113

## KuriKulum Pendidikan dasar dalam PersPeKtif gender

## muhamad mustaqim
YAYASAN PRAMESTA MULYA, Jawa Tengah, Indonesia muhamadmustaqim10@gmail.com

## abstrak
Tulisan ini bermaksud mengkaji tentang implementasi kurikulum pada  pendidikan  dasar  yang  berbasis  pada  kesetaraan  gender. Untuk maksud tersebut, penulis melakukan penelitian kualitatif. Dengan melihat berbagai fenomena bias dan diskriminasi gender yang selama ini membudaya, termasuk dalam dunia pendidikan menjadikan  upaya  untuk  membangun  kurikulum  berperspektif gender menemukan relevansinya. Pendidikan dasar, sebagai upaya membangun  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  sejak  dini menjadi  hal  penting  dalam  sosialisasi  dan  penanaman  keadilan gender.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa  implementasi  kurikulum  berperspektif  gender  ini  bisa dilakukan  melalui  beberapa  pendekatan,  baik  secara  implisit, eksplisit,  perubahan  maupun  aksi  sosial  sebagai  upaya  dalam meminimalisir bias gender yang ada dalam pendidikan, tentunya dengan berbagai formulasi yang ditawarkan.
Kata kunci: kurikulum, pendidikan, gender

## Abstract
BASIC  EDUCATION  CURRICULUM  IN  A  GENDER  PERS- PECTIVE.  This  paper  intends  to  examine  the  implementation  of the  curriculum  in  primary  education  based  on  gender  equality.  For that  purpose,  the  authors  did  a  qualitative  research.  By  looking  at
the  various  of  bias  phenomena  and  gender  discrimination  that  is widespread, including in the world of education is making efforts to build the curriculum based on gender perspective finds its relevance. Primary  education,  as  an  effort  in  building  the  knowledge,  skills and  attitude  since  early  phase  becomes  an  important  thing  in  the socialization  and  instilling  the  gender  justice.  From  the  results  of research that has been done, it can be noted that the implementation of the curriculum based on gender perspective can be done through a number of approaches, either implicitly or explicitly, changes, or social action in an effort to minimize the gender bias that exists in education, of course with the variety of formulations that are offered.
Keywords : curriculum, primary education, gender

## Pendahuluan
a.
Sebagaimana  dipahami  bersama  bahwa  pendidikan  meru- pakan  elemen  penting  dalam  pembangunan  karakter  manusia. Melalui pendidikan, manusia mengetahui, mengenal, melaksanakan tema,  kaidah  teknologi  yang  dirasa  bermanfaat  untuk  kepentingan kehidupannya.  Melalui  pendidikan  pula,  manusia  mampu mewujudkan  tujuan  penciptaan,  yakni  dalam  dimensi  kehambaan dan dimensi  kepemimpinan.
Salah  satu  tujuan  pendidikan  adalah  bagaimana  manusia mengimplementasikan nilai-nilai keadilan untuk sesama. PBB melalui Unesco telah menggariskan pilar pendidikan yang terdiri dari empat hal utama, bahwa pendidikan harus berorientasi pada how to know (pengetahuan/kognitif), how  to  do (ketrampilan/psikomotorik), how  to  be (sikap/afeksi),  dan how  to  live  together ,  hidup  bersama secara damai dan santun. Hal ini mengisyaratkan adanya pemahaman akan  persamaan  dan  perbedaan  yang  harus  selalu  dihargai  dan dihormati. Salah satu aspek perbedaan yang sering kali menyebabkan ketidak adilan adalah aspek gender. Gender secara sederhana dapat dipahami sebagai pembedaan atas laki-laki dan perempuan berdasar konstruksi sosial dan budaya. Hal ini berbeda dengan seks atau jenis kelamin,  yang  membedakan  laki-laki  dan  perempuan  berdasar  atas konstruksi  biologis.
Secara bahasa, gender sering diartikan dengan jenis kelamin. Namun secara istilah pengertian seks atau jenis kelamin sangat berbeda
sekali.  Jika  seks  adalah  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan didasarkan  pada  bentuk  biologis,  maka  gender  adalah  perbedaan antara  laki-laki  dan  perempuan  berdasarkan  pada  konstruk  sosial budaya  yang  tercipta  (Wahid,  2003:  123).  Contoh  dari  perbedaan yang bersifat seks adalah, jika laki-laki mempunyai jakun, kumis, penis, sedangkan perempuan mempunyai payudara, pinggul besar, vagina, menstruasi dan beranak. Sedangkan contoh dari gender seperti laki- laki  itu  kuat,  tabah,  pandai  dan  sebagainya.  Sedangkan  perempuan itu lemah, cengeng, rapuh dan kurang pandai. Jadi kalau seks adalah given, takdir dari Tuhan yang tidak bisa dirubah, lain halnya dengan gender yang merupakan penciptaan sosial yang bisa  dirubah.
Dalam konteks agama juga seringkali mengalami bias gender, dimana terjadi praktik subordinasi terhadap kaum perempuan. Hal ini dimungkinkan karena tiga hal, pertama, adanya teks yang memang bias  gender.  Kedua,  adanya  kesalahan  interpretasi  terhadap  ajaran agama. Ketiga, adanya perlakukan menyimpang dari pribadi-pribadi yang berlindung dibalik institusi agama (Yakin, 2005: 177).
Dari  paparan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  gender merupakan  peran,  sifat  dan  perilaku  manusia  di  dalam  kehidupan sehari-hari,  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  anggapan-anggapan  yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan seks adalah ciri-ciri fisik atau  genetis  yang  ada  pada  manusia,  sehingga  mereka  bisa  disebut sebagai  laki-laki  atau  perempuan.  Karena  gender  didasarkan  pada konstruk  sosial  yang  tercipta  (budaya),  maka  gender  tidak  bisa dipisahkan dengan budaya itu sendiri. Karena pada dasarnya gender dibentuk  oleh  kultur  dalam  suatu  masyarakat  (Muslikhati,  2004: 20). Di sini, pandangan gender dalam sebuah komunitas masyarakat berbeda-beda dan bersifat relatif.
Pendidikan  dasar,  sebagai  upaya  membangun  pengetahuan, ketrampilan  dan  sikap  sejak  dini  menjadi  hal  penting  dalam sosialisasi  dan  penanaman  keadilan  gender.  Namun  yang  terjadi praktik pendidikan dasar, seringkali melestarikan dan mereproduksi konstruksi sosial yang bias gender. Budaya patriarkhi yang menjadi pangkal bias gender semakin diperkuat melalui institusi pendidikan. Contoh  sederhana  saja,  relasi  kuasa  dalam  kelas  di  Sekolah  Dasar, senantiasa  menempatkan  laki-laki  ke  dalam  posisi  yang  superior, ketua kelas misalnya. Masih jarang kita jumpai posisi ketua kelas di
SD  yang  ditempati  oleh  seorang  perempuan.  Hal  remeh  dan  kecil ini  menandakan  bagaimana  bangunan  kultur  seringkali  terdapat diskriminasi  gender,  dan  ini  selalu  dilestarikan  dari  generasi  ke generasi. Di sinilah, menjadi penting untuk melakukan rekonstruksi relasi sosial dalam pendidikan dasar. Dan kurikulum kiranya menjadi aspek yang mempunyai peran penting dalam proses rekonstruksi ini. Melalui kurikulum yang berkeadilan gender, diharapkan akan mampu membuka ruang dialogis terhadap pengarus utamaan gender di ruang pendidikan dasar secara proporsional.
Pengembangan  kurikulum  yang  kontekstual,  menjadi momentum dasar bagaimana implementasi kurikulum berperspektif gender  mampu  membuka  peluang  untuk  membangun  budaya pendidikan  yang  berkeadilan  gender.  Untuk  mengimplementasi konsep ini, tentunya diperlukan kesadaran gender di semua kalangan, mulai dari pengelola pendidikan, guru dan murid.
Tulisan  ini  bermaksud  membangun  kurikulum  pendidikan dasar,  khususnya  di  tingkatan  SD/MI  yang  berperspektif  gender. Di  sini,  implementasi  nilai  gender  bukan  hanya  pada  aspek isi  atau  kontens  saja,  namun  semua  kontens  dan  materi  bisa merepresentasikan  pemahaman  gender  bila  mempunyai  perspektif gender. Sehingga peran guru dan pengelola pendidikan akan sangat mewarnai pelaksanaan kurikulum berperspektif gender ini.
Pembahasan

## B.
Pengertian Kurikulum
1.
Untuk  memahami  tentang  konsep  kurikulum,  berikut  akan dipaparkan pengertian kurikulum baik secara bahasa maupun istilah. Ditinjau  dari  segi  bahasa  (etimologi),  kurikulum  berasal  dari  kata latin curriculum, yang merupakan gabungan dari dua kata curir dan curere . Curir artinya pelari, sedangkan curere berarti tempat berlari atau berpacu. Pada awalnya, istilah curriculum ini digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani Kuno (Mudhofir, 2009: 3). Mengingat filsafat  dan  ilmu  pengetahuan  berasal  dari  Yunani,  maka  istilah olahraga inipun akhirnya digunakan dalam bidang pendidikan.
Dalam  segi  istilah  atau  terminologi,  ada  beberapa  pendapat tentang  istilah  kurikulum  ini.  Secara  umum,  kurikulum  seringkali
diartikan  sebagai  mata  pelajaran  yang  diajarkan  di  sekolah.Dalam UU  No.  20  Tahun  2003,  dijelaskan  bahwa  kurikulum  merupakan seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan,  isi  dan bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman penyelenggaraan  kegiatan  belajar  mengajar  untuk  mencapai  tujuan pendidikan tertentu.
Secara  lebih  mudah,  kurikulum  dapat  dipahami  sebagai seperangkat/sistem  rencana  dan  pengaturan  mengenai  isi  dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan  aktivitas  belajar  mengajar.  Sehingga  kurikulum merupakan pedoman dan dasar yang digunakan oleh penyelenggara pendidikan untuk melakukan proses pembelajaran. Karena merupakan sebuah  sistem,  kurikulum  mempunyai  komponen-komponen  yang saling terkait dan mempengaruhi.
Dalam  kerangka  yang  lebih  spesifik,  kurikulum  merupakan bentuk  operasional  yang  menjabarkan  konsep  pendidikan  dalam rangka  mencapai  tujuan  pendidikan.  Kurikulum  disusun  dan dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang telah ada. Di sini, obyek kajian dalam kurikulum tidak terlepas dari tujuan yang dilandasi prinsip dasar filsafat yang dipilih, kualifikasi pendidik, kondisi subyek pendidik, materi yang diajarkan, buku teks, organisasi kurikulum,  penjenjangan,  metode,  bimbingan  dan  penyuluhan, administrasi, prasarana, biaya lingkungan dan evaluasi (Roqib, 2009: 77).Hingga saat ini, pemahaman kurikulum memanglah sangat luas. Untuk lebih terperinci, maka pelaksana pendidikan (pembelajaran) nantinya  menyusun  apa  yang  disebut  dengan  pengembangan kurikulum.
Dalam  pemahaman  yang  lain,  kurikulum  dalam  pendidikan dapat dimaknai dalam tiga konteks. Pertama, sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik ( course of studies ). Dalam  konteks  ini  kurikulum  merupakan  seperangkat  materi  yang harus  dipelajari  oleh  murid  dalam  proses  pembelajaran.  Kedua, sebagai  pengalaman  belajar  ( learning  experience ).  Yaitu  sebagai kegiatan  dan  aktifitas  yang  dilakukan  oleh  murid  dalam  proses pembelajaran tersebut. Dalam hal ini segala aktifitas itu meliputi intra maupun ekstra kurikulum, dengan catatan aktifitas tersebut di bawah kontrol dan tanggung jawab guru atau sekolah.

## Muhamad Mustaqim
Ketiga, sebagai program belajar ( learning plan ).  Dalam pema- haman  ini,  kurikulum  menyangkut  sistem  perencanaan  yang  berisi tujuan yang harus ditempuh, proses dan media, serta alat evaluasi yang digunakan.  Sebenarnya  ketiga  konteks  ini  merupakan  konsekuensi logis dari pengertian kurikulum, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

## Fungsi Kurikulum 2.
Pada dasarnya kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan.  Bagi  guru,  kurikulum  itu  berfungsi  sebagai  pedoman  dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajaran, merupakan implementasi dari pengembangan kurikulum yang telah disusunnya. Guru dalam hal ini merupakan  aktor  yang  memainkan  sekenario  bernama  kurikulum. Guru  yang  baik  pada  dasarnya  guru  yang  mampu  melaksanakan kurikulum  (RPP)  yang  telah  dibuatnya,  tetap  dengan  melakukan improvisasi, sehingga pembelajaran bersifat dinamis.
Kurikulum  bagi  sekolah  atau  pengawas,  berfungsi  sebagai pedoman  dalam  melaksanakan  supervisi  atau  pengawasan.  Melalui kurikulum, sekolah mampu mengontrol arah dan capaian pendidikan yang  telah  dilaksanakan  dalam  satuan  pendidikan.  Sehingga akanada evaluasi untuk penyempurnaan pembelajaran di masa yang akan  datang. Khusus bagi wali murid, kurikulurn berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Mengingat pendidikan  merupakan  wahana  yang  harus  dilakukan  secara komprehensif - ingat konsep tiga pilar pendidikan formal-informal- nonformal - maka orang tua juga akan mampu membimbing anaknya dalam  pencapaian  tujuan   pendidikan.  Sedangkan  bagi  masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi  terselenggaranya  proses  pendidikan  di  sekolah.  Masyarakat mampu memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil, bila masyarakat memahami arah pendidikan yang termanifestasikan melalui  kurikulum.  Dan  bagi  murid,  kurikulum  berfungsi  sebagai suatu pedoman belajar. Melalui kurikulum murid dapat mengetahui isi, tujuan dan bahan ajar yang akan diajarkan dalam pembelajaran.
Komponen Kurikulum 3.
Komponen kurikulum dalam hal ini berkaitan dengan unsur-
unsur dasar yang selalu ada dalam kurikulum. Mengingat kurikulum adalah seperangkat sistem, maka sistem tersebut tentu saja terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut berhubungan dan  saling  berinteraksi,  yang  masing-masing  bertugas  mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
Sebenarnya  ada  beberapa  pendapat  tentang  jumlah  dan  isi komponen kurikulum. Namun, yang sering digunakan adalah empat komponen  kurikulum  yaitu:  tujuan,  isi  (bahan  pelajaran),  strategi pelaksanaan (proses belajar mengajar), dan penilaian (evaluasi).
Tujuan a.
Tujuan merupakan orientasi awal dari sebuah program atau kegiatan. Dalam hal ini, kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di Sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam  setiap  kurikulum  lembaga  pendidikan,  pasti  dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.
Isi b.
Komponen  isi/struktur  kurikulum  berkenaan  dengan pengetahuan  ilmiah  dan  jenis  pengalaman  belajar  yang  akan diberikan  kepada  murid  agar  dapat  mencapai  tujuan  pendidikan yang ditetapkan. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan  kepada  peserta  didik  dalam  kegiatan  belajar  mengajar dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Isi  kurikulum  meliputi  jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang maupun jalur pendidikan yang ada.
Pelaksanaan/proses
c.
Strategi  pelaksanaan  kurikukulum  memberi  petunjuk  bagi para  pelaksa  pendidikan  untuk  dapat  melaksanakan  pembelajaran secara benar dan efektif. Strategi ini merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh
dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran.

## Komponen Evaluasi
d.
Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk  memeriksa  kinerja  kurikulum  secara  keseluruhan  ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan program.
KurikulumPendidikan Dasar

## 4.
Dalam  Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 67  tahun  2013  Tentang  Kerangka  Dasar  Dan  Struktur  Kurikulum Sekolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  di  jelaskan  tentang  kerangka dasar kurikulum pada pendidikan dasar, baik SD maupun MI. Berikut akan dipaparkan kerangka dasar tersebut.
Pertama, Kerangka Dasar Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan  yuridis  yang  berfungsi  sebagai  acuan  pengembangan  Struktur Kurikulum  pada  tingkat  nasional  dan  pengembangan  muatan  lokal pada tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
Kedua,  Struktur  Kurikulum  Sekolah  Dasar/Madrasah Ibtidaiyah  merupakan  pengorganisasian  kompetensi  inti, matapelajaran,  beban  belajar,  kompetensi  dasar,  dan  muatan pembelajaran pada setiap Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
Sedangkan prinsip-prinsip penyusunan kurikulum, sebagaimana  termaktub  dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Republik Indonesia  Nomor  81a  Tahun 2013  tentang Implementasi Kurikulum adalah sebagai berikut:
Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia
a.
Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun agar semua
mata  pelajaran  dapat  menunjang  peningkatan  iman,  takwa,  dan akhlak  mulia.

## Kebutuhan Kompetensi Masa Depan
b.
Kemampuan  peserta  didik  yang  diperlukan  yaitu  antara lain  kemampuan  berkomunikasi,  berpikir  kritis  dan  kreatif  dengan mempertimbangkan  nilai  dan  moral  Pancasila  agar  menjadi  warga negara  yang  demokratis  dan  bertanggungjawab,  toleran  dalam keberagaman,  mampu  hidup  dalam  masyarakat  global,  memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai  dengan  bakat/minatnya,  dan  peduli  terhadap  lingkungan. Kurikulum  harus  mampu  menjawab  tantangan  ini  sehingga  perlu mengembangkan  kemampuan-kemampuan  ini  dalam  proses pembelajaran.
Peningkatan  Potensi,  Kecerdasan,  dan  Minat  sesuai  dengan

## c. Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik
Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat  manusia  secara  holistik  yang  memungkinkan  potensi  diri (afektif,  kognitif,  psikomotor)  berkembang  secara  optimal.  Sejalan dengan  itu,  kurikulum  disusun  dengan  memperhatikan  potensi, tingkat  perkembangan,  minat,  kecerdasan  intelektual,  emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.
Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan d.
Daerah  memiliki  keragaman  potensi,  kebutuhan,  tantangan, dan  karakteristik  lingkungan.  Masing-masing  daerah  memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup  sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  kurikulum  perlu  memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.
Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional e.
Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong  partisipasi  masyarakat  dengan  tetap  mengedepankan wawasan  nasional.  Untuk  itu,  kurikulum  perlu  memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.

## Tuntutan Dunia Kerja
f.
Kegiatan  pembelajaran  harus  dapat  mendukung  tumbuh kembangnya  pribadi  peserta  didik  yang  berjiwa  kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni g.
Pendidikan  perlu  mengantisipasi  dampak  global  yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan  sebagai  penggerak  utama  perubahan.  Pendidikan  harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Agama h.
Kurikulum  dikembangkan  untuk  mendukung  peningkatan iman, taqwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua matapelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.
Dinamika Perkembangan Global i.
Kurikulum  menciptakan  kemandirian,  baik  pada  individu maupun  bangsa,  yang  sangat  penting  ketika  dunia  digerakkan  oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu  yang  mandiri  dan  mampu  bersaing  serta  mempunyai kemampuan  untuk  hidup  berdampingan  dengan  suku  dan  bangsa lain.
Persatuan Nasional dan Nilai-nilai Kebangsaan
j. Kurikulum  diarahkan  untuk  membangun  karakter  dan wawasan  kebangsaan  peserta  didik  yang  menjadi  landasan  penting bagi  upaya  memelihara  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena
itu,  kurikulum  harus  menumbuhkembangkan  wawasan  dan  sikap kebangsaan  serta  persatuan  nasional  untuk  memperkuat  keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.
Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat k.
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan
karakteristik  sosial  budaya  masyarakat  setempat  dan  menunjang kelestarian  keragaman  budaya.  Penghayatan  dan  apresiasi  pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.
Kesetaraan Gender l.
Kurikulum  diarahkan  kepada  pengembangan  sikap  dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan jender.

## Karakteristik Satuan Pendidikan
m.
Kurikulum  dikembangkan  sesuai  dengan  kondisi  dan  ciri khas satuan pendidikan. Sehingga tujuan pembelajaran dapat relevan dengan  keadaan  sekolah.  Dalam  prinsip  pelaksanaan  kurikulum tersebut, secara jelas disebutkan bahwa kurikulum harus diarahkan pada  pengembangan  sikap  dan  perilaku  yang  berkeadilan  dengan memperhatikan kesetaraan jender. Hal ini menjadi titik poin bahwa implementasi  kurikulum  diupayakan  untuk  mampu  membangun ruang kesetaraan, termasuk dalam dimensi gender.
Bias gender dalam pendidikan
5.
Kajian  bias  gender  dalam  pendidikan  (Suryadi,  2004:  128-
157) meliputi:
Kaum  laki-laki  lebih  dominan  dalam  memilih  jurusan  dan
1. mempelajari  kemampuan  atau  ketrampilan  pada  bidang kejuruan  teknologi  dan  industri  sehingga  dengan  jenis ketrampilan kejuruan yang dipelajarinya itu, laki-laki seolah- olah  secara  khusus  dipersiapkan  untuk  menjadi  pemain utama dalam dunia produksi. Sementara itu, perempuan lebih dipersiapkan untuk melaksanakan peran pembantu, misalnya ketatausahaan dan teknologi kerumahtanggaan.
Jumlah  murid  perempuan  yang  memilih  jurusan  IPA  atau
2. matematika di SMU lebih kecil proporsinya sehingga mereka lebih  sulit  untuk  memasuki  berbagai  jurusan  keahlian  di
perguruan tinggi, misalnya dalam berbagai bidang teknologi dan  ilmu-ilmu  eksakta  lainnya.  Pada  kedua  jenis  jurusan keahlian itu, proporsi mahasiswi hanya mencapai 19,8 %. Di lain  pihak  mahasiswi  lebih  dominan  dalam  jurusan-jurusan keahlian terapan bidang manajemen (57,7%), pelayanan jasa dan  transfortasi  (64,2%),  bahasa  dan  sastra  (58,6%)  serta psikologi (59,9%).
Pada  lembaga  pendidikan  tenaga  kependidikan  (LPTK) 3. perempuan  lebih  dominan  pada  program  diploma  yang menyiapkan  guru  SLTP  ke  bawah  (68,2%)  dan  program sarjana  yang  menyiapkan  guru  sekolah  menengah  (55,7%). Gejala  ini  menunjukkan,  perempuan  lebih  banyak  yang dipersiapkan  untuk  menjadi  guru  pendidikan  dasar  dan menengah.  Keadaan  ini  juga  ditunjukkan  dengan  jumlah seluruh  guru  perempuan  dari  TK  sampai  SMU,  proporsi perempuan lebih besar (50,8%) daripada jumlah guru laki-laki (49,2%).  Sebaliknya  tenaga  dosen  didominasi  oleh  laki-laki dengan proporsi 70% pada berbagai tingkat jabatan dosen di PT, dan semakin tinggi jabatan dosen semakin kecil proporsi dosen  perempuan.  Demikian  juga  untuk  jabatan  struktural masih  didominasi  kaum  laki-laki,  kalaupun  ada  jumlahnya masih sedikit.
Kesenjangan gender menurut jurusan, bidang kejuruan, dan 4. program keahlian dalam pendidikan ini tercermin pula dalam proporsi pegawai negeri sipil (PNS), PNS perempuan hanya menempati  proporsi  35,4%,  dan  semakin  tinggi  golongan jabatan  semakin  kecil  proporsi  perempuannya.  Hampir semua keahlian PNS dipegang oleh laki-laki kecuali keahlian di beberapa bidang seperti farmasi (57,7%), biologi (47,9%), bahasa dan sastra (45%), dan psikologi (61,1%).
Dari data yang disajikan Suryadi, terlihat jelas ketimpangan dan bias gender dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, masih dibutuhkan gebrakan dalam menghilangkan bias  gender  terutama  sejak  dalam  lingkungan  pendidikan  di
Sekolah  Dasar.  Hal  ini  dapat  diimplementasikan  dalam  kurikulum berperspektif  gender.

## Implementasi Kurikulum Perspektif Gender
6.
Adanya  beberapa  bias  gender  yang  terjadi  dalam  dunia pendidikan,  khususnya  pendidikan  dasar  menunjukkan  bahwa budaya  patriarkhi  dalam  struktur  dan  sistem  sosial  masyarakat kitabisa  digolongkan  tinggi.  Salah  satu  upaya  untuk  melakukan perbaikan sistem dan budaya pendidikan adalah melalui kurikulum yang  berbasis  gender.  Karena  kurikulum  merupakan  seperangkat sistem,  maka  pembangunan  kurikulum  yang  “ramah”  gender, diharapkan  mampu  memperkecil  kecenderungan  bias  gender  yang ada. Melalui implementasi kurikulum perspektif gender, maka segala bentuk kesalahan persepsi, bias gender, maupun diskriminasi gender nantinya dapat dikurangi sedikit demi  sedikit.

## simpulan C.
Penerapan  pembelajaran  dalam  lembaga  pendidikan bertujuan  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  berakhlak  baik, dan  memanusiakan  manusia  tanpa  melihat  kepada  jenis  kelamin tertentu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka uraian tentang prinsip-prinsip pembelajaran dengan kurikulum gender dapat dilihat sebagai berikut:
Kesiapan Pendidik dalam pemahamannya mengenai gender
1) Pendidik diharapkan memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembelajaran  yang  berperspektif  gender  bagi  mata  pelajaran  yang diampunya. Oleh karena itu, para pendidik sebaiknya menajamkan perasaan  mengenai  gender  agar  dalam  pembuatan  rpp  dan  proses pembelajaran di kelas tidak ditemukan lagi bias gender.
Sikap Pendidik Harus Adil Dan Setara dalam Memperlakukan
2)
Peserta Didik
Pendidik  memperlakukan  peserta  didik  laki-laki  dan perempuan  sama.  Mereka  mendapat  tugas  dan  kesempatan  yang sama  untuk  berkembang.  Tindakan  affirmative  bisa  dilakukan
apabila  laki-laki  atau  perempuan  ada  yang  belum  optimal  dalam menggunakan kesempatan belajar. Misalkan bagi murid perempuan diberi  kesempatan  untuk  aktif  dalam  pembelajaran  dengan  cara memberikan  kesempatan  pertama  bagi  murid  perempuan  untuk merespon  dan  mengeluarkan  pendapatnya  dalam  pembelajaran sebelum laki-laki. Pendidik mempraktikkan kesetaraan genderdalam perilakunya  di  kelas.  Para  pendidik  hendaknya  tidak  melakukan pelecehan secara gender terhadap murid laki-laki maupun perempuan, baik secara tersirat maupun nyata. Pelecehan secara tersirat bisa dalam bentuk  kata-kata  yang  tidak  etis,  yang  secara  tidak  langsung  dapat merendahkan martabat jenis kelamin tertentu.
Tidak Mengajari atau Menggurui
3)
Tugas Pendidik adalah mendidik dan bukan untuk menggurui peserta didik.Dalam proses pembelajaran, apalagi untuk hal-hal yang sudah umum diketahui dan dialami oleh peserta didik. Yang harus dilakukan seorang pendidik adalah menjadi perantara mendialogkan apa  yang  diketahui  dan  dialami  oleh  peserta  didik.  Proses  belajar mengajar  akan  lebih  efektif  apabila  peserta  didik  secara  aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik  akan  mengalami,  menghayati,  dan  menarik  pelajaran  dari pengalaman  itu,  dan  akhirnya  hasil  belajar  merupakan  bagian  dari diri, perasaan, dan tentu saja dalam proses seperti itu peserta didik didorong dan dikondisikan untuk lebih kreatif (Zaini, 2002: 98).

## Terbuka
4)
Pendidik hendaknya terbuka secara akademik, menggunakan sumber rujukan yang berperspektif gender. Jika dalam materi tertentu tidak  ada  buku  rujukan  yang  berperspektif  gender,  maka  pendidik harus memberi muatan gender tersendiri dalam menganalisis buku tersebut agar semakin menguatkan pengenalan mengenai gender dan tidak terjebak kembali dalam lingkaran bias gender.
Dialog
5)
Prose  pembelajaran  dua  arah  dengan  cara  berdialog merupakan  cara  pembelajaran  yang  berdasarkan  kepada  azas
kesetaraan.  Maka  proses  pembelajaran  yang  berlangsung  bukan pengajaran  yang  bersifat  satu  arah,  melainkan  proses  komunikasi dalam berbagai bentuk kegiatan belajar seperti berbagi pengalaman, menelaah wacana, diskusi, memberi komentar kasus, dan sebagainya. Untuk  membantu  visualisasi  beragam  persoalan  yang  didiskusikan dibutuhkan berbagai media, seperti wacana, gambar, film, hand out, kertas dan alat tulis lainnya. Dengan adanya media ini memungkinkan terjadinya dialog kritis antara semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran mulai dari guru dan peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

## daftar Pustaka
Muslikhati,  Siti.  2004. Feminisme  dan  Pemberdayaan  Perempuan Dalam Islam , Jakarta: Gema Insani Press.
Nasution.  1993. Pengembangan  Kurikulum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 67 tahun 2013
Tentang  Kerangka  Dasar  Dan  Struktur  Kurikulum  Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum.
Roqib, Moh. 2009. Ilmu Pendidikan Islam . Yogyakarta: LKIS.
Suryadi,  Ace  &  Ecep  Idris.  2004. Kesetaraan  Gender  dalam  Bidang Pendidikan . Cet. I. Bandung: Genesindo
Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Wahid,  Nusron,  et.  al.  2003. Ultimatum  Transisi .  Jakarta:  Pustaka Salemba.
Yaqin,  Ainul.  2005. Pendidikan  Multikultural:  Cross-cultural Understanding  untuk  Demokrasi  dan  Keadilan .  Yogyakarta:
Pilar Media.
Zaini, Hisyam dkk. 2002. Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi . Yogyakarta: Center for Teaching Staff Development (CTSD) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.