Mohammad Barmawi , Ikrar Talak Pengadilan Agama.........

## IKRAR TALAK PENGADILAN AGAMA
(Analisis Atas Istinbat Hukum Pengadilan Agama Tentang Sahnya Perceraian)
Mohamad Barmawi Pengajar di Institute Agama Islam Negeri Jember mawi_barmawi@yahoo.com

## Abstact
Divorce is an integral part of family life, but it does not mean that divorce  can  be  made  arbitrarily  without  consideration  and reasons  completely  ripe.  Besides  being  hated  by  God,  divorce  is also a negative impact on each of the former family, especially to their children. although understood that God hated divorce and negative implications, in Indonesia the problem of divorce is rife and is regarded as something normal. Responding to the rise of divorce  in  Indonesia,  the  government  made  a  specific  law  on divorce.  The  essence  of  the  Constitution  is  difficult  divorce, among  of  these  rules  is  a  must  pledge  divorce  in  the  Religious Court. rather than being based on the letter al-Talaq: 2, history of Ali bin Abi Talib, Hashin bin Imran, Muhammad Baqir, Ja'far as- Siddiq, 'Ata', Ibn Jarij, and also Ibn Sirin, who firmly stated that the  validity  of  divorce  is  that  there  must  be  a  witness.  Such determination  is  also  based  on  the  benefit  of  the  people,  by  the rules of tasharruf al-imam manutun mashlahah. Keywords : Divorce, pledge, religous courts.

## Abstrak
Talak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berumah  tangga,  namun  demikian  bukan  berarti  talak  bisa dilakukan  semena-mena  dengan  tanpa  ada  pertimbangan  dan alasan-alasan  yang  benar-benar  matang.  Selain  karena  dibenci oleh Allah, perceraian juga berdampak negatif terhadap masing- masing  mantan  keluarga,  lebih-lebih  terhadap  putra-putri mereka.  Merespon  maraknya  perceraian  di  Indonesia, pemerintah  membuat  Undang-Undang  khusus  tentang perceraian. Inti dari UUD tersebut ialah mempersulit terjadinya perceraian,  diantara  dari  aturan  tersebut  ialah  keharusan adanya ikrar talak di Pengadilan Agama. selain didasarkan pada surat  al-Talaq  :  2,  riwayat  dari  Ali  bin  Abi  Talib,
Imran bin Hashin, Muhammad Baqir, Ja’far as-
Shiddiq, ‘Atha’, Ibn Jarij,dan  juga Ibn Sirin,  yang  dengan  tegas menyatakan  bahwa  sahnya  talak  ialah  harus  ada  saksi.
Penetapan  tersebut  juga  didasarkan  pada  kemaslahatan  umat, dengan kaidah tasharruf al-imam manuun bil mashlahah. Kata Kunci : Talak, ikrar, Pengadilan Agama.

## Pendahuluan
Perceraian (firaq), merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan  berumah  tangga,  namun  juga  merupakan  alternative terakhir dalam menyelesaikan persengketaan yang tak kunjung usai antara  suami  dan  istri. 1 Penting  untuk  dipahami,  bahwa  perceraian juga merupakan bagian nikmat dari Allah dalam kehidupan berumah tangga,  sebab  dengan  adanya  ajaran  tersebut  seorang  yang  sudah berkeluarga  baik  dari  pihak  istri  ataupun  suami  tidak  dapat bertindak semena-mena. 2 Rasulullah Saw., bersabda :
ِ نَع ِ نْبا َِرَمُع َِى  ض َر َُِاللّ اَمُهْنَع َِنَأ َِى بَنلا - ىلص الله هيلع ملسو - َِلاَق «: ُِضَغْبَأ ِ لَلاَحْلا ىَل إ ِ َاللّ ُِقَلاَطلا » diriwayatkan dari Ibn ‘Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw.  bersabda    “perkara  halal  yang  sangat  dibenci  oleh Allah ialah talak. 3
Sabda  Rasulullah  Saw.  tersebut  menunjukkan  bahwa perceraian  merupakan  perihal  yang  sangat  dibenci  Allah, mengandung  makna  filosofi  yang  cukup  dalam.  Sebab,  dengan terjadinya  perceraian  berarti  kedua  belah  pihak  sama-sama dirugikan,  lebih-lebih  apabila  ternyata  telah  memiliki  buah  hati, maka dialah yang akan sangat merasakan dampaknya. 4
Atas  dasar  alasan-alasan  yang  merugikan  tersebut,  tak  ayal kalau  Allah  membencinya,  dalam  hal  ini  Abu  Sulaiman  al-Khithabi dalam  karyanya  “Ma’alim  al-Sunan”  menyatakan  bahwa,  Allah  Swt memang membenci terhadap kasus perceraian, dengan tanpa adanya sebab  syar’i.  Yakni  sebab-sebab  yang  dapat  mendorong  terhadap kerusakan-kerusakan  terhadap  ketentraman  keluarga  khususnya yang tidak dapat ditolerir, seperti sebuah keluarga yang di dalamnya penuh  dengan  kerusakan  dan  kemaksiatan,  semisal  seorang  istri
1 Zainuddin Ibn Najim al-Hanafi, Al-Bahru al-Raiq Syarh Kanzi Daqa’iq, (Bairut Dar al-Ma’rifah), j. 3, h. 262
2 Ibn Qudamah, Al-Mughni, (Dar al-Fikr, Bairut, 1405), j. 16, h. 192 3 Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubro, (Dar al- Ma’arif, Hindi, 1344), j. 7, h. 322
4 Abu  Sulaiman  Ahmad  bin  Muhammad  al-Khitabi,  Ma’alim  al-Sunan,  (al- Matba’ah al-‘Ilmiyyah, 1351)
Mohammad Barmawi , Ikrar Talak Pengadilan Agama.........
yang suaminya adalah pemabuk, sering meninggalkan shalat, bahkan sering berlaku kasar kepada istri maka dalam kasus seperti ini, cerai bukanlah peristiwa yang dibenci oleh Allah. 5
Meski  telah  disadari  oleh  mayoritas  umat  Islam  di  Indonesia bahwa  perceraian  adalah  perkara  yang  dibenci  oleh  Allah,  namun perceraian  makin  marak  terjadi  dalam  fenomena  kehidupan masyarakat.  Hal  ini  banyak  kita  jumpai  dalam  infotainment  atau  di Pengadilan Agama yang sangat ramai dan dipenuhi dengan masalah perceraian,  baik  cerai  gugat  maupun  cerai  talak.  Untuk  merespon fenomena meresahkan tersebut, muncullah UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menjadi  rujukan  dalam memutuskan perkara perceraian.
Dalam Pengadilan Agama proses cerai telah ditetapkan aturan- aturan  yang  tidak  mempermudah  terjadinya  proses  perceraian, artinya  untuk  melanjutkan  pemutusan  terjadinya  perceraian,  maka ada  syarat-syarat  yang  harus  dilalui,  dan  tidak  hanya  mengacu kepada  sigat  talaq  yang  diungkapkan  seorang  suami  di  depan  istri, tetapi  harus  melalui  prosedur  yang  cukup  sulit  menuju  proses perceraian,  manakala  ternyata  prosedur  tersebut  telah  berhasil dilalui, maka secara otomatis perceraian manjadi sah.
Ketetapan  dalam  Pengadilan  Agama  tentang  sahnya  talak tersebut,  menuai  prokontra  di  kalangan  masyarakat  umum.  Sebab mayoritas  umat  Islam  di  Indonesia  ialah  mengikuti  madzahib  al- arba’ah  (al-Syafi’I,  Hanbali,  Maliki,  dan  Hanaf).  yang  kesemuanya menyatakan  bahwa  talak  adalah  hak  suami,  bahkan  hanya  dengan shigat  talak  yang  keluar  dari  seorang  suami,  dalam  madzahib tersebut  dinyatakan  cukup  untuk  menyatakan  sahnya  perceraian telah terjatuh.
Tulisan  ini  tidak  hendak  mengkompromikan  atau mempertentangkan  ketetapan  sahnya  talak  antara  Pengadilan Agama dengan keyakinan masyarakat secara umum. Namun menjadi realitas  yang  penting  untuk  dipahami,  bahwa  ketetapan  dalam Pengadilan  Agama,  tiada  lain  bertujuan  untuk  menemukan  solusi yang  kongkrit  atas  fenomena  maraknya  perceraian  yang  berakibat pada terbengkalainya perempuan-perempuan dan anak-anak.
Adapun  tujuan  tulisan  ini  ialah  mengungkap  argumentasi Pengadilan Agama yang disandarkan kepada KHI tentang ketetapan sahnya  perceraian.  Setidaknya  dengan  memahami  hujjah  yang dijadikan  sandaran  oleh  Pengadilan  Agama,  para  pembaca  dapat
5 Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad al-Khit}a>bi, Ma’alim al-Sunan, (Halb, al-‘Ilmiyyah, 1932), j. 3, h. 321
menerima  dan  menghormati  terhadap  ketetapan  dalam  Pengadilan Agama.

## Pembahasan
Sekilas Tentang Proses Ikrar Talak di Pengadilan Agama Pengadilan  Agama  yang  merupakan  representasi  Undang- Undang Indonesia yang bertugas mengayomi masyarakat agar antara yang  satu  dengan  yang  lainnya  tidak  saling  merugikan  atau  secara menyeluruh  dapat  terlindungi,  sehingga  tidak  ada  sikap  atau  sifat kesewenang-wenangan  muncul  dari  individu  ataupun  kelompok yang dapat merugikan orang lain.
Di antara yang selalu menjadi fenomena tak terelakkan dalam kehidupan masyarakat ialah permasalahan keluarga, seperti adanya kesewenang-wenangan  seorang  suami  terhadap  istri,  kekerasan dalam  rumah  tangga,  atau  perilaku-perilaku  yang  dapat  merugikan seorang  istri.  Khusus  dalam  hukum  keluarga  masalah  yang  paling fatal  adalah  perceraian,  meski  jalan  terakhir  tersebut  merupakan salah  satu  bentuk  nikmat  dari  Allah,  namun  penting  untuk  diingat bahwa  perceraian  adalah  hal  yang  sangat  dibenci  oleh  Allah  Swt., sebab  manakala  ditela’ah  dengan  seksama  dalam  kasus  perceraian maka pihak istrilah yang banyak dirugikan.
Hubungannya  dengan  tugas  KHI  yang  menjadi  landasan utama Pengadilan Agama, Abdullah mencatatnya sebagai berikut:
"Sekurang-kurangnya  tiga  hal  yang  dapat  dicatat  dari  Inpres No.1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991,  yakni:  (1)  perintah  menyebarluaskan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  tidak  lain  daripada  kewajiban  masyarakat  Islam untuk memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang mengenai normatif sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat, (2) rumusan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya meminimalisir persepsi ganda dari keberlakuan Hukum Islam yang ditunjuk oleh pasal 2 ayat 1 UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segi-segi hukum formal menurut UU. No.7 Tahun 1989 sepanjang mengenai tata cara perceraian, rumusan  Buku  II  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tentang kewarisan berupaya menunjukkan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan serta kesamaan hak di depan hukum dari kedudukan di antara  ahli  waris  yang  dipandang  akan  memperoleh  perlakuan berbeda  dari  perolehan  hak  sehingga  pada  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  harus  menggunakan  hak  memilih  yang menguntungkan  baginya;  serta  hukum  pewakafan  dalam  Buku III  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  hukum  yang
Mohammad Barmawi , Ikrar Talak Pengadilan Agama.........
diberlakukan  secara  sempurna  terhadap  fakta  normatif  yang mengalami  hambatan  kuat  seperti  banyaknya  keterlantaran harta  wakaf  atau  pengelolaan  yang  tidak  layak  hukum,  (3) menunjuk  secara  tegas  wilayah  keberlakuan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  dengan  sebutan  Instansi  Pemerintahan  dan masyarakat  yang  memerlukannya,  dalam  kedudukan  sebagai pedoman  penyelesaian  masalah  di  tiga  bidang  hukum  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)". 6
Ikrar  talak  yang  akan  dilakukan  dipersidangan  tidak  serta merta  terlaksana  manakala  tidak  melalui  tahapan-tahapan  yang telah  ditentukan  oleh  pengadilan,  atau  kalau  alasan-alasan  dalam mengajukan  sidang  talak  tidak  dianggap  sah,  maka  sidang  tidak dapat  dilaksanakan,  sebab  perkara  yang  demikian  itu  masih  dapat dicarikan jalan keluar. Demikian ini sebagaimana pada pasal 16.
Prof. Abdurrahman menegaskan :
Pasal  16  peraturan  pemerintah  ini  menyatakan  bahwa Pengadilan  hanya  memutuskan  untuk  mengadakan  sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksudkan dalam  pasa  14  apabila  memang  terdapat  alasan-alasan  yang cukup  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  19  peraturan pemerintah  ini,  dan  pengadilan  berpendapat  bahwa  antara suami  istri  bersangkutan  tidak  mungkin  di  damaikan  untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 7
Terkait dengan tatacara perceraian di Indoensia ialah, bahwa bagi  mereka  yang  melangsungkan  perkawinan  menurut  agama Islam, prosedur perceraiannya diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya sebagai berikut:
a) Seorang  suami  yang  bermaksud  menceraikan  atau menjatuhkan  talak  kepada  istrinya,  dapat  mengajukan  surat pemberitahuan  kepada  Pengadilan  Agama  di  tempat kediamannya,  pemberitahuan  ini  harus  disertai  dengan alasan-alasan  dan  memohon  agar  diadakan  sidang  untuk maksud tersebut.
b) Pengadilan  Agama  akan  meneliti  dan  mempelajari  isi  surat pemberitahuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari  setelah  diterimanya  pemberitahuan,  dilanjutkan  dengan
6 Amrullah  Ahmad,  Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) 10-12.
7 Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta, Kencana Prenada, 2013), h.
211
memanggil  kedua  belah  pihak  untuk  didengar  dan  dimintai penjelasannya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksud melaksanakan perceraian.
c) Setelah  menerima  penjelasan  dari  pasangan  suami  istri, kemudian  Pengadilan  Agama  berusaha  mendamaikan  kedua belah  pihak  dengan  meminta  bantuan  Badan  Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.
d) Bila  usaha  perdamaian  ini  gagal  dan  Pengadilan  Agama berpendapat  cukup  alasan  untuk  menjatuhkan  talak,  maka dilanjutkan  sidang  berikutnya  untuk  mendengar  dan menyaksikan  ikrar  talak  tersebut.  Setelah  mengikrarkan talaknya  (yang  juga  dihadiri  oleh  istri atau  wakilnya),  suami menandatangani surat ikrar talak yang telah disediakan.
e) Ketua Pengadilan Agama membuat surat keterangan tentang terjadinya  talak  tersebut  dengan  rangkap  empat,  salinan pertama  beserta  surat  talak  dikirimkan  kepada  Pegawai Pencatat  Nikah  dalam  wilayah  tempat  tinggal  suami  untuk diadakan  pencatatan,  salinan  kedua  dan  ketiga  masing- masing  diberikan  kepada  suami  istri  sedangkan  salinan  ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama.
Jadi perspektif Pengadilan Agama, talak merupakan alternatif terakhir atas persengketaan antara suami istri yang tak kunjung usai dalam  sebuah  keluarga,  dan  tidak  ada  harapan  lagi  adanya kesakinahan  dalam  sebuah  keluarga.    Untuk  dapat  mengajukan gugatan  perceraian  ke  Pengadilan  Agama  harus    disertai  dengan alasan-alasan  yang  cukup,  sesuai  dengan  alasan-alasan  yang  telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

## Argumentasi Tentang Keharusan Ikrar Talak di Pengadilan Agama
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  merupakan pijakan  Pengadilan  Agama,  tidak  diatur  mengenai  pengertian perceraian,  namun  hal-hal  mengenai  perceraian  telah  diatur  dalam pasal  113  sampai  dengan  pasal  148  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Dengan  melihat  isi  pasal-pasal  tersebut  dapat  diketahui  bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang  kuat  dan  alasan-alasan  tersebut  harus  benar-benar  menurut hukum.
Hal  ini  ditegaskan  dalam  pasal  115  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut :
Mohammad Barmawi , Ikrar Talak Pengadilan Agama.........
"Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  sidang Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  tersebut  berusaha  dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."
Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang  termaktub  diatas,  maka  yang  dimaksud  dengan  perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar  talak  yang  harus  dilakukan  didepan  persidangan  dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar  talak  itu  dilakukan  diluar  persidangan  maka  talak  tersebut merupakan  talak  liar  yang  dianggap  tidak  sah  dan  tidak  memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Dengan demikian dapat dipahami, bahwa menurut Pengadilan Agama  proses  perceraian  yang  dianggap  memiliki  kekuatan  hukum hanyalah perceraian melalui persidangan bukanlah perceraian diluar pengadilan,  hal  ini  mengandung  makna  bahwa  perceraian  yang terjadi diluar pengadilan ialah tidak dinyatakan sah, dan khusus bagi seorang istri ataupun suami yang pernikahannya telah tercatat, tidak akan dapat melakukan pernikanah resmi sebagaimana mereka yang masih  perjaka,  atau  juga  seperti  para  duda  yang  dalam  proses perceraiannya  dilakukan  didepan sidang, apabila proses  perceraian mereka tidak dianggap sah, dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Terkait  dengan  model  penetapan  perceraian  dalam pengadilan  agama  yang  mengharuskan  adanya  ikrar  dan  beberapa persyaratan lain ialah di dasarkan kepada firman Allah pada surat al- T}alak : 2 :
اَذ إَف َِنْغَلَب َِنُهَلَجَأ َِنُهوُك سْمَأَف ِ فو ُرْعَم ب ِْوَأ َِنُهوُق  راَف ِ فو ُرْعَم ب اوُد هْشَأ َو َِوَذ ِْي ِ لْدَع ِْمُكْن م اوُمي قَأ َو َِةَداَهَشلا ِ َ  لِل ِْمُك لَذ ُِظَعوُي ِ ه ب ِْنَم َِناَك ُِن م ْؤُي ِ َلِلا ب ِ م ْوَيْلا َو ِ ر  خ ْلْا ِْنَم َو ِ قَتَي ََِاللّ ِْلَعْجَي ُِهَل اًج َرْخَم
Apabila  mereka  telah  mendekati  akhir  iddahnya,  maka rujukilah  mereka  dengan  baik  atau  lepaskanlah  mereka dengan  baik  dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi yang  adil  di  antara  kamu  dan  hendaklah  kamu  tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan  itu  orang  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari akhirat.  Barangsiapa  bertakwa  kepada  Allah  niscaya  Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (al-Thalaq : 2)
Firman  Allah  tersebut  menunjukkan  tentang  pentingnya adanya  saksi  dalam  menyelesaikan  prosesi  perceraian  dalam pengadilan agama, sebab perceraian merupakan perkara yang sama pentingnya  dengan  pernikahan,  karenanya  apabila  dalam  proses pernikahan butuh adanya saksi maka demikian juga disaat berpisah.
Menurut Prof. Dr. Abdurrahman Ghazali, konsepsi pengadilan agama  sebagaimana  di  atas,  ialah  mengacu  kepada  pendapat  para fuqaha’  dari  kalangan  Syi’ah  Imamiyyah  yang  mempersyaratkan harusnya  adanya  persaksian  dalam  jatuhnya  talak.  Lebih  jelasnya lihat pernyataan beliau :
Dalam  hal  persaksian  talak  ini  rupanya  pemerintah  Republik Indonesia  cenderung  kepada  keharusan  adanya  persaksian talak  dimaksud.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  pasal  39  Undang- Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  yang menyatakan  bahwa  “  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di depan sidang  pengadilan yang berwenang” kemudian pasa 14 Peraturan  Pemerintah    No.  9  tahun  1975  menyatakan  bahwa “Suami  telah  melangsungkan  hubungan  pernikahan  menurut Agama  Islam,  yang  akan  menceraikan  istrinya,  harus mengajukan  surat  pada  pengadilan  ditempat  tinggalnya,  yang berisi  pemberi  tahuan  bahwa  dia  bermaksud  menceraikan istrinya  disertai  dengan  alasan-alasannya  serta  meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu” 8 Berbeda dengan jumhur al-ulama’, madzhab Syi’ah Imamiyyah memiliki  pandangan  bahwa  adanya  saksi  dalam  proses  talak  ialah wajib,  sebab  perceraian  sama  pentingnya  dengan  pernikahan. Ketentuan yang menyatakan bahwa wajibnya saksi dalam perceraian akan  berimplikasi  pada    tidak  jatuhnya  cerai  kepada  seorang  istri manakala tidak ada saksi. 9
Pendapat mayoritas fiqaha’ Syi’ah tersebut, menurut Prof. Dr. Tihami,  ialah  didasarkan  pada  surat  al-Thalaq  (65)  :  2,  dan disandarkan kepada penjelasan para Imamah yang menjadi rujukan penting  madzhab  Syi’ah  Imamiyyah,  seperti  ‘Ali  bin  Abi  Thalib  ra. Imran  bin  Husain,  dari  kalangan  tabi’in  antara  lain,  Atha’  bin  Abi Rabah, Ibn Sirin dan Ibn Juraij. 10
Selain  mengacu  kepada  ketetapan  Undang-Undang,  dalam menjaga  keberlangsungan  utuhnya  keluarga,  alasan  yang  paling
8 Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta, Kencana  Prenada, 2013), h. 210
9 H.M.A. Tihami, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010), 269-270
10 Ibid.
Mohammad Barmawi , Ikrar Talak Pengadilan Agama.........
diutamakan  ialah  stabilitas  rumah  tangga  dan  kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal  ini  sangat  diperhatikan  oleh  syari’at  Islam.  Akad  nikah dimaksudkan untuk selama hidup, agar dengan demikian suami istri menjadikan  rumah  tangga  sebagai  tempat  berteduh  yang  nyaman, dan permanen, agar dalam perlindungan rumah tangganya itu kedua suami  istri  dapat  menikmati  kehidupannya  serta  agar  keduanya dapat  menciptakan  iklim  rumah  tangga  yang  memungkinkan terwujudnya  dan  terpeliharanya  anak  keturunan  dengan  sebaik- baiknya. 11
Terkait dengan ikrar talak yang akan dilakukan dipersidangan tidak  serta  merta  terlaksana  manakala  tidak  melalui  tahapan- tahapan  yang  telah  ditentukan  oleh  pengadilan,  atau  kalau  alasan- alasan  dalam  mengajukan  sidang  talak  tidak  dianggap  sah,  maka sidang  tidak  dapat  dilaksanakan,  sebab  perkara  yang  demikian  itu masih dapat dicarikan jalan keluar. Demikian ini sebagaimana pada pasal 16.
Prof. Abdurrahman menegaskan : Pasal  16  peraturan  pemerintah  ini  menyatakan  bahwa Pengadilan  hanya  memutuskan  untuk  mengadakan  sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksudkan dalam  pasa  14  apabila  memang  terdapat  alasan-alasan  yang cukup  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  19  peraturan pemerintah  ini,  dan  pengadilan  berpendapat  bahwa  antara suami  istri  bersangkutan  tidak  mungkin  di  damaikan  untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 12
Jadi perspektif Pengadilan Agama, talak merupakan alternatif terakhir atas persengketaan antara suami istri yang tak kunjung usai dalam  sebuah  keluarga,  dan  tidak  ada  harapan  lagi  adanya kesakinahan  dalam  sebuah  keluarga.    Untuk  dapat  mengajukan gugatan  perceraian  ke  Pengadilan  Agama  harus    disertai  dengan alasan-alasan  yang  cukup,  sesuai  dengan  alasan-alasan  yang  telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.
11 Prof. Dr. Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta, Prenada Media Group,
2011)
12 Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat,h. 211

## Menimbang Istinbat Hukum Pengadilan Agama
Prosesi perceraian di Indonesia  akan  dinyatakan   legal, manakala  dilakukan di hadapan pengadilan.  Jika   konteks   ini dipahami  dari  sisi  umat  Islam  maka ini  merupakan  bagian  dari tindakan   pemerintah   yang   menjaga   kesucian   akad   perkawinan yang   diagungkan   oleh   syari’ah   Islam.   Karena   walaupun   pada masa   awal   Islam,   suami   dapat   mentalak   isterinya   dengan   cara apapun   dan   dimanapun,   tetapi   Islam   tetap   tidak   membenarkan suami  mentalak  isteri secara  semena-mena. 13
Pada  umumnya  Islam  masyarakat  pada saat ini mengalami degradasi  moral,  mayoritas  mereka  sudah  tidak  lagi  menghiraukan terhadap  norma-norma  dalam  Agama,  demikian  tentang  maraknya perceraian. Oleh  untuk   menghindari   terjadinya talak tanpa   alasan yang   merupakan   salah   satu   bentuk   talak   bid’ah   yang diharamkan,  tentunya  perlu  dipertimbangkan kaedah fiqhiyah berikut ini:
ررضلا ِ
لازي
Kemudaratan itu dihilangkan 14
Tindakan pemerintah Indonesia yang membatasi mekanisme penjatuhan
talak oleh suami tidak bertentangan dengan syari’ah. Karena  tidakan   itu   bersifat preventif (saddu ad-dhari’ah) atas kemungkinan terjadinya kemudaratan   yang   lebih   besar.   Harus   diketahui   bahwa   dengan pembatasan   hak   talak   itu   tidak   ada   syari’ah   yang terlanggar, tidak
menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya, semata-
mata hanya membatasi hak suami untuk   menjatuhkan    talak sekehendak hatinya.
Putusan  cerai  Pengadilan  Agama  yang  menuntut  keharusan adanya  saksi  untuk  mengesahkan  perceraian,  sebagaimana  telah tertuang  dalam  KHI  pasal  15, 15 menunjukkan  bahwa  cerai  hanya akan  dapat  dinyatakan  berhasil  manakala  setelah  melalui  proses tersebut.
Sebagaimana  kutipan  pasal  di  atas,  maka  dapat  dipahami bahwa  ketetapan  dalam  perceraian  ialah  bertujuan  untuk
13 Amrullah  Ahmad,  Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) 10-12.
14 Imam Jalalu al-Din as-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazha’ir fi al-Furu’
, (Surabaya: al-Hidayah, 1965), hal 59.
15 Busriyanti, Fikih Munakahat, h. 149
Mohammad Barmawi , Ikrar Talak Pengadilan Agama.........
kemaslahatan ummat, tentu yang demikian ini sesuai dengan esensi ajaran  Islam,  yakni  rahmatan  lil  ‘alamin,  sedangkan  dalam  norma- normanya pastilah bersifat masalih al-mursalah.
lebih jelas lagi Ibn al-Qayyim menyatakan :
نإف ةعيرشلا اهانبم اهساسأو ىلع مَك  حلا حلاصمو داب علا يف شاعملا داعملاو ، يهو لدع اهلك رو ةمح اهلك حلاصو اهلك ةمكحو اهلك ، لكف ةلأسم تجرخ نع لدعلا ىلإ روجلا نعو ةمحرلا ىلإ اهدض نعو ةحلصملا ىلإ ةدسفملا نعو ةمكحلا ىلإ ثبعلا تسيلف نم ةعيرشلا .
Maka sesungguhnya dasar dan tujuan uatama _Syari’at_ ialah dibangun  atas  dasar  keadilan  dan  kemaslahatan  umat manusia  baik  dalam  ranah  kehidupan  di  dunia  ataupun  di akhirat, yakni _aturan-aturannya_ secara menyeluruh bersifat adil,  bersifat  maslahah  dan  bijak,  sedangkan  yang  sebaliknya _potensi  aturan_  yang  mengarah  pada  kerusakan  seperti ketidak  adilan,  kebencian,  dan  yang  lainnya,  bukanlah termasuk dalam ajaran agama. 16
Kaitannya  dengan  ikrar  talak  dalam  Pengadilan  Agama  ialah memiliki  tujuan  agar  seorang  suami  tidak  mudah  melakukan perilaku  sewenang-wenang  kepada  perempuan,  khususnya  dalam talak,  sebab  hal  tersebut  merupakan  perilaku  halal  yang  sangat dibenci oleh Allah Swt. 17
Karenanya  dapat  dipahami  pernikahan  sudah  selayaknya dipertahankan,  dan  mempersulit  perceraian,  sebab  dampak  dari perceraian  bukan  hanya  dampak  psikologis  masing-masing  suami dan  istri  melainkan  juga  putra-putri  mereka, 18 selain  itu  kerugian dari  sisi  materi  juga  akan  dirasakan  masing-masing  pihak.  Adanya
16 Ibn al-Qayyim, A’lam al-Muwaqqiin, (Dar al-Jail, Bairut :1973), juz.3, hlm. 3 17 Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaki, Sunan al-Baihaqi, (Makkah, Dar al-Bas, 1994), j. 7, h. 322
18 Kehadiran  anak  dalam  suatu  pernikahan  merupakan  hal  yang  diimpikan oleh setiap pasangan. Bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia  wajib  dijaga  dan  dirawat  sebaik-baiknya.  Persoalan  akan  muncul  di  kala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai  alasan yang pada akhirnya dibenarkan  oleh  pengadilan  dengan  membacakan  putusan  cerai.  Pada  saat putusnya perkawinan karena bercerainya suami istri, mau tidak mau anak menjadi korban  Wahyu  Ernaningsih  dan  Putu  Samawati,  Hukum  Perkawinan  Indonesia, (Palembang: PT.Rambang Palembang, 2008), 129.
ikrar  yang  telah  ditetapkan  dalam  Pengadilan  Agama  hakekatnya ialah untuk meminimalisir adanya perceraian, karena akan berakibat pada kerugian pada masing-masing pihak.
Terkait  dengan  argumentasi  KHI  tentang  keharusan  adanya ikrar  dalam  sahnya  talak  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Prof. Abdurrahman  Ghazali, 19 Prof.  Amir  Syarifuddin,  dan  Prof.  Tihami 20 ialah didasarkan pada hasil ijtihad madzhab Syi’ah Imamiyyah yang menyatakan  bahwa  dalam  proses  sahnya  talak  wajib  ada  saksi. Demikian ini didasarkan pada firman Allah surat al-Talaq : 2.
Lebih jelas lagi, al-Biqa’i dalam menjelaskan surata al-Talaq : 2, beliau menyatakan :
{ اودهشأو } يأ ىلع ةعجارملا وأ ةقرافملا { يوذ لدع } يأ نيفلكم نيرح نيتقث نيظقي { مكنم } يأ نيملسم وهو رمأ داشرإ بودنم هيلإ ، نعو يعفاشلا يضر الله ىلاعت هنع هبوجو يف ةيعجرلا حيحصلاو لولأا ، نمو هدئاوف نأ لا تومي امهدحأ يعديف رخلْا ةيجوزلا ءاقبب ةقلع ةدعلا ريل ث
Firman  Allah  “dan  bersaksilah”,  yang  dimaksudkan  adalah perintah untuk bersaksi atas suami istri yang hendak rujuk, atau juga  suami  istri  yang  hendak  bercerai,  “dua  orang  yang  adil” maksudnya  adalah  dua  orang  mukallaf  yang  merdeka  dan terpercaya,  “dari  kamu  sekalian”,  maksudnya  orang-orang muslim,  perintah  untuk  bersaksi  itu  menunjukkan  kesunnahan dalam  bersaksi,  riwayat  al-Syafi’i  menyatakan,  bahwa  perintah saksi  ialah  wajib  dalam  masalah  rujuk,  menurut  penulis pendapat  yang  lebih  benar  ialah  yang  pertama  (yang menyatakan  sunnah),  di  antara  adanya  saksi  dalam  masalah tersebut  ialah  apabila  ada  salah  satu  pihak  yang  meninggal dunia,  maka  pihak  yang  lain  tidak  bisa  mengklaim  bahwa dirinya masih berhak menerima waris. 21
Selanjutnya ialah al-Alusi, beliau juga menyatakan, bahwa yang wajib ada saksi pada surat Talaq ayat 2 tersebut ialah dalam masalah rujuk bukan talak. Beliau menegaskan :
19 Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat, h. 209
20 H.M.A. Tihami, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 270 21 Ibrahim bin ‘Umar bin Hasan al-Ribat bin ‘Ali bin Abi Bakar al-Biqa’i, Nadzm al-Durar Fi Tanasubi al-Ayat wa al-Suwar, , j. 9, h. 55
Mohammad Barmawi , Ikrar Talak Pengadilan Agama.........
{ ِْاوُد هْشَأ َو ى َوَذ ِ لْدَع ِْمُكنّم } دنع ةعجرلا نإ اهومترتخا وأ ةقرفلا نإ اهومترتخا ايربت نع ةبيرلا ًِاعطقو عازنلل ، اذهو أ رم بدن امك يف هلوق ىلاعت : { ِْاوُد هْشَأ َو اَذ إ ِْمُتْعَياَبَت } ، لاقو يعفاشلا يف ميدقلا : هنإ بوجولل يف ةعجرلا ، معزو يسربطلا نأ رهاظلا هنأ رمأ داهشلااب ىلع قلاطلا هنأو ىورم نع ةمئأ لهأ تيبلا ناوضر الله ىلاعت مهيلع نيعمجأ . هنأو بوجولل طرشو يف ةحص
Firman  Allah  “persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  yang adil  di  antara  kamu”  ialah  perintah  agar  ada  saksi  ketika rujuk, atau ketika bercerai agar menghilangkan keraguan dan mendatangkan  kepastian,  perintah  dalam  ayat  tersebut hukumnya  sunnah,  kesimpulan  ini  didasarkan  kepada  firman Allah  “persaksikanlah  oleh  kalian  apabila  terjadi  akad  jual beli”(al-Baqarah : 282), Imam al-Syafi’i dalam qawl qadim-nya menyatakan  bahwa  perintah  dalam  ayat  tersebut  bermakna wajib  ada  saksi  manakala  seorang  suami  hendak  kembali kepada  istri  yang  telah  diceraikannya.  Lain  halnya  dengan Tabarsi,  ia  menyatakan  bahwa  secara  tekstual  ayat  tersebut merupakan  perintah  ada  saksi  dalam  kasus  sahnya  talak, demikian  ini  berdasarkan  riwayat  dari  para  Imam  kalangan Ahlul Bait. Dan arti dari perintah tersebut ialah wajib sebagai syarat sahnya talak. 22
Berdasarkan  uraian  dua  mufassir  di  atas  maka  dapat digambarkan,  bahwa  dalam  konteks  surat  al-Talaq  :  2,  antara Ahlussunnah  dengan  Syi’ah  Imamiyyah  ialah  berbeda,  dalam Ahlussunnah  bahwa  sahnya  talak  tidak  wajib  ada  saksi,  sedangkan Syi’ah menyatakan bahwa syarat sah talak ialah harus ada dua saksi.
Menimbang  argumentasi  yang  terdapat  dalam  KHI  yang dijadikan  sebagai  landasan  Pengadilan  Agama  ialah  didasarkan pertimbangan masalih umamah dan berdasarkan firman Allah dalam surat  al-Talaq  :  2.    Bahwa  dalam  surat  al-Thalaq  tersebut  saksi menempati  posisi  sarat  sahnya  perceraian,  dan  tanpa  adanya  saksi maka perceraian tidak dianggap sah, penyimpulan yang demikian ini sudah  seharusnya  diterima,  sebab  kondisilah  yang  telah mendesaknya.
22 Syihabuddin  Mahmud  bin  ‘Abdillah  al-Husaini  al-Alusi,  Ruh  al-Ma’ani  Fi Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim wa al-Sab’i al-Masani.
Dalam sebuah kaedah  fiqhiyah  dijelaskan  bahwa  pemerintah harus  mendasari  setiap  kebijakannya atas dasar  kemaslahatan :
فرصت ِ ماملاا ِ ىلع ِ ةيعرلا ِ طونم ِ ةحلصملاب
Kebijakan pemimpin terhadap rakyaknya berdasarkan prinsip kemaslahatan. 23
Tentu,  dapat  dipahami  bahwa  pemimpin  memiliki  tanggung jawab untuk mengayomi semua masyarakat dibawah kendalinya, di mana  keputusan-keputusan  yang  dimunculkan  haruslah  adil,  dan bertujuan merealisasikan kemaslahatan umat. Karenanya, terkadang keputusan-keputusan  hukum  yang  dimunculan  seorang  pemimpin terkadang  sama  sekali  baru,  dan  belum  ada  sebelumnya.  Sebab kondisilah yang memaksakan pemunculan hukum yang baru.
Perubahan  hukum  semacam  ini  adalah  sah  sesuai dengan kaedah  fiqhiyah:
لا ركني ريغت ماكحلأا ريغتب نامزلأا

## 24
Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.
Di  dalam  Al-Qur’ân  dan  al-Sunnah  telah  banyak  disinggung tentang  maqâsid  baik  dalam  ibadah,  muâmalah,  sosial  dan sebagainya.  Keduanya  merupakan  sumber  otentik  syari’ah  Islam telah  memberikan  alternatif  dalam  setiap  pembahasan  yang berkaitan  dengan  dimensi  kehidupan.  Sedangkan  syari’ah  Islam datang  untuk  menghilangkan  kesusahan  dan  kesusahan  manusia, meminimalisir bahaya dan mencari nilai mashlahah bagi manusia.
Imam Muhammad at-Thâ hir  ibn Ashûr. Menurutnya maqâsid terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
1.  Maqashid  al  syarî’ah  al  ‘ammah  adalah  makna-makna  dan hukum  yang  telah  didiskripsikan  oleh  Syâri’  dalam  segenap permasalahan  syara’  tanpa  mengkhususkan  pada  hal-hal tertentu.  Pembahasannya  meliputi:  Karakteristik  syari’ah, Tujuannya  secara  umum,  makna-makna  yang  mempunyai korelasi dengan pensyari’atan dan sebagainya.
2.  Maqâ  shid  al  syarî’ah  al  khã  shah  adalah  tata  cara  yang dimaksudkan  oleh  syara’  untuk  merealisasikan  maqâ  shid manusia  yang  mempunyai  nilai  kemanfaatan  atau  untuk menjaga mashlahah manusia dalam aktifitasnya. 25
23 Ibid., hal. 83. 24 Ahmad Zarqa’, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, h. 227
25 Ismail  al-Hasany,  Nadlriyyahy  al-Maqashid  ‘inda  al-Imam  Muhammad  ath- Thahir bin ‘Ashur, IIIT,1995, hal:113-118.
Mohammad Barmawi , Ikrar Talak Pengadilan Agama.........
Lebih  spesifik  lagi,  sasaran  maqâsid  syarî’ah  adalah melestarikan tatanan  dunia dengan  jaminan hak-hak  asasi  manusia, sebagai subyek dalam pelestarian dan pemakmuran alam. Perspektif ini  berusaha  untuk  memelihara  hak-hak  manusia  yang  pada implementasinya  terarah  pada  akidah,  mengekspresikan  amal  dan juga  status  sosial  individu  di  tengah  masyarakat.  Karena  reformasi yang  dicita-citakan  oleh  Islam  adalah  perbaikan  yang  menyeluruh pada  setiap  permasalahan  umat  manusia.  Kreatifitas  seseorang sangat  di  pengaruhi  oleh  keleluasaannya  dalam  mengaplikasikan hak-haknya,  dan  kesalehannya  sangat  dipengaruhi  oleh  kelurusan akidah sebagai sumber etika dan pemikiran. Adapun pemberdayaan sosial  diawali  oleh  kesalehan  individu  plus  aturan  syari’at  dan lingkungan yang mempengaruhinya.
Masalah  perkawinan  di  dalam  agama  Islam  diposisikan  pada masalah  yang  cukup  sentral,  sebab  perkawinan  merupakan  jalur pelestarian  dan  keberlanjutan  kehidupan  manusia  itu  sendiri  yang memiliki peran sebagai khalifah fi al-ard, di sisi lain pernikahan yang diatur  sedemikian  rupa  masuk  dalam  kategori  bagian  maqasid  al- syari’ah  yakni  hifz  al-nasl  (menjaga  kemurnian  keturunan), karenanya keberlangsungannya juga harus dijaga.
Di antara  realitas  yang  dapat  merusak  pernikahan  ialah  kasus perceraian,  dalam  hal  ini  Rasulullah  dengan  tegas  menyatakan “abghadu  al-halal  ‘indallah  al-thalaq”,  perceraian  memang  halal namun  hal  tersebut  sangat  dibenci  oleh  Allah  Swt.,  sebab  dikala terjadi  perceraian  maka  akan  timbul  banyak  yang  dapat  merugikan kedua  belah  pihak,  lebih-lebih  apabila  dalam  rumah  tangga  yang telah  berantakan  akibat  perceraian  tersebut  telah  memiliki  buah hati, maka yang sangat merasakan deritanya ialah buah hatinya. Oleh sebab  itu,  maka  sangatlah  rasional  manakala  dinyatakan  bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt.
Terkait  dengan  masalah  perceraian  terdapat  beberapa  dalil yang memiliki muara berbeda, sebagaimana klasifikasi berikut :
1. Dalil-Dali Bahwa Perceraian adalah Hak Suami
Di  antara  dalil-dalil  tersebut  ialah  pada  surat  al-Baqarah  : 236, al-Baqarah : 237, al-Thalaq : 1, menurut beberapa dalil yang menurut  jumhur  ulama’  dinyatakan  sebagai  dalil  yang menunjukkan  bahwa  hak  talak  ialah  diberikan  kepada  para suami,  tanpa  ada  hubungan  yang  diluar  mereka,  bahkan  juga terhadap para istri.
2. Dalil-Dalil  yang  Menyatakan  Bahwa  Perceraian  Bukanlah Perilaku yang Baik
ِ نَع ِ نْبا َِرَمُع َِى  ض َر َُِاللّ َِمُهْنَع ا َِنَأ َِى بَنلا - ىلص الله هيلع ملسو - َِلاَق «: ُِضَغْبَأ ِ لَلاَحْلا ىَل إ ِ َاللّ ُِقَلاَطلا »
Telah  diberitakan  dari  Abu  Ya’la  al-Rudbari,  dari  Abu  Bakar bin  Dasah,  dari  Abu  Daud,  dari  Katsir  bin  ‘Ubaid,  dari Muhammad  bin  Khalid,  dari  Mu’arraf  bin  Washil,  dari  Washil dari  Muharib  bin  Ditsar  dari  Ibn  ‘Umar  ra.  Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda  “perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak. 26
اَذ إَف َِنْغَلَب َِنُهَلَجَأ َِنُهوُك سْمَأَف ِ فو ُرْعَم ب ِْوَأ َِنُهوُق  راَف ِ فو ُرْعَم ب ُِد هْشَأ َو او ِْي َوَذ ِ لْدَع ِْمُكْن م اوُمي قَأ َو َِةَداَهَشلا ِ َ  لِل ِْمُك لَذ ُِظَعوُي ِ ه ب ِْنَم َِناَك ُِن م ْؤُي ِ َلِلا ب ِ م ْوَيْلا َو ِ ر  خ ْلْا ِْنَم َو ِ قَتَي ََِاللّ ِْلَعْجَي ُِهَل

## اًج َرْخَم
Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka  dengan  baik  atau  lepaskanlah  mereka  dengan  baik  dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan  hendaklah  kamu  tegakkan  kesaksian  itu  karena  Allah. Demikianlah  diberi  pengajaran  dengan  itu  orang  yang  beriman kepada  Allah  dan  hari  akhirat.  Barangsiapa  bertakwa  kepada Allah  niscaya  Dia  akan  mengadakan  baginya  jalan  keluar.  (al- Thalaq (65) : 2)
Dua  dalil  baik  dari  al-Sunnah  ataupun  al-Qur’an  tersebut merupakan  dalil  yang  dijadikan  sebagai  landasan  bahwa  dalam kasus  perceraian  untuk  dapat  dinyatakan  sah,  diharuskan adanya ikrar didepan pengadilan, argumentasi yang demikian ini merupakan ketetapan dalam pengadilan agama yang didasarkan pada  KHI  dan  juga  sesuai  dengan  pandangan  madzhab  Syi’ah Imamiyyah. 27
Dua  muara  penyimpulan  hukum  yang  berbeda sebagaimana  di  atas  hakekatnya  ialah  memiliki  tujuan  dan alasan  yang  sama-sama  baik,  pada  Jumhur  Ulama  Ahlussunnah berpandangan  bahwa  talak  adalah  murni  hak  suami,  tiada  lain karena tidak adanya dalil yang menyatakan bahwa sahnya talak ialah melalui ikrar, jadi alasannya ialah murni mengacu kepada dalil-dalil, dan tentunya diyakini sebagai sandaran yang memiliki nilai  mashlahah.  Demikian  juga  argumentasi  yang  dimunculkan
26 Abu  Bakar  Ah}mad  bin  Husain  bin  ‘Ali  al-Baihaqi,  al-Sunan  al-Kubro,  (Dar al-Ma’arif, Hindi, 1344), j. 7, h. 322
27 ‘Abdurrahman Gazali, Fiqh Munakahat, h. 209
Mohammad Barmawi , Ikrar Talak Pengadilan Agama.........
oleh  KHI  pada  selain  mengacu  kepada  dalil  al-Qur’an  dan  al- Sunnah,  juga  melihat  pada  realitas  yang  ada  di  Indonesia,  di mana cerai banyak merugikan pihak perempuan, dan karenanya proses perceraian ialah dipersulit.
Dalam istilah Qawaid al-Fiqh dinyatakan “al-khuruj min al- khilaf mustahabbun” 28 keluar dari perbedaan hukumnya sunnah. Telah kita  maklumi bahwa antara  Jumhur Ulama‘dengan KHI di Indonesia  memiliki  pertentangan  khususnya  tentang  proses sahnya perceraian, dalam madzhab Syafi’iyyah, perceraian akan langsung  terjadi  tanpa  ada  campur  tangan  orang  lain  atau  juga Pengadilan Agama, sedangkan dalam KHI untuk bisa dinyatakan sah perceraian antara suami dan istri haruslah dibawah kendali Pengadilan Agama (ikrar).
Apabila  dianalisis,  hakekatnya  perbedaan  tersebut  ialah perbedaan  yang  muncul  disebabkan  perbedaan  analisis  dalil hukum masing-masing pihak,
Jumhur Ulama’ lebih memunculkan beberapa dalil tentang hak seorang lelaki kepada istrinya  khususnya  dalam  konsep  talak,  sedangkan  pengadilan agama  lebih  mengarah  kepada  pertimbangan-pertimbangan mafsadah  yang  akan  timbul  setelah  perceraian,  mengingat  di Indonesia  adalah  bukan  negeri  Islam,  melainkan  penduduknya multi  dimensi  yang  terkadang  melaksanakan  norma-norma agama  kurang  sepenuh  hati.    Sehingga  perlu  didukung  dengan Undang-Undang negara.
Tingkat  kriminal  juga  menjadi  salah  satu  pertimbangan dalam  penentuan  perceraian  di  Indonesia,  sebab  tidak  sedikit para  perempuan  yang  dirugikan  oleh  para  lelaki  yang  kurang bertanggung  jawab.  Sehingga  perlu  dimunculkan  aturan-aturan adil  yang  dapat  mengayomi  seluruh  pihak,  baik  bagi  yang  laki- laki ataupun perempuan.
Poin  penting  sahnya  perceraian  dalam  pengadilan  agama ialah surat resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan, sebab surat tersebut  merupakan  bukti  bahwa  ia  (pihak  suami/  istri)  telah bercerai,  dan  berfungsi  untuk  dijadikan  syarat  menikah  lagi. Berbeda dengan perceraian yang tidak diselesaikan dipengadilan agama,  maka  ketika  hendak  menikah  lagi  akan  sulit pernikahannya  tersebut  mendapatkan  legalitas  hukum  formal dari pemerintah.
28 Zakariya bin Gulam Qadir al-Bakistani, Usul al-Fiqh ‘Ala Manhaj Ahl al-Hadis,
(Jiddah, Dar al-Kharraz, 2002), j. 1, h. 129
Uraian  tersebut  setidaknya  dapat  mengantarkan  pada sebuah  paham  bahwa  hakekatnya  tujuan  utama  Pengadilan Agama  dalam  menetapkan  ikrar  talak  tiada  lain  untuk  menjaga masyarakat  dari  kemafsadatan,  dan  tentu  yang  demikian  ini sesuai dengan esensi ajaran Islam itu sendiri.
Sama  halnya  dengan  Jumhur  Ulama’  yang  secara  dalilnya lebih  kokoh  dibanding  Pengadilan  Agama,  hakekatnya  juga bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  umat,  seperti tentang ketidak harusan ikrar talak di Pengadilan Agama, selain tidak  diketemukan  nash  syar’i  yang  menegaskan  demikian,  aib seseorang  juga  harus  dijaga,  seseorang  yang  ikrar  talak dipengadilan agama maka secara otomatis ia telah mengungkap aibnya sendiri.
Dari  aspek  tujuan  utamanya  ialah  mewujudkan kemaslahatan  umat,  tentunya  dapat  ditarik  benang  merah, bahwa  antara  pengadilan  agama  dengan  Jumhur  Ulama’  ialah memiliki  tujuan  yang  sama.  Namun  pertanyaannya,  manakah yang  lebih  didahulukan  dan  diikuti  tentang  masalah  cerai pengadilan  agama  ataukah  Jumhur  Ulama’?.  maka  jawabannya ialah  bergantung  kepada  kondisi  masyarakat  yang  ada  dilokasi masing-masing, manakala  dengan menggunakan  Jumhur Ulama’ semuanya dapat terayomi, maka yang digunakan ialah madzhab tersebut, mengingat secara dalil lebih kokoh. Namun sebaliknya, manaka  menggunakan  Jumhur  Ulama‘  ternyata  banyak  orang perempuan  khususnya  menjadi  korban  kesewenang-wenangan para  suami,  maka  lebih  baik  menggunakan  aturan  yang  telah ditetapkan dalam Pengadilan Agama. dalam sebuah kaidah  fiqh dinyatakan “taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al- amkinah” 29 =  berubahnya  hukum  ialah  bergantung  pada perubahan waktu dan tempat. Selain itu dalam konsep ushul al- fiqh telah ditetapkan bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalil dalam memunculkan sebuah hukum.
Dalam  kaidah  fiqh  disebutkan  bahwa  apabila  ada  perkara yang dapat menjadi embrio munculnya bahaya maka hal itu akan membuahkan kemudahan dalam masalah agama “al-masyaqqatu tajlib  al-taysir, 30 kaitannya  dengan  masalah  ikrar  talak,  maka keharusan  menggunakannya  dapat  dinyatakan  sah,  manakala
29 ‘Abdurrahman  bin  Salih  al-‘Abd  al-Latif,  al-Qawa’id  wa  al-Dawabit  al- Fiqhiyyah al-Mutad amminah  li  al-Taysir,  (Saudi,  Al-Mamlakah  al- ‘Arabiyyah, 2003), j. 1, h. 308
30 Zainul ‘Abidin, al-Asybah  wa  al-Nadzair (Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1400), h. 104
Mohammad Barmawi , Ikrar Talak Pengadilan Agama.........
ternyata  yang  demikian  itu  dapat  menekan  angka  perceraian yang  dapat  berdampak  pada  terbengkalainya  kehidupan  anak, sebab  mereka  adalah  generasi  yang  juga  wajib  dijaga  selain merupakan  tanggung  jawab  orang  tua  untuk  mengantarkannya menjadi  seorang  yang  dewasa  serta  bermanfaat  Negara  juga memiliki  tanggung  jawab  menjaga  dan  memelihara  mereka manakala  ternyata  pihak  orang  tua  tidak  bertanggung  jawab. Selain  itu  juga  pihak  perempuan.  Artinya,  meski  secara  dalil syar’i  tidak  ada  satupun  yang  menunjukkan  tentang  keharusan ikrar talak, maka menetapkan sebuah hukum atas pertimbangan maslahah atas sebuah perkara juga dapat dinyatakan sah, dalam hal ini ialah masalah ikrar talak.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa perceraian merupakan perkara yang memiliki akibat buruk bagi semua pihak, baik pihak suami, istri, bahkan kepada anak, oleh sebab itu mempertimbang beberapa akibat yang akan dirasakan oleh  semua  pihak,  kiranya  penting  memunculkan  argumentasi baru  agar  dapat  dijadikan  sebagai  jalan  keluarnya,  khususnya dalam  hukum  Islam.  seperti  di  Indonesia  yang  telah  tertuang dalam KHI, Setidaknya terkait dengan masalah talak dalam KHI, secara sederhananya dapat penulis simpulkan.
Pertama  ;  Alasan  utama  penetapan  sahnya  talak  dengan adanya  saksi  ialah  di  dasarkan  pertimbangan  kemaslahatan, yakni  bahwa  perceraian  merupakan  keputusan  terburuk  dalam ikatan  suami  istri,  setidak-tidaknya  dengan  keputusan  tersebut antara  suami  dan  istri  akan  saling  menuntut  dan  saling menjelekkan,  terutama  bagi  putra-putrinya  (bagi  yang  sudah memiliki  buah  hati)  maka  mereka  akan  sangat  merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, kran yang dapat  memicu terjadinya perceraian  harus  segera  dihentikan,  dan  yang  demikian  ini sesuai  dengan  beberapa  kaidah  fiqh,  dan  dalil-dalil  Syar’i>.  Di antara dalil-dalil yang seirama dengan kesimpulan tersebut ialah firman Allah, pada surat al-Maidah : 6/ al-Baqarah : 185/ al-Haj : 78/,  selain  itu  juga  terdapat  beberapa  hadis  yang  menyatakan bahwa  Rasulullah  merupakan  utusan  Allah  yang  diutus  untuk membawa agama yang tidak mempersulit.
Kedua  ;  Alasan  kedua  yang  mendasari  kesimpulan  dalam KHI, yakni bahwa sah-nya talak harus dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam KHI dan diakhiri dengan ikrar talak, ialah berdasar pada firman Allah pada surat al-T}alaq : 2, riwayat
dari Ali bin Abi THalib, Imran bin Hashin,
Muhammad Baqir, Ja’far as-Shiddiq,   ‘Atha’,   Ibn Jarij,  dan  juga Ibn   Sirin.  Yang  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  sahnya  talak ialah harus ada saksi.
Mohammad Barmawi , Ikrar Talak Pengadilan Agama.........

## Daftar Pustaka
Zainuddin Ibn Najim al-Hanafi, Al-Bahru al-Raiq Syarh Kanzi Daqa’iq, (Bairut Dar al-Ma’rifah)
Ibn Qudamah, Al-Mughni, (Dar al-Fikr, Bairut, 1405), j. 16, h. 192
1 Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubro, (Dar al-Ma’arif, Hindi, 1344)
Abu  Sulaiman  Ahmad  bin  Muhammad  al-Khitabi,  Ma’alim  al-Sunan, (al-Mat}ba’ah al-‘Ilmiyyah, 1351)
Abu  Sulaiman  Ahmad  bin  Muhammad  al-Khitabi,  Ma’alim  al-Sunan, (Halb, al-‘Ilmiyyah, 1932)
Amrullah  Ahmad,  Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
Abdurrahman  Ghazali,  Fiqh  Munakahat,  (Jakarta,  Kencana  Prenada, 2013)
H.M.A.  Tihami,  Fikih  Munakahat  :  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010)
Prof.  Dr.  Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  : Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011)
Amrullah  Ahmad,  Dimensi  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
Imam Jalalu al-Din as-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazha’ir fi al-Furu’ , (Surabaya: al-Hidayah, 1965)
Ibn al-Qayyim, A’lam al-Muwaqqiin, (Dar al-Jail, Bairut :1973)
Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaki, Sunan al- Baihaqi, (Makkah, Dar al-Bas, 1994)
Wahyu  Ernaningsih  dan  Putu  Samawati,  Hukum  Perkawinan Indonesia, (Palembang: PT.Rambang Palembang, 2008)
Ismail al-Hasany, Nadlriyyahy al-Maqashid ‘inda al-Imam Muhammad ath-Thahir bin ‘Ashur, (IIIT,1995)
Abu Bakar Ah}mad bin Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubro, (Dar al-Ma’arif, Hindi, 1344)
Zakariya bin Gulam Qadir al-Bakistani,  Usul al-Fiqh ‘Ala Manhaj Ahl al-Hadis, (Jiddah, Dar al-Kharraz, 2002)
Abdurrahman bin Salih al-‘Abd al-Latif, al-Qawa’id wa al-Dawabit al- Fiqhiyyah  al-Mutadamminah  li  al-Taysir,  (Saudi,  Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah, 2003)
Zainul  ‘Abidin,  al-Asybah  wa  al-Nadzair  (Beirut,  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 1400)