Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 35

## PERAN PEJABAT  PEMBUAT  AKTA  TANAH  DALAM MEMINIMALISIR SENGKETA  TANAH
Mulia  Kartiwi Sekolah Tinggi  Hukum Garut muliakartiwi@gmail.com

## Abstract
Until  this  day  land  disputes  in  Indonesia  still  occur,  although  goverment  has  issued regulation for land registration that aims to create legal certainty for occupied land subject and object. This study is a descriptive analysis wish normative juridical ap proach that aims to find out and analyze the causal factor the land  disputes and to determince the role of PPAT in minimizing land  disputes.  Result  showed  that  the  causal  factor  of  land  dispute  is  the  unavailability  of authentic certificate that prove the ownership of the land right, so that they are easily intervened. Futhermore, the role of PPAT is very important in land registration because the product can be used  as  basis  for  issuance  of  land  certificate  as a strong evidence. For that reason PPAT must carry out its duties with cautious and professional to avoid mistak e that can cause losses
Keywords : Role, PPAT, Minimizing, Land Dispute
Abstrak
Saat  ini  sengketa  tanah  di  Indonesia  masih  terjadi,  walaupun  pemerintah    telah menerbitkan  aturan tentang pendaftaran tanah yang bertujuan menciptakan kepastian hukum akan subjek  dan  objek  tanah  yang  dikuasai.Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  dengan  metode pendekatan  yuridis  normatif  yangbertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  faktor-faktor penyebab  sengketa  tanah  dan  mengetahui  peran PPAT dalam meminimalisir sengketa tanah. Dari hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  penyebab  sengketa  pertanahan  diantaranya k etidaktersediaan  akta  otentik  yang  membuktikan  kepemilikan  hak  tanah,  sehingga  mudah diintervensi  oleh  pihak  lain.  Selanjutnya  Peran  PPAT  sangat    penting  dalam  pendaftaran  tanah, karena  produknya  dijadikan  dasar  untuk  penerbitan  sertifikat  tanah  sebagai  alat  bukti  yang kuat.Untuk  itu  PPAT  dalam    melaksanakan  tugasnya  agar  berhati-hati  dan  professional  guna menghindari  kekeliruan  yang dapat menyebabkan kerugian.
Kata Kunci : Peran, PPAT, Meminimalisir, Sengketa Tanah.

## PENDAHULUAN
Tanah  adalah  sumber  daya  alam  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan manusia,oleh  karena  itu    Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang Dasar 1945 mengatur b umi dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat. Sumber  daya tanah dan sumber daya  alam  lainnya  bukanlah  milik  satu  golongan  tertentu,  namun  kepunyaan  kita  semua sebagai  bangsa.  Kepada  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  tertinggi  dari  seluruh bangsa dibebankan amanah untuk mengatur penggunaan tanah bagi kemakmuran seluruh komponen  bangsa dan bukan kelompok  tertentu. (Nurhasan Ismail, 2011 : 2 )
Amanah tersebut dijabarkan  dalam Pasal 2 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  bahwa  hak  menguasai dari Negara  memberi wewenang untuk :
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 36
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi,  air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum    antara  orang-orang dengan bumi,  air dan ruang angkasa;
c. Menentukan  dan  mengatur    hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dan perbuatan-perbuatan  hukum  yang mengenai,  buni,air  dan ruang angkasa. Jumlah  penduduk  yang  terus  meningkat serta aktivitas pembangunan di berbagai
sektor,  semua  subjek  hukum  baik  manusia  maupun  badan  hukum  publik  dan  swasta memerlukan  tanah  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  sementara  ketersediaan  tanah  yang terbatas tentunya dapat menimbulkan konflik  /sengketa di bidang pertanahan.
Menurut  Sihombing  (2005  :  2)    secara  historis  puncak  sengketa  pertanahan sebenarnya  telah  terjadi    sejak  diberlakukannya Agrarische  Wet pada  tahun  1870,  di mana  sumber  utama  konflik  adalah    ketidakharmonisan,  ketidakselarasan    atau ketimpangan  dalam struktur kepemilikan  dan penguasaan tanah.
Untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  tanah,  pemerintah  telah  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961  tentang  Pendaftaran  Tanah  ,  namun perkembangan masyarakat yang begitu cepat dan banyaknya persoalan pendaftaran tanah yang  muncul  dan  tidak  mampu  diselesaikan  maka,  setelah  berlaku  selama  38  tahun, pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  bertujuan  menjamin  kepastian  akan  subjek  dan  objek  penguasaan tanah,  tertib  administrasi  pertanahan  serta memberikan informasi kepada pihak lain akan penguasaan  tanah  tersebut,    dengan  diterbitkannya  sebuah  sertifikat  sebagai  alat  bukti kepemilikan  yang  kuat.  Untuk  penerbitan  sertifikat  oleh  badan  Pertanahan  disyaratkan adanya  alas  hak  atas  tanah  tersebut  yang  dibuktikan dengan sebuah akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah berikut faktor-faktor apa saja  yang  menyebabkan  terjadinya    sengketa  pertanahan  tetap  terjadi  dan  bagaimana peran PPAT dalam meminimalisir  sengketa pertanahan?.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  bersifat deskriptif  analisis yaitu menggambarkan  permasalahan-permsalahan  yang  terjadi  kemudian  dianalisis  dengan metode  pendekatan yuridis  normative .  Menurut  Ronny  (Hanitijo 1998:11)  penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan  terhadap data sekunder. Penelitian ini dapat  dilakukan  terhadap  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu apabila bahan-bahan  tadi  mengandung  norma-norma  hukum.  Data-data  yang  diperoleh selanjutnya  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif,  dengan  menggunakan  metode  berfikir deduktif,  di  mana  data  yang  telah  terkumpul  diolah  secara  selektif  dan  sistematis  dan kemudian  ditarik  kesimpulan  akhir yang bersifat khusus, yaitu merupakan kristalisasi dari hasil  analisis  data  dari  penelitian,  tanpa  menggunakan  rumusan  statistik.         (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji ,  1995 :  31)

## PEMBAHASAN
Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting, karena pendaftaran tanah  merupakan  awal  dari  proses  lahirnya  sebuah  bukti  kepemilikan  ha  katas  tanah. Begitu  pentingnya  masalah  pendaftaran  tanah  Undang-  Undang  nomor  5  tahun  1960
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 37
tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  lebih  dikenal  dengan  UUPA, mengamanatkan  kepada  Pemerintah  untuk  melakukan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah  Indonesia,  seperti  tercantum  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  UUPA  Nomor  5  Tahun 1960 menyebutkan bahwa:
1.  Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2.  Pendaftaran tanah tersebut meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat.
3.  Pendaftaran  diselenggarakan  dengan  mengingat  keadaan  negara  dan  masyarakat, keperluan  lalulintas  sosial  ekonomi serta  kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  biaya-biaya  yang  bersangkutan  dengan  dengan pendaftaran  dengan  ketentuan  bahwa  raktyat  yang    tidak  mampu  dibebaskan  dari biaya-biaya tersebut.
Pasal  tersebut tidak memberikan pengertian atau batasan  tentang pendaftaran tanah yang jelas. Oleh karena itu diberikan pengertian yang  jelas tentang pendaftran tanah dalam  Pasal    1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah,  yang  menjelaskan  bahwa  pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan dan  teratur,  yang  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar, mengenai  bidang-bidang  tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  tanah yang sudah ada haknya dan hak milik  atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Kemudian disimpulkan oleh  Boedi Harsono (2003:72) yang  menyebutkan bahwa pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur berupa  pengumpulan keterangan atau data tertentu yang ada  di  wilayah-wilayah  tertentu,  pengelolaan,  penyimpanan  dan  penyajiannya  bagi kepentingan  rakyat  dalam  rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.
Selanjutnya  Pasal  1  angka  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  menyebutkan  bahwa  sertifikat  adalah  surat  tanda  bukti  hak yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  untuk  hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan  dalam buku tanah yang bersangkutan.
Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 38
Pendaftaran tanah mempunyai manfaat bagi pemegang hak atas tanah antara lain mencegah  intervensi    pihak  lain;  tanah-tanah  yang  bersertifikat  akan  bernilai  tinggi  dan dapat dijadikan  tanggungan dalam perjanjian  utang piutang.
Adapun  tanah-tanah  yang  harus  didaftarkan  berdasarkan  Pasal  9  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,adalah:
1. Bidang-bidang  tanah  yang  dipunyai  dengan  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan dan hak pakai;
2. Tanah hak pengelolaan;
3. Tanah wakaf;
4. Hak milik  atas satuan rumah susun;
5. Hak tanggungan;
6. Tanah Negara. Menurut  Waskito  (2017:  175)  salah  satu  unsur  yang  penting  dalam  administrasi pertanahan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Istilah PPAT disebutkan dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  yang  memiliki peran  membuat  akta  untuk  peralihan  hak  atas  tanah.  Akta  yang  dibuat  PPAT  tersebut merupakan persyaratan agar tanah dapat didaftar. Demikian pula menurut Supriadi (2006 : 168) Keberadaan pejabat dalam suatu ketatanegaraan sangat dibutuhkan, karena pejabat merupakan  pengejawantahan  dari  personifikasi  Negara.  Negara  dalam  konsep ketatanegaraan  dalam  menjalankan  fungsinya  diwakili  oleh  pemerintah,  pemerintah dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  dalam  merealisasikan  tujuan  Negara  diwakili oleh pejabat.
Pasal  1  angka  24  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran  Tanah,  bahwa  “Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  selanjutnya  disebut  PPAT adalah pejabat umum yang diberi  kewenangan untuk membuat  akta-akta tanah tertentu”.
Pasal  37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  menyebutkan  bahwa:  “Peralihan  hak  atas  tanah dan hak milik atas satuan rumah susun  melalui  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan perbuatan  hukum  pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat  didaftarkan,  jika  dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Menurut  Boedi  Harsono  (2003:  486)  yang dimaksud dengan “pejabat umum” itu adalah  orang  yang  diangkat  oleh  Instansi  yang  berwenang,  dengan  tugas  melayani masyarakat umum di bidang atau kegiatan tertentu.
Pasal  1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016  Tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  PPAT,    membedakan Pejabat Pembuat Akta Tanah  menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :
1. Pejabat Pembuat Akta Tanah
Adalah  pejabat  umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Adalah    pejabat  Pemerintah  yang  ditunjuk  karena  jabatannya  untuk  melaksanakan tugas  PPAT  dengan  membuat  akta  PPAT  di  daerah  yang  belum  cukup  terdapat PPAT.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus (PPAT Khusus).
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 39
PPAT  Khusus  adalah  pejabat  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  ditunjuk  karena jabatannya  untuk  melaksanakan  tugas  PPAT  dengan  membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.
Untuk  diangkat  menjadi  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Warga Negara Indonesia
b. Berusia paling  rendah 22 (dua puluh  dua ) tahun.
c. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi kepolisian.
d. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang    telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan   tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
e. Sehat jasmani dan rohani.
f. Berijazah  Sarjana  Hukum  dan  lulusan  jenjang  strata  dua  kenotariatan  atau  lulusan program  pendidikan  khusus  PPAT  yang  diselenggarakan  oleh  kementrian  yang menyelenggarakan urusan di bidang  agraria/pertanahan.
g. Lulus  ujian  yang  diselenggarakan  oleh  kementrian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan.
h. Telah  menjalani  magang  atau  nyata-nyata  telah  bekerja  sebagai  karyawan  pada kantor PPAT paling sedikit  1 (satu) tahun setelah lulus pendidikan  kenotariatan. Larangan untuk PPAT diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016  Tentang  Peraturan Jabatan PPAT yaitu :
PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi: a. advokat, konsultan atau penasehat hukum;
b. pegawai negeri, pegawai badan usaha milik  negara, pegawai badan usaha milik  daerah pegawai swasta;
a. pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja (PPPK) ;
b. pimpinan  pada sekolah, perguruan tinggi  negeri,atau perguruan tinggi  swasta;
c. surveyor berlisensi;
d. penilai  tanah;
e. mediator; dan/atau jabatan lainnya  yang dilarang  oleh peraturan perundang- undangan.

## 1. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Pertanahan
Menurut Pasal 1  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan  bahwa  yang dimaksud  dengan  sengketa  tanah    adalah  perselisihan  pertanahan  antara  orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sedangkan konflik tanah    adalah  perselisihan  pertanahan  antara  orang  perseorangan,  kelompok,  golongan, organisasi,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang  mempunyai  kecenderungan  atau  sudah berdampak luas.
Menurut    Darwin  Ginting  (2010  :  2  )  Sengketa  pertanahan  adalah  perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa  atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk  penggunaan  dan  penguasaan  hak  atas  tanahnya  yang  diselesaikan  melalui musyawarah atau pengadilan.  Menurutnya bahwa akar permasalahan sengketa pertanahan secara komprehensif disebabkan oleh:
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 40
1. Kurang tertibnya administrasi  petanahan masa lalu.
2. Ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan  tanah
3. Meningkatnya  kebutuhan  tanah  sehingga  harga  tanah,  sehingga  harga tanah tidak dapat dikendalikan  karena ulah mafia tanah.
4. Sistem publikasi  pendaftaran tanah  negatif
5. Tumpang tindihnya  peraturan perundangan tentang tanah
6. Masih banyaknya terdapat tanah terlantar
7. Kurang cermatnya notaris dan PPAT dalam menjalankan tugasnya.
8. Belum  terdapat  persamaan  presepsi  atau  interpretasi  para  penegak  hukum khususnya  hakim  terhadap  peraturan  perundang-undangan  di  bidang pertanahan.
9. Para  penegak  hukum  belum  mempunyai  komitmen  untuk    melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsekuen  dan konsisten.
Menurut  Siswanto (2011 : 3 ) anatomi sengketa pertanahan dapat dilihat dari :
1. Tipologi  Sengketa Pertanahan
a. Masalah konversi tanah bekas hak Barat
b. Masalah penguasaan dan pemilikan  tanah
c. Masalah tumpang tindih  ijin  lokasi
d. Masalah batas dan letak bidang tanah
e. Masalah ganti rugi  tanah eks tanah partikelir
f. Sengketa tanah obyek landreform
g. Sengketa tanah ulayat
h. Sengketa putusan pengadilan
i. Sengketa pengadaan tanah
2. Substansi sengketa pertanahan meliputi:
a. Peruntukan dan/atau penggunaan serta penguasaan hak atas tanah
b. Keabsahan suatu hak aas tanah
c. Prosedur pemberian hak atas tanah
d. Pendaftaran  hak  atas  tanah  termasuk  peralihan  dan  penerbitan  serifikat sebagai tanda bukti hak.
3. Pihak-pihak  yang bersengketa
a. Perorangan   melawan perorangan
b. Perorangan  melawan  Badan hukum
c. Perorangan melawan Instasni Pemerintah
d. Badan Hukum   melawan  Badan Hukum
e. Badan Hukum melawan  Instansi Pemerintah
f. Badan Hukum  melawan  masyarakat
g. Instansi Pemerintah  melawan  instansi Pemerintah
h. Instansi Pemerintah melawan   Masyarakat
Permasalahan  Sengketa  tanah  di Indonesia masih sering terjadi. Menurut Kabag
Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, sepanjang tahun 2018 tercatat ada 2.546  sengketa  tanah.Sengketa  konflik  yang  sudah  selesai  ditangani  sejumlah  1.652 kasus. Selanjutnya  menurut Dirjen  Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah,  Agus  Widjayanto  ,  sengketa  yang  terjadi  karena  beragamnya  masalah  yang menjadi  dasar dalam pembuatan sertifikat. (Harian Kompas Rabu, 27/2/2019).
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 41
Tabel  1.  STATISTIK  PERKARA  PERDATA  KLASIFIKASI  OBJEK
SENGKETA TANAH TAHUN 2018 ( Mahkamah Agung Republik Indonesia ) No Jenis Perkara Sisa Masuk Beban Cabut Putus Sisa 1 Objek Sengketa Tanah/Wanprestasi/Jual Beli Tanah 106 255 361 18 248 88 2 Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/Hak Ulayat/Persekutuan Adat 2 5 7 0 6 1 3 Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/Penyalahgunaan Hak 9 29 38 3 24 13 4  Objek Sengketa Tanah 909 1861 2770 173 1819 778 5 Objek Sengketa Tanah/Wanprestasi 440 1081 1521 90 956 476 6 Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum 2933 6225 9158 531 5907 2679 7 Objek Sengketa Tanah/Wanprestasi/Hibah 5 12 17 0 13 3 8 Objek Sengketa Tanah/Wanprestasi/Sewa Menyewa 5 8 13 3 10 2 9 Objek Sengketa Tanah/Wanprestasi/Jual Gadai 0 9 9 0 5 4 10 Objek Sengketa Tanah/Wanprestasi/Harta Bersama 24 76 100 8 70 23 11 Objek Sengketa Tanah/Wanprestasi/Ganti Rugi 31 78 109 6 66 31 12 Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/Penyerobotan 18 33 51 2 37 11 13 Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah 32 65 97 4 67 28 14 Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/Sertifikat/Girik 44 100 144 7 108 27 15  Objek Sengketa 3 11 14 2 10 4
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 42
Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/PPAT
16 Objek Sengketa Tanah/Perbuatan Melawan Hukum/Ganti  Rugi 145 307 452 22 314 110
Sumber : https://badilummahkamahagung .go.id diakses tanggal, 29  Desember 2019,  pukul 19.30.
Berdasarkan data-data tersebut sengketa pertanahan di negara kita masih sering terjadi, sehingga perlu diminimalisir.
2. Peran Pejabat Pembuat Akta  Tanah Dalam Meminimalisir Sengketa Tanah
Masalah  tanah  selalu  bersifat  multiaspek  dan  multi  kompleks,  sehingga  memerlukan pengaturan dan penataan yang baik dan mendasar guna mengeliminasi,  setidaknya meminimalisasi  konflik berkaitan dengan tanah. Yunus Wahid (2014 : 201 ).
Hubungan  hukum  antara  subjek  hukum  dengan  tanah  secara  yuridis  dibuktikan dengan  keberadaan  sertifikat  yang  diterbitkan  oleh  badan  Pertanahan  yang  didasarkan pada akta yang dibuat oleh PPAT.
Pasal 2  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah,  memuat tugas pokok dan kewenangan PPAT yaitu :
1.  PPAT  bertugas  pokok  melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan membuat  akta  sebagai  bukti  telah  dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai hak  atas  tanah  atau  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang  diakibatkan  oleh  perbuatan hukum itu.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a.  Jual beli;
b.  Tukar menukar;
c.  Hibah;
d.  Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
e.  Pembagian hak bersama;
f.  Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
g.  Pemberian Hak Tanggungan;
h.  Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
Selanjutnya  dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa :
(1)  Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  seorang PPAT  mempunyai  kewenangan  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik  Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.
(2)  PPAT  khusus  hanya  berwenang  membuat  akta  mengenai  perbuatan  hukum  yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.
Pasal  165  HIR  menyebutkan  yang  dimaksud  dengan  akta  otentik,  yaitu  suatu  surat yang  diperbuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  membuatnya mewujudkan  bukti  yang  cukup  bagi  kedua  belah  pihak  dan  ahli  warisnya  serta  sekalian orang  yang  mendapat  hak  dari  padanya  yaitu  tentang  segala  hal  yang tersebut di dalam surat  itu  dan  juga  tentang yang tercantum dalam surat  itu sebagai pemberitahuan sahaja,
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 43
tetapi  yang  tersebut  kemudian  itu  hanya  jika  yang  diberitahukan  itu  langsung berhubungan dengan pokok  dalam akta itu”
Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  bahwa  suatu akta  otentik  ialah  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Dari  penjelasan  pasal  tersebut  akta  otentik  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang berwenang  yang  disebut  pejabat  umum.  Apabila  yang  membuatnya  pejabat  yang  tidak cakap    atau  tidak  berwenang    atau  bentuknya  cacat  ,  maka  menurut  Pasal  1869  KUH Perdata    akta  tersebut  tidak sah , namun akta yang demikian  mempunyai nilai kekuatan sebagai  akta  di  bawah  tangan  dengan syarat apabila  akta itu ditandatangani para pihak.( Yahya Harahap , 2014 : 566 ).
Abdul  Manan  (2000  :  139  )  menyebutkan  bahwa  akta  otentik  mempunyai  tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :
a. Pembuktian  formal,  yaitu  pembuktikan  antara  para  pihak  bahwa  mereka  sudah menerangkan apa yang ditulis  dalam akta tersebut.
b. Pembuktian  materiil,  yaitu  pembuktikan  antara  para  pihak,  bahwa  benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
c. Pembuktian  mengikat,  yaitu pembuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah datang menghadap kepada pegawai umum  dan menerangkan apa yang ditulis  dalam akta tersebut.
Pasal  164  HIR  menempatkan  alat  bukti  surat  atau  akta  pada  posisi  pertama, selanjutnya  saksi,  pengakuan,  persangkaan  dan  sumpah,  karena  alat  bukti  yang  paling sempurna  dalam  hukum acara perdata adalah bukti tulis. Dalam lalulintas hukum perdata akta sengaja dibuat untuk alat bukti.
Betapa pentingnya peran PPAT dalam meminimalisir sengketa tanah, karena keberadaan akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  akan  menjadikan  dasar  untuk  penerbitan  sertifikat sebagai bukti  kepemilikan  yang  kuat,  dan  wajib  diterima  kebenarannya  oleh  hakim    dalam persidangan sebagai alat bukti yang sempurna, jika  terjadi gugatan di  pengadilan.
PPAT  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  pemindahan  hak atas  tanah,  pembebanan hak atas tanah, dan akta-akta lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  membantu  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam melaksanakan  pendaftaran  tanah  tentunya  harus mengedepankan prinsip profesionalisme dan  prinsip  kehati-hatian,  agar  akta  yang  dibuatnya  bernilai  untuk  pembuktian  di  masa yang akan datang. Para pihak sengaja menggunakan jasa PPAT dalam melakukan sebuah perbuatan  hukum  agar    mendapatkan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  apabila  di kemudian  hari terjadi peristiwa sengketa.
Profesionalisme  merupakan  persyaratan  yang  diperlukan  untuk  menjabat  suatu pekerjaan  (profesi)  tertentu,  yang  melaksanakannya  memerlukan  ilmu  pengetahuan, keterampilan,  wawasan  dan  sikap  yang  mendukung  sehingga  pekerjaan  profesi  tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian dapat difahami bahwa profesionalisme merupakan  suatu  kualitas  pribadi  yang  wajib  dimiliki  oleh  seseorang  dalam  menjalankan suatu  pekerjaan  tertentu  dalam  melaksanakan  pekerjaan  yang  diserahkan  kepadanya.( Abdul Manan, 2007 : 194 )
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  azas  kehati-hatian    atau  bertindak  cermat  meunurut Makhfudz  (2013  :  45)  bahwa  setiap  pejabat  administrasi  Negara harus bertindak secara cermat agar tidak menimbulkan  kerugian pada masyarakat.
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 44
Untuk  melaksanakan  azas  tersebut   Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT  terdapat  ketentuan  yang  memerintahkan  PPAT menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pelaksanaan tugas jabatannya yaitu dalam Pasal 22 Peraturan Jabatan PPAT menyatakan bahwa “Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi sebelum ditandatangani  seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.”
Menurut  (Hatta  Isnaini  Wahyu  Utomo  dan  Hendry  Dwicahyo  Wanda  ,  2017  : 468),  akta  wajib  dibacakan  dan  dijelaskan  isinya  oleh  PPAT  karena  tidak  semua penghadap  yang  datang  kepada  PPAT  bisa  membaca  dan  mudah  memahami  apa  yang tertulis  di  dalam  akta  yang  akan  ditandatanganinya.  Dengan  kewajiban  PPAT membacakan  dan  menjelaskan  isi  akta  akan  membuat  para  pihak  lebih  mudah  untuk mengerti  apa  yang  sedang  dilakukannya  dan  diharapkan  mampu  memberikan  rasa keadilan  bagi  semua  pihak  karena  masing-masing  hak  dan  kewajiban  dari  pihak dijelaskan  oleh  PPAT  melalui  pembacaan  akta  tersebut.  Pembacaan  akta  oleh  PPAT diharapkan  membuat  para  penghadap  lebih  mengerti apa yang tertuang dalam akta yang akan  ditandatanganinya  dan mampu menghindari adanya gugatan dari salah satu pihak di kemudian  hari  akibat  adanya  perbedaan  penafsiran  terhadap  hal-hal  yang  tertulis  dalam akta.
Pasal 28 ayat (2)  Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan PPAT menyebutkan :
PPAT  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya  oleh  Kepala  Badan, karena:
a.    melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT;
b.    dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan pidana yang  diancam  hukuman  kurungan  atau  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau lebih  berat  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan hukum tetap;
c.    melanggar kode etik profesi.
.    Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud  antara lain:
a.    membantu  melakukan  permufakatan  jahat  yang  mengakibatkan  sengketa  atau konflik  pertanahan;
b.    melakukan  pembuatan  akta  sebagai  permufakatan  jahat  yang  mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan;
c.    melakukan pembuatan akta di luar daerah kerjanya kecuali yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (3);
d.    memberikan  keterangan  yang  tidak  benar  di  dalam  akta  yang  mengakibatkan sengketa  atau konflik pertanahan;
e.    membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya yang terletak di luar dan  atau di dalam daerah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
f.    melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT;
g.   pembuatan  akta  PPAT  yang  dilakukan,  sedangkan  diketahui  oleh  PPAT  yang bersangkutan  bahwa  para  pihak  yang  berwenang  melakukan  perbuatan  hukum atau kuasanya sesuai peraturan perundang-undangan tidak hadir dihadapannya;
h.    pembuatan  akta  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah Susun yang oleh PPAT yang bersangkutan diketahui masih dalam sengketa yang
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 45
mengakibatkan  penghadap  yang  bersangkutan  tidak  berhak  melakukan  untuk perbuatan hukum yang dibuktikan  dengan akta;
i.  PPAT tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak maupun pihak yang belum atau tidak berwenang melakukan perbuatan sesuai akta yang dibuatnya;
j.   PPAT  membuat  akta  dihadapan  para  pihak  yang  tidak  berwenang  melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya;
k.  PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau dalam keadaan cuti;
l.   lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Selain itu Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang  Kode Etik PPAT  dalam Pasal 6 ayat (1) menetapkan sanksi berupa :
a.   Teguran;
b.   Peringatan;
c.  Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT;
d.  Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT;
e.    Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT. Penjatuhan sanksi  disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
Selanjutnya    Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  telah mengeluarkan  Peraturan    Nomor  2  tahun  2018  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang  bertujuan untuk mewujudkan PPAT yang profesional, berintegritas  dan  melaksanakan  jabatan  PPAT  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan Kode Etik.
Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri dan Pembinaan dan pengawasan    di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan.
Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat berupa:
a.penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT;
b. pemberian arahan pada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang  ke-PPAT-an;
c.  menjalankan  tindakan  yang  dianggap  perlu  untuk  memastikan  pelayanan  PPAT tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
d. memastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Kode Etik. Pengawasan terhadap PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berupa:
a. pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT; dan
b.  penegakan  aturan  hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang  PPAT.
Adapun  pemberian  sanksi  yang dikenakan terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran dapat berupa:
a. teguran tertulis; b.pemberhentian sementara; c.pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.

## KESIMPULAN
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 46
Faktor  penyebab  sengketa  tanah  masih    tetap  berlangsung  pada  saat  ini karena ketidaktersediaan  akta  otentik  yang  membuktikan  kepemilikan  hak  tanah.  Masyarakat belum  menyadari  pentingnya  pendaftaran  tanah,  karena  keterbatasan  pengetahuan  akan peraturan  perundang-undangan,  sehingga  masih  terdapat  peralihan  hak  atas  tanah  yang dilakukan  di  bawah  tangan  tanpa  melibatkan  PPAT.Selanjutnya  Peran  PPAT  sangat penting  dalam  pendaftaran  tanah,  karena  produknya  dijadikan  dasar  untuk  penerbitan sertifikat tanah sebagai alat bukti kuat yang dapat meminimalisir  sengketa tanah.
Untuk  itu  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dalam    melaksanakan  tugasnya  agar selalu berhati-hati dan profesional guna menghindari kekeliruan yang dapat menyebabkan kerugian kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan ,  2000, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Agama, Yayasan Al Hikmah, Jakarta.
---------------------  2007 , Etika Hakim Dalam Ppenyelenggaraan Peradilan , Kencana ,Jakarta
Boedi Harsono , 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok     Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
Darwin  Ginting,  2011, Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  di  Indonesia ,  Seminar Tentang  Penyelesaian  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan  Dalam  Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional,Bandung. 17 Nopember.
Hatta  Isnaini  Wahyu  Utomo  dan  Hendry  Dwicahyo  Wanda  ,  2017  ,  Jurnal  Hukum  Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 24.
Makhfudz , 2013 , Hukum Administrasi Negara ,Graha Ilmu, Yogyakarta. Nurhasan Ismail,2011, Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat , dalam Seminar Tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan
Nasional,Bandung.  17 Nopember.
Ronny  Hanitijo,  1988, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia,  Indonesia, Jakarta.
Rosiana Hayanti, 2018, Sengketa Tanah Sepanjang Tahun 2018 , Kompas,  Rabu,
27/2/2019.
Sihombing,  2005 Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Nasional , Gunung Agung, Jakarta.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1995. Penelitian  Hukum Normatif , Raja Grafindo Persada,
Supriadi,  2008, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. Waskito  dan  Hadi  Arnowo,  2017, Pertanahan,  Agraria  dan  Tata  Ruang ,  Kencana, Jakarta.
Yahya  Harahap  ,  2014, Hukum  Acara  Perdata,  Tentang  Gugatan,  Persidangan, Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan, Sinar  Grafika,  Jakarta..Yunus  Wahid, 2014,  Pengantar Hukum tata Ruang, , Kencana Prenadamedia Grup,Jakarta.
Undang-Undang Dasar Republik  Indonesia  1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah
Vol. 2 No. 1  Januari 2020

## 47
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP nomor 37 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  1  tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  1998  Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  /  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan   Nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah