## UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI INATEK MELALUI PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM YANG BERSIFAT KEPERDATAAN
Nur Putri Hidayah 1) , Galih Wasis Wicaksono 2)
1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang
2) Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang
1) Email: nurputri@umm.ac.id
2) Email: galih.w.w@umm.ac.id

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Riwayat Artikel : Diterima : 3 Februari 2020 Disetujui : 31 Juli 2020 Koperasi Inatek adalah koperasi primer yang didirikan pada tahun 2018.  Tujuan  pendirian  koperasi  ini  adalah  peningkatan kesejahteraan  mahasiswa  dan  alumi  Prodi  Teknik  Informatika UMM  dengan  cara  mendorong  kemandirian  ekonomi  anggota koperasi  melalui  kewirausahaan  berbasis  teknologi.  Kendala yang  saat  ini  dihadapi  adalah  kebutuhan  terhadap  analisis  dan revisi  anggaran  dasar,  serta  tidak  adanya  dokumen  hukum penunjang  kegiatan  transaksi  Koperasi  Inatek  yang  meliputi naskah rumusan perjanjian jual beli dan perjanjian pemborongan pekerjaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata.  Metode  yang  digunakan  adalah  pengkapasitasan sistem nilai yang terdapat dalam teori community development. Hasilnya,  terbentuk  sejumlah  dokumen  yang  dibutuhkan Koperasi  Inatek,  sebagaimana  yang  telah  diidentifikasi  di  atas. Kesimpulan,  dokumen  hukum  yang  telah  disusun,  membantu Koperasi  Inatek  untuk  menjalankan  kegiatan  bisnisnya  karena dokumen  tersebut  dalam  penyusunannya  memperhatikan:  1) Peraturan perundangan yang berlaku seperti UU Perkoperasian, KUHPerdata,  UU  Ketenagakerjaan  2)  Syarat  sah  perjanjian,  3) asas-asas dalam perjanjian, dan 4) unsur perjanjian.
Kata Kunci : Peningkatan kapasitas, dokumen hukum, Koperasi Inatek

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Riwayat Artikel : Received : February 3, 2020 Accepted : July 31, 2020 Inatek Cooperative is a primary cooperative established in 2018.
The  purpose  of  this  cooperative  is  to  increase  the  welfare  of students  and  alumni  Prodi  Informatics  Engineering  UMM  by encouraging the economic independence of cooperatives through entrepreneurship-based technology.  The  current  obstacle is  the need for analysis and revision of the basic budget, as well as the absence  of  legal  documents  supporting  the  activity  of  Inatek cooperative  transactions  which  include  the  manuscript formulation  and  purchase  agreement  Contrary  to  article  1320 Civil Code. The method used is capacitance of the value system contained in the theory of community development. As a result, a number of documents were formed that required the Inatek Cooperative, as identified above.  Conclusions, the legal documents that have been made, help the Inatek Cooperative to carry  out  its  business  activities  because  the  documents  in  its preparation pay attention to: 1) Applicable legislation such as the Cooperative Law, Civil Code, Labor Law 2) The legal conditions of  the  agreement,  3)  the  principles  of  the  agreement,  and  4) elements of the agreement. Key words: capacity building,, legal document, Inatek Cooperative

## 1. PENDAHULUAN
Koperasi  Inatek  adalah  jenis  koperasi primer  yang  didirikan  pada  tahun  2018  yang berkedudukan  di  Kantor  Program  Studi Informatika,  Fakultas  Teknik,  Gedung  Kuliah Bersama (GKB III), Kampus III UMM, Malang, Jawa  Timur.  Koperasi  INATEK  didirikan dengan  tujuan  mewadahi  produk  (baik  berupa software  maupun  hardware)  serta  melakukan inkubasi  terhadap  produk/jasa  yang  dihasilkan oleh  para  mahasiswa  dan  alumni  Prodi  Teknik Informatika  UMM  ( Hasil  wawancara  dengan sekretaris  INATEK,  Bapak  Wahyu  Andhyka  K. M.Kom. pada 3 Maret 2019) . Harapan didirikannya
Koperasi Inatek adalah peningkatan kesejahteraan mahasiswa dan alumi
Prodi  Teknik  Informatika  UMM,  yang  sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana Pasal 3 UU No. 25/1992 tentang
Perkoperasian (UUPerkoperasian). Melalui Koperasi
INATEK,  mendorong  kemandirian  ekonomi anggota koperasi melalui kewirausahaan berbasis teknologi.
Koperasi  INATEK  melaksanakan  kegiatan usaha, meliputi:
a. Penjualan jasa layanan teknologi informasi.
b. Penyedia jasa.
c. Inkubasi bisnis (bentuk inkubasi bisnis dapat berupa  kredit  lunak  atau  penyertaan  modal atau  saham)  (Merujuk  pada Anggaran  Dasar Koperasi Inatek) .
Ditahun kedua pendiriannya, saat Koperasi inatek  memiliki  fokus  pelaksanaan  kegiatan pada 3 (tiga) hal yaitu:
a. Penguatan kelembagaan melalui pembentukan pelaksana usaha Koperasi.
b. Peningkatan  jumlah  anggota  dan  partisipasi alumni  melalui  pengembangan  modul- modul inkubasi, dan
c. Optimalisasi  pemasaran  produk  inkubasi Koperasi  INATEK,  yang  berfokus  dengan sasaran pada mahasiswa.
Pendirian  Koperasi  INATEK  bertujuan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anggota  pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya berdasar  azas  kekeluargaan  dan  demokrasi ekonomi.  Masalahnya  adalah  Koperasi  Inatek hingga  saat  ini  belum  memiliki  peraturan koperasi serta dokumen hukum keperdataan lain yang  sangat  penting  untuk  proses  transaksi dalam  kegiatan  operasional  maupun  penunjang
Koperai Inatek ( Hasil wawancara dengan sekretaris INATEK, Bapak Wahyu Andhyka K. M.Kom. pada 3  Maret  2019) .  Sebagai  koperasi  yang  baru berdiri, dokumen hukum yang dimiliki hanyalah anggaran  dasar  koperasi.  Sedangkan  untuk pelaksanaan  transaksi  baik  yang  bersifat operasional  maupun  penunjang,  dilakukan secara lisan ataupun melalui surat dalam bentuk nota/kwitansi.  Hal  ini  tentu  akan  berdampak buruk bagi Koperasi Inatek kedepan.
Seharusnya, setelah koperasi terbentuk, para pengurus Koperasi Inatek membentuk peraturan koperasi.  Peraturan  koperasi  penting  dimiliki mengingat  melalui  peraturan  ini,  akan  diatur mengenai  hubungan  hukum  antara  anggota koperasi  baik  yang  bersifat  keluar  maupun bersifat  ke  dalam  (Murwadji  &  Robby,  2017; Sofiani,  2014).  Selain  itu,  peraturan  koperasi dapat menjadi peraturan pelaksana dari anggaran dasar  koperasi,  sehingga  hal-hal  yang  tidak mungkin  diatur  dalam  anggaran  dasar,  dapat diatur dalam peraturan koperasi (Sitio, 2001).
Selain itu, setiap aktifitas koperasi terutama transaksi  kepada  pihak  luar,  seharusnya dituangkan  dalam  perjanjian  tertulis  (Maknun, 2019).  Koperasi  Inatek  sudah  seharusnya memiliki  dokumen  hukum  perjanjian  tertulis yang dapat digunakan setiap transaksi dilakukan. Perjanjian tertulis pentingan mengingat perjanjian  tertulis  tersbeut  dapat  dijadikan sebagai  dasar  perikatan  antara  para  pihak, sebagai  alat  bukti,  dan  sebagai  dasar  mengikat pihak  ketiga  (Donandi  &  Susilowati,  2015), Adapun dokumen perjanjian tersebut, sekurangnya meliputi:
a. Perjanjian  kemitraan  dengan  calon  mitra inkubasi (untuk model bisnis inkubasi).
b. Perjanjian  jual  beli  produk  (untuk  model bisnis jual beli produk inkubasi).
c. Perjanjian outsourcing berupa pemborongan pekerjaan.
Adapun  dokumen  hukum  yang  saat  ini paling  dibutuhkan  oleh  Koperasi  Inatek  adalah anggaran  dasar  dan  perjanjian  jual  beli  produk (untuk  model  bisnis  jual  beli  produk  inkubasi) serta Perjanjian outsourcing berupa pemborongan  pekerjaan  maupun  penyedia  jasa pekerja  (untuk  model  bisnis  penyedia  jasa). Namun  penyusunan  dokumen  hukum  diatas terkendala 2 (dua) hal yaitu tidak adanya anggota koperasi  yang  memiliki  keahlian  hukum  untuk
menyusun  dokumen  hukum,  serta  terkendala biaya  yang  tinggi  jika  menggunakan  jasa professional  hukum  (notaris  maupun  advokat) untuk  menyusun  draft  peraturan  koperasi  serta perjanjian-perjanjian tersebut (Hasil wawancara dengan  sekretaris  INATEK,  Bapak  Wahyu Andhyka M.Kom pada 3 Maret 2019).
Berdasarkan analisis situasi serta identifikasi di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada usulan pengadian masyarakat ini adalah:
a. Bagaimana naskah rumusan anggaran dasar yang  tepat  sehingga  tidak  bertentangan Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1992 tentang Perkoperasian?
b. Bagaimana  naskah  rumusan  perjanjian  jual beli  yang  tepat  sehingga  tidak  bertentangan kaidah  syarat  sah  perjanjian  sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata?
c. Bagaimana  naskah  rumusan  Perjanjian pemborongan pekerjaan yang tepat sehingga tidak  bertentangan  dengan  Pasal  1320 KUHPerdata?

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  adalah  peningkatan kapasitas  nilai  yang  terdapat  dalam  teori community development (Hidayah & Komariah, 2019;  Wrihatlono  &  Dwidjowijoto,  2007) . Metode  yang  digunakan  dalam  pengabdian  ini adalah  Konkrit  pelaksanaan  adalah  pengusul melakukan pengabdian  dalam bentuk pemberian jasa  penyusunan  naskah  dokumen  hukum berupa:
a. Naskah  rumusan  anggaran  dasar  yang  tepat sehingga tidak bertentangan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
b. Naskah  rumusan  perjanjian  jual  beli  yang tepat  sehingga  tidak  bertentangan  kaedah syarat  sah  perjanjian  sebagaimana  Pasal 1320 KUHPerdata.
c. Naskah  rumusan  Perjanjian  pemborongan pekerjaan  yang  tepat  sehingga  tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Solusi untuk permasalahan Koperasi Inatek adalah  bahwa  Koperasi  Inatek  membutuhkan
dokumen  hukum  keperdataan  seperti  naskah rumusan  peraturan  koperasi,  naskah  rumusan perjanjian  jual  beli  produk  yang  dijual  oleh koperasi, naskah rumusan perjanjian pemborongan  pekerjaan  dan  naskah  rumusan Perjanjian  penyedia  jasa  pekerja.  Koperasi Inatek  tidak  dapat  mengupayakan  ketersediaan dokumen  hukum  tersebut  karena  tidak  adanya anggota koperasi yang memiliki keahlian hukum untuk  menyusun  dokumen  hukum,  serta terkendala  biaya  yang  tinggi.  Untuk  peraturan koperasi,  dasar  dari  penyusunan  tentu  UU Perkoperasian, sedangkan untuk naskah rumusan perjanjian jual beli produk yang dijual oleh  koperasi,  dan  naskah  rumusan  perjanjian pemborongan  pekerjaan  yang  akan  didasarkan pada syarat sah perjanjian 1320 KUHPerdata.
Upaya  pemenuhan  kebutuhan  Koperasi Inatek  berupa  naskah-naskah  hukum  di  atas sejatinya  merupakan  kegiatan  pemberdayaan dalam  hal  ini  peningkatan  kapasitas  terhadap Koperasi  Inatek.  Peningkatan  kapasitas  adalah upaya membangun atau memampukan target/sasaran  terlebih  dahulu  sebelum  beraksi langsung  atas  kegiatan  yang  akan  membuat mereka  mandiri  dan  mampu  (Wrihatlono  & Dwidjowijoto,  2007).  Tahap  ini  disebut  juga capacity  building atau enabling .  Proses peningkatan kapasitas ini ini terdiri dari 3 (tiga) jenis  yaitu manusia, organisasi  dan sistem nilai (Wrihatlono & Dwidjowijoto, 2007).
Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan  manusia,  baik  dalam  konteks individu  maupun  kelompok.  Contohnya  adalah pemberian pelatihan, seminar, dll. pengkapasitasan  organisasi  dilakukan  dalam bentuk  restrukturisasi  organisasi  yang  hendak menerima daya atau kapasitas tersebut. Contohnya  diberikan  peluang  usaha,  bagi kelompok miskin dibuatkan Badan Usaha Milik Rakyat  (Wrihatlono  &  Dwidjowijoto,  2007). Sedangakan  pengkapasitasan  ketiga  adalah sistem  nilai.  Setelah  orang  dan  wadahnya dikapasitaskan,  maka  sistem  nilainya  pun demikian.  Sistem  nilai  adalah  aturan  main. Dalam cakupan organisasi, sistem nilai berkenaan dengan anggaran dasar  dan anggaran rumah  tangga,  sistem  dan  prosedur,  peraturan koperasi,dsb.  Pada  tingkat  lebih  maju,  sistem nilai  terdiri  pula  atas  budaya  organisasi,  etika
dan good governance (Wrihatlono & Dwidjowijoto, 2007) .
Kegiatan  penyusunan  naskah  peraturan koperasi dan perjanjian-perjanjian laiinya adalah bentuk  pengkapasitasan  sistem  nilai.  Upaya pengkapasitasan  system  nilah  dilakukan  agar usahanya  sukses  kedepan  tidak  menimbulkan sengketa  yang justru merugikan mereka sendiri (Wrihatlono & Dwidjowijoto, 2007).

## 3.1  Penyusunan  Naskah  Anggaran  Dasar Koperasi INATEK
Anggaran  dasar  merupakan  syarat  yang dibutuhkan  untuk  pembentukan  sebuah  koperasi, sebagaimana Pasal  7  (1)  UU  Koperasi.  Anggaran dasar  terdapat  dalam  akta  pendirian  koperasi. Anggaran  dasar  setidaknya  harus  berisi  identitas koperasi  seperti  nama  koperasi,  tempat  kedudukan, nama  pendiri,  jenis  koperasi,  tujuan  serta  maksud didirikannya,  bidang  usaha,  permodalan,  rapat anggota,  ketentuan  perihal  keanggotaan,  jangka waktu  berdirinya,  pembagian  SHU,  ketentuan mengenai sanksi dan pembubaran (Anugrah, 2013).
Adapun  naskah  anggaran  dasar  koperasi Inatek  yang  disusun  dengan  kerangka  sebagai berikut: 1) BAB I: nama dan tempat kedudukan, 2) BAB II:  Landasan, azas dan prinsp, 3) BAB III:  maksud  dan  tujuan,  4)  BAB  IV:  Lambang dan Logo, 5) BAB V: Jenis dan Bidang Usaha, 6)  BAB  VI:  Keanggotaan,  7)  BAB  VII:  Modal Koperasi,  8)  BAB  VIII:  Alat  kelembagaan organisasi,  9)  BAB  IX:  Sisa  hasil  usaha,  10) BAB  X:  Tanggungan  Anggota,  11)  BAB  XI: Pembubaran  dan  Penyelesaian,  12)  BAB  XII: Kesejahteraan sosial, 13) BAB XIII: Sanksi,  14) BAB  XIV:  Ketentuan  lain-lain,  dan  15)  BAB XV: Ketentuan Penutup.
3.2 Penyusunan Naskah Perjanjian Jual Beli
Jual beli berdasarkan Pasal 1457
KUHPerdata  adalah  “Suatu  perjanjian  dengan mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah diperjanjikan”.  Sedangkan  lahirnya  perjanjian jual  beli  berdasarkan  1458  KUHPerdata  adalah ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai  barang  dan  harga,  walaupun  barang belum diserahkan, ataupun harga belum dibayar.
Perjanjian  jual  beli  penting  sebagai  bukti tertulis  bagi  kedua  belah  pihak  yang  telah bersepakat  mengenai  sejumlah  benda  maupun harga  yang  patut  dibayarkan.  Terlebih  jika mengingat alat bukti surat berdasarkan 164 HIR
adalah  alat  bukti  utama  dalam  sengketa keperdataan (Ali & Heryani, 2015).
Dalam  menyusun  perjanjian  jual  beli  ini, penulis memperhatikan hal berikut:
a. Syarat  sah  perjanjian  sebagaimana  Pasal 1320  KUHPerdata  yaitu:  1)  sepakat,  2) cakap,  3)  hal  tertentu,  dan  4)  kausa  yang halal.
b. Asas  umum  dalam  hukum  perikatan,  yaitu (Muhtarom,  2014;  Noor,  2015):  1)  asas freedom  of  contract, 2)  asas pacta  sun servanda, 3)  Asas  konsensualitas,  4)  asas personalitas,  5)  asas  itikad  baik/good  faith, 6) asas exceeptio non adempleti contractus, dan 7) asas force majeur .
c. Unsur-unsur  dalam  hukum  perjanjian  yang terdapat  pada  Pasal  1320  KUHPerdata  dan Pasal  1339  KUHPerdata,  yaitu:  1)  unsur essensialia , 2) unsur naturalia , dan 43) unsur accidentalia .
Surat  perjanjian  jual  beli  yang  disusun penulis  adalah  perjanjian  jual  beli  untuk pembelian software .  Adapun  kerangka  surat perjanjian  jual  beli  yang  dibuat  penulis,  adalah sebagai berikut: 1) kepala surat, 2) identitas para pihak,  3)  ketentuan  umum,  4)  objek  perjanjian jual beli, 5) tujuan pembelian dan penggunaan, 6)  harga  dan  cara  pembayaran,  7)  pelatihan software, 8) larangan, 9) Sanksi, 10)
Penyelesaian  sengketa,  11)  addendum,  12) penutup, 13) tempat dan tanggal perjanjian, 14) tanda tangan para pihak. 3.3 Penyusunan Naskah Perjanjian

## Pemborongan Pekerjaan
Selain  perjanjian  jual  beli,  terdapat  pula perjanjian pemborongan pekerjaan yang menjadi ruang  lingkup  dari  usaha  Koperasi  Inatek berdasarkan  Anggaran  Dasar  Koperasi  Inatek. Jika perjanjian jual beli objek yang dijual adalah software yang telah tersedia dan langsung dapat digunakan  oleh  pembeli,  maka  Pemborongan Pekerjaan  adalah  perjanjian  dimana  seseorang melakukan  perikatan  dengan  Koperasi  Inatek dengan maksud agar koperasi dapat membangunkan  sebuah software untuk  orang tersebut .
Perjanjian
pemborongan pekerjaan hakikatnya  adalah  mengenai  mengalih  dayakan sebagian pekerjaan ke perusahaan lain. Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  64  UU  No. 13/2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dimana
perusahaan dapat mengalihkan sebagian pekerjaannya  kepada  perusahaan  lain  baik melalui pemborongan pekerjaan maupun penyediaan  jasa  peekrja/buruh  yang  dibuat secara tertulis.
Adapun hal yang diperhatikan oleh penulis dalam menyusun surat perjanjian pemborongan pekerjaan adalah:
a. Syarat  sah  perjanjian  sebagaimana  Pasal 1320  KUHPerdata  yaitu:  1)  sepakat,  2) cakap,  3)  hal  tertentu,  dan  4)  kausa  yang halal.
b. Asas  umum  dalam  hukum  perikatan,  yaitu (Ali  &  Heryani,  2015):  1)  asas freedom  of contract, 2) asas pacta sun servanda, 3) Asas konsensualitas,  4)  asas  personalitas,  5)  asas itikad baik/good faith, 6) asas exceeptio non adempleti  contractus, dan  7)  asas force majeur .
c. Unsur-unsur  dalam  hukum  perjanjian  yang terdapat  pada  Pasal  1320  KUHPerdata  dan Pasal  1339  KUHPerdata,  yaitu:  1)  unsur essensialia , 2) unsur naturalia , dan 43) unsur accidentalia .
d. Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan Surat perjanjia yang disusun penulis adalah perjanjian  pemborongan  pekerjaan.  Adapun kerangka  surat  perjanjian  tersebut  adalah:  1) kepala surat, 2) identitas para pihak, 3) ketentuan umum,  4)  objek  pemborongan,  5)  lama pengerjaan dan prosedur perpanjangan, 6) harga dan cara pembayaran, 7) pelatihan software, 8) larangan, 9) Sanksi, 10) Penyelesaian sengketa, 11)  addendum,  12)  penutup,  13)  tempat  dan tanggal perjanjian, 14) tanda tangan para pihak.

## 4. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Koperasi  Inatek  adalah  koperasi  primer yang  didirikan  pada  tahun  2018  untuk mensejahterakan  anggota  (dosen,  mahasiswa, karyawan dan alumni Teknik informatika). Agar berdaya,  dibutuhkan  penguatan  nilai  berupa penyusunan  dokumen-dokumen  hukum  yang bersifat  keperdataan,  antara  lain  dokumen anggaran dasar, dokumen perjanjian jual beli dan dokumen  perjanjian  pemborongan  pekerjaan. Dalam  penyusunan  seluruh  dokumen  tersebut, aspek-aspek  yang  diperhatikan  adalah:  1) Peraturan perundangan yang berlaku seperti UU
Perkoperasian, KUHPerdata, UU Ketenagakerjaan  2)  Syarat  sah  perjanjian,  3) asas-asas  dalam  perjanjian,  dan  4)  unsur perjanjian.
4.2. Saran
Agar koperasi inatek berjalan lebih efektif, langkah  yang  dilakukan  setelah  pengkapasitan nilai adalah proses pendayaan. Pendayaan dapat dilakukan  melalui  konkrit  mencari  perluasan modal dan mitra/pelanggan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ali,  A.,  &  Heryani,  W.  (2015). ASAS-ASAS HUKUM  Pembuktian  Perdata .  Prenada Media Group.
Anugrah, M. (2013). Tinjauan Hukum Pendirian Badan  Hukum  Koperasi. Jurnal  Ilmu Hukum Legal Opinion , 5 (1), 1–9. Retrieved from
https://media.neliti.com/media/publication s/146127-ID-tinjauan-hukum-pendirian- badan-hukum-kop.pdf
Donandi,  S.,  &  Susilowati,  E.  (2015).  ARTI PENTING PERJANJIAN TERTULIS ANTARA  PEMILIK  DAN  PENGGUNA KARYA  SENI  FOTOGRAFI  UNTUK KEPENTINGAN PROMOSI
KOMERSIAL. LAW REFORM , 11 (1), 43. https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15753
Hidayah,  N.  P.,  &  Komariah,  K.  (2019).
Peningkatan  Kapasitas  Kelompok  PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi
Problematika  Hukum  Waris  Islam. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ , 6 (3), 122–127. https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719 Maknun,  J.  (2019).  Evaluasi  terhadap  Sistem Pengendalian Intern Pada Proses
Pemberian Kredit Mikro Koperasi Simpan Pinjam. Costing:  Journal  of  Economic, Business  and  Accounting , 2 (2),  272–280. Retrieved from https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/C OSTING/article/view/548
Muhtarom,  M.  (2014).  Asas-Asas  Hukum Perjanjian :  Suatu  Landasan  Dalam Membuat  Kontrak. Suhuf , 26 (1),  48–56. Retrieved
from https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bit stream/handle/11617/4573/4-
.pdf?sequence=1&isAllowed=y Murwadji, T., & Robby, H. (2017). Edukasi dan Penyehatan  Koperasi  Melalui. Padjajaran Jurnal  Ilmu  Hukum , 4 (3),  454–472. Retrieved
from http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/
14258/7207
Noor,  M.  (2015).  Penerapan  Prinsip-Prinsip Hukum  Perikatan  Dalam  Pembuatan Kontrak. Mazahib,  Jurnal  Pemikiran Hukum Islam , XIV (1), 89–96. Sitio,  A.  (2001). Koperasi:  Teori  dan  Praktek . Jakarta: Erlangga.
Sofiani,  T.  (2014).  Konstruksi  Norma  Hukum
Koperasi  Syariah  dalam  Kerangka  Sistem
Hukum  Koperasi  Naisonal. Jurnal  Hukum
Islam , 12 (Desember),
135–151.
https://doi.org/10.1017/CBO97811074153
24.004
Wrihatlono,  R.  R.,  &  Dwidjowijoto,  R.  N.
(2007). Manajemen
Pemberdayaan
(Sebuah  Pengantar  dan  Panduan  Untuk
Pemberdayaan  Masyarakat) .  Jakarta:  PT. Elex Media Komputindo Kelompok
Gramedia.
Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun 1992 tentang Perkoperasioan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan