Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 599-607| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5575.599-607

## AZAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK BISNIS FRANCHISE
I Made Bangbang Agus Sindu, I Nyoman Putu Budiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

## Abstrak
Secara umum, kontrak bisnis adalah peristiwa yang menjanjikan satu orang untuk menerima sesuatu yang spesifik untuk orang lain, dan kontrak bisnis waralaba mengharuskan para pihak untuk melakukan bisnis dengan  itikad  baik.  Berdasarkan  hal  ini,  Anda  dapat  menyelidiki  masalah,  peran  dan  fungsi  Prinsip Proporsional, dan konsekuensi  dari pelanggaran kontrak bisnis waralaba. Tujuan seseorang mengadakan suatu  kontrak bisnis franchise adalah untuk memperoleh suatu  prestasi, prestasi  memiliki arti kewajiban yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur  dalam  setiap  perikatan,  dimana  prestasi  itu  sendiri  dapat  berupa memberikan  sesuatu  dan  tidak  berbuat  sesuatu.  Kewajiban  memenuhi  prestasi  para  pihak  selalu  disertai dengan tanggung jawab yang artinya salah satu pihak mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan :semua harta kekayaan debitur yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada  maupun  yang  akan  ada  menjadi  jaminan  pemenuhan  hutangnya  terhadap  kreditur.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi  hukum  normatif  dengan  pendekatan  masalah konseptual dan pendekatan hukum. asas proporsionalitas dalam hukum kontrak dagang memegang peranan dan  fungsi  yang  sangat  penting.  Peran  dan  fungsi  tersebut  antara lain  dapat  bertindak  sebagai  kerangka kerja untuk keamanan hubungan hukum dan transaksi antara para pihak dan mencegah hilangnya hubungan kontrak  dalam  bisnis  waralabaSumber  bahan  hukum  penting  berupa  hukum  perdata  dan  bahan  hukum sekunder berupa istilah dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip  proporsionalitas pada dasarnya adalah prinsip "keadilan kontrak", yang mengubah prinsip umum kebebasan kontrak dan dapat menyebabkan beberapa penipuan. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas memegang peranan dan fungsi yang sangat penting. hukum kontrak komersial.
Kata Kunci: Azas Proporsionalitas, Kontrak, Bisnis, Franchise.

## Abstract
In  general,  a  business  contract  is  an  event  that  promises  one  person  to  receive  something  specific  to another, and a franchise business contract requires the parties to do business in good faith. Based on this, you can investigate the issues, roles and functions of the Proportional Principle, and the consequences of a breach of the franchise business contract. Keywords: Proportionality Principles, Contracts, Businesses, Franchises. A certain goal is to obtain an achievement, an achievement means an obligation that must be fulfilled  by  the  debtor  in  each  engagement,  where  the  achievement  itself  can  be  in  the  form  of  giving something  and  not  doing  something.  The  obligation  to  fulfill  the  achievements  of  the  parties  is  always accompanied by responsibility, which means that one of the parties is risking their assets as collateral for the fulfillment of their debts as stated in Article 1131 of the Civil Code and Article 1132 of the Civil Code which stipulates: all movable and immovable assets of the debtor, both those that have exists or will exist as collateral for the fulfillment of its debts to creditors. The method used in this study uses normative legal studies with a conceptual problem approach and a legal approach. The principle of proportionality in trade contract law plays a very important role and function. These roles and functions, among others, can act as a framework for the security of legal relationships and transactions between the parties and prevent the loss of contractual relationships in the franchise business.The source of important legal materials is in the form of civil law and secondary legal materials in the form of terms from the literature. The results showed that  the  principle  of  proportionality  is  basically  the  principle  of  "contract  fairness",  which  changes  the
general  principle  of  freedom  of  contract  and  can  lead  to  some  fraud.  Therefore,  the  principle  of proportionality plays a very important role and function. commercial contract law.
Keywords: Proportionality Principles, Contracts, Businesses, Franchises.

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Secara umum kontrak adalah suatu peristiwa ada satu orang menjanjikan sesuatu kepada orang lain,  atau  dua  orang  atau  lebih  berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  satu  sama  lain.  Bentuk kesepakatan adalah seperangkat kata-kata, termasuk janji atau janji lisan atau tertulis. Perjanjian umumnya  memiliki  dua  arti.  Perjanjian  dalam  arti  luas  memahami  bahwa  setiap  perjanjian mempunyai  akibat  hukum yang  dikehendaki oleh  para  pihak.  Sedangkan  perjanjian  dalam  arti sempit berarti perjanjian itu dimaksudkan semata-mata untuk hubungan hukum di dalam wilayah. Dari hukum properti.
Oleh  karena  itu,  kontrak/perjanjian  pada  dasarnya  didasarkan  pada  perbedaan  atau ketidaksetaraan  kepentingan  antara  para  pihak.  Desain  kontrak  selalu  dimulai  dengan  proses negosiasi  antara  para  pihak.  Melalui  negosiasi,  para  pihak  berusaha  membentuk  suatu  bentuk kesepakatan  untuk  menyatukan  apa  yang  mereka  inginkan  (kepentingan)  melalui  proses negosiasi. (Thorn, 1995) Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain.(Soekanto, 2007)Namun, kontrak bisnis harus dibaca hanya dalam teks gramatikal kontrak dan diteliti dengan cermat untuk menghindari keseimbangan atau sepihak. Misalnya, perjanjian waralaba berisi klausul yang mengharuskan penerima waralaba membayar jumlah tertentu secara tunai  untuk  kewajiban  strategis.  Jumlahnya  ditentukan  oleh  franchisor.  Ketentuan  lain,  seperti waralaba,  hanya  boleh  beroperasi  di  wilayah  yang  ditunjuk  oleh  pemberi  waralaba  dan  tidak pernah diizinkan beroperasi di wilayah/usaha sejenis dalam bentuk apa pun. (Sewu, 2003) 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  masalah,  ada  pertanyaan  penting  dalam penyelidikan  ini.  Apa  peran  dan  fungsi  asas  proporsionalitas  dalam  hukum  kontrak?  Dan  apa konsekuensi hukum dari kelalaian pemilik waralaba dari kontrak bisnis?

## II. METODE PENELITIAN

## 1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah
Jenis penyelidikan ini adalah penyelidikan hukum normatif yang dirancang untuk menganalisis prinsip, peraturan, hukum, dan pendekatan kasus yang bertindak sebagai perjanjian dan analis. Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hukum untuk  menjawab  pertanyaan  hukum  yang  relevan.  Penyelidikan  hukum  dilakukan  untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai panduan untuk memecahkan masalah yang dihadapi(Marzuki, 2005)  Pada  dasarnya  suatu  waralaba  adalah  suatu  bentuk  perjanjian yang  tunduk  pada  ketentuan  Buku  III  Burgerlijk  Wetboek  (BW).  Isi  perjanjian  waralaba, memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba, yang dapat terwujud dalam  bentuk:9  a.  Hak  untuk  melakukan  penjualan  atas  produk  berupa  barang  dan/atau  jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu; b. Hak untuk melaksanakan kegiatan  usaha  dengan  atau  berdasarkan  pada  suatu  format  bisnis  yang  telah  ditentukan  oleh pemberi waralaba. (Widjaja, 2001)
Penelitian hukum memerlukan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pertanyaan hukum yang dijawab dalam banyak cara. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan  dalam  makalah  ini  untuk  menganalisis  masalah  meliputi  pendekatan  konseptual, hukum,  dan  komparatif.  Pendekatan  konseptual  didasarkan  pada  pendapat  ahli  (pendidikan) tentang hal-hal kontrak. Sementara pendekatan hukum terutama berfokus pada ketentuan hukum perdata  yang  berlaku  di  Indonesia,  pendekatan  komparatif  digunakan  sebagai  tambahan  untuk mengadopsi  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum  universal.  Beberapa  pendekatan  tersebut
akan menelurkan konsep atau argumentasi baru di bidang hukum kontrak yang melahirkan asas proporsionalitas dalam kontrak komersial.

## 2. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum risalah ini  adalah dari  Penelusuran Sastra  (Library Search). Penelusuran literatur dilakukan terhadap beberapa sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer yang digunakan dalam survei ini adalah peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, dan bahan hukum sekunder  yang  digunakan  dalam  survei  ini  adalah  perpustakaan  yang  berisi  informasi  bahan primer berupa dokumen. Buku teks, jurnal hukum, kajian hukum, makalah akademik, dan sumber hukum kontrak lainnya, serta sumber hukum tersier atau tambahan yang digunakan dalam kajian tersebut merupakan sumber hukum yang memberikan pedoman tentang sumber hukum. Bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan pelengkap lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  melalui  katalogisasi,  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penyidikan ini, serta dilakukan  secara  kritis,  logis,  dan  sistematis.  Langkah-langkah  tersebut  diharapkan  dapat memperlancar alur pembahasan dan penyelesaian penelitian ini.
4. Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang dikumpulkan terlebih dahulu di inventarisasi dan identifikasi sumber bahan hukum  yang  bersangkutan  (primer  dan  sekunder).  Selanjutnya,  pemahaman  tentang  asas-asas hukum  kontrak  yang  mensistematisasikan  landasan  hukum,  teori,  konsep,  doktrin,  dan  acuan lainnya serta mencerminkan kesetaraan para pihak dalam hubungan kontraktual. Bahan hukum primer  dan  sekunder  kemudian  diinterpretasikan,  diolah  dan  dianalisis  dengan  menggunakan pernyataan-pernyataan analitis untuk mencapai kesimpulan yang akurat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran Dan Fungsi Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Kontrak
Pemahaman akan pentingnya prinsip keseimbangan ditelusuri melalui pendapat beberapa ulama, antara lain Sutan Remy Syah Deni, Mariam Dulce Badr Luzaman, Sri Gambir Melati Hatta dan Ahmad Mill. Para Pihak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan yang mengganggu isi  kontrak,  diperlukan  campur  tangan  dari  otoritas  tertentu  (pemerintah).  Dari  uraian  di  atas, mengenai kontrak konsumen, tampak dominan untuk memahami kekuatan prinsip keseimbangan yang  menekankan  keseimbangan  posisi  para  pihak  dalam  kontrak.  (Hernoko,  2011)Hal  ini didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  ada  ketidakseimbangan  posisi  negosiasi  para  pihak  dari perspektif  perlindungan  konsumen.  Hubungan  antara  konsumen  dan  produsen  diasumsikan sebagai salah satu hubungan subordinasi, menempatkan konsumen pada posisi yang rentan dalam proses pembentukan keinginan untuk menandatangani kontrak. Ketergantungan, daya tawar yang lemah,  keunggulan  produsen,  dan  beberapa  kondisi  lain  diyakini  dapat  menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara para pihak.
Pemahaman akan pentingnya prinsip keseimbangan ditelusuri melalui pendapat beberapa ulama, antara lain Sutan Remy Syah Deni, Mariam Dulce Badr Luzaman, Sri Gambir Melati Hatta dan  Ahmad  Mill.  Para  Pihak.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  terjadi  ketidakseimbangan  yang mengganggu  isi  kontrak,  diperlukan  campur  tangan  dari  otoritas  tertentu  (pemerintah).  Dari uraian di atas, mengenai kontrak konsumen, tampak dominan untuk memahami kekuatan prinsip keseimbangan  yang  menekankan  keseimbangan  posisi  para  pihak  dalam  kontrak.  (Hernoko, 2011)  Hal  ini  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  ada  ketidakseimbangan  posisi  negosiasi  para pihak  dari  perspektif  perlindungan  konsumen.  Hubungan  antara  konsumen  dan  produsen diasumsikan sebagai salah satu hubungan subordinasi, menempatkan konsumen pada posisi yang rentan  dalam  proses  pembentukan  keinginan  untuk  menandatangani  kontrak.  Ketergantungan, daya  tawar  yang  lemah,  keunggulan  produsen,  dan  beberapa  kondisi  lain  diyakini  dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara para pihak.
Asas proporsionalitas dengan istilah “equitability contract” dengan unsur justice serta fairness. Makna equitability menunjukan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (fair), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan  wajar.  Dengan  menuju  pada  asas  aequitas  praestasionis,  yaitu  asas  yang  menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran justum pretium, yaitu kepantasan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksamaan tersebut tidak boleh  dimanfaatkan  oleh  pihak  yang  dominan  untuk  memaksakan  kehendaknya  secara  tidak memadai  kepada  pihak  lain.  Dalam  situasi  semacam  inilah  asas  proporsionalitas  bermakna equitability.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kontrak  franchise  merupakan  suatu kontrak timbal balik antara hak dan kewajiban franchisor dan franchisee. Pada dasarnya dalam suatu kegiatan bisnis franchise tercermin suatu kegiatan yang berkenaan dengan pemberian izin dari  pihak  franchisor  kepada  seorang  franchisee  untuk  menggunakan  sistem  atau  cara pengoperasian suatu bisnis yang dimiliki franchisor. (Sumardi, 1995)
Pada  dasarnya  asas  proporsionalitas  merupakan  perwujudan  doktrin  “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominan asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Menurut beliau juga, mengingatkan para sarjana untuk membuang sikap  memperlihatkan  seolah-olah  kebebasan  berkontrak  merupakan  prinsip  utama  dalam pembentukan undang-undang kontrak. Tugas utama para sarjana kini bukan lagi mengagungkan kebebasan  berkontrak,  melainkan  mencari  kriteria  serta  prosedur  bagi  perkembangan  doktrin “keadilan  kontraktual”.  Perwujudan  keadilan  berkontrak  ditentukan  melalui  dua  pendekatan. Pertama,  pendekatan  prosedural,  pendekatan  ini  menitikberatkan  pada  persoalan  kebebasan kehendak  dalam  suatu  kontrak.  Pendekatan  kedua,  yaitu  pendekatan  substantif  yang  menekan kandungan  atau  substansi  serta  pelaksanaan  kontrak.  Dalam  pendekatan  substantif  perlu diperhatikan adanya kepentingan yang berbeda.
Ganti  rugi  merupakan  upaya  untuk  memulihkan  kerugian  yang  prestasinya  bersifat subsidair.  Artinya,  apabila  pemenuhan  prestasi  tidak  lagi  dimungkinkan  atau  sudah  tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh pemberi waralaba, ganti rugi dalam perjanjian waralaba dapat berupa denda (Kusumohamidjojo, 2001)
Dari  sudut  pandang  moral,  prinsip  proporsi,  yang  diambil  sebagai  dasar  atau  sebagai dasar, berarti pertukaran hak dan kewajiban suatu pihak sesuai dengan bagian atau bagian dari pihak  selama  proses  kontrak.  Prinsip  proporsi  mengasumsikan  bahwa  pembagian  hak  dan kewajiban sepanjang proses kontrak tercapai baik pada tahap pra kontrak, dalam desain kontrak, dan  dalam  pelaksanaan  kontrak  (pra  kontrak,  kontrak,  pasca  kontrak).  ).  adalah.  Prinsip proporsionalitas sangat didasarkan pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kesinambungan hubungan dan menjadikannya informatif dan adil). Untuk itu dalam kajian ini, diajukan  suatu  kriteria  yang  dapat  dijadikan pedoman  untuk  menemukan  asas  proporsionalitas dalam kontrak, sebagai berikut : kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktor untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti kesamaan hasil melainkan  pada  posisi  para  pihak  yang  mengandaikan  kesetaraan  kedudukan  dan  hak (equitability)  (prinsip  kesamaan  hak/kesetaraan  hak);  berlandaskan  pada  kesamaan/kesetaraan hak  tersebut,  maka  kontrak yang  bersubstansi  asas  proporsional  adalah  kontrak  yang dilandasi oleh kebebasan para kontrakan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan); kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang  mampu  menjamin  pelaksanaan  hak  dan  sekaligus  mendistribusikan  kewajiban  secara proporsional  bagi  para  pihak.  Perlu  digaris  bawahi  bahwa  keadilan  tidak  selalu  berarti  semua orang  harus  selalu  mendapatkan  sesuatu  dalam  jumlah  yang  sama,  dalam  kontek  ini dimungkinkan  adanya  hasil  akhir  yang  berbeda.  Dalam  hal  ini,  maka  prinsip  distribusi- proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang fair (prinsip distribusi-proporsional); dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan win-win solution.
Kontrak  sebagai  suatu  proses,  mata  rantai  hubungan  antara  para  pihak, harus  dibangun di  atas pemahaman  keadilan  berdasarkan  pengakuan  hak-hak  para  pihak. Kesadaran  akan  adanya  hak kontraktor diwujudkan dengan menjamin adanya kesempatan dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban). Namun, pengakuan hak, kebebasan, dan persamaan dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) harus dilakukan dalam kerangka aturan main, yang memperhatikan prinsip distribusi proporsional.
Dalam  dunia  bisnis  peran  sentral  aspek  hukum  kontrak  dalam  membingkai  pola  hubungan hukum para pihak semakin dirasakan urgensinya. “Disadari atau tidak, maka setiap langkah bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, pada dasarnya adalah merupakan langkah hukum, yang notabene  berada  pada  ranah  hukum  kontrak.  Namun  demikian  masih  terasa  betapa  lemahnya pemahaman  sementara  pihak,  dimana  hukum  bisnis  yang  menjadi  landasan  setiap  aktivitas bisnisnya acap kali dimaknai sebatas produk aturan yang diterbitkan penguasa”.
Tujuan seseorang mengadakan suatu kontrak bisnis franchise adalah untuk memperoleh suatu prestasi, prestasi memiliki arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, dimana  prestasi  itu  sendiri  dapat  berupa  memberikan  sesuatu  dan  tidak  berbuat  sesuatu. Kewajiban  memenuhi  prestasi  para  pihak  selalu  disertai  dengan  tanggung  jawab  yang  artinya salah  satu  pihak  mempertaruhkan  harta  kekayaannya  sebagai  jaminan  pemenuhan  hutangnya seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  1131  KUH  Perdata  dan  Pasal  1132  KUH  Perdata  yang menentukan  :semua  harta  kekayaan  debitur  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur.Suatu kontrak  bisnis  franchise  dapat  berjalan  dan  terlaksana  dengan  baik  apabila  para  pihak  telah memenuhi  isi  kontrak  mengenai  janji-janji  dan  kewajiban-kewajiban  para  pihak,  seperti  yang telah diperjanjikan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dalam kontrak bisnis. Tetapi ada kalanya  kontrak  bisnis  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  apa  yang  telah  dijanjikan  dalam  kontrak  yang  dibuat  berdasarkan  kesepakatan bersama,  pihak  yang  tidak  melakukan  kewajiban-kewajibannya  sesuai  dengan  apa  yang diperjanjikannya,  maka  dapat  dikatakan  melakukan  perbuatan  wanprestasi.  Untuk  dapat menyatakan seseorang melakukan perbuatan wanprestasi dalam suatu kontrak bisnis terkadang tidaklah  mudah, karena  sering  sekali  dalam  suatu  kontrak  tidak  diisikan  secara  jelas  dan  tepat kapan  suatu  pihak  diwajibkan  untuk  melakukan  kewajiban-kewajibannya  atau  janji-janjinya seperti apa yang diperjanjikan dalam kontrak bisnis franchise yang para pihak lakukan.
Default  berasal  dari  kata  Belanda  "wan  prestige".  Ini  berarti  bahwa  kami  tidak  akan memenuhi kewajiban kami berdasarkan kewajiban  yang timbul dari perjanjian bisnis waralaba dan kewajiban yang timbul dari hukum. Menurut Subekti dari pengertian internet dan deskripsi website  www.wanprestasi  Indonesia-online.co.id,  wanprestasi  berarti  "kinerja  buruk".  Artinya kondisi  kelalaian  atau  kelalaian  salah  satu  pihak  karena  salah  satu  pihak  tidak  dapat melanggar/memenuhi  kewajiban  yang  diperjanjikan,  apa  yang  disepakati  dalam  kontrak  yang dibuat oleh para  pihak,  dan  tentunya kontrak  yang dibuat  oleh  para  pihak. .  Ini  adalah kondisi wajib, tetapi didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.
Penundaan  pembayaran  berbeda  dengan  penipuan,  tetapi  secara  garis  besar  banyak  orang yang menunda pembayaran karena kegagalan debitur untuk membayar utang tepat waktu jelas merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  kreditur.  Asumsi  ini  mungkin  tampak  benar  pada pandangan  pertama,  tetapi  tentu  saja,  Anda  tidak  boleh  menggabungkan  pelanggaran  kontrak dengan  pelanggaran  hukum  dalam  bentuk  pengaduan  tertulis.  Hal  ini  menyebabkan  kesalahan dan pada akhirnya tujuan dari pengaduan itu sendiri. kabur.
Default timbul atau timbul dari kontrak, tetapi aktivitas ilegal muncul dan timbul dari hukum, bukan  dari  kontrak  berdasarkan  kontrak.  Aktivitas  ilegal  adalah  hasil  dari  aktivitas  manusia sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1352 KUH Perdata, sebagai berikut telah ditetapkan: Kewajiban yang timbul dari hukum timbul dari hukum sebagai hukum atau dari hukum sebagai akibat dari tingkah laku manusia.
Untuk  dapat  mengatakan  para  pihak  dalam  kontrak  bisnis  franchise  telah  melakukan wanprestasi atau tidak melakukan wanprestasi tergantung dari kontrak yang para pihak lakukan. Dalam  wanprestasi  biasanya  kontrak  terlebih  dahulu  dilakukan/dibuat,  karena  dari  perjanjian
kerja inilah yang nantinya akan dapat menimbulkan wanprestasi. Tentunya dalam membuat suatu perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  harus  selalu  berpedoman  pada  Pasal  1320  KUH  Perdata, mengenai  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  kerja,  adapun  keempat  syarat  yang  harus  dipenuhi: kesepakatan  para  pihak  untuk  mengikatkan  dirinya,  kecakapan  para  pihak  untuk bertindak/membuat suatu kontrak bisnis franchise, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Dari keempat persyaratan untuk melakukan perjanjian yang sah inilah, bila dilanggar  oleh  para  pihak  dalam  kontrak  bisnis  franchise  dapat  menimbulkan  terjadinya wanprestasi dan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak bisnis franchise yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Bila salah satu pihak dalam kontrak bisnis franchise melakukan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian karena kelalaian dari  salah satu pihak, maka seperti yang tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang  disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kekurang hati-hatian.Pasal ini menjelaskan mengenai  tanggung  jawab  seseorang  yang  telah  melakukan  kerugian  kepada  orang  lain/pihak lain, baik itu karena perbuatannya sendiri atau pun karena kelalaian dan kekurang hati-hatian yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian olehnya. Default adalah hal biasa dalam kontrak bisnis waralaba, namun tidak semua kontrak bisnis waralaba mengalami wanprestasi, namun ada beberapa  kontrak  bisnis  yang  bermasalah  atau  wanprestasi.  Keterlambatan  ini  biasanya  terjadi karena  salah  satu  pihak  gagal  memenuhi  kewajibannya,  terutama  berkenaan  dengan  tenggat waktu  pembayaran.  Ketika  suatu  pihak  melakukan  transaksi  penjualan,  pihak  tersebut  terlebih dahulu harus mengadakan kontrak bisnis. Kekuatan mengikat perjanjian bisnis waralaba dibuat dihadapan  pejabat  yang  berwenang  yang  merupakan  notaris,  membuat  kekuatan  mengikat perjanjian bisnis waralaba merasa terikat satu sama lain sehingga para pihak dapat memenuhinya. jika dimaksudkan. Sebagai aturan umum, kekuatan mengikat kontrak bisnis mencakup tahapan yang  terkait  dengan  pembayaran  oleh  para  pihak  dalam  kontrak  bisnis  dan  berbagai  jenis kewajiban  dan  sanksi  jika  salah  satu  pihak  gagal  untuk  mematuhi.  Pengabaian  sebagai pelanggaran kontrak.
Ada  dua  kemungkinan  alasan  untuk  gagal  memenuhi  kewajiban  yang  ditetapkan  dalam perintah. Yaitu karena kelalaian debitur, baik sengaja maupun lalai, dan keadaan yang tidak dapat dihindari  di  luar  kemampuan  debitur.  Tidak  ada  yang  mempengaruhi  kecacatan  debitur. (Hernoko, Agus Yudha, 2009)
Dan menurut Dan Van dalam bukunya Defaults and Compulsory Situations, Indemnity Loss, antara  lain  ada  dua  jenis  perjanjian  yang  telah  ditandatangani  tetapi  tidak  dapat  dilaksanakan. Keunggulan  atau kendala,  kondisi  atau  peristiwa  di  mana  hal  itu  terjadi.  Karena  sifatnya  yang tidak dapat diprediksi, hal itu menghalangi debitur (pihak kedua) untuk melakukan jasanya dan kemudian  mengabaikan  situasi  dan  situasi  yang  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya. wanprestasi atau wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana debitur (pihak kedua) tidak dapat melaksanakannya. Astaga. , Mencapai suatu prestasi tetapi salah, atau mencapai suatu prestasi tetapi sudah terlambat.
Menurut Purwahid Patrik, dalam hal wanprestasi, kontrak bisnis waralaba memiliki beberapa bentuk  atau  syarat  wanprestasi  yang  dibuat  oleh  para  pihak berdasarkan  kesepakatan  bersama. Hal  ini  termasuk  tidak  memenuhi  kontrak  bisnis  waralaba  sama  sekali,  yaitu  debitur  tidak memenuhi  kewajiban  yang  diperjanjikan  untuk  dipenuhi  dalam  kontrak  bisnis  atau  tidak memenuhi kewajiban yang diatur oleh undang-undang dalam kontrak yang timbul dari undang- undang.  kontrak  bisnis  waralaba  kami  secara  tepat  waktu.  artinya:  Di  sini  debitur  memenuhi, tetapi berada di belakang kewajiban yang diatur oleh undang-undang, tidak melakukannya tepat waktu, dan berarti memenuhi kontrak bisnis waralaba secara tidak benar atau tidak tepat. Seks yang  menyakitkan  seperti  yang  diwajibkan  oleh  hukum.  Tergantung  pada  sifat  kontrak  atau undang-undang.
Merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan harus menentukan terjadinya wanprestasi berdasarkan fitur klaim kelalaian. Deklarasi Kelalaian, di sisi lain, adalah pesan atau komunikasi dari pihak pertama kepada pihak kedua yang menjelaskan kapan pihak kedua diharapkan untuk memenuhi kinerja atau kewajibannya selambat-lambatnya.
Gagal  bayar  tidak  jauh  berbeda  dengan  wanprestasi  dalam  bentuk  kontrak  lainnya, karena kontrak bisnis waralaba antara para pihak didasarkan pada kesepakatan bersama dan wanprestasi pembayaran  dapat  diakibatkan  oleh  kontrak  bisnis.  Jika  wanprestasi  yang  dimaksud  adalah seseorang yang telah bertindak lalai dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kelalaian di sini berarti kegagalan memenuhi sebagian kewajiban, kegagalan memenuhi semua kewajiban/kegagalan  memenuhi  kewajiban,  kegagalan  berjanji,  kontrak  harus  atau  tidak  dapat dibuat.
2. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Franchise
Sebagaimana  diketahui,  Mutual  (Bilateral)  Kontrak  ditandatangani  secara  sah  menghasilkan kontrak  yang  mengikat  para  pihak  dengan  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  ditukar.  Pemenuhan suatu perikatan biasanya mengakhiri perikatan itu sendiri. Jilid III KUHPerdata Bab IV tentang Pemutusan Hubungan Kerja memberikan alasan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata. : Untuk pembayaran. Untuk penawaran pembayaran tunai dan escrow  atau  escrow  berikutnya,  penjadwalan  ulang  hutang,  set-off  atau  kompensasi,  hutang campuran. Untuk pembebasan utang; karena kehancuran barang pinjaman; untuk pembatalan atau pembatalan. Karena penerapan kondisi pembatalan sesuai dengan Bab 1 dokumen ini. Dan untuk perjalanan waktu, mereka ditempatkan dalam bab-bab terpisah.
Dalam  praktik  penyusunan  kontrak,  istilah  umum  sering  kali  mencakup  pemutusan komitmen dengan judul "Pemutusan" atau "Pemutusan". Hal ini terkait dengan wanprestasi oleh salah  satu  pihak  (klausula  wanprestasi  atau  kelalaian  /  wanprestasi).  Penggunaan  istilah "pemutusan dan pemutusan" dalam kontrak harus dipertanyakan secara kritis, bahkan jika orang awam  menafsirkan  kedua  istilah  itu  secara  bergantian.  Selain  itu,  sebagian  besar  pihak  dalam praktik  membuat  kontrak  memasukkan  ketentuan  tentang  pembatalan  atau  pemutusan kontrak, yang  diakui  oleh  penerbit  dan  diikuti.  Berdasarkan  klausul  ini,  para  pihak  sepakat  untuk membatalkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata.
Pengertian  batalnya  suatu  akad  hendaknya  mengacu  pada  wanprestasi  syarat  sahnya akad,  yaitu  wanprestasi  unsur  subjektif  pada  akhir  akad  karena  tidak  adanya  kemauan (wilsgebrek) atau alasan. Mustahil (onbekwaamheid)-(Pasal 132 KUHPerdata Persyaratan 1 dan 2) Jika kontrak tidak memenuhi persyaratan untuk tujuan tertentu atau tanpa alasan, itu mengarah pada pemutusan (pembatalan) kontrak dan memenuhi unsur tujuan Tidak diperbolehkan (Pasal 3 dan 4 KUHPerdata, Pasal 1335, 1337, 1339), tanpa atau dengan alasan, dan akibatnya kontrak menjadi tidak sah.
Oleh karena itu, arti pencabutan mengarah pada proses penutupan kontrak (concluding a contract).  Sebagai  akibat  dari  UU,  pembatalan  kontrak  "kembali  ke  posisi  semula  sebelum kontrak  ditandatangani."  Contoh:  Kontrak  penjualan  yang  dibatalkan  mensyaratkan pengembalian item dan harga. Untuk masing-masing pihak, jika, dan berhenti menerima barang, barang  serupa  atau  setara  dapat  diganti.  Jika  karena  akibat  atau  kuasa  pencabutan  selanjutnya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya setelah pencabutan (pengembalian apa yang telah dicapai),  pihak  lain  dapat  mengajukan  gugatan  pencabutan  (Pasal  574)  KUHP).  Karena  klaim individu yang belum dibayar untuk pengambilalihan propertinya atau kompensasi dasar (§1359 BGB-onverulpin betaling).
Untuk  alasan  ini,  perlu  untuk  membedakan  antara  pemutusan  kontrak  dengan pemberitahuan  dan  pembatalan  ide  dalam  arti  1381  KUH  Perdata  (seperti  hasil  pemenuhan pesanan).  Perbedaan  ini  mengarah  pada  pemahaman.  “Menghindari  suatu  akad  dengan membatalkan jelas-jelas menghapus keberadaan akad, tetapi menghindari akad dengan membayar atau memenuhi hanya membatalkan akad itu sendiri, bukan keberadaan akad itu.” Dalam  praktiknya,  ada  ketentuan  yang  mengatur  pembatalan  sebagai  bagian  dari  kontrak, seringkali  termasuk  dalam  "pembatalan  sebagian"  atau  "klausa  dapat  dibagi".  Klausa  ini umumnya menyatakan bahwa  jika  satu  atau  lebih  klausa  dinyatakan  tidak  sah,  maka  dianggap tidak ada klausa yang dinyatakan tidak sah. Namun, selama isi Klausul yang sudah usang tidak diproses dan dapat dilaksanakan, sisa kontrak yang ada akan tetap dinyatakan sah.
Oleh karena itu, asas "pencabutan sebagian" dapat diterima jika alasan pencabutan hanya berkaitan  dengan  keadaan  itu  sendiri,  dan  akibat  pencabutan  hanya  syarat-syarat  itu  kecuali
keadaan pada saat itu tidak wajar. Mempertahankan kontrak seperti itu, sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan esensi dari tujuan kontrak, yaitu untuk menjamin kelangsungan hubungan kontraktual  antara  para  pihak,  dan  membutuhkan  fleksibilitas  dalam  pelaksanaan  jasa  dan penyesuaian  kondisi  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  kontrak.  Pemutusan  kontrak,  yang merupakan  perbedaan  penting  dalam  pemahaman  antara  pemutusan  kontrak  dan  pemutusan kontrak, adalah pada tahap kontrak. Dalam pemutusan kontrak (Marzuki, 2007) sering dikaitkan dengan  tidak  memenuhi  persyaratan  untuk  pembentukannya  (fase  pembentukan  kontrak). Pemutusan hubungan kerja pada prinsipnya mengakui keabsahan kontrak yang bersangkutan dan mengikat  kewajiban  para  pihak.  Namun  (tahap  implementasi  kontrak)  telah  berakhir  karena masalah  implementasi.  Pemutusan  kontrak  adalah,  dan  menurut  hukum  melanjutkan  dari peristiwa  yang  terjadi  dalam  pemenuhan  kewajiban  kontrak.  Peristiwa  ini  biasanya  dikaitkan dengan  pelanggaran  kewajiban  kontraktual  oleh  satu  pihak,  yang  menyebabkan  kontrak  gagal (default) dan dengan demikian mengakhiri kontrak. Pemutusan Kontrak sebagai oleh Kewajiban Kontrak adalah salah satu upaya oleh Kreditur untuk melaksanakan hak kontraktualnya. Hal ini terlihat  dalam  ketentuan  Pasal  1267  KUHPerdata,  dimana  kreditur,  termasuk  lainnya,  dapat mengajukan gugatan apabila debitur wanprestasi dengan pemutusan kontrak dan uang pesangon.
Perlu  diketahui  bahwa  pemutusan  kontrak  karena  pelanggaran  kewajiban  kontrak (wanprestasi) harus berdasarkan alasan yang wajar  (reasonable) dan wajar. Pemutusan kontrak harus  didasarkan  pada  pelanggaran  kontrak  yang  serius  dan  harus  mempengaruhi  seluruh atau sebagian  dari  kontrak.  Untuk  alasan  ini,  pelanggaran  tersebut  bersifat  material  atau  wajar (signifikansi khusus atau kecil) dan tidak selalu memberikan kesempatan kepada kreditur untuk mengakhiri kontrak. Contoh: Keterlambatan pemasangan instalasi listrik di salah satu dari kamar yang  pada prinsipnya  dapat diselesaikan  dalam  waktu  singkat  digunakan  oleh  kreditur  sebagai kesempatan untuk meminta pemutusan kontrak. Ulasan proporsional harus menolak atau menolak tindakan, karena ini jelas tidak adil dan tidak seimbang.
Menurut  penulis,  Prinsip  Proporsional  memiliki  kriteria  untuk  menerapkan  prinsip  ini pada kontrak bisnis. Ini termasuk kesempatan yang sama dan pemberian kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk memilih pertukaran pihak yang adil. Kebebasan para pihak yang terkait  menentukan  konten  yang  adil. Berdasarkan  hasil  survei  ini,  Pokok Kontrak  Perusahaan dapat diterapkan pada kontrak kerja sementara perusahaan tertentu. Perjanjian kerja perusahaan merupakan model perjanjian antara para pihak dengan pemberi kerja, sehingga tidak membuka peluang  bagi  para  pihak  untuk  mengambil  keputusan  pertukaran  yang  ramah  karyawan. Pengaturan kerja sementara tertentu berdasarkan kinerja pekerjaan tertentu dan pekerjaan tertentu lainnya untuk jangka waktu tertentu. Sifat dan sifat atau aktivitasnya tidak tetap. Majikan wajib membayar  ganti  rugi  setelah  pemutusan  kontrak  bisnis  kontrak  kerja,  dengan  beberapa pengecualian.  Salah  satu  dari  beberapa  ketentuan  Undang-Undang  Angkatan  Kerja  Nomor  13 Tahun 2003 yang diubah dengan Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan Nomor 11 Tahun 2020, adalah  dalam  Kontrak  Kerja  Waktu  Tetap  yang  diatur  dalam  Keputusan  Nomor.  Tentang hubungan  kerja  berdasarkan  .  35  juga  mengatur  tahun  2021  tentang  PKWT,  outsourcing,  jam kerja, istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, telah ditetapkan tiga jenis kontrak kerja waktu tetap. Artinya,  itu  adalah  kontrak  kerja  jangka  tetap  yang  disimpulkan  berdasarkan  periode  tertentu. Kontrak kerja waktu tetap ini berlaku untuk pekerjaan musiman, produk baru, aktivitas baru, atau produk tambahan yang masih diuji atau diteliti yang belum selesai terlalu lama. Pengaturan kerja sementara  khusus  berdasarkan  pelaksanaan  pekerjaan  tertentu.  Kontrak  kerja  waktu  tetap  ini berlaku untuk pekerjaan yang telah selesai atau sementara. Jika pekerjaan selesai sebelum waktu yang  disepakati,  kontrak  kerja  akan  berakhir  demi  hukum  pada  akhir  pekerjaan.  Seperti pengaturan  kerja  berbasis  aktivitas  spesifik  lainnya,  sifat  dan  sifat  aktivitas  tidak  ditentukan. Kontrak kerja ini mencakup pekerjaan tertentu yang berbeda dalam waktu dan jumlah pekerjaan, dan kehadiran atau pembayaran upah harian.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Peran dan fungsi Asas Proporsional dalam Hukum Kontrak adalah asas "keadilan kontrak", yang mengubah asas umum kebebasan berkontrak dan dalam beberapa kasus dapat benar-benar menghasilkan penipuan. Oleh karena  itu,  asas  proporsionalitas  dalam  hukum  kontrak  dagang  memegang  peranan  dan  fungsi yang sangat penting. Peran dan fungsi tersebut antara lain dapat bertindak sebagai kerangka kerja untuk  keamanan  hubungan  hukum  dan  transaksi  antara  para  pihak  dan  mencegah  hilangnya hubungan kontrak dalam bisnis waralaba. Akibat hukum dari tidak terlaksananya kontrak bisnis waralaba  yang  mengakibatkan  penghindaran  kontrak  dan  batalnya  kontrak  melanggar  prinsip proporsional, yang memiliki kekuatan untuk menciptakan aturan pertukaran hak. Ada kewajiban dalam kontrak bisnis waralaba bahwa mungkin ada hubungan proporsional. Hal ini karena dapat menimbulkan kontrak yang adil dan menjamin objektivitas..

## 2. Saran
Agar  prinsip  proporsionalitas  berfungsi  dengan  baik,  kita  perlu:  Bagi  para  pihak  dalam kontrak,  "kejujuran"  adalah  prinsip  paling  dasar  yang  harus  diperhatikan,  dan  syarat-syarat kontrak harus  dibuat  atas  kehendak  para  pihak.  Mencegah  default  pembayaran  terjadi  di  masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hernoko,  Agus  Yudha,  E.  a.  (2009). Perkembangan  Dan  Dinamika  Hukum  Perdata  Indonesia-Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-80 Prof. Dr. Mr R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H., Lutfansah Mediatama, . Hernoko, A. Y. (2011). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial . Kencana. Kusumohamidjojo, B. (2001). Panduan Untuk Merancang Kontrak . Grasindo. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Prenada Media. Marzuki, P. M. (2007). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media Group. Sewu, J. I. dan L. (2003). Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern . Refika Aditama. Soekanto, S. & S. M. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Pers. Sumardi, J. (1995). Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Multi Nasional, Citra . Aditya Bakti. Thorn, J. G. (1995). Terampil Bernegosiasi , alih bahasa Edi Nugroho . Pustaka Binaman Pressindo. Widjaja, G. (2001). Seri Hukum Bisnis: Waralaba, Rajawali Pers . Jakarta.