## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DESA
KOMBO KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA TAHUN 2019
Hartoyo hartoyobima321@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  dan  pengelolaan  prasarana  penyediaan  air  bersih  di  Desa  Kombo Kecamatan  Wawo  Kabupaten  Bima  tahun  2019.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data penelitian meliputi data primer dan data sekunder.
Adapun  yang  menjadi  informan  penelitian  ini  adalah  terdiri  dari  kepala  Desa, Perangkat  Desa,  Pihak  pengelola  air  bersih,  dan  masyarakat  yang  bisa memberikan  informasi  terkait  masalah  yang  diteliti. Teknik  pengumpulan  data meliputi:  observasi,  wawancara,  dan  studi  dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji kebasahan data penelitian dilakukan  dengan  cara,  uji  kredibilitas,  dependabilitas,  kofirmabilitas,  dan transferabilitas.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  program  pembangunan  prasarana penyediaan  air  bersih  di  Desa  Kombo  merupakan  program  pemerintah  pusat  sebagai bantuan  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu,  anggaran  atau  pendanaan  program  ini berasal  dari  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang  disalurkan  melalui  keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena program ini adalah murni proyek yang dilaksanakan secara  kontraktual.  Partisipasi  masyarakat  berupa:  sumbangsih  pemikiran,  sumbangsih tenaga  dan  uang  terjadi  didalam  beberapa  tahap  yang  mengiringi  dan  mewarnai mekanisme  pembangunan  dan  pengelolaan  hasil  pembangunan  prasarana  penyediaan air  bersih  di  Desa  Kombo.  Tahapan-tahapan  tersebut  diantaranya:  tahap  sebelum pengusulan program pembangunan, tahap pengusulan pembangunan, tahap survei dan perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan konstruksi dan tahap pengelolaan hasil pembangunan.  Untuk  partisipasi  pemikiran  terjadi  didalam  beberapa  tahap, diantaranya:  tahap  sebelum  pengusulan  program  pembangunan,  tahap  pengusulan program  pembangunan,  tahap  survei  dan  perencanaan  dan  tahapan  pengelolaan  hasil pembangunan.  Partisipasi  tenaga  terjadi  pada  saat  pelaksanaan  pembangunan konstruksi. Partisipasi uang terjadi pada tahap pengelolaan hasil pembangunan.
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Pengelolaan Air Bersih

## I. PENDAHULUAN
Sistem  penyediaan  air  bersih  pada  dasarnya  merupakan  komponen  suatu daerah dan bentuk pelayanan publik yang penyediaannya seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah  untuk kepentingan  masyarakat luas,  karena  pembangunan  utilitas umum adalah salah satu tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh pemerintah (Rondinelli, 2000). Berdasarkan pendapat tersebut, penyediaan air bersih merupakan syarat  mendasar  bagi  suatu  daerah  untuk  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih masyarakatnya.  Penyediaan  air  bersih  bagi  pemenuhan  kebutuhan  rumah tangga/domestic  merupakan  usaha  yang  secara  langsung  dapat  mempengaruhi
kualitas  kehidupan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Kabupaten  Bima  sebagai kabupaten  yang  baru  terbentuk  didalam  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  untuk masyarakat  pada  umumnya  menggunakan  sistem  penyediaan  air  bersih  dengan teknologi yang relatif sederhana.
Kabupaten  Bima  pelayanan  penyediaan  air  bersih  belum  menyentuh  seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, kesulitan di dalam penyediaan prasarana air bersih sudah  berlangsung sejak lama. Persoalannya antara lain: keterbatasan dana dari pemerintah, peningkatan penduduk yang terus berlangsung euphoria. Otonomi daerah yang  cenderung  kebablasan  dari  kabupaten/kota  menjadi  beberapa  penyebab perkembangan infrastruktur kalah cepat dibandingkan dengan dinamika pertumbuhan pembangunan yang ada. Sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan penyediaan air bersih  di  pedesaan  maka  perlu  dibangun  suatu  sistem  penyediaan  air  bersih  yang memenuhi syarat secara  kualitas maupun kuantitas serta terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan  rendah.  Tujuan  dibangunnya  prasarana  penyediaan  air  bersih  oleh pemerintah  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup,  mengurangi  penyakit  yang berkaitan  dengan  pencemaran  air serta meningkatkan kelestarian sumber daya alam. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih, pemerintah pusat melalui Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bima  mulai  dari  tahun  2012–2016  telah  mengalokasikan Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  untuk  membangun  prasarana  penyedian  air  bersih  bagi masyarakat berpenghasilan rendah terutama di daerah ‐ daerah rawan air  bersih yang belum terjangkau pelayanan oleh PDAM.
Pada  tahun  anggaran  2018  Kecamatan  Wawo  merupakan  salah  satu  dari  5 (lima) Kecamatan yang mendapat bantuan pembangunan prasarana air bersih melalui dana alokasi khusus (DAK). Hal ini dikarenakan hampir 60% masyarakat di Kecamatan Wawo belum mendapatkan akses pelayanan air bersih. Untuk tahun anggaran 2018 dari 8 (delapan) desa yang ada di Kecamatan Wawo hanya 4 (empat) desa yang mendapatkan bantuan pembangunan prasarana penyediaan air bersih yaitu desa kombo, desa maria, desa  pesa,  dan  desa  kambilo.  Pasca  pembangunan  yaitu  setelah  selesainya  masa pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab kontraktor pelaksana prasarana terbangun akan  diserah ‐ terimakan  kepada  Kelompok  Pengguna  dan  Pemelihara  (KPP)  yang dibentuk dari dan oleh masyarakat setempat yang mempunyai tugas untuk mengelola prasarana  penyediaan  air  bersih  yang  telah  di  bangun.  Hal  ini  disebabkan  tidak tersedianya dana operasional dan dana rehabilitasi dari instansi terkait.
Tiga  desa  yang mendapatkan bantuan prasarana semuanya diwajibkan untuk membentuk  Kelompok  Pengguna  dan  Pemelihara  (KPP),  namun  kenyataannya terkadang  hanya  menjadi  pelengkap  persyaratan,  sedangkan  untuk  pelaksanaannya baik  berupa  pertemuan  atau  kegiatan  rutin  dalam  pemeliharaan  prasarana  kurang maksimal  bahkan  ada  yang  tidak  ada  sama  sekali.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  rasa memiliki  masyarakat  terhadap  prasarana  kurang,  yang  terkadang  mengganggap bahwa prasarana air bersih sama dengan prasarana lainnya seperti jalan  dan  irigagasi,
sehingga  kewajiban  untuk  melakukan  pemeliharaan  adalah  tanggung  jawab pemerintah.  Konsep  partisipasi  telah  lama  menjadi  bahan  kajian  dan  telah  meluas sehingga  penggunaannya  terkadang  dipakai  untuk  visi  misi  suatu  daerah.  Konsep partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan  adalah  tepat,  karena  sesuai dengan harkat  dan  martabat  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang  tidak  bisa  lepas dengan lingkungannya. Ada dua unsur pokok mengapa partisipasi itu penting. Pertama alasan  etis, yaitu dalam arti pembangunan demi manusia berpartisipasi sebagai subjek, kedua  alasan  sosiologis,  yaitu  bila  pembangunan  diharapkan  berhasil  dalam  jangka panjang tidak bisa tidak ia harus menyertakan sebanyak mungkin orang, kalau tidak pembangunan pasti akan macet (Kodotie. 2003).
Sehubungan  dengan  pendapat  tersebut,  pembangunan  harus  bertolak  dari kenyataan  yang  ada meliputi sikap mental maupun struktur masyarakat. Masyarakat harus  diberi  kesempatan  untuk  menyadari  kebutuhannya  dan  berusaha  menghindari segala  hambatan  untuk  mencapai  kebutuhan  tersebut.  Penyadaran  masyarakat  tidak dapat  dengan  indoktrinasi,  tetapi  melalui  aktivitas  mereka  sendiri.  Untuk  itu  harus dijauhkan anggapan bahwa masyarakat itu bodoh, sebab mereka banyak mengetahui apa  yang  mereka  butuhkan.  Masyarakat  juga  diharapkan  dapat  menyadari  akan kebutuhan  pokok  mengenai  air  bersih.  mereka  harus  diberikan  pengetahuan  dan pemahaman  pentingnya air bersih  melalui media sosialisasi atau program pemerintah yang  lebih  menitikberatkan  kepada  peningkatan  partisipasi  masyarakat  setempat. sehingga  mereka  lebih  banyak  memiliki  tanggungjawab  untuk  mengelola  dan mempertahankan atau meningkatkan lebih baik.
Keberhasilan  pembangunan  dapat  dilihat  pada  tahap  pasca  kontruksi,  yaitu apakah  nilai ‐ nilai  dari  pembelajaran  lewat  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat tersebut  dapat  diserap  oleh  masyarakat  dan  ditindaklanjuti  sampai  tahap pemeliharaan  sehingga  pembangunan  prasarana  penyediaan  air  bersih  dapat berkelanjutan.  Menurut  Bintarto  (2003),  bahwa  tiap–tiap  desa  mempunyai geographical  setting  dan  human  effort  serta  letak  yang  berbeda  – beda.  Sehingga tingkat  keadaan  kemakmuran  dan  tingkat  kemajuan  penduduk  tidak  sama.  Hal tersebut  juga  terjadi  di  dua  desa  lokasi  penelitian,  walaupun  dari  segi  letak  secara geografis kedua desa tersebut berdekatan  dengan  mata  pencaharian  masyarakat  pada umumnya  adalah  petani  dan  berkebun  serta  pemilihan  sistem  penyediaan  air  bersih yang  relatif  sangat  sederhana.  Karena  semaksimal  mungkin  disesuaikan  dengan tingkat  pengetahuan  dan  kemampuan  masyarakat  sehingga  diharapkan  masyarakat mampu  untuk  mengoperasikan,  memelihara  dan  melakukan  perbaikan  apabila  ada kerusakan.  Namun  didalam  pelaksanaannya  tidak  semua  prasarana  yang pengoperasian  dan  pemeliharaannya  diserahkan  kepada  kelompok  masyarakat setempat  berhasil,  dalam  artian  bisa  terpelihara  dan  berfungsi  sesuai  dengan perencanaan.
Seperti yang terjadi di Desa Kombo, sistem penyediaan air bersih yang berhasil
dibangun  tidak  mampu  memberikan  pelayanan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  air masyarakat  dikarenakan  pasokan  air  kehidran  umum  terkadang  terhenti.  Hal  ini disebabkan adanya kerusakan dibeberapa bagian  sistem, mulai  kurang maksimalnya fungsi bak penangakap air untuk menangkap air dikarenakan tingginya endapan lumpur serta  banyaknya  sambungan  pipa  distribusi  yang  mengalami  kebocoran,  tanpa  ada usaha dari kelompok pengguna dan pemelihara (KPP) dan masyarakat untuk menguras endapan  lumpur  dibak  penangkap  dan  bak  penampung  dan  memperbaiki sambungan ‐ sambungan  pipa  yang  mengalami  kebocoran  sehingga  bagian ‐ bagian penting  dari  sistem  prasarana  tersebut  berfungsi  kembali  seperti  semula.  Selain  itu kurang  terjaganya  kelestarian  dan  keberlanjutan  fungsi  prasarana  terbangun dikarenakan  masyarakat  pada  umumnya  memperlakukan  prasarana  penyediaan  air bersih  sama  dengan  prasarana  lainnya  yang  dibangun  pemerintah  sehingga tanggungjawab  untuk  memelihara  dan  melakukan  perbaikan  terhadap  kerusakan prasarana merupakan tanggung jawab pemerintah.
Namun  ada  juga  kelompok  pengguna  dan  pemelihara  (KPP)  yang  cukup berhasil  menjalankan  perannya  yaitu  untuk  menggalang  dan  mengkoordinir partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  berperan  aktif  menyumbangkan tenaga, waktu dan pendanaan di dalam upaya untuk tetap menjaga dan merawat prasarana penyediaan air bersih  mulai  dari  bak  penangkap,  bak  penampung,  pipa-pipa  distribusi  sampai dengan sambungan rumah tangga, sehingga prasarana  tetap beroperasi dan berfungsi maksimal sesuai dengan perencanaan. Bahkan cakupan  pelayanannya berkembang ke lain desa seperti yang terjadi di desa kombo.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  tersebut  diatas  kiranya  menjadi dasar  bagi  penulis  untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  latar  belakang yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan partisipasi masyarakat desa didalam pembangunan dan  pengelolaan prasarana penyediaan  air bersih  pasca  pembangunan yang  dilaksanakan  oleh  kontraktor  pelaksana  di  Kecamatan  Wawo,  dengan permasalahan  penelitian,  yaitu:  bagaimanakah  mekanime  pembangunan  dan pengelolaan prasarana penyediaan air  bersih di Desa Kombo Kecamatan Wawo, dan hal-hal apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan masyarakat desa  dalam  pembangunan  dan  pengelolaan  prasarana  penyediaan  air  bersih  di Desa Kombo Kecamatan Wawo.
Secara  teori  partisipasi  masyarakat  ikut  mempengaruhi  hasil,  manfaat  dan dampak  keberhasilan  dalam  proses  pambangunan  dan  pengelolaan  penyediaan prasarana  air  bersih.  Disadari  partisipasi  masyarakat  dalam  pambangunan  dan pengelolaan penyediaan prasarana air bersih akan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat di masa mendatang. Karena di dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat  besar-kecilnya  terdapat  usaha  pembelajaran  oleh  masyarakat  secara mandiri  untuk  mengerti  dan  paham  akan  kebutuhan  maupun  kepentingannya sendiri  terutama  yang  menyangkut  perbaikan  taraf  hidup  masyarakat  dalam
pembangunan  Memperhatikan  beberapa  pengertian  partisipasi  di  atas,  tampak bahwa  kriteria  utama  yang  digunakan  untuk  menentukan  adanya  partisipasi masyarakat  adalah  adanya  keterlibatan  tanpa  harus  mempersoalkan  faktor  yang melatarbelakangi  dan  mendorong  keterlibatan  tersebut.  Beberapa  pihak  mencoba merumuskan  pengertian  partisipasi  dengan  menggunakan  kedua  kriteria  tersebut: unsur keterlibatan dan latar belakang yang mendorongnya.
Menggunakan  kedua  kriteria  tersebut  partisipasi  diartikan  sebagai keterlibatan  masyarakat  dalam  suatu  proses  pembangunan  yang  didorong  oleh determinasi  dan  kesadarannya  tentang  arti  keterlibatannya  tersebut.  Kesadaran  serta keterlibatan  yang  dimaksud  pada  penelitian  ini  adalah  sikap  masyarakat  dalam pembangunan dan pengelolaan penyedian air bersih.
Menurut  Mikekelsen  (2006:  146)  ada  empat  pendekatan  untuk mengembangkan  partisipasi  masyarakat  yaitu:  (a)  Pendekatan  partisipasi  pasif, pelatihan dan informasi. Pendekatan ini berdasarkan  pada  anggapan  bahwa  pihak eksternal  (pemerintah)  lebih  tahu,  lebih  menguasai  pengetahuan,  teknologi,  skill dan  sumber  daya.  Dengan  demikian,  bentuk  partisipasi  ini  akan  melahirkan  tipe komunikasi  satu  arah  dari  atas  ke  bawah,  hubungan  pihakeksternal  dan masyarakat bersifat  vertikal.(b)  Pendekatan  partisipasi  aktif.  Dalam  pendekatan  ini  sudah dicoba  dikembangkan  komunikasi  dua  arah,  walaupun  pada  dasarnya  masih berdasarkan  pra  anggapan  yang  sama  dengan  pendekatan  yang  pertama,  bahwa pihak  eksternal  lebih  tahu  dibandingkan  dengan  masyarakat.  (c)  Pendekatan partisipasi dengan keterikatan. Pendekatan ini mirip kontrak social  antara pihak eksternal  dengan  masyarakat.  Dalam  keterkaitan tersebut  dapat disepakati apa yang dapat dilakukan masyarakat dan apa yang harus dilakukan dan diberikan pihak eksternal.  Masyarakat  setempat,  baik  sebagai  individu kecil,  diberikan pilihan untuk  terikat  pada  sesuatu  dengan  tanggung  jawab  atas  setiap  kegiatan  pada masyarakat    dan  juga  pada  pihak  eksternal.  Keuntungan  dari  pendekatan  ini adalah  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  bekerja  sambil  belajar dalam  melakukan  pengelolaan  pembangunan.  Keuntungan  yang  lain  adalah  dapat dilakukan  modifikasi  atas  model  yang  disepakati  sesuai  dengan  tujuan  yang diinginkan. (d) Partisipasi atas permintaan setempat. Bentuk ini mencerminkan  kegiatan  pembangunan  atas  dasar  keputusan  yang  diambil  oleh masyarakat setempat. Kegiatan dan peranan pihak eksternal lebih bersifat menjawab kebutuhan  yang  diputuskan  dan  dinyatakan  oleh  masyarakat,  bukan  kebutuhan berdasarkan  program  yang  dirancang  dari  luar.  Bagi  pihak  eksternal,  dalam pendekatan ini tidak ada rancangan program dari luar yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, tidak ada target waktu, tidak ada targetanggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Serta  yang lebih penting tidak ada sistem komando atau instruksi dari pihak eksternal kepada masyarakat.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  menguraikan  prosedur  analisis  nonstatistik  atau  cara  kualifikasi lainnya (Moleong, 2005: 6). Selanjutnya Kirlk Milles mengatakan bahwa penelitian kualitatif  merupakan  tradisi  tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang fundamental  bergantung  dari  pengamatan  pada  manusia  baik  dalam  kawasannya maupun  dalam  peristilahannya.  Sedangkan  menurut  Jame  Richie  sebagai  mana dikutip  oleh  Moleong  (2005)  bahwa,  Penelitian  kualitatif  adalah  upaya  untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, prilaku, persepsi  dan  persoalan  tergantung  manusia  yang  ditelilti.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  metode fenomenologis .  Adapun  sumber  data  dalam  melakukan penelitian ini adalah data primer (primary data) yaitu data yang dikumpulkan secara langsung  melalui  obyek  penelitiannya.  Kemudian  data  sekunder  ( secondary  data) yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Data yang sudah  dikumpulkan    oleh  pihak/instansi  lain,  misalnya  buku-buku,  jurnal,  majalah, dan internet.
Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah terdiri dari kepala Desa, Perangkat  Desa,  Pihak  pengelola  air  bersih,  dan  masyarakat  yang  bisa  memberikan informasi  terkait  masalah  yang  diteliti. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara (interview), dokumentasi, dan observasi. Sementara pengujian keabsahan data  sebagaimana  menurut  Sudarman  Danim  (Usman,  2008:  245)  dan  Sugiyono (377:  2010)  digunakan  prinsip-prinsip  tertentu,  yaitu: credibility  data, yaitu meningkatkan  ketelitian  selama  proses  kerja  penelitian; dependability  data, yaitu mempertahankan  konsistensi  proses  kerja  pengumpulan  data,  membentuk  dalam menggunakan  konsep,  menafsirkan  dan  memeriksa  data  dan  audit  trial; transferability data, yaitu bahwa hasil penelitian tidak dapat  digenerelisasikan pada lokasi lain, kecuali konteks dan situasi lapangannya sama atau mendekati sama; dan conformability  data, yaitu  meminta  para  ahli  untuk  mereview  hasil  penelitian  dan memeriksa secara teliti data yang tegrhimpun.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kajian  Mekanisme  Partisipasi  Masyarakat  di  dalam  Pembangunan  dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme  partisipasi  masyarakat didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih pasca pelaksanaan proyek pembangunan  yang  dibiayai  dari  dana  alokasi  khusus  (DAK)  di  Desa  Kombo Kecamatan  Wawo  Kabupaten  Bima.  Program  pembangunan  prasarana  penyediaan air  bersih  di  dua  desa  lokasi  penelitian  adalah  murni  proyek  sehingga  mekanisme pelaksanaan  program  pembangunan  prasarana  air  bersih  ini  terkesan  mekanistik dalam artian mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik harus
mengikuti petunjuk operasional yang telah ditetapkan, dengan  demikian pelaksanaan pembangunan  prasarana  penyediaan  air  bersih  di  Desa  Kombo  dilaksanakan sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana pemenang didalam proses tender.

## 1. Pemikiran  pada  Setiap  Tahapan  Pembangunan  sebagai  Pendorong Keberhasilan
Partisipasi  masyarakat  berupa  sumbangsih  pemikiran  didalam  program pembangunan  penyediaan  air  bersih  terjadi  pada  beberapa  tahapan,  yaitu:  tahap sebelum pengusulan program pembangunan, tahap pengusulan program pembangunan,  tahap  survei  dan  perencanaan  dan  yang  terakhir  adalah  tahap pengelolaan hasil pembangunan. Tahap sebelum pengusulan program pembangunan sarana/prasarana  yang  terjadi  di  dua  desa  lokasi  penelitian,  didalam  tahapan  ini kepala  desa  dibantu  oleh  aparatur  desa  bersama ‐ sama  tokoh  masyarakat  dan masyarakat  desa  melakukan  survei  lapangan  untuk  melakukan  inventarisir prasarana/sarana yang ada didesa, dari proses inventarisir ini diharapkan didapat data akurat mengenai kondisi sarana/prasarana yang masih baik dan sarana/prasarana yang sudah  saatnya  untuk  direhabilitasi  atau  ditingkat  baik  kualitas  bangunan  ataupun cakupan pelayanannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Suhardin,  SH  selaku  sekretaris desa untuk lebih jelasnya perhatikan kutipan wawancara dibawah ini
“Sebelum kami putuskan prasarana/sarana apa saja yang akan menjadi prioritas usulan dimusrenbang tingkat kecamatan, kami perangkat desa dibantu tokoh ‐ tokoh  masyarakat  dan  sebagian  masyarakat  desa  mencoba  untuk menginventarisir  didalam  musyawarah  desa.  Tahapan  ini  berakhir  ketika musyawarah  desa  telah  memutuskan  sarana/prasarana  yang  akan  menjadi prioritas  usulan  untuk  diusulkan  diacara  Musrenbang  tingkat  Kecamatan” (wawancara 7 agustus 2019).
Selanjutnya memasuki tahap pengusulan program, tahap pengusulan program terjadi pada saat acara Musrenbang tingkat kecamatan, di dalam Musrenbang tingkat kecamatan  ini  seluruh  kepala  desa  di  wilayah  Kecamatan  Wawo  termasuk  Kepala Kombo  menyampaikan  atau  mengusulkan  program ‐ program  pembangunan  sesuai dengan hasil inventarisir dan keputusan musyawarah yang telah dilakukan didesanya mengenai  sarana/prasarana  yang  menjadi  prioritas  untuk  di  bangun  atau  di rehabilitasi.  Tanggung  jawab  Kepala  Desa  di  dalam  tahap  pengusulan  program  ini hanya  sebatas  di  musrenbang  tingkat  kecamatan,  selanjutnya  usulan ‐ usulan  yang berhasil  dijaring  ditingkat  kecamatan  tersebut  akan  dibawa  di  acara  Musrenbang tingkat Kabupaten.
Untuk  lebih  jelasnya  perhatikan  wawancara  dengan  bapak  Sirajudin  selaku tokoh masyarakat berikut ini berikut ini:
“Kami sudah beberapa kali mengusulkan kegiatan ‐ kegiatan atau program yang sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  pada  setiap  acara  Musrenbang  tingkat kecamatan,  namun  baru  tahun  2017  ini  usulan  kami  baru  terealisasi,  itupun
kami ketahui ketika kontraktor pelaksana datang ke desa untuk melapor bahwa akan ada proyek rehabilitasi dan peningkatan prasaran penyediaan air bersih. Setelah  Musrenbang  tingkat  Kecamatan  Wawo,  kami  hanya  menunggu  pak, apakah usulan kami untuk merehabilitasi prasrana air bersih diakomodir oleh Pemerintah  Daerah,  Alhamdulillah  ternyata  setelah  sekian  lama  menunggu akhirnya bantuan itu datang juga” (wawancara 7 agustus 2019)
Tahap  perencanaan  merupakan  tahap  yang  paling  menentukan  untuk keberhasilan  program,  seperti  ulasan  di  atas  bahwasanya  program  pembangunan prasarana penyediaan air bersih di wilayah penelitian ini adalah murni proyek, otomatis semua biaya sudah dialokasikan sebelumnya termasuk biaya perencanaan, karena itu tanggungjawab  untuk  survei  dan  merencanakan  diserahkan  sepenuhnya  kepada konsultan perencana.  Sumbang  informasi  ataupun  pemikiran  dari  masyarakat  lokal terkadang  diabaikan, kalaupun ada hanya terbatas menunjukkan dimana lokasi mata air, kondisi  mata air sepanjang tahun,  jalur pipa terdekat dan paling memungkinkan, selebihnya  konsultant  yang  menggali  sendiri.  Seperti  kutipan  wawancara  dengan bapak Ahmad, Taufik, Ismail berikut ini:
Kami  hanya  diminta  tolong  oleh  konsultan  perencana,  untuk  menunjukkan letak mata air dan jalur ‐ jalur pipa yang sudah ada, katanya mau direhabilitasi, (Ahmad).
Kebetulan  sekali,  saya  tinggal  dikebun  pak,  jadi  waktu  itu  ada  orang  yang bertanya apa betul pipa yang melintas didalam kebun saya itu pipa air bersih yang berasal dari mata air diatas sana. (Taufik).
Sewaktu konsultan datang  didesa mereka hanya bertanya dimana  letaknya  mata air,  selanjutnya  mereka  pergi  sendiri  melihat  mata  air  yang  dimaksud. (Ismail), (Wawancara 8 agustus 2019).
Selanjutnya  adalah  tahap  pasca  pembangunan  atau  tahap  pemanfaatan prasarana yang telah berhasil dibangun. Bentuk partisipasi buah pikiran  masyarakat dalam tahap pasca pembangunan atau  pemanfaatan  menunjukkan  bahwa  peran  serta masyarakat  relatif  baik.  Sebelum  prasarana  yang  telah  dibangun  diserahterimakan kepada masyarakat  desa  setempat,  pembentukan KPP merupakan sebuah keharusan sebagai  syarat  sebelum  diserahkannya  prasarana  terbangun  oleh  pemerintah  daerah kepada  masyarakat  desa.  Sehingga  masyarakat  desa  setempat  berinisiatif  untuk membentuk  KPP,  keinginan  masyarakat  untuk  membentuk  KPP  secepatnya  selain keharusan juga karena masyarakat berkeinginan sesegera mungkin bisa menikmati air bersih  dari  prasarana  yang  telah  berhasil  dibangun,  proses  pembentukan  KPP  ini dilakukan  didalam  forum  musyawarah  desa  yang  dipimpim  oleh  kepala  desa  dan dihadiri  oleh  perangkat  desa,  tokoh ‐ tokoh  masyarakat  dan  terutamanya masyarakat desa, didalam forum musyawarah desa ini masyarakat.
Setelah terbentuk KPP yang terdiri dari: Ketua, bendahara dan tenaga teknis. Musyawarah berlanjut untuk membahas mengenai tugas, tanggungjawab KPP didalam
pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan ‐ perbaikan ketika ada kerusakan didalam sistem  prasarana  air  bersih  serta  hak ‐ hak  KPP.  Terakhir  musyawarah  membahas mengenai biaya operasional dan mekanisme pembayaran,  besaran iuran serta insentif atau  honor  dari  pengurus  KPP.  Seperti  kutipan  wawancara  dengan  bapak  Marjuki selaku ketua KPP berikut ini:
“kewajiban  kami  masyarakat  Desa  Wawo  setelah  selesainya  pembangunan adalah  membentuk  Kelompok  Pengguna  Pemeliharan  (KPP,  yang  bertugas untuk  mengkoordinir  masyarakat  melakukan  pemeliharaan  terhadap prasarana air bersih, anggota ‐ angotanya berasal dari masyarakat Desa Kombo sendiri  dan  berjumlah  tiga  orang  terdiri  dari  Seorang  ketua,  bendahara, ((Wawancara 8 agustus 2019).
Musyawarah berlanjut untuk membahas mengenai tugas, tanggungjawab KPP didalam  pengoperasian, pemeliharaan dan perbaikan ‐ perbaikan ketika ada kerusakan didalam  sistem  prasarana  air  bersih  serta  hak ‐ hak  KPP.  Terakhir  musyawarah membahas  mengenai  biaya  operasional dan  mekanisme  pembayaran,  besaran iuran serta insentif atau honor dari pengurus KPP
2. Tenaga Dalam Tahap Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Bentuk Partisipasi yang Paling Diminati Masyarakat.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  setempat  menunjukkan bahwa  tenaga  sebagai  salah  satu  bentuk  partisipasi  yang  paling  diminati  oleh masyarakat desa Kombo terutamanya didalam tahap pelaksanaan pembangunan fisik. Tingginya keinginan masyarakat untuk turut bekerja didalam proyek penyediaan air bersih  dikarenakan  kontribusi  tenaga  tidak  berkaitan  dengan/  membutuhkan pendidikan  tinggi  dan  keahlian  khusus,  apalagi  hanya  sebagai  buruh  kasar. Adapun jenis pekerjaan  yang ditawarkan oleh kontraktor pelaksa diantaranya:  menggali dan menimbun  jalur  pipa,  perbaikan  bak  penangkap  ( intake) dan  sementara  untuk pemasangan pipa dan sambungan rumah (SR) kontraktor mendatangkan tenaga  kerja dari luar desa yang mempunyai keahlian dan pengalaman didalam  pekerjaan serupa. Untuk  lebih  memperjelas  perhatikan  wawancara  dengan  bapak  Hamzah  selaku masyarakat desa Kombo dibawah ini,
“Ya pak kami sangat bersyukur, walaupun hanya sebagai tenaga kasar kami diberi  kesempatan  untuk  bekerja,  mau  diapa  lagi  bisanya  hanya  sebatas mencangkul.  Dengan  adanya  proyek,  masyarakat  desa  merasa  terbantu  pak, karena mereka  tidak  lagi  keluar  desa  untuk  mencari  pekerjaan  sampingan mengisi  hari ‐ hari  merekan  sambil  menunggu  masa  panen  (Wawancara  8 agustus 2019).
Pada umumnya mata pencaharian masyarakat di semua desa lokasi penelitian adalah  bertani  dan  berkebun,  sehingga  didalam  beraktifitas  keseharian  masyarakat  lebih dominan  menggunakan  tenaga  dibandingkan  dengan  pemikiran,  kondisi  ini menyebabkan  keinginan  masyarakat  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan
keterampilannya  tidak  ada,  yang  menyebabkan  keahlian  dan  keterampilan  masyarakat tidak statis sehingga pilihan ‐ pilihan pekerjaanpun untuk mengisi waktu mengganggurnya menjadi terbatas. Dengan  adanya proyek pembangunan prasarana air bersih di desa masyarakat merasa terbantu karena bisa turut bekerja walaupun hanya sebagai tenaga kasar  apalagi  waktu  pelaksanaan  proyek  bertepatan  dengan  musim  pasca  tanam, sehingga  masyarakat  mempunyai  waktu  luang  yang  cukup  untuk  bekerja  walaupun sebagai buruh kasar.
Untuk lebih memperjelas perhatikan wawancara dengan bapak Ahmad selaku masyarakat dibawah ini,
“Alhamdulillah  pak  ada  proyek,  ada  yang  bisa  diharap  untuk  biaya  hidup sementara  sambil  menunggu  panen  walaupun  sedikit  hasil  dari  proyek,  tapi sangat membantu kami pak. (Wawancara 8 agustus 2019).
Dengan adanya proyek pembangunan sistem prasarana penyediaan air bersih didesa masyarakat  seakan ‐ akan berlomba untuk turut  dipekerjakan  walaupun  hanya sebagai  buruh  kasar,  sementara  jenis  pekerjaan  yang  ditawarkan  oleh  kontrakor pelaksana hanya sebatas menggali jalur pipa, menimbun pipa dan membantu didalm pembangunan  bangunan  pelengkap  seperti:  hidrant  umum  dan  bak  penangkap  air ( intake ),  sedangkan  untuk  pekerjaan  yang  memerlukan  keahlian  dan  pengalaman  kerja atau  pekerjaan  yang  sangat  spesifik  seperti:  menyambung  pipa  dan  memasang sambungan rumah beserta meteran air biasaya kontraktor mendatangkan teknisi dari luar desa.
3. Tenaga Sebagai  Bentuk  Partisipasi  Yang Paling  Diminati Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan
Partisipasi masyarakat yang paling diminati terutama di dalam  pembangunan prasarana air bersih di Desa Kombo Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Kesimpulan bahwa  partisipasi  tenaga  merupakan  bentuk  partisipasi  masyarakat  yang  paling diminati didalam pelaksanaan pembangunan didukung oleh fakta ‐ fakta yang  didapat dari hasil observasi dan wawancara,  adapun fakta ‐ fakta tersebut diantaranya:
1) Kontribusi tenaga tidak berkaitan dengan pendidikan.
2) Mata  pencaharian  masyarakat  pada  umumnya  berkebun  dan  bertani  tidak membutuhkan pendidikan tetapi tenaga.
3) Adanya upah kerja yang lebih tinggi dari penghasilan bertani/berkebun.
4) Kebutuhan masyarakat bekerja sambil menunggu musim panen.
5) Uang Sebagai Konsekwensi Pemakaian Air pada Tahap Pengelolaan Hasil observasi  dan wawancara di  dua desa lokasi  penelitian didapat  bahwa masyarakatnya  pada  umumnya  berkeinginan  untuk  turut  berpartisipasi  mengelola prasarana  air  bersih  terbangun  yang  telah  diserahterimakan  secara  penuh  kepada masyarakat  melalui  KPP,  dengan  demikian  tanggungjawab  untuk  mengelola  agar prasarana  tersebut  terjaga  keberlanjutan  berada  ditangan  seluruh  masyarakat  desa  dan KPP yang telah terbentuk. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah berupa iuran uang sebagai konsekwensi atas pemakaian air bersih disepakati di dalam musyawarah desa.
Masyarakat  desa  sadar  keberadaan  biaya  operasional  dan  pemeliharaan merupakan faktor penting dalam menjamin keberlanjutan sistem penyediaan air bersih di perdesaan,  karena  selama  ini  dengan  tidak  adanya  biaya  operasional  untuk pengelolaan  prasarana  menyebabkan  prasarana  yang  sudah  ada  menjadi  tidak terpelihara  dan  pada  akhirnya  mengalami  kerusakan.  Tidak  dianggarkannya  biaya operasional  dan  biaya  pemeliharaan  dari  instansi  terkait  menyebabkan  masyarakat harus berinisiatif untuk mengumpulkan dana secara  swadaya, dana yang terkumpul ini akan  dijadikan  biaya  operasional,  biaya  pemeliharaan  dan perbaikan apabila ada salah satu  fasilitas  sistem  penyediaan  air  bersih  mengalami  kerusakan.  Berikut  petikan wawancara dengan salah satu masyarakat desa:
“Kami  sangat  setuju  pak  dengan  adanya  iuran  bulanan  atas  penggunaan air, apalagi sekarang ini kami dak perlu lagi jauh – jauh untuk ambil air karean air sudah  sampai  dirumah  kami  masing ‐ masing.  Seandainya  air  bisa  langsung nyampai  dirumah  kami  akan  lebih  tertib  untuk  bayar iuran bulanan kan tidak seberapa ji, tapi tidak apalah kami ambil air di HU  walaupun agak jauh namun dibandingkan  dengan  sebelumnya  ini  lebih  baik”.  (Wawancara  8  agustus 2019).
Desa  Kombo  besaran  tarif  yang  dikenakan  kepada  setiap  pelanggan disepakati sebesar Rp. 300, ‐ perkubik, kesepakatan mengenai besaran iuran Rp. 300, ‐ perkubik  disebabkan  karena  sistem  pendistribusian  air  di  Desa  Kombo  kepada masyarakat adalah dengan menggunakan Sambungan Rumah (SR) dan telah dilengkapi juga  dengan  meteran  air  sehingga  penggunaan  air  bersih  oleh  konsumen  menjadi terkontrol. Tanggungjawab untuk menarik iuran bulanan dilakukan oleh KPP dengan mendatangi masing ‐ masing rumah pelanggan, selama ini pembayaran iuran bulanan cukup lancar, bahkan ada sebagian masyarakat yang bersedia untuk menaikkan tarif apabila  ada  peningkatan  pelayanan,  tingginya  kepedulian  masyarakat  yang diimplementasikan  dengan  tertib  membayar  iuran.  Berikut  kutipan  wawancara dengan salah satu warga pemanfaat air bersih.
“tidak ada masalah pak kami harus membayar sebesar Rp. 300, ‐ perkubik, kalau dulu sih kami mengambil air brsih dari HU apalagi agak jauh pak rumah saya dengan lokasi HU, tapi sekarang Alhamdulillah air bersih sudah sampai dirumah kami  masing ‐ masing    “syukur  pak  air  sampai  dirumah  kami,  jadi  saya  dak repot ‐ repot lagi untuk ngambil airi, apalagi cuman Rp. 300, ‐ perkubik lebih dari itupun dengan senang hati saya akan bayar pak”. (Wawancara 8 agustus 2019) Untuk Desa Kombo masyarakat sudah sepakat mengenai besaran iuran sama besarnya yaitu Rp. 5.000, ‐ setiap Rumah, kesepakatan ini diambil dikarenakan untuk pelayanan air bersih di Desa Mataiwoi masyarakat mengambil air dari Hidran Umum (HU),  sehingga  untuk  pemenuhan  kebutuhan  air  bersihnya  setiap  hari  masyarakat pergi  mendatangi  HU,  pada  awalnya  masyarakat  pelanggan  tertib  melakukan pembayaran  namun  lama  kelamaan  mulai  menunggak,  salah  satu  alasannya  adalah faktor  lokasi  HU  yang  dianggap  tidak  adil,  karena  ada  masyarakat  yang  rumahnya berdekatan dengan HU sehingga akses untuk mendapatkan air lebih mudah, tetapi tidak
sedikit juga rumahnya yang jaraknya cukup jauh dari HU sehingga merasa kesulitan untuk  mengambil  air  karena  harus  berjalan  kaki  cukup  jauh.  Untuk  memperjelas penjelasan  perhatikan  kutipan  wawancara  dengan  salah  satu  warga  pemanfaat  air bersih.
“pada awalnya kami sangat bersyukur dengan diperbaikinya prasarana air bersih didesa kami apalagi ketika kami tahu air sudah kembali mengalir sampai desa, kami setuju ‐ setuju  saja  ketika  dimusyawarah  desa  meyepakati  beban  iuran  kami masing ‐ masing rumah sebesar Rp. 5000,. (Wawancara 8 agustus 2019).
B. Kajian  Penyebab  Keberhasilan  dan  Kegagalan  Pembangunan  dan Pengelolaan Prasarana penyediaan Air Bersih
Dari hasil survei dan wawancara didua desa lokasi penelitian didapatkan fakta adanya  perbedaan  kondisi  prasarana  air  bersih  antara  di  Desa  Kombo,  kondisi prasarana  di  Desa  Kombo  dalam  keadaan  terawat  dan  tetap  mampu  malayani kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat desa, sedangkan kondisi prasarana di Desa  lain  kurang  terawat  sehingga  pelayanan  kepada  masyarakat  kurang  optimal karena terkadang air dari mata air tidak mengalir sehingga  tidak bisa mengisi hidran umum sebagai tempat menampung air dan tempat masyarakat untuk mengambil air.

## 1. Pemilihan Teknologi Tepat Guna Sebagai Pendorong Keberhasilan didalam Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih
Program  pembangunan  sistem  penyediaan  air  bersih  di  Desa  Kombo adalah murni  proyek  dengan  pendanaan  berasal  dari  dana  pusat  yaitu  DAK,  adalah  murni proyek  sehingga  pelaksanaannya  dilakukan  secara  kontraktual,  yaitu  mulai  dari kegiatan survei dan perencanaan diserahan sepenuhnya kepada konsultan  perencana sampai  kepada  pelaksanaan  pembangunan  fisik  diserahkan  sepenuhnya  kepada kontraktor.  Pada  umumnya  program  pemerintah  yang  dilaksanakan  secara kontraktual  bersifat top down sehingga seluruh tahapan pelaksanaan harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Untuk bak penampung air berfungsi untuk menampung air yang dihasilkan dari bak penangkap, desain yang diterapkan adalah sama untuk semua desa (proto type), Desain  bak  penampung  sangat  sederhana  yaitu  berbentuk  bujur  saangkar  dengan ukuran panjang 1,2 meter dan tinggi 1 meter. Pemilihan lokasi bak penampung biasanya ditempat  yang  datar  dan  berada  diketinggian  dengan  tujuan  agar  air  bersih  dapat mengalir secara gravitasi serta tidak terlalu jauh dari bak penangkap air. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pendistribusian air bersih kepada konsumen, untuk Desa Kombo  teknologi  sistem  pendistribusian  air  bersih  kepada  masyarakat  dengan menggunakan Sambungan Rumah (SR) yang dilengkapi meteran air, dengan sistem ini air  bersih  akan  mengalir  sampai  kerumah ‐ rumah  penduduk.  Sementara  sistem pendistrubusian  air  di  Desa  Mataiwoi  hanya  dengan  menggunakan  hidran  umum yang  berjumlah  4  (Empat)  buah,  pemilihan  penempatan  HU  ini  adalah  lokasi yang dianggap  strategis  dan  menyebar  di  seluruh  wilayah  desa  sebagai  tempat penampungan dan tempat pengambilan air oleh masyarakat. Untuk lebih memperjelas
perhatikan kutipan wawancara dengan bapak Ahmad, dan Taufik dibawah ini:
“Tanggungjawab untuk melakukan survei dan perencanaan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Konawe Selatan untuk semua jenis proyek baik yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun dari Dana Alokasi Umum (DAU), (Wawancara 8 agustus 2019) diserahkan sepenuhnya kepada Konsultan Perencana kami di Dinas Pekerjaan Umum  hanya  mengarahkan  saja,  dan  mengapa  hasil  perencanaan  di  masing ‐ masing  desa  terkadang  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain?  Hal  ini berhubungan dengan alokasi dana di masing ‐ masing desa sasaran  lokasi proyek, perlu saya sampaikan bahwa pengalokasian  dana itu  dilakukan jauh  sebelum proses  survei  dan  perencanaan  dilakukan,  sebenarnya  disini  pangkal masalahnya,  kenapa,  ya  karena  perencanaan  dilapangan  harus  menyesuaikan dengan ketersediaan dana”. (Wawancara 8 agustus 2019).
Pemilihan  model teknologi  sistem  penyediaan  air  bersih  sangat  menentukan tingkat  keberhasilan  dari  program  ini  seperti  yang  terjadi  di  Desa  Kombo  dengan menggunakan  sistem  pendistribusian  sambungan  rumah  yang  dilengkapi  dengan meteran  air  menyebabkan  penggunaan  air  oleh  konsumen  terkontrol  sehingga efektifitas  dan  efisiensi  adanya  prasarana  penyediaan  dengan  pemilihan  teknolgi  ini bisa  dirasakan  bersama,  dampaknya  adalah  tingkat  ketertiban  masyarakat  untuk membayar  sesuai  dengan  hasil  kesepakatan  bersama  di  musyawarah  desa  baik mengenai  waktu  pembayaran  dan  besaran  iuran  tetap  tinggi,  semangat  KPP  untuk bekerja  menjalankan  tanggungjawabnya  tetap  tinggi,  walaupun  tetap  dibantu  oleh seluruh masyarakat desa pada saat ‐ saat tertentu untuk mengelola dengan memelihara dan  menjaga  keberlanjutan  prasarana  penyediaan  air  bersih.  Hasilnya  adalah  tetap terpeliharanya  prasarana  air  bersih  ini  adalah  lancarnya  air  mengalirnya  kepada masyarakat sehingga  kepuasan masyarakat terhadap pelayanan air bersih terpelihara. Untuk lebih jelasnya diatas perhatikan kutipan wawancara dibawah ini:
“tidak ada masalah pak kami harus membayar sebesar Rp. 300, ‐ perkubik, kalau dulu sih kami mengambil air brsih dari HU apalagi agak jauh pak rumah saya dengan lokasi HU, tapi sekarang Alhamdulillah air bersih sudah sampai dirumah kami  masing ‐ masing”.  “syukur  pak  air  sampai  dirumah  kami,  jadi  saya  dak repot ‐ repot lagi untuk ngambil airi, apalagi cuman Rp. 300, ‐ perkubik lebih dari itupun dengan senang hati saya akan bayar pak”. (Wawancara 8 agustus 2019). Dari hasil wawancara diatas nampak jelas masyarakat desa Kombo merasa puas dengan  pemilihan  dan  penerapan  sistem  teknologi  pendistribusian  air  bersih menggunakan sambungan rumah yang dilengkapi dengan meteran air untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat seluruh desa menjadi tidak efektif dan efisien lagi bagi sebagian masyarakat yang kebetulan lokasi rumahnya berjauhan dengan lokasi hidran umum, walaupun pada awal beroperasinya prasarana penyediaan  air  bersih  antusias masyarakat untuk datang mandi dan mencuci serta mengambil air  untuk  kebutuhan masak  dan  minum  cukup  tinggi  namun  lama  kelamaan  menurun,  masyarakat  yang lokasi  rumahnya  jauh  dari  hidran  umum  kembali  menggunakan  air  sumur  untuk
pemenuhan  kebutuhan  air  sehari ‐ hari.  Untuk  lebih  jelasnya  perhatikan  kutipan wawancara dengan salah satu warga pemanfaat air bersih.
“pada  awalnya kami sangat  bersyukur  dengan  diperbaikinya prasarana air bersih didesa kami apalagi ketika kami tahu air sudah kembali mengalir sampai desa, kami  setuju ‐ setuju  saja  ketika  dimusyawarah  desa  meyepakati  beban  iuran  kami masing ‐ masing rumah sebesar Rp. 5000, ‐ , tapi akhir ‐ akhir ini saya jadi malas bayar,gimana dak malas pak rumah saya agak jauh dihidran umum sementara bayarnya  disamakan  dengan  yang  dekat  rumahnya  dengan  hidran  umum, malahan  akhir ‐ akhir  saya  dengar ‐ dengar  air  kadang  mengalir  kadang  tidak  pak”. (Wawancara 8 agustus 2019).
“Sebenarnya yang saya harapakan sistem peneydiaan air bersih di Desa Mataiwoi tidak lagi menggunakan hidran umum, tetapi menggunakan sambungan rumah yang  dilengkapi  dengan  meteran  air  sehingga  masyarakat  bisa  mengontrol penggunaan  airnya,  apalagi  debit  air  yang  dikeluarkan  mata  air  dari  tahun ketahun  bukannya  bertambah  tinggi  tapi  menurun”,  (Wawancara  8  agustus 2019).
Dari hasil wawancara diatas nampak jelas bahwa masyarakat Desa Mataiwoi merasa kurang puas dengan pemilihan dan penerapan sistem teknologi pendistribusian air  bersih  yang  hanya  menggunakan  hidran  umum  untuk  melayani  masyarakat konsumen.
“Tanggungjawab untuk melakukan survei dan perencanaan sistem penyediaan air bersih di Kabupaten Bima untuk semua jenis proyek baik yang didanai dari Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  ataupun  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) diserahkan sepenuhnya kepada Konsultan Perencana kami di Dinas Pekerjaan Umum  hanya  mengarahkan  saja,  dan  mengapa  hasil  perencanaan  di  masing ‐ masing  desa  terkadang  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain?  Hal  ini berhubungan dengan alokasi dana di masing ‐ masing desa sasaran lokasi proyek, perlu saya  sampaikan bahwa pengalokasian  dana itu  dilakukan jauh  sebelum proses  survei  dan  perencanaan  dilakukan,  sebenarnya  disini  pangkal masalahnya,  kenapa,  ya  karena  perencanaan  dilapangan  harus  menyesuaikan dengan ketersediaan dana”. (Wawancara 8 agustus 2019).
Dengan  keterbatasan  dana  tersebut  terkadang  proses  perencanaan  seperti dipaksakan  yang  penting  target  untuk  membangun  prasarana  penyediaan  air  bersih terealisasi, sehingga banyak sekali hasil perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat  setempat, hal ini diakibat karena desain/perencanaan harus menyesuaikan dengan anggaran dana yang sudah diplot sebelumnya, sehingga hasil perencanaan masing ‐ masing desa berbeda antara satu dengan yang lain.  Untuk  lebih jelasnya diatas perhatikan kutipan wawancara dibawah ini:
“Sebenarnya yang saya harapkan sistem penyediaan air bersih di Desa Kombo tidak lagi menggunakan hidran umum lagi pak, tetapi menggunakan sambungan rumah  yang  dilengkapi  dengan  meteran  air  sehingga  masyarakat  bisa mengontrol penggunaan airnya, apalagi debit air yang dikeluarkan mata air dari tahun  ketahun  bukannya  bertambah  tinggi  tapi  menurun”,  (Wawancara  8 agustus 2019)
2. Integritas Kelompok Pengguna dan Pemelihara  (KPP)  Sebagai  Kunci

## Keberhasilan dan Kegagalan Pengelolaan
Begitu strategis dan pentingnya peran dari  KPP  mulai dari  Ketua, bendahara dan tenaga  teknisnya  sehingga  disaat  proses  pengusulan  dan  pemilihannya  betul ‐ betul harus  dipilih  dari  anggota  masyarakat  yang  memiliki  komitmen  kuat  untuk  bekerja dengan  tulus  dan  ikhlas,  memiliki  waktu  yang  luang  untuk  mengoperasikan  dan memelihara serta memiliki kemampuan teknis untuk melakukan perbaikan apabila ada prasarana  mengalami  kerusakan.  Untuk  lebih  jelasnya  diatas  perhatikan  kutipan wawancara dibawah ini:
“sebenarnya  tidak  sebanding  antara  honor  yang  kami  terima  yaitu  sebesar Rp.200.000, ‐ setiap bulan dengan beban tanggungjawab kami pak, tapi gimana lagi  masyarakat  sudah  memilih  dan  kami  sudah  terlanjur  menyanggupi  dan lagian  kami  sekeluarga  juga  turut  menikmati  air  bersih  pak”.  (Wawancara  8 agustus 2019).
Integritas  Kelompok  Pengguna  pemelihara  (KPP)  mulai  dari  ketua,  bendahara dan  tenaga  teknisnya  sangat  menentukan  terhadap  keberhasilan/kegagalan  pengelolaan prasarana  penyediaan  air  bersih  didesa,  hal  ini  didukung  oleh  dua  fakta  temuan dilapangan,  yaitu:  beban  tanggung  jawab  dari  KPP  sedemikian  besar,  mulai  dari pengoperasian  prasarana,  memelihara  dan  melakukan  perbaikan ‐ perbaikan  apabila ada  kerusakan  serta  mengkordinir  iuran  wajib  bulanan  masyarakat  desa,  sementara honor yang diterimanya tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Anggaran  Pembangunan,  pemilihan  teknologi  tepat  guna  dan  proses  setiap  tahapan pembangunan harus disesuaikan dengan kapasitas penduduk setempat yang menentukan keberhasilan  dari  partisipasi  masyarakat  didalam  pembangunan  dan  pemeliharaan prasarana  air  bersih  di  Desa  Kombo  Kecamatan  Wawo  Kabupaten  Bima. Konsep tersebut didukung oleh 3 (tiga) hal, yaitu:
1) Anggaran pembangunan yang membelenggu kreatifitas pembangunan menduduki posisi  yang  paling  penting  dan  sangat  menentukan  untuk  keberhasilan  dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih
a) Pengalokasian  anggaran  pembangunan  terkadang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan
b) Perencanaan  pembangunan  harus  menyesuaikan  dengan  ketersediaan anggaran.
2) Keberhasilan pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih di Desa Kombo dikarenakan  pemilihan  teknologi  tepat  guna  yang  sesuai  dengan  kondisi masyarakat desa setempat, yang didukung oleh beberapa hal, yaitu:
a) Pemanfaatan sistem gravitasi untuk mengalirkan air
b) Penggunaan teknologi pengolahan air bersih secara sederhana
c) Penggunaan Sambungan Rumah (SR) yang dilengkapi dengan meteran air yang mudah dibaca oleh masyarakat.
3) Kegagalan pembangunan dan pengelolaan prasarana air bersih di Desa Mataiwoi karena  pemilihan  teknologi  tepat  guna  yang  kurang  sesuai  dengan  kondisi masyarakat desa setempat, yang didukung oleh beberapa hal, yaitu:
a) Pemanfaatan sistem gravitasi untuk mengalirkan air
b) Penggunaan teknologi pengolahan air bersih secara sederhana
c) Penggunaan  Hidran  Umum  sebagai  tempat  menampung  dan  tempat masyarakat mengambil air.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  dijelaskan  melalui  kajian  komprehenshif partisipasi masyarakat didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan air bersih di Desa Kombo Kecamatan Wawo sebagai berikut:
1) Keberhasilan  Desa  Kombo  didalam  pembangunan  dan  pengelolaan  prasarana penyediaan air disebabkan beberapa hal, sebagai berikut:
a) Ketersediaan  anggaran  pembangunan,  walaupun  anggaran/pendanaan ditetapkan  sebelum  dilakukannya  perencanaan  namun  demikian  hasil perencanaan yang dilakukan konsultan perencana sesuai dengan kondisi eksiting dan keinginan masyarakat Desa Kombo.
b) Pemilihan  teknologi  tepat  guna  mempengaruhi  keterlibatan  masyarakat.  Dengan pemilihan teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kondisi eksiting dan keinginan  masyarakat  didalam  pembangunan  memungkinkan  masyarakat  dapat turut serta berpartisipasi didalam pelaksanaan pembangunan.
c) Proses  pembangunan  dan  pengelolaan  mempengaruhi  keberlanjutan operasionalisasi  prasarana  terbangun,  keterlibatan  masyarakat  didalam  setiap tahapan  proses  pembangunan  dan  pengelolaan  prasarana  yang  berhasil dibangun  akan  menimbulkan  rasa  memiliki,  sehingga  partisipasi masyarakat terutamanya  didalam  pengelolaan  prasarana  terbangun  yang  muncul  dengan dari kesadaran sendiri.
2) Kegagalan  Desa  Mataiwoi  didalam  pembangunan  dan  pengelolaan  prasarana penyediaan air disebabkan oleh:
a) Ketersediaan anggaran pembangunan, dengan telah ditetapkannya anggaran/pendanaan  sebelum  dilakukannya  perencanaan  menyebabkan perencanaan  harus  menyesuaikan  dengan  ketersediaan  anggaran  sehingga  hasil perencanaan kurang sesuai dengan kondisi eksiting dan harapan masyarakat.
b) Pemilihan  teknologi  tepat  guna  mempengaruhi  keterlibatan  masyarakat.  Dengan pemilihan teknologi tepat guna yang kurang sesuai dengan kondisi eksiting dan keinginan masyarakat didalam pembangunan akan menimbulkan rasa kecewa didalam  diri  masyarakat  sehingga  timbul  keengganan  untuk  turut  berperan  serta memelihara dan merawat prasarana yang telah dibangun.
Proses  pembangunan  dan  pengelolaan  mempengaruhi  keberlanjutan operasionalisasi  prasarana  terbangun,  keterlibatan  masyarakat  didalam  setiap  tahapan proses  pembangunan  dan  pengelolaan  prasarana  yang  berhasil  dibangun  akan
menimbulkan  rasa  memiliki,  sehingga  partisipasi  masyarakat  terutamanya  didalam pengelolaan prasarana terbangun yang muncul dengan dari kesadaran sendiri.

## IV. Kesimpulan
Program  pembangunan  prasarana  penyediaan  air  bersih  di  Desa  KOmbo merupakan program pemerintah pusat sebagai  bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu,  anggaran  atau  pendanaan  program  ini  berasal  dari  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) yang disalurkan melalui keuangan Pemerintah  Daerah.  Oleh  karena  program ini adalah murni proyek yang dilaksanakan secara kontraktual. Partisipasi masyarakat berupa: sumbangsih pemikiran, sumbangsih tenaga dan  uang  terjadi  didalam  beberapa tahap yang mengiringi dan mewarnai mekanisme pembangunan dan pengelolaan hasil pembangunan prasarana penyediaan air bersih di  Desa  Kombo.  Tahapan  –  tahapan tersebut  diantaranya:  tahap  sebelum  pengusulan  program  pembangunan,  tahap pengusulan  pembangunan,  tahap  survei  dan  perencanaan,  tahap  pelaksanaan pembangunan  konstruksi  dan  tahap  pengelolaan  hasil  pembangunan.  Untuk partisipasi  pemikiran  terjadi  didalam  beberapa  tahap,  diantaranya:  tahap  sebelum pengusulan program pembangunan, tahap pengusulan program pembangunan, tahap survei  dan  perencanaan  dan  tahapan  pengelolaan  hasil  pembangunan.  Partisipasi tenaga terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan konstruksi. Partisipasi uang terjadi pada tahap pengelolaan hasil pembangunan.
Keberhasilan Desa Kombo didalam pembangunan dan pengelolaan prasarana penyediaan  air  disebabkan  beberapa  hal,  yaitu:  (1)  Ketersediaan  anggaran pembangunan, walaupun anggaran/pendanaan yang ditetapkan sebelum dilakukannya  perencanaan  namun  demikian  hasil  perencanaan  yang  dilakukan konsultan  perencana  sesuai  dengan  kondisi  eksiting  dan  keinginan  masyarakat.  (2) Pemilihan teknologi tepat guna didalam pembangunan prasarana penyediaan air bersih di Desa Kombo sangat mempengaruhi keterlibatan masyarakat. (3)  Proses pembangunan dan  pengelolaan  prasarana  penyediaan  air  bersih  di  Desa  Kombo  mempengaruhi keberlanjutan operasionalisasi prasarana terbangun. Keterlibatan masyarakat didalam setiap  tahapan  proses  pembangunan  dan  pengelolaan  prasarana  yang  berhasil dibangun  akan  menimbulkan  rasa  memiliki,  sehingga  partisipasi  masyarakat terutamanya didalam pengelolaan prasarana terbangun muncul dari kesadaran sendiri.
Kegagalan  Desa  Kombo  didalam  pembangunan  dan  pengelolaan  prasarana penyediaan  air  disebabkan  oleh:  (1)  Ketersediaan anggaran pembangunan, dengan telah  ditetapkannya  anggaran/  pendanaan  sebelum  dilakukannya  perencanaan menyebabkan  perencanaan  harus  menyesuaikan  dengan  ketersediaan  anggaran sehingga  hasil  perencanaan  kurang  sesuai  dengan  kondisi  eksiting  dan  harapan masyarakat. (2) Pemilihan teknologi tepat guna mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Dengan pemilihan teknologi tepat guna yang kurang sesuai dengan kondisi eksiting dan kemampuan  masyarakat  Desa  Kombo  didalam  pembangunan  akan  menimbulkan
rasa  kecewa  didalam  diri  masyarakat  sehingga  timbul  keengganan  untuk  turut berperan serta memelihara dan merawat prasarana yang telah dibangun.
Proses  pembangunan  dan  pengelolaan  mempengaruhi  keberlanjutan operasionalisasi  prasarana  terbangun,  keterlibatan  masyarakat  didalam  setiap  tahapan proses  pembangunan  dan  pengelolaan  prasarana  yang  berhasil  dibangun  akan menimbulkan  rasa  memiliki,  sehingga  partisipasi masyarakat  teurtamanya  didalam pengelolaan prasarana terbangun yang muncul dengan dari kesadaran sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnstein, 2006. A Leader Of Citizen Partisipation Journal Of The Royal Town Planning Institute . Jakarta, PT. Rineka Cipta.
Bappenas,  2001. Konsep  Strategi  Dan  Pelaksanaan  Pengembangan  Prasarana Perdesaan (P2D) . Jakarta, Sekretariat Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Prasarana Perdesaan (P2D)
Bintarto,  R,  2003. Interaksi  Desa  Kota  dan  Permasalahannya ,  Yogyakarta,  Ghalia Indonesia.
BPS Kabupaten Bima 2008., Kabupaten Bima dalam Angka Tahun 2008
Budihardjo, 2001. Kota Berkelanjutan, Bandung , Penerbit Alumni. Conyers,  2004. Perencanaan  Sosial  di  Dunia  Ketiga,  Suatu  Pengantar .  Jakarta,  PT. Rineka Cipta.
Ibrahim, Jabal  Tarik, 2003, Sosiologi Pedesaan ,  Malang, Penerbit Buku  Universitas Muhamadiyah Malang.
Iskandar,  Santoso,  2004, Sistem  Perumahan  Sosial  Indonesia ,  Jakarta,  Center  For Urban Studies.
Kartasasmita, Ginanjar, 2007. Administrasi Pembangunan . Jakarta, Penerbit LP3ES.
Kodoatie,  2002. Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  Dalam  Era  Otonomi  Daerah , Jogyakarta, Pustaka Pelajar.
Manaf,  Asnawi,  2009, Perencanaan  Tata  Ruang  Partisipasi  dalam  Program PengembanganLingkungan  Permukiman  Berbasis  Komunitas:  Tantangan, Kendala, dan Potensi . Seminar Nasional Dies Emas Planologi  ITB. TESIS Mikkelsen,  Britha  2003, Metode  Penelitian  Partisipatoris  dan  Upaya ‐ Upaya Pemberdayaan, Penerbit Alfabeta Bandung.
Moleong,  Lexy,  2002,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung,  PT  Remaja Rosdakarya.
Ndraha, Taliziduhu, 2000, Partisipasi dalam Pembangunan , Jakarta, LP3ES, Sentosa, Singgih.
Noerbambang,  Morimura,  2005, Pengantar  Plumbing ,  Jakarta,  PT.  Dainppon  Gita Karya Printing.
Panudju,  1999, Pengadaan  Perumahan  Kota  Dengan  Peran  Serta  Masyarakat Berpenghasilan Rendah , Bandung, Penerbit Alumni. Patton M.Q, 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Terjemahan Priyadi . Budi. Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
Salusu,  J,  2008. Pengambilan  Keputusan  Stratejik  untuk  Organisasi  Publik  dan Organisasi Nin Profit . Jakarta, Penerbitan Gramedia. Sastroputro, 2006, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan
Nasional . Bandung, Alumni.
Slamet, 2009. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta . Surakarta, Sebelas Maret University Press.
Soetrisno,  Alfonso,  2001, Menuju  Masyarakat  Partisipatif ,  Jogyakarta,  Pustaka Pelajar.
Sugiarto, et al, 2001, Teknik Sampling , Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Pendidikan . Penerbit Alfabeta Bandung. Sutrisno,  2006, Teknologi  Penydiaan  Air  Bersih,  Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar . Simatupang, Jogyakarta, Andi Offset.
Tjokrowinoto,  2009. Pembangunan  Dilema  dan  Tantangan .  Jogyakarta,  Pustaka Pelajar.
Yuliati, Rina, 2000. Efektivitas Metode Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan dan  Pengelolaan  Limbah  Perkotaan  di  Perumahan  Mojosongo  Surakarta , Semarang, Magister Teknik Pembangunan Kota Undip.