Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PROBLEMATIKA PEMBERIAN DISKRESI DAN IMPUNITAS KEPADA PEMERINTAH TERKAIT KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
Saharuddin 1 , Abd. Rais Asmar 2 , Fadli Andi Natsif 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: Saharrahman84@gmail.com

## Abstract
This study analyzes the use of discretion and impunity in the management of state finances during the COVID- 19 pandemic. The results showed that regulation No. 1 of 2020 which became law No. 2 of 2020 is contrary to the principle of the rule of law because it abolishes criminal and civil sanctions for officials who harm the state. This has implications for the state budget. Normative research with  data collection from library sources was used in this study. Overall, this study concludes that discretion and impunity in the management of state finances during the COVID-19 pandemic are contrary to the principles of the rule of law and have an impact on the state budget.
Keywords: Discretion; Impunity; Problems.

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  penggunaan  diskresi  dan  impunitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpu No. 1 Tahun 2020 yang menjadi UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip negara hukum karena menghapuskan sanksi pidana dan perdata bagi pejabat  yang  merugikan  negara.  Hal  ini  memiliki  implikasi  pada  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara. Penelitian normatif dengan pengumpulan data dari sumber kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa diskresi dan impunitas dalam pengelolaan keuangan negara selama pandemi COVID-19 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan berdampak pada APBN.
Kata Kunci: Diskresi; Impunitas; Problematika.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Awal  tahun  2020  dunia  digemparkan  dengan  adanya  penemuan  suatu  wabah  Virus  yang dinamakan Coronavirus yang bermula dari sebuah kota di China bernama Wuhan yang menyebar ke seluruh  negara  di  dunia.  Di  indonesia  virus  ini  terkonfirmasi  masuk  dengan  diumumkannya  kasus positif covid-19 pertama  yang  langsung  disampaikan  oleh  bapak  Presiden  Joko  widodo  yang didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui Konferensi Pers pada tanggal 2 Maret 2020 yang dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat
Coronavirus adalah keluarga dari virus yang menginfeksi dan menyebabkan penyakit kepada manusia  serta  hewan.  untuk  manusia  lazimnya  menyebabkan  penyakit  seperti  infeksi  saluran pernapasan, mulai flu dan sampai penyakit yang sangat serius seperti Middle East Respirotory syndrome (MERS) dan penyakit pernapasan yang akut berat atau Severe Acute Respiratory syndrome (SARS). Coronavirus kemudian  oleh World  Health  Organization (WHO)  yang  merupakan  Organisasi Kesehatan Dunia diberi Nama Severe acute Respiratory Coronavirus syndrome 2 (SARS-COV2), dan penyakitnya apabila terpapar virus ini dinamakan Coronavirus Disease-2019 ( COVID-19 ). 1
Pengambilan kebijakan kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 sangat penting guna untuk percepatan  penanggulangan  penanganan  penyebaran coronavirus menjangkiti  masyarakat  Indonesia melalui  kebijakan  pengambilan  keputusan  pembuatan  instrumen  hukum  yang  tepat.  Dasar  hukum penanganan  wabah  penyakit  menular  di  Indonesia  diatur  dalam  UU  No.  24  Tahun  2007  terkait Penanggulangan  Bencana  serta  UU  No.  6  Tahun  2018  terkait  Kekarantinaan  Kesehatan,  regulasi  ini sudah  cukup  bagi  pemerintah  untuk  menjadi  dasar  hukum  untuk  menyelesaikan  persoalan  pandemi Covid-19. Namun  karena  ini  adalah  bencana  non-alam  yang  tidak  dapat  diprediksi  sebelumnya,  ini kemudian  menimbulkan  persoalan  seperti  ketiadaan  anggaran  negara  yang  harus  dipergunakan  bagi pemerintah untuk menyelesaikan bencana pandemi wabah Covid-19.
Pemerintah  dalam  hal  ini  Presiden  melalui  UU  No.  24  Tahun  2007  terkait  Penanggulangan Bencana serta UU No. 6 Tahun 2018 terkait Kekarantinaan Wilayah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  1 Tahun 2020  yang kemudian oleh  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disetujui untuk ditetapkannya dan diundangkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. 2 Penerbitan Perpu dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa pandemi covid-19 ini  pasti  yang  akan  disorot  adalah  perihal  kebijakan  Presiden  dalam  sistem ketatanegaraan republik indonesia sebagaimana dalam perjalanan mengakami dinamikanya tersendiri. Dinamika  yang dimaksudkan dalam  konteks ini  adalah  terkait  dengan  sistem  kebijakan  perencanaan dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara  Indonesia  yang  mengalami  penyederhanaan  dalam  hal adanya  suatu  kegentingan. 3 Perubahan  yang  terjadi  tersebut  mengakibatkan  adanya  pro-kontra  di masyarakat  terkait  dengan  pemberian  diskresi  dan  impunitas  dalam  pengelolaan  keuangan  negara. Menurut  konsep  demokrasi  modern  kebijakan  negara  dalam  hal  ini  presiden  serta  pejabat  pelaksana
1 Yulaika Ramadhani, Tanda-Tanda Coronavirus & Apa Perbedaan Gejalanya dengan Flu Biasa , Tirto.id, Situs  resmi https://tirto.id/tanda-tanda-coronavirus-apa-perbedaan-gejalanya-dengan-flu-biasa-eCAk ,  Diakses pada Tanggal 10 Desember 2020.
2 Ahmad  Gelora  Mahardika,  Potensi  Penyimpangan  Hukum  Dalam  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, (Tulungagung: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.27, 2020) h.265.
3 Artha  Debora  Silalahi,  Aktualisasi  Yuridis  Visi  Dan  Misi  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Republik Indonesia Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ( Makassar: Jurnal Jurisprudentie , Vol. 7 No. 2 , 2020) h.186
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
negara harus memasukkan kontribusi pemikiran opini publik ( public opinion ) guna terciptanya suatu tujuan yang dapat diterimah oleh semua pihak khususnya kebijakan negara tersebut harus berorientasi terhadap kepentingan publik ( Public interest). 4
Tujuan diterbitkannya Perpu ini adalah sebagai payung hukum untuk memperkuat kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sektor keuangan, pengambilan kebijakan serta pengambilan langkah- langkah  luar  biasa  ( extra  ordinary )  akibat  pandemi  yang  berdampak  terhadap  peningkatan  belanja Negara/pembiayaan,  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  serta  menurunya  penerimaan  negara.  Maka dari itu diperlukan upaya yang luar biasa dalam melakukan pemulihan kesehatan serta perekonomian nasional  dengan  memfokuskan  pada  pembelanjaan  keuangan  negara  atau  APBN  untuk  kesehatan, social safety net (jaring pengaman social), dan pemulihan ekonomi khususnya untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak secara umum. 5 Pemberian Hak Diskresi kepada pemerintah ini ditopang dengan diberikanya Hak Impunitas atau Hak tidak dapat dituntut Pidana maupun perdata, Sejak pertama kali diberlakukan, regulasi ini telah menuai problematika dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari politisi,  tokoh  nasional,  akademisi,  penggiat  anti  korupsi  dan  praktisi.  Ada  yang  menanggapi  secara positif,  ada  pula  yang  mengkritisi,  bahkan  beberapa  kelompok  telah  mengajukan judicial  review ke Mahkamah Konstitusi. 6
Bahwa  didalam  Penyelenggaraan  Negara,  pemerintahan  pasti  akan  membutuhkan dana yang tidak sedikit apalagi adanya suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana non- alam  ( covid-19 ).  Anggaran  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  penanganan  pandemi Covid-19 adalah  sebesar  677,2  Triliun  yang  tertuan  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2020  terkait Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang kemudian  pada  tanggal  16  Juni  2020  oleh  menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  mengumumkan  adanya penambahan  Anggaran  menjadi  695,2 Triliun.  Besarnya  anggaran  tersebut  memerlukan  pengawasan serta  pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  yang  ketat  guna  terwujudnya  sistem pengelolaan  keuangan  secara good  governance. Namun  dengan  adanya  regulasi  PERPU  Nomor  1 Tahun 2020 yang kemudian telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 nampaknya akan menabrak dan  mengesampingkan  regulasi  lain  dibidang  keuangan  dengan  diberikanya  Hak  Diskresi  dan Impunitas terhadap lembaga pemerintah dan/ atau KKSK. Lantas mengapa Presiden berani membuat regulasi  yang  dapat  membuat  Pemerintah  dan  KKSK  kebal  hukum.  Peraturan  yang  diterbitkan pemerintah dalam masa pandemi sebagai dasar hukum dalam menghadapi kondisi ini, idealnya, dapat secara efisien dan efektif melakukan penanggulangan pandemi. namun yang terjadi justru sebaliknya,
4 Andi  Safriani,  Telaah  Terhadap  Asas  akuntabilitas  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  (Makassar: Jurnal Jurisprudentie, Vol.4 no.1, 2017) h.26
5 Henny  Juliani,  Analisis  Yuridis  Kebijakan  Keuangan  Negara  dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19 Melalui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020,    (Semarang: Jurnal Administrative Law & Governance Vol.3 No.2, 2020) h.332
6 Mahkamah Konstitusi RI, Sejumlah Masyarakat Gugat Konstitusionalitas Perppu corona, Berita Humas Mahkamah Konstitusi RI, Situs Resmi,
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16330&menu=2%20Diakses%2020/05/2020 . Diakses
pada Tanggal 10 September 2020.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Pemerintah  seperti  bingung,  keteteran  dan  tidak  memiliki  kejelasan  arah  langka  dalam  menentukan status hukum dari pandemi covid-19 dan justru menciptakan ketidakpastian hukum. 7
Permasalahan  hukum  selalu  akan  ada  dan  berkembang  menyesuaikan  dengan  keadaan  serta perubahan tatanan negara dan dunia dalam segala aspek terutama masalah hukum, sehingga regulasi yang dibuat oleh pihak yang berwenang akan selalu mengikuti perubahan tatana dunia tersebut. 8 Maka berdasarkan  uraian  diatas,  Penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan  meneliti  lebih  dalam  mengenai  Pasal Diskresi  dan  Impunitas  dalam  pengelolaan  Keuangan  Negara  yang  diberikan  terhadap  Pemerintah dan/atau  anggota  KKSK  dengan  mengambil  Judul  “Problematika  Pemberian  Hak  Diskresi  Dan Impunitas  Kepada  Pemerintah  Terkait  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dalam  Penanganan  Pandemi Covid-19 ”  Adapun  Permasalahan  yang  akan  diangkat,  adalah:  Bagaimana  Aturan  Hukum  terkait pemberian  Hak  Diskresi  dan  Impunitas  dalam  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Studi UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020) serta Bagaimanakah Implikasi dari hak Diskresi dan Impunitas kepada Pemerintah terhadap Kebijakan Keuangan Negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ?.

## METODE
Penelitian  ini  penulis  memakai  jenis  penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal, 9 yang menggambarkan secara sistematis dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Yakni dengan melakukan kajian dari sumber literatur hukum berupa aturan hukum yang sifatnya formil, yakni Undang-undang Keuangan Negara, Perpu No. 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan oleh DPR menjadi UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 24 Tahun 2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  berkaitan dengan pembahasan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aturan Hukum Pemberian Hak Diskresi Dan Impunitas Dalam Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-I9  Dalam Undang-Undang N0. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor I Tahun 2020
a. Analisis Hukum Hak Diskresi  dalam UU No. 2 tahun 2020
Presiden  didalam  membuat  sebuah  regulasi  diberikan  sebuah  keistimewaan  dimana Presiden  berwenang  membuat  peraturan  pemerintah  penganti  undang-undang  (PERPU) khususnya dalam suatu keadaan kegentingan yang memaksa yang secara Konstitusional telah diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Kemudian didalam putusan Mahkamah Konstitusi
7 Fradhana Putra Disantara dan Dicky Eko Prasetio, “ Nalar Hagemonik PERPPU COVID-19 ” Situs resmi https://www.gresnews.com/berita/opini/117983-nalar-hagemonik-perppu-covid-19/ Gresnews.com, Diakses pada Tanggal 10 Desember 2020.`
8 Hamsir,  Asriani  Basri,  Perang  dan  Tanggung  jawal  Legal  Officer  (Makassar: Jurnal  Alauddin  Law Development , Vol.2 Issue. 3) 2020, h.390
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
No.  138/PUU-VII/2009  telah  menafsirkan  kondisi  “kegentingan  yang  memaksa”  adalah sebagai berikut: 10
a) Kebutuhan mendesak untuk menyeIesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU;
b) Undang-undang  yang  dibutuhkan  tersebut  beIum  ada  sehingga  terjadi  kekosongan hukum atau ada UU, tapi tidak memadai, dan
c) Kekosongan  hukum  tersebut  tidak  dapat  diatasi  dengan  cara  membuat  UU  secara prosedur  biasa  karena  memerIukan  waktu  yang  cukup  Iama,  sedangkan  keadaan mendesak tersebut perIu kepastian untuk diselesaikan.
Melihat materi muatan Perppu No. l Tahun 2020 yang kemudian telah ditetapkan dan disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 yang merupakan upaya preventif pemerintah dalam menhadapi mpilkasi covid-I9 yang mengancam serta membahayakan perekonomian nasional dan/atau  stab  litas  sistem  keuangan  dimana  sesungguhnya  pemer  ntah  bukan  saja  telah menggunakan  kewenangan  atributifnya  untuk  mengeluarkan  Perpu  berdasarkan  konstitusi, melainkan juga telah menggunakan kewenangan diskresi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Terbitnya  Perpu  Nomor  I  Tahun  2020  yang  telah  ditetapkan  menjadi  UU  Nomor  2 Tahun 2020 bukan tanpa perdebatan, dimana terjadi pro dan kontra didalam masyarakat terkait salah satu bunyi pasal yakni pada klausa Pasal 27 dimana pasal tersebut dianggap sebagai salah satu  bentuk dari  kekuasaan  absolut  yang  di  gunakan  sebagai  dasar  hukum untuk  melindungi pejabat untuk bertindak atas kemauan sendiri serta dibebaskan dari pertanggungjawaban atas tindakan  hukum  pengambilan  kebijakan  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  negara. Dimana Pasal 27 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2020 Berbunyi: 11
“biaya  yang  teIah  dikeluarkan  pemerintah  dan/atau  lembaga  anggota  KSSK  daIam rangka  peIaksanaan  kebijakan  pendapatan  Negara  termasuk  kebijakan  dibidang  perpajakan, kebijakan  beIanja  Negara  termasuk  kebijakan  di  bidang  keuangan  daerah,  kebijakan pembiayaan, kebijaka stabiIitas sistem keuangan dan program pemuIihan ekonomi nasiona1, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyeIamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian Negara”
PasaI 27 Ayat l secara tegas teIah memberikan perlindungan hukum kepada pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanganan pandemi dan segala biaya yang dikeluarkan tersebut bukan merupakan kerugian negara. Ini merupakan diskresi yang bebas bagi pemerintah didalam menjalankan tugasnya, dimana didalam Pasal 1 dan 2 UU No. I7 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara,  rumusan  “kerugian  keuangan  negara”  adalah    tidak  adanya  atau
10 Fahm Ramadhan Firdaus, Anna Erl yana, Perlindungan Keb jakan D skresi dalam Penanganan Covid-I9 menurut Undang-undang n0. 2 Tahun 2020, (Depok: Jurnal PALAR (Pakuan Law Review) Vol.6, No.2), 2020. h. 33
11 Pasal 27 Ayat l Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
berkurangnya  hak  serta  kewajiban  negara  yang  nyata  dan  pasti    dapat  dinila    dengan  uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam apapun bentuknya
Defenisi Kerugian Negara/Daerah dapat dilihat didalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15 tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  adalah  kekurangan  uang,  surat berharga,  dan  barang  yang  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik sengaja maupun lalai 12 . serta Pasal l angka 22 UU No. l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mendefinisikan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan  barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  hukum  baik  sengaja maupun lalai. 13
Pemerintah didalam menjalankan diskresi sebelum adanya UU Nomor 2 Tahun 2020 ini  telah  memiliki  landasan  yuridis  yang  kuat  didalam  Undang-Undang    No.  30 Tahun  20l4 tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Namun  akan  menjadi  sebuah  masalah  ketika  diskresi digunakan  tidak  sesuai  aturan  ( discretional  corruption ). Dimana  apabila  penyalahgunaan itu terjadi karena penafsiran yang salah atas diskresi dan/atau adanya niat jahat untuk memperoleh keuntungan  pribadi  dengan  dikeluarkannya  diskresi  yang  dapat  berujung  pada  tindakan korupsi. 14
Menurut organisasi Bank Dunia (WorId Bank) korupsi di bagi menjadi dua tipe, yakni korupsi administrative corruption dan korupsi state capture . Korupsi administrative corruption adalah tindakan yang sengaja untuk dilakukan menghambat pelaksanaan keputusan, kebijakan atau  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  memperoleh  keuntungan sendiri,  sedangkan  Korupsi  tipe state  capture adalah  tindakan  individu,  kelompok,  atau korporasi  baik  di  sector  publik  atau  swasta  untuk  mempengaruhi  proses  perumusan pembentukan  perundang-undangan,  keputusan  atau  kebijakan  pemerintah  untuk  kepentingan sendiri, kelompok atau korporasi. 15
Kebijakan diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pengelola kebijakan didalam UU No. 2 Tahun 2020 pada PasaI 27 Ayat l hanya berlaku dan dibatasi pada pejabat yang diatur lebih lanjut didalam Pasal yang sama namun di ayat keduanya yang berbunyi:
“Anggota  KSSK,  Sekretaris  KSSK,  anggota  sekretariat  KSSK,  dan  pejabat  atau pegawai  Kementerian  Keuangan,  Bank  lndonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan,  serta  Lembaga Penjamin  Simpanan,  dan  pejabat  Iainnya,  yang  berkaitan  dengan  peIaksanaan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  ini,  tidak  dapat  dituntut  baik  secara  perdata  maupun pidana  jika  daIam  meIaksanakan  tugas  didasarkan  pada  iktikad  baik  dan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut ketentuan pada Ayat 2 tersebut menyatakan bahwa diskresi yang digunakan oleh  pejabat  Pemerintah  dalam  rangka  melaksanakan  UU  No.  2  Tahun  2020  sesungguhnya
12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang badang Pemeriksa Keuangan.
13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
14 Oce Madril, ”Diskresi atau Korupsi” Kompas, (11 Agustus 2016), h. 6 15 World Bank, Anticorupption in Transition: A Contribution to the Policy Debate (Washington DC: World Bank 2000) h.15-17
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
tidak  dapat  di  tuntut  baik  secara  dipidana  maupu  perdata.  Perlindungan  seperti  ini  bukan merupakan  suatu  hal  yang  baru  didalam  Hukum  Indonesia,  seperti  terdapat  didalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dikenal  dengan  istilah "alasan  penghapus  pidana" yang oleh para pakar hukum dibagi kedalam 3 bagian yakni; alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan.
Secara  eksplisit  dapat  dibaca  bahwa  kebijakan  darurat  yang  ditempuh  Pemerintah melalui  Perppu  ini  sepenuhnya  dilakukan  dengan  itikad  baik  untuk  mengatasi  suatu kondisi/kejadian  yang  membahayakan  perekonomian  nasional  dan/atau  stabilitas  sistem keuangan dalam hal ini karena Covid-19. Namun apabila dalam pelaksanaan Perppu terdapat pihak  yang  beritikad  tidak  baik  dan  menyimpang  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, maka kondisi tersebut bukanlah termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan pasaI 27  ayat  (2).  Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  melalui  perppu  ini,  sesungguhnya Pemerintah  sedang  menggunakan  kewenangan  atributifnya  berdasarkan  konstitusi  dan kewenangan  diskresinya  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  20l4  tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasa1  27  Ayat  (3)  lebih  lanjut  secara  tegas  dan  tertulis  memberikan  legalitas  bagi pemerintah untuk tidak takut dalam mengambil keputusan diskresi, diman bunyi pasal 27 Ayat (3) 16 :
Segala  tindakan  termasuk  keputusan  yang  diambi1  berdasar  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  ini  bukan  merupakan  objek  gugatan  yang  dapat  diajukan  kepada pengadi1an tata usaha negara.
Bunyi  pasa1  27  Ayat  (3)  di  atas  telah  menuai  pro  kontra  di  dalam  masyarakat khususnya pada diksi kata “ Bukan Merupakan Objek Gugatan ”  telah memberikan legitimasi bagi pejabat atministrasi negara untuk menggunakan diskresi seluas-luasnya tampa adanya rasa takut  akan  pertanggungjawaban  keuangan  atas  kerugian  akibat  keputusan  diskresi  tersebut. Masyarakat pun yang mengalami kerugian baik secara materil maupun formil atas keputusan diskresi pejabat pemerintah tersebut kemudian merasa linglung atas bunyi pasal tersebut.
b. Ana1isis Hukum Hak lmpunitas  dalam UU No. 2 tahun 2020
Selain  menyangkut  ketentuan  mengenai  diskresi  pemerintah  didalam  mengambil keputusan di masa pandemi Covid-19 ini UU No. 2 Tahun 2020 juga mempunyai persoalan lain yaitu adanya pasal yang mengatur mengenai Kekebalan Hukum (hak imunitas) pejabat negara. pasal tersebut diatur didalam Ketentuan Penutup Pasal 27 yang berbunyi:
1) Biaya yang te1ah dike1uarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK da1am rangka pe1aksanaan  kebijakan  pendapatan  negara  termasuk  kebijakan  di  bidang  perpajakan, kebijakan  be1anja  negara  termasuk  kebijakan  di  bidang  keuangan  daerah,  kebijakan pembiayaan,  kebijakan  stabi1itas  sistem  keuangan,  dan  program  pemu1ihan  ekonomi
16 Pasa1 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
nasiona1,  merupakan bagian  dari  biaya  ekonomi  untuk  penye1amatan  perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
2) Anggota  KSSK,  Sekretaris  KSSK,  anggota  sekretariat  KSSK,  dan  pejabat  atau  pegawai Kementerian Keuangan, Bank lndonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat 1ainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika da1am  me1aksanakan  tugas  didasarkan  pada  lktikad  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Sega1a  tindakan  termasuk  keputusan  yang  diambi1  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradi1an tata usaha negara.
Berdasarkan bunyi pada Pasa1 27 UU No. 2 Tahun 2020 di atas, terdapat beberapa poin kesimpulan yaitu:
a) Biaya apapun yang dike1uarkan oleh Pemerintah se1ama pandemi Covid- l9 ini bukan termasuk da1am kerugian negara.
b) Pejabat  tidak  bisa  dituntut  baik  secara  pidana  maupun  perdata  jika  da1am me1aksanakan  kewenangan  berdasar  pada  lktikad  baik  serta  sesuai  akan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber1aku.
c) Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan ini bukan objek sengketa PTUN.
Terkait  adanya  3  hal  diatas,  maka  selama  diberlakukannya  UU  No.  2  Tahun  2020 Pejabat  Pemerintahan  akan  memperoleh  kekebalan  hukum (imunitas) .  Dalam  hakikatnya Ketiga hak imunitas tersebut telah  melanggar sejumlah ketentuan aturan perundang-undangan baik yang tercantum dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang. Meskipun dalam UU No. 30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  telah  dikenal  sebuah  konsep  diskresi,  akan tetapi PasaI 24 huruf b Undang-undang tersebut telah memberikan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasa1  27  UU  No.  2  Tahun  2020  telah  melanggar/bertentangan  dengan  beberapa regulasi, Berdasarkan hal itu, kemudian dapat di rinci sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah bertentangan atau dilanggar oleh ketentuan pada UU No. 2 Tahun 2020, yaitu:

## 1) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)
Secara  jelas  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  Indonesia adalah  negara  hukum , jadi  prinsip-prinsip  negara  hukum  melekat  dalam  sistem  hukum Indonesia. Menurut Jimly Asshidiqie, ada dua belas ciri penting dari negara hukum, yaitu: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif  yang  independen,  peradilan  bebas  dan  tidak  memihak,  peradilan  tata  usaha
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.
Berdasarkan hal tersebut di atas, UU No. 2 Tahun 2020 telah melanggar sejumlah aturan  dasar  sebuah  ciri  negara  hukum,  yaitu  pembatasan  kekuasaan,  persamaan  dalam hukum, peradilan tata usaha negara dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan persamaan  dalam  hukum  ( equality  before  the  law ),  pada  dasarnya  tidak  ada  perbedaan antara pejabat satu dengan yang lainnya ataupun dengan rakyat biasa terkait pelanggaran hukum pidana maupun perdata, sementara itu pada Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 terdapat beberapa  jabatan  yang  tidak  bisa  dituntut  baik  secara  pidana  maupun  perdata  terkait kebijakannya  yang  didasarkan  pada  Perpu  No.  1  Tahun  2020  yaitu:  Anggota  Komite Stabilitas  Sistem  Keuangan  (KSSK),  Sekretaris  KSSK,  Anggota  sekretariat  KSSK,  dan Pejabat  atau  pegawai  Kementerian  Keuangan,  Bank  Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan, serta  Lembaga  Penjamin  Simpanan,  dan  Pejabat  lainnya  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 2020.

## 2) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ini berarti hukum harusnya memperlakukan setiap orang dengan metode dan cara yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Frej Klem Thomsen,  yang  menurutnya the  principle  of  equality  before  the  law  is  a  principle  of procedural legal equality will hold that a courtought to treat a case in a certain way if similar cases have been treated that way before. 17 UU No. 2 Tahun 2020, dalam pasal 27 terdapat  pelanggaran  hak  asasi  atas  kesamaan  dimata  hukum  ( equality  before  the  law ). Kesetaraan tersebut bukan hanya antara pejabat pemerintah dan rakyat saja, Namun juga terjadi didalam internal pejabat pemerintahan.
3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3.
Berdasarkan  UU  No.  31  Tahun  1999 juncto UU  No.  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3 ditetapkan bahwa:
- Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara me1awan hukum me1akukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  orang  1ain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara pa1ing singkat 4 (empat) tahun dan pa1ing 1ama 20 (dua puluh) tahun dan denda pa1ing sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pa1ing banyak Rp.l.000.000.000,00 (satu mi1yar rupiah).
17 Frej Klem Thomsen, “Concept, Principle, and Norm-Equality before the Law Reconsidered”, ( Jurnal: Legal Theory Vol. 24, No. 2 ), 2018, h. 103–134.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
(2) Da1am hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud da1am ayat (l) dilakukan da1am keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- Pasa1 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 1ain atau suatu  korporasi,  menya1ahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat l (satu) tahun dan pa1ing 1ama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit  Rp.  50.000.000,00  (1ima  pu1uh  juta  rupiah)  dan  pa1ing  banyak Rp.l.000.000.000,00 (satu mi1yar rupiah).
Secara tegas didalam UU Tipikor apabila melihat kondisi saat ini yang merupakan efek  pandemi Covid-19 sehingga  pemerintah  menetapkan  darurat  kesehatan  yang berimplikasi pada krisis moneter, maka segala tindakan yang merugikan negara (korupsi) di masa darurat bencana dapat dijatuhkan pidana mati. Ini merupakan kontradiktif antara UU No. 2 Tahun 2020 dengan UU Tipikor.
4)  UU No. 30 Tahun 20l4 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal l9 dan UU No. 5 Tahun l986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal l ayat (3).
Menurut Pasa1 l ayat (3) UU No. 5 Tahun l986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  ditetapkan  bahwa  “Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi  tindakan  hukum  Tata  Usaha  Negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
Sedangkan  didalam  Pasal  27  ayat  (3)  UU  No.  2  Tahun  2020  ditetapkan  bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini  secara  tidak  langsung  menetapkan  bahwa  segala  tindakan  Pejabat  pemerintah  yang berdasar  atas  aturan  ini  tidak  boleh  dilakukan  koreksi  oleh  siapapun.  Pasal  ini  telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa bukan  hanya  “keputusan”  semata  yang  bisa  dijadikan  objek  sengketa  di  Peradilan  Tata Usaha Negara, melainkan juga dapat berupa “tindakan” Pejabat Tata Usaha Negara juga bisa menjadi objek yang disengketakan. Oleh karena itulah terdapat hal yang kontradiktif terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dengan UU No. 2 Tahun 2020.
Problematika Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) dimasyarakat yang menurut akademisi telah  bertentangan  dengan  Pasa1  l  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  l945  tentang prinsip  negara  hukum  dan  Pasa1  7  ayat  (l)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  l945  tentang prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menutup ruang masyarakat untuk  mencari  keadilan,  baik  itu  secara  perdata,  pidana,  maupun  pertanggungjawaban
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
administrasi di pengadilan tata usaha negara. Yang mana kedudukan iktikad baik dalam norma Pasa1 27 ayat (l) merupakan ranah yang perlu dibuktikan dan dapat diukur melalui serangkaian pembuktian di muka peradilan. Sebagaimana mungkin suatu peristiwa yang masih perlu dilakukan pembuktian apakah terdapat unsur itikad baiknya atau tidak akan tetapi  di  awal  sudah  tertutup  pembuktiannya.  Maka  pasal  ini  telah  mengurangi  dan mengambil kewenangan organ kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri untuk memutus apakah hal ikhwal ada atau tidaknya itikad baik tersebut.
2. Implikasi Hak Diskresi Dan Impunitas Kepada Pemerintah Terhadap Kebijakan Keuangan Negara Daiam Anggaran Pendapatan Dan Beianja Negara (APBN) Untuk Penanganan Pandemi Covid-19
Tindakan cepat pemerintah dalam masa darurat bencana harusnya segera dilakukan, namun sering kali adanya aturan yang rumit membuat kebijakan itu lambat untuk dikeluarkan inilah yang menjadi  dasar  pemberian  dikresi  dan  impunitas  kepada  pejabat  pemerintah  guna  percepatan pengeluaran  kebijakan  serta  memberikan  perlindungan  hukum  atas  kebijakan  yang  dikeluarkan tersebut.  Akan  tetapi  seringkali  kebijakan  yang  dikeluarkan  tersebut  disalahgunakan  seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Lord Acton “Power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely” .  Secara  logika, dalam  keadaan  darurat  seperti  sekarang  kebijakan  pejabat  pemerintah rawan untuk disalahgunakan. 18
Penanganan  pandemi covid-I9 melalui  UU No.   2  Tahun 2020  sangat  diperlukan karena pandemi covid-I9 telah  membawa  implikasi  berdampak  bagi  hukum,  kesehatan,  perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menyebabkan pengusuran kesejahteraan rakyat. Penjelasan UU No. 2 Tahun 2020 dapat di uraikan secara singkat berdasarkan  rumusan berikut ini:
a. Pandemi covid-I9 secara terbukti te1ah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak negatif bagi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia.
b. Pandemi  covid  dalam  terganggunya  aktivitas  ekonomi  akan  berimp1ikasi  pada perubahan dalam postur anggaran (APBN) tahun 2020, baik dari sisi be1anja negara, pendapatan negara, serta pembiayaan negara.
c. Atas dasar tersebut respon pemerintah terhadap kebijakan keuangan negara dan fiska1 dibutuhkan  untuk  menghadapi  dampak  risiko  pandemi covid-l9, antara  1ain  berupa peningkatan be1anja untuk mitigasi dampak kesehatan, melindungi masyarakat serta menjaga aktivitas usaha masyarakat agar tidak bangkrut. 19
Maka  dari  itu  berikut  adalah  Langkah-langkah  Pemerintah  dalam  menangani  Pandemi Covid -19:
a. Presiden  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  No.  4  Tahun  2020  tentang  Refocusing Kegiatan,  Realokasi  Anggaran,  Serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dalam  Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 ( Covid-19 ) pada tanggal 20 Maret 2020. Hal-hal yang diatur dalam Inpres No. 4 Tahun 2020, antara lain:
18 Oce Madril, "Diskresi atau Korupsi" Kompas , (11 Agustus 2016), h. 6
19 Henny Juliani, Ana1isis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara da1am Penanganan Pandemi Covid-l9 Mela1ui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  l  Tahun  2020  ( Administrative  Law  & Governance Journa1. Vo1ume 3 lssue 2), 2020, h.339
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
1) Mengutamakan  alokasi  penggunaan  anggaran  yang  ada  untuk  me1akukan  kegiatan- kegiatan  yang mempercepat  penanganan pandemi covid-19 ( refocusing kegiatan  dan rea1okasi anggaran) maka dari itu harus mengacu kepada protoko1 penanganan covid- l9 di  Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  dan  rencana  operasiona1  percepatan penanganan covid-l9 yang  ditetapkan  oleh  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-l9.
2) Dalam mempercepat refocusing rea1okasi dan kegiatan anggaran melalui mekanisme revisi  anggaran  dan  segera  mengajukan  usu1an  revisi  anggaran  kepada  Menteri Keuangan sesuai dengan wewenangnya.
3) Mempercepat pengadaan pembe1anjaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan  pandemi covid-l9 dengan  mempermudah  dan  memper1uas  akses  sesuai dengan undang-undang yang ber1aku.
b. Presiden menge1uarkan Perppu No. l Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi Corona  Virus  Disease 20l9 ( Covid-l9 ) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  yang  kemudian  oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disahkan menjadi UU No.2 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020.
Kebijakan keuangan negara yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020 yaitu:
1) Penganggaran dan pembiayaan
Dalam rangka untuk pelaksanaan kebijakan keuangan negara, maka berdasarkan UU No.2 Tahun 2020 Pemerintah memiliki kewenangan untuk:
a) menetapkan  batasan  defisit  anggaran,  yakni:  Melampaui  3%  (tiga  persen)  dari Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  selama  masa  penanganan Corona  Virus Disease 20I9  (Covid-I9) dan/atau  untuk  menghadapi  ancaman  yang  membahayakan perekonomian  nasiona1  dan/atau  stabilitas  sistem  keuangan  paling  lama  sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022; Anggaran Sejak Tahun 2023 besaran defisit akan menjadi kemba1i pa1ing tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan 3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada  poin  pertama  menjadi  sebagaimana  dimaksud  pada  poin  kedua  di1akukan secara bertahap.
b) Me1akukan  penyesuaian  da1am  besaran  be1anja  wajib  ( mandatory  spending ) sebagaimana  telah  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang terkait;
c) melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan / atau antar program ;
d) me1akukan  1angkah  tindakan  yang  berpengaruh  pada  penge1uaran  atas  beban Anggaran  Pendapatan  dan  Be1anja  Negara  (APBN),  yang  anggaran  da1am pembiayaan  pengeluaran  tersebut  be1um  tersedia  atau  tidak  cukup,  serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;
e) menggunakan anggaran yang bersumber dari: l) Sisa Anggaran 1ebih (SAL); 2) dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; 3) dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu; 4) dana yang dikelo1a oleh Badan 1ayanan Umum; serta
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
5)  dana  yang  berasa1  dari  pengurangan  Penyertaan  Modal  Negara  pada  Badan Usaha Mi1ik Negara (BUMN);
f) menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan  tertentu  khususnya  da1am  rangka  pandemi Corona  Virus  Disease  20l9 (COVID-l9) untuk dapat dibe1i oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan atau investor rite1;
g) menetapkan  sumber-sumber  pembiayaan  Anggaran  yang  berasa1  dari  da1am dan/atau 1uar negeri;
h) memberikan pinjaman kepada 1embaga penjamin simpanan;
i) me1akukan  penggunaan  pengutamaan  alokasi  anggaran  untuk  kegiatan  tertentu ( refocusing ),  penyesuaian  a1okasi,  dan/atau  pemotongan/penundaan  penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
j) memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
k) me1akukan  penyederhanaan  mekanisme  dan  simp1ifikasi  dokumen  di  bidang keuangan negara.
2) Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
kebijakan  keuangan  negara  dalam  rangka  memberikan  dukungan  guna melakukan  penyelamatan  ekonomi  nasional,  Pemerintah  menjalankan  program  yang disebut  dengan  program  pemulihan  ekonomi  nasional.  Program  tersebut  bertujuan melindungi,  mempertahankan  serta  meningkatkan  kemampuan  ekonomi  untuk  para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
Program  pemulihan  ekonomi  nasional  dapat  dilaksanakan  melalui penempatan dana dan atau investasi Pemerintah, Penyertaan Modal Negara, dan/atau kegiatan  penjaminan  dengan  skema  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Pertama penempatan  dana  dan/atau  investasi  Pemerintah  dapat  dilakukan  langsung  oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain  yang  ditunjuk. Penyertaan  Modal  Negara  dilakukan  melalui  Badan  Usaha  Milik Negara  (BUMN)  yang  ditunjuk.  Skema  penjaminan  dapat  dijalankan  langsung  oleh Pemerintah  dan/atau  melalui  satu  atau  beberapa  badan  usaha  penjaminan  yang ditunjuk. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 23 Tahun 2020.
3) Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara dan Pelaporan
langkah-langkah  Pelaksanaan  kebijakan  keuangan  negara  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasa1  2  sampai  dengan  Pasa1  ll  dilakukan  dengan  tetap memperhatikan  tata  kelola  keuangan  yang  baik.  Sehingga  untuk  perubahan  postur dan/atau  rincian  Anggaran  Pendapatan  dan  Be1anja  Negara  (APBN)  dalam  rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-1angkah sebagaimana dimaksud da1am  Pasa1  2  sampai  dengan  Pasa1  ll  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Presiden, yaitu dengan Pepres 54 Tahun 2020.
Pemberian  hak  diskresi  dan  impunitas  dapat  berimplikasi  buruk  terhadap sistem pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan kita kedepannya. Bukan tampa alasan bahwa pemberian diskresi dan impunitas sudah perna lahir di indonesia dalam rangka  penyehatan  perbankan  dalam  krisis  ekonomi  tahun  1998  yang  pada  saat  itu dibentuk suatu badan yang dinamakan badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang salah satu kewenangannya adalah melakukan pengawasan pembinaan dan upaya
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
penyehatan bank. Adanya kewenangan yang begitu luas tersebut BPPN disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk meraup keuntungan pribadi. Dimana salah satu tugas yang dilakukan oleh BPPN adalah melakukan penyelasaian cessie dari bank indonesia (BI) kepada  pemerintah,  yang  sekarang  kita  sering  dengar  kasus  bantuan  likuiditas  bank indonesia  (BLBI)  yang  mengakibatkan  kerugian  kepada  pemerintah  atas  akibat piutang-piutang  yang  diterimanya  bukan  merupakan  piutang  yang  dapat  mudah dicairkan sehingga berakibat pada terjadinya gagal bayar yang luar biasa besar terhadap piutang yang dimiliki pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara  mencapai Rp. 1.000 Trilliun. Adapun dalam kasus ini sampe sekarang belum selesai akibat adanya halangan  secara  hukum  akibat  dari  pemberian  kewenangan  yang  absolut  tersebut. 20 yang mengakibatkan negara kita mengalami kerugian akibat korupsi pengelolaan dana yang salah dan mala menguntungkan pribadi pejabat pemerintah pembuat kebijakan.

## KESIMPULAN
Dari  Problematika  mengenai  diskresi  dan  impunitas  hingga  pada  saat  ini  masi  menjadi persoalan pro kontra di negara indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang dan  pertanggungjawaban  atas  kerugian  negara  yang  dilakukan  oleh  pejabat  publik,  Pasa1  l  ayat  (3) UUD  l945  secara  tegas  menyatakan  bahwa  lndonesia  merupakan  negara  hukum,  dalam  ini  berarti sega1a  tindakan  negara  harus1ah  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  negara  hukum  yang  salah  satunya ada1ah  pembatasan  kekuasaan,  persamaan  di  depan  hukum  serta  peradi1an  khusus  di  bidang administrasi. Hal tersebut kontradiktif apabi1a melihat sejum1ah norma yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2020 yang sa1ah satu pasa1nya adalah peniadaan sanksi pidana ataupun perdata bagi pejabat yang  melakukan  tindakan  merugikan  negara  baik  dalam  bentuk  memperkaya  diri  sendiri  maupun korporasi atas ketetapan atau keputusan yang dibuatnya. perdebatan yang terjadi banyak berasal dari kalangan ahli hukum pidana, praktisi, maupun akademisi hukum secara umum.
Penerbitan  regulasi  yang  meligitimasi  penggunaan  Diskresi  dengan  ditambah  adanya perlindungan kekebalan hukum (Impunitas) atas diskresi tersebut, menurut pemerintah pemberian ini sama sekali tidak bermaksud untuk menciptakan kekuasaan absolut bagi pejabat publik, sebab Pasal 27 UU No.2 Tahun 2020 bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pejabat pemerintah agar tidak ragu mengambil  kebijakan  untuk  kemanfaatan  serta  kepastian  yang  lebih  luas,  yakni  mengatasi Covid-19 demi  keselamatan  warga  negara.  Pelaksanaan  diskresi  apalagi  ditengah  kondisi  krisis  tentunya  perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalagunaan. Cara yang dapat dilakukan yakni secara internal, bagaimana  penggunaan diskresi  haruslah  berdasarkan  syarat  yang  telah  ditentukan dalam  UU  No.30 Tahun 2014 dan merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, kontrol eksternal sangat diperlukan melalui upaya pengawasan oleh publik. Partisipasi publik ini menjadi penting untuk menjadi mitra kritis pemerintah yang berfungsi untuk penyeimbang dan pengawas terhadap jalannya penyelenggaraan negara. Persoalan selanjutnya adalah kerugian Negara akibat tindakan pengambilak kebijakan  diskresi  dengan  kewenangan  BPK  menetapkan  kerugian  negara  tersebut,  tidak  termasuk bagian  dari  ketentuan-ketentuan  yang  secara  tegas  dicabut  dan/atau  dinyatakan  tidak  berlaku  dalam ketentuan  Pasal  28  UU  No.  2  tahun  2020,  yang  secara  khusus  memuat  dan  menegaskan ketidakberlakuan  pasal-pasal  dari  berbagai  Undang-undang.  Sementara  frasa  “bukan  merupakan kerugian negara” tidak dapat dijadikan justifikasi, karena rumusannya masih bersifat umum, bahkan
20 Sitti  Rachmawati  Gunawan,  Analisis  Kekebalan  Hukum  Bagi  Komite  Stabilitas  sistem  Keuangan (KSSK)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  ( Universitas  Indonesia  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan pendidikan Vol.4, No.4),  2020, h.254.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
cenderung berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar peraturan perundangan-undangan, guna dapat mengakomodir sebuah permasalahan hukum yang sama di dua sistem hukum yang berbeda.

## DAFTAR REFERENSI
Djafar Saidi Muhammad, Merdekawati Djafar Eka, Hukum keuangan Negara: teori dan praktek , Ed.III, Cat.VI, Depok: Rajawali pers, 2008.
Djaya  Darumurti  Krishna, Diskresi  Kajian  teori  Hukum  dengan  Postscript  dan  Apendiks ,  Cet.  I, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
Ferry  Makawimbang  Hernold, Memahami  Menghindari  Perbuatan  Merugikan  Keuangan  Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang , Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
Gelora Mahardika Ahmad, Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU
No.1 Tahun 2020, Tulungagung: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27, No. 2, 2020. Gelora  Mahardika  Ahmad,  Potensi  Penyimpangan  Hukum  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020,  Tulungagung: Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM, Vol. 27, No. 2, 2020.
HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Juliani  Henny,  Analisis  Yuridis  Kebijakan  Keuangan  Negara  dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020,  Semarang: Jurnal Administrative Law & Governance Vol.3 No.2, 2020.
Morya Yopie Immanuel Patiro, Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Cet.I, , Bandung:
CV Keni Media, 2012.
Yulikhsan Eri ,  Keputusan  diskresi  dan  Dinamika  Pemerintahan, Aplikasi  dalam PTUN , yogyakarta: Deepublish, 2016.
ZA  Safrizal,  Dkk, Pedoman  Umum  Menhadapi  Pandemi  Covid-19  Bagi  Pemerintah  Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosa dan Manajemen , Jakarta: Bukukemendagri, 2020.