Jayapangus Press
Jurnal Penelitian Agama Hindu Terakreditasi Peringkat 2
Volume 5 Nomor 2 (2021)
ISSN : 2579-9843 (Media Online) http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH

## PENERAPAN AJARAN TRI HITA KARANA DALAM PENYUSUNAN AWIG-AWIG SEKAA TERUNA TAMAN SARI

## DI BANJAR LANTANG BEJUH DESA ADAT SESETAN
I Nyoman Alit Putrawan 1 , I Made Adi Widnyana 2 , I Made Suastika Ekasana 3,
Desyanti Suka Asih K.Tus 4 , I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti 5
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
2 adiwidnyana.ihdn@gmail.com

## Abstract
Customary law in Bali is a basis or guideline in carrying out rights and obligations in an  indigenous  organization,  including  Sekaa  Teruna.  The  form  of  customary  law  in  Bali  is Awig-Awig, in terms of the preparation of Awig-Awig the concept of wisdom in the community is often adopted as part of the existing peculiarities. The purpose of this writing is for to show that the concept of Tri Hita Karana is able to be synergized in the process of preparing Awig- Awig and become an important part in explaining the relationship of rights and obligations krama. From the study carried out the concept of customary legal order dibali exist in various forms such as awig, awig, perarem, eka eli kita, and others. The concept of Tri Hita Karana is often used in linking the rights and obligations of Sekaa members in the fields of parhyangan, pawongan  and  palemahan.  In  the  preparation  of  Awig-Awig  Sekaa  Teruna  Taman  Sari  is carried out synergy by using Tri Hita Karana as a foothold in describing self-sufficiency in three areas of life.

## Keywords: Adat Law, Awig-Awig, Tri Hita Karana, Sekaa Teruna

## Abstrak
Hukum adat di Bali merupakan suatu dasar atau pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajiban  dalam  suatu  organisasi  adat,  tidak  terkecuali Sekaa Teruna .  Adapun  bentuk  dari hukum adat di Bali salah satunya adalah Awig-Awig , dalam hal penyusunan Awig-Awig konsep kearifan yang  ada di  masyarakat  sering diadadorpsi  sebagai  bagian dari  kekhasan yang ada. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa konsep Tri Hita Karana mampu disinergikan  di  dalam  proses  penyusunan Awig-Awig dan  menjadi  bagian  penting  di  dalam menjelaskan  hubungan  hak  dan  kewajiban  krama.  Dari  pengkajian  yang  dilakukan  konsep tatanan hukum adat di Bali ada dalam berbagai bentuk seperti awig, awig, perarem , eka eli kita, dan lainnya. Konsep Tri Hita Karana sering digunakan dalam mengkaitkan hubungan hak dan kewajiban  anggota Sekaa dalam  bidang parhyangan,  pawongan dan palemahan. Di  dalam penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari dilakukan sinergitas dengan menggunakan Tri  Hita  Karana sebagai  pijakan  dalam  menjabarkan swadarmaning krama  di  dalam  tiga bidang kehidupan.
Kata Kunci : Hukum Adat, Awig-Awig, Tri Hita Karana, Sekaa Teruna

## Pendahuluan
Hukum  adat  senantiasa  menjadi  bagian  dari  pembangunan  hukum  nasional.  Sistem- sistem  hukum  adat  melengkapi  pelaksanaan  hukum  di  Indonesia,  sebagai  konsekuensi  dari heterogenitas  masyarakat  di  Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai  daerah-daerah  dengan karakteristik masyarakatnya yang khas (Kusuma-Atmadja, 2012).  Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri dengan adat, budaya dan agama yang tumbuh  saling  menguatkan.  Tatanan  kehidupan  masyarakat  Bali  dilandasi  oleh  keberadaan hukum adat dari masa dahulu (Purnama & Dewi, 2019).
Hukum adat di Bali merupakan suatu dasar atau pedoman dalam melaksanakan hak dan kewajiban  oleh  masyarakat  Bali  dalam  ikatan  organisasi  adat.  Organsasi  adat  di  Bali  secara struktur  terbentuk  dari  kelompok-kelompok  masyarakat  berdasarkan  persamaan  tujuan  yang sering  diistilahkan  dengan Sekaa (Wayan  P,  Windia,  2016).  Tiap-tiap sekaa ini  memiliki pedoman atau hukum adat tersendiri, tidak terkecuali Sekaa Teruna , yang merupakan salah satu organisasi tradisional di Bali yang anggotanya terdiri dari para yowana atau muda-mudi yang belum  menikah  atau  belum  memasukki  masa  grahasta  asrama  (Kumala  Dewi  et  al.,  2018). Dalam menjalankan roda organisasi Sekaa Teruna dibutuhkan suatu anggaran dasar dan aturan rumah tangga yang mengatur tentang keberadaan Sekaa termasuk hak serta kewajiban anggota Sekaa Teruna tersebut,  sehingga  eksestensi  dari Sekaa Teruna tersebut  dapat  dipertahankan dengan  adanya  suatu  pedoman  serta  dasar  tuntunan  dalam  berprilaku  yang  dihormati  oleh seluruh anggota Sekaa Teruna .
Awig-Awig tidak dapat dilepaskan dari sima dresta yang berlaku dalam suatu wilayah adat,  sehingga  keberadaan Awig-Awig setiap  daerah  tidaklah  sama  (Sumarjo,  2018). Penyusunan Awig-Awig haruslah melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat , para pinisepuh, dan tentunya kalangan akademisi untuk dapat melahirkan suatu aturan adat yang tentunya tidak bertentangan dengan keberadaan hukum nasional kita. Sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut kedudukan hukum adat akan semakin kuat dan  tidak  tergerus  oleh  kemajuan  jaman  dengan  melakukan  tinjauan  atau  perevisian  secara berkala, mengikuti perubahan masa yang terjadi.
Khusus di Banjar Lantang Bejuh terdapat Organisasi Sekaa Teruna yang usianya sudah 50  tahun  (per-tahun  2020).  Dalam  menjalankan  organisasi  selama  ini  mereka  hanya menggunakan sima  dresta yang  belum  tersurat  atau  tertulis,  sehingga  dalam  melaksanakan kegiatan Sekaa hanya  menggunakan  amanah Klian  Sekaa (Pimpinan Sekaa )  sebagai  hukum yang harus dituruti setiap anggota. Adanya amanah atau aturan lisan inilah yang menimbulkan adanya  ketidakpastian  hukum  dalam  menjalankan  roda  organisasi,  karena  sifatnya  hanya menunggu keputusan dari Klian Sekaa ketika menghadapi suatu persoalan atau hal yang akan diputuskan.  Namun  seiring  perkembangan  tuntutan  jaman  yang  membatasi  waktu  serta meningkatkan  kesibukan  para  anggota  dalam  hal  mencari  nafkah  serta  kegiatan  di  luar organisasi  tentu  tidak  bisa  menjalankan  amanah  tersebut  secara  maksimal,  sehingga  perlu dilakukan  penyusunan  suatu  pedoman  atau  aturan  dasar  untuk  anggota  yang  disesuaikan dengan  perkembangan  jaman  sekarang,  sehingga  seluruh  anggota Sekaa Teruna dapat menghormati dan mengikuti aturan tertulis tersebut. Namun konsep Awig-Awig Sekaa Teruna yang  hendak  disusun  harus  disinergikan  dengan  keberadaan Awig-Awig Banjar  Adat  serta Awig-Awig Desa Adat Sesetan, serta nilai-nilai adi luhung yang memang telah ada di Banjar Lantang Bejuh Sesetan, sehingga tidak saling tumpang tindih serta mengabaikan dasar-dasar kearifan yang ada. Konsep kearifan lokal yang umumnya diterapkan dalam penyusunan Awig- Awig salah  satunya  adalah  konsep Tri  Hita  Karana (Astiti  et  al.,  2011).  Konsep Tri  Hita Karana adalah  konsep  yang  mampu  menyelaraskan  kehidupan  manusia  dengan  Tuhan ( Parhyangan ), dengan manusia ( Pawongan ), serta alam lingkungan sekitarnya  ( Palemahan ) (Runa,  2012).  Sehingga  di  dalam Awig-Awig ,    konsep  ini  dimasukkan  untuk  membuat pengaturan kehidupan atau kegiatan di ketiga bidang utamanya menjadi lebih jelas dan terarah. Karena pada dasarnya tata kehidupan masyarakat di Bali memang berlandaskan ketiga konsep
Tri  Hita  Karana tersebut.  Begitupula  dalam  penyusunan Awig-Awig untuk Sekaa Teruna Taman  Sari  di  Banjar  Lantang  Bejuh  juga  menggunakan  konsep Tri  Hita  Karana dalam pelaksanaan kewajiban anggota Sekaa nya.
Untuk  itu  dalam  penulisan  ini  akan  dilihat  sejauhmana  tatanan  hukum  adat  di  Bali, penjelasan ajaran Tri Hita Karana yang secara umum yang digunakan dalam sistematika Awig- Awig , serta penerapan ajaran Tri Hita Karana di dalam penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman  Sari.  Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  menunjukkan  bahwa  ajaran Tri  Hita Karana mampu  diterapkan  melalui  sinergitas  di  dalam  proses  penyusunan Awig-Awig dan menjadi bagian penting di dalam hubungan menjelaskan hak dan kewajiban krama.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  tulisan  ini  menggunakan  jenis  penulisan hukum  normative,  yakni  penulisan  yang  menggunakan  bahan-bahan  hukum  dalam pengkajiannya  (Diantha  et  al.,  2018).    Penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  studi kepustakaan  (bahan-bahan  pustaka  atau  literatur)  dan  studi  perbandingan  (Ibrahim,  2005). Studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  mengkaji  literatur  serta  sumber-sumber  hukum  adat berupa Awig-Awig maupun perarem ,  dan  konsep  kearifan Tri  Hita  Karana serta  dilakukan pendekatan studi perbandingan dengan melihat beberapa ketentuan Awig-Awig Sekaa Teruna yang berlaku di daerah lainnya untuk dibandingkan dan diadorpsi jika sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan serta relevan diterapkan oleh organisasi atau Sekaa Teruna di Banjar Lantang Bejuh Desa Adat Sesetan.

## Hasil dan Pembahasan
Dari  pendahuluan  di  atas  maka  dalam  tulisan  ini  akan  membahas  mengenai  tatanan hukum  adat  di  Bali,  ajaran Tri  Hita  Karana ,  serta  penerapan Tri  Hita  Karana di  dalam penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari Banjar Lantang Bejuh Desa Adat Sesetan.

## 1. Tatanan Hukum Adat di Bali
Seperti diketahui, setiap Desa adat di Bali memiliki tatanan hukum sosial adat berupa Awig-Awig yang berbeda satu  sama lainnya  (Sudiatmaka &  Apsari Hadi, 2018). Awig-Awig merupakan  tata  dalam  hidup  bermasyarakat.  Masyarakat  sendiri  ditandai  oleh  beberapa  ciri, seperti adanya interaksi,  ikatan, pola tingkah laku yang khas dalam  semua aspek kehidupan yang  bersifat  mantap  dan  kontinyu,  serta  adanya  rasa  identitas  terhadap  kelompok  dimana individu  yang  bersangkutan  menjadi  anggotanya  (Rahman  &  Selviyanti,  2018).  Dalam kehidupan  bermasyarakat,  manusia  akan  senantiasa  berhadapan  dengan  kekuatan-kekuatan manusia  lainnya,  sehingga  diperlukan  adanya  norma-norma  dan  aturan-aturan  yang menentukan tindakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Awig-Awig yang dijadikan  pegangan  oleh  prajuru  desa  adat  dalam  mengemban  kewajibannya,  dibuat  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  objektif  masing-masing  desa  adat.  Hal  ini  menyebabkan  adanya perbedaan  antar Awig-Awig desa  adat  yang  satu  dengan  yang  lainnya  walaupun  secara geografis letaknya berdekatan. Perbedaan ini dianggap normal dan lumrah sesuai dengan asas desa mawacara (Wibawa et al., 2020). Awig-Awig di Bali dapat dibentuk oleh organisasi Desa adat dan/atau Banjar Adat. Jika melihat dari sejarah awig-awig yang merupakan aturan atau pedoman dasar untuk menjalankan kewajiban serta hak dibuat oleh organisasi tradisional yang disebut sekaa , sebagai contoh diawali oleh subak di Bali (Muderana, 1998). Olah karenanya sampai saat ini sekaa-sekaa yang ada di lingkup bebanjaranpun dapat menyusun awig-awig , namun tidak dapat lepas dari awig-awig Desa adat maupun banjar adat di atasnya yang telah disahkan oleh dinas terkait di Provinsi Bali (Mahadewi et al., 2020).
Dalam pasal 1 angka (29) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat menyebutkan, Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar
Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu , dan Tamiu . Dalam Bab IV tentang Awig-Awig , Pararem , dan Peraturan lain Desa Adat, pada Pasal 13 mengatur:
a. Setiap Desa Adat memiliki Awig-Awig.
b. Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1) Awig-Awig tersurat; dan
2) Awig-Awig yang belum tersurat.
c. Awig-Awig tersurat dan yang belum tersurat mempunyai kekuatan hukum yang sama.
d. Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan Awig-Awig.
e. Ketentuan mengenai Tata cara penyuratan Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Dalam Pasal 16 disebutkan lebih lanjut bahwa:
a. Awig-Awig Desa Adat dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat.
b. Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak kasobyahang/diumumkan dalam Paruman Desa Adat (Sastra Wibawa et al., 2020).
Substansi Awig-Awig secara garis besarnya berisi Murdha Citta, Pamikukuh, Petitis , asas-asas,  norma  atau  kaidah,  dan  sanksi  (Sudiatmaka  &  Apsari  Hadi,  2018).  Aturan pelaksanaan  yang  lebih  rinci  dituangkan  dalam  bentuk  keputusan  rapat  desa  yang  disebut perarem . Perarem memiliki  kekuatan  mengikat  yang  secara  substansi  bisa  dikelompokkan menjadi tiga, perarem penyahcah awig , perarem ngele/lepas , dan perarem penepas wicara (Perbawa, 2020) . Perarem penyahcah  awig artinya aturan pelaksanaan dari Awig-Awig tertulis yang sudah ada. Perarem Pangele berupa keputusan paruman yang merupakan aturan hukum baru  yang  tidak  ada  landasannya  dalam Awig-Awig tertulis.  Hal  ini  biasanya  dipakai  untuk mengakomodir kebutuhan hukum baru untuk mengikuti perkembangan masyarakat. Perarem penepas wicara merupakan keputusan paruman mengenai suatu wicara (perkara) yang berupa persoalan hukum seperti sengketa maupun pelanggaran hukum (Made Adi Widnyana & Putu Tagel, 2019).

## 2. Ajaran Tri Hita Karana Di Bali
Secara leksikal Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kesejahteraan. (Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Pada hakikatnya Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara:
a. Parhyangan, yang berarti hubungan Manusia dengan Tuhannya.
b. Palemahan, yang berarti hubungan Manusia dengan alam lingkungannya, dan
c. Pawongan, yang berarti hubungan Manusia dengan sesamanya (Paramajaya, 2018). Istilah Tri  Hita  Karana pertama  kali  muncul  pada  tanggal  11  Nopember  1966,  pada waktu diselenggarakan Konferensi Daerah l Badan Perjuangan Umat Hindu Bali bertempat di Perguruan Dwijendra Denpasar (Nopitasari & Putrawan, 2013). Konferensi tersebut diadakan berlandaskan  kesadaran  umat  Hindu  akan  dharmanya  untuk  berperan  serta  dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian istilah Tri Hita Karana ini berkembang, meluas, dan memasyarakat. Unsur- unsur Tri Hita Karana ini jika kita dalami dalam ajaran agama hindu terdapat  di dalam kitab suci Bagawad Gita (III.10) (Bagus, 1967), yang berbunyi sebagai berikut:
Sahayajnah  prajah  sristwa  pura  waca  prajapatih  anena  prasawisya  dhiwan  esa wo'stiwistah kamadhuk Terjemahannya: Pada  jaman  dahulu Prajapati menciptakan  manusia  dengan Yadny a  dan  bersabda: dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi kamadhuk dari keinginanmu.
Dalam sloka Bhagavad-Gita (Penerjemah Tim, 2006) tersebut ada nampak unsur yang saling ber- Yadnya untuk mendapatkan kebahagian yaitu terdiri dari: Prajapati = Tuhan Yang Maha Esa, Praja = Manusia, yang kemudian dapat dikembangkan mengandung tiga unsur: a. Sanghyang Jagatkarana.
b. Bhuana.
c. Manusa
Penjabaran Tri Hita Karana dalam kehidupan umat Hindu diistilahkan dalam bentuk tiga hubungan sebagai berikut
a. Parhyangan , hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang diwujudkan dengan dewa yadnya .
b. Palemahan ,  hubungan  manusia  dengan  alam  lingkungannya  yang  diwujudkan  dengan bhuta yadnya.
c. Pawongan ,  hubungan  antara  manusia  dengan  sesamanya  diwujudkan  dengan pitra,  resi, manusia yadnya .
3. Penerapan Tri Hita Karana dalam Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari
Di dalam Awig-Awig penerapan Tri Hita Karana ditunjukkan dalam sinergitas konsep Tri  Hita  Karana dapat  dilihat  sistematika  yang  dianut  dalam  penyusunan  awig  awig  secara umum seperti yang disampaikan oleh Prof Windia meliputi:
a. Murdha Citta
b. Aran Lan Wewidangan Desa
c. Petitis Lan Pemikukuh
d. Sukerta Tata Agama
e. Sukerta Tata Pawongan
f. Sukerta Tata Palemahan
g. Wicara Lan Pamidanda
h. Nguwah-nguwuhin Awig-Awig
i. Samapta (Wayan P, Windia, 2016)
Murdha Citta adalah pembuka dalam suatu Awig-Awig yang dapat berisi raya syukur bahwa penyusunan Awig-Awig telah berhasil dilaksanakan, berisi alasan dan tujuan dilakukan penyusunan Awig-Awig serta pengantar lainnya.
Aran  lan  wewidangan adalah  Nama  atau  identitas  dari Sekaa atau  organisasi  yang menyusun Awig-Awig serta  batasan-batasan  wilayah  dari  keberadaan Sekaa atau  organisasi tersebut. Dalam bagian ini juga dapat diisikan klasifikasi Sekaa maupun keanggotannya.
Petitis  lan  Pamikukuh adalah  Dasar-dasar,  asas-asas,  serta  norma  atau  kaidah  yang digunakan dalam penyusunan Awig-Awig , baik itu merupakan dasar hukum dari aturan nasional mapun dasar hukum dari aturan adat di atasnya. Dasar yang lain adalah ketentuan tidak tertulis atau kearifan yang menjadi pokok bagi keberlangsungan Sekaa di suatu daerah. Dalam hal ini juga. Bagian inti dari ajaran Tri Hita Karana dalam awig-awig terlihat pada bagian sukerta tata agama, sukerta tata pawongan dan sukerta tata palemahan . Sukerta tata Agama atau Sukerta tata parhyangan , adalah konsep hak dan kewajiban yang dilakukan  oleh krama dalam hal  mengatur  hubungan antara krama  dengan keberadaan tempat-tempat  suci  atau  pelaksanaan  kehidupan  keagamaan  di  suatu  wilayah.  Misalnya mengenai  bagaimana  hak  dan  kewajiban  krama  terhadap  keberadaan  khayangan  tiga,  pura banjar atau begawan penyarikan atau tempat suci lainnya di wilayah setempat.
Sukerta  tata  Pawongan ,  sesungguhnya  adalah  inti  dari  pengaturan Awig-Awig yang mencakup tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari hubungan antara krama dengan krama yang lainnya. Hubungan ini dapat menimbulkan kebaikan atau justru pertentangan yang dapat diatur sehingga tetap terkendali.
Sukerta  tata  Palemahan ,  adalah  bagian  yang  berisi  hak  dan  kewajiban  krama  dalam hubungannya dengan lingkungan atau alam. Hal ini dapat berupa pengaturan tentang keamanan wilayah,  ketertiban,  serta  kenyamanan  wilayah  yang  dapat  dilakukan  dengan  upaya  –upaya tertentu yang diatur di dalam Awig-Awig .
Wicara lan  Pamidanda , adalah sanksi atau hukuman yang disusun berdasarkan pada pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur di dalam Awig-Awig . Sanksi
ini dapat diklasifikasikan dalam sanksi ringan, sedang ataupun berat, atau dilihat dari sifatnya dapat berupa sanksi materi atau sanksi moral.
Nguwah-Nguwehin  Awig-Awig, adalah  bagian  yang  berupa  penyempurnaan  atau tambahan terhadap ketentuan yang belum diatur di atasnya, atau bagian penjelasan, serta dapat berisi kalimat akan disempurnakan oleh ketentuan hukum yang lainnya.
Samapta adalah  bagian  penutup  dari  bagian Awig-Awig yang  berisi  tentang  kapan disahkan  dan  diberlakukannya Awig-Awig ,  berisi  tentang  para  pihak  yang  menandatangani, masa waktu awig , serta pihak-pihak yang diikat dengan Awig-Awig tersebut. Di dalam Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari yang disusun, keberadaan ajaran Tri Hita Karana terlihat dalam bagian Swa Dharmaning Sekaa Truna-Truni Taman Sari, tepatnya di dalam Pawos Sia Awig-Awig yang berbunyi: Swa Dharmaning warga Sekaa Truna-Truni luire : Ha .Ring Tata Parhyangan ;
Siki.  patut  nyarengin  pemargin  subhakti  warga  banjar  ring  genah  parhyangan  lan pelawatan Ida Bhatara sane wenten ring Banjar Lantang Bejuh, Khayangan Tiga Desa Adat Sesetan, taler Pura Lianan sane Mapaiketan Kalih. mingsinggihin kewentenan pemangku Banjar lan Kyangan Tiga sami. Terjemahannya:
Bahwa  dalam  hal  menjalankan  hubungannya  dengan  Tuhan,  anggota sekaa  teruna subhakti dan taat sebagai anggota banjar yang menjunjung keberadaan simbul-simbul keagamaan yang ada di Banjar Lantang Bejuh dan Khayangan Tiga di Sesetan. Serta dalam  hal  ini sekaa teruna  juga  menghormati  keberadaan  mangku  selaku  pemuka agama.
Na. Ring Tata Pawongan ; Siki. Patut mikukuhang paiketan pantaraning warga Sekaa, pantaraning warga banjar, lan warga desa adat taler ngawangiang parinama Sekaa Truna-Truni Taman Sari. Kalih.Wenang ngamiletin paruman nangken sasih nangken paruman nem sasihan Tiga.  Para  pamilet  paruman  kengin  ngamedalang  pikayun,  ngungguhang  usul-usul nincapang kawerdian Sekaa Truna-Truni Taman Sari.
Pat.  Nawur urunan sasihan.
a. Krama anyar sane wau dados warga Sekaa patut nawur panutug kas.
b. Krama Pengampel keni jinah Pamogpog sane akehnyane manut pemutus paruman Sekaa
c. Makasami  warga  Sekaa  Truna-Truni  patut  nyungkemin  Awig-Awig  druene  lan pamutus paruman utawi sangkep Sekaa.
Lima.  Patut  ngemargiang  pasuka-dukaan  pantaraning  warga  Sekaa  Truna  -  Truni minakadi: pawiwahan, kasungkanan, kalayusekar manut pituduh prajuru Sekaa Truna- Truni.
Terjemahannya:
Bahwa dalam menjalankan hubungan antar sesama dan anggota Sekaa teruna, mereka mengutamakan  persatuan  dan  kesatuan  anggota  antar  banjar  maupun  antar  Desa Sesetan, selain itu anggota sekaa juga memiliki kewajiban dalam mengikuti rapat dan memiliki  hak  suara  untuk  menyampaikan  pendapat,  serta  memiliki  tugas  dalam membayar iuran bersama, serta menjalankan kegiatan suka-duka sebagai cerminan rasa memiliki dan tenggang rasa.
Ca. Ring Tata Palemahan: Patut ngemargiang pareresikan ring wewidangan Banjar Lantang  Bejuh,  najuk  taru,  utawi  parikrama  siosan  manut  pituduh  prajuru  Sekaa, prajuru banjar adat lan dinas.
Terjemahannya:
Bahwa  di  dalam  menjalankan  hubungan  dengan  alam  sekitar,  anggota sekaa memperhatikan  keasrian  lingkungan,  kebersihan,  sesuai  dengan  arahan  dan  petunjuk Pemerintah.
Dalam bagian swadarmaning (kewajiban) anggota sekaa teruna di atas terlihat bahwa penerapan  ajaran Tri  Hita  Karana menjadi  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam kehidupan sekaa teruna  yang  di  atur  di  dalam  menjalankan  kegiatan  religius,  sosial,  dan budaya.

## Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:
1. Tatanan hukum adat di Bali dapat berupa bentuk Awig-Awig, perarem, eka eli kita , ataupun bentuk  lainnya baik  yang tersurat  maupun tidak, yang menjadi  dasar dan pedoman serta keyakinan masyarakat dalam menjalankan kehidupan.
2. Dalam ajaran agama Hindu disebutkan bahwa ajaran Tri Hita Karana , adalah tiga penyebab kesejahteraan. Ajaran Tri Hita Karana meliputi tiga hal yakni: Parhyangan , yang berarti hubungan Manusia dengan Tuhannya. Palemahan , yang berarti hubungan Manusia dengan alam lingkungannya, dan Pawongan , yang berarti hubungan Manusia dengan sesamanya.
3. Dalam penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari banjar Lantang Bejuh, penerapan ajaran Tri Hita Karana sangat penting. Hal ini ditunjukkan dengan menjadikan ajaran Tri Hita Karana sebagai pokok atau bantangan dalam sistematika penyusunan Awig-Awig . Hal ini  terlihat  dalam  bagian pawos yang  membahas  tentang  hak  dan  kewajiban  atau swadarmaning anggota Sekaa , yang meliputi sukerta tata agama, sukerta tata pawongan, dan sukerta tata palemahan.

## Daftar Pustaka
Astiti, T. I. P., Windia, W., Sudantra, I. K., Wijaatmaja, I. G. M., & Dewi, A. A. I. A. A. (2011). Implementasi  Ajaran  Tri  Hita  Karana  Dalam  Awig-awig. The  Exellence  Research , 2007 .
Bagus, I. (1967). Bhagawad Ghita, Alih Bahasa . PHDIP. Diantha,  P.,  Dharmawan,  N.  K.  S.,  &  Artha,  I.  G.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  dan Penulisan Disertasi (I. G. Ag. Kurniawan (ed.)). Swasta Nulus. Ibrahim, J. (2005). Teori & Metodelogi Penelitian Hukum Normatif . Bayu Media. Kumala Dewi, N. K. R., Vijayantera, I. W. A., & Saraswati, P. S. (2018). Fungsi Hukum Adat Dalam Penguatan Peran Sekaa Teruna Di Desa Adat Kuta Untuk Perlindungan Tradisi Medelokan Penganten. Jurnal
Komunikasi Hukum (JKH) , 4 (1). https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13661
Kusuma-atmadja,  M.  (2012). Mochtar  Kusuma-Atmadja  Dan  Teori  Hukum  Pembangunan Eksistensi dan Implikasi (Shidarta (ed.)). Epistema Institute.
Made  Adi  Widnyana,  I.,  &  Putu  Tagel,  D.  (2019).  Penerapan  Sanksi  Adat  Dedosan  Dalam Awig-Awig Banjar Pegok Desa Adat Sesetan. In Vyavahara Duta: Vol. XIV (Issue 2). Mahadewi, I. G. A. M., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (1). https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2155.187-191
Muderana,  N.  P.  (1998).  Eksistensi  Organisasi  Subak  Di  Bali. Perspektif , 3 (3). https://doi.org/10.30742/perspektif.v3i3.218
Nopitasari, N. P. I., & Putrawan, S. (2013). Konsep Tri Hita Karana Dalam Subak. E-Jurnal Ilmu Hukum Kerta Desa , I .
Paramajaya,  I.  P.  G.  (2018).  Implementasi  Konsep  Tri  Hita  Karana  Dalam  Perspektif Kehidupan Global : Berpikir Global Berperilaku Lokal. Purwadita , 2 (2). Penerjemah Tim. (2006). Bhagawad Gita Menurut Aslinya . Hanuman Sakti.
Perbawa,  S.  L.  P.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Melalui  Perarem  Desa  Adat Dalam  Penanganan  Covid  19. Percepatan  Penangan  Covid-19  Berbasis  Adat  Di Indonesia .
Purnama, D. G. A. S. Y., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). Desa adat Dalam Pengelolaan Tanah
Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. Acta Comitas . https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p16
Rahman,  B.,  &  Selviyanti,  E.  (2018).  Studi  Literatur :  Peran  Stratifikasi  Sosial  Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman. Jurnal Planologi , 15 (2). https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3525
Runa,  I.  (2012).  Pembangunan  Berkelanjutan  Berdasarkan  Konsep  Tri  Hita  Karana  untuk Kegiatan Ekowisata. JURNAL KAJIAN BALI (JOURNAL OF BALI STUDIES) , 2 (1). Sastra  Wibawa,  I.  P.,  Gelgel,  I.  P.,  &  Martha,  I.  W.  (2020).  Tata  Cara  Penyuratan  Dan Pendaftaran Awig-awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara). Mudra Jurnal Seni Budaya , 35 (3). https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1103
Sudiatmaka,  K.,  &  Apsari  Hadi,  I.  G.  A.  (2018).  Penyuratan  Awig-Awig  Desa  Pakraman. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 4 (1). https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13659 Sumarjo.  (2018).  Eksistensi  Awig-Awig  dalam  Menjaga  Harmonisasi. Habitus:  Jurnal Pendidikan Sosiologi, Dan Antropologi , 2 .
Wayan P, Windia, K. S. (2016). Pengantar Hukum Adat Bali. In Cetakan kedua, Swasta Nulus bekerjasama dengan BAli Shanti .
Wibawa,  I. P. S., Martha, I.  W., &  Diana,  I. K. D. (2020). Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali. Vidya
Wertta : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia , 3 (1). https://doi.org/10.32795/vw.v3i1.671