## DAMPAK KEBIJAKAN MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT BIAK NUMFOR

## Patrianus Khristian Sumule
Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak
cristiansumule61@gmail.com

## Abstrak
Dalam  pencapaian  pembangunan  Kabupaten  Biak  Numfor,  peranan  transportasi  darat memiliki  posisi  penting  dan  strategic,  sehingga  kebijakannya  perlu  dipadukan  dalam  satu kesatuan  kebijakan  manajemen  transportasi  darat  dan  dampaknya  terhadap  perekonomian masyarakat  di  Kabupaten  Biak  Numfor.  Berbagai  kebijakan  telah  dikeluarkan,  untuk meminimalisasi masalah  transportasi  darat tersebut, namun sebaik  apa pun kebijakan tidak akan  berhasil  secara  maksimal  selama  manajemen  transportasi  daratnya  kurang  dibenahi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, karena berusaha, menemukan fakta empiric dengan interpretasi yang tepat atas tindakan fenomena yang ada. Hasil penelitian: 1. Pemilihan transportasi darat yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Biak Numfor, dan memperhatikan kebutuhan serta, kepentingan segenap lapisan masyarakat yang berbedabeda, mampu  menunjang  efektivitas  dan  efisiensi  penyediaan  pelayanan  angkutan  umum  kota.  2. Pembangunan  jaringan  transportasi  darat  yang  memadai  di  Kabupaten  Biak  Numfor  telah mampu  meningkatkan  pertumbuhan  sektor  ekonomi  masyarakat,  meningkatnya  nilai  harga tanah, berkembangnya usaha skala kecil, menengah dan besar, terjadinya spesialisasi produk antar wilayah, terjadinya konsentrasi dan urbanisasi penduduk, terutama di daerah yang telah dibuka akses jalan dan angkutan. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan Kabupaten Biak Numfor dibarengi dengan distribusi barang secara merata antar penduduk, bidang usaha yang tersebar di  beberapa  wilayah. Di  samping itu, terjadi peningkatan jumlah  dan jenis barang jadi dan jasa yang mampu dihasilkan para konsumen, pemerintah dan kalangan industri. Kata Kunci : Kebijakan; Manajemen Transportasi; Perekonomian; Masyarakat

## PENDAHULUAN
Untuk mencapai tujuan pembangunan di  Kabupaten  Biak  Numfor,  peranan transportasi  darat  memiliki  posisi  penting dan strategis, sehingga kebijakan manajemen  transportasi  darat  perlu  ditata dalam  satu  kesatuan  kebijakan  manajemen transportasi darat dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Efektivitas kebijakan  manajemen  transportasi  darat  di Kabupaten  Biak  Numfor  sangat  tergantung bagaimana  Pemerintah  Kabupaten  Biak Numfor  tersebut  menangani  manajemen
transportasi daratnya, balk dari sisi penawaran  maupun  permintaan.  Dengan kebijakan  manajemen  yang  tepat  dan meliputi  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan  serta  pengendalian,  maka kondisi transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor  diharapkan  juga  akan  mencapai sasaran dengan baik pula.
Kabupaten  Biak  Numfor  sebagai daerah pesisir, saat ini mengalami pertumbuhan populasi penduduk yang terus meningkat, dan kondisi yang demikian telah berdampak  pada  sistem  transportasi  darat
yang  ada  misalnya;    angkutan  bus  dan angkutan kota. Berbagai kebijakan dikeluarkan,  dengan  harapan  agar  masalah transportasi darat tersebut dapat diminimalisasi khususnya masalah jalur/trayek dan terminal. Namun, bagaimana pun kebijakan tersebut dikeluarkan tidak akan berhasil dengan baik, selama  manajemen  transportasi  publiknya tidak atau kurang dibenahi.
Manajemen transportasi darat Kabupaten Biak Numfor sebagai bagian dari ciri  peradaban  masyarakat  yang  lebih modern  untuk  maju  dan  berkembang, menjadi  tampak  krusial  dan  strategis  guna dibenahi  dan    dikelola  dengan  pendekatan lingkungan, manajemen berbasis partisipasi publik,  terintegrasi  dengan  perencanaan suatu  kota  atau  daerah  (Redaksi  Jurnal Manajemen  Transportasi,  2009).  Dengan segala potensi sektor pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Biak Numfor, telah memacu Pemerintah
Kabupaten
Biak Numfor
untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasinya guna mengimbanginya. Namun ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan standar kompetensi regional, nasional, hingga internasional, yang mampu mendukung  kapasitas  stakeholder  dalam pembangunan transportasi darat di Kabupaten  Biak  Numfor  tersebut  sangat diperlukan,  guna  menjamin  efektifitas  dan keselamatan  pada  masa  operasi  serta pemeliharaannya.
Sarana  dan  prasarana  transportasi darat  di  Kabupaten  Biak  Numfor  tersebut seperti  bus  dan  angkot  perlu  didukung manajemen  yang  efektif.    Kebijakan manajemen  transportasi  darat  Kabupaten Biak Numfor tersebut, terutama dimaksudkan  sebagai  sarana  yang  efektif dan efisien serta sangat  penting baik dalam
menunjang  keberhasilan  dan  kelancaran pembangunan bidang transportasi di Kabupaten  Biak  Numfor  maupun  dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat  dan  perkembangan  wilayah.  Di samping  itu,  kebijakan  tersebut  juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan  mobilitas  penduduk  dan  sumber daya  lainnya  yang  dapat  mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini,  serta  meningkatkan  kesejahteraan keluarga (Zein dan Hanifah, 2008: 185).
Kebijakan  manajemen  transportasi darat diharapkan dapat menyebabkan pengurangan  konsentrasi  tenaga  kerja  yang mempunyai keahlian dan keterampilan pada wilayah tertentu saja. Kemajuan pembangunan  bidang  transportasi  juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan  di  Kabupaten  Biak  Numfor serta mengurangi perbedaaan antar wilayah, sehingga mendorong terjadinya pembangunan  di  Kabupaten  Biak  Numfor. Dengan  adanya  manajemen  transportasi darat  yang  modem  di  Kabupaten  Biak Numfor,  harapannya  dapat  menghilangkan atau  mengurangi  berbagai  hambatan  yang ada.
Memberi stimulan ke arah perkembangan di  semua bidang kehidupan, baik  perdagangan,  industri  maupun  sektor lainnya merata di semua wilayah Kabupaten Biak  Numfor.  Simbolon  (2003:  12) mengemukakan  sebagai  berikut.  "Dalam dunia  transportasi  ada  ungkapan  ...  ship follow the trade and trade follow the ship", artinya bahwa transportasi (ship) mengikuti perkembangan perdagangan dan perdagangan mengikuti perkembangan transportasi. Dengan demikian,
perkembangan  suatu  masyarakat  sangat tergantung kepada perkembangan transportasi dan sebaliknya. Seiring dengan
bertambahnya penduduk di Kabupaten Biak Numfor,  maka  kebutuhan  masyarakat terhadap transportasi akan semakin meningkat pula. Sistem jaringan transportasi darat adalah sangat penting peranannya bagi daerah  Kabupaten  Biak  Numfor    yang sedang  berkembang  pesat,  karena  secara efektif  dan  efisien  mampu  menyediakan akses  bagi  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonominya.
Meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi di  Kabupaten  Biak  Numfor,  permintaan akan  transportasi  pun  semakin  meningkat baik  dari  segi  kualitas  maupun  dari  segi kuantitas.  Dari  segi  kualitas  pengguna menuntut alat transportasi yang cepat, aman, murah, nyaman, dengan manajemen (pengelolaan) pelayanan yang baik. Sebaliknya  dalam  hal  kuantitas,  dengan makin  banyaknya  aktivitas  masyarakat  di Kabupaten  Biak  Numfor,  maka  semakin banyak  yang  harus  dipenuhi  terkait  alat transportasi  yang  diperlukan  (Zein  dan Hanifah, 2008: 185-186). Kebutuhan manajemen transportasi  darat secara efektif dalam  arti  murah,  lancar,  cepat,  mudah, teratur dan nyaman merupakan tuntutan dari masyarakat  di  wilayah  ini.  Setiap  tahap pembangunan  di  wilayah    Kabupaten  Biak Numfor, memerlukan manajemen transportasi  darat  yang  efektif  dan  efisien sehingga  perlu  adanya  suatu  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang dijabarkan dan dilaksanakan  secara  utuh,  terkoordinasi sesuai dengan perkembangan serta perubahan  tuntutan  pembangunan  di  massa datang.  Manajemen  transportasi  darat Kabupaten  Biak  Numfor  terdiri  dari beberapa  komponen  yang  menjamin  suatu fungsi,  yaitu  memindahkan  barang  atau
penumpang dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien, aman, nyaman dan murah.
Kajian efektivitas kebijakan transportasi  darat  Kabupaten  Biak  Numfor serta  dampaknya  terhadap  perekonomian masyarakat,  memiliki  dimensi  persoalan dengan  rentang  yang  luas  dan  kompleks serta beragam problematikanya. Oleh karena itu,  untuk  dapat  memahami  pola  keria kebijakan  tersebut  dan  aksesibilitasnya, dituntut  untuk  memiliki  pandangan  yang luas dan tidak hanya pada satu bidang kajian ilmu saja. Kebijakan pembangunan manajemen  transportasi  Kabupaten  Biak Numfor, bermuara pada terwujudnya kesejahteraan keluarga/ sosial yaitu kemajuan  di  bidang  ketahanan  ekonomi masyarakat.
Pembangunan sektor ekonomi masyarakat  Kabupaten  Biak  Numfor  juga bertujuan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Apabila terdapat problema dalam kebijakan transportasi  Kabupaten  Biak  Numfor,  tentu hal ini akan berdampak luas pada kelancaran lalulintas dan pada akhimya akan menghambat  dan  merugikan  kegiatan perekonomian  masyarakat,  sehingga  upaya pencapaian kesejahteraan keluarga di Kabupaten  Biak  Numfor  juga  terhambat. Dalam  sektor  bisnis  dan  perekonomian contohnya, banyak pengusaha dan masyarakat  luas  yang  mengeluhkan  jalur- jalur  perekonomian  dan  bisnis  yang  selalu dihantui dengan ketersediaan sarana angkutan  sehingga  mau  tidak  mau  juga menambah  biaya  pengeluaran  perusahaan dan  aktivitas  kerja  mereka.  Sebagai  warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor, sedikit sekali  waktu  yang  dapat  disediakan  untuk
kegiatan sosial dan personal lainnya. Di sisi lain,  akibat  tidak  berfungsinya  dengan terminal  yang  ada  akan  membengkakkan biaya  perjalanan,  baik  biaya  langsung  mau pun tidak langsung.
Pemerintah  Kabupaten  Biak  Numfor telah mengeluarkan berbagai ketentuan atau serangkaian  kebijakan  guna  mencari  solusi atas  kondisi  tersebut,  namun  tetap  saja belum  mampu  menyelesaikan  berbagai persoalan  yang  ada.  Untuk  itu,  diperlukan kehadiran kebijakan manajemen transportasi darat  (angkutan  umum  dan  pergerakan angkutan  barang/kontainer)  secara  terpadu di  wilayah  Kabupaten  Biak  Numfor  yang pengembangannya dilakukan secara terencana sesuai dengan besaran kota, fungsi kota  dan  hirarki  fungsional  kota  dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik moda, perkembangan
teknologi,  lingkungan  dan  tata.  ruang. Selanjutnya, pembangunan ekonomi membutuhkan  jasa  transportasi  yang  cukup serta  memadai.  Tanpa  adanya  transportasi sebagai  sarana  mendukung,  maka  tidak dapat  diharapkan  tercapainya  hasil  yang memuaskan  dalam  usaha  pengembangan ekonomi  suatu  daerah.  Begitu  pula  yang terjadi  di  Kabupaten  Biak  Numfor,  bahwa secara umum transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor memegang peranan penting  dalam  dua  hal  yaitu  pembangunan ekonomi  dan  pembangunan  non  ekonomis. Tujuan  yang  bersifat  ekonomis  misalnya peningkatan pendapatan daerah, mengembangkan industri lokal dan menciptakan  serta  memelihara  tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat.
Sejalan  dengan  tujuan  ekonomis tersebut,  ada  pula  tujuan  yang  bersifat  non ekonomis  misalnya  untuk  mempertinggi integritas daerah. Hal tersebut menunjukkan arti  pentingnya  tranportasi  di  Kabupaten
Biak  Numfor,  sehingga  pembangunan  dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat atau pengangkutan mutlak diperlukan. Berdasarkan  uraian  tersebut,  menjadikan bahasan  tentang  kebijakan  manajemen transportasi  darat  di  Kabupaten  Biak Numfor  dikaitkan  dengan  sektor  ekonomi masyarakat  setempat,  adalah  sesuatu  yang sangat  menarik  dan  penting  untuk  dikaji lebih  dalam.  Kajian  tersebut  adalah  dalam bentuk  penelitian  dengan  judul  "  Dampak Kebijakan  Manajemen  Transportasi  Darat Terhadap  Perekonomian  Masyarakat  di Kabupaten Biak Numfor".
Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis tentang dampak kebijakan manajemen  transportasi  darat  terhadap perekonomian  masyarakat  di  Kabupaten Biak Numfor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif,  karena  berusaha  menemukan fakta tentang dampak kebijakan manajemen transportasi  darat  terhadap  perekonomian masyarakat  di  Kabupaten  Biak  Numfor, dengan interpretasi yang tepat dan menggambarkan  secara  akurat  sifat  dan tindakan  dari  fenomena  kelompok  maupun individu  pada  tataran  empirik.  Pedekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena mengamati dan menangkap  realitas  dan  mengkaji  perilaku individu  dan  kelompok  serta  pengalaman informan sehari-hari.
Untuk menganalisa data dalam pembahasan digunakan metode instruspeksi, retrospeksi,  menggambarkan  sebagaimana adanya, mengalami dan menemukan verstehen,  uniqueness  sedalam-dalamnya, meneliti suatu gejala, mengamati kausalitas empirik, membentuk teori dan data. Melalui teknik  triangulasi,  peneliti  melakukan
crosscheck  data  yang  diperoleh  dari informan  satu  dengan  informan  lainnya serta, membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Keseluruhan data ini, diperoleh baik dalam bentuk data primer man pun data sekunder. Sumber data utama penelitian  dengan  menggunakan  kata-kata dan  tindakan,  selebihnya  adalah  data tambahan, maupun dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aspek
Kebijakan
Manajemen
Transportasi  Darat  Kabupaten  Biak Numfor
Dari  hasil  wawancara  dengan  para Informan menunjukkan,  bahwa transportasi atau  pengangkutan  di  Kabupaten  Biak Numfor  merupakan  kegiatan  yang  sangat penting  dalam  kehidupan  masyarakatnya. Pentingnya  transportasi  bagi  masyarakat Kabupaten Biak Numfor tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor antara, lain dalam rangka memenuhi kebutuhan kelancaran pengangkutan, kenyamanan, dan keamanan  serta  menunjang  pelaksanaan pembangunan.  Di  bidang  pembangunan  di antaranya  adalah  penyebaran  kebutuhan pembangunan,  pemerataan  pembangunan, dan  distribusi  hasil  pembangunan  di berbagai sektor ke seluruh pelosok Kabupaten  Biak  Numfor,  misalnya  sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan,
Sejalan  dengan  yang  dikemukakan oleh  Surya  (2006)  bahwa  kebijakan penyediaan  moda  angkutan  darat  beberapa kota  di  Indonesia  cenderung  menggunakan pendekatan populis. Pendekatan ini mengacu kepada kemampuan moda angkutan darat untuk mengangkut sebanyak mungkin  penumpang  yang  bermukim  di pinggiran  dan  pusat  kota.  Untuk  kategori Indonesia  sebagai  negara  berkembang  di
Asia,  kebijakan  populis  dalam  penyediaan moda  angkutan  darat  dinilai  lebih  populer daripada  pendekatan  moda  angkutan  darat yang  mementingkan  kenyamanan  dengan tingkat keselamatan tinggi. Pasalnya, populasi  kota  terus  bertambah,  sehingga keterbatasan  moda  angkutan  darat  justru akan  memicu  terjadinya  konflik  sosial dengan  segala  akibat  yang  mungkin  timbul kemudian hari.
Ditegaskan bahwa pembangunan dinilai  baik  dan  berkualitas  tidak  hanya mengenai peningkatan mutu sarananya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek  hukum  transportasi  darat  sendiri. Pembangunan hukum tidak hanya menambah  peraturan  baru  atau  merubah peraturan lama dengan peraturan baru, tetapi juga harus dapat membenikan, kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait  dengan  sistem  transportasi  darat terutama pengguna jasa transportasi. Mengingat  penting  dan  strategisnya  peran lalu-lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka kepentingan  masyarakat  umum  sebagai pengguna  jasa  transportasi  darat  perlu mendapatkan  prioritas  dan  pelayanan  yang optimal  baik  dari  Pemerintah  Daerah Kabupaten Biak Numfor man pun penyedia jasa transportasi darat. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat  sebagai  konsumen  transportasi darat juga harus mendapatkan kepastian.
Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa penyelenggaraan  lalu-lintas  dan  angkutan jalan di Kabupaten Biak Numfor, juga telah diupayakan pelaksanaannya secara berkesinambungan  dan  terus  ditingkatkan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap
memperhatikan kepentingan  umum,
kemampuan masyarakat, kelestarian
lingkungan,  dan  ketertiban  masyarakat dalam  penyelenggaraan  lalu-lintas  dan angkutan  jalan,  sekaligus  mewujudkan sistem  transportasi  darat  di  daerah  yang handal dan terpadu. Tentu saja implementasi kebijakan  sistem  transportasi  darat  di Kabupaten  Biak  Numfor,  juga  memiliki permasalahan  yang  sama  halnya  dengan sistem transportasi perkotaan daerah-daerah lainnya.
Angkutan  kota  dan  bus  di  Kabupaten Biak  Numfor  dipengaruhi  oleh  jalur/trayek dan  terminal.  Adanya  pemukiman  baru sebagai akibat perubahan struktur masyarakat membutuhkan angkutan sebagai faktor ikutan kebutuhan masyarakat, namun pemerintah Kabupaten Biak Numfor kurang tanggap  mengatasi  masalah.  Masyarakay yang  ada  pada  pemukiman  baru  harus membuang  waktunya  dengan  jalan  kaki  ke jalan  yang  menjadi  jalur/trayek  angkutan umum.  Permaslahan  lain  adalah  terkait dengan  terminal,  dimana  Peraturan  Daerah tentang  Retribusi  Terminal  mengharuskan setiap  angkutan  umum  untuk  masuk terminal.  Permasalahannya  adalah  terminal milik  Pemerintah  Daerah  kabupaten  Biak yang ada berlokasi di luar kota yaitu kurang lebih  3  (tiga)  kilometer  ke  arah  utara, sementara  jalur/trayek  untuk  angkutan umum terdiri dari 3 (tiga) jalur utama yaitu Jalur Biak Utara, Jalur Biak Barat dan Jalur Biak Timur. Masalah utama ada pada Jalur Biak  Barat  dan  Jalur  Biak  Timur,  dimana angkutan  umum  pada  kedua  jalur  ini berakhit  di  kota.  Untuk sampai  ke  terminal masyarakat harus ganti angkutan.
Permasalahan  lain  yang  muncul  adalah angkutan umum dari kedua jalur Biak Barat dan  jalur  Biak  Timur  ngetem/parkir  di sembarang  jalan  dalam  kota.  Akibat  dari masalah  ini,  kenyamanan,  ketertiban  dan keamanan berlalu  lintas  di  Kabupaten Biak
Numfor semakin sulit dapat diwujudkan Permasalahan ini berkaitan erat dengan  pola  tata  guna  lahan,  karena  sektor ini  sangat  berperan  dalam  menentukan kegiatan  dan  aktivitas  pergerakan  yang terjadi.  Apabila  tidak  segera  ditangani dengan  suatu  kebijakan  sistem  transportasi darat  dan  solusi  yang  tepat,  akan  dapat memperbesar  dampak  dan  permasalahan yang ditimbulkan serta pemborosan penggunaan  energi  yang  sia-sia.  Untuk memberikan  alternatif  pemecahan  yang tepat,  maka  diperlukan  suatu  sistem pendekatan yang tepat pula yang mencakup seluruh aspek yang terkait. Suatu kecenderungan terjadi karena
berkembangnya  suatu  kota  bersamaan  pula dengan berkembangnya masalah transportasi darat yang terjadi, sehingga jika tidak  ada  sinergi  yang  perkotaan  secara terus-menerus.
Permasalahan  yang  ada  bukan  saja menyangkut  pada  kenyamanan  sistem transportasi darat yang terganggu (keterlambatan,  parkir  dll.),  namun  juga mengakibatkan turunnya penerimaan daerah dari  pos  Retribusi  Terminal.  Jadi  dapat dilihat,  bahwa  permasalahan  transportasi darat  ini  merupakan  suatu  permasalahan kompleks  yang  melibatkan  banyak  aspek, pihak  dan  sistem  yang  terkait  sehingga dalam  pemecahan  permasalahan  tersebut memerlukan suatu pemecahan yang comprehensive dan terpadu yang melibatkan- semua unsur (elemen) dan aktor dalam pembangunan suatu kota.
Hasil  triangulasi  dapat  dikemukakan bahwa  seiring  dengan  perubahan  iklim (climate  change)  transportsi  berkelanjutan, menjadi  sesuatu  hal  yang  wajib  dipatuhi dalam setiap perencanaan sistem transportasi  darat.  Sistem  transportasi berkelanjutan  (sustainable  transportasion)
menjadi sebuah jawaban dari tantangan yang dihadapi planner dan menjadi trend  dewasa ini,  perkembangan  kota  biasanya  dibarengi dengan  masalah  jalur/trayek  angkutan umum.  Strategi  apa  yang  harus  ditempuh untuk mengatasi hal tersebut harus cepat dan tepat  dengan  kesepakatan  antara  penyedia jasa angkutan dan pemerintah. Ada 3 (tiga) pilar menyokong keseimbanngan sistim lalu lintas  di  kabupaten  Biak  Numfor  ysitu; perencanaan  guna  lahan,  pembatasan  lalu lintas kontainer/angkutan barang dan pengembangan transportasi umum.
Dengan lebih terkonsentrasi, penyediaan angkutan umum bisa lebih baik dan efisien, sehingga orang akan mengurangi  penggunaan  kendaraan  pribadi dan  cenderung  menggunakan  angkutan umum,  bersepeda  atau  berjalan  kaki. Sebaliknya budaya suburban dengan gagasan  urban  sprawl  menganggap  bahwa kemacetan disebabkan karena terlalu banyaknya  kendaraan  di  wilayah  yang sempit,  dan  pada  gilirannya  kemacetan memperparah  polusi.  Oleh  karena  itu,  kota harus  dibiarkan  berkembang  menyebar, untuk  menyebar  lalu-lintas  dan  tidak terfokus  pada  satu  satu  kota  saja.  Ada  tiga pilar yang menyokong keseimbangan sistem lalu-lintas  di  wilayah  Kabupaten  Biak Numfor,  yaitu  perencanaan  guna  lahan, pembatasan  lalu-lintas  kontainer/angkutan barang,  dan  pengembangan  transportasi umum.
Ketiga  pilar  ini  harus  seimbang, karena  hanya  dengan  kombinasi  yang seimbang sistem dapat berhasil. Dari ke tiga pilar  tersebut,  yang  pertama,  perencanaan guna  lahan,  khususnya  yang  menyangkut kebijakan  kepadatan  kota  (urban  density). Kebijakan  tentang  kepadatan  kota  bukan merupakan  kebijakan  transportasi  darat, tetapi  kebijakan  ini  mempunyai  dampak,
langsung  dan  taklangsung,  terhadap  sistem transportasi  kota.  Masalahnya  menjadi menarik bukan semata-mata karena hubungannya  dengan  sistem  transportasi darat  saja,  tetapi  lebih  karena  dampaknya terhadap sistem pembangunan berkelanjutan secara umum.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa seluruh kebijakan terkait perencanaan sistem transportasi  darat  di  Kabupaten  Biak Numfor,  telah  mengarah  pada  suatu kebijakan yang menjadi keputusan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terkait sebagai  pemimpin  suatu  wilayah  dan memberikan  perubahan  yang  lebih  baik dibandingkan dengan tatanan moda transportasi darat yang telah ada sebelumnya.  Sekali  pun  kebijakan  tersebut mengarah  pada  suatu  perubahan  yang positif, tanpa adanya sanksi yang tegas  dan riil tidak akan memberikan perubahan yang berarti untuk menjawab segala permasalahan yang ada dan menjadi momok yang  terus  membayangi  sistem  tranportasi yang  ada.  Kebijakan  transportasi  darat haruslah didasari oleh visi sistem lalu lintas dan  angkutan  umum  berkelanjutan.  Sistem transportasi haruslah berjalan baik sepanjang waktu.
Pengertian berjalan baik adalah proses perpindahan berjalan lancar, aman, nyaman dan  juga  harus  efisien.  Dengan  kata  lain, permintaan  akan  kebutuhan  transportasi darat  harus  diimbangi  dengan  penyediaan prasarana transportasi darat secara proposional. Sistem transportasi berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi  rasa  keadilan,  yaitu  dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan  aksesibilitas  semua  pengguna  jalan dengan  aman  dan  nyaman;  memenuhi tingkat  efisiensi  sumber  daya  alam,  baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi
maupun  pemanfaatan  ruang;  dapat  dikelola secara  transparan  dan  partisipatif  serta menjamin  kesinambungan  untuk  generasi mendatang.
Sejalan
dengan pesatnya perkembangan  Kabupaten  Biak  Numfor tersebut,  maka  dibutuhkan  peningkatan prasarana  dan  sarana  perkotaan  yang memadai, yang antara lain adalah kebutuhan transportasi  perkotaan.  Sistem  transportasi di  Kabupaten  Biak  Numfor  mempunyai peran penting dalam mengarahkan perkembangan  kota  dan  merupakan  salah satu pembentuk struktur kota. Oleh karenanya  kebijakan  penyediaan  sistem transportasi Kabupaten Biak Numfor haruslah terkait dengan tata guna lahan kota. Selain itu, sistem transportasi juga merupakan penunjang pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten Biak Numfor. Perekonomian  Kabupaten  Biak  Numfor akan  dapat  lebih  berkembang  dengan  baik bila  kota  didukung  oleh  sistem  transportasi darat yang efisien. Sistem transportasi yang tidak  efisien  akan  menimbulkan  biaya tambahan sebagai akibat penempatan lokasi terminal, keterkaitan antar moda yang tidak saling  mendukung,  kurangnya  angkutan umum  yang  memadai  khususnya  bagi masyarakat ekonomi lemah, dan sebagainya.
Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa terdapat kecenderungan pengembangan Kabupaten  Biak  Numfor  yang  lebih memihak  kepada  pengguna  mobil  pribadi, sedangkan  pejalan  kaki  dianggap  sebagai warga  negara  kelas  dua,  terlebih  lagi  pars diffable, insan lansia, perempuan, dan anak- anak.  Dengan  konsep  demikian,  maka dampaknya adalah Kabupaten Biak Numfor memerlukan  jaringan  jalan  dan  fasilitas parkir  dalam  jumlah  banyak,  sementara kepentingan angkutan umum tampak kurang diperhatikan  dan  dikembangkan.  Kesemua
hal  tersebut  pada  gilirannya  menyebabkan timbulnya  persoalan-persoalan  lalu-lintas, ketidakefisienan  pergerakan,  pemborosan energi, dan sebagainya.
Kebijakan  manajemen  transportasi darat  di  Kabupaten  Biak  Numfor,  telah diarahkan pada upaya pembangunan berkelanjutan  serta  menjawab  mengenai pemanasan global yang akhir-akhir ini kian dirasakan  khususnya  di  Kabupaten  Biak Numfor,  dan  dengan  kebijakan  tersebut, maka  hal  ini  telah  menjadi  pertimbangan untuk mencari alternatif dalam menertibkan penggunaan sumber-sumber penyebab pemanasan global tersebut. Sektor transportasi  darat  sebagai  salah  satu kontributor  utama  terhadap  pemanasan global, akibat tingginya penggunaan kendaraan  bermotor,  berdampak  pada pemborosan  bahan  bakar  dan  polusi  udara yang  pada  akhimya  menurunkan  kualitas lingkungan.
Tantangan mengenai pembangunan
yang berkelanjutan (sustainabble  development)  memerlukan reformasi kebijakan dalam sektor transportasi darat, guna mewujudkan kualitas  hidup  masyarakat  Kabupaten  Biak Numfor yang lebih baik dan berkelanjutan.
Peningkatan mobilitas melalui penyediaan prasarana jalan telah menunjang pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Biak Numfor, namun di sisi lain akan mempengaruhi  lingkungan,  pengadaan  jasa transportasi  yang  efisien  dalam  kerangka yang  kompetitif.  Sarana  angkutan  umum murah yang disediakan oleh sektor informal bisa  memenuhi  kebutuhan  transportasi masyarakat Kabupaten Biak Numfor berpenghasilan  rendah,  namun  bila  tidak dibina dengan baik bisa merusak lingkungan dan menyebabkan kemacetan akibat ketidakteraturannya. Kondisi di atas menggambarkan  bahwa  ada  trade-off'  yang
harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mengambil kebijakan transportasi darat.
Selanjutnya,  pengambilan  keputusan investasi  di  sektor  transportasi  darat  di Kabupaten Biak Numfor memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang selalu dihadapkan kepada dua hal  yaitu  investasi  penyediaan  prasarana jaringan jalan dan penyediaan prasarana dan sarana  angkutan  umum.  Investasi  dalam penyediaan  prasarana  dan  sarana  angkutan umum  lebih  potensial  dalam  meningkatkan perekonomian  Kabupaten  Biak  Numfor dalam  hal  penyediaan  lapangan  kerja  dan mempunyai  karakteristik  pendukung  yang lebih  besar  bagi  pertumbuhan  ekonomi jangka  panjang  dibandingkan  investasi prasarana  dan  sarana  jaringan  jalan. Investasi dalam penyediaan angkutan umum,  juga  didukung  oleh  mekanisme subsidi  yang  benar-benar  mengena  pada kelompok  yang  akan  disubsidi  dan  pola kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan semakin
majunya pembangunan  sistem  transportasi  darat  di Kabupaten  Biak  Numfor,  maka  hal  ini berimbas  pada  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  setempat.  Dengan  demikian, secara umum transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor memegang peranan penting  dalam  dua  hal  yaitu  pembangunan ekonomi  dan  pembangunan  non  ekonomis. Tujuan  yang  bersifat  ekonomis  misalnya peningkatan pendapatan daerah, mengembangkan industri lokal dan menciptakan  serta  memelihara  tingkat kesempatan  kerja  bagi  masyarakat.  Sejalan dengan  tujuan  ekonomis  tersebut  ada  pula tujuan yang bersifat non ekonomis misalnya untuk  mempertinggi  integritas  daerah.  Hal tersebut  menunjukkan  arti  pentingnya
tranportasi  di  Kabupaten  Biak  Numfor, sehingga  pembangunan  dan  peningkatan kualitas  pelayanan  transportasi  darat  atau pengangkutan mutlak diperlukan.
Ke  depan,  hal-hal  tersebut  di  atas harus  dipertimbangkan  oleh  pengambil kebijakan dalam penginvestasian pengembangan  sektor  transportasi  darat yang  seimbang  antara  pengembangan prasarana  dan  sarana  jaringan  jalan  dan angkutan umum sesuai dengan karakteristik Kabupaten Biak Numfor sendiri. Kabupaten Biak  Numfor  telah  memberikan  pelayanan angkutan umum dengan lebih dari satu moda sesuai  karakteristik  kota.  Oleh  karena  itu, dalam mengadakan perencanaan pengembangan sistem angkutan umum telah dilakukan  secara  terpadu  antara  berbagai subsistem  (moda)  tersebut,  sehingga  tidak ter  adi  tumpang  tindih  antara  moda  satu dengan  yang  lainnya.  Namur  dengan berbaurnya  berbagai  moda  di  Kabupaten Biak  Numfor  yang  kurang  memperhatikan hirarki dan fungsi jaringan jalan, maka telah menimbulkan persaingan yang kurang sehat dalam pengoperasiannya.
Pemilihan  moda  yang  sesuai  dengan karakteristik  Kabupaten  Biak  Numfor,  dan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan segenap  lapisan  masyarakat  yang  berbeda- beda,  juga  mampu  menunjang  efektivitas dan efisiensi penyediaan pelayanan angkutan  umum  kota.  Untuk  membangun dan  mengembangkan  sistem  transportasi, perlu  perencanaan  sistem  transportasi  yang dirancang  sedemikian  rupa  dan  prosedur pengelolaan.  Dalam  sistem  transportasi dipengaruhi  oleh  prasarana,  sarana,  dan pengelolaan. Prasarana pada sistem transportasi  adalah  sesuatu  yang  dapat menjadi  media  pergerakan,  seperti  jalan raya,  terminal,  yang  terkoneksi  dengan daerah/kota  lainnya  mau  pun  dengan
pelabuhan  laut,  dan  pelabuhan  udara  yang keberadaannya  di  Provinsi  Papua  belum dalam kondisi yang prima untuk mendongkrak kemajuan perekonomian daerah.  Sedangkan  sarana  tersebut  adalah sesuatu  yang  berwujud  kendaraan,  yang berfungsi  memindahkan  sesuatu  atau  orang dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  pada  suatu wilayah atau antarwilayah yang keberadaannya  sangat  tergantung  pada prasarana yang ada.
Aspek  Dampak  Kebijakan  Transportasi
Darat
Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Biak Numfor Hasil  wawancara,  mendalam  dengan para  informan  dapat  dijelaskan  bahwa transportasi  merupakan  suatu  unsur  yang sangat  penting  bahkan  dapat  berfungsi sebagai  urat  nadi  bagi  kehidupan  dan pertumbuhan  ekonomi  masyarakat,  politik, dan sosial budaya serta mobilitas penduduk yang  mampu  tumbuh  dan  berkembang mengikuti  dinamika  yang  terjadi.  Di  antara dampak perkembangan sektor transportasi di Kabupaten  Biak  Numfor  tersebut,  yang paling  nyata  adalah  terkait  dinamika perekonomian masyarakat. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan di antara dampak ekonomi atas pembangunan  di  bidang  transportasi  ini adalah  berkembangnya  usaha  masyarakat dalam  Skala  kecil;  di  tengah  masyarakat semakin tersedianya barang-barang kebutuhan hidup; bertambah tingginya harga tanah;  maraknya  urbanisasi;  harga  barang produksi  semakin  menurun;  terjadinya stabilisasi  dan  menyesuaian  harga  barang; dan semakin tumbuhnya usaha-usaha dalam skala menengah dan besar.
Dari  hasil  triangulasi  menunjukkan bahwa dengan kemajuan di bidang transportasi  darat  di  Kabupaten  Biak
Numfor tersebut adalah terjadinya perkembangan  usaha  masyarakat  dalam skala kecil. Perekonomian dalam skala kecil oleh masyarakat di Kabupaten Biak Numfor semakin tumbuh merata di seluruh wilayah, dan  pada  umumnya  pertumbuhan  ekonomi skala  kecil  tersebut  adalah  seiring  dengan pertumbuhan  ekonomi  dalam  skala  besar. Hal  ini  dikarenakan  pertumbuhan  ekonomi skala  besar  pada  umumnya  memerlukan sumber  produksi  bahan  mentah  yang  tentu berasal dari daerah untuk diolah lebih lanjut pada pabrik/perusahaan dalam skala menengah  dan  besar.  Dengan  demikian, terbangunlah  mitra  bisnis  yang  saling menguntungkan  ke  dua  belah  pihak  dan bukan sebaliknya yaitu terjadinya persaingan  yang  tidak  sehat  atau  bahkan saling  berusaha  mematikan  satu  dengan yang lain.
Lebih lanjut diijelaskan bahwa secara ekonomis  dapat  ditunjukkan  bahwa  pabrik atau  perusahaan  yang  besar  dengan penggunaan  teknologi  modern,  maka  akan berhemat penggunaan tenaga kerja dan tentu memiliki spesifikasi kerja yang tinggi pula. Dengan  kemudahan,  kenyamanan,  dan ongkos amhkut yang terjangkau masyarakat kelas  menengah  dan  bawah  serta  berbagal fasilitas transportasi yang tersedia lainnya di Kabupaten Biak Numfor, maka hal ini akan memudahkan suplai bahan-bahan dan tenaga kerja  yang  diperlukan  perusahaan/pabrik besar, sehingga mampu  memproduksi yang lebih  besar  dan  mampu  memasarkan  hasil/ produk pada pasar yang lebih luas.
Selanjutnya,  dari  hasil  wawancara kepada  para  informan  dapat  ditunjukkan bahwa  dampak  pertumbuhan  ekonomi  dari kebijakan  manajemen  transportasi  darat  di Kabupaten  Biak  Numfor  tersebut  telah mampu  meningkatkan  terjadinya  aktivitas perpindahan  manusia  terutama  dari  daerah-
daerah  perkampungan/pinggiran  ke  daerah perkotaan.  Dengan  kata  lain,  telah  terjadi konsentrasi  penduduk  dari  daerah-daerah pinggiran ke daerah perkotaan di Kabupaten Biak Numfor.
Dari hasil observasi dapat ditunjukkan bahwa dengan tersedianya moda transportasi darat  di  Kabupaten  Biak  Numfor  misal angkutan kota (angkot), bus, dll yang murah dan  nyaman,  maka  hal  tersebut  akan mendorong timbulnya pekerjaan yang lebih terspesialisasi  antar  daerah.  Tentu  saja  hal ini mampu mendorong berkembangan pusat- pusat  konsentrasi  pertumbuhan  industry rumah  tangga  mau  pun  perdagangan  pada skala  besar.  Jadi,  peningkatan  usaha perekonomian di masyarakat akan mendorong  pertumbuhan  serta  terpusatnya pertumbuhan  baru  dalam  skala  yang  lebih besar.  Pertumbuhan  ekonomi  tersebut  juga berimbas  pada  berbagai  aktivitas  yang menyertainya misalnya storning, processing, packaging, advertising,  financing  dan kegiatan-kegiatan  selanjutnya  yang  terkait serta  ditunjang  dengan  berbagai  fasilitas moda transportasi yang ada.
Hasil observasi lebih lanjut menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten  Biak Numfor  telah  terjadi  pertumbuhan  pusat- pusat kota baru, dan daerah-daerah pemukiman  baru  sebagai  pusat  kota  baru (urban  centre).  Sehingga  telah  berkembang secara  merata  kota-kota  dalam  skala  besar dengan  berbagai  sarana  dan  prasarananya, tetapi juga  dengan  kedatangan  para urbanisasi penduduk dari desa ke kota untuk mengadu  nasip  mencari  pekerjaan  dan penghidupan  yang  lebih  baik.  Selanjutnya, dijelaskan  hasil  wawancara  dengan  para Informan  yang  mengemukakan  bahwa dampak  perekonomian  atas  kebijakan transportasi  darat  di  Kabupaten  Biak Numfor  bahwa  telah  terjadi  peningkatan
nilai  tambah.  Misalnya,  banyak  lahan pertanian  atau  lahan  yang  tidak  produktif (inprofitable)  untuk  dikelolah  bagi  usaha pertanian  sehingga  hasilnya  pun  juga  tidak dapat dijual ke pasar karena lokasinya yang jauh serta ongkos transportasinya mahal.
Hasil triangulasi menunjukkan bahwa dengan tersedianya transportasi yang mudah, murah, aman, dan nyaman ke desa- desa/kampung  atau  wilayah  yang  potensial untuk  pengembangan  pertanian,  maka dihasilkan produksi pertanian yang hasilnya dapat  diangkut  dan  dijual  ke  pasar  dengan harga yang lebih menguntungkan. Jadi, nilai tanah  tanah  yang  sebelumnya  jauh  dan terpencil dari pasar, maka akan naik nilainya dibanding  sebelumnya.  Efek  nyata  dari adanya  transportasi  yang  baik  dan  lancar tersebut  adalah  tersedianya  barang-barang kebutuhan  masyarakat  tertentu  yang  tidak dihasilkan  oleh  suatu  daerah  dan  mudah ditemukan di daerah lain. Misalnya, karena kondisi keterbatasan sumber daya alam yang tidak  memungkinkan  untuk  menghasilkan atau kalau tetap dipaksakan untuk ditanam di daerah tertentu, maka dibutuhkan biaya yang lebih tinggi.
Dengan  adanya  transportasi  yang mudah,  murah,  dan  lancar  tersebut  maka pada  masyarakat  tertetu  yang  tidak  mampu menghasilkan  barang  tertentu  sehingga kekurangan atas ketersediaan barang tersebut  dapat  dikirim  barang  dari  daerah lain  dengan  mudah  untuk  memenuhi kebutuhan  mereka.  Di  samping  itu,  akan terjadi penurunan ongkos pengangkutan dari produsen  ke  konsumen.  Juga  terbuka kemungkinan  adanya  pembagian  kerja secara geografis di antara daerah-daerah atau terjadi  spesialisasi  secara  territorial  yang mampu menghasilkan efisiensi dan lain-lain. Dengan  tersedianya  transportasi  darat  yang mudah,  ramah,  dan  lancar  tersebut,  hal  ini
memungkinkan  pula  lebih  banyaknya penjual atau pengusaha yang dapat masuk ke pasar. Hal ini akan memperbesar persaingan di antara mereka yang dapat mengakibatkan penurunan harga.

## SIMPULAN
Kebijakan  manajemen  transportasi darat  di  Kabupaten  Biak  Numfor  telah mengarah pada upaya pembangunan berkelanjutan  serta  menjawab  penyebab terjadinya  ngetem/parkir  angkutan  kota disembarang tempat yang sangat mengganggu  pengguna  jalan  dalam  berlalu lintas. Dengan kebijakan tersebut, maka hal ini  menjadi  pertimbangan  untuk  mencari alternatif dalam menertibkan angkutan kota penyebab  masalah.  Tantangan  mengenai pembangunan yang berkelanjutan (sustainabble  development)  memerlukan reformasi kebijakan dalam sektor transportasi darat, guna mewujudkan kualitas  hidup  masyarakat  Kabupaten  Biak Numfor yang lebih baik dan berkelanjutan.
Peningkatan mobilitas melalui penyediaan prasarana jalan telah menunjang pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Biak Numfor, namun di sisi lain akan mempengaruhi  lingkungan,  pengadaan  jasa transportasi  yang  efisien  dalam  kerangka yang  kompetitif.  Sarana  angkutan  umum murah yang disediakan oleh sektor informal bisa  memenuhi  kebutuhan  transportasi masyarakat Kabupaten Biak Numfor berpenghasilan  rendah,  namun  bila  tidak dibina dengan baik bisa merusak lingkungan dan  menyebabkan  terganggunya  lalu  lintas akibat  ketidakteraturannya.  Kondisi  di  atas menggambarkan bahwa ada `trade-off' yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mengambil kebijakan transportasi darat.
Pengambilan  keputusan  investasi  di
sektor transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor  memegang  peranan  penting  dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang selalu  dihadapkan  kepada  dua  hat  yaitu investasi  penyediaan  prasarana  jaringan jalan dan penyediaan prasarana dan sarana, angkutan umum. Investasi dalam penyediaan  prasarana  dan  sarana  angkutan umum  lebih  potensial  dalam  meningkatkan perekonomian  Kabupaten  Biak  Numfor dalam  hat  penyediaan  lapangan  kerja  dan mempunyai  karakteristik  pendukung  yang lebih  besar  bagi  pertumbuhan  ekonomi jangka  panjang  dibandingkan,  investasi prasarana dan sarana jaringan jalan.
Kabupaten Biak Numfor telah memberikan  pelayanan  angkutan  umum dengan  lebih  dari  satu  moda  sesuai karakteristik  kota.  Oleh  karena  itu,  dalam mengadakan  perencanaan  pengembangan sistem  angkutan  umum  telah  dilakukan secara  terpadu  antara  berbagai  sub-sistem (moda)  tersebut,  sehingga  tidak  terjadi tumpang  tindih  antara  moda  satu  dengan yang  lainnya.  Namun  dengan  berbaurnya berbagai  moda  di  Kabupaten  Biak  Numfor yang  kurang  memperhatikan  hirarki  dan fungsi jaringan jalan, maka telah menimbulkan persaingan yang kurang sehat dalam  pengoperasiannya.  Pemilihan  moda yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Biak Numfor, dan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan segenap lapisan masyarakat yang berbedabeda, juga mampu menunjang efektivitas dan efisiensi penyediaan pelayanan angkutan umum kota.
Pembangunan  jaringan  transportasi darat  yang  memadai  di  Kabupaten  Biak Numfor  adalah  mampu  meningkatkan pertumbuhan  sektor  ekonomi  masyarakat, meningkatnya  nilai  tanah,  berkembangnya usaha  skala  kecil,  tedadinya  spesialisasi produk antar wilayah, terjadinya konsentrasi
dan  urbanisasi  penduduk,  terutama  di kampung-kampung yang telah dibuka akses jalan  dan  angkutan.  Sehingga  terjadi peningkatan  pendapatan  daerah  dibarengi dengan distribusi barang secara merata antar penduduk,  bidang  usaha  yang  tersebar  di beberapa  kampung  Di  samping    itu,  terjadi peningkatan  jumlah  dan  jenis  barang  jadi dan  jasa  yang  mampu  dihasilkan  para konsumen, pemerintah dan kalangan industri.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah, Siti. 2006. Transportasi Public dan
Aksesibilitas  Masyarakat Perkotaan.  Surabaya:  Universitas Airlangga.
Kerlinger,  Fred  N.  2000.  Azas-azas Penelitian  Behavioral.  Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Moleong,  J.  Lexy.  2006.  Metodologi Penelitian  Kualitatif,  Cetakan  22.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Adi Lanugranto. 2008.
Konsumen dan jasa transportasi. S u r  a  k  a  r  t  a  :  Universitas
Muhammadiyah.
Salim,  H.A.  Abbas,  1993, Manajemen Trasportasi ,  PT.  Raja  Grafindo
Persada, Jakarta.
[UUD] Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jakarta: UUD,
[UU]  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009.
Info  HUBDAT,  Edisi  Maret  2010,  Humas Dirjen Perhubungan Darat, Jakarta.