## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PEMENUHAN HAK LAYANAN KESEHATAN DAN GIZI PADA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

## Erdi Christian Priyanto Mudumi, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan E-mail : erdichristian@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords : Convict; Elderly; Health; Nutrition The  health  services  provided  to  elderly  convicts  are inadequate, because the facilities in prisons are designed for  adult  convicts.  This  study  aims  to  examine  the implementation of the fulfillment of the right to health and nutrition  services  for  the  elderly  in  correctional institutions.  This  type  of  research  is  empirical  juridical using  descriptive  qualitative  methods.  In  this  research method,  data  is  obtained  through  the  field  observation stage as well as taking field data and other documents that support  the  writing  process.  The  data  obtained  by  the author  will  go  through  the  data  analysis  stage.  This descriptive  research  is  able  to  describe  and  explain  the provision  of  health  and  nutrition  services  as  a  form  of rights obtained by elderly prisoners. The research results showed  that  efforts  to  fulfill  the  rights  to  health  and nutrition  services  for  the  elderly  in  Indonesian correctional  institutions  have  been  implemented according to health standards by providing facilities that comply  with  health  standards,  and  there  are  health workers  and  doctors  who  can  assist  in  the  process  of fulfilling  health  services  in  correctional  institutions. However, food service in correctional institutions does not meet the criteria where the taste and portions of the food provided are considered inadequate for elderly prisoners. However, prison officers still guarantee food hygiene and food  hygiene.  The  conclusion  of  the  research  is  that  the fulfillment of the rights to health and nutrition services for the  elderly  in  Indonesian  correctional  institutions  has been  implemented  according  to  health  standards, however food service in correctional institutions has not met the criteria in terms of taste and food portions.

## Abstrak
Kata kunci : Gizi; Kesehatan; Lanjut Usia; Narapidana
Corresponding Author:
Erdi Christian Priyanto
Mudumi, E-mail :
erdichristian@gmail.com Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Narapidana Lansia  belum  memadai,  dikarenakan  fasilitas  yang terdapat  di  lapas  dirancang  untuk  di  peruntukkan Narapidana  Dewasa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji  mengenai  pelaksanaan  pemenuhan  hak layanan  kesehatan  dan  gizi  pada  lansia  di  Lembaga Pemasyarakatan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis empiris  dengan  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif.  Dalam  metode  penelitian  ini  diperoleh  data melalui  tahapan  observasi  lapangan  serta  mengambil data  lapangan  dan  dokumen  lain  yang  mendukung dalam  proses  penulisan,  data  yang  diperoleh  penulis akan melalui tahapan analisis data. Penelitian deskriptif ini  mampu  menggambarkan  dan  menjelaskan  tentang pemberian pelayanan kesehatan dan gizi sebagai bentuk hak  yang  diperoleh  narapidana  lanjut  usia.  Hasil penelitian  didapatkan  bahwa  upaya  pemenuhan  hak layanan  kesehatan  dan  gizi  pada  lansia  di  lembaga pemasyarakat  Indonesia  sudah  dilaksanakan  dengan standar  kesehatan  dengan  menyediakan  fasilitas  yang sesuai  standar  kesehatan,  serta  terdapat  tenaga kesehatan  dan  dokter  yang  dapat  membantu  proses pemenuhan  pelayanan  kesehatan  di  Lembaga Pemasyarakatan.  Akan  tetapi  pelayanan  makanan  di lembaga  pemasyarakatan  belum  memenuhi  kriteria dimana  rasa  dan  porsi  makanan  yang  diberikan dianggap  kurang  bagi  para  narapidana  lanjut  usia. Namun  petugas  lapas  masih  menjamin  kebersihan makanan  dan  higienitas  makanan.  Kesimpulan penelitian yaitu pemenuhan hak layanan kesehatan dan gizi  pada  lansia  di  lembaga  pemasyarakat  Indonesia sudah  dilaksanakan  dengan  standar  kesehatan  akan tetapi pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan belum  memenuhi  kriteria  pada  aspek  rasa  dan  porsi makanan
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Hak  asasi  manusia  penting  untuk  diwujudkan  karena  menjamin  prinsip persamaan  bagi  semua  manusia,  termasuk  narapidana.  Narapidana  mencakup siswa  pemasyarakatan,  klien  pemasyarakatan,  dan  narapidana  (Ardiansyah  & Subroto,  2021).  Pemenuhan  hak  krusial  bagi  narapidana  salah  satunya  adalah mendapatkan  layanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak.  Perlakuan  antara narapidana dewasa dan lansia cukup berbeda, terutama bagi narapidana yang lajut usia. Pola makan seimbang dan olahraga yang cukup merupakan komponen penting untuk  menjaga  gaya  hidup  sehat  dan  mencegah  meningkatnya  jumlah  penyakit tidak  menular  (Buanasita,  2022).  Lembaga  pemasyarakatan  harus  menyediakan
kebutuhan  kesehatan  para  narapidana,  karena  menjaga  kesehatan  narapidana adalah  tugas  lembaga  dan  membantu  mencegah  hukuman  ganda  bagi  para narapidana.  Kondisi  kesehatan  lingkungan  yang  memadai  di  lembaga pemasyarakatan  diperlukan  karena  alasan  ini  untuk  melindungi  martabat narapidana, dan untuk menjamin standar hidup yang memadai. Kondisi kesehatan lingkungan yang memadai berkontribusi terhadap hak asasi manusia atas standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai (WHO, 2019).
Narapidana  adalah  orang  yang  ditahan  yang  telah  dijatuhi  hukuman  atau sedang  menunggu  dakwaan,  persidangan,  atau  hukuman  karena  pelanggaran hukum (WHO, 2019). Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa  narapidana  ialah  seorang  yang  sedang  menjalani  hukuman  karena  tindak pidana atau terhukum (KBBI, 2023). Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat  untuk  menjalankan  program  pembinaan  bagi  Narapidana  dan  Anak  didik Pemasyarakatan  (Darwis,  2020).  Indonesia  mengalami  peningkatan  jumlah narapidana  lanjut  usia  berdasarkan  data  yang  didapat  dari  Sistem  Database Pemasyarakatan  pada  tahun  2021  jumlah  narapidana  lanjut  usia  di  Indonesia mencapai  4.408  atau  5,5%  dari  total  238.00  narapidana  seluruh  Indonesia  (BPS, 2022).  Angka  tersebut  terus  naik  dari  tahun-tahun  sebelumnya.  Hal  demikian berimplikasi  terhadap  tingginya  jumlah  narapidana  lanjut  usia  yang  berada  di dalam lembaga pemasyarakatan serta tahanan di rumah tahanan di Indonesia.
Diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi  Tahanan dan Narapidana Lanjut usia bahwa seseorang  yang  mencapai  umur  60  tahun  keatas  maka  disebut  lansia.  Maka seseorang  yang  berusia  antara  60  sampai  70  tahun  mengalami  penurunan kesehatan serta keterbatasan fisik, hal tersebut memerlukan perlakuan khusus yang diberikan dalam kesehariannya. Perlakuan khususyang diberikan bertujuan untuk membantu  lansia  menjalani  hidupnya  di  lapas  dan  mendapatkan  bantuan  yang cukup  (Fadhila,  2020).  Pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  Narapidana Lansia  belum  memadai,  dikarenakan  fasilitas  yang  terdapat  di  lapas  dirancang untuk di peruntukkan Narapidana Dewasa. Seiring tidak memadainya pemenuhan kebutuhan  pelayanan  kesehatan  Narapidana  Lanjut  Usia  di  Lapas.  Salah  satunya keadaan  lapas  di  Indonesia  hampir  semuanya  mengalami overcrowded ,  yang menyebabkan ruang lingkup narapidana semakin berkurang dimana sel yang sesak karena  terjadi overcrowded ,  serta  berdampak  ke  fasilitas  yang  lain  seperti  blok kamar yang gelap, kamar mandi yang sempit karena tidak sebanding dengan jumlah narapidana  yang  ada  dan  kurangnya  lubang  udara,  mengalami  kesulitan  dalam melakukan aktifitas sehari-hari yang dilakukan narapidana lansia. Karena sebab itu narapidana  lansia  di  lapas  memerlukan  perawatan  kesehatan  yang  khusus (Hermansyah  &  Masitoh,  2020).  Salah  satunya  pemantauan  secara  intensif kesehatan yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan di Lapas terhadap narapidana lansia,  pelayanan  kesehatan  tersebut  berupa  pemeriksaan  kesehatan  yang dilakukan  selama  satu  kali  satu  minggu  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap narapidana  lansia,  yang  pada  umunya  mempunyai  riwayat  penyakit  atau  biasa dikenal dengan penyakit orang tua. Dan memerlukan pengecekan secara intensif, agar  pelayanan  tersebut  dapat  berjalan  dengan  lancar  maka  dilakukannya hubungan kerja sama dengan tim medis di sekitar luar lapas.
Tinjauan  sistematis  sebelumnya  telah  menggambarkan  pemenuhan  hak layanan kesehatan dan gizi pada lansia di Lembaga Pemasyarakatan yaitu penelitian oleh  (Anwar,  2021);  (Wangmo,  2018)  dan  (Hermansyah  &  Masitoh,  2020). Sedangkan  penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  mengenai  pemenuhan  gizi  dan nutrisi pada narapidana dilakukan oleh (Lase, 2021); (Ramadhan & Wibowo, 2021) dan  (Thatchai,  2023).  Namun,  belum  ada  penelitian  yang  mengkaji  variabel kesehatan  dan  kecukupan  gizi  pada  narapidana  lanjut  usia  di  lembaga pemasyarakatan.  Selain  itu,  fokus  masalah  yang  dikaji  yakni  terkait  dengan pemenuhan hak kesehatan dan gizi lansia dalam sebuah Lembaga Permasyarakatan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan pemenuhan hak  layanan  kesehatan  dan  gizi  pada  lansia  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Oleh karena  itu  rumusan  masalah  yang  diperoleh  dari  penjelasan  diatas  sebagai berikut:1)  Pelaksanaan  pemenuhan  hak  narapidana  lanjut  usia  di  Lembaga Pemasyarakatan; dan 2) Pelaksanaan pemberian hak pemenuhan gizi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  dengan  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  dimana peneliti  menganalisis  data  dalam  keadaan  sebenarnya  sebagai  sumber  data  yang diperoleh  melalui  wawancara  atau  observasi  yang  kemudian  ditinjau  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku  (Syahrum,  2022).  Penelitian  yuridis  empiris  ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan penerapan pemenuhan hak kesehatan dan gizi  terhadap  narapidana  lanjut  usia  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Indonesia. Penulisan secara deskriptif bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman suatu masalah, gejala, fakta, realita, dan peristiwa yang terjadi secara luas (Kusumastuti & Khoiron, 2019).
Melalui pembahasan secara mendalam dan luas, diharapkan pembaca dapat memahami isi dari penulisan ini dan memperoleh suatu pengetahuan baru. Serta melalui  penyesuaian  yang  mengkaitkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis dengan Undang-Undang yang berhubungan. Dalam metode penelitian ini diperoleh data  melalui  tahapan  observasi  lapangan  serta  mengambil  data  lapangan  dan dokumen  lain  yang  mendukung  dalam  proses  penulisan,  data  yang  diperoleh penulis  akan  melalui  tahapan  analisis  data.  Penelitian  deskriptif  ini  mampu menggambarkan dan menjelaskan tentang pemberian pelayanan kesehatan dan gizi sebagai bentuk hak yang diperoleh narapidana lanjut usia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga
Pemasyarakatan
Pada  penelitian  ini  mengkaji  aspek-aspek  relevan  mengenai  kehidupan narapidana lanjut usia, khususnya kondisi kesehatan. Semakin tua seseorang maka kondisi fisiknya semakin lemah, dan semakin besar pula risiko terjadinya gangguan kesehatan  dan  kecacatan.  Setidaknya  ada  dua  indikator  umum  terkait  kesehatan lansia.
Pertama,  keluhan  kesehatan  dimana  seseorang  mengalami  gangguan  jiwa dan/atau  kesehatan,  baik  penyakit  maupun  penyakit  berat.  Namun  keluhan kesehatan  tidak  selalu  harus  berujung  pada  terganggunya  aktivitas  sehari-hari. Keluhan kesehatan berguna untuk menggambarkan gambaran kasar derajat status kesehatan suatu penduduk. Kedua, angka kesakitan lansia. Morbiditas adalah suatu kondisi  dimana  seseorang  mengalami  gangguan  kesehatan  yang  mengganggu aktivitas  sehari-harinya.  Di  sini  yang  membedakan  keluhan  kesehatan  dan kesakitan adalah sejauh mana gangguan kesehatan tersebut mengganggu aktivitas seseorang  sehari-hari.  Angka  kesakitan  juga  menjadi  salah  satu  indikator pengukuran  derajat  kesehatan  masyarakat  (BPS,  2022).  Semakin  tinggi  angka kesakitan  maka  tingkat  kesehatan  masyarakat  akan  semakin  rendah,  begitu  pula sebaliknya.
Gambar  1  menunjukkan  persentase  narapidana  lansia  yang  mengalami keluhan kesehatan dan kondisi sakit. Di tingkat nasional, lebih dari separuh (51,1 persen)  responden  lansia  mengalami  keluhan  kesehatan  dan  seperempat  (26,2 persen)  di  antaranya  menderita  sejenis  penyakit.  Sebab,  ketika  seseorang bertambah  tua,  kesehatan  fisiknya  menurun  dan  semakin  rentan  mengalami gangguan kesehatan dan sakit.
Gambar 1. Kondisi Kesehatan Narapidana Lansia (2019)
Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat masalah kesehatan dan penyakit di kalangan narapidana lansia antar kelompok pengeluaran (Gambar 2). Angka tersebut menunjukkan bahwa secara nasional, satu setengah (50,5 persen) lansia dari kelompok 40 persen terbawah mempunyai keluhan kesehatan. Di Jakarta dan Bali, lansia yang berada pada kelompok 40 persen terbawah memiliki jumlah masalah kesehatan dan penyakit yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Sebaliknya di Yogyakarta, angka permasalahan kesehatan lansia tertinggi terdapat pada  kelompok  pengeluaran  20  persen  teratas,  sedangkan  angka  permasalahan penyakit tertinggi terdapat pada kelompok 40 persen pengeluaran teratas.
Gambar  2.  Kondisi  Kesehatan  Narapidana  Lansia  Berdasarkan  Kelompok Pengeluaran (2019)
Meningkatnya  risiko  kesehatan  pada  lansia  harus  diimbangi  dengan kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang No.  13  Tahun  1998  tentang  Kesejahteraan  Lanjut  Usia,  Manusia  lanjut  usia  atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas (Indonesia 2018). Dijelaskan dalam undang-undang tersebut seseorang yang memasuki  umur  60  sampai  dengan  70  tahun  mengalami  penurunan  dala  hal kesehatan serta menurunnya fungsi fisik yang dimiliki, oleh karena itu narapidana lanjut  usia  harus  mendapatkan  perlakuan  yang  khusus.  Perawatan  yang dimaksudkan bertujuan untuk memberikan kemudahan lansia dalam hidup mandiri atau  mendapat  bantuan  yang  cukup.  Pelayanan  kesehatan  diperoleh  narapidana lansia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 menjelaskan tentang perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  berupa  pemeliharaan  kemampuan fisik, dan sosial. Pemberian pelayanan khusus terhadap pemenuhan kesehatan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi Tahanan dan narapidana lanut usia sebagai berikut: 1) Pemenuhan  bantuan  keadilan,  2)  Peningkatan  fungsi  sosial,  3)  Pemulihan  dan peningkatan derajat kesehatanm, 4) Perlindungan keamanan dan keselamatan.
Selain itu dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia narapidana lansia juga mendapatkan hak pemberian perawatan geriatri. Dalam pelaksanaannya,  pihak  lapas  harus  memfasilitasi  tenaga  medis  yang  ditugaskan untuk  melaksanakan  perawatan  geriatri  kepada  narapidana  lanjut  usia,  dengan begitu  pihak  lapas  melakukan  kerja  sama  terhadap  pihak  ketiga  atau  dinas kesehatan  setempat  untuk  melaksanakan  perawatan  geriatri.  Narapidana  lansia yang  mendapatkan  perawatan  geriatri  mempunyai  beberapa  gangguan  tersebut antara  lain:  1)  Gangguan  kognitif  yang  merupakan  perubahan  tindak  perilaku melalui demensia yang membuat narapidana lansia untuk melakukan perilaku yang tidak beralasan tanpa sebab (hilangnya memori atau pikun). 2) Gangguan sensor, narapidana lansia akan menderita lemahnya fungsi pendengaran serta narapidana yang  berumur  80  tahun  keatas  mengalami  gangguan  penglihatan.  Keterbatasan penglihatan, pendengaran yang dialami narapidana lanjut usia menjadi tantangan bagi  para  petugas  lapas.  3)  Gangguan  mental,  perasaan  yang  dialami  narapidana lanjut  usia  ketika  masuk  kedalam  lapas  mengalami  perasaan  khawatir  akan keluarga  diluar,  dan  berfikir  kapan  mereka  akan  bebas.  Hal  tersebut  akan berpengaruh terhadap kesehatan mental narapidana, yang mengakibatkan penyakit lain mudah masuk.
Terkait  dengan  permasalahan  penelitian  mengenai  bagaimana  standar norma  hak  kesehatan  warga  negara  binaan  lanjut  usia,  hasil  penelitian menunjukkan bahwa menurut Komnas HAM terdapat norma baku dimana negara wajib menggunakan perspektif keadilan gender dalam pemenuhan hak kesehatan. Warga  Negara  binaan  (Komnas  HAM,  2021:  butir  294,  hal.57),  dan  negara  wajib memperhatikan  pelayanan  minimal  satu  orang  petugas  medis  yang  memenuhi syarat  yang  wajib  memperhatikan  kesehatan  jasmani  dan  rohani  Warga  Negara Binaan (Komnas HAM, 2021: butir 297a dan 297g, hal.57-58). Selanjutnya mengenai
bagaimana  standar  norma  hak  kesehatan  lansia,  terdapat  norma  baku  dimana negara  wajib  memberikan  kesetaraan  akses  bagi  lansia  terhadap  pelayanan  dan pelayanan kesehatan (Komnas HAM, 2021: angka 206, hal.43), maka negara adalah wajib  memperhatikan  peningkatan  kebutuhan  perawatan  khusus  (Komnas  HAM, 2021:  angka  207,  hal.43),  dan  negara  wajib  mendukung  upaya  peningkatan kemandirian, aksesibilitas, dan pemberdayaan kesehatan lanjut usia (Komnas HAM, 2021: angka 208, hal.43).
Dengan demikian, norma baku hak kesehatan Warga Negara Binaan lanjut usia  yaitu  negara  berkewajiban:  1)  menggunakan  perspektif  kesetaraan  gender dalam pemenuhan hak kesehatan warga binaan, 2) memperhatikan bahwa di setiap lembaga pemasyarakatan terdapat pelayanan minimal satu orang yang memenuhi syarat  dinas  kesehatan  yang  wajib  memperhatikan  kesehatan  fisik  dan  mental Warga Binaan, 3) memberikan akses yang sama bagi lansia terhadap pelayanan dan pelayanan kesehatan, 4) memperhatikan semakin meningkatnya kebutuhan akan perlakuan  khusus,  5)  mendukung  upaya  peningkatan  kemandirian,  aksesibilitas, dan pemberdayaan kesehatan lansia.

## Pelaksanaan  pemberian  hak  pemenuhan  gizi  narapidana  lanjut  usia  di Lembaga Pemasyarakatan
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana dan tahanan mempunyai hak  untuk  memperoleh  hak-hak  yang  terkandung  dalam  undang-undang  seperti pelayanan  kesehatan  dan  pelayanan  makanan  sesuai  dengan  standar  gizi  bagi narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. standar kecukupan gizi. Dalam  hal  ini,  sistem  pengantaran  makanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  sangat penting sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi para narapidana. Namun dalam pelaksanaannya  masih  banyak  permasalahan  terkait  dengan  belum  memadainya pelayanan dalam pemenuhan hak-hak tahanan atau narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan bahwa banyak permasalahan  dalam  penyediaan  layanan  makanan  di  lembaga  pemasyarakatan terkait  dengan  kurangnya  standar  mutu  makanan,  rasa  makanan  dan  porsi makanan bagi narapidana tidak memenuhi kebutuhan gizi (Ditjenpas, 2018).
Upaya  perbaikan  yang  dilakukan  lembaga  pembinaan  dalam  pemenuhan kebutuhan  gizi  dapat  dilihat  indikator  keberhasilannya  melalui  cara  narapidana menerima  dan  persepsi  terhadap  kualitas  pelayanan  dan  pemberian  makanan selama masa pembinaan. Persepsi warga binaan terhadap sajian makanan termasuk penilaian  subjektif  terhadap  sajian  makanan  meliputi  penyajian  makanan,  rasa makanan, variasi menu sesuai dengan pengetahuannya. Persepsi terhadap kualitas pelayanan  pangan  merupakan  bagian  dari  evaluasi  perbaikan  sistem penyelenggaraan  pangan  di  lembaga  pembinaan  dan  lembaga  pemasyarakatan. Dalam melihat keberhasilan pelaksanaan pemenuhan gizi pada narapidana lanjut usia  di  Lembaga  Pemasyarakatan  peneliti  mewawancarai  beberapa  informan terkait besarnya porsi makanan, rasa, maupun variasi menu makanan.
Terdapat  5  orang  informan  dari  Lapas  yang  berbeda  yang  menyatakan bahwa pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan belum memenuhi kriteria dan  keinginan  informan  baik  dari  penilaian  porsi  maupun  kebersihan  makanan yang disajikan. Salah satu informan mengungkapkan:
“…belum tercukupi, nasi porsi banyak, lauk seperti tempe balado dan ikan asin sedikit.” (R2 -D58). Informan lain juga menyatakan:
“…sebenarnya tidak memenuhi kriteria, tapi mau bagaimana lagi, ini penjara, jadi dibenahi saja.” (R9 -C71).
Beberapa  informan  menilai  porsi  makanan  utama  (nasi),  masakan  hewani (ikan asin dan masakan hewani lainnya), dan masakan nabati (tempe bacem dan masakan nabati lainnya) dari yang disajikan oleh lapas terlalu kecil.
Terdapat 2 orang informan yang menilai sistem pelayanan pangan di lapas kurang baik. Salah satu informan mengungkapkan,
“…Makanan yang disediakan disini masih kurang higienis, kadang ada ulat di sayurnya  dan  ada  juga  yang  busuk.  Rasa  makanannya  juga  kurang  enak, kurang bumbu.” (R1 - B47) . Informan lain menyatakan:
“... rasanya cenderung hambar, beberapa masakan seperti kurang garam atau kurang bumbu .” (R5 -D52).
Dalam  penelitian  ini,  5  orang  informan  menilai  rasa  makanan  yang disediakan  oleh  lapas  kurang  baik,  kurang  bumbu,  dan  makanannya  hambar. Berdasarkan  wawancara  dengan  informan,  kelima  informan  mengatakan  bahwa rasa bumbu pada olahan sayur selalu terasa hambar dan tidak enak. Ditambahkan pula bahwa olahan sayur selalu membuat tidak menggugah selera karena tidak ada rasa  dan  kurang  asin  sehingga  informan  cenderung  meninggalkan  makanan tersebut.
Terdapat  2  orang  informan  yang  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  menu membosankan yang disediakan  lapas karena menu yang kurang bervariasi. Salah satu informan menyatakan:
“…iya, kadang saya bosan karena menu yang disediakan hanya itu -itu saja dan kadang terasa hambar.” (R3 -B58).
Pada  penelitian  ini  ditemukan  ada  2  orang  informan  yang  merasa  bosan dengan  banyaknya  variasi  menu  yang  tersedia  karena  tidak  adanya  variasi makanan.  Tingkat  kebosanan  warga  binaan  terhadap  variasi  menu  di  Lembaga Pemasyarakatan dapat diatasi dengan memperbanyak variasi pengolahan makanan khususnya pada menu sayur-mayur yang kurang bervariasi dan kurang beragam. Sehingga variasi menu sayur dapat ditingkatkan dengan memberikan resep menu yang lebih inovatif dan sederhana kepada petugas dapur serta meningkatkan cita rasa bumbu yang disesuaikan dengan siklus menu 10 hari untuk mengurangi rasa bosan warga binaan terhadap makanan yang disediakan.
Terkait kebersihan makanan, beberapa narapidana lanjut usia menyatakan bahwa  pihak  Lapas  sudah  memberikan  makanan  yang  bersih  dan  layak.  Seperti pada wawancara berikut ini.
“…hampir memenuhi kriteria karena makanannya bersih.” (R8 -C62). Kebersihan  makanan  mempengaruhi  kesehatan  narapidana.  Dalam  hal  ini pangan  sehat  dan  bersih  yang  diperuntukkan  bagi  masyarakat  harus  didasarkan pada  standar  dan  kebutuhan  kesehatan.  Berdasarkan  beberapa  informan menyatakan bahwa kebersihan peralatan penyajian dan penyajian makanan tetap perlu diperhatikan. Sebab, makanan tersebut berisiko terkontaminasi bakteri atau serangga.  Sehingga  diperlukan  adanya  pengawasan  dan  praktik  higiene  sanitasi
baik dari diri sendiri maupun lingkungan mulai dari pengolahan makanan hingga pendistribusian makanan kepada warga binaan.
Pemenuhan  hak  kesehatan  yang  diperoleh  narapidana  lanjut  usia  dapat dipenuhi oleh lapas dengan standar kesehatan dengan menyediakan fasilitas yang sesuai standar kesehatan, serta terdapat tenaga kesehatan dan dokter yang dapat membantu proses pemenuhan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemantauan  kesehatan  yang  dilaksanakan  minimal  satu  bulan  sekali  kemudian didata. Jika proses pemeriksaan ditemukan adanya penyakit yang menular ataupun mengkhawatirkan  bagi  narapidana  lanjut  usia  ataupun  narapidana  yang  lain, narapidana mengalami gangguan kesehatan akan dirujuk dan harus dirawat secara khusus  (Fadhila,  2020).  Dengan  begitu  narapidana  lanjut  usia  memerlukan perawatan  khusus,  pihak  tim  medis  dari  lapas  memberikan  rujukan  pelayanan kesehatan  ke  rumah  sakit  umum  pemerintah.  Dalam  proses  tersebut  narapidana lanjut usia harus diberikan pendampingan atau dikawal oleh petugas lapas untuk mengawasi proses perawatan khusus tersebut.
Narapidana lanjut usia juga diberikan pelayanan kesehatan geriatri, pelayan tersebut merupakan tujuan untuk memaksimalkan kesehatan, fungsi, kemandirian, dan  kualitas  hidup  pasien  lansia  melalui  pengobatan.  Geriatri  merupakan  bidang perawatan  yang  melalui  proses  pendekatan  yang  berpusat  pada  prioritas  dalam menilai  suatu  resiko  seorang  pasien,  serta  memberikan  kemudahan  dalam pemberian perawatan terhadap narapidana lanjut usia.
Pemenuhan  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  lanjut  usia  ini  juga  di tunjang  dengan  adanya  pemberian  makanan  yang  layak  bagi  para  narapidana. Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi seseorang termasuk para narapidana lanjut usia Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu asupan makanan yang diberikan juga harus diperhatikan maka para petugas di Lembaga Pemasyarakatan  menyediakan  makanan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  gizi  para narapidana lanjut usia. Pemberiannya pun dilakukan sebanyak tiga kali sehari.
Penilaian  kualitas  pemenuhan  gizi  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus lanjut  usia  dinilai  berdasarkan  persepsi  informan  terhadap  rasa  makanan,  porsi makanan,  kebersihan  makanan  dan  variasi  makanan.  Hasil  penelitian  ini  juga menunjukkan  bahwa  pelayanan  makanan  di  lembaga  pemasyarakatan  belum memenuhi kriteria dimana rasa dan porsi makanan yang diberikan dianggap kurang bagi  para  narapidana  lanjut  usia.  Akan  tetapi  petugas  lapas  masih  menjamin kebersihan makanan dan higienitas makanan.
Hasil  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane, para narapidana mempunyai status gizi kurang akibat pola makan yang tidak teratur dan makanan yang kurang bergizi (Primawardani,  2017).  Selain  itu,  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro, kualitas makanan yang dihasilkan oleh lembaga  pemasyarakatan  tidak memenuhi  standar karena  tidak  tersedianya tenaga ahli gizi (Fajrin, 2015).
Kurangnya pemenuhan kebutuhan gizi pada narapidana, akan menimbulkan permasalahan  gizi  dan  menurunkan  derajat  kesehatan  selama  masa  pembinaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dkk. Tahun 2017 di Lapas Kelas IIA Kendari menyatakan bahwa 38,5% narapidana mempunyai status gizi buruk karena kualitas
makanan  dan  kecukupan  gizi  tidak  memenuhi  standar  yang  menyebabkan peningkatan risiko penyakit (Hidayat, 2017). Sejalan dengan penelitian Sarah tahun 2016 di Lapas Wanita Kelas IIA Semarang, 43,1% narapidana meninggalkan sayur di piringnya (Azzahra, 2017). Selain itu, penelitian Kurniawati tahun 2016 di Lapas Kelas  I  Semarang,  sisa  sayuran  yang  ditinggalkan  narapidana  sebanyak  96,9% (Kurniawati, 2016).
Porsi  makanan  yang  disajikan  hendaknya  disesuaikan  dengan  kebutuhan masing-masing individu sesuai dengan kebiasaan makannya. Porsi makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan mempengaruhi tingkat konsumsi individu yang menyebabkan  tidak  tercukupinya  atau  kurangnya  kebutuhan  gizi.  Sehingga  akan berisiko  terhadap  status  gizi  yang  buruk.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  di Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Tangerang  bahwa  tingkat  kecukupan  energi  dan protein  narapidana  anak  kategori  defisit  berat  masing-masing  sebesar  35%  dan 27,5% berisiko mengalami masalah status gizi (Wahyuningsih, 2014).
Variasi  menu  mempunyai  pengaruh  penting  terhadap  tingkat  kebosanan warga binaan terhadap makanan yang disediakan sehingga akan menimbulkan sisa. Namun berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa tidak ada hubungan antara  variasi  menu  dengan  sisa  makanan  karena  pemberian  makanan  di  Lapas merupakan pemberian makanan untuk banyak orang sehingga setiap narapidana mendapat  jumlah  dan  jenis  makanan  yang  sama  (Kurniawati,  2016).  Namun berdasarkan  penelitian  Oksandi  tahun  2018  di  Lapas  Kelas  IIA  Palu  menyatakan bahwa  terdapat  hubungan  antara  variasi  menu  dengan  kepuasan  pelayanan (Oksandi, 2018).
Kebersiha  makanan  adalah  hal  terpenting  untuk  memastikan  makanan tersebut  tidak  akan  menimbulkan  suatu  penyakit.  Dalam  hal  ini  lembaga pemasyarakatan di indonesia sudah memenuhi syarat kebersihan makanan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di Cilacap, bahwa kondisi pengolahan pangan meskipun  memenuhi  syarat  masih  akan  mencapai  persentase  75,85%  (Azizah  & Subagiyo, 2018).
Narapidana  membutuhkan  makanan  sebagai  pengahasil  energy  mereka untuk melakukan aktivitas dalam menjalani masa pidana mereka. Bagaimana tidak seorang  narapidana  lansia  yang  mendapatkan  perhatian  dan  kebutuhan  khusus. Makanan  narapidana  Lansia  harus  mengandung  gizi,  terutama  yang  berperan sebagai  zat  pembangun  dan  pengatur  yang  terdapat  pada  vitamin,  protein,  dan kalsium  untuk  mengganti  dan  memperbaiki  sel  dalam  tubuh  lansia.  Porsi  makan lansia  juga  perlu  diperhatikan  dengan  porsi  yang  kecil  namun  dapat  kenyang seharian.  Lansia  sebaiknya  makan  3x  makanan  utama  dan  dua  kali  makanan selingan untuk menghindari kerusakan sel akibat menua.

## PENUTUP
Simpulan
Upaya pemenuhan hak layanan kesehatan dan gizi pada lansia di lembaga pemasyarakat Indonesia sudah dilaksanakan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pemenuhan hak kesehatan yang diperoleh narapidana lanjut usia dapat dipenuhi oleh  lapas  dengan  standar  kesehatan  dengan  menyediakan  fasilitas  yang  sesuai standar  kesehatan,  serta  terdapat  tenaga  kesehatan  dan  dokter  yang  dapat membantu proses pemenuhan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan.
Narapidana  lanjut  usia  juga  diberikan  pelayanan  kesehatan  geriatri,  pelayan tersebut merupakan tujuan untuk memaksimalkan kesehatan, fungsi, kemandirian, dan  kualitas  hidup  pasien  lansia  melalui  pengobatan.  Pemenuhan  pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia ini juga di tunjang dengan adanya pemberian makanan yang layak bagi para narapidana. Akan tetapi masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian  pelaksanaan  pemenuhan  gizi  di  Lembaga  Pemasyarakatan Indonesia yaitu pelayanan makanan di lembaga pemasyarakatan belum memenuhi kriteria dimana rasa dan porsi makanan yang diberikan dianggap kurang bagi para narapidana lanjut usia. Namun petugas lapas masih menjamin kebersihan makanan dan higienitas makanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, A. A. (2021). Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Didalam Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Cilacap. JUSTITIA  :  Jurnal  Ilmu Hukum dan Humaniora, 8 (3), 359-366.
Ardiansyah , A., & Subroto, M. (2021). Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Terhadap  Narapidana  Hamil  Dan  Menyusui  Di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Bengkulu. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9 (3), 1036 – 1047. Azizah, Q., & Subagiyo. (2018). Deskriptif Hygiene Sanitasi Pengelolaan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Kabupaten Cilacap Tahun 2017. Buletin Keslingmas, 37 (4), 475 – 481.
Azzahra, S. K. (2017). Hubungan Karakteristik Narapidana, Preferensi Penampilan,
Rasa,  dan  Menu  Makanan  dengan  Sisa  Makanan. Kesehatan Masyarakat, 5 (2), 85 – 92. BPS.  (2022). Statistik  Penduduk  Lanjut  Usia  2018 .  Diambil  kembali  dari https://www.bps.go.id/publication/2018/12/21/eadbab6507c062 94b74adf71/statistik-penduduk-lanjut-usia-2018.html Buanasita,  A.  (2022). Buku  Ajar  Gizi  Olahraga,  Aktivitas  Fisik  dan  Kebugaran. Pekalongan: Penerbit NEM.
Darwis,  A.  M.  (2020).  Penerapan  Konsep  Community  Based  Correction  Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6 (1), 1-10. Ditjenpas.  (2018). Wisma  Lansia  Lapas  Serang  Dikunjungi  Delegasi  10  Negara . Diambil  kembali  dari  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan: http://www.ditjenpas.go.id/wisma-lansia-lapas-serang- dikunjungidelegasi-10-negara
Fadhila, N. G. (2020). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Geriatri Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Dengan Pemeriksaan Rutin. Journal Publicuho, 3 (4).
Fajrin,  R.  A.  (2015).  Pelaksanaan  Hak  Narapidana  atas  Pelayanan  Kesehatan  dan Makanan  yang  Layak  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Bojonegoro. Jurnal Novum, 2 (1), 83 – 97.
Hermansyah, A., & Masitoh. (2020). Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Bidang Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Syiah Kuala Law Journal, 4 (1), 88-96.
Hidayat, R. (2017). Skrining dan Studi Epidemiologi Penyakit Tuberkulosis Paru di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Kendari  Tahun  2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah, 2 (6). KBBI.  (2023). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) .  Diambil  kembali  dari Https://kbbi.web.id/narapidana
Kurniawati, E. (2016). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Terjadinya Sisa Makanan Narapidana. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 4 (3), 177 – 186. Kusumastuti,  A.,  &  Khoiron,  A.  M.  (2019). Metode  penelitian  kualitatif. Semarang: embaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
Lase, B. (2021). Standar Pelayanan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi Dan Nutrisi Terhadap  Narapidana  Lanjut  Usia. NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (3), 48-54. Oksandi. (2018). Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Palu. Ghidza: Jurnal Gizi dan Kesehatan, 2 (2), 55-58.
Primawardani,  Y.  (2017).  Perawatan  Fisik  terkait  Penyediaan  Makanan  dan Minuman Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Pendekatan  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum, 11 (2), 159 – 179.
Ramadhan,  H.,  &  Wibowo,  P.  (2021).  Pelayanan  Pola  Makanan  Sehat  Dan  Gizi Terhadap Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok. Jurnal Psikologi Konseling, 18 (1). Syahrum,  M.  (2022). Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Kajian  Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis. Riau: CV. DOTPLUS Publisher.
Thatchai, A. (2023). Nutritional Status Among Elderly Prison Inmates. Thai Red Cross Nursing Journal, 16 (1).
Wahyuningsih,  U.  (2014).  Asupan  Zat  Gizi,  Status  Gizi,  dan  Status  Anemia  pada Remaja  Laki-laki  Pengguna  Narkoba  di  Lembaga  Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Jurnal Gizi dan Pangan, 9 (1). Wangmo, T. (2018). Improving the health of older prisoners: Nutrition and exercise in correctional institutions. Journal of Correctional Health Care, 24 (4),
352-364.
WHO. (2019). Prisons and Health. Eropa: World Health Organization (WHO).