## ANALISIS KINERJA APARATUR DAN PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI DASAR MENUJU REFORMASI BIROKRASI YANG IDEAL
(Study Kasus Pemerintah Kota Jambi)
Oleh: *) Ahmad Soleh, S.E., M.E.
*) Iwan Eka Putra, S.E., M.M.
*) Yunie Rahayu, S.E., M.E.
*) Dosen Tetap STIE Muhammaadiyah Jambi

## Abstrak
Didasarkan pada kondisi birokrasi saat ini yang masih belum efisien dan efektif dengan berbagai macam permasalahan maka, sangat perlu dilakukan perubahan yang mendasar baik dalam efisiensi dan efektifitas pelayanannya.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  mengenai  kinerja aparatur  dan  pelayan  publik  pemerintah  di  Kota  Jambi,  sebagai  indikator  kelayakan  kinerja aparatur  dan  pelayanan  publik  untuk  bahan  acuan  pertimbangan  pengambilan  keputusan dalam  revormasi  birokrasi  di  Kota  Jambi.  Penelitian  ini  lakukan  pada  seluruh  instansi  pada SKPD  di  pemerintah  Kota  Jambi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari  seluruh  instansi  yang  ada  di  Pemeritah  Kota  Jambi,  dan  literatur-literatur  serta  jurnal jurnal  yang  diperlukan.  Model  analisis  yang  digunakan  adalah  model  indek  kinerja  yang diadopsi  dari  perhitungan  yang  digunakan  Bappenas  bekerja  sama  dengan  UNDP,  yang selanjutnya  diteruskan  dengan  analisis  SWOT  dengan  menganalisa  faktor  internal  dan eksternal  dalam  menyusun  strategi  melalui  Strength-Opportunities  (SO),  Weakness- Opportunities (WO), Strengths-Threats (ST) dan Weaknesses-Threats (WT).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pelayanan aparatur pada pemerintah Jambi sangat baik dan Kinerja Pelayanan publik pada pemerintah Jambi juga sangat baik.
Kata Kunci: Kinerja aparatur dan pelayanan publik, Analisis SWOT, reformasi birokrasi

## Pendahuluan
Secara  filosofis,  keberadaan  pemerintah  adalah  untuk  memberikan  pelayanan  kepada rakyat melalui berbagai aktivitasnya. Penyelenggaraan pemerintahan menyangkut penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehari-hari (day to day administrator) secara luas, pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  luas (public  services) serta  pembangunan  berbagai infrastruktur  maupuan  fasilitas  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Penyelenggaraan pemerintahan  harus  mampu  mengatasi  persoalan-persoalan  riil  yang  dihadapi  masyarakat, setidaknya  memberikan  fasilitas  secara  maksimal  sehingga  masyarakat  mampu  mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapinya.
Pengelolaan  pemerintahan  pada  saat  ini  sedang  berada  pada  masa  transisi.  Beberapa penanda  yang  dapat  diamati  adalah  adanya  pergeseran  paradigma  pengelolaan  pemerintahan dari  yang  berbasis  pada  kekuasaan  ke  arah  manajemen  publik  yang  berdasarkan  pada
akuntabilitas (accountability)  dan pemenuhan  kepuasan  penggunan  layanan (customer satisfaction). Peran  pemerintah  sebagai  penyelenggara  seluruh  kegiatan (acting  or  executing) berubah  menuju  ke  peran  sebagai  pengarah (regulating) dalam  rangka  pemberdayaan (empowering) masyarakat.  Selain  itu,  pengelolaan  pemerintahan  yang  berstruktur  dan berbudaya tertutup bergeser menuju ke arah pengelolaan yang terbuka (transparency).
Aparatur  pada  hakekatnya  merupakan  hal-hal  yang  berkenaan  dengan  kedudukan, tugas,  hak,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  selaku  penyelenggara  negara.  Aparatur  sebagai subyek  dan  obyek  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  memegang  peran  penting diantara  sumber  daya  lainnya,  baik  berdasar  dimensi  organisasi  maupun  manajemen.  Untuk memperkuat  itu  dan  dalam  upaya  mewujudkan  masyarakat  madani  yang  taat  hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan aparatur yang profesional  yaitu  aparatur  yang  bertugas  sebagai  abdi  masyarakat  dengan  tuntutan  dapat memberikan  pelayanan  yang  baik,  jujur,  adil,  merata,  dan  tidak  diskriminatif  serta  mampu menjaga  persatuan  dan  kesatuan.  Merujuk  pada  uraian  ini, manajemen  sumberdaya  manusia aparatur  diperlukan  sebagai  landasan  pengelolaan  aparatur.    Kebijakan  mengenai  manajemen sumber  daya  manusia  aparatur  seyogyanya  mencakup  keseluruhan  upaya-upaya  untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban aparatur, yang antara lain meliputi tahapan perencanaan, pengadaan pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
Sebagai  gambaran  kinerja  aparatur  pemerintah  di  Indonesia  dibandingkan  dengan negara-negara lain di ASEAN dalam hal pengurusan perizinan masih sangat memakan waktu. Pengurusan perizinan untuk usaha di Singapura dan Thailand hanya memerlukan waktu 3 hari, sementara  perizinan  di  Indonesia  memerlukan  waktu  60  hari  atau  bahkan  lebih  lama.  Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Lamanya Hari Dalam Prosedur Pembuatan Izin Usaha Negara ASEAN.
Negara Jumlah prosedur memulai bisnis Jumlah Hari Memulai Bisnis Biaya (% dari Pendapatan Per Kapita) Modal Minimal (% dari Pendapatan Per Kapita) Singapore 3 3 0,7 0 Thailand 3 3 6,3 0 Indonesia 9 60 26 59,7 Kambodia 9 85 138,4 36,3 Malaysia 9 11 11,9 0 Timur Leste 10 83 4,1 202,9 Vietnam 11 50 13,3 0 Fhilipina 15 42 28,2 5,5 Rata Rata OECD 5,7 13 4,7 15,5 Asia Fasifik 8,1 41,1 25,8 21,3 Sumber: Surat Edaran Ditjen Bina Bangda Depdagri.
Masalah  pelayanan  terutama  dalam  organisasi  publik  telah  menjadi  sebuah  isu  yang krusial.  Dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  aparatur  pemerintah  bertanggung  jawab untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Pentingnya kualitas  pelayanan  mendapat  perhatian,  karena  disatu  sisi  tuntutan  masyarakat  terhadap perbaikan  kualitas  semakin  gencar,  namun  disisi  lain  kesiapan  dan  perbaikan  belum menunjukkan  kemajuan  berarti.  Salah  satu  faktor  penting  agar  dapat  diselenggarakan pelayanan  yang  berkualitas  adalah  adanya  budaya  pelayanan  yang  berorientasi  kepada kepentingan masyarakat atau pengguna jasa.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah:  (1)    Untuk menganalisis  kinerja  aparatur  dan  pelayanan  publik  pada  pemerintah  Kota  Jambi;  (2)  Untuk menganalisis  strategi    yang  paling  tepat  dalam  melakukan  revormasi  birokrasi  pada pemerintah Kota Jambi.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif dan metode Kuantitatif  dengan  menggunakan  data  sekunder  dan  tehnik  penugmpulan  pooling  data  yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kota Jambi.

## Metode Analisis Data

## Model Analisis Pertama
Untuk menghitung berapa besar tingkat kinerja aparatur pemerintah dipemerintah Kota Jambi  menggunakan  model  Indeks  Kinerja  diadopsi  dari  Badan  Perencanaan  Nasional (Bappenas)  bekerjasama  dengan  United  Nations  Development  Programme  (UNDP)  Tahun 2008 dengan rumus sebagai berikut:
IKAPD =   Indeks Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
PASTA i,t =  Persentase aparatur sarjana per total aparatur
PAPTA i,t =   Persentase aparatur pendidik pertotal aparatur
PARTA i,t =   Persentase aparatur paramedis pertotal aparatur
IKAPD =    PASTA i,t +  PAPTA i,t +  PARTA i,t
3
PASTA= Jumlah aparatur yang berpendidikan min. sarjana Jumlah aparatur secara keseluruhan
PAPTA=        Jumlah aparatur pendidik Jumlah Aparatur secara keseluruhan
PARTA=        Jumlah aparatur paramedis Jumlah Aparatur secara keseluruhan
Berikut dibuat kriteria yang digunakan dalam menginterprestasikan hasil Indeks Kinerja Aparatur yaitu dengan cara sebagai berikut:
a) Langkah  pertama,  membuat  asumsi  nilai  ideal  pada  setiap  indikator,  berdasarkan  data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2013, sebagai berikut :
1. Aparatur Sarjana Nilai ideal = 44,43 2. Aparatur Pendidik Nilai ideal = 42,58 3. Aparatur Paramedis Nilai ideal = 7,50
b) Langkah kedua, mencari nilai rata rata atas semua asumsi nilai ideal dari kelima indikator, yaitu :
Rata rata = 44,43 + 42,58 + 7,50 = 31,50
c) Langkah  ketiga,  mencari  interval  kelas  untuk  masing  masing  kategori  dengan menggunakan  rumus  statistik  yaitu  nilai  rata-rata  dibagi  dengan  kategori  yang  ingin digunakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan 5 kategori yaitu kategori tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik, selanjutnya akan didapatkan interval masing masing kategori yaitu sebesar 6,30.
d) Langkah  keempat,  membuat  kategori  berdasarkan  langkah-langkah  diatas  sehingga didapatkan hasil sebagai berikut :
Tabel 2. Kategori Kinerja Aparatur.
Kategori Kinerja Aparatur Tidak Baik < 12,60 Kurang Baik 12,60 – 18,90 Cukup Baik 18,90 – 25,20 Baik 25,20 – 31,50 Sangat Baik > 31,50
Untuk menganalisis berapa besar tingkat kinerja  pelayanan publik di Pemerintah Kota Jambi menggunakan model Indek Kinerja Pelayanan Publik, berupa perhitungan yang diadopsi dari  Badan  Perencanaan  Nasional  (Bappenas)  bekerjasama  dengan  United  Nations Development Programme (UNDP) Tahun 2008 dengan formula sebagai berikut:
Dimana: IKPP =   Indeks Kinerja Pelayanan Publik
DTSDP i,t =   Daya tampung siswa SD dan SLTP, nilai ini diperoleh dari :
IKPP =  DTSDP i,t + (100-RSDPG) i,t + DTSLA i,t + (100 – RSLAG) i,t + KFK i,t
+ KTK i,t + KI i,t
DTSDP = Jumlah siswa SD dan SLTP (negeri & swasta) Jumlah sekolah SD & SLTP (negeri & swasta)
RSDPG i,t =   Ratio murid SD dan SMP per guru, nilainya diperoleh dari :
Ratio murid SD-SLTP per guru terhadap beban guru bersifat negative artinya semakin besar nilainya semakin tidak baik bagi beban guru (menggambarkan ketidak  efektifan  proses  belajar  mengajar)  dan  sebaliknya,  maka  untuk menyamakan dengan variabel lainnya yang bersifat positif,  harus dikonversi dengan  mengurangkan  angka  100  terhadap  angka  rasio  murid  SD-SLTP  per guru agar bersifat positif.
DTSLA i,t =   Daya tampung siswa SLTA, nilai ini diperoleh dari :
RSLAG i,t =  Ratio murid SLTA per guru, nilai ini diperoleh dari :
Ratio  murid  SLTA  per  guru  terhadap  beban  guru  bersifat  negatif  artinya semakin besar nilainya semakin tidak baik bagi beban guru (menggambarkan ketidakefektifan  proses  belajar  mengajar)  dan  sebaliknya,  maka  untuk menyamakan dengan variabel lainnya yang bersifat positif,  harus dikonversi dengan mengurangkan angka 100 terhadap angka rasio murid SLTA per guru agar bersifat positif.
KFK =   Ketersediaan  Fasilitas  Kesehatan  terhadap  10.000  penduduk,  nilainya diperoleh dari :
KTK =   Ketersediaan  Tenaga  Kesehatan  terhadap  10.000  penduduk,  nilainya diperoleh dari :
KI =   Kualitas Infrastruktur, nilainya diperoleh dari :
Berikut dibuat kriteria yang digunakan dalam menginterprestasikan hasil Indeks Kinerja Pelayanan Publik yaitu dengan cara sebagai berikut :
RSDPG =   Jumlah siswa SD dan SLTP  (negeri&swasta) Jumlah guru SD & SLTP (negeri&swasta)
DTSLA =  Jumlah siswa SLTA  (negeri&swasta) Jumlah sekolah SLTA (negeri&swasta)
RSLAG =   Jumlah siswa SLTA  (negeri&swasta) Jumlah guru SLTA (negeri&swasta)
KFK  =    Jumlah    rumah  sakit,  puskesmas,  pustu,  polindes per 10.000 penduduk
KFK  =  Jumlah  Dokter,  Perawat  dan  Bidan  per  10.000 penduduk
KI = Panjang jalan dengan kondisi baik Total Panjang jalan keseluruhan
a) Langkah pertama, membuat asumsi nilai ideal pada setiap indikator, berdasarkan Rencana Strategi  Dinas  Pendidikan  Tahun  2010–2014,  Rencana  Strategi  Kementerian  Kesehatan Tahun  2010–2014  dan  Rencana  Strategis  Direktorat  Jendral  Bina  Marga  Tahun  2010  – 2014,  sebagai berikut :
1. Daya tampung siswa  SD dan SLTP Nilai ideal = 300 2. Daya tampung siswa  SLTA Nilai ideal = 360 3. Ratio murid  SD dan SLTP Nilai ideal = 30,5 4. Ratio murid  SLTA Nilai ideal = 21 5. Ketersediaan fasilitas kesehatan Nilai ideal = 3,1 6. Ketersediaan tenaga kesehatan Nilai ideal =         28,3 7. Kualitas infrastruktur Nilai ideal =         60
b) Langkah kedua, mencari nilai rata rata atas semua asumsi nilai ideal dari kelima indikator, yaitu :
Rata rata = 300 + 360 + 30,5 + 21 + 3,1 + 28,3 + 60 = 114,70
7
c) Langkah  ketiga,  mencari  interval  kelas  untuk  masing  masing  kategori  dengan menggunakan  rumus  statistik  yaitu  nilai  rata-rata  dibagi  dengan  kategori  yang  ingin digunakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan 5 kategori yaitu kategori tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik, selanjutnya akan didapatkan interval masing masing kategori yaitu sebesar 22,94.
d) Langkah  keempat,  membuat  kategori  berdasarkan  langkah-langkah  diatas  sehingga didapatkan hasil sebagai berikut :
Tabel 3. Kategori Kinerja Pelayanan Publik.
Kategori Kinerja Aparatur Tidak Baik < 45,88 Kurang Baik 45,88 – 68,82 Cukup Baik 68,82 – 91,76 Baik 91,76 – 114,70 Sangat Baik > 114,70

## Model Analisis Kedua.
Untuk  menganalisis  strategi  kebijakan  yang  paling  tepat  dalam  upaya  reformasi birokrasi di Kota Jambi, maka digunakan Matriks SWOT dilakukan dengan mengembangkan empat  alternatif  strategi  berdasarkan  kekuatan  ( strength ),  kelemahan    ( weakness ),  peluang ( opportunity ),  dan  ancaman  ( threat ).  Keempat  alternatif  strategi  tersebut  antara  lain  adalah
strategi SO ( strength-opportunity ), strategi WO ( weakness-opportunity ), strategi ST ( strength- threat ) dan strategi WT ( weakness- threat ).

## Hasil Penelitian
Kinerja Aparatur.
Anggaran  Negara    yang  dibelanjakan  untuk  kepentingan  pegawai  dari  tahun  ke  tahun selalu mengalami kenaikan, namun meningkatnya anggaran tersebut belum diimbangi dengan peningkatan  profesionalisme  dan  integritas  oleh  para  Pegawai  Negeri  Sipil.  Belanja  pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang  atau  barang  yang  diberikan  kepada  pegawai  pemerintah  pusat,  pensiunan,  anggota Tentara  Nasional  Indonesia/  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dan  pejabat  negara,  baik yang  bertugas  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri,  sebagai  imbalan  atas  pekerjaan  yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Dalam  kondisi  ini,  diperlukan  metode  yang  tepat  kepada  para  pengambil  kebijakan dalam  upaya  meningkatkan  profesionalisme  kerja  sehingga  kinerja  dari  aparatur  pemerintah dalam membangun daerah tersebut menjadi lebih baik. Perbaikan kondisi internal ini sekaligus bertujuan  untuk  membangun  pondasi  yang  mendasar  dalam  mempercepat  pembangunan ekonomi  suatu  daerah.  Ini  artinya  instansi  harus  memperbaiki  sistem  manajemen  kinerja instansinya  melalui  perbaikan  kinerja  pegawainya,  karena  keberhasilan  instansi  dalam memperbaiki  kinerja  instansinya  sangat  tergantung  pada  kualitas  sumber  daya  manusia  yang bersangkutan dalam berkarya atau bekerja.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  kinerja  adalah  merupakan  hasil  atau  tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan  dengan  berbagai  kemungkinan,  seperti  standar  hasil  kerja,  target  atau  sasaran maupun kriteria yang ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Faktor lain yang turut mempengaruhi baik atau tidaknya kinerja juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan motivasi  kerja  oleh  para  aparatur,  yang  keduanya  sangat  sentral  dalam  proses  peningkatan kualitas  pelayanan.  Artinya  semakin  baik  kemampuan  dan  motivasi  kerja  seorang  pegawai maka semakin baik kinerja yang dilakukan oleh pegawai tersebut demikian juga sebaliknya.
Berdasarkan  data  yang  ada  di  Kota  Jambi    bahwa  Jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil  pada tahun  2014  sebanyak  2.980  pegawai  dan  mengalami  penurunan  menjadi  2102  pegawai  pada tahun  2015.  Penurunan  jumlah  aparatur  ini  disebabkan  beberapa  faktor  diantaranya  seperti banyaknya  jumlah  pegawai  yang  pensiun,  meninggal  dunia  tanpa  diimbangi  dengan penerimaan  pegawai  baru,  dan  juga  adanya  pegawai  yang  pindah  tempat  ke  kabupaten/kota lain. Dengan semakin menurunnya jumlah aparatur  yang ada maka secara otomatis juga akan
menurunkan  kinerja  pelayanan  aparatur  oleh  pemerintah  terhadap  masyarakat.  Berdasarkan data yang ada terlihat tingkat pendidikan bahwa tingkat pendidikan pegawai di Kota Jambi dari tahun  2008  sampai  dengan  tahun  2012  didominasi  oleh  pegawai  dengan  tingkat  pendidikan SLTA sementara untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2015  terlihat adanya pergeseran yang didominasi  pegawai  dengan  tingkat  pendidikan  Sarjana.  Dengan  melihat  pergerseran  tingkat pendidikan dari para aparatur tersebut tentu akan memberikan perubahan dan perbaikan dalam hal  kinerja  dari  aparatur  tersebut  dibandingkang  tahun  sebelumnya.  Sehingga  dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat maksimal dan efisien.
Seiring dengan semakin meningkatnya sumberdaya dari aparatur yang ada diharapakan dapat berdampak pada meningkatnya motivasi kerja dan dari para aparatur yang ada. Kondisi yang  ideal  untuk  tingkat  pendidikan  pegawai  secara  umum  dimulai  dari  yang  terbanyak jumlahnya adalah sarjana S1, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sarjana S2, dan terakhir sarjana S3. Untuk pegawai berpendidikan sekolah dasar seharusnya tidak ada lagi. Pegawai  dengan  pekerjaan  non  keahlian  seperti  pesuruh,  seharusnya  dipegang  oleh  pegawai berpendidikan  paling  rendah  sekolah  menengah  pertama.  Sementara  untuk  pegawai  dengan pendidikan S2 dan S3 diperlukan sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tersebut adalah pegawai dengan pendidikan sarjana S1 dan sekolah menengah atas disesuaikan dengan posisi jabatan masing-masing. Untuk dapat mencapai kondisi ideal ini maka pemerintah Kota Jambi  harus  bekerja  keras  meningkatkan  pendidikan  pegawai  dilingkungannya.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  memberikan  motivasi  kepada  pegawainya  untuk  melanjutkan pendidikan melalui pemberian beasiswa, peningkatan anggaran di bidang pendidikan dan lain- lain.  Pegawai  yang  berpendidikan  sekolah  dasar  dimotivasi  untuk  dapat  melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan dilakukan secara bertahap agar ke depan pegawai yang  berpendidikan  sekolah  dasar  sudah  tidak  ada  lagi.    Jika  kondisi  ini  dapat  segera direalisasikan  oleh  pemerintah  Kota  Jambi  maka  kedepan  kinerja  pelayanan  aparatur  lebih cepat membaik sehingga rencana pembangunan yang di targetkan juga lebih cepat tercapai dan terlaksana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Jambi
Tahun SD SLTP SLTA DIPLOMA S1 S2-S3 JUMLAH 2008 89 173 1.380 549 812 71 3074 2009 89 173 1.380 549 812 71 3074 2010 87 158 1.634 583 976 108 3546 2011 59 95 978 123 837 107 2199 2012 47 90 825 159 891 97 2109 2013 42 81 1.165 253 1.290 177 3008 2014 42 79 1.169 253 1.270 167 2980
2015 72 49 745 250 1.081 155 2353

## Sumber : Kota Jambi Dalam Angka
Berdasarkan  tabel  diatas  secara  rata  rata  pendidikan  pegawai  yang  berpendidikan sarjana di Kota Jambi selama tahun 2008-2015 rata-rata hanya sebesar 40,92 persen dari total aparatur,  sementara  berdasarkan  data  BKN,  rata-rata  aparatur  yang  berpendidikan  sarjana terhadap total aparatur adalah 44,43 persen. Ini berarti aparatur berpendidikan sarjana di Kota Jambi masih berada dibawah rata-rata nasional. Sementara rata rata aparatur yang berpendikan SLTA  adalah  sebesar  41,14  persen  artinya  presentase  sumberdaya  aparatur  di  Kota  Jambi masih ideal.
Namun jika dilihat persentase riel pertahun tingkat pendidikan aparatur di Kota Jambi pada tahun 2012 dan seterusnya sudah ideal karna sudah melebihi standar data BKN, dengan rata-rata aparatur yang berpendidikan sarjana terhadap total aparatur adalah 44,43 persen.
Presentase  peningkatan  tingkat  pendidikan  ini  terus  berlangsung  seiring  dengan meningkatnya  jumlah  aparatur  yang  melanjutkan  pendidikannya  sehingga  akan  menurunkan jumlah  aparatur  yang  berpendidikan  SLTA  kebawah  dan  miningkatnya  Aparatur  yang berpendidikan  Sarjana  (S1,S2  dan  S3).  Peningkatan  tingkat  pendidikan  dari  aparatur mempunyai  peran  yang  sentral  mengingat  pengetahuan  aparatur  turut  menentukan  berhasil tidaknya  pelaksanaan  tugas  yang  dibebankan  kepadanya.  Pegawai  yang  mempunyai pengetahuan cukup dapat meningkatkan efisiensi pemerintah daerah. Sebaliknya pegawai yang kurang mempunyai pengetahuan cukup maka dalam melaksanakan tugas kurang efisien.
Selanjutnya jika dilihat berdasarkan profesi atau jenis pekerjaan para pegawai yang ada di Kota Jambi maka tenaga guru merupakan jumlah pegawai yang paling banyak di bandingkan tenaga struktural, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional lainnya. Berdasarkan data  yang ada jumlah pegawai yang bekerja sebagai tenaga pengajar rata rata selama mencapai lebih dari 46 persen  sementara  untuk  tenaga  struktural  sebesar  35  persen.  Tingginya  jumlah  persentase tenaga  pengajar  dibandingkan  dengan  tenaga  struktural,  kesehatan  dan  fungsional  ini menunjukkan  adanya  indikasi  bahwa  pemerintah  daerah  Kota  Jambi  lebih  serius  dalam melakukan perbaikan sumberdaya manusia. Jika kondisi ini terus dipertahankan seiring dengan meningkatkan jumlah aparatur yang ada maka tidak mustahil kedepan akan terjadi peningkatan pelayanan  masyarakat  dan  juga  kinerja  dari  para  aparatur  juga  akan  meningkat  menjadi  lebih baik dari sebelumnya.
Sementara  itu  aparatur  paramedis  sebagai  sumber  daya  manusia  utama  yang  dimiliki perlu  dibina  dan  dikembangkan  untuk  meningkatkan  kinerja  tenaga  kesehatan.  Berdasarkan data pada tabel 5.2 jumlah tenaga paramedis hanya mencapai 11-13 persen dari total aparatur.
Jika  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  yang  ada  di  Kota  Jambi  yaitu  sebanyak  576.067 orang pada tahun 2015, maka jumlah tenaga paramedis ini masih sangat minim, dalam artian 1 orang  tenaga  paramedis  melayani  ±  642  orang  penduduk  di  Kota  Jambi.  Adapun  banyaknya jumlah aparatur pegawai negeri sipil di Kota Jambi berdasarkan jenis profesinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel  5.  Jumlah      Aparatur      Pegawai      Negeri    Sipil    (PNS)    berdasarkan  Profesi/Jenis Pekerjaan di Kota Jambi (Tahun 2014 – 2016).
Tahun Struktural Tenaga Guru Tenaga Kesehatan Fungsional Lainnya JUMLAH 2014 1.023 3.950 887 2.042 7.902 2015 1.093 4.007 897 2.033 8.030 2016 1.098 3.000 917 1.871 6.886

## Sumber: BKD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan  kodisi  yang  ada  di  Kota  Jambi  dengan  menggunakan  tiga  indikator  yang dijadikan  ukuran  dalam  pengukuran  indeks  kinerja  pelayanan  aparatur  di  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat maka diperoleh hasil pada tabel 5.3 di bawah ini.
Tabel 6. Indeks Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2014 – 2015.
Tahun PASTA PAPTA PARTA IKAPD 2014 61,87 49,98 11,22 41,023 2015 55,92 49,90 11,17 38,99 Rata rata 58,89 49,94 11,19 40,00 Sumber data diolah. Keterangan : IKAPD = Indeks Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah PASTA = Persentase aparatur sarjana per total aparatur. PAPTA = Persentase aparatur pendidik per total aparatur.
PARTA = Persentase aparatur paramedis per total aparatur.
Dari tabel diatas terlihat bahwa Indeks Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kota Jambi rata  rata  sebesar  40  persen.  Berdasarkan  kategori  yang  telah  ditetapkan  angka  ini  termasuk kedalam  kategori  kinerja  aparatur  baik  dari  lima  kategori  yang  ada  yaitu  tidak  baik,  kurang baik,  cukup  baik,  baik  dan  sangat  baik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  aparatur  di  Kota Jambi  mencapai  kondisi  yang  diharapkan  namun  masih  perlu  penanganan  dari  kualitas  atau tingkat  pendidikan  aparatur  lebih  di  tingkatkan  lagi,  karena  masih  dibawah  standar  nasional yaitu sebesar 44,43 persen. Dari ketiga indikator yang menjadi acuan terlihat bahwa indikator aparatur paramedis memberikan sumbangan terendah dalam menentukan indeks kinerja secara keseluruhan.  Rendahnya  sumbangan  dari  indikator  ini  dikarenakan  masih  sedikitnya  jumlah pegawai paramedis yang ada dilingkungan pemerintah Kota Jambi.
Selain  dari  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  juga  turut  campur  tangan  dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur seperti melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  pasal  133  yang  menjelaskan  bahwa  dalam rangka  pembinaan,  Pemerintah  memfasilitasi  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  maka pemerintah  mengupayakan  pemberdayaan  otonomi  daerah  melalui  Pengembangan  karir pegawai  negeri  sipil  daerah,  mempertimbangkan  integritas  dan  moralitas,  pendidikan  dan pelatihan, Pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi. Lebih lanjut menurut UU  Nomor  54  Tahun  2003  tentang  kepegawaian  yang  tertuang  dalam  PP  Nomor  101  Tahun 2000  tentang  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  dapat  membentuk  sosok  Pegawai  Negeri  Sipil seperti  tersebut  diatas  perlu  dibina  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)  yang  mengarah kepada peningkatan mutu, kemampuan dan perbaikan kepribadian pegawai itu sendiri. Dengan upaya tersebut maka diharapkan ke depan kinerja pelayanan aparatur pemerintah di ota Jambi akan lebih baik lagi.

## Kinerja Pelayanan Publik.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah    juga  masih dihadapkan  pada  sistem  pemerintahan  yang  kurang  efektif  dan  efisien  serta  kualitas  sumber daya  manusia  aparatur  yang  belum  maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari  masih  banyaknya  keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik  perlu  dilihat  sebagai  usaha  pemenuhan  kebutuhan  dan  hak-hak  dasar  masyarakat. Sementara kondisi saat ini, masyarakat mulai tidak puas dengan pelayanan yang ada. Kodisi ini merupakan bentuk dari semakin menurunnya kepercayaan masyarakat, jika hal ini tidak segera diatasi maka akan menciptakan kondisi yang kurang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Dari  hasil  pengolahan  dengan  menggunakan  alat  analisis  Indek  Kinerja  Pelayanan Publik  (IKPP),  menggunakan  tujuh  indikator  yaitu  Daya  Tampung  SD  dan  SMP  (DTSDP), Rasio Murid SD dan SMP per Guru (RSDPG), Daya Tampung Siswa SLTA (DTSLA), Rasio Murid  SLTA  per  Guru  (RSLAG),  Ketersediaan  Fasilitas  Kesehatan  (KFK),  Ketersediaan Tenaga Kesehatan (KTK) dan Kualitas Infrastruktur (KI) maka diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel.7 Indeks Kinerja Pelayanan Publik Kota Jambi Tahun 2008 – 2015.
TAHU N DTSD DTSLT P DTSLT A RSD G RSLP G RSLA G KF K KTK KI IKPP 2008 235,20 307,55 281,68 16,79 12,20 11,98 1,37 - 23,5 8 158, 1 2009 235,13 301,38 321,12 16,29 12,38 12,35 1,45 - 23,5 8 162, 8 2010 235,10 306,48 320,60 16,82 13,56 12,76 1,22 - 23,5 8 163,
2011 233,3 318,47 321,60 10,55 13,58 12,21 1,32 - 55,0 0 170, 2 2012 239,96 318,47 321,60 16,60 13,58 12,21 1,38 - 63,9 3 171, 6 2013 255,93 317,71 318,98 18,44 15,95 14,91 1,39 - 67,7 4 173, 0 2014 258,09 327,07 325,66 17,97 15,03 13,29 1,43  15,61 75,3 2 156, 9 2015 258,09 327,07 328,07 17,08 14,29 13,75 1,28  15,57 75,3 2 157, 3

## Sumber Data di olah
Pada  tabel  diatas  terlihat  bahwa  sepanjang  8  tahun  terakhir  indeks  kinerja  pelayanan publik  mengalami  fluktuasi.  Dengan  fluktuasi  yang  terjadi  pada  pelayanan  publik  ini  secara tidak  langsung  menunjukkan  bahwa  adanya  ketidak  konsistennya  pemerintah  Kota  Jambi dalam  membangun  dan  menentukan  kebijakan  sebagai  upaya  penyediaan  fasilitas  pelayanan publik.  Ketidak  konsistenan  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  bermacam-macam  faktor,  seperti; bergantinya pemegang kekuasaan, perubahan anggaran belanja daerah, prioritas pembangunan, dan kesalahan dalam pengambilan kebijakan serta masih rendahnya sinkronisasi perencanaan.
Berdasarkan  data  yang  ada  pada  tabel  diatas  secara  rata  rata  nilai  indek  kinerja pelayanan  publik  adalah  sebesar  164,19,  dengan  kriteria  sangat  baik.  Meskipun  indeks pelayanan  publik  di  pemerintah  Kota  Jambi,  masih  banyak  yang  perlu  ditingkatkan  dan diperbaiki terutama dalam hal etika dan kecakapan dari aparaturnya.
Sudah  saatnya  pemerintah  mereformasi  pelayanan  publik  dengan    menggeser  pola penyelenggaraan  pelayanan  publik  dari  yang  semula  berorientasi  pada  penyelenggara  dengan kekuasaan  kepada  kebutuhan  masyarakat  umum  yang  berorientasi  kepada  kepuasaan pemberian pelayanan.
Tabel 8 Analisis SWOT di Kota Jambi
Faktor Faktor internal Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses Faktor Faktor Eksternal • Jumlah PNS yang banyak • Kualifikasi pendidikan belum mencukupi • Kualitas SDM masih kurang
• Sarana dan prasarana masih kurang
• Motivasi kerja pegawai masih rendah • Jumlah pegawai kurang memadai Peluang (Opportunities) Asumsu Strategi SO Asumsi Strategi WO
• Dukungan pemerintah daerah
• Koordinasi  dan  kerjasama yang baik
• Perubahan  peraturan  undang undang  yang  membuka peluang baru dalam bekerja • Memberikan  kesempatan  kepada seluruh PNS untuk mengembangkan profesionalisme dan produktivitas setinggi tingginya
• Melakukan  koordinasi  yang  baik dengan pemerintah daerah dalam upaya mendukung program kegiatan  yang  berorientasi  pada pelayanan publik
• Meningkatkan kinerja melalui
peningkatan  honorarium  sesuai dengan • hasil kinerja Menggunakan prosedur  dan  kewenangan  yang ada  untuk  meningkatkan  kinerja pelayanan publik
1. Peningkatan  koordinasi  dan  sinkronisasi  program dengan sektor lain dalam pendayagunaan aparatur
2. Percepatan  pembangunan  dan  pengembangan  sarana dan  prasarana  SIMPEG  yang  mampu  mendukung kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya aparatur
3. Peningkatan  akses  pegawai  terhadap  kebijakan  dan informasi pengelolaan SDM Aparatur
4. Mendorong  peningkatan  pemanfaatan  jasa  lembaga kediklatan yang tersedia
• Memberikan pembinaan pada PNS agar meningkatkan profesionalisme
• Pendidikan dan pelatihan bagi PNS sesuai dengan bidangnya
• Memanfaatkan  dukungan  pemerintah  daerah  untuk lebih  menumbuh  kembangkan  potensi  yang dimiliki  organisasi  dan  pengadaan  sarana  dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas
• Melakukan  koordinasi  dan  kerjasama  yang  baik dalam  upaya  meningkatkan  motivasi  kerja,
disiplin dan kinerja pegawai
• Intensifkan  koordinasi  dengan  bupati  dan  semua SKPD  dalam  rangka  rekruitmen  pegawai  yang handal Ancaman (Threats) Asumsi Strategi ST Asumsi Strategi WT 1. Situasi  politik  nasional  dan  lokal (dalam  komitmen  pengembangan SDM Aparatur) 2. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur 3. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat
4. Pengelolaan  manajemen  sumberdaya manusia di daerah lain
5. Globalisasi (transparasi, akuntabel pengelolaan SDM
6. KKN
7. Apatisme  dan  ketidakpercayaan  dari masyarakat
8. Kompetisi antar pegawai yang terbatas
• Penegakan  hukum  dan  aturan dengan sebaik baiknya
• Penempatan pegawai sesiai dengan keahliannya
• Memanfaatkan  pendidikan dan pelatihan  untuk  meningkatkan skill pegawai dalam menghadapi perkembangan  dan  penguasaan teknologi • Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai • Memanfaatkan  kewenangan  yang ada  untuk  memperbaiki  kinerja oorganisasi
• Meningkatkan  kompetensi  dan  produktivitas  PNS agar mendapat kepercayaan dari masyarakat
• Meningkatkan  memampuan  SDM dalam  menguasai teknologi  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  dan penyediaan sarana dan prasarana penunjamg
• Melakukan  upaya  memotivasi  dan  mendisiplinkan pegawai agar kinerja dan produktivitas meningkat
• Menyesuaikan rekruitmen pegawai dengan kemampuan dan skill yang dibutuhkan

## Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
1. Bahwa  Kinerja  Pelayanan  aparatur  pada  pemerintah  Jambi  sangat  baik.  Hal  ini didasarkan pada nilai rata rata dari indeks nilai ideal pada setiap indikator, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2013
2. Bahwa Kinerja Pelayanan Publik pada pemerintah Kota Jambi juga sangat baik. Hal ini didasarkan pada kategori pelayanan publik yang berada diatas nilai ideal

## Saran
Berdasarkan  kondisi  kinerja  yang  ada  di  Kota  Jambi  saat  ini  maka  beberapa  hal  yang perlu  ditingkatkan  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan  kinerja  aparatur  di  Kota  Jambi adalah sebagai berikut:
1. Memberikan  kesempatan  dalam  eksplorasi  diri  bagi  para  pegawai  baik  melalui pelatihan dan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
2. Menerapkan reword dan punisment bagi para pegawai
3. Meningkatkan  akses  pegawai  terhadap  kebijakan  dan  informasi  pengelolaan  SDM aparatur.
4. Penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya (profesionalisme).
5. Memberikan motivasi dan pembinaan yang lebih terstruktur
6. Melakukan rekruitmen sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Ahmad  Djojosugito, 2001,  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Pelayanan  Kesehatan  Menyongsong AFTA 2003, Pusat Data dan Informasi PERSI, Jakarta.
Anggarini, Y dan Puranto, H. 2010. Anggaran Berbasis Kinerja, STIM YKPN, Yogyakarta.
Renstra  Pembangunan  Kesehatan  2005  -  2009,  Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia, Jakarta.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
Deputi  IV  BPKP.  2005. Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Revisi) .  Jakarta: BPKP.
Gomes,  Foustino  Cardoso  (2001). Manajemen  Sumberdaya  Manusia ,  PT.Andi  Offset, Yogyakarta
http://Meilanikasim’s blog.com/2012/05/06/Masalah Pendidikan di Indonesia. http://Suryanto/2009/03/31/Pendidikan  Murah dan Efisiensi Biaya Pendidikan.
Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (AKIP) Jakarta
Jurnal Akademika, Fisip Untad Vol.06 N0.01 ISSN 1411-3341, Februari.2014
Keputusan  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara  Nomor  239/IX/6/2003  tentang  Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laksono Trisantoro, 2005, Good Governance dan Sistem Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, Surabaya.
LAN-RI.,  (2000).  Sistem  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia,  Lembaga  Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), Jakarta
Mudrajad  Kuncoro,  2004. Metode  Riset  untuk  Bisnis  dan  Ekonomi:  Bagaimana  Meneliti  dan Menulis Tesis, Erlangga, Jakarta.
Mustazir.  N,  2003,  Membangun  Sistem  Jalan  Raya  yang  Efektif  Dalam  Mendukung Pengembangan Wilayah, Seminar Nasional, Jambi.
Pusdiklatwas BPKP.2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah . Edisi 5. Jakarta.
Putranto. Iwan Edi, 2000, Pokok–Pokok Pikiran Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan, Majalah Jalan dan Transportasi, Jakarta.
Rangkuti,  F.,  2005.  Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis,  Cetakan  ke-12, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta.
Salusu, J., (2003 ). Pengambilan Keputusan Stratejik, Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit , Grasindo, Jakarta.
Sinambela.  2006,  Reformasi  Pelayanan  Publik  Teori,  Kebijakan  dan  Implementasi,  Bumi Aksara, Jakarta.
Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Sukirno, Sadono, 1999, Makroekonomi Modern, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sulastomo, 2005, Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Todaro, M. 1997, Pembangunan Ekonomi. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Widyantoro,  Ari  Eko.  2009. Implementasi  Performance  Based  Budgeting : Sebuah  Kajian Fenomologis .  Tesis.  Semarang:  Program  Pascasarjana  Fakultas  Ekonomi  Universitas Diponegoro.