## Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Garut P-ISSN: 2461-0836; E-ISSN: 2580-538X

## KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
Nurannafi FSM
Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo e-mail: nurannafi@unitomo.ac.id

## Abstrak
Komunikasi  politik  sebagai  proses  penyampaian  pesan  politik  dari  elite  politik  kepada masyarakat secara timbal balik agar pesan politik yang disampaikan memperoleh respons yang diharapkan  seperti  terjadinya  proses  pengambilan  keputusan  politik  secara  demokratis, transparan,  dan  tanggung  gugat  (akuntabilitas).  Komunikasi  politik  anggota  legislatif perempuan  dalam  kebijakan  memiliki  ciri  khas  yang  berbeda  pada  setiap  anggota,  hal  ini dikarenakan  faktor  budaya  dan  sistem  kebijakan  partai  yang  sangat  berpengaruh  pada perjalanan para legislatif perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik  anggota  legislatif  perempuan  dalam  kebijakan  penyusunan  anggaran  Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan  dan  KB  di  DPRD  Kabupaten  Majalengka.  Unit analisis  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  meliputi  proses  komunikasi  yang  dilakukan berkaitan  dengan  komunikator,  isi  pesan  yang  akan  disampaikan,  media  yang  digunakan, sasaran  komunikasi,  serta  persiapan  dan  perumusan  strategi  dalam  kebijakan  penyusunan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB yang dilakukan oleh anggota legislatif Kabupaten Majalengka.
Kata kunci: komunikasi, politik, pemberdayaan masyarakat, perempuan, anak

## Abstract
Political communication is considered as a process of conveying political messages from the political elite to the community. In return, the conveyed political message obtains the expected response such as the process of political decision-making in a democratic, transparent, and accountable.  Political  communication  of  women  legislators  in  the  policy  has  distinctive characteristics for each member. This is due to the cultural factors and party policy systems that are very influential on the carrier of women legislators. This study aims to determine the political communication of female legislators in the budget preparation policy of Community Empowerment, Women and Family Planning Board in Assembly at Majalengka Regency . The unit of analysis carried out in this research includes the communication of undertaken process related to communicators, the contents of messages that were conveyed, the media used, the communication  objectives,  as  well  as  the  preparation  and  formulation  of  strategies  in  the budgeting  policy  of  the  Community  Empowerment,  Women  and  Family  Planning  Board conducted by legislators of Majalengka Regency.
Keywords : communication, politics, community empowerment, women, children

## Pendahuluan
Komunikasi politik anggota legislatif perempuan dalam hal kebijakan penyusunan anggaran dimulai dari pembahasan  Rencana  Kerja  Anggaran (RKA) yang diajukan oleh pihak eksekutif kepada  legislatif  sampai  pada  pembuatan kebijakan mengenai anggaran dari beberapa program yang sudah dibahas pada setiap  komisi.  Komunikasi  politik  yang dilakukan  anggota  legislatif  perempuan pada komisi D, lebih memperhatikan pada beberapa  aspek  yang  dianggap  mampu mendukung  berhasilnya  program  serta anggaran  yang  akan  ditetapkan.  Beberapa aspek  yang  dapat  dipersiapkan  oleh anggota  legislatif  perempuan  diantaranya, anggota legislatif perempuan harus mengumpulkan  informasi-informasi  dari masyarakat mengenai pembangunan sebelumnya,  serta  harapan  masyarakat mengenai pembangunan yang akan datang. Selain  itu,  cukup  intens  dalam  melakukan rapat  fraksi,  yang  membahas  mengenai keterlibatan  anggota  legislatif  perempuan dalam kebijakan penyusunan anggaran baik di dalam komisi maupun yang terlibat pada badan anggaran.
Komunikasi politik anggota legislatif perempuan secara sederhana dapat didefinisikan  sebagai  proses  komunikasi dalam  kebijakan  penyusunan  anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  yang berdampak  politik  mengacu  pada  kontek pesan-pesan  politik,  yang  disampaikan secara formal maupun informal.
Komunikasi  politik  ini  akan  berkaitan dengan komunikator politik, yaitu bagaimana  anggota  legislatif  perempuan menyampaikan pesan yang disampaikanya pada rapat komisi D mengenai pembahasan Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA),  pada
rapat  RAPBN  dan  terakhir  pada  rapat APBN (rapat badan anggaran). Komunikator berkaitan dengan kredibilitas yang dimiliki oleh setiap anggota legislatif perempuan.  Kredibilitas  selalu  berubah tergantung pada persepsi publik, topik yang dibahas  dan  situasi.  Kredibilitas  anggota legislatif  perempuan  berkaitan  dengan keahlian dan kepercayaan yang dimilikinya.  Tidak  hanya  itu,  komunikasi politik juga pada pembahasan ini mencakup isi pesan yang disampaikan dalam menyuarakan  program  yang  memfasilitasi perempuan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat, Perempuan  dan  KB  pada  rapat  komisi  D. Selain  itu  penggunaan  media  serta segmentasi khalayakpun merupakan bagian dari  komunikasi  politik  anggota  legislatif perempuan.
Komunikasi  politik  sebagai  proses penyampaian pesan politik dari elite politik kepada masyarakat secara timbal balik agar pesan politik yang disampaikan memperoleh  respons  yang  diharapkan seperti  terjadinya  proses  pengambilan keputusan  politik  secara  demokratis, transparan, dan tanggung gugat (akuntabilitas). Komunikasi politik anggota legislatif  perempuan  dalam  kebijakan memiliki ciri khas yang berbeda pada setiap anggota, hal ini dikarenakan faktor budaya dan  sistem  kebijakan  partai  yang  sangat berpengaruh pada perjalanan para legislatif perempuan.
Para  pakar  ilmu  komunikasi  lebih menjelaskan  bahwa  pembendaharaan  kata para  komunikator  politik  berisi  istilah- istilah yang samar-samar, seperti: demokrasi,  kemerdekaan,  dan  keadilan, yang  maknanya  diperselisihkan.  (Nimmo, 2005:101)
Penggunaan pembicaraan dalam politik dalam beberapa segi, yaitu meyakinkan  dan  membangkitkan,  otoritas sosial,  ungkapan  personal,  dan  diskusi publik.  Melalui  kata-kata  politik  dan permainan  kata,  para  aktor  politik  atau komunikator  politik  menciptakan  citra tentang objek dan tentang kondisi di dalam dunia  konflik  dan  kerja  sama  sosial manusia dalam masyarakat. (Nimmo,2005:102)
Setiap  program  kerja  serta  anggaran yang dibahas pada komisi D mengacu pada kebutuhan  masyarakat  dengan  tujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Pada  setiap  proses  kebijakan  penyusunan tersebut,  maka  setiap  anggota  legislatif membawa visi misi pribadi maupun partai yang  mendukungnya.  Keberadaan  partai politik  sangat  mempengaruhi  terhadap perilaku anggota legislatif di parlemen.
Partai  politik  merupakan  suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggota-anggotanya  memiliki  orientasi nilai-nilai  yang  sama  untuk  memperoleh kekuasaan  politik  dan  merebut  kedudukan politik agar dapat melaksanakan programnya.  Biasanya  kekuasaan  politik dan kedudukan politik itu diperoleh melalui cara  konstitusional  untuk  mempengaruhi dan melaksanakan kebijakan umum. (Budiardjo, 2010: 104)
Namun dukungan serta program dari partai  yang  menjadi  identitas  anggota legislatif  terkadang  lebih  kuat  untuk mengantarkan anggota legislatif perempuan dalam merealisasikan program- program yang pro perempuan. Keberadaan partai politik seharusya menjadi instrumen yang kuat untuk memberikan daya dorong terhadap  artikulasi  politik  perempuan. Mereka  tidak  lagi  dipandang  sebagai aksesoris  politik  belaka,  tetapi  menjadi
bagian  yang  vital  dari  partai  politik  untuk bersam-sama berjuang membesarkan partai.  Tentu  saja  hal  ini  memerlukan kesadaran yang tinggi dari kalangan partai politik, terutama elite-elitnya yang biasanya  cenderung  tidak  ingin  berbagai kekuasaan dengan orang lain.
Pada  kondisi  inilah,  keberadaan partai politik sangat mendominasi pergerakan  komunikasi  politik  anggota legislatif,  maka  politik  anggaran  mulai dilakukan oleh beberapa anggota legislatif pada rapat komisi D pembahasan Rencana Kerja  Anggaran  (RKA).  Politik  anggaran yang  pro  rakyat  ataukah  politik  anggaran yang  pro  kepentingan  parlemen  atau lembaga  yang  terkait.  Program-program yang  pro  rakyat  yang  diperjuangkan  oleh anggota  legislatif  perempuan  adalah  lebih memperhatikan  dan  memberikan  solusi terhadap  program  yang  berpihak  kepada pemberdayaan perempuan yang membicarakan sejumlah besar perempuan, seperti  contoh  perempuan  yang  menjadi korban  pencemaran  di  daerah  industri, TKW, perempuan yang tidak mendapatkan pelayanan  kesehatan  dan  gizi  yang  cukup, yang  jerih  payahnya  bekerja  di  sektor domestik  tidak  dihargai,  perempuan  yang mengalami  kekerasan  rumah  tangga  dan beban ganda, perempuan miskin, perempuan  yang  diperdagangkan,  yang dipaksa melacur karena miskin, dll.
Namun,  apapun  kepentingan  yang dibawa  oleh  anggota  legislatif  perempuan tetaplah segala perilaku dalam komunikasi politiknya harus mengacu kepada Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJM)  Daerah  yang merupakan  tuntutan  dalam  melaksanakan pembangunan  lima  tahun  ke  depan  guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang dinamis  sesuai  dengan  aspirasi  yang
berkembang  melalui  mekanisme  yang berlaku untuk mewujudkan tata pemerintahan  yang  baik.    Perubahan  ini menjadi  salah  satu  resolusi  dimana pemberdayaan perempuan mulai ditingkatkan  diberbagai  sektor  kehidupan,
sehingga Badan Pemberdayaan
Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga Berencana inilah menjadi wadah yang akan memfasilitasi hal tersebut. Tentunya hal ini harus  didukung  oleh  para  pembuat kebijakan yang harus lebih berpihak kepada programyang pro-gender. Didukung dengan  adanya affirmative  action (kuota kursi  perempuan  di  DPR  sebanyak  30%) bagi  perempuan  untuk  menjadi  anggota legislatif.  Diharapkan  keberadaan  anggota legislatif perempuan sebagai para pembuat kebijakan  lebih  terfokus  dalam  persoalan perempuan.
Pada pemilu legislatif 2009
memberikan  kesempatan  kepada  kaum perempuan  untuk  berjuang  dan  menjadi pelaku  politik  secara  aktif.  Setiap  parpol memiliki calon anggota legislatif perempuan  yang  dikirim  ke  DPRD,  DPD, dan  DPR  RI.  Undang-Undang  No.  10 Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Tahun  2009  pada  pasal  8  ayat  1  dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai  Politik,  dalam  pasal  20  ditegaskan bahwa  kepengurusan  partai  politik  tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan  perempuan  paling  rendah 30%  yang  diatur  dalam  Anggaran  Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik masing-masing. (Wasistiono,2009:55).
Peranan anggota legislatif perempuan yang  terlibat  dalam  pembuatan  kebijakan legislatif  diharapkan  membuat  fenomena komunikasi  politik  indonesia  mengalami perubahan yang cepat. Pemberian
kesempatan  bagi  perempuan  untuk  dapat berkiprah  dikancah  politik  memberikan nuansa  komunikasi  politik  yang  berbeda. Dengan program-program kerja dari Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan dan  Keluarga  Berencana  yang  tentunya lebih berpihak pada kesejahteraan Ibu dan anak,  diharapkan  mampu  diperjuangkan kebijakannya di ranah legislatif.
Karena itu pada penelitian ini peneliti lebih menintikberatkan  komunikasi  politik anggota legislatif dalam membahas kebijakan  penyusunan  anggaran  pada program-program  Badan  Pemberdayaan Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga Berencana,  yang  tentunya  ini  hanya  bisa diperjuangkan  dan  lebih  diperhatikan  oleh anggota  legislatif  perempuan.  Kondisi dalam  berbagai  bidang  sosial  yang  masih berbasis gender menjadikan perempuan dan laki-laki memasuki ruang publik dari lokasi sosial yang berbeda, dan hal ini menentukan  legitimasi  mereka  dalam proses  politik.  Laki-laki  sering  memaknai politik hanya untuk memenuhi hal-hal yang kolosal, pembangunan infrastruktur, pertahanan negara, perluasan ekspansi dan eksploitasi  ekonomi  dan  larut  dalam pertengkaran  serta  persaingan  politik, sehingga  melupakan  hal-hal  yang  bersifat kesejahteraan  dan  kemanusiaan.  Dengan jumlah  keterwakilan  yang  memadai  di lembaga eksekutif dan legislatif, diharapkan  perempuan  mampu  memberi perhatian lebih pada permasalahan perempuan yang kerap dilupakan laki-laki.
Kuota 30 persen merupakan peluang cukup besar  bagi  wanita  Indonesia  berada  di publik,  dan  dapat  terlibat  secara  langsung dalam pengambilan keputusan.
Peluang  ini  sebagai  tantangan  bagi perempuan Indonesia. Keterwakilan perempuan  yang  sudah  didengungkan  dan
sudah  menjadi  suatu  keputusan  yang  di muat dalam UU.No.12 tahun 2003 dengan harapan dapat mewakili perempuan. Adanya  anggota  legislatif  perempuan, diharapkan program-program yang berkaitan  dengan  perempuan  dapat  di realisasikan dengan cepat, walaupun masih kurang  diperhatikan,  namun  tetap  harus diperjuangkan  oleh  para  anggota  legislatif perempuan.
Mendorong peningkatan keterwakilan  perempuan  memang  harus dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir.  Mulai  dari  tahap  pembentukn  Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan, dan Keluarga Berencana, pemberian kesempatan  bagi  perempuan  diranah legislatif  untuk  membuat  kebijakan,  serta perlahan-lahan dapat membangun kesadaran perempuan untuk ingin terjun ke dunia  politik, tahap memperkuat  kapasitas perempuan  untuk  mampu  bersaing  dalam pemilu  hingga  tahap  melakukan  advokasi agar  Revisi  UU  Paket  Politik  (UU Penyelenggara  Pemilu,  UU  Pemilu,  UU Partai  Politik,  UU  Susunan  Kedudukan) dapat  memberikan  jaminan  keterwakilan minimal  30%.  Keterwakilan  perempuan antar  periode  diharapkan  bisa  bersinergi, sehingga  apa  yang  telah  dilakukan  tidak terputus. Begitupun Kabupaten Majalengka,  yang  terdiri  dari  enam  orang anggota  legislatif  perempuan,  perannya diharapkan  mampu  mewarnai  kebijakan penyusunan  anggaran  yang  tentunya  lebih ke pro gender. Setiap tahun dalam 5 tahun jabatannya  selalu  memberikan  perubahan- perubahan  terhadap  kebijakan-kabijakan yang  mudah  direalisasikan  oleh  anggota legislatif perempuan.
Berdasarkan  pemahaman  itu  pula maka  focus    permasalahan  yang  hendak ditelaah  dalam  penelitian  ini  adalah
“Bagaimanakah
Komunikasi
Politik anggota legislatif perempuan dalam kebijakan  penyusunan  anggaran  Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan dan KB di DPRD Kabupaten Majalengka?” Berdasarkan  focus  penelitian  tersebut, dapat  diketahui  bahwa  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  komunikasi politik anggota legislatif perempuan dalam kebijakan  penyusunan  anggaran  Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan dan  KB  di  DPRD  Kabupaten  Majalengka. Sudah  barang  tentu,  meneliti  proses komunikasi  yang  dilakukan  berkaitan dengan  komunikator,  isi  pesan  yang  akan disampaikan,  media  yang  digunakan, sasaran  komunikasi,  serta  persiapan  dan perumusan strategi dalam kebijakan penyusunan anggaran Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan dan  KB  yang  dilakukan  oleh  anggota legislatif Kabupaten Majalengka

## Kajian Teoritik

## Komunikasi Politik
Istilah  komunikasi  politik  lahir  dari dua  istilah  yaitu  “komunikasi“  dan “politik”. Hubungan kedua istilah itu dinilai besifat  intim  dan  istimewa  karena  pada domain politik, proses komunikasi menempati  fungsi  yang  fundamental. Bagaimanapun  pendekatan  komunikasi telah  membantu  memberikan  pandangan yang  mendalam  dan  lebih  halus  mengenai perilaku politik (Nasution, 1990: 9).
Studi tentang komunikasi politik pada umumnya berkisar di seputar, bagaimana  peranan  komunikasi  di  dalam fungsi politik. Komunikasi politik mempersembahkan  semua  kegiatan  sistem politik,  baik  masa  kini  maupun  masa
lampau  sehingga  aspirasi  dan  kepentingan dikonversikan menjadi berbagai
kebijaksanaan. Pemikiran tersebut berangkat dari pemikiran bahwa komunikasi  adalah  suatu  proses  yang menyatu  dengan  gejala  politik  (Panuju, 1997  :  40).  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa bila  mengupas  komunikasi  politik,  maka kita  harus  menyinggung  pula  tentang komunikasi,  karena  komunikasi  politik merupakan bagian daripadanya. Karena itu, pada  komunikasi  politik  anggota  legislatif perempuan  diawali  oleh  komunikasi  yang dilakukannya. Kata “politik” seperti halnya komunikasi,  maka  politik  adalah  proses; dan  seperti  komunikasi  juga  politik melibatkan pembicaraan. Ini bukan pembicaraan dalam arti sempit seperti kata yang  diucapkan,  melainkan  pembicaraan dalam arti yang lebih inklusif, yang berarti segala  cara  orang  bertukar  simbol,  kata- kata  yang  dituliskan  dan  diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai dan pakaian.  Karena  itu,  politik  adalah pembicaraan,  atau  lebih  tepat,  kegiatan politik adalah berbicara. (Nimmo, 2005:8)
Politik  sebagai  suatu  proses  dimana dalam  perkembangan  proses  tersebut seseorang  menerima  orientasi  politik  dan pola  tingkah  laku  tertentu.  Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan  politik  rakyat  yang  menjadi input  sistem  politik  dan  pada  waktu  yang bersamaan komunikasi politik juga menyalurkan  kebijakan  yang  diambil  atau output dari  sistem  politik.  Dengan demikian melalui komunikasi politik maka rakyat  dapat  memberikan  dukungan, menyampaikan  aspirasi  dan  melakukan pengawasan terhadap sistem politik. Melalui  itu  pula  rakyat  akan  mengetahui apakah dukungan, aspirasi, dan pengawasan  itu  tersalurkan  atau  tidak
sebagaimana dapat mereka simpulkan dari kebijakan  politik  yang  diambil.    Hakikat komunikasi  politik  adalah  upaya  untuk mewujudkan tujuan pemikiran politik yang melibatkan  berbagai  pihak  sebagaimana mereka harapkan.
Namun  demikian  diantara  beberapa definisi  yang  disebutkan,  Brian  Mc  Nair memberikan  penekanan  bahwa  definisi komunikasi  politik  mencakup  retorika politik  baik  verbal  maupun  tertulis, termasuk yang saat ini berkembang adalah bahasa  politik.  Tidak  hanya  secara  retorik tetapi  juga  paralinguistik  seperti  bahasa tubuh  dan  tindakan  berpolitik  semisal boikot dan protes. (Mc Nair, 1999 : 4 ).
Berdasarkan  pengertian  di  atas mengenai  komunikasi  politik,  maka  aspek yang  diperhatikan  adalah  komunikasi politik  yang  dilakukan  oleh  seorang anggota  legislatif  perempuan  baik  secara verbal  amupun  non  verbal,  semua  yang tindakan  anggota  legislatif  perempuan  itu adalah komunikasi politik yang dilakukannya. Karena politik seperti halnya komunikasi, bahwa siapa memperoleh apa, kapan dan dimana.
Komunikasi politik sebagai salah satu fungsi  politik  dalam  sistem  politik,  dan bahkan  komunikasi  politik  merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi lainnya (artikulasi, agresi, sosialisasi dan rekruitmen  politik).  (Arifin,  2011:  16). Komunikasi  politik  berkaitan  dengan sistem  politik.  Dimana  dalam  sistem terdapat  beberapa  subsitem  yang  saling terkait  dan  masing-masing  memilikki fungsi  tertentu,  yang  dikenal  dengan sebutan  struktur  politik  yang  terdiri  atas aspek  infrastruktur  politik  dan  aspek suprastruktur  politik.    Seperti  yang  ditulis oleh  (Sumarno,  1989  :16)  bahwa  unsur-
unsur  yang  ada  dalam  komunikasi  politik terdapat dalam dua struktur, yaitu :
a) Unsur-unsur pada suprastruktur politik,  Yaitu  unsur  yang  berada dalam lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif  yang  terdiri  dari  :  elit politik,  elit  militer,  teknokrat, profesional group.
b)  Unsur-unsur pada infrastruktur politik.  Unsur-unsur  ini  dibagi kedalam asosiasi-asosiasi atau kelompok-kelompok,  yaitu  :  partai politik,  kelompok  kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik,
pers,
mahasiswa, tokoh politik.
Relasi  komunikasi  politik  antara supra  dan  infrastruktur  politik  dengan gamblang  bisa  dipetakan  ketika  semua komponen yang bermuatan dengan komunikasi  politik  digambarkan.  Realitas komunikasi politik sangat bergantung pada sistem  komunikasi  politik  yang  dalam dasaran  tataran  politiknya  tidak  selalu persis  mencerminkan  sistem  politik  itu sendiri.  Peneliti  ingin  menyederhanakan kembali mengenai komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan  berkaitan  dengan  kebijakan penyusunan
anggaran Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan dan  KB  di  DPRD  Kabupaten  Majalengka. Proses komunikasi politik yang terjadi pada anggota  legislatif  perempuan  meliputi komunikasi politik internal yang dilakukan oleh seorang anggota legislatif perempuan dalam kaitanya dengan kebijakan penyusunan  anggaran  adalah  terdiri  dari dua yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di internal anggota legislatif perempuan, namun pada komunikasi internal ini terbagi menjadi dua
bagian  komunikasi  dalam  komisi  dan komunikasi  dalam  komisi.  Komunikasi  di dalam komisi yang sama, namun terdiri dari komunikasi    internal  dan  eksternal  juga internal didalam diri sendiri dan transedental, sedangkan komunikasi eksternal  komunikasi  yang  dilakukan dengan  anggota  legislatif  yang  lain  di dalam satu komisi, yang tentunya ada yang bersifat horizontal dan vertikal. Sedangkan komunikasi  dengan  bagian  luar  anggota legislatif  terdiri  dari  komunikasi  dengan lembaga-lembaga  atau  instansi  yang  lain dan kedua dengan masyarakat. Komunikasi yang  dilakukan  dengan  lembaga-lembaga atau  dinas  terdiri  dari  komunikasi  dengan bagian  eksekutif,  DPRD  Jabar,  dinas,  ada juga  komunikasi  dengan  LSM  dan  Media. Sedangkan komunikasi dengan masyarakat terdiri  dari  komunikasi  yang  dilakukan dengan  masyarakat  umum,  atau  dengan daerah pilihan pada saat pemilihan itu.

## Metodologi Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  akan digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  studi  kasus  yang  dikembangkan dalam tradisi kualitatif. Studi kasus adalah sebuah  metode/  pendekatan  penelitian dengan  cara  mengkaji  lebih  dalam  kasus tersebut.  Penelitian  studi  kasus  yang digunakan  oleh  peneliti  adalah  penelitian studi kasus tunggal holistik. Penelitian studi kasus tunggal holistik ( holistic single-case study ) adalah penelitian yang menempatkan sebuah kasus sebagai fokus dari penelitian. Kasus  dipilih  karena  bersifat  longitudinal, yaitu  terjadi  dalam  dua  atau  lebih  pada waktu  yang  berlainan.  Kasus  yang demikian  sangat  tepat  untuk  penelitian yang  dimaksudkan  untuk  membuktikan terjadinya  perubahan  pada  suatu  kasus akibat berjalannya waktu. (Yin,2009: 46)
Seperti yang dipaparkan diatas maka penelitian  ini  oleh  peneliti  di  golongkan pada penelitian studi kasus tunggal holistik, karena  pada  penelitian  ini  hanya  meneliti satu  kasus  yang  memiliki  keunikan  dalam kebijakan  penyusunan  anggaran  di  DPRD Kabupaten  Majalengka,  dimana  pada kebijakan  penyusunan  tersebut,  masing- masing  membawa  kepentingan  tersendiri, sehingga  kemungkinan  terjadi  adanya perubahan  pada  keputusan  setiap  anggota legislatif  yang  terlibat  dalam  kebiijakan penyusunan anggaran.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Persiapan  dan  perumusan  strategi komunikasi  politik  anggota  legislatif perempuan
Pembahasan  penyusunan  anggaran itu akan disesuaikan dengan program RPJD dan  KUA,  sebagai  tolak  ukur  pencapaian suatu  program,  dalam  menentukan  biaya yang  harus  dikeluarkan  untuk  sebuah program dan lokasi program itu diselenggarakan.  Hal-hal  ini  yang  harus dipertimbangkan  dengan  matang  oleh anggota  legislatif.    Pada  proses  inilah biasanya  terjadi  yang  namanya  politik anggaran, setiap orang yang terkait dengan pembahasan  dan  penentuan  kebijakan  ini saling  membawa  kepentingan.  Biasanya terjadi  penyumbatan  dan  pemandulan aspirasi maupun kepentingan publik disebabkan  oleh  politik  anggaran  yang cenderung self  and  group  oriented atau narrow  self  interest oleh  para  anggota legislatif.  Politik  anggaran  yang  pro rakyatkah  ataukah  politik  anggaran  yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok.  Setiap  anggota  legislatif  sudah membawa pada saat rapat komisi dimulai.
Dimulai  rencana  kerja  anggaran (RKA)  yang  diserahkan  pada  4  bulan ditahun  terakhir  oleh  eksekutif  kepada legislatif,  untuk  dibahas  lebih  detail tentunya  hal-hal  yang  berkaitan  dengan program-program dengan spesifikasi kegiatan  yang  mendukung  kesejahteraan rakyat. Sehingga yang menjadi pertimbangan anggota legislatif dari setiap program  yang  ada  didalam  rencana  kerja anggaran adalah, tempat, waktu, dan siapa yang  merasakan  manfaat  dari  kegiatan tersebut,  hal  ini  biasanya  yang  lebih dipertimbangkan untuk menetapkan kebijakan dalam penyusunan anggaran. Perumusan  dan  persiapan  strategi
yang  dilakukan  oleh  anggota  legislatif perempuan adalah dengan cara mengumpulkan dulu semua aspirasi rakyat, semua  informasi  dari  masyarakat  yang menjadi permasalahan dan harapan- harapan masyarakat untuk tahun berikutnya.  Perumusan  dan  persiapan strategi ini dilakukan oleh anggota legislatif perempuan bersama dengan anggota legislatif  yang  lain.  Selain  itu,  partai  ikut berperan  serta  dalam  perumusan  dan persiapaan strategi ini.  Beberapa langkah- langkah  yang  dilakukan  oleh  anggota legislatif perempuan diantaranya adalah:

## a) Reses
Permulaan  dari  perencanaan  dan persiapan  yang  dilakukan  oleh  anggota legislatif  sebelum  kebijakan  penyusunan anggaran adalah dengan mengadakan reses terlebih  dahulu.  Reses  sebagai  salah  satu media  yang  dapat  membantu  anggota legislatif perempuan dalam mengumpulkan data-data  masyarakat  mengenai  semua permasalahannya  serta  aspirasinya  untuk masa  yang  akan  datang.    Reses  atau  masa reses adalah masa dimana DPR melakukan
kegiatan  di  luar  masa  sidang,  terutama  di luar  gedung  DPR.  Misalnya  melakukan kunjungan  kerja,  baik  yang  dilakukan anggota  secara  perseorangan  maupun secara berkelompok.
Kegiatan  reses  dilakukan  karena dalam  penetapan  kebijakan  penyusunan anggaran  ini, mereka  harus mengacu  pada elemen-elemen  yang  berkaitan  dengan kesejahteraan  masyarakat,  karena  itu diharapkan dengan reses ini anggota wakil raykat  mengetahui  hal-hal  yang  dirasakan dan  diusulkan  oleh  masyarakat  setempat. Usulan-usualan masyarakat tersebut sangat berguna, dan menjadi sesuatu hal yang baru bagi anggota legislatif yang akhirnya akan dijadikan  acuan  dalam  proses  kebijakan penyusunan tersebut. eses dilakukan sekitar 4-6 jam, biasanya dimulai dengan pemaparan  rencana  kerja  yang  akan dilakukan  pada  tahun  mendatang.  Reses dilakukan  dalam  bentuk  dialog  mengenai program  kerja  yang  telah  dilakukan  oleh para  badan  eksekutif  berkaitan  dengan kesejahteraan  rakyat  tentunya  dengan warga masyarakat daerah pilihannya.
“Martin  Buber  (1970)  dalam  buku ilmu komunikasi (Mulyana,Arifin,Cangara, 2011:323) :
Memandang dialog sebagai inti komunikasi, dialog merupakan
hubungan  Saya-Anda  (i-Thou),  yaitu manusia dengan manusia, yang ditandai kebersamaan, keterukaan hati, kelangsungan,  kejujuran,  spontanitas, keterusterangan, tidak pura-pura, tidak manipulatif, kerukunan, intensitas, dan cinta  kasih  dalam  arti  bertanggung jawab kepada orang lain.”

## b)  Rapat fraksi
Rapat  fraksi  sering  dilakukan  oleh anggota  legislatif  jika  ada  hal-hal  yang menuntut untuk melakukan rapat ini, rapat
fraksi dilakukan tidak tentu perberapa kali perbulannya.  Tetapi  jika  berkaitan  dengan agenda  di  DPRD  yang  tentunya  harus dibahas  oleh  fraksi  terlebih  dahulu,  maka rapat  ini  akan  dilakukan.  Namun  jika berkaitan  dengan  kebijakan  penyusunan anggaran,  maka  rapat  fraksi  biasanya dilakukan juga setelah reses dilakukan dan sebelum pembahasan kebijakan penyusunan anggaran yang diajukan eksekutif  dalam  bentuk  rencana  kerja anggaran  (RKA)  disetiap  komisi  oleh anggota legislatif.  Perhelatan jarang terjadi ketika rapat fraksi karena hanya membahas program-program yang sudah berjalan serta program-program  yang  akan  di  usulkan oleh  bagian  dari  wakil-wakil  komisi  yang ada.  Karena itu, rapat fraksi akan dilakukan setelah  masa  reses  berakhir,  hal  ini dilakukan  untuk  membuat  strategi  baru dalam  pembahasan  RKA  (rencana  kerja anggrana)  didalam  komisi  D  yang  berasal dari  eksekutif  kepada  setiap  komisinya, untuk ditetapkan kebijakan dalam penyusunan  anggarannya.    Komunikasi politik  berperan  dalam  aktivitas  partai politik  yang  pada  umumnya  adalah; pemikiran politik, pembicaraan politik, dan tindakan  politik.  Sedangkan  partai  politik menjadi  jembatan  arus  informasi  timbal balik  dari”mereka  yang  memerintah” dengan mereka yang diperintah”.
Fungsi  partai  sebagai  jembatan  bagi rakyat  dan  wakil  rakyat  sangat  berperan, sehingga  sebelum  diadakannya  agenda dalam  DPRD  biasanya  akan  dilakukan rapat  fraksi,  atau  apabila  ada  hal-hal  yang tidak  sesuai  maka  biasanya  rapat  fraksi segera dilakukan. Dalam hal menjembatani aspirasi  rakyat  maka,  aspirasi  rakyat biasanya  berupa tuntutan dan kepentingan yang  beragam  yang  disampaikan  dalam berbagai  cara,  ditampung  oleh  partai
politik,  kemudian  di  olah  dan  dirumuskan sehingga bisa diteruskan kepada pemerintah  dan  pembuat  kebijakan  publik lainnya,  dalam  bentuk  tuntutan  atau  usul kebijakan umum.
Semua  hasil  reses  itu  dikumpulkan dari setiap anggota legislatif didalam fraksi, untuk menjadi bahan kajian pada tiap divisi yang  ada  di  fraksi  lalu  dikaji  dan  menjadi salah  satu  usulan  yang  di  bawa  oleh perwakilan  komisi.  Tidak  semua  anggota legislatif  perempuan  selalu  mendahulukan kepentingan  untuk  perempuan  saja,  hanya beberapa  orang,  bahkan  jika  dilihat  dari  6 orang  hanya  3  orang  yang  sangat memperhatikan  kepetingan  perempuan, baik  pada  saat  rapat  fraksi  maupun  rapat komisi.
Peran  dan  keharusan  keterlibatan perempuan  diatur  pada  Pasal  27  UUD Tahun  1945  yang  menyatakan  “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  ini dengan  tidak  ada  kecualinya”.  Hal  ini menegaskan  tidak  adanya  perbedaan  hak antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk berpartisipasi  dalam  pembangunan  dan turun terlibat dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik. (Aida, 2010;496). Peran perempuan sangat diharapan  di  setiap  keputusan  didalam parlemen, karena itu affirmative action itu dilakukan.  Baik  dalam  kegiatan  parlemen atau  partai,  peran  perempuan  sebagai anggota legislatif seharusnya dapat memberi  perubahan  yang  signifikan. Usulan-usulan mengenai program perempuan  harus  mulai  terlihat  sehingga adanya  program-program  yang  berkaitan dengan  pemberdayaan  perempuan  mulai mewarnai  parlemen,  ataupun  aksi-aksi yang dilakukan anggota legislatif
perempuan  dalam  hal  kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan  dengan  perempuan.  Komunikasi politik  yang  digunakan  oleh  seorang anggota  legislatif  perempuan  hampir semuanya lebih cenderung menjadi pendengar yang baik, dibandingkan memprovokatori  atau  mengadvokasi  yang lainnya. Kebanyakan malah yang teradvokasi  oleh  yang  lainnya,  yaitu anggota legislatif laki-laki.

## c)  Mengidentifikasi  dan  mensegmentasi khalayak sasaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  hanya beberapa anggota legislatif yang menyadari bahwa  setiap  orang  pada  umumnya berbeda, apalagi kaitannya dengan parlemen setiap individu membawa kepentingan  tertentu  yang  tanpa  disadari dapat  mencelakakan  keberadaan  anggota legislatif itu sendiri. Dari ke enam anggota legislatif  perempuan  hanya  2  orang  yang melakukan segmentasi dan mengidentifikasikan  khalayak.  Dengan mengindentifikasikan khalayak maka akan dengan  mudah  melakukan  komunikasi politik  yang  efektif.  Segmentasi  khalayak dilakukan berdasarkan kebutuhan, keinginan  serta  kepentingan  dari  suatu individu. Siapapun bisa menjadi khalayak, penerima ( receiver ), atau khalayak ( audience ),  atau  komunikan  adalah  pihak yang  menjadi  tujuan  disampaikannya sesuatu pesan. Meskipun demikian khalayak sebenarnya hanyalah suatu peran yang sementara sifatnya. Sebab ketika pada giliran  berikutnya  penerima  pesan  akan memprakarsai  penyampaian  suatu  pesan berikutnya, maka pada saat itu sebenarnyapihak  yang  tadinya  disebut sebagai  khalayak  itu  telah  berubah  peran menjadi komunikator.
d)  Mengemas  serta  mendesain  isi  pesan secara efektif
Dari hasil reseslah kita mendapatkan
informasi-informasi.
Aspirasi-aspirasi  dari  warga  masyarakat yang  tentunya  akan  membantu  anggota DPRD  dalam  menentukan  isu  yang mendesak, yang harus diselesaikan dengan cepat, dan juga mana isu yang membutuhkan  proses  yang  cukup  lama dalam  penanganannya.  Isu-isu  tersebut dapat  dikomunikasikan  kepada  partai bahkan  kepada  media  untuk  mampu membuat  pencitraan  yang  baik  bagi anggota  DPRD  tersebut.  Persoalan  untuk mengemas pesan politik dalam komunikasi politik menjadi urusan yang sangat penting bagi  anggota  legislatif  perempuan  agar makna  pesan  dapat  diterima  secara efektif oleh yang menerimanya. Tidak hanya dari reses  dari  berita-berita  yang  ditampilkan media  massa,  bisa  dijadikan  acuan  untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kesejahteraan rakyat Kabupatenupaten.  Majalengka.  Biasanya jika ada berita  yang memang harus segera ditangani  oleh  anggota  legislatif,  maka secepat mungkin anggota legislatif ini akan terjun  langsung  dalam    menyelesaikan segala permasalahan rakyat.
Namun,  pesan  yang  disampaikan oleh anggota legislatif perempuan memiliki nilai  tersendiri  bagi  rekan-rekan  sesama anggota legislatif, maupun bagian eksekutif ataupun  masyarakat.  Desain  pesan  pada penelitian ini  meliputi  isu-isu  politik  yang berkaitan  dengan  kebijakan  penyusunan anggaran badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga yang disampaikan oleh  anggota  legislatif  perempuan.  Isu-isu politik  itu  tentunya  akan  dijadikan  acuan dalam  kebijakan  penyusunan  anggaran tersebut, tentunya didapatkan dari
komunikasi yang dilakukan antara anggota legislatif dengan masyarakat, dan fraksinya.
Dalam    merancang  strategi  dapat memberikan masukan-masukan yang berkaitan  dengan  isu-isu  perempuan  di lingkungan  Kabupaten  Majalengka,  dalam hal  penetapan  kebijakan  penyusunan anggaran badan pemberdayaan perempuan, maka  untuk  memberikan  usulan-usulan atau  masukan-masukan  pada  program- program tersebut, seorang anggota legislatif,  tidak  sebatas  hanya  menjawab “setuju”  atau  “tidak  setuju”  saja  terhadap program-program yang ada yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, namun harus dilandasi oleh alasan-alasan yang kuat dan mendukung pada saat memberikan keputusan.
Dalam  pembahasan  kebijakan penyusunan  anggaran  maka  pengemasan pesan biasanya dilakukan oleh partai juga. Sebelum pembahasan rencana kerja anggaran  maka  anggota  legislatif  akan melakukan  rapat  fraksi,  dimana  akan dilakukannya pembahasan-pembahasan mengenai pesan apa saja ingin disampaikan serta  strategi  pengemasan  pesan  yang dilakukan disetiap komisi. Sehingga diharapkan setiap anggota legislatif mampu mengungkapkan argumen-argumennya pada  saat  rapat  komisi  dalam  pembahasan rencana  kerja  anggaran  yang  merupakan salah  satu  proses  kebijakan  penyusunan anggaran.
e)  Mengemas  serta  mendesain  isi  pesan secara efektif
Pesan  adalah  apa  yang  mendorong kebijakan  penyusunan  anggaran  badan pemberdayaan perempuan dan KB, dengan menetapkan parameter dalam strategi yang dibuat.  Karena  itu  tahapan  awal  dalam mendesain  pesan,  yang  dilakukan  para
anggota  legislatif  perempuan  terlebih dahulu  melakukan  jajak  pendapat  dengan menggunakan reses.  Aspirasi-aspirasi dari warga  masyarakat  yang  tentunya  akan membantu anggota DPRD dalam menentukan  isu  yang  mendesak,  yang harus diselesaikan dengan cepat, dan juga mana isu yang membutuhkan proses yang cukup lama dalam penanganannya. Isu-isu tersebut  dapat  dikomunikasikan  kepada partai bahkan kepada media untuk mampu membuat  pencitraan  yang  baik  bagi anggota  DPRD  tersebut.  Persoalan  untuk mengemas pesan politik dalam komunikasi politik menjadi urusan yang sangat penting bagi  anggota  legislatif  perempuan  agar makna pesan dapat diterima secara efektif oleh yang menerimanya. Tidak hanya dari reses  dari  berita-berita  yang  ditampilkan media  massa,  bisa  dijadikan  acuan  untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kesejahteraan rakyat Kabupaten Majalengka. Biasanya jika ada berita yang memang  harus  segera  ditangani  oleh anggota  legislatif,  maka  secepat  mungkin anggota legislatif ini akan terjun langsung dalam menyelesaikan segala permasalahan rakyat.
Namun, pesan yang disampaikan oleh anggota  legislatif  perempuan  memiliki nilai  tersendiri  bagi  rekan-rekan  sesama anggota legislatif, maupun bagian eksekutif  ataupun  masyarakat.  Desain pesan  pada  penelitian  ini  meliputi  isu-isu politik  yang  berkaitan  dengan  kebijakan penyusunan anggaran badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga  yang  disampaikan  oleh  anggota legislatif  perempuan.  Isu-isu  politik  itu tentunya  akan  dijadikan  acuan  dalam kebijakan  penyusunan  anggaran  tersebut, tentunya didapatkan dari komunikasi yang dilakukan antara anggota legislatif dengan
masyarakat,  dan  fraksinya.  Tehnik  pesan yang  dilakukan  oleh  anggota  legislatif adalah  berupa  tehnik  negosiasi  atau  lobi, karena dengan tehnik pesan yang seperti itu kita  akan  mampu  bernegosiasii  lawan bicara kita baik didalam komisi maupun di non  komisi,  baik  dengan  sesama  anggota legislatif maupun dengan bagian eksekutif, yang  tentunya  setiap  orang  berdasarkan memiliki  kepentingan  baik  kepentingan pribadi, partai maupun kepentingan komisi.
Negosiasi  politik  bertujuan  mencapai pengertian  bersama  diantara  pihak-pihak tentang apa makna syarat-syarat persetujuan yang iterima. Mereka berharap menciptakan pengharapan bersama mengenai  bagaimana  pihak-pihak  akan bertindak  terhadap  satu  sama  lain  dimasa mendatang. Negosiasi mempengaruhi pengarapan  masing-masing.  (Dan  nimmo, 2005: 75).
Tehnik  negosiasi  akan  dilakukan jika anggota  legislatif  memberikan  pendapat- pendapatnya  mengenai  rencana  kerja anggaran  sebagai  salah  satu  proses kebijakan  penyusunan  anggraan  pada badan pemberdayaan masyarakat, perempaun  dan  KB,  baik  pada  saat berkomunikasi  dengan  sesama  anggota elgislatif maupun dengan pihak-pihak luar (eksekutif,  media,  partai,  dsb).  Sehingga ketika akan emlakukan pengemasan pesan maka yang harus diperhatikan adalah siapa khalayak  atau  orang  yang  akan  menerima tersebut. Dalam pengemasan dan pendesaianan isi pesan ini dipengaruhi oleh jenis  khalayak  yang  akan  dihadapi  oleh anggota legislatif sehingga dalam pengemasan pesannya disesuaikan dengan jenis  khalayaknya.  Pembicaraan  politik apapun harus dilihat terlebih dahulu pihak- pihak yang akan terkait dengan pesan yang
akan  disampaikan,  dan  setiap  orang  atau lembaga  itu  berbeda,  baik  berbeda  secara pendidikan, pengalaman.
Karena pembicaraan politik dilakukan sebagai kegiatan orang-orang yang mengatur perbuatan mereka dalam kondisi konflik sosial, yakni usaha untuk merundingkan  penyelesaian  yang  dapat diterima.  Jika  politik  cukup  menjangkau setiap  kegiatan  yang  mengatur  perbuatan manusia  sehingga  menjamin  kelanjutan kegiatan lain itu, yakni kegiatan nonpolitik dan karena itu pembicaraan politik adalah pembicaraan yang memelihara pembicaraan lain). Dalam arti luas, “kata- kata”  politik  menjangkau  melewati ungkapan  yang  dikatakan  atau  dituliskan kepada  gambat,  lukisan,  foto,  film  (kata orang, gambar sama nilainya dengan seribu kata), kepada gerak tubuh, ekspresi wajah, dan  segala  cara  bertindak  (menurut peribahasa,  tindakan  berbicara  lebih nyaring daripada kata-kata), jenis kata-kata politik  yang  lain  adalah  lambang.  Dalam pembicaraan  politik  jika  lambang  adalah kata-kata  dari  pembicaraan  politik  maka bahasa adalah permainan kata dari wacana.
Dalam  hal  mengemukakan  pendapat yang  berkaitan  dengan  rencana  kerja anggaran  maka  sebaiknya  lebih  di fokuskan  pada  pesan  verbal,  dimana anggota legisatif dapat memberikan pandangan-pandangan  secara  persuasif dengan  memperhatikan  isi  pesan  dan struktur pesan yang akan disampaikan.
Syarat-syarat  yang perlu diperhatikan dalam  menyusun  pesan  politik  yang bersifat persuasif adalah menentukan tema dan materi yang sesuai dengan kondisi dan situasi  khalayak.  Syarat  utama  dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut ialah harus mampu membangkitkan perhatian, sehingga upaya
pertama  yang  dapat  dlakukan  dalam penyusun pesan persuasif ialah bangkitnya perhatian  dari  khalayak  terhadap  pesan- pesan  politik  yang  disampaikan.  (Arifin, 2011:248).
Pengemasan  pesan  secara  persuasif harus dengan penyampaian secara retorika. Setiap  bahasa  mempunyai  peraturan bagaimana  kata-kata  harus  disusun  dan dirangkaikan  supaya  memberikan  makna. Pesan  yang  disampaikan  akan  berkaitan dengan  opini  yang  akan  tercipta  pada komunikanya.  Pengemasan  pesan  akan dapat mempengaruhi media apa yang akan digunakan oleh anggota legislatif berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikannya.

## f) Penggunaan Media Secara Efektif
Media  yang  digunakan  oleh  anggota DPRD  dalam  hal  ini  adalah  sebagai  alat penyampaian pesan yang disampaikan oleh DPRD  sebagai  wakil  rakyat  kepada masyarakat, serta kepada beberapa lembaga terkait,  dengan  berbagai feedback yang  di harapkan  berkaitan  dengan  kebijkaan penyusunan anggaran Badan Pemberdayaan  Masyarakat,  Perempuan dan  Keluarga  Berencana.  media  yang digunakan adalah media massa, dan media personal.  Media  massa  yang  sering digunakan  oleh  anggota  DPRD  kabupaten majalengka  adalah  media  cetak.  Pada media  cetak  ini,  anggota  DPRD  selalu memberikan informasi atau pandangannya, ataupun dapat mengetahui informasi seputar  lingkungan  Majalengka  yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Majalengka.
Bagi  DPRD  perempuan  penggunaan media  merupakan  salah  satu  alat  yang digunakan  dalam  membantu  kiprahnya  di legislatif.  Media  lokal  lebih  intens  dalam mewarnai  pergerakan  politik  anggota
DPRD  di  Kabupaten  Majalengka,  seperti radar  majalengka,  majalengka  news,  sinar media,    radar  cirebon.  Hampir  setiap  hari media  lokal  tersebut  bergelut  di  gedung DPRD  mengamati  tingkah  polah  para anggota  DPRD  Kabupaten  Majalengka. Para  anggota  DPRD  perempuan  jarang menggunakan media massa dalam sepakterjangnya  di  dunia  politik,  mereka lebih  mengikuti  alur  nyaman  yang  sudah ada, seolah-olah tidak mau terlibat konflik. Jadi  dalam  hal  penetapan  kebijakan terhadap  program-program  yang  berkiatan dengan  pemberdayaan  perempuan  pun media tidak sepenuhnya berinisiatif dalam menggunakan  media,  terkecuali  jika  ada informasi/  berita  yang  dikaji  media berkaitan  dengan  program  pemberdayaan perempuan barulah mucul peranan anggota legislatif perempuan.
Kesamaan  utama  antara  politik  dan media ada pada hubungannya dengan orang banyak. Kedua ranah tersebut membutuhkan dan dibutuhkan oleh masyarakat, yang anonim, dalam melakukan operasi-operasi rutinnya.
Politik  berurusan  dengan  ideologi,  dan topik  ideologi  tentu  saja  menyangkut kehidupan  sosial  rakyat.  Sementara  media adalah  jembatan  atau  tema  yang  akan diangkat  dengan  rakyat  yang  tersebar. Setiap media memiliki kepentingan tersendiri  sehingga  tidak  setiap  anggota legislatif  bebas  dalam  berpendapat,  harus tetap  hati-hati  dan  menjaga  pencitraan. Menjaga  pencitraan  sangat  penting  dan sering  dilakukan  oleh  para  elit  politik,  hal ini dilakukan dalam menjaga citra dirinya, partai dan lembaga parlemen itu sendiri.
Keadaan  itu  sungguh  dilematis, secara  teoritis,  keduanya  harusnya  bisa berjalan dengan harmoni. Media massa bisa memediasi  kegiatan  politik  dari  para
politisi kepada masyarakat. Dan sebaliknya,  media  juga  bisa  memediasi opini,  tuntutan,  atau  reaksi  masyarakat kepada  para  politisi.  Karena  media  massa adalah ruang lalu lintas bagi segala macam ide-ide  yang  menyangkut  kepentingan orang  banyak.  Jika  dilihat  pada  fungsi media  yakni,  memberikan  informasi, memberikan pendidikan, memberikan hiburan, dan melakukan kontrol sosial.
g) Strategi  komunikasi  yang  dilakukan anggota  legislatif  perempuan  sebagai komunikator politik
Alam  perspektif  panggung  politik, komunikator  politik  memainkan  peran sosial yang utama, khususnya dalam proses pembentukan  opini  publik.  Opini  publik dipahami sebagai sejenis tanggapan publik terhadap  pemikiran  dan  usaha  para aristokrat  pikiran  itu  yang  menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan- gagasan  baru,  argumen-argumen  baru. (Dan Nimmo, 2005:29).
Sehingga komunikator politik sebagai pelaku atau di identifikasi sebagai pemimpin  yang  memiliki  potensi  dan kompetensi  di  atas  rata-rata  dibandingkan warga  negara  pada  umumnya  dalam  hal menyampaikan  pikiran  atau  gagasan  di mana  pun  dia  berada.  Upaya  untuk menyatakan  dirinya  sebagai  komunikator politik,  meliputi;  politisi,  komunikator profesional,  dan  aktivis  (Dan  Nimmo, 2005:37)  maka  yang  dituntut  adalah; Pertama, kemampuan berkomunikasi.
Kemampuan  berkomunikasi  mempunyai makna  bahwa  seorang  yang  mampu  dan cerdas  dalam  menyampaikan  argumen, gagasan,  dan  pemikiran  kepada  publik,  di mana pun dia berada. Artinya, di mana pun dia  berada  setiap  statement  mampu mempengaruhi  atau  bergetar  dalam  setiap
apa  yang  diucapkan.  Misalnya,  sebagai politisi,  diharapkan  dalam  melontarkan gagasan  mampu  mempengaruhi  kebijakan politik  berkaitan  dengan  pemberdayaan perempuan.
Apabila  politisi  yang  sehari-hari bekerja  di  lembaga  legislatif  mampu memainkan  perannya  sebagai  aktivis politik,  baik  itu  menjalankan  fungsi kontrol, legislasi, dan anggaran.
Ukurannya,  seberapa  besar  media  massa memberikan  porsi  pemberitaan  dalam apresiasinya  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai komunikator politik. Kalau mereka sebagai  politisi  tidak  pernah  kita  ketahui kiprahnya,  dan  hanya  anggota  dewan semata  dan  sosoknya  hanya  4  D  (datang, duduk,  dengar,  diam)  itu  berarti  mereka tidak dapat dikatakan sebagai komunikator politik  yang  baik.  Kedua,  komunikator politik sebaiknya memiliki kesempatan dan memiliki kapasitas sebagai pemimpin.
Orang yang mengidentifikasi dirinya berkemampuan sebagai komunikator politik  adalah  orang  yang  memiliki leadership.  Bagi  orang  yang  menceburkan diri dalam panggung politik dan kekuasaan, hal  yang  tidak  bisa  ditawarkan  adalah memiliki  kemampuan  dalam  memimpin. Pemimpin  itu  tidak  lahir  seketika  atau instant. Pemimpin sejak lahir sudah terlihat bakatnya  sebagai  pemimpin  di  mana  pun dia  berada.  Untuk  DPRD  saja,  yang cakupannya  hanya  kabupaten,    setiap anggota  legislatif  yang  tentunya  pada  saat
menjerumuskan dirinya di legislatif seharunya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tinggi sebagai komunikator  politik,  karena  walaupun mereka  memang  sebagai  wakil  rakyat, mereka  juga  adalah  sebagai  patner  dari badan eksekutif yang tentunya orang-orang di  eksekutif  ini  memiliki  kapasitas  dan kapabilitas  yang  tinggi  baik  secara keilmuan ataupun keahlian karena pengalamannya yang sudah banyak bergelut  dibidangnya.  Sementara  anggota legislatif  khusunya  legislatif  perempuan baru  memiliki  pengalaman  di  periode  ini, bagaimana  bisa  menjadi  aktor  komunikasi politik yang baik ketika berhadapan dengan eksekutif. Dilihat dari segi pendidikan jauh lebih  tinggi  bagian  eksekutif  biasanya dalam  hal  ini  kepala  Dinas  pendidikannya sudah  S2,  sementara  jika  dibandingkan dengan  pengalaman  juga,  tentunya  untuk menjadi seorang kepala dinas, kiprahnya di eksekutif harus sudah memiliki pengalaman yang bertahun-tahun.  Jika para politisi tersebut masih memiliki syarat utama  yang  harus  dimiliki  sebagai komunikator  politik,  publik  tidak  akan mempersoalkan. Apa pun alasannya, kalau seandainya, politisi tersebut yang sementara  dipersoalkan  di  publik  tidak memiliki syarat utama sebagai komunikator,  secara  tataran  akademik maupun tuntutan publik sepantasnya caleg tersebut  perlu  bercermin  dan  menanyakan dirinya sendiri.

## Daftar Pustaka
Arifin, Anwar. (2011). Komunikasi politik.Yogyakarta: Graha Ilmu Aida.  (2010).  Pemberdayaan  perempuan dari  masa  ke  masa.  Bogor:  PT.
Penerbit IPB Press
Budiardjo,  Miriam.  (1982).  Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta: PT.Gramedia Creswell,  John  W.  (1998). Qualitative Inquiry  and  Research  Design Choosing Among Five Approaches. California: Sage Publications, Inc.
Devito,  Josep.  (1997).  Komunikasi  antar manusia. Jakarta: Professional book.
Dan  Nimmo,  (2005).  Komunikasi  politik: komunikator,  pesan,  dan  media. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Dan  Nimmo,  (2010).  Komunikasi  politik: khalayak  dan  efek.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Effendi,  Onong.  (1998). Ilmu,  Teori,  dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Effendi, Onong. (1993). Ilmu Komunikasi, Teori  dan  Praktek .  Bandung:
Remaja Rosda Karya.
Effendi, Onong. (2000). Ilmu Komunikasi.
Bandung: Remaja Rosdakarya.
F.  Ivan  Nye.  (1976). Role  Structure  and Analysis of the Family. California &
London:  Sage  Library  of  Social Research.
Liliweri,  Alo,  (1998). Komunikasi  verbal dan  non  verbal. PT.  Citra  Aditya Bakti: Jakarta McNair, Brian.  (2003). An Introduction to Political  Communication ed.  3 rd . London: Routledge. Megawangi,  Ratna.  (1999). Membiarkan berbeda:Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender . Bandung:Mizan
Miles,  MB  &  Huberman,  AM.  (1984). Qualitative  Data  Analysis  :  A Sourcebook  of  New  Methods .
California: Sage Publications, Inc
Moleong, Lexy J. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyana,  Deddy.  (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya . (2007). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya Nasution, Zulkarimein. (1990). Komunikasi Politik Suatu Pengantar . Jakarta: Yudhistira.
Nasrudin.  (1999). Argumen  Kesetaraan
Gender: Perspektif Al-Qur’an .
Jakarta: Paramadina Nimmo,  Dan.  (1989). Komunikasi  Politik: Khalayak  dan  Efek . Terjemahan Tjun  Surjaman.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
_______.  (2003). Komunikasi  Politik:
Komunikator,  Pesan  dan  Media . Terjemahan Tjun Surjaman. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Panuju,  Redi.  (1997). Sistem  Komunikasi Indonesia . Pustaka Pelajar: Yogyakarta
Pawito.  (2007). Penelitian  Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta:  PT.  LKis Pelangi Aksara Rosdakarya.
Rakhmat,  Jalaluddin.  (2001). Psikologi
Komunikasi . Bandung: PT. Remaja.
Sumarno. (1989).
Dimensi-dimensi komunikasi  politik .  Bandung:  PT Citra Aditya Bakti.
Sulistyowati,  I  &  Kartika.  (2009). Panduan  tentang  gender  di parlemen . Jakarta:Sekretariat
Jendral DPR RI&UNDP
Sylvia,W.  (1998). Theorizing  patriarchy . Oxford: Blackwel.
Yin, Robert K. (2006). Studi Kasus Desain dan Metode . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Wasistiono. (2009). Meningkatkan Kinerja Anggota legislatif perwakilan Rakyat (DPRD) . Bandung:Pokusmedia Sumber lain: Rina.2009.pemilihan umum anggota dewan. Melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Pemili han_Umum_Anggota_DPR,_DPD, _dan_DPRD_Indonesia_2004 ),diak ses 03 september 2011
Darmawan, Ridwan Achmad. 2011.
Kaukus perempuan parlemen. Melalui www.kppjabar.org , diakses pada 2 September 2011
Taufik, Ivan. 2010. Kabupatenupatenupaten Majalengka. Melalui www. Majalengka.co.id(diakses
pada
tanggal 3 September 2011)
M.Zainuri.  2010.  Tesis. Partisipasi  politik perempuan(perspektif  tradisi  islam lokal kudus). Yogyakarta: UIN
Dwi  Windyastuti  Budi  Hendrarti.  2009.
Perempuan dalam pemilukada kajian tentang kandidasi perempuan  di  Jawa  Timur  dan
Sulawesi Utara. Semarang: UNDIP
Yasinta  Ayu  Sekarini. Strategi  komunikasi
politik anggtota legislatif perempuan  DPRD  Kota  Baru periode  2009-2014 .  Purwokerto: UNSOED