## Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Fasilitas Tambahan Asuransi yang Diberikan Oleh Penerbit Kartu Kredit

## Ryan Kurniansyah
ryan.kurniansyah@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderita karena suatu peristiwa tak menentu. Asuransi dibedakan menjadi 3 golongan yaitu: asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi sosial. Asuransi digunakan sebagai fasilitas tambahan terhadap pemegang kartu kredit yang diberikan kepada nasabah melalui telemarketing dari perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank, Peraturan Bank Indoesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan kartu menjelaskan mengenai kartu kredit yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul darisuatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.Perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit terhadap klaim atas penggunaan fasilitas tambahan dalam kartu kreditpoin ke-7 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 menyatakan bahwabank dilarang untuk memberikan fasilitas tambahan yang dapat berdampak pada penambahan biaya yang ditanggung oeh nasabah tanpa persetujuan tertulis dari nasabah.
Kata Kunci: Asuransi; Kartu Kredit; Perlindungan Hukum.

## Pendahuluan
Pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderita
Jurist-Diction Vol. 3 (2) 2020
709

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 2, Maret 2020
How to cite: Ryan Kurniansyah, ‘Perlindungan Hukum bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Fasilitas Tambahan Asuransi yang Diberikan Oleh Penerbit Kartu Kredit’ (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 3 Februari 2020; Diterima 17 Februari 2020; Diterbitkan 1 Maret 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i2.18213

## 710 Ryan Kurniansyah: Perlindungan Hukum bagi
karena suatu peristiwa tak menentu. Dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang peransuransian, pada Pasal 1 angka 1 juga menjelaskan pengertian asuransi bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.
Pada dasarnya, asuransi terbagi menjadi 3 golongan, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi sosial. Asuransi kerugian adalah pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Pengertian asuransi jiwa adalah penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Kemudian asuransi sosial sebagaimana diatur didalam Undang – Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Sedangkan bantuan sosial, berupa “bantuan” dalam berbagai bentuk, uang, jasa maupun barang dengan tujuan sosial.
Kartu kredit sekarang ini digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit ( merchant ). 1 Di sisi lain, selain kartu kredit mempunya kelebihan dari segi keamanan, kita tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang besar untuk melakukan transaksi. Pengaturan kartu kredit diatur dalam
Peraturan Bank Indoesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan menggunakan kartu, yaitu:
“Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul darisuatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran”.
Kartu kredit yang berfungsi sebagai alat pembayaran ini diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh bank penerbit, dimana setelah menandatangani perjanjian tersebut berarti pemegang kartu setuju untuk mengikatkan diri dan tunduk pada ketentuan- ketentuan dan peraturan yang terdapat dalam perjanjian penerbitan kartu kredit dan tidak boleh dipindahtangankan.
Semakin banyaknya penggunaan kartu kredit oleh masyarakat, pihak bank memberikan fasilitas tambahan salah satunya adalah asuransi kecelakaan yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi salah satunya adalah PT. AXA Financial Indonesia. Penawaran pemberian asuransi ini dapat dilakukan oleh pihak bank kepada pemegang kartu kredit ketika dalam pembuatan perjanjian kartu kredit diberikan tawaran atau terdapat fasilitas yang diberikan kepada konsumen berupa asuransi yang tidak dipungut biaya apapun. Pemberian fasilitas tambahan ini harus sesuai dengan unsur – unsur asuransi berdasarkan Pasal 246 KUHD, yakni:
1. Ada dua pihak yang terkait dengan asuransi, yakni penanggung dan tertanggung;
2. Adanya peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung;
3. Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung;
4. Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti ( onzeker vooral, evenement );
5. Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.
Berdasarkan latar belakang diatas maka karekteristik perjanjian asuransi dalam penerbitan  kredit mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit apabila terjadi klaim atas fasilitas yang diberikan oleh penerbit kartu kredit.

## Ryan Kurniansyah: Perlindungan Hukum bagi

## Karakteristik Perjanjian Asuransi Dalam Penerbitan Kartu Kredit.
Sistem pembayaran non tunai telah digemari oleh banyak kalangan. Bank Indonesia telah mengatur dan memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan masyarakat dapat digunakan secara aman dan efisien. Bank Indonesia melakukan perhatian yang khusus dalam perkembangan dari sistem pembayaran non tunai ini sendiri. Hal tersebut dikarenakan, Bank Indonesia mengharapkan dengan adanya sistem pembayaran non tunai ini dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian pada masyarakat. 2 Untuk itu, dalam menjalankan sistem pembayaran non tunai ini sendiri, pemerintah telah mengeluarkan Kartu Debet dan Kartu Kredit di Indonesia, sehingga mempermudah masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi dengan tidak membawa uang tunai. Namun, pada pembahasan kali ini, akan lebih difokuskan pada sistem pembayaran non tunai melalui Kartu Kredit.
Menurut Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, pengertian kartu kredit ( credit card) adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan, dan dimana saja selama ada cabang yang dapat menerima credit card dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkannya. 3 Munir Fuady mengatakan kartu kredit merupakan suatu kartu yang pada umumnya dibuat dari plastik dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbit ( card issuer ) yang memberikan hak-hak terhadap kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli dari tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket pengangkutan dan lain-lain. 4 Dengan demikian, dapat disimpulkan dari definisi tersebut mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian kartu kredit. Unsur-unsur tersebut antara lain: 5
2 Bank Indonesia, Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money (2006).[2].
3 Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Sinar Grafika 2012).[117].
4 Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Citra Aditya Bakti1995).[217].
5 Riolan, “Pengertian, Istilah, Jenis-jenis dan Contoh Kartu Kredit Menurut Para Ahli” ,(Bospedia)<https://www.bospedia.com/2018/05/kartu-kredit.html>, diakses pada 13 Maret 2019.
a. Kartu kredit tersebut merupakan suatu fasilitas kredit;
b. Diperuntukkan kepada nasabah dari penerbit ( card issuer ) kartu dengan persyaratan tertentu;
c. Kartu kredit diterbitkan oleh bank atau Perusahaan Pembiayaan;
d. Jumlah pagu kredit yang diberikan disesuaikan dengan besarnya jumlah penghasilan pemegang kartu;
e. Kartu kredit berupa kartu plastik;
f. Dapat dipergunakan sebagai cara pembayaran didalam kegiatan bertransaksi di tempat tertentu.
Dalam penerbitan kartu kredit, tentu harus didasarkan dengan adanya suatu perjanjian yang dibuat antar para pihak Dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang terjadi antara para pihak, dapat mengakibatkan adanya suatu hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.Pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit yaitu: 6
1. Pihak Penerbit ( Issuer );
2. Pihak Pengelola ( Acquirer );
3. Pihak Pemegang Kartu ( cardholder );
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian: “Asuransi atau pertanggungan, adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”.
Prinsip perlindungan nasabah ditujukan agar penerbit dalam melakukan kegiatan bisnisnya, dalam hal ini adalah penyediaan fasilitas kartu kredit, tetap memperhatikan dan mengutamakan keamanan dan kenyamanan nasabahnya. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP tentang Perubahan
6 Abdul Kadir Barkatullah, Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia (Pustaka Pelajar 2005).[16].

## 714 Ryan Kurniansyah: Perlindungan Hukum bagi
atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunaan Kartu dijelaskan bahwa penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam penyelenggaraan APMK yang dilakukan dengan antara lain:
a. Menyampaikan informasi tertulis kepada calon pemegang kartu dan pemegang kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti oleh calon pemegang kartu;
b. Menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon pemegang kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi ang disampaikan oleh penerbit;
c. Penerbit kartu kredit wajib menyampaikan informasi tertulis kepada calon pemegang kartu paling kurang meliputi:
1) Prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit, fasilitas yang melekat pada kartu kredit, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit;
2) Hak dan kewajiban pemegang kartu kredit;
3) Informasi mengenai bunga kartu kredit;
4) Informasi mengenai biaya dan denda kartu kredit;
5) Informasi tata cara dan persyaratan bagi pemegang kartu kredit untuk mengakhiri dan/atau menutup fasilitas kartu kredit;
6) Ringkasan transaksi pemegang kartu kredit;
7) Informasi tagihan.
Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dimana penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau sejumlah uang santunan kepada tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian.
Setiap perjanjian agar dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 BW yang menyatakan bahwa, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:
a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c) Suatu hal tertentu; dan
d) Kausa atau alasan-alasan yang diperbolehkan.
Bank sebagai penerbit kartu kredit berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas tambahan diluar fasilitas utama dari kartu kredit. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyaman, kemudahan, dan efisiensi bagi pemegang kartu kredit. Salah satu fasilitas tambahan yang cukup marak ditawarkan oleh penerbit adalah fasilitas asuransi. Hal ini senada dengan perusahaan asuransi yang memberikan penawaran-penawaran menarik bagi para pemegang kartu kredit, sebagai bentuk fasilitas tambahancompliment atas kartu kredit yang dimilikinya. Bahkan, terdapat perusahaan asuransi yang memberikan program bebas premi untuk asuransi jiwa, traveling, dan kecelakaan untuk para pemegang kartu kredit. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.
14/17/DASP Tahun 2012 bahwa penerbit dilarang memberikan fasilitas tambahan kepada pemegang kartu kredit yang mengakibatkan bertambahnya tagihan biaya yang ditanggung oleh pemegang kartu kredit, dalam hal ini termasuk fasilitas asuransi, tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu kredit.
Perjanjian asuransi sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memberikan pengertian asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pihak tertangung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, ataupun sebagai pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Unsur dari asuransi adalah adanya perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung dalam pengalihan suatu risiko yang dibuat berdasarkan perjanjian dan berdasarkan pembayaran premi. Para pihak dalam asuransi ini mempunyai kewajiban masing-masing yaitu menjamin kerugian yang terjadi merupakan kewajiban bagi pihak penanggung dan merupakan hak bagi pihak tertanggung,

## 716 Ryan Kurniansyah: Perlindungan Hukum bagi
dan sebaliknya kewajiban membayar premi tertanggung yang merupakan hak bagi penanggung. Perjanjian asuransi ini merupakan perjanjian pokok yang terbentuk antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis yang mana sebagai tertanggung.
Dalam penggunaan kartu kredit, telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengguna kartu kredit akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dapat menguntungkan penggunanya. Salah satu fasilitas yang digunakan oleh bank selaku pihak penerbit untuk menarik minat para nasabah adalah dengan adanya fasilitas asuransi.
Seperti contoh yaitu asuransi perjalanan yang mana apabila pemegang kartu kredit (cardholder) membeli tiket pesawat dengan menggunakan kartu kredit, maka cardholder tersebut akan secara otomatis mendapatkan fasilitas asuransi perjalanan, seperti asuransi bagasi pesawat, asuransi tiket pesawat, dan sebagainya. Asuransi perjalanan yang diberikan oleh pihak penerbit atau bank merupakan asuransi perjalanan yang bebas premi. Selain asuransi perjalanan, bank juga memberikan asuransi kecelakaan diri. Tidak sedikit bank sebagai penerbit kartu kredit memberikan promosi yaitu apabila nasabah membuka atau melakukan perjanjian kartu kredit pada pihak bank, maka pihak bank akan memberikan fasilitas asuransi kecelakaan diri secara gratis tanpa menambah premi dengan jangka waktu tertentu.
Fasilitas asuransi yang diberikan oleh bank selaku penerbit kartu kredit kepada nasabah selaku pemegang kartu kredit, merupakan suatu bentuk fasilitas tambahan dengan bentuk penanggungan asuransi. Dalam melaksanakan promosi kartu kredit dengan fasilitas tambahan berupa penanggungan asuransi, bank melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi tertentu. Bank selaku penerbit memberikan fasilitas asuransi gratis tersebut dapat dengan cara pemberian fasilitas asuransi secara langsung dan pemberian fasilitas asuransi secara tidak langsung. Pemberian fasilitas asuransi secara langsung merupakan pemberian fasilitas tambahan berupa asuransi yang diberikan kepada pemegang kartu kredit secara langsung atau otomatis pada saat nasabah telah menerima kartu kreditnya. Sedangkan pemberian fasilitas asuransi secara tidak langsung merupakan pemberian fasilitas tambahan berupa asuransi tidak diberikan kepada nasabah secara langsung pada saat nasabah
menerima kartu kreditnya, sehingga nasabah tersebut harus menunggu beberapa waktu untuk menerima penjelasan lebih lanjut dari pihak perusahaan asuransi sendiri yang bermitra dengan pihak bank.
Terhadap fasilitas tambahan berupa asuransi yang diberikan secara tidak langsung merupakan suatu produk yang terpisah dari bank. Hal tersebut dikarenakan fasilitas asuransi yang didapatkan oleh nasabah tidak secara otomatis didapatkan pada saat kartu kredit telah diberikan kepada nasabah. Sehingga, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi risiko, maka dalam proses pengajuan dan informasi klaim nasabah dapat langsung mengurus ke perusahaan asuransi yang bersangkutan dan tidak melalui bank.
Fasilitas tambahan yang diberikan oleh bank dalam bentuk penanggungan asuransi merupakan bentuk kerjasama bank dengan perusahaan asuransi tertentu. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi disebutkan bahwa aktivitas kerjasama pemasaran antara Bank dengan perusahaan asuransi, yang selanjutnya disebut bancassurance, adalah aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank.

## Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Terhadap Klaim Atas Penggunaan Fasilitas Tambahan Dalam Kartu Kredit
Perjanjian penerbitan kartu kredit akan lahir ketika calon pemegang kartu kredit telah berhasil memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang diajukan oleh Bank selaku penerbit kartu kredit. Lahirnya perjanjian kartu kredit tersebut berdampak kepada munculnya hubungan hukum antara Bank selaku penerbit dengan nasabah sebagai pemegang kartu kredit, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya.
Perjanjian kartu kredit tersebut selain melahirkan hubungan hukum antara para pihak yang mengikatkan diri, tentunya juga melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang saling mengikatkan diri, dalam hal ini adalah Bank dengan nasabah.

## Ryan Kurniansyah: Perlindungan Hukum bagi
Bank sebagai pihak penerbit memiliki hak-hak sebagai berikut: 7
a)  Menerima iuran tahunan (annual fee) dan menagih serta memperoleh pembayaran dari pemegang kartu termsuk bunga, biaya administrasi, denda, dan sebagainya;
b)  Membatalkan/memperpanjang keanggotaan pemegang kartu secara sepihak, serta menarik kembali kartu kredit baik yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku lagi;
c)  Menerima uang komisi dari penjual atas tagihan yang dibayarkan secara langsung oleh penerbit;
d)  Menolak transaksi kartu kredit jika pemegang kartu belum memenuhi kewajibannya kepada penerbit, dan atau penerbit meragukan transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu.
Berdasarkan pemaparan mengenai kewajiban pemegang kartu kredit, wajib untuk memenuhi semua kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka sebagai konsekuensi atas hak-hak mereka terhadap kartu kredit. Sehingga, terhadap hak- hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak, tentu akan mewujudkan suatu tanggung jawab, terutama tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh para pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. 8 Selanjutnya, menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. 9 Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawabannya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung
7 I Setiawan, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit di Indonesia’, Masters Thesis,(Universitas Lampung), <http://digilib.unila.ac.id/1266/4/BAB%20III.pdf.[66].
8 Andi Hamzah, Kamus Hukum (Ghalia Indonesia 2005).
9 Titik Triwulan, Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien (Prestasi Pustaka 2010).[48].
jawab mutlak (strict liability). 10 Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.
Tanggung jawab para pihak dalam penerbitan kartu kredit juga dapat dianalisa sesuai dengan konsep pertanggungjawaban hukum yang telah dijelaskan diatas. Terhadap hak-hak dan kewajiban yang melekat pada pihak penerbit yaitu Bank, juga melekat tangggung jawab yang ditanggung oleh Bank. Tanggung jawab Bank sebagai penerbit yang paling pertama terhadap para pemegang kartu, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pihak lain, maka penerbit bertanggung jawab atas kerjasama tersebut. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 juga merupakan bentuk tanggung jawab bank sebagai penerbit yang membebankan perihal peningkatan keamanan teknologi yang ada pada kartu kredit yang diterbitkannya, baik keamanan pada kartu maupun keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi kartu kredit.
Tanggung jawab penerbit dapat lahir karena peraturan perundang-undangan dan juga perjanjian dengan pemegang kartu. Penerbit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu tentang prosedur dan tatacara penggunaan kartu kredit, hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dan resikonya. Tanggung jawab perdata juga muncul atas dasar perjanjian yang dibuat penerbit atas kerugian yang dialami pemegang kartu yang bukan disebabkan oleh pemegang kartu. Misalnya, perjanjian kartu kredit yang dibuat dalam bentuk baku yang klausula-klausula dibuat sepihak. Sehingga lebih banyak merugikan pemegang kartu serta adanya klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab yang membatasi tanggung jawab penerbit kartu kredit. Tidak adanya pasal yang

## 720 Ryan Kurniansyah: Perlindungan Hukum bagi
menyatakan tanggung jawab dari pihak penerbit jika terjadi peristiwa, kejadian, keadaan, yang merugikan pemegang kartu tidak berarti membebaskan penerbit dari tanggung jawabnya (Pasal 1339 BW).Selain itu, penerbit juga bertanggung jawab jika terjadi kerugian oleh pemegang kartu yang disebabkan karena kelalaian ataupun karena kesalahan penerbit (Pasal 1365, 1366, 1367 BW). 11

## Kesimpulan
Karakterisitik perjanjian asuransi ini hanya berlaku selama 3 bulan serta tidak adanya pembayaran premi didalamnya sehingga dalam penerbitan kartu kredit terbagi dalam 2 (dua) macam, yaitu yang pertama sebagai addendum dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit, yang mana perjanjian asuransi ini merupakan fasilitas tambahan yang diberikan secara langsung oleh bank selaku pihak penerbit pada saat nasabah telah mendapatkan kartu kreditnya. Apabila perjanjian penerbitan kartu kredit tersebut hapus, maka perjanjian asuransinya pun hapus. Kedua, yaitu sebagai perjanjian tambahan yang terpisah dari perjanjian pokoknya. Hal tersebut dikarenakan fasilitas asuransi tersebut tidak diberikan secara langsung kepada nasabah, melainkan fasilitas asuransi tersebut diberikan beberapa saat setelah kartu kredit diberikan kepada nasabah dan melalui telemarketing dari perusahaan asuransi yang menjadi mitra bank. Fasilitas asuransi ini merupakan compliment dari bank atas disepakatinya perjanjian penerbitan katu kredit.
Perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit terhadap klaim atas penggunaan fasilitas tambahan dalam kartu kredit yaitu dapat melalui Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan juga melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 dimanafasilitas tambahan tersebut merupakan bagian dari klausula eksonerasi adalah klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian yang dilarang dalam pasal 18 UUPK maka klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, dalam
11 Khoe Thay Pin, ‘Tanggungjawab Hukum Card Issuer (Bank Penerbit) Atas Penyalahgu- naan Kartu Kredit’, Tesis, (Universitas Indonesia), < http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-88481. pdf>.
hal perlindungan nasabah, dalam poin ke-7 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 menyatakan bahwa bank dilarang untuk memberikan fasilitas tambahan yang dapat berdampak pada penambahan biaya yang ditanggung oeh nasabah tanpa persetujuan tertulis dari nasabah. Oleh karena itu, ketika terdapat tagihan yang masuk ke nasabah atas penggunaan fasilitas asuransi gratis tersebut, maka dapat dilihat bahwa tindakan tersebut menyalahi pengaturan dalam UUPK dan Surat Edaran Bank Indonesia.

## Daftar Bacaan

## Buku
Abdul Kadir Barkatullah, Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia (Pustaka Pelajar Yogayakarta 2005).
Andi Hamzah, Kamus Hukum (Ghalia Indonesia 2005).
Bank Indonesia, Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money (2006).
Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Citra Aditya Bakti 1995).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2005).
Subagyo, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Bagian Penerbitan STIE YKPN Yogyakarta 2005).
Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Sinar Grafika 2012).
Titik Triwulan, Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien (Prestasi Pustaka Jakarta 2010).

## Laman
Rio Brendleboy, “Pengertian, Istilah, Jenis-jenis dan Contoh Kartu Kredit Menurut Para Ahli”, <https://www.bospedia.com/2018/05/kartu-kredit.html>, diakses pada 13 Maret 2019.

## Jurnal/ Tesis
I Setiawan, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit di Indonesia’,

## 722 Ryan Kurniansyah: Perlindungan Hukum bagi
Masters Thesis, (Universitas Lampung), http://digilib.unila.ac.id/1266/4/ BAB%20III.pdf .[66]
Khoe Thay Pin, ‘Tanggungjawab Hukum Card Issuer (Bank Penerbit) Atas Penyalahgunaan Kartu Kredit’, Tesis, (Universitas Indonesia), <http://lib. ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-88481.pdf>,