## KESEHATAN MENTAL, PENGAWASAN MELEKAT DAN PERILAKU KORUPSI

## Nurkholis
Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Mental Health and Behavior Monitoring Fitted Corruption. This study aims to identify and analyze the extent of the influence of mental health and oversight attached to cor - ruption. This research is a descriptive research with quantitative approach. The population in this study were employees of the Faculty of Agriculture, University of Riau administration and teach- ers or lecturers. Data collection techniques were questionnaires, observations and interviews. Analysis of data through multiple regression statistical test program with the help of Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16.5 for windows. The results showed that there are sig- nificant negative and significant correlation between mental health and oversight attached to the corruption of 66.7%. That is, the healthier the better mental and oversight attached to the action for corruption is getting low. Conversely, if the unhealthy mental and worse levels of supervision attached to the action for corruption is increasing.
Keywords: mental health, embedded control, behavioral corruption
Abstrak: Kesehatan Mental, Pengawasan Melekat dan Perilaku Korupsi. Penelitian ini ber- tujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pengaruh kesehatan mental dan penga- wasan melekat terhadap perilaku korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Fakultas Pertanian Uni- versitas Riau baik administrasi maupun pendidik atau dosen,. Teknik pengumpulan data adalah kuisioner, observasi dan wawancara. Analisis data melalui uji statistic regresi berganda dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16,5 for windows . Hasil peneli- tian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negative dan signifikan antara kesehatan mental dan pengawasan melekat terhadap perilaku korupsi sebesar 66.7%.  Artinya, semakin sehat mental dan semakin baik pengawasan melekat maka tindakan untuk melakukan korupsi semakin rendah. Sebaliknya, jika semakin tidak sehat mental dan semakin buruk tingkat pengawasan melekat maka tindakan untuk melakukan korupsi semakin tinggi.
Kata kunci: kesehatan mental, pengawasan melekat, perilaku korupsi
PENDAHULUAN Pada era globalisasi saat sekarang ini ternyata banyak persoalan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam rangka memperoleh kesejahteraan dan penghidu- pan yang layak. Dimana proses pembangu- nan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah pen-
ingkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Menurut Hartanti (2006), sa- lah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah masalah korupsi. Salah satu perilaku pada level indi- vidu maupun sosial yang mewarnai ke- hidupan masyarakat modern sejak beberapa dekade terakhir ini adalah adanya kecend- erungan untuk menginginkan segala sesuatu dengan cara yang praktis dan tercapai dalam waktu yang singkat. Perilaku yang demiki-
an seringkali disebut dengan perilaku “ser- ba instan” yang kerap kali bertujuan demi pemuasan kehendak, nafsu, dan gaya hidup hedonistik. Perilaku serba instan ini men- dorong orang untuk berperilaku dengan cara yang menghalalkan segalanya, serba cepat dan tidak perduli terhadap kemaslahatan bersama atau kepentingan sosial, yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana kemauan tercapai, kehidupan serba hedon- istik, dan kepuasan terwujud tanpa peduli apakah tindakan tersebut akan merugikan masyarakat atau negara pada konteks yang lebih luas.
Pemberitaan tentang berbagai kasus korupsi hampir setiap hari menghiasi pem- beritaan di media cetak maupun elektronik. Perilaku korupsi telah menjangkiti berbagai elemen masyarakat dan lembaga Negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ko- rupsi tidak hanya di ibukota sebagai Negara sebagai pusat pemerintah namun juga telah menjalar kedaerah-daerah bahkan daerah terpencil sekalipun, dari level yang paling tinggi seperti lembaga-lembaga Negara hingga level yang paling rendah seperti desa atau kampong. Dari masyarakat yang ber- penampilan perlente hingga yang berpaka- ian sederhana, mereka turut menjadi pelaku korupsi baik secara sengaja maupun tidak, baik disadari maupun tidak. Begitu juga yang terjadi pada saat peneliti melakukan pengamatan di lingkungan Fakultas Perta- nian berbagai peraturan telah dibuat dalam rangka menegakkan system pengawasan. Namun, berdasarkan hasil pengamatan September 2014-Mei 2015 pada pegawai Fakultas Pertanian dan informasi dari ber- bagai sumber yang relevan, penulis melihat adanya kelemahan dalam hal pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai Faperta yang bisa memunculkan potensi terjadinya perilaku korupsi. Yaitu (1) Ada beberapa oknum pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih cepat meskipun belum waktu- nya pulang kantor (perilaku korupsi waktu), tetapi hal ini dibiarkan oleh atasan pega- wai yang bersangkutan. (2) Selain itu juga ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa
memberikan keterangan atau absen lalu menghilang meningalkan pekerjaan tanpa pemberitahuan. (3) Laporan terhadap ter- jadinya pelanggaran dan penyelewengan tidak dihiraukan oleh atasan, seolah-olah dianggap sudah merupakan hal yang biasa. (4) Tidak adanya sanksi yang tegas terha- dap pelaku pelanggaran dan penyelewen- gan pegawai terutama terkait perilaku ko- rupsi. (5) Pembiaran proses pengangkatan pegawai kontrak yang cenderung system nepotisme, bahkan ada 2 orang/ lebih satu keluarga yang bekerja dalam tempat yang sama. (6) Gaji pegawai kontrak diambil dan ditandatangani tanpa diserahkan pada yang bersangkutan, namun tidak ada atau belum terkontrol. Bahkan pernah terjadi pemoton- gan gaji yang tanpa keterangan yang jelas. (7) Penentuan gaji yang tidak berkeadilan dan berkesejahteraan (kerja >5 tahun dan <1  tahun,  pendidikan  S2  dan  SMA  diang - gap sama rata).  Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kesehatan mental, pengawasan melekat dan perilaku korupsi. Menurut Kartono (2000), bahwa mas- yarakat modern yang asyik memburu keun- tungan dan kemewahan matrial sekarang ini banyak mengandung unsur eksplosif yaitu mudah pecah dalam bentuk tindakan ke- kerasan, kriminal, pola asusila, amuk-amu- kan, tindak nekat menyerempet bahaya, pola buteng-tuli, aur-auran, perilaku korupsi, pengacauan, pemberontakan, dan lain-lain perilaku kekerasan dan kesadisan. Sebagai akibatnya banyak penduduk menjadi tegang syaraf, mengalami stres berat, menjadi pan- ik, yang suatu waktu bisa menjadi gejala penyakit jiwa atau gangguan mental. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kota yang tergesa-gesa dan banyak menuntut, orang terpaksa untuk terus berpacu dan ber- saing dalam perlombaan hidup dan menge- jar kemajuan zaman. Suasana kompetitif ini meliputi tingkah laku yang tidak wajar atau abnormal atau menyimpang yaitu: pola tingkah laku kriminal, manipulatif, abskur gelap-gelapan,  licik,  munafik,  eksploitatif,

## Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 71-78
lacur, dan pola yang berbahaya lainnya. Semua kejadian ini menyebabkan ketakutan dan kecemasan, juga stres pada pendudukn- ya, dan menjadi penyebab utama bagi mem- biaknya penyakit-penyakit mental di tengah masyarakat luas.
Sementara itu diketahui bahwa di da- lam diri manusia terdapat berbagai aspek psikis diantaranya minat, sikap, persepsi, kesehatan fisik dan mental. Menurut Cole - man dalam CSRC, korupsi merupakan salah satu perilaku instan yang dipandang sebagai gejala patologi sosial dan penyakit mental. Dengan demikian kondisi mental yang sehat maupun mental yang tidak sehat akan ber- pengaruh terhadap munculnya perilaku per- ilaku korupsi yang dilakukan oleh individu dalam kehidupannya.
Menurut Jahoda (dalam Hariana, 2005), bahwa kesehatan mental merupa- kan kondisi seseorang yang menyangkut penyesuaian diri yang aktif dalam mengh- adapi dan mengatasi permasalahan, dengan kondisi-kondisi baru, serta mempunyai pe- nilaian nyata tentang kehidupan maupun keadaan diri sendiri. Sementara Darajat (1995), menyebutkan bahwa kesehatan men- tal sebagai kemampuan untuk menyesuai- kan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup.
Pemikiran tentang kesehatan mental yang menekankan kemampuan penyesua- ian diri seseorang, menyamakan seseorang yang sehat psikis, baik itu penyesuaian diri terhadap tuntutan masyarakat pada um- umnya atau terhadap tuntutan orang lain khususnya. Dengan demikian orang yang sehat mentalnya secara mudah bisa melaku- kan adaptasi (penyesuaian diri) selalu aktif berpartisipasi, bisa menerapkan diri dengan lancar pada setiap perubahan sosial, selalu sibuk melaksanakan relisasi diri dan senan- tiasa menikmati kepuasan dalam pemenu- han kebutuhan (Kartono, 2000).
Menurut Sobur (dalam Hariana, 2005), kemampuan menyesuaikan diri tidak lepas dari kepribadian yang sehat, matang, dan terlepas dari trauma-trauma ataupun konfik  pada  masa  kanak-kanak.  Menurut
Ibnu Maskawaih dalam CSRC (2006), per- ilaku korupsi yang merupakan patologi so- sial akibat mental yang tidak sehat tercermin dari perilaku rakus, kedungguan, zalim, dan kehilangan kendali diri.
Selain itu, salah satu faktor yang me- nyebabkan perilaku korupsi adalah lemahn- ya system pengawasan didalam sebuah or- ganisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Harahap (2006) faktor eksternal penyebab perilaku korupsi yang menyengsarakan rakyat adalah akibat lemahnya pengawasan, karena pengawasan hanya berlangsung pro forma , memberi peluang yang besar bagi mereka yang akan melakukan tindak pidana perilaku korupsi. Setebal-tebal iman ses- eorang, sulit baginya untuk tidak melaku- kan perilaku korupsi dengan alasan bahwa tindakannya itu tidak akan diketahui dan kalaupun diketahuitidak akan diusut karena semua orang melakukan hal yang sama. Hal ini diperkuat pendapat Harahap (2006) yang menyatakan bahwa pengen- dalian manajemen merupakan sarat mutlak untuk meminimalisir tindakan perilaku ko- rupsi. Semakin lemah/longgar pengendalian manajemen semakin terbuka peluang untuk melakukan perilaku korupsi. Sehingga pen- gawasan menjadi hal yang sangat penting dan utama dalam system manajemen sum- ber daya manusia.
Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang merupakan lan- dasan fungsional setiap pejabat negara un- tuk menempati posisi pimpinan dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang terendah. Ber- dasarkan landasan fungsional yang seperti itu berarti bahwa kewenangan pengawasan berada pada pejabat pimpinan, baik pejabat pimpinan struktural sebagai atasan terhadap bawahan, maupun pejabat pimpinan sesuai dengan bidang tugas (substansi) yang dip- impinnya. Pengawasan pada hakekatnya melekat pada jabatan pemimpin sebagai pelaksana fungsi manajemen, disamping keharusan melaksanakan fungsi perenca- naan dan fungsi pelaksanaan. Dalam melak- sanakan fungsi-fungsinya tersebut harus ada kerja sama antara pimpinan dan bawahan.
Hal ini sesuai dengan pendapat T. Hani Handoko (2003): “Semua fungsi manaje- men tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (controlling) ”. Pengawasan atau Controlling adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk men- jamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penga- wasan dapat bersifat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk menge- tahui apakah tujuan organisasi dapat dica- pai dengan efisien dan efektif. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa ke- giatan yang merugikan tidak terulang kem- bali. Pengawasan yang berjalan dengan baik akan mengurangi dan mencegah kesalahan dari pegawai. Pengawasan akan lebih efektif apabila dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung yang disebut pengawasan melekat.
Menurut Nawawi, Hadari (1995) Pen- gawasan melekat merupakan proses peman- tauan, memeriksa,  dan mengevaluasi yang dilaksanakan secara berdaya guna dan ber- hasil guna oleh pimpinan unit organisasi ke- cil organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk diperbaiki atau disarankan oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemer- intahan yang bersih dan bebas KKN menu- ju tercapainya kepemerintahan yang baik (Good Governance) . Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesehatan men- tal dan pengawasan melekat terhadap peri- laku korupsi.
METODE Jenis peneilitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba menganalisis pengaruh kese- hatan mental dan pengawasan melekat terha-
dap perilaku korupsi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Fakultas Pertanian Universitas Riau sebesar 153 orang, sedangkan sampel penelitian diambil dengan metode stratifield sampling sebesar 60 orang. Jenis dan sum- ber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan digunakan teknik pengumpulan data dengan cara kuisioner, wawancara dan observasi. Metode analisis data menggunakan analisa statistik regresi berganda dengan bantuan program Statis- tical Product and Service Solution (SPSS) 16,5 for windows ..
HASIL Untuk menganalisis pola hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menge- tahui pengaruh langsung dan tidak langsung, secara serempak maupun mandiri dari varia- bel kesehatan mental (X1) dan pengawasan melekat (X2) terhadap Perilaku korupsi (Y) dengan mengunakan regresi berganda. Un- tuk membuktikan seberapa besar pengaruh digunakan model persamaan Ý=a+b1X- 1+b2X2 dengan mengunakan Pearson Cor- relation terhadap sebaran data variabel yang tersusun dalam matriks korelasi seperti tabel 1.

## Tabel 1. Tabulasi Silang Variabel
Correlations Variable Perilaku Korupsi Kesehatan Mental Pengawasan Melekat Perilaku Korupsi 1.000 -.791 -.580 Kesehatan Mental -.791 1.000 .513 Peng.  Melekat -.580 .513 1.000 Sumber: SPSS Olahan 2016 Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Perilaku Korupsi.
Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara kesehatan mental terhadap perilaku korupsi pegawai Faperta, Universi- tas Riau. Hal ini ditunjukan dengan uji pen-
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 71-78
garuh variable kesehatan mental terhadap variable perilaku korupsi yang menunjukan t hitung sebesar 7.532 lebih besar dari t table sebesar 1.671 pada tingkat kepercayaan α = 0.05 maupun t table sebesar 2.390 pada ting- kat kepercayaan α = 0.01. Hal ini menunju - kan bahwa hipotesis alternative (H1) diteri- ma yaitu terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan  antara  variable  bebas  kesehatan mental  (X1) terhadap variable terikat per- ilaku korupsi (Y).
Berdasarkan hasil uji hipotesis pen- garuh antara kesehatan mental dengan ko- rupsi  diperoleh  nilai  koefisien  korelasi 0,791, dengan demikian dapat diintrepetasi- kan terhadap rxy = 0,791 terletak antara 0,60-0,799 yang berarti korelasinya kuat.

## Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap
Perilaku Korupsi Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang negative dan signi- fikan  antara  pengawasan  melekat  terhadap perilaku korupsi pegawai Faperta, Univer- sitas Riau. Hal ini ditunjukan dengan uji pengaruh variable bebas pengawasan mele- kat terhadap variable perilaku korupsi yang menunjukan t hitung sebesar 2.652 lebih besar dari t table sebesar 1.671 pada ting- kat  kepercayaan  α  =  0.05  maupun  t  table sebesar  2.390  pada  tingkat  kepercayaan  α = 0.01. Hal ini menunjukan bahwa hipote- sis alternative (H1) diterima yaitu terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara variable bebas pengawasn melekat  (X2) ter- hadap variable terikat perilaku korupsi (Y). Berdasarkan hasil uji hipotesis pen- garuh antara pengawasan melekat terhadap perilaku  korupsi  diperoleh  nilai  koefisien korelasi 0,580, dengan demikian dapat di- intrepetasikan terhadap rxy = 0,580 terletak antara 0,40-0,599 yang berarti korelasinya sedang.
Pengaruh Kesehatan Mental dan Penga- wasan Melekat terhadap Perilaku Ko- rupsi Hasil penelitian menunjukan bahwa persamaan regresi berganda pada F hitung
= 57.208 sedangkan F tabel dengan pembi- lang 2 dan dk 57 pada taraf signifikan 0.05 sebesar 3.15 dan taraf signifikan 0.01 sebe - sar 4.98. Oleh karena F hitung > F tabel maka dapat diartikan bahwa regresi varia- bel kesehatan mental (X1) dan pengawasan melekat (X2) terhadap variabel perilaku ko- rupsi (Y) dengan persamaan Ý= 126.513 + (-0.486X1) + (-0179X2). Artinya terdapat pengaruh kesehatan mental dan pengawasan melekat  secara simultan terhadap perilaku korupsi pegawai Faperta, Universitas Riau.
Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .817 a .667 .656 6.990
a. Predictors: Pengawasan Melekat, Kesehatan Mental
b. Dependent Variable: Perilaku Korupsi
Hasil regresi berganda antara kese- hatan mental (X1) dan pengawasan melekat (X2) terhadap perilaku korupsi (Y) secara simultan  menghasilkan  koefisien  determi - nasi (R²) sebesar 0.667. Artinya besarnya pengaruh kesehatan mental (X1) dan pen- gawasan melekat (X2) secara simultan ter- hadap perilaku korupsi (Y) adalah sebesar 66.7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
Hasil statistik tersebut menunjukan bahwa kesehatan mental dan pengawasan melekat secara simultan memberi kontribu- si yang sangat signifikan terhadap perilaku korupsi. Artinya semakin sehat mental peg- awai dan semakin baik sistem pengawasan melekat maka semakin rendah tingkat per- ilaku korupsi. Sebaliknya semakin tidak sehat mental pegawai dan semakin buruk sitem pengawasan melekat pegawai maka semakin tinggi tingkat perilaku korupsi.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil uji hipotesis pen- garuh antara kesehatan mental dengan ko- rupsi  diperoleh  nilai  koefisien  korelasi 0,791, dengan demikian dapat diintrepetasi-
Nurkholis, Kesehatan Mental, Pengawasan Melekat dan Perilaku Korupsi
kan terhadap rxy= 0,791 terletak antara 0,60-0,799 yang berarti korelasinya kuat. Hasil statistic tersebut menunjukan bahwa kesehatan mental memberi kontribusi yang sangat  signifikan  terhadap  perilaku  korup - si. Artinya semakin sehat mental seseorang pegawai maka semakin rendah perilaku ko- rupsi. Sebaliknya semakin tidak sehat men- tal pegawai maka semakin tinggi perilaku korupsi.
Berdasarkan kategorisasi tersebut diperoleh hasil yang berbanding terbalik an- tara skala kesehatan mental dengan perila- ku perilaku korupsi pada pegawai. Dengan kata lain kedua variabel mempunyai korela- si  negatif  yang  signifikan.  Hasil  penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa teori terbukti, yaitu adanya pengaruh antara kes- ehatan mental dengan perilaku korupsi pada pegawai. Hal ini sesuai dengan pendapat Coleman dalam CSRC, (2006), yang men- gatakan terdapat kaitan antara kesehatan mental dengan perilaku korupsi yang di- lakukan oleh individu dalam kehidupannya. Pegawai yang melakukan perilaku korupsi biasanya berkaitan dengan kondisi mental yang dimiliki. Hal ini, dapat di- jelaskan pada pegawai yang tidak mampu menunjukan penyesuaian sikap terhadap diri sendiri lebih rentan terhadap perilaku korupsi dikarenakan keinginan untuk me- nutupi segala bentuk kekurangan yang ada pada diri sendiri secara cepat tanpa mau berusaha dengan cara yang lebih baik. Se- baliknya, pegawai yang menunjukan sikap penerimaan diri yang baik, memiliki jati diri yang memadai, dan realitas terhadap kekurangan serta kelebihan diri sendiri akan lebih mampu untuk menghindar serta me- nekan perilaku korupsi. Hal ini terlihat dari adanya pegawai yang senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang dimiliki dan men- jadi bagian dalam hidupnya.
Berdasarkan hasil uji hipotesis pen- garuh antara pengawasan melekat terhadap perilaku korupsi  diperoleh  nilai  koefisien korelasi 0,580, dengan demikian dapat di- intrepetasikan terhadap rxy = 0,580 terletak antara 0,40-0,599 yang berarti korelasinya
sedang, artinya semakin baik tingkat pen- gawasan melekat seseorang pegawai maka semakin rendah tindakan untuk melakukan perilaku korupsi. Sebaliknya semakin buruk tingkat pengawasan melekat pegawai maka semakin tinggi tindakan untuk melakukan perilaku korupsi.
Hasil statistik tersebut menunjukan bahwa pengawasan melekat memberi kon- tribusi yang signifikan terhadap perilaku ko - rupsi. Artinya semakin baik sitem pengawa- san melekat pegawai maka semakin rendah perilaku korupsi. Sebaliknya semakin buruk sitem pengawasan melekat pegawai maka semakin tinggi perilaku korupsi. Pengawasan pada hakikatnya melekat pada jabatan pemimpin sebagai pelaksana fungsi administrasi/manajemen. Namun, pengawasan yang dilakukan tersebut harus ada kerja sama antara pimpinan dan bawa- han agar tercipta pemerintahan yang lebih baik. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tu- juan yang akan dicapai.
Untuk mengetahui apakah semua ke- giatan sudah berlangsung sesuai peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah digariskan sebelumnya maka diperlu- kan pengawasan dari atasan langsung atau pimpinan langsung dari suatu instansi yang disebut pengawasan melekat, karena atasan langsung lebih mengetahui situasi di ling- kup kerja daripada orang luar. Pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian aparatur pemerin- tah di setiap instansi dan satuan organisasi dalam meningkatkan mutu kinerja di dalam lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan instansi/ organisasi dapat tercapai se- cara efektif dan efisien.
Hal ini sesuai dengan pendapat Ha- rahap (2006) faktor eksternal penyebab ko- rupsi yang menyengsarakan rakyat adalah akibat lemahnya pengawasan. Pendapat tersebut diperkuat oleh T. Hani Handoko (2003) yang menyatakan bahwa: “Semua fungsi manajemen tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (controlling) ”.
Setiap atasan langsung dalam melak- sanakan pengawasan melekat harus men- getahui secara tepat komponen-komponen yang menjadi sasarannya. Dewasa ini masih tampak gejala bahwa pada umumnya atasan langsung kurang memperhatikan komponen tersebut. Komponen tersebut yaitu pengor- ganisasian; personil; kebijakan; perenca- naan; prosedur; pencatatan, pelaporan, su- pervisi dan review intern. Menurut Dadang Solihin, (2000) Pengawasan melekat merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum menuju ter- wujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta tercapainya pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan lebih memaksimalkan komponen pengawasan melekat. Hasil regresi berganda antara kese- hatan mental (X1) dan pengawasan melekat (X2) terhadap perilaku korupsi (Y) secara simultan  menghasilkan  koefisien  determi - nasi (R²) sebesar 0.667. Artinya besarnya pengaruh kesehatan mental (X1) dan pen- gawasan melekat (X2) secara simultan ter- hadap perilaku korupsi (Y) adalah sebesar 66.7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.
Hasil statistik tersebut menunjukan bahwa kesehatan mental dan pengawasan melekat secara simultan memberi kontri- busi  yang  sangat  signifikan  terhadap  peri - laku korupsi. Artinya semakin sehat mental pegawai dan semakin baik sistem pengawa- san melekat maka semakin rendah tingkat perilaku korupsi. Sebaliknya semakin tidak sehat mental pegawai dan semakin buruk sitem pengawasan melekat pegawai maka semakin tinggi tingkat perilaku korupsi. Hasil penelitian tersebut sesuai den- gan pendapat Harahap (2006), penyebab munculnya perilaku korupsi karena 2 fak- tor yakni: melekat (dorongan kebutuhan dan dorongan keserakahan) dan eksternal (ling- kungan dan peluang). Dorongan keseraka- han terkait dengan mentalitas/ moral indivi- du sedangkan peluang lebih terkait dengan
lemahnya pengawasan yang didalamnya adalah system pengawasan melekat yang di- lakukan oleh pimpinan unit yang langsung membawahi pegawai.
Menurut hasil observasi, oknum pegawai yang cenderung melakukan ko- rupsi dalam dirinya memang sudah terbawa karakteristik atau naluri agresi, rakus atau tamak, dan material. Sehingga berdasarkan hal tersebut, ketika mereka menjadi pegawai yang kesehariannya tidak lepas dengan yang namanya uang, maka disaat ada kesempatan mereka akan rela untuk melakukan apapun termasuk korupsi demi memenuhi semua keinginannya tanpa memikirkan apa akibat yang akan diterimanya dan juga akibat pada yang lain.
Selain itu, oknum pegawai yang melakukan korupsi sebelumnya sudah ter- biasa dengan gaya hidup yang bermewah- mewahan. Mulai dari rumah mewah, mo- bil mewah, pakaian yang bagus-bagus, dan lain-lainnya. Sehingga untuk memenuhi dan mempertahankan gaya hidupnya, cara yang paling cepat dan mudah adalah mengumpul- kan uang sebanyak mungkin. Dan itupun tidak cukup jika hanya mengandalkan ga- jinya. Maka dari itu, satu-satunya jalan yang harus dilakukan hanyalah korupsi. Penelitian yang dilakukan Al-Kostar (2007), menyatakan bahwa korupsi berkore- lasi dengan faktor politik, sosial, ekonomi, hukum, HAM, dan budaya dalam negara modern. Faktor lain yang berkorelasi den- gan korupsi politik adalah budaya komsum- tif masyarakat dalam suatu negara, terutama budaya para pemegang kekuasaan atau pi- hak yang memiliki posisi. Sistem hukum dan penegakan hukum yang feodalistik ber- korelasi dengan timbulnya korupsi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sanu- si Arsyad, (2007), menyatakan bahwa fak- tor penyebab korupsi yang paling signifikan adalah faktor politik dan kekuasaan, ekono- mi, nepotisme, dan pengawasan (lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga).
Nurkholis, Kesehatan Mental, Pengawasan Melekat dan Perilaku Korupsi

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang dilakukan maka dapat di- tarik kesimpulan bahwa:. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kesehatan men - tal dan pengawasan melekat dengan perila- ku korupsi baik secara sendiri-sendiri mau- pun secara simultan.
Artinya, semakin sehat mental dan semakin baik tingkat pengawasan melekat yang dimiliki pegawai maka tindakan untuk melakukan korupsi semakin rendah. Sebali- knya, jika semakin tidak sehat mental dan semakin buruk tingkat pengawasan melekat pegawai maka tindakan untuk melakukan korupsi semakin tinggi. Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi yang paling signifikan adalah faktor politik, kekuasaan, ekonomi, nepotisme dan lemah- nya fungsi pengawasan.
DAFTAR RUJUKAN Alkostar, Artidjo. 2007. Korelasi Perilaku korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern . Disertasi (tidak di terbitkan). Sema- rang: Undip Arsyad, Sanusi. 2007. Permasalahan Pe- rilaku korupsi di Daerah dan Strategi Penanggulangannya. Artikel. Sulsel: Pengadilan Tinggi.
Center for the Study of Religion and Cul- ture (CSRC). 2006. Pendidikan Anti Perilaku korupsi . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Darajat, Zakiyah. 1982. Kesehatan Mental . Jakarta: PT. Gunung Agung.
Handoko, Hani. 2001. Manajemen Persona- lia dan Sumber Daya Manusia . Yog- yakarta : BPFE Harahap, Krisna. 2006. Pemberantasan Perilaku korupsi Jalan Tiada Ujung . Bandung: PT. Grafitri.
Hariana, Herlina. 2005. Hubungan antara Kesehatan Mental dan Motivasi Be- lajar pada Siswa MAN Kuok, Bang- kinang Barat . Skripsi: tidak diterbit- kan. Riau: Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Hartanti, Evi. 2006. Tindak Pidana Perilaku korupsi . Jakarta: Sinar Grafika.
Kartono, Kartini. 2000. Hygiene Mental . Bandung: Mandar Maju.
Nawawi, Hadari. 1995. Pengawasan Me- lekat di Lingkungan Aparatur Pemer- intah . Jakarta : Erlangga Solihin, Dadang. 2000. Anti Corruption and Good Governance . Disampaikan pada Diskusi Mingguan. Sekretariat Pengembangan Public Good Govern- ance . Jakarta: Bappenas
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 71-78