INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7019-7028 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kajian Hukum Pidana Dalam Membuang Sampah Tidak Pada Tempatnya
Luh Prabha Pratiwi 1 ✉ , Ali Masyhar 2 , Cahya Wulandari 3
Universitas Negeri Semarang
Email: prabhapratiwi1@students.unnes.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Masalah  sampah  kini  tetap  jadi  problema  yang  sukar  diselesaikan,  disebabkan  karena  rendahnya kesadaran masyarakat perlunya jaga  kebersihan lingkungan, dengan tak buang sampah selain ke dalam tong sampah. Penyelesaian hukum untuk warga sembarangan buang sampah di jalan tak sama di tiap wilayah.  Peraturan  ini  menyiratkan  kewenangan  kepada  pemerintah  setempat  guna  menentukan hukuman  unutk  orang  yang  buang  sampah  sembarangan.  Untuk    kasus  membuang  sampah sembarangan, tampaknya lebih cenderung menggunakan teori relatif, yang mana hukuman digunakan untuk mengoreksi pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Kini sistem hukum  pidana    Indonesia    cenderung  mengikuti  pandangan    teori    relatif.  Tapi  pada  praktiknya bermunculan  masalah  serta      perdebatan,  sehingga    telah  waktunya  dilakukannya  refleksi    guna menemukan ide baru berkaitan dengan  teori hukum pidana Indonesia.
Kata Kunci: Sampah, Teori Hukum, Teori Relatif

## Abstract
The rubbish problem now remains a problem that is difficult to solve, due to the low level of  public awareness of the need to keep the environment clean, by not throwing rubbish other than in rubbish bins. The legal solution for people carelessly throwing rubbish on the road is not the same in each region. This regulation implies the authority of the local government to determine punishment for people who litter. For cases of littering, it seems that the relative theory is more likely to be used, where punishment is used to correct the perpetrator so that the perpetrator does not repeat the action in the future. Currently, the Indonesian criminal law system tends to follow a relative theory view. But in practice, problems and debates arise, so it is time for reflection to find new ideas related to Indonesian criminal law theory.
Keywords: Garbage, Legal Theory, Relative Theory

## PENDAHULUAN
Lingkungan melibatkan semua objek dan situasi yang ada di ruang tempat tinggal kita dan  memiliki  potensi “ untuk  mempengaruhi  kehidupan  manusia (Soemarwoto,  1997). Lingkungan hidup adalah gabungan ruang yang mencakup semua objek, energi, kondisi, serta semua makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Lingkungan ini memiliki dampak  signifikan  pada  alam,  kelangsungan  hidup,  dan  kesejahteraan  manusia  serta makhluk hidup lainnya (Pasal 1 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2009). Manusia, sebagai makhluk yang kompleks, memiliki keterhubungan dengan berbagai  sistem,  baik itu dengan alam maupun dengan sesama manusia. ”
Hubungan manusia dengan alam merupakan alat untuk mencapai perubahan yang lebih baik karena alam memberikan manfaat bagi manusia dan juga menjadi sumber daya untuk  mendukung  kelangsungan  hidup  manusia.  Sampah  adalah  hasil  dari  aktivitas manusia sehari-hari atau proses alam yang memiliki bentuk padat (Pasal 1 (1) UU No. 18 Tahun  2008). ” Pengelolaan  sampah  adalah  tindakan  yang  dilakukan  secara  sistematis, menyeluruh,  dan  berkelanjutan  yang  mencakup  upaya  pengurangan  sampah  dan penanganannya (Pasal 1 (5) UU No. 18 Tahun 2008).
Permasalahan sampah saat ini masih sulit diselesaikan karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, termasuk kebijakan tidak membuang  sampah  sembarangan.  Dasar  hukum  larangan  membuang  sampah sembarangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.  Pasal  29  ayat  1  huruf  e  secara  jelas  menyatakan  bahwa  dilarang  membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan dan diatur. Sampah harus dibuang di lokasi yang telah ditetapkan, termasuk di tempat-tempat seperti jalan raya, sungai, dan area lain yang tidak dimaksudkan untuk pembuangan sampah. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah yang telah dikumpulkan harus ditempatkan di penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Peraturan mengenai larangan membuang sampah sembarangan  di  jalan  diatur  lebih  lanjut  melalui  peraturan  daerah  di  tingkat kabupaten/kota.
Hukuman bagi warga yang sembarangan membuang sampah berbeda-beda di setiap wilayah.  Hal  ini  karena  undang-undang  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah setempat untuk menentukan sanksi bagi individu yang membuang sampah sembarangan di jalan setempat.
Contohnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor  12  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  Sampah  di  Jawa  Barat.  Menurut  peraturan tersebut, hukuman bagi warga yang membuang sampah di jalan di Jawa Barat lebih berat
dibandingkan di DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010, setiap orang yang membuang sampah ke media lingkungan atau di tempat yang tidak ditentukan atau disediakan dapat dikenakan pidana kurungan dengan maksimal tiga bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  juga  mengeluarkan  Perda  berkaitan  denga penelolaan sampah yaitu dalam Pasal 40 huruf (e) “ Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, disebutkan bahwa ” “setiap orang dilarang (e). membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.” Jika membuang sampah tidak pada tempatnya maka berlaku ketentuan Pasal 47, dimana “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5), Pasal 16 dan  Pasal  40  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”
Bertambahnya jumlah penduduk adalah merupakan faktor munculnya permasalahan sampah,  sebab warga adalah yang paling banyak menhasilkan  sampah. Kota Semarang merupakan kota yang penduduknya bertambah setiap tahunnya, hal ini berpengaruh pada meningkatnya kegiatan warga yang secara tidak langsung akan menambah jumlah sampah di Kota Semarang.
Peristiwa pembuangan sampah  oleh warga  terjadi di Kabupaten Semarang, yang pembuangannya dilakukan oleh seorang perempuan yang kemudian  ditangkap  warga sekitar dan diserahkan ke polisi. Menurut Kapolsek Kaliwungu, Polrestabes Semarang, Iptu Supanjar Edi Waluyo, mengatakan bahwa insiden itu terjadi sekitar jam 05.30 WIB pada Selasa  (27  Juni  2023).  Terdapat  TPA  dari  jembatan  hingga  Sungai  Mororejo    di  desa Kaliwungu.  Saat  membuangnya,  ia  ditemukan  oleh  warga  yang  lalu  lalang.  Pelempar sampah  bernama  S  (43  tahun),  warga  Desa  Mukiran,  Kecamatan  Kaliwungu,  Kabupaten Semarang,  Jawa  Tengah,  kemudian  mendapat  teguran.  Sementara  warga  lainnya melaporkan  kejadian  tersebut  ke  Polsek  Kaliwungu.  Penduduk  setempat  sangat  marah karena sungai itu dibersihkan. Padahal, Minggu kemarin menjadi sasaran program Sungai Bersih (Prokasih), namun masih ada orang-orang lain yang membuang sampah plastik dan limbah lainnya ke sungai. S kemudian dibawa ke Mapolsek Kaliwungu. Polisi mengatakan membuang  sampah  ke  sungai  melanggar  peraturan  dan  juga  dapat  mengakibatkan hukuman  penjara  sesuai  peraturan  daerah.  Permasalahan  tersebut  kemudian dinegosiasikan di hadapan tokoh masyarakat setempat. S diwajibkan Menyusun perjanjian guna untuk tak melakukan lagi perbuatannya serta tetap menjaga kebersihan lingkungan.
Contoh  kasus  lain  yang  pernah  terjadi  yaitu  beberapa  bulan  yang  lalu,  Polres Wonosobo  berhasil  menangkap  tiga  penduduk  yang  membuang  sampah  ke  Sungai Bogowonto  di  Wonosobo,  Jawa  Tengah.  Penangkapan  ini  dilakukan  setelah  menerima laporan dari warga sekitar yang sering melihat ketiga orang tersebut membuang sampah di  bawah  jembatan  di Desa Pacekelan, Kecamatan Sapuran. Keluhan masyarakat sangat besar  karena  ketiga  orang  tersebut  sering  membuang  sampah  jenis  palawija  ke  dalam sungai. Beberapa waktu setelah penangkapan itu, Polres Wonosobo bekerja sama dengan warga  setempat  melaksanakan  aksi  pembersihan  sungai.  Warga  sangat  antusias  dan bersedia menjaga kebersihan sungai terpanjang di Jawa Tengah tersebut.
Dari kedua contoh kasus tersebut, penanganan dari pihak Kepolisian terhadap pelaku diberikan teguran serta pengarahan agar pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mendalami, mengamati, dan menganalisis hal-hal yang bersifat  teoritis,  termasuk  asas-asas  hukum,  konsepsi,  doktrin-doktrin  hukum,  peraturan hukum, dan sistem hukum yang relevan dengan masalah penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dapat dikatakan kesadaran masyarakat terhadap perilaku pengolahan sampah saat ini masih  sangat  rendah.  Secara  tidak  disadari  masyarakat  berpendapat  buang  sampah sembarangan itu tidak salah serta merupakan hal yang wajar dilakukan. Kemungkinan besar masyarakat menganggap tindakan membuang sampah sembarangan ini tidak buruk dan tidak termasuk dosa.
Kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial, yang umumnya dikecam oleh masyarakat (Kartini Kartono,  1992). Dalam konteks sosial, kejahatan adalah fenomena sosial yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja (Andi  Matalata, 1987). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan hanya masalah yang dihadapi oleh masyarakat tertentu dalam skala lokal atau nasional, melainkan juga merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, baik pada masa lalu maupun saat ini dan kedepannya kita dapat melihat bahwa kejahatan adalah a Universal Phenomenom (Barda Nawawi  Arief, 1994).
Bonger  berpendapat  bahwa  kejahatan,  secara  formal  (menurut  hukum),  adalah tindakan yang dikenai hukuman oleh masyarakat atau negara. Namun, menurut Bonger,
jika dilihat lebih dalam, kejahatan juga merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma moral atau kesusilaan (Bonger, 1981).
Kesimpulan dari pendapat Bonger adalah bahwa kejahatan merupakan tindakan yang sangat  anti-sosial  yang  secara  sadar  ditentang  oleh  negara  dengan  memberlakukan penderitaan melalui hukuman atau tindakan lainnya kesusilaan (Bonger, 1981).
Pengertian  kejahatan  identik  dengan    sanksi  pidana.  Tidak  Melihat  banyaknya  ide mengenai  cara  pencegahan  kejahatan,  menunjukkan  pendekatan  penal  (menghukum pelaku  kejahatan)  masih  banyak  dilakukan  di  berbagai  negara.  Tapi  pendekatan memberantas kejahatan bukanlah cara satu-satunya. Sebab memberantasan kejahatan tak bisa  dicapai  dengan  cara  parsial  melainkan  mesti  dilakukan  secara  holistik,  maka  ada “pendekatan politik” seperti menurut Barda Nawawi Arif,  dalam arti adanya keterpaduan antara urusan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. , serta kombinasi pendekatan kriminal (represif) dan non-kriminal (preventif) (Barda Nawawi Arief, 1996.).
Manfaat  hukum  pidana  untuk  cara  pemberantasan  kejahatan  dilakukan  melalui kebijakan hukum pidana. Walaupun kebijakan hukum pidana adalah masalah yang umum diselesaikan di berbagai negara, tapi bukan artinya kebijakan tersebut  bisa diselesaikan tanpa pertimbangan yang mendasar. Sebab masalah pidana dalam hukum pidanaadalah masalah sentral, selain masalah tindak pidana serta pertanggung jawaban pidana.
Tindak pidana pencemaran lingkungan akibat sampah diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah,  yang  mencakup larangan sebagaimana diatur pada huruf e, “membuang s ampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”. Pada ayat 3 , “Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah  kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  dapat  menetapkan  sanksi  pidana  kurungan  atau  denda  terhadap  pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g. ” (Pasal 29 UU No. 18 tahun 2008).
Adapun sanksi atau ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah  diatur  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi: ”
1) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  memasukkan  dan/atau  mengimpor sampah  rumah  tangga  dan/atau  sampah  sejenis  sampah  rumah  tangga  ke  dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp3.000.000.000,00  (tiga
miliar rupiah)
2) Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  memasukkan  dan/atau  mengimpor sampah  spesifik  ke  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  diancam  dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ”
Teori-teori  pemidanaan  telah  berkembang  dan  melahirkan  beberapa  pendekatan, termasuk  Teori  Absolut  (Teori  Pembalasan),  Teori  Relatif  (Teori  Tujuan),  dan  Teori Gabungan.

## Teori Absolut atau Teori Pembalasan
Menurut  teori  ini,  hukuman  diberikan  karena  seseorang  telah  melakukan  tindakan pidana. Hukuman dianggap sebagai konsekuensi mutlak yang harus diterapkan sebagai retribusi bagi pelaku kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, dasar pembenarannya adalah keberadaan tindak pidana itu sendiri. Menurut pemikiran Johanes Andenaes, tujuan utama dari  pemidanaan  dalam  teori  absolut  adalah  untuk  memenuhi  persyaratan  keadilan, sementara dampak positif lainnya bersifat sekunder. Sementara itu, menurut Imanuel Kant dalam karyanya Philosophy of Law (Muladi dan Barda Nawawi, 1992) bahwa pidana tidak boleh  diberlakukan  semata-mata  sebagai  sarana  untuk  mempromosikan  tujuan  atau kebaikan lain, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat secara umum. Namun bagaimanapun juga, hal itu hanya boleh diterapkan karena individu itu sudah berkelakuan kejahatan.  Masyarakat  hendaknya  menerima  imbalan  sesuai  dengan  perbuatannya  dan tidak boleh ada rasa balas dendam di kalangan warga. Hal ini menyebabkan kenapa teori ini dikenal dengan teori balas dendam. Berat ringannya hukuman bukan menjadi ukuran waras atau tidaknya narapidana. Kejahatan berat tidak menjamin pemberitahuan kepada terdakwa,  bisa  jadi  lebih  serius.  Hukuman  yang  ringan  sekalipun  terkadang  dapat mendorong  narapidana  untuk  melakukan  kejahatan  lagi.  Oleh  karena  itu,  upaya penjangkauan  narapidana  perlu  dikaitkan  dengan  berbagai  faktor,  seperti  apakah pelakunya bekerja atau tidak. Jika pelaku  tak bekerja, maka permasalahannya akan terus berlanjut  dan  tidak  kunjung  selesai,  menciptakan  sebuah  siklus  kejahatan  yang  sulit diputuskan artinya setelah menjalani hukuman akan ada kemungkinan bahwa orang akan cenderung untuk melakukan tindak pidana lagi
Dalam kerangka sistem pidana Indonesia, karakteristik teori pembalasan tidak sejalan dengan filosofi pemidanaan yang diterapkan dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Hal ini juga berlaku untuk konsep yang
diperkenalkan dalam KUHP baru, yang dengan jelas menetapkan tujuan pemidanaan, yaitu “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia”

## Teori Relatif atau Teori Tujuan
Teori “ Relatif  atau Teori Tujuan, dikenal juga sebagai teori utilitarian, muncul sebagai akibat  terhadap  Teori  Absolut.  Menurut  Teori  Relatif,  tujuan ” kejahatan  tak  hanya  balas dendam namun juga guna membangun ketertiban sosial.
Koeswadji berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan yaitu (Koeswadji, 1995):
a. Untuk      mempertahankan      ketertiban      masyarakat      (dehandhaving      van      de maatschappelijke orde);
b. Untuk  memperbaiki  kerugian  yang  diderita  oleh  masyarakat  sebagai  akibat dari terjadinya    kejahatan.    (het    herstel    van    het    doer    de    misdaad    onstane maatschappelijke nadeel);
c. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader);
d. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de misdadiger);
e. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad) ”
Jadi, tujuan kejahatan, menurut Teori Relatif, adalah untuk mencegah rusaknya tatanan sosial. Hukuman yang dikenakan pada pelaku  bukan ganti rugi atas kejahatannya, namun pada pemeliharaan ketertiban umum.
System pemasyarakatan di negara kita mengacu pada Teori Objektif ini. Dibuktikan berkembangnya teori pemasyarakatan serta sistem pemasyarakatan lalu diterapkan pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang sistem pemasyarakatan. Didalam KUHP baru  adanya ide tersebut  dengan  Teori  Relatif.  Namun,  hukuman  yang  bertujuan  mengubah  penjahat menjadi  orang  yang  bertobat  juga  sulit  diterapkan  tanpa  menerapkan  pendekatan individual terhadap kejahatan.

## Teori Gabungan
Tujuan kejahatan Menurut Teori Gabungan, selain untuk membalas dendam kepada pelaku kejahatan juga  guna menjaga warga masyarakat dengan menciptakan ketertiban. Teori ini mengintegrasikan dua teori yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Teori Absolut dan Teori Relatif, sebagai dasar untuk landasan hukuman.Teori Gabungan muncul terutama dari tidak adanya kepuasan terhadap ide “ teori Pembalasan dan unsur-unsur  positif dari kedua teori tersebut yang lantas menjadi titik tolak Teori Gabungan. Teori  ini  berupaya mencapai keseimbangan antara unsur hukuman dan tujuan rehabilitasi pelaku. ” Sekalipun diawali penekanan kurangnya teori balas dendam.
Membahas  kasus  membuang  sampah  sembarangan,  tampaknya  lebih  cenderung menggunakan  Teori  Relatif,  yang  mana  hukuman  digunakan  untuk  mengoreksi  pelaku sehingga  pelaku  tidak  mengulangi  perbuatannya  di  masa  depan.  Sedangkan  jika  ada pemerintah daerah yang mengenakan denda terhadap  orang yang membuang sampah sembarangan, maka pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut menggunakan pendekatan yang relatif teoritis terhadap kejahatan, karena ancaman denda tersebut    dimaksudkan  untuk  membuat  masyarakat  berpikir  dua  kali.  jika  mereka  ingin membuang sampah sembarangan.
Terdapat  tiga  tujuan  utama  dalam  sistem  pemidanaan,  yaitu  tujuan preventif,detterence, serta reformatif. Tujuan prevention bertujuan melindungi masyarakat dengan mengisolasi pelaku kejahatan dari komunitas. Tujuan detterence ditujukan untuk menimbulkan  rasa  takut  terhadap  pelaku  kejahatan,  mendorongnya  untuk  tidak mengulangi  perbuatannya,  dan  memberikan  efek  jera  bagi  publik..  Tujuan  reformation bertujuan mengubah perilaku buruk pelaku melalui rehabilitasi dan pengawasan, sehingga mereka  dapat  kembali  menjalani  kehidupan  sehari-hari  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang berlaku dalam masyarakat. Menurut teori ini, hukuman tidak harus selalu dijatuhkan sebagai respons terhadap kejahatan. Oleh karena itu, keberadaan kejahatan saja tidak cukup, tetapi perlunya  pertimbangan  terkait  keperluan  dan  manfaat  hukuman  bagi  masyarakat  atau pelaku kejahatan itu sendiri, tidak hanya dalam konteks masa lalu, tetapi juga masa depan.

## SIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut di atas :
1. Perkembangan teoritis atas dasar dan tujuan hukuman berkembang seiring dengan pemikiran pada masa itu. Hal ini bermula dari munculnya teori balas dendam yang menganggap  kejahatan  atau  balas  dendam  sebagai  dasar  pemberian  hukuman. Kritik  terhadap  lemahnya  gagasan  teoritis  balas  dendam  memunculkan  Teori Objektif, bahwa hukuman dimaksudkan guna mencegah kejahatan. Teori tujuan  tak lepas dari kesalahan, sehingga rentan dikritik serta memunculkan ide teori gabungan dengan banyak variasi yang berbeda, menyatukan dalil dari kedua teori sebelumnya. Motivasi teoritis terhadap pemidanaan menunjukkan bahwa kebenaran teori pidana bersifat relatif, mampu menjalankan fungsi teoritisnya tergantung dari tobulnya ide- ide teoritis, sehingga  terus dieksploitasi melahirkan karya-karya teoritis baru yang berbasis pada pemidanaan. Sekarang, sistem hukum pidana Indonesia menganut perspektif  teoritis  yang  obyektif.  Tapi  kenyataannya  masih  banyak  permasalahan
serta  perdebatan,  sehingga  sudah  saatnya  melakukan  refleksi  untuk mengembangkan pemikiran baru tentang teori hukum pidana Indonesia.
2. Dinamika teoretis dalam pemidanaan menunjukkan bahwa kebenaran suatu teori pemidanaan  bersifat  relatif,  bergantung  pada  kemampuan  teori  tersebut  untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan perkembangan gagasan teori yang muncul, yang pada gilirannya melahirkan teori-teori baru mengenai dasar pemidanaan. Saat ini, sistem hukum pidana di Indonesia mengikuti pandangan teori tujuan. Namun, dalam  praktiknya,  hal  ini  menimbulkan  berbagai  masalah  dan  kontroversi.  Oleh karena  itu,  sudah  saatnya  bagi  kita  untuk  melakukan  refleksi  dan  membangun gagasan-gagasan baru mengenai teori hukum pidana di Indonesia.
3. Pandangan terhadap “ tujuan pemidanaan yang tertuang dalam rancangan KUHP menunjukkan adanya pemikiran baru dalam membangun teori pemidanaan yang menunjukkan  karakteristik  dan  nuansa  kearifan  lokal  yang  lebih  komprehensif tentang tujuan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief, B. N. (1994). Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana. Semarang: Ananta.
Matalata,  A.  (1987). "Santunan  Bagi  Korban",  dalam  J.E.  Sahatepy.  Viktimologi  Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Arif, B. N. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti. Arif, B. N. (1994). Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana. Semarang: Ananta.
Nawawi, D. M. (1994). Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
Kartono, K. (1992). Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Press.
Koeswadji. (1995). Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Soemarwoto. (1997). Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunann. Jakarta: Djambatan. Bonger,  W.  (1981). Pengantar  Tentang  Kriminologi.  Jakarta:  PT.  Pembangunan  Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Semarang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/22/01000081/sanksi-buang-sampah-di- jalan-raya. Diakses pada tanggal 25 September 2023, Jam 14.00 WIB https://regional.kompas.com/read/2023/06/27/130008978/buang-sampah-ke-sungai- perempuan-di-kabupaten-semarang-ditangkap-warga-dan.Diakses  pada  tanggal 25 September 2023, Jam 14.15 WIB
https://kumparan.com/kumparannews/3-kasus-buang-sampah-sembarangan-yang- berujung-cekcok-hingga-bui/4, diakses pada tanggal 26 September 2023, jam 10.30 WIB
.