## VITALISASI SISTEM EKONOMI ISLAM MENUJU KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN UMAT
Syaparuddin
Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Bone Sulawesi Selatan e-mail: safar_bone@yahoo.co.id.
Abstract: The Islamic economic system in the specific characteristics, is very different from the other economic systems because it is as an integral part of Islamic system, and economic in Islam brings an equlibrium for  individual and public interest, as well as it brings an individual freedom for economic activities.  In  the  effort  of  compliting  its  acknowledgment  to  economic  freedom,  Islam  gives  an authority  to  the  government  to  intervere  in  the  fungsionalization  of  Islamic  economic  system.  It means that all matters which concern on the economic aspects, have been discussed in Islam. So that it could be concluded that the regulation of economic in Islam, is absolutely complete. Therefore, the application of Islamic economic system in the social order of community's economy probably would bring prosperity and benefit for community itself.
Absatrak: Sistem ekonomi Islam memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari sistem ekonomi hasil  penemuan  manusia, di  antaranya  ekonomi  merupakan  bagian  dari  sistem Islam  secara  integral, dan  ekonomi  menurut  Islam  merealisir  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan umum,  seiring  dengan  itu  Islam  juga  memberikan  kebebasan  kepada  individu  dalam  berekonomi. Dalam  upaya  menyempurnakan  pengakuan  Islam  terhadap  kebebasan  ekonomi,  Islam  telah memberikan  wewenang  kepada  negara  untuk  ikut  campur  dalam  fungsionalisasi  sistem  ekonomi Islam.  Artinya,  persoalan-persoalan  yang  berkenaan  dengan  masalah  ekonomi  telah  disinyalir  dalam Islam.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  aturan  Islam  tentang  ekonomi  termasuk  aturan  yang sempurna  dan  lengkap.  Oleh  karena  itu,  pengaplikasian  sistem  ekonomi  Islam  dalam  tatanan perekonomian umat kemungkinan besar akan lebih membawa kepada kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri.
Kata kunci: Ekonomi, islam, sistem, umat.
Pendahuluan Islam  adalah  agama  yang  sempurna  yang memuat  berbagai  persoalan  kehidupan  manusia, baik  diungkapkan  secara  global  maupun  secara rinci.  Secara  substantif  ajaran  Islam  yang diturunkan  Allah  swt.  kepada  Rasulullah  saw. terdiri  dari  tiga  komponen  utama,  yakni  akidah, syariah  dan  akhlaq.  Ajaran  Islam  yang  mengatur perilaku  manusia,  baik  kaitannya  sebagai makhluk  dengan  Tuhannya  maupun  dalam kaitannya  sebagai  sesama  makhluk,  dalam  terma fikih  atau  ushul  fikih  disebut  dengan  syariah. Sesuai  dengan  aspek  yang  diaturnya,  syariah  ini terbagi  kedalam  dua  bagian,  yakni  ibadah  dan muamalah. Ibadah adalah syariah yang mengatur hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhannya, sedangkan  muamalah  adalah  syariah  yang mengatur hubungan antar sesama manusia. 1
1 Munrokhim  Misanam,  dkk.,  Ekonomi  Islam  (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 15.
Pada  gilirannya,  kegiatan  ekonomi  sebagai salah  satu  bentuk  dari  hubungan  antar  sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari akidah, ibadah dan akhlak, melainkan bagian integral dari muamalah.  Namun  demikian,  masalah  ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek akidah, ibadah, maupun akhlak, sebab menurut persfektif  Islam perilaku  ekonomi  harus  selalu  diwarnai  dengan nilai-nilai akidah, ibadah dan akhlak.
Pada  bagian  yang  komperensif,  Islam  telah menerangkan tentang aturan berekonomi, termasuk  elemen-elemen  di  dalamnya  seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Ungkapan ini merupakan  pernyataan  yang  melegitimasi  bahwa Islam dengan al-Qurannya telah mengatur sistem ekonomi  yang  sempurna.  Hal  ini  merupakan bukti  bahwa  Islam  mampu  mengimbangi perkembangan  sistem  ekonomi  yang  berlaku  di kalangan umat manusia.
Dalam  perkembangan  dewasa  ini,  ada  dua sistem  ekonomi  yang  paling  berpengaruh  di dunia, yaitu sistem ekonomi Kapitalis dan sistem
ekonomi  Sosialis.  Sistem  ekonomi  Kapitalis adalah  suatu  sistem  ekonomi  yang  mengizinkan dimilikinya  alat-alat  produksi  oleh  pihak  swasta, sedangkan  sistem  ekonomi  Sosialis  merupakan kebalikan  dari  sistem  ekonomi  di  mana pemerintah atau pekerja memiliki serta menjalankan  semua  alat  produksi,  hingga demikian,  usaha  swasta  dibatasi  dan  mungkin kadang-kadang dihapuskan sama sekali. 2 Berbeda  dengan  kedua  sistem  ekonomi  di atas,  Islam  menerapkan  sistem  ekonominya dengan  mempergunakan  moral  dan  hukum bersama  untuk  menegakkan  bangunan  suatu sistem  yang  praktis.  Berkenaan  dengan  prioritas, Islam  mengetengahkan  konsep  keseimbangan antara  kepentingan  individu  (khusus)  dan kepentingan  negara  (umum)  yang  bersumber pada  al-Quran  dan  Hadis. 3 Berdasarkan  uraian itu,  dapat  dipahami  bahwa  ekonomi  menurut Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi  yang  disimpulkan  dari  al-Quran  dan Hadis,  dan  merupakan  bangunan  yang  didirikan di  atas  landasan-landasan  tersebut  sesuai  dengan tiap  lingkungan  dan  masa.  Sehubungan  dengan hal tersebut, al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran  Islam  memegang  peranan  penting  dalam memberikan dasar-dasar pada sistem perekonomian Islam.
Selain  itu,  ekonomi  Islam  memiliki  ciri-ciri khusus  yang  membedakannya  dari  sistem ekonomi hasil penemuan manusia. Di antara ciri- ciri  tersebut  adalah,  bahwa  ekonomi  merupakan bagian  dari  sistem  Islam  secara  integral,  dan ekonomi menurut Islam merealisir keseimbangan antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan umum, seiring dengan itu Islam juga memberikan  kebebasan  kepada  individu  dalam berekonomi.  Dalam  upaya  menyempurnakan pengakuan  Islam  terhadap  kebebasan  ekonomi, Islam  telah  memberikan  wewenang  kepada negara  untuk  ikut  campur  dalam  fungsionalisasi sistem ekonomi Islam. 4
Berdasar  pada  uraian  di  atas  dapat  dipahami bahwa  pengakuan  Islam  akan  kebebasan ekonomi  dengan  menentukan  ikatan-ikatan
2 Muhamad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Cet.I (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 26.
3 Karnaen  A.Perwataatmadja,  Membumikan  Ekonomi Islam  di  Indonesia  (Depok:  Usaha  Kami,  1996),  hlm. 251.
4 H.A.Djazuli  dan  Yadi  Janwari,  Lembaga-lembaga Perekonomian  Umat,  Cet.I  (Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 19.
adalah  bertujuan  untuk  merealisasikan  dua  hal. Pertama,  agar  kegiatan  ekonomi  berjalan  sesuai dengan  ketentuan  yang  termuat  dalam  syariat Islam.  Kedua,  terjaminnya  hak  negara  dalam  ikut campur baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap  individu  maupun  untuk  mengatur  atau melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi yang  tidak  mampu  ditangani  oleh  individu  atau tidak  mampu  untuk  mengeksploitasinya  dengan baik.
Uraian  tersebut  menjelaskan  kepada  kita bahwa  persoalan-persoalan  yang  berkenaan dengan  masalah  ekonomi  telah  disinyalir  dalam Islam.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa  aturan Islam  tentang  ekonomi  termasuk  aturan  yang sempurna  dan  lengkap.  Oleh  karena  itu, pengaplikasian  sistem  ekonomi  Islam  dalam tatanan  perekonomian  umat  kemungkinan  besar akan  lebih  membawa  kepada  kesejahteraan  dan kemaslahatan  umat  itu  sendiri.  Dalam  tulisan  ini akan  dibahas  lebih  lanjut  mengenai  vitalitas sistem ekonomi Islam dalam tatanan perekonomian  umat,  sejauh  mana  sistem ekonomi  Islam  itu  dapat  mengaktualisasi kemandirian perekonomian umat.

## Sistem Ekonomi Islam
Kajian  ilmiah  tentang  sistem  ekonomi  Islam marak  menjadi  bahan  diskusi  di  kalangan akademisi  di  berbagai  Universitas  Islam  dan umum.  Hasil  kajian  tersebut  dalam  tataran aplikatif  mulai  menuai  hasilnya  dengan  didirikan Islamic  Development  Bank  di  Jeddah  tahun  1975 yang  diikuti  dengan  berdirinya  bank-bank  Islam di  kawasan  Timur  Tengah.  Hal  ini  bahkan banyak  menggiring  asumsi  masyarakat  bahwa sistem  ekonomi  Islam  adalah  Bank  Islam, padahal  sistem  ekonomi  Islam  mencakup ekonomi  makro,  mikro,  kebijakan  moneter, kebijakan  fiskal,  keuangan  publik,  model pembangunan ekonomi dan instrumen- instrumennya. 5
Keraguan  banyak  pihak  tentang  eksistensi sistem  ekonomi  Islam  sebagai  model  alternatif sebuah  sistem  tak  terelakan,  bahwa  sistem ekonomi  Islam  hanyalah  akomodasi  dari  sistem Kapitalis  dan  Sosialis  nyaring  disuarakan.  Tetapi hal tersebut terbantahkan baik melalui pendekatan  historis  dan  faktual  karena  pada kenyataanya,  terlepas  dari  beberapa  kesamaan
5 Adiwarman  Karim,  Ekonomi  Mikro  Islam,  Ed.  III, Cet.  1  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2007),  hlm. 32-33.
dengan  sistem  ekonomi  lainnya  terdapat karakteristis  khusus  bagi  sistem  ekonomi  Islam sebagai  landasan  bagi  terbentuknya  suatu  sistem yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
Sistem  ekonomi  Islam  tidak  terlepas  dari seluruh  sistem  ajaran  Islam  secara  integral  dan komphensif.  Sehingga  prinsip-prinsip  dasar ekonomi  Islam  mengacu  pada  saripati  ajaran Islam.  Kesesuaian  sistem  tersebut  dengan  fitrah manusia  tidak  ditinggalkan,  keselarasan  inilah sehingga  tidak  terjadi  benturan-benturan  dalam implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali  menjadi  ciri  dan  prinsip  sistem ekonomi  Islam,  kebebasan  memiliki  unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan  kepentingan  kolektif.  Kepentingan individu  dibuka  lebar,  tidak  adanya  batasan pendapatan  bagi  seseorang  mendorong  manusia untuk  aktif  berkarya  dengan  segala  potensi  yang dimilikinya,  kecenderungan  manusia  untuk  terus menerus  memenuhi  kebutuhan  pribadinya  yang tak  terbatas  dikendalikan  dengan  adanya kewajiban setiap indivudu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan  individu  dan kolektif  inilah  menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.
Manusia  memiliki  kecenderungan  untuk berkompetisi  dalam  segala hal.  Persaingan  bebas menjadi ciri Islam dalam menggerakan perekonomian,  pasar  adalah  cerminan  dari berlakunya  hukum  penawaran  dan  permintaan yang  direpresentasikan  oleh  harga,  tetapi kebebasan  ini  haruslah  ada  aturan  mainnya sehingga  kebebasan  tersebut  tidak  cacat,  pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya;  larangan  adanya  bentuk monopoli,  kecurangan,  dan  praktek  riba  adalah jaminan  terhadap  terciptanya  suatu  mekanisme pasar  yang  sehat  dan  persamaan  peluang  untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan- keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. 6
Equilibrium Ekonomi dalam Islam Equilibrium  (keseimbangan)  adalah  sesuatu yang  dicita-citakan  oleh  setiap  sistem  ekonomi, karena  ia  merupakan  cermin  dari  keadilan ekonomi  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  Islam
6 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid Pertama, Terj.  Soeroyo  dan  Nastangin  (Jakarta:  Dana  Bhakti wakaf, 1995), hlm. 79.
mewajibkan  sirkulasi  kekayaan  terjadi  pada semua  anggota  masyarakat,  dan  mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir
orang. 7
Landasan utama menyeimbangkan  perekonomian  tercermin  dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak  terjadi  penyimpangan  pada  sektor-sektor perekonomian  tertentu  dengan  tidak  adanya optimalisasi  untuk  menggerakan  seluruh  potensi dan  elemen  yang  ada  dalam  skala  makro.  Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa: 8
Pertama,  diwajibkannya  zakat  terhadap  harta yang  tidak  diinvestasikan.  Hal  ini  mendorong pemilik  harta  untuk  menginves  hartanya  dan pada  saat  yang  sama  zakat  tidak  diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang diinvestasikan.  Islam  tidak  mengenal  batasan minimal  untuk  laba,  dan  hal  ini  menyebabkan para  pemlik  harta  berusaha  menginvestasikan hartanya  walaupun  ada  kemungkinan  adanya kerugian  hingga  batasan  wajib  zakat  yang  akan dikeluarkan,  sehingga  kemungkinan  kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.
Kedua, sistem bagi hasil dalam berusaha (profit and  loss  sharing)  yang  mengggantikan  pranata bunga,  membuka  peluang  yang  sama  antara pemodal  dan  pengusaha,  keberpihakan  sistem bunga  kepada  pemodal  dapat  dihilangkan  dalam sistem bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan  antara  sektor  moneter  dan sektor riil.
Ketiga,  adanya  keterkaitan  yang  erat  antara otoritas  moneter  dengan  sektor  belanja  negara, sehingga  pencetakan  uang  tidak  mungkin dilakukan  kecuali  ada  sebab-sebab  ekonomi  riil, hal ini dapat menekan timbulnya inflasi.
Keempat,  keadilan  dalam  disribusi  pendapatan dan  harta.  Fakir  miskin  dan  pihak  yang  tidak mampu  ditingkatkan  pola  konsumsinya  dengan mekanisme  zakat,  daya  beli  kaum  dhu’afa meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil di tengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.
Kelima, intervensi negara dalam roda perekonomian.  Negara  memiliki  wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal  tertentu  yang  tidak  dapat  diserahkan
7 QS. al-Hasyar (59): 7, artinya: …supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
8 Umar  Chapra,  The  Future  of  Economics:  an  Islamic Perspective (Leicester: Islamic Foundation, 2000), hlm. 112-120.
kepada  sektor  privat  untuk  menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi  kebutuhan  dasar  bagi  masyarakat. Ada dua fungsi negara dalam roda perekonomian,  yaitu:  (1) melakukan  pengawasan terhadap  jalannya  roda  perekonomian  dari adanya  penyelewengan  atau  distorsi  seperti; monopoli, upah minimum, harga pasar, dan lain- lain.  (2)  peran  negara  dalam  distribusi  kekayaan dan  pendapatan  serta  kebijakan  fiskal  yang seimbang.
Inilah model atau sistem ekonomi Islam yang menunjang  terbentuknya  masyarakat  adil  dan makmur.  Pendekatan  Islam  terhadap  sistem ekonomi  merupakan  sebuah  pendekatan  ter- hadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan, pendekatan  ini  sangat  relevan  dan  amat mendesak  untuk  dialamatkan  kepada  per- ekonomian yang konfleks dewasa ini.
Equilibrium Ekonomi dalam Masyarakat Apabila  masyarakat  mengalami  kesenjangan yang  lebar  antar  individu  dalam  memenuhi kebutuhan-kebutuhannya,  lalu  ingin  dibangun kembali  oleh  masyarakat  tersebut,  atau  di  dalam masyarakat  tersebut  terjadi  kesenjangan  karena mengabaikan  hukum-hukum  tersebut,  maka harus  dipecahkan  dengan  cara  mewujudkan keseimbangan  dalam  masyarakat,  dengan  cara memberikan  harta  yang  menjadi  hak  miliknya kepada  orang-orang  yang  memiliki  keterbatasan dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Karena  itu, negara  harus  bisa  mencukupinya,  sehingga dengan  pemenuhan  tersebut,  maka  akan  ter- wujud keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 9 Inilah  yang  disebut oleh  Chapra  "circle  of  equity",  yakni  antara penguasa  dengan  masyarakat  selalu  terjadi hubungan ketergantungan/interdependensi karena  dengan  begitu  pembangunan  yang menciptakan  kesejahteraan  akan  dapat  diwujud- kan. 10
Pada  saat  negara  melihat  adanya  ancaman terhadap keseimbangan ekonomi (economic equilibrium)  di  dalam  masyarakat,  maka  negara harus  menyelesaikan  ancaman  tersebut.  Bahkan tidak  disadari  bahwa  kerangka  nilai  Islam,  tidak dibenarkan  seorang  muslim  melakukan,  mem- propaganda,  atau  menganggap  remeh  ketidak-
9 Taqyuddin  al-Nabhani,  al-Nizham  al-Iqtishad  fii  al- Islam,  Terj.  Moh  Magfur  Machid  (Surabaya:  Risalah Gusti, 1996), hlm. 272.
10 Umar Chapra, The Future of Economics...., hlm. 155.
adilan.  Karena  itu,  tendensi  sosialis  dalam ekonomi  pembangunan  tidak  merefleksikan  ke- khawatiran  tentang  pemerataan  seperti  yang dilakukan di Barat dan di negara-negara sosialis.
Kedati demikian,  ada  beberapa  ekonom  yang terus  prihatin  terhadap  pemerataan  ini,  mereka ini  adalah  minoritas.  Pendapat  yang  berlaku adalah bahwa mekanisme trikle down (menetes ke bawah)  pasti  akan  memecahkan  problem kemiskinan  dan  persoalan  distribusi  pendapatan dengan catatan bahwa pertumbuhan itu memang cukup  cepat.  Mekanisme  trickle  down,  betapun juga terbukti sangat tidak efektif, kemiskinan dan ketidakmerataan  pendapatan  sangat  kaku  dan meluas sehingga sangat tidak realistis mengharap- kan  hal  itu  dapat  dihilangkan  tanpa  melakukan perubahan-perubahan  struktur  mendasar  dalam ekonomi  dan  sistem  keuangan,  dan  tanpa menciptakan  nilai-nilai  dan  sebuah  sistem motivasi  yang  kondusif  bagi  penghapusan kurangnya  komitmen  dari  pihak  ekonomi pembangunan kepada  suatu filter  nilai-nilai  yang secara  sosialis  disepakati,  dan  terutama  terhadap keadilan  sosio-ekonomi,  telah  mempersulit pemecahan  beberapa  kontroversi  yang  sudah berlangsung lebih dari tiga dasawarsa. 11 Keseimbangan  dalam  ekonomi  merupakan  hal yang utama dalam kesejahteraan manusia.
Menurut  Chapra,  manusia  pada  dasarnya adalah  makhluk  sosial  dan  lebih  suka  hidup bersama-sama.  Hal  ini  disebabkan  karena kapasitas  individu  yang  ada,  maka  mereka  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka sendiri,  terlebih-lebih  mempertahannkan  diri mereka. Masyarakat sangat membutuhkan suasana  kehidupan  saling  tolong  menolong  dan bekerjasama.  Dalam  Islam  persaudaraan  sesama muslim sangat jelas  eksistensinya baik  kewajiban maupun hak-hak yang harus dilakukan. Persaudaraan  muslim  inilah  yang  membuat masyarakat  bekerjasama  dengan  yang  lain  untuk tujuan  yang  sama,  membatasi  kepentingan pribadi  mereka,  dan  membentuk  keharmonisan sosial dan menimbulkan kekuatan yang menentu- kan bagi pembangunan dan tegaknya suatu pera- daban. 12 Dengan  demikian  "lingkaran  keadilan" tersebut  akan  dapat  diwujudkan  dengan  efektif,
11 Umar  Chapra,  Islam  and  Economic  Development (Pakistan:  Internasional  Insitute  of  Islamic  Thought and Research Insitute, 1993), hlm. 61.
12 Umar  Chapra,  The  Future  of  Economics....,  hlm.  155- 156.
sehingga  pada  akhirnya  dapat  melahirkan ekonomi humanis.
Peran masyarakat (N), keadilan (j) dan negara (G)  adalah  aspek  utama  dalam  menciptakan kesimbangan  ekonomi  itu  sendiri.  Lingkaran keadilan  ini  selengkapnya  dapat  dibaca  pada "skema  bundar"  yang  dinamakan  dengan  siklus Chapra". 13
Keterangan: G: Government/Kekuasaan Politik S: Syariah N: Masyarakat atau Rijal W: Sumber Daya atau Kekayaan/Maal (g): Pembangunan atau Imarah (j): Keadilan atau 'Adl Pada gambar tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa  kekuatan  penguasa  (al-mulk diwujudkan kecuali dengan implementasi syariah, dan syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh penguasa  (al-mulk),  penguasa  tidak  dapat  mem peroleh kekuatan kecuali dari masyarakat ( masyarakat  tidak  dapat  ditopang  kecuali  dengan kekayaan (al-maal), kekayaan tidak dapat diperoleh  kecuali  melalui  pembangunan  ( imarah), pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan, keadilan merupakan standar ( mizan)  yang  akan  dievaluasi  Allah  pada  hamba nya. 14 Rumusan  interdisipliner  ini kan  semua  variabel-variabel  sosial,  ekonomi  dan politik,  termasuk  syariah,  kekuasaan  politik, masayarakat, kekayaan, pemban keadilan. 15 Variabel-variabel  tersebut  berada  dalam  satu lingkaran  yang  saling  tergantung  satu  sama  lain saling  mempengaruhi.  Karena  cara  kerja  lingkar an ini menyerupai rantai reaksi selama bertahun tahun.  Hal  yang  lebih  penting  dari  rumusan  ini
13 Ibid., hlm. 241.
14 Ibid., hlm. 152
15 Ibid., hlm. 152-153
pada  akhirnya  dapat  melahirkan
Peran masyarakat (N), keadilan (j) dan negara (G)  adalah  aspek  utama  dalam  menciptakan kesimbangan  ekonomi  itu  sendiri.  Lingkaran keadilan  ini  selengkapnya  dapat  dibaca  pada "skema  bundar"  yang  dinamakan  dengan  siklus
G: Government/Kekuasaan Politik
W: Sumber Daya atau Kekayaan/Maal
Pada gambar tersebut di atas dapat dijelaskan mulk)  tidak  dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi syariah, nakan kecuali oleh ),  penguasa  tidak  dapat  mem- peroleh kekuatan kecuali dari masyarakat (al-rijal), masyarakat  tidak  dapat  ditopang  kecuali  dengan ), kekayaan tidak dapat diperoleh  kecuali  melalui  pembangunan  (al-
), pembangunan tidak dapat dicapai kecuali an merupakan standar (al- )  yang  akan  dievaluasi  Allah  pada  hamba- ini  menghubung- variabel  sosial,  ekonomi  dan
politik,  termasuk  syariah,  kekuasaan  politik, masayarakat, kekayaan, pembangunan dan variabel  tersebut  berada  dalam  satu lingkaran  yang  saling  tergantung  satu  sama  lain
Karena  cara  kerja  lingkar- i reaksi selama bertahun- yang  lebih  penting  dari  rumusan  ini
adalah  melahirkan  lingkaran  sebab  akibat,  yang akan  mengacu  pada  lingkaran  keadilan  ( equity)  dan  akhirnya  menciptakan  ekonomi  yang humanis atau humanism economics
Aktualisasi  Kemandirian  Ekonomi dengan Sistem Ekonomi Islam Kelanjutan  rangkaian  penjelasan atas  adalah  aktualisasi  kemandirian  ekonomi umat.  Lebih  lanjut  Chapra  menjelaskan  bahwa dalam  mengaktualisasi  kemandirian  ekonomi umat  dengan  sistem  ekonomi  Islam, lakukan  melalui  lima  pilar  utama pilar  ini  merupakan  prinsip  dasar  (kerangka acuan)  untuk  mensejahterakan  umat  itu  sendiri Kelima  pilar  utama  tersebut  adalah  sebagai berikut: 16
Pembangunan Faktor Manusia Pembangunan  faktor  manusia  sangat  penting dalam  upaya  mencapai  maqashid Islam).  Dalam  hal  ini,  harus  ada  upaya perbaikan/penataan  moral  dari  setiap  individu dengan  senantiasa  berpijak  pada  suatu  ideologi yang mampu mengubah cara pandangnya ke arah kehidupan  yang  positif,  dengan  tidak  menge sampingkan aturan-aturan yang berlaku, sehingga ia  termotivasi  untuk  berbuat  secara  be dengan nilai-nilai internal tertentu.
Dalam upaya menopang pembangunan faktor manusia  agar  bisa  terwujud,  maka  ada  beberapa kebijakan  yang  harus  diambi kebijakan  tersebut,  yaitu: kepentingan individu dan so dengan  disertai  penerapan  nilai restrukrusisasi  sosio-ekonomi,  sehingga  individu tidak mungkin berusaha  hanya untuk  memenuhi kepentingan  pribadinya,  kecuali  dalam  batas batas keadilan sosio-ekonomi. dimaksudkan  untuk  menumbuhkan  inisiatif, motivasi,  dan  efisiensi,  yang  menurut  Chapra gagal diwujudkan oleh ekonomi sekuler.
Kedua,  pembangunan  infrastruktur  di pedesaan.  Yakni  di  samping  mengembangkan pertanian,  perusahan-perusahaan  skala menengah  (Small  and  Medium  Enterprises,
16 Umar  Chapra,  Islam  and  Economic  Development, 62-100.
17 Umar  Chapra,  Towards  a  Just  Monetary  System (London: Islamic Foundation, 1985)
18 Umar  Chapra,  Islam  and  the  Economics  Challenge (Nigeria:  The  Islamic  Foundation  and  The International  Insitute  of  Islamic  Thought,  1992) hlm. 17-107.
adalah  melahirkan  lingkaran  sebab  akibat,  yang akan  mengacu  pada  lingkaran  keadilan  (circle  of )  dan  akhirnya  menciptakan  ekonomi  yang humanism economics.
n  Ekonomi  Umat istem Ekonomi Islam
penjelasan  tersebut  di adalah  aktualisasi  kemandirian  ekonomi Lebih  lanjut  Chapra  menjelaskan  bahwa kemandirian  ekonomi dengan  sistem  ekonomi  Islam,  dapat  di- lima  pilar  utama,  di  mana  lima
prinsip  dasar  (kerangka
untuk  mensejahterakan  umat  itu  sendiri. tersebut  adalah  sebagai

## Pembangunan Faktor Manusia
Pembangunan  faktor  manusia  sangat  penting maqashid  (tujuan  syariat ini,  harus  ada  upaya penataan  moral  dari  setiap  individu dengan  senantiasa  berpijak  pada  suatu  ideologi yang mampu mengubah cara pandangnya ke arah kehidupan  yang  positif,  dengan  tidak  menge- aturan yang berlaku, sehingga ia  termotivasi  untuk  berbuat  secara  benar  sesuai nilai internal tertentu. 17 Dalam upaya menopang pembangunan faktor manusia  agar  bisa  terwujud,  maka  ada  beberapa kebijakan  yang  harus  diambil.  Kebijakan-
:  Pertama,  jaminan kepentingan individu dan sosial secara seimbang, dengan  disertai  penerapan  nilai-nilai  moral  dan ekonomi,  sehingga  individu tidak mungkin berusaha  hanya untuk  memenuhi kepentingan  pribadinya,  kecuali  dalam  batas- ekonomi. 18 Hal ini dimaksudkan  untuk  menumbuhkan  inisiatif, motivasi,  dan  efisiensi,  yang  menurut  Chapra gagal diwujudkan oleh ekonomi sekuler.
embangunan  infrastruktur  di  bidang pedesaan.  Yakni  di  samping  mengembangkan perusahaan  skala  kecil  dan Small  and  Medium  Enterprises,  SMEs)
Islam  and  Economic  Development,  hlm.
Towards  a  Just  Monetary  System (London: Islamic Foundation, 1985), hlm. xxxi. am  and  the  Economics  Challenge (Nigeria:  The  Islamic  Foundation  and  The International  Insitute  of  Islamic  Thought,  1992),
di pedesaan, juga untuk mengurangi pemungutan kekayaan di pedesaan 19 yang mengakibatkan para tenaga kerja pindah ke kota dalam jumlah besar.
Ketiga,  keadilan  sosio-ekonomi  yang  menjadi tujuan dari segala kebijakan yang ada. Karena itu, ketika di dalam negara menunjukkan kreativitasnya  dan  kontribusinnya  kepada  output tidak mendapatkan imbalan materi yang sepantasnya, 20 maka  akan  muncul  sikap  apatis yang  dapat  melemahkan  inisiatif,  motivasi  dan efisiensi rakyat untuk bekerja lebih giat.
Keempat, reformasi tenaga  kerja, yakni  dengan cara  menghilangkan  perilaku  tidak  manusiawi yang  dilakukan  para  majikan  terhadap  para pekerja.  Ini  berarti  bahwa  hubungan  antara majikan  dan  pekerja  harus  dipahami  ibarat hubungan antar keluarga yang saling menghormati. 21 Dengan  demikian,  secara  ideal setidaknya dengan gaji  riil itu  para pekerja  dapat memenuhi  semua  kebutuhan  pokok  dirinya  dan keluarganya  secara  wajar,  termasuk  juga  hak-hak lainnya  seperti  jaminan  keamanan  pekerja, sehingga mereka dapat bekerja dengan sungguh- sungguh dan efisien.
Kebijakan-kebijakan  di  atas  pada  dasarnya adalah  untuk  mengurangi  eksploitasi  dan meningkatkan produktivitas pekerja, serta memperluas  peluang  baik  di  desa  maupun  di kota.  Karena  itu,  kebijakan-kebijakan  tersebut harus  meliputi: 22 (1)  pemberian  pelatihan kejuruan  yang  berupaya  untuk  meningkatkan produktivitas  secara  lebih  baik,  (2)  perluasan fasilitas keuangan yang berguna untuk meningkatkan  SMEs,  dan  (3)  restrukturisasi seluruh  ekonomi  dengan  mendukung  program pemenuhan kebutuhan dan distriubusi pendapatan  dan  kekayaan  yang  lebih  adil, sehingga  kebijakan-kebijakan  ini  benar-benar mengarah  kepada  standarisasi  pembagian  laba dan  rencara  pemilikan  stok  pekerja  (Employee stock Owership Plan, ESOP) seluas-luasnya.
Kelima,  keuntungan  yang  adil.  Keuntungan yang  adil  diberikan  kepada  para  pedagang obligasi  dan  saham  kecil.  Di  satu  sisi,  tingkat keuntungan  obligasi  dan  saham  di  beberapa negara  muslim  tidak  lain  disebabkan  oleh wewenang administratif dan korupsi perusahaan, sehingga  para  kreditor  dan  investor  kecil mengalami  kerugian.  Sementara  di  sisi  lain,
19 Ibid., hlm. 252.
20 Ibid., hlm. 253.
21 Ibid.
22 Ibid., hlm. 254.
perusahaan-perusahaan besar masih tetap menggunakan  perangkat  yang  berbeda  untuk memperoleh  keuntungan  semestinya.  Selain  itu, mereka  juga  menyimpan  mayoritas  tabungannya di  luar  negeri  untuk  menghindari  pajak  dan penurunan  mata  uang  nasional,  dan  untuk memperoleh suatu kentungan pasar internasional.  Ini  jelas-jelas  mengarah  kepada peningkatan  ketidakadilan. 23 Dengan  demikian, sangat  diperlukan  suatu  kebijakan  untuk mendukung  pembiayaan  ekuiti  dan  reformasi bank-bank,  dan  perusahaan-perusahaan  non bank  agar  sesuai  dengan  syari'ah,  sehingga  tidak hanya  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  para kreditor,  tetapi  juga  alokasi,  stabilitas,  dan pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  baik  pun  bisa terwujud.
Keenam,  Keadilan  yang  diperuntukkan  bagi produsen,  pengekspor  dan  konsumen.  Kurs valuta asing yang tidak realistis dan kontrol harga yang tidak perlu dapat merugikan para produsen dan  eksportir. 24 Selain  itu,  bea  proteksi  yang tinggi juga bisa merugikan para konsumen.
Ketujuh,  Reformasi  moral  ditujukan  kepada upaya  pembangunan  sosio-ekonomi.  Relasi  feed back  antara  kerja  and  upah  menjadi  sangat penting  apabila  kerja  keras  dan  efisiensi  dalam perusahaan,  ingin  diwujudkan.  Sebab,  itergritas dan  kesungguhan  tidak  akan  lahir  dengan sendirinya, sementara di sisi lain, meski relasi itu sudah  diperhatikan  secara  serius,  yakni  dengan memberikan  imbalan  materi  yang  pantas  kepada para pekerja, namun tetap tidak menjamin bahwa rakyat  termotivasi  untuk  mengubah  perilaku konsumen,  simpanan  dan  investasi  agar  sesuai dengan maqashid. Islam mempunyai suatu potensi besar  untuk  menciptakan  kualitas-kualitas  yang dikehendaki  dalam  masyarakat  dan  memiliki kharisma  untuk  memeberikan  inspirasi  kepada rakyat  dan  memotivasi  mereka  untuk  rela berkorban, sehingga mereka bisa mengidentifikasi  mana  kepentingan  pribadi  dan mana  kepentingan  masyarakat. 25 Reformasi moral  pada  dasarnya  adalah  untuk  mengatisipasi hal-hal negatif yang mengarah kepada ketidakadilan.
Mengurangi Pemusatan Kekayaan Islam mengharuskan pengembangan pemilikan dan desentralisasi pembuatan
23 Ibid., hlm. 255-256.
24 Ibid., hlm. 256.
25 Ibid., hlm. 257.
keputusan  harus  sesuai  dengan  martabat, kebebasan,  dan  inisiatif  manusia,  yang  mana semuanya jelas terkait dengan konsep kekhalifahan.  Artinya,  pengembangan  tersebut harus diwujudkan, baik di desa atau di kota, dan juga dalam pertanian dan perdagangan. 26 Adapun komponen-komponen  kebijakan  yang  harus ditempuh adalah:
Pertama,  Land  Reforms.  Di  negara-negara berkembang,  keberadaan  para  tuan  tanah  dan lintah  darat  yang  memiliki  akses  besar  terhadap keuangan  dan  kekuasaan  benar-benar  telah mengeksploitasi  para  petani  kecil,  membunuh insentif  dan  memperlambat  pertumbuhan  output mereka,  sehingga  mereka  tetap  berada  dalam kondisi  kemiskinan  dan  ketidak  merataan ekonomi  yang  berkepanjanagn. 27 Karena  itu kebijakan  redistribusi  hendaknya  digunakan untuk mengatasi masalah kekeyaan, yakni melalui cara yang efektif yang disebut Land Reform.
Kedua, Pengembangan Perusahaan- Perusahaan Kecil dan Menengah. Pengembangan SMEs  ini,  selain  berguna  untuk  melengkapi program  land  reform  dalam  upaya  mengurangi pemusatan  kekayaan  dan  kekuasaan,  juga memiliki  keuntungan  yang  konduksif  bagi pencapaian  nilai-nilai  Islam,  sehingga  maqashid dapat  terealisasi. 28 Dengan  demikian,  dampak positif terhadap kesehatan sosial, yakni terciptanya  kondisi  persaingan  yang  lebih  sehat bisa  membantu  efisiensi  dan  memperluas peluang kerja secara cepat.
Ketiga,  Pemilikan  dan  Kontrol  Perusahaan yang Lebih Luas. Pengembangan pemilikan perlu dipilih  bentuk  perseroan  dari  organisasi- organisasi  bisnis  untuk  perusahaan  yang  lebih besar. Oleh karena itu, agar tetap sejalan dengan maqashid,  maka  perseroan  itu  terlebih  dahulu harus  sejalan  dengan  tujuan  reformasi,  yaitu mengurangi pemusatan kekayaan dam kekuasaan, termasuk  mengurangi  yang  berlebihan  di  tangan para  direktus.  Selain  itu,  harus  dilakukan penghapusan  bunga  dan  ekspan  ekuiti  yang berarti  dalam  struktur  modal  dari  perseroan, sehingga  bisa  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam. 29 Dengan  demikian,  pengembangan  pemilikan diharapkan  benar-benar  bisa  mengarah  kepada suatu pemilikan saham perseroan yang lebih luas dan  distribusi  kekuasaan  yang  lebih  adil,  tidak
26 Ibid., hlm. 263.
27 Ibid., hlm. 264.
28 Ibid., hlm. 268.
29 Ibid., hlm. 269-270.
terbatas pada sekelompok keluarga-keluarga kaya saja.
Keempat.  Fungsionalisasi  Zakat.  Dalam  Islam, setiap  orang  berkewajiban  unntuk  menciptakan keadilan  sosio-ekonomi  dalam  masyarakat. Karena  itu,  di  dalam  struktur  keyakinan,  Islam memiliki visi ke depan agar manusia bisa mandiri, terlepas  dari  adanya  kelompok  orang  kaya  dan miskin.  Untuk  itulah  sebagai  solusinya,  Islam mewajibkan  zakat  bagi  orang  kaya  sehingga kesenjangan pendapatan dan kekayaan antar dua kelompok  itu  dapat  diminimalisir. 30 Dengan demikian,  yang  harus  mendapat  perhatian  serius dalam  pemberian  zakat  adalah  bagaimana caranya  agar  orang  miskin  dapat  menjadi mandiri.

## Restrukturisasi Ekonomi
Dalam  upaya  menjaga  kelangsungan  hidup, manusia  tidak  bisa  lepas  dari  masalah  ekonomi. Dengan demikian, permasalahan ekonomi adalah menyangkut  persoalan  manusia  juga  dan penganannya  pun  harus  berpijak  dari  persoalan yang  dihadapi  manusia  itu  sendiri.  Terkait dengan hal ini, Islam memandang manusia tidak hanya  dari  sisi  materi  tetapi  juga  non  materi. Oleh  sebab  itu,  untuk  menangani  persoalan tersebut  maka  sangat  dibutuhkan  analisis ekonomi yang selalu merujuk pada kesempurnaan  moral.  Untuk  hal  ini,  Chapra menekankan  kebijakan-kebijakan  yang  harus ditempuh, di antaranya:
Pertama,  Mengubah  Preferensi  Konsumen dengan  Filter  Moral.    Pemenuhan  kebutuhan secara  berlebihan  dilarang  oleh  Islam,  termasuk konsumsi dengan maksud meningkatkan meningkatkan tabungan. Karena di satu sisi akan mengakibatkan  kenaikan  dalam  formasi  modal apabila  tidak  diikuti  dengan  kemampuan masyarakat, sehingga orang miskin akan mengalami kerugian. Semenatara di sisi lain, bisa menyebabkan  orang  miskin  dalam  memenuhi kebutuhannya hanya memperoleh standar penghasilan  minimum,  padahal  jika  orang  kaya itu  mengkonsumsi  secara  wajar  penghasilan mereka  bisa  meningkat.  Karena  itu,  penggunaan sumber-sumber  daya  bagi  pemuasan  keinginan harus  dikurangi  dan  preferensi  konsumen  harus dirubah sekaligus dimotivasi agar dalam berperilaku  sesuai  dengan  apa  yang  menajadi prioritas  sosial. 31 Di  sinilah  pentingnya  suatu
30 Ibid., hlm. 271.
31 Ibid., hlm. 281.
mekanisme filter moral yang disepakati masyarakat  agar  konsumen  termotivasi  untuk mentaati nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Kedua,  Reformasi  keuangan  publik  dengan mendisiplinkan  pemborosan.  Hidup  sederhana, meski  diyakini  dapat  mengurangi  tekanan  sektor swasta atas sumber-sumber daya dan menambahkan  tabungan  untuk  investasi  dan pembangunan,  tetapi  belum  menjamin  untuk dapat  mengurangi  penggunaan  sumber-sumber daya yang berlebihan. Terkait dengan hal ini, agar keuangan publik tetap terkontrol dan defisit pun bisa  berjalan  normal  maka  peran  pemerintah muslim  dan  sektor  swasta  dalam  meminimalisir penggunaan  sumber  daya  tersebut  sangat dibutuhkan. 32 Agar keuangan publik tetap terjaga dan tidak terjadi pemborosan maka ada beberapa upaya  yang  harus  ditempuh,  yaitu:  prioritas dalam  pengeluaran,  penggunaan  pajak  yang  adil dan  efisien,  membatasi  defisit,  meningkatkan iklim  investasi,  merancang  kembali  produksi, reformasi  pertanian  dan  pedesaan,  dan  me- nangani pengangguran dengan usaha padat karya.
Restrukturisasi Keuangan
Keuangan  adalah  senjata  yang  sangat  ampuh untuk  menentukan  eksis  tidaknya  politik,  sosial dan ekonomi, terlebih  lagi dunia modern  seperti sekarang  ini.  Bukan  hanya  itu,  keuangan  juga berperan  penting  dalam  alokasi  dan  distribusi yang  langka,  stabilitas  dan  pertumbuhan ekonomi,  dan  lainnya. 33 Ringkas  kata,  keuangan merupakan  sesuatu  yang  tidak  terpisahkan  dari berbagai  aktivitas  manusia.  Namun  maslahnya adalah  bagaimana  lembaga  yang  menduduki posisi  vital  ini  bisa  berperan  secara  maksimal dalam memberikan kontribusi positifnya terhadap  penghapusan  ketidakseimbangan  dan terhadap  intermediasi  yang  adil  dan  efisien  dari sumber-sumber  keuangan.  Untuk  tujuan  ini, maka  harus  ada  restrukturisasi  keuangan, sehingga  lembaga  yang  terkait  dengan  masalah keuangan benar-benar bisa menjalankan kinerjanya demi menghindari berbagai akses dan ketidakseimbangan yang memicu ketidakadilan.

## Perencanaan Kebijakan Strategis
Perencanaan,  secara  umum  bisa  diartikan sebagai  upaya  untuk  mengkordinasi  segenap proses  pembuatan  keputusan  ekonomi  yang digunakan  dalam  jangka  panjang,  sehingga  apa
32 Ibid., hlm. 286.
33 Ibid., hlm. 327.
yang  direncanakan  mampu  mempengaruhi  dan mengarahkan kasus-kasus tertentu dan mengendalikan  tingkat  dan  laju  pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok seperti pendapatan,  konsumsi,  penyerapan  tenaga  kerja, investasi,  tabungan,  nilai  ekspor,  impor  dan lainnya.  Dengan  model  kebijakan  starategis, negara  akan  tetap  berusaha  menggunakan  per- hitungan  realitas  mengenai  seluruh  sumber  daya fisik  manusia  yang  tersedia,  dan  merumuskan seperangkat  prioritas  untuk  ditempatkan  pada posisinya  agar  selaras  dengan  perencanaan tersebut. 34 Hal  ini  jelas  membantu  mengarahkan kebijakan  dan  program  pengeluaran  agar pemerintah  memulai  langkah  efektif  guna  me- wujudkan  perubahan  struktural  dan  institusional yang  memang  diperlukan,  baik  untuk  dirinya maupun  sektor  swasta  yang  turut  memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah.
Penutup Aktualisasi kemandirian ekonomi umat bermakna  bahwa  umat  Islam  harus  memiliki berbagai  pengalaman,  kemampuan,  sarana  dan peralatan  yang  menjadikan  ia  mampu  untuk berproduksi guna memenuhi kebutuhannya, baik secara  materi  ataupun  non  materi.  Karena  itu, Rasulullah  mengajarkan  kepada  umat  Islam  untuk mengedepankan  kewajiban  daripada  hak  sehingga akan  terbangun  semangat  produktivitas.  Nilai positif  dari  semangat  produktivitas  ini  akan mendorong  peningkatan  perekonomian  serta mengurangi  budaya  konsumtivisme  yang  dapat mengarah  para  perilaku  boros  (mubadzir).  Karena produktif  maka  umat  akan  lebih  sejahtera  dan mampu  mengeluarkan  zakat,  infaq  dan  shadaqah kepada yang membutuhkan.
Dengan sistem ekonomi Islam maka permasalahan yang  dihadapi  oleh umat  akan  dapat teratasi  dengan  baik.  Tidak  ada  lagi  ketimpangan pendapatan  dan  ketidakadilan  ekonomi  serta permasalahan  lainnya  yang  dihadapi  oleh  banyak negara.  Karena  sistem  ekonomi  Islam  merupakan sistem  yang  mengutamakan  keadilan  dan  maslahah (kesejahteraan) sosial.
Daftar Rujukan Afzalurrahman,  Doktrin  Ekonomi  Islam,  Jilid Pertama,  Terj.  Soeroyo  dan  Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995.
34 Ibid., hlm. 335.
Chapra,  Umar,  The  Future  of  Economics:  an  Islamic Perspective,  Leicester:  Islamic  Foundation, 2000.
________,  Islam  and  the  Economics  Challenge, Nigeria:  The  Islamic  Foundation  and The  International  Insitute  of  Islamic Thought, 1992.
________,  Islam  and  Economic  Development, Pakistan: Internasional Insitute of Islamic  Thought  and  Research  Insitute, 1993.
________,  Towards  a  Just  Monetary  System, London: Islamic Foundation, 1985. Djazuli,  H.A.  dan  Yadi  Janwari,  Lembaga-lembaga Perekonomian  Umat,  Cet.I,  Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
Karim, Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam, Ed. III, Cet.  1,  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2007.
Misanam,  Munrokhim,  dkk.,  Ekonomi  Islam, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008. Muhamad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Cet.I, Yogyakarta: UII Press, 2000.
al-Nabhani, Taqyuddin, al-Nizham al-Iqtishad fii al-
Islam,  Terj.  Moh  Magfur  Machid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
Perwataatmadja, Karnaen A., Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Depok: Usaha Kami, 1996.