## PENGARUH SANITASI, AIR MINUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS

## (DAK) FISIK REGULER TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Johana Veronika Simanjuntak 1) , Masruri Muchtar 2) ; Pardomuan Robinson Sihombing 3)
1) hana_4122230014@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) masruri.m@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN 3) robinson@bps.go.id , Badan Pusat Statistik

## Abstract
Human Development Index (HDI) is one of the key indicators for measuring the welfare of a  country, including Indonesia. There are many factors that can influence HDI level. This research aims to explain the influence of access to sanitation, access to drinking water, and regular special physical allocation funds (DAK) on the Human Development Index (HDI). This study uses cross section data consisting of 34 provinces in Indonesia for the period 2022,  then  hypothesis  testing  in  this  research  uses  multiple  linear  regression  analysis.  The  results  find  that sanitation access is adequate and the realization of special regular physical allocation funds has a significant effect on HDI, while access to adequate drinking water does not have a significant effect on HDI. It implies the need for efforts to increase access to adequate sanitation in order to improve the quality of human development in  Indonesia.  The  cooperation  between  the  central  government  and  regional  governments  is  very  necessary, especially in terms of managing regular physical DAK as a fiscal policy instrument.
Keywords: HDI, Sanitation, Special allocation fund, Water infrastructure

## Abstrak
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  salah  satu  indikator  kunci  untuk  mengukur  kesejahteraan  suatu negara,  termasuk  Indonesia.  Terdapat  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  IPM.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  pengaruh  akses  terhadap  sanitasi,  akses  terhadap  air  minum,  dan  Dana  Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler terhadap IPM. Penelitian ini menggunakan data cross section yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia periode tahun 2022. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akses  sanitasi  memadai  dan  realisasi  dana  alokasi  fisik khusus  reguler  berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM,  sedangkan  akses  terhadap  air  minum  yang  layak  tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan akses terhadap sanitasi yang  layak  guna  meningkatkan  kualitas  pembangunan  manusia  di  Indonesia.  Selain  itu,  kerja  sama  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  sangat  diperlukan  terutama  dalam  hal  pengelolaan  DAK  fisik  reguler sebagai instrumen kebijakan fiskal.
Kata Kunci: Air minum layak, DAK fisik regular, IPM, Sanitasi

## PENDAHULUAN
Salah satu tujuan negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum. Kesejahteraan  adalah  hal  atau  keadaan  di  mana  seseorang  merasa  sejahtera  (Departemen Pendidikan  Nasional,  2015).    Kesejahteraan  sering  kali  digunakan  sebagai  tolak  ukur keberhasilan suatu negara. Oleh karena itu, tercapainya kesejahteraan sudah menjadi tanggung jawab  negara  yang  harus  diupayakan.  Salah  satu  hal  yang  dapat  dilakukan  negara  demi pencapaian  kesejahteraan  warganya  adalah  dengan  melakukan  pembangunan  manusia. Menurut Amartya Sen (1989), pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan nyata yang dinikmati  oleh  manusia,  meliputi  kebebasan  sosial,  ekonomi,  akses  pendidikan,  kesehatan, ketenagakerjaan,  dan  politik.  Keberhasilan  pencapaian  pembangunan  manusia  tersebut  perlu diukur  dengan  suatu  indikator  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam  pengukurannya. United Nations  Development  Programee (UNDP)  menggunakan Human  Development  Index (HDI) atau  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  sebagai  indikator  dalam  mengukur  pembangunan manusia.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  suatu  indeks  yang  mengukur pembangunan sosio-ekonomi nasional, berdasarkan gabungan ukuran pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro & Smith, 2015) .
IPM Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka 71,91 dan masuk ke dalam kategori tinggi (Badan Pusat Statistik, 2022). Pencapaian ini terus bertahan sejak tahun 2016, di mana status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level sedang menjadi tinggi. Meskipun pada  masa  Pandemi  Covid-19  IPM  Indonesia  mengalami  penurunan,  pada  tahun  2021  IPM Indonesia  telah  berhasil  bangkit  dan  terus  meningkat  seiring  dengan  memulihnya perekonomian  nasional.  Peningkatan  IPM  pada  tahun  2022  terjadi  pada  seluruh  provinsi. Berikut ini adalah tingkat IPM Indonesia per provinsi pada tahun 2022 (Gambar 1).

## Gambar 1 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Per Provinsi Tahun 2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)
Pengukuran IPM didasarkan pada 3 (tiga) dimensi, antara lain dimensi umur panjang dan  hidup  sehat  yang  diukur  dengan  indikator  umur  harapan  hidup  saat  lahir,  dimensi pengetahuan yang diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta  dimensi  standar  hidup  layak  yang  diukur  dengan  pengeluaran  riil  per  kapita  yang disesuaikan.
Dimensi kesehatan sebagai salah satu dasar pengukuran IPM dapat ditingkatkan dengan peningkatan fasilitas kesehatan yang baik pula, seperti akses sanitasi dan air minum layak yang berkelanjutan. Komitmen ini sangat  dijunjung  tinggi  pemerintah  Indonesia dimana target  ini telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Target  ini  juga  sejalan  dengan  upaya  pencapaian  target Sustainable  Development  Goals
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG KEP. BANGKA BELITUNG KEP. RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022
(SDGs),  di  mana  air  bersih  dan  sanitasi  layak  adalah  satu  dari  17  (tujuh  belas)  tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menurut World  Health  Organization (WHO),  sanitasi  adalah  pemeliharaan  kondisi higienis, melalui layanan seperti pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah. Kondisi sanitasi  yang  buruk  dapat  berdampak  pada  kesehatan  dan  berpotensi  menjadi  sumber penyebaran penyakit, seperti diare, tifus, cacingan, dan polio. Sebaliknya, peningkatan sanitasi akan berdampak pada peningkatan kesehatan yang diharapkan juga akan meningkatkan upaya pembangunan manusia. Selain akses sanitasi, akses air minum layak juga dapat meningkatkan kesehatan.  Berdasarkan  hasil  Studi  Kualitas  Air  Minum  Rumah  Tangga  (SKAMRT).  Pada tahun  2020,  akses  kualitas  air  minum  aman  di  Indonesia  masih  berada  pada  angka  11,9%, sedangkan 40,8% masyarakat masih menggunakan sarana air minum bersumber dari air tanah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daera, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari  TKD  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  untuk  mendanai  program,  kegiatan,  dan/atau kebijakan  tertentu  yang  menjadi  prioritas  nasional  dan  membantu  operasionalisasi  layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK terbagi menjadi 2 (dua), yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik terbagi menjadi DAK Fisik reguler dan DAK Fisik penugasan. Dalam hal ini, penulis akan membahas lebih detail terkait DAK Fisik reguler yang  digunakan  sebagai  variabel  dalam  penelitian  ini.  DAK  fisik  reguler  digunakan  untuk beberapa  fungsi,  termasuk  di  antaranya  adalah  fungsi  pendidikan  dan  kesehatan.  DAK  yang disalurkan untuk pendidikan digunakan untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SKB, SLB, dan Perpustakaan  Daerah.  DAK  yang  disalurkan  untuk  kesehatan  dan  keluarga  berencana digunakan  untuk  penguatan  penurunan  angka  kematian  ibu  dan  bayi,  penurunan  stunting, pengendalian  penyakit,  penguatan  sistem  kesehatan,  keafirmasian,  dan  keluarga  berencana. Secara tidak langsung, penyaluran DAK dapat meningkatkan IPM, di mana DAK, khususnya DAK  fisik  reguler  digunakan  untuk  meningkatkan  fasilitas  pelayanan  publik  di  beberapa bidang.  Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh penyaluran DAK fisik reguler terhadap IPM untuk melihat keefektifan penyaluran DAK terhadap upaya pembangunan manusia.
Di  Indonesia  telah  terdapat  beberapa  penelitian  yang  menguji  variabel-variabel  yang memengaruhi nilai IPM. Menurut Fita, Suharno, dan Abdul (2021), sanitasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia. Sementara itu, akses air bersih tidak berpengaruh  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fita, Suharno,  dan  Abdul  ini  terbatas  pada  wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah.  Sedangkan  menurut Rahma  Febri  (2023),  akses  sumber  air  minum  layak  dan  akses  sanitasi  layak  berpengaruh signifikan positif terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Siti  Nur  Hidayati  (2022),  (Sukartini  &  Saleh,  2016),  dan  Natasya  (2018). Menurut Kustanto  (2015), akses air minum dan sanitasi mempengaruhi harapan hidup yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan.
Penelitian  terkait  pengaruh  DAK  terhadap  IPM  juga  sudah  pernah  beberapa  kali dilakukan  sebelumnya,  diantaranya  oleh  Saiful  &  Jumading  (2023),  Agus  Sunarya  &  Novi Andriyanto (2021), Tri Asmeli Sembiring (2020), Adel Riviando, Henri Agustin, & Halmawati (2019),  Lugastoro  (2013),  danFerdi  Williantara  &  Gusti  Ayu  Nyoman  Budiasih,  (2016). Sebagian  besar  dari  penelitian  tersebut  mengatakan  bahwa  DAK  Fisik  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  IPM.  Akan  tetapi,  terdapat  beberapa  penelitian  yang  mengatakan  bahwa DAK  Fisik  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  IPM,  seperti  penelitian  yang dilakukan  oleh  Alamsyah  Hasan  &  Fajar  Suryo  Agung,  (2018),  Harahap  (2017),  Fika  Dista Wulansari  (2019),  dan  Budi  Mulyana  &  Muhammad  Imam  Nashsha  (2022).  Akan  tetapi,
pendapat  yang  berbeda  tersebut  kemungkinan  disebabkan  penelitian-penelitan  tersebut  tidak memisahkan alokasi DAK menurut fungsi ataupun jenisnya.
Meskipun  sudah  banyak  penelitian  yang  membahas  pengaruh  DAK  terhadap  IPM ataupun pengaruh fasilitas sanitasi dan air minum layak terhadap IPM, sebagian besar penelitian tersebut  masih    dilakukan    dalam    satu  wilayah  atau  provinsi  tertentu,  serta  merupakan penelitian yang masih menggunakan data tahun lama. Oleh sebab itu, penulis akan memperluas cakupan   wilayah yang diteliti dan memperbarui dengan data terbaru untuk mengetahui dengan lebih  jelas  keterkaitan  dari  masing-masing  variabel  tersebut  terhadap  IPM.  Dalam  hal  ini, penulis menggunakan data dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Selain itu, dalam penelitian  kali  ini  penulis  akan  membahas  spesifik  DAK  Fisik  Reguler,  di  mana  anggaran tersebut  ditujukan  untuk  pembangunan  fasilitas  pelayanan  publik,  termasuk  pendidikan  dan kesehatan.  Hal  ini  juga  dilakukan  untuk  membuktikan  beberapa  pendapat  penulis  lain  yang bertentangan. Penggabungan ketiga variabel ini dalam satu penelitian, pemilihan variabel jenis DAK yang lebih spesifik, serta penggunaan cakupan wilayah yang lebih luas dan periode waktu yang  terkini  diharapkan  dapat  memberikan  unsur  kebaruan  dalam  penelitian  ini.  Akhirnya, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat melengkapi literatur terdahulu mengenai pengaruh akses sanitasi layak, akses sumber air minum layak, dan DAK Fisik Reguler terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## KAJIAN PUSTAKA Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  gambaran  komprehensif  mengenai tingkat  pembangunan  manusia  di  suatu  daerah  sebagai  dampak  dari  kegiatan  pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah (Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung  Timur,  2016).  Sedangkan  menurut  Todaro  &  Smith  (2015),  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  adalah  indeks  yang  mengukur  pembangunan  sosio-ekonomi  nasional, berdasarkan  gabungan  ukuran  pendidikan,  kesehatan,  dan  pendapatan  riil  per  kapita  yang disesuaikan. IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.
Perhitungan IPM menggunakan tiga dimensi, antara lain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan,  dan  standar  hidup  layak.  Dimensi  umur  panjang  dan  hidup  sehat memperhitungkan  tingkat  harapan  hidup  setelah  lahir  sebagai  indikatornya.  Dimensi pengetahuan  menggunakan  dua  indikator,  yaitu  harapan  lama  sekolah  dan  rata-rata  lama sekolah.  Sedangkan  dimensi  standar  hidup  layak  memperhitungkan  pengeluaran  riil  kapita sebagai indikator.

## Akses Sanitasi Layak
Sanitasi  adalah  usaha  untuk  membina  dan  menciptakan  suatu  keadaan  yang  baik  di bidang  kesehatan,  terutama  kesehatan  masyarakat  (Departemen  Pendidikan  Nasional,  2015). Penyediaan sarana sanitasi berkaitan erat dengan kesehatan dimana fasilitas sanitasi yang baik akan  meningkatkan  kondisi  lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat  (Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2009). Menurut Suryanie (2020), fasilitas sanitasi yang layak disertai dengan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Menurut  Adi  et  al.,  2014),  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  derajat kesehatan masyarakat, antara lain genetik, lingkungan, perilaku (pilihan pola makan dan gaya hidup),  serta  pelayanan  kesehatan  (aspek  ketersediaan,  baik  fasilitas,  perawatan,  produk pelayanan,  dan  program  kesehatan  secara  memadai).  Sanitasi  dan  perilaku  kebersihan  yang buruk berkontribusi terhadap 88 persen kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Kurang
terjaganya  sanitasi  dapat  menimbulkan  gangguan  pada  kesehatan  sejalan  dengan  mudahnya terjadi infeksi karena pertumbuhan mikroorganisme pathogen yang tidak dikendalikan

## Akses Air Minum Layak
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air  Minum,  air  minum  adalah  air  yang  telah  melalui  proses  pengolahan  atau  tanpa  proses pengolahan  yang  memenuhi  syarat  kesehatan  dan  dapat  langsung  diminum.  Penyediaan  air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan  kehidupan  yang  sehat,  bersih,  dan  produktif.  Penyediaan  akses  air  minum merupakan salah satu tugas pemerintah yang dilakukan melalui penyediaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) atau Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).  Pemerintah  melalui  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR) terus  berupaya  meningkatkan akses masyarakat  terhadap air minum  yang layak dan berkelanjutan.  Penyediaan  akses  air  minum  juga  merupakan  salah  satu  tujuan  pembangunan berkelanjutan ( sustainable development goals /SDGs) pada sektor lingkungan hidup.

## Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terbagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik terbagi menjadi DAK Fisik reguler, DAK Fisik penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  198/PMK.07/2021  Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik adalah anggaran pendapatan dan belanja negara  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan  sarana  pelayanan  dasar  publik,  baik  untuk  pemenuhan  standar  pelayanan  minimal  dan pencapaian prioritas  nasional  maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. DAK Fisik  reguler  adalah  salah  satu  bagian  dari  DAK  Fisik  yang  digunakan  untuk  meningkatkan kualitas  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pemenuhan  pelayanan  dasar  dan  pemerataan ekonomi.

## Hipotesis
Berdasarkan landasan teori di atas, diperoleh rumusan hipotesis sebagai berikut: H0  :  Akses terhadap sanitasi layak, akses terhadap sumber air minum layak, dan DAK Fisik Reguler tidak berpengaruh terhadap IPM H1  :  Akses terhadap sanitasi layak berpengaruh terhadap IPM H2  :  Akses terhadap sumber air minum layak berpengaruh terhadap IPM H3  :  DAK Fisik Reguler berpengaruh terhadap IPM

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif  untuk  menguji  hipotesis yang telah ditetapkan dengan cara mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Data kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka yang digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  diteliti  dengan  menggunakan  program statistik (Sugiyono, 2013).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  publikasi  Badan  Pusat  Statistik Indonesia  dan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan.  Penelitian  ini  terfokus  pada  34 provinsi  di  Indonesia  pada  tahun  2022.  Variabel  dependen  dan  independen  di  penelitian  ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:
Volume 4 No.2, 2024
Tabel 1 Variabel Penelitian Variabel Satuan Ukuran Indeks Pembangunan Manusia (Y) Poin Rasio Akses Sanitasi Layak (X1) Persen Rasio Akses Air Minum Layak (X2) Persen Rasio Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Fisik Reguler (X3) Rupiah Nominal
Model regresi yang digunakan adalah cross section . Berdasarkan hipotesis dan variabel yang telah ditentukan, penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut:
Keterangan:
Y :  Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
𝛼 :  Konstanta
X1  :  Akses Sanitasi Layak X2  :  Akses Air Minum Layak X3  :  Realisasi DAK Fisik Reguler
Terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menguji kelayakan model  regresi  yang  digunakan,  yaitu  uji  asumsi  klasik  untuk  memberikan  kepastian  bahwa persamaan  regresi  yang  didapatkan  memiliki  ketepatan  dalam  estimasi,  tidak  bias,  dan konsisten. Terdapat tiga jenis asumsi klasik yang diujikan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2 Uji Asumsi Klasik Asumsi Hipotesis Nol Hipotesis Alternatif Uji Normalitas Data terdistribusi normal Data tidak terdistribusi normal Uji Multikolinearitas Tidak ada gejala multikolinearitas Ada gejala multikolinearitas Uji Heteroskedasitas Varian data homogen Varian data heterogen
Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah dilakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen. Analisis linier berganda dilakukan dengan uji koefisien parsial (uji t) maupun uji simultan (uji F). Adapun alat analisis yang digunakan   dalam penelitian ini adalah Aplikasi STATA 17.0. Setelah  seluruh  pengujian  dilakukan,  dilakukan  interpretasi  dari  persamaan  regresi  yang terbentuk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Deskriptif
Pembahasan dimulai dengan melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui karakter dari masing-masing variabel. Tabel 3 menunjukkan nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dari variabel yang telah diolah penulis.
Tabel 3 Ringkasan Statistik Deskriptif Var. Mean Min. Max. Std. Dev. IPM2022 71,96 61,39 81,65 3,90 ASL2022 80,99 40,34 96,21 9,78 AML2022 87,64 65,39 98,42 7,85 LDAK2022 32,23 28,86 33,25 0,87 Sumber : diolah oleh penulis dengan STATA (2023)
𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝜀
Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa rata-rata nilai IPM adalah sebesar 71,96. IPM terendah adalah 61,39, yaitu IPM provinsi Papua. Sedangkan IPM tertinggi dipegang oleh DKI Jakarta dengan poin 81,65. Standar deviasi nilai IPM adalah sebesar 3,90. Angka sanitasi layak memiliki rata-rata 80,99 dengan nilai minimum 40,34 yang dipegang oleh provinisi Papua dan tertinggi 96,21 yang dipegang oleh D.I. Yogyakarta. Standar deviasi variabel akses sanitasi layak ini adalah sebesar 9,78. Provinsi Papua memiliki angka akses air minum layak terendah, yaitu 65,39 dan Bali memiliki angka akses air minum  layak tertinggi,  yaitu 98,42. Rata-rata angka akses air minum layak di 34 provinsi adalah 87,64 dengan standar deviasi 7,85. Adapun variabel  DAK  Fisik  Reguler  memiliki  rata-rata  32,23  dan  standar  deviasi  0,87  dengan  nilai minimum  28,86  dipegang  oleh  DKI  Jakarta  dan  nilai  maksimum  33,25  dipegang  oleh  Jawa Timur.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik pada variabel-variabel dalam penelitain ini. Hasil uji asumsi klasik pada variabel-variabel dalam penelitian ini tersaji pada Tabel 4.
Tabel 4 Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Prob. Kesimpulan Uji Normalitas 0,6993  Data terdistirbusi normal Uji Multikolinearitas 1,64 Bebas multikolinearitas Uji Heteroskedasitas 0,8831  Homoskedasitas Sumber: Diolah oleh penulis dengan STATA (2023) Tabel 5 Uji Multikolinearitas Variabel VIFs ASL2022 1.99 AML2022 1.65 LDAK2022 1.28 Mean VIF 1.64
Sumber: Diolah oleh penulis dengan STATA (2023)
Berdasarkan ringkasan hasil uji asumsi klasik tersebut, terlihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria, di mana data terdistribusi normal (Prob > 0,05), bebas multikolinearitas (VIF < 10), dan data tidak memiliki gejala heteroskedasitas (prob > 0,05).

## Hasil Analisis Regresi
Tabel 6 menampilkan hasil uji regresi terhadap variabel-variabel dalam penelitian ini. Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  secara  bersamaan  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitasnya yang lebih kecil daripada 0,05 (prob F < 0,05), yaitu 0,0000. Selain itu, terdapat 2 variabel independen yang  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen,  dalam  hal  ini  IPM, yaitu akses sanitasi layak dan realisasi DAK Fisik reguler. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik yang lebih kecil daripada 0,05 (prob < 0,05).
Penelitian ini memiliki nilai R-squared 66,79 persen yang artinya seluruh variabel bebas (akses sanitasi layak, akses air minum layak, dan DAK fisik reguler) yang digunakan dalam penelitian  ini  telah  mampu  menjelaskan  variabel  terikatnya  (IPM)  sebesar  66,79  persen. Adapun 33,21 persen lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Adapun hasil uji regresi  tersebut  dapat  digambarkan dalam bentuk  persamaan sebagaimana model berikut.
𝐼𝑃𝑀 = 89,79719(𝐴𝑆𝐿) + 0,1028216(𝐴𝑀𝐿) − 1,337607(𝐷𝐴𝐾)

## Tabel 6 Uji Hipotesis
Variabel Koefisien t-Statistik Probabilitas Kesimpulan Akses Sanitasi Layak 0,2009973 3,40 0,002 H1 diterima Akses Air Minum Layak 0,1028216 1,53 0,136 H2 ditolak Realisasi  DAK  Fisik Reguler -1,337607 -2,37 0,025 H3 diterima Konstanta 89,79719 4,42 0,000 R-Squared 0,6679 Adjusted-R Squared 0,6347 Prob-F (Stat)  0,00000

## Sumber: Diolah oleh penulis dengan STATA (2023)

## Pengaruh Akses Sanitasi Layak Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  didapatkan  bahwa  akses  sanitasi  layak berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  IPM  di  Indonesia.  Hasil  uji  menunjukkan  koefisien sebesar 0,2009973 dengan nilai t-statistic sebesar 3,40 dan probabilitas sebesar 0,002 (prob < 0,05). Hal tersebut berarti setiap peningkatan nilai akses sanitasi layak sebesar 1 persen akan meningkatkan  IPM  sebesar  0,2009973  poin  dengan  asumsi  variabel  lain  tetap.  Secara  teori, penyediaan sarana sanitasi berkaitan erat dengan kesehatan manusia, dimana fasilitas sanitasi yang  baik  akan  meningkatkan  kondisi  lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat  (Kementerian Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat,  2009).  Menurut  Suryanie (2020), fasilitas sanitasi yang  layak  disertai  dengan  perilaku  hidup  bersih  dan  sehat  merupakan  elemen  yang  sangat penting  dalam  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat.  Peningkatan  sanitasi  akan berdampak  pada  peningkatan  kesehatan  yang  juga  akan  meningkatkan  upaya  pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fita, Suharno, & Ahmad (2021) dan Natasya Santa (2018)  yang mengatakan bahwa sanitasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kajian yang dilakukan oleh Adi, Reney, Lensun, & Manurung (2014) juga menyatakan hal serupa. Mereka menemukan bahwa terdapat beberapa faktor  yang  mempengaruhi  derajat  kesehatan  masyarakat,  antara  lain  genetik,  lingkungan, perilaku (pilihan pola makan dan gaya hidup), serta pelayanan kesehatan (aspek ketersediaan, baik fasilitas, perawatan, produk pelayanan, dan program kesehatan secara memadai). Sanitasi dan  perilaku  kebersihan  yang  buruk  berkontribusi  terhadap  88  persen  kematian  anak  akibat diare  di  seluruh  dunia.  Kurang  terjaganya  sanitasi  dapat  menimbulkan  gangguan  pada kesehatan  sejalan  dengan  mudahnya  terjadi  infeksi  karena  pertumbuhan  mikroorganisme pathogen yang tidak dikendalikan.

## Pengaruh Akses Air Minum Layak Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Variabel  akses  air  minum  layak  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia.  Hasil uji menunjukkan bahwa variabel ini memiliki koefisien sebesar 0,1028216 dengan nilai  t-statistic sebesar 1,53 dan probabilitas sebesar 0,136 (prob > 0,05). Dalam hal  ini belum terdapat  cukup bukti bahwa angka akses air minum  layak berpengaruh terhadap  IPM.  Dampak  dari  ketersediaan  akses  air  minum  layak  terhadap  kesehatan  adalah dampak yang baru dapat dirasakan setelah jangka waktu  yang panjang.  Hal  ini akan terlihat setelah  beberapa  lama  akan  terjadi  perbaikan  angka  harapan  hidup  atau  penurunan  angka kematian.  Sehingga  diharapkan  setelah  jangka  waktu  tertentu  akses  air  minum  layak  dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia di Indonesia. Adapun menurut Purwaningsih  et  al.,  (2021),  akses  air  minum  layak  tidak  berpengaruh  signifikan  karena meskipun terdapat fasilitas air bersih yang memadai, tanpa kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup  sehat,  dampaknya  terhadap  IPM  tidak  akan  terasa  signifikan.  Selain  itu,  pentingnya kesadaran masyarakat dalam memastikan pemenuhan gizi yang cukup bagi anggota keluarga juga perlu ditekankan.

## Journal of Law, Administration, and Social Science

## Pengaruh DAK Fisik Reguler Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Variabel terakhir pada model dalam penelitian ini adalah DAK Fisik Reguler.  Realisasi DAK Fisik Reguler memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil uji regresi, didapati nilai koefisien sebesar -1,337607 dengan nilai t-statistic  sebesar  -2,37  dan  nilai  probabilitas  0,025  (prob  <  0,05).  Dapat  diartikan  bahwa kenaikan  1%  DAK  Fisik  reguler  akan  menurunkan  IPM  sebesar  -1,337607  poin.  Artinya, semakin besar DAK maka akan semakin kecil nilai IPM. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Menurut Saiful & Jumading (2023), DAK Fisik  bidang  kesehatan  dan  pendidikan  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  IPM.  Begitu pula  menurut  Riviando  &  Henri  Agustin  (2019),  DAK  secara  keseluruhan  berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Penelitian-penelitian lainnya menemukan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Penelitian tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah Hasan & Fajar Suryo Agung (2018), Fika Dista Wulansari (2019), dan Harahap (2017).
Dalam buku yang ditulis oleh Mujiwardhani et al., 2022) yang berjudul Dana Alokasi Khusus  di  Indonesia,  penerima  DAK  harus  memenuhi  kriteria  umum,  kriteria  khusus,  dan kriteria  teknis.  Kriteria  umum  dirumuskan  berdasarkan  kemampuan  keuangan  daerah  yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah.  Kriteria  khusus  dirumuskan  melalui  indeks  kewilayahan  oleh  Menteri  Keuangan. Kriteria  tersebut  mencakup  kondisi  geografis  atau  sosial  tertentu,  seperti  daerah  tertinggal, daerah rawan bencana, atau daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sedangkan kriteria teknis disusun berdasarkan indikator kegiatan khusus, mencakup kondisi sarana dan tingkat kinerja pelayanan  masyarakat  serta  pencapaian  teknis  pelaksanaan  kegiatan  DAK  di  daerah bersangkutan.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ningrum,  Khairunnisa,  &  Huda (2020), tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM. Itu artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah IPM. Oleh karena itu, hal ini sejalan dengan gagasan bahwa semakin rendah tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut, semakin tinggi tingkat kemiskinan  daerah  tersebut,  dan  semakin  tinggi  pula  pengalokasian  DAK  Khusus  di  daerah tersebut.
Pada  tahun  2022,  daerah  penerima  DAK  Fisik  reguler  terendah  adalah  DKI  Jakarta dengan realisasi sebesar Rp34,13 miliar. Hal ini terjadi karena DKI Jakarta merupakan provinsi yang  memiliki  PAD  yang  sangat  tinggi,  yaitu  Rp45,61  triliun  pada  tahun  2022.  Sehingga provinsi  ini  dianggap  sudah  cukup  mandiri  untuk  dapat  membiayai  urusan  rumah  tangga daerahnya.  Sebagai  tambahan,  berdasarkan  penilaian  PDB  per  kapita  yang  dilakukan  oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, DKI Jakarta menempati posisi pertama sebagai provinsi terkaya di Indonesia berdasarkan nilai PDRB per kapitanya. Sehingga proporsi alokasi DAK Fisik  Reguler  yang  dilakukan  berdasarkan  kriteria  umum,  khusus,  dan  teknis  diterima  lebih sedikit oleh provinsi DKI Jakarta.
Daerah  dengan  realisasi  DAK  Fisik  tertinggi  adalah  Jawa  Timur,  yaitu  sebesar Rp2.750,42 miliar. Hal ini terjadi karena Jawa Timur adalah provinsi dengan tingkat kepadatan tertinggi  kedua  di  Indonesia  sehingga  membutuhkan  lebih  banyak  sumber  daya  untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Selain itu, Jawa Timur juga merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia (BPS,  2022).  Adapun  alokasi  DAK  Fisik  tertinggi  kedua  adalah  Provinsi  Papua,  di  mana provinsi  ini  adalah  provinsi  yang  memiliki  kebutuhan  pembangunan  yang  tinggi  untuk meningkatkan kinerja pelayanan dasar masyarakat.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  didapati  bahwa  ketiga  variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM dan 2 variabel  independen secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM,  yaitu  akses  sanitasi  layak  dan  realisasi DAK Fisik Reguler. Sementara itu, akses air minum layak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap  IPM.  Hal  ini  disebabkan  karena  dampak  dari  ketersediaan  akses  air  minum  layak terhadap  kesehatan  adalah  dampak  yang  baru  dapat  dirasakan  setelah  jangka  waktu  yang panjang.  sehingga  diharapkan  setelah  jangka  waktu  tertentu  akses  air  minum  layak  dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia di Indonesia.
Terbatasnya kemampuan fiskal daerah menekankan pentingnya bantuan keuangan dari pemerintah  pusat,  terutama  untuk  penyediaan  infrastruktur  kesehatan  dan  pendidikan.  Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan fasilitas layanan dasar demi kesejahteraan  masyarakat  di  Indonesia  memerlukan  kerja  sama  antara  pemerintah  pusat  dan daerah.

## Saran
Optimalisasi  penyerapan  anggaran  transfer  ke  daerah,  termasuk  DAK  Fisik  Reguler, sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dasar  di  daerah.  Oleh  karena  itu, pemerintah  diharapkan  dapat  melakukan  evaluasi  terus-menerus  terhadap  efektivitas  dan efisiensi realisasi DAK yang berorientasi pada hasil dengan harapan hal ini dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai gambaran kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
Penelitian  ini  masih  memiliki  beberapa  keterbatasan,  di  mana  penelitian  ini  hanya menggunakan data agregat di level provinsi pada periode tahun 2022. Meskipun cakupan data telah mewakili seluruh provinsi di Indonesia, namun keterbatasan data dalam kurun waktu satu tahun  menyebabkan  analisis  yang  dilakukan  terbatas  pada  analisis cross  section .  Peneliti selanjutnya  dapat  menggunakan  data  yang  lebih  lengkap  untuk  kemudian  dilakukan  analisis yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, T., Reney, S., Lensun, A., & Manurung, G. (2014). Air Bersih dan Sanitasi. Alamsyah Hasan, M., & Fajar Suryo Agung, M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening . Badan Pusat Statistik. (2022). Berita Resmi Statistika No. 84/11/Th. XXV. https://www.bps.go.id/id
Badan Pusat Statistik. (2022). [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2020-2022. https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks- pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2022). Profil Kemiskinan di Indonesia 2022 . Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2016). Indeks Pembangunan Manusia . Budi  Mulyana,  &  Muhammad  Imam  Nashsha.  (2022). Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Mediasi . Departemen Pendidikan Nasional. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Ferdi Williantara, G., &  Gusti Ayu Nyoman Budiasih, I. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia (Vol. 16, Issue 3). Fika Dista Wulansari. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 .

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Harahap, R. U. (2017). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara . www.djpkd.depkeu.go.id. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2009). Departemen PU Kerja Sama dengan  IBL  untuk  Air  Minum  dan  Sanitasi. https://pu.go.id/berita/departemen-pu- kerjasama-dengan-ibl-untuk-air-minum-dan-sanit
Kustanto,  D.  N.  (2015). Dampak  Akses  Air  Minum  dan  Sanitasi  Terhadap  Peningkatan Kesejahteraan.
Lugastoro,  D.  P.  (2013). Analisis  Pengaruh  PAD  dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Mujiwardhani,  A.,  Lisno  Setiawan,  &  Ahmad  Nawawi.  (2022). Dana  Alokasi  Khusus  di Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Natasya Santa Elisabeth Siahaan. (2018). Analisis Pengaruh Sanitasi dan Angka Kematian Ibu Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Utara.
Ningrum,  J.  W.,  Khairunnisa,  A.  H.,  &  Huda,  N.  (2020). Pengaruh  Kemiskinan,  Tingkat Pengangguran,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Indonesia  Tahun  2014-2018  dalam  Perspektif  Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 212. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034 Pemerintah Republik Indonesia. Pe raturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum , (2015).
Pemerintah  Republik  Indonesia. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik , (2021). www.jdih.kemenkeu.go.id Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 , (2020). Pemerintah  Republik  Indonesia. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
Purwaningsih, F., Suharno, S., & Ahmad, A. A. (2021). Analisis Pengaruh Sanitasi dan Akses Air  Bersih  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa  Tengah.  Jurnal  Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), 56 . https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1210 Riviando,  A.,  &  Henri  Agustin.  (2019). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera  Barat  Tahun  2015-2017) .  Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi,  1(1),  1–17. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1
Saiful,  &  Jumading.  (2023). Dampak  DAK  Fisik  Bidang  Kesehatan,  Bidang  Pendidikan, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM . Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Sukartini, N. M., & Saleh, S. (2016). Akses Air Bersih di Indonesia .
Suryani,  A.  S., Pembangunan  Air  Bersih  dan  Sanitasi  saat  Pandemi  Covid-19 . https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1757
The  World  Bank.  (n.d.). Memahami  Kemiskinan .  Retrieved  November  9,  2023,  from https://www-worldbank- org.translate.goog/en/topic/sanitation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto =tc
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development (12th ed.). Pearson.