Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 2 (2020): 169-192

## Peran Perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional
Nurul Istiana Hasan*; Akbar Kurnia Putra Fakultas Hukum, Universitas Jambi *Coresponding author: nurulistiana@unja.ac.id
Submission :   30 Juli 2020 Revision :   31 Oktober 2020 Publication :   20 November 2020 DOI : doi.org/10.36565/up.v1i2.10179

## Abstract
In  many  countries  where  peacekeeping  missions  are  carried  out, gender-based  violence  and  conflict-related  sexual  violence  occur  in alarming numbers. Both civilians and fighters, women and children are the  most  victims  in  a  conflict.  Armed  conflict  becomes  a  traumatic experience  for  each  individual  who  experiences  it.  Women peacekeepers  representing  the  United  Nations  are  in  a  State  to  help restore the trust of people experiencing post-conflict trauma. However, to date the number of women is still very low compared to men in the United  Nations  Peacekeeping  Mission.  The  UN  Charter  mandates  the Security  Council  to  maintain  international  peace  and  security.  The study discusses how women play a role in international peacekeeping and  security  missions  as  well  as  actions.  This  type  of  research  is  a normative juridical sourced in secondary data. The results of this study show  that  in  all  areas  of  peacekeeping,  female  peacekeepers  have proven that they can perform the same role,  by standards and in the same difficult conditions.  Therefore, it is an operational imperative of the  United  Nations  to  recruit  and  maintain  female  peacekeeping forces.
Keywords: Security Council; Peacekeeping; Women Peacekeepers

## Abstrak
Di  banyak  negara  di  mana  misi  penjaga  perdamaian  dilakukan, kekerasan  berbasis  gender  dan  kekerasan  seksual  terkait  konflik terjadi  dalam  angka  yang  mengkhawatirkan.  Baik  warga  sipil maupun  pejuang,  perempuan  dan  anak-anak  adalah  korban terbanyak  dalam  suatu  konflik.  Konflik  bersenjata  menjadi pengalaman  traumatis  tersendiri  bagi  tiap  individu  yang mengalaminya.  Perempuan  pemelihara  perdamaian  mewakili Perserikatan  Bangsa-Bangsa  berada  pada  suatu  Negara  untuk membantu  memulihkan  kepercayaan  orang-orang  yang  mengalami trauma  pasca-konflik.  Namun,  hingga  saat  ini  presentase  jumlah perempuan masih  sangat  rendah  dibandingkan laki-laki dalam Misi Pemeliharaan  Perdamaian  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  UN  Charter memberikan  mandat  kepada  Dewan  Keamanan  untuk  menjaga perdamaian  dan  keamanan  internasional.  Penelitian  ini  membahas bagaimana  perempuan  berperan  dalam  misi  pemeliharaan perdamaian  dan  keamanan  internasional  serta  tindakan.  Jenis penelitian  ini  adalah  yuridis  normative  yang  bersumber  pada  data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di semua bidang pemeliharaan  perdamaian,  perempuan  penjaga  perdamaian  telah membuktikan  bahwa  mereka  dapat  melakukan  peran  yang  sama, dengan standar dan dalam kondisi sulit yang sama.  Untuk itu, adalah keharusan  operasional    PBB  untuk  merekrut  dan  mempertahankan pasukan perempuan penjaga perdamaian.
Kata  Kunci:  Dewan  Keamanan;  Penjagaan  Perdamaian; Perempuan Pemelihara Perdamaian

## A. Pendahuluan
Perang  Dunia  Kedua  merupakan  sebuah  perang  global  yang berlangsung dari 1 September 1939 hingga 2 September 1945. Perang ini melibatkan banyak negara yang membagi menjadi dua blok yang saling bertentangan, sekutu dan poros, dengan memakan korban jiwa sebanyak 70-85 juta, 1 yang merupakan sekitar  3%  populasi  dunia  tahun  1940  (perkiraan  2,3
1 International  Programs-Historical  Estimates  of  World  Populations - U.S. Cencus Bureau.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
miliar). 2 Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia Kedua sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah.
Kehancuran Perang Dunia Kedua menjadi latar belakang terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti yang dikutip pada laman United Nations dinyatakan:
“The  United  Nations  came  into  being  in  1945,  following the  devastation  of  the  Second  World  War,  with  one central  mission:  the  maintenance  of  international  peace and  security.  The  UN  does  this  by  working  to  prevent conflict;  helping  parties  in  conflict  make  peace; peacekeeping; and creating the conditions to allow peace to hold and flourish ….. “ 3
Dapat  dipahami  bahwa  Perserikatan  Bangsa-Bangsa muncul  pada  tahun  1945,  setelah  kehancuran  Perang  Dunia Kedua, dengan satu misi utama: pemeliharaan perdamaian dan keamanan  internasional.  PBB  melakukan  ini  dengan  bekerja untuk  mencegah  konflik;  membantu  pihak-pihak  yang berkonflik  membuat  perdamaian;  penjaga  perdamaian;  dan menciptakan kondisi untuk memungkinkan perdamaian untuk bertahan dan berkembang.
Merujuk pada Article 1 UN Charter , yang menjadi tujuan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diantaranya:
1. To  maintain  international  peace  and  security,  and  to  that end:  to  take  effective collective measures  for the  prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring  about  by  peaceful  means,  and  in  conformity  with  the principles  of  justice  and  international  law,  adjustment  or
2 Research  Starters: Worldwide  Death  in  World  War  II . https://www.nationalww2museum.org/students- teachers/student-resources/research-starters/research-starters- worldwide-deaths-world-war. Diakses pada 7 Juli 2020 3 https://www.un.org/en/sections/what-we-do/ . Diakses pada 8 Juli 2020.
settlement  of  international  disputes  or  situations  which might lead to a breach of the peace;
2. To develop friendly relations among nations based on respect for  the  principle  of  equal  rights  and  self-determination  of peoples,  and  to  take  other  appropriate  measures  to strengthen universal peace;
3. To  achieve  international  co-operation  in  solving international  problems  of  an  economic,  social,  cultural,  or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect  for human rights and  for  fundamental  freedoms  for all without  distinction as to race, sex, language, or religion; and
4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends. 4
Di  banyak  negara  di  mana  misi  penjaga  perdamaian dilakukan, kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence) dan kekerasan seksual  terkait konflik (Conflict Related Sexual Violence) terjadi  pada  tingkat  yang  mengkhawatirkan.  Baik sebagai  warga  sipil  atau  pejuang,  perempuan  dan  anak-anak adalah  korban  terbanyak. 5 Pandangan  mengenai  kehormatan serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia menunjukkan  bahwa  karakteristik  seperti  ras,  jenis  kelamin, kedudukan  sosial,  dan  kewarganegaraan  tidak  relevan  untuk dipersoalkan.  Ini  juga  menyiratkan  bahwa  hak-hak  tersebut dapat diterapkan di seluruhdunia. 6
Pengalaman  konflik  yang  mengerikan  merupakan pengalaman  yang  menyakitkan  bagi  semua  orang.  Akibat konflik  bersenjata  berkepanjangan  di  kelompok  sosial  atau
4 https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html . Diakses pada 8 Juli 2020.
5 https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lain nya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb . Diakses pada 8 Juli 2020.
6 Retno Kusniati. Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan  HAM  Dalam  Tugas  dan  Fungsi  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah . Media.Neliti.com. April 2010. hal. 80.
negara, banyak orang mengalami trauma psikologis, terutama anak-anak  dan  remaja  yang  pernah  mengalami  peristiwa traumatik. 7
HelpGuideOrg  International menyatakan  bahwa,  trauma emosional dan psikologis adalah hasil dari peristiwa luar biasa menegangkan  yang  menghancurkan  rasa  aman  seseorang, membuat  seseorang  merasa  tidak  berdaya  di  Dunia  yang berbahaya.  Trauma  psikologis  dapat  membuat  seseorang berjuang  dengan  emosi,  ingatan  dan  kecemasan  yang mengecewakan  dan  tidak  akan  hilang,  serta  dapat  membuat seseorang  merasa  mati  rasa,  terputus  dan  tidak  bisa memercayai  orang  lain. 8 Hal  ini  tentu  memengaruhi kemampuan  mereka  untuk  bergerak  bebas  dan  memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
Menteri  Luar  Negeri  Republik  Indonesia,  Retno  L.P Marsudi  pada  seminar  virtual  dengan  Tema “The  Role  of Women  Negotiators  and  Mediators  in  the  Maintenance  of Regional  Peace  and  Security” yang  Indonesia  terus  berupaya mewujudkan  peran  dan  kontribusi  perempuan  sebagai  agen perdamaian  dalam  tataran  global  melalui  tiga  poin  utama. Pertama, persepsi masyarakat perlu diubah tentang partisipasi perempuan.  Kedua,  penting  untuk  memperkuat  kapasitas untuk mempromosikan peran perempuan dalam membangun dan  memelihara  perdamaian.  Ketiga,  perlu  membangun jaringan  di  mana  ide  dan  pengalaman  dapat  menjadi  tempat bertukar pikiran dan pengalaman. 9
7 Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. Trauma dan Pemulihannya: suatu kajian berdasarkan  kasus  pasca  konflik .  Dakwah  Ar-Rariny  Press.  Banda
Aceh. 2016. ISBN : 978-602-60756-3-5. hal. 1.
8 https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/coping-with- emotional-and-psychological-trauma.htm. Diakses pada 8 Juli 2020.
9 https://kemlu.go.id/portal/id/read/1439/berita/indonesia-sua rakan-peran-dan-kontribusi-perempuan-sebagai-agen-perdamaian . Diakses pada 4 Juli 2020.
Indonesia  terus  berkomitmen  untuk  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi  dan  keadilan  sosialsesuai  amanat  dari  alinea  ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 10
Indonesia percaya bahwa kehadiran perempuan sebagai penjaga  perdamaian  akan  berkontribusi  besar  bagi keberhasilan misi karena peran perempuan dalam konstruksi sosial  di  masyarakat  serta  aspek-aspek  psiko-sosial  yang membuat  perempuan  memiliki  'hak  istimewa'  dalam  misi kemanusiaan. 11
Meskipun peran perempuan dalam menjaga perdamaian sangat  krusial,  keterlibatan  perempuan  dalam  proses perdamaian  masih  sangat  rendah.  Untuk  itu,  tulisan  ini  akan membahas lebih lanjut bagaimana perempuan berperan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis normatif (normative  legal  research) .  Menurut  Soerjono Soekanto,  pendekatan  yuridis  normatif  adalah  penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur- literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti, 12 dengan  menerapkan  beberapa  pendekatan,  yaitu  pendekatan
10 UUD 1945, Alineake-IV.
11 https://kemlu.go.id/portal/id/read/343/berita/peran-kr  usial- penjaga-perdamaian-perempuan-sebagai-agen-perda maian- toleransi-dan-kemakmuran
12 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
sejarah (Historical  Approach) dan  perundang-undangan
(Statute Approach) . 13

## C. Pembahasan dan analisis
Pembahasan dan analisis bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian,  bagaimana  hasil  penelitian  dapat  memecahkan masalah  serta  kemungkinan  pengembangannya.  Pembahasan dan  analisis  harus  menjawab  permasalahan  dan  tujuan penelitian.

## 1. Penjaga Perdamaian
Penjagaan  Perdamaian  PBB  membantu  negara-negara menapaki jalan yang sulit dari konflik ke perdamaian. Dengan memiliki kekuatan unik yang mencakup legitimasi, pembagian tanggung jawab,  dan  kemampuan mengerahkan  pasukan  dan polisi  dari  seluruh  dunia  dan  digabungkan  dengan  pasukan penjaga  perdamaian  sipil  untuk  menyelesaikan  tugas  yang ditetapkan  oleh  Dewan  Keamanan  dan  Majelis  Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 14 Menurut United  Nations  Peacekeeping  Operations: Principle and Guidelines, Part I Chapter 2:
“peacekeeping  is  a  technique  designed  to  p reserve  the peace,  however  fragile,  where  fighting  has  been  halted, and to assist in implementing agreements achieved by the peacemakers … “ 15
13 Tentang pendekatan ini, lihat Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenadamedia Grup. 2005. hal. 133.
14 United  Nations  Peacekeeping. https://peacekeeping.un.org  /en . Diakses pada 9 Juli 2020.
15 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0. pdf . Diakses pada 9 Juli 2020.
Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  dapat  dipahami bahwa  penjaga  perdamaian  merupakan  sebuah  teknik  yang dirancang  untuk  menjaga  perdamaian,  betapa  rapuhnya,  di mana  pertempuran  telah  dihentikan,  dan  untuk  membantu dalam  mengimplementasikan  kesepakatan  yang  dicapai  oleh para penjaga perdamaian.
Penjagaan  Perdamaian  PBB  hadir  membantu  negara- negara  yang  dilanda  konflik  menciptakan  kondisi  untuk perdamaian abadi. Penjaga perdamaian telah terbukti menjadi salah  satu  alat  paling  efektif  yang  dapat  digunakan Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk  membantu  negara  tuan rumah  menempuh  jalan  yang  sulit  dari  konflik  menuju perdamaian.  Penjaga  perdamaian  memiliki  keuntungan  unik, termasuk legitimasi, pembagian beban, dan kemampuan untuk mengerahkan  dan  mempertahankan  pasukan  dan  polisi  dari seluruh  dunia,  dan  menggabungkan  mereka  dengan  penjaga perdamaian sipil untuk memajukan misi multidimensi.
Pasukan  penjaga  perdamaian  PBB  memberikan keamanan,  dukungan  politik  dan  pembangunan  perdamaian untuk  membantu  negara-negara mencapai  transisi  awal  yang sulit  dari  konflik  ke  perdamaian.  Penjagaan  Perdamaian  PBB dipandu oleh tiga prinsip dasar:
1. Persetujuan dari para pihak;
2. Ketidakberpihakan;
3. Tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan membela mandat. 16
Penjaga  perdamaian  bersifat  fleksibel,  dan  telah digunakan  dalam  banyak  konfigurasi  selama  dua  dekade terakhir. Saat ini ada 13 operasi penjaga perdamaian PBB, di antaranya:
16 United Nations/Principles of Peacekeeping. https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeep ing . Diakses pada 8 Juli 2020.
1. United  Nations  Mission  for  the  Referendum  in  the Western Sahara (MINURSO) , Sahara Barat 2. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization  Mission  In  the  Central  African  Republic (MINUSCA) , Republik Afrika Tengah 3. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), Mali 4. United Nations Stabilization Mission in the Democratic Republic  of  Congo  (MONUSCO), Republik  Demokratik Kongo
5. United Nations-African Union Hybrid Mission in Darfur (UNAMID), Darfur
6. United  Nations  Disengagement  Observer  Force (UNDOF), Golan 7. United Nations Peacekeeping Force in Cyprus(UNFICYP), Siprus 8. United  Nations  Interim  Force  in  Lebanon  (UNIFIL),
Lebanon 9. United Nations Interim Security Force for Abyei(UNISFA), Abyei
10. United Nations Mission in Kosovo(UNMIK), Kosovo
11. United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS), Sudan Selatan
12. United  Nations  Military  Observer  Group  in  India  and Pakistan(UNMOGIP), India dan Pakistan 13. United Nations Truce Supervision Organization(UNTSO), Timur Tengah
Operasi  pemeliharaan  perdamaian  saat  ini  tidak  hanya perlu  untuk  memelihara  perdamaian  dan  keamanan,  tetapi juga untuk mempromosikan proses politik, melindungi warga sipil,  membantu  dalam  perlucutan  senjata,  demobilisasi,  dan reintegrasi  mantan  gerilyawan;  mendukung  organisasi
pemilihan,  melindungi  dan  mempromosikan  hak  asasi manusia, serta membantu memulihkan supremasi hukum.
Dalam  laman  resminya,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa menyebutkan  bahwa  pihaknya  tidak  pernah  menjamin keberhasilan,  karena  secara  definisi  Penjagaan  Perdamaian PBB hampir memasuki ke lingkungan yang paling sulit secara fisik  dan  politis. 17 Namun,   Perserikatan  Bangsa-Bangsa  telah membangun  catatan  keberhasilan  yang  terbukti  selama  60 tahun keberadaannya, termasuk memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988. 18
Berdasarkan data UN DPKO per 31 Maret 2020, tercatat 81.370  personel  dari  121  negara  yang  diterjunkan  di  13  MP PBB. Terdapat 71 operasi penjaga perdamaian sejak 1948. 13 operasi  penjaga  perdamaian  saat  ini  terdiri  dari  69.230 pasukan  kontingen,  1.143  pakar  misi,  8.942  polisi,  2.055  staf petugas.  Total  kematian  dalam  operasi  saat  ini  berjumlah 1.582,  total  fasilitas  dalam  semua  operasi  perdamaian  sejak 1948  berjumlah  3.928.  Aspek  keuangan  sumber  daya  yang disetujui untuk  periode  dari  1  Juli  2018  hingga 30  Juni  2019 sekitar  $6.69  miliar  *jumlah  ini  membiayai  12  dari  14  misi penjaga perdamaian PBB, mendukung logistik untuk Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM) melalui Kantor Dukungan PBB di Somalia (UNSOS) , dan menyediakan dukungan, teknologi, dan logistik  untuk  semua  operasi  perdamaian  melalui  pusat layanan  global  di  Brindisi  (Italia),  Valencia  (Spanyol)  dan layanan regional di Entebbe (Uganda). 19
17 https://peacekeeping.un.org/en . Diakses pada 8 Juli 2020. 18 The  Nobel  Peace  Prize  1988. https://www.nobelprize.org /prizes/peace/1988/summary/ . Diakses pada 8 Juli 2020.
19 https://peacekeeping.un.org/en/data . Diakses pada 8 Juli 2020.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Source: https://peacekeeping.un.org/en/data
Pada  awalnya  peran  MPP  PBB  hanya  sebatas  menjaga gencatan senjata  dan  menstabilkan situasi  lokal.  Ini  memberi ruang  bagi  upaya  politik untuk  meredamkan  konflik.  Namun, tugas MPP PBB saat ini semakin luas. Sebagian besar MPP PBB pernah  menghadapi  konflik  antar  negara  sebelumnya,  tetapi sekarang mereka juga diharuskan untuk berpartisipasi dalam
berbagai  konflik  internal  dan  perang  saudara.  MPP  PBB  juga menghadapi konflik asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular. 20

## 2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DK  PBB  merupakan  salah  satu  dari  enam  organ  utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB memberi wewenang kepada  DK  guna  memelihara  perdamaian  dan  keamanan internasional. Piagam juga memberi wewenang kepada Dewan Keamanan untuk:
1. Menginvestigasi  situasi  apapun  yang  mengancam perdamaian dunia;
2. mengusulkan prosedur penyelesaian sengketa secara bersahabat dan damai;
3. meminta  negara  anggota  PBB  untuk  memutuskan hubungan ekonomi, maritim, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik; dan
4. menerapkan  keputusan  Dewan  Keamanan  secara militer, atau dengan cara lain.
Dewan  Keamanan  memiliki  tanggung  jawab  utama untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. DK memiliki 15 anggota, yang masing-masing mempunyai satu suara.  Seluruh  negara  anggota  memiliki  kewajiban  untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan.
Dewan  Keamanan  memimpin  dalam  menentukan apakah  ada  ancaman  terhadap  perdamaian  atau  tindakan agresi.  DKmeminta  para  pihak  bersengketa  menyelesaikan secara  damai  dan  mengusulkan  metode  penyesuaian  atau ketentuan  penyelesaian.  Dalam  beberapa  kasus,  Dewan Keamanan  dapat  menggunakan  sanksi  atau  bahkan
20 Kementerian  Luar  Negeri/Isu  Khusus/Indonesia  dalam  Misi
Pemeliharaan Perdamaian PBB. https://kemlu.go.id
/portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi- pemeliharaan-perdamaian-pbb . Diakses pada 9 Juli 2020.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
mengizinkan  penggunaan  kekuatan  untuk  memelihara  atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. 21

## 3. Kebijakan Isu Gender dalam Politik Luar Negeri
Dalam Women Studies Ensiklopedia , gender adalah suatu konsep  kultural,  berupaya  membuat  perbedaan (distinction) antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  sedang  berkembang dalam masyarakat dari segi peran, tingkah laku, ciri psikologis dan emosional. Secara umum, Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku  yang dibentuk oleh  konstruksi sosial. Tidak  standar, bisa berubah sewaktu-waktu.
Peran  perempuan  dalam  resolusi  konflik  dan pembangunan  perdamaian  semakin  meningkat,  terutama dalam  diskusi  kebijakan  multilateral.  Merujuk  pada Beijing Platform for Action 1995 yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam resolusi konflik dan pada tingkat pengambilan  keputusan,  Dewan  Keamanan  PBB  mengadopsi Resolusi  1325  berdasarkan  kesepakatan  bersama  pada  31 Oktober  2000,  yang  berpusat  pada  peran  perempuan  dalam menjaga perdamaian internasional
dan keamanan internasional. 22
DK  PBB  menyambut  baik  penekanan  pada  kesetaraan gender  dan  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  perempuan dalam  pengesahan  agenda  bagi  Pembangunan  Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs 2030) .
DK  PBB  mengakui  pentingnya  Resolusi  1325,  yang mengakui peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan sesuai dengan mandat Resolusi 1325 di antaranya:
1. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam
21 https://www.un.org/securitycouncil/ . Diaksespada 9 Juli 2020. 22 Mumtazinur. Peran  Perempuan  dalam  Proses  Pemulihan Perdamaian  di  Burundi  melalui  Penerapan  Resolusi  1325  Dewan Keamanan PBB . Vol 3. No 1.2017. hal. 89.
pengambilan  keputusan  di  tingkat  nasional,  regional, dan  mekanisme  serta  institusi  internasional  untuk pencegahan, mengelola, dan menyelesaikan konflik.
2. Menunjuk lebih banyak perempuan sebagai
perwakilan khususPBB.
3. Memperluas  peran  dan  kontribusi  perempuan, terutama pemerhati militer,  polisi  sipil, serta personil HAM dan kemanusiaan dalam operasi lapangan PBB.
4. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam operasi penjagaperdamaian.
5. Memberikan  pedoman  dan  materi  pelatihan  tentang perlindungan perempuan, hak dan kebutuhan khusus, termasuk  semua  tolok  ukur  partisipasi  perempuan dalam  penjaga  perdamaian (peacekeeping) dan pembangunan perdamaian (peacebuilding)
6. Meningkatkan  dukungan finansial,  teknis,  dan  logistik untuk pelatihan sensitif-gender. 23
Sama  hal  nya  pengaturan  lain, Convention  on  the Elimination  of  Discrimination  Against  Women  (CEDAW) merupakan konvensi internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa – Bangsa  pada  tahun  1979  dan menjadi titik untuk melawan diskriminasi gender. Konvensi ini dianggap  sebagai  piagam  hak  internasional  untuk perempuan. 24 Konvensi  ini  mengartikan  prinsip-prinsip tentang  Hak  Asasi  Perempuan  sebagai  Hak  Asasi Manusia, norma  dan  standar  kewajiban,  dan  tanggung  jawab negara untuk  menghapus  diskriminasi  terhadap  perempuan. CEDAW memiliki tiga prinsip utama, di antaranya:
23 Women,  Peace  and  Security: Gender  Equality  in  Peacekeeping Operations .
24 Marsha  A.  Freeman,  Christine  Chinkin,  Beate  Rudolf: The  UN Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against Women .
1. to  incorporate  the  principle  of  equality  of  men  and women  in  their  legal  system,  abolish  all  discriminatory laws  and  adopt  appropriate  ones  prohibiting discrimination against women;
2. to  establish  tribunals  and  other  public  institutions  to ensure  the  effective  protection  of  women  against discrimination; and
3. to ensure elimination of all acts of discrimination against women by persons, organizations or enterprises. 25
Konvensi  ini memberi dasar guna mencapai kesetaraan antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan  memastikan  bahwa perempuan menikmati dan memiliki kesempatan sama dalam politik  dan  publik  (termasuk  hak  untuk  memilih  dan mendukung  untuk  memilih),  pendidikan,  perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja. Negara Pihak menyetujuimengambil seluruh tindakan yang sesuai, termasuk hukum dan tindakan tertentu
sementara, untuk memungkinkan  perempuan  mendapatkan  semua  hak  asasi manusia dan kebebasan dasar. Negara yang telah meratifikasi Konvensi  secara  hukum  wajib  melaksanakan  ketentuan  yang berlaku. Negara yang terlibat juga berkomitmen menyerahkan laporan nasionalminimal setiap empat tahun, tentang langkah- langkah  yang  telah  di  ambil  untuk  mematuhi  kewajiban perjanjian mereka.
Di  sisi  lain, TheBeijing  Declaration  and  Platform  for Action atau  Deklarasi  dan  Landasan  Aksi  Beijing  juga mempunyai  arti  penting  karena  memuat  dokumen  strategis dan  kerangka  aksi  pemberdayaan  dan  pemajuan  perempuan, penegakan  hak  asasi  manusia  dan  partisipasi  dalam pembangunan. Ada 12 bidang yang menjadi panduan terhadap
25 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ .  Diakses  pada 10 Juli 2020.
dokumen  kebijakan  global  untuk  mencapai  kesetaraan gender, 26 di antaranya:
1. Perempuan dan kemiskinan;
2. Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan;
3. Perempuan dan kesehatan;
4. Kekerasan dalam perempuan;
5. Perempuan dalam konflik bersenjata;
6. Perempuan dalam ekonomi;
7. Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan;
8. Perempuan  dalam  mekanisme  institusional untuk pemajuan perempuan;
9. Hak asasi perempuan;
10. Perempuan dan media;
11. Perempuan dan lingkungan hidup; serta
12. Anak perempuan.
Pada  hukum  nasional,  isu  gender  diatur  pada Pembukaan  UUD  1945  mengakui  bahwa  setiap  orang  atau warga negara adalah orang yang merdeka dan tidak boleh ada diskriminasi  dalam  hal  apapun  termasuk  perbedaan  gender. Dengan  disahkannya  Perubahan  Kedua  Tahun  2000,  UUD 1945  memuat  ketentuan-ketentuan  pokok  tentang  hak  asasi manusia dalam Bab XA, Pasal 28A hingga Pasal 28J (2). Selain ketentuan di atas, Pasal 29 (2) dan Pasal 28 I (2) juga memuat ketentuan  tentang  hak asasi manusia  dalam  UUD 1945.  Laki- laki  dan  perempuan  memiliki  hak  untuk  hidup,  terlepas  dan dilindungi dari diskriminasi.
Isu  gender  dalam  hukum  nasional  lainnya  yang  dimuat pada  Instruksi  Presiden  No.  9  Tahun  2000  tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan  seluruh  kementerian  dan  pemerintah daerah  untuk  mengaplikasikan  Pengarusutamaan  Gender,
26 UN Women. https://unwomen.org. Diakses pada 10 Juli 2020.
serta menginstregrasikan perspektif gender ke dalam rencana pembangunan.

## 4. Peran Perempuan di Penjaga Perdamaian
Pada  tahun  1993,  perempuan  membentuk  1%  dari personil  berseragam  yang  dikerahkan.  Statistik  di  bawah  ini menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2019,  dari  sekitar  95.000 penjaga  perdamaian,  perempuan  merupakan  4,7%  dari kontingen  militer  dan  10,8%  dari  unit  polisi  yang  dibentuk dalam  misi  penjaga  perdamaian  PBB.  Sementara  PBB mendorong dan mengadvokasi penempatan perempuan dalam fungsi  terpadu,  negara-negara  anggota  harus  memikul tanggung jawab untuk menempatkan perempuan di polisi dan militer.
Divisi Kepolisian PBB meluncurkan 'Upaya Global' untuk merekrut lebih banyak petugas polisi wanita ke dalam layanan kepolisian  nasional  dan  ke  dalam  operasi  kepolisian  PBB  di seluruh dunia. Target 2028 untuk perempuan yang bertugas di kontingen  militer  adalah  15%,  dan  25%  untuk  pengamat militer  dan  staf  perwira  serta  target  untuk  perempuan  yang bertugas  di  unit  polisi  yang  dibentuk  adalah  20%,  dan  30% untuk perwira polisi individu. 27
27 https://peacekeeping.un.org/en/our-peacekeepers . Diakses pada 10 Juli 2020.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020)
Source: https://peacekeeping.un.org/en/our- peacekeepers
Salah  satu  prinsip  utama  hukum  perang  adalah pembagian  penduduk  (warga  negara)  negara  dalam keadaanperang  atau  yang  sedang  terlibat  dalam  konflik senjata (armed  conflict) dalam  dua  kategori,  yaitu  kombatan (combatant) dan  penduduk  sipil (civiliants). Prinsip  membagi penduduk  dalam  dua  golongan  ini  disebut  prinsip  pembeda (distinction principle) . 28
Pembagian  ini  perlu  diadakan  karena  Hukum  Perang menentukan bahwa masing-masing golongan mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda. 29 Di daerah-daerah di mana warga sipil terkena dampak konflik ketika menerima bantuan
28 Prof.  KGPH.  Haryomataram,  S.  H., Pengantar  Hukum  Humaniter ,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.73.
29 Ibid . hal. 162.
kemanusiaan, perempuan dan anak perempuan dipaksa untuk memberikan imbalan seksual dan siap untuk menerima bagian dari  bantuan  kemanusiaan.  Untuk  alasan  ini,  peran  penjaga perdamaian  wanita  sangat  penting  untuk  mengatasi  masalah yang terkait dengan kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence) dan  kekerasan  seksual  terkait  konflik (Conflict Related Sexual Violence).
Perempuan pemelihara perdamaian adalah anggota misi penjaga  pemeliharaan  perdamaian  PBB  yang  memiliki berbagai peran dan tugas yang sangat penting. Sebagai penjaga perdamaian,  perempuan  pemelihara  perdamaian  yang mewakili  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  di  suatu  negara  untuk membantu  memulihkan  kepercayaan  orang-orang  yang trauma konflik.
Perempuan ditempatkan di semua bidang - polisi, militer dan sipil - dan telah membuat dampak positif pada lingkungan penjaga  perdamaian,  termasuk  dalam  mendukung  peran perempuan  dalam  membangun  perdamaian  dan  melindungi hak-hak perempuan.
Di semua bidang pemeliharaan perdamaian, perempuan penjaga  perdamaian  sudah  membuktikan  bahwa  mereka mampu  memainkan  peran  yang  sama  di  bawah  standar  dan kondisi  sulit  yang  sama,  seperti  rekan-rekan  pria  mereka. Suatu  keharusan  operasional  bahwa  PBB  merekrut  dan mempertahankan pasukan penjaga perdamaian wanita. 30
Saat ini hanya 6% dari semua personel militer, polisi dan peradilan  yang  berseragam  dan  koreksi  dalam  misi  lapangan adalah  perempuan.  Ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  peran perempuan  dalam  menjaga  perdamaian  sangat  krusial,
30 Paramasatya,  S. Peran  Penjaga  Perdamaian  Wanita  dalam  Proses Bina-Damai:  Studi  Kasus  Operasi  Perdamaian  Monusco .  Global South Review. Vol 2 No 1. 2017. hal 53.
keterlibatan  perempuan  dalam  proses  perdamaian  masih sangat terbatas.
Berdasarkan  analisa  dari  UN  Women,  sebanyak  1.187 perjanjian  perdamaian  tahun  1990-2018,  wanita  hanya mencakup  3%  dari  mediator;  13  %  dari  negosiator  dan  5% saksi  dan  penandatangan  dalam  semua  proses  perdamaian yang  tercatat.  Jumlah  ini  tentunya  harus  dapat  ditambah karena  perempuan  dapat  memainkan  peran  kunci  dalam menjaga  perdamaian  melalui  perannya  di  bidang  ekonomi, sosial dan budaya.
Menurut UN Women Statistics, keterwakilan perempuan dapat  menjamin  keberlanjutan  dan  peningkatan  kualitas perjanjian  damai  menjadi  35%  lebih  baik,  hasil  perjanjian damai cenderung bertahan 15 tahun lebih lama dibandingkan sebelum  adanya  perempuan  dalam  proses  perdamaian,  serta ketentuan  perjanjian  yang  mencakup  reformasi  politik  dan pembangunan  40%  lebih  banyak. 31 Peran  khusus  yang dimainkan perempuan penjaga perdamaian dinilai berpotensi melengkapi peran kemanusiaan, terutama dalam berkomunikasi dengan perempuan dan anak-anak.
32
Indonesia  menggarisbawahi  tiga  hal  guna  memastikan keterlibatan  perempuan  dalam  keamanan  dan  perdamaian. Pertama,  menekankan  pentingnya  partisipasi  perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi. Kedua, menggandakan upaya  pengarusutamaan  peran  perempuan  dalam  agenda perdamaian  di  Kawasan.  Ketiga,  membangun  dan
31 UN WomenStatisctic. 32 Firohmatillah,  Zulvyanie  Pilgrimmy,  and  Arfin  Sudirman. Peran Korps  Wanita  TNI  Sebagai  Pasukan  Pemeliharaan  Perdamaian PBB  Dalam  Humanitarian  Assistance  Di  Lebanon .  Vol  4  No  2. 2019. hal. 139.
mengembangkan jaringan negosiator dan mediator perempuan di Kawasan.
Untuk meningkatkan presentase perempuan dalam misi pemeliharaan  perdamaian,  kita  perlu  mempunyai  komitmen politik yang kuat untuk berinvestasi dalam hal-hal yang dapat meningkatkan  peran  perempuan  dalam  pengambilan keputusan nasional dan setiap proses perdamaian yang dapat diterapkan  melalui  pembuatan  dan  pelaksanaan  kebijakan yang sesuai dengan hak-hak perempuan (kesetaraan dan non- diskriminasi),  reformasi  budaya  dan  sumber  daya  yang memadai.

## D. Simpulan
Penjagaan  Perdamaian  PBB  membantu  negara-negara yang  dilanda  konflik  menciptakan  kondisi  untuk  perdamaian abadi. Penjagaan perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat  PBB  yang  paling  efektif  untuk  membantu  negara-negara tuan  rumah  menavigasi  jalan  yang  sulit  dari  konflik  ke perdamaian.  Sebagai  penjaga  perdamaian,  perempuan pemelihara  mewakili  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  di  sebuah negara  untuk  membantu  memulihkan  kepercayaan  orang- orang yang dilanda konflik. Perempuan ditempatkan di semua bidang - polisi, militer dan sipil - dan telah membuat dampak positif pada lingkungan penjaga perdamaian, termasuk dalam mendukung peran perempuan dalam membangun perdamaian dan  melindungi  hak-hak  perempuan.  Partisipasi  perempuan dapat  menjamin  keberlanjutan  dan  peningkatan  kualitas perjanjian  damain  menjadi  35%  lebih  baik,  hasil  perjanjian damai cenderung bertahan 15 tahun lebih lama dibandingkan sebelum  adanya  perempuan  dalam  proses  perdamaian,  serta ketentuan  perjanjian  yang  mencakup  reformasi  politik  dan pembangunan 40% lebih banyak. Indonesia menggarisbawahi tiga  hal  guna  memastikan  partisipasi  perempuan  dalam
keamanan  dan  perdamaian.  Namun,  jumlah  personel perempuan  dalam  MPP  PBB  saat  ini  terbilang  sangat  rendah dan  PBB  sebaiknya  merekrut  lebih  banyak  dan mempertahankan  personel  perempuan  dalam misinya.  Untuk meningkatkan  jumlah  perempuan  dalam  misi  penjaga perdamaian,  kita  membutuhkan  komitmen  politik  yang  kuat untuk  berinvestasi  dalam  hal-hal  yang  dapat  meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan nasional dan proses perdamaian yang dapat diterapkan melalui pembuatan dan  pelaksanaan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  hak-hak perempuan  (kesetaraan  dan  non-diskriminasi),  reformasi budaya dan sumber daya yang memadai.

## Referensi Instrumen Hukum
Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination Against Women 1979
Instruksi  Presiden  Nomor  9  Tahun  2000  tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Resolusi DK PBB 1325 The Beijing Declaration and Platform for Action 1995

## Buku
Kusmawati  Hatta. Trauma  dan  Pemulihannya:  suatu  kajian berdasarkan  kasus  pasca  konflik .  Dakwah  Ar-Rariny Press. Banda Aceh. 2016. ISBN : 978-602-60756-3-5. Marsha  A.  Freeman.  Christine  Chinkin,  Beate  Rudolf: The  UN Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of Discrimination Against Women.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum .  Jakarta. Prenadamedia Grup. 2005 Prof. KGPH. Haryomataram, S.H. Pengantar Hukum Humaniter , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

## Artikel/Jurnal
Firohmatillah, Zulvyanie Pilgrimmy, and Arfin Sudirman. Peran Korps  Wanita  TNI  Sebagai  Pasukan  Pemeliharaan Perdamaian  PBB  Dalam  Humanitarian  Assistance  Di Lebanon . Vol 4 No 2. 2019. hal. 139.
International  Programs-Historical  Estimates  of  World
Populations-U.S. Cencus Bureau. 2018. Kusniati, Retno. Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah . Media.Neliti.com. April 2010. hal. 80.
Mumtazinur. Peran  Perempuan  dalam  Proses  Pemulihan Perdamaian  di  Burundi  melalui  Penerapan  Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB . Vol.3. No.1, 2017. hal. 89 Paramasatya,  S. Peran  Penjaga  Perdamaian  Wanita  dalam Proses  Bina-Damai:  Studi  Kasus  Operasi  Perdamaian Monusco .  Global  South  Review.  Vol 2 No  1.  2017.  hal. 53.
Laman
https://kemlu.go.id/ . Diakses pada 9 Juli 2020 https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping . Diakses pada 8 Juli 2020. https://unwomen.org . Diakses pada 11 Juli 2020 https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter- i/index.html . Diakses pada 8 Juli 2020. https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/coping- with-emotional-and-psychological-trauma.htm .
Diakses pada 4 Juli 2020. https://peacekeeping.un.org/en . Diakses pada 9 Juli 2020.
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng _0.pdf . Diakses pada 9 Juli 2020. https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1988/summary/ . Diakses pada 8 Juli 2020. https://www.nationalww2museum.org/students- teachers/student-resources/research- starters/research-starters-worldwide-deaths-world- war . Diakses pada 7 Juli 2020. https://www.un.org/securitycouncil/ .  Diakses  pada  9  Juli 2020. https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ .
Diakses pada 10 Juli 2020