## KONSTRUKSI HAM NASIONAL :
Kajian Aliran – Aliran Pemikiran Hak Asasi Manusia dalam  UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

## Unggul Sugi Harto

## ABSTRACT
Relations between state with citizens is an important aspect in the life processes of political, social and cultural framework, nation and state. The relation is usually reflected in a legislation that substantial  rights and obligations of citizens by the State itself. One product legislation is a reflection of the relationship between the State and its citizens is Act Number 39/1999  on  Human  Rights.  Act  number  39/1999  be  a  milestone  in  relations  clarity  State relations  with  citizens  on  a  national  scale  which  is  also  mandated  MPR  XVII/MPR/1998  of Charter of Human Rights. Act number 39/1999 on Human Rights set to be the right of any citizen,  or  duties  and  obligations  of  the  State  in  respected,  protection,  assurance  and implementation of the human rights of citizens. This legislation recognized products have a variety of legal reference sources such as the UN Universal Declaration of Human Rights as well as a variety of ratification of international conventions. Reference sources in act number 39/1999, of course, loaded with a variety of concepts and schools of thought about human rights in particular. This means that the act number 39/1999 is not resistance to the various schools of thought about human rights. The interesting aspect of a big question, that is, as legislation which regulate the various components of the national Human Rights Act actually 39/1999  is  influenced  by  the  flow  of  what  the  human  mind  and  what  the  most  influential schools of thought
Key word: Legislation, Human Rights  and  Thought

## A.  PENDAHULUAN
Kondisi  perkembangan  HAM  dunia  dan  nasional  masih  mengindikasikan berbagai  peristiwa  pengingkaran  terhadap  HAM  itu  sendiri.  Pada  tingkat  nasional yang aktual semial penyerangan LP Cebongan. perbudakan atas buruh pabrik kuali ataupun  intimidasi  terhadap  kelompok –  kelompok  minoritas.  Kondisi  HAM  di berbagai  Negara  dan  belahan  dunia  pun  agaknya  masih  perlu  untuk  ditegakan. Kejadian  seperti  Muslim  Rohingya,  Palestina,  Sudan  tahun  2003  pembunuhan sekitar    10,000  and  30,000  orang  oleh  tentara  milisi  dan  kurang  lebih  1  juta pengungsi (http:// www.democracynow.org /2004/6/23/sudan_facing_worst_ humanitarian_disaster_in (acessed 14/2/2011), ataupun kejadian lainnya.
Aspek  penting  yang  kemudian  menarik  adalah  adanya  kecenderungan keterlibatan  “Negara”  dalam  berbagai  kejadian  yang  berujung  pada  pelanggaran HAM.  Dalam  konteks  nasional  berbagai  tindakan  negara  yang  berujung  pada penghilangan paksa nyawa, sebagai satu kondisi faktual pelanggaran HAM tercatat oleh Asvi Warman Adam,
“Various social groups became victims targeted by the state: criminals in the so- called  “mysterious  killings”  in  the  1980s  in  different  parts  of  Java;  and  Islamic groups,  including  the  Woyla  hijacking  case  in  Bangkok17,  the  Tanjung    Priok incident,  where  demonstrators  were  shot  during  protests  following  the  entry  of  a soldier   into a mosque wearing shoes, and the Talangsari case, where villages that were Islamic  strongholds were attacked in Lampungi (Warman Adam : 2008, 13)
Bahkan  terdapat  kelompok –  kelompok  tertentu  yang  menjadi  sasaran  kekerasan dari  “kekuasaan”.  Bukan  saja  “kriminal”  akan  tetapi  kelompok  dengan  paham
tertentu  bisa  menjadi  sasaran  kekuasaan.  Namun  sepanjang  sejarah  Indonesia pelanggaran  HAM  yang  termanifestasi  dalam  kekerasan  politik,  setidaknya  tercatat peristiwa seperti G 30 S PKI 1965, kasus hilangnya aktivis mahasiswa yang marak sekitar  tahun  1996-1997,    tragedi  Trisakti  Mei  1998  atau  apa  yang  saat  ini  marak tindakan pelanggaran HAM dengan bentuk latar belakang agama dan keyakinan.
Kondisi –  kondisi  tersebut  jelas  merupakan  satu  isyarat  kebutuhan perundangan nasional yang bersubstansi HAM. Hingga munculah beberapa produk perundangan  yang  bersubstansi  HAM  seperti  TAP  MPR  nomor  XVII/MPR/1998 sebagai  piagam  HAM,  UU  no  39  Tahun  1999  tentang  HAM  dan  UUD  1945 Amandemen  II  yang  memuat  HAM  dalam  pasalnya.  Ketiga  produk  tersebut menunjukan  pula  bahwa  instrument  hukum  mengenai  HAM  pada  tataran  nasional relatif lengkap, disamping berbagai ratifikasi konvensi internasional. Sebagai produk perundangan  ketiganya  tidaklah  murni  ataupun  hanya  bersumber  pada  sumber hukum  asli  nasional  seperti  Pancasila  maupun  UUD  1945.  UU  39/1999  sebagai produk yang khusus membicarakan HAM diakui bahwa,
Kategorisasasi  hak –  hak  didalamnya tampak merujuk pada  instrumen  –  instrumen internasional  hak  asasi  manusia,  seperti  Universal  Declaration  of  Human  rights, International  Covenan  on  Civil  and  Political  Rights,  International  Covenan  on Economic,  Social  and  Cultural  Rights,  International  Convention  on  Rights  of  Child dan  seterusnya.  Dengan  demikian  boleh  dikatakan  Undang –  Undang  ini  telah mengadopsi  norma –  norma  hak  yang  terdapat  didalam  berbagai  instrumen  hak asasi manusia internasional tersebut (Smith, Hosmaelingen et.all : 2008, 133)
Pengaruh  dari  berbagais  sumber  hukum  internasional  tersebut,  makin  memperkuat indikasi bahwa UU 39/1999 tentang HAM dipengaruhi pula oleh berbagai pemikiran HAM yang memang melekat di sumber-sumber hukum internasional tersebut.
Pada  UU  39/1999  terdapat  kecenderungan  pengaruh  berbagai  aliran  HAM atau  pandangan  HAM  yang  berkembang  sampai  dengan  saat  ini.  Bisa  terlihat seperti pada Bab II pasal 4 yang menyatakan
“Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kebebasan  pribadi,  pikiran  dan  hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan  persamaan  dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan apapun dan oleh siapapun ” .
Pasal  ini  dengan  jelas  menunjukan  penekanan  pada  kebebasan  secara  individual, beragam  bentuk  hak  melekat  pada  diri  individu.  Pasal  4  tersebut  diatas  juga memperlihatkan  bahwa  hak –  hak  ini    berdasarkan  kebebasan  dan  hak  individu untuk  mengurus  diri  sendiri  oleh  karena  itu  juga  disebut  dengan  hak –  hak kebebasan  (Magnis  Suseno  :  1991,  126),hingga  terlihat  pengaruh  Liberal.  Pada bagian VIII pasal 43 ayat 1 menyatakan,
“Setiap  warga  negara  berhak  untuk  diplih  dan  memilih  dalam  pemilihan  umum berdasarkan  persamaan  hak  melalui  pemungutan  suara  yang  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang – undangan .
Pasal  tersebut  memperlihatkan  bahwa  siapapun  bisa  dipilih  untuk  menduduki  satu jabatan  dalam  negara  dan  pemerintahan.  Individu  bisa  memilih  siapapun  yang dikehendakinya untuk menduduki satu jabatan dalam negara ataupun pemerintahan,
Pasal ini tentu saja terlihat dekat dengan pandangan demokratis, yang memberikan peluang bagi invididu atau warga Negara berpartisipasi dalam pemerintahan.
Contoh  dalam  pasal –  pasal  UU  39/1999  tentang  aliran  HAM  adalah  hanya salah  satu  dari  berbagai  aliran  pemikiran  HAM  tersebut  relatif  banyak  serta berkembang,  seperti aliran generasi HAM (I,II dan III), ataupun berdasarkan “Barat dan Timur”. Konteks klasik seperti halnya Scot Davidson, membagi aliran teori  HAM dalam aliran hukum kodrati/hak kodrati, positivisme/utilitarianisme, anti- utilitarianisme,  realisme  hukum  dan  marxisme.(Scot  Davidson  :  1994,  36-54) Pandangan  tentang  aliran  HAM  juga  diberikan  oleh  Mashyur  Effendi  membagi beberapa aliran teori HAM dengan  menggunakan isitlah adalah “pandangan”  yaitu, pertama HAM  dalam  pandangan  paham  Liberalisme, kedua HAM  dalam pandangan/ajaran  Sosialis/Komunis  dan ketiga HAM  dalam  pandangan  Negara Dunia  Ketiga  (Effendi:  2005,  17-31/Effendi: 2007,  18-34). Teori tentang aliran  HAM juga  diberikan  oleh  Todung  Mulya  Lubis  yang  mengkategorisasi  aliran  setidaknya terbagi  dalam, Natural  Rights , Postivist  Theory,  Cultural  Relativist  Theory dan Marxist Doctrine and Human Rights .(Mulya Lubis : 1993, 15-19/ El Muhtaj : 2008, 5- 7)
Kategorisasi  berbagai  pasal  dan  ayat  yang  terdapat  dalam  UU  39/1999 membutuhkan  teori  maupun  konsep  yang  operasional.  Konsep  aliran  HAM  yang ditawarkan oleh Scot Davidson, Mashyur Effendi maupun Todung Mulya Lubis bisa dikatakan terlalu  besar  dan  tidak  operasional,  hingga  akan  sulit  untuk  diaplikasikan pada pasal/ayat UU 39/1999.    Pandangan ataupun aliran HAM yang bisa dikatakan cukup  operasional  adalah  diberikan  oleh  Franz  Magnis  Suseno,  yang  memiliki kelebihan disamping berupa konsep besar, disebutkan pula hak – hak secara riil. Hal ini  juga  mengartikan  bahwa  aliran  pemikiran  HAM  yang  diberikan  oleh  Magnis Suseno  bisa  operasional  ketika  dijadikan  alat  untuk  mengkategorisasi  sebuah perundangan seperti halnya UU 39/1999.
Tekanan  paham  liberal  adalah  asumsi  campur  tangan  minimal    struktur dalam kehidupan,  ataupun sebagai hak ini juga sebagai proteksi kehidupan  pribadi terhadap  campur  tangan  negara  dan  kekuatan-kekuatan  sosial  lainnya  (Suseno: 1991, 126). Model ini bisa ditunjukan secara jelas pada postulat Imanuel Kant bahwa dalam  masyarakat  rasional  yang  menentukan  nasib  mereka  sendiri  (Davidson  : 1994, 39).  Masyarakat rasional tentu saja dibangun oleh individu yang rasional pula serta  memiliki  kebebasan  untuk  merealisasikan  dirinya.  Pandangan  sangat  tegas tentang kebebasan diberikan oleh Jhon Stuart Mill,
Bahwa kebebasan berpikir dan bertindak akan mendorong perbaikan terus menerus dalam  kebahagiaan  umat  manusia.  Gagasan –  gagasan  yang  baik  akan mengalahkan  gagasan  yang  buruk,  cara –  cara hidup lebih baik  ditemukan melalui eksperimentasi  yang  hanya  dimungkinkan  dalam  sebuah  masyarakat  bebas…  ( Revicth And Thernstorn (ed.) : 2005, 117)
Pandangan  Mill  memperlihatkan  bahwa  perbaikan  dan  cara  hidup  yang  baik dilandasi  oleh  kebebasan –  kebebasan  dalam  banyak  hal,  sehingga  jaminan  akan kebebasan  menjadikan  landasan  utama  berbagai  proses  dalam  masyarakat berlangsung.  Dan tentu saja  bahwa kebebasan bukan saja sebagai hak tetapi juga sebagai  aspek  utama  atas  pelaksanaan  hak.  Pandangan  Hak  Asasi  Liberal  secara lebih  empirik  dan  rinci  adalah  1.Hak  untuk  hidup.  2.Hak  Keutuhan  Jasmani, 3.Kebebasan  Bergerak,  4.Kebebasan  untuk  memilih  jodoh,  5.  Perlindungan terhadap  hak  milik  (property  rights)  (Effendi  :  2005,  20)6.  Hak  untuk  mengurus
kerumahtanggaan  sendiri,  7.Hak  memilih  tempat  tinggal,  8.Hak  untuk  memilih pekerjaan,  9.Hak  atas  kebebasan  beragama,  10.Hak  untuk  mengikuti  suara  hati, 11.Kebebasan  berpikir,  12.Kebebasan  berkumpul  dan  berserikat,  13.  Hak  untuk tidak ditahan secara sewenang (Suseno : 1991, 126). Hak ini tentu saja berkembang pesat  dalam  konteks  masyarakat  “Barat”  abad  pertengahan  sampai  dengan  19, dimana masyarakat Barat tidak lepas dari kenyataan dan tantangan lingkungan yang cukup  berat  serta  pengalaman  hidup  dibawah  pemerintah  otoriter,  sentralisitis  dan diktaktor sehingga membentuk kultur yang individualistis (Effendi : 2005, 18).
Adapun HAM Demokratis berasumsi keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut  agar  rakyat  memerintahi  dirinya  sendiri  dan  setiap  pemerintah  berada  di kekuasaan rakyat  (Suseno :  1991,  127), dan terdapat  istilah civil supremacy dalam negara  dan  pemerintahan.  Disebut  Hak  Asasi  Aktif  karena  merupakan  hak  atas suatu  aktifitas  manusia,  yaitu  hak  untuk  ikut  menentukan  arah  perkembangan masyarakat(Suseno  :  1991,  127).  Bisa  dikatakan  bawah  hak  ini  juga  memberikan dasar bahwa individu berhak atas berbagai partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Bahkan dalam aliran ini juga melihat bahwa individu memiliki hak untuk mengontrol pemerintah. Dengan demikian posisi hak asasi demokratis ataupun aktif cukup  dinamis  mengikuti  seiring  hubungan  antara  pemerintah  dan  yang  diperintah. Hak ini juga secara tegas menyatakan bahwa tidak ada pemerintah yang sah kecuali berdasarkan  penugasan  oleh  rakyat  (pemerintah  sebagai  mandataris    rakyat) (Suseno : 1991, 127).
HAM  Demokratis  terdiri  atas:  1.Hak  memilih  wakil  dalam  legislatif,  2.Hak mengangkat pemerintahan, 3.Hak mengawasi pemerintahan, 4.Hak atas kebebasan pers,  5.Hak  membentuk  perkumpulan  politik.  (Budiarjo  :  1991,  126).Disamping konteks  pragmatis  seperti  hak –  hak  tersebut  diatas  Hak  asasi  demokratis  juga memberikan  dasar  bahwa  manusia  adalah  sama  derajatnya  dan  menentang anggapan  bahwa  ada  orang  atau  golongan  tertentu  yang  karena  derajat  atau pangkat  kelahiranya  mempunya  hak  khusus  untuk  memerintah  masyarakat  dan dengan demikian untuk menguasai Negara (Suseno : 1991, 127).
Lain  halnya  dengan  aliran  HAM  Positifistik.  Pemikiran  ini  menghasilkan  Hak Azasi  Positif.  Hak  ini  menuntut  pelayanan  dari  pemerintah  atau  negara  untuk memberikan suatu tindakan. Maksud dari tindakan adalah negara menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakatnya, maupun bentuk perlindungan hukum. (Suseno : 1991, 128) Tentu saja pelayanan tersebut dilakukan oleh institusi –  insitusi  sesuai  dengan  wewenang  yang  diemban. “Category  of  putative  human rights  which  require not  simply a prohibition on some infringement  of  a pre-existing libe rty, but the actual provision of goods, services or entitlements” (Robertson : 2004, 172).  Negara  atau  pemerintah  harus  menyediakan  berbagai  infrastruktur  atas kebutuhan  warganya.  Misal  negara/pemerintah  wajib  menyediakan  layanan  hukum yang  adil  bagi  setiap  warga  negaranya,  serta  jaminan  layanan  lainnya  seperti kesehatan dan pendidikan.
Kemudian  hak  asasi  positif  berdasarkan  anggapan  bahwa  negara  atau pemerintah bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan  dan  dipelihara  oleh  masyarakat  untuk  memberikan  pelayanan – pelayanan  tertentu  (Suseno  :  1991,  127).  Akibatnya  bahwa  hak  asasi  positif menuntut  satu  kondisi  bahwa  hak  ini  dibebankan  pada  negara  dalam  bentuk  tugas ataupun  kewajiban  yang  harus  diselenggarakan.  Negara  atau  pemerintah  dituntut aktif  untuk  memberikan  layanan  dalam  bentuk  apapun  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat,  hingga  hak  asasi  positif  menuntut  kehadiran  atau  campur  tangan negara untuk masyarakatnya. Dengan kata lain , while the holder of a positive right
is entitled to provision of some good or service .(Wenar : 2010) Hingga merupakan “a frequently  proposed  positive  right,  actually  demands  that  something  be  done;  the state  must  allocate  social  resources  in  such  a  way  as  to  make  the  right  effective” (Robertson : 2004, 172) .
Pada tingkat lebih operasional negara adalah berkewajiban dan bertanggung jawab atas sumber daya sosial sehingga beragam hak bisa berjalan.  Wujud hak ini berupa,  1.Hak  atas  perlindungan  hokum,  2.Hak  agar  pelanggaran  terhadap  hak – hak  tidak  dibiarkan,  3.Hak  jaminan  keadilan  atas  perkara  di  pengadilan,  4.Hak larangan tuntutan terhadap hukum yang berlaku surut, 5.  Hak persamaan di depan peradilan,  6.Hak  atas  persamaan  pelayanan –  pelayananan  publik,  7.Hak  untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan (Wenar : 2010).
Terakhir, tentang aliran HAM Sosial. Tekanan utama pada aliran pemikiran ini adalah  hak-hak  asasi  sosial,  dengan  asumsi  pada  kondisi  kaum  buruh  dalam melawan  borjuasi  untuk  memperoleh  hasil  kerja  yang  wajar  (Suseno  :  1991,  129). Hak asasi sosial jelas sekali dibangun konsep yang berbasiskan pemahaman bahwa kebebasan yang dijamin dalam hak – hak asasi manusia hanya dapat dipergunakan oleh mereka yang sudah terjamin kebutuhan dasarnya. Kebebasan seperti bergerak kebebasan untuk mencari pekerjaan tidak akan bisa dipergunakan ketika kebutuhan – kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Sebagai ilustrasi adalah “bagaimana orang buta huruf  dapat  mengambil  langkah –  langkah  untuk  memperjuangkan  haknya  di pengadilan? Mengisi formulir saja tidak bisa” (Suseno : 1991, 130).
Lebih jauh Marshall yang dikutip Patulny menyatakan bahwa “Social right as ranging from: „the right to a modicum of economic welfare and security to the right to share to the  full  in  the  social  heritage  and  to  live  the  life  of  civilized  being  according  to  the standards  prevailing  in  the  society” (Patulny  :  2005,  60)  Hak  asasi  sosial merefleksikan  tuntutan –  tuntutan  sosial  yang  ada  dalam  masyarakat,  sehingga mencerminkan  kesadaran  bahwa  setiap  anggota  masyarakat  berhak  atas  bagian yang  adil  dari  harta  benda  material  dan  kultural  bangsanya  dan  atas  bagian  yang wajar  dari  hasil  nilai  ekonomis  yang  terus-menerus  diciptakan  oleh  masyarakat sebagai  keseluruhan  melalui  sistem  pembagian  kerja  sosial  (Suseno  :  1991,  130). Operasionalisasi  dari  HAM  Sosial  adalah  1.Hak  jaminan –  jaminan    social,  2.Hak atas  pekerjaan.  3.Hak  atas  pilihan  tempat  pekerjaan,  4.  Hak  atas  pilihan  jenis pekerjaan, 5.  atas syarat – syarat kerja yang memadai, 6.Hak atas upah yang wajar, 7.  Hak  membentuk  serikat  pekerja  dengan  bebas,  8.Hak  atas  pendidikan.  9.  Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kultural masyarakat (Suseno : 1991, 130).
Aliran –  aliran  pemikiran  atau  pandangan  –  pandangan  tentang  HAM tersebut, seperti dicontohkan dalam beberapa pasal dalam UU 39/1999 menunjukan p engaruhnya.  Hal  ini  menarik  dan  menimbulkan  pertanyaan  “Bagaimana  berbagai aliran  pemikiran  HAM  terserap  dalam  UU  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia?  Perumusan masalah berikutnya adalah  aliran Pemikiran HAM apa yang paling  berpengaruh  dalam  dalam  UU  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia?

## A.1 METODA PENELITIAN
Menjawab  pertanyaan  tersebut  adalah  dengan  deskriptif  kualitatif,  penelitian “ is  one  in  which  the  inquirer  often  makes  knowledge  claims  based  primarly  on constructivist  perspectives  (i.e  the  multiple  meaning  individual  experiences  , meanings  socially  and  historical  construct,  with  intent  of  developing  a  theory    or patter n” (Creswel : 2003, 18). Penelitian ini juga digunakan pada obyek yang berada dalam  kondisi  yang  alamiah  (Sugiyono  :  2009,  1),  apa  adanya  dan  tanpa  adanya
pengkondisian obyek atau sasaran penelitian. Obyek yang merupakan fakta tersebut yang  merupakan  inti  dari  penelitian  deskriptif  menurut  Whitney  adalah  berupa pencarian  fakta  dengan  intepretasi  yang  tepat  (Nazir  :  1988,  63)  termasuk didalamnya studi perpustakaan dan documenter (Nazir : 1988, 65).
Dalam hal ini sasaran atau obyek yang dalam kondisi alamiah adalah teks – teks  pasal  dalam  UU  no  39/1999.  Hingga  teks –  teks pasal  dalam  UU  no  39/1999 sebagai sumber tertulis (Moleong : 1995, 113) akan digambarkan berdasarkan aliran – aliran pemikiran HAM. Untuk analisa atas pasal – pasal sebagai obyek penelitian menggunakan teknik hermeneutika , atau yang diartikan sebagai “ hermeneutics is a theory  that  deals  with  text  interpret ation” (Saidi  :  2008,  376) . Dalam  bahasa  yang lebih  sederhana  hermeneutika  dipahami  sebagai  penafsiran  tau  intepretasi.  Jelas apa yang kemudian ditafsirkan adalah teks atau hasil produk olah kata dari manusia dalam berbagai bentuknya.
Hermeneutical  sciences  will  yield  a  similar  result.  Suppose  we  can  converse  with actors of bygone ages or with members of alien cultures; let us further suppose that we are able to read the minds of these people (or their texts) and come to know what they really meant (or mean) (Heller : 1998, 191) .
Bahwa  pemikiran  yang  terdapat  dalam  diri  individu  bisa  dilihat  makna  dengan mengartikan  satu  teks  tertentu,  seperti  halnya  Undang –  undang.  Walaupun kemudian untuk memaknakan diperlukan aspek lain diluar teks tersebut yang dalam hal ini bisa dipahami sebagai konteks. Hingga berarti teks itu sendiri tentu saja tidak terbatas pada fakta otonom yang tertulis atau terlukis (visual), tetapi selalu berkaitan dengan konteks (Saidi : 2008, 377).
Kebutuhan  untuk  mengintepretasi  dan  mengkategorisasi  pasal-pasal  dalam UU 39/1999 maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut :
1.  Telah  disiapkan  obyek  atas  penafsiran,  yang  dalam  hal  ini  adalah  pasal ataupun ayat dalam UU no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
2.  Telah  disiapkan  konsep  sebagai  referensi  atau  dasar  penafsiran  yang dalam  hal  ini  adalah  aliran  HAM  yang  diberikan    Frans  Magnis  Suseno yaitu  HAM  Liberal,  HAM  Demokratis,  HAM  Positif  dan  HAM  Sosial. Keempat  aliran  tersebut  telah  sangat  operasional  yaitu  didalamnya terdapat hak – hak nyata sesuai dengan aliran.
3.  Obyek  penafsiran  dalam  hal  ini  pasal/ayat  dalam  UU  no  39/1999 disandingkan dengan referensi/dasar penafsiran (aliran HAM) untuk dilihat kecenderungan/kedekatan  dari  masing-masing  pasal/ayat  terhadap  aliran HAM.
Bagan 1 ALUR ANALISA Langkah 2
PASAL – PASAL UU NO. 39/1999
ALIRAN PEMIKIRAN – PEMIKIRAN HAM Pasal /ayat disandingkan dengan Aliran HAM, untuk ditafsirkan kecenderungan /kedekatan dengan salah satu atau lebih aliran HAM Pengelompokan atas pasal /ayat terhadap satu atau lebih aliran HAM Pengelompokan pasal/ayat sesuai dengn kecenderungan aliran HAM
kemudian dihitung dan diprosentase
4.  Kecenderungan  dari  masing-masing  pasal/ayat  terhadap  aliran  HAM dikelompokan  sesuai  dengan  kecenderungan/kedekatan  pada  salah  satu atau bahkan lebih dari aliran HAM tersebut.
5.  Berdasar  pengelompokan  tersebut,  dihitung  jumlahnya  kemudian diprosentase sesuai dengan jumlah yang didapat.
6.  Hasil  akhirnya  adalah  kategorisasi  berdasarkan  aliran  HAM  sekaligus prosentase  dari  jumlah  pasal  sesuai  dengan  kecenderungan  salah  satu atau lebih dari aliran HAM.

## B.  PEMBAHASAN
UU 39/1999 tentang HAM, menunjukan trend yang relatif menarik, dalam arti terdapat  bukti    dipengaruhi  lebih  dari  aliran  pemikiran.  Aliran  pemikiran  HAM  yang relatif  banyak,  dan  dalam  hal  ini  terbagi  menjadi  HAM  Liberal,  HAM  Demokratis, HAM  Positifistik  dan  HAM  Sosial  terlihat  cukup  tersebar  dalam  bergai  pasal  dan ayat.
Tabel 1 Aliran HAM dalam UU No. 39/1999 NO  ALIRAN PEMIKIRAN JUMLAH PASAL JUMLAH AYAT % PASAL/AYAT 1. 2. 3. 4. 5. HAM LIBERAL (HL) HAM DEMOKRATIS (HD) HAM POSITIFISTIK (HP) HAM SOSIAL (HS) NON ALIRAN 58 36 61 47 27 90 49 96 73 66 54,71/45,45 33,96/24,74 57,54/48,48 44,33/36,86 25,47/33,33
Total 106 Pasal/198 Ayat Sumber : diolah dari UU no 39/1999
Titik  penting  dari  apa  yang  terdapat  dalam  UU  39/1999  adalah  sebaran ataupun pengaruh dari masing – masing Aliran HAM yang terdapat dalam pasal dan ayat. Kategorisasi pasal ataupun ayat berdasarkan aliran HAM, merupakan hasil dari tafsir secara teoritik yang teraplikasi dalam pasal maupun ayat. Seperti diakui sejak awal  bahwa  aliran  HAM  merupakan  satu  instruments  untuk  melihat  berbagai substansi yang terdapat dalam UU 39/1999.
Berdasakan    Tabel  1  yang  merupakan  total  dari  keseluruhan  kategorisasi dalam    pasal  dan  ayat  menunjukan  trend  tersendiri.  HAM  Liberal  yang  hakekatnya merupakan  generasi  awal  dari  aliran  pemikiran  HAM  mengkategorisasi  pasal sejumlah  58  pasal  (54,71%)  dari  keseluruhan  jumlah  pasal  sebanyak  106.  Posisi tersebut menempatkan HAM Liberal pada urutan kedua hingga bisa ditarik assumsi bahwa  UU  no  39/1999  relatif  tidak  terlalu  Liberal.  Kondisi  ini  bisa  dipahami  ketika dalam  pembahasan  semua  fraksi  sepakat  bahwa  Pancasila  dan  UUD  1945  tetap merupakan  referensi  dan  sumber  hukum  atas  RUU  HAM.  Lebih  dari  itu  bahwa Pancasila  dan  UUD  1945  dalam  konteks  ini  betul –  betul  menjadi  penyaring  dari pasal – pasal yang ada sehingga menekan kecenderungan pengaruh HAM Liberal. Tabel  juga  menunjukan  bahwa  untuk  urutan  paling  berpengaruh  dalam  UU 39/1999  adalah  HAM  Positifistik,  yaitu  mengkategorisasi  sebanyak  61  pasal  atau 57,54% dan mensubtansi 96 ayat atau 48,48% dari seluruh pasal dan ayat. Kuatnya HAM  Positifistik  yang  menekankaan  aspek  peran  ataupun  layanan  Negara  dan perlindungan  hukum  bagi  individu    dan  warga  Negara,  bisa  dikatakan  relatif  wajar. Hal ini bisa dikaitkan secara suasana dan kondisi bangsa dan Negara di awal – awal reformasi, dengan posisi penegakan HAM yang relatif masih rendah. Maka agaknya
wajar  ketika  penekanan  dalam  pembahasan  lebih  menguatkan  pasal –  pasal  yang menempatkan  atau  menuntut  kehadiran  Negara  dalam  setiap  aspek  HAM.  Posisi Negara  atau  aparatnya  yang  dalam  sejarah  berhadapan  secara diametral dengan individu  atau  warga  Negara,  dalam  UU  HAM  ini  seolah  dibelokan  menjadi  garda terdepan dalam melayani kebutuhan penegakan HAM.
HAM  Positifistik  juga  beraspek  penegakan,  persamaan,  dan  perlindungan hukum  atas  individu.  Kuatnya  HAM  Positifistik  juga  memberikan  gambaran  bahwa Negara  harus  berada  dalam  posisi  utama  dalam  penegakan,  persamaan  dan perlindungan  hukum.  Hal  ini  hakekatnya  merupakan  reaksi  dari  buruknya  kondisi hukum nasional dan sekali lagi Negara harus berada dalam garda depan pula untuk memberikan perlindungan, persamaan dan penegakan hukum secara lebih adil dan terbuka sesuai dengan HAM. Urutan  ketiga  adalah  HAM  Sosial  yaitu  sebanyak 47  pasal  (44,33%)  dan  73  ayat  (36,86%).  HAM  Sosial  yang  berinti  pada  hak mendapatkan  kesejahteraan  dalam  berbagai  aspek  serta  jaminan  sosial  serta keikutsertaan  untuk  menikmati  komoditas  sosial  dan  kultural  bangsa  dan  Negara. Berdasarkan  posisi  tersebut  menunjukan  pula  HAM  Sosial  menjadi  titik  tersendiri, bahwa memang kesejahteraan dari individu dan warga negara merupakan satu hak yang harus didapatkan.
Temuan menarik berdasarkan tabel 1, adalah HAM Demokratis yang berada pada tingkat  terendah yaitu posisi keempat, atau hanya mengkategorisasi 36 pasal (33,96%)  dan  49  ayat  (24,74%).  Temuan  ini  bisa  menimbulkan  persepsi  ataupun pertanyaan,  apakah  HAM  Demokratis  yang  berinti  pada  hak –  hak  politik  individu dan  warga  Negara  tidak  menjadi  tekanan  utama  dalam  UU  39/1999.  Pertanyaan tersebut  agaknya  bisa  dihadapkan  dengan  temuan  pengaruh  HAM  Positifistik  yang begitu  kuat.  Diketahui  bahwa  HAM  Positifistik  menekankan  kehadiran,  peran  dan layanan  Negara  dan  pemerintah  maka  akibatnya  akan  mengecilkan  atau  menekan peran  individu  atau  warga  Negara.  Pada  batas  tertentu  peran  Negara  lebih  besar dan akan menekan hak – hak politik individu dan warga Negara.
Pada  UU  39/1999  secara  khusus  terdapat  satu  bab  yaitu  bab  III  yang membahas  tentang  HAM  dan  Kebebasan  Dasar  Manusia.  Bab  ini  menjadi  menarik untuk  dianalisis  dan  terdapat  temuan  berdasarkan  kategorisasi  HAM  seperti ditunjukan  tabel  2  Posisi  pada  Bab  III  ini  terbalik  bila  dibandingkan  pada  kondisi secara  umum  pengaruh  aliran  HAM.  Bila  secara  menyeluruh  pasal  dan  ayat  HAM Positifistik  paling  kuat  dibanding  HAM  Liberal  serta  lainnya,  maka  pada  bab  III justeru HAM Liberal menjadi paling kuat mengkategorisasi pasal dan ayatnya.
Tabel 2
Aliran HAM dalam Bab III HAM dan Kebebasan Dasar Manusia UU No. 39/1999
NO  ALIRAN PEMIKIRAN PASAL AYAT % PASAL/AYAT 1. 2. 3. 4. 5. HAM LIBERAL (HL) HAM DEMOKRATIS (HD) HAM POSITIFISTIK (HP) HAM SOSIAL (HS) NON ALIRAN 49 25 45 40 - 76 34 72 61 - 84,48/73,07 43,10/32,69 77,58/69,23 68,96/58,65 -

## Total  Pasal 58/104 Ayat
Sumber : diolah dari Bab III,  UU no 39/1999
HAM Liberal pada Bab III tercatat mengkategorisasi 49 pasal (84,48%) serta 76  ayat  (73,07%)  sedangkan  HAM  Positifistik  mengkategorisasi  45  pasal  (77,58)
serta  72  ayat  (69,23).  Tidak  berlebihan  bila  kemudian  didapatkan  pemahaman bahwa  untuk  bab  III  ini  yaitu  HAM  dan  Kebebasan  Dasar  Manusia  cukup  Liberal. Temuan  ini  agaknya  bisa  dianggap  konsisten  dengan  assumsi  bahwa  munculnya HAM adalah diawali oleh pemikiran Liberal.

## C.  PENUTUP
Dari  hasil  kajian  tersebut,  ada  beberapa  simpulan  yang  dapat  ditarik. Pertama,  adanya  kejelasan  akan  hak  individu  atau  warga  Negara  merupakan batasan bagi individu, kelompok, masyarakat, pemerintah maupun Negara atas hak – hak yang dimiliki. UU 39/1999 hakekatnya merupakan produk perundangan yang relatif spesifik  bersubstansi tentang HAM. Lahirnya UU 39/1999 bisa menjadi tolok ukur hubungan penguasa dengan yang dikuasai yang lebih jelas, dimana hak – hak yang dimiliki individu ataupun warga negara tersurat nyata dalam undang – undang. Kejelasan  akan  hak  individu  atau  warga  Negara  merupakan  batasan  bagi  individu, kelompok, masyarakat, pemerintah maupun Negara atas hak – hak yang dimiliki. Kedua,  pada  UU  39/1999,  aliran  HAM  yang  terdiri  dari  HAM  Liberal,  HAM Demokratis HAM Positifistik dan HAM Sosial relatif Nampak. Hal ini bisa dilihat dari sebaran  temuan  pada  pasal  dan  ayat,  yang  menggambarkan  empat  aliran  HAM tersebut.
Ketiga, berdasarkan keseluruhan kategorisasi Aliran HAM, maka yang paling berpengaruh  adalah  HAM  Positifistik  yaitu  mengkategorisasi  61(57,54%)  pasal  dan 96  ayat  (48,48%).  Urutan  kedua  adalah  HAM  Liberal  yang  mengkategorisasi  58 pasal  (54,71%)  dan    90  ayat  (45,45%),  sedangkan  HAM  Sosial  urutan  ketiga  yaitu terdapat pada 47 pasal (44,33%) dan 73 ayat (36,86). Untuk urutan keempat adalah HAM  Demokratis  mengkategorisasi  36  pasal  (33,96)  dan  49  (24,74%)  sedangkan yang  tidak  masuk  kategorisasi  adalah 27  pasal  (25,47%)  dan  66 ayat  (33,33).(lihat tabel  1).  Hal  ini  berarti  bahwa  UU  39/1999  menempatkan  Negara  atau  pemerintah sebagai  penanggung  jawab  utama  dalam  penghormatan,  perlindungan,  penegakan pelaksanaan serta jaminan atas HAM.
Keempat,  bahwa  pada  Bab  III  tentang  HAM  dan  Kebebasan  Dasar  Manusia UU  No.  39/1999,  komposisi  aliran  HAM  nya  mendudukan  HAM  Liberal  diurutan paling  banyak  mengkategorisasi,  disusul  HAM  Positifistik,  HAM  Sosial  dan  HAM Demokratis.  Bab  III  ini  bisa  dikatakan  konsisten  berdasarkan  judul  yaitu  HAM  dan kebebasan  Dasar  Manusia  maupun  temuan  kategorisasi  aliran  HAM,  terbukti  HAM Liberal cukup kuat. Hal ini sekaligus menunjukan pula bahwa pada aspek HAM dan Kebebasan  Dasar  Manusia  bisa  dikatakan  sangat  Liberal,  kondisi  ini  mengartikan pula  bahwa  berbagai  hak  atas  nama  kebebasan  berekspresi  cukup  bebas  seperti yang terjadi selama baik langsung atau melalui media.
Selain  simpulan  di  atas,  ada  beberapa  rekomendasi  yang  bisa  diberikan sebagaimana uraian berikut :
1.  Pada  UU  39/1999  menunjukan    bahwa  HAM  Demokratis  paling  sedikit mensubtansi pasal – pasal maupun ayat  – ayatnya. Dilain sisi kehidupan politik nasional  mapun  lokal  sangat    gegap –  gempita namun  terdapat  gejala  –  gejala pelanggaran  HAM  pada  bidang  ini.  Adanya money  politics ataupun  mobilisasi atas  satu  kelompok  dalam political  event ,  hakekatnya  membungkam  hak –  hak politik individu dan warga Negara. Untuk itu perlu penekanan pasal – pasal HAM Demokratis lebih ditegakkan
2.  UU 39/1999 menunjukan pengaruh kuatnya HAM Positifistik dalam pasal – pasal dan ayat – ayatnya. HAM Positifistik menekanan kehadiran/layanan Negara atau pemerintah terhadap individu atau warga Negara disamping persamaan hukum.
Namun  dalam  kenyataan  atau  kondisi  faktual  menunjukan  ketiadaan layanan/kehadiran  Negara  dan  persamaan  hukum  atas  terhadap  individu maupun    kelompok.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  masih  banyaknya  kejadian pelanggaran  HAM  baik  yang  bernuansa  horizontal  antar  kelompok  mayoritas – minoritas,  atau  bahkan  dilakukan apparatus Negara  terhadap  individu  ataupun kelompok  yang  seharusanya  mendapatkan  layanan  maupun  menikmati kehadiran Negara. Konteks ini memunculkan rekomendasi bahwa kehadiran/layanan Negara maupun persamaan hukum haruslah ditekankan.
3.  Kehadiran  UU  39/1999  sebenarnya  merupakan  dasar  penting  bagi  kehidupan HAM  Nasional,  namun  substansi  Undang –  undang  yang  dipengaruhi  oleh banyak  pemikiran  HAM  tidak memiliki  pasal  yang  mengatur  tentang  sanksi  atas satu pelanggaran HAM. Hingga undang – undang ini akan lebih banyak sebagai referensi  tertulis  dan  daya  dorong  dalam  penegakan,  perlindungan, penghormatan dan pelaksanaan HAM tentu saja sangat minimal.  Hingga pasal – pasal  yang  berisi  sanksi  atas  satu  pelanggaran  HAM  mutlak  diperlukan  yang berarti  Undang –  undang  39/1999  perlu  revisi,  dimana  dalam  revisi  tersebut memperhatikan  pula  HAM  Demokratis  demi  makin  bebas  dan  cerdasnya masyarakat dalam kehidupan politik.

## DAFTAR RUJUKAN
Budiarjo, Miriam. Dasar – Dasar Ilmu Politik (Jakarta : Gramedia, 1991) Creswell.  Jhon  W. Research  Design  :  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed  Methode Approaches (California : Sage Publication, 2003) Davidson, Scot. Hak Asasi Manusia (Jakarta: Grafiti, 1994) Effendi,  Masyhur. Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  &  Proses  Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM) (Bogor : Ghalia, 2005)
_________ HAM Dalam Dimensi Dinamika, Yuridis, Sosial, Politik (Jakarta ; Ghalia, 2007) Nazir, Moh. Metode Penelitian . (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988) Robertson, David. A Dictionary of Human Right. (London : Europe Publications, 2004) Sugiyono., Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2009) Suseno,  Frans  Magnis.  Etika  Politik  :  Prinsip –  prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern (Jakarta : Gramedia, 1991)

## Jurnal
Patulny, Roger. Sosial Rights And Social Capital ( Australian Review Public Affairs Volume 6, Number 1; November 2005 )
Saidi,  Acep  iwan. “Hermeneutika,  Sebuah  Cara  Untuk    Memahami  Teks”. Jurnal Sosioteknologi ITB Bandung, Edisi 13 Tahun 7, April 2008

## Makalah
Adam, Asvi Warman. The History of Violence and the State in Indonesia. CRISE WORKING PAPER No. 54 June 2008 page 13.

## Internet
http:// www.democracynow.org /2004/6/23/sudan_facing_worst_humanitarian_disaster_in (acessed 14/2/2011) Lef  Wenar., Rights ( First  published  Mon  Dec  19,  2005;  substantive  revision  Wed  Sep  8, 2010) http://plato.stanford.edu/entries/rights/ (acessed 30/5/2011)