## ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA PANTAI KABUPATEN SUBANG
Oleh: Tri Ratna Saridewi
Staf Pengajar Jurusan Penyuluhan Pertanian STPP Bogor

## ABSTRAK
Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang memiliki panjang garis pantai sekitar 68 km  di  daerah  Pantai  Utara  dan  luas  area  pertambakan  sebesar  10.000  ha,  merupakan  potensi untuk  pengembangan  perikanan,  baik  tambak  maupun  perikanan  tangkap.  Jika  dilihat  dari potensi tersebut, ternyata kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Subang masih rendah,  yaitu  sebesar  1,85%  pada  tahun  2001.  Berdasarkan  hal  tersebut  dirasa  perlu  untuk meningkatkan hasil melalui pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat.
Perkembangan  perekonomian  desa  pantai  Kabupaten  memberikan  kontribusi  dalam pembangunan  lebih  rendah  dibandingkan  desa  lain.  Upaya  peningkatan  produktivitas  dan produksi  di  desa  pantai  lebih  sulit  karakteristik  masyarakat  pantai  yang  berbeda  dengan masyarakat  lain. Keterlibatan  masyarakat  desa  pantai  dalam  penyusunan  kebijakan pembangunan  ekonomi  Kabupaten  Subang  sangat  diperlukan  untuk  menampung  aspirasi masyarakat yang pada akhirnya adanya partisipasi masyarakat desa pantai dalam pembangunan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  prioritas  dan  alternatif  kebijakan pengembangan  ekonomi  desa  pantai  Kabupaten  Subang  melalui intuisi key  person (informan) yang full  information .Hasil  penelitian  ini  merupakan  konstribusi  ilmiah  dalam  pertimbangan pengambilan keputusan tentang suatu kebijakan pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang.
Data  primer  diperoleh  dari  wawancara  langsung  dengan stakeholders berdasarkan panduan daftar pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui aspirasi dan persepsi mereka, dan mendapatkan  alternatif  kebijakan  pengembangan  ekonomi  desa  pantai  Kabupaten  Subang. Pemilihan  sampel  untuk  wawancara  umum  dilakukan  secara purposive  random  sampling (secara sengaja), yaitu sample ditarik secara sengaja dari berbagai kelompok masyarakat yang menjadi key person.
Informan  ( key  person )  yang  diminta  mengisi  kuesioner  terdiri  atas:  (1)  1  orang  dari lembaga  penelitian,  1  orang  dari  perguruan  tinggi,  1  orang  dari  sekolah  perikanan  yang dianggap dapat mewakili stakeholders dari kelompok  akademisi;  (2)  2  orang dari  Bappeda,  1 orang dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Subang, dan (3) 1 orang dari DPRD dan 5 orang  dari  pemuka  masyarakat  desa  pantai  yang  dianggap  dapat  mewakili  organisasi kemasyarakatan.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disusun model pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang, yang menjadi tujuan umum analisis kebijakan. Model tersebut dijadikan  dasar  dalam  penyusunan  kuesioner  kepada  para  key  person.  Selanjutnya  kuesioner dianalisis  dengan  AHP  dan  ditentukan  hasil  yang  terbaik  berdasarkan  kecenderungan  dan tingkat konsistensi yang paling tinggi.
Hasil  yang  diperoleh  dari  AHP  adalah untuk mencapai  tujuan  pengembangan  ekonomi desa  pantai  Kabupaten  Subang,  para responden menetapkan  bahwa  kriteria  yang  memberikan bobot  tertinggi  adalah  Meningkatkan  Pendapatan  Masyarakat  (MPM)  dengan  nilai  0,789. Kriteria  kedua  adalah  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (MPAD)  dan  kriteria  ketiga
adalah Meningkatkan Posisi Tawar Masyarakat (0,103). Sedangkan prioritas pertama kegiatan yang  harus  dilakukan  untuk  pengembangan  desa  pantai  Kabupaten  Subang  adalah  kegiatan Pengembangan Budidaya Tambak/ Sylvofisheries dengan bobot 0,311.
Berdasarkan  analisis  sensitivitas  yang  dilakukan  melalui  simulasi  sampai  perubahan sebesar 10% tidak menunjukkan adanya perubahan prioritas kegiatan, yang berarti bahwa hasil AHP  ini  cukup  layak  untuk  dijadikan  sebagai  rekomendasi  kebijakan  pembangunan  ekonomi desa pantai Kabupaten Subang.
Kata kunci:  Sumberdaya  Perikanan,  Desa  Pantai  Kabupaten  Subang, Analysis  Hierarchy Process (AHP), Key Person (informan), Purposive Random Sampling.

## PENDAHULUAN
Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik bidang pertanian, perikanan,  kehutanan  maupun  industri. Panjang garis pantai sekitar 68 km di daerah Pantai  Utara  dan  luas  area  pertambakan sebesar  10.000  ha  merupakan  potensi  yang dimiliki  desa  pantai  di  Kabupaten  Subang untuk pengembangan perikanan, baik tambak maupun  perikanan  tangkap.  Jika  dilihat  dari potensi  tersebut,  ternyata  kontribusi  sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten
Subang  masih  rendah,  yaitu  sebesar  1,85% pada  tahun  2001.  Berdasarkan  hal  tersebut dirasa  perlu  untuk  meningkatkan  hasil melalui pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat. Seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten  Subang
diharapkan dapat menyusun kebijakan untuk mengelola  dan  memanfaatkan  sumberdaya perikanan secara berkelanjutan demi kesejah- teraan  rakyat.  Sehubungan  dengan  hal tersebut  kebijakan  yang  disusun  oleh  Pemda Kabupaten  Subang  harus  memperhatikan karakteristik dan dinamika masyarakat pesisir,  faktor  ekonomi,  sosial  budaya, lingkungan serta faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan sumberdaya perikanan.

## Identifikasi dan Perumusan Masalah
Perkembangan  perekonomian  desa pantai  Kabupaten  Subang  telah  berjalan seiring  dengan  proses  pembangunan,  namun dibandingkan dengan desa di luar desa pantai kontribusi dalam pembangunan lebih rendah. Upaya peningkatan produktivitas dan produksi  sektor  perikanan  laut  lebih  sulit dibandingkan  dengan  perikanan  darat  dan sektor  pertanian  lain  karena  karakteristik sumberdaya  perikanan  laut  yang  bersifat open  access dan  sifat  ikan  yang  bergerak tanpa batas. Selain itu, menurut Kusumastanto  (2002)  karakteristik  masya- rakat pantai berbeda dengan masyarakat lain, karena adanya perbedaan karakteristik ekonomi,  ketersediaan  sarana  dan  prasarana ekonomi,  maupun  latar  belakang  adat  dan udaya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius  dari  pemerintah  dengan  melibatkan masyarakat  di  dalam  proses  pembangunan, diantaranya adalah dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Keterlibatan masyarakat  desa  pantai  dalam  penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Subang sangat diperlukan untuk menampung aspirasi  masyarakat  yang  pada  akhirnya adanya  partisipasi  masyarakat  desa  pantai dalam pembangunan.
Dinamika  pembangunan  dan  proses sosial kondisi dinamis menjadikan penyusunan  kebijakan  sulit  dilakukan,  di samping  keterbatasan  dana  dan  keterbatasan kapasitas  sumberdaya  manusia  dalam  proses pembangunan.  Untuk  itu  diperlukan  adanya prioritas pembangunan, sesuai dengan
kebutuhan  yang  paling  mendesak  yang dibutuhkan  masyarakat.  Hal  ini  diperlukan agar  roda  pembangunan  tetap  berjalan dengan  baik  sesuai  aspirasi  dan  kebutuhan masyarakat.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meng- analisis  prioritas  dan  alternatif  kebijakan pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang melalui intuisi key person (informan)  yang full  information .  Hasil penelitian  ini  merupakan  konstribusi  ilmiah dalam  pertimbangan  pengambilan  keputusan tentang  suatu  kebijakan  pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  desa pantai Kabupaten Subang, meliputi Kecamatan Blanakan, Pamanukan, Pusakanagara  dan  Legonkulon.  Penelitian dilaksanakan  dari  Bulan  Mei  sampai dengan
Oktober 2002.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  studi  kasus  dengan metode penelitian bersifat deskriptif.
Penelitian  terdiri  dari  dua  tahap,  yang pertama adalah mempelajari kegiatan ekonomi  yang  telah  dilaksanakan  oleh masyarakat  pantai  dan  dari  hasil  tersebut disusun suatu model kegiatan pengembangan ekonomi  masyarakat  pantai  Kabupaten Subang.  Model  yang  telah  disusun  ini dijadikan  pedoman  untuk  pengumpulan  data primer.  Tahap  kedua  adalah  pengumpulan data primer yang berupa pengisian quesioner berdasarkan model yang ada.
Data primer diperoleh dari wawancara langsung  dengan stakeholders berdasarkan panduan  daftar  pertanyaan  yang  ditujukan untuk  mengetahui  aspirasi  dan  persepsi
mereka, dan mendapatkan alternatif kebijakan  pengembangan  ekonomi  desa pantai Kabupaten Subang. Pemilihan sampel untuk  wawancara  umum  dilakukan  secara purposive random sampling (secara sengaja), yaitu  sample  ditarik  secara  sengaja  dari berbagai kelompok masyarakat yang menjadi key  person.  Teknik  ini  lebih  mengandalkan common  sense  atas  kaidah  yang  berlaku. Pemilihan responden dengan sengaja berdasarkan  pertimbangan  bahwa  responden mampu  berkomunikasi  dengan  baik  dalam pengisian kuesioner (Fauzi, 1999).
Informan  ( key  person )  yang  diminta mengisi  kuesioner Analytical  Hierarchy Process terdiri atas: (1) 1 orang dari lembaga penelitian,  1  orang  dari  perguruan  tinggi,  1 orang  dari  sekolah  perikanan  yang  dianggap dapat  mewakili stakeholders dari  kelompok akademisi; (2) 2 orang dari Bappeda, 1 orang dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten  Subang,  dan  (3)  1  orang  dari DPRD  dan  5  orang  dari  pemuka  masyarakat desa  pantai  yang  dianggap  dapat  mewakili organisasi kemasyarakatan.

## Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan Analisis  Hierarchy  Process (AHP),  karena AHP merupakan salah satu alat analisis yang dapat  digunakan  untuk  kondisi  ketidak- pastian  dan  ketidaksempurnaan  informasi dan  beragamnya  kriteria  suatu  pengambilan keputusan (Saaty, 1993).
Proses analisis dengan AHP dilakukan dengan melakukan perbandingan ber- pasangan  ( pairwise  comparions )  untuk mendapatkan tingkat
kepentingan ( importance )  suatu  kriteria  relatif  terhadap kriteria  lain  dan  dapat  dinyatakan  dengan jelas.  Proses  perbandingan  berpasangan  ini dilakukan  untuk  setiap  level/tingkat;  tingkat 1 (tujuan umum), tingkat 2 (kriteria), tingkat 3  (sub  kriteria),  tingkat  4  (alternatif kegiatan). Proses analisis AHP ini dilakukan dengan  perangkat  lunak Expert  Choise versi 9.0.

## Sensitivitas Hasil Analisis AHP
Sebagaimana  sebuah  analisis  multi- kriteria,  AHP  menurut  Triantaphyllou  and Alfonso  (1997)  harus  dilengkapi  dengan analisis  sensitifitas.  Analisis  sensitifitas  ini digunakan  untuk  dapat  melihat range (batasan)  perubahan  pendapat key  person dalam  pengambilan  keputusan  dengan  AHP. Dengan  analisis  sensitifitas  dapat  dilihat komponen/elemen mana dari struktur hirarkhi  yang  paling  sensitif  terhadap perubahan  bobotnya  sehingga  menghasilkan perubahan pada alternatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disusun model pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten  Subang,  yang  menjadi  tujuan umum  analisis  kebijakan.  Model  tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan kuesioner kepada  para  key  person.  Selanjutnya kuesioner  dianalisis  dengan  AHP  dan ditentukan  hasil  yang  terbaik  berdasarkan kecenderungan  dan  tingkat  konsistensi  yang paling  tinggi.  Model  pengembangan  yang disusun dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:
Pembangunan Ekonomi Desa Pantai di Kab. Subang Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Posisi Tawar Masyarakat Meningkatnya PAD Peningk. Sarana Prasarana Peningk. Teknologi Kelem- bagaan Fasilitas Pemba- ngunan Aksebi- litas thd modal Pasar Retri- busi Pajak Periji- nan Pert. Indust. & Jasa Pengembangan Sistem Pelelangan/ Pasar Penanganan Pasca Panen Pengembangan Budidaya Tambak/ Sylvofisheries Pengembangan Teknologi Alat Tangkap Pengembangan Lembaga Permodalan Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Gambar 1. Bagan Analisis Kebijakan
Pada gambar  1  di  atas,  terlihat  bahwa pada  tingkat  1  adalah  tujuan  umum  yang hendak dicapai, yaitu Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir Kabupaten
Subang.  Tingkat  2  merupakan  kriteria  yang terdiri  Meningkatnya  Pendapatan  Masya- rakat,  Meningkatnya  Posisi  Tawar  Masya- rakat  dan  Meningkatnya  Pendapatan  Asli Daerah.  Tingkat  3  merupakan  sub  kriteria dan  tingkat  4  adalah  alternatif  kegiatan. Sedangkan  alternatif  kegiatan  terdiri  dari Pengembangan Sistem Pelelangan/Pasar, Penanganan  Pasca  Panen,  Pengembangan
Budidaya  Tambak/Sylvofisheries,  Pengem- bangan teknologi Alat Tangkap dan Pengembangan Lembaga Permodalan Lokal.
Berdasarkan  Tabel  di  bawah,  terlihat bahwa  untuk mencapai  tujuan  pembangunan ekonomi wilayah pesisir, maka para responden menetapkan kriteria yang memberikan bobot tertinggi adalah Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (MPM)  dengan  nilai  0,789.  Kriteria  kedua adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (MPAD)  dan  kriteria  ketiga  adalah Meningkatkan  Posisi  Tawar  Masyarakat (0,103).
Kriteria  Meningkatkan  Pendapatan
Masyarakat  (MPM)  terdiri  dari  sub  kriteria Peningkatan Sarana Prasarana yang memberikan bobot 0,338, Peningkatan Teknologi  yang  memberikan  bobot  0,338 dan Penguatan Kelembagaan yang
memberikan bobot 0,113. Berdasarkan bobot sub  kriteria  ini  para  responden  berpendapat bahwa untuk pembangunan ekonomi wilayah pesisir,  maka  yang  harus  dilakukan  terlebih dahulu  adalah peningkatan pendapatan
masyarakat  melalui  peningkatan  sarana prasarana dan peningkatan teknologi. Selanjutnya sub kriteria ini menentukan jenis (alternatif)  kegiatan  yang  harus  dilakukan terlebih dahulu.
Pengembangan Ekonomi Desa Pantai di Kabupaten Subang Synthesis of Leaf Nodes with respect to Goal Overall Inconsistency Index = 0,0
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4
PEDP=1  MPM = ,789
PPP = ,338
PBT/S= ,338
PTAT= ,215 PSP/P= ,150
PLPL= ,125
PPP  = ,095 PT = ,338 PBT/S= ,338 PTAT= ,338 PLPL= ,147 PSP/P= ,055 PPP= ,041 Klemb.=,113 PSP/P= ,113
PBT/S= ,102
PTAT= ,102 PLPL= ,047
PPP= ,047
MPAD= ,108 Retr i= ,041
PSP/P = ,041
PTAT = ,016 PBT/S= ,012
PLPL= ,008
PPP= ,004 Pajak= ,041
PLPL= ,041 PSP/P= ,027 PBT/S= ,016 PTAT= ,014 PPP  = ,011 PSIdJ = ,013 PLPL= ,013 PBT/S= ,002 PTAT= ,002 PSP/P= ,002 PPP = ,002 Perijin= ,013 PSP/P =  ,013 PBT/S =  ,010 PTAT =  ,010 PLPL =  ,007
PPP = ,003 MTPM=,103 FB = ,034
PBT/S =, 034 PTAT = ,034 PSP/P = ,034 PLPL = ,034 PPP = ,013 AtM = ,034 PLPL = ,034 PBT/S = ,007 PTAT = ,007 PSP/P = ,007 PPP = ,007 Pasar = ,034 PSP/P = ,034 PLPL = ,013 PBT/S=,008 PTAT = ,008 PPP = ,004
Dapat  diketahui  bahwa  yang  harus dilakukan pertama adalah peningkatan sarana prasarana  pada  kegiatan  budidaya  tambak atau  silvofisheries  (PBTS)  dengan  bobot 0,338 diikuti oleh peningkatan teknologi alat tangkap (PTAT) dengan bobot 0,215 sedang- kan  peningkatan  teknologi  yang  pertama harus  dilakukan  adalah  pada  kegiatan budidaya  tambak  atau  silvofisheries  (PBTS)
dan  peningkatan  teknologi  alat  tangkap (PTAT)  yang  keduanya  memilki  bobot 0,338.  Kegiatan  pertama  yang  harus  dilaku- kan untuk meningkatkan efektifitas kelemba- gaan  adalah  kegiatan  pengembangan  sistem pelelangan  pasar  (PSP/P)  dengan  bobot 0.113  yang  diikuti  oleh  kegiatan  budidaya tambak  atau  silvofisheries  (PBTS)  dengan bobot 0,102.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat digarisbawahi bahwa para responden berpendapat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,  kegiatan  pertama  yang  harus dilakukan  adalah  meningkatkan sarana prasarana  dan  teknologi  budidaya  tambak atau  silvofisheries  dan  teknologi  alat penangkapan.
Kriteria  Meningkatkan  Pendapatan Asli  Daerah  (MPAD)  disumbang  oleh  sub kriteria  Retribusi  dan  Pajak  yang  memiliki bobot sama yaitu 0,041, subkriteria Pertumbuhan  Sektor  Industri  dan  Jasa (PSIdJ)  dengan  bobot  0,013  dan  sub  kriteria Perijinan memberikan bobot 0,013. Retribusi yang  memberikan  kontribusi  terbesar  adalah Pengembangan Sistem Pelelangan/Pasar (PSP/P)  dengan  bobot  0,041.  Sedangkan kegiatan  yang  memberikan  kontribusi  ter- besar  terhadap  pajak  adalah  Pengembangan Lembaga  Permodalan  Lokal  (PLPL)  dengan bobot 0,041.
Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat digarisbawahi bahwa para responden berpendapat untuk meningkatkan PAD maka kegiatan  pertama  yang  harus  dilakukan adalah menertibkan retribusi sistem
pelelangan/pasar  dan  menarik  pajak  dari lembaga permodalan lokal.
Kriteria  Meningkatkan  Posisi  Tawar Masyarakat (MPTM) terdiri dari sub kriteria Fasilitas  Pembangunan  (FP),  Aksebilitas terhadap  Modal  (AtM)  dan  Pasar  yang ketiganya  memiliki  bobot  sama  yaitu  0,034. Fasilitas  pembangunan  diberikan  kepada semua alternatif kegiatan, kecuali Penanganan  Pasca  Panen  karena  keempat kegiatan  tersebut  memberikan  bobot  yang sama,  yaitu  0.034.  Aksebilitas  terhadap Modal  diberikan  terlebih  dahulu  kepada kegiatan Pengembangan Lembaga Permodalan Lokal (PLPL) yang memberikan bobot  0,034  sedangkan  perbankan  Pasar dilakukan  terlebih  dahulu  untuk  kegiatan
Pengembangan  Sistem  Pelelangan  Pasar (PSP/P) yang memberikan bobot 0,034.
Dari  penjelasan  di  atas  maka  dapat diketahui bahwa para responden berpendapat bahwa  untuk  meningkatkan  posisi  tawar masyarakat  alternatif  kegiatan  yang  harus dilakukan terlebih dahulu adalah peningkatan fasilitas pembangunan dari kegiatan budidaya  tambak/silvofisheries,  pelelangan/ pasar,  teknologi  alat  tangkap  dan  lembaga permodalan  lokal.  Peningkatan  aksebilitas terhadap  modal  diberikan  terlebih  dahulu kepada  kegiatan  pengembangan  lembaga permodalan  lokal  dan  perbankan  dilakukan terlebih  dahulu  untuk  kegiatan  Pengem- bangan Sistem Pelalangan/Pasar.
Sedangkan dalam menentukan alternatif  kegiatan  yang  mungkin  dapat dikembangkan  perlu  disusun  berdasarkan prioritas kegiatannya dengan memperhatikan kriteri-kriteria  di  atas.  Hasil  analisis  AHP yang  ditampilkan  pada  Gambar  1,  terlihat bahwa para informan menempatkan Pengembangan  Budidaya  Tambak/ Sylvo- fisheries (PBT/S)  sebagai  alternatif  kegiatan pembangunan  ekonomi  wilayah  pesisir prioritas  pertama  dengan  bobot  0,311.  Pada prioritas  selanjutnya  secara  berturut-turut alternatif  kegiatan  pembangunan  ekonomi wilayah pesisir  di  Kabupaten  Subang  adalah Pengembangan  Teknologi  Alat  Tangkap (PTAT) dengan bobot 0,268; Pengembangan Sistem  Pelelangan/Pasar  (PSP/S)  dengan bobot 0,171; Pengembangan Lembaga Permodalan  Lokal  (PLPL)  dengan  bobot 0,169;  dan  Penanganan  Pasca  Panen  (PPP) dengan  bobot  0,082.  Susunan  prioritas kegiatan  di atas  sesuai dengan  susunan  pada kriteria  meningkatkan  pendapatan  masya- rakat (MPM), karena bobot kriteria meningkatkan  pendapatan  masyarakat  yang memberikan kontribusi nilai terbesar (MPM). Selain  itu,  hasil  ini  sesuai  dengan  kondisi wilayah pesisir yang masyarakatnya mayoritas  memiliki  pendapatan  rendah  dan sedikitnya  sarana  prasarana  serta  rendahnya tingkat  teknologi  yang  digunakan  dalam aktivitas perikanan.
A Penentuan Sensitifitas Perubahan Prioritas  Alternatif  terhadap  Perubahan

## Bobot Kriteria
Sebagaimana  sebuah  analisis  multi- kriteria, menurut Triantaphyllou and Alfonso (1997),  AHP  harus  dilengkapi  dengan analisis  sensitifitas.  Analisis  sensitifitas  ini digunakan  untuk  dapat  melihat  kelayakan pendapat responden untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan dengan AHP. Dengan  analisis  sensitifitas  dapat  dilihat komponen  atau  elemen  mana  dari  struktur
hierarki  yang  paling  sensitif  terhadap perubahan  bobotnya  sehingga  menghasilkan perubahan pada alternatif.
Di tingkat operasional, analisis sensitifitas  digunakan  untuk  dapat  melihat seberapa  besar  pengaruh  kriteria  (level  2) menentukan  alternatif  prioritas  (level  4). Sensitifitas  perubahan  prioritas  alternatif (level  4)  dengan  berubahnya  bobot  kriteria (level 2) dapat dijelaskan dengan melakukan simulasi  terhadap  hasil  analisis  sensitifitas pendapatan key person (informan).
Gambar 2.  (A) Performances dan  (B) Dynamic  Sensitifity  Analysis terhadap  Pendapat Key  Person (Informan)
Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa kriteria  yang  paling  sensitif  terhadap perubahan  bobot  untuk  merubah  prioritas alternatif  adalah  dalam  peningkatan  pen- dapatan  masyarakat  (MPM)  dengan  bobot 78,9%,  sedangkan  sebaliknya  kriteria  yang paling rendah sensitifitasnya adalah
meningkatkan  posisi  tawar  masyarakat (MPTM)  dengan  bobot  10,3%.  Artinya perubahan  bobot  pada  kriteria  MPM  akan mempengaruhi  bobot  pada  alternatif-alter- natif  kegiatan  ekonomi.  Simulasi  dilakukan dengan  menaikkan  dan  menurunkan  bobot masing-masing  kriteria  sebesar  10%  meng- gunakan program expert choise versi 9,0.
Berdasarkan  simulasi  tersebut  diketa- hui  bahwa  sampai  perubahan  sebesar  10% tidak menunjukkan adanya perubahan prioritas kegiatan. Hal ini berarti bahwa hasil AHP ini cukup layak untuk dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan
pembangunan ekonomi  desa  pantai  Kabupaten  Subang.
Konsistensi ini cukup penting artinya karena menurut  Heinz  Eulau  dan  Kenneth  Prewitt dalam  Dunn  (1998)  kebijakan  didefinisikan sebagai suatu keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi
dan pengulangan ( repetitiveness ) tingkah laku.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilaku- kan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.  Untuk  mencapai  tujuan  pengembangan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang, para  responden  menetapkan  bahwa kriteria  yang  memberikan  bobot  ter- tinggi  adalah  Meningkatkan  Pendapatan Masyarakat  (MPM)  dengan  nilai  0,789. Kriteria  kedua  adalah  Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  (MPAD)  dan kriteria  ketiga  adalah  Meningkatkan Posisi Tawar Masyarakat (0,103).
2.  Para  responden  menetapkan  bahwa prioritas  pertama  yang  harus  dilakukan
untuk pengembangan desa pantai
Kabupaten  Subang  adalah  kegiatan Pengembangan Budidaya Tambak/
Sylvofisheries dengan  bobot  0,311. Prioritas  kedua  adalah  Pengembangan Teknologi Alat Tangkap (PTAT) dengan bobot  0,268,  prioritas  ketiga  Pengem- bangan Sistem Pelelangan/Pasar (PSP/S) dengan  bobot  0,171,  kekempat  adalah Pengembangan  Lembaga  Permodalan Lokal  (PLPL)  dengan  bobot  0,169  dan terakhir  Penanganan  Pasca  Panen  (PPP) dengan bobot 0,082.
3.  Berdasarkan  analisis  sensitivitas  yang dilakukan  melalui  simulasi  sampai perubahan sebesar 10% tidak menunjuk- kan adanya perubahan prioritas kegiatan, yang berarti bahwa hasil AHP ini cukup layak untuk dijadikan sebagai rekomendasi  kebijakan  pembangunan ekonomi desa pantai Kabupaten Subang.

## Saran
Penggunaan Analytical Hierarchy Process (AHP)  dalam  analisis  kebijakan yang  menjadi  penentu  utama  keabsahan, keakuratan,  serta  ketajaman  hasil  analisis sangat  ditentukan  oleh key  person yang diwawancarai.  Melihat  potensi  sumberdaya manusia  di  daerah  secara  umum,  maka key person terpilih benar-benar diketahui kemampuan  analisis  dan  pemahamannya tentang permasalahan yang dikaji.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappeda dan BPS Kabupaten Subang. 2001. Produk  Domestik  Regional  Bruto Kabupaten Subang . Subang.
Dunn,  W.  N.  1988. Analisa  Kebijaksanaan Publik , diterjemahkan oleh : Muhadjir Darwis.  P.T.  Hanindita  Graha  Widya. Yogyakarta.
Fauzi, A. 1999. Teknik Pengambilan Contoh untuk Penelitian Sosial Ekonomi . IPB.
Kusumastanto,  T.  2002. Reposisi  “Ocean Policy” dalam Pembangunan Ekonomi  Indonesia  di  Era  Otonomi Daerah . Orasi Ilmiah. IPB.
Saaty,  T.L  1991. Pengambilan  Keputusan bagi  Para  Pemimpin,  Proses  Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang
Kompleks .  PT.  Pustaka  Binaman Pressindo, Jakarta. (Terjemahan).
Triantaphylou,  E.  dan  A.  Sanchez.  1997. A Sensitivity  Analysis  Approach  for Some Deterministic Multi-criteria
Decision  Making  Mathods .  Decision Scinces Vol 28: 151-194.