## PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYIDIK KEPOLISIAN YANG DITUDUH MELAKUKAN PENGANIAYAAN KEPADA TERSANGKA
Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi & Eko Soponyono
Universitas Diponegoro Email: kartikasasi66@yahoo.com

## Abstract
The  importance  of  protecting  the  investigator's  rights  is  due  to  the  large number of cases regarding allegations of mistreatment by investigators at the time of  the  investigation.  With  the  result  it  is  vulnerable  to  be  denied  their  rights.  In answering the problem of this journal the paper uses the normative legal research method  is  a  research  method  based  on  principles  and  theory.  And  using Normative Qualitative analysis, the data obtained will be analyzed by discussion and elaboration of research results by basing on norms and doctrines related to the  material  under  study.  The  results  of  this  study  are  the  efforts  and arrangements in giving rights to investigators.

## Keywords: Legal Protection; Investigators; and Investigator Rights

## Abstrak
Pentingnya  perlindungan  hak-hak  penyidik  dikarena  banyaknya  kasus mengenai  tuduhan  penganiayaan  yang  dilakukan  penyidik  pada  saat  penyidikan. Sehingga sangat rentan dilanggar hak-haknya. Dalam menjawab permasalahan ini penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  metode penelitian  yang  berdasarkan  asas-asas  dan  teori.  Serta  menggunakan  analisis Normative  Kualitative yaitu  data  yang  diperoleh  akan  dianalisis  dengan pembahasan  dan  penjabaran  hasil-hasil  penelitian  dengan  mendasarkan  pada norma-norma  dan  doktrin-doktrin  yang  berkaitan  dengan  materi  yang  diteliti. Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  adanya  upaya  serta  pengaturan  dalam  memulikan hak-hak penyidik.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Penyidik; Dan Hak-Hak Penyidik

## LATAR BELAKANG MASALAH
egara Indonesia secara jelas menyebutkan dirinya sebagai Negara hukum yang  mana  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahu  kum”.  Menjaga  negara  yang  berbasis  hukum  dibutuh suatu  lembga  yaitu  Kepolisian.  Polisi  yang  merupakan  aparat  hukum  memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.  Hak-hak polisi secara khusus  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  tahun  2010  tentang  Hak- Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hak anggota Polri menurut pasal 1 angka  3  yaitu  “Hak  anggota  Polri  adalah  hak  yang  ada  pada  UUD  NRI  Tahun 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi  “Negara Indonesia adalah Negara hukum  dapat  diberikan  oleh  negara  pada  setiap  anggota  Polri  karena  tugas  dan jabatannya”.  Bagaimanapun  tidak  hanya  hak  Polisi  juga  memiliki  kewenangan untuk  penyidik  dapat  dilihat  dari  pengertian  pasal  1  angka  1  dalam  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Bagian  penyidikan  didalam  kepolisian  berada  pada  badan  Badan  Reserse Kriminal  (Bareskrim).  Badan  Reserse  Kriminal  (Bareskrim)  bertugas  membina dan  menyelenggarakan  fungsi  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana, termasuk  fungsi  identifikasi  dan  fungsi  laboratorium  forensik,  dalam  rangka penegakan  hukum. 1 Dalam  prosesnya  mencari  barang  bukti  guna  menemukan tersangka  yang  dilakukan  polisi  yang  disebut  dengan  penyidikan  diatur  dalam Pasal  1 angka 2  KUHAP. Mengenai  tata cara penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor   14   Tahun 2012 Tentang Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana.”.  Dijelaskan  dalam  Peraturan  Kepala Kepolisian Negara “Sasaran dari penyelidikan” yang diatur dalam pasal 12 ayat 2 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012 Tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana  salah  satunya  yaitu  “orang”. Orang  tersebut  yang  merupakan  sasaran/focus  dalam  penyidikan  dapat  disebut sebagai tersangka. Definisi tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,  berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak pidana”. 2
Pada  saat  proses  penyidikan  karena  sikap  tindak  polisi  yang  tegas,  sering disalahartikan sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan sendiri merupakan perlakuan menyimpang  yang  mengakibatkan  luka  dan  menyakiti  orang  lain.  Tindak
1 Risky  Wulandari, Drilling  Soal-Soal  Tes  Masuk  Polri, Pt. Bhuana  Ilmu  Populer,  Jakarta, 2017, hlm, 5.
2 Bambang Waluyo, Pidana dan pemidanaan , Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 35.
N
kekerasan  sama  juga  pengertiannya  dengan  penganiayaan,  yaitu  perbuatan  yang dilakukan  dengan  sengaja  untuk  menimbulkan  rasa  sakit  atau  luka  pada  tubuh orang  lain. 3 Lalu  pengertian  lain  mengenai  kekerasan  yaitu  menunjuk  kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa  ancaman  saja  maupun  sudah  merupakan  suatu  tindakan  nyata  dan memiliki  akibat-akibat  kerusakan  terhadap  harta  benda  atau  fisik  atau mengakibatkan kematian terhadap seseorang. 4
Teori  yang  digunakan  adalah  teori  Mengenai  Hak-hak  Kepolisian. Dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2001  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  yang  mana  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  pemerintah nomor 42 tahun 2010 tentang hak-hak Polisi  Negara Republik  Indonesia. Dalam undang-udang nomor 2 tahun 2002, hak polisi tedapat dalam pasal Pasal 26 ayat 1 bahwa  dalam  pasal  tersebut  merumuskan”  bahwa  setiap  anggota  kepolisian republik  Indonesia  memperoleh  gaji  dan  hak-hak  lainnya  yang  adil  dan layak”. Berdasarkan  defenisi  teori  mengenai  hak-hak  kepolisian  diatas  penulis menggunakan  teori  tersebut  sebagai  kerangka  teori  dalam  penulisan  jurnal  ini yang  berjudul “perlindungan  hak-hak  penyidik  yang  dituduh  melakukan penganiayaan  kepada  tersangka”.  Maka  pembaruhan  dalam  jurnal  ini  penulis menggunakan Kode etik kepolisian sebagai dasar analisis pembahasan penulis.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  yang  menjadi  rumusan  masalah  adalah bagaimana perlindungan hak-hak polisi selaku penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan kepada tersangka dan bagaimana upaya dalam mengembalikan hak- hak  penyidik  yang  dirugikan  karena  dituduh  melakukan  penganiayaan  kepada tersangka.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis  normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. 5 Data sekunder yang  dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer,  baik  berupa  ketentuan  peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder maupun bahan
3 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  I ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2004, hlm25.
4 Syarifuddin Pettanase, Kriminologi, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 118
5 Hari Sutra Disemadi, Risk Management In The Provision Of People’s Business Credit As Implementation  Of  Prudential  Principles. Diponegoro  Law  Review, Vol.  4  Nomor  2,  2019,  hlm. 197
hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisa secara yuridis kualitatif. 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyidik  yang  merupakan  anggota  kepolisian  memiliki  hak-hak  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  kepolisian Negara republik Indonesia.
Kritik  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  tugas  polisi  nampak  tidak terklasifikasi  pada  undang-undang  kepolisian.  Umumnya  masyarakat  masih berpijak pada ketentuan, polisi itu adalah”alat Negara” 7 , sehingga polisi dianggap tidak memiliki hak-hak perlindungan dari kasus hukum.
Sebelum membahas mengenai hak apa saja, harusnnya mengetahui bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya merasa cukup puas dengan pelayanan para  aparat  kepolisian  dalam  hal-hal  administrasi  seperti  Mayoritas  masyarakat tetap lebih memilih jalur resmi dibandingkan dengan jalur tidak resmi dalam hal menyelesaiakan  perkara  dibidang  administrasi seperti membuat SIM, STNK/BPKB. 8 Ketika  menjalankan  tugasnya,  Kepolisian  RI,  seperti  yang tertuang pada pasal  15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi  untuk mencegah  dan  menanggulangi  tumbuhnya  penyakit  masyarakat. 9 Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama  di  seluruh  dunia.  Titik-titik  kesamaan  atau  benang  merah  itu  antara  lain berupa:
(1).  Tugas  pokoknya  hampir  serupa  yakni;  menegakkan  hukum  serta memelihara keamanan dan ketertiban umum. ; (2). Mengalir dari tugas pokok itu dikenal  tindakan  kepolisian  yang  bermakna  pencegahan  (preventif)  dan penindakan  (represif);  (3).  Karena  sifat  penugasan  yang  keras,  maka  petugas polisi  dan  kepolisian  umumnya  harus  kuat,  diorganisasikan  secara  semi  militer,
6 Hari  Sutra  Disemadi,  dan  Kholis  Roisah. Urgency  of  the  Contempt  of  Court Criminalization  Policy  to  Overcome  Harassment  Against  the  Status  and  Dignity  of Courts. Brawijaya Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2019, hlm. 226
7 Bambang  Widodo  Umar, Peran  dan  Posisi  Polri  Merawat  Kebhinnekaan  dalam  Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme , Jurnal Ilmu Kepolisian | Edisi 088|  Januari - April 2017, hlm. 48.
8 A. Wahyurudhanto, Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri , jurnal ilmu kepolisian Vol. 12 Nomor 3, 2018, hlm. 82.
9 Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus  Satuan  Narkoba  Polres  Metro  Bekasi) ,  Jurnal  Kriminologi  Indonesia  Vol.  6  Nomor  III, 2010, hlm. 236-237.
dididik,  dilatih  dan  diperlengkapi  seperti  militer.  Bagian-bagian  tertentu  bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer; (4). Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari  proses  pelaksanaan  Criminal  Justice  System  (CJS)  atau  sistem  peradilan pidana,  yang  berkewenangan  melakukan  upaya  paksa  dalam  tindakan  represif, yang  potensial  menyalahgunakan  wewenang  yang  dipercayakan  padanya,  maka polisi  harus  diikat  dengan  hukum  acara  yang  ketat.  Untuk  dapat  bersikap  dan bertindak  santun  juga  harus  diikat  dengan  etika  kepolisian  yang  ditegakkan dengan  konsekuen  dan  konsisten;  (5).  Dalam  tindakan  preventif  polisi  berhak melakukan  tindakan  diskresi.  Dalam  melakukan  tugas  prevensi  itu  polisi  boleh bertindak  apa  saja,  asal  tidak  melanggar  hukum  itu  sendiri.  Paul,  Upaya penanggulangan  penyalahgunaan  narkoba  oleh  kepolisian;  (6).  Pada  hakekatnya benang  merah  itu  membentuk  perilaku  dan  budaya  organisasi  kepolisian dimanapun.  Dengan  demikian  tubuh  dan  wajah  organisasi  polisi  dapat  berbeda- beda  namun  semangatnya  hampir  sama.  Jiwa  dan  semangat  organisasi  polisi  itu pada  intinya  adalah  pengabdian  dan  pelayanan  pada  masyarakat.  Karenanya secara  moral  polisi  berkewajiban  penuh  untuk  menegakkan  dan  menghormati HAM;  (7).  Sehingga  polisi  dimanapun  yang  secara  sadar  tidak  menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius. 10
Oleh  karenanya,    jika  dilihat  kinerja  polisi  yang  sudah  cukup  bagus  tersebut maka polisi memiliki hak-hak, yang mana hak-hak tersebut diatur dalam pasal 26 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia, pasal tersebut berisi:
Pasal 26: (1) Setiap  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak; (2)  Ketentuan mengenai  gaji  dan  hak-hak  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Lalu  hak-hak  mengenai  kepolisian  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan pemerintah  Nomor  42  tahun  2010  tentang  hak-hak  anggota  kepolisian  Negara republik  Indonesia.  Hak  anggota  Polri  adalah  hak  yang  dapat  diberikan  oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya.
Hak-hak yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2010 yaitu pada Pasal 2; (1)Setiap anggota Polri memperoleh gaji pokok.; (2)  Terhadap  gaji pokok  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat  diberikan  kenaikan  secara berkala; (3) Selain  kenaikan  gaji  secara  berkala  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  kepada  anggota  Polri  yang  berprestasi  dapat  diberikan  kenaikan  gaji istimewa.
10 Kunarto, Perilaku Organisasi Polisi . Jakarta: Cipta Manungga, 1997,  hlm.100-101.
Pasal  3    ayat  (1)  Selain  gaji  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1) kepada anggota Polri diberikan: a. tunjangan keluarga, yang terdiri atas tunjangan istri/suami  dan  anak;  b.  tunjangan  jabatan;  c.  tunjangan  lauk  pauk;  dan  d. tunjangan  beras;  (2)Ketentuan  mengenai  gaji  dan  tunjangan  anggota  Polri  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 4 ayat (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepada anggota Polri dapat diberikan: a. tunjangan umum; dan  b. tunjangan lainnya;  (2)Ketentuan mengenai  tunjangan umum dan tunjangan lainnya anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu  adapun  hak-hak  lain-lain  yang  dimiliki  oleh  anggota  polri,  antara  lain: a.Hak untuk cuti; b.Hak untuk mendapatkan perawatan, tunjangan dan uang duka;
c.Hak pensiun.
Hak-hak  diatas  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  8,  pasal  9  dan  pasal  10 undang-undang  nomor  42  tahun  1999  Tentang  Kepegawaian.  Hak-hak  penyidik tidak diatur secara khusus, namun di undang-undang nomor 2 tahun 2002  diatur mengenai  wewenang  dan  tugas  pokok,  yang  mana  wewenang  penyidik    terdapat dalam  Pasal  15  ayat  1    yang  berisi:  (1)Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  13  dan  14  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  secara  umum  berwenang:  a.menerima  laporan  dan/atau  pengaduan; b.membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat  yang  dapat mengganggu  ketertiban  umum;    c.mencegah  dan  menanggulangi  tumbuhnya penyakit  masyarakat;    d.mengawasi  aliran  yang  dapat  menimbulkan  perpecahan atau  mengancam    persatuan  dan  kesatuan  bangsa;  e.mengeluarkan  peraturan kepolisian  dalam  lingkup  kewenangan  administratif  kepolisian;  f.  melaksanakan pemeriksaan  khusus  sebagai  bagian  dari  tindakan  kepolisian  dalam  rangka pencegahan;    g.  melakukan  tindakan  pertama  di  tempat  kejadian;    h.mengambil sidik jari  dan identitas  lainnya serta memotret  seseorang;   h. mencari keterangan dan  barang  bukti;  i.menyelenggarakan  Pusat  Informasi  Kriminal  Nasional; j.mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan  masyarakat;  k.memberikan  bantuan  pengamanan  dalam  sidang  dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
Berdasarkan uraian diatas bahwa perlindungan hak-hak penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan telah diatur secara yuridis, namun pasal yang ada masih bersifat implisit. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang dapat melindungi hak-hak penyidik,  sebelum  membahas  upaya-upayanya  kita  harus  tahu    tugas  aparat kepolisian yaitu mengenai fungsi kepolisian, maka tersebar pada tiga fungsi yakni fungsi  kepolisian  preemptif,  preventif  dan  represif.  Guna  menjalankan  masing-
masing  fungsi  tersebut,  terdapat  berbagai  satuan  kerja  operasional. 11 Sehingga dengan  ada  fungsi  polisi  yang  jelas  ini  bukankah  jelas  polisi  berhak  atas perlindungan terhadap haknya?
B. Upaya  Perlindungan  Hak-Hak  Penyidik  Dalam  Perkalpori  Nomor  14 Tahun  2011  Tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Dan  Perkalpori  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Mana  Penulis  Lebih  Menitik  Beratkan  Dalam  Upaya  Berdasakan  Kode  Etik
Kepolisian Yaitu: Upaya perlindungan hak-hak penyidik menurut PERKALPORI Nomor  14  tahun  2011  tentang  kode  etik  profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Pasal  1  angka  5  disebutkan  bahwa  Kode  Etik  Profesi  Polri  yang  selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan  etik  atau  filosofis  yang  berkaitan  dengan  perilaku  maupun  ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota  Polri  dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab jabatan.  Sedangkan  yang  menjadi  pengawas  agar  kode  etik  ini  berjalan  adalah komisi kode etik polri yang diatur dalam pasal 1 angka 6 yang berisi Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan  Polri  yang  bertugas  memeriksa  dan  memutus  perkara  dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  perlindungan  hak-hak  penyidik  yang  diduga melakukan  penganiayaan  terhadap  tersangka  terlihat  dalam  Bab  IV  tentang penegakan  KEPP.  Pasal  17  yang  berisi:  1.penegakan  KEPP  dilaksanakan  oleh: a.Propam  Polri  bidang  Pertanggungjawaban  Profesi;  b.  KKEP;  c.  Komisi Banding;  d.  pengemban  fungsi  hukum  Polri;  e.  SDM  Polri;  dan  f.  Propam  Polri bidang  rehabilitasi  personel.  Penegakan  KEPP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dilaksanakan  melalui:  a.  pemeriksaan  pendahuluan;  b.  Sidang  KKEP;  c. Sidang  Komisi  Banding;  d.  Penetapan  administrasi  penjatuhan  hukuman;  e. pengawasan pelaksanaan putusan; dan f.rehabilitasi personel.
Pasal 18 berisi: 1. Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf  a  dilaksanakan  dengan  cara  audit  investigasi,  pemeriksaan,  dan pemberkasan  oleh  fungsi  Propam  Polri  bidang  Pertanggungjawaban  Profesi;  2. Sidang  KKEP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  dilaksanakan  oleh
11 Adrianus  Meliala, Revitalisasi  Satuan  Kepolisian  Pengemban  Fungsi  Kepolisian Antagonis , Jurnal Ilmu kepolisian edisi 089, 2017, hlm. 11.
KKEP  guna  memeriksa  dan  memutus  perkara  Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Terduga Pelanggar; 3. Sidang Komisi Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf  c  dilaksanakan  oleh  Komisi  Banding  guna  memeriksa  dan  memutus keberatan  yang  diajukan  oleh  Pelanggar,  suami/istri,  anak,  orang  tua    atau pendamping;  3.Setelah  memperoleh  keputusan  dari  Atasan  Ankum,  penetapan administrasi  penjatuhan  hukuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  d, dilaksanakan  oleh  fungsi  SDM  Polri;  4.  Pengawasan  pelaksanaan  putusan  dan rehabilitasi  personel  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  e  dan  huruf  f dilaksanakan  oleh  fungsi  Propam  Polri  yang  mengemban  bidang  rehabilitasi personel;  5.Tata  cara  penegakan  KEPP  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.
Untuk  mempertahankan  hak-hak  penyidik  yang  dituduh  melakukan pelanggaran,  dalam  pasal  18  disebutkan  bahwa:1.  Dalam  penegakan  KEPP, Terduga  Pelanggar  dapat  didampingi  Anggota  Polri  yang  ditunjuk  oleh  Terduga Pelanggar  pada  tingkat  pemeriksaan  pendahuluan,  Sidang  KKEP,  dan  Sidang Komisi Banding; 2. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai  pendamping,  pengemban  fungsi  hukum  wajib  menunjuk  pendamping;  3. Untuk  kepentingan  pembelaan,  Terduga  Pelanggar  diberi  hak  untuk  mengajukan saksi-saksi yang meringankan. Apabilah KEPP telah memutuskan bahwa penyidik tersebut  melakukan  pelanggaran,  tetapi  penyidik  dan  anggota  keluarnya  tidak menerrima  hal  tersebut  maka  untuk  mempertahankan  haknya  dapat  dilakukan banding seperti yang diatur dalam pasal 19 yang berisi:
Pasal 19: 1. Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran;a.   KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini; b. Pasal  12,  Pasal  13,  dan  Pasal 14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2003  tentang  Pemberhentian  Anggota Polri;  dan;  c.  Pasal  13  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Peraturan  Disiplin  Anggota  Polri.  1.  Sidang  KKEP  dapat  dilaksanakan  tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali  tidak  hadir;  2.  Sidang  Komisi  Banding  dilakukan  terhadap  permohonan banding  yang  diajukan  oleh  Pelanggar  atau  istri/suami,  anak  atau  orang  tua Pelanggar,  atau  pendampingnya  atas  putusan  sanksi  administratif  berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum.
Atas  penjelasan  pasal  18  dan  Pasal  19  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa perkalpori ini memberikan beberapa cara untuk penyidik yang dituduh melakukan pelanggar agar dapat membuktikan dan mempertahankan hak-haknya. Sebenarnya
apabila seorang anggota kepolisian  yang dituduh melakukan pelanggaran  dan itu tidak terbukti smaka Ankum dapat melakukan diskresi 12
Upaya  mengembalikan  hak-hak  penyidik  menurut  PERKALPORI  Nomor  2 tahun  2016  tentang  penyelesaian  pelanggaran  disiplin  anggota  kepolisian  negara republik Indonesia.
Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota  Polri.  Sedangkan  pelanggaran  terhadap  peraturan  displin  diatur  dalam pasal 1 angka 5 yaitu Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan  Anggota  Polri  yang  melanggar  peraturan  disiplin.  Tujuan  diadakan sidang displin terhadap terduga pelanggaran, terdapat dalam Pasal 2.
Pasal  2  tersebut  berisi  yaitu:  Tujuan  pengaturan  penyelesaian  pelanggaran disiplin  Anggota  Polri:  a.  sebagai  pedoman  dan  keseragaman  administrasi, operasional  dalam  rangka  membina  dan  menegakkan  disiplin      serta pemeliharaan    tata    tertib        kehidupan  di  lingkungan  Polri;  b.  menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri; dan c.  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dalam  rangka  penegakan  peraturan  disiplin dan pembinaan karier anggota Polri.
Penyelesaian  perkara  pelanggaran  disiplin  dilaksanakan  melalui  tahap:  a. laporan atau pengaduan; b.  pemeriksaan pendahuluan;  c.  pemeriksaan di  depan sidang disiplin; d. penjatuhan hukuman disiplin; e.  pelaksanaan hukuman; dan f. pencatatan dalam data personel perseorangan.
Perkalpori  Nomor  2  tahun  2016  tentang  penyelesaian  pelanggaran  disiplin anggota kepolisian negara republik  Indonesia ini pada pasal  67 ayat  2 dijelaskan upaya pengembalian hak-hak penyidik yaitu: ayat 2 Dalam hal Terduga pelanggar dinyatakan  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran  disiplin  dalam  sidang  disiplin, Ankum menerbitkan Keputusan Tidak Terbukti dan memintakan rehabilitasi guna pemulihan semua hak Terduga pelanggar kepada fungsi Propam Polri.
Lalu  lebih  lajut  pada  Pasal  68  dijelaskan  mengenai  keberatan  terduga pelanggar  yang  akan  memiliki  hak  untuk  melakukan:  1.Pengajuan  keberatan terhadap  hukuman  disiplin  diajukan  oleh  Terduga  pelanggar  melalui  Ankum kepada Atasan Ankum dengan tembusan diberikan kepada pejabat fungsi Propam Polri dan pejabat fungsi hukum Polri; Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diajukan  oleh  Terduga  pelanggar  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari
12 Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma’ru, Kewenangan Diskresi Dan Pertanggungjawaban Hukum  Dalam  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi  Kepolisian ,  Jurnal  Hukum  Khaira  Ummah  Vol. 12. No. 3 September 2017, hlm. 511.
kerja  setelah  dijatuhi  hukuman  disiplin;  3.  Apabila  dalam  tenggang  waktu  14 (empat  belas)  hari  Terduga  pelanggar  belum  mengajukan  keberatan,  putusan Ankum  berlaku  pada  hari  ke-15  (lima  belas);  4.  Dalam  pengambilan  keputusan menjatuhkan  hukuman  disiplin  atas  keberatan  yang  diajukan  Terduga  pelanggar, Atasan  Ankum  dapat  membentuk  Tim  dari  fungsi  Itwas,  Propam  dan  Hukum Polri;  5.  Atasan  Ankum  harus  menetapkan  hukuman  disiplin  paling  lambat  30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pengajuan keberatan; 6. Apabila Atasan Ankum  menerima  keberatan  seluruhnya,  Atasan  Ankum  membatalkan  putusan Ankum dan mengembalikan semua hak Terduga pelanggar.
Sedangkan  penghentian  pemeriksaan  pelanggaran  displin  diatur  dalam  pasal 71  ayat  1    yang  berisi;  (1)Penghentian  pemeriksaan  pelanggaran  disiplin dilakukan, apabila: a. tidak terdapat cukup bukti adanya pelanggaran disiplin;  b. peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran disiplin; atau c.  dihentikan demi hukum karena: 1. Terduga pelanggar meninggal dunia; atau; 2. Terduga pelanggar sudah  tidak  menjadi  anggota  Polri;  atau  3.  Terduga  pelanggar  sakit  jiwa  yang dinyatakan  oleh  Dokter  dan/atau  Badan  Penguji  Kesehatan  Personel  Polri;  dan 4.laporan/pengaduan yang diterima telah melewati batas waktu (kadaluwarsa);
Dilihat  dalam  perkalpori  Nomor  14  tahun  2011  tentang  kode  etik  profesi Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan  PERKALPORI  Nomor  2  tahun  2016 tentang  penyelesaian  pelanggaran  disiplin  anggota  kepolisian  negara  republik Indonesia.  Ada  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  memepertahankan hak-hak  penyidik  serta  upaya  untuk  mengembalikan  hak-hak  penyidik  yang dirugikan.
Upaya  dalam  pengembalian  hak-hak  penyidik  seperti  yang  terdapat  dalam Pasal  67    ayat  2  PERKAPORLI  Nomor  2  Tahun  2016    tentang  penyelesaian pelanggaran disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia yang berisikan: (1)  Dalam  hal  Terduga  pelanggar  dinyatakan  tidak  terbukti  melakukan pelanggaran disiplin dalam sidang disiplin, Ankum menerbitkan Keputusan Tidak Terbukti  dan  memintakan  rehabilitasi  guna  pemulihan  semua  hak  Terduga pelanggar kepada fungsi Propam Polri
Dari Pasal 67 ayat  2 tersebut  dapat diketahui  bawahsannya apabila, penyidik tersebut  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran  disiplin  maka  ankum  akan menerbitkan  keputusan  tidak  terbukti  dan  akan  memintakan  rehabilitasi  guna pemulihan  semua  hak  teduga  pelanggaran  kepada  PROPAM  polri.  Sehingga upaya  yang  digunakan  untuk  mengebalikan  Hak-haknya  yaitu  dengan Rehabilitasi.  Rehabilitasi  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  1  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia,  yang  berisi:  (1)  Presiden  memberi  grasi  dan rehabilitasi  dengan  memperhatikan  Mahkamah  Agung”.  Sedangkan  rehabilitasi
menurut  KBBI  yaitu réhabilitasi/  n  1  pemulihan  kepada  kedudukan  (keadaan, nama  baik)  yang  dahulu  (semula);  2  perbaikan  anggota  tubuh  yg  cacat  dsb  atas individu  (masalah  pasien  rumah  sakit,  korban  bencana)  supaya  menjadi  manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.
Sedangkan  rehabilitasi  menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara Pidana tertera dalam Pasal 1 butir 23 yang berbunyi : “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sera martabat yang diberikan pada tingkat penydikan, penuntutan atau tanpa peradilan karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadilin tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum  yang ditetapkan menurut hukum acara yang diatur undang-undang ini”.
Rehabilitasi  yang  disebutkan  dalam  pasal  67  ayat  2  tersebut,  bahwa rehabilitasi  ini  akan  dimintakan  oleh  ankum.  Dalam  memintakan  rehabilitasi tersebut,  yang menjalankan prosedur serta memproses rehabiltasi tersebut  adalah
Subbagian Rehabilitasi Personel, yang akan disingkat sebagai
SUBBAGREHABPERS.  Subbagrehabpers  adalah  bagian  dari  Bidang  divisi  dan keamaan  yang  disingkat  sebagai  BIDPROPAM,  yang  mengatur  tentang SUBBAGREHABPERS  yaitu  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor    22  Tahun  2010  tentang  Susunan  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Tugas dan fungsi SUBBAGREHABPERS yaitu dalam  pasal  66  ayat  (2)  huruf  c  mengenai  Rehabilitasi  terhadap  anggota  polisi yang  tidak  terbukti  melakukan  pelanggaran  yaitu  berisi:  “penetapan  putusan rehabilitasi  terhadap  anggota  dan  PNS  Polri  yang  telah  menjalani  hukuman, sedang  dalam  proses  pemeriksaan,  dan  yang  tidak  terbukti  melakukan pelanggaran”.  Selain  rehabilitasi  juga  adanya  kompensasi  kepada  anggota kepolisian dalam hal gaji, tunjangan dan intensif. 13

## PENUTUP
Walapun sudah diatur mengenai rehabilitasi anggota kepolisian menjadi tugas SUBBAGREHABPERS,  dalam  memberikan  rehabilitasi  tersebut.  Tetapi  dalam Pasal  67  ayat  2  PERKAPORLI  Nomor  2  tahun  2016    tentang  penyelesaian pelanggaran  disiplin  anggota  kepolisian  negara  republik  Indonesia  tersebut.  Ada frasa  yang  berisi  akan  “memintakan  rehabilitasi”.  Pada  frasa  ini  terdapat  kata “akan”, yang mana menurut penulis dapat merugikan penyidik yang tidak terbukti
13 Noermijati & Ristri O, Upaya Peningkatan Kepuasan Kerja Anggota Kepolisian Melalui Pemenuhan  Kebutuhan  Dan  Kompensansi ,  Jurnal  Aplikasi  Manajemen  Vol  8  Nomor  2  ,  2010, Hlm. 316.
melakukan penganiayaan terhadap tersangka. Karena kalimat “akan memintakan rehabilitasi”  tersebut  bukan  merupakan  kewajiban  dari  ankum  sehingga  apabila tidak di mintakan rehabilitasi oleh ankum maka, maka penyidik tersebut tidak bisa memulikan hak-hak penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Wahyurudhanto. Kepuasan  Masyarakat  terhadap  Kinerja  Polri .  jurnal  ilmu kepolisian Vol. 12 Nomor 3, 2018, pp. 67-84.
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
2001.
Adrianus  Meliala. Revitalisasi  Satuan  Kepolisian  Pengemban  Fungsi  Kepolisian Antagonis . Jurnal Ilmu kepolisian edisi 089, 2017, pp. 11-15.
Ariakta  Gagah  Nugraha,  Umar  Ma’ru. Kewenangan Diskresi Dan
Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi Kepolisian . Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September,2017, pp. 507-516.
Asmawie, M. Hanafi. Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Menurut KUHAP. Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1985.
Bambang  Widodo  Umar. Peran  dan  Posisi  Polri  Merawat  Kebhinnekaan  dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme . Jurnal Ilmu Kepolisian Edisi 088 Januari – April, 2017, pp. 47-54.
Hari  Sutra  Disemadi,  dan  Kholis  Roisah. Urgency  of  the  Contempt  of  Court Criminalization  Policy  to  Overcome  Harassment  Against  the  Status  and Dignity  of  Courts. Brawijaya  Law  Journal,  Volume  6,  Nomor  2,  2019,  pp. 224-233.
Hari  Sutra  Disemadi, Risk  Management  In  The  Provision  Of  People’s  Business Credit  As  Implementation  Of  Prudential  Principles. Diponegoro  Law Review, Vol. 4 Nomor 2, 2019, pp. 194-208.
Kunarto. Perilaku Organisasi Polisi . Jakarta: Cipta Manungga. 1997.
Noermijati  ristri  o .    Upaya  Peningkatan  Kepuasan  Kerja  Anggota  Kepolisian Melalui  Pemenuhan  Kebutuhan  Dan  Kompensansi. Jurnal  Aplikasi Manajemen Vol 8 Nomor 2, 2010, pp. 307-317.
Paul Ricardo. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi  Kasus  Satuan  Narkoba  Polres  Metro  Bekasi) .  Jurnal  Kriminologi Indonesia Vol. 6 Nomor III, 2010, pp. 232-245.
Pettanase, Syarifuddin. Kriminologi. Semarang: Pustaka Magister. 2017.
Purnama,  I  Ketut  Adi. Trasnparasi  penyidik  Polri  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. 2018.
Purwododarminto.  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka.1986.
Sadjijono. Hukum  Kepolisian  Perspektif  Kedudukan  dan  Hubungannya  Dalam Hukum Administrasi. Yogyakarta: Laksbang Preesindo. 2006.
Waluyo, Bambang. Pidana dan pemidanaan , Jakarta: Sinar Grafika. 2004
Wulandari, Risky. Drilling Soal-Soal Tes Masuk Polri. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2017.