## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
Pengaturan dan Implementasi Tindakan Pengamanan Perdagangan  ( Safeguard) bagi  Industri  TPT  (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia
Naufal Asa Utama 1* , Nadhifa Tri Fanny 2
1, 2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
Corresponding Author: naufalutama2727@gmail.com Histori Artikel Abstrak Masuk: 23 Mei 2023 Review: 23 Mar 2024 Diterima: 13 Mei 2024 Terbit: 15 Mei 2024 Indonesia adalah  salah  satu  negara  yang  ikut  serta meratifikasi Agreement  Eshtabelishing  the  World Trade  Organization (WTO).  Indonesia  dengan jumlah  penduduk  sebanyak  270  juta  jiwa merupakan  pangsa  pasar  yang  besar  dan  menarik bagi  negara  lain  untuk  saling  berebut,  sehingga sangat disayangkan jika pasar domestik di Indonesia malah  dipenuhi  oleh  produk  asing  khususnya terhadap  tekstil  dan  produk  tekstil  (TPT).  Hal  ini tentunya  membuat  pangsa  pasar  industri  lokal semakin tergerus karena tidak dapat bersaing secara kompetitif, terutama dari sisi harga, oleh karena itu dengan  diberlakukanya  tindakan safeguard atas produk  tekstil  di  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengetahui  pengaturan  dan implementasi  penerapan safeguard terhadap produk  TPT  di  Indonesia,  sedangkan  manfaat  dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran  bagi  pemerintah  ataupun  untuk  menjadi bahan bacaan  mahasiswa ataupun masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseacrh) , pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan yuridis. Berdasarkan hasil pembahasan dapat  dijelaskan  bahwa  Pengamanan  perdagangan (safeguard) sesungguhnya  adalah  salah  satu  upaya untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri yang mengacu pada amanat UUD 1945 pasal  33  ayat  (4).  Akan  tetapi  penerapan pengamanan  perdagangan (safeguard) terhadap indutri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  saat  ini belum  efektif  memberikan  kemajuan  yang  besar bagi industri tekstil dan produk tekstil Indonesia di pasar  Internasional,  hal  ini  terlihat  dari  masih kurang  bersaingnya  produk  tekstil  Indonesia khususnya dalam pasar internasinal.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
Kata  Kunci: Safeguard;  Produk  Tekstil;  Industri
Lokal.
Article’s History Abstract Received: 23 May 2023 Reviewed: 23 Mar 2024 Accepted: 13 May 2024 Published: 15 May 2024 Indonesia is one of the countries that has participated in ratifying the Agreement Eshtabelishing the World Trade  Organization  (WTO).  Indonesia,  with  a population of 270 million people, has a large market share and is attractive for other countries to compete with  each  other,  so  it  is  very  unfortunate  if  the domestic  market  in  Indonesia  ends  up  filled  with foreign  products,  especially  textiles  and  textile products  (TPT).  This  of  course  makes  the  local industry's market share increasingly eroded because it cannot compete competitively, especially in terms of price, therefore with the implementation of safeguard measures for textile products in Indonesia. The aim of this  research  is  to  find  out  the  regulation  and implementation  of  safeguards  for  TPT  products  in Indonesia,  while  the  benefit  of  this  research  is  to provide an insightful contribution to the government or  to  become  reading  material  for  students  or  the public.  This  type  of  research  is  library  research,  the approach  safeguard)  is  actually  an  effort  to  protect the  domestic  textile  industry  and  textile  products which refers to the mandate of the 1945 Constitution. article 33 paragraph (4). However, the implementation of trade safeguards for the domestic textile  and  textile  product  (TPT)  industry  in Indonesian  legislation  is  currently  not  yet  effective used is a juridical approach. Based on the results of the discussion, it can be explained that trade security (in providing  great  progress  for  the  Indonesian  textile and  textile  product  industry  in  the  international market,  this  can  be  seen  from  the  lack  of competitiveness  of  Indonesian  textile  products, especially in the international market.
Keywords: Safeguard;  Textile  Product;,  Local Industry.
All articles are published online in http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  ikut  serta  meratifikasi Agreement Eshtabelishing the World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade  Organization .  Konsekuensi  dari  ratifikasi  ini  adalah  adanya  tindakan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
implementarif  yang  bersifat  yuridis  dengan  melakukan  harmonisasi  hukum pada level nasional di Indonesia (Abdurrahman, 2012). Indonesia merupakan negara  yang  pertumbuhan  konsumsi  domestiknya  tinggi  membuat  laju perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah kondisi perekonomian dunia yang  penuh  dengan  ketidakpastian.  Hampir  sebagian  besar  masyarakat Indonesia  bersifat  konsumtif  dan  menyukai  hal-hal  baru.  Masyarakat  rela menghabiskan  sebagian  pendapatan  mereka  untuk  membeli  produk  baru yang  sedang  trend.  Tidak  banyak  negara  di  dunia  yang  perekonomiannya ditopang  oleh  konsumsi  masyarakat.  Rata-rata  hanya  ditopang  oleh  kinerja ekspor  maupun government  spending atau  belanja  pemerintah.  Seperti diketahui  bahwa  perdagangan  internasional  akhir-akhir  ini  menjadi  sebuah bagian dari kegiatan bisnis yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini  disebabkan  karena  adanya  perkembangan  pada  arus  peredaran  barang, jasa,  modal,  dan  tenaga  kerja  antar  negara.  Kegiatan  ini  tentunya  dapat terlaksana melalui tindakan hubungan eksepor, impor, investasi, perdagangan jasa,  lisensi  dan  waralaba,  dan  hak  atas  kekayaan  intelektual  dan  alih teknologi,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  beberapa  pengaruh  kepada berbagai kegiatan ekonomi, seperti kegitan perbankan, asuransi, perbajakan dan  berbagai  kegiatan  lainya  yang  berpotensi  menimbulkan  pengaruh  pada dunia ekonomi (Sudiarta, 2021)
Terdapat  paradigma  dalam  pembentukan  WTO  bahwa  adanya  liberalisasi perdangan yang bertumpu dengan adanya persaingan bebas  yang terjadi di antara  para  pelaku  usaha  yang  di  dalamnya  juga  termasuk  pedagang  lintas negara.  Oleh  karena  itu  WTO  segabagai  organisasi  perdagangan  dunia  juga telah  memberikan  suatu  ruang  bagi  negara-negara  anggotannya  untuk melakukan sebuah tindakan pengamanan yang mana tindakan ini juga  disebut sebagai safeguard .  Tindakan safeguard ini  bertujuan  untuk  melindungi kepentingan-kepentingan  dalam  negeri  bagi  negara  anggota  WTO (Abdurrahman,  2012). Safeguard sendiri  merupakan  salah  satu  instrumen kebijakan  perdagangan  yang  hampir  mirip  dengan  kebijakan  anti  dumping dan anti subsidi, yang sama-sama diatur dalam persetujuan WTO. Kebijakan safeguard sendiri  bertujuan  untuk  melindungi  produksi  dalam  negeri  yang terdampak karena adanya lonjakan impor (Yuliana, 2021).
Sutrisno dalam seminarnya pada tahun 2006 menyampaikan bahwa terdapat beberapa mekanisme safeguard yang dibenarkan menurut ketentuan WTO, yaitu emergency  protection,  anti-dumping,  countervailing  duties,  special safeguard  provisions,  balence  of  payments,  infant  industies,  general  waivers, permanent exceptions, general exceptions, dan modifications of shcedules and tariff  renegotiations. Selain  itu  secara  umum safeguard juga  merujuk  pada kewajiban-kewajiban  tamhanan  atau  pembatasan  atas  impor  yang  akan dikenankan  jika  suatu  negara  menghadapi  sebuah  lonjakan  impor  ataupun

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
penurunan harga impor yang sangat siknifikan yang menimbulkan kerugian atau mengancam terjadinya sebuah kerugian terhadap industri dalam negeri (Sutrisno, 2009). Juga Fitri Rahmadani dalam tulisannya mengenai pengaruh penerapan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) terdahap produk impor  benang  asal  India  pada  tahun  2011  bagi  industri  tekstil  dan  produk tekstil di Indonesia menjelaskan bahwa tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) dalam  bentuk  bea  masuk  yang  berlaku  dari  tahun  2007-2010 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volume impor produk benang kapas asal India sehingga industri benang kapas dalam negeri masih mengalami kerugian yang serius karena industri dalam  negeri dalam hal ini harus mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga berdampak  pada  produktivitas  dan  produksi  yang  tidak  sesuai  target (Rahmadani, 2017).  Agus setiawan dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa pengamanan perdagangan terdahap industri tekstil di Indonesia saat ini masih belum  efektif  memberikan  kemajuan  yang  besar  bagi  industri  tekstil  dan produk tekstil dalam negeri hal ini terlihat karena masih banyak produk tekstil dalam  negeri  yang  masih  kurang  dapat  bersaing  di  pasar  internasional (Setiawan, 2017).
Dampak dan implementasi safeguard untuk mempercepat pemulihan industri TPT (tekstil dan produk tekstil). Mulai tanggal 1 Oktober 2020 telah terjadi lonjakan jumlah impor produk pakaian dan aksesorisnya yang mendominasi pasar dalam negeri, sehingga membuat pangsa pasar industri lokal semakin tergerus  karena  tidak  dapat  bersaing  secara  kompetitif,  terutama  dari  sisi harga.  Oleh  karena  itu  dengan  diberlakukanya  tindakan  pengamanan perdagangan (safeguard) atas impor pakaian dan aksesoris pakaian diyakini dapat mempercepat pemulihan industri TPT sampai dengan 50% karena saat ini  industri  tekstil  sedang  mengalami  goncangan  serius  karena  pandemi Covid-19 (Nurkomariyah, 2020).
Produk TPT yang belum masuk dalam daftar pengenaan BMTPS (Bea Masuk Tindakan  Pengamanan  Sementara)  contohnya  adalah  produk-produk  kain tenun dan rajut serta benang span rangkap akan tetapi dalam hal ini besaran tarif  yang  diberlakukan  dalam  BMTPS  (Bea  Masuk  Tindakan  Pengamanan Sementara)  saat  ini  bisa  berubah  ketika safeguard permanen  diberlakukan (Suryani Suyanto, 2019). Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang besar dan menarik bagi negara lain untuk  saling  berebut,  sehingga  sangat  disayangkan  jika  pasar  domestik  di Indonesia malah dipenuhi oleh produk asing (Nurkomariyah, 2020).

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
Sesuai pada syarat yang ada pada Article  XIX GATT tahun 1947 menyebutkan bahwa  salah  satu  syarat  yang  dapat  dilakukan  untuk    melakukan  tindakan pengamanan (safeguard ) oleh negara anggota WTO yaitu untuk melindungi seluruh industri dalam negeri yang bersifat non diskriminatif, hal ini berarti bahwa dengan adanya tindakan safeguard melalui pembatasan pada kegiatan impor  yang  diterapkan  karena  adanya  lonjakan  pada  produk  impor  yang berpotensi menimbulkan kerugian (injury) yang sangat serius di dalam negeri negera  yang  berstatus  sebagai  pengimpor,  oleh  karena  itu  akses  terhadap negara  pengekspor  harus  dibatasi  di  pasar  negara  pengimpor  agar  tidak menimbulkan  sebuah  kerugian.  Tindakan safeguard ini  dapat  dilakukan apabila  suatu  industri  dalam  negeri  telah  terbukti  menghadapi  sebuah kesulitan karena telah membanjiri produk impor.  Negara berkembang WTO telah  memberikan  sebuah  keringanan  dimana  hal  ini  merupakan  sebuah prinsip yang telah berlaku didalam perjanjian sebagai suatu masalah special and deferential treatment yang harus mendapat sebuah penyelesaian, antara lain masalah waktu safeguards yang masih memerlukan penyelesaian politis (Sudiarta, 2021).
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  dirumuskan  oleh  penulis, maka  muncul  rumusan  masalah  yang  akan  fokus  dikaji  yaitu  bagaimana pengaturan  dan  implementasi  tindakan  pengamanan  perdagangan ( safeguard) bagi  industri  TPT  (Tekstil  dan  Produk  Tekstil)  di  Indonesia?,
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan implementasi penerapan tindakan pengamanan perdagangan ( safeguard) terhadap produk TPT  di  Indonesia,  sedangkan  manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan  sumbangan  pikiran  bagi  pemerintah  ataupun  untuk  menjadi bahan bacaan  mahasiswa ataupun masyarakat.

## Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan (library  reseacrh) , sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis,  yaitu suatu  pendekatan  yang  mendasarkan  pada  aturan-aturan  dan  ketentuan- ketentuan normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  yang mendukung  bahan  hukum  primer  yang  berupa  buku-buku,  jurnal,  hasil penelitian,  tulisan-tulisan  hukum,  serta  arsip-arsip  yang  berkaitan  dengan penelitian  ini.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan petunjuk  atau  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
sekunder,  seperti  kamus  umum,  ensiklopedia,  bibiliografi,  kamus  hukum, majalah  dan  jurnal  ilmiah.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu analisa data berdasarkan pada apa yang diperoleh  dikepustakaan  kemudian  diarahkan  dalam  data  yang  dianalisis sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yan dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan (Asikin, 2004).
Gambar 1. Metode
Hasil dan Pembahasan Konsep Safeguard (Pengamanan Perdagangan)
Perkembangan  globalisasi  pada  dunia  perdangan  telah  membawa  berbagai dampak  positif  dan  negatif  bagi  berbagai  negara  di  dunia  dalam  lalu  lintas perdagangan  internasional,  salah  satu  dampak  positif  yang  ditimbulkan adalah dapat memberikan peningkatan investasi yang akan berdampak juga terhadap peningkatan angka ekspor suatu negara. Sedangkan dampak negatif yang  ditimbulkan  dari  perkembangan  globalisasi  pada  dunia  perdangan internasional adalah akan memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan industri dalam  negeri jika saat produk impor yang sejenis telah membanjiri pasar dalam negeri hal ini dapat terjadi jika industri dalam negeri tidak siap untuk bersaing (Verawati, 2015).
Dunia  sekarang  sedang  mengalami  perubahan  yang  disebut  globalisasi. Globalisasi  tersebut  terjadi  diberbagai  aspek,  salah  satunya  pada  aspek ekonomi yang lazim disebut globalisasi ekonomi. Proses globalisasi ekonomi adalah  perubahan  perekonomian  dunia  yang  bersifat  mendasar  atau struktural, dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang semakin cepat  mengikuti  perubahan  teknologi  yang  juga  akan  semakin  cepat  dan
Jenis Penelitian
• kepustakaan (library reseacrh Sumber Data • Data Sekunder (bahan hukum primer, sekunder, tersier) Pengumpulan Data • Studi Literatur Analisis Data
• Analisis Deskriptif

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia (Tambunan, 2004). Ketentuan mengenai tindakan Safeguard ini disebutkan dalam Article 3  (8  f) Trade  In  Goods  Framework  Agreement  on  Comprehensive  Economic Cooperation Beetween the Association of South Asian Nations and the People’s Republic of China sebagaimana diratifikasi melalui Keppres No. 48 Tahun 2004 Tentang  Persetujuan  Kerangka  Kerja  Mengenai  Kerjasama  Ekonomi Menyeluruh  Antara  Negara-Negara  Anggota  Asosiasi  Bangsa-Bangsa  Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China, pasal 3 angka 8 (f) yang tetap mengacu pada prinsip GATT. Safeguard ini merupakan bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian yang disebabkan  oleh  meningkatnya  impor  dengan  membatasi  barang-barang impor  yang  impornya  mengalami  peningkatan.  Tindakan  Safeguard dimaksudkan untuk menghindari keadaan, dimana anggota WTO menghadapi suatu  dilema  antara  membiarkan  pasar  dalam  negeri  mereka  yang  sangat terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari kesepakatan (KPPI, 2005).
Ketentuan mengenai pengaturan safeguard di Indonesia ada dalam Keppres Nomor 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari  Akibat  Lonjakan  Impor (Safeguard). Tindakan  penyelamatan safeguard dilakukan lebih ke arah penyelidikan pada peningkatan impor secara umum yang  terjadi  dalam  periode  dan  keadaan  tertentu.  Peningkatan  impor  yang dimaksud terjadi dalam praktek perdagangan yang fair atau dalam persaingan yang  normal.  Apabila  terbukti  kuat  bahwa  terjadinya  lonjakan  impor  dari barang terselidik telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius  bagi  industri  dalam  negeri,  maka  tindakan  pengamanan  sementara dapat dikenakan. Berdasarkan ketentuan internasional, artikel XIX GATT 1994 dan Safeguard  Agreement  (SA), ada  dua  persyaratan  yang  harus  dipenuhi dalam penentuan peningkatan impor yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan safeguard. Pertama,  peningkatan  impor  yang  terjadi  harus disebabkan oleh adanya perkembangan yang tidak diperkirakan sebelumnya sebagai akibat dari tindakan memenuhi kewajiban internasional dalam rangka liberalisasi perdagangan. Kedua, peningkatan impor tersebut mengakibatkan kerugian  serius  atau  ancaman  kerugian  serius  bagi  industri  dalam  negeri (Pesulima, 2017).
Selama  ini  setiap  negara  pada  umumnya  meyakini  bahwa  tidak  satu  pun negara di dunia yang dapat mengisolasi diri dari proses globalisasi. Dengan demikian  penerapan  perdagangan  dan  investasi  bebas  adalah  pilihan  baik yang dapatdilaksanakan. Namun kenyataan menunjukkan lain, manfaat yang lahir dari penerapan liberalisasi perdagangan dan investasi tidak sama bagi

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
setiap  bangsa  (Seto,  2003).    Oleh  karena  itu,  WTO  sendiri  telah  membuat sebuah aturan mengenai suatu tindakan pengamanan  yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan dalam negeri bagi negara anggota WTO, safeguard sendiri  merupakan  subuah  instrumen  yang  akan  memberikan perlindungan bagi berbagai industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius  akibat  adanya  lonjakan  impor,  dimana  persetujuan  mengenai pengaturan safeguard sendiri digunakan untuk memperjelas dan memperkuat segala  bentuk  tata  tertib  yang  ada  pada  peraturan  GATT  tahun  1994  yang mana  khususnya  tertuang  dalam  pasal  XIX  mengenai  tindakan  darurat  atas impor  produk  khusus.  Perjanjian  ini  negara  angota  diizinkan  untuk mengambil  tindakan safeguard guna  untuk  memberikan  perlindungan  bagi para  produsen  yang  mengalami  kerugian  yang  ada  di  dalam  negerinya, sehingga  dapat  mengadakan  penyesuaian  struktural  dan  perbaikan  kinerja (Angraeni, 2012).
Safeguard sendiri  merupakan  salah  satu  intrumen  terhadap  kebijakan perdagangan  yang  dianggap  tidak  jauh  berbeda  dengan  kebijakan anti dumping dan anti subsidi. Kebijakan tersebut telah diatur lebih dulu di dalam kesepakatan  WTO  dimana  akibat  dari  penerapan  kebijakan  tersebut  dapat berupa  adanya  pengenaan  bea  masuk  tambahan,  akan  tetapi  kebijakan mengenai safeguard sendiri sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan kebijakan dan praktek anti dumping ataupun anti subsidi, hal ini di sebabkan karena  kebijakan  mengenai safeguard diterapkan  atas  dasar  adanya peredaran barang impor yang masuk ke pasar dalam negeri yang berpotensi menimbulkan kerugian pada industri produk dalam negeri. Dengan kata lain, kebijakan mengenai safeguard ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap  industri  domestik  dari  lonjakan  barang  impor  yang  mempunyai potensi  merugikan  atau  mengancam  terjadinyan  sebuah  kerugian  pada industri domestic (Barutu, 2007).
Pengaturan  dan  Implementasi  Ketentuan Safeguard bagi  Industri  TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia
Pada hakikatnya, adanya perdagangan internasional yang bebas dan terbuka tentunya  memberikan  sebuah  tuntutan  adanya  keseragaman  aturan  yang berlaku di tingkatan internasional dengan aturan yang juga dibuat dan berlaku pada  tingkat  nasional,  dimana  keseragaman  ini  biasa  disebut  dengan  suatu keharmonisan antara kebijakan internasional dan kebijakan nasional, dimana hal  yang  terpenting  dalam  harmonisasi  hukum  ini  adalah  dengan  adanya sebuah titik temu pada berbagai prinsip yang bersifat fundamental di antara

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
kebijakan  internasional  maupun  nasional,  sehingga  dapat  terhindar  dari adanya conflict of law (Abdurrahman, 2012) .
TPT merupakan subsektor industri yang memiliki prospek yang menjanjikan di pasar bersama ASEAN. Dasar kesepakatan perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil dalam ASEAN adalah hasil rapat tahunan ASEAN di bidang Textile and Clothing pada tanggal 13 dan 14 Januari 2011 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia.  Melalui  hasil  rapat  tersebut,  para  perwakilan  negara  anggota sepakat tetap menjadikan Cetak Biru ASEAN yang telah disahkan sebelumnya pada pertemuan ke-39 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2007 sebagai dasar  pelaksanaan  MEA  2015  sebab  di  dalam  Cetak  Biru  ASEAN  telah disepakati  mengenai  naskah  ASEAN Economic  Community (AEC)  Blueprint beserta  Strategic  Schedule-nya,  yang  mencakup  inisiatif-inisiatif  baru  serta roadmap  yang  jelas  untuk  mencapai  pembentukan  ASEAN Economic Community tahun 2015 (Setiawan, 2017).
Kementrian  Keuangan  telah  menetapkan  kebijakan  bea  masuk  tindakan pengamanan  sementara  untuk  beberapa  jenis  barang  impor  tekstil  dan produk tekstil (TPT) dimana kebijakan tersebut diatur dalam tiga peraturan Menteri Keuangan yakni PMK 161, PMK 162 dan PMK 163 yang mengatur bea masuk untuk produk benang kain hingga produk tirai (CNBC Indonesia, 2019). Selain itu ketentuan mengenai tindakan safeguard juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the world  trade  organization ,  dan  ditetapkan  lebih  lanjut  dalam  keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 tentang tindakan pengamanan industri dalam negeri akibat terjadinya sebuah lonjakan impor yang telah disepakati secara internasional  (KPPI,  2015).  Salah  satu  sektor  industri  di  Indonesia  yang memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri sektor tekstil dan produk tekstil. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga merupakan salah satu komoditi andalan industri manufaktur dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional.
Selain itu tekstil dan produk tekstil juga merupakan salah satu sektor prioritas yang akan dibebaskan arus impornya, maka dengan demikian secara otomatis industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri akan memilikitantangan yang sangat besar untuk menghadapinya.Untuk itu, pemerintah harus membenahi peraturan  impor  yang  berpotensi  merusak  pasar  atau  menganggu  industri dalam  negeri  (Setiawan,  2017).  Indonesia  termasuk  unggul  dalam  produk tekstil dan pakaian jadi, tetapi dalam hal ini pemerintah dan industri dalam negri  tetap  harus  terus  memacu  diri  untuk  terus  mengembangkan  diri. Industri  tekstil  dan  produk  tekstil  Indonesia  harus  melakukan  ekspansi  ke

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
produksi hulu. Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan produk impor sehingga dengan demikian harga produksi akan lebih dapat bersaing karena mengingat Indonesia saat ini telah masuk dalam era liberalisasi perdagangan.
Adanya  persaingan  barang  produksi  dalam  negeri  dan  produk  impor  yang merugikan  industri  dalam  negeri,  sehingga  pada  tahun  2010  API  (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) sebagai perwakilan industri dalam negeri mengajukan permohonan  penerapan  tindakan  pengamanan  terhadap  industri  dalam negeri yang mengalami kerugian (Rahmadani, 2017). Tindakan ini dilakukan karena  terjadinya  kerugian  serius (serious  injury) atau  terancam  kerugian serius (threaten  to  cause  serious  injury) pada  industri  dalam  negeri  yang disebabkan karena meningkatnya impor dalam jumlah yang besar secara tiba- tiba (Yani, 2009).
Industri  dalam  negeri  yang  terbukti  mengalami  kerugian  dan  ancaman kerugian serius akibat  terjadinya lonjakan impor barang serupa atau secara langsung  tersaingi  oleh  produk  serupa  tersebut  dapat  mengajukan permohonan  penyelidikan  tindakan safeguard kepada  Komite  Pengamanan Perdagangan  Indonesia  (KPPI).  Pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan adalah  produsen,  asosiasi  produsen,  organisasi  pekerja,  importir,  asosiasi importir,  industri  pemakai,  eksportir,  asosiasi  eksportir,  pemerintah, perorangan,  atau  badan  hukum  yang  terkait.  Sementara  lembaga  yang berwenang dalam menangani tindakan safeguard adalah Komite Pengamanan Perdagangan  Indonesia  (KPPI)  dan  Direktorat  Pengamanan  Perdagangan (DPP)  (Sudiarta,  2021).  Semua  pelaksanaan safeguard ini  harus dinotifikasikan  kepada  komite safeguard ,  baik  yang  menyangkut  penetapan dimulainya  penyelidikan  dan  penetapan  hasil  dari  penyelidikan,  penetapan kerugian  nyata  ataupun  ancaman  kerugian  serius  yang  diakibatkan  oleh lonjakan impor, maupun penetapan safeguard baik sementara ataupun tetap serta perpanjanganya. Ketentuan tentang prosedur pengenaan safeguard ini tentunya  sejalan  dengan  yang  ada pada  GATT  atau Agreement  on  safeguard yang berkaitan dengan prosedur penerapan dan pengaturan yang selanjutnya dijabarkan  dalam  Keppres  Nomor  84  Tahun  2002  dan  Keputusan  Menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  No.85  /MPP  /Kep  /2/2  003,  diantaranya adalah  keputusan  untuk  menerima  permohonan  penyelidikan  serta kewenangan  dalam  memutuskan  untuk  mengenakan safeguard, akan  tetapi keputusan  terkait  bea  masuk  yang  mungkin  dikenakan  sepenuhnya  tetap menjadi kewenangan dari Menteri Keuangan (Abdurrahman, 2012). Manakala akibat yang ditimbulkan adalah ancaman kerugian yang sangat serius, maka ada beberapa faktor lainya yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa dalam

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
penentuanya,  yaitu  berdasarkan  kapasitas  ekspor  riil  dan  potensial  dari negara produsen asal barang, dan juga berdasarkan kepada persediaan barang terselidik  di  dalam  negeri  dan di  negara pengekspor.  Berdasarkan  Pasal  12 Ayat (2) Keppres Safeguard , kebijakan mengenai safeguard dapat diterapkan apabila terjadi hubungan kausalitas antara kerugian serius dengan ancaman kerugian serius terhadap lonjakan impor, akan tetapi menurut Pasal 12 Ayat (3) Keppres Safeguard apabila dalam penyelidikan terbukti bahwa kerugian serius  dan  ancaman  kerugian  bukan  terjadi  karena  adanya  lonjakan  impor, maka safeguard tidak  dapat  dikenakan  kerena  tidak  dapat  dinyatakan  ada hubungan kausalitas di antara  kerugian dan impor tersebut (Abdurrahman, 2012).
Menurut Keppres Nomor 84 Tahun 2002 juga menjelaskan mengenai bentuk safeguard,  dimana safeguard dapat  dikenakan  dalam  bentuk  bea  masuk maupun  kouta.  Jika  bentuk safeguard yang  dipilih  adalah  bea  masuk  maka yang menetapkanya adalah Menteri Keuangan, dan jika safeguard yang dipilih adalah  dalam  bentuk  kouta  maka  yang  menetapkanya  adalah  Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan syarat bahwa safeguard dalam bentuk kouta ditetapkan tidak boleh kurang dari volume impor rata-rata selama tiga tahun  terakhir,  kecuali  terdapat  alasan  bahwa  kouta  lebih  kecil  tersebut diperlukan  untuk  memulihkan  kerugian  serius  atau  digunakan  untuk mencegah  ancaman  kerugian  serius.  Manakala  ternayata  pengeskpor berjumlah lebih dari satu negara maka kouta harusla dialokasikan secara pro- rata sesuai dengan presentase besarnya impor dari tiap negara. Akan tetapi, secara  prinsipil  ada  beberapa  kesamaan  anatara  prosedur  yang  ditetapkan oleh Agreement  on  safeguard dengan  yang  ditetapkan  oleh  Keppres  No  84 Tahun  2002  dan  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.85 /MPP/K  ep/2/2003,  bahwa  hasil  konsultasi  yang  dilakukan  oleh  KPPI dinotifikasikan  kepada  komite safeguard ,  sementara  oleh agreement  on safeguard dijelaskan bahwa dinotifikasih kepada dewan perdagangan barang, tetapi hal ini bukanlah sebuah penyimpangan, kerana dalam pasal 12 ayat (10) agreement on safeguard pun disebutkan bahwa segala laporan kepada dewan perdagangan haruslah diberikan melalui komite safeguard.
Indonesia  meskipun  instrumen  bagi  penerapan safeguard sudah  ada  sejak tahun  2002  melalui  Keppres  No  84  tentang  tindakan  pengamanan  industri dalam  negeri  dari  akibat  lonjakan  impor.  Ketentuan  tersebut  baru  bisa dilaksanakan setelah ketentuan-ketentuan pelaksana mengenai tata cara dan persyaratan  permohonan  penyelidikan  atas  pengamanan  industri  dalam negeri dari lonjakan impor maka diterbitkan dan diatur lebih lanjut di dalam

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 85/
MPP/Kep/2/2003.  Pembentukan  suatu  komite  yang  bertugas  melakukan penyelidikan  berikut  dengan  segala  keputusan  yang  berkaitan  dengan rekomendasi  mengenai  pelaksanaan safeguard yang  diatur  lebih  lanjut  di dalam  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  No.  84/ MPP/Kep/2/2003, sejak adanya kepmenrindag ini barulah keppres safeguard dapat secara efektif dilaksanakan. Selain itu dapat dilihat bahwa pengamanan perdagangan (safeguard) terhadap  indutri  TPT    dalam  negeri  dalam perundang-undangan  di  Indonesia  saat  ini  juga  belum  efektif  memberikan kemajuan  yang  besar  bagi  industri  tekstil  dan  produk  tekstil  Indonesia  di pasar Internasional (Setiawan, 2017).
Berdasarkan uraian mengenai safeguard di atas dapat dilihat bahwa hanya ada sedikit  tindakan  safeguard  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia,  selain  itu juga  ditemukan  kecenderungan  lamanya  proses  pengenaan  safeguard  dari proses  penyelidikan  sampai  dengan  penerbitan surat  keputusan  pengenaan safeguard,  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  upaya-upaya  yang  lebih  untuk memantau  perkembangan  impor  dan  pertumbuhan  industri  dalam  negeri, selain itu juga perlu dilakukan interaksi yang lebih intensif dengan industri dan asosiasi industri dalam negeri (Abdurrahman, 2012).

## Perlindungan Industri Tekstil dan Produk Tekstil Dalam Negeri melalui
Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard)
Safeguard sesungguhnya adalah salah satu upaya untuk melindungi industri tekstil  dan  produk  tekstil  dalam  negeri  diperlukan  karena  mengacu  pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat (4) yang berbunyi:
“Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional”.
Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 84 Tahun 2002 tentang Tindakan  Pengamanan  Industri  Dalam  Negeri  dari  Akibat  Lonjakan  Impor yang diperkuat selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011.  Salah  satu  pertimbangan  adanya  Keputusan  Presiden  (Keppres)  ini adalah untuk mencegah adanya kerugian serius dan/atau ancaman kerugian serius  melalui  peraturan  perundang-undangan  nasional  yang  mengatur perihal tindakan pengamanan dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri.Keppres ini juga mengatur mengenai ketentuan dan tata cara tindakan pengamanan (safeguard) kepada  seluruh  industri  dalam  negeri  yang

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
mengalami  kerugian  dan  atau  ancaman  serius  akibat  lonjakan  impor  baik secara relatif atau absolut yang masuk ke wilayah Indonesia.
Kemudian  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  (UU Kepabeanan)  bahwa  pada  dasarnya  salah  satu  pertimbangan  dibuatnya  UU Kepabeanan  ini  adalah  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum,  keadilan, transparansi  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik,  untuk  mendukung  upaya peningkatan  dan  pengembangan  perekonomian  nasional  yang  berkaitan dengan  perdagangan  global,  untuk  mendukung kelancaran  arus  barang  dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.  Adapun  jenis-jenis  Bea  Masuk  adalah  Bea  Masuk  Anti Dumping,  Bea  Masuk  Imbalan,  Bea  Masuk  Tindakan  pengamanan,  dan  Bea Masuk  Pembalasan.  Sebagai  tindakan  safeguard bea  masuk  yang  digunakan adalah bea masuk tindakan pengamanan. Bea masuk tindakan pengamanan dikenakan  terhadap  barang  impor  apabila  terdapat  lonjakan  barang imporbaik  secara  absolut  maupun  relatif  terhadap  barang  produksi  dalam negeriyang  sejenis  atau  barang  yang  secara  langsung  bersaing.  Salah  satu pertimbangan  dengan  dibuatnya  UU  Kepabeanan  ini  adalah  untuk memberikan  kepastian  hukum,  keadilan,  transparansi  dan  akuntabilitas pelayanan publik, hal ini untuk memberikan dukungan untuk peningkatan dan pengembangan perekenomian nasional yang berkaitan dengan pengembangan  perekenomian  nasional  yang  berkaitan  erat  dengan perdagangan global (Setiawan, 2017).
Peraturan  Menteri  Perdagangan  No.37/M-Dag/Per/9/2008  tentang  Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards) dijelaskan bahwa safeguard merupakan suatu instrument kebijakan perdagangan yang hampir mirip dengan kebijakan anti-dumping dan anti- subsidi. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-Dag/Per/9/2008,  menjelaskan  tindakan  pengamanan (safeguard) adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius dan/atau  mencegah  ancaman  kerugian  serius  dari  industri  dalam  negeri sebagai  akibat  dari  lonjakan  impor  barang  sejenisatau  barang  yang  secara langsung merupakan saingan hasil industri dalam negeri dengan tujuan agar industri  dalam  negeri  yang  mengalami  kerugian  serius  dan/atau  ancaman kerugian  serius  tersebut  dapat  melakukan  penyesuaian  structural. Berdasarkan ketentuan tersebut, safeguard merupakan tindakan pengamanan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
yang  dilakukan  oleh  pemerintah  negara  pengimpor  untuk  memulihkan kerugian  serius  atau  mencegah  ancaman  kerugian  serius  terhadap  industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan impor barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing. Tindakan ini digunakan oleh negara anggota WTO untuk melindungi industri Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017 ISSN No: 1979 – 8652  27  dalam  negeri  dan  bersifat  non-diskriminatif.  Dengan  demikian, pengaturan safeguard bertujuan untuk melakukan perlindungan atau proteksi terhadap  produk  industri  dalam  negeri  dari  lonjakan  produk  impor  yang merugikan  atau  mengancam  kerugian  industri  dalam  negeri  yang memproduksi barang sejenis (Setiawan, 2017).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  58/PMK.011/2011tentang  Pengenaan Bea  Masuk  Tindakan  Pengamanan  Terhadap  Impor  Produk  Berupa  Kain Tenunan dari Kapas yang Dikelantang dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics of Cotton, Bleached and Unbleached). Pada peraturan Menteri Keuangan ini ditentukan  bahwa  terhadap  impor  produk  berupa  kain  tenunan  dari  kapas yang dikelantang dan tidak dikelantang (woven fabrics of cotton, bleached and unbleached), maka akan dikenakan Bea Masuk berupa tindakan pengamanan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2011  tentang Tindakan  Antidumping,  Tindakan  Imbalan,  dan  Tindakan  Pengamanan Perdagangan. Menurut peraturan pemerintah ini ditetapkan bahwa terhadap barang  impor  selain  dikenakan  bea  masuk  dapat  dikenakan  tindakan pengamanan jika terjadi lonjakan impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing yang menyebabkan terjadinya kerugian atau ancaman kerugian serius terhadap industri lokal. Tindakan Pengamanan yang dimaksud adalah meliputi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan atau kuota. Besarnya bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud ini paling  tinggi  adalah  sebesar  jumlah  yang  dibutuhkan  untuk  memulihkan kerugian  serius  atau  mencegah  ancaman  kerugian  serius  terhadap  industri dalam  negeri.  Sedangkan  jumlah  kuota  yang  ditetapkan  tidak  boleh  kurang dari jumlah impor rata-rata paling sedikitdalam 3 (tiga) tahun terakhir, kecuali terdapa talasan yang jelas bahwa kuota yang lebi hrendah diperlukan untuk memulihkan  kerugian  serius  atau  mencegah  ancaman  kerugian  serius terhadap industri dalam negeri (Setiawan, 2017).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  55/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Dan Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan  Anti  dumping,  Tindakan  Imbalan,  dan  Tindakan  Pengamanan Perdagangan.  Peraturan  Menteri  ini  merupakan  ketentuan  lebih  lanjut  dari Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  sebagaimana

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
telah diubah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Dalam Peraturan Menteri ini diatur dengan jelas tentang tata cara, perhitungan besaran biaya, bentuk pembayaran, pengembalian dan penelitian terhadap bea masuk dalam rangka tindakan  antidumping,  tindakan  imbalan,  dan  tindakan  pengamanan perdagangan sejenis.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi landasan  hukum  dilaksanakannya  tindakan  pengamanan  perdagangan  atau safeguard  apabila  terjadinya  lonjakan  impor  yang  menyebabkan  kerugian atauancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. UU No. 7 Tahun 2014  tentang  Perdagangan  khususnya  dalam  Pasal  69,  Pasal  67,  Pasal  97 tentang tindakan pengamanan sejalan dengan peraturan lainnya sebelum UU Perdagangan  No.  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  diterbitkan.  Dengan demikian UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan salah satunya disusun dengan  semangat  untuk  memajukan  industri  dalam  negeri  dan  menjadi landasan  hukum  bagi  tindakan  pengamanan  apabila  industri  dalam  negeri terancam dari lonjakan impor barang dari negara lain. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dibuat untuk menjadi landasan hukum dilaksanakannya tindakan  pengamanan  perdagangan  atau  safeguard  apabila  terjadinya lonjakan  impor  yang  menyebabkan  kerugian  atauancaman  kerugian  serius terhadap industri dalam negeri. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya dalam Pasal 69, Pasal 67, Pasal 97 tentang tindakan pengamanan sejalan dengan peraturan lainnya sebelum UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014 tentang  Perdagangan  diterbitkan.  Dengan  demikian  UU  No.  7  Tahun  2014 tentang  Perdagangan  salah  satunya  disusun  dengan  semangat  untuk memajukan industri dalam negeri dan menjadi landasan hukum bagi tindakan pengamanan  apabila  industri  dalam  negeri  terancam  dari  lonjakan  impor barang dari negara lain sejenis.

## Kesimpulan
Kementrian  Keuangan  Indonesia  telah  menetapkan  kebijakan  bea  masuk tindakan  pengamanan  sementara  untuk  beberapa  jenis  barang  impor  TPT. Kebijakan tersebut diatur dalam tiga peraturan Menteri Keuangan yakni PMK 161, PMK 162 dan PMK 163 yang mengatur bea masuk untuk produk benang kain  hingga  produk  tirai.  Pengamanan  perdagangan (safeguard) sesungguhnya adalah salah satu upaya untuk melindungi industri tekstil dan produk  tekstil  dalam  negeri  diperlukan  karena  mengacu  pada  amanat  UUD 1945  pasal  33  ayat  (4).  Hal  ini  tentunya  sejalan  dengan  teori  perdagangan

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
bebas yang dikemukakan oleh John Meynard Keynes bahwa campur tangan dan  pendanan  langsung  dari  pemerintah  sangat  diperlukan  untuk menanggulangi kemerosotan investasi swasta dan daya beli masyarakat demi meransang  pertumbuhan  dan  pemulihan  ekonomi  khususnya  bagi  industri dalam  negeri.  Penerapan  pengamanan  perdagangan (safeguard) terhadap indutri  TPT  dalam  negeri  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  saat  ini belum  efektif  memberikan  kemajuan  yang  besar  bagi  industri  tekstil  dan produk  tekstil  Indonesia  di  pasar  internasional.  Hal  ini  terlihat  dari  masih kurang  bersaingnya  produk  tekstil  Indonesia  khususnya  dalam  pasar internasional. Selain itu penerapan dan penggunaan safeguard dalam praktek perdangan internasional di Indonesia juga belum berjalan efektif disebabkan karena  adanya  faktor  kelembagaan  yang  dapat  dilihat  dari  prosedur  kerja yang panjang dari mulai penyelidikan sampai dengan penerbitan keputusan safeguard . Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai konsistensi dan kesesuaian  aturan safeguard di  Indonesia  dengan  ketentuan-ketentuan safeguard yang ada di dalam WTO. Hal ini perlu dilakukan agar terciptanya konsep  regulasi  yang  ideal  sehingga  dapat  diterapkan  di  Indonesia  dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan internasional.

## Referensi
Agus Setiawan. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Dalam Negeri Melalui Tindakan Pengamanan (Safeguard ) Di  Indonesia  Relevansinya  Dengan  Mea  2015.  Jurnal  Mercatoria Universitas Medan Area, Vol 10 (1). Dalam http://ojs.uma.ac.id . Amiruddin Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta:
Raja Grafindo Persada.
Abdurrahman  Alfaqiih.  (2012).  Harmonisasi  Regulasi  dan  Efektifitas Kelembagaan  Safeguard  di  Indonesia.  Jurnal  Universitas  Internasional Batam. Vol 19 no. 1. https://ojs.umy.ac.id .
A.A Istri Indraswari dan I Ketut Sudiarta. Perlindungan Industri Dalam Negeri Melalui  Tindakan  Safeguard  World  Trade  Organization.  Jurnal  Hukum Bisnis Universitas Udayana. Dalam https://ojs.unud.ac.id .
Binstien  A.D.  Yuliana.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Tindakan Pengamanan  Perdagangan  (safeguard  measures)  atas  Produk  Benang Dari  Serat  Stapel  dan  Artifisial  Terkait  Lonjakan  Impor. Jurnal  Hukum
Visio Justisia. Vol 1 (1). Dalam https://ojs.uph.edu.ac.id .
Berita  satu,  Konsumsi  Domestik  Masih  Tumbuh  5-10  Tahun  Mendatang dikases  dari  https://investor  .id/archive  /konsumsi-domestik-masih- tumbuh-5-10-tahun-mendatang,  Desember  5,  2013,  di  akses  15  April 2023.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
Barutu, Christopous. (2007). Ketentuan Anti Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan  (safeguard)  dalam  GATT  dan  WTO .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti
CNBC  Indonesia.  “Aturan  Safeguard  Industri  Tekstil.” CNBC  Indonesia , November  11,  2019.  Dalam  htpps://www.cnbcindonesia.com.  diakses 15 April 2023.
Fitri  Rahmadani.  (2017).  Pengaruh  Tindakan  Pengamanan  Perdagangan (Safeguard) Produk Impor Benang Asal India Bagi Industri TPT (Tekstil Dan Produk Tekstil) Di Indonesia Tahun 2011. Jurnal media neliti. Vol 4 (2). Dalam https:jurnal.untag-sby.ac.id.
Ida  susanti  dan  Bayu  Seto.  (2003). Aspek  Hukum  Dari  Perdagangan  Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam melaksanakan perdagangan Bebas , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Komite  Pengamanan  Perdagangan  Indonesia.  Perlindungan  Industri  Dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization, 2005.
Muhammad Yani. (2009). Safeguard. Ditjen KPL.Edisi ke 55 Putrianda Dhea Andini.(2013). Dampak implementasi Lacey Act Tahun 2008
Terhadap  Ekspor  Komoditi  Kayu  Indonesia  ke  Pasar  Amerika  Serikat 2008-2011.  EJournal  Imu  Hubungan  Internasional.  Vo1  (2).  Dalam https://portal.fisip-unmul.ac.id .
Sutrisno. Nandang. (2016). Implikasi ketentuan safeguard dan Anti-Dumping bagi  Indonesia.  Disampaikan  dalam  seminar  Implikasi  ketentuan safeguard dan Anti-Dumping bagi Indonesia. Diselenggarakan oleh komite Anti  Dumping  Indonesia  (KADI),  Komite  Pengamanan  Perdagangan Indonesia (KPPI) dengan Fakultas Hukum UII di Hotel Garuda Indonesia . Suryani Suyanto.” Implementasi Safeguard Pertekstilan Harus Dikawal Ketat.”
Suryani Suyanto and Associates, 11 November , 2019
Theresia L. Pesulima. (2017). Tindakan Safeguard Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai  Upaya  Perlindungan  Industri  Dalam  Negeri.  Jurnal  Fakultas Hukum  Universitas  Pattimura  Ambo.  Vol  23  (1).  Dalam https://fhukum.unpati.ac.id .
Tekstil  Post.  “Dampak  Safeguard  untuk  Mempercepat  Pemulihan  Industri TPT.” Tekstil Post.id, 5  Oktober , 2020.
Tati  Angraeni.  Implementasi  Kebijaka.n  Pengenaan  Bea  Masuk  Tindakan Pengamanan (safeguards) Terhadap  Impor  Produk  Paku.  Skripsi  FISIP
Prodi Administrasi Fiskal UII, 2012.
Tulus T.H. Tambunan. (2004). Globalisasi dan Perdagangan
Internasional ,Bogor: Ghalia Indonesia.

## Ahmad Dahlan Legal Perspective
Volume 4, Issue 1, 2024, pp. 15-32
Vivi Verawati. (2015). Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan yang Diterapkan Pada Kasus Lonjakan Impor Tepung Gandum. Skripsi Prodi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.