Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang

## STRATEGI PENGELOLAAN MODEL BISNIS BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN JOMBANG

## Irfan Kharisma Putra
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Jl. Mt Haryono 163, Kota Malang, Email : irfankharisma@ub.ac.id
Ladito Risang Bagaskoro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. Mt. Haryono 169, Kota Malang, Email : laditorisang@ub.ac.id
Bayu Indra Pratama
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Jl. Mt Haryono 163, Kota Malang, Email : bayuindra@ub.ac.id
M. Rizki Pratama
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Jl. Mt Haryono 163, Kota Malang, Email : pratamarizkim@ub.ac.id
Ahmad Bachtiar Arif
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Jl. Mt Haryono 163, Kota Malang, Email : ahmadbachtiar@student.ub.ac.id

## Abstrak
Sejauh ini level Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Jombang tergolong maju, akan tetapi dengan munculnya tantangan berbagai masalah yang semakin kompleks diperlukan strategi pengelolaan model bisnis yang tepat pula. Tanpa  strategi  pengelolaan  yang  tepat,  fungsi  BUMDes  untuk  membantu mempercepat kesejahteraan desa akan semakin lambat tercapai. Oleh karena itu studi  ini  menganalisis  berbagai masalah dasar  dalam  pengelolaan model  bisnis BUMDEs di Kabupaten Jombang dan kemudian memberikan rekomendasi tentang rumusan  strategi  penting  untuk  mengelola  model  bisnis  BUMDes  di  Kabupaten Jombang  agar  lebih  baik  lagi.  Peneliti  menerapkan  metode  kualitatif  untuk mengambil  data  hasil  wawancara  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  yang memahami  tentang pengelolaan  model  bisnis  BUMDes  di  Kabupaten  Jombang. Hasil wawancara digunakan karena peneliti mengharapkan kedalaman data yang tidak  dapat  ditangkap  oleh  data  umum  hasil  statistik.  Pada  akhirnya  peneliti menarik  kesimpulan  bahwa  strategi  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan pengelolaan  model  bisnis  BUMDes  di  Kabupaten  Jombang  terdiri  dari  strategi kelembagaan dan strategi partisipasi masyarakat.
Kata kunci: BUMDes, Ekonomi Desa, Pengelolaan, Bisnis Model

## Abstract
So  far,  the  level  of  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  in  Jombang Regency is considered advanced, but with the emergence of challenges, various problems  that  are  increasingly  complex  require  appropriate  business  model management  strategies. Without  the  right  management  strategy,  the  function of BUMDes to help accelerate village welfare will be slower to achieve. Therefore, this study analyzes various basic problems in the management of business model BUMDes  in  Jombang  Regency  and  then  provides  recommendations  on  the formulation  of  important  strategies  for  managing  business  model  BUMDes  in Jombang Regency to be even better. Researchers applied qualitative methods to
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
collect  data  from  interviews  from  various  stakeholders  who  understand  the management of business model BUMDes in Jombang Regency. Interview results are used because researchers expect a depth of data that cannot be captured by general statistical data. In the end, the researcher concluded that the strategies needed  to  improve  the  management  of  business  model  BUMDes  in  Jombang Regency  consisted  of  institutional  strategies  and  community  participation strategies.
Keywords: Village-Owned Enterprises, Village Economic, management, business model

## PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Insentif  dana  desa  telah  menghadirkan  konsekuensi  ekonomi  yang produktif. Ribuan  desa  di Indonesia  telah berlomba-lomba  menjadi entitas mandiri  secara ekonomi dengan berbagai usaha ekonomi produktif seperti pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di dalamnya mencakup kegiatan perekonomian seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, usaha mikro,  kecil  dan  menengah,  pariwisata,  koperasi  dan  lain-lain.  Basis BUMDes  untuk  memperkuat  perekonomian  di  tingkat  desa  demi mewujudkan  kesejahteraan  umum  yang  berbasis  pelayanan  dan  potensi desa  perlu  dibentuk  melalui  usaha  bersama  berdasarkan  asas kekeluargaan.
Sejak  lahirnya  entitas  desa  sebenarnya  secara  alami  sudah  muncul kegiatan-  kegiatan  usaha  ekonomi  produktif  seperti  dalam  lingkup  desa agraris melalui pertanian dan perkebunan sehingga seharusnya munculnya insentif  dana  desa  mampu  melipat  gandakan  kegiatan  ekonomi  di  desa. Akan tetapi sejauh ini berbagai kondisi sebelum dan sesudah implementasi UU  Desa  memberikan  dampak  kompleksitas  pada  pengelolaan  BUMDes seperti  tumpang  tindihnya  aturan,  rendahnya  produktivitas  dan profesionalitas  lembaga  di  desa  hingga  lemahnya  pengawasan  dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDes.
Kompleksitas  pengembangan  dan  pengelolaan  BUMDes  tersebut juga  dirasakan  oleh  masyarakat  Kabupaten  Jombang  dengan  berbagai masalah  yang  lebih  kontekstual.  Dalam  wilayah  Kabupaten  Jombang memiliki 306 desa yang tersebar di 12 Kecamatan. Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas dengan luas 121,63 Km²  dan  memiliki  9  desa  dan  43  dusun.  Sedangkan  Kecamatan  Ploso merupakan  kecamatan  dengan  wilayah  yang  terkecil  dengan  luas  25,96 Km²  dan  memiliki  13  Desa  dan  48  Dusun  (Badan  Pusat  Statistik,  2019). Informasi  ringkas tersebut menunjukkan  potensi  luar  biasa  ekonomi  desa jika dikalkulasi atas jumlah desa yang ada di Kabupaten Jombang dimana secara logika 306 desa tersebut mampu mengembangkan dan mengelola BUMDes dengan baik dan benar maka dapat menjadi desa yang maju dan mandiri.
Dengan  berbagai  potensi  tersebut  sudah  seharusnya  Kabupaten Jombang yang memiliki karakter pedesaan (rural) memiliki kejelasan dalam pengembangan  dan  pengelolaan  BUMDes  agar  pembangunan  di Kabupaten  Jombang  tidak  salah  sasaran.  Dalam  indikator  kinerja  makro tahun  2018-2019  dapat  ditemukan  bahwa  angka  pertumbuhan  ekonomi
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
2018 2019 Jombang , 5 42 36 , 5 , 42 5 36 , 5 5 , 05 5 1 , 5 , 15 5 2 5 , , 5 25 5 , 3 , 35 5 5 , 4 , 45 5 %
Kabupaten  Jombang  mengalami  penurunan dari  5,42%  pada  tahun  2018 ke  5,36%  pada  tahun  2019.  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  perlu segera  usaha  untuk  melakukan  fokus  pengembangan  dan  pengelolaan BUMDes  yang  sangat  jelas  telah  menjadi  karakter  Kabupaten  Jombang dengan  adanya  ratusan  entitas  desa  yang  perlu  dikembangkan ekonominya.
Grafik  1  Perkembangan  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Jombang Tahun 2018-2019
Sumber: BPS Kabupaten Jombang dan BPS Provinsi Jawa Timur (2019) Fokus  pada  pengembangan  ekonomi  desa  melalui  BUMDes  juga harus  dilihat  dari  prestasi  wilayah  desa  di  Kabupaten  Jombang.  Dapat terlihat pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari tiga indeks utama yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi. Data menunjukkan bahwa desa di Kabupaten Jombang mampu  menembus  peringkat  empat  (4)  di  wilayah  Jawa  Timur  dan peringkat  36  secara  nasional  pada  tahun  2020  ini  (Kementerian  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia, 2020). Status desa di Kabupaten Jombang pun sudah tergolong desa maju. Meskipun demikian harus ada usaha lebih untuk meraih status desa mandiri setelah  ditetapkan  desa  maju  tersebut  sehingga  segala  potensi  ekonomi desa harus dikembangkan melalui BUMDes.
Tabel 1 Lima Besar Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 Pemerintah Daerah Peringkat di Provinsi Jawa Timur Peringkat Nasional Nilai IDM Status Kota Batu 1 3 0,8563 Mandiri Banyuwangi 2 8 0,8007 Maju Malang 3 26 0,7377 Maju Jombang 4 36 0,7248 Maju Trenggalek 5 42 0,7212 Maju Sumber: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2020
Secara umum Kabupaten Jombang relatif unggul dalam pengentasan kemiskinan  dari  pada  daerah  rural  lain  di  perbatasan  terdekatnya  seperti Mojokerto,  Malang,  Kediri,  Nganjuk,  Bojonegoro  dan  Lamongan. Kabupaten  Jombang  mampu  menurunkan  angka  kemiskinan  dalam  tiga
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
tahun berturut-turut (2017-2019) dan mengungguli  daerah  lainnya  pada tahun    2019    dengan    jumlah    penduduk    miskin  116.44  dan  persentase penduduk miskin 9.22%.
Tabel  2  Perbandingan  Jumlah  Penduduk  Miskin  dan  Penduduk  di Wilayah  Yang  Berbatasan  langsung  dengan  Kabupaten Jombang Kabupaten/Kot a Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase  Penduduk  Miskin (P0) 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Jombang 131,16 120.19 116.44 10,48 9,56 9.22 Mojokerto 111,79 111.55 108.81 10,19 10,08 9.75 Malang 283,96 268.49 246.6 11,04 10,37 9.47 Kediri 191,08 177.2 163.95 12,25 11,31 10.42 Nganjuk 125,52 127.28 118.51 11,98 12,11 11.24 Bojonegoro 178,25 163.94 154.64 14,34 13,16 12.38 Lamongan 171,38 164 157.11 14,42 13,80 13.21
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)
Fakta  tersebut  bukan  menunjukkan  bahwa  pembangunan  di Kabupaten Jombang dapat dikatakan berhasil akan tetapi merupakan awal baru  untuk  meningkatkan  ekonomi  desa  yang  harus  segera  dilakukan. Meningkatkan    ekonomi    desa    Kabupaten    Jombang    dapat    melalui pengembangan  dan  pengelolaan  BUMDes.  Hal  tersebut  juga  sesuai dengan  rencana  pembangunan  menengah  daerah  (RPJMD)  Kabupaten Jombang  2018- 2023  pada  misi    3:    “Meningkatkan  Daya    Saing Perekonomian  Daerah  Berbasis  Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri” dengan tujuan meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui strategi  pertumbuhan  sektor  unggulan  ekonomi  yang  inklusif,  akselerasi dan  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu   pengembangan  dan  pengelolaan BUMDes  merupakan  kebijakan  yang  selaras  dengan  strategi  untuk menciptakan  sektor  unggulan  ekonomi  yang  inklusif  karena  melibatkan partisipasi  masyarakat  desa,  akselerasi  di  mana  dapat  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  ke  sektor  desa  yang  kaya  dengan  potensi  dan berkelanjutan  di  mana  desa  merupakan  entitas  yang  resilien  terhadap perubahan  dan  lebih  berdaya  dalam  melestarikan  lingkungan  sehingga seharusnya  dapat  dibentuk  pengembangan  dan  pengelolaan  BUMDes dengan berbagai prinsip yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Beberapa  studi  menunjukkan  usaha  inovatif  yang  dilakukan  oleh desa-desa di Kabupaten Jombang seperti Desa Panglungan, Wonosalam, Jombang  dengan  potensi  kopi  excelsa  dan  wisata;  Desa  Made,  Kudu, Jombang dengan potensi Gadung (Yunas, 2019). Sedangkan Desa Pandan Blole,  Ploso,  Jombang  dengan  potensi  labu  kuning  (Rofiah  &  Purwanto, 2020). Ataupun Desa Cukir dengan pengembangan ekonomi desa berbasis syariah (Sya’ban  et  al.,  2018).  Desa-desa  tersebut  menunjukkan  bahwa desa dapat mengelola potensi ekonominya sesuai dengan kekhasan desa masing-masing asalkan dengan pengaturan dan pengurusan yang benar.
Secara  garis  besar  Kabupaten  Jombang  juga  memiliki  potensi  luar biasa  dengan  munculnya  ratusan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
Berdasarkan  hasil  monitoring  dan  evaluasi  BUMDes  di  Kabupaten Jombang  tahun  2020  dapat  ditemukan  bahwa  terdapat  298  BUMDes  di Kabupaten  Jombang  yang  telah  terklasifikasi  dalam  level  dasar,  tumbuh, berkembang  serta  maju.  Data  tabel  menunjukkan  bahwa  96  BUMDes memiliki  level  dasar  (32%),  188  BUMDes  dalam  level  tumbuh  (63%),  12 BUMDes level berkembang (4%) sedangkan level maju hanya 2 BUMDes (1%).  Informasi  tersebut  memiliki  dua  konsekuensi  yaitu  pertama  bahwa jumlah  BUMDes  di  Kabupaten  Jombang  menunjukkan  potensi  ekonomi yang  harus  dioptimalkan  dan  yang  kedua  bahwa  mayoritas  BUMDes  di Kabupaten Jombang harus segera bergerak ke arah berkembang dan maju sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dengan lebih optimal melalui pengembangan dan pengelolaan BUMDes yang lebih baik pula.
Tabel 3 Klasifikasi BUMDes Kabupaten Jombang Tahun 2020
Level BUMDes  Dasar  Tumbuh  Berkembang  Maju
Jumlah 96 188 12 1
Sumber: Monev BUMDes Kabupaten Jombang, 2020

## B.  Perumusan Masalah
Berbagai  kondisi  faktual  tentang  ekonomi  desa  di  Kabupaten Jombang di atas memberikan dimensi problem tentang pengembangan dan pengelolaan  BUMDes  yang  perlu  segera  diatur  dan  diurus  agar  dapat menciptakan  kesejahteraan  bersama.  Selain    problem    di    atas    dapat dimunculkan    pula    dimensi    kompleksitas    dalam  pengembangan  dan pengelolaan BUMDes yang harus segera dipecahkan, antara lain adalah:
1.  Seperti apa batas-batas ideal ekonomi desa melalui BUMDes yang dikelola antara masyarakat desa dengan pemerintah desa.
2.  Seperti  apa  pengembangan  dan  pengelolaan  ideal  ekonomi  desa melalui  BUMDes  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan masyarakat desa, serta
3.  Berbagai  permasalahan  lain  tentang  bagaimana  mengelola  aset- aset  di wilayah desa yang belum menjadi milik desa secara penuh yang seharusnya dapat dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan di desa.
Oleh  karena  itu  perlu  penjelasan  mendalam  tentang  bagaimana mengembangkan dan mengelola BUMDes di Kabupaten Jombang selama ini sehingga dapat dihindari potensi kerugian pemerintah dan masyarakat akibat  kegagalan  kebijakan  publik  ataupun  penyalahgunaan  wewenang. Analisis tentang pengembangan dan pengelolaan BUMDes secara spesifik juga  dapat  memperlihatkan  peta  konflik  antara  masyarakat  desa  dengan pemerintah  desa  dengan  adanya  pembatasan  pengelolaan  yang  jelas, menghindarkan dari salah kelola BUMDes yang seharusnya dapat dikelola dengan  sistematis  dan  profesional  serta  mengoptimalkan  aset-aset produktif di desa yang selama ini belum dikelola dengan baik. Selain itu juga pengembangan  dan  pengelolaan  BUMDes  desa  di  Kabupaten  Jombang harus mulai bergerak ke arah yang lebih advance seperti ke arah inovasi BUMDes yang tahan dan resilien terhadap krisis. Sudah seharusnya desa
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
memiliki  ekonomi  kolektif  untuk  pemerataan  akses  dan  aset  warganya (Kongres Kebudayaan Desa, 2020).

## KAJIAN TEORI

## A. Pembangunan Desa
Dalam (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) pasal 78  ayat  (1)  Pembangunan  desa  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana dan  prasarana  Desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan. Sesuai  dengan  Undang-undang  No.  6 Tahun  2014 Tentang  Desa bahwa Pembangunan  Desa  meliputi  tahap  perencanaan,  Pelaksanaan,  dan Pengawasan. Menurut (Sjafrizal, 2016) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik.

## B. Model Bisnis
Model  bisnis  merupakan  suatu  ungkapan  dari  suatu  strategi perusahaan  dalam  bentuk  yang  lebih  konkret  dan  sering  berada  pada tingkat  strategic  bisnis  unit.  Model  bisnis  juga  dapat  diposisikan  antara strategi bisnis dan proses bisnis. Menurut (McQuillan & Scott, 2015) model bisnis  mengartikulasikan  perspektif  alternatif  yang  mendefinisikan bagaimana sebuah perusahaan dapat  menciptakan dan memberikan nilai kepada  pelanggan,  serta  mengubah  pemasukkan  menjadi  keuntungan. Menurut (Bask  et  al.,  2010) model  bisnis  yaitu  suatu  deskripsi  yang  lebih konkret mengenai suatu operasional perusahaan.
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat desa untuk saling bekerja sama, gotong royong dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahateraan  dan  kemakmuran  masyarakat  desa.  Dalam  Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya  kesejahterakan  masyarakat  desa.  Peluang  BUMDes sangat  besar  dalam    menampung  kegiatan  ekonomi  masyarakat  yang berkembang  menurut  ciri  khas  desa  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Tujuan pembentukan BUMDes menurut  (Prosiding  Kongres  Pancasila  IV,  2012)  adalah  untuk:  1) menghindarkan  anggota  masyarakat  desa  dari  pengaruh  pemberian pinjaman  uang  dengan  bunga  tinggi  yang  merugikan  masyarakat,  2) meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan  lain  yang  sah,  3)  memelihara  dan  meningkatkan  adat kebiasaan  gotong  royong  masyarakat,  gemar  menabung  secara  tertib, teratur  dan  berkelanjutan,  4)  mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
kegiatan ekonomi masyarakat desa, 5) mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa, 6) meningkatkan  kreativitas  berwirausaha  anggota  masyarakat  desa  yang berpenghasilan  rendah,  7)  menjadi  tulang  punggung  pertumbuhan perekonomian desa dan pemerataan pendapatan.

## METODE PENELITIAN
Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk menggambarkan dan  memahami  pengembangan  dan  pengelolaan  BUMDes  di  Kabupaten Jombang  selama  ini. Menurut  (Cresswell,  2011)  pendekatan  kualitatif adalah  metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh sejumlah individu dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Berdasarkan  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan  dalam  penelitian  ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah  tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini disebut juga dengan penelitian yang bersifat menggambarkan bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial secara terperinci dan detail. Kualitatif deskriptif dipandang lebih dapat memotret fenomena yang terjadi secara lebih rinci dan jelas serta kontekstual.
Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian  yaitu  di  Kabupaten  Jombang,  Jawa  Timur.  Kemudian  informan didapatkan dengan cara purposive yaitu terbagi menjadi dua jenis informan yang menggunakan sudut pandang top-down (pemerintahan daerah) dan bottom-up  (masyarakat).  Peneliti  melakukan  wawancara  kurang  lebih  30 informan  akan  tetapi  hanya  15  informan  yang  dapat  memberikan keterangan yang akurat, valid dan konsisten, terutama saat triangulasi data. Setelah data didapatkan maka data kemudian direduksi untuk memusatkan data  sesuai  dengan  kategori-kategori  tertentu  sesuai  dengan  kerangka konseptual  dan  disajikan  dalam  bentuk-bentuk  yang  naratif-deskriptif sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## HASIL ANALISIS DATA
Terdapat  21  orang  dari  total  51  orang  yang  telah  memberikan penilaian  bahwa  keberadaan  Bumdes  sangat  penting  bagi  desa  dan  17 orang  menilai  penting  bagi  desa.  Berdasarkan  penilaian  tersebut  bisa disimpulkan  bahwa  keberadaan  Bumdes  di  desa  memang  menjadi  suatu harapan  bagi  desa.  Bumdes  sendiri  diharapkan  dapat  menjadi  sumber pendapatan bagi desa, namun pada kenyataanya saat ini Bumdes yang ada di Kabupaten Jombang belum berkembang secara maksimal.
Terdapat  18  orang  dari  51  orang  yang  menilai  kontribusi  Bumdes untuk  perkembangan  ekonomi  desa  adalah  besar,  sedangkan  7  orang menilai  bahwa  kontribusi  bumdes  sangat  besar  dan  sisanya  15  dan  11 menilai  cukup  besar  dan  sangat  kecil  dampaknya  bagi  perkembangan ekonomi desa. Berdasarkan hasil tersebut bahwa sampai saat ini memang keberadaan  Bumdes  belum  maksimal  kontribusinya  bagi  perkembangan ekonomi  desa,  hal  itu  nampak  jelas  dari  data  orang-orang  yang  menilai bahwa  kontribusi  bumdes  sangatlah  kecil.  Kontribusi  ini  belum  maksimal bisa disebabkan karena kurang maksimalnya para stakeholder yang peduli terhadap perkembangan Bumdes di desa.
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
Terdapat  42  orang  dari  51  orang  menilai  bahwa  Bumdes  belum memiliki  produk  unggulan,  sedangkan  9  orang  sisanya  menilai  bahwa Bumdes  sudah  memiliki  produk  unggulanya.  Berdasarkan  data  tersebut dapat disimpulkan bahwa secara organisasi Bumdes belum memaksimalkan  kinerjan,  Bumdes  belum  dapat  mengenali  dengan  baik potensi  apa  saja  yang  ada  di  masing-masing  desa,  oleh  karena  itu  perlu adanya  pendampingan  yang  intensif  untuk  desa  yang  belum  dapat mengenali potensinya untuk dijadikan produk unggulan desa.
Terdapat  28  orang  dari  51  orang  menyatakan  bahwa  saat  ini  unit usaha  yang  ada  di  desa  adalah  sektor  pertanian  dan  perkebunan,  23 lainnya  adalah  di  sektor  usaha  mikro  kecil  dan  menengah.  Berdasarkan data  tersebut  menunjukkan  bahwa  cukup  seimbang  sektor  yang dikembangkan oleh unit usaha yang ada di desa.
Terdapat  25  orang  dari  51  orang  menilai  bahwa  adanya  Bumdes mampu untuk menyerap tenaga kerja dan 15 orang menilai sebaliknya, jika keberadaan  Bumdes  tidak  mampu  menyerap  tenaga  kerja.  Berdasarkan data tersebut sebenarnya adanya bumdes sudah cukup baik, namun hanya saja tidak semua bumdes sudah memaksimalkan kinerjanya sehingga bisa menyerap tenaga kerja lokal yang ada didesa tersebut.
Terdapat  28  orang  dari  total  51  orang  yang  menilai  bahwa  Bumdes tidak mampu untuk meningkatkan pendapatan desa, sedangkan hanya 10 orang  yang  menilai  bahwa  Bumdes  mampu  untuk  meningkatkan pendapatan  desa.  Berdasarkan  data  tersebut  nampaknya  sangat  jelas bahwasanya butuh optimalisasi untuk peningkatan kinerja Bumdes disetiap desa. Hal ini disebabkan adanya Bumdes sendiri diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes).
Terdapat 33 orang dari 51 orang yang menilai bahwa Bumdes tidak mampu untuk meningkatkan ekspansi pasarnya keluar daerah dan hanya 13  orang  yang  mengatakan  bumdes  mampu  melakukan  ekspansi. Berdasarkan  data  tersebut  dapat  disimpulkan  jika  kinerja  bumdes  masih kurang  baik,  sebab  dikondisi  seperti  ini  Bumdes  harusnya  bisa meningkatkan  kemampuan  ekspansi  pasarnya  ke  luar  desanya  agar segmentasi pasarnya bisa lebih luas.
Terdapat 25 orang dari 51 orang yang menilai bahwa adanya Bumdes sudah bisa memperdayakan masyarakat, sedangkan 12 lainnya menilai jika Bumdes  tidak  mampu  memperbadayakan  masyarakat  disekitar  desa. Berdasarkan  data  tersebut  sebenarnya  adanya  bumdes  ini  sudah berdampak cukup baik untuk pemberdayaan masyarakat, hal ini bisa dilihat dari responden yang memilih, hanya saja perlu di maksimalkan lagi.
Terdapat  21  orang  dari  total  51  orang  yang  menilai  bahwa  Bumdes sudah mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada di desa dan 16  orang  menilai  bahwa  Bumdes  tidak  mampu  untuk  mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya  Bumdes  sudah  cukup  baik  dama  mengoptimalkan pemanfataan potensi desa, namun perlu ditingkatkan agar seluruh bumdes yang ada di Kabupaten Jombang bisa berkembang dengan baik.
Terdapat  24  orang  dari  total  51  orang  yang  menilai  bahwa  Bumdes mampu  untuk  mengelola  bumdes  dengan  memperhatikan  aspek
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
lingkungan.  Terdapat  12  orang  lainnya  yang  menilai  cukup  mampu  dan tidak  mampu.  Berdasarkan  data  tersebut  bahwa  perlu  adanya  perhatian khusus terhadap pengelolaan yang berdampak terhadap aspek lingkungan, karena  jangan  sampai  adanya  bumdes  justru  merusak  aspek  lingkungan desa tersebut.
Terdapat  24  orang  dari  total  51  orang  yang  menilai  bahwa  Bumdes mampu mengelola bumdesnya dengan memperhatikan aspek kesehatan di era  pandemic  covid  19  ini.  Berdasarkan  data  tersebut  menunjukkan  jika Bumdes telah memperhatikan prokes dengan baik.
Terdapat 30 orang dari 51 orang yang menilai bahwa bumdes saat ini sedang  dikendalikan  oleh  orang-orang  yang  tidak  mampu  untuk menjalankan  aktivitas  Bumdes.  Berdasarkan  data  tersebut  sangat  amat jelas jika memang pengelolaan  Bumdes saat ini memang tidak baik, oleh karena  itu  dibutuhkan  pendampingan  dan  pelatihan  yang  intens  agar menjadikan orang-orang yang bekerja di Bumdes tersebut prosesional. Terdapat  31  orang  dari  total  51  orang  menilai  bahwa  bumdes  tidak mampu untuk menghasilkan produk yang bernilai lokal dan diterima secara global. Berdasarkan data tersebut sebenarnya relevant dengan pertanyaan sebelumnya jika bumdes belum mempunyai produk unggulan. Butuh sinergi bersama dengan semua pihak agar Bumdes ini dapat menghasilkan produk terbaiknya.
Terdapat  25  orang  dari  toal  51  orang  yang  menilai  bahwa  bumdes tidak mampu untuk menghasilkan produk kreatif dan inovatif. Berdasarkan data  tersebut  sebenarnya  sudah  jelas  jika  memang  Bumdes  yang  ada  di Kabupaten Jombang perlu pemdampingan intensif.
Terdapat 23 orang dari 51 orang menilai bahwa bumdes telah mampu untuk mengembangkan kaapasitas dan kompetensi masyarakat yang ada di  desa  dan  16  lainnya  mengatakan  tidak  mampu.  Berdasarkan  data tersebut menunjukkan sebenarnya bumdes sudah memberikan kontribusinya terhadap lingkungan dimana bumdes beroperasi.
Terdapat 22 orang dari 51 orang yang menilai bahwa bumdes saat ini mampu untuk menjadi Bumdes yang mandiri, sedangkan 15 lainya menilai tidak mampu mandiri. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Bumdes  di  Kabupaten  Jombang  saat  ini  dinilai  mampu  menjadi  bumdes yang mandiri, hanya saja tetep perlu diawasi perkembambanganya.
Terdapat  17  orang  dari  51  orang  menilai  bahwa  bantuan  pemkab jomhang dan pemdes cukup optimal, dan 15 orang menilai optimal serta 16 lainnya menilai belum optimal. Berdasarkan data tersebut menunjukkan jika memang perlu optimalisasi perhatian dari pemerintah kabupaten jombang dan pemerintah desa itu sendiri.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan permasalahan yang  dialami  unit-unit  usaha  di  bawah  naungan  BUMDes.  Beberapa permasalahan  yang  paling  besar  ditemukan  adalah  terkait  dengan kurangnya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  mengelola  unit usaha  BUMDes.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  perlunya  dilakukan pelatihan dan pendampingan terhadap SDM yang ada di desa, khususnya bagi pengelola BUMDes terkait tata kelola BUMDes. Pembinaan SDM ini
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
dapat  dilakukan  oleh  berbagai  pihak,  misalnya  pihak  akademisi,  pihak pemerintah,  maupun  pihak-pihak  lain.  Permasalahan  yang  cukup  besar lainnya yang ditemukan adalah terkait dengan banyaknya kredit macet di BUMDes  yang  disebabkan  peminjam  kurang  sadar  dalam  membayar angsuran.  Hal  ini  perlu  diminimalisasi  dengan  melakukan  pengetatan regulasi  terhadap  para  peminjam  yang  ingin  melakukan  pinjaman  di BUMDes, misalnya dengan memberikan jaminan tertentu ketika melakukan pinjaman,  sehingga  ketika  peminjam  tidak  bisa  melakukan  pembayaran angsuran,  maka  ada  jaminan  yang  dapat  digunakan  untuk  membayar pinjaman tersebut.
Permasalahan  lain  yang  ditemukan  di  BUMDes  adalah  terkait dengan  perijinan  atau  legalitas  usaha.  Legalitas  usaha  ini  sangat  penting supaya BUMDes dapat melakukan pengembangan usahanya, yaitu dengan melakukan  pinjman  ke  pihak  perbankan    maupun  pihak  lain  dan  dapat megajukan  skema  kerja  sama  dengan  suatu  pihak  tertentu.  Diperlukan pendampingan  terhadap  legalitas  usaha  ini  supaya  BUMDes  mempunyai legalitas  yang  sah  dan  dapat  mengembangkan  usaha-usahanya. Permasalahan  lain  yang  ditemukan  adalah  terkait  dengan  kurangnya permodalan yang diperlukan oleh BUMDes. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai  hal,  misalnya  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  dan  belum mempunyai legalitas yang sah, sehingga sulit untuk melakukan pinjaman. Pihak  stakeholder,  khususnya  pemerintah  daerah  harus  memberikan perhatian  yang  lebih  besar  dan  melakukan  pendampingan  terhadap BUMDes  supaya  dapat  diberikan  kemudahan  dalam  mencari  tambahan permodalan dalam rangka mengembangkan BUMDes tersebut.
Disisi  lain  ditemukan  kendala  yang  dihadapi  ketika  unit  usaha dimasukkan  ke  dalam  BUMDes.  Beberapa  permsalahan  yang  ditemukan adalah  terkait  dengan  tata  kelola  manajemen  usaha.  Hal  tersebut dikarenakan  mayoritas  pelaku  usaha  dan  pengurus  BUMDes  belum mengetahui  tentang  tata  kelola  manajemen  usaha  yang  baik.  Pihak stakeholder,  baik  pihak  pemerintah,  akademisi,  maupun  pihak  lain  harus melakukan  pembinaan  secara  berkala  kepada  para  pelaku  usaha  dan pengurus  BUMDes  supaya  dapat  melaksanakan  tata  kelola  manajemen usaha  dengan  baik.  Permasalahan  lain  yang  ditemukan  adalah  terkait dengan  legalitas  usaha.  Hal  ini  disebabkan  dengan  regulasi  yang  rumit ketika  mengurus  perijinan  dan  regulasi  terkait  dengan  legalitas  usaha. Pihak  stakeholder  seharusnya  memberikan  kelonggaran  dan  kemudahan bagi  pelaku  usaha  dalam  mengurus  perijinan  karena  akan  berdampak terhadap kemajuan pelaku usaha dan BUMDes itu sendiri. Permasalahan lain  yang  ditemukan  adalah  terkait  dengan  kurangnya  koordinasi  antar pengurus  BUMDes  dan  para  pelaku  usaha.  Hal  ini  berdampak  tidak jelasnya  pembagian  wewenang dan pembagian  keuntungan  antara pihak BUMDes dan pihak pelaku usaha. Koordinasi dan sinergisitas antara pelaku usaha dan BUMDes harusnya dapat terjalin dengan baik, sehingga dapat memberikan  keuntungan  yang  jelasa  bagi  pihak  BUMDes  maupun  pihak pelaku usaha. Para stakeholder diharapkan dapat memberikan pengarahan kepada  para  pelaku  unit  usaha  dan  pengurus  BUMDes  supaya
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
permasalahan dan  kendala  yang  dikeluhkan oleh  para  pelaku  usaha  dan pengurus BUMDes dapat diatasi dengan baik.

## SIMPULAN dan SARAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  permasalahan  dan kendala yang ditemukan di BUMDes adalah terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang. Hal ini disebabkan karena pengetahuan pengelola  BUMDes  terkait  dengan  tata  kelola  organisasi  belum  terlalu mumpuni  yang  berdampak  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang lain.  SDM  yang  kurang  dalam  mengelola  organisasi  dapat  berdampak terhadap  tata  kelola  manajemen  usaha,  manajemen  pemasaran, manajemen keuangan, pelimpahan wewenang, dan pembagian keuntungan  yang  belum  jelas.  Permasalahan  lain  yang  ditemui  adalah terkait dengan masalah legalitas atau perijinan usaha karena birokrasi yang diperperah  dengan  kurangnya  pengetahuan  pengelola  BUMDes  terkait dengan  alur  pengurusan  legalitas  usaha.  Legalitas  usaha  ini  akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan BUMDes dan unit  usahanya  dan  ketika  legalitas  usaha  ini  belum  didapatkan,  maka BUMDes akan sulit untuk mengembangkan usahanya. Pihak stakeholder, khususnya pihak  pemerintah  daerah  harus menginisiasi  untuk membantu dalam  mengembangkan  BUMDes  dalam  bentuk  bisnis  model  yang  baik yang dapat diwujukan melalui kegiatan pendampingan dan pelatihan usaha terkait dengan tata kelola manajemen usaha supaya dapat meningkatkan kualitas  SDM  yang  ada.  Peningkatan  kualitas  SDM  yang  ada  ini  akan memberikan  dampak  yang  baik  bagi  perkembangan  BUMDes  dan  unit usahanya  di  semua  lini,  karena  kemampuan  dalam  tata  kelola manajemennya  menjadi  meningkat.  Kualitas  SDM  yang  meningkat  juga dapat  menyebabkan  BUMDes  berkembang.  Semakin  berkembangnya BUMDes  akan  memberikan  kontribusi  ekonomi  yang  baik,  khususnya masyarakat  sekitar  karena  akan  menyerap  tenaga  kerja  yang  tinggi  bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. (2019). Kabupaten Jombang Dalam Angka 2020 .
Bask,  A.  H.,  Tinnilä,  M.,  &  Rajahonka,  M.  (2010).  Matching  service strategies,  business  models  and  modular  business  processes. Business Process Management Journal , 16 (1), 153 –180. https://doi.org/10.1108/14637151011017994
Cresswell. (2011). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset . Pustaka Belajar. Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). Lima Besar Indeks Desa membangun di Provinsi Jawa Timur . Kongres Kebudayaan Desa. (2020). Deklarasi Kongres Kebudayaan Desa untuk Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa . https://kongreskebudayaandesa.id/deklarasi-kongres-kebudayaan- desa-untuk-arah-tatanan-indonesia-baru-dari-desa/.html
McQuillan,  D.,  &  Scott,  P.  S.  (2015).  Models  of  internationalization:  A
Ma g i st e r   Ma n aj em e n Pascasarjana Universitas Islam Malang
business model approach to professional service firm internationalization. Advances  in  Strategic  Management , 33 ,  309 –
345. https://doi.org/10.1108/S0742-332220150000033008 Prosiding  Kongres  Pancasila  IV.  (2012). Strategi  pelembagaan  nilai-nilai Pancasila dalam menegakkan konstitusionalitas Indonesia. Yogyakarta.
Rofiah, C., & Purwanto, N. (2020). Penguatan Manajemen Usaha Kampung
Batik  Jatipelem  Guna  Menghadapi  Persaingan  Global. COMVICE: Journal Of Community Service , 4 (1), 15 –20.
https://doi.org/10.26533/comvice.v4i1.618
Setya  Yunas,  N.  (2019).  Implementasi  Konsep  Penta  Helix  dalam Pengembangan  Potensi  Desa  melalui  Model  Lumbung  Ekonomi Desa  di  Provinsi  Jawa  Timur. Matra  Pembaruan , 3 (1),  37 –46. https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46
Sjafrizal. (2016). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi . PT. Raja Grafindo Persada.
Sya’ban,  M.,  Huda,  F.,  &  Setiyowati,  A.  (2018).  Model  Desa  Mandiri Berbasis  Ekonomi  Syariah  di  Jawa  Timur  -  Indonesia. Balance , XV (2), 144 –155.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.