licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT YANG DIDAFTARKAN SECARA SPORADIK DI KOTA TUAL
Ari Sadewo 1 , Sri Susyanti Nur 2 , Muhammad Ilham Arisaputra 3
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, arisadewo807@gmail.com

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
In  the  Land  Registration  System  in  Indonesia  according  to  Government
Regulation No. 24 of 1997 Customary/Ulayat Land is not one of the subjects of land  registration,  at  the  Southeast  Maluku  Land  Office,  customary  land registration  is  sporadic  through  the  land  registration  mechanism.  customary law  system  by  issuing  Tual  City  Regulation  Number  04  of  2020  concerning
Ratschap, Ohoi/Finua, land registration at the Southeast Maluku Regency Land
Office  is  currently  only  owned  by  individuals/individual  clans,  with  the stipulation  that  conversion/proof  of  old  rights  is  processed  through  the Recognition  of  Rights.  and  its  legal  status  changes  from  land  of  former customary rights to property rights that have legal force in accordance with the provisions of the legislation of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
Keywords : Larvul Ngabal Law; Communal Land; Land Registration
Cite this paper : Sadewo, A., Nur, S. S., & Arisaputra, M. I. (2022, Desember). Status Kepemilikan Tanah Adat Yang Didaftarkan Secara Sporadik Di Kota Tual. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).

## Scope Article
Civil Law

## PENDAHULUAN
Permasalahan pendaftaran tanah yang umum terjadi karena belum didaftarkannya hak atas tanah, yaitu penguasaan suatu bidang tanah hingga mengakibatkan terjadinya masalah pertanahan dimana adanya pihak lain yang mengklaim tanah tersebut merupakan miliknya, karena tidak memilikinya dasar hukum yang kuat maka hukum agraria akan diberlakukan lemah  untuk  diterapkan  yang  mengakibatkan  pandangan  dari  masyarakat  bahwa  hukum agraria  tidak  bisa  mewujudkan  tuntutan  dari  masyarakat    dan  hak-hak  atas  tanah  yang dimiliki masyarakat. 1
Pendaftaran  tanah  atau  yang  dikenal  dengan  kadaster  adalah  istilah  teknis  untuk pencatatan. Kadaster yang didapat dari bahasa Latin yang memiliki arti kapi stroom yaitu Register  atau  capite  dimana  hal  tersebut  dijadikan  sebagai  istilah  pada  zaman  Romawi dalam mengurus segala hal yang terkait dengan pajak tanah. Istilah berikut digunakan untuk
1 Achmad  Sodiki.  1994. Penataan  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  di  Daerah  Perkebunan Kabupaten Malang (Studi tentang Dinamika Hukum). Surabaya: Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. hlm. 43
sebuah pendaftaran hak atas tanah yang memiliki arti pendaftaran pada pemerintah untuk semua  tanah  ataupun  barang  yang  tidak  bergerak  khususnya  dalam  keperluan  yang menyangkut hal perpajakan serta perubahan hak milik. 2
Permasalahan perihal hak atas tanah adat yang didaftarkan secara sporadik pernah terjadi  bagi  Masyarakat  Hukum  Adat Larvul  Ngabal di  Kota  Tual  di  Provinsi  Maluku .Masyarakat Kota Tual merupakan salah satu masyarakat yang masih mengedepankan Adat Istiadat dalam berbagai jenis urusan termasuk dalam hal kepemilikan atas tanah. Mengingat daerah  Kota  Tual  ini  masih  kental  dengan  adat  peninggalan  leluhur  dan  masih  menjaga kelestarian serta aset adat istiadatnya.
Masyarakat Hukum Adat Larvul Ngabal diberikan pengakuan oleh pemerintah melalui Peraturan  Daerah  Provinsi  Maluku  Nomor  3  Tahun  2009  Tentang Raschap dan  Ohoi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (19) Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun  2009  Tentang  Ratshap  dan  Ohoiini  menentukan  bahwa:  “ Larvul  Ngabal adalah peraturan Hukum Adat yang berlaku dalam wilayah kesatuan Masyarakat Adat Ur Siuw, Lor Lim dan LorLobai di Maluku Tenggara yang mengatur tata kehidupan Masyarakat Adat yang diakui secara turun temurun.”
Pada  tahun  2007  Kota  Tual  secara  resmi  dimekarkan  menjadi  suatu  daerah  yang otonom dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan Kota tual. Perjalanan panjang untuk mendapat suatu legalitas sebagai daerah otonom membuka babakan baru dalam perjalanan sejarah Kota Tual yang patut dikenang dalam coretan sejarah ini 3 . sejalan dengan itu Pemerintah Kota Tual  juga mengakui Larvul Ngabal dalalam Hukum Adat Masyarakat Kota Tual dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Ratshap, Ohoi Dan/Atau Finua pada pasal 1 ayat (17) “ Larvul Ngabal adalah peraturan hukum adat yang berlaku dalam wilayah  kesatuan  masyarakat  adat  Ur  Siuw,  Lor  Lim,  dan  LorLobai  di  KotaTual  yang mengatur tata kehidupan masyarakat adat yang diakui secara turun temurun.”
Jelas dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan sejarah dan hak asal usul  Kota  Tual  merupakan  daerah  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  hal  ini  juga diperkuat bahwa Masyarakat Kota Tual masih di pimpin juga oleh dewan adat setempat dan masih memberlakukan Hukum Adat yaitu hukum Larvul Ngabal dan budaya yang berlaku di  setiap  desa  adatnya.  Kemudian  Pemerintah  Kota  Tual  menerbitkan  Peraturan  Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat. Pada pasal  1  ayat  (12)  “Perubahan  status  desa  menjadi  desa  adat  dimaksudkan  sebagai  upaya perlindungan  terdahap  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa berdasarkan hak-hak adat yang ada”.
Pada  dasarnya,  terdapat  dua  struktur  pemerintahan  adat  di  kepulauan  kei,  yaitu konfederasi atau persekutuan (rumpun) Ur Siuw dan Lor Lim, Pada rumpun Ur Siuw unsur dan  Jenjangannya  terdiri  atas  :’ Yamad’ (Ayah)  yang  dijabat  oleh  Rat  (Raja)  Famur  yang berkedudukan  di  Desa  Danar,  lalu  ‘ Renad’ (Ibu)  yang  dijabat  oleh Rat Sakmas yang berkedudukan  di  Desa  Wain,  Serta ‘Aad  Entaha  Kwas  ’ (Putra  sulung  pemangku
2 Andi  Hamzah,  lihat  dalam  A.  Suriyaman  Mustari  Pide.  2009. Quo  Vadis  Pendaftaran  Tanah , Makassar: PUKAP-Indonesia. hlm. 10
3 Loupatty R. Stenly. 2013. Sejarah Kota Tual. Jurnal Penelitian. 6 (5)
pemerintahan)  yang  dijabat  oleh  Rat  Baldu  Wahadat  di  Namser,  di  daratan  Pulau  Dullah Darat dimana Kota Tual terletak. 4
Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Kota Tual masih terbilang mayoritas dalam segi  pemahaman  budaya  tradisional  atau  dengan  kata  lain  masih  mengutamakan  sistem tradisional  termasuk  dalam  hal  penguasaan  dan/atau  kepemilikan  tanah  yang  tidak  lain kerap menjadi suatu persoalan dikemudian hari baik dari segi administrasi maupun dari segi teknis utamanya untuk para pelaku usaha yang memiliki kepentingan dalam pengembangan usahanya  disana.  Bahwa  penguasaan  tanah  oleh  masyarakat  adat  cenderung  untuk ditinggalkan.  Kondisi  ini  disebabkan  oleh  kebijakan  pemerintah  yang  kurang memperhatikan  perkembangan  penguasaan  tanah  oleh  Masyarakat  Hukum  Adat,  serta dimana  kedudukan  Masyarakat  Hukum  Adat  juga  dinyatakan  secara  eksplisit  dalam konstitusi Negara. 5 Kedudukan Masyarakat Hukum Adat pada dasarnya diakui, selama hak penguasaan tanah menunjukkan bahwa penguasaan, mekanisme, dan wilayah masyarakat adat  masih  ada  dan  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  antara  satu  dan  yang  lainnya, sehingga  Negara  dan  pemerintah  harus  memberikan  perlindungan  terhadap  hak Masyarakat Hukum Adat sebagai kearifan lokal yang tercantum dalam konstitusi Negara. 6
Berbicara terkait dengan Penguasaan Tanah, Masyarakat Hukum Adat Kepulauan Kei Khususnya  Kota  Tual  terdiri  atas  Tanah  Hak  Ulayat/Petuanan  dan  Penguasaan  tanah Perorangan  /Individual.  Hak  Ulayat/Petuanan  adalah  serangkaian  wewenang  dan kewajiban suatu Masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam  lingkungan  wilayahnya. 7 ,Sedangkan  penguasaan  tanah  perorangan  adalah  hak perseorangan atas tanah yang dimana hak atas tanah sebagai hak individual yang semuanya secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  bersumber  pada  hak  bangsa  sebagaimana mekanisme dan syarat atas perolehan penguasaan atas tanah tersebut diatur dalam Undang -  Undang  Pokok  Agraria. 8 Yang  menjadi  ketidakpastian  adalah  sesuai  Ketentuan  Hak Ulayat/Petuanan  Komunal  adalah  kepemilikan  bersama  Masyarakat  Hukum  Adat  adat, namun  telah  terkikis    dan  beralih  kepada  kepemilikan  Individu/  perorangan  sehingga berlaku  ketentuan  mana  dalam  system  pendaftaran  tanah  diindonesia  karena  tata  cara pendaftaranya tidak diformulasikan dalam sebuah regulasi dan juga bepengaruh terhadap statusnya  dalam Sistem Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana eksistensi  tanah  adat  yang  bersifat  komunal  di  Kota  Tual,  serta  bagaimana  status  dan kekuatan hukum hak atas tanah adat komunal di Kota Tual yang didaftarkan secara sporadik pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini ialah untuk mengetahui eksistensi tanah adat yang bersifat komunal di Kota Tual dan untuk mengetahui  kekuatan  hukum  hak  atas  tanah  komunal  yang  didaftarkan  secara  sporadik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.

## METODE
Tipe  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  empiris  dan  melakukan  analisis dengan  teknik  analisis  deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi
4 Efrem  Silubun.  2020. LarvhulNgabal  Menyingkap  Kembali  Hukum  Adat  Kei .  Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, Hlm. 205
5 Husein  Alting.  2011. Penguasaan  Tanah  Masyrakat  Hukum  Adat  (Suatu  Kajian  Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate) . Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 (1). Hlm. 5
6 Ibid. Hlm 6.
7 Urip Santoso. 2005. Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kecana. Hlm. 79
8 Ibid.
hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. 9 Penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai  penelitian  hukum  sosiologis,  penelitian  ini  hendak  mengadakan  pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya sehingga dapat mengkaji berkerjanya hukum di masyarakat dari tingkat efektivitas, kepatuhan implemtasi aturan  hukum,  peranan  lembaga  atau  institusi  dalam  penegakan  hukum,  serta  pengaruh hukum dalam masalah sosial ataupun pengaruh masalah sosial terhadap hukum. 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Eksistensi Tanah Adat Komunal di Kota Tual
Penduduk  asli  di  Kota  Tual    dan  sekitarnya  pada  dasarnya  adalah  suku  Kei    juga penduduk Kabupaten Maluku Tenggara,  Kei juga sering disebut masyarakat dengan nama lain yaitu Kei, Quey,Muar (Moar), dan Evav 11 Tetapi dalam sejarah perjalanan hanya terdapat dua nama, yaitu Kei dan Nuhu Evav atau Evav . Kedua makna tersebut dipergunakan secara berbeda-beda, dalam konteks nasional yang di pakai adalah nama Kei, sedangkan nama Evav dipergunakan dalam konteks adat istiadat dan bahasa daerah setempat 12
Menurut H. Geurtjens, bahwa nama Kei itu berasal dari bahasa Portugis yaitu “Kaios” yang bermakna batu 13 Sedangkan menurut OhoiTimur bahwa kedatangan penjajah Portugis untuk  mencari  rempah-rempah  tetapi  mereka  kecewa  karena  di  Pulau  Kei  mereka  tidak mendapatkan  rempah-rempah  seperti  yang  terjadi  di  pulau-pulau  yang  lain  di  Maluku, karena  pulau  Kei  hanya  penuh  dengan  batu  karang  sehingga  mereka  menyebut  pulau tersebut dengan pulau batu 14 . Orang Kei sendiri suka menyebut dirinya Evav, artinya "pulau babi 15 Kepulauan Kei terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Kei Kecil (Nuhu Roa) dan Pulau Kei  Besar  (Nuhu Yuut).  Pulau  Kei  Kecil  (Nuhu Roa).  Kedua  pulau tersebut  sering disebut dengan nama Nuhu Evav . Nuhu artinya “Pulau” sedangkan Evav yang berasal dari kata “e” artinya “tanah” dan vav artinya “bawah” jadi Evav artinya “ tanah dibawah” atau “tanah di selatan.” Pendapat lain mengatakan bahwa Evav berasal dari kata “Ivaiv” I artinya “dia” dan viav artinya “sana”. Jadi “Ivav” artinya”dia sana”.Lama kelamaan nama Ivaiv berubah menjadi Evav 16
Pendapat lain juga Pada saat masuknya bangsa Eropa, khususnya Portugis, Nuhu Evav dikenal  dengan  nama  Kai  atau  Kei.  Asal  mula  kata  ini,  dalam  cerita  masyarakatnya,  erat kaitannya dengan kedatangan pertama orang Portugis. Kedatangan mereka di tempat ini ia bertanya kepada penduduk setempat mengenai nama pulau ini. Karena warga yang ditanya tidak  paham  pesan/informasi  yang  diperlukan  oleh  orang  Portugis,  maka  berkatalah kepadanya  “betkai”  yang  artinya  “tidak  tahu”.Dari  sinilah  orang  Portugis  mengira  dan kemudian menamakannya dengan Kai atau Kei. Pendapat lain, mengatakan bahwa nama itu
9 Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media. hlm. 174
10 Arung  Labi,  J.  M.,  Susyanti  Nur,  S.,  &  Lahae,  K.  2021. Analisis  Hukum  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Terhadap  Tanah  Tongkonan .  Mulawarman  Law  Review  6  (1).  Hlm  16. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525
11 Ohoitimur Yohanis. 1989. Beberapa Sikap Hidup Orang Kei: Antara Ketahanan Diri dan Proses Perubahan. Manado: Sekolah Tinggi Seminari Pineleng. Tesis. hlm. 8
12 Matdoaan Mahmud. 2001. Sejarah Kai . Tual: tanpa penerbit. hlm. 4 13 H. Geurtjens. 1921. Uit Een Vreemde Wereld of Het Laven en Straven der Inlanders op de Kei Eilanden. Teuling: Uitgevers Maatschapij’s Heterogenbosch. hlm. 1 14 Ohoitimur Yohanis. Op.cit 15 Dr  Zulyani  Hidayah.  2015. Ensiklopedi  Suku  Bangsa  di  Indonesia. .  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia. hlm.169 16 J.A.Pattikayhatu, dkk ,.  1998. Sejarah  Pemerintahan  Adat  di  Kepulauan  Kei  Maluku  Tenggara . Ambon: : Lembaga Kebudayaan Maluku. hlm. 3.
berasal dari kata “Kayu” (bahasa Melayu) atau “ Kayos” (bahasa Portugis artinya “batu”). Kata itu  kemudian  berubah  fonemnya  (a)  menjadi  (e),  sehinga  Kai  berubah  menjadi  Kei. Singkatnya, kedua asal kata Kei tersebut menyiratkan bahwa pemberian nama tempat ini diberikan oleh pendatang dari luar (Portugis dan Melayu) 17 namun tidak semua penduduk yang mendiami Kota Tual dan Maluku Tenggara adalah suku asli Kei, ada dari suku lain yang juga menetap di Kota Tual dan Maluku Tenggara  Misalnya  suku Jawa, Padang, Bugis dan Makassar, Buton serta Ambon, yang menetap sebagai pedagang juga Suku Arab, Cina dan yang sejak dahulu telah berada di Kota Tual sebagai pedagang.
Keberadaan  hidup  masyarakat  Kei  di  Kota  Tual  belum  banyak  dikenal  dunia  luar namun  Kepulauan  Kei  memiliki  keunikan  yang  dilihat  dari  kebudayaan  lokalnya.  Hal  ini terlihat  dari  kebersamaan  masyarakat  Kei  yang  secara  historis  tetap  mempertahankan hukum adat tertingginya yang dikenal dengan nama Larvul Ngabal . 18 Hukum Larwul lahir di Pulau  Kei  Kecil  yang  ditandai  dengan  disembelihnya  seekor  kerbau  milik  seorang  puteri bernama Dit Sak Mas . Dikisahkan dari tuturan leluhur, di sebuah tempat bernama Elaar telah diadakan pertemuan yang diikuti oleh sembilan kelompok. Pertemuan tersebut dipelopori oleh kakak kandung tertua Dit Sak Mas yang bernama Teb Tut. Agenda pertemuan adalah mencanangkan hukum sebagai respon keprihatinan terhadap dirampasnya barang-barang milik Dit Sak Mas . Kejadiannya adalah ketika Dit Sak Mas dalam perjalanan dari Ohoivuur menuju Danar untuk menjumpai calon suaminya yang bernama Arnuhu, barang-barangnya habis dirampas oleh pembegal. Atas kegagalan tersebut Dit Sak Mas mengulang perjalanan dengan  terlebih  dahulu  meletakkan  daun  kelapa  putih  (janur  kuning)  pada  barang bawaannya sebagai tanda larangan bagi orang lain untuk mengambilnya. Penandaan barang dengan daun kelapa ini kemudian dikenal dengan sebutan sasi (Bahasa Kei : Yot/Yutut ).
Adat sasi sampai kini masih tetap lestari meskipun sudah mengalami perkembangan dan  sering  disalahgunakan. Sasi adalah  larangan  untuk  melindungi  suatu  tempat/barang atau suatu hasil tertentu yang mengikat orang lain/masyarakat untuk mentaatinya. Hukum yang dicanangkan pada pertemuan sembilan kelompok tersebut kemudian dikenal sebagai Hukum Larwul .  Dalam  Bahasa  Kei “lar” artinya  darah  dan “wul” artinya  merah  secara lengkap Darah Merah melambangkan bahwa Hukum Larvul itu perasaan- atau pikiran sehati yang  berani,  agung  dan  gerak  masyarakat..  Pemilihan  istilah larwul ini  tidak  dapat dilepaskan dari darah kerbau milik Dit Sak Mas yang disembelih pada waktu itu. Peristiwa penyembelihan ini merupakan simbol berlakunya Hukum Larwul.
Di Pulau Kei Besar pada suatu tempat bernama Ler Ohoilim telah dipotong seekor ikan paus  dengan  menggunakan  sebuah  tombak  dari  Bali  dan  kemudian  potongan-potongan tubuh ikan paus dibagikan kepada lima kelompok (Rumpun Lima/Loor Lim) yang hadir pada saat itu yakni :
1. Kampung Fer mendapat bagian "Kepala" sebagai lambang, pemimpin, pemikir, penentu dan pengambil keputusan tentang segala hal dalam kesatuan Lor Lim .
2. Kampung Langgiar mendapat bagian "Gigi" yang melambangkan Senjata tajam yang siap menghadang  lawan. Wawar atau  Nyanyian  :  " Nifan,  nifan  wod  tub  in  ham-hamin  Wale woma sirken Rat ”
17 Ibid . hlm 6 18 Secara etimologi, Larvul Ngabal berasal dari kata Lar yang berarti Darah; Wul yang artinya Merah; Nga yang berarti Tombak; Bal yang berarti  Bali. Jadi Larwul Ngabal artinya “Darah Merah” (yang  mengalir  dari  tubuh  sapi  yang  dibantai  dengan  tombak  dari  Bali).  Lihat  dalam  J.  P.  Rahail. 1993. Larwul Ngabal: Hukum Adat Kei . Jakarta : Yayasan Sejati. hlm.13
3. Kampung  Nerong  mendapat  bagian  "Perut"  yang  didalati-inya  terdapat  hati  yang melambangkan  perasaan,  kasih  sayang,  persatuan  dan  kedamaian. Wawaar atau Nyanyian : "Ivun, Ivun tub in Loloang na’a woma sirken su”
4. Kampung  Tutrean  dan  Weduar  mendapat  bagian  "Sayap"  kanan  dan  kiri  yang melambangkan  belang  utama  yang  siap  menghadang  dan  mengejar  rnusuh  dari  arah depan. Wawar atau Nyanyian :" Halaan, Halaan mel - bailt tub In yavyav na’a Loon Lair” 5. Kampung  Uvat  mendapat  bagian  "Ekor"  yang  melambangkan  belang  pembantu  yang tugasnya menangkis serangan dari arah belakang. Wawaar atau nyanyian : " silin,,silin yew tub in bang- bangil na’a Ub Ohoi Faak 19
Baik Rumpun Sembilan ( Ur Siu ) yang lahir di Elaar maupun Rumpun Lima ( Lor Lim ) yang lahir di Ler Ohoilim selalu saling berperang. Oleh karena itu muncul juga satu kelompok yang tidak membela salah satu pihak yang bertikai (non blok) yang disebut dengan ( Loor Labai ).  Pada  akhirnya  kedua  kelompok  yang  bertikai  dapat  berdamai  dan  bersepakat menggunakan Hukum Larwul dan Hukum Ngabal secara berdampingan. Hukum adat Larvul Ngabal yang  merupakan  gabungan  dari  dua  hukum  adat,  yaitu  hukum Larvul yang ditetapkan di desa Elaar, Kei Kecil oleh sembilan Rat (Raja) yang kemudian dikenal dengan nama Ur  Siw, dan  hukum  adat Ngabal ditetapkan  di  desa  LerOhoilim,  Kei  Besar  oleh lima Ra t  (raja)  yang  kemudian  bernama  persekutuan Lor  Lim 20 Dalam  bahasa  kei menyatakan :“Larvul  inturak  Ngabal  inadung ”.  artinya Larvul menetapkan  secara  umum dasar-dasar  hukum  adat,  dan  hukum Ngabal lebih  mempertegas  kekuatan  Hukum  adat. Secara keseluruhan hukum adat ini terdiri dari tujuh  pasal/petuah  yang terbagi atas Hukum Larwul yang  dirumuskan  dalam  pertemuan  para mel pembentuk  serikat  sembilan di Elaar , Nuhu Roa berisi  empat  pasal/petuah  (pasal/petuah.  Satu  sampai empat)  merupakan ringkasan hukum pidana yang disebut Hukum Nevnev .
Bahwa Ratschap, Ohoidan Finua merupakan sebutan bagi Masyarakat Hukum Adat di Kota Tual berdasarkan filosofi “ain ni ain dan hira ni ntub va ini it dit intub vo itdid” yang mengandung makna tentang persatuan kesatuan dan hak kepemilikan serta kearifan lokal lainnya  yang  sangat  memberikan  sungbangsi  besar  peranannya  dalam  membangun masyarakat, bangsa dan negara seingga perlu di ayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan dan dibudayakan guna mewujudkan kehidupan berdaulat secara politik (u wel-wel ai rang- rang) berdaulat secara ekonomi dan kepemilikan hira ni in tub va ini itdid intub va itdid dan berdaulat dalam kebudayaan (ain ni ain) yang bersumber dari hukum adat larwul ngabal. 21
Ain  ni  ain adalah  “satu  memiliki  satu”  Seseorang  atau  sekelompok  orang menempatkan/memandang orang lain (liyan) sebagai saudaranya. Atau dengan makna lain, ain yang  sudah  ada  (yang  asli)  menempatkan  menerima  dan  menempatkatkan  ain  “yang datang”  sebagai  saudaranya,  bahkan  sebagai  saudara  kandung.  Masyarakat  patrilinial  di Kepulauan Kei mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat erat.“ Vu’ut Ain Mehe Ngifun, Manut Ain Mehe Tilur” , artinya “telur dari satu ikan dan satu burung”.Maksudnya mereka percaya bahwa mereka berasal dari satu keturunan.Sejak leluhur hingga saat ini, pepatah “ain ni ain”, yang berarti “kita semua adalah satu” masih di pegang teguh dalam sanubari masyarakat  Kei.  Oleh  karena  itu walaupun  leluhur  Suku Kei  suka  berperang,  peperangan
19 A. Difinubun. dkk . 2008. Tim Penyusun Hukum Adat Larwul Ngabal . Tual: Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. hlm. 6
20 J. A. Pattikayhatu. 1998. Sejarah Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei  Maluku Tenggara. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku. hlm. 40-47
21 Lihat Peraturan  Daerah  Kota  Tual  Nomor  04  Tahun  2020  Tentang  Ratshap,  Ohoi Dan/Atau Finua/Menimbang huruf a
tersebut  akan  cepat  selesai  selah  jatuhnya  beberapa  korban.  Falsafah  hidup  dalam kebersamaan dan keseimbangan dengan alam maupun lingkungan tercermin dari tuturan leluhur  yang  hingga  kini  selalu  dinasehatkan  kepada  anak  cucu.  Petuah  leluhur  tersebut diwasiatkan dalam bentuk nyanyian atau pribahasa. Pada intinya adalah hidup dalam suatu tempat/kampung dimana kita makan dan hidup dari tempat itu, maka kita wajib mentaati segala  hukum  adat  agar  hukum  adat,  leluhur  dan  Allah  melindungi  kita.  Selengkapnya petuah  leluhur  yang  menjadi  pokok  pandangan  hidup  masyarakat  Kei  adalah  sebagai berikut 22 : “Itdok fo Ohoi itmian fo nuhu ” (kita mendiami/menempati kampung/desa dimana kita  hidup  dan  makan  dari  alam/tanahnya), Itdok  itdid  kuwat  dokwain  itwivnon  itdid mimiir/bemiir (kita  menempati  tempat  kita  dan  tetap  menjinjit  bagian  kita), Itwarnon  afa Ohoi nuhu enhov ni hukum adat (kita tetap memikul semua kepentingan kampung/desa kita dengan  hukum  adatnya), Itwait  teblo uban  ruran” (kita  hidup  sejujur-jujurnya  dan  tetap berjalan  tegak  lurus), Ikbo  hukum  adat  enfangnan  enbatang  haraang” (dengan  demikian, barulah hukum adat akan menyayangi/melindungi kita), Nit yamad ubudtaran, nusid teod erhoverbatang  fangnan (sehingga  leluhur  pun  ikut  menjaga  dan  menyayangi  kita), Duad enfangnan wuk (dan Allah pun melindungi kita).
Ain ni ain merupakan falsafah hidup yang sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat  di  Kepulauan  Kei. Fungsinya  adalah  untuk  menyatukan kemajemukan  (sosial dan agama) masyarakat Kepulauan Kei yang telah terwariskan sejak dulu. Ain ni Ain secara holistik dimaknai sebagai persatuan. Makna ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yakni Persatuan  Indonesia  yang  berfungsi  untuk  menyatukan  masyarakat  Indonesia  yang majemuk. 23 Ain dalam bahasa Kei artinya “satu”, namun bukan tunggal tetapi jamak. Dalam perhitungan  masyarakat  Kei,  satu  (tunggal)  adalah  “Sa”  yang  dalam  perhitungan  selalu disebut: ain sa, ain ru, ain tel (satu-satu=satu, satu-dua=dua, satu-tiga=tiga, dan seterusnya); sedangkan Ni berarti “punya atau memiliki”. Berdasarkan terminologi tersebut, maka Ain ni Ain berarti “satu memiliki satu”. Individu atau kelompok orang menempatkan/ memandang orang  lain  (liyan)  sebagai  saudaranya.  Makna  lain  adalah, ain  yang  sudah  ada  (yang  asli) menempatkan  dan  menerima  ain  “yang  datang”  sebagai  saudaranya,  bahkan  sebagai saudara kandung. makna Ain ni Ain atau “satu memiliki satu” masih terus dipraktekan dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Kei. Hal ini tergambar melalui wawancara para informan yang sudah dipaparkan pada bagian awal tulisan ini. Masyarakat Kepualaun Kei menjadikan falsafah Ain ni Ain sebagai dasar bagi kehidupan bersama dalam kemajemukan, seperti saling membantu antara satu dengan yang lain. Lebih daripada itu, maka falsafah hidup masyarakat Kepulauan  Kei  ini  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  membangun  kehidupan  bersama dalam perbedaan oleh masyarakat Kepulauan Kei.
Makna Ain ni Ain tidak hanya menjadi slogan dan simbol budaya, tetapi juga berhasil digunakan untuk merekonsiliasi konflik yang  terjadi di Kepulauan Kei, Ain ni Ain sebagai falsafah  hidup  bersama  (kekeluargaan)  merupakan  modal  sosial  yang  berhasil  untuk mempersatukan  dan  mendamaikan  keragaman  (agama,  bahasa  dan  sosial)  yang  ada. Kemajemukan yang dimiliki oleh masyarakat di Kepulauan Kei yang termanifestasi melalui agama, bahasa dan Ursiuw dan Lorlim menunjukkan bahwa, kemajemukan sudah menjadi bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  masyarakat  di  sana.  Kemajemukan
22 Hasanudin. 2009. Larvul Ngabal  hukum adat dikepulauan kei ,
https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/19/larwul-ngabal-hukum-adat-di kepulauan-kei/ diakses Sabtu, 22 Januari 2022.
23 Weldemina Yudit Tiwery. 2018. Larvul Ngabal  Dan Ain Ni Ain Sebagai Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara . Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol 6 (1) April 2018 hlm. 13
justru dijadikan sebagai landasan untuk membangun hidup bersama yang bertumpu pada hukum  adat Larvul  Ngabal dan Ain  Ni  Ain .  Kedua  bentuk local  wisdom ini  dipraktekkan dalam kehidupan bersama di Kepulauan Kei atas dasar kesadaran kolektif masyarakatnya. Kesadaran  kolektif  itulah  yang  menciptakan  persatuan  masyarakat  Kepulauan  Kei  yang majemuk dari segi sosial, bahasa dan agama.
Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kepulauan Kei dan masyarakat Indonesia pada  umumnya,  tidak  hanya  berfungsi  membangun  perdamaian  atau  sebagai  peredam konflik namun, lebih daripada itu dapat menjaga kapasitas integrasi sosial yang telah ada sejak  dulu.  Nilai-nilai  kolektifitas  yang  termanifestasi  melalui  hukum Larvul  Ngabal dan falsafah Ain  ni  Ain menjadi  landasan  bagi  hidup  masyarakat  setempat  dan  terus dipraktekkan. Integrasi sosial yang terbangun melalui hukum Larvul Ngabal dan falsafah Ain ni Ain , akan menjadi dasar bagi keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Kepulauan Kei dari generasi ke generasi.
Praksis ain ni ain memang tidak hadir dalam ruang kosong, konsep itu dipikirkan dan diimplementasikan sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga dan membangun hubungan- hubungan bermakna dengan sesamanya. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, Ain Ni Ain itu menjadi ruh atau fabric of society bagi falsafah wuut ain mehe ni ngifun, manut ain mehe ni  tilur ,  yang  bermakna  bahwa  tatanan  kehidupan  orang  Kei  didasarkan  pada  perbedaan bentuk yang disatukan (persatuan dalam perbedaan), antara kelompok yang datang dari laut dan kelompok yang hidup “di darat”. Falsafah itu lalu disimbolkan dengan AIN NI AIN “ikan” ( wuu t) yang memiliki “insang” ( ngifun ) untuk bernafas, sedangkan mereka yang “di darat” disimbolkan  dengan  “burung”  ( manut )  yang  “bertelur”  ( ni  tilur )  untuk  melanjutkan kehidupan, dia adalah ren (induk). Karenanya nilai wuut ain mehe ni ngifun itu bermakna semua yang datang itu (pendatang) berasal dari satu keturunan, sedangkan nilai Manut Ain Mehe Ni Tilur bermakna semua yang telah menetap dan melanjutkan kehidupan di darat juga berasal dari satu keturunan. Burung dan Ikan inilah yang disepakati sebagai simbol Ain Ni Ain 24
Tanah  di  kepulauan  kei  hingga  saat  ini  pada  dasarnya  Sebagian  besar  dibagi  habis pemilikannya kepada seluruh warga masyarakat dalam satuan wilayah petuanan 25 . Masih eksisnya  Hak  Petuanan  tersebut  berimplikasi  pada  penguasaan  tanah  selama  bertahun- tahun atau beberapa generasi yang belum dapat diberikan justifikasi sebagai pemilik tanah tersebut, karena orang yang bukan bagian dari pemilik petuanan dapat saja mengelola tanah atas  izin  pemiliknya,  misalnya  lahan  daur  ulang ( kait ) yang  setelah tidak digunakan  oleh pemiliknya  akan  ditinggalkan  dan  kemudian  dapat  dikelola  oleh  orang  lain.  Pembagian pemilikan  tanah  dan  laut  kepada  seluruh  warga  masyarakat  adat  dalam  satuan  wilayah petuanan adalah sebagai berikut 26 :.yakni :
a. Petuanan Umum Desa/Kampung
Yang  disebut utan/bilan/ Ohoi nuhu ,  yakni  wilayah  darat  yang  menjadi  milik  bersama seluruh  warga  masyarakat  desa/kampung  yang  bersangkutan.  Wilayah  petuanan  ini mencakup  seluruh  tanah  desa/kampung,  mulai  dari  kawasan  pusat  pemukiman  atau pusat  kampung/desa  (Ohoi)  sampai  kawasan  hutan  primair  ( warain  vaveon)
24 Elly Esra Kudubun. 2010. Ain Ni Ain Kajian Sosio-Kultural Masyarakat Kei Tentang Konsep Hidup Bersama Dalam Perbedaan . Jurnal Cakrawala edisi 665 hlm. 182
25 Hasanudin. Op.cit.
disekitarnya, termasuk luas kawasan laut dari garis batas daratan (ruat met soin) sampai kebatas kawasan laut bebas (tahit ni wear) yang ditarik sebagai suatu garis lurus dari tapal  batas  petuanan  darat.  Dengan  demikian,  luas  suatu  wilayah  petuanan  umum desa/kampung di Kei sama dengan luas total tanah kampung/desa yang bersangkutan ditambah luas kawasan laut dihadapannya;
b. Dalam kawasan Petuanan Umum Desa/Kampung Terdapat Petuanan Marga yang disebut rahan faam atau buuk faam, yakni kawasan yang dimiliki secara tetap oleh satu marga (soa) warga asli masyarakat adat desa/kampung yang  bersangkutan.  Setiap  marga  dalam  satu  kampung/desa  memiliki  petuanannya masing-masing,  sebagai  bagian  dari  keseluruhan  petuanan  umum  desa/kampung  yang bersangkutan.  Petuanan  marga  ini  hanya  mencakup  kawasan  darat,  mulai  dari  pusat pemukiman (Ohoi) sampai ladang daur ulang ( kait ). Artinya, pemilikan lahan secara tetap oleh suatu marga hanya diperbolehkan untuk keperluan perumahan dan kebun  dalam kampung (Ohoidan Ohoi murin ), kebun luar kampung/tepi kampung ( rok ) serta ladang daur  ulang  ( kait ).  Adapun  kawasan  hutan  produksi  tetap  ( warain ),  hutan  primair ( waraian vaweon ) dan dusun sagu (meon ) tetap menjadi milik komunal (ulayat bersama) seluruh  warga  desa/kampung  yang  bersangkutan,  tidak  boleh  ada  pemilikan  marga, apalagi  pemilikan  pribadi.  Demikian  pula  halnya  dengan  kawasan  laut,  seluruhnya merupakan  petuanan  umum desa/kampung  yang  tidak boleh dimiliki  oleh satu marga atau pribadi tertentu.
Dalam  kawasan  petuanan  marga  tersebut,  barulah  terdapat  petuanan  keluarga  pati (nutun riin matan), yakni lahan yang dimiliki secara tetap oleh suatu rumah-tangga anggota marga  yang  bersangkutan.  Umumnya  hanya  terbatas  untuk  perumahan  dalam  kampung (Ohoi)  dan  kebun  dalam  kampung  (Ohoimurin),  sementara  kawasan  kebun  luar/tepi kampung  (rok)  dan  ladang  daur  ulang  (kait)  tetaplah  merupakan  petuanan  marga. Pengecualian terhadap sistem di atas dapat saja terjadi, misalnya adanya tanah yang telah diberikan kepada suatu marga sebagai imbalan jasa karena membantu dalam peperangan. Pada  zaman  dahulu  sering  terjadi  pihak  yang  menang  perang  dalam  suasana  senang memberikan sebidang tanah kepada pihak yang membantunya. Dalam peperangan terdapat juga sejarah berupa pihak yang kalah perang menunjuk sebagian tanahnya untuk menjadi “hak makan” bagi pihak yang menang perang. Pemilik tanah tetap berada pada desa yang kalah  perang,  hanya  orang  dari  desa  yang  menang  perang  bebas  untuk  mengambil  hasil tanpa gangguan dari pihak pemilik petuanan. Pengecualian lain terjadi dalam hal sebagian kecil dari tanah petuanan desa diberikan kepada desa lain untuk tempat persobatan atau tempat persinggahan/istirahat apabila mereka bepergian atau berlayar.
Hukum  Adat Larwul  Ngabal secara  detil  tidak  mengatur  sanksi  adat  terhadap pelanggarannya  akan  tetapi  sangsi  adat  lebih  banyak  diatur  pada  hukum  adat  Nevnev, Hanilit  dan  Hawear  Balwirin.  Secara  umum  kita  mengenal  falsafah  adat  bahwa, Larwul Inturak Ngabal Inadung , Artinya : “Hukum Larwul menetapkan secara umum dasar-dasar hukum adat, dan Hukum Ngabal lebih mempertegas kekuatan Hukum Larwul. 27 Selanjutnya sanksi menurut hukum Adat Nevnev, Hanilit, dan Hawear Balwirin, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Hukum Nevnev (Pembunuhan) ; Bentuk pelanggaran : Fedan Na/Tetat Vanga Bentuk sanksi : 40 depa terdiri dari :
27 Yunus  Serang,  Materi  cerama Hukum  Adat  Larwul  Ngabal  Dan  Situs  Sejarah  Di  Kabupaten Maluku Tenggara, Langgur, 2011, hlm. 14
a. 1 buah gong sebagai pengganti kepala.
b. 1 buah lela sebagai pengganti Tetan Lurin (tulang belakang)
c. 1 buah Mas Reu Rad sebagai pengganti tali perut
d. 3 buah Mas tahil tulen sebagai pengganti vuan yatan .
e. Sejumlah uang untuk bagian tubuh yang laindan untuk memulihkan manusia.
2. Hukum Adat Hanilit (Kesusilaan)
1) Bentuk pelanggaran : Mar Vuan Fa Ivun . Bentuk sanksi :
a. 1 buah lela, toma-toma .
b. 3 buah Tahil Mas Tulen, ( Mas Hoan ).
c. Seperangkat pakaian sebagai Vil Faob .
d. Uang yang layak sebagai jaminan kelahiran, anak
2) Bentuk pelanggaran : Marnu'u maray (Membawa lari anak gadis orang). Bentuk sanksi
:
Diselesaikan secara baik oleh pemangku adat.
3) Bentuk pelanggaran : Maray (Membawa lari istri orang lain). Bentuk sanksi :
a. Membayar kembali harta kawin wanita yang bersangkutan
b. Membayar 3 tahil mas tulen sebagai pengganti air susu ibu.
c. Membayar uang/harta lain sesuai keputusan sidang adat
4) Bentuk  pelanggaran  : Dos  Ur  War,  Ten  Yanat (Menghamili  saudara  kandung,  anak kandung atau keponakan). Bentuk sanksi :
a. Sama dengan sangsi orang yang membunuh orang lain ( Hukum Nevnev ).
b. Luduk Na'a Nil Nuhutel (ditenggelamkan).
c. Keluarga diusir/dikutuk seumur hidup.
3. Hukum Adat Hawear Balwirin
Bentuk  pelanggaran  : It  Lavur  Hera  Ni  Afa (Merusak  milik  orang/umum).  Seperti  Roa Nangan, Met Tahit yang sudah diberi Sasi (Yutut). Bentuk sanksi :
a. Buah lela sebagai denda melanggar Sasi ( Yutut ).
Sejumlah  harta  (uang,  benda-benda  berharga)  untuk  tua-tua  adat  sesuai  keputusan sidang adat.
Eksistensi Hukum Adat Larvul Ngabal dalam pembagian wilayah dan  Pemerintahan Adat  di  kota  Tual  sampai  saat  ini  terus  diterapkan  dalam  berbagai  segi  kehidupan masyarakat Kei Kota Tual. Sejak reformasi tahun 1998 dengan salah satu agenda didalama amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dijadikan  prasyarat utama  dalam  menata  dan  memperbaiki  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  wujud amandemen  tersebut  maka  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  yang  diganti dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  memberikan  hak  otonomi  kepada  Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan di daerah yang diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui peningkatan,  pelayanan,  pemberdayaan,  peran  serta  masyarakat  dan  peningkatan  daya saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip  -  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  pada  Pasal  18B,  pada  ayat  (1) menyatakan  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan ayat (2) menyatakan  bahwa  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  Masyarakat Hukum  Adat  beserta  hakhak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang. 28 Kedua ayat tersebut memberikan makna dan spirit bagi Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kepulauan Kei yang merasakan betapa pentingnya hukum adat Larwul  Ngabal,  dalam  pandangan  mereka  eksistensinya  masih  sangat  relevan  sampai sekarang, karena mereka berkeyakinan bahwa dengan memegang teguh kepada hukum adat tersebut  mampu  menyelesaikan  berbagai  persoalan-persoalan  yang  mendasar  baik  itu hukum, polotik,ekonomi dan sosial budaya yang terjadi, dan itu sangat rumit kalau hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum formal yang berlaku semata-mata.
Dalam  aktivitas  kehidupan  masyarakat  di  Kepulauan  Kei,  masyarakat  memandang bahwa  hukum  adat  Larwul  Ngabal  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dalam kehidupan  masyarakat,  karena  menjadi  perekat  utama  dan  secara  turun  temurun  masih ditaati,  bahkan  lebih  jauh  dari  itu  masyarakat  memandang  bahwa  Larwul  Ngabal  juga merupakan  langkah  maju  dalam  peradaban    Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,. yang menyatakan penolakan terhadap kecauan sosial dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Konsekwensi dari berbagai keberadaan dari hukum adat Larwul Ngabal tersebut, maka hal itu bisa dapat dilihat dari berbagai pranata-pranata yang ada di Kepulauan Kei.Indonesia sebagai negara yang mengakui keanekaragaman (Bhineka Tunggal Ika), latar belakang sejarah, budaya, suku bangsa dan agama, hukum adat dalam keterpaduan dengan sistem hukum nasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahkan sangat memiliki relevansi. Relevansi tersebut tidak sekedar menjadi penting, tetapi menjadi suatu  kebutuhan  kontekstual  yang  tidak  terhindarkan.  Penyelenggaraan  pemerintahan daerah  dan  pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak  dapat  dilepaskan  dari  konsep  hukum, khususnya  Hukum  Administrasi  Negara  yang  salah  satunya  kajiannya  membahas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hukum Administrasi Negara menjadi dasar pijakan utama  dan  legitimasi  kebijakan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  sehingga  format hukum  sangat  menentukan  nuansa  dan  dialektika  otonomi  daerah  yang  ditetapkan pemerintah pusat.
Di  sisi  lain,  berbicara  mengenai  otonomi  daerah  tidak  dapat  dilepaskan  dari  dasar hukum hubungan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintahan daerah karena melalui hukum  dapat  diperoleh  arah tujuan  negara  dalam membagi  kewenangan  antar-tingkatan pemerintahan. Di samping itu, dengan ditetapkannya kebijakan pemerintahan daerah dalam suatu peraturan perundang-undangan. Atas dasar prinsip tersebut diatas, dengan adanya perubahan  undang-undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  tersebut  maka  dalam mendekatkan hukum nasional,sebagai pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan otonomi daerah,  keberadaan  hukum  adat  termasuk  hukum  adat  Larwul  Ngabal,  di  Kepuluan  Kei harus  juga  dimaknai  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  nasional,  walaupun pemberlakuannya hanya pada masyarakat yang ada pada daerah tersebut tetapi tidak dapat diragukan  lagi  kontribusinya  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  bahkan  dapat  dijadikan masyarakat sebagai rujukan paling utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang di hadapi baik pada aspek hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya.
Otonomi daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur  masyarakatnya  dengan  berpegang  kepada  nilai-nilai  hukum  yang  tumbuh  dan berkembang di masyarakat selama tidak bertentangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  maka  sistem  Hukum  Adat  seperti  hukum  adat Larwul  Ngabal yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Kepulauan  Kei  yang  selama  ini  dalam
` 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 , Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI 2002, hlm. 32
pengamatan  penulis  tidak  memperoleh  ruang  untuk,  berkembang.  Bahkan  yang  terjadi adalah  independensi  peraturan  adat  menjadi  tertekan,  dan  pada  akhirnya  akan tersingkirkan. Secara teoritis hukum negara memang berlaku, namun pada kenyataannya tidak demikian. Hukum adat di beberapa daerah, termasuk hukum adat Larwul Ngabal , di Kepulauan  Kei  masih  tetap  bertahan  menghadapi  perubahan  dan  perkembangan  zaman yang eksistensi sampai sekarang masih diakui oleh masyarakat sebagai hukum yang hidup (living  law),  maka  peran  pemerintah  daerah  dalam  era  otonomi  daerah  menjadi  penting untuk  melestarikan  atau  mengaktualisasikan  dengan  mengadopsi  nilai-nilai  hukum  adat tersebut  menjadi  rujukan  atau  sumber di  dalam kerja-kerja  pemerintahan,  dalam  bentuk peraturan daerah.
Relevansi menjadikan Hukum Adat Larwul Ngabal ke dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pada Pasal 7 ayat (1) tentang hirarki peraturan perundang-undangan yang menempatkan Peraturan Daerah sebagai hukum yang berlaku di suatu daerah.Untuk memformalkan nilai-nilai Hukum Adat Larwul Ngabal dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 29 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  beserta  hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hukum  adat  sebagai living  law ,  baik  dalam  aspek  hukum  keluarga  maupun  hukum kebendaan,  seperti  terlihat  dalam  pendekatan  sosiologi  dan  antropologi  hukum dimungkinkan  untuk  diformalisasikan  jika  maksud  dan  tujuan  adanya  kepastian, kemanfaatan dan tegaknya keadilan yang dicita - citakan masyarakat dapat tercapai. Hukum adat sebagai living law , baik yang berlaku sebelum adanya pemerintah penjajahan Belanda seperti  di  Kepulauan  Kei,  maupun  yang  berlaku  pada  masa  kemerdekaan,  tidaklah bertentangan  dengan  tatanan  hukum  Nasional  Indonesia.  Bukan  saja  karena  masyarakat adat  dan  hukumnya  telah  berlaku  mendahului  Negara  Kesatuan  Republikm  Indonesia, melainkan  juga  praktek  pemerintah  Indonesia  dalam  kebijakan  hukum  dan  politik,  dari masa lalu hingga saat ini, berupaya memelihara kebinekaan, termasuk pemberlakuan sistem hukum nasional yang menjadikan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum nasional.
Hukum adat sebagai living law yang memiliki sifat dan status magis religius, kongkrit, konstan  dan  fleksibel  mendasarkan  pemberlakuannya  pada  ketertiban  lubuk  terdalam solidaritas  masyarakat,  sehingga  kebiasaan,  tradisi  dan  norma-norma  adat  yang  masih menjadi  relevan  dapat  diformalisasikan  menjadi  Peraturan  Daerah  (Perda)  bahkan  juga menjadi suatu undang-undang. Dengan ketentuan hal-hal tersebut akomodatif dengan nilai- nilai universal yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis . Sejak tahun 2007, Kabupaten Maluku Tenggara kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten  Maluku  Tenggara  dan  Kota  Tual,  beberapa  Perda  dan  Ranperda  yang  telah dihasilkan  baik  pada  Kabupaten/Kota.  Di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  sendiri  telah melahirkan beberapa Perda seperti Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Ratshap Dan Ohoi, Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi / OhoiRat,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Nomor  05  Tahun  2009 Tentang  Pedoman  Umum  Pengangkatan  Dan  Pemberhentian  Perangkat  Ohoi / OhoiRat, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi / OhoiRat, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Nomor  07  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Umum  Kerjasama  Antar  Ratshap dan Ohoi, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan  Lembaga  Kemasyarakatan  Ohoi,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Maluku Tenggara  Nomor  09  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Umum  Kedudukan  Keuangan  Kepala Pemerintah Ohoi / OhoiRat, Perangkat Ohoi / OhoiRat Dan Badan Saniri Ohoi / OhoiRat.
Sejalan dengan hal itu Pemerintah di Kota Tual sendiri menerbitkan Peraturan Daerah yang    mengakui  dan  menghormati  kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  serta  hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  bentuk  perlindungan  bagi  segenap bangsa  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  serta  mewujudkan keadilan 30 j  uga  mengakui  eksistensi  Hukum  Adat    Masyarakat  Kei  Kota  Tual  serta menghormati  Hukum  Larvul  Ngabal Masyarakat    Kepulauan  Kei  Kota  tual  dalam pelaksanaan  otonomi  Daerah.,  yakni,  Peraturan  Daerah  Kota  Tual  No.  04  Tahun  2013 tentang Sasi atau Hawear ,  Peraturan  Daerah  Nomor  04  tahun  2020  tentang  Ratshap , Ohoidan/Atau Finua, Peraturan  Walikota  Nomor  :  22  tahun  2020  tentang  Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Kota  Tual,  Peraturan  Daerah  Kota  Tual  Nomor  :  04  tentang  perubahan  status  Desa Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat
Kehadiran  peraturan-peraturan  daerah  tersebut    penting  sekali  dalam  rangka pelaksanaan  otonomi,  karena  masyarakat  Kei  secara  umum  maupun  secara  khusus masyarakat  Kota  Tual,  simbol-simbol  adat  seperti  Hukum  Adat  Larwul  Ngabal  masih dihormati  dan  dipegang  dengan  baik  dan  itu  melekat  pada  masyarakat  dalam  kondisi apapun,  dan  menganggap  bahwa  mampu  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  terjadi ditengah-tengah.  Dalam  Perturan  Daerah  tersebut  dengan  menjadikan  tujuh  pasal  yang terdapat dalam hukum adat Larwul Ngabal sebagai kearifan lokal dalam melakukan berbagai aktifitas kehidupan seharihari baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial budaya bagi  masyarakat  Kei  secara  umum  maupun  secara  khusus  bagi  masyarakat  Kota  Tual. Lahirnya perda-perda tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang Desa, menetapkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asalusul  dan  adat  istiadat  setempat  yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota. Ketentuan ini mengacu pada pada ketentuan dalam pasal 18B Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (setelah  di  amandemen),  dengan bertumpu  pada  landasan  pemikiran  pengaturan  mengenai  desa  yaitu  keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Kota Tual yang pada umumnya merupakan masyarakat adat, dikenal kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan  nama “ Ratshap ” dan “ Ohoi ” yang  diatur  berdasarkan  hukum  adat  setempat  yaitu Hukum  Adat Larwul  Ngabal .  Kesatuan-kesatuan  masyarakat  adat  tersebut  beserta perangkat  pemerintahannya  telah  lama  ada,  hidup  dan  terus  berkembang  serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat.
Dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005, kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta perangkat pemerintahan adat di
30 Lihat menimbang Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Ratshap, Ohoi dan/atau Finua huruf a )
Kota  Tual  tersebut  diharapkan  dapat  memperoleh  legalitas  hukum  melalui  kebijakan regulasi  dibidang  perundangundangan  lokal  dengan  berbagai  penyesuaian  berdasarkan ketentuan hukum positif yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tual.
Kehadiran  dari  perda-perda  tersebut  sebagai  revitalisasi  kesatuan-kesatuan masyarakat  adat  baik  secara  struktural  maupun  fungsional  seperti  Ratshap  dan Ohoidimaksudkan  untuk  dapat  memacu  partisipasi  masyarakat  di  Kota  Tual  dalam mempercepat  proses  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Bahkan  dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2020 tentang tentang Ratshap dan Ohoi /Finua ini akan dijadikan sebagai payung, untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata hukum lokal maupun politik lokal yang diharapkan mampu menjadikan wilayah Kota Tual akan  berkembang lebih  maju lagi  sesuai  dengan  ciri  dan  karakteristik  daerahnya.  Hal  ini merupakan  pencerminan  dari  filosofi  masyarakat  kepulauan  Kei:  “ Itdok  fo Ohoi Itmian  fo nuhui” (kita  mendiami  atau  menempati  kampung  dimana  kita  hidup  dan  makan  dari alam/tanahnya). Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2020 tentang  Ratshap , OhoiDan/Atau Finua , Pasal 1 ayat 6 Ratshap adalah kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur serta  memutuskan  masalah-masalah  hukum  adat  di  lingkungannya  serta  di  lingkungan Ohoiatau  Finua  yang  berada  dibawah  koordinasinya,  diakui  dalam  sistem  Pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  berada  di  wilayah  Kota  Tual.  Dasar  tersebut dengan  sesuai  ketentuan      ketentuan  Pasal  62  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Penataan  Desa, Perubahan  Status  Desa  menjadi  Desa  Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 31
Pada  pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 Tentang  Perubahan  Status  Desa  Menjadi  Desa  Adat  dimaksudkan  sebagai  upaya perlindungan  terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa  berdasarkan  hak-hak  adat  yang  ada  dan  Perubahan  status  desa  menjadi  desa  adat bertujuan  untuk  mempercepat  terbentuknya  pemerintahan  Desa  Adat  dan  Kelembagaan Desa Adat dan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di desa berdasarkan hak-hak adat  yang  ada  pada  desa  dalam  wilayah  Kota  Tual  guna  mewujudkan  pelayanan  kepada masyarakat.
Pasal  1  ayat  ayat  5  Peraturan  Daerah  Kota  Tual  Nomor  04  Tahun  2021  Tentang Perubahan  Status  Desa  Menjadi  Desa  Adat,    bahwa  Ohoidan/atau Finua adalah  kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  yang  bersifat  geneologis  teritorial,  memiliki  batas  wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  berada  di  wilayah Kota  Tual.  Hal  ini  sebagai  wujud  dari  kewenangan  berdasarkan  otonomi  asli/otonomi bawaan  serta  kewenangan  pemerintahan  dalam  bentuk  urusan  tugas  pembantuan  yang diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten maupun urusan yang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten serta urusan yang diberikan berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal  ini  berarti  Ohoidalam  kedudukannya sebagai  kesatuan  geneologis  teritorial  diberikan  wewenang  untuk  melaksanakan  tugas- tugas  administrasi  pemerintahan  yang  sebelumnya  dilaksanakan  oleh  Desa  pada  waktu-
31 Lihat menimbang Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat menimbang huruf a
waktu  sebelumnya.Tugas-tugas  administrasi  pemerintahan  ini  tidak  dilaksanakan  oleh Ratshap yang hanya melaksanakan tugas dibidang adat istiadat dan hukum adat.
Pengaturan kedua wadah kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dikenal di Kota Tual beserta  perangkat  organisasinya  dilakukan  melalui  Peraturan  Daerah  yang  berfungsi sebagai  ketentuan  payung.  Dengan  demikian  Peraturan  Daerah  ini  hanya  akan  mengatur hak-hak  yang  bersifat  pokok-pokok  saja  yang  selanjutnya  akan  dijabarkan  lebih  lanjut dengan  berbagai  regulasi  dibidang  perundang-undangan  lokal  lainnya  seperti  Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Walikota atau Peraturan/Keputusan Ratshap dan Ohoisesuai kewenangan yang dimilikinya. Pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut dapat diharapkan pemerintahan  di  Kota  Tual,  disamping  melaksanakan  berdasarkan  hukum  formal  yang berlaku juga melaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku yang terdapat di dalam Ratshap dan Ohoi , maka kehidupan masyarakat Kota Tual dalam melaksanakan aktivitasnya bukan saja mengacu pada aturan-aturan formal yang telah diberlakukan tetapi juga pada aturan-aturan yang tidak formal seperti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah 04 tahun 2020 tentang Ratshap dan Ohoitersebut.
Penerapan  Peraturan  Daerah  Ratshap  tentang  Pemerintahan  Ratshap  sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  8  bahwa  Pemerintah  Ratshap  adalah  Rat  dan  Perangkat Pemerintah Ratshap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Ratshap. Maka dalam hal penyelenggaraan  urusan  adat  istiadat  dan  hukum  adat  berdasarkan  hak  asal  usul  oleh Pemerintah Ratshap dan Badan Saniri Ratshap, sedangkan ketentuan pada Pasal 1 ayat 13 yang  menyatakan  bahwa  Pemerintahan  Ohoi / Ohoi  Rat  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  Pemerintahan  Umum  oleh  Pemerintah Ohoi / Ohoi  Rat  dan  Badan  Saniri  Ohoi,  Pemerintah  Ohoi / Ohoi  Rat  adalah  Orong  Kai  dan Perangkat  Pemerintahan  Ohoi / OhoiRat  sebagai  unsur  penyelenggaraan  Pemerintahan Ohoi / Ohoi Rat; Kepala pemerintah Ohoi / Ohoi Rat adalah Orang Kai atau nama lain sesuai adat  istiadat  dan  hukum  adat  setempat.  Perberlakuan  tersebut  dapat  memperlihatkan dinamika  sejarah  pemerintahan  ditingkat  bawah  yang  terjadi  di  Kota  Tual.  Perberlakuan tersebut  bukan  saja  sekedar  nama  tetapi  juga  pada  sistem,  orentasi,  kedudukan  dan filosofinya.
Peraturan Daerah (Perda) Tual Nomor 04 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear  atau  Nama  Lain  Dalam  Wilayah  Kota  Tual.Lahir  sebagai  konsekwensi  dari penyelenggaraan  otonomi  daerah  mempunyai  kewajiban  untuk  melestarikan  nilai-nilai budaya, melindungi, menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban, persatuan dan kesatuan guna mempercepat perubahan dan kemajuan pembangunan daerah. Hawear atau nama  lain  sebagai  salah  satu  pranata  adat  yang  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat termasuk  sumber  daya  alam  yang  ada  di  dalamnya,  dipandang  perlu  diatur  dengan Peraturan  Daerah  agar  kemurnian  nilainya  tetap  terjaga  dan  terpelihara  dan  menjadi rujukan  oleh  Pemerintah  di  daerah.  Lahirnya  Peraturan  Daerah  Hawear  atau  nama  lain dalam  wilayah  Kota  Tual  sebagai  salah  satu  pranata  adat  yang  melindungi  hak-hak masyarakat adat termasuk sumber daya alam yang ada didalamnya, maka dipandang perlu diatur  dengan  Peraturan  Daerah  agar  kemurnian  nilainya  tetap  terjaga  dan  terpelihara. Komitmen tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum adat Larwul Ngabal di Kepulauan Kei yang dapat dijadikan sebagai  kearifan  lokal  masyarakat  Kei  lebih  khusus  lagi  yang  berada  di  wilayah  Kota Tual.Upaya  tersebut  juga  sebagai  bagian  dari  kesiapan  pemerintah  daerah  dalam mengantisipasi  adanya  perubahan  zaman  yang  dapat  menimbulkan  pergeseran  dan perubahan nilai akibat transformasi budaya luar yang masuk dan tidak selaras dengan nilai- nilai adat budaya asli Masyarakat Hukum Adat Kei. Hak milik seseorang tidak boleh diganggu
dan  dikhinati,  apalagi  mengambil  barang  yang  bukan  miliknya  hal  itu  bisa  dapat menimbulkan kecurangan dan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari.
Praktek yang seperti itu bisa dapat mencederai hak-hak milik seseorang atau suatu komunitas  yang  diperuntukan  untuk  menjadi  miliki  publik  yang  dipergunakan  untuk kepentingan orang banyak bisa saja dengan kekuasaan dan kekuatan yang dia miliki bisa saja  mengklaim  barang  yang  bukan  menjadi  milikinya  itu  menjadi  miliknya  dengan memasang  atau  memberikan  simbol  Hawear  atau  nama  lainnya  oleh  masyarakat  adat  di Wilayah Kota Tual. Olehnya itu simbol-simbol yang seperti ini diatur oleh Peraturan Daerah agar  orang  tidak  boleh  dengan  mudah  seseorang  atau  komunitas  dapat  mengklaim  itu menjadi  milikinya  karena  dengan  mudah  dapat  memasang  Hawear,  padahal  paraktek- praktek  yang  seperti  itu  telah  diatur  di  dalam  hukum  adat  Larwul  Ngabal,  agar  dapat diberlakukan dalam kehidupan masyarakat agar menjaga dan melindungi kepemilikan pada hak-hak  masyarakat  yang  bisa  dapat  disalah  gunakan  oleh  pihak-pihak  tertentu  dengan menginkan tujuan-tujuan tertentu dalam batas atau waktu tertentu juga.
Penyelesaian  sengketa  yang  bernuansa  politik  dengan  pelibatan  pemimpin  adat menunjukkan  bahwa  tidak  semua  persoalan  harus  diselesaikan  oleh  pemimpin  formal, tetapi pemimpin informal dengan pendekatan adat yang dimiliki oleh suatu daerah seperti yang  terjadi  di  Kepulauan  Kei  memiliki  kemampuan  untuk  menyelesaikan,  dengan  tetap mengedepankan falsafah adat yang merupakan cerminan dari nilai-nilai kearifan lokal dari daerah  tersebut.  Nilai-nilai  kearifan  lokal  tersebut  tertuang  di  dalam hukum  adat  Larwul Ngabal, yaitu yaitu dengan semboyan atau falsafah” Fuut Anmehe Ngifun" satu ekor ikan yang sama atau “ Manut Anmehe Tilur” butir-butir telur satu ekor ayam yang sama, yang bermakna semua  orang  Kei  berasal  dari  satu keturunan  dengan  memiliki  filosofi  hidup ”Ain  In  Ain” (saling  memiliki)  dalam  arti  pertalian  dalam  kekeluargaan  bahkan  pemaknaan  ini  dapat dilihat dalam konteks komunitas yang berbeda agamapun karena dengan filosofi tersebut maka semua orang Kei bersal dari satu keturunan 32. Pilihan penyelesaian sengketa dengan pendekatan hukum adat pasti dapat terlaksana dengan baik dan diterima dengan baik oleh semua  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  tersebut.Dalam  konteks  yang  demikian  maka sistem hukum adat Larwul Ngabal menjadi penting dalam tatanan kehidupan masyarakat di Kepulauan Kei untuk menjadi konsep dalam penyelesaian sengketa yang harus terintegrasi di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang diakibatkan dari sengketa atau konflik yang  terjadi.Modal  dengan  pendekatan  dengan  nilai-nilai  di  dalam  hukum  adat  Larwul Ngabal merupakan khasanah tersendiri bagi masyarakat di Kepulauan Kei Maluku Tenggara harus  dipelihara  dan  dilestarikan  sebagai  salah  satu  kekuatan  ketahanan  diri  bagi masyarakat.  Berdasarkan  berbagai  persoalan  politik  yang  dapat  diselesaikan  dengan pendekatan adat tersebut maka kehadiran berbagai Peraturan Daerah yang terdapat di Kota Tual yang  mengadopsi  nilainilai hukum adat Larwul Ngabal menjadi penguatan terhadap pendekatan tersebut.
Terkait  hak  kepemilikan  di  Kepulauan  Kei  sendiri  bisa  terlihat  dari  tanah petuanan yang dulunya menjadi simbol persatuan keluarga, marga, kampung, dan antar kampung, kini menjadi sumber dari konflik atau pertikaian yang berkepanjangan, terutama yang terjadi di kota atau kampung yang sekitar kota, yang dulunya menjadi hak milik kolektif (hak ulayat), kini sebagian dianggap sebagai milik pribadi dan dapat diperjual belikan. Begitu juga dengan
32 A. Rasyid Asba dkk, “Sejarah Kota Tual” Makassar: Pemda Kota Tual Kerjasama dengan Pustaka Pena Press Makassar, 2012), hlm. 208.
tanah  yang  dulunya  dihibahkan  menurut  kearifan  tradisional  oleh  suatu  marga  atau kampung  untuk  kepentingan  sosial-keagamaan.  Kini  dapat  diperkirakan  dan  diklaim  hak milik yang mesti dapat dibayar. Konflik yang terjadi bukan saja pemilik dari tanah tersebut tetapi juga pada otoritas siapa yang paling berhak memberikan tanah atau pulau tersebut sebagai konsesi kepada suatu perusahan, dan bagaimana juga dapat membagi secara adil dari hasil yang di dapat sebagai imbalannya, dan apabila tidak dilakukan dengan baik maka akibat yang terjadi adalah konflik yang berkepanjangan. Akibat dari konflik terjadi, karena munculnya kesadaran bahwa adanya nilai ekonomis tanah dan sumber daya alam yang di dapat sangat menjanjikan dan motifnya tidak lain yaitu untuk mencari keuntungan, dalam konteks  tersebut,  maka  masyarakat  identik  dengan  pasar,  maka  yang  terjadi  adalah pengalihan  orientasi  dari  makna  kekerabatan  kepada  orientasi  keuntungan  yang  dimiliki oleh  seseorang  atau  sekelompok  yang  belum  tentu  menjadi  suatu  presentasi  dari keseluruhan masyarakat pada tempat tersebut. Hal lain juga yang bisa dilihat dampak akibat dari kesadaran tersebut yaitu dapat menghapuskan fungsi petuanan dan membuang makna simboliknya dan memporak-porandakan nilai-nilai persatuan dari keluarga sebagai bagian dari  kekuatan  kearifan  tradisional  yang  dimiliki  masyarakat  di  Kepulauan  Kei.,  tidak sejengkal tanah pun beserta apa yang terdapat di atasnya di Kepulauan Kei tidak bertuan.
Tanah beserta semua yang terdapat di atasnya telah terbagi sesuai kesepakatan dari leluhur sejak dahulu ketika ditetapkannya hukum adat Larwul Ngabal. Tanah yang dimiliki oleh  masyarakat  di  bawah  kendali  Tuan  Tan  (tuan  tanah),  diperuntukkan  untuk kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Dengan  demikian  pemanfaatan  tanah  di Kepulauan Kei Kota Tual dalam kebutuhan apa saja harus mendapat restu atau memperoleh izin  dari  masyarakat  setempat  tanpa  kecuali. 33 Hukum  adat  Larwul  Ngabal  dalam konteksnya dikatakan hukum yang tidak tertulis tetapi dalam realitasnya diseluruh wilayah Kepulauan  Kei,  dapat  menjadikan  sebagai  dasar  rujukan  dalam  melaksanakan  berbagai aktivitas apalagi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan adat maka dapat dipahami juga sebagai  hukum  positif  yang  diberlakukan  di  wilayah  Kei,  Dengan  demikian  pelanggaran terhadap hukum adat termasuk hukum adat Larwul Ngabal dapat ditindak kepada mereka yang ternyata atau terbukti bersalah melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  telah  diformalkan  dalam  kelembagaan  adat. .Penerapan hukum yang seperti itu terutama dalam pelaksanaan hukum adat di Kepulauan Kei sudah berjalan sejak dahulu hingga kini.
Sejalan  dengan  penelitian  yang  telah  dilakukan  penulis,    Keberadaan  sistem  Tanah Adat dan kepemilikan  tanah di kepulauan kei  terbagi sebagian kepada seluruh marga warga masyarakat yang diatur oleh marga – marga dan sebagian masih dikuasi oleh Raja ( Rat ) contohnya  desa  Ubur  dan    Desa  Ohider  masih  dikuasai  Raja  sebagai kepala  persekutuan. dalam satuan wilayah petuanan Ratschap masing – masing, jika marga ingin menguasai atau memanfaatkan tanah maka harus melalui persetujuan dari Raja (Rat) 34 .tanah adat dikota tual  dikuasai  oleh  beberapa  Petuanan  di  Kota  Tual  karena  dulunya  adanya  peperangan sehingga  pihak  yang  menang  dalam  peperangan  menjadikan  daerah  yang  kalah  dalam peperangan itu menjadi daerah petuananya. Hingga saat ini jika ada anak marga dan Non warga  adat  jika  ingin  menguasai  tanah  atau  memanfaatkan  tanah  maka  perlunya  Surat Pelepasan  dan  Keterangan  dari  Raja  (Rat) 35 .  Secara  umum  di  Kota  Tual  sampai  saat  ini
33 Wawancara dengan Tokoh Adat Marga Raharusun Desa Fiditan, Bakri Raharusun Raharusun tanggal 29 Januari 2022
34 Wawancara dengan Rat Tulve (Raja Tual) Djafar Tamher tanggal 28 Januari 2022
penguasaan tanah masyarakat di Kota Tual merupakan tanah petuanan Marga – marga yang mana  dalam  petuanan  marga  –  marga  itu  sudah  kepada  pemilikan  perorangan/individu, namun  sebelum  dikuasai  oleh  marga–marga  dan  individu  harus  melalui  persetujuan  dan pengetahuan dari Raja (Rat), karena dalam sejarah penguasaan tanah Raja lah yang lebih mengetahui asal muasal tanah dan batas- batas petuanan, sehingga kedepanya ketika sudah beralih  penguasaan  marga  –  marga  atau  individu  tidak  terjadi  konflik  dengan  petuanan marga – marga lain yang lebih dahulu menguasai tanah di Kota Tual. 36
Dalam kaitanya dengan tanah Kota Tual Nuhu Metduan ( jabatan Tuan Tanah) dalam berbagai hal menyangkut tanah baik terjadinya suatu masalah ataupun penyerobotan tanah oleh marga – marga lain maka tuan tanah tersebut harus melaporkan kepada Raja ( Rat) agar permasalahan tersebut dapat diselesaiakan dengan konsep Ain Ni Ain, sehingga tidak ada pertumpahan darah masyarakt Kota Tual terkait siapa yang lebih berhak atas tanah marga dalam petuanan marga – marga ataupun tanah yang sudah menjadi milik pribadi. 37 Dalam sistem pemilikan itu pun secara garis besar terbagi atas :
1. Petuanan Umum Desa/Kampung yang disebut utan/bilan/Ohoinuhu, yakni wilayah darat yang  menjadi  milik  bersama  seluruh  warga  masyarakat  desa/kampung  yang bersangkutan. Wilayah petuanan ini mencakup seluruh tanah desa/kampung, mulai dari kawasan  pusat  pemukiman  atau  pusat  kampung/desa  (Ohoi)  sampai  kawasan  hutan primair  (warain  vaveon)  disekitarnya,  termasuk  luas  kawasan  laut  dari  garis  batas daratan (ruat met soin) sampai kebatas kawasan laut bebas ( tahit ni wear ) yang ditarik sebagai suatu garis lurus dari tapal batas petuanan darat. Dengan demikian, luas suatu wilayah  petuanan  umum  desa/kampung  di  Kei  sama  dengan  luas  total  tanah kampung/desa yang bersangkutan ditambah luas kawasan laut dihadapannya;
2. Dalam  kawasan  Petuanan  Umum  Desa/Kampung  tersebut,  terdapat  Petuanan  Marga yang disebut rahan faam atau buuk faam yakni kawasan yang dimiliki secara tetap oleh satu marga (soa) warga asli masyarakat adat desa/kampung yang bersangkutan. Setiap marga dalam satu kampung/desa memiliki petuanannya masing-masing, sebagai bagian dari keseluruhan petuanan umum desa/kampung yang bersangkutan.Petuanan marga ini hanya mencakup kawasan darat, mulai dari pusat pemukiman (Ohoi) sampai ladang daur ulang ( kait ). Artinya, pemilikan lahan secara tetap olehsuatu marga hanya diperbolehkan untuk  keperluan  perumahan  dan  kebun  dalam  kampung  (Ohoidan  Ohoimurin),  kebun luar kampung/tepi kampung ( rok ) serta ladang daur ulang ( kai t). Adapun kawasan hutan produksi tetap ( warain ), hutan primair ( waraian vaweon ) dan dusun sagu ( meon ) tetap menjadi  milik  komunal  (ulayat  bersama)  seluruh  warga  desa/kampung  yang bersangkutan, tidak boleh ada pemilikan marga, apalagi pemilikan pribadi.Demikian pula halnya  dengan  kawasan  laut,  seluruhnya  merupakan  petuanan  umum  desa/kampung yang tidak boleh dimiliki oleh satu marga atau pribadi tertentu;
3. Dalam  kawasan  petuanan  marga  tersebut,  barulah  terdapat  petuanan  keluarga  pati ( nutun  riin  matan ),  yakni  lahan  yang  dimiliki  secara  tetap  oleh  suatu  rumah-tangga anggota marga yang bersangkutan. Umumnya hanya terbatas untuk perumahan dalam kampung  (Ohoi ) dan  kebun  dalam  kampung  (Ohoi murin ),  sementara  kawasan  kebun luar/tepi  kampung  ( rok )  dan  ladang  daur  ulang  ( kait )  tetaplah  merupakan  petuanan marga. Pengecualian terhadap sistem di atas dapat saja terjadi, misalnya adanya tanah yang telah diberikan kepada suatu marga sebagai imbalan jasa karena membantu dalam peperangan. Pada zaman dahulu sering terjadi pihak yang menang perang dalam suasana senang  memberikan  sebidang  tanah  kepada  pihak  yang  membantunya.  Dalam peperangan terdapat juga sejarah berupa pihak yang kalah perang menunjuk sebagian tanahnya untuk menjadi “hak makan” bagi pihak yang menang perang.Pemilik tanah tetap
36 Wawancara dengan Rat Tulve (Raja Tual) Djafar Tamher tanggal 28 Januari 2022
berada pada desa yang kalah perang, hanya orang dari desa yang menang perang bebas untuk mengambil hasil tanpa gangguan dari pihak pemilik petuanan. Pengecualian lain terjadi  dalam  hal  sebagian  kecil  dari  tanah  petuanan  desa  diberikan  kepada  desa  lain untuk tempat persobatan atau tempat persinggahan/istirahat apabila mereka bepergian atau berlayar. Perampasan hak milik atas tanah sering menimbulkan  peperangan atau pembunuhan. Amanat leluhur “mel yanan ro nma t, ne mas tom ro nmam, nan bail yanad urad  fel  nuhu  wahan  soen” yang  artinya  “anak  bangsawan  gugur  dan  mas  pusaka dikorbankan untuk membela sanak saudari dan batas tanah mempertahankan hak milik tanah/ meti (laut  yang  kering  ketika  surut)”.  Kekacauan  tersebut  kemudian  akan diselesaikan oleh para pemangku adat dan apabila tidak dapat diselesaikan, maka akan dilakukan sumpah “makan tanah”. Sumpah tersebut dilakukan dengan cara mengambil sedikit  tanah  yang  disengketakan  kemudian  dicampur  dengan  air  laut  dan  air  tawar, ditambah  sedikit  serbuk  emas.  Selanjutnya  tetua  adat  akan  mengambil  sumpah,  baru kemudian air campuran tersebut diminumkan. Sumpah demikian dipercaya mempunyai konsekuensi  mistik  sehingga  sangat  ditakuti  oleh orang  yang  bersengketa  tanpa  dasar hak.
Sedangkan Hak-hak atas tanah adat yang dikenal di Maluku Tenggara  dan Kota Tual 3 (tiga)  jenis,  yakni 38 Hak  Persekutuan/  Ulayat,  yakni  hak  penguasaan  bersama  dari Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  setempat  yang  diatur  oleh  penguasa  adat  (pemerintah desa).
a. Hak Marga ,Areal Tanah Marga yang cukup luas itu sudah ada sebelum adanya desa;
b. Hak Perorangan, yakni hak atas tanah individual yang berasal dari pembagian marga, atau usaha sendiri dari membuka hutan, atau karena pelepasan dari tanah milik orang lain. Hingga saat ini  dikota Tual merupakan tanah Adat yang penguasaan dan kepemilikan tanah adat secara komunal yang masih dibawah kekuasaan Rat (Raja ) eksistensinya  sudah jarang terjadi dikota tual, karena sebagaian besar kota tual penguasaaan tanah sudah kepada Marga – marga petuanan Ratschap. 39 Masyarakat Kota Tual saat ini masih ada penguasaan tanah berdasarkan Kait (pembukaan lahan baru ) Pembukaan Lahan oleh pendatang marga tertentu atau  leluhur  marga  wilayah  setempat  sampai  sekarang  yang merupakan  sejarah penguasaan tanah suatu marga  namun sekarang sudah mulai jarang dilakukan pembukaan lahan  baru  dengan  cara Kait ,  karena  sudah  dilakukan  pembatasan  karena  wilayah  adat sudah  semakin  sempit  sehingga  yang  dikelola  dan  dikuasai  hanya  lahan  Kait  lama  para leluhur. 40
Setiap  Petuanan  Ratscap  masing  -  masing  wilayah  diatur  dan  dikelola  oleh marga  – marga  besar  yang  menguasai  wilayah  petuanan  dikota  Tual.  Penguasaan  marga–marga tersebut  kemudian  lebih  kecilnya  dibagikan  kepada  anak-anak  marga  tersebut  serta sebagian lagi sebagian individu/perorangan. pada haketanya dalam melepaskan tanah  adat tersebut serta penguasaan tanah harus melalui persetujuan Rat (Raja) dan Surat Keterangan dari Ohoi/  Desa  Setempat  namun  sebagian  hanya  melalui  tetua  adat  marga  Ohoi/  Desa Setempat  jika  kepada  anak  marga  hanya  sebatas  Surat  Keterangan,  Waris,  Surat Hibah/Pemberian, sedangkan kepada pihak lain dan bukan marga wilayah setempat tanah adat marga tersebut dilepaskan dengan melalui Surat Pernyataan Pelepasan hak atas Tanah Adat serta Surat Keterangan Desa / Ohoi Setempat. 41
38 Wawancara  dengan  Kasi  Penetapan  dan  Pendaftaran  Tanah  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Maluku Tenggara, Julius Keriyoma Tenggara tanggal 27 Januari 2022
39 Wawancara dengan Rat Tulve (Raja Tual) Djafar Tamher tanggal 28 Januari 2022 40 Wawancara dengan Pejabat Desa Fiditan/Ohoi, tanggal 28 Januari 2022 41 Wawancara dengan Rat Tulve (Raja Tual) Djafar Tamher tanggal 28 Januari 2022
Hingga saat ini sesui dengan kebutuhan pemerintahan Kota Tual yang membutuhkan tanah  untuk  kepentingan  umum  dan  pemerintahan,    tanah  –  tanah  adat  dilepaskan  oleh marga  –  marga  tertentu  yang  menguasai  hak  petuanan,  juga  masyarakat  Kota  Tual  yang bukan  dari  Mayarakat  adat    atau  warga  pendatang  bisa  mendapatkan  tanah  melalui Pelepasan Hak Atas atas tanah adat, sehingga Eksistensi tanah Komunal dikota Tual lebih kepada  Penguasaan  marga–marga  yang  kemudian  sudah  di  bagi  kepada  perorangan  / individu marga baik warga adat juga kepada non warga adat / pendatang yang menguasai petuanan Wilayah adat Rashcap di Kota Tual. 42
Status Dan Kekuatan Hukum Hak Atas Tanah Adat Komunal Di Kota Tual Yang Telah Didaftarkan Secara Sporadik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.
Keberadaan Tanah Adat Komunal di Kepulauan Kei Khususnya Kota Tual yang telah penulis  jabarkan  mengenai  Eksistensi  Tanah  Adat  Komunal  di  Kota  Tual  masih  dikenal dengan  mudah  dalam  kehidupan  masyarakat  Kota  Tual.  Oleh  karena,  setiap  Ohoi/desa (adat) atau yang disebut sebagai tanah hak Ulayat/Petuanan.  Namun kondisi aktual hingga saat ini penguasaannya sudah dan/atau sedang mengalami proses individualisasi. Ada yang masih kuat aspek publik dan privatnya, ada juga yang kewenangan privatnya bertendensi menguat,  bahkan  dalam  banyak  hal  sudah  menjadi  kewenangan  privat  yang  seutuhnya tunduk pada Hukum Tanah Nasional yang bersifat tertulis
Derajat  sifat  komunal  dan/atau  individual  dari  tanah  Hak  Ulayat  /  Petuanan  itu ditentukan banyak faktor, terutama tingkat peradaban masyarakat yang tinggal di atas tanah Ulayat / petuanan. Kehidupan masyarakat yang semakin modern dalam berbagai kenyataan melemahkan sifat komunal dari tanah Hak Ulayat  / Petuanan. Sebaliknya, ketika masyarakat masih bersifat tradisional dan homogeny (sebagai anak negeri atau warga adat), maka sifat komunal dan kolektif penguasaan dan pemilikan itu masih dirasakan lebih jelas.
Sesuai  dengan  hal  itulah,  maka  di  atas  tanah  petuanan  dapat  terlihat  keberadaan hubungan  hukum  yang  bergradasi,  dari  penguasaan  yang  komunal  (tanah komunal/ communal  land ),  ke  kepunyaan  kolektif  ( cognatic  land ),  dan  akhirnya  menuju pemilikan individual (hak perorangan/individual land).
Hak-hak  yang  lahir  yang  bersifat  kontinum  dalam  proses  individualisasi  itu  dalam studi  Hukum  Adat  di  Indonesia  dikenal  dalam 5  tingkatan,  yakni, Hak Wenang  Pilih,  Hak Terdahulu,  Hak  Menikmati,  lalu  menjadi  Hak  Pakai  dan  akhirnya  Hak  Milik 43 .  Dalam penelitian penulis, diferensiasi Hak Penguasaan atas Tanah di Kota Tual, pada umum- nya terdiri  dari  :  Petuanan  Umum  Desa/Kampung  yang  disebut utan/bilan/ Ohoi nuhu ,  yakni wilayah darat yang menjadi milik bersama seluruh warga masyarakat desa/kampung yang bersangkutan.  Wilayah  petuanan  ini  mencakup  seluruh  tanah  desa/kampung,  mulai  dari kawasan pusat pemukiman atau pusat kampung/desa (Ohoi) sampai kawasan hutan primair ( warain vaveon ) disekitarnya, termasuk luas kawasan laut dari garis batas daratan ( ruat met soin ) sampai kebatas kawasan laut bebas ( tahit ni wear ) yang ditarik sebagai suatu garis lurus dari tapal batas petuanan darat. Dengan demikian, luas suatu wilayah petuanan umum desa/kampung  di  Kei  sama  dengan  luas  total  tanah  kampung/desa  yang  bersangkutan ditambah luas kawasan laut dihadapannya . Dalam kawasan Petuanan Umum Desa/Kampung tersebut, terdapat Petuanan Marga yang disebut rahan faam atau buuk faam, yakni kawasan yang dimiliki secara tetap oleh satu marga ( soa ) warga asli masyarakat adat desa/kampung
42 Wawancara dengan Rat Tulve (Raja Tual) Djafar Tamher tanggal 28 Januari 2022
43 Oloan  Sitorus.  2019. Kondisi  Aktual  Penguasaan  Tanah  Ulayat  Di  Maluku:  Telaah  Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya . Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 (2). hlm 225
yang bersangkutan. Setiap marga dalam satu kampung/desa memiliki petuanannya masing- masing,  sebagai  bagian  dari  keseluruhan  petuanan  umum  desa/kampung  yang bersangkutan.  Petuanan  marga  ini  hanya  mencakup  kawasan  darat,  mulai  dari  pusat pemukiman (Ohoi) sampai ladang daur ulang (kait ). Artinya, pemilikan lahan secara tetap oleh  suatu  marga  hanya  diperbolehkan  untuk  keperluan  perumahan  dan  kebun  dalam kampung (Ohoidan Ohoi murin ), kebun luar kampung/tepi kampung ( rok ) serta ladang daur ulang  ( kait ).  Adapun  kawasan  hutan  produksi  tetap  ( warain ),  hutan  primair  ( waraian vaweon )  dan  dusun  sagu  ( meon )  tetap  menjadi  milik  komunal  (ulayat  bersama)  seluruh warga  desa/kampung  yang  bersangkutan,  tidak  boleh  ada  pemilikan  marga,  apalagi pemilikan  pribadi.  Demikian  pula  halnya  dengan  kawasan  laut,  seluruhnya  merupakan petuanan  umum  desa/kampung  yang  tidak  boleh  dimiliki  oleh  satu  marga  atau  pribadi tertentu. Dalam kawasan petuanan marga tersebut, barulah terdapat petuanan keluarga pati ( nutun riin matan ), yakni lahan yang dimiliki secara tetap oleh suatu rumah-tangga anggota marga  yang  bersangkutan.  Umumnya  hanya  terbatas  untuk  perumahan  dalam  kampung (Ohoi)  dan  kebun  dalam  kampung  (Ohoi murin ),  sementara  kawasan  kebun  luar/tepi kampung  ( rok )  dan  ladang  daur  ulang  ( kai t)  tetaplah  merupakan  petuanan  marga. Pengecualian terhadap sistem di atas dapat saja terjadi, misalnya adanya tanah yang telah diberikan kepada suatu marga sebagai imbalan jasa karena membantu dalam peperangan. Pada  zaman  dahulu  sering  terjadi  pihak  yang  menang  perang  dalam  suasana  senang memberikan sebidang tanah kepada pihak yang membantunya. Dalam peperangan terdapat juga sejarah berupa pihak yang kalah perang menunjuk sebagian tanahnya untuk menjadi “hak makan” bagi pihak yang menang perang. Pemilik tanah tetap berada pada desa yang kalah  perang,  hanya  orang  dari  desa  yang  menang  perang  bebas  untuk  mengambil  hasil tanpa gangguan dari pihak pemilik petuanan. Pengecualian lain terjadi dalam hal sebagian kecil dari tanah petuanan desa diberikan kepada desa lain untuk tempat persobatan atau tempat  persinggahan/istirahat  apabila  mereka  bepergian  atau  berlayar.  Perampasan  hak milik atas tanah sering menimbulkan peperangan atau pembunuhan. Amanat leluhur “mel yanan ro nmat, ne mas tom ro nmam, nan bail yanad urad fel nuhu wahan soen ” yang artinya “anak bangsawan gugur dan mas pusaka dikorbankan untuk membela sanak saudari dan batas  tanah  mempertahankan  hak  milik  tanah  / meti (laut  yang  kering  ketika  surut)”. Kekacauan tersebut kemudian akan diselesaikan oleh para pemangku adat dan apabila tidak dapat  diselesaikan,  maka  akan  dilakukan  sumpah  “makan  tanah”.  Sumpah  tersebut dilakukan dengan cara  mengambil sedikit tanah yang disengketakan  kemudian  dicampur dengan air laut dan air tawar, ditambah sedikit serbuk emas. Selanjutnya tetua adat akan mengambil sumpah, baru kemudian air campuran tersebut diminumkan. Sumpah demikian dipercaya  mempunyai  konsekuensi  mistik  sehingga  sangat  ditakuti  oleh  orang  yang bersengketa tanpa dasar Hak
Kondisi penguasaan tanah ulayat/petuanan Komunal di perkotaan dan pinggiran Kota Tual dalam kenyataannya mengalami pergeseran ke arah pemilikan individual. Pergeseran ini  terjadi  secara  natural.  Tanah-tanah  di  Kota  Tual  kebanyakan  sudah  dikuasai  secara individual  oleh  marga  dan  warga  masyarakat  Kota  Tual.  Ada  semacam  pandangan  pada masyarakat Kota Tual bahwa tanah itu sudah bersifat individual ketika beralih kepada warga non asli, akan berubah menjadi tanah Negara.  Konsekuensinya, ketika tanah adat individual yang  dilepaskan  kepada  warga  yang  bukan  anak-negeri  itu  disertipikatkan,  maka  proses pensertipikatannya ditempuh melalui proses pemberian hak atas tanah.
Berdasarkan  penelitian  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara,  bahwa pengajuan  permohonan  Pendaftaran  Tanah  Hak  Adat    dengan  alat  bukti  berupa  Surat Keterangan Tanah,  Surat Pernyataan Kesaksian , Surat Pernyataan tidak dalam sengketa dan
berstatus dijaminkan ke Bank / orang lain serta Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah Adat yang berada di Kota Tual harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara   Julianus, Kiriyoma, S.Sit, S.H bahwa Masyarakat Kota Tual yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah nya secara Sporadik  Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara sampai saat ini status Penguasaan Komunal diatas Hak Ulayat /Petuanan Tanah Adat sudah beralih kepada Individu  ( Pribadi ) Marga pada Petuanan marga, maupun bukan Warga Adat Setempat 44 . Menurut nya Beralihnya hak atas kepemilikan  tanah  adat  kepada  individu  marga,  atau  kepada  masyarakat  yang  bukan masyarakat  adat/pendatang  terjadi  akibat  beberapa  hal  yaitu,  karena  warisan , Hibah/Pemberian dan dilepaskan  melalui  Pelepasan  Hak Atas  Tanah Adat  /Jual  Beli  oleh Marga pemilik Petuanan
Dalam  pendaftaran  tanah  adat  di  Kota  Tual  merujuk  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah memang secara spesifik tidak tercantum tanah  Adat  sebagai  objek  dari  Pendaftaran  Tanah.  Dalam  peraturan  pemerintah  tesebut objek pendaftaran tanah adalah sebagai berikut : 45
a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
b. Tanah hak pengelolaan;
c. Tanah wakaf;
d. Hak milik atas satuan rumah susun;
e. hak tanggungan;
f. Tanah negara.
Namun Penyertifikatan tanah adat dalam sistem pendaftaran tanah dan hukum pertanahan dilakukan  dengan  Prosedur  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali,  yaitu  kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Kegiatan  ini  dilakukan  secara  sistematis,  yang  diprakarsai  oleh  pemerintah.  dan, pendaftaran  tanah  secara  sporadis  yang  dilakukan  mandiri/atas  prakarsa  pemilik  tanah. Kedua kegiatan ini tidak perlu didahului dengan proses jual beli.
Pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum  didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. 46
Sesuai dengan penjelasan diatas Proses Pendaftaran Tanah Adat Komunal masyarakat Kota Tual  secara Sporadik  pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara hingga saat ini  diberlakukan ketentuan Pendaftaran pertama kali yang yang kemudian diberikan Pengakuan Hak Oleh Negara Republik Indonesia melalui Konversi/Pembuktian Hak Lama. Masyarakat  Adat  Kota  Tual  yang  sudah  menjadi  penguasaan  Individu/Perorangan  untuk disesuaikan menurut ketentuan yang terdapat di dalam Undang - Undang Pokok Agraria dan untuk  menjamin  kepastian  hukum,  juga  bertujuan  agar  hak-hak  atas  tanah  itu  dapat berfungsi untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang
44 Wawancara dengan  Julianus  Kiriyoma tanggal  28 Januari 2022
45 Lihat Peraturan Pememintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 9
dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3). Oleh karena Tanah Adat Kota  Tual  yang  sudah  beralih  penguasanya  kepada  Individu Marga  dan  didaftarkan  pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara maka Status Tanah Adat tersebut setelah didaftarkan dengan ketentuan Undang–undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Juncto Peraturan Menteri  Negara  Agraria  Nomor  3  tahun  1997  tentang  ketentuan  pelaksanaan  peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 yang pada akhirnya status Tanah Adat tersebut berubah menjadi tanah Hak Milik bekas Tanah Adat berupa Sertipikat Hak Milik yang tunduk pada ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia.
Masyarakat Maluku Tenggara maupun Masyarakat Kota Tual pada Prinsipnya hampir semuanya  sama  dalam  hal  penguasan,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Maluku  Tenggara dalam kurun waktu enam tahun,  Pemerintah  Presiden Republik Indonesia mencanangkan program Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ), yang mana di harapkan sampai  pada  tahun  2024  tanah  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  dan  Kota  Tual  sudah bersertipikat,  hal  itu  juga  menjadi  dasar  penguasan  tanah  sudah  ke  individu  –  individu marga. Selama program ini berjalan di Kota Tual faktanya secara langsung pada saat proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di satu Desa di Kota Tual, para kepala marga Desa tersebut langsung mengumpulkan warga yang berada di wilayah petuanan nya baik warga adat maupun pendatang /Non adat yang intinya menyampaikan jika hendak mau diterbitkan Sertipikat  Hak  Milik  oleh  Kantor  Pertanahan  maka  pelepasan  haknya  langsung  kepada Kepala  Marga  pemilik  wilayah  petuanan 47 .hal  ini  sebenarnya  bukan  suatu  desakan Pemerintah untuk merubah system tatanan Hak Komunal  pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun lebih kepada tujuan perekonomian masyarakat dan kepastian Hukum atas masyarakat yang telah lama tinggal dan menetap pada objek tanah. Sehingga marga    pemilik  petuanan  yang  tidak  bisa  menjaga  dan  mengendalikan  petuananya  yang cukup luas harus menerima penguasaan individu secara Natural biasanya marga Pemilikk Petuanan diberikan Uang Sirih Pinang sebagai ucapan terima kasih. 48
Ketentuan ini juga sama dengan proses pendaftaran tanah Rutin (Sporadis) hanya saja proses ini sering terjadi Sengketa dan Konflik, sebab marga pemilik Petuanan kadang tidak tau batas – batas wilayah petuananya, hilangnya batas – batas alam, serta luasnya wilayah Petuanan  marganya  sehingga  saling  klaim  wilayah  petuanan  mengakibatkan  proses Pendaftaran  tanah  secara  Rutin  memakan  waktu  yang  lama 49 ,  sehingga  para  warga masyarakat  Adat  maupun  bukan  masyarakat  adat  Kota  Tual  lebih  memilih  menunggu Program  Pemerintah  yakni  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  yang  memang prosedurnya lebih dimudahkan dalam hal syarat – syaratnya kadang juga karena pemilik petuanan sering terlibat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maka segala hal mengenai pengurusan dimudahkan oleh pemilik Petuanan ada juga pemilik petuanan secara kolektif mendaftarkan tanah individual masyarakat adat maupun bukan masyarakat adat surat keterangan maupun Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pun bisa hanya satu ke beberapa masyarakat 50 . Hal ini juga berlaku saat ada Sengketa dan Konflik
47 Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhamad Al hadi Serang pada tanggal 28 Januari 2022.
48 I bid. 49 Ibid. 50 Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhamad Al hadi Serang pada tanggal 28 Januari 2022.
tanah  di  Kota  Tual  marga  pemilik  Petuanan  tersebut  secara  suka  rela  berusaha menyelesaikannya.
Rata  –rata  Sengketa  dan  Konflik  berdasarkan  surat  masuk  Permohonan  Keberatan atau  Permohonan  Pembatalan  Sertipikat  yang  masuk  pada  Kantor  Pertanahan  Maluku Tenggara yang ditangani oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa adalah sengketa batas dan sengketa wilayah Petuanan Marga yang mana sudah jelaskan bahwa para pemilik petuanan sudah tidak mengetahui batas – batas wilayah nya yang hampir sebagian besar sudah  dikuasai  oleh  Perorangan  /  Individu  juga  karena  pemilik  petuanan  lalai  dalam menjaga  wilayah  petuananya  sehingga  menyebabkan  pihak  dari  marga  lain  mengklaim masuk  dalam  wilayah  petuananya.  Jika  hal  itu  terjadi  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan Penanganan Sengketa mengundang para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara Win –win Solution dengan pendekatan Ain Ni Ain, dan memang saja rata – rata sengketa dan konflik tersebut bisa diselesaiakan secara kekeluargaan.
Hingga saat ini Wilayah Petuanan di Kota Tual sudah di jual dan atau dilepaskan oleh Marga Petuanan kepada masyarakat Adat marganya secara Individu/Perorangan ada juga untuk kepentingan Umum marga pemilik petuanan ada yang menghibahkan untuk sekolah, tempat  ibadah  juga  diwakafkan  untuk  keperluan  tempat  pemakaman  umum  juga  untuk kepentingan  pengadaan  tanah  oleh  Pemerintah  Kota  Tual  para  marga  pemilik  Petuanan sering mendapat Ganti Rugi terhadap objek Pengadaan Tanah sehingga petuanan marga– marga  di  Kota  Tual  sudah  semakin  sempit  dan  berkurang  dari  tahun  ke  tahun  menjadi penguasaan  Individu  jika  didaftarkan  dalam  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjadi tanah Hak Milik bekas Hak Adat dan jika dikuasai oleh Pemerintah dan diterbitkan Sertipikat maka statusnya menjadi Tanah Negara Bekas Hak Adat. 51

## PENUTUP
Hukum  adat  Larvul  Ngabal  merupakan  suatu  pandangan  bagi  masyarakat  Suku  Kei yang bertujuan mengatur agar masyarakat Suku Kei dapat hidup dengan damai, Tentram dan terbebas dari masalah dan dapat memperoleh hidup yang damai dan Tentram didalam masyarakat  yang  hingga  saat  ini  masih  dipegang  teguh  oleh  Masyarakat  Adat  Kota  Tual maupun pendatang dan bukan suku Asli Kei Kota Tual. Keberadaan Tanah Adat Komunal di Kota  Tual,  seiring  berjalanya  waktu  dan  tuntutan  akan  kebutuhan  tanah  untuk pembangunan dan semakin bertambahnya jumlah penduduk wilayah Kota Tual, penguasaan tanah yang awalnya Komunal mulai terkikis secara natural ke penguasan Pribadi/Individual baik masyarakat adat Kota Tual maupun Masyarakat pendatang Non Adat Kota Tual. Tanah Adat  yang sudah menjadi penguasaan individu yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara tidak terlepas dengan terjadinya Sengketa dan Konflik hal ini disebabkan para marga pemilik Petuanan dalam hal melepaskan tanah adatnya sudah tidak mengetahui  luas  dan  batas–batasnya  sehingga  mengakibatkan  pelepasan  tanah  adat  itu masuk ke wilayah petuanan marga lain. Tanah Adat Komunal masyarakat Adat Kota Tual sering diikutkan dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Maluku tenggara karena dalam proses nya lebih muda dari pada Proses Sporadik disebabkan  karena  pemilik  petuanan  marga  dilibatkan  dalam  Program  PTSL  sehingga proses Administrasi tanah Komunal ke tanah tanah individu melalui Surat Keterangan dan pelepasan Hak Atas tanah adat langsung dibuat oleh pemilik petuanan dan juga dibuatkan Surat  Keterangan dan Pelepasan Kolektif untuk beberapa masyarakat ada Individu maupun masyarakat individu bukan masyarakat adat.
51 Wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhamad Al hadi Serang pada tanggal 28 Januari 2022.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Asba.  A.  Rasyid,  dkk,  (2012). Sejarah  Kota  Tual .  Makassar:  Pemda  Kota  Tual  Kerjasama dengan Pustaka Pena Press Makassar.
Difinubun, A., dkk . (2008). Tim Penyusun Hukum Adat Larwul Ngabal . Tual: Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
Geurtjens. H. (1921). Uit Een Vreemde Wereld of Het Laven en Straven der Inlanders op de Kei Eilanden. Teuling: Uitgevers Maatschapij’s Heterogenbosch.
Hidayah, Dr Zulyani. (2015) .  Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia.. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Mahmud, Matdoaan. (2001). Sejarah Kai . Tual: tanpa penerbit.
Pattikayhatu, J. A. (1998). Sejarah Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei  Maluku Tenggara. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
Pide,    A.  Suriyaman  Mustari.  (2009). Quo  Vadis  Pendaftaran  Tanah ,  Makassar:  PUKAP- Indonesia.
Rahail, J. P. (1993). Larwul Ngabal: Hukum Adat Kei . Jakarta : Yayasan Sejati.
Santoso, Urip. (2005). Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kecana.
Serang, Yunus. (2011) Materi cerama Hukum Adat Larwul Ngabal Dan Situs Sejarah Di Kabupaten Maluku Tenggara . Langgur.
Silubun, Efrem. (2020). Larvhul Ngabal Menyingkap Kembali Hukum Adat Kei . Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.
Sodiki,  Achmad.  (1994). Penataan  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  di  Daerah  Perkebunan Kabupaten  Malang  (Studi  tentang  Dinamika  Hukum). Surabaya:  Disertasi.  Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
Yohanis,  Ohoitimur.  (1989). Beberapa  Sikap  Hidup  Orang  Kei:  Antara  Ketahanan  Diri  dan Proses Perubahan. Manado: Sekolah Tinggi Seminari Pineleng. Tesis.

## Jurnal
Alting, Husein. (2011). Penguasaan Tanah Masyrakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate) . Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 (1). Arung Labi, J. M., Susyanti Nur, S., & Lahae, K. (2021). Analisis Hukum Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan . Mulawarman Law Review  6 (1).. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.525
Kudubun, Elly Esra. (2010). Ain Ni Ain Kajian Sosio-Kultural Masyarakat Kei Tentang Konsep Hidup Bersama Dalam Perbedaan . Jurnal Cakrawala edisi 665.
Sitorus, Oloan. (2019). Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat Di Maluku: Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya . Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 5 (2).
Stenly, Loupatty R. (2013). Sejarah Kota Tual. Jurnal Penelitian. 6 (5). Tiwery,  Weldemina  Yudit.  (2018). Larvul  Ngabal    Dan  Ain  Ni  Ain  Sebagai  Pemersatu Kemajemukan Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara . Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol 6 (1) April 2018.

## Website
Hasanudin.  (2016). Larvul  Ngabal    hukum  adat  dikepulauan  kei ,  https://pn- tilamuta.go.id/2016/05/19/larwul-ngabal-hukum-adat-di-kepulauan-kei/ diakses Sabtu, 22 Januari 2022.

## Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Ratshap, Ohoi dan/atau Finua . Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Desa Adat.