## TANGGAPAN MASYARAKAT KECAMATAN PULAU BANYAK TERHADAP PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Oleh:
Edi Yuhermansyah & Meri Andani

## ABSTRAK
Qanun  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  yang  mulai  diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 merupakan hukum pidana terkodifikasi, yang mana sebelumnya qanun ini terpisah-pisah seperti qanun tentang Khamar, Khalwat, dan Maisir. Pelaksanaan Syari’ at Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang  ini  menjadi  dasar  kuat  bagi  Aceh  untuk  menj alankan  Syari’at Islam di seluruh wilayah Aceh. Namun sangat disayangkan belum semua daerah- daerah  seperti  daerah  Kecamatan  Pulau  Banyak  Kabupaten  Aceh  Singkil    yang berada  dalam  wilayah  Provinsi  Aceh  belum  melaksanakan  atau  menjalankan ketentuan-ketentuan syari’at  Islam,  khususnya  tentang  Qanun  Hukum  Jinayat. Pemahaman  masyarakat  khususnya  daerah  terpencil  yang  jauh  dari  pusat  kota tentang  Qanun  Hukum  Jinayat  masih  sangat  minim,  sehingga  berpengaruh terhadap respon mereka tentang Qanun Hukum Jinayat. Oleh karena itu penelitian ini  melihat  bagaimana respon dan  pemahaman masyarakat  Kecamatan  Pulau Banyak  terhadap  Qanun Aceh No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  penelitian lapangan  (empiris)  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  secara  langsung  ke  lapangan dan mewawancarai beberapa responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa masyarakat Kecamatan Pulau Banyak  belum  memahami  dengan  baik  secara  keseluruhan  tentang  Hukum Jinayat,  dan  masyarakat  Kecamatan  Pulau  Banyak  memberikan  respon  yang kurang baik terhadap Qanun Hukum Jinayat. Hal ini dilihat dari beberapa tingkah laku  dan  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  ketentuan- ketentuan  syari’at  yang terjadi  di  lingkungan  masyarakat  Kecamatan  Pulau  Banyak.  Dapat  disimpulkan bahwa respon masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kurang baik (negatif). Maka dapat dikatakan pemberlakuan  Qanun  Hukum  Jinayat  belum  berhasil  dan  maksimal,  sehingga pemerintah  perlu  upaya  ekstra  untuk  mensosialisasikannya  di  lingkungan masyarakat.
Kata Kunci : Respon Masyarakat, dan Hukum Jinayat.

## A. Topografi Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil
Pulau Banyak merupakan gugusan pulau-pulau kecil di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi  Aceh. Kecamatan  Pulau  Banyak adalah  salah  satu  kecamatan yang  bernaung  dalam  kawasan Kabupaten  Aceh  Singkil. Pulau  Banyak yang terdiri  dari  gugusan  pulau-pulau  berbatasan  langsung  dengan  Samudra  Hindia, tepatnya  di  ujung  sebelah  Barat  Pulau  Sumatera.  Kepulauan  ini  terletak  pada koordinat  97 ˚3’40”  BT - 97 ˚27’58”  BT  dan  1˚58’25”  LU - 2 ˚22’25”  LU.  Pulau Banyak memiliki luas daratan sebesar 27.196 Ha luas  wilayah Kecamatan Pulau Banyak dan laut seluas 200.000 Ha dengan satu kemukiman dan terbagi menjadi tiga gampung, yaitu Gampung Pulau Balai, Gampung Pulau Baguk, dan Gampung Teluk Nibung. 1
Ada  99  buah  pulau  di  gugus  Kepulauan  Banyak  yang  sangat  layak dikembangkan  menjadi  objek  wisata  andalan,  termasuk  keindahan  alam  bawah laut dan penyu hijaunya. Adapun pulau yang terbesar adalah Pulau  Teluk  Nibung atau Ujung Batu Tuangku dan kedua terbesar Pulau Bangkaru. Selain dari kedua pulau  yang  besar  tersebut  terdapat  pula  pulau-pulau  lain  yang  kecil-kecil  seperti Pulau  Balai,  Pulau  Palambak  Besar,  Pulau  Palambak  Kecil,  Pulau  Tapus-Tapus, dan lain-lain. 2 Ibu Kota Kecamatan Pulau Banyak terletak di Pulau Balai.
Letak  geografis Kecamatan  Pulau  Banyak Kabupaten  Aceh  Singkil Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:
1 Dokumentasi Kecamatan Pulau Banyak tahun 2017.
2 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Nasmuddin  kepala  desa  Pulau  Balai  pada  tanggal  21 November 2017, pukul 09.36 di kantor desa Pulau Balai.
a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Banyak Barat b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nias atau Lautan Hindia c. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Hindia d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil. 3
Pulau Banyak dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi incaran wisata masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. Seiring dengan kemudahan akses informasi dan geliat sosial media, Pulau Banyak kemudian semakin dikenal dan  menjadi  incaran  bagi  para  pencari  destinasi  wisata  yang  berbeda.  Taburan pulau-pulau yang indah, laut yang jernih serta panorama bahwa laut yang eksotik telah  menjadi  daya  tarik  tersendiri.  Ditambah  lagi  kehidupan  sosial  masyarakat Pulau Banyak yang masih asri dalam nuansa tradisional dan belum dimasuki oleh pembangunan area pariwisata berbasis industri dan kapitalisme.
Pulau  Banyak sendiri  merupakan  salah  satu  kecamatan  di Kabupaten Aceh Singkil. Letaknya di perairan Samudra Hindia atau sekitar 20 mil laut (37,04 kilometer) dari daratan Sumatera. Kepulauan ini terdiri dari puluhan pulau-pulau besar  dan  kecil.  Sebagian  dari  pulau  tersebut  berpenghuni  dan  sebagian  lagi adalah pulau-pulau kosong atau pulau-pulau sepi yang hanya dihuni oleh keluarga penjaga pulau. Jumlah penduduk Pulau Balai 1875 jiwa orang, dengan jumlah KK 422 KK. Pulau Baguk 1513 jiwa orang, dengan jumlah KK 388 KK. Pulau Teluk Nibung 1175 jiwa orang, dengan jumlah KK 260 KK. Maka jumlah keseluruhan penduduk Pulau  Banyak 4563  jiwa  dengan  pekerjaan  mayoritas  penduduknya adalah nelayan. 4
3 Hasil  wawancara  dengan bapak  Musdar sekcam Pulau  Banyak 22 November 2017, pukul 09.42 di kantor camat.
4 Dokumentasi Kecamatan  Pulau  Banyak dari    hasil  wawancara  dengan  bapak  Musdar sekcam Pulau Banyak pada tanggal 22 November 2017, pukul 11:09 WIB.
Luas wilayah daratan, jika digabung dengan Pulau Banyak Barat adalah 20.000 Ha dan wilayah lautan sebanyak 3900 Ha. 5 Iklim di Pulau Banyak adalah tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim panas. Suhu rata-rata di Pulau  Banyak cukup  tinggi  yaitu  berkisar  antara  27.2-32.2 o C.  Musim  panas biasanya  berlangsung  dari  bulan  Februari  hingga  Juli.  Sedangkan  musim  hujan biasanya terjadi antara bulan September hingga Desember. 6
Pada  tahun  2010  Pemerintah Kabupaten  Aceh  Singkil  mengeluarkan keputusan mempersiapkan  pemekaran Kecamatan Pulau Banyak menjadi 2 (dua) kecamatan  yaitu Kecamatan  Pulau  Banyak  dengan  Ibu  Kota Desa  Pulau  Balai dan Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan Ibu Kotanya Haloban. Mengangkat M. Hasbi,  SH sebagai  pelaksana  tugas  camat  Pertama  di Kecamatan  Pulau Banyak  Barat,  tidak  lama  kemudian  tepat  pada  Hari Jum’at  tanggal  17  Agustus 2010  ditetapkan    Qanun Kabupaten  Aceh  Singkil Nomor  2  Tahun  2010  tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil. 7
Secara kebudayaan, masyarakat Pulau Banyak adalah masyarakat pesisir dengan keragaman etnis dan suku. Suku terbesar pada masyarakat Pulau Banyak adalah Suku Melayu, Haloban, Aceh dan Suku Nias. Selain itu Suku Ulu Pesisir (Ulu Singkil) juga banyak yang datang ke Pulau Banyak. Baru-baru ini, penduduk Pulau Banyak semakin beragam setelah kedatangan berbagai daerah seperti Jawa, Madura,  Sibolga,  Medan, Dairi,  Simeulue  dan  lain-lain.  Keragaman  etnik  dan situasi  daerah  yang  terbuka  untuk  semua  jenis  manusia  pada  akhirnya  membuat
5 Muhajir  Al-Fairusy, Singkel;  Sejarah,  Entitas  dan  Dinamika  Sosial, (Bali,  Pustaka: Larasan, 2016), hlm. 176.
6 Ibid., hlm. 177.
7 Hasil wawancara dengan bapak Musdar sekcam Pulau Banyak 20  November 2017, di rumah kediaman sekcam Pulau Banyak.
bangunan  sosial  masyarakat Pulau  Banyak sangat  tertutup.  Mereka  biasanya membentuk  klan-klan  keluarga  untuk  menjaga  eksistensi  dan  kebudayaan setempat.
Secara psikologis, masyarakat Pulau Banyak tidak terlalu melibatkan diri pada  narasi  pembangunan  di  wilayah-wilayah  induk  seperti Kabupaten  Aceh Singkil dan Provinsi  Aceh.  Masyarakat Pulau  Banyak sepertinya  cukup independen  ketika  mereka  secara  langsung  menjalin  hubungan  niaga  ke  pusat- pusat perdagangan seperti Medan, Sibolga dan Gunung Sitoli. Secara kehidupan, hasil kekayaan laut yang melimpah hanya diambil dengan menggunakan alat-alat pancing sederhana. Namun, secara ekonomi kehidupan masyarakat Pulau Banyak cenderung  lebih  makmur  daripada  masyarakat  lain  di  wilayah  tersebut. Kecenderungan  eksklusif  ini  tentunya  membuat  regulasi-regulasi  pemerintah induk tidak  maksimal  untuk  diterapkan.  Ditambah  lagi  perbedaan  ekonomi  dan wilayah yang jauh membuat masyarakat Pulau Banyak merasa terpisah dan tidak ikut terlibat baik secara fisik maupun psikologis.

## B. Respon Masyarakat Pulau Banyak Terhadap Qanun Hukum Jinayat
Dalam pelaksanaan syari’at Islam di Aceh tentunya tidak semudah yang dibayangkan  dan  dicita-citakan  masyarakat  Aceh,  karena  hal  ini  membutuhkan kepada  penelitian  yang  mendalam  terutama  sumber  daya  manusia  dan  masalah sosialisasinya. 8 Maka  berdasarkan  amanat  Pasal  125  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2006  tentang  Pemerintah  Aceh,  Hukum  Jinayat  (Hukum  Pidana) merupakan bagian dari Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh. Namun sangat
8 Jabbar Sabil, dkk. Syari’at Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari’ah ( Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh, 2009), hlm. 145.
disayangkan  bahwa  Kecamatan  Pulau  Banyak yang  merupakan  bagian  dari Provinsi  Aceh ini  belum  memahami  secara  jelas  mengenai  implementasi Qanun Hukum Jinayat. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kepada masyarakat Kecamatan Pulau Banyak. Padahal dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 menerangkan bahwa qanun ini berlaku untuk:
a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama  dengan  orang  Islam  dan  memilih  serta  menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
c. Setiap  orang  beragama  bukan  Islam  yang  melakukan  perbuatan jarimah  di  Aceh  yang  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  atau  ketentuan  pidana  di luar  KUHP,  tetapi diatur dalam qanun ini; dan
d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. 9
Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  pelaksanaan  s yari’at  Islam  dalam  hal  ini Qanun  Aceh  Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  bukan  hanya  milik satpol  PP  atau Wilayatul  Hisbah (WH) semata,  melainkan  setiap  orang  yang berada dalam kawasan wilayah Aceh.
Qanun Jinayat yang diberlakukan oleh pemerintah Aceh ini adalah sebuah hukum  pidana  terkodifikasi,  berbeda  dengan qanun-qanun  yang  sebelumnya terpisah-pisah. Pada dasarnya substansi Qanun Jinayat ialah untuk menjaga harkat dan  martabat  manusia  dan  juga  untuk  memproteksi  serta melindungi masyarakat Aceh  agar  tidak  lagi  berbuat  maksiat  kepada  Allah.  Diberlakukannya Qanun
9 Tim  Penulis  Dinas  Syari’at  Islam Provinsi  Aceh, Hukum  Jinayat  dan  Hukum  Acara Jinayat (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh, 2005), hlm. 13-14.
Jinayat juga  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  Islam  (Al- Maqāṣ idu  al- Khamsah) yakni memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. 10
Jabbar  Sabil  dalam  bukunya Syari’at  Islam  di  Aceh  Problematika Implementasi  Syari’ah mengatakan  jika  dilihat dari  sisi  tujuan  pemberlakuan s yari’at Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Paling tidak ada lima tujuan  s yara’  dalam  menetapkan  hukum  yang  disebut  juga  dengan  istilah Al- Maqāṣ idu al-Khamsah, yaitu:
a. Memelihara agama
b. Memelihara jiwa
c. Memelihara akal
d. Memelihara keturunan
e. Memelihara harta benda dan kehormatan. 11
Seperti  yang  telah  disebutkan  di atas  terdapat  sepuluh  perbuatan  yang dilarang  dalam Qanun  Jinayat, termasuk  larangan  judi  dan khamar. Dari  hasil wawancara  yang  dilakukan, bahwa Kecamatan  Pulau  Banyak dikenal  sebagai kawasan  yang  memiliki  pemain  judi  yang  banyak,  mereka  menjadikan  warung- warung kopi sebagai markas tempat bermain judi, dan hal ini bukan lagi menjadi rahasia  umum  dalam  masyarakat, mereka  dengan beraninya  melakukan  hal  yang diharamkan  ini  secara  terang-terangan.  Macam-macam  praktik  judi  yang  mereka lakukan seperti Tusot (billiar kecil), Domino (peh batee), dan Togel (toto gelap). Kejahatan  selanjutnya  yang  sering  terjadi di  kecamatan  ini  adalah  perbuatan khamar yaitu minum minuman keras, perbuatan ini sering terjadi ketika ada acara di  malam  hari  seperti  acara keyboard (organ  tunggal), dalam  sebuah  pesta
10 Mohammad daud ali, asas-asas hukum islam (Jakarta: CV. Rajawli,1991), hlm.24.
11 Jabbar  Sabil,  dkk. Syari’at  Islam  di  Aceh  Problematika  Implementasi  Syari’ah . hlm 140.
pernikahan  atau  semacamnya,  aksi  minum  minuman  keras  ini  mereka  lakukan setelah  acara keyboard (organ  tunggal) selesai,  kebanyakan  yang  melakukan perbuatan  ini  dari  kalangan  bapak-bapak,  remaja/pemuda-pemuda  setempat  dan pemilik keyboard (organ  tunggal) yang  diundang  untuk  memeriahkan  acara. 12 Ditegaskan  lagi  oleh  Bapak  Jaisal  selaku  Guru  MIS Pulau  Banyak yang mengatakan bahwa “di Kecamatan Pulau Banyak ini memang banyak pemain judi dan khamar, contohnya  di daerah  Posal  sudah  menjadi  populer  tempat  bermain judi  dan  minum  minuman  keras, tapi  tidak  ada  yang  berani  menegur  atau melarang”. 13
Dari  pengamatan  yang  dilakukan, kegiatan  khamar  ini  sudah  menjadi kebiasaan  masyarakat  setempat  setelah  acara keyboard (organ  tunggal).  Terlebih lagi tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarat yang mengetahui aksi  minum  minuman  keras  ini  terjadi.  Padahal  di dalam  Qanun Nomor  6  tahun 2014  Pasal 15  sudah  diatur  tentang  hukuman  kha mar  yaitu  “ Setiap  orang  yang dengan sengaja minum khamar diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 40 (empat puluh)  kali”.  Walaupun  hukum  ini  sudah  ditet apkan  dengan  sah  dalam  syariat Islam  di  Aceh, tetapi  hal  tersebut  tidak  berlaku  atau  diterapkan  di Kecamatan Pulau  Banyak.  Maka  dari  itu  tidak  ada  hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku khamar  di Kecamatan  Pulau  Banyak.  Jika  hal  seperti  ini  dibiarkan  maka  akan banyak  sekali  kejahatan-kejahatan  lain  yang  akan  timbul  akibat  khamar  tesebut, seperti KDRT, perzinaan, bahkan pelecehan seksual.
12 Hasil  wawancara  dengan  ustaz  Aswad Nitonga  Dai  perbatasan pada  tanggal 21 November 2017.
13 Hasil  wawancara  dengan  bapak  Jaisal  kepala  sekolah  MIS Pulau  Banyak pada  tanggal 22 november 2017.
Selain  pengamatan,  wawancara  juga  dilakukan  dalam  melihat  respon masyarakat  terhadap Qanun  Jinayat.  Adapun  isi  dari  wawancara  yang  dilakukan dengan tokoh masyarakat setempat dapat dipaparkan sebagai berikut:
Penerapan Qanun  Hukum  Jinayat belum  berlaku  adil  dalam pelaksanaannya, karena masih tumpang tindih, hanya  yang nampak di mata saja. Jika  berbicara  politik  dan  hukum  maka  penerapan Qanun  Hukum  Jinayat belum seimbang  secara  politik, tapi  secara  hukum  sudah  seimbang.  Berbicara  tentang Qanun  Jinayat untuk  daerah  terpencil  seperti Kecamatan  Pulau  Banyak, belum ada  sosialisasinya,  artinya  kalau  dilihat Qanun  Jinayat itu  hanya  diterapkan  dan diberlakukan  di  Lhokseumawe  dan  sekitaran  Banda  Aceh  saja.  Kalau  seperti pantai Barat Selatan ini belum ada penerapan tentang qanun tersebut. Oleh karena itu maka diperlukan sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat kepada masyarakat, khususnya  daerah Kecamatan  Pulau  Banyak. Bapak Wardiansyah  selaku  Kepala Desa  Pulau  Balai mengatakan  bahwa “saya  pribadi  belum  pernah  mendapatkan sosialisasi  tentang  Qanun  Hukum  Jinayat.  Selain  mensosialisasikan  qanun, harapan  saya  seharusnya  pemerintah  juga  ikut  serta  dalam  mengawasi terlaksananya  Qanun  Jinayat  tersebut.  Bahkan  saya  setuju  dan  berharap  akan ada  WH    di  sini  untuk  melaksanakan  Qanun  Hukum  Jinayat  agar    anak-anak remaja tidak berkeliaran malam- malam” . 14
Jangankan  hukum  jinayat,  hukum  Islam  saja  di sini  seperti  tidak dipedulikan.    Lain  lagi  halnya  dengan  hukum  adat,  hukumnya  ada, tapi  masih
14 Hasil wawancara dengan bapak Wardiansyah Sekdes Desa Pulau Balai pada tanggal 21 November 2017.
tidak  sesuai  dengan  aturan, misalnya  orang  yang  tertangkap  berzina  maka dinikahkan  dan  tidak  diperbolehkan  adanya  pesta  pernikahan, tapi jika  pelaku adalah saudara dari ketua hukum adat misalnya, maka tetap diadakan acara pesta pernikahan.  Hukum  adat  yang  hidup  di masyarakat  masih  tidak  berjalan sebagaimana mestinya, karena ada belas kasihan terhadap sanak saudara, dan hal ini  disebabkan  karena  orang  yang  membuat  aturannya  itu  tidak  menegakkan hukum seperti yang sudah disepakati/diatur. 15
Menurut  Bapak Azwardin  yang  menjabat  sebagai  Ketua  Pemuda Gampong  Pulau  Balai mengatakan  bahwa  penerapan Qanun  Hukum  Jinayat belum  tepat  sasaran,  masih  perlu  disempurnakan  lagi  dengan  cara mensosialisasikannya  kepada  masyarakat.  Karena  kronologis  pembuatan Qanun Hukum  Jinayat belum  sampai  ke  tahap  bawah  artinya  belum  sampai  kepada masyarakat  daerah  terpencil  seperti Kecamatan  Pulau  Banyak yang  letak geografisnya  masih  tergolong  ke dalam  wilayah Provinsi  Aceh.  Maka  sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat ini sangat diperlukan oleh masyarakat Kecamatan Pulau Banyak.
Qanun  Hukum  Jinayat tidak  berlaku  (tidak  ada  penerapan)  di  daerah terpencil  seperti Kecamatan  Pulau  Banyak sehingga  terkesan  bahwa Qanun Hukum  Jinayat hanya  berlaku  diperkotaan  saja,  seperti  di  daerah Kota  Banda Aceh dan  sekitarnya.  Bahkan  di Singkil  saja  yang  katanya  sudah  ada  s yari’at
15 Hasil  wawancara  dengan  bapak  T.  Defrul  Azhari  Operatur  desa  Pulau  Balai  pada tanggal 21 november 2017.
Islam  tetap  belum  berjalan,  apalagi  di Kecamatan  Pulau  Banyak belum  ada penerapan s yari’at Islam sama sekali.
Kehadiran  WH  mempengaruhi  respon  masyarakat,  karena  masyarakat membutuhkan adanya WH dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Kecamatan Pulau Banyak.  Jika  ada  WH    di Kecamatan  Pulau  Banyak pasti  diterima  dengan  baik oleh  masyarakat.  Dengan  begitu, masyarakat mempunyai  tempat untuk melaporkan permasalahan  yang terjadi  di sekitar  mereka. Ketua  pemuda  ini mengatakan  bahwa “diharapkan  qanun  ini  hadir  dalam  masyarakat  dengan adanya  kantor  WH.  Geografis  Kecamatan  Pulau  Banyak  berdekatan  dengan Nias. Seperti yang diketahui bahwa Nias itu mayoritas masyarakatnya beragama Kristen dengan kebiasaan-kebiasaan mereka minum minuman keras, berjudi dan lain  sebagainya,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  perbuatan-perbuatan kejahatan  seperti  itu  akan  membawa  pengaruh  terhadap  masyarakat  di Kecamatan  Pulau  Banyak  yang  berdampak  kepada  anak-anak  sekarang  untuk melindungi generasi ke depan.” . 16
Jika  dilihat  dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  tokoh  di atas, masyarakat sangat menginginkan hadirnya Wilayatul Hisbah (WH) di Kecamatan Pulau  Banyak karena Wilayatul  Hisbah memiliki  legalitas  yang  kuat  serta mendapatkan apresiasi besar dari seluruh kalangan, karena tidak terlepas dari pada program khusus pemerintah daerah  yang menginginkan agar syari’at Islam dapat terlaksana secara kaffah, sehingga dukungan dari pemerintah daerah sangat besar
16 Hasil  wawancara  dengan  ketua  pemuda Pulau  Banyak bapak  Azwardin  21  november 2017.
kepada Wilayatul  Hisbah yang  kemudian  badan  ini  semakin  berkiprah  dalam menertibkan pelanggar syari’at Islam. 17
Berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Aceh  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Wilayatul  Hisbah  merupakan  peraturan  yang  relatif jelas  mengatur  tentang  fungsi  kelembagaan Wilayatul  Hisbah dibandingkan dengan beberapa peraturan lainnya yang membicarakan tentang Wilayatul Hisbah. Di dalamnya diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas pelaksanaan syari’at Islam. 18 P elaksanaan syari’at Islam di Aceh dalam segala aspek kehidupan dapat diterapkan kepada masyarakat yang didasarkan  pada  hukum  materil  yakni Qanun Nomor  11, 12, 13,  dan  14  yang merupakan  landasan  penerapan  awal  bagi  masyarakat  Aceh  yang  diawasi  oleh Wilayatul Hisbah selaku badan yang membantu tugas gubernur dalam penegakan qanun yang b erkenaan dengan syari’at Islam. 19 Dalam keputusan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2004 ini disebutkan pengertian Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang  bertugas  mengawasi,  membina,  dan  melakukan  advokasi  terhadap pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan  bidang  syari’at  Islam  dalam  rangka melaksanakan amar  ma’ruf  nahi  mun gkar. 20 Al- ma’ruf didefnisikan  sebagai tindakan  (action) terhadap  seluruh  perkataan  dan  perbuatan  yang  dinilai  baik
17 Khairani, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam (refleksi 10 tahun berlakunya Syari’at Islam di Aceh), (Banda Aceh: Arraniry press, 2014), hlm. 31.
18 Ibid., hlm. 32.
19 Ibid., hlm. 30-31.
20 Keputusan Gubernur Provinsi NAD Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, bab 1 (ketentuan umum), angka 7.
menurut  syara’ , sedangkan munkar adalah  perintah  untuk  tidak  melaksanakan semua perkataan dan perbuatan yang dinilai buruk menurut syara’. 21
Terdapat  sepuluh  perbuatan  yang  dilarang  dalam Qanun  Hukum  Jinayat, dimana  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  tersebut  banyak  terjadi  di Kecamatan Pulau  Banyak,  namun  disayangkan  penerapan Qanun  Jinayat belum  sampai  di Kecamatan  Pulau  Banyak dan  penegakan  hukum  tentang Qanun  Hukum  Jinayat masih sangat minim. Karena tidak ada sosialisasi tentang Qanun Hukum Jinayat, hanya sebagian kecil saja yang memahami Qanun Hukum Jinayat melalui sosial media,  berita,  dan  televisi, dan  karena  tidak  adanya  intitusi  untuk  menerapkan Qanun Hukum Jinayat seperti WH.
Qanun Hukum Jinayat di daerah pusat perkotaan seperti Kota Banda Aceh bisa  diterapkan  dan  berjalan  karena  ada  WH    yang  melaksanakan  dan menerapkannya.  Sedangkan  di  Gampong Teluk  Nibung  tidak  ada WH,  maka diharapkan  WH    akan  segera  diperintahkan  untuk  bertugas  di Kecamatan  Pulau Banyak. Bisa jadi jarak yang jauh ini membuat pemahaman masyarakat terhadap Qanun  Hukum Jinayat masih  sangat  minim, sehingga  jika  terjadi  pelanggaran, masyarakat  akan  kesulitan  untuk  melaporkannya,  contoh  jika  ada  yang  ketahuan melakukan  khalwat,  ikhtilat  atau  bahkan  zina, maka  masyarakat  akan kebingungan dan  kesulitan  untuk  melaporkannya.  Artinya  kerjasama antara pemerintah dan masyarkat masih kurang, apalagi di sini tidak ada institusi seperti WH, dan satpol PP.
21 Muhibbuththabary, Wilayat al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi),( Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), hlm 117.
Harapannya  khususnya  Dinas  Syariat  Islam  agar segera  mungkin mensosialisasikan ini ke desa-desa, belum lagi Kecamatan Pulau Banyak jauh dari pusat  kota  dan Kecamatan  Pulau  Banyak bergerak    di bidang  wisata, dimana pelanggaran-pelanggaran  yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat sangat rawan dan  banyak  peluang  terjadinya.  Jadi  alangkah  lebih  baiknya  pemerintah  lebih responsif tentang aturan untuk secepatnya diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak untuk  menjaga  generasi  yang  akan  datang agar  tidak  semakin  jauh  melenceng dalam hal melanggar atauran-aturan yang dilarang oleh syariat dan agama. Kalau menurut  saya  sebagai  putra  Teluk  Nibung  (Bapak  ini  memang  asli  orang  Teluk Nibung,  kakek-nenek  buyut-buyutnya  dulu  tinggal di  Teluk  Nibung),  qanun  ini sangat  urgen  dan  sangat  dibutuhkan untuk  mencegah  kerusakan-kerusakan  yang lebih  dalam  lagi,  maka  sebelum  sampai  kerusakan  di kampung  ini lebih  tinggi, sebaiknya  terus  diperbaiki.  Dan  saya  sangat  yakin  jika Qanun  Hukum  Jinayat diterapkan di Kecamatan Pulau Banyak masyarakat akan menerima. 22
Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti tidak menemukan adanya Kantor  WH    di Kecamatan  Pulau  Banyak.  Seharusnya  WH    juga  ada  di Kecamatan Pulau Banyak untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan s yari’at Islam.  Seperti  yang  diketahui  bahwa Wilayat  al-Hisbah merupakan  salah  satu institusi  pemerintah  yang  bertugas  untuk  mengawasi  pelaksanaan  syari’at  Islam secara kaffah di Aceh. Oleh karena itu, berbicara tentang Wilayat al-Hisbah pada hakikatnya  tidak  terlepas  dari  pembicaraan  men genai  penerapan  syari’at  Islam. 23
22 Hasil  wawancara  denagan  bapak  Khairil  Anwar kepala Desa Teluk Nibung pada tanggal 22 november 2017.
23 Muhibbuththabary, Wilayat al-Hisbah di Aceh..., hlm. 63.
Dikonsepkan  sebagai  institusi  negara  yang  menfasilitasi  dan  mendorong terciptanya kebaikan dan mencegah kemungkaran. 24
Pembuatan Qanun  Hukum  Jinayat berpedoman  pada  al-Qur ’ an  dan  hadis dan  dibuat  oleh  pemikir-pemikir  yang  cerdas  maka sudah  pasti tujuan qanun  ini sangat baik.  Hanya  saja  masyarakat  tidak  mengetahui  dan  tidak  paham  karena tidak  adanya  sosialisasi.  Tahapan  sosialisasi Qanun  Hukum  Jinayat hanya  masih di sekitar  Banda  Aceh.  Sehingga  masyarakat Kecamatan  Pulau  Banyak tidak mengetahui dan memahami tetang Qanun Hukum Jinayat ini, karena tidak adanya sosialisasi, hanya  sebagian  kecil  yang  mengetahuinya  melalui media  sosial.  Jika saja Qanun  Hukum  Jinayat diterapkan  di Pulau  Banyak pasti  akan  diterima  oleh masyarakat setempat. 25
Faktor  masyarakat  tidak  memahami Qanun  Hukum  Jinayat juga disebabkan  karena  tidak  adanya  sosialisasi  tentang qanun tersebut.  Sosialisasi sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari  cara-cara  hidup,  norma  dan  nilai  sosial  yang  terdapat  dalam kelompoknya  agar  berkembang  menjadi  pribadi  yang  dapat  diterima  oleh kelompoknya. 26
Dalam  hal  ini  WH    juga  bertugas  dalam  mensosialisasikan qanun  di Aceh. Seperti yang diketahui saat ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11
24 Al-Mawardi. Al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah Addiniyyah, edisi ke 3, (Mesir: M atba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), hlm. 240.
25 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Arianto  sekretaris mukim  Desa  Pulau  Balai  pada tanggal 22 November 2107.
26 Soejono, penegakan hukum dalam sistem pertahanan sipil, cet.1 (Bandung: Karya Nusantara, 1998), hlm. 45.
Tahun  2006  Tentang  Pemerintahan  Aceh,  tugas  dan  kewenangan Wilayatul
Hisbah mempunyai tugas sebagai berikut: 27
a. Sosialisasi b. Pengawasan c. Pembinaan d. Penyidikan e. Pelaksanaan hukuman.
Sosialisasi  merupakan  tugas Wilayatul  Hisbah yang  disebutkan  dalam keputusan  Gubernur  Aceh  Nomor  1  Tahun  2004  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  a  yang berbunyi:  “ memberitahukan  kepada  masyarakat  tentang  adanya  peraturan perundang-undangan  di  bidang  syar i’at  Islam” .  Namun sangat  disayangkan  di Kecamatan  Pulau  Banyak tidak  ada  sosialisai  tentang Qanun  Hukum  Jinayat. Seperti  ungkapan  yang  disampaikan  oleh  Bapak  Musdar Sekcam Pulau  Banyak, bahwa sampai  saat  ini  kami  dari Kecamatan  Pulau  Banyak yang  juga  termasuk dalam Provinsi Aceh tidak mendapatkan sosialisasi tentang pemberlakuan Qanun Hukum  Jinayat, harusnya  ada  pemberitahuan  seperti  bentuk  surat  untuk  setiap kecamatan.  Jika  ada pemberitahuan  di  tingkat  kecamatan, maka  akan disosialisasikan  kepada  setiap  desa  di Kecamatan  Pulau  Banyak dengan  cara menempel pemberitahuan tentang pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di setiap tempat-tempat yang dapat menjangkau masyarakat, seperti di mading kantor desa, mading kantor camat, mading puskesmas, sekolah-sekolah, dan warung-warung.
Kecamatan  Pulau  Banyak  merupakan  daerah  yang  banyak  dikunjungi oleh  para  pelancong  karena  pantainya  yang  bersih  dan  pulau-pulaunya  yang banyak.  Berbagai  budaya-budaya  yang  datang  dari  para  wisata, baik  turis
27 Khairani, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam..., hlm 35.
internasional  ataupun  lokal  (seperti  dari  medan)  yang  bertentangan dengan s yari’at  Islam ,  contohya pakaian  yang tidak sesuai deng an syari’at  I slam. Qanun Hukum  Jinayat juga  wajib  diterapkan  di Kecamatan  Pulau  Banyak, karena banyaknya tantangan sebagai tempat wisata yang dikunjungi oleh  negara-negara luar negeri  dan mancanegara. Maka sebaiknya qanun ini menyentuh Kecamatan Pulau  Banyak agar  dapat  mengatasi  hal-hal  yang  dianggap  biasa  saja, karena  ini merupakan  daerah  wisata.  Contohnya,  seorang  laki-laki  dan  perempuan  duduk berdamping-dampingan dan bermesra-mesraan di pantai-pantai, karena ini adalah tempat  wisata  maka  mereka  menganggap  itu  hal  yang  wajar  dilakukan,  lain  lagi halnya dengan judi dan khamar banyak terjadi. 28
Bapak Sekdes Pulau Baguk mengatakan bahwa secara bernegara kita perlu aturan. Agar masalah  yang terjadi di dalam masyarakat dapat teratasi, contohnya seperti  yang  baru-baru  saja  terjadi  sekarang  yaitu  pelecehan  seksual  yang dilakukan  oleh  ayah terhadap  anak  tirinya.  Jika  ada  kejadian-kejadian  yang melanggar  aturan  hukum  seperti itu,  penanganan  yang  dilakukan  dalam menyelesaikan  kasus  tersebut sangatlah  terbatas/minim  di Kecamatan  Pulau Banyak, maka dengan adanya Qanun Hukum Jinayat diharapkan dapat menangani kasus-kasus yang terjadi.
Qanun  Hukum  Jinayat sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  di Kecamatan Pulau Banyak yang merupakan kampung terpencil dan jauh dari pusat kota, selain itu kecamatan ini juga dikenal sebagai tempat wisata, maka dengan adanya Qanun
28 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Musdar  Sekcam Pulau  Banyak pada  tanggal  22 November 2017.
Hukum  Jinayat dapat  mengurangi  terjadinya  kejahatan-kejahatan  serta  para pelancong  yang  datang  tidak  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar hukum jinayat atau tidak sesuai dengan s yari’at Islam.  Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat di Kecamatan  Pulau  Banyak  belum  sampai, sehingga  tidak  adanya penerapan  dan  pelaksanaan Qanun  Hukum  Jinayat.  Walaupun  di  daerah  pusat kota  yang diketahui  sudah  menerapkan Qanun  Jinayat, tetapi  masih  banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, bagaimana halnya di Kecamatan Pulau Banyak yang  tidak  ada  penerapan Qanun  Hukum  Jinayat, pasti  banyak pelanggaran-pelanggaran  hukum  jinayat  yang  terjadi. Qanun  Hukum  Jinayat sangat  sesuai  jika  diterapkan  di Kecamatan  Pulau  Banyak, sehingga  masyarakat setempat tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar hukum jinayat. 29
Kepala  Dinas  Syari’at  Islam  Provinsi  Aceh  Bapak  Munawar  Jalil mengatakan  bahwa  sosialisasi  tentang  Qanun  Hukum  Jinayat  belum  maksimal sampai ke tingkat-tingkat kecamatan. Provinsi Aceh lebih memfokuskan kegiatan- kegiatan seosialisasi di tingkat kabupaten, sedangkan kecamatan merupakan tugas dari setiap kabupatennya. Dai’ perbatasan lah yang merupakan perpanjang tangan Dinas  Syari’at  Islam  untuk mensosialisasikan qanun  Aceh. Akibat  dari  tidak adanya  sosialisasi  tentang  Qanun Hukum  Jinayah,  membuat  masyarakat Kecamatan  Pulau  Banyak kurang  memahami ‘uqubat dari  pelanggaran  yang mereka  lakukan terhadap  sepuluh jarimah yang  diatur  dalam  Qanun  Hukum Jinayat. Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh akan segera  menyampaikan ke Dinas Syari’at  Islam  Kabupaten  Aceh  Singkil untuk  memaksimalkan  sosialisasi.
29 Hasil  wawancara  dengan Bapak  Jalil  sekdes  sekaligus  pj  Geucik  desa  Pulau  Baguk pada tanggal 21 November 2017.
Harusnya  kabupaten  kota  yang  lebih  fokus  dalam  menjangkau  wilayah-wilayah mereka. 30
Seperti  disebutkan  sebelumnya  bahwa, masyarakat Pulau  Banyak cenderung  tertutup  dan  merasa  berbeda  dari  wilayah-wilayah  induk  seperti Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh, dikarenakan jarak antara Kecamatan Pulau  Banyak  dengan  pusat  Kota  Banda  Aceh yang  jauh.  Hal  ini  berimbas  pada respon mereka terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ditambah lagi bahwa  regulasi-regulasi  tersebut  dicurigai  dibuat  tanpa  pertimbangan  dan perhitungan  yang  matang,  sehingga  sulit  untuk  diterapkan  di  wilayah-wilayah yang  berbeda.  Belum  lagi  perangkat  pelaksana  dan  pengawas  hukum  seperti Wilayatul  Hisbah, Satpol  PP,  dan  Mahkamah  Syari’ah  hanya  tersedia  di  tingkat Kabupaten, yaitu di Kabupaten Aceh Singkil.
Dilihat  dari  banyaknya  kejahatan-kejahatan yang  sering  terjadi  di Kecamatan  Pulau  Banyak terutama  kejahatan  judi, khamar,  ikhtilat,  dan  khalwat dikarenakan  tidak  adanya  kesadaran  hukum,  kurangnya  pemahaman  terhadap hukum,  tidak  ada  penerapan  hukum  dan  tidak  adanya  sosialisasi  terhadap  suatu hukum  khususnya Qanun  Hukum  Jinayat.  Sehingga  masyarakat  tidak  dapat memahami dengan baik isi dan manfaat dari Qanun Hukum Jinayat.
Seseorang  yang  paham  berarti  orang  yang  mempunyai  pengetahuan  yang banyak  dan  dapat  menerapkan  apa  yang  diketahuinya.  Pemahaman  hukum diartikan  sebagai  sejumlah  informasi  yang  dimiliki  seseorang  mengenai  isi
30 Hasil wawancara dengan Bapak Munawar A. Jalil kepal a Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh pada tanggal 12 Desember 2017.
peratutan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu  pengertian  terhadap  isi  dan  tujuan  suatu  peraturan  dalam  hukum  tertentu serta  manfaatnya  bagi  pihak-pihak  yang  kehidupannya  diatur  oleh  peraturan tersebut. 31 pemahaman  ini  biasanya  bisa  dilihat  melalui  sikap  mereka  terhadap tingkah laku sehari-hari.
Masih banyak masyarakat tidak paham tentang Qanun Jinayat dilihat dari banyaknya  masyarakat  yang  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  pasal-pasal yang diatur dalam Qanun Jinayat. Sebagai wilayah destinasi pariwisata, pengaruh dunia  luar  sangat  kuat  di Pulau  Banyak.  Pengaruh  ini  berimbas  kepada  respon, pemahaman,  serta  kesadaran  mereka  terhadap  hukum,  aturan  agama  maupun aturan lembaga syari’at.
Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi  titik  tolak  perhatian  adalah  manusia  itu  sendiri  sebagai  masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat  itu  sendiri,  hal  ini  akan  tampak  perilaku  masyarakat  dalam melaksananakan  atau  mempraktekkan  kesadaran  hukum  ke dalam  dirinya,  yaitu pelaksanaan  aturan,  ketentuan  perundang-undangan  dalam  kaitannya  dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan. 32
Pada  umumnya  kesadaran  hukum  dikaitkan  dengan  ketaatan  hukum  atau efektivitas  hukum.  Artinya  kesadaran  hukum  berkaitan  dengan  masalah  apakah
31 Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung: Alumni,1993), hlm. 41.
32 A W. Widjaja, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1982), hlm. 18.
ketentuan  hukum  itu  benar-benar  berfungsi  atau  tidak  dalam  masyarakat.  Agar terjadi  suatu  keserasian  yang  profesional  antara  hukum  yang  diterapkan  dengan kesadaran  hukum  dari  masyarakat  umum,  maka  peraturan  itu  sendiri  harus rasional  dan  dilaksanakan  dengan  prosedur  yang  teratur  dan  wajar.  Kesadaran hukum merupakan  konsep  dalam  sosiologi  hukum  yang  memiliki  berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan. 33
Menurut Soekanto, ada empat indikator dari kesadaran hukum yaitu:
a. Pengetahuan hukum
b. Pemahaman hukum
c. Sikap hukum
d. Perilaku hukum 34
Maka  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  diperlukan  adanya sosialisasi,  pembinaan  maupun  penyuluhan-penyuluhan  agar  warga  masyarakat benar-benar  mengetahui  dan  memahami  kegunaan  atau  manfaat  dari  peraturan hukum, sehingga  mereka  memberikan  respon  yang  baik  terhadap  hukum  dan warga  masyarakat  dengan  sukarela  mentaati  dan  mematuhi  peraturan  hukum tersebut.  Maka  diharapkan  sosialisasi  tentang  Qanun  Hukum  Jinayat  lebih ditingkatkan  agar kesadaran  hukum masyarakat  meningkat,  dengan  begitu
33 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 13. 34 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 1982), hlm. 157.
masyarakat  dapat  memahami  dengan  baik  tentang  Qanun  Hukum  Jinayat.  Jika masyarakat  tidak  dapat  memahami  qanun  tersebut  maka  masyarakat  akan memberikan respon  yang kurang baik pula. Akibat respon yang kurang baik dari masyarakat Pulau  Banyak terhadap Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  tentang Hukum  Jinayat berdampak  pada  perilaku  masyarakat  yang  menyimpang  dari ketentuan- ketentuan  syari’at  Islam  dan  ketentuan -ketentuan  yang  diatur  dalam Qanun Hukum Jinayat, seperti zina, pelecehan seksual, khalwat, ikhtilat, judi dan khamar.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
Abdul  Majid, Syari’ at Islam dalam Realita Sosial, Banda Aceh: Yayasan  Pena & Ar-Raniry Press, 2007.
Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.
Alo Liliweri, Prasangka dan Konflik, Bandung: Pelangi Aksara, 2005.
Alyasa’  Abu bakar, Syari’ at  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam; Paradigma,  Kebijakan  dan  Kegiatan, Banda  Aceh:  Dinas  Syari’at  Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
Alyasa’  Abu  Bakar, Sekilas  Syari’at  Islam  di  Aceh, Banda  Aceh:  Dinas  Syari’at Islam Provinsi Aceh, 2009.
Alyasa’  Abu bakar, Bunga  Rampai  Pelaksanaan  Syari’at  Islam;  Pendukung Qanun  Pelaksanaan  Syari’at  Islam , Banda  Aceh: Dinas  Syari’at  Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
A  W.  Widjaja, Kesadaran  Hukum  Manusia  dan  Masyarakat  Pancasila, Jakarta: CV. Era Swasta, 1982.
Henry  Arianto, Hukum  Responsif  dan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia, Lex Jurnalica,  Vol.  2.  No.  2.  April,  2010,  Jakarta:  Universitas  Esa  Unggul, 2010.
Jabbar Sabil,  dkk. Syari’at  Islam  di  Aceh  Problematika  Implementasi  Syari’ah , Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh, 2009 .
Kamaruzzaman  Bustaman  Ahmad, Aceh-Post  Tsunami,  Kaukaba,  Banda  Aceh, 2014.
Kartini Kartono, Psikologi Umum, Bandung: Alumni, 1984.
Khairani, Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syari ’ at Islam (Refleksi 10 T ahun Berlakunya Syari’at Islam di Aceh), Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2014.
Koentjaraningrat, Kebudayaan,  Mentalitet dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia, 1980.
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
al-Mawardi. Al-ahkam al-sultaniyah wa al-wilayah a-diniyyah, edisi ke 3, Mesir: Matba’ah Mustafa al -Babi al-Halabi, 1973.
Mohammad daud ali, asas-asas hukum islam, jakarta:CV. Rajawali,1991.
Muhammad  Ali, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Moderen, Jakarta:  Pustaka Amani, 2016.
Muhajir Al-Fairusy, Singkil; Sejarah, Entitas dan Dinamika Sosial, Bali: Pustaka Larasan, 2016.
Muhibbuththabary, Wilayat al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi), Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010.
Mustafa  Hasan,  Beni  Ahmad  Saebani, Hukum  Pidana  Islam;  Fikh  Jinayat, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
M.  Hariwijaya  dan  Bisri  M.  Djaelani, Teknik  penulisan  skripsi  dan  thesis, Landasan  Teori  Hipotesis  Analisa  Data  Kesimpulan, Yogyakarta:  Zenith Publisher, 2016.
Otje Salman, Kesadaran Hukum  Masyarakat Terhadap Hukum  Waris, Bandung: Alumni,1993.
Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Hukum  Jinayah,  Pemerintah  Aceh: Banda Aceh.
Sabian  Usman, Menuju  Penegakan  Hukum  Responsif, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010.
Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali, 1991.
Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: Rajawali Pres, 1982.
Soerjono  Soekanto, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum, Jakarta:  PT  Raja Grafindo Prasada, 1997.
Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
Syahrizal,  dkk. Dimensi  Pemikiran  Hukum  dalam  Implementasi  Syariat  Islam  di Aceh, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014.
Philipe  Nonet  dan  Philip  Selznick, Hukum  Responsif,  terj.  Raisul  Muttaqien,
Bandung: Nusa Media, 2015.