Jurnal raad Kertha Vol.5, No. 2 Periode Agustus 2022-Pebruari 2023

## ANCAMAN SANKSI BAGI KENDARAAN PRIBADI PLAT HITAM YANG MENGGUNAKAN LAMPU ISYARAT DAN SIRINE
Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi, Ni Komang Sutrisni
Fakultas Hukum universitas Mahasaraswati Denpasar l. Kamboja No.11A, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali,
Gmail: madeayudp@gmail.com
Abstrak ,  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  merupakan  hal  yang  sangat  dekat  dengan kehidupan dan mobilitas masyarakat, dimana setiap waktu masyarakat terus berhubungan dengan Angkutan Jalan untuk berbagai macam kepentingan. Pada saat ini kendaraan yang digunakan  masyarakat  mengalami  pergeseran  fungsi,  yang  dahulu  hanya  sebagai  alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. Fungsi lampu isyarat  dan  sirine  yang  sebenarnya  adalah  sebagai  keperluan  ketertiban,  keamanan,  dan kelancaran  berlalu  lintas.  Namun  dalam  kenyataannya  penggunaan  lampu  isyarat  dan sirine  banyak  digunakan  oleh  kendaraan  plat  hitam,  terutama  dikalangan  komunitas mobil.  Lampu  isyarat  dan  sirine  yang  dipasang  pada  kendaran  plat  hitam  justru disalahgunakan,karena yang dapat menggunkan lampu isyrat dan sirine hanya kendaraan- kendaraan  tertentu  saja  seperti  Pemadam  kebaran,  ambulance  dll.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yaitu  dengan  melihat  hukum  sebagai  kaidah (norma). Untuk rumusan masalah dari peneltian ini adalah Bagaimanakah Bagaimanakah Penegakan  Ancaman  Sanksi  Bagi  Kendaraan  Pribadi  Plat  Hitam  Yang  Menggunakan Lampu Isyarat Dan Sirine.
Kata Kunci : Ancaman Sanksi, Kendaraan Pribadi, Lampu Isyarat dan Sirine
Abtract ,  Road  Traffic  and  Transportation  is  a  matter  that  is  very  close  to  the  life  and mobility  of  the  community,  where  every  time  people  continue  to  be  in  touch  with  Road Transport  for  various  purposes.  At  this  time,  the  vehicles  used  by  the  community experienced a shift in function, which used to be only as a means of transportation, but now also functions as a support for the appearance of the owner. The actual function of signal lights and sirens is for the purposes of order, security, and smooth traffic. But in reality the use of signal lights and sirens is widely used by black plate vehicles, especially among  the  car  community.  Signal  lights  and  sirens  that  are  installed  on  black  plate vehicles  are  actually  misused,  because  only  certain  vehicles  can  use  signal  lights  and sirens  such  as  fire  extinguishers,  ambulances,  etc.  This  research  uses  a  normative research method, namely by looking at the law as a rule (norm). For the formulation of the  problem  from  this  research,  how  is  the  enforcement  of  the  threat  of  sanctions  for private black plate vehicles that use signal lights and sirens.
Keywords: Threat of Sanctions, Private Vehicles, Signal Lights and Sirens

## Pendahuluan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai  peran  yang  sangat  strategis dalam  mendukung  pembangunan  dan integrasi  nasional  yang  merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan  potensi  dan  perannya agar terwujudnya keamanan,
kesejahteraan,  ketertiban  berlalu  lintas dan  Angkutan  Jalan,  dalam  rangka mendukung  pembangunan  ekonomi  dan pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Peran  penting  Lalu  lintas  dalam mewujudkan  keamanan,  keselamatan, ketertiban,  dan  kelancaran  berlalu  lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi  nasional  yang  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengatur berbagai penyelenggaraan, penggunaaan, dan perlengkapan jalan, kendaraan, pengemudi,  perlengkapan  kendaraan bermotor  dan  lain-lain.  Di  Indonesia pengaturan  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  telah  diatur  di  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ). UU
LLAJ  merupakan  suatu  bentuk  aturan yang mengatur tentang  para pengendara yang  berkendara  di  jalan  raya  dan menjadi dasar serta pedoman penindakan  terhadap  pelanggaran  lalu lintas.  Ketentuan  mengenai  pidana terhadap para pengemudi yang melanggar  ketertiban  lalu  lintas  telah diatur secara jelas juga di dalam undang undang tersebut, sehingga dengan dibentuk dan diberlakukannya UU LLAJ diharapkan  masyarakat  untuk  lebih patuh serta taat kepada keseluruhan dari aturan hukum  mengenai berkendara dan berlalu  lintasdan  diharapkan  dapat terciptanya  keamanan,  keselamatan  dan kelancaran lalu lintas. 1
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting  dalam  menunjang  mobilitas sosial  masyarakat.  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  (LLAJ)  merupakan  hal yang sangat dekat dengan kehidupan dan mobilitas  masyarakat,  dimana  setiap waktu  masyarakat  terus  berhubungan dengan  Angkutan  Jalan  untuk  berbagai macam  kepentingan.  Dari peran  penting yang  dijelaskan  di  atas,  salah  satu  yang
1 Triyogo  Prasetyo,  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap  Team  Escort  Ambulance  Jogja  (Teaj) Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas, Universitas Islam Indonesia, 2019.Hal. 3
akan  penulis  bahas  adalah  mengenai ketertiban  dijalan  raya,  karena  akhir- akhir ini banyak pihak yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya bukan mengutamakan kepentingan umum. Penggunaan  lampu  isyarat  dan  sirine pada  kendaraan  pribadi  kerap  kita  lihat di jalanan. Pada  saat  ini  kendaraan  yang digunakan masyarakat mengalami pergeseran  fungsi,  yang  dahulu  hanya sebagai  alat  transportasi  kini  juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya. Tampilan asli dari
kendaraan  bermotor  terkadang  kurang memuaskan  bagi  pemiliknya,  sehingga mereka  merasa  perlu  untuk  melakukan memodifikasi  terhadap  kendaraannya agar tampilannya semaksimal dan sebaik mungkin.  Proses  modifikasi  dari  yang ringan sampai yang benar-benar merombak  hampir  seluruh  tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan yang aneh. Alasan
sebenarnya  adalah  hanya  untuk  lebih gaya  atau  terlihat  keren.  Perpaduan berbagai aksesoris dari bodi, plat nomor, cat,  dan  sebagainya,  bisa  membuat kendaraan  benar-benar  menarik,  lebih bagus  atau  manis,  tergantung  selera pemilik. 2
Dalam  Pasal  59  ayat  (1)  UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan
lampu isyarat dan/atau sirine”.
Kepentingan  tertentu  yang  dimaksud dalam  pasal  59  ayat  (1)  adalah kendaraan  yang  karena  sifat  dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah  atau  biru  sebagai  tanda  memiliki hak  utama  untuk  kelancaran  dan  lampu isyarat  kuning  sebagai  tanda  yang
2 Https://Www.Jawapos.Com/Jpg- Today/19/04/2018/Pengalaman-Para-Pahlawan- Pengawalambulance  Diakses  Pada  Tanggal  4
Maret 2022 Pukul 22.00
memerlukan  perhatian  khusus  dari pengguna  jalan  untuk  keselamatan.
Banyak  kendaraan  yang  menggunakan lampu isyarat dan sirine dengan menyalahartikan maksud pasal tersebut.
Fungsi  lampu  isyarat  dan  sirine sebagai keperluan ketertiban, keamanan, dan kelancaran berlalu lintas, baik untuk kendaraan  yang  menggunakan  atau kendaraan  yang  berada    didalam  iring- iringannya serta pengguna jalan lainnya. Lampu isyarat dan sirine digunakan agar pengguna jalan berhati-hati serta memberi jarak dan ruang serta memberikan  prioritas  jalan  kepada kendaraan yang menggunakan sirine dan lampu isyarat. Pemasangan lampu isyarat  dan  sirine  pada  kendaraan bermotor  telah  diatur  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  yaitu  UU  LLAJ  dan  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah.  Namun dalam  kenyataannya  penggunaan  lampu isyarat dan sirine banyak digunakan oleh kendaraan  pribadi,  terutama  dikalangan komunitas mobil. Ketika terjadi kemacetan pada jam pulang kerja karena meningkatnya volume kendaraan, terdapat mobil pribadi yang menggunakan  sirine  dan  menyalakan lampu  isyarat  dengan  cukup  keras  yang menyebabkan  kendaraan  lain  merasa terganggu.  Petugas  kepolisian  akan melakukan  penilangan  terhadap  mobil pribadi yang menggunakan lampu isyarat dan sirine tersebut.
Penggunaan  lampu  isyarat  dan sirine  pada  kendaraan  pribadi  akan sangat  merugikan  serta  mengganggu pengguna jalan yang lain. Lampu isyarat dan sirine yang dipasang pada kendaran plat hitam justru disalahgunakan,
contohnya saja kendaraan pribadi menyalakan  lampu  isyarat  dan  sirine pada  saat  kemacetan  dijalan  raya  yang menyebabkan  lalu  lintas  jalan  menjadi tidak  nyaman  dan  para  pengguna  jalan lain  merasa  terganggu.  Penggunaan lampu  isyarat  dan  sirine  pada  mobil pribadi  secara  tidak  langsung  dapat
menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas, sebagai  akibat  penggunan  lampu  isyarat dan sirine yang bukan pada peruntukannya. Seharusnya mereka yang kendaraannya dipasangi perlengkapan  yang  dapat  mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu isyarat  dan  sirine  tanpa  hak  dapat dikenakan sanksi.

## Rumusan masalah
Oleh  sebab  itu  penulis  dengan  latar belakang diatas ingin meneliti Bagaimanakah Penegakan Ancaman
Sanksi  Bagi  Kendaraan  Pribadi  Plat Hitam  Yang  Menggunakan  Lampu Isyarat Dan Sirine?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian normatif, yaitu dengan melihat  hukum  sebagai  kaidah  (norma).
Untuk  menghimpun  data  digunakan metode  penelitian  kepustakaan,  yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel
hukum  dan  berbagai  sumber  tertulis lainnya.

## Pembahasan
a. Pengaturan  Penggunaan  Lampu Isyarat dan Sirine dalam UU No.22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan
Di  dalam  UU  LLAJ,  Lampu strobo  dikenal  dengan  istilah lampu isyarat sedangkan  sirine  adalah  alat untuk menghasilkan bunyi yang mendengung keras (sebagai tanda
bahaya  dan  sebagainya),  keduanya merupakan  salah  satu  jenis  lampu  yang digunakan sebagai aksesoris pada kendaraan.  Ciri  khas  dari  lampu  ini adalah  lampu  berwarna  yang  berputar dan  mengeluarkan  suara.  Lampu  ini yang sifatnya hanya pelengkap saja atau hanya  sebagai  aksesoris  dan  adakalanya
pemilik kendaraan memodifikasi dengan menggunakan  lampu  isyarat  dan  sirine agar  terhindar  dari  kemacetan  bahkan terkadang  hanya  untuk  gaya-gayaan saja.  Biasanya,  lampu  strobo  hanya dipakai  untuk  mobil  atau  kendaraan yang  bersifat  darurat,  seperti  mobil pemadam  kebakaran,  ambulans,  Palang Merah  Indonesia  (PMI),  mobil  petugas kepolisian  negara,  mobil  patroli  jalan tol,  dan  lain-lain.  Fungsi  dari  lampu isyarat dan sirine adalah untuk
keamanan,  ketertiban,  dan  kelancaran berlalu  lintas,  baik  bagi  kendaraan  yang menggunakan  atau  kendaraan  yang berada  didalam  iring-iringannya  dan pengguna  jalan  lainnya.  Lampu  isyarat dan  sirine  digunakan  agar  pengguna jalan  dapat  berhati-hati  serta  memberi ruang  dan  jarak  serta  prioritas  jalan kepada  kendaraan  yang  menggunakan lampu isyarat dan sirine..
Perkembangan lalu lintas semakin padat  yang  diakibatkan  meningkatnya rutinitas masyarakat sipil dalam melaksanakan  aktivitas  menggunakan kendaraan pribadi. Dalam praktek banyak  ditemukan  masyarakat  sipil dalam  melaksanakan  aktivitas  pribadi melengkapi  kendaraan  pribadi  dengan lampu  isyarat  (rotator),  strobe,  hingga sirine.  Tindakan  tersebut  tidak  saja bertentangan  dengan  aturan  penggunaan aksesoris    berupa  lampu  isyarat  hingga sirine tetapi juga cenderung menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat yang menganggu kepentingan  umum.    Dalam  konteks aturan  hukum  penggunaan  aksesoris berupa  lampu  isyarat  dan  sirine  diatur dalam  134  UU  No.22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angakutan Jalan yang menyebutkan : “pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: 1. Kendaraan  pemadam  kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2. Ambulans  yang  mengangkut  orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan  pada  kecelakaan  lalu lintas; 4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; 5. Kendaraan  pimpinan  dan  pejabat negara asing serta lembaga Internasional  yang  menjadi  tamu negara;
6. Iring-iringan pengantar jenazah;dan 7. Konvoi  dan/atau  Kendaraan  untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan  petugas  Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Sedangkan dalam pasal 135 UU No.22 Tahhun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan: 1. Kendaraan  yang  mendapat  hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan  isyarat  lampu  merah atau biru dan bunyi sirine. 2. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana  dimaksud  apda  ayat (1) 3. Alat  Pemberi  Isyarat  Lalu  Lintas dan  Rambu  Lalu  Lintas  tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134. Selain  Undang-undang  Nomor  22 Tahun  2009,  Peraturan  Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan  dan  Pengemudi,  Pasal  65 menentukan  Dilarang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta gandengan  atau  kereta  tempelan  yang menyinarkan :
a. Cahaya  kelap-kelip,  selain lampu  penunjuk  arah  dan
lampu  isyarat  peringatan bahaya.
b. Cahaya  berwarna  merah  ke arah depan.
c. Bahaya  berwarna  putih  ke arah belakang kecuali lampu mundur.
Berdasarkan  ketentuan  diatas telah  secara  tegas  dinyatakan  bahwa penggunaan  lampu  isyarat  dan  sirine hanya diperbolehkan terhadap pengguna jalan  dengan  hak  utama  tersebut. Berdasarkan  atas  uraian  pasal  tersebut pengguna  jalan  yang  melaksanakan aktivitas  atau  rutinitas  secara  pribadi tidak  termasuk  ke  dalam  golongan pengguna  jalan  dengan  hak  utama. Selain  itu  masyarakat  harus  memahami pula peruntukan dari penggunaan lampu isyarat  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal 59 ayat 5 UU No.22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan : 1. Lampu  rotator  warna  biru dan  sirine  digunakan  untuk mobil  petugas  Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Lampu rotator warna merah dan  sirene  di  gunakan untuk mobil tahanan, pengawalan TNI, Pemadam Kebakaran, Ambulan, Palang Merah, dan Jenazah. 3. Lampu rotator warna kuning tanpa sirene digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana  lalu  lintas  dan angkutan  jalan,  perawatan dan  pembersihan  fasilitas umum, menderek kendaraan  dan  angkutan barang khusus. Pentingnya pemahaman masyarakat  terhadap  aturan  penggunaan lampu  isyarat  dan  sirene  serta  termasuk pula  dalam  peruntukannya,  merupakan hal  yang  harus  diketahui  secara  umum sehingga  dalam  kedudukannya  sebagai
pengguna  jalan  yang  bukan  merupakan dengan  hak  utama,  masyarakat  tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan  tentang  penggunaan  lampu isyarat  dan  sirine.  Dalam  realitasnya masih  banyak  terdapat  masyarakat dalam  menggunakan  kendaraan  pribadi melengkapi  dengan  aksesoris  berupa lampu  isyarat  sampai  pada  sirine    telah memenuhi  unsur  pelanggaran  hukum terhadap  isi  ketentuan  dalam  UU  No.22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
b. Ancaman  Sanksi  Pidana  Bagi Kendaraan  Pribadi  Plat  Hitam Yang Menggunakan Lampu

## Isyarat Dan Sirine
Pengaturan  mengenai  Lalu  Lintas dan  Angkutan  Jalan  di  Indonesia tertuang dalam Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Lalu  lintas  dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam UU LLAJ  mengatur  mengenai  pengendara kendaraan  baik  mobil  maupun  motor dijalan raya serta menjadi dasar pedoman  bagi  pelanggaran  lalu  lintas.
Ketentuan  mengenai  pidana  terhadap para pengemudi yang melanggar ketertiban  lalu  lintas  telah  diatur  secara jelas  di  dalam  undang  undang  ini. sehingga diharapkan dengan diberlakukannya UU LLAJ ini masyarakat  untuk  lebih  patuh  serta  taat kepada aturan hukum mengenai berkendara  dan  berlalu  lintas  di  jalan raya  dan  diharapkan  dapat  terciptanya keamanan,  keselamatan  dan  kelancaran lalu lintas.
Dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan jalan menjelaskan : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan  atau  hak  utama  bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan  alat  peringatan  dengan bunyi  dan  sinar  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf
f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dalam undang-undang  ini  jelas  pelanggaran terhadap  pemakaian  lampu  isyarat  dan sirine  pada  kendaraan  pribadi  bisa dikenai sanksi pidana.
Penggunaan  lampu  isyarat  dan sirine  yang  banyak  digunakan  oleh kendaraan  pribadi  telah  menyimpang dari  maksud  dan  kepentingan  yang diatur  dalam  Pasal  59  ayat  (1)  UU LLAJ. Para pengemudi tersebut menggunakan  lampu  isyarat  dan  sirine dengan  tujuan  agar  memiliki  hak  utama yaitu  kendaraan  yang  dikemudikannya mendapat prioritas dan didahulukan oleh pengguna jalan lain. Untuk mendapatkan hak  utama  itu  hanya  diberikan  pada kendaraan yang mempunyai kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59  ayat  (1)  UU  LLAJ.  Akibat  yang dapat  ditimbulkan  dari  penggunaan lampu  isyarat  dan  sirine  adalah  para pengemudi  tersebut  dapat  menyebabkan lalu  lintas  jalan  menjadi  tidak  nyaman dan  para  pengguna  jalan  lain  merasa terganggu.  Oleh  karena  itu,  sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan  lalu  lintas  akibat  dari  para pengemudi  yang  menggunakan  lampu isyarat  dan  sirine  dengan  sewenang- wenang sehimgga perlu adanya kesadaran  bagi  para  pengendara  untuk memahami  dan  mengerti  tentang  fungsi dari lampu isyarat dan sirine tersebut. Sedangkan  dalam  pengaturan  lain
terkait  ancaman  sanksi  pidana  terhadap pengguna kendaraan pribadi yang menggunakan  aksesoris  berupa  lampu sirene  diatur  dalam  Dalam  Pasal  279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  jalan menjelaskan  :  “  Setiap  orang  yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan  yang  dipasangi  perlengkapan yang  dapat  mengganggu  Keselamatan
Lalu  Lintas  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  287  ayat  (4)  dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama
satu    bulan  atau  denda  paling  banyak 250.000”.  Dalam  undang-undang  ini jelas  pelanggaran  terhadap  pemakaian lampu isyarat dan sirine pada kendaraan pribadi bisa dikenai sanksi pidana.
Penyalahgunaan  lampu  isyarat dan  sirine  oleh  kendaraan  pribadi berdasarkan  Undang-undang  Nomor  22
Tahun  2009  harus  diberikan  sanksi karena termasuk pelanggaran, mengingat  bahwa  tujuan  hukum  adalah untuk  menciptakan  suatu  masyarakat yang  aman  dan  tentram,  yang  mana setiap warganya berhak untuk mendapat perlindungan hukum, maka dalam pelaksanaan peraturan perundang- undangan  harus  dapat  dilaksanakan secara  adil.  Jadi  bilamana  ada  orang melanggar hukum, maka terhadap orang yang  bersangkutan  harus  dijatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undanga yang berlaku. Sedangkan  berat  ringannya  hukuman yang  dijatuhkan  harus  setimpal  pula dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. 3
Pelanggaran  lalu  lintas  mengenai penggunaan lampu isyarat dan sirine ini adalah termasuk Tipiring (Tindak Pidana  Ringan)  karena  hukum  yang diberikan  yaitu  kurungan  paling  lama  1 bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp.
250.000. Pelanggaran ini diproses sesuai dengan ketentuan KUHP dari
penyelidikan,  penyidikan,  pelimpahan ke  pengadilan  dan  sampai  putusan hakim  yang  merupakan  pemberian putusan  sanksi  kepada  si  pelanggar  lalu lintas.    Selanjutnya  dalam  ketentuan Pasal 106 ayat (4) huruf b diatur :
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan  Bermotor    di  jalan  wajib mematuhi ketentuan :
3 Dimas  K,  Penyalahgunaan  Penggunaan  Lampu Rotator Di Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,  Lex  Et Societatis Vol. VI/No. 2/April/2018
a.Rambu  perintah  atau  rambu larangan; b. Marka Jalan; c.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. Gerakan Lalu Lintas; e.Berhenti dan Parkir; Dari rumusan pasal-pasal tersebut berkaitan dengan ancaman sanksi terhadap  seseorang  yang  melengkapi kendaraanya dengan menggunakan
lampu  sirine  yang  tidak  memenuhi kualifikasi sebagai pemegang hak utama terlihat  ancaman  sanksi  yang  diatur bersifat  alternatif  yakni  apabila  pelaku tidak  menjalankan  pidana  kurungan maka  dapat  diganti  dengan  pidana denda.    Dalam  prakteknya  pelanggaran terhadap  aturan  tersebut  cenderung terjadi sehingga diperlukan suatu bentuk ancaman sanksi yang dapat memberikan efek  jera  bagi  seseorang  yang  melangar ketentuan  tersebut.  Dalam  buku  Barda Nawawi, beliau mengatakan, seandainya  hukum  pidana  digunakan,
sehingga sanksi pidana diterapkan, maka tujuan  pemidanaan  utama  yang  harus dipertimbangkan  bukannya  rehabilitasi dan  resosialisasi  terpidana,  melainkan justru  efek  moral  dan  pencegahan  dari sanksi  pidana.  Dalam  hal  ini  pelaku tindak pidana telah mengkhianati kepercayaan  masysarakat  yang  paling besar, sehingga pidana harus mencerminkan  beratnya  kejahatan  yang dicela masyarakat. 4

## Kesimpulan
Berdasarkan  rumusan  masalah diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Penggunaan  lampu  isyarat  dan sirine  yang  banyak  digunakan  oleh kendaraan  pribadi  plat  hitam  telah menyimpang dari maksud dan kepentingan yang diatur dalam Pasal 59 ayat  (1)  UU  LLAJ.  Para  pengemudi tersebut menggunakan lampu isyarat dan
4 Muladi  dan  Barda  Nawawi,  Bunga  Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 5.
sirine  dengan  tujuan  agar  memiliki  hak utama yaitu kendaraan yang dikemudikannya  mendapat  prioritas  dan didahulukan  oleh  pengguna  jalan  lain. Padahal itu merupakan sebuah pelanggaran,  yang  mana  pelanggran tersebut diatur dalam Pasal 287 ayat (4) yaitu  kurungan  penjara  paling  lama  1 bulan  dan  denda  paling  banyak  Rp. 250.000.

## Daftar Pustaka
Prasetyo  Triyogo,  Penegakan  Hukum Pidana  Terhadap  Team  Escort
Ambulance  Jogja  (Teaj)  Yang Melakukan  Tindak  Pidana  Lalu Lintas, Universitas Islam Indonesia, 2019.Hal. 3 Muladi  dkk,  Bunga  Rampai  Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 5. Dimas  K,  Penyalahgunaan  Penggunaan Lampu  Rotator  Di  Kendaraan Umum Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan, Lex Et Societatis
Vol. VI/No. 2/April/2018 Https://Www.Jawapos.Com/Jpg- Today/19/04/2018/Pengalaman-Para- Pahlawan-Pengawalambulance  Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022 Pukul 22.00