## AL-DZIKRA
Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra Volume 12, No. 1, Juni Tahun 2018, Halaman 1 - 20

## DIMENSI KONTEKSTUAL DALAM TAFSIR HIZBUT TAHRIR INDONESIA

## Marjan Fadil
STAI Nurul Iman Parung marjanfadil@gmail.com
Muhammad Ainun Najib IAIN Tulungagung muhammadainunajib@gmail.com

## Abstract
This article wants to show that Hizbut Tahrir Indonesia as Islamic political  movement  not  only  understand  al-Qur’an  literally  but also contextually, by watching their actions. This is an objection to the opinion that the radical movement always understand  the religious  texts  literally.  This  article  uses  any  Taqiyyuddin  an- Nabhani’s  writings  and  other  Hizbut  Tahrir  thinker  as  prime resources.  From  this  research  proved  that  generally  HTI understands the text of Qur’an and hadith literally, but in the case of khilafat concept, they understand it contextually.

## Abstrak
Tulisan  ini  ingin  menunjukkan  bahwa  Hizbut  Tahrir  Indonesia (HTI)  sebagai  sebuah  gerakan  Islam  yang  lebih  kepada  aliran politik  di  Indonesia  tidak  hanya  memahami  al-Qur’an  secara tekstual,  namun  juga  melihat  dari  sisi  kontekstual  dengan  aksi- aksi  yang  mereka  lakukan.  Hal  ini  juga  membantah  anggapan bahwa  aliran  fundamentalis  Indonesia  seringkali  berorientasi
tekstual  dalam  memahami  teks-teks  keagamaan.  Tulisan  ini menggunakan  berbagai  karya  Taqiyuddin  al-Nabhāni  sebagai pendiri  Hizbut  Tahrir  dan  tokoh-tokohnya  yang  lain,  serta berbagai aksi-aksi yang mereka lakukan sebagai sumber primer. Dari  kajian  ini  ditemukan  fakta  bahwa  HTI  secara  umum menafsirkan  al-Qur’an  maupun  Hadis  secara  literal  teks,  akan tetapi  mereka  juga  menggunakan  penafsiran  kontekstual  dalam penerapan Khilafah.
Kata Kunci: Contextual, Tafsir, Hizbut Tahrir Indonesia.

## A. Pendahuluan
Tradisi penafsiran teks al-Qur’an sebenarnya telah dimulai semenjak  al-Qur’an  itu  ada.  Mengenai  hal  ini  al-Qur’an menjelaskan  bahwa  salah  satu  fungsi  Nabi  Muhammad  adalah sebagai  penjelas  al-Qur’an 1 .  Permasalahan  muncul  ketika perdebatan  terjadi  apakah  al-Qur’an  ditafsirkan  seluruhnya  atau tidak sedangkan Nabi Muhammad telah meninggal dunia pada masa itu  dan  di  sisi  lain  permasalahan  umat  yang  semakin  berkembang seiring  berkembangnya  Islam  ke  berbagai  daerah  menjadikan kebutuhan  penafsiran  al-Qur’an  juga  ikut  berkembang.  Sehingga menuntut  akan  adanya  pemahaman  yang  bisa  mengakomodasi problematika kehidupan sepanjang waktu.
Problematika  utama  dalam  dunia  tafsir  adalah  adanya kesenjangan  antara  produk  tafsir  yang  hadir  dan  kemudian dikonsumsi  oleh  masyarakat. 2 Salah  seorang  tokoh  tafsir  yang muncul berkaitan dengan pemahaman tafsir ini adalah Muhammad Abduh,  ia  mengkritik  penafsiran-penafsiran  klasik  yang  hanya berdebat  dalam  kajian  kebahasaan  dan  hukum  saja.  Hal  ini  pula menurut  penulis  merupakan  istilah  tafsir  yang  kemudian  muncul dengan istilah tafsir tekstual.
Disamping kegelisahan tersebut, usaha untuk mendialogkan al-Qur’an sebagai teks dengan masalah sosial kemanusiaan menjadi semangat tersendiri dalam kajian tafsir. Hal ini dikarenakan bahwa al-Qur’an yang meskipun turun pada masa lalu, namun mengandung nilai-nilai yang universal dan relevan untuk setiap zamannya ( ṣālih
1 Lihat QS. Al-Nahl [16]: 44.
2 Lilik Ummi Kaltsum, Mendialogkan Realitas dengan Teks (Surabaya: PMN, 2010), h. 1.
li  kulli  zamān  wa  makān ).  Berangkat  dari  ini  semua  tergambar bahwa al-Qur’an selalu terbuka terhadap penafsiran-penafsiran dan menerima  perbedaan  penafsiran. 3 Penafsiran-penafsiran  yang kemudian  muncul  pada  era  modern  diharapkan  bisa  menjadi penafsiran yang mampu menjawab kegelisahan masyarakat dengan memperhatikan konteks realitas masyarakat sekarang.
Beralih  dari  pandangan  terkait  dengan  pemahaman  teks keagamaan tersebut, muncul anggapan bahwa kekerasan-kekerasan panjang  hebat  di  berbagai  belahan  dunia  juga  disebut-sebut didalangi oleh sekte-sekte Islam yang dianggap berfikir konservatif. Tidak  jarang  dalam  beberapa  hal  masyarakat  dunia  seperti  Eropa dan Amerika menuduh Islam sebagai sebab utama di balik aksi-aksi kekerasan  tersebut.  Tuduhan  itu  secara  serampangan  mereka pahami melalui ajaran-ajaran Islam yang dianggap tidak relevan lagi terhadap ajaran demokrasi pada abad ini. Nicolaos Van Dam ( Duta Besar  Belanda  untuk  Indonesia )  jelas-jelas  menyebutkan  bahwa Islam dianggap sebagai agama yang dicap buruk di Belanda, hal ini dikarenakan  beberapa  hukum  dalam  Islam  seperti  potong  leher, potong  tangan,  hukuman  cambuk,  kebolehan  poligami,  menikahi gadis dibawah umur dan jihad dengan kekerasan. 4
Pada  perkembangan  selanjutnya,  terlepas  dari  benar  atau tidaknya  pemahaman  tersebut,  tekstualitas  penafsiran  keagamaan yang sering dituduh sebagai penyebab umat beragama menjadi lebih eksklusif  dan  lebih  keras  perlu  ditinjau  kembali  kebenarannya. Sehingga tidak menimbulkan kesan negatif bahwa penafsiran klasik atau  tradisional  itu  buruk  dan  penafsiran  modern  yang  terbaik. Contoh  yang  dikemukakan  oleh  Abdullah  Saeed  tentang pemahaman tekstualis atau tradisonalis adalah kelompok Salafi. Hal ini  dikarenakan  penafsiran-penafsiran  mereka  yang  cenderung hanya berkutat dikajian kebahasaan. Namun, terlepas dari itu semua M. Quraish Shihab juga berkomentar bahwa dalam menafsirkan al- Qur’an  seperti  ulama  salaf  tidak  sepenuhnya  benar  tetapi  dengan menghapus penafsirannya juga cenderung akan berdampak negatif. 5
3 U  Syafrudin, Paradigma  Tafsir  Tekstual  dan  Kontekstual:  Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 5.
4 Nicolas Van Dam, Islam dalam Pandangan Barat (Republika, 2009) 5 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 2009), h. 141.
Salah  satu  kelompok  Islam  yang  juga  berkembang  di Indonesia disamping Salafi adalah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). HTI  berkembang  pesat  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  organisasi yang  bergerak  demi  ajaran  Islam.  Mereka  menilai  bahwa  dunia Islam  saat  ini  mengalami  kemerosotan  hebat.  Meskipun  telah dilakukan berbagai upaya untuk membangkitkan Islam, hal itu tidak membuahkan  hasil  sama  sekali.  Mereka  beranggapan,  sebab kemunduran umat  Islam  ini tidak lain dikarenakan oleh lemahnya pemahaman umat terhadap Islam yang amat parah. menurut Hizbut Tahrir Sebab utama hal itu adalah ketiadaan satu kekuasaan politik umat yang melingkupi seluruh bangsa ( khil fah Isl miyah ). 6 Dengan kata  lain  Hizbut  Tahrir  bergerak  dalam  rangka  mengembalikan ajaran Islam yang murni, khususnya di bidang politik.

## B. Penafsiran Tekstual dan Kontekstual

## 1. Penafsiran Tekstual
Permulaan penafsiran yang muncul adalah penafsiran yang menggunakan  riwayat-riwayat  serta  hadis-hadis  Nabi  sebagai penjelas  al-Qur’an.  Penafsiran  seperti  ini  disebut  juga  sebagai penafsiran  tradisional 7 atau  Nasr  Hamid  Abu  Zaid  menjelaskan bahwa  penafsiran  seperti  ini  disebut  juga  penafsiran  yang berorientasi  kepada  teks.  Permasalahan  muncul  ketika  dikatakan bahwa  penafsiran  seperti  ini  tidak  cocok  lagi  digunakan  sebagai penafsiran  untuk  zaman  sekarang.  Penafsiran  klasik-tradisional disebut  juga  sebagai  penafsiran  yang  menekankan  pada  metode analitik yang bersifat atomistik dan parsial. 8
Istilah  “Tafsir  Tekstual”  yang  muncul  belakangan sebenarnya tidak dikenal dalam peristilahan bahasa Arab. 9 Namun, secara  esensi  penafsiran  seperti  itu  telah  tergambar  dalam
6 Taqiyuddin  an-Nabhāni, Mafāhim  Hizb  al-Tahrir ,  pent.  Abdullah (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), h. 5.
7 Abdullah  Saeed, Interpretating  the  Qur’an:  toward  a  contemporary approach (New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2005), h. 42.
8 Abdul  Mustaqim, Epistemologi  Tafsir  Kontemporer (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 63. Salah satu bentuk tafsir model ini adalah penafsiran al-Qur’an dengan  menggunakan hadits  Nabi Muhammad. Penafsiran  ini  memiliki banyak kelebihan. Namun juga terdapat beberapa kelemahan. Lihat Ahmad Khoirul Fata, “Kekuatan dan Kelemahan Tafsir al-Qur’an bi al-Sunnah ” Farabi, Vol. 13 No 2 (2016), h. 241-256.
9 U Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual… , h. 38.
penafsiran-penafsiran  sebelumnya,  seperti  tafsir tahlīlī,  mujmāl, muqaran dan mungkin juga terdapat dalam tafsir mauḍu’i. Apabila dilihat dari segi kebahasaan, tekstual merupakan kata sifat dari text yang  berarti  segala  bentuk  materi  dari  tulisan 10 .  Keterangan  ini mungkin  cukup  menjelaskan  bahwa  teks  merupakan  segala  jenis simbol yang tertulis. Artinya, apapun bentuk tulisan itu baik itu bisa dipahami ataupun tidak, disebut dengan teks . Artinya, jika dipahami dalam  tafsir  berarti  segala  jenis  penafsiran  yang  mengedepankan teks sebagai sumber penafsiran.
Jika  ditinjau  kembali  mengenai  makna tekstual diatas kemudian  dikaitkan  dengan  sebuah  metode  penafsiran  akan menimbulkan  sedikit  kebingungan.  Misalnya,  ketika  sebuah  teks membutuhkan  teks  lain  sebagai  sebuah  penafsiran,  apakah  hal  itu disebut sebagai  tafsir tekstual  atau tidak, Penulis meyakini bahwa permasalahan ini merupakan penafsiran tekstual, jika permasalahan ini  dilihat  dari  struktur  bahasanya.  Abdullah  Saeed  juga menegaskan  bahwa  penafsiran  tekstual  adalah  penafsiran  yang hanya  menekankan  kepada  makna  teks  dalam  memahami  al- Qur’an. 11 Sebagai  contoh,  ketika  seorang  lelaki  diperbolehkan menikahi empat orang istri itu tidak bisa dibantah, tentang mengapa ayat  tersebut  diturunkan  atau  hal-hal  yang  melatarbelakangi  ayat tersebut diturunkan tidaklah penting.
2. Penafsiran Kontekstual
Al-Qur’an  yang  merupakan  sumber  ajaran  umat  Islam, menduduki  posisi  pertama  dalam  ajaran  Islam.  Sehingga  bahasa Arab berada di posisi paling tinggi sebagai alat untuk memahami al- Qur’an.  Hal  seperti  inilah  yang  dilakukan  dalam  penafsiran  di periode  awal.  Agar  al-Qur’an  menjadi  petunjuk  yang  universal. Pada perkembangan selanjutnya bahasa arab tidak dijadikan sebagai satu-satunya alat dalam penafsiran. Namun, menjadikannya sebagai suatu pelengkap agar sebuah penafsiran itu lebih komprehensif. 12
Istilah kontekstual muncul  setelah  istilah  tafsir  tekstual muncul.  Jika  dilihat  dari  segi  kebahasaan konteks berarti  situasi
10 Oxford  University, Oxford  Learner’s  Pocket  Dictionary (Oxford University Press, 2008), h. 459.
11 Abdullah saeed, Interpretating the Qur’an… , h. 3. 12 Amina Wadud, Qur’an and Women: reading the sacred text from the women’s perspektive (Oxford University Press, 1999), h. xii.
ketika  sebuah  kejadian  terjadi. 13 Jika  konsep  “ kontekstual” dipahami dalam konteks penafsiran berarti penafsiran yang melihat situasi  atau  keadaan  dimana  teks  tersebut  muncul.  Pertanyaan muncul berkenaan dengan pemahaman seperti ini. Ketika orientasi yang  mempengaruhi  dimana  teks  itu  muncul  merupakan  inti  dari penafsiran  kontekstual,  apakah  teks-teks  yang  ada  tersebut  juga mempengaruhi  teks-teks  yang  lain  muncul.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa konteksnya dijelaskan oleh teks lain juga termasuk pemahaman kontekstual.
Gagasan tentang tafsir kontekstual juga merupakan hal baru dalam  ranah  kajian  tafsir.  Fazlur  Rahman  disebut-sebut  sebagai penggagas tafsir kontekstual 14 . Hal  yang melatar belakangi Fazlur Rahman  dalam  memunculkan  penafsiran  seperti  ini  menurut  U. Syafrudin  adalah  disebabkan  oleh  kecenderungan  orang-orang dalam  memahami  al-Qur’an  secara  ayat  per-ayat  bahkan  kata  per kata, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan dalam menangkap maksud  teks  al-Qur’an  secara  lebih  konprehensif.  Dengan demikian,  Abdullah  Saeed  menyimpulkan  bahwa  penafsiran kontekstual lebih melihat kepada sisi politik, sosial, sejarah, budaya dan konteks ekonomi saat teks itu muncul. 15
Dalam kaitan ini, konsep konteks juga dimaksudkan sebagai situasi  serta  kondisi  yang  mengelilingi  seorang  pembaca. 16 Jadi, dapat  dikatakan  bahwa  kontekstual  adalah  situasi-situasi  yang mengelilingi  pembaca  baik  itu  situasi  sosial,  lingkungan,  politik, psikologis  dan  sebagainya  dimana  seorang  mufasir  itu mengeluarkan  produk  tafsirnya.  Jika  ditarik  dalam  kajian  tafsir, tafsir kontekstual  yaitu penafsiran  yang lebih menekankan kepada sosio-historis dimana al-Qur’an itu muncul (bisa jadi itu asbāb al- nuzūl)  dan  konteks  penafsiran  selanjutnya. 17 Meski  mendapat respon positif dari banyak sarjana muslim, namun tafsir kontekstual juga  harus  diterapkan  secara  hati-hati.  Tidak  boleh  secara serampangan dan semena-mena karena kompleksitas konteks yang melingkupi  sebuah  teks  saat  diproduksi,  atau  pun  saat  teks  itu
13 Oxford University, Oxford Learner’s Pocket Dictionary… , h. 93.
14 U Syafrudin, Paradigma Tafsir Tekstual… , 43.
15 Abdullah saeed, Interpretating the Qur’ n… , h. 3. 16 Morgan  L.  Walters, The  Holt  Intermediate  Dictionary  of  American English (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1966), h. 169. 17 Abdullah saeed, Interpretating the Qur’ n…, h. 3.
dipahami  oleh  pembaca.  Karena  kesemena-menaan  dalam penerapan tafsir kontekstual dapat mengancam otentisitas agama itu sendiri. 18

## C. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

## 1. Sejarah HTI
Gerakan-gerakan  Islam  model  baru  banyak  yang  muncul lebih  jelas  terlihat  pada  saat  masa  reformasi,  meskipun perkembangan  awal  mereka  sudah  sejak  era  Orde  Baru.  Hal  ini dapat dipahami karena pasca Orde Baru kebebasan bersuara lebih terbuka. Seperti dalam menyampaikan ide-ide tentang syariat Islam yang gencar-gencarnya dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Mereka main berani menyuarakan penegakan syari’at Islam atau bahkan negara berdasar Islam di Indonesia.
Hizbut Tahrir pada awalnya disebut dengan Hizb al-Tahrir al-Islami yang  berasal  dari  bahasa  Arab  bermakna Partai Pembebasan Islam . Partai ini didirikan pada tahun 1952 di al-Quds Palestina. 19 Pendirinya adalah Taqī al-Dīn al-Nabhāni (1905-1978) yang  kemudian  dikenal  di  Indonesia  dengan  nama  Syekh Taqiyyuddin al-Nabhani. Ia adalah seorang ulama, mujtahid, hakim di  pengadilan  Palestina  dan  lulusan  al-Azhar  Mesir.  Gelar  Al- Nabhani dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan yang merupakan orang  Arab  yang  tinggal  di  sahara  Palestina.  Setelah  menempuh pendidikan  di  Mesir  ia  kembali  ke  Haifa  untuk  mengajar  dan berprofesi sebagai hakim di berbagai pengadilan. Pada tahun 1948 dia  pindah  ke  Beirut  bekerja  di  pengadilan  di  Bait  al-Maqdis  al- Quds. Dia kemudian menjadi pengajar di Universitas Islam di Oman Yordania.
Pada  tahun  1950  An-Nabhani  menerbitkan  buku  yang berjudul The  Treatise  of  the  Arab, karya  ini  menggambarkan gerakan pembentukan negara Islam di wilayah Arab dan non-Arab. Setelah  membentuk  Hizbut  Tahrir  ia  menerbitkan  beberapa  buku dan  terorganisir  yang  ditujukan  bagi  demonstran  di  seluruh Yordania,  Suriah  dan  Lebanon  dalam  rangka  meningkatkan  karir
18 Lihat Ahmad Khoirul Fata, “Pembaharuan Hukum Islam dan Problem Otentisitas Agama,” Ijtihad, Vol. 13, No. 2 (2013), h. 163-178.
19 Lihat  http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir,  diakses  pada  12 Oktober 2014, lihat juga http://www.mykhilafah.com/hizbut-tahrir, diakses pada 12 Oktober 2014.
politiknya. 20 Setelah kematiannya, ia digantikan oleh Sheikh Abdul Qadim  Zallum.  Kepemimpinan  Zallum  terhadap  Hizbut  Tahrir berlangsung  selama  13  tahun,  berakhir  dengan  kematiannya  pada tahun 2003. Pandangan kedua tokoh ini dapat dilihat dari buku-buku yang  sudah  diterbitkan  Hizbut  Tahrir.  Sepeninggal  pemimpin kedua, sejak tahun 2003, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Syekh Atha’ Abu  Rasytah.  Beliau  adalah  adalah  pemimpin  nomor  satu  dalam struktur Hizbut Tahrir sekarang ini secara internasional.
Sejak  diselenggarakan  konferensi  Internasional  di  Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional maupun  nasional  serta  tokoh  Islam  dari  kelompok  lain.  Hizbut Tahrir  resmi  melakukan  aktifitas  organisasinya  yang  kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hizbut Tahrir mulai  masuk  ke  Indonesia  pada  tahun  1980-an  dengan  merintis dakwah di kampus-kampus besar seluruh Indonesia. Dalam lingkup Indonesia,  Humas  HTI  dipimpin  oleh  Ismail  Yusanto.  HTI merupakan organisasi mandiri, dimana mereka mendapatkan dana dari  para  simpatisan.  Mereka  juga  secara  tegas  menolak  dana bantuan  dari  Pemerintah,  malahan  secara  tegas  mengharamkan- nya. 21
HTI sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik. Tetapi  berbeda  dengan  organisasi  politik  lainnya  di  Indonesia.  Ia tidak  secara  formal  mendaftarkan  organisasinya  sebagai  partai politik yang ikut dalam pemilu. Hal ini menurut salah salah seorang aktivisnya  menyebutkan  bahwa  banyaknya  partai  Islam  justru membingungkan  masyarakat  untuk  memilih.  Oleh  karena  itu mereka tidak menjadi kelompok yang masuk kedalam partai politik. Pada  era  1990-an  ide-ide  dakwah  HTI  merambah  ke  masyarakat melalui  berbagai  aktivitas  dakwah  di  pejabat  perusahan  dan  ke rumah-rumah  pada  akhirnya. 22 Pasca  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) oleh Presiden Joko
20 Mateen Siddiqui, The Doctrine of Hizb ut-Tahrir, Conference Report The Challenge of Hizb ut-Tahrir: Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology (The Nixon Center, 2004), h. 1.
21 Afadlal dkk, Islam dan Radikalisme di Indonesia (Jakarta: LIPI Press, 2005), h. 266.
22 http://www.mykhilafah.com/hizbut-tahrir,  diakses  pada  12  Oktober 2014.
Widodo, badan hukum HTI pun dicabut oleh pemerintah. Dan HTI kini bergerak secara bawah tanah.
2. Pemahaman HTI
a. Landasan berdirinya Khilafah
Hizbut  tahrir  merupakan  sebuah  organisasi  Islam  yang bergerak  atas  petunjuk  dari  Allah  yang  merujuk  pada  Q.S.  Ali Imran:104. Hizbut Tahrir bermaksud ingin membangkitkan kembali Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kufur serta membebaskan  mereka  dari  cengkeraman  dominasi  pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrīr juga ingin membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diterapkan kembali.
Menurut  HTI  berbagai  upaya  umat  Islam  untuk membangkitkan  umat  Islam  dari  kemerosotan  telah  gagal dikarenakan  tiga  hal: pertama: Pemahaman  yang  begitu  lemah terhadap fikrah  Islāmiyah (konsep  Islam) .  Kedua: tidak  adanya pemahaman  ṭ ariqah  Islāmiyah (metode  penerapan)  yang  benar. 23
HTI  menyatakan  bahwa,  agar  kembalinya  umat  Islam  ke  masa kejayaannya  adalah  dengan  jihad  yang  dilakukan  oleh  negara. Untuk  itu  negara  harus  menjadi  pondasi  agar  terbentuknya  Islam yang  kokoh  lagi.  Umat  Islam  sekarang  terlalu  disibukkan  dengan persoalan fikrah (konsep) saja, dan mengabaikan ṭariqah (metode operasionalnya).  Mereka  hanya  sibuk  membahas  tentang  syari’ah saja, baik itu shalat, puasa, nikah dan talak. Sedangkan, hukum yang berkaitan  dengan  jihad,  ghanimah,  hukum-hukum  menyangkut Khilafah dan sebagainya diabaikan.
Sisi  lain  yang  juga  dikritik  oleh  HTI  adalah  penafsiran  di tengah-tengah  masyarakat  di  penghujung  abad  19  M.  Penafsiran- penafsiran di periode ini sudah tidak sesuai dengan isi kandungan naṣ-naṣ  al-Qur’an  lagi.  HTI  beranggapan  bahwa  penafsiran  yang memiliki  tujuan  agar  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  pada  saat ini  merupakan  suatu  kesalahan.  Justru  masyarakatlah  yang  harus dirubah  agar  sesuai  dengan  Islam. 24 Hal  pertama  yang  dilakukan
23 Taqiyuddin  an-Nabhaāni, Mafaāhim Hizb al-Tahriīr ,  pent.  Abdullah (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007), h. 6.
24 Ibid. , h. 10.
oleh HTI adalah berdakwah, hal ini tergambar jelas dalam bukunya al-Daulah al-Islāmiyyah karya Taqiyuddin al-Nabhāni.
Saat-saat terakhir perkembangan pemerintahan Islam adalah ketika kekhalifahan Usmaniyyah runtuh dan diganti dengan sistem Republik oleh Kemal Atatturk, seorang bapak nasionalisme sekuler Turki.  Sejak  saat  itu  model  pemerintahan  Islam  yang  selama  ini dibangun  diganti  dengan  sistem  pemerintahan  modern  meskipun mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Berkaitan  dengan  itu semua,  ide  utama  yang  menjadi  perhatian  HTI  adalah  ide menyebarkan  Islam  ke  seluruh  penjuru  dunia.  Pertama-tama  ialah menentukan  satu  tempat  sebagai  pusat  dakwah  Islam  kemudian dengan  satu Daulah  Islam tersebut  disebarkan  ke  seluruh  dunia. Demi  terwujudnya  hal  tersebut  HTI  memulainya  dengan pembangunan  di  wilayah  Arab  kemudian  berlanjut  secara sendirinya hingga penjuru dunia. 25
HTI  mengklaim  bahwa  kekhalifahan  memiliki  sisi  positif yang  lebih  baik  dibandingkan  dengan  bentuk  negara-negara  yang ada di zaman modern sekarang ini. Bentuk negara modern sekarang ini  lebih  mensub-ordinasi  agama  atas  kepentingan  nasionalnya. Kuatnya kemauan untuk menghidupkan kembali kekhalifahan juga disebabkan  oleh  oleh  faktor  upaya  kontekstualisasi  atas  ajaran- ajaran Islam. Artinya mereka juga beranggapan bahwa tidak adanya naṣ-naṣ  al-Qur’an  yang  mengharuskan  berdirinya  Khalifah,  tetapi kewajiban  ini  lebih  didasarkan  kepada  pemahaman  kontekstual mereka terhadap pesan al-Qur’an.
HTI  menyebutkan  bahwa  umat  Islam  zaman  sekarang  ini berada  dalam  situasi  yang  tidak  islami,  yang  disebabkan  oleh pengaruh  budaya  Barat  yang  semakin  merajalela  di  kalangan masyarakat  dan  berlakunya  paham  sekuler 26 dalam  pemerintahan. Berbagai pelembagaan hukum yang sekuler baik itu pidana maupun
25 Taqiyuddin  an-Nabhaāni, al-Takattu  al-Hizbī ,  pent.  Zakaria,  Labib dkk (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013), h. 10-11.
26 Sekularisme muncul bersamaan dengan modernisasi masyarakat Barat. Paham ini lahir  sebagai reaksi atas dominasi Barat  Abad  Pertengahan terhadap masyarakat Barat dengan basis epistemologis manusia sebagai pusat kebenaran.
Karenanya sekularisme menjadi tantangan serius bagi kalangan agamawan. Lihat Ahmad Khoirul Fata dan S Mahmudah Noorhayati, “Sekularisme dan Tantangan
Tantangan  Pemikiran  Islam  Kontemporer,” Madania, Vol  20,  No  2  (2016),  h. 215-228.
perdata tidak membuahkan hasil yang signifikan terhadap kemajuan masyarakat.  Karena itu mereka meyakini bahwa perubahan kearah yang lebih Islami akan terbentuk dengan perubahan sistem politik. Salah  seorang  tokoh  HTI  menyebutkan  bahwa  untuk  merubah masyarakat seperti itu adalah dengan merubah sistempolitiksekuler dengan  sistem  islami.  Artinya,  semua  sistem  pemerintah  haruslah diatur dengan konsep syariat Islam.
Dalam  konteks  keindonesiaan,  mereka  berpendapat  bahwa ideologi Pancasila tidak bisa disebut bedasarkan prinsip islami. Hal ini  dikarenakan,  aturan  kenegaraan  tidak  melaksanakan  totalitas ajaran  Islam  terhadap  masyarakat.  Menurut  pandangan  HTI khalifah  adalah  penguasa  tertinggi  dalam  sebuah  pemerintahan. Seorang  Khalifah-lah  yang  akan  memandu  jalannya  kehidupan masyarakat  agar  menjadi  lebih  baik.  Seperti  memimpin  jihad  dan melindungi  Umat.  Dakwah  merupakan  cara  satu-satunya  agar meraih  kekhalifahan  itu.  Mereka  menolak  anggapan  bahwa  HTI menerima cara kekerasan. Mereka beranggapan bahwa cara untuk mendekati  masyarakat  bukanlah  dengan  mengangkat  senjata, melainkan  dengan  dakwah  secara  terus-menerus.  Secara kelembagaan HTI menekankan pentingnya penerapan syariat Islam yang  ditopang  oleh  sebuah  pemerintahan.  Mereka  berpendapat bahwa  agama  dan  syariat  tidak  boleh  dipisahkan.  Penelitian  dari LIPI menyebutkan bahwa kelompok HTI ini merupakan kelompok yang menganut paham integrasi antara agama dan Negara. 27
Menurut  HTI,  ada  empat  hal  yang  secara  prinsipil membedakan sistem politik Islam dengan sistem-sistem politik yang lain, 28 yaitu:
27 Lihat  Afadlal  dkk, Islam  dan  Radikalisme  di  Indonesia…, h.  267. Kecenderungan  umat  Islam  terhadap  hubungan  agama  dan  negara  terbagi kedalam  tiga  sikap; pertama ,  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  agama  dan negara itu berkaitan satu sama lain. Kelompok ini sering disebut dengan formalis. Aliran  radikal  sering  dikaitkan  dengan  kelompok  yang  bersikap  seperti  ini. Meskipun  hal  itu  tidak  selalu  benar. Kedua, membedakan  antara  agama  dan negara. Kelompok ini menekankan agama berperan sebagai penentu moral dalam negara. Ketiga , kelompok yang beranggapan sekuler. Kelompok ini memandang bahwa agama dan Negara harus dipisahkan. Mereka menekankan agama sebagai keyakinan privasi manusia sedangkan Negara merupakan wilayah umum.
28 Lihat Ibid. , h. 270-271.
1) Kedaulatan  ada  ditangan  syara’.  Dalam  Islam  yang  berhak menentukan baik dan buruk adalah ketentuan syariat dari Allah SWT
2) Kekuasaan  berada  ditangan  Umat.  Khalifah  yang  merupakan unsur tertinggi dalam pemerintahan harus dipilih sesuai dengan tujuan Umat. Mereka menilai bahwa kekuasaan harus dibai’at oleh orang-orang yang terpercaya dalam masyarakat kemudian diakui atau dibai’at oleh umat sebagai Khalifah.
3) Khalifah  yang  ditunjuk  hanya  ada  satu.  Artinya  tidak  boleh adanya khalifah lain.
4) Khalifah  memiliki  otoritas  untuk  mengadopsi  pendapat  dari hukum syara’ yang dijadikan sebagai undang-undang.
Pendapat  tentang  kekuasaan  berada  ditangan  umat sesungguhnya  tidak  terlalu  berbeda  dengan  prinsip  pemerintahan demokrasi di Indonesia. Artinya, demokrasi dalam prakteknya juga mengusung  kebebasan  memilih  bagi  tiap  individu  dan  setiap anggota  masyarakat  berhak  memilih  sesuai  dengan  keinginannya. Hal  ini  juga  memberi  kesan  bahwa  prinsip  Islam  tidak  terlalu berbeda  dengan  prinsip  dalam  sila  ke-empat  pancasila.  Dapat dikatakan  bahwa  HTI  hanya  percaya  dengan  hukum  Allah.  Oleh karena  itu,  kelompok  ini  mendukung  paham  monokrasi.  Mereka menolak  demokrasi  dikarenakan  demokrasi  mengikuti  suara mayoritas  yang  belum  tentu  kebenarannya.  Seperti  yang  telah disebutkan  sebelumnya  bahwa  HTI  menolak  kebenaran  yang dilandaskan oleh pikiran semata. Baik atau buruk telah ditetapkan sesuai  dengan  shari’at  agama.  Misalnya  perjudian,  pelacuran  dan penjualan  minuman  keras  tidak  dapat  dibenarkan  dengan  alasan apapun  meski  itu  telah  disepakati  mayoritas  masyarakat.  Hal tersebut harus melihat hukum Allah sebagai pengaturan tindakan.
Prinsip  kewajiban  penegakan  khilafah  merupakan  suatu keniscayaan  bagi  HTI.  Meskipun  pandangan  HTI  mengharuskan berdirinya  Khilafah,  kelompok  ini  bukanlah  penganut  paham kekerasan  dalam  bertindak.  Mereka  beralasan  bahwa  untuk mengubah  masyarakat  tidak  boleh  dengan  kekerasan  fisik, melainkan dengan mengubah prinsip pandangan hidupnya . Mereka bertujuan  ingin  menegakkan  agama  Islam  yang  harmonis  bagi semua pemeluk agama lain. Karena Islam yang ada di Indonesia ini mayoritas,  mereka  berupaya  menuntut  hak  mereka  sebagai kelompok  mayoritas  muslim  dan  menegakkan  syari’at  Islam  di
Indonesia.  Upaya-upaya  yang  dilakukan  HTI  demi  terciptanya khilafah  adalah  dengan  berdakwah.  Hal  ini  telah  lama  mereka lakukan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.
b. Prinsip Penafsiran HTI
HTI tidak menolak akan adanya ijtihad dalam penafsiran al- Qur’an,  tetapi  ijtihad  haruslah  bersumber  dari  naṣ-naṣ  yang  ada. Mereka menyebutkan bahwa fungsi  akal  adalah  untuk  memahami syara’  bukan  menjadikannya  sebagai  dalil.  Mereka  juga menegaskan  bahwa  hukum-hukum  syara’  yang  berkaitan  dengan ibadah, akhlak, makanan, dan pakaian tidak boleh dicari ‘illat- nya. Mereka menolak gagasan menjadikan asas manfaat semata sebagai dasar terhadap suatu perbuatan. Seperti potongan ayat pada QS. Al- Baqarah [2]: 275, yang artinya “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba.” Mereka  menyatakan  bahwa  ayat  ini  tidak bisa dicari illat -nya karena telah dijelaskan oleh naṣ, sehingga tak ada ruang untuk berijtihad. Potongan ayat ini terlihat bahwa dalam memahami al-Qur’an, mereka cenderung memahami secara literal atau tekstual.
Argumen  lain  yang  juga  dilontarkan  oleh  HTI  adalah tentang perbuatan baik atau buruk. Tidak ada ruang bagi akal untuk menentukan  pilihan  perbuatan  itu  baik  atau  tidak,  Karena  naluri manusia  yang  cenderung  ingin  melakukan  sesuatu  yang membuatnya  senang  adalah  alamiah,  sedangkan  kesenangan  itu merupakan  perkara  yang  jelek  menurut  Islam.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  naṣ-naṣ  Allah  merupakan  patokan  dalam bersikap. Pergaulan antara lelaki dan wanita juga menjadi perhatian serius  HTI.  Hal  ini  dikarenakan  banyaknya  kemarahan  anggota keluarga, perselisihan serta permusuhan di antara mereka yangdapat merusak tatanan umat Islam. 29
Seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  HTI sebagai  sebuah  organisasi  Islam  memliki  visi  menghidupkan kembali  syari’at  Islam  dimuka  bumi.  Mereka  memiliki  prinsip bahwa untuk menghidupkan kembali syari’at Islam adalah dengan kembali memahami al-Qur’an dan Hadits sebagai kode etik dalam bersikap  dan  tingkah  laku,  serta  menolak  rasionalitas  berlebihan yang keluar dari syari’at agama Islam.
29 Taqiyuddin  an-Nabh ni, al-Niẓ m  al-Ijtim ’i  fi  al-Isl m, pent.  M.
Nashir dkk (Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014), h. 10-12.
Ayat-ayat  yang  sering  dimunculkan  dengan  memahami secara literal tekstual adalah pada potongan surat al- Māidah [5] ayat 44, 45, dan 47:
َكِئ َ لو ُ أَف  ُ هاللَّ  َلَزْن َ أ ا َمِب  ْم ُكْحَي ْمَل  ْنَمَو
َنوُرِفا َكْلا ُم ُه
Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara kecuali dengan apa yang telah Allah turunkan maka mereka itu adalah orang kafir.
Kata yahkum dalam  potongan  ayat  tersebut dipahami  dengan “memutuskan”  perkara  atau  “memerintah”  tidak  dengan  hukum Allah  adalah  kafir,  dalam  arti  keluar  dari  Islam.  HTI  tampaknya menolak  pengakuan  seperti  Syeikh  Nawawi  yang  memandang pengakuan  terhadap  hukum  Islam  hanya  dalam  hati  saja  sudah cukup,  karena  kesulitan  menerapkannya  di  Indonesia  yang berdasarkan Pancasila. 30
Potongan  Ayat  lain  yang  juga  disampaikan  adalah  QS  Al- Māidah [5]: 48:
ِ ق َح ْلا  َنِم  َكَءاَج اهمَع ْمُهَءاَوْهَأ ْعِبهتَت  َلََو ُ هاللَّ َلَزْنَأ اَمِب ْمُهَنْيَب ْمُكْحاَف
“…Maka  putuskanlah  perkara  mereka  menurut  apa  yang  Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu…”
Ayat ini juga dipahami sama seperti di atas, dimana untuk memutuskan suatu perkara haruslah dengan khilafah yang berkuasa secara  menyeluruh.  Tegaknya  Daulah  Khilafah  adalah  suatu kewajiban, dan kelalaian menegakkannya merupakan dosa besar. 31
Mereka juga menyebut bahwa kematian seorang muslim yang tidak memberikan bai’at (kepada seorang Khalifah) merupakan kematian yang sangat buruk sesuai dengan hadits:
ةتيم تام ةعيب هقنع يف سيلو تام نمو ةيلهاج
dan barang siapa mati, sementara tidak ada bai’at dipundaknya, maka matinya (dalam keadaan) jahiliyah. (HR. Muslim)
30 Sukron  Kamil, Laporan  Penelitian  Kompetitif  Kolektif,  Pola Keagamaan dan Bahasa: Studi Kontekstual Kata Serapan Arab dalam Teks-teks Keislaman Kontemporer (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, 2013), h. 74.
31 Hizbut  Tahrir, Manifesto  Hizbut  Tahrir  untuk  Indonesia:  Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam (tt: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), h. 14.
Terpaku pada makna literal teks juga terlihat pada QS. Al- Nahl  [16]:  89  yang  mengungkap  kesempurnaan  al-Qur’an  telah memuat  segala  sesuatu,  serta  QS  Al-Baqārah  [2]:  208  yang mengajak  umat  Islam  untuk  masuk  ke  dalam  Islam  secara kaffah (menyeluruh).  Padahal  semua  hal  berkenaan  dengan  persoalan sosial yang dimaksud dalam ajaran Islam hanyalah sebagai prinsip saja. 32
Ayat lain yang juga dimunculkan yakni:
ي ِف اوُه هق َفَتَيِل ٌةَفِئاَط ْمُهْنِم ٍةَقْرِف  ِ لُك  ْنِم َرَفَن  َلَْوَلَف ًةهفاَك اوُرِفْنَيِل  َنوُنِمْؤُْلْا  َناَك اَمَو
ْم ُه َم ْوَق اوُر ِذْنُيِلَو  ِني ِ دلا
َنوُر َذ ْحَي  ْم ُههلَع َ ل  ْم ِهْي َ ل ِإ اوُع َجَر ا َذِإ
Tidak patut orang-orang mukmin keluar semuanya. Tetapi alangkah baiknya  jika  keluar  sebagian  (saja)  dari  tiap-tiap  golongan  dari mereka,  supaya  mereka  menerima  pelajaran  tentang  agama,  dan untuk  mereka  mengingatkan  pada  kaumnya  apabila  mereka  telah kembali kepada mereka, agar supaya mereka berhati-hati. (Q.S. al- Taubah [90 :122)
HTI menolak penafsiran diatas, bahwa kalimat “hendaklah dari  setiap  kelompok  masyarakat  ada  golongan  orang  yang mempelajari  ilmu  agama,  kemudian  mereka  kembali  untuk mengajarkan  ilmu  tersebut  kepada  kaumnya” merupakan kesalahan. Mereka beralasan bahwa hukum syara’ menegaskan agar setiap muslim yang baligh dan berakal wajib hukumnya memahami agama  dengan  kata  lain farḍu  ‘ain bukan farḍu  kifāyah. Karena tidak  ada  jalan  lain  agar,  untuk  mengikuti  semua  perintah  dan larangan Allah tidak lain harus dengan mengetahui hukum-hukum syara’ tersebut.
Ayat-ayat  lain  yang  juga  mendukung  pemahaman  mereka tentang wajibnya pendirian khilafah adalah pada ayat berikut:
ِة َكِئ َلََمْلِل  َكُّبَر َلاَق ْذ ِإ َو
ُك ِف ْسَيَو اَهيِف  ُد ِس ْفُي  ْن َم اَهيِف  ُلَع ْجَت َ أ اوُلاَق  ًة َفيِل َخ  ِضْر َ ْ لْا ي ِف  ٌلِعا َج يِ نِإ َنو ُمَلْعَت َ لَ ا َم  ُمَل ْع َ أ يِ نِإ َلاَق  َكَل  ُسِ دَقُنَو  َكِدْمَحِب ُحِ ب َسُن  ُنْحَنَو َءاَمِ دلا
Dan  (ingatlah)  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah.”  Mereka  berkata:  “Apakah  Engkau  hendak  menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan  menumpahkan  darah,  padahal  kami  senantiasa  bertasbih dengan  memuji  Engkau  dan  mensucikan  Engkau?”  Tuhan
32 Sukron Kamil, Laporan Penelitian Kompetitif Kolektif…, h. 74.
berfirman:  “Sesungguhnya  Aku  lebih  mengetahui  apa  yang  tidak kalian ketahui.” (QS al-Baqarah [2]: 30)
Berdasarkan wawancara dari salah seorang pengurus HTI di Jambi  menyebutkan  bahwa  HTI  berargumen  dengan  ayat-ayat seperti  di  atas  tentang  penafsiran  kata  “Khalifah”  yakni “Khilafah”. 33 Mereka  beragumen  berdasarkan  pendapat  dari  al- Thabari.  Artinya,  al-Ṭabari  menyebutkan  bahwa Khal fah yang dimaksud  adalah  pengelola  keseluruhan  bumi,  dalam  artian sebenarnya. Mereka menolak pendapat-pendapat dari mufassir lain yang  tidak  merinci  pemaknaan  kata  “khalifah”  tersebut.  Mufassir lain cenderung mengartikan kata “khalifah” sebagai pewaris bumi. Mereka  menolak  anggapan  lain  yang  menyatakan  bahwa  masing- masing kita adalah khalifah.
Mereka  juga  memperkuat  anggapan  pentingnya  berdiri khalifah atas dasar sejarah dimasa Rasulullah dimana para sahabat yang  sibuk  mengurusi  kematian  Rasulullah,  lalu  mengabaikan permasalahan  umat  pada  masa  itu.  Mereka  menegaskan  bahwa dalam  sejarah  ini  sangat  jelas  apa  yang  menjadi  hal  pokok  dalam pembangunan  Islam. Artinya, penentuan siapa  yang akan menjadi khilafah atau pemimpin  umat  Islam  pada masa itu merupakan hal yang sangat urgen. Hal ini menjadi ijma’ dikalangan Sahabat dan menjadi hukum syari’at bagi kita sekarang. Mereka juga beralasan dengan prinsip “qiyas” dengan dalil kaidah kulliyat ( mā lā yatimmu al-wājib illa bihi fahuwa wājib ).
Melihat kembali apa yang menjadi landasan pemikiran dari kelompok  HTI  adalah  ketika  ia  menjadikan  pendirian  khilafah adalah  kewajiban.  Artinya,  dikarenakan  pendirian  khalifah merupakan  sebuah  kewajiban,  maka  dari  itu  semua  hal  yang mendukung  agar  berdirinya  khilafah  juga  merupakan  kewajiban. Aturan-aturan  tingkah  laku  misalnya  yang  telah  disusun  dan dijelaskan  secara  luas  dalam  bukunya  “ al-Niẓam  al-Ijtimā’i  fī  al- Islām ”  atau  berkenaan  dengan  hukum  keluarga  Islam  dalam bukunya Mafāhim  Siyāsiyah  lihizb  al-Tahrīr atau  konsep pemerintahan yang akan dibangun baik pengaturan politik, militer dan  ekonomi  dijelaskan  juga  dalam  karya al-Khilāfah  al-Raṣīdah al-Mau’ūdah wa al-Tahadiyāh .
33 Wawancara dengan Fakhruddin (26 des 2014).
Berdasarkan data-data  yang telah diperoleh di  atas tampak bahwa HTI merupakan organisasi yang bergerak atas dasar agama Islam  dan  tampak  pula  penafsiran  serta  pemahaman  mereka cenderung tekstual. Namun demikian, di sisi lain HTI juga penganut paham  kontekstual  ketika  mereka  mengemukakan  kewajiban berdirinya Khilafah. Mereka juga mengakui akan tidak adanya naṣ- naṣ  yang  secara  tegas  memerintahkan  pendirian  khilafah  Islam, akan  tetapi  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  makna  tersirat  dari  naṣ, ijma’ sahabat dan qiyas. Seperti pemahaman mereka yang menolak ijtihad  kecuali  berdasarkan  naṣ-naṣ  yang  ada,  serta  tidak dibenarkannya  menggunakan  rasio  di  luar  naṣ  al-Qur’an  ataupun hadis nabi.
HTI  sebagai  sebuah  organisasi  Islam  juga  memilik perbedaan  dengan  organisasi  lain  yang  ada  di  Indonesia.  HTI berbeda  dengan  NII  (Negara  Islam  Indonesia)  yang  mengafirkan kelompok lain. Kelompok ini tidak mengklaim bahwa mereka yang paling benar. 34 Kelompok ini hanya memiliki misi dan visi islami. Berbagai  kelompok  Islam  di  Indonesia  tidak  lantas  menjadikan perpecahan dikalangan umat Islam. Prinsip kuat yang dibangun oleh HTI adalah “sikap mengintegrasikan antara urusan dunia dan agama adalah  islami,  sedangkan  yang  memisahkan  keduanya  itu  tidak Islami” . Artinya, HTI memandang bahwa benar dan salah itu telah jelas  tidak  bisa  ditoleransi.  Atas  dasar  ini  pula  HTI  menolak kelompok  JIL  (Jaringan  Islam  Liberal)  yang  dianggap  telah terpengaruh aliran barat dan sebenarnya merusak Islam.

## D. Penutup
Gerakan-gerakan  Islam yang  menimbulkan  banyak kegundahan  dalam  tindakan-tindakan  mereka  yang  oleh  beberapa pihak terkesan ekstrim tidak bisa menjadi alasan bahwa hal tersebut merupakan  tujuan  yang  dianjurkan  oleh  al-Qur’an  secara  khusus atau  Islam  secara  umum.  Lebih  tegasnya,  gerakan-gerakan Fundamentalis  Islam  tersebut  jauh  dari  kesan  radikal,  beberapa gerakan  ini  cenderung  terbuka  dalam  menawarkan  ide  mereka. Hizbut Tahrir merupakan salah satunya, dimana mereka juga sangat mengecam  aksi-aksi  radikal  yang  terjadi  di  masyarakat
34 Lihat Afadlal dkk, Islam dan Radikalisme di Indonesia…, h. 278.
mengatasnamakan  Islam.  Bisa  dikatakan  bahwa  gerakan-gerakan Islam di Indonesia lebih moderat. 35
Di  sisi  lain,  penafsiran  tekstual  disebut-sebut  sebagai landasan aksi-aksi tersebut. Tentu saja hal ini belum tentu semuanya benar. HTI secara umum memang menafsirkan al-Qur’an maupun Hadits  secara  literal  teks,  akan  tetapi  menggunakan  penafsiran kontekstual dalam penerapan Khilafah. Artinya, mereka menafsirkan secara tekstual dan didalam prakteknya menggunakan penafsiran kontekstual. [ ]
35 Ibid ., h , 283.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  fadlal  dkk. Islam  dan  Radikalisme  di  Indonesia, Jakarta:  LIPI Press, 2005.
al-Nabhāni,  Taqiyuddin, al-Niẓām  al-Ijtimā’i fī al-Islām, pent.  M. Nashir dkk. Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014 al-Nabhāni,  Taqiyuddin, al-Takattul  al-hizbī , pent. Zakaria,  Labib dkk. Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013
al-Nabhāni, Taqiyuddin, Mafāhim Hizb al-Tahrīr , pent. Abdullah.
Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007.
Fata, Ahmad Khoirul dan S Mahmudah Noorhayati, “Sekularisme dan  Tantangan  Tantangan  Pemikiran  Islam  Kontemporer.”
Madania, Vol 20, No 2,2016.
Fata,  Ahmad  Khoirul,  “Pembaharuan  Hukum  Islam  dan  Problem Otentisitas Agama”, Ijtihad, Vol. 13, No. 2, 2013.
Fata, Ahmad Khoirul, “Kekuatan dan Kelemahan Tafsir al-Qur’an bi al-Sunnah”, Farabi, Vol. 13 No 2, 2016.
http://id.wikipedia.org/wiki/Hizbut_Tahrir, diakses pada 12
Oktober 2014
http://www.mykhilafah.com/hizbut-tahrir, diakses pada 12 Oktober
2014
ICG  Asia  Report  No  58  Osh/Brussels, Radical  Islam  in  Central Asia: Responding to Hizbut Tahrir , ICG, 2003.
Kaltsum,  Lilik  Ummi, Mendialogkan  Realitas  dengan  Teks. Surabaya: PMN, 2010.
Kamil,  Sukron, Laporan  Penelitian  Kompetitif  Kolektif,  Pola Keagamaan  dan  Bahasa:  Studi  Kontekstual  Kata  Serapan Arab  dalam  Teks-teks  Keislaman  Kontemporer .  Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) 2013.
Mustaqim, Abdul, Epistemologi  Tafsir Kontemporer . Yogyakarta:
LkiS, 2010.
Saeed,  Abdullah, Interpretating  the  Qur’ān:  toward  a contemporary  approach .  New  York:  Routledge  Taylor  &
Francis Group, 2005.
Shihab,  M.  Quraish, Membumikan  al-Qur’an:  Fungsi  dan  Peran Wahyu  dalam  Kehidupan  Masyarakat ,  Bandung:  Mizan,
2009.
Siddiqui,  Mateen, The  Doctrine  of  Hizb  ut-Tahrir,  Conference Report  The  Challenge  of  Hizb  ut-Tahrir:  Deciphering  and Combating  Radical  Islamist  Ideology, The  Nixon  Center,
2004.
Syafrudin,  U, Paradigma  tafsir  Tekstual  dan  Kontekstual:  Usaha Memaknai  Kembali  Pesan  Al-Qur’ān. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2009.
Tahrir,  Hizbut, Manifesto  Hizbut  Tahrir  untuk  Indonesia: Indonesia,  Khilafah  dan  Penyatuan  kembali  Dunia  Islam , Hizbut Tahrir Indonesia, 2009.
University,  Oxford, Oxford  Learner’s  Pocket  Dictionary, Oxford
University Press, 2008.
Wadud,  Amina, Qur’an  and  Women:  Rereading  the  Sacred  Text from  the  Women’s  Perspektive, Oxford  University  Press, 1999.
Walters, Morgan L., The Holt Intermediate Dictionary of American English , New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1966.