## ARUMBAE: JURNAL ILMIAH TEOLOGI DAN STUDI AGAMA
Available online at: http://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae E-ISSN: 2715-775X
DOI: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v3i2.715

## Pemberdayaan Jemaat dalam Perspektif Diakonia Transformatif Studi Implementasi Dana Sharing GPM

## Welhelmus Abraham Beresaby
Program Pascasarjana Magister Teologi, UKIM
Email: aberesaby@gmail.com

## Abstract
This article analyses the concept of empowering congregations (oikonomia) as the new concept of the Protestant Church of Maluku (GPM) to add explaining the classic mark of the church, namely fellowship (Koinonia), service (Diakonia), and witness (Martyria). In the provision of services by GPM, the task of empowerment (oikonomia) gets the primary focus. The social context of the GPM congregation living in poverty is the driving force for the mission of church empowerment services. The empowering mission is mainly rooted in the mission of God, who sent the church to realize the kingdom  of  God  to  the  world.  GPM  continues  the  idea  of  God's  mission  in  service  policies  by implementing 30% and 70% sharing funds, which focuses on increasing the empowerment of the people as a form of transformative Diakonia. This research used a mixed method to analyze the implementation  of the  GPM  budget  quantitatively,  and  its  utilization  was  analyzed qualitatively. The congregation of Haria was one of the congregations that became the locus of the research. In the end, the research results that although GPM has mandated the implementation of empowerment programs as the focus of transformative diakonia, the reality is that the church service still prioritizes strengthening institutions and servants.
Keywords:  Empowering congregations; Diakonia Transformative; Congregation of Haria; the Mission of God.

## Abstrak
Artikel  ini  menganalisis  konsep  pemberdayaan  jemaat  sebagai  salah  satu  tugas  panggilan  gereja selain  bersekutu,  bersaksi,  dan  melayani.  Di  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  oleh  Gereja Protestan Maluku, tugas pemberdayaan (oikonomia) mendapatkan perhatian utama. Konteks warga jemaat  GPM  yang  dihadapkan  dengan  persoalan  kemiskinan  menjadi  pendorong  misi  pelayanan pemberdayaan  gereja.  Tugas  pemberdayaan  gereja  ini  terutama  mengakar  pada  misi.  GPM meneruskan gagasan misi Allah di dalam kebijakan pelayanan melalui implementasi dana sharing 30% dan 70%, yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan umat sebagai bentuk diakonia yang transformatif.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan mixed  method untuk  menganalisis implementasi  anggaran  GPM  secara  kuantitatif,  dan  pendayagunaannya  serta  manfaatnya  yang dianalisis  secara  kualitatif berdasarkan penelitian  di lapangan.  Jemaat  GPM  Haria menjadi  salah satu jemaat yang menjadi lokus penelitian. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kelembagaan, GPM  telah  mengamanatkan  pelaksanaan  pemberdayaan  jemaat  sebagai  fokus  diakonia transformatif, namun realisasinya masih mengutamakan penguatan institusi dan pelayan.
Kata Kunci: Pemberdayaan Jemaat, Diakonia Transformatif, Jemaat Haria; Misi Allah.

## PENDAHULUAN
Gereja  dapat  menghadirkan  damai  sejahtera  Allah  bagi  dunia  melalui  tindakan pemberdayaan jemaat. Gereja memperoleh mandat dari Allah untuk melayani orang-orang miskin,  menyampaikan  kabar  baik  dan  pembebasan  kepada  orang-orang  yang  tertindas, membawa  penglihatan  akan  masa  depan  kepada  orang-orang  buta  dan  terbelenggu  oleh kekuasaan dunia. 1
Gereja Protestan Maluku (GPM) dalam  pengakuan imannya menegaskan  sebagai persekutuan tubuh Kristus, yang dibentuk oleh Roh Kudus untuk meneruskan misi Allah di tengah  dunia.  Penyelenggaraan  pelayanan  GPM  melibatkan  seluruh  sumber  daya  umat untuk  mencapai  kemandirian  teologi,  daya  dan  dana. 2 Profil  pelayanan  GPM  bertumpuh pada tiga pilar bergereja, yakni umat, pelayan, dan Lembaga sebagaimana tertuang dalam PIP-RIPP  GPM  2016-2025.  Sejak  periode  pelayanan  tahun  2010-2015  telah  ditetapkan bahwa persentase penguatan umat diberikan  ruang lebih besar dari persentase penguatan lembaga  dan  pelayan.  Alasan  pergeseran  ini  sangatlah  mendasar,  karena  keberhasilan terbesar  dari  pengembangan  pelayanan  gereja  diukur  dari  meningkatnya  pelayanan  umat pada  berbagai  aspek  untuk  mencapai  tingkat  kedewasaan  dan  kemandirian  umat  dalam pertumbuhan imannya.
Salah  satu  strategi  untuk  mendorong  peningkatan  penguatan  profil  umat  dalam pengelolaan  pelayanan  gereja  adalah  penetapan  kebijakan  pemberlakuan  perencanaan strategis  pada  level  jemaat-jemaat  di  seluruh  wilayah  pelayanan  GPM  sejak  tahun  2012. Kebijakan  perencanaan  strategis  membuka  ruang  bagi  setiap  jemaat  untuk  merumuskan berbagai  strategi  dan  program  berdasarkan  kebutuhan  langsung  pengembangan  jemaat- jemaat  GPM.  Pendekatan  ini  sekaligus  memperkuat  aspek  desentralisasi  prakarsa  dalam siklus  perumusan  kebijakan  di  Gereja  Protestan  Maluku.  PIP-RIPP  GPM  2016-2025 merumuskan  13  tujuan  strategis,  25  sasaran  strategis,  56  strategi,  94  program,  dan  577 kegiatan. Dari total 577 kegiatan, persentase kegiatan yang mengarah pada penguatan umat, pelayan dan lembaga terdistribusi sebagaimana nampak pada gambar berikut.
1 Agustin Adelbert Sitompul dkk, Gereja dan Kontekstualisasi, (Jakarta: Pusatak Sinar Harapan, 1998), 234-235.
2 Sumber: Tata Gereja; Gereja Protestan Maluku , Bab VIII Pasal 17-19.
Gambar 1. Persentase Kegiatan untuk Penguatan Umat, Pelayanan, dan Lembaga.
Tingginya  persentase  aspek  penguatan  lembaga  disebabkan  karena  dari  total  13 tujuan  dalam  PIP-RIPP  2016-2025,  terdapat  tiga  tujuan  yang  terkait  langsung  dengan penataan  kelembagaan  yaitu: pertama, memaksimalkan  pendataan  dan  pengelolaan  aset- aset gerejawi, kedua, memaksimalkan kinerja informasi, dokumentasi dan komunikasi, dan ketiga, meningkatkan tata kelola kelembagaan secara efektif dan berkelanjutan. Di samping itu,  penguatan  aspek  umat  dan  pelayan  tidak  bisa  dilepaspisahkan  dari  penguatan  aspek lembaga.
Dalam implementasi strategi dan kegiatan, ditemukan adanya penguatan pada aspek umat  dan  pelayan  yang  harus  dikerjakan  oleh  lembaga.  Oleh  sebab  itu,  penguatan  pada aspek  lembaga  juga  berkontribusi  terhadap  penguatan  umat  dan  pelayan.  Sebaliknya, penguatan  umat  dan  pelayan  berkontribusi  terhadap  penguatan  lembaga.  Kondisi  ini memastikan bahwa penguatan ketiga aspek tersebut harus dilihat dalam kerangka holistik. 3 Secara  khusus  pemberdayaan  jemaat  mencakup  pemberdayaan  ekonomi,  peningkatan pengetahuan, keterampilan, etos kerja dan kemampuan wirausaha umat.
Fokus pemberdayaan jemaat yang telah ditetapkan di dalam perspektif teologis dan aturan  pelayanan  GPM,  ternyata  pada  konsep  besar  dalam  PIP-RIPP  GPM  masih  tetap memperlihatkan  penguatan  lembaga.  Selain  itu,  arah  kebijakan  dan  sejumlah  program pemberdayaan  yang  berbasis  pada  jemaat,  pengelolaan  sumber  dana  yang  mendukung, mestinya  ditempatkan  dalam  arah  kebijakan  bagi  penguatan/kemandirian    umat. Perencanaan dan penataaan anggaran gereja yang terdistribusi  dalam mata-mata anggaran dalam  batang  tubuh  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Gereja  (APBG)  di  jemaat  masih berhadapan  dengan  perspektif  pemberdayaan  umat  yang  berbeda-beda  akibat ketidakpahaman diksi pemberdayaan itu sendiri.
Umat 38 % Pelayan 14 % Lembaga 48 %
Dalam empat pos belanja pada batang tubuh anggaran, seperti;  (1) belanja tetap, (2) belanja  pelayanan  gereja,  (3)  belanja  lain-lain,  dan  (4)  belanja  UKP  masih  belum memperlihatkan  keberpihakan  gereja  bagi  upaya  pemberdayaan  jemaat.  Bagi  penulis, secara  terminologi,  GPM  belum  mempunyai  pengertian  sekaligus  kerangka  teologi pemberdayaan  yang  dapat  memberikan  pedoman  untuk  menggerakan  seluruh  potensi sumberdaya  gereja,  baik  para  pelayan  maupun  warga  jemaat.  Untuk  itulah,  artikel  ini menyajikan sebuah perspektif teologis tentang pentingnya pemberdayaan jemaat.
Gereja  hidup,  berkembang  dan  melaksanakan  tugas  panggilannya  di  tengah-tengah masyarakat.  Itu  berarti  bahwa  gereja  merupakan  suatu  pranata  sosial  yang  melakukan kegiatan pelayanan, yang mempunyai dampak terhadap suatu sistem sosial tertentu. Bagi J.D. Engel, pelayanan gereja sangat berarti bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, jika gereja  melakukan  fungsinya  sebagaimana  mestinya. 4 Fungsi gereja  tidak  hanya bertanggung  jawab  terhadap  pertumbuhan  iman/kerohanian,  namun  juga  bertanggung jawab  terhadap  kehidupan  sosial  ekonomi  jemaat  untuk  menghadirkan  damai  sejahtera Allah.
Kegiatan  sosial  pembangunan  ekonomi  gereja  merupakan  pelayanan  bagi kesejahteraan  sosial  ekonomi  umat  dalam  rangka  pengembangan  manusia  seutuhnya, rohani  maupun  jasmani. 5 Gereja  harus  berani  menggarap  dan  mendidik  bagian  unsur terdalam  dari  umat;  nilai-nilai  hidup,  pola  berpikir,  motivasi-motivasi  dasar  serta kecenderungan-kecenderungan lain yang bisa menjadi faktor pendorong ke arah kemajuan seperti,  kegiatan-kegiatan  inovatif  jemaat,  usaha  ekonomis  yang  lebih  maju,  semangat wiraswasta,  keuletan  dalam  bidang  usaha,  keberanian  mengambil  resiko,  kemampuan melihat  jauh  ke  depan  serta  hal-hal  positif  lain  yang  besifat  mendorong  ke  arah pengembangan jemaat khususnya menyangkut dimensi sosial ekonomi. 6
Dalam  konteks  Gereja  Protestan  Maluku  (GPM),  PIP-RIPP  GPM  yang  berbasis problematika jemaat-jemaat dituntut untuk mengungkapkan masalah-masalah ketidakberdayaan warga gereja secara  riil. Memang secara berjenjang, baik jemaat maupun
4 J.D. Engel, Gereja dan Masalah Sosial (Salatiga, Tisara Grafika 2007) 1.
5 Eduard R. Dopo (Editor). Keprihatinan Sosial Gereja, Sebuah Antologi (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 22-23
6 Eduard R. Dopo (Editor). Keprihatinan Sosial Gereja, Sebuah Antologi … , 77-80
klasis  telah  melakukan  penyusunan  Rancana  Strategis  (Renstra)  dengan  mengakomodir berbagai kebutuhan pemberdayaan jemaat dan dukungan sejumlah dana pelayanan, namun belum  memperlihatkan  adanya  upaya  mengantarkan  warga  jemaat  keluar  dari  kondisi ketidakberdayaan.
Di sisi lain, berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan umat yang berbasis pada  tugas  Gereja  Protestan  Maluku  tentang  diakonia  karitatif,  diakonia  reformatif,  dan diakonia  transformatif  yang  memiliki  aspek  penting  dalam  proses  pelayanan.  Hal  ini digambarkan  jelas  dalam  ajaran  Gereja  Protestan  Maluku. 7 Walaupun  dalam  proses pelayanan ketiga aspek dari tugas gereja belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan regulasi atau konsep pemberdayaan sangat abstrak di tingkat institusi gereja. Pemahaman tentang  pemberdayaan  di  kalangan  pelayan,  dan  warga  jemaat  sangat  beragam.  Regulasi atau  aturan  tentang  pemberdayaan  di  tingkat  institusi  perlu  diatur  secara  baik,  sehingga pemahaman dari pelayan dan warga jemaat tentang konsep pemberdayaan diterjemahkan secara efektif.
Diakonia  karitatif  merupakan  bentuk  diakonia  yang  paling  tua  yang  dipraktikkan oleh gereja dan pekerja sosial. 8 Diakonia ini dilakukan dalam bentuk memberikan makanan, memberikan  pakaian  untuk  orang  miskin,  memberikan  beras  untuk  orang  yang membutuhkan,  dan  mengunjungi  orang  dalam  penjara.  Diakonia  reformatif  berkaitan dengan  usaha  membentuk  kembali  atau  membarui  dan  memperbaiki  situasi  hidup  dari kelompok yang hendak ditolong sehingga ia bukan sekadar mendapat makanan tetapi lebih dari itu bisa mandiri dalam mengusahakan kebutuhan hidupnya. Karakteristik diakonia ini lebih berorientasi pada pembangunan lembaga-lembaga formal, tanpa perombakan struktur dan sistem yang ada, menggunakan analisis-kultural, dan pendekatan pelayanan ini masih bersifat top-down . 9 Diakonia Transformatif; dipahami sebagai pelayanan mencelikkan mata yang buta dan memampukan kaki seseorang untuk kuat berjalan. Pemberian pancing dan keterampilan memancing  tidaklah berguna bila sungai-sungai  dan laut sudah dimonopoli oleh  orang-orang  yang  serakah.  Rakyat  kecil  yang  buta  hukum  serta  mengalami kelumpuhan  semangat  berjuang,  perlu  dilayani,  yaitu  dengan  menyadarkan,  memberi dorongan dan semangat untuk percaya pada diri sendiri. 10
7 Sumber: Ajaran Gereja Protestan Maluku, 75.
8 Josef. P. Widyatmadja, Diakonia Sebagai Misi Gereja (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 111.
9 Widyatmadja, Diakonia Sebagai Misi Gereja, 109-112.
10 Widyatmadja, Diakonia Sebagai Misi Gereja, 113.
Konsep pemberdayaan di tingkat jemaat adalah diakonia transformatif. Gereja tidak hanya memberikan bantuan yang dibutuhkan, namun memberdayakan potensi yang dimiliki warga  gereja  dan  mengawal  proses  pemberdayaan  berjalan  dengan  efektif.  Karena  itu, diakonoia  transformatif  termasuk  membarui  aturan  dalam  gereja  dan  masyarakat  yang memungkinkan terwujudnya kesejahteraan warga gereja sekaligus masyarakat.  Kajian ini menggunakan  pendekatan  gabungan  kualitatif  dan  kuantitatif,  atau  yang  dikenal  sebagai mixed  method. 11 Pendekatan  kuantitatif  digunakan  untuk  mengurai  dan  menganalisis presentasi  dan  orientasi  pengelolaan  keuangan  GPM  yang  berbasisi  pada  pemberdayaan umat.  Sementara  itu,  pendekatan  kualitatif  meneropong  secara  deskriptif  analisis pemaknaan dari kebijakan pelayanan GPM yang berorientasi pada pemberdayaan umat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Menjadi Gereja yang Berbagi
Gereja  Protestan  Maluku  memahami  konsep  eklesiologisnya  sebagai  keluarga Allah. Proses saling menolong atau membantu semestinya menjadi cara bergereja, termasuk dalam  pengelolaan  perbendarahaan  gereja.  Perbendarahaan  gereja  termasuk  uang  mesti dipahami dalam perspektif saling menopang pelayanan untuk kepentingan bersama sebagai keluarga  Allah.  Proses  saling  menolong  atau  membantu  untuk  kepentingan  bersama terwujud dalam salah satu keputusan sidang BPL Sinode GPM di Tual tahun 2007 untuk penetapan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Gereja (APBG) dengan pemberlakukan dana sharing 70%  -30%.  Secara  kualitatif,  persentasi dana  sharing disebut  dengan  dana pemberdayaan umat (70%) dan institusi (30%). Sebagai keputusan gerejawi, pelaksanaan dana sharing diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan gereja.
Selain  itu,  ditetapkan  pula  Peraturan  Organik  GPM  tentang  Sistem  Pengelolaan Keuangan  GPM,  Bab  III  Pasal  19 yang  menjelaskan  peruntukkan dana  sharing bagi pengembangan institusi dan program pemberdayaan gereja. Dana pengembangan institusi meliputi  pembayaran  gaji,  tunjangan  dan  pensiun,  serta  pembayaran  dana  operasional.
11 Nur Rohmatul Aini, Makalah Desain Penelitian Mixed Method, (Lampung, 2020), 4.
Sedangkan dana program pemberdayaan gereja meliputi program pemberdayaan gereja dan administrasi pelayanan gereja. 12
Penjelasan  di  atas  menggambarkan  jelas  bahwa  dana  pemberdayaan  untuk  umat tidak terlihat. Sebab itu, peraturan organik GPM tentang pengelolaan dana pemberdayaan jemaat ditetapkan dalam Sidang ke-33 MPL di Dobo tahun 2011, dengan konsep belanja pemberdayaan jemaat GPM yang terdiri dari; (1) belanja pelaksanaan program pelayanan dan penyelenggaraan administrasi jemaat, (2) belanja jaminan hidup tenaga honorer yang dipekerjakan  oleh  Majelis  Jemaat,  (3)  belanja  pelayanan  jemaat  lain  yang  dapat dipertanggungjawabkan, dan (4) belanja partisipasi jemaat ke klasis dengan persentase 5- 10% dari sisa dana (69%) di jemaat.
Dari  berbagai  dinamika  persidangan  dalam  penetapan dana  sharing maka dituangkan dalam Peraturan Organik tentang Peraturan Pengelolaan Dana Pemberdayaan Jemaat tahun 2011. Terlepas dari dinamika penetapan dana sharing , secara simbolik alokasi dana lebih diperuntukkan untuk pemberdayaan jemaat (70%). Ini mengindikasikan adanya kesadaran  kolektif  dari  para  peserta  persidangan  dalam  melihat  dinamika  pelayanan  di antaranya  pengembangan  atau  pemberdayaan  jemaat  sebagai  tanggung  jawab  moril bergereja.  Perlu  adanya  kesadaran  atau  pemahaman  para  pelayan  tentang  pentingnya alokasi dana pemberdayaan untuk membantu warga gereja menghadapi masalah ekonomi- sosial.
Dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  jemaat, dana  sharing 70%-30%  tidak  hanya berdasarkan  simbol  atau  angka-angka,  tetapi  konsep  penggunaan  dana  pemberdayaan jemaat  perlu terarah sehingga pelaksanaan pemberdayaan dirasakan dan menolong umat. Di  sini, penulis  melihat  bahwa persentase dana sharing yang besar diperuntukkan untuk pemberdayaan  jemaat,  namun  tidak  disertai  dengan  konsep  penggunaan  dana pemberdayaan jemaat. Hal ini menggambarkan bahwa konsep pemberdayaan jemaat yang dikembangkan  dan  dilaksanakan  oleh  Gereja  Protestan  Maluku  (GPM)  masih  sangat abstrak dan lebih tetap memperlihatkan kecenderungannya bagi belanja institusi gereja.
Sebagai  sebuah  contoh,  dalam  penelitian  di  Jemaat  GPM  Haria,  ditemukan  data bahwa dana pemberdayaan dari total belanja pemberdayaan jemaat sesuai peraturan organik pada  tiga  tahun  terakhir  (2017,  2018,  2019)  rata-rata  sebesar  16,75%.  Selebihnya  masih
12 Sumber:  Peraturan  Organik  Tentang  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  GPM,  Bab  III  Pasal  19 (Keputusan Sidang  Ke-29 BPL Sinode di Tual tahun 2007).
diperuntukkan  bagi  pelayanan  institusi  (administrasi  jemaat,  tenaga  honorer,  belanja pelayanan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dana pendamping di tingkat klasis). Ini mengindikasikan bahwa dana sharing 70% dalam penggunaanya untuk pemberdayaan Jemaat  GPM  Haria  sangat  kecil.  Sebagian  besar  alokasi  dana  pemberdayaan  jemaat diperuntukkan kepada pelayan dan institusi gereja di tingkat jemaat.
Data  kuantitatif  di  atas  menggambarkan  bahwa dana  sharing 70%  dan  konsep penggunaan  dana  pemberdayaan  Jemaat  GPM  Haria  yang  diperuntukkan  sepenuhnya belum  terlaksana  dengan  efektif.  Itu  berarti  bahwa  gereja  belum  seutuhnya  melakukan pemberdayaan  kepada  umat  lewat  alokasi  dana.  Diakui  bahwa  Jemaat  GPM  Haria  telah melaksanakan  program  pemberdayaan,  namun  harus  disertai  dengan  pengelolaan  dana pemberdayaan  jemaat  secara  tepat.  Pengelolaan  dana  sharing  melalui  program pemberdayaaan jemaat secara tepat akan membantu warga gereja yang membutuhkannya.
Tujuan  penggunaan  dana  pemberdayaan  dalam  peraturan  organik  yang  telah ditetapkan  perlu  direvisi  bagi  kepentingan  pemberdayaan  warga  gereja.  Penulis menemukan  adanya  kekeliruan  konsep  terkait  penggunaan  dana  pemberdayaan  jemaat. Dalam pelaksanaan, jika keempat poin di atas telah direvisi, maka program pemberdayaan dapat direalisasikan secara efektif di jemaat. Jemaat GPM Haria yang memiliki intensitas pelayanan yang tinggi  dengan letak geografis dan jumlah jiwa yang relatif besar disertai potensinya,  membutuhkan  program  pemberdayaan  secara  efektif  oleh  institusi  gereja. Dengan begitu dana sharing 70% tidak hanya menjadi  simbol  atau angka-angka, namun dapat  terealisasi  melalui  program  pemberdayan  di  Jemaat  GPM  Haria  secara  tepat  dan berkelanjutan.
Pemberdayaan jemaat sebagai amanat pelayanan gereja tidak saja memberdayakan warga gereja, tetapi mengalami transformasi hidup serta menjadi berkat dalam kehidupan sosial-ekonomi.  Transformasi  hidup  haruslah  menjadi  spiritualitas  dalam  pelaksanaan pemberdayaan jemaat, sehingga gereja menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera sebagai  wujud  misi  Allah.  Gereja  dipanggil  untuk  menjadi  suatu  komunitas  yang  saling berbagi sumber daya yang ada, agar semua orang secara setara mengalami damai sejahtera melalui pelayanan pemberdayaan gereja.

## Pemberdayaan Jemaat sebagai Misi Allah
Misi  adalah  tindakan  pengutusan  untuk  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Allah telah mengutus Bangsa Israel, para nabi dan bahkan kepada Yesus Kristus untuk melakukan misi  di  tengah  dunia.  Pada  dasarnya,  misi  Allah  adalah  untuk  mencapai  pemenuhan Kerajaan Allah. Dengan demikian, misi yang dilakukan oleh orang beriman sebagai rekan sekerja Allah adalah mewujudkan karya keselamatan dari Allah. Dalam Yohanes 3:16-17 ditulis; “karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya  yang  tunggal,  supaya  setiap  orang  yang  percaya  kepadan-Nya  tidak  binasa melainkan  beroleh  hidup  yang  kekal.  Sebab  Allah  mengutus  anak-Nya  ke  dalam  dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia”. Misi Allah yang dijalankan oleh Yesus Kristus adalah mengasihi dan menyelamatkan dunia. 13
Dalam  menjalankan  misi  Allah  di  tengah  dunia,  Allah  memanggil  gereja  untuk menjalankan  misi-Nya.  Dalam  konteks  masa  kini,  gereja  memiliki  peran  penting  dalam menjalankan  misi  Allah  dalam  bentuk  perjuangan  untuk  mewujudkan  perdamaian  dan keadilan bagi semua. Perdamaian dan keadilan yang diwujudkan kepada semua orang dan terkhusus  bagi  warga  gereja  yang  mengalami  ketidakadilan  dan  ketimpangan  sosial- ekonomi. Hal ini digambarkan kepada warga gereja yang miskin, janda, duda, anak yatim- piatu,  cacat  fisik.  Oleh  sebab  itu,  dalam  pelayanan  kepada  mereka  gereja  membutuhkan spiritual untuk menjalankan misi Allah yang bersumber kepada Roh Kudus dan penyerahan diri pada kedaulatan Allah.
Dalam  hal  ini,  pemberdayaan  jemaat  adalah  satu  dari  berbagai  instrumen  gereja dalam membawa keadilan dan perdamaian untuk warga gereja. Di sini, Jemaat GPM Haria perlu  menjalankan  misi  Allah  lewat  pemberdayaan  jemaat  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  iman  kepada  Allah.  Jemaat  GPM  Haria  adalah  representasi  dari pekerjaan  Allah  di  dunia  yang  sebelumnya  telah  diwariskan  oleh  Yesus  Kristus  tentang Kerajaan  Allah.  Ketika  Jemaat  GPM  Haria  tidak  melaksanakan  pemberdayaan  jemaat dalam hal ini diakonia transformatif maka dengan sendirinya gereja tidak menjalankan misi Allah tentang keadilan dan perdamaian bagi warga gereja yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, pemberdayaan jemaat adalah misi Allah yang harus diwariskan oleh gereja untuk  menghadirkan  tanda-tanda  Kerajaan  Allah  (Luk.  4:18-19).  Keyakinan  untuk
13 Josef. P. Widyatmadja. Yesus dan Wong Cilik, Praksis Diakonia Transformasi dan Teologi Rakyat di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 127.
menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah oleh Jemaat GPM Haria dilandaskan oleh kasih, pengampunan, pelayanan, keseimbangan, kekudusan, kedamaian dan sukacita. Adapun ciri- ciri utama Kerajaan Allah sebagai berikut: Pertama, kasih harus menjadi dasar kehidupan orang percaya, kehidupan dan akivitasnya dimotivasi oleh kasih dari Allah (Agape) tidak membeda-bedakan,  tidak  memandang  muka.  Kasih  bukan  hanya  sikap  batin  tetapi  perlu dinampakkan dalam perbuatan yang konkret. Kasih berarti ada keinginan untuk menolong dengan perbuatan yang nyata.
Kedua,  keadilan  yang  merupakan  kewajiban  orang  Kristen  dan  bagian  dalam masyarakat,  dengan  menampilkan  ciri  masyarakat  yang  memberlakukan  kebenaran, kebaikan, tanpa diskriminasi, dan saling menghargai sebagai sesama ciptaan Tuhan. Konsep keadilan secara ekonomi, pertanggungjawaban dan menggunakan kemampuan kreatif kita sebagai bagian dari ciptaan yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ketiga, damai sejahtera , atau syalom berarti kedamaian, persatuan, keselamatan, kesejahteraan, kesehatan, keadilan dan persekutuan. Dalam Perjanjian Baru panggilan Kerajaan Allah adalah untuk memberikan kepenuhan dan kelimpahan hidup bagi semua orang. 14 Tanda Kerajaan Allah yang  diwarnai  oleh  kasih,  keadilan,  dan  damai  sejahtera  harus  dilandaskan  dalam pelaksanaan pemberdayaan oleh Jemaat GPM Haria. Tanda-tanda itu merupakan nilai-nilai spiritual yang perlu dipegang oleh pelayan dan warga gereja untuk menghadirkan misi Allah di tengah-tengah dunia, dan khususnya di Jemaat GPM Haria.

## Jemaat GPM Haria Menuju Diakonia Transformatif
Pemberdayaan  sebagai  sebuah  proses  di  Jemaat  GPM  Haria,  disadari  belum dilaksanakan  sebagai  bagian  utuh  dalam  pelayanan  gereja.  Dari  hasil  penelitian,  penulis memahami  bahwa  konsep  pemberdayaan  sebenarnya  belum  dipahami  secara  benar  oleh para pelayan dan warga gereja. Menurut penulis, diakonia karitatif dan diakonia reformatif belum bisa dikatakan sebagai konsep pemberdayaan karena hanya sebatas ‘siap pakai’ atau akan menciptakan ketergantungan.
14 Josef. P. Widyatmadja. Yesus dan Wong Cilik, Praksis Diakonia Transformasi dan Teologi Rakyat di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 74.
Pengelolaan  dana  pemberdayaan  di  Jemaat  GPM  Haria  sesuai  Peraturan  Organik GPM  di  atas  pada  tiga  tahun  terakhir  (2017,2018,2019)  untuk  program  pemberdayaan ekonomi,  mencapai  rata-rata  16,75%  dari  total  belanja  pada  batang  tubuh  anggaran. Sedangkan  lebih  75,79%,  diperuntukkan  terutama  bagi  belanja  pelayanan  lainnya  yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti belanja administrasi, biaya hidup tenaga honor yang diangkat oleh Majelis Jemaat, dan dana pendamping di tingkat Klasis. Ini mengindikasikan bahwa dana  sharing 70%  dalam  penggunaannya  untuk  pemberdayaan  ekonomi  Jemaat GPM  Haria  sangat  kecil  dan  belum  sepenuhnya  berpihak  kepada  warga  gereja  yang membutuhkan.  Sekalipun  demikian,  pemanfaatan  dana  yang  sangat  kecil  itu  telah berdampak pada peningkatan penghasilan warga gereja.
Pemberlakuan dana sharing 70% sebagai sebuah keputusan gerejawi telah lebih dari satu dasawarsa. Sejak awal penetapannya dalam Sidang Ke-29 BPL Sinode GPM di Tual, terbaca  pergumulan  panjang  GPM  adalah sejarah  GPM  mencatat  bahwa  23  tahun  yang  lalu, tepatnya  tanggal  27  Pebruari  1984,  di  bumi  Larwul  Ngabal  ini,  dalam  Sidang  ke-4  BPL  Sinode GPM,  para  pendahulu  kita  telah  mengambil  sebuah  langkah  pembaruan  yang  vital,  dengan menetapkan Sistem  Pengelolaan  Keuangan  GPM sebagai  upaya  menata  pengelolaan  keuangan gereja kita. Kini, kembali di tanah Evav ini, dalam semangat berubahlah oleh pembaruan budimu yang menjadi tema siding GPM, sejarah baru dibuat dengan memberlakukan Sharing dana Gereja 30% - 70%, yang sentralisasinya digagas dan direkomendasikan oleh Sinode ke-35 GPM. 15
Deskripsi  di  atas  sangatlah  penting  ditegaskan  kembali  sebab,  angka  30%  -  70% sebagai  dana  sharing  gereja  hanya  dapat  ditemukan  dalam  nota  pengantar  Komisi Anggaran.  Angka  persentase  di  atas  ternyata  tidak  ditemukan  dalam  beberapa  peraturan keuangan  GPM,  tetapi  menggunakan  rumusan  “dana  sharing”  yang  menjadi  acuan penyusunan anggaran guna pelaksanaan program pelayanan. Penetapan sistem pengelolaan keuangan GPM di atas adalah upaya pemerataan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan para  pelayan  yang  harus  berdampak  pada  kelancaran  pelayanan  GPM.  Sekalipun  masih lebih  terfokus  pada  penanggulangan  masalah  gaji  dan  pensiun  para  pelayan/pegawai organik GPM, sistem pengelolaan keuangan dimaksud harus berdampak pula bagi upaya pemberdayaan warga jemaat.
Sidang  Ke-33  MPL  Sinode  GPM  di  Dobo  pada  tahun  2011  ditetapkan  Peraturan Organik  GPM  tentang  Pengelolaan  Dana  Pemberdayaan  Jemaat.  Keputusan  gerejawi  ini
15 Sumber: Nota Pengatar Komisi Anggaran untuk penetapan APBG Sinode GPM Tahun 2008 dalam Sidang Ke-29 BPL Sinode GPM di Tual, Tahun 2007.
adalah  bagian  utuh  dari  pengembangan  sistem  pengelolaan  keuangan  GPM  untuk mewujudkan perubahan paradigma bergereja dari penguatan institusi ke penguatan umat. Menurut  Max  Syauta,  dana  70%  dikelola  di  tingkat  jemaat  dan  dimanfaatkan  untuk penguatan jemaat melalui program-program pemberdayaan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan, di mana pemberdayaan umat adalah komponen belanja di tingkat jemaat yang  sifatnya  wajib. 16 Selain  itu,  persidangan  MPL  tersebut  telah  bersepakat  untuk memberikan dana 1 % dari pendapatan murni jemaat-jemaat kepada Yayasan Pembinaan Pendidikan  Kristen  DR  J.  B.  Sitanala sekaligus  mengatur  pemanfaatannya. 17 Karena  itu, angka persentase untuk dana pemberdayaan dihitung menjadi berkurang dari 70% menjadi 69%.
Memasuki  tahun  kedelapan  implementasi  keputusan  gerejawi  di  atas,  upaya pengelolaan dana pemberdayaan jemaat harus terus dievaluasi guna membangun penguatan umat  melalui  program-program  pemberdayaan.    Data  keuangan  Jemaat  GPM  Haria  tiga tahun  (2016-2018),  ternyata  memperlihatkan  perhitungan  angka  persentase  dana pemberdayaan pada dua tahun berikutnya justru tidak mengalami pengurangan. Persentase dana  sharing  institusi  dan  dana  pemberdayaan  jemaat  ditetapkan  berdasarkan  realisasi pendapatan  murni  jemaat  dua  tahun  sebelumnya.  Sedangkan  penetapan  anggaran pendapataan  dan  belanja  tahun  berjalan  berdasarkan  realisasi  anggaran  pendapatan  dan belanja tahun sebelumnya.
Jika dihitung angka nominal sesuai  persentase dua tahun sebelumnya, maka dana pemberdayaan Jemaat dalam anggaran pendapatan dan belanja Jemaat GPM Haria pada tiga tahun  (2016-2018)  memperlihatkan  rata-rata  mencapai  73,45%  dari  penetapan  anggaran dan 75,61% dari realisasi anggaran. Karena itu, penetapan dana sharing 70% sebagai dana pemberdayaan jemaat pada belanja pelayanan di jemaat dalam sistem pengelolaan keuangan GPM tidak harus dipahami hanya dalam bentuk angka persentase maupun angka nominal uang, tetapi sebagai tindakan diakonia transformatif.
Dana  sharing  gereja  dalam  wujud  uang  haruslah  dilihat  juga  sebagai  pemberian Tuhan atas hasil usaha dan kerja manusia. Dalam kaitan itu fungsi uang bukanlah konsumtif
16 Max Syauta dkk, Spiritualitas Pro-Hidup, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 123.
17 Sumber: Buku Keputusan Sidang Ke-33 MPL Sinode GPM, tahun 2011.
semata. Uang juga menghasilkan, walaupun fungsi inipun harus dilihat sebagai bagian dari siklus menghasilkan membeli dan menghasilkan. Jadi di sini uang adalah modal atau aset, yang  dari  padanya  berbagai  keberdayaan  bisa  dihasilkan.  Dalam  artian  itu,  uang  tetap merupakan alat  di  tangan manusia. Karena fungsinya yang penting itu, maka uang  harus dikelola  secara  baik  untuk  memenuhi  berbagai  kepentingan  diri  sendiri  maupun  untuk pelayanan kepada sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan Tuhan. 18
Gereja Protestan Maluku dan khususnya di Jemaat Haria perlu melakukan evaluasi dan  pembaharuan  dalam  sistem  bergereja  yang  berpihak  pada  kebutuhan  pemberdayaan ekonomi warga gereja. Gereja seharusnya memberikan sumbangan yang bermakna melalui diakonia transformatif sebagai model pemberdayaan di tingkat jemaat. Selain itu, diakonia transformatif bertujuan untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran terhadap para penguasa serta bertindak dalam mendorong dan mendampingi orang-orang yang tidak berdaya dan yang menjadi korban ketidakadilan untuk memperjungkan hak-hak hidupnya. Jadi, bukan sekedar soal besar-kecilnya dana pemberdayaan yang disediakan, tetapi sangat pentingnya menekankan hakekat bergereja.
Pelaksanaan  diakonia  transformatif  di  Jemaat  GPM  Haria  perlu  memperhatikan beberapa hal, antara lain: (a) warga gereja adalah subjek dari pelayanan, dan bukan menjadi objek, sehingga pelayanan pemberdayaan jemaat seutuhnya berdampak bagi kesejahteraan warga gereja. (b) perlu memperkuat usaha-usaha di bidang diakonia transformatif supaya pemberdayaan jemaat berjalan secara efektif. (c) perlu memberikan penyadaran bagi warga gereja terhadap hak-hak yang menjadi milik mereka. (d) mengorganisasikan warga gereja supaya pemberdayaan jemaat bisa berjalan secara kolektif.  Hal ini perlu menjadi konsep atau  basis  dalam  pelaksanaan  diakonia  transformatif  di  Jemaat  GPM  Haria,  sehingga pelaksanaan diakonia transformatif mengalami proses berkelanjutan di Jemaat GPM Haria. Diakonia transformatif adalah sebuah kebutuhan bagi warga gereja saat ini, karena mengacu kepada keberpihakan kepada orang miskin, janda, duda, cacat. Menghadirkan diakonia yang transformatif  berarti  menolong  warga  gereja  untuk  mematahkan  kuasa-kuasa  yang membuat mereka tidak menjadi manusia ciptaan Tuhan sepenuhnya. Pelaksanaan diakonia yang  transformatif  gereja  tidak  bisa  hanya  berurusan  dengan  pihak  yang  tidak  berdaya, tetapi juga dengan pihak yang memiliki kekuasaan. Diakonia yang transformatif ini harus
18 Sumber:  Keputusan  Sidang  Ke-37  Sinode  GPM  07/SND/KE-37/2016  tentang  Ajaran  Gereja Prostestan Maluku, artikel 548.
menjadi  sebuah  pelayanan  gereja  secara  bersama  dan  merangkul  semua  potensi  warga gereja  sekaligus  warga  masyarakat  dan  pemerintah.  Yesus  bukan  hanya  hadir  untuk menolong mereka yang diperlakukan dengan tidak adil, tetapi juga mau mengkritik mereka yang  menjadi  penyebab  ketidakadilan  dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  diakonia transformatif  adalah  sebuah  tantangan  bagi  Jemaat  GPM  Haria  tetapi  sekaligus  sebuah tuntutan untuk menghadirkan Kerajaan Allah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat  disimpulkan bahwa Peraturan Organik Gereja Protestan Maluku tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Jemaat Pasal 5,  Ayat  2,  Butir  a,b,c,d  belum  memperlihatkan  konsep  pemberdayaan  secara  jelas.  Oleh karena  itu,  pemanfaatan dana  sharing 70%  untuk  pemberdayaan  warga  gereja  tidak dilaksanakan  secara  efektif.  Di  samping  itu,  pelayanan  diakonia  karitatif  dan  reformatif sudah berjalan dengan baik sesuai yang diperuntukkan kepada warga gereja yang miskin, janda,  duda,  anak  yatim-piatu,  cacat.  Namun  disadari  sungguh  bahwa  kedua  diakonia  di atas  belum  dikategorikan  pemberdayaan  warga  gereja.  Diakonia  karitatif  dan  reformatif hanya  bantuan  “siap  pakai”,  sebab  itu  warga  jemaat  GPM  belum  diberdayakan  sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
Pemberdayaan  jemaat  lewat  diakonia  transformatif  yang  ditawarkan  oleh  penulis semoga ini menjadi model dalam menyusun atau mengkonsepkan arah pelayanan di Gereja Protestan  Maluku  (GPM),  sehingga  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  di  tingkat  jemaat bisa  berjalan  dengan  efektif  dan  warga  gereja  mengalami  transformatif  secara  holistik. Pelayanan  diakonia  transformatif  adalah  sebuah  manifestasi  dari  pemberdayaan  jemaat yang didasarkan pada amanah Yesus Kristus yang memanggil gereja untuk menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abineno.  Ch.  L,  Diaken ,  Diakonia  dan  Diakonot  Gereja .  Jakarta:  BPK  Gunung Mulia, 2005.
Akbar Purnomo dan Usman, Metodologi Penelitian Sosial . Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Antoncich. R, Iman dan Keadilan, Ajaran Sosial Gereja dan Praksis Sosial Iman . Yogyakarta: Kanisius, 2000.
Anwas. M.O , Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta, 2014. Bakke Ray, The Urban Christian. Illinois: Inter Varsity Press, 1987.
Brownlee  Malcolm, Tugas  manusia  dalam  Dunia  Milik  Tuhan:  Dasar  Teologis Bagi Orang Kristen Dalam Masyarakat. Jakarta: BPK Gununhg Mulia, 1989.
Bosch.  J.  David, Transformasi  Misi  Kristen:  Sejarah  Misi  yang  Mengubah  dan Berubah. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
Martin  Chen, Gustavo  Guiteres  Rafleksi  dari  Praksis  Kaum  Miskin. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
Creswell.  W.  Jhon, Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Dopo.  R.  Eduard, Keprihatinan  Sosial  Gereja,  Sebuah  Antologi. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
Engel. D.J, Gereja dan Masalah Sosial. Salatiga, Tisara Grafika, 2007.
Handani.  H.  Narwawi, Metodologi  Penelitian  Bidang  Sosial. Yogyakarta:  Gajah Mada University Press, 1998.
Jeremias  Joachim, New Testament  theology. New York, Charles Scribner’s Sons, 1971.
Lin  Nan, Social  Capital:  A  Theory  of  Social  Structure  and  Action. Cambridge: Cambridge   University Press, 2001.
Maggai  Padilla  Melba, Transformasi  Masyarakat:  Refleksi  Keterlibatan  Sosial Kristen. Jakarta, Cultivate, 2004.
Manuhutu Michael Jacob: Sejarah Negeri Haria Leiwaka Ama Patih, Tahun 2007. Putnam  D.  Robert, Making  Democracy  Work:  Civic  Tradition  in  Mdern  Italy. Pricenton, New Jerse: Princenton University Press, 1993.
R. Mask. dan Bassau. D, Pengembangan Usaha Mikro Kristiani. Jakarta: Institute For Community and Development Studies-ICSD.
Randy. R. Wrihatnolo dan R.N. Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan (Sebuah Pengantar dan panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat) .
Suryawasita, Pengabdi Keadilan. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
Sitompul Agustin Adelbert dkk, Gereja dan Kontekstualisasi. Jakarta: Pusatak Sinar Harapan, 1998.
Soumokil Tonji, Reintegrasi Sosial Pasca Konflik Maluku . Salatiga: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi- Universitas Kristen Satya Wacana Press, 2011.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta,
2013.
Syauta Max dkk, Spiritualitas Pro-Hidup . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
Putnam D. Robert, Making Democracy Work: Civic Tradition in Mdern Italy Pricenton, New Jerse: Princenton University Press, 1993.
Theresia Theresia dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pembangunan Masyarakat. Bandung: Alfabeta, 2014. Widyatmadja. P. Josef, Diakonia Sebagai Misi Gereja. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
__________ Yesus dan Wong Cilik. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.

## Sumber yang tidak terpublikasi
Sumihe.  S,  52  Tahun  STT  GKI  I.Z.  Kijne  di  Tanah  Papua: Diakonia Kontekstual (Makalah). Jayapura 2006.
Peraturan  Organik  Tentang  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  GPM,  BAB  III Pasal 19. Keputusan  Sidang  Ke-29 BPL Sinode di Tual Tahun 2007.
Siahay Hery, Laporan Akhir Vikaris Jemaat GPM Haria Tahun 2009-2010.
Panduan  Standarisasi  dan  Model  Penanganan  PMKS,  Gereja  Protestan Maluku. Departemen Pelayanan, Pendidikan, dan Pembangunan.
Dokumentasi  Pribadi, Tanggal 5 Febuari 2020.
Wawancara  dengan  JL  Sebagai  Anggota  Jemaat  GPM  Haria,  Tanggal  5  Febuari 2020.
Wawancara dengan OK Sebagai Anggota Jemaat GPM Haria, Tanggal 5  Febuari 2020.
Wawancara dengan Pendeta SIS Sebagai Ketua Klasis Pp. Lease, Tanggal 6 Febuari 2020.
Wawancara  dengan  Pendeta  JSL  Sebagai  Ketua  Majelis  Jemaat  GPM  Haria, Tanggal 6 Febuari 2020.