Januari 2022 Vol. 3 No. 1

## Konsep  Adil  dalam  Poligami  Perspektif  Muhammad  Quraish  Shihab  dan Amina Wadud

## Natriani, Irfan Lewa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar natriani25@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalis perbedaan dan persamaan Muhammad Quraih Shihab dan Aminah Wadud dalam hal penerapan adil dalam poligami yaitu M. Quraish Shibab,  berpendapat poligami  bukan  suatu  anjuran  maupun  kewajiban  untun  melakukan  poligami,  melainkan  suatu alternatif  untuk  menyelesaikan  permaslahan  keluarga.  Sedangkan,  pendapat  Amina  Wadud tentang tidak diperbolehkanya poligami karena memang alasan-alasan yang selama ini diyakini, tidak  pernah  ada  dalam  al-Qur'an.  Dengan  demikian  poin  penting  yang  dapat  diambil  dari pemikiran  Amina  Wadud  adalah  adanya  upaya  untuk  membongkar  pemikiran  lama  dan  mitos- mitos  lama  yang  dibangun  oleh  budaya  patriarkhi.  Penelitian  ini  merupaka  penelitian kepustakaan  ( Library  Reasearch ).  Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  deskriptif-komparatif. Teknik  dalam  menganalisis  data  secara  deduktif,  yaitu  pola  kajian  yang  dibahas  dan  dikaji tersebut bersifat umum-khusus.
Kata Kunci: Adil, Poligami, Muhammad Quraish Shihab, Amina Wadud.

## Abstract
This article aims to analyze the differences and similarities between Muhammad Quraih Shihab and Aminah Wadud in terms of fair application in polygamy, namely M. Quraish Shibab, argues that  polygamy  is  neither  a  recommendation  nor  an  obligation  to  practice  polygamy,  but  an alternative  to  resolve  family  problems.  Meanwhile,  Amina  Wadud's  opinion  about  polygamy  is not  allowed  because  the  reasons  that  have  been  believed  so  far  have  never  been  found  in  the Qur'an. Thus, an important point that can be drawn from Amina Wadud's thinking is an attempt to dismantle old thoughts and old myths built by patriarchal culture. This research is a  library research ( Library  Research).  The  approach  used  is  descriptive-comparative.  Techniques  in analyzing  data  deductively,  namely  the  pattern  of  studies  discussed  and  studied  are  general- specific.
Keywords: Fair, Polygamy, Muhammad Quraish Shihab, Amina Wadud.

## Pendahuluan
Dalam  Islam,  perkawinan  secara  tegas  dinyatakan  tidak  dianggap  sebagai  suatu  hal yang  bernilai  ritual,  melainkan  sebagai  perjanjian  atau  akad  semata-mata  yang  unsur esensinya  adalah  ijab  dan  kabul,  tanpa  upacara  keagamaan  apapun. 1 Namun  begitu,  orang yang  melakukan  akan  diberikan  pahala  karena  perbuatan  tersebut  termasuk  ibadah  dan pemenuhan  hajat  sesuai  dengan  ajaran  agama  yang  merupakan  pendekatan  diri  ( taqarrub ) kepada Allah swt.
Segala tindakan dan perilaku manusia haruslah dapat dipertanggung jawabkan, baik di hadapan  Allah  swt.  maupun  kepada  masyarakat,  termasuk  tindakan  dalam  kehidupan berumahtangga. 2 Rasa tanggung jawab pada umumnya adalah salah satu indikasi kedewasaan seseorang  dalam  mengarungi  bahtera  kehidupan  yang  merupakan  hal  pokok  dan  mendasar bagi  setiap  calon  suami  dan  istri  sebagai  bekal  dalam  memikul  tanggung  jawab  dalam
1 Muammar  Bakry  et  al.,  “Is  It  Possible  to  Perform  Online  Marriage  during  COVID-19  Outbreak?,”  in Procedings  of  the  International  Confrence  on  Ummah:  Digital  Innovation,  Humanities  and  Economic  (ICU: DIHEc) (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).
2 Kurniati  Kurniati,  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA:  Diskursus  HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
kehidupan  berumah  tangga.  Masalah  kedewasaan  ini  tidak  bisa  diabaikan  begitu  saja meskipun hal itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan. 3
Mengarungi  bahtera  rumah  tangga,  tidak  sedikit  pasangan  suami  istri  yang  kurang menyadari  jika  diri  mereka  telah  terjebak  dalam  rutinitas  kerja  yang  amat  membosankan, terlebih lagi bagi seorang istri dengan berbagai kesibukannya di rumah, apalagi bagi mereka yang  juga  bekerja  di  luar  rumah.  Dengan  adanya  kesibukan  itu,  maka  tujuan  perkawinan mereka  terlupakan,  mereka  cuman  mengeluh  akibat  dari  kejenuhan  dengan  kehidupan perkawinan mereka sendiri.
Kesibukan  bagi  pasangan  suami  istri,  bahkan  dari  salah  satu  diantara  keduanya terkadang  menjadi  penyebab  terciptanya  suasana  rumah  tangga  tidak  solid.  Hal  yang demikian, jika tidak ada saling pengertian dan tidak ada pengaturan waktu secara tepat, maka hubungan  yang  demikian  indah  dan  mesrah  pada  masa  awal  pernikahan  berubah  menjadi hambar.  Oleh  karenanya,  pasangan  suami  istri  harus  memahami  tujuan  utama  dari  suatu perkawinan, selain itu sudah selayaknya syarat penting dalam perkawinan adalah persetujuan bersifat suka rela dari kedua belah pihak. 4
Poligami  termasuk  tema  kontroversial  yang  selalu  muncul  setiap  kali  ada  pemicu. Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hamper sulit dipertemukan. Satu kelompok memandang  bhawa  poligami  merupakan  fasilitas  yang  diberikan  Allah  swt  kepada  para suami dan menganggapnya bukan saja termasuk sesuatu yang dihalalkan, tetapi juga menjadi tindakan  yang  dianjurkan  (disunnahkan).  Sementara,  kelompok  lainnya  beranggapan  bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap relasi suami dan istri, karena konsep itu  telah  memposisikan  perempuan  secara  rendah  sehingga  mengakibatkan  terabaikan. Kedua, pendangan itu, tentu saja, tidaklah muncul secara dadakan, melainkan dibangun oleh metodologi  yang  sama-sama  kuat.  Hal  inilah  membawa  persoalan  poligami  menjadi  sulit untuk dikompromikan. 5
Beberapa  alasan  yang  muncul  dari  kontroversial  tersebut  diantaranya  adalah perbedaan nafsu antara laki-laki dan perempuan, 6 dimana nafsu laki-laki lebih besar daripada perempuan, adanya masa-masa dimana perempuan tidak bias melakukan persetubuhan seperti pada saat haid, nifas, dan lain-lain, jumlah laki-laki di dunia lebih besar daripada perempuan, adanya  semangat  persamaan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan  dan  semi  permanennya pemahaman masyarakat bahwa unsur keadilan dapat diukur dengan material atau immaterial. Masih banyak lagi alasan yang menjadi dasar perdebatan tema poligami. Semua berada pada posisi diametral yang kadang-kadang menegaskan yang satu dengan yang lainnya. 7
Terlepas  dari pro dan kontra tentang poligami, yang jelas masalah poligami menjadi masalah yang menarik untuk disiskusikan. Praktik poligami semakin lama semakin banyak di tengah-tengah  masyarakat  kita.  Dalam  praktiknya,  masih  banyak  di  antara  kaum  poligami belum memenuhi ketentuan yang ada, baik secara hukum Negara maupun agama. 8
3 Nur  Ilma  Asmawi  dan  Muammar  Muhammad  Bakry, Kebebasan  Perempuan  Dalam  Memilih  Calon  Suami; Studi  Perbandingan  Antara  Mazhab  Syafi’i  dan  Hanafi .  Jurnal  Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab. Volume 2, Nomor 2, Desember 2020, h. 213.
4 M.  Thahir  Maloko  dan  Arif  Rahman, Mengatasi  Kejenuhan  Suami-Istri  Perspektif  Ulama  Mazhab .  Jurnal Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. Volume 2, Nomor 2, Desember 2020, h. 230-231.
5 H.A.  Rodli  Makmun,  Evi  Muafiah,  dan  Lia  Amalia, Poligami  dalam  Tafsir  Muhammad  Syahrur (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2009), h. 1-2.
6 Adriana Mustafa and Arwini Bahram, “Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten  Takalar;  Studi  Kasus  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat,” Mazahibuna;  Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137.
7 H.A. Rodli Makmun, Evi Muafiah, dan Lia Amalia, Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur , h. 3.
8 Marzuki, Pengantar Studi Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013), h. 339.
Menurut  Aminah  Wadud  pembebasan  dalam  poligami  bukanlah  sebuah  kenyataan dilanggengkannya  praktik  memperistri  banyak.  Amina  Wadud  dalam  pemikirannya menjelaskan  pembebasan  praktik  ala  Amina  Wadud  adalah  pola  toleransi  kehidupan  antara suami dan istri. Praktik poligami bukan suatu hal yang mudah dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan ini ditafsirkan oleh Amina Wadud dengan penafsiran Hermeneutika feminis. Pola ini  membawa  hak  asasi  perempuan  pada  tataran equality (persamaan)  antara  makna perempuan  dan  laki-laki.  Tafsir  ini  menggeser  makna  poligami  yang  didasarkan  pada  surat an-Nisa.  Olehnya  perkembangan  sangat  signifikan  pada  tafsir  poligami  dengan  metode hermeneutik  feminis  era  modern  ke  post-modern. 9 Sedangkan,  menurut  Muhammad  Quraih Shihab pembahasan poligami dalam Al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, serta melihat pula sisi pemilihan aneka lternatif yang terbaik menghadapi satu kondisi. Adalah wajar bagi satu perundangan,  apalagi  agama  yang  bersifat  universal  dan  berlaku  bagi  setiap  waktu  dan tempat,  untuk  mempersiapkan  ketetapan  hukum  yang  boleh  jadi  terjadi  pada  satu  ketika, walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan. 10

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  pustaka,  yaitu  mengangkat  karya-karya  buku Muhammad  Quraish  Shihab  yang  berjudul  sebagai  bahan  primer  dan  buku  karya  Amina Wadud  yang  berjudul  “ Quran  and  Woman:  Rereading  the  Sacred  Test  from  a  Woman's Perspective ”. Beserta buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan hukum perkawinan dalam Islam sebagai bahan sekunder.

## Kajian Pustaka
Dalam  pandangan  filsafat,  tujuan  akhir  hukum  adalah  keadilan.  Kaitannya  dengan hukum Islam, keadilan yang harus dicapai mesti mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Artinya tujuan keadilan melalui jalur hukum  harus berawal dari dua  segi  dan  mengarah  kepada  keadilan  dua  segi  pula.  Dikatakan  berawal  dari  dua  segi karena  pedoman  Islam  berupa  Al-Qur’an  dan  Hadis  di  satu  segi  harus  mampu  menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia di lain segi. 11 Keadilan  dalam  Islam  merupakan  perpaduan  harmonis  antara  hukum  dengan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan  itu  demi  keselarasan  dan  harmonisasi  masyarakat  yang  terdiri  dari  individu  itu sendiri. 12 Hukum  Islam  memiliki  peran  dalam  mendamaikan  pribadi  dengan  kepentingan kolektif,  bukan  sebaliknya.  individu  diberi  hak  untuk  mengembangkan  hak  pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan orang banyak. 13
Poligami  adalah  perbuatan  seorang  laki-laki  dengan  mengumpulkan  untuk  menjadi tanggungannya dua sampai  empat istri. Poligami diambil dari bahasa yunani  yaitu dari kata poli  yang  artinya  adalah  banyak.  Dan  gami  diambil  dari  kata  gamos  yang  artinya  adalah perkawinan.  Sedangkan  poligami  dari  bahasa  inggris  yaitu poligamy yang  artinya  adalah beristri  lebih  dari  seorang  wanita.  Dalam  bahasa  arab  poligami  adalah ta’addud  az-zaujaat
9 Anam, Haikal Fadhil, Poligami Dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud . Jurnal Musãwa, Vol. 19, No. 1 Januari 2020. Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakartah, h. 44.
10 Muhammad  Quraih  Shihab, Islam  yang  Disalahpahami:  Menepih  Prasangka,  Mengikis  Kekeliruan (Jakarta: Lentera Hati, 2018), h. 172.
11 Abdul  Ghofur  Anshori, Filsafat  Hukum  Sejarah,  Aliran  dan  Pemaknaan (Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2006), h. 63.
12 Supardin  and  Abdul  Syatar,  “Adultery  Criminalization  Spirit  in  Islamic  Criminal  Law:  Alternatives  in Indonesia’s  Positive  Legal  System  Reform,” Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam 5,  no.  2 (2021): 913–27, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353.
13 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan , h. 65.
yang artinya menambah isteri. 14
Jadi  perkawinan  dengan  poligami  adalah  suatu  perkawinan  yang  banyak.  Dalam sebuah definisi poligami adalah ikatan perkawinan yang dimana suami mengawini beberapa orang  istri  dalam  waktu  yang  bersamaan.  Bersamaan  disini  maksudnya  istri  yang  lain  tidak dicerai, tetapi justru ada penambahan. 15
Dalam  Al-Qur’an  yang  menjadi  dasar  diperbolehkannya  poligami  adalah  QS.  an- Nisả/4:3,
َعٰب ُر َو َ ث ٰ ل ُ ث َو ى ٰنْث َم  ِءۤا َسِ نلا  َن ِ م ْم ُ ك َ ل  َبا َط ا َم ا ْو ُح ِكْنا َ ف ى ٰمٰتَي ْ لا ىِف ا ْو ُط ِسْقُت ا َّ ل َ ا ْمُت ْ ف ِخ ْ ن ِا َو ا ْو ُ ل ِد ْعَت ا َّ ل َ ا ْمُت ْ ف ِخ ْ نِا َ ف َّ ل َ ا ىٰٓن ْد َ ا  َكِل ٰذ ۗ ْم ُ كُناَمْي َ ا  ْت َ ك َ ل َم ا َم  ْو َ ا ًة َد ِحا َو َ ف ۗاْو ُ ل ْو ُعَت ا
Terjemahnya:
“Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yang  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku  adil,  Maka  (kawinilah)  seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. 16
Penafsiran  yang  terbaik  menyangkut  ayat  di  atas,  adalah  penyebutan  dua,  tiga  atau empat,  pada  hakikatnya  adalah  dalam  rangka  tuntutan  berlaku  adil  kepada  anak  yatim. Redaksi  ayat  ini  mirip  dengan  ucapan  seorang  yang  'melarang  orang  lain  makan  makanan tertentu,  dan  untuk  menguatkan  larangan  itu  dikatakannya:  “Jika  Anda  khawatir  akan  sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda.” Tentu  saja  perintah  menghabiskan  makanan  lain  itu,  hanya  sekadar  menekankan  perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu. 17
Selanjutnya,  dalam  persoalan  keharusan  berbuat  adil  terhadap  perempuan  yang dinikahi sebagai syarat kebolehan melakukan perkawinan lebih dari seorang sampai empat, 18 sebagaimana  ditegaskan  pada  kalimat  selanjutnya  masih  dalam  surat  an-Nisa  ayat  (3)  yang berbunyi  “ tetapi  bila  kamu  takut  tidak  dapat  berlaku  adil,  maka  satu  saja. ”.  Sebagai  ganti adanya  kekhawatiran  tidak  dapat  berlaku  adil  terhadap  perempuan-perempuan  yatim  (yang dinikahi). Kekhawatiran ini didasarkan atas firman Allah swt dalam QS. An-Nisa (4): 129:
ا َه ْو ُر َ ذَت َ ف  ِلْي َم ْ لا َّ ل ُ ك ا ْو ُ لْي ِم َت ا َلَف ْمُت ْص َر َح ْوَلَو ِءۤا َسِ نلا  َنْيَب اْو ُ ل ِد ْعَت ْ ن َ ا آْ ْو ُعْي ِطَت ْس َ ت  ْن َ ل َو ا ْو ُ ق َّ تَت َو ا ْو ُحِل ْص ُت  ْنِاَوۗ ِةَقَّلَعُمْلاَك اًمْي ِح َّر ا ًر ْو ُ ف َ غ َ نا َ ك َ ه للّٰا َّ نِا َ ف Terjemahnya:
“Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  Berlaku  adil  di  antara  isteri-isteri(mu), walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu  janganlah  kamu  terlalu cenderung  (kepada  yang  kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan  yang  lain  terkatung- katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 19
Untuk  melakukan  poligami  tentu  harus  melalui  prosedur  dan  permohonan  ke
14 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 175.
15 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 40.
16 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 99-100.
17 M. Quraish Shihab, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Vol II; Lentera Hati, 2002), h. 341.
18 Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia) 9, no. 1 (2020): 1–21, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005.
19 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 130.
pengadilan  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Setidaknya  ada  3norma hukum  yang  ada  yaitu  Pasal  3,  Pasal  4,  dan  Pasal  5  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  yang  mengatur  poligami.  Selain  dari  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah poliagami. Hal itu tepatnya diatur mulai dari pasal 55 hingga pasal 59 pada bab IX tentang beristeri lebih dari satu orang.
Penekanan hukum Islam mengenai keadilan dalam perkawinan poligami, agar seorang suami  memiliki  kemampuan  menegakkan  kebenaran,  memberikan  keharmonisan, memelihara keseimbangan, kejujuran, belas kasihan dan solidaritas dengan melekatkan nila- nilai  Ilahi.  Tentu  saja,  keadilan  dalam  perkawinan  poligami  yang  ditunjukkan  hukum  Islam adalah  keadilan  mutlak  yang  sempurna,  bukan  keadilan  yang  relatif  dan  parsial.  Keadilan yang  demikian  adalah  sikap  kritik  dan  mengantisipasi  terciptanya  keadilan  yang  nisbi  dan tidak objektif. 20 Hukum Islam tidak melarang untuk melakukan perkawinan poligami kepada siapa, namun dalam kenyataannya perkawinan poligami di Indonesia adalah salah satu faktor pemicu  terjadinya  perkawinan  yang  tidak  dicatat.  Akibatnya  hak-hak  anak  tidak  terlindungi dan terabaikan. Anak yang dilahirkan bukan lagi sebagai buah hati yang penuh kasih sayang, melainkan  keberadaan  anak  hanya  merupakan  beban.  Demikian  banyak  anak  dalam perkawinan poligami tidak mendapat perlindungan kasih sayang dan hak-haknya dari kedua orangtuanya,  melainkan  perkawinan  poligami  dilakukan  untuk  melegalisasi  hawa  nafsunya saja. 21

## Pembahasan
Poligami  dalam  perspektif  M.  Quraish  Shibab,  beliau  berpendapat  poligami  bukan suatu anjuran maupun kewajiban untun melakukan poligami, melainkan suatu alternatif untuk menyelesaikan  permaslahan  keluarga.  Dalam  pelaksanaan  poligami  tersebut  pun  disertai dengan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh suami yang ingin menikah lenih  dari  satu  istri.  Hal  tersebut  dengan  harapan  mencapai  keadilan  dan  juga  melindungi perempuan.
M.  Quraish  Shihab  mempunyai  cara  pandang  yang  berbeda,  karena  keadilan  yang dimaksudkan dalam an-Nisa ayat 129 adalah adil dalam bidang immaterial (cinta) yang tidka mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh karena itu, keadilan yang diinginkan dalam poligami hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (cinta dan kasih sayang).  Dengan demikian pemaknaan adil dalam poligami yang digagas oleh M. Quraish  Shihab  adalah  salah  satu  alasan  mengapa  beliau  menolak  pendapat  menutup  mati pintu  poligami.  Poligami  tidak  dapat  serta  merta  dilarang  dengan  mempertimbangkan  pada berbagai  persoalan  tertentu  yang  mungkin  ditimbulkan  jika  seseorang  tidak  melakukan poligami.
Penegakan keadilan juga ditekankan oleh M. Quraish Shihab dalam praktik poligami. Menurutnya  keadilan  dalam  poligami  merupakan  sebuah  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi oleh  seorang  suami  yang  hendak  melakukan  poligami.  Adil  dalam  poligami  menurut  M. Quraish  Shihab  menyangkut  banyak  aspek,  karena  ayat  3  surat  An-Nisa’ini  masih  ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola  harta  anak  yatim.  Keadilan  poligami  yang  menyangkut  keadilan  terhadap  anak yatim  ini  merupakan  pemikiran  yang  sangat  bagus  karena  kebanyakan  dari  fenomena  yang terjadi saat ini para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang  dipoligami  (walau  pada  praktiknya  keadilan  yang  dimaksud  juga  sulit  diwujudkan). Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan
20 Sabri  Samin, Dinamika  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Yogyakarta:  TrustMedia  Publishing,  2016),  h. 188.
21 Sabri Samin, Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia , h. 189.
istri-istri  menjadi  persoalan  yang  dijawab  oleh  M.  Quraish  Shihab  yang  menyatakan  bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim.
Pemikiran  ini  dihasilkan  dari  metode  tafsir maudhu yang  digunakan  M.  Quraish Shihab  dalam  menafsirkan  ayat-ayat  Al-Qur’an,  yang  diantara  tahap-tahapnya  adalah melakukan  munasabah  (pengkorelasian  ayat-ayat  sebelumnya  dengan  ayat  yang  sedang dikaji)  serta  melihat asbabunnuzul surat  An-Nisa’  ayat3  yaitu  banyaknya  janda-janda  dan anak  yatim  setelah  terjadinya  perang  Uhud.  Dengan  menyandarkan  pengertian  keadilan poligami  menyangkut  keadilan  terhadap  anak  yatim,  sebenarnya  pemahaman  ini  menjadi batasan terhadap para suami yang hendak melakukan poligami karena harus memenuhi unsur keadilan  tersebut,  yaitu  dengan  jalan  menikahi  anak  yatim  atau  janda-janda  yang  memiliki anak. Hal  ini sesuai  dengan pendapat  Muhammad Syahrur bahwa poligami dapat  dilakukan jika  seseorang  dapat  memenuhi  dua  syarat  yaitu;  pertama,  bahwa  isteri  kedua,  ketiga  dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur. 22
Selain  menyangkut  aspek  keadilan  terhadap  anak  yatim,  adil  poligami  menurut pemikiran  M.  Quraish  Shihab  adalah  adil  dalam  bidang  material.  Ia  mendasarkan pendapatnya  pada  surat  An-Nisa’  ayat  129:  Keadilan  yang  dimaksudkan  dalam  ayat  diatas adalah  adil  dalam  bidang  immaterial  (cinta).  Karena  dalam  ayat  tersebut  disiratkan  bahwa keadilan  ini  yang  tidak  mungkin  dicapai  oleh  kemampuan  manusia,  maka  menurut  M. Quraish Shihab memahami adil poligami hanya dalam bidang material saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang). Sedangkan dari metode pemahaman yang dibangun dan  diyakininya,  Amina  Wadud  juga  melakukan  apalikasi  metode  tersebut  terhadap fenomena gender dalam al-Qur'an. Salah satu isu yang dianggapnya bias nilai-nilai keadilan gender adalah persoalan pembolehan poligami dalam al-Qur'an.
Menurut  Amina,  ayat  ini  menerangkan  tentang  perlakuan  terhadap  anak  yatim,  di mana  sebagian  wali  laki-laki  yang  mempunyai  tanggungjawab  untuk  mengelola  kekayaan harta  anak  yatim  perempuan,  namun  kebanyakan  mereka  tidak  dapat  berbuat  adil  terhadap mereka  (anak  yatim).  Maka  ayat  tersebut  (4:3)  tersebut  adalah  satu  solusi  yang  dianjurkan untuk mencegah penyalahgunaan dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim. Pada satu sisi lain  al-Qur'an  membatasi  jumlahnya  hanya  sampai  empat  orang.  Di  sisi  lain  adanya tanggungjawab ekonomi untuk menafkahi isteri akan dapat mengimbangi tercampurnya harta anak  yatim  melalui  tanggungjawab  managemen.  Inilah  yang  sering  dilupakan  oleh  para pendukung  poligami  yaitu  bahwa  keberadaan  ayat  ini  adalah  dalam  rangka  perlakuan  adil terhadap anak yatim. 23
Amina berpendapat ada beberapa alasan dalam berpoligami yang bias gender, bahkan alasan-alasan tersebut jelas tidak pernah ada dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber utama dalam  pembolehan  poligami  itu  sendiri. 24 Alasan-alasan  tersebut  yaitu:  Pertama,  alasan ekonomi  (finansial),  Kedua,  isteri  mandul  atau  tidak  dapat  memberikan  keturunan  dan Ketiga, untuk memenuhi kebutahan seks kaum laki-laki yang tinggi (hiperseks).
Mengenai alasan alasan tersebut Amina berpendapat bahwa: Dalam konteks masalah ekonomi seperti pengangguran, seorang laki-laki yang secara finansial hendaknya mengurus lebih  dari  satu  isteri,  lagi-lagi  pola  pikir  ini  mengasumsikan  bahwa  semua  wanita  adalah beban finansial, pelaku reproduksi, bukan produsen. Di dunia zaman sekarang banyak wanita yang  tidak  memiliki  maupun  membutuhkan  sokongan  laki-laki,  karena  satu  hal,  sekarang tidak bisa diterima lagi bahwa hanya laki-laki yang bisa bekerja, melakukan pekerjaan, atau
22 Muhammad  Shahrur, Metodologi  Fiqih  Islam  Kontemporer ,  Terj.  Sahiron  Syamsuddin  dan  Burhanuddin (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), h. 428
23 Amina Wadud, Qur’an Menurut Perempuan , Terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi, 2001), h. 149.
24 Amina Wadud, Qur’an Menurut Perempuan , Terj. Abdullah Ali, h. 150.
menjadi  pekerjaan  di  luar  rumah,  yaitu  pekerjaan  yang  digaji  hanya  didasarkan  pada produktifitas,  produktifitas  pada  gilirannya  didasarkan  pada  berbagai  factor,  dan  gender hanyalah salah satunya. Dengan begitu poligami bukan solusi yang sederhana untuk masalah perekonomian yang komplek. 25
Tentang  alasan  berpoligami  karena  istri  mandul,  Amina  berpendapat:  Bahwa berpoligami  dibolehkan  ketika  si  isteri  tidak  dapat  mempunyai  anak.  Lagi-lagi  tidak  ada penjelasan  tentang  hal  ini  sebagai  alasan  berpoligami  dalam  al-Qur’an.  Namun  demikian, keinginan mempunyai anak memang naluri alami. Jadi, kemandulan laki-laki dan isteri tidak meniadakan kesempatan bagi salah satunya untuk menikah, maupun mengurus dan mendidik anak.  Konteks  “keadilan”  dalam  kajian  ini  bukan  semata  mengarah  kepada  perbuatan mengatur  waktu  kunjungan  kepada  para  istri  dengan  jadwal  hari.  Keadilan  distributif semacam  ini  boleh  jadi  mewakili  sebagian  “keadilan”  di  antara  para  istri.  Bentuk  keadilan sesungguhnya adalah munculnya syarat yang ketat bagi pelaku poligami guna menghindarkan para  wanita  dari  kejahatan  terselubung  pelakunya.  Inisialisasi  terhadap  bahaya  terselubung poligami  ditampilkan  secara  vulgar  dalam  ayat  sehingga  sangat  sulit  bagi  pelaku  untuk menilai kembali ekses yang ditimbulkan dari perbuatan polgami. Sekaligus menjadi landasan pula bahwa perbuatan poligami pada hakekatnya sangat jauh dari “keadilan” jika pelakunya tidak memiliki keimanan yang kuat serta kapasitas pribadi yang paripurna. Indikator ketidak mampuan  untuk  berbuat  adil  dicantumkan  pula  secara  jelas  pada  ayat  “ fain  khiftum  anlā ta’dilū  fawāḥidatan ”  menegaskan  bahwa  keraguan  dalam  bentuk  ketidakmampuan  berbuat “adil” kepada para wanita akan menjadi ganjalan dalam berpoligami. 26
Dalam hal ini poligami lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya. Poligami tidak dapat  menciptakan  ketenteraman  dan  kedamaian,  bahkan  sebaliknya  dapat  menimbulkan pertikaian  dan  permusuhan  dalam  rumah  tangga.  Oleh  karena  itu  poligami  diharamkan apabila  tidak  mampu  menciptakan  keadilan,  di  antara  para  istri,  tidak  dapat  menciptakan kedamaian  dan  ketenteraman  dalam  rumah  tangga. 27 Demikian  Islam  tidak  bermaksud memerintahkan  dan  mendorong  seorang  Muslim  untuk  menikahi  perempuan  lebih  dari  satu orang  (tidak  lebih  dari  empat  orang).  Islam  juga  bukan  agama  yang  monopoli  praktik perkawinan poligami. Sebelum kedatangan Islam, poligami telah menjadi tradisi yang marak diperaktekkan  oleh  banyak  orang.  Islam  datang  justru  mengarahkan  praktik  poligami  ini dengan  cara  yang  penuh  hikmah,  tanpa  perlu  menimbulkan  kegoncangan  sosial  yang  tidak diinginkan. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan di sini bahwa monogamilah sebenarnya yang menjadi  prinsip  dasar  perkawinan  dalam  Islam.  Poligami  diperbolehkan  hanya  sebagai bentuk  pengecualian,  dalam  kondisi-kondisi  khusus;  berdasarkan  alas  an-alasan  yang  kuat dan masuk akal. 28

## Kesimpulan
Konsep adil dalam poligami menurut Muhammad Quraih Shihab bukan pada keadilan batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan  terukur.  Pendapatnya  didasarkan  pada  an-Nisa  ayat  129  yang  menyatakan  bahwa manusia  tidak  mungkin  berlaku  adil  dalam  bidang  immateri.  Makna  keadilan  yang diisyaratkan  dalam  poligami  sebagaimana  disebutkan  dalam  ayat  3  Surah  an-Nisa  menurut M.  Quraish  Shihab  terkait  dengan  ayat  sebelumnya  yaitu  ayat  2.  Menurutnya,  adil  dalam poligami  terkait  dengan  perlakuan  adil  terhadap  anak  yatim,  hal  ini  dismpulkan  melalui
25 Amina Wadud, Qur’an Menurut Perempuan , Terj. Abdullah Ali, h. 150.
26 Subehan  Khalik, Menakar  Teologi  Keadilan  Dalam  Poligami .  Jurnal  Al-Risalah.  Volume  19  Nomor  1  Mei 2019, h. 62-63.
27 Halimah  B, Poligami  dalam  Sorotan  (Kajian  Kitab-kitab  Tafsir  Modern/Kontemporer) .  Jurnal  Al-Risalah. Volume 19 Nomor 2 November 2019, h. 242.
28 Halimah B, Poligami dalam Sorotan (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer) , h. 245.
penulusuran  sejarah  poligami  dan asbabbunuzul surah  an-Nisa  ayat  3  yang  menjadi  dalil poligami.  Konsep  adil  dalam  poligami  menurut  Amina  Wadud  adalah  dalam  konteks perlakuan  adil  terhadap  anak  yatim  yang  harus  dipenuhi  oleh  laki-laki  yang  bertanggung jawab  mengelola  kekayaan  mereka.  Dan  solusi  terbaik  dalam  untuk  mencegah  kesalahan adalah  dengan  mengawininya.  Alasan  yang  menjadi  dasar  perumusan  bagi  membolehkan poligami dalam kitab klasik seperti persoalan ekonomi, istri tidak mempunyai keturunan dna untuk memuaskan nafsu suami yang tidak terkendali karena tidak terpuaskan dengan satu istri adalah  tidak  ada  persetujuan  atau  ketentuan  dalam  al-Qur’an.  Adapun  perbedaan  dan persamaan Muhammad Quraih Shihab dan Aminah Wadud dalam hal penerapan adil dalam poligami  yaitu  M.  Quraish  Shibab,  berpendapat  poligami  bukan  suatu  anjuran  maupun kewajiban  untun  melakukan  poligami,  melainkan  suatu  alternatif  untuk  menyelesaikan permaslahan  keluarga.  Dalam  pelaksanaan  poligami  tersebut  pun  disertai  dengan  beberapa syarat  dan  ketentuan  yang  harus  dilakukan  oleh  suami  yang  ingin  menikah  lebih  dari  satu istri.  Hal  tersebut  dengan  harapan  mencapai  keadilan  dan  juga  melindungi  perempuan. Sedangkan, pendapat Amina Wadud tentang tidak diperbolehkanya poligami karena memang alasan-alasan yang selama ini diyakini, tidak pernah ada dalam al-Qur'an.

## Daftar Pustaka
Anam,  Haikal  Fadhil. Poligami  Dalam  Hermeneutika  Feminis  Amina  Wadud .  Jurnal Musãwa,  Vol.  19,  No.  1  Januari  2020.  Pusat  Studi  Wanita  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakartah.
Anshori,  Abdul  Ghofur. Filsafat  Hukum  Sejarah,  Aliran  dan  Pemaknaan .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
B,  Halimah. Poligami  dalam  Sorotan  (Kajian  Kitab-kitab  Tafsir  Modern/Kontemporer) . Jurnal Al-Risalah. Volume 19 Nomor 2 November 2019.
Bakry,  Muammar  Muhammad.  “Laws  Exegesis  Versus  (Comparative  Studies  in Understanding  Religious  Text  and  Teh  Istinbath  Process  of  Law  on  Mahar.” JICSA (Journal  of  Islamic  Civilization  in  Southeast  Asia) 9,  no.  1  (2020):  1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005.
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Achmad  Abubakar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and Islamul Haq. “Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?” In Procedings  of  the  International  Confrence  on  Ummah:  Digital  Innovation, Humanities  and  Economic  (ICU:  DIHEc) .  Kresna  Social  Science  and  Humanities Research, 2020.
H.A.  Rodli  Makmun,  Evi  Muafiah,  dan  Lia  Amalia. Poligami  dalam  Tafsir  Muhammad Syahrur . Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya . Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012. Khalik, Subehan. Menakar Teologi Keadilan Dalam Poligami . Jurnal Al-Risalah. Volume 19 Nomor 1 Mei 2019.
Kurniati  Kurniati.  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA: Diskursus  HAM  Dalam  Karya  Nawal  Sa’dawi  Kurniati.” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum Pidana  Dan  Ketatanegaraan 8,  no.  Vol  8,  No  1  (2019)  (2019):  52–61. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
Thahir  Maloko  dan  Arif  Rahman. Mengatasi  Kejenuhan  Suami-Istri  Perspektif  Ulama Mazhab .  Jurnal  Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab.  Volume  2,  Nomor  2, Desember 2020.
Marzuki, Pengantar  Studi  Islam:  Prinsip  Dasar  Memahami  Berbagai  Konsep  dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia , (Cet. II; Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013.
Mulia,  Siti  Musdah. Islam  Menggugat  Poligami .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 2007.
Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. “Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di  Desa  Cikoang  Kabupaten  Takalar;  Studi  Kasus  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan Hukum  Adat.” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  2  (2020). https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137.
Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry. Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon  Suami;  Studi  Perbandingan  Antara  Mazhab  Syafi’i  dan  Hanafi .  Jurnal Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab. Volume 2, Nomor 2, Desember 2020.
Samin,  Sabri. Dinamika  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Yogyakarta:  TrustMedia Publishing, 2016.
Shahrur,  Muhammad. Metodologi  Fiqih  Islam  Kontemporer ,  Terj.  Sahiron  Syamsuddin  dan Burhanuddin. Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
Shihab, Muhammad Quraish. Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an . Vol II; Lentera Hati, 2002.
-------, Islam  yang  Disalahpahami:  Menepih  Prasangka,  Mengikis  Kekeliruan .  Jakarta: Lentera Hati. 2018.
Supardin,  and  Abdul  Syatar.  “Adultery  Criminalization  Spirit  in  Islamic  Criminal  Law: Alternatives  in  Indonesia’s  Positive  Legal  System  Reform.” Samarah:  Jurnal  Hukum Keluarga Dan Hukum Islam
5, no. 2 (2021): 913–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353.
Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: Gama Media, 2017.
Wadud, Amina. Qur’an Menurut Perempuan , Terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi, 2001.