Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. email: umykalsumbppdn2014@gmail.com  ,ayu.prachita@gmail.com,  rezkywoelandarisuryadi@gmail.com

## ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA MIKRO DI KOTA KENDARI
Ummy Kalsum 1 , Sri Ayu Pracita 2 ,  Rezky Woelandari Suryadi 3
1, 2,3 Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received  July      10 th ,  2020 Accepted  Agust   11 th , 2020 Published Dese   22 th ,  2020
Keyword:
Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha
Mikro.
Paper type: Research Paper
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  pada  wajib  pajak  usahawan  mikro  bidang kuliner  di  Kota  Kendari.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota  Kendari dengan  populasi  dan  sampel  yaitu  wajib  pajak  usahawan  yang memiliki usaha mikro di bidang kuliner. Data yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  data  primer  yang  diperoleh  dari  kuisioner  dan wawancara  kepada  wajib  pajak  usahawan.  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  usaha  mikro  dibidang  kuliner menunjukkan hasil yang tinggi dengan rata-rata responden sebanyak 62%.  Kemudian  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak usaha mikro dibidang kuliner yaitu sanksi pajak, kemudian tarif pajak, lalu tingkat penghasilan wajib pajak, dan yang terakhir adalah pemahaman peraturan perpajakan.
Copyright © 2020 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved

## How to cite (APA Style):
Kalsum,  U.,  Pracita,  S.A.,  Suryadi,  R.W.  Analisis  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dan  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Di Kota Kendari. Sigma: Journal of Economic and Business, 3(2).
16 Kalsum, et al.. / Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor-fak.......

## 1. PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber penghasilan utama bagi  sebagian  besar  negara  di  dunia.  Salah  satu fungsi pajak adalah sebagai budgetair yaitu sebagai sumber  penerimaan  yang  digunakan  sebagai pembiayaan  pengeluaran  negara  (Siti  Resmi, 2013).  Agar  pembangunan  terus  berjalan  dengan lancar  maka  penerimaan  negara  juga  harus  terus ditingkatkan.  Peningkatan  jumlah  wajib  pajak diharapkan  akan  mempengaruhi  penerimaaan negara  dikarenakan  semakin  banyak  wajib  pajak yang  patuh  maka  akan  semakin  meningkatkan sumber  penghasilan  negara.  Sebagai  salah  satu sumber  penerimaan  negara,  pajak  mempunyai peran  yang  sangat  besar  dan  semakin  diandalkan untuk  kepentingan  pembangunan  dan  pengeluaran pemerintah oleh karena itu dengan adanya realisasi penerimaan  pajak  pula  pembiayaan  pembangunan, hutang negara dan pengeluaran pemerintah lainnya dapat dibiayai. Sadar bahwa pajak menjadi sumber utama  pendapatan  negara,  pemerintah  terus melakukan  berbagai  upaya  untuk  meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.
Pemerintah dalam hal meningkatkan penerimaan  dari  sektor  pajak  terus  menggali potensi-potensi  dari  berbagai  sektor  yang  bersifat ekonomi  untuk dikenai  pajak  salah  satunya  adalah sektor UMKM. Pemerintah mengeluarkan peraturan  baru  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.  23 Tahun  2018  yang  efektif  berlaku  pada  Juli  2018 untuk  merevisi  peraturan  pemerintah  yang  lama yaitu  PP  46/2013  yang  berlaku  sejak  1  Juli  2013, yakni  pemberlakuan  penurunan  tarif  pajak  PPh Final  dari  1%  menjadi  0,5%  dengan  syarat  dan ketentuan  yang  berlaku.  Peraturan  Pemerintah  ini tetap  berlaku  bagi  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah  (UMKM)  dengan  peredaran  bruto (omset)  dibawah  Rp.  4,8  miliar.  Penerapan kebijakan peraturan ini diharapkan untuk mengurangi  beban  administrasi  dari  kedua  belah pihak  serta  dapat  memaksimalkan  peningkatan wajib  pajak  dan  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun, sehingga dapat berimplikasi  terhadap  meningkatnya  penerimaan negara dari sektor pajak.
Sistem  Self  assestment  yang  dianut  oleh sistem perpajakan kita saat ini dimana wajib pajak bertanggung  jawab  menetapkan  sendiri  kewajiban perpajakan  dan  kemudian  secara  akurat  dan  tepat waktu  membayar  dan  melaporkan  pajaknya tersebut.  Sehingga  sangat  dibutuhkan  kesadaran wajib  pajak  untuk  melaksanakan  perpajakannya sendiri. Persentase kepatuhan wajib pajak nasional tahun  2017-2019  sendiri  dilihat  dari  kepatuhan wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  formalnya  itu kepatuhannya  terus  meningktat  dari  tahun  ke tahun,  pada  tahun  2017  persentase  tingkat kepatuhan  formal  badan  dan  orang  pribadi  non
karyawan  berada  pada  tingkat  62,89%  lalu  pada tahun  2018  naik  menjadi  68,55%  dan  tahun  2019 menjadi  72,52%.  Peningkatan tersebut  juga  terjadi di  persentase  wajib  pajak  badan  dan  orang  pribadi non  karyawan  yang  melakukan  pembayaran  yang pada  tahun  2018  berada  pada  tinkat  50,59%  lalu meningkat  pada  tahun  2019  menjadi  51,64%. Namun,  untuk  persentase  kepatuhan  wajib  pajak badan  dan  orang  pribadi  non  karyawan  bersifat fluktuatif  tahun  2017  persentase  kepatuhan  wajib pajak  berada  pada  62,89%  lalu  turun  pada  tahun 2018  menjadi  59,57%  dan  kemudian  meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 62,08%.
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Angelia dan  Icha  (2019)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa sosialisasi  dan  tingkat  pemahaman  berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut juga di tunjukkan oleh Lazuardini, et. al ,. (2014) bahwa pemahaman  wajib  pajak  dan  tarif  Wajib  Pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Penelitian  juga  dilakukan oleh  Kusumawati  (2019)  menunjukkan  bahwa berperubahan  tarif  dan  sosialisasi  mempengaruhi kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM,  sedangkan kemudahan  membayar  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hasil  lain  yang menunjukkan  bahwa  tarif  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  ditunjukkan  oleh Taffy (2019), penurunan tarif pajak maka  semakin tinggi  pula  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  terkait penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018 namun terdapat faktor  lain  seperti  tingkat  penghasilan  dan  umur berpengaruh  negatif  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak.  Hasil  berbeda  ditunjukkan  oleh  Agustina (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan  dan  tingkat  penghasilan  Wajib  Pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Tingkat  pendidikan,  penghasilan,  dan  tarif  pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak.  Penelitian  juga  dilakukan oleh  Mustofa, et.  al. (2014)  yang  menunjukkan bahwa  pemahaman  peraturan  dan  asas  keadilan masing-masing  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib Pajak  namun  tarif  pajak  tidak  mempengaruhi kepatuhan  Wajib  Pajak.  Secara  simultan  ketiga faktor  tersebut  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib Pajak.
Berdasarkan data Dinas Perdagangan Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kota Kendari menunjukkan bahwa usaha mikro di Kota Kendari  terus  berkembang  yang  ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah usaha mikro tersebut diantara  usaha-usaha  lainnya.  Pada  tahun  2017 jumlah  usaha  mikro  di  Kota  Kendari  telah mencapai  6.406  unit,.  Pada  tahun  2018  jumlah usaha  mikro  meningkat  pesat  sebanyak  410  unit dalam  setahun  sehingga  usaha  mikro  menjadi 6.816  unit,  dan  pada  tahun  2019  Usaha  Mikro
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 15-24
masih mengalami peningkatan  jumlah  sebesar  297 unit sehingga menjadi 7.113 unit.
Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  non karyawan  yang  didalamnya  telah  termasuk usahawan  dengan  peredaran  bruto  tertentu  secara nasional  tidak  menetap  dari  tahun  ke  tahun  serta hasil  penelitian  terdahulu  yang  meneliti  tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib  pajak  UMKM  menunjukkan  hasil  yang berbeda,  maka  penulis  ingin  menganalisis  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  khususnya  wajib pajak  pelaku  usaha  mikro  bidang  kuliner  di  Kota kendari  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
PP  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  pajak penghasilan  atas  penghasilan  dari  usaha  yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang merupakan perubahan  dari  PP  No  46  Tahun  2013.  Pada peraturan pemerintah sebelumnya tarif pajak  yang dikenakan  yang  bersifat  final  sebesar  1%  dan setelah  penerbitan  PP  Nomor  23  Tahun 2018  tarif pajak  yang  dikenakan  bersifat  final  menjadi  0,5% dari  peredaran  bruto.  Peraturan  ini  efektif  berlaku pada  tanggal  1  juni  2018  yang  bersifat  opsional karena  WP  dapat  memilih  untuk  mengikuti  tarif dengan  skema  0,5%,  atau  menggunakan  skema normal yang mengacu pada pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
Peraturan  Pemerintah  No.  23  tahun  2018 ini  juga  mempunyai  aturan  baru  yaitu  grace periode  bagi  WP  yang  memanfaatkan  tarif  PPh final 0,5% adalah;
- 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi
- 4  tahun  pajak  untuk  WP  badan  berbentuk Koperasi, CV, atau Firma.
- 3  tahun  pajak  bagi  WP  badan  berbentuk PT.
Setelah  batas  waktu  berakhir,  Wajib  Pajak akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur dalam pasal 17 UU No. 36 tahun 2008.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Jenis-jenis  kepatuhan  wajib  pajak  dalam buku  Siti  Kurnia  Rahayu  (2010:138)  yaitu:  (1) Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan  dimana Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban  secara  formal sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan  (SPT)  PPh  tersebut  sudah  benar atau  belum.  Yang  penting  Surat  Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31
Maret.  (2)  Kepatuhan  material  adalah  suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara
substantif/hakikatnya  memenuhi  semua  ketentuan material  perpajakan  yaitu  sesuai  isi  dan  jiwa undang-undang  pajak  kepatuhan  material  juga dapat  meliputi  kepatuhan  formal.  Di  sini  wajib pajak  yang  bersangkutan,  selain  memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan  wajib  pajak  adalah  tepat  waktu  dalam menyampaikan  SPT,  tidak  mempunyai  tunggakan pajak  untuk  semua  jenis  pajak,  kecuali  telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran  pajak,  laporan  keuangan  diaudit  oleh Akuntan Publik  atau lembaga pengawasan keuangan  pemerintah  dengan  pendapat  Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut- turut  dan tidak  pernah  dipidana  karena melakukan tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## Pengertian Usaha Mikro
Pengertian  atau  definisi  usaha  mikro  dari berbagai sumber sebagai berikut:
1. Komite  Penanggulangan  Kemiskinan  (KPK) nasional Indonesia dalam Abd. Azis Muthalib (2018)  di  pidato  ilmiah  mendefinisikan pengusaha  mikro  sebagai  pemilik  atau mereka yang menjalankan perusahaan berskala  mikro  dalam  seluruh  aktivitas ekonomi,  yang  memiliki  aset  maksimum  Rp 25  juta,  tidak  termasuk  nilai  tanah  dan bangunan.
2. Badan  Pusat  Statistik  memberikn  definisi usaha  mikro  berdasarkan  jumlah  pekerja yaitu  kurang  dari  5  orang  termasuk  tenaga kerja keluarga yang tidak dibayar.
3. Bank Indonesia (SK Dir. No. 31/24/KEP/DIR tanggal  5  Mei  1998)  menggambarkan  usaha mikro  sebagai  usaha  yang  dijalankan  oleh rakyat  miskin  dengan  dengan  sumber  daya lokal dan teknologi  sederhana  serta  lapangan usaha  mudah  untuk  dimasuki  namun  juga mudah untuk di tinggalkan.
4. Undang-Undang  No.  20  Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif  miliki  orang  perorangan  dan/atau badan  usaha  perorangan  yang  memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh  juta  rupiah)  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan  tempat  usaha  atau  memiliki  hasil penjualan  tahunan  bangunan  paling  banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
18 Kalsum, et al.. / Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor-fak.......
Berdasarkan  pengertian  diatas  peneliti menyimpulkan  bahwa  usaha  mikro  adalah  usaha yang  dimiliki  oleh  orang  pribadi  dengan menggunakan sumber daya lokal, belum melaksanakan  pembukuan  akuntansi  dengan  baik, serta  memenuhhi  kriteria  usaha  mikro  yaitu kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp  50  juta  atau penjualan  paling  banyak  Rp.  300  juta  dalam setahun.

## 3.METODEPENELITIAN

## 3.1. Objek Penelitian
Objek  pada  penelitian  ini  adalah  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada pelaku  usaha  mikro  di  bidang  kuliner  dan penelitian ini dilakukan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

## 3.2. Populasi dan Sample
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan  yang  memiliki usaha  mikro  di  bidang  kuliner  dengan  penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Purposive
Sampling. Karakteristik  sample  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Pemilik usaha mikro dibidang kuliner.
2) Memiliki NPWP Orang pribadi Usahawan.
Penentuan banyaknya sampel yang akan diteliti dalam suatu penelitian tidak memiliki ukuran yang pasti.  Jika  populasi  bersifat  heterogen  maka semakin banyak sample yang diambil maka makin baik.  Tetapi  jika  populasi  bersifat  homogen  maka penetapan sample tidak perlu banyak. Penghitungan  jumlah  sampel  yang  diambil menggunakan rumus rule  of  thumb karena  jumlah populasi tidak dapat diketahui secara pasti. Jumlah sampel  yang  diambil  sebanyak  40  sampel  karena sudah representatif dan telah memenuhi syarat rule of  thumb dengan  jumlah  minimal  30  sampel (Murti,  2010).  40  sample  pada  penelitian merupakan  wajib  pajak  pelaku usaha  mikro  di sektor kuliner.

## 3.3. Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif kuantitatif  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  dan menyajikan data yang disertai analisis yang dapat memperjelas  gambaran  mengenai  objek  yang diteliti. Data yang berhasil diperoleh, dikumpulkan selama penelitian kemudian diproses  untuk  dianalisis  lebih  lanjut  dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada sehingga dapat  memperjelas  gambaran  mengenai  objek
yang diteliti.

## Skala dan Pengukuran Data
Dalam  Penelitian  ini  penulis  menggunakan skala  Guttman,  dimana  skala  pengukuran  dengan tipe ini di dapat jawaban tegas “Ya-Tidak”. Setiap kriteria diberikan skor sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada organisasi dengan tingkat sebagai berikut :
a. Untuk jawaban “Ya” diberi skor 1 b. Untuk jawaban “Tidak” diberi skor 0 Selain itu penulis juga melakukan
perhitungan  nilai  persentase  hasil  jawaban  para responden  menggunakan  perhitungan  sebagai berikut:
Persentase = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 " Ya " 𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 x 100%
Persentase  skor  yang  diperoleh  selanjutnya dibandingkan  dengan  kriteria  interpretasi  skor kuisioner  sesuai  dengan  yang  dikemukakan  oleh Riduwan (2013) sebagai berikut:

## Tabel 3.1 Pedoman Penilaian
Sumber: Riduwan  (2013:41)

## Definisi Operasional Variabel
Adapun definisi operasional dalam penelitian adalah: 1. Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  kepatuhan wajib pajak usaha mikro bidang kuliner di Kota Kendari.
2. Wajib  pajak  adalah  wajib  pajak  usaha  mikro bidang  kuliner  di  Kota  Kendari  yang memiliki NPWP orang pribadi usahawan.
3. Pemahaman peraturan perpajakan adalah pemahaman  wajib  pajak  usaha  mikro  bidang kuliner  yang memiliki  NPWP  di  Kota  Kendari akan peraturan perpajakan.
4. Tarif  Pajak  adalah  besarnya  tarif  yang dikenakan  kepada  wajib  pajak  usaha  mikro bidang kuliner di Kota Kendari.
5. Sanksi  adalah  sanksi  yang  diberikan  kepada wajib pajak usaha mikro bidang kuliner di Kota Kendari  jika  tidak  melaksanakan  kewajiban perpajakan.
6. Tingkat Penghasilan adalah besaran penghasilan  yang  diperoleh  oleh  wajib  pajak usaha mikro bidang kuliner dari hasil penju alan.
80,01 – 100% Sangat Tinggi 60,01 – 80% Tinggi
41,01 – 60% Cukup
21,01 – 40% Rendah 0,01 – 20% Sangat Rendah Pedoman Penilaian
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 15-24

## 4. HASIL DANPEMBAHASAN

## Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro Bidang Kuliner
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan  wajib  pajak  terdapat  4  syarat  yang harus  dipenuhi  wajib  pajak  untuk  dikatakan patuh.  Dengan  penyederhanaan  peraturan  bagi pelaku  UMKM  yang  tidak  meiliki  laporan keuangan  yang  diakui  dan  hanya  berupa pembukuan/pencatatan  atas  penjualan  sehingga berdasarkan  peraturan  tersebut  terdapat  satu kriteria  yang  tidak  berlaku  wajib  pajak  UMKM yaitu laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik  dan  memperoleh  pendapat  Wajar  Tanpa Pengeculian  selama  3  (tiga)  tahun  berturut-turut pada tabel 4.3.
Penelitian  ini  yang  dilakukan  di  Kota Kendari  dengan  memberikan  kuesioner kepada  38  responden  yang  merupakan  wajib pajak  pelaku  usaha  mikro  yang  memiliki usaha di bidang kuliner di peroleh hasil yang menunjukkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak usahawan  di  bidang  kuliner  di  Kota  Kendari menunjukkan  hasil  yang  tinggi  dengan  rata- rata responden sebesar 62%.

## Tabel  4.3  Penentuan  Kategori  Rata-Rata Pernyataan  Responden  Dilihat Dari Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  kepatuhan  wajib  pajak  usaha  mikro dibidang  kuliner  menunjukkan  hasil  tinggi diperoleh  dari  kepatuhan  secara  material  wajib
pajak  yang  telah  melaksanakannya  dengan  baik dikarenakan respondentelahmelakukan pembayaran  pajak  penghasilan  atas  usahanya sesuai  dengan  kriteria  dari  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor:  74/PMK.03/2012  yaitu  tidak mempunyai  tunggakan  pajak  untuk  semua  jenis pajak,  kecuali  telah  memperoleh  izin  untuk mengangsur  atau  menunda  pembayaran  pajak. Walaupun  kepatuhan  wajib  pajak  baik  namun masih  terdapat  responden  yang  tidak  membayar pajak  penghasilan  secara  rutin  serta  tepat  waktu. Berdasarakan keterangan responden yang menjadi kendala  dalam  melaksanakan  pembayaran  secara rutin  dan  tepat  waktu  dikarenakan  keterbatasan tenaga  pekerja  dalam  usaha  yang  dimilikinya sehingga  membuat  responden  sekaligus  pemiliki usaha  tidak  memiliki  waktu  luang  untuk meninggalkan  tempat  usahanya  dan  melaksakan kewajiban pembayaran pajaknya  secara rutin  dan tepat waktu.
Kriteria  lainnya  yang  diatur  dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
74/PMK.03/2012  yaitu  tepat  waktu  dalam menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT). Untuk  pemenuhan  kepatuhan  secara  formal  yaitu menyampaikan  SPT  Tahunannya  responden berada  di  kriteria  cukup  yang  menunjukkan bahwa  hanya  45%  dari  responden  yang melaporkan  SPT  Tahunannya  ke  kantor  pajak sedangkan  sisanya  tidak  melaporkan  Surat Pemberitahun (SPT) Tahunannya. Kendala responden  yang  tidak  melaporkan  SPT  Tahunan ke kantor pajak pun dikarenakan kurangnya SDM yang dimiliki serta pemahaman respoden mengenai  tata  cara  pelaporan  SPT  dan  syarat- syarat  yang  dibutuhkan  dalam  melaporkan  SPT terlebih lagi pola pikir responden yang menganggap  perpajakan  adalah  hal  yang  rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama dalam melaporkan  SPT  Tahunan  dikarenakan  harus mengantri  dengan  wajib  pajak  lainnya  sehingga responden tidak melaksanakan perpajakanya.
Kriteria  terakhir  yang  dapat  dipenuhi  oleh wajib pajak UMKM  yang diatur dalam Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor:  74/PMK.03/2012 yaitu  tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dalam  jangka  waktu  5 (lima) tahun terakhir. Semua responden menjawab bahwa  responden tidak  pernah dikenakan hukum pidana.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kepatuhan  wajib  pajak  Usaha  Mikro
f % f % Apakah bapak/ibu telah membayar
pajak penghasilan? 26 68% 12 32% 26 0,6842 68% TINGGI
Apakah bapak/ibu rutin membayar pajak penghasilan setiap bulan? 21 55% 17 45% 21 0,5526 55% CUKUP
Apakah bapak/ibu
selalu tepat waktu dalam membayar pajak? 22 58% 16 42% 22 0,5789 58% CUKUP
Apakah bapak/ibu telah melaporkan SPT Tahunan tepat waktu? 17 45% 21 55% 17 0,4474 45% CUKUP
Apakah bapak/ibu telah mengisi laporan SPT Tahunan dengan benar dan sesuai dengan
ketentuan perundang- undangan? 17 45% 21 55% 17 0,4474 45% CUKUP Apakah bapak/ibu tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan dalam waktu 5 tahun terakhir?
38 100% 0 0% 38 1 100% SANGAT TINGGI 141 0,6184 62% TINGGI KRITERIA YA (1) TIDAK (0) PERTANYAAN
FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN (f) DAN PERSENTASE (%) TOTAL
SKOR RATA- RATA SKOR PERSEN RATA RATA INDIKATOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK
20 Kalsum, et al.. / Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor-fak.......

## Bidang Kuliner

## Pemahaman Peraturan Perpajakan
Hasil  menujukkan  bahwa  sebagian  besar responden  yang  merupakan  wajib  pajak  pelaku usaha  mikro  telah  mengetahui  akan  peraturan baru  yang  dikenakan  atas  penghasilan  bruto responden  dan  bisa  menghitung  sendiri  pajak penghasilannya  serta  mengetahui  batas  akhir pembayaran  pajak  penghasilan,  hanya  saja beberapa dari responden tersebut hanya mengetahui  ketentuan-ketentuan  seperti  tarif  dan batas akhir pembayaran saja tapi tidak mengetahui  ketetuan-ketentuan  lainnya  seperti batas  penggunaan  Peraturan  Pemerintah  No.  23 Tahun  2018  ini.  Berdasarakan  keterangan responden,  responden  hanya  mengetahui  tarif yang dikenakan kepada mereka tapi tidak dengan ketentuan-ketenatuan lainnya seperti adanya batas masa  penggunaan  tarif  final  0,5%  tersebut  serta bagi  responden  yang  tidak  bisa  menghitung sendiri  pajak  penghasilannya  mereka  hanya berpatokan dari jumlah pajak yang dikenakan dari bulan-bulan  sebelumnya  dimana  pajak  tersebut dihitung  oleh  fiskus  berdasrakan  keterangan jumlah penghasilan dari wajib pajak.
Tabel  4.4  Penentuan  Kategori  Rata-Rata Pernyataan  Responden  Dilihat Dari    Pemahaman  Perpajakan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang  peneliti sebar  kepada  responden  menunjukkan  bahwa pengaruh tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak  yang  berlaku  saat  ini  berada  pada  skala cukup  dengan  rata-rata  responden  sebesar  60%. Berdasarkan  keterangan  dari  responden  sebagian besar  responden  mengetahui  akan  kewajibannya untuk  membayar  pajak  atas  penghasilannya  dan menganggap  bahwa  dengan  membayar  pajak secara  tidak  langsung  bahwa  responden  telah membantu  masyarakat  lainnya  dan  membangun negara.  Namun,  terdapat  kurang  dari  setengah jumlah responden merasa bahwa tarif 0,5 tersebut memberatkan  bagi  responden  untuk  melaksanan kewajiban perpajaknnya.  Berdasarkan  keterangan dari  responden  peredaran  bruto  yang  dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak sangatlah memberatkan dikarenakan peredaran bruto bukan merupakan  hasil  dari  penjualan  atau  keuntungan dari  usaha  seutuhnya  masih  terdapat  biaya-biaya pegeluaran lainnya seperti pembelian bahan baku makanan,  gaji  pegawai  dan  sebagainya  sehingga hal  tersebut  sangat  memberatkan responden  yang berpenghasilan dari usaha kuliner.
Tabel  4.5  Penentuan  Kategori  Rata-Rata Pernyataan Responden Dilihat Dari Tarif Pajak
f % f % Apakah bapak/ibu mengetahui adanya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu pajak atas penghasilan kotor yang diperuntukkan bagi usaha mikro? 23 61% 15 39% 23 0,6053 61% TINGGI Apakah bapak/ibu mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut? 17 45% 21 55% 17 0,4474 45% CUKUP Apakah bapak/ibu mampu menghitung sendiri pajak yang harus dibayarkan? 21 55% 17 45% 21 0,5526 55% CUKUP Apakah bapak/ibu mampu membuat laporan SPT Tahunan sendiri? 13 34% 25 66% 13 0,3421 34% RENDAH Apakah bapak/ibu mengetahui syarat yang dibutuhkan untuk membuat laporan SPT Tahunan? 17 45% 21 55% 17 0,4474 45% CUKUP Apakah bapak/ibu mengetahui sistem/cara pembayaran pajak final bapak/ibu? 24 63% 14 37% 24 0,6316 63% TINGGI Apakah bapak/ibu mengetahui batas akhir pembayaran pajak? 23 61% 15 39% 23 0,6053 61% TINGGI
Apakah bapak/ibu
mengetahui batas penyampain laporan
SPT Tahunan? 22 58% 16 42% 22 0,5789 58% CUKUP 160 0,5263 53% CUKUP KRITERIA YA (1) TIDAK (0) RATA RATA SUB INDIKATOR PEMAHAMAN PERPAJAKAN PERTANYAAN FREKUENSI JAWABAN
RESPONDEN (f) DAN PERSENTASE (%) TOTAL SKOR RATA- RATA SKOR PERSEN f % f % Apakah bapak/ibu mengetahui besaran tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan dari usaha bapak/ibu?
29 76% 9 24% 29 0,7632 76% TINGGI
Apakah bapak/ibu merasa tarif 0,5% tersebut memberatkan bagi bapak/ibu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan? 16 42% 22 58% 16 0,4211 42% CUKUP Apakah bapak/Ibu bersedia membayar pajak atas
penghasilan dengan tarif 0,5% dari penghasilan kotor usaha bapak/ibu?
23 61% 15 39% 23 0,6053 61% TINGGI 68 0,5965 60% CUKUP
RATA RATA SUB INDIKATOR TARIF PAJAK
PERTANYAAN
FREKUENSI JAWABAN
RESPONDEN (f) DAN PERSENTASE (%) TOTAL SKOR RATA- RATA SKOR PERSEN KRITERIA
YA (1) TIDAK (0)
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 15-24
Hasil  yang  diperoleh  dari  kuesioner  yang peneliti  sebar  kepada  responden  menunjukkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan yang dikenakan  kepada  wajib  pajak  yang  berlaku  saat ini jika tidak melaksanakan kewajiban perpajaknnya  berada  pada  skala  sangat  baik dengan  rata-rata  responden  sebesar  81%.  Lebih dari 70% responden menjawab akan melaksanakan  perpajakan  secara  tepat  waktu setelah  mengetahui  akan  dikenakan  sanksi administrasi  berupa  denda  sebesar  2%  dari  pajak terutang  setiap  bulan  jika  terlambat  melakukan pembayaran dan denda sebesar Rp. 100.000,- per tahun  untuk  setiap  keterlambatan  pelaporan  SPT Tahunan.  Serta  hampir  90%  responden  akan berusaha  melaksanakan    perpajakannya  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  setelah mengetahui  adanya  sanksi  yang  akan  dikenakan tersebut tentu memberikan potensi akan peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  usaha mikro  dibidang  kuliner.Berdasarkan  keterangan beberapa  responden  menyatakan  mendapatkan sanksi  tentu  akan  semakin  memberatkan  beban perpajakan  responden  karena  jumlah  yang  harus mereka bayar terus bertambah .
Tabel  4.6  Penentuan  Kategori  Rata-Rata Pernyataan  Responden  Dilihat Dari Sanksi Pajak
Berdasarkan  hasil kuesioner  yang peneliti sebar kepada responden menunjukkan bahwa  pengaruh  tingkat  penghasilan  wajib pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  berada pada  skala  cukup  dengan  rata-rata  responden sebesar  59%.  Hasil  menunjukkan  bahwa responden  yang  merupakan  wajib  pajak pelaku  usaha  mikro  bersedia  membayar  pajak penghasilan  kotor  atas  usaha  dengan  tingkat penghasilan  yang  dimiliki  responden  dan menganggap  bahwa  pajak  atas  penghasilan kotor  tidak  terlalu  memberatkan  responden untuk melaksanakan perpajakannya khususnya  dalam  hal  membayar  pajak penghasilan  atas  peredaran  bruto  usaha responden  sebagai  pelaku  usaha  mikro. Berdasarkan  keterangan  responden  pajak penghasilan  dengan  menggunakan  tarif  baru lebih meringankan dari pada tarif 1% ditahun- tahun sebelumnya dan lagipula dengan adanya NPWP yang dimiliki responden saat ini sangat mempermudah  responden  dalam  mengurus segala  sesuatunya  mengenai  usaha  yang dimiliki  karena  segala  sesuatunya  pasti  selalu ada syarat telah memiliki NPWP.
Tabel  4.7  Penentuan  Kategori  Rata-Rata
Pernyataan  Responden  Dilihat Dari Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

## 5.KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarakan  penelitian  yang  dilakukan pada  wajib  pajak  yang  memiliki  usaha  mikro  di bidang kuliner di Kota Kendari dapat disimpulkan bahwa:
f % f % Apakah bapak/ibu tau bahwa dalam UU Perpajakan terdapat sanksi adminitrasi (denda) dan pidana (penjara) bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak? 36 95% 2 5% 36 0,9474 95% SANGAT
TINGGI
Apakah bapak/ibu mengetahui sanksi yang akan didapatkan jika tidak melakukan pembayaran pajak? 29 76% 9 24% 29 0,7632 76% TINGGI
Apakah bapak/ibu akan membayar pajak tepat waktu
apabila mengetahui
akan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% jika bapak/ibu terlambat membayar/tidak membayar  pajak? 28 74% 10 26% 28 0,7368 74% TINGGI Apakah bapak/ibu akan melaporkan
SPT Tahunan secara tepat waktu apabila mengetahui akan dikenai sanksi administrasi sebesar
100.000 jika
bapak/ibu terlambat/tidak menyampaikan SPT Tahunan? 27 71% 11 29% 27 0,7105 71% TINGGI Apakah bapak/ibu akan berusaha melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan- ketentuan setelah mengetahui adanya sanksi tersebut?
33 87% 5 13% 33 0,8684 87% SANGAT TINGGI 153 0,8053 81%SANGAT TINGGI
PERSEN KRITERIA YA (1) TIDAK (0) RATA RATA SUB INDIKATOR SANKSI PAJAK PERTANYAAN FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN (f) DAN PERSENTASE (%) TOTAL SKOR RATA- RATA SKOR f % f % Dengan penghasilan
yang bapak/ibu dapatkan apakah bapak/ibu bersedia membayar pajak
atas usaha
bapak/ibu?
30 79% 8 21% 30 0,7895 79% TINGGI
Menurut saya dengan penghasilan yang saya dapatkan
pengenaan pajak atas penghasilan kotor sangat
merugikan dan memberatkan saya sebagai pelaku usaha mikro. 15 39% 23 61% 15 0,3947 39% RENDAH 45 0,5921 59% CUKUP KRITERIA YA (1) TIDAK (0) RATA RATA SUB INDIKATOR TINGKAT PENGHASILAN PERTANYAAN FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN (f) DAN PERSENTASE (%) TOTAL SKOR RATA- RATA SKOR PERSEN
22 Kalsum, et al.. / Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor-fak.......
1. Kepatuhan  wajib  pajak  pelaku  usaha  mikro  di bidang  kuliner  menunjukkan  hasil  yang  tinggi dengan  rata-rata  sebesar  62%.  Berdasarkan kriteria  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 dalam hal membayar  pajak  secara  tepat  waktu  lebih  dari setengah  responden  telah  memenuhi  kriteria tersebut  dan  dalam  hal  responden  bebas  dari pidana akibat tindak pidana perpajakan seluruh responden  memenuhi  kriteria  tersebut  namun dalam hal menyampaikan SPT Tahunan kurang dari  50%  responden  yang  melaksanakan  hal tersebut yaitu melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan mengisi laporan SPT Tahunan dengan  benar  dan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku di Undang-Undang.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro di Kota Kendari menunjukkan  pada  skala  cukup  dengan  rata- rata diatas 50%. Peneliti menyimpulkan bahwa faktor  pemahaman  peraturan  perpajakan,  tarif pajak,  sanksi  pajak,  dan  tingkat  penghasilan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak usaha  mikro  bidang  kuliner  di  Kota  Kendari. Berdasarkan kuesioner yang disebar kepada 38 responden dan diolah oleh peneliti menunjukkan hasil faktor yang paling berpengaruh  untuk  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak yaitu  sanksi pajak dengan rata-rata responden  sebesar  81%  kemudian  faktor selanjutnya  yaitu  tarif  pajak  dengan  rata-rata responden  sebesar  60%,  kemudian  tingkat penghasilan  wajib  pajak  dengan  rata-rata responden  sebesar  59%,  dan  yang  terakhir adalah tingkat pemahaman wajib pajak dengan rata-rata responden sebesar 53%.

## Saran
Berdasrkan  hasil  penelitian,  saran  dalam penelitian ini, yaitu:
1. Pihak KPP Pratama Kendari KPP  Pratama  Kendari  diharapkan  terus melakukan  penyuluhan  terhadap  wajib  pajak orang  pribadi  usahawan  dengan  peredaran bruto  tertentu  terkhusus  mengenai  pelaporan SPT  Tahunan  dan  tata  cara  pembayaran  pajak serta melakukan pengembangan inovasi mengenai kemudahan wajib pajak melaksanakan  perpajaknnya  sehingga  dapat mengubah  pola  pikir  di  masyarakat  bahwa pajak  itu  mudah  sehingga  meningkatkan antusiasme  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.
2. Pihak Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan  penelitian  secara  lebih  luas  bukan
hanya  sebatas  usaha  mikro  di  bidang  kuliner saja  dan  memasukkan  data  realisasi  kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kendari.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Ayu  Kadek.  2016. Pengaruh  Tingkat Pendidikan,  Tingkat  Penghasilan,  Dan Tarif  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan  (Studi  Empiris  Pelaku  UMKM Di  Kabupaten  Buleleng) .  -:  Universitas Pendidikan Ganesha
Arikunto,  S.  2009. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik . Edisi Revisi 6. Jakarta
: Rineka Cipta.
Astuti, W. T. 2019. Pengaruh Perubahan
Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (Ptkp) Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebagai Variabel Intervening (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
Badan  Pusat  Statistik. 2016. Tabel  Perkembangan UMKM 1997-2013. Jakarta Boediono.  2001. Pelayanan  Prima  Perpajakan . PT. Rineka Cipta, Jakarta
Consuelo  G.  Sevilla  et.  all.  1993.  Pengantar Metode  Penelitian.  Penerjemah  Alimudin Tuwu. Penerbit UI Press. Jakarta.
Cornelia  Angelia,  Debby  dan  Icha  Fajriana.  2019.
Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman  Terhadap  Kepatuhan  Setelah Penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  23 Tahun  2018  Pada  Pelaku  UMKM  Di  Kota Palembang. Palembang:STIE  Multi  Data Palembang
Dinas  Perdagangan  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil Dan Menengah. 2020. Kendari
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2008. Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan Keempat  atas  Undang-Undang  No.  7 Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan . Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak. Undang-undang Nomor 28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga atas  Undang-undang  Nomor  6  tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  tata  Cara Perpajakan. Jakarta
Direktorat Jenderal Pajak. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2000
Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  1997  Tentang  Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Jakarta
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 15-24
Direktorat  Jendral  Pajak.  2020. Laporan  Kinerja 2017-2019 . Jakarta Djuanda,  Gustin.,  Lubis,  Irwansyah.  2006.
Pelaporan Pajak Penghasilan . Jakarta: PT Gramedia Utama.
Fitriana  Kusumawati,  Annisa.  2019. Analisis Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM Sebelum  Dan  Sesudah  Penerapan  PP  No. 23 Tahun 2018 Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPh Final (Studi Empiris Pada Kantor  Wilayah  Direktorat  Jendral  Pajak Jawa  Tengah  II). Surakarta:  Universitas Muhammadiyah Surakarta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah.  2018. Pembangunan  Koperasi Dan  UMKM  Di  Sulawesi  Tenggara . Yogyakarta.
Kementerian  Sekretaris  Negara.  2000. Peraturan Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  tentang pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu . Jakarta
Kementerian  Sekretaris  Negara.  2008. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah . Jakarta
Kementerian  Sekretaris  Negara.  2013. Peraturan Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  tentang pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu . Jakarta
Kementerian  Sekretaris  Negara.  2018. Peraturan Pemerintah Nomor  23  Tahun  2018  tentang pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto tertentu . Jakarta
Kementrian  Keuangan.  2020. APBN  2015-2019 . Jakarta
Lazuardini, Evi Rahmawati; Hj. Jeni Susyanti; dan Achmad  Agus  Priyono.  2014. Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Perpaajakan,  Tarif pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Studi Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Terdaftaar  Di  KPP  Pratama  Malang Selatan) . Malang: e-Jurnal Riset
Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma
Mardiasmo.  2011. Perpajakan  Edisi  Revisi  2009 . Yogyakarta: Penerbit Andi
Marfiana,  Andri.  2019. Tren  Kepatuhan  Pajak Pengusaha  UMKM  Di  KPP  Pratama Merauke  Atas  Berlakunya  Pengenaan  PPh Final Atas Omset . -: Jurnal Pajak Indonesia
Vol. 2, No. 1
Masruroh,  Siti  dan  Zulaikha.  2013. Pengaruh Kemanfaatan  NPWP,  Pemahaman  Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Studi  Empiris  Pada  WPOP  Di
Kabupaten  Tegal) .  Diponogoro:Journal  Of Accounting Volume 2, Nomor 4
Maulida,  Alfiatul.  2018. Kepatuhan  Pembayaran Pajak  Pada  Pelaku  UMKM  (Usaha  Kecil Micro  Dan  Menengah)  Pasca  Penerbitan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2018  Di  Kotagede  Yogyakarta. -:Jurnal
UMKM Dewantara Vol. 1 No.2
Mekari.  2019.  Poin  Penting  PP  No  46  Tahun 2013  Yang  Harus  Dipahami  Pemilik Usaha. (online),
(https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/pp-no- 46-tahun-2013-poin-penting/),  diakses  28 November 2019.
Murti,  Bhisma. 2010. Desain  dan  Ukuran  Sample Untuk  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif di Bidang Kesehatan edisi ke-2 . Yogyakarta: UGM Press
Mustofa,  Fauzi  Achmad;  Kertahadi;  Mirza Maulinarhadi. 2014. Pengaruh Pemahaman Peraturan  Perpajakan,  Tarif  Pajak  Dan Asas  Keadilan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Usaha Mikro  Kecil  Dan  Menengah  Yang  Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Batu  Setelah  Diberlakukannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013) . Malang: Universitas Brawijaya
Muthalib,  Abd.  Azis.  2018. Pidato  Ilmiah  Peran
Kewirausahaan  Berbasis  Usaha  Mikro
Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi  Sulawesi  Tenggara .  Kendari: Universitas Halu Oleo
Online  pajak.  2018.  7  poin  penting  dalam  PP 23/2018  tentang  PPh  final  0,5%.  (online),
(https://www.online-pajak.com/7-poin- penting-dalam-pp-232018-tentang-pph- final-05), diakses 28 November 2019
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.
2012. Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan  Wajib  Pajak  Dengan  Kriteria Tertentu  Dalam  Rangka  Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Jakarta. Prajogo,  Nidya  Josephine  dan  Retnaningtyas Widuri. 2013. Pengaruh Tingkat
Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Dan  Persepsi  Atas  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM
Di  Wilayah  Sidoarjo .  Universitas  Kristen Petra:  Tax  &  Accounting  Review,  Vol.  3, No. 2.
24 Kalsum, et al.. / Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor-fak.......
Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: konsep dan aspek formal . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Resmi,  Siti.  2017. Perpajakan:  Teori  Dan  Kasus. Edisi 10 . Jakarta: Salemba Empat
Riduawan.  2013. Skala  Pengukuran  Variable-
Variabel Penelitian . Bandung: ALFABETA
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :
ALFABETA
Suryani,  Wahyu;  Maslichah  dan  Junaidi.  2019.
Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat
Pertumbuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan. Malang: E-JRA Vol. 8 No.2  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Islam Malang
Taffy,  Jonathan.  2019. Pengaruh  Penerapan  PP No.  23  Tahun  2018  Terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di Kabupaten  Sidoarjo Surabaya:Universitas Katolik Widya Mandala
Tatik,  SE,  M.  Ak,  CA. 2018. Potensi  Kepatuhan Pembayaran  Pajak  Pada  Pelaku  UMKM
(Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah) Pasca  Penerbitan  Peraturan  Pemeerintah No.  23  Tahun  2018  (Studi  Kasus  Pada UMKM Di Kabupaten Sleman- Yogyakarta). Purwokerto: Seminar
Nasional  dan  Call  For  Paper  Sustainable Competitive Adventage (SCA) 8
Waluyo.  2013. Akuntansi  Pajak  Edisi  Kedua . Jakarta: Salemba Empat.
Wiyono,  Gendro.  2011. Merancang  Penelitian Bisnis  dengan  Alat  Analisis  SPSS17.0  & SmartPLS  2.0. Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN Yogyakarta
Zain,  Muhammad,  Diana  Sari.  2006. Perpajakan Lanjutan . Jakarta: Salemba Empa.