## EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMENUHI HAK PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI PULAU KELUMU
Faizal Rahmat 1 , Soleh Aprianto 2 , Fazril Wahyudi S 3
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Indonesia Email: solehaprianto214@gmail.com

## ABSTRACT
Education  is  a  formal  and  informal  learning  process  that  involves  teaching knowledge, skills, values, and norms to individuals through various methods and experiences. The research uses qualitative research methods, descriptive in type, as well as through literature review and literature review. The purpose of this paper is to  understand  the  government's  role  in  granting  educational  rights  to  sea  tribe children on Kelumu Island, Lingga District. The Lingga District Government makes policies  related  to  fulfilling  the  right  to  education  such  as  PKBM  and  BOSDA (scholarships for underprivileged marine tribe children). Therefore, it was found that the policy had been designed and there were several implementers in it, but the public's awareness to fulfill the right to education in their area was lacking in the success of the existing policy. Fulfillment of this right is certainly necessary to be able to support the provision of jobs with an equitable education.
Keywords: Education, Policy Evaluation, Children of the Sea Tribe.

## ABSTRAK
Pendidikan  yaitu  suatu  proses  pembelajaran  secara  formal  dan  informal  yang melibatkan proses  mengajar dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada  masing-masing  individu  melalui  berbagai  metode  dan  pengalaman. Penelitian  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  pendekatan deskriptif,  serta  melalui  cara  studi  pustaka  dan  tinjauan  literatur.  Tujuan  dari penulisan  ini  untuk  memahami  apa  peran  pemerintah  dalam  memberikan  hak pendidikan  terhadap  anak  suku  laut  di  Pulau  Kelumu,  Kabupaten  Lingga. Pemerintah  Kabupaten  Lingga  membuat  kebijakan  terkait  pemenuhan  hak pendidikan seperti PKBM dan BOSDA (beasiswa bagi anak suku laut yang kurang mampu). Oleh karena itu, ditemukan bahwa kebijakan telah dirancang dan terdapat beberapa  orang  pelaksana  didalamnya,  akan  tetapi  kesadaran  masyarakat  untuk memenuhi hak pendidikan di daerah mereka sendiri kurang dalam menyukseskan kebijakan  yang  sudah  ada.  Pemenuhan  hak  ini  tentu  diperlukan  untuk  dapat mendukung  juga  penyediaan  lapangan  pekerjaan  dengan  pendidikan  yang  sudah merata.
Kata kunci: Pendidikan, Evaluasi Kebijakan, Anak Suku Laut.

## PENDAHULUAN
Modernisasi  memberikan  impact  bagi  seluruh  aspek  dalam  kehidupan, termasuk juga salah satunya aspek pendidikan. Di mana, pendidikan dijadikan salah satu  kunci  keberhasilan  di  suatu  negara  (Salamun  &  Sauri,  2023).  Pendidikan merupakan proses pembelajaran secara formal dan informal yang melibatkan proses pengajaran  dengan  pengetahuan,  keterampilan,  nilai,  dan  norma  kepada  individu melalui  berbagai  metode  dan  pengalaman.  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  pada  pasal  1  ayat  2  yang  menyebutkan “Pendidikan  nasional  merupakan  bentuk  pendidikan  yang  didasarkan  pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia,  dan  responsif terhadap perubahan zaman”. Pada  ayat 3 Sistem pendidikan nasional  mencakup semua  elemen  pendidikan  yang  saling  terhubung  satu  dengan  yang  lain  secara komprehensif  guna  mencapai  sasaran  pendidikan  nasional  (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).
Suatu  negara  dan  bangsa  dapat  dikatakan  maju  pada  dasarnya  sangat ditentukan oleh pendidikan yang dimiliki oleh negara tersebut. Pendidikan menjadi faktor yang penting bagi generasi-generasi negara, dimulai dari pendidikan karakter yang dibangun oleh keluarga, dan pendidikan yang dilaksanakan di lingkup formal. Hanya bangsa yang mempunyai pendidikan karakter yang kuat  guna menjadikan dirinya sebagai suatu bangsa yang maju dan bermartabat, serta disegani oleh bangsa lain.  Pendidikan  juga  sangat  penting  untuk  masyarakat  dan  bangsa  dalam mempersiapkan  generasi  muda  untuk  masa  depan  yang  lebih  baik  dan  maju. Pendidikan sepantasnya mengarahkan peserta didik ke arah pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata.
Pulau Kelumu terletak di sebuah pulau Kabupaten Lingga, Indonesia, dan dihuni oleh masyarakat suku laut yang merupakan penduduk asli pulau tersebut. Di mana, masyarakat suku laut memiliki kehidupan dan budaya yang unik, tergantung
pada laut sebagai sumber kehidupan utama mereka. Namun, di tengah kehidupan yang  terisolasi  dan  kondisi  geografis  yang  sulit  dijangkau,  anak-anak  suku  laut sering  menghadapi  tantangan  dalam  memperoleh  pendidikan  yang  layak. Terpencilnya  wilayah  Pulau  Kelumu  dan  aksesibilitas  yang  terbatas  menjadi  hal utama dalam kesulitan memenuhi hak pendidikan anak suku laut. Pulau ini mungkin memiliki  keterbatasan  infrastruktur  seperti  jalan,  transportasi,  atau  fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, perbedaan budaya dan kebiasaan hidup antara suku laut dan masyarakat di luar pulau juga dapat memengaruhi pendekatan yang diperlukan dalam memenuhi hak pendidikan anak suku laut.
Pemenuhan hak pendidikan anak suku laut di Pulau Kelumu sangat penting karena  memiliki  dampak  jangka  panjang  bagi  keberlansgungan  pembangunan manusia dan pembangunan daerah. Pendidikan yang layak tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak suku laut, tetapi juga membuka peluang  kerja  yang  lebih  baik,  memperkuat  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan,  dan  mendorong  peningkatan  kualitas  hidup.  Dalam  konteks  ini, upaya  negara  dalam  peran  pemerintahan  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan aksesibilitas pendidikan, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan budaya suku  laut,  melibatkan  komunitas  suku  laut  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan program  pendidikan,  serta  memberdayakan  anak  suku  laut  melalui  pendidikan formal  dan  nonformal.  Melalui  langkah-langkah  kebijakan  yang  diatur  oleh pemerintah, diharapkan dapat tercapai pemenuhan hak pendidikan anak suku laut di Pulau Kelumu, Kabupaten Lingga.
Kebijakan pemerintah dalam masalah pendidikan di Pulau Kelumu menjadi isu  yang  akan  diangkat  dalam  penelitian  ini.  Minimnya  pendidikan  seharusnya membangkitkan  kinerja  pemerintah  dalam  membuat  peraturan  untuk  pemenuhan hak anak-anak suku laut untuk menempuh pendidikan di wilayahnya sendiri tanpa harus melanjutkan di wilayah lain.
Dengan  demikian,  peneliti  tertarik  untuk  menemukan  jawaban  atas pertanyaan  “Bagaimana  evaluasi  kebijakan  pemerintah  dalam  memenuhi  hak pendidikan  anak  suku  laut  Pulau  Kelumu?”.  Tujuan  penelitian  ini  selain  untuk
mengetahui  jawaban  dari  pertanyaan  rumusan  masalah  secara  garis  besar,  juga untuk sebagai pengumpulan data terkait kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam memberikan hak pendidikan terhadap anak-anak yang berada sebagai masyarakat  suku  laut.  Penelitian  ini  juga  ingin  melihat  apakah  kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Lingga terealisasi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut  Winsherly  Tan  (2021)  dalam  artikel  jurnalnya  yang  berjudul “Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Anak  Suku  Laut  Di  Pulau  Kelumu  Kabupaten Lingga”. Hasil penelitian ini yaitu pendidikan bagi anak suku laut di Pulau Kelumu, Kabupaten Lingga  masih belum dapat dikatakan  efektif secara signifikan karena ada  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat,  yaitu: Pertama ,  faktor  dari masyarakat suku laut sendiri. Masyarakat setempat pada kenyataannya belum sadar akan  pentingnya  pendidikan. Kedua ,  faktor  sarana,  dikarenakan  belum  lengkap akan  ketersediaan  sekolah  pada  jenjang  SMP  dan  SMA  di  Pulau  Kelumu,  serta belum tersedianya lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja dari suku laut sendiri sehingga hal tersebut membuat masyarakat suku laut tidak termotivasi untuk melanjutkan sekolah. Ketiga yaitu, budaya perkawinan di bawah umur yang sudah membudaya. Keempat , hanya tersedia Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pulau Kelumu  sehingga  ketika  ingin  menempuh  pendidikan  ke  jenjang  Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, mereka harus keluar dari pulau tersebut  untuk  melanjutkan  pendidikan  di  wilayah  lain. Kelima ,  tidak  adanya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi suku laut sehingga tidak ada motivasi bagi mereka  untuk  melanjutkan  sekolah  karena  pada  akhirnya  mereka  akan  kembali menjadi nelayan dan bekerja memotong kayu.
Begitu  juga  dari  penelitian  terdahulu  oleh  Alfianni  Nayangsari  (2022) dengan  judul  penelitian  “Manajemen  Strategi  Dalam  Meningkatkan  Pendidikan Anak Suku Laut Di Desa Kelumu Kabupaten Lingga”. Hasil penelitian ini yaitu implementasi  strategi  yang  dilaksanakan  pemerintah  Kabupaten  Lingga  saat  ini yaitu merujuk  ke  visi  misi  Kabupaten  Lingga  tentang  pemerataan  pendidikan formal  untuk semua  anak-anak  pada  semua  golongan.  Beberapa program yang dijalankan  saat  ini mencakup ke semua golongan bukan hanya untuk anak suku
laut. Akan tetapi, implementasi strategi pemerintah  untuk  anak-anak  suku  laut dirasa  masih  sangat  kurang  karena  ada  beberapa kendala   seperti  tidak  adanya transportasi   menuju   ke   sekolah   dan  juga kebijakan pemerintah daerah dirasa belum cukup untuk sampai ke anakanak suku laut.
Menurut  Artha  Mahindra  Diputera,  dkk  (2022)  dengan  judul  “Evaluasi Kebijakan Pendidikan Karakter Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Prototipe untuk  Pendidikan Anak  Usia  Dini”.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  adanya  penyatuan berbagai  salinan  dokumen  kebijakan  dan  kajian  penelitian  terkait  kurikulum prototipe dan profil pelajar pancasila. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,  dan  Teknologi  Nomor  162/M/2021  tentang  Program  Sekolah  Penggerak. Pelajar Pancasila memiliki sejumlah karakteristik primer, yaitu, beriman, bertakwa pada  yang  kuasa  yang  Maha  Esa  dan  berakhlak  mulia,  berkebinekaan  dunia, berdikari bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif (Diputera et al., 2022a)
Para peneliti memberikan pendapat yang berbeda dari segi faktor-faktornya. Menurut Winsherly ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam belum efektifnya pendidikan untuk anak suku laut di pulau kelumu yaitu faktor masyarakat, sarana, budaya  perkawinan,  hanya  tersedia  sekolah  dasar  (SD),  tidak  adanya  lapangan pekerjaan.  Sama  halnya  dengan  menurut Alfianni  Nayangsari  yang  menjelaskan mengenai implementasi strategi  yang  digencarkan oleh  pemerintah  Kabupaten Lingga  saat ini  yaitu merujuk  ke  visi  misi  kabupaten  lingga  tentang  pemerataan pendidikan  formal  untuk semua  anak-anak  pada  semua  golongan, namun masih kurang terealisasikan implementasi strategi tersebut karena serupa dengan faktor di penelitian  Winsherly  yaitu  adanya  penghambat  seperti  sarana  transportasi  untuk menempuh pendidikan. Sedangkan pada penelitian Artha Mahindra Diputera yang menjelaskan  kebijakan  pemerintah  yang  membangun  kurikulum  guna  penyatuan atas sebuah program penggerak berasaskan Pancasila bagi pendidikan karakter.
Dengan kerangka teori dari penelitian ini, yaitu:

## A. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan yaitu serangkaian  kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui  apakah  kebijakan  berjalan  dengan  baik  atau  tidak  dan  dapat
diimplementasikan.  Evaluasi  merupakan  sesuatu  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan kebijakan (Prabowo et al., 2022a).
Menurut  James  Anderson  dalam  Winarno  (2014:166),  evaluasi kebijakan  terbagi  menjadi  tiga  tipe,  di  mana  tipe-tipe  ini  dipaparkan berdasarkan  pada  pemahaman  para  evaluator  terhadap  evaluasi,  yaitu:  a. Tipe pertama dipahami sebagai kegiatan fungsional, dimaksudkan evaluasi kebijakan  dipandang  sebagai  kegiatan  yang  sama  pentingnya  dengan kebijakan  itu  sendiri.  b.  Tipe  kedua  menitikberatkan  diri  pada  sistem kebijakan  atau  program-program  yang  ada.  Tipe  ini  lebih  fokus  ke  arah seperti kejujuran atau adanya efisiensi dalam melakukan berbagai kegiatan. c. Tipe ketiga yaitu evaluasi kebijakan sistematis, di mana melihat dengan cara  objektif  pelaksanaan  berbagai  program  kebijakan  yang  sudah dijalankan, agar dapat terukur dampak bagi masyarakat dan terlihat seperti apa tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.

## B. Hak Pendidikan
Hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, bersifat murni dan menyeluruh sebagai bentuk dari karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan pengertian  dari  hak  asasi  manusia.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal 28 telah menjelaskan secara rinci mengenai hak asasi manusia, yang diantaranya ialah hak untuk hidup, berkeluarga, berkomunikasi, memeroleh informasi,  dan  memeroleh  pendidikan.  Pada  dasarnya  di  Indonesia pendidikan  merupakan  hak  dasar  bagi  setiap  warga  negara  untuk  dapat merasakannya. Pendidikan adalah usaha secara sadar yang dilakukan oleh manusia  agar  dapat  mengembangkan  potensi  diri  melalui  proses  suatu pembelajaran (Nadziroh et al., 2018).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode meneliti  status  dari  sekelompok  manusia,  suatu  obyek,  suatu  sistem  pemikiran, suatu kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa saat ini. Adapun tujuan dari
penelitian  deskriptif  ini  yaitu  membuat  gambaran,  deskripsi,  atau  lukisan  secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.  Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan  tentang  evaluasi  kebijakan  pemerintah  dalam  memenuhi  hak pendidikan anak suku laut Pulau Kelumu (Savira & Suharsono, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  ketiga  tipe  yang  diteorikan  oleh  James  Anderson,  jika disesuaikan dalam penelitian ini, tipe yang sesuai adalah tipe yang ketiga yaitu tipe evaluasi kebijakan sistematis. Adapun indikator dari evaluasi menurut Dunn  antara lain yang pertama efektivitas sebagai hasil yang diinginkan telah tercapai sesuai tujuan, kedua ,  kecukupan,  merupakan  dari  hasil  yang  efektif  apakah  memeroleh pemecahan masalah yang cukup. Dan yang ketiga , penerapan, apakah adanya biaya dan  manfaat  yang  dapat  diberikan  kepada  masyarakat  secara  merata. Keempat , responsibilitas, di mana hasil dari 5 kebijakan memiliki nilai yang dapat memuaskan sekelompok masyarakat yang menerima kebijakan. Kelima , ketetapan, pencapaian dari hasil yang didapatkan bermanfaat.

## Efektivitas
Tujuan  atas  pemenuhan  hak  pendidikan  anak  suku  laut  di  Pulau  Kelumu dinilai masih kurang untuk mencapai efektivitas dari indikator evaluasi kebijakan. Di  Kelumu  pendidikan  dapat  digolongkan  masih  minim  dikarenakan  beberapa faktor-faktor.  Pernikahan  dini  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan minimnya pendidikan di Pulau Kelumu. Karena pernikahan di usia dini berdampak negatif pada pendidikan seseorang yang memutuskan untuk berhenti sekolah, hal itu yang menyebabkan pendidikan di Pulau Kelumu menjadi tidak efektif.. Selain pernikahan dini, akses pendidikannya juga kurang salah satunya adalah dikarenakan adanya faktor kemiskinan masyarakat di Pulau Kelumu yang masih hidup dalam kondisi  yang  kurang  mampu.  Masyarakat  tersebut  yang  seringkali  menghadapi kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar,  termasuk  juga  pendidikan.  Seperti, biaya sekolah, peralatan, dan biaya hidup. Akibatnya, anak-anak dari keluarga yang
kurang mampu terpaksa bekerja atau tidak menyambung pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan kemudian memutuskan untuk menikah di usia yang dini.
Strategi  untuk  meningkatkan  efektivitas  yaitu  dengan  melakukan monitoring dan evaluasi. Cara ini dilakukan untuk dapat mengelola, mengendalikan pelaksanaan  pendidikan  karakter  di  lingkup  Dinas  Pendidikan  di  setiap kabupaten/kota.  Monitoring  dan  evaluasi  pada  dasarnya  bertujuan  untuk mengetahui  keefektivan  pelaksanaan  program  pendidikan  khususnya  pendidikan karakter secara periodik setiap tahun dan lima tahunan (Muchtar & Suryani, 2019).
Dilihat  dari  prinsip  memonitoring  yang  dilakukan  dalam  kegiatan  ini, bertujuan  untuk  memastikan  kesesuaian  proses  dalam  mencapai  tujuan  sesuai dengan rencana atau tidak. Maka, monitoring harus dilakukan dengan benar guna memastikan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan apakah ada dalam jalurnya yang sesuai terhadap pedoman serta penyusunan rencana serta mampu memberikan sebuah  informasi  terhadap  pengelola  program  dan  apabila  terjadi  sesuatu  seperti tantangan  atau  penyimpangan  dan  selaku  masukan  untuk  mengadakan  evaluasi (Azam Jaysurrohman et al., 2021).

## Kecukupan
Ketidakcukupan atau kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat mengakibatkan  ketidakseimbangan  sosial,  ketidakadilan,  dan  kemiskinan.  Secara keseluruhan, kecukupan merujuk pada kondisi di mana seseorang atau kelompok memiliki akses dan pemenuhan yang memadai terhadap kebutuhan dasar mereka, baik  secara  materi  maupun  non-materi,  untuk  menjalani  hidup  yang  layak. Kecukupan atas pemenuhan kebutuhan esensial seperti transportasi juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jarak dan akses yang sulit menjadi alasan para siswa tidak melanjutkan pendidikan. Seperti yang diketahui di Kelumu siswa SMP dan SMA yang ingin menempuh pendidikan harus menempuh jalur laut yang mana mereka menggunakan sampan dan hal itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk kalangan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu akses  yang  tidak  memadai  karena  keterbatasan  transportasi  tidak  memenuhi
indikator  kecukupan  dari  evaluasi  kebijakan.  Penerapan  dari  pemerataan  tujuan untuk menyalurkan bantuan biaya pendidikan tidak dipungut bagi jenjang SD dan SMP.

## Penerapan
Penerapan adalah mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang  direncanakan dan disusun sebelumnya. Penerapan dari  pemerataan  tujuan  untuk  menyalurkan  bantuan  biaya  pendidikan  tidak dipungut bagi jenjang SD dan SMP. Sedangkan untuk jenjang SMA sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 pasal 12 (3) tentang wajib belajar di mana program wajib belajar 9  tahun yang diatur untuk menggratiskan anak-anak yang membutuhkan pemenuhan pendidikan.

## Responsibilitas
Responsibilitas  mencerminkan  tanggung  jawab  yang  dimiliki  terhadap tindakan,  keputusan,  atau  hasil  dari  pekerjaan  atau  peran  yang  diemban.  Setiap individu  atau  kelompok  memiliki  responsibilitas  yang  berbeda  tergantung  pada konteksnya.  Pada  indikator  responsibilitas.  pemerintah  telah  membuat  beberapa kebijakan dan program yang diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan hak pendidikan  di  daerah  kelumu  yaitu  program  PKBM  (Pusat  Kegiatan  Belajar Masyarakat)  yang  bertujuan  memperluas  kesempatan  serta  wawasan  warga masyarakat. Selain  itu  ada  juga program BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah)  yang  tujuannya  yaitu  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan pembelajaran pada jenjang sekolah. Namun dalam pelaksanaan program-program di atas masih belum sepenuhnya membuat anak-anak di daerah Kelumu menjalani pendidikan seperti yang diharapkan pemerintah, hal itu dikarenakan karakteristik anak-anak suku laut di daerah Kelumu berbeda dengan anak-anak pada umumnya, di  mana  anak-anak  suku  laut  tersebut  masih  mengedepankan  kebudayaan  dan mengesampingkan pendidikan. Latar belakang kebudayaan dan tradisi juga menjadi salah satu faktor belum maksimalnya program itu dilaksanakan.

## Ketetapan
Ketetapan  umumnya  digunakan  dalam  konteks  hukum  atau  administrasi publik. Ketika sebuah lembaga atau otoritas mengeluarkan sebuah ketetapan, maka keputusan tersebut menjadi hukum atau aturan yang harus dipatuhi oleh pihak yang terkait.  Ketetapan  juga  dapat  berlaku  retroaktif,  artinya  dapat  memiliki  efek terhadap peristiwa  atau  tindakan yang telah  terjadi  sebelumnya. Dalam  indikator ketetapan,  pemerintah  telah  menjalankan  dan  mengimplementasikan  program PKBM  dan  BOSDA  kepada  masyarakat  suku  laut  di  daerah  Kelumu.  Maka  dari indikator  ini  program  yang  dijalankan  pemerintah  dapat  terlihat  sudah  membuat keputusan  yang  mengusahakan  tindakan  pemenuhan  hak  pendidikan.  Ketetapan keputusan  dibuat  agar  dapat  dipatuhi  oleh  pihak  yang  terkait.  Pada  dasarnya program  ini  membutuhkan  dukungan  dan  keterbukaan  dari  masyarakat  agar terlaksana secara maksimal program pemerintah tersebut.
Dari  indikator-indikator  evaluasi  kebijakan  jika  dilihat  dengan  realisasi masyarakat,  mereka  kurang  menerima  dan  kurang  menyadari  pentingnya pemenuhan  hak  pendidikan  bagi  anak-anak  suku  laut.  Karena  menurut  peneliti kebijakan yang digencarkan oleh pemerintah juga pada dasarnya harus didukung oleh kesadaran dari masyarakat Pulau Kelumu. Kesadaran untuk selain memenuhi hak  pendidikan,  kebijakan  yang  ada  justru  dapat  dimanfaatkan  untuk  memenuhi kriteria  tercukupinya  lapangan  pekerjaan  yang  sangat  dibutuhkan  di  daerah terpencil seperti Pulau Kelumu.

## KESIMPULAN
Dengan  adanya  program  pemerintah  memberikan  akses  dan  pemenuhan yang memadai terhadap kebutuhan dasar mereka, baik secara materi maupun non- materi, untuk menjalani hidup yang layak. Kecukupan atas pemenuhan kebutuhan esensial  seperti  transportasi  juga  sangat  penting  untuk  pendidikan    karena memudahkan  mereka  untuk  menempuh  perjalanan  ke  sekolah  mereka  yang berpengaruh kepada pendidikan masayarakat suku laut di Desa Kelumu. Selain itu, pemerintah juga memberikan hak kepada anak-anak suku laut untuk wajib belajar.
Kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  usaha  kebijakan  yang  telah  diatur pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan anak suku laut menyebabkan turunnya mutu  pendidikan  di  Pulau  Kelumu.  Menjadikan  kebijakan  yang  diatur  oleh pemerintah kurang efektif untuk mendapatkan capaian hasil dari tujuan memenuhi hak anak-anak suku tersebut. Dalam evaluasinya, kebijakan yang dijalankan sudah mengusahakan seperti indikator-indikator yang ada, namun memang pada dasarnya kurangnya  penerimaan  dari  masyarakat  untuk  menjalankan  dan  menerapkan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, A., Madani, F., Ishaq, M., Purwito, L., & Permata Sari, R. (2022). Evaluasi Kebijakan  Merdeka  Belajar  Pada  Satuan  Pendidikan  Nonformal. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal , 8 (2), 1143.
https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.1143-1154.2022
Azam Jaysurrohman, R., Supandi, M., Tedi Wardani, M., Puthaen, M., & Setiawan,
F.  (2021).  PROBLEMATIKA  DALAM  EVALUASI  KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. In BINTANG : Jurnal Pendidikan dan Sains (Vol. 3, Issue 2). https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang
Diputera, A.  M.,  Damanik,  S.  H.,  &  Wahyuni,  V.  (2022b). Evaluasi  Kebijakan Pendidikan  Karakter  Profil  Pelajar  Pancasila  dalam  Kurikulum  Prototipe untuk Pendidikan Anak Usia Dini (Vol. 8, Issue 1).
Fadila, R., & Ramadan,  Z. H. (2022). Peran Orang Tua Terhadap Anak di Masa Pandemi  Covid-19  Untuk  Meningkatkan  Hasil  Belajar. Aulad:  Journal  on Early Childhood , 5 (1), 1–8. https://doi.org/10.31004/aulad.v5i1.256
Farozi,  N.  (n.d.). EVALUASI  KEBIJAKAN  PERATURAN  GUBERNUR BENGKULU NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENERMAAN PESERTA DIDIK  BARU  (PPDB)  DALAM  PEMERATAAN  PENDIDIKAN  DI  SMAN KOTA BENGKULU .
Firmansyah,  E.,  &  Rizal  Masdul,  M.  (2022).  IMPLEMENTASI  PIAUD TERHADAP  ANAK-ANAK  SUKU  KAILI  PEDALAMAN  DI  DESA KALORA  KABUPATEN  SIGI. Research  and  Development  Journal  Of Education , 8 (1), 386–390. https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.13758
Hayi,  A.,  &  Alwi,  M.  (n.d.). FITRAH  Jurnal  Studi  Pendidikan  ANALISIS KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  ISLAM  INDONESIA  DI  ERA  REFORMASI . https://doi.org/10.47625/fitrah.v14i1.447
Herman, H., & Anhusadar, L. (2022). Pendidikan Islam Anak Suku Bajo: Penelitian Lapangan pada Suku Bajo. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini ,
6 (4), 2665–2676. https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2266
Jurnal , 1 (1), 287–290.
Keadilan , 9 (3), 560–572. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.948
Khairani Nasution, M. S. (n.d.). EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI MADRASAH ALIYAH AL HUDA PANGKALAN SUSU. In Jurnal Pendidikan dan Keislaman (Vol. 144, Issue 1).
LAUT DI DESA KELUMU KABUPATEN LINGGA. Student Online
Layla, M., Zola, A., Fitri, D. S., Puspita, E., Three, E., Ridwan, M., Arhafizh, M., Nuraida, N., Octaviani, S., Lisnawati, L., Safina, S., & Mahindra, Y. (2022). Metode Visual, Auditorial dan Kinestetik dalam Meningkatkan Mutu Belajar Anak  Suku  Laut  Kawal  Pantai. JPPM  Kepri  Jurnal  Pengabdian  Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau , 2 (2), 118–125. https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v2i2.441
Marisa  Elsara.  (n.d.). IDENTIFIKASI  PERMASALAHAN  DAN  UPAYA PEMBERDAYAAN  SUKU  LAUT  DI  DUSUN  LINAU  BATU,  DESA TANJUNGKELIT, KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPRI .
Marzuki,  I.,  &  Hakim,  L.  (n.d.).  EVALUASI  PENDIDIKAN  ISLAM.  In 77  ) Tadarus Tarbawy (Vol. 1, Issue 1).
Mega  Sari,  R.,  El Widdah,  M.,  Rozelin,  D.,  &  Negeri  Sulthan Thaha  Saifuddin
Jambi, I. (n.d.). Pola Pengajaran Agama Islam Dalam Keluarga Suku Laut Melayu di Pulau Lipan Desa Penuba . http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan
Mohd Muizzuddin Mohd Nor, M. F. S. N. M. N. (n.d.). Kesadaran pendidikan dan minat kerja pelajar Orang Asli suku kaum Jakun di Rompin, Pahang .
Mohd Zaidi Bin Haji Mohd Zeki, A. Z. B. A. R. Abd. Razak. (n.d.). CABARAN PENGAJARAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH PEDALAMAN: BERSEDIAKAH DALAM MELAKSANAKAN KBAT?
Muchtar, D., & Suryani, A. (2019). Pendidikan Karakter Menurut Kemendikbud.
Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 3 (2), 50–57.
https://doi.org/10.33487/edumaspul.v3i2.142
Muhammad,  O. :,  Febrianto,  R.,  &  Yogyakarta,  U.  N.  (2023).  DINAMIKA KEBIJAKAN  PENDIDIKAN  MASA  PANDEMI  COVID-19  DI  SMA NEGERI  5  PURWOREJO  THE  DYNAMICS  OF  EDUCATION  POLICY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN SMA NEGERI 5 PURWOREJO.
In Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan (Vol. 12, Issue 2).
Nadziroh, Chairiyah, & Pratomo, W. (2018). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Di Indonesia. Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke- SDAn , 4 (3), 400–405.
Nayangsari,  A.,  Muhammad,  A.  S.,  Setiawan,  R.,  Raja,  M.,  &  Haji,  A.  (n.d.).
MANAJEMEN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI DESA KELUMU KABUPATEN LINGGA .
Nayangsari, Alfianni, Adji Suradji Muhammad, R. S. (2022). MANAJEMEN Prabowo,  R.,  Setiawan,  F.,  Wibowo,  J.  M.,  Oktarina,  R.,  &  Rahmadia,  N.  A.
(2022b). Evaluasi Kebijkan Pendidikan. Jurnal Impresi Indonesia , 1 (8), 901– 907. https://doi.org/10.36418/jii.v1i8.298
Riani, K. H. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR (WAJIB BELAJAR 9 TAHUN) ANAK SUKU LAUT DI DESA BERAKIT KAMPUNG PANGLON KECAMATAN TELUK SEBONG .
Rifa’,  A.  A.,  &  Tarbiyah,  F.  (2018).  Pendidikan  Anak  dalam  Islam:  Upaya Mempersiapkan Generasi Masa Depan Berakhlak Mulia. In Desember (Vol. 4, Issue 2).
Ryan Puan Renna, H., & Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, S. (2022). Konsep Pendidikan Menurut John Locke dan Relevansinya bagi Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Pedalaman Papua. In Jurnal Papeda (Vol. 4, Issue 1).
Salamun, A.,  &  Sauri,  S.  (2023).  Isu  dan  Masalah  dalam Analisis  Evaluasi  dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Agama Islam. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam , 12 (01). https://doi.org/10.30868/ei.v12i01.2859
Sari,  M.  E.  P.,  &  Pratiwi,  D.  A.  (2018).  Faktor-Faktoryang  Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam. Jurnal Trias Politika , 2 (2), 137. https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1464
Savira,  F.,  &  Suharsono,  Y.  (2019).  Metode  Penelitian. Journal  of  Chemical Information and Modeling , 01 (01), 1689–1699.
STRATEGI DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN ANAK SUKU Tan, W.  (2021).  PEMENUHAN  HAK  PENDIDIKAN ANAK  SUKU  LAUT  DI PULAU KELUMU KABUPATEN LINGGA. IUS Kajian Hukum Dan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional, 19 Zitteliana 159 (2003). Bisnis Ritel - Ekonomi
Yanto,  M.  (2022). PERAN  ORANG  TUA  DALAM  MEMBENTUK  KARAKTER SUKU ANAK DALAM DESA MUARA TIKU . 15 (1).