## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebawi  Kabupaten Sambas
Hasiah 1 , Tamrin Muchsin 2 , Somiadi 3 , Tehedi 4 , Nur Syamsiah 5
1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung No. 126, Sambas, 79463 E-mail: hasiahrasyida@gmail.com
2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung No. 126, Sambas, 79463 E-mail: - 3 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung No. 126, Sambas, 79463 E-mail: - 4 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung No. 126, Sambas, 79463 E-mail: - 5 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung No. 126, Sambas, 79463 E-mail: -
Abstract — This study aims to analyze the duties and authorities of the village government which is the leading government organization  in  the  delivery  of  public  services.  Village  government  public  services  must  be  based  on  the  minimum  service standards  as  stated  in  the  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  2  of  2017 concerning Village Minimum Service Standards that the Village Government must bring services closer to the community, facilitate  services  to  the  community,  open  service  to  the  community  and  the  effectiveness  of  services  to  the  community. Public.  This  study  uses  a  qualitative  field  research  method  with  an  empirical  juridical  approach.  The  results  of  the  study concluded  that  there  are  still  deficiencies  in  the  implementation  of  the  duties  and  authority  of  the  village  government  in serving  the  community  in  Rantau  Panjang.  This  is  indicated  by  the  fact  that  there  are  still  people  who  do  not  have population  data,  there  are  concurrent  positions  in  the  Kasi  and  Kaur  departments,  and  still  not  implemented  regarding village determination regarding the village minimum service standard.
Keywords — : Service; Community; Village Government; Rantau Panjang.

## I. PENDAHULUAN
Manusia pada dasarnya adalah  mahluk sosial  yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia  memiliki  naluri  untuk  hidup  dengan lainnya. Karena itulah, sejak dilahirkan  manusia sudah  mempunyai dua kecenderungan  pokok, yaitu  keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya (masyarakat), dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. 1 Kecenderungan manusia untuk hidup bersosial dan bermasyarakat sudah ada sejak lahir, itu merupakan asal mula terbentuknya masyarakat  yang  mempunyai  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahannya sendiri dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk.
Sebelum  masa  reformasi  telah  dikenal  kelompok  masyarakat  yang  bermukim  di  suatu  wilayah  atau  daerah  tertentu  dengan ikatan keturunan atau kekerabatan. Diera tersebut Desa merupakan kesatuan masyarakat terkecil, seperti sebuah rumah tangga besar yang di pimpin oleh anggota keluarga yang dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. 2
Tahun 1999 bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang ditandai dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dalam perkembangan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  sekarang  diganti  kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  dipertegas  kembali  dalam Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal 1  (1),  disebutkan  bahwa  Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  hak  tradisional  yang  diakui  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Republik Indonesia. 3
1 Ellya Rosana, “ Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial ,” Jurnal Al-Adyan , Vol. 12, No. 1 Tahun 2017, hlm. 16
2 Wahjudi Sumpeno, Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua, Read (Reinforcament Action and Development, 2011), hlm. 1
3 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah  Kepala  Desa  dan  Parangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  desa. 4 Kedudukan  Desa  sangat  penting sebagai alat untuk mencapai tujuan didalam lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia.
Desa  merupakan institusi pemerintah terdepan  yang dapat  menjangkau kelompok sasaran   yang  akan disejahterakan, Desa sebagai  lembaga  pemerintahan,  desa  merupakan  lembaga  yang  dapat  memperkuat  lembaga  pemerintahan  nasional,  Desa merupakan  pemerintah  yang  dapat  menjangkau  kelompok  sasaran  terdekat  yang  hendak  disejahterakan  sedangkan  lembaga pemerintahan  ini  dapat  berarti  bahwa  Pemerintah  Desa  merupakan  organisasi  pemerintah  terdepan  di  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  Tentang Pelayanan Publik juga menyatakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan    bagi  setiap  warga  negara  atas  barang  dan  jasa  dan  pelayanan  administratif  yang disediakan oleh penyelenggara publik sesuai aturan dan Undang-Undang yang berlaku. 5
Pelayanan publik pemerintah desa harus berdasarkan standar minimal pelayanan bagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Repulik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2017  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Desa  bahwa  Pemerintah Desa harus  mendekatkan pelayanan kepada  masyarakat,  mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelaksanaan  standar  minimal  pelayanan  Desa,  Kepala  Desa  menetapkan  keputusan  Kepala  Desa  melalui  surat  Keputusan Kepala  Desa. 6 Dewasa  ini  kenyataannya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  masih  diperhadapkan  pada  kondisi  yang  belum maksimal dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ketidak  siapan  untuk  menanggapi  terjadinya  transformasi  nilai  yang  berdimensi  luas  serta  dampak  berbagai  masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu tatanan baru masyarakat diperhadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi dan komunikasi.
Kondisi macam ini perlu disikapi secara bijak melalui langkah-langkah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek. Untuk itu, diperlukan konsepsi tentang pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang  mampu  mewujudkan  hak  asasi  manusia  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  UUD  1945  dapat  diterapkan  sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. 7
Kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa  diharapkan akan dapat Mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, serta sebagai kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa. 8
Berdasarkan  survei  awal  yang  dilakukan    didapati  warga  merasa  kurang  mendapatkan  Pelayanan  Publik,  hal  ini  terbukti bahwa pelayanan yang dilaksanakan dikantor desa cukup rumit, karena informasi yang diberikan tidak komplit, saat melakukan administrasi    didesa  dengan    meminta  surat  pernyataan  pergantian  nama  KTP  yang  tidak  sesuai  begitu  lama  prosesnya. 9 Hal senada  disampaikan  oleh  Sekdes  Rantau  Panjang,  bahwa  Pemerintah  Desa  belum  maksimal  dalam  melayani  masyarakat terutama  dalam  hal  pelayanan  administrasi  surat-menyurat  yang  lambat  sehingga  perlu  adanya  peningkatan  pelayanan. Peningkatan pelayanan masyarakat tentunya mendisiplinkan tugas dan wewenang Pemerintah Desa.
Berangkat  dari  pernyataan  diatas,  maka  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  pelayanan  pemerintah  desa terhadap  masyarakat  di  Desa  Rantau  Panjang  Kecamatan  Sebawi  Kabupaten  Sambas.  Adapun  fokus  penelitian  antara  lain: pertama, bagaimana  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  pemerintah  desa  dalam  melayani  masyarakat  di  Desa  Rantau  Panjang Kecamatan Sebawi, dan kedua, apakah sudah sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor. 2 Tahun 2017 tentang Standar Minimal Pelayanan Desa.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  lapangan  dengan  pendekatan  Pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan  yuridis  empiris. 10 Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  pendekatan  Yuridis  Empiris  yaitu penelitian  dengan  penelitian  langsung  kelapangan  dengan  metode  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  kepada  objek masyarakat  dan  pemerintah  desa  disesuaikan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  nanti  akan  menjadi  dasar  untuk menjawab fokus permasalahan yang sesuai dengan judul artikel ini.
Sumber data adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Menurut Saifuddin Azwar data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara mendalam dengan narasumber. 11 Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari pemerintah di Desa Rantau Panjang yang bekerja di desa dalam memberikan pelayanan masyarakat desa. Menurut Sutrisno,  data  sekunder  adalah  data  yang  mendukung  data  primer  serta  data  yang  diperoleh  dari  luar  objek penelitian  sumber atau suber yang membantu memberi keterangan dan data pelengkap yang diperlukan data primer. 12 Sumber data sekunder dapat
4 Pasal 1 ayat 2 dan  ayat 3 Undang-Undang  Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
5 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
6 Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Minimal Pelayanan Desa
7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
8 Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
9 Hasil Observasi Awal pada masyarakat Desa Rantau Panjang
10 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat ), Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm 13
11 Sifuddin Azwar, Metodologi Penelitian , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 91
12 Sutrisno Hadi, Metedologi Research , Adi Offsed, Yogyakarta, 1993, hlm. 11

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
berupa informasi dari Masyarakat setempat dan naskah (undang-undang atau peraturan), Sumber data sekunder tersebut terdiri dari :
1. Informasi dari masyarakat berupa wawancara lansung dilapangan dengan masyarakat Desa Rantau Panjang.
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun  2017  Tentang  Standar  Minimal  Pelayanan  Desa,  undang-undang  No.  06  tahun  2014  Tentang  Desa,    dan  Undang- undang  No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

## II. TINJAUAN TEORITIS
Penelitian  mengenai  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Pemerintahan  Desa  telah  banyak  dilakukan,  baik  berupa  skripsi, Jurnal dan karya ilmiah seperti:
Pertama Khlil  Muslim  “Pelaksanaan  Tugas  dan  Fungsi  Pemerintahan  Kecamatan  di  Kota  Makasar  Dalam  Pemberian Pelayanan  Kepada  Masyarakat”. 13 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi pemerintahan Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Manggala di Kota Makasar dalam pemberian pelayanan  kepada  masyarakat  dan  untuk  mengetahuai  faktor-faktor  yang  berperan  dalam  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat  di  Kecamatan  Tamalanrea,  Kecamatan  Biringkanaya,  dan  Kecamatan  Manggala.  Peneliti  ini  dilakuakn  di  Kantor Camat  Tamalanrea,  Kantor  Camat  Biringkanaya,  dan  Kantor  Camat  Manggala  dengan  memberikan  kuisioner  kepada  pihak- pihak  terkait  untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi pemerintahan  kecamatan  di  kota  Makassar  belum  efektif.  Hal  ini  didasarkan  pada  pemberian  pelayanan  yang  belum  optimal oleh  pegawai  kecamatan  serta  minimnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang  dimintakan.  Pelayanan  yang diberikan  menurut  peneliti  belum  sesuai  dengan  standar  pelayanan  serta  belum  memenuhi  asas  penyelenggaraan  pelayanan publik  seperti  yang  tertera  dalam  pasal  4  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  yaitu  kepentinagan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisifatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Kedua, Peranan  Kepala  Desa  Dalam  Pelayanan  Publik  (  Studi  Di  Desa  Pontak  Kabupaten  Minahasa  Selatan)  oleh  Jamin Potabuga. 14 Pelayanan  publik  bersifat  melayani  kepentingan  umum  tanpa  kecuali  yang  melalui  peranan  pemerintahan  bukan swasta.  Melalui  pemerintah  tersedia  barang  milik  publik  yang  kemudian  digunakan  untuk  melayani  kepentingan  bersama. Kepala  Desa  Pontak  dinilai  berhasil  dalam  pelayanan  publik  di  Sulawesi  Utara  sementara  sebagian  besar  desa-desa  dinilai kurang  di  bawah  standar  dalam  pelayanan  publik.  Peranan  kepala  Desa  Pontak  dapat  menjadi  contoh,  pernyataan  konsep  apa yang  digunakannya  sehingga  berhasil.  Menurut  kepala  Desa  Pontak  (Hukum  Tua  Pontak)  Kepala  desa  di  Minahasa  disebut “hukum tua”. Keberhasilan pemerintahan demokrasi ditentukan oleh keinginan mewujudkan kepentingan bersama menjadi niat dan  tekat  sebelum  terpilih  sebagai  pemerintah.  Setelah  terpilih  bulatkan  niat  dan  tekat  kita  dan  bertindak  sebagai  pemerintah pilihan  terbaik  rakyat.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  keberhasilan  pemerintah  terpilih  dalam  pelayanan  publik ditentukan oleh ada tidaknya niat dan tekad mewujudkan kepentingan bersama sebelum terpilih menjadi pemerintah.
Ketiga, Ricca  Fauzia,  “Peranan  Pemerintah  Desa  untuk  Mendorong  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Desa  di Desa  Ngimbangan  Kecamatan  Mojosari  Kabupaten  Mojokerto”. 15 Dalam  Penelitian  ini  dengan  peneliti  bertujuan  untuk mengetahui: a)  Bagaimana Program Pembangunan Desa di Desa Ngimbangan  Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto; b) Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto; c)  Bagaimana  peranan  pemerintah  desa  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  di  Desa Ngimbangan  Kecamtan  Mojosari  Kabupaten  Mojokerto;  d)  Apakah  Faktor-Faktor  penghambat  upaya  mendorong  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  desa  di  Desa  Ngmbangan  Kecamatan  Mojosari  Kabupaten  Mojokerto;  e)  Bagaimana  cara mengatasi  faktor-faktor  penghambat  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  di  Desa  Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif ini,  peneliti  berusaha  untuk  menggambarkan  bagaimana  peranan  pemerintah  desa  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan desa.
Adapun hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama ,  program  pembanguan  Desa  Ngimbangan  Kecamatan  Mojosari  Kabupaten  Mojokerto  terbagi  menjadi  beberapa bidang,  pemerintah  desa  mengelompokkannya  dalam  bidang  pertanian,  bidang  sosial,  bidang  pendidikan,  bidang kemasyarakatan, dan bidang umum.
Kedua ,  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  di  desa  Ngimbangan  Kecamatan  Mojosari  Kabupaten  Mojokerto dalam dalam keinginan untuk terlibat dalam pembanguan desa sangat tinggi terlihat dari kepartisipasiannya.
Ketiga ,  Peranan  pemerintah  desa  untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  Desa  di  Desa  Ngimbangan Kecamatan  Mojosari  Kabupaten  Mojokerto  dipengaruhi  oleh  cara  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa  untuk  mendorong partisipasi dan keikutsertaan pemerintah dalam pembangunan.
13 Khalil Muslim, Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kecamtan Di Kota Makasar Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat, Skripsi, 2013.
14 Jamin Potabuga, “Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik,” dalam   e-journal “Acta Diurna” Volume IV. No.2. Tahun 2015.
15 Ricca Fauzia, Peranan Pemerintah Desa untuk  mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Skripsi: 2017.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Keempat , faktor-faktor penghambat upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto biasanya terjadi karena kekurangan pemahaman terhadap programkegiatan. Kelima, cara  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  di  Desa  Ngimbangan Kecamtan  Mojosari  Kabupaten  Mojokerto  biasanya  yaitu  dengan  cara  memberikan  pengarahan  atau  penyuluhan  kepada masyarakat.
Beberapa  hasil  penelitian  yang  dipaparkan  di  atas  terdapat  perbedaan  dalam  penelitian  yaitu  aspek  Pelaksanaan  Tugas  dan Fungsi  dalam  pelayanan  Pemerintah  Kecamatan,  lokasi  tempat  penelitian  dan  Peran  Pemerintah  Desa,  sedangkan  peneliti meneliti  tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Pemerintah  Desa  Dalam  Melayani  Masyarakat  Di  Desa  Rantau  Panjang Kecamatan  Sebawi  (Perspektif  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Desa).

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Singkat Desa Rantau Panjang
Desa Rantau Panjang merupakan salah desa yang ada di Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. Secara historis Desa Rantau Panjang  awalnya  tergabung  dari  4  dusun  yaitu  Dusun  Rantau  Timur,  Rantau  Barat,  Dusun  Hulu  dan  Hilir.  Namun,  setelah terbentuknya Kecamatan Sebawi tahun 2002, Dusun Hulu dan Dusun Hilir berubah menjadi Desa Semangau masuk ke dalam wilayah Kecamatan  Sambas, sedangkan untuk  Dusun Rantau Timur dan  Rantau Barat Panjang berubah  menjadi Desa Rantau Panjang yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Sebawi. 16
Desa  Rantau  Panjang  atau  disebut  Semanjang  merupakan  Desa  yang  terdapat  di  Kecamatan  Sebawi  Kabupaten  sambas, Kalimantan  Barat  yang  memiliki  luas  20  Km2  (12,38%  dari  wilayah  Kecamatan  Sebawi)  dengan  kepadatan  penduduk berdasarkan sensus 2019 sebanyak 2.533 jiwa, yang  terbagi atas 2 dusun yaitu Rantau Timur dan Rantau Barat dan 12 RT juga 11  RW.  Posisi  Kantor  Desa  di  Dusun  Rantau  Timur  Rt.  11  Rw.  06,  Sedangkan  Perangkat  Desa  yang  berkerja  sebanyak  11 orang  yang  terdiri  dari  1  Kepala  Desa,  1  Sekretaris  Desa,  2  Kasi,  2  Kaur,  3  staf    dan  2  Kepala  Dusun  yang  masing  masing menempati jabatannya. 17

## B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Rantau Panjang dalam Melayani Masyarakat
Desa Rantau Panjang merupakan desa yang masuk wilayah Kecamatan Sebawi yang terdiri dari  2.533 jiwa jumlah penduduk terdiri  dari  laki-laki  1.265  jiwa  dan  Perempuan  1.268  jiwa.  Desa  Rantau  Panjang  di  pimpin  oleh  Kepala  Desa  yang  bernama Heri Antoni pada periode 2019  – 2025. Kepala Desa sebagai pimpinan dalam kegiatan masyarakat di desa berkewajiban  dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam melayani keinginan dan keperluan masyarakat.
Kepala desa sebagai termasuk dalam Pemerintah desa yang memiliki wewenang yaitu:
1. Memimpin penyelenggaran Pemerintahan Desa;
2. Menetapkan Peraturan Desa;
3. Mengangkat dan memberhetikan Perangkat Desa;
4. Membina Masyarakat;
5. Menetapkan anggaran dan belanja desa;
6. Mengembangkan sumber pendapatan desa; dan
7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18
Sedangkan, tugas kepala desa adalah sebagai berikut :
1. Pembinaan Kepada Masyarakat;
2. Melaksanakan pembangunan desa;
3. Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa; dan
4. Melaksanakan pemerintahan desa. 19
Kepala  Desa  Rantau  Panjang  dalam  menjalankan  roda  pemerintah  dibantu  oleh    Sekretaris  Desa,  Perangkat  Desa,  dan  Rt serta Rw di desa dengan jumlah Perangkat Pemerintah Desa 10 orang terdiri dari :

## 1. Sekretaris Desa
Sekretaris  Desa  Rantau  Panjang  Dalam  menjalankan  roda  Pemerintah  sebagai  pembantu  Kepala  Desa  1  (satu)  orang dijabat oleh Dadi mempunyai tugas yaitu membantu kepala desa dalam bidang administrasi seperti:
a) Administrasi surat menyurat, tata naskah dan arsip;
b) Penataan  Administrasi  Perangkat  Desa,  penyedian  prsarana  Perangakat  dan  kantor  Desa,  penyiapan  rapat, Pengadministasian aset, inventaris, perjalan dinas, dan pelayanan umum.
16 RPJMDes Desa Rantau Panjang Periode 2019 - 2025
17 Data monografi Desa Rantau Panjang Tahun 2020
18 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Rantau Panjang tanggal 13 Juli 2020
19 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Rantau Panjang tanggal 13 Juli 2020

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
c) Administrasi  keungan,  administrasi  sumber-sumber  pendapatan  dan  pengeluaran,  dan  administasi  penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dam lembaga pemerintahan lainnya.
d) Menyusun RAB Desa dan penyusunan laporan. 20

## 2. Kepala Seksi ( KASI )
Kasi  Pemerintah  Desa  Rantau  Panjang  dijabat  oleh  bertugas  membantu  Kepala  Desa  dalam  bidang  Operasional  yang terdiri atas 2 Orang yaitu:
a) Kasi Pemerintahan dijabat oleh Ayulastri, bertugas Menyusun rancangan regulasi desa, tata praja pemerintahan, pembinaan  masalah  pertanahan,  pembinaan  ketentraman  dan  ketertiban,  pelaksanaan  upaya  perlindungan masyarakat, Kependudukan, penataan dan pengeloaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
b) b. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan dijabat oleh Hamdani,  yang bertugas  melaksanakan pembangunan sarana prasarana  perdesaan,  pembangunan  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  tugas  sosialisasi  serta  motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan  karang  taruna,  melaksanakan  penyuluhan  dan  motivasi  terhadap  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 21

## 3. Kepala Urusan (KAUR)
Kaur Pemerintah Desa Rantau Panjang terdiri dari 2 Orang, masing-masing membidangi yaitu:
a) Kaur    Keuangan  dijabat  oleh  Weni  Windiyani    bertugas  membantu  Sekretaris  Desa  Menyusun  Rencana Anggaran  Kas  Desa  (RAK  Desa)  dan  Melakukan  penatausahaan  yang  meliputi  menerima  ,menyimpan, menyetorkan,  membayar,  menatausahakan  dan  mempertanggungjawabkan  penerimaan  pendapatan  Desa  dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.
b) Kaur  Tata  Usaha  dan  Umum  dijabat  oleh  Eva  Novitasari,  bertugas  membantu  Sekretaris  Desa    Melasanakan urusan  ketatausahan,  pengarsipan,  administrasi  surat  menyurat,  penataan  administrasi  Perangkat  Desa  dan Kantor, penyiapan rapat, pengatministrasian asset, inventarisasi, perjalana dinas, dan pelayanan umum. 22

## 4. Staf Bidang
Staf Pemerintah Desa Rantau Panjang terdiri dari 3 Orang yaitu
a) Staf Kasi Pemerintahan dijabat oleh Mardani, bertugas  membatu kasi bagian umum dalam menyiapkan segala pelaksanaan operasional pemerintahan
b) Staf Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan dijabat oleh Arif Noviandi,  bertugas  membantu kasi kesejahteraan dan pelayanan umum dalam pelaksanaan operasional kesejahtetaan dan umum. 23

## 5. Kepala Dusun
Kepala Dusun atau kelapa kewilayaan terdiri dari 2 Orang yaitu Kepala Dusun Rantau Timur dijabat oleh Sehandi dan Kepala  Dusun  Rantau  Barat  dijabat  oleh  A.  Hamid.  AB,  tugas  dari  Kepal  Dusun  atau  Kepala  Kewilayahan  adalah membantu Kepala Desa dalam pelakasaan kewilayahan. 24
Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, maka untuk lebih maksimal pelayanan di Desa Rantau rencana kedepan Perangkat Desa akan ditambah menjadi:
1. Semula 2 orang Kasi  yaitu 1  orang Kasi Pemerintahan, 1 orang  Kasi Pelayanan dan Kesejahtraan akan tambah  menjadi 1 orang Kasi Pemerintahan, 1 Orang Kasi Kesejahteraan dan 1 orang Kasi Pelayanan.
2. Semula 2 orang Kaur yaitu 1 orang Kaur Keuangan, 1 orang Kaur Tata Usaha dan umum akan ditambah menjadi 1 orang Kaur Keuangan, 1 Orang Kaur Tata Usaha dan 1 orang Kaur Umum
Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  adanya  tumpang  tindih  tugas  dan  kewenangan  serta  untuk    melengkapi  syarat  maksimal  desa menjadi  desa  maju.  Tujuan  kedepan  kepala  desa  rantau  panjang  akan  mempercepat  secara  maksimal  terkait  penertiban administrasi kependudukan karena masih ada masyarakat di desa yang belum mempuyai Kartu Kependudukan (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar apabila ada bantuan yang bersifat sosial desa lebih mudah untuk menyalurkan juga tepat sasaran dan  memaksimalkan  pengesahan  kepada  organisasi-organisasi  masyarakat  yang  belum  mempunyai  surat  keputusasan  (SK) Kepala Desa.
Bentuk pelayanan di desa memang belum maksimal khususnya adaminisrasi kependudukan dikarenakan masih ada penduduk yang  tidak  mempunyai  Kartu  Penduduk  dan  pembenahan  kantor  desa  karena  dikantor  desa  masih  belum  ada  loket  pelayanan sehingga apabila masyarakat ingin meminta perlayanan dalam jumlah 1 atau 3 orang terasa sempit. Namun untuk saat ini masih
20 Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Rantau Panjang tanggal 14 Juli 2020
21 Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Rantau Panjang tanggal 14 Juli 2020
22 Hasil Wawancara dengan Kaur Tata Usaha Desa Rantau Panjang tanggal 14 Juli 2020
23 Hasil Wawancara dengan Staf Desa Rantau Panjang tanggal 14 Juli 2020
24 Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun di Desa Rantau Panjang tanggal 15 Juli 2020

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
belum  bisa  terlaksanan  dikarenakan  lokasi  ruangan  kantor  desa  yang  kecil.  Hal  serupa  disampaikan  oleh  masyarakat  yang meminta pelayanan di Kantor Desa ia mengatakan  sebaiknya di Kantor Desa harus ada dipersiapkan loket khusus tempat kita untuk melakukan pelayanan tamu yang datang ke  Kantor Desa agar lebih efektif.
Petugas  dan  yang  berwenang  dalam  menerima  pelayanan  selain  Kepala  Desa  untuk  menjalankan  roda  Pemerintahan  Desa Rantau  Panjang  Kepala  Desa  dibantu  oleh  perangakat  desa  khususnya  adalah  Kepala  Urusan  umum  dan  staf  di  Kantor  Desa. Segala  bentuk  dalm  bidang  adminstrasi  pelayanan  yang  dilakukukan  dikantor  desa  besifat  gratis  atau  tidak  dipungut  biaya sedikit pun karena segala biaya tersebut sudah ditanggung melalui  Anggaran Dana Desa (ADD).
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa,  yang  kemudian  disimpulkan  bahwa  tantangan terbesar Pemerintah Desa Rantau Panjang dalam melakukan pelayanan di masyarakat yaitu:
1. Pada  saat  masyarakat  mengajukan  administrasi  kependudukan  misal  pembuatan  KK  atau  KTP  persyaratan  kelengkapan Dokumentasi yang akan diajukan tidak lengkap sehingga mempersulit dalam penebitan pengajuan tersebut; dan
2. Permasalahan  pengajuan  pembuatan  KTP  atau  KK  yang  diberikan  kepada  Pemerintah  Desa  Pengurusannya  lambat disebabkan antrian di Kabupaten sehingga masyarakat mengeluh mengenai hal tersebut.

## C. Pelayanan Pemerintah Desa Rantau Panjang Menurut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
Mempercepat  peningkatan  kualitas  pelayanan  kepada  masyrakat  Desa  guna  perwujudan  kesejahteraan  umum  sesuai  denga kewenangan Desa, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa). 25 Standar Pelayanan Minimal Desa adalah ketentuan  jenis  dan  mutu  pelayanan  yang  merupakan    urusan  Desa  yang  berhak  diperoleh  setiap  masyarakat  desa  secara minimal.  Standar  pelayanan  minimal  Desa  berdasarkan  ketentuan  yang  dipakai  sebagai  tatanan  penyelenggaraan  urusan  desa dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). 26
Standar  Pelayanan  Minimal  Desa  (SPM  Desa)  dimaksudkan  untuk  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan kepada masyarakat, dan keefektifan pelayanan kepada masyarakat. 27 Pemerintah  Desa  Rantau  Panjang  telah  berupaya  menjalankan  pelayanan  semaksimal  mungkin  sebagaimana  yang  sudah  di jelaskan  dalam  pembahasan  sebelumnya  mengenai  tugas  dan  wewenang  Pemerintah  Desa  Rantau  Panjang.  Selain  itu, Pemerintah Desa Rantau Panjang telah melaksanakan pelayanan dengan cara menggratiskan setiap pelayanan pembuatan surat menyurat dengan maksud untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 28 Serta Kefektifan pelayanan yang telah dilakukan pemerintah Desa Rantau Panjang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup efektif dengan membuat jadwal piket masuk kerja. 29 Namanya yang masuk dalam  jadwal piket sesuai dengan hari yang ditentukan maka ia diharuskan datang lebih  awal  dari  jam  masuk  kerja.  Namun,  masih  terdapat  kekurangan-kekurangan  terutama  dalam  pengurusan  administarsi kependudukan yang belum maksimal karena masih ada penduduk yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta masih adanya rangap jabatan di bagian Kepala Seksi  (Kasi) Pelayanan dan Kesejahteraan serta  Kepala Urusan (Kaur) Tatausaha dan Umum. 30
Surat  Keputusan  tentang  Standar  pelayanan  Minimal  Desa  tidak  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  karena  mengenai  standar pelayanan minimal pelayanan Desa akan berubah-ubah sesuai situasi jadi untuk dibuat surat keputusan Kepala Desa sulit untuk di tetapkan.  Sedangkan, menurut Peraturan Menteri dalam Negeri No. 2 tahun 2017 pasal 2 ayat (1) Kepala Desa Menetapkan SPM Desa; ayat (2) SPM Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 31
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Desa  pasal  (5) poin  (a)  SPM  Desa  antara  lain  meliputi  penyedian  dan  penyebaran  informasi. 32 Mekanisme  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa Rantau Panjang dalam penyedian dan penyampaian informasi melalui Pemasangan baleho; Penempelan surat pengumuman di warung-warung  atau  tempat-tempat  orang  berkumpul;  Penempelan  surat  pengumuman  di  warung-warung  atau  tempat-tempat orang  berkumpul;  Penempelan  informasi  di  warung-warung  atau  tempat-tempat  orang  berkumpul;  dan  Desa  memerintahkan kepada ketua RT masing-masing untuk menyebarkan informasi dari desa.
Sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan kepada masyarakat di Kantor Desa Rantau Panjang sudah cukup memadai seperti adanya komputer dan ruang tunggu hanya untuk loket pelayanan yang tidak ada. Sedangkan, menurut Peraturan dalam negeri nomor 2 tahun 2017 pasal 11 ayat (4) sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) antara lain (a) tempat/lokasi  pendaftran;  (b)  tempat  pemasukan  berkas  dokumen;  (c)  tempat  penyerahan  dokumen;  (d)  tempat  pelayanan pengaduan; dan (e) perangkat pendukung lainnya. 33
25 Konsederan salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
26 Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
27 Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa
28 Hasil Wawancara dengan Kepada Kepala Desa Rantau Panjang  tanggal 13 Juli 2020
29 Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Rantau Panjang tanggal 14 Juli 2020
30 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Rantau Panjang tanggal 13 Juli 2020.
31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tenang Standar Minimal Pelayanan Desa pasal (1) dan Pasal (2).
32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tenang Standar Minimal Pelayanan Desa pasal 5 huruf (a).
33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tenang Standar Minimal Pelayanan Desa pasal 11 ayat (4).

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pelayanan  yang  dilakukan  pemerintah  desa  saat  masyarakat  meminta  pelayanan  mengenai  surat-menyurat  di  Kantor  Desa lama proses pembuatan  tidak lebih dari 1 (satu) hari kerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2017 Tentang SPM Desa pasal 13 ayat (2) berbunyi dalam hal fasilitasi dan mengoordinasi pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja. 34

## IV. KESIMPULAN
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa Rantau Panjang dalam melayani masyarakat dimana kepala desa selaku pimpinan  didesa  menjalankan  roda  Pemerintahan  Desa  Rantau  Panjang  sudah  berupaya  semaksimal  mungkin  dengan memfungsikan  Kasi,  Kaur,  dan  Perangkat  Desa  lainya.  Namun,  masih  terdapat  kekurangan-kekuranan  atau  yang  tidak  sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa yaitu Belum efektifnya Administarasi  kependudukan  karena  masih  adanya  masyarakat  yang  belum  mempunyai  data  kependudukan  seperti  KTP  dan KK,  adanya  rangkap  jabatan  di  bagian  Kasi  dan  Kaur,    masih  belum  terlaksana  mengenai  penetapan  Desa  Tentang  standar pelayanan minimal pelayanan Desa karena tata kelola prosedur pelayanan didesa berubah-ubah sesuai situasi jadi untuk dibuat surat keputusan Kepala Desa sulit untuk ditetapkan dan  belum adanya loket loket pelayanan dan kurangnya respon mengenai pengaduan dari masyarakat.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Ellya Rosana, “Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial,” Jurnal Al-Adyan, Vol. 12, No. 1 Tahun 2017. Wahjudi Sumpeno, Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua, Read. Reinforcament Action and Development, 2011 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Sifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 1998. Sutrisno Hadi, Metedologi Research, Yogyakarta: Adi Offsed, 1993. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Minimal Pelayanan Desa. RPJMDes Desa Rantau Panjang Periode 2019 - 2025 Data monografi Desa Rantau Panjang Tahun 2020 Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Rantau Panjang tanggal 13 Juli 2020 Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa Rantau Panjang tanggal 14 Juli 2020 Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintah Desa Rantau Panjang tanggal 14 Juli 2020 Hasil Wawancara dengan Kaur Tata Usaha Desa Rantau Panjang tanggal 14 Juli 2020 Hasil Wawancara dengan Staf Desa Rantau Panjang tanggal 14 Juli 2020 Hasil Wawancara dengan Kepala Dusun di Desa Rantau Panjang tanggal 15 Juli 2020 Khalil Muslim, Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kecamtan Di Kota Makasar Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat, Skripsi, 2013. Jamin Potabuga, “Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik,” dalam   e-journal “Acta Diurna” Volume IV. No.2. Tahun 2015.
Ricca  Fauzia, Peranan  Pemerintah  Desa  untuk    mendorong  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Desa  di  Desa  Ngimbangan  Kecamatan  Mojosari Kabupaten Mojokerto. Skripsi: 2017.