Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## IMPLEMENTASI MANAJEMEN SECURITY DALAM MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK ANTAR NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

## Ronaldo Adi Wiratama
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Penelitian ini memiliki tujuan utuk mengetahui empat hal, diantaranya yaitu pertama  faktor    yang  menyebabkan  terjadinya  konflik antar  narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan, kedua implementasi manajemen  security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, ketiga    faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  implementasi  manajemen security  di  Lembaga  Pemasyarakatandan  keempat  upaya  dalam  mengatasi hambatan implementasi manejemen security di Rutan dan Lapas yang ada di Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  implementasi  manajemen security  dalam  mencegah  terjadinya  konflik  antar  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  yang  ada  di  Indonesia  sudah  dilakukan  dengan  baik .Implementasi Manajemen Security di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  cara  yaitu  dengan  cara  Manajemen Security  secara  Preventif  dan  Manajemen  Security  secara  Represif. Manajemen Security secara Preventif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu  antara  lain:memberikan  program  kunjungan  (Bezoek),  program penempatan narapidan, pemberian Remisi dan program perawatan.Kemudian  jika  Manajemen  Security  secara  Represif  dapat  di lakukan  dengan  cara  yaitu  antara  lain:kualitas  SDM  para  pegawai pemasyarakatan,sarana dan prasarana yang memadai dan dengan Kerjasama dengan aparat penegak hukum lainya.
Kata Kunci: Manajemen Security; Konflik; Narapidana
Cite this paper: Wiratama, R. A., 2021. Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Lembaga pemasyarakatan  atau yang sering dikenal sebagai penjara adalah suatu lembaga  yang  berfungsi  sebagai  wadah/tempat  untuk  melakukan  suatu  program pembinaan terhadap orang-orang yang telah melakukan tindak kejahatan,sehingga dapat di kembalikan lagi ke dalam masyarakat  dengan tujuan untuk kembali bersosialisasi di lingkungan  masyarakat  dan  dapat  memberikan  dampak  yang  positif/bermanfaat  bagi orang banyak.
Lembaga  Pemasyarakatan  sering  disebut  sebagai  bagian  akhir  dari  proses hukum.Lapas adalah tempat yang dimana untuk memperbaiki seseorang yang dulunya bermasalah dengan hukum menjadi manusia yang dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat banyak.
Lapas  merupakan  suatu  instasi  pemerintahan  yang  rentan  terhadap  berbagai pelanggaran,  baik  itu  yang  bersifat  kelembagaan  ataupun  individual.  Berita  dimedia massa berulang kali mengangkat cerita buruk lapas, dari beragam kekerasan di dalamnya, sampai tuduhan bahwa lapas merupakan sarang penyimpanan dan peredaran narkoba “paling aman” dibanding tempat diluar. Fakta membuktikan, bahwa banyak kasus yang terjadi di lembaga pemasyaraktan.
Oleh sebab itu, aspek manajemen keamanan lapas  bukan hanya menjadi prasyarat utama  dalam  pembinaan  narapidana,  melainkan  juga  dalam  sistem  pemasyarakatan secara keseluruhan, masalahnya  ketika rasa aman mengalami ketidaknyamanan, maka akan  berpengaruh  terhadap  pola  pembinaan  yang  telah  dibuat  dan  dijadwalkan. Akibatnya,  tidak  tertutup  kemungkinan  adanya  ancaman  terhadap  pembinaan  dan kelangsungan sistem pemasyarakatan itu sendiri.(Novarizal and Herman, 2019)
Kondisi kehidupan di berbagai Lapas di mana saja lebih khususunya di Indonesia kerap kali diwarnai oleh peristiwa-peristwa yang tentunya berdampak buruk terhadap perkembangan  sistem  pemasyarakatan  di  Indonesia  yang  berorientasi  pada  arah pembinaan. Penyebabnya  adalah deprivasi atau suatu keadaan di mana terjadi sebuah kondisi  ketegangan  yang  diakibatkan  oleh  suatu  kesenjangan  antara  yang  seharusnya terjadi dan fakta yang terjadi yang mendorong manusia untuk melakukan kekerasan yang tentunya hal ini dialami oleh narapidana selama menjalani masa pidana di dalam Lapas serta ditambah oleh adanya faktor subkultural narapidana.(Citrawan, 2015) .
Konflik yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan biasanya disebabkan juga karena kurang nya komunikasi yang baik antar narapidana yang satu dengan yang lainnya atau bahkan  karena adanya kesalahpahaman antara satu  dengan lainnya.Tentu saja apabila komunikasi antar narapidana tidak terjalin dengan baik ,maka dapat menimbulkan suatu masalah yang memiliki potensi besar untuk mengancam terjadinya gangguan keamanan seperti timbulnya kekerasan antara tahanan.
Kerusuhan  ,  pemberontakan  dan  pelarian  adalah  contoh  yang  sering  terjadi dilembaga  pemasyarakatan.  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  kontak  fisik  dan  salah komunikasi antara narapidana yang saling memperebutkan suatu kekuasaan, sehingga dapat  menyebabkan  kerusuhan,  pemberontakan  dan  pelarian  sering  kali  gangguan keamanan  terjadi  karena  kurangnya  pendekatan  antara  petugas  pengamanan  dengan tahanan maupun  antar tahanan sendiri. Apa bila  tidak ditangani  dengan serius , maka konfik  tersebut  dapat  menjadi  suatu  kerusuhan  ,  pemberontakan  ,bahkan pelarian.(Kurniady, 2020)
Adanya  jumlah  petugas  yang  masih  kurang  mendapatkan  pelatihan  yang  cukup, kondisi yang kurang aman, sarana dan prasarana kerja  yang sangat tidak memadai serta keadaan situasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sangat identik dengan situasi penuh  merupakan  suatu  gambaran  secara  umum  mengenai  Lembaga  Pemasyarakatan yang ada di Indonesia yang masih belum ada perubahan secara signifikan sejak berpuluh-
puluh  tahun  yang  lalu  dibiarkan  tanpa  adanya  reformasi  di  UPT  Pemasyarakatan. (Rohman, 2016)
Oleh karena itu,di dalam Lembaga Pemasyarakatan  perlu adanya suatu  manajemen security yang baik didalam setiap pelaksanaan kegiatan ,sehingga akan berguna dalam meminimalisirkan terjadinya suatu konflik antar narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya.  Terdapat  bberapa  rumusan  masalah  antara  lain,  faktor  apa  saja  yang menyebabkan  terjadinya  konflik  antar  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan? Bagaimana implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan? Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam implementasi manajemen security di Lembaga Pemasyarakatan? Upaya apa saja dalam mengatasi Hambatan Implementasi Manejemen Security di Rutan dan Lapas yang ada di Indonesia?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  faktor  -faktor  yang menjadi  penyebab  terjadinya  konflik  antar  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Untuk mengetahui pelaksanaan/implementasi manajemen security yang baik di Lembaga Pemasyarakatan  dalam  mencegah  terjadinya  konflik  antar  narapidana.  Untuk mengetahui  faktor  -faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan  manajemen security di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mengetahui upaya -upaya yang tepat dalam mengatasi hambatan implementasi manajemen security di Rutan/Lapas yang ada di Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  yaitu  dengan  menggunakan metode  kualitiatif  bersifat  deskriptif.  Pengambilan  data  menggunakan  teknik  studi pustaka.  Penggunaan  metode  ini  dinilai  tepat  karena  dapat  menjelaskan  mengenai penelitian ini.
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan menggunakan  data  sekuder  melalui  literature  yang  dibaca  oleh  penulis  meliputi: Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013  Tentang  Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan  Negara, Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor-Faktor  Penyebab  Konflik  antara  Narapidana  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.
Faktor Intern Konflik antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
Secara umum,tentu saja hal ini menjadi hal yang sudah tidak biasa yaitu penyebab utama  terjadinya  konflik  antar  narapidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  sudah tentunya  yaitu  karena  faktor  overkapasitas  .Hal  ini  tentu  saja  akan  sangat  memicu terjadinya konflik antar narapidana.Bisa di katakan seperti itu karena yang seharusnya kamar hunian narapidana dan tahanan yang mempunyai kapasitas antara 4-5 orang di isi menjadi 20 orang lebih .Sehingga kamar hunian untuk istirahat menjadi tidak nyaman
,sehingga  sangat  rentan  menyebabkan  konflik  antar  narapidana  baik  itu  konflik  antar narapidana di kamar tersebut maupun antar blok kamar hunian lainnya.
Selain faktor overkapasitas,faktor -faktor intern yang menyebabkan konflik antar narapidana yaitu antara lain:
1. Masih  kurangnya  pengawasan  terhadap  para  narapidana,karena  segala  kejadian yang  terjadi  di  Lapas  tidak  terpantau  dan  di  awasi  secara  maksimal  oleh  para petugas pemasyarakatan.
2. Tidak  meratanya  pemahaman  terhadap  uraian  tugas  dan  nilai  -nilai  Hak  Asasi Manusia ,yang dimana pelaksanaan HAM di lapas di laksanakan hanya berdasarkan suatu  kebiasan  bukan  dilaksanakan  berdasarkan  kepedulian/respect  dari  para pegawai pemasyarakatan terhadap kebutuhan para narapidana /tahanan.
3. Adanya keinginan akan kesejahteraan daripada narapidana dan para petugas yang sama  sama  kuat    untuk  mendapatkan  kelonggaran/kenyamanan,sehingga menimbulkan  hubungan  pribadi  yang  berlebihan  dan  akan  memungkinkan menyebakan  terjadinya  praktek  suap  ,perbedaan  perilaku  diantara  narapidana lainnya ,serta terjadinya kecemburuan sosial di dalam Lembaga Pemasyarakatan.(Sosiawan, 2017)

## Faktor Ekstern Konflik antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
Pada  dasaranya  semua  manusia  ingin  merasakan  hidup  secara  nyaman  tanpa adanya  gangguan  dari  pihak  lain.Adanya  suatu  kerusuhan/konflik  akan  sangat berdampak/berpengaruh  terhadap  kehidupan  bermasyarakat.  Ibaratnya  ketika  SDM seseorang tersebut dalam keadaan baik, maka seseorang itu akan  dapat berfikir  jangka panjang dalam melakukan /berbuat sesuatu hal ,karena orang tersebut akan memikirkan sebab  akibat  yang  ditimbulkan  dari  perbuatannya,  namun  apabila  seseorang  dalam keadaan tidak baik /bisa dikatakan sedang konflik maka seseorang tersebut tidak akan bisa  berpikir  secara  panjang,seseorang  tersebut  akan  melakukan  sesuatu  hal  tanpa memikirkan akibat nya seteleh itu .
Hal ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan para narapidana yang ada di Lembaga pemasyarakatan.Karena pada dasarnya Lapas/Rutan itu merupakan suatu miniatur kecil kehidupan  yang  ada  di  masyarakat  luas,yang  dimana  mereka  juga  membutuhkan  rasa nyaman serta bebas dari gangguan orang lain,namun yang membedakan mereka sama masyarakat yang ada di luar sana hanyalah hak hak mereka yang dibatasi oleh undang - undang.
Faktor  -Faktor  ekstern  yang  menyebabkan  para  narapidana  melakukan  konflik didalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu antara lain:
1. Tidak mendapatkanya kunjungan dari para keluarga narapidana
2. Kurangnya  partisipasi  masyarakat  untuk  melepas  stigma  jelek  terhadap  mantan narapidana /tahanan.
3. Tingkat perekonomian para narapidana /tahanan yang semakin tidak layak. Karena Sebagian besar para tahanan maupun narapidana berasal dari keluarga yang hidup secara paspasan/tidak mampu.(Darmawan, 2019)

## Implementasi Manajemen Security dalam mencegah Konflik antar Narapidana
Sistem  Manajemen  Pengamanan/Manajemen  Security  adalah  suatu  bagian  dari manajemen  secara  keseluruhan  yang  meliputi  struktur  organisasi,tanggung  jawab, perencanaan,  pelaksanaan,  prosedur,  proses  dan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk pengembangan  penerapan,  pencapaian,  pengkajian  dan  pemeliharaan  kebijakan pengamanan dalam rangka  pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna  mewujudkan  lingkungan  yang  aman,  efisien  dan  produktif.Untuk  memastikan bahwa  sistem  tersebut  dapat  diterapkan  dengan  konsisten  dan  dilaksanakan  sesuai dengan tujuannya diperlukan suatu pengelolaan terhadap sistem tersebut.
Jika di kaitkan dengan Pemasyarakatan,bertolak dari pandangan Dr. Sahajo Tentang hukum  sebagai  pengayoman.  Hal  ini  membuka  jalan  perlakuan  terhadap  narapidana dengan  cara  Pemasyarakatan  sebagai  tujuan  pidana  penjara.  Konsep  Pemasyarakatan tersebut  kemudian  disempurnakan  oleh  Keputusan  Konferensi  Dinas  Para  Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara  di  Indonesia  dilakukan  dengan  sistem  pemasyarakatan,  suatu  pertanyaan disamping  sebagai  arah  tujuan,  pidana  penjara  dapat  juga  menajadi  cara  untuk membimbing dan membina(Priyatno, 2013).
Pelaksanaan pengamanan bagi narapidana dan tahanan merupakan suatu hal yang terpenting dalam mewujudkan  tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina narapidana.Oleh  karena  itu  kebijakan-kebijakan  yang  tekait  dengan  pelaksanaan pengamanan  kepada  para  narapidana  seharusnya  dilaksanakan  sesuai  peraturan  yang sudah  ada,sehingga  dengan  hal  itu  akan  dapat  meminimalisir  terjadnya  konflik    yang berkaitan dengan keamanan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan(Ningsih, 2016)
Implementasi Manajemen Security di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar dapat mencegah terjadinya konflik antar para narapidana dapat  di lakukan dengan 2 cara yaitu cara preventif dan represif .

## Manajemen Security secara Preventif
Upaya manajemen security konflik secara preventif artinya suatu usaha pencegahan yang  dilakukan  diawal  dengan  tujuan  dapat  mencegah  terjadinya  kerusuhan- kerusuhan/konflik  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Penanggulangan  yang  bersifat preventif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

## 1. Penyuluhan Hukum
Kegiatan penyuluhan hukum bertujuan agar menimbulkan suatu kesadaran hukum kepada para narapidana dan tahanan ,sehingga para narapidana dan tahanan bertindak sesuai  dengan  hukum  yang  telah  ditetapkan  .Dalam  penyuluhan  hukum  ini  ditujukan kepada  semua  para  petugas  dan  para  narapidana  yang  ada  di  Lembaga Pemasyrakatan.Sehingga  dengan  adanya  penyuluhan  hukum  ini  diharpakan  dapat membuat  2  kelompok  yaitu  (pegawai  sebagai  pembina  dan  narapidana  sebagai  orang yang  dibina)  akan  dapat  berperan  dengan  statusnya  masing-masing.Dengan  adanya penyuluhan  hukum  ini  ,petugas  pemasyarakatan  diharapkan  dapat  melakukan  tugas- tugasnya sesuai dengan tupoksi nya masing masing bukan menjadi “penguasa” didalam Lapas dan narapidana diharapkan juga dapat menyadari statusnya sebagai orang yang dibina.  Tidak  hanya  itu  saja  ,dengan  adanya  penyuluhan  hukum  ini  ,narapidana  juga
diharapkan bisa menyadari dengan sepenuh hati akan tindak pelanggaran hukum yang telah dilakukannya dan sadar tidak akan mengulangi tindakan tersebut. Dengan adanya kesadaran  hukum  dari  masing-masing  pihak  baik  itu  para  petugas  dan  narapidana diharapkan  kerusuhan/konflik  di  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  akan  terjadi  dan terulang kembali.

## 2. Melalui Keputusan Hakim
Upaya  manajemen  security  lainya  dalam  mencegah  terjadinya  konflik  secara preventif  yaitu  bisa  dengan  melalui  cara  keputusan  hakim.  Hakim  diharapkan  dapat mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai suatu hukuman /pidana penjara ,apalagi jika terdakwanya baru pertama kali dalam melakukan suatu tindakan dalam melanggar hukum (first offender).Sehingga pada  saat hakim memberikan keputusan  yaitu pidana bersyarat,maka    akan  sangat  dapat  mengurangi  orang-orang  yang  masuk  kedalam Lembaga Pemasyarakatan .
Dengan  adanya  pidana  bersyarat  yang  putuskan  oleh  hakim  tentu  saja  akan terdakwa  yang  dijadikan  sebagai  sanksi  pidana  bersyarat  pun  akan  merasa  lebih  baik karena  masih  bisa  melakukan  kegiatan  nya  secara  normal  ,sedangkan  kegiatan pembinaan  dan  pembimbingannya  dapat  di  serahkan  kepada  BAPAS  tempat  dimana tersangka tersebut melaksanakan masa percobaannya

## 3. Program Pembinaan
Program  pembinaan  merupakan  salah  satu  cara    yang  tepat  dan  terarah  dalam pelaksanaan  manajemen  security  di  dalam  Lembaga  pemasyarakatan.Karena  dengan adanya  program  pembinaan  kepada  narapidana  akan  sangat  berguna  dalam menanggulangi  adanya  kerusuhan  /konflik  yang  terjadi  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.  Program  pembinaan  dilakukan  melalui  suatu  proses  tertentu  yang dikenal dengan sebutan proses pemasyarakatan serta pelaksanaan program pembinaan ini dilakukan secara bertahap.
Pada  tahap-tahap  pembinaan  tersebut  merupakan  suatu    kelanjutan  dari  tahap pembinaan  sebelumnya,  terus  menerus  sampai  narapidana  tersebut  mendapat  suatu program  pembinaan  yang  nantinya  berguna  bagi  dirinya  sendiri  setelah  keluar  dari Lembaga pemasyarakatan.
Berikut jenis-jenis program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya konflik /kerusuhan secara preventif :

## a. Progam Kunjungan (Bezoek)
Prinsip utama Pemasyarakatan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yaitu dengan cara mendekatkan kepada kesatuan hubungan antara individu pelanggar hukum  keluarganya  dengan  masyarakat  luar  yaitu  terutama  didekatkan  kepada keluarganya  sendiri.  Konsekuensinya  adalah  bahwa  penutupan  narapidana  dalam gedung  Lapas  harus  mungkin  dihindari  dan  hanya  terbatas  kepada  mereka  yang berbahaya  bagi  masyarakat.  Oleh  karena  itu  kepada  mereka  merupakan  pengecualian diatas  program  kunjungan  keluarga  mempunyai  peran  yang  sangat  besar  dalam mejembatani  tali  persaudaraan  yang  putus  untuk  sementara  waktu.  Kunjungan  ini dilakukan oleh keluarga dekat narapidana, baik pria maupun wanita, dewasa dan belum
dewasa  ataupun  kerabat-kerabat  lainnya.  Meskipun  diakui  bahwa  kunjungan  ini  bagi sebagian besar keluarga narapidana di Indonesia merupaan satu kesempatan yang mahal. Mereka harus menempuh jarak perjalanan yang banyak memakan waktu.

## b. Program Penempatan Narapidana
Pada  prinsipnya  jika  dilihat  dari  aspek  pengamanan  ,program  penempatan narapidana atau tahanan sangatlah berpengaruh terhadap privasi tahanan/narapidana tersebut,  maka  sebab  itu    semakin  longgar  kesempatan  yang  diberikan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan  pada  suatu  tahapan  pengamanan  biasanya  tahanan  tersebut  akan semakin berpengaruh di lingkungan tempat penahanannya tersebut(Abdullah, 2016).
Dengan adanya penempatan narapidana ini juga akan menimbulkan dampak pada Lapas  apabila  tidak  sesuai  dengan  pelanggaran  yang  telah  dilakukan  oleh  para narapidana.Oleh  karena  itu  penempatan  narapidana  harus  di  sesuaikan  dengan kebutuhan  pembinaan  dan  kebutuhan  keamanan.Kemudian  penempatan  narapidana pada sel -sel diberikan kepada narapidana yang telah melanggar aturan yang telah dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan,misalnya dengan ditempatkan di sel pengasingan /sering disebut dengan sel tikus.

## c. Remisi (Pengurangan Masa Hukuman )
Remisi adalah hak setiap narapidana dan berlaku bagi semua narapidana selama narapidana  tersebut  tidak melakukan  pelanggaran selama menjalani  hukumannya dan narapidana  tersebut hanya menjalani sebagai pidana sementara bukan pidana seumur hidup  dan  pidana  mati  .Remisi  diatur  dalam  Undang-  Undang  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor  174  Tahun  1999  Tentang  Remisi,  serta  secara  khusus  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  yang  merupakan  perubahan  terhadap  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  jo  Peraturan  Pemerintah  32  Tahun  1999  Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Pemberian  remisi  merupakan  salah  satu  upaya  bentuk  pergeseran  paradigma pemidanaan  kepada  narapidana  ,  di  mana  remisi  merupakan  salah  satu  bentuk pengejawantahan  agar  para  narapidana  dapat  berbaur/bergabung  kembali  dengan masyarakat dan orientasi utamanya bukan lagi pada  efek jera. Hal ini yang  mendasari berubahnya  kata  penjara  menjadi  lembaga  pemasyarakatan.  Dengan  kata  lain  remisi adalah suatu  hadiah yang diberikan oleh  pemerintah kepada narapidana dan menjadi hak  setiap  narapidana  yang  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  dalam  undang-  undang yang berlaku .(Wulandari, 2019)

## 4. Program Perawatan
Program-program  perawatan  yang  diberikan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan kepada narapidana yaitu biasanya meliputi program  pemeliharaan kesehatan, pakaian dan  pemberian  makanan  yang  layak  .  Pada  program  pemeliharaan  kesehatan  dan pemberian  makan  kepada  narapidana,  pengalaman  membuktikan  bahwa  program tersebut  sangat  membutuhkan  dan  memerlukan  penanganan  yang  khusus  mengenai Kesehatan dan ahli makanan  karena sangat rentan apabila di berikan oleh orang yang
tidak  mempunyai  pengalaman  dibidang  tersebut  .Oleh  karena  itu  dalam  pemeliharaan Kesehatan dan pemberian makanan kepada narapidana juga harus secara manusiawi  dan berdasarkan undang -undang yang berlaku.

## Manajemen Security secara Represif
Upaya manajemen security konflik secara Represif artinya suatu usaha pencegahan konflik  dalam  Lapas  atau  rutan  yang  dilakukan  pada  saat  terjadinya  konflik  atau kerusuhan  di  Lapas  /Rutan.  Penanggulangan  yang  bersifat  Represif  dapat  dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

## 1. Kualitas SDM para pegawai Pemasyarakatan
Salah satu hal yang paling pokok dan yang terpenting bagi petugas pemasyarakatan adalah kualitas /ilmu pengetahuan tentang pekerjaan  yang sedang dilakukannya .
Petugas Pemasyarakatan harus memiliki sistem pendidikan dan pelatihan khusus yang  baik  ,  dikarenakan  tugas-tugas  berat  yang  diembannya.  Petugas  Pemasyarakatan harus  memiliki  kemampuan  teknis  pembinaan  bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan sekaligus  juga  harus  mempunyai  kemampuan  teknis  dalam  menjaga  keamanan lingkungan di  Lapas/Rutan.(Situmorang, 2019)
Dengan  adanya  ilmu  dan  kemampuan  petugas  pemasyarakatan  yang  berkualitas ,maka para petugas pemasyarakatan akan selalu siap menghadapi setiap kerusuhan yang terjadi, bahkan barangkali para narapidana akan segan untuk membuat suatu kerusuhan apabila mengetahui akan kesiapan setiap petugas

## 2. Sarana dan Prasarana yang memadai.
Manajemen security dalam mencegah terjadinya kerusuhan di dalam Lapas /Rutan tidak hanya membutuhkan Kualitas SDM para pegawai saja,namun yang sangat penting dalam  hal  ini  yaitu  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  dalam  mencegah terjadinya  kerusuhan  /konflik  di  antara  para  narapidana.Hal  yang  paling  erat  dengan petugas  yaitu  adanya  fasilitas  sarana  dan  prasana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan dalam mengendalikan pada saat terjadinya kerusuhan dan setiap waktu bisa digunakan dalam keadaan siap dipakai.

## 3. Dengan adanya Bantuan Penegak Hukum lainnya.
Bantuan  dari  penegak  hukum  lainnya  dilakukan  apabila  para  petugas pemasyarakatan  kekurangan  personil  dalam  mengatasi  kerusuhan  yang  terjadi  antar narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  .Namun  sebenarnya  ,tanggung  jawab pengendalian  dan  pengamanan  apabila  terjadi  kerusuhan  di  dalam  lapas  atau  rutan terletak pada diri masing -masing para petugas pemasyarakatan itu sendiri.Pada intinya bantuan  penegakan  hukum  dibutuhkan  apabila  para  petugas  pemasyarakatan  dalam suatu UPT Pemasyarakat di suatu daerah memang benar benar membutuhkan pasukan untuk mengendalikan/mengamankan kerusuhan yang terjadi.
Faktor  Penghambat  Implementasi  Manajemen  Security  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.

## Kurangnya Petugas Bagian Pengamanan
Dalam suatu Rutan /Lapas yang ada di Indonesia,keamanan merupakan suatu hal yang  paling  utama.Keamanan  suatu  Rutan  /Lapas  dapat  berjalan  dengan  baik  dan maksimal  tergantung  pada  petugas  keamanan  di  masing  masing  UPT  Pemasyarakatan yang  ada  di  Indonesia  itu  sendiri.Dalam  suatu  Rutan  /Lapas  apabila  jumlah  petugas pengamanannya banyak ,otomatis pengamanan dan manajemen security di Rutan/Lapas tersebut  berjalan  dengan  baik  ,karena  akan  sangat  mudah  termonitor  segala  kegiatan para narapidana atau tahanan di UPT PAS tersebut.Namun kebalikanya ,apabila dalam suatu  Rutan  /Lapas  di  Indonesia  ,petugas  pengamanannya  kurang/sedikit  ,otomatis pelaksanaaan manajemen security dalam UPT Pas tersebut tentu saja akan tidak berjalan secara  baik  dan  maksimal  .Tidak  maksimal  nya  pelaksanaan  manajemen  security  juga bisa  disebabkan  jumlah  narapidana  /tahanan  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah petugas yang ada .Oleh karena itu jumlah petugas dalam suatu UPT Pas sangat berperan penting dalam pelaksanaan /implementasi manajemen security di upt tersebut.

## Kualitas SDM
Faktor  lainnya yang dapat menghambat implementasi manajemen security suatu Rutan/Lapas  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  tinggi  -rendahnya  kualitas  SDM  di  upt tersebut.Karena dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi ,tentu saja akan sangat membantu dalam strategi pengamana  upt tersbut.Dengan adanya tingkat kulaitas SDM yang tinggi tentu saja juga akan menimbulkan suatu inovasi dan strategi yang baik dalam pelaksanaan  Implementasi  Manajemen  Security  suatu  Rutan/Lapas  yang  ada  di Indonesia.Namun  apabila  dalam  suatu  Rutan/Lapas  memiliki  Sumber  Daya  Manusia /Pegawai  yang  SDM  nya  rendah  akan  sangat  berpengaruh  dan  menghambat  terhadap jalannya implementasi manajemen security di upt tersebut.

## Fasilitas sarana dan prasarana .
Sarana dan  Prasarana merupakan suatu faktor yang penting dalam suatu organisasi baik itu Rutan /Lapas.Karena dengan tersedianya sarana dan prasana yang lengkap ,tentu saja  akan  sangat  membantu  para  petugas  dalam  melaksanakan  pengamanan  dan manajemen  security  kepada  para  narapidana  dan  tahanan  di  suatu  Upt Pemasyarakatan.Namun  apabila  dalam  suatu  Rutan  /Lapas  mempunyai  sarana  dan prasarana  yang  terbatas  ,tentu  saja  akan  sangat  berdampak  kepada  keamanan  dan manajemen security di upt tersebut.Oleh karena itu sarana dan prasana suatu rutan/lapas harus tersedia dengan baik guna sebagai faktor dalam mencegah kerusuhan dalam rutan /lapas.
Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Manajemen Security di Rutan /Lapas yang ada di Indonesia.

## 1. Penambahan jumlah petugas pengamanan
Upaya  dalam  mengatasi  hambatan  pelaksanaan  manajemen  security  di  suatu Rutan/Lapas yaitu bisa dilakukan dengan cara melakukan penmabahan kepada jumlah petugas  pengamanan  di  suatu  UPT  Pas  yang  ada  di  Indonesia.Dengan  adanya penambahan  jumlah  petugas  ,tentu  saja  akan  sangat  membantu  dalam  pelaksanaan manajemen security suatu Rutan /Lapas yanga ada di Indonesia.Karena dengan jumlah petugas  yang  memadahi  ,akan  sangat  bisa  membantu  dalam  hal  memonitor  semua kegiatan para narapidana dan tahanan selama menjalani masa hukumannya .Dan tidak
hanya itu saja ,dengan adanya jumlah petugas yang memadahi akan sangat membantu juga dalam hal pemberian kegiatan pembinaan kepada para narapidana dan tahanan.

## 2. Meningkatkan kualitas SDM petugas
Cara  lain  dalam  mengatasi  faktor  penghambat  pelaksanaan  manajemen  security dalam suatu rutan /lapas di Indonesia juga bisa di lakukan dengan cara meningkatakan kualitas  Sumber  Daya  Manusia  para  petugasnya  .Semisal  dengan  cara  memberikan pelatihan tentang cara mencegah agar tidak  terjadinya kerusuhan didalam rutan /lapas ,kemudian juga bisa di lakuka dengan cara memberikan pelatihan menembak kepada para petugas  sehingga  para  petugas  mempunyai  pengetahuan  yang  luas  tentang  cara bagaimana  mencegah  apabila  terjadi  kerusuhan  yang  dilakukan  oleh  para  narapidana /tahanan.

## 3. Membatasi ruang gerak narapidana
Maksud dari membatasi ruang gerak narapidana yaitu sebagai suatu upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan manajemen security dalam suatu rutan /lapas yang ada di  Indonesia.Semiasal  dengan  cara  membatasi  adanya  komunikasi  antara  narapidana /tahanan dengan pihak luar menggunakan hp selundupan atau dari pegawai .Sehingga dengan  hal  itu  akan  sangat  membantu  dalam  hal  pelaksanaan  manajemen  security  di suatu Upt Pemasyarakatan.

## 4. Bekerja sama dengan apparat penegak hukum lainnya.
Solusi yang terakhir mungkin bisa dengan cara bekerja sama dengan aparat penegak hukum  lainnya  yang  ada  disekitar  UPT  Pemasyarakatan  ,semisal  Kepolisian  dan  TNI setempat.Dengan  adanya  Kerjasama  antar  aparat  penegak  hukum  ini  tentunya  akan sangat  mudah  dalam  mencegah  maupun  menangulangi  apabila  terjadi  kerusuahan  di dalam  Rutan/Lapas.Sehingga  dengan  hal  ini  ,manajemen  security  dalam  suatu  Rutan /Lapas akan dapat berjalan dengan baik.

## PENUTUP
Berdasarakan  penjelasan  diatas,dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu  bahwa implementasi manajemen security dalam mencegah terjadinya konflik antar narapidana di  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  ada  di  Indonesia  sudah  dilakukan  dengan  baik .Implementasi Manajemen Security di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan cara Manajemen Security secara Preventif dan Manajemen  Security  secara  Represif.Manajemen  Security  secara  Preventif  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara  yaitu  antara  lain:memberikan  program  kunjungan (Bezoek),program  penempatan  narapidan  ,pemberian  Remisi  dan  program perawatan.Kemudian jika Manajemen Security secara Represif dapat di lakukan dengan cara yaitu antara lain:kualitas SDM para pegawai pemasyarakatan,sarana dan prasarana yang memadai dan dengan Kerjasama dengan aparat penegak hukum lainya.
Namun dalam pelaksanaan manajemen security di suatu Rutan /Lapas yang ada di Indonesia ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya yaitu antara lain:kurangnya petugas bagian pengamanan,kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah dan terbatasnya sarana dan prasana di Upt Pemasyarakatan tersebut.
Upaya dalam mengatasi hmabatan pelaksanaan manajemen security di dalam suatu Rutan/Lapas  dapat  dilakukan  dengan  cara  yaitu  antara  laian:Penambahan  jumlah petugas  keamanan,Meningkatan  SDM  paara  petugas  ,Membatasi  Ruang  Gerak Narapidana/Tahanan  serta  Bekerja  sama  dengan  aparat  penegak  hukum  setempat apabila terjadi kerusuhan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  ada    diatas,maka  penulis  menyarankan  sebagai berikut :
1. Menurut  saya  Rutan  dan  Lapas  yang  ada  di  Indonesia  sebaiknya  membuat standarisasi  pengamanan  yang  baik  dengan  cara  membandingan  jumlah petugas,sarana  dan  prasana  yang  ada  dengan  jumlah  warga  binaan  di  upt  pas tersebut ,sehingga manajemen security dalam suatu upt dapat berjalan dengan baik.
2. Menurut saya untuk mengatasi faktor overkapasitas yang selalu meningkat,saran saya yaitu dengan cara membangun/melakukan penambahan pembuatan bangunan blok kamar hunian untuk para narapidana /tahanan.Sehingga overkapasitas dalam suatu  rutan  atau  lapas  dapat  di  atasi  dan  tentu  saja  akan  menekan  angka overkapasitas  dan  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  manajemen security dalam suatu Ruatan /Lapas yang ada di Indonesia.
3. Menurut saya untuk selalu meningkatakan SDM para petugas juga harus dilakukan diklat  keamanan  kepada  para  petugas.Namun  para  petugas  juga  harus  memiliki kaingin untuk bisa sehingga program program yang sudah di buat oleh pemerintah dapat bermanfat dan dapat diterapkan dalam implementasi manajemen security  di tempat kerjanya baik itu Rutan/Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  R.  H.  (016  ‘Urgensi  Penggolongan  Narapidana  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan’,
Fiat Justisia , 9(1), pp. 49–60. doi: 10.25041/fiatjustisia.v9no1.587.
Citrawan,  H.  D.  Z.  2015  ‘Gangguan  Keamanan  Dan  Ketertiban  di  Lembaga Pemasyarakatan’, Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hak  Asasi  Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .
Darmawan, D. 2019 ‘ 済無 No Title No Title’, Journal of Chemical Information and Modeling , 53(9), pp. 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
Kurniady, R. 2020 ‘Hukum Pengamanan Dalam Mencegah Terjadi Pemasyarakatan’, 7(1), pp. 186–200.
Ningsih, O. A. 2016 ‘JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari 2016. 1’, Sengketa Kepemilikan  Kepulauan  Spratly  Di  Laut  China  Selatan  Berdasarkan  Unclos  Iii (United Nations Convention on the Law of the Sea) Tahun , III(12), pp. 1–16.
Novarizal,  R.  and  Herman,  H.  2019  ‘Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan  Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru)’, Sisi Lain Realita , 4(1), pp. 90–102. doi: 10.25299/sisilainrealita.2019.vol4(1).4051.
Priyatno, D. 2013 Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia , Refika Aditama .
Rohman,  A.  2016  ‘UPAYA  MENEKAN  ANGKA  KRIMINALITAS  DALAM  MERETAS KEJAHATAN  YANG  TERJADI  PADA  MASYARAKAT’, Perspektif .  doi: 10.30742/perspektif.v21i2.187.
Alfaris, M. R., 2018. Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan. Widya yuridika: Jurnal Hukum, 1(2).
Situmorang,  V.  H.  2019  ‘Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  Bagian  dari  Penegakan Hukum’, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13(1), p. 85. doi: 10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98.
Sosiawan, U. M. 2017 ‘Upaya Penanggulangan Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan’,
Jurnal
Penelitian Hukum De Jure , 17(3), p. 365. doi: 10.30641/dejure.2017.v17.365-379.
Wulandari,  S.  2019  ‘Peran  Lembaga  Pemasyarakatan  Dalam  Pemberian  Remisi  Bagi Narapidana’, Spektrum Hukum , 14(1), p. 83. doi: 10.35973/sh.v14i1.1103.
Zulkarnain,  Z.  R.,  2018.  Pembaharuan  Criminal  Policy  Tentang  Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Upaya Strategis Dalam Penaggulangan Kejahatan Korporasi). Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 1(2).