## PERAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) SEKTOR INFORMAL DI ARAB SAUDI

## Ratu Rayanti Arumsari
Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur  112-116, Bandung, Kode Pos, Indonesia
E-mail : raturayanti@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  the  developing  country,  Indonesia,  affected  Saudi  Arabia  to  protect  the domestic workers. Researcher are trying to understand and analyze how this cooperation in the agreement that related  in  placement  and  protection  based  on  the  moratory  to  overcome  the  violence  to  indonesian  domestic workers.
This study used qualitative research type. The research method used is descriptive analysis techniques. Most of the data collected through the literature and websites searching.Those data were analyzed by theory approach based  on  International  Relations,  International  Cooperation,  International  Agreement,  International  Labour Regulation, National Interest and Negotiation Diplomacy.
The results of this study show the cooperation between Republic of Indonesia and The Kingdom of Saudi Arabia in  the  placement  and  protection  of  indonesia  labours  post  informal  sector  workers  moratorium,  during  the process until invent to Memorandum of Understanding.
Keywords: Moratorium, Informal Sector Labour, Indonesia-Arab Saudi

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama sebuah negaara berkembang seperti Indonesia, dapat  mempengaruhi  Arab  Saudi  untuk  kemudian  melindungi  tenaga  kerja  domestik.  Peneliti  mencoba memahami dan menganalisis bagaimana kerjasama yang terbentuk dalam sebuah perjanjian terkait penempatan dan  perlindungan  tenaga  kerja  domestik  yang  berdasarkan  pada  moratorium  untuk  mengatasi  kekerasan terhadap pekerja domestik indonesia.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  teknik  analisa deskriptif.  Sebagian  besar  data  dikumpulkan  melalui  studi  pustaka  dan  penelusuran  website.  Data-data  yang diperoleh  kemudian  dianalisis  dengan  pendekatan  teori  yang  berhubungan  dengan  Hubungan  Internasional, Kerjasama  Internasional,  Perjanjian  Internasional,  Regulasi  Ketenagakerjaan  Internasional,  Kepentingan Nasional dan Diplomasi Negosiasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan kerjasama dalam penempatan dan perlindungan antara republik Indonesia dan  Kerajaan Arab Saudi pasca  moratorium tenaga kerja sektor informal tahun 2011, selama proses berjalannya moratorium hingga terbentuknya Nota Kesepahaman.
Kata Kunci: Moratorium, Tenaga kerja Sektor Informal, Indonesia-Arab Saudi

## 1. Pendahuluan
Hubungan  kerjasama  antar  dua  negara atau  yang  disebut  juga  Hubungan Bilateral,  merupakan  salah  satu  bentuk dari  interaksi  antar  negara  sebagai  aktor dalam  Hubungan  Internasional  untuk memenuhi  national  interest  nya  masing- masing.  Dalam  pelaksanaannya,  terbukti bahwa  tiap-tiap  negara  tidak  mampu memenuhi kepentingan nasionalnya tanpa bantuan  dari  negara  lain,  baik  itu  negara berkembang maupun negara maju sekalipun. Oleh karena itu seiring dengan berjalan  nya  proses  globalisasi,  dimana kebutuhan masyarakat  internasional  yang kian  beragam,  menuntut  pemerintah  dari tiap  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan dalam  negerinya  yang  mana  tidak  bisa dipenuhi  hanya  dari  sumber  daya  yang ada  di  dalam  negeri  saja,  hal  tersebut kemudian menciptakan kebiasaan saling membutuhkan antar negara dan
masyarakat internasionalnya.
Seperti  yang  dijalankan  oleh pemerintah  Republik  Indonesia  (RI) dengan pemerintah Kerajaan Saudi
Arabia  atau  Arab  Saudi,  yang  telah menjalin  hubungan  kerjasama  bilateral kurang lebih selama 60 tahun, dari tahun 1950 hingga kini. Pada mulanya kekerabatan  terjalin  karena  Kerajaan Arab  Saudi  merupakan  salah  satu  negara yang  mengakui  kedaulatan  RI  pasca penjajahan  dan  proklamasi  kemerdekaan pada tahun 1945. Dengan begitu
Indonesia  secara  keseluruhan  merasa didukung untuk membangun negara yang baru  bangkit  dari  penjajahan  yang berlangsung selama bertahun-tahun,
dukungan moril tersebut kemudian membuka  jalan  bagi  kedua  negara  untuk berkerabat  dengan  baik  yang  pada mulanya  hanya  secara  informal,  namun seiring  dengan  berjalannya  hubungan baik  tersebut  maka  ditingkatkan  menjadi hubungan diplomatik
Pada  1950,  RI  membuka  kantor Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia (KBRI) yang terakreditasi untuk Pakistan,  Arab  dan  Iran  di  Kairo,  Mesir. Hal  tersebut  secara  resmi  membuka hubungan  diplomatik  antara  Indonesia dan  Arab  Saudi.  Kemudian  pada  tahun 1955,  Arab  Saudi  membuka  kantor Kedutaan  besar  (Kedubes)  di  Jakarta, Indonesia.  Dan  di  tahun  1964  KBRI didirikan  di  Jeddah,  Arab  Saudi,  yang terakreditasi khusus untuk bilateral
Indonesia  dan  Arab  Saudi.  Sedangkan kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia  untuk  Arab  Saudi  baru didirikan pada tahun 2003 di Dubai, Arab Saudi. (http://-kemlu.go.id/Hubungan-
%bilateral.html  diakses  pada  13/03/2014 ).
Seiring dengan berjalannya hubungan  bilateral  antara  Indonesia  dan
Arab  Saudi, untuk  terus  menjaga hubungan  baik  tersebut  maka  kedua belah  pihak  sepakat  mengikat  kerjasama secara  resmi  melalui  perjanjian.  Pada  24 November 1970 lahir perjanjian Treaty of Friendship  between  The  Republic  of Indonesia  and  The  Kingdom  of  Saudi Arabia  yang  ditandatangani  di  Jeddah oleh kedua pemerintah negara yang bersangkutan.
Perjanjian tersebut kemudian  diratifikasi  melalui  UU  No.9 tanggal 18 September 1971 LN No.77
tambahan LN No.2972. ( http://kemlu- .go.id/Daftar-%Perjanjian- %Internasional-/index-.html diakses pada 13/03/2014 ).
Seperti  yang  selalu  terjadi  di setiap  hubungan  kerjasama  antar  negara dalam  ruang  lingkup  internasional  baik itu  bilateral  maupun  multilateral,  dimana tiap-tiap negara mempunyai kepentingan masing-masing, tidak menutup kemungkinan  untuk  timbulnya  kendala- kendala  seperti  perbedaan  pendapat bahkan  konflik  sekalipun  dapat  terjadi. Dalam  hal  ini  seperti  yang  terjadi  pada hubungan  bilateral  Indonesia  dan  Arab Saudi  di  bidang  Ketenagakerjaan,  meski selama  ini  hubungan  kedua  negara terbilang  cukup  baik  hampir  di  seluruh sektor,  namun  dengan  adanya  masalah yang timbul beberapa tahun kebelakang
ini khususnya
dalam masalah Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  di  Arab  Saudi, maka  hubungan  kedua  negara  dalam bidang  tenaga  kerja  sedikit  terganggu, perhatian  pemerintah  kini  fokus  terhadap penyelesaian  masalah  tersebut  dengan harapan tidak mengganggu hubungan RI- Arab Saudi di bidang yang lainnya.
Masalah Penempatan dan
Perlindungan TKI sudah diatur dalam UU No.39  tahun  2004,  mengenai  bagaimana pelaksanaan  prosedural  dan  operasional, bagaimana  peran  pemerintah  dalam melaksanakan  fungsinya  sebagai  pihak berwenang  dan  sejauh  mana  agen-agen dan  badan  hukum  terkait  yang  bertugas menjamin kelangsungan hidup dan sebagai  payung  hukum  bagi  para  TKI yang bekerja di luar negeri, khususnya
dalam  hal  ini  di  kawasan  Arab  Saudi, tercatat  secara  jelas  dalam  Undang- undang tersebut.
Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi mencatat setidaknya ada 79 kasus  hukuman  mati  TKI  di  Arab  Saudi per  periode  2001-2013,  dan  baru  sekitar 41  WNI  yang  berhasil  lepas  dari hukuman  mati  dan  masih  ada  38  warga negara  yang  status  hukumnya  belum diberikan  kejelasan  dan  masih  terancam hukuman  mati  pengadilan  Arab  Saudi. Sejauh  ini  langkah  yang  diambil  oleh pemerintah  Indonesia  untuk  membantu para  WNI  tersebut  dengan  memberikan pengacara  yang dikontrak secara case by case dan juga retainer (tetap), langkah tersebut diusulkan oleh Satgas Penanganan WNI/TKI berkasus (http://www.-kemen-kumham-.go.id/- kasus-hukuman-mati-tki.html diakses pada 14/03/2014).
Kedutaan Besar Arab Saudi perlu menindak sikap dari oknum-oknum  yang tidak  menjalankan  tugas  sebagaimana mestinya dengan menata dan membenahi sistem  keimigrasiannya  baik  itu  dengan pengawasan  secara  langsung  maupun pemberian  sanksi  yang  lebih  tegas terhadap  pelaku-pelaku  pungutan  biaya tidak resmi. Karena hal tersebut menambah  beban  dengan  mempersulit keadaan para TKI di Arab Saudi.
Beberapa masalah kekerasan yang terjadi  terhadap  TKI  khususnya  yang berada  pada  sektor  informal,  seperti, Penata  Laksana  Rumah  Tangga  (PLRT) atau dikenal dengan Householders, disebabkan oleh banyak faktor yang tidak
hanya datang dari luar negeri, tetapi juga ada  faktor  internal  yang  menjadi  pemicu terjadinya kekerasan terhadap TKI sektor informal. Faktor di dalam negeri diantaranya seperti
kurangnya pengawasan  pemerintah  terhadap  agen- agen  pemberangkat  TKI  atau  yang  kita kenal  dengan  Perusahaan  Jasa  Tenaga Kerja  Indonesia  (PJTKI)  atau  Pelaksana Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia Swasta (PPTKIS), ada banyak agen-agen pemberangkat  TKI  yang  ilegal,  tidak tercatat  secara  resmi  dan  tidak  memiliki ijin tertulis dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Hal tersebut
dikarenakan,  adanya  pihak-pihak  yang tidak  bertanggung  jawab  yang  ingin mendapatkan  keuntungan  besar  dari  para calon TKI.
Oleh karena itu sebagai salah satu bentuk  upaya  negosiasi  dari  pemerintah Indonesia  terhadap  pemerintah  Arab Saudi  dalam  menanggapi  permasalahan Penempatan  dan  Perlindungan  TKI, khususnya  dalam  hal  ini  yang  berada  di Kerajaan  Arab  Saudi,  pada  11  Agustus 2011  pemerintah  RI  melalui  Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengeluarkan  Moratorium  Tenaga  Kerja yang  berlaku  untuk  sektor  informal terhadap Arab Saudi.
Moratorium merupakan suatu penundaan  sementara.  Penundaan  dalam hal ini yaitu dengan melakukan
penundaan  pengiriman  TKI  untuk  Arab
Saudi dengan batas waktu yang ditentukan.
Moratorium ini dikeluarkan untuk mendorong pemerintah Arab Saudi melakukan pembahasan Nota Kesepahaman  atau  yang  kita  kenal  dengan Memorandum  of  Understanding  (MoU), yang  mana  di  dalamnya  berisikan  butir- butir untuk memperjuangkan dan
menjamin keberlangsungan hidup para TKI yang  berada  di  Arab  Saudi.  Moratorium tersebut  dibuat  berdasarkan  pada  UU No.39/2004 pasal 81 ayat 1 (http://depnakertrans.go.id/mou%bilateral /index.ht ml diakses pada 13/03/2014). Setelah moratorium tersebut berjalan  selama  kurang  lebih  tiga  tahun, kemudian  pada  19  Februari  2014  di Riyadh,  Arab  Saudi,  akhirnya  Indonesia dan  Arab  Saudi  menandatangani  MoU yang diajukan oleh pemerintah Indonesia dengan tiga butir utama  kesepakatan dan juga syarat dan kondisi yang diajukan
oleh pemerintah Arab Saudi. Penandatanganan  Nota  Kesepahaman  ini disebut  sebagai  sejarah  baru  dalam hubungan bilateral kedua negara bersangkutan dalam bidang Ketenagakerjaan, dengan harapan
perlindungan  bagi  TKI  khususnya  yang berada  pada  sektor  informal  di  Arab Saudi  akan  lebih  terjamin  dan  menutup kemungkinan  terulangnya  kasus-kasus kekerasan terhadap PLRT.
Dengan  demikian,  berdasarkan pada  latar  belakang  tersebut  diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul :
“Kerjasama  Pemerintah  Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi  mengenai  Perlindungan  Tenaga Kerja  Indonesia  pasca  diberlakukan Moratorium  TKI  Sektor  Informal  tahun 2011”.
Ketertarikan penulis untuk meneliti  dan  mengangkat  tema  tersebut didukung  oleh  beberapa  mata  kuliah disiplin  Ilmu  Hubungan  Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pengantar  Hubungan  Internasional, menjadi  acuan  untuk  menganalisa bagaimana pelaksanaan interaksi antar  negara  dalam  ruang  lingkup internasional  untuk  mencapai  suatu tujuan.
2. Diplomasi  dan  Negosiasi,  sebagai fokus  kajian  tema  penelitian  dimana untuk menganalisa pelaksanaan proses  diplomasi  dan  negosiasi  antar kedua  negara  yang  bersangkutan yakni Indonesia dan Arab Saudi.
3. Hukum  Internasional,  menjadi  acuan untuk menganalisa pelaksanaan hukum  internasional  yang  berlaku untuk  mengatur  Hak  Asasi  Manusia sebagai masyarakat internasional.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada identifikasi masalah  yang  diangkat  penulis  dalam latar  belakang,  penulis  merumuskan masalah sebagai berikut.
1.2.1 Rumusan Masalah Mayor
“Bagaimana Kerjasama Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) informal pasca diberlakukannya  moratorium  TKI  sektor informal pada tahun 2011”.
Untuk pembatasan masalah, penulis  membatasi  masalah  dari  tahun dikeluarkannya  Moratorium  TKI  sektor informal  yakni  pertengahan  tahun  2011 hingga  tahun  penandatanganan  MoU sebagai  hasil  dari  kesepakatan  bersama yakni tahun 2014 untuk menilai bagaimana perkembangan kerjasama kedua  negara  tersebut  khususnya  dalam melindungi  TKI  setelah  dikeluarkannya kebijakan  Moratorium  sebagai  upaya negosiasi  pemerintah  Indonesia  dalam menangani  permasalahan  Penempatan dan  Perlindungan  TKI,  dalam  hal  ini khususnya TKI pada sektor informal.
1.2.2 Rumusan Masalah Minor 1.  Apa yang melatarbelakangi diberlakukannya  moratorium  TKI sektor informal tahun 2011 terhadap Arab Saudi? 2.  Apa saja bentuk kerjasama Indonesia  dan  Arab  Saudi  terkait TKI sektor informal?
3. Kendala  apa  saja  yang  dihadapi oleh  kedua  negara  dalam  upaya melindungi TKI sektor informal?
4. Bagaimana  prospek  perlindungan TKI  informal  setelah  kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara yang bersangkutan?

## 1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Penelitian
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk memahami bagaimana pelaksanaan kerjasama  antara  Indonesia  dan  Arab
Saudi  dalam  melindungi  TKI  yang berada  pada  sektor  informal  seperti penatalaksana rumah tangga khususnya setelah dikeluarkan kebijakan moratorium TKI sektor informal oleh
pemerintah  Indonesia  terhadap  Arab Saudi, dengan mengetahui apa saja upaya dan kendala dari proses pelaksanaan moratorium tersebut hingga disepakatinya butir-butir perjanjian dalam perlindungan TKI yang kemudian dibentuk  dalam  sebuah  MoU  yang ditandatangani  kedua  belah  negara  yang bersangkutan.

## 1.3.2 Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dalam pelaksanaan perlindungan  TKI  yang  berada pada  sektor  informal  yang  salah satunya  yakni  penata  laksana rumah tangga
2. Untuk mengetahui apa saja kerjasama  yang  dijalankan  oleh kedua  negara  tersebut  mengenai perlindungan TKI sektor informal,
khususnya  setelah  moratorium diberlakukan
3. Untuk  mengetahui  kendala  apa saja  yang  dihadapi  oleh  kedua belah  negara  dalam  mencapai kesepakatan bersama perihal perlindungan TKI 4. Untuk memahami bagaimana prospek dari kerjasama Indonesia dan Arab Saudi setelah moratorium  yang  menghasilkan MoU  terkait  perlindungan  TKI sektor informal.

## 1.4 Kegunaan Penelitian
Berdasarkan  pada  maksud  dan  tujuan penulis  dalam  penelitian  ini,  maka kegunaan  dari  penelitian  dibagi  menjadi dua, diantaranya sebagai berikut.
1.4.1  Kegunaan Teoritis
Penulis berharap penelitian ini berguna  secara  teoritis  untuk  menambah pengetahuan  pembaca  mengenai  konsep diplomasi  dan  negiosiasi  suatu  negara yang  terjalin  dalam  bentuk  hubungan bilateral,  dalam  hal  ini  khususnya  antara Indonesia dan Arab Saudi untuk kemudian  mencapai  suatu  tujuan  yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dan menambah pengetahuan pembaca mengenai penempatan  dan  perlindungan  terhadap TKI  yang  sesuai  dengan  ketentuan hukum Indonesia melalui Undang- undang No.39/2004.

## 1.4.2 Kegunaan Praktis
Adapun  hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  penulis  dapat  bermanfaat secara  praktis  membantu  pembaca  untuk dijadikan bahan tambahan informasi bagi para pelajar Ilmu Hubungan Internasional mengenai  kerjasama  Indonesia  dan  Arab Saudi  dalam  perlindungan  tenaga  kerja sektor informal dan menambah bahan informasi mengenai pemberlakuan
Moratorium  sebagai  instrumen  mencapai Nota Kesepahaman.
2. Kajian Pustaka dan Kerangka
Pemikiran
2.1 Kajian Pustaka
Penempatan  dan  perlindungan  TKI khususnya ke Arab Saudi yang selama 60 tahun  kebelakang  tidak  adanya  jaminan atas  keberlangsungan  hak  asasi  para pekerja sepertinya perlu perhatian khusus dari  pemerintah  Indonesia.  Realitas  yang ada  menunjukkan  bahwa  TKI  yang dikirim  ke  luar  negeri,  tidak  didukung dengan  perangkat  perlindungan  yang cukup memadai dan pembekalan
keterampilan  yang  kurang  diperhatikan oleh  pihak  yang  bertanggung  jawab seperti  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi dengan BNP2TKI sebagai Leading Sector untuk kegiatan keberangkatan  dan  penempatan  TKI
tersebut.
Penulis  memilih  tiga  penelitian terdahulu  yang  berkaitan  dengan  tema yang  diangkat  mengenai  ketenagakerjaan dan moratorium sebagai referensi penulisan  dan  bahan  informasi  untuk komparasi  kesimpulan  akhir  dari  kedua objek penelitian tersebut.
Dalam  penelitian  nya  yang  berjudul “Kebijakan  Moratorium  Pengiriman  TKI ke  Malaysia  2009”,  Sri  Mala  Sari.  B (2012), mengungkapkan bagaimana Indonesia dan Malaysia menjaga hubungan  baik  yang  selama  ini  sudah terjalin  di  berbagai  aspek  sebagai  negara serumpun mencoba untuk memperbaiki keadaan yang memanas
yang berkembang di media massa dan elektronik  mengenai  kekerasan  yang dialami  oleh  TKI  informal  di  Malaysia yang dikhawatirkan dapat  mempengaruhi hubungan  diplomatik  kedua  negara, maka, Indonesia dalam hal ini sebagai
negara pengirim tenaga kerja, mengeluarkan Moratorium yang selanjutnya  membentuk  MoU  untuk menjamin perlindungan TKI yang berada di Malaysia.
Berikutnya merujuk pada jurnal  Asri Wijayanti  (2011)  yang  berjudul  “Upaya
Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan TKI”, mengemukakan kecenderungan pemerintah pada orientasi bisnis  dalam  pengiriman  TKI  sehingga menimbulkan eksploitasi tenaga kerja
dan  mengabaikan  permasalahan  dalam negeri yang kekurangan lapangan pekerjaan  dan  minimnya  kesempatan kerja.  Lemahnya  evaluasi  pemerintah dalam menangani  fenomena tenaga kerja luar  negeri  yang  dari  tahun  ke  tahun jumlahnya semakin meningkat.
Penelitian terdahulu selanjutnya, yang  menjadi  rujukan  penulis  dengan mengangkat tema yang sama yakni jurnal Rodlial  Ramlan  (2013)  yang  berjudul “Moratorium  Tenaga  Kerja  Indonesia untuk  Arab  Saudi”.  Dalam  jurnalnya diterangkan  bahwa  salah  satu  hal  yang perlu  diperhatikan  dari  dikeluarkannya moratorium  ini  adalah  bukan  hanya mengenai  penundaan  sementara  tanpa hasil yang solutif.

## 2.2 Kerangka Pemikiran
2.2.1 Hubungan Internasional
Menurut Perwita dan Mochammad  Yani  dalam  Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa : “Hubungan  internasional  merupakan bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya  Hubungan  Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat  adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya  kehidupan  manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan  adanya  suatu  negara yang  menutup  diri  terhadap  dunia luar.” (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).
Pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional  merupakan  ilmu  dengan kajian  interdisipliner,  dalam  artian,  ilmu ini  dapat  menggunakan  berbagai  teori, konsep dan pendekatan dari ilmu studi lainnya dalam mengembangkan kajiannya. Adapun  beberapa  konsep  umum yang  terdapat  di  dalam  hubungan internasional adalah sebagai berikut :
1.  Peranan Peranan merupakan aspek dinamis.  Peranan  dapat  juga dikatakan  sebagai  seperangkat perilaku  yang  diharapkan  dari seseorang  atau  struktur  tertentu yang  menduduki  suatu  posisi  di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik  adalah  perilaku  dalam menjalankan peranan politik.
2. Konsep Pengaruh
Konsep  pengaruh  didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi
tingkah  laku  orang  lain  dalam cara  yang  dikehendaki  pelaku tersebut.
3. Kerjasama
Dalam  Hubungan  Internasional dikenal  apa  yang  dinamakan
Kerjasama  Internasional.  Dalam suatu kerjasama internasional bertemuberbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa  yang tidak  dapat  dipenuhi  di  dalam negerinya sendiri.
4. Analisis Sistem
Analisis Sistem dalam Hubungan
Internasionalberpandangan
bahwa  fenomena  internasional yang  beragam  secara  sederhana tidak  dapat  dibagi-bagi  sehingga suatu  sistem  harus  dianggap  ada dalam  lingkungan  dan  bentuk interaksi  melalui  bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).
Robert Jackson dan George Sorensen juga mengatakan bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang Economic Interdependency, kesenjangan Utara- Selatan,  keterbelakangan,  perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-
lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM) internasional,  lingkungan  hidup,  gender dan lain sebagainya (Jackson &
Sorensen, 2005: 34). 2.2.2 Kerjasama Internasional Pola interaksi Hubungan Internasional  dapat  dipisahkan  dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat
internasional,  baik  oleh  pelaku  negara (state  actor),  maupun  oleh  pelaku  bukan negara  (non-state  actor).  Pola  hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (cooperation),  persaingan  (competition),
dan pertentangan (conflict) (Rudy,
2003:2).
Dimana  perkembangan  di  dalam Poitik Luar Negeri saat ini terdapat bentuk-bentuk dari kerjasama
internasional  berdasarkan  pada  jumlah negara yang mengikuti sebuah kerjasama,
yaitu :
a) Kerjasama bilateral Kerjasama  yang  dilakukan  antar dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pemdidikan dan kebudayaan. Kerjasamabilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan  bantuan  berupa  dana untuk  fasilitas  kegiatan  ataupun berupa pinjaman.
b) Kerjasama regional
Dilakukan  oleh  beberapa  negara dalam suatu kawasan atau wilayah.  Kerjasama  ini  biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan  (ASEAN  dan  Liga Arab). c) Kerjasama Multilateral Dilakukan  oleh  beberapa  negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi (APEC), sosial (ILO,WHO),
pertahanan dan keamanan
(NATO).

## 2.2.3 Perjanjian Internasional
Pada  hakekatnya,  dalam  masyarakat internasional  dewasa  ini,  perjanjian internasional  memiliki  peranan  penting dalam  kehidupan  antar  negara  di  dunia. Perjanjian internasional merupakan instrumen  untuk  menampung  kehendak dan  persetujuan  negara-negara  ataupun subjek  hukum  internasional  lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Perjanjian internasional sebelumnya akan melalui  perumusan  hukum  internasional untuk kemudian  mengatur  jalannya kegiatan antar negara yang bersangkutan.
T. May Rudy menggolongkan perjanjian  internasional  menjadi  dua bagian,  Treaty  Contract  dan  Law Making. Berikut penjelasannya: “Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam Treaty Contract dan Law Making Treaties. Treaty Contract dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian hukum perdata,  hanya  mengakibatkan  hak dan  kewajiban  antara  pihak  yang mengadakan  perjanjian  itu  (Rudy, 2002:44).
Produk  dari  kerjasama  internasional yakni
ditandatanganinya sebuah perjanjian  internasional.  Seperti  yang tercantum  dalam  pasal  38  Statuta
Mahkamah  Internasional,  baik  yang bersifat umum maupun khusus, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum  yang  diakui  oleh  negara-negara beradab  dan  keputusan  pengadilan  dan pendapat  para  ahli  yang  telah  diakui kepakarannya  menurut  sumber  hukum internasional (Mauna, 2005: 84).

## 2.2.4 Diplomasi dan Negosiasi
Sir  Ernest  Satow,  sejak  tahun  1922 telah  mendefinisikan  diplomasi  sebagai aplikasi  intelejen  dan  taktik  untuk menjalankan  hubungan  resmi  antara pemerintahan yang  berdaulat, yang terkadang diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi
sebagai manajemen  hubungan  antar  negara  atau hubungan  antar  negara  dengan  aktor- aktor  hubungan  internasional  lainnya. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan,  mengkoordinasikan  dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang
dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan  cara  pandang,  negosiasi, kunjungan  dan  aktivitas-aktivitas  lainnya yang terkait (Djelantik, 2008: 4).
Sedangkan dalam pemikiran
diplomasi  Asia,  khususnya  dalam  hal  ini Indonesia, beberapa prinsip politik diterapkan dalam banyak segi berbeda dengan konsep diplomasi yang diterapkan di  kawasan  Eropa.  Terdapat  banyak literatur  mengenai  cara  pandang  Islam, India dan Cina mengenai hubungan antar negara (Djelantik, 2008: 7-8).
Adapun  jika  dilihat  tujuan  dari negosiasi  dirumuskan  oleh  Kautilya sebagai berikut :
1. Acquisition, untuk membuat hubungan  diplomatik  dengan  negara lain.
2. Preservation, untuk menjaga hubungan baik dengan negara lain 3. Augmentation, untuk memperluas hubungan diplomatik
4. Proper  distribution,  sebagai  harmoni dan  perdamaian  (Djelantik,  2008: 41).
2.2.5 Hubungan Bilateral
Hubungan bilateral ataupun
bilateralisme,  mengacu  pada  hubungan politik  dan  budaya  yang  melibatkan  dua negara.  Kebanyakan  diplomasi  yang terjadi  saat  ini  berbentuk  hubungan bilateral.  Alternatif  diplomasi  lainnya adalah  multilateral  yang  melibatkan banyak  negara  dan  unilateral,  jika  satu negara  bertindak  sendiri.  Seringkali terjadi  perdebatan  mengenai  bagaimana efektivitas  dari  penerapan  diplomasi bilateral  dan  multilateral.  Penolakan terhadap  diplomasi  bilateral  pertama  kali terjadi  setelah  berakhirnya  Perang  Dunia I,  ketika  para  politikus  menyimpulkan bahwa sistem perjanjian internasional
bilateral  sebelumnya  pecah  di  Perang Dunia I yang sifatnya kompleks menyebabkan perang tidak dapat dihindarkan. Kondisi ini kemudian melahirkan  pembentukan  Liga  Bangsa-
Bangsa  (LBB)  yang  menerapkan  aktivitas diplomasi  multilateral.  Reaksi  yang  sama menolak  perjanjian  dagang  terjadi  setelah Depresi ekonomi dunia tahun 1930an.
Kesepakatan-kesepakatan
dagang bilateral  menyebabkan  meningkatnya tarif yang memperparah kejatuhan ekonomi  beberapa  negara.  Maka  setelah Perang Dunia, negara-negara Barat melakukan berbagi kesepakatan multilateral  seperti  General  Agreement on  Tariff  and  Trade  (GATT)  (Berrige, 2003: 132-144).

## 2.2.6 Hukum Internasional
Hukum  internasional  dalam  arti sekarang  baru  berkembang  mulai  abad ke-16  dan  17  setelah  lahirnya  negara- negara  dengan  sistem  modern  di  Eropa. Perkembangan hukum internasional pada saat  itu  sangat  dipengaruhi  oleh  karya- karya tokoh kenamaan Eropa dengan dua aliran yang mendominasi yakni golongan Naturalis dan golongan Positivis (Mauna, 2000:25).
Studi Hukum Internasional menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah hubungan kerjasama internasional berjalan  dalam  suatu  aturan  hukum  yang berlaku. Indonesia sebagai negara pengirim  tenaga  kerja  sudah  sepatutnya menuntut  jaminan  kesejahteraan  warga negaranya  yang  bekerja  di  Arab  Saudi, karena bagaimanapun juga meski kerjasama tersebut saling menguntungkan, namun ada hal yang perlu tetap
diperhatikan seperti kenyamanan  dan  kondisi  para  tenaga kerja tersebut.

## 2.2.6.1  Regulasi  Internasional  tentang Tenaga Kerja
Di  dalam  negara  yang  menganut hukum  klasik,  selain  adanya  jaminan kepemilikan individu, juga adanya jaminan  untuk  saling  bersaing  dan melakukan  perjanjian/kontrak  (freedom of contract). Namun kebebasan berserikat tersebut
kemudian menimbulkan munculnya  kelompok-kelompok  usaha yang  memonopoli  kegiatan  ekonomi dengan  menguasai  penggunaan  Sumber Daya  Alam  (SDA),  yang  pada  akhirnya mematikan  kemerdekaan  bersaing  itu sendiri (Husni, 2014: 2).
Terdapat ketimpangan
dalam interaksi  antar  warga  negara  yang menguasai  SDA  yaitu  para  kapitalis,  dan warga  negara  yang  tidak  memiliki kekuasaan  atas  SDA  yang  mana  dalam hal  ini  para  buruh.  Kondisi  demikian didukung oleh corak hukum yang mencerminkan
aturan-aturan
yang menjamin dan memperkuat posisi kegiatan ekonomi kapitalisme.
International  Labour  Organization (ILO) merupakan organisasi internasional yang bergerak dibidang ketenagakerjaan/perburuhan. ILO menjadi bagian dari pihak pengawasan ketenagakerjaan internasional yang menaungi negara-negara anggotanya. Adapun fungsi-fungsi utama yang dipercayakan
kepada pengawas
ketenagakerjaan untuk melaksanakan pengawasan  menurut  konvensi-konvensi
ILO adalah sebagai berikut :
a) Menjamin  penegakan  ketentuan hukum  terkait  dengan  kondisi- kondisi kerja dan perlindungan pekerjaketika melakukan pekerjaan, seperti ketentuan terkait  dengan  jam  kerja,  upah, keselamataan, kesehatan dan kesejahteraan,  hubungan  kerja dengan  anak-anak  dan  kaum muda,  dan  hal-hal  terkait  lainnya, sejauh ketentuan tersebut dapat
ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan; ketentuan hukum termasuk keputusan arbitrase dan perjanjian bersama dimana kekuatan hukum diberikan  dan  bisa  ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan; b) Untuk   menyediakan   informasi dan saran teknis kepada pengusaha  dan  pekerja  mengenai cara yang paling efektif untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum; dan c) Untuk  memberitahukan  otoritas yang kompeten mengenai pelanggaran  atau  penyalahgunaan yang  khususnya  tidak  dilindungi oleh ketentuan  yang ada (Trijono, 2014: 146-147).
Pada  dasarnya  tujuan  utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari  perilaku  internasional,  yaitu perilaku  para  aktor,  baik  negara  maupun non-negara,  dan  interaksinya  dalam  arena internasional.  Maka,  dalam  melaksanakan hubungan  atau  interaksi  dengan  negara- negara lain, dalam tujuannya untuk dapat memenuhi berbagai kepentingan nasionalnya, suatu negara akan
merumuskan berbagai kebutuhannya tersebut  dalam  suatu  formula  kebijakan yang  dinamakan  politik  luar  negeri. Dalam  proses  pembuatan  kebijakan  luar negeri,  terdapat  beberapa  langkah  yang harus diperhatikan yaitu:
1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional kedalam bentuk  tujuan  dan  sasaran  yang spesifik.
2. Menetapkan faktor  situasional dilingkungan domestic dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan luar negeri.
3. Menganalisis  kapabilitas  nasional untuk  menjangkau  hasil  yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi  variable  tertentu sehingga  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara  periodik  meninjau  dan melakukanevaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.  (Perwita  dan  Yani, 2005:50). 2.3 Teori Investasi
Pengertian investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau
mempertahankan persediaan barang
modal  (capital  stock)  terdiri  dari  pabrik, mesin  kantor,  dan  produk-produk  tahan lama  lainnya  (Dornbusch  dan  Fischer, 2004).
Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan  modal,  menurut  Sukirno (2002) adalah, "Merupakan komponen kedua yang
menentukan tingkat pengeluaran agregat". Menurut
Tambunan  (2001)  di  dalam  neraca nasional  atau  struktur  PDB  menurut penggunaannya,  investasi  didefinisikan sebagai  pembentukan modal/kapital tetap domestik (domestic fixed capital formation).  Investasi  dapat  dibedakan antara  investasi  bruto  (pembentukan modal tetap domestic bruto) dan investasi netto (pembentukan modal tetap domestik netto).
Menurut  definisi  dari  Badan  Pusat Statistik  (BPS,  2007),  pembentukan modal tetap adalah pengeluaran untuk
pengadaan,  pembuatan,  atau  pembelian barang-  barang  modal  baru  (bukan barang-barang konsumsi) baik dari dalam negeri  maupun  import,  termasuk  barang modal bekas dari luar negeri.
Pembentukan  modal  tetap  yang  dicakup hanyalah  yang  dilakukan  oleh  sektor- sektor ekonomi di dalam negeri
(domestik).  Nopirin  (2000)  ìInvestasi merupakan  salah  satu  komponen  yang penting dalam PDB. Selanjutnya Nopirin (2000),  Faktor  yang  mempengaruhi investasi diantaranya adalah tingkat
bunga, penyusutan, kebijaksanaan pemerintah,  perkiraan  tentang  penjualan dan  kebijaksanaan  ekonomi.  Tingkat kegiatan  perekonomian  ditentukan  oleh besaran-besarannya  pengeluaran  agregat yang  wujud  dalam  perekonomian.  Dan dalam perekonomian pengeluaran agregat itu  sendiri  dari  empat  jenis  pengeluaran yaitu:  pengeluaran  konsumsi  rumah tangga, investasi oleh perusahaan perusahaan,  pengeluaran  pemerintah  dan ekspor.  Dari  kenyataan  itu  dapatlah disimpulkan bahwa naik turunnya tingkat kegiatan ekonomi adalah ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan dari masingmasing  atau  gabungan  factor faktor  tersebut.  Pada  setiap  moment, persediaan  modal  adalah  determinan output  perekonomian  yang  penting, karena  persediaan  modal  bisa  berubah sepanjang  waktu,  dan  perubahan  itu  bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi.
Biasanya, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal:
investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk
perluasan  usaha  dan  peralatan  baru,  dan hal  itu  menyebabkan  persediaan  modal bertambah.Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan  persediaan  modal  berkurang (Mankiw, 2006). Untuk keperluan statistik, istilah investasi asing kita gunakan definisi dari IMF Balance of
Payment  Manual  (edisi  ke  empat),  yang juga  digunakan  oleh  Bank  Indonesia.
Definisi tersebut adalah: ìinvestasi langsung  mengacu  pada  investasi  untuk memperoleh  manfaat  yang  cukup  lama dalam  kegiatan  perusahaan  dalam  suatu perekonomian  di  luar  tempat  penanaman modal tersebut, sementara tujuan penanaman modal adalah untuk memperoleh  pengaruh  secara  efektif dalam  pengelolaan  perusahaan  tersebutî. Istilah manfaat yang cukup lamaî tersebut merupakan investasi yang pengelolaannya memerlukan sedikit pengawasan.  pembatasan  kuantitas  juga mulai  merambah  pada  pokok  pikiran mengenai  jasa  keungan,  isu  hukum persaingan  usaha,  International  Property Rights, hak buruh, perlindungan investasi dan perlindungan lingkungan. Penanaman modal  asing  lebih  menjamin  dalam kelangsungan
pembanguanan
dibandingkan  dengan  pinjaman  luar negeri. Dengan adanya investasi asing, di Negara
tesebut akan mendapat keuntungan dalam teknologi, transfer aset dan ketrampilan, transfer keahlian manajemen, dan resiko usaha relatif kecil dan  lebih  profitable.  Perkembangan teknologi  sudah  dirasakan  di  Indonesia akibat dari sejumlah perusahaan asing, kebanyakan
mereka
perusahaan
multinasional besar, yang sudah menanam  modal  di  pasar  Indonesia.
Perusahaan ini sudah menyokong banyak dalam pengembangan sumber daya
negeri, membangun infrastruktur, menetapkan fasilitas pabrik untuk mengekspor dan/atau
menyediakan produk  dan  jasa  untuk  pasar  yang domestik itu.
3. Objek dan Metode Penelitian
3.1 Objek Penelitian
3.1.1 Gambaran Umum TKI Sektor
Informal
Secara  histori,  di  Indonesia  riwayat hubungan  perburuhan  dimulai  dengan suatu  masa  dimana  penjajahan  dan perbudakan  yang  dialami  oleh  rakyat Indonesia  pada  masa  itu.  Kerja  paksa yang  dialami  saat  itu  seperti  Kerja  Rodi yang  dilakukan  oleh  penjajah  dari Belanda.  Rodi  merupakan  kerja  paksa yang  dilakukan  oleh  rakyat  untuk kepentingan  penguasa  atau  pihak  lain dengan tanpa pemberian upah, dilakukan diluar batas prikemanusiaan. Terjadinya perbudakan pada jaman dahulu dikarenakan  adanya  pihak-pihak  yang menguasai  kegiatan  ekonomi  dengan kuat dan membutuhkan orang-orang yang berstatus sosial dibawahnya untuk melancarkan kegiatan ekonominya tersebut (Husni, 2014:3-4).
Sektor  ketenagakerjaan  dibagi  ke dalam  dua  kategori,  yakni  sektor  formal dan  sektor  informal.  Berikut  adalah bagan dari karakteristik sektor formal dan sektor informal di Indonesia :
Gambar 3.1 Karakteristik Pekerja Sektor Formal
Sumber : Purwoko, 2012: 93-95.
Bagan  diatas  menggambarkan,  para pekerja/karyawan  yang  berada  pada sektor  formal  merupakan  orang-orang yang mendapatkan upah dari keuntungan yang  dihasilkan  oleh  tempat  kerja  yang memiliki badan hukum legal yang mana
mempunyai  akses  untuk  proteksi  sosial bagi  para  pekerjanya.  Hal  tersebut dikarenakan para pekerja sektor formal memiliki produktivitas yang berkelanjutan,  yang  mereka  dapat  dari hasil  pendidikan  formal.  Para  pekerja yang memiliki keterampilan dan keterlatihan  khusus  yang  bekerja  pada sektor  formal,  mendapatkan  beberapa keuntungan  seperti  masa  bekerja  yang dijamin  dari  pemutusan  hubungan  kerja secara  mendadak  dan  sepihak,  selain  itu para  pekerja  sektor  formal  memiliki  hak untuk  mendapatkan  keuntungan  dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Gambar 3.2 Karakteristik Pekerja Sektor
Informal
Sumber : Purwoko, 2012: 93-95.
Bagan diatas
menggambarkan karakteristik  dari  para  pekerja  yang berada  pada  sektor  informal  merupakan orang  yang rentan mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak sehingga kestabilan ekonomi nya sangat tergantung pada  orang  lain,  dengan  kata  lain,  masa bekerjanya  bisa  sewaktu-waktu  berakhir atas  keputusan  sepihak  oleh  majikan tempatnya bekerja.
Untuk  melakukan  sebuah  penelitian, diperlukan  sebuah  desain  atau  rancangan yang  berisi  rumusan  tentang  objek  yang akan  diteliti.  Metode  penelitian  yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  analisis  kualitatif.  Merujuk pada  permasalahan  yang  diangkat  serta variable yang tersedia, maka peneliti
hanya melakukan analisa data berdasarkan  data-data  serta  informasi yang  dikeluarkan  The  United  State Indonesia Society (USINDO) yang menjembatani  kemitraan  Indonesia  dan Amerika  Serikat  ataupun  Pemerintah Amerika  dan  diimplementasikan  dengan teori  -  teori  dalam  kajian  Hubungan Internasional.
Bagan diatas menggambarkan karakteristik  dari  para  pekerja  yang berada  pada  sektor  informal  merupakan orang yang rentan mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak sehingga kestabilan ekonomi nya sangat tergantung  pada  orang  lain,  dengan  kata lain,  masa  bekerjanya  bisa  sewaktu- waktu  berakhir  atas  keputusan  sepihak oleh majikan tempatnya bekerja. Para  pekerja  yang  berada  pada  sektor informal  dengan  keadaan  status  sosial menengah ke bawah, mempengaruhi besarnya  upah  yang  diberikan.  Upah  yang terbilang  kecil,  terkadang  kurang  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
khususnya  di  dalam  negeri.  Hal  tersebut pula  yang  menjadi  penyebab  utama banyaknya  angkatan  kerja  yang  ingin bekerja  ke  luar  negeri  untuk  mendapatkan upah  yang  lebih  besar.  Untuk  itu, pemerintah  perlu  menjamin  kesejahteraan pekerja  sektor  informal,  baik  yang  berada di dalam maupun di luar negeri dengan memberikan jaminan perlindungan melalui  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja (jamsostek)  dan  menentukan  standar upah yang layak (Purwoko, 2012: 93-95).

## 3.1.2  Kerjasama  Indonesia  dan  Arab Saudi dalam bidang Ketenagakerjaan
Berbasis pada kesamaan yang dimiliki Indonesia dan Arab Saudi
dengan  notabene  mayoritas  penduduk muslim,  kedua  negara  tersebut  telah menjalin  hubungan  kerjasama  bilateral sejak tahun 1947, kedua pihak menganggap bahwa adanya faktor dimana  masing-masing  negara  saling membutuhkan  satu  sama  lain  dalam pemenuhan national interest kedua negara tersebut.
Pada April 2012 lalu Indonesia dan Arab Saudi akan meningkatkan dan memperluas kerja sama bilateral kedua negara. Tekad kedua negara itu diungkapkan saat Sidang Komisi Bersama ke-9 antara Indonesia dan Arab Saudi yang berlangsung di Bali. Kedua pihak membahas berbagai peningkatan kerja sama bilateral melalui dua Komisi Kerja, yaitu Komisi Kerja 1 untuk isu-isu bidang ekonomi dan Komisi Kerja 2 untuk isu-isu spesifik lainnya. Komisi Kerja 1 di bidang ekonomi, dibahas berbagai hal seperti upaya peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, industri dan ekonomi, khususnya di bidang usaha kecil dan menengah ( http://www.saudiembassy.net/abot/count ryinformation/commisi-ons_labor.aspx diakses pada 25/03/2014 ).
Kelemahan  yang  ada  dalam  payung hukum ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di negara terkait Arab Saudi, dapat mengakibatkan lemahnya perlindungan  yang diberikan kepada TKI sehingga rentan terjadi permasalahan terhadap TKI yang waktu penyelesaiannya terbilang cukup
panjang. Maka dari itu diperlukan adanya koordinasi dari berbagai pihak berwenang agar  butir  perlindungan  dalam  konvensi tersebut dapat dijalankan dengan baik.
3.1.3  Moratorium TKI sektor informal
Republik  Indonesia  yang  notabene negara  pengirim  tenaga  kerja  terbesar, memang sarat akan permasalahan mengenai  perlindungan  dan  penempatan tenaga kerja. Untuk beberapa kasus kerap kali terjadi di Arab Saudi.
Seperti  yang  kita  ketahui bahwa moratorium tenaga kerja yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terhadap  Arab  Saudi  ini  telah  berjalan selama kurang lebih tiga tahun, terhitung sejak  diberlakukannya  pada  2011  hingga menginjak  awal  2014  namun  Nota kesepahaman  masih  dalam  tahap  Record of  Discussion,  meski  memang  hampir mencapai  finalisasi  draft  agreement.  Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala eksternal yang dihadapi pemerintah  Indonesia,  salah  satunya karena Arab Saudi tidak memiliki Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga butuh waktu yang panjang untuk  pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan penandatanganan MoU tersebut karena bukan hal yang mudah untuk kemudian
mengaplikasikannya  di  dalam  negeri tanpa  ada  undang-undang  terkait  (http://- www.bnp2tki.go.id-/-berita-main--menu- 23121-/-9072--moratorium-tki-arabsaudi- mendesak-/index.html diakses pada
18/11/2013). 3.2 Metode Penelitian 3.2.1 Desain Penelitian Penulis menggunakan desain
penelitian  Kualitatif  deskriptif,  dimana penelitian  dilakukan  berdasarkan  data yang  didapatkan  dari  dokumen-dokumen yang tersedia, dan data secara lisan  yang didapatkan  melalui  wawancara  dengan narasumber  yang kemudian data tersebut disusun secara sistematis. Bersifat terbuka, natural dan reflektif.
3.2.2  Teknik Pengumpulan Data

## 3.2.2.1 Studi Pustaka
Penulis menggunakan teknik pengumpulan  data  Library  Research, dimana  penulis  mengumpulkan  data-data dari  referensi  buku  maupun  penelitian- penelitian terdahulu sebagai bahan komparasi dan bahan informasi
3.2.2.2 Studi Lapangan
Sebagai  tambahan  data,  penulis melakukan studi lapangan untuk mengetahui  secara  langsung  bagaimana fenomena terjadi dengan orang-orang yang berkaitan
dengan masalah penempatan  dan  perlindungan  TKI  di Arab  Saudi.  Teknik  pengumpulan  data studi  lapangan  terdiri  dari  observasi  dan wawancara.

## 3.2.3 Teknik Penentuan Informan
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan secara purposive, dimana penulis memilih  mengambil  sampel  sumber  data berdasarkan pada pertimbangan tertentu 3.2.4 Teknik Analisa Data
Dalam penelitian ini penulis melakukan metode Conclusion Verification agar dapat menarik kesimpulan dari kesimpulan yang sudah terbentuk. MoU yang sudah ditandatangani menciptakan sebuah kesimpulan
dari sudut pandang pemerintah  bahwa  moratorium  berhasil menyentuh  permasalahan  Penempatan dan  perlindungan  terhadap  TKI  yang berada di Arab Saudi.
3.2.4.1 Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  mengambil  lokasi dimana  data  didapat,  baik  itu  secara tulisan  maupun  melalui  wawancara dengan  narasumber  yang  terkait  dengan tema  yang  diangkat  oleh  penulis, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia Jl. MT Haryono kav 27,
Jakarta Selatan. 2. Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi,  Gatot  Subroto  kav 51, Jakarta Pusat.
3. Kantor pusat BNP2TKI, Jl. MT Haryono kav 52, Jakarta Selatan. 4. Perpustakaan
Universitas Komputer  Indonesia,  Jl.  Dipati Ukur 116. Bandung.

## 3.2.4.2 Waktu Penelitian
Peneliti  mengambil  waktu  untuk melakukan penelitian mulai dari pengajuan judul, proses penulisan, pengumpulan  data  hingga  sidang  akhir terhitung  sejak  Maret  2014  hingga Agustus 2014.

## 5. Hasil dan Pembahasan
5.1  Latar  Belakang  dikeluarkannya Moratorium  TKI  Sektor  Informal terhadap Arab Saudi
Indonesia  dan  Arab  Saudi  sudah menjalin  hubungan  non  diplomatik  tidak lama  setelah  deklarasi  kemerdekaan Indonesia,  Arab  saudi  merupakan  negara di  timur  tengah  yang  pertama  kali mengakui  kedaulatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Sebelum moratorium dikeluarkan, keadaan TKI di Arab saudi cenderung kurang diperhatikan.  Mulai  dari  jam  kerjanya, perlakuan  majikan,  upah  hingga  hak asasinya sebagai manusia terabaikan. Jam kerja  yang  tercatat  dikontrak  tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya,
banyak kasus yang tercatat bahwa para
PLRT  bekerja  lebih  dari  jam  kerjanya yang  tertulis  di  kontrak,  ditambah  lagi dengan  pekerjaan  tambahan  yang  juga tidak sesuai dengan kontrak.
Pada  Maret  2011,  mulai diadakan pembahasan oleh Kemenlu, Kemenkumham, Kemenakertrans dan BNP2TKI untuk mengeluarkan
moratorium  sebagai  upaya  awal  untuk menghindari  terjadinya  kasus  kekerasan dan  sebagai  peringatan  untuk  negara tertuju,  dalam  hal  ini  Arab  Saudi,  untuk lebih  memperhatikan  para  TKI  yang berada disana.
Jeddah  Chamber  of  Commerce  and Industry  (JCCI) atau  Kamar  Dagang  dan Industri  Jeddah  yang  dibentuk  pada  Mei 1946,  menyatakan  bahwa  banyaknya pemberitaan yang negatif di media massa Indonesia  mengenai  warga  negara  Arab Saudi  yang  sering  melakukan  kekerasan terhadap  para  pekerja  asing  cukup mengganggu  karena  menggiring  opini publik  internasional  terhadap  citra  Arab Saudi  di  mata dunia,  yang dikhawatirkan akan  mempengaruhi  kegiatan  ekonomi
Arab Saudi dengan negara-negara mitranya. Dengan demikian, JCCI menjadi salah satu pihak yang kemudian concern terhadap permasalahan
ketenagakerjaan,  khususnya  pelanggaran hak  asasi  yang  dialami  oleh  para  TKI  di Arab Saudi.

## 5.2  Kerjasama  Indonesia  dan  Arab
Saudi  mengenai  perlindungan  TKI sektor informal
Sebagai awal dari upaya
perlindungan  TKI  di  Arab  Saudi,  pada September  2001,  pemerintah  Indonesia bersama  Arab  Saudi  membuat  jadwal pertemuan  berkala  yang  menjadi  agenda kedua  belah  negara  yang  kemudian disebut sebagai Minute of Meeting
(MoM). Meskipun selanjutnya
moratorium  TKI  baru  dikeluarkan  oleh pemerintah  Indonesia  pada  tahun  2011, tetapi  upaya  tersebut  merupakan  proses panjang dari negosiasi Indonesia mengenai perlindungan TKI dengan Arab Saudi,  negara  kerajaan  yang  pada awalnya tidak mau mencampuri urusan warga negaranya diluar urusan
kenegaraan. Dan pada Mei 2011 Indonesia  dan  Arab  Saudi  mengadakan pertemuan forum Senor Official Meeting (SOM). SOM ini merupakan sebuah pertemuan antar pejabat tinggi pemerintah  antar  negara  yang  bermitra, dalam hal ini Indonesia dan Arab Saudi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak yang  kemudian  akan  dituangkan  kepada MoU.
Adapun  kerjasama  yang  dilakukan oleh  kedua  negara  tersebut  terbentuk dalam  diskusi  dari  setiap  pertemuan pejabat terkait kedua belah pihak,
dihasilkan beberapa poin-poin kesepakatan  yang  kemudian  menjadi fokus dari kerjasama pemerintah Indonesia  dan  Arab  Saudi,  diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Pengaturan  kembali  mekanisme hubungan  kerja  melalui  standar perjanjian  kontrak  kerja  yang memuat  jenis  pekerjaan,  besaran upah,  hak  dan  kewajiban  bagi pengguna jasa dan TKI serta masa perjanjian kerja dan cara
perpanjangan;
2. Pemenuhan  hak-hak  TKI  dalam penerimaan pembekalan penuh selama di dalam negeri, penyediaan  akses  komunikasi, hari libur sehari dalam seminggu,
paspor dipegang oleh TKI,
pengaturan waktu kerja, bidang
kerja  dan  waktu  istirahat,  sistem upah melalui asuransi dan jaminan kesehatan;
3.  Peningkatan kontrol terhadap biaya  penempatan  di  agen  dalam negeri  maupun  di  negara  tujuan pegiriman TKI;
4. Peningkatan sistem online dan hotline di dalam negeri dan tempat tujuan pengiriman dalm hal ini Arab Saudi selama masa
rektrutmen, penempatan dan perlindungan; 5.3 Kendala yang dihadapi Pemerintah

## Republik Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan Arab Saudi dalam pelaksanaan  perlindungan  TKI  sektor informal
5.3.1 Kendala Internal
Kendala  yang  datang  dari  dalam negeri  mengenai  perlindungan  tenaga kerja  khususnya  yang  akan  dikirim  ke luar  negeri,  yang  pertama  adalah  terkait pelaksanaan proses perekrutan dan pembekalan  calon  TKI.  Selanjutnya permasalahan  tenaga  kerja  ilegal  pun menjadi  suatu  isu  yang  kemudian menimbulkan kasus-kasus kekerasan yang  sulit  diatasi  karena  minimnya  data mengenai  tenaga  kerja  yang  tersangkut masalah  maupun  informasi  mengenai majikan  tempatnya  bekerja,  sehingga pada proses penyelesaian masalah melalui  jalur  hukum  akan  lebih  sulit untuk memberikan sanksi ataupun permintaan  keringanan  hukuman  bagi TKI yang bermasalah.

## 5.3.2 Kendala Eksternal
Proses  negosiasi  Indonesia  dengan Arab  Saudi  perihal  perlindungan  TKI, terganjal  dengan  tidak  adanya  Undang- undang yang mengatur tenaga kerja asing secara  spesifik  dalam  konstitusi  Arab Saudi,  dalam  UU  ketenagakerjaannya Labor  and  Workmen  Law  (1969).  Arab Saudi  menganut  sistem  hukum  Kafalah, yang  dianggap  menyulitkan  pemerintah
Indonesia untuk mendorong pemerintah negara kerajaan tersebut untuk melakukan pengawasan dan perlindungan
TKI  secara  langsung.  Sistem  hukum Kafalah  adalah  hukum  yang  mengikat buruh  domestik,  dalam  hal  ini  para  TKI yang bekerja sebagai penata laksana
rumah tangga, kepada yang mempekerjakan mereka. 5.4 MoU Penempatan dan Perlindungan  TKI  Sektor  Informal sebagai  upaya  melindungi  TKI  di Arab Saudi Pada tahun 2011, dimana Moratorium TKI sektor informal
dikeluarkan  oleh  pemerintah  Indonesia untuk  Arab  Saudi  secara  otomatis pengiriman  TKI  ke  negara  kerajaan tersebut  diberhentikan  untuk  sementara waktu  hingga  pemerintah  Arab  Saudi setuju untuk menyepakati MoU mengenai perlindungan  TKI.  Berikut  adalah  butir- butir kesepakatan yang dituangkan dalam MoU  TKI  Sektor  Informal  Indonesia dengan Arab Saudi :
1.  Membentuk mekanisme efektif untuk penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik
2.   Melakukan dialog untuk pengawasan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI dan mengatur klausul-klausul sebagai berikut : i. Jenis pekerjaan dan waktu
kerja
ii. Tempat kerja iii. Tugas dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja iv. Gaji dan pembayarannya v. Libur dan cuti vi. Jangka waktu, perpanjangan dan pengakhiran kontrak 3. Mengawasi dan memfasilitasi kepentingan  TKI  sesuai  dengan peraturan  dan  perundangan  yang berlaku di masing-masing negara
4. Menyediakan pelatihan dan
pembekalan  bagi  para  TKI  sesuai dengan  peraturan  dan  perundangan yang berlaku
5. Mengatur  mekanisme  penyelesaian sengketa  antara  pemberi  kerja  dan pekerja dengan membentuk Komite
Kerja Bersama.
5.4.1 Proses Ratifikasi MoU Perlindungan  TKI  sektor  domestik  di Indonesia  untuk  diterapkan  menjadi Hukum Nasional Untuk melaksanakan suatu perjanjian internasional dan diterapkan pada ketetapan  secara  nasional  di  dalam negeri,  maka  perjanjian  yang  tertulis  di dalam  MoU  tersebut  perlu  diratifikasi oleh negara yang bersangkutan.
Kemenakertrans dan Kemenlu bekerjasama  dengan  Badan  Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk meratifikasi MoU perlindungan TKI
sektor domestik tersebut. BNSP merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan  tenaga  kerja  pada  seluruh sektor  bidang  profesi  di  Indonesia melalui proses sertifikasi. Indonesia yang menganut paham dualisme, hal ini terlihat pada pasal 9 uu No. 24 Tahun
2000 yang menyatakan bahwa : “Pengesahan perjanjian internasional
sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan  dengan  undang-undang  atau keputusan  presiden”.  Indonesia  sebagai negara  yang  mempelopori  lahirnya  MoU TKI  yang  diajukan  kepada  Arab  Saudi, mengambil  gerak  cepat  agar  segera melaksanakan  butir-butir  perjanjian  untuk membuktikan  kepada  negara  mitranya bahwa pemerintah Indonesia bersungguh-
sungguh mengenai perjanjian perlindungan  TKI  yang  telah  disepakati bersama tersebut. 5.4.2 Proses implementasi MoU Perlindungan TKI di Arab Saudi Arab  Saudi  merupakan  negara  yang menganut sistem Monarki Absolut
sebagai sistem pemerintahan yang
dijalankan  oleh  negara  kerajaan  kaya tersebut.  Keputusan  Raja  sebagai  kepala negara  sekaligus  kepala  pemerintahan bersifat  mutlak  atau  dengan  kata  lain tidak  dapat  diganggu  gugat.  Termasuk dalam pembuatan, pembatalan dan pengesahan undang-undang negara tersebut, keputusan berada sepenuhnya di tangan Raja. Menteri hanya menjalankan regulasi  yang  sudah  ditentukan  oleh pemerintahan Raja secara turun-temurun. Maka dari itu, setiap persetujuan
kebijakan  yang  dijalankan  oleh  menteri merupakan  keputusan  dari  Raja,  menteri dan  sejajarnya  hanya  sebagai  perwakilan negara  untuk  menjalani  tugas-tugas kenegaraan.
Berdasarkan pada proses ratifikasinya, Arab Saudi cenderung lebih mudah dalam penerapan isi-isi perjanjian yang  telah  disepakati  di  dalam  MoU perlindungan  TKI  dibandingkan  dengan Indonesia  sendiri  sebagai  negara  pengaju MoU, karena tonggak kekuasaan pemerintahan  berada  mutlak  di  tangan Rajanya, meski memang tak terlepas dari masukan  para  atase  pemerintahan  yang terkait  dengan  persoalan  ketenagakerjaan asing,  namun,  bagaimanapun  juga  pada akhirnya  keputusan  mutlak  dari  Raja  lah yang kemudian akan dilaksanakan. Tidak melalui  banyak  birokrasi  seperti  yang dilakukan  oleh  sistem  ratifikasi  di Indonesia yang melibatkan pejabat eksekutif  dan  legislatif  untuk  kemudian bisa diterapkan sebagai hukum nasional.
5.5  Prospek  perlindungan  TKI  sektor informal setelah kerjasama yang dilakukan  oleh  Indonesia  dan  Arab Saudi
Penerapan  butir-butir  yang  tertuang dalam  MoU,  seperti  kenaikan  gaji,  one day  off,  dan  fasilitas  komunikasi  dengan keluarga bagi para TKI, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka selama  bekerja  disana.  Kepastian  hukum melalui  mekanisme  dispute  settlement dengan  mengirimkan  pengacara  sebagai pendamping  hukum  jika  sewaktu-waktu TKI  tersangkut  masalah  merupakan bentuk dari penciptaan rasa aman selama masa bekerja.
Peningkatan pengawasan secara langsung  oleh  pemerintah  Arab  Saudi terhadap  agen  penempatan  di  tiap kawasan  dan  users  dari  jasa  TKI, diharapkan  dapat  membangun  kesadaran masyarakat  Arab  Saudi  untuk  lebih menghormati  pekerjanya  sebagai  orang yang  membantu  kegiatan  sehari-hari. Oleh karena itu pembenahan di dalam
negeri masing-masing
negara bersangkutan  harus  segera  dijalankan agar  penerapan  isi  MoU  bisa  segera dimaksimalkan.

## 6. Kesimpulan dan Rekomendasi 6.1 Kesimpulan
Kegiatan  pengiriman  tenaga  kerja yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia  dan  Arab  Saudi  merupakan kerjasama  yang  berbasis  mutualism, dimana  kedua  belah  pihak  mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut tanpa adanya  saling intervensi satu   sama lain. Maka dari itu, kedua negara sepakatuntuk mengadakan pertemuan
secara  berkala  untuk  membahas  masalah yang  timbul  dan  mencari  solusi  secara bersama-sama  dengan  mencari  jalan tengah  agar  kegiatan  pengiriman  tenaga kerja kembali lancar dengan jaminan perlindungan
TKI yang lebih diperhatikan oleh pemerintah Arab Saudi agar kasus-kasus kekerasan terhadap para pekerja tidak kembali terulang. Dengan berlangsungnya proses negosiasi kedua negara tersebut,
pemerintah  berharap  pelaksanaan  segera diterapkan  di  negara  masing-masing untuk menjamin perlindungan bagi
para TKI dan menghindari terjadinya lagi kasus kekerasan.

## 5.2 Rekomendasi
Indonesia sebagai negara berdaulat patut memperjuangkan kemakmuran warga negaranya dengan memberikan jaminan perlindungan    meski  harus
mengubah sistem hukum negara lain sekalipun. Untuk kelancaran pelaksanaan
perlindungan  bagi  para  TKI  di  Arab Saudi  maupun  di  negara  penempatan yang  lainnya,  diharapkan  pemerintah masing-masing  negara  dapat  menjaga konsistensi dan mau terus mengevaluasi mekanisme di   dalam negeri yang menyebabkan regulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Melaksanakan sustainable development, yakni menjalankan program - program pemerintah yang sudah  efektif untuk terus   dilaksanakan meskipun berganti kepemimpinan. Meminimalisir kemungkinan  munculnya  pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas nasib TKI di luar negeri dengan memberangkatkan TKI    non – prosedural tanpa pembekalan yang memadai dengan  mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat bahwa TKI bukan barang komoditi yang bisa diperjualbelikan tanpa perlindungan dari payung hukum negara asal maupun negara tempatnya bekerja. Selain itu juga mengevaluasi kinerja para pejabat negara untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas kenegaraan di segala aspek, baik itu ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan maupun budaya. Karena negara yang berdaulat adalah negara yang mampu menjamin kesejahteraan warga negaranya berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”.

## Daftar Pustaka
A.A, Perwita., & Y. M., Yani.,(2005).“Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Jackson,  Robert  dan  Sorensen,  Georg. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. May Tudi, T. 2002. Hukum Internasional
1. Bandung : Refika Aditama
Djelantik, Sukawarsini. 2008. Diplomasi antara Teori Dan Praktik.
Yogyakarta : Graha Ilmu.
Husni, Lalu. 2014. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan – Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers (http://-kemlu.go.id/Hubungan- %bilateral.html diakses pada
13/03/2014 ).
(http://kemlu-.go.id/Daftar-%Perjanjian-
%Internasional-/index-.html diakses pada 13/03/2014).
(http://www.-kemen-kumham-.go.id/- kasus-hukuman-mati-tki.html diakses pada 14/03/2014).
(http://depnakertrans.go.id/mou%bilateral /index.ht ml diakses pada
13/03/2014).