).
Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Tugas  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia sebagai berikut:
Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14
(1) Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
a. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat, kesadaran  hukum  masyarakat  serta  ketaatan  warga  masyarakat  terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan  pembinaan  teknis  terhadap kepolisian  khusus,  penyidik  pegawai  negeri  sipil,  dan  bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium  forensik  dan  psikologi  kepolisian  untuk  kepentingan  tugas kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup  dari  gangguan  ketertiban  dan/atau  bencana  termasuk  memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani  kepentingan  warga  masyarakat  untuk  sementara  sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Metode  adalah  proses,  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  memecahkan  suatu  masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala  untuk  menambah  pengetahuan  manusia,  maka  metode  penelitian  dapat  diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian (Soerjono Soekanto, 2005:6).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  hukum  ini  menggunakan  metode-metode secara teknis yang meliputi sebagai berikut:

## 1.  Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis . Suharsimi  Arikunto  mendefinisikan  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis yaitu  suatu bentuk  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan  dengan teori-teori hukum  dan praktek pelaksanaan hukum  positif yang  menyangkut  dengan  permasalahan  yang  diteliti  (Suharsimi  Arikunto,  1992:207).
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  bersifat  deskriptif  yaitu  suatu  penelitian  yang memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan,  atau  gejala-gejala lainnya.  Maksudnya  adalah  terutama  untuk  mempertegas  hipotesa-hipotesa,  agar  dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori- teori  baru  (Soerjono  Soekanto,  2005:10).  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini melakukan analitis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan yang berhubungan  dengan  teknis  pelaksanaan  penanganan  eksekusi  tanah  oleh  Sat  Sabhara Kepolisian Resor Padang Panjang.

## 2.  Metode Pendekatan
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif dan  pendekatan yuridis  empiris .    Pendekatan  yuridis  normatif  di  gunakan  untuk  melihat aturan-aturan  hukum  tentang  Peran  Samapta  dalam  tugas  Pengmanan  Eksekusi  Putusan Pengadilan  yang  telah  mempunyai  Kekuatan  Hukum  Tetap.  Pendekatan  yuridis  empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus (Soerjono Soekanto, 2005:103), yaitu berhubungan dengan teknis pelaksanaan  penanganan  eksekusi  tanah  oleh  Sat  Sabhara  Kepolisian  Resor  Padang Panjang.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## Teknis  Pengamanan  Eksekusi  Tanah  oleh  Samapta  Bhayangkara  (Sat  Sabhara)  di Polres Padang Panjang
Perkembangan  perubahan  dinamika  sosial  masyarakat  dalam  segala  aspek kehidupan  yang  berdampak  terhadap  keamanan  dalam  negeri  berlangsung  dengan  cepat, perkembangan  tersebut  sangat  mempengaruhi  meningkatnya  berbagai  kejahatan  baik kejahatan konvensional,  transnasional, kejahatan  terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang  berdampak  kontijensi.  Polres  Padang  Panjang  merupakan  sentra  pelayanan  dalam rangka  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  Padang  Panjang  melalui implementasi  strategi  peningkatan  kualitas  pelayanan  dalam  mendukung  revitalisasi  Polri menuju  pelayanan  prima  guna  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  Padang  Panjang
secara  proaktif,  transparan  dan  akuntabel,  termasuk  di  dalamnya  memberikan  pelayanan kepada masyarakat dalam hal keamanan dalam pelaksanaan eksekusi tanah.
Polisi  memiliki  fungsi  dan  peranan  yang  sangat  penting  dalam  mencegah  dan menanggulangi  kejahatan  terutama  di  kota-kota  besar,  namun  terlepas  dari  fungsi-fungsi lain  yang  sang  penting  menjadi  perhatian  yakni  fungsi  penanganan  eksekusi  tanah. Pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan  terhadap  pelaksana  eksekusi,  pemohon  eksekusi,  termohon  eksekusi (tereksekusi)  pada  saat  eksekusi  dilaksanakan.  Eksekusi  sebagai  tindakan  hukum  yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada  tindakan  yang  berkesinambungan  dari  keseluruhan  proses  hukum  acara  perdata. Eksekusi  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  terpisah  dari  pelaksanaan  tata  tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG (M. Yahya Harahap, 2005:1).
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dikatahui  bahwa  dalam  penanganan eksekusi  tanah  di  Padang  Panjang,  Sat  Sabhara  Kepolisian  Resor  Padang  Panjang bertanggung jawab untuk memberikan pengawalan terhadap pelaksanaan sebuah eksekusi tanah yang dilakukan melalui 2 (dua) langkah, yaitu:
1. Menerima  surat  pemberitahuan  akan  dilaksanakannya  eksekusi  lahan/tanah  dan bangunan;
2. Kapolres  kepada  Kasat  Sabhara  kemudian  Kendali  Taktis  selanjutnya  membaca, mempelajari surat pemberitahuan yang diterima dari fungsi terkait.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peranan  Sat  Sabhara  Polres  Padang  Panjang  dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi tanah sangat besar. Sat Sabhara Polres Padang Panjang sebagai  pihak  yang  bertugas  sebagai  pengaman  dalam  setiap  pelaksanaan  eksekusi  tanah memiliki  tata  kerja  dalam  pelaksanaan  pengamanan.  Idealnya  pihak  kepolisian  harus mampu  memberikan  perlindungan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  saat  pelaksanaan eksekusi.  Profesionalisme  yang  tinggi  sebagai  pengendali  massa  ditunjukan  dengan  tidak adanya kekerasan ketika menghadapi pengamanan eksekusi. Kekerasan seringkali bermula pada upaya menertibkan dan menjaga keamanan eksekusi.

## Kendala-Kendala  yang  Ditemui  oleh  Samapta  Bhayangkara  (Sat  Sabhara)  Polres Padang Panjang dalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Tanah
Selama  puluhan  tahun  Polri  dinyatakan  sebagai  bagian  dari  ABRI,  dan  integrasi ABRI  telah  dijadikan  wahana  sistematik  untuk  melemahkan  Polri,  di  mana  Polri  berada dalam lingkungan pertanggungjawaban  tumpang tindih ( overlapping responsibility) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggungjawaban sebagai ABRI sesuai dengan  doktrin  pertahanan  keamanan  atau  sebagai  polisi  dalam  melaksanakan Law enforcement sesuai  dengan  doktrin  ketertiban  masyarakat  ( public  order ).  Akibat  dari tumpang  tindih  tanggung  jawab  tersebut  terjadi  upaya  bercorak  duplikasi.  Puluhan  tahun dalam  tubuh  ABRI  juga  membuat  polisi  sedikit  terbawa  gaya  militernya,  “menaklukkan musuh”  dan  “menang  perang”.  Seharusnya  bukankah  polisi  adalah  pelindung  dan pengayom masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau  bereaksi.  Motivasi  itu  disertai  dengan  keinginan  kuat  untuk  menyelesaikan  tugas secara  efektif  dan  efisien.  Ketatnya  disiplin  dan  hirarki  kadang-kadang  mengakibatkan pada tugas dilaksanakan berlebihan. Ajaran yang melembaga terkadang ditafsirkan secara mutlak.  Yang  lebih  berbahaya  lagi  apabila  orientasi  kepada  tugas  terutama  dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah.
Polisi  adalah  penegak  hukum  yang  diberi  wewenang  untuk  melakukan  kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan  diri  untuk  berurusan  dengan  polisi,  sehingga  apabila  menjadi  korban tindak  kejahatan  dan  hanya  mengalami  sedikit  kerugian  maka  masyarakat  cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi.
Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, Sat Sabhara harus  bisa  menempatkan  diri  sebagai  sosok  yang  dekat  dengan  masyarakat  namun  juga harus  tegas  serta  berwibawa.  Dalam  melaksanakan  fungsi  pengamanan  eksekusi,  hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahan kepala kesatuannya, memahami administrasi pengamanan, dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan pengamanan.
Pengamanan eksekusi dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara  internal  kepolisian  berlaku  secara  menyeluruh  yang  dilaksanakan  oleh  Kesatuan
Sabhara  pada  dasarnya  adalah  sama  yaitu  secara  stasioner  (menetap)  dan  mobile (bergerak).
Dalam  menjalankan  tugas  pengamanan  eksekusi  tanah,  pihak  Sat  Sabhara  Polre Padang  Panjang  mendapat  beberapa  hambatan.  Adapun  beberapa  hambatan  tersebut sebagai berikut:

## 1. Kekurangan jumlah personil di lapangan
Dari  hasil  wawancara  dengan  seorang  anggota  Sat  Sabhara,  beliau  mengatakan bahwa  “terkadang  jumlah  anggota  kurang  saat  melakukan  pengamanan  eksekusi,  tetapi bagaimanapun pengamanan tetap harus dilaksanakan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa jumlah personil pada Sat Sabhara Polres Padang Panjang hanya ada 125 personil sudah termasuk Kasat Sabhara. Jumlah tersebut masih kurang dalam melakukan pengamanan eksekusi tanah, apalagi jika melakukan eksekusi tanah dengan jumlah yang sangat besar.
2. Sarana dan prasana yang masih kurang
Dalam menjalankan tugasnya sudah sepantasnya pihak Sat Sabhara Polres Padang Panjang dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melaksanakan fungsi pengamanan eksekusi  agar  masyarakat  merasa  aman  dan  tentram  ketika  ada  pelaksanaan  eksekusi terutama  masyarakat  sekitar  objek  eksekusi.  Tetapi  jumlah  sarana  dan  prasarana  yang masih kurang menjadi salah satu kendala untuk mewujudkan hal tersebut.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Kasat  Sabhara,  AKP.  Suwardi  beliau  mengatakan bahwa, “jumlah anggaran yang diberikan negara belum sesuai dengan standar kebutuhan, sementara  di  era  modern  ini  banyak  peralatan  yang  harus  diganti,  diperbaiki  maupun ditambah 1 .
3. Masyarakat berbuat anarkis
Dalam  melakukan  pengamanan  eksekusi  tanah  dalam  banyak  kasus  masyarakat bersifat  anarkis.  Biasanya  perbuata  anarkis  dimulai  dari  pihak-pihak  yang  merasa dirugikan  dengan  tidak  menerima  adanya  pelaksanaan  ekskusi,  sehingga  mereka melakukan  aksi  anarkis  baik  terhadap  pihak  yang  melaksanakan  eksekusi  termasuk  juga kepada personil kepolisian.
1 Hasil  wawancara  dengan  AKP  Suwardi  selaku  Kasat  Sabhara  Polres  Padang  Panjang,  tanggal  24 Mei 2019.
Hasil wawancara penulis denganKasat Sabhara, AKP. Suwardi beliau mengatakan bahwa,  “dalam  melaksanakan  pengamanan  eksekusi,  tidak  jarang  ada  anggotanya  yang terluka akibat aksi-aksi  anarkis dari pihak-pihak yang  merasa tidak senang adanya proses pelaksanaan eksekusi 2 .
Aksi  anarkis  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  pelaksanaan  eksekusi selain  diakibatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  terima  oleh  adanya  pelaksanaan  ekskusi tersebut  juga  disebabkan  oleh  hambatan  substansi  yang  dihadapi  yaitu  undang-undang jaminan fidusia maupun peraturan pelaksananya tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  termasuk  tanah,  sehingga  pihak  kreditur  yang  akan melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia  menggunakan  cara  yang  menurut  mereka  benar. Akibatnya eksekusi jaminan fidusia sering dianggap tindak perampasan. Selain itu, dalam undang-undang  jaminan  fidusia  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  mengenai  pihak  yang berwenang  untuk  dimintai  bantuan  melakukan  eksekusi  jaminan  fidusia,  hal  itu menimbulkan multitafsir.
Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 secara rinci tidak menjelaskan pengertian eksekusi jaminan  fidusia  yang  memerlukan  pengamanan  dari  Polri,  sehingga  menimbulkan spekulasi  bahwa  Polri  sebenarnya  tidak  memiliki  peran  dalam  pengamanan  eksekusi jaminan fidusia. Jika dianalisis dari Perkapolri No. 8 Tahun 2011, eksekusi yang dimaksud adalah saat pengambilan benda objek jaminan fidusia dari penerima fidusia yang telah lalai dan  tidak  mau  menyerahkan  benda  secara  sukarela,  sedangkan  berdasarkan  Pasal  29 Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  menyebutkan  bahwa eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
b. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaanpenerima  fidusia sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambilpelunasan  piutangnya  dari  hasil penjualan;
2 Hasil  wawancara  dengan  AKP  Suwardi  selaku  Kasat  Sabhara  Polres  Padang  Panjang,  tanggal  24 Mei 2019.
c. Penjualan  di  bawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatanpemberi  dan penerima  fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapatdiperoleh  harga  tertinggi  yang menguntungkan para pihak.
Ketiga  faktor  tersebut  seagaimana  diuraikan  di  atas  menjadi  kendala  Sat  Sabhara Polres Padang Panjang dalam melakukan pengamanan eksekusi tanah. Dari beberapa kasus pengamanan  yang  dilakukan  ada  yang  berlangsung  aman  dan  ada  juga  yang  berakhir dengan ricuh karena dipicuh oleh adanya pihak-pihak yang diduga mengambil kesempatan dengan melakukan aksi-aksi yang tidak baik, padahal masih ada jalur yang mesti ditempuh yaitu  melalui  jalur  hukum,  misalnya  apabila  tidak  terima  dengan  adanya  pelaksanaan eksekusi maka yang bersangkutan dapat melakukan aksi banding.

## PENUTUP
Ada  beberapa  kesimpulan  yang  penulis  kemukakan  berdasarkan  pembahasan  dan analisis yang  telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:
1. Mekanisme  pengamanan  eksekusi  tanah  oleh  Satuan  Samapta  Bhayangkara  Polres Padang  Panjang  dilakukan  melalui  2  (dua)  tahap,  yakni  tahap  permohonan  dan  tahap pelaksanaan.  Tahap  permohonan  pengamanan  eksekusi  tanah  diajukan  oleh  pemilik tanah kepada Kapolres secara tertulis dengan melampirkan berkas-berkas berupa salinan akta  tanah,  salinan  sertifikat  tanah,  identitas  pelaksana  eksekusi  serta  surat  tugas pelaksanaan eksekusi. Adapun pada tahap pelaksanaan pengamanan eksekusi dilakukan melalui  2  (dua)  tahap  yakni  tahap  persiapan  pengamanan  eksekusi  dan  tahap pelaksanaan pengamanan eksekusi.
2. Kendala-kendala  yang  ditemui  oleh  Satuan  Samapta  Bhayangkara  Polres  Padang Panjang  dalam  pelaksanaan  pengamanan  eksekusi  tanah  yakni  kekurangan  jumlah personil di lapangan, sarana dan prasana yang masih kurang serta masyarakat masih ada yang berbuat anarkis.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Abdussalam  R., Penegakan  Hukum  di  Lapangan  oleh  Polri ,  Dinas  Hukum  Polri, Jakarta, 1997.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian  Hukum, PT.  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 1997
Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Bernhard Limbong, Reforma Agraria , Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
Dosminikus  Rato, Filasafat  Hukum  Mencari  dan  Memahami  Hukum ,  PT  Presindo, Yogyakarta, 2010.
Erman  Rajagukguk, Hukum  Agraria,  Pola  Penguasaan  Tanah  Dan  Kebutuhan  Hidup , Chandra Pratama, Jakarta, 1995.
Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif , Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.
M.  Billah,  Loehoer  Widjajanto  dan  Aries  Kristyanto, Segi  Penguasaan  Tanah  dan Dinamika  Sosial  di  Pedesaan  Jawa  (Tengah ),  dalam  Sediono  M.T. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Ed.), Seri Pembangunan Pedesaan: Dua Abad  Penguasaan  Tanah  (Pola  Penguasaan  Tanah  Pertanian  di  Jawa  dari Masa ke Masa), PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
Mangunhardja AM, Konflik di Tempat Kerja , Kanisius, Jakarta, 1994.
Muhammad  Abdul  Kadir, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Citra  Aditya  Bhakti, Bandung, 1990.
M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
, Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang  Perdata ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2005
Noer  Fauzi  dan  Khrishna  Ghimire, Prinsip-Prinsip  Reforma  Agraria ,  Lapera  Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.
Noer Fauzi, Bersaksi Untuk Pembaharuan Agraria , Insist Press, Yogyakarta, 2003.
Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto, Teori  Hukum  Mengingat,  Mengumpulkan  dan Membuka Kembali. PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Kencana, Jakarta, 2008.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , Citra Aditya, Bandung, 1999.
Rony  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1990.
Satjipto Rahardjo, Sosiologi dan Masyarakat, Penerbit Alumni, Bandung, 1977.
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1980. , Sosiologi Hukum dalam Masyarakat , PT. Rajawali, Jakarta 1980.
, Efektivitas  Hukum  dan  Peranan  Saksi, Remaja  Karyawan,  Bandung, 1988.
, Pengantar Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 1989.
, Sosiologi Suatu Pengantar , Rajawali Press. Jakarta. 2002.
, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Citra  Aditya, Bandung, 2004.
, Sosiologi  Penegakan  Hukum, PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2004.
, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
Soerjono  Soekanto  dan  Ratih  Lestari, Fungsionalisme  dan  Teori  Konflik, Jakarta: Gunung Agung, 1998.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1993.
Suhanan Yosua, Hak Atas Tanah Timbul , Restu Agung, Jakarta, 2010.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , Cet. 8, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
Supriadi, Politik Agraria Nasional , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Tampil  Anshari  Siregar, Administrasi  Pertanahan  Pelaksanaannya  dalam  Praktek , Mandar Maju, Bandung, 2002.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

## C. Makalah, Hasil Penelitian dan Internet
Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara, Konflik  Sosial  Dari  Aspek  Penegakan  Hukum , Makalah, 2005.
Dianto  Bachriadi,  “ Pandangan  Kritis  Tentang  Program  Pembaharuan  Agraria Nasional  (PPAN)  atau  Redistribusi  Tanah  Ala  Pemerintahan  SBY ”,  Jurnal Keadilan, 2012.
Hermayulis, Status  Tanah  Ulayat  Menurut  Hukum  Adat  dan  Hukum  Tanah  Nasional. Makalah  disampaikan  pada  workshop  Tanah  Ulayat  yang  diadakan  oleh Kanwil  BPN-Pemda  Sumbar  pada  tanggal  23-24  Oktober  2000,  Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2000.
Mabes Polri, Fungsi Sabhara Polri, Jakarta, 2005.
Martua Sihaloho, Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria (Kasus di Kelurahan  Mulyaharja,  Kecamatan  Bogor  Selatan,  Kota  Bogor,  Jawa  Barat, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2004.
Shohibuddin  dan  Muhammad  Nazir  Salim, Pembentukan  Kebijakan  Reforma  Agraria 2006-2007  Bunga  Rampai  Perdebatan ,  Sekolah  Tinggi  Pertanahan  Negara Press, Yogyakarta, 2012.
www. adisuara.blogspot.com, diakses pada tanggal 20 April 2019.