## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Tinjauan Yuridis Pertahanan Negara Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia

## Heru Drajat Sulistyo
Fakultas Hukum, Universitas Soerjo, Jl. Cepu KM. 3 , Ngawi, 63217 E-mail : herudrajatsulistyo1966@gmail.com
Abstract — In  The  division  of  tasks  and  authority  in  carrying  out  national  defense  and  security  between  the  Indonesian National  Army  (TNI)  and  the  Indonesian  National  Police  (POLRI)  has  been  regulated  in  the  1945  Constitution.  The problems in this study are: how is the national defense carried out by the Indonesian National Army in the Indonesian State Administration  System  and  how  is  the  relationship  between  the  Indonesian  National  Army  and  the  Indonesian  National Police  implementing  the  National  Defense  in  the  Indonesian  State  Administration  System. The  research  method  used is  a normative legal research method and uses secondary data types. The results of the research study, namely: 1) the main task of the Indonesian National Army is to uphold state sovereignty, maintain the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and protect the entire nation  and  the  whole  of  Indonesia's  blood  spilled  from  threats  and  disturbance  to  the  integrity  of  the  nation  and  state (Article 7 paragraph (1) of Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army) 2) Operational duties other than war carried out by the Indonesian National Army to assist the Indonesian National Police in the framework of security and public order. 3) The defense sector which is the duty of the Indonesian National Army and the security sector which is the duty of the Indonesian National Police cannot be separated.
Keywords — : Indonesian National Army; Indonesian National Police; National Defense.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Di  era  ledakan  informasi  melalui  teknologi  informasi  dan  kommunikasi  dengan  sarana  internet  informasi  dan  identitas  diri sangat  mudah,  dapat  diperoleh  baik  untuk  kepentingan  pemilik  data  pribadi  maupun  kepentingan  bisnis.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 selanjutnya  disebut  UU  ITE,  untuk  antisipasi  perilaku-perilaku  masyarakatnya  yang  berkaitan  dengan  kecanggihan  teknologi informasi dan digital. Didasarkan pengertian sistem elektronik tersebut, dapat diketahui bahwa yang termasuk ke dalam sistem elektronik  adalah  ―jaringan  internet,  layanan  e-banking,  e-government,  jejaring  sosial,  media  elektronik,  websites,  dan  lain sebagainya‖ 1 .
Alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945  menyatakan  ‖negara  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah-darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban dunia‖.Frase  negara  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah-darah  Indonesia  dapat  diartikan  negara  harus  membuat suatu sistem pertahanan dan keamanan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah Indonesia.
Pembagian  tugas  dan  wewenang  dalam  melaksanakan  pertahanan  dan  keamanan  negara  antara  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI) dan  Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 30 ayat (3) UUD 1945  menyatakan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas  Angkatan Darat, Angkatan Laut dan  Angkatan Udara sebagai alat  Negara  bertugas  mempertahankan,  melindungi,  dan  memelihara  keutuhan  dan  kedaulatan  Negara.  Jadi  tugas  TNI  adalah mempertahankan,  melindungi,  dan  memelihara  keutuhan  dan  kedaulatan  Negara.  Pasal  30  ayat  (4)  UUD  1945  menyatakan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  Negara  yang  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat, serta menegakkan  hukum.  Jadi tugas POLRI adalah sebagai alat Negara  yang menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat,  serta  menegakkan hukum.
Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 menyatakan Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenanganTentara Nasional Indonesia dan  Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara, serta hal-hal  yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
Pasal  30  ayat  (5)  UUD  1945    mengatur  tentang  susunan  dan  kedudukan,  hubungan  kewenangan  TNI  dan  Polri  dalam menjalankan tugas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pertahanan dan keamanan, diatur dengan undang-undang .
1 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, hal. 29

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentangPertahanan Negara, mengatur pengelolaan sistem pertahanan negara  untuk  melindungi  kepentingan  nasional  dan  Presiden  berwenang  danbertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  sistem pertahanan Negara.
Pasal  7  ayat  (2)  dan  (3)  UU  Nomor  3 Tahun  2002 tentang  Pertahanan  Negara,  mengatur  sistem  Pertahanan  Negara  dalam menghadapi ancaman militer dan non militer.Untuk menghadapi ancaman militer menempatkan menempatkan Tentara Nasional Indonesia  sebagai  komponen  utama,  sedangkan  untuk  menghadapi  menghadapi  ancaman  non  militer  menempatkan  lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama.
Tugas  pokok  TNI  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  34  tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia,  menyatakan ―  Tugas  pokok  TNI  adalah  menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta  melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara‖.
Makalah ini membahas masalah pertahanan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## B. Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah pertahanan negara  yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam Sistem  Ketatanegaraan Indonesia.
b. Bagaimanakah  hubungan  antara  Tentara  Nasional  Indonesia  dengan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  melaksanakan Pertahanan Negara dalam Sistem  Ketatanegaraan Indonesia.

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yaitu ;
a. Untuk mengetahui Pertahanan Negara  yang dilakukan oleh TNI dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia
b. Untuk  mengetahui  hubungan  antara  Tentara  Nasional  Indonesia  dengan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam melaksanakanPertahanan Negara menurut sistem Ketatanegaraan Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yaitu :
a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Pertahanan Negara  yang dilakukan oleh TNI dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia.
b. Penelitian  ini  dapat  menjelaskan  hubungan  antara  Tentara  Nasional  Indonesia  dengan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia dalam melaksanakanPertahanan Negara.

## II. TINJUAN PUSTAKA
A. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  No.VI/MPR/2000  tentang Pemisahan Tentara  Nasional  Indonesia (TNI)  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Polri)  Dan  Ketetapan  MPR  RI  No.VII/MPR/2000  tentang  Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tap  MPR  RI  No.VI  tahun  2000  menegaskan  pemisahan  TNI  dan  Polri  harus  dilakukan    oleh  negara  dan  ini  merupakan tuntutan reformasisebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kekuatan militer dalam pemerintahan orde baru  serta  pemisahan  tersebut  telah  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat,  hal  ini  mengingat  adanya  dwifungsi  ABRI  yang memberikan kenangan buruk bagi rakyat Indonesia tentang arti dari militeristik yang senantiasa diusung sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai alat negara.
TAP    MPR  RI  No.VI/MPR/2000  tentang  Pemisahan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia (Polri), menyatakan :
Pasal 1
Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
Pasal 2
1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.
3) Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.
Pasal 3
1) Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2) Hal-hal  yang  menyangkut  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara  lengkap  dan terperinci diatur lebih lanjut dalam undang-undang secara terpisah.
Pasal 4
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Selanjutnya  Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan :
BAB I

## TENTARA NASIONAL INDONESIA
Pasal 1

## Jatidiri Tentara Nasional Indonesia
1) Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara.
2) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara.
3) Tentara  Nasional  Indonesia  wajib  memiliki  kemampuan  dan  keterampilan  secara  profesional  sesuai  dengan  peran  dan fungsinya.
Pasal 2

## Peran Tentara Nasional Indonesia
1) Tentara  Nasional  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang  berperan  sebagai  alat  pertahanan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
2) Tentara Nasional Indonesia, sebagai Alat Pertahanan Negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3) Tentara  Nasional  Indonesia  melaksanakan  tugas  negara  dalam  penyelenggaraan  wajib  militer  bagi  warga  negara  yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 3
Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia
1) Tentara  Nasional  Indonesia  terdiri  atas  Angkatan  Darat,  Angkatan  Laut,  dan  Angkatan  Udara  yang  organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dengan undang-undang.
2) Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden.
3) Tentara  Nasional  Indonesia  dipimpin  oleh  seorang  Panglima  yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4) a) Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
b)  Apabila  kekuasaan  peradilan  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4a)  pasal  ini  tidak  berfungsi  maka  prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 4
Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia
1) Tentara Nasional Indonesia membantu penyelenggaraan kegiatan kemanusian (civic mission).
2) Tentara  Nasional  Indonesia  memberikan  bantuan  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  rangka  tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang.
3) Tentara  Nasional  Indonesia  membantu  secara  aktif  tugas  pemeliharan  perdamaian  dunia  (peace  keeping  operation)  di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 5
Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Negara
1) Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanan tugas Tentara Nasional Indonesia.
2) Tentara  Nasional  Indonesia  bersikap  netral  dalam  kehidupan  politik  dan  tidak  melibatkan  diri  pada  kegiatan  politik praktis.
3) Tentara Nasional Indonesia mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
4) Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  tidak  menggunakan  hak  memilih  dan  dipilih.  Keikutsertaan  Tentara  Nasional Indonesia dalam  menentukan arah kebijakan nasional disalurkan  melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling  lama sampai dengan tahun 2009.
5) Anggota Tentara  Nasional Indonesia hanya dapat menduduki  jabatan sipil setelah  mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.
BAB II KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 6

## Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
1) Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan  keterampilan secara profesional.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Pasal 7

## Susunan dan Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia
1) Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  Kepolisian  Nasional  yang  organisasinya  disusun  secara  berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
3) Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Pasal 8

## Lembaga Kepolisian Nasional
1) Presiden  dalam  menetapkan  arah  kebijakan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dibantu  oleh  lembaga  kepolisian nasional.
2) Lembaga kepolisian nasional dibentuk oleh Presiden yang diatur dengan undang-undang.
3) Lembaga  kepolisian  nasional  memberikan  pertimbangan  kepada  Presiden  dalam  pengangkatan  dan  pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 9
Tugas Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia
1) Dalam keadaan darurat Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2) Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  turut  secara  aktif  dalam  tugas-tugas  penanggulangan  kejahatan  internasional sebagai anggota International Criminal Police Organization - Interpol.
3) Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  membantu  secara  aktif  tugas  pemeliharaan  perdamaian  dunia  (peace  keeping operation) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 10
Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Negara
1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dalam  menentukan  arah  kebijakan  nasional  disalurkan  melalui  Majelis  Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.
3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat  menduduki  jabatan di  luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
BAB III PENUTUP Pasal 11
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Pasal 12
Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## B. Pertahanan Negara
Kata pertahanan berasal dari kata dasar tahan.Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tahan mempunyai arti keadaan tetap meskipun  mengalami  berbagai  hal  Dengan  pengertian  tersebut,  pertahanan  merupakan  suatu  upaya  yang  dilakukan  untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil
Pasal 1  ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,  mendefinisikan Pertahanan  negara adalah  segala usaha untuk  mempertahankan  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  keselamatan  segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
Pertahanan Negara merupakan salah satu unsur sistem keamanan nasional. Pertahanan Negara dilakukan untuk menghadapi dan  mengatasi  serangan  fisik  militer  yang  dilakukan  Negara  lain  terhadap  Indonesia.  Dengan  menyerang  Indonesia menggunakan kekuatan militer, Negara tersebut melakukan perang terhadap Indonesia (Sayidiman Suryohadiprojo, 2005:8).

## C. Komponen Pertahanan Negara
Komponen pertahanan Negara diatur dalam Pasal 1 ayat 5,6 dan 7 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, terdiri komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukunng. Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap  digunakan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pertahanan.  Komponen  cadangan  adalah  sumber  daya  nasional  yang  telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen  pendukung  adalah  sumber  daya  nasional  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kekuatan  dan  kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
Selanjutnya  Pasal  8  ayat  1  dan  2  UU  No.  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara,  menyebutkan  yaitu  :  komponen cadangan,  terdiri  atas  warga  negara,  sumber  daya  alam,  sumber  daya  buatan,  serta  sarana  dan  prasarana  nasional  yang  telah

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
disiapkan  untuk  dikerahkan  melalui  mobilisasi  guna  memperbesar  dan  memperkuat  komponen  utama  dan  komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumberdaya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

## D. Kekuasaan Presiden Dalam Pertahanan Negara
Kekuasaan  Presisiden  dalam  pertahanan  Negara  diatur  dalam  Pasal  10  UUD  1945  yaitu  ―Presiden  memegang  kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara‖. Selanjutnya dalam Pasal 30 menyatakan :
1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  sebagai  kekuatan  utama,  dan  rakyat  sebagai  kekuatan pendukung.
3) Tentara Nasional Indonesia terdiri  atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4) Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga  negara  dalam  usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara,  serta  hal-hal  yang  terkait  dengan  pertahanan  dan  keamanan diatur dengan undang-undang.

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  maupun  teknologi.Hal  ini  disebabkan,  oleh karena  penelitian  bertujuan  untukmengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologi,  dan  konsisten.  Melaluiproses penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telahdikumpulkan  dan  diolah.  (Soerjono  Soekanto, 1990:1) A. Tipe penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena memakai data sekunder (bahan pustaka). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.(Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2004:13).
B. Metode Pendekatan
Menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan asas-asas hukum (legal principle approach). C. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, dokumen dan arsip
D. Sumber Data
Penelitian ini memakai sumber data sekunder, yang terdiri dari :
a. Non Bahan seperti arsip, dokumen.
b. Bahan hukum, terdiri dari :
1) Primer, seperti peraturan perundang-undangan
2) Sekunder, seperti buku-buku, jurnal
3) Tertier, seperti kamus.
E. Teknik Analisa Data
Analisis data adalah proses  mengatur urutann data  mengorganisasikannya ke dalam  suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.(Lexy J. leong, 1990:3)
Penelitian  ini  memakai  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  cara  menguraikan,  menjabarkan,  dan  menjelaskan  konsep  dan teori.

## IV. PEMBAHASAN HASILPENELITIAN
A. Tugas pertahanan Negara yang dilakukan oleh TNI dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia.

## 1. Kedudukan TNI
Kedudukan TNI dibawah Presiden, dasar hukumnya yaitu :
a. Pasal 10 UUD 1945 yaitu ―Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara‖.
b. Pasal 3 ayat (2) TAP MPR RI No.VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan ―Tentara Nasional Indonesia berada di bawah Presiden‖.
c. Pasal  3  ayat  (1)  UU  No.3  Tahun  2002  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia,  menyatakan  ―Dalam  pengerahan  dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden‖.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Dengan  demikian  kedudukan  Panglima  TNI  dan  Menteri  Pertahanan  dibawah  Presiden.  Adapun  tugas  dan  tanggung jawab Panglima TNI , diatur Pasal 15 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yatu : a. memimpin TNI;
b. melaksanakan kebijakan pertahanan negara;
c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;
d. mengembangkan doktrin TNI;
e. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;
f. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI sertamemelihara kesiagaan operasional;
g. memberikan pertimbangan kepada MenteriPertahanan dalam hal penetapan kebijakan pertahanan negara;
h. Memberikanpertimbangan  kepada  Menteri  Pertahanan  dalam  hal  penetapan  kebijakan  pemenuhankebutuhan  TNI dan komponen pertahanan lainnya;
i. memberikan  pertimbangankepada  Menteri  Pertahanan  dalam  menyusun  dan  melaksanakan  perencanaan strategispengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara;
j. menggunakan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasimiliter;
k. menggunakan komponen pendukung yang telah disiapkan bagikepentingan operasi militer; serta
l. melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Pertahanan diatur Pasal16  UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu :
a. membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
b. menetapkan  kebijakan  tentang  penyelenggaraan  pertahanan  negara  berdasarkan  kebijakan  umum  yang  ditetapkan Presiden.
c. menyusun  buku  putih  pertahanan  serta  menetapkan  kebijakan  kerja  sama  bilateral,  regional,  dan  internasional  di bidangnya.
d. merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.
e. menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya  nasional, serta pembinaan teknologi  dan  industri  pertahanan  yang  diperlukan  oleh  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  komponen  kekuatan pertahanan lainnya.

## 2. Penyelenggara Pertahanan Negara
Dasar hukum penyelenggaraan Pertahanan Negara Indonesia yang dilakukan TNI, yaitu :
a) Pasal 30 Ayat (2) dan (3) UUD 1945, menyatakan:
(2)  Usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara  dilaksanakan  melalui  sistem  pertahanan  dan  keamanan  rakyat semesta  oleh  TentaraNasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia  sebagai  kekuatan  utama, danrakyat sebagai pendukung.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara‖.
(b).  Pasal 5 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan ―TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara‖.
(c).  Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mengatur TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :
(1)   TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
a.   penangkal  terhadap  setiap  bentuk  ancaman  militer  dan  ancaman  bersenjata  dari  luar  dan  dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a; dan c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
(2)   Dalam  melaksanakan  fungsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  TNI  merupakan  komponen  utama sistem pertahanan Negara.

## 3. Tugas Pokok TNI
Tugas pokok TNI diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan ―  Tugas  pokok  TNI  adalah  menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, serta  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari  ancaman  dan  gangguan  terhadap  keutuhan bangsa dan Negara‖.
Selanjutnya  Pasal  7  ayat  2  UU  No.  34  tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia  menyatakan  ―Tugas  pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
a. Operasi militer untuk perang.
b. Operasi militer selain perang yaitu untuk :

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
8. memberdayakan wilayah  pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  rangka  tugas  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
11. membantu  mengamankan  tamu  negara  setingkat kepala  negara  dan  perwakilan  pemerintah  asing  yang  sedang berada di Indonesia;
12. membantu  mengamankan  tamu  negara  setingkat kepala  negara  dan  perwakilan  pemerintah  asing  yang  sedang berada di Indonesia;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan ( search and rescue ); serta;
14. membantu  pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
Menurut  Jimly  Assiddiqie  (2008:251),  Tugas  pokok  yang  dimaksud  pada  Ayat  (1)  tersebut  dilakukan  dengan  atau melalui:  (a)  operasi  militer  untuk  perang;  dan  (b)  operasi  militer  selain  perang.  Hal  yang  dimaksud  dengan  operasi militer  untuk  perang  adalah  segala  bentuk  pengerahan  dan  penggunaan  kekuasaan  tentara  untuk  melawan  kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau  lebih  yang  didahului  oleh  adanya  deklarasi  pernyataan  perang  dan  tunduk  pada  ketentuan  hukum  perang Internasional.
Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, antara lain  :
1) Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadapkedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalambentuk dan cara-cara, antara lain:
a) invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata;
b) bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya;
c) blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia;
d) serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut. dan udara;
e) Keberadaan  atau  tindakan  unsur  kekuatan  bersenjata  asing  dalam  wilayah  NKRI  yang  bertentangan  dengan ketentuan atau perjanjian yang telahdisepakati;
f) Tindakan suatu negara  yang  mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh Negara  lain untuk  melakukan agresi atau invasi terhadap NKRI:
g) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukantindakan kekerasan di wilayah NKRI;
h) Ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden.
2) Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain;
3) Pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah;
4) Sabotase dan pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional;
5) Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasiamiliter;
6) Aksi teror bersenjata  yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja samadengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri;
7) Ancaman  keamanan  di  laut  atau  udara  yurisdiksi  nasional  Indonesia,  yangdilakukan  pihak-pihak  tertentu,  dapat berupa:
a) pembajakan atau perompakan;
b) penyelundupan  senjata,  amunisi,  dan  bahan  peledak  atau  bahan  lain  yangdapat  membahayakan  keselamatan bangsa;
c) penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut.
8) Konflik komunal yang terjadi antar kelompok masyarakat yang dapatmembahayakan keselamatan bangsa.
4. Pengerahan Dan Penggunaan kekuatan TNI
Pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  34  Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia  menyatakan  ―Dalam  pengerahan  dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden‖.
Selanjutnya dalam Pengerahan dan penggunaan kekuatan  militer (TNI) diatur pada Pasal 17 dan 18 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut :
Pasal 17
1) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
2) Dalam  hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus  mendapat  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 18
1) Dalam  keadaan  memaksa  untuk  menghadapi  ancaman  militer  dan/atau  ancaman  bersenjata,  Presiden  dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI
2) Dalam  hal  pengerahan  langsung  kekuatan  TNI  sebagimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dalam  waktu  2  X  24  jam terhitung  sejak  dikeluarkannya  keputusan  pengerahan  kekuatan,  Presiden  harus  melaporkan  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat.
3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.
B. Hubungan  antara  Tentara  Nasional  Indonesia  dengan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  melaksanakan Pertahanan.

## 1. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Operasi Militer selain Perang
Pasal 7 Ayat (2) huruf b UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,  ditentukan operasi-operasi militer selain perang, yaitu :
a) mengatasi gerakan separatisme bersenjata:
b) mengatasi pemberontakan bersenjata;
c) mengatasi aksi terorisme;
d) mengamankan wilayah perbatasan;
e) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
f) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
g) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
h) memberdayakan  wilayah  pertahanan  dan  kekuatan  pendukungnya  secara  dini  sesuai  dengan  sistem  pertahanan semesta;
i) membantu tugas pemerintahan di daerah;
j) membantu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  rangka  tugas  keamanandan  ketertiban  masyarakat  yang diatur dalam undangundang;
k) membantu  mengamankan  tamu  negara  setingkat  kepala  dan  perwakilanpemerintah  asing  yang  sedang  berada  di Indonesia;
l) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
m) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
n) membantu  pemerintah  dalam  pengamanan  pelayaran  dan  penerbangan  terhadap  pembajakan,  perompakan,  dan penyeludupan.
Pelaksanaan  tugas-tugas  tersebut  di  atas,  baik  tugas  operasi  perang  maupun  tugas  operasi  nonperang  yang  terdiri  atas keempat belas macam tugas operasi, dijalankan TNI atas dasar  kebijakan dan keputusan politik Negara.
Untuk  melaksanakan  tugas-tugas tersebut,  baik  dalam  rangka  perang  maupun  non  perang,  TNI tidak  dapat  mengambil inisiatif sendiri tanpa adanya keputusan politik dari otoritas sipil.
Empat  belas  jenis  tugas  nonperang  tersebut,  dapat  dibedakan  dalam  keadaan-keadaan  yang  berbeda.Ada  tugas  operasi yang  dilakukan  dalam  keadaan  darurat  militer,  ada  tugas-tugas  dalam  keadaan  darurat  sipil,  dan  ada  pula  tugas  yang dilakukan  dalam  semua  keadaan,  termasuk  keadaan  normal  atau  tertib  sipil.  Misalnya,  tugas-tugas  nomor  4  sampai dengan nomor 11 dapat dilakukan sebagai tugas rutin dalam kondisi damai atau keadaan tertib sipil, yaitu:
a) mengamankan wilayah perbatasan;
b) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
c) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
d) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
e) memberdayakan  wilayah  pertahanan  dan  kekuatan  pendukungnva  secara  dini  sesuai  dengan  sistem  pertahanan semesta;
f) membantu tugas pemerintahan di daerah:
g) membantu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  rangka  tugas  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yang diatur dalam undang-undang;
h) membantu  mengamankan  tamu  negara  setingkat  kepala  dan  perwakilan  pemerintah  asing  yang  sedang  berada  di Indonesia;
i) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
j) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
k) membantu  pemerintah  dalam  pengamanan  pelayaran  dan  penerbangan  terhadap  pembajakan,  perompakan,  dan penyelundupan.
Untuk tugas nomor 1 sampai dengan nomor 3 dapat terjadi dalam keadaan darurat militer, yaitu :

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
a) mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
b) mengatasi pemberontakan bersenjata;
c) mengatasi aksi terorisme;
Pasal 5 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan  TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.
Penjelasan  pasal  Pasal  5  UU  No.  34  Tahun  2004  tentang  TNI,  menyatakan  :  Yang  dimaksud  dengan  kebijakan  dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tentara  Nasional  Indonesia  melaksanakan  keputusan  politik  yang  dibuat  oleh  otoritas  sipil,  tidak  ikut  terlibat  dalam pengambilan keputusan politik.
Tugas operasi selain perang  yang dilakukan Tentara Nasional Inodonesiauntuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

## 2. Hubungan  tugas  Tentara  Nasional  Indonesia  dengan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam  Pertahanan  dan Keamanan Negara.
UUD  1945  Bab  XII  tentang  Pertahanandan  Keamanan  Negara  Pasal  30  mengatur  tentang  usaha  pertahanandan keamanan negara, sistem pertahanan dan keamanan negara, dan lembaga yang mengatur fungsi di bidang pertahanan dan keamanan Negara.
Bab XII Pasal 30 UUD 1945 menyatakan :
a) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dankeamanan negara.
b) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
c) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas  Angkatan  Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
d) Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melarani masyarakat, serta menegakkan hukum.
e) Susunan  data  kedudukan  Tentara  Nasional  Indonesia,  kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  hubungan kewenangan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  dalam  menjalankan tugasnya,  syarat-syarat  keikutsertaan  warga  negara  dalam  usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara,  serta  hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
Secara substansial, rumusan Pasal 30 UUD 1945  membedakan pertahanan Negara dan keamanan Negara. Pertahanan  Negara  adalahfungsi  untuk  menjaga  keutuhan  negara,  kedaulatan  negara,  dan  keselamatan  Negara, sedangkan  keamanan  adalah  fungsi  untuk  memelihara  ketertiban,  dan  penegakan  hukum.Walaupun  dibedakan,  tetapi fungsi  pertahanan  dan  keamanan  negara  tidak  dapat  dipisahkan.Keadaan  pertahanan  negara  ditentukan  oleh  keamanan negara, begitu sebaliknya sebaliknya.Karena itu, meskipun kedua fungsi tersebut dipisahkan dan diemban oleh lembaga yang berbeda, tetap harus ada hubungan dan mekanisme koordinasi bersama.
Ketentuan  Pasal  30  ayat  (1)  UUD  1945  dihubungkan  Pasal  30  ayat  (2)  UUD  1945  tentang  sistem  pertahanan  dan keamanan  rakyat  semesta  yang  dilaksanakan  oleh  Tentara  Nasional  Indonesia    dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta harus jelas tentang peran dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung sesuai jenis dan derajat ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara.
Selanjutnya Pasal 30 UUD 1945 khususnya ayat (3) dan (4) yang menegaskan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara  yang bertugas  mempertahankan,  melindungi, dan  memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  yang  bertugas melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat,  serta  menegakkan  hukum.  Ketentuan  tersebut  merupakan  penegasan adanya  pembagian  tugas  antara  Tentara  Nasional  Indonesia  di  bidang  pertahanan  dan    Kepolisian  Negara  Republik Indonesia di bidang keamanan.
Bidang  pertahanan  tugasnya  menjaga  keutuhan  negara,  kedaulatan  negara,  dan  keselamatan  negara.Sedangkan  bidang keamanan  tugasnya  melindungi,  mengayomi,  dan  melayani  masyarakat  demi  terwujudnva  keamanan  dan  ketertiban, serta fungsi penegakan hukum.Adanya Pembagian tugas ini diharapkan meningkatkan profesionalismeTentara Nasional Indonesia  dan  Kepolisian Negara Republik Indonesia karena tidak  lagi  masuk pada wilayah politik  sebagaimana pada masa  Orde  Baru  yang  membuat  Tentara  Nasional  Indonesia    dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  lebih  sebagai alat politik sehingga kehilangan profesionalismenya.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Tugas pokok TNI diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyatakan ―  Tugas  pokok  TNI  adalah  menegakkan  kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, serta  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari  ancaman  dan  gangguan  terhadap  keutuhan bangsa dan Negara.
2. Hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dengan  Kepolisian Negara Republik Indonesia  melaksanakan Pertahanan Negara dalam Sistem  Ketatanegaraan Indonesia yaitu :
a. Tugas  operasi  selain  perang  yang  dilakukan  Tentara  Nasional  Inodonesia  untuk  membantu  Kepolisian  Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Bidang  pertahanan  yang  menjadi  tugas  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  bidang  keamanan  yang  menjadi  tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan.

## B. Saran-saran
1. Karena  dalam  peraturan  perungdang-undangan  sudah  diatur  secara  jelas  tugas  Tentara  Nasionnal  Indonesia  dan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  maka  lebih  ditingkatkan  profesionalisme  Tentara  Nasional  Indonesia    dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Tentara  Nasional  Indonesia    dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  terus  bersinergi  untuk  membantu  Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abu Bakar Munir,  Siti hajat Mohd Yasin & Md. Ershadul Karim, 2017, Data Protection Law in Asia Sweet & Maxwell. Burhan D. Magenda, Militer dan Politik , PT. Rajawali, Jakarta, 1998. Jimly Assiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat . Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008. Muhadjir Effendy, Profesionalime Militer Profesionalisme TNI ,UMM Press, Malang,2008. Salim Said, Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi : Perkembangan Pemikiran Politik MiliterIndonesia , Aksara Kurnia, Jakarta, 2002. Sayidiman Suryohadiprojo, Sivis Pacem Para Bellum, Membangun Pertahanan Negarayang Modern dan Efektif , Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005. Sulistyo, Hermawan (et al), Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan CivilSociety . Jakarta : Pencil, 2009. Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Rajawali Press, 1990. Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. ………,  Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
………,  Undang – Undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
………, Undang – Undang Nomor  2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia