## ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2017 -2019
Fitriani 1 , Moeslihat Komara 2 , Tepi Peirisal 3 Program Studi Administrasi Publik Universitas Subang Email: fitriani@gmail.com 1 , amoeskomara@gmail.com 2 , tepypei@yahoo.com 3

## ABSTRAK
Penelitian  ini  didasarkan  pada  tingkat  pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Subang  dalam  kurun waktu 3 tahun terakhir yang mengalami fluktuatif. Tingkat fluktiatif ini disebabkan oleh belum dioptimalkannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pendapatan asli daerah Kabupaten  Subang  dalam  kurun  waktu  tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2019.  Metode  penelitian  yang digunakan  yaitu  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  tingkat pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  subang  mengalami  fluktuatif.  Hal  ini  karena  pemahaman pegawai  yang  kurang  dapat  menjelaskan  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  pajak  dan  retribusi  sehingga tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah. Selain itu, penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah yang kurang akurat menjadi penyumbang lain dalam rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang. Tingkat kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  Subang  tergolong  kurang  baik  dan  masih  mengandalkan  transfer pemerintah dalam rangka pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Kata Kunci: Analisis Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Subang

## ABSTRACT
The study was based on a growth rate of Subang district local revenues within the last 3 years are experiencing fluctuating.  The  level  fluctuates  due  to  an  optional  source  of  local  revenue.  The  purpose  of  this  study  is  to analyze the local revenue of Subang Regency in the period 2017 to 2019. The method used is qualitative method with  descriptive  approach.  The  results  showed  that  the  growth  rate  of  Subang  Regency's  Original  Regional Revenue  fluctuated.  This  is  because  the  personnel  lack  of  understanding  can  explain  to  the  public  about  the importance of taxes and charges so that the level of participation is low. In addition, the inaccurate calculation of potential regional taxes and levies is another contributor to the low local revenue of Subang Regency. The level of regional financial independence of Subang Regency is classified as poor and still relies on government transfers in the context of financing development and services to the community.

## Keywords: local revenue analysis, Subang district

## PENDAHULUAN
Pembangunan  daerah  merupakan bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam rencana  pembangunan  nasional  tentunya. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah, mendorong  pelaksanaan  pembangunan  di daerah berdasarkan potensi pengembangan wilayah.  Selain  itu,  peraturan  tersebut mendorong  kinerja  pemerintah  daerah yang  mengedepankan  prinsip  keadilan,
perimbangan bahkan prioritas pembangunan.  Hal  ini  didasarkan  bahwa daerah memiliki kewenangan dan tanggung  jawab  untuk  mengakomodir kepentingan  masyarakatnya  untuk  maju dan berkembang.
Peraturan tersebut mendorong kemandirian  dalam  pengelolaan  keuangan daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut baik  dari  segi  finansial,  sumber  daya
manusia  (SDM).  Dari  segi  keuangan, adanya  tuntutan  tingkat  akuntabilitas publik  juga  menjadi  salah  satu  acuan pemerintah  dalam  mengimplementasikan peraturan perundang-undangan.
Untuk  meningkatkan  akuntabilitas dan  keleluasaan  dalam  pembelanjaan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah  yang  potensial  harus  digali  secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Salah satu  unsur  APBD  adalah  Pendapatan  Asli Daerah (PAD).
Sumber-sumber  pendapatan  asli daerah  ini  antara  lain  meliputi  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  serta lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah. Hasil retribusi daerah merupakan komponen  utama  PAD  (Halim,  2001). Isyarat  bahwa  PAD  harus  menjadi  bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa  PAD  merupakan  tolok  ukur terpenting  bagi  kemampuan  daerah  dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan  kemandirian  suatu  daerah. Santoso (1995: 20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan  yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan  daerah.  Meskipun  PAD tidak  seluruhnya  dapat  membiayai  total pengeluaran  daerah,  namun  proporsi  PAD terhadap  total  penerimaan  daerah  tetap merupakan  indikasi  derajat  kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.
Pada akhirnya keberhasilan otonomi  daerah  tidak  hanya  ditentukan oleh  besarnya  PAD  atau  keuangan  yang dimiliki  oleh  daerah  tetapi  ada  beberapa faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilannya.  Sebagaimana  pendapat yang  dikemukakan  oleh  Kaho  (1997:  34- 36)  bahwa  keberhasilan  pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor,  yaitu  faktor  manusia,  keuangan, peralatan, organisasi dan manajemen.
Demikian halnya dengan Kabupaten Subang yang merupakan bagian kabupaten dari provinsi Jawa Barat. Dalam  rangka  menigkatkan  perekonomian otonomi  daerah  yang  lebih  nyata,  maka dari berbagai sumber/sektor dan sub sektor yang  turut  menunjang  pendapatan  daerah. Kesiapan Kabupaten Subang sendiri dalam pelaksanaan  Undang-undang  23  Tahun 2014,  identik  dengan  daerah  kota  lainnya dimana masih dipandang perlu mengoptimalkan  sumber-sumber  potensi daerahnya.  Berikut  ini  tabel  Pertumbuhan Pendapatan  di  Kabupaten  Subang  dari tahun 2017 – 2019.
Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Subang 2017-2019 Uraian 2017 2018 2019 Pendapatan Asli Daerah 360.621.220.370          419.270.302.076          400.755.045.571 pajak daerah 139.913.702.005 188.632.737.144 177.849.840.446 Retribusi daerah 18.954.358.619            23.109.193.717            22.274.975.181 bagian Laba BUMD 15.513.999.288            18.728.388.158            14.652.233.922 Penerimaan Lain-lain 186.239.160.458          188.799.983.057          185.977.996.022 Dana Perimbangan 1.833.456.369.768      2.008.214.946.171      1.957.929.620.300 Bagi hasil pajak 139.901.708.754          112.960.953.807          192.604.178.232 Bagi Hasil Bukan Pajak 66.637.091.155            59.190.677.204            46.425.739.102 DAU 1.305.618.887.000      1.282.683.362.000      1.282.509.399.625 DAK 321.298.682.859          553.379.953.160          436.390.303.341 Pinjaman Daerah Bantuan/ Hibah 5.000.000.000 5.582.079.710          161.725.062.539 Jumlah 2.199.077.590.138 2.433.067.327.957 2.520.409.728.410
Sumber: Subang dalam angka, 2020 diolah kembali
Berdasarkan  tabel  di  atas,  tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang  mengalami  fluktuatif.  Hal  ini didasarkan  pada  PAD  yang  berasal  dari pajak daerah mengalami penurunan khususnya  tahun  2019  dibandingkan dengan  tahun  2018.  Sumber  pendapatan tersebut  tentunya  akan  mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang pada akhirnya  juga  akan  berdampak  pada tingkat  kemandirian  keuangan  daerah Kabupaten Subang.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  di  gunakan  adalah sekunder  yaitu  Subang  dalam  angka,  data dari sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten  Subang  tahun  2020.  Metode analisis deskriptif yang memberikan
gambaran  untuk  mengidentifikasi  tingkat kemandirian  keuangan  Kabupaten  Subang sekaligus dapat melihat tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2017 – 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Keuangan Daerah
Mamesah  dalam  Halim  (2007;23) menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh  negara  atau  daerah  yang  lebih  tinggi serta  pihak-pihak  lain  sesuai  peraturan perundangan yang berlaku.
Halim (2007: 330) mengungkapkan bahwa  “pengelolaan  keuangan  daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan  daerah”.  Dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58 tahun  2005,  pengelolaan  keuangan  daerah adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak dan  kewajiban  daerah  tersebut,  dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pendapatan  asli  daerah  (PAD) merupakan  penerimaan  yang  diperoleh dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya sendiri,  semakin  tinggi  peranan  PAD dalam  struktur  keuangan  daerah,  maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya  (Carunia,  2017:  119).  Oleh karena  itu,  Pemerintah  Kabupaten/  Kota diberikan  kewenangan  dalam  menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah. Khususnya pendapatan daerah yang berasal  dari  sumber  pajak  daerah  dan retribusi daerah.
Banyak cara  yang dapat  digunakan untuk meningkatkan  pendapatan  asli daerah  agar  mendekati  atau  bahkan  sama
dengan  penerimaan  potensialnya,  namun secara  umum  ada  dua  cara  untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal,  yaitu  dengan  cara  intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah  untuk  retribusi  yaitu  menghitung potensi  seakurat  mungkin  maka  target penerimaan  bisa  mendekati  potensinya, sedangkan  cara  ekstensifikasi  dilakukan dengan mengadakan penggalian sumbersumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30).
Menurut Halim (2001: 96) kelompok Pendapatan Asli Daerah
dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:
a) Pajak Daerah.
b) Retribusi Daerah.
c) Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Milik Daerah Yang Dipisahkan.
d) Lain-lain PAD yang sah.
Menurut Bastian (2006:112),
“Kinerja  anggaran  adalah  gambaran pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/ program/  kebijakan  dalam  mewujudkan sasaran,  tujuan,  misi  dan  visi  organisasi”. Indikator  kinerja  adalah  ukuran  kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat  pencapaian  sasaran  atau  tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input),  keluaran  (output),  hasil,  manfaat, dan dampak.
Keberhasilan
kemampuan keuangan  daerah  dalam  melaksanakan otonomi  daerah  salah  satunya  dilihat  dari kemandirian  keuangan  daerah  tersebut. Suatu  daerah  yang  sudah  mandiri  dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah  pusat.  Menurut  Mahmudi, (2010:142)  rasio  kemandirian  keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  dibagi  dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah  pusat  dan  Provinsi  serta pinjaman  daerah.  Semakin  tinggi  angka rasio  ini  menunjukkan  pemerintah  daerah semakin  tinggi  kemandirian  keuangan daerahnya.
Menurut  Halim  (2012)  menyatakan bahwa  rasio  kemandirian  menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana eksternal.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal  (terutama  pemerintah  pusat  dan provinsi) semakin rendah.
Tingkat kemandirian keuangan tentu  saja  dapat  menggambarkan  suatu daerah  dapat  mengoptimalkan  sumber-
sumber  pendapatan  asli  daerah  (PAD) dalam  rangka  pembiayaan  pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berupaya untuk mengoptimalkan  sumber-sumber  tersebut dalam  menopang  keuangan  daerah.  Untuk dapat melihat tingkat kemandirian keuangan  Kabupaten  Subang  pada  tahun 2017-2019 dapat dilihat dibawah ini:
Tabel 2 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Subang 2017-2019 Tahun Total Sumber Pendapatan di Luar PAD PAD Rasio Kema ndirian 2017 1.838.456.369.768 360.621.220.370 19,62 2018 2.013.797.025.881 419.270.302.076 20,82 2019 2.119.654.682.839 400.755.045.571 18,91 Sumber: Subang dalam angka 2020, diolah

## Kembali
Berdasarkan  tabel  di  atas  rasio kemandirian  untuk  tahun  2019  sebesar 19,62%,  dan  pada  tahun  2018  sebesar 20,82%.  Jelas  terlihat  bahwa  kemandirian keuangan  meningkat,  hal  ini  didasarkan jumlah sumber pendapatan diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat walaupun  tingkat  PAD  juga  meningkat. Peningkatan  tersebut  merupakan  bagian dari  konsisten  pemerintah  Kabupaten Subang  dalam  mengoptimalkan  sumber- sumber pendapatan asli daerah.
Namun,  tahun  2018  menuju  tahun 2019  mengalami  penurunan.  Jika  dilihat dari  sumber  pendapatan  diluar  meningkat, berbanding terbalik dengan sumber- sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Subang  tahun  2019  yang berkurang.
Penurunan  PAD  tentu  saja  berasal  dari sumber-sumber  pendapatan  dari  pajak daerah,  retribusi  daerah  dan  laba  BUMD. Pada  Tahun  2019  sumber  pajak  daerah yang  berkurang,  pajak  restoran,  hotel, reklame  dan  pajak  daerah  lainnya  yang secara  umum  mengalami  penurunan.  Hal ini terjadi karena retribusi kekayaan daerah lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  tata  Kelola Pemerintah  Daerah.  Banyaknya  kekayaan daerah  yang  kurang  terurus  menyebabkan potensi  tidak  dapat  diserap.  Hal  ini  juga menggambarkan bahwa Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Subang  belum  mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatan daerah.
Menurut  Norton  dalam  Suhadak &Trilaksono  (2007:  153)  desentralisasi fiskal pada dasarnya berkaitan dengan dua hal  pokok,  yakni  kemandirian  daerah memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan  layanan  publik  dan pembangunan,  sedangkan  kemandirian fiskal memperoleh pendapatan guna membiayai  pengeluaran  itu.  Kemampuan daerah  dalam  menjalankan  pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya.
Secara proporsional rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan  rendah  untuk  daerah  Kabupaten Subang.  Selain  itu  dapat  juga  diartikan bahwa  tidak  ada  peningkatan  secara signifikan dalam hal partisipasi masyarakat
dalam  pembangunan  daerah,  yaitu  dalam hal  pembayaran  pajak  dan  retribusi  yang merupakan komponen utama PAD. Pemahaman sumber daya manusia (pegawai)  terkait  pajak  dan  retribusi daerah  menjadi  penting,  karena  pegawai lapangan  dapat  memberikan  penjelaskan kepada  masyarakat  seberapa  pentingnya pajak  dan  retribusi  untuk  pembangunan daerah.  Sehingga  pemahaman  pegawai menjadi  salah  satu  penyumbang  untuk membangun  kesadaran  masyarakat  dalam membayar pajak dan retribusi.
Rasio kemandirian menggambarkan  ketergantungan  daerah terhadap  sumber  dana  ekstern.  Semakin tinggi  rasio  kemandirian  mengandung  arti bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah terhadap  bantuan  pihak  ekstern  (terutama pemerintah  pusat  dan  propinsi)  semakin rendah,  dan  demikian  pula  sebaliknya. Rasio  kemandirian  juga  menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan  komponen  utama  pendapatan asli  daerah.  Semakin  tinggi  masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat  yang  semakin  tinggi  (Halim, 2004:284).
Besarnya  penerimaan  pajak  dan retribusi  daerah  sebenarnya  menunjukkan pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber
penerimaan PAD, yang nantinya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Penerimaan  yang tinggi  dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan pemerintah  daerah  yakin  dapat  menggali potensi  daerah  dengan  maksimal  sehingga pendapatan pemerintah daerah yang berupa pajak akan meningkat. Namun, dari penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah sebagai  komponen  utama  PAD  dengan nilai  yang  masih  rendah,  menunjukkan pemerintah  Kabupaten  Subang  kurang yakin  dapat  menggali  potensi  daerah, sehingga  PAD  yang  bersumber  dari  pajak dan  retribusi  tidak  besar.  Kondisi  inilah yang mendorong pemerintah daerah kurang berani dalam menetapkan penerimaan  pajak  yang  tinggi  dalam sumber APBD. Dengan kata lain, pemerintah  daerah  tidak  yakin  pajak  yang diterima  oleh  daerahnya  dapat  diandalkan sebagai  salah  satu  sumber  pembiayaan pembangunan  daerah  di  APBD,  sehingga PAD yang dianggarkan rendah.
Tabel 3. Tingkat Pertumbuhan PAD Kabupaten Subang 2017-2019
Tahun Pendapatan Asli Daerah Pertumbuhan % 2017 360.621.220.370 0 2018 419.270.302.076 16,263 2019 400.755.045.571 - 4,416
Sumber: Subang dalam angka 2020, diolah kembali
Berdasarkan  tabel  di  atas,  tingkat pertumbuhan  pendapatan  asli  daerah Kabupaten  Subang  mengalami  fluktiatif.
Kondisi ini sedikit menggambarkan bahwa potensi  sumber  yang  berasal  dari  pajak daerah dan retribusi belum dapat dioptimalkan.  Dalam  hal  ini,  untuk meningkatkan  penerimaan  PAD  melalui pajak  dan  retribusi  sebaiknya  tidak  hanya mengandalkan  peraturan  daerah  semata, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas SDM, penyiapan sarana/prasarana dasar  dan  pendukung,  peraturan  dan perundangan  yang  memperhatikan  aspek ekonomi, efisiensi, dan netralitas, revitalisasi lembaga-lembaga terkait, termasuk desentralisasi kewenangan perizinan  investasi,  kebijakan  pemberian fasilitas  insentif  kepada  investor  yang lebih  menarik,  dan  optimalisasi  potensi perekonomian  lokal  sehingga  bermanfaat kepada daerah. Penyiapan-penyiapan Peraturan  Derah  (Perda)  yang  dapat mengupayakan  peningkatan  Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemerintah daerah  dapat  menghitung  potensi  seakurat mungkin  dari  sektor  pajak  dan  retirbusi sehingga  penerimaan  dapat  mendekati potensinya.

## SIMPULAN
Tingkat  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) dalam kurun waktu dari 2017-2019 mengalami  tingkat  fluktuatif.  Hal  ini dikarenakan  belum  optimalnya  sumber- sumber  pendapatan  daerah  yang  berasal dari  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.
Salah  satu  faktor  penyumbang  yaitu pemahaman  pegawai  lapangan  tentang pajak  dan  retirbusi  sehingga  kurang  dapat menjelaskan kepada masyarakat. Ditambah dengan  kurang  akuratnya  pehitungan potensi  pajak  dan  retribusi  daerah  yang menyebabkan  penerimaan  daerah  masih kecil.  Selain  itu,  sumber  pendapatan daerah  Kabupaten  Subang  masih  berasal dari  transfer  pemerintah  pusat.  Hal  ini berdampak  pada  tingkat  kemandirian keuangan  Kabupaten  Subang  yang  kurang baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  tingkat pertumbuhan  pendapatan  yang  fluktuatif juga berhubungan dengan tingkat kemandirian  keuangan  yang  kurang  baik.
Kurang  konsistennya  pemerintah  dalam menarik  potensi  penerimaan  daerah  yang juga  menyebabkan  tingkat  pendapatan daerah yang fluktuatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim . 2007 .  Akuntansi  Sektor
Publik Akuntansi keuangan daerah”  Edisi  Revisi,  Jakarta, Salemba Empat. ___________. 2001. Manajemen
Keuangan  Daerah.  Yogyakarta:
UPP–AMP YKPN.
___________. 2004 .  Akuntansi  Keuangan Daerah,  Penerbit  Salemba  Empat,
Jakarta
___________. 2012 Akuntansi  Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit
Salemba Empat. Jakarta
Bastian ,  Indra. 2006 .  Akuntansi  Sektor Publik:  Suatu  Pengantar.  Jakarta: Erlangga
Brotodihardjo, R. Santoso, 1995.Pengantar Ilmu  Hukum  Pajak,  Bandung: Eresco
Carunia Mulya Firdausy. 2017 . Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan.  Asli  Daerah  dalam Pembangunan  Nasional.  Jakarta:
Yayasan Pustaka . ___________________ . 2017 . Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah.
Yayasan Pustaka Obor  Indonesia.
Jolianis.
Kaho , Josef Riwu, 1997 , Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik
Indonesia.  Fak.  Sospol  -  UGM,

## Yogyakarta
Mahmudi . 2010 .  Manajemen  Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE

## YKPN.
Suhadak ,  dan Trilaksono Nugroho.  ( 2007 )
Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam. Penyusunan APBD di Era
Otonomi. Malang, Banyumedia

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Sumber online Subang dalam Angka Tahun 2020