@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOLPP)KECAMATAN SERPONG DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKILIMA(PKL)DI PASAR SERPONG

## Rahmi Andini Syamsuddin
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang Email : dosen02062@unpam.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan   dari   penelitian   ini   adalah  untuk  mengukur   kinerja   Satpol   PP Kecamatan Serpong dalam penertiban PKL di Pasar Serpong. Dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data   melalui   wawancara,   observasiserta   dokumentasi.   Peneliti   akan   mengunakan indikator   antaralain   : effectiveness , responsiveness , responsibility , accountability dalam   mengukur   kinerja   dari   SatpolPP   Kecamantan   Serpong.  Hasil yang   didapat   dalam   penelitianini   menunjukkan   masih   ada   indikator   kinerja   yang masih   kurang   baik   yaitu   pada   indikator   effectiveness.  Untuk   3   indikator   lainnya sudah baik seperti pada indikator responsibility , Unit SatpolPP Kecamatan Serpong telah   melakukan   sosialisasi   kepada   PKL   di   Pasar   Serpong.   Selanjutnya   untuk indikator responsivitas , hasil terhadap kinerja SatpolPP Kecamatan Serpong sudah baik berdasarkan pengukuran pada keluhan,kritikdansaran yang diterma dengan baik oleh SatpolPP kecamatan Serpong. Indikator terakhir adalah accountability , hasilnya adalah sudah baik. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam menjalankan penegakkan Peraturan   Daerah,   SatpolPP   Kecamatan   Serpong   sudahberjalan   dengan   mutu yangbaik, kisaran waktu yang sesuai serta prosedur/tata cara yang tidaksulit dipahami oleh masyarakat.
Kata Kunci : kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki lima

## ABSTRACT
The purpose of this study was to measure theperformance of   Civil   Service   PoliceUnit   in   Serpong   District   in   controlling streetvendors in Serpong Market. This research is using descriptive qualitative   with   interview,   observation   and   documentation techniques as a method to collecting data. In this study researchers will   use   indicators,   among   others:   effectiveness,   responsiveness, responsibility, accountability in measuring the performance of Civil Service PoliceUnit. Based on the results of the research, it can be concluded that there are still poor performance indicators, namely
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
the effectiveness indicator. For the other 3 indicators, it has been good, as in the indicator of responsibility, Civil Service Police Unit in Serpong Sub-District has conducted socialization to street vendors in Serpong Market. Furthermore, for indicators of responsiveness, the resultsof the performance of the SatpolPP Subdistrict in Serpong have   been   good   based   on   the   measurement   of   complaints, criticisms and suggestions that were received well by Civil Service Police   Unit   in   the   Serpong   sub-district.   The   last   indicator   is accountability, the result is good. It can be seen that in carrying out the enforcement of Regional Regulations, Civil Service Police Unit Serpong Subdistrict runs in accordance with good quality, precise time estimates and procedures that are easily understood by the community.
Keywords:   performance,   Civil   Service   Police   Unit,   Street Vendors

## I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Saat   ini   terjadi   ketidakmerataan antara   pembangunan   kota   dan pembangunan   desayang   mana menyebabkan   terjadinya   perpindahan penduduk dari desake kota yang mana biasa   disebut   dengan   urbanisasi.   Dari perpindahan ini menimbulkan berbagai dampak   pada   daerah/lokasi   yang didatangi, baik dampak positif maupun dampak   negatif.Sebagiandaripendudu yang   tidak   suksesmasuk   ke   dalam kegiatan   sektor   formal   akan   berusaha untuk   memasukikegiatan   sektor informa.   Hal   ini   diakibatkan   karena sektor informal merupakan sector yang mana  tidak  sulit  untuk dimasuki  oleh siapapun   tanpa   adanya   suatu keterampilan   khusus.   Sebagian   besar yang   menggeluti   sektor   ini adalahberasal   dari   kalangan   bawah,
yaitu mereka yang tidak dapat masuk ke sektor formal dan juga mereka yang tidak   ingin   berhubungan   denga penguasaan kaum kapitalis yang telah menguasai   perekonomian   yang bersifatmakro.
Menurut   Hidayat   (2010:17), “sektor informal diartikan sebagai unit- unit usaha yang tidak atau sedikitsekali menerima proteksi ekonomi secararesmi   dari   pemerintah.”   Sektor informal   ini   umumnya   berupa usahaberskala   kecil   dengan   modal, ruanglingkup   dan   pengembangan yangterbatas,
contoh dari sektorinformal   tersebut   adalah Pedagang Kakilima (PKL). Keberadaan PKL merupakan salahsatu jenis   usaha   pada   sektor   informal, sebagai   pilihan   lain   dalam   lapangan pekerjaan   bagi   kaumurban.   Lapangan pekerjaan   yang   semakin   berkurang
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
menjadi penyebab semakin banyaknya masyarakat   yang   memilih   untuk memiliki   mata   pencaharian   sebagai pedagang kakilima.
Pada   beberapa   kota   diIndonesia, keberadaan   PKL   merupakan   dilema dan   masalah   laten   yang   tidakhanya menimbulkan   pro-kontra,   demontrasi, bentrok   antar   warga   maupun   antara warga   dan   aparat.   Dalam   kaitan tersebut maka perlu dilakukan penataan PKL   secara   bijaksana   untuk   dapat menata   sebuah   ruang   publik   yang optimal  yang  memadai  baik  dari   segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu  perlu   adanya  suatu   penataan  yang dilakukan   olehpetugas   atau   aparatur pemerintahan   untuk   menangani masalah-masalah   tersebut,   yang   mana telah   diamanatkan   dalam   pasal   148 ayat   (2)   Undang-undang   Nomor32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah   yang   isinya “SatpolPP   adalah   perangkat   daerah yang   membantu   tugas   kepala   daerah dalam menegakkan Perda danketentraman   masyarakat   yang dikepalai oleh kepaladaerah”. Peran   Satpol   PP   dlam menegakkan Perda sangat berhubungan dengan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia   (HAM)   pada   saat   dilakukan proses   pentertiban   dan   bagaimana bentuk   pengawasanya   terhadap   Perda yang   dijalankan   sesuai   dengan   Tugas Pokokdan   Fungsinya   sebagai   apparat penegak   perda   dan   penyelenggaraan
ketertiban   umum   dan   ketentraman masyarakat.Untuk   itu,   sesuai   dengan tugasdan   fungsi   Satpol   PP   Kota Tangsel   dibekali   Peraturan   Daerah (Perda)   No.   9   Tahum   2012   tentang Ketertiban   umum.   Salah   satunya adalah penertiban PKL yang menyalahi aturan   dan   Perda   No.   8   tahun   2012 tentang   Penataan   dan   Pemberdayaan PKL.
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi   SatpolPP   kecamatan   Serpong maka SatpolPP kecamatan diharapkan dapat   menjalankan   penertiban Perdamelalui pendekatan persuasi yang lebih   mendidik,   sehingga   ketika menghadapi   situasiapapun,   SatpolPP dapat mengambil  sikap yang tepatdan bijaksana.   Dapat  menjadi   aparat  yang ramah,bersahabat dan dapat
menciptakan   suasana   kesejukkan   bagi masyarakat,   namun   tetap   tegas   dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain   itu,pihak   Satpol   PP dituntut   agar   dapat   bekerja   secara professional.   Menurut   Kusnandar, “profesioalisme   merupakan   sebutan yang mengacupada sikapmental dalam bentuk   komitmen   dari   para   anggota profesi   untuk   mewujudkan   dan meningkatkan kualitas profesionalnya.” Profesionalisme menjadi   komitmen   daripara   anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan   profesionalny   dan   secara berkala mengembangkan
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
strategistrategi   yang   digunakan   dlam melakukan pekerjaan sesuai profesinya. Unit Satpol PP dinyatakan profesional   apabila   dalam   melakukan pekerjaannya sesuaidengan prosedurkerja   yang   telah   ditetapkan dandinyatakan   tidak   profesional   bila tidak   sesuai   dengan   prosedur   kerja yang telah ditetapkan.
Terciptanya   efektifitas   peran SatpolPP di Pasar Serpong, Kecamatan Serpong   tidak   lepas   dari berbagaikerjasama   yang   baik   dari berbagai   bagian   di   dalam instansipemerintah   itu   sendiri   dimana koordinasi   adala   bagian   yang   tidak lepas   darisebuah   organisai.   Terdapat beberapa   kendala   dalam   penanganan PKL   di   Pasar   Serpong   antara   lain masih   lemahnya   koordinasi   antara SatpolPP   Kota   Tangsel,   kecamatan, kelurahan  dan Badan Pengelola Pasar dalam   hal   menertibkan   PKL   di  Pasar Serpong   serta   dalam   pelaksanaan kegiatan terkadang informasi mengenai tugas masing-masing tidak tersosialisasi dengan baik. Berdasarkan   permasalah   di   atas,
maka   penulisinginmembuat   penelitian denganjudul   :   “Kinerja   Satuan   Polisi Pamong   Praja   (SatpolPP)   Kecamatan Serpong   Dalam   Penertiban   Pedagang Kakilima (PKL) di Pasar Serpong”.

## B. Perumusan Masalah
Berdasar   pada   latarbelakang tersebut,   maka   dapat   dirumuskan beberapa masalah yang antara lain :
1. Bagaimana   kinerja   SatpolPP Kecamatan   Serpong   dlam penertiban   PKL   di   Pasar Serpong ?
2. Bagaimana   upaya-upaya   yang dilakukan   oleh   SatpolPP Kecamatan   Serpong   dalam penertiban   PKL   di   Pasar Serpong?

## C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan   rumusan   masalah diatas,   maka   tujuan   dari   penelitianini adalah :
1. Agar   dapat   mengetahui   dan menganalisis   secara   deskriptif bagaimana   kinerja   SatpolPP Kecamatan   Serpong   dalam upaya penertiban  PKL di Pasar Serpong.
2. Agar   dapat   mengetahui   dan menganalisis   secara   deskriptif bagaimana   upaya   yang dilakukan   oleh   SatpolPP Kecamatan   Serpong   dalam penertiban   PKL   di   Pasar Serpong.

## II. TINJAUAN PUSTAKA A. Definisi Kinerja
Salah   satu   aspekyang   menentukan keberhasian   suatu   organisasi   adalah kinerja   dariorganisasi   itu   sendiri. “Kinerja   merupakan   hasilkerja   yang dicapai   oleh   suatu   organisasi   atau pegawai   dalam   melaksanakan tugas&tanggungjawabnya.”   Istilah kinerja   sering   digunakan   untuk menyebut   prestasi   atautingkat
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
keberhasilan   dariindividu   ataupun kelompokindividu (organisasi).
“Kinerja ( performance ) adalah suatu pencapaia   persyaratan   perkerjaan tertentu   yang   akhirnya   secara   nyata dapat tercermin keluaran yangdihasilkan.”Kinerja   merupakan salah   satu   alatukur   bagi   pencapaian tujuan   organisasi.   Hasibuan   (2002) juga  mendefinisikan  “kinerja  (prestasi kerja)   sebagai   hasil   kerja   berupa kualitas   dan   kuantitas   yang   dicapai oleh   seorang   pegawai   dalam melaksanakan  tugasnya sesuai dengan tanggungjawab   yang   diberikan kepadanya.”Rivai   (dalam   Muhammad Sandy, 2015:12) mendefinisikan bahwa “kinerja/prestasi   adalah   hasil   atau tingkat   keberhasilan   seseorang   secara keseluruhan   selama   periode   tertentu dalam   melaksanakan   tugas   dengan berbagai   kemungkinan   seperti   standar kerja, target atau sasaran serta kriteria yang   telah   ditentukan   terlebih   dahulu dan   disepakati   bersama.”Menurut Mahsun (2009:25) “Kinerja ( performance )   adalah   gambara mengenai   tingkat   pencapaian pelaksanaan suatukegiatan / program / kebijakan   dalam   mewujudkansasaran, tujuan,   misi   danvisi   organisasi   yang tertuang dalam strategicplanning suatu organisasi.”
Istilah   kinerja   banyak   digunakan dalam   menyebut   prestasiatau   tigkat keberhasilanindividu   atau   kelompok individu.   Kinerja   bisa   diketahui
bilaseseorng   atau   kelompok   individu tersebut memiliki kriteria keberhasilan yang   telah   ditetapkan.   Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan - tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.   Tanpa   ada   tujuan   atautarget, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolakukurnya.

## B. Indikator Kinerja
Menurut   Dwiyanto,   dkk.   “kinerja organisasi dalam birokrasi publiksecara lengkap   dapatdilihat   melalui   beberapa indikator”, antaralain :
1. Produktivitas
Indikator   produktivitas   tidak hanya mengukur tingkatefisiensi tetapi jugaefektivitas pelayanan. Produktivitas   secara   umum dipahami   sebagairasio   antara masukan dengan keluaran.
2. Kualitas Layanan Indikator   Kualitas   layanan menjadi   sangat   penting,   hal   ini disebabkan   karena   adanya pandangan   negatif   mengenai organisasi   publik.   Hal   itu muncul   karena   adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap   kualitas   layanan   yang diterma   dari   organisasi   publik. Karena itu, kepuasan masyarakat terhadap   layanan   bisa   menjadi indikator   kinerja   dalam organisas publik.
3. Responsivitas
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Indikator Responsivitas merupakan kemampuan organisasi   dalam   memenuhi kebutuhan masyarakat, menyusun   agenda   dan   priorits pelayanan   dan   pengembangan program   -program   pelayanan publik sesuai dengan kebutuhandan aspirsasi masyarakat. Responsvitas masuk sebagai   salah   satu   indicator kinerja sebab responsvitas secara langsung   memberi   gambaran mengenai kemampuan organisasi publikdalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama   dalam   memberi kebutuhan masyarakat. 4. Responsibilitas Indikator Responsibilitas memberi   penjelasan   mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan organisasi   publikitu   dilakukan,
apakah   sudah   sesuai   dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar   atau   sudah   sesuaidengan kebijakan  organisasi,  baik  yang tertulis   maupun   yang   tidak tertulis.
5. Akuntabilitas Indikator   Akuntabilitas   publik menunjukkan   seberapa   besar kebijakan   dan   kegiatan organisasi   publik   tunduk   pada para   pejabatpolitik   yang   dipilih oleh   rakyat.   Kinerja   organisasi publik   tidak   hanya   bisa   dilihat
dariukuran   internal   yang dikembangkan   oleh   organisasi publik   atau   pemerintah,   seperti pencapaian   target.   Kinerja sebaiknya   harus   dinilai   dari ukuran   eksternal,   seperti   nilai- nilaidan norma yang berlaku di masyarakat.   Suatu   kegiatan organisasipublik memiliki akuntabilitasyang   tinggi   kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai   dengan   nilaidan   norma yangberkembang   di   dalam masyarakat.
Dari   berbagai   aspek   diatas,   maka pada penelitianini peneliti menggunakan   indikator   antaralain   : effectiveness , responsiveness , responsibility , dan accountability . Alasa dlma  pemilihan  dindikator  efektivitas, adalah   peneliti   ingin   mengetahui apakah   tujuandari   Unit   SatpolPP Kecamatan   Serpong   telah   tercapai. Dengan   indikator   efektivits   ini diharapka   kegiatan   yang   dilakukan oleh  Satpol   PP  dapat  diketahui.Selain indikator   efektivtas,   peneliti   juga memilih   indikato   responsibilits, indikator   responsivitasdan   indikator akuntabilitas   dengan   alasanbahwa indikator trsebut dapat mengambarkan proses   kegiatan   yang   akan   dilakukan oleh   Unit   SatpolPP   Kecamatan Serpong dalam upaya mencapai tujuan.
Indikator   diatas   dipilih   karena dianggap   bahwa   indikator-indikator
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
tersebut   dapat   memberi   kemudahan peneliti   dalam   mengukur   dan   menilai kinerjaSatpolPP   Kecamatan   Serpong dalampenertiban   PKL   Pasar   Serpong. Selain   daripadaitu,   indikator-indikator tersebut   mampu   mewakilidan menggambarkn   pelaksanaan   kegiatan- kegiatan   yang   dilakukan   oleh   unit Satpol   PP   dalam   pencapaian   tujuan organisasinya.

## C. Satuan   Polisi   PamongPraja (SatpolPP)
Berdasarkan   PP   Nomor   6   tahun 2010   Pasal   3   tentang   Satpol   PP, pengertian   SatpolPP   adalah   sebagai berikut : “Satpol PP merupakan bagia perangkat   daerah   dibidang   penegakan Peraturan   Daerah,   ketertiban   umum dan   ketentraman   masyarakat”.   Lebih lanjut, “Satpol PP bertugas membantu kepaladaerah   dalam   menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur agar dalam penyelenggaraanroda   pemerintahan bisa   berjalan   dengan   lancar   dan masyarakatpun   dapat   melakukan kegiatan   meraka   dengan   lebihaman.” Oleh   karenaitu,   selain   menegakan Perda,   SatpolPP   juga   dituntut   untuk menegakan   kebijakan   pemerintah daerah  lainnya  yaitu  peraturan  kepala daerah.   Pada   dasarnya,   seorang anggota   SatpolPP   adalahseorang apparat   polisi,   yang   manamerupakan (bahkanharus)   dimasukkan   ke   dalam bagian   dari   aparat   penegak   hukum ( lawenforcer ). Hal
tersebut
dikarenakan Satpol PP dibentuk dalam rangka membantu tugas kepala daerah khususnya   dalam   menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui,   Perda   menurutPasal7   ayat (1)   UU   Nomor10   Tahun2004   tentang Pembentukan   Peraturan   Perundang- undangan   yang   termasuk   dalam salahsatu jenis perundang-undangan.
Tugas   dan   Fungsi   dari   Satpol   PP sebagai   aparat   penegak   Perda dinyatakan   dalam   Pasal1   buti   r8, Pasal2   ayat1   Peraturan   Pemerintah Nomor6   Tahun   2010   tentang   Satuan Polisi PamongPraja. Pada kedua pasal tersebut   pada   dasarnya   menyatakan eksistensi   Satpol   PP   sebagai   bagian dari   perangkat   daerah   yang   dibentuk dalam   rangka   membantu   kepala daerah   dalam   menegakan   Peraturan Daerah   dan   menyelenggarakan ketertiban   umum   serta   ketertiban masyarakat. Pasal3, dan 4 PP Nomor 6   Tahun   2010   tentang   Satuan   Polisi Pamong Praja. Dari pengertian diatas, Satpol PP mempunyai fungsi & tugas dalam   rangka   membantu   Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan   daerah   khususnya dibidang   ketentraman   dan   ketertiban umumdan   jugadalam   hal   penegakan peraturandaerah.   Hal   ini   membuat peran   Satpol   PP   menjadi   sangat penting   yaitu   sebagai   aktor   dalam implementasinyayaitu   dalam   rangka penegakanperaturan   daerah   dan mewujudkan   ketertiban   umum   dan
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
ketentraman umum”menurut Rustopo, dkk.(2009:58).   Dengan   tugas   dan wewenangyang   diberikan   SatpolPP, maka   SatpolPP   dibentuk   bertujuan agar   kesadaran   masyarakat   tumbuh sehingga dalam penyelenggaraanusahanya (PKL) tidak   mengganggu   ketertibanumum, kebersihan   lingkungan   kota   akan terjaga   dan   lalulintas   di   sekitarnya juga   akan   lancer.   Oleh   karenaitu keberadaan   PKL   perlu   diaturdan dibina   sehingga   dalam   pemanfaatan tempat   usaha   akan   sesuai   dengan dalam peruntukannya dalam tataruang yang telahditetapkan.

## D. Pedagang Kaki Lima
Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan   colonial   Belanda,   yang mana   dalam   peraturan   pemerintah menetapkan   setiap   jalan   raya   yang telah   dibangun   sebaiknya   juga menyediakan   sarana   dan   prasarana bagi pejalanan kaki. Lebarruas untuk pejalankaki   adalah   limakaki atausekitar satu setengah meter.Namun   pada   kenyataannya, setelah   Indonesia   merdeka   banyak ruas jalan yang sebenarnya ditujukan untuk   pejalan   kaki   malah   banyak dimanfaatkan   oleh   pedagang   untuk berjualan.   Istilah   untuk   pedagang tersebut   adalah   “pedagang   emperan jalan”   akan   tetapi   sekarang   menjadi “pedagang   kakilima”.   Terdapat beberapa pengertian tentang pedagang kaki   lima,   menurut   Kamus   Besar
Bahasa   Indonesia   Kontemporer (1991), “Pedagnag Kaki Lima adalah pedagang   yang   menjual   barang dagangannya   dipinggirjalan   atau dalam usahanya menggunakan sarana dan   perlengkapan   yang   mudah dibongkarpasang   atau   dipindahkan.” Selain   itu,   masih   banyak   jugayang menggunakan bagianjalan atau trotoar yang   merupakan   tempat-tempat   yang tidak diperuntukkan bagitempat untuk berusaha   ataupun   tempat   lain   yang pada dsarnya bukan miliknya.
Mereka   yang   masukdalam kategori   pedagang   kakilima   ini mayoritas   berada   dalam   usia   kerja utama   ( prime-age ).   Soemadi (1993:26)   menyatakan   bahwa “pedagang kaki lima memiliki tingkat pendidikan   yang   rendah   dan   tidak adanya   keahlian   tertentu   membuat mereka sulit dalam menembus sektor formal.”   Keberhasilan   pedagang kakilima   itu   sendiri   akan   ikut menentukan peranan dalam pembangunan ekonomi daerah dimana pembangunan   ekonomi   daerah   ini merupakan indikator yang akan diukur tentang   seberapa   besar   konstribusi angkatan   kerja   yang   terserap   pada sektor informal.
Melihat   dari   beberapa   pengertian yang   diungkapkan   oleh   para   ahli tersebut,   maka   dapat   disimpulkan bahwa   “pedagang   kaki   lima   adalah orang-orang yang menjajakan barang dan jasa agar dapat dijual pada tempat
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
yang pada dasarnya merupakan ruang untuk kepentingan  umum, contohnya seperti  dipinggir  jalan,  ruang kosong yangramai serta di trotoar.”
E. Kinerja   Satuan   Polisi   Pamong
Praja   (Satpol   PP)   Kecamatan Serpong   Dalam   Penertiban Pedagang Kakilima (PKL)
Dari pengertian mengenai kinerja tersebut   maka   dapat   disimpulkan bahwa “kinerja ( performance ) adalah merupakan pencapaian atau hasil kerja dari   sebuah   organisasi   atau perusahaan   dalam   jangka   waktu tertentu.”   Penilaian   dari   kinerja   ini adalah dengan menilai  seberapa jauh organisasi   atau   perusahaan   dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan target   atau   sasaran   yangtelah ditentukan sebelumnya   atau kesesuaian pelaksanaan tugas dengan visimisi   yang   diemban   oleh organisasiatau instansi tersebut.
Sedangkan   “penertiban   Pedagang Kakilima   (PKL)   oleh   SatpolPP Kecamatan   Serpong   adalah   sesuai dengan   peraturan   yang   berlaku   dan diselenggarakan   oleh   Pemerintah Daerah.”Pada   penelitian   ini,   peneliti menggunakann   indikator   yang digunakan   sebagai   tolakukur   kinerja antara lain effectiveness , responsiveness , responsibility dan accountability .
F. Kerangka Pikir
Kinerja   Satpol   PP   Kecamatan Serpong dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu   faktor   internal   dan   faktor eksternl.   Faktor-faktor   internal   yang mempengaruhi   kinerja   SatpolPP Kecamatan   Serpong   adalah   Sumber Daya   Manusia   (SDM),   sarana   dan pasarana serta komunikasi. Sedangkan faktor   ekstern   adalah   terkait   dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PKL Pasar Serpong, dimana pelanggaran yang terjadi di lapangan sangatlah   berpengaruh   pada   kinerja Unit SatpolPP Kecamatan Serpong.

## III.METODE PENELITIAN
Penelitianini   merupakan   jenis penelitian   deskriptif,   yaitu   merupakan penelitian   yang   digunaka   untuk memperoleh   gambaran   yang   tepat   dan utuh   mengenai   suatu   gejala   yang didalamnya juga terdapat data-data,kata- katadan   gambaran   (data   kualitas) maupundata   angka-angka   (data kuantitas).   Sedangkan   bila   dilihat   dari metodenya,   penelitianini   merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk   mengkaji   beberapakasus   tertentu dengan cara mendalam dan menyeluruh.
Penelitianini   juga   menggunakan jenis   penelitianlapangan   ( Field Research ),   dimana   datadikumpulkan langsung   dari   lapangan   yang   berupa dataprimer   dan   data   sekunder.   Lokasi dari   penelitianini   adalah   Pasar   Serpong yang   beralamatkan   di   Jalan   Raya Serpong Kecamatan Serpong, Tangerang
Jurnal Semarak,Vol. 3,No.1, Februari 2020, Hal (1- 19)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Selatan. Penelitianini juga menggunakan teknik   kepustakaan   ( LibraryResearch ) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan penelusuran atau pencarian teori- teori yangterkait dengan penelitianini.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kinerja   Satuan   Polisi   Pamong Praja   (SatpolPP)   Kecamatan Serpong   Dalam   Penertiban Pedagang   Kaki   lima   (PKL)   di Pasar Serpong
Dari   hasil   penelitianini   dapat diketahui   bahwa   kinerja   Satpol   PP menjalankan   tugasnya   dalam penertiban   PKL   di   Pasar   Serpong belum   terlau   baik,   hal   ini   dilihat daribeberapa   indikator   kinerja ataukriteria penilaian, yaitu :
1. Effectiveness (Efektivitas) IndikatorEfektifitas   digunakan sebagai salahsatu indikator dalam menilai   apakah   kinerjaorganisasi yang   dalam   halini   adalah   Satuan
Polisi   Pamong   Praja   (SatpolPP) Kecamatan   Serpong   apakahsudah mencapai tujuansasaran dan target yang   sebelumnya   telahditetapkan. Dengan   kata   lain,   sebuah organisasi/perusahaan dapat dikategorikan   efektif   apabila tujuan   dari   organisasi   dapat tercapai   sesuai   dengan   rencana yang   telah ditetapkan sebelumnya. Begitupula sebaliknya, bila organisasi tersebut belum dapat mencapai tujuan atau
sasaran   yang   telah   ditetapkan sebelumnya   maka   organisasi tersebut   dapat   dikatakan   belum efektif.
Target   dari   SatpolPP Kecamatan   Serpong   dalam penertiban   Pedagang   Kakilima adalah   sesuai   dengan   yang tertuang   dalam   Peraturan   Daerah No.9 Tahun 2012 yaitu mengenai Ketertibanumum.   Salah   satunya adalah   penertiban   Pedagang KakiLima (PKL) yang menyalahi aturan. Dalam Perda No.9 Tahun 2012   tentang   Ketertibanumum, bagi siapapun dilarang melakukan aktivitas   perdagangan   di   trotoar, badan   jalan   dan   fasilitas   umum lainnya.
Pencapaian   target   ini   secara umum masih belum maksimal, hal ini   dikarenakan   masih   ada   PKL yang   melakukan   kegiatan perdagangan   di   trotoar,   badan jalan dan fasilitas umum lainnya di sekitar Pasar Serpong. Hal tersebut juga disebabkan oleh SumberDaya Manusia (SDM) yang dimilikioleh Unit SatpolPP Kecamatan Serpong dirasa   masih   kurang   dari   sisi kuantitas. Dimana jumlah pegawai SatpolPP   Kecamanatan   Serpong keseluruhan   hanya   berjumlah   17 orang.   Kurangnya   SDM   ini ternyata   membawa   dampak   yang kurang   baik   bagi   pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Serpong.
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Kualifikasi   pendidikan   SDM di SatpolPP   Kecamatan Serpong terdiri   dari   17   orang   teridiri   atas 1orang   S1,   1orang   D3,   13orang SLTA, dan 2 orang SLTP. Dilihat dari   kualifikasi   pendidikan   SDM SatpolPP   Provinsi   Banten   masih didominasi pendidikan SMA. Hal ini   menunjukkan   dilihat   dari   sisi kebutuhan pemahaman tugas yang semakin   berat   diperlukan peningkatan   kualitas   pendidikan maupun   kompetensi   SDM   yang diharapkan   dapat   mengimbangi dinamika   tugas   SatpolPP   sebagai aparat penyelenggara ketertibanumum,   ketentaraman dan perlindungan masyarakat serta penegak   perda   dan   peraturan pelaksanaannya.
Selain kurangnya SDM, dalam hal   sarana   dan   prasarana   di   unit SatpolPP   Pasar   Serpong   juga dirasa   masih   kurang.   Untuk menunjang   operasional   dalam rangka   pelaksanaan   tugas   dan fungsinya   dengan   dukungan sarana mobilitas sebanyak 2  buah kendaraan,   terdiri   dari   1 kendaraan   roda   4   (empat)   dan   2 kendaraan   roda   2   (dua).   Kondisi kendaraan   yang   ada   masih   dapat digunakan   seluruhnya   dalam mendukung   pelaksanaan   tugas aparat   Satpol   PP,   namun kondisinya   sudah   tidak   layak. Selain   kendaraan   operasional,
dalam   menunjang   pelaksanaan tugas   dan   fungsinya,Satpol   PP difasilitasi   dengan   sejumlah peralatan operasional lainnya yang terdiri dari 5 buah Gegep (Tang), 1 buah   tangga   alumunium,   6   buah tameng, 2 buah lampu lalu lintas dan 2 buah handy talky . Kondisi peralatan   sudah   tidak   layak digunakan terutama alat
komunikasi   dalam   menunjang pelaksanaan tugas dilapangan, dan peralatan   untuk   mendukung pelaksanaan tugas yang mendadak di   SatpolPP   Kecamatan   Serpong belum   memiliki   maka   perlu adanya  pemeliharaan  secara   rutin dan   pengadaan   peralatan khususnya   untuk   penanganan tugas yang bersifat mendadak, dan perlu   ada   pembelian   peralatan baru.

## 2. Responsibility
(Responsibilitas)
Penilaian Kinerja dalam suatu organisasi   merupakan   deskripsi mengenai   tingkat   pelaksanaan suatu programatau kegiatan dalam suatu organisasi dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan dari seebuah organisasi. IndikatorResponsibilitas   adalah salahsatu   indikator   yang   dapat menilai   kinerjasuatu   organisasi. IndikatorResponsibilitas merupakan   suatucara   dalam
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
melihatapakah   sebuah   organisasi melaksanakan   kegiatannya   telah sesuai   dengan   peraturan   yang sudahada. Dalam   rangka   menegakan Peraturan Daerah dan pemeliharaan   ketertiban   umum serta   ketentraman   masyarakat, SatpolPP selalu mengikut sertakan aparat   Penegak   Hukum   terutama dengan   Kepolisian   di   Tingkat Daerah, OPD Provinsi dan dengan Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten/Kota   serta   OPD Kabupaten/Kota   .Tindakan   aparat SatpolPP   dalam   menindak   para pelanggar   dapat   dikelompokkan menjadi   3   bagian   yaitu   sebagai berikut : - Upaya   /   Tindakan Preventif (Persuasif) Upaya/ Tindakan Preventif yang seharusnya diterapkan personil SatpolPP berdasarkan Perda     nomor   54   tahun 2011   adalah   sebagai berikut: “membentuk peraturan-peraturan   yang berlaku yang berhubungan dengan   sistem   prosedur, hubungan   dan   tata   kerja, membuat pedoman/ manual   sampai   dengan peraturan yang ditetapkan, membentuk   kedudukan, tugas,   wewenang   dan tanggung jawab, mengorganisasi   segala macam kegiatan, penempatan,   pengawasan dan   pembagian   pekerjaan, membentuk sistem koordinasi,   pelaporan   dan pemeriksaan.” Dalam pelaksanaan   yang   ada   di lapangan, upaya / tindakan preventif   yang   telah dilaksanakan adalah dilakukan   penyuluhan   dan pendekatan secara persuasif satu bulan sekali. Pada   tahap   ini,   personil Satpol   PP   seperti   diskusi dan pertukaran pendapat. - Upaya Represif (Penindakan) Dilakukan   oleh   Kepala Pasar dalam mencari lokasi untuk   relokasi   Pedagang Kaki   lima.   Relokasi   yang disediakan   untuk   PKL pasar   Serpong   adalah bertempat di dekat stasiun Kereta   Api   Serpong   (100 meter dari pasar Serpong) - Upaya Pengawasan Memberikan sanksi terhadap   penyimpangan dari   peraturan.   Apabila masih   ada   pelanggaran oleh   PKL   maka   akan dilkukan tindakan penghalauan, jika tahap ini
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
masih   dilanggar   akan diberikan   teguran   lisan maupun   tertulis.   Jika terbukti   masih   melakukan pelanggaran akan diberikan   tindakan   non yustisial   maupun   secara yusticial   perkaranya   akan dilimpahkan ke pengadilan. (Hampir semua tindakan pengawasan telah dilaksanakan.   Tindakan yang   belum   dilaksanakan adalah  memberikan  sanksi terhadap   penyimpangan dari peraturan)
Selain melakukan upaya-upaya tersebut,   Dalam   menegakkan ketertiban   dan   ketentraman SatpolPP   menerapkan   Standar Oprasional     Prosedur   dalam kegiatan   yang   dilakukan.   Standar
Operasional   Prosedur   (SOP) adalah   dokumen   yang   berkaitan dengan   prosedur   yang   dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan   suatu   pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para   pekerja   dengan   biaya   yang serendah-rendahnya.

## 3. Responsiveness
Responsivitas juga merupakan salah   satuindikator   dalammenilai kinerja   dalam   sebuah   organiasi.
Responsivitas   merupakan   sikap providerdalam mengatasi
komplan,   masukan   saran,   kritik dankeluhan   dari   masyarakat. Responsivitas
merupakan kemampuan   organisasi   untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun   agendadan   prioritas pelayanan   dan   mengembangkan program-programdalam   suatu pelayanan   publik   yang   sesuai dengan   kebutuhan   dan   aspirasi masyarakat.
Indikatorresponsivitas   dapat diukur   dari   ada   tidaknya   saluran komunikasibagi warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau keinginannya. Saluran komunikasi ini   sangat   diperlukan   bagi masyarakatagar   mereka   dapat menyalurkan   aspirasi   atau kebutuhan yangdiharapkan, sedangkan   bagi   organisasi SatpolPP   Kecamatan   Serpong merupakan sarana untuk menerima saran,   kritik   dan   keluhan masyarakat.
Berdasarkan   hasilpenelitian terhadap   kinerja   UnitSatpolPP Kecamatan   Serpong   diketahui bahwa   indikator   responsivitas sudah   baik.   Halini   dapaat   dilihat pada pengukuran terhadapkeluhan, kritik dansaran yang telah diterima dengan   baik   oleh   Unit   SatpolPP Kecamatan   Serpong.   Masyarakat khususnya   para   Pedagang
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
KakiLima (PKL) dapat memberikan   keluhan   mereka terhadapUnit SatpolPP Kecamatan Serpong. Keluhan yang disampaikan   dengan   cara menghadiri   perkumpulan   antara Pedagang   Kaki   lima   di   Pasar
Serpong.
4. Accountability (Akuntabilitas) Akuntabilitas publik menunjuk pada   bagaimana   penyelenggaraan pelayana publik dapat dipertanggung   jawabkan   kepada publik maupun kepada pemerintah.   Akuntabilitas   yang dilakukan   apakah   sudah   sesuai dengan   peraturan   perundang- undangan   yang   berlaku   ataukah belum.   Akuntabilitas   dapat disimpulkan   sebagai   kewajiban seseorang   atau   unit   organisasi untuk mempertanggung  jawabkan pngelolaan   dan   pengendalian sumber   daya   dan   pelaksanaan kebijakan   yang   dipercayakan kepadanya   dalam   rangka pencapaian   tujuan   yang   telah ditetapkan   melalui   media pertanggung   jawaban     secara periode.
Dalam pelaksanaan penegakan peraturan   daerah,   SatpolPP   harus memiliki tanggung jawab terhadap apayang mereka kerjakan. Apabila tidak   memiliki   rasa   tanggung jawab   yangtinggi   terhadap
pekeraan yang akan mereka jalani, maka   akan   ada   bentuk   penyalah gunaan   wewenang   dalam pekerjaan   yang   akan   dilakukan serta   akan   menjalanka   tugas mereka secara tidak sesuai dengan
Tupoksi yang ada. Dari   hasil   yang   didapat, diketahui bahwa dalam menjalankan penegakkan
Peraturan   Daerah,   Satpo   lPP Kecamatan   Serpong   telah menjalankan   sesuai   dengan   mutu yang   baik,   estimasi   waktu   yang tepat   serta   prosedur   yang   mudah diterima   serta   dipahami   oleh masyarakat. Hal tersebut diungkap oleh beberapa aparatur Satpol PP yang   menjalankan   penegakkan Peraturan Daerah tersebut dengan prosedur   yang   baik   berdasarkan SOP   (Standar   Operasional Prosedur) dan sasaran kerja yang mereka   miliki   agar   dalam menjalankan Peraturan Daerahtidak   menyimpang   karena dikerjakan berdasarkan SOP yang ada. B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi   Kinerja   Unit Satpo   lPP   Kecamatan   Serpong
Dalam Penertiban PKL di Pasar Serpong
Kinerja   Satpol   PP   Kecamatan Serpong   dalam   penertiban   PKL   di Pasar   Serpong   dipengaruhi   oleh   3
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
faktor,   yaitu   :   faktor   SDM,   faktor sarana   dan   prasarana   dan   faktor komunikasi.
1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah   SDM   keseluruhan yang ada di Satpol PP Kecamatan Serpong per Februari 2014 adalah sebanyak   17   orang   terdiri   atas   1 orang Kasi, 2 orang staf PNS dan 14   non   PNS.   Penentuan   jumlah personil   disesuaikan   dengan analisa   beban   kerja   dan   hal   ini sudah   dilakukan.   Satpol   PP Kecamatan   Serpong   senantiasa melakukan   koordinasi   dengan Badan   Kepegawaian   Daerah Provinsi Banten untuk melakukan penambahan   personil.   Sementara dengan SDM yang ada, SatpolPP berupaya   untuk   meningkatkan kualitas   aparatnya   melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengetahuan,   keterampilan,   sikap dan   membentuk   perilaku   Polisi Pamong   Praja,   sesuai   dengan
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri Nomor   38   Tahun   2010   tentang Pedoman   Penyelenggaraan   Diklat Dasar Polisi Pamong Praja.
Untuk   meningkatkan   kualitas SDM Satpol PP dilakukan upaya- upaya   yaitu   Pendidikan   dan pelatihan dasar, bentuk pembinaan kualitas   personil   serta     berbagai
kegiatan rutin yang dilakukan oleh SatpolPP,   diantaranya   kegiatan kesemaptaan yaitu untuk menjaga kebugaran   anggota   melalui olahraga   dan   pelatihan   baris berbaris,   kegiatan   pembinaan teknis   anggota   SatpolPP   sebagai aparat   penegak   Peraturan   Daerah dan peraturan serta mengikutsertakan anggota SatpolPP dalam bimbingan teknis maupun seminar dan rapat kerja.
Kualifikasi   pendidikan   SDM di SatpolPP   Kecamatan Serpong terdiri   dari   17   orang   teridiri   atas 1orang   S1,   1orang   D3,   13orang SLTA, dan 2orang SLTP. Dilihat dari   kualifikasi   pendidikan   SDM Satpol   PP   Kecamatan   Serpong masih   didominasi   pendidikan SLTA   .   Hal   ini   menunjukkan dilihat   dari   sisi   kebutuhan pemahaman   tugas   yang   semakin berat   sehingga   diperlukan peningkatan   kualitas   pendidikan maupun   kompetensi   SDM   yang diharapkan   dapat   mengimbangi dinamika   tugas   SatpolPP   sebagai aparat
penyelenggara ketertibanumum,   ketentaraman dan perlindungan masyarakat serta penegak   perda   dan   peraturan pelaksanaannya.
2. Faktor Sarana dan Prasarana
Untuk   menunjang   operasional dalam   rangka   pelaksanaan   tugas
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
dan   fungsinya   dengan   dukungan sarana mobilitas sebanyak 2  buah kendaraan,   terdiri   dari   1 kendaraan   roda   4   (empat)   dan   2 kendaraan   roda   2   (dua).   Kondisi kendaraan   yang   ada   masih   dapat digunakan   seluruhnya   dalam mendukung   pelaksanaan   tugas aparat   Satpol   PP,   namun kondisinya   sudah   tidak   layak. Oleh   karena   itu   diperlukan penggantian kendaraan operasional tersebut. Selain   kendaraan   operasional, dalam   menunjang   pelaksanaan tugas   dan   fungsinya.   SatpolPP difasilitasi   dengan   sejumlah peralatan operasional lainnya yang terdiri dari 5 buah Gegep (Tang), 1 buah   tangga   alumunium,   6   buah tameng, 2 buah lampu lalu lintas dan 2 buah handy talky . Kondisi peralatan   sudah   tidak   layak digunakan terutama alat komunikasi   dalam   menunjang pelaksanaan tugas dilapangan, dan peralatan   untuk   mendukung pelaksanaan tugas yang mendadak di   SatpolPP   Kecamatan   Serpong belum   memiliki   maka   perlu adanya  pemeliharaan  secara   rutin dan   pengadaan   peralatan khususnya   untuk   penanganan tugas yang bersifat mendadak, dan perlu   ada   pembelian   peralatan baru.
3. Faktor Komunikasi Komunikasi   adalah   suatu proses   dimana   seseorang   atau beberapa   orang,   kelompok, organisasi
menciptakan komunikasi   dan   menggunakan informasi   merupakan   faktor penting   dalam   organisasi   untuk menciptakan   interaksi   timbal balik   internal   organisasi   dan eksternal organisasi. Kinerja Unit Satpol   PP   Kecamatan   Serpong dipengaruhi   oleh   faktor komunikasi   yaitu   komunikasi antar   pegawai   dan   komunikasi antara   Unit   Satpol   PP   dengan PKL   dan   masyarakat.   Unit SatpolPP   Kecamatan   Serpong memiliki   kendala   komunikasi eksternal   organisasi   seperti kesalahan komunikasi antara Unit SatpolPP   dengan   PKL   terkait dengan penertiban lokasi dagang.
Faktor komunikasi selanjutnya terkait dengan fasilitas
komunikasi   yang   dimiliki   Unit SatpolPP   Kecamatan   Serpong seperti jaringan internet dan alat komunikasi.   Unit   SatpolPP Kecamatan   Serpong   memiliki kendala dalam proses komunikasi dengan   instansi   lain   dan masyarakat   sperti   pengiriman data-data dan informasi via email. Mengingat   pentingnya   internet bagi organisasi maka kedepannya perlu   sekali   perhatian   terhadap
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
pengadaan   jaringan   internet tersebut.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN
Berdasarkan   hasil   penelitian   yang dilakukan dengan judul Kinerja Satuan Polisi   Pamong   Praja   (SatpolPP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang   Kakilima   (PKL)   di   Pasar Serpong, peneliti menarik kesimpulan, yaitu :
1. Kinerja   SatpolPP   Kecamatan Serpong   dalam   penertiban   PKL di   Pasar   Serpong   dilihat   masih kurang   maksimal.   Hal   inidilihat dari hasil pengukurankinerja yang terdiri dari 4 indikator masih ada yang   kurang.   Pada   indikator effectiveness
hasilnya   masih kurang   baik   dikarenakan pencapaian   target   SatpolPP
Kecamatan Serpong masih belum tercapai.   Masih   banyaknya   PKL yang   berjualan   di  trotar  /   badan jalan   di   sekitar   Pasar   Serpong membuat   kondisi   lingkungan sekitar   menjadi   kurang   nyaman dan   kurang   tertib.   Untuk   3 indikator   lainnya   sudah   baik seperti pada indikator responsibility ,   Unit   SatpolPP Kecamatan   Serpong   telah melakukan   sosialisasi   kepada
PKL di Pasar Serpong. Sosialisasi tersebut terkait dengan penertiban PKL di kawasan Pasar Serpong. Selanjutnya   untuk   indikator
responsivitas ,   hasil   terhadap kinerja   SatpolPP   Kecamatan Serpong   sudah   baik   berdasarkan pengukuran   terhadap   keluhan, kritikdan   saran   yang   diterma dengan  baik  oleh  Unit  SatpolPP kecamatan   Serpong.   Indikator terakhir   adalah   accountability, hasilnya   adalah   sudah   baik.   Hal ini dapat diketahui bahwa dalam menjalankan penegakkan Peraturan   Daerah,   SatpolPP
Kecamatan   Serpong   menjalanka sesuaidengan   mutu   yang   baik, estimasiwaktu   yang   tepat   serta proseduryang   mudah   dipahami oleh masyarakat.
2. Satuan   Polisi   Pamong   Praja sudah melakukan upaya – upaya dalam penataan PKL pada pasar serpong,   sesuai   dengan   tugas pokoknya   membantuWalikota dalam melaksanakan Pemerintahan   di   Bidang Ketentramandan Ketertiban
masyarakat   serta   penegakan Perda     nomor   9   tahun   2012. Upaya   yang   dilakukan   adalah sebagai berikut:
a. Upaya   /   Tindakan   Preventif (Persuasif)
‐ Membentuk   peraturan peraturan   yang   berlaku yang   berhubungan   dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerja
Jurnal Semarak,Vol. 3,No.1, Februari 2020, Hal (1- 19)
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
‐ Membentuk   kedudukan,
tugas,   wewenang   dan tanggung jawab. ‐ Mengorganisasi   segala macam kegiatan, penempatan,   pengawasan dan pembagian pekerjaan ‐ Dalam   pelaksanaan   yang ada   di   lapangan,   upaya   / tindakan   preventif   yang telah   dilaksanakan   adalah dilakukan   penyuluhan   dan pendekatan secara persuasif satu bulan sekali. Pada   tahap   ini,   personil SatpolPP   seperti   diskusi dan pertukaran pendapat.
b. Upaya Represif (Penindakan)
Dilakukan oleh Kepala Pasar dalam   mencari   lokasi   untuk relokasi   Pedagang   Kakilima. Tempat   relokasi   yang disediakan   untuk   PKL   Pasar Serpong   berada   di   dekat Stasiun   Kereta   Api   Serpong (100m dari pasar Serpong).
a. Upaya Pengawasan Memberikan   sanksi   terhadap penyimpangan dari peraturan. Apabila masih ada pelanggaran   oleh   PKL   maka akan   dilkukan   tindakan penghalauan,   jika   tahap   ini masih   dilanggar   akan diberikan   teguran   lisan maupun tertulis. Jika terbukti masih melakukan
pelanggaran   akan   diberikan tindakan   non   yustisial maupun   secara   yusticial perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan (Hampir   semua   tindakan pengawasan telah
dilaksanakan.   Tindakan   yang belum   dilaksanakan   adalah memberikan   sanksi   terhadap penyimpangan dari peraturan)

## B. SARAN
1. Saran   ditujukan   kepada   Unit Satpol   PP   Kecamatan   Serpong dalam   rangka   meningkatkan kualitas   SDM   dan   kemampuan teknis   operasional   di   lapangan dengan mengadakan diklat-diklat teknis   serta   meningkatkan kualitas pendidikan dari personel SatpolPP Kecamatan Serpong.
2. Pemerintah   kota   sebaiknya menyediakan   sarana   dan prasarana   yang   lebih   memadai bagi SatpolPP. Seperti penambahan   jumlah   kendaraan patroli,   perawatan   kendaraan patroli   dan   penggantian kendaraan yang kondisinya sudah tidak   layak   pakai.   Selain   itu, pemerintah sebaiknya menambah jumlah peralatan operasional agar dalam   melaksanakan   tugas   dan fungsinya,   SatpolPP   dapat menjalankannya dengan baik.
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,   Said   Zainal.   2006. Kebijakan Publik   Edisi   Revisi   Cetakan Ketiga . Jakarta : Suara Bebas
Arikunto,   Suharsimi.   2006. Prosedur Penelitian   Suatu   Pendekatan Praktik .   Jakarta:   PT.   Rineka Cipta.
Bagong,   Suyanto,   dkk.   2005. Menata
PKL   dan   Bangunan   Liar . Surabaya:   Pemkot   Surabaya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya Diding Nurdin.2009. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Djohar,   As’ari.   2009.   Pendidikan Teknologi   dan   Kejuruan.   Dalam
Ali,   M.,   Ibrahim,   R., Sukmadinata, N. Georgopolous, Tannembaum.1985. Efektivitas   Organisasi .
Jakarta: Erlangga Harmuni.   2012. Strategi   Pembelajaran. Yogyakarta: Insan Madani Hasibuan, Malayu S.P. 2010. Manajemen Sumber   Daya   Manusia .   Jakarta:
PT. Bumi Aksara
Krisnaldy, K., Pasaribu, V. L. D., & Senen, S.   (2019).   PENGARUH   BUDAYA ORGANISASI,   LINGKUNGAN KERJA DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP
MOTIVASI   PEGAWAI   SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPUASAN KERJA. Jurnal Semarak , 2 (2).
Martini, Lubis. 1997. Teori Organisasi . Bandung: Ghalia Idonesia Miles,   B   Matthew   &   A.   Michael Huberman.   1992. Analisis   Data kualitatif   (Terjemahan   Teecep Rohendi) . Jakarta: UI Press Moleong,   Lexy.   2006. Metodologi Penelitian   Kualitatif .   Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Nasution.   2003. Metode   Penelitian
Naturalistik   Kualitatif . Bandung: Tarsito Nina Rahmayanti.2010. Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta:   Graha Ilmu Nugroho,   Riant.D.   2003. Kebijakan Publik ( ImplementasidanEvaluasi ).
Jakarta   :   Elex   Media Komputindo
Pasaribu,   V.   L.   D.,   &   Krisnaldy,   K.
(2018). ANALISIS KEPUASAN JAMA’AH PADA KINERJA DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL- HIDAYAH PERIODE TAHUN
2017. KREATIF:   Jurnal   Ilmiah Prodi   Manajemen   Universitas Pamulang , 6 (4), 41-51.
@Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Pasaribu,   V.   L.   D.,   Krisnaldy,   K.,   & Warasto,   H.   N.   (2020).   Pengaruh Gaya   Kepemimpinan,   Disiplin Kerja   Dan   Kompensasi   Terhadap Kinerja   Pegawai   (Studi   kasus kelurahan Pisangan Ciputat). Disrupsi Bisnis , 3 (1).
Samsudin.2010. Manajemen   Sumber adaya   Manusia. Bandung: Pustaka Setia Sarwoto.1990. Dasar-Dasar Organisasi Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia Steers. 1985. Variabel dalam Organisasi . Jakarta: Bima Kencana.
Sugiyono.   1999. Metode   Penelitian
Administrasi . Bandung: Alfabeta.

## Undang-Undang dan Perda
Himpunan   Peraturan   Perundang- Undangan.2010. Satuan   Polisi   Pamong
Praja   (SatpolPP)   dan   Peraturan
Pelaksanaannya . Bandung: Fokusmedia
Himpunan   Peraturan   Perundang- Undangan.2011. Satuan   Polisi   Pamong Praja   (SatpolPP)   dan   Peraturan Pelaksanaannya . Bandung: Fokusmedia
UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang   Pemerintahan   Daerah pada Pasal 1 ayat (2) dan pada Pasal 148 ayat (1)
Peraturan   Pemerintah   Republik Indonesia   Nomor   32   Tahun   2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Prosedur Tetap Operasional   Satuan   Polisi   Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38   Tahun   2010 Tentang   Pedoman Penyelenggaraan   Diklat   Dasar   Polisi Pamong Praja.