## TATA KELOLA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA METAVERSE (TELAAH YURIDIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI) 1
Dewi Sulistianingsih *1 , Miftakhul Ihwan 1 , Andry Setiawan 1 , Muchammad Shidqon Prabowo 2 1 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
2 Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Semarang dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze the governance of personal data protection in the metaverse era. This research is a normative legal research using qualitative analysis methods. This research shows that personal data protection is urgent and the existence of a personal data protection law needs to be examined. Weak security and privacy systems that result in data leakage, unlimited social interactions through metaverse technology. The presence of a law on personal data protection is an answer to weak personal data protection. It requires the involvement of elements of the digital economy industry and the government in making implementing or technical regulatory policies, as well as applying data protection principles.
Keywords: Governance; Personal Data Protection; Metaverse.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tata  mengelola  perlindungan  data  pribadi  di  era metaverse.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  metode analisis kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bersifat mendesak dan hadirnya undang-undang perlindungan data  pribadi perlu untuk ditelaah. Lemahnya sistem keamanan  dan  privasi  yang  mengakibatkan  kebocoran  data,  interaksi  sosial  yang  tidak  ada batasnya melalui teknologi metaverse. Hadirnya undang-undang tentang perlindungan data pribadi menjadi suatu jawaban atas lemahnya perlindungan data pribadi. Perlu keterlibatan dari elemen pelaku industri ekonomi digital dan pemerintah dalam membuat kebijakan aturan pelaksana atau teknis, serta penerapan prinsip perlindungan data.
Kata Kunci: Tata Kelola; Perlindungan Data Pribadi; Metaverse.

## A. Pendahuluan
Teknologi  merupakan  penciptaan  dengan  menggunakan  intektual  manusia  yang diperuntukkan  bagi  kemudahan  manusia  dalam  menjalankan  kehidupannya.  Dengan  demikian, teknologi  yang  telah  diciptakan  manusia  sangat  perlu  untuk  dilakukan  perlindungan  melalui mekanisme hukum, karena penyalahgunaan teknologi tersebut dapat merugikan manusia. Salah
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian Tahun 2022, Penelitian Dasar Dana Dipa Unnes Tahun 2022.
satu  bagian  dari  teknologi  yang  ada  yaitu  teknologi  informasi.  Teknologi  informasi  diartikan sebagai  salah  satu  teknologi  saat  ini  yang  telah  dikembangkan  dari  beberapa  disiplin  ilmu. Perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya menghasilkan ciptaan berupa kecerdasan buatan, komputer, rekayasa perangkat lunak, internet, dan lain-lain. Sampai saat ini perkembangan teknologi informatika atau teknologi telematika (kata  lain dari teknologi  informatika), menjadi perhatian di beberapa negara termasuk Indonesia (Ramli, 2008).
Teknologi telematika merupakan suatu telekomunikasi yang mentransfer informasi sebagai teknologi kunci yang memungkinkan untuk menyediakan berbagai layanan yang mutakhir (Cho, Bae, Chu, & Suh, 2006). Teknologi telematika yang diperdebatkan oleh masyarakat dunia adalah kehadiran  teknologi  metaverse  yang  mampu  membawa  manusia  ke  dunia  virtual  tetapi penggunanya  dapat  merasakan  atmosfer  seperti  di  dunia nyata.  Pengguna  teknologi  telematika dapat berinteraksi dengan menggunakan materi digital yang ditampilkan secara online. Informasi mengenai pengguna dan apa yang ingin diketahui oleh pengguna, dapat diketahui dan ditampilkan secara online.
Metaverse sedang mengalami momen terbaiknya. Mungkin karena orang telah lelah dengan kenyataan dan lebih tertarik pada yang virtual. Atau karena raksasa teknologi mendambakan hal besar berikutnya. Apa pun alasannya, perusahaan demi perusahaan menggelontorkan ratusan juta dolar untuk membangun dunia virtual baru yang berani ini. Dan itu berarti penciptaan pekerjaan teknologi baru yang tak terhitung jumlahnya di tahun-tahun mendatang (Career Communications Group,  2022).  Metaverse  adalah  alam  semesta  pasca-realitas,  lingkungan  multipengguna  yang terus-menerus  dan  gigih  yang  menggabungkan  realitas  fisik  dengan  virtualitas  digital.  Ini didasarkan  pada  konvergensi  teknologi  yang  memungkinkan  interaksi  multisensor  dengan lingkungan  virtual,  objek  digital,  dan  orang-orang  seperti virtual  reality (VR)  dan augmented reality (AR). Oleh karena itu, Metaverse adalah jaringan sosial yang saling terhubung, lingkungan imersif jaringan dalam platform  multipengguna yang persisten.  Ini memungkinkan komunikasi pengguna yang diwujudkan secara baik dalam interaksi waktu nyata dan dinamis dengan artefak digital  (Mystakidis,  2022).  Didorong  oleh  kemajuan  terbaru  dalam  teknologi  baru  seperti augmented reality , kecerdasan buatan, dan blockchain, metaverse melangkah dari fiksi ilmiah ke realitas masa depan (Wang et al., 2023).
Beberapa  orang  berpendapat  bahwa  peningkatan  teknologi  paling  populer  akan  dikaitkan dengan augmented reality (AR) dan mixed reality (MR), yang diaktifkan oleh sistem kecerdasan buatan  (AI)  (Anderson  &  Rainie,  2022).  Metaverse  adalah  lingkungan  digital  simulasi  yang menggabungkan augmented  reality (AR), virtual  reality (VR), blockchain ,  dan  prinsip  media sosial untuk menciptakan area interaksi  pengguna yang  kaya yang meniru dunia nyata (Laeeq, 1992). Metaverse adalah kombinasi dari dunia virtual dan dunia nyata yang diperbesar. Mereka bukan sistem tertutup tetapi terhubung satu sama lain dengan kenyataan. Metaverse adalah media sosial tempat orang dapat berinteraksi, berkomunikasi, berkolaborasi, tetapi juga berdagang dan memiliki  properti  (Buchholz,  Oppermann,  &  Prinz,  2022).  Dari  berbagai  definisi  mengenai metaverse tersebut dapat disimpulkan bahwa metaverse merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan dunia maya yang terdiri dari berbagai dunia virtual yang terhubung dengan perangkat komputer.
Semua interaksi yang terjadi dalam metaverse tentunya akan menghasilkan data yang sangat besar  yang  terkait  dengan  kebiasaan  pribadi  dan  identitas  pengguna.  Kemajuan  teknologi informasi  dan  komunikasi  telah  membuat  rawan  dalam  menjaga  privasi  seseorang  dan  sangat mudah untuk terjadi kebocoran terhadap data yang sifatnya privasi. Hal ini sangat dimungkinkan untuk tersebarnya data yang sifatnya pribadi menjadi tersebar melalui internet. Negara Indonesia memiliki satu UU yaitu UU ITE yang menjadi patokan dan dasar hukum untuk melindungi data yang sifatnya privasi tersebar ke internet, namun ini tentu saja belum cukup memberikan jaminan keamanan yang kuat.
Negara Indonesia memiki permasalahan tersendiri terkait dengan perlindungan data pribadi dan hal ini bukan merupakan hal yang sangat baru bagi negara Indonesia. Berdasarkan data dari dua tahun yang lalu, telah banyak kasus kebocoran terhadap data masyarakat yang tidak disadari. Kasus tersebut  di antaranya  yaitu adanya data 297 juta dari  peserta BPJS yang terekspos pada Bulan Mei 2022. Kemudian terjadi kebocoran data nasabah BRI life sebanyak dua juta nasabah pada bulan Juli Tahun 2021. Pada tahun sebelumnya yaitu di tahun 2020, kasus kebocoran data juga kembali terjadi yaitu sembilan puluh satu juta pengguna dari platform Tokopedia pada bulan Mei  Tahun  2020  dan  1,2  juta  pengguna bhinneka.com  serta  2,3  juta  data  pemilih  dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, di bulan Juni Tahun 2020, ada pemberitaan bahwa sekitar 230 ribu data pasien Covid-19 di Indonesia “bocor” dan dijual (Iswara, 2021). Kasus lain yaitu kehadiran hacker dengan  nama  akun bjorka yang  telah  membuat  publik  mengetahui  akan kemampuannya dalam memasuki privasi data negara termasuk identitas para pejabatnya secara lengkap (Savira, 2022).
Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan perlindungan data pribadi yaitu di antaranya: pertama , pengkajian perlindungan dari data pribadi yang masih dilakukan secara parsial dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  negara  Indonesia  dan  urgensi  pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia (Sinaga & Putri, 2020). Kedua, penerapan pada  regulasi baru  yang akan  memberikan  perlindungan  hukum  bagi penerapan AI yang dapat meminimalkan terjadinya tindakan kejahatan cyber pada data nasabah (Nathanael & Puspita, 2021). Ketiga, urgensi regulasi tentang perlindungan data pribadi secara sui generis di  negara  Indonesia  karena  perlindungan  data  pribadi  saat  ini  masih  bersifat  sektoral (Yuniarti, 2019). Tulisan ini memfokuskan diri pada pembaharuan hukum dalam melakukan tata kelola perlindungan data pribadi di Indonesia pada era metaverse.
Berdasarkan uraian tersebut, maka negara Indonesia memiliki keutamaan untuk melakukan pembaharuan  hukum  perlindungan  akan  data  pribadi.  Pembaharuan  hukum  atau  yang  dikenal dengan  melakukan  reformasi  hukum  di  negara  Indonesia  bukan  hanya  sekedar  mengubah, menambahkan,  mengoreksi,  mereviu,  mengganti  atau  menghapus.  Pembaharuan  hukum  dalam perlindungan data pribadi telah dilakukan oleh negara Indonesia yaitu dengan keluarnya UU No.
27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Pembaharuan  hukum  nasional  diarahkan  untuk  mewujudkan  hukum  yang  berdasarkan kehendak  masyarakat  (Astomo,  2014).  Pembaharuan  hukum  merupakan  proses  melakukan pemeriksaan terhadap aturan hukum yang masih berlaku dan melakukan perubahan dalam sistem hukum, hal ini dilakukan untuk memberikan dan meningkatkan keadilan dan perlindungan hukum bagi  masyarakat.  Dengan  demikian  perlu  dilihat  telaah  yuridis  terkait  dengan  UU  PDP  atas perlindungan data pribadi di Indonesia khususnya di era metaverse, dengan tujuan untuk dapat menjamin perlindungan data dari warga negara Indonesia agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain yang dapat merugikan warga negara Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  dapat  juga  diartikan  sebagai  suatu  cara  dalam  mendapatkan  data  dan menganalisis  suatu  objek  yang  akan  dikaji  lebih  lanjut.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  merupakan  penelitian  yang  mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat (Ali, 2013). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif merupakan bentuk kegiatan penelitian ilmiah yang menggunakan bahan kepustakaan dan konseptual  (Ibrahim,  2005).  Teknis  analisis  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif analisis, dengan teknik evaluatif, intepretatif, sistematis, konstruktif, argumentatif (Soekanto & Mamudji, 2009).
C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Tantangan dan Peluang di Era Metaverse
Metaverse  merupakan  isu  yang  banyak  diperbincangkan  di  berbagai  dunia.  Metaverse diartikan sebagai sebuah platform interaksi sosial, dengan pengalaman imersif yang ditingkatkan dengan  bantuan  avatar  digital.  Hal  demikian  ditujukan  untuk  menggabungkan  segmen  sosial, augmented reality, virtual reality dan cryptocurrency yang dijadikan sebagai penciptaan interaksi multidimensi dengan dukungan komputasi awan, kecerdasan buatan, dan platform crypto (Ball, 2020). Konseptualisasi dan ruang lingkup metaverse telah berevolusi secara mendasar dalam tiga cara penting: (i) telah tumbuh dari perspektif dunia tunggal yang sempit ke perspektif yang lebih luas di mana banyak dunia (virtual) saling berhubungan; (ii) telah bergeser dari murni karakterisasi virtual untuk menggabungkan perspektif realitas campuran yang terdiri dari pengalaman sepanjang spektrum XR (yaitu, realitas virtual (VR), realitas tertambah (AR), dan realitas campuran (MR)), dan  konvergensi  banyak  teknologi  lainnya;  dan,  (iii)  ia  mengakui  dan  menyoroti  aspek lingkungannya yang imersif dan interaktif secara sosial (Barrera & Shah, 2023).
Metaverse  telah  diperkenalkan  sebagai  dunia  virtual  bersama  yang  didorong  oleh  banyak teknologi  baru.  Di  antara  teknologi  tersebut,  kecerdasan  buatan  (AI)  telah  menunjukkan pentingnya  meningkatkan  pengalaman  imersif  dan  memungkinkan  kecerdasan  seperti  manusia dari  agen  virtual  (Huynh-The  et  al.,  2023).  Dalam  dunia  metaverse  para  penggunanya  dapat membangun berbagai fasilitas seperti rumah, mall, perkantoran, museum dan sebagainya sehingga tak khayal jika metaverse disebut sebagai second life yang bersifat virtual, di mana objek-objek tersebut  bisa  diakses  menggunakan  perangkat  VR  atapun  AR.  Dalam  aktivitas  ekonomi  di metaverse sejatinya sama dengan di dunia nyata, jika aset yang dimiliki pengguna banyak diminati oleh  pengguna  lain,  maka  harga  aset  yang  dimiliki  pengguna  tersebut  akan  bernilai  tinggi  di pasaran.
Metaverse memiliki ruang lingkup yang memungkinkan orang berinteraksi secara langsung akan  tetapi  tidak di ruang  fisik  yang  sama,  berkolaborasi, belajar, dan berkreasi  selayaknya di dunia nyata, serta terdapat kegiatan komersial seperti jual beli tentunya semua interaksi tersebut perlu  memiliki  data  yang  rinci  dan  besar  yang  terkait  dengan  kebiasaan  pribadi  dan  identitas pengguna. Pemanfaatan teknologi akan menimbulkan dua kelaziman yaitu tantangan dan peluang seperti halnya pedang bermata dua yang memiliki sisi negatif dan positif akan tetapi kelaziman pada sisi negatif akan melahirkan permasalahan hukum baru yang krusial (Sanusi, 2005).
Sementara banyak aspek literatur berbasis metaverse telah mengembangkan narasi berbasis manfaat dan tantangan, beberapa peneliti telah menyoroti  banyak implikasi negatif dari adopsi masyarakat terhadap metaverse dan dampaknya pada sektor tertentu dari populasi. Contoh perilaku kasar  yang  dikutip  secara  luas,  intimidasi,  penyajian  konten  seksual  grafis,  rasisme,  ancaman kekerasan, pornografi anak di bawah umur pada platform Obrolan VR dan kecanduan simulasi nyata (Dwivedi et al., 2022). Metaverse memiliki tantangan dalam hal keamanan, keselamatan, dan  privasi. Kekhawatiran tentang  privasi,  keselamatan, dan keamanan akan meningkat  karena perangkat dan orang menjadi lebih saling terhubung dan mengumpulkan lebih banyak data, yang akan  mempercepat  perluasan  metaverse  ke  tingkat  yang  mendekati  kecepatan  fisik  semesta. Masalah yang sama yang disebabkan oleh penggunaan media sosial dan game online tanpa henti akan menyebar ke metaverse dalam skala besar dengan penambahan dimensi lain dan interaksi yang terjadi mendekati waktu nyata, yang dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan mental di  dunia  nyata  dan  menyebabkan  perbedaan  antara  dunia  nyata  dan  imajiner  menjadi  kabur (Mourtzis, Panopoulos, Angelopoulos, Wang, & Wang, 2022).
Metaverse menjanjikan beberapa peluang yang baik untuk bisnis, ekonomi, dan masyarakat. Namun,  risiko  yang  terkait  dengan  pertentangan  antara  wilayah  privasi  dengan  karakteristik transparansi  dan  keterbukaan  dalam  komunitas  virtual  cukup  meningkat.  Hal  ini  berpotensi mengangkat  permasalahan  hukum  atas  data  pribadi  (Rizkiana  &  Khasanah,  2022).  Menurut
mantan CEO Google, Eric Schimidt, teknologi metaverse ini akan memunculkan masalah baru bagi umat manusia sebab metaverse lebih mengedepankan dunia virtual yang dapat melupakan dunia  nyata,  serta  akan  membawa  dampak  terhadap  regulasi-regulasi  dari  berbagai  negara sehingga negara yang menerapkan teknologi metaverse harus siap akan risiko-risiko yang akan dihadapi. Eric Schimidt juga berpendapat bahwa di masa depan orang-orang akan menghabiskan waktunya di dunia metaverse (Walsh, 2021), namun sangat disayangkan hingga kini belum ada pihak termasuk pemerintah yang menerapkan regulasi metaverse. Tidak hanya itu metaverse juga berisiko akan menimbulkan ancaman keamanan siber sebab pengguna metaverse terlebih dahulu akan  memverifikasi  data  dirinya  secara  lengkap.  Dengan  dampak  kebocoran  data  bagi penggunanya.
Tentunya  hal  tersebut  dapat  memicu  kekhawatiran  akan  kebocoran  data  pribadi  bagi pengguna. Terlebih di negara Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan teknologi metaverse di antaranya Telkom metaverse ecosystem , PT WIR Group, Bank BRI yang kemudian akan menjalin kerja sama dengan PT WIR Group, dan kepunyaan artis ternama  Raffi  Ahmad ransverse (https://ransverse.vcgamers.com),  yang  telah  melakukan  masa percobaan perdana atau Initial Landing Offering (ILO) pada tanggal 30 Mei 2022 tidak tanggung- tanggung langsung mencatatkan rekor sebanyak 546 lahan di ransverse habis terjual dengan waktu 35  menit  (Oswaldo,  2022).  Hal  demikian  bahwa  antusias  masyarakat  Indonesia  terhadap  era metaverse mulai memasuki ketertarikan terlebih bagi kaum muda.
Di era metaverse , hampir tidak ada ruang dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, yang tidak memerlukan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi dan akses  terhadap  data  pribadi.  Hal  ini  akan  menciptakan  masalah  khusus  dan  membutuhkan perlindungan data pribadi, karena bahaya-bahaya dalam kehidupan masyarakat di era metaverse cukup banyak terutama bagi masyarakat yang tidak memahami secara baik teknologi yang ada. Namun,  pada  saat  yang  sama,  meluasnya  penggunaan  data  besar  menimbulkan  tantangan serius bagi perlindungan data pribadi dan privasi. Pengumpulan dan transmisi data pribadi pasti mengakibatkan pengungkapan data tersebut, yang berpotensi mengancam keamanan pribadi. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk melindungi hak yang berkaitan dengan penggunaan dan  transaksi  yang  melibatkan  data  pribadi  (Xiaolan  &  Yun,  2019).  Metaverse  merupakan teknologi yang diperkenalkan oleh perusahaan raksasa terbesar yaitu facebook , di mana facebook itu sendiri memiliki reputasi yang tidak baik dalam hal keamanan data pribadi dan keamanan siber.

## 2. Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi di Era Metaverse
Tata kelola perlindungan data pribadi yang baik diyakini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat  terhadap  negara  yang  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  warga  negaranya. Kepercayaan  ini  dibangun  dengan  melakukan  tata  kelola  perlindungan  baik  preventif  maupun represif. Perlindungan tersebut dilakukan dengan memberikan payung hukum yang kuat terhadap perlindungan  data  pribadi  dan  memiliki  struktur  hukum  yang  menunjang  pelaksanaan perlindungan  data  pribadi.  Tata  kelola  perlindungan  data  memang  merupakan  kewajiban  dari pemerintah Indonesia, namun bukan berarti bahwa masyarakat dan dunia industri tidak memiliki kontribusi dalam melakukan perlindungan data pribadi. Masyarakat dapat melakukan tata kelola data  pribadi  yang  dimilikinya  dengan  melakukan  pencegahan  tereksposenya  data  pribadi. Ketiadaan tata kelola data yang baik akan mengakibatkan mudah terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi.
Dasar  hukum  perlindungan  data  pribadi  di  Indonesia  pada  dasarnya  sudah  diatur  dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasca amendemen. Di mana dalam Pasal 28G Ayat  (1)  UUD  NRI  1945  berbunyi “setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  atas  diri  pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi ”.
Lebih lanjut dalam konvensi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) sebagaimana yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR juga  mengatur  perlindungan  privasi  dan  data  pribadi  warga  negaranya.  Kemudian  diatur  juga dalam  ketentuan  UU  No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  mengatur  pula  jaminan perlindungan hak atas privasi warga negara.
Beberapa negara telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. Jepang memiliki Undang- Undang Perlindungan Informasi Pribadi yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 2003 dan mulai berlaku  pada  tanggal  1  April  2005.  Pada  tanggal  27  April  2010,  Yuan  Legislatif  Taiwan mengesahkan amendemen Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang Diproses Komputer tahun 1995. Pada bulan Maret 2011, pemerintah Korea Selatan juga mengadopsi Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi secara umum. Malaysia telah memimpin di antara negara-negara ASEAN  di  Asia  Tenggara,  dengan  meloloskan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi versinya pada 6 Mei 2010,26 yang akan menjadi undang-undang pada 1 Januari 2013 (Chik, 2013).
Selain itu melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Indonesia juga memiliki  aturan  soal  perlindungan  data  pribadi  di  era  digital  di  antaranya  Peraturan  Menteri (Permen)  No.  2  tahun  2016  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  dan  Sistem  Elektronik (Permenkominfo 20/2016), di mana berlaku pada awal Desember 2016 sebagai amanat dari PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Walaupun demikian negara Indonesia telah memiliki landasan  hukum  dalam perlindungan data  pribadi  yaitu  UU  No.  27  tahun  2022,  akan  tetapi  kemudian  menjadi  suatu  permasalahan, bahwa  hukum  sejatinya  berjalan  secara  dinamis.  Sehingga  dengan  demikian  Indonesia berkepentingan untuk melakukan tata kelola perlindungan data pribadi. Kepedulian pemerintah Indonesia  terhadap  tata  kelola  perlindungan  data  pribadi  lebih  tepat  dalam  bentuk  pelayanan terhadap masyarakat Indonesia.
Pemerintah  melayani  dengan  berpangku  pada  terminologi  efisiensi  dan  adaptasi  yang dipertimbangkan dengan baik, yang menunjukkan bahwa penggunaan data terkait dengan masalah operasional  implementasi,  dan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  layanan  dan  membuat manajemen lebih efisien (van Zoonen, 2020). Pemerintah menyadari bahwa terdapat risiko dan terus berusaha keras untuk mendapatkan informasi tentang kemungkinan pelanggaran data pribadi masyarakat Indonesia. Hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola perlindungan data pribadi  dilakukan  dengan  terus  mengembangkan  tujuan  hukum  ke  arah  yang  lebih  baik  dan melakukan perlindungan bagi warga negara Indonesia.
Teori  hukum  pembangunan  memperkenalkan  konsep  hukum  baru  bahwa  hukum  dapat digunakan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Di mana hukum itu bersifat “netral” yang terlepas  dari  faktor-faktor  spiritual,  agama,  dan  budaya  seperti cyberlaw, dan  ada  pula  yang bersifat “tidak netral” seperti hukum perkawinan dan waris. Di mana pada intinya teori hukum pembangunan ini dapat digunakan sebagai alat atau sarana pembaharuan masyarakat dan hukum yang  baik  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  dan  dapat memberikan kebermanfaatan yang diaturnya (Budhijanto, 2014).
Hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  didasarkan  atas  pemikiran  bahwa  adanya  keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembaharuan atau pembangunan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi  sebagai  alat  (pengatur)  atau  sarana  pembangunan  dalam  arti  pengatur  arah  kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan dimaksud.
Alasan-alasan tumbuhnya teori hukum pembangunan adalah adanya anggapan bahwa hukum tidak dapat berperanan bahkan menghambat perubahan dalam masyarakat (geen revolutie maken het juristen). Pengembangan teori hukum pembangunan dimaksud lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya  di  Indonesia  dikarenakan  lebih  menonjolnya  perundang-undangan  dalam  proses pembaharuan  hukum  di  Indonesia,  walaupun  yurisprudensi  memegang  peranan  dalam  proses
pembaharuan  hukum  secara  berkelanjutan  akan  tetapi  kemudian  menjadi  penting  terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Isu perlindungan data pribadi di dunia metaverse kemudian dijawab dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang kehadirannya sangat penting untuk menguatkan hak-hak dasar  warga  negara  Indonesia  terkait  dengan  privasi  dan  perlindungan  diri  yang  terjamin  dan dilindungi dengan baik. UU PDP dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi  sehingga  masyarakat  memiliki  kepercayaan  untuk  memberikan  data  pribadi  agar  tidak disalahgunakan.
UU PDP ini memberikan ketentuan hukum bahwa pengontrol data, pengolah data, dan pihak- pihak lain yang terlibat dalam kegiatan pemrosesan data untuk menyesuaikan kegiatan pemrosesan data dengan memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP. Solusi perlindungan data yang cukup penting  yaitu  mengandalkan  teknologi  seperti  pencegahan  kehilangan  data  atau Data  Loss Prevention (DLP), penyimpanan dengan perlindungan data bawaan atau storage with built-in data protection , firewalls , enkripsi, pemetaan data, dan endpoint protection .
Pada  Pasal  4  UU  PDP  telah  dibedakan  mengenai  jenis  data  pribadi.  Ketentuan  jenis  data pribadi sangat  jelas, namun bagaimana praktik dalam memperlakukan  kedua jenis data pribadi tersebut  jelas  berbeda.  Ketentuan  ini  yang  belum  jelas  dan  ada  baiknya  diperlukan  peraturan pemerintah untuk praktik dalam memperlakukan kedua jenis data pribadi tersebut. Dalam Pasal 16  sudah  jelas  cara  memproses  data  pribadi,  namun  harusnya  bisa  dibedakan  memproses  data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Selain data pribadi umum, seseorang harus mempertimbangkan terutama kategori khusus data pribadi (juga dapat dikatakan sebagai data pribadi yang sangat sensitif) yang sangat relevan karenanya harus tunduk pada tingkat perlindungan yang lebih tinggi.
UU  PDP  memerlukan  peraturan  pemerintah  yang  akan  digunakan  lebih  lanjut  untuk melaksanakan sepenuhnya perlindungan data pribadi yang diinginkan oleh UU PDP ini, terutama terkait  dengan  perlindungan  data  pribadi  di  era  metaverse  saat  ini.  Perlindungan  data  pribadi menjadi penting dengan mengingat laju perkembangan teknologi telah memungkinkan sesorang untuk terhubung ke jaringan global, dan informasi pribadi dapat tersedia secara instan di seluruh dunia. Menghubungkan sistem ke internet saja dapat menimbulkan risiko bagi data pribadi (Pearce &  Platten,  1998).  Oleh  karena  itu,  negara  perlu  melakukan  pengaturan  yang  tepat  terhadap pelindungan data pribadi di era saat ini.
UU  PDP  di  Indonesia  dapat  ditingkatkan  dengan  melakukan  sistem  pencegahan  sedini mungkin  dan  secara  kontinu  dilakukan  sistem  pencegahan  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  untuk meningkatkan kemampuan yang harus terus ditingkatkan sehingga kemampuan dalam mendeteksi dan  kemampuan  melakukan  mitigasi  terhadap  pelanggaran  data  pribadi.  Membuat  aturan yang ketat untuk keamanan siber setiap vendor yang bekerja sama, mengembangkan prinsip-prinsip inti, standar teknis untuk memastikan tingkat keamanan siber yang konsisten di semua perusahaan yang terlibat,  membuat  strategi  keamanan  siber  nasional  yang  dapat  ditindaklanjuti,  meningkatkan prosedur dan regulasi infrastruktur rantai pasokan, serta melakukan kerja sama pribadi dan publik untuk memberikan timbal balik dan kapasitas infrastruktur keamanan siber.
Kemudian dalam pelaksanaannya penerapan prinsip-prinsip data Protection By Design dan By Default , juga dibutuhkan di mana sejatinya prinsip ini sejatinya mengadopsi prinsip-prinsip privacy by design yang ada sebelumnya. Di mana data Protection By Design dimaksudkan bahwa perusahaan sejak tahap paling awal mendesain pemrosesan data dan pada saat pemrosesan tersebut dilakukan,  harus  menerapkan  langkah-langkah  teknis  dan  organisasi  yang  sesuai  untuk  dapat mengintegrasikan  pengamanan  yang  diperlukan  dalam  pemrosesan  data  untuk  memenuhi persyaratan yang diatur dan melindungi hak dari subjek data.
Sedangkan  data Protection  By  Default dimaksudkan  bahwa  perusahaan  harus  memastikan data  pribadi  pengguna  diproses  dengan  perlindungan  privasi  yang  tertinggi,  Sehingga  secara Default data  pribadi  hanya  dapat  diakses  dengan  tujuan  tertentu  dan  tidak  dapat  diakses  atau
diketahui oleh sembarang orang (Rahman, 2021). Dengan demikian, poin penting yang juga perlu diakomodasi adalah pengaturan mengenai hak-hak subjek data.

## D. Simpulan dan Saran
Perlindungan  data  pribadi  di  negara  Indonesia  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  sangat mendesak,  terlebih  lagi  semakin  banyaknya  kasus-kasus  yang  bermunculan  dan  semakin berkembangnya industri teknologi informasi. Kehadiran teknologi metaverse tentunya tidak boleh dianggap remeh, sehingga memerlukan pembaharuan hukum yang komprehensif untuk menjawab tantangan  tersebut.  Pengesahan  UU  PDP  yang  dilakukan  tentunya  menjadi  langkah  awal pemerintah dalam menata kelola perlindungan data pribadi. Keterlibatan semua elemen termasuk para pelaku industri ekonomi digital dalam membuat aturan pelaksana tentunya sangat dibutuhkan, dan  perlunya penerapan  prinsip  data Protection  By Design dan By  Default . UU PDP memiliki beberapa  poin  penting  yang  dapat  digunakan  bagi  negara  Indonesia  untuk  melaksanakan perlindungan data pribadi dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggar aturan dari UU PDP ini. UU PDP menjadi dasar hukum yang berlaku tidak hanya secara nasional namun dapat digunakan secara internasional dan lebih khusus lagi dalam dunia metaverse saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Z. (2013). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Anderson,  J.,  &  Rainie,  L.  (2022). The  Metaverse  in  2040 .  Retrieved  from https://www.pewresearch.org/internet/wp- content/uploads/sites/9/2022/06/PI_2022.06.30_Metaverse-Predictions_FINAL.pdf
Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. Jurnal Konstitusi , 11 (3), 577–599. https://doi.org/10.31078/jk1139
Ball, M. (2020). The Metaverse: What It Is, Where to Find it, and Who Will Build It. Retrieved from MatthewBall.vc website: https://www.matthewball.vc/all/themetaverse
Barrera,  K.  G.,  &  Shah,  D.  (2023).  Marketing  in  the  Metaverse:  Conceptual  understanding, framework,  and  research  agenda. Journal  of  Business  Research , 155 (Part  A,  January), 113420. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113420
Buchholz, F., Oppermann, L., & Prinz, W. (2022). There’s more than one metaverse. I-Com , 21 (3), 313–323. https://doi.org/10.1515/icom-2022-0034
Budhijanto, D. (2014). Teori Hukum Konvergensi . Bandung: Refika Aditama.
Career Communications Group. (2022). Understanding The Metaverse. US Black Engineer and Information Technology , 46 (2), 60–61.
Chik, W. B. (2013). The Singapore personal data protection act and an assessment of future trends in  data  privacy  reform. Computer  Law  and  Security  Review , 29 (5),  554–575. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2013.07.010
Cho,  K.  Y.,  Bae,  C.  H.,  Chu,  Y.,  &  Suh,  M.  W.  (2006).  Overview  of  telematics:  A  system architecture  approach. International  Journal  of  Automotive  Technology , 7 (4),  509–517. Retrieved from https://faculty.utrgv.edu/mark.chu/Journal/TELE.pdf
Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Baabdullah, A. M., Ribeiro-Navarrete, S., Giannakis, M., Al-Debei, M. M., … Wamba, S. F. (2022). Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on  emerging  challenges,  opportunities,  and  agenda  for  research,  practice  and  policy.
International Journal of Information Management , 66 (October), 102542. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542
Huynh-The, T., Pham, Q.-V., Pham, X.-Q., Nguyen, T. T., Han, Z., & Kim, D.-S. (2023). Artificial Intelligence for the Metaverse: A Survey. Engineering Applications of Artificial Intelligence , 117 (Part A, January), 105581. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2022.105581
Ibrahim,  J.  (2005). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Surabaya:  Bayumedia Publishing.
Iswara,  M.  A.  (2021,  September  24).  Perlindungan  Data  Pribadi  Lemah,  Kebocoran  Data Merajalela. Tirto.Id .  Retrieved  from  https://tirto.id/perlindungan-data-pribadi-lemah- kebocoran-data-merajalela-gjH6
Laeeq, K. (1992). Metaverse : Why , How and What .
Mourtzis, D., Panopoulos, N., Angelopoulos, J., Wang, B., & Wang, L. (2022). Human centric platforms for personalized value creation in metaverse. Journal of Manufacturing Systems , 65 (October), 653–659. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.11.004
Mystakidis, S. (2022). Metaverse. Encyclopedia , 2 (1), 486–497. https://doi.org/10.3390/encyclopedia2010031
Nathanael,  J.  J.,  &  Puspita,  N.  Y.  (2021).  Perlindungan  Data  Nasabah  Terkait  Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum , 7 , 387–402.
Oswaldo, I. G. (2022, June 13). Raffi Ahmad Jual Tanah di Metaverse, RansVerse Laris Diborong Pembeli. DetikFinance .  Retrieved  from  https://finance.detik.com/fintech/d-6125019/raffi- ahmad-jual-tanah-di-metaverse-ransverse-laris-diborong-pembeli
Pearce,  G.,  &  Platten,  N.  (1998).  Achieving  personal  data  protection  in  the  European  union. Journal  of  Common  Market  Studies , 36 (4),  529–547.  https://doi.org/10.1111/1468- 5965.00138
Rahman,  F.  (2021).  Kerangka  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Penerapan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia , 18 (1), 81–102.
Ramli, A. M. (2008). Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (4), 1–11.
Rizkiana, R. E., & Khasanah, D. R. A. U. (2022). The Urgention of Personal Data Protection on Metaverse Era: a Potential Threat to Privacy and Security. The 4th Open Society Conference: Perspective and Impact of Metaverse on Sustainable Development Goals , 85–96.
Sanusi,  M.  A.  (2005). Konvergensi  Hukum  Dan  Teknologiinformasi .  Jakarta:  The  Indonesian Research.
Savira, A. (2022). 11 Fakta Hacker Bjorka yang Retas Data Pemerintah Indonesia. Retrieved from Liputan6  website:  https://www.liputan6.com/citizen6/read/5067854/11-fakta-hacker-bjorka- yang-retas-data-pemerintah-indonesia
Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9 (2), 237– 256. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers.
van Zoonen, L. (2020). Data governance and citizen participation in the digital welfare state. Data & Policy , 2 , e10. https://doi.org/10.1017/dap.2020.10
Walsh, E. (2021). Former Google CEO says Facebook’s metaverse is “not necessarily the best thing  for  human  society”  and  expresses  concerns  about  safety  of  artificial  intelligence. Retrieved  from  Insider  website:  https://www.businessinsider.com/former-google-ceo- expresses-concerns-about-facebook-metaverse-2021-10
Wang, Y., Su, Z., Zhang, N., Xing, R., Liu, D., Luan, T. H., & Shen,  X. (2023). A survey on metaverse: Fundamentals, security, and privacy. IEEE Communications Surveys & Tutorials. , 25 (1). https://doi.org/10.1109/COMST.2022.3202047
Xiaolan, Y., & Yun, Z. (2019). Dualism in data protection: Balancing the right to personal data and  the  data  property  right. Computer  Law  and  Security  Review , 35 (5),  105318. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.04.001
Yuniarti,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Data  Pribadi  Di  Indonesia. Business  Economic,
Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal , 1 (1), 147–154. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030