Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non-Tunai  Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Subang Kabupaten Subang

## Tony Pathony 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang tonypathony.jurnal@gmail.com
Cornelis Deda 2 STFT GKI I.S. Kijne Jayapura corbath58@gmail.com

## Abstrak
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  sasaran  kebijakan  dalam  pelaksanaannya belum tepat sasaran dalam pemilihan pemilik E-Warong, Seluruh pemilik E-Warong di  Kecamatan  Subang  bukan  berasal  dari  penerima  manfaat  Bantuan  Sosial melainkan berasal dari agenbrilink yang sudah ada. Sumber daya diketahui bahwa kelengkapan  sarana  dan  prasarana  masih  belum  memadai  dan  menghambat  pada pengimplementasian  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  E-Warong. Masih  perlu  adanya  penambahan  E-Warong  sebagai  sarana  dan  prasarana  dalam kebijakan  ini,  agar  tidak  terjadi  penumpukan  KPM  di  10  E-Warong  yang  ada  di Kecamatan  Subang.  Komunikasi  antara  Kecamatan  Subang  dengan  Dinas  Sosial dalam menentukan persyaratan dan kriteria E-Warong belum berjalan optimal. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, E-Warong,

## Abstract
The  results  showed  that  the  policy  target  in  its  implementation  was  not  yet  right  in  the selection of E-Warong owners. All E-Warong owners in Subang District did not come from the  Social  Assistance  beneficiaries  but  instead  came  from  existingbrilink  agents.  Resources are known that the completeness of facilities and infrastructure is still inadequate and hinders the implementation of the Non-Cash Food Assistance policy through E-Warong. There is still a  need  to  add  E-Warong  as  a  means  and  infrastructure  in  this  policy,  so  there  is  no accumulation of KPM in 10 E-Warong in Subang District. Communication between Subang District and the Social Service in determining the requirements and criteria for E-Warong has not been optimal.
Keywords : Policy, Implementation, E-Warong

## Pendahuluan
Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang menjadi pusat perhatian di negara  manapun.  Kemiskinan  merupakan  gambaran  kehidupan  di  banyak  negara berkembang yang diartikan sebagai ketidakmampuan dalam hal ekonomi. Namun bukan hanya ketidakmampuan ekonomi saja, melainkan kemiskinan terjadi karena kegagalan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dari  masing-masing  individu  dalam kehidupan  sehari-hari.  Kemiskinan  telah  membuat  jutaan  anak  tidak  bisa mengenyam  pendidikan,  kesulitan  membiayai  kesehatan  dan  masalah  lain  yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan.   Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena  saat  ini  kemiskinaan  membuat  banyak  masyarakat  Indonesia  mengalami kesusahan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Hal  ini,  karena  masyarakat miskin cenderung memiliki pendidikan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bersaing  yang  pada  akhirnya  menjadi  pengangguran.  Salah  satu  kota  yang  masih memiliki  permasalahan  mengenai  kemiskinan  yaitu  kota  Subang.  Salah  satu program  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  untuk  mengurangi  beban  masyarakat dalam  pemenuhan  kebutuhan  pokok  adalah  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT).  Program  BPNT  adalah  bantuan  pangan  yang  disalurkan  secara  non  tunai dari  pemerintah  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  setiap  bulan,  melalui mekanisme  akun  elektronik  yang  digunakannya  untuk  membeli  bahan  pangan  di tempat yang bekerjasama dengan Bank Himbara. Program BPNT diselenggarakan  oleh  pemerintah,  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  efektivitas dan  efisiensi,  ketepatan  sasaran  penyaluran  bantuan  sosial  serta  mendorong keuangan  inklusif.  Untuk  mendorong  pelaksanaan  program  BPNT,  maka  Presiden Republik  Indonesia  telah  menetapkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  63  tahun  2017,  tentang  Penyaluran  Bantuan  Sosial  Secara  Non  Tunai. Presiden  sangat  mengapresiasi  program  BPNT,  karena  mampu  mengurangi  beban pengeluaran  KPM  melalui  pemenuhan  sebagian  kebutuhan  pangan,  memberikan gizi  yang  seimbang  kepada  peserta  KPM,  meningkatkan  ketepatan  sasaran  dan waktu  penerimaan  bantuan  pangan  serta  mendorong  kearah  pembangunan  yang berkelanjutan.
Untuk  mengoptimalkan  penyaluran  bantuan  sosial,  maka  Kementrian  Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016,  tentang  Bantuan  Pengembangan  Usaha  Melalui  Elektronik  Warung  Gotong Royong atau disingkat E-Warong. E-Warong adalah sarana usaha dalam pencairan bantuan sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik dan merupakan sarana pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik/non tunai, sehingga mempermudah dalam penerimaan bantuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  dilaksanakan  melalui sistem  perbankan  untuk  mendukung  perilaku  produktif  masyarakat  melalui fleksibilitas  waktu  penarikan  bantuan  dan  akumulasi  aset  melalui  kesempatan menabung.  Pada  akhirnya,penyaluran  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  diharapkan memberi  dampak  bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan  kemampuan  ekonomi penerima  manfaat  melalui  akses  yang  lebih  luas  terhadap  layanan  keuangan. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dibantu oleh perbankan yang
menjadi    agen    penyalur  bantuan.  Selanjutnya,  untuk  mendukung  pengelolaan elektronik warung, maka Kementerian Sosial telah bekerjasama dengan HIMBARA (Himpunan Bank-bank Negara) seperti Bank BNI, BRI, BTN dan Mandiri.
Dalam  pembentukan  E-Warong  diawali  dengan  penentuan  lokasi  terlebih dahulu  (desa,  kecamatan  pada  setiap  kabupaten).  Setelah  lokasi  terpilih  lalu dilakukan validasi terhadap penerima manfaat Bantuan Sosial yang produktif untuk dijadikan  pengurus  E-Warong  dari  KUBE  Jasa,  setelah  itu  dilakukan  bimbingan teknis  kepada  yang  tervalidasi  untuk  menetapkan  kepengurusan.  Tempat  untuk mendirikan E-Warong harus bertempat di rumah salah satu pengurus atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota. Kesediaan rumah untuk digunakan sebagai tempat  E-Warong  paling  singkat  2  tahun  dan  dapat  diperpanjang  sesuai kesepakatan  serta  tidak  menuntut  biaya  sewa  atau  biaya  lainnya  atas  penggunaan rumah  sebagai  tempat  E-Warong.  Serta  jumlah  KPM  Bantuan  Pangan  Non  Tunai yang dilayani oleh E-Warong paling banyak 250 KPM.
Setelah  E-Warong  dan  penerima  bantuan  sudah  ditetapkan,  maka  dilanjutkan dengan penyaluran dana bantuan yang meliputi:
a) Bantuan  Sosial  KUBE  Jasa  Rp.20.000.000  berupa  modal  usaha  dan  modal kerja.  Pemanfaatan  bantuan  permodalan  ini  25%  pembelian  bahan  pangan pokok  dan  75%  modal  kerja  mendukung  usaha  sesuai  dengan  kebutuhan prioritas  seperti  pembelian  listrik,  timbangan  barang,  mesin  pengemas hampa udara, lemari pendingin dan pengangkut barang.
b) Dalam  hal  sisa  dari  pembelian  modal  kerja  atau  belum  digunakan  untuk pembelian modal kerja, harus dimanfaatkan untuk modal usaha.
c) Bantuan  pengembangan  sarana  usaha  sebesar  Rp.10.000.000  untuk rehabilitasi ruangan, pengadaan lemari etalase dan rak tempat barang.
Menurut Basis Data Terpadu (BDT) Kabupaten Subang, bahwa jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Subang sebesar 112.821 KPM yang terbagi di  30  kecamatan  di  Kabupaten  Subang.  Dari  30  Kecamatan  tersebut,  jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Subang menjadi yang terbesar dalam  jumlah  penerima  Bantuan  Pangan  Non  Tunai.  Berdasarkan  Basis  Data Terpadu (BDT) Kecamatan Subang, jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan  Subang  mencapai  7.003  KPM,  yang  terdapat  di  Kelurahan  Cigadung 1.015  KPM,  Kelurahan  Karang  Anyar  1.257  KPM,  Kelurahan  Soklat  908  KPM, Kelurahan  Pasirkareumbi  1070  KPM,  Kelurahan  Dangdeur  883  KPM,  Kelurahan Parung  615  KPM,  Kelurahan  Sukamelang  774  KPM,  dan  Kelurahan  Wanareja  481 KPM.    Untuk  mengoptimalkan  penyaluran  BPNT  di  Kabupaten  Subang,  Dinas Sosial  telah  bekerjasama  dengan  Bank  BRI  dalam  mendukung  pengelolaan elektronik  warung.  Dalam  melakukan  transaksi,  peserta  yang  dapat  mencairkan dana  tersebut  adalah  mereka  yang  telah  memiliki  KKS  elektronik.  Kecamatan Subang menjadi salah satu kecamatan dengan didirikannya E-warong ini. Sebanyak 23  elektronik  warung  didirikan  di  Kecamatan  Subang.  Didirikannya  elektronik warung ini sekaligus terlaksananya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dalam  pelaksanaannya,  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  di  Kecamatan Subang  masih  memiliki  masalah,  hal  tersebut  dikarenakan  masih  adanya penumpukan KPM pada saat pengambilan bantuan yang dilakukan di E-Warong. 10 E-Warong  di  Kecamatan  Subang  melebihi  batas  pelayanan  KPM  Bantuan  Pangan
Non  Tunai,  sehingga  dapat  menghambat  pada  saat  transaksi  dilakukan  di  E- Warong. Untuk menghindari kejadian tersebut maka  sehari sebelum pengambilan, KPM  yang  melakukan  transaksi  di  10  E-Warong  yang  melebihi  pelayanan  selalu menggesakan Kartu Keluarga Sejahtera pada malam hari  kemudian pada ke esokan harinya  KPM  dapat  mengambil  Bantuan  Pangan  Non  Tunai.  Disamping  masih adanya  penumpukan  KPM  di  10  E-Warong,  seluruh  pemilik  E-Warong  di Kecamatan Subang tidak sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang terdapat pada pedoman umum BPNT dan peraturan perundang-undangan.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  bahwa  program  Bantuan Pangan Non Tunai yang disalurkan melalui Elektonik Warung Gotong Royong (E- Warong) yang berada di Kecamatan Subang masih belum optimal: Program Bantuan Pangan Non Tunai yang disalurkan melalui 23 E-warong di Kecamatan Subang, 10 E-warong  melebihi  batas  jumlah  pelayanan  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM); kemudian dari 23 E-warong di Kecamatan Subang, seluruh pemilik E-warong bukan berasal dari penerima manfaat Bantuan Sosial.

## Kerangka Teori

## a. Kebijakan Publik
Secara  etimologi,  istilah  “Kebijakan”  atau  “policy”  digunakan  untuk untuk  menunjukan  perilaku  seorang  aktor  (misalnya  seorang  pejabat,  suatu kelompok,  maupun  suatu  lembaga  pemerintah)  atau  suatu  bidang  dalam kegiatan  tertentu  (Rusli,  2013:31).  Menurut  Jefkins  (dalam  Rusli,  2013:33) menyarankan  bahwa  kebijakan  hendaknya  dipahami  sebagai  “serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait berkenaan dengan penilaian tujuan- tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu”. Sedangkan menurut  Freidrich  (dalam  Rusli,  2013  :33)  mengatakan  bahwa  kebijakan adalah: “Suatu tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan/pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  dengan  halangan-halangan dan  tantangan-tantangan  yang  diharapkan  dapat  memenuhi  dan  mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita/mewujudkan suatu kehendak  serta  tujuan  tersebut”.  Mengenai  pengertian  kebijakan  publik, banyak  para  ahli-ahli  kebijakan  yang  memberikan  pendapatnya  masing- masing  mengenai  definisi  kebijakan  publik  yang  semua  benar  dan  saling melengkapi. Menurut Dunn (2013:132) menyebutkan istilah Kebijakan Publik ( Public  Policy )  sebagai:  “Pola  ketergantungan  yang  kompleks  dari  pilihan- pilihan  kolektif  yang  saling  tergantung,  termasuk  keputusan-keputusan untuk  tidak  bertindak,  yang  dibuat  oleh  badan  atau  kantor  pemerintah”. Kebijakan  publik  sesuai  apa  yang  dikemukan  oleh  Dunn  mengisyaratkan adanya  pilihan-pilihan  kolektif  yang  saling  bergantung  satu  dengan  yang lainnya,  diaman  didalamnya  keputusan-keputusan  untuk  melakukan tindakan.  Kebijakan  publik  yang  dimaksud  dibuat  oleh  badan  atau  kantor pemerintah  .  suatu  Kebijakan  publik  apabila  telah  dibuat,  maka  harus diimplementasikan  harus  dilaksanakan  oleh  unit-unti  adminitrasi  yang memobilisasikan  sumber  daya  finansial  dan  manusia,  serta  dievaluasikan
agar  dapat  dijadikan  sebagai  mekanisme  pengawasan  terhadap  kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Menurut  Dye  dalam  Rusli  (2013:35)  mendefinisikan  kebijakan  publik sebagai  berikut:  “ Whatever  government  choose  to  do  or  not ”.  (“Apapun  yang dipilih  pemerintah  untuk  dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan”).  Menurut Freidrich  dalam  Rusli  (2013:41)  mendifinisikan  kebijakan  sebagai  berikut: “Suatu  arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  golongan  atau pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  yang  memberikan  hambatan- hambatan dan dalam kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”. Berdasarkan  definisi  dan  pendapat  para  ahli  di  atas,  maka  dapat dikemukakan bahawa kebijkan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ataupun  pejabat  pemerintah.  Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas  pemerintah  sebagai  pelayanan  masyarakat  yang  harus  merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

## b. Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  dalam  artian  luas  dipandang  sebagai  alat administrasi hukum dimana berbagai sistem, organisasi prosedur dan teknik yang  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan.  Implementasi  pada  sisi  yang  lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran dan sebagai hasil (Winarno, 2002: 101). Van Meter dan Van Horn  (dalam  Agustino,  2008:  139)  menyebutkan  implementasi  kebijakan sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu-individu (kelompok-kelompok)  pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Menurut Jones (dalam Tangkilisan, 2003: 17) terdapat tiga  kegiatan  utama  yang  paling  penting  dalam  implementasi  yaitu:  1) Penafsiran:  yaitu  kegiatan  yang  menerjemahkan  makna  program  kedalam pengaturan  yang  dapat  diterima  dan  dapat  dijalankan;  2)  Organisasi:  yaitu unit  atau  wadah  untuk  menempatkan  program  kedalam  tujuan  kebijakan; dan  3)  Penerapan:  yaitu  berhubungan  dengan  perlengkapan  rutin  bagi pelayanan, upah dan lainnya.
Mazmania  dan  Sabatier  dalam  Rusli  (2013:87),  mendefinisikan implementasi  kebijakan  sebagai:  ”Pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar, biasanya  dalam  bentuk  undang-undang,  namun  dapat  pula  dalam  bentuk perintah-perintah  atau  keputsan-keputusan  eksekutif  yang  penting  atau keputusan  badan  peradilan.  Lazimnya,  keptusan  tersebut  mendifinisikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau saran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.
Berdasarkan definisi di atas bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan  kebijakan.  Akan  tetapi pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  juga  harus  mengkaji  terlebih  dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyrakat.
Seberapa  baiknya  suatu  kebijakan  kalau  tidak  dipersiapkan  dan direncanakan  dengan  baik  implementasinya  maka  apa  yang  menjadi  tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, sebaik apapun persiapan  dan  perencanaan  implementasi  kebijakan  apabila  tidak diimplementasikan  dengan  baik  oleh  para  pelaksana  kebijakan  apa  yang menjadi tujuan kebijakan maka tidak bisa tercapai.

## c. Model Implementasi Kebijakan
Model  adalah  sebuah  kerangkan  sederhana  yang  merupakan  sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena (Indiahono, 2009: 19). Pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis model implementasi kebijakan public yaitu implementasi kebijakan publik yang berpola dari atas kebawah (top-down) dan  dari  bawah  ke  atas (buttom-up) ,  serta  pemilihan implementasi kebijakan publik yang berpola paksa (command and control) dan pola  pasar (economic  incentive) (Nugroho,  2003:167).  Maka  untuk  melihat bagaimana  proses  implementasi  kebijakan  publik  yang  berpola  dari  atas kebawah  (top-dwon)  dapat  berlangsung  secara  efektif,  dapat  diketahui  dari berbagai  model  implementasi  diantaranya  model  Van  Meter  dan  Van  Horn (dalam Winarno, 2002: 103) beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan- perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan  implementasi,  dan  suatu  model  konseptual  yang  menghubungkan kebijakan  dengan  kinerja  kebijakan.  Mereka  menegaskan  bahwa  perubahan, kontrol  dan  kepatuhan  bertindak  merupakan  konsep-konsep  penting  dalam prosedur implementasi.
Dengan  memanfaat  konsep-konsep  tersebut  maka  permasalahan  yang perlu  dikaji  dalam  hubungan  ini  adalah:  a  )  Hambatan-hambatan  apakah yang  terjadi  dalam  mengenalkan  perubahan  dalam  organisasi;  b)  Seberapa jauhkah  tingkat  efektivitas  mekanisme-mekanisme  kontrol  pada  setiap jenjang struktur, masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah dalam organisasi yang bersangkutan; dan c) Seberapa pentingkah rasa keterkaitan  masing-masing  orang  dalam  organisasi  (masalah  kepatuhan). Dari pandangan tersebut maka Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan  menurut:  a)  Jumlah  masing-masing  perubahan  yang  akan  terjadi. B) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi; dan c) Alasan dikemukakannya hal ini  bahwa  proses  implementasi  itu  akan  dipengaruhi  oleh  dimensi-dimensi kebijakan  semacam  itu,  dalam  artian  bahwa  implementasi  akan  berhasil apabila  perubahan  yang  dikehendaki  relatif  seidkit  sementara  kesepakatan
terhadap  tujuan  terutama  dari  para  implementor  dilapangan  relatif  tinggi. Hal  ini  yang  dikemukakan  mereka  bahwa  yang  menghubungkan  kebijakan dan  kinerja  dipisahkan  oleh  sejumlah  variabel  bebas  yang  saling  berkaitan. Variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut (dalam Winarno, 2002: 110):
1) Sasaran Kebijakan (ukuran dasar dan tujuan kebijakan)
2) Variabel  ini  didasarkan  pada  kepentingan  utama  terhadap  sistem-sistem yang  menentukan  pencapaian  kebijakan.  Pencapaian  ini  menilai  sejauh mana  ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan  kebijakan  telah direalisasikan.  Ukuran-ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan  berguna  dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara musyawarah.
3) Sumber Daya (sumber-sumber kebijakan)
4) Sumber-sumber  layak  mendapat  perhatian  karena  menunjang keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sumber-sumber  yang  dimaksud mencakup  dana  atau  perangsang (incentive) lain  yang  mendorong  dan memperlancar implementasi yang efektif, serta siapa yang melaksanakan program.
5) Komunikasi (komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan)
6) Komunikasi  antar  oraganisasi-organisasi  merupakan  suatu  proses  yang kompleks  dan  sulit.  Dalam  menruskan  pesan-pesan  kedalam  suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau  menyebarluaskan  informasi,  baik  secar  sengaja  atau  tidak  sengaja. Lebih  dari  itu,  jika  sumber-sumber  informasi  yang  berbeda  memberikan interpretasi-interpretasi  yang  tidak  konsisten  terhadap  ukuran-ukuran dasar  dan  tujuan-tujuan,  serta  jika  sumber-sumber  yang  sama memberikan  interpretasi-interpretasi  yang  bertentangan,  para  pelaksana akan  menghadapi  kesulitan  yang  lebih  besar  untuk  melaksanakan maksud-maksud kebijakan.
7) Karakteristik Agen Pelaksana (badan-badan pelaksana)
8) Pusat  perhatian  pada  agen  pelaksana  meliputi  organisasi  formal  dan informal yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan  yang  terjadi.  Hal  ini  sangat  penting  karena  kinerja  kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh cir-ciri kebijakan yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah  implementasi  kebijakan  perlu  juga  diperhitungkan  manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan,  maka  seharusnya  semakin  besar  pula  agen  pelaksana  yang terlibat didalamnya.
9) Kondisi Sosial dan Ekonomi
10) Variabel  ini  mencakup  sumber  daya  ekonomi,  lingkungan  yang  dapat mendukung  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  sejauh  mana kelompok-kelompok  kepentingan  dapat  memberikan  dukungan  bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni menolak atau mendukung, melihat bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.
11) Disposisi (sikap para pelaksana)
12) Pada  tahap  ini  pengalaman-pengalaman  subjektivitas  individu-individu memegang peranan penting. Van Metet dan Van Horn mengidentifikasikan  tiga  unsur  tanggapan  pelaksana  yang  mungkin mempengaruhi  kemampuan  dan  keinginan  mereka  untuk  melaksanakan kebijakan  yakni:  a.  respon  implementor  terhadap  kebijakan  yang  akan dipengaruhi  kemampuannya  untuk  melaksanakan  kebijakan,  b.  kognisi (pemahaman)  para  agen  pelaksana  terhadap  kebijakan,  c.  intensitas disposisi  implementor  yakni  prefensi  nilai  yang  dimiliki  oleh implementor.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang mendalam,  suatu  data  yang  mengandung  makna  atau  data  yang  sebenarnya. Penelitian kualitatif tidak semena-mena mencari kebenaran, tetapi pada pemahaman terhadap apa yang di teliti. Menurut Creswell dalam Satori dan Komariah (2010:24), bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  proses inquiry tentang  pemahaman berdasar  pada  tradisi-tradisi  metodologis  terpisah,  jelas  pemeriksaan  bahwa menjelajah  suatu  masalah  social  atau  manusia.  Peneliti  membangun  suatu kompleks,  gambaran,  holistic,  meneliti  kata-kata,  laporan,-laporan  memerinci pandangan-pandangan dari penutur asli, dan melakukan studi di suatu pengaturan yang alami.

## Hasil dan Pembahasan

## a. Bantuan Pangan Non Tunai
Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  merupakan  upaya  mereformasi Program  Subsidi  Rastra  yang  dilaksanakan  berdasarkan  arahan  Preseiden Republik  Indonesia  untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  ketepatan  sasaran program,  serta  mendorong  inklusi  keuangan.  Penyaluran  Bantuan  Pangan secara  Non  Tunai  dilaksanakan  secara  bertahap  mulai  tahun  2017  pada beberapa  daerah  terpilih  di  Indonesia  dengan  akses  dan  fasilitas  memadai. Selain  untuk  memberikan  pilihan  pangan  yang  lebih  luas,  penyaluran Bantuan  Pangan  secara  Non  Tunai  melalui  sistem  perbankan  juga dimaksudkan  untuk  mendukung  perilaku  produktif  masyarakat  melalui fleksibilitas  waktu  penarikan  bantuan  dan  akumulasi  asset  melalui kesempatan  menabung.  Pada  akhirnya,  penyaluran  Bantuan  Pangan  Non Tunai  diharapkan  memberi  dampak  bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan kemampuan  ekonomi  penerima  manfaat  melalui  akses  yang  lebih  luas terhadap  pelayanan  keuangan.  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  adalah  bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui Mekanisme  akun  Elektronik  yang  digunakan  hanya  untuk  membeli  pangan di  e-Warong/pedagang  bahan  pangan  yang  bekerja  sama  dengan  Bank
Himbara. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi  yang  lebih  seimbang  kepada  KPM  secara  tepat  sasaran  dan  tepat waktu.  Setiap  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM),  mendapatkan  bantuan sosial  sebesar  Rp  110.000  ribu,  yang  ditransfer  setiap  bulannnya  melalui Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  elektronik.  Dengan  adanya  KKS,  peserta KPM  dapat  membeli  kebutuhan  bahan  pangan  seperti  (beras,  gula,  tepung, minyak goreng dan lain-lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  merupakan  suatu  upaya pemerintah  untuk  membantu  mengurangi  beban  pengeluaran  penduduk miskin.  Melalui  program  tersebut  yang  diharapkan  dapat  memberikan manfaat yang nyata dalam perubahan pola pengeluaran rumah tangga yaitu dengan  peningkatan  konsumsi  pangan  maupun  non  pangan  rumah  tangga. Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah kebijakan beras untuk  keluarga  miskin.  Koutsoyianis  (1975)  berpendapat  subsidi  bahan pangan  kepada  penduduk  miskin  akan  meningkatkan  kesejahteraan penerima subsidi.
Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  ini  diasumsikan  akan  dapat mempengaruhi pola pengeluaran rumah tangga. Penyaluran beras bersubsidi bagi  kelompok  masyarakat  berpendapatan  rendah  bertujuan  untuk mengurangi  beban  pengeluaran  para  rumah  tangga  penerima  bantuan pangan  dalam  memenuhi  kebutuhan  pangan.  Selain  itu  juga  untuk meningkatkan  akses  masyarakat  berpendapatan  rendah  dalam  pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Negara Indonesia menyalurkan bantuan sosial dengan menggunakan sistem non tunai, sebagai contoh  dalam  penyaluran  bahan-bahan  kebutuhan  sehari-hari,  yang  disebut bantuan  pangan  non  tunai.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan efektivitas  bantuan  sosial,  ketepatan  sasaran  serta  untuk  mendorong keuangan  inklusif.  Melalui  penyaluran  bantuan  sosial  non  tunai  dengan menggunakan  sistem  perbankan,  diharapkan  dapat  mendukung  perilaku produktif  penerima  bantuan,  serta  meningkatnya  transparansi  dan akuntabilitas program untuk kemudahan dalam mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan.

## b. Elektronik Warung Gotong Royong
Elektornik  Warung  Gotong  Royong  atau  E-Warong  yang  merupakan salah  satu  pengembangan  program  dari  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE) dan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang  dapat  dikategorikan  sebagai Program  Bantuan  Non  Tunai.  Program  Bantuan  Non  Tunai    merupakan upaya  mereformasi  Program  Subsidi  Rastra  yang  dilaksanakan  berdasarkan arahan  Presiden  Republik  Indonesia  untuk  meningkatkan  efektifitas  dan ketepatan  sasaran  program,  serta  mendorong  inklusi  keuangan.  Dalam Pedoman  Pelaksanaan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (2016:4)  dinyatakan bahwa  :  “Bantuan  Pangan  Non  Tunai  adalah  bantuan  sosial  pangan  dalam bentuk non tunai  dari  pemerintah  yang  diberikan  kepada  KPM (Keluarga Penerima Manfaat)   setiap   bulannya   melalui   mekanisme   akun elektronik yang  digunakan  hanya  untuk  membeli  bahan  pangan  di  pedagang  bahan
pangan  e-warong  yang  bekerjasama  dengan  bank”.  Penyaluran  Bantuan Pangan  Non  Tunai  dilaksanakan  melalui  sistem  perbankan  untuk mendukung  perilaku  produktif  masyarakat  melalui  fleksibilitas  waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya,penyaluran  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  diharapkan  memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat  melalui  akses  yang  lebih  luas  terhadap  layanan  keuangan. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dibantu oleh perbankan yang    menjadi    agen    penyalur  bantuan.  Dalam  pedoman  pelaksanaan Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (2016:4)  dijelaskan  bahwa  “Bank  Penyalur Bantuan  Pangan  Non  Tunai  adalah  bank  mitra  kerja  Pemerintah  yang menyalurkan  dana  bantuan  pangan  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM) secara non tunai”.
Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada KPM melalui Kartu  Kombo  yang  merupakan  instrumen  pembayaran  yang  memiliki  fitur uang  elektronik  dan  tabungan  yang  digunakan  sebagai  media  penyaluran bantuan sosial. Bahan pangan yang disalurkan kepada KPM adalah beras dan telur.  Proses  konversi  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  dilakukan  di  e-Warong atau agen penyalur. Dalam Petunjuk Teknik   Pelaksanaan   Bantuan   Pangan Non      Tunai      (2016:5)  ditentukan    bahwa    :  “e-Warong  adalah  istilah  yang digunakan  dalam  Program  Bantuan  Non  Tunai  yang  menyebutkan  agen bank. Pedagangan dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontongan, e-Warong KUBE, Warung Desa,  Rumah  Pangan  Kita  (RPK),  Agen  laku  Pandai,  Agen  Layanan Keuangan  Digital  (LKD)  yang  menjual  bahan  pangan,  atau  usaha  eceran lainnya”. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang dilakukan oleh agen e-Warong kepada Keluarga Penerima Manfaat yang telah terverifikasi sebagai penerima bantuan pangan non tunai dan telah memiliki kartu kombo.
c. Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  Melalui  Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong)
Implementasi  kebijakan  ini  merupakan  tahapan  penting  dalam  suatu kebijakan, tanpa adanya implementasi maka suatu kebijakan tersebut hanya akan    menjadi  suatu  impian  atau  rencana  yang  bagus  yang  tersimpan  rapi dalam  arsip    (Wahab,  2008:  64).  Pada  tahapan  implementasi,  tentunya  akan ditemukan  variabel-variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan  ataupun kegagalan  sebuah  implementasi  kebijakan.  Untuk  itu  dalam  penelitian  ini peneliti  mencoba  untuk  menganalisis  data  yang  berkaitan  dengan  proses implementasi  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  Elektronik Warung  Gotong  Royong  (E-Warong)  di  Kecamatan  Subang  baik  itu  yang diperoleh  melalui  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  kepustakaan terhadap fenomena fenomena yang ada di lapangan.
Dalam hal ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter  dan  Van  Horn.  Model  ini  dipilih  karena  variabel-variabel  dari  model implementasi  ini  dapat  menjelaskan  secara  komprehensif  tentang  proses
implementasi  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Subang. Adapun variabel- variabel dari model implementasi ini adalah: sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi,  karakteristik  agen  pelaksana,  kondisi  sosial  dan  ekonomi  serta disposisi.

## c.1  Sasaran Kebijakan (ukuran dasar dan tujuan kebijakan)
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Subarsono  (2013:99) standar  dan  sasaran  kebijakan  harus  jelas  dan  terukur  sehingga  dapat direalisi.  Apabila  standar  dan  sasaran  kebijakan  kabur,  maka  akan terjadi multiinterpretasi dan mudah . Sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan baik yang berwujud  maupun  tidak  serta  didasarkan  pada  kepentingan  utama terhadap sistem-sistem yang menentukan pencapaian kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila  standar  dan  sasaran  kebijakan  kabur,  maka  akan  terjadi multiinterpretasi  dan  mudah  menimbulkan  konflik  diantara  para  agen implementasi  (dalam  Subarsono  2005:  99).  Dalam  proses  pencapaian sasaran  kebijakan  akan  menilai  sejauhmana  ukuran  dasar  dan  tujuan kebijakan  yang  telah  direalisasikan.  Dalam  penelitian  ini  sasaran kebijakan    Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  Elektronik  Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Subang ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu proses tahapan pelaksana, kesesuaian bantuan yang diterima  serta  manfaat  program  yang  dibuat.  Maka  dari  itu  peneliti menemukan temuan mengenai sasaran kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai  melaui  Elektronik  Warung  Gotong  Royong  (E-Warong).  Peneliti melakukan  wawancara  dengan  Kasi  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan Subang sebagai pelaksana kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong  di  tingkat  Kecamatan.  Beliau  mengatakan  :  “Saya  paham mengenai  sasaran  kebijakan  ini.  Sebetulnya  tujuan  BPNT  melalui  E- Warong itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak mampu secara non tunai dan E-Warong sebagai sarana pelayanan transaksi keuangan secara elektronik dengan memberdayakan Keluarga Penerima  Manfaat  sebagai  pengelola  E-Warong.  Nah  sehingga  dapat mengembangkan  kemampuannya  dalam  berwirausaha.  Tetapi  di Kecamatan  Subang,  pemilihan  E-Warong  itu  masih  mengambil  dari agenbrilink  yang  sudah  ada”.  Ungkapan  di  atas  dapat  memberi penjelasan bahwa para pelaksana kebijakan sudah memahami apa yang menjadi sasaran kebijakan. Bahwa yang menjadi sasaran dari kebijakan ini  adalah  masyarakat  tidak  mampu  (miskin).  Akan  tetapi  dalam menentukan  pengelola  E-Warong  belum  tepat  sasaran.  Hal  ini  terjadi karena  kurangnya  koordinasi  antar  agen  pelaksana  kebijakan.  Agar lebih  jelas  dalam  penelitian  ini,  maka  peneliti  melakukan  wawancara kembali dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Subang. Beliau mengatakan  :  “Dengan  adanya  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai melalui  E-Warong  kan  dapat  mempercepat  peningkatan  ekonomi
penerima  bantuan,  di  mana  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) diberdayakan  untuk  kemudian  ditunjuk  membuat  E-Warong  di  lokasi yg  sudah  ditentukan,  yang  nantinya  mereka  diberdayakan  sebagai penyalur  bantuan-bantuan  sosial  yang  tentunya  non  tunai,  namun  E- Warong  di  Kecamatan  Subang  belum  sesuai  dengan  kriteria,  karena pemilik  E-Warong  bukan  bersal  dari  Keluarga  Penerima  Manfaat melainkan  berasal  dari  agenbrilink”.  Berdasarkan  uraian  di  atas diketahui  bahwa  para  pelaksana  kebijakan  sudah  memahami  standar dan  sasaran  dari  kebijakan  ini.  Namun  ketika  berbicara  sasaran kebijakan,  para  pelaksana  belum  mencapai  sasaran  dari  kebijakan  ini. Hal  ini  terbukti  bahwa  pemilik  E-Warong  bukan  berasal  dari  Keluarga Penerima  Manfaat  bantuan  sosial.  Terjadinya  permasalahan  ini disebabkan  kurangnya  komunikasi  antar  pelaksana  kebijakan  dalam menyiapkan  E-Warong.  Berdasarkan  hasil  kajian  mendalam  dari  hasil wawancara  dengan  beberapa  informan,  dapat  disimpulkan  bahwa sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan Bantuan Pangan  Non  Tunai  melalui  Elektronik  Warung  Gotong  Royong  (E- Warong)  di  Kecamatan  Subang  sudah  optimal  dan  memberikan pelayanan yang baik terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

## c.2  Sumber Daya Modal (Sarana dan Prasarana)
Secara  umum  sarana  dan  prasarana  adalah  alat  penunjang keberhasilan  suatu  proses  upaya  yang  dilakukan  didalam  pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dalam hal sarana dan prasarana yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui E-Warong, peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Kasi  Kesejahteraan  Sosial Kecamatan Subang. Beliau mengatakan  bahwa : “Sarana dan prasarana untuk  mengimplementasikan  kebijakan  ini  belum  cukup  memadai untuk  saat  ini.  E-Warong  di  Kecamatan  Subang  masih  perlu ditambahkan  jumlahnya.  Karena  E-Warong  menjadi  sarana  dan prasarana dalam penyaluran bantuan”.
Pernyataan di atas menjelaskan bahwa sarana dan prasarana untuk menjalankan  kebijakan  ini  belum  cukup    memadai,  terbukti  jumlah  E- Warong  yang  ada  di  Kecamatan  Subang  sebagai  sarana  dan  prasarana untuk menjalankan kebijakan ini masih kurang. Selanjutnya hal senada juga diungkapkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Subang, beliau mengatakan :  “Kita sebagai pelaksana merasa kekurangan untuk hal  sarana  dan  prasarana.  E-Warong  yang  ada  di  Kecamatan  Subang berjumlah  23.  Untuk  rencana  kedepan  kita  akan  memperbanyak  E- Warong agar tidak terjadi penumpukan KPM lagi di 10 E-Warong pada saat  penyaluran  bantuan”.  Ungkapan  di  tersebut  menjelaskan  bahwa kelengkapan  sarana  dan  prasarana  masih  belum  memadai  dan menghambat pada pengimplementasian kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai  melalui  E-Warong.  Agen  pelaksana  merasa  masih  perlu
penambahan  E-Warong  sebagai  sarana  dan  prasarana  dalam  kebijakan ini.
Penulis menganalisa hasil dari wawancara diatas, diketahui bahwa mengenai  sarana  dan  prasarana  semua  informan  memberikan tanggapan yang kurang baik. Hal ini masih perlu perbaikan lagi, karena tidak  sesuai  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Van  Meter  dan  Van Horn  dalam  Subarsono  (2013:100)  bahwa  keberhasilan  proses implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Tersedianya  sumber  daya yang  dibutuhkan  itu  menunjang  keberhasilan  kebijakan,  yang  harus ditegaskan  adalah  sumber  daya  yang  cukup  dan  terpakai  atau bermanfaat sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

## c.3  Komunikasi (komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan)
Pentingnya  kerjasama  dan  komunikasi  antar  organisasi  adalah untuk  mencapai  tujuan  dengan  hasil  yang  memuaskan  dan  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  dari  suatu  kebijakan.  Kerjasama  dan komunikasi  tidak  dapat  berjalan  sendiri-sendiri  melainkan  dua  hal  ini dapat  menjadikan  sebuah  kebijakan  berjalan  efektif  tatkala  terdapat sebuah  kerjasama  dapat  berjalan  secara  bersamaan.  Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran ia  telah  diimplementasikan  secara  kurang  baik,  melainkan  karena kebijaksanaan itu sendiri memang belum terarah. Penyebab dari semua ini tidak lain karena kebijkasanaan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang  tidak  memadai  mengenai  persoalan  yang  akan  ditanggulangi sebab-sebab  timbulnya  masalah  dan  cara  pemecahannya.  Kebijakan- kebijakan  yang  berhubungan  sebab  akibatnya  tergantung  pada  mata rantai  yang  amat  panjang  maka  ia  akan  mudah  sekali  mengalami keretakan,  sebab  semakin  panjang  mata  rantai  maka  semakin  besar hubungan  timbal  balik  diantara  mata  rantai  penghubungnya  dan semakin menjadi kompleks implementasinya (Nugroho, 2004:34).
Berdasarkan hasil kajian serta hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa  komunikasi  antar  organisasi  yaitu  Kecamatan  Subang  dengan Dinas  Sosial  dalam  pemilihan  Elektronik  Warung  Gotong  Royong  (E- Warong) belum berjalan optimal. Kurangnya hubungan antar organisasi tersebut  menimbulkan  permasalahan  yang  berpengaruh  sangat  besar terhadap  keberhasilan  implementasi  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non Tunai Melalui E-Warong.  Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa masyarakat  penerima  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  tidak  mengetahui komunikasi yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Mereka  hanya  mengetahui  bahwa  mereka  menerima  bantuan  rutin setiap bulannya. Masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai tidak mengetahui  komunikasi  yang  dilakukan.  Akan  tetapi  masyarakat menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum berjalan baik. Masyarakat  melihat  fenomena  yang  ada  di  lapangan  bahwa  dalam
pengambilan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  selalu  terjadi  penumpukan hingga 300 orang lebih. Hal tersebut jelas menyalahi aturan yang ada.

## c.4  Karakteristik Agen Pelaksana (badan-badan pelaksana)
Karakteristik  dari  agen  pelaksana  menjadi  salah  satu  perhatian pusat.  Pada  agen  pelaksana  meliputi  organisasi  informal  yang  akan terlibat  dalam  pengimplementasian  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat penting  karena  kinerja  implementasi  kebijakan  (publik)  akan  sangat banyak  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang  tepat  serta  cocok  dengan  para agen pelaksananya.
Hasil  wawancara  di  atas  menjelaskan  bahwa  agen  pelaksana kebijakan  memiliki  karakteristik  yang  baik  dan  perhatian  terhadap masyarakat  yang  merupakan  sasaran  dari  kebijakan  Bantuan  Pangan Non Tunai melalui E-Warong. Hal ini sudah seharusnya dilakukan oleh agen  pelaksana  kebijakan  untuk  mencapai  keberhasilan  implementasi kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  Elektronik  Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Subang. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Subang.  Beliau  mengatakan  :  “Saya  selaku  pendamping  BPNT  selalu memberikan  perhatian  kepada  KPM  yang  tidak  mengerti  dalam mengambil  bantuan  melalui  E-Warong.  KPM  dibimbing  dalam melakukan  transaksi  secara  non  tunai  di  E-Warong  hingga  para  KPM bisa melakukannya sendiri”. Ungkapan di atas menjelaskan bahwa para pelaksana  kebijakan  memiliki  karakteristik  yang  baik  dan  sesuai peraturan yang ada, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat penerima  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  E-Warong.  Karakteristik agen  pelaksana  yang  baik  dapat  menyelesaikan  permasalahan  dengan cepat, serta bisa memberikan kepuasan kepada KPM sesuai dengan apa yang  dibutuhkan  oleh  KPM.  Karakteristik  inilah  yang  sangat  penting untuk mencapai keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  agen pelaksana  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  E-Warong dilihat  dari  kinerja  dan  prosedur  pelayanan  kepada  masyarakat  sudah optimal.  Konsistensi  perilaku  implementor  dari  tingkat  pemimpin teratas sampai pelaksana harus ditingkatkan dalam mengimplementasikan  kebijakan  sesuai  dengan  tujuan  kebijakan  yang telah  ditentukan.  Diyakini  bahwa  dengan  adanya  konsistensi  sikap implementor  dari  mulai  proses  perencanaan  sampai  dengan  proses pengawasan akan sangat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan implmentasi  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Subang.

## c.5  Kondisi Sosial dan Ekonomi
Lingkungan  sosial  dan  ekonomi  ini  sebenarnya  menunjuk  kondisi atau  keadaan  lingkungan  dalam  ranah  implementasi  dapat mempengaruhi  kesuksesan  implementasi  kebijakan  itu  sendiri.  Dalam
hal  ini  menilai  sejauh  mana  lingkungan  eksternal  turut  mendorong keberhasilan  kebijakan  publik.  Lingkungan  sosial  dan  ekonomi  yang tidak  kondusif  dapat  menjadi  menjadi  sumber  masalah  dari  kegagalan kinerja  implementasi  kebijakan.  Karena  itu,  upaya  implementasi kebijakan  mensyaratkan  kondisi  lingkungan  eksternal  yang  kondusif. Sekalipun dampak dari sistem-sistem ini pada implementasi keputusan- keputusan  kebijakan  mendapat  perhatian  yang  kecil,  sistem-sistem  ini mungkin  mempunyai  efek  mendalam  terhadap  pencapaian  badan- badan pelaksana.
Peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Kasi  Kesejahteraan  Sosial Kecamatan  Subang, beliau  mengatakan  :  “Pasti  kondisi  sosial  dan ekonomi  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  program  BPNT melalui  E-Warong.  Karena  tingkat  kemiskinan  serta  rendahnya pendidikan  masyarakat  berdampak  terhadap  pengetahuan  kebijakan BPNT melalui E-Warong. Maka dari itu kita sebagai pelaksana kebijakan berusaha menangani permasalahan ini. Tindakan yang sudah dilakukan adalah  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  kebijakan BPNT yg disalurkan melalui E-Warong ini. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat penerima bantuan benar-benar paham terhadap mekanisme pengambilan  bantuan  secara  non  tunai  yang  dilakukan  di  E-Warong. Tetapi kegiatan sosialisasi ini belum kita lakukan secara rutin. Saya tidak mengetahui aturan berapakali sosialisasi ini harus dilakukan”.
Berdasarkan  uraian  di  atas  diketahui  bahwa  Kecamatan  Subang dalam  upaya  mencapai  keberhasilan  implementasi  kebijakan  Bantuan Pangan  Non  Tunai  melalui  E-Warong  sudah  berusaha  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  kebijakan  tersebut.  Kegiatan sosialisasi  ini  sangat  perlu  dilakukan  guna  mengetahui  hambatan- hambatan  apa  saja  yang  terjadi  dan  bagaimana  solusinya,  sehingga kebijakan  tersebut  akan  optimal.  Namun  pelaksanaan  sosialisasi  ini belum  dilakukan  secara  optimal  oleh  agen  pelaksana  kebijakan. Berdasarkan keterangan tersebut maka penulis mengkategorikan bahwa pelaksanaan  sosialisasi  kepada  masyarakat  penerima  Bantuan  Pangan Non  Tunai  di  Kecamatan  Subang  belum  optimal.  Ungkapan  di  atas menjelaskan  bahwa  pelaksana  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai melalui  E-Warong  dalam  pelaksanaannya  mengenai  kebijakan  tersebut belum optimal. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat  masih  belum  paham  dalam  mekanisme  cara  pengambilan bantuan  secara  non  tunai  yang  dilakukan  di  E-Warong  .  Hal  ini  harus menjadi  perhatian  untuk  agen  pelaksana  guna  mencapai  keberhasilan implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) di Kecamatan Subang.

## c.6  Disposisi (sikap para pelaksana)
Disposisi atau sikap pelaksana yaitu kecenderungan para pelaksana menunjuk  pada  karakteristik  yang  menempel  erat  pada  implementor kebijakan  atau  program.  Sikap  para  implementor  sangat  dibutuhkan
dalam  menjalankan  sebuah  kebijakan.  Dalam  proses  implementasi kebijakan  kita  harus  bisa  melihat  seberapa  besar  kekuasaan  dari pembuat kebijakan dan pelaksana program kebijakan sehingga semakin jelas  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Hanya  saja  jika  semakin  besar kepentingan  yang  mempengaruhi  maka  akan  sedikit  susah  untuk mengimplementasikan kebijakan.
Selain  itu  seorang  implementor  harus  bisa  merencanakan  strategi yang  akan  digunakan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan.  Sikap penerimaan  atau  penolakan  dari  agen  pelaksana  kebijakan  sangat mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan publik.  Kebijakan  publik  biasanya  bersifat top  down yang  sangat mungkin  para  pengambil  keputusan  tidak  mengetahui  bahkan  tak mampu  menyentuh  kebutuhan,  keinginan  atau  permasalahan  yang harus  diselesaikan.  Maka  gambaran  omitmen  dan  kejujuran  sangat diperlukan untuk melihat konsistensi antara pelaksana kegiatan dengan agen yang ditunjuk.
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa disposisi atau sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Bantuan Pangan Non  Tunai  melalui  E-Warong  sudah  sesuai  dengan  kebijakan. Kemampuan para pelaksana untuk mencapai keberhasilan kebijakan ini sudah  optimal.  Sikap  inilah  yang  sangat  penting  untuk  mencapai keberhasilan  suatu  kebijakan.  Selanjutnya  peneliti  melakukan wawancara  dengan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  Kecamatan  Subang, beliau mengatakan : “Program BPNT yang disalurkan melalui E-Warong dalam  melayani  KPM  cukup  baik.  Kita  selalu  memberikan  arahan kepada  KPM  yang  belum  paham  terhadap  mekanisme  transaksi  yang dilakukan di E-Warong. Kami selalu berusaha memberi pendampingan kepada KPM yang belum mengerti”.
Hasil penelitian tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa secara umum petugas yang menjalankan kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui  E-Warong  sudah  dirasakan  baik  oleh  masyarakat  penerima bantuan  dan  pemilik  E-Warong.  Namun  masyarakat  masih  perlu pendampingan  dari  petugas  ketika  melakukan  transaksi  di  E-Warong. Sehingga penulis dapat mengkategorikan disposisi sikap para pelaksana sudah  optimal  namun  masih  perlu  adanya  sosialisasi  dan  bimbingan yang lebih intensif kepada masyarakat yang masih belum paham.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  diperoleh,  implementasi  kebijakan  Bantuan Pangan  Non  Tunai  melalui  Elektronik  Warung  Gotong  Royong  (E-Warong)  di Kecamatan  Subang  dengan  menggunakan  teori  Van  Meter  dan  Van  Horn  ada beberapa  indikator  yang  belum  optimal  dalam  pelaksanaannya.  Hal  ini  terlihat dalam teori implementasi kebijakan sebagai berikut :
1) Sasaran Kebijakan (ukuran dasar dan tujuan kebijakan); Bahwa kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong)  adalah  salah  satu  kebijakan  pemerintah  yang  bertujuan untuk  mengurangi  beban  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pokok  berupa bahan  pangan  kepada  mayarakat  kurang  mampu  (miskin)  yang disalurkan secara non tunai melalui mekanisme akun elektronik dengan mengoptimalkan  E-Warong  sebagai  penyalur  bantuan  tersebut.  Dalam mengimplementasikan  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui Elektronik  Warung  Gotong  Royong  (E-Warong)  di  Kecamatan  Subang, agen pelaksana sudah memahami sasaran kebijakan ini dan manfaat dari adanya  kebijakan  ini  sudah  dirasakan  oleh  masyarakat.  Akan  tetapi kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  E-Warong  dalam pelaksanaannya belum tepat sasaran dalam pemilihan pemilik E-Warong, Seluruh  pemilik  E-Warong  di  Kecamatan  Subang  bukan  berasa  dari penerima  manfaat  Bantuan  Sosial  melainkan  berasal  dari  agenbrilink yang sudah ada.
2) Sumber  Daya  (sumber-sumber  kebijakan);  Dalam  proses  implementasi kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  Elektronik  Warung Gotong  Royong  (E-Warong),  dukungan  sumber  daya  manusia  sudah optimal.  Hal  ini  dilihat  dari  pelaksana  kebijakan  yang  paham  dalam mengelola  kebijakan  ini.  Selain  sumber  daya  manusia,  sumber  daya sarana  dan  prasarana  merupakan  faktor  keberhasilan  implementasi kebijakan.  Sarana  dan  prasarana  dalam  proses  implementasi  kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong)  di  Kecamatan  Subang  masih  belum  optimal.  Diketahui bahwa  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  masih  belum  memadai  dan menghambat pada pengimplementasian kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai  melalui  E-Warong.  Masih  perlu  adanya  penambahan  E-Warong sebagai  sarana  dan  prasarana  dalam  kebijakan  ini,  agar  tidak  terjadi penumpukan KPM di 10 E-Warong yang ada di Kecamatan Subang.
3) Komunikasi  (komunikasi  antar  organisasi  dan  kegiatan  kegiatan); Komunikasi  antar  organisasi  dalam  mewujudkan  keberhasilan implementasi  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong) belum optimal. Komunikasi antara Kecamatan Subang dengan Dinas Sosial dalam menentukan persyaratan dan kriteria E-Warong belum berjalan optimal. Hal ini sangat berdampak pada kegagalan dalam pencapaian target sasaran kebijakan.
4) Karakteristik  Agen  Pelaksana  (badan-badan  pelaksana);  Karakteristik agen  pelaksana  dalam  proses  implementasi  kebijakan  Bantuan  Pangan Non  Tunai  melalui  Elektronik  Warung  Gotong  Royong  (E-Warong)  di Kecamatan Subang sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  penerima  bantuan  sudah sesuai  dengan  prosedur  yang  ada.  Akan  tetapi  perilaku  agen  pelaksana dalam pelayanan di Kelurahan belum ramah dan masih harus diperbaiki.
5) Kondisi  Sosial  dan  Ekonomi;  Implementasi  tidak  hanya  melibatkan perilaku  badan-badan administrative yang  bertanggungjawab  untuk
melaksanakan  kebijakan  dan  menimbulkkan  ketaatan  pada  kelompok sasaran,  tetapi  juga  menyangkut  jaringan  kekuatan  sosial  dan  ekonomi. Kecamatan  Subang  sudah  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  kebijakan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  melalui  Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong), dampak dari adanya sosialsiasi ini sangat baik. Masyarakat di ajari tentang transaksi secara non tunai di E- Waong.  Namun  kegiatan  sosialisasi  ini  pelaksanaannya  belum  optimal, karena  masih  ada  masyarakat  yang  belum  paham  untuk  melakukan transaksi pada saat pengambilan bantuan.
6) Disposisi  (sikap  para  pelaksana);  Sikap  pelaksana  kebijakan  akan mempengaruhi  berhasil  atau  tidaknya  sebuah  kebijakan,  sikap  ini tergantung  dari  bagaimana  agen  pelaksana  kebijakan  menanggapi sebuah  kebijakan  tersebut,  mereka  bisa  saja  mengerti  atau  memahami, bahkan  kebalikannya.  Dalam  proses  implementasi  Kebijakan  Bantuan Pangan  Non  Tunai  melalui  Elektronik  Warung  Gotong  Royong  (E- Warong)  para  pelaksana  kebijakan  sudah  menjalankan  sesuai  dengan kebijakan  yang  ada.  Seperti  pelayanan  sudah  optimal  sehingga manyarakat  merasa  mudah  dan  mengerti  ketika  petugas  melakukan pendampingan.

## Referensi
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
DeCenzo, David A, dan Stephen P Robbins. 2010. Fundamentals of Human Resources Management. USA: John Wiley & Sons,Inc.
Indiahono,  Dwiyanto.  2009. Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analysis . Yogyakarta: Gava Media.
Moleong, 2007. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosada Nugroho, Riant. 2014. Public policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Pasolong, 2016. Metode penelitian administrasi public . Bandung: CV. Alfabeta
Peraturan  Menteri  Sosial    Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2016  Tentang Bantuan  Pengenbangan  Sarana  Usaha  Melalui  Elektronik  Warung  Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
Rusli,  Budiman.  2013. Kebijakan  Publik.  Membangun  Pelayanan  Publik  yang  Responsif . Bandung: Hakim Publisher.
Satori dan komariah, 2007. Metedologi penelitian kualitatif. Bandung: CV Alfabeta Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif , Kualitatif R&D . Bandung: CV. Alfabeta
Tangkilisan,  Hesel  Nogi.  2003. Implementasi  Kebijakan  Publik:  Transformasi  Pikiran George Edward . Yogyakarta: Lukman Offset
Thoha,  Miftah.  2010. Kepemimpinan  Dalam  Manajemen .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafndo Persada.
Wahab, Solichin A. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan. Malang: UMM Press.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo.