Volume 6 Nomor 2 (2024)   1432 – 1447   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6508

## Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana
Sayib Fauzi Adiansyah 1 , Mohammad Irfandianto 2 , Dominikus Rato 3 , Fendi Setyawan 4
1234 Universitas Jember Sayibfauziadiansyah2@gmail.Com 1 , friendirfan@gmail.com 2 , ratodominikus@yahoo.com 3 , fendysetyawan.fh@unej.ac.id 4

## ABSTRACT
Money laundering is an action to eliminate the source of money resulting from criminal acts which is later found to have been generated legally. Money laundering is a crime that is difficult  to  crack.  Therefore,  the  application  of  legal  sanctions  against  perpetrators  must  be balanced with criminal sanctions and confiscation of assets against perpetrators. This research uses  a  normative  research  type  with  a  legal  and  conceptual  approach.  The  crime  of  money laundering is a crime that needs attention because it is often associated with losses to the state and  society,  therefore  legal  action  is  needed  to  deter  the  perpetrators,  but  the  obstacle  that occurs is the punishment in Article 2 of the Assets Bill which only applies confiscation of assets resulting from crime without any punishment of criminals. This is not in accordance with the function of law. So, the results and conclusions can be drawn that not implementing punishment against  the  perpetrator  will  most  likely  not  have  a  deterrent  effect,  therefore  it  should  be important  to  implement  punishment  and  confiscation  of  assets  because  both  must  be implemented simultaneously as a form of firm state action to provide a deterrent effect.
Keywords: Money Laundering Crime, Asset Confiscation.

## ABSTRAK
Money  laundering merupakan  Tindakan  untuk  menghilangkan  sumber  uang  hasil tindak pidana yang kemudian diketahui dihasilkan dengan legal. Pencucian uang merupakan kejahatan yang sulit untuk di retas. Maka dari itu penerapan sanksi hukum terhadap pelaku harus seimbang dengan sanksi pemidanaan dan perampasan aset terhadap pelaku. riset ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  kejahatan  yang  perlu  menjadi  perhatian  sebab sering  berhubungan  dengan  kerugian  negara  dan  masyarakat,  maka  dari  itu  diperlukan tindakan hukum untuk membuat jera pelaku, namun kendala yang terjadi ialah pemidanaan dalam RUU Aset pasal 2 yang hanya memberlakukan rampas aset hasil pidana tanpa adanya pemidanaan terhadap pelaku kejahatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi hukum. Maka dapat ditarik hasil dan kesimpulan bahwa dengan tidak diterapkannya pemidanaan terhadap pelaku  kemungkinan  besar  tidak  akan  memberikan  efek  jera,  maka  dari  itu  seharusnya pemidanaan  dan  perampasan  aset  menjadi  penting  diterapkan  karena  keduanya  harus diterapkan bersamaan sebagai bentuk tindakan tegas negara untuk memberikan efek jera.
Kata kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset.

## PENDAHULUAN
Asas negara hukum yang terpenting adalah menghormati dan berkomitmen melindungi  hak  asasi  manusia,  Menjamin  persamaan  kedudukan  dan  kedudukan semua orang di mata hukum sesuai dengan maksud Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang ini. UUD 1945 (persamaan di hadapan hukum) yang menegaskan:
’’seluruh  warga  negara  setara  derajatnya  di  hadapan  hukum  dan pemerintahan  diwajibkan  menempatkan  hukum  diposisi  tertinggi  tanpa  ada pengecualian’’
Ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya tersebut  umumnya  berlaku  sebagai  hukum  materil  dengan  tujuan  sebagai  control penegakan  hukum  untuk  mencapai  keadilan  yang  dicita-citakan.  Namun  idealnya akan  lebih  penting  apabila  hukum  atau  aturan  tersebut  terlaksana  dan implementasinya sesuai dengan tindakan yang dikerjakan oleh setiap individu yang melawan hukum tanpa adanya keberpihakan dari penegak hukum antara seseorang dalam tanda kutip ’’miskin dan kaya’’ sehingga esensi dari penegakan hukum tidak ternodai  oleh  pernyataan  hukum  memihak  ke  atas  dan  hukum  tajam  ke  bawah, artinya  penegakan  hukum  akan  selalu  menindas  orang  yang  lemah  (miskin)  dan hukum akan berpihak pada orang yang punya jabatan (kaya).
Kebanyakan  fakta  di  lapangan  penegakan  hukum  cenderung  berbuat demikian  menindas  yang  lemah  dibandingkan  dengan  orang  yang  punya  jabatan. Hukum sendiri ditegakkan pada sikap batin lahiriah manusia bukan pada niat buruk seseorang,  dalam  artian  hukum  ditegakkan  pada  seseorang  yang  melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut menimbulkan dampak baik itu kerugian materil dan  in  materi.R.  Soeroso,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Cet.  20  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2018). Banyak dari perbuatan melanggar aturan yang dikatakan sangat membuat rugi kepentingan negara, badan hukum atau perorangan, salah satunya ialah TPPU.
TPPU disebut “ money wash ” dalam bahasa Inggris. PU sendiri ialah Tindakan yang  memiliki  tujuan  untuk  meng-klaim  asal  harta  yang  didapatkan  dari  hasil kepemilikan yang tidak sah, lalu diketahui dalam suatu kegiatan hukum. Neil Jensen mengemukakan yang dimaksud money laundering ialah tahapan untuk mencari pundi keuntungan  dengan  cara  bertentangan  dengan  norma  hukum  sehingga  perbuatan semacam itu disebut  dengan istilah kejahatan.(Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H. & , Sahata Manalu,  S.H.,  2023)  Dari  banyaknya  arti  mengenai  pencucian  uang  namun  sampai sekarang  belum  ada  yang  memberikan  pengertian  secara  gamblang  dan  lugas, termasuk  UU  No.  10  Tahun  2010  hanya  menyebutkan  unsur-unsurnya  saja  bukan pada apa yang dimaksud.(Wiyono, 2014)
Kriminalisasi segala bentuk  pencucian uang mempunyai tiga bentuk:
1. Upaya memasukkan uang tunai  ke akses keuangan (cek, wesel bank, serti_ikat deposit, dll. ke _itur perbankan dengan cara melanggar hukum atau pidana.
2. Sebagai  bagian  dari  upaya  pengalihan  aset    atau  kegiatan  kriminal  kepada penyedia  jasa  keuangan  dengan  pendekatan  berlapis,    sulit  bagi  penegak
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1432 – 1447   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6508
hukum untuk menyatakan bukti bahwa hasil tersebut merupakan buah dari kejahatan.
3. Upaya  untuk  berhasil  melacak  sistem  keuangan  melalui  investasi  dan mengeksploitasi  aset  melalui  aktivitas  ilegal  atau  kriminal  atau  transfer dengan cara yang dianggap sebagai aset yang diperoleh secara sah dan sah di Perancis.(Sutedi, 2008)
Di  atas  termasuk  beberapa  diantara  cara  pelaku  tindak  pidana  uang  untuk melakukan upaya agar perbuatan pidana yang dilakukan tidak teridentifikasi tidak dapat  dilacak  dan  seolah  olah  perbuatan  yang  dilakukan  bukan  merupakan  suatu tindak  pidana.  Kejahatan  PU  menjadi  problem  nasional  dan  menjadi  problem kejahatan  internasional  yang  terselubung  sehingga  sulit  untuk  kejahatan  ini dibuktikan  dengan  keadaan  mata  terbuka  terutama  oleh  polisi,  tapi  terdapat beberapa  cara  yang  dilakukan  seperti  melalui  pembuktian  digital  forensik  oleh ahli.(Gunawan,  2024)  keterangan  dari  seorang  ahli  dibutuhkan  ialah  untuk memaparkan sebab-sebab yang terdapat diluar ketentuan hukum, terlebih alat bukti digital  yang  tidak  sembarang  bisa  didapat  disinilah  diperlukan  ahli  digital  untuk meretas dan kemudian diperoleh suatu informasi untuk dijadikan alat bukti.(Hiariej, 2012)
Saat  ini  PU  tidak  melulu  dioperasikan  oleh  perorangan,  tapi  juga  sebagian besar  dilakukan  oleh  perusahaan,  pada  awalnya,  anggapan  yang  berlaku  adalah perusahaan  tidak  boleh  dituntut  atau  melakukan  kejahatan,  namun  lambat  laun aturan  ini  terkikis  dan  digantikan  oleh  pertanggungjawaban  pelakunya.(Arifin  & Choirinnisa,  2019)  Dalam  melakukan  TPPU,  pelaku  tidak  terlalu  memikirkan  hasil yang dicapai atau aset yang keluar, karena maksud utamanya ialah menyembunyikan atau  menghilangkan  sumber  dana  dan  dapat  menggunakannya  dengan  aman  dan menikmati hasilnya. Meskipun terdapat banyak tipologi dan pendekatan pencucian uang yang berbeda, proses pencucian uang pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga tahap  kegiatan:  penerapan, tiering ,  dan  integrasi.  Tiga  aktivitas  ini  bisa    dilakukan dengan individu atau berbarengan, tapi biasanya saling tumpang tindih.(Utami, 2021)
Pada kenyataannya TPPU tidak serta merta terjadi secara bertahap, namun melalui kombinasi tahapan, dilakukan  pencucian uang secara multi tahap sehingga mengakibatkan  banyaknya  golongan  dan  organisasi  yang  menyiapkan  produk keperluan dan jasa!. terjadi melibatkan Hal ini menimbulkan TPPU. Pendanaan dan PU  dikategorikan  sebagai  perbuatan  jahat  yang  terorganisir.  Oleh  karena  itu, melawan perbuatan ini tidaklah gampang. Maka sebab itu, tindakan alih Penyedia Jasa Keuangan  (PJK)  dan  masyarakat    dalam  mencegah    tindak  pidana  PU  sangatlah penting (Keuangan, n.d.).
Mengingat  kejahatan  pencucian  uang  merupakan  kejahatan  terorganisir transnasional dan umumnya melibatkan aset dalam jumlah besar, maka pencegahan dan pemberantasan yang efektif memerlukan koordinasi di tingkat nasional maupun internasional,  dan  kemungkinan  ini  disediakan  melalui  pendanaan,  hal  tersebut antara lain berupa pengecualian terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan bank dan
kerahasiaan  transaksi  keuangan  lainnya,  prinsip  sertifikasi  terbalik,  serta perampasan dan penyitaan  aset.(Herlina Hanum Harahap, 2020)
Hal ini merupakan suatu hal yang baik, dilihat dari batasan jumlah harta yang dapat digolongkan sebagai pendapatan haram yang tergolong TPPU, yaitu lebih dari Rp 500 juta yang berasal dari pendapatan yang diatur dalam aturan/UU TPPU. Jelas Perbuatan jahat ini dilancarkan oleh setiap orang dari golongan sosial berkelas, orang dengan IQ tinggi dan orang yang punya dana besar. Fransisca
Hazell (1992) mengemukakan dalam tulisannya yang diadopsi oleh Hakristuti H. (2001), berbagai ciri utama sering dikaitkan dengan perbuatan kerah putih adalah:
a. Tak terlihat;
b. Sangat rumit;
c. Pertanggungjawaban pidana yang tidak jelas;
d. Kegelapan korban;
e. Ketentuan hukum yang tidak jelas atau tidak jelas;
f. Sulit dideteksi dan dilacak (Eleanora, 2011).
Dengan ciri-ciri rumus di atas, terlihat bahwa tahapan tindakan, kompleksitas alat dan keakuratan organisasi penulis serta metode pengoperasiannya beragam, Ini sulit  untuk  mendeteksi  dan  menjebak  pelakunya  sampai  mereka  dibawa  ke pengadilan (Eleanora, 2011). Terlebih Tingkat perekonomian pelaku yang kaya, kita juga mudah bermain-main dengan oknum penegak hukum yang integritasnya masih dipertanyakan.
Mengingat kejahatan PU merupakan kejahatan terorganisir transnasional dan umumnya  melibatkan  aset  dalam  jumlah  besar,  maka  pencegahan  dan pemberantasan  yang  efektif  memerlukan  koordinasi  di  tingkat  nasional  maupun internasional,  dan  kemungkinan  ini  disediakan  melalui  pendanaan.  Hal  tersebut antara lain berupa pengecualian terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan bank dan kerahasiaan  transaksi  uang  nasab,  prinsip  pembuktian  terbalik,  serta  perampasan dan penyitaan  aset.
Proses  dalam  hukum  acara  terkait  mekanisme  pembuktian  untuk menyatakan  pembenaran  memuat  ketentuan  mengenai  nilai  alat  bukti,  sehingga memungkinkan  hakim  menggunakan  hukum  untuk    membuktikan  kesalahan terdakwa. Terlebih lagi, hukum acara pidana idealnya dapat menjamin bahwa proses penetapan  bersalah  di  pengadilan  tidak  dilakukan  secara  sewenang-wenang  dan semena-mena (Adiwijana, 2020).
Pada sistem pembuktian dalam TPPU demi terpenuhinya hak-hak terdakwa dan pembuktian dalam persidangan diberlakukan sistem pembuktian secara terbalik artinya  terdakwa  dalam  persidangan  diberi  kesempatan  untuk  menerangkan  dari mana  hasil  harta  kekayaan  yang  didapat  tersebut  dengan  selugas-lugasnya  dan sedetail-detailnya untuk kemudian dijadikan dasar pembuktian dalam persidangan. Jika  terdakwa  tidak  berhasil  membuktikan  hasil  harta  kekayaan  tersebut  maka terdakwa  dapat  dinyatakan  bersalah,  sedangkan  jika  terdakwa  berhasil
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1432 – 1447   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6508
membuktikan maka akan kemungkinan besar terdakwa bebas. Proses pemeriksaan pada pelaku tindak pidana pencucian uang memanglah sulit untuk dilakukan karena penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  harus  dengan  teliti  ketika  melakukan pemeriksaan, sebab dalam sistem pembuktian terbalik yang menjadi hak terdakwa dalam persidangan bisa saja terdakwa memanipulasi dan mengubah ketentuan harta yang didapat seolah-olah sah.
Bahaya  kejahatan  PU  menjadi  bahan  perdebatan  sengit  di  kalangan  polisi, akademisi,  dan  praktisi  karena  kejahatan  tersebut  dapat  membuat  rugi  kalangan masyarakat  serta  mengganggu  atau  mengacaukan  stabilitas  perekonomian  dan dianggap  merugikan  suatu  negara.(Fuadi  et  al.,  2024)  Sebab  perbuatan  tersebut mengandung  akibat  tersembunyi  dari  suatu  tindak  pidana,  dan    kerugian  yang ditimbulkan  sangat  besar  dan  dapat  dikatakan  lebih  sulit  dibuktikan  dengan  alat bukti. Tindakan kriminal atau korupsi. Oleh karena itu, bahasan Pasal 4 UU RI Nomor 8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  TPPU  dengan  jelas menyatakan demikian.:
“mengalihkan  dan  merahasiakan  asal  muasal,  posisi,  peruntukan,  peralihan hak,  atau  hak  milik  sesungguhnya  atas  sesuatu  yang  diketahui  atau  pantas curigai sebagai akibat perbuatan jahat menurut pengertian Pasal 2 ayat (1); Orang-orang itu adalah sebagai berikut : Dakwaan pencucian uang terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan serta ganti rugi 5 miliar rupiah”.
Beban hukum terhadap orang melanggar hukum tergolong sangat berat dan akurat  sebanding  dengan  perbuatan  pelaku  yang  bahkan  menimbulkan  kerugian yang sangat besar terhadap korban. Terdapat klausul bahwa aset dari tindak pidana yang diperoleh dari pencucian uang harus dirampas dan pelaku harus dimiskinkan kecuali  aset  yang  didapat  dari  bukan  tindakan  pidana,  lalu  dibuatlah  Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang memiliki maksud untuk mengoordinir para pelaku TPPU agar aset yang didapat dari hasil haram/Ilegal supaya dirampas demi kepentingan negara.
Penguasaan  atas  harta  benda  sah  seseorang  merupakan  hak  asasi  manusia yang  mendasar,  yang  secara  alamiah  harus  mempunyai \inviolability (hak  kodrati yang  tidak  dapat  diambil  alih).  Itulah  sebabnya  harta  benda  tidak  dapat disengketakan\atau  dikendalikan  dengan  ilegal  oleh  seseorang.  Namun  yang memegang  kendali  terhadap  barang  hak  orang  bisa  dituntut  jika  yang  didapat bertentangan dengan undang-undang atau terdapat batasan-batasan dalam undang- undang, sedangkan dari pihak kepolisian sendiri harus tetap berdasarkan undang- undang dan tidak boleh melanggar hak siapa pun, hak nasional (prosedur hukum). Derektorat Hukum, Permasalahan Hukum Seputar Penyitaan Harta Dalam Uu No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Serta  Solusi  Pengoptimalannya  (Jakarta:  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Transaksi Keuangan, 2021).
Mengingat  kejahatan  pencucian  uang  merupakan  kejahatan  terorganisir transnasional dan umumnya melibatkan aset dalam jumlah besar, maka pencegahan
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1432 – 1447   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6508
dan pemberantasan yang efektif memerlukan koordinasi di tingkat nasional maupun internasional.(Herlina Hanum Harahap, 2020) Namun problem baru muncul dalam pengaturan hukum nasional yang tidak mendukung penumpasan kejahatan ini ialah ketentuan yang terdapat dalam RUU Aset Pasal 2 yang menyatakan :
’’Penyitaan harta berdasar UU tersebut tidak atau tanpa pidana pada pembuat''
Penghapusan  pemidanaan  dalam  RUU  Aset  bertentangan  dengan  fungsi hukum  pidana,  pemidanaan  dan  perampasan  aset  harus  berjalan  seimbang,  serta harta yang dirampas hanya harta hasil perbuatan jahat, selain itu tidak dirampas oleh negara, sehingga dengan kelonggaran semacam ini membuat celah dibuatnya modus operandi baru bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatan yang sama dengan lebih canggih dikemudian hari. Seharusnya dengan diketahui Bahaya kejahatan PU mengganggu  atau  mengacaukan  stabilitas  perekonomian  dan  dianggap  merugikan suatu  negara.(Fuadi  et  al.,  2024)  Sejatinya  hukum  diperuntukkan  terhadap    orang yang  bersalah  dan  perlunya  sanksi  terhadap  pelanggar  apalagi  pelanggar  dengan kualifikasi kejahatan berat seperti halnya TPPU.

## METODE PENELITIAN
Penggunaan  metodologi  riset  di  dalam  sistemtika  penuliasan  ini  ialah  riset normative. Penelitian hukum normatif adalah riset yang dikumpulkan dari sumber kepustakaan yang kemudian disebut penelitian normative!.(Marzuki, 2022)
Pendekatan hukum yang diambil untuk mengulas kajian ini ialah :
1. Pendekatan  Undang-Undang,  yang  mencakup  penelaahan  terhadap  seluruh aturan perundang-undangan! yang berlaku pada subjek yang dibahas.
2. Pendekatan  konseptual,  yaitu  mencermati  teori  dan  sudut  pandang  yang muncul  dalam  ilmu  hukum.  Peneliti  menggunakan  teori  dan  sudut  pandang tersebut  sebagai  landasan  atau  acuan  ketika  mengembangkan  argumentasi hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul.(Marzuki, 2022)
Dengan  mengacu  pada  pendekatan  normatif  maka  permasalahan  yang diangkat dapat dijelaskan dan dapat dianalisis berdasarkan pendekatan-pendekatan yang  ada  kaitannya  dengan  isu  hukum  yang  akan  dibahas,  harap  dengan  adanya kajian ini dapat diperoleh informasi secara jelas dan akurat terkait objek yang akan diteliti.  Sehingga  bisa  bermanfaat  terhadap  banyak  unsur  yang  berkepentingan sebagai sebuah referensi penulisan riset.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Undang-Undang  Perampasan  Aset  Tanpa  Prosedur  Pemidanaan Pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana
Salah  satunya  makna  terpenting  dalam  hidup  adalah  perekonomian,  dan perekonomian erat kaitannya dengan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, negara harus  mengembangkan  kebijakan  kriminal  yang  tegas  untuk  melindungi  hak  milik
dan  aset  warga  negaranya,  termasuk  barang  milik  dan  milik  negara.  Kebijakan kriminal  ini  merupakan  kebijakan  kriminal  terhadap  kejahatan  ekonomi.(Firdaus, 2022)
Salah satu jenis kejahatan ekonomi adalah kejahatan pencucian uang. TPPU merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  di  tingkat  internasional.  hampir  setiap negara  di  dunia  mempunyai  permasalahan  terkait    kejahatan  pencucian  uang,  dan Indonesia  adalah  salah  satunya,  bahayanya  kejahatan  ini  sampai-sampai  harus ditekan dengan kebijakan internasional untuk memberlakukan kebijakan anti money laundering .(Wiwin Sufiarini, Siti Marwiyah, Wahyu Pawesthi, 2024)
Kejahatan  pencucian  uang  awal  mulanya  berkaitan  dengan  dana  dan  aset yang  diperoleh  dari  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  narkoba.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  Republik  Indonesia  berkeyakinan  bahwa  melalui  kerja  sama  dengan anggota  masyarakat  internasional  lainnya.  Langkah  konkret  upaya  pemerintah  ini dicapai dengan ditandatanganinya Konvensi PBB tentang Penghapusan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika pada tahun 1988. Disahkan pada tanggal 24 Maret 1997 dengan  UU  RI  Nomor  7  Tahun    1997  (Jahja,  2012).  Ratifikasi  naskah  Konvensi  ini merupakan langkah konkret tekad pemerintah dan masyarakat Indonesia supaya ikut andil dalam segala upaya penumpasan pada penyimpangan dan perdagangan gelap zat terlarang, dan psikotropika di Indonesia.
Terdapat  dalam  ketentuan Black’s  Law  Dictionary ,  bahwa  sitilah money laundering didefinisikan sebagai ’’Term used to describe investment or other transfer of money  flowing  from  racketeering,  drug  transaction,  and  other  illegal  sources  into legitimate channels so that it's original sources can not be traced. Money laundering is a federal crime’’. (perumpamaan yang digunakan untuk memberi gambaran investasi atau  transfer  dana  lainnya    dari  pemorotan,  perdagangan  narkoba,  dan  sumber terlarang  lainnya  ke  jalur  hukum  sehingga  sumber  haramnya  tidak  bisa dilacak/ditemukan. Karena PU adalah kejahatan federal.(Jahja, 2012)
Di sisi lain, dalam kaitannya dengan TPPU, terdapat pemahaman bahwa PU adalah  cara  atau  proses  pengubahan  dana  dari  sumber  yang  tidak  sah  (haram) menjadi  halal.  Selain  itu,  menurut  pengertian  PU    dalam  risalah  UU  No.  25  Tahun 2003,  PU  diartikan  sebagai  penempatan,  pemindah  bukuan,  pembayaran, pembelanjaan, penghibahan, penghibahan, penitipan, atau pengeluaran ke luar negeri atas barang-barang yang menjadi suatu produk. Pertukaran, dan perbuatan lainnya. Penyebab  yang  diketahui  atau  dicurigai  kejahatan.  Maksudnya  ialah  untuk menyembunyikan  atau  menyembunyikan  sumber  dari  harta  agar  tampak  sebagai harta yang sah. Sesuai dengan pengertian dan ketentuan tersebut, UU Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 (1) juga menyatakan bahwa aksi PU adalah suatu niat tindakan yang mempunyai semua unsur  pidana menurut ketentuan UU ini dan dibiayai dari hasil kejahatan.  Mengidentifikasi  secara  rinci  bentuk  harta  yang  didapat  dari  tindakan haram yang diatur dalam  Pasal 2(1), Pasal 2.
Terdapat tiga macam unsur PU ialah diantaranya :
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1432 – 1447   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6508
1. Segala tindakan memindah tangan kan, memberi uang tanpa subbab yang jelas dalam jumlah yang relatif besar.
2. Harta yang didapat pantas dicurigai sebagai hasil kejahatan.
3. Dilakukan  penyembunyian,  dihilangkan  lalu  kemudian  muncul  seolah- olah barang yang murni legal/sah.(Waluyo, 2018)
Perbuatan ini sulit dilacak karena hasil TPPU agar tidak diketahui oleh sistem pelacakan yaitu dengan tidak terburu-buru digunakannya uang hasil kejahatan dalam artian dibiarkan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan sehingga baru dilakukan sistem transfer dengan dalih pembayaran utang atau sebagainya.(Nilamsari & Darma, 2024)  Penggeledahan  aset  kriminal  biasanya  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan dengan menggunakan mekanisme standar yang diatur oleh undang-undang. Untuk mencapai  hal  tersebut,  lembaga  keuangan  antara  lain  harus  mengidentifikasi pemakai  jasa  dan  melaporkan  transaksi  tertentu  sebagai  bahan  analisis  kepada otoritas  terkait  (departemen  intelijen  keuangan)  dan  kemudian  menyerahkannya kepada penyidik untuk diproses hukum lebih lanjut.(Khairul et al., 2011)
Penggeledahan  aset  kriminal  biasanya  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan dengan menggunakan mekanisme standar yang diatur oleh undang-undang. Untuk mencapai  hal  tersebut,  lembaga  keuangan  antara  lain  harus  mengidentifikasi pemakai  jasa  dan  melaporkan  transaksi  tertentu  sebagai  bahan  analisis  kepada otoritas  terkait  (departemen  intelijen  keuangan)  dan  kemudian  menyerahkannya kepada penyidik untuk diproses hukum lebih lanjut.(Khairul et al., 2011)
Saat  ini  PU  tidak  melulu  dioperasikan  oleh  perorangan,  tapi  juga  sebagian besar  dilakukan  oleh  perusahaan,  pada  awalnya,  anggapan  yang  berlaku  adalah perusahaan  tidak  boleh  dituntut  atau  melakukan  kejahatan,  namun  lambat  laun aturan  ini  terkikis  dan  digantikan  oleh  pertanggungjawaban  pelakunya.(Arifin  & Choirinnisa,  2019)  Dalam  melakukan  TPPU,  pelaku  tidak  terlalu  memikirkan  hasil yang dicapai atau aset yang keluar, karena maksud utamanya ialah menyembunyikan atau  menghilangkan  sumber  dana  dan  dapat  menggunakannya  dengan  aman  dan menikmati hasilnya.
Meskipun  terdapat  banyak  tipologi  dan  pendekatan  pencucian  uang  yang berbeda,  proses  pencucian  uang  pada  dasarnya  dapat  dibagi  menjadi  tiga  tahap kegiatan: penerapan, tiering , dan integrasi, tiga aktivitas ini bisa  dilakukan dengan individu atau berbarengan, tapi biasanya saling tumpang tindih.(Utami, 2021) Oleh karena itu, melawan perbuatan ini tidaklah gampang. Maka sebab itu, tindakan alih Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan masyarakat  dalam mencegah  tindak pidana PU sangatlah penting.(Keuangan, n.d.)
Pencucian uang adalah proses mengubah hasil atau aset dari aktivitas ilegal menjadi  aset  keuangan  yang  tampaknya  dihasilkan  oleh  pendapatan  yang logis.(Nugroho et al., 2020) Ada beberapa ketentuan hukum yang mengatur kejahatan ini dan memberikan sanksi yang berat. Termasuk diantaranya ialah UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pasal 4 dengan jelas menyatakan demikian.:
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1432 – 1447   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6508
“mengalihkan dan merahasiakan asal muasal, posisi, peruntukan, peralihan hak, atau hak milik sesungguhnya atas sesuatu yang diketahui atau pantas curigai sebagai  akibat  perbuatan  jahat  menurut  pengertian  Pasal  2  ayat  (1);  Orang- orang itu adalah sebagai berikut : Dakwaan pencucian uang terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan serta ganti rugi 5 miliar rupiah”.
Sejalan  dengan  perkembangan  hukum  banyak  terdapat  masukan  terkait sistem  pemberian  sanksi  pada  pelaku  kejahatan  pencucian  uang  ini,  bahwa  sanksi pidana saja tidak cukup dan kurang tegas untuk memberikan sanksi pada pelaku ini, namun kemudian dibuatlah draf Undang-Undang Perampasan Aset yang masih belum di sah kan menjadi undang-undang sampai dengan sekarang, dalam muatan RUU Aset terdapat kebijakan bahwa pelaku TPPU disinyalir akan dilakukan perampasan aset pada harta yang didapat dengan buah hasil tindak pidana dan aset-aset yang tidak dapat  dibuktikan  dengan  logis  dalam  persidangan.(Wiyono,  2014)  Perampasan tersebut  berdasarkan  ketentuan  RUU  Aset  hanya  dapat  dilakukan  ketika  sudah terdapat putusan yang berkuatan hukum tetap dalam persidangan. Menurut aturan hukum,  negaralah  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  menguasai  harta kekayaan/harta  yang  belum  jelas  statusnya  atau  menyita  harta  kekayaan  yang dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana.(Muntahar et al., 2021)
Jika berbicara tentang aset dalam tindak pidana perlu juga diketahui berbagai macam  bentuk  pengertian  aset  dalam  hukum.  Berdasarkan  terminologi  ketentuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terdapat beberapa definisi aset yaitu :

## Pasal 1
(1) Harta adalah segala sesuatu yang dilihat dengan mata atau yang tidak dilihat dengan  mata/tidak  dapat  dirasakan,  baik  yang  dapat  berpindah  sekalipun tidak berpindah yang punya nilai jual/beli.
(2) Harta yang berkaitan hasil ilegal (disebut dengan harta pidana) adalah harta kekayaan yang wajib diambil alih oleh negara didasarkan aturan UU ini (RUU aset).
(3) Perampasan  harta  benda  pidana  (selanjutnya  disebut  perampasan  harta benda) adalah perolehan penguasaan dan/atau pemilikan harta benda pidana menurut  putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum,  tanpa pemberlakuan pidana pada pembuat, yang merupakan tindakan pemaksaan secara nasional. Properti kriminal adalah pelakunya.
Pemberlakuan hukuman sanksi pada palaku TPPU selaras dengan ketentuan yang ada dalam RUU Aset tepatnya di Pasal 2 menyatakan bahwa ’’Perampasan harta kekayaan  berdasarkan  Undang-undang  ini  tidak  diterapkan  pidana  pada  pembuat kejahatan  hukum''.  Ketentuan    RUU  ini  tidak  mengatur  sanksi  pidana  terhadap pelanggar  TPPU,  dan  hanya  mengatur  penyitaan  aset.  Hal  itu  disebabkan  adanya tindakan kriminal. Rampas harta tanpa imunitas dalam civil forfeiture menganut asas non-conviction-based (NCB), yaitu prosedur perdata atas penyitaan aset/hasil tanpa penuntutan pidana (Barnet, 2001).
Ada dua bentuk dasar perampasan aset: perampasan pribadi dan perampasan rem (Vettori, 2006).
1. penyitaan  pidana  merupakan  penyitaan  terhadap  harta  melalui  jalur pengadilan  dan  penyitaan  tersebut  bersamaan  dengan  tahap  pembuktian agar dapat diketahui apakah terdakwa benar bersalah.(Latifah, 2015)
2. penyitaan administratif adalah sistem penyitaan melalui jalur negara untuk menyita  harta  tanpa  dilalui  proses  peradilan.  Sementara  penyitaan  sipil merupakan  penyitaan  harta  yang  lebih  merujuk  pada  gugatan  harta  bukan pada  pelaku,  sehingga  penyitaan  dapat  dilakukan  pada  harta  meskipun tuntutan pidana belum usai.(Husein, 2019)
Pada  prinsipnya  ada  beberapa  aturan  yang  dapat  dipakai  dalam  penyitaan harta. Tapi tidak seluruh ketentuan melaksanakan aturan penyitaan tanpa hukum. Padahal, sistem itu diketahui dengan istilah yang bermacam-macam. tapi hakikatnya, ini  adalah  aturan  mengenai  perampasan  barang  yang  ada  kaitannya  dengan kejahatan,  dan  dalam  beberapa  kasus  diharuskan  dilakukan  mekanisme  hukum perdata dan pidana.(Hafid, 2021)
Permasalahan tindak pidana pencucian uang jelas berkaitan dan berdampak tidak  hanya  pada  permasalahan  hukum  dan  penegakan  hukum,  namun  juga permasalahan  fiskal  dan  perekonomian  nasional.(Haris,  2016)    Implikasi makroekonomi  dari  tindakan  ini  sehingga  merumitkan  pengelolaan  mata  uang, meminimkan pendapatan pemerintah, dan meningkatkan risiko negara. Di sisi lain, dampak    mikro  akan  menghasilkan  penghematan  biaya  yang  signifikan  dan persaingan usaha yang tidak sehat.
RUU  perampasan  aset  yang  akan  diterapkan  pada  pelaku  tindak  pidana memuat aturan terkait menggugurkan sanksi pidana pada pelaku dan mengupayakan perampasan harta yang diduga dihasilkan oleh perbuatan pidana saja, hal tersebut tidak sejalan dengan fungsi hukum pidana, karena kegunaan hukum positif umum, yaitu  untuk  mengatur  aktivitas  dalam  bermasyarakat  serta  melaksanakan  tata kehidupan dalam ber-warga negara berdasar pada aturan yang ada.(Ilham Maulana & Arinto Nurcahyono, 2023) Ada kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatan sama dan membuka celah baru agar motif kejahatan TPPU menjadi canggih serta sulit untuk  dibuktikan,  dan  rampas  aset  non  pidana  dianggap  tidak  berpedoman  pada tradisi  hukum  yang  berlaku  dan  akan  menjadi  penghambat  dalam pelaksanaan.(Abdullah  et  al.,  2021)  Hal  tersebutlah  yang  menjadi  permasalahan dalam penulisan ini sehingga penulis menginginkan terobosan hukum terhadap para pelaku mengenai bagaimana sanksi yang seharusnya diterapkan pada pelaku TPPU. Namun dalam ketentuan Draft RUU Perampasan Aset yang akan di sahkan tepatnya dalam Pasal 2 menyatakan bahwa :
“Penyitaan  harta  berdasar  UU  tersebut  tidak  atau  tanpa  pidana  pada pembuat”.
Sanksi  tanpa  pemidanaan  yang  terdapat  dalam  RUU  tersebut  berdasarkan dengan  kacamata  hukum  dapat  dinilai  tidak  sejalan  dengan  fungsi  hukum,  hal tersebut  dapat  dikatakan  karena  pada  dasarnya  kegunaan  hukum  hanya  dapat ditujukan pada sikap batin lahiriah seseorang, hukum tidak ditujukan pada niat baik atau buruk seseorang, sehingga dalam hal ini hukum hanya memberlakukan kecaman pada  seseorang  yang  menjalankan  perbuatan  yang  mana  perbuatannya  dapat menimbulkan  kerugian  misal  kerugian  materil  dan  in  materil  dalam  PU  (Soeroso, 2018).  Mengingat  TPPU  dan  Korupsi  merupakan  kejahatan  kelas  berat  dilakukan secara  terstruktur  oleh  orang-orang  pintar,  menjadi  tidak  seimbang  ketika  sanksi yang diberikan hanya perampasan terhadap aset atau harta kekayaan pada pelaku (Eleanora,  2011).  Logikanya  aset  yang  dirampas  merupakan  hanya  aset  hasil perbuatan  jahat  sedangkan  harta  yang  merupakan  milik  pribadi  dasarnya  didapat melalui  jalan  sah  tidak  dirampas  dan  pelaku  bisa  dengan  bebas  berkeliaran  di lingkungannya tanpa ada tindakan hukum, dan sewaktu-waktu pelaku melancarkan modusnya dengan teman sejawat di dalam pemerintahan untuk membentuk modus operandi yang lebih canggih untuk kejahatan ini.(Sutedi, 2008)
Perampasan terhadap aset dan pemidanaan sudah di implementasikan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam Putusan Nomor 2964 K/PID.SUS/2015 terhadap Bupati  Klungkung  Bali  I  Wayan  Chandra,  Artidjo  memberlakukan  hukum  pidana penjara  dan  rampas  aset  sehingga  kebijakan  tersebut  benar-benar  diyakini  dan disegani  oleh  pelaku  kejahatan  korupsi.(Saputra,  2016)  Namun  penerapan  RUU rampas  aset  tersebut  seolah  olah  memberikan  jalan  pelaku  kejahatan  untuk melakukan kejahatan dengan melakukan PU atau korupsi, analoginya ketika pelaku tertangkap  maka  sanksi  pidana  tidak  dibebankan  melainkan  hanya  di  ambil  harta hasil  pidana  dan  pelaku  dibebaskan,  sedangkan  ketika  pelaku  lolos  atau  tidak ketahuan  maka  pelaku  bisa  bersenang-senang  dengan  hasil  perbuatannya,  dengan supremasi  hukum  yang  seperti  ini  tidak  memberikan  kemanfaatan,  kepastian,  dan keadilan.(Simatupang & Hanifah, 2024)
Seperti yang dikemukakan oleh Artidjo Alkostar sebagai hakim Agung yang memutus  tindak  pidana  korupsi,  menyatakan  bahwa  dalam  menindak  pelaku kejahatan  korupsi  dan  TPPU  tidak  hanya  bisa  diterapkan  salah  satu  diantara pemidanaan dan rampas aset akan tetapi keduanya harus berjalan seimbang dalam penerapannya karena keduanya berkaitan erat dan efektif memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi dan money laundering .(Anugerah, 2023)
Maka dari itu untuk menindak pelaku jahat ini tidak hanya cukup untuk di rampas  asetnya  saja  melainkan  juga  harus  diberikan  sanksi  pidana  penjara  atau kurungan, karena sesuai dengan fungsi hukum tadi bahwa hukum diberlakukan pada perbuatan  seseorang  yang  menimbulkan  hilangnya  hak  orang  lain  akibat perbuatannya yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan hukum materil (Bureni, 2016). Dengan cara dan sistem tersebut untuk pelaku kejahatan kelas berat sangat efektif  dan  hukum  dapat  memberikan  efek  jera  terhadap  pelaku,  sehingga  ketika pelaku  berpikir  melakukan  PU  atau  korupsi  pelaku  akan  mikir  dua  (2)  kali  untuk melancarkan  modus  jahatnya,  mengingat  sistem  pemidanaan  yang  ketat  dan  tegas
untuk  kejahatan  ini.  Maka  cara  yang  tepat  untuk  memberlakukan  RUU  Aset  ialah dengan mengubah ketentuan pasal 2 dengan tetap menerapkan sanksi pidana pada pelaku TPPU.(Lengkong, 2023)
Mengingat  kejahatan  tersebut  berskala  internasional  maka  akan  menjadi contoh  buat  negara-negara  di  dunia  untuk  menerapkan  sistem  hukum  yang  sama dengan Indonesia untuk menindak pelaku kejahatan pencucian uang atau korupsi, dan  juga  menjadi  pertimbangan  negara-negara  luar  untuk  melakukan  kejahatan korupsi atau pencucian uang yang dapat merugikan kepentingan negara Indonesia diluar negeri, karena berdasarkan asas hukum nasional pasif pada Pasal 5 UU No. 1 Tahun  2023  mengatur  bahwa  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  tersebut hanya  buat  individu  yang  berbuat  jahat  di  luar  wilayah  NKRI  dan  bertentangan dengan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia (Auli, 2024).

## KESIMPULAN
Dari  bahasan  di  atas  dapat  ditarik  secara  lugas  mengenai  hasil  riset  dari penulisan  ini,  bahwa  efektivitas  dan  akibat  hukum  terhadap  pelaku  TPPU berdasarkan ketentuan RUU Rampas Aset bahwa dalam ketentuan Pasal 2 RUU Aset tidak memberlakukan sanksi pidana pada pelaku melainkan hanya dirampas harta yang  didapat  dari  perbuatan  jahat  saja,  sehingga  pedoman  aturan  itu  tidak  sesuai dengan fungsi hukum yang menyatakan bahwa hukum hanya ditujukan pada sikap batin lahiriah seseorang tidak ditujukan pada niat baik atau buruk seseorang, artinya hukum hanya diberlakukan pada perbuatan orang yang menimbulkan kerugian atau hilangnya hak orang lain, sehingga dengan tidak diterapkannya pemidanaan terhadap pelaku kemungkinan besar tidak menimbulkan efek kapok pada pelaku pidana, maka dari itu seharusnya pemidanaan dan pada pelaku.

## SARAN
Seharusnya  badan  legislatif  lebih  kooperatif  dan  melihat  dampak  serta kebermanfaatan  hukum  dalam  membuat  undang-undang,  dalam  hal  ini  RUU Perampasan  Aset  yang  dianggap  memberikan  Solusi  untuk  pemberantasan  TPPU justru akan memberikan celah baru buat kejahatan TPPU untuk mengulangi lagi, tidak sesuai  dengan  fungsi  hukum,  dan  dianggap  tidak  memberikan  efek  jera  terhadap pelaku kejahatan. Maka dari itu perlunya mengubah ketentuan penghapusan pidana dalam  RUU  Aset  sehingga  perampasan asset tetap  berjalan  dan  pemidanaan  tetap diterapkan bagi pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, F., Eddy, P. T., & Marlina, D. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi  Tanpa  Pemidanaan  (Non-Conviction  Based  Asset  Forfeiture) Berdasarkan  Hukum  Indonesia  Dan  United  Nations  Convention  Against Corruption  (Uncac)  2003. Jurnal  Ilmiah  Advokasi , 9 (1),  19–30.
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1432 – 1447   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6508
Https://Doi.Org/10.36987/Jiad.V9i1.2011
Adiwijana, M. R. (2020). Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Media Iuris , 3 (1), 75. Https://Doi.Org/10.20473/Mi.V3i1.18416 Anugerah,  D.  C.  (2023). Penerapan  Perampasan  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana . 62–72. Https://Doi.Org/10.19184/Jak.V3i2.November2023
Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility  On  Money  Laundering  Crimes  On  Indonesian  Criminal  Law Principle). Jurnal Mercatoria , 12 (1), 43. Https://Doi.Org/10.31289/Mercatoria.V12i1.2349
Auli, R. C. (2024). Pasal 5 Kuhp Baru Tentang Asas Pelindungan Dan Nasionalitas Pasif . Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Pasal-5-Kuhp-Baru-Tentang- Asas-Pelindungan-Dan-Nasionalitas-Pasif-Lt65f803a9493db/
Barnet,  T.  (2001). Legal  Fiction  And  F  Legal  Fiction  And  Forfeiture:  An  Hist  E:  An Historical  Analysis  Of  The  Civil  Orical  Analysis  Of  The  Civil  Asset  Forfeiture Reform Act . 40:77 . Https://Dsc.Duq.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=3323&Context=Dlr
Bureni,  I.  F.  K.  (2016).  Kekosongan  Hukum  Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan Dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi. Masalah-Masalah  Hukum ,
45 (4), 292. Https://Doi.Org/10.14710/Mmh.45.4.2016.292-298
Eleanora,  F.  N.  (2011).  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Oleh :  Fransiska  Novita Eleanora Fh Universitas Mpu Tantular Jakarta. Jurnal Hukum , Xxvi (2), 640– 653.
Firdaus, M. I. (2022). Criticism Analysis Of The Effectiveness Of Indonesia’s Economic Criminal  Policy  In  The  Perspective  Of  Islamic  Law. Jch  (Jurnal  Cendekia Hukum) , 8 (1), 85. Https://Doi.Org/10.33760/Jch.V8i1.570
Fuadi, G., Virdinia, W., Raharjo, T., Sama, K., Riset, B., Hukum, M. I., & Yogyakarta, U. M.
(2024). Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan . 5 (1), 53–68. Https://Doi.Org/10.18196/Jphk.V5i1.19163 Gunawan. (2024). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Kejahatan Terorisme. : : Journal Of Islamic Law And Yurisprudance , 6:1 , 14. File:///C:/Users/Fauzi/Downloads/Document (15).Pdf Hafid,  I.  (2021).  Perampasan  Aset  Tanpa  Pemidanaan  Dalam  Perspektif  Economic Analysis Of Law. Jurnal Lex Renaissance , 6 (3), 465–480.
Https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol6.Iss3.Art3
Haris,  B.  S.  (2016).  Penguatan  Alat  Bukti  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Integritas : Jurnal Antikorupsi ,
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1432 – 1447   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6508
2 (1), 91–112. Https://Jurnal.Kpk.Go.Id/Index.Php/Integritas/Article/View/126
Herlina  Hanum  Harahap.  (2020).  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2), 186– 190. Https://Doi.Org/10.32696/Ajpkm.V4i2.551
Hiariej, E. O. . (2012). Teori Dan Hukum Pembuktian . Penerbit Erlangga.
Hukum, D. (2021). No Title. In Permasalahan Hukum Seputar Penyitaan Harta Dalam Uu No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Solusi Pengoptimalannya . Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.
Husein, Y. (2019). Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi. Pusat  Studi  Hukum  Dan  Kebijakan Indonesia (Pshk) , 1–104. Https://Www.Jentera.Ac.Id/Wp- Content/Uploads/2020/06/Restatement_Perampasan-Aset-Tanpa- Pemidanaan_2019-1.Pdf
Ilham  Maulana,  &  Arinto  Nurcahyono.  (2023).  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Penimbunan  Dan  Penyalahgunaan  Bbm  Dihubungkan  Dengan  Uu  Migas. Jurnal Riset Ilmu Hukum , 49–54. Https://Doi.Org/10.29313/Jrih.V3i1.2138
Jahja, J. S. (2012). Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang . Visimedia. Keuangan, O. J. (N.D.). Ojk . Https://Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/Cms/Article/10470
Khairul, Siregar, M., & Marlina. (2011). Kewenangan Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Mercatoria , 4 (1), 35.
Latifah,  M.  (2015).  Urgensi  Pembentukan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  Hasil Tindak  Pidana  Di  Indonesia. Jurnal  Negara  Hukum , 6 (1),  17–30. Http://Www.Ppatk.Go.Id/
Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana
Pencucian  Uang. Jurnal  Hukum  To-Ra :  Hukum  Untuk  Mengatur  Dan Melindungi Masyarakat , 9 (3), 351–364. Https://Doi.Org/10.55809/Tora.V9i3.278
Marzuki, P. M. (2022). Penelitian Hukum (T. 23 (Ed.); Cet. 17). Kencana.
Muntahar,  T.  I.,  Ablisar,  M.,  &  Bariah,  C.  (2021).  Perampasan  Aset  Korupsi  Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum , 2 , 49–63. Https://Doi.Org/10.55357/Is.V2i1.77
Nilamsari, M., & Darma, I. M. W. (2024). Legalitas Kedudukanadvokat Sebagai Pihak Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat , 15 (1).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1432 – 1447   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6508
File:///C:/Users/Fauzi/Downloads/75-85.Pdf
Nugroho, N., Siregar, M., & Munthe, R. (2020). Hukum Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Bank Negara Indonesia Analysis Of The Prevention Of Criminal Acts Of Money Laundering By Bank Negara Indonesia.
Arbiter , 2 (1), 100–110. Http://Jurnalmahasiswa.Uma.Ac.Id/Index.Php/Arbiter Prof.  Dr.  Maidin  Gultom,  S.H.,  M.  H.,  &  ,  Sahata  Manalu,  S.H.,  M.  .  (2023).  Peran Kepolisian  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Studi  Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Jurnal Justiqa , 5 (2). Http://Www.Portaluniversitasquality.Ac.Id:5388/Ojssystem/Index.Php/Just iqa/Article/View/1241/766
Saputra,  A.  (2016). Artidjo  Kabulkan  Tuntutan  Perampasan  Aset  Rp  42  Miliar  Eks Bupati  Klungkung .  Https://News.Detik.Com/Berita/D-3169352/Artidjo-
Kabulkan-Tuntutan-Perampasan-Aset-Rp-42-Miliar-Eks-Bupati-Klungkung Simatupang, R. S. A., & Hanifah, I. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan. Sanksi , 3 , 1. Https://Sismasi.Umsu.Ac.Id/Index.Php/Sanksi/Article/View/19027/Pdf
Soeroso, R. (2018). Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 20). Sinar Grafika.
Sutedi,  A.  (2008). Tindak  Pidana  Pencucian  Uang .  Citra  Aditya  Bakti. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Gmj_Eaaaqbaj&Oi=Fnd& Pg=Pr11&Dq=Adrian+Sutedi,+Tindak-Pidana-Pencucian- Uang&Ots=Hwowe7alig&Sig=J_Pykpi6ryjgempusratfbtyy4s&Redir_Esc=Y#V =Onepage&Q=Adrian Sutedi%2c Tindak-Pidana-Pencucian-Uang&F=False
Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On  Virtual  Money. Al-Adl :  Jurnal  Hukum , 13 (1),  1–27.  Https://Ojs.Uniska- Bjm.Ac.Id/Index.Php/Aldli/Article/View/4224
Vettori, B. (2006). Tough On Criminal Weakth Exploring The Practice Of Proceeds From Crime Confiscation In The Eu . Springer. Https://Www.Researchgate.Net/Publication/290955131_Tough_On_Crimin al_Wealth_Exploring_The_Practice_Of_Proceeds_From_Crime_Confiscation_In _The_Eu/Citation/Download
Waluyo, B. (2018). Victimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi . Sinar Grafika.
Wiwin  Sufiarini,  Siti  Marwiyah,  Wahyu  Pawesthi,  B.  A.  (2024).  Analisis  Hukum Terhadap  Pembukaan  Rahasia  Bank  Tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Court  Review , 4 (2). File:///C:/Users/Fauzi/Downloads/Jurnal+Wiwin+Sulfiarini.Pdf
Wiyono,  R.  (2014). Pembahasan  Undang-Undang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Sinar Grafika. Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=Id&Lr=&Id=8sv-
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1432 – 1447   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6508
Eaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Tindak+Pidana+Pencucian+Uang&Ots=E30 yqmosh2&Sig=Gp4lrbyf0yebg9sfoo7ks6seaty&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q= Tindak Pidana Pencucian Uang&F=False