PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, Boy Piter Nizu Kekry, PP 27 – 34

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kabupaten Semangat Otonomi Daerah yang telah berlangsung saat ini, belum memberikan orientasi yang cukup besar dalam pengelolaan Keuangan Daerah pada tingkatan daerah. Semangat ini memberikan dampak terhadap adanya peran Pemerintah  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Poin  sentral  yang  perlu  mendapatkan  perhatian  Pemerintah  Daerah ialah dari segi Pendapatan Daerah. Pelaksanaan pembangunan ekonomi pra otonomi daerah dilakukan secara sentralisasi, namun berdampak pada semakin bergantungnya pemerintah daerah terhadap pusat (Mardiasmo, 2002).
Kebijakan  otonomi  keuangan  daerah,  akhirnya  dilaksanakan  pada  2001,  yang  berlandaskan  pada  undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Undang-undang ini terus diperbaharui, yang akhirnya akan membawa perubahan yang mendasar mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Kondisi ini, didukung pula dengan isu bahwa proses bisnis dalam pengelolaan  keuangan  daerah  terlalu  panjang  hal  ini  dapat  mengindikasikan  peluang  penyalahgunaan  keuangan  daerah antara eksekutif dan legislatif (Soeharjoto, 2018). Pada Tahun 2020 saat ini dan sekaligus sebagai orientasi pada Tahun Anggaran 2021, mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah diperhadapkan dengan sejumlah perubahan-perubahan yang cukup  mendasar  pasca  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah, dalam kerangka implementasi ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam  konteks  Perubahan  Regulasi  yang  terjadi  secara  terus  menerus,  dikaitkan  dengan  tuntutan  Otonomi  Daerah yang  mengaharapkan  adanya  Kinerja  Keuangan  Daerah  dari  Struktur  Pendapatan  Daerah.  Perubahan  ini  diindikasikan hanya terfokus pada Struktur Belanja Daerah. Isu ini jika dikaitkan dengan isu analisis ketergantungan fiskal, terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk menutupi biaya Belanja Daerah, dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  yang  ditunjang  dengan  Subsidi  dan  Bantuan  Pusat  yang  semakin  membesar.  Hal  ini,  terjadi  karena pemerintah  daerah  kehilangan  keleluasaan  melakukan  tindakannya (Local  Discrection), terutama  dalam  pengambilan
Boy Piter Nizu Kekry 1 kekryboy@gmail.com
1 Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

## A b s t r a k s i :
Tujuan  utama  dalam  penelitian  Indeks  Kemampuan  Keuangan  Daerah  di  Provinsi  Papua  ialah:  (1)  Mengukur  peranan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Daerah  dan  Elastisitas  Pertumbuhan  Ekonomi  pada  29  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua,  (2)  Mengukur  Indeks Komposit  Kemampuan  Keuangan  Daerah  pada  29  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua.  Pada  prinsipnya  penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan Kuantitatif dengan Lokus pada 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan memiliki fokus pada PAD, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi periode tahun 2015-2019, adapun penerapan metode analisis data pada penelitian ini yaitu deskriptif kuantititaif pada pengukuran indeks tunggal dan komposit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kinerja kuantitas PAD 29 Kabupaten/Kota di provinsi papua yang sebatas terukur dari nilai dekriptif kontribusi dan pertumbuhan tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam memandang kinerja realisasi PAD di provinsi papua, (2) Pergerakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat selama ini, belum mampu mengungkit penerimaan PAD pada 29 KabupatenKkota di Provinsi Papua, (3) Kabupaten/Kota  yang  notabene  menjadi  barometer,  belum  sanggup  menunjukkan  kinerja  secara  konsisten  dalam  penilaian  Indeks  Kemampuan Keuangan  Daerah  di  Provinsi  Papua.  Dengan  ini,  rekomendasi  aplikatif  yang  hendak  disikapi  oleh  pemerintah  daerah  baik  provinsi  papua  dan pemerintah kabupaten/kota ialah:  (1)  Penyamaan persepsi  berbasiskan  pada fakta ilmiah dan  konseptual mengenai kedudukan dari  PAD itu sendiri, melalui  adanya  perubahan  orientasi  kedepan  bahwa  “Belanja  untuk  mendapatan  Pendapatan”,  (2)  Pemetaan  strategi  peningkatan  IKK  pada  29 Kabupaten/Kota di provinsi papua perlu mengacu pada potensi baseline PAD dan potensi teoritis yang terkandung dalam peraturan daerah mengenai PAD.
Kata Kunci : IKK, Indeks Kemampuan Keuangan, Pendapatan Asli Daerah

## INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI PAPUA
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, Boy Piter Nizu Kekry, PP 27 – 34
keputusan  penting,  yang  disebabkan  semakin  banyaknya  intervensi  dari  Pemerintah  Pusat  terhadap  daerah  (Kuncoro, 2004).
Sepanjang  berjalananya  Kebijakan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia,  berbagai  isu  Kemampuan  Keuangan  Daerah mendapatkan perhatian serius Pemerintah Pusat, karena semangat Desentralisasi Fiskal masih berjalan kaku di beberapa Provinsi di Indonesia. Hasil Riset Menunjukkan, kondisi yang diharapkan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Keadaan  tersebut  membuat  daerah  ketergantungan  terhadap  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Menurut  Menteri Keuangan  (Menkeu)  Sri  Mulyani  Indrawati,  ketergantungan  daerah  terhadap  TKDD  masih  sangat  tinggi.  Secara  rata-rata nasional,  ketergantungan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  terhadap  TKDD  sebesar  80.10  persen. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12.87 persen (Yoga, 2019). Melalui kondisi faktual ini, ditemukan suatu etos sistematis yang perlu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melihat secara bersama mengenai Desentralisasi Fiskal.
Gambaran nasional mengenai kondisi faktual desentralisasi fiskal, memberikan rambu-rambu bagi Daerah untuk terus mengoptimalkan  keberadaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Sepintas  mengenai  Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Papua periode tahun 2010-2017 derajat fiskal berkisar pada angka 7.61 persen, cukup riskan dimana  struktur  pendapatan  daerah  didominasi  oleh  TKDD  dari  Pemerintah  Pusat,  hal  ini  memberikan  dampak  pada Kemampuan membiayai belanja sendiri yang cukup kecil hanya 7.72 persen pada periode tahun 2010-2017.
Keberhasilan  pembangunan  dengan  menggunakan  sistem  desentralisasi  bergantung  pada  kesiapan  daerah  dalam menghimpun dana. Peningkatan pembangunan akan dapat tercapai dengan melakukan mengalokasikan dana untuk sektor riil dan tidak terjadinya asymmetric information , yang akan memberikan multiplier effect yang baik (Soeharjoto, 2018). Oleh karena itu, perlu adanya sebuah peta Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua sebagai pijakan makro pengelolaan Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  proses  sistematis  memperkaya  semangat  Otonomi Daerah di Provinsi Papua.

## B. Tujuan Penelitian
Dengan berbagai argumentasi konseptual dan temuan empiris mengenai isu desentralisasi fiskal yang terjadi di Provinsi Papua, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Mengukur peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah dan Elastisitas Pertumbuhan Ekonomi pada 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
2. Mengukur Indeks Komposit Kemampuan Keuangan Daerah pada 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

## METODE PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan Lokus pada Pemerintah Daerah 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Sedangkan Fokus pada penelitian ini mengungkap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan rentang tahun pengamatan 5 (Lima) Tahun 2015-2019.

## B. Metode Analisis
Secara garis besar penelitian ini pada prinsipnya menggunakan Pendekatan Kuantitatif dalam mengungkap berbagai kecenderungan yang terjadi pada isu penelitian dan juga proses pengukuran fokus penelitian. Kebutuhan data dalam penelitian ini yakni data sekunder yang ber-sumber dari beberapa lembaga resmi antara lain: (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) RI, dan (2) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Proses Pengumpulan Data melalui  mekanisme  studi  kepustakaan  pada  beberapa  dokumen  antara  lain:  (1)  Target/Realisasi  APBD Pokok/Perubahan se-Indonesia tahun 2015-2019, (2) Data Dalam Angka (DDA) Provinsi Papua Tahun 2015-2019, (3) Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Provinsi  Papua  Tahun  2015-2019,  (4)  Regulasi  Keuangan  Daerah  dan Literatur  Jurnal  Penelitian  yang  berkaitan  secara  langsung  terhadap  isu  penelitian  ini.  Metode  analisis  data  yang diterapkan  pada  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  kuantititaif  pada  indikator  Peranan  PAD  terhadap  Belanja  Daerah, Pertumbuhan PAD, dan Elastisitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berikut disajikan tahapan dan mekanisme analisis data penelitian ini:
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, Boy Piter Nizu Kekry, PP 27 – 34

## 1. Perhitungan Indeks Tunggal Dimensi XS (PAD-BD), XG (PAD), XE (PAD-PE)
X i.j - min Indeks X i.j = ......................................................................(1) max - min Keterangan: X = Indeks Tunggal i = Dimensi XS, XG, dan XE j = Lokus Pengamatan min  = Nilai Minimum pada setiap array Data XS, XG, dan XE max  = Nilai Maksimum pada setiap array Data XS, XG, dan XE

## 2. Indeks Komposit Kemampuan Keuangan Daerah (IKK)
XS j + XG j + XE j
IKK j =
............................................................ (2) 3
Keterangan: IKK = Indeks Komposit j  = Lokus Pengamatan XS = Dimensi Share PAD-BD XG = Dimensi Growth PAD XE = Dimensi Elastisitas PAD-PE
Dalam  konteks  interpretasi  hasil  analisis  data,  dilakukan  kategorisasi  kriteria  penilaian  secara  statistik  berdasarkan perolehan nilai IKK pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. 1/3 pertama dikelompokkan dan dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan keuangan “TINGGI” . 1/3 kedua dikelompokkan dan dikatagorikan sebagai  Kabupaten/Kota  yang  mempunyai  kemampuan  keuangan “SEDANG”. 1/3  terakhir  dikelompokkan  dan dikatagorikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai kemampuan keuangan “RENDAH” (Deddyk, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Wajah Provinsi Papua tidak terlepas dari potret 29 Kabupaten/Kota, kesatuan pandang dan keberagaman orientasi dalam memahami isu desentralisasi fiskal memberikan tantangan tersendiri dalam menyegarkan semangat otonomi daerah di Provinsi Papua. Temuan empiris mengenai peran Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota masih relatif  rendah  walaupun  jumlahnya  terus  meningkat.  Minimnya  sumber  pajak  serta  kurangnya  peratuan  daerah  terkait perpajakan  menyebabkan  rasio  pajak  terhadap  PDRB  di  banyak  Kabupaten/Kota  masih  dibawah  1  Persen  (Bank  Dunia, 2014).
Kinerja masa lampau yang terjadi pada tahun 2014, tetap tumbuh subur hingga pada  periode tahun 2015-2019, dimana  peranan  PAD  terhadap  BD  pada  29  Kabupaten/Kota  hanya  mampu  berkisar  pada  angka  3.28  persen  artinya sebanyak  96.72  persen  BD  sangat  tergantung  pada  pemerintah  pusat.  Karakteristik  Postur  APBD  di  Kabupaten/Kota memiliki  Pola  Instruktif,  hal  ini  sangat  berdampak  buruk  pada  proses  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  pada  masing- masing  Kabupaten/Kota,  dimana  jika  terjadi  ketidakpastian  proses  transfer  pemerintah  pusat,  maka  secara  otomatis mempengaruhi kuantitas dan kualitas dari proses pelaksanaan APBD di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Jika situasi ini dikaitkan dengan konsep teoritis bahwa “APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah” (Mardiasmo, 2002). Maka dapat
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, Boy Piter Nizu Kekry, PP 27 – 34
diindikasikan  secara  hirarkis  ketergantungan  keuangan  ini  mampu  memberikan  dampak  negatif  terhadap  efektifitas pelayanan publik pada masyarakat. Namun sejauh ini, pada peridoe tahun 2015-2019 terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang  memiliki  peranan  PAD  terhadap  BD  cukup  besar  dibandingkan  Kabupaten/Kota  lainnya  antara  lain:  Mimika,  Kota Jayapura, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Jayapura, Merauke, Jayawijaya, Nabire, Asmat, dan Supiori.

## Gambar 1. Rerata Peranan PAD Terhadap BD 29 Kubupaten/Kota
di Provinsi Papua Tahun 2015-2019

## Sumber: Data diolah, (2020)
Dalam  konteks  peranan  PAD  terhadap  BD  pada  29  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua,  melalui  perkembangan informasi pada gambar 1, menunjukan adanya ketidakseimbangan pendapatan asli daerah dengan tuntutan belanja daerah yang  disajikan  dalam  struktur  belanja  daerah.  Kecenderungan  peningkatan  belanja  daerah,  rerata  realisasi  BD  29 Kabupaten/Kota  secara  agregat  mencapai  Rp.1,336,443,232,958,-  sedangkan  rerata  realisasi  PAD  hanya  berkisar Rp.51,975,949,322,-.  Tentunya  dengan  kondisi  ini,  membuat  adanya  dilema  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota dimana tuntutan aspirasi masyarakat yang dicerminkan melalui BD tidak sejalan dengan kemampuan rill keuangan daerah yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan fenomena ini, perlu adanya harmonisasi secara menyeluruh yang perlu diakomodir oleh  pemerintah  daerah  Provinsi  Papua  dalam  membangun  sudut  pandang  bersama  untuk  mampu  membangun  pondasi kapasitas  fiskal  paada  posisi  10  persen.  Titik  ini  merupakan  strategi  kebijakan  yang  memfokuskan  pada  orientasi kebangkitan  desentralisasi  fiskal  di  Provinsi  Papua.  Dalam  konsep  teoritis  kebijakan  publik  menyatakan  bahwa  kebijakan publik  adalah  pemanfaatan  yang  strategis  terhadap  sumberdaya-sumberdaya  yang  ada  untuk  memecahkan  masalah- masalah  publik  atau  pemerintah  (Chandler  dkk,  1988).  Tentunya  isu  strategis  desentralisasi  fiskal  yang  terjadi  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, perlu diangkat dan dikemas sebagai isu yang bersifat “urgent” , salah satu pengambilan kebijakan publik yang penting dan urgent ialah memiliki nilai alasan ilmiah (Wahab dalam Salam, 2016).
Pengambilan  kebijakan  publik  dalam  kerangka  mengungkit  PAD  pada  26  Kabupaten  di  Provinsi  Papua,  yang memiliki  kecenderungan  PAD  terhadap  BD  masih  dibawah  10  persen  tentunya  perlu  skenario  dalam  jangka  panjang. Menciptakan  daya  ungkit  ini  tentunya  berdampak  pada  eksploitasi  keradaan  sumber  daya  pada  26  Kabupaten  tersebut. Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi, kenaikan PAD merupakan ekses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003) selain itu pendapat lain bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi (Deddyk, 2003).
13.96 12.88 11.91 7.19 6.42 6.13 4.92 4.13 3.66 2.21 2.18 2.04 1.72 1.69 1.60 1.41 1.36 1.13 1.13 1.1 1 1.01 0.96 0.92 0.92 0.76 0.70 0.53 0.38 0.30 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 M im ika K ot a J aya pura Bi ak N um for K epul aua n Y ape n Ja ya pura M era uke Ja ya w ij aya N abi re Asmat S upi ori K ee rom Y ahuki m o P unc ak J aya Bove n D igoe l M appi P ani ai M am be ra m o Ra ya S arm i M am be ra m o Te nga h P egununga n Bi nt ang L anny J aya Y al im o W arope n Tol ika ra P unc ak N duga
Int an J aya D ei ya i D ogi ya i Ekspektasi  > 25 % Pondasi  > 10 %
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, Boy Piter Nizu Kekry, PP 27 – 34

## Gambar 2. Perkembangan PE pada 29 Kubupaten/Kota
di Provinsi Papua Tahun 2015-2019

## Sumber: Data diolah, (2020)
Bertolak dari kerangka teoritis pada pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat peranan ekonomi daerah melalui indikator  makro  PE  di  29  Kabupaten/Kota.  Periode  tahun  2015-2019  perlu  dijadikan  momentum  reformulasi  kebijakan ekonomi pada masing-masing daerah. Pada gambar 2, diatas, menunjukkan kinerja pelaksanan pembangunan sepanjang 5 tahun terakhir dimana secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua berkisar pada angka 5.65 persen.  Terdapat  2  Kabupaten  yang  memiliki  pertumbuhan  negatif  yakni  Biak  Numfor  pada  tahun  2017  mencapai  -4.57 persen dan Kabupaten Mimika pada tahun 2019 mencapai -38.52 persen, kondisi ini dapat dikatakan terjadinya kontraksi ekonomi  pada  kabupaten  Mimika.  Kontraksi  ekonomi  yang  terjadi  di  Mimika  membawa  dampak  besar  terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2019 di Provinsi Papua. Secara keseluruhan kinerja PE 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua terlihat  cukup  baik  dengan  pola  karakteristik  yang  berbeda-beda  terdapat  beberapa  Kabupaten  yang  memiliki kecenderungan  stagnan.  Dengan  berbagai  isu  yang  dapat  dikemukan  pada  gambar  2  diatas,  maka  dapat  diindikasikan adanya hubungan yang cukup kuat antara pergerakan pertumbuhan realisasi PAD, isu mengenai peranan PAD terhadap BD dengan  pergerakan  ekonomi  daerah.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  kondisi  historis  kinerja  pertumbuhan  PAD,  relatif  belum mampu menguasai stuktur APBD Kabupaten/Kota di provinsi papua sepanjang periode tahun 2015-2019. Selain itu juga, pergerakan PE antar Kabupaten/Kota yang memiliki karakteristik yang berbeda.
Melalui  harapan  teoritis  kebijakan  Otonomi  Daerah  yang  mana  selanjutnya  dilegalkan  melalui  beberapa  produk hukum,  dalam  kerangka  legitimasi  pelaksanaan  kewenangan  pada  masing-masing  daerah.  Dimana  dalam  proses pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat hambatan yang substansi, dimana salah satu semangat otonomi daerah itu melalui kinerja  kemandirian  keuangan  daerah  belum  mampu  direalisasikan  oleh  pemerintah  daerah.  Fenomena  yang  sama disumbangkan  dari  29  Kabupaten/Kota  di  provinsi  papua,  dengan  berbagai  temuan  empiris  dan  juga  fenomena  yang tergambarkan melalui informasi data dan informasi di Provinsi Papua. Maka perlu adanya kebijakan terobosan yang inovatif yang sepatutnya disikapi oleh masing-masing pemerintah daerah 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Dalam menunjang proses  tersebut  diperlukan  peta  kemampuan  keuangan  daerah  yang  mengungkap  secara  komprehensif  mengenai hubungan deksriptif sebab akibat yang terjadi selama ini mengenai fenomena PAD di Provinsi Papua.
-40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 Bi ak N um for
Ja ya pura Ja ya w ij aya M era uke M im ika N abi re P ani ai
P unc ak J aya
K epul aua n Y ape n K ot a J aya pura S arm i K ee rom
Y ahuki m o P egununga n Bi nt ang
Tol ika ra
Bove n D igoe l
M appi Asmat W arope n
S upi ori
M am be ra m o Ra ya
M am be ra m o Te nga h Y al im o L anny J aya N duga D ogi ya i P unc ak Int an J aya D ei ya i 2015 2016 2017
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, Boy Piter Nizu Kekry, PP 27 – 34
Tabel 1. Rerata Nilai Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) di Provinsi Papua Tahun 2015-2019
No  Kabupaten/Kota Rerata  Historis Dimensi Ikk Pad-Bd Pad Pe Xs Xg Xe 1 Biak Numfor 13.96 21.28 1.74 50.19 2.10 44.07 37.61 2 Jayapura 12.88 4.76 8.17 78.76 5.69 7.83 87.06 3 Jayawijaya 11.91 0.85 5.55 72.28 70.28 89.18 73.72 4 Merauke 7.19 1.95 7.54 68.22 56.49 44.82 3.22 5 Mimika 6.42 1.96 -0.91 72.90 29.83 55.00 24.74 6 Nabire 6.13 18.93 6.21 52.00 15.42 28.47 76.91 7 Paniai 4.92 -1.10 6.33 62.11 95.08 66.33 55.08 8 Puncak Jaya 4.13 17.27 4.91 47.92 14.51 0.34 33.29 9 Kepulauan Yapen 3.66 25.09 5.12 42.99 11.88 3.49 32.28 10 Kota Jayapura 2.21 13.18 6.46 65.07 17.87 4.47 45.71 11 Sarmi 2.18 20.34 6.59 31.89 22.42 4.07 8.11 12 Keerom 2.04 19.10 5.15 49.15 6.82 4.60 43.86 13 Yahukimo 1.72 14.17 5.65 66.06 7.87 1.94 58.84 14 Pegunungan Bintang 1.69 3.17 5.70 89.68 45.87 54.40 25.68 15 Tolikara 1.60 1.47 4.52 58.34 62.38 61.95 24.69 16 Boven Digoel 1.41 -1.72 4.01 65.09 97.98 71.11 56.60 17 Mappi 1.36 6.78 6.65 80.85 74.88 52.30 11.46 18 Asmat 1.13 3.10 5.46 78.56 24.61 26.16 45.23 19 Waropen 1.13 19.87 7.89 66.43 12.08 18.72 84.75 20 Supiori 1.11 27.12 4.24 39.44 53.99 23.67 22.45 21 Mamberamo Raya 1.01 7.65 7.32 70.91 70.63 40.05 13.07 22 Mamberamo Tengah 0.96 1.09 5.56 52.60 14.40 14.77 33.28 23 Yalimo 0.92 1.03 6.58 81.61 53.78 29.07 18.14 24 Lanny Jaya 0.92 4.67 5.64 67.35 14.72 7.63 50.08 25 Nduga 0.76 7.61 6.45 74.81 40.47 25.66 25.78 26 Dogiyai 0.70 2.83 6.54 55.98 91.48 50.08 52.20 27 Puncak 0.53 1.30 6.99 55.45 42.29 36.36 1.05 28 Intan Jaya 0.38 4.69 5.29 75.54 66.36 45.64 6.03 29 Deiyai 0.30 11.25 6.55 63.13 11.25 2.11 51.18
Sumber: Data diolah, (2020)
Berlandaskan pada hasil analisis data kemampuan keuangan daerah yang termuat pada tabel 1 diatas ini, secara deskriptif perolehan nilai minimum pada pada masing-masing dimensi antara lain, dimensi XS (31.89 persen), dimensi XG (2.10  persen),  dan  dimensi  XE  (0.34  persen)  sedangkan  untuk  nilai  perolehan  indeks  komposit  IKK  (1.05  persen). Sedangkan untuk perolehan nilai maksimum pada dimensi XS (89.68 persen), dimensi XG (97.98 persen), dan dimensi XE (31.53 persen) sedangkan untuk nilai perolehan untuk indeks komposit IKK (38.00 persen). Melalui gambaran ini, secara komparasi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat terpetakan dengan jelas kedudukan probelamatika kemampuan keuangan daerah selama ini. Salah satu kasus berdasarkan perolehan hasil informasi ilmiah pada tabel 1 diatas, Kabupaten Biak Numfor memiliki kecenderungan historis dimensi PAD, BD, dan PE yang cukup baik dibandingkan dengan Jayawijaya, namun  perolehan  hasil  IKK  menunjukkan  IKK  Kabupaten  Jayawijaya  73.72  persen  sedangkan  Kabupaten  Biak  Numfor hanya  berkisar  37.61  persen,  permasalahan  kinerja  yang  terjadi  pada  Kabupaten  Biak  Numfor  terletak  pada  dimensi  Xg dimana  nilai  Xg  Kabupaten  Jayawijaya  diatas  nilai  minimum.  Melalui  peta  kemampuan  ini  diperoleh  berbagai  rumusan indikasi starting point dalam mencipatakan sudut pandang bersama untuk mampu membangun pondasi kapasitas fiskal. Dalam proses interpretasi ilmiah, diperlukan penilaian IKK pada setiap tahun pengamatan, hal ini sebagai informasi pendukung  dalam  melihat  perkembangan  nilai  perolehan  IKK  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua  sepanjang  tahun 2015-2019. Melalui tampilan informasi pengolahan data pada tabel 2 dibawah ini rerata nilai IKK mengalami perkembangan yang  cukup  kurang  stabil  dimana  pada  tahun  2015  nilai  rerata  IKK  sebesar  39.94  persen  pada  tahun  2015  mengalami
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, Boy Piter Nizu Kekry, PP 27 – 34
kenaiakan  sebesar  2.26  poin  menjadi  42.20  persen.  Namun  kondisi  capaian  ini  tidak  semulus  pada  tahun  2017  dimana terjadi penurunan nilai IKK sebesar -2.81 poin menjadikan nilai IKK tahunan hanya 39.39 persen, keparahan ini berlangsung hingga pada tahun 2018 dengan penurunan poin sangat tajam sebesar -3.62. Pada tahun 2019 memberikan pertanda baik dengan kenaikan perolehan nilai IKK menjadi 38.91 persen, walaupun posisi ini tidak sebanding dengan kinerja historis pada IKK tahun 2016.

## Tabel 2. Penilaian Berdasarkan Kategori Nilai Indeks
Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) di Provinsi Papua Tahun 2015-2019

## Sumber: Data diolah, (2020)
Mengacu pada perolehan informasi pada tabel 2 diatas ini, batasan minimal penilaian kategori “Tinggi” dengan nilai 50.91  persen,  sedangkan  untuk  kategori  IKK  “Sedang”  dengan  nilai  minimal  19.95  persen,  dan  untuk  kategori  “Rendah” memiliki  nilai  minimal  0.95  persen.  Berdasarkan  batasan  minimal  tersebut,  dapat  dipetakan  Kabupaten/Kota  yang  secara konsisten  memiliki  kriteria  “Tinggi”  hanya  pada  Kabupaten  Jayawijaya.  Sedangkan  untuk  Kabupaten  Paniai,  perolehan konsistensi  penilaian  “Tinggi”  pada  tahun  2015-2018  sedangkan  pada  tahun  2019  mendapatkan  penilaian  “Sedang”. Sedangkan  untuk  beberapa  Kabupaten/Kota  yang  dapat  diasumsikan  sebagai  barometer  pembangunan,  seperti  Kota Jayapura dan merauke hanya mampu mendapatkan perolehan penilaian kategori IKK “Tinggi” pada tahun 2018. Selain itu, Kabupaten  Mimika  dengan  keberadaan  peranan  sektor  pertambangan  belum  mampu  menunjang  capaian  kinerja  IKK sepanjang  tahun  2017-2018  yang  secara  berturut-turut  menghasilkan  penilaian  “Rendah”.  Hal  ini  tentunya  tak  sebanding
No  Kabupaten/Kota Penilaian Kategori IKK 2015 2016 2017 2018 2019 1 Biak Numfor Sedang Tinggi Tinggi Sedang Sedang 2 Jayapura Tinggi Tinggi Rendah Sedang Tinggi 3 Jayawijaya Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 4 Merauke Rendah Sedang Sedang Tinggi Sedang 5 Mimika Sedang Sedang Rendah Rendah Tinggi 6 Nabire Tinggi Rendah Rendah Sedang Tinggi 7 Paniai Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sedang 8 Puncak Jaya Sedang Sedang Sedang Tinggi Tinggi 9 Kepulauan Yapen Tinggi Rendah Tinggi Rendah Rendah 10 Kota Jayapura Sedang Rendah Sedang Tinggi Rendah 11 Sarmi Rendah Sedang Sedang Rendah Tinggi 12 Keerom Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sedang 13 Yahukimo Tinggi Tinggi Rendah Rendah Rendah 14 Pegunungan Bintang Sedang Tinggi Tinggi Sedang Rendah 15 Tolikara Rendah Rendah Sedang Tinggi Sedang 16 Boven Digoel Tinggi Sedang Sedang Sedang Tinggi 17 Mappi Rendah Tinggi Tinggi Rendah Sedang 18 Asmat Sedang Rendah Rendah Rendah Tinggi 19 Waropen Tinggi Rendah Sedang Tinggi Sedang 20 Supiori Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang 21 Mamberamo Raya Rendah Rendah Tinggi Sedang Rendah 22 Mamberamo Tengah Sedang Sedang Sedang Rendah Rendah 23 Yalimo Rendah Sedang Rendah Sedang Rendah 24 Lanny Jaya Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Tinggi 25 Nduga Sedang Sedang Tinggi Tinggi Tinggi 26 Dogiyai Sedang Tinggi Rendah Tinggi Sedang 27 Puncak Rendah Rendah Rendah Sedang Sedang 28 Intan Jaya Rendah Tinggi Tinggi Rendah Rendah 29 Deiyai Sedang Rendah Rendah Sedang Rendah
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 4, NOMOR 1 EDISI JANUARI - JUNI 2020 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua, Boy Piter Nizu Kekry, PP 27 – 34
dengan capaian yang dihasilkan oleh Kabupaten yang memiliki akses relatif sulit seperti Kabupaten Lanny Jaya, dan Nduga dimana  mendapatkan  penilaian  kinerja  IKK  “Tinggi”  pada  tahun  2017-2019.  Hal  ini  disebabkan  adanya  perolehan  kinerja pada setiap dimensi pada tabel 1, dimana perolehan nilai indeks perananan PAD terhadap Belanja Daerah relatif lebih besar dibandingkan  Kota  Jayapura,  dimana  untuk  kabupaten  Lanny  Jaya  sebesar  67.35  persen  dan  Kabupaten  Nduga mendapatkan  nilai  indkes  74.81persen,  sedangkan  Kota  Jayapura  hanya  memperoleh  nilai  indeks  65.07  persen.  Kondisi serupa terjadi pada dimensi Elastisitas PAD yang mana Kota Jayapura hanya sebesar 4.47 persen. Dengan berbagai fakta ilmiah  yang  dijumpai  dalam  penelitian  ini,  pemerintah  Provinsi  Papua  dan  29  Kabupaten/Kota  perlu  meletakkan  pondasi masa  depan  dengan  langkah “REFORMULASI  ORIENTASI  KONSEP  PRAKTISI  MENGENAI  PENDAPATAN  ASLI DAERAH (PAD)”.

## PENUTUP
Mengacu  pada  hasil  temuan  empiris  dan  didukung  dengan  temuan  fakta  ilmiah  kinerja  historis,  serta mempertimbangkan  kerangka  konseptual.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  umum  hasil  penelitian  ini  bahwa:  (1)  Kinerja kuantitas PAD 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang sebatas terukur dari nilai dekriptif kontribusi dan pertumbuhan tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam memandang kinerja realisasi PAD di Provinsi Papua, (2) Pergerakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat selama ini, belum mampu mengungkit penerimaan PAD pada 29 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Papua,  (3)  Kabupaten/Kota  yang  notabene  menjadi  barometer,  belum  sanggup  menunjukkan kinerja secara konsisten dalam penilaian Indeks Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Papua. Dengan ini, rekomendasi aplikatif  yang  hendak  disikapi  oleh  pemerintah  daerah  baik  Provinsi  Papua  dan  pemerintah  Kabupaten/Kota  ialah:  (1) penyamaan persepsi berbasiskan pada fakta ilmiah dan konseptual mengenai kedudukan dari PAD itu sendiri, perlu adanya perubahan orientasi kedepan bahwa “Belanja untuk mendapatan Pendapatan”, (2) Pemetaan strategi peningkatan IKK pada 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua perlu mengacu pada potensi baseline PAD dan potensi teoritis yang terkandung dalam peraturan daerah mengenai PAD.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Bank Dunia. 2014. Laporan Analisis Keuangan Publik Papua. Jakarta
[2]. Chandler, Ralph C dkk. 1988. The Public Administration Dictionary. John Wiley & Sons
[3]. Deddyk, “Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah”, 2003, <https://www.bappenas.go.id/files/4613/5230/1470/15peta-kemampuan- keuangan-provinsi-dalam-era-otonomi-daerah-tinjauan-atas-kinerja-pad-dan-upaya-yang-dilakukan-daerah__20081123002641__14.pdf  > [diakses pada 13 April 2020
[4]. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
[5]. Mardiasmo, “Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah”, 2002, <http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm> [diakses pada 13 April 2020]
[6]. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
[7]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
[8]. Salam, Asbudi. 2016. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nunukan No 40 Tahun 2013 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasisi Sumber Daya Lokal Di Kabupaten Nunukan. Tesis. Univ. Terbuka Jakarta
[9]. Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit: Ghalia Indonesia.
[10]. Soeharjoto, 2018. Kemampuan dan Kinerja Keuangan Provinsi Kalimantan. e-Journal Akuntabel. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (JEBM). Volume 2 Tahun 2018
[11]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
[12]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah
[13]. Yoga, 2019. Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, 2019, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan- opini/ketergantungan-fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/ > [diakses pada 13 April 2020]