## ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG
Toni Nurhadianto 1) , Nur Khamisah 2)
1) toni.nurhadianto@darmajaya.ac.id , 2) nurkhamisah08@fe.unsri.ac.id
1) Jurusan Akuntansi Institut Informatika & Bisnis Darmajaya, Lampung
2) Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya, Palembang

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  pemerintah kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung.  Obyek  penelitian  ini  dilakukan  pada  15 website resmi  pemerintah  daerah  di Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2016. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai mengunakan content analysis dengan  melihat  empat  kriteria  pengukuran  yaitu  ketersediaan,  aksesibilitas,  ketepatan  waktu  dan  frekuensi pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam kategori sedikit ( Scant or None ) atau tidak cukup transparan. Hal ini menunjukkan  bahwa  transparansi  belum  menjadi  prioritas  bagi  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Lampung.  Selain  itu, daerah  yang  memiliki  tingkat  transparansi  yang  tinggi  memiliki  karakteristik  opini  audit  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP) dan jumlah anggota Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) yang cukup banyak.  Penelitian ini diharapkan dapat  digunakan  sebagai  dasar  pemikiran  dan  masukan  bagi  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Kata kunci : Transparansi, Pengelolaan keuangan daerah, Good governance.

## PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat dunia  memiliki  kewajiban  untuk  secara  terus-menerus berpartisipasi  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang baik (good governance) . World Bank dalam Mardiasmo (2004)  mendefenisikan Good  governance sebagai  suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan  prinsip  demokrasi,  penghindaran  salah  alokasi dana  investasi,  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik dan administratif. Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai  dengan  tiga  elemen  yaitu  transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
Bangsa Indonesia saat ini juga dikenal sebagai salah satu  negara  yang  memiliki  tingkat  korupsi  yang  tinggi. Badan  anti-korupsi  dunia  yang  berkantor  di  Berlin  – Transparency  Internasional –  hari  Rabu  mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara. Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37.
Korupsi  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam menanggapi hal tersebut, Pemerintah  Pusat  Republik  Indonesia  menerbitkan Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  7  Tahun  2015 Tentang  Aksi  Pemberantasan  dan  Pencegahan  Korupsi yang  menginstruksikan  kepada  Pemerintah  Daerah  baik Provinsi  maupun  kabupaten/kota  untuk  mendukung dalam  aksi  pencegahan,  pemberantasan  korupsi,  dan wajib berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Korupsi  dapat  disebabkan  oleh  banyak  faktor. Penyebab  yang  pertama  adalah  kurangnya  transparansi dalam  hal  laporan  keuangan  di  suatu  lembaga. Rendahnya  transparansi  menimbulkan  suatu  kondisi dimana tindakan korupsi dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya,  ketika  transparansi  dapat  dilakukan  maka masyarakat  dapat  melihat  apa  saja  yang  ada  dalam laporan  keuangan,  sehingga  sangat  sulit  dilakukannya manipulasi data.
Transparansi  pengelolaan  keuangan  merupakan salah  satu  indikator  utama  yang  ditekankan  oleh pemerintah untuk  mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik (Good  Government) .  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.  13  Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa  transparansi  adalah  prinsip  keterbukaan  yang memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan mendapatkan  akses  informasi  seluas-luasnya  tentang keuangan daerah. Dalam Upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  yang  mewajibkan  setiap badan  publik  menyediakan  dan  melayani  permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Website merupakan  salah  satu  media  yang  menjadi tujuan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada publik. Styles dan Tennnyson (2007) mengatakan bahwa internet  merupakan  media  yang  saat  ini  paling  mudah dijangkau  oleh  masyarakat  dan  dapat  mengefisienkan
biaya  sehingga  mencapai  efektivitas  bagi  pemerintah dalam  menyebarluaskan  informasi  kepada  masyarakat. Penggunaan website dan  teknologi  informasi  di  dalam pemerintahan  tercermin  dengan  adanya  penerapan e- government yang  tertuang  dalam  Inpres  No.  3  Tahun 2003  tentang  Strategi  dan  Kebijakan  Pengembangan  e - government pada pemerintah daerah di Indonesia.
Meskipun telah banyak peraturan perundangan yang menganjurkan peningkatan transparansi dalam pengelolaan  keuangan  daerah,  namun  pada  prakteknya tidak  semua  bentuk  transparansi  dijalankan  oleh pemerintah  daerah.  Akibatnya,  timbul  ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya  terkait  transparansi  pengelolaan  keuangan daerah.  Selain  itu,  penyebab lainnya  ialah  belum dilakukannya pengukuran dan pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang menyulitkan adanya perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisis bagaimana tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah di Provinsi  Lampung  yang  meliputi  pemerintah  kabupaten dan kota. Penelitian ini berkontribusi dalam memperbaiki  pengelolaan  keuangan  daerah  yang menjunjung tinggi nilai transaparansi pelaporan keuangan.  Penelitian  ini  pula  diharapkan  dapat  menjadi referensi  dan  masukan  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengawasi  terlaksananya  aturan  yang  telah  ditetapkan terkait transparansi.

## LITERATUR REVIEW

## 1. Agency Theory
Teori  keagenan  menjelaskan  hubungan  kontrak antara  pemilik  ( principal )  dan  manajemen  organisasi ( agency ). Di dalam organisasi sektor publik, pemerintah sebagai  agen  dan  masyarakat  sebagai  prinsipal. Hubungan  kontrak  yang  terbentuk  di  antara  keduanya berfokus  pada  peran  pemerintah  sebagai  pengemban tugas  untuk  memberikan  pelayanan  publik.  Namun, dalam  prakteknya  pemerintah  terkadang  bertindak  di luar  dari  fungsinya  dengan  membatasi  akses  informasi masyarakat.  Pembatasan  tersebut  menimbulkan  konflik yang disebabkan ketidakseimbangan kepemilikan informasi  antara  agen  dan  principal.  Dengan  adanya batasan  tersbut  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap transparansi pemerintah terhadap hasil evaluasi kinerjanya akan menurun.
Oleh  karena  itu  pemerintah  daerah  sebagai  agen yang  bertanggungjawab  mengelolah  keuangan  daerah atau  kota  didorong  untuk  mengungkapkan  informasinya secara  sukarela  melalui  penggunaan  teknologi e- govenrment . Dengan menggunakan e-government pemerintah  daerah  dapat  menurunkan  konflik  antara agen  dan  prinsipal  sehingga  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  transaparansi  laporan  keuangan daerah (Suhardi dkk, 2015).
2. Transparansi dan Good Government Governance
Governance merupakan  serangkaian  proses  interaksi sosial  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut (Koiman,  2009).  Mardiasmo  (2004)  mengemukakan bahwa  orientasi  pembangunan  sektor  publik  adalah untuk  menciptakan good  government  governance , dimana  pengertian  dasarnya  adalah  tata  kelola pemerintahan yang baik. Salah satu tujuan implementasi Good  government  governance adalah  untuk  menjaga keseimbangan  antara  pencapaian  tujuan  pemerintahan dengan  tujuan  masyarakat.  Agar  tujuan  ini  dapat tercapai,  perlu  adanya  prinsip-prinsip good  government governance yang  diantaranya  membahas  hubungan antara  akuntabilitas,  transparansi,  serta  pengawasan dengan pengelolaan anggaran.
Prinsip  dalam good  government  governance salah satunya  adalah  transparansi  yang  diartikan  sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu  untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan  pemerintahan,  yakni  informasi  tentang kebijakan  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya  serta hasil hasil yang dicapai (Krina, 2003). Sementara Amitai Etzioni  (2010)  mendefinisikan  transparansi  sebagai: “...the  principle  of  enabling  the  public  to  gain information  about  the  operations  and  structures  of  a given  equity.  Transparency  is  often  considered synonymous  with  openess  and  disclosure,  although  one can  find  subltle  differences  among  these  terms.”. Adanya  transparansi  ini  menjadikan  masyarakat  lebih kritis  dalam  menanggapi  kejadian-kejadian  yang  ada  di sekitarnya.
Tujuan  transparansi  adalah  menyediakan  informasi keuangan  terbuka  bagi  masyarakat  dalam  rangka mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik (Good Government
Governance) . Selain itu, transparansi juga berperan sebagai alat pengendalian atas kinerja  yang  dilakukan  pemerintah.  Dalam  rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  maka  diperlukan reformasi  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  reformasi keuangan  negara.  Penerapan  otonomi  daerah  seutuhnya membawa  konsekuensi  logis  berupa  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen  keuangan  yang  sehat.  Pada  dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu  penyusunan  anggaran  pemerintah  daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas.
Araujo  dan  Tejedo-Romero  (2016)  menjelaskan bahwa  transparansi  adalah  sebuah  konsep  yang  luas berhubungan  dengan  ketersediaan  informasi , dapat diakses,  dan  digunakan  oleh  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  lainnya.  Hirsch  dan  Osborne  (2000) menambahkan  bahwa  transparansi  adalah  sarana  untuk meningkatkan  efektivitas  kebijakan,  administrasi  dan manajerial.
Menurut Mardiasmo (2004) transparansi pengelolaan  keuangan  daerah  pada  akhirnya  akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta
pemerintahan  daerah  yang  bersih,  efektif,  efisien, akuntabel,  dan  responsif  terhadap  aspirasi  dan kepentingan masyarakat.
Dalam  hal  pengelolaan  keuangan  yang  pada dasarnya merupakan dana masyarakat, maka pemerintah perlu  didorong  untuk  memberikan  informasi keuangan yang  diperlukan  secara  akurat,  relevan,  tepat  waktu  dan dapat  dipercaya  (Chalid,  2005).  Mulai  dari  proses perencanaan  hingga  pertanggungjawaban  atas  program dan anggaran yang telah ditetapkan.
Mardiasmo  (2002)  juga  menyatakan  bahwa  pada dasarnya  masyarakat  (publik)  memiliki  hak  dasar terhadap pemerintah daerah, yaitu:
1) Hak untuk mengetahui terkait kebijakan pemerintah, keputusan  dan  alasan    dilakukannya  suatu kebijakan.
2) Hak  untuk  diberi  informasi  terkait  permasalahan yang menjadi perdebatan publik.
3) Hak untuk didengar aspirasinya. Dari  beberapa  argumentasi,  dapat  disimpulkan bahwa  transparansi  pemerintah  daerah  merupakan  suatu hal  yang  penting  dan  perlu  di  laksanakan  agar tercapainya sistem pemerintahan yang baik.

## METODE PENELITIAN
Obyek  penelitian  ini  adalah  pemerintah  kabupaten dan  kota  di  Provinsi  Lampung.  Pengukuran  tingkat transparansi  dilakukan  dengan  menggunakan  instrumen yang didesain oleh Huwae (2016) terkait informasi tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban  Anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2016.
Transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  dinilai menggunakan content  analysis dengan  melihat  empat kriteria  pengukuran  yaitu  ketersediaan,  aksesibilitas, ketepatan  waktu  dan  frekuensi  pengungkapan  (Ritonga, 2016).
Indeks  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah akan dinilai dengan metode berikut:
1) Skor  1  untuk  informasi  yang  tersedia  dan  0  untuk informasi  yang  tidak  tersedia.  Khusus  frekuensi pengungkapan, jika tidak tersedia diberi skor 0, jika tersedia  dalam  satu  tahun  akan  diberi  1/3,  item tersedia  dalam  dua  tahun  akan  diberi  skor  2/3  dan seterusnya,  jika  informasi  di  ungkapkan  semuanya diberi skor 1.
2) Setiap kriteria dikalikan dengan bobot 0,25
3) Tingkat transparansi dihitung dengan cara membagi total  skor  yang  diperoleh  dengan  skor  yang diharapkan dapat diperoleh setiap indikator.
4) Melakukan pemeringkatan
Terdapat  beberapa  pengecualian  dalam  penelitian  ini, yaitu.
1) Pemerintah  daerah  yang  tidak  memiliki  website resmi,  tidak  dapat  diakses  atau  dalam  perbaikan, akan diberikan label tidak transparan.
2) Tahun  2016,  hanya  akan  digunakan  27  indikator dengan mengeluarkan dua indikator yaitu informasi penetapan  peraturan  daerah  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD  dan  informasi  opini  Badan Pemeriksa Keuangan  Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Dikarenakan  informasi  tersebut  belum  disajikan oleh pemerintah daerahnya.
Pemeringkatan  transparansi  pengelolaan  keuangan daerah  mengacu  pada Open  Budget  Index (OBI)  yang merupakan kategori peringkat yang digunakan Internasional Budget Partnership (IBP) dalam
menetapkan  peringkat  inteks  keterbukaan  anggaran  di 102 negara pada tahun 2015.
Tabel 3.1. Transparansi Menurut Open Budget Index No Tingkat Keterbukaan Katagori Skor 1 Cukup (Sufficient) Ekstensif (Extensive) 81-100 Substansial (Substansial) 61-80 2 Tidak cukup (Insufficient) Terbatas (Limited) 41-60 Minimal (Minimal) 21-40 Sedikit (Scant or None) 0-20

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengukuran  Tingkat  Transparansi  Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 4.1. Tingkat Transparansi Kabupaten Kota di
Lampung Tahun 2016
Nilai transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota  di  provinsi  Lampung  tertinggi  diraih oleh  Kabupaten  Pesawaran  dengan  skor  total  4.08  atau dengan  indeks  15,22%.  Sementara  itu  nilai  terendah
No Pemerintah Daerah Total Indeks (%) 1 Kab. Pesawaran 4.08 15.22 2 Kab. Lampung Barat 3.00 11.11 3 Kab. Tulang Bawang 2.58 9.57 4 Kab. Way Kanan 2.42 8.95 5 Kab. Tanggamus 1.33 4.94 6 Kab. Lampung Selatan 1.33 4.94 7 Kab. Lampung Utara 1.25 4.63 8 Kab. Pringsewu 1.08 4.01 9 Kota Metro 1.08 4.01 10 Kab. Lampung Tengah 1.00 3.70 11 Kab. Lampung Timur 1.00 3.70 12 Kab. Pesisir Barat 1.00 3.70 13 Kab. Tulang Bawang Barat 1.00 3.70 14 Kota Bandar Lampung 1.00 3.70 15 Kab. Mesuji 0.92 3.40
diperoleh oleh Kabupaten Mesuji dengan skor total 0,92 atau dengan indeks 3.40%.
2. Pengkategorian Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Open Budget Index (OBI)
Tabel 4.2. Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Lampung Menurut OBI Tahun 2016
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  seluruh  pemerintah kabupaten/kota  di  Lampung  menduduki  dalam  tingkat keterbukaan  tidak  cukup  transparan (Insufficient) dan dalam kateori sedikit (scant or none).
3. Karakteristik Pemda
dengan Tingkat
Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang Tertinggi dan Terendah.
Tabel 4.3. Opini Audit
Tabel  di  atas  menunjukkan  bawa  pemerintah  daerah yang  memiliki  tingkat  keterbukaan  informasi  yang tinggi,  rata-rata  mendapatkan  opini  audit  Wajar  Tanpa Pengecualian  (WTP)  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK).  Sedangkan  beberapa  pemerintah  daerah  yang tingkat  transparansinya  rendah  mendapatkan  opini  audit Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),  yaitu  Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Pesisir Barat.
Opini audit  yang dikeluarkan oleh BPK  merupakan salah  satu  indikator  kualitas  atas  pertanggungjawaban keuangan  dilihat  dari  penyajian  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD).  Menurut  Martani  dan Annisa  (2014)  bahwa  opini  audit  yang  diberikan  oleh BPK menunjukkan tingkat kewajaran pada LKPD. Opini audit  yang  baik  menunjukkan  bahwa  laporan  keuangan sudah  disajikan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  terkait  pelaporan  keuangan  daerah  dan  tidak adanya temuan yang didapatkan oleh BPK.
Pemerintah daerah yang  mendapat opini WTP akan cenderung  lebih  mengungkapkan  informasi  terkait
laporan  keuangan  kepada  publik  sebagai  sinyal  positif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kualitas  pengelolaan  keuangan  yang  baik  dan  dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Liestiani  (2008)  yang mengungkapkan  bahwa  opini  audit  yang  dikeluarkan oleh  BPK  berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan informasi keuangan.

## Tabel 4.4. Jumlah Anggota DPRD
Tabel  4.4  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi memiliki Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang  cukup banyak  dibandingkan  pemerintah  daerah  yang  tingkat transparansinya  rendah.  Pemerintah  daerah  yang memiliki  jumlah  anggota  DPRD  yang  cukup  banyak diinterpretasikan  dapat  mengawasi  kinerja  pemerintah daerah  secara  maksimal.  Hal  ini  sesuai  dengan  Jensen dan  Mecklin  (1976)  yang  mengungkapkan  bahwa monitoring merupakan  salah  satu  upaya principal untuk mengontrol tindakan agent agar bertindak sesuai dengan kepentingannya principal.
Bentuk pengawasan yang dilakukan anggota DPRD ini  nantinya  akan  menimbulkan monitoring  cost bagi pemerintah.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  pemerintah dalam  meminimalisasi  biaya  tersebut  adalah  dengan menyampaikan    kinerja  organisasi  secara  lengkap kepada  masyarakat.  Pengungkapan  informasi  melalui website resmi  instansi  terkait  merupakan  salah  satu bentuk penyampaian informasi yang dirasa paling efisien dan ekonomis dalam mengatasi agency problem.
Tabel 4.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  pemerintah daerah  yang  memili  tingkat  transparansi  tinggi  dan rendah  tidak  dipengaruhi  oleh  indeks  pembangunan manusia  pada  suatu  daerah.  Karena  data  IPM  tidak menunjukkan nilai perbedaan yang signifikan.
N o Tingkat Keterbukaan Katagori Skor Juml ah 1 Cukup (Sufficient) Ekstensif (Extensive) 81- 100 - Substansial (Substansial) 61-80 - 2 Tidak cukup (Insufficient) Terbatas (Limited) 41-60 - Minimal (Minimal) 21-40 - Sedikit (Scant or None) 0-20 15 No Pemerintah Daerah Opini 1 Kab. Pesawaran WTP 2 Kab. Lampung Barat WTP 3 Kab. Tulang Bawang WTP …. … … … … … … … … … … … … … … … …
11 Kab. Lampung Timur WDP 12 Kab. Pesisir Barat WDP
No Pemerintah Daerah Anggota DPRD 1 Kab. Pesawaran 44 2 Kab. Lampung Barat 50 3 Kab. Tulang Bawang 43 …. … … … … … … … … … … … … … … … … 13 Kab. Tulang Bawang Barat 30 14 Kota Bandar Lampung 25 15 Kab. Mesuji 35
No Pemerintah Daerah IPM 1 Kab. Pesawaran 63.47 2 Kab. Lampung Barat 65.45 3 Kab. Tulang Bawang 66.74 …. … … … … … … … … … … … … … … … … 13 Kab. Tulang Bawang Barat 63.77 14 Kota Bandar Lampung 75.34 15 Kab. Mesuji 60.72
Secara  keseluruhan,  kabupaten/kota  di  Provinsi Lampung  memiliki  tingkat  transparansi  yang  cukup rendah.  Hasil  pengategorian  tingkat  keterbukaan informasi  publik  menurut Open  Budget  Index (OBI) menunjukkan,  pemerintah  daerah  di  Provinsi  Lampung berada dalam kategori tidak cukup transparan (insufficient) karena  memiliki  indeks  di  bawah  20%, yang  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah  di Provinsi  Lampung  masih  belum  terbuka  terhadap informasi  di website terkait  pengelolaan  keuangan daerah.  Selain  itu,  daerah  yang  memiliki  tingkat transparansi  yang  tinggi  memiliki  karakteristik  opini audit  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dan  jumlah anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) yang cukup banyak.
Keterbatasan penelitian yaitu ini hanya menggunakan sampel pada pemerintah daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung  sehingga  belum dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  luas  mengenai penerapan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah secara keseluruhan di Indonesia.
Saran untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan  jumlah  sampel,  menambahkan  jumlah karakteristik daerah yang mungkin berpengaruh terhadap peningkatan  transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah. Kemudian,  peneliti  selanjutnya  dapat  menguji  secara statistik  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tinggi  dan rendahnya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

## DAFATAR PUSTAKA
[1]. Chalid,  P.  2005. Keuangan  daerah,  investasi, dan desentralisasi . Jakarta: Kemitraan.
[2]. De  Araujo,  J.  F.  F.  E.,  dan  F.  Tejedo-Romero. 2016.  Local  government  transparency  index: determinants  of  municipalities’  rankings. International Journal of Public Sector Management 29 (4): 327–347.
[3]. Etzioni,  Amitai  (2010). Organisasi-Organisasi Modern . Jakarta: UI-press.
[4]. Hirsch, W., dan E. Osborne. 2000. Privatization of government services: pressure-group resistance  and  service  transparency. Journal  of Labor Research XXI (2): 315–326.
[5]. Huwae,  K.  2016.  Analisis  tingkat  keterbukaan informasi  pengelolaan  keuangan  daerah  (studi di  provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta). Universitas Gadjah Mada.
[6]. International  Budget  Partnership  (IBP).  2015. Open  Budget  Survey  2015.  Open  Budgets. Transform Live.
[7]. http://internationalbudget.org/wpcontent/upload s/OBS2012-Report-English.pdf .
[8]. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2005  tentang  Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
[9]. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
[10]. Jensen,  Michael  C.,  dan  William  H.  Meckling. 1976.  “Theory  of  the  Firm:  Managerial Behaviour,  Agency  Costs  and  Ownership structure”. Journal of Financial Economics . V. 3, No. 4, pp. 305-360.
[11]. Koiman, Jan. (2009). Governing as governance. SAGE .
[12]. Liestiani,  A.  2008. Pengungkapan  laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia  untuk  tahun  anggaran  2006. Depok: Departemen  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi, Universitas Indonesia.
[13]. Krina,  P,  L.  (2003). Indikator  dan  Alat  Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta.
[14]. Mardiasmo.  2002. Akuntansi  sektor  publik . Yogyakarta: Andi.
[15]. Mardiasmo.  2004. Otonomi  dan  manajemen keuangan daerah . Yogyakarta: Andi.
[16]. Martani,  D.  Fitriasari,  D.  &  Annisa.  2014. Financial  and  Performance  Transparency  on The  Local  Government  Websites  in  Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Vol. 60. pp 504-518.
[17]. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
[18]. Ritonga,  Irwan  Taufiq.  2016.  Mengukur transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  di Indonesia:  berbasis  website. Jurnal  Akuntansi & Auditing Indonesia, Vol. 20 No. 2
[19]. Styles,  A.  K.,  dan  Tennyson,  M.  2007.  The Accessibility  of  Financial  Reporting  U.S. Municipalities  on  The  Internet. Journal  of Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial Management. Vol.:9, No:1, pp. 56-92.
[20]. Suhardi  dkk,  2015.  Evaluating  e-Government and Good Governance Correlation. ITB Journal Publisher , ISSN: 2337-5787, DOI:
10.5614/itbj.ict.res.appl.2015.9.3.3
[21]. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
[22]. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

## LAMPIRAN
Tabel 1. Indikator Transparansi pada Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah
No Indikator
1 Informasi ringkasan dokumen RKPD
2 Informasi kebijakan umum anggaran
3 Informasi  ringkasan  dokumen  prioritas  dan plafon anggaran
4 Informasi ringkasan dokumen RKA SKPD
5 Informasi ringkasan dokumen RKA PPKD
6 Informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD
7 Informasi peraturan daerah tentang APBD
8 Informasi  peraturan  kepala  daerah  tentang penjabaran APBD
9 Informasi ringkasan DPA SKPD
10 Informasi DPA PPKD
Sumber: Huwae (2016)
Tabel 2. Indikator Transparansi pada Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Sumber: Huwae (2016)
No
Indikator
1 Informasi realisasi pendapatan daerah
2 Informasi realisasi belanja daerah
3 Informasi realisasi pembiayaan daerah
4 Informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD
5 Informasi peraturan daerah tentang perubahan APBD
6 Informasi peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
7 Informasi ringkasan RKA perubahan APBD
8 Informasi rencana umum pengadaan
9 Informasi SK kepala daerah tentang pejabat pengelola keuangan daerah
Sumber: Huwae (2016)
Tabel  3. Indikator  Transparansi  pada  Tahap  Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah
No
Indikator
1 Informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi
2 Informasi laporan arus kas
3 Informasi realisasi anggaran seluruh SKPD
4 Informasi laporan realisasi anggaran PPKD
5 Informasi neraca
6 Informasi CaLK pemerintah daerah
7 Informasi laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah
8 Informasi laporan akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah
9 Informasi penetapan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 10 Informasi Opini BPK RI Sumber: Huwae (2016)
Keterangan:
1. RKPD : Rencana kerja pemerintah daerah 2. SKPD : Satuan kerja perangkat daerah 3. RKA : Rencana kerja anggaran 4. APBD : Anggaran pendapatan dan belanja daerah 5. PPKD : Pejabat pengelola keuangan daerah 6. DPA : Dokumen pelaksanaan anggaran