## MEMPERKUAT DAYA SAING BISNIS DAN EKONOMI DALAM MENGHADAPI
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015
Oleh Lufthia Sevriana Dosen Tetap Program Studi Manajemen Unisba E-mail: lufthia.sevriana@gmail.com

## ABSTRAK
MEA  (masyarakat  ekonomi  asean)  memiliki  lima  pilar  utama, yakni Mobilitas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal.  Indonesia  sebagai  pemilik  jumlah  penduduk  tertinggi  di ASEAN sebaiknya mempersiapkan diri untuk  menghadapi  MEA dengan  menganalisis  peluang  MEA  dari  segi  lima  pilar  tersebut dan  mengevaluasi  kondisi  terkini  di  dalam  negeri  agar  dapat diketahui aspek mana saja yang perlu diperbaiki dan aspek mana saja  yang  potensial  untuk  lebih  dikembangkan.  Peningkatan volume ekspor dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pilar  mobilisasi  barang  Indonesia.  Perbaikan  kualitas  pendidikan adalah  salah  satu  upaya  jangka  panjang  untuk  menghasilkan sumber  daya  terampil  yang  lebih  berkualitas.  Hambatan  dalam peningkatan kualitas jasa dapat  dikurangi  dengan mempermudah sarana  dalam  bisnis  yang  bergerak  di  bidang  jasa  seperti memperbaiki infrastruktur di dalam negeri. Pemerintah juga dapat memperbaiki  pilar  investasi  dengan  cara  merevisi  kemudahan pihak  asing  dalam  menjalankan  usaha  di  Indonesia,  seperti  yang sudah  lama  dijalankan  oleh  Singapura.  Sementara  untuk  pilar mobilisasi arus modal, Indonesia sedang mengusahakan integrasi pada sektor keuangan agar dapat meminimalisir efek negatif dari derasnya  arus  modal  yang  biasa  terjadi  pada  penerapan  pasar bebas.
Kata Kunci: ASEAN, MEA, lima pilar

## I. PENDAHULUAN
Kebebasan  mobilitas  tenaga  kerja  terampil  sebagai  salah satu  konsep  dari  MEA  (Masyarakat  Ekonomi  ASEAN),  adalah poin  yang  paling  menjanjikan  bagi  Indonesia  yang  memiliki populasi  yang  besar  dengan  dibukanya  pasar  bebas  ASEAN  ini. MEA atau dalam Bahasa inggris disingkat dengan AEC ( ASEAN Economic Community ), akan diimplementasikan pada akhir tahun 2015  ini.  MEA  dideklarasikan  Pada  Konferensi  Tingkat  Tinggi (KTT) ke-13 di Singapura 20 November 2007.
Konsep  MEA  sebagai  penyatuan  seluruh  negara  anggota ASEAN,  adalah  pergerakan  bebas  dari  barang,  jasa,  investasi, tenaga  kerja  terampil,  dan  modal.    Sebelumnya,  pada  oktober tahun  2003  dalam Bali  Concord  II ,  MEA  ditetapkan  sebagai tujuan  integrasi  ekonomi  regional  dalam  kerangka  besar  Visi ASEAN 2020. Selain MEA, terdapat ASEAN Security Community dan The  ASEAN  Socio-Cultural  Community sebagai  dua  pilar dalam  bangunan  MEA  yang  ketiganya  diharapkan  berfungsi penuh pada 2020.
Berdasarkan  Kajian  Khusus  mengenai  MEA  pada  Tabloid Kontan  No.  15-XIX  Edisi  5-11  Januari  2015,Ada  empat  pilar tujuan  implementasi  MEA. Pertama, membentuk  pasar  tunggal dan  basis  produksi  regional. Kedua, membangun  kawasan berdaya  saing  tinggi. Ketiga, membentuk  kawasan  dengan pembangunan  ekonomi  merata. Keempat, menjadikan  ASEAN sebagai kawasan terintegrasi dengan ekonomi dunia.
Negara-negara pendiri ASEAN (ASEAN-5) yaitu Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  Singapura  dan  Thailand  memiliki pencapaian tersendiri atas kesiapan menghadapi MEA. Singapura adalah  negara  yang  paling  siap  menghadapi  MEA  dari  segi keterbukaan  ekonomi  dan  kesiapan  daya  saing.  Bank  Indonesia
(BI)  juga  mengakui,  Singapura  negara  yang  paling  siap menyambut  MEA  karena  menguasi  44,9%  ekspor  antar  negara atau intra-trade ASEAN .
Penilaian  tersebut    disebabkan  Singapura  memiliki  rasio perdagangan luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) paling tinggi  di  dunia, sekitar 400% rata-rata selama 2008-2011. Ini mencerminkan posisinya sebagai pusat hub atau transhipment utama  ASEAN.  Posisi  ini  akan  semakin  kuat  pasca  berlakunya MEA.
Tabel. 1.1. Intra-Trade ASEAN per Negara (%) DARI KE Indonesia  Malaysia  Filipina  Singapura  Thailand  Total Indonesia - 4,2 1,5 6,4 2,0 14,1 Malaysia 3,1 - 1,2 13,7 5,3 23,2 Filipina 0,2 0,8 - 1,5 0,8 3,4 Singapura 16,3 19,3 3,1 - 6,3 44,9 Thailand 2,9 4,8 1,9 4,7 - 14,3 Total 22,5 29,1 7,8 26,3 14,3 100 Sumber: ASEAN  Secretariat dalam  Tabloid  Kontan  No.  15-XIX  Edisi 5-11 Januari 2015
Malaysia  memiliki  daya  saing  dengan  fokus  pada  sektor wisata  kesehatan.  Thailand  sudah  bersiap  menghadapi  MEA dengan  mendirikan  banyak  pusat  kajian  bahasa  dan  budaya negara  anggota  ASEAN,  sosialisasi  konsep  dan  strategi menghadapi  MEA  dari  tingkat  desa  sampai  nasional.Bagi Indonesia,  terdapat  banyak  tantangan  dalam  menghadapi  MEA yang  menjanjikan  mobilitas  barang,  jasa,  investasi,  tenaga  kerja terampil,  dan  modal.  Makalah  ini  membahas  upaya  penguatan daya  saing  bisnis  dan  ekonomi  dalam  menghadapi  MEA  2015 dengan  menjelaskan  tantangan  dan  upaya  yang  dilakukan  untuk menjawab kesempatan yang dijanjikan MEA dalam hal mobilitas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal .

## II. PELUANG BAGI MOBILITAS BARANG, JASA, INVESTASI,  TENAGA  KERJA  TERAMPIL,  DAN MODAL

## 2.1 Peluang bagi Mobilitas Barang
Integrasi,  menjadi  kata  utama  dalam  memahami  konsep MEA.  Untuk  menghadapi  proses  integrasi,  Pelaku  bisnis Indonesia,  Infrastruktur,  dan  suprastruktur  baik  legal  maupun ekonomi,  harus  siap  menghadapi  MEA.  Penerapan  MEA  akan menjadikan  persaingan  di  berbagai  sektor  industri  di  Indonesia menjadi  lebih  kompetitif.  Pelaku  bisnis  di  Indonesia  yang kebanyakan adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), memiliki  kelebihan  dibandingkan  Pelaku  Bisnis  asing  dalam  hal pemahaman  kultur  Konsumen  Indonesia.  Pelaku  bisnis  lokal, akan  lebih  memahami  kultur  dari  konsumen  sehingga  dapat menggunakan  pendekatan  yang  sesuai  dengan  kultur  konsumen di Indonesia. Kendala yang masih sulit diatasi pengusaha UMKM adalah mengatasi persaingan dengan produk impor.
Peluang  bagi  Indonesia  juga  terdapat  dalam  kegiatan Ekspor  kepada  negara  anggota  ASEAN.  Banyak  produk Indonesia  yang  memiliki  daya  saing  tinggi,  oleh  karena  itu Indonesia  harus  melakukan  upaya  yang  terbaik  agar  terjadi peningkatan  ekspor  produk-produk  dengan  daya  saing  tinggi tersebut.  Untuk  itu,  kendala  yang  menghambat  upaya peningkatan  ekspor  harus  segera  ditangani.  Berdasarkan  data pada  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  nilai  ekspor  negara  kita sepanjang  Januari  hingga  Oktober  2014  lalu  turun  1,06% ketimbang  periode  yang  sama  di  2013  lalu  menjadi  US$  148,06 miliar.  Neraca  perdagangan  Indonesia  sepanjang  Januari  hingga Oktober juga mengalami defisit sebesar US$ 1,64 miliar.
Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diprediksikan masih belum  tinggi.  Tapi,  pemerintah  optimistis  bahwa  nilai  ekspor Indonesia  2015  nanti  bisa  mencapai  US$  192  miliar  atau  naik 4,17%  dari  target  pada  2014  yang  hanya  US$  184,3  miliar. Meskipun  Rupiah  terus  mengalami  penurunan  nilai,  pemerintah
berasumsi  bahwa    ini  adalah    kesempatan  untuk  memperkuat fondasi  untuk  meningkatkan  ekspor.  Pemerintah  mencanangkan peningkatan ekspor tahun ini sebesar 300%.
Pelaku bisnis merespon target tersebut dengan menyampaikan  masalah-masalah  yang  menghambat  peningkatan eskpor.  Masalah-masalah  yang  menghambat  peningkatan  ekspor adalah masalah yang terkait dengan masalah insentif yang sedang dibahas.  Kementrian  Perdagangan  harus  melakukan  kerja  sama dengan  Kementrian  Keuangan  untuk  mendapat  solusi  yang terbaik.  Insentif  setiap  industri  berbeda-beda.  Sejauh  ini Pemerintah  bisa  memberikan  kredit  penjaminan  ekspor  dengan bunga  di  bawah  bunga  komersial.  Lalu  ada  asuransi  ekspor  dan kemudahan-kemudahan dalam berproduksi di Indonesia.
Salah  satu  kendala  yang  menghambat  upaya  peningkatan daya saing produk dalam negeri adalah kelonggaran dalam aturan dan  proteksi  mobilitas  barang  impor.  Harga  yang  murah  dari produk impor tersebut, cenderung membuat konsumen mengesampingkan  mutu  baik  yang  dapat  mereka  peroleh  dari produk  lokal.  Banyak  juga  terjadi  kasus  dimana  produk  impor yang  dibeli  tidak  mencantumkan  standar  SNI  dan  tidak menggunakan Bahasa Indonesia pada manual penggunaannya.

## 2.2. Peluang bagi Jasa
Liberalisasi  pasar  jasa  saat  MEA  2015  dilaksanakan  pada dasarnya akan sangat menguntungkan bagi Indonesia karena akan terjadi  efesiensi  sektor  jasa  dalam  artian  adanya  peningkatan kualitas  jasa  itu  sendiri  dan  penentuan  biaya  kewajaran  bagi tenaga  kerja  yang  pada  akhirnya  akan  menciptakan  iklim  yang kompetitif  dalam  industri  jasa  sehingga  investor  akan  semakin tertarik  untuk  berinvestasi  di  sektor  ini.  Efesiensi  dalam  sektor jasa  akan  sangat  membantu  dalam  meningkatkan  kompetisi, produktivitas, dan pengembangan sektor jasa yang baru .
Pemerintah  pun  membantu  perencanaan  guna  menghadapi MEA  2015  ini,  salah  satunya  melalui  instrumen  kebijakan  yang tercantum  dalam  Undang-Undang  Perdagangan  dimana  dalam salah  satu  pasal  yaitu  pasal  21  disebutkan  bahwa  pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara  lain  bedasarkan  perjanjian  saling  pengakuan  secara bilateral atau regional. Pasal ini menjadi pasal yang strategis bagi pemerintah  khususnya  Kementrian  Perdagangan  karena  pasal  ini memberikan  dukungan  dan  perlindungan  bagi  Pemerintah  dan pihak-pihak  yang  berkecimpungan  di  sektor  jasa  dalam perundingan  kerjasama  dengan  negara  dalam  sektor  jasa, sehingga  diharapkan  sektor  jasa  dalam  negeri  bisa  diserap  juga oleh negara ASEAN, bukan kita saja yang menggunakan jasa dari negara lain.
Di  lain  sisi,  ASEAN  pun  pada  tahun  1995  sudah mengadopsi  AFAS  ( ASEAN  Framework  Agreement  on  Services ) yang  pada  dasarnya  adalah  menghilangkan  hambatan  dalam sektor  perdagangan  jasa  antar  negara  anggota,  perdagangan  jasa yang  dimaksud  dalam  AFAS  adalah  transportasi  laut  dan  udara, jasa  bisnis,  konstruksi,  telekomunikasi,  pariwisata,  finansial, kesehatan, dan logistik.

## 2.3. Peluang bagi Investasi
Saat MEA 2015 berlangsung, para investor asing akan lebih mudah  untuk  berinvestasi  di  negara-negara  ASEAN  sehingga akan menstimulus pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan  yang  lebih  besar.  Bagi  Indonesia,  hal  ini  menjadi peluang sekaligus tantangan, karena dilapangan ada beberapa hal yang justru akan menghambat masuknya investor asing saat MEA 2015.
Infrastruktur  transportasi  dan  energi  di  Indonesia  menjadi salah  satu  masalah  yang  justru  akan  menjadi  bumerang  bagi Indonesia.  Deputi  Bidang  Pengkajian  Sumber  Daya  UKMK,  I Wayan  Dipta  mengakui  bahwa  infrastruktur  di  Indonesia khususnya  transportasi  dan  energi  masih  lemah  sehingga
menimbulkan  biaya  ekonomi  yang  tinggi  (dikutip  dari www.swa.co.id), kondisi yang justru dihindari oleh investor. Oleh karena  itu,  dibutuhkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah  untuk memperbaiki  sektor  yang  bisa  dikatakan  vital  ini,  pemerintah sendiri  saat  ini  tengah  berupaya  melakukan  perbaikan  dan peningkatan  kualitas  pelabuhan  dan  bandar  udara  berstandar internasional, selain itu melalui PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) meningkatkan promosi investasi di bidang infrastruktur (Liputan 6.com).
Masalah  kesiapan  para  pelaku  bisnis  khususnya  UMKM menjadi  salah  satu  isu  yang  patut  menjadi  perhatian  pemerintah. Karena  masih  banyak  diantara  pelaku  bisnis  yang  belum  siap untuk  berkompetisi  dalam  segi  harga,  kualitas,  dan  mental sehingga  justru  dengan  akan  datangnya  MEA  2015  ini  malah menjadi  ancaman  bagi  beberapa  pelaku    bisnis.  Oleh  karena  itu, pemerintah  perlu  melakukan  pembinaan  dan  pengembangan kualitas  SDM  khususnya  pelaku  bisnis  agar  saat  MEA  2015 dilaksanakan  mereka  sudah  siap  untuk  berkompetisi  dengan pelaku bisnis dari negara lain.

## 2.4. Peluang bagi Mobilitas Tenaga Kerja Terampil
ILO  ( International  Labor  Organization )  memprediksi bahwa  MEA  2015  dapat  meingkatkan  kesejahteraan  600  juta masyarakat  ASEAN.  Rincian  ILO  mengenai  hal  ini  dijelaskan sebagai berikut:
1. Permintaan tenaga kerja profesional naik sebesar 41% atau sekitar 14 juta
2. Permintaan  tenaga  kerja  kelas  menengah  naik  sekitar  22% atau sekitar 38 juta
3. Permintaan tenaga kerja kelas bawah naik sekitar 24% atau sekitar 12 juta.
Menghadapi MEA 2015, Indonesia masih harus meningkatkan  kualitas  tenaga  kerjanya.  Data  sensus  penduduk menunjukkan  bahwa,  pendidikan  tertinggi  sekitar  64%  dari pekerja  Indonesia  adalah  SMP,  SD,  dan  tidak  tamat  SD.
Kemampuan  berbahasa  asing,  terutama  bahasa  inggris,  yang dimiliki Tenaga Kerja Indonesia juga belum merata

## 2.5. Peluang bagi Mobilitas Modal
Saat MEA 2015 berlangsung nanti, arus modal di Indonesia akan  menjadi  lebih  bebas  sehingga  akan  mendukung  efesiensi transaksi keuangan untuk pembiayaan pembangunan, perdagangan  internasional,  pengembangan  sektor  keuangan sehingga  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.
Namun, arus modal yang lebih bebas ini mempunyai sisi negatif, diantaranya : 1. Dapat mengakibatkan pembalikan arus modal yang tiba-tiba
2. Meningkatnya permintaan domestik
3. Tekanan inflasi
4. Konsentrasi aliran modal ke negara tertentu yang memberikan
keuntungan lebih
5. Meningkatnya penyelewengan pajak.
Pembalikan  arus  modal  yang  tiba-tiba  dan  peningkatan permintaan  domestik  merupakan  wujud  ketidakstabilan  ekonomi yang  kemungkinan  besar  dapat  terjadi  saat  MEA  2015 berlangsung,  pada  akhirnya  ketidakstabilan  ini  akan  memicu inflasi  yang tinggi,  sebagaimana  yang kita tahu  diantara anggota ASEAN, Indonesia memiliki laju inflasi yang paling tinggi.
Selain  itu,  dengan  makin  bebasnya  arus  modal  saat  MEA 2015,  kemungkinan  akan  terjadi  konsentrasi  modal  di  negara tertentu,  karena  tidak  bisa  kita  pungkiri  akan  ada  pihak-pihak tertentu  dari  masing-masing  negara  yang  memanfaatkan  kondisi pasar  bebas  ini  untuk  memperoleh  keuntungan  yang  sebesar- besarnya.  Kondisi  ini  akan  sangat  menghancurkan  ekonomi Indonesia apabila seandainya pemerintah dan pihak-pihak terkait tidak mempunyai landasan hukum dan strategi guna membentengi kondisi yang disebutkan diatas.
Tindakan  Penyalahgunaan  pajak  akan  makin  sering  terjadi saat MEA 2015 nanti, karena arus modal makin bebas dan aturan- aturan  makin  di  permudah.  Yang  menjadi  kekhawatiran  banyak kalangan adalah apakah instansi pemerintah khususnya dalam hal ini Dirjen Pajak mampu mendeteksi semua pajak yang masuk dan keluar saat MEA 2015 berlangsung?, hal ini perlu dievaluasi oleh pemerintah  agar  nanti  saat  MEA  berlangsung,  dampak-dampak negatif  dalam  sektor  permodalan  dapat  diminimalisir  sehingga menguntungkan  sektor  keuangan  dalam  negeri,  para  pelaku industri dan pemerintah.
Indonesia  beserta  negara-negara  anggota  ASEAN  lainnya sedang  berusaha  membuat  strategi  di  sektor  keuangan  guna mengatasi  dampak  negatif  dari  MEA  2105  sendiri,  diantaranyan membuat  integrasi  sektor  jasa  keuangan. The  Boston  Consulting Group (BCG)  menganalisa  ada  beberapa  hambatan  dalam melaksanakan  integrasi  sistem  keuangan  tersebut  diantaranya heterogenitas kerangka regulasi tiap negara seperti contoh ketika
Bank  Mandiri  akan  melakukan  ekspansi  di  Malaysia  yang terhambat  oleh  persyaratan  modal  yang  nilainya  10  kali  lebih besar  daripada  standar  Indonesia.  Untuk  mengatasi  hambatan- hambatan  yang  ada  BCG  memberikan  beberapa  solusi diantaranya dengan membuat model Aliansi ASEAN, membangun  infrastruktur  biro  kredit  bersama,  membentuk lembaga  pemeringkat  utang  bersama,  membebaskan  aliaran data/ off-shoring, serta  menstandarisasi  tata  nama,  dokumentasi, dan infrastruktur bersama (dikutip dari www. Bisnis.com)

## III. PEMBAHASAN UPAYA MEMPERKUAT
DAYA SAING BISNIS DAN EKONOMI DALAM
MENGHADAPI MEA 2015

## 3.1 Peningkatan daya saing Barang
Semua  sektor  industri  memiliki  peluang  yang  sama  untuk meningkatkan  volume  ekspor.  Akan  tetapi,  harus  dilakukan inovasi  dari  potensi  itu  bisa  dijadikan  suatu  barang.  Barang  itu harus  mempunyai  nilai  tambah,  bukan  hanya  sekedar  barang
mentah.  Kementrian  Perdagangan  saat  ini  sedang  berusaha meningkatkan  pendapatan  dari  sektor  industri  manufaktur  dalam rangka mengubah komposisi pendapatan menjadi non-migas 35% dan  manufaktur  65%.Pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementrian Perindustrian  saat  ini  sedang  mengupayakan  Indonesia  terus menjadi  basis  produksi  bagi  perusahaan  otomotif,  dengan memanfaatkan  pasar  domestik.  Insentif  lainnya,  pembangunan Infrastruktur,  pembangkit  listrik  35.000  megawatt  (MW),  jalan, dan pelabuhan.
Peningkatan  daya  saing  ekonomi  dan  bisnis  juga  terlihat dari  volume  ekspor  suatu  negara.  Semakin  tinggi  volume ekspornya,  negara  lain  akan  melihat  negara  kita  sebagai  negara yang  aktif dan produktif dalam menghadapi  MEA 2015. Berikut ini adalah pernyataan dari Menteri Perdagangan yang dikutip dari Tabloid Kontan No. 15-XIX Edisi 5-11 Januari 2015:
1. Kementrian Perdagangan akan melakukan rapat kerja dengan mengundang  menteri  koordinator  perekonomian  dan  menteri perindustrian,  seluruh  atase  perdagangan  Kedutaan  Besar Indonesia  termasuk  dengan  dinas  perdagangan  dari  semua daerah mulai dari provinsi, kabupaten, hingga kota. Rapat ini bertujuan  untuk  membuat  perencanaan  ekspor  nasional  di 2015.
2. Permasalahan  yang  dihadapi  perdagangan  internasional  akan disampaikan  oleh  para  atase  perdagangan    kemudian  akan dimotivasi  untuk  bisa  melihat  potensi  pasar  lalu  membuka pasar di masing-masing negara tempatnya bertugas.
3. Atase  perdagangan  dan Indonesian  Trade  Promotion  Center (ITPC) yang berada di luar negeri harus membantu pengusaha mendapatkan pasar ekspor dengan menjadi sales bagi produk- produk  Indonesia.  Lalu,  melakukan  promosi  perdagangan yang  tepat  di  negara-negara  yang  membutuhkan  produk Indonesia yang memiliki daya saing tinggi.
4. Membentuk  Koalisi  Promosi  Nasional  untuk  menyatukan visi-misi  promosi  yang  selama  ini  terpecah  di  berbagai lembaga.  Tujuannya  adalah  sebagai  forum  koordinasi  antar kementrian  terkait  dengan  upaya  menciptakan  produk Indonesia yang unggul di pasar global.
5. Menyusun  formulasi  langkah  strategis  yang  berasal  dari masukan pelaku bisnis di Indonesia.
6. Untuk memenuhi  berbagai  insentif  yang diminta  para pelaku bisnis,  Kementrian  Perdagangan  bekerja  sama  dengan Kementrian Perindustrian guna menyusun daftar insentif yang bisa  diberikan  dan  kemudian  mendiskuskannya  dengan menteri keuangan.
Kementrian  perdagangan  harus  mengoptimalkan  kebijakan anti- dumping , anti-subsidi, pengamanan perdagangan ( safeguard ), tata niaga, kebijakan bea masuk sebagai upaya untuk menjaga  agar  produk  impor  tidak  mengganggu  pasar  produk lokal. Untuk menjaga ketersediaan barang, kestabilan inflasi, dan harga  tetap  dapat  dijangkau  masyarakat,  harus  dilakukan pemantauan  keseimbangan  antara demand dan supply .  Metode yang  digunakan  untuk  pemantauan  tersebut  adalah  sistem monitoring harga barang harian dan program intervensi tertentu.
Barang  impor  yang  membuat  para  pengusaha  UMKM resah, dapat diatasi dengan memberikan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan. Untuk meningkatkan daya saing produk, desain yang  kreatif  dalam  pengemasan  produk  dapat  menjadi  solusi. Desain  yang  menarik  ditambah  dengan  produk  yang  berkualitas akan  membuat  konsumen  berfikir  ulang  sebelum  memutuskan membeli produk impor.
Berikut  ini  adalah  strategi  untuk  memberi  nilai  tambah berupa  desain  yang  unik  dalam  pengemasan  produk  UMKM, yang  diusulkan  oleh  Menteri  Perdagangan  yang  dikutip  dari Tabloid Kontan No. 15-XIX Edisi 5-11 Januari 2015:
1. membentuk  pusat  desain  sebagai  pusat  kajian  strategis  dari desain  dalam  mendukung  industri,  jasa,  dan  misi  pencitraan negara.
2. meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  desainer  melalui peningkatan  kualitas  pendidikan  desain,  memperbanyak sekolah  desain,  dan  pemantapan  kurikulum  yang  sesuai dengan kebutuhan industri.
3. Serta,  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  atas produk  yang  dihasilkan,  agar  bisa  terus  mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi produk.
Mengenai perlindungan konsumen terhadap risiko pembelian produk impor, pemerintah harus melakukan penertiban dengan  melakukan  operasi  pasar.    Produk  impor  tersebut  akan ditarik  hak  edarnya  jika  tidak  menggunakan  label  SNI  (Standar Nasional  Indonesia) dan  manual  penggunaannya tidak berbahasa Indonesia.

## 3.2. Peningkatan daya saing Jasa
Agar  dapat  mengukur  kemampuan  Indonesia  dalam menghadapi  MEA  di  bidang  jasa,  ada  baiknya  dilakukan pengukuran  liberalisasi  jasa.  Pengukuran  liberalisasi  jasa  sudah dilakukan  pada  penelitian-penelitian  terdahulu  mengenai  pasar bebas.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  konversi  data kualitatif  yang  berasal  dari  berbagai  peraturan  yang  berlaku  di sektor jasa.
Fokus  dalam  pengukuran  tersebut  adalah  pemberian peringkat atas faktor hambatan pada Sektor Jasa. Semakin tinggi nilai  peringkatnya,  berarti  semakin  besar  hambatan  yang  akan dihadapi  sektor  jasa  pada  faktor  tertentu.  Studi  ini  pernah dilakukan  oleh  Ochiai,  Ryo  (2006)  yang  membuat  indeks  atas faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  perdagangan  jasa penerbangan penumpang bilateral.

## 3.3. Peningkatan daya saing Investasi
Sejak  awal  era  80,  FDI  ( Foreign  Direct  Investment )  atau PMA  (Penanaman  Modal  Asing)  telah  dilakukan  oleh  ASEAN. PMA  sempat  tersendat  karena  krisis  ekonomi  1998  karena  daya tarik  negara-negara  yang  mengalami  krisis  menurun.  Untuk mengatasi  presentasi  FDI  yang  lebih  banyak  dilakukan  oleh negara  non-ASEAN,  Indonesia  hendaknya  memberikan  insentif
yang  menarik  bagi  sesama  negara  ASEAN  agar  tingkat ketergantungan antar negara ASEAN bertambah.
Nilai  angka  ketergantungan  antar  negara  ASEAN  yang akan memperkuat kerja sama ekonomi antar negara ASEAN dan pada  akhirnya  meningkatkan  presentasi  FDI  di  masing-masing negara.  Sampai  2007,  Kebijakan  investasi  yang  dijalankan  oleh Indonesia adalah 40 sampai dengan 95% untuk kepemilikan asing ,akan  tetapi  Investasi  berupa  kepemilikan  Indonesia  atas perusahaan asing (FDI keluar), diberi keterangan “bebas” (Tabel ketentuan akses pasar di ASEAN, Bank Indonesia:2008).
Kepemilikan asing dengan porsi yang cukup besar tersebut, membuat  beberapa  sektor  jasa  dalam  negeri  dirugikan.  Banyak dari  perusahaan  asuransi  dan  bank  yang  sedang  mengupayakan untuk  meminta  revisi  atas  kebijakan  tersebut  karena  membuat hasil  pendapatan  pada  beberapa  instansi,  tidak  berputar  di Indonesia,  melainkan  di  negara  asing.  Oleh  sebab  itu,  untuk meningkatkan  daya  saing  dalam  hal  Investasi,  sebaiknya  FDI keluar  lebih  jelas  angkanya,  tidak  hanya  ditentukan  “bebas” karena  hal  tersebut  lebih  menguntungkan  pihak  asing  daripada Indonesia.

## 3.4. Peningkatan daya saing Tenaga Kerja Terampil
Pada  tahun  2010  dalam  program  DetikNas  yang  diketuai Presiden,  Indonesia  sudah  menetapkan  program  e-Pendidikan. Program  tersebut  memungkinkan  pemerintah  dapat  mengakses segala  informasi  yang  berhubungan  dengan  dunia  pendidikan. Akan  tetapi  program  ini  tidak  disertai  dengan  Pelatihan  IT  yang memadai  bagi  para  praktisi  pendidikan,  terutama  pada  tingkat Sekolah Dasar.
Banyak  dari  kalangan  guru  yang  juga  memiliki  jabatan dalam  struktur  organisasi  sekolah,  mengalami  kesulitan  dalam memahami  cara  untuk  menginput  data  yang  dimonitor pemerintah  pusat.  Sebagai  contoh,  dalam  penginputan  laporan penggunaan  dana  BOS  (Bantuan  Operasional  Sekolah)  per
triwulan sering terjadi salah input data. Hal ini dapat diantisipasi dengan  adanya  penataran  cara  penggunaan  IT  dalam  dunia pendidikan  secara  berkala  yang  diadakan  oleh  Dinas  Pendidikan Pusat.
Peningkatan  keterampilan  juga  menjadi  solusi  untuk memaksimalkan  potensi  SDM  Indonesia.  Indonesia  dapat mencontoh  Thailand  yang  sudah  memiliki  pusat  bahasa  untuk mempelajari  berbagai  bahasa  negara  anggota  ASEAN  agar  siap menghadapi  MEA  2015.  Selain  kemampuan  bahasa  Inggris  dan kemampuan  bahasa  negara  ASEAN,  keterampilan  dalam berbagai  sektor  industri  juga  dapat  ditingkatkan.  Tentunya  perlu kerja sama dan komitmen kuat dari Kementrian yang terkait agar pelaksanaan  pelatihan-pelatihan  yang  dibutuhkan  tersebut berjalan dengan terarah dan tepat sasaran.

## 3.5. Peningkatan daya saing Modal
Hal  positif  yang  akan  dirasakan  dengan  adanya  MEA adalah  kemungkinan  adanya  aliran  modal  yang  besar  ke  kas negara.  Akan tetapi  tetap menjadi  kewajiban kita untuk  menjaga agar  aliran  modal  yang  masuk  dan  keluar  tetap  dapat  dikelola dengan  baik.  Kawai  dan  Takagi  (2003)    menyebutkan  bahwa salah satu tujuan utama atas pemberlakuan kontrol modal adalah sebagai  instrumen  untuk  mengelola  sistem  keuangan  domestik untuk  mengelola  sistem  keuangan  domestik  dalam  masa  transisi menuju integrasi pasar keuangan global.
Agar  ketentuan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  efektif, kebijakan  dalam  implementasi  arus  modal  harus  memperhatikan sistem manajemen makroekonomi dan ketersediaan infrastruktur. Contoh  untuk  kebijakan  aliran  modal  masuk  adalah  dengan menyimpan sebagian dana yang masuk pada Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1. Kesimpulan
MEA  adalah  pekerjaaan  rumah  yang  sangat  penting  bagi seluruh  komponen  masyarakat  Indonesia.  Oleh  sebab  itu dibutuhkan  kerja  sama  antar  beberapa  kementrian,  seperti kementrian  perdagangan  dan  kementrian  keuangan  dalam  hal insentif  produksi.Pemerintah  harus  kompak  dalam  menyusun strategi  guna  menghadapi  MEA  2015  ini.  Selain  itu  pula, dibutuhkan  kerjasama  dan  koordinasi  yang  harmonis  antara pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait  termasuk  masyarakat Indonesia dalam menciptakan strategi ketahanan produk dan jasa dalam negeri, membangun sumber daya manusia yang kompeten, dan  membangun  infrastruktur  serta  sarana  dan  prasarana  yang mendukung lalu lintas perdagangan .

## 4.2. Saran
Dalam  hal  peningkatan  daya  saing  barang,  Indonesia  bisa melakukan  peningkatan  volume  perdagangan  dengan  cara  dan strategi    yang  telah  dirumuskan  oleh  Kementrian  Perdagangan. Untuk  mengatasi  banyaknya  barang  impor  yang  masuk,  dapat diatasi  dengan  memberikan  nilai  tambah  bagi  produk  yang dihasilkan  oleh  UMKM  lokal.  Untuk  meningkatkan  daya  saing produk,  desain  yang  kreatif  dalam  pengemasan  produk  dapat menjadi  solusi.  Desain  yang  menarik  ditambah  dengan  produk yang berkualitas akan membuat konsumen berfikir ulang sebelum memutuskan membeli produk impor.
Untuk mendorong laju investasi, Indonesia bisa mencontoh Singapura.  Berikan  insentif  pajak  dan  non  pajak  untuk  badan usaha  yang  beroperasi  di  Indonesia  sehingga  investor  tertarik untuk  berinvestasi.  Investasi  juga  dapat  dilakukan  dalam  bidang riset  dan  pengembangan  yang  manfaatnya  akan  dirasa  beberapa tahun ke depan. Perbaikan kebijakan dalam hal kepemilikan asing di Indonesia juga harus dilakukan agar lebih menguntungkan bagi Indonesia.
Dari  segi  peningkatan  daya  saing  tenaga  kerja  terampil, Indonesia  dapat  melanjutkan  program  pelatihan  dan  penataran yang  diperlukan  praktisi  pendidikan  dan  tenaga  kerja  potensial juga  membuat  program  pelatihan  keterampilan  baru  yang memiliki  relevansi  dengan  kebutuhan  keterampilan  yang dibutuhkan  MEA  2015.  Terakhir,  dari  segi  peningkatan  daya saing modal, Indonesia dapat menerapkan manajemen arus modal masuk dan arus modal keluar dengan evaluasi secara berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bank  Indonesia.  2008.  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA) 2015  “Memperkuat  Sinergi  ASEAN  di  tengah  kompetisi global”. Jakarta: PT. Elex Gramedia Komputindo

## Artikel Koran
Kuncoro,  Mudradjad.  2007.  “Indonesia:  Pemain  atau  Penonton AEC?”. Seputar-Indonesia, 26 November 2007
Hadian,  Amal  Ihsan.  2015.  “MENYAMBUT  MEA  2015:  Dari Insentif  Pajak  sampai  Belajar  Bahasa  Inggris-Singapura, Malaysia,  dan  Thailand  sudah  siap  menyambut  MEA”. Tabloid Kontan, 5-11 Januari 2015
Siringoringo,  Lamgiat.  2015.  “Rachmat  Gobel,  Menteri Perdagangan:  Indonesia  Harus  Agresif  Menyerang  Pasar ASEAN”. Tabloid Kontan, 5-11 Januari 2015

## Artikel Internet
Adila, Raisa. “Penyelewengan Pajak Lebih Terbuka Saat Pasar Bebas 2015?”. 09 November2014.http://economy.okezone.com/read/2014/11/09/ 320/1063022/penyelewengan-pajak-lebih-terbuka-saat-pasar- bebas-2015

## Sujono, T Hardi.”Peluang dan Hambatan Indonesia dalam AEC
2015”. 15 November 2013.http://citizen6.liputan6.com/read/747106/peluang-dan- hambatan-indonesia-dalam-aec-2015
Triyudha, Angga. “AFTA, Peluang dan Tantangan Sekaligus Ancaman Bagi Indonesia pada 2015”. 02 Oktober 2013. http://patra.itb.ac.id/karya/kajian-strategis/afta-peluang-dan- tantangan-sekaligus-ancaman-bagi-indonesia-pada-2015.html
“Apa yang harus Anda ketahui tentang Masyarakat Ekonomi
Asean”. 27 Agustus 2014.http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/0 8/140826_pasar_tenaga_kerja_aec.html.
“MEA 2015, Peluang Sekaligus Tantangan”. http://www.kemenperin.go.id/artikel/9599/MEA-2015,- Peluang-Sekaligus-Tantangan.
“Pahami Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015”. http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/12/pahami- masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015
“Sektor Jasa juga Diatur dalam UU Perdagangan’. 13 Februari 2014. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fc80c5beb6f/sek tor-jasa-juga-diatur-dalam-uu-perdagangan
“Tantangan dan Peluang UKM jelang MEA 2015”. 1Januari 2014. http://swa.co.id/business-strategy/tantangan-dan- peluang-ukm-jelang-mea-2015