## POLITEA Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN    : 2621-0312 e-ISSN: 2657-1560 Vol. 2  No.  2 Tahun 2019 Doi : http://dx.doi.org/10.21043/politea.v2i2.5832. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea
Political Will di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

## Mahda Reza Kurniawan
Institut Agama Islam Negeri Kudus mahdarezakurniawan@iainkudus.ac.id

## Abstract
People in a country, of course, have the customs and culture of each. This custom was born and developed from the  behavior  that  was  sustained  in  a  relatively  long  time  on  the  initiative  of  the  party  who  first  set.  In  its development, the behavior is then followed by several individuals in the social space to foster a culture-customs and  traditions.  In  the  era  of  globalization,  where  cultures,  customs  or  habits  that  may  be  opposed  to  the  state ideology  enter  freely,  this  is  where  the  state  is  present  to  protect these  customs  along  with  the  actors  who  have been  implementing  them.  The  presence  of  the  state  in  the  government's  efforts  to  create  good  governance  and political will is implicit and explicit in the Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2014 concerning Villages.
The  article  examines  and  discusses  and  examines  the  law  on  village  number  6  in  2014  with  paradigm,  socio- political-anthropological.  In  the  discussion  and  conclusion,  it  is  explained  and  discussed  that  in  the  village  law explicitly  and  implicitly  indeed  shows  that  the  government  has  a  good  faith  in  organizing  the  country  in accordance with the goals and vision of the state mission, in the context of village laws.
Keyword : Political Will, villages, laws

## Pendahuluan
Secara  sederhana,  negara  adalah  tempat  dimana  keseluruhan  aktivitas  masyarakat  dan pemerintahan  untuk  mengatur  dan  membangun  kegiatan  ekonomi,  transportasi,  perdagangan, politik  dan  lain  sebagainya  agar  mencapai  tujuan  bersama  yang  telah  disepakati.  Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara adalah suatu lembaga atau organisasi di antara sekelompok atau beberapa  kelompok  manusia  yang  bersama-sama  mendiami  suatu  wilayah  tertentu  dengan mengakui  adanya  suatu  bentuk  pemerintahan  yang  sah  dalam  usaha  mengurus  tata  tertib  dan keselamatan  seluruh  anggotanya  (Krisnayuda,  2016).  Dari  pengertian  tersebut,  dapat disimpulkan  bahwa  dikatakan  sebagai  sebuah  negara  atau state apabila  memiliki  tiga  unsur pokok yaitu wilayah(tempat), rakyat dan pemerintah(sebagai fungsi pengatur dan pembangun).
Dalam  perkembangannya,  eksistensi  sebuah  negara  berkaitan  tidak  hanya  dengan pengertian dan bentuk negara, tetapi berkaitan pula dengan fungsi negara dan tugas serta badan-
badan negara di dalamnya. Hal ini menjadi penting, karena ketiga unsur negara seperti tersebut di  atas  harus  memiliki  relasi  yang  bersifat  timbal  balik.  Ketiganya  memiliki  fungsi  dan  tugas masing-masing namun tetap memiliki keterkaitan yang sistemik dan terstruktur. Menurut Plato, hakekat  sebuah  negara  sebenarnya  adalah  adanya  hubungan  timbal  balik  ( interdependency ) serta  rasa  saling  membutuhkan  antara  sesama  manusia  yang  mendiami  negara  tersebut,  baik manusia  sebagai  rakyat  dan  manusia  sebagai  pemerintah  (Muchtar,  Ghazali  &  Majid,  2016). Oleh karena itu,  maka perlu disusun sebuah aturan dan prinsip dasar di dalam hubungan timbal balik tersebut.
Di  negara  Indonesia,  aturan  tersebut  tertuang  dalam  konstitusi  dalam  bentuk  Undang- Undang Dasar Negara 1945. Undang-undang memiliki fungsi sebagai hukum untuk mengatur, mengikat,  menata  dan  harus  ditaati  oleh  seluruh  warga  negara.  Tujuan  ditetapkan  dan dikeluarkannya  sebuah  peraturan  dalam  bentuk  apapun  oleh  pemerintah  dan  pihak  terkait seperti  parlemen  (DPR)  adalah  sebagai  bahan  dasar  hukum  dalam  upaya  terjamin  serta terlaksananya keteraturan, kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan dari negara itu sendiri juga  untuk  terciptanya civil  society atau  masyarakat  madani  (Dwiyanto,  1999).  Terciptanya masyarakat madani tersebut tentu saja diperlukan adanya kesamaan visi dan misi, satu kata dan satu  tujuan,  baik  oleh  pemerintah  dalam  berbegai  bentuknya  dan  stratanya,  serta  masyarakat juga dalam berbagai bentuk dan stratanya. Pemerintah sebagai regulator, menerbitkan undang- undang  bersifat  normatif-politis  dan  berlaku  bagi  seluruh  warga  masyarakatnya  (Krisnayuda, 2016).  Sedangkan  warga  masyarakat  juga  harus  mampu  merealisasikan  dan  melaksanakan norma di dalam legal standing perundang-undangan yang diterbitkan tersebut.
Oleh  karena  itu,  setiap  produk  perundangan  yang  diterbitkan  oleh  regulator,  baik  itu pemerintah  maupun  parlemen,  harus  diimplementasikan  dengan  sebaik-baiknya  oleh  warga masyarakat  demi  terciptanya  kehidupan  bersama  sesuai  dengan  tujuan  dari  sebuah  negara  itu sendiri.    Relasi  timbal  balik  ini  menjadi  sebuah  keniscayaan,  karena  pemerintah  sebagai penguasa  dan  pembuat  peraturan(dalam  segala  bentuknya)  serta  masyarakat  dalam  berbagai bentuk dan dimensinya harus sejalan seiring. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan peran dan tugas serta fungsi sebagaimana mestinya, maka yang terjadi adalah apa yang disebut dengan pelanggaran  aturan  atau  inkontitusinal  yang  berakibat  pada  kegagalan  dalam  mencapai  tujuan dari didirikannya sebuah negara.
Artikel  ini  menelaah  dan  mengkaji  diterbitkannya  Undang-undang  Republik  Indonesia Desa No 6 Tahun 2014 sebagai sebuah aturan hukum. Bahan kajiannya adalah materi dokumen undang-undang  tentang  desa  tersebut,  metode  yang  digunakan  dengan  menganalisis  dan mengkaji  makna  serta  tujuan  diterbitkannya  undang-undang  tersebut,  baik  secara  hukum, politis,  sosial-antropologis  dan  sejarah.  Kemudian  bagaimana  implikasi  terhadap  masyarakat serta  bagaimana  respons  masyarakat  secara  konkret  terhadap  peraturan  perundangan tersebut(Koentjaraningrat, 1981). Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sebuah perundangan adalah produk hukum sebagai legal formal adalah benar, akan tetapi perundang-undangan dapat dilihat  tidak  hanya  dari  aspek  hukumnya,  tetapi  dapat  dilihat  dari  paradigma  sosial, antropologis,  ekonomi,  termasuk  juga  dari  sudut  pandang  politis,  karena  undang-undang  tidak hanya sebagai sebuah produk hukum tetapi sekaligus juga produk politis.  Terlebih lagi, apabila sebuah  produk  yang  ditetapkan  dan  diterbitkan  oleh  pemerintah  juga  merupakan  sebuah kebijakan public (Rusli, 2013).
Dengan  demikian,  tulisan  ini  tidak  semata  membahas  tentang  aspek  hukum  di  dalam sebuah  peraturan  perundangan,  tetapi  juga  membahas  dan  menelaah  serta  mengkaji  dengan
panduan  dan  pedoman  dari  teori-teori  yang  berkaitan  baik  dengan  aspek  politis,  hukum  juga sosio-antropologis dan bahkan filosofis seputar peraturan perundangan yang juga telah menjadi kebijakan publik tersebut.

## Pembahasan
Undang-undang
Desa: Upaya Membentuk Masyarakat Madani Dan

## Menumbuhkan Keyakinan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah
Undang-undang  Desa  No  6  Tahun  2014  diterbitkan  pada  masa  pemerintahan  Presiden Republik  Indonesia  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Undang-undang  ini  mengatur  bahwa  desa memiliki  hak  asal  usul  dan  hak  tradisional  serta  desa  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  setempat  dalam  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  dari  negara. Diterbitkannya undang-undang ini didasarkan pada kepercayaan kepada desa bahwa desa dalam perkembangannya telah  berkembang dalam berbagai  bentuk,  oleh karena diperlukan peraturan perundangan  yang  berfungsi  sebagai legal  formal dan legal  standing agar  dapat  diberdayakan dan dilindungi.
Undang-undang  desa  ini  dapat  dipahami  dan  dimaknai  sebagai  upaya  serta  usaha pemerintah dalam menciptakan sebuah masyarakat sesuai dengan kodrat manusia akan hadirnya sebuah    tatanan  masyarakat  yang  ideal.  Berangkat  dari  tipologi  masyarakat  Indonesia  yang sangat  beragam  dilihat dari berbagai  aspek seperti  etnis, etnografi, budaya, agama dan sejarah adalah  sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa dan negara lain di dunia. Akan tetapi, hal ini juga berpeluang dan berpotensi menjadi sumber konflik apabila keragaman tersebut tidak ditata  dan  diatur.  Potensi  seperti  ini  muncul,  misalnya,  apabila  pemerintah  hanya  berfokus kepada sentralisasi di dalam mengelola mengatur berbagai aspek seperti politis juga ekonomis (Abdullah, 1999). Kekuasaan yang terkonsentrasi seperti ini menimbulkan potensi kekecewaan masyarakat karena aspirasi politis maupun ekonomis di daerah menjadi tergerus bahkan hilang sama  sekali.  Maka  dari  itu,  dalam  perspektif emic maupun etic ,  pengembangan  sebuah masyarakat  yang  mandiri  adalah  sebuah  alternatif  bahkan  mungkin  keniscayaan.    Dalam konteks seperti ini, pemerintahan era pada waktu itu, menerbitkan undang-undang  tentang desa sebagai  langkah  memberikan  kewenangan  kepada  desa  untuk  mengelola  dan  mengatur  segala potensi yang dimiliki dengan tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku. Keputusan politik ini  memiliki  dua  sisi  mata  uang  yang  berbeda  namun  memiliki  akibat  keterkaitan  yang menguntungkan kedua pihak, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Di satu sisi, undang- undang  desa  yang  diterbitkan  mampu  menumbuhkan  dan  meningkatkan  kepercayaan  dan keyakinan  masyarakat  kepada  pemerintahnya.  Di  sisi  lain,  undang-undang  desa  ini menumbuhkan  kemandirian  bagi  pemerintah  desa  untuk  membangun  dan  mengelola  segala potensi  yang  di  miliki.  Karena  itulah,  terwujudnya  masyarat  ideal  sekaligus  menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap pemerintah, undang-undang desa ini diterbitkan.
Dalam  perspektif  konsep,  masyarakat  yang  ideal  ( civil  society )  di  mana  masyarakat memiliki kemandirian  yang tinggi, secara individu maupun kelompok. Selain itu juga terdapat kebebasan  dalam  mengemukakan  pendapat  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  bersama. Memiliki  keadilan  sosial  dan  menjunjung  supremasi  hukum  juga  toleran  dan  menerima keragaman  (Muchtar,  Ghazali  &  Majid,  2016).  Pada  prinsip, civil  society telah  terbangun semenjak  hadirnya  agama-agama,  baik  agama  langit  maupun  agama-agama  yang  lahir  dari sebuah  kebudayaan.  Keberadaan  agama-agama  beserta  ajarannya  inilah  yang  kemudian membawa  manusia  menjadi  lebih  “manusia”  di  dalam  kehidupannya.  Sehingga  tidak  lagi
terbatas pada persoalan-persoalan batas-batas klasikal seperti suku, ras, etnis atau bahkan kelas sosial  tertentu. Civil  society sebenarnya  merupakan  konsep  filsafat  yang  dikemukakan  oleh Aristoteles tentang negara kota, bagaimana komunitas satu mendominasi komunitas yang lain. Dalam pandangan Jhon Locke (Muchtar, Ghazali & Majid, 2016), masyarakat ideal, masyarakat madani  atau civil  society adalah  masyarakat  yang  diyakini  memiliki  kebebasan  hak  milik, keberadaan negara harus mampu melindungi  kebebasan serta hak milik warga masyarakatnya. Yang menarik menurut  Locke adalah bahwa tidak pernah ada kekuasaan mutlak. Absolutisme kekuasaan tidak sesuai dengan kodrat manusia, yang ada adalah toleran serta kebebasan dalam hidup,  serta  hubungan  baik  antara  sesama  warga  masyarakat  mapun  antara  penguasa- pemerintah-dengan  warganya.  Upaya  pengembangan  masyarakat  madani  atau civil  society ini memang  memerlukan  ruang  publik  yang  memadai,  dimana  masyarakat  memiliki  kebebasan dalam  mengatasi  permasalahan  dan  persoalan  yang  dihadapinya  secara  langsung  (Abdullah, 1999).  Masyarakat  juga  memiliki  kebebasan  dalam  mengatur  dan  mengelola  potensi-potensi yang di miliki atau yang ada disekitarnya. Usaha seperti ini menjadi mustahil, apabila intervensi pemerintah  dalam  kegiatan  masyarakat  amat  luas  bahkan  tidak  terbatas,  sehingga  peran  dan posisi  serta  tugas  masyarakat  menjadi  sempit  bahkan  berkurang  porsinya  (Abdullah,  1999). Oleh  karena  itu,  pemerintah  dalam  upaya  menciptakan  masyarakat  yang  ideal- civil  society - masyarakat  madani,  kemudian  menerbitkan  dan  menatapkan  kebijakan  publik  dalam  bentuk undang-undang tentang desa ini.
Konsep tentang kebijakan publik di  dalam undang-undang tentang desa no 6 tahun 2014 ini memiliki peran sebagai upaya dan usaha pencapaian nilai-nilai, progam dan rencana dengan praktik  yang  lebih  terarah  sebagai  langkah  untuk  mencapai  tujuan  negara  dan  menciptakan masyarakat  yang  ideal  (Taufiqurokhman,  2014).  Robert  Eyetone  sebagaimana  dikutip Taufiqurokhman,  mendefinsikan  kebijakan  publik  berarti  bahwa  relasi  atau  hubungan  antara pemerintah  dan  atau  unit  pemerintahan  dengan  lingkungannya  (Taufiqurokhman,  2014). Lingkup  pengertian  lingkungan  yang  dimaksud  dapat  sangat  luas  dan  beragam.  Misalnya, pengertian  lingkungan  tersebut  dapat  diartikan  warga  masyarakat,  baik  dalam  hubungannya dengan  proses  tahapan  pembuatan  kebijakan  dan  bagaimana  implementasi  kebijakan  tersebut secara  konkret  di  lapangan.  Argumen  seperti  ini  sesuai  dengan  konsepsi  kebijakan  publik menurut  Woll,  dimana  sejumlah  aktivitas  pemerintah  dalam  memecahkan  masalah  di  tengah masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  berbagai  lembaga-lembaga pemerintaham  maupun  non-pemerintahan  baik  sosial,  ekonomi,  politik  bahkan  adat-istiadat serta budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Taufiqurokhman, 2014). Secara lebih umum,  kebijakan  publik  memiliki  pengertian  bahwa kebijakan  bukan event yang  tunggal  atau terisolir.  Kebijakan  seperti  ini  merupakan  respons  pemerintah  yang  dirumuskan  berdasarkan segala  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat.  Fenomena  ini  tumbuh  dalam  kehidupan  bersama dan  bukan  merupakan  peristiwa  yang  berdiri  sendiri,  terisolasi,  dan  bahkan  asing  bagi masyarakat. Artinya sebuah kebijakan merupakan respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan  harmonisasi  maupun  upaya  menciptakan  insentif  atau feedback atas  sebuah tindakan  peristiwa  tertentu  di  dalam  masyarakat.  Misalnya  adalah,  berbagai  teror  yang  pernah terjadi  di  Indonesia,  yang  kemudian  diterbitkan  undang-undang  terorisme.  Pada  dasarnya, kebijakan  publik  adalah  usaha  untuk  mencapai  tujuan  tertentu,  sekaligus  sarana  pemecahan masalah dengan menggunakan metode tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan  hanya  menggariskan  pedoman  umum  sebagai  landasan  bertindak  dalam  usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramdhani & Muhammad, n.d.).
Ditetapkannya  Undang-undang  Republik  Indonesia  No  4  Tahun  2014  Tentang  Desa, apabila dikaji dan diamati secara mendasar sebenarnya merupakan langkah konkret pemerintah dalam  menerapkan  asas good  governence dan  sekaligus  juga political  will pemerintah.  Setiap kebijakan yang dibuat, sejatinya harus sesuai dengan norma serta ideologi sebuah bangsa yang telah  disepakati  bersama.  Selain  proposisi  tersebut,  seyogyanya  sebuah  kebijakan  haruslah bijaksana.  Dia  harus  mampu  mengakomodir  berbagai  aspek  dan  fenomena-fenomena  yang berkembang di masyarakat. Selain itu juga, harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin  timbul.  Menurut  van  Der  Blies  seperti  dikutip  Krisnayuda  (Krisnayuda,  2016), terdapat beberapa asas yang dapat digunakan sebagai tolok ukur apakah sebuah kebijakan atau aturan  yang  diterbitkan  merupakan  aturan  atau  kebijakan  yang  baik  atau  tidak:  a)  Asas  tujuan yang  jelas,  bahwa  sebuah  kebijakan  dalam  berbagai  bentuknya  yang  dikeluarkan  pemerintah, harus memiliki tujuan yang jelas harus tampak juga penjelasannya. Setiap pernyataan dan diksi yang digunakan harus diutarakan dan diungkapkan secara eksplisit. b) Asas urgensi adalah asas untuk  menghindari  kemungkinan  dikeluarkannya  suatu  kebijkan  dalam  bentuk  apapun  yang sebenarnya tidak memiliki kegunaan atau tidak diperlukan. c) Asas kemungkinan pelaksanaan, asas ini berkaitan dengan kemungkinan untuk mengimplementasikan dan menegakkan aturan di dalam praktiknya.
Selain  itu  dalam  konteks  negara  Indonesia,  satu  hal  yang  tidak  boleh  dilupakan  adalah bahwa  setiap  kebijakan  dalam  bentuk  undang-undang,  Perpres,  Kepres,  Permen  atau  segala peraturan  yang dikeluar oleh lembaga pemerintah tidak boleh lepas dari ruh Pancasila sebagai ideologi  dan  pedoman  hidup  yang  paling  tinggi  bagi  bangsa  Indonesia.  Memang  kemudian timbul  pertanyaan,  bagaimana  metode  yang  dapat  digunakan  dan  dapat  dibuktikan  secara ilmiah,  bahwa  sebuah  aturan  memiliki ruh dari  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia? Sebuah  pertanyaan  yang  memang debatable serta  memerlukan  waktu  relatif  lama  untuk  dapat dijawab.  Akan  tetapi  menurut  hemat  penulis,  secara  lebih  sederhana ruh Pancasila  di  dalam sebuah  aturan  perundangan  apapun  bentuknya,  dapat  dengan  mudah  dilihat  dari  adanya kesesuaian dengan sila-sila di  dalam Pancasila.  Apabila dilihat dari  kesesuaian nilai  dasar dan ideologi  Pancasila,  maka  undang-undang  tentang  desa  tersebut  dapat  dikatakan  memang  telah sesuai  dengan  sila-sila  di  dalam  Pancasila.  Lalu  dimana  letak  kesesuaian  undang-undang tentang desa tersebut dengan sila-sila di dalam Pancasila? Jawaban paling sederhana dan mudah adalah sila ke lima berbunyi  bahwa setiap aturan perundangan harus mampu  menyejahterakan segenap dan seluruh komponen bangsa.
Pada  akhirnya,  sebuah  sebagai  aturan  yang  telah  ditetapkan,  apakah  menjadi  Undang- Undang,  apakah  menjadi  Peraturan  Pemerintah  atau  Peraturan  Presiden  termasuk  Peraturan Daerah,  ketika  aturan  tersebut  telah  ditetapkan  dan  diterbitkan  oleh  pemerintah,  maka  aturan tersebut  adalah  sebuah  produk  politik  yang  juga  menjadi  kebijakan  publik  sekaligus  sebuah norma hukum yang harus ditaati bersama.

## Organisasi Sosial Keagamaan : Pelaku Adat Istiadat Sejak Masa Sunan Kudus
Undang-undang  Republik  Indonesia  No  4  Tahun  2014  Tentang  Desa  sebenarnya  dapat dikatakan  rangka  desentralisasi  kewenangan  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah,  bahkan sampai  ke  pemerintah  desa.  Argumentasi  yang  dapat  digunakan  adalah,  bahwa  di  dalam undang-undang  tersebut,  pemerintah  pusat  mendelegasikan  kewenangan  kepada  pemerintah desa untuk  mengatur, mengelola, menata serta membangun seluruh potensi  yang dimiliki oleh desa berdasarkan keberagaman yang sudah ada bahkan sebelum terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Secara lebih spesifik, diatur di dalam BAB VI tentang Hak Dan Kewajiban Desa  Dan  Masyarakat  Desa  di  dalam  pasal  67  huruf  (a)  disebutkan  bahwa  desa  berhak  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  hak  asal-usul,  adat  istiadat  dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
Berbicara  tentang  adat  istiadat,  tentu  tidak  bisa  lepas  dari  kajian  di  dalam  disiplin  Ilmu Antropologi.  Di  dalam  konsep  Ilmu  Antropologi,  istilah  budaya  merupakan  tahap  akhir  dari proses  terbentuknya  sebuah  kebudayaan.  Goerge  Theodorson,  kebiasaan  bersama  di  dalam kelompok manusia untuk berbuat dan berperilaku dan telah berlangsung turun temurun melalui proses  sosialisasi.  Di  dalam  tradisi  tersebut  terdapat  antara  lain  kepercayaan,  nilai,  cara  pikir, adat  istiadat  dan  kebiasaan  lain  di  dalam  kelompok  manusia  (Theodorson,  1979).  Proses terbentuknya  suatu  budaya  dimulai  dari  cara  berbuat,  berperilaku  di  dalam  melaksanakan sesuatu. Dalam perkembangannya cara berperilaku tersebut  mengalami  perkembangan melalui sebuah proses sosial. Pada dasarnya, perkembangan tersebut berkaitan dengan pola atau bentuk perilaku  yang  kemudian  mempengaruhi  atau  mengikat  seluruh  anggota  kelompok. Perkembangan ini berlangsung secara gradual, bertahap berawal dari unsur norma yang paling sederhana  sampai  ke  dalam  bentuk  yang  paling  tinggi.  Tahap  perkembangan  tersebut  dimulai dari tahap usage, volkways, mores, custom dan akhirnya tradition (Soekanto, 1998). Pada tahap usage pola  perilaku  baru  pada  tahap  cara  untuk  berbuat  di  dalam  melaksanakan  kegiatan  atau dengan  kata  lain  hanya  sebatas  meniru(Soekanto,  1998).  Pada  tahap volkways, dimana  sebuah bentuk  perilaku  yang  dilaksanakan  dengan  cara  dan  pola  serta  kerangka  tertentu  sudah dilakukan  berulang-ulang  sehingga  merupakan  kebiasaan  masyarakat  (Soekanto,  1998).  Pada tahap mores, pola atau kerangka perbuatan dan perilaku di dalam melaksanakan sesuatu sudah diakui  sebagai  tata  kelakuan  dalam  berperilaku  bersama  di  dalam  kelompok.  Tata  kelakuan mencerminkan  sifat  yang  hidup  dari  kelompok  yang  melaksanakannya  sebagai  alat  pengawas atau  kontrol,  dilaksanakan  secara  sadar  atau  tidak.  Pada  akhirnya  pelembagaan  kekuatan mengikat tersebut berubah menjadi norma sosial yang bersifat formal legal sebagai bagian dari unsur kelembagaan komunitas yang bersangkutan. Tahap inilah yang disebut dengan tradition . Pada  tahap  ini  ketentuan  di  dalam  tradisi  sudah  mampu  mengenakan  sangsi  (Merton,  1968). Konsepsi  tentang  tradisi  dan  tahap  terbentuknya  tradisi  seperti  tersebut  di  atas,  tentu  berlaku untuk  seluruh  tipe  dan  jenis  masyarakat  termasuk  sebuah  bangsa  dan  negara  bahkan  sampai kepada daerah atau kota yang menjadi bagian integral dari suatu bangsa.
Tradisi, dimana di dalamnya terdapat unsur perilaku manusia, tentu saja perilaku ini tidak hadir begitu saja. Ada “sesuatu” atau “seseorang”  yang merupakan sosok pelaku awal sebuah perilaku  atau  tindakan  yang  pada  akhirnya  menjadi  sebuah  tradisi.  Dalam  konteks  inilah, kemudian di dalam undang-undang tentang desa mengatur tentang hak yang dimiliki oleh desa yaitu  hak  asal-usul.  Hak  asal-usul  adalah  hak  yang  melekat  dan  dimiliki oleh  desa  sejak  lama bahkan sebelum masa kemerdekaan. Dalam konteks lokal bangsa Indonesia, lebih konkret kota Kudus, asal usul kota Kudus tidak bisa dilepaskan dari sosok Kanjeng Sunan Kudus. Salah satu walisongo yang menyebarkan agama Islam dan sebagai pendiri kota Kudus. Sebagai pembawa dan  penyebar  agama  Islam,  Sunan  Kudus  memiliki  metode  atau  cara  di  dalam  menyebarkan ajaran  agama  Islam.  Metode  tersebut  dengan  memadukan  ajaran  agama  Islam  dengan lingkungan di sekitarnya pada saat itu. Menurut Delia Noer, Kebiasaan pra-Islam seperti tidak serta  merta  hilang  sama  sekali  akan  tetapi  dengan  berbagai  bentuk  berinteraksi  dengan  agama lain  yang  datang  belakangan,  termasuk  Islam,  serta  kepercayaan  baru  lain  yang  datang
kemudian.  Praktik  kehidupan  ini  hampir  meliputi  seluruh  segi  kehidupan,  baik  bersifat  sosial, tradisi serta adat dan kebudayaan (Noer, 1987).
Sunan  Kudus  dikenal  dengan  nama  Raden  Ja’far  Shodiq,  adalah  putra  Raden  Utsman Haji(Sunan  Ngudung)  dari  Jipang  Panolan,  cucu  Raden  Rahmat  yang  dikenal  sebagai  Sunan Ampel. Awal  mula  Sunan  Kudus  mendirikan  kota  Kudus,  diawali  oleh  keprihatinan  Kyai Telingsing yang telah uzur dan bermaksud mencari penggantinya. Ketika beliau berdiri di depan rumah menoleh kekanan dan kekiri(dalam Bahasa Jawa- ingak-inguk ) mencari seseorang. Pada saat  itu,  muncullah  Sunan  Kudus.  Kemudian  Kyai  Telingsing  dan  Sunan  Kudus  berbincang sebentar dan sepakat untuk mendirikan masjid sebagai tempat untuk berdakwah. Karena diawali Kyai  Telingsing ingak-inguk maka  kemudian  masjid  tersebut  bernama  Masjid  Nganguk  Wali. Desa Nganguk atau Nganguk ini  merupakan  tempat  Kyai  Telingsing,  ketika  telah  tua, mengasingkan  diri  dalam  melakukan  laku  rohaniah.  Tugas  Kyai  Telingsing  dalam  berdakwah dan  menyebarkan  agama  Islam  kemudian  digantikan  dan  diteruskan  oleh  Sunan  Kudus  di kemudian hari,  kelak nama desa Tajug menjadi Kota Kudus.
Kondisi  Kudus  tersebut  merupakan  bagian  dari  masyarakat  Pulau  Jawa  yang dilatarbelakangi oleh tradisi agama Hindu-Budha serta adat istiadat yang telah ada sebelumnya. Kebiasaan pra-Islam seperti ini tidak serta merta hilang sama sekali akan tetapi dengan berbagai bentuk  berinteraksi  dengan  agama  lain  yang  datang  belakangan,  misalnya  Islam,  serta kepercayaan  baru  lain  yang  datang  kemudian.  Praktik  kehidupan  ini  hampir  meliputi  seluruh segi kehidupan, baik bersifat sosial, tradisi serta adat dan kebudayaan. Kondisi seperti ini tidak terlalu  asing  bagi  penyebaran  agama  Islam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  para  penyebarnya  yang lebih  menyesuaikan  diri  dengan  tradisi  dan  agama  yang  telah  lebih  dulu  ada.  Di  tambah  lagi karena  sebagian  tradisi  penduduk  asli  serta  tradisi  Hindu-Budha  lebih  membuka  diri  terhadap ajaran  dan  kepercayaan  baru.  Fenomena  dialektis  ajaran  Islam  dan  tradisi  lama  tersebut selanjutnya menjadi kecenderungan perilaku kultural masyarakat Kudus sampai saat ini.
Perkembangan  dialektika  tersebut  bahkan  mampu  mewarnai  seluruh  aspek  kehidupan sehingga menghasilkan sifat akomodatif dengan kepercayaan lama, tradisi dan adat istiadatnya. Fenomena  tersebut  mendorong  tumbuhnya  pola  keberagamaan  di  dalam  praktik  ajaran  Islam dalam  kehidupan  konkret.  Meskipun  demikian,  tetap  ada  sebagian  yang  memegangi  ajaran Islam dengan teguh. Pada akhirnya, tumbuh kecenderungan baik mereka yang berpegang pada sikap  tradisional  ataupun  golongan  yang  mengehendaki  pemurnian  dan  pembaruan.  Di  awal abad ke 20, dua kelompok keberagamaan tersebut adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah. Perkembangan kehidupan umat Islam di Kudus juga ditandai oleh kelompok tersebut.
Kota  Kudus  adalah  kawasan  dengan  masyarakat  Islam  yang  memiliki    identitas  unik. Keunikan ini misalnya ditandai oleh tipologi karakter yang dikenal dengan akronim gusjigang. Di kudus kosakata tersebut lazim dipahami dengan pengertian “bagus perilaku, tekun mengaji dan  ulet  berdagang”.  Budaya  tidak  menyembelih  sapi,  arsitektur  Masjid  al-Aqso, dandangan, tradisi keagamaan dalam siklus kehidupan juga termasuk keunikan tersebut. Selain itu terdapat juga Masjid Menara atau Masjid al-Aqso, memiliki arsitektur bangunan yang tidak sepenuhnya mengikuti  gaya  timur  tengah  akan  tetapi  lebih  bernuansa  Hindhu-Budha  adalah  keunikan  lain kota Kudus.
Proses  terbentuknya  tradisi  baru  dari  gabungan  antara  ajaran  agama  Islam  yang  dibawa Sunan  Kudus  dan  tradisi  Hindu-Budha  pada  sat  itu,  dapat  dilihat  dari  paradigma  dialektika. Menurut  Merriam  Webster,  proses  dialektis  adalah  prosedur  perubahan  yang  ditandai  oleh keikutsertaan  unsur-unsur  dan  realisasi  pihak  pertama  dengan  pihak  kedua,  dimana  keduanya
bertentangan  namun  memiliki  unsur  yang  dapat  digabungkan  atau  disatukan  (Rainwater, 2013)(Raapana,  2015).  Prosedur  dialektis  untuk  membangun  kebersamaan  antara  dua  unsur yang  bertentangan  juga  dirumuskan  oleh  John  Mc.  Taggart.    Menurutnya,  dialektika  diawali oleh  dua  pihak  yang  berhadapan  di  dalam  pengalaman  kemanusiaan.  Bertemunya  dua  unsur atau  dua  hal  yang  berbeda  adalah  titik  temu  yang  dapat  dilakukan  dengan  menggabungkan unsur-unsur  kedua  pihak  dalam  posisi  berdampingan.  Namun  unsur  tersebut  diserap  dalam lingkup  yang  lebih  luas,  saling  melengkapi,  saling  mengisi  sehingga  unsur  yang  memiliki pertentangan dan kontradiksi dapat dihilangkan (Mc Taggart, 1999).
Berdasarkan  teori  tersebut,  Sunan  Kudus  pada  awal  penyebaran  agama  Islam  di  kudus, menghadapi  situasi  dimana  ajaran  agama  Islam  tidak  sejalan  dan  tidak  sesuai  dengan  kondisi disekitarnya  yang  lebih  diwarnai  oleh  tradisi  dari  agama  Hindu-Budha.  Misalnya,  di  dalam ajaran  agama  Islam  menyatakan  bahwa  sapi  adalah  hewan  yang  halal  di  sembelih,  tetapi konteks  sosial  Hindu  Budha  saat  itu  menganggap  sapi  adalah  hewan  yang  dimuliakan. Menghadapi  keadaan  seperti  ini,  dapat  digunakan  paradigma  dialektika.  Fenomena  tersebut menunjukkan  bahwa  ada  dua  pihak  yang  berbeda,  bertentangan,  mungkin  juga  kontradiksi tetapi  tetap  harus  bertemu  di  satu  titik.  Pihak  pertama  adalah  materi  di  dalam  ajaran  agama Islam  yang  dibawa  oleh  Sunan  Kudus.  Pihak  kedua  adalah  konteks  sosio  kultural  dan  tradisi masyarakat  Kudus  pada  saat  itu  yang  secara  umum  yang  berbeda  dan  bertentangan  dengan pihak pertama. Keadaan seperti ini merupakan dasar dari terjadinya proses dialektis.  Menurut Kaiping  Peng  (Peng  &  E.  Nisbett,  1999),  dialektika  merupakan  kondisi  psiko-kultural  yang terdiri  atas  keadaan  yang  dimunculkan  oleh  polarisasi  dua  unsur  kehidupan  yang  berbeda, bertentangan  atau  mungkin  memiliki  unsur  kontradiksi,  namun  tetap  harus  bertemu.  Untuk mempertemukannya,  diperlukan  integrasi  yang  menggabungkan  unsur-unsur  keduanya  yang memiliki kesamaan atau kemiripan.
Secara lebih sederhana, dialektika  menurut pemikiran Hegel terdiri atas tiga unsur utama tesa-anti  tesa-sintesa (Feigl  &  Brodbeck,  1953).  Apabila  apabila  ketiga  unsur  tersebut digunakan  secara  lebih  operasional,  maka  argumentasi  yang  dapat  digunakan  mengatakan bahwa materi ajaran agama Islam  yang dibawa oleh Sunan Kudus berada di dalam posisi tesa , sedangkan  konteks  sosial-budaya  pada  saat  itu  adala anti  tesa¸ pada  akhirnya  adalah sintesa yang  merupakan  bentuk  baru  gabungan  kedua  unsur  awal  tersebut. Sintesa sebagai  produk proses  dialektika  menurut  perspektif  masing-masing  satuan  tradisi  tampil  sebagai  bagian  dari produk proses praktik hukum  yang dilakukan oleh masyarakat Kudus. Sebagai perilaku sosial, pola  perilaku  hukum  dialektis  tersebut  kemudian  tumbuh  menjadi  perilaku  sosial  masyarakat. Dalam banyak hal  warga masyarakat  Kudus, baik  yang bergama  Islam atau tidak, tidak selalu memahami dan juga menelusuri  proses-proses dialektika seperti dianalisis sebelumnya. Dalam proses  sosial  yang  berlangsung,  perilaku  tersebut  di  atas  dilakukan  dan  direspons  di  dalam interaksi  masyarakat  Kudus  sebagai  bagian  dari  proses  sosial  yang  berlangsung  di  dalam kehidupan  keseharian  mereka.  Fenomena  yang  kemudian  berkembang  justru  tumbuhnya keteraturan  pola  perilaku  berbasis  proses  dialektika  dengan  ditandai  tumbuhnya  daya  ikat  dan pada akhirnya berkembang sebagai perilaku kultural-adat istiadat.
Adat  istiadat  ini  yang  kemudian  dilakukan  oleh  masing-masing  individu,  kemudian mempengaruhi  individu  lain,  secara  bertahap  menjadi  perilaku  kelompok  atau  komunitas. Dalam perkembangannya, perilaku bersama ini kemudian menjadi kebiasaan bersama di dalam kelompok  atau  komunitas  tertentu  sehingga  muncul  adat  istiadat  seperti  telah  dikaji  dan dipaparkan  sebelumnya.  Komunitas  atau  kelompok  pelaku  adat  istiadat  ini  pada
perkembangannya  membentuk  sebuah  organisasi  yang  bersifat  sosial  keagamaan.  Kelompok masyarakat atau komunitas atau organisasi ini secara adminstratif diakui oleh negara Indonesia sebagai organisasi sosial keagaamaan yang sah memiliki payung  hukum. Dalam perjalanannya organisasi  inilah  yang    mempraktikkan,  merawat,  menjaga  adat  istiadat  lokal  berbasis  praktik ajaran  agama  Islam.  Hal  ini  sesuai  dengan  jargon  organisasi  sosial  keagamaan  ini  yaitu “merawat  tradisi  menjaga  NKRI’.  Dalam  konteks  berbangsa  dan  bernegara,  disahkannya Undang-undang  Republik  Indonesia  no  4  Tahun  2014  Tentang  Desa  adalah  fakta  dan  bukti konkret  bahwa  pemerintah  dan  negara,  hadir  untuk  melindungi,  mengayomi  serta memberdayakan  adat-istiadat  dan  para  pelakunya.  Sampai  di  sini,  pemerintah  dan  negara, memang  memiliki political  will yang  patut  untuk  diapresiasi  dan  masyarakat  seharusnya merespons  dan  tanggap  terhadap  disahkan  dan  diterbitkannya  undang-undang  tentang  desa tersebut  tentu  saja  sesuai  dengan  prosedur  dan  aturan  yang  berlaku.  Pertanyaannya,  apakah masyarakat  telah  merespons  diterbitkannya  undang-undang  tersebut?  Atau  justru  sebaliknya, upaya mewujudkan good governence yang dilakukan oleh pemerintah dengan terbitnya undang- undang tersebut menjadi sia-sia? Wallahu a’lam.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  adat  istiadat  adalah  perilaku  yang  berulang-ulang, relatif  lama,  ada  pihak  yang  memulainya  dan  umumnya  masing-masing  daerah  memiliki karakteristik  dan  ciri  khas  masing-masing.  Apabila  adat  istiadat  tersebut  berkaitan  dengan praktik ajaran agama tertentu, Islam misalnya, maka pihak yang memulai pertama tentu adalah penyebar    ajaran  agama  Islam  tersebut.  Lazimnya,  adat  istiadat  yang  berbasis  pada  praktik ajaran  agama  Islam  dapat  diamati  dengan  adanya  unsur  lokal  sebelum  ajaran  agama  Islam datang di  daerah tersebut.  Dalam konteks berbangsa dan bernegara, pemerintah, baik  presiden sebagai  kepala  negara  atau  parlemen,  memiliki  dan  memang  diberikan  wewenang  oleh konstitusi  untuk  menetapkan  sebuah  peraturan,  baik  undang-undang,  kepres,  perpres  dan lainnya.  Yang  sepenuhnya  peraturan  tersebut  sepenuhnya  merupakan political  will dan  upaya negara  dalam  menciptakan good  governence sesuai  dengan  tujuan  dan  visi  misi  negara Indonesia.
Saran  dan  masukan  untuk  peneliti  selanjutnya  untuk  lebih  memperdalam  dan memfokuskan  kajian  tentang good  government termasuk  di  dalam political  will pemerintah. Bahwa setiap kebijakan pemerintah, walaupun belum semuanya telah berdasarkan kepada local wisdom dalam  konteks  keindonesiaan.  Hal  ini  menjadi  urgent  dan  signifikan  dalam  upaya membantu  pemerintah  menunjukkan  kepada  masyarakat  bahwa  pemerintah  telah  benar-benar atau paling tidak berupaya menetapkan dan memutuskan setiap keputusan dan kebijakan publik sesuai dengan pilar-pilar kebangsaan Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abdullah, T. (1999). Membangun Masyarakat Madani;Menuju Indonesia Baru Milenium ke 3 . Yogyakarta: Aditya Media.
Feigl, H., & Brodbeck, M. (1953). The Philosophy Of Science . New York: Meredith Corp.
Krisnayuda,  B.  (2016). Pancasila  &  Undang-Undang :  Relasi  Dan  Transformasi  Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia . Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
Mc Taggart, J. (1999). Studies In The Hegelian Dialectic . Kitchener: Batoche Books.
Merton, R. K. (1968). Social Theory And Social Structure . New York: The Free Press.
Muchtar,  Ghazali,  A.,  &  Majid,  A.  (2016). PPKn;Materi  Kuliah  Perguruan  Tinggi  Islam . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Noer, D. (1987). Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965 . Jakarta: PT Temprint.
Peng,  K.,  &  E.  Nisbett,  R.  (1999).  Culture  Dialectic  And  Reasoning  About  Contradiction. American Psycologist , 54 (9).
Raapana, N. (2015). What Is Hegelian Dialectic .
Rainwater, S.  (2013). Race to  the North :  China’s Arctic Strategy and  Its  Implications. Naval War College Review , Spring 201 .
Ramdhani, A., & Muhammad, R. (n.d.). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik .
Rusli,  B.  (2013). Kebijakan  Publik;  Membangun  Layanan  Publik  Yang  Responsif .  Bandung: Hakim Publishing.
Taufiqurokhman.  (2014). Kebijakan  Publik;Pendelegasian  Tanggungjawab  Negara  kepada Presiden  Selaku  Penyelenggara  Pemerintahan .  Jakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Press.