## PERAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEBAGAI UPAYA STRATEGIS DALAM
PENINGKATAN EKSISTENSI

## KEDAULATAN MARITIM INDONESIA
Indro Sulistyanto email: indrosulistyanto@yahoo.co.id Diterima Tanggal: 16 Januari 2017      Disetujui Tanggal: 27 Januari 2017

## Abstrak
Latar  belakang  dilakukannya  penelitian  adalah  terciptanya  kesinambungan program,  untuk  mengatasi  permasalahan  pemanfaatan  ruang  yang  kompleks,  karena merupakan salah satu unsur utama dalam tata ruang pembangunan.
Permasalahan  yang  terjadi    menyangkut  belum  tersedianya  arahan  dan  bentuk spesifik pemanfaatan ruang, sehingga memberi pengaruh yang sangat besar bagi program pembangunan dan pengembangan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  yang  yang  tersebar  luas  di  Indonesia.  Adanya  indikasi  intervensi  yang  masif pemanfaatan  ruang  oleh  asing  yang  cenderung  mengabaikan  ekosistem  darat  dan perairan.
Tujuan  jangka  panjang  dari  kegiatan  penelitian  ini  adalah  terstrukturkannya upaya penataan dan mengantisipasi pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang khususnya  di  wilayah  pesisir,  dan  pulau-pulau  kecil  sebagai  upaya  strategis  dalam peningkatan eksistensi kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan Indonesia.
Metodologi  yang  direncanakan  adalah  peran  pengembangan  pemanfaatan  ruang di  wilayah  pesisir,  dalam  upaya  strategis  dalam  peningkatan  eksistensi  kedaulatan maritim  dan  sumberdaya  perairan  Indonesia.  Diharapkan  dapat  diperoleh  gambaran seutuhnya  dari  pembangunan  pemanfaatan  sebagai  lahan  budidaya  dan  pariwisata sebagai upaya strategis dalam peningkatan eksistensi kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan Indonesia.
Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  terciptanya  langkah  inovatif  bagi pengembangan  ilmu  perancangan  arsitektur,  perencanaan  kota  dan  wilayah,  serta lingkungan.  Mengingat dominasi pemanfaatan ruangnya diharapkan pengembangan dan pembangunan  pemanfaatan  ruang  yang  berciri  khas  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dapat didukung  oleh  arahan  dan  pengendalian  yang  benar  untuk  menghindari  terganggunya kelangsungan perkembangan wilayah, baik kegiatan fungsional maupun aktivitas investasi budidaya dan pariwisata pulau-pulau kecil di dalamnya.
Kata  kunci  :  kedaulatan  maritim,  sumberdaya perairan,  pemanfaatan  ruang,  pesisir  dan pulau-pulau kecil

## 1. PENDAHULUAN
Kegiatan penelitian tentang Peng- aruh  Eksotisme  Pulau-Pulau  Kecil dalam  Mendukung  Upaya  Strategis Peningkatan Eksistensi Kedaulatan Maritim  dan  Sumberdaya  Perairan
Indonesia adalah  untuk  menyelesaikan permasalahan  umum  yang  ada  dalam upaya  pembangunan  dan  pengembangan
pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau  kecil,  berangkat  dari  adanya beberapa  permasalah  spesifik,  yang terdiri atas:
a. Permasalahan  yang  muncul  karena adanya  kebijakan  pengembangan wilayah  khususnya  pesisir  dan pulau-pulau kecil
b. Permasalahan  yang  muncul  karena kemampuan  fisik  lahan  yang  ber-
variasi
c. Permasalahan  yang  muncul  dari ting-ginya  intervensi  asing  karena ekso-tisme  pulau-pulau  kecil  yang menarik  minat  investasi  budidaya maupun pariwisata, khususnya yang  berkaitan  dengan  ekosistem darat dan perairan d. Permasalahan  yang  muncul  akibat agresifitas  perkembangan dan pem-
bangunan pemanfaatan ruang,  yang memerlukan kebijakan pengen- dalian  sebagai  upaya  menjaga keseimbangan  lingkungan  hidup dan lingkungan binaannya
Adapun  isu  spesifik  yang  ada  di setiap  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil muncul  berkaitan  dengan  kondisi  khusus yang  terjadi  dalam  upaya  pembangunan dan  pengembangan  pemanfaatan  ruang yang  ada  dan  pada  saatnya  diprediksikan akan terus mengalami perkembangan, se- jalan  dengan  aktivitas  investasi  budidaya dan  pariwisata  pulau-pulau  kecil  yang bergiat di dalamnya.
Masing-masing  kawasan  dipertimbang- kan  terhadap  fenomena  fisik  yang  ber- kembang, meliputi:
a. Penanganan  pemanfaatan  ruang  di kawasan  rawan  degradasi  kualitas lingkungan
b. Pengelolaan  pemanfaatan  ruang  di kawasan  yang  menarik  minat  inves- tasi  untuk  budidaya  maupun  pariwi- sata
c. Kebijakan  pemanfaatan  ruang  pada pulau-pulau  kecil  yang  belum  ter- manfaatkan dengan optimal
d. Penanganan pemanfaatan ruang  yang berorientasi  kepada  monopoli  sum- berdaya  dan  destinasi  wisata  yang unik
e. Penanganan  pemanfaatan  ruang  di kawasan konservasi sumberdaya alam maupun purbakala.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Desain  dan  metode  penelitian  yang direncanakan  dalam  kegiatan  Penelitian tentang Pengaruh  Eksotisme  Pulau- Pulau  Kecil  dalam  Mendukung  Upaya
Strategis Peningkatan Eksis-tensi
Kedaulatan  Maritim  dan  Sumberdaya Perairan  Indonesia ,  tersusun  atas  suatu kerangka pemikiran: pendekatan, metode, dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penyelesaian penelitian ini.

## 2.1.  Pendekatan Penelitian
Kerangka  pemikiran  yang  diper- gunakan  untuk  mengakomodasi  pende- katan  penelitian  dapat  dijelaskan  dengan kerangka: “input  proses  output” .
Pengertiannya  adalah  bahwa  dari data  rencana  pengembangan  dan  pemba- ngunan  pemanfaatan  ruang  setiap  pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu disusun ske- nario  pembangunan  pemanfaatan  ruang yang  memiliki  legitimasi  dan  legalitas serta  mewujud  dalam  perangkat  legal- formal guna mem- backup penerapan ren- cana  pengembangan  dan  pembangunan pemanfaatan  ruang  tersebut.  Mengingat
Gambar 1 : Fenomena Sistem Transportasi Andalan yang Menghubungkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
perangkat  tersebut  kelak  akan  mengikat semua  pihak  yang  berkecimpung  dalam dunia  pemanfaatan  ruang  di  masing- masing  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil, penyusunannyapun harus aspiratif dengan memperhatikan  kepentingan  pihak-pihak yang  terlibat  tersebut.  Hal  ini  sesuai  de- ngan  prinsip-prinsip good  governance yang demokratis. Oleh  karena  itu materi- materi  yang  akan  disepakati  harus  diko- munikasikan  bersama.  Untuk  itu  dalam teknis  pelaksanaan  nantinya  perlu  ditem- puh proses yang benar. Proses ini bersifat partisipatif,  memerlukan  kehadiran  dan keterlibatan  berbagai  pihak.  Keterlibatan ini  merupakan  syarat  untuk  bisa  sampai pada  kesepakatan  bersama,  yang  kelak akan ditetapkan sebagai panduan bersama dan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat. Dengan demikian, proses men- jadi  sangat  penting,  karena  melibatkan banyak  pihak  dengan  berbagai  kepen- tingan. Pengelolaan proses mendapat per- hatian  yang  besar,  khususnya  untuk  me- nyelesaikan  dan  mencari  solusi  terbaik
atas  konflik  kepentingan  yang  muncul serta  mengelola  waktu  secara  efisien  dan bisa diterima semua pihak.
Sedangkan  hasil  yang  berupa  arah dan  bentuk  pengembangan  dan  pemba- ngunan pemanfaatan ruang sebagai upaya strategis  dalam  meningkatkan  kedaulatan maritim  dan  sumberdaya  perairan  di  In- donesia,  diharapkan  akan  cukup  memu- askan  sejauh  masukan  datanya  memadai dan prosesnya berjalan dengan baik. Per- lu  pemantapan  dahulu  basis  data  yang sudah  dimiliki,  mengingat  data  ini  akan menjadi  input/masukan  yang  sangat  pen- ting  bagi  berlangsungnya  proses  yang ideal.  Pemantapannya  sendiri  membuka peluang adanya penyempurnaan-penyem- purnaan, baik dari sisi substansi data ma- upun  presentasinya.  Kesemuanya  adalah agar  data  benar-benar  mantab  dan  dapat dipergunakan.  Hanya  setelah  data  cukup mantap  dan  memadai,  maka  proses  po- kok  dapat  dijalankan  dengan  sebaik- baiknya.
Pengendali Proses Karakteristik (Pokjanis) Penjaga Proses Stakeholders (Tim Peneliti) Manajemen Dukungan Waktu             Sarana-Prasarana  Politis     Pemerintah Daerah Gambar 2 : Diagram Pendekatan Penelitian

## 2.2.  Metode Pelaksanaan Penelitian
Berdasarkan  pendekatan  penelitian dan  kerangka  pemikiran,  maka  metode pelaksanaan  penelitian  yang  dilakukan mencakup dua hal penting berikut:
Pelaksanaan  penelitian  ini  akan berujung  pada penyusunan  arah  dan  ben- tuk pengembangan dan pembangunan pe- manfaatan  ruang  sebagai  upaya  strategis dalam  meningkatkan  kedaulatan  maritim
Input : Basis Data Pengembangan dan Pembangunan Pemanfaatan Ruang Proses : Kompilasi Arah dan Bentuk Pengembangan dan Pembangunan Pemanfaatan ruang yang aspiratif dan partisipatif Output : Tersusunnya Arah Dan Bentuk Pengembangan dan Pembangunan Pemanfaatan Ruang Sebagai Upaya Strategis dalam Meningkatkan Kedaulatan Maritim dan Sumberdaya Perairan Di Indonesia
dan  sumberdaya  perairan  di  Indonesia, setelah database pengembangan  dan pembangunan  pemanfaatan  ruang  dapat disajikan dengan baik. Pendekatan pelak- sanaan kegiatannya dapat dikemukakan:
a. Menyusun  basis  data  rencana  pe- ngembangan  dan  pembangunan  pe- manfaatan ruang
b. Memantapkan  informasi  mengenai pembangunan  pemanfaatan  ruang me-lalui  analisis  yang  mendalam terhadap  basis  data  yang  telah tersedia.
c. Menyiapkan landasan konsep akademis untuk mendukung implementasi rencana pengem-
bangan  dan  pembangunan  pe- manfaatan  ruang  yang  mengarah pada  penyiapan  perangkat  legal- formal.
Di  dalam  implementasinya,  tahap- an kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai berikut:
a. Me review dan mengevaluasi data-da- ta pemanfaatan ruang untuk dapat di- tuangkan  ke  dalam database yang ada dengan mencermati substansi da- ta,  sistematikanya,  maupun  melihat pada  teknik  presentasinya.  Untuk masalah validitas substansi data, eva- luasi ditujukan dengan mengecek ke- mungkinan  adanya  kekurangan  jenis data,  kelengkapan  dari  kekosongan, kebaruan data, maupun kesalahan da- ta. Kegiatan ini diikuti dengan mere- visi  dan  meng- update sesuai  kebu- tuhan.
b. Menganalisis  secara  mendalam  data yang  ada  untuk  memunculkan  infor- masi penting, menyangkut:
 Prediksi  kondisi  dan  kebutuhan pada  sepuluh  tahun  ke  depan, termasuk backlog rumah  sesuai level  masyarakat  yang  membu- tuhkannya.
 Perkiraan  arah  perkembangan pemanfaatan  ruang  sebagai  la- han  budidaya  dan  pariwisata secara keruangan.
 Penetapan  program  pembangun- an  yang  sesuai  dan  tepat,  me- nyangkut  lokasi  dan  waktunya. Misalnya: penetapan kawasan si- ap  bangun  dan  atau  lingkungan siap  bangun;  pembangunan  ru- mah  susun atau rumah susun se- derhana  sewa;  peningkatan  ku- alitas  lingkungan  pemanfaatan ruang  sebagai  lahan  budidaya dan  pariwisata  kumuh  (slums); penanganan  pemanfaatan  ruang sebagai lahan budidaya dan pari- wisata ilegal  (squatters) dengan program  rusun  di  atas,  relokasi, atau pemulangan ke tempat asal; peremajaan  kota  ( urban  re- newal ); dan sebagainya.
c. Menyusun  arah  dan  bentuk  pengem- bangan  dan  pembangunan  pemanfa- atan  ruang  sebagai  upaya  strategis dalam  meningkatkan  kedaulatan  ma- ritim  dan  sumberdaya  perairan  di Indonesia,  dengan  mengikuti  pedo- man  rencana  pengembangan  dan pembangunan  pemanfaatan  ruang. Dalam  hal  ini  kerja  tim  peneliti  di- bantu  oleh  kelompok  kerja  teknis (pokjanis) yang berfungsi:
 Menjembatani  hubungan dengan semua pihak ( stakeholders ) yang terkait dalam proses penyusunan pekerjaan  ini,  baik  instansi  tek- nis,  pemerintahan  setempat,  pe- ngembang  pemanfaatan  ruang sebagai  lahan  budidaya  dan pariwisata dan pembangun usaha budidaya  dan  pariwisata,  akade- misi, LSM, maupun masyarakat.
 Menyusun  jadwal  pertemuan yang  melibatkan  banyak  pihak tersebut  di  atas  pada  awal kegiatan.
 Membahas segala kemajuan ker- ja  yang  dihasilkan  oleh  tim  pe- neliti.

## 3. PROSES DAN HASIL PENELITIAN
Pada  dasarnya  pembangunan  pe- manfaatan  ruang  merupakan  tanggung  ja- wab  bersama  antara  pemerintah  dan  ma- syarakat,  dalam  bentuk  tugas  dan  peran masing-masing  secara  seimbang.  Peme- rintah  dalam  hal  ini  memiliki  peran  yang lebih  dominan  dalam  memfasilitasi  dan memberikan  mediasi,  sedangkan  masya- rakat  diharapkan  dapat  lebih  bertanggung jawab  secara  penuh  dalam  memenuhi  ke- butuhan  akan  usaha  budidaya  dan  pari- wisata, terutama secara fisik.
Arthur  B.  Gallion  (1994)  berpen- dapat,  bahwa  pemanfaatan  ruang  sebagai lahan  budidaya  dan  pariwisata  merupakan unsur terpenting dalam pemanfaatan pulau- pulau yang memiliki nilai eksotisme tinggi. Banyaknya program-program yang
dikembangkan selama bertahun-tahun jarang menghasilkan suatu rencana menyeluruh  untuk  memenuhi semua tingkat  kebutuhan masyarakat,  justru asing yang  mampu  memanfaatkan  peluang tersebut  Bagian  yang  paling  sulit  dicapai dalam  rencana  komprehensif  adalah  unsur usaha  budidaya  dan  pariwisata.  Unsur  ini memerlukan  peran  serta  yang  maksimal dari  sektor  swasta  untuk  mencapai  sasaran dan  mengatasi  masalah-masalah  ekonomi yang  berkaitan  dengan  unsur-unsur  yang menyangkut kebutuhan akan usaha budidaya  dan  pariwisata  bagi  masyarakat golongan ekonomi menengah dan rendah.
Simon  Eisner  (1994)  menyatakan, bahwa  unsur  usaha  budidaya  dan  pariwi- sata  harus  terdiri  dari  identifikasi  dan analisis  kebutuhan  usaha  budidaya  dan pariwisata  sekarang  dan  yang  dipra- kirakan,  serta  suatu  pernyataan  tujuan, kebijaksanaan,  sasaran  yang  dikuantifisir, dan  program  penjadwalan  untuk  preser- vasi,  perbaikan,  dan  pembangunan  usaha budidaya  dan  pariwisata  yang  spesifik untuk  masing-masing  pulau.  Unsur  usaha budidaya  dan  pariwisata  harus  mengi- dentifikasi  lokasi  yang  memadai  untuk usaha budidaya dan pariwisata, serta  harus
mengadakan  secukupnya  untuk  memenuhi kebutuhan sekarang dan yang di- proyeksikan  dari  semua  golongan  ekono- mi pada suatu wilayah.
Usaha  budidaya  dan  pariwisata, mungkin  merupakan  permasalahan  ling- kungan  yang  tidak  terduga  sebelumnya (Bruce  Stokes,  1982).  Di  masa  lalu  peng- anut  lingkungan  menganjurkan  dikurang- inya  pertumbuhan  usaha  budidaya  dan pariwisata,  yang  telah  meruntuhkan  impi- an  banyak  orang  untuk  dapat  memiliki usaha  di  atas  persil  lahan  yang  dimi- likinya.  Ironisnya  dewasa  ini  impian  ter- sebut  telah  mati,  justru  karena  masyarakat telah mengabaikan keterbatasan sumberdaya  alam  pada  berbagai  infra- strutur  yang  mampu  mendorong  kegiatan budidaya  maupun  pariwisata  pada  masing masing pulau yang tidak terencana.
Penggunaan lahan untuk usaha budi- daya  dan  pariwisata  di  daerah  pulau-pulau kecil  menunjukkan  prosentase  yang  jauh lebih  besar  dibandingkan  dengan  jenis penggunaan  lahan  yang  lain  (Sammis  B. White,  1992).  Sektor  usaha  budidaya  dan pariwisata memegang peran penting dalam perekonomian  nasional,  dan  merupakan kebijakan  sosial  nasional.  Sebagian  besar usaha  budidaya  dan  pariwisata  dimiliki secara  pribadi  dan  bersifat  eksklusif, meskipun  pemerintah  ikut  terlibat  aktif dalam  berbagai  aspek  usaha  budidaya  dan pariwisata.  Justru  pada  beberapa  pulau- pulau  kecil  yang  terpencil  dan  tersebar  di berbagai wilayah Indonesia, telah dieksploitasi  secara  masif  oleh  investor asing.
Pengaruh  Pengembangan  dan  Pem- bangunan Pemanfaatan ruang dalam Mendukung  Tata  Ruang  Wilayah  Pesisir (Indro  Sulistyanto,  2007),  menunjukkan dominasi  pengembangan  dan  pemba- ngunan  yang  tidak  terkendali  baik  di wilayah  pesisir  dengan  semakin  menyu- sutnya  lahan-lahan  produktif  menjadi  la- han-lahan  terbangun  untuk  pemanfaatan ruang,  maupun  semakin  padatnya  peman- faatan  ruang  kota.  Kondisi  ini  perlu  dian-
tisipasi  dengan  adanya  pedoman  dan pengendalian  melalui database dan  arah dan bentuk pengembangan dan
pembangunan  pemanfaatan  ruang  sebagai upaya  strategis  dalam meningkatkan
kedaulatan  maritim  dan  sumberdaya  per- airan di Indonesia bagi pengembangan dan pembangunan pemanfaatan ruang di wilayah  pesisir  maupun  di  pulau-pulau kecil.
Peran Pendampingan Masyarakat da- lam  Penyusunan Community  Action  Plan Pemanfaatan  Ruang  (Indro  Sulistyanto,
2007) dan Tribina sebagai Model Pendampingan  Masyarakat  dalam  Pro- gram  Pengembangan  dan  Pembangunan Pemanfaatan  ruang  (Indro  Sulistyanto, 2006), menunjukkan perlunya suatu model pengembangan pemanfaatan ruang, dengan tidak  hanya  menyentuh  pada  fisik,  namun juga bagi ekonomi produktif, dan pendayagunaan  lingkungan  pemanfaatan ruang. Studi tentang Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Pendampingan  Pelak- sanaan  Penataan  Bangun-bangunan  dan
Lingkungan  Pemanfaatan  ruang  sebagai Lahan  Budidaya  dan  Pariwisata  (Indro Sulistyanto,  2006)  dilakukan  sebagai  ba- gian  dari  upaya  untuk  menata  bangun-ba- ngunan  dan  lingkungan  pemanfaatan  ru- ang sebagai  lahan budidaya dan pariwisata yang  memiliki  potensi  spesifik  karena keberadaannya pada kawasan yang memiliki  karakteristik  spesifik,  baik  untuk kegiatan  budidaya  produktif  (tambak),
maupun  potensi  wisata  yang  eksotis, disusun agar pelaksanaan kegiatan pembangunan  dan  perkembangan  peman- faatan  ruang,  dapat  lebih  memberi  arti  de- ngan  menyentuh  pada  terjaganya  ekosis- tem dan lingkungan pemanfaatan ruang se- bagai  lahan  budidaya  dan  pariwisata  yang memiliki  karateristik  spesifik  dan  dapat berjalan  seiring  dan  serasi  dalam  suatu konsep pembangunan yang terlanjutkan.
Kerangka  Penataan  Bangunan  dan Lingkungan  Pemanfaatan  Ruang  sebagai Lahan  Budidaya  dan  Pariwisata  (DPU.
Dirjen.  Cipta  Karya,  2006),  dicapai  me- lalui  indikator  kinerja: output,  outcome , dan  manfaat  bagi  terwujudnya  peman- faatan  ruang  yang  ramah  lingkungan,  dan memiliki  karateristik  spesifik  baik  dari alam/lingkungan  maupun  budaya  yang menjadi  dasar  terbentuknya  destinasi  wi- sata  yang  eksotis  dalam  suatu  konsep pembangunan yang terlanjutkan.
Hasil  kajian  atas  Rencana  Pemba- ngunan  dan  Pengembangan  Pemanfaatan Ruang di Daerah (RP3RD) yang selama ini berlangsung,  diperoleh  gambaran  tentang maksud  pembangunan  dan  pengembangan pemanfaatan  ruang  (Indro  Sulistyanto, 2006 dan 2008), sebagai berikut:
a. Terwujudnya  keseluruhan  kebutuhan akan  pengaturan  dan  mekanisme pembangunan dan pengembangan pemanfaatan  ruang,  sejak  perenca- naan,  implementasi,  pengembangan, pengelolaan  dan  pelestarian,  penga- wasan  dan  pengendalian  hasil  pem- bangunan yang berkelanjutan
b. Pembangunan  dan  pengembangan pemanfaatan  ruang  diupayakan  de- ngan  mengakomodir  aspirasi  dan kepentingan stakeholders ,  termasuk terbukanya  peluang  masyarakat  untuk berperan  serta  dalam  keseluruhan proses  penyelenggaraan  pemanfaatan ruang
c. Pembangunan  dan  pengembangan pemanfaatan  ruang  merupakan  bagian dari  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah
d. Pembangunan  dan  pengembangan pemanfaatan  ruang  di  harapkan  me- lembaga  pada  institusi  terkait  yang menangani  permasalahan    pemanfa- atan ruang
e. Pembangunan  dan pengembangan pemanfaatan  ruang  merupakan  ko- mitmen  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan  pembangunan  usaha budidaya  dan  pariwisata  pemanfaatan ruang  sebagai  lahan  budidaya  dan pariwisata yang melibatkan se- penuhnya peran serta masyarakat
f. Pada  dasarnya  pembangunan  dan  pe- ngembangan pemanfaatan ruang harus mengacu  pada  kerangka  penataan ruang wilayah
g. Pembangunan dan pengembangan pemanfaatan  ruang  diharapkan  dapat berlangsung  secara  tertib  terencana dan  terorganisasi  dengan  baik,  ber- daya dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan  dan  ketentuan  peraturan perundangan yang berlaku.
Penelitian  tentang  Tata  Ruang  Laut, Pesisir,  dan  Pulau-pulau  Kecil  (Indro Sulistyanto, 2009), didasarkan pada pertimbangan atas perkembangan beberapa bagian  kawasan  laut,  pesisir,  dan  pulau- pulau  kecil  karena  kondisi  dan  potensi yang  dimiliki  nantinya  akan  berkembang sebagai  kawasan  yang  diprediksikan  akan tumbuh  dan  berkembang  dengan  potensi spesifik  yang  dimilikinya.  Perkembangan beberapa kawasan yang nantinya
diprediksikan  akan  berkembang  sebagai kawasan  laut,  pesisir,  dan  pulau-pulau dengan  potensi  spesifik  yang  tidak didukung  oleh  arahan  dan  pengendalian yang  benar,  akan  berakibat  pada  semakin turunnya  efisiensi  penggunaan  ruang  (baik laut,  pesisir,  dan  daratan/pulau),  dan  lahan yang  ada,  dan  kualitas  kehidupan  pada kawasan  yang  bersangkutan,  yang  pada akhirnya berbagai kondisi tersebut terakumulasi  dan  akan  memberi  dampak pada  beberapa  kawasan  pendukung  di sekitarnya,  sehingga  akan  berakibat  pada terganggunya kelangsungan perkembangan kawasan  secara  menyeluruh,  baik  yang berujud  terganggunya  kegiatan  fungsional maupun  aktivitas  investasi  budidaya  dan pariwi-sata pulau-pulau kecil di dalamnya.
Dalam  konteks  ekonomi,  maka kondisi  ini  akan  memberi  implikasi  yang luas  terhadap  menurunnya supply dan demand . Dalam  konteks lingkungan, maka kondisi  tersebut  akan  memberi  im-plikasi serius  terhadap  ekosistem,  dan  degradasi kualitas lingkungan hidup maupun binaannya.
Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan Ruang,  Undang-undang  Nomor  27  Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-pulau  Kecil,  serta  Keputusan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Nomor: 34/MEN/2002  tentang  Pedoman  Umum Penataan  Ruang  Pesisir  dan  Pulau-pulau Kecil, pada prinsipnya penyusunan rencana tata  ruang  dilakukan  dengan  pendekatan wilayah  yang  didasarkan  pada  suatu pandangan bahwa keseluruhan unsur-unsur pembentukan  ruang  seperti  manusia/ mahluk hidup dan kegiatan  sosial ekonomi dikawasan dan sarana prasarana pendukungnya serta lingkungannya
membentuk  suatu  kesatuan  dalam  suatu sistem wilayah.
Penelitian  tentang  Peran  Pemba- ngunan  Pemanfaatan  sebagai  lahan  budi- daya  dan  pariwisata  sebagai  Upaya  Stra- tegis  dalam  Peningkatan  Eksistensi  Keda- ulatan  Maritim  dan  Sumberdaya  Perairan Indonesia  akan  menjadi  momentum  yang tepat  untuk  dapat  digunakan  sebagai  in- formasi  pembangunan  pemanfaatan  ruang di  Indonesia  yang  sebagian  besar  wila- yahnya  berupa  pesisir  dan  pulau-pulau kecil  yang  tersusun  secara  sistematik  da- lam  arah  dan  bentuk  pengembangan  dan pembangunan, sebagai bahan masukan bagi penyusunan  kebijakan  pemerintah  vertikal dan  penyusunan  rencana  program  kegiatan oleh  berbagai  pelaku  pembangunan  di bidang pemanfaatan ruang, khususnya untk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Dalam  konteks  dominasi  kegiatan maupun  pemanfaatan  lahan  yang  semakin progresif  dalam  pengembangan  dan  pem- bangunan  pemanfaatan  ruang  akan  dida- patkan  kejelasan  rencana  strategis  dalam peningkatan  eksistensi  kedaulatan  maritim dan sumberdaya perairan Indonesia.

## 4. KESIMPULAN DAN LUARAN
Arah  pengembangan  dan  pemba- ngunan  pemanfaatan  ruang  sebagai  lahan budidaya  dan  pariwisata  wilayah  pesisir sebagai  dokumen  yang  diperlukan  untuk mengantisipasi pengembangan dan pemba- ngunan  pemanfaatan  ruang  pantai  dan  pu- lau-pulau  kecil,  dan  imbasnya  bagi  sektor maupun  wilayah  lain  di  sekitarnya.  Pe- ngembangan  dan  pembangunan  pemanfa- atan ruang  yang tidak didukung oleh arah- an  dan  pengendalian  yang  benar  akan berakibat  pada  keseimbangan  lingkungan hidup  dan  lingkungan  binaannya,  meng- ingat  dominasi  pemanfaatan  ruang  untuk kegiatan pemanfaatan ruang dalam peman- faatan  ruang.  Namun  di  lain  sisi  dengan banyaknya  sumberdaya  perairan  di  wila- yah pesisir (pantai dan puau-pulau kecil) di Indonesia,  maka  keberadaan  pemanfaatan ruang  di  wilayah  pesisir  justru  diharapkan akan  memberi  perkuatan  strategis  pening- katan  eksistensi  kedaulatan  maritim  dan sumberdaya  perairan  Indonesia.  Hasil  pe- nelitian  ini  akan  memberi  implikasi  yang berwawasan  ke  depan  yang  menentukan bagi perkembangan ilmu perancangan arsi- tektur  perencanaan  wilayah/kota,  dalam bentuk pengembangan wawasan baru keil- muan  dengan  mempertimbangkan  tingkat pertumbuhan  dan  perkembangan  peman- faatan  ruang  yang  ada  di  wilayah  pantai dan  pulau-pulau  kecil  yang  terbentang  di sebagian  besar  wiayah  Indonesia,  dan  ke- depan  diharapkan  dapat  memberi  kontri- busi bagi pelestarian lingkungan hidup dan lingkungan binaan  yang  seimbang dan ter- lanjutkan.
Dengan  melihat  pada  latar  belakang dan  isu  permasalahan  lokal  yang  ber- kembang,  maka  bentuk-bentuk  upaya  pe- nanganan  pengembangan  dan  pemba- ngunan pemanfaatan ruang diharapkan da- pat  memberikan  percepatan  pada  tersu- sunnya  skenario  pengembangan  dan  pem- bangunan  pemanfaatan  ruang,  sehingga dapat  diantisipasi  kemungkinan  muncul- nya persoalan-persoalan kritis.
Dengan  penyusunan data  base pe- ngembangan  dan  pembangunan  pemanfa- atan  ruang  yang  langsung  diikuti  dengan penyiapan  arah dan bentuk pengembangan dan  pembangunan  pemanfaatan  ruang  se- bagai  upaya  strategis  dalam  meningkatkan kedaulatan  maritim  dan  sumberdaya  per- airan di Indonesia, maka akan dapat diraih tujuan-tujuan:  (1)  mendorong  kepedulian pemerintah    dalam  pengelolaan  dan  pem- bangunan  pemanfaatan  ruang  melalui proses  bersama  dalam  penyusunan  arah dan  bentuk  pengembangan  dan  pemba- ngunan  pemanfaatan  ruang  sebagai  upaya strategis  dalam  meningkatkan  kedaulatan maritim  dan  sumberdaya  perairan  di Indonesia;  dan  (2)  menyediakan  bahan yang  siap  dilanjutkan  oleh  pemerintah  da- lam bentuk peraturan  yang memenuhi per- syaratan  legal-formal  dalam  pengembang- an dan pembangunan pemanfaatan ruang.
Secara  praktis,  yang  menjadi  sasar- an  dari  penyusunan data  base dan persiapan  arah  dan  bentuk  pengembangan dan  pembangunan  pemanfaatan  ruang  se- bagai  upaya  strategis  dalam  meningkatkan kedaulatan maritim dan sumberdaya perairan  di  Indonesia  pengembangan  dan pembangunan  pemanfaatan  ruang  ini mencakup  dua  hal,  yakni:  (1)  termo- tivasinya  pemerintah  dalam  pengelolaan dan  pembangunan  pemanfaatan  ruang; serta  (2)  tersedianya  arah  dan  bentuk pengembangan  dan  pembangunan  peman- faatan ruang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan  kedaulatan  maritim  dan sumberdaya perairan di Indonesia pengem- bangan dan pembangunan pemanfaatan ru- ang  yang  disusun  secara  aspiratif  melibat- kan  semua stakeholders pembangunan  pe- manfaatan ruang.
Manfaat  dari  dilakukannya  pene- litian ini diharapkan dapat memberi kontri- busi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi,  menunjang  pembangunan, dan  pengembangan  di  bidang  pendidikan dan jasa, sebagai berikut:
a . Pengembangan  Ilmu  Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK):
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  mem- berikan  pengembangan  dasar-dasar ilmu  dan  teknologi  perancangan arsitektur  di  bidang  penanganan  pe- manfaatan  ruang,  perencanaan  kota dan  wilayah,  dan  lingkungan  (hidup dan binaan):
b. Menunjang Pembangunan:
Diharapkan  dari  penelitian  ini  dapat memberikan  kontribusi  bagi  proses pembangunan,  khususnya  dari  pe- ngembangan kebijakan tata ruang kota dan  wilayah,  tata  bangun-bangunan khususnya  pemanfaatan  ruang,  dan tata lingkungan.
c.  Pengembangan Pendidikan dan Jasa:
Penelitian  ini,  diharapkan  dapat  me-
ningkatkan pengembangan  bidang pendidikan  dan  asosiasi  jasa  layanan tata ruang, tata bangun-bangunan khu- susnya  di  bidang  pemanfaatan  ruang, dan  tata  lingkungan  dalam  memberi inovasi  produk  layanan  jasanya  de- ngan  mempertimbangkan  arti  penting peran  pemanfaatan  ruang  bagi  kepen- tingan  pemanfaatan  ruang  bagi  peren- canaan  tata  ruang  kota,  perancangan bangun-bangunan,  dan  penataan  ling- kungan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anthony J. Catanese and James C. Snyder,
Urban  Planning. Mc.  Graw  Hill, Inc., New York, 1988 Arthur  B.  Gallion  and  George  Stemlieb,
America’s  Housing:  Prospects and  Problems, Center  for  Urban Policy Research, Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, 1994 Bruce  Stokes,  Housing  Commitee  of  The
American    Institute  of  Architects,
Housing  for  a  Maturing  Popu- lation ,  Urban  Land  Institute,
Washington, D.C.,1982
Indro  Sulistyanto, Studi  tentang  Pember- dayaan Masyarakat dalam Pendam-pingan Pelaksanaan Penataan Bangun-Bangunan dan  Lingkungan  pada  Lahan Budidaya  Dan  Pariwisata  di Kabupaten  Bulungan, Dinas  PU. Propinsi Kalimantan Timur, Yogyakarta, 2006 Indro  Sulistyanto, Pengaruh  Perkem- bangan Pemanfaatan ruang dalam  Mendukung  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Bulungan, Satuan Kerja Peningkatan Kualitas Lingkungan DPU. Propinsi Kalimantan Timur, 2007 Indro  Sulistyanto, Peran  Pendampingan Masyarakat  dalam  Penyusunan Community Action Plan Pemanfaatan ruang di Kabupaten  Bulungan, Satuan Kerja Peningkatan Kualitas Lingkungan DPU. Propinsi Klimantan Timur, 2007 Indro  Sulistyanto, Tribina  sebagai  Model Pendampingan Masyarakat dalam  Program  Pengembangan dan Pembangunan Peman- faatan  ruang  di  Desa  Sitimulyo, Dinas PU. Propinsi DI. Yogyakarta, Yogyakarta, 2006 Indro  Sulistyanto, Guidelines  Procedure Peran  Serta  Masyarakat  dalam Pengembangan dan Pem- bangunan  Pemanfaatan  ruang di  Propinsi  DI.  Yogyakarta, Bappeda. Propinsi DI. Yogyakarta, Yogyakarta, 2005 Sammis  B.  White, Rethinking  Housing and  Community  Development Poli-cy, School  of  Architecture and  Urban  Planning,  University of  Wisconsin-Milwaukee,  The Images  Publishing  Group  Pty Ltd.,  1992
Simond  Eisner  and  Schnidman, Housing Supply  and  Affordability, Urban Land  Institute,  Washington  D.C., McGraw-Hill  Book  Company, 1994
--------------------, Kerangka Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Lahan Budidaya dan
Pariwisata, DPU.  Dirjen  Cipta
Karya, Jakarta, 2006 --------------------, Rencana  Pembangunan dan Pengembangan Pemanfaatan  ruang  di  Daerah (RP4D), DPU.  Dirjen  Cipta Karya, Jakarta, 2006
Biodata Penulis: Indro Sulistyanto , Alumni Jurusan
Teknik  Arsitektur  UGM  Yogyakarta
(1982),  Pasca  Sarjana  (S2)  Program Magister  Teknik  Universitas  Atmajaya
Yogyakarta  (1999),  Dosen  pada  Program Studi  Teknik  Arsitektur  Fakultas  Teknik UTP  Surakarta  Tahun  1985  sampai sekarang,  Pernah  menjabat  sebagai  Ketua Jurusan  Arsitektur,  dan  Dekan  Fakultas Teknik  UTP  Surakarta,  Ketua  Ikatan
Arsitek  Indonesia  (IAI)  Cabang  Surakarta Tahun  2016  sampai  sekarang,  Tim  Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Surakarta Tahun 2011 sampai sekarang.