Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam , Vol. 5, No. 1, Juni 2019: 1-19. ISSN ( Online ): 2550-1038, ISSN ( Print ): 2503-3506. Website: journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/index. Dikelola oleh Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Indonesia.

## Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di
Bandung
Inten Nurmalasari, Zamzam Lukmanul Jamil, Ara Hidayat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email: intennurmalasari1995@gmail.com
Abstract:  Madrasah  Ibtidaiyah  Al-Misbah  is  a  nonprofit  educational  institution that  is  under  the  auspices  of  the  Al-Misbah  Social  Foundation.  Since  2004 Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah has no longer collected school fees from students because  they  have  received  school  operational  assistance  funds  from  the government. Each student get IDR. 800,000.00 from the operational costs that are provided  by  the  government.  The  purpose  of  this  study  is  to  conduct  a  further study  of  the  financing  of  private  madrasah  education  and  examine  how  the headmaster  made  a  strategy  in  meeting  school  needs  that  could  not  be  met  by school  operational assistance  funds.  The  problems  that  will  be  examined  in  this study  are:  how  to  manage  education  funding  in  Madrasah Ibtidaiyah  Al-Misbah Cipadung, Bandung, which is related to financing planning, fund use, supervision and  accountability  for  education  funding.  To  answer  that  question,  the  research was  conducted  with  qualitative  research  methods,  a  case  study  approach.  The taken  case  was  funding  education  at  the  Madrasah  Ibtidaiyah  Al-Misbah  in Cipadung, Bandung City. Management of financing for  Madrasah Ibtidaiyah Al- Misbah education includes planning of budgeting; the use of budgeting; budgeting supervision; and finally the accountability reporting stage. Keywords: Management, financing, private madrasah .
Abstrak:  Madrasah    Ibtidaiyah  (MI)  Al-Misbah  merupakan  lembaga  pendidikan nirlaba yang bernaung dibawah Yayasan Sosial Al-Misbah. Sejak tahun 2004 MI Al-Misbah tidak lagi memungut biaya sekolah dari siswa karena sudah menerima dana BOS dari pemerintah. Biaya operasional yang diberikan pemerintah sebesar Rp.  800.000  untuk  1  (satu)  orang  siswa.  Tujuan  penelitian ini  untuk  melakukan kajian lebih jauh tentang pembiayaan pendidikan madrasah swasta dan menelaah bagaimana  kepala  madrasah  membuat  strategi  dalam  memenuhi  kebutuhan sekolah yang tidak dapat dpenuhi oleh dana BOS. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan di MI Al-Misbah  Cipadung,  Kota  Bandung  yang  terkait  dengan  perencanaan pembiayaan, penggunaan dana, pengawasan dan pertanggung-jawaban pembiayaan  pendidikan.  Untuk  menjawab  pertanyaan  itu,  maka  penelitian dilakukan  dengan  metode  penelitian  kualitatif,  pendekatan  studi  kasus.  Kasus yang diambil adalah pembiayaan pendidikan di Madrasah   Ibtidaiyah Al Misbah Cipadung  Kota  Bandung.  Manajemen  pembiayaan  pendidikan  Madrasah Ibtidaiyah  Al-Misbah  meliputi  pada  kegiatan  perencanaan,  penggunaan
pembiayaan, pengawasan pembiayaan, dan terakhir tahap pelaporan pertanggungjawaban.
Kata kunci: Manajemen, pembiayaan, madrasah swasta.

## Pendahuluan
Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang berbasis keislaman, posisi ini cukup yang strategis dari sisi budaya dimana karakter keislaman dapat dibangun  secara  moderat.  Pengelolaan  kegiatan  pendidikan  madrasah adalah  kegiatan  pokok  dalam  terwujudnya  pendidikan  yang  bermutu. Untuk  mewujudkan  mutu  kinerja  madrasah  dan  mutu  lulusannya,  maka madrasah  harus  dikelola  secara  profesional,  salah  satunya  berkaitan dengan  pengelolaan  pembiayaan.  Pembiayaan  pendidikan  merupakan komponen  penting  dalam  sistem  pendidikan  nasional  pada  berbagai  jenis dan  jenjang  pendidikan  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  kegiatan  yang ditetapkan  dalam  mecacapai  tujuan  pendidikan  yang  hendak  di  capai. Melihat  betapa  pentingnya  peran  pembiayaan  dalam  proses  pendidikan, sehingga  pemerintah  melalui  UU  Sisdiknas  No.  20  tahun  2003,  Pasal  46 menjelaskan  bahwa  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggun  jawab bersama  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Hal  ini  juga  diperuntukan bukan  untuk  Pemerintah  Pusat  saja  melaikan  Pemerintah  Daerah  wajib menjamin tersedianya dana untuk terselenggaranya pendidikan bagi warga negara dari mulai usia tujuh tahun sampai usia lima belas tahun.
Saat  ini,  walaupun  belum  semua  Madrasah  di  Indonesia  menerima BOS  sebagai  sumber  utama  keuangan  lembaga  yang  diberikan  langsung oleh  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota,  adapun  Madrasah  yang  tidak menerima  dana  BOS  salah  satu  contohnya  Madrasah  Matholih  di  Kajen Pati.  Besaran  20  %  APBN  dialokasikan  untuk  pendidikan  namun  tidak menjamin  Madrasah  swasta  menjadi  lebih  baik.  Dengan  adanya  program pendidikan gratis ini bisa jadi menjadi salah satu penghalangan Madrasah untuk  berkembang,  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  yang  mendasari program  ini  pada  kenyataannya  lebih  banyak  berfokus  pada  memenuhi kebutuhan  siswa,  sementara  kebutuhan  lain  seperti  kesejahteraan  guru seakan-akan  bukan  menjadi  fokus  utama.  Sehingga  berdampak  pada adanya  perbedaan  tingkat  kesejahteraan  antara  guru  sekolah  dan  guru madrasah, kesannya seperti ada perlakukan diskriminatif.
Kementerian  Agama  mencatat  jumlah  lembaga  pendidikan  Madrasah tidak  kurang  dari  18%  dari  semua  lembaga  pendidikan  yang  ada  di Indonesia.  Setelah  kebijakan  nasional  pemberian  dana  BOS  untuk  semua siswa  yang  berada  di  usia  wajib  belajar  pendidikan  dasar  di  Indonesia, maka Madrasah tidak lagi  diperbolehkan untuk  menarik biaya dari siswa. Padahal  sebelumnya  sumber  pendaan  pendidikan  Madrasah  beragam, bukan  hanya dari pemerintah  melain  dari keluarga siswa,  masyarakat dan
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM | VOL. 5 NO. 1 (2019) 3
Yayasan  bagi  yang  berstatus  Yayasan. 1 Persoalan  yang  sering  terjadi dalam  lembaga pendidikan salah satunya yaitu terkait dengan  manajemen pembiayaan  pendidikan  diantaranya  yaitu  sumber  dana  yang  terbatas, pencairan  dana  BOS  yang  mengalami  keterlambatan  atau  bahkan  dana yang  bisa  dicairkan  tidak  sepenuhnya.  Pada  tahun  ajaran  2016/2017 tepatnya  pada  semester  kedua  Madrasah  memiliki  masalah  yang  cukup komplek  dibidang  pembiayaan,  yaitu  tentang  pencairan  dana  bos  yang kisaran  50  %  saja  bisa  dicairkan  tidak  hanya  bagi  Madrasah  saja melainkan  seluruh  instansi  pendidikan  yang  berada  di  bawah  naungan Kementerian  Agama  Kota  Bandung.  Hal  ini  menjadi  sebuah  kenyataan yang  sangat  mengejutkan  bagi  Kepala  Madrasah,  keadaan  ini  memaksa untuk  kepala  Madarasah  mampu  mengelola  dana  bos  tersebut  dengan sangat profesional sehingga mampu mencukupi kebutuhan lembaga untuk satu  semester,  selain  itu  pihak  Madrasah  juga  harus  membuat pembaharuan akun anggaran dengan jumlah biaya sesuai dengan dana bos yang bisa dicairkan.
Madrasah    Ibtidaiyah  atau  disingkat  dengan  istilah  MI  adalah  jejang pendidikan yang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia sederjat dengan Sedolah Dasar (SD). 2 Madrasah  Ibtidaiyah Al-Misbah merupakan lembaga  pendidikan  nirlaba  yang  bernaung  dibawah  Yayasan  sosial  Al- Misbah.  Sejak  tahun  2004  MI  Al-Misbah  tidak  lagi  memungut  biaya sekolah  dari  siswa  karena  sudah  menerima  dana  BOS  dari  pemerintah. Biaya operasional yang diberikan pemerintah sebesar Rp. 800.000 untuk 1 (satu)  orang  siswa.  Dalam  Rencana  Kegiatan  dan  anggaran  Madrasah (RKAM)  MI  Al-Misbah  pada  tahun  2017  tertuang  bahwa  anggaran  yang direncanakan  sebesar  Rp.  246.500.000,-  dengan  rincian  semester  I  (satu) sebesar  Rp.  116.000.000,-  dan  semester  II  sebesar  Rp.  130.500.000,-. Namun  pada  semester  kedua  dana  bos  yang  cair  tidak  sepenuhnya  yaitu sekitar  Rp.  64.000.000,- 3 jumlah  yang  tidak  sama  dengan  anggaran  yang sudah direncanakan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  kajian lebih  jauh  tentang  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan  Madrasah  Swasta dan  menelaah  bagaimana  kepala  madrasah  membuat  strategi  dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak dapat dpenuhi oleh dana BOS.
1 Muhammad  Murtadlo,  “Strategi  Pembiayaan  Pendidikan  pada  Madrasah  Swasta Unggulan,” Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 14, no 1 (April 2016): 99.
2 Susiana, Darwin dan Arif Rahman, “Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta,” Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia 8 (April 2016): 2.
3 Hayati, Laporan  Pertanggungjawaban  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  MI  Al- Misbah Tahun 2017 (Bandung: Madrasah Ibtidaiyah Al-Misbah, 2017), 2.

## Konsep Biaya dan Pembiayaan
Biaya  pendidikan  merupakan  komponen  yang  memiliki  peranan  penting dalam  mencapai  tujuan  pendidikan  baik  tujuan  kuantitatif  maupun kualitatif.  Perananbiaya  tidak  dapat  diabaikan,  sehingga  dapat  dikatakan tanpa  biaya  proses  pendidikan  tidak  akan  berjalan. 4 Biaya  adalah  seluruh sumber  dana  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  diperoleh  dari berbagai  sumber  (pemeritah,  masyarakat,  dan  orang  tua)  yang diperuntukan bagi penyelenggaraan sekolah.
Biaya  pendidikan  pada  tingkat  sekolah  diperoleh  dari  subsidi pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah,  iuran  siswa,  dan  sumbangan  dari masyarakat.  Saat  ini,  sebagian  besar  biaya  pendidikan  ditingkat  sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para  siswa  dan  yayasan. 5 Sekolah  dasar  memiliki  sumber  pendapatan, sebagai  berikut:  dari  pemerintah  yaitu  dalam  bentuk  APBN  ataupun APBD;  dari  orang  tua  siswa  dalam  bentuk  uang  SPP  (Sumbangan Pelaksanaan  Pendidikan),  biaya  pendaftaan  murid  baru,  biaya  ujian sekolah,  iuran  ekstrakulikuler,  iuran  perpustakaan,  dan  sebagainya;  dari Yayasan  penyelenggara  yang  terdiri  dari  biaya  operasional  sekolah  atau biaya  pengembangaan  sekolah;  dari  donatur  yang  terdiri  dari  bantuan sukarela  masyarakat  umum,  bantuan  sukareka  masyarakat  umum  rutin, dan bantuan  dari alumni; dari hasil usaha sekolah  yang terdiri  dari kantin sekolah,  koperasi  sekolah,  unit  usaha  sekolah,  penyewaan  gedung  dan fasilitas  milik  sekolah;  dan  dari  sumber-sumber  lain  yang  terdiri  dari bungan  tabungan  sekolah  yang  sesuai  dengan  kebujakan  dan  ketentuan masing-masing sekolah. 6
Keuangan sekolah berkaitan dengan pendistribusian manfaat dan beban pendidikan kepada kelompok masyarakat  tertentu. Manfat ini didefinisikan  secara  tradisonal  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  atau  jasa yang  dihabiskan  kepada  siswa. 7 Benefit (manfaat)  dalam  sistem pendidikan  dimana  tujuan  suatu  sistem  pendidikan  tidaklah  sesederhana menghasilkan  output  pendidikan  jangka  pendek  dan  nilai  tambah  saja, tetapi  menghasilkan  manfaat  jangka  panjang  dan  output. 8 Manajemen keuangan  merupakan  salah  satu  substansi  manajamen  sekolah  yang  akan turut  menentukan  berjalannya  kegiatan  pendidikan  di  sekolah. Sebagaimana  yang  terjadi  di  substansi  manajemen  pendidikan  pada
4 Dedi  Supriadi,  S atuan  Biaya  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2010), 3.
5 Ibid., 6.
6 Arita Marini, Manajemen Sekolah Dasar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 14.
7 Susiana, Darwin dan Arif Rahman, “Pola Pengelolaan Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyyah Swasta”: 9.
8 Nanang  Fattah, Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2012), 32.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM | VOL. 5 NO. 1 (2019) 5
umumnya,  kegiatan  manajemen  keuangan  dilakukan  melalui  proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.
Pengertian  manajemen  keuangan  dalam  arti  sempit  adalah  tata pembukuan.  Sedangkan  dalam  arti  luas  adalah  pengurusan  dan pertanggung  jawaban  dalam  menggunakan  keuangan  baik  pemerintah pusat maupun daerah. Adapun Maisyarah menjelaskan bahwa manajemen keuangan  adalah  suatu  proses  melakukan  kegiatan  mengatur  keuangan dengan  menggerakkan  tenaga  orang  lain.  Kegiatan  ini  dapat  dimulai  dari perencanaan, peng-organisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam  manajemen  keuangan  di  sekolah  tersebut  dimulai  dengan perencanaan  anggaran  sampai  dengan  pengawasan  dan  pertanggung jawaban  keuangan. Manajemen  keuangan  dalam  arti  sempit  adalah  tata pembukuan.  Sedangkan  dalam  arti  luas  adalah  pengurusan  dan pertanggung  jawaban  dalam  menggunakan  keuangan  baik  pemerintah pusat maupun daerah.
Kepala  sekolah  diharuskan  mampu  menyusun  Rencana  Anggaran  dan Pendapatan  Belanja  Sekolah  (RAPBS).  Untuk  itu  kepala  sekolah mengetahui  sumber-sumber  dana  yang  merupakan  sumber  daya  sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPD), Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),(BP3),  donatur,  badan  usaha,  serta  sumbangan  lain-lain.  Untuk sekolah-sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat secara luas.
Selain  itu,  biasanya  madrasah  juga  mengembangkan  penggalian  dana dalam  bentuk.  Pertama,  amal  jariah.  Amal  jariyah  diwujudkan  berupa sumbangan  orang  tua  siswa  baru.  Formula  sumbangan  ini  diberikan setelah  siswa  dinyatakan  diterima  menjadai  siswa  pada  suatu  sekolah. Sifat  amal  jariyah  ini  tidak  mengikat,  sukarela  dan  pembayarannya  bisa diangsur.  Kedua,  zakat  mal.  Dalam  hal  ini,  BP3  bisa  mengedarkan formulir  jakaat  mal  kepada  orang  tua  siswa  pada  setiap  bulan  Ramadan. Ketiga, uang syukuran. Orang tua diharapkan bisa mengisi khas madrasah secara sukarela sebagai rasa syukur tatkala anaknya naik  kelas. Keempat, amal  Jumat.  Sebagai  salah  satu  sarana  untuk  ikhlas  beramal  bagi  setiap siswa,  maka  BP3  bisa  mengedarkan  kotak  amal  kepada  siswa  secara sukarela. 9 Setelah  mengetahui  sumber  dana  yang  ada,  selanjutnya sekolah/madrasah  membuat  RAPBS.  Dalam  menyusun  RAPBS  kepala sekolah sebaiknya membentuk tim dewan guru. Setelah itu tim dan kepala sekolah menyelesaikan tugas, memerinci semua anggaran pendapatan dan
9 Sulistyorini, Diktat  Manajemen  Pendidikan  Islam (Tulungagung:  STAIN  Tulungagung, 2010), 3.
belanja  sekolah.  Dengan  pelibatan  para  guru  ini  akan  siperoleh  rencana yang  mantap,  dan  secara  moral  semua  guru  dan  kepala  sekolah  merasa bertanggunng jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut.
Rencana pembiayaan adalah berkaitan  dengan penjabaran pembiayaan dari  program  kerja  tahunan  sekolah  atau  madrasah.  Pembiayaan  yang direncanakan baik penerimaan maupun penggunaannya selama satu tahun itulah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah  (RAPBS)  atau  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Madrasah  (RAPBM).  Dalam  Depdiknas  dijelaskan  ada  beberapa  langkah dalam  penyusunan  RAPBS,  yaitu:  menginventaris  program/kegiatan sekolah  selama  satuntahun  mendatang;  menyusun  program/kegiatan tersebut  berdasarkan  jenis  kerja  dan  prioritas;  menghitung  volume,  harga satuan  dan  kebutuhan  dana  untuk  setiap  komponen  kegiatan;  membuat kertas  kerja  dan  lembaran  kerja,  menentukan  sumber  dana  dan pembebanan  anggaran  serta  menuangkannya  ke  dalam  format  baku RAPBS/RAPBM;  dan  menghimpun  data  pendukung  yang  akuratb  untuk bahan acuan guna mempertahankan anggaran yang diajukan.
Dana  BOS  merupakan  program  pemerintah  yang  bertujuan menyediakan  pandanaan  biaya  operasi  non  personalia  bagi  satuan pendidikan dasar sebagai bagian dari pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.  Penggunaaan  dana  BOS  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan adalah  sebagai  berikut:  (1)  pembelian/pengadaan  buku  teks  pelajaran, yaitu  untuk  mengganti  yang  rusak  atau  untuk  memenuhi  kekurangan;  (2) pembiayaan  seluruh  kegiatan  dalam  rangka  penerimaan  siswa  baru,  yaitu biaya  pendaftaran,  pengadaan  formulir,  administrasi  pendaftaran,  dan pendaftaran  ulang,  pembuatan  spanduk  sekolah  bebas  pungutan,  serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk  fotokopi,  konsumsi  panitia,  dan  uang  lembur  dalam  rangka penerimaan  siswa  baru,  dan  lainnya  yang  relevan;  (3)  pembiayaan kegiatan  pembelajaran  remedial,  PAKEM,  pembelajaran  kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya  ilmiah  remaja,  pramuka,  palang  merah  remaja,  Usaha  Kesehatan Sekolah  (UKS)  dan  sejenisnya  (misalnya  untuk  honor  jam  mengajar tambahan  di  luar  jam  pelajaran,  biaya  transportasi  dan  akomodasi siswa/guru  dalam  rangka  mengikuti  lomba,  fotocopy,  membeli  alat  olah raga,  alat  kesenian  dan  biaya  pendaftaran  mengikuti  lomba;  (4) pembiayaan  ulangan  harian,  ulangan  umum,  ujian  sekolah  dan  laporan hasil  belajar  siswa  (misalnya  untuk  fotocopi/pengadaan  soal,  honor koreksi  ujian  dan  honor  guru  dalam  rangka  penyusunan  rapor  siswa;  (5) pembelian bahan-bahan  habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol,  kertas,  bahan  praktikum,  buku  induk  siswa,  buku  inventaris, langganan  Koran/majalah  pendidikan,  minuman  dan  makanan  ringan untuk  kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM | VOL. 5 NO. 1 (2019) 7
kantor; (6) pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di  sekitar  sekolah.  Khusus  di  sekolah  yang  tidak  ada  jaringan  listrik,  dan jika sekolah tersebut  memerlukan  listrik untuk proses  belajar mengajar di sekolah,  maka  diperkenankan  untuk  membeli  genset;  (7)  pembiayaan perawatan  sekolah,  yaitu  pengecatan,  perbaikan  atap  bocor,  perbaikan sanitasi/WC  siswa,  perbaikan  pintu  dan  jendela,  perbaikan  mebeler, perbaikan  sanitasi  sekolah,  perbaikan  lantai  ubin/keramik  dan  perawatan fasilitas  sekolah  lainnya;  (8)  pembayaran  honorarium  bulanan  guru honorer  dan  tenaga  kependidikan  honorer.  Untuk  sekolah  SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS; (9) pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/ block grant pengembangan  KKG/MGMP  atau  sejenisnya  pada  tahun  anggaran  yang sama  tidak  diperkenankan  menggunakan  dana  BOS  untuk  peruntukan yang  sama;  (10)  pemberian  bantuan  biaya  transportasi  bagi  siswa  miskin yang menghadapi masalah biaya transportasi dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi  sederhana  yang  akan  menjadi  barang  inventaris  sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dan lain-lain); (11) pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan  flashdisk),  pengadaan  surat-menyurat,  insentif  bagi  bendahara  dalam rangka  penyusunan  laporan  BOS  dan  biaya  transportasi  dalam  rangka mengambil  dana  BOS  di  Bank/PT  Pos;  (12)  pembelian  komputer (desktop/work  station)  dan  printer  untuk  kegiatan  belajar  siswa,  masing- masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran; dan 13) Bila seluruh komponen  1  s/d  12  di  atas  telah  terpenuhi  pendanaannya  dari  BOS  dan masih  terdapat  sisa  dana,  maka  sisa  dana  BOS  tersebut  dapat  digunakan untuk  membeli  alat  peraga,  media  pembelajaran,  mesin  ketik,  peralatan UKS dan mebeler sekolah.
Dalam  mempergunakan  anggaran,  ada  azas  yang  lazim  dijadikan pedoman  yaitu  azas  umum  pengeluaran  negara,  bahwa  manfaat penggunaan  uang  negara  minimal  harus  sama  apabila  uang  tersebut dipergunakan  sendiri  oleh  masyarakat.  azas  ini  tercermin  dalam  prinsip- prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seprti prinsip efisiensi, pola hidup  sederhana,  hemat  dan  sebagainya.  Tugas  menejemen  keuangan dapat  dibagi  tiga  fase,  yaitu  financial  planning,  implementation,  and evaluation.  Jones  mengemukakan  perencanaan  finansial  yang  disebut budgeting, merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia  untuk  mencapai  sasaran  yang  diinginkan  secara  sistimatis  tanpa menyebabkan  efek  samping  yang  merugikan.  Implementation  involves accounting  (pelaksanaan  anggaran)  ialah  kegiatan  berdasarkan  rencana
yang  telah  dibuat  dan  kemungkinan  terjadi  penyesuaian  jika  diperlukan. Evaluation  involces  merupakan  proses  evaluasi  terhadap  pencapaian sasaran. 10 Bendaharawan  sekolah/madrasah  dalam  mngelola  keuangan sekolah  hendaknya  memperhatikan  beberapa  hal  sebagai  berikut:  hemat sesuai  dengan  kebutuhan;  terarah  dan  terkendali  sesuai  dengan  rencana; tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, dan pesta. Berkaitan dengan hal tersebut  dapat  ditetapkan  panca  tertib,  yaitu:  tertib  program,  tertib anggaran,  tertib  administrasi,  tertib  pelaksanaan,  dan  tertib  pengendalian atau pengawasan.
Pengawasan ( controling ) adalah suatu kegiatan  melihat, meperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksaan suatu program kerja  yang telah  direncanakan  dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan  yang telah  direncanakan  sesuai  dengan  persyaratan-persyaratan  yang  tertuang dalam  perencanaan. 11 Pengawasan  yang  dilakukan  adalah  kegiatan penilaian  apakah  manajemen  keuangan  pada  sekolah  sudah  berjalan dengan baik atau belum. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam upaya melakukan  perbaikan  di  masa  yang  akan  datang. 12 Proses  pengawasan terdiri  dari  tiga  kegiatan  pokok,  yaitu:  memantau  ( monitoring );  menilai; dan  melaporkan  hasil-hasil  temuan.  Kegiatan  atau monitoring dilakukan terhadap  kinerja  aktual  ( actual performance ),  baik  dalam  proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang atau yang telah dilakukan terhadap kinerja aktual  ( actual performance ),  baik  dalam  proses maupun  hasilnya. 13
Gambaran skematik proses pengawasan anggara dapat di lihat pada bagan berikut:
Gambar 1:
Skema Pegawasan
Proses  pengawasaan  berdasarkan  gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa objek masukan ( input ) pengawasan adalah kondisi riil (nyata) dari kinerja ( performance ).  Tujuan  dari  pengawasan  ( output -nya)  adalah  informasi yang  tepat  untuk  bahan  pelaporan  kepada  pihak  yang  berwenanag melakukan  pengambilan  kebijakan  berikutnya  (rekomendasi).  Untuk mencapai  tujuan  itu  diperlukan  suatu  proses  kegiatan  yang  dimulai  dari monitoring ,  evaluasi,  dan  laporan. Monitoring adalah  kegiatan pemantauan  jalannya  proses  pelaksanaan  rencana  dan  program.  Evaluasi
10 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 202), 4.
11 Arita Marini, Manajemen Sekolah Dasar , 185-187.
12 Syaiful Sagala, Kemampuan profesional Guru dan Ttenaga Kependidikan (Bandung: CV Alfabeta, 2011), 211.
13 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (PT Remaja Rosdakarya, 2009), 66.
Input berupa kinerja Proses dalam bentuk monitoring Output -nya berupa rekomendasi
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM | VOL. 5 NO. 1 (2019) 9
merupakan  tindakan  memberi  putusan  (menilai)  baik  tidaknya  proses pelaksanaan  rencana  dan  program  berjalan.  Laporan  adalah  kegiatan menyampaikan  informasi  mengenai  baik  tidaknya  proses  pelaksanaan rencana dan program sebagai hasil dari kegiatan evaluasi.
Pelaksanaan anggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah/madrasah  sebagai  manajer  sekolah.  Hal  ini  dilaksanakan  agar supaya  tidak  ada  penyelewengan  atau  penyimpangan  dalam  penggunaan anggaran  sekolah,  sehingga  bisa mencapai  tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.  Pengawasan  harus  dapat  menjadi  motifasi  yang nerangsang  untuk  mencapai  prestasi  yang  lebih  baik,  sehingga pengawasan  tersebut  mampu  menjelaskan  sampai  sejauh  mana  orang- orang akan diukur dan diberi suatu kesempatan untuk mengukur efektifitas yang mereka miliki. Pengawasan mampu sebagai media komunikasi yang mencakup  konsep-konsep  umum  untuk  membicarakan  kemajuan organisasi. 14
Pelaporan  pelaksanaan  pembiayaan  madrasah  identifikasi  dan pengukuran  data  keuangan,  pencatatan  dan  pengklasifikasian  data keuangan,  dan  pelaporan  data  keuangan  kepada  pihak  pengguna. Pertanggungjawaban  keuangan  pendidikan  adalah  aktivitas  membuat laporan  keuangan  dari  kegiatan  pengelolaan  keuangan  pendidikan  yang disusun  setelah  semua  bukti  pengeluaran  diuji  kebenaran  sesuai  dengan ketentuan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku,  disajikan  untuk  atasan langsung  bendaharawan  atau  untuk  institusi  yang  terkait.  Pelaporan  dan pertanggungjawaban  keuangan  berkaitan  dengan  kegiatan  pembukuan yaitu  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  teknis  akuntansi  yaitu melakukan  pencatatan,  penggolongan,  pegikhtisaran  transaksi-transaksi keuangan. 15 Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  anggaran  yang  berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai  dengan  sumber  dananya.  Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dana dari  usaha  mandiri  sekolah  dilakukan  secara  rinci  dan  transparan  kepada guru  dan  staf  sekolah.  Kepala  sekolah  wajib  menyampaikan  laporan  di bidang  keuangan  terutama  mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran keuangan  sekolah  yang  dilakukan  setiap  triwulan,  per  semester,  atau  tiap akhir  periode  anggaran  dengan  menerapkan  prinsip  transparansi  dan kejujuran  dalam  pertanggung  jawaban  tersebut  harus  tetap  dijunjung tinggi. 16
Pembukuan  anggaran,  baik  penerimaan  maupun  pengeluaran  harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini  dilakukan supaya  dapat membuat  suatu  laporan  keuangan  dan  penggunaannya  yang  jujur  dan
14 Sulistyorini, Diktat Manajemen Pendidikan Islam , 14 15 Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 27.
16 Muhammad Mustari, Manajemen Pendidikan (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 217.
dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  yang berlaku.  Adapun  untuk  menunjang  pengelolaan  keuangan  yang  baik, kepala  sekolah  hendaknya  memperhatikan  perlengkapan  administrasi keuangan,  yaitu  sekolah  memiliki  tempat  khusus  untuk  menyimpan perlengkapan  administrasi  keuangan,  memiliki  alat  hitung,  dan  memiliki buku-buku  yang  dibutuhkan.  Sekolah  memiliki  RAPBS  yang  telah disyahkan  oleh  yang  berwenang,  serta  memiliki  program  penjabarannya. Pengadministrasian  keuangan,  yaitu  sekolah  memiliki  logistik  (uang  dan barang)  sesuai  dengan  mata  anggaran  dan  sumbrer  dananya  masing- masing  sekolah  memiliki  buku  setoran  keuangan  Bank/KPKN/yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji/honor guru dan tenaga lainnya, dan yang terakhir sekolah memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan. 17

## Metode penelitian
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang  akan  dikaji dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pengelolaan  pembiayaan pendidikan  di  MIS  Al-Misbah  Cipadung  Kota  Bandung  yang  terkait dengan  perencanaan  pembiayaan,  penggunaan  dana,  pengawasan  dan pertanggung-jawaban pembiayaan pendidikan. Untuk menjawab pertanyaan  itu,  maka  penelitian  dilakukan  dengan  metode  penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus. Kasus yang diambil adalah pembiayaan pendidikan  di  Madrasah    Ibtidaiyah  Al-Misbah  Cipadung  Kota  Bandung. Madrasah  ini  dipilih  karena  mampu  mengatasi  problema  pembiayaan tentang pencairan dana BOS yang hanya setengahnya. Untuk memperkaya data, peneliti menggunakan perbandingan data dengan beberapa penelitian tentang  pembiayaan  pendidikan  yang  lain.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  dengan  menganalisis  data  sekunder,  maka  cara  memperoleh data  peneliti  sebagai  instrument  dan  sebagai  pengumpul  data  turun  ke objek penelitian dan peneliti melakukan aktivitasnya.
Sumber penelitian ini yaitu, Kepala Madrasah, Wakil kepala Madrasah, Bendahara  Madrasah,  Yayasan  dan  Komite.  Tempat  penelitian,  yaitu, Madrasah  Ibtidaiyah Swasta Al-Misbah Cipadung Kota Bandung beserta semua  aktivitas/kegiatan  yang  dilaksanakan;  dan  paper  yaitu,  berupa dokumen  dan  arsip-arsip  berkaitan  dengan  pengelolaan  pembiayaan pendidikan di MIS Al-Misbah Cipadung Kota Bandung.
Data  penelitan  ini  yaitu  :  (1)  data  primer  yaitu,  merupakan  data  yang utama diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan, meliputi data informasi yang didapat melalui wawancara dan observasi  di  MIS  Al-Misbah  Cpadung  Kota  Bandung;  (2)  data  sekunder yaitu,  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  yang  biasanya  berupa
17 Diknas, Pendekatan  Kontekstual  (Contekstual  Teaching  Learning/CTL) (Jakarta:  t.p., t.th).
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM | VOL. 5 NO. 1 (2019) 11
dokumen  dan  arsip-arsip  berkaitan  dengan  pengelolaan  pembiayaan pendidikan yang disebut dengan data sekunder internal.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini,  sebagai  berikut. Pertama,  metode  observasi,  peneliti  melakukan  observasi  pada  hari  kerja dan bertemu langusng dengan kepala sekolah serta bendahara dan melihat langusng  bagaimana  kepala  sekolah  memberikan  pengarahan  peihal kebijakan  yang  terkait  dengan  pengelolaan  pembiayaan  Madrasah. Observasi  ini  berusaha  menggali  informasi  mengenai  bagaiamana pengelolaan  pembiayaan  Madrasah,  sarana  dan  prasarana,  serta pemeliharaan fasilitas lainnya yang ada di MI  Al-Misbah. Kedua, metode dokumentasi,  dokumen  dalam  penelitian  ini  antara  lain  dokumen  tertulis, berupa  surat  keputusan,  arsip-arsip  Madrasah,  RAPBM.  Metode  ini digunakan untuk memperoleh data tentang perencanaan, pengawasan, dan pertanggung  jawaban  pembiayaan  Madrasah.  Ketiga,  metode  wawancara, pada penelitian tahap awal peneliti  menggunakan  teknik  wawancara yang tak  terstruktur,  yaitu  dengan  melakukan  wawancara  dengan  sifat  bebas, sanyati dan  memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada subyek untuk memberikan  keterangan  yang  tidak  dapat  digali  ketika  dalam  proses wawancara  terstruktur,  selain  itu  metode  ini  bertujuan  untuk  mengetahui segala  sesuatu  yang  sifatnya  mendalam  sebagaimana  yang  telah dirumuskan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  sebagai  berikut:  (1) pengumpulan  data  yang  dilakukan  peneliti  adalah  mencatat  data  yang didapatkan  berdasarkan  hasil  pengamatan  dilapangan  dan  wawancara kepada  pihak  dalam  melakukan  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan secara objektif; (2) redikuksi data, data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai sasaran penelitian sahingga dapat memberi gambaran tentang penelitian ini; (3) penyajian data ini bertujuan agar data yang tlah dikumpulkan  dan  direduksi  dapat  disampaikan  secara  mudah  sehingga mampu  dipahami  oleh  pembaca;  (4)  kesimpulan  dan  verifikasi  data  yang digunakan  sebagai  suatu  hasil  pengambilan  data  lapangan  melalui informasi yang mengetahui tentang pengelolaan pmbiayaan pendidikan di MIS  Al-Jihad  Sunggal.  Kesimpulan  ini  berdasarkan  pengambilan  data, reduksi  data  dan  penyajian  data  yang  merupakan  jawaban  atas  masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## Penyajian Data

## Perencanaan Pembiayaan Pendidikan
Sebagai lembaga pendidikan yang barnaung dibawah Kementerian Agama Madrasah  Ibtidaiyah Al-Misbah mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah  dari  Kemenag  Kota  Bandung,  MI  Al-Misbah  juga  mendapatkan bantuan  dana  dari  uang  partisipasi  orang  tua  untuk  mendukung  semua
kegiatan sekolah dalam menunjang proses belajar pembelajaran yang tidak terpenuhi  oleh  Dana  BOS  agar  dapat  berjaan  dengan  baik.  Wawancara dilakukan  kepada  Kepala  Madrasah  MI  Al-Misbah,  Bendahara  dan Operator,  adapun  sumber  pembiayaan  sekolah  MI  Al-Misbah  adalah sebagai berikut.
Pertama,  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS).  Sumber  dana pendidikan MI al-Misbah yang pertama yaitu dari pemerintah berupa dana BOS  yang  di  berikan  oleh  Kementerian  Kota  Bandung  dalam kwitansi/bukti  penerimaan  Dana  BOS  tahun  2017  MI  Al-Misbah menerima  dana  BOS  sebanyak  2  (dua)  kali  yaitu  pada  tanggal  02  Maret 2017 dan tanggal 28 Agustus 2017. Berdasarkan Surat perjanjian kerjaana penerima  Dana  BOS  Nomor  1072  Tahun  2017  dana  Nomor  016/MI- MA/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017 MI Al-Misbah mendapatkan Dana BOS  sebesar  Rp.  116.000.000,00  (seratis  enam  belas  juta  rupiah)  dan bersadarkan  Surat  Perjanjian  Kerjasama  Penerimaan  Dana  BOS  Nomor B.9207/Kk.10.19/2/PP.00.11/08/2017  dan  Nomor  029/MI-MA/VIII/2017 Tanggal 28  Agustus 2017 MI  Al-Misbah  mendapatkan Dana BOS sebesr Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah).
Kedua,  Biaya  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB).  Sumber  dana pendidikan yang kedua MI Al-Misbah yaitu dari biaya penerimaan peserta didik baru. Uang yang dipungut dari siswa sebesar Rp.15.000 setiap siswa yang mendaftar ke MI Al-Misbah, uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan  administrasi  siswa  yang  mendaftarkan  diri.  Akan  tetapi  bagi siswa  yang  pindahan  ke  kelas  2  sampai  kelas  6  dikenakan  biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000,00. Kebijakan ini dibuat supaya kebutuhan siswa baru dalam hal administrasi dapat terpenuhi.
Ketiga,  dana  partisipasi.  Kondisi  ekonomi  orang  tua  siswa  MI  Al- Misbah  berada  dalam  kelas  ekonomi  menengah  dan  hampir  semuanya  di ekonomi  kelas  bawah  yang  sebagian  besar  mata  pencahariannya pedagangan dan wiraswasta sehingga pihak sekolah maupun yayasan tidak berani memungut biaya SPP terlebih lagi biaya operasional sekolah sudah didukung  oleh  Dana  bantuan  dari  pemerintah.  Akan  tetapi  apabila  ada kebutuhan  yang  tidak  mampu  dipenuhi  oleh  dana  BOS  seperti  untuk mengadakan  acara  Peringatan  Besar  Hari  Islam  (PHBI)  maka  pihak sekolah  melakukan  rapat  bersama  orang  tua  untuk  membahas  tentang pengadaan dana dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Keempat, dana dari infaq siswa. Setiap hari Jumat siswa MI Al-Misbah melakukan infaq yang di koordinir oleh Wali Kelas masing-masing setelah melakukan  shalata  Dhuha,  besaran  infaq  yang  dikeluarkan  pihak  sekolah tidak  mematoknya  melainkan  diserahkan  kepada siswa jumlah infaq  yang akan  mereka  keluarga ini bertujuan supaya tidak  memberatkan siswa dan disamping itu juga melatih siswa untuk memiliki kepribadian yang gemar berinfaq.  Uang  yang  terkumpul  biasanya  digunakan  untuk  memenuhi
kebutuhan sekolah yang tidak terpenuhi dari dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
Pembiayaan  pendidikan  di  Madrasah    Ibtidaiyah  Al-Misbah  diawali dengan membuat perencanaan yang dibuat oleh Kepala Madrasah bersama Bendahara  dan  Operator,  adapun  kegiatannya  sebagai  berikut: merumuskan  tujuan  dan  program  Madrasah  berdasarkan  visi  dan  misi Madrasah  dan  visi  misi  Kepala  Madrasah;  menentukan  besaran  biaya pendaftaran  siswa  baru  yang  sebelumnya  dilakuka  rapat  guru  dan  pihak yayasan.  MI  Al-Misbah  bernaung  dibawah  Yayasan  Sosial  Al-Misbah sehingga tidak memungut SPP dari siswa; berdasarkan jumlah siswa maka berdampak  pula  pada  besaran  jumlah  Dana  BOS  yang  diterima  MI  Al- Misbah,  selanjutnya  Kepala  Madrasah  membuat  dan  memilih  program akan  dilaksanakan  dan  ingin  dicapai  pada  satu  tahun  kedepan  dengan berpedoman pada visi misi yang sudah ditentukan sebelumnya; menetukan jumlah  anggaran  untuk  alokasi  per  kegiatan  Madrasah.  Tujuan  dan program  Madrasah  sudah  ditentuka  kemudian  membuat  Rancangan Anggaran Biaya.
Tabel 1: Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrsah MI Al-Misbah No Kode Uraian Jumlah (Rp) Semester I II 1 2 3 4 5 6 1 1.1 Penegmbangan Kompetensi Lulusan 4.500.000 2.000.000 2.500.000 2 1.2 Pengembangan Standar Isi 6.000.000 3.000.000 3.000.000 3 1.3 Pengembangan Standar Proses 16.000.000 3.000.000 13.000.000 4 1.4 Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.000.000 2.000.000 2.000.000 5 1.5 Pengembangan Standar Sarana dan PRASARANA 20.000.000 10.000.000 10.000.000 6 1.6 Pengembangan Standar Pengelolaan 6.500.000 3.000.000 3.500.000 7 1.7 Pengembangan Standar Pembiayaan 144.000.000 72.000.000 72.000.000 8 1.8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 45.500.000 21.000.000 24.500.000 Jumlah 246.500.000 116.000.000 130.500.000
Berdasarkan data diatas terlihat bahwa komponen terbesar dari RKAM adalah  untuk  pengembangan  standar  pembiayaan  dan  yang  paling  kecil besarannya  pengembangan  standar  pendidik  dan  tenaga  kepen-didikan sebab sebagian besar guru di MI Al-Misbah sudah berstatus Aparatur Sipir Negara dan sudah sertifikasi.

## Penggunaan Pembiayaan Pendidikan
Setelah  perencanaa  pembiayaan  selesai  dibuat  dan  disetujui  oleh  ketua komite  sekolah  dan  kepala  madrasah,  sehingga  pelaksanaan  perencanaan pembiayaan  dalam  hal  ini  menyangkut  urusan  penggunaan  pembiayaan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Semua penerimaan anggaran dari dana bos yang sudah cair langusng masuk ke rekening sekolah, untuk menggunakan  dana  tersebut  kepala  madrasah  berkoordinasi  dengan bendahara  kemudian  dana  digunakan  sesuai  dengan  RKAM  dan  sesuai dengan  juknis  dana  BOS  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Semua penerimaan dan pengeluaran di catat dalam buku KAS Umum. Dana BOS yang  dikeluarkan  pemerintah  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan sekolah  yang  tercatat  dalam  RKAM,  namun  penggunaan  dana  seringkali pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disusun dalam RKAM.
Adapun  faktor  yang  menyebabkan  ketidaksesuaian  ini  dikarenakan pencairan  dana  BOS  tidak  sesuai  dengan  jumlah  RKAM  dan  waktu pencairan  terkadang  tidak  diawal  semester  sehingga  untuk  menutupi kebutuhan sekolah sebelum  dana bos cair kepala  madrasah menggunakan uang  pribadi  untuk  menutupinya  atau  meminjam  tabungan  siswa  yang nanti  diganti  setelah  dana  BOS  cair.  Adapun  proses  pencairan  dana  BOS yaitu membuat surat perjanjian kerjasama yang di tanda tangani oleh pihak pertama  atas  nama  Kementerian  Agama  dan  pihak  kedua  atas  nama Masrasah  Ibtidaiyah Al-Misbah, kemudan kepala madrasah menandatangi kwitansi  bukti  penerimaan  dana  bantuan  selanjutnya  uang  masuk  pada rekening  sekolah  dan  bisa  dicairkan  pada  saat  madrasah  membutuhkan uang  tersebut.  Dana  BOS  dicairkan  oleh  kepala  madrasah  dan  yang memeagang  angnya  yaitu  bendahara  sekolah.  Bantuan  dana  pendidikan dari  pemerintah  tersebut  digunakan  untuk  mendukung  seluruh  kegiatan sekolah,  selain  itu  kepala  madrasah  juga  menetapkan  beberapa  guru honorer  dan  tenaga  kependidikan  honorer  penerima  honor  dana  BOS. Besaran  honor  yang  diberikan  berdasarkan  masa  pengabdian,  kualifikasi pendidikan dan jumlah jam mengajar di MI Al-Misbah.
Tabel 2: Penentapan gunu Honorer/Tenaga Kependidikan Penerima Honor Dana BOS Kemneterian Agama Tahun 2017 No. Nama Jabatan Honor Perbulan 1 Aep Ruhiyat, S. Ag Guru Honorer 87.000 2 Imas Sarsidah, S. Ag Guru Honorer 29.000 3 Rima Wiana, S. Pd.I Guru Honorer 667.000
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM | VOL. 5 NO. 1 (2019) 15
4 Cicih Tejasari, S. Pd.I Guru Honorer 812.000 5 Siti Aisyah, S. Pd.I Guru Honorer 812.000 6 Atep Hidayat, S. Pd.I Guru Honorer 783.000 7 Yeyen Siti Fatimah, SH.I Guru Honorer 667.000 8 Nila Fadlatul Islamy, M. Pd Guru Honorer 696.000 9 Rizal Rifa’i Tenaga Kependidikan Honorer 1.500.000 10 Dede Supriatin Tenaga Kependidikan Honorer 750.000 11 Adang Tenaga Kependidikan Honorer 697.000
Madrasah    Ibtidaiyah  Al-Misbah  yang  bernaung  dibawah  yayasan sosial sehingga kepala Yayasan tidak  mengizinkan pihak  madrasah untuk memungut  uang  SPP  dari  siswa  mengingat  bahwa  kondisi  ekonomi  rata- rata  siswa  merupakan  masyarakat  kelas  menengah  kebawah  dan  untuk menutupi kebutuhan sekolah dari infaq siswa tidak sepenuhnya terpenuhi, sehinga  kadang  untuk  menggaji  guru  honorer  saja  madrasah  telat.  Setiap hari  jum’at  wali  kelas  mencatat  jumlah  uang  yang  diterima  dari  infaq siswa  kemudian  dimasukkan  kedalam  buku  pembiayan  sekolah  dan dipisahkan dengan catatan keuangan adana BOS.

## Pengawasan dalam Penggunaan Pembiayaan Pendidikan
Pengawasan  dalam  penggunaan  dana  BOS  dan  dana  pembiayaan pendidikan  yang  bukan  dari  pemerintah  dilakukan  secara  berkala  setiap sebelum  melakukan  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  pembiayaan pendidikan. Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi apakah pengeluaran dan penggunaan dana sudah sesuai dngan yang direncanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah, pengawasan dilakukan oleh Pengawasa yang tunjuk oleh Kementerian Agama. Pengawasan yang dilakukan  meliputi  pemeriksanaan  penerimaan  dana  yang  masuk dilakukan  dengan  memberikan  buku  KAS  Umum,  pengawasan pengeluaran memeriksan semua bukti transaksi seperti struk pembelian/pembayaran, kwitansi, nota, fantur, dan lain-lain.
Pada  pelaksanaa  pengawasan  dana  BOS  yang  dilakukan  oleh pengawas/penilik  dari  Kementerian  Agama  tidak  hanya  melihat  buku laporan  keuangan  tapi  juga  melihat  kondisi  fisik  sekolah  dan perkembangan  yang  terjadi  pada  madrsahan.  Selama  seluruh  proses kegiatan  pembelajaran  berjalan  baik  dan  kondusif  maka  pengelolaan sekoah  juga  dianggap  baik.  Yayasan  dan  komite  madrsahan  juga  turut serta dalam pengawasan penggunaan pembiayaan pendidikan  yang bukan dari  pemerintah  ini  bertujuan  agar  akuntabilitas  pembiayaan  terjaga dengan baik.

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan
Langkah  selanjutnya  setelah  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan yaitu  pelaporan  dan  pertanggung  jawaban  madrasah  terhadap  pemasukan dan  pengeluaran  pembiayaan  dengan  membuat  laporan  dan  pertanggung jawaban  dana  BOS  dan  dana  pembiayaan  yang  bukan  dari  pemerintah yang  dibuat  oleh  bendaharan  sekolah.  Pelaporan  dan  pertanggungjaaban dilakukan  setiap  akhir  semester,  laporan  tersebut  diperiksan  apakah pelaksanaan  pembiayaan  pendidikan  di  madrasah  sudah  sesuai  dengan RKAM  atau  apakah  belum  sesuai,  selain  itu  juga  pelaporan  dan pertanggungjawabn  tersebut  berfungsi  untuk  mengetahui  kondisi keuangan madrasah MI Al-Misbah.
Proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pembiayan  pendidikan  ana BOS  yang  akan  dilaporkan  pada  Kementerian  Agama  Kota  Bandung sebagai  berikut.  Pertama,  akhir  semster,  bendaharan  madrasah  akan membuat  rekapitulasi  penerimaan  dan  pengeluaran  madrasah  dan kemudian  disesuaikan  RKAM.  Kedua,  laporan  pertanggungjawaban dibuat  dengan  menguraikan  smua  penerimaan  dan  pengeluaran  selama satu  semester  yang  sedang  berjalan  dengan  melampirkan  semua  bukti transaksi  seperti  struk  pembayaran  dan  pembelian,  kwitansi,  faktur,  nota dan  lainnya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menhindari  kemungkinan  terjadi penyelahgunaan  dalam  penggunaan  dana  BOS.  Ketiga,  laporan  yang dibuat  menjelaskan  total  penerimaan  dan  pengeluaran  selama  satu semester  dan  setiap  laporan  pengeluaran  di  tandatangani  oleh  kepala madrasah.  Keempat,  laporan  dibuat  dua  buah  yaitu  laporan  dan pertanggungjawaban  dana  BOS  yang  nanti  diperiksa  oleh  Kementerian Agama Kota bandung dan satu lagi laporan. Laporan semua kegiatan yang berkaitan  denga  pembiayaan  pendidikan  kemudian  diperiksa  oleh Kementerian  Agama  dan  laporan  keuangan  yang  bukan  dari  pemerintah diperksan  Yayasan  dan  Komite  Madrasah,  kemudian  laporan  ini  akan menjadi  bahan  rekomendasi  bagi  perencanaan  pembiayaan  pendidikan pada semester selanjutnya.

## Pembahasan Data
Madrasah    Ibtidaiyah  Al-Misbah  merupakan  madrasah  swasta  yang bernaung  di  bawah  Yayasan  Sosial  Al-Misbah  kendati  demikian  MI  Al- Misbah  pucuk  kebijakannya  tidak  bersifat  sentral  maksudnya  yayasan tidak  turut  serta  dalam  menentukan  kebijakan  madrasah  melainkan berperan  sebagai  pengawas  dan  mengontrol  untuk  proses  pengelolaan pembiayaan  pendidikan.  Penanggung  jawab  pelaksanaan  pengelolaan pembiayaan  adalah  kepala  sekolah  madrasah  sebagai  top  manajer kemudian  dibantu  oleh bendaharan  madrasah dan seluruh karyawan  yang berada  dilingkungan  MI  Al-Misbah.  Pengelolaan  pembiayaan  di  MI  Al-
Misbah  sudah  dibilang  baik  sebab  pelaporan  pertanggung  jawaban  dana BOS  dibuat  sangat  baik,  rapi  dan  sesuai  dengan  juknis  penggunaan  dana BOS yang ditetapkan pemerintah.
Namun  untuk  pengawasan  dalam  penggunaan  dana  BOS  MI  Al- Misbah belum melibatkan orang tua siswa untuk turut dalam dalam proses pengawasan  sehingga  peran  orang  tua  siswa  sebagai  komite  madrasah belum  nampak  dalam  hal  tersebut.  Masalah  yang  dihadapi  madrasah  MI Al-Jihad  dalam  pembiayaan  sekolah  yaitu  seringkali  dana  bantuan  dari pemerintah  tidak  mencukupi  biaya  untuk  seluruh  kegiatan  yang berlangsung  disekolah.  Menghadapi  kebijakan  pendidikan  yang  gratis. Madrasah  swasta  sebaiknya  tidak  bergantung  sepenuhnya  kepada pemerintah  sebagai  sumber  pembiayaannya,  MI  Al-Misbah  hendaknya melakukan  pendekatan  kepada  orang  tua  siswa  dan  masyarakat  melalui komite  madrasah  untuk  memperoleh  bantuan  pembiayaan  guna memperlancar proses pembelajaran di madrasahnya.
Perencaanaan  pembiayaan  pendidikan  dibuat  berdasarkan  kebutuhan madrasah  untuk  satu  tahun  ajaran,  selain  kebutuhan  madrasah  pihak lembaga juga memikirkan kebutuhan peserta didik sepertik buku pelajaran dan  perlengkapan  kantor,  dengan  besaran  jumlah  dana  BOS  untuk  setia siswa  yaitu  Rp.  800.000,-  dengan  jumlah  rombongan  belajar  satu  untuk setiap  kelas  sehinggan  besaran  dana  bos  yang  di  terima  MI  Al-Misbah tidak  sebanyak  sekolah  lain  yang  memiliki  rombongan  belajar  lebih  dari satu  untuk  setiap  kelasnya.  Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi  kepala masradah,  bendahar  dan  pihak  yang  terlibat  untuk  mampu  membuat perencanaan  pembiayaan  pendidikan  yang  memungkinkan  mampu memenuhi  kebutuhan  madrasah dan kebutuhan peserta didik  dalam KBM yang berjalan efektif, efisien dan kondusif.
Penggunaan pembiayaan harus disesuaikan dengan RKAM menggunakan  prinsip  skala  proritas  yang  sudah  ditetapkan,  dana  BOS yang sudah di transfer ke rekening madrasah kadang kala semuanya dapat langsung  diambil  oleh  kepala  madrasah  dan  proses  pencairan  dana  BOS juga berlangsung satu sampai  dua tahap tergantung  kebijakan pemerintah yang  berwenang.  Fenomen  inilah  yang  mengharuskan  pihak  madrasah menggunakan  sistem  skala  prioritas.  Skala  prioritas  yaitu  serangkaian daftar  bermacam-macam  kebutuhan  yang  disusun  berdasarkan  tingkat kepentingan  yaitu  dari  kebutuhan  yang  paling  penting  sampai  daftar kebutuhan yang dapat ditunda.
Pengawasan  terhadap  manajemen  pendidikan  hendaknya  dilakukan lebih  baik  baik  lagi  dan  secara  rutin  serta  menyeluruh  hingga  dapat meminimalisir  terjadi  penyimpangan  penggunaan  dana  bantuan  BOS. Pencatatan transaksi keuangan  madrasah hendakmya  mulai  menggunakan prinsip akuntansi  yaitu  dimulai  dengan  membuat jurnal umum,  kemudian posting  kedalam  buku  besar  agar  lebih  rinci  atau  jika  ingin  melakukan
pencatatan  secara  umum,  maka  menggunakan  buku  umum,  buku  khusus, buku  pembantu,  dan  neraca  saldo  sehingga  kondisi  keuangan  madrasah dengan  mudah  dapat  diketahui  dan  memudahkan  juga  dalam  proses pengawasan. Akhir dari semua proses pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  untuk  elemen  yang  terlibat  baik bagi  kepala  madrasah,  komite  madrasah,  seluruh  pendidika  dan  tenaga kependidikan  serta  siswa  yang  menjadi  objek  utama  dalam  pengelolaan pembiayaan pendidikan agar terpenuhi semua kebutuhannya disekolah.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  pengelolaan  pembiayaan  pendidikan di  MI  Al-Misbah  Kota  Bandung  bahwa  perencanaan  pembiayan pendidikan  di  MI  Al-Jihad  dimulai  dengan  memilih  program  kerja  yang akan  dilaksanakan  dalam  satu  tahun  ajaran  kedepan,  kemudian menentukan  besaran  biaya  pendaftaran  bagi  siswa  yang  masuk.  Kepala madrasah  dan  bendaharan  sekolah  kemudian  membuat  RKAM berdasarkan  jumlah  dan  kebutuhan  siswa  selama  satu  periode pembelajaran.
Penggunaan  pembiayaan  pendidikan  dana  banuan  BOS  digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  sekolah  yang  delapan  standar,  sementara untuk  kebutuhan  sekolah  yang  tidak  terpenuhi  oleh  dana  BOS menggunakan  uang  partisipasi  atau  uang  infaq  siswa.  Pembelanjaan kebutuhan  madrasah dilakukan diawala semester dan  biasanya  dana BOS belum  cair  kepala  madrasah  menggunakan  dana  takang  dari  tabungan siswa  yang  nanti  diganti  setelah  dana  BOS  cair.  Pengawasan  dalam penggunaan  pembiayaan  pendidikan  yang  bersumber  dari  pemerintah yaitu  dilakukan  oleh  Kementerian  Agama  Kota  Bandung  sementara pengawasan  pembiayaan  yang  bersumber  bukan  dari  pemerintah dilakukan  oleh  Yayasan  dan  komite  madrasah.  Pengawasan  dilakukan setiap  akhir  semester  sebelum  pembuatan  pelaporan  pertanggungjawaban dan  pengawasan  yang  dilakukan  lebih  berat  pada  melihat  kondisi  fisik madrasah  dan  perkembangan  yang  terjadi.  Laporan  pertanggungjawaban dibuat  secara  rinci  yang  mnguraikan  seluruh  laporan  pemasukan  dan pengeluaran  biaya  selama  sati  periode  beajar  yaitu  satu  semester  dengan melampirkan seluruh bukti transaksi baik yang hard file maupun soft file .

## Daftar Pustaka
Diknas. Pendekatan  Kontekstual  (Contekstual  Teaching  Learning/CTL) (Jakarta: t.p., t.th).
Fattah,  Nanang. Ekonomi  dan  Pembiayaan  Pendidikan (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2012). Fattah,  Nanang. Landasan  Manajemen  Pendidikan (PT  Remaja
Rosdakarya, 2009).
Hayati. Laporan  Pertanggungjawaban  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  MI  Al-Misbah  Tahun  2017 (Bandung:  Madrasah  Ibtidaiyah  Al- Misbah, 2017). Marini,  Arita. Manajemen  Sekolah  Dasar (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2014). Matin. Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan:  Konsep  dan  Aplikasinya (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
Mulyasa,  E. Manajemen  Berbasis  Sekolah (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 202).
Murtadlo,  Muhammad.  “Strategi  Pembiayaan  Pendidikan  pada  Madrasah Swasta Unggulan,” Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 14, no 1 (April 2016). Mustari,  Muhammad. Manajemen  Pendidikan (Jakarta:Rajawali  Pers, 2014). Sagala, Syaiful. Kemampuan profesional Guru dan Ttenaga Kependidikan (Bandung: CV Alfabeta, 2011).
Sulistyorini. Diktat  Manajemen  Pendidikan  Islam (Tulungagung:  STAIN Tulungagung, 2010). Supriadi, Dedi. S atuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010).
Susiana,  Darwin  dan  Arif  Rahman,  “Pola  Pengelolaan  Pembiayaan Madrasah  Ibtidaiyyah  Swasta,” Jurnal  Manajemen  Pendidikan Indonesia 8 (April 2016).