## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN
(STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN)
Oleh:
Berliana Devi Siregar 1) Martha Romauli 2)
Gomgom T.P Siregar 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
berlianasiregar@gmail.com 1) martharomauli@gmail.com 2)
gomgomsiregar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
This study aims at determining the regulation of the criminal act of persuading children to have intercourse where the child is the perpetrator, what factors cause the child as the  perpetrator  to  persuade  other  children  to  have  intercourse  and  the  application  of the law to the criminal act of the perpetrator persuading children to have intercourse, where child as the perpetrator based on Decision No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan. The  type  and  research  approach  used  is normative  juridical  with  descriptive  research nature,  which  uses  secondary  data.  Data  obtained  by  analyzing  the  results  of  the decision and literature study. Then, the data was processed using qualitative analysis. Based on the results of the research, it is known that, firstly, the regulation regarding criminal  acts  of  persuading  children  to  have  intercourse  in  which  the  child  is  the perpetrator  is  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection.  In  the  law,  the regulation  regarding  sexual  intercourse  with  children  is  regulated  in  Article  81 Paragraph  (2).  Second,  the  factors  that  cause  children  as  perpetrators  to  persuade other children to have intercourse include: curiosity of children who are big enough to try  new  things  without  thinking  about the  consequences  in  the  future,  the  desire  to  try out  out  of  curiosity  after  seeing  some  media  that  displays  things.  -Things  that  violate immorality and so on. Third, the application of the law to the criminal act of persuading a  child  to  have  intercourse,  namely  imposing  a  sentence  on  the  child,  therefore  with imprisonment  for  1  (one)  year  and  4  (four)  months  as  well  as  job  training  at  the Yayasan Indonesia Berkarya Jalan Karya Helvetia Medan for 6 (one) years. six months. Keywords: Children, Criminal Liability, Sexual Intercourse, Perpetrators

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.dimana anak sebagai pelakunya, faktor-faktor apa saja  yang  menyebabkan  anak  sebagai  pelaku  membujuk  anak  lain  untuk  melakukan persetubuhan  dan  penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pelaku  membujuk  anak untuk  melakukan  persetubuhan,  dimana  anak  sebagai  pelakunya  berdasarkan  Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah  yuridis  normatif  dengan  sifat  penelitian  deskriptif,  yang  menggunakan  data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis hasil putusan dan studi kepustakaan. Kemudian,  data  diolah  dengan  menggunakan  analisis  kualitatif.  Berdasarkan  hasil
penelitian  diketahui  pertama,  pengaturan  tentang  tindak  pidana  membujuk  anak  untuk melakukan persetubuhan dimana anak sebagai pelakunya yaitu Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungn  Anak.  Dalam  UU  tersebut,  pengaturan  tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat (2). Kedua, Faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan yaitu  meliputi:  keingintahuan  anak  yang  cukup  besar  untuk  mencoba  hal  baru  tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran  setelah  melihat  beberapa  media  yang  menampilkan  hal-hal  yang  melanggar asusila  dan  lain  sebagainya.  Ketiga,  Penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  4  (empat) bulan serta pelatihan kerja di Yayasan Indonesia Berkarya Jalan Karya Helvetia Medan selama 6 (enam) bulan.
Kata Kunci: Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Persetubuhan, Pelaku
1. PENDAHULUAN
Sejak  Indonesia  mengalami masa  transisi  dari  sistem  pemerintahan yang  otoriter  menuju  pemerintahan yang  demokrasi  melalui  sisitem  yang disebut reformasi, perubahan dan perkembangan juga terjadi dalam kehidupan  masyarakat.  Salah  satu perubahan  tersebut  adalah  masalah kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak. Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak dan kebijakan kriminal ( criminal policy ) sangat  berkaitan.  Masyarakat  berusaha untuk menanggulangi kejahatan melalui kebijakan kriminal, yang di dalam gerak operasionalnya  terarah  pada  2  (dua) jalur yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal.
Dewasa  ini,  anak-anak  sering terlibat  dalam  tidak  pidana,  termasuk kejahatan  seksual.  Mereka  terlibat  baik sebagai korban maupun sebagai  pelaku. Faktor lingkungan, baik faktor keluarga maupun  teman  pergaulan,  merupakan pemicu  munculnya  tindak  pidana  oleh anak.  Berdasarkan  data  dari  KPAI, terlihat  bahwa  di  Indonesia  pada  6 (enam) tahun terakhir
terjadi
peningkatan kasus anak yang
melakukan tindak pidana, yaitu sebanyak  9.266  kasus.  Salah  satunya tindak  pidana  tersebut  adalah  adalah tindak  pidana  kesusilaan,  khususnya
pemerkosaan/persetubuhan  baik  seumur dengannya  maupun  lebih  dibawah umurnya.
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Anak  yang  diatur  dalam  Bab III  dari  Pasal  16  sampai  dengan  Pasal 62,  artinya  ada  47  pasal  yang  mengatur hukum  acara  pidana  anak.  Mengingat hukum acara pidana anak ini sebagai lex specialis dari  hukum  acara  pidana umum  (KUHAP),  maka  ketentuan beracara  dalam  hukum  acara  pidana (KUHAP)  berlaku  juga  dalam  acara peradilan pidana anak, kecuali
ditentukan  lain  dalam  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk  pemberian  jaminan
perlindungan hak-hak anak yang sedang berkonflik secara hukum, maka Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi  anak  yang  diperiksa  karena  tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat  serta  perlindungan  khusus  dan dilaksanakan  melalui  penjatuhan  sanksi tanpa  pemberatan  sesuai  ketentuan Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak. Jika tindak pidana yang dilakukan  oleh  anak  sebelum  genap berumur  18  (delapan  belas)  tahun  dan diajukan  ke  sidang  pengadilan  dimana
setelah anak yang bersangkutan melampaui  batas  umur  18  (delapan belas)  tahun,  tetapi  belum  mencapai umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun,  anak tetap  diajukan  ke  sidang  anak  Pasal  20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan  Anak  sedangkan berdasarkan  Pasal  21  Undang-Undang Nomor  35  Tahun 2014  Tentang Perlindungan  Anak  ditentukan  anak yang  belum  berumur  12  (dua  belas) tahun melakukan atau
diduga melakukan  tindak  pidana,  Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja  Sosial  Profesional  mengambil keputusan untuk: 1. Menyerahkannnya kembali
kepada orang tua/ wali; atau
2. Mengikut  sertakannya  dalam program  pendidikan,  pembinaan dan  pembimbingan  di  instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan  Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangan  bidang  kesejahteraan sosial,  baik  di  tingkat  pusat maupun  daerah,  paling  lama  6 (enam) bulan Namun berlakunya ketentuan-ketentuan  di  atas  sesuai dengan  Undang-Undang  tersebut,  tidak serta merta menghilangkan kasus kejahatan  kesusilaan  dimana  anak sebagai pelakunya. Oleh sebab itu kasus kejahatan  tindak  pidana  persetubuhan dimana anak sebagai pelakunya, sepatutnya dilihat dari beberapa ketentuan  pertanggungjawaban  pidana agar  dapat  menimbulkan  keadilan  bagi korban  yang  juga  berstatus  sebagai anak.
Pertanggungjawaban  pidana
hanya  akan  terjadi  jika  sebelumnya telah  ada  seseorang  yang  melakukan tindak  pidana,  ataupun  dengan  tidak mungkin
seorang dipertanggungjawabkan  dalam  hukum pidana,  jika  yang  bersangkutan  tidak
melakukan  tindak  pidana.  Setiap  orang yang melakukan kejahatan harus bertanggungjawab secara hukum karena sudah  diatur  dalam  hukum  tertulis  di Indonesia. Dalam doktrin hukum pidana terdapat  suatu  asas  mengenai  hal  ini yang  dikenal  dengan  asas geen  straf sonder schuld (Belanda) atau keine straf ohne schuld (Jerman) yang di Indonesia dikenal  dengan  asas  tiada  pidana  tanpa kesalahan.  Artinya,  untuk  dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana disyaratkan bahwa perbuatannya  itu  dapat  dipersalahkan padanya ialah si pembuat itu mempunyai kesalahan. Untuk memenuhi suatu perbuatan  sebagai  suatu  tindak  pidana, KUHP  mensyaratkan  adanya  unsur- unsur  utama  yang  harus  dipenuhi,  yaitu sifat  melawan  hukum  dan  kesalahan. Sifat  melawan  hukum  selalu  meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam  rumusan  tindak  pidana.  Unsur kesalahan  selalu  meliputi  suatu  tindak pidana,  baik  secara  eksplisit  tercantum dalam  rumusan  tindak  pidana  maupun tidak  tercantum  secara  eksplisit  dalam rumusan  tindak  pidana,  kecuali  dalam rumusan  tindak  pidana  terdapat  unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan  sebagai  suatu  tindak  pidana harus  memenuhi  unsur  sifat  melawan hukum dan kesalahan.
Adapun  kronologi  singkat terjadinya  tindak  pidana  persetubuhan ini  bermula  saat  Anak  berinisial  T menghubungi  saksi  M  yang  masih berumur 17 Tahun lewat chat dari WA. Selanjutnya  saksi  M  pergi  menemui Anak  berinsial  T  di  tempat  kos- kosannya  di  jalan  Sei  Putih  I  Medan Petisah  Kota  Medan,  sesampainya ditempat  kos-kosan  tersebut  saksi  M
langsung bertemu dengan Anak berinsial T di dalam kosannya selanjutnya  saksi  M  bersama  Anak berinsial T keluar untuk makan bersama dan  setelah  selesai  makan,  mereka kembali ke kos sekitar pukul 17.30 Wib. Kemudian, Saksi M mengatakan kepada Anak  berinsial  T  mau  pulang  akan tetapi Anak berinsial T tidak mengizinkannya dan memaksa Saksi M untuk melakukan persetubuhan
dengannya.  Pengadilan  Negeri  Medan menjatuhkan  putusan  bersalah  terhadap
Anak berinsial T dengan pidana penjara selama  1  (satu)  tahun  dan  4  (empat) bulan  serta  pelatihan  kerja  di  Yayasan Indonesia  Berkarya  selama  6  (enam) bulan.
2. TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Pengertian  Pertanggungjawaban
Pidana Pertanggungjawaban pidana merupakan  sesuatu  yang  dipertanggung jawabkan secara pidana terhadap seseorang  yang  melakukan  perbuatan pidana atau tindak pidana. Pertanggungjawaban  pidana  mau  tidak mau  harus  didahului  dengan  penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang
tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa
terlebih  dahulu  ia  melakukan  perbuatan pidana.  Dirasakan  tidak  adil  jika  tiba- tiba  seseorang  harus  bertanggungjawab atas  suatu  tindakan,  sedang  ia  sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.
Dasar  adanya  suatu  perbuatan pidana  yaitu  asas  legalitas,  sedangkan dasar  dapat  dipidananya  seseorang adalah atas dasar kesalahan. Pertanggungjawaban  pidana  menjurus kepada  pemidanaan  petindak,  jika  telah melakukan  sesuatu  tindak  pidana  dan memenuhi  unsur-unsurnya  yang  telah ditentukan dalam undang-undang.
Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan
dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan  tersebut  bersifat  melawan hukum  untuk  itu.  Dilihat  dari  sudut kemampuan  bertanggung  jawab,  maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab dipidanakan. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain: 1) Adanya  suatu  tindak  pidana yang  dilakukan  untuk  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,  maka  seseorang  harus melakukan suatu perbuatan pidana  atau  tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan  yang  dilarang  oleh undang-undang  dan  diancam dengan pidana, barangsiapa yang  melanggarnya.  Dalam  hal ini  perbuatan  merupakan    unsur pembentuk  tindak  pidana.  J.M van  Bemmelen  yang  menulis bahwa  pembuat  undang-undang, seperti membuat perbedaan antara  kejahatan  yang  dilakukan dengan sengaja dan karna kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan  si  pelaku  itu  dinamakan bagian  subjektif.  Bagian  yang bersangkutan  dengan  tingkah laku  itu  sendiri  dan  dengan keadaan  di  dunia  luas  pada waktu  perbuatan  itu  dilakukan dinamakan bagian objektif.
2) Mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang  yang  melakukan  tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya. Kemampuan  bertanggung  jawab adalah suatu keadaan normalitas
psikis  dan  kematangan  atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki empat jenis kemampuan yaitu: a) Mampu  mengerti  maksud perbuatannya;
b) Mampu  menyadari  bahwa perbuatannya  tidak  dapat dibenarkan oleh masyarakat; c) Mampu menentukan
kehendak  dalam  melakukan pernbautannya;
d) Tidak adanya alasan pemaaf.
3) Adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan  sebagaimana  dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk  kesengajaan  ataupun kealpaan).  Kesalahan  dalam  arti luas  atau  kesalahan  sebagai unsur pertanggungjawaban pidana  inilah  yang  merupakan perwujudan  dari  asas  “tiada pidana  tanpa  kesalahan”  ( geen straft  zonder  schuld ).  Kesalahan merujuk  kepada  dapat  dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena sipelaku diharapkan  dapat  berbuat  selain tindak pidana. Kesalahan dibangun  di  atas  tiga  hal  yaitu “dapat dicela”, “penilaian masyarakat”, dan “dapat berbuat selain  tindak  pidana”.  Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan  ( schuld )  itu  terbentuk dari  adanya  sejumlah  unsur.
Kesalahan pada umumnya terdiri  atas  dua  unsur  yaitu: Kesengajaan KUHP menyebutkan  “Sengaja  ialah kemauan  untuk  melakukan  atau tidak melakukan perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  atau diperintahkan oleh undang-
undang”.  Menurut  teori  dan doktrin hukum pidana, kesengajaan  itu  ada  3  (tiga) bentuk, antara lain: a) Kesengajan  sebagai  maksud (oogmerk ). Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan.  Dengan  demikian kesengajaan  sebagai  maksud, sama artinya dengan menghendaki  ( willens )  untuk mewujudkan  suatu  perbuatan pidana dan menghendaki akibat  yang  ditimbulkanny. Maksud  adalah  sesuatu  yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang /pelaku. 37 b) Sengaja  sebagai  kesadaran kepastian ( opzet bij zekerbeids bewustzjin ) Kesengaja  sebagai  kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan  adalah,  dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan  yang  dilakukan beserta  akibatnya.  Kesengaja sebagai  kesadaran  kepastian adalah  kesadaran  seseorang terhadap suatu akibat menurut pikirannya. c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ( dolus eventualis ). Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan  perbuatan  yang diketahi  bahwa  ada  akibat lain yang mungkin ditimbulkan  yang  dia  tidak inginkan  dari  perbuatannya, namun  besarnya  kehendak untuk mewujudkan suatu
perbuatan siap untuk mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.

## 2. Pengertian Anak
Anak  menurut  bahasa  adalah keturunan  kedua  sebagai  hasil  antara hubungan  pria  dan  wanita.  Dalam konsideran  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak,  dikatakan  bahwa  anak  adalah amanah  dan  karuni  Tuhan  Yang  Maha Esa,  yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih  lanjut  dikatakan
bahwa  anak  adalah  tunas,  potensi,  dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan  bangsa,  memiliki  peran strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat khusus  yang  menjamin  kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak  mampu  memikul tanggung  jawab tersebut,  maka  ia  perlu  mendapat kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,  baik  fisik,  mental  maupun sosial,  dan  berakhlak  mulia,  perlu dilakukan  upaya  perlindungan  serta untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak dengan  memberikan  jaminan  terhadap pemenuhan  hak-haknya  serta  adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas permasalahan  yang  telah  dirumuskan dan    dibatasi  sebagaimana  tersebut diatas, maka dalam metode  penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini
adalah  penelitian  kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder  yang    berupa  bahan  hukum primer: Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.  Medan  serta peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini  seperti: Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang
Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  jo.  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak,  Undang-Undang
Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
Peradilan Anak, bahan hukum
sekunder:  yaitu  bahan-bahan  hukum yang  diperoleh  bukubuku  bacaan  dan laporan-laporan  hasil  penelitian  hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang  diteliti  dan  bahan  hUkum  tersier yaitu  bahan  hukum  yang  pelengkap sifatnya  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  tambahan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Bahan  hukum  tersier  ini terdapat  dalam  penelitian  misalnya kamus hukum, kamus bahasa,
ensiklopedia dan lain sebagainya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASANA 1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan
Anak  Sebagai  Pelaku  Membujuk
Anak  Lain  Untuk  Melakukan Persetubuhan Juvenile delinquency ialah perilaku jahat/dursila, atau
kejahatan/kenakalan  anak  anak  muda; merupakan  gejala  sakit  (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan  bentuk  tingkah-laku yang menyimpang. Juvenile berasal dari bahasa  latin  juvenlis  artinya  anak- anak,anak  muda,ciri  karakteristik  pada masa  muda,  sifat-sifat  khas  pada periode  remaja. Delinquent berasal  dari
kata  latin  “ delinquere ”  yang  berarti: terabaikan, mengabaikan yang kemudian  diperluas  artinya  menjadi jahat,a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki, durjana, dursila, dan lain-lain.
Deliquency itu selalu mempunyai konotasi serangan,
pelanggaran,
kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun. Kenakalan remaja ( juvenile delinquency )  adalah  suatu  perbuatan yang melanggar
norma, aturan atauhukum  dalam  masyarakat  yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Sedangkan Pengertia  kenakalan  remaja  Menurut Paul Moedikdo,SH adalah:
1. Semua  perbuatan  yang  dari  orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan  kenakalan  jadi  semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti  mencuri,  menganiaya  dan sebagainya.
2. Semua  perbuatan  penyelewengan dari  norma  kelompok  tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial. Pendekatan psikologis,menekankan sebab- sebab  tingkah  laku  delinkuen anak-anak  dari  aspek  psikologis atau  isi  kejiwaannya.  Antara  lain faktor intelegensia, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang  salah,  fantasi,rasionalisasi,
internalisasi  diri  yang  keliru,
konflik batin, emosi yang kontroversial, kecendurangan psikopatologis, dan lain-lain. Sedangkan dalam pendekatan sosiologis,  para  sosiologis  berpendapat
tingkah-laku  delinkuen  pada  anak-anak remaja  ini  adalah  murni  sosiologis  atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan  oleh  pengaruh  struktur sosial,  tekanan  kelompok,  peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor  kultural  dan  sosial  itu sangat mempengaruhi,
bahkan mendominasi  struktur  lembaga-lembag sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah  kelompoknya  partisipasi  sosial, dan  pendefinisian-diri  atau  konsep dirinya.
Kenakalan remaja di latar belakangi  oleh  rangkaian  faktor  yang saling  mengikat.  Lingkungan  keluarga, keharmonisan  orang  tua  serta  suri tauladan  sangat  menentukan,  namun dalam rangkaian menanggulangi kenakalan  remaja  menuntut  Tri  Pusat
Pendidikan  secara  menyeluruh  karena kesadaran  Tri  Pusat  Pendidikan  dalam proses  pendewasaan  anak  adalah  kunci utama  dalam  membentuk  pribadi  anak. Dalam  hal  tindak  pidana  persetubuhan yang dilakukan oleh anak, terjadi karena beberapa faktor yakni faktor diri, faktor lingkungan dan faktor pendorong perbuatan  tersebut.  Adapun  faktor- faktor yang dimaksud yaitu meliputi:
a) Keingintahuan  anak  yang  cukup besar  untuk  mencoba  hal  baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari;
b) Keinginan  untuk  mencoba-coba karena penasaran setelah melihat beberapa media yang menampilkan hal-hal yang melanggar asusila;
c) Kurangnya  pengawasan  orang tua dalam menemani anak memperoleh informasi dan pengetahuan  baru  dari  berbagai hal; d) Lingkungan yang mendukungnya untuk
melakukan hal tersebut ini dapat berupa ajakan teman-teman sepermainannya. 2 . Penerapan Hukum Terhadap Tindak  Pidana  Membujuk  Anak Untuk  Melakukan  Persetubuhan Berdasarkan Nomor: No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan. Penerapan hukuman bagi
anak di bawah umur diatur berdasarkan Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:
Dalam  menuntut  orang  yang belum cukup umur (minderjarig) karena  melakukan  perbuatan sebelum  umur  16  (enam  belas) tahun, hakim dapat menentukan:
memerintahkan  supaya yang bersalah  dikembalikan  kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya,  tanpa  pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa  pun,  yaitu  jika  perbuatan merupakan  kejahatan  atau  salah satu  pelanggaran  tersebut  pasal 489,  490,  492,  496,  497,  503, 505,  514,  517-519,  526,  532,
536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua)  tahun  sejak  dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran  tersebut  diatas,  dan putusannya  menjadi  tetap;  atau menjatuhkan pidana.
Berdarkan  ketentuan  tersebut berarti  seseorang  yang  umurnya  telah lebih  dari  enam  belas  tahun,  maka  ia dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan  pidana  yang  diberlakukan bagi  orang  dewasa.  Sementara  dalam Pasal  47  KUHP  ancaman  pidana  bagi anak  yang  belum  berumur  16  tahun dapat berupa:
1. Jika  hakim  menjatuhkan  pidana, maka  maksimum  pidana  pokok
terhadap  perbuatan  pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan  yang  diancam  dengan pidana  mati  atau  pidana  seumur hidup,  maka  dijatuhkan  pidana penjara  paling  lama  15  (lima belas) tahun.
3. Pidana  tambahan  yang  tersebut dalam  Pasal  10  sub  b,  nomor  1 dan  3,  tidak  dapat  dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur  12  (dua  belas)  tahun dan  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  1  angka  2  huruf  a Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1997  yang  diancam dengan  hukuman  mati  atau seumur  hidup.  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada  Pasal  10  KUHP,  dan membuat sanksinya secara tersendiri.
Adapun  pidana  pokok  yang dapat  dijatuhkan  kepada  anak  nakal terdapat  dalam  Pasal  23  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 ialah:
1) Pidana penjara;
2) Pidana kurungan;
3) Pidana denda;
4) Pidana pengawasan Terhadap  anak  nakal  tidak dapat  dijatuhkan  pidana  mati,  maupun pidana seumur hidup, akan tetapi pidana penjara  bagi  anak  nakal  maksimal sepuluh  tahun.  Jenis  pidana  baru  dalam undang–  undang  ini  adalah  pidana pengawasan  yang  tidak  terdapat  dalam KUHP.  Pidana  tambahan  bagi  anak nakal dapat berupa:
a) Perampasan barang tertentu;
dan/atau
b) Pembayaran ganti rugi.
Ancaman  pidana  yang  dapat dijatuhkan  terhadap  anak  nakal  yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1997,  paling  lama setengah  dari  maksimum  ancaman pidana  penjara  bagi  orang  dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam  dengan  pidana  mati  atau penjara  seumur  hidup,  maka  bagi  anak ancaman  pidananya  menjadi  maksimal sepuluh  tahun.  Sedangkan  yang  belum berumur delapan tahun walaupun melakukan  tindak  pidana,  belum  dapat dijatuhkan  ke  sidang  pengadilan  anak. Ini  didasarkan  pada  pertimbangan sosiologis,  psikologis  bahwa  anak  yang belum berumur delapan tahun itu belum
dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
Akan  tetapi  dalam  hal  anak itu  melakukan  tindak  pidana  dalam batas  umur  delapan  tahun  akan  tetapi belum  berumur  18 tahun maka  ia  dapat diajukan  ke  depan  sidang  pengadilan anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang–undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak,  yaitu  bagi  anak  yang  masih berumur  8  sampai  12  tahun  hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak  yang  telah  mencapai  umur  12 sampai  18  tahun  dijatuhkan  pidana.
Pembedaan perlakuan
tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial anak.  Dalam  Pasal  24  Undang–Undang
Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa tindakan  yang  dapat  dijatuhkan  kepada anak nakal ialah:
1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2) Menyerahkan  kepada  negara untuk  mengikuti  pendidikan,
pembinaan,  dan  latihan  kerja; atau 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau
organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan,  pembinaan  dan latihan kerja.
Dikemukakan  juga  beberapa
Pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  yang  berkaitan  dengan ancaman  pidana  yang  dapat  dijatuhkan kepada anak nakal.
Pasal 26 (1).
(1) Pidana  penjara  yang  dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1 angka 2 huruf a, paling lama setengah  dari  maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,  melakukan  tindak  pidana yang diancam dengan pidana  mati  atau  pidana penjara seumur hidup, maka pidana  penjara  yang  dapat dijatuhkan kepada anak tersebut  paling  lama  10 (sepuluh) tahun. (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,  belum  mencapai  umur  12 (dua belas) tahun melakukan  tindak  pidana yang  diancam  pidana  mati atau  pidana  penjara  seumur hidup,  maka  terhadap  anak nakal  tersebut  hanya  dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  24  ayat  (1) huruf b. (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,  belum  mencapai  umur  12 (dua belas) tahun
melakukan  tindak  pidana yang  diancam  pidana  mati atau  pidana  penjara  seumur hidup,  maka  terhadap  anak nakal  tersebut  dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Pasal 27 Pidana  kurungan  yang  dapat dijatuhkan  kepada  anak  nakal sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  angka  2  huruf  a,  paling lama  setengah  dari  maksimum ancaman  pidana  kurungan  bagi orang dewasa Pasal 28 (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan  kepada  anak  nakal paling besar setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang  dewasa.  (2).  Apabila denda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ternyata  tidak  dapat  dibayar, maka  diganti  dengan  wajib latihan kerja. Pasal 30 (1) (1) Pidana  pengawasan  yang dapat dijatuhkan kepada
anak nakal sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal
1  angka  2  huruf  a,  paling singkat  3  (tiga)  bulan  dan paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Apabila  terhadap  anak  nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan  ketentuan  Pasal 26,  27  dan  28  di  atas  terdapat  istilah
ancaman  pidana  maksimum.  Dalam konteks  hukum  pidana  ada  dua  macam ancaman  pidana  maksimum,  yakni ancaman  pidana  maksimum  umum  dan ancaman  pidana  maksimum  khusus. Maksimum  umum  disebut  dalam  Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama  waktu  tertentu  paling  pendek  1 (satu)  hari  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  berturut  –  turut.  Sehingga, pidana maksimum umum adalah maksimum  lamanya  pidana  bagi  semua perbuatan  pidana.  Adapun  maksimum lamanya  pidana  bagi  tiap  –  tiap perbuatan  pidana  adalah  maksimum khusus.
Pemidanaan  ialah  upaya  untuk menyadarkan  terpidana  agar  menyesali perbuatannya,  dan  mengembalikannya menjadi  warga  masyarakat  yang  baik, taat  pada  hukum,  menjunjung  tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan  yang  dimiliki  anak,  baik dari  segi  rohani  dan  jasmani,  maupun dari  segi  pertanggungan  jawab  pidana atas  perilaku  dan  tindakannya,  maka haruslah  diusahakan  agar  pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan  kemerdekaan  merupakan upaya  terakhir  (ultimum  remedium) bilamana upaya lain tidak berhasil.

## 5. SIMPULAN
1. Faktor-faktor  yang  menyebabkan anak sebagai pelaku membujuk anak lain  untuk  melakukan  persetubuhan yaitu  meliputi:  keingintahuan  anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru  tanpa  memikirkan  tentang akibatnya di kemudian hari,
keinginan untuk mencoba-coba karena  penasaran  setelah  melihat beberapa  media  yang  menampilkan hal-hal  yang  melanggar  asusila, kurangnya  pengawasan  orang  tua dalam  menemani  anak  memperoleh
informasi  dan  pengetahuan  baru  dari berbagai  hal  dan  lingkungan  yang mendukungnya untuk melakukan hal tersebut  ini  dapat  berupa  ajakan teman-teman sepermainannya.
2.  Penerapan  hukum  terhadap  tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan  yang  bersifat  alternatif.
Oleh sebab itu hakim dalam mengadili perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif  pertama,  yaitu  melakukan perbuatan  sebagaimana  diatur  dan diancam  pidana  dalam Pasal  81  ayat
(2) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  Jo.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana dengan menjatuhkan  pidana  kepada  Anak tersebut  oleh  karena  itu  dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan  4  (empat)  bulan  serta  pelatihan kerja di Yayasan Indonesia Berkarya Jalan  Karya  Helvetia  Medan  selama 6  (enam)  bulan.  Dimana  Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  3 Tahun  1997,  paling  lama  setengah dari  maksimum  ancaman  pidana penjara bagi orang dewasa

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual , Bandung, Refika Aditama, 2001.
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  1 ,  Raja  Grafindo,  Jakarta, 2010. Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana I , Rajawali Pers, Jakarta: 2013. Agus Rusianto, Tindak Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana , Jakarta, Prenada  Media  Group,  Jakarta: 2018. Agus Rusianto, Tindak Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui  Konsistensi  antara  Asas, Teori,  dan  Penerapannya ,  Kencana, Surabaya: 2015.
Amir  Ilyas, Asas-asas  Hukum  Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan , Penerbit Rangkang  Education,  Yogyakarta,
2012.
Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana , Rangkang Education,Yogyakarta: 2012. Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan Islam  Di  Indonesia:  Antara  Fiqih Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan , Kencana, Jakarta, 2009. Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale  Delicten)  di  dalam  KUHP , Grafika, Jakarta, 2011.
Andi  Zainal  Farid, Hukum Pidana,  Sinar Grafika, Jakarta: 2010. Barda  Nawawi  Arief, Sari  Kuliah  Hukum Pidana  II ,  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas  Dipenegoro,  Surabaya,
1984.
Chairul  Huda,  Dari Tiada  Pidana  Tanpa
Kesalahan menuju  kepada’Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Jakarta, Kencana, Jakarta: 2011.
D.Y.  Witanto, Hak  dan  Kedudukan  Anak
Luar Kawin , Kencana, Jakarta: 2012. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Fatchur  Rahman, Ilmu  Waris ,  Penerbit  Al- Ma’arif, Bandung, 1981. Frans  Maramis, Hukum  Pidana  Umum  dan Tertulis  di  Indonesia ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta: 2012.
Gerson W, Bawengan, Pengantar Psikologi
Kriminil ,  PT.  Pradyna  Paramita, Jakarta; 2010. Indah  Sri  Utari, Aliran  Dan  Teori  Dalam Kriminologi ,  Dua  Satria  Offset, Yogyakarta, 2012. Kartini Kartono, Patologi Sosial 2:
Kenakalan  Remaja ,  Raja  Grafindo,
Jakarta,  2002.
M.  Nasir  Djamil,  Anak  Bukan  Untuk
Dihukum,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2013. Made  Sadhi  Astusi, Hukum  Pidana  Anak dan  Perlindungan  Anak ,  Universitas
Negeri  Malang  Press,  Malang,
2003.
Mahrus  Ali, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana , Sinar Grafika, Jakarta: 2012. Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum
Terhadap  Anak ,  Refika  Aditama,
Bandung, 2010.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana , Rineka Cipta, Jakarta: 2011.
Muhammad  Ainul  Syamsu, Penjatuhan
Pidana  dan  Dua  Prinsip  Dasar Hukum Pidana ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta: 2016. Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2017. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum  Pidana ,  Mitra
Wacana Media, Jakarta: 2015. Nandang  Sambas, Pembahasan  Sistem Pemidanaan  Anak  di  Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam ,
Kencana  Media  Group,  Jakarta, 2010.
P.A.F  Lamintang, Dasar-Dasar  Hukum Pidana  Di  Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta: 2014. Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan
Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan,
Maret 2021. R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal  Demi  Pasa l,  Politeia,  Bogor, 1995. Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  dan
Pertanggungjawaban Pidana , Aksara
Baru, Jakarta: 2010. Subekti  dan  Tjitrosudibio, Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata , PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002. Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan
R&D , Alfabeta, Bandung, 2013. Tri  Andrisman, Hukum  Pidana,  Asas-Asas dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum Pidana Indonesia , Universitas Lampung Press, Lampung: 2009. Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi , Pustaka Tustisia, Yogyakarta,  2012. Wawan  Tunggal, Hukum  Bicara ,  Milena
Populer, Jakarta: 2001.
Yulies  Tiena  Masriani, Pengantar  Hukum Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta: 2004.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## C. Jurnal Ilmiah
Ana  Rahmatyar  dan  Joko  Setiyono, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai
Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap  Anak”,  Jurnal  Penelitian  Hukum Vol. 29 No.2, (2020). Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana,  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Kriminologi, Vol.I, No.I), (1988).

## Biller  Hutahaen,”Penerapan  Sanksi  Pidana
Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg”,  Jurnal  Yudisial, Vol. 6, No. 1, (2013). Budi  Prakoso,  “Pemidanaan  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya
Anak  Melalui  Upaya  Pembujukan”,  Jurnal
Ristek Dikti, Vol. 1, No.1, (2015). DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak  Pidana , [S.l.], v. 3, n. 2, p.  195-211,  sep.  2021.  ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/vi ew/1177 > DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  KONSUMEN  E- COMMERCE MENURUT UNDANG –  UNDANG  NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis
Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  2,  n.  2,  p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id
/index.php/jurnalrectum/article/vi ew/644 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN  HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  LENGKAP  (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN  2684-7973.  Available  at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/in dex.php/jurnalrectum/article/view/1 10 ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita Jaminan  dan  Pemberesan  Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan, Jurnal Ilmiah  MAKSITEK  Vol.  4  No.  4 (2019).
Zulkarnain,  Juli,  Rosani.,  Novi.,  &  Devi,
Sintha,  Ria.    (2021). Arrangements of  Authorities  Pd.  Medan  City
Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate  Market .  Date  June  06,
2021 . INTERNATIONAL JOURNAL
OF  MULTIDISCIPLINARY  RESEARCH
AND  ANALYSIS , Page No. -829-836. http://www.ijmra.in/v4i6/22.php