Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan Pajak  dengan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebagai  Variabel  Intervening  pada KPP Pratama Cilegon
Bayu Ryantoro Afe 1 , Etty Puji Lestari 2 , Diah Setyorini Gunawan 3 1,2 Universitas Terbuka, Indonesia
3 Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Corresponding Author : bayuryantoroafe2020@gmail.com
ARTICLE
INFO
Article history:
Received November 17, 2022 Revised December 18, 2022 Accepted December 29, 2022

## ABSTRACT
Tax  revenue  and  taxpayer  compliance  are  topics  of  concern  to  the government, practitioners and academics today. The reason is, there are still many people in Indonesia who have negative thoughts about taxes. Optimization  of  the  tax  system  will  determine  the  extent  to  which  the government is able to achieve the overall development target. This study aims to analyze the effect of tax oversight and tax audit on tax revenues with  taxpayer  compliance  as  an  intervening  variable  at  KPP  Pratama Cilegon.  This  research  will  provide  implications  for  the  government  in determining  effective  policy  directions  in  collecting  state  revenues.  The object of the study of this discussion is KPP Pratama Cilegon from 2017 to 2021. The type of study of this discussion is quantitative research. The sample  used  is  60  data  using  secondary  data.  The  technique  of determining  the  sample  using  purposive  sampling.  The  analysis technique  used  in  this  study  is  Path  Analysis.  The  results  showed  that supervision  had  a  positive  and  significant  effect  on  tax  revenues,  tax audits  had  a  positive  and  insignificant  effect  on  tax  revenues,  while taxpayer compliance  was not able to  mediate the effect of tax oversight and tax audits on tax revenues.
Key words : Tax Supervision, Tax Audit, Taxpayer Compliance, Tax Revenue Journal Homepage
https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  komponen  penerimaan  negara  yang  paling  besar khususnya  di  Indonesia.  Optimalisasi  sistem  perpajakan  sangat  menentukan  kinerja pemerintah  dalam  menggapai  tujuan  pembangunan,  baik  dari  sisi  politik,  sosial, ekonomi politik, maupun kesejahteraan umum. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan  kinerja  pemerintah  dalam  mengumpulkan  penerimaan  pajak  namun indikator yang berbeda menunjukkan bahwa kinerja penerimaan tidak terlalu baik.
Pertama,  perihal  pencapaian  target  penerimaan  pajak.  Pemerintah  terakhir berhasil mencapai target penerimaan pajak adalah pada tahun 2008 barulah kemudian pada  tahun  2021  pemerintah  kembali  berhasil  memperoleh  pancapaian  penerimaan pajak  sebesar  103,9%.  Namun,  kita  tidak  bisa  mengabaikan  situasi  bahwa  target penerimaan pajak pada tahun 2021 lebih kecil dari pencapaian penerimaan pada tahun 2019  disebabkan  pandemi  virus  corona  yang  semakin  meluas  membuat  pemerintah harus merevisi target penerimaan di pertengahan semester tahun 2021. Kondisi ini

## Attractive : Innovative Education Journal
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
perlu  dievaluasi  kembali  apakah  pencapaian  target  tersebut  disebabkan  oleh  kinerja pemerintah  yang  semakin  baik  atau  dikarenakan  adanya  penurunan  target penerimaan pajak.
Target  pajak  yang  direncanakan  dalam  APBN  pada  dasarnya  menggunakan perspektif  makro  ekonomi  seperti  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  yang memainkan  peran  penting  dalam  menciptakan  dasar  untuk  pembuatan  target penerimaan  (Kemenkeu,  2014).  Pemerintah  pada  dasarnya  bisa  menggunakan perspektif  mikro  dalam  menentukan  target  penerimaan  seperti  jumlah  wajib  pajak yang  terdaftar  dan  yang  membayar  pajak.  Pendekatan  ini  akan  menciptakan  basis penerimaan  pajak  yang  bersifat  rutin.  Pemerintah  juga  bisa  menambahkan  potensi pajak  baru  untuk  sektor-sektor  yang  potensial  dan  untuk  jenis  pajak  tertentu. Gabungan penetepan target penerimaan menggunakan pendekatan makro dan mikro membuat pemerintah lebih tepat dalam menentukan target penerimaan pajak.
Kedua, terkait tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto. Tax  ratio digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  negara  dalam  memungut pajak  dan  mengukur  kemampuan  pemerintah  dalam  membiayai  pengeluarannya. Angka tax ratio yang rendah mengindikasikan pemerintah dianggap tidak bisa berbuat banyak  untuk  APBN  (DDTC,  2019).  Sejak  tahun  2017  s.d.  2021  pencapaian tax  ratio Indonesia  berada  di  kisaran  angka  8-10%.  Angka  ini  tergolong  rendah  jika  kita bandingkan  dengan  negara-negara  seperti  Singapura,  Malaysia  dan  negara  Eropa Barat.  Pada  periode  yang  sama,  Singapura  mencatatkan tax  ratio pada  level  13-14%, Malaysia  berada  di  level  12-15%,  dan  level  tertinggi  berada  di  Eropa  Barat  yaitu sebesar 41%.
Adapun profil tentang penerimaan pajak pada KPP Pratama Cilegon dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:
Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Cilegon Tahun 2019 – 2021 Tahun Target (dalam triliun) Realisasi (dalam triliun) Presentase Pencapaian (%) 2021 1.7 1.9 107,06% 2020 3.1 2.7 86,42% 2019 4.4 3.7 84,72% Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2022
Berdasarkan tabel 1.1 di atas, penerimaan KPP Pratama Cilegon  dari  tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami pertumbuhan secara persentase walaupun secara target dan  realisasi  penerimaan  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2021  KPP  Pratama Cilegon  telah  mencapai  target  yang  ditentukan, walaupun hal  ini  tidak terlepas  dari target  yang  menurun  dibandingkan  pencapaian  di  tahun  2019  dan  2020.  Fluktuasi pencapaian tersebut sama halnya dengan pencapaian penerimaan DJP secara nasional sehingga  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  KPP  Pratama  Cilegon  juga  dapat digeneralisasi  secara  nasional.  Pencapaian  penerimaan  pajak  yang  optimal  bisa dilakukan  melalui  perbaikan  kepatuhan  wajib  pajak,  upaya  pengawasan  dan pemeriksaan pajak yang efektif.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaruh  pengawasan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  di  KPP Pratama Cilegon?
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
2. Bagaimana  pengaruh  pemeriksaan  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  di  KPP Pratama Cilegon?
3. Bagaimana  pengaruh  kepatuhan wajib  pajak  terhadap  penerimaan  pajak  di  KPP Pratama Cilegon?
4. Bagaimana  kepatuhan  wajib  pajak  memediasi  pengaruh  pengawasan  pajak terhadap terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cilegon?
5. Bagaimana  kepatuhan  wajib  pajak  memediasi  pengaruh  pemeriksaan  pajak terhadap terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cilegon?

## Pengawasan Pajak
Sujamto  (1986)  mendefinisikan  pengawasan  sebagai  segala  upaya  untuk menentukan  dan  mengevaluasi  fakta-fakta  yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan tugas  atau  kegiatan  apakah  berjalan  sesuai  dengan  yang  semestinya.  Pengawasan dalam  konteks  pajak  terdiri  dari  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pajak.  Tujuan  dari intensifikasi pajak ialah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan subjek dan objek  pajak  yang  sudah  ada,  sedangkan  ektensifikasi  pajak  adalah  upaya  untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  dengan  menambah  subjek  atau  objek  pajak  baru (Djuanda, 2012).
Berdasarkan  SE-39/PJ/2015  tanggal  29  Mei  2015  tentang  Pengawasan  Wajib Pajak  dalam  Bentuk  Permintaan  Penjelasan  atas  Data  dan/atau  Keterangan  Kepada Wajib  Pajak,  dan  Kunjungan  Kepada  Wajib  Pajak  dijelaskan  bahwa  dalam  rangka melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Kepala KPP melalui Account Repesentative (AR) berwenang untuk  melakukan  pengawasan  dengan  meminta  penjelasan  atas  data  dan/atau keterangan kepada wajib pajak dengan menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).

## Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan pajak adalah proses pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan  bukti  yang  dilakukan  secara  akurat  dan  profesional  berdasarkan  prinsip pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  dan  untuk  tujuan  lain  yang  dilaksanakan berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (Halim,  2016). Berdasarkan  Pasal  29  Ayat  1  Undang-Undang  (UU)  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Ketentuan  Peraturan  Perpajakan,  tujuan  pemeriksaan  pajak  dapat  dibagi  menjadi  2 bagian yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan.
Menurut  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-15/PJ/2018  tentang Kebijakan  Pemeriksaan  dijelaskan  bahwa  pemeriksaan  dalam  rangka  menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  terdiri  atas  pemeriksaan  rutin  dan pemeriksaan  khusus.  Pemeriksaan  rutin  merupakan  pemeriksaan  dengan  kriteria wajib  pajak  yang  telah  diberikan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan  pembayaran pajak sesuai ketentuan dalam Pasal 17c dan pasal 17d Undang-Undang KUP atau pasal 9  ayat  (4c)  Undang-Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  wajib  pajak menyampaikan  SPT  yang  menyatakan  rugi,  wajib  pajak  yang  melakukan  perubahan tahun buku, perubahan metode. pembukuan, dan/atau penilaian kembali aktiva tetap. Pemeriksaan  rutin  dilakukan  berdasarkan  permohonan  wajib  pajak.Pemeriksaan khusus  merupakan  pemeriksaan  wajib  pajak  dengan  kriteria  keterangan  lain  berupa data  konkret,  analisis  risiko  atau  berdasarkan  analisis  Informasi,  Data,  Laporan  dan Pengaduan (IDLP), wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan telah diterbitkan surat  teguran  dan  jangka  waktu  surat  teguran  sudah  berakhir.  Pemeriksaan  khusus
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
dilakukan bukan berdasarkan permohonan dari wajib pajak, namun atas dasar adanya temuan petugas pajak perihal indikasi ketidakpatuhan wajib pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  pajak,  menurut  Nurmantu  (2005),  didefinisikan  sebagai  suatu keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan melaksanakan  hak  perpajakannya.  Terdapat  2  macam  kepatuhan,  yaitu  kepatuhan formal  dan  kepatuhan  material.  Kepatuhan  formal  adalah  suatu  kondisi  yang mencakup  sejauh  mana  wajib  pajak  patuh  terhadap  hal  yang  berkaitan  dengan prosedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta jangka waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Kepatuhan material adalah suatu kondisi  dimana  wajib  pajak  secara  substantif  telah  memenuhi  semua  ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan substansi UU Perpajakan.

## Kerangka Berpikir
Berdasarkan  pemaparan  teori  dan  penelitian  terdahulu  yang  telah  dijelaskan diatas maka kerangka pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
Gambar 1.1
Kerangka Berpikir
Ada  banyak  variabel  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak  diantaranya kepatuhan pajak, pengawasan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak. Tetapi pada penelitian  ini  hanya  menggunakan  tiga  variabel  yaitu  kepatuhan  pajak,  pengawasan pajak, pemeriksaan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
Kepatuhan wajib pajak yang diukur dalam penelitian ini adalah terkait dengan kepatuhan  formal  yaitu  Wajib  Pajak  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  Pajak Penghasilan  secara  tepat  waktu  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  tanpa  memperhatikan kebenarannya  pengisianya.  Wajib  pajak  yang  patuh  dalam  menyampaikan  Surat Pemberitahuan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak.
Salah  satu  indikator  penyebab  rendahnya  penerimaan  pajak  adalah  belum optimalnya  kinerja  suatu  negara  dalam  menghimpun  penerimaan  pajak  atau rendahnya tax ratio. Tax ratio dapat diukur dengan optimalisasi kegiatan pengawasan pajak  dan  pemeriksaan  pajak.  Pengawasan  pajak  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh account representative bertujuan untuk melakukan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak  dan  melakukan  penelitian  serta  analisa  kepatuhan  material  Wajib  Pajak  atas
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Dengan  pengawasan  yang  optimal  maka semakin  kecil  kemungkinan  wajib  pajak  dalam  menghindari  pajak  dan  diharapkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan akan meningkat.
Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan  oleh  DJP  agar  pemungutan  pajak  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang  perpajakan.  Hasil  yang  diharapkan  dengan  dilakukannya pemeriksaan  pajak  adalah  meningkatnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya  dibidang  perpajakan  dan  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Temuan hasil  pemeriksaan  dapat  digunakan  oleh  wajib  pajak  sebagai  pengalaman  yang berharga dan sekaligus sebagai pembelajaran, sehingga pada tahun pajak berikutnya wajib pajak dapat segera memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan (Hutagaol, 2007).

## Hipotesis Penelitian
Pengaruh Pengawasan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Pengawasan    kewajiban    perpajakan  merupakan  salah  satu  tugas account representative .  Pengawasan  tersebut  bertujuan  untuk  memastikan  wajib  pajak  tetap menjalankan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yang berlaku.  Pengawasan  tersebut  dilakukan  melalui  permintaan  penjelasan  atas  data dan/atau  keterangan  kepada  Wajib  Pajak  terhadap  dugaan  belum  dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dengan  menerbitkan  surat  permintaan  penjelasan  atas  data  dan/atau  keterangan (SP2DK).
Peran penting SP2DK untuk mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak sejalan dengan  hasil  studi  Alleyne  dan  Haris  (2017)  yang  mengingatkan  pentingnya  untuk meningkatkan  persepsi  kontrol  perilaku  (perceived  behavior  control)  Wajib  Pajak. Mekanisme deteksi dini (probability of detection) atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dari SP2DK memiliki fungsi vital sebagai alat kontrol terhadap perilaku Wajib Pajak yang berpengaruh  pada  kepatuhan  perpajakan  Wajib  Pajak  dan  memberikan  dampak terhadap  penerimaan  pajak.  Oleh  karena  itu  Semakin  efektif  pengawasan  yang dilakukan  oleh account  representative ,  maka  semakin  kecil  kemungkinan  wajib  pajak dalam  menghindari  pajak.  Dengan  demikian  penerimaan  pajak  diharapkan  akan meningkat  melalui  pengawasan  yang  efektif.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan oleh Nabilah dan Angraini (2021) yang menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka peneliti merumuskan hipotesis pertama yaitu:
H1: Pengawasan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

## Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Pemeriksaan  merupakan  upaya  penegakan  hukum  untuk  menguji  kepatuhan wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  untuk  mencegah hilangnya  potensi  penerimaan.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh muhammad  dan  sunarto  (2018)  diperoleh  hasil  bahwa  pemeriksaan  pajak  terbukti berdampak secara signifikan kepada Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang  Pribadi.  Hal  ini  terjadi  karena  dengan  dilakukannya  pemeriksaan  maka  DJP akan mengetahui seberapa jauh upaya atau tindakan kecurangan yang nantinya dapat diminimalkan atau dihilangkan sehingga tidak ada lagi celah yang dapat mengurangi penerimaan  pajak  negara.  Dapat  dikatakan  semakin  tinggi  frekuensi  pelaksanaan pemeriksaan maka semakin tinggi pula penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis kedua yaitu:
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

## Pengaruh Kepatuhan Wajib pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran dari ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan  pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh teori  kepastian hukum.  Teori  ini  mengatakan  untuk  mencapai  sistem  hukum  yang  baik  maka diperlukan  pula  hubungan  yang  baik  antar  elemen-elemen  didalamnya  sehingga untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang baik adalah dengan cara menaati semua peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Kepatuhan  dapat  terbentuk  apabila  wajib  pajak berlaku patuh dengan menaati aturan perpajakan yang berlaku. Semakin wajib pajak taat  pada  aturan-aturan  maka  semakin  tinggi  kepatuhan  yang  terbentuk.  Semakin tinggi  tingkat  kepatuhan  maka  akan  berpengaruh  secara  langsung  terhadap peningkatan  penerimaan  pajak  penghasilan.  Pada  dasarnya  aturan  perpajakan ditetapkan dengan tujuan agar penerimaan pajak dapat berjalan lancar dan dapat terus meningkat tiap tahunnya.
Alat yang sering digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah penyampaian  SPT.  SPT  yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  berupa  informasi mengenai besaran jumlah pajak terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak penghasilan tiap tahunnya Dalam hal ini wajib pajak harus memperhatikan  kebenaran  sesungguhnya  isi  dan  hakekat  surat  pemberitahuan  yang disampaikan selain waktu penyampaiannya. Dengan demikian jika wajib pajak patuh dalam  menyetorkan  pajak  terutang  dan  menyampaikan  surat  pemberitahuan,  maka secara  tidak  langsung  akan  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Hal  ini  didukung  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suryadi  (2019)  yang  menegaskan  bahwa  kepatuhan wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan.  Berdasarkan  uraian  tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis ketiga yaitu:
H3: Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

## Kepatuhan  wajib  pajak  memediasi  pengaruh  pengawasan  pajak  terhadap penerimaan pajak
Kecenderungan  wajib  pajak  tidak  melakukan  kewajiban  perpajakannya,  maka perlu diimbangi dengan dengan adanya fungsi pengawasan pajak. Fungsi pengawasan pajak ini akan melakukan pengawasan sekaligus pembinaan wajib pajak, dengan cara menyampaikan  imbauan  bila  berdasarkan  penyandingan  dengan  data  yang  dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, terdapat kewajiban perpajakan yang belum dijalankan.
Menurut  Sagita  (2014)  kinerja  Account  Representative  (AR)  mempengaruhi tingkat  kepatuhan  perpajakan.  AR  memberikan  kontribusi  paling  dominan  terhadap tingkat  kepatuhan  perpajakan.  Dengan  begitu  semakin  baik  kinerja  AR,  akan  diikuti pula semakin tingginya tingkat kepatuhan perpajakan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Venusita (2012) yang menyatakan bahwa kinerja AR berpengaruh terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hal  ini  disebabkan  karena  AR  telah  melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu melakukan pengawasan kepatuhan  perpajakan  Wajib  Pajak,  bimbingan  dan  konsultasi  teknis  perpajakan, penyusunan  profil  Wajib  Pajak,  analisis  kinerja  Wajib  Pajak,  rekonsiliasi  data  Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan pengawasan pajak yang dilaksanakan secara efektif maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  akan  berdampak  pula  pada
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
peningkatan  penerimaan  pajak.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  peneliti merumuskan hipotesis keempat yaitu:
H4:  Kepatuhan  wajib  pajak  memediasi  pengaruh  pengawasan  pajak  terhadap penerimaan pajak.

## Kepatuhan  wajib  pajak  memediasi  pengaruh  pemeriksaan  pajak  terhadap penerimaan pajak
Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan melalui upaya – upaya  penegakan  hukum  sehingga  berpengaruh  dalam  meningkatkan penerimaan pajak (Suandy, 2013). Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Novasari (2020) yang berjudul Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib  Pajak,  Dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  dengan  hasil  yang  menyatakan  bahwa  pemeriksaan  pajak  yang diukur  melalui  jumlah  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP)  yang  diterbitkan  berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Neng  Siti  Rohmatul  Wahda  dkk  (2018)  yang berjudul  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dan Dampaknya  Terhadap  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  menyatakan bahwa  Pemeriksaan  Pajak  (X)  berpengaruh  secara  tidak  langsung  sebesar  9,6% terhadap  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  (Z)  melalui  Kepatuhan Wajib  Pajak  (Y).  Dan  Pemeriksaan  Pajak  berpengaruh  secara  langsung  terhadap Efektivitas  Penerimaan  PPh  Badan  sebesar  72,8%.  Jadi  semakin  baik  pemeriksaan dengan  didukung  kepatuhan  dari  wajib  pajak  maka  penerimaan  Pajak  Penghasilan semakin meningkat.
Berdasarkan  uraian  teori  tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan  sementara  bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib  pajak,  ketika  pemeriksaan  pajak  telah  dilaksanakan  dengan  baik  maka  akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dan  akan  berdampak  pada  pula  pada penerimaan  pajak  yang  akan  semakin  tinggi.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka peneliti merumuskan hipotesis kelima yaitu:
H5:  Kepatuhan  wajib  pajak  memediasi  pengaruh  pemeriksaan  pajak  terhadap penerimaan pajak.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kausal  atau  sebab  akibat.  Penelitian  ini mencoba menganalisis hubungan variabel yang satu dengan variabel lainnya. Penulis ingin  menemukan  ada  atau  tidaknya  pengaruh  pengawasan  pajak  dan  pemeriksaan pajak  terhadap  penerimaan  pajak  melalui  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  variabel intervening.  Peneltian  ini  menggunakan  data  sekunder  yaitu  data  yang  didapatkan dari  subjek yang diteliti yaitu dari KPP Pratama Cilegon untuk  periode  Januari 2017 s.d. Desember 2021.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Cilegon.  Peneliti memilih sampel dengan menggunakan tehnik purposive  sampling yaitu  pengambilan  sampel  secara  sengaja  sesuai  dengan persyaratan  sampel  yang  diperlukan  (sifat,  kriteria  dan  karakteristik  tertentu). Berdasarkan  metode  tersebut,  maka  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan  di  KPP  Pratama  Cilegon  yang  wajib menyampaikan SPT tahunan PPh (variabel kepatuhan wajib pajak), diterbitkan Surat Permintaan  Penjelasan  atas  Data  dan/atau  Keterangan  atau  SP2DK  (variabel
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
pengawasan  pajak)  dan  diterbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  atau  SKP  (variabel pemeriksaan pajak) pada periode Januari 2017 s.d. Desember 2021. Karakteristik pada sampel tersebut merupakan data atau produk yang sangat berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti dan sangat menentukan kinerja penerimaan KPP sehingga dipilih oleh peneliti sebagai sampel.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah datatest statistik dan studi pustaka (library research). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dataset  berupa  data  realisasi  penerimaan  pajak,  data  terkait  kepatuhan  wajib  pajak, pemeriksaan pajak dan pengawasan pajak yang terdapat pada KPP Pratama Cilegon. Sedangkan  data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  diperoleh  dengan  cara membaca  sumber  yang  terkait  dengan  peraturan  teknis  perpajakan  peneliti  banyak membaca  dari  sumber  online  yaitu  dari  https://ortax.org/.  Terkait  dengan  teori perpajakan  dan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya, peneliti  banyak  menggunakan  sumber  jurnal  yang  terakreditasi.  Peneliti  juga menggunakan  buku  rujukan  utama  terkait  teori  perpajakan  yang  berasal  dari  buku terbitan Danny Darussalam Tax Center (DDTC).

## Definisi Operasional Variabel
Berdasarkan  tinjauan  pustaka  dan  hasil-hasil  penelitian  sebelumnya,  definisi operasional variabel dalam penelitian ini ialah:

## Tabel 1.2
Definisi Operasional Variabel Variabel Penelitian Definisi Operasional Indikator Pengawasan Pajak (X1) Kegiatan pengawasan pajak yang dilakukan oleh AR yang dihitung dengan jumlah SP2DK yang diterbitkan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan LHP2DK periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2021 Jumlah LHP2DK/ Jumlah SP2DK Pemeriksaan Pajak (X2) Pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan penerbitan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah untuk periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2021 Jumlah SKPKB, SKPKBT dan STP Kepatuhan Wajib Pajak (Z) Kepatuhan formal wajib pajak berupa kepatuhan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2021 Jumlah wajib pajak lapor SPT Tahunan PPh /Jumlah wajib pajak wajib lapor SPT Tahunan PPh
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
Penerimaan Pajak (Y) Penerimaan seluruh jenis pajak yang direalisasikan oleh KPP Pratama Cilegon setap bulan pada periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2021 Jumlah realisasi penerimaan pajak baik rutin maupun non rutin
Metode Analisis Data
Dalam  melakukan  pengujian  terhadap  data  sampel  penelitian,  penulis melakukan  beberapa  pengujian  yaitu  analisis  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik, analisis jalur (path analysis) dan koefisien determinasi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas  data,  uji  multikolinieritas  dan  uji  heteroskedastisitas.  Penelitian  ini menggunakan metode analisis berupa model analisis jalur (path analysis) untuk melihat pengaruh  antara  variabel  independen  dan  variabel  dependen  baik  pengaruh  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  menganalisis  pola  hubungan  antar keduanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Statistik Deskriptif
Kajian  ini  digunakan  agar  memahami  penjabaran  data  seperti  nilai  rata-rata (mean),  nilai  minimum,  nilai  maksimum,  dan  nilai  rata-rata  dari  tiap-tiap  variabel penelitian . Berikut ini diberikan statistik deskriptif pada variabel-variabel penelitian . a. Variabel pengawasan pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,55, nilai maximum adalah 1,00, nilai rata-ratanya atau mean sebesar 0.884 dan standar devisi 0.136. Kondisi ini menunjukan KPP Pratama Cilegon memiliki kinerja yang baik dalam melakukan  pengawasan  wajib  pajak  dimana  mampu  menghasilkan  maksimal 100 LHP2DK dari 100 SP2DK yang diterbitkan dan dalam kondisi yang terburuk atau  minimun  masih  bisa  menghasilkan  55  LHP2DK  dari  SP2DK  yang diterbitkan.  KPP  Pratama  Cilegon  juga  mampu  menyelesaikan  kegiatan pengawasan pajak dengan rata-rata menghasilkan 88 LHP2DK dari SP2DK yang diterbitkan.
b. Variabel  pemeriksaan  pajak  memiliki nilai  rata-rata yaitu 67,10  dengan standar devisi  41,32.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  dampak  positif  pemeriksaan  pajak terhadap  penerimaan  pajak.  Pemeriksaan  pajak  mempunyai  nilai minimum sebesar  4,00  dan maksimum sebesar  179,00.  Hal  ini  dapat  menunjukan  bahwa selama  60  bulan  minimal  jumlah  produk  SKPKB,  SKPKBT  dan  STP  yang diterbitkan  sebanyak  4  buah  dan  paling  banyak  sebanyak  179  buah.  Hal  ini menunjukan  kinerja  yang  kurang  baik  yang  dihasilkan  artinya  KPP  Pratama Cilegon  hanya  menghasilkan  4    produk  surat  ketetapan/tagihan  pajak  dalam suatu bulan.
c. Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar 0,0183. dengan standar devisi 0,03924. Hal ini menunjukan kepatuhan wajib pajak akan berdampak  positif  terhadap  penerimaan  pajak.  Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak memiliki  nilai minimum sebesar  0,00  dan  nilai maksimum sebesar  0,17.  Hal  ini menunjukan  bahwa  nilai  pelaporan  SPT  Tahunan  tertinggi  dalam  suatu  bulan hanya  sebesar  17%  dari  total  wajib  pajak  yang  diwajibkan  melaporkan  SPT Tahunan. Kondisi ini seringkali terjadi pada bulan-bulan yang memang menjadi batas akhir pelaporan SPT Tahunan.
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon

## Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang telah dilakukan untuk melihat apakah  nilai  signifikan  Kolmogorov-Smirnov  diatas  0,05  (data  terdistribusi  normal) atau sebaliknya nilai signifikan di bawah 0,05 (data terdistribusi  tidak normal) maka diperoleh  hasil  nilai  signifikan  sebesar  0,200  atau  di  atas  batas  nilai  signifikan  yaitu 0,05.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  metode  regresi  dalam penelitian ini telah memenuhi asusmsi normalitas Hasil Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  hasil  uji  yang  dilakukan  dengan  melihat  Variance  Inflation  Factor (VIF)  masing – masing  variabel  bebas  apakah  mempunyai  VIF ˃ 10  (terjadi multikolinieritas) atau sebaliknya mempunyai VIF ˂ 10 ( tidak terjadi multikolinieritas) maka diperoleh hasil nilai VIF masing-masing variabel bebas memiliki nilai lebih kecil dari  10  dan  nilai  tolerance  lebih  besar  0.10.    Berdasarkan  hal  tersebut  dapat disimpulkan  model  regresi  dalam  penelitian  ini  tidak  mengandung  gejala multikolineritas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil uji glejser yang telah dilakukan dengan melihat apakah  nilai signifikansi ≥ 0,05 (tidak terjadi gejala heteroskidastisitas) atau sebaliknya mempunyai nilai signifikansi < 0,05 (terjadi gejala heteroskidastisitas) maka diperoleh hasil variabel pengawasan  pajak  (X1)  sebesar  0,849,  pemeriksaan  pajak  (X2)  sebesar  0,989  dan variabel  kepatuhan  pajak  (Z)  sebesar  0,728.  Sesuai  dengan  hasil  uji  tersebut  variabel independen  memiliki  nilai  signifikansi  lebih  dari  0,05.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa model regresi pada peneltian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

## Hasil Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efek variabel independen  kepada  variabel  dependen.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  tersebut, keragaman  data  yang  dapat  dijelaskan  oleh  varibel  independen  terhadap  variabel dependen adalah sebesar 21.7%, sedangkan sisanya 78,3% dijelaskan oleh variabel  lain yang belum terdapat dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Analisis Jalur ( Path Analysis )
Berdasarkan  model  analisis  jalur,  susunan  model  sub  struktur  analisis  jalur terbagi menjadi 2 yaitu sub struktur X1 dan X2 terhadap  Z dan X1, X2, dan Z terhadap Y adalah sebagai berikut:
Tabel 1.3
Hasil Sub Struktur I dan II
Hasil Sub Struktur I: X1 dan X2 terhadap Z
Model Standardized Coefficients t Sig. Beta Konstanta 0 1 Pengawasan Pajak 0.062 0.46  0.65
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
Pemeriksaan Pajak 0.038 0.28  0.78 Variabel terikat: Kepatuhan Wajib Pajak R2 : 0.007            N: 60 Hasil Sub Struktur II: X1, X2 dan Z terhadap Y Coefficients Model Standardized Coefficients t Sig. Beta (Constant) 0.43  0.67 Pengawasan Pajak 0.391 3.17  0 Pemeriksaan Pajak 0.107 0.87  0.39 Kepatuhan Wajib Pajak 0.122 1.02  0.31 Variabel terikat: Penerimaan Pajak
R2 : 0.209            N: 60 Sumber : data diolah, 2022
Tabel 1.4 Rangkuman Hasil Analisis Jalur Variabel Koefisien Jalur Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Langsung Melalui Z Pengaruh Bersama ( 𝑅 2 𝑚 ) X1 – Z 0.062 0.062 - X1 – Y 0.391 0.391 0.062×0.122 = 0.075 - X2 – Z 0.038 0.038 - X2 – Y 0.107 0.107 0.038× 0.122 = 0.046 - Z – Y 0.122 0.122 - ε 1 0.996 - ε 2 0.889 - X 1 ,X 2 ,Z – Y 0.217
Sumber : data diolah, 2022
Pengaruh Pengawasan Pajak (X 1 ) Terhadap Penerimaan Pajak ( Y)
Hipotesis pertama adalah pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Cilegon. Berdasarkan hasil analisis data diatas  diketahui  pengaruh  pengawasan  pajak  (X 1 )  terhadap  penerimaan  pajak  (Y) sebesar  0.391  atau  39,1%.  Kualitas  pengawasan  pajak  yang  dilakukan  oleh  KPP Pratama  Cilegon  sangatlah  efektif  dalam  menunjang  penerimaan  yaitu  mampu menghasilkan LHP2DK. Hal ini dapat dilihat dari hasil t hitung sebesar 3.170 dengan nilai  signifikansi  sebesar  0.002,  dimana  t  hitung  lebih  besar  dari  t  tabel  2,03241  dan
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
nilai  signifikansi kurang dari 0.05, ini berarti semakin tinggi tingkat pengawasan pajak maka akan semakin tinggi pula  tingkat penerimaan pajak..  Berdasarkan hal  tersebut, hipotesis  yang  menyebutkan  bahwa  pengawasan  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  adalah  diterima  atau  H 0 ditolak  dan  H a diterima.
Pengawasan pajak yang  dilakukan oleh AR berorientasi  pada pemantauan dan penggalian potensi pajak. Potensi pajak dapat dihitung dengan langsung mendatangi lokasi usaha wajib pajak atau memanfaatkan data internal dan ekternal yang tersedia pada  sistem  informasi  DJP.  Setiap  data  yang  berhasil  dikumpulkan  oleh  DJP  akan dimanfaatkan  melalui  penyandingan  atau  analisis  data  dengan  data  SPT,  apabila terdapat  ketidaksesuaian  atau  terdapat  pajak  kurang  dibayar  oleh  wajib  pajak  maka akan  ditindaklanjuti  dengan  proses  penerbitan  SP2DK.  SP2DK  merupakan  langkah awal  bagi  DJP  dalam  upaya  pengawasan  kepada  wajib  pajak  untuk  mendorong kepatuhan  sukarela  wajib  pajak  sebelum  dilakukan  upaya  penegakan  hukum  atau pemeriksaan. Pada umumnya data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh AR adalah data konkret, sehingga besar kemungkinan potensi pajak yang diestimasi dari kegiatan pengawasan  akan  terealisasi  sehingga  meningkatkan  penerimaan  pajak  penerimaan pajak.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Basrowi  (2019)  dan  Nabilah  dan Angraini  (2021)  yang  menyimpulkan  bahwa  pengawasan  pajak  secara  signifikan berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.  Beberapa  wajib  pajak  yang  karena  tidak paham  ataupun  terdapat  unsur  kesengajaan  sehingga  melaporkan  penghasilan  dan membayar  pajak  tidak  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Pengawasan  pajak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak,  dikarenakan  didalamnya  terdapat  upaya intensifikasi  pajak  melalui  kegiatan  pengawasan  pajak  oleh  AR  dengan  cara menganalisis  dan  membandingkan  antara  data  yang  dimiliki  DJP  dengan  SPT  yang telah  dilaporkan  wajib  pajak  apakah  terdapat  masih  terdapat  pajak  yang  kurang dibayar.
Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X 2 ) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)
Hipotesis  kedua  adalah  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Cilegon.  Berdasarkan  hasil  analisis data, pengaruh pemeriksaan pajak (X 2 ) terhadap penerimaan pajak (Y) sebesar 0,107, artinya  pengaruh  pemeriksaan  pajak  (X 2 )  terhadap  penerimaan  pajak  (Y)  adalah sebesar 10,7 %. Kualitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Cilegon belum berjalan efektif dalam menunjang penerimaan pajak. Hal ini terlihat dari hasil t hitung sebesar 0.873 dengan nilai signifikansi sebesar 0.386, dimana t hitung lebih kecil dari  2,03241 dan nilai  signifikansi  lebih dari  0.05.  Berdasarkan hal  tersebut,  hipotesis yang  menyatakan  bahwa  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap penerimaan pajak ditolak atau H 0 diterima dan Ha ditolak.
Pemeriksaan  pajak  pada  dasarnya  merupakan  upaya  penegakan  hukum  yang dilakukan  oleh  DJP  yang  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  wajib  pajak dengan  menerbitkan  produk  hukum.  Produk  hukum  hasil  pemeriksaan  pajak  yang bisa  langsung  meningkatkan  penerimaan  pajak  berupa  SKPKB  dan  STP  yang didalamnya  terdapat  nilai  yang  masih  harus  dibayar  beserta  sanski  administrasinya. Namun tidak sedikit SKP dan STP tersebut tidak dilunasi langsung atau sekaligus oleh wajib  pajak,  ada  kalanya  wajib  pajak  setuju  dengan  hasil  pemeriksaan  namun  tidak mampu melunasi  pajak terutang atau  terdapat wajib pajak yang tidak setuju dengan hasil  pemeriksaan  pajak  sehingga  berlanjut  pada  sengketa  pajak  seperti  keberatan,
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
gugatan, dan banding. Wajib pajak yang tidak mampu melunasi pajak terutang akan melakukan upaya  lain  seperti  permohonan  angsuran  atauu  penundaan  pembayaran. Oleh  karena  itu  sekalipun  pada  saat  pemeriksaan  pajak  terdapat  nilai  pajak  yang masih  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak,  bukan  berarti  hal  tersebut  bisa  langsung dilunasi  ataupun  disetujui  oleh  wajib  pajak.  Hal  ini  yang  membuat  pemeriksaan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.
Hasil  penelitian  yang  serupa  juga  didapatkan  dari  penelitian  yang  dilakukan oleh  Kastolani  dan  Ardiyanto  (2017)  yaitu  pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positf namun  tidak  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Seberapa  besar  atau  kecilnya pemeriksaan  pajak  yang  dilakukan  oleh  DJP,  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap peningkatan  penerimaan  pajak.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  proses  pemeriksaan pajak  merupakan  proses  yang  rumit  dan  memerlukan  waktu  lama.  Pada  saat pemeriksaan  telah  selesai  dilaksankan  dan  diterbitkan  SKP  dan  STP,  banyak  wajib pajak yang tidak langsung melunasinya sehingga membuat pelaksanaan pemeriksaan tidak  berpengaruh  secara  langsung  terhadap  penerimaan  pajak.  Penelitian  oleh Roulani  (2020)  menjelaskan  bahwa  pemeriksaan  pajak  secara  parsial  tidak berpengaruh  signifikan  pada  penerimaan  pajak.  Pada  dasarnya  tujuan  utama pemeriksaan  pajak  bukanlah  untuk  penerimaan  pajak  namun  pemeriksaan  memiliki tujuan untuk membuat efek jera dan meredam kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengecilkan pajak yang harus dibayar.

## Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (Z) Terhadap Penerimaan Pajak (Y)
Hipotesis  ketiga  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  pada  KPP  Pratama  Cilegon.  Kepatuhan  wajib pajak  yang  diukur  dengan  membandingkan  SPT  Tahunan  yang  dilaporkan  dengan jumlah  Wajib  Pajak  yang  wajib  menyampaikan  SPT  belum  mampu  berbuat  banyak dalam  menunjang  penerimaan.  Hal  ini  juga  didukung  dengan  hasil  t  hitung  sebesar 1.022  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0.311,  dimana  t  hitung  lebih  kecil  dari  t  tabel 2,03241 dan nilai signifikansi lebih dari 0.05. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signikan terhadap penerimaan pajak ditolak atau H 0 diterima dan Ha ditolak.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Novasari  dan  Ratnawati  (2020) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Penelitian  terhadap  variabel  kepatuhan  wajib pajak yang diukur dengan naik turunnya jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan, tidak  menyebabkan  peningkatan  penerimaan  PPh  secara  signifikan.  Peningkatan pelaporan SPT Tahunan PPh belum tentu meningkatkan penerimaan pajak disebabkan prilaku  wajib  pajak  dalam  melaporkan  SPT  Tahunan  PPh  digolongkan  menjadi  2 bagian.  Pertama,  wajib  pajak  yang  tepat  waktu  dalam  pelaporan  namun  data  yang diungkap di dalam SPT Tahunan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Kedua, wajib pajak yang lewat waktu dalam melaporkan namun data yang disampaikan benar. SPT Tahunan pada dasarnya berisi informasi dan data mengenai jumlah PPh terutang dan dibayar  sehingga  bisa  menjadi  acuan  untuk  mengetahui  besaran  penerimaan  pajak setiap  tahunnya.  Semakin  patuh  wajib  pajak  melaporkan  SPT  Tahunan  PPh  dengan akurat  dan  tepatt  waktu,  maka  penerimaan  pajak  yang  semakin  meningkat  dapat direalisasikan.
Kecenderungan  pengaruh  yang  tidak  signifikan  dalam  penelitian  ini  salah satunya  disebabkan  adanya  dua  golongan  wajib  pajak  tersebut.  Kepatuhan  secara sukarela  merupakan  tulang  punggung  sistem self  assessment  system yang  saat  ini
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
ditetapkan  di  Indonesia,  dimana  wajib  pajak  bertanggung  jawab  untuk  menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajibann perpajakannya secara benar dan tidak melewati  jatuh  tempo.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sa ’diyah,  dkk. (2017) menyebutkan  bahwa  berdasarkan  teori  atribusi,  kesadaran  wajib  pajak  merupakan faktor internal penyebab wajib pajak berperilaku patuh terhadap perpajakan sehingga pada  dasarnya  pemerintah  cukup  fokus  kepada  kebijakan  untuk  wajib  pajak  yang memang belum sadar akan kewajiban perpajakan.
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  (X 1 )  Terhadap  Penerimaan  Pajak  (Y)  Melalui Kepatuhan Wajib Pajak  (Z)
Berdasarkan  hasil  analisis  data  pada  tabel  1.4  nilai  koefisien  jalur  langsung sebesar 0,391 atau 39,1% dan nilai pada koefisien jalur tidak langsung adalah sebesar 0.075  atau  7,5  %.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pengaruh  langsung  pengawasan  pajak terhadap  penerimaan  pajak  lebih  besar  daripada  pengaruh  tidak  langsung  yang dimediasi  oleh  kepatuhan  wajib  pajak.  Kondisi  ini  disebabkan  wajib  pajak  yang terdaftar pada KPP Pratama Cilegon 90% didominasi oleh wajib pajak orang pribadi. Sebagian  besar  wajib  pajak  orang  pribadi  kurang  memahami  peraturan  perpajakan yang ada terutama yang terkait dengan objek atau penghasilan yang dikenakan pajak, tidak  tepat  dalam  penerapan  tarif  pajak  serta  tidak  memahami  tata  cara  pelaporan pajak.  Wajib  pajak  orang  pribadi  banyak  yang  tidak  mengetahui  adanya  AR  dan bagaimana  peran  AR  di  dalam  sebuah  KPP  Pratama.  Sedangkan  pada  penelitian  ini hanya  membahas  pengaruh  pengawasan  AR  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan penerimaan pajak secara umum.
Dalam memahami konsep kepatuhan, belum ada teori yang kebenarannya dapat diterima  secara  universal.  Namun,  konsep  maksimalisasi  kepuasan  ( economics )  dapat digunakan sebagai permulaan untuk memahami pilihan suatu individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh. Dalam perspektif ini, wajib pajak dipandang sebagai individu rasional  yang  bertujuan  untuk  memaksimalkan  kepuasannya  sehingga  mereka memperhitungkan kemungkinan terdeteksi atas ketidakpatuhannya dan juga seberapa besar hukuman yang akan didapatkan (Darussalam, 2019).
Dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  tidak  mampu memediasi hubungan pengawasan pajak terhadap penerimaan pajak karena pengaruh langsung pengawasan pajak lebih signifikan terhadap penerimaan pajak dibandingkan pengaruh  tidak  langsungnya.  Hasil  penelitian  yang  serupa  dilakukan  oleh  Rizkilina dan  Pratomo  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  dan  konsultasi  pajak berengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak.
Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  (X 2 )  Terhadap  Penerimaan  Pajak  (Y)  melalui Kepatuhan Wajib Pajak (Z).
Berdasarkan  hasil  analisis  data  pada  table  1.4  nilai  koefisien  jalur  langsung sebesar 0.107 atau 10,7% dan nilai pada koefisien jalur tidak langsung adalah sebesar 0.046  atau  4,6  %.  Hal  ini  menunjukan  pengaruh  langsung  dari  pemeriksaan  pajak terhadap  penerimaan  pajak  lebih  besar  dari  pada  pengaruh  tidak  langsung  yang dimediasi  oleh  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan  teori kepatuhan (compliance  theory) yang  mengasumsikan  bahwa  perilaku  individu  untuk mematuhi peraturan karena takut adanya sanksi atau penalti, dan pada teori perilaku terencana (TPB), tindakan seseorang dipengaruhi oleh norma subjektif yang dirasakan, sehingga  pemeriksaan  pajak  mendorong  Wajib  Pajak  untuk  melaksanakan
Pengaruh  Pengawasan  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Cilegon
kewajibannya untuk menghindari  sanksi  dan  penalti  yang akan timbul apabila  tidak melaksanakan  kewajibannya  dengan  baik  dan  benar  sehingga  wajib  pajak  akan melaporkan penghasilanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dan  penerimaan  pajak  yang  tidak  mengalami perbaikan  yang  signifikan  setelah  dilakukan  pemeriksaan  pajak  disebabkan  kecilnya cakupan  pemeriksaan  pajak  dan  hasil type-updating risiko  pemeriksaan.  Cakupan pemeriksaan  pajak  di  Indonesia  berada  di  bawah  2%,  masih  jauh  dari  standar internasional  3%-5%.  Salah  satu  penyebabnya  adalah  DJP  lebih  sering  melakukan pemeriksaan rutin yang terkait dengan permohonan wajib pajak dibandingkan dengan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh DJP memiliki proporsi jauh  lebih  sedikit  dibandingkan  pemeriksaan  rutin,  sehingga  sulit  berharap  bahwa pemeriksaan  yang  dilakukan  DJP  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Di lain pihak, pemeriksaan rutin pada dasarnya  adalah  pemeriksaan  yang  timbul  akibat  permintaan wajib  pajak  itu sendiri artinya wajib pajak memang telah siap diperiksa terkait permohonanya sehingga sulit diharapkan  untuk  dapat  meningkatkan  kualitas  pemeriksaan  atau  peningkatan kepatuhan  dan  penerimaan  wajib  pajak.  Hal  yang  masuk  akal  jika  tidak  terjadi peningkatan  kepatuhan  dan  penerimaan  setelah  wajib  pajak  dilakukan  pemeriksaan (Darussalam, 2019).
Hal ini senada dengan penelitian DeBacker et dalam Nugrahanto (2019), dimana wajib  pajak  akan  melakukan  pembaharuan  tipe  risiko  pemeriksaan  pajak  sesuai dengan pengalaman pemeriksaan pajak yang pernah dilakukanya. Pemeriksaan pajak yang  berhasil  mengidentifikasi  perilaku  ketidakpatuhan,  maka  wajib  pajak  akan melakukan  pembaharuan  tipe  risiko  dengan  menjadi  lebih  patuh  dibandingkan sebelumnya. Sebaliknya, bila hasil yang diperoleh saat pemeriksaan terlalu kecil atau tidak  berhasil  menemukan  perilaku  ketidakpatuhan  maka  wajib  pajak  terdorong untuk  tetap  meneruskan  perilaku  ketidakpatuhan  atau  bahkan  menurunkan  level kepatuhannya. Temuan hasil pemeriksaan pada dasarnya dapat digunakan oleh wajib pajak  sebagai  pengalaman  yang  berharga  dan  pembelajaran,  sehingga  pada  tahun pajak  berikutnya  wajib  pajak  dapat  segera  memperbaiki  kesalahannya  dan  tidak mengulangi kesalahan yang sama (Hutagaol, 2007). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nugrahanto  (2019)  yang  menyatakan  bahwa pemeriksaan  pajak  berpengaruh  positif  namun  tidak  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan pajak.

## KESIMPULAN
Pengawasan  pajak  memberikan  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan pajak namun lain halnya dengan pemeriksaan pajak atau kepatuhan wajib pajak  yang  mampu  memberikan  pengaruh  yang  positif  namun  tidak  signifikan terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  walaupun  semakin  besar pemeriksaan pajak yang dilakukan ataupun kepatuhan wajib pajak yang semakin baik belum  tentu  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak  KPP  Pratama  Cilegon  secara signifikan.  Kepatuhan  wajib  pajak  juga  tidak  mampu  memediasi  pengaruh pengawasan pajak atau pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Cilegon. Hal ini dikarenakan hasil pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak
langsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Alleyne, P., &  Haris,  T. (2017).  Antecedents  of  taxpayers’ intentions to  engage  in  tax evasion:  evidence  from  Barbados. Journal  of  Financial  Reporting  and  Accounting , 15 (1), 2 – 21.
Basrowi. (2019). The Effect of Tax Supervision and Tax Collection on Obedience to Pay Taxes  and  Tax  Revenue. Indonesian  Journal  of  Accounting  and  Governance , 3 ,  101 – 140.
Darussalam. (2019). Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak. In DDTC . https://perpajakan-id.ddtc.co.id/publikasi/ebooks/era-baru-hubungan-otoritas- pajak-dengan-wajib-pajak.
DDTC. (2019). Soal Tax Ratio, Ini Kata Dirjen Pajak . Djuanda, I. N. (2012). Fungsi Pengawasan . Halim, A. (2016). Perpajakan (2nd ed.). Salemba Empat. Hutagaol, J. (2007). Perpajakan Isu-isu Kontemporer . Graha Ilmu.
Kastolani, O.J.C & Moh, D. A. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan. Diponegoro  Journal  Of Accounting , 6 , 1 – 10. Kemenkeu.  (2014). Dasar-Dasar  Praktek  Penyusunan  APBN  di  Indonesia .
https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/3c84d414-45b8-45aa-a858-
3083b785be70
Nabilah, Q. G., & Angraini, D. (2021). Pengaruh transaksi e-commerce , pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kebon Jeruk Dua . 2 (2), 14. http://eprints.unpam.ac.id/6135/
Novasari,  A.,  &  Ratnawati,  D.  (2020).  Pengaruh  Ekstensifikasi  Pajak,  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Behavioral  Accounting  Journal , 3 (2),  115 – 128. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.102 Nugrahanto.  (2019). Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Badan Di Indonesia . 1 , 91 – 111. Nurmantu. (2005). Pengantar Perpajakan . Granit. Pajak,  P.  P.,  Pajak,  P.,  &  Muhammad,  A.  (2018). KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA RABA BIMA TAHUN 2012-2015 . 2 (1), 37 – 45. https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2220 Rizkilina,  P.  A.  dan  D.  P.  (2015).  Pengaruh  Pengawasan  Dan  Konsultasi  Pajak  Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011-2013 Pada KPP Madya Bandung. E-Proceeding of Management , 2 , 1632 – 1639. Roulani, Giroth J., Lintje Kalangi,  dan S. P. (2020). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP,  Pemeriksaan  Pajak,  dan  Penagihan  Pajak  dalam  Upaya  Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Indonesia Accounting Journal , 2 , 66 – 73. Sagita,  N.  C.  (2014). Pengaruh  Kinerja  Account  Representative  dan  Kualitas  Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Perpajakan . 1 – 21. Sujamto. (1986). Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan . Ghalia Indonesia. Suandy, E. (2013). Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat.
Suryadi.  (2019).  Model  Hubungan  Kausal  Kesadaran,  Pelayanan,  Kepatuhan  Wajib Pajak  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Penerimaan  Pajak. Jurnal  Keuangan Publik , 4 , 106 – 121. Venusita,  F.  A.  &  L.  (2012). Pengaruh  Account  Representative  (AR)  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . 1 – 15.
Wahda,  N.S.R.,  D.  (2018).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi , 115 – 143 .
Copyright Holder : © Bayu Ryantoro Afe, Etty Puji Lestari, Diah Setyorini Gunawan (2022).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: