COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA
Alda Christa Ivanda 1* , Martika Dini Syaputri 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia aldachirsta@gmail.com 1* , martika@gmail.com 2
Article Info Abstract Article History Received: Mei 20, 2024 Accepted: Juni 30, 2024 Marriage includes 2 (two) individuals, namely a man and a woman who have the aim of forming a happy family. Every individual in building a family has rights and obligations that must be implemented and obtained. If one of these obligations  is  ignored,  it  can  hinder  the  achievement  of  the  goals  of  the marriage itself. Divorce is a process of ending a marital relationship. Before a divorce agreement is reached, mediation will be carried out between the two parties with the aim of reconciling the two parties so that there is no need for a  divorce.  The  method  used  in  conducting  research  is  qualitative  using  a descriptive  approach.  This  approach  refers  to  a  systematic  and  accurate depiction  of  facts  and  characteristics  of  research  objects  and  subjects. Mediation in resolving civil disputes, especially in the context of divorce in the Religious  Courts,  has  been  carried  out  in  accordance  with  applicable regulations.  Factors  inhibiting  the  success  of  mediation  in  resolving  civil cases, especially divorce in the Religious Courts, include strong differences of  opinion  regarding  divorce,  prolonged  conflict,  lack  of  good  intentions  to reconcile, and the influence of mental or emotional factors.
Keywords: Marriage, Divorce, Mediation

## Abstrak
Perkawinan  meliputi  2  (dua)  individu  yaitu  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang mempunyai tujuan membentuk keluarga bahagia. Setiap individu dalam membangun keluarga mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  dan  diperoleh.  Jika  salah  satu kewajiban  tersebut  diabaikan  maka  dapat  menghambat  tercapainya  tujuan  pernikahan  itu sendiri.  Perceraian  merupakan  suatu  proses  berakhirnya  suatu  hubungan  perkawinan. Sebelum tercapai kesepakatan perceraian, akan dilakukan mediasi antara kedua belah pihak yang  bertujuan  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  sehingga  tidak  perlu  terjadi perceraian.  Metode  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  adalah  kualitatif  dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini mengacu pada penggambaran fakta dan karakteristik  objek  dan  subjek  penelitian  secara  sistematis  secara  akurat.  Mediasi  dalam penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor penghambat keberhasilan mediasi  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  khususnya  perceraian  di  Pengadilan  Agama antara lain kuatnya perbedaan pendapat mengenai perceraian, konflik yang berkepanjangan, tidak adanya niat baik untuk berdamai, dan pengaruh faktor kejiwaan atau kejiwaan.
Kata Kunci: Pernikahan, Perceraian, Mediasi

## I. PENDAHULUAN
Korporasi Perkawinan adalah ikatan yang mencakup dimensi fisik dan spiritual antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  dan  istri,  diharapkan  mampu  membentuk sebuah keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih sayang, yang didasarkan pada kepercayaan  kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal (1), perkawinan adalah ikatan jiwa dan raga antara seorang pria dan seorang wanita
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
sebagai  suami  dan  istri,  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  langgeng, yang bertumpu pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  diperlukan  pemahaman  dan  pengertian  yang  saling mendalam  serta  pelaksanaan  kewajiban  masing-masing  dengan  penuh  tanggung  jawab. Mengabaikan kewajiban ini dapat menghambat tercapainya tujuan perkawinan dan bahkan dapat  memicu  konflik  serta  pertengkaran,  yang  pada  akhirnya  dapat  mengakibatkan perceraian. Perceraian merupakan akhir dari ikatan perkawinan secara hukum, disebabkan oleh  ketidakharmonisan  dalam  hubungan  pernikahan  yang  sering  kali  dipicu  oleh  konflik antara  suami  dan  istri.  Hal  ini  umumnya  diikuti  oleh  perubahan  emosional,  psikologis,  dan lingkungan  dalam  keluarga,  serta  dapat  menimbulkan  perasaan  kecewa  yang  mendalam. Pada  dasarnya,  ajaran  agama  Islam  tidak  menginginkan  adanya  perceraian.  Namun,  jika suatu rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, Islam menyediakan opsi terakhir melalui lembaga perceraian. Hal ini dianggap sebagai pilihan terakhir ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketidakharmonisan, dan upaya damai untuk menyelesaikan konflik tidak berhasil.
Salah satu alasan di balik mungkinnya perceraian adalah timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang mencapai titik puncak antara suami dan istri (syiqaq). Sebelumnya, dalam Al-Qur'an  surah  an-Nisaa  ayat  35,  Allah  SWT  memerintahkan  bahwa  jika  ada  potensi persengketaan antara pasangan suami-isteri, sebaiknya mereka mengirimkan mediator dari keluarga laki-laki dan perempuan masing-masing. Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu  cara  untuk  menyelesaikan  perselisihan  antara  pasangan  suami-isteri  adalah  melalui pengiriman hakam atau mediator dari kedua belah pihak untuk membantu menemukan solusi damai, salah satunya melalui proses mediasi.
Mediasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan perundingan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan bantuan seorang mediator.  Tujuan  dari  mediasi  adalah  mengurangi  jumlah  perkara  yang  diajukan  ke pengadilan,  sambil  memperkuat  dan  memaksimalkan  peran  lembaga  pengadilan  dalam penyelesaian  sengketa,  selain  dari  proses  pengadilan  yang  bersifat  penentu  keputusan. Untuk mencapai proses yang simpel, cepat, dan ekonomis, Pasal 130 HIR yang mengatur mengenai upaya perdamaian dapat ditingkatkan lebih lanjut. Cara untuk mencapainya adalah dengan menggabungkan proses mediasi ke dalam langkah-langkah penyelesaian perkara. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, langkah pertama yang harus diambil adalah mencoba upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator sebelum menghadap ke persidangan. Paling lambat sehari setelah sidang  pertama,  para  pihak  diharuskan  memilih  seorang  mediator  yang  disediakan  oleh Pengadilan.
Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR atau Pasal 154 ayat (1) Rbg, jelas  bahwa  peran  Hakim  sangat  aktif  dalam  upaya  mencapai  penyelesaian  damai  untuk perkara  perdata  yang  sedang  dihadapinya.  Hakim  harus  dapat  memberikan  pemahaman bahwa  penyelesaian  melalui  perdamaian  adalah  alternatif  yang  lebih  baik  dan  bijaksana daripada melalui putusan pengadilan, baik dari segi hukum masyarakat maupun aspek waktu, biaya, dan tenaga yang terlibat.
Proses mediasi sendiri diharuskan selesai dalam waktu paling lama 40 hari kerja setelah pemilihan atau penetapan mediator. Jika mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan, waktu  tersebut  dapat  diperpanjang  menjadi  30  hari.  Khusus  untuk  perkara  perceraian, keberhasilan  mediasi  diharapkan  dapat  mencapai  kesepakatan  yang  lengkap  dengan klausula pencabutan atau pernyataan perkara, yang kemudian akan dikukuhkan oleh Majelis Hakim sebagai akta perdamaian. Akta perdamaian ini tidak tunduk pada proses hukum biasa atau luar biasa.
Mediasi umumnya bersifat tertutup, terutama dalam kasus perceraian, kecuali jika para pihak menginginkan sebaliknya. Proses mediasi dilakukan di ruangan mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama, seperti Pengadilan Agama, namun bisa juga dilakukan di luar pengadilan jika mediator bukanlah seorang Hakim. Penting dicatat bahwa seorang Hakim yang bertindak sebagai mediator tidak diizinkan menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
Pada hari sidang yang telah dijadwalkan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan  mereka  untuk  menjalani  mediasi.  Kehadiran  pihak  Tergugat  tidak  akan menghambat proses mediasi. Para pihak memiliki hak untuk memilih mediator dalam waktu maksimal tiga hari kerja setelah hari persidangan yang dihadiri secara lengkap oleh keduanya. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam memilih mediator, mereka harus segera melaporkan ketidaksepakatan tersebut kepada Ketua Majelis Hakim. Jika tidak ada kesepakatan dalam menentukan mediator, Ketua Majelis Hakim akan  langsung  menunjuk  Hakim  yang  memeriksa  pokok  perkara  untuk  bertindak  sebagai mediator dalam perkara tersebut.
Dalam lingkup perkawinan dan perceraian di Indonesia, mediasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses hukum. Hal ini terutama disebabkan oleh kebutuhan akan penyelesaian  konflik  secara  damai  dan  efisien  di  antara  pasangan  yang  bercerai  atau mengalami  kesulitan  dalam  hubungan  mereka.  Meskipun  demikian,  dalam  konteks  yang begitu beragam seperti Indonesia, terdapat kekurangan dalam penelitian yang signifikan yang berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana mediasi dapat menyesuaikan diri dengan dinamika  sosial  dan  budaya  yang  khas.  Misalnya,  keberagaman  budaya  dan  agama  di Indonesia dapat mempengaruhi persepsi dan harapan individu terhadap proses mediasi, serta memengaruhi  strategi  yang  efektif  untuk  mencapai  kesepakatan.  Kajian  sebelumnya cenderung  mengabaikan  pengaruh  nilai-nilai  tradisional  dan  keyakinan  agama  terhadap efektivitas  mediasi,  padahal  hal  ini  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  bagaimana proses mediasi dipandang dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, masih sedikit studi yang meneliti  secara  khusus  bagaimana  mediasi  dapat  diintegrasikan  dengan  pendekatan komunitas lokal untuk mendukung keluarga yang mengalami konflik. Pendekatan ini dapat melibatkan  peran  tokoh-tokoh  adat  atau  agama  dalam  memfasilitasi  proses  mediasi,  serta memanfaatkan struktur sosial dan jaringan dukungan yang ada dalam masyarakat setempat.
Maka  dari  itu,  penelitian  ini  berupaya  untuk  mengisi  kesenjangan  tersebut  dengan menghadirkan sudut pandang baru yang lebih holistik mengenai pelaksanaan mediasi yang mempertimbangkan  faktor-faktor  sosial,  budaya,  dan  agama  yang  spesifik  di  Indonesia. Melalui  pendekatan  ini,  diharapkan  dapat  tercipta  pemahaman  yang  lebih  dalam  dan penyelarasan yang lebih baik antara proses mediasi dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Dengan  demikian,  penelitian  ini  tidak  hanya  menyajikan  perspektif  hukum  tetapi  juga memberikan  kontribusi  sosial  yang  dapat  mengarah  pada  perbaikan  proses  mediasi  yang lebih efektif, inklusif, dan berempati bagi masyarakat Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan pendekatan  deskriptif-analisis.  Pendekatan  deskriptif  mengacu  pada  penggambaran sistematik  fakta  dan  karakteristik  objek  serta  subjek  penelitian  dengan  akurat.  Pada perkembangannya, metode deskriptif penelitian semakin populer karena dua alasan utama. Pertama, dari observasi empiris, ditemukan bahwa sebagian besar laporan penelitian disusun dalam  bentuk  deskriptif.  Kedua,  metode  deskriptif  terbukti  sangat  bermanfaat  untuk mengidentifikasi  berbagai  masalah  yang  terkait  dengan  bidang  pendidikan  dan  perilaku manusia. Sedangkan analisis merupakan usaha untuk memahami unsur-unsur intrinsik dalam karya ilmiah yang secara aktual terdapat dalam suatu karya pikiran, bukan dalam formulasi atau  definisi  sebagaimana  terdapat  dalam  kajian  teori  atau  kerangka  konsep.  Penelitian dimulai  dengan  tahap  deskripsi  atau  orientasi,  di  mana  peneliti  secara  komprehensif mendeskripsikan  apa  yang  diamati,  didengar,  dan  dirasakan.  Pada  tahap  ini,  peneliti mengumpulkan  informasi  secara  sepintas  untuk  membentuk  dasar  pengetahuan  awal. Selanjutnya, peneliti memasuki tahap reduksi, di mana segala informasi yang diperoleh pada tahap  deskripsi  dikurangi  untuk  difokuskan  pada  masalah  tertentu.  Proses  reduksi  ini membantu peneliti menyaring dan menyusun informasi menjadi bentuk yang lebih terfokus dan relevan. Setelah tahap reduksi, peneliti melangkah ke tahap seleksi. Pada tahap ini, fokus yang  telah  ditentukan  sebelumnya  diuraikan  secara  rinci,  dan  peneliti  melakukan  analisis mendalam terhadap informasi yang telah dipilih. Tahap seleksi memungkinkan peneliti untuk
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
memahami  secara  lebih  mendalam  aspek-aspek  kunci  yang  terkait  dengan  masalah  yang diteliti,  membantu  dalam  pembentukan  landasan  untuk  pengembangan  selanjutnya  dalam penelitian tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Mediasi
Istilah mediasi sudah akrab di telinga masyarakat global. Penyelesaian konflik melalui jalur perdamaian terbukti lebih efisien dan efektif. Fenomena ini terkait dengan perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu beragam metode penyelesaian sengketa di luar ranah  pengadilan.    Salah  satu  pendekatan  yang  populer  adalah  mediasi.  Menurut  Sophar Maru Hutagalung, mediasi merupakan alternatif untuk menyelesaikan perselisihan, di mana pihak  yang  berselisih  mengandalkan  seorang  mediator  dengan  harapan  memperoleh keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak terlibat (Sophar Maru Hutagalung, 2012).  Mediasi  adalah  suatu  proses  damai  di  mana  pihak-pihak  yang  sedang  berselisih sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang mediator. Mediator ini bertugas  mengatur  pertemuan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  tengah  berselisih  dengan tujuan mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar, dan tetap efektif. Hasil akhir tersebut diharapkan  dapat  diterima  sepenuhnya  oleh  kedua  belah  pihak  yang  sedang  berselisih. Walaupun  mediasi  umumnya  merupakan  metode  penyelesaian  di  luar  pengadilan,  namun tidak  selalu  demikian.  Sebagai  contoh,  dalam  kasus  sengketa  perceraian  yang dilatarbelakangi  oleh  alasan  atau  syiqaq,  mediasi  tidak  hanya  dianggap  sebagai  langkah penyelesaian  di  luar  pengadilan,  tetapi  juga  merupakan  bagian  dari  proses  penyelesaian sengketa di pengadilan.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  mediasi  didefinisikan  sebagai  proses melibatkan  pihak  ketiga  sebagai  penasehat  dalam  penyelesaian  perselisihan.    Menurut Peraturan  Mahkamah  Agung  nomor  1  tahun  2008,  mediasi  adalah  cara  penyelesaian sengketa  melalui  perundingan  untuk  mencapai  kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang berselisih,  dibantu  oleh  seorang  mediator.  Sementara  menurut  Takdir  Rahmadi,  mediasi dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau mufakat, dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki wewenang putus . Pihak netral tersebut, yang disebut sebagai mediator, memiliki tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian, mediasi memiliki unsur-unsur esensial, yaitu penyelesaian  melalui  perundingan  berdasarkan  pendekatan  mufakat  atau  konsensus, melibatkan mediator yang bersifat tidak memihak, dan mediator hanya memberikan bantuan tanpa memiliki kewenangan putus. Perkembangan yang terkait dengan pemanfaatan mediasi telah menjadi topik penting dalam diskusi mengenai apa yang sebenarnya termasuk sebagai mediasi  dan  apa  yang  tidak.  Selanjutnya,  perhatian  difokuskan  pada  perbedaan  mediasi dengan metode alternatif penyelesaian perselisihan, seperti arbitrase yang mengikat dan non- mengikat, evaluasi netral, dan keputusan pengadilan. Perbedaan kunci antara mediasi dan proses lainnya terletak pada kenyataan bahwa dalam mediasi, pihak yang berselisih memiliki kontrol  atas  proses  pengambilan  keputusan.  Asumsinya  adalah  bahwa  pihak  ketiga  dapat mengubah kekuatan dan dinamika hubungan konflik dengan mempengaruhi kepercayaan dan perilaku  pribadi  para  pihak,  baik  melalui  pemberian  pengetahuan  atau  informasi,  maupun melalui  penerapan  proses  negosiasi  yang  lebih  efektif.  Dengan  demikian,  mediasi  dapat membantu  pihak-pihak  yang  berselisih  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  menjadi sengketa di antara mereka. Penyelesaian konflik hukum di bidang hukum perdata yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan melalui proses litigasi atau non-litigasi. Dalam hal perkara perdata,  penyelesaian  tidak  hanya  terbatas  pada  pengadilan,  tetapi  terdapat  berbagai alternatif penyelesaian di luar jalur litigasi. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penyelesaian perkara perdata dapat dilakukan melalui lembaga peradilan, namun juga memberikan opsi alternatif melalui pendekatan non-litigasi. Konsep ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  menetapkan  bahwa  sengketa  atau  perbedaan  pendapat  perdata
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
dapat  diselesaikan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa yang didasarkan pada niat baik, dengan mengabaikan proses litigasi di pengadilan negeri. Oleh karena itu, jika penyelesaian perkara perdata telah dilakukan melalui cara alternatif yang dipilih,  maka  proses  litigasi  di  lembaga  pengadilan  tidak  perlu  dilakukan  atau  bahkan diabaikan. Penyelesaian kasus melalui mediasi membawa sejumlah keuntungan substansial dan  psikologis.  Menurut  Yahya  Harahap  ,  terdapat  sepuluh  keuntungan,  antara  lain: Penyelesaian dilakukan secara informal, berdasarkan pendekatan nurani, bukan mengikuti hukum  formal.  Pihak  yang  terlibat  menghindari  kekakuan  istilah  hukum  dan  beralih  ke pendekatan moral, menjauhi doktrin dan asas pembuktian untuk mencapai persepsi saling menguntungkan.  Pihak  yang  terlibat  konflik  menyelesaikan  sengketa  sendiri,  tanpa keterlibatan  hakim  atau  arbiter.  Keputusan  didasarkan  pada  keinginan  pihak  yang  terlibat, karena merekalah yang lebih paham tentang esensi konflik yang dipertentangkan.
Proses penyelesaian berlangsung cepat, dengan batas waktu relatif singkat, sekitar 5- 6  minggu,  karena  didasarkan  pada  ketulusan  dan  kerendahan  hati  para  pihak.  Biaya penyelesaian cenderung ringan atau bahkan tidak ada biaya sama sekali.
Tidak  ada  kebutuhan  untuk  aturan  pembuktian  formal  dan  teknis,  menghindari pertarungan  berat  antara  pihak-pihak  yang  saling  mencoba  menjatuhkan  satu  sama  lain. Seluruh proses penyelesaian bersifat rahasia (konfidensial), hanya diketahui oleh mediator, konsiliator, atau penasihat yang membantu proses perdamaian, sehingga reputasi pihak yang terlibat  tetap  terjaga.  Hubungan  antarpihak  bersifat  kooperatif,  menjauhi  permusuhan  dan antagonisme,  dan  lebih  menuju  persaudaraan  dan  kerjasama,  tanpa  rasa  dendam  atau permusuhan. Komunikasi aktif dan fokus pada penyelesaian menjadi ciri proses perdamaian, dengan  tujuan  memperbaiki  perselisihan  dan  kesalahan  masa  lalu  untuk  membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Hasil yang diinginkan adalah kemenangan bersama atau solusi win-win, menghindari sifat egoistik dan serakah. Dengan demikian, tidak ada yang kalah atau menang seperti dalam penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase. Suasana perdamaian  meredam  tingginya  emosi  dan  dendam,  menciptakan  lingkungan  yang  bebas emosi untuk mencapai tujuan dengan baik. Adapun dasar hukum Mediasi di Indonesia adalah sebagai berikut:
1.  HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga
2.  Perdamaian.  Hakim  wajib  terlebih  dahulu  mendamaikan  para  pihak  yang  berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
3.  SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg.
4.  PERMA No 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
5.  PERMA No 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
6.  Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pasal  1851  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  dijelaskan  bahwa perdamaian  merujuk  pada  suatu  kesepakatan  di  mana  kedua  belah  pihak  menyerahkan, menjanjikan,  atau  menahan  suatu  barang,  mengakhiri  suatu  perkara  yang  sedang berlangsung, atau mencegah timbulnya suatu perkara. Kesepakatan ini hanya dianggap sah jika dibuat secara tertulis (R. Subekti, 2005). Mediasi yang terjadi di dalam Pengadilan diatur oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008,  yang  merupakan  hasil  revisi  dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Perubahan ini dilakukan karena PERMA Nomor 2 Tahun 2003 memiliki beberapa kelemahan normatif yang menghambat pencapaian tujuan  maksimal,  disertai  masukan  dari  kalangan  Hakim  mengenai  permasalahan- permasalahan  dalam  PERMA  tersebut.  Peraturan  Mahkamah  Agung  ini  dirancang  oleh Mahkamah  Agung  bersama  dengan  Indonesia  Institute  for  Conflict  Transformation  (IICT), sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang transformasi dan manajemen konflik. Kewajiban pihak-pihak untuk menjalani mediasi sebelum perkara diputus oleh Hakim oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MA-RI)  didasarkan  pada  beberapa  alasan. Pertama,  diharapkan  bahwa  proses  mediasi  dapat  mengatasi  permasalahan  penumpukan perkara.  Jika  pihak-pihak  yang  berselisih  dapat  menyelesaikan  sengketa  mereka  sendiri
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
tanpa  melalui  pengadilan,  jumlah  perkara  yang  harus  diputus  oleh  hakim  akan  berkurang. Kesepakatan damai antara pihak-pihak juga menghindarkan mereka dari mengajukan upaya hukum  kasasi,  karena  perdamaian  merupakan  hasil  kesepakatan  bersama  yang  tidak memerlukan  intervensi  hukum.  Sebaliknya,  apabila  hakim  yang  memutuskan  perkara, keputusannya didasarkan pada pandangan dan penilaian pribadi hakim terhadap fakta dan hukum,  yang  mungkin  tidak  selaras  dengan  pandangan  pihak-pihak  yang  bersengketa, terutama pihak yang kalah.
Hal  ini  dapat  mendorong  pihak  yang  kalah  untuk  mengajukan  banding  dan  kasasi, menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Kedua, proses mediasi dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis dibandingkan dengan litigasi. Meskipun belum ada penelitian yang membuktikan hal ini secara eksplisit di Indonesia, secara  logis  dapat  diargumentasikan  bahwa  penyelesaian  melalui  mediasi  dapat meminimalkan upaya hukum setelahnya, menghemat waktu dan biaya. Penggunaan mediasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diakui secara luas dalam literatur sebagai cara  yang  lebih  efisien  dan  murah  untuk  menyelesaikan  sengketa  dibandingkan  dengan proses litigasi. Ketiga, penerapan mediasi diharapkan dapat memperluas akses terhadap rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui litigasi, tetapi juga melalui musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang berselisih.
Dengan memasukkan mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat umum dan pihak  yang  berselisih  dapat  mencari  penyelesaian  sengketa  melalui  musyawarah  mufakat dengan  bantuan  seorang  mediator.  Meskipun  pihak-pihak  mungkin  sudah  melakukan musyawarah  sebelum  membawa  sengketa  ke  pengadilan,  Mahkamah  Agung  tetap menganggap  penting  untuk  mewajibkan  upaya  perdamaian  melalui  mediator,  baik  karena tuntutan hukum acara maupun keyakinan bahwa penyelesaian yang melibatkan pihak secara aktif  dapat  menghasilkan  keputusan  yang  lebih  memuaskan.  Keempat,  institusionalisasi mediasi ke dalam sistem peradilan diharapkan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga  pengadilan  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Dengan  PERMA  tentang  mediasi, diharapkan  bahwa  fungsi  mediasi  dapat  berjalan  sejajar  dengan  fungsi  memutuskan  yang selama  ini  lebih  dominan.  PERMA  ini  diharapkan  dapat  membawa  perubahan  dalam pandangan  para  pelaku  peradilan  perdata,  seperti  hakim  dan  advokat,  bahwa  lembaga pengadilan  tidak  hanya  berperan  sebagai  penentu  putusan,  tetapi  juga  sebagai  mediator. Panduan  yang  diberikan  oleh  PERMA  tentang  mediasi  diharapkan  dapat  memandu pencapaian perdamaian dengan memberikan inspirasi dan arahan yang jelas.

## Kendala Pelaksanaan Mediasi
Salah  satu  alasan  dan  pertimbangan  Mahkamah  Agung  dalam  menerbitkan  PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah untuk mengatasi penumpukan kasus di Pengadilan. Beberapa prinsip hukum acara peradilan agama mencakup pelaksanaan peradilan dengan cara yang sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  serta  kewajiban  Hakim  untuk  mencapai  perdamaian antara  pihak-pihak  pada  sidang  pertama.  Dalam  konteks  perkara  perceraian,  upaya perdamaian  dapat  terus  dilakukan  sebelum  putusan  diambil.  Hakim  juga  berhak  meminta bantuan dari pihak lain yang ditunjuk.
Meskipun demikian, harapan Mahkamah Agung tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam  praktiknya.  Hal  ini  terkait  dengan  permasalahan  yang  timbul  sehubungan  dengan faktor-faktor  yang  mendukung  dan  menghambat  proses  mediasi,  sehingga  mediasi  tidak selalu  efektif.  Keberhasilan  atau  kegagalan  mediasi  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor pendukung dan penghambat yang muncul selama proses tersebut. Faktor-faktor pendukung keberhasilan  mediasi  melibatkan:  Keterampilan  Mediator  Peran  Mediator  sangat  penting dalam  menjaga  kelancaran  proses  mediasi.  Mediator  bukan  hanya  bertindak  sebagai penengah yang memfasilitasi dan memimpin diskusi, tetapi juga harus membantu pihak-pihak terlibat  dalam  merancang  solusi  untuk  menyelesaikan  sengketa  secara  bersama-sama. Kemampuan  mediator  tidak  hanya  terbatas  pada  mengumpulkan  informasi  sebagai  dasar penyusunan opsi penyelesaian, tetapi juga melibatkan bantuan dalam menganalisis sengketa dan opsi penyelesaiannya. Hasilnya adalah penyusunan pernyataan kesepakatan bersama
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
sebagai  solusi  yang  akan  dijalankan  bersama.  Mediator  yang  terampil  dalam  mengelola konflik  dan  berkomunikasi  dengan  efektif  dapat  memfasilitasi  titik  temu  antara  pihak-pihak yang bertikai, mempermudah tercapainya perdamaian. Oleh karena itu, keterampilan seorang mediator  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  mediasi.  Kejelian  mediator  dalam mengidentifikasi permasalahan antara pihak-pihak dan bijaksana dalam memberikan solusi juga penting untuk memastikan penyelesaian yang damai dan memuaskan bagi semua pihak. Faktor Sosial dan Psikologis Keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan psikologis pihak yang terlibat. Misalnya, faktor ekonomi dan pekerjaan dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian.
Kondisi  psikologis,  seperti  tekanan  dan  penderitaan  emosional,  juga  dapat  berperan dalam keberhasilan mediasi. Faktor internal, terutama aspek psikologis, dapat mendukung atau  menghambat  kesuksesan  mediasi.  Aspek  Moral  dan  Spiritual  Perilaku  yang  baik  dari pihak-pihak  yang  terlibat  dapat  memudahkan  mediator  dalam  mencapai  perdamaian. Sebaliknya,  perilaku  yang  buruk  dapat  membuat  salah  satu  pihak  enggan  untuk  berdamai karena  khawatir  bahwa  kembalinya  ke  dalam  ikatan  pernikahan  akan  memperburuk situasinya. Tingkat spiritualitas seseorang juga dapat memengaruhi hasil mediasi. Kesediaan Baik  dari  Pihak  Terlibat  Meskipun  mediator  berperan  sebagai  penengah  yang  aktif  dalam mencari solusi damai, upaya ini akan sia-sia tanpa dukungan dan kesediaan baik dari pihak- pihak yang terlibat. Itikad baik dari pihak yang mengajukan gugatan untuk berdamai, serta kesadaran dari setiap pihak akan kekurangannya, sangat penting untuk menciptakan suasana di  mana  pihak-pihak  dapat  saling  memaafkan  dan  memulai  kehidupan  yang  harmonis kembali.  Peran  Advokat  Selain  aspek-aspek  yang  telah  disebutkan  di  atas,  Advokat  juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan proses mediasi.
Seorang Advokat adalah individu yang secara profesional memberikan layanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Salah satu tanggung jawab utama Advokat dalam memberikan bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah memenuhi kualifikasi dasar agar dapat  berinteraksi  secara  efektif  dengan  pihak-pihak  peradilan  lainnya,  serta  memastikan terlaksananya  proses  peradilan  yang  mengutamakan  prinsip-prinsip  kesederhanaan,  cepat dan  murah.    Terkadang,  Advokat  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  dengan sepenuhnya  dan  justru  menempatkan  kepentingan  pribadi  di  atas  kepentingan  klien,  yang dapat berdampak negatif pada kelancaran proses mediasi dan pada akhirnya, keberhasilan mediasi itu sendiri. Pihak-pihak yang diwakili oleh Advokat cenderung tidak terlibat langsung dalam proses mediasi, dengan semua aspek penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada  Advokat.  Hal  ini  menyulitkan  para  pihak  yang  bersengketa  secara  langsung  untuk berinteraksi,  menghilangkan  kesempatan  untuk  berkomunikasi  secara  terbuka  mengenai keinginan-keinginan yang mungkin telah lama tertutup akibat rasa sungkan.
Dalam upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, partisipasi aktif diperlukan dari Advokat,  pihak-pihak  yang  bersengketa,  dan  mediator.  Meskipun  Advokat  mewakili  para pihak, keterlibatan langsung dari pihak-pihak tersebut juga diperlukan agar proses mediasi dapat menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif menuju keputusan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Jumlah kasus yang ditangani oleh hakim mediator dalam setiap sidang juga dapat menghambat proses mediasi di pengadilan. Beban kerja yang tinggi bagi hakim mediator,  ditambah  dengan  kurangnya  pelatihan  terhadap  mereka  terkait  proses  mediasi, dapat  mengurangi  efektivitas  mediasi  tersebut.  Mediator  memiliki  peran  penting  dalam menjaga  kelancaran  proses  mediasi.  Banyak  mediator  di  Pengadilan  Agama  berasal  dari kalangan  hakim,  namun  tidak  semuanya  memiliki  sertifikasi  mediasi.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pemahaman  mediator  terhadap  fungsi  dan  peran  mereka  mungkin  kurang.  Penting bagi  mediator  untuk  menjalin  hubungan  baik  dengan  para  pihak  yang  bersengketa, menciptakan  lingkungan  di  mana  para  pihak  merasa  nyaman  mengungkapkan  pendapat mereka.  Melalui  pendekatan-pendekatan  ini,  mediator  dapat  membangun  kepercayaan dengan para pihak, mendorong keterbukaan, dan mengurangi keteguhan sikap yang mungkin ada. Banyaknya masalah yang memicu perceraian antara pihak yang bersengketa juga dapat mempengaruhi  keberhasilan  mediasi.  Terkait  dengan  hal  ini,  kurangnya  keterampilan mediator dalam memfasilitasi mediasi dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024

## Prosedur Mediasi Pengadilan Agama
Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008,  menguraikan  langkah-langkah  dan  tata  cara  penggunaan mediasi  dalam  tiga  fase.  Pertama,  terdapat  penggunaan  mediasi  pada  awal  persidangan sebagai langkah penguatan untuk mencapai perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan 154 Rbg. Kedua, mediasi dapat digunakan setelah upaya mediasi awal tidak berhasil dan perkara telah memasuki tahap pemeriksaan oleh hakim. Ketiga, hasil mediasi diperkuat di luar pengadilan oleh hakim.
Meskipun  demikian,  sebagian  besar  ketentuan  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2008  lebih  terfokus  pada  penggunaan  mediasi  pada  bagian  pertama. Keberhasilan  mediasi  sangat  tergantung  pada  proses  yang  dijalankan.  Apabila  proses berjalan dengan baik, maka kemungkinan tercapainya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang  bersengketa  akan  tinggi.  Sebaliknya,  jika  proses  tidak  berjalan  baik,  mediasi  dapat dianggap gagal.
Prosedur mediasi di Pengadilan Agama, sebagaimana dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, dapat dibedakan menjadi enam tahapan. Tahap-tahapan tersebut meliputi: a. Tahap Pra Mediasi b. Tahap Proses Mediasi c. Mencapai Kesepakatan Melalui Mediasi d. Tidak Mencapai Kesepakatan Melalui Mediasi e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi f. Perdamaian pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

## Tahap Pra Mediasi
Pada  Sidang  Pertama  yang  dihadiri  oleh  kedua  belah  pihak,  Hakim  menetapkan kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  menjalani  proses  mediasi.  Proses  persidangan  perkara ditangguhkan oleh Hakim untuk memberikan kesempatan mediasi selama maksimal 40 Hari Kerja.  Hakim  memberikan  penjelasan  mengenai  prosedur  mediasi  sesuai  dengan  PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 7 ayat (6) kepada para pihak yang bersengketa. Paa  pihak  diberi  waktu  hingga  Sidang  Pertama  atau  paling  lambat  2  hari  kerja  berikutnya untuk memilih seorang Mediator dari daftar nama yang telah disediakan. Jika dalam batas waktu tersebut para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam memilih Mediator yang diinginkan,  Ketua  Majelis  Hakim  akan  segera  menunjuk  seorang  Hakim  yang  bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi sebagai Mediator.

## Tahap Proses Mediasi
Dalam  waktu  paling  lama  5  hari  kerja  setelah  para  pihak  menunjuk  Mediator  yang disepakati  atau  setelah  ditunjuk  oleh  Ketua  Majelis  Hakim,  masing-masing  pihak  dapat menyerahkan  resume  perkara  kepada  Hakim  Mediator  yang  ditunjuk.  Proses  Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk  disepakati.  Apabila  dianggap  perlu,  Mediator  dapat  melakukan  "Kaukus".  Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak, para pihak, atau Kuasa Hukumnya  telah  dua  kali  berturut-turut  tidak  menghadiri  pertemuan  Mediasi  sesuai  jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

## Mencapai Kesepakatan Melalui Mediasi
Jika  mediasi  menghasilkan  kesepakatan  perdamaian,  maka  kesepakatan  tersebut harus dijelaskan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, termasuk Mediator.  Apabila  mediasi  diwakili  oleh  Kuasa  Hukum  pihak-pihak  yang  terlibat,  mereka diharuskan menyatakan persetujuan atau kesepakatan secara tertulis.
Pihak-pihak yang terlibat diwajibkan untuk menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang  yang  telah  ditentukan  untuk  memberitahukan  kesepakatan  perdamaian  yang  telah dicapai. Pihak-pihak memiliki opsi untuk mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
agar dapat dikuatkan dalam bentuk "Akta Perdamaian". Jika pihak-pihak tidak menginginkan kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian, maka harus mencakup klausula  pencabutan  gugatan  dan/atau  klausula  yang  menyatakan  bahwa  perkara  telah selesai.

## Tidak Mencapai Kesepakatan Melalui Mediasi
Jika Mediasi tidak mencapai kesepakatan, Mediator harus secara tertulis menyatakan kegagalan proses mediasi dan memberitahukan hal tersebut kepada Hakim. Selama setiap tahap  pemeriksaan  perkara,  Hakim  yang  memeriksa  perkara  tetap  berwenang  untuk berusaha  mencapai  perdamaian  sebelum  mengucapkan  Putusan.  Apabila  mediasi  tidak berhasil, pernyataan dan pengakuan yang diberikan oleh para pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.

## Tempat Penyelenggaraan Mediasi
Mediator  Hakim  dilarang  mengadakan  sesi  mediasi  di  luar  lingkungan  Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenai biaya Perdamaian pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Pihak yang setuju untuk mencapai perdamaian pada tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali diwajibkan menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan  Agama  yang  mengadili.  Ketua  Pengadilan  Agama  yang  bersangkutan  akan segera memberitahukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (untuk perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (untuk perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) mengenai niat para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali harus menunda pemeriksaan perkara selama 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak, melalui Ketua Pengadilan Agama, dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis  kepada  Majelis  Hakim  Banding/Kasasi/Peninjauan  Kembali  agar  dapat  disahkan dalam  Akta  perdamaian.  Akta  perdamaian  akan  ditandatangani  oleh  Majelis  Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan  Kembali  paling  lambat  30  hari  kerja  setelah  dicatat  dalam Register Induk Perkara.

## Akibat Hukum Mediasi Yang Berhasil
Intinya,  mediasi  bertujuan  memungkinkan  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk menyelesaikan  perbedaan  mereka  melalui  proses  mediasi,  yang  pada  dasarnya  mengacu pada  pencapaian  perdamaian.  Mediasi  diharapkan  dapat  mempercepat  penyelesaian sengketa dengan baik, meskipun tidak selalu berjalan sesuai harapan. Proses perdamaian melibatkan  pertemuan-pertemuan  antara  pihak-pihak  yang  berselisih  dengan  harapan mencapai kesepakatan. Hasil dari mediasi disebut kesepakatan perdamaian, yang diperoleh setelah melalui tahap-tahap dan proses mediasi. Mediator, yang bertindak sebagai perantara, bertanggung  jawab  atas  kesepakatan  mediasi  dan  menjelaskan  konsekuensi  hukumnya kepada pihak-pihak yang berselisih.
Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa perdata dengan damai. Kesepakatan mediasi  memungkinkan  pelaksanaan  yang  cepat,  dan  mediator  memiliki  peran  dalam memastikan  kesepakatan  sah  secara  hukum.  Kesepakatan  ini  dapat  dibuat  dalam  bentuk produk  hukum  atau  langsung,  dengan  mediator  menjelaskan  konsekuensi  hukum  dari mediasi. Akta perdamaian, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, berisi hukuman bagi kedua  belah  pihak  untuk  mematuhi  isi  kesepakatan.  Meskipun  akta  perdamaian  memiliki kekuatan  hukum  tetap,  hak  untuk  mengajukannya  sebagai  gugatan  perkara  tetap  terbuka. Mediator  aktif  dalam  mendorong  pihak-pihak  untuk  menjadikan  kesepakatan  perdamaian sebagai  produk  hukum,  mempertimbangkan  konsekuensi  hukum  bagi  kedua  belah  pihak. Hasil dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak enjadikan suatu akta perdamaian, oleh sebab itu dalam hal ini ada hal-hal ang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak adalah sebagai berikut:
Dalam Konteks Kekuatan Hukum Tetap Perjanjian perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap setara dengan keputusan hakim. Pihak-pihak terlibat diwajibkan untuk mematuhi

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 7 NO. 1, JUNI 2024
kewajiban  yang  termaktub  dalam  perjanjian  tersebut,  dan  jika  tidak  bersedia  memenuhi kewajiban  hukum  secara  sukarela,  eksekusi  akan  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur umum.  Ungkapan  "Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa"  sering digunakan  sebagai  penegasan.  Kekuatan  hukum  ini  memberikan  sanksi  eksekusi  paksa kepada  pihak  yang  menolak  melaksanakan  perintah  dalam  perjanjian  perdamaian, menunjukkan urgensi pelaksanaan. Jika mediasi tidak menghasilkan perjanjian perdamaian, hal ini menunjukkan penolakan salah satu pihak untuk melaksanakannya secara sukarela. Oleh  karena  itu,  mediator  Pengadilan  Agama  berupaya  mendorong  kesepakatan  damai, dicatat dalam perjanjian perdamaian, dan kemudian melibatkan mediasi oleh majelis hakim yang menangani kasus tersebut.
Larangan Pengajuan Gugatan Baru. Dengan pembuatan perjanjian perdamaian, pihak- pihak tidak dapat mengajukan gugatan baru terkait kasus yang sama di pengadilan. Larangan ini  sesuai  dengan  hukum  acara  perdata,  dan  tidak  diperkenankan  melakukan  tindakan tersebut  di  Pengadilan  Agama.  Oleh  karena  itu,  setelah  perjanjian  perdamaian  dibuat, gugatan  baru  tidak  akan  diterima  di  Pengadilan  Agama.  Pembatasan  Upaya  Hukum  Jika suatu kasus telah masuk ke Pengadilan Agama dan melalui mediasi, pihak-pihak tidak dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Para pihak yang sudah membuat perjanjian perdamaian tidak diizinkan melakukan upaya hukum, baik yang umum maupun yang luar biasa, menegaskan bahwa tidak ada opsi hukum lain yang dapat diambil. Pelaksanaan Eksekusi. Putusan dapat dieksekusi jika pihak yang kalah dalam perundingan, terutama yang dihukum membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang, tidak dapat melaksanakan tindakan tertentu. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui  mediasi  peradilan  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat,  mendorong  hakim  untuk mempromosikan penyelesaian damai melalui mediasi.

## KESIMPULAN
Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya dalam konteks perceraian di Pengadilan  Agama,  telah  dijalankan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Sayangnya, hasilnya  belum  memenuhi  harapan  sebagaimana  tujuan  mediasi  di  pengadilan.  Beberapa faktor  penghambat  suksesnya  mediasi  dalam  menyelesaikan  perkara  perdata,  terutama perceraian,  di  Pengadilan  Agama  mencakup  ketidaksepakatan  kuat  untuk  bercerai,  konflik yang sudah berlangsung lama, kurangnya niat baik untuk perdamaian, dan pengaruh faktor psikologis atau kejiwaan. Tak hanya itu, berbagai kendala juga dapat menghambat proses mediasi  dalam  penyelesaian  perkara  perdata,  terutama  perceraian,  di  Pengadilan  Agama. Kendala  tersebut  melibatkan  kurangnya  pelatihan  dan  pemahaman  hakim  terkait  mediasi, tidakefektifnya  pelaksanaan  mediasi  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama,  dan pengaruh kesibukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

## REFERENSI
Daniel  S.  Lev2000Advokat  Indonesia  Mencari  Legitimasi,JakartaPusat  Studi  Hukum &Kebijakan Indonesia, ,
Departemen  Pendidikan  Nasional2000  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,Jakarta  Balai Pustaka
H.A. Mukti Arto2003Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, YogyakartaPustaka Pelajar, ,
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek),2005Jakarta  PT  Pradnya Paramita, ,
Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa2012JakartaSinar Grafika Takdir  Rahmadi2010Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Pendekatan  Mufakat,Jakarta PT RajaGrafindo Persada, ,
Yahya  Harahap2005Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, JakartaSinar Grafika