www.jurnalmandiri.com
ISSN : 2580-3220, E-ISSN : 2580-4588 J. Mandiri., Vol. 4, No. 1, Juni 2020 (80 - 93) ©2018 Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM) DOI : https://doi.org/10.33753/mandiri.v4i1.77

## Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi Terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan

## Arief Budiyanto
Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang dosen01433@unpam.ac.id
Aidil Amin Effendy
Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang dosen00967@unpam.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisa kebijakan pemberdayaan sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi khususnya di Tingkat Pemerintah Kota Tangerang Selatan, (2) Untuk melihat peran serta sumbangsih Koperasi dan UMKM dalam pembangunan ekonomi di wilayah Tangerang Selatan dan (3) Untuk memposisikan Koperasi dan UMKM dalam struktur perekonomian Tangerang Selatan. Adapun Metode dalam penelitian ini yaitu Metode kualitatif. Data diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengunakan 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini ialah Kondisi Perkoperasian di Wilayah Tangerang Selatan dalam 3 tahun terakhir (2016-2018) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Perkoperasian Tangerang Selatan mengalami peningkatan volume usaha yang mengindikasikan bahwa Koperasi Tangerang Selatan mengalami kenaikan dalam operasionalnya, serta adanya peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang cukup signifikan pada tahun 2018 yaitu sebanyak Rp5.941.879.460 atau naik sebesar 42.15% dari total penyaluran SHU pada tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi UKM Tangerang Selatan cukup mengalami peningkatan total jenis usaha dari tahun 2016-2018, Pondok Aren menjadi kecamatan penyumbang paling banyak UKM di Tangerang Selatan yaitu sebanyak 23% dari total jumlah jenis UKM. Simpulan dalam penelitian ini ialah jumlah total jenis Klasifikasi UKM sebanyak 33.596 dari 7 Kecamatan yang ada di Tangerang Selatan. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa dalam segi perekonomian. Sedangkan dalam segi Koperasi meningkatnya volume usaha Koperasi menandakan adanya peningkatan dalam segi operasional sedangkan meningkatnya SHU (Sisa Hasil Usaha) akan berguna bagi para anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kata Kunci : Koperasi, UMKM, Pemberdayaan, Tangerang Selatan

## Abstract
The purpose of this study is (1) To analyze the empowerment policies of the Cooperative and MSME sectors in order to create prosperity and economic equality, especially at the Government Level of the City of South Tangerang, (2) To see the participation of the Cooperatives and MSMEs in economic development in the South Tangerang region and (3) To position Cooperatives and MSMEs in the economic structure of South Tangerang. The method in this study is a qualitative method. Data taken from interviews, observations and documentation. Data analysis was performed using 4 stages namely data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are that the Cooperative Conditions in the South Tangerang Region in the last 3 years (2016-2018) experienced significant fluctuations. South Tangerang Cooperative
Kemiskinan, pengangguran hingga ketidak- adilan ekonomi merupakan isu sentral bagi pe- me rintahan di berbagai dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai cara dan inovasi dilakukan untuk menanggulangi isu ekonomi tersebut, mulai dari percepatan pertumbuhan ekonomi, hingga pem berdayaan Badan Usaha milik pemerintah (BUMN/BUMD). Akan tetapi pertumbuhan eko- nomi tanpa diimbangi oleh pemerataan distri- busi akan dapat menyebabkan ketimpangan eko- nomi. Oleh karena itu, menurut Prasetyo (2008) pertumbuhan ekonomi harus diimbangi oleh pe merataan distribusi pendapatan agar dapat di- nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
UU pasal amandemen 33 Ayat 1 mengenai dasar demokrasi dan ekonomi, mempunyai dam- pak terhadap perekonomian Indonesia. Dalam Ren cana Strategis (Ren-Stra) yang digagas Ke- menterian Koperasi dan UMKM tahun 2015- 2019 dijelaskan bahwa pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan amanat UU salah satu- nya adalah UU. No. 20 tahun 2008 mengenai Usa ha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa pem- berdayaan UMKM merupakan integrasi dari pem bangunan perekonomian nasional yang di- ha rapkan mampu untuk meningkatkan dan me- laksanakan pemerataan pendapatan serta men- ciptakan lapangan pekerjaan (Kemenkop dan UKM, 2015). Melalui UU tersebut dapat diartikan bahwa Koperasi dan UMKM merupakan pela ku ekonomi yang diakui oleh pemerintah dan di- harapkan dapat berkontribusi terhadap pere- ko  nomian nasional. Lebih lanjut, harapan dari program tersebut adalah gerakan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth) , yang dapat
menye rap tenaga kerja dan meningkatkan jumlah wirausahawan (pro job) , dan meningkatkan ting- kat kesejahteraan masyarakat kurang mampu (pro poor) . Selain bicara keadilan dan pemerataan, ber- dasarkan penelitan terdahulu UMKM dapat ber- kontribusi terhadap pembangunan nasional, seperti; UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang lebih merata dan memiliki etos kerja yang tinggi (Prasetyo, 2012), Pada masa krisis eko- nomi sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan Usaha Besar (UB) (Mulyono, 2010), UMKM berperan penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan penyumbang ekspor produk non migas (Nuraini, Fitri. Maharani, 2016), serta potensi pengembangan UMKM di daerah yang masih besar untuk dikembangkan dengan pendekatan budaya lokal (Munandar, 2016).
Walaupun ada kritik terhadap pengelolaan koperasi karena dianggap hanya mensejahterakan pengurus ketimbang anggota (Suprayitno, 2012), tidak diterapkannya sistem keuangan yang baik (Hadziq, M. Fuad dan Nafis, 2017), dan dibutuhkannya pendampingan usaha bagi pengembangan UMKM (Sihombing, Novfitri. Hasan, 2019) serta kendala dalam peningkatan kapasitas teknologi informasi, jaringan pasar dan juga kemudahan akses pendanaan (Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, 2014) menjadi catatan tersendiri bagi pelaku UMKM. Tetapi hal ter- sebut tidak kemudian menafikan Koperasi se- bagai wadah yang cocok (suitable) yang dapat di- manfaatkan UMKM sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam sosial, budaya dan
experienced an increase in business volume which indicated that the South Tangerang Cooperative experienced an increase in operations, as well as a significant increase in SHU (Remaining Operating Results) in 2018 of Rp. 5,941,879,460 or an increase of 42.15% of the total SHU distribution in the previous year. While the condition of SMEs in South Tangerang experienced an increase in the total type of business from 2016-2018, Pondok Aren was the largest contributor to SMEs in South Tangerang, which was 23% of the total number of types of SMEs. The conclusion in this study is the total number of types of SME Classification as many as 33,596 from 7 districts in South Tangerang. This has a tremendous impact on the economy. Whereas in terms of cooperatives the increased business volume of cooperatives indicates an increase in operational terms while the increase in SHU (Remaining Business Results) will be useful for cooperative members to meet their daily needs.
Keywords : Cooperation, SME, Empowerment, South Tangerang
PENDAHULUAN
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, Juni 2020: 80 - 93 Kota Serang 70,26 70,51 71,09 71,31 71,68 Kota Tangerang Selatan 79,17 79,38 80,11 80,84 81,17 Provinsi Banten 69,89 70,27 70,96 71,42 71,95
Sumber : Data BPS Provinsi Banten 2018
Sedangkan dalam bidang ekonomi, ber- da sarkan data BPS hingga tahun 2016, Per eko- nomian Tangerang Selatan menunjukkan hal po- sitif dimana tingkat pendapatan per kapita da lam 5 tahun terakhir (2012-2016) selalu me nun jukkan peningkatan.
Tabel 2. Pendapatan Perkapita Kota Tangerang Selatan (Juta Rp) 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 36,44 38,46 41,33 44,33 47,39
Sumber : Data BPS Kota Tangerang Selatan 2020
Tetapi dalam hal positif tersebut terdapat sebuah catatan bagi para pengelola kebijakan di- mana dalam hal struktur ekonomi Tangerang Selatan pada periode yang sama, perekonomian Tangerang Selatan didominasi oleh kelompok lapangan usaha tersier (mewah) dimana Lapangan Usaha Real Estate dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor men jadi 2 (dua) sektor penyumbang terbesar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Tangerang Selatan. Bahkan gabungan dari kedua item tersebut pada tahun 2019 menyumbang ham- pir 47% dari total PDRB (lihat tabel di bawah);
Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Juta Rp) 2015-2019
Lapangan Usaha PDRB Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015 2016 2017 2018 2019 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 158.979,00 163.899,00 170.109,00 177.409,00 184.789,00 Pertambangan dan Penggalian 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Industri Pengolahan 6.330.965,00 6.192.647,00 6.478.499,00 6.748.283,00 6.957.036,00 Pengadaan Listrik, Gas 78.096,00 83.236,00 101.202,00 111.095,00 120.017,00 Pengadaan Air 23.733,00 25.830,00 28.976,00 31.052,00 32.652,00 Konstruksi 8.352.030,00 9.553.827,00 10.607.669,00 11.954.255,00 13.473.657,00 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9.913.844,00 10.457.184,00 11.558.006,00 12.851.929,00 14.279.461,00 Transportasi dan Pergudangan 1.800.314,00 2.015.864,00 2.252.997,00 2.518.800,00 2.820.075,00 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.770.319,00 1.944.529,00 2.121.672,00 2.304.904,00 2.505.424,00

## ekonomi khususnya.
Bahkan menurut Ashariyadi, UMKM me- rupakan salah satu elemen yang masuk ke dalam Blue Print MEA 2015 terkait Equitable Economic Development yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara sesama negara di kawasan ASEAN (Asean, 2016). Kabar tersebut tentunya menjadi angin surga bagi para pelaku UMKM selain juga mendapatkan dukungan moril, ha- rapan berikutnya tentu saja dukungan regulasi dari pelbagai pemangku kepentingan agar dapat lebih memperhatikan sektor UMKM.
Penerapan pasal 18 UUD 1945 yang menga- tur mengenai penyelenggaraan pemerintah dae- rah telah berdampak kepada daerah-daerah ha- sil pemekaran. Dengan adanya pemerintahan dae rah diharapkan dapat lebih meningkatkan pe layanan publik serta dapat meningkatkan ting- kat kesejahteraan masyarakat karena roda pe- merintahan diselenggarakan secara otonomi oleh pemerintah daerah seluas-luasnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kota Tangerang Selatan, yang akan merayakan hari jadinya pada setiap tanggal 26 November merupakan hasil dari pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota yang berbatasan lang sung dengan DKI Jakarta ini juga telah me- ngalami kemajuan dan capaian di berbagai bi- dang dan peningkatan kesejahteraan ekonomi ten tunya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan berdasarkan sensus dari BPS (2018) merupakan yang tertinggi pada periode 2014-2018 di wilayah Provinsi Banten bahkan mengalahkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten pada periode yang sama. (lihat tabel).
Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten 2014-2018 KAB/KOT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2014 2015 2016 2017 2018 Kabupaten Pandeglang 62,06 62,72 63,40 63,82 63,34 Kabupaten Lebak 61,64 62,03 62,78 62,95 63,73 Kabupaten Tangerang 69,57 70,05 70,44 70,97 71,59 Kabupaten Serang 63,97 64,61 65,12 65,60 65,93 Kota Tangerang 75,87 76,08 76,81 77,01 77,92 Kota Cilegon 71,57 71,81 76,81 77,01 77,92
Informasi dan Komunikasi 6.145.802,00 6.703.484,00 7.500.525,00 8.012.407,00 8.495.621,00 Jasa Keuangan 692.994,00 782.825,00 889.109,00 1.008.432,00 1.137.084,00 Real Estate 9.403.783,00 10.496.458,00 11.875.961,00 13.323.441,00 14.844.986,00 Jasa Perusahaan 2.023.407,00 2.300.458,00 2.609.923,00 2.918.751,00 3.236.667,00 Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 730.402,00 824.940,00 919.133,00 1.009.303,00 1.118.944,00 Jasa Pendidikan 4.744.188,00 5.264.303,00 5.887.074,00 6.702.691,00 7.527.087,00 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.321.405,00 2.553.083,00 2.818.399,00 3.150.047,00 3.487.333,00 Jasa Lainnya 1.747.138,00 1.938.228,00 2.161.651,00 2.373.312,00 2.619.478,00 Jumlah 56.237.398,00 61.300.797,00 67.980.904,00 75.196.110,00 82.840.308,00 Sumber : Data BPS Kota Tangerang Selatan 2019
Berdasarkan data di atas, pemerintah Kota Tangerang Selatan masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup berat terkait pemerataan bidang perekonomian khususnya terkait lapangan usaha. Karena pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak kepada tingkat pemerataan ekonomi. Dalam bidang yang lebih tinggi yaitu negara, Agusalim (2016) dengan mengutip pen- dapat Todaro dan Smith (2003) menyatakan bah wa, “tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya memperbaiki dis- tribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Per- tumbuhan yang cepat berakibat buruk kepada kaum miskin karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural per- tumbuhan modern.”
Dan berkenaan dengan hal tersebut, berda- sarkan Peraturan Daerah No. 12 tahun 2012 me- ngenai perkoperasian dan UMKM, Peraturan Walikota No. 60 tahun 2016. Pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta dengan perangkatnya mempunyai kewajiban untuk terus melakukan pengembangan, pembinaan serta pengawasan agar Koperasi maupun UMKM dapat bersaing baik di tingkat daerah (Provinsi) maupun nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisa bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memberdayakan sektor UMKM dan Koperasi serta melihat peran- nya dalam perekonomian Kota Tangerang Selatan.

## Pembatasan Masalah
Dengan keterbatasan peneliti serta agar lebih mudah di pahami dan dimengerti maka penelitian
ini penulis memberikan batasan-batasan yang diteliti, yaitu membahas kondisi UMKM dan Koperasi di Tangerang Selatan serta Analisa ke- bijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan da- lam memberdayakan Koperasi dan UKM

## METODE Tempat dan Waktu Penelitian
Objek penelitian dalam penelitian adalah Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan ter kait dengan pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Waktu penelitian dilakukan mulai dari Februari hingga September 2019.
Pendekatan penelitian menggunakan me- tode kualitatif agar mendapatkan gambaran se- cara umum akan masalah yang diteliti secara lebih komprehensif serta mampu menafsirkan suatu gejala, fakta, dan peristiwa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya.
Dalam penelitian kualitatif ini, terdapat em- pat sumber data yang digunakan sebagi berikut :
1. Subjek
Subjek yaitu orang atau benda yang menjadi sumber informasi bagi masalah yang diteliti dalam suatu penelitian. Subjek dalam pene- litian ini yaitu Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait peranan UMKM dan Koperasi di Kota Tangerang Selatan
2. Informan Informan yaitu narasumber dalam penelitian atau orang yang menjadi sumber data bagi informasi penelitian.
3.  Dokumen tertulis Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa berupa rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat, gambar, benda-benda yang merupakan peninggalan suatu peristiwa. Dokumen tertulis adalah sesuatu tertulis atau tercetak yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen tertulis yang digunakan ada- lah dokumentasi saat Walk in Interview (Wa- wancara Langsung) dengan para pimpinan

## JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, Juni 2020: 80 - 93
di dinas Pemkot Tangerang Selatan dan ma- syarakat kota Tangerang Selatan maupun Instansi yang terkait.
4.  Dokumen tidak tertulis Dokumen tidak tertulis adalah dokumen yang tidak tertulis dan mampu memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti dalam suatu penelitian. Dokumen tidak tertulis bisa berupa peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dari peristiwa atau kejadian, peneliti dapat mengetahui proses bagaimana sesuatu bisa terjadi secara pasti karena menyak sikan sendiri secara langsung. Dokumentasi tidak tertulis dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui observasi kese- harian subjek penelitian. Dalam pemi lih- an subjek menggunakan teknik sampling purposive sampling . Hal ini dikarenan tu- juan pengambilan sample bukan untuk ge- neralisasi, melainkan untuk mencari infor- masi sebanyak mungkin.

## Populasi
Dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karenanya peneliti meng gunakan  sampel purposive , yaitu peng- gunaan informan yang dipilih dengan kriteria tertentu yang kemudian dijadikan sebuah ka sus secara mendalam. Dalam penelitian ini con toh informan yang dipilih adalah Perwakilan Pe- merintah Kota Tangerang Selatan, Pelaku Usa ha UKM Kota Tangerang Selatan serta mitra pe- merintah (DEKOPINDA).

## HASIL dan PEMBAHASAN
Hasil UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah, pengertian UMKM adalah :
1.  Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha per orangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
2.  Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, di- kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Me- nengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
3.  Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, di kuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah. Selain karakteristik, UMKM juga memiliki karakteristik tersendiri secara umum, antara lain : 1.  Kualitasnya belum standar. Karena sebagian UMKM belum memiliki kemampuan tek- nologi yang memadai. Produk yang di- hasilkan dalam bentuk handmade .
2.  Desain produknya terbatas. Karena mayoritas UMKM bekerja berdasarkan pesanan, belum berani mencoba berkreasi desain baru.
3.  Kapasitas dan daftar produknya terbatas.
4.  Bahan baku kurang terstandar. Karena bahan bakunya diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda.
5.  Kontinuitas produk kurang terjamin dan kurang sempurna
Berikut karakteristik UMKM dan Usaha Be- sar berdasarkan Bank Indonesia (Bank Indo nesia dan LPPI, 2015):
Tabel 4. Karakteristik MKM dan Usaha Besar Berdasarkan Bank Indonesia
Ukuran Usaha Karakteristik Usaha MIKRO • Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu berganti • Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu – waktu dapat berpindah tempat.
• Belum melakukan administrasi keuangan secara sederhana
• Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
• Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
• Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lain, seperti; NPWP
• Aset maksimal yang dimiliki adalah Rp50 juta dengan omset usaha mencapai maksimal Rp300 juta
• Contoh; Usaha kaki lima dan pedagang di pasar.
Usaha KECIL •  Jenis barang/komoditi umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah •  Tempat usahanya sudah menetap, tidak berpindah - pindah.
•  Sudah melakukan pembukuan keuangan secara sederhana
•  Sudah memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha
•  Sumber daya manusia (pengusaha) sudah memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
•  Umumnya sudah memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lain, seperti; NPWP, SIUP, TDP
•  Aset yang dimiliki adalah >Rp50 juta – Rp500 juta dengan omset usaha >Rp300 juta – Rp2,5 miliar
•  Contoh; pedagang di pasar grosir (agen) dan distributor
Usaha MENENGAH
•  Sudah memiliki organisasi yang lebih baik dan pembagian tugas yang jelas di antara department yang ada.
•  Sudah melakukan aturan atau pengelolaan organiasasi perburuhan
•  Sudah dapat memiliki akses kepada sumber – sumber pendanaan perbankan.
•  Telah melakukan manajemen keuangan yang baik untuk memudahkan proses auditing dan penilaian maupun pemeriksaan.
•  Sumber daya manusia (pengusaha) terdidik.
•  Aset yang dimiliki adalah >Rp500 juta – Rp10 miliar dengan omset usaha >Rp2,5 miliar – Rp50 miliar
•  Contoh; Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer. Usaha toko oleh-oleh.
Menurut Munandar (2016) berdasarkan pe- nelitiannya pada pelaku UMKM di Provinsi Lam- pung menyimpulkan beberapa point ter hadap UMKM di daerah antara lain :
1.  Potensi UMKM di daerah masih sangat besar
2.  Pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.
3.  Sektor UMKM ini sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
Peranan peningkatan SDM, pemanfaatan teknologi, permodalan, akses pemasaran dan akses informasi penting dalam mengembangkan usaha mikro.
Menurut Soekarwo (2018) yang mengutip Hafsah (2015), perkembangan UMKM di Indo- nesia banyak menemui hambatan baik yang ber- asal dari internal maupun eksternal. Beberapa ham batan tersebut antara lain :
1.  Faktor Internal a.  Kekurangan Modal
UMKM memiliki kecenderungan usaha yang dilakukan perorangan ataupun pe rusahaan yang bersifat tertutup (keluarga) yang ber- gantung kepada pe milik perusahaan/usa- ha untuk men jalankan usahanya. Dan, me - nurut Bank Indonesia hampir 60%-70% pelaku UMKM belum memiliki atau mem-
punyai akses kepada layanan keuangan (pembiayaan).
b.  Kualitas SDM yang terbatas Pelaku UMKM sebagian besar meru pakan usaha yang telah dijalankan se cara turun- temurun sehingga terka dang mempunyai masalah dalam hal pe rencanaan jangka pan jang. Dan da ri segi kuantitas (jum lah) karyawan mereka tidak mampu mem pe- kerjakan banyak karyawan dikarenakan ke- mampuan mem bayar gaji.
c.  Lemahnya jaringan usaha dan kemam puan penetrasi pasar UMKM terkadang bersifat one man show yang terlalu meng andalkan individu, dalam hal ini adalah pemilik usaha. Sehingga ter ka dang belum mempunyai kontrol ter hadap hasil produksi yang menye- bab kan kesulitan dalam menghasilkan kua - litas yang berkelanjutan sehingga produknya kalah dengan usaha besar yang mempunyai kontrol quality product yang lebih bagus.
2.  Faktor Eksternal
a.  Iklim usaha Koordinasi antar stakeholder UMKM masih belum padu. Lembaga peme rintah, institusi pendidikan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan sendiri-sen diri. Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha, perizinan, penataan lokasi usaha, dan kebijakan dalam aspek pendanaan perbankan un tuk  UMKM.
b.  Terbatasnya sarana dan prasarana Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi. Kebanyakan UMKM meng- gunakan teknologi yang masih seder hana sehingga sulit untuk bersaing se cara kualitas dan kuantitas.
c.  Implikasi Perdagangan Bebas Munculnya era perdagangan bebas (MEA, AFTA) mempunyai implikasi yang besar terhadap UMKM karena mereka dituntut untuk mengikuti pera turan dan keinginan pasar.
Contoh; penerapan ISO (Internasional Standard Operation) seperti isu ling kungan (ISO 14000), Isu kualitas (ISO 9000).

## JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, Juni 2020: 80 - 93
Mengingat pentingnya peran UMKM dan Koperasi terhadap perekonomian nasional. Peme- rintah Indonesia telah mengeluarkan kebi jakan agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan pe- merataan sektor UMKM. Diantara kebijakan tersebut yaitu :
1.  Penerbitan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional yang salah satu poin tersebut ditujukan untuk pemberdayaan sektor UMKM.
2.  Pemberian fasilitas subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor dan program KUR (Kre- dit Usaha Rakyat).
3.  Pemberdayaan Koperasi dan UMKM untuk menumbuhkan perekonomian nasional (pro growth) , yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan jumlah wirausaha (pro job), serta meningkatkan kesejahteraan ma- syarakat kurang mampu (pro poor) . Bank Indonesia (BI) selaku regulator dalam bidang keuangan (saat ini telah diambil alih oleh Otoritas Jasa Kuangan–OJK) mengembangkan filosofi lima jari (Five Finger Philosophy) untuk memberdayakan UMKM dan Koperasi di mana setiap jari mempunyai peran dan tidak dapat berdiri sendiri, kelima filosofi tersebut yaitu (Bank Indonesia dan LPPI, 2015).
1.  Jari Jempol, mewakili peran lembaga ke- uangan yang berperan dalam intermediasi ke uangan, terutama untuk memberikan pin jaman/pembiayaan kepada nasabah mi- kro, kecil dan menengah dan sebagai agen pembangunan (agent of development) .
2.  Jari Telunjuk, mewakili regulator yakni Pe- me rintah dan Bank Indonesia yang ber- peran dalam Regulator sektor rill dan fiskal, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
Contoh : Regulator sektor rill dan fiskal, Sumber pembiayaan, Menciptakan iklim yang kondusif.
3.  Jari Tengah, mewakili katalisator yang ber- peran dalam mendukung perbankan dan UMKM.
4.  Jari Manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM dan monitoring dalam memperoleh pembiayaan bank dan
lembaga keuangan non bank dan juga berperan sebagai konsultan pengembangan UMKM.
5.  Jari Kelingking, mewakili UMKM yang ber- peran dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

## Koperasi
Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengenai Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Menurut Prof. R. S Soeriatmadja dalam Hendrojogi (2015) mendefinisikan koperasi se- bagai “suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai ma- nusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar me menuhi kebutuhan bersama yang bersifat ke- bendaan atas tanggungan bersama.”
Koperasi merupakan kerjasama yang dalam usaha, oleh karena itu secara organisasi ia mem- punyai beberapa fungsi menurut Undang-Undang Dasar No. 25 tahun 1992 pasal 4 mengenai per- koperasian, fungsi koperasi diantaranya adalah : 1.  Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khu susnya dan masyarakat pada umumnya un tuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2.  Berperan secara aktif dalam upaya mem- pertinggi kualitas kehidupan.
3.  Memperkokoh perekonomian rakyat se ba- gai dasar kekuatan dan ketahanan pere ko- nomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4.  Berusaha untuk mewujudkan dan mengem- bangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Tujuan berkoperasi adalah bagaimana men- capai tujuan dengan mengedepankan asas ke- keluargaan sebagai dasar pijakan. Tetapi sejati-
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, Juni 2020: 80 - 93
nya, tujuan koperasi lebih dari hal tersebut, se- bagaimana diungkapkan oleh Bung Hatta yang dikutip oleh Limbong (2012).
1.  Menghidupkan rasa tanggung jawab moril dan sosial.
2.  Menghidupkan kemauan dan kepercayaan kepada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self help dan autoaktiva guna kepentingan bersama.
3.  Mendidik cinta kepada masyarakat, yang ke pentingannya harus didahulukan dari ke- pentingan diri sendiri atau golongan sendiri.
Sedangkan menurut Djoko Muljono (2012) prinsip koperasi dijalankan sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 5, yaitu sebagai berikut :
1.  Pengelolaan dilakukan secara demokratis Dalam pengelolaan koperasi harus menge- depankan musyarawarah demokratis, tidak otoriter dan penguasa tertinggi adalah rapat anggota koperasi dimana setiap anggota ko- perasi mempunyai suara yang sama dalam me nentukan hasil rapat.
2.  Pembagian SHU yang adil dan sebanding dengan perannya
Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tidaklah sama dengan pembagian deviden seperti di perusahaan swasta. Dalam koperasi pem- bagian SHU tidak hanya didasarkan besar- nya modal yang ditanamkan, tetapi juga sumbangsih dan peran anggota terhadap koperasi. Hal tersebut mencerminkan nilai- nilai kekeluargaan dan keadilan dalam eko- nomi.
3.  Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal Setiap anggota koperasi berhak untuk me- nem patkan modalnya pada koperasi yang di anggap sebagai modal penyertaan anggota. Tetapi hal tersebut tidak lantas menjadikan anggota yang paling banyak menempatkan mo dalnya sebagai penentu keputusan. Ke- putusan tertinggi tetap pada rapat anggota koperasi.
4. Kemandirian Koperasi yang didirikan oleh anggotanya merupakan badan hukum yang independen (mandiri) yang berhak menentukan ang-
garan dasar dan anggaran rumah tangga serta tujuan koperasi tersebut, selama tidak menyalahi peraturan dan Undang – Undang yang ada di negara tempat koperasi itu di- dirikan.
5.  Pendidikan perkoperasian Koperasi didirikan secara sukarela dengan kesamaaan visi misi antar sesama anggota. Oleh karena itu, setiap koperasi harus menyediakan pelatihan agar pengetahuan dan kesadaran anggota koperasi tetap terus terjaga yang pada akhirnya akan berdampak kepada kelangsungan usaha koperasi.
6.  Kerja sama antar koperasi Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat sehingga peran dan serta anggota dalam kelangsungan anggota koperasi. Lebih lanjut, koperasi harus mampu bekerja sama dengan koperasi lain agar mampu menggerakan ekonomi rakyat secara lebih luas. Keberhasilan sebuah organisasi dapat diukur melalui berbagai cara, melalui pendekatan rasio keuangan, pendekatan kapasitas produksi dan lain sebagainya. Tergantung jenis dan bentuk organisasi tersebut. Keberhasilan koperasi me- nurut Limbong (2012) diukur melalui 3 (tiga) faktor utama, yaitu :
1.  Partisipasi Anggota Bentuk-bentuk dari partisipasi anggota antara lain, turut mengambil keputusan, eva- luasi, dan perencanaan. Dan, sebagai pemilik anggota koperasi mempunyai kewajiban untuk melakukan setoran tunai.
2.  Profesionalisme Manajemen Profesionalisme di sini adalah pelaksanaan roda organisasi koperasi oleh pengurus men- cangkup perencanaan, pengawasan hingga evaluasi dan pengendalian keuangan.
3.  Faktor Eksternal
Yaitu terkait faktor yang berasal dari luar organisasi, contoh; peraturan dan perun- dangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hendrojogi (2015) berpendapat mengelola koperasi lebih sulit daripada mengelola se buah perusahaan terbatas (PT). Hal tersebut dika- renakan 2 faktor utama yaitu :
1.  Koperasi adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 12/67 dan Undang- Undang No. 25/1992.
2.  Adanya kekuatan “absolut” dalam rapat anggota yang menyebabkan manajemen ko perasi tidak dapat berbuat bebas dalam mengelola koperasi.
Limbong (2012) yang mengutip pendapat Ropke (1989) sebagaimana organisasi lainnya, koperasi juga mempunyai struktur dan garis komando. Akan tetapi organisasi koperasi mem- punyai karakteristik yang berbeda dengan orga- nisasi pada umumnya., terdapat tiga pihak dalam sebuah organisasi koperasi, yaitu : 1.  Anggota Koperasi Yaitu konsumen akhir dan pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.
2.  Badan usaha Koperasi
Yaitu satu kesatuan dari anggota, pengelola dan pengawas koperasi yang berusaha me- ningkatkan kondisi sosial ekonomi anggo- tanya melalui koperasi.
3.  Organisasi Koperasi Yaitu suatu badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun non anggota.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta review do- kumen-dokumen terkait, hasil dari penelitian yang ingin diungkapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

## Gambar 1. Dokumen yang Dikumpulkan
Dalam pelaksanaan operasional kegiatannya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2016 telah menerbitkan Peraturan Walikota terkait dengan Koperasi dan
UKM. Adapun regulasi yang dikeluarkan ter- sebut. Regulasi yang dikeluarkan oleh peme- rintah Tangerang Selatan adalah untuk men- ja wab kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pengembangan lingkungan yang ramah bagi Koperasi maupun Usaha Kecil Menengah (UKM).
Dalam pelaksanaan operasional kegiatannya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2016 telah menerbitkan Pe- raturan Walikota terkait dengan Koperasi dan UKM. Adapun peraturan tersebut yaitu :
1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2009; terkait Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan (Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2009) Peraturan Walikota Tangerang ini hanya mengatur terkait dengan tugas, fungsi serta peran pemerintah Kota Tangerang Selatan (diwakili oleh Dinas) yang mengatur dunia Perkoperasian dan UKM.
2.  Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PERDA KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2012)
Peraturan ini mulai melihat Koperasi dan UKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat, yang pada praktek operasionalnya harus diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbedaan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2009 yaitu, adanya pasal yang mengatur pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan kemudian diatur secara rinci pada pasal berikutnya seperti pada Bagian Kedua pasal 19 mengenai pembinaan dan pengembangan. 3. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 tahun 2016; mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM)
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, Juni 2020: 80 - 93
Peraturan ini merupakan regulasi pengem- bangan dari regulasi sebelumnya terkait dengan Koperasi dan UKM. Dalam regulasi tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penambahan dalam sub-sub bidang dalam Dinas Koperasi dan UKM, yaitu DaTin (Data, Inovasi, dan Teknologi) serta adanya penambahan tugas kerja Kepala Seksi yaitu adanya pengembangan investasi Koperasi dan UKM di Wilayah Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai antisipasi dari pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengantisipasi per- kem bangan era teknologi informasi yang semakin berkembang serta kemungkinan berkembanganya sebuah usaha sehingga Koperasi maupun UKM yang secara operasionalnya mengalami perkem- bangan akan mendapatkan pembinaan lebih lan- jut dari pemerintah Kota terkait dengan usahanya.

## https://doi.org/10.33753/mandiri.v4i1.77
Peraturan ini mulai melihat Koperasi dan UKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat, yang pada praktek operasionalnya harus diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perbedaan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun  2009  yaitu, adanya pasal  yang mengatur pembinaan, pengembangan dan pengawasan dan kemudian diatur secara rinci pada pasal berikutnya seperti pada Bagian Kedua pasal 19 mengenai pembinaan dan pengembangan.
3. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ( Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 tahun 2016; mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM )
Peraturan ini merupakan regulasi pengembangan dari regulasi sebelumnya terkait dengan Koperasi dan UKM. Dalam regulasi tersebut, Pemerintah  Kota Tangerang Selatan melakukan penambahan dalam sub-sub bidang dalam Dinas Koperasi dan UKM, yaitu DaTin (Data, Inovasi dan Teknologi) serta adanya penambahan tugas kerja Kepala Seksi yaitu adanya pengembangan investasi  Koperasi dan UKM di Wilayah Kota  Tangerang Selatan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai antisipasi dari pihak Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengantisipasi perkembangan era teknologi informasi yang semakin berkembang serta kemungkinan berkembanganya sebuah usaha sehingga Koperasi maupun UKM yang secara operasionalnya mengalami perkembangan akan mendapatkan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah Kota terkait dengan usahanya.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

## Pembahasan
Kondisi Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Kota Tangerang Selatan
Tabel 5. Matrikulasi RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021
https://doi.org/10.33753/mandiri.v4i1.77
Tabel 5
Matrikulasi RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021

## Pembahasan

## Kondisi Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Kota Tangerang Selatan
Berdasarkan data yang telah dihimpun dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan, yaitu hasil dari pendataan selama tahun 2016 – 2019, kondisi Koperasi maupun UMKM Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut :
Tabel 6 Klasifikasi Usaha Kota Tangerang Selatan

## JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, Juni 2020: 80 - 93
Berdasarkan data yang telah dihimpun dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Se latan, yaitu hasil dari pendataan selama tahun 2016-2019, kondisi Koperasi maupun UMKM Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut :
Tabel 6. Klasifikasi Usaha Kota Tangerang Selatan
Jenis Usaha Tahun 2016 2017 2018 Kuliner 7,547 8,504 6,286 Fashion 750 891 1,460 Sembako 6,750 Toko 6,682 7,991 6,430 Aksesoris 480 556 1,337 Perikanan 169 176 608 Pertanian 290 300 141 Konveksi 421 443 549 Restoran 571 581 3,446 Konter/HP 928 974 1,945 Jasa 2,231 2,711 2,998 Furniture 324 332 734 Kreatif 278 322 912 Total Usaha 20,671 23,781 33,596
Sumber; Dinas Koperasi dan UKM Tangerang Selatan tahun 2018 (data diolah)
Berdasarkan tabel di atas, Kota Tangerang Selatan masih mengalami kenaikan yang cu- kup positif terkecuali pada bidang kuliner yang mengalami penurunan pada 2018. Akan te tapi untuk bidang usaha yang lain mengalami ke- naikan yang positif. Hal tersebut kemudian me- nunjukkan bahwa secara ekonomi, UMKM di Kota Tangerang Selatan dapat mengalami per- tum buhan walaupun pada tahun-tahun ekonomi sedang mengalami penurunan secara nasional.
Kondisi klasifikasi usaha UKM pada Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada diagram di bawah ini;
Berdasarkan diagram di atas, pada tahun 2018 klasifikasi usaha di Kota Tangerang Selatan di dominasi oleh (perdagangan) sembako atau toko (perdagangan) retail pada posisi pertama dan kedua. Sedangkan usaha jenis kuliner menempati urutan ketiga dengan porsi sebanyak 19% dari total klasifikasi usaha UMKM di Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk jenis bidang usaha yang lain cukup mengalami gap (jarak) yang cukup jauh dengan sembako, toko (retail) dan kuliner. Paling mendekati adalah restoran dengan 10% dari porsi total klasifikasi usaha di Tangerang Selatan. Hal ini kemudian dapat menjadi masukan yang cukup berharga bagi para pemangku kepentingan (stake holders) di Tangerang Selatan, bahwa sektor per- dagangan menjadi penyumbang paling besar bagi klasifikasi sektor usaha UMKM Sedangkan sebaran daerah UKM di wilayah Tangerang Selatan dapat dilihat sebagai berikut :
Gambar 4. Sebaran UKM Sumber : Dinas Koperasi & UKM (data diolah)
Sedangkan untuk sebaran daerah UKM, Pondok Aren menjadi kecamatan penyumbang paling banyak UKM di Kota Tangerang Selatan kemudian disusul Kecamatan Pamulang. Untuk daerah Setu merupakan penyumbang paling sedikit dari UKM di Kota Tangerang Selatan. Hal ini tentu menjadi catatan bagi pemangku kebijakan di Kota Tangerang Selatan. Kecamatan Setu, selain menjadi kecamatan paling “miskin” di Kota Tangerang Selatan tercatat juga menjadi Kecamatan paling sedikit dalam menyumbang UKM, disusul kemudian Kecamatan Serpong Utara yang merupakan wilayah Kota BSD. Kondisi perkoperasian di Kota Tangerang Selatan dalam tiga tahun terakhir juga tidak le- bih baik dari kondisi UKM. Data-data yang di- himpun dari Dinas Koperasi Kota Tangerang
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, Juni 2020: 80 - 93
Selatan menunjukkan adanya penurunan dalam hal tenaga karyawan maupun manajer yang cu- kup siginifikan. Walaupun terjadi peningkatan da lam hal jumlah koperasi dari 639 unit menjadi 662 unit pada tahun 2018.
Berikut data rekapitulasi perkoperasian yang ada di Kota Tangerang Selatan secara umum.
Tabel 7. Rekapitulasi Data Koperasi Tingkat Kota Keterangan Tahun 2016 2017 2018 Jumlah Koperasi 624 639 662 Jumlah Anggota 69,371 134,743 47,868 Manajer 85 44 27 Karyawan 1,388 1,242 433 Modal Sendiri 115,620,803,070 116,709,744,506 142,368,829,750 Modal Luar 154,929,254,566 150,015,644,055 199,256,970,508 Volume Usaha 345,737,086,090 333,831,196,784 445,781,104,599 SHU 17,248,768,339 14,097,649,413 20,039,528,873
Sumber : Dinas Koperasi & UKM (data diolah)
Walaupun mengalami penurunan karyawan dan manajer (pengelola – pen) data di atas me- nun juk kan adanya peningkatan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) yang dilakukan oleh kope rasi- koperasi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Kenaikan tersebut lumayan besar yaitu sebanyak Rp5.941.879.460,- atau sebesar 42.15% dari total penyaluran SHU pada tahun 2017. Dan, pada posisi volume usaha koperasi juga menunjukkan kenaikan pada tahun 2018 setelah pada sebe lum- nya mengalami penurunan. Hal tersebut me nan- dakan adanya kenaikan operasional Koperasi di Wilayah Kota Tangerang Selatan.
Gambar 5. Sebaran Wilayah Koperasi Sumber : Dinas Koperasi & UKM (data diolah)
Kecamatan Ciputat dan Pamulang men jadi daerah penyumbang Unit Koperasi yang ber- ope rasi pada peringkat satu dan dua. Dengan
masing-masing sebanyak 26% dan 22% dari total keselurahan Koperasi yang ada di Tangerang Selatan. Disusul kemudian Kecamatan Pd Aren dan Serpong dengan masing-masing menyum- bang 14%.
Khusus Kecamatan Pamulang seharusnya menjadi catatan bagi pemangku kepentingan, setelah untuk sebaran daerah UKM menempati posisi nomor 2 kemudian untuk sebaran wilayah koperasi juga menempati posisi nomor 2. Hal tersebut bisa jadi dasar apabila Kecamatan Pamulang ingin dijadikan sentra dari koperasi dan UKM di Kota Tangerang Selatan. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat di dalam Kecamatan Pamulang juga berada di pusat pemerintahan Walikota Tangerang Selatan.

## Diskusi Lanjutan
Adanya peningkatan pelaku UMKM dan kenaikan jumlah koperasi di Kota Tangerang Selatan menunjukkan dampak positif terkait pem berdayaan. Akan tetapi masih ada beberapa per tanyaan yang perlu didiskusikan lebih detail ter kait hal tersebut.
•   Peningkatan  pelaku  UMKM  yang  terjadi belum membawa dampak signifikan ter- ha dap porsi PDRB yang masih didominasi oleh sektor Real Estate, Konstruksi dan Per- dagangan Besar
Secara umum Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Koperasi dan UKM telah banyak mengadakan kegiatan dan program kerja untuk meningkatkan serta memberdayakan pelaku UKM mau- pun Koperasi. Mulai dari peraturan yang mewadahi, iklim usaha serta ada nya penam- bahan nomenklatur untuk mem fasi litasi pelaku UKM dan Koperasi. Dominannya sektor real estate diakui oleh Dinas terkait be- lum bisa untuk melampaui atau mengejar gap yang terjadi. Tapi program kerja dan ren cana strategis telah disusun sampai tahun 2021 untuk mengurangi gap yang ada.
•   Program pendampingan serta pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan apakah sudah tepat sasaran dan menjangkau seluruh wila-
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, Juni 2020: 80 - 93
yah Kota Tangerang Selatan Berdasarkan hasil wawancara oleh Dinas Koperasi dan UKM dengan ibu Ida selaku yang ditunjuk untuk mewakili, pemerintah Kota Tangerang Selatan ketika memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepa- da pelaku UKM dan Koperasi masih meng- gunakan pihak ketiga dalam hal ini adalah asosiasi (kumpulan) pengusaha. Sehingga hal tersebut menyebabkan pelaku UKM dan Koperasi yang tidak mempunyai ak ses dan belum terdaftar sebagai anggota akan kesulitan untuk mendapatkan akses pem- berdayaan. Hal ini sejalan dengan temu an dari informan pelaku UMKM yang pene- liti wawancarai menyatakan belum menda- patkan pemberdayaan dari dinas setempat. Serta temuan dari (Sihombing, 2018) bahwa program pemberdayaan masih bersifat pro- ject on based dan belum memenuhi harapan Dinas Koperasi.

## SIMPULAN
Kondisi Perkoperasian di Wilayah Kota Tange rang Selatan dalam 3 tahun terakhir (2016- 2018) mengalami fluktuasi yang cukup signi- fikan. Terdapat tren penurunan karyawan dan manajer (pengelola) koperasi serta jumlah pada unit koperasi. Tetapi walaupun demikian per- koperasian di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan volume usaha yang mengindikasikan bahwa koperasi di Kota Tangerang Selatan menga lami kenaikan dalam operasionalnya. Serta adanya peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang cukup signifikan pada tahun 2018 yaitu sebanyak Rp5.941.879.460 atau naik sebesar 42.15% dari total penyaluran SHU pada tahun sebelumnya. Kecamatan Ciputat dan Pamulang menjadi daerah penyumbang unit koperasi yang beroperasi pada peringkat satu dan dua. Dengan masing-masing sebanyak 26% dan 22% dari total keselurahan ko- perasi yang ada di Kota Tangerang Selatan. Di- susul kemudian Kecamatan Pondok Aren dan Serpong dengan masing-masing menyumbang 14%.
Sedangkan kondisi UKM di Kota Tangerang
Selatan cukup mengalami peningkatan total jenis usaha dari tahun 2016-2018. Untuk jenis kla- sifikasi usaha UKM di Kota Tangerang Selatan di- dominasi oleh (perdagangan) sembako atau toko (perdagangan) retail pada posisi pertama dan kedua. Sedangkan usaha jenis kuliner menempati urutan ketiga dengan porsi sebanyak 19% dari total klasifikasi usaha UMKM di Kota Tangerang Selatan. Untuk sebaran daerah UKM, Pd Aren menjadi kecamatan penyumbang paling banyak UKM di Kota Tangerang Selatan yaitu sebanyak 23% dari total jumlah jenis UKM disusul kemu- dian Kecamatan Pamulang sebanyak 21%. Untuk daerah Setu merupakan penyumbang paling se- dikit dari UKM di Kota Tangerang Selatan dengan hanya menyumbang sebanyak 7%.
Dengan jumlah total jenis klasifikasi UKM sebanyak 33.596 dari 7 kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan. Hal ini memberikan dam pak yang luar biasa dalam segi perekonomian. Sedangkan dalam segi koperasi meningkatnya volu me usaha koperasi menandakan adanya pe- ning katan dalam segi operasional. Sedangkan meningkatnya SHU (Sisa Hasil Usaha) akan ber- guna bagi para anggota koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

## PENGHARGAAN
Penelitian ini didanai oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
DAFTAR PUSTAKA Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketim pangan Pedapatan dan Desentralisasi di Indonesia . Kinerja, 20(1), 53–68. Retrieved from https://ojs.uajy.ac.id/index.php/kinerja/ article/view/697/696.
Asean, M. M. (2016). Majalah Masyarakat Asean .
Ed 12.
Bank Indonesia, & LPPI. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) . In Bank Indonesia dan LPPI.
Hadziq, M. Fuad, & Nafis, M. C. (2017). Implikasi Pendampingan Mitra Usaha Kecil Menengah (Studi Pendekatan Melalui Pelatihan Laporan Keuangan Sederhana) . Jurnal Middle East
JURNAL MANDIRI : Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, Vol. 4, No. 1, Juni 2020: 80 - 93
and Islamic Studies, 4(2). Hendrojogi. (2015). Koperasi; Asas-asas, Teori dan Praktik. (Edisi 5) . Jakarta: Rajawali Press. Kemenkop dan UKM. (2015). Renstra_Kemen- terian_Koperasi_dan_UKM_2015-2019. pdf. Retrieved from http://www.depkop. go.id/berita-informasi/data-informasi/ perencanaan-program/. Limbong, B. (2012). Pengusaha Koperasi; Mem- perkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat . Jakarta:
Margaretha Pustaka. Muljono, D. (2012). Buku Pintar Strategi Bisnis Ko perasi Simpan Pinjam (P. Andi, Ed.) . Yogyakarta. Mulyono, F. (2010). Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indo- nesia . Jurnal Administrasi Bisnis Unpar, 6(1),
1–21.
Munandar, A. (2016). the Strategy Development and Competitive Advantages of Micro Small Medium Entreprise Business Institution Toward Regional Development. AdBispreneur , 1(2), 103–112. https://doi.org/10.24198/ adbispreneur.v1i2.10233. Nuraini, F. & Maharani, R. A. (2016). Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Dalam Menghadapi Aec (Asean Economic Community) : Suatu Telaah Kepustakaan . Umsida, 480–496. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 24 Tahun 2009. (2009). Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 60 tahun 2016; mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM. (2016).
Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2012 (Vol. 53, pp. 1689–1699). (2019). https:// doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebi jakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengang- guran . Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 2(1), 1–13. Retrieved from http://ekonomi. upy.ac.id/files/Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengang- guran (P. Eko Prasetyo).pdf.
Prasetyo, P. E. (2012). the Quality of Growth: Peran Teknologi Dan Investasi Human Ca- pital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Eko- nomi Berkualitas . JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan, 1(1), 1–15. https://doi. org/10.15294/jejak.v1i1.1453.
Soekarwo. (2018). Berkaca dari kegagalan Libe- ralisasi Ekonomi . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Statistik, B. P. (2018). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 ; Katalog BPS 410.1002.3674.
Sudaryanto, Ragimun, & Wijayanti, R. R.
(2014). Strategi Pemberdayaan UMKM Meng hadapi Pasar Bebas Asean . Www.
Kemen keu.Go.Id, 1–32. Retrieved from http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/ FOLDERJURNAL/2014_kajian_pkem_ Strategi Pemberdayaan UMKM.pdf.
Suhombing, Novfitri. Hasan, R. (2019). Analisa kinerja pendamping usaha mikro kecil menengah kota tangerang selatan terhadap kemajuan UMKM . JIM UPB, 7(2), 149–158. Suprayitno, B. (2012). Kritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya) Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) . Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, 4(2), 14–35. https://doi. org/10.21831/jep.v4i2.608.