Endang Hadrian (2022) Urgensi Konstitusionalisasi Pangan Dalam Uud 1945 . Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 ( 11 )
E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 eISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## URGENSI KONSTITUSIONALISASI PANGAN DALAM UUD 1945

## Endang Hadrian
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia Email : endang.hadrian@dsn.ubharajaya.ac.id

## Abstrak
Pangan menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi umat manusia. Pangan menjadi salah  satu  sumber  kehidupan  yang  memiliki  arti  penting  dalam  keberlangsungan peradaban manusia. Maka persoalan hak untuk  mendapatkan pangan dapat  dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Indonesia yang merupakan negara  yang  menganut  sistem  demokrasi  konstitusional,  saatnya  memasukkan  isu pangan  dalam  perspektif  HAM.  Indonesia  berkewajiban  memikul,  menghormati serta  memenuhi  HAM  atas  pangan.  Meski  dalam  kenyataannya,  Indonesia  masih menghadapi berbagai persoalan atas tidak terpenuhinya kebutuhan pangan sebagai kebutuhan primer. Sehingga perlunya hak pangan secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang  Dasar  1945.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  urgensi konstitusionalisasi pangan dalam UUD 1945. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  studi  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini menyatakan  bahwa terjadinya  disharmonisasi  menunjukkan  gagalnya  pemerintah dalam  menahan  laju  pertumbuhan  masyarakat  Indonesia.  Menimbulkan  tidak terwujudnya lahan pertanian yang berkelanjutan. Jika lahan pertanian berkelanjutan gagal diterapkan. Tentu akan mengakibatkan Indonesia akan bergantung pada impor.
Kata kunci : Pangan, konstitusional, HAM, UUD 1945

## Abstract
Food is one of the basic needs for human beings. Food is one of the sources of life that  has  an  important  meaning  in  the  sustainability  of  human  civilization.  So  the issue of the right to food can be seen from the perspective of Human Rights (HAM). Therefore, it is time for Indonesia, which is a country that adheres to a constitutional democratic  system,  to  include  food  issues  in  the  perspective  of  human  rights. Indonesia is obliged to bear, respect and fulfill human rights over food. Even though in reality, Indonesia is still facing various problems due to the unfulfillment of food needs as a primary need. So that the need for food rights is explicitly stated in the 1945  Constitution.  This  study  aims  to  determine  the  urgency  of  the constitutionalization of food in the 1945 Constitution. The type of research used in
this  research  is  a  normative  juridical  research  study.  The  results  of  this  study indicate that the occurrence of disharmony indicates the failure of the government to  restrain  the  growth  rate  of  Indonesian  society.  Leads  to  the  non-realization  of sustainable  agricultural  land.  If  sustainable  agricultural  land  fails  to  apply.  Of course, this will result in Indonesia being dependent on imports.

## Keywords: Food, constitutional, human rights, the 1945 Constitution

## Pendahuluan
Pangan  merupakan  suatu  kebutuhan  pokok  manusia  sehingga  pangan  bersifat primer.  Adapun  upaya  memenuhi  kebutuhan  primer  tersebut,  manusia  pada  mulanya melakukan Food Gathering dan Food Hunting untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Seiring berjalannya waktu, jumlah manusia yang kian meningkat, sehingga pemenuhan tersbut  beralih  kepada  kegiatan  pertanian.  Jika  dalam  tatanan  negara,  pangan  menjadi salah satu penetap hidup matinya masyarakat di suatu negara. Seperti Uni Soviet, negara yang  bubar  karena  disebabkan  oleh  embargo  pangan  yang  dilakukan  oleh  Amerika Serikat. Di sisi lain, Kuba menjadi suatu negara yang dapat bertahan karena pemerintahan Kuba dapat memberi makan yang higienis bagi masyarakatnya, tanpa perlu melakukan impor.  Hal  tersebut,  menunjukkan  bahwa  pangan  sangat  diperlukan  dalam  kehidupan manusia (Saifulloh, 2021) .
Pangan  yang  saat  ini  masih  sekadar  sebagai  komoditas  dagang  semata,  perlu ditingkatkan kadarnya menjadi bagian tak terpisahkan dari HAM. Akses publik terhadap pangan menjadi salah satu HAM yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. Pangan dapat dikategorikan dalam isu kesejahteraan. Karena itu, setiap jiwa  manusia memiliki hak  untuk  sejahtera,  dan  sudah  menjadi  kewajiban  negara  dalam  menjamin  dan melindunginya. (Soetaprawiro, 2021)
Hak untuk mengakses pangan dapat dikategorikan ke dalam hak ekonomi. Sosial dan  budaya  (Ekosob),  dimana  ekosob  ini  tidak  dapat  berdiri  sendiri.  Karena  itu, dibutuhkan  peran  negara  dan  canpur  tangan  pemerintah  secara  aktif  dalam pemenuhannya. (Agustine, 2020)
Terlebih,  bila  disandingkan  dengan  praktik  hukum  di  Indonesia  bila diklasifikasikan  masuk  dalam  kategori  negara  hukum  kesejahteraan  ( welfare  state ), dimana negara memiliki peran penting dalam urusan warganya. Negara memiliki andil untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. (Oman, 2015) Sehingga, dalam hal ini negara wajib bertanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan demi terciptanya kehidupan yang  layak  bagi  warga  negaranya.  Pemerintah  dapat  peningkatan  kualitas  pelayanan publik  dan  pengembangan  kebijakan  dalam  rumpun  kesejahteraan  rakyat  melalui konstitusionalisasi persoalan pangan ke dalam UUD 1945.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  konsep  penelitian  yang  berdasarkan
pada  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## Hasil dan pembahasan
1. Apakah  di  Indonesia  regulasi  tentang  hak  pangan  dapat  mencapai  kedaulatan pangan?

## Daulat Pangan
Kedaulatan pangan sudah menjadi hak bagi seluruh kalangan masyarakat dalam upaya mengembangkan keahlian dalam bidang produksi. Kedaulatan pangan berlaku bagi masyarakat, baik yang berasal dari suatu komunitas, maupun suatu negara yang bertujuan untuk  mendeskripsikan  pertanian/pangan  sesuai  dengan  kreasi  yang  timbul  dari  hasil pemikiran  masing-masing  pribadi,  yang  berlandaskan  darisisi  sosial  dan  juga  ekonomi dengan  menyesuaikan  dengan  keadaan.  Penjelasan  tersebut  berkaitan  dengan  hak  atas memproduksi  pangan  dengan  memperhatikan  sisi  keamanan  dan  gizi  guna mempertahankan  mereka  dan  lingkungannya.  Kedaulatan  pangan,  menitikberatkan kepada  hak  pangan.  Pendekatan  yang  dapat  dilakuan  ialah  adanya  inisiatif  untuk membentuk kedaulatan atas pangan melalui agribisnis yang berasaskan kerakyatan dan berhenti,  sebisa  mungkin  tidak  mengkonsumsi  bahan  pangan  impor,  memperhatikan bidang agraria, dan juga menyintas kemiskinan.

## Regulasi
Negara Indonesia memiliki Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan atas  perubahan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1996.  Dalam  Undang-Undang  No.  18 Tahun 2012, ditujukan untuk menggapai 3 (tiga) hal yaitu tentang kedaultan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Sebagaiman tercantum dalam Pasal 1 ayat (2-4) Undang- Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yakni :
Ayat (2) “ Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak  bagi  masyarakat  untuk  menentukan  sistem  Pangan  yang  sesuai  dengan  potensi sumber daya lokal. ‘’
Ayat (3)
‘’Kemandirian  Pangan  adalah  kemampuan  negara  dan  bangsa  dalam  memproduksi Pangan  yang  beraneka  ragam  dari  dalam  negeri  yang  dapat  menjamin  pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat  perseorangan dengan memanfaatkan potensi  sumber  daya  alam,  manusia,  sosial,  ekonomi,  dan  kearifan  lokal  secara bermartabat.’’
Ayat (4)
‘’Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya,  aman,  beragam,  bergizi,  merata,  dan  terjangkau  serta  tidak  bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.’’
Sehingga  regulasi  ini  menjadi  suatu  identitas  bagi  pembangunan  para  petani Indonesia. “Ketahanan Pangan’’ ialah sutau paradigma yang selama ini digunakan oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan pangan bagi masyarakat dan pertanian di Indonesia. Akan  tetapi,  regulasi  tentang  pangan  juga  menggadopsi  ‘’Kedaulatan  Pangan’’  guna melengkapi  tindakan  penyempurnaan  guna  mencapai  ketahanan  pangan.  Dari  regulasi tersebut,  apakah  hak  pangan  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  Indonesia? The  State  of Food Security and Nutrition In The World menguraikan tentang  masyarakat  Indonesia yang belum terpenuhi hak atas pangannya, Pada tahun 2013, terdapat 15 Provinsi yang melaporkan  bahwa  stunting  termasuk  kedalam  isu  yang  serius.  Stunting  merupakan konsidisi  dimana  anak  memiliki  tubuh  yang  lebih  pendek  dibandingkan  anak  yang seusianya.  Perlamabatan  perkembangan  ini  disebabkan  oleh  faktor  gizi  dan  kesehatan. Dilanjut  pada  tahun  2016,  Populasi  masyarakat  Indonesia  sebanyak  7,9%  mengalami kelaparan pangan, dan terdapat kesenjangan wilayah yang mengakibatkan gizi buruk. Di tahun  2018,  wilayah  Papua  terdapat  6  Kabupaten  di  Asmat  serta  80  juta  penduduk Indoenesaikerawanan  Pangan.  Kemudian  tahun  2017-2019,  sebanyak  4,5  juta  anak dibawah lima tahun mengalami mal nutrisi. Malnutrisi yang yang prevalensinya tinggi, kerap  dialami  oleh  anak-anak  indonesia  ialah  sebanyak  36,4%  mengalami  stunting, sebanyak 13,5% menderita wasted, serta sebanyak 11,5% mengalami obesitas.
Dari data atas menunjukkan bahwa regulasi tentang hak pangan belum berdampak pada pemenuhan hak pangan dalam bidang ketersediaan dan akseptabilitas pangan yang sejatinya harus dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat.   Selain itu, dari keterangan  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  ketujuh  presiden,  menggambarkan  bahwa kebijakan-kebijakan tersbut tidak memilki arah yang jelas. Hal ini disebabkan karena hak pangan tidak tercantum secara spesifik dalam konstitusi tertinggi di Indonesia. Padahal seharusnya, diperlukannya konstitusi yang dapat memberi arahan untuk tiap-tiap kebijkan yang  hendak  dikeluarkan  oleh  para  presiden,  agar  landasan  yang  digunakan  jelas  dan adanya suatu kesinambungan.
Hak atas pangan harus tercantum dalam konstitusi, agar warga negara memiliki kekuatan  hak  konstitusional.  Sebab,  hak  pangan  belum  tercantum  secara  jelas  dalam Undang-Undang  Dasar  1945,  maka  hal  tersebut  dapat  mengundung  kelemahan  yang nantinya  akan  membuat  eksistensi  negara  menjai  lemah.  Kelemahan  tersebut  perlu mengalami  perbaikan,  yang  dimana  perbaikan  tersebut  dilakukan  melalui  amandemen UUD 1945. Pengamandemanan dapat dilakukan secara keseluruhan maupun hanya pada substansi  tertentu,  agar  dapat  menyudahi  implikasi  yang  tak  terarah  dalam  bidang ketatanegaraan (Huda,  2008) .  Karena  amandemen  merupakan  suatu  cara  dalam mengubah  konstitusi.  K.C  Wheare  mengatakan,  tiga  upaya  yang  dapat  dilaksanakan untuk mengamandemenkan konstitusi, yaitu:
1. Formal
Amandemen  formal  merupakan  pengamandemanan  kontitusi  melalui  peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Mekanisme pengamandemenan di Indonesia tercantum dalam Pasal 37 UUD 1945.
2. Membumikan kebiasaan ketatanegaraan
Memaknai  amandemen  konstitusi  tak  hanya  dalam  lingkup  amandemen  formal. Memaknai amandemen juga dapat diupayakan melalui konvensi ketatanegaraan.
3. Penafsiran Hakim
Yakni  hakim  mengamandemen  dalam  bidang  tekstual  konstitusi,  ialah mengaamandemenkan arti yang terkandunf dalam konstitusi.
Kondisi negara yang tidak memberikan jaminan hak atas pangan secara eksplisit dalam  konstitusi  menjadi  persoalan  serius  bagi  bangsa  ini  memunculkan  persepsi mendasar  bahwa  norma  hukum  yang  mengatur  seputar  hak  atas  pangan  belum sepenuhnya  sempurna  yang  menyebabkan  terjadinya  problem  dari  ketidaktegasan pengaturan dalam konstitusi. Hal tersebut dikarenakan konstitusi menjadi sumber dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan materi muatan peraturan perundang- undangan  dibawah  konstitusi  merupakan  aturan  implementatif  dari  amanat  konstitusi. Untuk itu adalah beralasan jika pemenuhan hak atas pangan akan lebih terjamin jika hak tersebut diatur dalam UUD 1945 (Muwaffiq, 2017) .
2. Aspek  terpenuhinya  kedaulatan  pangan  apabila  ketahanan  pangan  dan ketersediaan lahan dapat terpenuhi

## Ketahanan Pangan
Dapat  dikatakan  berhasil  dalam  upaya  ketahanan  pangan,  dapat  dilihat  dari kecukupan  serta  kelayakan  mutu  pangan  yang  tentunya  berkaitan  dengan  ketersediaan pangan. Faktor lain yang mempengaruhi ketahanan pangan ialah mayoritas masyarakat bergantung  kepada  satu  jenis  pangan  yaitu  beras.  Sehingga  apabila  persediaan  pangan tidak  terpenuhi,  maka  terjadi  kemiskinan  pada  masyarakat  yang  bergantung  pada  satu jenis pangan tersebut. Empat pilar dalam bidang ketahana pangan meliputi ketersediaan pangan yang cukup, kestabilan pangan, adanya akses dan pemanfaatan. Pemerintah dapat dikatakan sukses dalam upaya ketahanan pangan apabila rumah tangga telah tercukupi pangannya  baik  dari  segi  jumlah  ataupun  kualitas,  dan  penyebaran  pangan  merata keseluruh bagian di wilayah Indonesia. Perlunya pemenuhan pangan yang adil dan merata untuk menghindari kerawanan pangan. Kerawanan pangan merupakan situasi masyarakat yang tingat ketersedian pangannya tidak tercukupi dalam memenuhi standar pertumbuhan kesehatan. Terjadinya kerawanan pangan dapat dilihat dari segi sifatnya, yakni :
1. Kronis,  ialah  gejala  kekurangan  makan  dalam  kuran  waktu  yang  cukup  lama, disebabkan  oleh  ketidakmampuan  masyarakat  untuk  memperoleh  pangan  sesuai dengan  mestinya.  Tidak  dapat  membeli  juga  tidak  dapat  memproduksi  sendiri, karena keterbatasan kemampuan dan mengakibatkan timbulnya penyakit.
2. Transiem,  ialah  situasi  yang  diluar  dugaan  masyarakat,  seperti  terjadinya ketidakstabilan  produk  sehingga  membuat  harga  pangan  melonjak,  terjadinya bencana alam yang mengakibatkan pasokan pangan yang rendah, juga dapat terjadi karena konflik sosial.
Di  Indonesia,  tahun  2018  Indoneisa  mengalami  stunting  hingga  menyentuh angka 30,8% yang mana pada garis yang telah ditentukan WHO adalah sebanyak 20%. Angka stuting yang tinggi bukan bermula pada tahun 2018, melainkan pada tahun-tahun sebelumnya  angka  stunting  sudah  dalam  kategori  yang  tinggi.  Riset  Kesehatan  Dasar
(Riskedas) pada tahun 2010 mengungkapkan stunting menyentuh angka 35,16% dilanjut ke  tahun  2013  yang  mencapai  37,2%,  pada  tahun  2015  stunting  mengalami  sedikit penurunan  yakni  berada  pada  29%,  dan  kembali  naik  ke  angka  29,6%.  Fakta  tersebut, tentu  menghadirkan  kekecawaan  karena  sebagai  negeri  yang  kaya  akan  sumber  daya alam,  nyatanya  belum  mampu  dalam  mengatasi  ketahanan  pangan  untuk  para masyarakatnya.  Indonesia  belum  dapat  memenuhi  karakter  hak  atas  pangan  sesuai standarisasi Food  and  Agriculture  Organization ( FAO ),  yang  meliputi  kapasitas, pemerataan, kemandiriran, keandalaan dan keberlanjutan (Jafar, 2019) . Selain stunting, Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes)  pada  tahun  2018  menyatakan  bahwa  terdapat 3,8%balita mengalami keadaan gizi buruk. Dampak yang tidak baik dari stunting dan gizi buruk, mengakibatkan penurunan kualitas usmber daya manusia, menurunyya daya saing bangsa  karena  disebabkan  oleh  perkembangan  otak  yang  mekambat,  kemudian  akan berpengaruh  kepada  cara  berpikir,  dan  akan  mempengaruhi  kemampuan  kognitif  dan sistem kekebalan tubuh. Dari penjelasan di atas,  maka diperlukannya suatu pengakuan secara  kontitusional  atas  pangan,  karena  hak  pangan  yang  tercantum  dalam  kontitusi memberikan  mandat  kepada  masyarakat  dalam  mengawal  kebijakan-kebijakan  terkait hak  pangan.  Bukan  hanya  itu,  dengan  adanya  konstitusi  maka  akan  memberikan  rasa aman kepada masyarakat atas hak pangan, karena konstitusi bersifat rigid. Jika hak atas pangan menjadi salah satu substansi yang akan dicantumkan dalam UUD 1945, potensi untuk mengabaikan dan mengurangi hak pangan akan menjadi sulit untuk direalisasikan oleh para pembuat kebijakan.

## Ketersediaan Lahan
Undang-Undang  No.41  tahun  2009  Tentang  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan, merupakan landasan hukum yang dibentuk guna meningkatkan cadangan pangan.  Tercatat  oleh  Badan  Ketahanan  Pangan,  sampai  tahun  2016  telah membangunlahan pertanian sebesar 3.826. Namun sayangnya undang-undang ini hanya dapat mengatasi ketersediaan lahan secara normatif, sementara disisi lain berdasarkan UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, eksistensi lahan peratanian  tersebut  mengalami  ancaman  kebijakan  untuk  pembangunan  yang  akan ditujukan kepada kepentingan umum.
Terjadinya  disharmonisasi  menunjukkan  gagalnya  pemerintah  dalam  menahan laju pertumbuhan masyarakat  Indonesia. Adapun perkiraan pada tahun 2035 Indoneisa akan mengalami peningkatan penduduk sebesar 1,3-1,5% per tahun. Perkiraan tersebut akan  bertolak  belakang  dengan  prinsip  utama  perlindungan  dan  larangan  alih  fungsi, karena tidak terwujudnya lahan pertanian yang berkelanjutan.
Meskipun sudah ada peraturan Undang-Undang No.41 Tahun 2009, alih fungsi lahan menjadi non lahan terus meningkat. Presentase di Pulau Jawa, lahan sawah 58,7% beralih menjadi perumahan, pengalihan lahan sawah menjadi non perumahan mengalami peningkatan  menjadi  35,3%.  Di  luar  Pulau  Jawa  ahli  fungsi  lahan  sawah  menyentuh 16,1% dan alih fungsi sawah menjadi non perumahan sebesar 35,3% (Raihan, 2013) . Jika lahan pertanian berkelanjutan gagal diterapkan. Tentu akan mengakibatkan Indonesia  akan  bergantung  pada  impor.  Dalam  menangani  hal  tersebut,  agar  dapat
mewujudkan  lahan  pertanian  yang  berkelanjutan  diharapakan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  dapat  memiliki  acuan  yang  jelas,  sehingga  tidak  mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda pada setiap masanya. Urgenisasi ketersedian lahan pangan perlu  termuat  dalam  konstitusi,  sebagai  wujud  mengsinkronisasi  kebijakan  agar  tidak keluar dari jalur konstitusi yang telah ditetapkan. Persoalan diatas menunjukkan adanya disharmoniasasi kebijakan pemerintah karena didorong dengan ego sektoral yang tumbuh antara Kementerian dan Lembaga. Dua, stop impor pangan khusus untuk beras, jagung, dan daging sapi

## Kesimpulan
Pangan  menjadi  salah  satu  kebutuhan  mendasar  bagi  umat  manusia.  Pangan menjadi salah satu sumber kehidupan yang memiliki arti penting dalam keberlangsungan peradaban  manusia.  Pangan  yang  saat  ini  masih  sekadar  sebagai  komoditas  dagang semata, perlu ditingkatkan kadarnya menjadi bagian tak terpisahkan dari HAM. regulasi ini  menjadi  suatu  identitas  bagi  pembangunan  para  petani  Indonesia.  “Ketahanan Pangan’’ ialah sutau paradigma yang selama ini digunakan oleh pemerintah dalam upaya pemenuhan  pangan  bagi  masyarakat  dan  pertanian  di  Indonesia.  Kondisi  negara  yang tidak  memberikan  jaminan  hak  atas  pangan  secara  eksplisit  dalam  konstitusi  menjadi persoalan serius bagi bangsa ini memunculkan persepsi mendasar bahwa norma hukum yang mengatur seputar hak atas pangan belum sepenuhnya sempurna yang menyebabkan terjadinya problem dari ketidaktegasan pengaturan dalam konstitusi. Ketahanan Pangan, Dapat  dikatakan berhasil dalam upaya ketahanan  pangan, dapat  dilihat dari  kecukupan serta  kelayakan  mutu  pangan  yang  tentunya  berkaitan  dengan  ketersediaan  pangan. Faktor  lain  yang  mempengaruhi  ketahanan  pangan  ialah  mayoritas  masyarakat bergantung  kepada  satu  jenis  pangan  yaitu  beras.  Sehingga  apabila  persediaan  pangan tidak  terpenuhi,  maka  terjadi  kemiskinan  pada  masyarakat  yang  bergantung  pada  satu jenis pangan tersebut.
Di Indonesia, tahun 2018 Indoneisa mengalami stunting hingga menyentuh angka 30,8% yang mana pada garis yang telah ditentukan WHO adalah sebanyak 20%. Angka stuting  yang  tinggi  bukan  bermula  pada  tahun  2018,  melainkan  pada  tahun-tahun sebelumnya  angka  stunting  sudah  dalam  kategori  yang  tinggi.  Riset  Kesehatan  Dasar (Riskedas) pada tahun 2010 mengungkapkan stunting menyentuh angka 35,16% dilanjut ke  tahun  2013  yang  mencapai  37,2%,  pada  tahun  2015  stunting  mengalami  sedikit penurunan  yakni  berada  pada  29%,  dan  kembali  naik  ke  angka  29,6%.  Fakta  tersebut, tentu  menghadirkan  kekecawaan  karena  sebagai  negeri  yang  kaya  akan  sumber  daya alam,  nyatanya  belum  mampu  dalam  mengatasi  ketahanan  pangan  untuk  para masyarakatnya.  Ketersedian  lahan, Undang-Undang  No.41  tahun  2009  Tentang  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  merupakan  landasan  hukum  yang  dibentuk  guna meningkatkan cadangan pangan. Tercatat oleh Badan Ketahanan Pangan, sampai tahun 2016 telah membangunlahan pertanian sebesar 3.826. Namun sayangnya undang-undang ini  hanya  dapat  mengatasi  ketersediaan  lahan  secara  normatif,  sementara  disisi  lain berdasarkan UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,
eksistensi lahan peratanian tersebut mengalami ancaman kebijakan untuk pembangunan yang akan ditujukan kepada kepentingan umum.
Terjadinya  disharmonisasi  menunjukkan  gagalnya  pemerintah  dalam  menahan laju  pertumbuhan  masyarakat  Indonesia.  Menimbulkan  tidak  terwujudnya  lahan pertanian yang berkelanjutan. Jika lahan pertanian berkelanjutan gagal diterapkan. Tentu akan mengakibatkan Indonesia akan bergantung pada impor.

## BIBLIOGRAFI

## JURNAL
Hafshah, Mohammad Jafar. (2019). “ Peranan Kedaulatan Pangan Terhadap Ketahanan Nasional ,” Jurnal Ketatanegaraan Volume 14. Google Scholar .
Huda Ni’matul. (2008). Gagasan Amandemen  (Ulang) UUD 1945 (Usulan  Penguatan DPD dan Kekuasaan Kehakiman). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Volume 15. Nomor 3. Google Scholar .
Jufri  Muwaffiq.  2017.  Perbandingan  Hak  Kebebasan  Beragama  Antara  Indonesia  dan Majapahit. Jurnal Konstitusi. Volume 14. Nomor 2. Google Scholar .
Saifulloh,  P.  P.  A.  (2021).  Gagasan  Konstitusi  Pangan:  Urgensi  Pengaturan  Hak  Atas Pangan  Warga  Negara  dalam  Amandemen  Kelima  UUD  1945. Jurnal  HAM , 12 (2), 227. Google Scholar .

## BUKU
Soetaprawiro Koerniatmanto. 2016. ‘’Hukum Agribisinis Dan Agroindustri: Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Atas Produk-Produk Pertanian’’. UNPAR Press.
Agustine Olly Viana dan Muhammad Reza Winata. 2020. , ‘’Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya:  Perlindungan  Melalui  Peradilan  Konstitusional’’. Depok:  PT. Rajagrafindo Persada.
Sukmana  Oman  ,  Luthfi  J.  Kurniawan,  Masuki,  dan  Abdussalam.  2015. ‘’Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial’. Malang: Intrans Publishing
Copyright holder: Endang Hadrian (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: