Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
2 Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Majalengka, Indonesia, yeninuraeni@gmail.com
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.31949/JPL.V5I2.6422

## TANGGUNG JAWAB  PT. GO-JEK INDONESIA TERHADAP KERUGIAN MITRA (PENGEMUDI GO-JEK) DALAM APLIKASI GO-FOOD AKIBAT KONSUMEN YANG TIDAK MEMBAYAR PESANANNYA
Rani Dewi Kurniawati 1

## Yeni Nuraeni 2

## ABSTRACT
Currently, there are many online transportation in Indonesia, one of which is Go- Jek, which is an application-based online transportation. Various service features are provided by GO-JEK Indonesia, one of which is Go-Food. Food delivery services for consumers who want multiple types of food in a shop or restaurant can be done by ordering through the Go-Food application. In practice, multiple obstacles occur, including the occurrence of irresponsible consumer orders with cash payments or COD (Cash on Delivery), including in the form of fictitious charges and canceling orders when the food is ready and paid for by GO-JEK Partners or drivers to shops or restaurants. This study uses normative-empirical research methods. In this research, three  issues will be discussed: the legal relationship of the parties in the Go-Food function, the responsibility of GO-JEK Indonesia, and the legal protection for Go-Jek drivers who are harmed by irresponsible consumers. In using the Go-Jek application, there is an electronic cooperation agreement that binds the parties. In this agreement, there are standard provisions that violate the law. This study is expected to help the parties evaluate the terms of the agreement they have made so that GO-JEK partners or drivers are not harmed by irresponsible consumer partners in using the GO-Food function.
Keywords: Partnership Agreement, Go-Jek Drivers, Consumers

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023

## Abstrak
Transportasi online pada lima tahun belakangan ini, mulai banyak bermunculan di Indonesia, salah satunya adalah  Go-Jek merupakan transportasi online berbasis aplikasi.  Berbagai fitur layanan disediakan oleh GO-JEK  Indonesia,diantaranya adalah  Go-Food.  Layanan  pesan  antar  makanan  bagi  konsumen  yang menginginkan  berbagai jenis makanan di sebuah toko  atau rumah makan dapat dilakukan dengan order melalui aplikasi Go-  Food.Pada prakteknya terjadi berbagai macam kendala, diantaranya adalah tidak dibayarnya pesanan  oleh konsumen pada saat pesanan sudah jadi dan diantarkan dengan  pembayaran tunai  atau COD ( Cash on Delivery) ,dengan dalih tidak memesan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara PT GO-JEK, mitra (pengemudi GO-JEK) dan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  normatif-empiris. Dalam penelitian ini, akan dibahas tiga permasalahan: hubungan hukum para pihak dalam fungsi Go-Food, tanggung jawab GO-JEK Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap Sopir Go-Jek yang dirugikan oleh konsumen yang tidak membayar pesanannya pada saat COD.. Pada saat menggunakan aplikasi Go-Jek, terdapat perjanjian kerjasama elektronik yang mengikat para pihak,dimana didalamnya terdapat ketentuan yang telah dibuat oleh PT.GO-JEK dengan kata lain perjanjian baku yang dilarang oleh undang-undang. Kajian ini diharapkan dapat membantu para pihak untuk mengevaluasi syarat- syarat perjanjian yang telah mereka buat agar mitra atau driver GO-JEK tidak dirugikan oleh mitra konsumen yang tidak membayar pesanannya pada saat COD dalam menggunakan fungsi GO-Food.
Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Pengemudi Go-Jek, Konsumen

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023

## A. Latar Belakang
Pada  zaman  modern saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat, sehingga  diperlukan  untuk  selalu  tumbuh  bersama   berbagai  inovasi  dan efisiensi tinggi . Hal inilah salah satu yang menyebabkan di Indonesia trafik online sudah mulai bermunculan. pengiriman online ini  adalah   pengiriman mudah  berdasarkan  aplikasi   dan  dapat  dilakukan  melalui HandPhone atau telepon selular, baik dengan sistem operasi Android maupun iOS .Masyarakat merasa terbantu dengan sistem ini dalam hal  memesan  layanan  yang diinginkan, termasuk Go-Jek, khususnya aplikasi Go-Food. Go-Jek ada sejak 2010 dan  sampai  saat  ini  beroperasi  di  50  kota  di  Indonesia  antara  lain Yogyakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Malang, Samarinda, Medan dan beberapa kota  lainnya 1 . Go-Jek adalah perusahaan penyedia layanan ojek online menggunakan aplikasi. Layanan ini menyediakan transportasi dan pengiriman objek menggunakan kendaraan bermotor seperti motor atau mobil box. 2 Go-Jek saat ini memiliki 17 fitur yang meliputi Go-Ride, Go-Food, Go Send, Go-Car, Go- Box, dan lainnya.
Salah satu kemudahan  yang diberikan pada aplikasi Go-Jek adalah layanan Go- Food yaitu layanan untuk memesan makanan , dimana pembeli dapat  menentukan  dan mendapatkan makanan yang dikehendaki pada  toko serta restaurant yang telah bekerjasama dengan PT GO-JEK.Konsumen dapat memilih  menu yang akan dipesan. Kemudahan lainnya yang didapat adalah berupa biaya pengiriman yang relative murah bahkan banyak juga toko atau restoran dengan pengiriman gratis atau promosi pengiriman gratis.
Seiring dengan perkembangannya, muncul masalah baru yang dinilai sangat merugikan untuk Mitra atau Pengemudi Go-Jek. Yaitu   penggunaan fitur layanan Go-Food oleh konsumen yang   melakukan pemesanan dan tidak membayar pesanannya,dengan dalih tidak memsan.
Cara pembayaran dalam pemesanan makanan ada dua, Go-Pay atau tunai (pembayaran di tempat). Pembayaran tunai berisiko bagi driver Go-Jek jika konsumen tidak bertanggung jawab untuk membayarnya. Setelah driver Go-Jek mengkonfirmasi detail pesanan dan alamat yang benar. Pengemudi  Go-Jek  melakukan  pemesanan  setelah ada order dari konsumen  dan  membayarnya  sebelum  konsumen  melakukan pembayaran ketika  tiba  di  tempat  tujuan  (COD).  Jadi,  jika  terjadi  pesanan  palsu  atau pesanan datang dari konsumen yang tidak bertanggung jawab, seperti kasus di atas, driver  Go-Jek ini tidak hanya  membuang  waktu dan tenaga dalam perjalanan  membeli  makanan  dan  mengantarkannya  kepada  konsumen. Pengemudi  Go-Jek  juga  harus  menanggung  biaya  yang  dikeluarkan,  harus dibayarkan di food service atau di restoran.
1 Go-jek.com. “ Tentang Go-jek ” (Online). https://www.go- jek.com/about/. (diakses pada Sabtu, 14 Oktober 2022)
2 Wiharso, Seta. 2017. E-Contract PT GO-JEK Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah . Tesis. Yogyakarta. Fakultas Syari’ah dan Hukum Uni- versitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm 45.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
Adapun  proses transaksi elektronik yang dilakukan antara PT GO-JEK Indonesia,  driver  Go-Jek  dan  konsumen  melalui  smartphone  dengan menggunakan  kontrak  elektronik  atau  kontrak  elektronik  dalam  bentuk perjanjian  konsumen  standar.  Perjanjian  baku  ini  dapat  dipahami  sebagai perjanjian  yang  dibuat  secara  sepihak  agar  tidak  menimbulkan  ruang  bagi pihak lain untuk tidak setuju dan/atau menolak isi perjanjian. Perjanjian baku dalam  kontrak  elektronik  atau  kontrak  elektronik  ini  sebenarnya  dilakukan oleh PT GO-JEK Indonesia.
B. Identifikasi Masalah
Adanya permasalahan yang timbul sesuai yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka dapat kami identifikasikan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :
1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam aplikasi Go-
Food ?
2. Bagaiamana tanggung jawab GO-JEK Indonesia terhadap kerugian yang dialami Mitra (Pengemudi Go-Jek)  akibat konsumen yang tidak membayar pesanan ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek yang mengalami kerugian dalam hal penggunaan fitur Go-Food oleh konsumen yang tidak membayar pesanan ?
C. Tujuan Penelitian
1.   Untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis hubungan hukum antara para  pihak dalam fitur Go-Food pada aplikasi PT Go-Jek. 2.   Untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis tanggung jawab PT Go- Jek Indonesia terhadap kerugian yang dialami Mitra (Pengemudi PT Go-Jek) akibat konsumen yang tidak membayar pesanan.
3.  Untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Mitra (pengemudi PT Go- Jek) yang mengalami kerugian dalam hal penggunaan fitur Go-Food oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif - empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang  dilakukan untuk mengkaji  asas-asas  hukum normatif ditinjau dari segi  penerapannya. Kajian normatif ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana ketentuan  UU No 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan Konsumen diimplementasikan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini pendekatan yuridis  normatif dengan studi kasus  hukum (judicial case study). Pendekatan yuridis  digunakan  dalam penelitian  ini karena didasarkan pada ketentuan undang-undang sebagai landasan normatif.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hukum dengan Para Pihak dalam Aplikasi Go-Food Menurut Rosa Agustina, perjanjian online  yang bersifat baku sekilas merupakan perjanjian yang lahir seluruhnya atau sebagian dengan bantuan dan fasilitasi jaringan komputer yang saling terhubung. Apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya. Perjanjian ini berasal dari situs email, halaman web, pertukaran data elektronik ( electronic data interchange /EDI), metode online dan teknologi lainnya. 3
Jika  dicermati  lebih  dalam,  perjanjian  baku secara elektronik  (e- contract)  ini  telah  sepenuhnya  memenuhi  syarat  sebagai  perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan perjanjian elektronik (e-contract) menurut  Pasal  47  ayat  (2)  KUH  Perdata, serta Peraturan  Pemerintah Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik,  khususnya  “Perjanjian  adalah  efektif  apabila  disetujui  oleh para  pihak,  mampu  melakukan  perbuatan  hukum.  alasan,  masalah tertentu dan sebab yang baik ”.
Berdasarkan ketentuan perjanjian  baku  elektronik, hubungan hukum antara PT GO-JEK dengan para mitra adalah subjek hukum yang mandiri dan terikat sebagai mitra kerjasama. Perjanjian ini disebut perjanjian baku, karena ditandatangani oleh PT GO-JEK Indonesia dan AKAB serta calon mitra tidak membutuhkan persetujuan tertulis atau tindakan untuk menyepakati perjanjian ini .
Perjanjian  kerjasama  elektronik  ( electronic  contract )  dengan  Go- Jek  dengan  jelas  menyatakan  “GO-JEK,  AKAB,  Paket  Anak  Bangsa (selanjutnya disebut PAB), Dompet Anak Bangsa (selanjutnya disingkat DAB) dan Mitra adalah mitra Koperasi Mitra, masing-masing pasangan adalah  subjek  yang  mandiri  dan  otonom  di  hadapan  hukum.  Perjanjian kemitraan ini tidak menciptakan hubungan rekrutmen, outsourcing atau keagenan antara masing-masing GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra.
Perjanjian tersebut juga mencakup hubungan hukum antara Mitra Kerja Sama.  samping,  antara  lain:  Hak  GO-JEK  dan  AKAB  serta  kewajiban GO-JEK dan AKAB terhadap Go-Jek Driver (Mitra), Kewajiban Go-Jek Driver  (Mitra)  terhadap  GO-JEK  dan  AKAB  diatur  dalam  perjanjian elektronik antara kedua belah pihak.
a. Hubungan Hukum antara PT GO-JEK dengan Mitra.
Berdasarkan ketentuan perjanjian elektronik, hubungan hukum antara PT GO-JEK dengan para mitra adalah subjek hukum yang mandiri dan terikat sebagai mitra kerjasama. Perjanjian ini disebut perjanjian baku, karena ditandatangani oleh PT GO-JEK Indonesia dan AKAB serta calon mitra tidak membutuhkan persetujuan tertulis atau tindakan untuk menyepakati perjanjian ini, artinya pihak mitra disini hanya tinggal memilih antara menerima
3 Agustina, Rosa. 2008. Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Gloria Ju- ris, Volume 8 Nomor 1. Januari - April 2008.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
atau tidak isi  perjanjian.  Selain  itu,  mengandung  atau  juga mengandung  disclaimer,  yang  artinya  mengandung  ketentuan berupa  pelepasan  tanggung  jawab  PT  GO-JEK  Indonesia  dan AKAB atas kerugian yang ditanggung Mitra. Ketentuan pencantuman klausula baku pada perjanjian, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (disingkat UUPK). Setelah diteliti dan di analisis, dapat dilihat bahwa  dalam perjanjian baku elektronik ( e- contract ) kerjasama kemitraan ini mengandung beberapa klausul baku yang dilarang  oleh undang-undang    yang  mengakibatkan Perjanjian  ini  dinyatakan  batal.  AKAB  dalam  perjanjian  tersebut akan menjadi produser, pemilik dan pengelola aplikasi PT Go-Jek. Aplikasi produksi AKAB ini menghubungkan Mitra sebagai agen komersial dengan konsumen. Driver PT Go-Jek (Mitra) tidak dapat menentukan  tarif  atau  biaya  atas  layanan  yang  diberikan  oleh perorangan  (perorangan)  karena  dianggap  sebagai  penyedia layanan  konsumen,  PT  GO-JEK  dan  AKAB  berhak  menentukan jarak  tempuh  jarak  jauh  berdasarkan perhitungan  melalui  PT  Go- JEK dan AKAB. Demikian pula untuk keuntungan yang diperoleh (termasuk pajak pertambahan nilai) yang diterima oleh Mitra telah ditetapkan dan diterapkan sistem bagi hasil dengan persentase yang dapat berubah sewaktu-waktu, sewaktu-waktu dan selanjutnya akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis ( melalui Aplikasi Go- Jek atau melalui sarana lain yang dipilih oleh AKAB) 4 Peran lainnya AKAB dan GO-JEK memeriksai efektivitas mitra Go-Jek dalam memberikan layanan dan kepuasan pelanggan melalui penilaian bintang satu sampai lima. memelperpendek adalah penting. Jika mitra memberikan layanan buruk karena rating rendah, akan ada sanksi seperti teguran, penangguhan akun, atau pemutusan kemitraan. 5 .  Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan reputasi aplikasi Go-Jek di masyarakat.
b. Hubungan hukum antara driver PT Go-Jek dengan konsumen
Pada saat menggunakan layanan aplikasi Go-Jek, timbul hubungan hukum antara driver Go-Jek dengan konsumen sebagai driver Go-Jek yang merupakan penyedia jasa dan   pelaku  serta konsumen sebagai pengguna jasa/jasa. Hal ini diatur dalam Perjanjian Elektronik (E-Agreement) Aplikasi Go-Jek dalam Ketentuan Layanan Aplikasi Go-Jek, yang ditampilkan setelah konsumen mengunduh Aplikasi. Konsumen dianggap telah menerima syarat kontrak elektronik (e-contract) jika mereka melakukan tindakan "klik" pada aplikasi. Perjanjian kerjasama
4 Wawancara dengan Ys, Iw, Yyn, Ag dan As sebagai pengemudi  Go-Jek (Mitra PT GO- JEK) 5 Buku Panduan PT Go-Jek, hlm 13.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
elektronik (electronic contract) antara PT GO-JEK Indonesia dengan Go-Jek Drivers tergolong perjanjian baku yang melanggar UUPK. Hak dan kewajiban para pihak berbeda dan dijelaskan dalam kontrak elektronik tersebut.
c. Hubungan Hukum antara PT GO-JEK Indonesia dengan Konsumen Hubungan  hukum  antara  PT  GO-JEK  Indonesia  dengan konsumen  juga  dapat  dilihat  dalam  Terms  of  Service.  Dalam kontrak  elektronik  tersebut  dijelaskan  bahwa  PT  GO-JEK Indonesia  sebagai  penyedia  aplikasi  merupakan  sarana  pencarian jasa  antara  penyedia  jasa  (dalam  hal  ini  driver  Go-Jek)  dengan konsumen pengguna.
2. Pertanggungjawaban  PT  GO-JEK  Indonesia  atas  kerugian  yang diderita oleh driver Go-Jek akibat penggunaan fitur Go-Food yang tidak bertanggung jawab oleh konsumen
Layanan  di  aplikasi  Go-Jek,  konsumen  memesan  layanan  yang diinginkan  di  aplikasi  tersebut.  Informasi  yang  ada  di  aplikasi  akan dilacak  berdasarkan  pesanan  kemudian  dikirimkan  ke  server  Go-Jek. Terkait  perjanjian  elektronik  ( e-contract )  kerjasama  ini,  PT  GO-JEK Indonesia  menggandeng  AKAB  dalam  pengelolaan  aplikasi  dan  mitra sebagai penyedia layanan. Dalam hal ini hubungan antara AKAB, Kerugian mitra/driver Go-Jek bukan krn kesalahan mereka melainkan krn kecerobohan konsumen. Oleh krn itu, yg bertanggung jawab adalah PT GO-JEK Indo selaku pimpinan kemitraan, baik mitra, konsumen, restoran, maupun AKAB, krn keduanya satu kesatuan dalam kemitraan. Aplikasi jek Tanggung jawab dikaitkan dengan remunerasi. Ganjaran terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:
a. Penggantian kerugian di sebabkan melakukan tindakan wanprestasi
b. Perbuatan melawan hukum.
“Kompensasi yang diperoleh untuk pelanggaran sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban primer atau sekunder dari perjanjian. Kewajiban untuk mengganti kerugian tidak lain adalah hasil dari pelaksanaan ketentuan pelaksanaan kontrak, yaitu ketentuan hukum yang secara sukarela dipatuhi oleh para pihak berdasarkan kontrak. Oleh karena itu, undang-undang tidak mengatur perlu atau tidaknya ganti rugi. ” 6
Terdapat tiga hal dalam pemberian penggantian rugi, yaitu:
a. Fisik mengalami cidera  (termasuk di dalamnya kematian atau gangguan mental),
b. Rusaknya barang pribadi ( property )
c. Profii lost.
6 Miru, Ahmadi. 2011. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak . Jakarta. Raja Grafindo Persada.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
“Tujuannya adalah memberikan hukuman berupa kewajiban membayar kompensasi kepada konsumen akibat tindakan produsen. Ganti rugi terdiri dari 3 unsur 7 , yaitu:
a. “Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan”;
b. “Kerugian yang sebenarnya disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan benda milik kreditur, seperti buah-buahan yang membusuk karena penyerahan yang terlambat, atau rumah yang ambruk karena konstruksi yang buruk sehingga merusak perabotan rumah.”;
c. “Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang timbul saat klaim yang terlambat diajukan (dibayarkan),
keuntungan yang diterima karena keterlambatan .”
Perjanjian baku elektronik ( e-contract ) kerjasama kemitraan dan ketentuan penggunaan ini tidak ditemukan adanya klausul yang menjelaskan tentang tanggung jawab para pihak dalam peng- gunaan fitur layanan Go-Food apabila kesalahan dilakukan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab, kepada Mitra (pengemudi Go-Jek). PT GO-JEK Indonesia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengemudi Go-Jek.  Meskipun tidak termasuk biaya transportasi, upaya ganti rugi dianggap seimbang. Namun, realisasi kompensasi perlu segera dilakukan untuk membantu pengemudi Go- Jek membayar kembali. Pemblokiran akun konsumen kurang relevan tanpa verifikasi akun yang terdaftar. Konsumen tidak pertanggungjawab dapat membuat akun baru dengan informasi yang berbeda.
3. Perlindungan Hukum terhadap Pengemudi Go-Jek yang Merugi Akibat Penggunaan Fitur Go-Food oleh Konsumen yang Tidak Bertanggung Jawab Mitra Go-Jek harus bekerja dengan baik sesuai dengan perjanjian kerjasama elektronik. Apabila pengemudi Go-Jek lalai, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Namun jika driver Go-Jek berkinerja baik, konsumen sulit menghubungi atau memesan dari restoran yang telah diantar makanan. Pembayaran restoran oleh mitra tidak adil bagi driver Go-Jek yang harus menanggung kerugian yang bukan kesalahan mereka. Diperlukan perlindungan hukum untuk melibatkan konsumen yang tidak bertanggung jawab agar driver Go- Jek tidak menderita kerugian.
Perlindungan hukum ini merupakan upaya/ tindakan/ perbuatan hukum dalam memberikan perlindungan pada  pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu :
7 Muhammad, Abdulkadir. 2011. Hukum Perdata Indone- sia . Cetakan Ketiga. Bandung. Citra Aditya Bakti.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
a. preventif, merupakan upaya untuk menghindari kerugian itu terjadi
b. represif.. hukum re-  presif    adalah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan apabila suatu kerugian itu telah terjadi.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa preventif berarti upaya pra/
sebelum  suatu kerugian itu terjadi, sedangkan represif adalah upaya yang dilakukan pasca/ setelah kerugian tersebut terjadi atau dialami.
Perjanjian  baku  elektronik ( e-contract ) kerjasama kemitraan
Poin 5.1 tentang Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa, “Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka GO-JEK, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah  maka GO-JEK, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak GO-JEK atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.” Sedangkan dalam perjanjian elektronik ( e-contract ) ketentuan penggunaan dalam Poin 1. Lain-Lain disebutkan bahwa, “Ketentuan Penggunaan ini di-  atur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap dan semua sengketa yang timbul dari penggunaan layanan kami akan diatur oleh yurisdiksi eksklusif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.”
Perlindungan hukum secara preventif, PT GO-JEK Indonesia dapat melindungi semua hak driver Go-Jek yang memesan makanan melalui fungsi Go-Food dengan mengubah atau menambahkan klausul dalam Perjanjian Kerjasama Elektronik (E-Agreement). Karena semakin banyak waktu yang ditambahkan, semakin banyak pula permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama dengan jenis transportasi yang dapat membahayakan dan merugikan para driver Go-Jek sebagai penyedia layanan. Selain itu, PT GO-JEK Indonesia dapat melakukan perbaikan pada sistem registrasi akun konsumen untuk mengurangi jumlah pesanan dari konsumen yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya ini diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi Go-Jek. Sehubungan dengan mendesaknya perlindungan hukum tersebut, maka kewajiban para pihak yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Elektronik (E-Agreement) untuk menggunakan aplikasi Go-Jek dan Terms of Service, antara lain PT GO-JEK Indonesia, AKAB dan Go- Jek bisa dilihat dan dijelaskan -Partner/Pilot. Khusus mengenai karakteristik layanan Go-Food yang dibahas oleh penulis, karena pada kedua kontrak elektronik (e-contract) tidak jelas tanggung

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023
jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh mitra/driver Go-Jek dalam layanan Go-Food. diatur. Sifat yang bukan kesalahannya sendiri.

## F. Kesimpulan
1. Hubungan  hukum dalam fungsi Go-Food pada aplikasi Go-Jek melibatkan GO-JEK Indonesia, AKAB, Mitra, dan Konsumen. GO-JEK Indonesia adalah Pengelola yang bekerjasama dengan mitra dan restoran. AKAB adalah pihak yang mengelola aplikasi dan informasi yang dibutuhkan. Mitra Go-Food adalah penyedia layanan konsumen untuk memesan dan mencegah pembusukan makanan. Konsumen membayar sesuai dengan fitur Go-Food.
2. Tanggung jawab para pihak dalam layanan Go-Food adalah konsumen harus membayar mitra atas layanan. Jika konsumen melanggar, PT GO- JEK Indonesia dan AKAB akan bertanggung jawab atas kerugian mitra Go-Jek. Tanggung jawab ganti rugi diberikan kepada Mitra dengan kompensasi berupa bukti screenshoot pesanan, nomor ID konsumen, dan kwitansi/struk/kuitansi produk makanan yang dibeli. Santunan diberikan sesuai jumlah belanjaan makanan pada struk. Jika kesalahan konsumen, akun Go-Jek akan diblokir.
3. Upaya  perlindungan  pada Go-Food driver dapat dilakukan dengan pencegahan dan tekanan perlindungan hukum kehati-hatian melalui perubahan syarat dan ketentuan dalam e-kontrak. Perbaikan sistem pendaftaran akun konsumen untuk mengurangi pemesanan konsumen yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam penggunaan aplikasi Go-Jek tercantum dalam perjanjian kerjasama elektronik (e- contract) dan ketentuan penggunaan. PT GO-JEK Indonesia, AKAB, dan pihak Go-Jek Mitra/Pengemudi Jek bertanggung jawab atas kerugian Mitra/Pengemudi Go-Jek sehubungan dengan Layanan Go-Food. "

## G. Saran
1. PT GO-  JEK sebagai penyedia jasa layasan pesan atar makanan melalui Go-Food sebaiknya memutakhirkan layanannya yang tidak Cuma menjamin terpenuhinya hak  dari driver dan PT gojek itu sendiri tapi juga pihak ketiga yang terafiliasi dengan PT GO-JEK .
2. PT GOJEK harus mengedukasi masyarakat dengan melibatkan iklan layanana masyarakat terkait setiap pengguna mengetahui bahwa saat layanan digunakan itu terikat kontrak baku yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.
3. Pembaharuan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen konsumen, melihat pada zaman sekarang pola interaksi tidak sesedarhana pada saat Undang-undang tersebut diundangkan ada pihak- pihak lain yang ikut terafilisiasi yang juga harus dijaga pemenuhan haknya dalam interaksi jual beli secara online .

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 5 Nomor 2,  Oktober 2023

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Buku Panduan GO-JEK Indonesia. Miru, Ahmadi. 2011. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak . Jakarta. Raja Grafindo Persada. Muhammad, Abdulkadir. 2011. Hukum Perdata Indone-  sia . Cetakan Ketiga. Bandung. Citra Aditya Bakti.
Perjanjian Elektronik ( E-Contract) Kerjasama Kemitraan (GO-JEK).
Perjanjian Elektronik ( E-Contract) Ketentuan Penggunaan (GO-JEK).

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## C. Sumber Lain
Agustina, Rosa. 2008. Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Gloria Ju- ris, Volume 8 Nomor 1. Januari - April 2008.
Fadhly, Fabian. 2013. Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat .  Jurnal Arena Hukum, Volume 6
Nomor 2. Agustus 2013. Go-jek.com. “ Tentang Go-jek ” (Online). https://www.go-  jek.com/about/. (diakses pada Sabtu, 14 Oktober 2017). Line Today. “ Pedih! Driver Ojol Wanita Ini Alami Hal Menyedihkan Setelah Dapat Bintang 1, Kisahnya Bikin Sedih! ”(Online). https://today.line.me/ID/ar- ticle/Pedih+Driver+Ojol +Wanita+Ini+Alami+ Hal+Menyedihkan+Setelah+ Dapat+Bintang+ 1+Kisahnya+Bikin+Sedih-Q1q3Pg?utm_source= keepshare. (diakses pada Senin, 9 Oktober 2017).
Wiharso, Seta. 2017. E-Contract PT GO-JEK Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah . Tesis. Yogyakarta. Fakultas Syari’ah dan Hukum Uni- versitas Islam Negeri Sunan Kalijaga