IDJ , Volume 3, Issue 2 (2022), pp. 103-114 doi: 10.19184/idj.v3i2.34546 © University of Jember, 2022 Published online November 2022

## Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum
Bukhari Alhuda Universitas Islam Malang, Indonesia

## Abstrak
Bawaslu  sebagai  pengawas  jalannya  pemilihan umum  membentuk  Sentra  Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu ) untuk mengawal penegakan  tindak pidana dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tercapai pemilihan  umum  yang  tertib  dan  adil  serta  dalam  terbentuknya  Gakkumdu (Penegakan  Hukum  Terpadu) dalam  menangani  tindak  pidana  Pemilu.  Keanggotaan  Gakkumdu (Penegakan  Hukum  Terpadu) sendiri terbentuk  dari  tiga  lembaga  yakni  Bawaslu, Kepolisian,  Kejaksaan.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  efektivitas  Gakkumdu  dalam  Peraturan  Bawaslu  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Sentra Gakkumdu.Penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  normatif  yang  prosesnya  menganalisis peraturan yang ada dengan permasalahan yang terjadi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang berusaha mendeksripsikan dan menganalisa hasil penelitian yang  didapatkan  dari  perundangg-undangan.  Hasil  penelitian  ialah  hukum  Lawrence  M.  Friedman keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur, yaitu struktur hukum ( legal structure )  dalam  hal  ini  yaitu  Sentra  Gakkumdu (Bawaslu,  Kejaksaan,  Kepolisian) yang  belum  bisa menuntaskan masalah pelanggaran Pemilihan Umum yang jujur, adil dan transparan sesuai asas Pemilihan Umum dan wewenang yang dimiliki antara ke tiganya masih sering terjadi beda pemahaman. Substansi hukum ( legal subtance ) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu belum bisa memberikan aturan yang tegas mengenai  bagaimana mengatur  bahwa  pelanggaran  tindak  pidana  bisa  dikategorikan  pidana  atau  tidaknya  karena  masih banyaknya  perkara  yang  lolos  di  ranah  persidangan  oleh  Hakim  sehingga  perlu  adanya  revisi  terkait peraturan tersebut baik itu dengan membuat peradilan khusus atau perombakan Sentra Gakkumdu sesuai tugasnya dengan jelas dan tersistem. Terakhir adalah budaya hukum ( legal culture ), berkaitan dengan tidak efektivnya  adanya  Gakkumdu  ( Penegakan  Hukum  Terpadu) karena  masih  banyak  masyarakat  yang melakukaan pelanggaran Pemilihan Umum mulai dari kampanye, politik uang atau alat peraga kampanye. Kata Kunci: Efektivitas, Sentra Gakkumdu, Penegakan Hukum.

## Abstract
Bawaslu as supervisor course of elections to form Gakkumdu Center (Integrated Law Enforcement) to oversee the enforcement of criminal acts in General Elections in order to achieve an orderly election and equitable and in the formation of Gakkumdu (Integrated  Law  Enforcement)  in  dealing  with  the  crime  of  elections.  Membership  of  Gakkumdu  (Integrated  Law Enforcement) itself is formed from three institutions, namely Bawaslu, Police, Prosecutor's Office. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of Gakkumdu On Bawaslu Regulation Number 31 Of 2018 concerning Gakkumdu Center.The research used is a type of normative research whose process is to analyze the existing regulations with the problems that occur. The research approach uses a statutory and conceptual approach that seeks to describe and analyze research results obtained from legislation. Meanwhile, the conceptual approach explains the concepts of views and doctrines that develop in the field of legal science to get inspiration on legal issues at hand. Sources of legal materials use primary data sources, namely the 1945 Constitution, Act Number 7 of 2017 and Bawaslu Regulation Number 31 of 2018. The result of the research is that the law of Lawrence M. Friedman, the success and effectiveness of law enforcement depends on three elements, namely the legal structure in this case, namely  Gakkumdu Center (Bawaslu, Prosecutor’s Office, Police) which has not been able to solve the problem of
honest, fair election violations. and transparency according to the principle of General Election and the authority possessed by the three of them is still often different in understanding. Legal substance (legal substance)  Act Number 7 of 2017 concerning General Elections and Bawaslu Regulation Number 31 of 2018 concerning Gakkumdu Center has not been able to provide strict rules regarding how to regulate that a criminal offense can be categorized as a criminal or not because there are still many cases that pass in the realm of the trial by the Judge so that there needs to be a revision regarding the regulation either by making a special court or overhauling the Gakkumdu Center according to its duties in a clear and systematic manner. Keywords: Effectiveness, Gakkumdu Center, Law Enforcement

## I. PENDAHULUAN
Negara  Demokrasi  merupakan  bentuk  negara  yang  diidam-idamkan  oleh  setiap  masyarakat negara dikarenakan setiap masyarakat menginginkan adanya kebebasan dalam berpendapat dan menentukan pilihan. Serta salah satu syarat tergolong negara demokrasi adalah adanya sebuah sistem  Pemilihan  Umum  dalam  yang  mana  menentukan  wakil-wakil  rakyat  dalam  memimpin negara  untuk  tercapainya  cita-cita  bangsa.  Pemilihan  Umum  atau  bisa  disebut  pemilu  ialah rangkaian pesta demokrasi yang terjalin antara rakyat dan negara itu sendiri. Untuk menjalan kan perogram  pemilu  masyarakat  memiliki  andil  dalam  menentukan  masa  depan  bangsa  dengan memilih  pemimpin  negara  serta  memilih  wakil-wakil  rakyat  dalam  pemerintahan  dan  dapat terlaksana nya pemilihan umum. Untuk terjadinya pemilihan umum yang berlandaskan kejujuran dan keadilan. 1 Pemilihan Umum  jujur dan adil serta dapat di percaya dengan adanaya tersedianya perangkat hukum dan mengelah permasalahan pemilu serta melindungi aparat peyelenggara ,para kandidat ,pemilih pengawas serta warga negara itu sendiri itu sendiri. Seperti  dalam Undang- undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 2 ayat (1 ) bahwasanay “kedaulatan berada di tangan rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-undang  Dasar ” 2 .  Dari  undang-undang  di  atas  bahwasaya rakyat memiliki kedaulatan tertinggi, serta masyarakat memiliki kewajiban  tanggungjawab serta memiliki kedaulatan dalam memilih pemimpin yang yang akan mengurus setiap urusan negara dan melayani setiap kepentingan rakyat negara yang telah memberikan nya hak denagan memilih nya.
Pada  umumnya  peraturan  yang  melindungi  setiap  hak  dan  mendampingi  terlaksananya demokrasi yang sehat  serta melindungi  dari  adanya kekerasan, intimidasi, penipuan, peyusupan, perusakan serta berbagai perilaku melanggar laian nya yang akan mengagu dan  mempegaruhu hasil dari pemilu itu sendiri. Oleh sebab itu untuk mencapai pemilu jujur serta adil maka akan memerlukan  adanyaperaturan  perundang-undanagan  Pemilu  beserta  instansi  yang  berwenang bertindak  menegakan  perundang-undanagan  pemilihan  umum  tersebut.  Sehingga  tidak menimbulkan  praktik  curang  yang  sering  terjadi  dalam  dalam  penegakan  hukum  dalam penegakan hukum yang harus di perhatikan oleh para peneliti studi hukum ialah  fakto-faktor yang  mempengaruhi  dalam  menganalisa  permasalahan  yang  ada  didalam  penegakan  hukum tersebut. 3 Dalam penerapan penegakan hukum harus adanya badan negara yang menegani setiap perkara  dan membantu dalam menjalan kan fungsi lembaga negara tersebut sesuai perundang- undangan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang biasa di sebut Bawaslu merupakan sebuah
1 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1
2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
3 Wicaksono Sarosa, Penanganan Pelanggaran Pemilu , (Jakarta: Kemitraan, 2011), 11
institusi  yang  penyelenggara  Pemilihan  umum  dan  memiliki  kewenangan  mengawasi  dalam penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  di  mana  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Keanggotaan  Bawaslu  sendiri  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7    Tahun  2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. yang mana mengatur angota , pengawasan, pelindungan pada asat  terjadinya    pemilu,  dan  setiap  angota  Bawaslu  di  setiap  kota    sebanyak  3  oranag  sampai dengan  5 orang perkota. 4 Serta anggota-anggota Bawaslu  sendiri terdiri dari berbagai kalangan professional yang memiliki sebuag keahlian  dalam melaksanakan pengawasan pemilu dan juga keangotaan  bawaslu  yang  bertugas    mengawas  tidak  menjadi  anggota  atau  terikat  jabatan  di dalam Parpol.  Dalam mengerjakan kewenagan nya ke anggota bawaslu dibantu oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dengan terbentuknya Gakkumdu dalam penegakan tidak pidana pemilu sejak 2004 saat pemilihan presiden secara langsung yang mengubah ritme demokrasi yang awalnya demokrasi terpimpin menjadikan  warga negara bisa memilih anggota- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berada dewan perwakilan yang berada di daerah dan salahsatu tugasnya mebuat dan megesahkan peraturan daerah ,  Dewan Perwakilan Daerah  (DPD)  perwakilan  setiap    daerah  tidak  memalui  pemilihan  partai  politik,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana mewakili rakyar dalam membuat dan pegesahan perundang undangn,  dan  juga    memilih  Presiden  dan  wakilnya  secara  langsung. 5 Jenis  penelitian  ini merupakan  hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  dan  menganalisis  tentang  norma- norma hukum yang telah ditetapkan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka. 6 Dalam  penelitian  ini,  pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan  yuridis-normatif, karena penelitiannya menganalisis tentang Peraturan Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan konsep yang merupakan  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan-pandangan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  hukum  normatif  yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Soerjono  Soekanto  menjelaskan  bahwa  penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian kepustakaan  dimana  penelitian  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder  belaka. 7 Bahan  hukum  dalam  penelitian  normatif  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil pemeparan latarbelakang di atas  ,penuulis  merumuskan  masalah  dari  latar  belakang  diatas  dengan  sebgai  berikut: 1)Bagaimana Efektivitas sentar Gakkumdu Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum  Terpadu dan,. 2) Bagaimana Analisis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31
4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
5 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat , (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 2
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ), Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) 29
7 Ibid. , hlm. 29.
Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum  Terpadu Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum .

## II. PEMBAHASAN
A. Efektivitas sentar Gakkumdu Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum  Terpadu
Bawaslu sebagai pengawas jalannya pemilihan umum membentuk Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum  Terpadu)  untuk  mengawal  penegakan    tindak  pidana  dalam  pelaksanaan  pemilihan umum agar tercapai pemilihan umum yang tertib dan adil serta dalam terbentuknya Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam menangani tindak pidana Pemilu. Keanggotaan Gakkumdu (Penegakan  Hukum  Terpadu)  sendiri  terbentuk  dari  tiga  lembaga  yakni  Bawaslu,  Kepolisian, Kejaksaan. Sehingga dari tiga lembaga itu bisa diartikan Gakkumdu merupakan gabungan tiga kekuasanan  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan  Agung,  Bawaslu. 8 Sesuai  Peraturan  Badan  Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pada Pasal 1 Ayat 2 berbunyi:
“Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  selanjutnya  disebut  Gakkumdu  adalah  pusat  aktivitas penegakan  hukum  tindak  pidana  Pemiluyang  terdiri  dari  unsur  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum,  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  dan/atau  Badan  Pengawas  Pemilihan UmumKabupaten/Kota,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Kepolisian  Daerah,dan/atau Kepolisian  Resor,  dan  Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia,  Kejaksaan  Tinggi  dan/atau Kejaksaan Negeri”. 9
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) terbentuk untuk memberikan pengawalan dan pengawasan Pemilu agar memudahkan masyarakat ikut aktif untuk melapor di gerakan ini. Sebelum dibentuknya ini kasus pelanggaran pidana Pemilu sudah banyak terjadi namun antara jumlah kasus dan yang menangani masih sangat tidak relevan. Mulai dari  pra  Pemilu,  waktu  kampanye,  waktu  pemungutan  suara  serta  pasca  Pemilu  selalu  ada pelanggaran yang terjadi. Masalah yang terjadi  menjadi perhatian bagi semua elemen masyarakat. Negara Indonesia bukan Negara kecil sehingga masalah yang terjadi di setiap Pemilu dan Pilkada membutuhkan  penegakan  hukum  yang  seimbang  mengingat  jumlah  rakyatnya.  Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) belum bisa menumpang semua keresahan masyarakat yang terjadi.
Melanjutkan asas dari peraturan ini sesuai Pasal 2 Ayat 2 dan 3 Tentang Asas dan Prinsip Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) berbunyi:
“  2).  Penanganan  tindak  pidana  Pemilu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan berdasarkan  asas:  a.keadilan;  b.kepastian;  c.kemanfaatan;  d.persamaan  di  muka  hukum;
8 Rozali Abdulla, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif ), (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), 32- 33.
9 Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2
e.praduga tidak bersalah; dan f.legalitas”. 10 “ 3). Penanganan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip:  a.kebenaran;  b.cepat; c. sederhana;d.biaya murah; dan e.tidak memihak”. 11
Pada  Pasal  2  Ayat  2  dan  3  menjelaskan  bahwa  secara  asas  dan  prinsip  Gakkumdu (Penegakan  Hukum  Terpadu)  salah  satunya  yang  berkaitan  dengan  waktu  adalah  cepat  dan sederhana . Ini tidak sesuai dengan perkara yang masuk di ranah Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Pelanggaran yang masuk banyak dan tidak terduga kapan datangnya namun waktu yang  diberikan  hanya  1x24  jam  lalu  maksimal  14  hari  sampai  di  persidangan.  melakukan pembahasan pertama  terhitung  sejak  tanggal  laporan  diterima  dan  diregistrasi  oleh  pengawas Pemilu. Hal ini tidak bisa dijadikan patokan untuk melakukan penyidikan karena terlalu sedikit waktu yang diberikan. Meski berasaskan cepat tapi tetap tidak bisa dilakukan karena mencari bukti dan perkara sampai perlu dibawa ke persidangan itu membutuhkan waktu yang agak lama. Setelah melakukan wawancara dari beberapa tokoh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu ) hal ini sangat  memberatkan  sehingga  perlu  adanya  revisi  peraturan  waktu  melakukan  penemuan pelanggaran, pembuktian dan perkara patut dibawa diranah persidangan.
Dijelaskan di Pasal 21 Ayat 1, 2 dan 3 Tentang Kajian Pelanggaran Pemilu berbunyi:
“Ayat 1) Pengawas Pemilu melakukan kajian terhadap temuan atau laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  Ayat  5)  Paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  setelah temuan  atau  laporan  diterima  dan  diregistrasi  oleh  Pengawas  Pemilu”. 12 “Ayat  2)  Dalam penyusunan  kajian  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  1)  Pengawas  Pemilu  memerlukan keterangan tambahan, penyusunan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat  belas)  hari  setelah  temuan  dan  laporan  diterima  dan  diregistrasi”. 13 “Ayat  3)  Dalam melakukan  kajian  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  1) Pengawas  Pemilu  dapat  mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi”. 14
Wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kota Malang yaitu Ali Mustofa mengatakan bahwa:
“Kami  sering  mendapatkan  pelanggaran  baik  dari  penemuan  dan  laporan  dari  masyarakat mengenai pelanggaran Pemilu di Kota Malang ini contohnya kemarin ada kasus mengenai money
10 Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Asas dan Prinsip Gakkumdu
11 Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 3 Tentang Asas dan Prinsip Gakkumdu
12 Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 21 Ayat 1 Tentang Kajian Pelanggaran Pemilu.
13 Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 21 Ayat 2 Tentang Kajian Pelanggaran Pemilu.
14 Dikutip dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 21 Ayat 3 Tentang Kajian Pelanggaran Pemilu.
politic  yang  melibatkan  salah  satu  calon  dan  sudah  ada  yang  lapor  dan  Gakkumdu menindaklanjuti  laporan  tersebut  setelah  mau  proses  persidangan  tidak  ada  yang  mengaku sebagai pelaku baik itu berasal dari peserta, tim kampanye maupun pemilih sehingga kita tidak bisa  melanjutk annya  karena  terhalang  dengan  peraturan  waktu  untuk  membuktikannya” 15 jawabnya “Banyak kasus yang terjadi namun kita terkadang juga kewalahan di tim meskipun Gakkumdu sudah dibentuk sesuai aturan yang ada. Sering sekali kita kecolongan waktu untuk membuktikan di persidangan karena kurangnya waktu. Jarak antara waktu kampanye sampai pemilihan membuat hal itu mustahil bisa kita selesaikan karena hanya 14 (empat belas hari)kerja sedangkan calon sudah ditetapkan dan waktu sudah habis” 16 imbuhnya
Kesimpulan  dari  wawancara  itu  mengindikasikan  bahwa  aturan  yang  ada  belum  bisa digunakan  untuk  menerapkan  Pemilu  yang  benar-benar  demokratis.  Salah  satunya  yang  di khawatirkan oleh Ketua Bawaslu Kota Malang adalah adanya sejumlah modus tindak pidana yang tidak bisa diadili karena kontruksi aturan Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Adanya Undang- Undang Pemilu mengatur subjek hukum yang dilarang melakukan politik uang yakni pelaksana kampanye, tim kampanye, serta peserta pemilu. Di luar tiga itu Undang-Undang tidak mengatur subjek  lain  sehingga  banyak  kasus  yang  lolos  karena  tidak  memenuhi  dari  tiga  tersebut. Seharusnya subjek yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu adalah larangan bagi semua orang yang  melakukan  politik  uang.  Meskipun  di  lapangan  banyak  praktek  politik  uang  namun pelakunya tidak ada yang disebutkan di atas maka tetap saja celah hukum tidak bisa menindak tegas mereka.
Selanjutnya tantangan yang harus dilalui oleh penegakan tindak pidana yakni kesepahaman antara  stakeholder  penegak  hukum  itu  sendiri.  Di  dalamnya  Sentra  Gakkumdu  (Penegakan Hukum  Terpadu)  terdiri  dari  Bawaslu,  Kejaksaan,  Polri  sering  kali  belum  seragam  dalam menindak  pelanggaran  yang  ada.  Mereka  masih  kerapkali  belum  sama  dalam  menentukan terpenuhinya atau tidaknya unsur pidana yang dilakukan. Sehingga banyak rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik. Jadi, saat Bawaslu sudah semangat untuk mengawal Pemilu yang bersih, adil dan jujur namun kekurangan dalam segi hukum acaranya. Sedangkan Kejaksaan dan Polri paham dengan hukum acaranya tapi semangatnya belum tentu sama dengan Bawaslu.
Dalam  melaksanakan  penegakan  tindakan  pidana  pemilu  gakkumdu  pasti  akan menemukan beberapa kendala maka dibutuhkan suatu  titik temu antara kepolisian kejaksaan dan bawaslu supaya tidak bermuncul nya multi tafsir dari setiap lembaga memerlukan bantuan tafsiran  yang  menjadi  titik  penegah  untukmenjadi  tafsiran  yanag  menejadi  dasar  dari  anggota gakkumdu iyalaj dengan adanay ahlihukum hukum pidana yang menjadi penyambung dari ketiga lemebega  tersebut,  seperti  perkataan  anggota  bawaslu  seperti  perkataan  Dewi  Pettalolo  yaitu
15 Wawancara yang dilakukan Pada Pukul 10.00 WIB Tanggal 19 Hari Jumat Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kota Malang
16 Wawancara yang dilakukan Pada Pukul 10.00 WIB Tanggal 19 Hari Jumat Tahun 2020 di Kantor Bawaslu Kota Malang
“ Dalam menjalankan tugas, Sentra gakkumdu tekadang menghadapi kaidah yang kabut, dan delik pidana yang multitafsir, sehingga ada perbedaan pendapat yang muncul. Jadi, ke depan ahli hukum pidana akan membantu atau dilibatkan  dalam  sentara  gakkumdu ,”( Anggota  Bawaslu  RI  Ratna  Dewi  Pettalolo), 17 dikarenakan keangotaan  gakkumdu  memeiliki  latar  belakang  keanggotaan  maka  memerlukan  sebuah  titik temu yaitu dengan bantuan para ahli hukum pidana yang membantu agar terciptanya gakkumdu yang semakin solit dan menbantu percepatnya peroses penyelesaian kasus tersebut.

## B. Analisis Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum  Terpadu Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum
Efektivitas  hukum  merupakan  gagasan  yang  dipaparkan  oleh  Lawrence  M.  Friedman,  teori tersebut menekankan pada aspek keberhasilan ataupun ketidakberhasilan penegakkan hukum. Keberhasilan  atau  tidaknya  sebuah  sistem  hukum  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  penting, diantaranya budaya berhukum, subtansi dalam hukum, dan struktur hukum itu sendiri. 18 Stuktur Hukum ( Legal Structure ) dalam sistem menentukan salah satu keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah  sistem  hukum.  Peraturan  Bawaslu  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Sentra  Penegakan Hukum  Terpadu mengklasifikasikan struktur hukum terdiri atas Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan yang diakui sebagai pengawas dan pengawal jalannya Pemilu yang bersih di setiap daerah pilihan. Keberhasilan  atau  tidaknya  sebuah  sistem  hukum  dipengaruhi  oleh  sutruktur  hukum,  apabila dalam pelaksanaan struktur hukum tidak memiliki kreadibilitas, kompetensi, dan indepedensi, maka  sudah  dipastikan  bahwa  pelaksanaan  dalam  Gakkumdu  (Penegakan  Hukum  Terpadu) tidak akan berjalan dengan baik, begitupun sebaliknya. Kendatipun sistem hukum yang dibangun sudah sesuai secara konsep maupun regulasi, apabila struktur hukum tidak dapat menjalankan kekuasaannya  berdasarkan  pada  sistem  tersebut,  maka  dapat  dipastikan  juga  bahwa  keadilan akan menjadi konsep semata bukan realitas.
Ketidakberdayaan  Gakkumdu  dalam  melaksanakan  sebuah  hukum  berdampak  pada lemahnya  pelaksanaan  Pemilu  yang  bersih,  jujur  dan  adil.  Mengingat  dalam  penyelenggaraan pengawasan  oleh  Gakkumdu    memiliki  tujuan-tujuan  yang  hendak  dipacapai  agar  dapat menciptakan Pemilu yang diharapkan oleh masyarakat di Indonesia. Berpegang teguh pada asas LUBERJURDIL  yang  mana  luas,  umum,  bebas,  ,jujur  dan  adil.  Lawrance  Friedman menyebutkan: 19 “To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the  number  and  size  of  courts;  their  jurisdiction  Strucutre  also  means  how  the  legislature  is  organized  what procedures the police department follow and also so on. Structure in yaw, ia a kind of cross section of the legal system..a kind on still photograpy, with freeses the action.”
“Pertama -tama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; Strucutre yurisdiksinya juga berarti bagaimana badan legislatif diatur, prosedur
17 https://www.bawaslu.go.id/en/berita/ahli-hukum-pidana-akan-dilibatkan-dalam-sentra-gakkumdu  di  akses pada tanagal 18 Januari 2021
18 Lawrence M.Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media,2011),.10
19 M. Lawrence Friedman, Terjemahan Law and Society An Introduction ,(New Jersey: Prentice Hall Inc, 1997),  26
apa  yang  diikuti  kepolisian  dan  seterusnya.  Struktur  dalam  yaw,  adalah  semacam  persilangan  dari  sistem hukum..seperti pada still photograpy, dengan membebaskan tindaka n. ”
Sebagaimana pemaparan diatas, struktur Sentra Gakkumdu termasuk tugas dan wewenang yang dimilki, dikategorikan sebagai struktur hukum sebagaimana Friedman dalam teorinya. Sama halnya  dengan  kekuasaan  legislatif  dalam  membuat  undang-undang,  prosedural  pelaksanaan kekuasaan  eksekutif,  penyelesaiaan  perkara  oleh  penegak  hukum  dan  pelaksanaan  dalam penyelenggaraan Pemilu. Dapat disumpulkan bahwa struktur hukum merupakan hubungan atau relasi  yang  berketerkaitan  dengan  bagaimana  sebuah  hukum  dilaksanakan  oleh  lembaga  yang berwenang  berdasarkan  kewenangannya  dalam  peraturan  perudang-undangan. 20 b.  Substansi Hukum  Lawrence  Friedman  menafsirkan  subtansi  hukum  sebagai  konsep  bisa  dan  tidaknya pengimplementasian  sebuah  sistem  hukum.  Implementasi  yang  dimaksud  mengarah  kepada hukum  yang  sudah  ditetapkan  dalam  perundang-undangan  maupun  yurisprudensi.  Subtansi hukum juga mengarah pada kebiasaan yang sudah ada dimasyarakat dan menjadi hukum ( living law ),  kitab  undang-undang  hukum,  yang  ditetapkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan untuk membuat hukum-hukun tersebut. Friedman menyebutkan 21 : “another aspect of the legal system is tis substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system… the stress here is on living law, not just rules in law books”artinya:“Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan ini adalah aturan, norma, dan pola perilaku orang yang sebenarnya di dalam sistem ... yang ditekankan di sini adalah pada hukum yang hidup, bukan h anya aturan dalam buku hukum” Kategori subtansi hukum yang terkandung dalam sistem hukum berisikan hukum yang tertulis, norma, perilaku masyarakat  yang  hidup  dalam  lingkup  keberlakuan  hukum  tersebut.  Pelaksanaan  subtansi hukum dipengaruhi oleh sifat hukum sebagai peraturan yang mengikat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kekuasaan.
Budaya  Hukum  Friedman  mengartikannya  juga  dengan  sebutan  kultur  hukum,  yaitu perilaku masyarakat dalam merealisasikan hukum berdasarkan atas keyakinan, pola pikir, serta keinginan.  Perilaku  masyarakat  tersebut  melahirkan power dalam  menentukan  pemberlakuan terhadap konsepsi hukum baik menghidari, melaksanakan atau penyalahgunaan ketentuan yang sudah  diatur.  Pelaksanaan  hukum  sebagai  bagian  dari  kultur  hukum  berhubungan  atau berketerkaitan  dengan  kesadaran  masyarakat  atas  hukum  yang  berlaku.  Kuatnya  kesadaran berakibat pada kuatnya budaya hukum yang dibangun. Dengan demikian, cita-cita keberhasilan sebuah  hukum  menjadi  satu  patokan  yang  dapat  diarilasisakan  akibat  tingginya  kesadaran tersebut. 22 Keterkaitan  antara  unsur-unsur  dalam  sistem  hukum  yang  dikemukakan  oleh Friedman dimaknai seperti halnya mesin.  Subtansi hukum berperan sebagai fungsi dari mesin tersebut,  struktur  hukum  berperan  sebagai  kerangka  keterkaitan  dalam  organ-organ  masin, sementara kultur hukum berperan sebagai penerapan fungsi dari mesin tersebut. Subtansi tanpa struktur melahirkan ketiadagunaan, begitupun kultur tanpa subtansi dan struktur melahirkan kecacatan.
20 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan, (Jakarta: Kencana, 2010), 8
21 Lawrence M. friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , (Bandung:Nusa Media,2011),29
22 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , (Bandung: Nusa Media,2011), .8.

## 111 | INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Pendekatan dalam pemaparan diatas apabila dikaitkan dengan UU No. 7 Tahun Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun  2018  Tentang  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  dapat  dianalogikan  kedalam  sistem pengawasan  dan  pengawalan  Pemilu.  Bawaslu,  Kejaksaan,  Kapolri  dapat  diartikan  sebagai struktur hukum itu sendiri. Korelasi antar struktur melahirkan pengaruh yang besar terhadap struktur  tersebut,  pengaruh  struktur  lahir  akibat  kesesuaian  perilaku  dalam  subtansi  hukum. Keteraturan  dan  kesesuaian  antara  struktur  dan  subtansi  merupakan  kesadaran  yang  muncul dalam kultur hukum. Gakkumdu sebagai struktur hukum memiliki hubungan-hubungan dalam menjalankan  tugas  dan  kewajibannya.  Pelaksanaan  tugas  tersebut  berdasarkan  pada  aspek subtansi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Apabila terdapat kesesuaian perilaku struktur  pengawas Pemilu, maka hal  tersebut berasal dari kesadaran atau kultur hukum yang dibangun oleh struktur. Friedman berpendapat 23 “the third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal sstem theit belief… in other word, is the climinate of social thought and social force wich determines how low is  used, avoided,  or abused” artinya:“Komponen ketiga dari sistem hukum, budaya hukum. Yang kami maksud dengan ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum  keyakinannya  ...  dengan  kata  lain,  adalah  kliminasi  dari  pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan  seberapa  rendah  digunakan,  dihindari,  atau  disalahgunakan  ” Kultur  hukum  pada  dasarnya berupa perilaku masyarakat yang didalamnya mencakup kekuasaan sebagai bagian dari budaya hukum.  Kendatipun  sistem  hukum  dibangun  dengan  sebaik  mungkin,  akan  tetapi  aparatur penegak  hukum  masih  mengalami  degradasi  moral  untuk  melaksanakan  hukum  sebagaimana mestinya.  Konsekuensi  yang  ditimbulkan  berakibat  pada  lemahnya  sistem  hukum  sehingga kejahatan  yang  terjadi  tidak  mengahasilkan  efek  jera.  Lemahnya  penegakan  tersebut  juga melahirkan ketidak efisienan dalam menegakkan hukum yang berlaku.
Hukum pada dasarnya berperan sebagai tools of social engenering atau alat perekayasa sosial yang  merupakan  gagasan  untuk  mewujudkan  sebuah  masyarakat  yang  terkonstruk  melalui hukum.  penerapan  konsep  tersebut  tidak  cukup  berpatokan  pada  perundang-undangan  yang berlaku,  akan  tetapi  perlu  sebuah  jaminan  terhadap  adanya  kaidah  tersebut  kedalam implementasi hukum oleh penegak hukum. tujuan dari penerapan tersebut berusaha memadukan antara  kaidah  hukum  dengan  penegak  hukum  untuk  menghasilkan  efektifitas  dan  penegakan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. 24 Beberapa kasus yang lolos karena peraturan hukum yang menghalanginya:
1. Putusan Nomor : 128/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr;
2. Putusan Nomor : 273/Pid.Sus/2018/PN.TBK Penjelasannya bahwa Kedua  Putusan PN diatas  menyampingkan  ketentuan  Pasal  272  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihaan Umum yang mensyaratkan Peserta Pemilu juga terdaftar sebagai Pelaksana Kampanye.
3. Putusan Nomor : 227/Pid.Sus/2018/PN. Unr
23 M Lawrence Friedman, Terjemahan Law and Socienty An Introduction,  27.
24 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan, (Jakarta: Kencana 2010),  40
Penjelasannya  bahwa Putusan merupakan perbuatan Money politik yang diputus bebas bahwa Majelis Hakim menilai dalam ini tidak ada unsur money politik melainkan hanya memberikan sumbangan sukarela kepada panitia kegiatan pewayangan. Bahwa Majelis Hakim  menilai  pemberian  sumbanganyang  dilakukan  oleh  Peserta  Pemilu  tidak memiliki hubungan dengan kegiatan kampanye.
4. Putusan Nomor : 9/Pid.B/2019/PN. Pal. (Pemilu)
Penjelasannya  bahwa  Putusan  terkait  dengan  Perbuatan  Menggunakan  Fasilitas Pemerintah  bahwa  Majelis  Hakim  menggunakan  ketentuann  Pasal  521  dan menyampingkan  ketentuan  Pasal  280  Ayat  (4)  yang  menyebutkan  bahwa  ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf h bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu. 25

## III. PENUTUP
Berdasarkan  pemaparan  uraian  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  maka  penulis  dapat mengambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  Aturan  yang  ada  belum  bisa  digunakan  untuk menerapkan Pemilu yang benar-benar demokratis. Salah satunya yang di khawatirkan oleh Ketua Bawaslu Kota Malang adalah adanya sejumlah modus tindak pidana yang tidak bisa diadili karena kontruksi aturan Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Adanya Undang-Undang Pemilu mengatur subjek hukum yang dilarang melakukan politik uang yakni pelaksana kampanye, tim kampanye, serta peserta pemilu. Di luar tiga itu Undang-Undang tidak mengatur subjek lain sehingga banyak kasus yang lolos karena tidak memenuhi dari tiga tersebut. Seharusnya subjek yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu adalah larangan bagi semua orang yang melakukan politik uang.
Meskipun  di  lapangan  banyak  praktek  politik  uang  namun  pelakunya  tidak  ada  yang disebutkan  di  atas  maka  tetap  saja  celah  hukum  tidak  bisa  menindak  tegas  mereka.  Apabila dikaitkan dengan UU No. 7 Tahun Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu  dapat  dianalogikan  kedalam  sistem  pengawasan  dan  pengawalan  Pemilu.  Bawaslu, Kejaksaan, Kapolri dapat diartikan sebagai struktur hukum itu sendiri. Korelasi antar struktur melahirkan  pengaruh  yang  besar  terhadap  struktur  tersebut,  pengaruh  struktur  lahir  akibat kesesuaian  perilaku  dalam  subtansi  hukum.  Keteraturan  dan  kesesuaian  antara  struktur  dan subtansi merupakan kesadaran yang muncul dalam kultur hukum. Gakkumdu sebagai struktur hukum memiliki hubungan-hubungan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pelaksanaan tugas  tersebut  berdasarkan  pada  aspek  subtansi  hukum  yang  terdapat  dalam  perundang- undangan. Apabila terdapat kesesuaian perilaku struktur pengawas Pemilu, maka hal tersebut berasal dari kesadaran atau kultur hukum yang dibangun oleh struktur. Namun aturan yang ada masih  belum  efektif  karena  banyak  pelanggaran-pelanggaran  yang  lolos.  Sehingga  perlu dibuatkan aturan baru entah Undang-Undangnya yang direvisi atau membuat Pengadilan khusus Pemilihan Umum.
25 Data diperoleh dari Data Bawaslu Malang

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali. Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
Ali,  Achmad. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009).
Asikin, Zainal dan Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2004).
Friedman, Lawrence M. Law and Society An Introduction (New Jersey: Prentice Hlml Inc 1977).
Khairul Fahmi. Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005).
Nurbani, Erli Septiana dan Salim. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis  Dan  Disertasi (Jakarta :PT rajagrafindo persada, 2016).
Prakoso, Djoko. Tindak Pidana Pemilu (Jakarta: Rajawali, 1987).
Roscoe, Pound. Filsafat Hukum (Jakarta: Bhratara, 1978). Satjipto, Rahardjo. Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar baru, 1983).
C.S.T. Kansil, Engelien R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, Tindak Pidana Dalam UndangUndang Nasional (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009). Soekanto, Soerjono. Sosiologi ; Suatu Pengantar (Bandung: Rajawali Pres, 1996). Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi (Bandung: Remadja Karya, 1985). Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali, 1983). Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Urbani, Salim & Erlis Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015).
W.J.S.Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1975). Binov  Handitya,  “Peran  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Ga kkumdu)  dalam  penegakan Tindak Pidana Pemilu” (2018) . 4:2, Universitas Negeri Semarang  241
Ilham Agang. “ Efektifitas Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Dalam Menegakkan Keadilan Pemilu ”(2016) 4:1 Universitas Borneo Tarakan Akta 27 Feri Irawan, “ Tugas Kepolisian Dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Oku Timur ”(2016) Universitas Muhmmadiyah Palembang 41
Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 15 No. 2. Tahuan 2007. M. Lutfi Chakim ” Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik ” ( 2014) 11: 2 Jurnal Konstitusi 402
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia NO 31  Tahun  2018  Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
https://bawaslu.go.id/id/berita/dewi-uu-pemilu-itu-akad-nikah-sentra-gakkumdu