## IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KPR-BTN IB DI BTN SYARIAH CABANG BANJARMASIN
Fajrul Ilmi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin e-mail: Aruel006@gmail.com

## ABSTRAK
Secara  umum  dalam  membuat  suatu  kontrak  berisi  aturan-aturan  yang mengakomodasi  kepentingan  para  pihak,  baik  pihak  produsen  maupun konsumen.  Akan  tetapi  produsen  sebagai  pihak  yang  menyusun  kontrak seringkali lebih memperhatikan kepentingannya. Sehingga, konsumen yang seharusnya berada dalam posisi tawar yang lebih baik dibandingkan pihak produsen  menjadi  pihak  yang  lemah.Unsur  kesetaraan  sebagai  salah  satu asas dalam akad di Bank Syariah menunjukkan tidak ada hubungan salah satu  pihak  berada  dalam  posisi  yang  lebih  unggul  dibanding  pihak  yang lain  sehingga  seolah  bisa  memaksakan  suatu  ketentuan  yang menguntungkan.  Standar  kontrak  dengan  pencantuman  klausula eksonerasi,  tidak  boleh  terjadi  di  Bank  Syariah  ketika  asas  kesetaraan diimplementasikan.Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penerapan  asas kesetaraan  berfungsi  untuk  menjamin  kesamaan  kedudukan  para  pihak, yaitu  saat  sebelum  terjadinya  akad  atau  proses  penyusunan  akad,  para pihak mempunyai posisi tawar yang sama, dalam penentuan isi akad, para pihak.
Kata Kunci: Asas Kesetaraan, Akad Pembiayaan Murabahah, KPR-BTN IB .

## PENDAHULUAN
Islam  merupakan way  of  life yang  mengatur  segala  aspek  kehidupan manusia  termasuk  aspek  ekonomi.  Ekonomi  dalam  islam  dibangun  untuk tujuan  suci  berdasarkan  ajaran  Islam  ( al-Quran )  dan  dicapai  dengan  cara- cara yang sesuai ajaran Islam pula.
Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan publik. Ramainya pembicaraan masalah ini karena kemajuan suatu Negara di ukur dari  perkembangan  ekonominya.  Berkembangnya  lembaga  keuangan perbankan  yang  berlandaskan  syariah  Islam  di  negara-negara  muslim maupun  pluraris  sedikit  banyaknya  membawa  pengaruh  terhadap Indonesia  yang  merupakan  negara  yang  mayoritas  pendudukanya beragama  Islam  walaupun  bukan  negara  muslim.  Indonesia  yang  jumlah umat  Islamnya  terbesar  dibandingkan  dengan  negara-negara  muslim, tentunya  kebutuhan  akan  lembaga  keuangan  yang  berlandaskan  prinsip syariah sangat banyak.
Menjawab  kebutuhan  masyarakat  Bank  Syariah  bukan  sekedar lembaga  keuangan  yang  bersifat  sosial,  namun  bank  syariah  juga  sebaga
lembaga  bisnis  dalam  rangka  memperbaiki  perekonomian  masayarakat yang juga sekaligus meningkatkan harkat dan martabat hidup umat Islam khususnya. Lembaga perbankan yang menganut sistem syariah tidak serta merta  hanya  berorientasi  untuk  meraup  dana  Islam  sebanyak-banyaknya tanpa  memberi  manfaat,  kontribusi  dan  implikasi  positif  kepada  usaha peningkatan  kesejahteraan  umat  secara  menyeluruh,  utamanya  dalam pengembangan  usaha  kecil  dan  menengah  yang  mayoritas  dimiliki  umat Islam.
Setiap kegiatan atau proses transaksi yang dilakukan pada perbankan syariah,  disamping  memperhatikan  hal-hal  yang  diatur  dalam  hukum positif,  juga  berjalanmengikutiaturan  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu, transaksi  tersebut  tidak  akan  terlepas  dari  proses  transaksi  dalam  fikih muamalah.
PBI  No.9/19/PBI/2007  menjelaskan  tentang  pelaksanaan  prinsip syariah  dalam  kegiatan  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana  serta pelayanan  jasa  bagi  bank  syariah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  PBI No.10/16/PBI/2008  tentang  perubahan  terhadap  PBI  No.9/19/PBI/2007, menyebutkan  bahwa  untuk  mengantisipasi  timbulnya  resiko  reputasi  atas pesatnya  perkembangan  inovasi  transaksi  keuangan  syariah  tersebut, diperlukan  kesesuaian  dengan  prinsip  syariah  secara  istiqomah sebagaimana  difatwakan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional.  Sedangkan  fatwa sendiri merupakan hasil Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama.
Penjelasan  di  atas  menegaskan  bahwa  falsafah  dasar  perbankan syariah  mengacu  kepada  ajaran  agama  islam  yang  bersumber  pada  Al- Qur’an, hadits, dan ijtihad ulama. Ajaran agama Islam mengajarkan kepada umatnya  untuk  berusaha  mendapatkan  kehidupan  yang  baik  di  dunia sekaligus  memperoleh  kehidupan  yang  baik  di  akhirat.  Islam  tidak mengizinkan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  dengan  menghalalkan  segala cara, melainkan mengatur bagaimana seharusnya manusia melakukan pola konsumsi, simpanan, dan investasi sesuai dengan ajaran Islam.
Pembiayaan murabahah merupakan  salah  satu  solusi  untuk meningkatkan  perekonomian  rakyat  yang  dapat  diberikan  kepada masyarakat  oleh  bank  yang  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip syariah.Secara  sederhana,  murabahah  berarti  suatu  penjualan  barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Seseorang membeli  barang  kemudian  misalnya  menjualnya  kembali  dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam  nominal  rupiah  tertentu  atau  dalam  bentuk  persentase  dari  harga pembeliannya. (Karim, 2007).
Murabahah dalam  teknis  perbankan  adalah  jual  beli  antara  bank selaku  penyedia  barang  dengan  nasabah  yang  memesan  untuk  membeli barang,  bank  memperoleh  keuntungan  jual  beli  yang  disepakati  bersama. (Badrulzaman,  2001).  Harga  jual  bank  adalah  harga  beli  dari  suplier ditambah keuntungan yang disepakati bersama.
Dengan  demikian,  nasabah  pembeli  mengetahui  berapa  harga  dari barang yang diinginkan dan berapa keuntungan yang diperoleh pihak bank. Nasabah pembeli akan merasa tentram karena ada keterbukaan dari pihak
bank  dalam  pelaksanaan  transaksi  murabahah  dan  tidak  khawatir  akan banyaknya keuntungan yang diperoleh pihak bank.
Kegiatan  usaha  bank  syariah murabahah merupakan  usaha  yang terbanyak dijalankan, tidak hanya di indonesia tetapi juga di negara-negara lain yang melakukan kegiatan perbankan dengan sistem bagi hasil.
Islamic  Development  Bank (IDB)  kegiatan  usahanya  masih  terfokus pada  skim murabahah yang  cendrung  merupakan  pembiayaan  jangka pendek  dan  memiliki  dampak  positif  terhadap  perekonomian  yang  lebih kecil dibandingkan dengan skim mudharabah. (Muhammad, 2002). Dominasi  penggunaan  akad murabahah dalam  pembiayaan  tidak terlepas  dari  berbagai  faktor,  antara  lain  karakteristik  pembiayaan murabahah yang returnya dapat diperkirakan serta relatif lebih mudah dan dapat  memenuhi  berbagai  macam  permintaan  nasabah.  Selain  itu pembiayaan murabahah mudah  dipahami  dan  dijalankan  oleh  masyarakat dan pihak bank.
Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang  Perbankan  pada  pasal  8  ayat  2  dan  penjelasannya  yang dirumuskan  sebagai  berikut:  Bank  Umum  berdasarkan  Prinsip  Syariah, sesuai  dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia,  dan penjelasnnya,  yang  dirumuskan  sebagai  berikut:  “pokok-pokok  ketentuan yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  memuat  antara  lain:  “pemberian kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  dibuat  dalam  bentuk perjanjian tertulis...”.
Dalam prakteknya perbankan mengacu pada penjelasan pasal 8 ayat 2 UUP,  karena  terkait  fungsinya  sebagai  alat  bukti  bagi  para  pihak  yang membuatnya. Sebagaimana juga disebutkan dalam pasal 1 ayat 13 Undang- Undang Perbankan Syariah “akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah  atau  unit  usaha  syariah  dan  pihak  lain  yang  memuat  adanya  hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.
Akad sebagai cerminan telah terjadinya hubungan kesepakatan antara para  pihak  harus  mencerminkan  asas-asas  akad  yang  tertuang  dalam perundang-undangan  dan  hukum  muamalah  Islam.  Berawal  dari  akad inilah yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional, karena akad yang ditetapkan di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non  bank  lainnya,  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi  karena dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.  Dalam  penerapan  pola  hubungan akad  ini  sudah  seharusnya  tidak  terdapat  penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. (Yulianti, 2008).
Dalam  hukum  muamalah  Islam  terdapat  asas-asas  akad  yang melandasi  penegakan  atau  pelaksanaan  akad.  Asas-asas  tersebut  adalah asas sukarela, amanah, kehati-hatian, tidak berubah, saling menguntungkan, taswiyah (kesetaraan),  transparansi,  kemampuan, kemudahan,  itikad  baik,  dan  sebab  yang  halal.  Salah  satu  asas  tersebut adalah asas taswiyah atau kesetaraan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan  bahwa  akad  harus  dilakukan  berdasarkan taswiyah atau
kesetaraan  yaitu  para  pihak  dalam  setiap  akad  memiliki  kedudukan  yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. (Siregar, 2020).
Hukum  Perdata  Islam  juga  telah  menetapkan  beberapa  asas  kontrak yang  berpengaruh  kepada  pelaksanaan  kontrak  yang  dilaksanakan  oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan  kontrak,  maka  akan  berakibat  batal  atau  tidak  sahnya kontrak yang dibuatnya. (Rahman, 2007).
Asas taswiyah memberikan  dasar  bahwa  dalam  melakukan  suatu perjanjian  para  pihak  mempunyai  kedudukan  yang  sama,  sehingga  dalam menentukan  segala  sesuatunya  mengenai  isi  perjanjian,  para  pihak  tidak ada  yang  merasa  lebih  tinggi  kedudukannya.  Landasan  asas  ini  terdapat dalam al-qur’an yang artinya:
Hai manusia,Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang paling  taqwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui lagi Maha Mengenal”.(Q.S al-Hujurat:13).
Secara umum dalam membuat suatu kontrak berisiaturan-aturanyang mengakomodasi  kepentingan  para  pihak,  baik  pihak  produsen  maupun konsumen.  Akan  tetapi  produsen  sebagai  pihak  yang  menyusun  kontrak seringkali lebih memperhatikan kepentingannya. Sehingga, konsumen yang seharusnya berada dalam posisi tawar yang lebih baik dibandingkan pihak produsen menjadi pihak yang lemah.
Unsur kesetaraan sebagai salah satu asas dalam akad di Bank Syariah menunjukkan  tidak  ada  hubungan  salah  satu  pihak  berada  dalam  posisi yang  lebih  unggul  dibanding  pihak  yang  lain  sehingga  seolah  bisa memaksakan  suatu  ketentuan  yang  menguntungkan.  Standar  kontrak dengan  pencantuman  klausula  eksonerasi,  tidak  boleh  terjadi  di  Bank Syariah  ketika  asas  kesetaraan  diimplementasikan.  Dengan  dikeluarkan Undang-undang  No.  10  tahun  1998  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem perbankan  syariah  dikembangkan  dengan  tujuan  membuka  peluang pembiayaan  bagi  pengembangan  usaha  berdasarkan  prinsip  kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan antar investor yang harmonis. (Wirdyaningsih, 2005).
Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan asas kesetaraan berfungsi untuk  menjamin  kesamaan  kedudukan  para  pihak,  yaitu  saat  sebelum terjadinya  akad  atau  proses  penyusunan  akad,  para  pihak  mempunyai posisi tawar yang sama, dalam penentuan isi akad, para pihak mempunyai hak  dan  kewajiban  yang  setara  seperti  yang  disebutkan  dalam  peraturan perundang-undang  dan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional,  serta  kedudukan yang seimbang dalam proses penyelesaian apabila terjadi sengketa.
Prinsip  kesetaraan  kedudukan,  yaitu  kesetaraan  para  pihak  dalam penyusunan  akad,  kesetaraan  dalam  isi  akad  terkait  hak  dan  kewajiban para  pihak,  kesetaraan  dalam  pembagian  bagi  hasil  antara  bank  dan nasabah, dan kesetaraan dalam penyelesaian sengketa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini
merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan.Sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari sumber  kepustakaan  seperti  buku,  jurnal,  dan  artikel.Motode  analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

## PEMBAHASAN

## A. Asas Kesetaraan ( Taswiyah)
Asas  berasal  dari  bahasa  arab  asasun  yang  berarti  dasar,  basis  dan fondasi.  Secara  terminologi  asas  adalah  dasar  atau  sesuatu  yang  menjadi tumpuan  berfikir  atau  berpendapat.  (Alwi  Hasan,  dkk,  2005).  Mohammad Daud  Ali  mengartikan  asas  apabila  dihubungkan  dengan  kata  hukum adalah  kebenaran  ang  dipergunakan  sebagai  tumpuan  berfikir  dan  alasan berpendapat  terutama  dalam  penegakan  dan  pelaksanaan  hukum.  (Ali, 1990).
Kompilasi  hukum  ekonomi  syariah  menjelaskan  bahwa  asas kesetaraan  ( Taswiyah) adalah  para  pihak  dalam  setiap  akad  memiliki kedudukan  yang  setara,  dan  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang seimbang.  Agus  menyebutkan  prinsip  kesetaraan  mengandung  pengertian bahwa  para  pihak  mempunyai  kedudukan  ( bargaining  position )  yang  sama sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian, setiap pihak mempunyai kedudukan yang seimbang.
Mariam  menyebutkan  dalam  bukunya juga  menjelaskan  bahwa  asas Taswiyah (persamaan)  memberikan  landasan  bahwa  kedua  belah  pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan. (Badrulzaman, 2001).
Menurut  Sri  Gambir  Hatta,  asas  Keseimbangan  dipahami  sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan  kewajibannya  dalam  perjanjian.  Ketidak  seimbangan  posisi menimbulkan  ketidakadilan,  sehingga  perlu  intervensi  pemerintah  untuk melindungi  pihak  yang  lemah  melalui  penyeragaman  syarat-syarat perjanjian.  (Hatta,  1999).  Sedangkan  menurut  Ahmadi  Miru  bahwa keseimbangan  antara  konsumen  dengan  produsen  dapat  dicapai  dengan meningkatkan  perlindungan  terhadap  konsumen  karena  posisi  produsen lebih kuat dibandingkan dengan konsumen. (Miru, 2011).

## B. Pembiayaan Murabahah

## 1. Pengertian Murabahah
Murabahah  Berasal  dari  kata ribhu ( حبرلا )  berarti  keuntungan,  laba, faidah.  (Munawwir,  1984).  Murabahah  adalah  jual  beli  barang  dengan tambahan harga dari harga pembelian pertama secara jujur. (Mujieb, 1994). Sedangkan  Hasbi  As  Shiddiqi  mendefinisikan  murabahah  tersebut  dengan penjualan  barang  disertai  keuntungan  (laba)  tertentu.  Pendapat  lain mengatakan  bahwa  murabahah  mirip  seperti  jual  beli,  namun  harga  dan keuntungan  disepakati  secara  bersama  oleh  penjual  dan  pembeli.  Secara istilah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan  dan  keuntungan  ( margin )  yang  disepakati  oleh  penjual  dan pembeli.  (Karim,  2007).  Dalam  istilah  perbankan  syariah  maknanya  akad jual  beli  atas  barang  tertentu  dimana  penjual  menyebutkan  harga pembelian  barang  kepada  pembeli  kemudian  mensyaratkan  atasnya keuntungan  dalam  jumlah  tertentu.  Sistem  pembayarannya  berdasakan tempo waktu bayar. (Hardini & Giharto, 2007).
Murabahah  adalah  istilah  dalam  fikih  Islam  yang  berarti  suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi  harga  barang  dan  biaya-biaya  lain  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  barang  tersebut,  dan  tingkat  keuntungan  ( margin )  yang diinginkan. (Ascarya, 2007).
Perma  nomor  2  Tahun  2008  tentang  akad  menyebutkan  bahwa murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sahibul al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai  lebih  yang  merupakan  keuntungan  atau  laba  bagi sahibul  al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. (Mughits, 2008).
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf  d  yang  dimaksud  akad  murabahahadalah  akad  pembiayaan  suatu barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntugan yang disepakati.
Menurut Syafii Antonio jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan  suatu  tingkat  keuntungan  sebagai  tambahannya.  (Antonio, 1999).
Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana  bank  membiayai  pembelian  barang  yang  dibutuhkan  nasabah. Harga  jual  kepada  nasabah  adalah  sebesar  harga  pokok  barang  ditambah marjin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.
Murabahah  pada  awalnya  merupakan  konsep  jual  beli  yang  sama sekali  tidak  ada  hubungannya  dengan  pembiayaan.  Namun  demikian, bentuk  jual  beli  ini  kemudian  digunakan  oleh  perbankan  syariah  dengan menambah  beberapa  konsep  lain  sehingga  menjadi  bentuk  pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat
yang  benar-benar  harus  diperhatikan  agar  transaksi  tersebut  diterima secara  syariah.  Dalam  pembiayaan  ini,  baik    pemilik  dana  membelikan barang  sesuai  dengan  spesifikasi  yang  diinginkan  oleh  nasabah  yang membutuhkan  pembiayaan,  kemudian  menjual  kepada  nasabah  tersebut dengan  penambahan  keuntungan  tetap.  Sementara  nasabah  akan mengembalikan  utangnya  dikemudian  hari  secara  tunai  maupun  cicil. (Ascarya, 2007).
Selain  dalam  Undang-undang  Nomor10  Tahun1998  tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pengertian  murabahah  juga  dijelaskan  dalam  fatwa  Dewan  Syariah Nasional  Nomor  04/DSN-MUI/I/2000  tentang  murabahah,  yaitu  menjual suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli  dan pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  laba/keuntungan. (Arwani,  2016).  Sedangkan  dalam  PSAK  59  tentang  akuntansi  Perbankan Syariah  paragraph  52  dijelaskan  bahwa  murabahah  adalah  akad  jual  beli barang  dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan  keuntungan  yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Wiroso, 2005).

## 2. Dasar Hukum Murabahah
Jual  beli  secara  umum  termasuk  murabahah  didalamnya merupakan  saran  tolong  menolong  antara  sesama  manusia,  berdasarkan surah an-Nisa ayat 29:
اٍَُّي َ أَٰٓ َي ٱ َويِ ذ لَّ ِة مُكَيۡيَة مُك َلََٰوۡنَأ ْآَُلُكۡأَت  َلَ ْاَُيَناَء ٱ ِلِطَٰ َب ۡل وَغ ًةَرَٰ َجِت  َنَُكَت ن َ أ ٓ ذ لَِإ
ذنِإ ۡۚۡمُك َسُفى
َ أ ْآَُلُتۡقَت َ لََو ۡۚۡمُكيِّن  ٖضاَرَت ٱ َ ذللّ اٗهيِحَر ۡمُكِة َن َكَ ٢٩
Artinya:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu. Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Kemudian  dinyatakan  pula  dalam  surah  al-Baqarah  ayat  275  yang berbunyi:
ٱ َويِ ذ لَّ َنَُلُك ۡ أَي ٱ ْاَََٰبِّرل ُمَُقَي اَهَل ذ لَِإ  َنَُمَُقَي َ لَ ٱ يِ ذ لَّ ًُ ُطذتَخَتَي ٱ ُوَٰ َطۡي ذشل َوِن ٱ ۡۚ ِّسَه ۡ ل اَهذنِإ ْآَُلاَق  ۡمٍُذنَأِة  َكِلََٰذ ٱ ُعۡيَ ۡ لۡ ُلۡثِن ٱ ْاَََٰبِّرل ذلَح َ أَو ٱ ُ ذللّ ٱ َعۡيَ ۡ لۡ َمذرَحَو ٱ ْۡۚاَََٰبِّرل ُهَءٓاَج  وَهَف ۥ ًِِّبذر وِّن ٞثَظِغََۡم ۦ َفٱ َٰ َهَتى ًَُلَف ۥ ُهُرۡم َ أَو  َفَلَس اَن ٓۥ َ لَِإ ٱ هِ ذللّ ُبَٰ َح ۡص َ أ  َكِئَٰٓ َلْوُأَف َد َعَ  ۡوَنَو ٱ ِراذلن َنوُ ِلَِٰ َخ اٍَيِف ۡمٌُ ٢٧٥

## Artinya:
Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah  disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat),  sesungguhnya jual  beli  itu  sama  dengan  riba,  padahal  Allah  telah  menghalalkan jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari mengambil  riba),  maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu (sebelum  datang  larangan);  dan  urusannya  (terserah)  kepada  Allah. Orang  yang  kembali  (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Murabahah  tidak  secara  spesifik  disinggung  dalam  al-Qur’an  dan Hadis,  karena,  pada  dasarnya  murabahah  belum  dikenal  pada  masa Rasulullah SAW. Hanya saja pada ulama generasi awal seperti Imam Malik dan  Syafi’I  secara  spesifik  mengatakan  bahwa  murabahah  adalah  halal tanpa  memperkuat  pendapat  mereka  dengan  hadis  khusus  tentang  hal tersebut. (Saeed, 2004).
هب رصو اىثذح :لاق رازبلا تباث هب رشب اىثذح :لاق للاخلا يلع هب هسحلا اىثذح همحرلا ذبع هع ،مساقلا – ميحرلا ذبع –
هع ،بيهص هب حلاص هع ،دواد هب :ملسو  ًيلع  الله  يلص  الله  لىسر  لاق  :لاق  ،ًيبأ )) ا  عيبلا  ةكربلا  ،ههيف  ثلاث
ىل
عيبلل لا تيبلل ،ريعشلاب ربلا طلاخاو ،ةضراقملاو ،لجأ (( )ًجام هبا يور(
Artinya:
Tiga  hal  yang  didalam  nyater  dapat  keberkahan,  pertama  menjual dengan  tempo  pembayaran  (murabahah),  kedua  muqaradhah  (nama lain dari mudharabah) dan ketiga mencampur tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan.

## 3. Rukun dan Syarat Murabahah
Dalam  kegiatan  jual  beli  murabahah  ada  rukun  dan  syarat  yang harus dipenuhi, rukun dari akad murabahah ada beberapa, yaitu: Penjual ( ba’i ),  Pembeli  ( Musytariy ),  Barang  ( mabi’ )  dan Shighat dalam  bentuk  ijab dan qabul.
Sedangkan  syarat-syarat  murabahah  adalah  sebagai  berikut  :  a) Pembeli  hendaklah  betul-betul  mengetahui  modal  sebenarnya  dari  suatu barang  yang  hendak  dibeli;  b)  Penjual  dan  pembeli  hendaklah  setuju dengan  kadar  untung  atau  tambahan  harga  yang  ditetapkan  tanpa  ada sedikitpun paksaan; c) Barang yang dijual belikan bukanlah barang ribawi; d)  Sekiranya  barang  tersebut  telah  dibeli  dari  pihak  lain,  jual  beli  yang pertama itu mestilah sah menurut pandangan Islam. (Dewi, 2008).
Beberapa  syarat  pokok  murabahah  menurut  Usmani,  antara  lain sebagai berikut :
a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan bahwa biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan  menjual  kepada  orang  lain  dengan  menambahkan  tingkat keuntungan yang diinginkan.
b. Tingkat  keuntungan  murabahah  dapat  ditentukan  berdasarkan kesepakatan  bersama  dalam  bentuk  lumpsum  atau  persentase  tertentu dari biaya.
c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat
d. Murabahah  dikatakan  sah  hanya  ketika  biaya-biaya  perolehan  barang dapat ditentukan dengan pasti.

## 4. Manfaat Murabahah
Sesuai  dengan  sifat  bisnis  ( tijarah ),  transaksi  murabahah  memiliki beberapa  manfaat,  demikian  juga  resiko  yang  harus  diantisipasi. Murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariahal salah satunya adalah  adanya  keuntungan  yang  muncul  dari  selisiih  harga  beli  dari penjual dengan harga jual kepada nasabahal Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana.
Adapun  kemungkinan  resiko  yang  harus  diantisipasi  antara  lain sebagai berikut:
a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
b. Fluktuasi harga  komparatif.  Ini  terjadi  bila  harga  suatu  barang  di  pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah.
c. Penolakan  nasabah;  barang  yang  dikirim  bisa  saja  ditolak oleh  nasabah karena berbagai sebab. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan  lain  karena  nasabah  merasa  spesifikasi  barang  tersebut berbeda dengan yang ia pesan.
d. Dijual;  karena  murabahah  bersifat  jual  beli  dengan  utang,  maka  ketika kontrak  ditandatangani,  barang  itu  milik  nasabah.  Nasabah  bebas melakukan  apapun  terhadap  aset  miliknya  tersebut,  termasuk  untuk menjualnya.  Jika  terjadi  demikan,  resiko  untuk default akan  besar. (Antonio, 1999).

## 5. Implementasi asas kesetaraan
Asas  Taswiyah dalam  akad  atau  perjanjian  dapat  diartikan  sebagai persamaan  atau  kesetaraan,  dalam  hukum  kontrak  menggunakan  istilah keseimbangan.  Asas  ini  merupakan  pelaksanaan  dari  prinsip  itikad  baik, prinsip transaksi yang dilandasi oleh kejujuran dalam menentukan sesuatu hal,  termasuk  di  dalamnya  dalam  hal  menentukan  “margin  keuntungan” karena  nantinya  akan  berakibat  dalam  penentuan  margin  pada  dasarnya ada  perbedaan  dalam  angsuran  antara  2  (dua)  tahun  dengan  angsuran dengan  jangka  waktu  lebih  dari  2  (dua)  tahun  (yang  terjadi  adalah pembayaran angsuran lebih besar dari pada yang seharusnya).
Meskipun  secara  factual  jarang  terjadi  keseimbangan  antara  pihak dalam  bertransaksi,  namun  hokum  perjanjian  islam  tetap  menekankan
perlu keseimbangan itu. Baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.
Asas keseimbangan dalam bertransaksi tercermin pada dibatalkannya suatua  kad  yang  mengalami  ketidakseimbangan  prestasi  yang  mencolok. Asas  keseimbangan  dalam  memikul  resiko  tercermin  dalam  larangan terhadap  transaksi  riba,  dimana  dalam  konse  pribahasa  debitur  yang memikul  segala  resiko  atas  kerugiaan  usaha,  sementara  kreditor  bebas sama  sekali  dan  harus  mendapatkan  prosentase  tertentu  sekalipun dananya mengelami pengembalian yang negatif. (Yasardin, 2018).
Asas  keseimbangan  ( Taswiyah )dalam  hukum  perjanjian  Islam memandang  perlu  adanya  keseimbangan  antara  orang  yang  berakad,  baik keseimbangan  antara  apa  yang  diberikannya  dan  apa  yang  diterima maupun  keseimbangan  dalam  menanggung  resiko.  (Yasardin,  2018). Artinya,  bahwa  seseorang  yang  melakukan  transaksi  harus  menghindari adanya  unsur  riba  dan  merugikan  salah  satu  pihak.  Dengan  demikian, larangan riba merupakan prinsip yang sangat penting dan mendasar. Selain itu,  juga  harus  menghindari  terjadinya  mudharat  pada  salah  satu/  kedua belah pihak. Karena setiap muamalah yang menimbulkan mudharat adalah batal, sebagaimana hadis Rasulullah Saw. yang dikutip oleh Imam Nakha’i dan  M.  Asra  Maksum  dari  kitab al-Muwatta’ Imam  Malik  yang  berbunyi: (Nakha’i & Ma’sum, 2011)
لاق صلى الله عليه وسلم الله لىسر نأ : رض لاو ررضلا را
Mengacu  pada  dalil  di  atas  maka  perlu  keseimbangan  dalam melakukan  perjanjian  ( contract )  perlu  diperhatikan  dengan  baik  sehingga tidak menimbulkan prasangka maupun perselisihan di kemudian hari.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa asas kesetaraan ( musawwa) menurut perjanjian islam yaitu keseimbangan posisi  antara  para  pihak  yang  mana  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak  terakomodasi  dalam  isi  kontrak  sebagaimana  mestinya  tanpa memihak pada salah satu pihak yang melakukan kontrak.

## C. Penerapan  Asas  Kesetaraan  Dalam  Akad  Pembiayaan  Murabahah Pada KPR-BTN IB di BTN Syariah Cabang Banjarmasin
Aplikasi  akad  dalam  perbankan  syariah  adalah  suatu  bentuk perjanjian/akad  yang  telah  dibakukan  isinya  ( boilerplate )  atau  Standar kontrak.  Hal  ini  sering  menyebabkan  perjanjian  tersebut  menjadi memenuhi  kepentingan  dan  melindungi  bagi  salah  satu  pihak  saja, sedangkan bagi pihak yang lain akan diberatkan.
Sebenarnya  ketentuan  dalam  pembuatan  perjanjian  baku  ini dilakukan  oleh  pihak  perbankan  syariah  dikarenakan  untuk  efektivitas karena  untuk  memenuhi  permintaan  pembiayaan  terutama  dalam  produk Murabahah  yang  tinggi  dari  masyarakat.  Namun  tentunya  hal  ini  tidak boleh  mengidahkan  dari  ketentuan  mengenai  kesepakatan  yang  harus seimbang dari kedua belah pihak.
Secara  jelas  peraturan  ini  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang secara khusus dalam
Pasal  18  mengatur  tentang  klasula  baku  yang  diperbolehkan  dengan syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar oleh pihak produsen dalam hal ini pihak  Bank  sebagai  Penjual.  Untuk  melihat  bentuk  penerapan  dari  asas keseimbangan  atau  kesetaraan  yang  dalam  asas  perjanjian  sesuai  Islam disebut  dengan Al-Musawa ,  maka  diperlukan  bentuk  analisis  terhadap kelompok klausul yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah.
D. Analsis  Penerapan  Asas  Kesetaraan  Pada  Pembiayaan  Murabahah  di Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin
1. Analisis Penerapan Asas Kesetaraan dalam Klausul Tentang Jumlah Pembiayaan,  Tujuan  Pembiayaan,    Bentuk  Pembiayaan,  Batas Waktu, Pembayaran Ekstra/ Pelunasan Dipercepat 1
Tujuan  pembiayaan  murabahah  adalah  memberikan  pembiayaan dengan  dasar  jual  beli  barang  dengan  harga  jual  ditambah  marjin keuntungan  yang  disepakati  bersama  dengan  pembayaran  ditangguhkan (angsuran) dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Pada  akad  pembiayaan  murabahah  KPR-BTN  IB  tidak  dicantumkan Tujuan  pembiayaan  yang  seharusnya  disampaikan  secara  detail.  Hal  ini dapat  menjamin  kedua  belah  pihak  mendapatkan  perlindungan  hukum lebih baik.
Jumlah  pembiayaan  juga  harus  disebutkan  secara  jelas.  Pihak  bank telah  menyebutkan  secara  jelas  berapa  harga  pokok,  marjin  keuntungan dan jangka waktu pembayaran.
Hanya  saja  yang  menjadi  permasalahan  prosedur  sebelum  akad dibuat terkait dengan hak bank dalam menentukan marjin keuntungan dan kewajiban  untuk  memberikan  nasabah  kesempatan  negosiasi  terhadap kesepakatan  marjin  keuntungan  dan  jangka  waktu  pembayaran.  Padahal nasabah  mempunyai  hak  terhadap  hal  tesebut  sesuai  dengan  asas Taswiyah tercantum jelas bahwa kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam akad pembiayaan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan  bargaining  position  dan  terms  and  condition  dalam  klausul yang dibuat.
Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa bank belum dapat  menerapkan  secara  sempurna  asas  kesetaraan.  Seharusnya  pihak bank  dalam  menentukan  marjin  keuntungan  dan  jangka  waktu pembayaran  dikomunikasikan  dengan  nasabah  tentang  acuan  dalam penentuan tersebut agar terciptanya kesetaraan antara para pihak. Dengan pertimbangan  ekonomi  dan  kemampuan  nasabah  sehingga  nasabah  dapat dengan lega/ ridha menerimanya.

## 2. Analisis  Penerapan  Asas  Kesetaraan  dalam  Klausul  Tentang  Barang Agunan (Jaminan)
1 Disimpulkan  dari  akad  Pembiayaan  Murabahah  KPR-BTN  iB,  BTN  Syariah  Cabang Banjarmasin
Jaminan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan rahn dalam  islam merupakan  perjanjian  penyerahan  barang  untuk  menjadi  agunan  dari fasilitas  pembiayaan  yang  diberikan.  Dalam  praktek  murabahah  karena nasabah  tidak  membayar  barang  secara  tunai,  maka  bank  akan  meminta jaminan untuk menjamin dibayarnya angsuran sesuai dengan ketentuan.
Disini terlihat jelas adanya keseimbangan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, karena hak bank untuk meminta jaminan atas keseriusan nasabah melakukan pembayaran dan kewajiban nasabah untuk menyerahkannya  sebagai  bukti  keseriusannya  demi  tercipta  perlindungan hukum bagi keduanya.
Tetapi  dalam  prakteknya  jaminan  merupakan  suatu  keharusan. Tanpa  adanya  jaminan  maka  pembiayaan  tidak  akan  dikabulkan  dan besarnya  harus  mencover  nilai  modal  yang  dikeluarkan  oleh  bank  beserta resiko kerugian yang mungkin terjadi. Padahal kedudukan jaminan bukan untuk  mencover  kerugian  serta  bukan  syarat  wajib  dalam  suatu pembiayaan.
Penulis melihat bahwa adanya kesetaraan kedua belah pihak. Yang mana hak bank untuk mendapat kepastian pengembalian pembiayaan dan hak  bank  mendapat  pembiayaan.  Begitu  juga  kewajiban  nasabah  untuk membayar  sesua  dengan  kesepakatan  dan  kewajiban  bank  untuk memberikan pembiayaan.

## 3. Analisis  Penerapan  Asas  Kesetaraan  dalam  Klausul  Tentang  Uang Muka (Urbun)
Ketentuan  tentang  uang  muka  ini  sebenarnya  diperbolehkan  tetapi bukan merupakan keharusan untuk dilakukan nasabah, hal ini digunakan sebagai penilaian oleh pihak bank atas kesungguhan nasabah mengajukan pembiayaan.
Uang  muka  diperbolehkan  asal  dengan  kesepakatan  kedua  belah pihak.  Kedua  belah  pihak  mempunyai  kedudukan  yang  seimbang  dalam hak dan kewajiban dalam menentukan nominal uang muka, namun dalam prakteknya  uang  muka  merupakan  kewajiban  nasabah  dan  hak  bank untuk  meminta  uang  muka  dengan  nominal  yang  sudah  ditentukan. Karena uang muka merupakan salah satu alat untuk mengukur kelayakan nasabah  dalam  mengajukan  pembiayaan  sebagai  gambaran  kondisi keuangan nasabah.
Menurut  penulis,  sah-sah  saja  pihak  bank  menentukan  uang  muka dalam artinya untuk membuktikan bahwa ekonomi nasabah dalam kategori mampu  mendapatkan  pembiayaan.  Akan  tetapi  untuk  nasabah  yang tergolong menengah kebawah yang membutuhkan tempat tinggal mendapat kelonggaran nominal uang muka.
Saat ini uang muka bukan menjadi keharusan hanya untuk kategori bangunan  tertentu  yang  mengharuskan  uang  muka  sehingga  untuk kalangan menengah kebawah tidak dipersulit.

## 4. Analisis  Penerapan  Asas  Kesetaraan  dalam  Klausul  Tentang Kewajiban-Kewajiban Nasabah
Akumulasi  klausul  yang  berisi  kewajiban-kewajiban  nasabah  selama perjanjian berlangsung adalah:
a. Membayar  harga  jual  rumah  ditambah  marjin  keuntungan  sesuai  akad yang disepakati;
b. Memenuhi  seluruh  persyaratan  pembiayaan  berdasarkan  prinsip murabahah;
c. Wajib membayar denda atas tunggakan sesuai dengan ketentuan bank;
d. Melakukan  pembayaran  secara  angsuran  sampai  seluruh  utang murabahah lunas;
e. Wajib  menyerahkan  rumah  yang  dibiayai  guna  menjamin  pembayaran kembali utang  murabahah;
f. Wajib memberikan keterangan secara benar atas pertanyaan pihak bank;
g. Wajib  memelihara  rumah  yang  dibiayai  dengan  fasillitas  pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan;
h. Wajib  menyerahkan  rumah  yang  dijaminkan  apabila  nasabah  tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran;
i. Wajib  menutup  asuransi  atas  rumah  atau  barang  yang  dijaminkan selama jangka waktu pembiayaan;
j. Nasabah  wajib  membayar  seketika  dan  sekaligus  melunasi  sisa  hutang apabila  nasabah  tidak  mungkin  lagi  atau  diperkirakan  tidak  akan mampu lagi untuk memenuhi kewajiban.
Berdasarkan  hukum  islam  kewajiban-kewajiban  yang  dibebankan kepada  nasabah  pada  dasarnya  ditentukan  oleh  para  pihak  dengan berlandaskan  asas  kerelaan  dan  kebebasan  sepanjang  tidakbertentangan dengan syariah.
Dari paparan di atas yang tidak sesuai dengan asas Taswiyah adalah terkait  dengan  denda  yang  ditentukan  secara  sepihak  dan  kewajiban pembayaran  sekaligus  apabila  nasabah  dalam  kesulitan/  kesempitan. Seharusnya  pihak  bank  memberi  kelonggaran  akan  kewajiban  tersebut dengan  pertimbangan  ekonomi  nasabah  yang  jatuh  baik  karena  musibah dan/atau  lainnya.  Sehingga  nasabah  mempunyai  waktu  untuk mengembalikan  pembiayaan  dari  bank  dengan  catatan  kesungguhan nasabah dalam melakukannya.

## 5. Analisis  Penerapan  Asas  Kesetaraan  dalam  Klausul  Tentang Penyelesaian Sengketa
Pada  akad  disebutkan  bahwa  jika  terjadi  perselisihan  pada  awalnya akan  dilakukan  musyawarah  antara  bank  dengan  nasabah,  dan selanjutnya  apabila  tidak  tercapai  kesepakatan  akan  diputus  oleh pangadilan  agama  peraturan  administrasi  dan  prosedur  pengadilan  agama yang keputusannya mengikat para pihak yang bersengketa.
Apabila  dikaji  dari  kitab  fiqh,  maka  terdapat  beberapa  patokan  yang dapat  diambil  sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  dalam  bertransaksi,
yaitu:  perdamaian  ( Shulhu) ,  Arbitrase  ( Tahkim ),  dan  Proses  Peradilan  ( al- Qadha ).
Hal di atas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 55 Undang-undang  Nomor  21  tahun  2008  tentang  perbankan  Syariah  yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Pada  klausul  penyelesaian  sengketa  sangat  penting  untuk  kedua belah  pihak  bersama  dana  secara  seimbang  menentukan  bentuk  pilihan penyelesaian  sengketa  yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  sehingga dapat terpenuhinya asas Taswiyah (kesetaraan).

## PENUTUP
Konsep  kesetaraan  menurut  hukum  perikatan  syariah  adalah keseimbangan posisi/ kedudukan antara para pihak yang bertransaksi atau terkait  kontrak.  Keseimbangan/  kesetaraan  yang  dimaksud  adalah  antara apa  yang  diberikan  dan  apa  yang  diterima  dalam  porsi  yang  sama  serta sama pula dalam menangung resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Dengan terakomodasinya kesetaraan hak dan kewajiban para pihak dalam berkontrak meminimalisir terjadinya prasangka maupun sengketa.
Asas  kesetaraan (musawwa) belum  secara  sempurna  diterapkan pada seluruh pasal dalam akad pembiayaan murabahah yang mengandung hak  dan  kewajiban  antara  kedua  belah  pihak.  Terdapat  2  (dua)  kelompok klausul  yang  belum  mewujudkan  asas musawwa dalam  pasal-pasalnya yaitu:  Pertama,  Kelompok  klausul  tentang  jumlah  pembiayaan,  tujuan pembiayaan,  bentuk  pembiayaan,  dan  batas  waktu  pembiayaan  yang didalamnya  menyebutkan  jumlah  pembiayaan  yang  terdiri  dari  harga  jual ditambah  marjin  keuntungan.  Dalam    menentukan  besarnya  marjin keuntungan  dan  batas  waktu  pembiayaan  haruslah  berdasarkan  pada kesepakatan  kedua  belah  pihak  bukan  hanya  pada  pihak  bank  sebagai penyedia  pembiayaan.  Kedua,  Kelompok  klausul  tentang  kewajiban  bagi nasabah  yang  salah  satu  bunyinya  terkait  dengan  denda  atas  tunggakan, seharusnya dalam menentukan besaran denda itu tidak boleh dibuat secara sepihak  saja,  tetapi  haruslah  berdasarkan  dengan  kesepakatan  antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak. Sehingga tidak memberatkan bagi pihak nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. D. (1990). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia . Raja Grafindo Persada. Alwi  Hasan,  dkk.  (2005). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
Antonio, M. S. (1999). Bank syariah bagi bankir & praktisi keuangan . Tazkia Institute.
Arwani,  A.  (2016). Akuntansi  Perbankan  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik (Adopsi IFRS) . Deepublish.
Ascarya. (2007). Akad & produk bank syariah . Raja Grafindo Persada. Badrulzaman,  M.  D.  (2001). Kompilasi  hukum  perikatan:  Dalam  rangka memperingati memasuki masa purna bakti usia 70 tahun . Citra Aditya Bakti.
Dewi,  G.  (2008). Aspek-Aspek  Hukum  Dalam  Perbankan  &  amp: Perasuransian Syariah Di Indonesia Ed 3 . Kencana. Hardini,  I.,  &  Giharto,  M.  H.  (2007). Kamus  perbankan  syariah:  Dilengkapi penjelasan  singkat  dan  perbandingan  dengan  bank  konvensional . Marja.
Hatta,  S.  G.  M.  (1999). Beli  sewa  sebagai  perjanjian  tak  bernama: Pandangan masyarakat dan sikap Mahkamah Agung . Alumni. Karim,  A.  (2007). Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan .  Raja  Grafindo Persada.
Miru,  A.  (2011). Prinsip-prinsip  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  di Indonesia . Raja Grafindo Persada.
Mughits,  A.  (2008).  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  dalam Tinjauan  Hukum  Islam. Al-Mawarid  Journal  of  Islamic  Law , 18 , 59033.
Muhammad.  (2002). Bank  Syariah:  Analisis  Kekuatan,  Kelemahan,Peluang, dan Ancaman . Ekonisia. Mujieb, M. A. (1994). Kamus istilah fiqih . Pustaka Firdaus.
Munawwir,  A.  W.  (1984). Kamus  al-Munawwir  Arab-Indonesia .  P.  P.  al- Munawwir.
Nakha’i,  I.,  &  Ma’sum,  Moh.  A.  (2011). Mengenal  Qawa’id  Fiqhiyyah . Ibrahimy Press.
Rahman,  A.  (2007). Inilah  Materi  Pelatihan  PERMA  Nomor  3  Tahun  2017—
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama . https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen- badilag/seputar-ditjen-badilag/inilah-materi-pelatihan-perma-nomor- 3-tahun-2017
Saeed, A. (2004). Menyoal bank syariah: Kritik atas interpretasi bunga bank kaum Neo Revivalis . Paramadina. Siregar, A. F. (2020). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2008
tentan… [Education]. https://www.slideshare.net/AdnanSiregar/peraturan-mahkamah- agung-republik-indonesia-nomor-2-tahun-2008-tentang-kompilasi- hukum-ekonomi-syariah-buku-i-sd-iv
Wirdyaningsih.  (2005). Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia .  Prenada Media. Wiroso. (2005). Jual beli murabahah . UII Press. Yasardin. (2018). Asas Kebebasan Berkontrak Syariah . Prenada Media.
Yulianti,  R.  T.  (2008).  Asas-Asas  Perjanjian  (Akad)  dalam  Hukum  Kontrak Syari’ah. Jurnal Fakultas Hukum UII .