Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi ISSN 2442-9708 (Online) Vol. 18 No.2 September 2018 : 153-  168 ISSN 1411-8831 (Print) Doi : http://dx.doi.org/10.25105/mraai.v18i2.3096

## PENGARUH SUKUK RITEL PEMERINTAH TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA BANK SYARIAH
Rizal Yaya 1*
Ekta Sofiyana 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
1 r.yaya@umy.ac.id
2 ektasofiyana02@gmail.com

## Abstract
This  research aims  at investigating factors  that influence third parties funds (TPF) of Indonesian  Islamic  banks  during  the  issuance  of  government  retail  sukuk  2012-2015. Data  are  taken  from  quarterly  statistical  reports  of  Indonesian  Islamic  banking.  The results  show  that  retail  sukuk  has  negative  influence,  while  offices  number,  company size,  and  return  for  the  third  parties  have  positive  influence  on  TPF  collected.  As having  negative  influence,  Islamic  banks  should  anticipate  future  issuance  of  retail sukuk by improving their internal performance. Failing to anticipate it, they may suffer of decreasing amount of TPF.
Keywords: Islamic  Banks;  Third  Parties  Funds;  Retail  Sukuk;  Bank  Internal Performance.

## JEL Classification : E58, G24, M21, Z12
Submission date : Agustus 2018 Accepted date : September 2018
*Corresponding author

## PENDAHULUAN
Perbankan berfungsi sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai  surplus  dana  kepada  pihak  yang  memerlukan  dana  (Sudarsono,  2003). Pihak  yang  mempunyai  surplus  dana  adalah  nasabah  atau  pihak  ketiga  yang memerlukan sarana untuk menempatkan dananya. Di lain sisi, pihak yang memerlukan pembiayaan  adalah  pengusaha  atau  institusi  untuk  keperluan  usahanya  atau  individu yang  memerlukan  dana  untuk  keperluan  pribadinya.  Tidak  seperti  bank  konvensional yang  menyalurkan  dana  hanya  dengan  mekanisme  bunga  (Anisah et  al ,  2013),  bank syariah  dalam  hal  ini  menyalurkan  dana  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah. Analisis yang dilakukan oleh bank syariah tidak hanya sebatas laba yang akan
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 18 No.2 September 2018
didapatkan, namun juga mengembangkan misi sosial yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam.
Pemerintah  Indonesia  telah  mendukung  perkembangan  perbankan  syariah  dan menilainya  mempunyai  daya  tahan  yang  tinggi  dalam  menghadapi  krisis  keuangan (Bank  Indonesia,  2016).  Dukungan  dari  pemerintah  ditunjukkan  dengan  pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah mulai dari UU No. 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan,  kemudian  diganti  oleh  UU  No.  7  Tahun  1998  yang  lebih lengkap  dan  secara  eksplisit  menggunakan  kata  bank  syariah  dan  prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya secara khusus pemerintah  mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Penelitian  Rachmawati  (2015)  mengungkapkan  dana  pihak  ketiga  (DPK) mempunyai  fungsi  sangat  vital  bagi  perbankan, sedikit  perubahan dapat  memengaruhi kinerja  dan  performa  bank.  Penghimpunan  dana  dari  pihak  ketiga  juga  dipandang sebagai  sumber  profit  yang  menunjukkan  pentingnya  DPK  bagi  berlangsungnya operasional  perbankan  dan  profitabilitas  yang  dicapai.  Berikut  Grafik  pertumbuhan DPK  yang  menunjukkan  adanya  tren  peningkatan  DPK  pada  periode  2005  sampai dengan  2010  dan    menunjukkan  tren  yang  sebaliknya  dari  tahun  2010  sampai  dengan 2015.

## Gambar 1 Growth DPK tahun 2005 – 2015
Sumber: Bank Indonesia 2005-2013 dan Otoritas Jasa Keuangan 2014-2016, data diolah
Gambar 1 menunjukkan bahwa meskipun jumlah DPK berfluktuasi pada masing- masing  kwartal,  namun  secara  statistik  dari  tahun  2005  sampai  2010  menunjukkan trendline meningkat.  Sedangkan  tahun  2010  sampai  dengan  2015, growth DPK menunjukkan trendline menurun.  Penurunan  ini  secara  kebetulan  terjadi  pada  saat diterbitkannya Sukuk Ritel oleh pemerintah.
Hasil  penelitian  terdahulu  mengungkapkan  bahwa  perkembangan  DPK perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara  lain  adalah  jumlah  kantor  bank  syariah  (Wulandari  dan  Aisyah,  2014),  jumlah office channelling (Rachmawati, 2015), jumlah BPRS, ukuran perusahaan (Andriyanti
dan  Wasilah,  2010;  Anisah et  al ,  2013),  reputasi  perbankan,  tingkat  bagi  hasil (Andriyanti  dan  Wasilah,  2010;  Sutono  &  Kefi,  2012;  Wulandari  dan  Aisyah,  2014; Kusumo, 2014. Adapun faktor eksternal antara lain suku bunga konvensional (Reswari, 2010; Satria, 2014, Saputra, 2016) dan tingkat inflasi (Sutono dan Kefi, 2012; Anisah et al ,  2013;  Wulandari  dan  Aisyah,  2014;  dan  Kusumo,  2014).  Penelitian  ini  secara khusus  meneliti  faktor-faktor  yang  memengaruhi  DPK  di  bank  syariah  di  Indonesia pada  periode  pemerintah  mengeluarkan  sukuk  ritel  dalam  jumlah  besar  yaitu  tahun 2012  sampai  dengan  2015.  Sejauh  ini  belum  ada  penelitian  yang  secara  khusus dilakukan  pada  periode  tersebut  maupun  yang  meneliti  aspek  pengaruh  pengeluaran sukuk ritel terhadap DPK bank syariah.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

## Dana Pihak Ketiga
Sumber  dana  simpanan  atau  DPK  merupakan  dana  terpenting  untuk  kegiatan operasional  perbankan.  DPK  juga  menjadi  tolak  ukur  kemampuan  suatu  bank  untuk membiayai  kegiatan  operasinya  (Anisah et  al ,  2013).  Dalam  Undang-undang  No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal  1), dijelaskan bahwa “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah  dalam  bentuk  giro,  tabungan,  atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan  dengan itu”.
Sebagai  solusi  dari  haramnya  praktik  bunga  bank  konvensional,  perbankan syariah  harus  beroperasi  dengan  mekanisme  yang  dibolehkan  oleh  syariah  (Majelis Ulama  Indonesia,  2004).  Praktik  di  lapangan,  terdapat  dua  jenis  akad  yang  umum digunakan oleh bank syariah:  yaitu akad wadiah (titipan) dan akad mudharabah (bagi hasil) (Yaya et al , 2014). Dalam akad wadiah, bank syariah wajib mengembalikan dana yang dititipkan tanpa harus memberikan imbalan (bonus) kepada nasabah. Akan tetapi, untuk akad mudharabah pihak bank harus membagikan keuntungan yang diperolehnya sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yaya et al (2014) mengatakan bahwa instrumen simpanan  yang  berbeda  di  Indonesia  memiliki  preferensi  akad  yang  berbeda  dalam penerapannya.  Untuk  instrumen  deposito,  bank  syariah  hanya  menggunakan  akad mudharabah .  Untuk  tabungan  pada  bank  syariah  umumnya  menggunakan  akad mudharabah dan  beberapa  telah  mulai  menggunakan  akad wadiah dalam  porsi  yang relatif  kecil.  Adapun  untuk  giro,  umumnya  bank  menggunakan  akad wadiah ,  walau sebenarnya  juga  dibolehkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  untuk  menggunakan  akad mudharabah .

## Sukuk
Kata Sukuk berasal dari bahasa Arab dengan akar kata sakk yang berarti sertifikat investasi  atau  obligasi  dengan  menggunakan  prinsip  syari’ah  (Sholahuddin,  2011). Menurut  Iqbal  dan  Mirakhor  (2007)  sukuk  adalah  representasi  kepemilikan  yang proporsional  dari  aset  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  risiko  serta  imbalan  yang dikaitkan  dengan  cash  flow  melalui  underlying  asset  yang  berada  di  tangan  investor. Adapun  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN,  2003)  mendefinisikan  sukuk  sebagai  suatu “surat  berharga  jangka  panjang  yang  berdasarkan  prinsip  syari’ah  yang  dikeluarkan emiten  untuk  membayar  pendapatan  kepada  pemegang  obligasi  syari’ah  berupa  bagi hasil, margin dan fee , serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”. Di
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 18 No.2 September 2018
dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  218/PMK.08  tahun  2008  tentang  Penerbitan dan  Penjualan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  Ritel  di  Pasar  Perdana  dalam  Negeri, disebutkan bahwa sukuk Negara adalah nama lain untuk surat berharga Syariah Negara. Sukuk  Negara  merupakan  surat  berharga  negara  yang  diterbitkan  berdasarkan  prinsip syariah,  sebagai  bukti  atas  bagian  penyertaan  terhadap  Aset  SBSN,  baik  dalam  mata uang rupiah maupun valuta asing.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  sukuk  meliputi  obligor,  special purpose  vehicle  dan  investor  (Datuk,  2014). Obligor,  adalah  pihak  yang  bertanggung jawab  atas  pembayaran  imbalan  dan  nilai  nominal  sukuk  sampai  dengan  jatuh  tempo. Dalam  hal  ini  obligor  adalah  Pemerintah  Republik  Indonesia  yang  diwakili  oleh Departmen  Keuangan. Special  Purpose  Vehicle atau  biasa  disingkat  dengan  SPV, adalah badan hukum  yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk. Badan hukum ini memiliki  beberapa  fungsi  yaitu  sebagai  penerbit  sukuk, counterpart (rekan)  dalam transaksi  pengalihan  asset  dan  sebagai  wali  amanat  ( trustee )  untuk  mewakili kepentingan  investor.  Adapun  Investor,  adalah  pemegang  sukuk  yang  memiliki  hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.
Saat ini ada enam jenis sukuk negara,  yaitu: a) Sukuk Negara  Ritel  yakni sukuk negara yang dijual khusus untuk investor individu WNI, b) Sukuk Valas, diterbitkan di pasar  perdana  internasional  dalam  denominasi  valuta  asing,  c)  Sukuk  Dana  Haji Indonesia (SDHI), diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji pada sukuk Negara, d) Sukuk seri IFR, diterbitkan di pasar perdana dalam negeri yang denominasi rupiah, e) Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), diterbitkan dengan tenor kurang dari satu  tahun,  f)  PBS  ( Project  Based Sukuk)  yang  diterbitkan  dengan  menggunakan proyek sebagai underlying asset.
Sukuk Negara Ritel, atau yang lebih dikenal sebagai Sukuk Ritel merupakan jenis sukuk yang banyak dipasarkan kepada nasabah bank. Perbedaan sukuk jenis ini dengan sukuk  atau  surat  utang  lainnya  yaitu  sukuk  ritel  diterbitkan  oleh  Negara  dan pelaksanaannya  diatur  oleh  Departemen  Keuangan  (Depkeu).  Peraturan  pemerintah mengenai  penerbitan  sukuk  ritel  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 218/PMK.08  tahun  2008  tentang  Penerbitan  dan  Penjualan  Surat  Berharga  Syariah Negara  Ritel  di  Pasar  Perdana  dalam  Negeri.  Selanjutnya  diubah  menjadi  Peraturan Menteri  Keuangan  No.  187/PMK.08  tahun  2011  tentang  perubahan  atas  Peraturan Menteri  Keuangan  No.  218/PMK.08  tahun  2008.  Dalam  ketentuan  Bank  Indonesia, sukuk  ritel  mempunyai  tenor  atau  jatuh  tempo  selama  tiga  tahun,  dan  minimal pembelian sejumlah Rp 5.000.000,-.
Sukuk  ritel  diterbitkan  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  diperuntukkan  bagi investor  individu  (Kemenkeu,  2016).  Sistem  pelaksanaan  Sukuk  Ritel  tidak menggunakan  lelang,  tapi  cukup  dengan  melakukan  pembelian  pada  waktu  yang ditentukan.  Investasi  pada  sukuk  ini  dijamin  keamanannya,  karena  dikeluarkan  oleh Negara  dan  diatur  oleh  undang-undang.  Potensi  keuntungan  yang  dapat  diperoleh investor yaitu imbalan yang relatif tinggi yang umumnya jauh di atas suku bunga Bank Indonesia.  Selain  imbalan,  investor  juga  berpotensi  mendapatkan capital  gain jika sukuk ritel dijual di pasar sekunder dengan harga pasar.
Tabel  1 menunjukkan perkembangan sukuk ritel sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri  Keuangan  nomor  218  tahun  2008.  Sukuk  ritel  yang  pertama  kali  diterbitkan diberi  nama  SR  001  dengan  jangka  waktu  3  tahun.  Sukuk  ritel  ini  diterbitkan  tahun 2009 dan merupakan sukuk ritel dengan imbal hasil yang tertinggi yaitu mencapai 12%. Pada penerbitan setelahnya, imbal hasil yang diberikan berada di kisaran 5,9% hingga
8,75%  dengan  durasi  umumnya  3  tahun.  Jika  dijumlahkan  hingga  sukuk  ritel  terakhir yang diterbitkan tahun 2018, nilai keseluruhannya adalah Rp 139,18 triliun atau setara dengan  sepertiga  total  asset  perbankan  syariah  di  tahun  2016  sebesar  Rp  356  triliun. Secara nominal penerbitan, sukuk ritel selalu meningkat sejak pertama kali diterbitkan. Nilai  tertinggi  adalah  pada  penerbitan  Sukuk  Ritel  008  di  tahun  2016  yang  mencapai Rp 31,5 triliun.
Tabel 1 Perkembangan Sukuk Ritel di Indonesia Nomer Seri Imbal Hasil Tahun Terbit Tanggal Jatuh Tempo Jangka Waktu Nilai 001 12,00% 2009 25 Februari 2012 3 tahun Rp 5,55 triliun 002 8,70% 2010 10 Februari 2013 3 tahun Rp 8,00 triliun 003 8,15% 2011 23 Februari 2014 3 tahun Rp 7,34 triliun 004 6,25% 2012 21 September 2015 3 ,5 tahun Rp 13,61 triliun 005 6,00% 2013 27 Februari 2016 3 tahun Rp 14,96 triliun 006 8,75% 2014 05 Maret 2017 3 tahun Rp 19,32 triliun 007 8,25% 2015 11 Maret 2018 3 tahun Rp 21,96 triliun 008 8,30% 2016 10 Maret 2019 3 tahun Rp 31,50 triliun 009 6,90% 2017 10 Maret 2020 3 tahun Rp 14,04 triliun 010 5,90% 2018 10 Maret 2021 3 tahun Rp 8,43 triliun
Sumber:https://pusatis.com/2017/03/22/sukuk-ritel-dari-tahun-ke-tahun-sr-001-sampai- sr-009/
Manfaat dari penerbitan sukuk ritel adalah negara memberikan kesempatan pada masyarakat  untuk  berpartisipasi  serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Semakin  kuat  sumber  dana  dari  dalam  negeri,  perekonomian  Negara  akan  semakin kuat,  jika  Negara  berhutang  pada  Negara  lain  untuk  pembiayaan  pembangunan,  akan sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kurs dollar dan tingkat inflasi. Dalam hal ini pemerintah  menjadi  pelaku  utama  atau  penerbit  dari  sukuk  ritel,  dan  Bank  Indonesia memilih  bank  yang  dipandang  mampu  dan  layak  untuk  membantu  pelaksanaan penerbitan  dan  pengelolaan  sukuk  ritel.  Berdasarkan  data  Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia,  perbankan  yang  ditunjuk  oleh  Bank  Indonesia  pada  penerbitan sukuk  ritel  2016  yaitu  26  sub-registry  termasuk  beberapa  bank  syariah  (Kemenkeu, 2016).
Yuliati  (2011)  mengungkapkan  beberapa  keunggulan  Sukuk  Negara  dibanding jenis instrumen penempatan dana lainnya. Pertama, sukuk adalah instrumen yang aman. Dikatakan aman karena pembayaran pokok dan imbalan yang diterima sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Negara. Kedua, menguntungkan, yaitu adanya imbalan yang lebih  tinggi  dibanding  rata-rata  tingkat  bunga  deposito  perbankan.  Adapun  impbalan tersebut  dibayarkan  kepada  pemegang  sukuk  setiap  bulan.  Ketiga,  sukuk  retail merupakan instrument investasi penempatan dana yang likuid. Dalam aspek ini, sukuk dapat  diperjual belikan setiap saat  dan juga memiliki kesempatan memperoleh c apital gain jika  terjual  pada  harga  yang  lebih  tinggi  dibanding  harga  perolehan.  Keempat, sukuk juga dapat digadaikan atau dijadikan sebagai agunan kepada pihak lain. Terakhir dan  yang  paling  penting  bagi  orang  yang  Islam  adalah  penerbitannya  yang  sesuai dengan  prinsip  syariah  yang  didukung  oleh  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia

## Sukuk Ritel dan Penghimpunan DPK
Sukuk ritel adalah investasi yang aman, atau dapat dibilang tidak beresiko, karena dijamin oleh Negara dan telah diatur dalam undang-undang. Sukuk ritel dapat bersaing dengan  deposito  yang  diterbitkan  oleh  perbankan,  karena  keduanya  sama-sama merupakan  investasi  berjangka  yang  memberikan  imbalan  atau  bagi  hasil  yang  cukup tinggi tiap tahunnya. Namun dalam hal ini sukuk ritel jauh lebih tinggi dalam memberi imbalan pada investor, yaitu berkisar 8% per tahun.
Dana pihak ketiga  yang menjadi sumber likuiditas  perbankan dapat tergoyahkan dengan diterbitkannya sukuk ritel, karena sukuk ritel memberikan investasi yang aman dan profit yang lebih tinggi bisa sebagai alternatif penyimpanan dana oleh masyarakat. Dengan demikian, jumlah sukuk ritel yang diterbitkan Negara, berpotensi menurunkan jumlah  DPK  yang  dihimpun  (Astria,  2018).  Argumen  ini  merupakan  dasar  hipotesis berikut:
H 1 :  Sukuk  ritel  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  penghimpungan  DPK  pada Perbankan Syariah.

## Jumlah Kantor dan Penghimpunan DPK
Jumlah  kantor  yang  dimiliki  oleh  perbankan  syariah  dapat  mendorong penghimpunan  DPK.  Karena  semakin  banyak  jumlah  kantor,  maka  semakin  luas pangsa pasarnya, dan semakin mudah nasabah untuk mengakses bank tersebut. Saat ini jumlah bank syariah masih terbatas, belum tersebar di berbagai pelosok layaknya bank konvensional.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  jumlah  pangsa maupun dana pihak ketiga bank syariah belum sebanyak bank konvensional.  Menurut Rachmawati  (2015),  semakin  banyak  jumlah  kantor  perbankan,  semakin  membuka kesempatan masyarakat untuk menabung, menyimpan dana dalam bentuk giro ataupun deposito  berjangka  di  bank  syariah,  bukan  di  lembaga  lain.  Dengan  demikian perbankan  juga  dapat  meningkatkan  penghimpunan  DPK.  Rachmawati  (2015) menemukan  bahwa  jumlah  kantor  layanan  bank  syariah  berpengaruh  signifikan terhadap  penghimpunan  DPK.  Berdasarkan  ini,  maka  rumusan  hipotesis  variabel  ini adalah:
H 2 :  Jumlah  kantor  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  penghimpungan  DPK  pada perbankan syariah.

## Ukuran Perusahaan dan Penghimpunan DPK
Perusahaan  yang  berukuran  besar  cenderung  lebih  mendapat  kepercayaan  dari masyarakat atau nasabah. Berdasarkan teori reputasi ( reputation theory) s emakin besar ukuran bank, maka nasabah semakin merasa aman untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Rasa aman tersebut disebabkan oleh kecilnya kemungkinan untuk dilikuidasi. Selain itu, bank yang besar akan mempunyai reputasi yang baik, termasuk masyarakat yang  menjadi  nasabah  akan  merasa  mempunyai  reputasi  yang  baik  juga,  yang  akan mendorong  masyarakat  untuk  menjadi  nasabah  Bank  Syariah  tersebut.  Penelitian terdahulu  mendukung  bahwa  ukuran  perusahaan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap penghimpunan DPK (Andriyanti dan Wasilah, 2010, dan Anisah et al, 2013). Hal ini mendasari peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghimpungan DPK pada Perbankan Syariah.

## Tingkat Bagi Hasil dan Penghimpunan DPK
Tingkat  bagi  hasil  yang  ditetapkan  suatu  bank  syariah  akan  mendorong  jumlah DPK  yang  dihimpun.  Berdasarkan  asumsi  ini  peneliti  menggolongkan  nasabah  bank syariah menjadi dua macam, yaitu loyalis dan non-loyalis . Loyalis merupakan nasabah yang tetap loyal dengan bank syariah, dan tetap menjadi nasabahnya berapapun tingkat bagi hasil yang diberikan. Bagi mereka yang penting adalah memenuhi perintah Allah SWT dengan menghindari riba. Masyarakat non-loyalis cenderung mempunyai prinsip profit  oriented akan  beralih  pada  bank  syariah  jika  jumlah  bagi  hasil  yang  diberikan sesuai  dengan  keinginannya.  Jika  tingkat  suku  bunga  tinggi  dan  jumlah  bunga  yang diberikan  oleh  bank  konvensional  lebih  memenuhi  target  atau  keinginannya,  orang- orang yang profit oriented akan berpindah ke bank konvensional.
Semakin tinggi tingkat bagi hasil bank syariah, semakin banyak masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah. Dengan demikian akan terjadi peningkatan jumlah DPK yang  dimiliki  oleh  bank  syariah.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  sebelumnya  oleh Andriyanti  dan  Wasilah  (2010),  Sutono  dan  Kefi  (2012),  Anisah et  al (2013), Wulandari  dan  Aisyah  (2014)  dan  Kusumo  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  tingkat bagi  hasil  berpengaruh  signifikan  terhadap  DPK  bank  syariah.  maka  dari  itu  peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap penghimpungan DPK pada Perbankan Syariah.

## Tingkat Suku Bunga dan Penghimpunan DPK
Mengacu  pada  hipotesis  sebelumnya,  nasabah  non-loyalis  biasanya  akan membandingkan  antara  pendapatan  bagi  hasil  dari  bank  syariah  dengan  pendapatan bunga dari bank konvensional. Jika tingkat suku bunga tinggi dan jumlah bunga  yang diberikan  oleh  bank  konvensional  lebih  menggiurkan,  nasabah  non-loyalis  yang mempunyai prinsip profit oriented akan berpindah ke bank konvensional. Ini didukung juga  oleh  penelitian  sebelumnya  bahwa  tingkat  suku  bunga  berpengaruh  negatif signifikan terhadap penghimpunan DPK (Andriyanti dan Wasilah, 2010;  Anisah et  al, 2013;  dan  Kusumo,  2014).  Berdasarkan  argumen  ini  hipotesis  kelima  dirumuskan sebagai berikut:
H 5 : Tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap penghimpunan DPK pada Perbankan Syariah.

## Tingkat Inflasi dan Penghimpunan DPK
Penghimpunan  DPK  dari  nasabah  mengacu  pada  minat  masyarakat  untuk menabung yang juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi di suatu negara. Tingginya inflasi dapat  mengurangi  keinginan masyarakat  untuk  menabung, karena adanya  peningkatan kebutuhan  kas  untuk  pemenuhan  keperluan  hidup.  Dengan  demikian,  inflasi  dapat berdampak negatif pada  penghimpunan dana perbankan syariah,  yang pada  gilirannya dapat  terus  menurun  seiring  dengan  peningkatan  inflasi.  Penelitian  sebelumnya  yang menujukkan  bahwa  tingkat  inflasi  berpengaruh  negatif  pada  penghimpunan  DPK (Andriyanti  dan  Wasilah,  2010).  Dengan  demikian  dirumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
H 6 :  Tingkat  inflasi  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  penghimpungan  DPK  pada Perbankan Syariah.

## Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 18 No.2 September 2018
Berdasarkan  landasan  teori  yang  sudah  dibahas,  hubungan  antar  variabel  dapat ditunjukkan  seperti  yang  tertera  pada  Gambar  2  tentang  metode  penelitian. Penghimpunan  DPK  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang  terkait  internal  bank  syariah dan  faktor-faktor  yang  bersifat  eksternal  bank  syariah.  Tiga  faktor  yang  berasal  dari internal bank yaitu jumlah kantor, ukuran perusahaan dan tingkat bagi hasil, diharapkan akan  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  penghimpunan  dana  pihak  ketiga  bank syariah.  Adapun  tiga  faktor  yang  bersifat  eksternal  bank  syariah,  sukuk  ritel,  tingkat suku  bunga  dan  tingkat  inflasi,  diprediksi  akan  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah.
Gambar 2.

## Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Objek penelitian ini adalah 12 Bank Umum Syariah yang ada di  Indonesia yang dipilih  berdasarkan purposive  sampling .  Kriteria  yang  digunakan  adalah  Bank  Umum Syariah  yang mempublikasikan data bagi hasil untuk pihak ketiga, jumlah kantor, dan ukuran  perusahaan  secara  kwartalan  (per  tiga  bulan)  yang  lengkap  dari  Maret  2012 sampai  Desember  2015.  Variabel  dependen  penelitian  ini  adalah  DPK,  sedangkan variabel  independennya  adalah  jumlah  kantor,  ukuran  perusahaan,  bagi  hasil  untuk pihak  ketiga,  sukuk  ritel,  tingkat  suku  bunga  dan  tingkat  inflasi.  Data  variabel independen berupa suku  bunga dan tingkat inflasi menggunakan data nasional dengan time series kwartalan dari Maret 2012 sampai Desember 2015. Oleh karena sukuk ritel diterbitkan  hanya  satu  kali  dalam  satu  tahun,  data  sukuk  ritel  yang  digunakan  adalah data time series tahunan sejak tahun 2012 sampai 2015.
Data untuk penelitian ini menggunakan data sekunder. Data DPK, jumlah kantor, ukuran perusahaan dan bagi hasil untuk pihak ketiga diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah  yang  dipublikasikan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Data  sukuk  ritel diperoleh dari publikasi Kementrian Keuangan Republik Indonesia, adapun data tingkat inflasi dan suku bunga diperoleh dari Bank Indonesia.
Faktor Internal: Jumlah Kantor (+) Ukuran Perusahaan (+) Tingkat Bagi Hasil (+)
Faktor Eksternal:
Sukuk Ritel (-)
Tingkat Suku Bunga (-) Tingkat Inflasi (-)
Penghimpunan
Dana Pihak Ketiga

## Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel Dependen
Variabel  dependen  DPK  adalah  dana  pihak  ketiga  yang  diukur  dengan menjumlahkan  total  tabungan  wadiah,  tabungan  mudharabah,  giro  wadiah,  giro mudharabah,  dan  deposito  mudharabah.  Oleh  karena  data  DPK  dalam  satuan  miliar rupiah, maka perlu dikonversi dalam bentuk  logaritma natural  (Ln) (Sutono dan Kefi, 2012).

## Variabel Independen
Data Sukuk Ritel (SR) adalah jumlah sukuk ritel yang dihitung berdasarkan pada jumlah sukuk ritel yang dikeluarkan pemerintah. Ini meliputi SR-004 tahun 2012, SR- 005 tahun 2013, SR-006 tahun 2014, dan SR-007 tahun 2015. Oleh karena data sukuk ritel dalam satuan triliun rupiah, maka perlu dikonversi dalam Ln.Sukuk ritel dalam hal ini  merupakan  faktor  eksternal  yang  dipandang  memiliki  pengaruh  kepada  DPK  bank syariah. Adapun faktor eksternal lain adalah tingkat suku bunga dan inflasi.
Tingkat  suku  bunga  adalah  tingkat  suku  bunga  Bank  Indonesia  (SBI)  atau  juga disebut BI rate yang menjadi acuan bagi bank-bank yang beroperasi di Indonesia dalam menentukan  tingkat  bunganya.  SBI  diambil  dengan  frekuensi  kwartalan,  dari  kwartal pertama bulan Maret 2012 sampai Desember 2015 dari database Bank Indonesia, yang diukur  dalam  satuan  persentase  (Sutono  dan  Kefi,  2012).  Tingkat  inflasi  yang digunakan merupakan jenis tingkat inflasi secara kwartalan di Indonesia. Data diambil yaitu dari kwartal pertama Maret 2012 sampai dengan Desember 2015 dari data Bank Indonesia, yang diukur dengan satuan persentase (Sutono dan Kefi, 2012).
Pengukuran  jumlah  kantor  yang  digunakan  adalah  jumlah  Kantor  Pusat Operasional (KPO), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas (KK) dari BUS pada periode 2012-2015. Sampel dari variabel ini diambil dari tahun 2012 sampai tahun 2015  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  unit  dan  kemudian  di-Ln.  Ukuran  perusahaan adalah total aset yang dimiliki perbankan selama periode 2012-2015. Data diambil dari Laporan  Kwartalan  Keuangan  Perbankan  Syariah  dari  Maret  2012  sampai  dengan Desember 2015 dalam satuan rupiah, dan kemudian di-Ln. Data yang digunakan adalah kwartal  pertama  bulan  Maret,  kwartal  kedua  bulan  Juni,  kwartal  ketiga  bulan September,  dan  kwartal  keempat  bulan  Desember  untuk  masing-masing  periode  dari 2012  sampai  dengan  2015.  Tingkat  bagi  hasil  yang  digunakan  merupakan  hak  pihak ketiga  atas  bagi  hasil  dalam  periode  kwartalan  (Anisah et  al ,  2013).  Sampel  diambil dari  data  kwartal  pertama  Maret  2012  sampai  dengan  bulan  Desember  2015  dalam satuan milyaran rupiah dan kemudian di-Ln.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Kualitas Data
Pengujian kualitas data dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan melihat  aspek  normalitas,  multikolinieritas,  autokorelasi  dan  heterokedastisitas (Nazarudin  dan  Basuki,  2016).  Pengujian  normalitas  dilakukan  dengan  menggunakan uji Kolmogorov  Smirnov  dan  Shapiro  Wilk ,  dan  diperoleh  sig  nilai Asymp.  Sig.  (2- tailed) sebesar 0,162. Oleh karena yang lebih besar nilai alpha 0,05, maka disimpulkan bahwa nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.
Uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari sukuk ritel sebesar 0,566,  jumlah  kantor  sebesar  0,249,  ukuran  perusahaan  sebesar  0,183,  bagi  hasil
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 18 No.2 September 2018
sebesar  0,151,  suku  bunga  sebesar  0,347,  dan  inflasi  sebesar  0,639.  Oleh  karena  nilai tolerance masing-masing variabel besarnya lebih dari 0,1, maka dapat dikatakan tidak mengandung multikolinieritas.
Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji statistik Durbin Waston (DW) dan diperoleh  nilai  statistik Durbin-Watson sebesar  1.840.  Jika  dibandingkan  dengan  nilai pada  tabel Durbin-Watson ,  nilai  statistik Durbin-Watson= 1.840  berada  pada antara DU  dan  4-DU.  Jadi,  dapat  disimpulkan  data  pada  penelitian  ini  tidak  terjadi autokorelasi.Pengujian  heteroskedastisitas  dideteksi  dengan  menggunakan  uji  Glejser. Dari hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih dari Alpha 0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel  tidak  terjadi heteroskedastisitas, atau dapat disebut mengandung homoskedastisitas.

## Uji Hipotesis
Hasil uji F dalam regresi linear berganda ditunjukkan dalam Tabel 2 berikut.
Tabel 2 Uji Statistik F Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 360,170 6 60,028 689,52 2 ,000 b Residual 14,626 168 ,087 Total 374,796 174 a. Dependent Variable : Penghimpungan DPK
b. Predictors: (Constant ), Tingkat Inflasi, Jumlah Kantor, Sukuk Ritel,
Tingkat Suku Bunga, Ukuran Perusahaan, Tingkat Bagi Hasil
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas  nilai  F hitung diperoleh  689,522  dengan  tingkat signifikansi  0,000,  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen  yaitu  sukuk  ritel, jumlah  kantor,  ukuran  perusahaan,  bagi  hasil,  suku  bunga,  dan  inflasi  berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (DPK).
Pengujian  t  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  tiap-tiap  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  secara  parsial.  Uji  ini  dilakukan  setelah  melakukan  uji koefisien regresi secara keseluruhan. Hasil dari uji t adalah sebagai berikut:

## Tabel 3
Hasil Uji t Model Standardized Coefficients t Sig. Beta (Constant) 2,301 ,023 Sukuk Ritel -,042 -2,073 ,040 Jumlah Kantor ,130 4,262 ,000 Ukuran Perusahaan ,740 20,789 ,000 Tingkat Bagi Hasil ,138 3,519 ,001 Tingkat Suku Bunga -,008 -,318 ,751 Tingkat Inflasi ,011 ,562 ,575
Dependent Variable: Penghimpungan DPK
Tabel  2  menunjukkan  ada  empat  variabel  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap DPK.  Satu  variabel  berpengaruh  negatif,  yaitu  variabel  sukuk  ritel.  Tiga  variabel  lain berpengaruh positif,  yaitu variabel  jumlah kantor, ukuran perusahaan dan  tingkat  bagi hasil.

## Uji Koefisien Determinasi
Pengujian  koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya persentase  variabel  independen  dapat  menjelaskan  variabel  dependen.  Hasil  uji koefisien  determinasi  pada  penelitian  ini  diperoleh  nilai Adjusted  R  Square sebesar 0,960  atau  sebesar  96%  (Tabel  3).  Dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh  sukuk  ritel, jumlah kantor, ukuran perusahaan, bagi  hasil kepada nasabah, suku bunga, dan inflasi terhadap  penghimpunan  DPK  pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia  adalah  96  %, sedangkan  sisanya  sebesar  4%  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  lain  yang  tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.
Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,980 a ,961 ,960 ,29506
a. Predictors: (Constant ), Tingkat Inflasi, Jumlah Kantor, Sukuk Ritel, Tingkat Suku Bunga, Ukuran Perusahaan,
Tingkat Bagi Hasil

## Pembahasan Pengaruh Sukuk Ritel terhadap penghimpunan DPK
Hasil  pengujian  menunjukkan  adanya  pengaruh  negatif  yang  signifikan  antara penghimpunan  DPK  dengan  sukuk  ritel.  Ini  berarti  semakin  banyak  sukuk  ritel  yang beredar, semakin berpotensi menurunkan DPK yang dihimpun oleh perbankan syariah, begitu juga sebaliknya. Pengaruh negatif signifikan ini sangat mungkin disebabkan oleh berbagai  kelebihan  yang  dimiliki  oleh  sukuk  ritel  (Yuliatu,  2011).  Sukuk  ritel mempunyai  sifat  hampir  sama  dengan  deposito,  yaitu  sama-sama  investasi  berjangka, namun  disisi  lain  mempunyai  banyak  keunggulan  dari  deposito,  yaitu  sukuk  ritel mempunyai  tingkat  imbalan  yang  lebih  besar  daripada  deposito  dan  juga  nasabah menganggap  investasi  pada  sukuk  ritel  sangat  aman,  bahkan  bisa  dibilang  tidak mengandung  risiko  karena  telah  diatur  dalam  undang-undang.  Selain  itu  tenor  (jatuh tempo)  dan  nominal  dari  sukuk  ritel  hampir  sama  dengan  deposito,  sehingga  cukup terjangkau oleh nasabah.
Kondisi  ini  mengkonfirmasi  bahwa  sukuk  ritel  yang  diterbitkan  pemerintah umumnya  memiliki captive  market yang  sama.  Yang  terjadi  bukan  peningkatan penempatan  dana  masyarakat  yang  diluar  penempatan  pada  perbankan  syariah, melainkan  perpindahan  penempatan  dana  oleh  nasabah  perbankan  syariah  dari  bank syariah  ke  sukuk  ritel.  Dengan  demikian  bagi  bank  syariah,  adanya  sukuk  ritel,  dapat menjadi  tantangan  baru  dalam  mempertahankan  tingkat  DPKnya.  Bagi  pemerintah, sekiranya  kebijakan  ini  sudah  sampai  pada  tahap  mengancam  penurunan  DPK  bank syariah,  perlu  dipertimbangkan  untuk  memperketatnya  dengan  menaikkan  nilai
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol. 18 No.2 September 2018
minimal  pembelian.  Dengan  demikian  tidak  terlalu  mudah  bagi  nasabah  bank  syariah dengan  dana  terbatas  untuk  switch  ke  sukuk  ritel.  Dengan  demikian  pemerintah  perlu mengoptimalkan  sosialisasi  kepada  kelompok  masyarakat  lain,  yaitu  yang  memiliki kemampuan  finansial  bagus,  tapi  belum  tertarik  menempatkan  dananya  ke  perbankan syariah.

## Pengaruh Bagi Hasil Pada Nasabah Terhadap penghimpunan DPK
Hasil pengujian tentang bagi hasil menunjukkan tingkat signifikansi yang cukup tinggi.  Ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan  pembagian  hasil  keuntungan  dapat meningkatkan DPK yang dihimpun dan sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat bagi hasil maka akan menyebabkan penurunan penghimpunan DPK pada perbankan syariah. Hal  ini  terkait  dengan  kelompok  nasabah  non-loyalis,  yaitu  para  nasabah  yang menyimpan  dananya  di  bank  syariah  untuk  mencari  profit  ( profit  oriented ).  Sehingga semakin besar bagi hasil yang diberikan, maka semakin tinggi pula dana yang disimpan di bank syariah tersebut (Saptono, 2016).
Penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  oleh  Andriyanti dan  Wasilah  (2010),  Sutono  dan  Kefi  (2012),  Wulandari  dan  Aisyah  (2014),  Kusumo (2014), dan Purniawan (2014) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  DPK  bank  syariah.  Menurut  Anisah et  al (2013)  bagi hasil  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penghimpunan  DPK  karena  masyarakat Indonesia  yang  mayoritas  Muslim  masih  terpengaruh  oleh return yang  akan  diterima. Seharusnya  nasabah  menyimpan  dananya  di  bank  syariah  menyimpan  karena  alasan agama,  dan  kesesuaiannya  dengan  prinsip  syariah.  Jika  nasabah  mempunyai  prinsip seperti  itu,  maka  jumlah  nasabah  loyalis  bank  syariah  akan  meningkat,  dan  tidak terpengaruh  oleh  berapa return yang  diberikan.  Ini  juga  menunjukkan  bahwa  pihak manajemen perbankan syariah perlu meningkatkan efisiensi kinerja, agar dana nasabah tidak hanya dikelola dengan cara halal, namun juga menguntungkan.
Upaya  meningkatkan  bagi  hasil  bagi  nasabah  bukanlah  hal  yang  mudah  bagi perbankan  syariah.  Peningkatan  keuntungan  bagi  nasabah  bank  syariah  tidak  bisa dengan  mekanisme  bunga  seperti  di  bank  konvensional.  Oleh  karena  didasarkan  pada bagi  hasil, untuk  meningkatkannya, pada nasabah  lama bank  yang terikat  kontrak dan kesepakatan  nisbah  bagi  hasil,  hanya  bisa  melakukannya  dengan  meningkatkan pendapatan  yang  sudah  berwujud  kasnya.  Jika  pendapatan  yang  berwujud  kasnya meningkat,  maka  nasabah  akan  mendapatkan  peningkatan  porsi  bagi  hasil  dibanding periode sebelumnya. Untuk nasabah baru, bank dapat meningkatkan bagi hasil dengan adanya akad yang nisbah yang memberi tambahan pada porsi bagi hasil untuk nasabah dan  mengurangi  untuk  bank.  Kebijakan  ini  jikapun  dilakukan  tidaklah  serta  merta menaikkan  pendapatan  nasabah,  karena  harus  menunggu  realisasi  pendapatan  bank syariah.

## Pengaruh Jumlah Kantor terhadap penghimpunan DPK
Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  kantor  mempunyai  nilai signifikansi  yang  sangat  tinggi.  Hal  ini  berarti  apabila  terjadi  peningkatan  jumlah kantor  akan  berpotensi  terjadi  peningkatan  penghimpunan  DPK.  Apabila  terjadi penurunan jumlah kantor akan menyebabkan penurunan penghimpunan DPK. Semakin banyak  jumlah  kantor  maka  semakin  luas  pangsa  pasar  dari  suatu  perbankan  syariah karena  masyarakat  dapat  lebih  mengenal  perbankan  tersebut.  Selain  itu  masyarakat, dalam  hal  ini  nasabah  akan  semakin  mudah  mengaksesnya.  Meratanya  kantor
perbankan  semakin  membuka  kesempatan  masyarakat  untuk  menabung,  menyimpan dana  dalam  bentuk  giro  ataupun  deposito  berjangka  di  bank  syariah.  Penelitian  ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2014) yang membuktikan bahwa jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap penghimpunan DPK.
Temuan ini mengindikasikan bahwa potensi ancaman yang mungkin timbul dari peralihan dana nasabah  dari perbankan syariah ke sukuk ritel  bisa diantisipasi dengan penambahan  jumlah  kantor  bank  syariah.  Adanya  penambahan  kantor  akan  dapat menyerap dana masyarakat di luar wilayah yang selama ini bank syariah beroperasi. Ini juga mengindikasikan bahwa bank syariah harus lebih aktif dalam menambah nasabah baru  pada  saat  diterbitkannya  sukuk  ritel  untuk  mengkompensasi  peralihan  sebagian nabasah  lamanya  ke  sukuk  ritel.  Bank  syariah  yang  tidak  melakukan  upaya  ini,  dapat dikatakan kehilangan kesempatan mengantisipasi dampak dari adanya sukuk ritel ini.

## Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghimpunan DPK
Hipotesis  ketiga  memperoleh  tingkat  signifikansi  yang  sangat  tinggi dibandingkan  dengan  variabel  lainnya  yang  diteliti.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa peningkatan  ukuran  perusahaan  (yang  diukur  dengan  total  aset)  mempunyai  dampak yang  sangat  signifikan  terhadap  peningkatan  penghimpunan  DPK  yang  diperoleh. Peningkatan  ukuran  perusahaan  menunjukkan  bahwa  kemampuan  beroperasi  bank semakin  luas,  dan  juga  dapat  menunjukkan  bahwa  kemampuan  untuk  bisa  melakukan pengembangan  semakin  luas.  Dapat  dikatakan  bahwa  bank  syariah  yang  mempunyai peningkatan  ukuran  perusahaan  yang  baik  dan  konsisten,  mempunyai  potensi  yang sangat  bagus  untuk  mengalami  peningkatan  DPK  yang  dihimpun.  Hasil  penelitian  ini mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Andriyanti  dan  Wasilah (2010)  yang  menyatakan  ukuran  perusahaan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap penghimpunan DPK. Penelitian juga konsisten dengan penelitian Anisah et al (2013).

## Pengaruh Suku Bunga terhadap penghimpunan DPK
Hasil dari pengujian pengaruh suku bunga Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat signifikansi di atas nilai alpha, sehingga bisa disimpulkan hipotesis ini ditolak. Ini menunjukkan bahwa  meningkatnya suku bunga tidak begitu berpengaruh terhadap penghimpunan  DPK  perbankan  syariah.  Penurunan  suku  bunga  juga  tidak  begitu berpengaruh terhadap peningkatan DPK pada perbankan syariah.
Temuan  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Reswari  (2010)  dan Satria (2014) yang menunjukkan bahwa suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh secara  signifikan  terhadap  DPK  perbankan  syariah.  Ini  mungkin  disebabkan  oleh perbankan  syariah  menggunakan  suku  bunga  bank  konvensional  sebagai  pembanding atau yang sering disebut benchmark.

## Pengaruh Inflasi terhadap penghimpunan DPK
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap jumlah penghimpunan DPK pada perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh keadaan perekonomian di Indonesia yang sering mengalami inflasi, sehingga membuat nasabah sudah  terbiasa.  Selain  itu  nasabah  mungkin  sudah  merencanakan  alokasi  dana  untuk mengantisipasi  adanya  inflasi,  atau  juga  dapat  dilakukan  dengan  mengurangi  tingkat konsumsi.
Hasil  temuan  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sutono  dan  Kefi (2012),  Anisah et  al (2013),  Wulandari  dan  Aisyah  (2014),  Kusumo  (2014),  dan Purniawan  (2014)  yang  menunjukkan  bahwa  inflasi  tidak  berpengaruh  terhadap  DPK pada  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia.  Namun  berbeda  dengan  hasil  penelitian Andriyanti  dan  Wasilah  (2010)  yang  menemukan  bahwa  tingkat  inflasi  memiliki pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  penghimpungan  DPK  pada  Perbankan Syariah,  karena  apabila  tingkat  inflasi  meningkat,  nasabah  akan  mengambil  dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya.

## SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

## Simpulan
Mulai  dari  tahun  2010  pertumbuhan  ( growth )  DPK  yang  dihimpun  oleh Perbankan  Syariah  mengalami  penurunan  ini  jika  diabaikan  dapat  mempengaruhi kegiatan  operasional  dan  profitabilitas  perbankan.  Penelitian  ini  adalah  yang  pertama memberikan  bukti  empiris  tentang  pengaruh  sukuk  ritel  pemerintah  terhadap penghimpunan  DPK  pada  bank  syariah  di  Indonesia.  Nilai  adjusted  R 2 atau Kemampuan menjelaskan seluruh variabel yang diteliti terhadap DPK sangatlah tinggi, yaitu  sebesar  96%.  Dengan  demikian,  diharapkan  ini  dapat  memberikan  kontribusi yang  berarti  terhadap  pemahaman  perkembangan  penghimpunan  DPK  pada  bank syariah di Indonesia.
Dengan menggunakan data kwartalan sejak Maret 2012 sampai dengan Desember 2015,  ditemukan  bahwa  faktor  eksternal  bank  dalam  bentuk  jumlah  sukuk  ritel  yang diterbitkan  pemerintah  berpengaruh  negatif  secara  signifikan  terhadap  penghimpunan DPK perbankan syariah di  Indonesia. Adapun faktor eksternal lain seperti suku bunga Bank  Indonesia  dan  inflasi  tidak  berpengaruh  signifikan.  Dilain  sisi  faktor-faktor internal  seperti  jumlah  kantor,  ukuran  bank  dan  hak  pihak  ketiga  atas  bagi  hasil berpengaruh positif secara signifikan.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  faktor  internal  perbankan  lebih  dominan dalam  mempengaruhi  pertumbuhan  DPK,  faktor  internal  meliputi  jumlah  kantor, ukuran  perusahaan,  dan  bagi  hasil.  Maka  dari  itu  pihak  manajemen  dari  bank  syariah perlu melakukan upaya efisiensi kinerja, agar dapat meningkatkan penghimpunan DPK. Upaya  yang  dapat  dilakukan  meliputi  peningkatan  bagi  hasil  terhadap  nasabah, peningkatan  jumlah  kantor  yang  dapat  menjangkau  seluruh  daerah  di  Indonesia,    dan peningkatan  ukuran  perusahaan  dapat  berdampak  pada  reputasi  kepercayaan masyarakat.  Selain  itu  juga  perlu  adanya  peningkatan  informasi  pelayanan  Perbankan Syariah dibandingkan dengan produk lain seperti sukuk ritel yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  beberapa  keterbatasan  antara  lain  data  yang digunakan  hanya  pada  periode  perbankan  syariah  mulai  mengalami  penurunan  DPK yaitu  sejak  tahun  2012  hingga  tahun  2015.  Penelitian  ini  juga  terbatas  dalam penggunaan  data  yang  bersifat  triwulanan.  Disamping  itu  variabel  yang  diteliti  masih terbatas hanya tiga variabel yang bersifat faktor internal dan tiga variabel yang bersifat faktor eksternal.

## Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Penelitian selanjutnya perlu meneliti dengan rentang yang lebih lama yaitu sejak sukuk  ritel  diterbitkan  tahun  2009  hingga  tahun  terakhir  2018.  Adanya  durasi  yang lebih panjang ini, akan memberi tingkat validitas yang lebih baik. Untuk analisis yang lebih  baik,  penelitian  selanjutnya  perlu  menggunakan  data  bulanan  untuk  melihat pengaruh  yang  bersifat  bulanan.  Penelitian  selanjutnya  juga  disarankan  untuk mengikutsertakan  unit  usaha  syariah  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih komprehensif  pada  perbankan  di  Indonesia.  Penggunaan  unit  usaha  syariah  sangat relevan  karena  unit  usaha  syariah  merupakan  bentuk  lain  dari  jenis  bank  syariah  di Indonesia.
Untuk  perbaikan  penelitian  kedepannya  meneliti  dari  sudut  pandang  debitur tentang beberapa faktor yang mempengaruhi DPK, terutama variabel Sukuk Ritel yang masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Juga membandingkan dari segi produk DPK, yaitu apakah  giro,  deposito,  atau  tabungan,  akad  wadiah  atau  mudharabah  yang  lebih dipengaruhi oleh sukuk ritel, jumlah kantor, ukuran perusahaan, bagi hasil, suku bunga, dan  inflasi.  Aspek  lain  adalah  dapat  menggunakan  rasio  dalam  pengukuran  tiap variabelnya, tidak hanya menggunakan total, agar lebih sesuai dengan kondisi masing- masing  sampel.  Juga  dapat  menambah  jumlah  sampel  dengan  periode  yang  lebih panjang,  satuan  periode  yang  lebih  spesifik  yaitu  bulanan,  dan  juga  memperbesar cakupan sampel tidak hanya Bank Umum Syariah, namun juga Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyanti,  A,  dan  Wasilah.  2010.  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharobah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI). Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto .
Anisah,  N.,  Riduwan,  A.,  &  Amanah,  L.  2013.  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Pertumbuhan  Deposito  Mudharabah  Bank  Syariah. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi , 1 (2): 169-186.
Astria,  R.,  2018,  Ini  Alasan  Permintaan  Sukri  2018  Berpotensi  Tinggi http://market.bisnis.com/read/20180220/92/740642/ini-alasan-permintaan- sukri-2018-berpotensi-tinggi. Diakses 30 Agustus 2018.
Bank Indonesia. 2016. Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan sert Tantangan ke Depan . Bank Indonesia, Jakarta.
Datuk,  B.  2014.  Sukuk,  dimensi  baru  pembiayaan  pemerintah  untuk  pertumbuhan ekonomi, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , 14 (1): 111-124 Kemenkeu. 2016. Kementrian Keuangan Republik Indonesia . Retrieved Juni 15, 2016, from  Pemerintah  Akan  Terbitkan  Sukuk  Ritel  SR-008  Pada  Kuartal  I-2016: http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-akan-terbitkan-sukuk-ritel-sr- 008-pada-kuartal-i-2015%3Ftag%3Dsukuk-surat-berharga
Kusumo, M. A. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Thesis , UPN ''Veteran' Yogyakarta. Iqbal,  Z.  &  Mirakhor,  A.  2007, an  Introduction  to  Islamic  Finance ,  Singapura  :  John Wiley & Son (Asia).
Majelis  Ulama  Indonesia  2004. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  no  1  tentang  Bunga (Interest/Fa’idah) , MUI, Jakarta.
Menteri  Keuangan.  2008.  UU  No.  218/PMK.08  Tahun  2008  Tentang  Penerbitan  dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri..
Jakarta.
Nazaruddin, I., & Basuki, A. T. 2016. Analisis Statistik Dengan SPSS. Danisa Media.
Pusatis.  2017.  Sukuk  Ritel  Dari  Tahun  ke  tahun  SR-001  sampai  SR-009 https://pusatis.com/2017/03/22/sukuk-ritel-dari-tahun-ke-tahun-sr-001-sampai- sr-009/
Rachmawati, T.  2015.  Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak  Ketiga Pada Perbankan  Syariah  Sebelum  Dan  Sesudah  Penerapan  Kebijakan  Office Chanelling, Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi 1 (2).
Reswari,  Y.  A.  2010.  Pengaruh  Tingkat  Suku  Bunga,  Jumlah  Bagi  Hasil,  dan  LQ  45 Terhadap  Simpanan  Mudharabah  Pada  Bank  Syariah  di  Indonesia. Jurnal Akuntansi Investasi . 11 (1): 30–41.
Saptono,  I.,  T.,  2016,  Nasabah  Loyalis  Bank  Syariah  Baru  20  Persen, https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/19/07/2016/nasabah-loyalis-bank- syariah-baru-20-persen. Diakses 30 Agustus 2018.
Saputra, R. D., 2016, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah di  Indonesia (Studi  pada bank umum syariah dan usaha unit syariah) E-Jurnal Perdagangan, industri dan Moneter 4 (1).
Satria, R. 2014. Pengaruh Bunga Terhadap Inflasi dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah di Indonesia. Tesis S2, Diunduh pada http://www.pta- jambi.go.id/attachments/article/1580/Pengaruh%20BungaTerhadap%20Inflasi.p df
Sholahuddin,  M.  2011. Kamus  Istilah  Ekonomi,  Keuangan  dan  Bisnis  Syariah ,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sudarsono, H. 2003. Bank & Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi edisi 2. Yogyakarta: Ekonisia.
Sutono,  dan  Kefi,  B.  S.  2012.  Pengaruh  Faktor  Makro  Ekonomi  Terhadap Penghimpunan  Dana  Pada  Bank  Umum  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi Manajemen Akuntansi, 20 (4): 1-12.
Wulandari,  S.  dan  Aisyah,  S.  2014.  Analisis  Faktor  Internal  dan  Eksternal  yang Mempengaruhi  Total  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia. JIMFEB , 2 (1): 1-13
Yaya,  R.,  Martawireja,  A.  E.,  &  Abdurahim,  A.  2014. Akuntansi  Perbankan  Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta. Yuliati,  L.  2011.    Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  minat  masyarakat  berinvestasi sukuk. Walisongo, 19 (1): 103-125.