## KINERJA KEPALA SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) PADA SEKOLAH
STANDAR NASIONAL (Survey di SMPN 11 Kota Jambi)
Husni Sabil *
* Dosen Program  Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi e-mail: sabilmath@gmail.com

## ABSTRAK
Kepala  sekolah  merupakan  pengemban  tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  tingkat  sekolah. Tanggung  jawab  tersebut  sarat  dengan  harapan  dan  pembaharuan,  sehingga  cita-cita  mulia  pendidikan  secara tidak  langsung  diserahkan  kepada  kepala  sekolah.  Kajian  tentang  kinerja  kepala  sekolah  bertujuan  untuk mengetahui  apakah  pelaksaaan  program  sekolah  sudah  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  apa  saja  hambatan yang ditemukan serta bagaimana mengatasi masalah yang temukan tersebut. Manajemen berbasis sekolah adalah pengkoordinasian  dan  penyerasian  sumber  daya  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  sekolah  melalui  sejumlah input  manajemen dalam proses pengambilan  keputusan. Dalam implementasi MBS kegiatan pokok  yang harus diemban  kepala  sekolah  yakni  merencanakan,  mengorganisasi,  pengadaan  staf,  mengarahkan/orientasi  sasaran, koordinasi, memantau serta menilai/evaluasi. Penelitian ini dilakukan di SMPN 11 Kota Jambi yang merupakan salah satu sekolah standar nasional di Kota Jambi. Metode yang diganakan dalam penelitian ini adalah  metode Survey  dengan  tingkat  eksplanasi  penelitian  deskriptif.  Sumber  data  penelitian  ini  terdiri  dari  kepala  sekolah, guru  dan  tata  usaha.  Hasil  akhir  dari  penelitian  di  SMPN  11  Kota  Jambi  ini  menggambarkan  bahwa implementasi  MBS  sudah  baik,  yaitu X =69,07 dengan  skor  rata-rata  untuk  masing-masing  indikator  fungsi kepala  sekolah  adalah  Educator  =68,78,  Manajer  =69,63,  Administrator  =71,63,  Supervisor  =66,37,  Leader =70,91,  Innovator  =68,40  dan  sebagai  Motivator  =67,82.  Untuk  itu  diharapkan  pemerintah  daerah  dapat merancang  rambu-rambu  dan  kewenangan  yang  jelas  tentang  kepala  sekolah,  sehingga  kepala  sekolah  dapat mengelola manajemen sekolah secara mandiri.
Kata Kunci : Kinerja Kepala Sekolah, Manajemen Berbasis Sekolah .

## ABSTRACT
The school principal is a responsible person in administration of education at the school level. Making policies and procedures and setting educational aims and standards is the responsibility of the school principal. Study on the school principal performance aims to determine implementation school programs in accordance with plan or no,  type  of  problem  in  implementation,  and  problem  solving  in  implementation.    Schools  focus  not  only  on  a student’s academic success, but their emotional well-being as well. Although functions vary by location and size, the  principal  is  primarily  responsible  for  administering  all  aspects  of  a  school’s  operations.  What  then  do principals actually do on a day-to-day basis. One way to analyze what principals do is to examine their job from a number of perspectives: leadership functions, administrative roles, management skills, task dimensions, human resource  activities,  and  behavioral  profiles  of  effective  versus  successful  administrators.  School  based management  is  coordination  and  harmonization  of  human  resources  which  conducted  independently  by  school through  a  number  of  management  input  whitin  the  decision  making  process.  The  main  activities  of  school principal  in  implementation  of  school  based  management  were  planning,  organizing,  staffing,  directing/goal orientation,  coordination,  monitoring,  and  assessing/evaluating.  This  study  was  conducted  in  SMP  11  Kota Jambi. This school is one of  the  national  standard schools  in Kota Jambi. The  survey  method  with descriptive explanation  level  used  in  this  study.  The  data  source  of  this  research  consists  of  principals,  teachers  and administrators.  The  final  results  of  study  at  SMP  11  Kota  Jambi  showed  the  implementation  of  school  based management  is  good, X =  69.07  with  an  average  score  for  each  indicator,  the  principal  function  Educator  = 68.78,  Manager  =  69.63,  Administrator  =  71.63,  Supervisor  =  66.37,  Leader  =  70.91,  Innovator  =  68.40  and Motivator  =  67.82.  Based  on  this  data,  the  local  government  is  expected  to  be  able  to  design  rules  and  clear authority of the school principal, so the principal could manage independently school management.
Key words : school principal performance, school based management

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pendidikan sentralisasi  yang  selama  ini  diterapkan  di Indonesia telah melahirkan masalah pokok pendidikan  sebagaimana  diatas.  Dengan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pusat tersebut, terdapat banyak kelemahan. Menurut  Slamet  kelemahan-kelemahan tersebut antara lain: keputusan pusat sering kurang  sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah; administrasi  berlebihan  yang  dikarenakan lapis-lapis  birokrasi  yang  terlalu  banyak telah  menyebabkan  kelambanan  dalam menangani  setiap  permasalahan,  sehingga menyebabkan  kurang  optimalnya  kinerja sekolah;  dalam  kenyataan,  administrasi telah mengendalikan kreasi; proses pendidikan dijalankan dengan undermanaged sehingga menghasilkan tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  yang rendah;  dan  manajemen  berbasis  pusat tidak  saja  menumpulkan  daya  kreativitas sekolah,  tetapi  juga  mengikis  habis  rasa kepemilikan warga sekolah terhadap sekolahnya.
Konsep  desentralisasi  pendidikan mengusulkan sebuah model
penyelenggara-an pendidikan yang dikenal sebagai  Manajemen  Berbasis  Sekolah (School Based Management) yang bertujuan  untuk  Pendidikan  merupakan investasi masa depan yang sangat berharga dalam  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM).  Tetapi    tanpa  sistem
pendidikan yang jelas dan sistematis, maka peningkatan kualitas mustahil akan tercapai.  Berbagai  persoalan  pendidikan perlu  mendapat  perhatian  serta  dicarikan sulusinya  sebagaimana  yang  dinyatakan Nurkolis (2005) bahwa melalui desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan  pokok  pendidikan,  yaitu masalah  mutu,  pemerataan,  relevansi, efisiensi, dan manajemen, dapat terpecahkan.
Manajemen berbasis sekolah berasal  dari  tiga  kata,  yaitu  manajemen, berbasis,  dan  sekolah.  Manajemen  adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya melalui sejumlah input manajemen  untuk  mencapai  tujuan  atau untuk  memenuhi  kebutuhan  pelanggan. Input  manajemen  terdiri  dari  tugas, rencana,  program,  limitasi  yang  terwujud dalam bentuk ketentuan-ketentuan, pengendalian  (tindakan  turun  tangan),  dan kesan dari anak buah ke bapak/ibu buah).
Berbasis berarti "berdasarkan pada" atau "berfokuskan pada". Sedangkan Berbasis  menurut  Nurkolis  (2005)  berarti dasar  atau  azas.  Sekolah  adalah  suatu organisasi  terbawah  dalam  jajaran  Depar- temen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas) yang bertugas memberikan "bekal kemampuan  dasar"  kepada  peserta  didik atas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat  legalistik  (makro,  meso,  mikro) dan  profesionalistik  (kualifikasi,  untuk
sumber  daya  manusia;  spesifikasi  untuk barang/jasa, dan prosedur-prosedur kerja).
Menurut  Bailey  (1991),  organisasi yang  cakupan  pemerintahan,  manajemen, dan  ukurannya  kecil,  mudah  beradaptasi. Karena  itu,  desentralisasi  bukan  lagi merupakan  hal  penting  untuk  diterapkan, tetapi sudah merupakan keharusan. Dengan desentralisasi, maka: (1) fleksibilitas pengambilan  keputusan  sekolah  akan tumbuh  dan  berkembang  dengan  subur, sehingga keputusan dapat dibuat "sedekat" mungkin  dengan  kebutuhan  sekolah;  (2) akuntabilitas/pertanggung-gugatan terhadap  masyarakat  (majelis  sekolah, orangtua  peserta  didik,  publik)  dan pemerintah  meningkat;  dan  (3)  kinerja sekolah  akan  meningkat  (efektivitasnya, kualitasnya, efisiensinya, produktivitasnya, inovasinya, provitabilitasnya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moralnya).
Sehubungan  dengan  otonomi  yang harus dimiliki oleh sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, maka proses  pengambilan  keputusan  merupakan hal  penting  perlu  diperhatikan.  Kualitas suatu keputusan  yang telah diambil sangat ditentukan  oleh  proses  lahirnya  keputusan tersebut,  apakah  keputusan  itu  hanya datang  dari  seorang  pimpinan  saja, pimpinan bersama bahawannya atau keputusan  itu  lahir  dengan  melibat  semua komponen yang punya kepentingan dengan pendidikan itu sendiri. Proses pengambilan
keputusan  merupakan  salah  satu  kegiatan dalam implementasi MBS, terutama pengambilan keputusan partisipatif sebagaimana  yang  dinyatakan  Nurkolis (2005) bahwa secara ringkas definisi MBS adalah otonomi manajemen dan pengambilan keputusan partisipatif.
Sedangkan  menurut  Wohlstetter dan  Mohrman  dalam  Nurkholis  juga terdapat  empat  sumber  daya  yang  harus didesentralisasikan  yang  pada  hakikatnya merupakan  inti  dan  isi  dari  MBS  yaitu power/authority,  knowledge,  information dan  reward. Keempatnya  merupakan bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dan menuntut kehadirannya.
MBS  dipandang  banyak    pihak memberi  ruang  gerak  lebih  longgar  bagi kepala  sekolah  untuk  meningkatkan  mutu sekolahnya.  Dengan  diberikan  otonomi ketingkat sekolah, maka untuk peningkatan mutu  pendidikan  peran  utama  yang  harus diemban  oleh  kepala  sekolah  adalah sebagai pemimpin pendidikan.
Pada  tingkat  paling  operasional, kepala  sekolah  adalah  orang  yang  berada di  garis  terdepan  yang  mengkoordinasikan upaya  meningkatkan  pembelajaran  yang bermutu.  Kepala  sekolah  diangkat  untuk menduduki jabatan yang bertanggungjawab mengkoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan  pada  level  sekolah  masing- masing.
Kepala  sekolah  adalah  pelaksana suatu tugas yang sarat dengan harapan dan pembaharuan.  Kemasan  cita-cita  mulia pendidikan  kita  secara  tidak  langsung diserahkan  kepada  kepala  sekolah.  Karena itu menurut Wahjosumidjo bahwa keberhasilan  sekolah  adalah  keberhasilan kepala  sekolah.  Untuk  itu  Optimisme orang tua yang terkondisikan pada kepercayaan menyekolahkan putera- puterinya  pada  sekolah  tertentu  tidak  lain berupa  fenomena  menggantungkan  cita- citanya  pada  kepala  sekolah.  Peserta  didik dapat  belajar  dan  membelajarkan  dirinya hanya karena fasilitasi kepala sekolah.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut Xaviery menyatakan bahwa dalam mengelola  sekolah  kepala  sekolah  tidak hanya  dituntut  sebagai  educator  dan administrator, melainkan juga harus berperanan sebagai manajer dan supervisor yang  mampu  menerapkan  manajemen bermutu.  Indikasinya  ada  pada  iklim  kerja dan  proses  pembelajaran  yang  konstruktif, berkreasi  serta  berprestasi.  Manajemen sekolah  tidak  lain  berarti  pendayagunaan dan penggunaan sumber daya yang ada dan yang  dapat  diadakan  secara  efisien  dan efektif  untuk  mencapai  visi  dan  misi sekolah.  Kepala  sekolah  bertanggung jawab  atas  jalannya  lembaga  sekolah  dan kegiatannya.  Kegiatan  pokok  yang  harus diemban kepala sekolah yakni merencanakan, mengorganisasi,
mengadakan  staf,  mengarahkan/orientasi sasaran,  mengkoordinasi,  memantau  serta menilai/evaluasi.
Untuk melihat kualitas kerja kepala sekolah,  Dirjen  Dikdasmen  memberikan rambu-rambu  untuk  mengukur  kinerja sekolah.  Penilaian  kinerja    sekolah merupakan upaya pemotretan kepemimpinan  kepala  sekolah.  Kinerja sekolah  merupakan  keterpaduan  kinerja semua  warga  sekolah  yang  tidak  terlepas dari  pelaksanaan  kepala  dalam  upaya peningkatan  mutu  pendidikan  berbasis sekolah.
Penilaian  kinerja  sekolah  meliputi perkembangan berbagai aspek dari komponen  akademik  dan  komponen  non akademik  serta  aktifitas  kepemimpinan kepala  sekolah.  Penilaian    ini  mengacu pada  tiga  hal,  yaitu  :  masukan,  proses  dan keluaran. Sehubungan dengan diterapkannya  manajemen  peningkatan mutu  berbasis  sekolah  (MPMBS),  maka penilaian  kinerja  lebih  ditekankan  kepada proses  manajerial  yang  dilakukan  kepala sekolah.
Wahjosumidjo (2003)
menjelaskan bahwa proses pada kepemimpinan kepala sekolah adalah suatu cara  yang  sistematik  dalam  mengerjakan sesuatu.  Berkenaan  dengan  itu  maka efektivitas  kepala  sekolah  dapat  ditinjau dari  pelaksanaan  tugasnya  sebagai  : Pendidik (Educator), Pengelola (Manager), Pengurus (Administrator), Penyelia
(Supervisor), Pemimpin (Leader),
Pembaharu  (Inovator)  dan  Pembangkit Minat (Motivator)

## METODE PENELITIAN
Sesuai  dengan  permasalahan  yang akan  diteliti,  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  kinerja  kepala  sekolah dalam penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah (MBS) di bidang komponen  proses  di  SMPN  standar nasional di kota Jambi.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode survey dengan tingkat  eksplanasi  penelitian  deskriptif. Penelitian  deskriptif  ini  untuk  mengetahui nilai variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah semua informasi yang berkaitan dengan kinerja kepala sekolah di SMPN  11  kota  Jambi.  Untuk  memperoleh data tersebut, dibutuhkan sumber data yang terdiri  dari  kepala  sekolah,  guru  dan  tata usaha.
Data yang didapat dari penelitian, selanjutnya  dianalisis  secara  deskriptif.
Analisis data tersebut dilakukan
menggunakan  tabel. Penjelasan  hasil
tabulasi  menggunakan  keterangan  yang didapat  melalui  wawancara  dan  studi literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Data
Deskripsi  data  yang  akan  disajikan dari  hasil  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan  gambaran  secara  umum mengenai  penyebaran  data  masing-masing indikator  yang  diperoleh  dilapangan.  Data yang  disajikan  berupa  data  mentah  yang diolah menggunakan teknik statistik deskripsi.
Penilaian  kinerja  kepala  SMPN  11 kota  Jambi  dapat  dilakukan  berdasarkan pengamatan guru dan tata usaha. Pengamatan  tersebut  dilakukan  dengan mengukur  sejumlah  indicator  kinerja kepala  sekolah  yang  dijabarkan  dalam bentuk  kisi-kisi  serta  dioperasionalkan melalui pernyataan-pernyataan. Hasil pengamatan  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Tabel 1. Kinerja kepala sekolah di SMPN 11 kota Jambi.
No Skor X Guru X TU Indikator Sub Indikator R-R 1. Educ. 68,78 1.1  Prestasi sebagai guru 71,30   71,30 1.2  K. membimbing guru / Staf 69,74   71,29   68,18 1.3  K. mengembangkan guru / Staf 68,20   70,82   65,57 1.4 Memberikan  con.  mengaj/BK  yg baik 65,88   65,88 2. Manaj. 69,63 2.1  K. menyusun program sekolah 76,82   76,82 2.2  K. menyusun organisasi kepeg. 69,24   69,24   69,24 2.3  K. menggerakkan staf guru / TU 65,45   65,45   65,45 2.4  K. Mengopt. Sum. Daya sekolah 67,00   67,00   67,00 3. Admin.  71,63 3.1  K. mengelola Adm KBM dan BK 67,65   65,29  70 3.2  K. mengelola Adm kesiswaan 71,79   69,57  74,00 3.3  K. mengelola Adm ketenagaan 72,73 72,73 3.4  K. mengelola Adm sarana/pras. 70,00 70,00 3.5  K. mengelola Adm perkantoran 73,41 73,41 3.6  K. mengelola Adm keuangan 74,20 74,20 4 Superv.  66,37 4.1  K. menyusun program supervisi 69,05   69,27   68,82 4.2  K. melaksanakan supervisi pendd.  62,03   64,50   59,55 4.3  K. memanfaatkan hasil supervisi 68,04   67,89   68,18 5 Leader 70,91 5.1  Memilki kepribadian yang kuat 71,79   72,01   71,57 5.2  K. mengambil keputusan 70,30   74,57   66,02 5.3  K. berkomunikasi 70,65   71,29   70,00 6 Innov. 68,40 6.1  K. mencari gagasan baru 70,28   71,00   69,55 6.2  K. melaksanakan pembaharuan 66,52   68,48   64,55 7 Motiv. 67,82 7.1 K.  mengatur  lingkungan  kerja (fisik) 69,36   70,76   67,95 7.2 K.  mengatur  suasana  kerja  (non fsk) 72,54   71,75   73,33 7.3  K. menetapkan penghar. & huk. 61,56   64,78   58,33 R-R 69,07
Kinerja  kepala  SMPN  11  kota Jambi  sebagaimana    pada  tabel    diatas, dapat  dilihat  dari  berbagai  fungsi.  Secara umum  dari  semua  fungsi  kepala  sekolah terdapat  kinerja kepala sekolah dengan X =69,07.  Kinerja  tertinggi  terdapat  pada
fungsi kepala sekolah sebagai Administrator,  yaitu  dengan X =71,63.
Sedangkan  kinerja  terendah  terdapat  pada fungsi  kepala  sekolah  sebagai  Supervisor,
yaitu dengan X =66,37.
Pada  sejumlah  sub  indicator  yang
merupakan penjabaran dari 7(tujuh) indicator  yang  ada,  kinerja  tertinggi terdapat  pada  kemampuan  kepala  sekolah menyusun  program  sekolah,  yaitu  dengan X =76,82.  Sedangkan  kinerja  kepala sekolah  yang  tergolong  rendah  terdapat pada kemampuan kepala sekolah memberikan  penghargaan  (reward)  dan hukuman  (punishment),  yaitu  dengan X =61,56.  Namun  demikian  secara  umum kemampuan kepala sekolah dapat dinyatakan baik.

## Pembahasan
Kinerja  kepala  SMPN  11  kota Jambi  secara  umum  adalah  baik,  baik berdasarkan penilaian guru maupun penilaian  tata  usaha.  Bedasarkan  kedua penilaian tersebut diperoleh kualitas kinerja  kepala  sekolah  dengan X =69,07.
Perbedaan  penilaian  yang  terjadi  terhadap kinerja  kepala  sekolah  oleh  guru  dan  tata usaha  tidaklah  begitu  berarti,  karena perbedaan itu hanya terdapat pada beberapa  item  dengan  selisih  skor  yang tidak begitu jauh. Salah satu perbedaan itu dapat  dilihat  pada  kemampuan  kepala sekolah  mengambil  keputusan  pada  saat yang  tepat.  Dalam  hal  ini  rata-rata penilaian guru dengan X =72,00, sedangkan  penilaian  dari  tata  usaha  hanya dengan X =65. Kedua angka tersebut tidak
berbeda secara berarti, karena masih dalam interval baik.
Dalam  kapasitas  sebagai  educator, kinerja  kepala  SPMN  11  kota  Jambi  yang dinyatakan  baik  berhubungan  dengan kemampuan  mengembangkan  guru  dan tata  usaha,  khususnya  kenaikan  pangkat. Sehubungan  dengan  itu  dalam  sebuah artikel  juga  dinyatakan  bahwa  dukungan dari  kepala  sekolah  mengenai  kenaikan pangkat bagi pegawai negeri dan kebutuhan pengembangan profesional dikomunikasikan  kepada  guru,  bahwa  hal tersebut  penting  demi  tercapainya  tujuan pendidikan  sekolah.  Apabila  kesejahteraan guru  terjamin,  guru  dapat  memberi perhatian  yang  lebih  kepada  pengajaran. Guru didukung untuk meningkatkan kualifikasi  ke  tingkat  S1  dan  didorong untuk  melanjutkan  ke  tingkat  yang  lebih tinggi. Baiknya kemampuan kepala sekolah khususnya dalam urusan kepangkatan  guru  dan  tata  usaha  ini  tidak lain  dikarenakan  kegiatan  tersebut  hanya bersifat  pelayanan  terhadap  guru  dan  tata usaha.  Sehingga  upaya  yang  dilakukan kepala sekolah hanya memfasilitasi kebutuhan  kepangkatan  guru  dan  kepala sekolah tanpa membawa implikasi terhadap pembiayaan pendidikan, khususnya biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Sebagai  manajer  kepala  SMPN  11 kota  Jambi  memiliki  kinerja  cukup  tinggi,
terutama  kemampuan  menyusun  program sekolah,  dengan X =76,82.  Hal  ini  dapat dilakukan  kepala  sekolah  secara  baik dikarenakan  program  sekolah  tersebut merupakan  kegiatan  yang  berkelanjutan, sehingga  penyusunan  yang  dilakukan hanya bersifat penyempurnaan dari program  yang  sudah  disusun  sebelumnya. Selain  itu  kepala  sekolah  menyadari pentingnya  peranan  program  sekolah sebagaimana  pendapat  Suryadi  (2003) bahwa  setiap  sekolah  seyogyanya  telah dapat  menyusun  dan  menetapkan  sendiri visi,  misi,  strategi,  tujuan,  logo,  lagu,  dan tata  tertib  sekolah.  Ini  merupakan  bukti kemandirian  awal  yang  harus  ditunjukkan oleh sekolah.
Walaupun  tidak  sama  sebagaimana kinerja  kepala  sekolah  sebagai  manajer, sebagai administrator dan sebagai supervisor  kepala  SMPN  11  kota  Jambi juga  memiliki  kinerja  yang  baik.  Hal  ini ditunjukkan  dengan  adanya  skor  kinerja yang  mencapai X =70  pada  kemampuan mengelola  administrasi  KBM  dengan memiliki  data  administrasi  KBM  dan kemampuan  kepala  sekolah  menyusun program supervisi dengan memiliki program supervisi kegiatan ekstrakurikuler.  Kedua  kemampuan  ini terwujud  dengan  baik  adalah  karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang langsung melibatkan guru, sehingga
dukungan  yang  baik  dari  guru  akan menjadi  modal  utama  bagi  kepala  sekolah dalam  mengelola  KBM  serta  menyusun program supervisi.
Kinerja  yang cukup menonjol yang terlihat  pada  kepala  SMPN  11  kota  Jambi adalah  kemampuan  dalam  mengambil keputusan  dengan X =74,57.    Kinerja  ini terutama  dalam  tanggungjawab  kepala sekolah  terhadap  keputusan  yang  telah diambil  serta  kepemimpinan  demokrasi yang  diterapkan.  Tingginya  tanggung jawab  kepala  sekolah  terhadap  keputusan yang  diambil  dikarenakan  pengambilan keputusan  tersebut  melibatkan  semua warga  sekolah.  Hal  ini  juga  dalam  artikel tentang Model Pembaharuan Pada Sekolah Menengah  Umum  dinyatakan  bahwa secara  umum  para  pemegang  peran mengalami  lebih  banyak  tanggung  jawab dalam pengambilan keputusan.
Walau  kinerja  kepala  SMPN  11 kota  jambi  yang  secara  umum  dinyatakan baik,  namum  pada  beberapa  tugasnya masih  ada  yang  tergolong  rendah.  Kinerja kepala  sekolah  yang  masih  tegolong rendah  tersebut  salah  satunya  dalam memberikan  penghargaan  (reward)  dan hukuman  (punishment),  yaitu  dengan X =55.  Rendahnya  kinerja  kepala  sekolah khususnya  dalam  memberikan  hukuman tersebut  tidak  lain  disebabkan  kepala sekolah tidak diberikan kewenangan penuh
dalam  pembinaan  dan  pengembangan stafnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan
Nurkolis (2005)
bahwa sekolah menginginkan  dimilikinya  otoritas  dalam pengambilan keputusan, namun pemerintah  pusat  atau  daerah  seringkali tetap  menginginkan  otoritas  keputusan tetap  dipihaknya.  Dengan  keterbatasan kewenangan  tersebut  kepala  sekolah  tidak mempunyai  keberanian  yang  cukup  untuk melaksanakan  hukum  tesebut.  Untuk  itu diperlukan aturan yang menjelaskan batasan  kewenangan  sekolah  sebagamana yang  dijelaskan  Sagala  (2004)  bahwa manajemen dan kebijakan yang berhubungan  dengan  sekolah  menjadi kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota perlu diatur dalam peraturan tersendiri.
Selain  itu,  kemampuan  kepala sekolah yang juga tergolong rendah adalah kemampuan dalam mengelola administrasi. Hal  ini  diperlihatkan  pada  kelengkapan data  praktikum  dan  data  kegiatan  belajar diperpustakaan, yang masing-masing hanya  memiliki X =62  dan X =63.
Kurangnya kelengkapan data kedua kegiatan tersebut disebabkan oleh tingginya  kepercayaan  yang  diberikan kepala  sekolah  terhadap  penanggungjawab kedua kegiatan tersebut sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat pengawasan kepala sekolah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil akhir dari penelitian lapangan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala  SLTPN 11 kota Jambi sudah baik. Artinya kegiatan manajemen yang dilakukan kepala sekolah sudah sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada kepala sekolah. Kondisi tersebut dapat dilihat dari rata-rata pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada kepala  sekolah,  yaitu X =69,07  dengan skor  rata-rata  untuk  masing-masing  fungsi kepala sekolah adalah :
1) Sebagai Educator, X =68,78
2) Sebagai Manajer, X =69,63
3) Sebagai Administrator, X =71,63
4) Sebagai Supervisor, X =66,37
5) Sebagai Leader, X =70,91
6) Sebagai Innovator, X =68,40
7) Sebagai Motivator, X =67,82

## Saran-saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian diatas,  dapat  sarankan  :  hendaknya pemerintah daerah dapat merancang aturan yang  jelas  mengenai  batasan  kewenangan yang  diberikan  kepada  sekolah  serta rambu-rambu tentang kinerja kepala sekolah,  sehingga  kepala  sekolah    dapat mengelola  manajemen  sekolah  secara mandiri

## DAFTAR PUSTAKA
Bailey, W.J. 1991, School Site
Management  Applied ,  Landcaster- Basel : Technomic Publishing CO.INC. Dharma,  A.  2003, Standar  Kompetensi Kepala Sekolah , http://artikel.us/adharma.html
Nurkolis,  2005, Manajemen  Berbasis Sekolah (Teori, Model dan Aplikasi)
, (Jakarta  PT Gramedia )
Nurkolis, 2001, Strategi Sukses Implementasi MBS , artikel : http://www.kopertis4.or.id.
Slamet, PH., Manajemen Berbasis Sekolah , ( Yogyakarta : UNY, ____ ).
Sagala, S., 2004, Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat , (Jakarta : PT.
Nimas Multima)
Sugiyono, Metode Penelitian Admnistrasi , ( Bandung : Alfabeta’ 2003) Suryadi,  A.,  2003, Dewan  Pendidikan  dan
Komite Sekolah : Mewujudkan Sekolah-Sekolah Mandiri dan Otonom. http://www.depdiknas.go.id/serba_ser bi/dpks/PemberdayaanDPKS.html Wahjosumidjo, 2003, Kepemimpinan Kepala  Sekolah ,  (Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada).
Xaviery,  2004, Rambu-Rambu  Penilaian Kepala Sekolah , Depdiknas