ANALYSIS THE IMPACT OF GOVERNMENT PROLIFERANTION ON EDUCATIONAL AND ECONOMIC
Dalila Husna 1
Rumayya* 2
1,2 Department of Economics, Universitas Airlangga, Indonesia

## ABSTRACT
The government proliferantion in Indonesia become a consequence of the existence of a policy of fiscal desentalisasi. The existence of the government proliferantion is expected to shorten the span of control so that the goal of improving the well-being of society and the public service can be achieved. This study goals to analyze the impact of the govern- ment proliferantion on the regional educational and economic outcomes against on 491 Kabupaten/Kota in Indonesia. This research uses the Difference in Difference as a tool of analysis. Data obtained from the Indodapoer-World Bank year 2001 until 2014. The impact of the presence of the government proliferantion against outcomes education is lowering the level of literacy through a decrease in the number of buildings on the SD output though it is insignificant and its impact on economic outcomes effect increasing income per capita community that in proxy through household spending per capita and GDP per capita, in- creasing the number of workers, and lower levels of poverty through increased output in the electricity, road access to the village dirt road, and the village gravel road. The impact in General of the expansion area is a local Government has succeeded in transferring funds to the poor but not with a business climate that is shown by the results of the constant price GDP as a whole which indicates significant results negative . Keywords : Government Proliferantion, Difference in Difference, Educational, Economic. JEL : R1, H00,  I21, I25

## ABSTRAK
Pemekaran daerah di Indonesia menjadi konsekuensi dari adanya kebijakan desentalisa- si fiskal. Adanya pemekaran daerah diharapkan dapat memperpendek rentang kendali sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik dapat tercapai. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari adanya pemekaran daer- ah terhadap pendidikan dan ekonomi di 491 Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Difference in Difference sebagai alat analisis. Data diperoleh dari Indoda- poer-World Bank tahun 2001 hingga 2014. Dampak adanya pemekaran daerah terha- dap pendidikan adalah menurunkan tingkat literasi melalui penurunan output pada jum- lah bangunan SD meskipun secara tidak signifikan dan dampaknya terhadap ekonomi berpengaruh  meningkatkan  pendapatan  per kapita  masyarakat  yang  di  proksi  melalui pengeluaran rumah tangga per kapita dan GDP per kapita, meningkatkan jumlah pekerja, dan menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan output pada akses listrik, jalan desa yang bertanah, dan jalan desa yang diperkeras. Dampak secara umum dari adanya pemekaran daerah adalah pemerintah daerah telah berhasil mentransfer dana kepada masyarakat miskin namun tidak dengan iklim usaha yang ditunjukkan oleh hasil GDP har- ga konstan secara keseluruhan yang menunjukkan hasil signifikan negatif.
Kata Kunci: Pemekaran Daerah, Difference in Difference, Pendidikan,  Ekonomi.
JEL : R1, H00,  I21, I25
JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) p-ISSN: 2541-1470; e-ISSN: 2528-1879 DOI: 10.20473/jiet.v6i.31141 Open access under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA)

## RIWAYAT ARTIKEL
Tanggal Masuk:
3 Agustus 2021
Tanggal Revisi:
23 Oktober 2021 Tanggal Diterima: 23 November 2021
Tersedia Online: 29 November 2021
*Korespondensi: Rumayya E-mail: rumayya@feb.unair.ac.id

## Husna, D. & Rumayya Analysis the Impact of Government Proliferantion on Educational and Economic

## Pendahuluan
Berakhirnya rezim orde baru pada tahun 1998 menjadi babak baru perubahan pada struktur  pemerintahan  di  Indonesia  secara  keseluruhan  yang  semula  sentralistik  menjadi desentralistik yang ditandai dengan adanya pergeseran kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Konsekuensi dari adanya kebijakan desentralisasi adalah munculnya pe - mekaran daerah, yang pada awalnya dilandasi oleh UU Nomor 22 Tahun 1999. Secara teknis pedoman pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 diatur dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah yang menyatakan bahwa pemekaran daerah harus memenuhi persyaratan seperti ke - mampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daer - ah, dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terlaksananya otonomi daerah. Proses pemekaran daerah pada peraturan tersebut bersifat bottom up . Dengan terbentuknya daerah baru diharapkan dapat menggali setiap potensi kebudayaan dan sumber daya alam dari setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing. Adanya pemekaran daerah telah mem - bentuk Daerah Otonom Baru (D0B).
Perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB) semenjak tahun 1999 hingga 2014 terus mengalami peningkatan, yaitu ada 222 Daerah Otonom Baru (DOB). Selama masa orde baru, jumlah provinsi dan kab/kota hanya ada 319 daerah selanjutnya setelah tahun 1999 hing - ga 2014 meningkat terus hingga 2014 jumlah provinsi dan kabupaten/kota ada 542 daerah. Adanya perkembangan jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) dapat ditunjukkan pada Gambar 1 yang mana pemekaran kabupaten/kota lebih sering terjadi dibandingkan pemekaran provin - si yang hanya terjadi 5 kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2002, 2004, dan 2012. Sedangkan untuk pemekaran kabupaten/kota terjadi hampir setiap tahun namun ada masa-masa peme - karan daerah tersebut konstan yaitu pada tahun 2000, 2004 hingga 2006, 2010 hingga 2011, serta 2014 hingga 2017 hal ini dikarena pada tahun-tahun tersebut telah terjadi moratorium pemekaran daerah.
Sumber : Kementerian Dalam Negeri (2018) dan Jaweng (2014), Diolah.
Gambar 1: Perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, 1999 – 2014
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai dampak pemekaran daerah den - gan menggunakan Difference in Difference (DiD) sebagai alat analisisnya. Metode Difference in Difference (DiD) biasanya digunakan untuk menganalisis dampak dari suatu kebijakan yang mensyaratkan  berada  dalam  dua  periode  waktu,  yaitu  sebelum  dan  sesudah  di  kelompok yang mengalami treatment dan kelompok yang tidak mengalami treatment. Penelitian terse - but diantaranya oleh Lewis (2017) ; Qibthiyyah (2010) . Penelitian yang dilakukan oleh Lewis (2017) menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap aspek pendidikan dan infrastruktur. Hasilnya menemukan bahwa adanya pemekaran daerah lebih berdampak ke aspek infrastruk - tur dibandingkan aspek pendidikan, dimana kondisi infrastruktur daerah anak lebih rendah dibandingkan dengan daerah induk.
Penelitian dari Qibthiyyah (2010) menganalisis dampak dari pemekaran daerah ter - hadap  aspek  pendidikan  dan  kesehatan.  Di  aspek  pendidikan,  adanya  penurunan  tingkat drop out tidak membuat peningkatan pada nilai rata-rata ujian sekolah. Di aspek kesehatan, menunjukkan adanya peningkatan jumlah kematian bayi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pemekaran daerah terhadap pendidikan dan kesehatan tidak berdampak semakin membaik. Pemerintah daerah mencurahkan lebih dari setengah anggaran belanja mereka untuk pem - berian layanan di sektor pendidikan dan infrastruktur ( World Bank, 2012 ). Ketersediaan pe- layanan infrastruktur memainkan peranan penting dalam pembangunan daerah. Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatannya tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bersifat administrative, kegiatan pelayanan pub - lik, serta mendukung roda kegiatan ekonomi ( Bappenas, 2008 ).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan  diatas,  penulis  dalam  penelitian ini tertarik untuk menganalisis mengenai dampak dari pemekaran daerah terhadap pendi - dikan dan ekonomi karena belum ada studi yang membahas mengenai outcome berkelanju - tan dari penganggaran terhadap pendidikan dan infrastruktur. Variabel outcome pendidikan yang diteliti adalah tingkat literasi dan variabel outcome ekonomi yang diteliti adalah terkait pendapatan per kapita, tenaga kerja, dan tingkat kemiskinan. Hal lainnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah mengambil tahun observasi yang lebih pan - jang, yaitu tahun 2001 hingga 2014 karena seperti yang diketahui bahwa untuk menganalisis dampak membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa melihat dampaknya secara jauh. Atas dasar hal inilah maka penelitian ini akan menganalisis sampai sejauh mana pemekaran daerah memberikan andil terhadap kondisi pendidikan dan ekonomi di Indonesia.

## Telaah Literatur
Pemekaran  daerah  di  Indonesia  adalah  pembentukan  wilayah  administratif  baru  di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya ( Kemendagri, 2014 ). Landasan hu - kum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pe - merintahan Daerah. UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1): “Negara menga - kui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum  kalimat  sebagai  berikut.  “Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatu - an”. Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Adapun syarat-syarat pembentukan daerah yang tertuang da - lam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kemampuan daerah, potensi daer - ah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti keamanan dan ketertiban, keterse -
Husna, D. & Rumayya Analysis the Impact of Government Proliferantion on Educational and Economic
diaan sarana dan prasarana pemerintahan, rentang kendali, serta peraturan minimal daerah terbentuknya, misalnya untuk pemerintah provinsi minimal harus terdiri dari tiga kabupaten dan/atau kota serta pemerintah kabupaten/kota minimal terbentuk tiga kecamatan.
Pemekaran daerah merupakan konsekuensi dari adanya kebijakan desentralisasi, se - hingga menjadi sangat mungkin dalam menganalisis dampak pemekaran wilayah dijelaskan dalam kerangka teori fiscal federalism . Teori tersebut mempunyai dua pandangan, yaitu Teori Tradisional atau disebut Teori Generasi Pertama ( First Generation Theories ) dan Teori Perspek - tif Baru atau Teori Generasi Kedua ( Second Generation Theories ). Zaenuddin (2015) menjelas- kan dalam Teori Generasi Pertama ada dua pendapat yang menyebutkan adanya keuntun - gan dari adanya alokatif desentralisasi. Dalam konteks pengambilan keputusan, Knowledge in society sangat menguntungkan karena adanya pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat akan mempermudah proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi seh - ingga keputusan yang diambilpun juga diharapkan langsung berdampak terhadap masyarakat daerah ( Hayek, 1945 ). Selanjutnya dalam konteks keuangan publik, allocative efficiency akan membuat pemerintah daerah lebih baik dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan barang dan jasa publik dibandingkan dengan penyediaan hal tersebut oleh pemerintah pusat karena pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pe - merintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing.
Pandangan Teori Generasi Kedua merupakan perspektif baru dari Teori Generasi Perta - ma yang dibangun oleh Musgrave (1959) ; Oates (1972) yang menekankan pentingnya revenue dan expenditure assignment antar level pemerintahan atau dengan kata lain teori ini menco - ba menjelaskan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah yang mana ada pembatasan atas campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah karena  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  membuat  peraturan  mengenai  ekonomi lokal. Teori ini menyelaraskan antara kepentingan pemerintah daerah dengan kemakmuran ekonomi, interaksi horizontal antar pemerintah daerah, dan interaksi vertical antar level pe - merintahan melalui dua mekanisme.
Dua Mekanisme yang dimaksud adalah Pertama , harus adanya penyelarasan antara peraturan pemerintah daerah dan penyediaan barang dan jasa publik terhadap pasar dan masyarakat. Kedua , Upaya peningkatan kemakmuran ekonomi daerah sebagai insentif dari keterkaitan erat antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah. Dengan demikian transfer dari  pemerintah  pusat  yang  besar akan  menimbulkan  disinsentif  bagi  pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Lewis (2017) melakukan penelitian dampak pemekaran daerah di Indonesia terhadap pelayanan publik di Indonesia dengan menggunakan metode Difference in Difference (DiD) dan Generalized Method of Moment (GMM) sebagai alat analisisnya. Dampak yang diamati adalah akses pendidikan dan infrastruktur. Akses pendidikan yang diamati adalah rata-rata tingkat partisipasi murni SMP dan SMA sedangkan untuk akses infrastruktur adalah persen - tase rumah tangga di kabupaten yang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi terlind - ungiData keempat variabel tersebut berasal dari SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada tahun 2001 hingga 2010. Variabel kontrol yang digunakan dalam analisis meliputi to - tal belanja pemerintah daerah per kapita, ukuran populasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik, persentase penduduk miskin, koefisien Gini, pengeluaran ru - mah tangga per kapita. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Adanya pemekaran daerah tidak berdampak terhadap aspek pendidikan sedangkan dari aspek infrastruktur, daerah anak kondisinya lebih rendah dibandingkan dengan daerah induk.
Penelitian lain juga dilakukan oleh Qibthiyyah (2010) yang melakukan penelitian ten - tang dampak pemekaran daerah di Indonesia terhadap outcome kesehatan dan pendidikan dengan menggunakan DiD sebagai alat analisisnya, Variabel outcome kesehatan yang dianal - isis adalah angka kematian bayi, perhitungan angka kematian bayi berasal dari jumlah bayi yang meninggal berusia kurang dari satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran bayi yang hid - up, dinyatakan dalam hal kematian per seribu kelahiran hidup. Selanjutnya untuk outcome pendidikan menggunakan tiga ukuran, yaitu rata-rata nilai ujian sekolah (menggunakan tahun ke tiga di tingkat SMP), tingkat kelulusan (berdasarkan lulusan SMP yang di wisuda dari per - olehan nilai UNAS), dan tingkat drop out (berdasarkan status individu yang putus sekolah, bukan berdasarkan tahun ketika drop out terjadi). Alasan pemilihan pendidikan di tingkat SMP dikarenakan SMP termasuk dalam program wajib belajar sembilan tahun dan keberadaan se - kolah di tingkat SMA tidak tersedia di semua daerah, terutama daerah yang baru mengalami pemekaran. Tahun yang diobservasi tergantung dari ketersediaan data, untuk tingkat kema - tian bayi menggunakan tahun 1993-2005 sedangkan rata-rata nilai ujian sekolah dan tingkat kelulusan menggunakan tahun 2001, 2003-2005. Hasil estimasi outcome kesehatan menun - jukkan adanya peningkatan jumlah kematian bayi di daerah induk dibandingkan daerah anak. Sedangkan untuk outcome pendidikan, adanya penurunan pada tingkat drop out di daerah anak tidak berdampak pada peningkatan rata-rata nilai ujian sekolah .

## Metode Penelitian
Untuk menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap penelitian ini menggunakan metode Difference-in-Difference (DiD). Metode ini merupakan salah satu metode yang digu - nakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu program. Metode ini mengukur variabel ter - dampak di daerah yang mengalami pemekaran dan daerah yang tidak mengalami pemekaran. Metode Difference-in-Difference digunakan untuk menganalisis adanya dampak dengan men- syaratkan berada dalam dua periode waktu, yaitu sebelum dan sesudah treatment. Dalam konteks penelitian ini, treatment adalah daerah yang mengalami pemekaran. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kuasi- eksperimental karena meskipun peneliti dapat melaku - kan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya.
Model Difference-in-Difference yang digunakan untuk mengestimasi dampak peme - karan daerah terhadap variabel terdampak di level kabupaten/kota pada tahun 2001 hingga 2014 adalah sebagai berikut:
( ) Y T D X it i it umur mekar it it 1 2 # a b b f = + + +
dengan Y adalah variabel terdampak, dimana variabel terdampak yang dimati adalah variabel input belanja daerah, variabel output dan outcome pendidikan, serta output dan outcome ekonomi; T adalah Dummy daerah yang mengalami pemekaran (daerah yang mengalami pe - mekaran=1, daerah yang tidak mengalami pemekaran=0); D umur_mekar adalah variabel dummy periode pemekaran (D=1 ditahun setelah mekar, D=0 di tahun sebelum pemekaran; X adalah variabel kontrol; α adalah fixed effect; β 1 adalah koefisien dari variabel interaksi (menunjuk - kan dampak dari pemekaran daerah); β 2 adalah Koefisien dari variabel kontrol; ε adalah error term ; i menyatakan Daerah (Cross Section) ; dan t adalah Time Series .
Setiap dari variabel terdampak memiliki variabel kontrol yang berbeda-beda tergan - tung dari komponen yang biasa mempengaruhi varibel terdampak tersebut dan sesuai den - gan jurnal acuan pada penelitian sebelumnya. Variabel terdampak dari input belanja daerah terdiri atas variabel share belanja administrasi, share belanja modal, share belanja ekonomi, share belanja pendidikan, share belanja lingkungan, share belanja kesehatan, share belanja in -
(1)
Husna, D. & Rumayya Analysis the Impact of Government Proliferantion on Educational and Economic
frastruktur, share belanja lainnya, share belanja pegawai, share belanja kegiatan keagamaan, dan share belanja sosial menggunakan lima variabel kontrol, yaitu total populasi di perkotaan, ln GDP per kapita, ln total populasi, share pendapatan asli daerah, dan share dana bagi hasil.
Selanjutnya  variabel  terdampak  dari  terkait  output  dan outcome pendidikan yang diteliti adalah variabel jumlah bangunan SD, jumlah bangunan SMP, dan jumlah bangunan SMA  serta  tingkat  literasi  semuanya  menggunakan  enam  variabel  kontrol  yang  sama,  yai - tu variabel total populasi di perkotaan, ln area, ln total populasi, ln GDP harga konstan, ln pendapatan asli daerah, dan yang terakhir ln dana bagi hasil.
Lalu variabel terdampak dari output ekonomi adalah jasa publik berupa variabel ak - ses listrik, akses sanitasi, akses air bersih Sedangkan yang terkait barang publik yang terdiri dari variabel panjang jalan yang rusak parah, panjang jalan yang memiliki penerangan, pan - jang jalan yang berkondisi baik, panjang jalan yang rusak ringan, persentase jalan desa yang beraspal, persentase jalan desa yang bertanah, persentase jalan desa yang diperkeras, serta persentase jalan desa yang lain.
Terakhir, variabel outcome ekonomi seperti variabel ln total pengeluaran rumah tang - ga per kapita, ln GDP per kapita, dan ln GDP harga konstan menggunakan dua variabel kontrol yang sama, yaitu populasi penduduk di perkotaan dan ln total pengeluaran per kapita. Selan- jutnya variabel tingkat pengangguran dan ln jumlah pekerja menggunakan tiga variabel kon - trol yang sama yaitu variabel populasi penduduk di perkotaan, ln total pengeluaran per kapita, dan ln GDP harga konstan namun ada satu variabel kontrol yang berbeda dengan menambah - kan variabel ln Populasi terhadap variabel ln jumlah pekerja. Sedangkan untuk variabel tingkat kemiskinan menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu  populasi penduduk di perkotaan, ln dari total pengeluaran per kapita, dan ln GDP per kapita.

## Data
Data yang digunakan adalah data Indodapoer-World Bank tahun 2001 hingga tahun 2014.  Data  Indodapoer-World  Bank  merupakan  gabungan  data  yang  berasal  dari  berbagai sumber resmi di Indonesia baik data yang bersifat mikro maupun makro. Diantara keseluru - han daerah di Indonesia, yang diambil dalam penelitian hanya Daerah tingkat II, yaitu daerah kabupaten/kota yang mengalami pemekaran setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Kriteria selanjutnya adalah daerah-daerah yang mengalami peme - karan diantara tahun 2000 hingga 2010.
Diantara 542 daerah otonom di Indonesia (tidak termasuk 1 kabupaten dan 5 kota di Provinsi DKI Jakarta) yang masuk di dalam penelitian sebanyak 491 daerah. Pada awal desen - tralisasi ada total 336 yang disebut sebagai daerah original. Daerah Original terdiri dari 238 daerah yang tidak pernah mengalami pemekaran dan 98 daerah yang mengalami pemekaran. 491 daerah yang masuk dalm penelitian terdiri dari 238 daerah yang tidak pernah mengalami pemekaran dan 253 daerah baru. Daerah baru terdiri dari daerah induk dan daerah anak. Daerah induk sebanyak 98 daerah dan 155 daerah anak. Daerah induk adalah daerah yang mengalami pemekaran dan daerah anak adalah daerah hasil dari pemekaran.

## Hasil dan Pembahasan

## Gambaran Umum Pemekaran Daerah di Indonesia
Pemekaran daerah di setiap provinsi, Secara keseluruhan hingga tahun 2018, Daerah Otonom di Indonesia sebanyak 542 Daerah. Rinciannya adalah 34 Provinsi, 415 Kabupaten (tidak termasuk 1 kabupaten di Provinsi DKI Jakarta), dan 93 Kota (tidak termasuk 5 kota di
Provinsi DKI Jakarta). Perkembangan pemekaran daerah di setiap provinsi ditunjukkan pada Gambar 2 sebagai berikut:
Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2018. Diolah.
Gambar 2: Perkembangan Pemekaran Daerah di Setiap Provinsi, 2000 – 2010
Gambar 2 diatas menunjukkan provinsi mana yang paling banyak mengalami peme - karan. Persebaran pemekaran secara keseluruhan paling banyak terjadi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jika ditinjau dari setiap provinsi, pemekaran daer - ah banyak terjadi di provinsi Papua, terdiri dari 8 daerah induk dan 19 daerah anak, Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 8 daerah induk dan 14 daerah anak, dan terakhir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari 8 daerah induk dan 10 daerah anak.
Total daerah kabupaten/kota yang digunakan dalam penelitian adalah 491 daerah ter - diri dari 238 daerah yang tidak pernah mengalami pemekaran, 98 daerah yang mengalami pemekaran atau disebut dengan daerah induk, dan 155 daerah anak. 491 Daerah tersebut diambil dari total keseluruhan 542 daerah yang berstatus sebagai Daerah Otonom. 51 daer - ah diantaranya tidak termasuk didalam penelitian dikarenakan 34 termasuk daerah tingkat I (daerah provinsi) dan 17 daerah tidak dimasukkan di dalam penelitian dikarenakan mengala - mi pemekaran diatas tahun 2010.
Variabel  input  belanja  daerah  pada  penelitian  ini  dihitung  berdasarkan  besarnya persentase pos belanja dari total belanja keseluruhan. Karakteristik belanja daerah yang di - analisis dalam penelitian ini dimulai dari yang bernilai tertinggi adalah belanja administrasi, belanja lainnya, dan belanja pegawai.
Diikuti dengan besaran nilai belanja modal, pendidikan, infrastruktur, dan sosial dan terakhir ekonomi, kesehatan, dan kegiatan keagamaan mempunyai  persentase yang paling kecil. Berikut adalah Statistik deskriptif belanja daerah ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai beri - kut:

## Tabel 1 :  Statistik Deskriptif Variabel Input Belanja Daerah Tahun 2001 - 2014
Variabel Terdampak Observasi Mean Standar Deviasi Min Max Input Belanja Daerah Share Belanja Administrasi 3.620 32,17 14,53 1,07 100 Share Belanja Modal 3.707 21,99 10,58 0 98,45 Share Belanja Ekonomi 3.574 2,46 2,53 0,07 53,85 Share Belanja Pendidikan 3.585 33,60 12,86 0,03 98,53

## Husna, D. & Rumayya Analysis the Impact of Government Proliferantion on Educational and Economic
Variabel Terdampak Observasi Mean Standar Deviasi Min Max Share Belanja Lingkungan 3.379 1,74 2,57 0 86,70 Share Belanja Kesehatan 3.580 8,48 3,52 0,59 44,41 Share Belanja Infrastruktur 3.584 14,07 8,32 0,13 96,83 Share Belanja Lainnya 3.682 8,39 5,32 0 100 Share Belanja Pegawai 3.713 50,48 13,44 0,09 100 Share Belanja Kegiatan Keagamaan 712 0,59 0,74 0 9,11 Share Belanja Sosial 3.230 1,10 5,35 0 98,96

## Sumber : World Bank, diolah
Outcome yang diamati dalam penelitian ini adalah Tingkat Literasi yang dicapai oleh daerah yang mengalami pemekaran. Indikatornya dilihat dari capaian berapa banyak bangu - nan sekolah yang sudah terbangun, yaitu terkait bangunan sekolah SD, bangunan Sekolah SMP, dan bangunan Sekolah SMA.
Bangunan sekolah SD dalam suatu daerah ada minimal 2 bangunan dan  maksimum ada sejumlah 2696 bangunan. Untuk bangunan sekolah SMP, ada minimal 3 bangunan se - dangkan maksimum ada 735 bangunan. Dan bangunan sekolah SMA dalam suatu daerah ada minimal 1 bangunan dan maksimal ada 439. Dalam jabaran diatas telah menginformasikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka jumlah bangunan sekolah semakin mengeru - cut makin kecil sehingga hal ini mengidentifikasi makin ada banyak anak yang semakin tersisi - hkan dan tidak bias mencapai pendidikan yang tinggi.
Untuk Capaian / Outcome yang diamati dalam penelitian ini hal yang diamati adalah Tingkat Literasi dalam suatu daerah, minimum bernilai 13,75 persen dan maksimum bernilai 100 persen. Secara keseluruhan, Statistik Deskriptif dari variabel output dan outcome pendi- dikan ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2 : Statistik Deskriptif Variabel Output dan Outcome Pendidikan Tahun 2001 - 2014 Variabel Terdampak Observasi Mean Standar Deviasi Min Max Variabel Output Pendidikan Jumlah Bangunan SD 1.343 453,08 357,81 2 2696 Jumlah Bangunan SMP 1.341 100,19 85,48 3 735 Jumlah Bangunan SMA 1.316 51,59 49,11 1 439 Variabel Outcome Pendidikan Tingkat Literasi 4.637 90,78 9,91 13,75 100 Sumber : World Bank , diolah
Karakteristik Output dan Outcome dari Aspek Ekonomi yang mana Output Ekonomi terdiri dari Barang dan Jasa Publik. Barang Publik yang dimaksud terdiri dari Panjang Jalan yang  Rusak,  Panjang  Jalan  yang  memiliki  penerangan,  Panjang  Jalan  yang  Bagus,  Panjang Jalan yang Mulus, Persentase Jalan Desa yang beraspal, Persentase Jalan Desa yang Berlum - pur, Persentase Jalan Desa yang Berbatu, serta Persentase Jalan Desa yang lain. Sedangkan Jasa Publik terdiri dari Akses Listrik, Akses Sanitasi, dan Akses Air Bersih.Dari Output tersebut berdampak terhadap Outcome Ekonomi dalam 3 Aspek, yaitu  terkait Aspek Pendapatan per Kapita dilihat dari ln total pengeluaran per Kapita, ln GDP per Kapita, serta ln GDP harga kon - stan, Aspek Tenaga Kerja dilihat dari Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pekerjanya, serta yang terakhir melihat dampaknya terhadap aspek Kemiskinannya melalui Tingkat Kemiskinannya.
Untuk Barang Publik, Panjang Jalan yang Rusak di setiap daerah minimal memiliki pan - jang 1 Km dan maksimal memiliki panjang 2309 Km. Panjang Jalan yang memiliki fasilitas pen - erangan memiliki panjang minimal 4 Km, serta maksimal memiliki panjang 1439 Km. Panjang Jalan yang Bagus memiliki panjang minimal 1 Km dan maksimal memiliki panjang 1655 Km. Sedangkan Panjang Jalan yang Mulus memiliki panjang minimal 1 Km, serta panjang maksimal 1559 Km.Persentase Jalan Desa yang Beraspal dalam suatu daerah minimal sebesar 1,39 pers - en dan maksimal sebesar 100 persen, Persentase Jalan Desa yang Berlumpur memiliki luasan 0,23 persen dan maksimal 95,62 persen, Persentase Jalan Desa yang Berbatuan memiliki lua - san minimal 0,52 persen dan maksimal 73,21 persen. Sedangkan persentase Jalan desa yang lainnya memiliki luasan minimal 0,06 persen dan maksimal 18,71 persen.
Variabel output berpengaruh terhadap variable outcome dalam 3 hal, yaitu pendapa - tan  per  kapita  minimal  bernilai  11,19  persen  dan  bernilai  maksium  sebesar  15,17  persen, GDP per Kapita minimal bernilai 0,19 persen dan maksimal bernilai 5,60 persen, serta GDP harga konstan minimal sebesar 11,58 persen dan maksimal sebesar 18,50 persen. Dalam as - pek Tenaga Kerja, Tingkat pengangguran dalam suatu daerah minimal sebesar 0,11 persen dan maksimal sebesar 22,14 persen. Selanjutnya Jumlah Pekerja dalam suatu daerah minimal sebesar 9,33 persen dan maksimal sebesar 14,62 persen. Terakhir dalam aspek kemiskinan diukur dengan Tingkat Kemiskinan yang minimal  sebesar 1,41 persen dan maksimal sebe - sar 60,89 persen. Secara keseluruhan, Statistik Deskriptif dari variabel output dan outcome ekonomi ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3: Statistik Deskriptif Variabel Output dan Outcome Ekonomi Tahun 2001 - 2014 Variabel Terdampak Observasi Mean Standar Deviasi Min Max Variabel Output Ekonomi Jasa Publik Akses Listrik 3.984 85,71 18,92 0,55 100 Akses Sanitasi 4.318 61,11 17,42 4,165 96,75 Akses Air Bersih 4.317 51,43 20,43 0,15 100 Barang Publik Panjang Jalan yang Rusak Parah 498 203,92 267,49 1 2309 Panjang Jalan yang memiliki Pen - erangan 554 256,48 178,06 4 1439 Panjang Jalan yang Berkondisi Baik 590 195,20 170,73 1 1655 Panjang Jalan yang Rusak Ringan 589 275,23 214,64 1 1559 Persentase Jalan Desa yang Beraspal 1.340 66,29 26,41 1,39 100 Persentase Jalan Desa yang Ber - tanah 1.033 14,70 15,94 0,23 95,62 Persentase Jalan Desa yang Diper - keras 1.175 21,55 15,32 0,52 73,21 Persentase Jalan Desa yang Lainnya 375 1,56 2,09 0,06 18,71 Variabel Outcome Ekonomi Pendapatan per Kapita ln Total Pengeluaran per Kapita 4.298 12,86 0,76 11,19 15,17 ln GDP per Kapita 4.366 1,71 0,68 0,19 5,60 ln GDP harga konstan 4.368 14,72 1,06 11,58 18,50 Tenaga Kerja Tingkat Pengangguran 2.345 6,71 3,56 0,11 22,14

## Husna, D. & Rumayya Analysis the Impact of Government Proliferantion on Educational and Economic
Variabel Terdampak Observasi Mean Standar Deviasi Min Max ln Jumlah Pekerja 2.345 12,26 0,88 9,33 14,62 Kemiskinan Tingkat Kemiskinan 4.361 15,75 8,97 1,41 60,89

## Sumber : World Bank, Diolah
Hasil estimasi dengan metode Difference in Difference (DiD) pada penelitian ini baik pada daerah yang mengalami pemekaran atau daerah yang tidak mengalami pemekaran, per - lakuannya terhadap variabel kontrol adalah sama tergantung dari jenis variabel terdampak yang diamati. Setelah itu dapat dilihat tingkat signifikansinya. Ringkasan hasil estimasi variabel yang signifikan dengan nilai koefisien interaksi dan standard error ditampilkan pada Tabel 4 berikut:

## Tabel 4 : Hasil Estimasi Variabel Terdampak yang Signifikan
Jenis Variabel Coef. Interaksi Robust Std.Err. Variabel Input Belanja Daerah Share Belanja Administrasi 5,583*** 1,324 Share Belanja Modal 6,782*** 0,794 Share Belanja Infrastruktur 4,010*** 0,696 Share Belanja Pendidikan -6,900*** 1,031 Share Belanja Pegawai -7,756*** 0,893 Share Belanja Keagamaan -0,505** 0,222 Variabel Output Pendidikan Jumlah Bangunan SMP 9,285** 4,040 Jumlah Bangunan SMA 6,626* 3,739 Variabel Outcome Pendidikan Tingkat Literasi -3,003** 1,365 Variabel Output Ekonomi Jasa Publik Akses Listrik 2,049** 0,914 Akses Air Bersih -2,117*** 0,783 Barang Publik Persentase Jalan Desa yang Beraspal -5,262*** 1,624 Persentase Jalan Desa yang Bertanah 3,877*** 1,315 Persentase Jalan Desa yang Diperkeras 3,978*** 1,271 Variabel Outcome Ekonomi Pendapatan per Kapita ln Total Pengeluaran per Kapita 0,644*** 0,041 ln GDP per Kapita -0,082*** 0,028 Tenaga Kerja ln Jumlah Pekerja 0,025* 0,013 Kemiskinan Tingkat Kemiskinan -1,289*** 0,457 Keterangan : ***Signifikan 1%, **Signifikan 5%, *Signifikan 10%
Sumber : World Bank, Diolah
Tabel 4 menunjukkan hasil estimasi dari koefisien dampak. Sebelum melihat dampak pe - mekaran daerah terhadap outcome , maka hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah terkait komponen input belanja daerah yang mengalami pemekaran akan lebih memfokuskan belanjanya untuk apa saja. Dari hasil estimasi diketahui bahwa daerah yang mengalami pe - mekaran lebih signifikan meningkatkan belanja administrasi sebesar 5,583 persen, signifikan meningkatkan belanja modal sebesar 6,782 persen, serta signifikan meningkatkan belanja in - frastruktur sebesar 4,010 persen. Selanjutnya daerah yang mengalami pemekaran juga men - gurangi alokasi belanjanya terhadap beberapa hal. Berdasarkan hasil estimasi, daerah yang mengalami pemekaran signifikan mengurangi alokasi belanja pendidikan sebesar 6,9 persen, signifikan mengurangi belanja pegawai sebesar 7,75 persen, serta signifikan mengurangi be - lanja keagamaan sebesar 0,505 persen.
Dari hasil estimasi terkait keuangan daerah yang mengalami pemekaran, salah satu as - pek yang akan dilihat adalah kemanakah pengalokasian belanja infrastruktur tersebut digu - nakan, oleh karena itu peneliti mencoba melihat dampaknya terhadap outcome pendidikan dan outcome ekonomi. Untuk melihat dampaknya terhadap outcome pendidikan, maka yang dilihat terlebih dahulu adalah output pendidikannya, hasil estimasi menunjukkan signifikan meningkatkan jumlah sekolah SMP sebanyak 9 sekolah dan signifikan meningkatkan jumlah sekolah SMA sebanyak 6 sekolah. Selanjutnya dilihat dampaknya terhadap outcome adalah signifikan berpengaruh buruk menurunkan tingkat literasi sebesar 3 persen.
Selanjutnya terkait output ekonomi yang diamati dalam penelitian ini melihat dari sisi barang dan jasa publik. Hasil estimasi  pada barang publik menunjukkan adanya buruk dari pemekaran daerah, yaitu meningkatkan jalanan desa yang bertanah dan diperkeras sebesar 3,87 persen dan 3,97 persen serta signifikan menurunkan jalanan desa yang beraspal sebesar 5,2 persen. Sementara itu, hasil estimasi  pada jasa publik menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari pemekaran daerah dalam meningkatkan  akses listrik sebesar 2,04 persen, dan menurunkan akses terhadap air bersih sebesar 2,17 persen.
Selanjutnya melihat dampaknya terhadap outcome ekonomi, untuk pendapatan per kapitanya diproksi melalui total pengeluaran rumah tangga per kapita dan ln GDP per kapita. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pemekaran daerah signifikan meningkatkan total penge - luaran rumah tangga per kapita sebesar 64 persen. Namun, disisi lain pemekaran daerah sig - nifikan menurunkan GDP per kapita  sebesar 8,2 persen. Dari sisi tenaga kerja, pemekaran daerah signifikan dalam meningkatkan jumlah pekerja sebesar 2,5 persen. Sementara itu dari sisi  kemiskinan,  pemekaran  daerah  berpengaruh  signifikan  dalam  menurun  tingkat  kemi - skinan sebesar 1,28 persen.
Input belanja daerah tidak semua pos belanja mengalami peningkatan. Daerah yang mengalami pemekaran cenderung mengalokasikan untuk belanja administrasi, belanja mod - al, dan belanja infrastruktur hal ini sejalan dengan penelitian dari Sjahrir (2013) yang menya- takan daerah yang mengalami pemekaran cenderung mengalokasikan anggaran belanjanya untuk belanja administrasi karena hampir sepertiga dari total anggaran, belanja administrasi adalah yang terbesar kedua dalam pos anggaran dan merupakan merupakan indikator be - sarnya mis alokasi yang besar terhadap sumber daya publik. Belanja administrasi yang tinggi sebagai indikasi dari tata kelola pemerintahan yang buruk yang berdampak pada kurangnya akuntabilitas di tingkat lokal. Selanjutnya daerah yang mengalami pemekaran juga cenderung mengurangi pengalokasian untuk belanja pendidikan, belanja pegawai, dan belanja kegiatan keagamaan hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Sjahrir (2013) yang menyatakan pada awal tahun pemekaran daerah, memang ada penurunsan dalam belanja pegawai dikarenakan masih menggunakan bantuan dari pegawai negeri sipil daerah induk, namun pada tahun ke empat dan kelima akan ada peningkatan pada belanja pegawai.

## Husna, D. & Rumayya Analysis the Impact of Government Proliferantion on Educational and Economic
Dari pengalokasian belanja APBD tersebut, peneliti mencoba melihat dan menganal - isis dampak dari adanya pemekaran daerah terhadap output dan outcome pendidikan. Se- cara umum, dampak dari daerah yang mengalami pemekaran terhadap outcome pendidikan (tingkat literasi) adalah berdampak buruk. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan ting - kat literasi pada daerah-daerah yang mengalami pemekaran, seperti yang ditunjukkan pada hasil estimasi Tabel 4 Tingkat literasi cenderung dengan pengukuran kemampuan membaca dan menulis di usia Sekolah Dasar (SD). Sementara itu,  hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran daerah tidak terbukti mempengaruhi jumlah SD. Bahkan, hasil menunjuk - kan adanya indikasi bahwa pemekaran daerah cenderung mengurangi jumlah SD. Selain itu, dampak buruk pemekaran daerah terhadap outcome pendidikan juga mungkin terjadi karena pemekaran menurunkan alokasi pengeluaran pendidikan dalam APBD daerah-daerah yang mengalami pemekaran. Hasil ini sejalan dengan hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Qib - thiyyah (2010) yang menunjukkan bahwa dampak daerah yang mengalami pemekaran terha - dap outcome pendidikan secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap perbaikan rata-rata nilai ujian sekolah meskipun ada penurunan jumlah drop out .
Selanjutnya,  peneliti  mencoba  untuk  melihat  dan  menganalisis  dampak  dari  adan - ya pemekaran daerah terhadap output dan outcome ekonomi, yang dilihat dari komponen pendapatan per kapita, jumlah pekerja, dan tingkat kemiskinan. Pada penelitian ini, pendapa - tan per kapita di proksi dengan menggunakan total pengeluaran rumah tangga per kapita dan  GDP  per  kapita.  Hasil  estimasi  pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  pemekaran  daerah berdampak pada peningkatan total pengeluaran rumah tangga per kapita. Hasil ini konsisten dengan dampak pemekaran daerah terhadap tingkat kemiskinan, yang menunjukkan bahwa adanya pemekaran daerah  berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.
Namun, disisi lain pemekaran daerah justru berdampak pada penurunan GDP per kapi - ta. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemekaran daerah meningkatkan total pengeluaran rumah tangga per kapita. Salah satu indikasi yang menyebabkan hal tersebut adalah adanya perbedaan pertumbuhan antara komponen-kom - ponen pembentuk GDP. Pada dasarnya, GDP terbentuk dari 4 komponen, yaitu rumah tangga (konsumsi/c), perusahaan (investasi/i), pemerintah (g) dan luar negeri (net ekspor). Dalam hal ini, perbedaan dampak pemekaran daerah mungkin terjadi karena komponen rumah tangga (terkait dengan kegiatan konsumsi) mengalami peningkatan, sementara tiga komponen lain, khususnya komponen pengeluaran sektor swasta/perusahaan justru mengalami penurunan akibat adanya penurunan iklim investasi. Pada akhirnya, dampak total dari seluruh komponen terhadap GDP menjadi negatif. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bap- penas (2008) ; Jaweng (2014) ; Kemendagri (2014) yang menyatakan daerah yang mengalami pemekaran mempunyai kapasitas dan komitmen yang minim, terlihat dari lemahnya investasi publik, belum kondusifnya iklim berusaha, kurangnya kapasitas daya serap anggaran, dan juga kecilnya alokasi anggaran untuk pembangunan.

## Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan pembahasan, maka simpulan da - lam penelitian ini. Pertama, dampak pemekaran daerah terhadap kondisi pendidikan secara umum adalah signifikan menurunkan tingkat literasi di daerah yang mengalami pemekaran. Hal ini mungkin terjadi karena pemekaran daerah tidak terbukti secara signifikan mempen - garuhi jumlah bangunan SD, bahkan ada indikasi mengurangi. Indikasi lainnya dari segi input adalah penurunan yang signifikan pada alokasi belanja pendidikan dalam APBD daerah-daer - ah yang mengalami pemekaran.
Kedua, dampak pemekaran daerah terhadap kondisi ekonomi secara umum adalah signifikan meningkatkan pendapatan per kapita, jumlah pekerja, dan signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Ini artinya pemerintah daerah yang mengalami pemekaran telah berhasil mentransfer dana ke masyarakat namun daerah yang mengalami pemekaran juga ada indikasi pemburukan dalam iklim investasi sehingga menurunkan pengeluaran dari sektor swasta yang mana secara keseluruhan berpengaruh menurunkan GDP harga konstan.
Berdasarkan  simpulan  yang  telah  dipaparkan,  terdapat  beberapa  saran  yang  dapat diberikan. Pertama , Pemerintah disarankan memiliki grand desain berupa prasyarat yang lebih ketat mengenai kebijakan pemekaran untuk memastikan agar daerah-daerah yang mengalami pemekaran benar-benar daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran. Kedua , perlu adanya upaya yang lebih serius terhadap monitoring, evaluasi, dan asistensi dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah yang telah mengalami pemekaran terutama  di  sector  pendidikan  dan  ekonomi  (khususnya  dalam  iklim  usaha  dan  investasi). Dan Ketiga , saran bagi peneliti selanjutnya adalah menganalisis dampak pemekaran dengan menggunakan lebih banyak indicator variable outcome dari sektor lainnya seperti kesehatan.

## Daftar Pustaka
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2008). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Tahun 2001 – 2007 . Jakarta : BRIDGE.
Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. The American economic review , 35(4), 519-530.
Jaweng, R. E. (2014). Pemekaran dan Daerah Otonom Baru : Bayi Prematur yang Tumbuh Norma. Analisis CSIS , Vol. 43
Kementrian Dalam Negeri. (2014). Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia Sam- pai Dengan Tahun 2014 .
Lewis, B. D. (2017). Does local government proliferation improve public service delivery? Evidence from Indonesia. Journal of Urban Affairs , 39 (8), 1047–1065. https://doi.org/10 .1080/07352166.2017.1323544
Musgrave, R. A. (1959). The Theory of Public Finance . New York : McGraw Hill.
Oates, W. E. (1972). Fiscal Federlism (N. Y. H. B. Jovanovich (ed.)).
Qibthiyyah, R. (2010). The Impact of Indonesian Local Government Proliferation on Health and Education Outcomes (Draft) Riatu M. Qibthiyyah .
Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. Economics Letters . 120(2) , 34 . World Bank. (2012). Indonesia subnational public expenditure review: Optimizing subnation- al performance for better services and faster growth . Jakarta, Indonesia : World Bank.
Zaenuddin, M. (2015). Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Deepublish.