How to cite: Chatarina Dwi Agista, Margaretha Andini Oktavina, Anggana Rahma Tiya (2022) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual - Beli Online (E-Commerce) , Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5). E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL - BELI ONLINE (E-COMMERCE)

## Chatarina Dwi Agista, Margaretha Andini Oktavina, Anggana Rahma Tiya
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia Email: agistachatarina@gmail.com, oktavinandini@gmail.com, angganarty20@gmail.com

## Abstrak
Meluasnya praktik transaksi bisnis online (e-commerce) di Indonesia memudahkan masyarakat  yang  ingin  berbelanja  barang  dan  jasa  yang  diinginkan,  namun  masih banyak  terjadi  pelanggaran  hak-hak  konsumen  sehingga  membuka  peluang terjadinya kecurangan dari pelaku komersial atau pihak ketiga mengenai keamanan Data  pribadi  yang  perlu  dijamin  oleh  operator  toko  online  mempengaruhi perlindungan  konsumen.  Investigasi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan pengguna  jasa  perdagangan  online  (e-commerce)  terkait  kerahasiaan  data  pribadi dan  bagaimana  pemilik  toko  menyelesaikan  sengketa  terkait  kerugian  konsumen. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan  konsumen  saat  melakukan jual  beli  online  di  e-commerce  bersifat  ambigu  karena  perlindungan  konsumen terhadap  kerugian  akibat  tidak  diungkapkannya  kewajiban  dan  wanprestasi  (atau biasa  disebut  wanprestasi)  dalam  pembelian  digital.  Proses  penjualan  dapat mengambil  banyak  bentuk  dan  sering  terjadi,  tetapi  tidak  terlalu  rahasia. Menunjukkan masalah/kejadian proses standar.
Kata Kunci : perlindungan hokum; konsumen; e-commerce

## Abstract
The widespread practice of online business transactions (e-commerce) in Indonesia makes it easier for people who want to shop for the goods and services they want, but there are still many violations of consumer rights that open up opportunities for fraud  from  commercial  actors  or  third  parties  regarding  the  security  of  personal data  that  needs  to  be  guaranteed.  by  online  shop  operators  affect  consumer protection.  This  investigation  aims  to  determine  the  protection  of  online  trading service users (e-commerce) regarding the confidentiality of personal data and how shop owners resolve disputes related to consumer losses. The  results of this study indicate that consumer protection when buying and selling online in e-commerce is ambiguous  because  consumer  protection  against  losses  due  to  non-disclosure  of obligations and default (or commonly called default) in digital purchases. The sales process  can  take  many  forms  and  occurs  frequently,  but  it  is  not  very  secretive. Indicates standard process problems/events.

## Keywords: legal protection; consumers; e-commerce

## Pendahuluan
Saat  ini  internet  menjadi  salah  satu  tanda  perkembangan  komunikasi  yang  paling pesat.  Internet  sebagai  sarana  informasi  dan  komunikasi  elektronik  yang  banyak digunakan  dalam  berbagai  kegiatan  termasuk  kegiatan  bisnis.  Perkembangan  ini  telah mempengaruhi kebiasaan mereka yang berdagang secara langsung atau tatap muka.
Internet telah mencakup hampir seluruh dunia. Pada tahun 1998, diperkirakan lebih dari  100  juta  orang  menggunakan  internet  dan  naik  pesat  sekitar  tahun  2005  dengan angka lebih dari 300 juta orang telah menggunakan internet. Hal ini mendorong banyak orang perlahan mulai melakukan transaksi jual beli melalui internet, atau lebih dikenal dengan  istilah  jual  beli online .  Transaksi  jual  beli  online  ini  lebih  praktis  dan  mudah, karena konsumen dan pelaku bisnis dapat melakukan transaksi jual  beli kapan saja dan di mana saja (Astuti & Wirasila, 2018) .
Internet  dapat  digunakan  untuk  bisnis  karena  terbuka  untuk  masyarakat  luas. Dalam  hal  kemajuan  teknologi,  ada  dua  keuntungan  melakukan  bisnis.  Hal  ini dikarenakan  meningkatnya  permintaan  akan  produk  teknologi  itu  sendiri  dan kemudahan transaksi bisnis.
Dengan  menggunakan  internet,  para  penjual  berbagai  jenis  produk  dapat melakukan  aktivitas  jual  beli  secara  elektronik,  atau  disebut  sebagai  e-commerce. Pesatnya  pertumbuhan  pengguna  internet  telah  menjadikan  internet  sebagai  cara  yang sangat  efektif  untuk  berbisnis (Indrajit,  2001) .  Jual  beli  melalui  media  tersebut merupakan  alternatif  yang  menarik,  karena  konsumen  dapat  mencari  barang  yang dibutuhkan,  membandingkan  harga,  membayar  hanya  melalui  transfer  bank,  dan menunggu  barang  datang  di  rumah.  Produk  yang  masih  tersedia  dalam  toko online tersebut terbuka untuk siapa saja selama 24 (dua puluh empat) jam dan kapan saja.
Transaksi  jual  beli  secara  umum  diatur  dalam  Buku  III  tentang  Perikatan, khususnya  KUHPerdata  Bab  I-V  (selanjutnya  disebut  KUHPerdata).  Namun,  secara khusus  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  ini  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor 19.  Tahun  2016  tentang  Perubahan  yang  diatur  dengan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Menurut  Pasal  1457  KUH Perdata,  jual  beli  adalah  “suatu  perjanjian  dimana  satu  pihak  berjanji  untuk menyerahkan  barang  dan  pihak  lainnya  akan  membayar  sesuai  dengan  harga  yang diperjanjikan”.  Pasal  tersebut  mengartikan  bahwasanya  kegiatan  jual  beli  merupakan suatu bentuk penyerahan barang yang dijual oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha akan mendapatkan uang dari konsumen atas barang yang telah dijualnya. Pasal 1 (2) UU ITE menyatakan bahwa “kegiatan perdagangan elektronik adalah perbuatan hukum dengan menggunakan komputer, jaringan, dan/atau media digital lainnya”.
Di  Indonesia  sendiri,  pertumbuhan  pengguna  dalam  kegiatan  jual  beli  melalui media  sosial  berkembang  pesat.  Kegiatan  jual  beli  online  ini  sudah  berperan  penting dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia.  Namun  sangat  disayangkan,  ternyata kegiatan ini juga menimbulkan hal negatif kepada konsumen itu sendiri. Sering terjadi tindakan  penipuan  dalam  jual  beli  melalui  media  sosial.  Banyak  konsumen  yang  tidak menyadari  bahwa  situs  jual  beli  online  yang  digunakan  mereka  adalah  palsu.  Pelaku
usaha tersebut menggunakan jaringan internet sebagai lahan terbuka untuk mendapatkan penghasilan  dengan  cara  yang  tidak  baik.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  perlindungan hukum bagi konsumen untuk menjamin segala tindakan terkait jual beli di media sosial.
Ada  perbedaan  antara  situs  resmi  dan  situs  yang  terindikasi  tidak  resmi,  ciri-ciri situs  tidak  resmi  adalah  sebagai  berikut;  Penggunaan  nama  domain  gratis  (url/alamat website).  Tampilan  website  terkesan  berlebihan  (tidak  cocok  untuk  perusahaan  besar dengan  produk  ribuan  dan  modal  ratusan  hingga  miliaran). (Astuti  &  Wirasila,  2018) Tidak mencantumkan alamat yang jelas, hanya menyediakan nomor handphone, bukan rumah  atau  kantor.  Produk  yang  dijual  dengan  harga  murah,  di  bawah  standar,  dan layanan pelanggan yang sulit dihubungi.
Untuk  itu  penulis  tertarik  menjabarkan  permasalahan  terkait  dengan  judul penelitian ini, yaitu apakah suatu kontrak dalam jual beli online dapat dikatakan sah jika dibuat  tanpa  pertemuan  langsung  antar  kedua  belah  pihak.  Juga  bagaimana  tanggung jawab  dan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam transaksi jual beli online.

## Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  ini  dalam  mengumpulkan  data  menggunakan:  metode literatur  pustaka.  Dalam  menjawab  problematika  penelitian  ini,  penulis  menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode literatur pustaka, diawali dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan buku-buku  yang  ditulis  oleh  para  ahli  hukum  yang  berkaitan  dengan  judul  penelitian. Untuk  mendukung  bahan  penelitian  juga  diperoleh  dari  artikel,  jurnal,  dan  berbagai sumber lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Syarat Keabsahan Jual Beli di E-Commerce
Kontrak  pada  dasarnya  adalah  suatu  peristiwa  yang  nyata  dan  dapat  diamati, dimana  kontrak  tersebut  dapat  tertulis  atau  tidak  tertulis.  Meskipun  kewajiban bersifat abstrak atau merupakan hasil dari kontrak yang memaksa individu atau pihak untuk  melaksanakan  apa  yang  dijanjikan,  masih  banyak  pihak  yang  tidak  dapat mematuhi isi dari perjanjian tersebut.
Perjanjian  jual  beli  pada  umumnya  merupakan  perjanjian  dengan  pemahaman yang sama antara kedua pihak, sehingga ada keinginan para pihak dalam membangun sebuah  kontrak.  Oleh  karena  itu  ada  perjanjian  jual  beli  yang  didalamnya  terdapat perjanjian  formil,  yang  perlu  dilakukan  secara  tertulis  dalam  bentuk  akta  otentik yaitu jual beli real estate.
Berdasarkan  asas  persetujuan,  dapat  dipahami  bahwa  sumber  kewajiban kontraktual adalah konvergensi kehendak atau persetujuan para pihak yang membuat kontrak.  Jual  beli  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  segera  setelah mereka  mencapai  kesepakatan  tentang  barang  dan  harga,  meskipun  barang  belum diserahkan atau harga belum dibayar. Dalam transaksi E-Commerce tidak ada proses
perdagangan  seperti  dalam  transaksi  jual  beli  langsung  di  pasar (Dewi  &  Suyatna, 2016) . Barang dan harga yang ditawarkan terbatas dan sudah ditentukan oleh penjual. Jika pembeli tidak setuju atau tidak setuju maka pembeli bebas untuk menghentikan transaksi. Selain itu, pembeli dapat mencari website atau toko lain yang lebih sesuai dengan  keinginan  mereka.  Suatu  kesepakatan  dihasilkan  dalam  transaksi  E- Commerce jika pembeli menyetujui barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual (merchant).
Jika  unsur  pertama  dan  kedua  tidak  terpenuhi,  kontrak  dapat  dibatalkan. Sedangkan jika unsur ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akad tersebut batal demi  hukum.  Suatu  perjanjian  tidak  hanya  membangkitkan  apa  yang  dinyatakan secara  eksplisit  di  dalamnya,  tetapi  segala  sesuatu  yang  menurut  sifatnya memerlukan  suatu  perjanjian  sebagai  masalah  keadilan,  adat,  atau  hukum.  Syarat- syarat  yang  selalu  disepakati  oleh  konvensi  dianggap  termasuk  dalam  kontrak, meskipun tidak diatur secara eksplisit (Gazali & Usman, 2012) .

## 2. Tinjauan Hak Konsumen
Pasal  4  UUPK  menyebutkan  bahwa  hak-hak  konsumen  meliputi:  Hak  untuk menerima  barang  dan  jasa  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan  kondisi  sesuai  dengan perjanjian  semula.  Hak  untuk  mengoreksi  informasi  yang  akurat,  jelas  dan  jujur mengenai  syarat  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa.  Hak  atas  kerusakan,  ganti  rugi, dan/atau  penukaran  jika  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  atau  tidak sesuai. dll.
Sedangkan  kewajiban  pelaku  ekonomi  menurut  Pasal  7  UUPK  antara  lain: Memberikan  informasi  yang  akurat,  jelas  dan  jujur  tentang  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa,  serta  memberikan  petunjuk  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan.  Ganti  rugi,  kerusakan  dan/atau  penggantian jika  barang  dan/atau  jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan kontrak.
Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha menangani barang/jasa yang tidak sesuai dengan  janji  yang  tertera  pada  label,  etiket,  keterangan,  iklan,  atau  promosi  barang dan/atau jasa tersebut. Ketidaksesuaian antara spesifikasi produk yang diterima dari kami  dengan  produk  yang  tertera  pada  iklan/foto  penawaran  produk  akibat  produk tersebut  merupakan  bentuk  pelanggaran/larangan  pelaku  komersial  dalam bertransaksi produk (Iman Sjahputra, 2021) .

## 3. Hukum Perlindungan Konsumen
Bagi  banyak  orang,  jual  beli  di  dunia  maya  adalah  tren  atau  mode  baru  yang hampir  tidak  disadari  banyak  orang.  Jual  beli  di  dunia  maya  sama  dengan  jual  beli alat-alat mewah dan mahal, dan masih banyak orang yang beranggapan hanya orang- orang  tertentu  saja  yang  bisa  membelinya.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  penulis mencoba menjelaskan tentang pentingnya transaksi online di dunia maya.
Dalam  pengertian  ini,  ini  adalah  aktivitas  umum  yang  dilakukan  antara pedagang  dan  pembeli,  atau  dengan  pihak  lain  dalam  hubungan  kontraktual  yang sama, untuk menyediakan produk atau layanan. Kegiatan jual beli online ini terdapat dalam  media  elektronik  yang  secara  fisik  tidak  memerlukan  pertemuan  dengan
pihak-pihak yang melakukan jual beli online, dan keberadaan media tersebut dalam sistem tertutup (Wedari & Westra, 2018) .
Jual  beli  online  bukanlah  mesin  untuk  menjual  barang  dan  jasa  melalui  dunia maya  atau  internet,  tetapi  tidak  seperti  Kosiur  yang  menunjukkan  bahwa  hal  itu mengarah pada bisnis yang mengubah cara perusahaan swasta melakukan pekerjaan sehari-hari.
Ada kesamaan antara masing-masing definisi ini dalam arti yang berbeda yang diberikan  dan  digunakan  oleh  berbagai  kalangan  masyarakat.  Kesamaan  tersebut menunjukkan bahwa jual beli di Internet memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a) Terjadinya kegiatan percakapan transaksi antar dua orang;
b) Adanya kegiatan tukar menukar barang atau informasi;
c) Internet adalah alat paling penting dalam proses perdagangan.
Tanggung jawab pemilik bisnis kepada pembeli dalam aktivitas jual beli melalui Internet  umumnya  tidak  diatur  dengan  baik  oleh  undang-undang  perlindungan konsumen  dan  perdagangan  informasi  elektronik.    UUPK  hanya  mengatur  jual  beli tradisional  seperti  pasar,  sedangkan  UU  ITE  mengatur  tentang  perdagangan elektronik,  namun  tidak  ada  penjelasan  khusus  tentang  jual  beli  secara  rinci.  Dan kelemahan ini mempersulit masyarakat umum untuk menuntut ganti rugi dari pemilik ruang komersial ketika melakukan jual beli online melalui dunia maya internet ketika kerugian  terjadi  pada  masyarakat  umum  dan  konsumen,  merupakan  faktor  utama yang harus dilakukan.
Sehubungan  dengan  pertanggung  jawaban  transaksi  penjualan  online  melalui internet, pengusaha tetap dikenakan biaya atau tanggung jawab, apalagi jika produk yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan keinginan pembeli dan pembeli merugikan produk  tersebut.    UU  ITE  tidak  secara  khusus  mengatur jual  beli.  Tentu  saja  faktor budaya  masyarakat  Indonesia  yang  kurang  memahami  hak  perlindungan  sebagai pembeli dan tanggung jawab pemilik atau pelaku usaha itu sendiri memunculkan isu perlindungan konsumen.
Selain  itu,  lembaga-lembaga  seperti  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia (YLKI)  dan  Lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  yang  berkontribusi  terhadap terwujudnya perlindungan konsumen di Indonesia juga berfungsi normal.

## 4. Gugatan adanya Wanprestasi
Tindakan  awal  menghadapi  problem  tersebut  dengan  pendekatan  hukum  bagi jual  beli  secara  online  yang  terjadi  di  Indonesia.  Usaha  yang  dapat  dilakukan  para konsumen untuk mendapatkan haknya yaitu menerima ganti rugi dalam kegiatan jual beli online dapat dengan:
a) Litigasi
Rujukan  terkait  proses  pengadilan  diatur  dalam  Pasal  38  (1)  Undang  – Undang Teknologi Informasi dan Komunikasi (UU ITE) dan Pasal 45 (1) Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).    Pasal  38  (1)  UU  ITE  menyatakan sebagai berikut.
“Setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi nformasi yang menimbulkan kerugian”.
Dalam  Pasal  45  ayat  1  UUPK  menyebutkan  “Setiap  konsumen  yang dirugikan  bisa  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.
b) Non Litigasi
Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  bertujuan  untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu  untuk  menjamin  agar  kerugian  yang  diderita  konsumen  tidak  terulang kembali (Pasal 47 UUPK).
Relief  of  International  E-Commerce  Masalah  yang  timbul  jika  terjadi  sengketa dalam  e-commerce  internasional  adalah memutuskan  hukum/pengadilan  mana  yang akan  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  tersebut,  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 18.
Masalah lebih lanjut muncul jika pilihan hukum tidak termasuk dalam kontrak e- commerce. Ada beberapa teori yang dikembangkan untuk menentukan hukum mana yang tersedia/berlaku (Wedari & Westra, 2018) :
1) Mail  box  theory  (Teori  Kotak  Pos).  Dalam  hal  transaksi  e-commerce,  maka hukum yang berlaku adalah hukum dimana pembeli mengirimkan pesanan melalui komputernya  pada  konsumen.Dengan  ini  perlu  adanya  konfirmasi  dari  pihak terkait.  Sehingga  suatu  proses  transaksi  tersebut  ada  karena  ada  proses  yang masuk k epos secara bersamaan.
2) Teori penerimaan (reception theory). Hukum yang berlaku adalah hukum di mana pesan penerima diberikan. Oleh karena itu, hukum adalah pedagang.
3) Hukum kontrak yang unik. Hukum yang berlaku adalah hukum yang paling sering diterapkan  ketika  membuat  kontrak.  Misalnya  bahasa  yang  digunakan  adalah bahasa  Indonesia,  mata  uang  yang  digunakan  dalam  transaksi  tersebut  adalah rupiah, metode arbitrase yang digunakan adalah arbitrase nasional Indonesia, dan pilihan hukumnya adalah hukum Indonesia.
4) Koneksi  yang  paling  khas.  Hukum  yang  berlaku  adalah  hukum  para  pihak  yang melakukan  sebagian  besar  jasa.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  keputusan  atas pilihan hukum yang berlaku didasarkan pada kinerja, yang melindungi pihak yang berkinerja paling baik untuk mencegah  kerugian  pihak tersebut, sehingga hukum yang berlaku adalah yang paling berkinerja, yaitu hukum penyedia.
Selain keputusan para pihak tentang hukum yang berlaku, para pihak juga dapat secara langsung menunjuk pengadilan, majelis arbitrase, dan organisasi penyelesaian sengketa  lainnya  yang  mampu  menyelesaikan  sengketa  di  antara  mereka  (Pasal  18 (4) UUITE).
Untuk  menyelesaikan  sengketa  perdagangan  antar  negara,  sebaiknya menggunakan  sistem  ADR  (Alternative  Dispute  Resolution).  Latar  belakang  yang
paling  kuat  adalah  bahwa  ADR  tidak  mempersulit  pemangku  kepentingan  karena perbedaan  budaya  atau  bahasa,  atau  fitur  lainnya.  Dasar  hukum  ADR  di  Indonesia adalah  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Meskipun  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  e-commerce  di  Indonesia tidak sepenuhnya online, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  memberikan  kemungkinan  penyelesaian  sengketa secara online melalui email.
Selain upaya hukum yang tersedia bagi para pihak, hal ini juga dapat dilakukan melalui asas pertanggungjawaban. Prinsip  tanggung jawab yang ketat adalah prinsip yang  berlaku  jika  terjadi  wanprestasi.  Posisi  konsumen  yang  rentan  dalam  e- commerce menempatkan tanggung jawab sepenuhnya di tangan pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan usaha yang dilakukannya dalam rangka transaksi e-commerce.
Oleh  karena  itu,  dalam  e-commerce,  orang  yang  bertanggung  jawab  default. Dalam  hal  ini,  default  dilakukan  oleh  operator  ekonomi.  Bentuk  tanggung  jawab yang  diberikan  pengusaha  adalah  ganti  rugi  sebesar  kerugian  yang  diderita konsumen. Jika pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas wanprestasi e-commerce, konsumen  dapat  menempuh  jalur  hukum  berdasarkan  Pasal  38  dan  39  UU Penyelesaian Sengketa TE  dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

## 5. Pola Penyelesaian Sengketa
Sengketa  e-commerce  internasional,  terutama  sengketa  bernilai  rendah,  dapat diselesaikan  di  forum  yang  sesuai:  Online  Dispute  Resolution  (ODR)  atau  Online APS.  Ini  memberi  pelanggan  solusi  dan  solusi  yang  tepat,  berbiaya  rendah  dan efektif.  Mengurangi  deteksi  kasus  di  luar  negeri.  Pembeli  dan  penjual  e-commerce dalam penyelesaian sengketa ODR memiliki beberapa keunggulan, antara lain:
Pertama,  menghemat  waktu  dan  uang.  Keuntungannya  adalah  para  pihak  tidak harus menanggung biaya hukum dan biaya terkait. Kecepatan ODR adalah salah satu keuntungan  dasar,  pihak  dan  netral  tidak  perlu  menghadiri  rapat,  juga  tidak  perlu hadir pada waktu yang sama. Kemudian, dapat mengurangi waktu antar pengiriman. Artinya, solusinya hanya berbasis dokumen.
Kedua,  biaya  jasa  penyelesaian  sengketa  perdata  biasanya  terdiri  dari  biaya lembaga  penyelesaian  sengketa,  biaya  dan  biaya  pihak  netral,  serta  biaya  dan  biaya pengacara.  Dengan  ODR,  sebagian  dari biaya  ini  dihilangkan  atau  dikurangi  secara signifikan.
Ketiga,  pengguna  internet  dapat  dengan mudah  mengontrol  dan  merespons  apa yang  terjadi  dalam  proses,  memberi  mereka  kepercayaan  diri  untuk  menghadapi proses yang sedang berlangsung.
Keempat, jika para pihak bersedia untuk bertemu secara langsung, mereka dapat menghindari  pertemuan  dengan  yang  lain.  Para  pihak  dapat  menghindari  rasa  takut akan hal ini. Ini masalah psikologis.
Ini juga dapat dipecah menjadi bentuk penyelesaian sengketa online (ODR) yang dapat  dilakukan  melalui  arbitrase  online,  berdasarkan  alternatif  penyelesaian
sengketa  offline  atau  tradisional.  Perkembangan  teknologi  e-commerce  juga mempengaruhi penyelesaian sengketa secara elektronik. Dalam menghadapi gejolak yang tak lekang oleh waktu dan kemajuan teknologi yang pesat dalam sistem hukum, teknologi  telah  menelan  ide  penyelesaian  sengketa  online  dalam  bentuk  arbitrase online (Astuti & Wirasila, 2018) .
Arbitrase  online adalah  pilihan  yang  menarik  untuk  menyelesaikan  sengketa  e- niaga. Ciri khas transaksi online adalah menghubungkan konsumen dan pelaku bisnis dari berbagai negara melintasi batas geografis dan dapat menyebabkan perselisihan. Jumlah  yang  disengketakan  bisa  sangat  kecil,  tetapi  memerlukan  solusi  cepat  dan biayanya  tidak  terlalu  tinggi.  Upaya  yang  telah  dilakukan,  antara  lain  memberikan alternatif  penyelesaian  sengketa  secara  online,  antara  lain:  B.  Arbitrase  online. Penyelesaian  sengketa  online  dimulai  pada  tahun  1995  dengan  pembentukan  hakim virtual di Vilanova Center for Law and Technology.
Tujuan  mereka  adalah  menjadi  penyedia  layanan  penyelesaian  sengketa, khususnya  sengketa  online.  Kasus  pertama  dirawat  pada  tahun  1996.  Dalam  kasus ini,  seseorang  mengajukan  tuntutan  karena  menerima  iklan  sepihak  melalui  email yang  dikirim  ke  alamat  American  Online  (AOL).  AOL  setuju  untuk  menanggapi kasus tersebut, dan hakim virtual yang menangani kasus tersebut mengabulkan mosi penggugat dan memerintahkan AOL untuk berhenti menayangkan iklan.
Arbitrase online dan penyelesaian sengketa alternatif tidak jauh berbeda dengan arbitrase tradisional  dan  penyelesaian  sengketa  alternatif.  Perbedaannya  hanya  pada metode  yang  digunakan:  penggunaan  sarana  elektronik  dan  implementasinya. Arbitrase online melibatkan pendaftaran kasus online, pemilihan arbiter, penyerahan dokumen,  saran  kepada  arbiter  dalam  kasus  pengadilan  multi-arbiter,  dan pemberitahuan keputusan dan keputusan.

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  UUPK  dan  UUITE  dapat  melindungi konsumen  dalam  melakukan  jual  beli  secara  online.  Perlindungan  hukum  dapat  dilihat pada  peraturan  UUPK  dan  UUITE,  dimana  kedua  peraturan  tersebut  mengatur penggunaan  data  pribadi  konsumen.  Konsumen  dapat  menggunakan  persyaratan  e- commerce,  penggunaan  CA  (Certification.  Authority),  dan  tindakan  yang  mengatur tindakan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam pemasaran dan pembuatan barang dan jasa  yang  digunakan  sebagai  referensi  objek  e-commerce.  Sebenarnya  masih  banyak masyarakat  yang  mengalami  wanprestasi  dalam  hidupnya,  namun  seringkali  tidak menyadari akan hal itu karena ketidaktahuan terkait informasi tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Astuti,  Desak  Ayu  Lila,  &  Wirasila,  A.  A.  Ngurah.  (2018).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Konsumen  Transaksi  E-commerce  Dalam  Hal  Terjadinya  Kerugian. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 1–5. Google Scholar
Dewi, Rai Agustina, & Suyatna, I. Nyoman. (2016). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Melalui  Online. Journal  Kertha Semaya , 4 (2). Google Scholar
Gazali,  Djoni  S.,  &  Usman,  Rachmadi.  (2012).  Hukum  Perbankan. Jakarta:  Sinar Grafika , 271 . Google Scholar
Iman  Sjahputra,  S.  H.  (2021). Perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum siber . Penerbit Alumni. Google Scholar
Indrajit,  Richardus  Eko.  (2001).  E-Commerce:  Kiat  dan  strategi  bisnis  di  dunia  maya. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo . Google Scholar
Wedari,  Sayu  Surya  Ayu,  &  Westra,  I.  Ketut.  (2018).  Perlindungan  Konsumen Terhadap  Penyalahgunaan  Obat  Dekstrometorfan  Di  Indonesia  (Kajian  Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum , 5 (1), 1–19. Google Scholar

## Copyright holder:
Chatarina Dwi Agista, Margaretha Andini Oktavina, Anggana Rahma Tiya (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: