How to cite: Sheren,  M.   (2022).    Perbuatan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Penegakannya  Melalui  Perlindungan  Hukum Terhadap Justice Collabolator. Jurnal Health Sains 4 (8). https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i8.1930
E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 8, Agustus 2022 PERBUATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENEGAKANNYA MELALUI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP JUSTICE

## COLLABOLATOR
Maria Sheren
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Email: Agthasheren@gmail.com

## Abstrak
Menjamurnya  tindak  pidana  korupsi  tentu  membuat  segenap  bangsa  Indonesia gundah  gulana.  Ternyata  korupsi  terjadi  pada  pelbagai  sektor  dan  juga  kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sektor swasta (private sector). Oleh karena itu  pemberantasan  korupsi  merupakan  salah  satu  fokus  utama  Pemerintah  dan Bangsa  Indonesia.  Upaya-upaya  telah  ditempuh,  baik  untuk  mencegah  maupun memberantas.  korupsi  secara  serentak,  mengingat  tindak  pidana  korupsi  sebagai white collar crime serta sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ). Upaya- upaya  itu  sebenarnya  telah  dilakukan  dan  diupayakan  agar  membuahkan  hasil berupa  tumbuhnya  itikad  pemberantasan  korupsi  hingga  ke  pelosok  Indonesia. Bahwa  Indonesia  sebagai  Negara  yang  besar  telah  memandang  tindak  pidana korupsi  sebagai  sebuah  kejahatan  yang  dapat  menimbulkan  begitu  besar  kerugian yang  diderita  oleh  Masyarakat.  Sudah  sangat  dikenal  oleh  awam  bahwa  korupsi merupakan  kejahatan  yang  merugikan  keuangan  negara.  Fakta  senyatanya  lebih luas, bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi  negatif  lainnya,  bahkan  extra  ordinary  crime.  Untuk  itu,  perlu  adanya upaya strategis untuk melakukan pencegahan dan penegakan tindak pidana korupsi melaui perlindungan hukum terhadap justice collabolator
Kata Kunci: korupsi; justice collabolator; penegakan

## Abstract
The  proliferation  of  criminal  acts  of  corruption  certainly  makes  the  entire Indonesian nation nervous. It turns out that corruption occurs in various sectors as well  as  in  the  executive,  legislative  and  judiciary  powers  as  well  as  the  private sector.  Therefore,  eradicating  corruption  is  one  of  the  main  focuses  of  the Government  and  the  Indonesian  people.  Efforts  have  been  made,  both  to  prevent and  to  eradicate.  corruption  simultaneously,  considering  the  criminal  act  of corruption as a white collar crime as well as an extra ordinary crime. These efforts have  actually  been  carried  out  and  attempted  to  produce  results  in  the  form  of  a growing will to eradicate corruption throughout Indonesia. Whereas Indonesia as a large  country  has  seen  the  criminal  act  of  corruption  as  a  crime  that  can  cause huge losses to the people. It is well known to the general public that corruption is a crime  that  harms  state  finances.  The  fact  is  broader  in  fact,  that  corruption  is  a lecherous,  rotten,  evil,  ugly,  dishonest  act,  and  has  other  negative  connotations, even extra ordinary crime. For this reason, there is a need for strategic efforts to
prevent  and  enforce  corruption  crimes  through  legal  protection  against  justice collectors

## Keywords: Corruption; Justice Collabolator; Enforcement

## Pendahuluan
Detik ini, siapa yang tidak mengenal korupsi? Korupsi. Satu kata ini telah menjadi konsumsi  sehari-hari  oleh  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  sejak  beberapa tahun terakhir korupsi telah menjadi isu utama di negeri ini. Hampir setiap hari media massa, baik lokal maupun nasional memberitakan masalah korupsi. Namun sayangnya, hal  ini  belum  bisa  menghilangkan  kebiasaan  korupsi  di  Indonesia.  Bahkan  pada  tahun 2012,  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-118  sebagai  negara  paling  korup  dari  176 negara  dengan  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  32.  Di  level  Asia  Tenggara,  Indonesia kalah  dari  Singapura  (87),  Brunei  Darussalam  (55),  Malaysia  (49),  dan  Thailand  (37) Semakin kecil angka indeks menunjukkan potensi korupsi negara tersebut cukup besar, begitu  pula  sebaliknya.  Sebagaimana  dijelaskan  diatas,  Etika  Pancasila  adalah  etika yang berdasarkan pada penilaian baik dan buruk terhadap nilai  – nilai yang ada dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai  keadilan.  Jika  ditilik  sejarahnya  korupsi  memang  sudah  berlangsung  lama,  sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma, abad pertengahan sampai abad sekarang. Saat ini modus  operandi  korupsi  pun  semakin  beragam. (Sutiyoso,  2010) Korupsi  yang  dulu dilakukan secara sederhana, sekarang ditempuh dengan beragam cara yang rumit, rapi, dan  semakin  sulit  dibongkar.  Bahkan  korupsi  di  Indonesia  saat  ini  menjadi  semakin sistematis dan terorganisir karena melibatkan para aparat penegak hukum. Permasalahan korupsi  di  Indonesia  sudah  sangatlah  dahsyat  sehingga  dibutuhkan  usaha  yang  sangat revolusioner  untuk  memberantas  korupsi  di  Indonesia .  (Muhammad,  2015) Sejalan dengan  hal  itu,  Adami  Chazawi  mengemukakan  bahwa  sebagai  kejahatan  yang tergolong extraordinary  crime, tindak  pidana  korupsi  jelas  memerlukan extraordinary measure / extraordinary enforcement (penanganan yang luar biasa). (Utsman, 2009) Sehingga  sikap  anti  korupsi  telah  mencerminkan notion etika  Pancasila  dimana sikap  anti  korupsi  adalah  sikap  yang  menganggap  bahwa  tindakan  korupsi  adalah perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan, dan  keadilan  yang  mana  akibat  dari  perbuatan  korupsi  sangatlah  merugikan  banyak pihak  sehingga  korupsi  adalah  suatu  hal  yang  harus  diperangi  dan  diberantas. (Weda, 2013) Sikap anti korupsi adalah sebuah sikap yang selalu konsisten dengan notion etika Pancasila  karena  pada  dasarnya  sikap  anti  korupsi  itu  sendiri  bersumber  pada  etika pancasila dan memiliki tujuan yang sama dengan notion etika pancasila baik dalam hal pemikiran maupun diwujudkan dalam perbuatan sikap. Indonesia adalah negara hukum yang  mana  hal  tersebut  termaktub  dalam  konstitusi  Republik  Indonesia  yaitu  Pasal  1 ayat  (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  sehingga  memiliki  konsekuensi logis bahwa setiap tindakan Pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hukum merupakan suatu instrumen
yang hidup di masyarakat ubi societas ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Sehingga hukum saat ini seolah – olah merupakan suatu kebutuhan primer yang dicari oleh masyarakat yang mana hukum digunakan untuk melindungi hak setiap orang agar tidak berbenturan dengan hak orang lain. (Maryanto, 2012)
Manusia  sebagai  mahluk  sosial  yang  bersifat  zoon  politicon  (Aristoteles)  yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama  lain.  Dari  akibat  perbedaan  itu  sering  terjadi  ketidakseimbangan/ketidakserasian dalam  masyarakat.  Disinilah  aturan  tata  kehidupan  antarmanusia  yang  disebut  hukum itu  dibutuhkan  di  tengah-tengah  masyarakat.  sebuah  masyarakat  yang  nyaman  dan berkeadilan,  terkadang  oleh  segelintir  orang  tidak  diindahkan  keberadaannya.  Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah  hukum  yang  ada  di  masyarakat. (Utsman,  2009) Orang-orang  tersebut merupakan  orang-orang  yang  tidak  sadar  dan  tidak  patuh  terhadap  hukum.  Peranan kesadaran  hukum  masyarakat  sebagaimana  tujuan  hukum  itu  sendiri  adalah  menjamin kepastian  dan  keadilan.  Dalam  kehidupan  masyarakat  masyarakat  senantiasa  terdapat perbedaan  antara  pola-pola  perilaku  atau  tata  kelakuan  yang  berlaku  di  masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh normanorma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu  tertentu  cenderung  terjadi  konflik  dan  ketegangan-ketegangan  sosial  yang tentunya  dapat  mengganggu  jalannya  perubahan  masyarakat  sebagaimana  arah  yang dikehendaki.  Keadaan  demikian  terjadi  oleh  karena  adanya  hukum  yang  diciptakan diharapkan  dapat  dijadikan  pedoman  (standar)  dalam  bertindak  bagi  masyarakat  tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. (Sutiyoso, 2010) Hukum  mempunyai  sasaran  yang  hendak  dicapai.  Dan  dalamfungsinya  sebagai perlindungan  kepentingan  manusia  hukum  mempunyai  tujuan.  Tujuan  hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat  dalam  mewujudkan  tujuan  tersebut  dengan  mengatur  tatanan  dan  prilaku masyarakat.  Tujuan  hukum  adalah  untuk  mencari  keadilan,  kebermanfaatan,  dan kepastian hukum yang mana kesemuanya itu tidak akan tercapai bila dalam penegakan hukumnya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Penegakan hukum yang tidak maksimal diakibatkan beberapa faktor yaitu :
1) Peraturan Hukum yang ada tidak ideal, artinya peraturan hukum yang digunakan memiliki celah hukum yang dapat digunakan pelaku kejahatan untuk lepass dari jerat hukuman;
2) Para  penegak  hukum  yang  tidak  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai dengan  peraturan  hukum.  Praktik  korupsi  menjadi  salah  satu  faktor  yang mengakibatkan  para  penegak  hukum  tidak  mampu  menjalankan  tugas  dan fungsinya dengan baik;
3) Budaya  hukum  saat  ini  yang  tidak  baik,  artinya  masyarakat  sendiri  pun  juga turut  mengamini  adanya  praktik  –  praktik  yang  senyatanya  jelas  melanggar hukum. (Weda, 2013)
Hal tersebut yang mengakibatkan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari ideal khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.  Korupsi. (Satjipto,  2006) Satu  kata  ini  telah  menjadi  konsumsi  sehari-hari  oleh  masyarakat Indonesia. Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus  mengikuti  kehendak  dari  masyarakat. (Ariyanti  &  Ariyani,  2020) Hukum  yang baik  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan  perasaan  hukum  manusia  (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan  hukum  dikaitkan  dengan  manusia  perorangan,  sehingga  dapatlah  disebutkan bahwa  kesadaran  hukum  sebenarnya  merupakan  generalisasi  dari  perasaan  hukum. (Hartono, 1975)
Akhir-akhir  ini  banyak  dipermasalahkan  tentang  merosotnya  kesadaran  hukum menganai  gerakan  anti  korupsi.  Pandangan  tentang  merosotnya  kesadaran  hukum terhadap  gerakan  anti  korupsi  disebabkan  karena  terjadinya  pelanggaran-pelanggaran hukum  dan  ketidakpatuhan  hukum  yang  terkesan  dibiarkan  dan  tidak  dilakukan penegakan  hukum  secara  tergas.  Bahkan  yang  lebih  menyedihkan  ialah  bahwa  tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum.  ( Muhammad,  2015) Bahkan  meningkatnya  kriminalitas  bukan  hanya  dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya. Untuk  mengetahui  kenapa  orang  mematuhi  hukum  maka  menurut  penulis  harus  dlihat kesadaran  hukum  yang  ada  dimasyarakat  yang  mana  kesadaran  hukum  merupakan faktor  paling  penting  agar  masyarakat  mematuhi  hukum. (Nurisman &  Fitriano,  2021) Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya  kesadaran  hukum  dari  segenap  warga  masyarakat. (Untari,  2012 )  Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Korupsi bukanlah  budaya  dari  Negara  dan  Bangsa  Indonesia  karena  sebagaimana  dicantumkan dalam  UUD  1945  tujuan  dibentuknya  Indonesia  adalah  untuk  mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya . (Ariyanti & Ariyani, 2020)

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute-approach ),  yaitu  dengan  menelaah  dan  menganalisis peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum  kehutanan; pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dengan  menelaah  dan  memahami  kasus  terkait kebijakan  di  bidang  ketenagakerjaan,  khususnya  dalam  hal  perbuatan  tindak  pidana korupsi  dan  penegakannya  melalui  perlindungan  hukum  terhadap  justice  collabolator. (Nurisman  &  Fitriano,  2021). Selain  itu,  tulisan  ini  juga  menggunakan  pendekatan hukum  secara  sosiologis  yakni  hukum  dianggap  sebagai  suatu  perwujudan ide,  seperti keadilan,  rasio,  dan  lain-lain,  melainkan  sebagai  realitas  sosial  atau  produk  kenyataan
dalam  kemasyarakatan.  Hukum  haruslah  bersifat  dinamis  yang  pada  hakekatnya  lebih rentan terhadap suatu pendekatan historis. (Chazawi, 2021) Sehingga dalam pandangan hukum  sosiologis,  penglihatan  hukum  tidak  bertujuan  melihat  perwujudan  hukum dari satu  atau  lain  asas  absolut,  melainkan  menengok  suatu  produk  kenyataan kemasyarakatan. Referensinya ). (Untari, 2012)

## Hasil dan Pembahasan
Permasalahan korupsi di Indonesia sudah sangatlah dahsyat sehingga dibutuhkan usaha yang sangat revolusioner untuk memberantas korupsi di Indonesia.  Sejalan  dengan  hal  itu,  Adami  Chazawi  mengemukakan  bahwa  sebagai kejahatan yang tergolong extraordinary crime, tindak pidana korupsi jelas memerlukan extraordinary  measure / extraordinary  enforcement (penanganan  yang  luar  biasa). Terbukti cara konvensional yang telah dilakukan dengan menekankan pada pemidanaan tidak  mampu  menurunkan  angka  korupsi. (Semendawai,  2013) Oleh  karena  itu  untuk menyelamatkan  negara  dari  dampak  negatif  korupsi  ini,  diperlukan  kesadaran  dari semua  pihak  untuk  melakukan  upaya-upaya  pencegahan  terhadap  terjadinya  tindak pidana  korupsi  Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  pengertian  justice  collaborator  diatur dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan terhadap Saksi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku  Bekerjasama,  justice  collaborator  disebut  sebagai  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama,  yaitu:  “Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  adalah  saksi  yang  juga  sebagai pelaku  suatu  tindak  pidana  yang  bersedia  membantu  aparat  penegak  hukum  untuk mengungkap  suatu  tindak  pidana  atau  akan  terjadinya  suatu  tindak  pidana  untuk mengembalikan  aset-aset  atau  hasil  suatu  tindak  pidana  kepada  negara  dengan memberikan  informasi  kepada  aparat  penegak  hukum serta  memberikan  kesaksian  di dalam proses peradilan”. (Wiryawan & Tjatrayasa, 2016)
Selain  itu  menurut  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Perlakuan  Bagi Pelapor  Tindak  Pidana  (Whistleblower)  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, menentukan seseorang sebagai justice collaborator adalah sebagai berikut:
a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah  memberikan  keterangan  dan  bukti-bukti  yang  sangat  signifikan  sehingga penyidik  dan/atau  penuntut  umum  dapat  mengungkap  tindak  pidana  dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;
Justice  Collaborator  inilah  yang  diharapkan (Wiryawan  &  Tjatrayasa,  2016) dapat berperan secara signifikan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan adanya  kesaksian  justice  collaborator  diharapkan  dapat  menangkap  otak  pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak terhenti pada pelaku
yang  berperan  minim  dalam  tindak  pidana  korupsi. (Hidayah,  2018) Sebagaimana dalam  kasus  Susno  Duadji  yang  mengungkapkan  adanya  makelar  kasus  dalam penyidikan  kasus  pajak  senilai  Rp.  25.000.000.000,-  di  institusinya,  yaitu  Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Nurisman & Fitriano, 2021) Laporan Susno Duadji kemudian berhasil mengungkap keberadaan mafia pajak, yakni Gayus Tambunan  yang  mengakui  telah  membagikan  uang  sejumlah  Rp.  5.000.000.000,- kepada  jaksa,  polisi,  dan  hakim. (Wiryawan  &  Tjatrayasa,  2016) .  Namun  untuk menjadi justice collaborator dalam mengungkap suatu kasus korupsi memang tidak lah  mudah.  Bahkan  ancaman  keselamatan  diri  sering  menghampiri  para  justice collaborator. (Maryanto,  2012) Oleh  karena  itu  dilatarbelakangi  masih  banyaknya seorang  justice  collaborator  yang  takut  untuk  menjadi  seorang  saksi,  maka pemerintah  membuat  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK).  yang didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban.  Dalam  hal  ini  LPSK  diharapkan  dapat  mempunyai  peran  strategis dalam memberikan perlindungan seorang justice collaborator di dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. (Semendawai, 2013)
Jika  dilihat  dasar  hukumnya,  justice  collaborator  memang  belum  diatur  secara spesifik  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Bahkan  dalam  UndangUndang  Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  tidak  mengatur  secara  khusus bentuk  perlindungan  hukum  bagi  justice  collaborator.  Pasal  10  ayat  (2)  menyebutkan bahwa:  “Seorang  Saksi  yang  juga  tersangka  dalam  kasus  yang  sama  tidak  dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi  kesaksiannya  dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam meringankan pidana  yang  akan  dijatuhkan.”  Dengan  demikian  perlindungan  yang  diberikan  dirasa kurang memadahi, karena:
a) bentuk dan sifat sangat terbatas
b) sifat fakultatif (bukan kewajiban)
c) tidak adanya jaminan atas pemberian perlindungan. Kurangnya perlindungan hukum  terhadap  justice  collaborator  tentunya  akan  berakibat  pada  peran justice  collaborator  yang  menjadi  tidak  leluasa  dan  tertekan  dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah ia lakukan dalam pemeriksaan kasus korupsi  yang  dihadapinya.  Lemahnya  perlindungan  yang  diberikan  kepada justice  collaborator  juga  akan  menjadi  preseden  buruk  bagi  masyarakat. Sebab,  masyarakat  yang  berpotensi  menjadi  justice  collaborator  akan menjadi  takut  untuk  melapor. (Hidayah, 2018) Padahal,  justice  collaborator memiliki potensi dan peran yang sangat strategis dalam mengungkap kasus- kasus  korupsi. (Weda,  2013) Oleh  sebab  itu,  penulis  merekomendasikan solusi perlindungan hukum justice collaborator berupa penguatan kerangka hukum  ( legal  framework )  bagi justice  collaborator . (Hartono,  1975) Solusi ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk revisi Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2006  yang  telah  masuk  dalam Program  Legislasi  Nasional  2013.
Dengan  demikian,  kebijakan  perlindungan  hukum  justice  collaborator mampu  mendorong  masyarakat  untuk  mengungkapkan  kasus  korupsi  yang turut  berkontribusi  terhadap  perbaikan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan di Indonesia. (Rumpia & Tisnanta, 2018)

## Kesimpulan
Kondisi  perlindungan  hukum  bagi  justice  collaborator  masih  sangatlah  lemah sehingga  diperlukan  sebuah  langkah  strategis  dalam  rangka  pengoptimalan perlindungan  hukum  bagi  justice  collaborator.  Pro-Reward  merupakan  gagasan alternatif  yang  digunakan  dalam  rangka  mengoptimalkan  perlindungan  hukum  bagi justice  collaborator.  Hal  ini  tentunya  akan  menimbulkan  dampak  positif,  yaitu  akan semakin banyak para koruptor yang ingin menjadi justice collaborator, sehingga kasus akan  terungkap  secara  masif  dan  signifikan.  Selain  itu,  Masyarakat juga akan  menjadi takut  untuk  melakukan  korupsi  karena  rekan  koruptornya  sewaktu-waktu  dapat melaporkannya, mengingat semua orang berpotensi menjadi justice collaborator.

## BIBLIOGRAFI
Ariyanti,  Dwi  Oktafia, &  Ariyani,  Nita.  (2020).  Model  Pelindungan  Hukum  Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27 (2), 328–344. Google Scholar
Chazawi,  Adami.  (2021). Hukum  Pembuktian  Tindak  Pidana  Korupsi:  Edisi  Revisi . Media Nusa Creative (MNC Publishing). Google Scholar
Hartono,  Sunaryati.  (1975).  Peranan  Kesadaran  Hukum  Rakyat  dalam  Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi. Jakarta: BPHN-Bina Cipta . Google Scholar
Hidayah,  Astika  Nurul.  (2018).  Analisis  Aspek  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi. Kosmik Hukum , 18 (2). Google Scholar
Maryanto,  Maryanto.  (2012).  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Upaya  Penegakan Hukum. CIVIS , 2 (2). Google Scholar
Muhammad,  Rusli.  (2015).  Pengaturan  dan  Urgensi  Whistle  Blower  dan  Justice Collaborator  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 22 (2), 203–222 . Google Scholar
Nurisman,  Eko,  &  Fitriano,  Risko.  (2021).  ANALISIS  HUKUM  TERHADAP
IMPLIKASI PERUBAHAN

## UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMBERANTASAN  KORUPSI  DI  INDONESIA. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 4 (2), 712–724. Google Scholar
Rumpia,  James  Reinaldo, &  Tisnanta,  H.  S.  (2018).  Hukum  dan  Bahasa:  Refleksi  dan Transformasi  Pemenuhan  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya. Lentera  Hukum , 5 , 247. Google Scholar
Satjipto, Rahardjo. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban. UKI Pers, Jakarta . Google Scholar
Semendawai,  Abdul  Haris.  (2013).  Eksistensi  Justice  Collaborator  dalam  Perkara Korupsi  Catatan  tentang  UrSemendawai,  Abdul  Haris.  (2013).  Eksistensi  Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas  Penetapannya  Pada  Proses  Peradilan  Pidana.  Ma. Makalah  Disampaikan Dalam Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta , 17 . Google Scholar
Sutiyoso,  Bambang.  (2010).  Mencari  Format  Ideal  Keadilan  Putusan  dalam  Peradilan.
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 17 (2), 217–232. Google Scholar
Untari,  Sri.  (2012). PancasiladalamKehidupanBerasyarakat,  Berbangsa,  dan Bernegara”  dalamMargono  (Ed).  PendidikanPancasilaTopikAktualKenegaraan
dan Kebangsaan. Malang: Universitas Negeri Malang . UM Press. Google Scholar
Utsman, Sabian. (2009). Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research) . Google Scholar
Weda,  Ida  Bagus  Ketut.  (2013).  Korupsi  dalam  Patologi  Sosial:  Sebab,  Akibat  dan Penanganannya  Untuk  Pembangunan  di  Indonesia. Jurnal  Advokasi , 3 (2),  29379. Google Scholar
Wiryawan,  Putu  Ariesta,  &  Tjatrayasa,  Made.  (2016).  Analisis  Hukum  Penyebab Terjadinya  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pertanggungjawaban  Pidananya. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum . Google Scholar
Copyright holder: Maria Sheren (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: