Vol 1 No. 1 – September 2017 e-ISSN 2580-9695 Since September 2017

## PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS  PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR DILIHAT DARI INDIKATOR KINERJA
Kova Ginarta Program Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin kginarta.kr@gmail.com
Irawanto
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin irawanto@stiabinabanuabjm.ac.id
Muhammad Jamili Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin jamili@stiabinabanuabjm.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  performance  of  employees  and  constraints  in  public services and to find solutions to overcome obstacles in public services at the Regional Revenue Service of East Barito Regency.This research is a qualitative research. The key informant in this research is Head of Regional Revenue Service of  East  Barito Regency. Data were collected through interviews, observation and  documentation.The  results  showed  that:  1)  Performance  of  employees  of  Revenue  Service  Office  of East  Barito  Regency  seen  from  performance  indicators  such  as  quality,  effectiveness  and  work commitment  is  good  but  the  quantity  of  work,  the  timeliness  of  task  implementation,  independence  in dealing with work problems on PBB-P2 and BPHTB still not implemented optimally. 2) Obstacles faced in  Public  Service  in  the  District  Revenue  Office  of  East  Barito  Regency,  namely:  a)  Employee Performance not  yet  optimal, b) Lack of Employee Competency and Socialization, and c) Lack of Room Facilities Waiting, and 3) Solutions Can Do To Overcoming Obstacles in  Public Service in  the District Revenue Office of East Barito Regency, namely: a) Employee Development and Evaluation b) Technical Guidance (Bimtek) and Socialization, and c) The addition of waiting room facilities.
Keywords: Performance, Employee, Public Service

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  pegawai  dan  kendala  dalam  pelayanan publik  serta  untuk  mengetahui  solusi  mengatasi  kendala  dalam  pelayanan  publik  di  Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi key informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas    Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur.  Data dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  1) Kinerja pegawai  Dinas Pendapatan  Daerah Kabupaten Barito Timur dilihat dari indikator kinerja seperti kualitas,  Efektivitas  dan  komitmen  kerja  sudah  baik  akan  tetapi  kuantitas  kerja,  ketepatan  waktu pelaksanaan  tugas,  kemandirian  dalam  menghadapi  masalah  pekerjaan  pada  pelayanan  PBB-P2  dan BPHTB masih  belum terlaksana secara optimal. 2) Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelayanan Publik Di Dinas    Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur,  yaitu  :  a)  Kinerja  Pegawai  yang  belum  optimal,  b) Kurangnya  Kompetensi  Pegawai  dan  Sosialisasi,  dan  c)  Kurangnya  Fasilitas  Ruang  Tunggu,  dan  3) Solusi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelayanan Publik Di Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Barito  Timur,  yaitu  :  a)  Pembinaan  Pegawai  dan  Evaluasi  b)  Bimbingan  Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi, dan c) Penambahan Fasilitas ruang tunggu.
Kata Kunci : Kinerja, Pegawai, Pelayanan Publik

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  menjadi  suatu  tolak  ukur  kinerja  Pemerintah  yang  paling  kasat mata. Pelayanan  yang  diberikan  oleh  aparatur  Pemerintah  yang  diselenggarakan  di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur disamping bersifat administrasi dan teknis, juga  mempunyai  aspek  yuridis  berupa  kepastian  hukum  dan  jaminan hukum.Sesuai dengan Peraturan Daerah Ka-bupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan  bahwa  Dinas  Penda-patan  Daerah  merupakan  unsur  pelaksana  otonomi daerah di bidang pen-dapatan daerah yang bertugas melak-sanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah.
Pelayanan  yang  dilaksanakan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  meliputi  pelayanan pembuatan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Daerah ,pembuatan  ijin  rek-lame, ijin pertokoan, pajak parkir, Surat Ketetapan Retribusi Daerah . Salah satunya yakni menye- lenggarakan  pelayanan  umum  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB , yang  meliputi pelayanan  pendaftaran  objek  baru, mutasi  objek  pajak,  pencetakan  salinan  Surat Pemberitahuan  Pajak  Terutang,  pembetulan  SPPT,  pembatalan  SPPT,  keberatan, pengurangan,  restitusi/kompensasi, penentuan  kembali  tanggal  jatuh  tempo,  Surat keterangan  Nilai  Jual  Objek  Pajak ,serta  konsultasi.  PBB-P2  (Pajak  Bumi  dan  Bangu- nan  Perdesaan  dan  Perkotaan)  adalah  pajak  atas  bumi  dan  bangunan  yang  dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfa-atkan oleh orang pribadi atau badan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  adalah  bumi  dan/atau  bangunan  yang  dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali ka-wasan yang digunakan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan  dan  pertambangan.  BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.Perolehan atas hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  adalah  perbuatan  atau  peristiwa  hu-kum  yang mengakibatkan  diperoleh-nya  atau  dimilikinya  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  oleh orang per-seorangan pribadi atau badan.Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau  bangunan.Subjek  BPHTB  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Setiap  pegawai  pasti  memiliki  kinerja,  kemampuan  serta  pengetahuan  yang berbeda-beda,begitu  pula    dalam  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB,dima-na  dalam pelaksanaannya  kualitas,  kuantitas,  ketepatan  waktu,  efektivitas,  kemandirian  dan komitmen kerjatidak memenuhi harapan/tujuan yang di-harapkan organisasi, dalam hal ini  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  BaritoTimur.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada kenyataan di lapangan, permasalahan juga tidak hanya datang dari masya-rakat sebagai pemohon  tetapi  juga  dari  pegawai  pelaksana  pelayanan  yang  kurang  cermat  dan  tidak menguasai  jenis  pelayanan  yang  menjadi  bidang  tugasnya.  Halini  dapat  dilihat  dari waktu yang dibutuhkan untuk mem-proses pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Hal  ini  dikarenakan  ada-nya  Pegawai  yang  tidak  teliti  saat  menerima  berkas  atau formulir permo-honan dari masyarakat, dimana seri-ngkali formulir diterima begitu saja bukan hanya dari Pegawai bagian pendaftaran tetapi juga pada pegawai bagian disposisi dimana  Pegawai  bersangkutan  cenderung  memberikan  dis-posisi  terhadap  seluruh permohonan  tanpa  melakukan  koreksi  terlebih  dahulu  terhadap  data  yang  masuk. Apabila  data  yang  dimasukkanoleh  pemohon  tidak  lengkap  atau  tidak  sesuai  dengan kenyataan  yang  ada,  maka  Dinas  PendapatanDaerah  Kabu-paten  Barito  Timur  tidak dapat  menye-lenggarakan  pelayanan  yang  diminta  oleh  masyarakat  yang  diminta kecuali  si  pemohon  telah  melengkapi  dan  memperbaiki  data  tersebut  dengan menyertakan  dokumen  pendukung.  Perilaku  kurang  teliti  ini  pada  akhirnya  akan menyebabkan dokumen dan pelayanan yang seharusnya bisa diselesaikan dalam waktu
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
3 (tiga) hari harus ditunda beberapa hari bahkan sampai satu atau dua minggu sampai si pemohon  melengkapi  data  dan  berkas  yang  diperlukan,  hal  inilah  yang  me-nyebabkan begitu  rendahnya  volume  warga  masyarakat  kabupaten  Barito  Timur  pada  umumnya untuk mendaf-tarkan diri mengurus PBB-P2 dan BPHTB.
Berdasarkan  pada  uraian  diatas,  maka  perlu  kiranya  dilakukan  pen-dalaman  lebih lanjut  lagi  mengenai  kinerja  pegawai  dalam  pelayanan  publik  pada  Dinas   Pendapatan Daerah  Kabupaten  Barito  Timurserta  agar  dapat  mengetahui  kendala  atau  ham-batan dalampelayanan publik serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kinerja
Menurut  Wibowo  (2010  :  7)  kinerja  berasal  dari  pengertian performance yang merupakan  hasil  pekerjaan  yang  mempunyai  hubungan  kuat  dengan  tujuan  strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.
Menurut pendapat Agus Dharma (2014 : 30) kinerja adalah sesuatu yang dikerjakan atau  produk/jasa  yang  dihasilkan  atau  diberikan  seseorang  atau  sekelompok  orang. Pengertian kinerja dalam hal ini dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi individu dan dari sisi organisasi.
Dari  batasan  pengertian  tersebut  dapatlah  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  yang dimaksud  dengan  kinerja  adalah  merupakan  hasil  kerja  yang  berdasarkan  ketentuan- ketentuan yang berlaku pada pekerjaan itu sendiri.
Menurut Wibowo (2010 : 101) indikator kinerja atau performance indicators kadang- kadang  diperguna-kan  secara  bergantian  dengan  ukuran  kinerja  ( performance measures ). Pe-ngukuran kinerja berkaitan dengan hasil yang dapat dikuantitatifkan dan mengusahakan data setelah kejadian.
Menurut  Robbins  (2013  :  121)  ha-kekat  penilaian  kinerja  individu  adalah  hasil kerja yang optimal. Penilaian kinerja dapat dilihat dari indikator:
1) Kualitas kerja
2) Kuantitas
3) Ketepatan waktu
4) Efektivitas
5) Kemandirian.
6) Komitmen Kerja.
Penilaian  kinerja  banyak  digunakan  di  Great  Britain  dalam  Abdullah  (2014  :  50) adalah untuk :
1. Meningkatkan kinerja
2. Menetapkan tujuan organisasi
3. Mengidentifikasi pelatihan dan kebutuhan pengembangan.

## Evaluasi
Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi.  Tanpa  evaluasi,  maka  tidak  akan  diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah  evaluasi  sudah  menjadi  kosa  kata  dalam  bahasa  Indonesia,  akan  tetapi  kata  ini adalah  kata  serapan  dari  bahasa  Inggris  yaitu evaluation yang  berarti  penilaian  atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2011 : 220).
Setiap  aktivitas  pekerjaan  yang  merupakan  bagian  organisasi  perlu  di-lakukan evaluasi yang dilakukan terus menerus.Penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi.Disamping itu, juga untuk
menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai  kepada  karyawan  sehingga  dapat  melaksanakan  peker-jaan  yang  lebih  baik  di masa men-datang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan.

## Pelayanan
Definisi  pelayanan  menurut  Rahayu  (2011  :  8)  adalah  suatu  proses  pemberian sesuatu (baik jasa maupun produk) kepada orang lain. Berdasar-kan pengertian tersebut lebih  ditekan-kan  pada  ''Bagaimana  pelayanan  pub-lik  (Aparatur  Negara)  dalam memper-lakukan  masyarakat  sebagai  klien  negara,  untuk  mengurus  kepentingan-nya yang  berhubungan  dengan  kepen-tingan  dan  tata  tertib  negara  maka  yang  lebih diutamakan oleh masya-rakat dalam memdapatkan pelayanan harus memenuhi beberapa kriteria  seperti  adanya  transparasi  (keter-bukaan)  pelayanan,  adanya  Akuntabi-litas (pertanggungjawaban) pelayanan dan kesamaan dalam pelayanan.
Menurut  Soetopo  (2014  :  4)  pe-layanan  adalah  suatu  usaha  untuk  membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Dari devinisi di atas pelayanan disini terkait dengan pelayanan barang dan pela-yanan jasa.
Soetopo  (2014  :  7)  pelayanan  pri-ma,  adalah  pelayanan  yang  sangat  baik  atau pelayanan yang terbaik.

## Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Pelayanan publik ada-lah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutu-han  pelayanan sesuai dengan peratu-ran  perundang-undangan   bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk   atas  barang, jasa, dan/atau pelaya-nan  administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Ruang  lingkup  pelayanan  publik  menurut  Undang-Undang  Pelayanan  Publik meliputi  pelayanan  barang  publik  dan  jasa  publik  serta  pelayanan  administratif  yang diatur  dalam  pera-turan  perundang-undangan.  Dalam  ruang  lingkup  tersebut,  termasuk pen-didikan,  pengajaran,  pekerjaan  dan  usaha,  tempat  tinggal,  komunikasi  dan informasi,   lingkungan  hidup,  keseha-tan,  jaminan  sosial,   energi,  perbankan, perhubungan, sumber daya  alam, pari-wisata, dan sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009)
Organisasi  penyelenggaraan  pela-yanan  publik  sebagaimana  maksud  diatas, sekurang-kurangnya meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masya-rakat;
c. pengelolaan informasi;
d. pengawasan internal;
e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
f. pelayanan konsultasi.  (Pasal 8 UU No 25 Tahun 2009) Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
a. dasar  hukum, yaitu  Peraturan  perundang-undanganyang  menja-di  dasar penyelenggaraan pelaya-nan.
b. persyaratan,  yaitu  Syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  pengurusan  suatu  jenis pelayanan, baik per-syaratan teknis maupun admini-stratif
c. sistem,  mekanisme,  dan  prosedur,  yaitu  Tata  cara  pelayanan  yang  dibakukan  bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
d. jangka  waktu  penyelesaian,  yaitu  Jangka  waktu  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan selu-ruh  proses  pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
e. biaya/tarif,  yaitu  Ongkos  yang  dikenakan  kepada  penerima  laya-nan  dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari pe-nyelenggara yang besarnya dite- tapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masya-rakat.
f. produk  pelayanan,  yaitu  Ha-sil   pelayanan  yang  diberikan  dan  diterima  sesuai dengan   ketentuan yang telah ditetapkan.
g. sarana,  prasarana,  dan/atau  fa-silitas,  yaitu  Peralatan  dan  fasilitas  yang  diperlukan dalam penye-lenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
h. kompetensi  pelaksana, yaitu  Kemampuan  yang   harus  dimiliki  olehpelaksana meliputipengeta-huan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
i. pengawasan  internal,  yaitu  Penge-ndalian  yang  dilakukan  oleh  pim-pinan  satuan kerja  atau atasan langsung pelaksana.
j. penanganan  pengaduan,  saran,  dan  masukan, yaitu  Tata  cara  pelaksanaan penanganan penga-duan dan tindak lanjut.
k. jumlah pelaksana, yaitu Tersedia-nya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
l. jaminan  pelayanan  yang  mem-berikan  kepastian    pelayanan  di-laksanakan  sesuai dengan standar pelayanan.
m. jaminan  keamanan  dan  kese-lamatan  pelayanan   dalam  bentuk  komitmen  untuk memberikan  rasa  aman,  bebas  dari  bahaya,  dan  risiko  keragu-raguan,  yaitu  Ke- pastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
n. evaluasi  kinerja  pelaksana  yaitu  Penilaian  untuk  mengetahui  sebe-rapa  jauh pelaksanaan    kegiatan  sesuai  dengan  standar  pelayanan.  (Pasal  21  UU  No  25 Tahun 2009)
Untuk kebutuhan biaya/tarif pela-yanan publik, pada dasarnyameru-pakan tanggung jawab  negara  dan/atau  masyarakat.  Apabila  dibebankan  kepada  masyarakat  atau penerima  pelayanan,  maka  penentuan  biaya/tarif  pelayanan  publik  tersebut  ditetapkan dengan  persetujuan  Dewan  Perwa-kilan   Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rak-yat  Daerah Provinsi,   Dewan  Perwa-kilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota   dan  berdasarkan peraturan per-undang-undangan. (Pasal 31 UU No 25 Tahun 2009)
Pengawasan penyelenggaraan pe-layanan publik dilakukan oleh penga-was internal dan  pengawas  eksternal.  Pengawasan  internal  penyelenggaraan  pelayanan   publik dilakukan  melalui  pengawasan  oleh  atasan  langsung  sesuai   dengan  peraturan perundang-undangan;  dan  pengawasan  oleh  pengawas  fungsional  sesuai   dengan peraturan  perundang-undangan.Sem-entara  pengawasan  eksternal  penye-lenggaraan pelayanan publik dilaku-kan melalui:
a. pengawasan  oleh  masyarakat  be-rupa  laporan  atau  pengaduan  masyarakat  dalam penyeleng-garaan pelayanan publik;
b. pengawasan oleh ombudsman se-suai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. pengawasan  oleh  Dewan  Perwa-kilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-paten/Kota. (Pasal 35 UU No 25 Tahun 2009)
Penyelenggara  berkewajiban  menyediakan  sarana   pengaduan  dan  menugaskan pelaksana  yang  kompeten  dalam  pengelolaan  pengaduan  serta  berkewajiban mengumumkan namadan alamat penanggung jawab penge-lola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Penyelenggara ber-kewajiban mengelola pengaduan  yang berasal  dari  penerima  pelayanan,  reko-mendasi  ombudsman,  Dewan  Perwa-kilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rak-yat  Daerah  Provinsi,   dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat DaerahKabupaten/Kota  dalam  batas  waktu  tertentu.  Penyelenggara  berkewajiban meninda-klanjuti hasil pengelolaan pengaduan tsb. (Pasal 36 UU No 25 Tahun 2009)
Kinerja seorang pegawai merupa-kan hasil yang telah dicapai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, faktor yang mempengaruhi kinerja seorang  pegawai  dipengaruhi  Organisasi  yang  baik  adalah  organisasi  yang  dapat memperlihatkan kinerja yang terus meningkat dari suatu periode ke periode berikutnya, hal  ini  ditunjukkan  dengan  kinerja  yang  dilakukan  oleh  pegawai.  Penilaian  kinerja pegawai merupakan suatu hal yang perlu dilakukan melalui evaluasi
Menurut  Robbins  (2013:  121)  pe-nilaian  kinerja  dapat  dilihat  dari  indikator  : Kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian dan komitmen kerja.
Pelayanan  yang  baik  diperlukan  adanya  sosialisasi  yang  kontinu,  sehi-ngga masyarakat  mengetahui  dengan  pasti  kegunaan  dari  pengurusan  PBB-P2  dan  BPHTB baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang, untuk memberikan pelayanan yang prima kelengkapan sarana sangat diperlukan sekali, terutama darisegi kelengkapan sarana  dalam  pelaksana-an  pekerjaan,  sehingga  tidak  ada  sara-na  yang  digunakan  oeh pegawai  secara  bergantian,  demikian  pula  dengan  me-tode  kerja,  sangat  diperlukan sekali  dalam  memberikan  pelayanan  yang  terbaik,  karena  dengan  metode  yang  tepat maka  pekerjaan  akan  dapat  diselesaikan dengan  target  waktu  yang  telah  ditetapkan,  di samping  itu,  dalam  pemberian  pelayanan  diperlukan  ada-nya  dana,  guna  menunjang pekerjaan,  karena  dalam  pemberian  pelayanan  yang  baik  dibutuhkan  dana  yang  tidak sedikit,  sehingga kerangka pemikiran penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

## METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini  pendekatannya  lebih  kepada  metode  kualitatif  karena  Penulis ingin  mendalami  bagaimana  sebenarnya    Kinerja  Pegawai  pada  Dinas    Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur dalam Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB.
Untuk  mengetahui  terkait  dengan  kinerja  terhadap  Pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB pada  Dinas    Pendapatan  Daerah,  maka  jadi  sumber  data  didalam  penelitian  ini  adalah atasan  langsung  baik  dari  Kepala  Sub  Bidang  dan  Kepala  Bidang    untuk  mengetahui bagaimana  persepsi  masyarakat  terkait  Pelayanan  Publik,  serta  masyarakat  saat berlangsungnya  pelayanan,  pene-liti  menentukan  sumber  informasi  dengan  teknik aksidental.
Adapun  yang  menjadi  key  in-forman  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
Pengumpulan  data  dalam  peneli-tian  ini  dilakukan  melalui  wawancara,  Observas, dan Dokumentasi
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Analisa  data  merupakan  bagian  yang  amat  penting  dalam  metode  ilmiah,  karena dengan  analisislah  data  tersebut  dapat  diberikan  arti  dan  mak-na  yang  berguna  dalam memecahkan  masalah  penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  analisa  data  yang  dilakukan adalah  dengan  cara  :  (1)  Teknik  analisa  kuali-tatif,  yaitu  penganalisaanmelalui  tabel deskripsi  dari  hasil  wawancara,  catatan  hasil  observasi  lapangan  seperti  kon-disi  pada saat  pelayanan.   (2)  Reduksi  data , dengan  membuat abstraksi  dari  data  yang  diperoleh dari hasil wawan-cara. (3) Penyusunan ke dalam satuan-satuan , tabel dan matrik dengan mengklasifikasikan data dari hasil wawancara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## KinerjaPegawai  Dalam  Pela-yanan  Publik  Di  Dinas    Penda-patan  Daerah Kabupaten Barito Timur.
Salah  satu  tugas  dari  Dinas    Pen-dapatan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  adalah menyelenggarakan  pela-yanan  PBB-P2  dan  BPHTB.  PBB-P2  (Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perde-saan)  adalah  pajak  atas  bumi  dan  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan  dan  perko-taan  adalah  bumi  dan  /atau  bangunan  yang  dimiliki,  dikuasai, dan/atau  di-manfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan,  kecuali  kawasan  yang  diguna- kan  untuk  kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan  dan  pertambangan.  BPHTBadalah pajak  yang  dikenakan  atas  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan.Perolehan  atas  hak atas  tanah  dan/atau  bangunan  adalah  per-buatan  atau  peristiwa  hukum  yang mengakibatkan  diperolehnya  atau  dimilikinya  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  oleh orang perseorangan pribadi atau badan. Objek BPHTB adalah perolehan  hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
Hasil  observasi  yang  telah  dilaku-kan  bahwa  laporan  yang  dibuat  oleh  pegawai berdasarkan  pada  fakta  yang  sebenarnya,  laporan  yang  dibuat  ber-dasarkan  data  yang ada,  dan  disusun  berdasarkan  urutan  yang  telah  diten-tukan,  sehingga  terlihat perkembangan  obyek  dan  subyek  PBB-P2  dan  BPHTB  di  kabupaten  Barito  Timur, laporan mengenai pelayanan PBB-P2 dan BPHTB bukan hanya ditujukan kepada pihak pemerintah  daerah  saja,  tetapi  juga  ditujukan  kepada  masya-rakat  secara  luas,  karena setiap diada-kan pameran pembangunan yang dia-dakan menjelang peringatan hari ke- merdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito  Timur  menampilkan  laporan  tersebut,  baik  dalam  bentuk  gambar,  diagram maupun  dalam  ben-tuk  matrik,  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  perkembangan penerima-an  pajak  daerah  di  Kabupaten  Barito  Timur,  sekaligus  mengetahui  apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh dinas.
Hasil  observasi  bahwa  petugas  pelayanan  merupakan  unsur  yang  pa-ling  utama dalam memberikan pela-yanan, karena petugas ini yang lang-sung berhubungan dengan pengguna  jasa,  perbaikan  yang  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  arahan  kepada petugas agar lebih sopan dan ramah dalam menghadapi pengguna jasa, arahan dilakukan pada  pagi  hari  yang  dilaksanakan  setiap  hari  senin  dan  hari  kamis.  Pada  hari  senin dilakukan  pada  saat  upacara,  pada  upacara  ini  tidak  hanya  petugas  yang  diberikan arahan  tetapi  seluruh  pegawai,  sedangkan  pada  hari  kamis  dilakukan  dengan diadakannya  pertemuan  antara  kepala  dinas  dengan  petugas  pelayanan  dengan  rentang waktu selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit, hal ini dilakukan agar setiap memberikan  pelayanan  selalu  mengutamakan  se-nyum,  sapa  dan  santun,  hal  ini  dise- babkan  semua  manusia  menginginkan  perhatian  yang  lebih  dari  petugas,  sehingga
dalam  menerima  pelayanan  tidak  ada  lagi  keluhan,  demikian  pula  apabila  ditemukan permasalahan anta-ra petugas dengan pengguna jasa dilakukan dengan sikap sopan.
Kinerja  pegawai  Dinas  Pendapa-tan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  dalam melaksanakan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  dapat  dilihat  melalui  6  (enam)  aspek, yaitu  kualitas,  kuantitas,  ketepatan  waktu,  efektivitas,  keman-dirian,  dan  komitmen kerja.
Kinerja  pegawai  apabila  dilihat  dari  kualitas  kerja  adalah  bagus,  kare-na  pegawai melaksanakan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditentukan.
Hasil  wawancara  tersebut  senada  dengan  pendapat  Robbins  (2013:  121)  yang menyatakan  kualitas  kerja  yang  baik  merupakan  hasil  aktivitas  yang  dilakukan mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan beberapa cara yang ideal dari penampilan aktivitas  atau-pun  memenuhi  tujuan-tujuan  yang  diharapkan  di  suatu  aktivitas  kualitas kerja yang diukur melalui persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai.
Selain melalui aspek kualitas, kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito  Timur  dalam  melaksanakan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  juga  dilihat  berda- sarkan  pada  aspek  kuantitas.  Kuantitas  kerja  merupakan  ukuran  seberapa  banyak pekerjaan  dapat  dilaksanakan  dalam  satu  periode.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut maka  kuantitas  kerja  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  seberapa  banyak pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabu-paten Barito Timur dapat melaksana-kan pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  dalam  satu  hari.  Apabila  dilihat  dari  aspek  kuantitas kerja  adalah  masih  belum  optimal  karena  pegawai  masih  ada  yang  belum  mampu menyelesai-kan  seluruh  permohonan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  yang  masuk dalam 1 (satu) hari kerja.
Sesuai dengan pendapat Robbins (2013: 121) bahwa kuantitas merupa-kan jumlah yang  dihasilkan,  dinyata-kan  dalam  istilah  seperti  jumlah  unit,  jumlah  siklus  aktifitas yang diselesai-kan karyawan, dan jumlah aktivitas yang dihasilkan.
Selanjutnya  kinerja  pegawai  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur dalam melaksanakan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB juga dilihat dari aspek ketepatan waktu.  Ketepatan  waktu  disini  mencakup  kemampuan  pegawai  dalam  menye- lenggarakan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHB  sesuai  dengan  standar  waktu  yang ditentukan  yaitu  1  (satu)  hari.  Kinerja  pegawai  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Barito Timur  dalam  pelak-sanaan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  khususnya  apabila  dilihat dari  ketepatan  waktu  adalah  masih  kurang  optimal  dikarenakan  adanya  pegawai  yang masih  belum  mampu  menye-lesaikan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  sesuai  dengan standar  waktu  yang  ditentukan.  Keterlambatan  pe-nyelesaian  pelayanan  PBB-P2  dan BPHTB  itu  bukan  hanya  berasal  dari  pegawai  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Barito Timur, tetapi dikarenakan berkas dari masyarakat yang kurang lengkap.
Robbins  (2013:121)  menyatakan  ketepatan  waktu  adalah  tingkat  suatu  aktivitas diselesaikan  pada  awal  waktu  yang  diinginkan  dilihat  dari  sudut  ko-ordinasi  dengan hasil  output  serta  memaksimalkan  waktu  yang  tersedia  untuk  aktivitas  lain.  Ketepatan waktu  diukur  dari  persepsi  pegawai  terhadap  suatu  aktivitas  yang  diselesaikan  diawal waktu sampai menjadi output.
Kinerja pegawai dalam melaksa-nakan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB juga dilihat dari  efektivitas  kerja  pega-wai.Efektivitaskerja  merupakan  suatu  ukuran  tentang pencapaian  suatu  tugas  atau  tujuan  yang  dalam  penelitian  ini  adalah  berkaitan  dengan pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  pada  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Barito  Timur. Pegawai  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  beru-saha
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
melaksanakan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  dengan  seefektif  mung-kin.  Hal  ini ditunjukkan dengan pega-wai yang berupaya memaksimalkan jam kerja yang ada untuk menyele-nggarakan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  kepada  masyarakat  yang memerlukan.
Efektifitas  kerja  yang  dicapai  pegawai  Dinas  Pendapatan  Kabupaten  Barito Timur sesuai  dengan  pendapat  Robbins  (2013:  121)  yang  menyatakan  efektifitas  sebagai tingkat  penggunaan  sumber  daya  organisasi  (tenaga,  uang,  teknologi,  bahan  baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan keuntu-ngan dari setiap unit dalam penggu- naan sumber daya, persepsi pegawai dalam menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas yang ditentukan organisasi.
Kinerja  pegawai  dalam  melaksa-nakan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  di  Dinas Pendapatan  Kabupaten  Barito  Timur  juga  dilihat  berdasarkan  aspek  kemandirian. Kemandirian disini lebih mengarah kepada kemampuan pega-wai dalam melaksanakan pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  secara  mandiri  dan  mengatasi  permasalahan  yang mungkin  ditemui  selama  penyelengga-raan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  tersebut secara  mandiri.  Kinerja  pega-wai  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Barito Timur  dalam  melak-sanakan  pelayanan  PBB-P2  dn  BPHTB  khususnya  apabila  dilihat dari  aspek  kemandirian  adalah  masih  ku-rang,  karena  rata-rata  pegawai  masih  kurang memiliki  kemampuan  untuk  mengatasi  permasalahan  kerja  masing-masing  secara sendiri dan cenderung menunggu pegawai lainnya dan atasan yang lebih tahu cara untuk menangani permasalahan yang ada pada bidang PBB-P2 dan BPHTB.
Robbins  (2013:  121)  menyatakan  bahwa  kemandirian  merupakan  tingkat  dimana seorang pegawai dapat mela-kukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari  pengawas,  atau  keterlibatan  pengawas  mencam-puri  kerja  pegawai  untuk menghindari  hasil  yang  merugikan.  Kemandiriaan  akan  diukur  dari  persepsi  pegawai ter-hadap  tugas  dalam  melakukan  fungsi  kerjanya  masing-masing  pegawai  se-suai dengan tanggung jawab pegawai itu sendiri.
Kinerja pegawai dalam melaksa-nakan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kabu-paten Barito Timur juga dilihat ber-dasarkan pada Komitmen Kerja.  Ko-mitmen  kerja  merupakan  kondisi  di  mana  pegawai  sangat  tertarik  terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran orga-nisasinya. Komitmen kerja seorang pe-gawai lebih dari  sekedar  keanggotaan  formal,  karena  meliputi  sikap  menyu-kai  organisasi  dan kesediaan  untuk  mengusahakan  tingkat  upaya  yang  tinggi  bagi  kepentingan  organisasi demi  pencapaian  tujuan.Jadi  komi-tmen  kerja  pegawai  mencakup  unsur  loyalitas terhadap organisasi, keterli-batan dalam pekerjaan, dan identi-fikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.Di samping itu komitmen kerja pegawai mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif melain-kan menyiratkan hubungan  pegawai  dengan  organisasi  secara  aktif.Karena  pegawai  yang  menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk mem-berikan tenaga dan tanggungjawab ya- ng lebih dalam menyokong kesejahte-raan dan keberhasilan organisasinya.
Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur menjadi-kan visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur yang ber-bunyi “ Terwujudnya Pendapatan Dae-rah  Yang  Transparan,  bertanggung  jawab  dan  akuntabel  untuk  membiayai Pembangunan  Daerah ”  sebagai  dasar  dalam  melaksanakan  tugas,  termasuk penyelenggaraan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB. Hal tersebut tercermin dalam perilaku pegawai  saat  melak-sanakan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPH-TB  dimana  pegawai melaksanakan pe-layanan dengan penuh tanggung jawab dan secara transpasaran tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Robbins  (2013:  121)  menyatakan  bahwa  komitmen  kerja  merupakan  tingkat dimana  pegawai  mempunyai  komitmen  kerja  dengan  organisasi  dan  tanggung  jawab pegawai  terhadap  organisasi.Pengukuran  dengan  meng-gunakan  persepsi  pegawai dalam  membina  hubungan  dengan  organisasi  dan  tanggung  jawab,  loyalitas  terhadap organisasi.
Dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  pegawai  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Barito Timur dalam mela-ksanakan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB adalah bagus. Hal ini ditun-jukkan dengan adanya hasil kerja dengan indikator sepertikualitas, efek-tivitas dalam  memaksimalkan  jam  kerja,  serta  komitmen  kerja  yang  tinggi  dalam  setiap pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab,  walaupun  ada  sebagian  masyarakat  dalam  hal kuantitas ,ketepatan waktu dalam pelayanan dan kemandirian kerja dalam menghadapi masalah pada pelayanan masih diselenggarakan tidak sesuai.
Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabu-paten  Barito  Timur  masih  belum  memiliki  sarana penunjang  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  yang  cukup  memadai.  Dinas  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  memiliki  pegawai  yang  mampu  menyelengga-rakan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Hal ini  sesuai  dengan  amanat  yang  tertuang  dalam  Pasal  13  UU  No  25  Tahun  2009Selain kerjasama, penyelenggara juga dapat melakukan kerja sama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Kerja sama tertentu merupakan kerja sama yang  tidak  melalui  prosedur  seperti  yang  dijelas-kan  diatas,  dan  penyelenggaraannya tidak  bersifat  darurat  serta  harus  dise-lesaikan  dalam  waktu  tertentu.  Petugas penyelenggara  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Barito  Timur  memiliki  respon  dan  sikap  tanggap  yang  cepat  terhadap kebutuhan  masyarakat.Petugas  penyelenggara  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  pada Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  bersikap  sopan  dan  santun  dalam menghadapi  masyarakat  yang  mengurus  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB.  Petugas penyelenggara  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Barito  Timur  memiliki  empati  yang  tinggi  yang  ditunjukan  dengan  sikap tegas  dan  sangat  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  yang  datang  ke  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur.
Secara  keseluruhan  hasil  pene-litian  ini  mendukung  penelitian  terda-hulu  yang dilakukan  oleh  Nurhelsa  Riana  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan pelayanan  publik  memerlukan    informasi  mengenai  wa-ktu  kerja  para  pegawai  secara tepat  dan  terbuka  kepada  pasien  sehingga  pasien  dapat  mengetahui  kapan  proses pelayanan  dilakukan  sehinggameng-hemat  waktu  pasien  dalam  berobat,  perlu  adanya tambahan sumber dayamanusia dan peralatan yang memadai untuk membantu pegawai dalam bekerjasecara maksimal.
Hasil penelitian juga sesuai deng-an teori yang dikemukakan oleh Robbins (2013: 121) yang menyatakan bahwa kinerja individu yang optimal dapat dilihat dari kualitas kerja  yang  baik,  kuantitas,  ketepatan  waktu,  efektivitas,  kemandirian  dan  komit-men kerja.
Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Dinas    Pendapatan  Daerah Kabupaten Barito Timur
Kendala  di  lapangan  saat  Pembe-rian  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  pada  Dinas Pendapatan Daerah Kab-upaten Barito Timur dikarenakan berbagai permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah :
1) Kinerja Pegawai yang belum optimal
Kendala  dalam  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  pada  Dinas    Pendapatan  Daerah Kabupaten Barito Timur ada-lah Pegawai yang kurang teliti dalam melaksanakan tugas,
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
khususnya  dalam  menerima  dan  memeriksa  data  dan  berkas  yang  diserahkan  oleh masya-rakat sebagai pemohon.
Hal ini dapat dilihat pada saat observasi dari banyaknya formulir permohonan yang tidak  diisi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  sehingga  menjadi  penghambat  atau memper-lambat  proses  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  yang  diperlukan  oleh  masya- rakat.
Perilaku kurang teliti ini, selain ditunjukkan oleh petugas yang meneri-ma formulir permohonan juga ada pa-da petugas perencanaan dan koreksi yang memiliki wewenang dalam  mem-berikan  disposisi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sikap  Pegawai  yang  langsung memberikan  tanda  tangan  tanpa  melakukan  koreksi  terlebih  dahulu  terhadap  berkas permohonan yang masuk hal ini menyebabkan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB menjadi terlam-bat  dan  dan  memerlukan  waktu  tamba-han  agar  data-data  tersebut  dapat  di- perbaiki  sebagai  mana  mestinya  sehi-ngga  menumpuk  diatas  meja,  dimana  hal  ini menunjukkan  kuantitas kinerja yang masih belum maksimal
Hal  ini  sama  dengan  hasil  peneli-tian  Anitawati  (2014)  yang  menyata-kan  bahwa kinerja Pegawai dalam Pelayanan Publik belum maksimal sebagaimana mestinya hal ini terlihat  dari  hasil  kerja  pegawai,  baik  dari  segi  kemampuan  pegawai  dalam  menye- lesaikan  pekerjaan,  kualitas  pekerjaan  yang  dihasilkan  pegawai,  responsibi-litas  serta disiplin  kerja  yang  ada  diKantor  Kecamatan  Busang  masih  banyak  kendala  yang dihadapi halini disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah kabupaten.
2) Kurangnya Kompetensi Pegawai dan Sosialisasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  ke-pada  masyarakat  yang  mendapatkan  pelayanan serta diperkuat oleh informan kunci yakni Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito  Timur  yang  menunjukkan  bahwa  sebagian  pegawai  ada  yang  belum  memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan kerja sendiri. Hal ini disebabkan bimbingan teknis/pelatihan belum mereka dapatkan untuk menangani permasalahan terkait masalah tertentu  pada  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  sehingga  pelayanan  tidak  berjalan maksimal.
Hal  ini  didukung    dengan  peneliti-an  terdahulu  yaitu  dengan  hasil  pene-litian Anitawati  (2014)  yang  menya-takan  bahwa  kinerja  Pegawai  dalam  Pelayanan  Publik belum  maksimal  sebagaimana  mestinya  hal  ini  terlihat  dari  hasil  kerja  pegawai,  baik dari segi kemampuan pegawai dalam menye-lesaikan pekerjaan, kualitas pekerjaan yang dihasilkan  pegawai,  responsibi-litas  serta  disiplin  kerja  yang  ada  diKantor  Kecamatan Busang masih banyak kendala yang dihadapi.
3) Kurangnya Fasilitas Pelayanan
Saat ini Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur masih belum memiliki ruang tunggu serta kursi. Hal ini dilihat dari kursi untuk ruang pela-yanan hanya ada 4 (empat) buah serta meja pelayanan 2 (dua) buah. Karena saat ini bagi masyarakat yang memer-lukan  pelayanan  dari  Dinas    Penda-patan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur menunggu  di  halaman  Kantor  dan  di  ruangan  terbuka  dan  tanpa  ada  ruangan  khusus yang  fungsikan  seba-gai  ruang  tunggu.  Dari  aspek  kenya-manan  masyarakat  sebagai obyek  pelayanan  hal  ini  tentu  saja  masih  sangat  kurang,  karena  masyarakat  hanya dipersilahkan menunggu di luar ruangan.
Dampak  dari tidak adanya  ruang  tunggu ini  adalah  tidak  jarang  masya-rakat  yang membutuhkan  pelayanan  harus  rela  kepanasan  untuk  menunggu  giliran  mendapatkan pelayanan  dari  Pegawai  dan  apabila  masyarakat  tidak  sabar  maka  masyarakat  tersebut akan  meninggalkan  Dinas    Pendapatan  Dae-rah  Kabupaten  Barito  Timur  dan  kembali lagi esok hari.

## Solusi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelayanan Publik Di Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur
1) Pembinaan Pegawai dan Evaluasi
Masih  adanya  perilaku  Pegawai  yang  kurang  teliti  saat  menerima  dan  mengelola data  dan  berkas  dari  masya-rakat  yang  merupakan  pemohon  me-nyebabkan  waktu pelayanan  menjadi  lebih  lambat  dan  ketidaksesuaian  data  pada  dokumen  sehingga menyebabkan proses pelayanan PBB-P2 dan BPHTB menjadi sedikit lambat.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  pihak  Dinas    Pendapatan  Daerah  Ka-bupaten  Barito Timur  akan  menga-dakan  pembinaan  kepada  para  Pega-wai  yang  bertugas  mengelola data  ter-sebut.  Pembinaan  Pegawai  tersebut  ak-an  dilakukan  melalui  evaluasi  kinerja yang  dilakukan  secara  berkala  mini-mal  1  (satu)  bulan  sekali.  Tujuan  dari  pembinaan melalui  evaluasi  kinerja  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  tugas yang dilakukan oleh Pegawai dan untuk mengukur sebe-rapa bagus kualitas pelaksanaan tugas  Pegawai  tersebut.  Melalui  evaluasi  ki-nerja  ini  apabila  diketahui  kelemahan- kelemahan  dalam  pelaksanaan  tugas  akan  dapat  segera  di  perbaiki  agar  pada  bulan berikutnya kesalahan atau kelemahan tersebut tidak terjadi lagi.
Disamping  melalui  evaluasi  kine-rja,  pembinaan  Pegawai  juga  akan  dilakukan melalui  rapat  kerja  minggu-an  yang  dilaksanakan  setiap  akhir  pekan  atau  setiap  awal minggu  yang  ditujukan  untuk  mengingatkan  Pega-wai  mengenai  aspek-aspek  apa  saja yang  harus  diperhatikan  dalam  melak-sanakan  tugas  khususnya  berkaitan  dengan pengelolaan data dan berkas dari pemohon.
2) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi
Sebagaimana  diketahui,  bimbing-an  teknis  (bimtek) merupakan  kegiatan  pelatihan dan  pengembangan  pengeta-huan  serta  kemampuan  yang  dapat  digunakan  untuk memecahkan  masa-lah  yang  dihadapi  oleh  setiap  pegawai  maupun  institusi  tertentu. Sehingga  dengan  mengikuti Bimtek  PBB-P2  dan  BPHTB  diharapkan  setiap  pegawai pada Dinas  Pendapatan Daerah, dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada  kinerja  dan  pelaya-nan  terkait  PBB-P2  dan  BPHTB.  Me-nghadapi  kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan, maka tentunya pelatihan pengembangan  sdm ataupun  bimtek  telah  menjadi  sebuah  kebutuhan  untuk  individu, instansi, ataupun lembaga pemerintahan.
Masih  adanya  masyarakat  atau  pemohon  yang  menyerahkan  formulir  dengan  data yang  belum  lengkap,  me-nyebabkan  waktu  pelayanan  menjadi  lebih  lama  dan  tidak efisien.  Hal  ini  dikarenakan  perlu  tambahan  waktu  untuk  melengkapi  data  dan  juga melengkapi data tersebut dengan berkas pendukung.
Fenomena  ini  dapat  diatasi  deng-an  mengadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat yang  tidak  hanya  di  tingkat  Kecamatan  akan  tetapi  juga  pada  tingkat  Desa  yakni pentingnya untuk membayar pajak demi kemajuan Kabupaten Barito Timur serta bagai- mana  cara  atau  prosedur  pengisian  formulir  permohonan  pelayanan  PBB-P2  dan BPHTB,  yang  mana  dalam  sosialisasi  tersebut  hendaknya  dijelas-kan  kepada masyarakat mengenai tata cara pengisian formulir permohonan pelayanan PBB-P2 dan BPHTB,  Misalnya  saja  penulisan  dengan  huruf  cetak  dan  pentingnya  mengisi  seluruh isian pada formulir permohan tersebut.
Melalui  sosialisasi  ini  diharapkan  masyarakat  akan  mengetahui  prosedur  dan  tata cara  pengisian  formulir  pem-bayaran  PBB-P2  dan  BPHTB  sehing-ga  tidak  ada  lagi formulir pembayaran yang diserahkan dengan data yang belum lengkap, sehingga akan mem-permudah  dan  mempercepat  petugas  dalam  memproses  pelayanan  PBB-P2  dan BPHTB sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat.
3) Penambahan Fasilitas Ruang Tunggu
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Ruang tunggu merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pela-yanan PBB- P2  dan  BPHTB  pada  Dinas    Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur,  hal  ini dikarenakan  ruang  tunggu  tersebut  merupakan  fasilitas  yang  paling  sering  digunakan oleh  masyarakat  khususnya  yang  membutuhkan  pelayanan.  Untuk  mengatasi  tidak adanya  ruang  tunggu  di  Dinas    Pendapatan  Daerah  Kabupa-ten  Barito  Timur, hendaknya pihak Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur membangun ruang tung-gu  demi  kenyamanan  masyarakat.  Hendaknya  ruang  tunggu  tersebut  dilengkapi dengan  televisi,  AC  atau  kipas  angin,  dispenser  dan  beberapa  buah  bangku  atau  kursi panjang  sebagai  tempat  istirahat  bagi  masyara-kat  yang  sedang  menunggu  giliran mendapatkan  pelayanan  dari  Pegawai  Dinas    Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Barito Timur sehingga memberikan kenyamanan lebih kepada masyarakat.
Dengan  demikian  diharapkan  ma-syarakat  tidak  akan  merasa  bosan  selama menunggu  giliran  mendapat-kan  pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  dari  Dinas Pendapatan Daerah Kabu-paten Barito Timur.
Penelitian  ini  sama  dengan  hasil  penelitian  Nurhelda Riana  (2013)  ber-judul Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Puskesmas Maridan Kecamatan  Sepa-ku  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  yang  diperoleh  bahwa  kinerja pegawai  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  Puskesmas  Maridan  Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara belum berjalan secara maksimal hal ini karena masih kurangnya sum-ber daya manusia dibutuhkan, perala-tan yang mendukung dalam pelaksana-an pelayanan masih kurang, kedisip-linan dan tanggungjawab pegawai dalam bekerja masih belum maksimal.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1) Kinerja  pegawai  Dinas  Pendapa-tan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  dilihat  dari indikator kinerja seperti kualitas, Efektivi-tas dan komitmen kerja sudah baik akan tetapi  kuantitas  kerja,  ketepatan  waktu  pelaksanaan  tu-gas,  kemandirian  dalam mengha-dapi masalah pekerjaan pada pelayanan PBB-P2 dan BPHTB masih belum terlaksana secara optimal.
2) Kendala  Yang  Dihadapi  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Dinas    Pen-dapatan  Daerah Kabupaten  Barito  Timur,  yaitu  :  a)  Kinerja  Pegawai  yang  belum  optimal,  b) Kurang-nya Kompetensi Pegawai dan Sosialisasi,dan c) Kurangnya Fasilitas Ruang Tunggu.
3) Solusi  Yang  Dapat  Dilakukan  Untuk  Mengatasi  Kendala  Dalam  Pelayanan  Publik Di Dinas  Pen-dapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, yaitu : a) Pembinaan Pega- wai  dan  Evaluasi  b)  Bimbingan  Teknis  (Bimtek)  dan  Sosialisasi,  dan  c) Penambahan Fasilitas ruang tunggu.

## Saran
4) Diharapkan  pihak  Dinas  Pendapa-tan  Daerah  Kabupaten  Barito  Timur  perlu memberikan pembinaan kep-ada Pegawai serta diadakannya Evaluasi.
5) Dinas Pendapatan Daerah Kabupa-ten Barito Timur  perluBimbingan Teknis terkait Pelayanan  PBB-P2  dan  BPHTB  kepada  Pegawainya  dan  Sosialisasi  di  tingkat Kelura-han/Desa.
6) Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur  perlu peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhanuddin, Abdulah. 2014, Evaluasi Kinerja, Jakarta : Bumi Aksara. Dharma, Agus 2014, Manajemen Kinerja.Yogyakarta : Pustaka Pelajar Flippo, Edwin B. 2012, Manajemen Personal (terjemahan) Edisi Keenam Jilid I, Jakara : Erlangga.
Lukman,  2010.  Manajemen  Kualitas  Pelayanan.  STIA  LAN  Press.Jakarta  Munasep, 2012, Kepegawaian Indonesia, PT. Gunung Agung, Jakarta.
Mangkunegara,  Anwar  Prabu,  2010.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan. Bandung : PT. Rosdakarya.
Moenir,  AS.  2011,  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia,  Cetakan  III,  Bina
Aksara. Jakarta
Rahayu,  Iswiyati.  2011.  Manajemen  Pelayanan  Publik,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Administrasi (STIA) Bina Banua Banjarmasin Robbin,Stephen P. 2013. Teori Perilaku Organisasi, Jakarta : Erlangga Soetopo, 2014, Manajemen Pelayanan Publik Rineka Cipta : Jakarta. Wibowo, 2010. Manajemen Kinerja. Jakarta : Rajawali Pers.