## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 05, Nomor 01, Juli 2023

## PEMBARUAN PERATURAN EKSTRADISI DAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE INDONESIA DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI
Maria Novita Apriyani*, Miko Aditiya Suharto, Waluyo Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294 maria.ih@upnjatim.ac.id

## Abstract
The return of assets from the proceeds of criminal acts of corruption taken abroad is inversely proportional to the assets that have been returned to Indonesia. The Indonesian Extradition Law and  the  Law  on Mutual Legal  Assistance  in  Criminal  Matters  belonging  to Indonesia  have  not been maximally implemented, there is a need for a solution to the Extradition and MLA problems facing Indonesia. This type of scientific article belongs to the category of socio-legal research. The research approach applied in writing this scientific article uses statute approach, conceptual approach  and  case  approach  that  is  in  accordance  with  the  topic  of  the  problem.  The  data collection technique in this paper is a field study taking data through interviews to the Directorate of Central Authority and International Law, Ministry of Law and Human Rights.
Keywords: Extradition; Mutual Legal Assistance; Asset Recovery; Corruption

## Abstrak
Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri berbanding terbalik dengan aset yang berhasil dikembalikan ke Indonesia. UU Ekstradisi Indonesia dan UU Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana milik Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal  sehingga  perlu  adanya  solusi  permasalahan  Ekstradisi  dan  MLA  yang  dihadapi Indonesia. Jenis artikel ilmiah ini termasuk kategori socio-legal research. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ilmiah ini  menggunakan statute  approach, conceptual approach dan case approach yang sesuai dengan topik permasalahan. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah studi lapang mengambil data melalui interview ke Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM.
Kata  Kunci: Ekstradisi;  Bantuan  Hukum  Timbal  Balik;  Pengembalian  Aset;  Tindak  Pidana Korupsi

## A. Pendahuluan
Kejahatan  bersifat  lintas  batas  kedaulatan  suatu  negara  dewasa  ini  menjadi  perhatian serius di Indonesia. Jenis kejahatan transnasional yang menjadi perhatian serius negara-negara di  dunia  di  antaranya  tindak  pidana  pencucian  uang (money  laundering), korupsi (corruption) , terorisme (terrorism) ,  penyelundupan  orang (people  smuggling) ,  narkotika  dan  obat  terlarang
(drug and narcotics) . Dampak beragam jenis kejahatan lintas batas negara tersebut merugikan Indonesia  khususnya  sebagai  negara  tujuan  untuk  menyembunyikan  hasil  kejahatan  yang
dilakukan  di  luar  negeri.  Pemerintah  Indonesia  mempunyai  peran  untuk  melawan  kejahatan bersifat  lintas  batas  kedaulatan  suatu  negara  khususnya  dalam  usaha  memberantas  tindak pidana transnasional.
Korupsi  jika  diibaratkan  sebagai  penyakit  tergolong  penyakit  akut  yang  telah  merampas seluruh  sendi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  pemberantasannya  tidak  cukup hanya  dilaksanakan  dengan  perluasan  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  korupsi  dengan pendekatan konvensional, melainkan diperlukan suatu metode dan cara tertentu. Salah satunya ialah menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) , hingga diperlukan penanggulangan bersifat luar biasa (extra-ordinary crime) serta serangkaian tindakan yang luar biasa (extra-ordinary measures) . 1 Korupsi merupakan suatu kejahatan yang tidak terlepas dalam kehidupan  bermasyarakat  pada  setiap  negara  khususnya  Indonesia.  Di  Indonesia  terdapat upaya-upaya  baik  preventif  maupun  represif  guna  mencegah  dan  memberantas  korupsi  dan lapisan masyarakat Indonesia harusnya mengetahui bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari Kejahatan White Collar Crime . Korupsi dapat disebabkan karena beberapa faktor di antaranya hak ekonomi dan hak sosial terhadap rakyat Indonesia sebagai hubungan kausalitas dari adanya kerugian negara dari tindakan koruptor, di mana secara perhitungan kerugian negara bagi  rakyat  Indonesia  sehingga  menyebabkan  kesengsaraan  bagi  mereka.  Tindakan  koruptor yang sudah melampaui batas-batas kewajaran sebagai warga negara. Berdasarkan data yang tertera  pada  Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  Indonesia  yang  diambil  pada  tahun  2021  tercatat bahwa meningkatnya  1 poin menjadi rasio 38  dari  skala  penilaian rasio 0-100. Dari nilai yang meningkat ini membuktikan bahwa memang benar sesuai dengan fakta bahwa posisi Indonesia menjadi lebih baik dalam urutan IPK global. Dengan posisi Indonesia saat ini pada urutan 96 dari 180 negara-negara di dunia. 2
Korupsi merupakan bagian dari tindak pidana white collar crime, di mana dalam kejahatan ini  menyebabkan  kerugian  terhadap  negara  serta  terhalangnya  pembangunan  berkelanjutan pada negara. Maka diperlukan upaya-upaya guna melakukan pencegahan dan pemberantasan secara  menyeluruh  bagi  negara-negara  dunia.  Pelaksanakan  yang  efektif  dan  efisien  guna mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, memerlukan birokrasi tatanan pemerintahan yang baik berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan kooperatifnya negara internasional dalam mengembalikan aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. 3 Penanganan tindak pidana transnasional tersebut membutuhkan dukungan kerjasama dengan
1 Ermansjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika. 2010)
2 Reza Pahlevi, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2022”, katadata.co.id, 2022, diakses  pada  28  Juli  2022,  melalui  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks- persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021
3 Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
negara-negara  lainnya  baik  secara  informal  maupun  formal  antarnegara.  Bentuk  kerjasama formal  antarnegara  adalah Mutual  Legal  Assistence ( MLA )  yang  diwujudkan  oleh  beberapa negara  sebagai  media  kerja  sama  antarnegara.  Peran  pihak  penyidik  dalam  menghadapi kejahatan transnasional di antaranya terkait barang bukti uang, barang dan/atau rekening milik warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di negara lain. 4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi selanjutnya disebut UU 1/1979 masih  digunakan  sebagai  sumber  hukum  dalam  menangani  ekstradisi  bagi  narapidana  yang kabur  keluar  wilayah  Indonesia.  Menurut  Lampiran  Undang-Undang  Ekstradisi,  korupsi merupakan daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan. Berdasarkan prosedur hukum yang  berlaku  di  suatu  wilayah  yurisdiksi  kewenangan  maka  akan  berlaku  suatu  perjanjian ekstradisi  antara  negara-negara  yang  telah  melakukan  perjanjian  dan  disepakati  bersama negara-negara tersebut, dengan demikian pelaku korupsi dapat dilakukan ekstradisi.
Pemerintah  Republik  Indonesia  mengikuti  serangkaian  kegiatan  penandatanganan konvensi negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN)  tentang  Anti  Korupsi  yang  bertempat  di  Markas  Besar  PBB  pada  tanggal  18 Desember 2003. Dalam hal ini diinformasikan bahwa terdapat kejahatan yang disahkan menjadi tindak  pidana  transnasional  dan  terorganisasi  sebagaimana  diatur  dalam  Konvensi  PBB  yang terbentuk  dan  disahkan  pada  tanggal  15  Desember  2000  di  Kota  Palermo,  Italia,  yakni memfokuskan pada kejahatan pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana korupsi. 5
Maraknya permasalahan mengenai ekstradisi dewasa ini banyak sekali menuai masalah baru,  berasal  dari  informasi  dari  media  digital  yang  menyebarkan  berita/kabar  terkait  dengan ekstradisi  tersebut  akan  semakin  melonjak  terutama  pada  perkara  yang  menyangkut  orang diusulkan ekstradisi dimaksudkan ke orang-orang penting dari suatu negara. 6 Terdapat contoh kasus atau perkara tentang korupsi yang dimintakan ekstradisi ialah pada kasus pelaku kejahatan pengemplang  Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia  selanjutnya  disebut  BLBI  yang  lolos  dari pantauan  Aparat  Penegak  Hukum  melarikan  diri  agar  tidak  bertanggung  jawab  atas perbuatannya ke negara-negara antara lain Negara Singapura, Malaysia, dan Australia. Orang- orang  yang terlibat  dalam  kasus  BLBI  antara  lain  Hendra  Rahardja,  Adrian  Kiki,  dan  Syamsul Nursalim,  dan  lainnya.  Orang-orang  tersebut  merugikan  negara  puluhan  triliun  rupiah,  namun karena lamanya  proses penanganan  perkara menyebabkan salah satu pelaku korupsi  Hendra Rahardja merupakan orang penting yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur BHS Bank yang
4 Listya A.K. “United Nations Convention Against Corruption dan Kerjasama Mutual Legal Assistance on Asset Recovery antara Indonesia dan Swiss”. Naskah Ringkas. (Universitas Indonesia: Depok, 2014)
5 Hendrik B. Sompotan. Ekstradisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Lex et Societatis, Vol 4 No.5 (2016) : 14. DOI: https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11948
6 I. Wayan Parthiana. “Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia”, (Mandar Maju : Bandung, 1990)
meloloskan diri ke Australia setelah melakukan korupsi di Indonesia hingga meninggal dunia di negara lain, sehingga membuat Hendra Rahardja tidak dapat dikembalikan ke Indonesia. Begitu juga dengan pelaku kerugian negara dana BLBI lainnya yakni Adrian Kiki selaku ex Direktur Bank Surya, yang telah diputus pidana seumur hidup pada tahun 2022 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Sayangnya,  Adrian  Kiki  pergi  tanpa  diketahui  ke  Negara  Australia,  bahkan  merubah kewarganegaraan identitasnya sebagai warga negara Australia. 7
Aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri berbanding terbalik dengan aset  yang  berhasil  dikembalikan  ke  Indonesia.  Salah satu  faktor yang menjadi  kendala dalam proses pengembalian aset hasil korupsi secara transnasional adalah terkait pengembalian aset ketika  negara  peminta  serta  negara  yang  diminta  belum  memiliki  perjanjian  bilateral  seperti ekstradisi dan Mutual Legal Assistance . 8 Sistem hukum yang berbeda dengan negara di mana aset hasil tindak pidana tersebut disimpan dalam negara yang menganut system common law dan civil law dalam sistem peradilan pidana.
Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini selain mengembalikan seorang narapidana ke negara asal juga memprioritaskan pada pengembalian aset-aset negara dari hasil terpidana agar  dapat  mengembalikan  ke  negara  aset  tersebut  berasal.  Esensi  dari  adanya  perjanjian ekstradisi ini merupakan buah hasil suatu kejahatan transnasional dan bagi pelaku narapidana melarikan diri dengan pergi ke luar negeri bahkan membuat kewarganegaraan baru, sehingga perlu mengupayakan agar dikembalikan ke negara asalnya dan mempertanggungjawabkan atas segala  perbuatannya  melalui ultimum  remedium .  Namun,  dalam  implementasi  perjanjian ekstradisi  itu tidak  semudah  apa  yang  dirumuskan  dan  dibayangkan  karena  dalam  hubungan kausalitasnya  aparat  penegak  hukum  (APH)  dengan  narapidana  yang  melarikan  diri  dengan menempati wilayah yurisdiksi negara di luar Indonesia, menyebabkan negara yang memiliki hak atas si narapidana tersebut, tidak secara sah dan seenaknya sendiri melakukan penangkapan dan penahanan di dalam wilayah yang bukan kewenangannya atau negara tempat narapidana saat  itu  berada,  dianggap  bahwa  narapidana  tersebut  memiliki  hak  imunitas  di  negara  ia melarikan diri. 9
Sejak Tahun 1990 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/United Nations (UN) telah membuat model treaty tentang Ekstradisi dan Mutual legal Assistance yang juga telah mengalami revisi serta  penambahan  substansi  pada  kerangka  hukumnya  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk diadopsi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi dan mutual legal
7 Andylala  Waluyo,  “Kejagung  Pulangkan  Buron  Koruptor  BLBI  Adrian  Kiki”,  VoA  Indonesia,  2014, diakses  pada  28  Juli  2022,  melalui  https://www.voaindonesia.com/a/kejagung-pulangkan-buron- blbi/1835632.html
8 Romli  Atmasasmita.  “Pemikiran  Romli  tentang  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia”,  (Kencana: Jakarta. 2016)
9 I Wayan Parthiana, Op.Cit
assistance .  Urgensi  pembaharuan  hukum  ekstradisi  Indonesia  menjadi  difokuskan  untuk dilakukan mengingat tidak hanya memulangkan narapidana tetapi juga dengan menambahkan peraturan pengembalian aset hasil korupsi yang berada dibawa koruptor yang berada/berposisi di negara orang menggunakan system Mutual Legal Assistance , aset kekayaan terpidana dari hasil korupsi yang berada  pada negara lain yang dapat  dibekukan, disita, dan dipulangkan ke Indonesia.
Klausa penolakan Mandatory dan Optional ekstradisi pada UN Model Law on Extraditions sehingga  sesuai  ketika  asas-asas  ini  nantinya  diperbandingkan  dengan  UU  1/1979. Perbandingan  ini  nantinya  akan  dianalisa  lebih  lanjut  guna  mendapatkan  preskripsi  hukum terhadap permasalahan hukum yang diangkat. Perbedaan antara artikel ilmiah ini dengan artikel ilmiah  sebelumnya  yang  digunakan  sebagai  referensi  di  antaranya:  lingkup  pembahasannya artikel sebelumnya hanya sebatas dogmatis saja, sedangkan pada artikel ini selain melakukan analisa yang sifatnya dogmatis, dilakukan juga analisa secara teoritis juga. Artikel ilmiah karya sebelumnya juga  hanya  dilakukan  secara  studi normatif, sedangkan pada  artikel  ini  dilakukan studi  normatif  dan  juga  secara  empiris.  Tujuan  dari  penulisan  artikel  ilmiah  ini  adalah  untuk memberikan preskripsi hukum dalam bentuk roadmap yang nantinya dapat dijadikan masukan dalam  pembaruan  UU  1/1979.  UU  1/1979  tentang  ekstradisi  yang  ada  saat  ini  sudah  kurang relevan dalam mengatur ekstradisi saat ini. Pada UU 1/1979 juga masih belum mengatur terkait asset recovery dan Mutual Legal Assistance . Sehingga perlu adanya pembaruan terhadap UU 1/1979.

## B. Metode Penelitian
Penulisan dari artikel hukum ini termasuk kategori socio legal research atau hukum empiris.
Pendekatan  penelitian  yang  diterapkan  dalam  penulisan  artikel  ilmiah  ini  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach) 10 ,  pendekatan  konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang mengandalkan dan berpacu pada analisa terhadap bahan hukum 11 ,  dan case  approach (pendekatan  kasus/perkara) yang  dilakukan  dengan  menelaah suatu  perkara/kasus  yang  dianggap  linier  dengan  topik  permasalahan. 12 Teknik  pengumpulan data yang digunakan pada penulisan ini adalah studi lapang mengambil data melalui interview ke Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Kencana : Jakarta, 2005)
11 Ibid
12 Ibid

## C. Pembahasan
1. Pelaksanaan  Ekstradisi  dan Mutual  Legal  Assistance bagi  Narapidana  Korupsi  di Indonesia
Ekstradisi  diketahui  oleh  masyarakat  awam  mengenai  pengembalian  narapidana  dari negara ia tinggal saat itu kepada negara asal pelaku. Ekstradisi merujuk pada suatu prosedur berdasarkan  traktat/perjanjian  yang  dibuat  oleh  suatu  negara  dengan  tujuan  menyerahkan  ke negara peminta atas seseorang yang diduga atau dapat dihukum karena perbuatan pidananya. Pengembalian  pelaku tindak  pidana  korupsi  ke  negara tempat  ia  berasal  salah  satunya  dapat dilakukan  dengan  traktat/perjanjian  ekstradisi  dari  negara-negara  yang  bersepakat.  Negara Indonesia  sampai  saat  ini  masih  menggunakan  UU  1/1979  sebagai  dasar  hukum  dalam melakukan  ekstradisi.  Terhitung  sampai  tahun  2021  Indonesia  telah  mengadakan  traktat mengenai  ekstradisi  dengan  traktat  terhadap  12  negara  dan  telah  disepakati  secara  bilateral. Indonesia telah memiliki dua belas perjanjian bilateral terkait ekstradisi. 13
Perjanjian/Traktat ekstradisi dapat dilakukan jika tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang  berada  pada  yurisdiksi  negara  tujuan  apabila  dilakukan  penyelesaian  melalui conviction base  procedure .  Metode conviction  base  procedure ini  mempunyai  ciri  yaitu  menentukan tersangka  terlebih  dahulu  yang  telah  dinyatakan  secara  sah  bersalah  dan  memandang  aset sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan tersebut. Metode ini menitikberatkan pada pengembalian pelaku bersama dengan hartanya.
Mutual  Legal  Assistence selanjutnya  disebut  dengan MLA atau  biasa  dikenal  dengan bentuk bantuan hukum timbal balik di mana MLA dibentuk atas saran dan masukan dari negara- negara  yang  berkepentingan  guna  meminta  bantuan  kepada  negara  lain  untuk  membantu menyelesaikan  serangkaian  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  terhadap  dua negara atau lebih. Urgensi dari MLA ini guna menyelesaikan dengan meminta bantuan hukum yang  nantinya  berdampak  pada  kepentingan  pribadi  negara  termasuk  di  dalamnya  penyitaan harta jaminan, pengambilalihan saksi serta penahanan pelaku tindak pidana.
Payung  hukum  implementasi  dari MLA yang  diadopsi  di  Indonesia  dilegalisasi  pada  UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Bantuan Timbal Balik selanjutnya disebut UU 1/2006. Peraturan  ini  membahas  mengenai  batasan  ruang  lingkup MLA ,  prosedur/tahapan  dilakukan Mutual Assistance Request (MAR) , serta tahapan pengalokasian aset dari hasil kejahatan yang disita kepada negara pembantu. Perbedaan antara ekstradisi dan MLA di antaranya adalah jika
13 Hasil Wawancara dengan Kasubdit Koordinator Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana Antar Negara, Tanggal 21 Juli 2022, di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
MLA dapat dibuat secara bilateral maupun multilateral. Sedangkan ekstradisi hanya dapat dibuat melalui perjanjian bilateral.
MLA salah satunya tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption ( UNCAC 2003 ) yang terdapat dalam Article 46. Menurut UU tersebut masalah dalam pidana koperasi dan koordinasi  di  dalam  negara  itu  sendiri  dapat  dilakukan  oleh Central  Authority sebagai  tempat untuk  meminta  bantuan  kepada  negara  lainnya  begitu  pula  sebaliknya. Central  Authority di Indonesia dilaksanakan oleh Kemenkumham. Hingga tahun 2020 Indonesia telah mempunyai 10 perjanjian  bilateral  dengan  negara  lain  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  penanganan MLA di antaranya Perjanjian MLA antara Pemerintah Indonesia dengan negara Australia yang diratifikasi dengan UU Nomor 1 Tahun 1999, Swiss yang diratifikasikan dengan UU Nomor 5 Tahun 2020, Iran yang diratifikasi dengan UU Nomor 10 Tahun 2019. Perjanjian-perjanjian MLA yang telah dimiliki oleh Indoneisa dapat dilihat pada Tabel 2. 14
Prosedur  permintaan  maupun  penerimaan  ekstradisi  pada  negara  dapat  dilakukan berdasarkan  suatu  traktat.  Apabila  suatu  negara  peminta  atau  negara  yang  diminta  belum terdapat traktat maka atas permintaan dan penerimaan bantuan dapat dilaksanakan berdasarkan asas resiprositas atau hubungan timbal balik. Berdasarkan relasi yang baik antara suatu negara dengan  negara  lain  berdasarkan  pada  prinsip  atau  asas  di  antaranya  saling  menguntungkan, memperhatikan  serta  persamaan  kedudukan  hukum  baik  dalam  nasional  ataupun  hukum internasional yang berlaku. Permintaan ekstradisi dapat dilakukan terhadap warga negara lainnya yang sudah memiliki traktat dan dipastikan telah melakukan perbuatan pidana di wilayah negara peminta ekstradisi contoh di Indonesia. Prosedur pelaksanaan ekstradisi bagi narapidana korupsi yang  dalam  hal  ini  Indonesia  sebagai  negara  yang  diminta  dijelaskan  sebagaimana  dalam Gambar 1. 15
Prosedur  permintaan  maupun  penerimaan  ekstradisi  pada  negara  dapat  dilakukan berdasarkan  suatu  traktat.  Apabila  suatu  negara  peminta  atau  negara  yang  diminta  belum terdapat traktat maka atas permintaan dan penerimaan bantuan dapat dilaksanakan berdasarkan asas resiprositas atau hubungan timbal balik. Berdasarkan relasi yang baik antara suatu negara dengan  negara  lain  berdasarkan  pada  prinsip  atau  asas  di  antaranya  saling  menguntungkan, memperhatikan  serta  persamaan  kedudukan  hukum  baik  dalam  nasional  ataupun  hukum internasional yang berlaku. Permintaan ekstradisi dapat dilakukan terhadap warga negara lainnya yang sudah memiliki traktat dan dipastikan telah melakukan perbuatan pidana di wilayah negara
14 Hasil Wawancara dengan Kasubdit Koordinator Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana Antar Negara, Tanggal 21 Juli 2022, di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
15 Hasil Wawancara dengan Kasubdit Koordinator Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana Antar Negara, Tanggal 21 Juli 2022, di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
peminta ekstradisi contoh di Indonesia. Sedangkan Prosedur Mutual Legal Assistance (bantuan hukum hubungan timbal balik) sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2. 16
Berdasarkan  UU  1/2006  tentang  Bantuan  Timbal  Balik  yang  dimaksud  dengan  bantuan timbal balik dalam masalah pidana ialah suatu usulan perbantuan kepada negara asing terkait dengan tindakan penegakan hukum seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bentuk bantuan yang dapat dilakukan di antaranya yakni: 1) perampasan hasil tindak pidana; 2) mengidentifikasi orang hilang; 3) mengupayakan saksi untuk memberikan keterangan dalam  membantu  proses  penyidikan;  4)  melaksanakan  permintaan  penggeledahan  dan penyitaan, membekukan aset yang disita atau dilepaskan. Pencarian harta kekayaan yang dapat memenuhi sanksi berupa denda yang telah dijatuhkan pada putusan pidana serta disesuaikan dengan UU ini. Sebelumnya dalam sistem pembuktian dalam pembantuan hukum penyelesaian perkara  ini  menggunakan  pembuktian  terbalik.  Pengambilan  bukti  terkait  aset  yang  berada  di negara  lain  memerlukan  campur  tangan  negara  lain  yang  bersangkutan  di  samping  instansi terkait  di  dalam  negeri  harus  tetap  melakukan  koordinasi  dan  kooperatif.  Problematika kewenangan  dalam  melaksanakan  dan  menegakkan  ekstradisi  terutama  dalam  menyerahkan tanggungan  orang/pelaku  kejahatan  dari  negara  dia  bersembunyi  dikembalikan  ke  negara  ia berasal.  Terkecuali  dari  negara  yang  bersangkutan  belum  adanya  traktat  maka  akan  melihat hubungan baik dari kedua negara tersebut berdasarkan prinsip resiprositas.
2. Urgensi  Pembaharuan  Undang-Undang  Ekstradisi  dan Mutual  Legal  Assistance dalam Upaya Pemberantasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
Diskusi  yang  dilakukan  oleh  badan-badan  PBB  yang  berkaitan  dengan  penanganan kejahatan-kejahatan  transnasional  tentang  promosi  kerja  sama  internasional  dalam  masalah kriminal, termasuk ekstradisi, telah mengidentifikasi penyediaan Mutual Legal Assistance . Melalui diskusi tersebut dibahas penjabaran instrumen model yang relevan sebagai komponen penting dari  bantuan  teknis  kepada  negara-negara  anggota  untuk  memungkinkan  negara-negara anggota untuk membuat kerangka hukum dan mekanisme agar lebih efisien dan efektif.
Inisiatif pertama difokuskan, antara lain, pada persiapan dan penggunaan instrumen model untuk  kesimpulan perjanjian bilateral  atau multilateral  atau  pengaturan  ekstradisi  dan bantuan hukum timbal balik. Pada tahap berikutnya, komite membuka jalan menuju elaborasi pedoman yang tepat yang dibuat khusus untuk penyusunan atau modernisasi rezim peraturan domestik. Khususnya berkaitan dengan ekstradisi, atas rekomendasi Kongres Ke-8 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pelanggar, yang diadakan pada tahun 1990 tepatnya di Havana, Kuba. Majelis
16 Hasil Wawancara dengan Kasubdit Koordinator Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana Antar Negara, Tanggal 21 Juli 2022, di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
Umum  mengadopsi,  antara  lain, Model  Treaty  on  Extradition (resolusi  45/116  tertanggal  14 Desember  1990)  yang  berkonsepkan United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime  (UNODC). UNODC juga  membuat Model  Law  on  Extradition pada  tahun  2004 ,  Model  Law  on  Mutual Assistance in Criminal Matters pada tahun 2007, dan Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters.
UU  Nomor  1/1979  Tentang  Ekstradisi  Indonesia  saat  ini  secara  keseluruhan  perlu  lebih banyak regulasi pelaksanaan proses ekstradisi pada komposisi suatu negara terutama Indonesia sendiri sebagai negara yang diminta. Proses permohonan ekstradisi Indonesia kepada negara lain terdapat dasar di mana dicantumkan pada tiga pasal dalam Bab X yang prosedur permintaan, penyerahan,  dan  penerimaan  permintaan  ekstradisi  akan  diatur  lebih  lanjut  melalui  Peraturan Pemerintah  (PP)  sayangnya  sampai  saat  ini  PP  tersebut  tidak  pernah  dibuat.  Prosedur  yang panjang,  pemenuhan  persyaratan-persyaratan  ekstradisi,  dan  tingginya  ego  sektoral antarlembaga  dan/atau  instansi  yang  ikut  andil  dalam  pelaksanaan  ekstradisi  tidak  sebanding dengan  tingginya  permintaan  ekstradisi  yang  diajukan  oleh  negara  lain  kepada  Indonesia. Perkembangan  hukum  Internasional  yang  dinamis  juga  mempengaruhi  hukum  ekstradisi Indonesia  karena  sistem  hukum  Indonesia  yang Civil  Law ,  maka  perlu  adanya  harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan lain yang ada di Indonesia. Tahapan ekstradisi berdasarkan UU 1/1979  dibagi  menjadi  tiga  tahapan  pokok.  Tiga  tahapan  tersebut  adalah:  1)  Penerimaan permintaan  ekstradisi  yang  diajukan  negara  Lain;  2)  Pemeriksaan  Perkara  Ekstradisi;  3) Persetujuan Presiden.
Menurut I Wayan Parthiana, prosedur ekstradisi di Indonesia memiliki empat kelemahan, yaitu: 1) Persyaratan materil yang terlalu banyak dan harus dipenuhi; 2) Panjangnya prosedur, mekanisme,  dan  birokrasi  antarlembaga  yang  harus  dilalui;  3)  Kelemahan  nomor  1)  dan  2) menyebabkan  dibutuhkan  tenaga,  pikiran,  dan  biaya  yang  harus  dikeluarkan;  4) Pengimplementasian  instrumen  dan  pranata  hukum  ekstradisi  yang  sangat  dipengaruhi  oleh faktor politis yang bersifat subjektif antara negara para pihak. Kelemahan dari Undang-Undang Ekstradisi di Indonesia ini perlu untuk diperbaiki sehingga pelaksanaan ekstradisi di Indonesia dapat  berjalan  dengan  baik.  Salah  satu  alternatif  solusi  untuk  memperbarui  Undang-Undang Ekstradisi di Indonesia adalah dengan menyesuaikan substansi dari Undang-Undang Ekstradisi dengan kerangka hukum tentang ekstradisi dan MLA yang disediakan oleh United Nations.
Perbedaan-perbedaan  antara  UU  1/1979  dan  Model  treaty  1990  ketentuan  penolakan permintaan ekstradisi tidak diatur secara rinci dari alasan penolakan yang wajib (mandatory) atau pilihan (optional) . Penolakan ekstradisi yang bersifat wajib ( Mandatory ) diatur pada Article 3, UN Model Treaty on Extradition :
a.  Dalam  hal  kejahatan  yang  dimintakan  untuk  dilakukan  ekstradisi  dipandang  oleh negara yang diusulkan sebagai bentuk tindak pidana yang berunsur politik;
b.  Dalam hal suatu negara yang diminta terdapat alasan dan ketentuan lainnya yang kuat untuk  melakukan  ekstradisi  sesuai  peminta  dengan  maksud  tujuan  menuntut  atau menghukum seseorang dengan alasan SARA, pandangan politik, gender atau status dari orang tersebut;
c.  Jika kejahatan yang diminta untuk dilakukan ekstradisi adalah kejahatan yang sifatnya di  bawah  hukum  militer  atau  bentuk  kejahatan  lain  yang  bukan  tergolong  kejahatan biasa;
d.  Dalam hal orang yang dimintakan ekstradisi tersebut telah dijatuhi hukuman dengan berkekuatan hukum tetap dari Pihak Negara yang diminta;
e.  Jika orang yang dimintakan ekstradisi menurut hukum memiliki hak imunitas terhadap hukum khususnya penuntutan atau hukuman bahkan daluwarsa ataupun amnesti atau karena alasan apapun;
f.  Jika pelaku tindak pidana dimintakan ekstradisi maka akan menjadi target dari tindakan kekerasan,  perlakuan  tidak  sesuai  dengan  perikemanusiaan  atau  merendahkan martabat,  atau  orang  yang  dimaksud  tidak  mendapatkan  jaminan  minimum  dalam proses pidana dari Negara Peminta;
g.  Jika putusan dari Negara Peminta telah dijatuhkan secara in absentia, terpidana tidak mempunyai  cukup  menginformasikan  tentang  proses  persidangan  atau  kesempatan untuk  mengatur  pembelaannya  sehingga  orang  yang  diminta  tidak  mempunyai  atau tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengajukan kasus itu kembali.
Sedangkan terhadap penolakan diterapkannya sistem ekstradisi pada peraturan di suatu negara terdapat sifat pilihan ( optional ) sesuai yang diatur dalam Article 4 UN Model Treaty on Extradition : a)  Dalam  hal  orang  yang  diminta  Ekstradisi  merupakan  warga  negara  yang  dapat memberikan saran atau hal yang dapat dimintai guna pengiriman kasus;
b)  Bagi  pejabat  berwenang  di  suatu  negara  yang  diminta  tidak  memiliki  niat  dan kepedulian  terhadap  melakukan  dan  menghentikan  penegakan  hukum  dapat dimintakan ekstradisi;
c)  Dalam  hal  penuntutan  terhadap  kejahatan  terhadap  warga  negara  yang  dimintakan ekstradisi di negara maka akan diminta menunda penuntutan perkara;
d)  Terhadap kejahatan yang meminta penawaran dilakukan ekstradisi dengan ancaman pidana  mati  di  negara  peminta,  terkecuali  terhadap  negara  peminta  memberikan jaminan bahwa tidak akan diberikan hukuman pidana mati;
e)  Jika  kejahatan  yang  diperlukan  ekstradisi  dilakukan  di  luar  kewenangan  yuridiksi wilayah  dari  Negara  Peminta,  maka  negara  yang  berwenang  menghukum  sesuai dengan hukuman luar kewenangan yuridiksi;
f)  Jika kejahatan yang yang meminta ekstradisi telah dilakukan sebagian atau seluruhnya namun ditolak maka yang berwenang pada wilayah orang tersebut;
g)  Dalam hal kejahatan yang dilakukan ekstradisi sebelum atau setelah dijatuhi hukuman pidana maka diadili di pengadilan Ad hoc atau pengadilan khusus;
h)  Negara  ditawarkan  ekstradisi  harus  mempertimbangan  bahwa  akan  bertentangan dengan kemanusiaan dengan alasan usia seseorang, terhadap kesehatan seseorang, atau kondisi pribadi dari orang yang diminta.
Artikel di atas menunjukkan bahwa alasan penolakan ekstradisi pada UN Model Treaty on Extradition diatur lebih rinci sehingga ada baiknya ketentuan penolakan ekstradisi pada UN Model Treaty on Extradition dapat diadopsi pada pembuatan UU Ekstradisi yang baru. Selanjutnya pada UU 1/1979 belum mengatur tentang MLA . MLA merupakan bentuk usaha yang akan digunakan untuk  melakukan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  persidangan  di pengadilan sesuai dengan ketentuan atau regulasi negara yang diminta. Peraturan terkait MLA di Indonesia diatur
dengan  UU  1/2006  tentang  Bantuan  Timbal  Balik  Dalam  Masalah  Pidana.  Dikaitkan  dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 dalam bahasa Indonesia mengartikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang merupakan bentuk ratifikasi dari United Nations Convention Against Corruption selanjutnya disebut dengan UNCAC, dalam pemberantasan kejahatan korupsi salah satu upaya represif  yang  dapat  dilakukan  adalah  melakukan  pemblokiran  aset  hasil  dari  tindak  pidana korupsi yang berada pada negara lain secara internasional. UU 7/2006 hanyalah ratifikasi dari UNCAC , sehingga UU 7/2006 tidak mengatur MLA. MLA pada UNCAC disebutkan pada Article 46 yang berisikan 30 paragraphs (ayat). Pada Article 46 hanya mengatur secara umum tapi tidak mengatur pelaksanaan secara teknis. Pada pelaksanaannya MLA sama dengan Ekstradisi yaitu harus mengadakan perjanjian  secara  langsung dengan  subjek antara negara para pihak yang kemudian  dilakukan  transformasi  peraturan  tersebut  dengan  membuat  Undang-Undang Nasionalnya. Pengaturan terhadap pengembalian aset (asset recovery) dalam UNCAC dibahas pada Chapter V Article 52-59 . Sedangkan pada peraturan nasional recovery asset masih belum ada  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengaturnya,  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  sampai saat ini hanya pemblokiran/pembekuan aset yang diatur pada Pasal 3 UU 1/2006 huruf i dan j yang  menyatakan  melarang  lalu  lintas  transaksi  kekayaan,  membekukan  aset  yang  sifatnya dapat disita untuk pemenuhan sanksi denda sesuai dengan putusan pidana. Klausa dari pasal di atas masih belum menyebutkan recovery asset .
Pengaturan MLA Indonesia yang mengacu pada UNCAC saat ini juga dinilai tidak efektif. Hal  ini  disebabkan banyaknya  negara-negara  anggota UNCAC melakukan  reservasi  terhadap klausa-klausa yang dianggap merugikan negara anggota tersebut, sehingga pelaksanaan MLA di  lapangan  dapat  dikatakan  tidak  efektif.  Alasan  kedua,  dengan  ada  peraturan  ekstradisi disatukan  dengan MLA diharapkan  narapidana  dan  aset  yang  dikembalikan  nantinya  dapat dipulangkan secara bersamaan. Solusi dari kebutuhan akan Peraturan Perundangan-undangan Nasional  terkait recovery  asset hasil  tindak  pidana  korupsi  ini  adalah  dengan  menyusun Peraturan Perundang-undangan baru terkait MLA secara independen atau tergabung dalam UU Ekstradisi  baru  dengan  memasukkan  peraturan  terkait recovery  asset sehingga  Indonesia memiliki  Peraturan  Perundang-undangan  Induk  terkait recovery  asset .  Peraturan  ini  nantinya akan menjadi dasar hukum bagi petunjuk pelaksanaan teknis lembaga-lembaga/instansi terkait ekstradisi dan MLA Negara Indonesia yang nantinya akan membuat peraturan terhadap prosedur ekstradisi dan MLA di masing-masing instansi. Hal ini sebagai upaya preventif agar tidak terjadi konflik  peraturan  perundang-undangan  di  tingkat  komponen/lembaga  karena  ego  sektoral komponen/lembaga.

## Tabel 1. Daftar Perjanjian Ekstradisi Negara Indonesia Dengan Negara Lain
No Negara Pihak Penandatanganan Ratifikasi 1 Indonesia-Malaysia 07 Juni 1974 UU No 9 Tahun 1974 2 Indonesia-Filipina 10 Februari 1976 UU No 10 Tahun 1976 3 Indonesia-Thailand 29 Juni 1976 UU no 2 Tahun 1978 4 Indonesia-Australia 22 April 1992 UU No 8 Tahun 1994 5 Indonesia-Hongkong 05 Mei 1997 UU No 1 Tahun 2001 6 Indonesia-Korea Selatan 28 November 2000 UU No 42 Tahun 2007 7 Indonesia-India 25 Januari 2011 UU No 13 Tahun 2014 8 Indonesia-Papua Nugini 17 Juni 2013 UU No 6 Tahun 2015 9 Indonesia-Vietnam 27 Juni 2013 UU No 5 Tahun 2015 10 Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok 01 Juli 2009 UU No 13 Tahun 2017 11 Indonesia-Uni Emirat Arab 02 Februari 2014 UU No 1 Tahun 2019 12 Indonesia-Republik Islam Iran 14 Desember 2016 UU No 9 Tahun 2019
Sumber: Kementerian Hukum dan HAM
Tabel 2.

## Daftar Perjanjian Ekstradisi Negara Indonesia Dengan Negara Lain
No Negara Pihak Ratifikasi 1 Indonesia-Australia UU No. 1 Tahun 1999 2 Indonesia-Hongkong SAR UU No. 3 Tahun 2012 3 Indonesia-RRC UU No. 8 Tahun 2006 4 Indonesia-Korea Selatan UU No. 8 Tahun 2014 5 Indonesia-India UU No. 9 Tahun 2014 6 Indonesia-Vietnam UU No. 13 Tahun 2015 7 Indonesia-Uni Emirat Arab UU No. 6 Tahun 2019 8 Indonesia-Iran UU No. 10 Tahun 2019 9 Indonesia-Swiss UU No. 5 Tahun 2020 10 Indonesia-Rusia Masih dalam ratifikasi Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

## Gambar 1. Prosedur Pelaksanaan Ekstradisi
Sumber: Kementerian Hukum dan HAM
Negara peminta wajib memberikan pengajuan permintaan pencarian, penangkapan dan penahanan sementara pada Kapolri atau Jaksa Agung
Polri atau Kejaksaan melakukan pencarian,
penangkapan dan penahanan sementara sesuai permintaan negara peminta Menteri Kehakiman melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permintaan ekstradisi
Presiden mengambil keputusan dan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Ekstradisi dikabulkan Ekstradisi ditolak Pengiriman pelaku tindak pidana korupsi pada negara peminta
Gambar 2. Prosedur Mutual Legal Assistance
Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

## D. Simpulan
Dianggap  ekstradisi  dan Mutual  Legal  Assistance dalam  permasalahan  pidana  dapat dilakukan berdasarkan suatu traktat antarnegara. Akan tetapi, ketika kedua belah negara tersebut belum  terdapat  perjanjian/traktat  maka  bantuan  hukum  tersebut  hanya  dapat  dilakukan berdasarkan hubungan baik serta berlandaskan asas resiprositas. Alasan penolakan ekstradisi dalam  UU  1/1979  perlu  dilengkapi  dan  diperinci  dengan  memasukkan  alasan  penolakan ekstradisi  yang mandatory dan optional. Negara  Indonesia  juga  perlu  menyusun  peraturan perundang-undangan  baru  terkait MLA dan  memasukkan  peraturan  terkait recovery  asset.
Peraturan ini agar dapat dijadikan acuan agar tidak terjadi konflik peraturan perundang-undangan di  tingkat  komponen/lembaga  karena  ego  sektoral  komponen/lembaga . Ekstradisi  membawa peranan  sangat  vital  yakni  sebagai  dasar  suatu  negara  untuk  melakukan  ekstradisi  terkhusus pada pelaku tindak pidana korupsi yang meloloskan diri ke negara lainnya. Proses pengembalian pelaku tindak pidana korupsi melalui ekstradisi ke negara asalnya boleh dikatakan membutuhkan waktu yang panjang dan birokratis. Salah satu faktor tersebut dianggap sebagian negara menjadi hambatan  yang  dirasakan  para  pelaksana  lapangan.  Pelaku  kejahatan  yang  diserahkan  oleh suatu  negara  ke  negara  lain  melalui  ekstradisi  sebagian  besar  merupakan  pelaku  kejahatan berskala besar, yang menjadi perhatian dan sorotan masyarakat internasional. Proses ekstradisi yang panjang dan birokratis ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik dengan beberapa masukan di antaranya: a) Dilakukannya reformasi peraturan pada lembaga yang berwenang menangani permasalahan ekstradisi yakni lembaga/instansi legislatif guna membuat suatu traktat terhadap negara internasional untuk meminta bantuan jika terjadi suatu tindak pidana terutama kejahatan transnasional korupsi maupun TPPU yang melarikan diri ke negara di luar Indonesia sehingga pihak-pihak  yang  berwenang  dapat  menjalankan  tugasnya  Kepolisian  RI  sebagai  penyidik, Kejaksaan  RI  sebagai  penuntut,  dan  instansi/lembaga  lainnya  guna  menyelesaikan  suatu permasalahan transnasional ini; b) Dilakukannya sosialisasi pada negara peminta ekstradisi agar melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dan tindakan kooperatif dari negara pemohon agar  melakukan  tindakan  kooperatif  selama  proses  permintaan  ekstradisi;  dan,  c)  UU  1/1979 khususnya  terkait  penolakan  ekstradisi  masih  belum  sesuai  dengan  perkembangan  hukum
Pengajuan bantuan timbal balik dilakukan secara tertulis yang diserahkan dari negara peminta kepada negara yang diminta Diproses oleh Pejabat pemegang otoritas negara yang Negara yang diminta menyerahkan bukti/informasi terkait oleh negara peminta terkait masalah pidana yang diajukan
internasional  yang  sudah  diatur  oleh  negara-negara  lainnya  mengenai  ekstradisi,  maka diperlukan  suatu  regulasi  baru  mengikuti  dinamisnya  perkara-perkara  internasional,  sehingga terdapat  beberapa  masukan  muatan  dalam  Undang-Undang  Ekstradisi  yang  harus  mengikuti dan/atau menyesuaikan segala bentuk aturan sesuai dengan UN Model Treaty on Extradition of 1990.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Ermansjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika. 2010)
Johny Ibrahim. (2006). Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia: Malang.
Parthiana,  I  Wayan.  Ekstradisi.  (1990).  Dalam  Hukum  Internasional  Dan  Hukum  Nasional Indonesia. Mandar Maju: Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, (Kencana : Jakarta, 2005)
Romli Atmasasmita. “Pemikiran Romli tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, (Kencana: Jakarta. 2016)

## Jurnal:
Hendrik  B.  Sompotan.  (2016).  Ekstradisi  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi, Lex  Et Societatis , Vol.4 (No.5), p.14 DOI: https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11948
Krisna  Adiwijaya,  I.M.,  (2019).  Ekstradisi  Sebagai  Sarana  Pemberantasan  Kejahatan Internasional Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1979, Lex Et Sociatis , Vol.8 (No.5), pp.127-138.

## Perundang-Undangan:
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620)
United Nations Office on Drugs and Crime, Model Treaty on Extradition 1990
United Nations Convention Against Corruption 2003
United Nations Office on Drugs and Crime, Model Law on Extradition 2004
United Nations Office on Drugs and Crime, Model Law on Mutual Assistance in Criminal Matters 2007
United Nations Office on Drugs and Crime, Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters

## Internet:
Andylala Waluyo, “Kejagung Pulangkan Buron Koruptor BLBI Adrian Kiki”, VoA Indonesia, 2014, diakses pada 28 Juli 2022, melalui https://www.voaindonesia.com/a/kejagung-pulangkan- buron-blbi/1835632.html
Reza  Pahlevi.  (2022).  Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  Naik  1  Poin  Jadi  38  pada  2022. katadata.co.id. diakses melalui
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi- indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021 .

## Lainnya:
Hasil  Wawancara dengan  Kasubdit  Koordinator  Ekstradisi  dan  Pemindahan  Narapidana  Antar Negara, Tanggal 21 Juli 2022, di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.
Listya  A.K.  United  Nations  Convention  Against  Corruption  dan  Kerjasama Mutual  Legal Assistance on  Asset  Recovery  antara  Indonesia  dan  Swiss.  Naskah  Ringkas.  Depok: Universitas Indonesia. 2014. Hal 11.
Romli  Atmasasmita,  Makalah  yang  berjudul  Ekstradisi  dalam  Meningkatkan  Kerja  Sama Penegakan  Hukum,  Disampaikan  pada  Seminar  Nasional  “Kebijakan  Nasional  dalam Pembentukan  Perjanjian  Ekstradisi  ASEAN”,  Jakarta,  21-22 Mei 2007,  diunduh  pada  12 Maret 2022.