## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), Februari 2022, 212-218 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i1.2015

## Pembiayaan Pendidikan Formal Tingkat Dasar
Kemal Masjhur * , Neti Karnati Universitas Negeri Jakarta *correspondence email: dakotatua@gmail.com
Abstrak. Menurut  amanat  konstitusi  pemerintah  wajib  menyediakan  pendidikan  bagi  warganegara.  Untuk  menyediakan pendidikan yang bermutu, dibutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Anggaran pendidikan 20% dari APBN belum memadai agar terselenggarakan pendidikan  bagi  seluruh warga  negara  yang  berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pihak  masyarakat (swasta) diharapkan untuk  berperan-serta  dalam  penyelenggaraan  pendidikan. Pemerintah  memberi  bantuan  dana  untuk pembiayaan  bagi sekolah swasta yang memerlukannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kulaitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dilengkapi dengan wawancara dan pengamatan, untuk melihat kondisi yang terjadi. Sumber- sumber pembiayaan bagi lembaga pendidikan formal tingkat dasar terdiri dari iuran, bantuan pemerintah (BOS) dan bantuan dari masyarakat. Tetapi tidak semua sekolah tingkat dasar dapat memanfaatkan tiga sumber pembiayaan tersebut. Sekolah negeri tidak menarik  iuran,  sekolah  swasta  ada  yang  tidak  atau  belum  mendapatkan  BOS.  Berdasarkan  sumber-sumber  pendanaan  tersebut, sekolah  menyusun  perkiraan  penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas.  Kemudian  menyusun  neraca  proforma,  untuk  melihat keuntungan  atau  kerugian,  yang  akan  dialami.  Setelah  itu,  sekolah  sudah  memiliki  pedoman  pelaksanaan  anggaran  yang  sering disebut RAPBS.
Kata kunci: Pembiayaan sekolah, Sekolah dasar, Sumber.
Abstract. According to the constitutional mandate, it is obligatory to provide education for citizens. To provide quality education, a  large  amount  of  funding  is  needed.  The  education  budget  of  20%  of  the  APBN  is  not  sufficient  to  provide  education  for  all citizens  who  have  the  right  to  education.  The  private  sector  is  expected  to  participate  in  providing  education.  The  government provides  financial  assistance  to  support  private  schools  that  need  it.  The  research  was  conducted  qualitative  methods.  Data collection  was carried  out  through  literature  study, then  completed  with interviews  and observations, to  see  the conditions  that occurred.  Funding  sources  for  basic  level  formal  education  institutions  consist  of  school  tuition,  government  assistance  (BOS) and assistance from  the  community.  However, not  all elementary  schools can  take  advantage  of these  three  sources of funding. Public schools do not charge tution, there are private schools that have not or have not yet received BOS. Based on these sources of funds, schools prepare estimates of cash receipts and disbursements. Then a pro forma balance statement is prepared, to see the profit or loss that will be experienced. After that, schools already have budget implementation guidelines or RAPBS.
Keywords: Elementary school, School funding, Sources.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  sebuah  sistem  terencana  untuk membentuk  suasana  dan  proses  belajar  atau  pelatihan agar pesertanya dapat mengembangkan potensi diri yang dierlukan dirinya dan masyarakat (Hamdani, 2011). Bagi suatu  bangsa,  pendidikan  merupakan  proses  yang sengaja  dilakukan  untuk  merubah  sumber  daya  manusia bangsa  tersebut  ke  arah  yang  lebih  baik,  sehingga akhirnya  menjadi  masyarakat  yang  sejahtera  dan makmur.  Pentingnya  pendidikan  suatu  bangsa  juga diyakini oleh bangsa Indonesia. Dalam pasal 31 Undang- undang  Dasar  1945  dinyatakan  bahwa  (1)  setiap  warga negara  berhak  mendapat  pendidikan,  (2)  setiap  warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah  wajib  membiayainya.  Meski  pemerintah wajib membiayai pendidikan warga negara, tidak semua warga  menikmati  pendidikan  yang  dibiayai  pemerintah; baik  karena  tidak  atau  belum  mendapatkan  akses ataupun  memilih  untuk  mendapatkan  pendidikan  dari pihak yang dikelola masyarakat. Untuk dapat memberikan  pendidikan  pada  suatu  bangsa,  tentunya dibutuhkan  biaya.  Lebih  jauh  lagi,  untuk  dapat memberikan  pendidikan  yang  bermutu  sangat  baik,
tentunya  membutuhkan  biaya  pendidikan  yang  tidak sedikit.  Pertanyaannya,  bagaimana  peran  pemerintah dalam  menyediakan  pendanaan  pendidikan  agar  warga negaranya, bisa mendapatkan pendidikan  yang bermutu. Apabila  jasa  pendidikan  dilihat  sebagai  produk,  maka pendidikan  memiliki  2  (dua)  kelompok  pelanggan. Kelompok  pelanggan  pertama  adalah  penikmat  atau pengguna  jasa  pendidikan,  yaitu  peserta  didik.  Kedua, adalah  kelompok  pembeli  yang  tidak  menikmati,  yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah (Kotler, 1975).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  48  tahun  2008  Tentang  Pendanaan  Pendidikan, diterangkan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan pendanaan pendidikan  adalah  penyediaan  sumberdaya  keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.  Menurut  Matin  (2014),  biaya  pendidikan adalah  seluruh  pengeluaran,  berupa  uang,  dan  bukan uang,  sebagai  ungkapan  rasa  tanggung-jawab  semua pihak  (masyarakat,  orang  tua  dan  pemerintah)  terhadap pembangunan,  agar  tujuan  yang  dicita-citakan  tercapai dengan  efektif  dan  efisien,  yang  diperoleh  berbagai

## Kemal Masjhur dan Neti Karnati, Pembiayaan Pendidikan Formal Tingkat Dasar
sumber,  dipelihara,  dikonsolidasikan,  dan  dikelola, sehingga  dapat  digunakan  dengan  tepat-guna  dan berdaya-guna.  Selanjutnya  menurut  Matin,  barang  atau jasa  yang  diterima  tidak  dianggap  biaya  pengeluaran uang.  Namun  barang  dan  jasa  yang  dikeluarkan  juga dapat  dinilai  dengan  uang,  karena  proses  produksinya juga  membutuhkan  sumber-sumber  daya  dan  dana. Misalnya  barang  yang  dipakai  pun  membutuhkan  biaya alat  atau  bahan  produksi,  sedangkan  penyediaan  jasa juga  memerlukan  biaya  untuk  waktu  dan  biaya  alat produksi untuk penyediaan jasa yang diberikan. Dengan demikian,  biaya  merupakan  pengorbanan  ekonomi  yang diukur  dengan  satuan  uang  (Ferdi,  2013).  Hal  ini  juga disampaikan  oleh  Matin  bahwa  jika  sumbangan  orang tua  diperhitungkan,  besarnya  antara  30%  sampai  45% dari anggaran rutin dari pemerintah (Matin, 2014).

## METODE
Data  dikumpulkan  melalui  studi  literatur,  yang merupakan salah satu cara pengumpulan data pendekatan  metode  kualitatif  (Creswell  &  Creswell, 2018).  Penelusuran  literatur  dengan  sumber  berbagai acuan  yang  terdiri  atas  buku,  peraturan  perundangan, artikel,  situs  web  yang  kemudian  deskripsikan. Penelitian  dilaporkan  secara  deskriptif,  yaitu  metode yang  digunakan  untuk  menganalisa  hasil  tetapi  tidak digunakan  untuk  membuat  kesimpulan  yang  lebih  luas (Sugiyono,  2019).  Untuk  melengkapi,  wawancara  dan pengamatan dilakukan untuk informasi pendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan
Menurut Hamdani (2011), sumber-sumber pembiayaan  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga,  yaitu pemerintah,  baik  pusat  dan  daerah,  orang  tua/peserta didik dan masyarakat. Sementara menurut Permendikbut No.  44  tahun  2012,  sumber  dana  pendidikan  adalah pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat. Menurut  Kotler  (1975)  para  orang  tua,  badan-badan pemerintah,  dan  para  dermawan  telah  bermurah  hati dalam  pengeluaran  mereka  pada  sistem  sekolah  negeri maupun  swasta.  Dengan  demikian,  sumber  pendanaan pendidikan  berasal  dari  pemerintah,  baik  pusat  maupun daerah,  dan  masyarakat,  baik  yang  berkaitan  langsung dengan  peserta  didik  maupun  tidak  berkaitan  langsung. Pendidikan  suatu  bangsa  merupakan  tanggung  jawab seluruh  bangsa.  Oleh  karena  itu  selayaknya  setiap bangsa  menaruh  perhatian  yang  cukup  besar  terhadap pendidikan.  Standar  normatif  UNESCO  untuk  biaya pendidikan  adalah  15%  dari  belanja  suatu  negara (Hanson,  2021).  Amanat  UUD  1945,  Indonesia menerapkan  standar  yang  lebih  tinggi,  yaitu  20% masing-masing dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Baru beberapa daerah yang mengalokasikan 20%  dari  APBD  untuk  pendidikan.  DKI  misalnya, membelanjakan lebih dari 22% APBD untuk pendidikan,
sementara  beberapa  daerah  lain,  walaupun  belum mencapai, sudah mendekati 20% (RAN, 2021).
Sebagai  perbandingan,  bisa  dilihat  kasus  di Amerika  Serikat  (AS).  Sebagai  salah  satu  negara  yang sudah  maju,  AS  hanya  menganggarkan  11.6%  dari belanja  nasionalnya  untuk  pendidikan  (Hanson,  2021). Sebelum  pendidikan  tinggi,  siswa  di  AS  harus menjalankan pendidikan di sekolah dasar dan menengah selama  duabelas  tahun,  atau  disebut  disebut  juga  dari kelas  pertama  sampai  kelas  duabelas  ( Understanding The  American  Education  System ,  2021).  Serupa  dengan Indonesia  yang  menerapkan  sistem  pendidikan  duabelas tahun,  tingkat  SD,  SMP  dan  SMA.  Sebagai  catatan, anggaran  20%  APBN  tidak  saja  untuk  kepentingan pendidikan  dasar  dan  menengah,  tetapi  juga  termasuk pendidikan  tinggi  (Kemdikbud,  2021).  Anggaran pendidikan AS sepenuhnya dialokasikan untuk pendidikan  tingkat  dasar  dan  menengah,  sehingga pendidikan  tersedia  untuk  semua  warga  negara. Anggaran  pendidikan  di  Indonesia  berasal  dari  APBN dan  APBD,  di  Amerika  Serikat,  sekolah  dibiayai  oleh pemerintah  yang  terdiri  atas  pemerintah  federal, pemerintah negara bagian dan pemerintah setempat yang langsung dialokasikan dari penerimaan pajak. Pembiayaan  terbesar  disediakan  oleh  pemerintah setempat  dengan  menggunakan  penerimaan  terutama dari  pajak  properti  yang  merupakan  sumber  utama pemerintah  setempat  yang  bersangkutan  (Youngman, 2016).  Selanjutnya,  pembiayaan  dari  pemerintah  negara bagian  berasal  dari  pajak  penjualan  dan  pajak pendapatan,  sedangkan  dari  pemerintah  federal  berasal dari  pajak  pendapatan  (Rice  et  al.,  2020).  Namun  ini juga  tidak  berarti  semua  biaya  pendidikan  tertutupi, masih  ada  sekolah  yang  kekurangan  sumber-sumber sehingga dapat merugikan kualitas pendidikan disekolah tersebut,  seperti  ditinggalkan  guru  yang  kompeten (Kotler & Levy, 1969; Rinehart, 1993).
Demikian  pula  dengan  Indonesia,  walaupun pemerintah pusat telah mengalokasikan 20% dari APBN dan  tiap  pemerintah  daerah  sudah  manganggarkan hampir  20%  dari  masing-masing  APBD  untuk pendidikan,  jumlah  tersebut  belum  mencukupi  seluruh pembiayaan pendidikan di  Indonesia. Pemerintah belum bisa  memberi  kesempatan  kepada  semua  warga  negara yang  berhak  atas  pendidikan  untuk  menjadi  peserta didik, di sekolah-sekolah negeri. Peran pihak masyarakat masih  dibutuhkan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan. Untuk itu pihak pemerintah memberi bantuan pembiayaan kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta (AdminSMP, 2021). Di Indonesia, pemerintah mewajibkan warga negara untuk mendapatkan pendidikan  selama  sembilan  tahun.  Menurut  PP  No.  47 2008,  wajib  belajar  diselenggarakan  pada  jalur pendidikan  formal,  pendidikan  nonformal  maupun pendidikan informal, yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan  dasar  yang  meliputi  SD  atau  MI,  SMP  atau MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
Besarnya  porsi  anggaran  pendidikan  pada  APBD pemerintah  DKI,  memungkinkan  Pemerintah  Daerah DKI  untuk  melaksanakan  wajib  belajar  dua  belas  tahun bagi  warganya  (Husin,  2010).  Sementara,  di  beberapa daerah  lain,  pendidikan  setingkat  sekolah  menengah atas,  SMA  &  SMK,  masih  belum  bisa  dibebaskan  dari iuran  (Kompas.com,  2017).  Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  warga  negara  Indonesia  yang  menjadi  peserta didik di tingkat dasar dapat menikmati pendidikan bebas iuran,  apabila mereka mengenyam pendidikan formal di sekolah  yang  dikelola  pemerintah.  Sedangkan  mereka yang  mengikuti  pendidikan  formal  di  sekolah  yang dikelola  masyarakat,  juga  dapat  menerima  atau mendapatkan bantuan untuk pendidikan.

## Sumbangan Pembinaan Pendidikan
Tidak  ditemukan  batasan  yang  jelas  mengenai Sumbangan  Pembinaan  Pendidikan  (SPP).  Jika  dilihat konsep  hubungan  yang  terjadi,  dimana  pemberi  layanan pendidkan  adalah  produsen,  maka  untuk  mendapatkan layanan  dari  produsen,  pelanggan  harus  membeli  atau membayar iuran agar dapat menikmati  layanan tersebut. Sementara,  konsumen  atau  pelanggan  adalah  pembeli dan  penikmat  layanan  yang  disediakan  oleh  produsen atau  penyedia  layanan.  Di  dunia  pendidikan  umumnya, khususnya  di  tingkat  dasar,  penerima  layanan (client) pendidikan atau peserta didik bukanlah pembeli layanan, melainkan  hanya  sebagai  penikmat  layanan.  Pembeli layanan  pendidikan  ada  bermacam-macam,  yang  paling umum  adalah  orang  tua  peserta  didik  dan  pemerintah. Selain  itu,  tidak  jarang  pembeli  layanan  pendidikan adalah  masyarakat  umum  yang  terdiri  atas  para dermawan,  baik  perorangan  maupun  berbadan  hukum, baik  secara  individual  maupun  berkelompok,  seperti yayasan,  lembaga-lembaga  non-pemerintah,  orang  tua asuh, dan lain-lain.
Di sekolah negeri Indonesia, pembeli jasa layanan pendidikan  umumnya  adalah  pemerintah,  pusat  maupun daerah.  Namun  karena  pemerintah  belum  bisa  membeli keseluruhan pendidikan untuk peserta didik, maka masih bagian  dari  iuran  harus  ditanggung  oleh  peserta  didik dan/atau  orang-tua/wali  atau  pihak  lain  (Kompas.com, 2017).  Porsi  iuran  yang  ditagihkan  kepada  penerima layanan  atau  peserta  didik  ini  dikenal  dengan  istilah Sumbangan  Pembinaan  Pendidikan  (SPP).  Namun,  di sekolah  milik  pemerintah,  SPP  hanya  boleh  ditarik  di tingkat  menengah  atasa,  yaitu  SMA,  SMK  dan  yang sederajat,  tidak  di  tingkat  pendidikan  yang  lebih  rendah seperti SMP dan SD. Untuk sekolah tingkat dasar, iuran yang  seharusnya  ditagihkan  kepada  peserta  didik, ditanggung  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian,  peserta pendidikan  formal  di  tingkat  dasar,  sudah  mendapatkan pendidikan  tanpa  harus  membayar  iuran.  Di  sekolah milik pemerintah, besarnya SPP yang ditagihkan kepada peserta  didik  di  sekolah  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah,  ditetapkan  dalam  berdasarkan  Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayan
dengan Menteri Keuangan. Besarnya sekitar antara 20% sampai  dengan  25%  dari  anggaran  rutin  pemerintah (Matin,  2014).  Sedangkan  di  sekolah  swasta,  iuran  atas pelayanan  pendidikan  umumnya  juga  disebut  SPP. Besarnya  SPP  di  sekolah  swasta  ditentukan  oleh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut.

## Bantuan Operasional Sekolah
Sekolah negeri dan swasta yang memenuhi syarat, mendapatkan  dana  rutin  dari  pemerintah  yang  masuk dalam  program  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS). Program  yang  merupakan  komitmen  pemerintah  untuk pendidikan  ini,  telah  disalurkan  sejak  2005  (Suhardi, 2020). Awalnya program ini bertujuan untuk mempermudah  akses  pendidikan  bagi  masyarakat, sehingga  pada  sepuluh  tahun  pertama  dapat  dilihat semakin  banyak  siswa  miskin  yang  mendapatkan pendidikan  (The  World  Bank,  2015).  Sampai  saat  ini anggaran yang disediakan telah mengalami perkembangan,  bersamaan  dengan  hal  tersebut,  tujuan program  BOS  lebih  kepada  upaya  peningkatan  mutu pembelajaran bagi peserta didik.
Program  BOS  sendiri  bisa  diikuti  oleh  semua sekolah, negeri dan swasta, yang senantiasa memperbarui  data  sekolah  melalui  Data  Pokok Pendidikan  (Dapodik).  Khusus  untuk  sekolah  swasta, untuk mengikuti program BOS, sekolah yang bersangkutan  telah  memiliki  ijin  pendirian/operasional dan  telah  melakukan  proses  pembelajaran  secara  aktif (AdminSMP,  2021).  Program  BOS  terdiri  atas  3  (tiga) jenis  program;  (1)  program  BOS  Reguler,  untuk  semua sekolah  yang  memenuhi  kriteria  di  atas,  (2)  program BOS  Afirmasi,  khusus  untuk  sekolah  di  daerah tertinggal,  terakhir  (3)  program  BOS  Prestasi  untuk sekolah  berprestasi  di  daerah  masing-masing.  Namun, sejak tahun 2020 BOS Prestasi disalurkan hanya kepada sekolah-sekolah  berprestasi  di  daerah  yang  ditentukan oleh Kemendikbud melalui Permendikbud No. 24 tahun 2020, yang saat ini dikhususkan untuk daerah tertinggal, terdepan,  dan  terluar  (3T)  di  Indonesia  (AdminSMP, 2021).  Dalam  Permendikbud  No  6  2021,  dana  BOS Reguler bisa membantu sekolah sebagai dana pendukung (1)  penerimaan  peserta  didik  baru;  (2)  pengembangan perpustakaan;  (3)  pelaksanaan  kegiatan  pembelajaran dan  ekstrakurikuler;  (4)  pelaksanaan  kegiatan  asesmen dan evaluasi pembelajaran; (5) pelaksanaan administrasi kegiatan  sekolah;  (6)  pengembangan  profesi  guru  dan tenaga  kependidikan;  (7)  pembiayaan  langganan  daya dan jasa; (8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; (9)  penyediaan  alat  multimedia  pembelajaran;  (10) penyelenggaraan  kegiatan  peningkatan  kompetensi keahlian; (11) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau (12) pembayaran  honor.  Walapun  masih  bisa  melakukan pungutan,  sekolah  penerima  dana  BOS  harus  berhati- hati.  Pungutan  yang  dilakukan  tidak  boleh  digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah dibiayai
menggunakan  dana  BOS  (Maulipaksi,  2017).  Dengan demikian  tidak  ada  kegiatan  yang  dilakukan  sekolah dengan biaya yang tumpang tindih sumbernya. Sehingga ada  yang  berpendapat  karena  besaran  BOS  kecil,  tetapi tidak  boleh  memungut  dari  orang  tua,  sekolah  menjadi tidak leluasa (Ngadirin, 2011).

## Sumbangan Masyarakat
Sejak  tahun  2016,  melalui  permendikbud  No.  75 tahun  2016,  pemerintah  memberikan  landasan  untuk dibentuknya  komite  sekolah.  Peran  Komite  Sekolah, adalah  untuk  membantu  sekolah  dalam  kegiatan pendidikan.  Salah  satu  dukungan  dari  Komite  Sekolah antara lain penggalangan sumber-sumber untuk pelaksanaan  pendidikan,  termasuk  dana  (Megawaty  et al.,  2021).  Selain  itu,  mungkin  di  beberapa  sekolah masih  ditemukan  Badan  Pembantu  Penyelenggara Pendidikan  (BP3)  atau  Persatuan  Orang-tua  Murid  dan Guru  (POMG).  BP3  dan  POMG  juga  seringkali mendukung  kegiatan  dengan  penggalangan  dana,  yang pada  dasarnya  tidak  boleh  lebih  besar  dari  SPP  yang diberlakukan. Pada kenyataannya tidak sedikit sumbangan  yang  dikumpulkan  lebih  besar  dengan  dalih sumbangan  sukarela  (Matin,  2014).  Dana  yang dikumpulkan  tersebut  dikelola  oleh  BP3  atau  POMG. Menurut  Matin  sumbangan  semacam  ini  sulit  ditelusuri baik  jumlah  maupun  penggunaannya.  Tetapi  sebetulnya pihak  sekolah  dapat,  dan  sudah  selayaknya  mengawasi, penggunaan  dana  tersebut,  karena  dana  yang  tersebut dikumpulkan  atas  nama  sekolah  yang  bersangkutan, karena menurut Permendikbud No. 75 2016, pengumpulan  dana  harus  dilakukan  dengan  persetujuan pihak  sekolah.  Mekanisme  pengawasan  bisa  dilakukan dengan  laporan  berkala,  dan  pengajuan  proposal  untuk penggunaan  dana,  yang  harus  disetujui  pihak  sekolah. Dengan  demikian  diharapkan,  walaupun  sumbangan sukarela,  dapat  diawasi  jumlah  dan  penggunaannya sehingga  penyimpangan  dapat  dihindari.  Bahkan, sebagai hasil perkembangan teknologi digital, pengawasan  dapat  dilakukan  melalui  aplikasi,  seperti antara lain yang dikembangkan oleh sebuah SMK negeri (Megawaty et al., 2021).
Perencanaan  Anggaran  dan  Belanja  Lembaga Pendidikan
Setiap organisasi harus melakukan fungsi keuangan dimana dana harus dikumpulkan, dikelola dan dianggarkan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  bisnis  yang sehat  (Kotler  &  Levy,  1969).  Perencanaan  ini  akan memberikan panduan untuk membimbing, mengkordinasi  dan  mengawasi  tindakan  atau  langkah yang  diambil  organisasi.  Ada  dua  aspek  penting  dalam perencanaan  keuangan,  yaitu  perencanaan  kas (cash planning) dan perencanaan keuntungan (profit planning) (Gitman, 2009).

## Perencanaan Kas
Perencanaan kas atau penganggaran kas merupakan  neraca  yang  memuat  perkiraan  masuk  dan keluar  kas.  Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan adalah  menyusun  perkiraan  penerimaan.  Kemudian dilanjutkan  dengan  menyusun  perkiraan  atau  alokasi pengeluaran.  Di  Indonesia,  walapun  prinsipnya  sekolah negeri dan sekolah swasta kurang lebih sama, tetapi ada perbedaan pada mekanisme proses perencanaan kas.

## Sekolah Negeri
Di  sekolah  dasar  negeri,  perencanaan  kas  dapat dimulai  dengan  menginventarisasikan  sumber-sumber dana  yang  akan  diterima.  Sekolah  negeri  umumnya menerima  dana  dari  pemerintah,  pusat  dan  daerah,  serta dari  masyarakat  luas.  Secara  rinci  sumber-sumber  yang dapat  diperkirakan  antara  lain  (1)  penerimaan  dari pemerintah  pusat,  termasuk  BOS,  (2)  penerimaan  dari pemerintah  daerah  tingkat  provinsi  dan  tingkat kabupaten/kota  (3)  sumbangan  masyarakat  (4)  hibah. Setelah  menginventarisasikan  penerimaan,  dilanjutkan dengan  menginventarisasikan  pengeluaran.  Inventarisasi pengeluaran  dapat  dilakukan  berdasarkan  kegiatan  yang ada.  Beberapa  kegiatan  di  antaranya  (1)  pembangunan gedung,  termasuk  unit  baru,  kelas  baru,  laboratorion, perpustakaan,  kantor,  ruang  praktek,  rumah  dinas,  (2) rehabilitasi  dan  pemeliharaan,  (3)  pengadaan  buku pelajaran,  (4)  pengadaan  peralatan  sekolah,  (5) pengadaan  pendidik  &  tenaga  kependidikan,  (6) pelatihan  &  pemgembangan  pendidik  &  tenaga kependidikan,  (7)  supervisi  &  evaluasi  pendidikan,  (8) operasi dan perawatan sekolah. Salah satu masalah yang sering  dihadapi  oleh  sekolah  adalah  terbatasnya  sumber daya.  Sumber  daya  seperti  tenaga,  sarana  &  prasarana, biaya, dan waktu untuk melaksanakan kegiatan terbatas. Oleh  karenanya,  perlu  dilakukan  penentuan  skala prioritas  pada  kegiatan-kegiatan  yang  menjadi  beban atau  pengeluaran.  Salah  satu  cara  menentukan  prioritas dari  kegiatan  adalah  dengan  mengevaluasi  kegiatan dengan  beberapa  kriteria.  Kriteria  yang  biasa  dipakai menurut  Matin  terdiri  atas  biaya,  nilai  tambah, efektivitas  &  efisiensi,  pemerataan  &  keadilan, kemudahan administrasi, pemenuhan persyaratan hukum, waktu, sosial budaya, lingkungan dan dukungan politik (Matin, 2014).

## Sekolah swasta
Di sekolah swasta, perencanaan kas atau anggaran kas  dapat  lebih  fleksibel  dan  lebih  dapat  mengikuti model  yang  diterapkan  oleh  organisasi  bisnis.  Perkiraan penerimaan  di  sekolah  swasta  terdiri  atas  (1)  iuran/SPP dan pungutan lain, (2) pemerintah, seperti BOS dan lain- lain,  (2)  sumbangan  komite,  BP3  &  POMG,  (4)  hibah, dan  (5)  pinjaman.  Untuk  dapat  membuat  perkiraan penerimaan  kas,  yang  pertama  harus  dilakukan  adalah membuat  perkiraan  penerimaan  atau  ‘penjualan’.  Untuk sebuah  lembaga  pendidikan,  penjualan  berarti  jumlah
pelanggan  yang  menerima  layanan  pendidikan.  Jadi, perkiraan  penjualan  dimulai  dengan  perkiraan  jumlah peserta didik dalam suatu periode ke periode perikutnya. Setiap  periode  harus  diulang,  karena  tiap  periode,  atau tahun  ajaran  untuk  sekolah  formal,  biasanya  terjadi fluktuasi  peserta  didik.  Fluktuasi  peserta  didik  terjadi disebabkan oleh penyusutan, misalnya karena masa studi selesai, dan penambahan, karena ada penerimaan peserta didik baru.
Satu  hal  yang  dipertimbangkan  adalah  jumlah peserta didik yang diperhitungkan dalam penerimaan kas adalah peserta didik  yang berbayar.  Ada sekolah swasta yang  memberikan  kesempatan  kepada  anak-anak  yang kurang  beruntung  untuk  mendapatkan  pendidikan  tanpa biaya.  Peserta  didik  kategori  ini  tidak  diperhitungkan dalam  perhitungan  penerimaan.  Berdasarkan  perkiraan penjualan,  maka  dapat  diperkirakan  penerimaan  kas. Berdasarkan  perkiraan  peserta  didik,  dapat  diperkirakan penerimaan  dari  iuran  dan  pungutan  lain  misalnya dengan  cara  jumlah  peserta  didik  yang  berbayar dikalikan  dengan  iuran  dan  pungutan  lain  kalau  ada. Untuk  membantu  sekolah  swasta,  pemerintah  memberi kesempatan  kepada  sekolah  swasta  untuk  menerima bantuan  seperti  BOS,  KIP  dan  PIP.  Bagi  sekolah  yang menerima  bantuan  pemerintah,  perkiraan  besaran pendapatan  dari  pemerintah  bisa  dihitung  berdasarkan jumlah  peserta  didik  yang  telah  memiliki  NISN.  Tetapi perlu diperhitungkan juga kemungkinan adanya penunggakan  pembayaran  iuran  di  satu  pihak,  atau keterlambatan  pencairan  dana  bantuan  pemerintah, maupun  penerimaan  lain  seperti  piutang,  yang diperkirakan akan diterima.
Permasalahan  ketidak-cukupan  antara  arus  uang masuk  dan  kegiatan  tidak  jarang  juga  dihadapi  oleh sekolah  swasta,  baik  yang  sementara,  maupun  yang berkelanjutan.  Dengan  demikian  sekolah  swasta  juga tidak  jarang  menghadapi  keterbatasan  sumber  daya. Tentunya  penentuan  prioritas  juga  perlu  dilakukan. Namun,  apabila  telah  disusun  skenario  alternatif,  maka penyesuaian  pun  akan  lebih  mudah  untuk  dilakukan. Untuk menghadapi ketidak-pastian, perkiraan neraca kas dibuat  dengan  beberapa  skenario.  Dimulai  dari  yang paling pesimis sampai yang paling optimis. Lebih bagus lagi kalau bisa dipersiapkan alternatif-alternatif perencanaan  dengan  simulasi  kondisi  yang  berbeda. Misalnya perencanaan untuk kondisi normal dan kondisi pandemi,  dan  lain-lain.  Pilihan-pilihan  perencanaan dengan  skenario-skenario  yang  berbeda  tersebut,  bisa jadi  alternatif  pada  saat  kondisi  tertentu  terjadi.  Selain penerimaan  tunai,  dalam  neraca  juga  dibuat  perkiraan pengeluaran  tunai.  Pengeluaran  tunai  mencakup  semua pengeluaran  dalam  periode  yang  telah  ditentukan. Biasanya  pengeluaran  tunai,  antara  lain,  terdiri  atas  (1) pembelian  tunai,  (2)  pelunasan  hutang,  (3)  pembayaran cicilan  dan/atau  sewa,  (4)  gaji  dan  upah,  (5)  pajak,  (6) pengeluaran  asset  tetap,  (7)  pembayaran  bunga pinjaman, dan (8) pembayaran pokok pinjaman. Melalui
neraca  anggaran  kas  dapat  dilihat  apakah  setiap  bulan selama  periode  yang  telah  ditentukan  akan  terjadi kekurangan  atau  surplus  kas.  Biasanya  angka  yang  di tunjukkan pada neraca merupakan angka akhir bulan.

## Perencanaan Keuntungan
Perencanaan  keuntungan  bergantung  pada  konsep accrual  basis untuk  memproyeksikan  laba  perusahaan dan  posisi  keuangan  secara  keseluruhan.  Dengan pendekatan, accrual  basis neraca  keuangan  dibuat berdasarkan  pendapatan  pada  saat  penjualan  dan mengakui  beban  biaya  pada  saat  terjadinya  (Gitman, 2009).  Keuntungan  dengan  menggunakan  neraca berdasarkan accrual  basis antara  lain  (1)  pendapatan dicatat  ketika  perusahaan  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  penagihan  atas  kegiatan  usahanya  seperti penjualan jasa/barang, tanpa perlu menunggu pembayaran diterima, (2) Beban atau biaya dicatat ketika perusahaan  sudah  memiliki  kewajiban  untuk  membayar meskipun  perusahaan  belum  melakukan  pembayaran (Rahayu, 2015). Dengan menggunakan neraca proforma, yang  memproyeksikan  atau  memperkirakan  neraca laporan  laba  rugi  dengan accrual  basis, manajamen dapat  memperkirakan  keuntungan  atau  kerugian  yang akan diterima. Secara sederhana, perencanaan keuntungan  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan laporan  keuangan  tahun  sebelumnya  dan  perkiraan penjualan  tahun  berikutnya.  Salah  satu  sekolah  yang menjadi  narasumber,  membuat  perkiraan  pengeluaran dengan  menambah  sekitar  3%  -  5%  dari  pengeluaran tahun  sebelumnya.  Untuk  sekolah  negeri,  dapat dijadikan  acuan  untuk  memperkirakan  apakah  semua kegiatan  yang  telah  masuk  daftar  prioritas  dapat dilaksanakan,  ataukah  diperlukan  pemenambahan  daftar kegiatan  anggaran,  atau  mungkin  harus  mengurangi daftar kegiatan. Sementara, untuk sekolah swasta, proses di  atas  berlangsung  di  tingkat  sekolah  dan/atau  badan pengelola  sekolah.  Sehingga  penyesuain  bisa  lebih mudah untuk dilakukan.

## Pelaksanaan Anggaran Pendidikan
Setelah  melakukan  proses  perencanaan  kas  dan keuntungan,  maka  sekolah  negeri  maupun  swasta  akan memiliki  pedoman  yang  disebut  sebagai  Rencana Pendapatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RAPBS).  RAPBS ini  yang  kemudian  dijadikan  pedoman  pelaksanaan anggaran  pendidikan  pengelolaannya  dalam  memenuhi kebutuhan  sekolah  selama  satu  tahun  anggaran,  yang didasarri  rencana  pengembangan  sekolah  dan  rencana operasional  tahunan  (Yulisa,  2019).  Semua  pengeluaran harus  dalam  rambu-rambu  atau  standar  yang  ditetapkan dalam  RAPBS.  Apabila  ada  ketidak-sesuaian,  apalagi yang  melebihi  standar  yang  ditentukan,  bisa  dilakukan perubahan  sesuai  skenario  yang  dibuat  pada  saat perencanaan. Namun apabila tidak ada rencana alternatif yang  sesuai  kondisi  yang  terjadi,  Langkah  baru  harus diputuskan oleh yang berwenang. Pelaksanaan anggaran
bisa  dilakukan  sesuai  prioritas  yang  telah  ditentukan. Namun  pelaporan  pelaksanaan  sebaiknya  dilakukan dalam  bentuk  yang  seragam,  baik  sekolah  negeri, maupun sekolah swasta, khususnya sekolah swasta yang mendapatkan dana dari pemerintah.

## SIMPULAN
Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah  dan  seluruh  warga  negara.  Setiap  warga negara  berhak  mendapatkan  pendidikan,  bahkan  wajib untuk  mendapatkan  pendidikan  dasar.  Pemerintah  wajib membiayainya,  agar  seluruh  warga  negara  bisa mengakses  pendidikan.  Namun  pendidikan  bermutu membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Anggaran  yang diberikan pemerintah untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN, namun dengan besaran APBN dan jumlah warga negara  yang  berhak  mendapatkan  pendidikan,  proporsi 20%  belum  memadai  untuk  memberikan  pendidikan. Dengan  demikian,  masih  dibutuhkan  peran  serta masyarakat  dalam  penyediaan  pendidikan.  Sebagai komitmen  pemerintah,  sekolah  swasta  juga  bisa mendapat bantuan dari pemerintah dalam penyelenggaraan  pendidikan,  antara  lain  melalui program BOS.

## DAFTAR PUSTAKA
AdminSMP.  (2021). Bantuan  Operasional  Sekolah,
Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan Nasional .  Direktorat  Sekolah  Menengah  Pertama. https://ditsmp.kemdikbud.go.id/bantuan- operasional-sekolah-komitmen-pemerintah-untuk- pendidikan-nasional/
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2018). Research Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage.
Ferdi,  W.  P.  (2013).  Pembiayaan  Pendidikan:  Suatu
Kajian Teoritis. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 19 (4), 565.
https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310 Gitman,  L.  J.  (2009). Principles  of  Managerial  Finance
(12th ed.). Pearson Prentice Hall.
Hamdani.  (2011). Dasar-dasar  Kependidikan .  Pustaka Setia.
Hanson,  M.  (2021). U.S.  Public  Education  Spending
Statistics . EducationData.Org. https://educationdata.org/public-education- spending-statistics
Husin,  M.  (2010).  Penuntasan  Wajib  Belajar  12  Tahun di  Provinsi  DKI  Jakarta. Jurnal  Pendidikan  Dan
Kebudayaan , 16 (1), 92–101. https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i1.435
Kemdikbud,  pengelola  web.  (2021). Pagu  Anggaran Kemendikbud  Tahun  2021  Sebesar  Rp81,5
Triliun . Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/
pagu-anggaran-kemendikbud-tahun-2021-sebesar-
rp815-triliun Kompas.com.  (2017). Sejumlah Sekolah  Diperkenankan Pungut SPP . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/233 23911/sejumlah.sekolah.diperkenankan.pungut.sp p Kotler, P. (1975). Marketing for Nonprofit
Organizations (1st ed.). Prentice-Hall, Inc. Kotler, P., & Levy, S. J. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing , 33 (1), 10–15. https://doi.org/10.1177/002224296903300103 Matin.  (2014). Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan: Konsep  dan  Aplikasinya (N.  Fuad  (Ed.);  1st  ed.).
Rajawali Pers.
Megawaty,  D.  A.,  Setiawansyah,  S.,  Alita,  D.,  &  Dewi, P.  S.  (2021).  Teknologi  dalam  pengelolaan administrasi  keuangan  komite  sekolah  untuk meningkatkan transparansi keuangan. Riau Journal of Empowerment , 4 (2), 95–104. https://doi.org/10.31258/raje.4.2.95-104
Ngadirin.  (2011).  Studi  Satuan  Biaya  Pendidikan Sekolah  Dasar  di  Jakarta. Jurnal  Pendidikan  Dan Kebudayaan , 17 (6), 647. https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i6.320
Rahayu,  Y.  (2015).  Reformasi  Sistem  Akuntansi  Cash
Basis  Menuju  Sistem  Akuntansi  Accrual  Basis. Ecodemica , 3 (1), 348–354. https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jeco.v3i1.6 6 RAN.  (2021). Komitmen  20  Persen  APBD  untuk Pendidikan Terus Didorong . Jendela.
https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/ko mitmen-20-persen-apbd-untuk-pendidikan-terus- didorong
Rice,  J.  K.,  Monk,  D.,  &  Zhang,  J.  (2020).  School finance:  an  overview.  In The  Economics  of Education (2nd  ed.,  pp.  333–344).  Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391- 8.00024-0
Rinehart,  G.  (1993). Quality  Education (pp.  1–328).
ASQC Quality Press.
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Suhardi,  D.  (2020). Sejarah  dan  Peran  BOS  bagi Pendidikan Indonesia . Jendela.
https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/berita/detail/se jarah-dan-peran-bos-bagi-pendidikan-indonesia The  World  Bank.  (2015). Mengkaji  Sepuluh  Tahun Bantuan  Operasional  Sekolah .  The  World  Bank. https://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/ 06/15/reviewing-ten-years-of-indonesia-school- grants-program
Understanding The American Education System . (2021). https://www.studyusa.com/en/a/58/understanding- the-american-education-system
Youngman,  J.  (2016).  School  Finance  and  Property Taxes.  In Lincoln  Institute  of  Land  Policy .
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/s chool-finance-property-taxes Yulisa.  (2019). Bimtek  Penyusunan  RAPBS  Tahun Anggaran  2019 .  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Sleman. https://disdik.slemankab.go.id/bimtek- penyusunan-rapbs-tahun-anggaran-2019/