Tinjauan terhadap UU ITE untuk Penerapan  Rekam Medis Berbasis Online pada Penduduk Muslim di Indonesia
Nynda Fatmawati Octarina 1 , Muhammad Barid Nizar Wajdi 2 , M. Ikhsan Setiawan 3 , Agus Sukoco 4 , Tubagus Purworusmiardi 4 , Nuning Kurniasih 5
1 Law Department, Narotama University, Surabaya, Indonesia 2 STAIM Nglawak, Nganjuk, Indonesia
3 Civil Engineering Department, Narotama University, Surabaya, Indonesia 4 Management Department, Narotama University, Surabaya, Indonesia 5 Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email: ninda.fatmawati@narotama.ac.id

## ABSTRACT
As  the  largest  Muslim  country  in  the  world,  Indonesia  must  have  a complete  analysis  documents  of  medical  records  on  online-based.  especially  for the  Muslim  population  in  Indonesia.  Currently,  Indonesia  does  not  have  laws specifically  regulate  the  electronic  medical  records.  Therefore,  violation  of  the protection  of  personal  data  in  electronic  medical  records  may  refers  to  any  one part of the private right as set forth in the elucidation of 26 th article 1 st verse of UU ITE.
Keywords: UU ITE, Rekam Medis, Penduduk Muslim, Teknologi Informasi

## 1. PENDAHULUAN
Awal mula penggunaan rekam media dimulai sejak jaman batu ( paleolithic ) sekitar tahun 2500 SM dengan ditemukannya lukisan purba tentang trephinasi dan amputasi  di  dinding  gua  spanyol  yang  menunjukkan  bahwa  sejak  jaman prasejarah  praktek  rekam  medis  dilakukan  bersamaan  dengan  praktek kedokteran. 1 Praktek  kedokteran  secara  ilmu  pengetahuan  modern  dimulai semenjak  jaman  Hipocrates  pada  tahun  460  SM.  Hipocrates  merupakan  bapak ilmu  kedokteran  yang  banyak  menuliskan  mengenai  pengobatan,  observasi penelitian  yang  cermat  dan  sampai  saat  ini  masih  dianggap  benar.  Hasil  rekam medis  pasiennya  dapat  dibaca  oleh  para  dokter  sampai  saat  ini  dengan  cermat.
1 Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia, Pedoman  Rekam  Medis  Rumah  Sakit  di Indonesia , Revisi I, Jakarta: Dirjen Pelayanan Medik, 1997, hlm. 1
Hasil  kerja  Hipocrates  dalam  pengelolaan  rekam  medis  sangat  menguntungkan para dokter sekarang ini. 2
Tahun  1137,  rekam  medis  pertama  kali  dilaksanakan  di  Rumah  Sakit  St. Bathelomew di London. Indonesia memulai kegiatan rekam medis pada masa pra kemerdekaan walaupun belum dilaksanakan dengan baik, penataannya mengikuti sistem  informasi  yang  benar.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun 1960 tentang Organisasi  Pembantu Penguasa Dalam Keadaan Bahaya di  Daerah, kepada  semua  petugas  kesehatan  diwajibkan  untuk  menyimpan  rahasia kedokteran,  termasuk  berkas  rekam  medis.  Pada  tahun  1972,  diterbitkan  surat Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  034/Birhup/1972, menjelaskan  bahwa  untuk  rumah  sakit  menyangkut  kewajiban  untuk menyelenggarakan  rekam  medis  kesehatan. 3 Pada  Bab  I  pasal  3  menyatakan bahwa untuk menunjang terselenggaranya rencana induk ( master plan ) yang baik, maka  setiap  rumah  sakit  harus  memiliki  dan  merawat  statistik  yang  terkini  serta membuat rekam medis yang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
Peraturan  tersebut  diterbitkan  dengan  tujuan  agar  penyelenggaraan  rekam medis dapat berjalan dengan baik di institusi pelayanan kesehatan terutama rumah sakit.  Dalam  kurun  waktu  1972-1989,  penyelenggaraan  rekam  medis  di  rumah sakit belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749a/MENKES/PER/XV/1989 tentang Rekam Medis yang  telah  direvisi  menjadi  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  269/MENKES/PER/III/2008.  Pengelolaan  rekam  medis  perlu  dipertegas kembali melalui aturan-aturan yang ada karena merupakan landasan hukum semua tenaga  medis  dan  paramedis  di  rumah  sakit  yang  terlibat  di  dalam penyelenggaraan rekam media di sarana pelayanan kesehatan. 4
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mencantumkan  tujuan  nasional  Indonesia  untuk  memjukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  menjaga  ketertiban  dunia. Kesejahteraan  umum  berarti  keamanan,  ketentraman,  terpenuhinya  kebutuhan
2 Ibid , hlm. 2
3 Ibid , hlm. 4
4 Ibid , hlm. 5
serta  kesehatan.  Kesehatan  diperlukan  bagi  menusia  untuk  dapat  hidup  secara produktif  dan  dapat  beraktifitas.  Upaya  kesehatan  merupakan  kegiatan  untuk memelihara  dan  meningkatkan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah dan/atau oleh masyarakat dengan mempergunakan jasa tenaga kesehatan. 5 Rumah sakit  merupakan  institusi  yang  berperan  di  dalam  kesehatan.  Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit lebih mengutamakan fungsi sosial yang bertujuan: 6
a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
b. Memberikan  perlindungan  terhadap  keselamatan  pasien,  masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
d. Memberikan  kepastian  hukum  kepada  pasien,  masyarakat,  sumber  daya manusia rumah sakit dan rumah sakit.
Pasal  29  butir  f  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah Sakit mengatur bahwa,
“melaksanakan  fungsi  sosial  rumah  sakit  antara  lain  dengan  memberikan fasilitas  pelayanan  pasien  tidak  mampu/miskin,  pelayanan  gawat  darurat tanpa  uang  muka,  ambulans  gratis,  pelayanan  korban  bencana  dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan”
Fungsi  sosial  rumah  sakit  merupakan  bagian  dari  tanggung  jawab  yang melekat pada setiap rumah sakit yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit  dalam  membantu  pasien  khususnya  yang  kurang  atau  tidak  mampu  untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. 7 Ketentuan tersebut menunjukkan  bahwa  rumah  sakit  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan pelayanan yang terbaik, bermutu dan berkualitas.
5 Bambang  Poernomo, Hukum  Kesehatan ,  Program  Pendidikan  Pasca  Sarjana  Fakultas Kedokteran, Magister Management Rumah Sakit, Yogyakarta: UGM, hlm.25
6 Soekidjo  Notoatmojo, Etika  Dan  Hukum  Kesehatan ,  Jakarta:  Rineka  Cipta,  2010,  hlm. 155
7 Endang  Wahyati  Yustina, Mengenal  Hukum  Rumah  Sakit ,  Bandung:  Keni  Media,  2012, hlm. 22

## 2. KAJIAN TEORITIS
Rekam  medis  menurut  pasal  1  angka  1  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  269  Tahun  2008  tentang  Rekam  Medis  adalah, “ berkas  yang  berisikan  catatan  dan  dokumen  tentang  identitas  pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  dan  pelayanan  lain  yang  telah  diberikan kepada pasien .” Ketentuan ini diatur pula dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang rekam medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan  kesehatan.  Dari  pengertian  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa berkas  rekam  medis  memiliki  makna  yang  lebih  luas  daripada  hanya  sekedar catatan  biasa  karena  terdapat  segala  informasi  menyangkut  seorang  pasien  yang akan dijadikan dasar untuk menentukan tindakan lebih lanjut kepada pasien.
Menurut  Permenkes  Nomor  749/1989  mengatur  mengenai  manfaat  rekam medis, yaitu:
1. Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien
2. Sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum
3. Bahan untuk kepentingan penelitian
4. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan
5. Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan
Rekam  medis  menurut  International  Federation  Health  Organization  memiliki tujuan: 8
1. Fungsi komunikasi: Rekam medis disimpan untuk komonikasi  diantara dua orang  yang  bertanggungjawab  terhadap  kesehatan  pasien  untuk  kebutuhan pasien saat ini dan yang akan datang.
2. Kesehatan  pasien  yang  berkesinambungan:  Rekam  medis  dihasilkan  atau dibuat untuk penyembuhan pasien setiap waktu dan sesegera mungkin.
8 Philip  Watson, International  Federation  of  Health  Record  Organization ,  Package  one units 1-7, 1992, hlm. 2
3. Evaluasi kesehatan pasien: Rekam medis merupakan salah satu mekanisme yang  memungkinkan  evaluasi  terhadap  standar  penyembuhan  yang  telah diberikan.
4. Rekaman bersejarah: Rekam medis merupakan contoh yang menggambarkan  tipe  dan  metode  pengobatan  yang  dilakukan  pada  waktu tertentu.
5. Medikolegal:  Rekam  medis  merupakan  bukti  dari  opini  yang  yang  bersifat prasangka mengenai kondisi, sejarah dan prognosi pasien.
6. Tujuan  statistik:  Rekam  medis  dapat  digunakan  untuk  menghitung  jumlah penyakit,  prosedur  pembedahan  dan  insiden  yang  ditemukan  setelah pengobatan khusus.
7. Tujuan penelitian dan pendidikan: Rekam medis di waktu yang akan datang dapat digunakan dalam penelitian kesehatan
Menurut DEPKES RI, bentuk pelayanan rekam medis meliputi: 9
a. Pelayanan rekam medis berbasis kertas. Rekam medis manual ( paper based documents ) adalah rekam medis yang berisi lembar administrasi dan medis yang diolah ditata/ assembling dan disimpan secara manual.
b. Pelayanan  rekam  medis  manual  dan  registrasi  kompterisasi.  Rekam  medis berbasis  komputerisasi,  namun  masih  terbatas  hanya  pada  pendaftaran ( admission ),  data  pasien  masuk  (transfer),  dan  pasien  keluar  termasuk meninggal  ( discharge ).  Pengolahan  masih  terbatas  pada  sistem  registrasi secara  komputerisasi.  Sedangkan  lembar  administrasi  dan  medis  masih diolah secara manual.
c. Pelayanan  Manajemen  Informasi  Kesehatan  terbatas.  Pelayanan  rekam medis  yang  diolah  menjadi  informasi  dan  pengelolaannya  secara komputerisasi  yang  berjalan  pada  satu  sistem  secara  otomatis  di  unit  kerja manajemen informasi kesehatan.
9 Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia, Profil  Kesehatan  Indonesia ,  Jakarta:  Dirjen Pelayanan Medik, 2008, hlm. 10
d. Pelayanan Sistem Informasi Terpadu. Computerized Patient Record (CPR), yang disusun dengan mengambil dokumen langsung dari sistem image dan struktur system dokumen yang telah berubah.
e. Pelayanan  MIK  dengan  Rekam  Kesehatan  Elektronik  (WAN).  System pendokumentasian  telah  berubah  dari Electronic  Medical  Record (EMR) menjadi Electronic Patient Record sampai dengan tingkat yang paling akhir dari  pengembangan Health  Information  System ,  yakni Electronic  Health Record (EHR) – Rekam Kesehatan Elektronik.

## 3. ANALISIS DESKRIPTIF
Dalam  pasal  46  ayat  1  UU  No.  29/2004  dan  pasal  15  ayat  1  Permenkes 256/2008 disebutkan bahwa, “ Setiap dokter atau  dokter gigi dalam menjalankan praktik  kedokteran  wajib  membuat  rekam  medis ”.  Ketentuan  tersebut  mengatur bahwa setiap dokter yang menjalankan praktek kedokteran wajib membuat rekam media  yang  harus  segera  dilengkapi  setelah  pasien  selesai  menerima  pelayanan kesehatan.
Perkembangan  dunia  kedokteran  sekarang  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dari perkembangan  teknologi.  Kemajuan  ilmu  kedokteran  berbanding  lurus  dengan kecanggihan  alat  yang  mendukung  keahlian  tenaga  medis  yang  bertujuan  untuk keamanan dan kenyamanan pasien saat membutuhkan kesembuhan.
Berkembangnya  teknologi  kedokteran  turut  mengembangkan  pengetahuan manusia  mengenai  penyakit  yang  diderita  seseorang.  Semakin  banyak  penyakit yang  dapat  diperiksa  oleh  dokter  maka  akan  semakin  banyak  pula  yang  akan dicatatkan ke dalam rekam medis pasien tersebut. Sesuai dengan ketentuan diatas, hasil pemeriksaan pasien harus tercatat pada berkas khusus dengan harapan dapat menjadi  arah  atau  pijakan  dokter  dalam  mengidentifikasi  penyakit  sampai melakukan tindakan medis dengan metode pencatatannya yang jelas dan detail.
Penggunaan  teknologi  komputer  untuk  penerapan  sistem  informasi  amat diperlukan.  Sistem  informasi  dapat  dikatakan  efektif  dan  efisien  apabila  dapat memenuhi kriteria yang dihasilkan, seperti: keakuratan informasi yang dihasilkan, ketepatan waktu di dalam pemberian informasi serta pemanfaatan informasi yang
diberikan  kepada  pemakainya.  Dengan  diciptakannya  jaringan  Internet, komunikasi menjadi tidak terbatas dan tanpa hambatan, baik hambatan geografis maupun hambatan waktu. Kemudahan yang dihasilkan oleh jaringan Internet telah memungkinkan dibuatnya sistem informasi kesehatan berbasis Web yang berguna untuk  mempermudah  masyarakat  atau  pasien  didalam  berkonsultasi  sehingga pasien  tersebut  dapat  mengetahui  kondisi  kesehatannya  tanpa  perlu  datang  ke tempat praktek dokter atau klinik untuk kasus tertentu, seperti: darurat, konsultasi paska terapi, domisili pasien yang jauh dari lokasi praktek dokter, dan lain-lain. 10 Perkembangan teknologi ini pada akhirnya memudahkan proses pendataan pasien di suatu pelayanan kesehatan.
Terdapat  beberapa  dasar  hukum  pada  penyelenggaraan  rekam  medis pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan  oleh  fasilitas  pelayanan  kesehatan termasuk  rumah  sakit.  Pada  pasal  28  huruf  h  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa,
“Setiap  orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Setiap  orang  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia  berhak  mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat tidak mampu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ” Setiap orang berhak atas  kesehatan ”.  Dalam  Undang-Undang  No.  44  Tahun  2009  pasal  29  ayat  1 huruf h mengatur mengenai kewajiban rumah sakit adalah untuk menyelenggarakan  rekam  medis.  Ketentuan  ini  didukung  pula  oleh  pasal  46 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran,
“ (1)  Setiap  dokter  dan  dokter  gigi  dalam  menjalankan  praktik  kedokteran wajib membuat rekam medis
(2)  Rekam  medis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
10 Vitri Tundjungsari, Aplikasi Klinik Kesehatan Online Berbasis Web , Jakarta: Konferensi dan  Temu  Nasional  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  di  Indonesia  21-23  Mei  2008,  2008, hlm. 1
(3)  Setiap  catatan  rekam  medis  harus  dibubuhi  nama,  waktu  dan tandatangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. ”
Sementara  itu,  rekam  medis  juga  diatur  dalam  pasal  5  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008, yaitu:
“(1)  Setiap  dokter  dan  dokter  gigi  dalam  menjalankan  praktik  kedokteran wajib membuat rekam medis.
(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima palayanan.
(3)  Pembuatan  rekam  medis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dilaksanakan  melalui  pencatatan  dan  pendokumentasian  hasil pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan,  dan  pelayanan  lain  yang  telah diberikan kepada pasien.
(4)  Setiap  pencatatan  ke  dalam  rekam  medis  harus  dibubuhi  nama,  waktu dan  tandatangan  dokter,  dokter  gigi  atau  tenaga  kesehatan  tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung.”
Pada  pasal  6  Permenkes  No.  269/2008,  diatur  mengenai  pertanggungjawaban dokter dan dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan tertentu atas rekam medis yang telah  dilakukan.  Permenkes  No.  269/2008  juga  mengatur  mengenai  kepemilikan rekam media dalam pelayanan kedokteran atau jasa kesehatan  yang diatur dalam pasal 12, yaitu:
“(1) berkas rekam medis sepenuhnya milik sarana pelayanan kesehatan
(2) isi rekam medis merupakan milik pasien
(3)  isi  rekam  medis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dalam  bentuk ringkasan rekam medis
(4)  ringkasan  rekam  medis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat diberikan,  dicatat,  atau  dicopy  oleh  pasien  atau  orang  yang  diberi kuasa  atau  atas  persetujuan  tertulis  pasien  atau keluarga  pasien  yang berhak untuk itu”
Rekam  medis  bersifat  rahasia  dimana  dokter  atau  rumah  sakit  ataupun tenaga pelayanan kesehatan lain memiliki kewajiban untuk merahasiakan seluruh dokumen rekam medis tersebut  yang diatur dalam pasal 48 ayat 1 dan 2 UU No. 29/2004 yaitu,
“ (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.
(2)  Rahasia  kedokteran  dapat  dibuka  hanya  untuk  kepentingan  kesehatan pasien,  memenuhi  permintaan  aparatur  penegak  hukum  dalam  rangka penegakan  hukum,  permintaan  pasien  sendiri,  atau  berdasarkan ketentuan perundang-undangan. ”
Selain itu sifat kerahasiaan rekam medis diatur juga dalam pasal 322 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
“(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya  atau  pekerjaannya,  baik  yang  sekarang,  maupun  yang dahulu,  ia  diwajibkan  menyimpannya,  dihukum  penjara  selama- lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9000.
(2)  Jika  kejahatan  ini  dilakukan  terhadap  seorang  yang  ditentukan  maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengakuan orang itu. ”
Dalam  pasal  57  ayat  1  dan  2  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,
“(1)  Setiap  orang  berhak  atas  rahasia  kondisi  kesehatan  pribadinya  yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
(2)  Ketentuan  mengenai  hak  atas  rahasia  kondisi  kesehatan  pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
a. perintah undang-undang;
b. perintah pengadilan;
c. izin yang bersangkutan;
d. kepentingan masyarakat; atau
e. kepentingan orang tersebut.”
Dalam  pasal  10  ayat  1  dan  2  huruf  a,b,c,  dan  d  Permenkes  No.  269/2008  diatur mengenai,
“(1)  Informasi  tentang  identitas,  diagnosis,  riwayat  penyakit,  riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya  oleh  dokter,  dokter  gigi,  tenaga  kesehatan  tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
(2)  informasi  tentang  identitas,  diagnosis,  riwayat  penyakit,  riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:
a. Untuk kepentingan kesehatan pasien;
b. Memenuhi  permintaan  aparatur  penegak  hukum  dalam  rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
d. Permintaan  institusi/lembaga  berdasarkan  ketentuan  perundang- undangan .”
Tujuan kerahasiaan dokumen rekam medis tersebut juga untuk memberikan perlindungan  tidak  hanya  dari  aspek  administrasi,  aspek  medis  namun  yang terpenting  dari  aspek  hukum  yakni  terkait  dengan  kedudukan  rekam  media sebagai  alat  bukti  sesuai  dengan  ketentuan  KUHAP  pasal  184  ayat  1  huruf  c bahwa surat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana dan pada pasal 164  HIR  yang  menyatakan  bahwa  rekam  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti tertulis dalam perkara perdata. Sedangkan aspek medis di dalamnya dipergunakan untuk  mengukur  tindakan  media  yang  dilakukan  oleh  dokter  yang  telah  sesuai dengan Standar Profesi Medis (SPM) dikarenakan apabila dalam isi rekam medis tersebut  berbeda  dengan  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  dokter  akan memberi  dampak  buruk  terhadap  kesehatan  pasien,  sehingga  bisa  diduga  telah terjadi perbuatan yang melanggar ( malpractice ) dan bisa dilakukan upaya hukum baik  secara  perdata  (terkait  dengan  adanya  kerugian  materil  korban  karena kesalahan dokter dalam melakukan tindakan medis), pidana (adanya unsur pidana kesenggajaan  atau  ketidaksengajaan  dalam  tindakan  medis  sehingga  korban
mengalami  kondisi  yang  parah),  maupun  administrasi  (terkait  dengan  profesi kedokterannya untuk bisa dilaporkan ke komisi kode etik kedokteran). 11
Pada  masa  sekarang  ini  penggunaan  rekam  medis  elektronik  dapat memberikan  manfaat  besar  bagi  pelayanan  kesehatan  seperti  fasilitas  pelayanan dasar maupun rujukan (rumah sakit). Salah satu manfaat penggunaan rekam medis elektronik  adalah  meningkatkan  ketersediaan  catatan  elektronik  pasian  di  rumah sakit.  Hal  ini  juga  bermafaat  bagi  pasien  karena  meningkatkan  efiseinsi  dalam proses  pelayanan  kesehatan. 12 Selain  itu  bagi  tenaga  administratif,  penggunaan rekam  medis  elektronik  dapat  mempermudah  retrieval  informasi  pasien. 13
Sehingga  petugas  kesehatan  mudah  dalam  mengakses  informasi  pasien.  Dokter dan  petugas  kesehatan  juga  diuntungkan  dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan atas  kemudahannya  dalam  mengakses  informasi  pasien  yang  pada  akhirnya membantu  dalam  pengambilan  keputusan  klinis  seperti  penegakan  diagnosa, pemberian terapi,  menghindari  terjadinya reaksi  alergi dan duplikasi  obat. 14 Dari aspek  efisiensi,  penggunaan  rekam  medis  elektronik  memberikan  dampak penurunan  biaya  operasional  dan  peningkatan  pendapatan  di  fasilitas  pelayanan kesehatan  terutama  bagi  rumah  sakit. 15 Rekam  medis  elektronik  juga memudahkan  pengaksesan  data  pasien  antar  para  dokter  dan  layanan  kesehatan dalam  membaca  riwayat  kesehatan  pasien  tanpa  harus  memeriksa  satu  persatu berkas manual sehingga memudahkan pasien untuk melakukan perubahan dokter atau rumah sakit.
Sistem  online  yang  digunakan  untuk  rekam  medis  ini  memuat  informasi yang  dikumpulkan  pada  satu  server  dan  dapat  digunakan  oleh  sesama  pengguna
11 Hasrul  Buamona, Kajian  Yuridis  Tentang  Rekam  Medis ,  2013,  diunduh  dari http://www.lbhyogyakarta.org/2013/05/kajian-yuridis-tentang-rekam-medis/, pada 8 Juli 2015
12 Wilcox  L, Using  the  Electronic  Medical  Record  to  Keep  Hospital  Patients  Informed , Sciences-New York [Internet], 2010;11–4, diunduh dari http://techhouse.brown.edu/~dmorris/publications/WishPatientDisplaysCHI  2010.pdf,  pada  8  Juli 2016 13 Chnipper  JELS,  Inder  JEAL,  Alchuk  MABP,  Inbinder  JOSE,  Ostilnik  ANP,  Iddleton BLM,  et  al., “Smart  Forms  ”  in  an  Electronic  Medical  Record :  Documentation-based  Clinical Decision Support to Improve Disease Management , Journal of the American Medical Informatics Association, 2008, ed. 15(4), hlm. 17–20
14 Dinevski  D;  Bele  U;  Šarenac  T., Clinical  Decision  Support  Systems ,  Studies  in  Health Technology and Informatics, 2013, hlm. 105-183
15 James  Spruell;  David  Vicknair;  Dochterman  S, Report  Information  from  ProQuest , Proquest, 2013
(yang telah diberi akses untuk membukanya) atau yang sering diistilahkan dengan komputasi  awan  ( cloud  computing).  National  Institute  of  Standards  and Technology (NIST), U.S Dept of Commerce mengartikan komputasi awan sebagai suatu  model  untuk  kenyamanan  dalam  mengakses  ke  jaringan  sesuai  keperluan yang  berada  dalam  satu  pusat  data.  Jenis  layanan  yang  sering  digunakan  adalah Software as a Service (SaaS) yaitu pengguna bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan dan ada infrastruktur dan platform dikelola oleh pihak lain. Dalam  UU  ITE  pihak  pengelola  disebut  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  yaitu setiap  Orang,  penyelenggara  negara,  Badan  Usaha,  dan  masyarakat  yang menyediakan,  mengelola,  dan/atau  mengoperasikan  Sistem  Elektronik,  baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk  keperluan  dirinya  dan/atau  keperluan  pihak  lain.  Apabila  pengelolaan rekam medis online melibatkan pihak ketiga, maka pihak yang menggunakan jasa pengelola  disebut  pengguna  Penyelenggara  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU ITE  Sistem  Peraturan  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  diatur  juga  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik, selanjutnya disebut PP PSTE.
Sementara  Indonesia  belum  memiliki  undang-undang  yang  secara  spesifik mengatur  mengenai  rekam  medis  elektronik,  ternyata  beberapa  negara  di  dunia telah  mengatur  mengenai  hal  ini  dikarenakan  keinginan  setiap  negara  untuk melindungi  privasi  setiap  warga  negaranya  termasuk  riwayat  kesehatan. Kementerian  Kesehatan  Singapura  mengatur  tentang  jangka  waktu  penyimpanan rekam  medis  pasien  dalam Guidelines  for  The  retention  Periods  of  Medical Records  2015 bahwa  dibedakan  masa  penyimpanan  rekam  medis  bentuk  online dan bentuk berkas. Setiap negara bagian Amerika Serikat juga mempunyai aturan main  tentang  penyimpanan medical  records dalam Health  Information Technology for Economic and Clinical  Health Act) of the American Recovery and Reinvestment Act of 2009, California Confidentiality of Medical Information Act, California  Civil  Code . 16 Pada  Desember  2012,  Austria  menerbitkan  undang-
16 USF  Health, Federal  Mandates  for  Healthcare:  Digital  Record-Keeping  Requirements for Public and Private Healthcare Providers , diunduh dari
undang yang mengatur mengenai rekam medis elektronik yaitu Electronic Health Records Act (EHR-Act). 17
Menurut  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  pasal  1  ayat  3,  “ Teknologi  informasi  adalah  suatu  teknik untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan,  memproses,  mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. ” dan pada ayat 1 pasal yang sama dijelaskan bahwa,
“Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan,  foto,  electronic  data  interchange  (EDI),  surat  elektronik (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pasal 29  ayat  1  mengatur  mengenai,  “ Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat,  dan  hak  miliknya .”  dan  negara  harus menjamin perlindungannya.
Pada pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa,
“Pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk  melalui  Sistem  Elektronik  harus menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”
Pasal  10  ayat  1  UU  ITE  mengatur  bahwa “Setiap  pelaku  usaha  yang menyelenggarakan  Transaksi  Elektronik  dapat  disertifikasi  oleh  Lembaga
https://www.usfhealthonline.com/resources/healthcare/electronic-medical-records-mandate/,  pada 9 Juni 2017
17 ILia, Federal Act, which enacts a Health Telematics Act 2012 and amends the General Social  Insurance  Law,  the  Act  on  Social  Security  for  Persons  engaged  in  Industry,  the  Act  on Social  Security  for  Farmers,  the  Act  on  Health  and  Accident  Insurance  for  Civil  Servants,  the Gene Technology Act and the Criminal Code (Electronic Health Records Act  – EHRA) , diunduh dari  https://www.ilia.ch/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/austrian_ehr-act_ILIA.pdf,  pada 04 Februari 2017
Sertifikasi  Keandalan.” Kemudian  dijabarkan  lagi  pada  pasal  2  Permenkes  No.
269/2008,
“(1)  Rekam  medis  harus  dibuat  secara  tertulis,  lengkap  dan  jelas  atau secara elektronik.
(2)  Penyelenggaraan  rekam  medis  menggunakan  teknologi  informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri.”
Rekam  medis  elektronik  merupakan  catatan  rekam  medis  pasien  seumur hidup pasien dalam format elektronik tentang informasi kesehatan seseorang yang dituliskan  oleh  satu  atau  lebih  petugas  kesehatan  secara  terpadu  dalam  tiap  kali pertemuan  antara  petugas  kesehatan  dengan  klien.  Rekam  medis  elektronik  bisa diakses  dengan  komputer  dari  suatu  jaringan  dengan  tujuan  utama  menyediakan atau  meningkatkan  perawatan  serta  pelayanan  kesehatan  yang  efesien  dan terpadu. 18
Dalam sistem online, data akan terpusat di satu wadah dan pengguna dapat mengakses  tanpa  tergantung  dengan  satu  perangkat  saja.  Potensi  data  ini  dapat dibuka  oleh  pihak  lain  sangat  terbuka.  Melalui  Peraturan  Pemerintah  tentang PSTE pemerintah telah mewajibkan penempatan pusat data atau Data Center (DC) dan  pusat  pemulihan  bencana  atau Disaster  Recovery  Center (DRC)  di  wilayah Indonesia  untuk  kepentingan  penegakan  hukum,  perlindungan  dan  penegakan kedaulatan  negara  terhadap  data  warga  negara  Indonesia.  Namun  kewajiban  itu hanya  berlaku  bagi  penyelenggara  pelayanan  publik.  Penjelasan  kategori pelayanan  publik  terdapat  dalam  undang-undang  yang  berbeda  yaitu  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.    Aturan  ini  penting  dalam  membahas rekam  medis  online  manakala  terjadi  „bencana‟  dalam  sistem  data.  Hal  yang paling  mendasar  justru  apakah  penyelenggara  sistem  elektronik  memiliki wewenang untuk menyimpan rekam medis dalam pusat data elektronik.
18 Patricia A. Potter dan Perry Anne G., Fundamental Keperawatan Buku 1 , Ed. 7, Jakarta: Salemba Medika, 2009, hlm. 319

## Pasal 26 UU ITE mengatur,
“(1)  Kecuali  ditentukan  lain  oleh  Peraturan  Perundang-undangan, penggunaan  setiap  informasi  melalui  media  elektronik  yang menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas  persetujuan Orang yang bersangkutan.
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat  mengajukan  gugatan  atas  kerugian  yang  ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”
Ketentuan  ini  menetapkan  mengenai  penggunaan  setiap  informasi  melalui media  elektronik  yang  menyangkut  data  pribadi  seseorang  harus  dilakukan  atas persetujuan  orang  yang  bersangkutan,  artinya  pihak  yang  memasukkan  data pasien  harus  mendapatkan  persetujuan  pasien  lebih  dahulu  bahkan  ketika  rekam medis  tersebut  harus  dibuka  untuk  kepentingan  kesehatan  pasien,  atas  perintah pengadilan  untuk  penegakan  hukum,  permintaan  dan  atau  persetujuan  pasien sendiri,  permintaan  lembaga/institusi  berdasarkan  undang-undang  dan  untuk kepentingan  penelitian,  audit,  pendidikan  dengan  syarat  tidak  menyebutkan identitas  pasien  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  13  Permenkes  No.  269/2008 bahwa,
“ (1) Pemanfaatan rekam media dapat dipakai sebagai:
a. pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
b. alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran  gigi  dan  penegakan  etika  kedokteran  dan  etika kedokteran gigi;
c. keperluan pendidikan dan penelitian;
d. dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan; dan
e. data statistik kesehatan.
(2) Pemanfaatan rekam media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menyebutkan identitas pasien harus mendapat persetujuan secara tertulis  dari  pasien  atau  ahli  warisnyta  dan  harus  dijaga kerahasiaannya.
(3)  Pemanfaatan  rekam  media  untuk  keperluan  pendidikan  dan  penelitian tidak diperlukan persetujuan untuk kepentingan negara.”
Permintaan  rekam  medis  harus  dilakukan  tertulis  kepada  pimpinan  sarana pelayanan kesehatan seperti yang diatur pasal 10 ayat 3 Permenkes No. 269/2008, “ Permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. ” Dalam pasal 14 Permenkes No. 269/2008 mengatur bahwa, “Pimpinan sarana pelayanan kesehatan  bertanggung  jawab  atas  hilang,  rusak,  pemalsuan,  dan/atau penggunaan  oleh  orang  atau  badan  yang  tidak  berhak  terhadap  rekam  medis.”
Dalam pasal 12 ayat 4 Permenkes No.269/2008 juga diatur mengenai,
“Ringkasan  rekam  media  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dapat diberikan,  dicatat,  atau  dicopy  oleh  pasien  atau  orang  yang  diberi  kuasa atau  atas  persetujuan  tertulis  pasien  atau  keluarga  pasien  yang  berhak untuk itu.”

## 4. KESIMPULAN
Saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  undang-undang  yang  secara  spesifik mengatur  rekam  medis  elektronik.  Oleh  karena  itu  pelanggaran  terhadap perlindungan    data  pribadi  dalam  rekam  medis  elektronik    dapat  mengacu  pada salah  satu  bagian  dari  hak  pribadi  (privacy  right)  sebagaimana  diatur  dalam penjelasan  pasal  26  ayat  (1)  UU  ITE.  Dalam  hal  ini,  pasien  memiliki  hak  untuk mengajukan  keberatan  atas  rekam  medisnya  yang  dimasukkan  secara  online  dan pihak  layanan  kesehatan  harus  bersedia  untuk  menghapus  berdasar  penetapan pengadilan sebagaimana yang tertulis dalam konsideran UU ITE. Apabila hak ini dilanggar  maka  pasien  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  gugatan  atas kerugian  yang  ditimbulkan  menurut  undang-undang  karena  dalam  pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi ( privacy right ) sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE. Hal setiap orang mengetahui rahasia kondisi kesehatan pribadinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1 dan 2.

## REFERENSI
Undang-Undang  nomor  19  tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  nomor  82    Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik
Peraturan  Pemerintah  nomor  96  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  749a/Menkes/Per/XII/1989  tentang  Rekam Medis
Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  269  /  MENKES  /PER  /III  /  2008  tentang Rekam Medis
Guidelines for The retention Periods of Medical Records 2015
NIST Special Publication 800-145 The NIST Definition of Cloud Computing