## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 2870-2877 DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4603

## Analisis Stakeholder dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

## Rinaldi, Asmadi Saad, Marwoto
Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Jambi Correspondence: syah_adrin@yahoo.co.id
Abstrak. Pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  meliputi  aspek;  pencegahan,  penanggulangan  serta penanganan  pasca  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Semua stakeholder mempunyai  peranan  masing-masing  pada setiap  aspek  dan  diharapkan  dapat  berkontribusi  dan  bersinergi  satu  sama  lain  sehingga  upaya  pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Terdapat 31 (tiga puluh satu) Stakeholder yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari,  antara  lain  Unit  Pelaksana  Teknis  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan,  Pemerintah  Provinsi Jambi,  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari,  Masyarakat,  Pelaku  Usaha  Perkebunan  dan  Kehutanan,  Lembaga Sosial  Masyarakat,  dan  Perguruan  Tinggi.  Dari  31  (tiga  puluh  satu) Stakeholder tersebut  terdapat  14  (empat belas) Stakeholder yang  masuk  dalam  kategori Keyplayer ,  terdapat  7  (tujuh) Stakeholder yang  mempunyai peranan  sebagai Subject ,  3  (tiga) Stakeholder yang  mempunyai  peran  sebagai Context  Setter dan  7  (tujuh) Stakeholder yang berperan sebagai Crowd .
Kata kunci : pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peranan, Stakeholder .
Abstract.  Land  and  forest  fire  management  including aspect;  prevention,  countermeasures,  and handling  post forest  and  land  fire.  All  stakeholders  have  respective  roles  in  each  aspect  and  expected  can  contribute  and collaborate so that efforts to control fire forests and land in the Batang Hari District can be done effectively and efficiently. There are 31 (thirty-one) stakeholders involved in the land and forest fire management in the Batang Hari  District,  such  as  the  Technical  Implementation  Unit  of  the  Ministry  of  Environment  and  Forestry, Government  of  Jambi  Province,  Government  district  of  Batang  Hari,  Communities,  Plantation  and  Forestry Entrepreneurs,  Social  Community  Institutions,  and  Universities.  Out  of  31  (thirty-one) stakeholders,  there  are 14 (fourteen) stakeholders enter the category Keyplayer, there are 7 (seven) stakeholders have a role as Subject, 3 (three) stakeholders have a role as Context Setter, and 7 (seven) stakeholders play a role as Crowd.
Keywords: stakeholders, roles, land and forest fire management

## PENDAHULUAN
Kebakaran  hutan  dan  lahan  merupakan ancaman  potensial  bagi  upaya  pembangunan berkelanjutan.  Dari  tahun  ke  tahun  kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin meningkat. Tercatat pada kebakaran hebat tahun 2015,  2,6  juta  Ha  lahan  di  Indonesia  terbakar. Jumlah  ini  memang  turun  pada  tahun  2016, karena  bahan  bakaran  yang  sudah  menipis  dan kondisi  iklim  yang  tidak  lagi  anomali,  namun kebakaran  kembali  meningkat  pada  tahun  - tahun  setelahnya,  dimana  puncaknya  terjadi pada  tahun  2019,  dengan  luas  kebakaran  lebih dari 1,6 juta Ha (Sipongi KLHK, 2020). Provinsi Jambi  merupakan  salah  satu  wilayah  yang menyumbang kebakaran cukup besar. Berdasarkan  data  kebakaran  hutan  dan  lahan dari  tahun  2015  sampai  tahun  2020,  Provinsi Jambi menduduki peringkat 9 kebakaran terluas di  Indonesia,  dan  berada  pada  peringkat  3  di wilayah  Sumatera  setelah  Provinsi  Sumatera
Selatan  dan  Provinsi  Riau  yakni  dengan  luasan terbakar  sebesar  183.197,5  Ha  (Sipongi  KLHK, 2020).  Kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi Jambi  tidak  hanya  terjadi  pada  lahan  gambut namun juga terjadi banyak di lahan mineral.
Kabupaten  Batang  hari  termasuk  salah satu kabupaten yang rawan kebakaran hutan dan lahan di provinsi Jambi. Kabupaten ini menepati urutan  ke  4  sebagai  kabupaten  yang  tinggi kejadian  kebakaran  hutan  dan  lahan  dan menempati  posisi  pertama  sebagai  kabupaten yang memiliki ekosistem non gambut atau tanah mineral yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tanah mineral menyebabkan matinya flora  dan  fauna,  kerusakan  habitat  satwa, menurunnya  jasa  lingkungan,  hilangnya  bahan organik, matinya binatang tanah, timbulnya erosi dan  perubahan  iklim  mikro  (Wasis,  2006). Hilangnya  kekayaan  keanekaragaman  hayati akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan  juga  sangat menimbulkan kerugian, beberapa jenis flora dan
fauna  yang  di  lindungi  undang-undang  banyak yang  mati  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan. Seperti  contoh  kasus,  hilangnya  beberapa  jenis anggrek  alami  dan  rusaknya  habitat  anggrek  di desa  Jambi  Tulo  Kecamatan  Maro  Sebo Kabupaten  Muaro  Jambi  serta  rusaknya  habitat pohon  Bulian  di  Taman  Hutan  Raya  Sultan Thaha  Syaifudin  di  Kabupaten  Batang  Hari akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan  pada  tahun 2015 silam.
Kabupaten Batang hari merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jambi yang memiliki kekayaan  keanekaragaman  hayati  yang  sangat tinggi. Kawasan lindung dan kawasan konservasi  yang  ada  di  kabupaten  Batang  Hari meliputi  :  Taman  Nasional  Bukit  Duabelas, Cagar  Alam  Durian  Luncuk  II,  Taman  Hutan Raya  Sultan  Thaha  Syaifudin,  Taman  Hutan Raya  Bukit  Sari,  Restorasi  Ekosistem  Hutan Harapan  dan  beberapa  kawasan  lindung  yang terdapat  dalam  konsesi  hutan  produksi  dan perkebunan.  Banyak  hal  bisa  dilakukan  untuk mengurangi  terjadinya  kebakaran  hutan  dan lahan.  Adinugroho et  al .  (2005)  menyebutkan bahwa agar pengendalian kebakaran hutan dapat berhasil dengan baik maka sebelum dilaksanakan  perlu  disusun  suatu  rencana pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang menyeluruh,  dengan melibatkan seluruh  sumber daya  yang  ada.  Rencana  ini  akan menjadi  dasar dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penggunaan api secara terkendali di dalam hutan dan  di  daerah  sekitarnya.  Untuk  mengatasi kelemahan  yang  ada,  maka  penelitian  ini diperlukan guna melihat Stakeholder- Stakeholder yang terlibat dan peranannya dalam pengendalian  karhutla  di  Kabupaten  Batang Hari.

## METODE
Penelitian  menggunakan  metode  survey dengan unit analisis Stakeholder dalam pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Kabupaten Batang Hari. Ruang lingkup difokuskan  kepada Stakeholder yang  memiliki peranan  dalam  pengendalian  kebakaran  hutan dan  lahan  di  Kabupaten  Batang  Hari.  Adapun data  yang  akan  diambil  adalah  sebagai  berikut: (a)  kepentingan  dan  pengaruh  masing-masing Stakeholder dalam  pengendalian  kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari; dan (b)  gambaran  umum  dan  data  lain  yang mendukung  penelitian  ini. Penelitian  ini dilakukan  di  Kabupaten  Batang  Hari,  Provinsi Jambi, pada rentang waktu Agustus – November
2022. Pengolahan dan analisis data dilakukan di Program  Studi  Magister  Ilmu  Lingkungan, Universitas Jambi.
Dalam  penelitian  ini  jenis  data  yang diperoleh dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui  pengamatan  langsung  di  lapangan (observasi)  dan  hasil  wawancara  dengan Stakeholder .  Metode  penelitian  yang  digunakan untuk  mengumpulkan  data  yang  diperlukan dalam  penelitian  ini  yaitu  penentuan  informan, wawancara, metode pengamatan langsung (observasi),  dan  studi  Pustaka.  Data  yang diamati  adalah:  (1)  Tingkat  kepentingan  dan pengaruh Stakeholder dalam  pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Batang Hari;  (2)  Bentuk-bentuk  peranan Stakeholder terkait  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan di kabupaten Batang Hari;
Penetapan skoring menggunakan pertanyaan untuk mengukur tingkat kepentingan dan pengaruh Stakeholder adalah modifikasi dari model  yang  dikembangkan  oleh  Abbas  (2005) yaitu  pengukuran  data  berjenjang  lima.  Nilai skor  dari  lima  pertanyaan  dijumlahkan  dan nilainya  dipetakan  ke  dalam  bentuk  matriks kepentingan dan pengaruh. Data utama dan data penujang  yang  diperoleh  akan  dianalisis  sesuai dengan  karakteristik  tujuan  analisis  data  yaitu: analisis stakeholder . Analisis stakeholder digunakan untuk mengetahui peranan Stakeholder terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari  dilakukan  analisis Stakeholder dari  aspek pengaruh dan kepentingannya. Menurut Reed et al. (2009) analisis stakeholder dilakukan dengan cara: 1) melakukan identifikasi stakeholder s dan kepentingannya; 2) mengelompokkan dan mengkategorikan stakeholder . Analisis
stakeholder dilakukan dengan dengan penafsiran matriks  kepentingan  dan  pengaruh stakeholder terhadap  upaya  pengendalian  kebakaran  hutan dan  lahan  di  Kabupaten  Batang  Hari  dengan menggunakan stakeholder grid dengan  bantuan microsoft excel .
Gambar 1 hasil skoring terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder s  dikelompokkan  menurut  jenis indikatornya dan kemudian disandingkan sehingga membentuk koordinat. Posisi kuadaran dapat  menggambarkan  ilustrasi  posisi  dan peranan  yang  dimainkan  oleh  masing-masing stakeholder terkait upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari  yaitu:  (1) subjects yaitu stakeholder yang
memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya  rendah  dan  walaupun  mereka mendukung  kegiatan,  kapasistasnya  terhadap dampak  mungkin  tidak  ada.  Namun  mereka dapat menjadi pengaruh jika membentuk aliansi dengan stakeholder lainnya;  (2) key  players yaitu stakeholder yang  aktif  karena  mereka mempunyai  kepentingan  dan  pengaruh  yang tinggi  terhadap  pengembangan  suatu  proyek.; (3) context  setters yaitu stakeholder yang memiliki  pengaruh  yang  tinggi  tetapi  sedikit kepentingan.  Oleh  karena  itu,  mereka  dapat menjadi  resiko  yang  signifikan  untuk  harus dipantau. Dan (4) crowd merupakan stakeholder yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap  hasil  yang  diinginkan  dan  hal  ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.  Pengaruh  dan  kepentingan  akan mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan.
Sumber: (Reed et al , 2009) Gambar 1 Matriks Pengaruh dan Kepentingan Hasil Analisis Stakeholder

## HASIL
Pelaksana  kebijakan  Dalkarhutla  pada pemerintah  pusat  yang  berfungsi  operasional  di daerah, dalam penelitian ini yang berada di Kab. Batang  Hari  dan  berada  pada  tingkatan  Daerah Operasi  (Daops)  dilaksanakan  oleh  Brigade Pengendalian  Kabakaran  Hutan  dan  Lahan (Brigdalkarhutla) Manggala Agni Daops Sumatera  X/  Muara  Bulian.  Wilayah  kerja Daops  Manggala  Agni  ditetapkan  dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan Dalkarhutla.  Wilayah  kerja  Manggala  Agni Daops  Sumatera  X/  Muara  Bulian  sendiri memiliki  wilayah  kerja  yang  mencakup  dua Kabupaten yaitu Kab. Batang Hari (8 Kecamatan)  dan  Kab.  Tebo  (2  Kecamatan). Daops  Sumatera  X/  Muara  Bulian  sebagai
pelaksana  operasional  Dalkarhutla,  dipimpin oleh  Kepala  Daops,  di  bawah  pembina  teknis Manggala  Agni  Regional  dan  bertanggung jawab kepada Manggala Agni Pusat.
Pada  pelaksanaan  operasional  untuk mendukung  pekerjaan  di  lapangan,  Daops Sumatera X/ Muara Bulian mempunyai anggota regu yang bertugas dilapangan untuk menjalankan  implementasi  Dalkarhutla  yang meliputi  pencegahan,  penanggulangan,  dan penanganan  pasca  Karhutla  yang  dipimpin  oleh kepala  regu  dan  bertanggungjawab  kepada Kepala Daops Manggala Agni. Daops Sumatera X/  Muara  Bulian  dibentuk  pada  tahun  2002, yang  terdiri  dari  2  (dua)  regu  pemadam. Sementara  pelaksana  kebijakan  Dalkarhutla pada  tingkat  kabupaten  yang  berada  di  Kab. Batang  Hari  terdiri  dari  beberapa  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD),  kecamatan,  desa, kepolisian,  TNI,  perusahaan,  serta  instansi terkait  yang  memiliki  fungsi  dan  tanggung jawab  masing-masing  pelaksana  tersebut  untuk kemudian  bertanggung  jawab  terhadap  kepala daerah  dalam  hal  ini  bupati  sebagai  pimpinan tertinggi yang ada di kabupaten.
Keterlibatan banyak pihak yang menangani  permasalahan  Karhutla  di  Kab. Batang Hari akan menimbulkan keuntungan dan kemudahan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang telah  dikeluarkan.  Apabila  di  koordinasikan dengan  baik  maka  kemungkinan  pelaksanaan peraturan  mengenai  Dalkarhutla  ini  akan berjalan dengan efisien dan tepat sasaran, namun sebaliknya  apabila  masing-masing  pihak  yang terlibat  tidak  mempunyai  sebuah  konsep koordinasi  dan  komunikasi  yang  jelas  maka akan  timbul  banyak  tumpang  tindih  dan pengulangan  kegiatan  di  tempat  yang  sama sedangkan  di  tempat  lain  yang  mengalami kejadian  Karhutla  juga  perlu  segera  dilakukan penanganan. Kondisi seperti ini yang harapannya akan di minimalisir sehingga semua sumber  daya  dalam  Dalkarhutla  di  Kab.  Batang Hari yang ada dapat di lakukan dengan tepat dan terkoordinir dengan baik.
Dalam  penelitian  ini  dilakukan  analisis Stakeholder dalam  pengendalian  kebakaran hutan  dan  lahan  di  Kab.  Batang  Hari,  menurut Groenendijk,  langkah-langkah  yang  dilakukan antara lain :
1. Melakukan  identifikasi Stakeholder ;  hasil identifikasi Stakeholder dalam pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kab.  Batang Hari,  ada  31  (tiga  puluh  satu) Stakeholder antara lain :
a. Unit  Pelaksana  Teknis  Kementerian
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan meliputi : Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera Daops Manggala  Agni  Sumatera  X/  Muara Bulian,  Balai  Taman  Nasional  Bukit Dua  Belas  Seksi  Pengelolaan  TN
Wilayah  I  Batang  Hari,  Balai  KSDA Jambi  Seksi  Konservasi  Wilayah  II Batang Hari.
b. OPD  Pemerintah  Provinsi  Jambi  antara lain  :  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah  Prov  Jambi,  Dinas  Kehutanan Provinsi, Dinas Perkebunan Prov Jambi.
c. OPD dan UPT Pemerintah di Kabupaten Batang Hari Meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang Hari, Kesatuan
Pemangkuan Hutan Produksi Unit X dan XI  ,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kab. Batang  Hari  ,  Dinas  Perkebunan  dan Peternakan  Kab.  Batang  Hari,  Dinas Pertanian  dan  Perikanan  Kab.  Batang Hari,  Dinas  Damkar  dan  Penyelamatan Kab.  Batang  Hari,  Polres  Batang  Hari, Kodim  Jambi,  Polsek  Muara  Tembesi dan Koramil Muara Bulian.
d. Perguruan Tinggi antara lain : Universitas  Jambi,  Universitas  Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin.
e. Lembaga  Sosial  Masyarakat  :  Yayasan Setara.
f. Masyarakat  Peduli  Api  desa  Jangga Baru, Sridadi,
Jebak, Tenam,
Peninjauan.
g. Perusahaan Perkebunan dan Kehutanan ; PT.  Restorasi  Ekosistem  Indonesia,  PT. Wira  Karya  Sakti,  PT,  Rimba  Hutani Mas,  PT.  Agro  Alam  Sejahtera,  PT. Berkah Sawit Utama, PT. Kedathon, PT. Palma Sukses Abadi.
2. Mengelompokkan  dan  membedakan  peran antar Stakeholder ;  metode  analisis  yang digunakan  yaitu  menggunakan  matriks pengaruh dan kepentingan dengan mengklasifikasikan Stakeholder ke  dalam Key  players , context  setters,  subjects ,  dan crowd .  Pengaruh  ( influence )  merujuk  pada kekuatan ( power ) yang dimiliki Stakeholder untuk mengontrol proses dan hasil dari suatu keputusan. Kepentingan ( importance ) merujuk  pada  kebutuhan Stakeholder di dalam  pencapaian  output  dan  tujuan  (Reed et al ., 2009).

## Sumber: data olahan
Gambar 2 Peta Analisis Stakeholder.
Berdasarkan  hasil  analisis Stakeholder menggunakan Stakeholder grid didapatkan hasil sebagai berikut:

## Key player
Key player merupakan Stakeholder yang aktif  karena  mereka  mempunyai  kepentingan dan  pengaruh  yang  tinggi  terhadap  upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kab. Batang  Hari. Stakeholder yang  termasuk  dalam kategori  ini  antara  lain  :  Balai  PPI  Sumatera, Balai  KSDA  Jambi,  Dinas  Kehutanan  Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan  Hidup  Kab.  Batang  Hari,  BPBD Kab.  Batang  Hari,  KPHP  Unit  X  dan  XI,  PT. Restorasi  Ekosistem  Indonesia,  PT.  Agronusa Alam  Sejahtera  dan  PT.  Rimba  Hutani  Mas. Pada  kategori Key  player ini  Sebagian  besar Stakeholder yang  masuk  kategori  ini  adalah Stakeholder yang  memiliki  kemampuan  Sarana dan  Parasarana  serta  Sumber  Daya  Pemadam yang  mencukupi,  seperti  Balai  PPI  Wilayah Sumatera  (Manggala  Agni),  PT.  REKI,  PT. AAS, PT RHM, dan Stakeholder yang memiliki Tugas  Pokok  dan  Fungsi  (Tupoksi)  langsung dan  berkaitan  dengan  Pengendalian  Kebakaran Hutan  dan  Lahan  dan  memiliki  wilayah  kerja yang  juga  rawan  kejadian  kebakaran  hutan  dan lahan seperti : BKSDA Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi  Jambi,  Dinas  Lingkungan  Hidup, BPBD Kab. Batang Hari.
Balai PPI Wilayah Sumatera Merupakan Unit  Pelaksana  Teknis  Kementerian  Lingkunga Hidup  dan  Kehutanan  di  bawah  Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim memiliki  Tupoksi  melaksanakan  peningkatan kapasitas  daerah  dalam  mitigasi  perubahan iklim,  pengendalian  bahan  perusak  ozon,  dan adaptasi perubahan iklim; fasilitasi inventarisasi gas  rumah  kaca,  dan  pemantauan,  pelaporan,
validasi  data  aksi  dan  sumber  daya  perubahan iklim yang teregistri; dan pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan.  Untuk  level  tapak, terdapat  Daops  Manggala  Agni  yang  bertugas melakukan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan lahan.  Di  Kabupaten  Batang  Hari  diampu  oleh Manggala  Agni  Daops  Sumatera  X/  Muara Bulian  yang  memiliki  wilayah  kerja  Kabupaten Batang  Hari  serta  Kec.  Muara  Tabir  dan  Tebo Ilir  di  Kab.  Tebo.  Manggala  Agni  melakukan upaya  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan meliputi:  Pencegahan  (Patroli,  Deteksi  dan Peringatan dini, Penyadartahuan kepada masyarakat serta peningkatan sumberdaya Manusia  bidang  Karhutla)  Penanggulangan
(Pemadaman Darat, Moping Up ) Pasca
Kebakaran  serta  Dukungan  Evakuasi  dan Dukungan Manajemen.
Dinas  Kehutanan  dan  BKSDA  Jambi memiliki  peranan  dan  kepentingan  yang  tinggi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. BKSDA Jambi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis  Direktorat  Jenderal  Konservasi  Sumber Daya  Alam  dan  Ekosistem.  Mempunyai  tugas pokok dan fungsi melestarikan keanekaragaman hayati  baik  didalam  maupun  diluar  kawasan konservasi. Salah satu kawasan konservasi yang menjadi  tanggung  jawab  BKSDA  Jambi  adalah Cagar  Alam  Durian  Luncuk  II  di  Kec.  Bathin XXIV.  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jambi memiliki  tanggung  jawab pada  kawasan  Tahura Bukit Sari di Kecamatan Maro Sebo Ulu.
Pada Stakeholder dari  dunia  perusahaan kehutanan  cenderung  lebih  mempunyai  peranan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.  PT.  Restorasi  Ekosistem  Indonesia,  PT, Agronusa Alam Sejahtera dan PT. Rimba Hutani Mas  memiliki  peranan  yang  tinggi  dalam pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan,  baik pada wilayah konsesinya maupun radius 5 (lima) Kilometer  di  luar  batas  wilayah  konsesinya. Perusahaan  ini  juga  aktif  melalukan  kegiatan pencegahan  berupa  deteksi  dini  dan  peringatan dini,  penyadartahuan  kepada  masyarakat  serta patroli  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan. Ditambah lagi, ketersediaan sarana dan prasarana  pengendalian  kebakaran  hutan  dan lahan  yang  tersedia  dengan  lengkap  dan  sesuai standar.
Perusahaan  kehutanan  ini  juga  aktif melakukan  pemberdayaan  masyarakat  sekitar konsesi  mereka  dalam  upaya  pengendalian kebakaran  hutan.  Mulai  dari  pembentukan Masyarakat  Peduli  Api  (MPA),  program  Desa Makmur  Peduli  Api  (DMPA)  serta  Program
Kampung  Iklim  yang  didanai  oleh  perusahaan dimaksud. Stakeholder lain  yang  memiliki peranan  yang  tinggi  sebagai Key  player adalah Universitas  Jambi.  Pihak  Universitas  Jambi terlibat  mulai  dari  perencanaan  dengan  ikut terlibat  sebagai  tim  ahli  penyusunan  Rencana Mitigasi  Bencana  Provinsi  Jambi,  ikut  serta dalam  penanggulangan  kebakaran  hutan  dan lahan berupa perbantuan Tim Reaksi Cepat pada kejadian  kebakaran  Hutan di  Kabupaten  Batang Hari  oleh  Mapala  Siginjai,  saksi  ahli  dalam tindak  kejahatan  akibat  kebakaran  hutan  dan lahan  dan  juga  terlibat  dalam  peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Context setter Context  setter  a dalah Stakeholder yang memiliki  pengaruh  yang  tinggi  tetapi  sedikit kepentingan  dalam  pengendalian  kebakaran hutan  dan  lahan  di  kabupaten  Batang  Hari, beberapa Stakeholder yang  termasuk  dalam kategori  ini  antara  lain  :  Balai  Taman  Nasional Bukit Duabelas, Dinas Perkebunan dan Peternakan  Kabupaten  Batang  Hari,  MPA  Desa Sridadi.  Balai  Taman  Nasional  Bukit  Duabelas merupakan Stakeholder yang memiliki kepentingan  yang  sedikit  tapi  pengaruhnya tinggi  dalam  upaya  pengendalian  kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Batang Hari. Balai Taman  Nasional  Bukit  Duabelas  (BTNBD) merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Direktorat  Jenderal  Konservasi  Sumber  Daya Alam  dan  Ekosistem  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan.  UPT  ini  mempunyai tugas  pokok  dan  fungsi  perlindungan  kawasan, perlindungan  keanekaragaman  hayati  serta merupakan  tempat  tinggal  Komunitas  Adat Terpencil  (KAT)  Suku  Anak  Dalam  serta pemanfaatan secara terbatas kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Duabelas.
Pengaruh  Balai  Taman  Nasional  Bukit Duabelas  ini  tinggi  dalam  menjaga  kelestarian keanekaragaman  hayati  yang  terdapat  di  dalam kawasan  Taman  Nasional  Bukit  Duabelas  ini, ancaman  kelestarian  ini  dapat  berupa  illegal loging,  perambahan  dan  kebakaran  hutan  dan lahan.  Namun  kepentingannya  rendah  karena luasnya  wilayah  pengelolaan  dan  terbatasnya jumlah  petugas  serta  sarana  dan  prasaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Fungsi Pengawasan  terhadap  pelaku  usaha  perkebunan baik  itu  monitoring  dan  evaluasi  merupakan tugas  pokok  dan  fungsi  dari  Dinas  Perkebunan dan  Peternakan  Kabupaten  Batang  Hari.  Selain
itu,  Dinas  Perkebunan  dan  Peternakan  ini  harus memiliki  Brigade  Pengendalian  Kebakaran Perkebunan  dan  melaksanakan  penyadartahuan kepada  masyarakat  pekebun  akan  bahaya kebakaran  hutan  dan  lahan  serta  peningkatan kapasitas  pelaku  usaha  perkebunan  dalam Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
MPA Sridadi yang merupakan masyarakat  yang  berada  di  kawasan  penyangga Taman  Hutan  Raya  Sultan  Thaha  Syaifudin. Masyarakat  peduli  api  ini  dibentuk  dengan kepedulian yang tinggi dalam menjaga keutuhan keanekaragaman  hayati  yang  ada  di  Taman Hutan  Raya.  Dalam  upaya  menjaga  keutuhan kawasan  Taman  Hutan  Raya  Sultan  Thaha Syaifudin ini MPA desa Sridadi ini hanya terdiri dari  15  orang  anggota  masyarakat  yang dilengkapi  dengan  peralatan  pemadam  manual berupa  gepyok,  garu  tajam,  garu  pacul  serta pompa punggung.

## Subject
Subject merupakan Stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya  rendah  dan  walaupun  mereka mendukung  kegiatan,  kapasitasnya  terhadap dampak  mungkin  tidak  ada. Stakeholder yang masuk dalam kategori ini antara lain : PT. Wira Karya  Sakti,  MPA  desa  Tenam,  MPA  desa Jebak,  MPA  desa  Jangga  Baru,  Universitas Islam  Negeri  Sultan  Thaha  Syaifudin  Jambi, Kodim  Jambi  dan  PT.  Berkah  Sawit  Utama. Regu  Pengendalian  Kebakaran  (RPK)  PT.  Wira Karya  Sakti  memiliki  kepentingan  yang  tinggi, tim  ini  dilengkapi  dengan  personal  yang tersertifikasi  dan  dilengkapi  peralatan  baik manual  maupun  mesin  yang  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Mereka  terlibat  dalam upaya pencegahan, penanggulangan, penanganan  pasca  kebakaran  serta  dukungan evakuasi  dan  kelematan.  Dalam  pemenuhan kewajiban  pelaku  usaha  kehutanan  dalam pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan,  PT. WKS  termasuk  perusahaan  yang  patuh  dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Namun pengaruhnya  dalam  penelitian  ini  kecil  karena keterbatasan ruang lingkup kegiatan pengendalian dan terbatasnya anggaran.
MPA desa Tenam dan MPA desa Jebak mempunyai  kepentingan  yang  tinggi  dalam menjaga  kelestarian  keanekaragaman  hayati  di Taman  Hutan  Raya  Sultan  Thaha  Syaifudin, namun memiliki keterbatasan dalam pemenuhan sarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. PT. Berkah Sawit Utama memiliki pengaruh dan
kepentingan  yang  cukup  dalam  pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan ini telah menyiapkan  sarana  dan  prasarana  dalam pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  sesuai Peraturan  Menteri  Pertanian  no  5  Tahun  2018, baik  dari  jumlah  personal  dan  juga  peralatan. Perusahaan ini berbatasan dengan areal restorasi ekosisitem  Hutan  Harapan  di  desa  Bungku Kecamatan Bajubang Kab. Batang Hari dan siap membantu  jika  ada  kejadian  kebakaran  hutan dan lahan di wilayah tersebut.

## Crowd
Crowd merupakan Stakeholder yang memiliki  sedikit  kepentingan  dan  pengaruh terhadap  hasil  yang  diinginkan  dan  hal  ini menjadi pertimbangan
untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.  Dinas  Damkar  dan  Penyelamatan Kab.  Batang  Hari,  Polres  Batang  Hari,  Polsek Muara  Tembesi,  Koramil  Muara  Bulian, Yayasan  Setara,  MPA  desa  Peninjauan  serta Dinas  Pertanian  dan  Tanaman  Pangan  Kab. Batang Hari. Pada kategori crowd ini Stakeholder yang  masuk  adalah  OPD  atau satuan  kerja  yang  tidak  memiliki  Tupoksi langsung  dalam  bidang  kebakaran  hutan  dan lahan,  seperti  unsur  TNI,  Polri,  Dinas  Pertanian dan  Perikanan  Kab.  Batang  Hari.  Terbatasnya sarana  dan  SDM  dalam  bidang  Karhutla  juga menjadi  kendalan  bagi  OPD  tersebut  diatas. Namun  stakeholder  ini  juga  mendapatkan tanggung jawab dan juga pelibatan dalam bidang pengendalian  Karhutla,  seperti  keterlibatan Babinsa  (TNI)  dan  Babinkamtibmas  (Polri) dalam  kegiatan  Patroli  Terpadu  pencegahan kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  digagas  oleh Manggala Agni.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  mempunyai  tugas  pokok  dan fungsi  melakukan  pemadam  kebakaran  pada bangunan dan pemukiman, sehingga tidak secara langsung terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Batang  Hari, namun stakeholder ini terlibat dalam mendukung kegiatan  pemadaman  pada  lokasi-lokasi  yang terbatas  sumber  air.  Suplay  air  dari  mobil  tanki pemadam  dari  Dinas  Damkartan  ini  sangat membantu  dalam  upaya  pemadaman  pada  areal yang  susah  air.  Selain  itu  evakuasi  dan penyelamatan  masyarakat  didaerah  kebakaran hutan  dan  lahan  dapat  dibantu  oleh Stakeholder ini.
Yayasan
Setara aktif dalam
pendampingan  masyarakat  serta  peningkatan
kapasitas  masyarakat  terutama  di  wilayah perkebunan  dalam  kegiatan  budidaya  pertanian berkelanjutan  dan  ramah  lingkungan.  Hal  ini tentu  mendukung  upaya  pelestarian  lingkungan dan  menjaga  lingkungan  dari  bahaya  kebakaran hutan  dan  lahan.  Desa  Peninjauan  merupakan salah  satu  desa  penyangga  Taman  Nasional Bukit  Duabelas  (TNBD)  yang  masyarakatnya beraktifitas  dan  masih  melakukan  pembakaran dalam  pembukaan  lahan.  Untuk  Masyarakat Peduli  Api  (MPA)  desa  Peninjauan  baru dibentuk  pada  tahun  2020  dan  mempunyai anggota sebanyak 15 orang. Pelibatan MPA desa peninjauan  ini  dalam  upaya  pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan  berupa  Patroli Terpadu,  Patroli  pencegahan  kebakaran  hutan dan lahan Bersama MPA serta validasi lapangan titik panas ( Hotspot ).

## SIMPULAN
Peranan stakeholder dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batang Hari  sudah  cukup  baik.  Terdapat  31 (tiga  puluh satu) Stakeholder yang terlibat dalam pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Kabupaten  Batang  Hari,  baik  dari  Unit Pelaksana  Teknis  Kementerian  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan,  Pemerintah  Provinsi Jambi,  Pemerintah  Kabupaten  Batang  Hari, Masyarakat,  Pelaku  Usaha  Perkebunan  dan Kehutanan,  Lembaga  Sosial  Masyarakat,  dan Perguruan  Tinggi.  Dari  31  (tiga  puluh  satu) Stakeholder tersebut  terdapat  14 Stakeholder yang  masuk  dalam  kategori Keyplayer artinya Stakeholder tersebut  memiliki  peranan  yang tinggi  dalam  pengendalian kebakaran  hutan  dan lahan, Stakeholder tersebut memiliki kepentingan  dan  pengaruh  yang  tinggi  dalam upaya  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan di  Kabupaten  Batang  Hari.  Peranan  yang  tinggi ini karena urusan pengendalian kebakaran hutan dan  lahan  merupaka  tupoksi  dari Stakeholder tersebut.  Terdapat  7  (tujuh) Stakeholder yang mempunyai  peranan  sebagai Subject ,  3  (tiga) Stakeholder yang  mempunyai  peran  sebagai Context  setter dan  7  (tujuh) Stakeholder yang berperan sebagai Crowd .

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas R.2005. Mekanisme Perencanaan Partisipasi  Stakeholder  Taman  Nasional Gunung  Rinjani. Disertasi ,  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.Bogor
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Batang  Hari. 2022.  Kabupaten  Batang  Hari  dalam Angka 2022.
Adinugroho,  W.  C.,  I  N.N.  Suryadiputra, Bambang  Hero  Saharjo  dan  Labueni Siboro.  2005. Panduan  Pengendalian Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Gambut . Proyek  Climate  Change,  Forests  and
Peatlands in Indonesia. Wetlands International  –  Indonesia  Programme dan  Wildlife  Habitat  Canada.  Bogor. Indonesia.
Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3 tahun  2020  Penanggulangan  Kebakaran Hutan dan Lahan.
Laporan Kinerja Balai Konservasi Sumber Daya
Alam Jambi Tahun 2022 Laporan Statistik Balai Koservasi Sumber Daya Alam Jambi Tahun 20200 PermenKLH RI Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/201 6  tentang  Pengendalian  Kebakaran Hutan dan Lahan. Permen KLH RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2 018  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang  Jenis  Tumbuhan  Dan  Satwa Yang Dilindungi Permentan  RI  Nomor  5  tahun  2018  Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. PP  Nomor  4  tahun  2011  tentang  Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran
Lingkungan  Hidup  Yang  Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan,
Reeds,  M.S,  A.  Graveso  N.  Dandy,  H.
Posthumus,  K.  hubacek,  J.  Morris,  C. Prell, C.Quin. LC. Stringer. 2009. Who's In  And Why?  A  typology  of  Stakeholder Analysis  Methods  For  Natral  Resource Management.  Journal  of  Environmental Management 90, 1933-1949. Elsevier SiPongi  KLHK,  2020,  Sipongi  jadi  Rujukan
Utama  Informasi  Karhutla  di  Indonesia, Nomor: SP. 349/HUMAS/PP/HMS.3/8/2020, diakses melalui www.sipongi.menlhk.go.id
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41
tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Wasis,  B.  2006.  Dampak  Kebakaran  Tanah Mineral  Terhadap  Vegetasi  dan  Sifat Tanah  Di  Kawasan  Hutan,  Desa  Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Makalah.
IPB, Bogor.