## TANGGUNG  JAWAB  ORGAN  PERSEROAN  TERBATAS (PT) DALAM KEPAILITAN

## Oleh : Puspaningrum 9
Abstract:Bankruptcy is  a  situation  where the  debtor is  unable  to make payments against  the debts of the  creditors. State can  not  afford  the usual due  to financial  difficulties (financial distress) of the  debitor who has  suffered  a  setback. The  main purpose  of bankruptcy  proceedings against  the Limited  Liability  Company  is to acceleratethe process  of liquidation in  the  context  of the  distribution  of company assets to pay debts that the  company has  experienced financial  difficulties that  caused the insolvency.Company  Limited  as  a  corporation  having  characteristics  such  as  private law, including the separation of assets between the management company with Limited Liability, if a limited company into bankruptcy so that the company broke up how the management responsibilities of a Limited Liability Company? whether the management company can still be held liable or not
Keywords: Company Limited, Bankruptcy.

## LATAR BELAKANG
Perseroan  Terbatas  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan  adalah  Badan  Hukum  yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan  Terbatas  merupakan  subyek  hukum  memiliki  hak  dan  kewajiban  serta  dapat melakukan  perbuatan  sebagaimana  halnya  seorang  manusia,  yang  dapat  memiliki  kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat dalam pengadilan. Badan  hukum  sebagai subyek  hukum yang  mandiri dipersamakan di  hadapan  hukum dengan  individu pribadi (Subekti, 1997). Organ dalam lembaga Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan  Komisaris.  RUPS  merupakan  organ  perseroan  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi  dalam perseroan  dan  memegang  segala  wewenang  yang  tidak  diserahkan  kepada  Direksi  atau Komisaris.  Direksi  adalah  organ  perseroan  yang  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan perseroan  untuk  kepentingan  dan  tujuan  perseroan  serta  mewakili  perseroan  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan,  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar.  Komisaris  merupakan organ  perseroan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  secara  umum  dan  atau  khusus,  serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
9 Dosen Fakultas Hukum Unisri
Dalam penjalankan perseroan seluruh organ PT harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan  bertanggungjawab  agar  perseroan  bisa  berkembang  dengan  baik.  Namun  dalam  perjalanan ada  kalanya  perusahaan  tidak  berkembang  dengan  baik  sehingga  perseroan  mengalami kebangkrutan,  bahkan  pembubaran  dan  likwidasi  dengan  kepailitan.  Pailit  merupakan  suatu keadaan  dimana  debitor  tidak  mampu  untuk  melakukan  pembayaran-pembayaran  terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan  keuangan  ( financial  distres )  dari  usaha  debitur  yang  telah  mengalami  kemunduran (M.Hadi Subhan, 2008).
Undang-undang  Kepailitan  tidak  merinci  secara  spesifik  mengenai  ketentuan  yang membedakan antara kepailitan orang perorangan dengan kepailitan dan badan hukum khususnya Perseroan  Terbatas.  Tujuan  utama  proses  kepailitan  terhadap  Perseroan  Terbatas  adalah  untuk mempercepat  proses  likwidasi  dalam  rangka  pendistribusian  aset  perseroan  untuk  membayar utang-utang perseroan  yang telah  mengalami kesulitan keuangan  yang  menyebabkan  insolvensi tersebut. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mempunyai ciri seperti halnya subyek hukum perseorangan, diantaranya adalah pemisahan kekayaan antara Organ PT dengan  perseroan,  jika perseroan  mengalami kepailitan  sehingga perseoan  bubar  bagaimana tanggung  jawab organ PT tersebut apakah bisa dimintakan tanggung jawab secara pribadi atau tidak.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dirumuskan  permasalahannya  adalah:  bagaimanakah tanggung jawab organ PT dalam kepailitan ?

## PEMBAHASAN
Telah  diketahui  bahwa  organ  PT  terdiri  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS), Direksi  dan  komisaris,  ketiga  organ  ini  memiliki  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang berbeda.  Tanggung  jawab  masing  masing-masing  organ  PT  akan  di  bahas  satu  persatu  dalam tulisan ini:
a. Tanggung jawab Pemegang Saham .
Kedudukan pemegang saham sangat penting dalam suatu pereroan terbatas. Rudi Prasetya menyatakan  bahwa  pemegang  saham  yang  berkepentingan  terhadap  PT  (Rudi  Prasetya,  2001). Kepentingan itu berupa:
1. memperoleh  pembagian  keuntungan  tahunan  yang  disebut  deviden  dalam  hal  PT memperoleh keuntungan.
2. dan  sekiranya  saham  PT  memasuki  pasar  modal,  maka  akam  memperoleh  keuntungan jika  harga kurs saham dalam bursa naik (capital gain).
3. memperoleh pembagian sisa harta kekayaan PT dalam hal PT bubar.
Mengenai  kedudukan  RUPS  dalam  perseroan  terbatas  Pasal  1  ayat  (3)  UU  PT  mengatur bahwa  RUPS  adalah  organ  PT  yang  memegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  persekutuan  dan memegang segala wewenang yang diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Untuk mengukur tanggung  jawab  dari  pemegang  saham  harus  dikaji  terlebih  dahulu  kewenangan  apa  yang dimiliki  oleh  pemegang  saham.Undang-undang  PT  memberikan  wewenang  kepada  pemegang saham  mengunakan  konsep  teori  residu  (teori  sisa)  yakni  bahwa  pemegang  saham  mempunyai wewenang  atas  semua  hal  yang  tidak  diberikan  oleh  direksi  atau  komisaris.  Kewenangan  itu adalah :
1. Mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris.;
2. Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan/komisaris;
3. Memberikan  presetujuan  kepada  Direksi  untuk  mengalihkan  atau  menjaminkan  seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan;
4. Mengubah  ketentuan-ketentan  Anggaran  Dasar  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan hukum yang berlaku;
5. Memberikan putusan untuk mengajukan kepailitan perseroan;
6. Memberikan  persetujuan  kepada  Direksi  mengenai  rencana  penggabungan  atau peleburan;
7. Pembelian kembali saham perseroan;
8. Penetapan penambahan atau pengurangan modal perseroan;
9. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan;
10. Penentuan penggunaan laba;
11. Pembubaran perseroan;
Berkaitan  dengan  kewenangan  RUPS  tersebut  maka  dapat  ditentukan  mengenai tanggungjawab hukum pemegang saham. Pada prinsipnya sebatas kewenangan pemegang saham tersebut, maka segala tindakan dari RUPS menjadi tanggung jawab dari perseroan itu. Undang- undang  PT  Pasal  3  Ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  pemegang  saham  perseroan  tidak  bertanggung
jawab  atas kerugian perseroan melebihi  nilai  saham  yang  telah  diambilnya.  Pasal  3  ayat  (2)  UUPT menyatakan bahwa ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:
1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.
2. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan iktikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
3. Pemengang  saham  yang  bersangkutan  terlibat  dalam  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan perseroan itu, atau
4. Pemegang  saham  yang  bersangkutan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Maksud  dari  ketentuan  Pasal  3  ayat  (2)  ini  bahwa  menurut  asasnya  Perseroan  Terbatas merupakan asosiasi modal, namun dalam praktek sebagian besar pemilihan bentuk badan usaha Perseroan  Terbatas  sekedar  untuk  mengambil  manfaat  atas  karakterisistik  yang  terkandung dalam Perseroan Terbatas. Tidak jarang pemilihan bentuk Perseroan Terbatas sebenarnya hanya untuk penyalahgunaan sehingga pada akhirnya dapat mendatangkan kerugian pihak lain. Dalam hubungan  dengan  itulah  ketentuan  Pasal  3  ayat  (2)  (b),  (c),  (d),  yaitu  jika  ternyata  pemegang saham  menyalah  gunakan  bentuk  Perseroan  Terbatas  tersebut  maka  menjadikannya  harus bertanggung  jawab  secara  pribadi,    maksudnya  jika  kekayaan  Perseroan  Terbatas  tidak mencukupi, maka dapat dimintakan pertanggung jawaban dari harta kekayaan pribadi pemegang saham (Rudhi Prasetya, 2001:197).

## b. Tanggung jawab direksi
Direksi  adalah  salah  satu  organ  PT  yang  memiliki  tugas  serta  bertanggung  jawab  penuh atas  pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  tujuan  perseroan  serta  mewakili  perseroan  baik dialam  dan  diluar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar,  Direksi  mempunyai fungsi  dan  peranan  yang  sangat  sentral  dalam  paradikma  Perseroan  Terbatas  hal  ini  karena Direksi yang menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan Terbatas. Ketentuan normatif dalam  Undang-undang  Perseroan  Terbatas  maka  fungsi  Direksi  adalah  melakukan  pengurusan dan  perwakilan.  Pengurusan  berkaitan  dengan  tugas-tugas  internal  suatu  Perseroan  Terbatas untuk  kepentingan  dalam  rangka  pencapaian  maksud  tujuan  perseroan  sedangkan  perwakilan adalah  berkaitan  dengan  tugas  mewakili  perseroan  dalam  berinteraksi  dengan  pihak  ketiga maupun mewakili diluar dan di dalam perusahaan.
Direksi  dengan  itikad  baik  dan  penuh  tanggung  jawab  harus  menjalankan  tugas  untuk kepentingan dan usaha perseroan. Direksi dapat digugat secara pribadi ke Pengadilan Negeri jika perseroan  mengalami  kerugian  yang  disebabkan  karena  kelalaiannya  Begitu  juga  dalam kepailitan  yang  terjadi  karena  kesalahan  atau  kelalaian  direksi  dan  kekayaan  perseroan  tidak cukup  untuk  menutupkerugian  akibat  kepailitan  tersebut,  maka  setiap  anggota  direksi bertanggung jawab secara renteng atas kerugian tersebut (Frans Satrio Wicaksono, 2009:119).
Prinsip managemen perseroan yang baik yang telah diakomodasi dalam ketentuan undang- undang Perseeoan Terbatas masih harus dijabarkan secara detail dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.  Ketentuan  dalam  Undang-undang  tersebut  hanya  menjelaskan  tanggung  jawab Direksi  secara  umum  berdasarkan  hubungan  kepercayaan  ( fiduciary  of  relationship )  antara Direksi dan perseroan. Jika diperjelas hubungan tersebut mengandung tiga faktor penting yaitu:
1. Prinsip kehati-hatian dalam bertindak ( duty of skill and care ).
2. Prinsip  itikad  baik  untuk  bertindak  semata-mata  demi  kepentingan  dan  tanggung  jawab perseroan ( duty of loyalty ).
3. Prinsip  tidak  mengambil  keuntungan  pribadi  atas  suatu  kesempatan  yang  sebenarnya milik  atau  diperuntukkan  bagi  perseroan (no  secret  profit  rule  doctrine  of  corporate opportunity).
Menentukan keadaan Direksi dianggap melanggar prinsip tersebut secara detail merupakan hal  yang  tidak  mudah.  Berdasarkan  prinsip  tersebut  di  atas  Direksi  dapat  menggunakan  konsep  yang dikenal sebagai the business judgement rule, yang   merupakan suatu prinsip yang memberikan perlindungan  bagi  direksi  atas  dakwaan  pelanggaran  ketiga  prinsip  tersebut.  Dengan menggunakan  prinsip the  business  judgement  rule Direksi  dapat  dibebaskan  dari  tanggungjawab secara pribadi, sekalipun tindakannya merugikan perseroan, asalkan tindakannya dilakukan sebagai keputusan  bisnis  yang  dibuat  berdasarkan  itikad  baik  semata-mata  untuk  kepentingan perusahaan.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  97  ayat  (5)  UU  PT  sebagai  berikut,  bahwa  anggota direksi  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pribadi  atas  kerugian  yang  dimaksud  pada ayat (3) jika dapat membuktikan:
1. bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itkad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. tidak  mempunyai  bentuan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidaj  langsung  atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Demikian  juga  tanggung  jawab  Direksi  dalam  hal  terjadi  kepailitan  adalah  sama    dengan tanggung  jawab  Direksi  yang  perusahaannya  tidak  mengalami  kepailitan.  Prinsipnya  Direksi tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  terhadap  perbuatan  yang  dilakukannya  untuk  dan  atas nama  perusahaan  berdasarkan  kewenangan  yang  dimiliki.  Hal  ini  karena  perbuatan  Direksi dipandang  sebagai  perbuatan  Perseroan  Terbatas  yang  merupakan  subyek  hukum  mandiri sehingga  perseroan  yang  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatan  perseroan  sendiri  yang  dalam hal  ini  dipresentasikan  oleh  direksi.  Namun  dalam  beberapa  hal  direksi  dapat  pula  dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan Perseroan Terbatas ini.
Pasal 104 ayat (2) UUPT menyebutkan Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  terjadi  karena  kelalaian  atau  kesalahan  Direksi  dan  harta  pailit  tidak  cukup  untuk membayar  seluruh  kewajiban  perseroan  dalam  kepailitan  tersebut  setiap  anggota  direksi  secara tanggungrenteng  bertanggung  jawab  atas  seluruh  kewajiban  yang  terlunasi  dari  harta  pailit tersebut.  Bukan  hal  yang  mudah  untuk  membuktikan  bahwa  direksi  telah  melakukan kesalahan/kelalaian  sehingga  menyebabkan  suatu  perseroan  mengalami  kebangkrutan  yang berujung pada kepailitan.
Mengenai tanggung  jawab Direksi  yang perseoannya  mengalami kepailitan, Munir  Fuady menyatakan bahwa apabila suatu perseroan pailit, maka sekonyong-konyong (tidak demi hukum) pihak  Direksi  harus  bertanggung  jawab secara pribadi. Agar dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban pribadi ketika perusahaan pailit harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Terdapatnya  unsur  kesalahan  (kesengajaan)  atau  kelalaian  dari  Direksi  (dengan pembuktian biasa);
2. Untuk  membayar  utang  dan  ongkos-ongkos  kepailitan  haruslah  diambil  terlebih  dahulu dari aset-aset perseroan. Bila aset tidak mencukupi barulah diambil aset pribadi Direksi;
3. Diberlakukan  pembuktian  terbalik  (omkering  van  bewijslast)  bagi  anggota  direksi  yang dapat  membuktikan  bahwa  kepailitan  perseroan  bukan  karena  kesalahan  (kesengajaan) atau kelaliaianya  (Munir Fuadi 2002, hal 26).
Permasalahan  berikutnya  mengenai  tanggung  jawab  adalah  mekanisme  permintaan pertanggung  jawaban direksi  yang karena kesalahannya atau karena kelalaiannya  menyebabkan
perseroan  tersebut  pailit.  Apakah  secara  mutatis  mutandis  berlaku  terhadap  Direksi,  dimana Kurator  langsung  meminta  pertanggungjawaban  pribadi  terhadap  Direksi  atau  diperlukan  suatu acara  gugatan  di  pengadilan?  Undang-undang  Kepailitan  tidak  mengatur  hal  ini  demikian  juga dengan  Undang-undang  Perseroan  Terbatas.  M  Hadi  Subhan  berpendapat  bahwa  Pasal  1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) bisa dijadikan alternatif untuk  meminta  pertanggung  jawaban  Direksi  yang  telah  melakukan  kesalahan  sehingga mengakibatkan kerudian pihak ketiga.
Selain  pertanggung  jawaban  perdata  ( civil  liability )  Direksi  dapat  juga  dikenakan pertanggung  jawaban  pidana  ( criminal  liability )  dalam  kepailitan  perseroan  terbatas  ini. Ketentuan pidana ini berkait dengan tindakan organ perseroan tersebut dinyatakan pailit dan juga berkait  dengan  terjadinya  pailit  Perseroan  Terbatas.  Ketentuan  pertanggung  jawaban  pidana terhadap Direksi diatur dalam Pasal 398 dan 399 KUHP.
Pasal 398 KUHP  mengatur, bahwa Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai  andil  Indonesia  atau  yang  penyelesaianya  oleh  pengadilan  yang  telah  diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
1. Bila  yang  bersangkutan turut membantu atau  mengijinkan untuk  melakukan perbuatan- perbuatan  yang  bertentangan  dengan  anggaran  dasar,  yang  menyebabkan  seluruh  atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan maskapai atau perkumpulan.
2. Bila  yang  bersangkutan  dengan  maksud  untuk  menangguhkan  atau  penyelesaian perseroan,  maskapai  atau  perkumpulan,  turut  membantu  atau  mengijinkan  pinjaman uang  engan  syarat-syarat  yang  memberatkan  padahal  ia  tahu  bahwa  kepailitan  atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah lagi.
3. Bila yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban tersebut seperti dalam Pasal 6 alinea pertama KUHD dan Pasal 27 ayat (1) ordonansi tentang maskapai andil Indonesia atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan  yang  disimpan  menurut  pasal  tadi  tidak  dapat  diperlihatkannya  dalam keadaan tidak diubah.
Berdasarkan  Pasal  399  KUHP,  bahwa  Pengurus  atau  komisionaris  perseroan  terbatas, maskapai  Andil  Indonesia  atau  perkumpulan  koperasi  yang  dinyatakan  pailit  atau  yang penyelesaianya  oleh  pengadilan  telah  diperintahkan  diancam  dengan  pidana  penjara  7  (tujuh)
tahun  bila  yang bersangkutan  mengurangi  secara  curang  hak-hak pemiutangan pada perseroan. Maskapai atau perkumpulan untuk :
1. Membuat pengeluaran yang tidak ada atau tudak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari boedel ;
2. Telah  memindahtangankan  barang  sesuatu  dengan  Cuma-Cuma  atau  jelas  dibawah harganya;
3. Dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang pada wktu kepailitan atau penyelesaian  atau  apapun  pada  saat  dia  tahu  bahwa  kepailitan  atau  penyelesaiaan  tadi tidsk dapat dicegah lagi.
4. Tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  membuat  catatan  penurut  Pasal  6  alinea  pertama KUHD  aatu  Pasal  27  (1)  ordonansi  tentang  maskapai  andil  Indonesia  dan  tentang menyimpan  dan  memperlihatkan  buku-buku,  surat-surat,  dan  tulisan-tulisan  menurut pasal-pasal itu.
Berdasarkan  ketentuan  kedua  pasal,  yaitu  Pasal  398  dan  Pasal  399  tersebut  dapat disimpulkan bahwa anggota Direksi maupun Komisaris Perseroan Terbatas dapat dituntut secara pidana apabila mereka telah menyebabkan kerugian para kreditur Perseroan Terbatas dan dapat dikenakan pidana penjara paling  lama satu tahun empat bulan apabila  mereka turut serta dalam memberi  persetujuan  atas  perbuatan-perbuatan  yang  melanggar  anggaran  dasar  Prseroan Terbatas  dan  perbuatan  tersebut  kerugian  berat  sehingga  Perseroan  Terbatas  jatuh  pailit  atau turut serta dalam atau memberi persetujuan atas pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dengan  maksud  menunda  kepailitan  Perseroan  Terbatas  atau  lalai  dalam  mengadakan pembukuan  sebagaimana  diwajibkan  dalam  UUPT  dan  anggaran  dasar  Perseroan  Terbatas. Selanjutnya baik direksi maupun komisaris Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit dapat dituntut  secara  pidana  dan  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun  bila  merekayasa pengeluaran / utang dengan maksud mengurangi secara curang hak-hak para kreditur Perseroan Terbatas atau mengalihkan kekayaan Perseroan Terbatas dengan Cuma-Cuma atau dengan harga jauh dibawah kewajaran.
c. Tanggung jawab Komisaris .
Dewan komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada  direksi  dalammenjalankan  pengurusan  perseroan.  Dalam  menjalankan  tugasnya  dewan
komisaris  berwenang  untuk  memasuki  kantor  perseroan,  mendapatkan  laporan  direksi, memeriksa  dokumen  perseroan,  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  suatu  tindakan  tertentu  dari Direksi  yang  diatur  dalam  anggaran  dasar,  serta  memberhentikan  sementara  direksi  dan pengurus perseroan jika perseroan tidak memiliki Direksi.
Berbeda  dengan  anggota  Direksi,  Dewan  Komisaris  bertindak  sebagai  majelis,  Dewan Komisaris  tidak  dapat  bertindak  sendiri-sendiri  mewakili  Direksi.  Komisaris  wajib  bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.  Pemegang  saham,  atas  nama  perseroan  jika    mempunyai  paling  sedikit  1/10  bagian dari  seluruh  jumlah  saham  dengan  hak  suara  yang  sah  dapat  melakukan  tuntutan  kepada Komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian perseoan.
Dewan  Komisaris  merupakan  organ  perseroan  yang  melakukan  pengawasan  atas kebijaksanaan  kepengurusan  dan  tindakan  pengurusanoleh  direksi,  fungsi  tersebut  dewan Komisaris berkewajiban memberikan nasehat kepada Direksi. Dengan demikian titik berat dari tugas  Dewan  Komisaris  adalah  mengawasi  pengurusan  yang  dijalankan  oleh  Direksi,  menurut UU  PT,  Dewan  Komisaris  memiliki  dua  wewenang  yang  bersifat  preventif  untuk  mengantisipasi kesalahan  dalam  mengambil  keputusan  perseroan  dan  wewenang  yang  bersifat  represif  untuk mengambil tindakan setelah perseroan melakukan kesalahan.
Berdasarkan Pasal 114 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan demikian:
1) Dewan  Komisaris  bertanggungjawab  atas  pengawasan  Perseroan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
2) Setiap  angota  Dewan  Komisaris  wajib  dengan  itikad  baik,  kehati-hatian  dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  108  ayat  (1)  untuk  kepentingan  perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3) Setiap  anggota  Dewan  Komisaris  ikut  bertanggungjawab  secara  pribadi  atas  kerugian perseroan  apabila  yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan  tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4) Dalam  hal  Dewan  Komisaris  terdiri  atas  dua  anggota  Dewan  Komisaris  atau  lebih tanggungjawab  sebagaimana dimaksud pada ayat(3) berlaku secara renteng  bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
5) Anggota  Dewan  Komisaris  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. telah  melakukan  pengawasan  dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatian  untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
b. tidak  mempunyai  kepentingan  pribadi  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
c. telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
6) Atas  nama  perseroan,  pemegang  saham  yang  mewakili  paling  sedikit  1/10  bagian  dari jumlah  seluruh  pemegang  saham  dengan  hak  suara  dapat  mengugat  anggota  Dewan Komisaris  yang  kareana  kesalahan  atau  kelalaiannya  menimbulkan  kerugian  pada Perseroan ke Pengadilan Negeri
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa jika komisaris lalai dalam menjalankan kewajibannya  yakni  tidak  dengan  itikad  baik  dan  bertanggung  jawab  menjalankan  tugas  untuk kepentingan  perusahaan,  maka  Komisaris  harus  bertanggung  jawab  secara  hukum.  Jika Komisaris  bersalah maka seluruh anggota  Dewan  Komisaris  ikut  bertanggung  jawab  secara  renteng. Berdasarkan  Pasal  115  UU  PT,  bahwa    tanggung  jawab  Dewan  Komisaris  dalam  hal  terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar  seluruh  kewajiban  perseroan  akibat  kepailitan  tersebut,  setiap  anggota  Dewan Komisaris  secara  tanggung  renteng  ikut  bertanggung  jawab  dengan  anggota  Direksi  atas kewajiban yang belum dilunasi.
Dalam UUPT dimungkinkan  juga  bagi  Komisaris untuk tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian perseroan, jika dapat membuktikan bahwa: telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;  tidak memiliki kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan telah memberikan nasehat kepada  direksi  untuk  mencegah  terjadinya  kepailitan.  Selain  ancaman  ganti  rugi  seperti  halnya Direksi, Dewan Komisaris juga dapat terkena ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 397 dan Pasal 398 KUHP

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian di atas dapat  disimpulkan  bahwa  Pailit  merupakan  suatu  keadaan  debitor tidak  mampu  untuk  melakukan  pembayaran-pembayaran  terhadap  utang-utang  dari  para kreditornya.  Keadaan  tidak  mampu  membayar  lazimnya  disebabkan  karena  kesulitan  keuangan ( financial distres ) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.
Kepailitan  bisa  terjadi  pada  orang  per-orang  maupun  Badan  Hukum  termasuk  Perseroan Terbatas.  Perseroan  Terbatas  sebagai  badan  hukum  mempunyai  cirri-ciri  seperti  halnya  subyek hukum  perseorangan,  di  antaranya  adalah  pemisahan  kekayaan  antara  Organ  PT  dengan perseroan.  Jadi  pada  prinsipnya  organ  PT  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi  jika  terjadi kepailitan  pada  perseroan,  namun  dalam  keadaan  tertentu  oergan  PT  masih  bisa  dimintai tanggung jawab secara pribadi.
a . Tanggungjawab Pemegang Saham .
Berdasarkan  UU  PT  Pemegang  saham  perseroan  tidak  bertanggung  jawab  secara  pribadi atas  perikatan  yang  dibuat  atas  nama  perseroan  dan  tidak  bertanggungjawab  atas  kerugian Perseroan melebihi saham yang dia miliki,hal ini dikarenakan pemegang tidak ikut menjalankan perusahaan.
b. Tanggung jawab Direksi .
Direksi adalah salah satu organ Perseroan Terbatas yang memiliki tugas serta bertanggung jawab  penuh  atas  pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  tujuan  perseroan  serta  mewakili perseroan baik dialam dan diluar pengadilan sesauai dengan ketentuan anggaran dasar. Tanggung jawab  Direksi  dalam  hal  terjadi  kepailitan  adalah  sama    dengan  tanggung  jawab  Direksi  yang perusahaannya  tidak  mengalami  kepailitan.  Prinsipnya  Direksi  tidak  bertanggung  jawab  secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan kewenangan yang  dimilikinya.  Hal  ini  karena  perbuatan  direksi  dipandang  sebagai  perbuatan perseroan terbatas yang  merupakan  subyek  hukum  mandiri  sehingga  perseroanlah  yang  bertanggung  jawab terhadap  perbuatan  perseroan  namun  dalam  beberapa  hal  Direksi  dapat  pula  dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan Perseroan Terbatas ini.
Pasal 104 ayat (2) UUPT menyebutkan Dalam  hal kepailitan  sebagaimana  terjadi karena kelalaian atau kesalahan Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab  atas  seluruh  kewajiban  yang  terlunasi  dari  harta  pailit  tersebut.  Disamping
pertanggungjawaban  perdata  (civil  liability)  direksi  dapat  juga  dikenakan  pertanggungjawaban pidana (criminal liability) dalam kepailitan Perseroan Terbatas ini. Ketentuan pidana ini berkait dengan  tindakan  organ  perseroan  tersebut  dinyatakan  pailit  dan  juga  berkait  dengan  terjadinya pailit  Perseroan  Terbatas.  Ketentuan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  Direksi  seperti  yang diatur dalam Pasal 398 dan 399 KUHP
c. Tanggung Jawab Komiaris .
Apabila  Komisaris  lalai  dalam  menjalankan  kewajibannya  yakni  tidak  dengan  itikad  baik dan bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan, maka Komisaris harus bertanggung  jawab  secara  hukum.  Setiap  anggota  Dewan  Komisaris  secara  tanggung  renteng ikut  bertanggung  jawab  dengan  anggota  Direksi  atas  kewajiban  yang  belum  dilunasi.  Selain ancaman ganti rugi, seperti halnya direksi Dewan Komisaris juga dapat terkena ancaman pidana seperti yang terdapat dalam pasal 398 dan 399 KUHP.
----------
DAFTAR PUSTAKA .
Fuady, Munir ,2005, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik (edisi Revisi disesuakan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004) Citra Aditya Bakti, Bandung.
________,2002, Hukum Bisnis dalm Teori dan Praktek (Buku ke-1) Citra Aditya  Bakti, Bandung.
Prasetya, Rudi ,2001, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan   Ulasan menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ,Citra   Adiyta  Bakti. Bandung
Subhan.  Hadi  M.  ,2008, Hukum  Kepailitan  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Peradilan . Kencana Prenada Media, Jakarta.
Wicaksana, Satria F.,2009, Tanggung jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT) . Jakarta.
Perundang-undangan:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. (KUH Per)
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas