## PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI (Studi Kasus pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh)
Amiruddin
Email:amiruddinhs@gmail.com
Wakil Ketua/Hakim pada PA Jambi

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terhadapa pertimbangan hukum hakim terhadap  keterangan  saksi  yang  terjadi  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh.  Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenisnya berupa yuridis normatif dan empiris. Dari penelitian  ini  disimpulkan  bahwa  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  yang  sah  adalah tidak  mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  hakim mempunyai  kebebasan  untuk  menilainya.  Berdasarkan  beberapa  kasus  perceraian  yang telah diputus oleh Mahkamah Syar’iyyah di Provinsi Aceh memperlihatkan bahwa secara filosofis  di  dalam  pertimbangan  hakim,    keberadaan  alat  bukti  keterangan  saksi  sangat berperan penting, serta diperlukan dalam setiap kasus yang diputuskan. Namun ia tidak bersifat  mengikat  hakim,  tetapi  terserah  pada  hakim  untuk  menerimanya  atau  tidak, artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi.

## Kata Kunci: Keterangan Saksi, Pertimbangan Hakim, Mahkamah Syar’iyah.

## A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu implementasi dari negara hukum di  Indonesia  saat  ini  adalah  pengaturan  dalam  sebuah  norma-norma  hukum  publik  dan bersifat  mengikat  kepada  seluruh  warga  negara  untuk  menciptakan  keadilan  dan perlindungan terhadap warga negara salah satunya melalui penegakan hukum pidana dan perdata.  Hukum  perdata  dalam  arti  yang  luas  terdiri  atas  hukum  perdata  materiil  dan hukum  perdata  formil,  yang  dimaksud  dengan  hukum  perdata  materiil  adalah  suatu kumpulan  dari  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  hak  dan kewajiban keperdataan antara para pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Dari pengertian hukum perdata yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam  hubungan  bermasyarakat  antara  pihak  yang  satu  dengan  pihak  yang  lainnya diperlukan adanya suatu peraturan atau kaidah agar tercipta adanya  ketertiban. Peraturan atau kaidah yang ada dalam masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis sangatlah dibutuhkan dalam suatu pergaulan maupun bisnis, yang mana pada umumnya peraturan atau  kaidah  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  pedoman  oleh  masyarakat  untuk  menjalin hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.
Salah satu kekuasaan dalam negara adalah kekuasaan kehakiman (judicial power). Di  Indonesia,  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  Undang-undang  Dasar  1945  ditentukan  bahwa kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  lain-lain  badan kehakiman  menurut  undang-undang.  Para  pelaksana  sehari-hari  dari  kekuasaan kehakiman  tersebut,  yaitu  yang  dalam  setiap  hari  kerja  melaksanakan  kekuasaan kehakiman tersebut, adalah para Hakim dari berbagai lingkungan peradilan. Tugas Hakim adalah  memeriksa  dan  memutus  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Dalam  memeriksa dan  memutus  tersebut  Hakim  ditugaskan  untuk  berupaya  dan  menemukan  fakta  atau kenyataan yang terjadi.
Dalam  kepustakaan  hukum  acara  perdata  dikatakan  bahwa  Hakim  berupaya mencari  dan  menemukan  kebenaran.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  dan doktrin (pendapat  ahli  hukum)  dikenal  adanya  perbedaan  antara  kebenaran  yang  hendak  dicari dan  ditemukan  dalam  hukum  acara  perdata  dengan  kebenaran  yang  hendak  dicari  dan ditemukan dalam hukum acara perdata. Salah satu bentuk pencarian kebenaran tersebut adalah dengan keterangan saksi dan alat bukti.
Kedudukan  saksi  dalam  hukum  pembuktian  adalah  sebagai  alat  bukti,  di  antara alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Namun dalam berbagai alasan  demi  untuk  membuktikan  suatu  kebenaran  antara  para  pihak  yang  berperkara, hingga  adanya  saksi  sebagai  alat  bukti,  tidak  begitu  saja  diterima  sebelum  saksi  yang diajukan  ke  sidang  pengadilan  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  hukum pembuktian.
Kasus-kasus  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh  dalam  perkara  Cerai Talak  dan  Cerai  Gugat  mempunyai  berbagai  alasannya.  Semua  perkara  tersebut dibebankan  pembuktian  dengan  alat  bukti  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti,  tidak terbatas terutama pada kasus kegaduhan dalam rumah tangga ( syiqāq) , akan tetapi pada semua  alasan  perceraian,  baik  yang  dibantah  oleh  tergugat/  termohon  maupun  yang diakui, baik yang keduanya hadir ke persidangan maupun hanya penggugat/pemohon saja yang hadir. Saksi keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi yang kedudukannya sama dengan  saksi-saksi  dalam  perkara,  maka  pemeriksaannya  dilaksanakan  pada  tahap pembuktian, karenanya mereka didudukkan secara formil harus disumpah dan keterangan yang  mereka  berikan  memenuhi  syarat  materiil  yakni  keterangan  yang  mereka  berikan
berdasar pendengaran,  penglihatan atau  pengalaman  sendiri,  yang  kemudian  keterangan yang  mereka  berikan  saling  berkesesuaian  dengan  saksi  atau  alat  bukti  lain  dan  yang mereka berikan sah serta bernilai alat bukti olehnya bernilai kekuatan pembuktian.
Perkara  perceraian  yang  diajukan  ke  Mahkamah  Syar’iyah  ada  kemungkinan  alat bukti saksi yang dihadirkan tidak begitu sempurna sebagai alat bukti, tidak mempunyai kekuatan  pembuktian  yang  memadai  dan  ada  yang  tidak  mengajukan  alat  bukti  saksi, termohon/tergugat  mengakui  dalil  atau  alasan  perceraian,  bahkan  ada  yang termohon/tergugat tidak hadir (diputus verstek ). Oleh karena itu, Majelis Hakim harus jeli dalam memeriksa dan memproses perkara perceraian, semua dalil atau alasan perceraian yang dikemukakan dibebankan pembuktian. Setiap alasan perceraian harus didukung oleh minimal  2  (dua)  alat  bukti  termasuk  2  (dua)  alat  bukti  saksi,  kalau  tidak  maka  perkara tersebut  ditolak,  juga  sebaliknya,  jika  pemohon/penggugat  mampu  membuktikan  alasan perceraian  yang  diajukan,  maka  hakim  akan  mengabulkan  perkaranya.  Oleh  karena demikian,  permasalahan  ini  penting  dan  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  ke  dalam disertasi. Setidaknya ketertarikan disebabkan oleh:
a. Adanya  perbedaaan  antara  ketentuan  alat  bukti  saksi  yang  di  sebutkan  dalam Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dengan  praktek  yang  terjadi  di  Mahkamah Syar’iyah
b. Adanya perbedaan kuantitas jumlah saksi, dan tata urutan penggunaannya antara Hukum Acara Peradilan Agama dengan yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah.
c. Pembahasan  ini  dikaji  secara  keseluruhan  dan  melalui  pendekatan  filosofis  illat dan rahasia hukum (asrār al-ahkām).
Berdasarkan  deskripsi  permasalahan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk memperdalam kajian ini dengan judul “pertimbangan hukum hakim terhadapa keterangan saksi (studi kasus pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh)”.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian dan kedudukan Saksi
Alat  bukti  saksi  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  terdapat  dalam  hukum pembuktian.  Kata  “saksi”  merupakan  kata  benda  dalam  bahasa  Indonesia  yang  berarti
“orang yang melihat atau mengetahui” 1 . Pengertian saksi menurut Abdul Rahman Umar yaitu orang yang mempertanggungjawabkan, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang  orang  lain  tidak  menyaksikannya,  sedangkan  kesaksian  adalah  istilah  mengenai pemberitahuan  seseorang  yang  benar  di  depan  Pengadilan  dengan  ucapan  kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain. 2
Istilah  saksi  dalam  bahasa  Arab  adalah دهاش ( Syāhid) atau ديهش  (Syahīd) yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya. Kata jamaknya ialah داهشا dan دوهش Kata ديهش jamaknya ialah ءادهش . Masdarnya adalah ةداهشلا yang artinya kabar  yang  pasti. 3 S yahādah berasal    dari    kata    “ musyāhadah ”    yang    berarti    melihat dengan    mata,  karena syāhid atau  orang  yang  menyaksikan  memberi  tahu  apa  yang  ia saksikan dan lihat. 4
Menurut  bahasa, Syahādah adalah pernyataan  atau  pemberitaan  yang  pasti, ucapan  yang  keluar  dari  pengetahuan  yang  diperoleh  dengan  penyaksian  langsung,  dan mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya. 5 Al-bayān (pernyataan atau pemberitaan  y ang  pasti),  yaitu  ucapan  yang  keluar  dari  pengetahuan  yang  diperoleh dengan penyaksian langsung. 6
Menurut  istilah syara’, kesaksian  adalah  pemberitaan  yang  pasti,  yaitu  ucapan yang  keluar  dan  diperoleh  dengan  penyaksian  langsung  atau  dari  pengetahuan  yang diperoleh  dari  orang  lain  karena  berita-berita  telah  tersebar.  Dalam  masalah  perdata, kesaksian  memiliki  definisi  lebih  khusus,  yaitu  pemberitaan  sidang  pengadilan  yang diperoleh dari penyaksian langsung, bukan karena dugaan atau perkiraan. 7
Asadulloh  Al-Faruq,  menegaskan  persaksian  adalah  suatu  ungkapan  tentang berita  yang  benar  di  sidang  pengadilan  dengan  menggunakan  kata syahādah (ucapan kesaksian)  untuk  menetapkan  suatu  hal  atas  diri  orang  lain.  Dalam  pengertian  tersebut
1 WJS.  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, (Jakarta: Balai  Pustaka,  1986),  hlm. 825.
2 Abdul  Rahman  Umar, Kedudukan  Saksi  dalam  Peradilan  Menurut  Hukum  Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 37
3 Louis Makluf, Al-Munjid  fi al-Lughah  wa al-A’lām ,  Cet.  XVII,  (Beirut: Dār  al-Masyrif,  1986), hlm. 406.
4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Juzu’ IV, (Jakarta:  Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 361. 5 Ansharuddin, Hukum  Pembuktian  Menurut  Hukum  Acara  Islam  dan  Hukum  Positif , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 73
6 Sayyid Sabiq, Fiqh... , hlm. 332
7 Nashr  Farid  Washil, Nadhāriyyah  Al-Da’wa  wa  Al-Iṭbāt  fi  Al-Fiqhi  wa  Al-Islāmiyyi  Ma’a  Al- Muqāranati bi Al-Qanûniyyi wa Al-Wadh’iyyi, (Dar Al-Syuruq, 2002), hlm. 60
dikatakan  yang  menyangkut  atas  diri  orang  lain,  sebab  bila  yang  menyangkut  atas  diri sendiri bukanlah kesaksian, melainkan iqrār (pengakuan). 8 Ahmad dalam Asadulloh Al- Faruq  mendefinisikan  kesaksian  sebagai  penyampaian  perkara  yang  sebenarnya  untuk membuktikan  sebuah  kebenaran  dengan  mengucapkan  lafal-lafal  kesaksian  di  hadapan sidang pengadilan. 9
Menurut Waluyadi pengertian saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. 10 Sebelum kita mengetahui bagaimana  kedudukan  saksi.  Sistem  pembuktian  tindak  pidana  tercantum  beberapa  alat bukti  yang  sah  di  mata  hukum.  Sebagaimanadapat  dilihat  dalam  Pasal  184  ayat  (1) KUHAP  dimana  dalam  penyusunan  atau  urutan-urutan  sistematika  alat  bukti  yang  sah, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di antara alat-alat bukti yang lain119. Terkait  dengan  hal  tersebut  Pasal  159  ayat  (2)  KUHAP,  telah  menegaskan  bahwa menjadi  saksi  dalam  perkara  pidana  merupakan  salah  satu  kewajiban  setiap  orang. Keterangan  saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu  peristiwa  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 11
Keterangan saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan  pihak,  keterangan  mana  diberikan  oleh  saksi  di  muka  persidangan  berdasarkan penglihatan,  pendengaran  dan  pengalaman  saksi,  bukan  kesimpulan,  dugaan,  atau pendapat. 12 Sedangkan  saksi  adalah  orang  yang  melihat,  mendengar,  mengetahui,  dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk  menyaksikan  suatu  peristiwa  atau  saksi  yang  kebetulan  dan  tidak  sengaja menyaksikan suatu peristiwa.
Menurut  A.  Pitlo,  kesaksian  hanya  boleh  berisikan  apa  yang  dilihat  oleh  saksi dengan  pancainderanya dan  tentang  apa  yang  dapat  diketahui  sendiri  dengan  cara  yang
8 Asadulloh Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 45
9 Asadulloh Al-Faruq, Hukum Acara..., hlm. 46. 10 Damang Averroes, Keteramgan Saksi, Negara Hukum, 18 November 2011
11 Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana, (Bandung:Nuansa Aulia,2018), hlm.162 12 Pasal 1907 BW.
demikian. 13 Kesaksian  hanya  gambaran  dari  apa-apa  yang  telah  dilihat,  didengar  dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif. 14 Menurut Sudikno Mertokusumo,  kesaksian adalah  kepastian  yang  diberikan kepada hakim  di  persidangan tentang  peristiwa  yang  disengketakan  dengan  jalan  pemberitahuan  secara  lisan  dan pribadi  oleh  orang  yang  bukan  salah  satu  pihak  dalam  perkara,  yang  dipanggil  di persidangan. 15

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Saksi
Sistem  pembuktian  yang  dianut  dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian  adalah sistem  pembuktian  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu bersifat  positif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pertimbangan  hakim  dalam  pengambilan keputusan  yang  hanya  mendasarkan  pada  kebenaran  formil,  sesuai  dengan  apa  yang diakui  oleh  para  pihak  dan  para  saksi  sebagai  alat  bukti.  Kesesuaian  keterangan  yang diberikan  para  pihak  dan  saksi-saksi  yang  diajukan  cukup  untuk  hakim  dalam pertimbangan  pengambilan  putusan.  Hakim  tidak  dapat  menentukan  sifat  dari  saksi, hakim  cukup  berpedoman  pada  undang-undang  saja  untuk  menentukan  bahwa  saksi tersebut  memenuhi  syarat,  layak  dan  pantas  untuk  didengar  keterangannya  di  depan persidangan, hakim cukup menilai dari apa yang diakui oleh para pihak dan singkronisasi antara para pihak dan saksi-saksi atau alat bukti lain yang sah.
Pertimbangan suatu kesaksian harus memperhatikan aspek kesesuaian para saksi, cocok  tidaknya  suatu  kesaksian  dengan  perkara yang  diperselisihkan,  sebab-sebab yang mungkin ada pada seorang saksi untuk menjelaskan suatu peristiwa, dan kedudukan saksi serta  segala  hal  yang  dapat  menyebabkan  saksi  tersebut  dapat  dipercaya  atau  tidak. Ketentuan  ini  selain  mengatur  tentang  keharusan  menilai  segala  aspek  yang  mungkin terjadi  pada  diri  seorang  saksi,  juga  memberi  petunjuk ketidakterikatan  hakim  terhadap suatu kesaksian. Hakim bebas menilai suatu kesaksian, apakah mau diterima atau ditolak sepenuhnya  tergantung  pada  pertimbangan  hakim.  Artinya,  hakim  bebas  untuk  menilai
13 Hari  Sasangka, Hukum  Pembuktian  dalam  Berperkara  Perdata, (Bandung:  Cet.  I,  Mandar Maju, 2005), hlm. 60
14 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian..., hlm. 60 15 Sudikno  Mertokusumo,  Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 166
kebenaran  saksi,  namun,  jika  saksi  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.
Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat  atau  pertimbangannya  berdasarkan  fakta-fakta  serta  alat  bukti  dipersidangan serta keyakinan hakim   atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam  menjatuhkan  putusan  pengadilan.  Di  dalam  putusan  pengadilan  harus  terdapat pertimbangan-pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan putusan,  pertimbagan  tersebut  dijadikan  alasan  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.
Pentingnya alat bukti saksi dalam perkara perceraian yang diimplementasikan di Mahkamah  Syar’iyah  dapat  dianalisis  dari  beberapa  putusan  Mahkamah  Syar’iyah tentang  perceraian.  Dalam  beberapa  putusan  tersebut  Majelis  Hakim  membuat pertimbangan  hukum  terhadap  pentingnya  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  dalam suatu perkara perceraian.

## 1 . Kuantitas Saksi
Banyaknya  saksi  yang  dihadirkan  dalam  persidangan  memberikan  pengaruh terhadap putusan yang diambil oleh majlis hakim. Artinya ketidaan alat bukti saksi dalam menyebabkan  pembatalan  perkara,  sebaliknya  semakin  banyaknya  saksi  memperkuat putusan hakim.
Hasil  penelitian  penulis  dari  tiga  Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh  dengan mengambil enam putusan, sebagaimana lampiran tabel di bawah ini.

## No  No  Regestrasi  &  Jenis
Perkara Jumlah Saksi  Putusan Hakim 1 0007/Pdt.G/2017/MS.Bir Cerai Gugat 3 Orang Saksi  Mengabulkan gugatan Penggugat 2 0033/Pdt.G/2017/MS.Bir Cerai gugat 2 orang saksi Mengabulkan gugatan Penggugat 3 0005/Pdt.G/2017/MS- Bir Cerai talak 2 orang saksi Mengabulkan permohonan 4 0005/Pdt.G/2017/MS- Bir 2 orang saksi Mengabulkan permohonan

## Cerai talak
5 35/Pdt.G/2014/MS-Jth Cerai Gugat 2 orang saksi Mengabulkan gugatan 6 26/Pdt.G/2019/MS.Mbo. Gugat Cerai 2 orang saksi Mengabulkan gugatan
Dari  enam  kasus  perkara  yang  diteliti  di  tiga  wilayah  yang  berbeda-beda,  dapat diketahui  bahwa  hakim  dalam  memutuskan  perkara  tersebut  mempertimbangkan  aspek keberadaan  alat  buksi  saksi  dan  jumlah  saksi  yang  dihadirkan,  artinya  hakim  tidak dengan serta merta memutuskan perkara tanpa adanya saksi.
Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh  Pasal  183  KUHP  yang menyatakan  bahwa  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  putusan  kepada  seorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa suatu tindakan hukum benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dengan  demikian  kuantitas  saksi  sebagai  alat  bukti  dalam  sidang  pengadilan sangat penting sekali.

## 2. Kualitas Saksi
Dalam  pertimbangan  putusan  hakim  dari  keenam  jenis  perkara  yang  penulis analisis  di  atas,  diketahui  bahwa  semua  saksi  yang  dihadirkan  ke  depan  persidangan, sebelum  memberi  keterangan,  para  hakim  memintakan  para  saksi  untuk  mengucapkan sumpah  atau  janji  menurut  cara  agamanya  masing-masing,  bahwa  ia  akan  memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
Saksi  dalam  kasus  perkara  0007/Pdt.G/2017/MS.Bir,  dimana  ketiga  orang  saksi tersebut  sudah  diperiksa  dan  ketiganya  telah  hadir  secara  pribadi  (in  person)  di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak  terhalang  secara  hukum  untuk  didengar  kesaksiannya  sehingga  dapat  memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;
Dari  keenam  kasus  yang  diteliti  terdapat  bahwa  keterangan  yang  diberikan  oleh saksi  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar  sendiri/  dialami  sendiri  dan  relevan dengan  dalil  yang  harus  dibukti  Penggugat/Tergugat  dan  Pemohon/Termohon.  Oleh
karena  itu,  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  sebagaimana  telah diatur  dalam  Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
Dari  kasus  yang  tersebut  diatas,  para  saksi  juga  telah  memenuhi  syarat  materiil yang merupakan syarat yang bersifat kumulatif, bukan bersifat alternative. Adapun syarat materiil tersebut adalah: 16
a) Berdasarkan alasan dan pengetahuan,  yang  mana  hal  tersebut  telah  diatur dalam pasal  171  HIR,  308  Rbg  dan  1907  KUHPer.  Kesaksian  para  saksi  harus berdasarkan alasan-alasan yang benar menjadi pendukung pengetahuan saksi atas fakta persitiwa.
b) Keterangan  saksi  berkaitan  dan  relevan  dengan  fakta  peristiwa  dalam  suatu perkara yang sedang ditangani.
c) Saling bersesuaian (mutual conformity), yang mana telah diatur dalam pasal 170 HIR, 307 Rbg, dan 1906 KUHPer. Bersesuaian yang dimaksud adalah kesaksian yang  disampaikan  oleh  para  saksi  terjalin  saling  persesuaian  dan  tidak  bertolak belakang.
d) Testimonium de auditu. Mengenai hal ini, terdapat dalam putusan MA nomor 239 K/Sip/1973 dan putusan MA Nomor 308 K/Sip/1959.
e) Adanya  kewajiban  hukum  imperative.  Maksudnya,  setiap  orang  tidak  boleh dipaksa  untuk  menjadi  saksi,  akan  tetapi  tergantung  pada  kerelaan.  Hal  tersebut diatur dalam pasal 139 jo.pasal 143 HIR atau pasal 165 jo.pasal 170 Rbg.

## 3. Hubungan Saksi dengan Pihak-pihak Berperkara
Hakim  dalam  setiap  persidangan,  ketika  menghadirkan  para  saksi-saksi  selalu menanyakan tentang hubungan saksi dengan pihak-pihak berperkara. Dari keenam kasus yang  diteliti  terdapat  bahwa  para  saksi  dalam  memberikan  kesaksiannya  memiliki hubungan  dengan  pihak  yang  berperkara,  adakalanya  hubungan  shahabat/kawan  dekat, tetangga,  dan  hubungan  kekeluargaan.    Misalnya  pada  kasus  Gugat  Cerai  no. 26/Pdt.G/2019/MS.Mbo. yang terjadi antara Heri Kasrizal Bin M. Katsir dengan Mulyana binti  Hasyim.  Dalam  kasus  ini  terdapat  dua  (2)  saksi  orang  yang  dihadirkan  oleh
16 Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2014), Cet. 2, hlm. 191
Penggugat tersebut yang kedua-duanya merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah bibi Penggugat dan saksi yang kedua bibi ipar Penggugat, dengan demikian  maka  maksud  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;
Sedangkan  Pasal  145  HIR  dinyatakan  bahwa  yang  tidak  boleh  didengar  sebagai saksi  adalah  a)  keluarga  sedarah  dan  keluarga  semenda  salah  satu  pihak  dalam  garis lurus; b) istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai; c) anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun; d) orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

## 4. Kedudukan Keluarga dalam Kesaksian
Hasil  analisis  penulis  dari  Putusan  hakim  terhadap  enam  kasus  yang  tersebut  di atas, terdapat hubungan kekeluargaan antara  para saksi dan pihak-pihak berperkara. Hal ini menurut analisis penulis hubungan kekeluargaan ini masih diperselisihkan oleh para ahli  hukum,  apakah  diperbolehkan  atau  dilarang  dalam  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana bunyi pasal 1910 KUH Perdata yang berbunyi: “...Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi:
1) Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2) Dalam  perkara-perkara  mengenai  nafkah  yang  harus  dibayar  menurut  Buku Kesatu,  termasuk  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  seorang  anak  belum dewasa;
3) Dalam  suatu  pemeriksaan  mengenai  alasan-alasan  yang  dapat  menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4) Dalam perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan. Dalam perkara-perkara sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  yang  lalu,  maka  mereka  yang disebutkan dalam pasal 1909 di bawah 1e dan 2e, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.
Oleh karena demikian menurut Ahmad Z. Anam, bahwa saksi keluarga pada pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan lex specialis . Namun, lebih jauh ia menjelaskan mengenai  landasan  filosofis  diperbolehkannya  saksi  keluarga  menjadi  saksi  dalam
perkara  tersebut.  Menurutnya,  saksi  keluarga  dipandang  paling  mengetahui  tentang kondisi  keperdataan  tertentu  dari  pihak  yang  berperkara.  Kemudian,  dalam kesimpulannya,ia  berpendapat  bahwa  meskipun  tidak  disebut  secara  tegas  dalam  pasal pengecualian tersebut, namun sebagaimana penjelasan Pasal 145 HIR, perkara perceraian mutlak merupakan bagian dari perkara pengecualian itu. Konsekuensinya setiap perkara perceraian,  baik  dengan  alasan  syiqaq  ataupun  alasan-alasan  lainnya,  saksi  keluarga sedarah dan keluarga semenda tetap cakap untuk didengar kesaksiannya. 17
Sedangkan menurut penafsiran Muhammad Rizki, dalam artikelnya, ia memaparkan bahwa saksi dari pihak keluarga hanya diperbolehkan pada alasan syiqaq . Analisis yang ia gunakan adalah dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis (aturan yang khusus harus didahulukan dari aturan yang bersifat umum). Menurutnya, pasal 76 UU Nomor 7 Tahun  1989  merupakan lex  specialis dari  pasal  145  dan  146  HIR/172  Rbg.  Dan  pada kesimpulannya, ia berpendapat bahwa saksi keluarga hanya boleh digunakan atas perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. 18

## C. Penutup
Keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  yang  sah  adalah tidak  mempunyai  nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan  untuk menilainya.  Berdasarkan  beberapa kasus perceraian  yang  telah  diputus  oleh  Mahkamah Syar’iyyah  di  Provinsi  Aceh  memperlihatkan  bahwa  secara  filosofis  di  dalam pertimbangan  hakim,    keberadaan  alat  bukti  keterangan  saksi  sangat  berperan  penting, serta  diperlukan  dalam  setiap  kasus  yang  diputuskan.  Namun ia  tidak  bersifat mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau  tidak,  artinya  hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi.

## D. Daftar Pustaka
17 Ahmad Z. Anam, Saksi Keluarga Untuk Seluruh Jenis Perkara Perceraian, Cakapkah?, Badilag, 2013. Selengkapnya lihat halaman web:
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/saksi-keluarga-untuk-seluruh-jenis- perkara-perceraian-cakapkah-oleh-ahmad-z-anam-msi-87
18 Muhammad  Rizki,  “Logische  Spesialiteit”  Saksi  Keluarga  Dalam  Perkara  Perceraian,  Badilag, 2013
Abdul  Rahman  Umar, Kedudukan  Saksi  dalam  Peradilan  Menurut  Hukum  Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986)
Ahmad  Mujahidin, Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,  (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2014), Cet. 2
Ahmad Z. Anam, Saksi Keluarga Untuk Seluruh Jenis Perkara Perceraian, Cakapkah?, Badilag, 2013.
Asadulloh  Al-Faruq, Hukum  Acara  Peradilan  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia, 2009)
Damang Averroes, Keteramgan Saksi, Negara Hukum, 18 November 2011
Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana, (Bandung:Nuansa Aulia,2018), hlm.162 Hari  Sasangka, Hukum  Pembuktian  dalam  Berperkara  Perdata, (Bandung:  Cet.  I, Mandar Maju, 2005)
Louis Makluf, Al-Munjid  fi al-Lughah  wa al-A’lām , Cet.  XVII, (Beirut: Dār  al-Masyrif, 1986)
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/saksi-keluarga-untuk- seluruh-jenis-perkara-perceraian-cakapkah-oleh-ahmad-z-anam-msi-87
Muhammad  Rizki,  “Logische  Spesialiteit”  Saksi  Keluarga  Dalam  Perkara  Perceraian, Badilag, 2013
Nurmayuli, Nurmayuli. "Filsafat Manajemen Pendididkan Islam Sebagai Ilmu." Jurnal Al Mabhats 6.1 (2021): 35-49.
Pasal 1907 BW.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah , Juzu’ IV, (Jakarta:  Pena Pundi Aksara, 2006)
Sudikno  Mertokusumo,  Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 2006)
WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).