## wa

## Sanksi Bagi Notaris Yang Menolak Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu
Florence Permenta Br Manik Program Studi Magister Kenotariatan FakultasHukumUniversitas Sumatera Utara Email: Florencepermenta49@gmail.com

## Abstract
Chapter 37 verse 1 and 2 UUJN-P describe that Notary have to give help for free about the Notary to person who is not able to pay. Notary who break the rules in verse 1 can be punished by spoken reminder, written reminder, temporary disbanned, either wise the chapter isn't describe in detail about the kind of legal service the Notary have to give for free and the criteria of the person who is not able to pay the fee, so the rules will burden the Notary itself. The formulation of the problem in this study is what's the main  meaning  of  legal  service  which  is  given  by  the  Notary  for  free,  in  terms  of  the Determination of the implementation of the legal service for free to the people who is not able to pay the fee in their working area and how is the analysis of the chapter 37 UUJN-P  and  Notary  ethics  code  regarding  the  sanctions  for  the  notaries  who  refuse provide  legal  service  for  free. This  observation  is  using  the  juridical  empirical observation.  The  chapter  37  UUJN-P  don't  tell  us  spesifically  about  what  is  the  free legal service as what they can give to person who is not able to pay, but logically the conclusion  is  the  legal  service  which  the  Notary  can  give  to  the  person  who  is  not afford to pay is like the law consultation and law counceling. This is happened because if the legal service as document making give to person who is not afford to pay feels so hard to Notary himself. The analysis of Article 37 of the UUJN-P and the Notary Ethics Code that it is appropriate that notaries should provide free legal services in the form of legal counseling and legal consultation to the public, because notaries are a noble profession, but in terms of providing legal services in the form of a notary deed , then there  should be  no  compulsion  to  the  notary  to provide  legal  services  in  the  form of making a deed for Free, bearing in mind that not all notaries have sufficient finances. Even  if  it  is  required  to  provide  assistance  in  the  form  of  legal  services  for  free,  the government should intervene in this matter.
Keywords : Free, Legal Services, Notary Public

## Pendahuluan
Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  kewenangan,  kewajiban  maupun larangan  yang  harus  dipatuhi  oleh  notaris  tersebut  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  bidang  jabatan  notaris  tersebut. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum termuat di dalam Pasal 15 UUJN-P No. 2 Tahun  2014,  notaris  memiliki  tiga  kewenangan  yaitu  kewenangan  umum, kewenangan khusus maupun kewenangan yang ditentukan kemudian oleh undang- undang. 1 Kewenangan  umum  notaris  termuat  di  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  yang menyebutkan bahwa :
“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan  Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang”.
Sebagai  suatu  kewajiban  yang  telah  ditentukan  oleh  UUJNP  No.  2  Tahun 2014  maka  notaris  harus  melaksanakan  kewajiban  tersebut  dalam  hal  pemberian jasa  hukum  dibidang  kenotariatan  kepada  orang  yang  tidak  mampu  secara  cuma- cuma. Adapun Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UUJN-P menyatakan sebagai berikut:
(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma- cuma kepada orang yang tidak mampu.
(2) Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara;
Secara  cuma  –  Cuma yang dimaksud dalam  ketentuan  Pasal 37  tersebut  di atas adalah jasa hukum yang diberikan oleh notaris kepada orang yang tidak mampu tanpa dipungut bayaran atau gratis. 2 Pelayanan jasa Notaris sebagaimana dimaksud
1 Soegondo R. Notodisorjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 9.
2 Rosnantiti Prayitno , Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia , Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal. 20
di  dalam  ketentuan  Pasal  37  UUJNP  No.  2  Tahun  2014  pada  dasarnya  adalah pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  kepada  klien  secara  biasa/wajar  yaitu pelayanan jasa Notaris yang diminta oleh para pihak dan Notaris berkaitan dengan kewenangannya  yaitu  kewenangan  umum  maupun  kewenangan  khusus  yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum.
Adanya  ketentuan  37  UUJNP  No.  2  Tahun  2014  yang  merupakan  suatu kewajiban  bagi  notaris  akan  menambah  cost  karena  adanya    meterai,  alat admintrasi,    listrik,  gaji  karyawan  Notaris  dan  lain-lain  biaya  yang  harus dikeluarkan.    Pemberian  jasa  hukum  secara  cuma-cuma  oleh  notaris  kepada masyarakat  yang  tidak  mampu  dapat  dilakukan  oleh  notaris  sepanjang  tidak merugikan  notaris  tersebut  secara  ekonomi  (finansial).  Hal  ini  disebabkan  karena biaya  operasional  dari  notaris  mulai  dari  perlengkapan  kantor,  listrik,  air,  telepon maupun gaji pegawai seluruhnya ditanggung oleh notaris yang bersangkutan tanpa adanya  subsidi  dari  pemerintah.  Oleh  karena  itu  ketentuan  Pasal  37  UUJNP  No.  2 Tahun 2014 dapat dilaksanakan oleh notaris kepada masyarakat yang tidak mampu sepanjang tidak menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap notaris tersebut. 3
Masyarakat  yang  tidak  mampu  di  dalam  ketentuan  Pasal  37  UUJNP  No.  2 Tahun  2014  tersebut  juga  tidak  dijelaskan  secara  rinci  kriteria  –  kriterianya,  juga tidak  ada  peraturan  serta  standarisasi  yang  mengaturnya,  sehingga  sulit  untuk menentukan  kriteria  masyarakat  tidak  mampu  yang  wajib  diberikan  jasa  hukum cuma-cuma  oleh  notaris.  Selain  itu  adalah  tidak  mungkin  untuk  memberikan  jasa hukum cuma-cuma kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu di wilayah kerja dari  notaris  tersebut,  apalagi  jika  terdapat  cukup  banyak  masyarakat  yang  tidak mampu yang bermukim di wilayah kerja dari notaries. 4
Ketentuan  hukum  tentang  pemberian  jasa  secara  cuma-cuma  oleh  notaris kepada masyarakat yang tidak mampu selain diatur di dalam  UUJN-P No. 2 Tahun 2014  juga  diatur  didalam  Kode  Etik  Notaris.  Dalam  Kode  Etik  Notaris  juga diterangkan  mengenai  pemberian  perlakuan  yang  baik  kepada  setiap  klien,  tanpa kondisi  ekonomi klien. Dalam mengakses bantuan hukum secara gratis, masyarakat
3 Ibid , hal. 39
4 Herlina  Suyati  Bachtiar, Notaris  dan  Akta  Autentik ,  Mandar  Maju,  Bandung,
2013, hal. 68
tentunya  harus  melalui  mekanisme  yang  telah  diatur.  Misalnya    klien    harus melampirkan surat keterangan miskin dari RT / RW. 5
Bila  diukur  dari  jumlah  penghasilan  yang  diperoleh  setiap  bulan,  maka menurut  standart  pemerintah  Indonesia  yang  ditetapkan  tahun  2018,  yang tergolong  masyarakat  kurang  mampu  tersebut  adalah  masyarakat  yang  memiliki jumlah  penghasilan  setiap  bulan  sebesar  Rp.1.600.000  (satu  juta  enam  ratus  ribu rupiah) ke bawah dalam satu keluarga yang berjumlah empat orang, dengan anggota berupa  ayah,  ibu  dan  dua  orang  anak,  atau  Rp.401.220  (empat  ratus  satu  ribu duaratus duapuluh rupiah) per kapita per bulan. Saat ini masyarakat kurang mampu di Indonesia menurut data badan pusat statistik tahun 2018 adalah sebesar 9,81 % dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Indonesia sebanyak 220 juta penduduk Indonesia. 6
Pelayanan  jasa  Notaris  bagi  orang  tidak  mampu  belum  diatur  dalam peraturan  kenotariatan,  serta  apa  konsep  orang  tidak  mampu  yang  layak mendapatkan pelayanan jasa notaris secara gartis  belum jelas.Pengaturan tentang sanksi terhadap Notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara gratis juga di atur  di  dalam  kode  etik  notaris 7 hasil  Kongres  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  di Banten Tahun 2015 tepatnya pada Pasal 3 angka 7 menyatakan bahwa notaris wajib memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak  mampu  tanpa  memunggut  honorarium.  Terhadap  notaris  yang  melanggar kode  etik  notaris  tersebut  berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  adalah  dapat  berupa teguran,  peringatan, skorsing (pemecatan  sementara)  dari  keanggotaan perkumpulan onzettting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
Pemerintah sedikit  telah  memperhatikan  mengenai  pemberian  jasa  hukum secara cuma-Cuma oleh Notaris, sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Ekonomi
5 Herlina  Effendy  Bachtiar ,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Dalam  UUJN No. 30 Tahun 2004 , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.4
6 https://tirto.id/cara-cara-mengukur-tingkat-kemiskinan-selain-dengan- metode-bps-cPl6, diakses pada Tanggal 30 Oktober 2019, pukul 16.06 WIB
7 Kode  etik  notaris  ditetapkan  oleh  Ikatan  Notaris  Indonesia  melalui  alat perlengkapannya  yaitu  kongres  atau  rapat  anggota.  Kode  etik  ini  merupakan  penjabaran sebagian dari ketentuan kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pieter Latumeten,  SH,  MH, Code  Of  Ethics,  Code  Of Conduct  &  Sense  Of Ethics Sebagai  Sistem  Etika dan Pola Perilaku Notaris, https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018 Pukul 16.04 WIB
Kreatif yang bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia agar dapat memberikan jasa hukum secara cuma-Cuma kepada masyarakat yang memiliki usaha makro kecil agar  dapat  mendirikan  usahanya  menjadi  badan  hukum.  Kerjasama  ini  ditandai dengan  ditandatanganinya  Nota  Kesepahaman  Bantuan  Hukum  Secara  Probono dengan Kantor-Kantor  Hukum  dan  Ikatan  Notaris  Indonesia pada  tanggal 10 April 2017 di Jakarta. 8
Berdasarkan uraian di atas maka perlu rasanya untuk menganalisis Pasal 37 UUJN-P  serta  Kode  Etik  Notaris  terhadap  sanksi  bagi  notaris  yang  menolak memberikan  jasa  hukum  secara  Cuma-cuma.  Apakah  penerapan  sanksi  tersebut sudah  tepat  diberikan  terhadap  para  notaris  yang  menolak  memberi  bantuan kepada  para  penghadap.  Adapun  permasalahan  penelitian  ini: Pertama,  a pa pengertian  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh  notaris  secara  cuma-cuma? Kedua, b agaimana persyaratan dalam penentuan pelaksanaan jasa hukum cuma-cuma oleh notaris  kepada  orang  yang  tidak  mampu  di  wilayah  kerjanya? Ketiga,  b agaimana analisis  terhadap  pasal  37  UUJN-P  dan  kode  etik  notaris  mengenai  sanksi  bagi notaris yang menolak memberikan jasa hukum secara cuma-cuma?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif , dimana pendekatan terhadap  permasalahan  dilakukan  dengan  mengkaji  norma    kewajiban  notaris dalam  memberikan  jasa  hukum  cuma-cuma  kepada  masyarakat  yang  kurang mampu.  Sebagai  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan dan konseptual.  Sebagai bahan hukum primer adalah UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 dan Hasil Kode Etik Notaris Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) ..

## PEMBAHASAN

## A. PENGERTIAN  JASA  HUKUM  YANG  DIBERIKAN  OLEH  NOTARIS  SECARA CUMA-CUMA
8 Annisa  Fitriana, Bekraf  Gandeng  Kantor  Hukum  dan  Ikatan  Notaris  Indonesia Untuk Bantu Pengembangan Ekonomi Kreatif , https://www.bekraf.go.id/berita/page/10/bekraf-gandeng-kantor-hukum-dan-ikatan- notaris-indonesia-untuk-bantu-pengembangan-ekonomi-kreatif,  diakses  pada  tanggal  30
Oktober 2019 Pukul 16.20 WIB
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  tidak  mengemukakan  secara  spesifik mengenai  pengertian  jasa  hukum  secara  cuma-Cuma  dan  masyarakat  yang bagaimana  yang  dapat  diberikan  jasa  hukum  secara  cuma-cuma  tersebut, sebagaimana diketahui pada Pasal 37 UUJN hanya menyebutkan :
(1) “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma- cuma kepada orang yang tidak mampu.
(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara;”
Rosnantiti Prayitno mengatakan bahwa secara cuma – cuma yang dimaksud dalam ketentuan  Pasal 37 tersebut  di atas adalah  jasa hukum yang  diberikan  oleh notaris kepada orang yang tidak mampu tanpa dipungut bayaran atau gratis. 9 Oleh karena  Pasal  37  UUJN  tidak  menyebutkan  secara  spesifik  mengenai  apa  itu  jasa hukum dan jasa hukum secara cuma-cuma seperti apa yang dapat diberikan kepada orang yang tidak mampu, namun secara logis dapat diambil kesimpulan bahwa jasa hukum yang dapat diberikan oleh Notaris kepada orang yang tidak mampu adalah berupa Legal  Service, yaitu  konsultasi  hukum  dan  Penyuluhan  hukum.  Hal  ini dikarenakan jika jasa hukum berupa pembuatan akta diberikan kepada orang tidak mampu secara cuma-cuma rasanya terlalu memberatkan Notaris, sebab tentu dalam pembuatan  akta  tidak  hanya  sekedar  mengeluarkan  harga  kertas,  tinta  maupun materai,  melainkan lebih dari itu, walaupun ada beberapa jenis akta autentik yang tidak  dikenakan  biaya  pajak  seperti  halnya  dalam  akta  perjanjian  perkawinan, namun  banyak  biaya  yang  harus  ditanggung  oleh  Notaris,  seperti  misalnya  jika berhubungan  Badan  pertanahan  Nasional  dan  sebagainya.  Sehingga,  jenis bantuan hukum  yang  dimungkinkan  untuk  diberikan  oleh  Notaris  kepada  orang  tidak mampu adalah hal-hal yang dilakukan sebelum pembuatan akta atau pra akta.
Meskipun  kriteria  atau  golongan  orang  tidak  mampu  yang  layak mendapatkan  pelayanan  jasa  notaris  secara  cuma-cuma  belum  diatur  secara  jelas baik dalam UUJN maupun dalam peraturan lainnya, namun secara generalisasi dapat dikatakan bahwa masyarakat yang dapat diberikan jasa hukum secara cuma-cuma adalah  hanya  masyarakat  yang  secara  tidak  mampu  secara  ekonomi,  selain  itu
kriteria  orang  tidak  mampu  dapat  juga  dilihat  dalam  ketentuan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  yang  kurang mampu.  Adapun  Pasal  5  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa :
1. Penerima  bantuan  hukum    adalah  setiap  orang  atau  kelompok  orang  miskin (tidak mampu) yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak  dasar  yang  dimaksud  meliputi  hak  atas  pangan,  sandang,  layanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha atau perumahan.
Dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum  tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa    orang  yang  tidak  mampu  adalah orang-orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar yang meliputi kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan atau perumahan.
B. PERSYARATAN YANG

## DITENTUKAN
OLEH NOTARIS DALAM PELAKSANAAN  JASA  HUKUM  CUMA-CUMA  KEPADA  ORANG  YANG  TIDAK

## MAMPU DI WILAYAH KERJANYA
1. Persyaratan Untuk Mendapatkan Jasa Hukum Oleh Notaris Kepada

## Penghadap
Untuk  memberikan  jasa  hukum  kepada  para  penghadap,  tentu  notaris memerlukan syarat-syarat yang dibutuhkan yang harus dilengkapi oleh penghadap, adapun  syarat  yang  wajib  ditunjukan  kepada  notaris  oleh  penghadap  yang memerlukan  jasa  notaris  tersebut  adalah  Kartu  Pengenal  atau  Kartu  Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun paspport. Kemudian Notaris harus mencocokan foto pemilik Identitas dengan pihak yang dapat menghadapnya.
Dengan melihat kartu tanda pengenal tersebut, notaris wajib memverifikasi secara  cermat  data  subjek  penghadap,  apakah  penghadap  berwenang  dan  cakap atau  tidak melakukan  perbuatan  hukum  yang  merupakan  bentuk dari  jasa  hukum notaris tersebut. Sebab, tidak semua penghadap yang datang kepada notaris dapat diberikan  jasa  hukum  oleh  notaris.  Penghadap  yang  dapat  diberikan  jasa  hukum oleh Notaris berdasarkan Pasal 39 UUJNP, yaitu :
“(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.”
2. Pelaksanaan  Penerapan  Pasal  37  UUJNP  No.  2  Tahun 2014  dalam  Hal Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Yang Tidak Mampu Di Wilayah Kerjanya
Pada  pelaksanaan  pemberian  jasa  hukum  cuma-cuma  yang  diberikan  oleh notaris  pada  umumnya  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  paling mendasar adalah jasa hukum di bidang konsultasi hukum dan di bidang penyuluhan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Konsultasi hukum pada umumnya diberikan oleh notaris kepada perorangan anggota masyarakat yang kurang mampu yang  datang  menghadap  kepada  notaris  tersebut  di  kantornya.  Tak  jarang  pula dalam  hal  konsultasi  hukum,  Notaris  tidak  membedakan  orang  yang  mampu maupun tidak mampu, kesemuanya diberikan secara Cuma-Cuma.
Pada  umumnya  konsultasi  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  notaris  secara cuma-cuma tersebut dilakukan tiap klien atau penghadap datang ke kantor notaris baik itu yang terkait dengan bidang hukum keperdataan yang  menyangkut hukum waris perdata, hukum waris Islam maupun hukum waris perdata. Di dalam hukum waris  tersebut  para  klien  yang  kurang  mampu  banyak  menanyakan  tentang pembagian  warisan  berdasarkan  porsi  masing-masing  ahli  waris  baik  kepada  ahli waris  laki-laki  maupun  kepada  ahli  waris  perempuan.  Klien  yang  kurang  mampu sering  pula  bertanya  tentang  masalah  sengketa  harta  warisan  yang  dikuasai  oleh perorangan maupun kelompok ahli waris, yang mengakibatkan kelompok ahli waris lainnya  tidak  memperoleh  harta  warisan.  Notaris  dalam  memberikan  jasa  hukum berupa  konsultasi  hukum  juga  dapat  memberikannya  yang  menyangkut  tentang solusi  hukum  dalam  mengatasi  sengketa  harta  warisan  tersebut,  maupun  solusi hukum  terhadap  pembagian  harta  warisan  ditinjau  dari  bidang  hukum  waris masing-masing,  sehingga  dapat  dilaksanakan  pembagian  harta  warisan  sesuai dengan ketentuan hukum waris  yang berlaku. 10
Dalam  hal  pemberian  jasa  hukum  cuma-cuma  berupa  penyuluhan  hukum kepada  masyarakat  kurang  mampu  di  wilayah  kerjanya,  notaris  pada  umumnya diminta oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dalam bentuk kelompok masyarakat  di  balai  kecamatan,  atau  adanya  program  pemerintah  seperti pengadilan  ataupun  Lembaga  Bantuan  Hukum  dimana  topik  penyuluhan  hukum
10 Rusdianto Salim, Dasar Hukum Kewenangan Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2014 dan KUH Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 16
telah ditetapkan yang biasanya adalah masalah-masalah hukum perdata yang sering terjadi di masyarakat tersebut. 11
Pelaksanaan  pemberian  jasa  hukum  berupa  penyuluhan  hukum  di  bidang keperdataan  pada  umumnya  topik pembahasan  yang  diberikan  dalam  penyuluhan hukum tersebut adalah masalah-masalah hukum perjanjian seperti sewa menyewa berupa tanah / bangunan rumah, hutang piutang baik kepada bank maupun kepada orang  perorangan,  masalah  pengurusan  dokumen  berupa  surat-surat  rumah maupun  tanah  milik  masyarakat  baik  surat  penguasaan  fisik  maupun peningkatannya  menjadi  sertipikat  hak  atas  tanah  maupun  bangunan  yang  ada  di atasnya  berkaitan  dengan  prosedur  dan  tata  cara  pengurusan  dokumen  berupa surat-surat  tersebut  di  instansi  terkait  yaitu  di  kelurahan  /  desa  /  kecamatan maupun di kantor pertanahan tempat dimana tanah tersebut berada.
Penyuluhan  hukum  di  bidang  perjanjian  pada  umumnya  adalah  masalah perjanjian hutang piutang kepada perorangan maupun kepada bank selaku kreditur dengan menganggunkan tanah maupun bangunan rumah milik anggota masyarakat maupun  barang-barang  lain  yang  dapat  diagunkan  dengan  menggunakan  jaminan kebendaan  hak  tanggungan  maupun  jaminan  kebendaan  fidusia  sesuai  dengan Undang-Undang  No.  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  maupun  Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
Notaris  juga  dapat  memberikan  penyuluhan  hukum  tentang  bagaimana prosedur dan tata cara pengikatan jaminan hak tanggungan 12 maupun fidusia bagi warga  masyarakat  yang  akan  melakukan  pengajuan  kredit  kepada  bank  selaku kreditor  dalam  upaya  untuk  memperoleh  pinjaman  dana  yang  digunakan  untuk kepentingan usaha dari warga masyarakat tersebut.
3. Persyaratan  Yang  Ditentukan  Oleh  Notaris  Dalam  Pelaksanaan  Jasa Hukum  Cuma-Cuma  Kepada  Orang  Yang  Tidak  Mampu  Di  Wilayah Kerjanya
11 Wawancara  terhadap  Notaris  Sayang  David  Ginting  SH.,  M.Kn,  Notaris  di Berastagi 12 Hak  Tanggungan  merupakan  hak  jaminan  yang  dibebankan  pada  hak  atas tanah,  akta  yang  berhubungan  dengan  Hak  Tanggungan  biasanya  mengenai  Surat  Kuasa Membebankan  Hak  Tanggungan  yang  wajib  dibuat  dengan  akta  Notaris  maupun  PPAT. Henry Sinaga, Per.Ka.BPN 8/2012 Melanggar UUJN, Analisa Opini, tanggal 7 Mei 2018, hal.21
Notaris  dalam  menjalankan  kewajibannya  untuk  memberikan  jasa  hukum secara cuma-cuma sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 37 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut adalah dapat memberikan syarat yang terdiri dari dua bagian :
1. Apabila  notaris  telah  mengetahui  dan  melihat  secara  langsung  kondisi ekonomi dari warga masyarakat yang kurang mampu tersebut maka notaris tidak  memerlukan  persyaratan  khusus  dalam  memberikan  jasa  hukum cuma-cuma  kepada  orang  yang  kurang  mampu  tersebut.  Notaris  akan memberikan kesempatan kepada orang yang kurang mampu tersebut untuk datang  ke  kantornya  pada  waktu yang telah  ditentukan  oleh notaris  untuk memperoleh  pelayanan  jasa  hukum  cuma-cuma  yang  dapat  berupa konsultasi  hukum maupun  pembuatan  akta-akta  autentik yang dibutuhkan oleh orang yang kurang mampu tersebut secara cuma-cuma.
2. Apabila  notaris  tidak mengetahui  dan melihat secara lebih jelas dari  orang yang kurang mampu tersebut maka notaris memberikan persyaratan kepada orang  yang  kurang  mampu  tersebut  untuk  membawa  surat  keterangan kurang  mampu  dari  kepala  lingkungan  tempat  tinggal  dari  orang  yang kurang mampu tersebut dan juga ditanda tangani oleh Lurah / Kepala Desa tempat  dimana  orang  kurang  mampu  tersebut  bertempat  tinggal. Berdasarkan  surat  keterangan  kurang  mampu  tersebut  maka  orang  yang dinyatakan kurang mampu tersebut menghadap kepada notaris pada waktu yang  sudah  ditentukan  untuk  memperoleh  jasa  hukum  cuma-cuma  dari notaris tersebut.
C. ANALISIS  TERHADAP  PASAL  37  UUJN-P  DAN  KODE  ETIK  NOTARIS MENGENAI  SANKSI  BAGI  NOTARIS  YANG  MENOLAK  MEMBERIKAN  JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA
Adanya  perubahan  atas  Pasal  37  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  dimana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 hanya menyebut bahwa Notaris wajib memberikan  jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  cuma-cuma  kepada  orang yang  tidak  mampu.  Ketentuan  pada  pasal  tersebut  diubah  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris,  adapun  perubahannya  berupa penambahan ayat pada Pasal tersebut, sebagai berikut:
“(1)  Notaris  wajib  memberikan  jasa  hukum  di  bidang  kenotariatan  secara  cuma- cuma kepada orang yang tidak mampu.
(2)Notaris  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat dikenai sanksi berupa:
a.  peringatan lisan; b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara;
d. pemberhentian dengan hormat; atau
e. pemberhentian dengan tidak hormat.”
Berdasarkan  wawancara  terhadap  tiga  Notaris  yang  tersebar  di  Provinsi Sumatera Utara, bahwa mereka pernah memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada penghadap yang datang. Sebagaimana Notaris Sayang David Ginting, Notaris di Berastagi mengatakan bahwa pernah melakukan pemberian bantuan berupa jasa hukum dengan memberikan konsultasi hukum gratis. 13
Hal  serupa  juga  disampaikan  oleh  Notaris  Henry  Sinaga,  bahwa  pernah melakukan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  berupa  membebaskan  atau menggratiskan  kuasa  atau  persetujuan  kepada  seseorang  yang  hendak  membuat kuasa  menjual  kepada  orang  yang  tidak  mampu.  Kemudian,  memberikan pembebasan  biaya  kepada  seorang  nenek  yang  hendak  memberikan  kuasa  untuk berpekara di pengadilan. 14
Menurut Notaris sekaligus Majelis Pengawas  Daerah,  Agus  Armainy bahwa memberikan bantuan berupa jasa hukum secara cuma-cuma adalah suatu hal yang wajar.  Ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  unsur  penting  profesi  notaris  dalam memberikan bantuan berupa jasa hukum secara Cuma-cuma, yaitu: 15
1) Unsur Kemanusiaan, jiwa sosial notaris untuk menolong sesama,
2) Keterusterangan  dari  penghadap  yang  menyatakan  kondisinya  tidak mampu untuk membayar,
3) Notaris  melihat  langsung  keadaan  dari  penghadap  seperti  pakaian kendaraan dan rumah.
13 Wawancara  dengan  Notaris  Sayang  David  Ginting,  SH,  M.Kn  pada  tanggal  8 Agustus 2019 pukul 14.30 di ruang kerjanya di Berastagi
14 Wawancara  terhadap  Notaris  Henry  Sinaga  SH.,  MKn,  Notaris  di  Pematang Siantar
15 Wawancara  Terhadap  Notaris  Agus  Armainy,  Majelis  Pengawas  Daerah  kota
Medan
Pada  prinsipnya  notaris  dapat  melakukan  bantuan  hukum  cuma-cuma kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu  atas  dasar  sukarela  bukan  berdasarkan kewajiban  berdasarkan  undang-undang  yang  memiliki  sanksi  terhadap  notaris tersebut.  Apabila  notaris  diwajibkan  dalam  memberikan  bantuan  hukum  cuma- cuma  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu  di  wilayah  kerjanya  dengan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang tidak melaksanakan, maka ketentuan Pasal 37 UUJN  P  dan  Pasal  3  angka  7  kode  etik  notaris  dipandang  sebuah  paksaan  atau tekanan kepada notaris untuk melaksanakan bantuan hukum cuma-cuma tersebut.
Hal tersebut tentu melanggar hak asasi notaris dalam melaksanakan profesi dan  mencari  nafkah  berdasarkan  kemandirian  notaris  yang  membiayai  tugas  dan kewajibannya dengan biaya sendiri. Notaris yang diwajibkan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu oleh UUJNP dan Kode Etik Notaris dipandang telah terabaikan hak-haknya dalam hal melaksanakan tugas profesi maupun  dalam  hal  mencari  nafkah  yang  dijamin  di  dalam  Undang-Undang Dasar  1945,  dimana  hak  untuk  mencari  nafkah  dan  hidup  layak  dijamin  oleh undang-undang. Oleh karena itu ketentuan Pasal 37 UUJNP maupun Pasal 3 angka 7 Kode  Etik  Notaris  dipandang  tidak  adil  bagi  notaris  yang  berupaya  untuk melaksanakan  profesi  maupun  dalam  hal  mencari  nafkah  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang harus ditanggung.
Sanksi yang terdapat dalam Pasal 37 UUJNP dan Kode Etik Notaris mengenai notaris  yang  menolak  memberikan  jasa  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  orang yang  tidak  mampu  selain  melanggar  hak-hak  notaris  juga  melanggar  Undang- Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28 D ayat (3), yang berbunyi :
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
Pasal 28 D ayat (3) mengisyaratkan bahwa setiap orang berhak untuk Bekerja dalam  menghidupi  dirinya  dan  mendapat  imbalan  dan  perlakukan  yang  adil  dan layak.  Pencantuman  sanksi  yang  terdapat  dalam  Pasal  37  UUJN  dan  Kode  Etik Notaris  tentu  sangat  bertentangan  dengan  Pasal  28  D  ayat  (3)  tersebut,  sebab, bagaimana  mungkin  seseorang  yang  bekerja  untuk  menghidupi  dirinya  harus dihukum dengan alasan tidak membantu orang lain dalam hal pembuatan akta yang tentu  membutuhkan  banyak  biaya.  Sehingga  dapat  dipastikan  ketentuan  dalam
Pasal 37 UUJN tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama bagi Notaris.
Pencantuman  Pasal  37  UUJNP  dan  Pasal  3  angka  7  kode  etik  notaris mengenai  kewajiban  notaris  dalam  memberikan  bantuan  hukum  cuma-cuma kepada  orang  yang  kurang  mampu  di  wilayah  kerjanya  seharusnya  diimbangi dengan  pencantuman  kompensasi  kepada  notaris  dalam  UUJNP  dalam  bentuk  hak atas kewajiban  tersebut. Hak  tersebut  dapat  berupa  pemotongan  PPh  notaris atau pemberian  subsidi  dari  pemerintah  berupa  dana  bantuan  untuk  melaksanakan kewajiban  notaris  tersebut.  Pertimbangan  hukumnya  disebabkan  karena  notaris adalah  pejabat  umum  yang  melaksanakan  sebagian  tugas  pemerintah  dalam melaksanakan pembuatan akta autentik yang merupakan dokumen negara. Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya juga bersifat mandiri dalam membuka kantor,  membeli  peralatan  kantor  dan  juga  memberi  gaji  kepada  karyawannya dengan menggunakan financial sendiri.
Apabila  notaris  diberi  kewajiban  oleh  undang-undang  dalam  memberi bantuan  hukum  cuma-cuma  kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu  di  wilayah kerjanya,  sebagai  tanggung  jawab  sosial  notaris,  maka  pemerintah  juga  memiliki kewajiban  dalam  meringankan  beban financial notaris  dalam  melaksanakan  tugas kewajibannya yang juga termasuk melaksanakan tugas negara.
Berdasarkan  faktor-faktor  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  ketentuan mengenai  sanksi  yang  diatur  dalam  Pasal  37  UUJNP  maupun  Pasal  6    kode  etik notaris  yang  memberikan  sanksi  kepada  notaris  yang  menolak  memberikan  jasa hukum    cuma-cuma  terhadap  orang  yang  tidak  mampu  dalam  wilayah  kerjanya perlu memperoleh pengkajian ulang dalam pelaksanaannya, sehingga notaris tidak terbebani  dengan  biaya-biaya  tambahan  yang  harus  ditanggung  oleh  notaris, dimana dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban notaris sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam hal pembukaan kantor, pembelian alat-alat kantor maupun biaya-biaya  rekening  listrik,  air  dan  telepon  yang  seluruhnya  ditanggung  oleh notaris tersebut.
Pelaksanaan  Pasal  37  UUJNP  maupun  Pasal  3  angka  7  kode  etik  notaris dapat dilakukan secara sukarela oleh notaris terutama oleh notaris yang dipandang memiliki  kliennya  yang  cukup  banyak  dan  dari  segi  financial  cukup  mapan  dalam memberikan  jasa  hukum  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu  di  wilayah
kerjanya.  Sedangkan  bagi  notaris  yang  belum  mapan  dari  segi  financial  tidak menjadi kewajiban untuk memberikan jasa hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di wilayah kerjanya. Hal ini agar notaris tidak terbebani dengan biaya-biaya yang cukup besar dalam melaksanakan kewajiban tersebut.
Perlu ditegaskan bahwa memang sudah selayaknya dan seharusnya notaris memberikan  jasa  hukum  secara  Cuma-Cuma  berupa  penyuluhan  hukum  dan konsultasi hukum kepada masyarakat, sebab notaris merupakan profesi yang mulia, namun  dalam  hal  memberikan  jasa  hukum  berupa  akta  notaris,  maka  seharusnya tidak ada  paksaan kepada  notaris  tersebut untuk memberikan  jasa hukum berupa membuat  akta  secara  Cuma-Cuma,  mengingat  tidak  semua  notaris  mempunyai finansial yang cukup.
Sehingga, seharusnya sanksi-sanksi yang diatur dalam Pasal 37 UUJNP dan kode  etik notaris  tersebut  haruslah  ditinjau  kembali,  dan  diperjelas  dalam hal apa notaris  dapat  memberikan  dan  menolak  memberikan  bantuan  berupa  jasa  hukum secara Cuma-Cuma.

## Penutup

## Kesimpulan
1. Pengertian    jasa hukum yang  diberikan  oleh Notaris secara  Cuma-Cuma  adalah bahwa  notaris  memberikan  jasa  hukum  kepada  penghadap  tanpa  meminta honorarium  atau  dipungut  biaya,  namun  oleh  karena  Pasal  37  UUJN  tidak menyebutkan  secara  spesifik  mengenai  jasa  hukum  secara  cuma-cuma  seperti apa  yang  dapat  diberikan  kepada  orang  yang  tidak  mampu,  tetapi  secara  logis dapat diambil kesimpulan bahwa jasa hukum yang dapat diberikan oleh Notaris secara  cuma-cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu  adalah  berupa  konsultasi hukum  dan  Penyuluhan  hukum.  Hal  ini  dikarenakan  jika  jasa  hukum  berupa pembuatan  akta  diberikan  kepada  orang  tidak  mampu  rasanya  terlalu memberatkan  Notaris,  sebab  tentu  dalam  pembuatan  akta  tidak  hanya  sekedar mengeluarkan  harga  kertas,  tinta  melainkan  lebih  dari  itu,  banyak  biaya  yang harus ditanggung oleh Notaris, seperti misalnya jika berhubungan dengan Pajak, Badan pertanahan Nasional dan sebagainya.
2. Persyaratan  dalam  penentuan  pelaksanaan  Jasa  hukum  Cuma-Cuma  kepada masyarakat tidak mampu oleh Notaris di wilayah kerjanya pada dasarnya tidak
diatur dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, namun Notaris dapat menentukan sendiri  kriterianya  yang  terdiridariduabagian  yaitu  pertama,  apabila  notaries telah  mengetahui  dan  melihat  secara  langsung  kondisi  ekonomi  dari  warga masyarakat  yang  kurang  mampu  tersebut  maka  notaries  tidak  memerlukan persyaratan  khusus  dalam  memberikan  jasa  hokum  cuma-cuma  kepada  orang yang  kurang  mampu  tersebut.  Kedua,  apabila  notaries  tidak  mengetahui  dan melihat secara lebih jelas dari orang yang kurang mampu tersebut maka notaries memberikan  persyaratan  kepada  orang  yang  kurang  mampu  tersebut  untuk membawa  surat  keterangan  kurang  mampu  dari  kepala  lingkungan  tempat tinggal dari orang yang kurang mampu tersebut.
3. Adapun analisis terhadap Pasal 37 UUJN-P dan Kode Etik Notaris bahwa Sudah selayaknya  dan  seharusnya  notaris  memberikan  jasa  hukum  secara  cuma- cumaberupa  penyuluhan  hukum  dan  konsultasi  hukum  kepada  masyarakat, sebab notaris merupakan profesi yang mulia, namun dalam hal memberikan jasa hukum berupa akta notaris, maka seharusnya tidak ada paksaan kepada notaris tersebut  untuk  memberikan  jasa  hukum  berupa  membuat  akta  secara  cuma- cuma, mengingat tidak semua notaris mempunyai finansial yang cukup. Sehingga, perlu  adanya  pengkajian  ulang  mengenai  sanksi  yang  diatur  dalam  UUJNP  dan Kode  Etik  Notaris  terhadap  notaris  yang  tidak  memberikan  bantuan  secara cuma-cuma kepada penghadapnya.

## Saran
1. Kepada  Notaris  yang  ingin  memberikan  jasa  hukum  secara  cuma-cuma  kepada masyarakat  yang  tidak  mampu  hendaknya  benar-benar  memberikan  kepada yang  membutuhkan  dengan  melihat  dari  pandangannya  maupun  dengan memberikan  syarat-syarat  yang  membenarkan  bahwa  penghadap  adalah masyarakat  yang  tidak  mampu,  sehingga  akan  memberikan  keadilan  kepada masyarakat.
2. Dibutuhkan suatu regulasi ataupun perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris  dan  kode  etik  notaris  mengenai  syarat-syarat  orang  tidak  mampu  dan ketentuan-ketentuan  mengenai  sanksi  yang  diberikan  kepada  notaris  yang menolak  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma.  Diharapkan  kepada Pemerintah  untuk  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  mengenai  pelaksanaan
Pemberian  Jasa  hukum  secara  Cuma-Cuma  kepada  orang  yang  tidak  mampu, mengenai  jenis  dan  bentuk  jasa  hukum  yang  dapat  diberikan  oleh  notaris tersebut serta kriteria – kriteria mengenai orang yang tidak mampu yang dapat menerima jasa hukum tersebut.
3. Mengenai  jasa  hukum  secara  cuma-cuma  yang  wajib  diberikan  notaris  kepada penghadap, diharapkan pemerintah ikut campur dalam hal ini, sudah seharusnya pemerintah  pusat  maupun  daerah  mengupayakan  bantuan  melalui  dana  yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapat  dan  Belanja  Daerah  serta  sumber  pendanaan  lain  yang  sah  untuk menguncurkan dana nya kepada notaris yang diperuntukan untuk memberikan jasa  hukum  berupa  pembuatan  akta  kepada  masyarakat  yang  dipandang  perlu membutuhkannya.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Abdurrahman,  1983, Aspek  Aspek  Bantuan  Hukum  di  Indonesia, Cetakan  Ke-1 . Yogyakarta: Cendana  Press.
Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Utama
-----------------------, 2011, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT , Bandung:
Citra Aditya Bakti.
-----------------  ,  2009, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejabat Publik , Bandung: Refika Aditama.
-------------- 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia , Bandung: Mandar  Maju. -------------------,  2014, Undang  -  Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  sebagai  Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris , Bandung: Refika Aditama. Ali,  Achmad,  2002, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis),
Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. Bachtiar, Herlina Suyati, 2013, Notaris dan Akta Autentik , Bandung:Mandar Maju.
Bachtiar, Herlina Effendy, 2004, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 , Bandung: Citra Aditya Bakti. Notodisorjo,  Soegondo  R,  2013, Hukum  Notariat  di  Indonesia  (Suatu  Penjelasan), Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, PenelitianNormatif , Jakarta: UI Press.
Salim, Rusdianto, 2010, Dasar Hukum Kewenangan Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2014 dan KUH Perdata , Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Jurnal
Harefa,  Iwaris,  2018, Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Dalam  Memberikan Persetujuan  Terhadap  Pemanggilan  Penyidik  Penuntut  Umum  dan  Hakim Berkaitan  Dengan  Ketentuan  Pasal  66  Ayat  (1)  Undang-Undang  Jabatan Notaris, Tesis  Magister  Kenotariatan,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Sumatera Utara, Medan
Sinaga,  Henry,  2018, Per.Ka.BPN  8/2012  Melanggar  UUJN, Analisa  Opini,  tanggal  7 Mei.
C. Sumber Internet
https://tirto.id/cara-cara-mengukur-tingkat-kemiskinan-selain-dengan-metode- bps-cPl6, diakses pada Tanggal 30 Oktober 2019.
Fitriana, Annisa, Bekraf Gandeng Kantor Hukum dan Ikatan Notaris Indonesia Untuk Bantu Pengembangan Ekonomi Kreatif , https://www.bekraf.go.id/berita/page/10/bekraf-gandeng-kantor-hukum- dan-ikatan-notaris-indonesia-untuk-bantu-pengembangan-ekonomi-kreatif, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019. Latumeten,  Pieter  Latumeten, Code  Of  Ethics,  Code  Of  Conduct  &  Sense  Of  Ethics Sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris, https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/, diakses pada tanggal 30 Oktober 2018.

## D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
Undang-UndangNomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum