History: Re ce ived : 25 Juni 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 25 De se mber 2023 Publishe d: 26 De se mber 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 6, (2023), Desember: 176 - 187 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i6.3852

## MEDIASI DAN KONSILIASI SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA PADA BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) YANG MELIBATKAN INDONESIA
Leonardo  Richo  Soemarto 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1)
Corresponding Author: leoricho@gmail.com 1)

## Abstrak
Sebagai  salah  satu negara berkembang yang sedang gencar mempromosikan penanaman modal asing, Indonesia  memandang  penanaman  modal,  khususnya  penanaman  modal  asing,  memiliki  peranan penting  dalam  pembentukan  ekonomi  suatu  negara. Untuk menunjang hal tersebut , Bilateral Investment Treaties  (BITs) kemudian memiliki peran yang strategis untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum  kepada  penanam  modal,  khususnya  asing.  Sebagai  salah  satu  bagian  pada  BITS,  ketentuan mengenai  alternatif  penyelesaian  sengketa  kemudian  menjadi  esensi,  untuk  di  satu  sisi  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  investasi  asing  yang  dilakukan  oleh  investor  asing,  dan  di  sisi  lain memberikan sarana hukum untuk Indonesia sebagai negara tuan rumah untuk memastikan kepentin ga n nasionalnya.  Alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  diakui  pada  BITS,  diantaranya mediasi, konsiliasi dan  arbitrase.  Mediasi  pada  pokoknya  merupakan  metode  penyelesaian  sengketa  di  mana  mediator netral  membantu  pihak-pihak  yang  berselisih  untuk  mencapai  kesepakatan,  konsiliasi  melibatkan campur  tangan pihak ketiga yang independen (biasa disebut konsiliator), yang memberikan saran dan rekomendasi  kepada  para  pihak  yang  bersengketa,  sedangkan  arbitrase  adalah  salah  satu  alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan  pihak ketiga independen yang biasa disebut sebagai arbitrator atau arbiter. Namun sayangnya, penyelesaian sengketa yang melibatkan investor asing dan Pemerintah Indonesia  di  forum  internasional  pada  umumnya  dilakukan  melalui  arbitrase.  Padahal  penyelesaian melalui  mediasi  dan  konsiliasi  lebih  mengedepankan  penyelesaian  secara  damai  dan  dengan memperhatikan  kepentingan  para pihak. Pada hakikatnya baik investor asing dan negara tuan rumah menghindari sengketa satu lain dan kalaupun harus bersengketa, mengedep ankan penyelesaian sengketa secara  damai  dan  musyawarah,  sehingga  mediasi  dan  konsiliasi  sebaiknya  dikedepankan  sebagai penyelesaian sengketa yang melibatkan investor asing dan Pemerintah Indonesia.

## Kata Kunci  : Sengketa Penanaman Modal, Mediasi

## Abstract
As  one  of  the  developing  countries  that  is  aggressively  promoting  foreign  investment,  Indonesia  views  investment, especially  foreign  investment,  as  having  an  important  role  in  the  formation  of  a  country's  economy.  To  support  this, Bilateral  Investment  Treaties  (BITs)  then  have  a  strategic  role  in  providing  legal  certainty  and  protection  to investors,  especially  foreign  investors.  As  one  part  of  BITS,  provisions  regarding  alternative  dispute  resolution  then become  essential,  to  on  the  one  hand  provide  legal  protection  for  foreign  investments  made  by  foreign  investors,  and on  the  other  hand  provide  legal  means  for  Indonesia  as  the  host  country  to  ensure  its  national  interests.  Alternative
dispute  resolutions  recognized  at  BITS  include  mediation,  conciliation  and  arbitration.  Mediation  is  basically  a dispute  resolution  method  where  a  neutral  mediator  helps  disputing  parties  to  reach  an  agreement,  conciliation involves  the  intervention  of  an  independent  third  party  (usually  called  a  conciliator),  who  provides  adv ice  and recommendations  to  the  parties  in  dispute,  while  arbitration  is  one  an  alternative  dispute  resolution  involving  an independent  third  party  usually  referred  to  as  an  arbitrator  or  arbitrator.  However,  unfortunately,  dispute resolution  involving  foreign  investors  and  the  Indonesian  Government  in  international  forums  is  generally  carried out  through  arbitration.  In  fact,  settlement  through  mediation  and  conciliation  prioritizes  peaceful  resolution  and taking  into  account  the  interests  of  the  parties.  In  essence,  both  foreign  investors  and  the  host  country  avoid disputes with  each  other  and,  even  if  they  have  to  have  a  dispute,  prioritize  peaceful  and  deliberative  dispute  resolution,  so that  mediation  and  conciliation  should  be  prioritized  as  a  resolution  of  disputes  involving  foreign  investors  and  the Indonesian  Government.

## Keywords:  Investment  Dispute,  Mediation

## PENDAHULUAN
Dalam  lingkup  ekonomi  global,  konsep  penanaman  modal  asing  (PMA)  telah menjadi  pilar  utama  dalam  pembentukan  ekonomi  suatu  negara  (Arno,  2015).  Dilansir dari  pidato  Presiden  Joko  Widodo  pada  Mandiri  Investment  Forum  (MIF)  Tahun  2023, realisasi  investasi  di  Indonesia  untuk  tahun  2022  bisa  sampai  pada  angka  1.207  Rupiah, hal  mana  sekitar  54%nya  berasal  dari  penanaman  modal  asing  atau  PMA.  PMA,  yang pada  dasarnya  adalah  investasi  yang  dilakukan  oleh  entitas  atau  individu  asing  di dalam  pasar  domestik  suatu  negara,  tidak  sekadar  melibatkan  pergerakan  uang, melainkan  mencakup  kompleksitas  hubungan  ekonomi,  teknologi,  dan kebijakan.
Pengaturan  mendasar  yang  telah  diimplementasikan  oleh  beberapa  negara  untuk menjamin  perlindungan  pelaksanaan  PMA  adalah  dengan  adanya  implementasi Bilateral  Investment  Treaties  (BITs).  BITs  merupakan  perjanjian  antara  dua  negara  yang bertujuan  untuk  melindungi  dan  mendorong  investasi  di  antara  negara-negara  yang melakukan  kerjasama  investasi  tersebut.  Di  Indonesia,  BITs  atau  yang  biasa  juga disebut  dengan  Perjanjian  Promosi  dan  Perlindungan  Penanaman  Modal  (P4M), jumlahnya  cukup  banyak,  yaitu  sekitar  74  BITs  yang  telah  ditandatangani  dengan status  diratifikasi,  diakhiri,  atau  masih  berlaku.  Dasar  hukum  terkait  BITs  di  Indonesia dapat  ditemukan  dalam  berbagai  perjanjian  bilateral  yang  telah  diratifikasi  oleh pemerintah,  yang mengikat  berdasarkan  hukum internasional.  Selain  itu,
Namun  sejarahnya,  ketentuan  mengenai  penyelesaian  sengketa  baru  diatur  dalam BITs  sejak  dibuatnya  Konvensi  International  Centre  for  Settlement  of  Investment  Disputes (ICSID)  atau  disebut  sebagai  Konvensi  ICSID  pada  tahun  1965  (Herian,  2020).  Sengketa investasi  menjadi  suatu  problematik  yang  dilematik,  karena  negara  sudah  pasti menghindari  sengketa  investasi  dengan  investor  yang  ada  di  negaranya  atau  paling tidak mengupayakan alternatif penyelesaian sengketa yang  mengakomodasi kepentingan  nasional  negara  tapi  tidak  abai  terhadap  kepentingan  investor  asing, karena  citra  negara  dan  keberlangsungan  penanaman  modal  dipertaruhkan  dalam setiap  sengketa  investasi.
Ketentuan  mengenai  penyelesaian  sengketa  dalam  BITs  tersebut  memberikan  opsi kepada  investor  untuk  mencari  perlindungan  atau  menggunakan  proses  hukum  seperti melalui  mekanisme  arbitrase  internasional,  alih-alih  terlibat  dalam  proses  hukum  di pengadilan  domestik  negara  tuan  rumah.  Dengan  adanya  prosedur  penyelesaian sengketa  ini,  tuntutan  yang  diajukan  oleh  investor  terhadap  negara  tuan  rumah  (host country)  melalui  perjanjian  investasi  di  dalam  forum  arbitrase  internasional  semakin meningkat  atau paling  tidak  menjadi  semakin  terbuka secara  signifikan.
Dalam  kasus  yang  melibatkan  Indonesia,  pendekatan  alternatif  penyelesaian sengketa  seperti  mediasi  dan  konsiliasi  sebenarnya  menawarkan  solusi  yang  efektif untuk  menyelesaikan  sengketa  investasi.  Pendekatan  ini  disarankan  untuk  dilakukan terlebih  dahulu  karena  membuka  peluang  untuk  penyelesaian  yang  damai  tanpa  perlu melibatkan  proses  hukum  yang  panjang,  biaya  yang  besar,  dan  rumit di forum arbitrase ataupun  pengadilan.  Namun  nyatanya  walaupun  memiliki  potensi  yang  besar, penggunaan  mediasi  dan  konsiliasi  dalam  menangani  sengketa  investasi  asing  di Indonesia  masih  belum  sepenuhnya  dimanfaatkan  secara  optimal.  Masalah  ini  masih memerlukan  eksplorasi  lebih  lanjut.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk menganalisis  mediasi  dan  konsiliasi  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  pada  BITs yang melibatkan  Indonesia.

## 1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Hukum Internasional
Penyelesaian  sengketa  dalam  investasi  asing,  yang  melibatkan  PMA,  merupakan aspek  penting  dalam  hukum  internasional  dalam  memberikan  kepastian  hukum  dan investasi.  Dalam  kerangka  ini,  berbagai  negara  memiliki  peraturan  dan  mekanisme untuk  menyelesaikan  konflik  yang  mungkin  timbul  antara  investor  asing  dan  negara tuan  rumah.  Pada  utamanya,  kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  hukum  internasional dalam  penyelesaian  sengketa  internasional  sangat penting.  Prinsip-prinsip  ini  meliputi:
1) Prinsip  Iktikad  Baik atau Good Faith Prinsip  ini  menekankan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelesaian sengketa  di  tingkat  internasional  harus  bertindak  dengan  iktikad  baik,  yaitu dengan  niat  yang  jujur,  adil,  dan  tanpa  tujuan  tersembunyi  untuk  mencapai penyelesaian  yang adil.
2) Prinsip  Yang Melarang  Digunakannya  Kekerasan  dalam Penyelesaian  Sengketa Prinsip  ini  melarang  penggunaan  kekerasan  atau  penggunaan  senjata  dalam penyelesaian  sengketa  yang melibatkan  pihak  asing.
3) Prinsip  Kebebasan  Untuk Memilih  Metode  Penyelesaian  Sengketa Prinsip  ini  selaras  dengan  Pasal  33  ayat  (1)  Piagam  PBB  yang  menegaskan  bahwa penyelesaian  sengketa  secara  damai dapat  dipilih  sendiri  oleh  para pihak.
4) Prinsip  Yang  Membebaskan  Pemilihan  Hukum  yang  akan  Diterapkan  terhadap Pokok Sengketa
Prinsip  ini  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  memilih  hukum yang diterapkan  terhadap  pokok sengketanya.
5) Prinsip  Kesepakatan  Para Pihak yang Bersengketa  (Konsensus) Prinsip  ini  menekankan  pentingnya  mencapai  kesepakatan  antara  para  pihak yang terlibat  dalam sengketa.
6) Prinsip  Exhaustion of Local Remedies Prinsip  ini  mensyaratkan  bahwa  para  pihak  harus    mencoba  semua  upaya penyelesaian  sengketa  yang  tersedia  di  tingkat  lokal  atau  nasional  sebelum membawa  sengketa  tersebut  ke forum  internasional.
7) Prinsip  Hukum  Internasional  berkenaan  dengan  Kedaulatan  Kemerdekaan,  dan Integritas  Wilayah  Negara-Negara
Prinsip  ini  menghormati  kedaulatan  negara-negara  dan  melarang  campur  tangan asing  dalam urusan  negeri  suatu  negara.
Selanjutnya,  dalam  buku  Huala  Adolf  yang  berjudul  “Hukum  Penyelesaian  Sengketa Internasional”,  dijelaskan  mengenai  cara-cara  penyelesaian  sengketa  internasional  secara damai,  yaitu adalah  sebagai  berikut:
1) Negosiasi
Negosiasi  merupakan  tahapan  awal  yang  diutamakan  untuk  dilakukan  para pihak  apabila  terjadi  sengketa  dengan  melibatkan  perundingan  langsung  antar para  pihak,  tanpa  melibatkan  pihak  ketiga,  dengan  tujuan  untuk  mencapai kesepakatan  damai.  Bentuk  negosiasi  terdapat  dua,  yaitu  bilateral  dan multilateral.
2) Jasa-Jasa  Baik
Jasa-jasa  baik  melibatkan  pendekatan  campur  tangan  pihak  ketiga  yang  netral untuk  menyelesaikan  masalahnya  dengan  negosiasi.  Kehadiran  pihak  ketiga dapat  disebabkan  karena  permintaan  para  pihak  atau  inisiatif  pihak  ketiga  itu sendiri,  dengan  syarat adanya kesepakatan  dari para pihak.
3) Mediasi
Mediasi  adalah  metode  penyelesaian  sengketa  di  mana  mediator  netral  membantu pihak-pihak  yang  berselisih  untuk  mencapai  kesepakatan.  Mediator  dapat memberikan  saran  kepada  pihak-pihak  yang  berselisih,  namun  keputusan  akhir tetap  berada  di  tangan  pihak-pihak  yang  berselisih,  apakah  menerima  saran tersebut  atau tidak.
4) Konsiliasi
Konsiliasi  melibatkan  campur  tangan  pihak  ketiga  yang  independen  (biasa disebut  konsiliator),  yang  memberikan  saran  dan  rekomendasi  kepada  para  pihak yang  bersengketa.  Konsiliasi  memiliki  hukum  acara  yang  lebih  formal  daripada mediasi.  Meskipun  keputusan  konsiliasi  bersifat  tidak  mengikat  (non-binding), rekomendasi  dari  konsiliator  sering  kali  mempengaruhi  proses  penyelesaian.
5) Arbitrase
Arbitrase  adalah  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan pihak  ketiga  independen  yang  biasa  disebut  sebagai  arbitrator  atau  arbiter.  Pihak independen  ini  dapat  dipilih  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  dan  nantinya arbiter  akan  membuat  keputusan  yang  final  dan  mengikat  kepada  pihak-pihak yang bersengketa,  berdasarkan  bukti  dan argumen  yang diajukan  oleh  para pihak.
6) Pengadilan  Internasional
Apabila  para  pihak  telah  mencoba  cara-cara  penyelesaian  sengketa  secara  damai sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  yaitu  melalui  negosiasi,  mediasi,  atau arbitrase,  maka  sengketa  tersebut  dapat  diajukan  ke  pengadilan  internasional, seperti  Mahkamah Internasional.

## 2. Regulasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Indonesia
Terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  yang  memuat materi  penyelesaian  sengketa  dalam  ruang  lingkup  PMA  diatur  dalam  beberapa undang-undang,  termasuk  UU  Penanaman  Modal,  UU  Arbitrase  dan  APS,  dan  UU Ratifikasi  Konvensi  ICSID sebagaimana  akan dijelaskan  di  bawah ini:
1) Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  sebagaimana diubah  oleh  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2022 (UU Penanaman  Modal)
Pasal  32  UU  Penanaman  Modal  ini  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa dimana  disebutkan  bahwa  jika  terjadi  perselisihan  antara  pemerintah  dan investor, pihak-pihak  tersebut  diharapkan  mencari  penyelesaian  melalui musyawarah  dan  kesepakatan  terlebih  dahulu.  Jika  penyelesaian  tidak  dapat dicapai,  mereka  dapat  memilih  untuk  mengajukan  sengketa  tersebut  ke  dalam forum  arbitrase  atau  mencari  alternatif  penyelesaian  lainnya  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku.  Dalam  konteks  PMA,  penyelesaian  arbitrase  yang digunakan  adalah  arbitrase  internasional.  Peraturan  ini  menekankan  bahwa perselisihan  yang  terkait  penanaman  modal  memang  diarahkan  untuk diselesaikan  dengan  damai  dan  memperhatikan  kepentingan  para  pihak  yang bersengketa.
2) Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase  dan APS)
Pasal  1  angka  10  UU  Arbitrase  dan  APS  menjelaskan  tentang  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  merupakan  suatu  badan  atau  prosedur  yang disepakati  oleh  para  pihak  terkait.  Metode  ini  melibatkan  penyelesaian  di  luar pengadilan  melalui  konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli. UU  ini  juga  mengatur  bahwa  hal  ini  berlaku  untuk  situasi  hukum  khusus  di mana terdapat  perjanjian  arbitrase  yang  menyatakan  dengan  jelas  bahwa  semua sengketa  atau  perbedaan  pendapat  yang  mungkin  muncul  akan  diatasi  melalui arbitrase  atau  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa.  Undang-undang  ini
menunjukkan  semangat  yang  sama,  yakni  penyelesaian  terhadap  suatu  sengketa diusahakan dan dimungkinkan untuk dilakukan dengan damai dan memperhatikan  kepentingan  daripada  semua  pihak.
3) Undang-Undang  No.  5  Tahun  1968  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Antara Negara  Dengan  Warga  Negara  Asing  Mengenai  Penanaman  Modal  (UU  Ratifikasi Konvensi  ICSID)
UU  Ratifikasi  Konvensi  ICSID  merupakan  hasil  dari  ratifikasi  Konvensi  ICSID, dimana  isi  dari  keseluruhan  UU  ini  menyatakan  bahwa  Pemerintah  berwenang untuk  menyetujui  penyelesaian  konflik  investasi  antara  Indonesia  dan  warga negara  asing  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  konsiliasi  dan  arbitrase  yang  diatur dalam  Konvensi  ICSID  tersebut.  Selanjutnya,  Mahkamah  Agung  perlu menyatakan  bahwa  putusan  Mahkamah  Arbitrase  di  bawah  Konvensi  ICSID dapat  dilaksanakan  di Indonesia.

## 3. International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
ICSID  hadir  sebagai  lembaga  internasional  yang  memiliki  otoritas  untuk mengadakan  forum  arbitrase  internasional  dan  penyelesaian  sengketa  lainnya  antara negara-negara  anggota  dan  investor  asing.  Berdiri  sejak  tahun  1965,  ICSID  merupakan bagian  dari  Kelompok  Bank  Dunia.  Per  30  Juni  2023,  158  negara  telah  meratifikasi Konvensi  ICSID  1965,  termasuk  Indonesia.  Dengan  meratifikasi  Konvensi  ICSID  1965 tersebut,  negara-negara  berkomitmen  untuk  menyelesaikan  sengketa  sesuai  dengan aturan  Konvensi  ICSID dan aturan terikat  lainnya.
Dalam  kerangka  kerjanya,  ICISD  menawarkan  dua  mekanisme  utama  untuk menyelesaikan  sengketa  investasi,  yaitu  dengan  konsiliasi  dan  arbitrase.  Dalam  konteks ICSID,  perbedaan  utama  antara  konsiliasi  dan  arbitrase  terletak  pada  tujuan  dan  hasil putusannya.  Konsiliasi  bertujuan  untuk  mencapai  kesepakatan  antara  para  pihak, sementara  arbitrase  bertujuan  untuk  penetapan  keputusan  yang  mengikat  mengenai sengketa  oleh  Tribunal.  Menariknya,  berdasarkan  data  statistik  kasus  yang  telah ditangani  oleh  ICSID,  hanya  1,2%  kasus  yang  diselesaikan  melalui  konsiliasi dibandingkan  arbitrase  mencapai  angka sebesar  90,5%.

## 4. Lembaga Arbitrase Internasional Lainnya
Adapun  lembaga  arbitrase  internasional  lainnya  yang  bersifat  permanen  dan  dapat dipilih  oleh  para pihak dalam  sengketa  PMA   adalah sebagai  berikut:
1) Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)
Berbasis  di  Paris  sejak  tahun  1919,  badan  arbitrase  ini  beroperasi  secara internasional  dan  bertindak  sebagai  pusat  penyelesaian  sengketa  dalam  bidang perdagangan.  Court  of  Arbitration  of  the  ICC  ini dikelola oleh International Chamber of  Commerce  (ICC)  yang  melayani  permasalahan  sengketa  baik  anggota  maupun non-anggota  ICC.  Badan  arbitrase  ini  memiliki  yurisdiksi  atas  berbagai  sengketa
kontrak,  dan  penyelesaiannya  mengikuti  prosedur  konsiliasi  dan  arbitrase  ICC oleh  satu  atau lebih  arbiter  sesuai  dengan  aturan ICC.
2) United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
UNCITRAL  Arbitration  Rules,  diumumkan  dan  disahkan  oleh  Majelis  Umum  PBB pada  15  Desember  1976,  memiliki  peran  sentral  dalam  penyelesaian  sengketa internasional.  Aturan  ini  menyediakan  kerangka  kerja  yang  diterima  oleh masyarakat  internasional  dengan  sistem  hukum  sosial  yang  beragam. Penyelesaian  sengketa  melalui  UNCITRAL  tidak  hanya  membantu  mengatasi hambatan-hambatan  hukum  dalam  perdagangan  internasional,  tetapi  juga  telah diintegrasikan  ke  dalam  perjanjian-perjanjian  investasi,  khususnya  dalam  BITs, sebagai  salah  satu  alternatif  yang  sah  untuk  menyelesaikan  sengketa  antara  pihak- pihak  yang terlibat  dalam  perjanjian  tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  analisis  hukum  normatif  yang  memeriksa  prinsip-prinsip, konsep  hukum,  serta  menggunakan  referensi  dari  sumber-sumber  seperti  peraturan perundang-undangan  dan  teori  hukum.  Penelitian  ini  didasarkan  pada  pendekatan hukum  internasional,  peraturan  perundang-undangan,  dan  studi  kasus.  Bahan  hukum yang diakses  dianalisis  secara  deskriptif,  analisis,  dan argumentatif.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## 1. Klausul Alternatif Penyelesaian Sengketa pada BITs Indonesia
Klausul  alternatif  penyelesaian  sengketa memegang  peran  penting  dalam  BITs karena  bertujuan  sebagai  mekanisme  penyelesaian  perselisihan  yang  efektif  tanpa menimbulkan  ketegangan  antara  negara-negara  yang  berinvestasi  bersama.  Klausul penyelesaian  sengketa  ini  dirancang  oleh  kedua  negara  yang  akan  melakukan  kerja sama investasi,  dan disesuaikan  dengan  kebutuhan  masing-masing  pihak.
Namun  dalam  praktiknya,  ketika  terjadi  perselisihan,  para  investorlah  yang  akan mengajukan  tuntutan  terhadap  negara  tuan  negara.  Hal  ini  mengubah  pendekatan  dari penyelesaian  perselisihan  antarnegara  yaitu  State-State  Dispute  Settlement  (SSDS)  yang semula  diatur  dalam  instrumen  Friendship,  Commerce  and  Navigation  (FCN)  menjadi konsep  penyelesaian  perselisihan  antar  investor  dan  negara  atau  Investor-State  Dispute Settlement  (ISDS).  Pada  perkembangannya,  konsep  SSDS  dianggap  membutuhkan waktu  yang  relatif  lama  dan  mempersulit  investor  dalam  menggugat  negara  tuan rumah.
Klausul  penyelesaian  sengketa  seperti  ISDS  dalam  BITs,  khususnya  mengenai arbitrase,  menciptakan  kekhawatiran  bagi  negara-negara,  termasuk  Indonesia,  karena adanya  risiko  klaim  yang  diajukan  investor  dengan  jumlah  yang  cukup  besar  kepada negara  tuan  rumah.  Dalam  arbitrase,  hanya  dikenal  pihak  yang  kalah  dan  pihak  yang menang.  Hal  ini  jelas  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  internasional  melalui
arbitrase  tidaklah  ditujukan  untuk  mencari  penyelesaian  secara  damai  dan memperhatikan  kepentingan  para  pihak,  melainkan  menentukan  siapa  yang  menang dan kalah.
Secara  statistik,  jumlah  kasus  ISDS  telah  mengingat  secara  signifikan  sejak  tahun 2004,  dengan  sekitar  855  kasus  ISDS  yang  telah  diputuskan.  Dalam konteks ini, terdapat 65  sengketa  investasi  berlandaskan  perjanjian,  dimana  60%  diantaranya  dimenangkan oleh  pihak  investor,  dan  negara-negara  berkembang  menjadi  mayoritas  tergugat.  Oleh karena  itu,  beberapa  negara  di  Amerika  Selatan  juga  memutuskan  untuk  keluar  dari keanggotaan  mereka  di  organisasi  ICSID  sebagai  respons  terhadap  klaim  yang  diajukan oleh  investor  melalui  mekanisme  ICISD.
Berbagai  negara  lainnya,  seperti  India,  Brazil  dan  Afrika  Selatan,  juga    memberikan respons  dengan  merumus  ulang  dan  bahkan  kembali  menerapkan  ketentuan  SDSS dalam  ketentuan  penyelesaian  sengketanya.  Sikap  Indonesia  terhadap  isu  ini  terlihat ambigu,  mengingat  pada  forum  UNCITRAL  Indonesia  mengusulkan  penerapan prinsip  exhausted  of  local  remedies  dalam  ISDS  dan  mempertimbangkan  adopsi  prinsip tersebut  dalam  BIT  terbarunya,  namun  setelah  melakukan  langkah  peninjauan  ulang, dalam  Indonesia-Singapura  BIT  2018,  keputusan  tersebut  justru  berbalikan,  dimana prinsip  exhaustion of local remedies tidak  diberlakukan.
Sebagaimana  yang  umumnya  terjadi  pada  Perjanjian  Internasional  dan  ketentuan dalam  Pasal  33  ayat  (1)  Piagam  PBB,  klausul  penyelesaian  sengketa  dalam  BITs  harus memberi  prioritas  pada  penyelesaian  sengketa  secara  damai  sebelum  melibatkan  proses pengadilan  atau  arbitrase  di  antara  para  pihak.  Pendekatan  mediasi  dan  konsiliasi, sebagai  bentuk  penyelesaian  sengketa  alternatif,  perlu  diperkuat  dan  ditekankan  dalam proses  penyelesaian  sengketa  sebelum  mencapai  tahap arbitrase  atau pengadilan.
Pentingnya  pendekatan  berbasis  mediasi  dan  konsiliasi  juga  mencerminkan komitmen  Indonesia  untuk  membangun  iklim  investasi  yang  stabil  dan  berkeadilan serta  ramah  investasi,  dimana  kedua  belah  pihak  dapat  mencapai  penyelesaian sengketa  dengan  cara  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak  dan  menghindari ketegangan  yang  dapat  merugikan  investasi  dan  hubungan  bilateral,  apalagi  citra investasi  internasional  Indonesia.  Dengan  mengutamakan  pendekatan  damai  dan berbasis  kerjasama,  Indonesia  dapat  membangun  citra  positif  sebagai  tujuan  investasi yang  menghargai  keberagaman  dan  mendukung  resolusi  konflik  secara  adil  dan efisien,  sekaligus  tetap  menjaga keberlangsungan  investasi.

## 2. Mediasi  dan  Konsiliasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  pada  BITs  di Indonesia  pada  Penyelesaian  Sengketa  PMA  Pada  BITs  Yang  Melibatkan Indonesia
Indonesia  telah  menghadapi  sejumlah  sengketa  investasi  yang  mencuat  ke  publik, beberapa  di  antaranya  sangat  terkenal.  Salah  satunya  adalah  kasus  sengketa  investasi dengan  perusahaan  tambang  asing,  Newmont,  yang  melibatkan  pelanggaran  kontrak
karya  terkait  divestasi  saham.  Kasus  lain  yang  terkenal  adalah  sengketa  dengan Churchill  Mining  dan  Planet  Mining,  di  mana  Indonesia  menang  setelah  menghadirkan bukti  pemalsuan  dokumen  oleh  kedua  perusahaan.  Selain  itu,  ada  juga  kasus kontroversial  Rafat  Ali  Rizvi,  warga  Inggris,  yang  menggugat  Indonesia  terkait kebijakan  bailout  Bank  Century.  Semua  kasus  ini  memberikan  gambaran  tentang kompleksitas  dan  tantangan  yang  dihadapi  Indonesia  dalam  menangani  sengketa investasi  internasional,  serta  menunjukkan  betapa  pentingnya  penanganan  yang  hati- hati dan penuh  pemahaman  terhadap  peraturan  dan hukum  yang berlaku.
Berikut  adalah  penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  kasus  sengketa  investasi  yang pernah  melibatkan  pemerintah  Indonesia,  berikut  dengan  upaya penyelesaiannya:
1) Kasus  Rafat Ali  Rizvi  vs  Indonesia  Tahun  2011
Rangkuman  Kasus:  Sengketa  ini  melibatkan  Rafat  Ali  Rizki,  warga  negara  Inggris, yang  menggugat  Pemerintah  Indonesia.  Rafat  Ali  adalah  pemegang  saham  di perusahaan  Bahama,  Chinkara  Capital  Limited,  yang  menanamkan  modalnya  di Indonesia.  Gugatan  ini  berkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah  Indonesia  yang memberikan  bailout  kepada  Bank  Century,  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi Rafat  Ali  sebagai  pemegang  saham.  Dia  juga  menilai  bahwa  adanya  putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  melanggar  hak  perlindungan  investor  asing karena  putusan  tersebut  membebankan  tanggung  jawab  pidana  penjara  selama  15 tahun,  pada  kasus  korupsi  yang  melibatkan  Bank  Century.  Rizvi  tidak  melakukan penanaman  modal  sebagaimana  ditentukan  pada P4M antara RI dan Inggris.
2) Kasus  Nusa  Tenggara  dan Newmont  vs  Indonesia  Tahun  2014 Rangkuman  Kasus:  Sengketa  investasi  antara  Newmont  dan  Pemerintah Indonesia  melibatkan  gugatan  saling  menggugat  di  forum  internasional. Newmont  mengajukan  gugatan  berdasarkan  BIT  Indonesia  -  Belanda  1994  karena merasa  dirugikan  oleh  UU  Pertambangan  baru  yang  melarang  ekspor  bahan mineral  mentah.  Di  sisi  lain,  Pemerintah  Indonesia  menggugat  Newmont  karena pelanggaran  kontrak karya terkait  divestasi  saham.
Upaya  Penyelesaian  Sengketa:  Newmont  mengajukan  gugatan  di  ICSID sedangkan  Pemerintah  Indonesia  menggugat  Newmont  melalui  UNCITRAL. Hasil  Putusan:  UNCITRAL  pada  perkara  ini  mengeluarkan  putusan  yang mendukung  Indonesia.  Pada  perkara  ini,  divestasi  kemudian  diwajibkan  untuk dilakukan  oleh  Newmont  dalam  waktu  180  hari.  Pada  perkara  ini,  Pemerintah Indonesian  mendapatkan  denda  ganti  kerugian  dari  Newmont  yang  nilainya mencapai  USD  180  ribu.  Akhirnya,  negosiasi  ulang  kemudian  ditempuh  oleh  para pihak  pada  perkara  ini,  dimana  Newmont  juga  memutuskan  tidak  melanjutkan proses  penyelesaian  sengketa  melalui  ICSID.
3) Kasus  Churchill  Mining  dan Planet  Mining  vs Indonesia  Tahun  2012
Ringkasan  Kasus:  Sengketa  ini  melibatkan  Churchill  Mining  Plc,  perusahaan Inggris,  dan  Planet,  perusahaan  pertambangan  Australia,  yang  memiliki  saham  di PT  Indonesian  Coal  Development  (PT  ICD)  di  Indonesia.  PT  ICD  mengembangkan proyek  batubara di  Kutai  Timur,
Upaya  Penyelesaian  Sengketa:  Rafat  Ali  mengajukan  gugatan  ke  ICSID berdasarkan  BIT  Indonesia  –  Britania  Raya  (United  Kingdom)  1976.  Pemerintah Indonesia  menolak  kewenangan  ICSID  untuk  menangani  kasus  ini,  mengklaim bahwa  investasi  Rafat  Ali  tidaklah  penanaman  modal  yang  mendapatkan perlindungan  hukum  berdasarkan  hukum  Indonesia,  yaitu  investasi  langsung. Hasil  Putusan:  Pada  tahun  2013,  ICSID  mengabulkan  keberatan  Pemerintah Indonesia  terkait  kewenangan  badan  arbitrase.  Disini  ICSID  mengeluarkan putusan  yang  mendukung  argumentasi  Indonesia  dengan  menyatakan  bahwa mendapat  izin  dari  BKPM  pada  tahun  2005,  dengan  klausul  arbitrase  ICSID. Namun, pada  tahun 2010, izin  tersebut  dicabut  oleh  Pemerintah  Daerah  setempat. Upaya  Penyelesaian  Sengketa:  Churchill  dan  Planet  membawa  sengketa  ini  ke badan  arbitrase  ICSID,  mengklaim  bahwa  Pemerintah  Indonesia  melanggar Perjanjian BIT antara Inggris-Indonesia dan Australia-Indonesia, yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui ICSID. Indonesia mempermasalahkan  kewenangan  ICSID  dalam  mengatasi  sengketa  ini,  mengutip Pasal  7(1)  Perjanjian  BIT  Inggris-Indonesia  yang  menurut  mereka  tidak memberikan  persetujuan  eksplisit  untuk  arbitrase  ICSID.
Hasil  Putusan:  Majelis  Arbitrase  ICSID  memutuskan  bahwa  Pasal  7(1)  Perjanjian BIT  Inggris-Indonesia  menyediakan  penawaran  berdiri  sendiri  untuk  mengajukan arbitrase  ICSID  atas  setiap  sengketa  terkait  investasi.  Oleh  karena  itu,  Churchill diberi  hak  untuk  mengajukan  permohonan  arbitrase  langsung  ke  ICSID,  dan Pemerintah  Indonesia  tidak  perlu  melakukan  tindakan  lebih  lanjut  untuk memberikan  yurisdiksi  kepada  majelis  tersebut.  Tribunal  kemudian  menegaskan adanya  pemalsuan  dokumen  tersebut.  Akhirnya,  Pemerintah  Indonesia  berhasil meyakinkan  majelis  arbiter,  dimana  Tribunal  kemudian  menjatuhkan  hukuman kepada  Churchill  Mining  dan  Planet  Mining  untuk  membayar  biaya  perkara  yang nilainya  mencapai  USD 8,7 juta kepada  Pemerintah  Indonesia.
Dari  sejumlah  kasus  sengketa  investasi  dalam  BITs  yang  telah  disebutkan  di  atas, sebagian  besar  diantaranya  diselesaikan  melalui  proses  arbitrase  internasional.  Hampir tidak  ada  diantara  kasus-kasus  tersebut  yang  menyinggung  mengenai  upaya  mediasi atau  konsiliasi.  Akhirnya,  penyelesaian  melalui  arbitrase  yang  melibatkan  Indonesia hanya  akan  menunjukkan  siapa  yang  menang  dan  siapa  yang  salah,  tanpa  lebih  jauh menjajaki  penyelesaian  kasus  dengan  damai  dan  memperhatikan  kepentingan  para pihak.  Namun,  situasi  menarik  muncul  dalam  konteks  sengketa  antara  Newmont  dan Pemerintah  Indonesia.  Meskipun  upaya  penyelesaian  sengketanya  telah  dilakukan melalui  ICSID,  kedua  belah  pihak  akhirnya  memilih  untuk  mengadakan  negosiasi
ulang  secara  langsung.  Keputusan  ini  menyoroti  bahwa,  meskipun  arbitrase internasional  merupakan  pilihan  yang  umum,  negosiasi  langsung  tetap  dianggap sebagai  metode  yang lebih  diutamakan  dalam  menyelesaikan  sengketa  investasi.
Selanjutnya  jika  melihat  pada  kerangka  aturan  BITs-nya  sendiri,  banyak  BITs  yang telah  memasukkan  ketentuan  mengenai  alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui mediasi  dan  konsiliasi,  meskipun  pada  kenyataannya,  sebagian  besar  kasus  berakhir  di arbitrase  internasional.  Contoh  kasus-kasus  di  atas  juga  menandakan  bahwa  upaya alternatif  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dan  konsiliasi  masih  belum  optimal dilakukan  dalam  praktiknya.  Meskipun  mediasi  dan  konsiliasi  merupakan  metode yang  mungkin  lebih  cepat  dan  ekonomis,  tetapi  dalam  kasus-kasus  ini,  terbukti  bahwa arbitrase  internasional  menjadi  pilihan  yang  lebih  diutamakan,  menunjukkan  bahwa implementasi  metode  alternatif  ini  masih  memiliki  tantangan  yang  perlu  diatasi  dalam konteks  hukum investasi  internasional.
Pada  hakikatnya  baik  investor  asing  dan  negara  tuan  rumah  menghindari  sengketa satu  lain  dan  kalaupun  harus  bersengketa,  diharapkan  hasil  penyelesaian  sengketa tetap  memperhatikan  kepentingan  nasional  negara  tuan  rumah  dan  kepentingan investasi  dari  investor  asing.  Hal  ini  dapat  diakomodasi  dengan  memilih  dan mengupayakan  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  mengedepankan  komunikasi,  jasa baik,  iktikad  baik,  dan  berorientasi  pada  penyelesaian  sengketa  yang  bertujuan  untuk damai  dan  musyawarah.  Mediasi  dan  konsiliasi,  walaupun  belum  banyak  diterapkan pada  sengketa  internasional  yang  melibatkan  Indonesia,  perlu  untuk  lebih  didorong sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  penanaman  modal,  selain  arbitrase.

## SIMPULAN
Untuk  melindungi  PMA,  negara-negara  mengandalkan  Bilateral  Investment  Treaties (BITs)  yang  melibatkan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  seperti  Investor-State  Dispute Settlement  (ISDS).  Penyusunan  klausul  penyelesaian  sengketa  dalam  BITs  dibuat berdasarkan  kebutuhan  masing-masing  negara.  Namun  pada  tahap  awalnya  penting untuk  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  umum  hukum  internasional  dan mengutamakan  pendekatan  damai  seperti  negosiasi,  jasa  baik,  mediasi,  konsiliasi,  dan arbitrase.
Akan  tetapi,  terdapat  kecenderungan  di  beberapa  kasus  investasi  asing  yang melibatkan  Indonesia  untuk  lebih  memilih  arbitrase  internasional  dalam  penyelesaian sengketanya.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  pemahaman  dan  kepercayaan  terhadap mekanisme  internasional  seperti  mediasi  dan  konsiliasi  harus  didorong.  Para  pihak yang  terlibat  dalam  sengketa  investasi  perlu  melihat,  walaupun  terdapat  ICSID  dan lembaga  arbitrase  internasional  lainnya  hadir  menawarkan  mekanisme  yang diperlukan  untuk  penyelesaian  sengketa  investasi,  pendekatan  mediasi  dan  konsiliasi sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  efektif  untuk  mencapai  penyelesaian
Melibatkan Indonesia
yang  adil  dan  cepat  tanpa  harus  terlibat  dalam  proses  hukum  yang  memakan  waktu dan biaya perlu  dioptimalkan  lagi.
Indonesia  pada  dasarnya  telah  memiliki  instrumen  hukum  nasional  yang  mengatur dan  mengakomodasi  alternatif  penyelesaian  sengketa,  dan  aturan-aturan  ini  telah diimplementasikan  dalam  klausul  penyelesaian  sengketa  BITs-nya.  Oleh  karena  itu, para  pemangku  kepentingan,  baik  investor  maupun  pemerintah,  perlu  untuk  lebih didorong  dan  diedukasi  mengenai  manfaat  dan  efektivitas  mediasi  serta  konsiliasi sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  mengedepankan  penyelesaian  damai  dan mengakomodasi  kepentingan  para  pihak.  Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik, diharapkan  akan  terjadi  peningkatan  penggunaan  metode  alternatif  ini  dalam penyelesaian  sengketa  investasi  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Arno,  A.  K.  (2015).  Kerjasama  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA).  Jurnal  Muamalah Vol V No.
Convention  on  the  Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID Convention).
Herian, M. B. (2020). Penghentian Bilateral Investment Treaty (BIT) Indonesia–Belanda Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indonesia. Universitas  Islam  Riau.
Huala  Adolf,  Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
Kavaljit  Singh,  et.al,  Rethinking  Bilateral  Investment  Treaties:  Critical  Issues  and  Policy Choices, Both Ends, Netherland:  Botheds,  2016.
M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 3rd Edition, United Kingdom: Cambridge  University  Press,  2010.
Martina  A.  Weiss,  et.  al,  International  Investment  Agreement  (IIAS),  Washington: Congressional  Research  Service,  2015.
Report of the Executive Directors on the ICSID Convention.
Rianto  Adi,  Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit,  2004.
Soedjono  Dirdjosisworo,  Pengantar  Hukum  Dagang  Internasional,  Bandung:  Reieka Aditama,  2006.
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  sebagaimana  diubah oleh  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  2 Tahun  2022.
Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.