## PRO KONTRA RANCANGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2017

## Ali Dahwir
Fakultas Hukum Universitas Palembang
E-mail: dahwirali@yahoo.com

## Abstract
This  paper  discusses  the  pros  and  cons  of  ratification  of  the  2017  Draft Criminal  Code. The purpose of this research is to find out and analyze what is the basis of the conflict so that the 2017 Draft Law Book will not be ratified in 2019. Discussions on the problems that have been determined are discussed using normative legal research methods, explanatory with primary, secondary and implied legal material. The approach used is a concept approach, history and approach  to  the  law.  The  rejection  from  the  public  for  the  ratification  of  the  2017  Draft Criminal  Code  is  due  to  a  lack  of  understanding  of  the  substance  of  the  articles  which  are considered  controversial.  In  addition,  according  to  some  experts  in  the  Draft  Book  of  the Criminal  Law,  it  is  regulated  again  about  what  actually  has  been  regulated  in  a  special criminal law. This makes it possible for the law to be vulnerable to misuse in its application. Actually,  if  you  read  more  carefully  the  Draft  Book  of  the  Criminal  Law,  new  rules  will  be found that have been adapted to the values contained in the Pancasila principles. In the end it would be better if the Draft Book of the Criminal Law was passed into law.
Keywords : Draft Law; Controversy; Pro Contra

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  pro  kontra  terhadap  pengesahan  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  tahun  2017.  Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  apa  yang  menjadi  dasar  pertentangan  sehingga  RKUHP  2017 tersebut tidak jadi di sahkan pada tahun 2019. Pembahasan terhadap permasalahan yang telah ditentukan  dibahas  dengan  metode  penelitian  hukum  normative,  bersifat  eksplanasi  dengan bahan  hukum  primer,  skunder  dan  tersir.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan konsep, sejarah dan pendekatan Undang-undang. Penolakan  dari  masyarakat atas pengesahan RKUHP tahun 2017 lebih banyak disebabkan oleh ketidakpahaman atas substansi pasal-pasal yang  dianggap kontroversi tersebut. Selain itu  menurut sebagian ahli  dalam RKUHP tersebut pengaturan  pasal  yang  sebenarnya  sudah  diatur  dalah  hokum  pidana  khusus.  Sehingga memungkinkan  Undang-undang  tersebut  akan  rentan  disalahgunakan  dalam  penerapannya. Sebenarnya  kalau  dibaca  lebih  teliti  RKUHP  tersebut,  maka  akan  ditemukan  aturan-aturan yang baru yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pada akhirnya akan lebih baik apabila RKUHP tersebut disahkan menjadi Undang-undang.
Kata Kunci : Rancangan Undang-undang; Kontroversi; Pro Kontra

## PENDAHULUAN
Hakikat  daripada  hukum  adalah kesejahteraan (ketentraman hidup bersama). Kesejahteraan merupakan manifestasi  dari  keadilan,  kemanfaatan dan  kepastian  hukum.  Hukum  dibentuk
sebagai  sarana  memagari  pola  tingkalah laku  manusia  yang  cenderung  liar. Pembatasan  dari  pola  tingkah  laku tersebut dijabarkan dalam bentuk norma- norma  dan  norma-norma  tersebutlah yang  dijadikan  patokan,  ukuran  dan
standar  manusia  untuk  berpola  tingkah laku  dalam  masyarakat.  Hukum  pidana sebagai  bagian  dari  hukum  berisikan suruhan-suruhan  dan  larangan-larangan yang  apabila  suruhan-suruhan  tersebut tidak dilaksanakan dan larangan- larangan  itu  dilanggar  maka  dikenakan hukuman (pidana) berupa siksaan (penderitaan).
Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan  yang  mendesak,  kebutuhan sendiri  dan  bahkan  kadang-kadang karena  keinginan  atau  desakan  untuk mempertahankan  status  diri.  Secara umum  kebutuhan  setiap  manusia  itu akan  dapat  dipenuhi,  walaupun  tidak selalu  seluruhnya  dalam  keadaan  yang tidak  memerlukan  desakan  dari  dalam atau  orang  lain.  Terhadap  kebutuhan yang  mendesak  pemenuhannya  dan harus  dipenuhi  dengan  segera  bisaanya sering  dilaksanakan  tanpa  pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan  atau  manusia  lain. 1 Hal seperti  inilah  yang diatur dengan hukum pidana.  Selain  daripada  norma-norma dalam  hukum  pidana  dikenal  juga pertanggungjawaban pidana. Secara umum teori tentang pertanggungjawaban pidana  menurut civil  law  system selalu
1 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019).
dikaitkan  dengan  kesalahan,  atau  yang bisaa  disebut  dengan  asas  kesalahan yang  dikenal  dengan  asas  ‘tiada  pidana tanpa kesalalahan”. 2
Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan hukum pidana  umum  di  Indonesia  merupakan warisan  dari  pemerintahan  Kolonial Belanda  ( wetbook  van  straafrecht )  yang belaku  di  Indonesia  berdasarkan  asas concordantie yang  terletak  dalam  Pasal 75  R.R  jo  Pasal  131  I.S,  maka  hukum pidana  yang  diperlakukan  di  Indonesia (Hindia  Belanda)  harus  disesuaikan dengan  hukum  pidana  yang  berlaku  di Nederland, 3 dan  sampai  dengan  saat  ini hukum  pidana  tersebut  masih  tetap diberlakukan dengan segala tabal sulamnya  (adanya  penambahan  dan pengurangan  dari  aslinya),  berdasarkan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946. Sudah barang tentu KUHP yang diberlakukan di Indonesia tersebut semua  pasal-pasal  yang  terdapat  di dalamnya  telah  sesuai  dengan  kondisi sosial, budaya serta struktural masyarakat Indonesia.
2 Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban  Pidana  (Tinjauan  Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori dan Penerapannya) (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2016).
3 Satochit Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan  Kuliah  dan  Pendapat-Pendapat  Para Ahli  Hukum  Terkemuka ,  (Jakarta:  Balai  Lektur Mahasiswa).
Ali Dahwir,  Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017,  Halaman 265-282
Idealnya  dalam  pembentukan peraturan  yang  diterapkan  di  Indonesia haruslah  bersumber  pada  nilai-nilai social, budaya dan structural  masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu Pancasila telah dijadikan  sebagai  postulat  dan  sumber dari  sega  sumber  hukum  di  Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang diterapkan  di  Indonesia  tidak  boleh menyimpangi  nilai-nilai  yang  terdapat pada  sila-sila  Pancasila.  Oleh  sebab  itu dapat  dipastikan  dalam  pembentukan WvS  yang  dijadikan  sebagai  KUHP yang berlaku di Indonesia tidak berlandaskan pada Pancasila.
Upaya pembentukan KUHP yang baru  yang  sesuai  dengan  social,  budaya dan  structural  masyarakat  Indonesia sudah  lama  digagas.  Tepatnya,  waktu diadakannya Seminar Hukum Nasional I di  Semarang  pada  1963,  diantaranya membahas RKUHP, Rancangan KUHAP  KUHPerdata,  dan  Rencana KUHDagang.  Seminar  ini  merupakan titik  awal  sejarah  pembaruan  KUHP  di Indonesia. Selanjutnya tahun 1964 kemudian  mulai  dirumuskan  oleh  tim pemerintah.    Substansi  RKUHP  tahun 2017  sebagian  masih  mengacu  kepada hasil  seminar  di  Semarang  diantaranya menambahkan  ataupun  perluasan  delik- delik (tindak pidana) kejahatan
keamanan  negara  (kejahatan  ideologi); delik ekonomi;  hukum adat ( living law ); delik  kesusilaan.  Serta  yang  terakhir adalah,  diadopsinya  delik  korupsi;  delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah;  penghinaan  kepala  negara (presiden); contempt of court ; kualifikasi delik  penghinaan;  dan  beberapa  delik yang  selama  ini  tersebar  di  luar  KUHP. Yang menjadi permasalahan adalah lebih dari setengah abad lamanya, RKUHP ini tak  kunjung  rampung  dibahas  dan disahkan menjadi KUHP nasional.
Selanjutnya RKUHP yang direncanakan  akan  disahkan  pada  tahun 2019  ternyata  masih  gagal  juga  dengan berbagai  alasan.  Adanya  pertentangan yang  berasal  dari  para  pakar  hukum maupun  dari  masyarakat  yang  belum tentu  memahami  isi  RKUHP  itu  sendiri. Hal  ini  menjadi  tertarik  untuk  dikaji secara  ilmiah  dengan  permasalahan  apa yang menjadi dasar pertentangan sehingga  RKUHP  2017  tersebut  tidak jadi  di  sahkan  pada  tahun  2019. Pembahasan terhadap permasalahan yang  telah  ditentukan  dibahas  dengan metode  penelitian  hukum  normative, bersifat eksplanasi dengan  bahan hukum primer,  skunder  dan  tersir.  Pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan
konsep, sejarah dan pendekatan Undang- undang.

## PEMBAHASAN
A. Kajian  Terhadap  Landasan  dan Sasaran  Keberlakuan  Undang- Undang
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa RKUHP telah melalui  perjalanan  panjang  yang  tak pernah sampai pada KUHP nasional. Hal ini  dapat  dipahami  karena  hukum merupakan  sesuatu  yang  kompleks  dan teknis,  sehingga  sering  dijumpai  orang yang  menghadapi  hukum  dengan  tidak sabar  atau  sisnis.  Pada  sisi  yang  lain hukum  merupakan  salah  satu  perhatian umat manusia  yang beradab  yang paling pokok  dimana-mana,  karena  hukum dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani disatu pihak dan anarki di lain  pihak. 4 Perhatian  masyarakat  begitu besar  terhadap  rencana  pengesahan RKUHP 2017 pada tahun 2019. Terjadinya  demonstrasi  dimana-mana, bukan hanya demonstrasi oleh mahasiswa, juga dilakukan oleh masyarakat  bisaa  dengan  segala  macam atribut dan alasannya.
4 Harold J. Berman dalam Kardi Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
Permasalahannya  adalah  apakah mereka  yang demonstrasi tersebut sudah memahami  isi  RKUHP  yang  akan disahkan  tersebut,  sehingga  mereka menolak untuk dijadikan Undang- undang?  Dasi  hasil  observasi  penulis terhadap banyak orang ternyata sebagian besar  mereka  yang  menolak  pengesahan tersebut tidak/ belum memahami substansi  dari  pada  RKUHP  tersebut. Mereka  hanya  mendapatkan  informasi secara  luarnya  saja,  akan  tetapi  tidak memahami  substansi  dari  yang  mereka ketahui.
Dalam rangka menganalisis suatu peraturan  perundang-undangan  harus diuji  dengan  menggunakan  teori,  oleh sebab itu penulis menganalisis tulisan ini dengan  menggunakan  teori  keberlakuan hukum.  Hukum  yang  dibuat  akan berlaku secara teori apabila hukum yang dibuat  tersebut  sudah  memenuhi  unsur filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  yang bisaa disebut dengan landasan keberlakuan  hukum.  Selain  daripada teori keberlakuan hukum tersebut, dikenal  juga  ajaran  logemann  yang disebut  dengan  lingkup  laku  hukum ( gebiedsleer ) tentang keberlakuan
hukum  dan  ini  sering  disebut  sasaran keberlakuan hukum. 5
Landasan filosofis tentang keberlakuan undang-undang secara filosofis  artinya  adalah  bahwa  undang- undang  tersebut  dibentuk  sesuai  dengan cita-cita  hukum  ( rechtsidee )  sebagai nilai posisitif yang tertinggi.
Sebagaimana  diketahui  pembentukan RKUHP  tersebut  adalah  dalam  rangka membatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat masyarakat.
Pembentukan  RKUHP  tersebut  dalam rangka
menyesuaikan landasan pembentukannya dengan landasan bernegara  di  Indonesia.  Nilai-nilai  sari sila-sial pancasila telah dijadikan sebagai dasar  pembentukan  norma-norma  dalam RKUHP  tersebut.  Hal  ini  diharapkan agar  setelah  disahkan  menjadi  KUHP akan dapat berlaku efektif di tengangah- tengah  masyarakat.  Dapat  memberikan ketentraman  dan  kedamaian  dalam masyarakat Indonesia.
Hans Kelsen mengemukakan bahwa suatu hukum mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis apabila hukum  yang  dibuat  tersebut  bersesuaian dengan  kaedah  hukum  yang  lebih  tinggi tingkatannya.  RKUHP  yang  dibuat
5 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto, Perihal  Kaedah  Hukum (Bandung:    PT.  Citra Aditya Bakti, 1993).
tersebut  sampai  dengan  pembahasan terakhir tidak/belum diketemukan terdapat  pasal  yang  bertentangan  atau tidak  sesuai  dengan  UUD1945  yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. 6 Artinya  apabila  merujuk kepada teori Hans Kelsen tersebut, maka RKUHP yang telah dibuat secara yuridis telah  sah.  Selanjutnya  W.  Zevenbergen juga  menyatakan  bahwa  suatu  kaedah hukum  mempunyai  kekuatan  yuridis apabila  kaedah  hukum  yang  dibuat tersebut  terbentuk  menurut  cara  yang telah ditetapkan.
Sebagaimana  diketahui  bahwa RKUHP  tersebut  dibuat  oleh  Presiden bersama-sama dengan DPR. 7 Teori yang terakhir  adalah  yang  dikemukakan  oleh Logemann  yaitu  suatu  kaedah  hukum akan berlaku secara yuridis maka kaedah hukum yang dibuat tersebut menunjukkan hubungan keharusan antara  suatu  kondisi  dengan  akibatnya. Apabila  melihat  pada  RKUHP  tersebut telah  ditetapkan  keharusan-keharusan
6 Berdasarkan hirearki perundang-undangan yang ada  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-undang Nomor  12  tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (1) Jenis  peraturan perundang-undangan  terdiri atas: 1.  UUD1945,  2.  TAP  MPR,  3.  UU/Perpu,  4. Peraturan  Pemerintah,  5.  Peraturan  Presiden,  5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
7 Berdasarkan  UUD1945  Pasal.  5  dan  Pasal  21 ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  yang  berwenang membentuk  Undang-undang  di  Indonesia adalah Presiden bersama-sama dengan DPR.
dan  larangan-larangan  yang  apabila dilanggar  diancam  dengan  hukuman yang merupakan konsekuensi dari perbuatan. 8 Maka apa  teori yang dikemukakan  Logemann  tersebut  juga telah  terpenuhi  oleh  RKUHP.  Apabila ditelisisk kepada ke-tiga teori yang telah diuraikan  di  atas  maka,  secara  teori RKUHP  tahun  2017  tersebut  sudah memenuhi landasan keberlakuannya secara yuridis.
Landasan  selanjutnya  terhadap keberlakuan  undang-undang  tersebut adalah landasan sosiologis. Ketika membahas  landasan  sosiologis  tersebut artinya  akan  membicarakan  tentang efektivitas Undang-undang yang dibentuk  tersebut  dalam  kehidupan bersama.  Untuk  menilai  apakan  suatu undang-undang  dapat  dikatakan  telah berlaku  secara  sosiologis  maka  harus merujuk  kepada  2  (dua) teori  yaitu  teori kekuasaan dan teori pengakuan. Menurut teori  kekuasaan  suatu  undang-undang akan  berlaku  secara  sosiologis  apabila undang-undang  yang  dibuat  tersebut dipaksakan  berlakunya  oleh  penguasa kedalam  masyarakat,  terlepas  diterima atau  tidak  oleh  masyarakat  dimana undang-undang tersebut diterapkan.
Apabila  menganalisis  teori  tersebut
8 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum.
maka  dapat  dikatakan  bahwa  Negara- negara  hukum  modern  sekarang  ini, sangat  jarang  ada  yang  memberlakukan teori  kekuasaan  dalam  pembentukan undang-undangnya, kecuali pada Negara-negara  yang  bersifat  otoriter. Dalam  keterkaitannya  dengan  RKUHP 2017  maka  dapat  dikatakan  bahwa secara  tersirat  teori  inilah  yang  ingin diterapkan oleh Negara.
Teori lain tentang landasan keberlakuan undang-undang secara sosiologis  adalah  apa  yang  dikenal dengan  teori  pengakuan.  Menurut  teori tersebut  suatu  undang-undang  akan memenuhi keberlakuannya secara sosiologis  apabila  telah  mendapatkan pengakuan  dari masyarakat  tempat undang-undang  tersebut  akan  dituju. Pada  Negara-negara  hukum  modern sekarang  dalam  pemenuhan  landasan sosiologis  undang-undang  lebih  pada teori  pengakuan.  Demikian  juga  halnya di  Indonesia  yang  merupakan  Negara hukum, bisaanya  sebelum  undang- undang  tersebut  disahkan  maka  sudah terlebih  dahulu  di  sosialisasikan  kepada masyarakat, sehingga masyarakat menerima undang-undang tersebut.
Demikian  juga  halnya  dengan RKUHP  tahun  2017,  RKUHP  tersebut telah  dirancang  sedemikian  rupa  oleh
para pakar-pakar hukum pidana, ternyata setelah disosialisasikan kepada masyarakat,  masih  banyak  terdapat penolakan-penolakan  dari  masyarakat. Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang dilakukan penulis baik dikampus- kampus  yang  notabene  nya  adalah  para mahasiswa  dan  dosen  serta  masyarakat yang  tidak  berprofesi  hukum,  dapat penulis  menarik  hipotesa  bahwa  mereka yang  tidak  setuju  bahwa  RKUHP tersebut disahkan dikarenakan ketidakpahaman mereka tentang substansi  dari  RKUHP  itu  sendiri. Banyak  diantara  mereka  hanya  sebatas mendengar  kalimat  dari  pasal-pasal tersebut  secara  terpotong,  dan  tidak penuh. Sehingga hal tersebut memberikan makna yang sangat berbeda.
Dalam beberapa kesempatan penulis acap kali bertemu dengan orang- orang  yang  kontra  terhadap  RKUHP 2017  yang  akan  disahkan  tersebut, namun  demikian  setelah  dijelaskan makna  dari  norma-norma  yang  tadinya mereka  tidak  setuju,  mereka  menjadi memahaminya  dan  menjadi  setuju.  Hal ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya  banyak  diantara orang-orang yang  tidak  setuju  terhadap  pengesahan RKUHP tersebut dikarenakan
ketidakpahaman mereka terhadap substansi dari undang-undang itu sendiri. Selain  itu  banyaknya  masyarakat  yang memaknai  substansi  Undang-undang tersebut  dengan  pola  piker  mereka sendiri, padahal Undang-undang tersebut sudah  mempunyai  arti  yang  baku  yang tidak bisa di analogi lagi, terkecuali oleh hakim.
Dapat  disimpulkan  bahwa,  pada dasarnya secara teori keberlakuan Undang-undang,  RKUHP  2017  yang ingin  disahkan  tersebut  sudah  terpenuhi keberlakuannya.  Artinya  adalah  secara teori tidak ada alasan penolakan terhadap pengesahan  RKUHP  itu.  Secara  histori KUHP  yang  berlaku  saat  ini  sudah berumur  ratusan  tahun  setelah  dibentuk, pada  sisi  yang  lain  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  social  masyarakat begitu  cepat  terjadi.  Sudah  dapat dipastikan  bahwa  KUHP  yang  sudah dikodifikasi  tersebut  sudah  ketinggalan dengan  keadaan  masyarakat,  artinya memang sudah selayaknya diganti melalui politik hukum pidana Indonesia.
Permasalahannya adalah mengapa sangat banyak orang yang tidak mengerti dan memahami substansi RKUHP  2017  tersebut,  akan  tetapi mereka berani memberikan opini, memberikan  pengertian  sendiri,  bahkan
memberikan  pemaknaan  sesuai  dengan apa yang terlintas dipikiran mereka. Apa masalahnya  sebenarnya  sehingga  terjadi hal  yang  seperti  ini.  Menurut  penulis permasalahannya  tetap  berada  ditangan pemerintah, pemerintah terkesan tergesa- gesa dalam untuk mengesahkan RKUHP tersebut.  Masyarakat  tidak  terlebih dahulu  diberikan  pemahaman  tentang substansi yang diatur dalam RKUHP itu. Pemerintah semestinya telah mensosialisasikan RKUHP tersebut jauh-jauh  hari  melalui  kampus-kampus, sehingga  para  mahasiswa  dan  dosen dapat  memahami  substansi  dari  pasal- pasal yang dibentuk tersebut.
Proses  sosialisasi  suatu  Undang- undang  harus  dimulai  dari  kampus- kampus  karena  mahasiswa  merupakan insan  akademisi  yang  masih  sangat idealis,  sehingga  apabila  mereka  merasa aturan tersebut tidak pro kepada masyarakat  maka  mereka  akan  menolak keberadaannya.  Demikian  juga  halnya dengan  RKUHP  ini,  sangat  banyak mahasiswa yang tidak memahami substansinya akan tetapi mencoba memaknai sesuai dengan pemahamannya tentang hukum. Penulis berani mengatakan  seperti  ini  karena  dalam beberapa kali penulis menjadi narasumber  dalam  pembahasan  RKUHP
tersebut dikampus-kampus, sangat banyak  mahasiswa  hukum  yang  tidak memahami  substansi  dari  pasal-pasal yang mereka tidak setujui.

## B. Beberapa  Pasal  yang  Dianggap Kontroversi
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa pasal  dalam  RKUHP  tahun  2017  yang dianggap  kontroversi  oleh  masyarakat. Penulis  tidak  menguraikan  secara  rinci pasal-pasal  tersebut  dalam  tulisan  ini, akan tetapi akan membahas secara global pasal-pasal  dimaksud  serta  teori  yang melandasinya. Banyak masyarakat melakukan  penolakan  terhadap  pasal yang mengatur tentang “santet”. Dengan mereka  mendengar  santet  saja,  dibenak sebagian mereka sudah merasa aneh dan sering  mendengar  mereka  mengatakan, masalah  santet  itu  tidak  bisa  diatur dengan  hukum,  karena  itu  hal  yang mistis,  tidak  bisa  ditangkap  dengan panca indera. Ada juga yang mengatakan bahwa  nanti  kalau  ada  kejahatan  santet, maka polisi, jaksa, hakim dan pengacaranya harus orang yang memiliki ilmu yang sama.
Mengapa  mereka  mengatakan seperti itu, artinya mereka tidak membaca  isi  pasalnya  yang  mereka bahas  adalah  judul  yang  diberikan  oleh
orang  tertentu,  sebab  dalam  RKUHP tersebut  tidak  ada  yang  menyebutkan adanya  judul  tentang  pasal  “santet”  isi pasal tersebut adalah: Pasal 252 (1) Setiap  orang  yang  menyatakan dirinya  mempunyai  kekuatan  gaib,
memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan  bantuan  jasa  kepada orang lain bahwa karena perbuatannya  dapat  menimbulkan penyakit, kematian,
atau penderitaan mental atau fisik seseorang  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun atau  pidana  denda  paling  banyak Kategori IV.
(2) Jika  Setiap  Orang  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  melakukan perbuatan  tersebut  untuk  mencari keuntungan atau menjadikan sebagai  mata  pencaharian  atau kebisaaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per-tiga).
Secara  sekilas  maksud  dari  pasal ini  adalah  adanya  upaya  untuk  menipu
masyarakat dengan mengatakan memiliki  kekuatan  ghaib  dan  lain sebagainya demi untuk mencari keuntungan.  Jadi  pasal  ini  adalah  untuk melindungi masyarakat dari pola tingkahlaku yang dapat merugikan masyarakat  dengan  mengatasnamakan memilki  kekuatan  ghaib.  Sehingga sebenarnya  tidak  ada  permasalahan dalam pasal ini.
Pasal  lain  adalah,  pasal  yang mengatur  tentang  pasal  “unggas”  yang
sering  kita  dengan  orang  mengatakan, hati-hati  memelihara  ungags,  karena apabila memasuki pekarangan orang lain akan  didenda  kategori  II  (maksimal sepuluh  juta  rupiah).  Isi  pasal  tersebut adalah:
Pasal 278
“ Setiap Orang yang membiarkan unggas yang  diternaknya  berjalan  di  kebun atau  tanah  yang  telah  ditaburi  benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan  pidana  denda  paling  banyak Kategori II”.

## Pasal 279
(1)  Setiap  orang  yang  membiarkan Ternaknya  berjalan  di  kebun,  tanah perumputan,  tanah  yang  ditaburi benih  atau  penanaman,  atau  tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau  ditanami  dipidana  dengan pidana denda paling banyak Kategori II.
(2)  Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dapat  dirampas  untuk negara.
Dari kedua isi pasal tersebut, secara doktrin dapat dikatakan delik nya adalah delik  formil,  dimana  yang  dilarang  dan diancam  dengan  hukuman  oleh  undang- undang adalah perbuatannya. Tidak serta merta begitu unggas memasuki pekarangan orang harus bayar Rp.10.000.000,-  akan  tetapi  ada  unsur- unsur  yang  harus  terpenuhi.  Penetapan pasal  tersebut  adalah  untuk  menjaga ketertiban hidup masyarakat, maksudnya apabila ada yang memlihara ungags agar
Ali Dahwir,  Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017,  Halaman 265-282
menjaga  dan  tidak  membiarkannya  liar agar  tidak  menyebabkan  kerugian  bagi orang lain. Dan apabila tindak pidana ini benar-benar  terjadi  maka  hakim  tidak boleh  menghukum  pemilik  ternak  lebih dari  Rp.10.000.000,-  akan  tetapi  bisa saja  menghukum  pemilik  ternak  dengan hukuman  denda  Rp.10.000,-  rupiah,  hal ini  disebabkan  tidak  adanya  ancaman pidana  minimal  khusus  dalam  pasal tersebut.  Artinya  adalah  apabila  terjadi tindak  pidana  seperti  yang  diatur  dalam pasal ini hakimlah yang paling bberperan untuk  memberikan  keadilan  kepada masyarakat.  Hakim  akan  menjatuhkan hukuman  sesui  dengan  tingkat  kerugian yang  ditimbulkan  oleh  unggas  itu. Sebagai perbandingan dengan masyarakat adalah tindak pidana pencurian  (Pasal  362  KUHP)  yang diancam dengan hukuman penjara maksimal  5  tahun,  dengan  tidak  melihat apa  yang  dicuri,  akan  tetapi  hakimlah yang  menilai  nilai  yang  dicuri  tersebut, dimana  semakin  tinggi  nilai  yang  dicuri maka  hukumannya  akan  semakin  berat, dan  hukumannya tidak akan  lebih dari 5 tahun.
Selanjutnya  atau  contoh  pasal  yang menjadi  kontroversial  di  masyarakat adalah  pasal  tentang  gelandangan.  Yang mana seolah-olah apabila ada
gelandangan  akan  langsung  ditangkap dan  dihukum  pidana  denda  golongan  I (Rp.1.000.000,-).  Isi  pasal  tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 432 “ Setiap  orang  yang  bergelandangan  di jalan  atau  di  tempat  umum  yang mengganggu ketertiban umum dipidana  dengan  pidana  denda  paling banyak Kategori I.
Sangat tidak benar apabila dikatakan  setiap  orang  yang  dijalanan, tidak memiliki pekerjaan, akan ditangkap  dan  diadili  dengan  Pasal  432 tersebut.  Salah  satu  unsur  tindak  pidana adalah adanya perbuatan. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan gelandangan  adalah  sifat  artinya  tidak bisa  dipidana,  yang  dipidana  adalah menggelandang/bergelandangan  dengan mengganggu  ketertiban  umum.  Artinya sudah  jelas  bahwa  apabila  mereka  yang gelandangan  tersebut  tidak  mengganggu ketertiban  umum  tidak  dapat  dikenakan pasal  ini.  Dan  apabila  dipahami  secara lebih  dalam  sebenarnya  pasal  ini  adalah ingin menjamin ketertiban dan kenyaman  bagi  semua  pihak,  berarti sebenarnya  tidak  ada  yang  salah  dalam pasal ini.
Ini  adalah  3  (tiga)  pasal  dari sekian  banyak  pasal  yang  menjadi kontroversial dimasyarakat sehingga menyebabkan  gelombang  masyarakat
yang  menolak  disahkannya  RKUHP tersebut.  Menurut  hemat  penulis  dari sekian  banyak  pasal  yang  dianggap kontroversial  tersebut  apabila  dikaji secara  hukum,  dan  dijelaskan  kepada masyarakat  maka  masyarakat  akan  lebih memahaminya  dan  akan  menerima pengesahan RKUHP 2017 itu.
C. Tindak  Pidana  Khusus  dalam RKUHP Tahun 2017
Sebenarnya gelombang penolakan terhadap pengesahan RKUHP 2017  tersebut  tidak  hanya  berdasarkan pada  isi  pasal-pasal  yang  kontroversial saja,  akan  tetapi  dari  kalangan  tertentu juga  timbul  sanggahan  dengan  menolak dimasukkannya  tindak  pidana  khusus dalam  RKUHP  tersebut.  Sebagaimana diketahui  bahwa  tindak  pidana  khusus adalah  tindak  pidana  yang  diatur  dalam undang-undang  diluar  KHUP  (hukum pidana  khusus).  Tindak  pidana  khusus ini  seperti, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana lingkungan,  tindak  pidana  anak,  tindak pidana  HAM  dan  lain  sebagainya  yang dulunya tidak diatur dalam KUHP.
Permasalahannya adalah penetapan ancaman hukuman yang lebih ringan didalam RKUHP apabila dibandingkan  dengan  ancaman  pidana
dalam  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-undang khusus. Hal ini menyebabkan kekhawatiran pada sebagian  masyarakat  tentang  konsistensi pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak  pidana  tersebut.  Yang  banyak mendapat sorotan dari masyarakat adalah  penetapan  tindak  pidana  korupsi dalam RKUHP, dimana ancaman pidananya lebih ringan daripada ancaman  pidana  dalam  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Korupsi.  Padalah  tindak pidana  korupsi  yang terjadi di Indonesia masih  sangat  massif,  dan  kerugian Negara  yang  ditimbulkan  oleh  tindak pidana tersebut sangat banyak.
Hal  inilah  yang  dilihat  oleh sebagaian masyarakat bukti tidak konsistennya pemerintah dalam memberantas  tindak  pidana  korupsi tersebut.  Dengan  ancaman  hukuman yang  berat  saja,  pelaku  tindak  pidana korupsi  tidak  takut,  apabila  ancaman pidananya  dibuat  ringan.  Ini  seolah-olah telah  memberikan  dorongan  bagi  orang untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi itu.  Pada  sisi  yang  lain  dengan  ancaman pidana  yang  berat  saja  hakim  masih menjatuhkan  hukuman  yang  ringan dalam putusannya, apalagi apabila tindak
Ali Dahwir,  Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017,  Halaman 265-282
pidana tersebut diancam dengan ancaman  pidana  yang  ringan.  Disinilah salah  satu  tugas  berat  pemerintah  untuk menunjukkan  kinerjanya,  konsistensinya dalam memberantas tindak pidana korupsi  yang  terjadi,  yang  seolah-telah telah membudaya di Indonesia.
Ketika membicarakan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, maka  tidak  akan  terlepas  dari  asas hukum  “ lex  spesialis  derogat  lex generalis” Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang- undang  yang  bersifat  umum.  Selain  itu dikenal  juga  asas  hukum “lex posteriori derogat  legi  priori ”.  Undang-undang yang  lama  dinyatakan  tidak  berlaku apabila  ada  undang-undang  yang  baru yang  mengatur  hal  yang  sama.  Dalam setiap asas hukum manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihnya. Bukankah tujuan hukum itu kesempurnaan
atau
ketertiban masyarakat:  suatu cita-cita atau harapan, suatu  ideal.  Asas  hukum  itu  memberi dimensi etis kepada hukum. Oleh karena itu  pula  asas  hukum  itu  pada  umumnya merupakan suatu persangkaan ( presumption ), yang tidak
menggambarkan  suatu  kenyataan,  tetapi suatu ideal atau harapan. 9
Apabila dikaitkan dengan RKUHP  tahun  2017  tersebut  dimana beberapa tindak pidana khusus dimasukkan dalam undang-undang umum  (KUHP)  maka  akan  terjadi overlap pada  pengaturannya.  Dalam  hal seperti ini maka dimungkinkan berlakunya  asas  “ lex  spesialis  derogat lex  generalis” namun bisa juga diberlakukan asas “lex  posteriori derogat  legi  priori ”,  maka  pertentangan asas inilah yang menjadi permasalahannya. Apabila berpikir positif  dengan  aparat  penegak  hukum yang  memiliki  integritas dan kredibilitas yang  tinggi  serta  ada  konsistensi  dalam rangka memberantas tindak pidana maka apabila terjadi tindak pidana  yang diatur dalam  2  (dua)  hukum  yang  berbeda maka akan diterapkan hukum yang lebih memberikan effek jera pada pelaku.
Akan tetapi, melihat kondisi yang ada  saat  ini,  banyaknya  oknum  aparat penegak  hukum  yang  tidak  professional dalam  menjalankan  hukum  yang  seolah- olah  hukum  dapat  diperjual  belikan, menjadikan  banyak  masyarakat  yang meragukan  kinerja  aparat  hukum  itu sendiri. Sehingga penolakan dari
9 Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015).
Ali Dahwir,  Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017,  Halaman 265-282
kalangan  ini  disebabkan  adanya  ketidak percayaan mereka kepada aparat penegak hukum yang ada. Banyak orang yang  takut  apabila  RKUHP  tersebut disahkan  maka  bisa  dijadikan  sebagai instrument  untuk  hal  yang  tidak  sesuai dengan  tujuan  hukum  yakni  untuk kepentingan  orang-orang  tertentu  sesuai dengan  “pesanan”.  Oleh  sebab  itu menjadi urgen dilakukan  reformasi dibidang  aparatur  hukum  itu  sendiri karena  apalah  arti  hukum  yang  bagus apabila  masih  ada  oknum  aparatur hukum  yang  menjalankan  profesinya dengan buruk.

## D. Ide Brilian RKUHP 2017
Pro  kontra  terhadap  pengesahan RKUHP  tahun  2017  sudah  berakhir dengan  ditundanya  pengesahan  RKUHP tersebut. Namun terlepas dari pro kontra terhadap  substansi  yang  serta  ancaman pidana  yang  telah  ditetapkan,  terdapat ide-ide  yang sangat baik dalam RKUHP tersebut  untuk  kemajuan  hukum  pidana di  Indonesia.  Sebenarnya  apabila  diteliti buku  ke-I  RKUHP  tersebut,  maka  akan ditemukan  hal-hal  yang  sangat  bagus yang  berciri  ke  Indonesiaan.  Artinya pembentukan  RKUHP  tersebut  sudah disesuaikan  dengan  teori  Logemann tentang  keberlakuan  Undang-undang
yang  disebut  dengan  “ gebiedsleer ”. 10
Selanjutnya akan dibahas tentang keberlakuan  Undang-undang  menurut teori  Logemann  tersebut  yang  terbagi dalam empat bidang.
Pertama  ruimtegebied ,  (lingkup laku wilayah), menurut bidang ini dalam pembentukan Undang-undang harus melihat  wilayah  dimana  hukum  tersebut akan diberlakukan. Artinya ketika membuat  Undang-undang  maka  harus berdasarakan  kepada  wilayah  kemana akan  dituju  Undang-undang  itu. Kedua, personengebied ,  (lingkup  laku  pribadi), bidang ini merupakan hal yang menunjukkan  tentang  kepada  siapa Undang-undang  itu  akan  diterapkan. Dalam kaitannya dengan RKUHP adalah Undang-undang  yang  dibentu  akan ditujuakan kepada seluruh rakyat Indonesia,  maka  yang  dibatasi  adalah pola  prilaku  masyarakat  Indonesia. Ketiga,  tijdsgebied (lingkup  laku  masa), bidang  ini  merupakan  waktu  kapan Undang-undang  itu  akan  diberlakukan, dan yang ke empat, zaaksgebied (lingkup laku ihwal) yaitu yang bersangkutan  dengan  hal  apa  yang  akan diatur dalam Undang-undang tersebut.
Apabila dikaitkan dengan RKUHP  maka  teori  ini  dapat  diuji
10 Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto, Perihal Kaedah Hukum.
bahwa  lingkup  laku wilayah  yang diatur oleh  RKUHP  adalah  wilayah  Indonesia. Maka  isi  dari  Undang-undang  tersebut harus  sesuai  dengan  wilayah  Indonesia. Hal  lingkup  laku  ini  dapat  digabungkan sistem  pengujiannnya  dengan  lingkup laku  pribadi,  artinya  Undang-undang yang dibentuk tersebut harus disesuaikan dengan  keadaan  masyarakat  Indonesia, secara  sosial  budaya  dan  strukturalnya. Apabila kembali membaca dan memahami RKUHP tersebut sudah sesui dengan  keadaan  masyarakat  Indonesia, hal ini tercermin dari aturan umum yang terdapat dalam buku I RKUP tersebut.
Hal ini dapat dilihat dari beberapa  pasal  seperti  diuraikan  di bawah ini:
Hukum adat (pidana) yang masih hidup  dalam  masyarakat  tidak  dapat dikodifikasi mengingat banyaknya perbedaan  hokum  adat  di  antara  daerah atau  antar  suku  yang  satu  dengan  yang lainnya.  Namun  demikian  mengingat bahwa  suatu  kejadian  atau  kejadian tertentu  kadang  kala  dalam  hokum  adat terkandung  nilai-nilai  keadilan  yang lebih tinggidan tidak cukup dapat dicapai dengan melalui penerapan hokum
tertulis  oleh  pengadilan  peranan  hokum adat sangat penting. 11

## Pasal 2
(1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  1  ayat  (1)  tidak mengurangi berlakunya hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  yang menentukan  bahwa  seseorang  patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang- Undang ini.
(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  berlaku  dalam  tempat hukum  itu  hidup  dan  sepanjang tidak  diatur  dalam  Undang-Undang ini  dan  sesuai  dengan  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945, hak  asasi  manusia,  dan  asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.
Ketentuan  ini  telah  memberikan ruang  bagi  hukum-hukum  yang  ada  di masyarakat  ( living  law )  untuk  tetap dipertahankan, dan keberlakuannya tetap dapat diakomodir oleh KUHP, sepanjang bersesuaian  dengan  ayat  (2).  Disamping ketentuan  ini  menjadi  hal  yang  positif namun pada sisi yang lain dianggap akan menjadikan  KUHP  tersebut  elastis, karena  tidak  adanya  batasan  terhadap hukum  yang  ada  dalam  masyarakat. Akan  tetapi  menurut  hemat  penulis  hal
11 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  I  (Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum  Pidana) (Depok:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2013).
Ali Dahwir,  Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017,  Halaman 265-282
ini  akan  menjadi  suatu  kekuatan  KUHP yang baru karena hukum yang ada dalam masyarakat  tersebut  memiliki  kriteria sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Undang-undang.  Artinya  tidak  serta merta  tiba-tiba  diklaim  hukumnya  ada dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan  oleh  Prof.  Dr.  Teguh Prasetyo,  SH.,  M.Si  dan  Dr.  Abdul Halim  Barkatullah,  S,Ag,  SH.,  M.Hum bahwa  hukum tidak  bisa dipisahkan dari masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. 12 Apabila melihat  kembali  pada  KUHP  yang berlaku  saat  ini,  sangat  tidak  ada  ruang gerak  bagi  hukum  yang  ada  dalam masyarakat untuk diakui eksistensinya. Pasal 46
(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
(2) Korporasi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  mencakup  badan hukum  yang  berbentuk  perseroan terbatas,  yayasan,  koperasi,  badan usaha  milik  negara,  badan  usaha milik  daerah,  atau  yang  disamakan dengan  itu,  serta  perkumpulan  baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan  hukum  atau  badan  usaha yang  berbentuk  firma,  persekutuan komanditer,  atau  yang  disamakan dengan  itu  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
12 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat,  Teori  &  Ilmu  Hukum
(Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan  dan  Bermartabat) (Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
Berbicara
tentang pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan  perbuatan  pidana.  Hukum pidana  memisahkan  antara  karakteristik perbuatan  yang  dijadikan  tindak  pidana dan karakteristik orang yang melakukam. 13 Menurut  Utrecht,  tindak pidana  adalah  adanya  kelakuan  yang melawan  hukum,  ada  seorang  pembuat ( dader )  yang  bertanggungjawab  atas kelakuannya. 14 Ketentuan  dalam  Pasal 46 RKUHP telah menmpatkan korporasi sebagai  subjek  hukum  pidana,  dimana hal  tersebut  tidak  pernah  diatur  dalam KUHP  yang  berlaku  saat  ini.  Dengan demikian  apabila  RKUHP  2017 tersebut telah disahkan maka sudah tidak ada lagi keraguan  penyidik  untuk  menyidik tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi.
Pasal 47 “  Tindak  Pidana  oleh  Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai  kedudukan  fungsional dalam  struktur  organisasi  Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan  kerja  atau  berdasarkan hubungan  lain  yang  bertindak  untuk dan atas nama Korporasi atau
13 Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum Pidana (Edisi Revisi) (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
14 Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban  Pidana  (Tinjauan  Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori dan Penerapannya).
Ali Dahwir,  Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017,  Halaman 265-282
bertindak demi kepentingan Korporasi,  dalam  lingkup  usaha  atau kegiatan  Korporasi  tersebut,  baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama”.
Pasal  ini  memberikan  gambaran yang  jelas  kapan  suatu  tindak  pidana dikatan  dilakukan  oleh  korporasi.  Ini merupakan  suatu  pengembangan  system hukum  di  Indonesia.  Sementara  tentang pertanggungjawaban pidana secara umum  pun  diatur  secara  lengkap, sehingga  ketika  terjadi  tindak  pidana yang  diduga  merupakan  tindak  pidana korporasi dengan mudah dapat ditetapkan  siapa  yang  menjadi  subjek dalam tindak pidana tersebut.
Selain itu terdapat perkembangan pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana, sebagaimana terdapat pada Pasal 65 RKUHP:
Pasal 65 (1)   Pidana pokok sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  64  huruf  a terdiri atas:
a. pidana penjara;
b. pidana tutupan;
c. pidana pengawasan;
d. pidana denda; dan
e. pidana kerja sosial.
(2)   Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.
Berbeda  dengan  pidana  yang ditetapkan  dalam  KUHP  bahwa  pidana pokok  terdiri  dari  pidana  mati,  penjara, kurungan,  denda  dan  pidana  tutupan.
Dalam  RKUHP  pidana  mati  menjadi pidana  yang  bersifat  khusus  dan  dalam penerapannya tidak boleh bersifat tunggal  (harus  alternative).  Perbedaan lain adalah dihilangkannya pidana kurungan yang memang dalam penerapannya memberikan ketidakpastian  bagi  masyarakat.  Selama ini  sangat  sulit  membedakan  mana  yang disebut  dijatuhkan  pidana  kurungan  dan pidana  penjara,  bahkan  tidak  sedikit orang beranggapan kedua pidana tersebut adalah sama.
Aturan  yang  terdapat  dalam RKUHP  telah  menghilangkan  pidana kurungan,  dan  menambahkan  pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang dapat dijadikan hakim sebagai alternative dalam penjatuhan pidana. Hal tersebut  akan  bisa  menekan  jumlah narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan, yang  notabenenya  telah  menambah beban  Negara.  Menteri  Hukum  dan HAM  Yasonna  Laoly  mengungkapkan dana biaya makan narapidana pada tahun 2019  sejumlah  1,79  Triliun  merupakan lonjakan  besar 15 dengan  alternatif pidana  yang  ditetapkan  maka  Akan memberikan  ruang  bagi  hakim  untuk menjatuhkan pidana diluar pidana
15 Christoforus  Ristianto,  “Jumlah  Napi Bertambah,  Biaya  Makan  Capai  Rp  1,7 Triliun , ”  https://nasional.kompas.com,  diakses tanggal 20 April, 2020.
penjara,  sehingga  jumlah  narapidana akan  semakin  berkurang.  Hal  ini  akan mengubah  paradigma  yang  ada  bahwa hakim menjadikan pidana penjara sebagai  pidana  favorite  dalam  setiap putusannya.  Padahal  pernyataan  ini salah,  karena  dalam  KUHP  hakim memang  tidak  memiliki  pilihan  pidana selain daripada pidana penjara.
Masih  banyak  lagi  hal-hal  yang brilian  yang  terdapat  dalam  RKUHP tersebut, karena telah  memberikan angin segar  terhadap  nilai-nilai  dari  sila-sila Pancasila  untuk  masuk  di  dalamnya, namun demikian tidak menutup kemungkinan  juga  adanya  hal-hal  yang belum  sesui  dengan  keinginan  semua pihak  oleh  sebab  itu  menurut  hemat penulis sudah semestinya RKUHP tahun 2017 tersebut disahkan menjadi
Undndang-undang, sehingga akan
menggantikan KUHP yang murni merupakan  produk  Belanda.  Apabila RKUHP tersebut disahkan maka analisis ekonomi  terhadap  pemidanaan  menurut
KUHP akan dapat berubah paradigmanya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas maka  disimpulkan  bahwa  secara  teori keberlakuan  Undang-undang,  baik  dari
segi  landasannya  maupun  dari  sisi sasarannya  sudah  terpenuhi  sebagai Undang-undang  yang baik. Namun tetap terdapat penolakan-penolakan yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  tertentu  atas rencana  disahkannya  RKUHP  tahun 2017  tersebut  yang  disebabkan  oleh beberapa hal diantaranya:
1. Kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap  substansi  daripada  pasal- pasal  tertentu,  sehingga  tidak  jarang pasal tersebut dianggap akan merugikan masyarakat apabila
RKUHP tersebut disahkan;
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah  tentang  RKUHP  tersebut sehingga  menimbulkan  penafsiran secara sendiri-sendiri oleh masyarakat  terhadap  isi  pasal-pasal tertentu; dan
3. Diaturnya  tindak  pidana  khusus dalam RKUHP tersebut.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut maka penulis merekomendasikan beberapa hal yaitu:
1. Pemerintah harus lebih giat memberikan edukasi kepada masyarakat,  sehingga  tidak  ikut- ikutan  mengomentari  hal-hal  yang
Ali Dahwir,  Pro Kontra Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2017,  Halaman 265-282
sebenarnya mereka tidak
memahaminya;
2. Sebelum menetapkan waktu
pengesahan  suatu  rancangan  undang- undang sebaiknya dilakukan sosialisasi secara komprehensif kepada semua pihak, terutama kepada insan akademik, sehingga dapat memahami secara filosofis, sosiologis dan  secra  yuridis  apa  yang  diatur dalam  undang-undang  yang  akan disahkan tersebut.
3. Sebaiknya  RKUHP  tersebut  dengan segala  macam perubahannya diajukan lgi  untuk  di  sahkan  sebagai  KUHP yang  baru  yang  akan  diberlakukan  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum Pidana  Bagian  I (Stelsel  Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana) , Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013. Agus  Rusianto, Tindak  Pidana  & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi  Asas,  Teori  dan Penerapannya) , Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. Christoforus  Ristianto, Jumlah  Napi Bertambah,  Biaya  Makan  Capai Rp 1,7 Triliun, https://nasional.kompas.com, 2020. Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana  (Edisi  Revisi) , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016. Fence  M.  Wantu, Pengantar  Ilmu Hukum , Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015. Kardi  Husin  dan  Budi  Rizki  Husin, Sistem Peradilan Pidana
Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum ,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 1993.
Satochit  Kartanegara, Hukum  Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat- Pendapat  Para  Ahli  Hukum Terkemuka , Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. Teguh  Prasetyo, Hukum  Pidana,  Edisi Revisi, Depok:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2019.
Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim
Barkatullah, Filsafat,  Teori  & Ilmu Hukum (Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan  dan  Bermartabat) ,
Jakarta:
PT. RajaGrafindo
Persada, 2012.