Analysis of judge's decision number 44/PDT.P./2023/PA.BN regarding dispensation of marriage due to pregnancy outside of marriage in the perspective of the Marriage Law
Analisis putusan hakim  nomor 44/PDT.P./2023/PA.BN Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan
Seli Lorenza 1) ; Ferawati Royani 2) ; Dwi Putra jaya; Hurairah 4)
1) Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) fhferra3@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [20 Agustus 2023]
Revised [28 September 2023]
Accepted [04 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Perkawinan  adalah  persatuan  hidup  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  yang  dikukuhkan secara formal dengan undang-undang yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan undang-undang. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong  menolong  dan  bantu  membantu.  Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  yaitu  bagaimana penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 44/PDT.P/2023/PA.BN tentang  dispensasi  nikah  dalam  perspektif  undang-undang.  Metode  penelitian  hukum  yang digunakan yaitu normatif, Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan studi dokumen, status perkawinan yang sah salah satu hal yang diinginkan oleh perempuan khususnya, mengingat didalam perkawinan terdapat hak-hak mutlak bagi perempuan maupun laki-laki yang dijamin atau dilindungi  oleh  negara  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku.  Di  indonesia  perkawinan sebagian  besar  dilakukan  oleh  anak  dibawah  umur.  Teori  yang  digunakan  teori  perlindungan hukum dan teori yurisprudensi hakim. Dispensasi perkawinan diperlukan namun disisi lain ada pula dampak negatif yang ditimbulkan yaitu  dengan adanya pernikahan diusia dini atau belum cukup umur maka akan meningkatkan angka perceraian dan dapat meningkatkan angka pengangguran serta  anak  terlantar.  Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  perkawinan dibawah  umur  atau  terjadinya  dispensasi  nikah  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor  keterbatasan pendidikan putus sekolah atau bahwa tidak sekolah sama, dan faktor sosial perkawinan.

## ABSTRACT
Marriage is a living union between a man and a woman which is formally confirmed by law, namely juridical and mostly also religious according to husband and wife goals and law. Article 103 states that  husband  and  wife  must  be  loyal  to  each  other,  help  each  other  and  help  each  other.  The formulation of the problem in this study is how to apply and consider judges in deciding Decision Number  44/PDT.P/2023/PA.BN  regarding  marriage  dispensation  from  a  legal  perspective.  The legal research method used is normative, normative legal research (legal research) is a document study,  legal  marital  status  is  one  of  the  things  that  women  especially  want,  considering  that  in marriage there are absolute  rights for women and men that are guaranteed or protected. by  the state based on applicable law. In Indonesia, the majority of marriages are carried out by minors. Marriage dispensation is necessary, but on the other hand there are also negative impacts, namely the existence of marriage at an early age or not old enough, it will increase the divorce rate and can  increase  the  unemployment  rate  and  abandoned  children.  There  are  several  factors  that influence  the  occurrence  of  underage  marriages  or  the  occurrence  of  marriage  dispensation, namely economic factors, educational limitations, dropping out of school or not going to the same school, and social factors of marriage.
KEYWORDS Dispensation, legal protection.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Status perkawinan yang sah salah satu hal yang diinginkan oleh perempuan khususnya, mengingat didalam perkawinan terdapat hak-hak mutlak bagi perempuan maupun laki-laki yang dijamin atau dilindungi oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di indonesia perkawinan sebagian besar dilakukan oleh anak dibawah umur.Perkawinan adalah persatuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang - Undang , yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan  suami  istri  dan  Undang-Undang  ,  dan  dilakukan  untuk  selama  hidupnya  menurut  lembaga perkawinan Dalam KUHPerdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan - hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum  berusaha  membuat  definisi  perkawinan  sebagai  ikatan  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita yang diakui sah oleh perundang - undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.
Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri berbagai pengaruh sistem yang ada.  Hak asasi manusia di Indonesia sangat di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk didalamnya dan di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan  pemenuhan  Hak  Anak  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan beberapa  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu  hak  penting  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  anak adalah hak dalam mendapatkan perlindungan hukum.

## LANDASAN TEORI
Landasan  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  perlindungan  hukum, perlindungan  Hukum  Kemunculan  teori  perlindungan  hukum  ini  bermula  dari  teori  hukum  alam  atau mazhab hukum alam. Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi,  dan  tidak  ada  pemisahan  antara  hukum  dan  moralitas.  Pendukung  aliran  pemikiran  ini  percaya bahwa  hukum  dan  moralitas  adalah  cerminan  dan  pengaturan  kehidupan  manusia,  secara  internal  dan eksternal,  diwujudkan  melalui  hukum  dan  moralitas.  Perlindungan  hukum  adalah  setiap  upaya  untuk menegakkan hak dan memberikan bantuan untuk menenteramkan saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum  dalam  tindak  pidana  sebagai  bagian  dari  perlindungan  masyarakat  dapat  dilaksanakan  dalam berbagai bentuk, seperti pemberian santunan, santunan atau perawatan medis, bantuan hukum, santunan, dan  sebagai  pendekatan  keadilan  restoratif.  Menurut  Satijipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  terdiri  dari perlindungan  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dilanggar  oleh  orang  lain  dan  perlindungan  ini  diberikan kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  haknya.  Menurut  Phillipus  M.  Hadjon, perlindungan  hukum  bagi  rakyat  merupakan  tindakan  negara  yang  bersifat  preventif  dan  represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan, yang membuat tindakan negara dipandu oleh moderasi dalam keputusan berbasis penilaian, dan tujuan langsung represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk perlakuan mereka di peradilan.

## Teori Yurisprudensi Hakim
Ditinjau dari segi peristilahan atau segi harfiah, asal-mula perkataan yurisprudensi adalah berakar dari istilah bahasa Latin ’’iuris prudentia” , yang berarti ilmu pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda, dipergunakan  istilah ’’jurisprudentie” yang  dalam  kamus  hukum  karangan  Fockema  Andrea  disebutkan sebagai:  ’’yurisprudensi.    Peradilan  (dalam  pengertian  umum,  pengertian  abstrak),  khususnya  ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan (sebagai kebalikan dari ajaran hukum/doctrin dari pengarang-pengarang  terkemuka),  selanjutnya  pengumpulan  yang  sistematis  dari  putusan  Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya  dalam  soal  yang  serupa”.  Putusan-putusan  pengadilan  yang  penting  di  Negara  Belanda diumumkan dalam yurisprudensi Belanda, yang diterbitkan sekali seminggu. Bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu  keputusan  atas  sesuatu  peristiwa  apa  hukumnya  apabila  belum  jelas  pengaturan  perUndang  - Undangan,  keputusan  tersebut  harus  sudah  merupakan  keputusan  tetap;  c.  telah  berulang-kali  diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama, memenuhi rasa keadilan, keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.
Dengan  demikian  tidak  setiap  putusan  hakim  (Mahkamah  Agung)  dapat  disebut  dan  diartikan sebagai yurisprudensi, tetapi setidak-tidaknya harus memenuhi 5 (lima) unsur pokok sebagaimana hasil penelitian  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  tersebut  diatas.  Bahkan  dalam  praktek  masih  pula dibedakan  antara  yurisprudensi  yang  tetap  ( Constanst) dan  yang  tidak  tetap  atau  antara  ’’standaard- arresten” dan yang bukan ( di Nederland), seperti halnya di Perancis disebut sebagai ’’arret de principe”. Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap ataukah tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai  kasus  yang  sama,  tetapi  ukurannya  lebih  ditekankan  pada  muatannya  yang  secara  prinsipiil berbeda dengan pandangan sebelumnya, sehingga dapat diterima sebagai Standard.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  yaitu  normatif,  Penelitian  hukum  normatif  (legal research) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,  keputusan/ketetapan  pengadilan,  kontrak/perjanjian/akad,  teori  hukum,  dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut  sebagai  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen.  Pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan bahan  baku  utama,  menelah  hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asasasas  hukum,  konsepsi
hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder,  diantaranya:  asas,  kaidah,  norma  dan  aturan  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  dan  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  Putusan  Nomor  44/PDT.P/2023/PA.BN tentang dispensasi nikah dalam perspektif undang-undang
Perkawinan yang sah secara negara dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan  perkawinan  menurut  Undang-undang  yang  berlaku,  sehingga  hal  ini  menjadi  suatu  peran penting  dalam  keberlangsungan  rumah  tangga,  namun  untuk  melakukan  perkawinan  yang  sah  secara negara  harus  mengikuti  syarat  ketentuan  yang  berlaku  menurut  undang-undang  salah  satunya  yaitu tentang usia.
Menurut  Undang  -  Undang  No  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  didefinisikan  sebagai  berikut: “ikatan  jasmani  dan  rohani  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Inklusi  dilandasi  oleh  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  karena  negara  Indonesia  dilandasi  oleh  sila-sila Pancasila,  yang  pertama  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Saat  ini  sudah  jelas  terlihat  bahwa perkawinan  memiliki  hubungan  yang  sangat  erat  dengan  agama  dan  kerohanian,  sehingga  perkawinan tidak  hanya  memiliki  unsur  jasmani/jasmani  tetapi  juga  unsur  batin/spiritual.      Usia  dan  kedewasaan memang  menjadi  faktor  yang  perlu  diperhatikan  dalam  berumah  tangga  Pria  dan  wanita  yang  ingin menikah.  Karena  jika  melihat  fenomena  yang  ada,  terlihat  bahwa  orang  dewasa  yang  menikah  saat menikah semakin mampu mengendalikan emosi yang muncul dalam keluarga. Hal ini dimungkinkan karena pikiran  dan  cara  berpikirnya  relatif  stabil  sehingga  memungkinkan  dirinya  untuk  mengendalikan  dirinya, pasangannya, dan orang-orang di sekitarnya. Perkawinan anak di bawah umur dapat dibedakan menjadi dua  macam,  yaitu  perkawinan  di  bawah  umur  yang  pertama  dengan  orang  dewasa  dan  perkawinan  di bawah umur yang kedua.
Berdasarkan teori perlindungan hukum ini bermula dari teori hukum alam atau mazhab hukum alam. Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dan tidak ada pemisahan  antara  hukum  dan  moralitas.  Pendukung  aliran  pemikiran  ini  percaya  bahwa  hukum  dan moralitas adalah cerminan dan pengaturan kehidupan manusia, secara internal dan eksternal, diwujudkan melalui  hukum  dan  moralitas.  Perlindungan  hukum  adalah  setiap  upaya  untuk  menegakkan  hak  dan memberikan  bantuan  untuk  menenteramkan  saksi  dan/atau  korban.  Perlindungan  hukum  dalam  tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian santunan, santunan atau perawatan medis, bantuan hukum, santunan, dan sebagai pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan, yang membuat  tindakan  negara  dipandu  oleh  moderasi  dalam  keputusan  berbasis  penilaian,  dan  tujuan langsung represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk perlakuan mereka di peradilan. Perlindungan  hukum  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yaitu  mengarahkan tindakan  pemerintah  untuk  bernalar  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  penalaran,  dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk perlakuannya di lembaga peradilan.  Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  tugas  perlindungan  hukum  adalah melindungi masyarakat dari bahaya dan ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya agar perlindungan  hukum  tersebut  bermuara  pada  pengakuan  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia  sebagai individu  dan  sebagai  masyarakat  dalam  kerangka  negara  berjiwa  kesatuan.  Kekeluargaan  untuk kesejahteraan bersama. Namun pengertian perlindungan hukum dalam peraturan Perundang-Undangan mencakup  segala  upaya  yang  secara  sadar dilakukan  oleh  setiap orang,  baik  lembaga  negara  maupun swasta, yang tujuannya untuk mengamankan, menguasai, dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada sebagaimana termaksud dalam Undang - Undang  Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999.
Di Indonesia, oleh Prof. Mr. Subekti, yurisprudensi diartikan sebagai ’’putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah  Agung  sendiri  yang  sudah  tetap  (konstant)”.  Ditegaskan  oleh  beliau,  bahwa  barulah  dapat dikatakan ada hukum ciptaan yurisprudensi apabila Hukum atau Pengadilan dalam hal tidak  terdapatnya suatu  ketentuan  yang  dapat  dipakai  atau  dijadikan  landasan  untuk  memutus  perkara  yang  dihadapkan kepadanya Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.)
tahun 1994/1995. Bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:
a.  keputusan  atas  sesuatu  peristiwa  apa  hukumnya  apabila  belum  jelas  pengaturan  perundang  - undangan;
b.  keputusan  tersebut  harus  sudah  merupakan  keputusan  tetap;  c.  telah  berulang-kali  diputus  dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama;
c.  memenuhi rasa keadilan;
d.  keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.
e.  Selanjutnya  dalam  penelitian  tersebut  dinyatakan  bahwa:  Alasan  dapat  diterimanya  yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah:
-  adanya  kewajiban  Hakim  untuk  menetapkan  dan  memutus  perkara  yang  diajukan  kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya;
-  salah  satu  fungsi  Pengadilan  dalam  pembaharuan  dan  pembangunan  hukum  ialah  menciptakan sumber hukum baru;
-  hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan.
Dengan  demikian  tidak  setiap  putusan  hakim  (Mahkamah  Agung)  dapat  disebut  dan  diartikan sebagai yurisprudensi, tetapi setidak-tidaknya harus memenuhi 5 (lima) unsur pokok  sebagaimana hasil penelitian  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  tersebut  diatas.  Bahkan  dalam  praktek  masih  pula dibedakan  antara  yurisprudensi  yang  tetap  (Constanst)  dan  yang  tidak  tetap  atau  antara  ’’standaard- arresten” dan yang bukan (di Nederland), seperti halnya di Perancis disebut sebagai ’’arret de principe”. Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap ataukah tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai  kasus  yang  sama,  tetapi  ukurannya  lebih  ditekankan  pada  muatannya  yang  secara  prinsipiil berbeda  dengan  pandangan  sebelumnya,  sehingga  dapat  diterima  sebagai  Standard.  Yurisprudensi sekalipun memiliki fungsi yang penting namun tidak memiliki kedudukan  hukum  yang  jelas  di  Indonesia, baik  dalam  tataran  teori  dan  praktik.   Menurut  Jimly  Asshiddiqie  kendati  kedudukan  yurisprudensi adalah  sedemikian  penting  namun  peranan  yurisprudensi  belum  mendapat  perhatian  yang  cukup, baik  dalam  pengajaran  hukum  maupun  dalam  praktik  hukum,  karena  disebabkan  beberapa  faktor yakni:  Pertama,    sistem    pengajaran    hukum    kurang    sekali    menggunakan    putusan    hakim    atau yurisprudensi  sebagai  bahan  bahasan,  yang  disebabkan:
1.  pengajaran hukum lebih menekankan penguasaan pengertian umum hukum, bersifat  abstrak  dalam bentuk  generalisasi  teoritik  belaka;
2.  sistem    hukum    yang    berlaku    menempatkan    asas    dan    kaidah    hukum    yang    bersumber  pada Peraturan  Perundang  -  Undangan  sebagai  sendi  utama  hukum  yang  berlaku,  dan  kurang memperhatikan pengertian atau tafsiran baru atas ketentuan  peraturan  Perundang - Undangan  melalui yurisprudensi;
3.  publikasi yurisprudensi sangat terbatas sehingga tidak mudah untuk didapat dan  dipelajari/dibahas;
4.  kebijakan  penelitian  hukum  yang  memberi  ke  lapangan  fasilitas  untuk  penelitian  putusan  hakim atau  yurisprudensi.Kedua,  dari  segi  praktik  hukum,  putusan  hakim  atau  yurisprudensi  legally non binding,  karena  sistem  hukum  Indonesia  tidak  menjalankan  sistem  presedent.Namun,  Sebastian Pompe  membedakan  makna  preseden  dengan  yurisprudensi,  baginya  yurisprudensi  merupakan putusan badan peradilan sedangkan precedent putusan  yang  mengikat  hakim  berikutnya).
Suatu  putusan  untuk  sampai  kepada  tahapan  menjadi  yurisprudensi  mekanisme  yang  ditempuh atau tahapan-tahapan prosesnya adalah sebagai berikut:
1.  adanya  putusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap;  (2)  atas  perkara  atau  kasus  yang  diputus belum  ada  aturan  hukumnya  atau  hukumnya  kurang  jelas,
2.  memiliki  muatan  kebenaran,  dan  keadilan;
3.  telah  berulangkali  diikuti  oleh  hakim  berikutnya  dalam  memutus  kasus  yang  sama;
4.  telah  melalui  uji  eksaminasi  atau  notasi  oleh  tim  yurisprudensi  hakim  agung  MA;
5.  dan  telah  direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.
Suatu  putusan  hakim  yang  baik  akan  dijadikan  yurisprudensi,  yaitu  hukum  positif  yang  berlaku secara  umum  yang  lahir  atau  berasal  dari  putusan  hakim,  dimana  asas  atau  kaidahnya  menjadi bersifat  umum  dan  dapat  dipergunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  hukum  bagi  siapa  saja Secara substansial  suatu  putusan yang berkarakter yurisprudensi tetap.
Sebagaimana kita ketahui  bersama  bahwa  peraturan  Perundang  - Undangan  adalah  bersifat umum-abstrak, yang tidak menyediakan peraturan khusus untuk setiap peristiwa kongkret. Peran  hakimlah yang  harus  mencari  hukumnya  bagi  setiap  peristiwa  kongkret  melalui  putusannya.  Oleh  karena  itu, sudah  sewajarnya  jika  yurisprudensi  sebagai salah satu sumber hukum juga meliputi putusan-putusan MK,  tidak  hanya  semata-mata  putusan  badan  peradilan  di  lingkungan  MA,  yurisprudensi  MK  selain
mengikat  kepada  MK  jelas  akan  mengikat  juga  kepada  badan  peradilan lain  sepanjang  terkait  dalam suatu  permasalahan  hukum  konkret.
Perkawinan  orang  dewasa  dengan  anak  di  bawah  umur  biasanya  dianggap  sebagai  kekerasan terhadap  anak  dan  diduga  merusak  mental  dan  masa  depan  anak.  Pada  saat  yang  sama,  alasan pernikahan sesama usia kebanyakan untuk menyatukan anak-anak dan membentuk opini di masyarakat, yang tentunya lebih buruk lagi bagi masa depan anak yang bersangkutan. Namun, pernikahan di bawah umur dapat disahkan dan disahkan melalui agen pernikahan. Menyadari pentingnya keterikatan terhadap eksistensi kehidupan manusia memerlukan pemikiran yang matang sebelum memasuki suatu hubungan rumah tangga. Satu hal yang perlu dipikirkan adalah usia yang digolongkan sebagai orang dewasa. Karena rumah  usia  dewasa  Tangga  dieksekusi  dengan  benar.  Untuk  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia  dan sejahtera,  maka  diperlukan  persiapan  pernikahan  yang  matang.  Untuk  mencapai  tujuan  pernikahan, persiapan  fisik  sangatlah  penting.  Kesehatan,  kedewasaan  dan  kemampuan  membiayai  rumah  berarti calon pasangan yang memasuki kehidupan rumah tangga memiliki modal dasar untuk pemeliharaan dan pengembangan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan rumah tangga dan kelapangan  menjadi  rentan,  yang  pada  akhirnya  berujung  pada  kegagalan.  Oleh  karena  itu  perlu untuk mencegah  pernikahan  di  bawah  umur.      dalam  Undang –  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang perubahan atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 ada beberapa syarat dalam menikah yaitu:
(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan  sangat  mendesak  disertai  bukti-bukti  pendukung  yang  cukup.3)  Pemberian  dispensasi  oleh Pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  wajib  mendengarkan  pendapat  kedua belah  calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau  kedua  orang  tua  calon  mempelai  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  dan  ayat  (41 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
Menurut analisis penulis bahwa ada suatu perkara yang terjadi di provinsi bengkulu yang mana ada permintaan permohonan dispensasi nikah yang mana putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Bn yaitu Pengadilan agama bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon I,pemohon II, pemohon III. Berdasarkan permohonan pemohon hakim memutuskan  mengabulkan  permohonan  para  pemohon  yaitu  memberikan  dispensasi  kawin  kepada Pemohon  I  untuk  menikahkan  anaknya  yang  bernama  Calon  suami  dengan  anak  Pemohon  II  dan Pemohon III bernama Calon istri, memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;Selanjutnya  dalam  perkara  diatas  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya perkawinan dibawah umur atau terjadinya dispensasi nikah yaitu :
-  Faktor  Ekonomi  Di  banyak  keluarga  yang  hidup  dalam  cengkraman  kemiskinan  atau  ekonomi  yang kurang memadai, menikahkan anak perempuan mereka yang masih di bawah umur merupakan strategi yang sangat penting untuk bertahan hidup (dalam perspektif finansial). Hal ini berarti berkurangnya satu beban untuk diberi makan, pakaian, dan pendidikan.
-  Faktor Keterbatasan Pendidikan Putus sekolah atau bahwa tidak sekolah sama sekali memiliki korelasi positif dengan menikah pada usia muda. Sebaliknya, bersekolah dan mengenyam tingkat pendidikan tinggi akan melindungi anak perempuan dari pernikahan dini. Di banyak negara, menyekolahkan anak perempuan  bukanlah  merupakan  suatu  prioritas  dibandingkan  untuk  menyekolahkan  anak  laki-laki. Ketika  peran  paling  penting  yang  diemban  seorang  wanita  adalah  menjadi  istri  dan  ibu  yang  baik, menyekolahkan  dan  mempersiapkan  mereka  untuk  bekerja  bukanlah  suatu  pilihan  yang  strategis. Bahkan, ketika keluarga miskin ingin menyekolahkan anak perempuan mereka, mereka kesulitan untuk mencari  sekolah  yang  berkualitas  di  sekitar  tempat  tinggal  mereka  serta  kesulitan  untuk  membayar biaya sekolah.
-  Faktor Sosial Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan suami istri untuk hidup bersama tentulah bukan ikatan yang statis belaka melainkan suatu ikatan yang memberi peluang pada keduanya untuk berkembang, bergaul dan tumbuh, akan tetapi tidak selamanya ikatan  yang dinamis dan harmonis itu bisa  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  karena  perkawinannya  dilaksanakan  pada  usia  yang relatif  muda,  dimana  mereka  harus  terpaksa  melaksanakan  perkawinan  sehingga  mereka  terpaksa berhenti di tengah jalan dalam menyelesaikan studinya.
Selain ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah dibawah umur maka tentu saja ada akibat yang terjadi dari pernikahan dibawah umur antara lain keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain yaitu segi fisik dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan
mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak. Segi mental Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya. Segi kesehatan Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  reproduksi  seperti  kematian  ibu  maupun  kematian  bayi  serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan  melainkan  beresiko  tinggi.Berdasarkan  penetapan  perkara  permohonan  dispensasi  kawin Nomor  44/Pdt.P/2023/PA.Bn  tersebut  penulis  menemukan  bahwa  hakim  pemeriksa  perkara  telah menerapkan  undang-undang  dan  aturan  hukum  namun  disisi  lain  ada  pula  dampak  negatif  yang ditimbulkan yaitu dengan adanya pernikahan diusia dini atau belum cukup umur maka akan meningkatkan angka  perceraian  dan  dapat  meningkatkan  angka  pengangguran  serta  anak  terlantar.  Melihat  dari  sisi kesehatan  dan hukum anak dibawah umur lebih tidak stabil secara fisik dan mental.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dispensasi perkawinan diperlukan namun disisi lain ada pula dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan adanya pernikahan diusia dini atau belum cukup umur maka akan  meningkatkan  angka  perceraian  dan  dapat  meningkatkan  angka  pengangguran  serta  anak terlantar.Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  perkawinan  dibawah  umur  atau terjadinya dispensasi nikah yaitu faktor ekonomi, faktor keterbatasan pendidikan putus sekolah atau bahwa tidak sekolah sama, dan faktor sosial perkawinan. peran pemerintah dan orang tua juga diperlukan untuk mencegah  pernikahan  diusia  dini  yang  dapat  mengakibatkan  peningkatan  penelantaran  anak  dan peningkatan  angka  perceraian,  salah  satu  cara  dengan  melakukan  sosialisasi  kelingkungan  sekolah maupun sosialisasi kepada masyarakat umum.

## Saran
1.  Saran penulis memberikan regulasi khusus terkait dispensasi perkawinan agar tidak menambah angka perceraian.
2.  Meningkatkan peran pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pernikahan dini.

## DAFTAR PUSTAKA
Tulus prijanto,” Tinjauan dan pandangan hukum tehadap perkawinan yang tidak tercatat pemerintah serta dampaknya secara ekonomi “Edunomika,Vol.05,Nomor.02.2021
Marlina,Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan
RestorativeJustice,Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
Kamarusdiana,M.H,2018,”filsafat hukum ”, UIN jakarta Press :jakarta Serlika Aprita, “filsafat hukum”,Pt Rajagrafindo Persada : Depok (2020) Paulus Effendie Lotulung, “peranan yurisprudensi sebagai sumber hukum”,1998 Peter Mahmud Marzuki,penelitian hukum normatif,PT Kencana prenada media group. 2006. Tulus prijanto,” Tinjauan dan pandangan hukum tehadap perkawinan yang tidak tercatat pemerintah serta dampaknya secara ekono mi ”Edunomika,Vol.05,No.02.2021
Imam Syafi‟I Dkk, ” penetapan dispensasi nikah oleh hakim (studi kompratif hukum islam dan hukum positif “jurnal hukum keluarga Vol. 01 No.02 .2020.
Enrico  Simanjuntak, Peran  Yurisprudensi  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia, Jurnal  Konstitusi,  Volume 16,  Nomor  1,  Maret  2019.
Undang - Undang  Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang  Nomor 1 tahun 1974 https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/12111/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowe d=y  hal 78 – 79 Diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul : 13.34 WIB http://repository.unissula.ac.id/18481/8/BAB%20I_1.pdf  diakses  pada  tanggal  16  juni  2023  pukul  80.00 WIB http://repo.uinsatu.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf Diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul : 12.30 WIB