Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 7 No. 1 Januari 2021, hal. 36-49

## SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA SEBAGAI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH
Zainal Amaluddin Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas e-mail: zainalamaludin@gmail.com

## ABSTRACT
The  Legislative  Function  of  the  Regional  Representative  Council  The bicameral  structure,  especially  in  Indonesia,  is  viewed  from  a  maslahah perspective. This study aims to analyze: (1) What is the legislative function of the Regional Representative Council in the bicameral system in Indonesia after the enactment of Law No.17 of 2014 concerning MD3, (2) What is the legislative function of the Regional Representative Council when viewed from the  Maslahah  perspective.  This  research  is  a  type  of  normative  legal research  using  two  approaches,  namely  legislation  and  history.  The statutory  approach  aims  to  examine  in  depth  the  various  regulations governing  the  legislative  duties  and  functions  of  the  DPD,  while  the historical  approach  is  used  to  understand  the  parliamentary  system  in Indonesia.  After  the  data  has  been  collected,  the  data  is  analyzed  using descriptive analysis method which aims to describe the object under study in order to get a comprehensive picture. Furthermore, the data is analyzed based  on  maslahah  theory  using  deductive  methods  because  it  analyzes through reasoning from a general form to achieve a special form. The results showed  that:  the  legislative  authority  of  the  DPD  which  was  originally expanded by the Constitutional Court in its decision No. 92 / PUU-X / 2012 apparently were not accommodated in the formulation of Law No.17 of 2014, this is evident in the MD3 Law that still contains several articles that again narrow  down  the  constitutional  authority  of  the  DPD.  If  viewed  from  the maslahah  perspective,  the  legislative  functions  of  the  DPD  and  Ahlul  halli wal  'aqd  in  the  Islamic  constitutional  system  are  very  different.  Although both  have  the  same  authority,  namely  in  the  field  of  legislation,  the authority  of  Ahlul  halliwal  'aqd  is  clearer  and  not  as  clear  as  the  DPD legislation, besides that the DPD has not been placed equal to the DPR and the President in exercising its authority as a legislative institution especially after the enactment of Law No. .17 of 2014.
Keywords: Legislation Function, Regional Representative Council, Maslahah

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa: (1) Bagaimana fungsi  legislasi Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  sistem  bikameral  di  Indonesia  pasca berlakunya  UU  No.17  Tahun  2014  tentang  MD3,  (2)  Bagaimana  fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah jika ditinjau dari prespektif  Maslahah. Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan mengunakan  dua  pendekatan  yakni  perundang-undangan  dan  sejarah. Pendekatan  perundang-undangan  bertujuan  untuk  mengkaji  secara mendalam  berbagai  peraturan  yang  mengatur  terkait  tugas  dan  fungsi
legislasi  DPD,  sedangkan  pendekatan  sejarah  digunakan  dalam  rangka memahami  sistem  parlemen  di  Indonesia.  Setelah  data  terkumpul,  data dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  yang  bertujuan untuk  mendeskripsikan  obyek  yang  diteliti  sehingga  mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Selanjutnya data tersebut dilakukan analisis berdasarkan teori maslahah dengan menggunakan metode deduktif karena menganalisis  melalui  penalaran  dari  bentuk  yang  umum  untuk  mencapai suatu  bentuk  khusus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  kewenangan legislasi  DPD  yang  semula  di  perluas  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam putusanya  No.  92/PUU-X/2012  ternyata  tidak  diakomodir  dalam perumusan  UU  No.17  tahun  2014  hal  ini  terbukti  dalam  UU  MD3  masih memuat  beberapa  pasal  yang  kembali  mempersempit  kewenangan konstitusional  DPD.  Jika  ditinjau  dari  prespektif  maslahah  antara  fungsi legislasi  DPD  dan Ahlul  halli  wal  ‘aqd dalam  sistem  ketatanegaraan  Islam sangat  berbeda.  Meskipun  keduanya  mempunyai  kewenagan  yang  sama yakni dalam bidang legislasi, tapi kewenangan Ahlul halliwal ‘aqd lebih jelas dan tidak sumir seperti kewengan legislasi DPD, selain itu juga DPD belum ditempatkan  setara  dengan  DPR  dan  Presiden  dalam  hal  menjalankan kewenaganya sebagai lembaga legislatif terlebih pasca berlakunya UU No.17 Tahun 2014.
Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Daerah, Maslahah

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  lembaga  negara  salah  satunya  Dewan  Perwakilan Rakyat,  di  mana  tugas,  wewenang,  hak  dan  kewajiban  serta  fungsinya sudah diatur didalam undang-undang,  yang mana di dalam aspek transisi di  Indonesia  merupakan  puncak  demokrasi  perubahan  di  dalam  sistem ketatanegaraan (Yusuf, 2013). Perubahan tersebut mengakibatkan didalam sturktural  perlemen  khususnya  di  Indonesia  menjadi  dua  kamar  atau disebut  sebagai  bikameral  diantaranya  lembaga  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD).  Kewenangan  lembaga  Dewan Perwakilan Daerah   (DPD) didalam  sistem tata negara  kususnya di negara Indonesia  mengalami  berbagai  persoalan,  sehingga  sangatlah  sulit  dan tidak  teratur  secara  komprehensif    sebagaimana  yang  tertuang  didalam aturan  Undang-undang  tahun  1945  terkait  pasal  22  C  serta  pasal  22  D dengan  Undang-undang  Nomor  27  Tahun  2009  diubah  menjadi  Undang- undang  Nomor  27  Tahun  2014  terkait  dengan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah  (DPD)  serta  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang kemudian disebut dengan UU MD3 (Salmon, 2012)
Undang-undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  DPD  menjadi  lembaga lagislatif  didalam  sistem  perlementer  kususnya  di  Indonesia,  undang- undang  tersebut  mengatakan  bahwa  kewenangan  DPD  tersebut  masih termuat didalam pasal-pasal, bahwa mengeradikasi kekuasaan Konstitusional lembaga Dewan Perwakilan Daerah, sehingga mengakibatkan  lembaga  tersebut  tidak  efektif  didalam  menjalankan fungsinya  sebagai  lembaga  legislatif.  (Huda,  2014).  Permasalahan  yang menjadi  titik  tumpu  antara  kedudukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan
Dewan  Perwakilan  Daerah  terkait  fungsi,  tugas  serta  hubungan kelembagaan yang menjadi polemik, polemik tersebut menyangkut lembaga Dewan  Perwakilan  Daerah  RI  tidak  lagi  berfungsi,  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  yuridis  yang  menyebabkan  lembaga  DPD  menjalankan fungsi  kelembagaan  didalam  truktur  ketatanegaraan  repuklik  Indonesia tidak efektif.
Terkait  dengan  masalah  diatas  bahwa  kaitannya  dengan  al-maslahah berbica  tentang  manfaat  atau  kegunaan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan dan  dijauhi  dari  segi  kejahatan  dan  kerusakan,  maka  dari  itu  pentingnya fungsi  lembaga  DPD  dalam  sistem  bikameral  dalam  menyalurkan  aspirasi masyarakat di dalam pembentukan Undang-undang, sekaligus menjalankan amanah yang telah diberikan oleh UU MD3 (Iqbal, 2014).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (Ali, 2009) karena penelitian ini digunakan untuk meneliti bahan  pustaka  (Libarary  Research)  dengan  menggunakan  pendekatan Konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan  (Marzuki,  2010). Pendekatan  perundang-undangan  di  gunakan  untuk  menganalisis  secara detail  terkait  peraturan  yang  menyangkut  tugas  serta  fungsi  Dewan Perwakilan  Daerah  khususnya  lembaga  legislatif  (Mamudji,  2006). Sedangkan  pendekatan  konseptual  dipergunakan  dalam  rangka  untuk memahami  sistem  parlemen  yang  di  anut  di  Indonesia  yakni  pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945 (Zainuddin, 2018).

## PEMBAHASAN
A. Fungsi  Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia
Histori terstrukturnya DPD tidak terlepas dari unsur politik, budaya, ekonomi dan sosiologi yang merupakan rangka reformasi struktur perlemen di  Indonesia  sehingga  menjadikan  dua  kamar  yang  disebut  sistem bikameral.  Kedua  lembaga  tersebut  merupakan  lembaga  tinggi  negara dengan  dipilihnya  melalui  sistem  demokrasi  yakni  pemilihan  umum. (Cahyani,  2016),  dengan  adanya  struktur  bikameral  tersebut  dapat terselenggarakan  berdasarkan  sistem double-check yang  mungkin representasinya untuk kemanfaatan seluruh manusia secara  relatif dengan diarahkan dengan sistem sosial yang lebih meluas (Asshiddiqie, 2012).
Terkait  dengan  pasal  22D  UUD  1945  dengan  putusaan  lembaga negara  yaitu  MK  dengan  Nomor  92/PUU-X/2012  mengatakan  didalam perihal  pemeriksaan  terkait  dengan  RUU  ataupun  Revisi  Undang-undang tentang  hal  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Daerah  untuk  ikut  serta didalam proses pembahasan di awal sampai kepada tahap persetujuan atau pengesahan  berdasarkan  peraturan  Nomor  17  tahun  2014  tentang  MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-undang MD3 terkait dengan rancangan Undang-undang  yang  akan  di  berlakukan.  Manfaati  DPD  diperjelas  dan dipertegas di dalam pasal 248 pada ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut: (Undang-undang, 2014).
Pertama, Pengajuan  RUU  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang berkenaanpada  otonom,  interaksi  antara  pusat  dan  daerah,  penyusunan serta  penyatuan  kewilayahan  dan  mengatur  SDM,  ekonomi,  dan lainnya. Kedua mengikut  serta  dalam  pembahasan  rancangan  undang- undang  seperti  yang  dijelaskan  dalam  huruf  a ketiga ,  menata  serta penyampaian  daftar  investasi  masalah  RUU  yang  berasal  dari  Dewan Perwakilan  Daerah  atau  Presiden  yang  berkaitan  dengan  hal  sebagaimana dimaksud huruf a keempat pemberian dalam pertimbangan kepada Dewan Perwakilan  Daerah  atas  Rancangan  Undang-Undangyang  berkenaan dengan  pajak,  pendidikan,  dan  keagamaan. Kelima dapat  melaksanakan pengamatan  terhadap  terapan  UUberkenaan  dengan  otonompenyusunan terhadappeluasan, dan pebaruann daerah, desentralisasi dan dekonsentrasi sertamengatur SDM, SDA, implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,  perpajakan,  pendidikan,  serta  keagamaan keenam penyampaian penghasilan  pengawasan  terhadapimplementasiUU  otonomi  daerah terhadap  penyususnan,  peluasan,  dan  penyatuan  daerah,  pengelolaSDM, dan  SDA,  implementasi  UU  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara, perpajak,  pendidikan,  dan  keagamaan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyatyang  menjadi  evaluasikedepan  supaya  lebih  baik ketujuh menyusun program  yang  berkenaanterhadap  otonomi  daerah,  pembaharuan,  dan penyatuankedaerahan  antara  pusat  dan  daerah,  pennyelenggaraanSDM, dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
Namun  didalam  pelaksanaannya  DPD  tidak  ikut  didalam  proses pembentukannya (Undang-undang, 2014). Menurut para pakar ahli hukum tata  negara  yaitu  Ni‟matul  Huda  juga  serupa,  bahwa  tidak  diikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah untuk pembahasan UU Nomor 17  Tahun 2014, untuk pembuatan UU tersebut cacat hukum baik dari segi formal, materil maupun mekanismenya (Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2006).
Pasal  276  pada  ayat  (1)  berbunyi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dapat mengajukan  RUU  berdasrkan  Program  Legislasi  Nasional  berdasarkan putusan  Nomor  92/PUU-X/2012.  Selain  itu,  Dewan  Perwakilan  Daerah mampumengusulkanRUU  terhadaphimpunan  komulatif  berpraktikdidalam kondisi  terbatas  terhadap  DPR,  sedangkan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan Presiden ikut serta mengajukan RUU diluar dari Program Legislasi nasional. Dilihat  dari  sini  bahwa  ketentuan  diatas  memberikan  ruang  gerak  kepada DPD  sebagai  tanggung  jawab  legislasi  dipersempit,  disebabkan  tidak  bisa menyampaikan RUU di luar Prolegnas.
Pasal 165 pada ayat (1) bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi  yang  mana  Dewan  Perwakilan  Daerah  tidak  diikutsertakan    di dalam  pengambilan  keputusan  atau  persetujuan,  bahwa  permasalahan yang dibahas tentang daerah, selain itu juga terdapat pasal 71 pada hurus c yang mengatakan RUU di ajukan kepada Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat  yang  menyangkut  daerah  melibatkan  DPD  sebelum  ada kesepakatan  antara  DPR  dengan  Presiden.  Pasal  71  mengatakan kontradiktif  dengan  pasal  22  D  Undang-undang  Dasar  1945  yang  mana memberi  wewenang  terhadap  Dewan  Perwakilan  Daerah  untuk menganalisis masalah tentang daerah.
Terkait  dengan  Pasal  174  ayat  (1),  Dewan  Perwakilan  Rakyat menerima serta tindak lanjut terhadap pertimbangan tertulis terkait dengan RUU  terhadapAPBN  dan  RUU  yang  berkenaan  dengan  perpajakan, pendidikan,  keagamaan  yang  akan  tersampaikan  oleh  lembaga  DPD sebelum  memasuki  proses  pembahasan  antara  DPR  dengan  Presiden Republik  Indonesia.  Ketentuan  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  22  D ayat  (2)  dikarenakan  Dewan  Perwakilan  Daerah  hanya  diberikan kesempatan  untuk  menyampaikan  pendapat  sebelum  pada  tahap kesepakatan  Rancangan  Undang-Undang.  Secara  konstitusional  harusnya Dewan Perwakilan Daerah untuk menentukan keputusan apakah menolak dan  menyetujui  Rancangan  Undang-Undang  yang  telah  dibahas  dan selanjutnya  akan  menentukan  sikap  dari  Dewan  Perwakilan  Daerahyang tentunya  akan  menjadi  bahan  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat dengan Presiden.
Pasal  249  huruf  b,  Dewan  Perwakilan  Daerah  terikut  menganalisis RUU  yang  berkenaan  terhadap  daerah.  Keputusan  tersebut  memudarkan sebelah  selaku  subjek  analisis  rancangan  undang-undang.  Ketidakjelasan tersebut  dilaksanakan  secara  berencana  dengan  hilangnya  keberlakuan yang  secara  jelas  terhadap  kewenangan  pada  Dewan  Perwakilan  Daerah untuk  “ikut  menganalisa ” Rancangan  undang-undang  terkait  Pasal  224 ayat (1)  huruf b dan huruf c UU Nomor 27 tahun 2009.
Menyangkut  Pasal  249,  224  pada  ayat  (1)  huruf  b  dan  c  tersebut merupakan  Pasal-Pasal  yang  mereduksi  atas  kewenangan  lembaga  Dewan Perwakilan  Daerah  selaku  yurisprudence,  maka  perlembagaan  tersebut seakan-akan  menjadi  subordinat  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  padahal Dewan  Perwakilan  Daerah  sebagai  lembaga  negara  yang  mempunyai legitimasi  yang  sama  kuatnya  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang dipilih  serta  mendapatkan  mandatsari  secara  langsung  dari  rakyat, selayaknya  Dewan  Perwakilan  Daerah  diposisikan  setara  dengan  Dewan Perwakilan  Rakyat di dalam menjalankan  tanggung jawab sebagai legislasi dimulai  pada  tahap  pengajuan,  pengkajian  sampai  pada  tahap  terakhir yakni penentuan ketetapan.
Penjelasan data di atas telah membuktikan betapah lemahnya peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah ketimbang Dewan Perwakilan Rakyat, dengan  lemahnya  peran  dan  fungsi  Dewan  Perwakilan  Daerah  tersebut sebagai perwujudan perwakilan daerah ketidakjelasan terhadap kedaulatan rakyat  serta check  and  balances di  dalam  kehidupan  berkonstitusi  dan ketatanegaraan  di  Indonesia.  Dewan  Perwakilan  Daerah  memang menjadikan  lembaga  yang  tidak  mempunyai  akhir  kewenangan,  lembaga DPD  tersebut  bisa  menyampaikan  RUU,  tetapi  bergantung  pada  Dewan Perwakilan Rakyat (Harun, 2012).
Berdasarkan  data  terkait  kegunaan  legislasi  DPD  di  dalam  struktur bikameral  di  Indonesia  adalah  lemahnya  kewenangan  Dewan  Perwakilan Daerah  di  dalam  menjalankan  tugas  legislasi  yang  sesungguhnya  telah menjadi permasalahan yang sangat lama pendapat dari pengembangan dari struktur chek  and  balances  yang  ada  pada tubuh  parlemen,  hanya  saja terjadi  kemudian  lemahnya  lembaga  Dewan  Perwakilan  Daerah  menjadi utama  dalam  kamar  di  parlemen  untuk  melaraskan  kamar  lain,  yaitu
Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Dengan  mengakibatkan  relasi  antara  cabang kewenangan  yang  belum  memperoleh  keberhasilan,  penghormatan,  dan akuntabilitas terhadap kontruksi dan kewajiban di masing-masing lembaga negara (MD, 2011).
Kesimpulan  dari  dua  kubu  tersebut  pada  puncak  melahirkan kesepakatan dasar yang menyebabkan amandemen  tidak dapat  terlaksana dengan  leluasa  untuk  dapat  diselaraskan  dengan  ilmu-ilmu  tentang peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kesepakatan dasar itulah memuat lima macam, di antaranya:
1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tidak diubah
2. Tetap menjaga Negara Kesatuan republik Indonesia
3. Mempejelas struktur presidensial
4. Penjelasan  Undang-undang  Dasar  1945  yang  isinya  tentang hal-hal yang berkaitan dengan normatif akan dimaksukkan di dalam pasal-pasal
5. Pegantian dilaksanakan dengan sistem adendum.
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  keputusan  Mahkamah  Konstitusi secara  normatif  harusnya  keputusan  yang  termaktub  di  dalam  UU  Nomor 17  tahun  2014,  mesti  sesuai  dan  proses  sesuai  apa  yang  menjadi penetapan  dari  lembaga  MK  dalam  putusanya  Nomor  92/PUU-X/2012 terkait  dengan  fungsi  legislasi  DPD  Jika  tidak,  hal  ini  tentunya  akan memberikan kesulitan Dewan Perwakilan Daerah di dalam mempertahankan  tanggung  jawab  selaku  terpilihnya  sebagai  lembaga  dari oleh  rakyat  dan  memberikan  dasar  oleh  rakyat  sebagai  perwakilan  dari daerah,  guna  untuk  ikut  dalam  mempertahankan  hak  konstitusional kususnya  di  daerah  di  dalam  penerimaan  keputusan  maupun  keputusan oleh pusat. Sisi lain pula memperjelas struktur bikameral yang telah diakui di  Indonesia,  karena  selama  ini  ide  bikameral  di  Indonesia  dikatakan “rancu” dikarenakan tidak adanya pengaturan yang imbang antara Dewan Perwakilan  Daerah dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat khususnya  di dalam segi legislasi, maka prosedur check and balances di antara lembaga legislatif menjadikan tidak jelas.
B. Sistem  Bikameral  Di  Indonesia  Sebagai  Fungsi  Legislasi  Dewan Perwakilan Daerah Di Tinjau Dari Maslahah .
Sedangkan  lembaga  Dewan  Perwakilan  Daerah  merupakan  lembaga yang menyalurkan aspirasi dan kepentingan daerah yang berpusat kepada lembaga  legislatif  di  mana  di  antara  fungsinya  adalah  menciptakan  UU dengan  mempertimbangkan  berbagai  landasan  yaitu  landasan  yuridis, sosiologis  dan  filosofis  (Pirmansyah,  2014).  Dalam  pembahasan  ini, kewenangan  legislatif  ( al-sulthah  al-tasri’iyah )  yaitu  kekuasaan  atau kewenangan  di  dalam  pemerintahan  Islam  untuk  penetapan  norma  atau kaidah  yang  akan  diberlakukan  secara  universal  dan  terapkan  oleh manusia dengan berlandaskan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam syariat Islam. Dalam literasi sejarah mengatakan, bahwa kekuasaan legislatif ini dilakukan oleh lembaga Ahlu ahalli wal Aqdi , yang kemudian di
masa  modern  sekarang  ini  lembaga  biasanya  mengambil  bentuk  sebagai majelis syura atau disebut sebaga i (parlemen). Sedangkan Ahlu  ahalli  wal  Aqdi secara  bahasannya  adalah  “ orang- orang  yang  dapat  melepas  dan  mengikat ”.  Disebut  sebagai  “mengikat” karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat Ahlu al-halli , disebut “melepas” dikarena mereka yang duduk bisa melepaskan atau tidak memilih  orang-orang  tertentu  yang  tidak  disetujui.  Sedangkan  menurut istilah  para  pakar  ahli  fiqih siyasah menterjemahkan  pengertian Ahlu  al- halli  wal  Aqdi sebagai  orang-orang  yang  memiliki  kewenangan  untuk menetukan  sesuatu  atas  nama  umat,  dengan  kata  lain Ahlu  al-halli  wal Aqdi adalah  lembaga  perwakilan  yang  menampung  dan  menyalurkan berbagai macam aspirasi suara masyarakat (Iqbal)
Al-Mawardi  mengatakan  bahwa Ahlu  al-halli  wal  Aqdi dangan al- ikhtiyar ini lah yang berhak menentukan seorang pemimpin atau khalifah, dengan  berbagai  syarat  yang  harus  dipenuhi  (Mawardi)  Sedangkan  Ibnu Taimiyyah berkata Ahlu al-halli wal Aqdi dengan ahl al-syawkah. An Nawawi dalam  Al-Minhaj Ahlu  al-halli  wal  Aqdi adalah  para  ulama‟,  kepala,  para pemuka  masyarakat  sebagai  unsur-unsur  masyarakat  yang  berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan umat. (Umar, 1997). Beda halnya dengan Abu  A‟la  al-Maududi,  dia  mengatakan  bahwa Ahlu  al-halli  wal  Aqdi sebagai lembaga  yang  memberikan  jalan  tengan  dan  pemberi  fatwa  sekaligus sebagai  menyebut  sebagai  lembaga  legislatif.  Sebagian  lagi  ada  yang menyebut dengan ahl al-syura atau ahl al-ijma . Namun semuanya berpacu pada konsep „sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam  menentukan  arah  dan  kebijaksanaan  pemerintahan  demi terwujudnya kemaslahatan umat.
Pemaparan  di  atas  menerangkan  bahwa,  Abdul  Hamid  al-Anshari berkata  bahwa  majelis syura yang  menghimpun ahl  al-syura merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk memperjuangkanpermasalahan kemasyarakatan. Dengan demikian, rakyatlah  yang  dapat  menentukan  nasibnya  sesuai  dengan  kemaslahatan. Lembaga Ahlu al-halli wal Aqdi dalam sistem ketatanegraaan Islam menurut Abu a‟la al-Maududi, memiliki beberapa tugas diantaranya :
1. Mempertahankan  norma  yang  telah  ditetapkandidalam  aturan  dan merumuskan  suatu  perundangan-undangan  yang  terikatpada seluruhterkait  dengan  hal-hal  yang  tidak  diatur  didalam  Al-  Qur‟an dan Al-Sunnah;
2. Pedoman  Al-Qur‟an  dan  As-Sunnah  memberikan  interprestasi  lebih dari  satu,  maka  lembaga  legislatif  yang  berkewajibanmenentukan penafsiran  terkait  mana  yang  layak  untuk  ditempatkan  dalam  kitab UU.
3. Masalah  yang  terdapat  dalam  Al-Qur‟an  dan  As-Sunnah  tidak memberikan  pedoman  yang  sifatnya  mendasar  sekalipun,  atau masalah  ini  juga  tidak  ada  dalam  konfensi Khulafa  al-Rasiyydin, maka  kita  menterjemahkan  bahwa  Tuhan  telah  memberikan keleluasaan  melakukan  legislasi.  Oleh  karena  itu,  didalam masalahini,  lembaga  legislatif  dapat  melakukan  perumusan  hukum
tanpa  batasan,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  jiwa  semangat syari’ah. (Sjadzali).
4. Pelaksanaan
kewajibanmereka
tidak hanya
memusyawarahkandidalam  perkara  umum  kenegaraan,  melainkan mengeluarkan undang-undang yang menyangkuttentang kemaslahatan  dan  melaksanakan  peran  konstitusional  didalam penentuan untuk di jadikan sebagai pemimpin tertinggi negara saja, tetapi  mencakup  peran  pengawasan  terhadap  Goverment  dan penguasa untuk tidak terjadi tindakan pelanggaran terhadap hak dari hak Allah Swt (Sjadzali).
Selain  tugas  tersebut Ahlu  al-halli  wal  Aqdi juga  memiliki  beberapa kewenangan  diantaranya :
1. Memberikan  berbagai  masukan dan saran kepada khalifah dalam aktifitas  dan  masalah  praktis  yang  terjadi,  semisal  permasalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan dan lainnya. Dalam hal ini opininya besifat mengikat.
2. Mengenai  permasalah  pemikiran  yang  membutuhkan  penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar  negeri,  khalifah  berhak  merujuk  pada  pandangan  Majelis umat,  namun  dalam  hal  ini  pandangan  Majelis  umat  tidak mengikat.
3. Khalifah  berhak  menyodorkan  undang-undang  atau  hukum  yang hendak  di  adopsi  kepada  Majelis,  Majelis  berhak  memberikan saran  atau  masukan  serta  menilai  dan  mengevaluasi  meskipun tidak bersifat mengikat.
4. Majelis  juga  berhak  membatasi  kandidat  calon  khalifah  sebagai wujud dari suksesi kekuasaan atau pemerintahan (Sjadzali).
Mencermati tugas serta fungsinya diatas, bahwa lembaga Ahlu al-halli wal Aqdi merupakan kewenanganyang meluas dalam pembentukanUU jika tidak  adanya  sebuah  peraturannorma  atau  kaidah  dalam  Al-Qur‟an maupun  As-Sunnah.  Lembaga Ahlu  al-halli  wal  Aqdi diperbolehkan melakukan  ijtihad  hukum  terhadap  suatu  permasalahan  yang  tidak ditemukan  pengaturanya,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  jiwa  dan semangat syari‟ah.
Seharusnya  kekuasaan tersebut  dipunyai oleh lembaga  DPD sebagai salah  satu  lembaga  yang  mempunyai  kekuasaan  legislasi  di  Indonesia meskipun  tidak  harus  sama.  Namun,  paling  tidakkewenangan  tersebut dalam  proses  pengajuan  dan  membentuk  undang-undang  lebih  dipertegas dan  di  perjelassama  halnya  dengan  kewenangan Ahlu  al-halli  wal  Aqdi dalam  Islam.Kalau  kita  cermati  selama  ini  pengaturan  terkait  fungsi legislasi  DPD  dalam  sistem  parlemen  di  Indonesia  tidak  diatur  secara komperhensif  seperti  halnya  kewenangan  legislasi  yang  dimiliki  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Kewenangan  lembaga  Dewan  Perwakilan  Daerah dalam  bidang  legislasi  hanya  sebatas  “ dapat  mengajukan ”  dan  “ ikut membahas ”  RUU  yang  berkenaan  dengan  daerah.  Dari  frase  kata  “ dapat ” dan  “ ikut ”  berarti  Dewan  Perwakilan  Daerah  tidak  mempunyai  keharusan dan hak inisiatif yang mandiri dalam  pembentukan undang-undang meski
terkait  kewenangan  yang  telah  diberikan.  Selain  itu  pengaturanya  dalam Undang-Undang  No.17  tahun  2014  tentang  MD3  dan  Undang-Undang No.12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturran  Perundang-undangan atau  disebut  (UU  P3)  yang  kembali  mereduksi  kewenangan  konstitusional Dewan  Perwakilan  Daerah  dengan  tidak  menempatkan  Dewan  Perwakilan Daerah setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan, Presiden dalam setiap pengajuan,  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  yang  menyebabkan sulitnya  Dewan  Perwakilan  Daerah  untuk  menjalankan  fungsinya  sebagai lembaga  yang  memperjuangkan  aspirasi  kedaerahan  dalam  setiap pengambilan kebijakan dipusat.
Kewenangan Ahlu  al-halli  wal  Aqdi dalam  ketatanegaraan  di  dalam Islam,  yang  mana  lembaga  tersebut  mempunyai  kewenangan  yang  cukup luas  serta  segnifikan  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  lembaga legislatif.  Hal  tersebut  bisa  dilihat  dalam  sejarah  ketatanegaraan  di  dalam Islam  pasca  wafatnya  Rasullullah  Saw,  bahwa  pada  saat  itu  munculnya sebuah  permasalahan  yang  sangat  urgen  dikalangan  umat  Islam  yaitu masalah politik terutama masalah Imamah dan Kekhalifahan. Dalam masa tersebut,  masyarakat  Islam  membutuhkan  sosok  seorang  pemimpin  baru, wilayah  kekuasaan  Islam  yang  membentang  sampai  wilayah  sebagaian besar  jazirah  arab  akan  dengan  mudahnya  hancur  atau  terpecah  belah kembali, di samping kekhawatiran adanya serangan dari bangsa-bagsa lain seperti dari bangsa Romawi dan persia sehingga stabilitas umat Islam saat itu teracam (Zahroh).
Oleh sebab itu, dalam sejarah Islam, dikenal berbagai mekanisme dan prosedur  didalam  penetapan  kepala  negara,  dan  tentu  saja,  dengan berbagai  kriteria  yang  sesuai  dengan  sosioshistoris  yang  ada.  Hal  ini  bisa dilihat  pada  masa al-khulafa’  al-Rasyidin, empat  khalifah  pada  masa  itu dipilih dengan mekanisme yang berbeda-beda .
1. Pada  saat  pemilihan  Abu  Bakar  AS  menjadi  khalifah  yang dilakukan  dengan  “pemilihan  suatu  musyawarah”  terbuka  yang terjadi di Saqifah Bani Saidah.
2. Pemilihan  Umar  bin  Khattab  yang  dilakukan  berdasarkan “penunjukan kepala negara sebelumnya”.
3. Pemilihan  Ustman  bin  Affan  di  tetapkan  berdasarkan  “pemilihan dalam  suatu  dewan  formatur”  yang  telah  di  bentuk  oleh  khalifah sebelumnya.
4. Pemilihan Ali bin Thalib ditetapkan berdasarkan pemilihan melalui musyawarah  dalam  pertemuan  terbuka.  (Djazuli)  Al-Mawardi berpendapat  bahwa  pengangkatan  Imamah  dianggap  sah  jika dilakukan  dengan  dua  cara. Pertama, pemilihan  oleh Ahlu  al-halli wal Aqdi , kedua, penunjukkan oleh imam (khalifah) sebelumnya.
Utsman  berkata,  ide  yang  banyak  itu  tidak  terhitungsiapa  yang menerima  dan  yang  tidak,  akan  memunculkan  masalah.  Sedangkan  Al- Walid  memberi  masukan  agar  dibentuk  dewan  sebagaimana  ia  lihat  di Syam,  rajanya  membentuk  dewan.  Umar  bin  Khattab  akhirnya  mengikuti saran Al-Walid. Lalu ia memerintahkan Aqil bin Abi Thalib, Makhramah bin Naufal  dan  Jabir  bin  Matham  membuat  dewan,  yaitu  daftar  orang  dalam
laskar yang dikususkan menurut suku masing-masing, dan keputusan gaji yang  harus  mereka  ambil  dari  hasil  perpajakan  dari  daerah  yang dikalahkan.  (Al-Thabari)
Kejadian  tersebut  dapat  diambil  untukpemahaman  bahwa Ahlu  al- halli  wal Aqdi memiliki peran yang sangat penting dalam  penentuan arah dan  keputusan  yang  akan  di  ambil  oleh  khalifah.  Seorang  khalifah  dalam Islam  tidak  pernah  mengambil  sebuah  kebijakan  secara  sepihak,  tanpa terlebih  dahulu  bermusyawarah  dengan Ahlu  al-halli  wal  Aqdi ,  hal  ini dilakukanya  agar  kebijakan  yang  akan  diambil  sesuai  dengan  kehendak dan  keinginan  masyarakat  Islam  pada  saat  itu.  Hal  ini  jika  direalisasikan dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  berarti  bahwa  pemerintah  dalam mengambil  keputusan  yang  menyangkut  kepentingan  daerah  seharusnya mulai dari tahap pengajuan, pembahasan  sampai pada akhir pengambilan keputusan  harus  melibatkan  Dewan  Perwakilan  Daerah  selaku  lembaga yang diberi mandat untuk mewakili rakyat di daerah. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan daerah.
Melihat  saat  ini,  kepentingan  daerah  yang  selama  ini  bertumpuh kepada  Dewan  Perwakilan  Daerah  tidak  bisa  di  salurkan  dengan  baik, meskipun lembaga tersebut  sudah berusaha memberikan pandangan atau usulan yang baik, yang diyakini sarat dengan kepentingan daerah, namun pada akhirnya akan mengalami kemandekan atas resistensi ketika muncul dalam  pembahasan  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Kondisi  dilematis  ini menjadikan lembaga Dewan Perwakilan Daerah tidak terlalu berdaya dalam memperjuangkan aspirasi konstitusinya (pemilihnya) dalam setiap eksekusi Rancangan Undang-Undang tertentu.
Sistem ketatanegaraan yang demokratis yang dilselengagarakan atas dasar kedaulatan rakyat, seharusnya dapat diartikan bahwa rakyatlah yang sesungguhnya  pemilik  negara  dengan  segala  kewenangan  untuk menjalankan  semua  fungsi  kekuasaan  negara  dengan  terpacu  pada  trias politica  yakni  di  bidang  legislatif,  eksekutif  maupun  yudikatif,  rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan  serta  memberikan  penilaian  terhadap  pelaksanaan  fungsi kekuasaan  tersebut,  dalam  artinya  rakyat  mempunyai  otoritas  tertinggi untuk  menetapkan  berlaku  dan  tidaknya  suatu  ketentuan  hukum  dan mempunyai  otoritas  tertinggi  untuk  menjalankan  dan  mengawasi pelaksanaan  hukum  tersebut.  Dari  disini  dapat  ditarik  benang  merah bahwa  keberadaan  DPD  dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia  dapat dikatakan  rancu,  karena  lembaga  tersebut  dalam  pembentukanya  tidak dapat  memperjuangkan  aspirasi  rakyak  khususnya  dalam  bidang  legislasi yang nantinya kan memberikan kepintingan maslahah. Sedangkan Maslahah merupakan  kata  yang  mempunyai  arti  dan makna  tersendiri.  Di  lihat  dari  etimologi  maslahah  merupakan  perbuatan yang  memberikan  kebaikan  terhadap  segala  aspek  baik  materil  maupun formil  dengan  mengedepankan  kemaslahatan  umat  atas  dasar  syariat Islam.(Romli,  1999)  Dalam  bahasa  arab Maslahah merupakan  perbuatan yang  mendorong  kepada  arah  kebaikan  manusia,  sedangkan  menurut Imam  Malik  suatu  masalah  ataupun  perbuatan  yang  tujuan  dan  prinsip berpedoman  kepada  Al-quran,  hadist,  dalil-dalil  syara‟  yang  berfungsi  dan
sekaligus  memberikan  manfaat  kepada  diri  sendiri  maupun  banyak orang.(al-syatibi,  1975).  Berbagai  pemaknaan  terkait  dengan maslahah maka penulis memberikan kesimpulan bahwa maslahah merupakan segala tindakan  harus  memberikan  berbagai  manfaat  baik  dari  berbagai  aspek yang pada akhinya untuk mewujudkan tujuan islam yang merupakan nilai dari kemaslahatan umat (Haq, 2007) .
Berdasarkan  analisis,  penulis  menyimpulkan  bahwa  antara Ahlu  al- halli  wal  Aqdi dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  mempunyai  korelasi  yang sama yakni sebagai lembaga yang mempunyai fungsi membentuk undang- undang.  Namun  demikian  meskipun  keduanya  mempunyai  fungsi  yang sama tapi fungsi legislasi Ahlu al-halli  wal Aqdi lebih luas dari pada Dewan Perwakilan Daerah. Selain itu juga, disisi yang lain antara keduanya  juga memiliki  banyak  perbedaan,  diantaranya  :  Dari  segi  keanggotaanya.  Di dalam sistem Ahlu al-halli wal Aqdi anggotanya harus seorang muslim yang adil.  Adapun  dalam  sistem  parlemen,  anggotanya  tidak  harus  beragama Islam,  orang  komunis/ateis  bisa  menjadi  anggota,  bahkan  menjadi  ketua parlemen,  selama  rakyat  mendukung.  Di  dalam  sistem Ahlu  al-halli  wal Aqdi anggotanya  harus  seorang  laki-laki.  Namun  dalam  sistem  parlemen, perempuan di bolehkan menjadi anggota di dalamnya. Anggota Ahlu al-halli wal  Aqdi harus  seorang  yang  berpengetahuan  luas  terhadap  ajaran  Islam, sedangkan anggota parlemen boleh dari orang yang dangkal pengetahuanya dalam bidang agama.
Dari  segi  tugas  dan  peranannya Ahlu  al-halli  wal  Aqdi harus  sesuai dengan  aturan  syariah  Islamiyah.  Mereka  tidak  boleh  mengubah  aturan Allah dan Rasul-Nya yang sudah paten dan mapan, walau seluruh anggota dan  rakyat  menghendaki  perubahan  itu.  Adapun  dalam  parlemen,  mereka bebas  dan  leluasa  menentukan  hukum,  undang-undang,  dan  bahkan mengubah  aturan  hukum  Allah Swt  selama  hal  itu  disepkati  oleh  seluruh anggota  atau  atas  kehendak  rakyat. Ahlu  al-halli  wal  Aqdi diwarnai  dengan suasana  ukhuwah,  kekeluargaan,  dan  kerja  sama  di  dalam  kebaikan  dan ketakwaan,  sedangkan  keanggotaan  parlemen  diwarnai  rasa ta’ashub terhadap  golongan,  sektarian,  dan  penuh  dengan  persaingan  yang  tidak sehat.  Dari  perbandingan  di  atas  dapat  diketahui,  bahwa  dalam  lembaga Dewan  Perwakilan  Daerah  ternyata  masih  memiliki  banyak  perbedaan dengan Ahlu al-halli wal Aqdi.
Terkait  tentang  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan  Daerah  sebagai  lembaga  bikameral  perwakilan  rakyat  di indonesia  secara  maksimal,  itu  ada  dua  hal  yang  menjadi  perhatian Pertama memberikan  penjelasan  terkait  kewenangan    yang  dimiliki  oleh lembaga  Dewan  Perwakilan  Daerah  sehingga  memiliki  kewenangan tersendiri, tidak hanya sekedar menjadi lembaga tetapi juga tersubordinasi oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  melalui  perubahan  pasal  didalam  UU  17 tahun  2017  dan  UUD  1945  yang  mengatur  tentang  kewenangan  DPR. Kedua menginisiasi  adanya  konvensi  didalam  menyelenggarakan pemerintahan diminta untuk memperhatikan pertimbangan yang di berikan oleh DPD yang bersifat mengikat kepada DPR.
Namun  terlepas  dari  hal  tersebut  antara Ahlu  al-halli  wal  Aqdi dan Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  dewan  perwakilan  Rakyat  merupakan
sebuah  lembaga  yang  mecerminkan  representasi  dari  rakyat  yang mempunyai  fungsi  membentuk  undang-undang  yang  akan  diberlakukan, keberlakuan  tersebut  tentunya  universal  tidak  pandang  status.  Kedua lembaga  tersebut  antara  DPR  dan  DPD  yang  mana  didalam  menjalankan fungsi serta tugas kewajiban hak dan kewenangan yag di berikan oleh UU tentunya  sedikit  banyaknya  sudah  di  realisasikan  meskipun  banyak catatan yang belum terselesaikan, tetapi kedua lembaga tersebut di dalam proses  awal  sampai  akhir  di  dalam  pembuatan  UU  tentunya mengedepankan kepentingan umat bukan kepentingan diri sendiri maupun golongan  dan  pencapainya  UU  tersebut  tentunyan  demi  kemaslahatan rakyat.

## KESIMPULAN
Pasca berlakunya Undang-Undang No.17 tahun 2014 fungsi legislasi Dewan  Perwakilan  Daerah  kembali  reduksi.  Hal  terbukti  bahwa  dalam pembentukanya  UU  No.17  tahun  2014  tidak  melibatkan  DPD  dalam pembahasanya,  padahal  kalau  mengacu  pada  pada  Pasal  22D  UUD  1945 dan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.92/PUU/X/2012  DPD  mempunyai kewenangan  ikut  membahas  sampai  tahapan  tingkat  I  terkait  Rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  kewenangannya.  Dalam  sistem bikameral yang pure bicameralism antara majelis tinggi dan majelis rendah mempunyai  tugas  dan  fungsi  yang  sama  baik  dalam  bidang  legislasi, anggaran maupun pengawasan, selain itu juga dilengkapi dengan hak veto. Dari sini dapat ditarik benang merah, bahwa sistem bikameral yang dianut oleh  Indonesia  merupakan soft bikameral,  karena  kedua  kamar  tidak mempunyai kewenangan yang sama.
Kajian Maslahah kekuasaan  legislatif  dalam  membuat  dan menetapkan  hukum.  Dalam  sejarahnya  kekuasaan  tersebut  dilaksanakan oleh lembaga Ahlu ahalli wal Aqdi , kemudian dalam masa modern sekarang lembaga  ini  biasanya  mengambil  bentuk  sebagai majelis  syura (parlemen). Terkait  fungsi  legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah.  Penulis  menyimpulkan bahwa  Dewan  Perwakilan  Daerah  mempunyai  kekuasaan  legislasi,  namun kekuasaanya  berbeda  dengan Ahlu  al-halli  wal  Aqdi dalam  ketatangeraan Islam.  Kalau  kita  mencermati  fungsi  legislasi  Dewan  Perwakilan  Daerah hanya sebatas terkait dengan kedaerahan, itu pun fungsi yang dimilikinya tidak  secara  utuh  hanya  dapat  dan  ikut  dalam  membaham  rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  daerah.  Hal  ini  tentu  berbeda dengan kewenangan Ahlu al-halli wal Aqdi yang mempunyai kekuasaan yang sangat  luas  mencakup  segala  bidang  permasalah  yang  tidak  terdapat pengaturanya  dalam  Al-Qur‟an  dan  Sunnah.  Namun,  terlepas  dari perbedaan  tersebut  antara Ahlu  al-halli  wal  Aqdi dan  Dewan  Perwakilan Daerah  merupakan  lembaga  yang  mecerminkan  representasi  dari  daerah yang  salah  satu  tugasnya  ialah  membentuk  undang-undang  yang  akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan rakyat dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Djazuli.  (2003). Fiqih    Siyasah  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Al  Din  Umar  ,Muhammad  Al  RaziFakh  al  Din  Bin  Dhiya.  (1997). Tafsir Fakhr Razi, Lahore: Islamic Publication.
Al Mawardi. (t.t.) Al-Ahkam Al-Shulhaniyyah, Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Thabari, Tarikhal_umamwa al-Muluk, Jilid IV.
Abu Ishak  al-syatibi. (1975). A l-Itishan . Beirut: Dar al-Ma'rifah.
Asshiddiqie,  Jimly.  (2012). Perkembangan  dan  Konsilidasi  Lembaga  Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Cahyadi, Rahmat Imam. (2016). „‟Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik  Indonesia  dalam  Pembentukan  Undang-undang  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012‟‟,  Jurnal Visip, Vol.3, No.2.
Harun,  Refly.  “Membangkitkan  (lagi)  Energi  Perubahan  Konstitusi”, Makalah  disampaikan  dalam  Pekan  Konstitusi  UUD  1945, Amandemen,  dan  Masa  Depan  Bangsa”  yang  diselenggarakan  DPD bekerjasama dengan ICIS, Kamis, 2 Februari 2012 di Jakarta.
Iqbal,  Muhammad.  (2014). Fiqih  siyasah  Kontektualisasi  Doktrin  Politik Islam. Jakarta: Pramedia Group.
Haq,  Hamka, al-syathibi (2007).  A spek  teologis  konsep  maslahah  dalam kitab almuwafaqat . Jakarta: Erlangga.
MD,  Mahfud.  (2011). Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  amandemen Konstitusi . Jakarta: Raja Grafindo.
________  (2010). Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pascaamandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Press.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2010).  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Kencana Prenada.
M.  Yusuf,  (2013). Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  Arsitektur histori,  Perandan  Fungsi  DPD  RI  Terhadap  Daerah  di  Era  Otonomi Daerah. Yogyakarta: GrahaIlmu.
Nurdiani, Ipana.
“KewenanganDewanPerwakilan Daerah
dalamPembentukanUndang-UndangMenurutUndang-UndangDasar 1945”, Citizenship, Vol.1, No.1,Juli 2011.
Pirmansyah, M. (2014). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem
Bikameral di Indonesia. Jurnal Cita
Hukum, 2 (1). doi:https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1461
Romli, (1999). Muqaramah Mazahib Fil Ushul , Jakarta: Gaya Media Permata. Sjadzali,  Munawir.  (2012). Islam  dan  Tata  Negara  Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
Nirahua,  S.  E.  (2011).  Kedudukan  dan  Kewenangan  Dewan  Perwakilan Daerah  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum , 18 (4), 585-603.
Tutik,  Titik  Triwulan.  (2017). Restorasi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Depok : Prenadamedia Group.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Zahroh,  Muhammad  Abu.  (t.t.). Tarik  Al  Madzahib  Al  Islamiyat  fi  al Siyasahwa al Aqidah. Beirut: Dar al Fikr Al Arab.