Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3920

## Pembuatan Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Perencanaan Sumber Daya Manusia Di KPU Kabupaten/Kota
Penulis: Rosnida 1 Yuniarto Mudjisusatyo 2
Zainuddin 3
Wanapri Pangaribuan 4
Afiliasi: Universitas Negeri Medan 1,2,3

## Korespondensi:
Rosnida2Yahya@gmail. com
Histori Naskah: Submit: 30-04-2024 Accepted: 25-05-2024 Published: 01-07-2024
Abstrak : Perencanaan sumber daya manusia di KPU membutuhkan suatu kebijakan  dan  sistem  pengambilan  keputusan  yang  komprehensif. Kebutuhan  personalia  badan  ad  hoc  yang  sangat  banyak  untuk melaksanakan kerja elektoral  dibutuhkan pendekatan yang terukur, akurat serta  berdasarkan  pada  regulasi.  Proses  pengambilan  keputusan  masih belum mengikuti kaidah dan teknik yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip manajemen,  dan  lebih  cenderung  dipengaruhi  oleh  pertimbangan  politis. Dapat dideskripsikan bahwa pembuatan kebijakan perencanaan SDM harus memenuhi  asas-asas  dalam  manajemen  organisasi.  Tahapan  dalam pengambilan  keputusan  dilakukan  secara  tertib  dan  teratur.  Kerangka pengambilan  kebijakan  yang  manajerial  menjadi  kunci  menjaga  trust lembaga  dalam  melakukan  perencanaan  SDM  badan  ad  hoc  KPU Kabupaten/  Kota.  Pembuatan  kebijakan  perencanaan SDM  di  KPU  harus mematuhi  poin  penting.  Analisis  kebutuhan  SDM  akurat,  mencakup penilaian  terhadap  jumlah  dan  jenis  personalia  yang  diperlukan  untuk berbagai  tugas  elektoral.  Ada  mekanisme  yang  jelas  untuk  seleksi  dan rekrutmen  personalia,  untuk  menjamin  transparansi,  akuntabilitas,  dan memastikan  bahwa  mereka  yang  terpilih  memiliki  kualifikasi  serta integritas yang tinggi sesuai dengan PKPU No 07. Personalia badan ad hoc harus melaksanakan tugas secara efektif. KPU perlu mengadakan program pelatihan yang komprehensif, juga meningkatkan sistem berbasis data yang akurat  dan  efisien,  monitoring  yang  melibatkan  berbagai  pihak  sehingga mampu  membangun  kepercayaan  masyarakat  untuk  menghantarkan kesuksesan pelaksanaan tugas elektoral KPU ditingkat Kabupaten/Kota.
Kata  kunci :  Badan  Ad  hoc,  KPU,  Kebijakan,  Kerangka  Keputusan, Perencanaan SDM.

## Pendahuluan
Komisi  Pemilihan  Umum  merupakan  lembaga  Non  pemerintah  yang  mengurusi  proses  elektoral  di Indonesia.  Struktur  organisasi  KPU  yang  berjenjang  dari  tingkat  pusat  sampai  ke  tingkat  TPS  tentu membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  banyak.  Dengan  kualifikasi  yang  berbeda-beda  pada  setiap tingkatannya.  Kebijakan  dalam  perencanaan  sumber  daya  manusia  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  7 tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022.
Dalam rekruitmen personal pada tingkat ad hoc, yakni kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS dilaksanakan secara  serentak  se-Indonesia.  Proses  ini  dilaksanakan  oleh  KPU  Kabupaten  /kota.  Dengan  waktu  yang sangat singkat secara kolosal. Kebijakan perencanaan SDM di KPU selalu mengalami perubahan sehingga keputusan yang dihasilkan mengikuti perkembangan regulasi yang ada.
Proses pembuatan kebijakan dan pengambilan Keputusan di KPU dilakukan dengan cara kolektif kolegial. Dimana  Keputusan  didasarkan  pada  standar  kebijakan  dan  dipertanggungjawabkan  secara  kolektif  oleh pimpinan di setiap tingkatan. Harapannya bahwa sumber daya manusia yang direncanakan dan ditetapkan oleh KPU dapat menjalankan kerja-kerja elektoral  pada tingkatan ad hoc serta mendapat dukungan dari
Masyarakat.  Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  KPU  selain  berdasarkan  jadwal  dan  tahapan  juga  harus mempertimbangkan kondisi dan situasi politik di masyarakat.
Menurut Heru Priyanto (2021), Pengambilan keputusan merupakan proses yang tidak hanya berfokus pada situasi  saat  ini,  tetapi  juga  bagaimana  keputusan  tersebut  dapat  membentuk  dan  menciptakan  kejadian- kejadian di masa depan. Hal ini mencakup perencanaan strategis, antisipasi terhadap risiko, dan penentuan langkah-langkah konkret untuk mencapai hasil yang diinginkan di masa mendatang. Sementara itu Andi Susanto (2020) Pengambilan keputusan adalah proses evaluasi terhadap berbagai alternatif yang ada dengan tujuan  untuk  mencapai  sasaran  individu atau  organisasi.  Proses ini melibatkan identifikasi masalah atau potensi  masalah,  pengumpulan  informasi  yang  relevan,  analisis  pilihan-pilihan  yang  tersedia,  serta pemilihan solusi yang paling tepat. Dengan demikian, pengambilan keputusan sangat erat kaitannya dengan usaha  untuk  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  seseorang  atau  organisasi,  maupun  mengantisipasi potensi masalah di masa depan.
Disebutkan  bahwa  keputusan  yang  baik  adalah  hasil  dari  pemahaman  yang  mendalam  tentang  latar belakang, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Pengambil keputusan yang efektif harus mengevaluasi berbagai  alternatif  tindakan  dengan  mempertimbangkan  probabilitas  keberhasilan,  teori  utilitas  yang membantu dalam menilai manfaat dan risiko dari setiap alternatif, serta teori permainan yang memberikan wawasan  tentang  interaksi  strategis  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Kombinasi  dari  pemahaman  ini memungkinkan  pengambil  keputusan  untuk  membuat  pilihan  yang  paling  optimal  dalam  menghadapi situasi yang kompleks. (Rina Andayani, 2019). Teori probabilitas didasarkan pada peluang hasil bila dalam periode waktu tertentu suatu kejadian diulang-ulang. Teori utilitas didasarkan pada seberapa besar manfaat yang diperoleh dari sebuah kejadian yang  dipilih. Teori permainan digunakan apabila seorang pengambil keputusan tidak mengetahui situasi dan kondisi yang nyata, dan biasanya digunakan dalam situasi konflik. Perencanaan SDM adalah sebuah keputusan tentang masa depan sebuah Perusahaan atau organisasi yang berisi prediksi jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkkan dalam mengoperasionalkan perencanaan kerja.
Tugas pokok perencanaan dalam bidang Sumber Daya Manajemen yaitu;
Pertama,  Menjelaskan  (eksplanation)  kondisi  SDM  yang  dimiliki  organisasi/perusahaan,  baik  jumlah maupun  kualifikasinya  pada  saat  sekarang  ini.  Tugas  itu  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  Audit  SDM disebut  juga  Evaluasi  diri  dalam  bidang  SDM  dilingkungan  organisasi/  perusahaan  yang  akan melaksanakan  pembuatan perencanaan SDM.
Kedua,  Memprediksi  jumlah  kualifikasi  SDM  yang  dibutuhkan,  dengan  menggunakan  hasil  kegiatan evaluasi  pekerjaan  (Job  Evaluation)  dan  hasil  analisis  pekerjaan  dalam  bentuk  deskripsi  dan  spesifikasi pekerjaan.
Ketiga, Pengendalian atau kontrol masa depan berupa penetapan jumlah dan  kualifikasi SDM yang akan direkrut  dan  diseleksi,  yang  diakhiri  dengan  melaksanakan  kegiatan  penempatan  ulang (replacement/restaffing)  SDM  dari  sumber  internal  hasil  Audit  SDM  dan  pengangkatan  SDM  baru  dari sumber eksternal.
Keberhasilan perencanaan SDM dalam memprediksi kebutuhan (Demand) SDM, sangat tergantung pada tingkat keakuratan proses penetapannya menjadi sebuah keputusan atau sebagai pembuatan kebijaksanaan organisasi/perusahaan.
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3920

## Studi Literatur
Pembuatan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  dalam  perencanaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas  organisasi.  Kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  yang  tepat  dapat  membantu  dalam mengoptimalkan penggunaan SDM dan meningkatkan kualitas pelayanan.

## Teori dan Konsep
Kebijakan: Kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian garis besar yang terdiri dari asas dan konsep dalam melaksanakan proses kepemimpinan. Kebijakan bersifat teoritis dan harus didasarkan pada pertimbangan yang logis dalam proses pengambilan keputusannya.
Pengambilan  Keputusan:  Pengambilan  keputusan  adalah  akhir  dari  sebuah  pemikiran  mengenai permasalahan  yang  dianggap  sebagai  penyimpangan  dari  sesuatu  hal  yang  telah  direncanakan  dengan memilih  pilihan  terhadap  salah  satu  pemecahannya.  Pengambilan  keputusan  harus  dilakukan  secara sistematis  dengan  mempertimbangkan  fakta-fakta  dan  mencari  solusi  alternatif  yang  logis.  (Journal  of Education and Social Analysis Volume 2, Issue 3, Juli 2021)

## Implementasi
Pembuatan Kebijakan: Pembuatan kebijakan di KPU kabupaten/kota melibatkan tahapan-tahapan seperti pemahaman  dan  perumusan  masalah,  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  relevan,  pengembangan alternatif-alternatif, evaluasi alternatif-alternatif, pemilihan alternatif terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi hasil-hasil keputusan
Pengambilan Keputusan: Pengambilan keputusan di KPU kabupaten/kota harus dilakukan secara sistematis dengan  mempertimbangkan  fakta-fakta  dan  mencari  solusi  alternatif  yang  logis.  Kebijakan  yang  dibuat harus  didasarkan  pada  pertimbangan  yang logis dan  harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  yang terkait dengan SDM. Keputusan yang diambil dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus menunggu persetujuan dari anggota lainnya, mengurangi terjadinya selang pendapat dan memungkinkan menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. (https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti)

## Metode Penelitian
Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif, yakni menggunakan studi literatur serta keterangan dari narasumber.
Tulisan  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  deskripsi  mengenai  sistematika  dan  teknik  dalam membuat kebijakan dan keputusan pada perencanaan SDM di lingkungan KPU Kabupaten/kota.

## Hasil

## A. Pembuatan Kebijaksanaan dalam Perencanaan SDM
Kebijaksanaan atau kebijakan pada dasarnya adalah keputusan yang bersifat pemecahan masalah yang timbul  setelah  keputusan  di  laksanakan.  Kebijaksanaan  atau  kebijakan  itu  bermaksud  untuk memperbaiki,  merubah,  atau   menyempurnakan  sebuah  keputusan,  kebiasaan,  rutinitas,  aturan  yang berlaku, karena suatu kondisi tertentu yang tidak dapat di perkirakan sebelumnya. Kebijaksanaan atau kebijakan dapat berbentuk penentapan keputusan karena pengaruh berbagai faktor, sehingga tidak sama dengan keputusan yang seharusnya  ditetapakan.
Kebijakan bersifat insidental, berlaku terbatas sebagai kasus dan mudah berubah sesuai kondisi pada
waktu  dan  tempat  tertentu,  dalam  arti  tidak  berlaku  umum  untuk  jangka  waktu  yang  cukup  lama. Apabila kebijaksanaan ini di berlakukan untuk jangka waktu lama dan umum, harus diupayakan untuk diangkat  menjadi  keputusan.  Kebijaksanaan  yang  merubah  suatu  keputusan  yang  seharusnya  tidak terlihat  sebagai  kebijaksanaan  tetapi  tetap  sebagai  keputusan  yang  diberlakukan  secara  luas  dan cenderung berlaku permanen.
Kebijaksanaan  dimulai  dari  adanya  masalah  terutama  dalam  melaksanakan  suatu  keputusan  atau rutinitas, termasuk juga dalam melaksanakan perencanaan SDM sebagai keputusan. Masalah tersebut harus  didiagnosis  atau  diidentifikasi  secara  cermat.  Dalam  mendiagnosis  masalah  perlu  dilakukan pengembangan berbagai masukan dalam bentuk menghimpun pendapat, kreativitas, ide atau gagasan, dan  inisiatif  tentang  kemungkinan  penyelesainnya  dari  berbagai  pihak  yang  terkait  dengan  masalah yang dihadapi organisasi atau perusahaan.
Diagnosa masalah berdasarkan masukkan pendapat kreativitas dan inisiatif mengenai peraturan yang berlaku  tersebut,  pada  dasarnya  merupakan  analisis  kualitatif.  Aktivitas  ini  dilakukan  agar  pembuat kebijaksanaan dalam menjalankan kewenangannya tidak berlaku subyektif. Subyektifitas bersifat lebih mengutamakan pihak yang ingin memperoleh kebijaksanaan dalam  menghadapi suatu keputusan atau peraturan yang merugikannya, yang sebenarnya tidak merugikan pihak lain pada umumnya.
Poin penting dalam membuat perencanaan SDM adalah kemampuan memprediksi secara akurat dari segi kualitatif agar sebagai keputusan mampu memperoleh SDM baru dan mempertahankan SDM lama yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengadaptasi dan mengimplemntasi kebijaksaan operasional bisnis  sekarang  dan  di  masa  mendatang  yang  karena  pengaruh  eksternal  mengharuskan  keputusan- keputusan yang telah ditetapkan untuk di perbaiki atau dibatalkan dan di ganti dengan kebijaksanaan baru.
Perencanaan  SDM  hasil  prediksi  kuantitaif  dan  kualitatif  yang  akan  di  tetapkan  sebagai  keputusan, dapat merubah karena kebijaksanaan yang bersumber dari permintaan manajer puncak / manajer bidang / departemen lainnya. Permintaan tersebut dapat mengenai perubahan jumlah (di + atau  -) perubahan kualifikasi  (diperingan  /diperberat/  ditambah  di  kurangi).  Dalam  pengambilan  keputusan  termasuk dalam perencanaan SDM, terdapat sejumlah factor yang mempengaruhinya. Pengaruh itu antara lain berbentuk perubahan, perbaikkan, penyempurnaan atau penggantian keputusan baik secara keseluruhan maupun sebahagian keputusan menjadi kebijaksanaan.
Dalam  pengambilan  keputusan  sering  terjadi  keharusan  mempertimbangkan  berbagai  faktor  di  luar variable atau hasil analisis data / informasi yang dipergunakan untuk memprediksi  kebutuhan SDM secara  kuantitatif.    Faktor-faktor  itu  tidak  dapat  dihindari  dan  mengharuskan  dilakukan  pembuatan kebijaksanaan dengan maksud untuk memperbaiki, merubah atau meyempurnakan keputusan sebelum dilaksanakan.  Diantaranya  bahkan  dapat  terjadi  kebijaksanaan    dilakukan  sebelum  keputusan dilaksanakan, sehingga ikut mewarnai keputusan yang diambil.
Gambar 1 . Diagram Teori Dasar Pembuatan Kebijakan
Gambar 2. Diagram Implementasi Pembuatan Kebijaksanaan Dalam Perencanan  SDM

## A. Asas Kebijakan Perencanaan SDM
Asas kebijakan perencanaan SDM adalah sebagai berikut.
PENGEMBANGAN PENYALURAN KREATIFITAS MASALAH YANG MEMERLUKAN PEMBUATAN KEBIJAKSANAAN
REKRUTMEN DAN SELEKSI

## a. Asas akuntabilitas
Asas  akuntabilitas  adalah  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  perencanaan    SDM  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

## b. Asas transparansi
Asas  transparansi  adalah  bahwa  kebijakan  perencanaan  SDM  dilaksanakan  secara  terbuka yang didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana    akademik yang kondusif serta menjamin terwujudnya sinergisme.
c. Asas kualitas
Asas kualitas adalah bahwa kebijakan perencanaan SDM senantiasa mengedepankan kualitas, masukan, proses dan dampak.
d. Asas kebersamaan
Asas  kebersamaan  adalah  bahwa  kebijakan  perencanaan  SDM  dilaksanakan  secara  terpadu, terstruktur,  sistematis,  komprehensif  dan  terarah  dengan  berbasis  pada  visi,  misi dan  tujuan kelembagaan.
a. Asas hukum
Asas hukum adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam kebijakan perencanaan SDM baik secara langsung maupun tidak langsung taat kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Asas manfaat
Asas manfaat adalah bahwa kebijakan perencanaan SDM dijamin untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap civitas akademika, institusi dan negara.

## A. Tahapan dalam Pengambilan Keputusan
Keputusan pada dasarnya adalah pilihan yang secara tidak sadar dijatuhkan  atas  satuan  alternatif dari  berbagai  alternatif  yang  ada.  Teori  dasar  pengambilan keputusan mencakup langkah  dalam hal menyelesaikan  masalah.  Adapun  ketujuh  langkah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi masalah dan membuat definisinya
2. Mengumpulkan dan mengolah data
3. Mengidentifikasi berbagai alternatif yang mungkin ditempuh
4. Menganalisa dan mengkaji setiap alternatif yang telah diidentifikasi
5. Menjatuhkan pilihan pada satu alternatif yang terbaik
6. Melaksanakan keputusan yang diambil
7. Menilai apakah hasil yang diperoleh sesuai harapan dan rencana atau tidak
Dalam tahapan pengambilan keputusan ada lima tahapan dalam mengambil keputusan (Ahmad Rifai,
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3920
2020) yaitu:
1. Identifikasi Masalah: Langkah pertama adalah mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang yang memerlukan keputusan. Ini melibatkan pengumpulan informasi yang relevan dan analisis situasi untuk memahami konteks yang mendasari.
2. Pengumpulan Data dan Informasi: Tahap ini mencakup pengumpulan data yang relevan dan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami masalah secara menyeluruh dan mengevaluasi berbagai alternatif solusi.
3. Pengembangan Alternatif: Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengembangkan berbagai alternatif solusi. Ini melibatkan brainstorming dan analisis kreatif untuk menghasilkan opsi-opsi yang dapat diambil.
4. Evaluasi Alternatif: Setiap alternatif yang dihasilkan kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu seperti biaya, manfaat, resiko dan probabilitas keberhasilan. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi alternatif yang paling efektif dan efisien.
5. Pemilihan dan Implementasi Keputusan: Tahap terakhir adalah memilih alternatif terbaik berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dan kemudian mengimplementasikan keputusan tersebut. Ini juga mencakup pemantauan dan penilaian hasil untuk memastikan keputusan yang diambil mencapai tujuan yang diinginkan.

## B. Klasifikasi Pengambilan Keputusan
Salah satu hal yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan ialah adanya keterkaitan langsung antara tindakan yang diambil dengan tujuan dan berbagai sasaran yang ingin dicapai. Salah satu teori yang telah dilakukan oleh para ahli pengambilan keputusan adalah mengklasifikasikan keputusan  kepada  dua jenis utama, yaitu keputusan terprogram, dan keputusan yang tidak  terprogram.

## 1. Keputusan Terprogram
Keputusan terprogram adalah tindakan menjatuhkan pilihan yang  berlangsung berulang kali, dan diambil secara rutin dalam organisasi. Keputusan terprogram biasanya menyangkut pemecahan masalah-masalah yang sifatnya teknis serta tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Para  ahli  dalam  bidang  ini  secara  terus  menerus  memanfaatkan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  dengan  menciptakan  pendekatan-pendekatan  baru,  seperti Operations  research ,  model pengambilan keputusan, simulasi dan pemanfaatan teknologi komputer.
Contoh yang nyata terlihat pada administrasi perkantoran dan  surat-menyurat sebagai aplikasi kemajuan teknologi yang paling sederhana. Pemanfaatan teknologi canggih dalam memecahkan masalah repetitif dan rutin sangat membawa manfaat bagi para manajer dengan alasan:
a) Dapat lebih banyak mendelegasikan wewenang kepada bawahannya.
b) Tidak lagi harus menggunakan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk memecahkan masalah karena sudah dapat dilakukan oleh bawahannya.
c) Berkurangnya tenaga pelaksana teknis dari berbagai kegiatan operasional, sehingga tenaga yang tersedia dapat dilatih dan dialihkan untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya lebih produktif.
Pengambilan keputusan secara terprogram hanya dapat berlangsung dengan efektif apabila memenuhi empat kriteri dasar, yaitu:
1) Tersedianya waktu dan dana yang memadai untuk pengumpulan dan analisis data.
2) Tersedianya data yang sifatnya kuantitatif
3)  Kondisi  lingkungan  yang  relative  stabil,  tidak  terdapat  tekanan  kuat  untuk  secara  cepat melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu terhadap kondisi yang selalu berubah.
4)  Tersedianya  tenaga  terampil  untuk  merumuskan  permasalahan  secara  tepat,  termasuk terpenuhinya tuntutan operasional.

## 2. Keputusan yang tidak terprogram
Keputusan  ini  diambil  dalam  usaha  pemecahan  masalah-masalah  baru  yang  belum  pernah  dialami sebelumnya,  dalam  menyelesaikan  persoalan  dibutuhkan  nalar  yang  tinggi  yang  dihubungkan  dengan tindakan  yang  sifatnya  adaptatif  dan  berorientasi  pada  efektifitas  pemecahan.  Keputusan  yang  tidak terprogram  ini  pada  umumnya  hanya  dilakukan  oleh  para manajer.  Jadi  betapa  pentingnya recruitment (pengarahan),  penempatan  dan  pengembangan  tenaga  manajerial  terutama  mereka  yang  diprioritaskan untuk menduduki jabatan  manajemen puncak dalam organisasi.

## B. Pengambilan Keputusan Perencanaan SDM
Gambar 3 : Diagram Tujuh Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan
Keterangan Gambar:
1. Kondisi yang menekan
Faktor  ini  adalah  sesuatu  dari  luar  yang  tidak  dapat  dielakkan/dihindari  oleh  pengambil keputusan/pembuat  kebijaksanaan,  yang  mengharuskanya  mengambil  keputusan/  membuat kebijaksanaan yang berbeda dari keputusan yang semula akan ditetapkanya.
2. Institusi/Peraturan
3. Pengambilan keputusan/pembuatan kebijaksanaan dibatasi oleh bidang operasional organisasi/perusahaan sebagai institusi yang terikat pada bidang bisnis masing-masing.
4. Kepribadian dan Intelegensi
5. Pengaruh ini bersumber dari dalam diripengambil keputusan/pembuat kebijaksanaan berupa factor kepribadian dan inteligensi, yang tidak dapat direkayasa atau dirubah.
6. Kualitas data/informasi
7. Pengambilan keputusan yang paling akurat tergantung pada kecukupan dan kelengkapan (kuantitatif) dan ketepatan atau relevansi data (kualitatif) yang dipergunakan. Data tersebut bersumber dari hasil pencatatan data di dalam Sistem Informasi SDM di masa lalu dan keakuratan informasi SDM yang
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3920
diperoleh dari pengumpulan, penjaringan, penelitian dan pengembangan data.
8. Tingkat Kepastian (Certainity)
Untuk  itu  secara  singkat  perlu  diketengahkan  ulang  bahwa  pengambilan  keputusan  dalam Perencanaan SDM sangat dipengaruhi oleh cara/teknik yang ditempuh yang terdiri dari:
• Prediksi  kebutuhan (demand) SDM  di  lingkungan  sebuah  organisasi/perusahaan  dengan menggunakan analisis  statistic karena tersedia data kuantitatif secara lengkap yang setelah dianalisa  akan  menghasilkan  keputusan  dengan  tingkat     kepastian/keakuratan (certainity) tinggi.
• Prediksi  kebutuhan (demand) SDM  di  lingkungan  sebuah  organisai/perusahaan  dengan mempergunakan data kuantitatif yang tidak lengkap dan ditunjang informasi kualitatif,  yang menghasilkan keputusan dengan memiliki resiko ( risk ).
• Prediksi  kebutuhan  ( demand) SDM  di  lingkungan  sebuah  organisasi/perusahaan  dengan mempergunakan  seluruhnya  informasi  kualitatif,  yang  menghasilkan  keputusan  dengan tingkat kepastian rendah ( uncertainity ), sehingga cenderung bersifat spekulatif.
9. Pertimbangan Politik
Kondisi politik nasional (dalam negeri) dan internasional (global), sangat besar pengaruhnya pada pertumbuhan  ekonomi  negara  dimana  sebuah  organisasi/perusahaan  melaksanakan  operasional bisnis.
10. Nilai-Nilai
Pengambil  keputusan  atau  pembuat  kebijaksanaan  dilingkungan  sebuah  organisasi/perusahaan adalah manusia sebagai makhluk normatif yang hidup di dalam dan dengan nilai-nilai yang mengatur kehidupannya  sebagai makhluk  individual  dan  makhluk  sosial.  Dalam  kodrat  sebagai  makhluk normatif  itu  manusia  cenderung  untuk  hidup  bersama  di  dalam  masyarakat,  antara  lain  dengan membentuk  organisasi  atau  pembuat  kebijaksanaan  terikat  pada  nilai-nilai  yang  berlaku  atau diterima, dihormati dan dijadikan pedoman dalam berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai budaya organisasi/perusahaan masing-masing.
11. Dalam  kenyataanya  disamping  nilai-nilai  tersebut  di  atas,  masih  terdapat  dua  nilai  yang  besar pengaruhnya dalam mengambil keputusan dan pembuatan kebijaksanaan. Kedua nilai-nilai tersebut adalah:
1. Nilai-nilai mutlak.
Nilai-nilai ini bersumber dari agama (khususnya agama samawi)
2. Nilai-nilai nisbi.
Nilai-nilai ini disebut juga nilai-nilai filsafat dan nilai-nilai    sosial, yang diciptakan manusia dalam  menjalani  dan  menjalankan  hidup        dan  kehidupanya  sebagai  makhluk  normatif, makhluk individual dan    makhluk sosial. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam filsafat/pandangan hidup, kebiasaan, adat istiadat, hukum/nilai yuridis formal    (perundang-undangan) dan lain sebagainya,  bahkan  juga  di  dalam        peraturan        disiplin/tata  tertib  sebuah organisasi/perusahaan.
Disimpulkan  bahwa  tindakan  memutuskan  adalah  suatu  tindakan  yang  paling  penting  dilakukan  oleh seorang  pengambil  keputusan  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Mendalami  cara-cara  pengambil keputusan  bertindak,  dan mengapa mereka bertindak demikian, merupakan studi tersendiri yang disebut dengan teori keprilakuan dalam pengambilan keputusan.
Secara  umum  para  pengambil  keputusan  memiliki  kesamaan  dalam  mengambil  keputusan  yang  efektif, antara lain:
a. Berani mengambil resiko dengan pendekatan yang holistik
b. Menyelesaikan suatu permasalahan secara optimal agar tidak timbul permasalahan serupa di masa yang akan datang.
c. Memiliki  kecenderungan  mengambil  sikap  dan  memandang  pengambilan resiko  sebagai
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3920
tanggungjawabnya.
d. Mempunyai kepercayaan yang besar terhadap kemampuannya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya.
e. Kecenderungan memberikan lips service pada saran dan pendapat para bawahannya serta orang lain yang mungkin terlibat.
Kepustakaan tentang manajemen menunjukkan kesamaan pendapat para ahli menyatakan bahwa, tindakan memutuskan merupakan titik sentral dari berbagai peranan yang diharapkan dari seorang manajer. Dalam  melakukan  pengambilan  keputusan  hendaknya  membuat  suatu  kerangka  konseptual,  kerangka konseptual  ini  merupakan  dasar  dari  pengambilan  keputusan  hal  ini  disebabkan  karena  dengan  adanya kerangka konseptual yang mantap, maka akan mencegah seseorang pengambil keputusan bertindak tergesa- gesa  serta  dengan  adanya  kerangka  konseptual  yang  mantap  akan  menambah  keyakinan  dalam  diri pengambil keputusan yang bersangkutan  karena memutuskan didasari dengan sikap hati-hati dan dengan cara  berpikir  yang  logis.  Kerangka  konseptual  pula  memudahkan  para  pengambil  keputusan  untuk menentukan prioritas penanganan berbagai problematika yang timbul.

## Gambar 4. Kerangka Pengambilan Keputusan

## Pembahasan
Komisi  Pemilihan  Umum  merupakan  lembaga  Non  pemerintah  yang  mengurusi  proses  electoral  di Indonesia.  Struktur  organisasi  KPU  yang  berjenjang  dari  tingkat  pusat  sampai  ke  tinggat  TPS  tentu membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  banyak.  Dengan  kualifikasi  yang  berbeda-beda  pada  setiap tingkatannya.  Kebijakan  dalam  perencanaan  sumber  daya  manusai  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  7 tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  8 tahun 2022.
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3920
Dalam rekruitmen personal pada tingkat ad hoc, yakni kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS dilaksanakan secara  serentak  se-Indonesia.  Proses  ini  dilaksanakan  oleh  KPU  Kabupaten/kota.  Dengan  waktu  yang sangat singkat dan kolosal. Kebijakan perencanaan SDM di KPU selalu mengalami perubahan sehingga keputusan yang dihasilkan mengikuti perkembangan regulasi yang ada.
Proses pembuatan kebijakan dan pengambilan Keputusan di KPU dilakukan dengan cara kolektif kolegial. Dimana  keputusan  didasarkan  pada  standar  kebijakan  dan  dipertanggungjawabkan  secara  kolektif  oleh pimpinan di setiap tingkatan. Harapannya bahwa sumber daya manusia yang direncanakan dan ditetapkan oleh KPU dapat menjalankan kerja-kerja elektoral pada tingkatan ad hoc serta mendapat dukungan dari masyarakat.  Keputusan  yang  dikeluarkan    oleh  KPU  selain  berdasarkan  jadwal  dan  tahapan  juga  harus mempertimbangkan kondisi dan situasi politik di masyarakat.
Teori probabilitas didasarkan pada peluang hasil bila dalam periode waktu tertentu suatu kejadian diulang- ulang.  Teori  utilitas  didasarkan  pada  seberapa  besar  manfaat  yang  diperoleh  dari  sebuah  kejadian  yang dipilih.  Teori  permainan  digunakan  apabila  seorang  pengambil  keputusan  tidak  mengetahui  situasi  dan kondisi yang nyata, dan biasanya digunakan dalam situasi konflik.
Perencanaan SDM adalah sebuah keputusan tentang masa depan sebuah perusahaan atau organisasi yang berisi  prediksi  jumlah  dan  kualitas  SDM  yang  dibutuhkan  dalam  mengoperasionalkan  perencanaan kerjanya. Pengambilan keputusan dilakukan dalam bentuk pembuatan perencanaan, harus sesuai dengan tugas pokoknya. Tugas pokok perencanaan dalam bidang Sumber Daya Manajemen yaitu;
Pertama,  menjelaskan  (eksplanation)  kondisi  SDM  yang  dimiliki  organisasi/perusahaan,  baik  jumlah maupun  kualifikasinya  pada  saat  sekarang  ini.  Tugas  itu  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  Audit  SDM disebut juga evaluasi diri dalam bidang SDM dilingkungan organisasi/perusahaan yang akan melaksanakan pembuatan perencanaan SDM.
Kedua,  memprediksi  jumlah  kualifikasi  SDM  yang  dibutuhkan,  dengan  menggunakan  hasil  kegiatan evaluasi  pekerjaan  (Job  Evaluation)  dan  hasil  analisis  pekerjaan  dalam  bentuk  deskripsi  dan  spesifikasi pekerjaan.
Ketiga, pengendalian atau kontrol masa depan berupa penetapan jumlah dan kualifikasi SDM yang akan direkrut  dan  diseleksi,  yang  diakhiri  dengan  melaksanakan  kegiatan  penempatan  ulang (replacement/restaffing)  SDM  dari  sumber  internal  hasil  Audit  SDM  dan  pengangkatan  SDM  baru  dari sumber eksternal.
Keberhasilan perencanaan SDM dalam memprediksi kebutuhan (Demand) SDM, sangat tergantung pada tingkat keakuratan proses penetapannya menjadi sebuah keputusan atau sebagai pembuatan kebijaksanaan organisasi/perusahaan.
Pada dasarnya proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di  KPU akan selalu berhadapan dengan  masalah,  apakah  itu  secara  personal  atau  pun    kelompok  kepentingan  politik.  Utamanya  dalam perencanaan SDM di tingkat  ad hoc. Bahkan keputusan sering diambil berdasarkan pertimbangan politik, bukan  berdasarkan  prinsip  manajemen.  Permaslahan  yang  dibahas  pada  tulisan  ini  difokuskan  pada bagaimana  sistematika  dan  Teknik  dalam  membuat  kebijakan  serta  pengambilan  keputusan  pada perencanaan SDM di organisasi KPU.
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.3920

## Kesimpulan
Perencanaan  SDM  merupakan  bagian  dari  sebuah  kebijakan  dan  keputusan  di  KPU.  Kebijakan  dan Keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan regulasi dan kaedah manajemen organisasi. Produk  kebijakan  dan  keputusan  organisasi  KPU  adalah  performa  dalam  menjaga  kepercayaan  publik. Keputusan  tentang  perencanaan  SDM  badan  ad  hoc  KPU  harus  mengikuti  regulasi  yang  berlaku  serta prinsip-prinsip manajemen yang ada. Karena anggota badan ad hoc merupakan ujung tombak suksesnya kerja-kerja electoral.
Pembuatan kebijakan perencanaan SDM harus memenuhi asas-asas dalam manajemen organisasi. Tahapan dalam pengambilan keputusan dilakukan secara tertb dan teratur. Serta kerangka pengambilan kebijakan yang manajerial menjadi kunci menjaga trust lembaga dalam melakukan perencanaan SDM badan ad hoc KPU Kabupaten/ Kota.

## Referensi
Aisyah,  Nurul,  Arman  Syah  Putra.  (2021).  Sistem  Pendukung  Keputusan  Rekomenddasi  Pemilihan Manajer  Terbaik  Menggunakan  Metode  AHP  (Analytic  Hierarchy  Process). Jurnal  Esensi Infokom Vol. 5 N.2.
Andi Susanto, (2020) Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan, Gramedia Pustaka Utama
Hasmin, S. R., M. Si., & Dr. Jumiaty Nurung, S. P., M. Si. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) (S. MM. Muh. Rezky Naim, Ed.; Pertama). Mitra Cendekia Media.
Heru Priyanto, (2021) Pengambilan Keputusan dalam Manajemen, Pustaka Ilmu.
Hayati, F., et al. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 100-104
Journal Ability : Journal of Education and Social Analysis Volume 2, Issue 3, Juli 2021
Muhdi,  Nurkolis,  dan  Suwarno  Widodo.  (2017).  Teknik  Pengambilan  Keputusan  Dalam MenentukanModel  Manajemen  Pendidikan  Menengah.  Jurnal  Manajemen  Pendidikan.  Vol.4 No.2.
Nuraini, Betti. (2017). Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI. Nomor 8 Tahun (2022). Tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
Putera,  R.  E.,  &  Miko,  A.  (2021).  Analisis  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Pada  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik
Rina Andayani, (2019), Manajemen Strategis: Konsep dan Kasus, Penerbit Universitas Terbuka.
Setyawati, I. E. (2021). Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Pelayanan Pegawai Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung. KarismaPro
Yando, A. D., Lubis, S. H., & Wijaya, D. J. (2019). Penerapan Manajemen Strategik terhadap Kinerja Lembaga  Penyelenggara  Pemilu.  Prosiding  Seminar  Nasional  Ilmu  Sosial  Dan  Teknologi (SNISTEK).