269 2 2442-9325
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor   Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN ]
*  Dosen Tetap dan Ketua Program Konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jl.
Pakuan PO BOX 452 Kota Bogor, S.H., M.H. (Universitas Pakuan). gusto_adini@yahoo.com ,
Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia
Agus Satory*

## Abstrak
Ke ka konsumen tertarik dengan promosi yang ditawarkan pelaku usaha jasa keuangan, sesungguhnya ia  dak menyadari persoalan yang akan dihadapi berikutnya. Persoalan akan mbul  ke ka  konsumen  menghadapi  formula  perjanjian  baku  yang  di  dalamnya  banyak terdapat klausula baku yang mengharuskan konsumen setuju. Pada prak knya, saat ini  dak ada jasa keuangan yang  dak menggunakan format perjanjian dan klausula baku dalam bertransaksi dengan para konsumen. Bentuk perjanjian semacam ini jelas memposisikan konsumen sebagai pihak yang  dak punya daya tawar, sehingga apapun isi dari perjanjian baku  tersebut  mau  dak  mau  harus  disetujui,  meskipun  pada  dasarnya  konsumen mengetahui  bahwa  isi  perjanjian  memberatkan  dirinya.  Dalam  wacana  perlindungan konsumen, hal ini dikenal sebagai prinsip take it or leave it . Penggunaan perjanjian baku dengan  sendirinya  membuka  peluang  bagi  penyedia  jasa  keuangan  untuk  memasukkan semua  klausula  yang  menguntungkan  dirinya.  Biasanya,  konsumen  yang  berhubungan dengan  jasa  keuangan  akan  menjumpai  berbagai  kewajibannya  sudah  tertuang  dalam perjanjian  tanpa  dapat  dinegosiasikan.  Kewajiban  tersebut  diantaranya  mengenai  biaya yang harus ditanggungnya, suku bunga, pemberian kuasa sepihak, serta semua kewajiban yang akan  mbul di kemudian hari. Prak s sangat sedikit hak konsumen dituangkan dalam perjanjian baku ini .
Kata  kunci: perjanjian  baku,  perlindungan  konsumen,  jasa  keuangan,  pelaku  usaha  jasa keuangan, posisi tawar.
Standard Contract and Consumer Protec on on Business Transac on of Financial

## Sector: Indonesia’s Prac ce and Implementa on

## Abstract
Consumers  are  usually  unaware  of  issue  might  arise  when  they  were  interested  on  the ﬁnancial  services  en ty  oﬀer.  The  issue  might  arise  when  consumers  given  a  standard contract  formulas  that  loaded  with  standard  clauses,  which  been  prepared  for  the consumers to be approved. These days, there is none of ﬁnancial services en ty that do not use  a  standard  contract  format  which  contained  standard  clauses  in  their  contract  with customers. The form of standard contract is obviously set the consumer to lose their bargain
power. It makes the consumers do not have any choice beside consent even if they know that the contract is harmful for them. In the discourse of consumer protec on, this mechanism is known as the principle of “take it or leave it”. The use of a standard contract by itself open an opportunity for ﬁnancial service providers to include all the clauses that beneﬁt him. Usually consumer-related ﬁnancial services will ﬁnd a variety of obliga ons stated in the contract can  be  nego ated  without.  Example  of  costs  that  must  be  borne,  interest  rates,  giving unilateral power, and all the obliga ons that will arise in the future. Prac cally very li le consumer rights set forth in this standard contract.
Keywords: standard contract, consumers protec on, ﬁnancial services, ﬁnancial services business actors, bargaining posi on.

## A.  Pendahuluan
Pertumbuhan ak vitas ekonomi masyarakat di berbagai bidang telah mendorong tumbuhnya sektor jasa keuangan yang begitu pesat. Pertumbuhan ini dapat dilihat baik dari segi kuan tas pelaku usaha maupun jenis layanan yang ditawarkan, seper layanan jasa perbankan, jasa asuransi, jasa pembiayaan konsumen, dan berbagai jenis layanan jasa keuangan lain seper  jual beli valuta asing, penukaran uang, dan lain-lain. Regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang jasa keuangan juga berjalan dinamis  seiring  perubahan  dan  perkembangan  yang  ada  di  masyarakat,  bahkan cenderung  mempermudah  pertumbuhannya.  Kondisi  tersebut  pada  satu  pihak sangat bermanfaat bagi kepen ngan konsumen, karena kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas sektor jasa keuangan yang ditawarkan.
Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  (PUJK)  dan  konsumen  menjadi  dak  seimbang.¹ Konsumen  hanya  dijadikan  obyek  ak vitas  bisnis  dari  PUJK  untuk  meraup keuntungan  sebesar-besarnya  melalui  kiat  iklan,  promosi,  cara  penjualan,  serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Kesadaran konsumen yang rendah  akan  hak  dan  kewajibannya,  serta  kurangnya  pendidikan  konsumen, menjadi k masuk dari perangkap yang ditebarkan PUJK.
Dalam  situasi  dan  kondisi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  penggunaan perjanjian  baku  dalam  transaksi  bisnis  dapat  menimbulkan  ke dak  seimbangan
¹  Konsumen  dalam  konteks  ini  adalah  pihak-pihak  yang  menempatkan  dananya  dan/atau  memanfaatkan pelayanan  yang  tersedia  di  lembaga  jasa  keuangan  antara  lain  nasabah  pada  perbankan,  pemodal  di  pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan, sedangkan yang dimaksud dengan PUJK adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi,  lembaga  pembiayaan,  perusahaan  gadai,  dan  perusahaan  penjaminan,  baik  yang  melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis
antara PUJK dan konsumen, sehingga diperlukan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah  dan  masyarakat  untuk  melakukan  upaya  perlindungan  dan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya ini pen ng  untuk  mengimbangi  kegiatan  PUJK  yang  menjalankan  prinsip  ekonomi untuk  mendapatkan  keuntungan  semaksimal  mungkin  dengan  modal  seminimal mungkin. Prinsip ekonomi tersebut dapat merugikan kepen ngan konsumen, baik secara langsung maupun  dak langsung.
Sistem  perekonomian  yang  semakin  kompleks  berdampak  pada  perubahan konstruksi  hukum  dalam  hubungan  antara  produsen  dan  konsumen.  Perubahan konstruksi  hukum  diawali  dengan  perubahan  paradigma  hubungan  antara konsumen  dan  produsen.  Hubungan  yang  semula  dibangun  atas  prinsip caveat emptor (yang  menekankan  keharusan  konsumen  berha -ha   dalam  melakukan transaksi  dengan  produsen),  berubah  menjadi  prinsip caveat  venditor (yang menekankan pada kesadaran produsen untuk melindungi konsumen).²
Konstruksi hubungan hukum antara PUJK dengan konsumen semes nya setara ( equal ), namun secara de facto maupun de jure konsumen ada dalam posisi yang lemah  di  hadapan  penyedia  jasa.  Terdapat  banyak  faktor  yang  menyebabkan lemahnya posisi konsumen, antara lain adalah faktor ke daktahuan konsumen atau kurangnya informasi dan ke adaan daya tawar konsumen, serta posisi konsumen yang seolah-olah berada satu langkah di belakang pelaku usaha. Di sisi lain, PUJK tampak  lebih well  in  formed dan powerful di  hadapan  konsumennya.  Dapat dikatakan bahwa seluruh rangkaian dari produk layanan jasa keuangan dipahami dengan baik oleh penyedia jasa, namun  dak bagi konsumen. Dengan demikian, ke dakseimbangan  kedudukan  hubungan  hukum  antara  konsumen  dan  PUJK dibangun  itulah  yang  seringkali  menimbulkan  berbagai  macam  kerugian  bagi konsumen.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  diperlukan  upaya  pemberdayaan  konsumen melalui  pembentukan  undang-undang  yang  dapat  melindungi  kepen ngan konsumen secara integra f dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efek f di  masyarakat.  Peran   hukum  dak  dimaksudkan  untuk  mema kan  usaha  para pelaku  usaha,  tetapi  justru  untuk  mendorong  iklim  berusaha  yang  sehat  dan melahirkan perusahaan-perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui pelayanan dan penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Sikap keberpihakan kepada konsumen itu juga dimaksudkan sebagai wujud kepedulian yang  nggi terhadap konsumen ( wise consumerism ).³
²  Inosen us  Samsul, Perlindungan  Konsumen:  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung  Jawab  Mutlak ,  Jakarta:
Pascasarjana FHUI, 2004, hlm. 4.
³ Sosok Peradilan Konsumen: Mengungkap Pelbagai Persoalan Mendasar BPSK
Yusuf Shoﬁe dan Somi Awan, ,
Jakarta: Piramedia, 2004, hlm. 14.
Pada tanggal 20 April 1999 diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) yang mulai berlaku 20 April 2000. Tujuan utama  undang-undang  ini  antara  lain  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses nega f pemakaian barang dan/atau jasa; serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pen ngnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Undang-undang ini diharapkan dapat berlaku efek f melindungi 250 juta penduduk Indonesia yang notabene adalah konsumen. Kemudian, selain terbitnya UU PK sebagai umbrella act dalam perlindungan konsumen,  hukum  perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  sektor  jasa  keuangan mengalami  perkembangan  signiﬁkan  pascaterbitnya  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Komitmen  perlindungan konsumen sektor jasa keuangan telah diimplementasikan di Indonesia, di bawah pengawasan  OJK.  Dalam  upaya  pemberdayaan  konsumen  sektor  jasa  keuangan melalui perlindungan konsumen dan peningkatan akses keuangan ke masyarakat, pada tahun 2013 OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Sebagai  peraturan pelaksananya, diterbitkanlah 5 Surat Edaran OJK, yaitu:
1.  Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka  Meningkatkan  Literasi  Keuangan  Kepada  Konsumen  dan/atau Masyarakat;
2.  Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
3.  Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan;
4.  Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku;
5.  Surat  Edaran  OJK  Nomor  14/SEOJK.07/2014  tentang  Kerahasiaan  dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
Selain itu pada tahun 2014 OJK juga telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor
1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga  Alterna f  Penyelesaian  Sengketa  (LAPS)  di
Sektor Jasa Keuangan.
Dewasa ini terdapat banyak perangkat hukum yang  dak applicable atau  dak efek f dalam penerapannya. Selanjutnya, terdapat aturan hukum yang unik karena dak pernah atau jarang sekali diterapkan. Permasalahan ini merupakan bagian dari manajemen  pembangunan  hukum  di  Indonesia.⁴  Termasuk  permasalahan perangkat hukum yang belum dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya tersebut
⁴ Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Kajian  Teore s  dan  Perkembangan  Pemikiran Abdul  Halim  Barkatulah, ,
Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 183.

## PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015
adalah  UUPK,  Peraturan  OJK  Nomor  01/POJK.07/2013,  serta  Surat  Edaran  OJK Nomor  13/SEOJK.07/2014  yang  mengatur  mengenai  perjanjian  baku.  Dalam penerapannya  terjadi  ke dakseimbangan  dan  menimbulkan  kerugian  bagi konsumen  yang  terlibat  dalam  proses  transaksi  bisnis  sektor  jasa  keuangan, terutama ke ka konsumen dihadapkan pada kebutuhan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh PUJK.
Banyak  kasus  atau  gugatan  yang  masuk  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  terkait  dengan  tranksaksi  bisnis  sektor  jasa  keuangan. Berdasarkan  pengalaman  penulis  sebagai  Anggota  BPSK  Kota  Bogor,  kasus  yang sering masuk untuk diperiksa dan ditangani dalam sengketa konsumen adalah pada sektor  jasa  keuangan.  Sebagai  contoh  perjanjian  baku  yang  diterapkan  oleh perusahaan  pembiayaan  ( leasing )  masih  menggunakan  klausula  baku  yang merugikan konsumen, yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada PUJK,  baik  secara  langsung  maupun  dak  langsung,  untuk  melakukan  segala ndakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen. Salah satu contohnya misalkan  ndakan penarikan kendaraan secara sepihak dan pelaksanaan eksekusi terhadap  benda  yang  menjadi  obyek  jaminan  ﬁdusia  tanpa  persetujuan  dari konsumen.

## B. Penger an Perjanjian Baku
Deﬁnisi  perjanjian  secara  umum  diberikan  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R. Subek  menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu  peris wa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  orang  lain  atau  di  mana  dua orang  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu.  Dari  peris wa  ini  mbul hubungan perikatan.⁵
Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana  dua  orang  atau  lebih  saling  mengikatkan  diri  untuk  melakukan  suatu  hal dalam  lapangan  harta  kekayaan.⁶  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat  bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan demikian, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah, atau hak dan kewajiban yang  mengikat  mereka  untuk  ditaa   dan  dijalankan.  Kesepakatan  itu  kemudian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang apabila kesepakatan itu dilanggar akan dikenakan sanksi.⁷
⁵  R. Subek , , Jakarta: Intermasa, 1987, hlm. 1. Hukum Perjanjian
⁶  Abdulkadir Muhammad, , Bandung: Citra Aditya Bak , 1992, hlm. 78.
Hukum Perikatan ⁷  Sudikno Mertokusumo, , Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 81.
Mengenal Hukum

## Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis
Pada  awal  dimulainya  suatu  perjanjian,  prinsip  pen ng  yang  perlu  diingat adalah prinsip kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang dalam  mencapai  kesepakatan.  Namun,  berkaitan  dengan  aspek-aspek perekonomian yang semakin berkembang, saat ini para pihak mencari format yang lebih prak s. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan  kepada  pihak  lainnya  untuk  disetujui  (ditandatangani).  Inilah  yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.⁸
Perjanjian standar ( standard contract , standardized contract , pad contract atau standard  agreement )  adalah  suatu  persetujuan  yang  dibuat  para  pihak mengenai  sesuatu  hal  yang  isinya  telah  ditentukan  secara  baku  ( standard ). Perjanjian  tersebut  dituangkan  secara  tertulis  serta  menjadi  tolok  ukur  atau patokan  atau  pedoman  bagi  konsumen  yang  mengadakan  hubungan  hukum dengan  pengusaha.  Perjanjian  baku  tersebut  melipu   model,  rumusan,  dan ukuran.⁹  Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeini,  is lah  lain  dari  perjanjian  baku  adalah perjanjian adhesi ,  yang  diar kannya  sebagai  perjanjian  yang  hampir  seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya dak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Hanya beberapa hal saja yang belum dibakukan, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesiﬁk dari obyek yang diperjanjikan.¹⁰
Perjanjian dengan syarat baku dilakukan oleh pelaku usaha antara lain dengan cara-cara:¹¹
1.  Memuatnya dalam bu r-bu r perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak biasanya oleh kalangan pengusaha, baik itu  produsen,  distributor  atau  pedagang  eceran  produk  bersangkutan. Pokoknya disediakan oleh si penyedia barang dan/atau jasa yang ditawarkan pada  orang  banyak  (perha kan  kontrak-kontrak  jual  beli  atau  beli  sewa kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik, dan lain-lain);
2.  Dengan memuatnya dalam carik-carik kertas, baik berupa tabel, kwitansi, bon, tanda  terima  barang  atau  lain-lain  bentuk  penjualan  dan/atau  penyerahan barang (misalnya pada carik kertas/bon/tanda penyerahan barang dari toko,
⁸  N.H.T. Siahaan, , Jakarta: Panta Rei, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk
2005, hlm. 105.
⁹  Abdulkadir Muhammad,
, Bandung: Citra Aditya Bak , Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan 1992, hlm. 6. ¹⁰  Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak  dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia , Jakarta: Ins tut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 66.
¹¹  Az Nasu on, , Cetakan Pertama, Jakarta: Daya Widya, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar hlm. 101-102.
kedai, supermarket, dan sebagainya);
3.  Dengan  pembuatan  pengumuman  tentang  berlakunya  syarat-syarat  baku  di tempat-tempat  tertentu,  seper   di  tempat-tempat  parkir  atau  di  hotel  atau penginapan dengan meletakkan atau menempelkan pengumuman itu di meja atau ruang penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan.
Ciri perjanjian baku menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah:¹²
1.  Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2.  Masyarakat  (debitur)  sama  sekali  dak  ikut  bersama-sama  menentukan  isi perjanjian;
3.  Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4.  Bentuk tertentu (tertulis);
5.  Dipersiapkan secara massal dan kolek f.
Di  Amerika  Serikat,  transaksi-transaksi  tertentu  yang  dilakukan  dengan perjanjian baku,  dak diperbolehkan memuat syarat berikut:¹³
1.  Persetujuan pembeli untuk  dak menggugat pengusaha;
2.  Pembebasan  pembeli  untuk  menuntut  penjual  mengenai  se ap  perbuatan penagihan atau pemilikan kembali (barang yang dijual) yang dilakukan secara dak sah;
3.  Pemberian kuasa kepada penjual atau orang lain untuk menagih pembayaran atau pemilikan kembali barang tertentu;
4.  Pembebasan  penjual  dari  se ap  tuntutan  gan   kerugian  pembeli  terhadap penjual.
Implementasi  dari  perjanjian  baku  yang  biasa  digunakan  banyak  diterapkan dalam dunia bisnis dan perdagangan. Pada sektor jasa keuangan, perjanjian baku dimaksudkan  untuk  mempermudah  operasional  bisnis  dan  mengurangi  ongkos- ongkos bisnis. Adapun yang merupakan contoh-contoh dari perjanjian baku yang sering dilakukan dalam prak k adalah sebagai berikut :¹⁴ 1.  Kontrak (polis) asuransi;
2.  Kontrak dibidang perbankan;
3.  Kontrak sewa guna usaha;
4.  Kontrak jual beli rumah atau apartemen dari perusahaan real estate ;
5.  Kontrak sewa menyewa gedung perkantoran;
6.  Kontrak pembuatan credit card ;
7.  Kontrak pengiriman barang (darat, laut dan udara).
¹²  Salim H.S., , Jakarta: RajaGraﬁndo Persada, 2004, hlm. 22.
Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata
¹³  Stuart J. Faber, , California : Lega Books, 1978, hlm. 55. Handbook of Consumer Law ¹⁴  Munir Fuady, , Bandung: Citra Aditya Bak , 2007, hlm. 77. Hukum Kontrak (Buku Kedua)

## Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis
Dalam pelaksanaan perjanjian baku pihak konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu:¹⁵
1.  Jika konsumen membutuhkan barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya, setujuilah  perjanjian  dengan  syarat-syarat  baku  yang  disodorkan  oleh pengusaha ( take it ); atau
2.  Jika konsumen  dak setuju dengan syarat-syarat yang ditawarkan itu, janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan ( leave it ).
Karena  konsumen  hanya  mempunyai  dua  pilihan  menyetujui  atau  menolak, maka pada umumnya kontrak baku dibuat dan dipersiapkan oleh pihak yang secara ekonomi  kedudukannya  lebih  baik  atau  kuat  dari  pihak  lainnya.  Pada  hubungan antara nasabah dengan pihak bank pada umumnya kontraknya sudah dibuat secara standar  oleh  bank,  sedangkan  nasabah  nggal  menandatanganinya.¹⁶  Akibatnya seseorang menjadi terpaksa melakukan perjanjian, misalnya karena dalam keadaan butuh  sekali  akan  uang  sehingga  menandatangani  perjanjian  utang  piutang  dari rentenir  dengan  bunga  nggi,  atau  jika  suatu  perjanjian  yang  sudah  dibuatkan konsepnya dan  nggal ditandatangani saja. Konsumen sendiri  dak menger  isinya secara  jelas,  namun  tetap  disetujui  karena  yang  dihadapi  adalah  lawan perikatannya yang memiliki posisi lebih  nggi, misalnya pengusaha besar, pejabat nggi, dan sebagainya.
Bila pembatasan klausula baku  dak diatur secara jelas, maka PUJK akan lebih mendominasi dan akibatnya konsumen akan sangat dirugikan. PUJK akan membuat rumusan ketentuan-ketentuan internal yang bersifat klausula baku sebagai bagian dari perikatan kontraktual yang sifatnya menguntungkan dirinya atau sebaliknya amat merugikan konsumen. Dalam kesempatan itu pula konsumen karena berbagai alasan  dan  kondisi  tertentu  akan  menerima  atau  menandatangani  begitu  saja perikatan yang mengandung klausula baku tersebut. Posisi konsumen yang rela f berada  di  bawah  posisi  produsen  dimungkinkan  untuk  disalahgunakan  dengan memanfaatkan keadaan ( misbruik van omstandigheden ).¹⁷ Menurut  J.  Satrio,  hukum  perjanjian  dalam  perkembangannya  di  Negeri Belanda  menerima  penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van  omstandigheden ) sebagai unsur yang menyebabkan perjanjian yang ditutup dalam suasana seper  itu dapat  dibatalkan,  baik  seluruhnya  maupun  sebagian  daripadanya.¹⁸  Dalam peris wa-peris wa  dimana  penyalahgunaan  keadaan  menjadi  permasalahan
¹⁵  Abdulkadir Muhammad, , hlm. 9. Op. cit. ¹⁶  Yusuf Shoﬁe,
, Bandung: Citra Aditya Bak , 2000,
Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya hlm. 80.
¹⁷  Di Belanda dikenal suatu perbuatan yang melawan hukum yang disebut , yakni misbruik van omstandigheden
penyalahgunaan keadaan. Perbuatan ini dijadikan sebagai alasan keempat dari cacat kehendak, setelah unsur- unsur (paksaan), (kekhilafan), dan (penipuan). dwang dwaling bedrog
¹⁸  J. Satrio, , Bandung: Citra Aditya Bak , 1992, hlm. 230. Hukum Perjanjian
hukum  di  pengadilan,  ada  beberapa  faktor  yang  dapat  dianggap  sebagai  ciri penyalahgunaan keadaan, yaitu:¹⁹
1.  Pada  waktu  menutup  perjanjian,  salah  satu  pihak  ada  dalam  keadaan  yang terjepit;
2.  Karena keadaan ekonomis, kesulitan keuangan yang mendesak;
3.  Karena hubungan antara atasan dengan bawahan, keunggulan ekonomis pada salah  pihak,  hubungan  majikan  dengan  buruh,  orang  tua/wali  dengan  anak belum dewasa;
4.  Karena keadaan, seper  pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli;
5.  Perjanjian  tersebut  mengandung  hubungan  yang  mpang  dalam  kewajiban mbal-balik antara pihak (prestasi yang tak seimbang), pembebasan majikan dari risiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh;
6.  Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.
Uraian  di  atas  jelas  memperlihatkan  bahwa  posisi  PUJK  lebih  kuat  daripada konsumen,  baik  dari  segi  ekonomi,  pengetahuan  dan  lain-lain.  Hal  tersebut mengakibatkan  dak  adanya  tawar-menawar  yang  seimbang  antara produsen/penyalur  produk  (penjual)  yang  lazim  disebut  kreditur  dan  konsumen (debitur) dilain pihak. Dengan kedudukan atau posisi yang lebih  nggi dibanding konsumen,  berpeluang  besar  untuk  menyalahgunakan  keadaan  ( misbruik  van omstandigheden ) dalam perjanjian baku.

## C.  Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
Hukum  perlindungan  konsumen  dinilai  mengalami  kemajuan  yang  luar  biasa pascalahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disingkat POJK Nomor 1/2013). Pernyataan tersebut disampaikan Inosen us Samsul, Pakar Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dimana peraturan tersebut  memberikan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  spesiﬁk,  utamanya dalam bidang jasa keuangan.²⁰
Spirit  dari  peraturan  tersebut  tidak  diragukan  lagi  memperkuat  sisi perlindungan konsumen. Ruang lingkup perlindungan konsumen dalam peraturan tersebut  melipu   ga  hal  pokok. Pertama ,  pengaturan  hak  konsumen  atas informasi.  Hal  ini  dibuat  sebagai  upaya  mencegah  kerugian  konsumen  sebelum transaksi. Ini menjadi sistem pengawasan preven f terhadap pelaku jasa keuangan. Kedua ,  berisi  perlindungan  hak  atas fair  agreement . Ke ga ,  berisi  tentang
¹⁹ ., hlm. 231-232. Ibid ²⁰  Inosen us Samsul, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Pasca Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013”, Seminar Hukum Kerja Sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan hukumonline.com, Jakarta, 21 November 2013.

## Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis
kompensasi  dan  kerugian  konsumen.  Secara  keseluruhan,  POJK  Nomor  1/2013 sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  OJK.  Selain  itu, peraturan  ini  juga  selaras  dengan  UU  PK,  khususnya  Pasal  19  UU  PK  tentang tanggung jawab pelaku usaha. Ruang lingkup yang terdapat dalam perlindungan konsumen tersebut sudah mencakupi kebutuhan konsumen, khususnya konsumen jasa keuangan.
POJK Nomor 1/2013 kemudian di ndaklanju  dengan terbitnya 5 Surat Edaran OJK pada tahun 2014. Pertama , Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan  Edukasi  dalam  Rangka  Meningkatkan  Literasi  Keuangan  Kepada Konsumen  dan/atau  Masyarakat  (untuk  selanjutnya  disingkat  SEOJK  Nomor 1/2014),  antara  lain  mengatur  PUJK  untuk  memuat  rencana  edukasi  ke  dalam rencana  bisnis  tahunan  dan  kewajiban  pelaporan  pelaksanaannya  kepada  OJK. Penyusunan  rencana  edukasi  harus  mengacu  kepada  Strategi  Nasional  Literasi Keuangan  yang  telah  diluncurkan  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  pada  bulan November 2013 lalu.²¹
Kedua ,  Surat  Edaran  OJK  Nomor  2/SEOJK.07/2014  tentang  Pelayanan  dan Penyelesaian  Pengaduan  Konsumen  Pada  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  (untuk selanjutnya disingkat SEOJK Nomor 2/2014), yang mengatur antara lain mengenai adanya fungsi atau unit yang menangani penyelesaian pengaduan konsumen oleh PUJK  dan  kewajiban  memiliki  sumber  daya  manusia,  sistem  dan  prosedur penanganan pengaduan pada se ap PUJK. Selain itu, PUJK wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai penyelesaian pengaduan secara berkala se ap  ga bulan. Ke ga , Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi  Dalam  Rangka  Pemasaran  Produk  dan/atau  Layanan  Jasa  Keuangan. Keempat ,  Surat  Edaran  OJK  Nomor  13/SEOJK.07/2014  tentang  Perjanjian  Baku. Kelima, Surat  Edaran  OJK  Nomor  14/SEOJK.07/2014  tentang  Kerahasiaan  dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
Pada  tanggal  23  Januari  2014  OJK  kembali  menerbitkan  peraturan,  yaitu Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2014  tentang  Lembaga Alterna f  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa  Keuangan  (untuk  selanjutnya disingkat POJK Nomor 1/2014). Tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang cepat, murah, adil, dan  eﬁsien  serta  tersedianya  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di  sektor  jasa keuangan yang bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan.
²¹  Sindonews.com,  “OJK  Terbitkan  Aturan  Perlindungan  Konsumen”, h p://ekbis.sindonews.com/read/ 839060/32/ojk-terbitkan-aturan-perlindungan-konsumen , diakses 24 Desember 2014.

## D. Klausula Baku Menurut UUPK
Pengaturan  klausula  baku  dalam  produk  undang-undang  untuk  pertama  kalinya diatur  dalam  UUPK,  yang  memberi  batasan  bahwa  klausula  baku  adalah  se ap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²² Penekanannya  adalah  pada  prosedur  pembuatan  yang  bersifat  sepihak,  bukan mengenai  isinya.  Padahal,  penger an  ‘klausula  eksonerasi’  dak  hanya mempersoalkan  prosedur  pembuatannya,  melainkan  juga  isinya  yang  bersifat pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.²³
Secara umum klausula baku yang dimuat dalam perjanjian baku  dak dilarang dan tetap berlaku bagi para pihak yang membuat transaksi. Larangan hanya pada pencantuman  klausula  baku  yang  disebut eksonerasi ,  yaitu  klausula  yang membebaskan, membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha yang pada  gilirannya  akan  memberatkan  atau  merugikan  konsumen  dari  prak k pencantuman  klausula  baku  tersebut.  UUPK  telah  memberikan  rambu-rambu perbuatan yang dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK.
Dalam  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  menentukan  bahwa  pelaku  usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  se ap  dokumen  dan  atau perjanjiian dimana klausula tersebut akan mengakibatkan:
1.  Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2.  Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3.  Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli konsumen;
4.  Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung  maupun  dak  langsung  untuk  melakukan  segala  ndakan  sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5.  Mengatur perihal pembuk an atas hilangnya kegunaan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
6.  Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi  manfaat  jasa  atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7.  Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
²²  Pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
²³  Shidarta, , Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 123. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia

## Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis
8.  Menyatakan  bahwa  konsumen  memberi  kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Selanjutnya  Pasal  18  ayat  (2)  UU  PK  menentukan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang mencantumkan klausula-klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau dak  dapat  dibaca  secara  jelas  atau  yang  pengungkapannya  sulit  dimenger . Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut dalam Pasal 18 ayat (3) UU PK dinyatakan 'batal demi hukum' atas se ap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang Pasal 18 ayat (1) maupun Pasal 18 ayat (2) tersebut.
Pelaku  usaha  yang  mencantumkan  klausula  baku  dengan  letak  atau  bentuk seper   diuraikan  di  atas  dalam  dokumen  atau  perjanjian  baku  yang  dibuatnya dikenakan sanksi sebagai berikut:

## 1.  Sanksi Perdata
a.  Perjanjian  standar  yang  dibuat  oleh  pelaku  usaha  jika  digugat  di  depan pengadilan  oleh  konsumen,  akan  menyebabkan  hakim harus membuat putusan bahwa perjanjian baku tersebut batal demi hukum;
b.  Pelaku  usaha  yang  pada  saat  ini  telah  mencantumkan  klausula  baku  dalam dokumen  atau  perjanjian  baku  yang  digunakannya  wajib  merevisinya  agar sesuai dengan UU PK;
c.  Konsumen yang dirugikan akibat pencantuman klausula baku dapat menuntut gan  rugi secara perdata.
2.  Sanksi Pidana
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menurut Pasal 62 ayat (1) UU PK dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah).
Selanjutnya beberapa hukuman tambahan menurut Pasal 63 UU PK, dapat berupa:
1.  Perampasan barang tertentu;
2.  Pengumuman keputusan hakim;
3.  Pembayaran gan  rugi;
4.  Perintah penghen an kegiatan tertentu yang menyebabkan  mbulnya kerugian konsumen;
5.  Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6.  Pencabutan izin usaha.
Dengan demikian se ap pelaku  ndak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal  62  UUPK  dapat  pula  dijatuhkan  hukuman  tambahan  sebagaimana  diatur
dalam  Pasal  63  UUPK  tersebut.  Ketentuaan  di  atas  belum  mengatur  mengenai penyalahgunaan keadaan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian baku  selain  dengan  menggunakan  instrumen  hukum  sebagaimana  dijelaskan  di atas,  dapat  juga  menggunakan  instrumen  lain  yaitu  dengan  menerapkan  ajaran penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden ).

## E. Klausula Baku Menurut SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014
SEOJK  Nomor  13/SEOJK.07/2014  tentang  Perjanjian  Baku  merupakan  peraturan pelaksana  dari  Peraturan  OJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mulai diberlakukan tanggal 20 Agustus 2014. Pada prinsipnya ketentuan mengenai larangan pencantuman perjanjian baku yang merugikan konsumen yang terdapat dalam SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU PK di atas. Perjanjian baku  menurut  SEOJK  Nomor  13/SEOJK.07/2014  adalah  perjanjian  tertulis  yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal.²⁴
Menurut  SEOJK  Nomor  13/SEOJK.07/2014,  ketentuan  klausula  dalam perjanjian baku adalah sebagai berikut :
1.  PUJK  wajib  memenuhi  keseimbangan,  keadilan,  dan  kewajaran  dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen;
2.  Dalam  hal  PUJK  merancang,  merumuskan,  menetapkan,  dan  menawarkan perjanjian  baku,  PUJK  wajib  mendasarkan  pada  ketentuan  sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3.  Klausula dalam perjanjian baku yang dilarang adalah yang memuat:
a.  Klausula eksonerasi/eksemsi, yaitu  yang  isinya  menambah  hak  dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen;
b.  Penyalahgunaan  keadaan,  yaitu  klausula  suatu  kondisi  dalam  perjanjian baku  yang  memiliki  indikasi  penyalahgunaan  keadaan.  Contoh  terhadap kondisi  ini  misalkan  memanfaatkan  alasan  konsumen  yang  mendesak karena  kondisi  tertentu  atau  dalam  keadaan  darurat  dan  secara  sengaja atau  dak sengaja PUJK  dak menjelaskan manfaat, biaya, dan risiko dari produk dan/atau dari layanan yang dibeli;
c.  Menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  PUJK  baik  secara langsung  maupun  dak  langsung,  untuk  melakukan  segala  ndakan sepihak  atas  barang  yang  diagunkan  oleh  konsumen,  kecuali  ndakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
²⁴  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

## Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis
d.  Mewajibkan konsumen untuk membuk kan dalil PUJK yang menyatakan bahwa  hilangnya  kegunaan  produk  dan/atau  layanan  yang  dibeli  oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
e.  Memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek perjanjian produk dan layanan;
f.  Menyatakan  bahwa  konsumen  tunduk  pada  peraturan  baru,  tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
g.  Menyatakan  bahwa  konsumen  memberi  kuasa  kepada  PUJK  untuk pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan  atas  produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Format  perjanjian  baku  yang  terdapat  dalam  SEOJK  Nomor  13/SEOJK.07/2014 adalah sebagai berikut:
1.  Perjanjian baku yang memuat hak dan kewajiban konsumen dan persyaratan yang mengikat konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, is lah, frasa yang dapat dibaca dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimenger  oleh konsumen;
2.  Apabila  konsumen  menemukan  ke dakjelasan,  PUJK  wajib  memberikan penjelasan atas is lah frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram, dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen, baik secara tertulis di dalam perjanjian baku, maupun secara lisan sebelum perjanjian baku ditandatangani;
3.  Dalam  perjanjian  baku  menggunakan  is lah,  frasa,  dan/atau  kalimat  dari bahasa lain selain Bahasa Indonesia, maka is lah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain tersebut harus disandingkan dengan is lah, frasa, dan/atau kalimat dalam Bahasa Indonesia;
4.  Dalam  perjanjian  baku  wajib  memuat  pernyataan  sebagai  berikut: “PERJANJIAN  INI  TELAH  DISESUAIKAN  DENGAN  KETENTUAN  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  TERMASUK  KETENTUAN  PERATURAN  OTORITAS JASA KEUANGAN”;
5.  Selain berbentuk cetak, perjanjian baku dapat berbentuk digital atau elektronik atau disebut e-contract untuk ditawarkan oleh PUJK melalui media elektronik;
6.  Dalam  hal  perjanjian  baku  berbentuk  cetak,  maka  berlaku  hal-hal  sebagai berikut:
a.  PUJK  wajib  memas kan  terdapat  persetujuan  tertulis  konsumen  dengan cara antara lain membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian baku atau dokumen  lain  yang  merupakan  bagian  dak  terpisahkan  dari  perjanjian baku yang menyatakan persetujuan konsumen;
b.  PUJK dapat menggandakannya sehingga transaksi dapat memenuhi tujuan, yaitu cepat, efek f, eﬁsien,berulang, dan memberikan kepas an hukum;
c.  PUJK memberikan waktu yang cukup kepada konsumen untuk membaca dan  memahami  perjanjian  baku  sebelum  menandatanganinya  atau sebelum efek f berlakunya perjanjian baku;
d.  PUJK  wajib  mematuhi  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  antara  lain  undang-undang  yang  mengatur  mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## F. Penerapan Perjanjian Baku Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan
Se ap saat konsumen dapat dengan mudah menemukan iklan layanan sektor jasa keuangan  di  media  massa  cetak  maupun  elektronik,  media  iklan  luar  ruang (outdoor) , media penyiaran, maupun melalui berbagai leaﬂet , pamﬂet, brosur, dan lain-lain.  Iklan  ini  diperlihatkan  langsung  di  rumah  maupun  di  tempat-tempat strategis  lainnya,  seolah  dak  ada  ruang  yang  terlewat  bagi  mereka  untuk melakukan promosi. Promosi jelas bukan ak vitas yang illegal (melawan hukum), namun promosi yang menyesatkan, mengelabuhi, ataupun yang berisi informasi yang salah ( dak benar) jelas melawan hukum dan merugikan konsumen. Tahap inilah  yang  menjadi  awal  dari  lemahnya  konsumen,  yaitu  dak  tersedianya informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur,  yang  memungkinkan  konsumen  untuk menjatuhkan pilihan dengan tepat dan benar. Promosi yang gencar seolah  dak akan pernah berhen , sehingga sering menyesatkan dan mengelabuhi konsumen.
Manakala konsumen tertarik dengan promosi yang ditawarkan sesungguhnya ia  dak menyadari persoalan yang akan dihadapinya. Melalui ketertarikan tersebut, konsumen dihadapkan pada formula perjanjian baku yang didalamnya sarat dengan klausula baku, dimana konsumen dapat menyetujuinya atau  dak. Klausula baku tersebut perlu untuk di njau ulang keberadaannya, karena dengan adanya klausula baku tersebut terlihat sangat jelas kedudukan konsumen yang berada selangkah dibelakang para pelaku usaha jasa keuangan. Prak s  dak ada jasa keuangan yang dak menggunakan format perjanjian baku dan klausula baku dalam bertransaksi dengan konsumennya saat ini. Bentuk perjanjian semacam ini jelas memposisikan konsumen sebagai pihak yang  dak punya daya tawar dan apapun mengenai isi dari perjanjian  baku,  sehingga  mau  dak  mau  terpaksa  disetujui,  bahkan  meskipun konsumen mengetahui pada saat itu bahwa isinya memberatkan dirinya.
Dalam wacana perlindungan konsumen, hal ini dikenal sebagai prinsip take it or leave it . Prinsip ini menunjuk pada suatu keadaan yang memposisikan ke adaan daya tawar konsumen di depan pelaku usaha. Hal tersebutlah yang penulis kurang setujui, seharusnya antara pelaku usaha khususnya sektor jasa keuangan memiliki posisi  yang  saling  menguntungkan  dengan  i kad  baik.  Keuntungan  memang

## Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis
diperlukan akan tetapi kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab adalah  dak dapat dilupakan. Karena suatu usaha yang dilandasi dengan ke dakadilan hanya akan membuat kerugian yang nyata dan keuntungan yang sementara.
Klausula  baku  yang  merupakan  suatu  bentuk  perjanjian  memang  secara teore s masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak ( freedom of contract ) dan syarat-syarat perjanjian. Dalam perjanjian baku, kebebasan dan pemberian kesepakatan untuk melakukan kontrak dak  dilakukan  sebebas  dengan  perjanjian  secara  langsung,  dengan  melibatkan para pihak untuk menegosiasikan klausula perjanjian.²⁵
Kenda pun  demikian,  harus  pula  diakui  bahwa  perjanjian  baku  sangat dibutuhkan  dalam  dunia  perdagangan  yang  semakin  pesat  dewasa  ini.  Dengan penggunaan  klausula  baku  tersebut,  berar   para  pihak  dapat  mempersingkat waktu bernegosiasi. Di samping itu, perjanjian baku juga tetap mengikat para pihak dan  pada  umumnya  beban  tanggung  jawab  para  pihak  adalah  berat  sebelah. Langkah  yang  harus  dilakukan  bukan  melarang  atau  membatasi  penggunaan klausula baku, melainkan melarang atau membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku tersebut.²⁶
Berikut  ini  diberikan  contoh  beberapa  klausula  baku  yang  dilarang  dan merugikan konsumen di sektor jasa keuangan, yaitu:
1.  Menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab  atau  kewajiban  PUJK  kepada konsumen.  Contoh  dalam  perjanjian  penerbitan  kartu  kredit  dinyatakan bahwa:
"Pemegang kartu membebaskan penerbit kartu kredit dari tanggung jawab dan pemberian  gan   rugi  dalam  bentuk  apapun  yang  mungkin  mbul  dari  dari keluhan,  atau  gugatan  yang  diajukan  oleh  pemegang  kartu  atau  kuasanya.” Klausula baku ini mengalihkan tanggung jawab yang secara hukum merupakan tanggung  jawab  pelaku  usaha,  dibebankan  kepada  konsumen  melalui perjanjian;
2.  Menyatakan  bahwa  PUJK  berhak  menolak  pengembalian  uang  yang  telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli Konsumen dak dapat membatalkan pembelian produk dan/atau layanan dan meminta penyerahan uangnya karena produk dan/atau layanannya  dak sesuai dengan perjanjian. Contoh klausula baku pada perjanjian pengikatan jual beli rumah, yang menyatakan bahwa: " booking feeberlaku 7 hari dan apabila lewat 7 hari dak  melakukan  pembayaran  dianggap  sudah  mengundurkan  diri  dan developer berhak menjual kembali barang tersebut ”;
3.  Menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen  kepada  PUJK,  baik  secara
²⁵  Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 76. ²⁶  Jerry J. Philips, Product Liability , St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1993, hlm. 130.
langsung maupun  dak langsung, untuk melakukan segala  ndakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali  ndakan sepihak tersebut dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Ketentuan  ini menegaskan bahwa PUJK dapat melakukan  ndakan sepihak atas benda yang diagunkan oleh konsumen, jika antara konsumen dan PUJK terikat perjanjian tersendiri yang bersifat accessoir terhadap perikatan pokok tentang pembelian produk  dan/atau  layanan  jasa  keuangan.  Contoh:  Jika  dalam  pembiayaan kendaraan  bermotor  yang  dibebani  dengan  jaminan  ﬁdusia,  PUJK  dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan ﬁdusia, tanpa persetujuan  dari  konsumen  pembiayaan,  karena  jaminan  ﬁdusia  dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia;
4.  Mengatur  tentang  kewajiban  pembuk an  oleh  konsumen,  jika  PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen, bukan merupakan tanggung jawab PUJK. Contoh dari klausula baku  yang  dilarang  adalah:  " Dalam  suatu  tuntutan,  gugatan  atau  perkara lainnya  di  mana  PUJK  menyatakan  bahwa  suatu  kerusakan  atau  kerugian secara langsung maupun  dak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko- risiko  yang  dikecualikan  diatur  dalam  ketentuan  ini,  maka  merupakan kewajiban konsumen untuk membuk kan sebaliknya ." Klausula baku semacam ini  bertentangan  dengan  asas  hukum  pembuk an  yang  menyatakan  bahwa siapa yang mendalilkan harus membuk kan;
5.  Memberi  hak  kepada  PUJK  untuk  mengurangi  kegunaan  produk  dan/atau layanan  atau  mengurangi  harta  kekayaan  konsumen  yang  menjadi  objek perjanjian produk dan layanan;
6.  Menyatakan  bahwa  konsumen  tunduk  pada  peraturan  baru,  tambahan, lanjutan  dan/atau  perubahan  yang  dibuat  secara  sepihak  oleh  PUJK  dalam masa  konsumen  memanfaatkan  produk  dan/atau  layanan  yang  dibelinya. Contohnya  dalam  perjanjian  pembukaan  rekening  baru  di  PUJK,  yang menyatakan:  " Tunduk  pada  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku  pada  PUJK beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang  dak terpisahkan dari formulir aplikasi rekening ini ." Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada  syarat-syarat  perjanjian  yang  seharusnya  sudah  diketahui  sebelumnya. Para pihak  dak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada;
7.  Menyatakan  bahwa  konsumen  memberi  kuasa  kepada  PUJK  untuk pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan  atas  produk dan/atau  layanan  yang  dibeli  oleh  konsumen  secara  angsuran  PUJK  apabila melakukan  pembebanan  hak  tanggungan,  hak  gadai  atau  hak  jaminan  atas produk  dan/atau  layanan  yang  dibeli  konsumen  secara  angsuran,  harus

## Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis
menggunakan surat kuasa terpisah dengan perjanjian pokoknya.
Seja nya  masalah  penggunaan  klausula  baku  dalam  perjanjian  baku  sudah dibatasi penggunaannya oleh Pasal 18 UU PK, namun sebagaimana sudah diketahui, efek vitas  ketentuan  ini  masih  jauh  dari  harapan.  Penggunaan  perjanjian  baku dengan  klausula  baku  yang  memberatkan  dan  merugikan  konsumen  (dan melanggar Pasal 18 UU PK) masih dengan mudah ditemukan di berbagai prak k layanan  jasa  keuangan  maupun  jasa-jasa  di  sektor  lain.  Ke adaan  lembaga  dan otoritas  pemerintah  yang  berwenang  menjadi  pengawas  dan  memas kan berlakunya  Pasal  18  UU  PK  tersebut,  mengakibatkan standard  term  contract menjadi  senjata  yang  ampuh  bagi  pelaku  usaha  untuk  memproteksi kepen ngannya di hadapan konsumen. Inilah salah satu kelemahan mendasar UU PK karena meskipun mandat pengawasan penggunaan standard term contract itu secara norma f diberikan kepada BPSK. Namun sejak lahirnya BPSK, prak s mandat itu  dak  bisa  dijalankan  karena  ke adaan  aturan  pelaksanaannya,  maupun  juga karena  mandat  ini  memang  dak  tepat  diberikan  kepada  lembaga  penyelesaian sengketa seper  BPSK. Oleh karena itu, kedepannya masalah penggunaan klausula baku  dalam  perjanjian  baku  ini  semes nya  diatur  dengan  jelas  dan  diawasi penggunaannya sehingga  dak mendistorsi makna hubungan kontraktual antara konsumen dengan penyedia jasa.
PUJK sebagai suatu perusahaan harus dapat menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance ) pada se ap aspek bisnis dan tata  kelola  perusahaan.  Salah  satu  asas good  corporate  governance adalah kesetaraan  dan  kewajaran  ( fairness ).  Berdasarkan  asas  tersebut,  PUJK  harus senan asa memperha kan kepen ngan konsumen selaku pemangku kepen ngan ( stakeholder )  berdasarkan  asas  kesetaraan  dan  kewajaran,  misalnya  dak mencantumkan  klausula  baku  yang  merugikan  konsumen  dalam  perjanjian bakunya.
Apabila dihubungkan dengan Teori Keadilan dari John Rawls, ditegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerha kan dua  prinsip  keadilan,  yaitu  memberi  hak  dan  kesempatan  yang  sama  atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi se ap orang, serta mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat  memberi  keuntungan  yang  bersifat  mbal  balik  ( reciprocal  beneﬁts )  bagi se ap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun  dak beruntung.²⁷ Seharusnya PUJK dapat memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada konsumen dalam merumuskan klausula dalam perjanjian bakunya. Dengan
²⁷  Salim H.S. dan Erlies Sep ana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Peneli an Disertasi dan Tesis , Buku Kedua,
Jakarta: RajaGraﬁndo Persada, 2014, hlm. 31.
demikian  diharapkan  akan  tercipta  hubungan  mbal  balik  yang  saling menguntungkan, dimana konsumen menjadi cerdas dan mandiri yang mengetahui akan hak dan kewajibannya, serta PUJK menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab.
Kemudian apabila mengacu pendapat Friedman,²⁸ disebutkan bahwa sistem hukum  terdiri  dari  ga  elemen,  yaitu  elemen  struktur  hukum  ( legal  structure ), substansi hukum ( legal substance ) dan budaya hukum ( legal culture ). Berdasarkan pendapat  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengadilan,  DPR,  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), BPSK, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya  Masyarakat  (LPKSM),  dan  OJK  merupakan  aspek  struktur  dari  sistem hukum perlindungan konsumen.
Elemen  kedua  dari  sistem  hukum  adalah  substansi  hukum.  Friedman mengatakan  bahwa,  yang  dimaksud  dengan  substansi  hukum  adalah  peraturan- peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia atau yang biasanya  dikenal  orang  sebagai  ‘hukum’.  Misalnya,  dalam  konteks  perlindungan konsumen  ketentuan  tentang  larangan  pencantuman  klausula  baku  yang merugikan konsumen, ketentuan tentang hak dan kewajiban antara konsumen dan PUJK.
Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengar kannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang melipu  keyakinan, nilai, gagasan,  serta  harapan  masyarakat  tentang  hukum.  Hal  tersebut  biasanya ditunjukkan melalui kepatuhan hukum para pemangku kepen ngan terhadap UU PK  sebagai  payung  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  dibidang perlindungan  konsumen  lainnya;  sikap  konsumen  cerdas  dan  mandiri  yang mengetahui  akan  hak  dan  kewajibannnya;  serta  PUJK  yang  bertanggung  jawab terhadap produk yang ditawarkannya.
Terpenuhinya ke ga elemen di atas, seharusnya sudah cukup untuk melindungi kepen ngan para konsumen dari perbuatan PUJK yang merugikan konsumen.

## G. Penutup
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  hal-hal sebagai berikut:
1.  UUPK  telah  memberikan  rambu-rambu  perbuatan  yang  dilarang  untuk mencantumkan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, dan Pasal  18  ayat  (2)  UUPK  yang  menentukan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang mencantumkan klausula-klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau  dak  dapat  dibaca  secara  jelas  atau  yang  pengungkapannya  sulit
²⁸  W. Friedman, London: Steven & Sons Limited, 1990 . Legal Theory,
, hlm  22.

## Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis
dimenger . Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut dalam Pasal 18 ayat (3) UU PK menyatakan batal demi  hukum se ap  klausula  baku  yang  telah  ditetapkan  pelaku  usaha  pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang Pasal 18 ayat (1) maupun perjanjian baku yang memiliki ketentuan yang dilarang Pasal 18 ayat (2);
2.  PUJK yang mencantumkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian baku yang dibuatnya jika di kemudian hari merugikan konsumen, maka PUJK tersebut dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana serta dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU PK, dan instrumen hukum lainnya, yaitu dengan jalan penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan ( misbruik  van  omstandigheden )  yang  diatur  dalam  SEOJK  Nomor 13/SEOJK.07/2014;
3.  Dalam perjanjian baku yang dibuat oleh PUJK tetap harus mengiku  ketentuan Pasal  1320  KUHPerdata jo Pasal  1338  KUHPerdata,  bahwa  kemudian  pihak konsumen diberi waktu untuk mempelajari isi perjanjian baku tersebut, jika pihak  konsumen  merasa  bisa  mengiku   isi  perjanjian  tersebut  dan  jika  ada perubahan yang dikehendaki lalu disepaka  dan/atau  dak jadi, maka semua kembali kepada para pihak yang dalam posisi take it or leave it . Jikapun dalam posisi take  it dan  terjadi  masalah  di  kemudian  hari  yang  dapat  dibuk kan kesalahan  dari  pihak  PUJK,  maka  PUJK  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 UU PK, serta Pasal 53 POJK Nomor 1/2013;
4.  Dari sisi PUJK bahwa implementasi perjanjian standar yang dibuat oleh PUJK dimaksudkan  untuk  mencari  keprak san  dan  eﬁsiensi,  sehingga mempermudah  operasional  bisnis  dan  mengurangi  ongkos-ongkos  bisnis. Kemudian pemberlakuan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 sebagai peraturan pelaksana dari POJK Nomor 1/2013 harus juga memperha kan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan perlindungan hukum kepada PUJK jika debitur atau konsumen cidera janji (wanprestasi);
5.  Dalam  era  perlindungan  konsumen,  pengaturan  isi  perjanjian  standar  yang memuat  klausula  baku  dak  lagi  mutlak  berada  di  tangan  pelaku  usaha, melainkan  sudah  memerlukan  pengawasan  secara  efek f,  baik  dari masyarakat/konsumen,  LPKSM,  pemerintah,  BPSK  maupun  OJK.  Terutama BPSK yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula  baku,  dan  OJK  yang  mempunyai  fungsi  melakukan  pengawasan terhadap kegiatan PUJK;
6.  Dengan bersinerginya 3 elemen hukum ( legal structure , legal substance dan legal  culture ),  diharapkan  efek vitas  sistem  hukum  perlindungan  konsumen sektor jasa keuangan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Se daknya  ada  harapan  baru  bagi  konsumen  untuk  mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi bisnis sektor jasa keuangan, seper   dalam  SEOJK  Nomor  13/SEOJK.07/2014  secara  tegas  PJUK  dilarang mencantumkan  klausula  baku  dalam  perjanjian  standarnya  yang  merugikan konsumen.

## Da ar Pustaka
Da ar Buku Abdul  Halim  Barkatulah, Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Kajian  Teore s  dan Perkembangan Pemikiran , Nusa Media, Bandung, 2008. Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan , Citra Aditya Bak , Bandung, 1992. ___________________, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan , Citra Aditya Bak , Bandung, 1992.
Az Nasu on, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar , Cetakan Pertama, Daya Widya, Jakarta, 1999. Friedman, W., Legal Theory , Steven & Sons Limited, London, 1990. Inosen us  Samsul, Perlindungan  Konsumen:  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung Jawab Mutlak , Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2004. J. Satrio, Hukum Perjanjian , Citra Aditya Bak , Bandung, 1992.
Jerry  J. Philips, Product Liability , West Publishing Company, St. Paul, Minnesota,
1993.
Munir Fuady, Hukum Kontrak (Buku Kedua) , Citra Aditya Bak , Bandung, 2007. N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk , Panta Rei, Jakarta, 2005.
R. Subek , Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 1987.
________, Hukum Perikatan , Citra Aditya Bak , Bandung, 1992.
Salim  H.S., Perkembangan  Hukum  Kontrak  di  Luar  KUHPerdata ,  RajaGraﬁndo Persada, Jakarta, 2004.
Salim  H.S.  dan  Erlies  Sep ana Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Peneli an Disertasi dan Tesis , Buku Kedua, RajaGraﬁndo Persada, Jakarta, 2014. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo, Jakarta, 2000. Stuart J. Faber, Handbook of Consumer Law , Lega Books, California, 1978.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta, 1999. Sutan  Remy  Sjahdeini, Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  yang  Seimbang Bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia .  Ins tut  Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

## Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis
Yusuf Shoﬁe, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya , Citra Aditya Bak , Bandung, 2000.
Yusuf  Shoﬁe dan  Somi  Awan,  Sosok  Peradilan  Konsumen:  Mengungkap  Pelbagai Persoalan Mendasar BPSK, Piramedia, Jakarta, 2004. Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999.LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821.
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. UU Nomor 21 Tahun 2011. LN No.
111 Tahun 2011. TLN No. 5253.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa
Keuangan. POJK Nomor 1/POJK.07/2013.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Lembaga  Alterna f  Penyelesaian
Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan. POJK Nomor 1/POJK.07/2014.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka
Meningkatkan  Literasi  Keuangan  Kepada  Konsumen  dan/atau  Masyarakat. SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014.
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Pelayanan  dan  Penyelesaian Pengaduan  Konsumen  pada  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan.  SEOJK  Nomor 2/SEOJK.07/2014.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran  Produk  dan/atau  Layanan  Jasa  Keuangan.  SEOJK  Nomor 12/SEOJK.07/2014.
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Perjanjian  Baku.  SEOJK  Nomor
13/SEOJK.07/2014.
Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Kerahasiaan  dan  Keamanan  Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. SEOJK Nomor 14/SEOJK.07/2014.

## Dokumen Lain
Harian  Seputar  Indonesia,  “OJK  Terbitkan  Aturan  Perlindungan  Konsumen”, h p://ekbis.sindonews.com/read/839060/32/ojk-terbitkan-aturan- perlindungan-konsumen , diakses 24 Desember 2014. Inosen us  Samsul,  “Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Pasca  Undang- Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013” , Seminar diselenggarakan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  bekerjasama  dengan hukumonline.com, di Kridangga Ballroom, Atlet Century Park Hotel Jakarta, 21 November 2013.