## Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang

## Bagi Pelanggar Lalu Lintas

## Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Hendriana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Email : dessips.80@gmail.com

## Abstrak
Salah satu solusi untuk menegakkan tertib lalu lintas adalah dengan menerapkan sanksi denda  E-tilang  bagi  pelanggar  lalu  lintas.  Secara  konseptual,  E-tilang  merupakan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi  dan  teknologi,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  2  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara  pelanggaran  lalu  lintas.  E-tilang  dinilai    dapat  memberikan  pelayanan  lebih praktis dan cepat dibanding tilang konvensional. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  bagaimanakah  pelaksaanaan  dan  kendala  sanksi  denda  sistem  E-tilang  dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana  pelanggaran  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres Banyumas?  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan  menggunakan  metode pendekatan  yuridis  sosiologis.  Kemudian  data  diolah  secara  deskriptif  kualitatif.  Fokus kajian penelitian ini aladah pelaksanaan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas di  Banyumas.  Hasil  penelitian  ini  memaparkan  penerapan  E-tilang  untuk  memfasilitasi kecepatan,  kemudahan,  serta  keterbukaan  pelaksanaan  proses  tilang  sebagai  pengganti proses tilang di tempat.
Kata Kunci: denda, e-tilang, pelanggaran lalu lintas.

## Abstract
One solution to enforce traffic violation is by using E-ticket (e-tilang) penalties for traffic violators.  Conceptually,  E-tilang  is  the  settlement  of  electronic-based  traffic  violation cases through information system and technology, as stated in Article  1 number 2 of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning how to resolve traffic violation cases. E-tilang  is considered able to provide more practical and fast service compared to conventional ticket. The problem in this study is to identify how is  the  implementation  and  constraints  of  the  e-tilang  system  fine  sanctions  in  the settlement  of  traffic  violations  cases  in  Banyumas  police  station  jurisdiction?  This research  is  an  empirical  study  using  sociological  juridical  approach.  The  data  is processed  in  a  qualitative  descriptive  manner.  The  focus  of  this  research  is  the implementation of e-tilang penalties for traffic offenders in Banyumas. The results of this study  describe  the  application  of  e-tilang  to  facilitate  the  speed,  convenience,  and openness  of  the  implementation  of  the  ticketing  process  to  replace  in-place  ticketing process.
Keyword: penalties, E-ticket, traffic violators

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961

## Sejarah Artikel
Diterima: 4 Desember 2018; Direview: 9 Mei 2019; Diterima: 28 Juni 2019; Diterbitkan: 29 Juni 2019; Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.

## Pendahuluan
Salah  satu  permasalahan  yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu  lintas.  Hal  ini  terbukti  dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu  lintas  yang  selalu  meningkat. Perkembangan  lalu  lintas  itu  sendiri dapat  memberi  pengaruh,  baik  yang bersifat  negatif  maupun  yang  bersifat positif  bagi  kehidupan  masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan  yang  beredar  dari  tahun ketahun  semakin  meningkat.  Salah  satu permasalahan  yang  selalu  dihadapi  di kota-kota  besar  adalah  masalah  lalu lintas.  Hal  ini  terbukti  dari  adanya indikasi  angka-angka  kecelakaan  lalu lintas  yang  selalu  meningkat.  Hal  ini nampak juga membawa pengaruh terhadap  keamanan  lalu  lintas  yang semakin  sering  terjadi  pelanggaran  lalu lintas  yang  menimbulkan  kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.
Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran  lalu  lintas  jalan  sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran
tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut  tindak  pidana  kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses  dengan  aturan  hukum  yang ada. 1
Pelanggaran tersebut terjadi justru  pada  jam-jam  sibuk  dimana aktivitas  masyarakat  di  jalan  raya meningkat.
Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami  peningkatan  pesat  seiring
1 Hadirman, Menuju  Tertib  Lalu  Lintas (Jakarta: PT. Gandesa Puramas, 2004).
bertambahnya  peningkatan  alat  trans- portasi  bermotor  demikian  halnya  juga terjadi  peningkatan  pelanggaran  lalu lintas.  Latar  belakang  inilah  yang membuat  kepolisian  menetapkan  sanksi denda E-tilang bagi  pelanggar  lalu lintasyang  diharapkan  dapat  membantu penanganan  kasus  pelanggaran  lalu lintas dan pungutan liar yang belakangan ini marak terjadi seiring dengan pertumbuhan moda transportasi.
Pelanggaran  lalu  lintas  tidak dapat  dibiarkan  begitu  saja  karena sebagian  besar  kecelakaan  lalu  lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna  jalan  yang  tidak  patuh terhadap  peraturan  lalu  lintas.  Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia  seperti  ban  pecah,  rem  blong, jalan  berlubang,  kemacetan  lalu  lintas, volume  kendaraan  yang  tinggi  melalui ruas  jalan  tertentu,  kondisi  jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain-lain. 2
Selama  ini  para  pelajar  dan mahasiswa  memang  banyak  melakukan pelanggaran    lalu  lintas,  salah  satu bentuknya  yaitu banyaknya pelajar yang di  bawah  umur  telah  mengemudikan kendaraan bermotor namun belum memiliki surat izin mengemudi.
Kepolisian  adalah  pihak  yang  paling bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara ketertiban lalu lintas. 3 Menurut Kepala Polres Banyumas  AKBP  Bambang  Yudhantara Salamun Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Banyumas selama tahun 2017 menempati posisi tertinggi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah,
berdasarkan  data,  angka  kecelakaan  di Banyumas sejak awal tahun 2017 hingga
2 Muhar  Junef,  “Perilaku  Masyarakat Terhadap  Operasi  Bukti  Pelanggaran  (Tilang) Dalam  Berlalu  Lintas,” E-Journal  WIDYA Yustisia 1, no. 1 (2014): 53.
3 Adib  Bahari, 125  Tanya  Jawab  Aturan Wajib  Berlalu  Lintas (Jakarta:  Pustaka  Yustisia, 2010).

## Volksgeist
tahun  2018  sebanyak  829  kasus  atau turun  17,3  persen  dari  tahun  2016  yang mencapai  1.002  kasus.  Dari  829  kasus kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  tercatat sebanyak  171  korban  meninggal  dunia atau turun sebesar 22,6 persen dari tahun 2016 yang mencapai 221 orang. Sementara  korban  luka  ringan  sebanyak 882  orang  atau  turun  20,8  persen  dari tahun  2016  yang  sebanyak  1.113  orang, sedangkan  korban  luka  berat  nihil  sama seperti  tahun  2016.Kerugian  material akibat  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut mencapai  Rp429.950.000  atau  turun 26,2  persen  dari  tahun  2016  yang mencapai Rp582.700.000. Kendati terjadi  penurunan  dari  tahun  2016, Kapolres mengaku terkejut ketika mengetahui angka kecelakaan lalu lintas di Banyumas menempati posisi tertinggi di Jateng. 4
Peningkatan  pelanggaran  lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian  untuk  mampu  menerapkan sangsi  yang  mendidik  namun  tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan  pelanggaran  adalah  dengan melakukan  sanksi  administratif  (tilang) yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian. Namun  yang  terjadi  selama  ini  sistem tilang  sering  disimpangkan  oleh  oknum sipil  dan  oknum  anggota  polisi  untuk saling  berkompromi  agar  kepentingan masing-masing  bisa  tercapai  tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga  setiap  tindakan  pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir  di  divisi  administrasi tilang  kemudian  dilakukan  sanksi,  dan hanya  sampai  pada  tingkat  pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan  pelanggaran  oleh  orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi
4 “Angka  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di Banyumas-Tertinggi Se Jateng,” n.d., https://jateng.antaranews.com/berita/187105/ang ka-kecelakaan-lalu-lintas-di-banyumas-tertinggi- se-jateng.
yang  berarti.  Seharusnya  sistem  tilang yang  dilakukan  harus  bisa  dikelola dengan  baik  sehingga  dalam  setiap pelaksanaannya  membuahkan  efek  jera bagi  masyarakat  pelanggar  lalu  lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran  oleh  para  pengendara  di jalan  raya  harus  dapat  menjadi  dasar penindakan  pelanggaran  dalam  tahapan selanjutnya,  artinya  informasi  pelang- garan  yang  pernah  dilakukan  setiap orang  harus  selalu  teridentifikasi  oleh setiap  anggota  polisi  yang  melakukan tilang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan Raya  menerangkan  Sistem  Informasi dan  Komunikasi  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  adalah  sekumpulan subsistem  yang  saling  berhubungan dengan  melalui  penggabungan,  pem- rosesan,  penyimpanan,  dan  pendis- tribusian  data  yang  terkait  dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan.Untuk  mencapai  sebuah proses  tilang  yang  relevan  maka  perlu adanya  sebuah  sistem  informasi  yang didukung  oleh  sebuah  perangkat  lunak berbasis  jaringan  atau website yang memungkinkan  penyebaran  informasi kepada  setiap  anggota  kepolisian  secara realtime . Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi  yang  dapat  menyimpan  infor- masi  setiap  penindakan  pelanggaran aturan  lalu  lintas  yang  dilakukan masyarakat  dalam  sebuah  database,  dan ketika  pelanggaran  terulang  oleh  orang yang  sama,  maka  program  aplikasi  atau sistem  informasi  ini  akan mereview pelanggaran  yang  dilakukan  sebelum- nya, dan data pelanggaran yang ditampilkan  kembali  ( review )  akan menjadi  dasar  penindakan  selanjutnya, sehingga  pelanggar  tidak  mendapatkan sanksi  pada  level  yang  sama  namun dapat  ditindak  pada  level  yang  lebih tinggi,  dan  tentu  ini  akan  memberikan efek  jera  pada  pelanggar.  Berdasarkan

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961
hal  tersebut  maka  Kepolisian  Republik Indonesia  Daerah  Jawa  Tengah  Resor Banyumas  menerapkan  sistem  baru bernama E-tilang yang  diberlakukan bersamaan launching serentak se Indonesia pada 6 Desember 2017.
Sistem E-tilang akan  meng- gantikan  sistem  tilang  manual  yang menggunakan  blanko  atau  surat  tilang, dimana  pengendara  yang  melanggar akan  dicatat  melalui  aplikasi  yang dimiliki  personel  kepolisian.  Dengan adanya E-tilang tersebut,  memudahkan masyarakat  untuk  membayar  denda melalui  bank.  Namun,  tidak  semua masyarakat  dapat  mengikuti  prosedur- prosedur E-tilang yang  diberikan  oleh kepolisian.  Terutama  untuk  masyarakat awam  yang  kurang  mengerti  tentang teknologi.  Sistem E-tilang yang  diberla- kukan memberikan perhatian bagi masyarakat,  dengan  sistem E-tilang tersebut  memberikan  dampak  yang  baik bagi  masyarakat  yang  kenal  dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam memgikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi  pertimbangan  masyarakat  ialah dalam  penggunaan  sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan E-tilang di Kabupaten
Banyumas  bukanlah  sekadar  rumor belaka karena E-tilang merupakan upaya yang  ditujukan  kepada  masyarakat  agar masyarakat  taat  pada  peraturan 5 lalu lintas  sehingga  tercipta  budaya  tertib berlalu lintas. 6
Berdasarkan latar belakang itulah penulis  tertarik  untuk  melakukan  kajian ilmiah  mengenai  gambaran  pelaksanaan sanksi  denda E-tilang bagi  pelanggar lalu  lintas  di  Kepolisian  Republik
5 “Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya” (n.d.).
6 “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas” (n.d.).
Indonesia  Daerah  Jawa  Tengah  Resor Banyumas  dengan  rumusan  perma- salahan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah pelaksaanaan dan kendala sanksi  dendasistem E-tilang dalam penyelesaian  perkara  tindak  pidana pelanggaran  lalu  lintas  di  wilayah hukum Polres Banyumas.
Jenis  Penelitian  yang  dilakukan merupakan  penelitian  yuridis  empiris, merupakan  penelitian  yang  memakai sumber  data  primer,  dengan  mengguna- kan metode pendekatan yuridis sosiologis.
Penelitian  lapangan  dilakukan untuk  memperoleh  data  primer.  Data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan  responden  dan  informan  dengan tujuan  untuk  memperoleh  data  yang dapat dipertanggung jawabkan
kebenaran  terhadap  permasalahan  yang akan  diteliti.  Penelitian  kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder  dengan  mempelajari  buku- buku teks, peraturan perundang- undangan,  atikel  serta  tulisan  ilmiah dengan  tujuan  untuk  memperoleh  teori- teori  dan  konsep  terkait  permasalahan yang akan diteliti.

## Pembahasan
1. Pelaksaanaan sistem
E-tilang
dalam penyelesaian perkara tindak pidana  pelanggaran  lalu-lintas  di wilayah hukum Polres Banyumas.
Dalam  pelaksanaan  sistem E- tilang perkara  tindak  pidana  pelanggaran lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polres
Banyumas ini pelanggar diberikan kesempatan  secara  langsung  untuk menitipkan  denda  ke  bank  dengan fasilitas  yang  dia  miliki,  dengan e- banking ,  ATM,  atau  datang  sendiri  ke teller .  Pengendara  diwajibkan  untuk membayar  denda  maksimal  sesuai  pasal yang  dilanggar.  Setelah  menyelesaikan pembayaran,  petugas  yang  menilang akan menerima notifikasi pada ponselnya. Pelanggar bisa menebus surat

## Volksgeist
yang  disitanya  langsung  dengan  cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya  di  tempat  yang  disebut dalam  notifikasi.  Untuk  tilang  yang menggunakan proses manual atau masih menggunakan slip merah namun pelanggarnya menghendaki untuk mengikuti  sidang  maka  yang  dilakukan prosesnya  sama. 7 Aplikasi E-tilang terintegrasi  dengan  pengadilan  dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan,  dan  jaksa  akan  mengeksekusi putusan  tersebut,  biasanya  proses  ini akan  membutuhkan  waktu  seminggu hingga dua minggu. 8 Pelaksanaan proses tilang yang dilakukan adalah berdasarkan  hasil  rekaman  CCTV  yang telah  dipasang  di  beberapa  titik  di Kabupaten  Banyumas,  menurut  Kepala Dinhub Banyumas, Sugeng Hardoyo ada 13  (tiga  belas)  titik  lokasi  pemasangan CCTV  yaitu  di  Tugu  Adipura,  Simpang Pancurawis,  Karang  Bawang,  Samsat atau  Patriot,  Karang  Pucung,  Tanjung, Kalibogor,  DKT  atau  GOR,  Kebon Dalem,  Berkoh  dan  Simpang  Sri  Maya.
Untuk  yang paling baru ada di Simpang Sawangan dan Simpang Jalan Bank. 9 Seluruh  CCTV  yang  dipasang  itu telah terkoneksi dan dikendalikan langsung  dengan Automatic  Traffic Control System (ATCS) di Kantor Dinas Perhubungan.  Para  pengendara  yang melintas  di  area  yang  telah  terpasang CCTV  ini  jika  terindikasi  melakukan pelanggaran maka secara otomatis CCTV akan menangkap gambar pelanggar  lengkap  dengan  plat  nomor kendaraan yang digunakan saat
7 Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas  Kepolisian  Resort  Banyumas,  April  2, 2018.
8 Nibras  Nada  Nailufar.,  “Mulai  Besok, Polisi  Berlakukan  ETilang,  Apa  Itu?,” Kompas Online , April 5, 2018.
9 “Akhirnya  Tilang  e  Cctv  Diterapkan  Di Purwokerto,”
n.d.,
https://radarbanyumas.co.id/akhirnya-tilang-e- cctv-diterapkan-di-purwokerto/.
melakukan pelanggaran sehingga mudah untuk dilacak. 10
Setelah  tertanggap  oleh  CCTV, gambar  hasil  tangkapan  akan  diproses oleh  pihak  terkait  dan  kemudian  surat tilang  akan  dikirimkan  ke  alamat pemilik  kendaraan  sesuai  plat  nomor- nya.  Karena  kepemilikan  Kendaraan juga  melekat  tanggung  jawab  dan segala  hal  yang  terjadi  oleh  unit kendaraan  tersebut  maka  surat  tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan. 11
Sesuai dengan UU ITE, rekaman  CCTV  merupakan  alat  bukti yang  sah,  sehingga  dapat  dipakai sebagai  alat  bukti. 12 Apabila  pemilik kendaraan telah menerima surat tilang, maka pemilik kendaraan dapat membayar  dendanya  melalui  bank  dan kemudian  bukti  pembayaran  dapat dibawa ke Kejaksaan Negeri setempat. Jumlah  denda  yang  akan  dikenakan adalah  sebesar  denda  maksimal  sesuai denganpelanggaranya  sesuai  dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.
Proses  yang  sama  dilakukan pada saat pelaksanaan Operasi Ketertiban  Lalu  Lintas,  dimana  jika terjadi  pelanggaran  maka  petugas mencatat  pelanggaran  melalui  aplikasi yang  sudah  tersedia  pada  smart- phonenya. Sistem aplikasi yang dinamakan  sistem  aplikasi E-tilang ini lalu  mengeluarkan  pasal  pelanggaran dan  denda  maksimal  yang  harus dibayarkan  oleh  pelanggar.  Setelah angka  keluar,  si  pengendara  dapat langsung  membayar  melalui  teller, ATM  BRI,  ATM  Bersama,  ataupun SMS/ Internet Banking . Setelah
10 Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi  Kepala  Unit  Kecelakaan  Lalu  Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.
11 Hadirman, Menuju Tertib Lalu Lintas .
12 “Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (n.d.).

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961
pembayaran selesai dilakukan, pengen- dara  dapat  menunjukkan  bukti  bayar kepada  polisi  lalu  mengambil  kembali SIM  atau  STNK  yang  disita  oleh petugas. 13
Wawancara  dengan  Kanit  Laka Sat Lantas  Polres  BanyumasIpda Rohmat  Setiadi,  pada  Hari  Sabtu,  30 Desember  2017  di  sat  Lantas  Polres Banyumas menyatakan bahwa E-tilang diberlakukan  untuk  melakukan  pener- tiban  dalam  berlalu  lintas.  Tanpa melakukan perubahan secara mendasar tentang aturan berlalu lintas hanya saja cara  yang  dilakukan  sedikit  berbeda, jika dalam tilang konvensional pelanggar  akan  diberhentikan  oleh petugas  dan  diberi  surat  tilang,  namun dalam E-tilang ada kemungknan pelanggar  tidak  mengetahui  jika  telah melakukan  pelanggaran.  Diharapkan dengan  diberlakukanya E-tilang akan membuat efek jera bagi para pengendara  yang  sering  melakukan pelanggaran lalu lintas, walaupun tidak pernah tertanggkap oleh petugas. 14
Adanya E-tilang tentu  akan menunjang  akuntabilitas  dari  kepo- lisian  yang  berwenang  untuk  mena- ngani  masalah  pelanggaran  peraturan lalu  lintas.  Segala  pelanggaran  lalu lintas  akan  tercatat  secara  rigid  oleh sistem  dari  input  hingga  outputnya. Sehingga  tidak  ada  data  penanganan tindakan  pelanggaran  yang  terlewat. Dan  pastinya  jika  ada  hal  yang mengganjal  mengenai  data  yang  ada pastidapat dilacak dengan lebih mudah. Melalui E-tilang ini  masyarakat  akan mengetahui segala informasi mengenai tindakan  yang  dapat  dikategorikan pelanggaran  lalu  lintas  serta  hukuman akibat  tindakan  tersebut.  Sehingga
13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik; Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
14 Wawancara dengan Ipda Rohmat
Setiadi  Kepala  Unit  Kecelakaan  Lalu  Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.
diharapkan  masyarakat  sadar  hukum dan  tidak  melakukan  pelanggaran lagi.Beberapa  manfaat  bagi  pelanggar lalu  lintas  dengan  adanya  sistem E- Tilang adalah : 15
a. Transparency . Adanya mekanisme pelaporan  maupun penyebaran informasi  penyimpangan  tindakan aparat  publik  di  dalam  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan  aplikasi  berbasis  android ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui  proses  dan  regulasi tentang  lalu  lintas  dapat  dikatakan bahwa  dengan  sistem E-Tilang ini memberikan  sebuah  mekanisme yang  memfasilitasi  pertanyaan- pertanyaan  publik  tentang  proses- proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. b. Empowerment. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah  diperoleh.  Melalui E- Tilang ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai  tindakan  yang  dapat dikategorikan  pelanggaran  lalu lintas serta hukuman akibat tindakan  tersebut.  Sehingga  diha- rapkan  masyarakat  sadar  hukum dan  tidak  melakukan  pelanggaran lagi.  Dan  juga  diharapkan  dapat menularkan  sikap  tertib  lalu  lintas setelah mengetahui peraturan yang ada  kepada  orang  di  sekelilingnya agar  tidak  melanggar  peraturan yang ada.
c. Responsif  (Responsiveness) Res- ponsivitas  pihak  berwenang  akan lebih  tinggi  dengan  adanya  sistem yang  telah  terkoneksi  dengan  baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka petugas akan semakin  cepat  tanggap  dan  lebih responsive terhadap aduan
masyarakat dalam hal lalu lintas.
15 Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi  Kepala  Unit  Kecelakaan  Lalu  Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.

## Volksgeist
d. Keadilan (Equity )  Dalam  layanan E-Tilang setiap  pelangar  yang melakukan  perbuatan  pelanggaran yang  sama  akan  mendapatkan denda  atau  hukuman  yang  sama tanpa  pandang  bulu.  Karena  telah diatur oleh sistem yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada  lagi  tawar  menawar  antara polisi  dan  orang  yang  terkena tilang walaupun orang yang terkena  tilang  tersebut  pejabat penting  misalnya,  tentu  sistem akan  tetap  mencatat  pelanggaran tersebut  dan  otomatis  orang  yang melakukan  pelnggaran  tersebut terkena tilang.
2. Kendala  yang  dihadapi  Polres Banyumas dalam menerapkan sistem E-tilang dalam  penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas
Pada  Saat  pengguna  lalu  lintas terbukti  melakukan  kesalahan  atau pelanggaran  maka  petugas  kepolisian akan  melakukan  beberapa  tindakan, mekanisme E-tilang untuk  formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:
a. Polri  menindak  menggunakan formulir berwarna merah
b. Penetapan  hari  sidang  harus memperhatikan  ketetapan  dari pengadilan.
c. Jelaskan  kapan  dan  dimana pelanggar harus menghadiri sidang
d. Bila  pelanggar  tidak  hadir,  Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.
e. Pengembalian barang bukti menunggu  selesainya  sidang  dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.
Dari  mekanisme  diatas,  maka aplikasi E-tilang akan  mengadaptasi proses diatas, dan yang perlu diperhatikan  adalah  form  tilang  akan diformat  dalam  bentuk  digital  sehingga
yang  didapat  oleh  pelanggar  hanya berupa  ID  Form  Tilang  yang  mewakili ke semua data yang tersimpan. 16
E-tilang memiliki kelebihan pelayanannya  lebih  cepat  dari  pada tilang konvensional. Kelebihannya adalah  sistem  ini  sangat  praktis  dan cepat. Penerapan sistem tilang elektronik ( E-tilang ) itu untuk memfasilitasi kecepatan  dan  kemudahan,  keterbukaan pelaksanaan  proses  tilang  atau  sebagai pengganti  proses  tilang  di  tempat. Khususnya di kepolisian yang merupakan  salah  satu  program  Kapolri untuk  menuju  polisi  yang  profesional, modern  dan  dapat  dipercaya.  Program aplikasi E-tilang dianggap  mampu menjawab  atas  apa  yang  menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang perilaku menyimpang  oknum  anggota  Polri dalam  melakukan  aksi  pungutan  liar (Pungli)  terhadap  para  pelanggar  lalu lintas. 17
Kanit  Laka  Sat  Lantas  Polres
Banyumas Ipda Rohmat Setiadi menyatakan  bahwabeberapakelemahan alur pelaksanaan E-tilang adalah aksesibilitas  jaringan  aplikasi  dimana sistem  aplikasi  menggunakan  jaringan dualband  3G/4G,  jika  ketersediaan sinyal  sedang  buruk  akibat  cuaca  maka layanan  pun  akan  terganggu.  Masih minimnya masyarakat yang memiliki HP dengan  aplikasi E-Tilang sehingga menyulitkan  pelaksanaan E-Tilang di lapangan  dan  menyebabkan  hal  ini sebagian masyarakat yang belum memahami program E-Tilang dan menganggap E-Tilang sebagai  sebuah proses  yang  berbelit.  Belum  banyaknya masyarakat  yang  memiliki  aplikasi E- Tilang ini  dikarenakan  sosialisasi  yang
16 Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi  Kepala  Unit  Kecelakaan  Lalu  Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.
17 Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi  Kepala  Unit  Kecelakaan  Lalu  Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i1.1961
kurang sehingga hal ini mengindikasikan bahwa perlunya sosialisasi agar masyarakat  tahu  mekanisme E-tilang yang  benar  dan  manfaatnya  bagi masyarakat.  Data  Kepolisian  tentang kepemilikan  kendaraan  belum  terin- tegrasi  dengan  data  dari  lintas  daerah baik regional maupun nasional.
Permasalahan  integrasi  data  kendaraan yang  menyajikan  data  kendaraan  yang berbeda-beda  membuat  penerapan E- tilang tidak optimal. Dengan menggunakan  layanan  nir  kabel  dimana hal ini menjadi sasaran serangan hacker . Jika  tidak  ditanggulangi  sejak  awal, serangan  ini  bisa  merusak  seluruh rencana  yang  sudah  disusun  Polri  untuk memperbaiki  sistem  di  Kepolisian. 18
Hasil wawancara dengan Anton
Sutrisno,  Selaku  Jaksa  Penuntut  Umum Kejaksaan  Negeri  Purwokertosebagai eksekutor  penarikan  denda E–Tilang menyatakan  bahwa  penertiban  pelang- garan  lalu  lintas  dengan E-Tilang yang mengharuskan pelanggar
harus membayar  denda  pada  saat  itu  juga menjadi  tidak  maksimal  jika  pelanggar sedang  tidak  memiliki  uang.  Sistem tilang konvensional memberikan tenggang  waktu  hingga  dua  minggu untuk menyelesaikan pelanggaran dalam sidang. Namun sistem tilang yang just in time menyebabkan  pelanggar  harus segera menyelesaikan pembayaran dendanya  yang  telah  ditentukan  melalui aplikasi yang telah ada. 19

## Kesimpulan
Pelaksaanaan  sistem E-tilang
dalam  penyelesaian  perkara  tindak pidana pelanggaran lalu-lintas di wilayah  hukum  Polres  Banyumas  sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik
18 Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi  Kepala  Unit  Kecelakaan  Lalu  Lintas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banyumas.
19 Wawancara dengan Bapak Anton Sutrisno, Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto sebagai eksekutor penarikan denda E–Tilang, March 28, 2018.
Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan Rayadan juga Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2016  tentang  cara penyelesaian  perkara  pelanggaran  lalu lintas. Pelaksaanaan sistem E-tilang dalam  penyelesaian  perkara  tindak pidana pelanggaran lalu-lintas di wilayah  hukum  Polres  Banyumas  masih terdapat kendala diantaranya adalah: 1. Aksesibilitas  jaringan  aplikasi. Sistem aplikasi menggunakan jaringan  dualband  3G/4G  dimana jika  ketersediaan  sinyal  sedang buruk  akibat  cuaca  maka  layanan pun  akan  terganggu.  Sehingga petugas  tetap  harus  menyediakan layanan manual untuk mengantisipasi system error .
2. Layanan E-Tilang yang just  in time memaksa  pelanggar  harus mampu  membayar  denda  sesuai besaran  denda  yang  ditentukan saat  itu  juga  melalui aplikasi  yang telah  ada  sehingga  perlu  adanya regulasi khusus mengenai pembayaran  denda  bagi  pelanggar yang  tidak  membawa  uang  pada saat penilangan.
3. Data  yang  belum  terintegrasi, permasalahan integrasi data kendaraan  yang  menyajikan  data kendaraan yang berbeda-beda membuat penerapan E-tilang tidak optimal.  Perbaikan data  base kendaraan  perlu  segera  dilakukan agar data yang terintegerasi merupakan data yang valid.
4. Sosialisasi yang kurang, minimnya sosialisasi mengenai E-tilang membuat masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti  dengan  program E-
Tilang .  Perlunya  sosialisasi  agar masyarakat  tahu  mekanisme E- tilang yang  benar  dan  dapat merasakan manfaatnya.

## Volksgeist

## Daftar Pustaka
“Akhirnya  Tilang  e  Cctv  Diterapkan  Di Purwokerto,”
n.d.
https://radarbanyumas.co.id/akhir nya-tilang-e-cctv-diterapkan-di- purwokerto/.
“Angka  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di Banyumas-Tertinggi  Se  Jateng,” n.d. https://jateng.antaranews.com/be rita/187105/angka-kecelakaan- lalu-lintas-di-banyumas- tertinggi-se-jateng. Bahari,  Adib. 125  Tanya  Jawab  Aturan
Wajib  Berlalu  Lintas .  Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
Hadirman. Menuju  Tertib  Lalu  Lintas . Jakarta:  PT.  Gandesa  Puramas,
2004.
Junef,  Muhar.  “Perilaku  Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas.” E-Journal WIDYA  Yustisia 1,  no.  1  (2014): 53. Nailufar.,  Nibras  Nada.  “Mulai  Besok,
Polisi  Berlakukan  ETilang,  Apa Itu?” Kompas  Online ,  April  5, 2018.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  12 Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (n.d.). Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya (n.d.). Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik (n.d.).
Wawancara dengan Bapak Anton Sutrisno,  Selaku  Jaksa  Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto  sebagai  eksekutor penarikan denda E–Tilang, March 28, 2018. Wawancara dengan Ipda Rohmat Setiadi Kepala  Unit  Kecelakaan  Lalu Lintas Satuan Lalu Lintas
Kepolisian  Resort  Banyumas, April 2, 2018.