## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4297/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment
Imam Sucahyo 1 , Mareta Syamsa 2 , Risma Nasution 3 , Friyo Dharma 4 , Syarla Fian 5 , Hermawan Nasution 6
1,2,3,4,5,6 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik-Universitas Panca Marga Probolinggo Article Info Abstract Article history: Received : 10 Januari 2023 Publish : 30 Januari 2023 The phenomenon of cyber harassment is the culmination of problems in the digital era. The use  of  the  internet  medium  in  the  era  of  digital  communication  has  changed  the  view  of human communication patterns that have been changing so far. Social media is the site most frequently used by internet users in Indonesia. Cyber harassment is currently mushrooming among the public, especially children and women who are considered weak, even though there are already regulations that explain IT but are not specific about cyber harassment.
The purpose of this study was to find out the implementation of Regional Regulation No. 2 of  2019  in  the  Context of  Protecting  Women and  Children  Against  Cyber  Harresment  in Probolingo District. This research uses descriptive qualitative method. The theory used in this research is implementation theory according to George C. Edwards III (in Wahyono, et  al.  2019).  This  writing  describes  the  description,  objective  explanation  related  to  the phenomenon that occurs from the object under study. The results of the study state that the communication indicators are considered not optimal, this can be seen from the method of communication,  namely  socialization  which  is  carried  out  directly  to  certain  targets. Indicators  of  resources  are  considered  adequate,  indicators  of  attitude  or  position  and bureaucratic  structure  are  considered  good  in  implementing  Probolinggo  Regency Regional  Regulation  No.  2  of  2019  in  the  Context  of  Protecting  Women  and  Children Against Cyber Harresment.
Keywords:

## Cyber Harresment
Implementation Perda No 12 Tahun 2019
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 10 Januari 2023 Publis : 30 Januari 2023
Fenomena cyber harassment merupakan puncak dari masalah pada era digital. Penggunaan medium  internet  pada  era  komunikasi  digital  telah  merubah  pandangan  pola  komunikasi manusia  yang  selama  ini  berubah-ubah.  Sosial  media  adalah  situs  yang  paling  sering digunakan oleh pengguna internet di Indonesia. Cyber harassment saat ini tengah menjamur di  kalangan  masyarakat  khususnya  para  anak-anak  dan  perempuan  yang  dinilai  lemah, walaupun  sudah  ada  peraturan  yang  menjelaskan  mengenai  IT  namun  tidak  spesifik mengenai Cyber  Harresment. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  implementasi Peraturan  Daerah  No  2  Tahun  2019  Dalam  Konteks  Melindungi  Perempuan  dan  Anak Terhadap Cyber Harresment di Kabupaten Probolingo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunalakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut  George  C.  Edwards  III  (dalam  Wahyono,  dkk.  2019).  Penulisan  ini mendeskripsikan uraian, penjelasan obyektif terkait fenomena yang terjadi dari obyek yang diteliti. Haisl dari penelitian menyatakan bahwa pada indikator komunikasi dinilai belum maksimal , hal ini dapat dilihat dari metode komunikasi yakni sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada beberapa sasaran tertentu saja. Indikator sumber daya dinilai telah memadai, indikator sikap atau diposisi dan struktur birokrasi dinilai baik dalam penerapan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  No  2  Tahun  2019  Dalam  Konteks  Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment . This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo Email: maretasyamsya17@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  akal  manusia  yang  terus  menjadi  maju  sangat  mempengaruhi  kemajuan teknologi  di  era  modern  saat  ini,  dimana  tiap  manusia  memakai  sarana  internet  untuk berkomunikasi  serta  melakukan  aktivitas  lainnya.  Oleh  sebab  itu,  tidaklah  mungkin  untuk menghindari teknologi. Internet selaku produk teknologi ialah media baru yang banyak diminati oleh berbagai kalangan pria maupun perempuan.Teknologi tidak bisa dianggap mempunyai sifat
baik dan jahat. Namun, pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang beniat jahat untuk menyalahgunakannya.
Saat ini sudah banyak kejahatan yang diwarnai dengan kemajuan teknologi dimana kejahatan tidak  cuma  terbatas  pada  ruang  lingkup  yang  sifatnya  konvensional  tetapi  kejahatan  terus bergerak kearah yang lebih modern dengan menggunakan teknologi seperti internet, media sosial. Dengan semakin majunya teknologi internet, perihal tersebut diiringi dengan kemunculan media sosial.  Media  sosial  merupakan  situs  dimana  seseorang  bisa  membuat  web  page  pribadi  dan tersambung dengan orang lain yang berada dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi ataupun cuma berkomunikasi saja.
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin  canggih, banyak  manfaat  yang  didapatkan  oleh  tiap  orang  dan tiap  lapisan masyarakat, akan tetapi perihal  tersebut  tidak  luput  dari  akibat  negatif  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Dikutip dari buku suplemen bimbingan teknis reproduksi: pelecehan seksual,  salah satu  akibat negatif yang sangat mengkhawatirkan dan merupakan suatu urgensi yang harus ditindaklanjuti yaitu pelecehan seksual (cyber harassment) melalui teknologi informasi dan komunikasi (Akbar, 2015).  Pelecehan  seksual  itu  sendiri  bisa  diartikan  sebagai  seluruh  jenis  bentuk  perilaku  yang berkonotasi ataupun mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga mengakibatkan respon negatif seperti malu, marah, benci,  tersinggung dan sebagainya pada diri seseorang yang menjadi  korban pelecehan tersebut. Hal tersebut diibaratkan seperti pisau bermata dua, pada satu sisi memberikan manfaat tetapi di sisi lain memberikan dampak negatif.
Secara  umum Cyber  harassment adalah  perilaku  bullying  di  media  sosial  melalui  digital informasi saluran komunikasi pribadi yang baisanya dilakukan oleh orang yang lebih dewasa dari korbannya  yang  menggunakan  pesan  kasar  dan  biasa  disebut cyber  stalking .  Menurut Chadwick(2014) cyber  harassment perilaku  megirim  pesan  yang  tidak  sopan  yang  dikirimkan lewat  email,sms,atau  yang  lain-lainnya  dan  ditunjukan  kepada  seorang  sebagai  gangguan. Dampak  dari Cyber  Harassment ini    bukan  hanya  tertuju  pada  kalangan  perempuan  saja  akan tetapi juga pada kalangan anak-anak, karena anak-anak dizaman teknologi yang semakin canggih ini semakin pandai dalam menggunakan sosial media dan pastinya minim pengawasan dari orang tua.
Kebijakan  mengenai  perlindungan  perempuan  dan  anak  sudah  dimuat  melalui  peraturan pemerintah  yang  menjamin  perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak.  Pelaku  cenderung memilikii karakteristik agresif dan intimidatif. Dengan adanya kebijakan mengenai hal tersebut di harapkan pelaku Cyber harassment tidak lagi melakukan hal tersebut. Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  telah  dimuat  dalam  kebijakan  di  Indonesia,  sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaran perlindungan terhadap perempuan dan anak yang  komprehensif  dan  terpadu  (Sianutri,  2021).    Pemerintah  Daerah  berkewajiban menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak. Maraknya fenomena Cyber Harresment memberikan pengaruh terhadap mental khususnya anak-anak dan perempuan.
Untuk mengatasi adanya Cyber Harassment ini, Pemerintah  wajib  melaksanakan  kebijakan, program    dan    kegiatan    perlindungan  perempuan    dan    anak  secara    terpadu  dalam    rangka pemenuhan  hak-hak perempuan dan anak di  Dearah, dengan membentuk   PPT sebagai   pusat pelayanan  terpadu  bagi  perempuan dan anak. sehingga korban bisa mendapatkan haknya berupa layanan  kesehatan,  rehabilitasi,  pendampingan  korban  dan  lain  sebagainya.  Masih  minimnya implementasi  akan  adanya  kebijakan  diatas  maka  menimbulkan  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap pengguna media sosial. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya.  Untuk  mengimplementasikan  kebijakan  publik,  ada  dua pilihan  langkah  yang  ada,  yaitu  langsung  mengimplementasikan  dalam  bentuk  program  atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Rini, 2021).
Belum   terdapatnya aturan yang lebih khusus mengatur mengenai  pelecehan seksual online ini,  berakibat  pada  tidak  adanya  upaya  pencegahan  yang  dapat  dilakukan  guna  menghindari
kekerasan ini terjadi. Ini kemudian berakibat pada tidak adanya efek jera pelaku pelecehan seksual online karena keadaan juga terkendala dengan respon dan perlindungan hukum terhadap korban perempuan  di  Indonesia  terkait  kasus  ini  yang  belum  begitu  memadai  karena  seringkali disederhanakan  dalam  ranah  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Diperlukan adanya  penambahan  aturan  dengan  latar  belakang  pelecehan    seksual  online  (cyber  sexual harassment) untuk memperberat hukuman pelaku. Adanya instrument hukum tersebut nantinya diharapkan  dapat  menjadi  “pelindung”  untuk  korban  pelecehan  seksual  online  (cyber  sexual harassment).  Sehingga  bukan  tidak  mungkin  lagi  dengan  semakin  berkembangnya  era  dengan teknologi  informasi  dan berbagai  macam  jejaring sosialnya ini akan menyebabkan  perbuatan- perbuatan pelecehan seksual  online (cyber sexual  harassment) akan semakin  luas dan semakin biasa.
Dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  kasus  pelecehan  seksual online  (cyber  sexual  harassment),  diharapkan  dapat  melindungi  korbannya  sehingga  untuk kedepannya permasalahan ini dapat teratasi dan juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan pelecehan seksual online (cyber sexual harassment), dan diharapkan pula supaya perlindungan terhadap perempuan sebagai  korban  pelecehan  seksual  online  (cyber  sexual  harassment)  dapat  diwujudkan.  Pada artikel  ini  penulis  membahas  mengenai  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak    Dalam  Konteks Cyber Harresment pada perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  di  Kabupaten  Probolinggo  yang marak terjadi di kalangan perempuan dan anak-anak.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  tahapan  penelitian  diawali  dengan mengumpulkan  data,  mereduksi  data,  menyajikan  data  dan  membuat  kesimpulan  dari  hasil  penelitian. Penelitian ini berfokus pada impelentasi dari peraturan daerah Kabupaten Probolinggo yang membahas mengenai Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dalam  perspektif Cyber Harresment .  Penulisan  ini  mendeskripsikan  uraian,  penjelasan  obyektif  terkait  fenomena  yang terjadi dari obyek yang diteliti. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga mendapatkan data yang jenuh. Aktivitas dalam analisis data antara lain, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification . Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut George C. Edwards III (dalam Wahyono, dkk. 2019) yang memiliki empat indikator diantaranya, komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Cyber  Harresment merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  membalas dendam  maupun  untuk  melindungi  orang-orang  tertentu  yang  masih  dalam  kasus.  Dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  No  2  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  harus memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak dari segala bentuk  kekerasan  dan  diskriminasi.  Bentuk  kekerasan  maupun  diskriminasi  bukan  saja  terjadi secara langsung namun juga bisa terjadi di media sosial. Berdasarkan hasil dan temuan dari studi deskriptif maka dalam perspektif teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (dalam Wahyono, dkk. 2019) yang memiliki empat indikator diantaranya, komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi yang di uraikan sebagai berikut:
1. Komunikasi
Salah  satu  unsur  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan  sebuah  kebijakan menurut  George  C.  Edward  dalam  Nugroho  adalah  komunikasi.  Komunikasi  yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus  dilakukan,  dimana  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) , sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No  2  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  maka komunikasi  dilakukan melalui  koordinasi antar lembaga yaitu organisasi  perangkat  daerah, aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat.  Untuk  menciptakan  sebuah  keberhasilan  dalam mengimplementasikan  Perda  tersebut  pemerintah  melakukan  sosialisasi  kepada  pegawai  di lingkungan,  perusahaan  mengenai  bahaya  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak agar selalu waspada dalam bersosial media terutama untuk melakukan pengawasan kepada anak-anak  yang  rentan  menjadi  korban  dari Cyber  Harresment .  Melalui  komunikasi  antar masyarakat  dan  pemerintah  di  harapkan  dapat  mencegah  dan  menanggulangani  berbagai pelanggaran penggunaan media elektronik, termasuk Cyber Harresment yang harus segera di dicegah sebelum berdampak pada trauma psikologis korban, baik anak-anak dan perempuan. Namun komunikasi ini dinilai belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari metode komunikasi yakni  sosialisasi  yang  dilakukan  secara  langsungb  kepada  beberapa  sasaran  tertentu  saja. Sehingga  penyampaian  informasi  belum  benar-benar  tersampaikan  secara  menyeluruh termasuk  anak2  dan  perempuan  serta  para  remaja  di  Kabupaten  Probolinggo,  Sehingga walaupun  masyarakat  sudah  tahu  tentang  akan  bahaya  dari Cyber  Harresment namun masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dampak secara psikis korban.

## 2. Sumber Daya
Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengimplementasian kebijakan agar  berjalan  sesuai  yang  diinginkan  dan  mencapai  hasil  yang  baik,  maka  dengan  itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan skill (kemampuan) yang  di  miliki  oleh  para  aktor  kebijakan  dalam  menjalankan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk  mencegah  terjadinya Cyber  Harresment .  Terdapat  beberapa  sumber  daya  yang dintinjau  berdasarkan  pelaksaan  perda  diatas  dalam  Konteks  Melindungi  Perempuan  dan Anak  Terhadap Cyber  Harresment .  Penjabaran  mengenai  sumber  daya  dapat  di  uraikan sebagai berikut:
a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, Apabila  implementator  tidak  memiliki  cukup  sumber  daya  manusia  maka  hasil  yang dicapai  akan lambat  dan tidak efektif.  Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan,  dedikasi,  profesionalitas,  dan  kompetensi  di  bidangnya,  sedangkan kuantitas  berkaitan  dengan  jumlah  sumber  daya  manusia  apakah  sudah  cukup  untuk melingkupi seluruh kelompok  sasaran (Putra, 2018).  Dilihat  dari sumber daya manusia yang dimaksud pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019  Dalam  Konteks  Melindungi  Perempuan  dan  Anak  Terhadap Cyber  Harresment adalah  instansi  dan  kelompok  yang  memiliki  peran,  ruang  lingkup  dan  keterkaitan mengenai perempuan dan anak di Kabupaten Probolinggo meliputi,  lembaga sosial yang memiliki kewenangan dan tugas sebai pelaksana kebijakan,Pekerja sosial (Individu yang mempunyai  kopetensi  melakukan  pemulihan  atau    rehabilitasi)  pekerja  sosial  yang dimaksud  adalah  perawat  dan  tenaga  kesehatan  lainnya.  Perempuan  dan  anak  berhak mendapatkan  pelayanan  konseling,  relawan  pendamping  dan  juga  pembimbing  rohani supaya dapat  menguatkan, memberikan rasa aman dan rehabilitasi terhadap korban Cyber hiressment.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  sumber  daya  pada implementasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  No  2  Tahun  2019  Tentang Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dalam  konteks  melindungi  fenomena Cyber hiressment dinilah telah efektif dan sudah memadai melihat peran SDM baik dari aktor implementator yang memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari  segi  kualifikasi,  kompetensi  serta  juga  siap  dalam  hal  pemahaman  dan  paradigma (pola pikir) terhadap kebijakan tersebut.
b. Sumber Daya Anggaran
Sumber daya Anggaran (finansial) tidak kalah penting dalam implementasi sebuah kebijakan.  Terbatasnya  sumber  daya  anggaran  akan  mempengaruhi  sebuah  jalannya implementasi kebijakan yang tidak dapat berjalan secara optimal. Adapun sumber dana anggaran  dalam  pelaksanaan  implementasi  kebijakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Probolinggo  No  2  Tahun  2019  Tentang  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  terhadap cyber  haressment anggaran  yang  disediakan  sudah  memadai,  pemerintah  daerah memberikan  anggaran  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  Serta  Pemerintah    Daerah    juga    memberikan    bantuan  pendanaan  kepada organisasi masyarakat,   organisasi   sosial,atau   lembaga   swadaya   masyarakat   dan perguruan    tinggi    yang    melaksanakan    perlindungan    terhadap    perempuan    dan anak.Bantuan    pendanaan  sebagaimana    dimaksud    yaitu  diberikan  sesuai  dengan kemampuan      keuangan      daerah      dan  dilaksanakan      sesuai      ketentuan  peraturan perundang-undangan.
c. Sumber Daya Fasilitas
Sarana dan prasarana menjadi hal yang penting dalam mencapai sebuah implementasi kebijakan yang berhasil. Oleh sebab itu fasilitas sarana dan prasaran harus secara tepat disiapkan  pada  saat  akan  dipergunakan  dalam  melaksanaan  sebuah  implementasi kebijakan.  Berdasarkan  temuan  maka  diketahui  bahwa  fasilitas  yang  memadai  dapat memberikan  dampak  yang  baik  untuk  korban  dari  adanya cyber  haressment ,  demi memberikan  suatu  pelayanan  yang  dapat  membuat  mereka  selaku  korban  dari cyber haresssment ini  merasa  aman  dan  juga  dapat  menguatkan  psikis  tiap  korban,  sehingga pemerintah daerah menyediakan Rumah Aman yang  disebut Shelter yang telah dijelaskan dalam  Peraturan  Shelter  adalah  tempat  tinggal  sementara  yang  digunakan  untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai
dengan  standar  operasional  yang  ditentukan.  Di  tempat  tersebut  sudah  tersedia berbagai pelayanan yang dapat korban rasakan untuk penyembuhan yang dirasakan oleh korban      bisa  dengan  pelayanan  konseling,  relawan  pendamping  dan  juga  pembimbing rohani  sehingga  mereka  yang  menjadi  korban  dari  adanya  cyber  haressment  ini  dapat sembuh  dan  juga  menghilangkan  trauma    yang  mereka  rasakan  dari  dampak  cyber haressment.  Hal  diatas  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  No  2 Tahun 2019.

## 3. Sikap atau Diposisi
Disposisi,  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila aktor implementasi memiliki disposisi yang baik,  maka  dapat  menghasilkan  kebijakan  yang baik  pula dan sesuai  dengan target  sasaran yang  ditentukan  sebelumnya.  Ketika  implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif  (Argi,  2021).    Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  didasarkan  pada  Peraturan  Daerah Kabupaten  Probolinggo  No  2  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment di  Kabupaten  Probolinggo  cukup  baik.  Para  pelaksana  implementasi  bersikap  baik  dalam menjalan sebuah kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah n sebagaimana yang diinginkan oleh  pembuat  kebijakan.  Dengan  adanya  persiapan  yang  matang  dari  pemerintah  sebelum menjalankan implementasi perda diatas pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama institusi yang lain bekerjasama dalam memebrikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isi dari Peraturan Daerah diatas serta berkaitan dengan hal-hal mengenai perlindungan anak dan perempuan salah satunya adalah konteks Cyber Harresment .

## 4. Struktur Birokrasi
Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan untuk mencapai implementasi kebijakan yang baik maka diperlukan standar operasi prosedur yang merupakan aspek dari struktur birokrasi. Hal ini  dibuat  sebagai  pedoman  pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  dibuat  agar  berjalan  dengan sistematis.  Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan  menimbulkan red-tape ,  yakni  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks,  yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  No  2  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja atau Standar Operational Prosedur (SOP) yang telah diatur didalamnya.  Struktur birokrasi  pada  implementasi  peraturan  daerah  nomor  174  tahun  2019  tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap cyber harsesement yang terjadi di  kabupaten  probolinggo  sudah  tepat  dan  memiliki  tugas  sesuai  dengan  porsinya  masing- masing,    Dalam  rangka  penyelenggaraan  perlindungan  perempuan  dan  anak,  Pemerintah Dearah  membentuk  PPT  sebagai  pusat  pelayanan  terpadu  bagi  perempuan    dan  anak.  PPT sebagaimana  dimaksud    terdiri  dari  unsur  perangkat  daerah    yang  membidangi  urusan:  a. kesehatan;  b.  pendidikan;  c.  Kepemudaan  d.  sosial;  e.  koperasi;  f.  perindustrian;  g. ketenagakerjaan;  h.  perdagangan;  i.  kependudukan  dan  catatan  sipil;  j.  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; k. ketentraman dan ketertiban umum; l. rumah sakit umum daerah; m. kepolisian; n. lembaga swadaya masyarakat; dan o. perguruan tinggi. Pembentukan  PPT  ini  sudah    ditetapkan  berdasarkan  keputusan  bupati,  Dalam penyelenggaraan  perlindungan  perempuan  dan  anak,  Pemerintah  Daerah    Juga  melakukan kerjasama  dengan  :  a.  pemerintah  daerah  lainnya;  b.  komisi/badan/lembaga  pemerintah  di bidang perlindungan perlindungan  perempuan dan anak; c. kepolisian; d. advokat; e. tenaga kesehatan;  f.  pekerja  sosial;  g.  relawan  pendamping;  h.  pembimbing  rohani;  i.  lembaga swadaya  masyarakat  yang  bergerak  di  bidang  perlindungan    perempuan  dan  anak;  dan  j. masyarakat.
Hal ini sesuai dengan yang dikemukan oleh teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa  dengan  menggunakan  aspek Standar  Operational Prosedur (SOP)    para  pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di  dalam  organisasi.  Secara  garis  besar,  harapan  yang  diinginkan  melalui  implementasi Peraturan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  No  2  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah dapat mewujudkan masyarakat tidak semena-mena dalam  bermedia  sosial  khususnya  para  anak-anak  dan  perempuan  remaja  yang  cenderung memiliki sosial media dan menjadi korban Cyber Harresment . Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  hasil  diatas,  dapat  dikatakan  apabila  tujuan  dan  sasaran  suatu  kebijakan  tidak jelas atau bahkan berubah-ubah, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Maka implementasim kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif bila proses pelaksanaan tidak dilakukan dengan penuh kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik dengan penuh tanggung jawab. Proses kesiapan, pembinaan serta komunikasi yang baik akan mendorong aparatur untuk dapat  lebih  meningkatkan  pelayanannya  yang  baik  pula  terhadap  target  sasaran.  Pentingnya pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum terkait tindak pidana Cyber bullying guna memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi korban khususnya anak. UU ITE esensinya ialah untuk  memberikan  payung  hukum  kepada  korban  dari  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik namun dalam kaitanya untuk melindungi secara komprehensif masih perlu pembentukan undang- undang yang secara khusus mengatur tentang kejahatan Cyber Harresement .

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil riset yang telah diselesiakan tentang Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment di Kabupaten Probolinggo maka didapat kesimpulan yaitu:

## 1. Komunikasi
Berdasarkan  hasil  yang  dipaparkan  diatas  Pada  indikator  komunikasi,  penerapan    Peraturan Daerah  Kabupaten  Probolinggo  No  2  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Perlindungan Perempuan  dan  Anak    belum  maksimal,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  metode  komunikasi  yakni sosialisasi  yang  dilakukan  secara  langsung  kepada  beberapa  sasaran  tertentu  saja.  Sehingga penyampaian informasi  belum benar-benar tersampaikan secara menyeluruh termasuk anak2 dan perempuan serta para remaja di Kabupaten Probolinggo, Sehingga walaupun masyarakat sudah  tahu  tentang  akan  bahaya  dari  Cyber  Harresment  namun  masyarakat  yang  belum sepenuhnya memahami dampak secara psikis korban.
2. Sumber daya
Berdasarkan hasil yang sudah dipaparkan diatas, sumber daya terbagi menjadi 3 bagian yaitu, sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan juga sumber daya fasilitas. Pada sumber daya manusia dinilai sudah cukup  efektif dan sudah memadai melihat peran SDM baik dari aktor implementator yang memiliki  kesiapan yang memadai  dan matang, mulai  dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu sumber daya anggara . Anggara tersebut didapat dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)    dan  sudah  memadai  dalam memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan  apa  yang  mereka  butuhkan,  serta  Pemerintah Daerah    juga    memberikan    bantuan  pendanaan  kepada    organisasi  masyarakat,      organisasi sosial,atau      lembaga      swadaya      masyarakat      dan  perguruan    tinggi    yang    melaksanakan perlindungan  terhadap  perempuan  dan anak. Yang terakhir yaitu sumber daya , fasilitas yang diberikan  oleh  pemerintah  daerah  sudah  memadai  yaitu  berupa  Rumah  Aman  yang    disebut Shelter  yang  telah  dijelaskan  dalam  Peraturan  Shelter  adalah  tempat  tinggal  sementara  yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

## 3. Sikap atau Disposisi
Berdasarkan hasil penelitian diatas  bahwa sikap pelaksanaan dalam  implementasi  Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment di Kabupaten Probolinggo cukup baik. Para pelaksana implementasi bersikap baik dalam  menjalankan  sebuah  kebijakan  yang  telah  di  buat  oleh  pemerintah  dan    sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  pada  implementasi  peraturan  daerah  nomor  174  tahun  2019  tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak terhadap cyber harsesement yang terjadi di  kabupaten  probolinggo  sudah  tepat  dan  memiliki  tugas  sesuai  dengan  porsinya  masing- masing,    Dalam  rangka  penyelenggaraan  perlindungan  perempuan  dan  anak,  Pemerintah Dearah  membentuk  PPT  sebagai  pusat  pelayanan  terpadu  bagi  perempuan    dan  anak  serta pemerintah juga bekerja sama dengan oknum-oknum yang bisa menangani permasalahan yang seduai dengan konteks cyber haresssment di kabupaten probolinggo.
Penulis menyampaikan beberapa masukan sebagai bahan pertimbangan pihak instansi selaku penyelenggara  dan  pengawas  program,  pertama  dibutuhkan  pendampingan  masyarakat  dalam meningkatkan  kualitas  pelaksanaan  dan  hasil  yang  lebih  baik  dalam  pengarahan  kegiatan infrastruktur untuk mensukseskan pelaksanaan program. Kedua, pada pelaksanaan program cash for work berikutnya diharapkan masyarakat sebagai pekerja yang telah melaksanakan program untuk terus diberdayakan melalui pelatihan dalam bidang pembangunan guna meningkatkan skill yang pernah diberikan sebelum program dilaksanakan  sehingga masyarakat merasakan dampak yang berkelanjutan dari adanya program

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Fauzi, Z. T. M. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender
Online Di
Indonesia. Lex
Renaissance , 6 (4),
Art. 4.
https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art10
ADMINKPI.  (t.t.). Fenomena  Cyber  Crime:  Kejahatan  Dunia  Maya  –  Komunikasi  dan Penyiaran Islam . Diambil 8 Desember 2022, dari http://kpi.iainkediri.ac.id/fenomena-cyber- crime-kejahatan-dunia-maya/ Apa itu Cyber Harassment? Ini Penjelasan Lengkapnya . (t.t.). Diambil  28 November  2022, dari https://www.suara.com/news/2020/10/23/135152/apa-itu- cyber-harassment-ini-penjelasan-lengkapnya Apakah Perbedaan Cyber Bullying  dan Cyber Harassment? - Kompasiana.com . (t.t.). Diambil 2 Desember 2022, dari https://www.kompasiana.com/brendawynn10090861286/622395eae2d60e774c75b3e2/apak ah-perbedaan-cyber-bullying-dan-cyber-harassment
Argi, A. U. S. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK  PIDANA  CYBER  BULLYING  BERDASARKAN  UU  ITE  DAN  PUTUSAN MAHKAMAH  KONSTITUSI  NOMOR  50/PUU-VI/2008. Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa Fakultas Hukum . http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4432 Cyber Harassment :  Fenomena  Hate  Comment  Di  Era  Pandemi  Covid-19  Pada  Akun  Tik-Tok @Y***Q  |  Jurnal  Masyarakat  Maritim .  (t.t.).  Diambil  8  Desember  2022,  dari https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jmm/article/view/3419
Cyberbullying pada  Media  Online  (Studi  Analisis  Isi  tentang  Cyberbullying  pada  Remaja  di Facebook) . (t.t.). Diambil 14 November 2022, dari
https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/49167/Cyberbullying-pada-Media-Online-Studi- Analisis-Isi-tentang-Cyberbullying-pada-Remaja-di-Facebook
Hayati, N. (2021). Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-
19. HUMAYA  Jurnal  Hukum  Humaniora  Masyarakat  Dan  Budaya , 1 (1),  Art.  1. https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021
Irfan, M. (2020). Fenomena Cyber-bullying Dalam Teknologi Media Baru (Instagram) Perspektif Ilmu Komunikasi. Jurnal Public Relations (J-PR) , 1 (1), Art. 1.
https://doi.org/10.31294/jpr.v1i1.176
Mahartiwi,  S.  J.,  &  Subowo,  A.  (2018).  IMPLEMENTASI  PERATURAN  DAERAH  NO.  5 TAHUN  2016  TENTANG  PERLINDUNGAN  PEREMPUAN  DAN  ANAK  DARI TINDAKAN  KEKERASAN  DI  DINAS  PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN PERLINDUNGAN
ANAK

## KOTA
SEMARANG (DALAM FASILITASI PERLINDUNGAN  PEREMPUAN  DARI  TINDAKAN  KEKERASAN). Journal  of  Public Policy and Management Review , 7 (2), Art. 2. https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.20021
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Probolinggo  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak
Putra,  A.  E.  (2018). Implementasi  Peraturan  Walikota  Malang  No  90  Tahun  2004  Tentang Rekomendasi Pemanfaatan  Taman  Kota  (Studi  pada  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  Kota  Malang  Bidang  Pertamanan) [Sarjana,  Universitas  Brawijaya]. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165991/
Rini,  E.  N.  (2021).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ANAK  KORBAN  CYBER BULLYING DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI BERDASARKAN PP NO 43 TAHUN
2017. LEX CRIMEN , 10 (11), Art. 11.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38401
Septidiani,  N.  (2022). PERLINDUNGAN  TERHADAP  PEREMPUAN  SEBAGAI  KORBAN PELECEHAN SEKSUAL  ONLINE  (CYBER  SEXUAL  HARASSMENT)  DI  INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA [Thesis].
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18563 Sianturi, M. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN  2019  TENTANG  PERLINDUNGAN  PEREMPUAN  DAN  ANAK  DARI  TINDAK KEKERASAN  (STUDI  KASUS  DI  KABUPATEN  HUMBANG  HASUNDUTAN) [Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/8426/