## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 12 (2) (2020): 62-79 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia
Civil Society dan Stabilitas Sosial: Strategi Forum Lintas Ormas (FLO) dalam Penyelesaian Kasus PendirianGereja Batak Karo Protestan(GBKP) di Tanjung Barat, Jakarta Selatan 2016

## Ana Sabhana Azm* & Prisma Anandifa Restu
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Banten, Indonesia, 15412
Submitted: 17 Juni 2020 Revision: 24 Juni 2020 Accepted : 10 Juli 2020

## Abstrak
Tulisan  ini  mendiskusikan  permasalahan  intoleransi  yang  masih  banyak  terjadi  di  Indonesia,  salah  satunya adalah penolakan pendirian rumah ibadah. Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) tidak memiliki izin pendirian rumah  ibadah,  sehingga  masyarakat  sekitar  melakukan  penolakan  terhadap  bangunan  tersebut.  Tulisan  ini ingin menjawab strategi yang dilakukan oleh Forum Lintas Ormas (FLO) dalam menyelesaikan kasus pendirian GBKP, serta hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan kasus GBKP pada tahun 2016 di Tanjung Barat Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisa serta pemahaman mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, strategi Forum Lintas Organisasi (FLO) dalam menyelesaikan kasus Gereja Batak Kristen  Protestan  (GBKP)  terkait  pendirian  rumah  ibadah  berhasil  dilakukan,  melalui  pendekatan  hukum, publik  dan  juga  pemerintah  Jakarta  Selatan.  Konflik  antara  umat  beragama  di  wilayah  Tanjung  Barat  dapat dihindari, walaupun  pihak  Gereja  Batak Kristen  Protestan (GBKP)  tidak  dapat mendirikan  gereja  di  wilayah tersebut.  Meski  demikian,  pemerintah  telah  merelokasi  kegiatan  peribadatan  Gereja  Batak  Kristen  Protestan (GBKP) di Gedung Olah Raga (GOR) Balai Rakyat Pasar Minggu.
Kata Kunci: Civil Society, Forum Lintas Ormas, Intoleransi .

## Abstrak
This  paper  discusses  the  problem  of  intolerance  that  still  occurs  in  Indonesia,  one  of  which  is  the  rejection  of  the establishment of places of worship. The Karo Protestant Batak Church (GBKP) does not have a permit to build a house of worship, so the surrounding community rejects the building. This paper focus on the strategy undertaken by the Inter- Community Forum (FLO) in resolving the GBKP establishment case, as well as the obstacles that occurred in resolving the GBKP case in 2016 in Tanjung Barat, South Jakarta. This study uses qualitative research methods with analysis and in- depth understanding. Based on the results of the study, the Strategy of the Inter-Organization Forum (FLO) in resolving the  Protestant  Christian  Batak  Church  (GBKP)  case  related to the  establishment  of  houses  of  worship  was successfully carried out, through a legal, public and also South Jakarta government approach. Conflicts between religious communities in the West Tanjung area can be avoided, although the Protestant Batak Church (GBKP) cannot establish a church in the region. However, the government has relocated the worship activities of the Protestant Christian Batak Church (GBKP) in the Balai Minggu Sports Hall (GOR) Pasar Rakyat.
Keywords: Civil Society, Inter-Community Forum, Intoleran
How to Cite: Azm, A. S & Restu, P.A. (2020). “ Civil Society dan Stabilitas Sosial: Strategi Forum Lintas Ormas (FLO)  dalam  penyelesaian  Kasus  Pendirian  Gereja  Batak  Karo  Protestan  (GBKP)  di  Tanjung  Barat,  Jakarta Selatan 2016”, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, Vol 12 (2): 62-79.
*Corresponding author: anashabana.azmi@uinjkt.ac.id

## PENDAHULUAN
Organisasi  masyarakat  atau biasa  disebut  Ormas  merupakan sebuah  manifestasi  dari  adanya kemandirian  masyarakat  yang  ikut serta  dalam  mewujudkan  jalannya pemerintahan  yang  kondusif.  Ormas bukan  merupakan  realitas  baru  di Indonesia.
Kehadirannya
dapat ditelusuri  sejak  zaman  kolonial  yang sebagian  besar  bersifat  otonom,
swadaya dan dibentuk oleh beberapa orang  pribumi.(Culla,  2006)  dengan adanya Ormas, kehidupan bermasyarakat  dapat  lebih  harmonis serta aktif dalam menanggapi permasalahan.
Meski  demikian,  hingga  saat  ini kasus  mengenai  toleransi  beragama masih  marak  terjadi  di  masyarakat.
The  Wahid  Institute dalam  Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi  2014  menyebutkan  kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan  (KBB)  berjumlah  158 peristiwa  dengan  187  tindakan. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 78 peristiwa yang melibatkan 89 aktor
non-negara  termasuk  ormas  di dalamnya.(Institute, 2014)
Di Indonesia, Organisasi
Masyarakat  (Ormas)  diatur  menurut UU  No.17  tahun  2013  tentang Organisasi  Kemasyarakatan  sebagai sebuah  landasan  legalitas  mereka dalam  menjalankan  aktivitasnya. Namun  munculnya  Ormas  yang bersifat  radikal  dan  memiliki  asas yang  bertentangan  dengan  Pancasila membuat  pemerintah  merancang kembali  sebuah  Undang-Undang untuk  menindaklanjuti  hal  tersebut. Akhirnya  pada  tanggal  10  Juli  2017 ditetapkanlah  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perppu) Nomor  2  tahun  2017  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  17  tahun  2013  tentang Organisasi  Kemasyarakatan.  (Humas, 2013)
Ormas  mempunyai  kepedulian yang  berkaitan  dengan  tujuan-tujuan publik  dibanding  dengan  tujuan pribadi.  Kepedulian  dan  perhatian tersebut  menjadi  satu  bentuk  nyata yang  diperlukan  masyarakat  untuk memberi  suasana  baru  atau  bahkan pencerahan  terhadap  segala  bidang permasalahan  kehidupan  yang  ada
dalam  sebuah  masyarakat..  Ormas  di Indonesia  cukup  banyak  jumlahnya, yaitu  terdapat  344.309  ribu  Ormas  di Indonesia.
Tabel 1 (Bakesbangpol, 2017) ekapitulasi Data Organisasi Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan  data  tabel  di  atas, di  Daerah  Khusus  Ibukota  (DKI) Jakarta  terdapat  458  Ormas  aktif dalam  masyarakat,  dimana  tiap Organisasi masyarakat memiliki dasar  dan  tujuan  yang  berbeda-beda. Tidak  jarang  perbedaan  tersebut menimbulkan gesekan
konflik
internal  dalam  masyarakat.  Bahkan kasus  intoleransi  dalam  masyarakat masih kerap terjadi dalam segi agama maupun politik.
Membahas  masalah  toleransi, Umar  Hasyim  menyebutkan  dalam bukunya  bahwa  toleransi  adalah sebuah  pemberian  kebebasan  kepada setiap insan yang hidup bermasyarakat  untuk  menjalankan keyakinannya dan menentukan nasibnya  sesuai  yang  diinginkan, selama  dalam  menjalankan  dan menentukan  sikapnya  itu  tidak bertentangan  dan  tidak  melanggar dengan ketentuan terciptanya perdamaian  dan  ketertiban  dalam masyarakat.(Hasyim,  1979)  Halili sebagai  Direktur  Setara  Institute mengatakan bahwa berdasarkan hasil riset Setara  Institut terdapat  629 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan  yang  terjadi  di  Jawa Barat.  Kemudian  jumlah  tersebut disusul  oleh  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta dengan 291 pelanggaran  dan  kemudian  Jawa Timur  dengan  270  pelanggaran. (Suara.com, n.d.) Kasus  di  Jakarta  Selatan  terkait kebebasan beragama maupun
toleransi  juga  masih  sering  terjadi. Salah satu kasus intoleransi di Jakarta Selatan  adalah  kasus  yang  terjadi  di Kecamatan  Jagakarsa,  Kelurahan Tanjung  Barat.  Sebagai  contoh  pada Oktober  2016  silam  terjadi  penolakan aktivitas  beribadah  dan  mendirikan gereja pada jemaat Gereja Batak Karo Protestan  (GBKP).  Hal  ini  dicekal karena  bangunan  tersebut  bukan merupakan  bangunan  dengan  izin rumah  ibadah  melainkan  bangunan dengan  izin  rumah  kantor  sehingga warga  menolak  adanya  aktivitas keagamaan di bangunan tersebut.
Selain  kasus  di  atas,  terdapat pula  kasus  penolakan  rencana  Gereja Katolik  Indonesia  (GKI)  dalam mengalihfungsikan  salah  satu  rumah di sana menjadi sebuah tempat untuk beribadah. Kasus tersebut telah terjadi sejak  awal  2018  dimana  pihak aparatur  setempat  seperti  Rukun Tetangga  (RT),  Rukun  Warga  (RW) dan  Organisasi  Masyarakat  yang  ada di  wilayah  Jagakarsa  menghimbau
untuk mengurus surat izin bangunannya.  Namun,  hingga  awal 2019 pihak GKI belum juga mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut dan permasalahan masih belum selesai. Melihat dinamika tersebut,
Pemerintah  Kota  Jakarta  Selatan membuat  suatu  organisasi  yang bertugas  sebagai  wadah  aspirasi Organisasi  Masyarakat  (OrMas)  dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar  dapat  berjalan  secara  tertib  dan saling  bersinergi  dalam  menciptakan masyarakat  yang  toleran.  Lembaga tersebut  adalah  Forum  Lintas  Ormas (FLO),  yang  merupakan  kesatuan yang terbentuk dari seluruh Organisasi  Masyarakat  (OrMas)  dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang  berada  di    Jakarta  Selatan. Tujuan  kegiatannya  difokuskan  pada kegiatan  sosial  yang  secara  langsung berhubungan  dengan  kepentingan masyarakat,  dan  menjadi  saluran kerjasama,  baik  kepada  Pemerintah maupun  swasta.  Forum  Lintas Organisasi  (FLO)  adalah  organisasi yang didirikan dengan tujuan menciptakan  persatuan  dan  menjaga kerukunan  yang  terjalin  baik  antar Organisasi  Masyarakat  (OrMas)  dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun  terhadap  masyarakat.  Ketua Forum  Lintas  Organisasi  (FLO)
Komisariat  Jagakarsa,  H.  Purwanto,
menjelaskan bahwa
sebelum berdirinya  Forum  Lintas  Organisasi (FLO)  di  Jagakarsa,  dikarenakan  ada beberapa  kasus  yang  berkaitan dengan  konflik  antar  Organisasi Masyarakat (Ormas) maupun dengan masyarakat  menyangkut  masalah intoleransi.
Dengan  data  dan  paparan permasalahan  yang  sudah  dijelaskan, penulis  tertarik  untuk  meneliti  kasus intoleransi  yang  terjadi  pada  tahun 2016  yaitu  mengenai  penolakan aktivitas  serta  pendirian  rumah ibadah Gereja Batak Kristen Protestan (GBKP)  di  daerah  Tanjung  Barat Kecamatan  Jagakarsa  Jakarta  Selatan. Kasus  ini  menjadi  menarik  untuk diteliti,  karena  terdapat  peran  aktif Forum  Lintas  Organisasi  (FLO)  di dalam  penyelesaian  kasus.  Dengan demikian,  penulis  memiliki  dua pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan  ini,  yaitu;  (1)  Bagaimana strategi yang dilakukan Forum Lintas Organisasi (FLO) dalam menyelesaikan  kasus  Gereja  Batak Kristen Protestan (GBKP) di
Kelurahan  Tanjung  Barat  Jakarta Selatan pada tahun 2016? (2) Apa saja
hambatan  yang  dihadapi  Forum Lintas Organisasi (FLO) dalam proses pelaksanaan strategi tersebut?

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode penelitian  kualitatif,  dimana  metode ini tidak menekankan pada generalisasi sebuah definisi, melainkan penekanan terhadap
makna  itu  sendiri.  (Sugiyono,  2015) Sumber  Data  dalam  penelitian  ini terbagi  menjadi  dua,  yaitu  sumber data  primer  dan  sekunder.  Sumber data  primer  didapat  dari  dokumen- dokumen  organisasi  Forum  Lintas Ormas  (FLO),  terkait  penanganan kasus  yang  dilakukan  Forum  Lintas Organisasi  (FLO)  tentang  toleransi atau  intoleransi  dalam  masyarakat. Sedangkan  sumber  data  sekunder dalam  penelitian  ini  didapat  dari buku-buku,  jurnal,  dokumen  dan artikel  serta website yang  memiliki keterkaitan  dengan  penelitian  ini .(Bungin, 2005) Sumber data sekunder yang  penulis  gunakan  diantaranya berasal  dari  jurnal,  berita  online  dan buku-buku  yang  membahas  masalah civil  society dan toleransi  dalam masyarakat.
Dalam  penelitian  ini  penulis
melakukan observasi dengan mendatangi langsung wilayah/daerah penelitian. Observasi merupakan  kegiatan  pengukuran secara langsung dan mengamati objek dengan  indra  pengelihatan  tanpa mengajukan sebuah pertanyaan.
(Soehartono,  2011)  Selain  itu,  penulis mewawancarai  sejumlah  narasumber dari  Forum  Lintas  Organisasi  (FLO), yaitu  H.Purwanto  (Ketua  Forum Lintas Organisasi/FLO), Hasyim Ashari (Koordinator Lapangan Forum Lintas  Organisasi  /FLO),  H.Hamzah Wahab  (Divisi  Keagamaan  Forum Lintas Organisasi /FLO), Ustadz Nain dan  Napolo  Siagian  (Tokoh  Agama Setempat), dan Budi Setiawan (Warga Setempat).  Dalam  penelitian  ini,
penulis menggunakan
metode analisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa  strategi  yang  dapat digunakan  oleh civil  society dalam merealisasikan  tujuannya.  Pertama, pendekatan terhadap anggota parlemen, Kedua pendekatan terhadap pemerintah, Ketiga
pendekatan  dalam  hukum,  Keempat
pendekatan ke publik, Kelima demonstrasi,  dan  Keenam  adalah menyuarakan  protes.  (Roskin,  2012) Meski  demikian,  hanya  ada  beberapa strategi  yang  penulis  temukan  di lapangan,  yang  digunakan  oleh Forum Lintas Organisasi (FLO) dalam penyelesaian kasus Gereja Batak Karo Protestan  (GBKP)  di  Tanjung  Barat, Jakarta  Selatan.  Strategi  tersebut yaitu;
Pendekatan FLO terhadap
Pemerintah wilayah Jakarta Selatan
Menurut  Roskin  pendekatan
yang  dilakukan  melalui  pemerintah dapat menjadi sarana yang baik bagi kelompok kepentingan dalam merealisasikan  tujuannya.  Biasanya mereka  berfokus  pada  departemen khusus  di  bidang  mereka.  Seperti kelompok pertanian akan
berhubungan  dengan  Departemen Pertanian. (Roskin, 2012).
Dalam  kasus  ini  tentu  pihak pemerintah setempat memiliki peran yang  signifikan  dalam  proses pendirian  gereja  Gereja  Besar  Karo Protestan  (GBKP)  karena  mereka yang  dapat  membuat  surat  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  rumah ibadah  yang  dibutuhkan  oleh  pihak
Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Dalam  usahanya,  Forum  Lintas
Organisasi (FLO) sudah berkomunikasi  dan  merundingkan terkait permasalahan pendirian gereja  Gereja  Batak  Karo  Protestan (GBKP)    di  Tanjung  Barat  dengan pihak  pemerintah  yaitu  Walikota Jakarta Selatan.
Purwanto dan pihaknya menyebutkan  permasalahan  yang dihadapi  saat  ini  terkait  penolakan dan juga mengenai perizinan bangunan. Hasil perundingan antara pihak  Forum  Lintas  Organisasi (FLO)  dengan  pemerintah  setempat menemukan  jalan  tengah.  Purwanto tidak  ingin  terjadi  bentrokan  atau konflik dalam masyarakat.
Tri  Kurniadi  selaku  Walikota Jakarta  Selatan  membuat  surat larangan  agar  sementara  waktu jemaat  Gereja  Batak  Karo  Protestan (GBKP)  tidak beribadah di Tanjung Barat  tetapi  akan  disediakan  tempat lain  oleh  Forum  Lintas  Organiasi (FLO)  untuk  menjalankan  ibadah para  jemaat  Gereja  Batak  Karo Protestan (GBKP).
Meski  demikian,  pihak  Batak Karo Protestan (GBKP)
menyebutkan  bahwa  pemerintah setempat  berlaku  tidak  adil  kepada mereka.  Napolo  Siangian  selaku tokoh  agama  Gereja  Batak  Karo Protestan  (GBKP)  menyebutkan bahwa  pihaknya  sudah  mengurus berkas  surat  perizinan  kepada aparatur
setempat. Setelah
pengurusan  tersebut,  surat  yang diterbitkan  bukanlah  surat  izin rumah ibadah, melainkan surat izin.
Persetujuan  dari  masyarakat sebanyak  60  orang  untuk  membuat Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) terhambat  untuk  mendapat  izin rumah ibadah. Beliau juga mengatakan  sudah  melakukan  lobi terhadap  masyarakat  agar  dapat mendukung dan menyetujui pembangunan gereja ini. Lobi tersebut tidak membuahkan  hasil,  karena  yang didapat  pihak  Gereja  Batak  Karo Protestan (GBKP)
hanyalah penolakan  dan  emosi  warga  sekitar. Saat  itu,  hanya  ada  dukungan  25 orang  dari  masyarakat  sekitar,  dan ini sangat jauh dari target yang telah berlaku yaitu 60 orang.
Meski pemerintah sudah
memberi  waktu  tambahan  terhadap
pihak  Gereja  Batak  Karo  Protestan (GBKP)    untuk  memenuhi  regulasi yang  tercantum  sebagai  lokasi rumah  ibadah,  pihak  Gereja  Batak Karo  Protestan  (GBKP)  tetap  belum
bisa memenuhi
persyaratan perizinan rumah ibadah. Pemerintah melakukan  relokasi  terhadap  lokasi pendirian  bangunan  tersebut  jika memang belum juga dapat surat izin bangunan tersebut.

## Pendekatan Terhadap Hukum
Menurut Roskin, hukum merupakan  sesuatu  yang  harus ditaati.  Pendekatan  melalui  hukum menurut  Roskin  adalah  pendekatan yang menggunakan peradilan
sebagai  sarana  dalam  mencapai tujuan  yang  diinginkan.  (Roskin,
2012) Dalam
implementasi penyelesaian  kasus  Gereja  Batak Karo  Protestan  (GBKP)  Tanjung Barat  Jakarta  Selatan,  Forum  Lintas Organisasi  (FLO)  sudah  melakukan pendekatan  melalui  hukum  kepada Forum  Komunikasi  Umat  Beragama (FKUB)  Jakarta  Selatan.  Forum
Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dipercaya dapat menyikapi permasalahan intoleransi agama dan dialah
yang memiliki hak mengeluarkan  surat  rekomendasi tertulis  terkait  pendirian  rumah ibadah tersebut.(Aminah & Parulian, 2010) Dalam pendekatan ini, Forum  Komunikasi  Umat  Beragama (FKUB) digolongkan pada
pendekatan  hukum  karena  terdapat prosedur  yang  berkaitan  dengan Undang-undang  prosedur  perizinan rumah  ibadah.  Dalam  pertemuan tersebut pihak Forum Lintas
Organisasi  (FLO)  meminta  agar Forum  Komunikasi  Umat  Beragama (FKUB)  ikut  serta  mengatasi  kasus ini  sehingga  tidak  terjadi  konflik antar masyarakat beragama.
Berdasarkan Peraturan Bersama  Menteri  Agama  dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,  Pemberdayaan  Forum
Kerukunan  Umat  Beragama  dan Pendirian  Rumah  Ibadat,  Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Jakarta  Selatan  sebagai  Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
wilayah  Kabupaten  atau  Kota memiliki  tugas  dalam  pendirian rumah  ibadah  sebagaimana  yang tercantum  dalam  pasal  9  ayat  (2) seperti  melakukan  dialog  dengan
pemuka agama dan tokoh masyarakat  dan  juga  memberikan surat  rekomendasi  tertulis  atas permohonan pendirian rumah ibadah.(Pedoman Pelaksanaan Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan Umat  Beragama  dan  Pendirian Rumah Ibadat, 2006) Meski demikian, dalam implementasinya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) tidak dapat mengeluarkan
rekomendasi  tertulis  terhadap  pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dikarenakan  persyaratan  pada  pasal 14  ayat  (2)  huruf  a  dan  b  belum terpenuhi. (Nailufar, 2018)
Dalam pasal 14 ayat (2) huruf a tertulis harus ada daftar nama dan Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) pengguna  rumah  ibadat  paling sedikit  90  (sembilan  puluh)  orang yang disahkan oleh pejabat setempat
sesuai dengan tingkat batas wilayah, dan  juga  huruf  b  tertulis  dukungan masyarakat  setempat  paling  sedikit 60  (enam  puluh)  orang  yang disahkan oleh lurah/kepala desa.(Pedoman  Pelaksanaan  Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan  Forum  Kerukunan Umat  Beragama  dan  Pendirian Rumah Ibadat, 2006) Pihak Forum Lintas Organisasi (FLO) tidak bisa menghakimi  mengenai  penolakan persetujuan  masyarakat  terhadap pendirian  rumah  ibadah  khususnya gereja  yang  terjadi  pada  kasus  ini. Forum  Lintas  Organisasi  (FLO) mensinyalir  bahwa  ada  oknum intoleran yang menggerakan penolakan tersebut sehingga mampu menghambat proses perizinan gereja tersebut.  Lepas  dari  itu,  Forum Lintas Organiasi (FLO) telah
berupaya  melakukan  pendekatan hukum  melalui  Forum  Komunikasi Umat  Beragama  (FKUB)  agar  dapat mengeluarkan  rekomendasi  tertulis mengenai  pendirian  rumah  ibadah tersebut.

## Pendekatan Terhadap PubliK
Publik memang menjadi elemen  penting  dimana  masyarakat dapat  menjadi  penentu  dalam beberapa  kasus.  Roskin  menjelaskan dalam  bukunya  bahwa civil  society sering  membawa  kasus  mereka kepada  publik  secara  damai  atau tidak  damai.  Bahkan civil  society yang kuat menyadari betapa pentingnya  citra  mereka  di  publik dan  investasi  hubungan  publik lainnya untuk
menjelaskan
kontribusi  mereka  dan  mengapa kepentingan  mereka  bagus  untuk negara tersebut.(Roskin, 2012) Dalam usahanya, Forum
Lintas  Organisasi  (FLO)  telah melakukan  pendekatan  terhadap publik,  baik  itu  dengan  masyarakat dan  ormas  setempat  maupun  pihak Gereja Batak Karo Protestan  (GBKP) dengan melakukan pertemuan silaturrahmi  yang  dihadiri  oleh masyarakat  setempat,  tokoh  agama dan  juga  ormas  setempat.  Tujuan Forum  Lintas  Organisasi  (FLO) adalah  untuk  berdiskusi  melakukan komunikasi tatap muka atau interpersonal serta memberi
pemahaman  mengenai  kasus  yang tengah terjadi yaitu pendirian rumah ibadah.  Pihak  FLO  juga  melakukan pertemuan  dengan  pihak  GBKP. Dalam  pertemuan  tersebut  pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) mengatakan bahwa pemerintah setempat  berlaku  tidak  adil  dan mempersulit pihaknya dalam mendirikan  rumah  ibadah.  Padahal hak  kebebasan  beragama  juga  telah diatur  dalam  Undang-undang  di Indonesia  pasal  28E  ayat  (1)  dan  (2) UUD  1945.  (Kebebasan  Beragama dan Berkeyakinan, n.d.)
Terdapat  regulasi  sosial  yang harus dipenuhi pihak GBKP sebagai syarat  untuk  mendirikan  gereja  di sebuah  wilayah. Mereka  harus memiliki  setidaknya  90  kartu  tanda penduduk  (KTP)  pengguna  rumah ibadah  tersebut.  Kemudian  adanya persetujuan  dari  masyarakat  sekitar paling  sedikit  adalah  60  orang.  Jika hal  tersebut  tidak  mampu  dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan, maka mereka  tidak  akan  bisa  mendapat surat rekomendasi baik dari pemerintah  setempat  dan  juga Forum  Komunikasi  Umat  Beragama (FKUB). (Aminah & Parulian, 2010)
Meski telah melakukan pendekatan terhadap publik, mayoritas  masyarakat  masih  saja tidak setuju dengan pendirian gereja tersebut. Pihak Forum Lintas
Organisasi (FLO) sempat mengalami demonstrasi  penolakan  terhadap Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Bentuk  demonstrasi  yang  dilakukan berupa  penolakan  melalui  spanduk- spanduk  yang  dipasang  tepat  di depan  bangunan  tersebut.  Menurut Roskin  kelompok  yang  melakukan demontrasi  adalah  kelompok  yang tidak  mampu  membeli  waktu  dan perhatian  publik  sehingga  mereka melakukan  unjuk  rasa  agar  mampu menarik  perhatian  publik  dengan maksud  yang  diinginkan.  (Roskin, 2012)
Pihak Forum Lintas Organisasi (FLO) mensinyalir aksi ini dilakukan oleh  sekelompok  massa  intoleran sehingga membuat masyarakat sekitar  terpicu  untuk  melakukan penolakan  terhadap  Gereja  Batak Karo Protestan (GBKP).
Berdasarkan  penjelasan  di atas, Forum Lintas Organisasi (FLO) telah  melakukan  beberapa  strategi dalam  menyelesaikan  kasus  Gereja
Batak  Karo  Protestan  (GBKP)  di Tanjung  Barat,  Jagakarsa.  Strategi yang  dilakukan  melalui  pendekatan kepada pemerintah, hukum dan juga terhadap publik.
Dalam  merealisasikan  strategi tersebut,  Forum  Lintas  Organisasi (FLO) menghadapi sejumlah hambatan,  meski  pada  akhirnya dapat  diselesaikan.    Sejumlah hambatan  tersebut  terbagi  dalam dua,  yaitu  hambatan  karena  faktor internal,  dan  faktor  eksternal  yang akan diurai sebagai berikut;
Hambatan Internal
Hal pertama yang  dihadapi Forum  Lintas  Organisasi  (FLO)
secara  internal  adalah  karena  ia merupakan organisasi baru. Organisasi  ini  terbentuk  pada  bulan Januari 2016 dan kemudian
dikukuhkan  pada  Februari  2016  di Sekolah    Dasar  Internasional  Al- Bayyinah  Jagakarsa.  (Dokumentasi, 2017)
Status organisasi Forum Lintas Organisasi  (FLO)  yang  baru  di Jagakarsa  ternyata  berpengaruh  saat Forum  Lintas  Organisasi  (FLO) menyelesaikan  kasus  Gereja  Batak Karo  Protestan  (GBKP)  di  Tanjung
Barat. Sebagian masyarakat menganggap  bahwa  Forum  Lintas Organisasi (FLO) merupakan
organisasi baru yang tidak perlu ikut campur  dalam  kasus  ini.  Ada  pula yang  mengatakan  bahwa  Forum Lintas  Organisasi  (FLO)  belum terlihat  kinerja  ataupun  pernah menyelesaikan  kasus  yang  terjadi di masyarakat.  Sebagian  masyarakat mengatakan  bahwa  kasus  ini  biar menjadi  permasalahan  pemerintah baik  dalam  perizinan  bangunan maupun ketertiban masyarakat.
Kehadiran civil  society dalam masyarakat seharusnya diyakini oleh masyarakat  dapat  menjadi  solusi
permasalahan kehidupan yang dinamis. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam civil society
maka  warga  negara  akan  mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara. (Hikam, 1996)
Dalam  kasus  ini,  terlihat  saat Forum  Lintas  Organisasi    (FLO) melakukan  pendekatan  terhadap publik,  masyarakat  masih  ada  yang belum  mengetahui  Forum  Lintas
Organisasi (FLO) secara
keseluruhan.  Masih  banyak  yang
bertanya  Forum  Lintas  Organisasi
(FLO)  itu  apa  dan  mengapa  mereka ikut mengurusi permasalahan seperti  ini.  Agenda  Forum  Lintas Organisasi  (FLO)  memang  belum banyak  yang  berjalan,  namun mereka  sudah  melakukan  kegiatan di  awal  terbentuknya  Forum  Lintas Organisasi  (FLO)  cabang  Jagakarsa. Salah  satunya  adalah  silaturrahmi antar  Ormas  di  Jagakarsa  dan  juga santunan  anak  yatim  di  beberapa wilayah kecamatan Jagakarsa.
Hal kedua yang  dihadapi adalah  kesibukan  para  anggota. Dalam  sebuah  organisasi  perlu  ada sikap saling kerjasama dan membutuhkan  satu  sama  lain. Menelaah  pemahaman  mengenai organisasi,
Organisasi menjadi bentuk  nyata  dari  kemajuan  pola pikir  manusia,  terlebih  saat  ini organisasi diarahkan kepada persoalan  kepemilikan  sistem  kerja yang  memungkinkan  tercapainya kerjasama,  keinginan  dan  tujuan manusia  dengan  maksimal.  Dengan demikian,  semua  perangkat  dalam organisasi  senantiasa  ditata  sebaik mungkin untuk mencapai efektivitas organisasi. Efektivitas ini ditentukan
dari  seluruh  kontribusi  individu maupun kelompok dalam organisasi.
(Rifa’i, 2013) Forum Lintas Organisasi (FLO)  merupakan  forum ormas  pertama  di  Jakarta  yang diharapkan dapat membantu jalannya pembangunan oleh
pemerintah  melalui  sinergitas  yang kondusif.(Poskota,  2014)  Hambatan yang kemudian muncul dari internal Forum  Lintas  Organisasi (FLO) adalah  kesibukan  dari  masing- masing  anggota.  Seperti  dalam melakukan strategi pendekatan terhadap  pihak  pemerintah,  hukum dan  publik  anggota Forum  Lintas Organisasi (FLO)  masih  belum  bisa hadir  secara  keseluruhan.  Hanya perwakilan  dari  tiap  divisi  saja, namun mereka tetap hadir.
Padahal  kehadiran  anggota dalam sebuah organisasi merupakan hal  penting  bagi  sebuah  organisasi.
Dalam  mencapai  sebuah  tujuan organisasi,  sumber  daya  manusia yang  berkualitas  sangat  diperlukan
karena keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya berpengaruh  pada  kualitas  anggota yang  dimilikinya.  Kualitas  sumber daya  manusia  memiliki  peranan
penting  sebagai  motor  penggerak yang dapat mempengaruhi kesuksesan organisasi dalam
mencapai  tujuan  secara  efektif  dan efisien. (Tobari, 2015)
Purwanto  membenarkan  hal tersebut, beliau juga tidak bisa selalu hadir  setiap  ada  permasalahan, namun  biasanya  diwakilkan  oleh anggota  lain  sehingga Forum  Lintas
Organisasi (FLO) terus bisa
mengawal  kasus  tersebut.  Hal  ini yang  kemudian  menjadi  hambatan Forum Lintas Organisasi FLO dalam menyelesaikan  kasus  Gereja Batak Karo Protestan  (GBKP)  di  Tanjung Barat. Adanya kesibukan dari setiap anggota Forum  Lintas  Organisasi (FLO)  memang tidak bisa dihindari, namun  FLO  sendiri  menyikapi  hal tersebut  dengan  penuh  tanggung jawab  dan  kepedulian  terhadap masyarakat Jagakarsa.

## Hambatan Eksternal
Selain  hambatan  yang  terjadi dari  faktor  internal,  Forum  Lintas Organisasi (FLO) juga  menghadapi hambatan  eksternal  yang  membuat kasus  ini  menjadi  lebih  lama diselesaikan. Pertama adalah  massa yang  intoleran.  Kasus  intoleransi
agama  seperti  ini  memang  menjadi permasalahan yang sensitif. Individu pada  dasarnya  memiliki  sifat  yang beragam  dan  tidak  bisa  untuk disamaratakan.
Hak kebebasan berpedapat juga sudah diatur dalam undang-undang yang ada di Indonesia.  Begitu  juga  dengan  hak kebebasan beragama telah tercantum dalam  UUD  1945  pasal  28E  ayat  (1) dan  (2).(Kebebasan  Beragama  dan Berkeyakinan, n.d.) Sentimen agama kerap  kali  muncul  saat  terjadi  kasus seperti  pendirian  rumah  ibadah kaum minoritas.
Dalam  kasus  intoleransi  yang terjadi  pada  tahun  2016  di  Tanjung Barat,  Jakarta  Selatan,  Forum  Lintas Organisasi (FLO) hadir  sebagai kelompok  yang  membuat  kondusif masalah  ini.  Menurut  data Wahid Foundation ,  pada  tahun  2018,  aktor non  negara  (masyarakat)  adalah pelanggar terbanyak kasus kemerdekaan beragama dan
berkeyakinan,  yaitu  sekitar  48  aktor dibandingkan dengan Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  sebanyak  12  aktor dan  juga  Organisasi  Masyarakat (Ormas)  sebanyak  delapan  aktor. (Azhari, 2018)
Tokoh masyarakat/agama sekitar  paham  betul  apa  maksud yang  disampaikan  oleh  Forum Lintas  Organisasi (FLO) .  Oleh karenanya  mereka  mendukung  apa yang  telah  disampaikan  Forum Lintas  Organisasi (FLO) .  Meski demikian,  ada  beberapa  massa  yang ternyata  tetap  tidak  setuju  dengan pendirian  gereja  tersebut,  dan  pada akhirnya melakukan aksi
demonstrasi.  Aksi  penolakan  yang mereka  lakukan  seperti  berdemo  di depan  kantor  kelurahan  Tanjung Barat  dan  juga  memasang  spanduk yang bertuliskan penolakan
pendirian rumah ibadah. Terdapat  dua  komitmen  yang
harus  dipegang  oleh  pelaku  dialog dalam melakukan pendekatan.
Pertama  adalah  toleransi  dan  kedua adalah pluralisme .  Dua  unsur  ini yang  harus  digaris  bawahi  sehingga dialog dapat mencapai mufakat. Sulit bagi  pelaku  dialog  untuk  mencapai situasi  yang  saling  pengertian  jika salah  satu  pihak  tidak  bersikap toleran,  karena  toleransi  pada hakikatnya merupakan upaya untuk menahan  diri  agar  potensi  konflik dapat dicegah. (Ismardi, 2011)
Aksi  yang  dilakukan  massa intoleran  ini  tidak  berujung  dengan kekerasan  ataupun  terjadi  gesekan secara  fisik.  Aparat  setempat  juga ikut  mengawasi  dan  beberapa anggota  Forum  Lintas  Organisasi
(FLO) ikut memantau aksi tersebut.
Kedua , adanya kepentingan pengusaha.  Lahan  yang  strategis memang  menjadi  pilihan  dalam membuka bisnis ataupun mendirikan  usaha.  Menurut  Fandy lokasi  strategis  menjadi  salah  satu faktor penting dan sangat menentukan  keberhasilan  suatu usaha  karena  merupakan  tempat beroperasinya  kegiatan  ekonomi. Dengan  lokasi  yang  strategis,  bisnis tersebut  akan  mudah  mendapat akses  baik  itu  secara  produksi maupun  konsumen  yang  ingin
mengunjungi tempat tersebut. (Tjiptono, 2009) Wilayah Tanjung Barat merupakan  tempat  yang  strategis karena dapat dilalui banyak transportasi  umum.  Terlebih  lahan pendirian  gereja  tersebut  dekat sekali  dengan  stasiun  kereta  api Tanjung  Barat.  Transportasi  kereta masih  transportasi  umum  yang
paling banyak digunakan masyarakat dalam kebutuhan sehari- hari. Terlebih banyaknya
pemukiman  serta  komplek  rumah yang  pesat  membuat  Tanjung  Barat menjadi letak yang strategis.
Diketahui  bahwa  lahan  luas yang  berada  dekat  stasiun  Tanjung Barat  tersebut  akan  dijadikan apartemen  dan  juga mall Aeon. Bangunan tersebut akan
membutuhkan  lahan  yang  luas sekitar  5,4  ha  dengan  apartemen yang  megah  didekat mall tersebut.
(Prasojo, 2016)
Lahan  yang  ingin  dijadikan gereja termasuk dalam lahan pendirian mall tersebut. Jika pendirian  gereja  tersebut  berhasil dilakukan  maka  otomatis  pihak pengusaha akan sulit untuk mendirikan bangunan mall tersebut.
Penolakan  yang  dilakukan pengusaha  tidak  dilakukan  secara langsung,  tetapi  melalui  pendanaan demontrasi    penolakan.  Forum Lintas Organisasi (FLO) mengetahui hal  demikian  dari  Ormas  dan masyarakat sekitar. Bahkan beberapa masyarakat lebih memilih agar lahan bangunan  tersebut  ikut  dijadikan
mall
dibandingkan
untuk
membangun  gereja.  Alasan  mereka saat  ditanya  sangat  sederhana
karena  mall  lebih  modern  dan memberikan manfaat kepada masyarakat  sekitar.  Mereka  ingin wilayah  sekitar  Tanjung  Barat didirikan mall atau swalayan modern.  Dengan  kenyataan  seperti ini  yang  terjadi  di  lapangan membuat  Forum  Lintas  Organisasi (FLO) sulit  untuk  berkomunikasi
dan memberi solusi agar
permasalahan  dapat  selesai  dan menguntungkan kedua belah pihak.
Berdasarkan  penjelasan  di atas,  dapat  dilihat  bahwa  Forum Lintas  Organisasi (FLO) menemui sejumlah  kendala/hambatan  dalam menyelesaikan  kasus  Gereja  Batak Karo  Protestan  (GBKP)  di  Tanjung Barat. Meski demikian, Forum Lintas Organisasi (FLO) berhasil meredam massa intoleran dan juga membantu pihak  Gereja  Batak  Karo  Protestan (GBKP)  dalam  hal  beribadah.  Pada akhirnya,  pihak  Gereja  Batak  Karo Protestan  (GBKP)  tidak  dapat mendirikan gereja di daerah tersebut dan  lokasi  tersebut  direlokasi  ke
GOR  (Gedung  Olah  Raga)  Balai Rakyat Pasar Minggu.

## SIMPULAN
Terdapat  beberapa  strategi yang  digunakan  Forum  Lintas Organisasi (FLO) dalam penyelesaian kasus  Gereja  Batak  Karo  Protestan (GBKP)  di  Tanjung  Barat Pertama , Forum  Lintas  Organisasi  (FLO) melakukan pendekatan kepada pemerintah  melalui  Walikota  Jakarta Selatan. Kedua ,  pendekatan  Forum Lintas  Organisasi  (FLO)  melalui  jalur hukum  bersama  Forum  Komunikasi Umat  Beragama  (FKUB)  Jakarta Selatan  dengan  berkomunikasi  dan juga  berunding  terkait  permasalahan Gereja  Batak  Karo  Protestan  (GBKP). Hasil  dari  strategi-strategi  yang  telah dilakukan,  Forum  Lintas  Organisasi (FLO)  berhasil  mencegah  terjadinya konflik  antar  umat  beragama  dalam masyarakat,  namun  pendirian  gereja tetap  tidak  bisa  dilaksanakan  oleh pihak  Gereja  Batak  Karo  Protestan (GBKP)  dan  pemerintah  merelokasi tempat  ibadah  jemaat  Gereja  Batak Karo  Protestan  (GBKP)  di  Gedung Olah  Raga  (GOR)  Balai  Rakyat  Pasar Minggu.
Hambatan yang dialami Forum  Lintas  Organisasi  (FLO) adalah: faktor internal yaitu organisasi  Forum  Lintas  Organisasi (FLO)    merupakan  kelompok  baru  di wilayah  Jagakarsa  dan  adanya kesibukan dari setiap anggota maupun  pemimpin  Forum  Lintas Organisasi (FLO). Sedangkan hambatan  eksternal  yang  dihadapi FLO  yaitu  adanya  massa  intoleran yang  melakukan  demontrasi  di wilayah tersebut sehingga mengundang  suasana  negatif  bagi wilayah  Tanjung  Barat  dan  adanya kepentingan pengusaha
dalam pembuatan swalayan modern.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aminah, S., & Parulian, U. (2010). Memahami Kebijakan Rumah Ibadah . ILRC.
Azhari, S. (2018). Membatasi Para Pelanggar Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Wahid Foundation . WAHID Foundation.
Bungin, B. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya . Kencana.
Culla, A. S. (2006). Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di
Indonesia . LP3ES.
Hasyim, U. (1979). Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar menuju Dialoq dan Kerukunan Antar Umat Beragama . Bina Ilmu.
Hikam, M. A. (1996). Demokrasi dan Civil Society . Pustaka LP3ES.
Rifa’i, M. (2013). Manajemen Organisasi . Citapustaka Media Perintis.
Roskin, M. (2012). Political Science An Introduction . Pearson Education.
Soehartono, I. (2011). Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian
Bidang Kesejahteraan Sosial dan
Ilmu Sosial Lainnya . PT Remaja
Rosdakarya.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) . Alfabeta.
Tjiptono, F. (2009). Manajemen
Operasional . Ghalia Indonesia.
Tobari. (2015). Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintah . CV Budi Utama.

## Jurnal
Ismardi. (2011). Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006. Jurnal Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama UIN Riau , 3 (2), 219.

## Dokumen dan Peraturan
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

## Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, (2006).
Humas. (2013). Inilah Perppu No 2/2017 tentang Perubahan UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan . Setkab.
Institute, T. W. (2014). Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2014 .

## Website
Bakesbangpol. (2017). Organisasi Kemasyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 . Bakesbangpol. http://bakesbangpoljakarta.com.
Dokumentasi, T. (2017). Pelantikan Pengurus FLO Jagakarsa . http://selatan.jakarta.go.id
Humas. (n.d.). Kemendagri: Jumlah Ormas di Indonesia ada 344.039 . Setkab. http://setkab.go.id
Nailufar, N. N. (2018). Soal GBKP Pasar Minggu, Ini Kata Kesbangpol . Kompas. https://megapolitan.kompas.com.
Poskota, T. (2014). Forum Lintas Ormas
Cegah Maraknya Konflik .
https://poskotanews.com.
Prasojo. (2016). AEON Mall Bakal Hadir di Tanjung Barat .
Suara.com. (n.d.). Setara Institute:Jawa Barat dan DKI Jakarta Jadi
Wilayah Paling Intoleran . suara.com.