KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI PURNAWIRAWAN TNI
Amanda Rosaline Fajar Sari amanda-rosaline-f-s-fh14.web.unair.ac.id

## Universitas Airlangga

## Abstract
The  military  has  privileges  in  the  field  of  law  by  having  its  own  legal  rules,  one  of  which  is Military Criminal Law. Besides having its own legal rules, the military also has its own judicial body called the Military Court. This writing was motivated by the case involving a retired TNI officer who was tried in the Military Court while the retired TNI status was already a civilian. Civilians should be tried in the General Courts. This led to a debate about the authority of the Military Court in prosecuting retired TNI soldiers. This writing uses a legislative approach and a case approach. Based on the results of the study, it is known that based on the principle of lex temporis delicti, Military Justice has the authority to try retired TNI soldiers. But for corruption cases, the Military Court does not have the authority because corruption cases are absolutely the authority of the Corruption Court.
Keywords: Military; Authority; Military Justice; Retired TNI officer.

## Abstrak
Militer memiliki keistimewaan dalam bidang hukum dengan mempunyai aturan hukum sendiri, salah satunya adalah Hukum Pidana Militer. Disamping memiliki aturan hukum sendiri, militer juga mempunyai badan peradilan tersendiri yang disebut dengan Peradilan Militer. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus yang melibatkan Purnawirawan TNI yang diadili di Peradilan Militer sedangkan Purnawirawan TNI statusnya adalah sudah menjadi warga sipil. Warga sipil seharusnya diadili di Peradilan Umum. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili Purnawirawan TNI. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan asas lex temporis delicti, Peradilan Militer memiliki wewenang dalam mengadili Purnawirawan TNI. Namun untuk kasus korupsi, Peradilan Militer tidak memiliki kewenangan karena perkara korupsi mutlak menjadi wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Kata Kunci: Militer; Kewenangan; Peradilan Militer; Purnawirawan TNI.

## Pendahuluan
Tentara Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan TNI merupakan angkatan perang yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sebagai militer, TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata yaitu TNI Angkatan Darat (TNI-AD), TNI Angkatan Laut (TNI-AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI-AU). Tentara Nasional Indonesia dibentuk untuk menjaga pertahanan, keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia mendapatkan
Amanda Rosaline: Kewenangan Peradilan Militer 51

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 1, September 2018
Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 15 August 2018; Available online 3 September 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
keistimewaan karena mengemban tugas khusus yang demikian berat yaitu untuk melakukan bela negara. Salah satu keistimewaannya adalah memiliki aturan hukum tersendiri yang khusus mengatur kehidupan para anggota militernya. Aturan khusus tersebut disebut juga dengan hukum militer.
Hukum militer memiliki ciri khas yaitu sifatnya yang keras, cepat dan memiliki prosedur yang berbeda dengan hukum pada umumnya. Ciri khas ini berasal dari tugas militer yang berat dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dengan cara melakukan pertempuran dengan musuh untuk menegakan keamanan negara. Untuk mengemban tugas tersebut selain dibutuhkan kekuatan dan ketangguhan juga dibutuhkan ketertiban serta kedisiplinan guna menjaga keutuhan organisasi militer.
Oleh karena itu dalam rangka menjaga integritas serta menjamin terlaksananya tugas militer, maka dibutuhkan aturan yang sifatnya lebih keras dan berat dibandingkan hukum pada biasanya. Terdapat beberapa alasan perlunya hukum yang khusus untuk mengatur kehidupan para angota militer, antara lain: 1
a. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja yang bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi masyarakat umum seperti desersi, menolak perintah atasan , insubordinasi dan lain sebagainya;
b. Terdapat beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa yang apabila dilakukan oleh anggota militer di dalam keadaan tertentu maka ancaman hukuman dari hukum pidana umum akan dirasa terlalu ringan;
c. Terhadap alasan-alasan diatas tersebut maka KUHP akan sulit untuk diterapkan.
Ruang lingkup hukum militer terbagi menjadi hukum pidana militer dan hukum disiplin militer. Hukum pidana militer adalah penyimpangan dari hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara dengan tidak membedakan kualitas pribadi subyek hukum tertentu. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk
1 Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer di Indonesia , Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.[21].
oleh negara yang dikhususkan berlaku untuk subyek hukum tertentu. 2 Hukum pidana militer merupakan salah satu hukum pidana khusus namun bukan berarti hukum pidana umum tidak bisa diterapkan kepada anggota militer. Hukum pidana umum tetap dapat diterapkan terhadap perbuatan – perbuatan yang tidak tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer yang dilakukan oleh orang- orang yang tunduk pada badan peradilan militer. Orang – orang yang tunduk dalam badan peradilan militer menurut Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ,antara lain: 3
1. Prajurit;
2. Yang berdasarkan oleh undang – undang dipersamakan dengan prajurit;
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
4. Seseorang yang tidak termasuk dalam golongan diatas tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Selain memiliki aturan hukum tersendiri, dalam dunia militer juga terdapat badan peradilan militer yang memiliki kewenangan untuk mengurus perkara- perkara yang berkaitan dengan TNI. Definisi Peradilan Militer dapat dilihat pada Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi : “Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.
Disamping memutus perkara yang melibatkan anggota militer aktif, peradilan militer juga pernah menyelesaikan perkara yang melibatkan purnawirawan. Purnawirawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pensiunan TNI atau Polri. Purnawirawan atau yang disingkat dengan Purn. merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada para pensiunan TNI yang telah habis masa tugasnya dan telah dinyatakan tidak aktif dalam kemiliteran. Contoh kasus tindak pidana yang
2 Drs. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 , PT. Raja Grafindo Persada, Ja - karta,2002.[11].
3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ( Lembaran Negara Ta- hun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713 ), Ps. 9
Amanda Rosaline: Kewenangan Peradilan Militer
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
melibatkan Purnawirawan TNI adalah kasus korupsi Djaja Suparman. Dari sudut pandang masyarakat awam, kasus Djaja Suparman mendapat respon positif karena dianggap sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi tetapi dari segi hukum tentu menjadi pertanyaan tentang kewenangan peradilan militer dalam mengadili perkara tersebut karena status pada saat itu telah menjadi warga sipil.

## Rumusan Masalah
Dari  penjelasan sebagaimana  tertulis pada latar belakang,  terdapat  beberapa permasalahan yang perlu dikaji untuk menambah pemahaman terhadap sistem peradilan militer. Permasalahan tersebut antara lain :
1. Apakah Peradilan Militer berwenang mengadili Purnawirawan TNI ?
2. Apakah terdapat perbedaan perlakuan yang dilakukan Peradilan Militer terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan TNI aktif dan Purnawirawan?

## Yurisdiksi Peradilan Militer
Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, keberadaan peradilan militer telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) khususnya pada Pasal 24 Ayat (2), yang berbunyi :“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Peradilan militer memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang dalam hal ini dilakukan oleh militer. Namun perlu diingat bahwa penegakan hukum melalui jalur pengadilan militer merupakan upaya terakhir ( ultimum  remidium ) apabila melalui penegakan hukum disiplin oleh atasan tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada. 4
4 Parluhutan  Sagala  dan  Fredy  Ferdian, “ Yurisdiksi  Peradilan  Militer  dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter. pdf.[3], diakses pada tanggal 25 Januari 2018.
Seperti badan peradilan lain, pengadilan dalam lingkungan militer juga memiliki dua kompetensi yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai kewenangan (kekuasan) untuk menentukan/memutuskan sesuatu. Kompetensi absolut ( absolute competentie ) adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan obyek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi absolut disebut juga dengan kewenangan mutlak. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya.Pengadilan dalam ranah peradilan militer memiliki kewenangan absolut , antara lain untuk:
1. Mengadili Tindak Pidana Militer
Mengadili tindak pidana militer yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: 5
a. Prajurit ;
b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit ;
c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang ;
d. Seseorang yang tidak masuk pada huruf a, b dan c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
2. Mengadili Tata Usaha Militer
Peradilan Militer memiliki kekuasaan mutlak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dan wewenang ini dimiliki oleh Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama serta Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding. Tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Militer menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah Keputusan Tata Usaha Militer:
a. Yang merupakan perbuatan Hukum Perdata
b. Yang digunakan dalam bidang Operasional Militer
c. Yang digunakan dalam bidang keuangan dan perbendaharaan
d. Yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan
perundang-undangan yang bersifat Hukum Pidana, Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer
f. Yang merupakan pengaturan yang bersifat umum
g. Yang masih memerlukan persetujuan / belum final.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana Jika pada suatu tindak pidana terdapat pihak-pihak yang dirugikan sebagai suatu akibat dari tindak pidana tersebut maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi ke dalam perkara pidana. Kompetensi relatif Peradilan Militer diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu bahwa Pengadilan di bawah Peradilan Militer memiliki wewenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan di daerah wilayah hukumnya atau terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.
Selain diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan militer diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menurut Undang-undang Peradilan Militer terdapat empat jenis pengadilan yang ada dalam lingkungan militer. Berikut adalah susunan dari peradilan militer, yaitu :
a. Pengadilan Militer
Pengadilan Militer berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama yang terdakwanya adalah Prajurit dengan pangkat Kapten ke bawah ;
b. Pengadilan Militer Tinggi
Pengadilan Militer Tinggi memiliki kewenangan untuk: 6
1. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah Prajurit dengan pangkat Mayor ke atas ;
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan pada tingkat pertama sengketa Tata Usaha Angkata Bersenjata ;
3. Memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding ;
6 Undang-Undang Peradilan Militer, Op.Cit , Ps. 41
4. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.
c. Pengadilan Militer Utama
Pengadilan Militer Utama memiliki kekuasaan antara lain 7
1. Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding;
2. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa wewenang mengadili antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan, antar Pengadilan Militer Tinggi dan antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer;
3. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidak suatu perkara kepada Pemgadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkup peradilan umum.
d. Pengadilan Militer Pertempuran
Pengadilan Militer Pertempuran berwenang untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di daerah pertempuran. Pengadilan Militer Pertempuran ini berbeda dengan Pengadilan Militer lainnya karena sifatnya yang mengikuti pergerakan pasukan militer dan berkedudukan di daerah pertempuran.

## Dasar Purnawirawan TNI Diadili di Peradilan Militer
Purnawirawan TNI adalah anggota TNI yang telah memasuki masa purna tugas atau dengan kata lain telah pensiun. Degan tidak lagi menjadi anggota TNI aktif maka pensiunan TNI sudah bukan lagi menjadi bagian dari militer dan status purnawirawan TNI telah beralih menjadi warga sipil. Beralihnya status purnawirawan
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
TNI dari anggota militer menjadi warga sipil maka beralih pula aturan hukum yang melekat pada purnawirawan. Jika pada saat menjabat sebagai anggota TNI aktif harus tunduk pada hukum pidana militer, dengan memasuki masa pensiun maka hukum pidana militer sudah tidak lagi berlaku melainkan hanya hukum pidana umum saja yang berlaku sebagaimana warga sipil lainnya. Pensiunan TNI yang melakukan suatu tindak pidana, aturan hukum yang akan dikenakan adalah aturan hukum pidana yang berlaku untuk warga sipil begitupun proses pemeriksaan dan persidangan akan dilakukan dalam peradilan umum. Namun meskipun seharusnya purnawirawan TNI diadili dalam peradilan umum tetapi terdapat beberapa kasus yang mengecualikan hal tersebut. Salah satunya adalah kasus Djaja Suparman.
Suatu tindak pidana pasti terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Sehingga dalam hukum pidana dikenal istilah locus delicti dan tempus delicti . Locus delicti adalah tempat dilakukannya tindak pidana sedangkan tempus delicti adalah waktu dilakukannya tindak pidana. 8 Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana merupakan hal yang penting dalam praktik pidana. Pentingnya mengetahui Locus dan Tempus Delicti terutama berkaitan dengan Pasal 143 KUHAP. Menurut Pasal 143 KUHAP, syarat materiil surat dakwaan harus mencantumkan secara cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 9 Apabila dalam suatu surat dakwaan tidak mencantumkan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan akan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat ( 3 ) KUHAP. Locus delicti memiliki kegunaan untuk menentukan hukum pidana negara mana yang akan digunakan dan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Tempus delicti juga memiliki peranan penting yang berhubungan antara lain dengan: 10
1. Menentukan asas legalitas dari perbuatan tersebut ( Pasal 1 KUHP ). Dengan mengetahui tempus / waktu terjadinya tindak pidana maka akan dapat diketahui
8 Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Deepublish, Yogyakarta, 2017.[34].
9 Adam Chazawi, Op.Cit.[133].
10 Moeltjano, Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revis i, Rineka Cipta, Jakarta,2008.[85].
sudah ada atau tidaknya aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Jika belum ada maka berdasarkan asas legalitas orang tersebut tidak dapat dipidana. Jika terdapat perubahan aturan hukum, tempus dapat digunakan untuk menentukan aturan hukum mana yang akan digunakan.
2. Untuk menentukan mampu atau tidaknya terdakwa bertanggung jawab ketika melakukan perbuatan pidana ( Pasal 44 KUHP ).
3. Untuk menentukan ketika melakukan perbuatan pidana terdakwa sudah berumur 18 tahun atau belum. Penentuan umur ini sangat penting untuk menentukan tindakan hukum apa yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana karena apabila pelaku pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun maka akan diadili dalam peradilan pidana anak berdasarkan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Menentukan masa kedaluwarsa ( verjaring ) yang dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi ( Pasal 79 KUHP ).
5. Untuk mengetahui perbuatan dalam keadaan tangkap tangan / op heterdaad (Pasal 57 HIR).
Penentuan tempus delicti bukanlah hal yang mudah untuk diketahui.
Perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh aturan hukum akan menimbulkan kesulitan apabila perbuatan dan akibat terjadi pada dua saat yang berbeda. 11 Ada beberapa pendapat mengenai waktu terjadinya tindak pidana yaitu waktu kelakuan dan waktu akibat. Waktu kelakuan adalah waktu pada saat tindak pidana itu dilakukan sedangkan waktu akibat adalah waktu ketika terjadi akibat dari adanya suatu tindak pidana. Untuk menentukan aliran mana yang akan dipakai maka harus dibedakan menurut maksud daripada peraturan yaitu: 12
1. Untuk keperluan kadaluwarsa dan hak penuntutan yang dibutuhkan adalah waktu perbuatan seluruhnya terjadi, sehingga aliran yang digunakan ialah waktu sesudah terjadinya akibat ( waktu akibat ) ;
11 Soeharto RM, Hukum  Pidana  Materiil  :  Unsur-Unsur  Obyektif  sebagai  Dasar Dak - waan ,Sinar Grafika, Jakarta, 1993.[22]. 12 Moeltjatno, Op.Cit .[89].
2. Untuk menentukan berlaku atau tidaknya suatu peraturan pidana, untuk menentukan mampu tidaknya pelaku bertanggung jawab dan ada tidaknya perbuatan yang bersifat melawan hukum maka jenis tempus yang digunakan ialah waktu melakukan kelakuan.
Terkait dengan Purnawirawan TNI yang diadili di lingkungan Peradilan Militer, seorang Purnawirawan TNI dapat diadili dalam Peradilan Militer apabila tindak pidana yang terjadi dilakukan pada saat Purnawirawan tersebut masih menjadi anggota aktif TNI. Jika tindak pidana dilakukan ketika telah memasuki masa pensiun maka tidak bisa diadili di lingkungan Peradilan Militer. Tindak pidana yang dilakukan saat sudah tidak lagi menjadi anggota TNI aktif kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Umum karena status pelaku telah menjadi warga sipil.

## Perbedaan Hukum Acara Pidana bagi Anggota Militer Aktif dan Purnawirawan TNI di Peradilan Militer
Pada dasarnya tidak ada perbedaan hukum acara pidana militer bagi anggota militer yang masih aktif maupun yang sudah menjadi purnawirawan. Purnawirawan TNI yang di proses di Peradilan Militer akan melalui tahapan-tahapan yang sama seperti anggota militer aktif pada umumnya. Untuk pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara akan melihat pangkat terakhir dari terdakwa sebelum pensiun, apabila pangkat terakhir adalah Kapten ke bawah akan diadili di Pengadilan Militer dan jika pangkat terakhir adalah Mayor ke atas akan diadili di Pengadilan Militer Tinggi.
Perbedaan antara militer aktif dan purnawirawan dalam proses persidangan adalah mengenai ketentuan penggunaan seragam militer. Bagi anggota militer aktif, pada saat menjalani persidangan akan memakai pakaian militer sedangkan purnawirawan tidaklah diperbolehkan memakai seragam militer walaupun purnawirawan tersebut diadili di Peradilan Militer. Hal tersebut dikarenakan status purnawirawan yang sudah beralih menjadi warga sipil. Ketika telah memasuki masa pensiun, anggota militer harus meletakan segala jabatan serta kepangkatan dan beralih menjadi warga sipil. Dengan menjadi warga sipil, purnawirawan TNI
diberikan hak-hak sebagai warga sipil yang menjadi larangan bagi prajurit seperti terlibat dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis, menjadi anggota partai dan kegiatan dalam pemilihan umum. Namun purnawirawan TNI kehilangan hak-haknya sebagai anggota militer. Saat menjabat sebagai TNI, anggota militer wajib untuk memakai pakaian dinas atau seragam militer sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI jo. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/346/X/2004 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam TNI. Penggunaan seragam militer bertujuan untuk identitas sebagai prajurit. Penggunaan atribut militer bagi prajurit adalah sebagai pembeda antara anggota militer dan masyarakat sipil seperti diatur dalam Konvensi Jenewa 1945. Dalam Konvensi Jenewa 1949 digagas suatu prinsip peebedaan yaitu distinction principle.
Menurut distinction principle , negara yang sedang berperang terbagi menjadi dua penduduk yaitu combatan dan civilian. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari atribut yang dikenakan. Combatan menggunakan seragam dan atribut militer sedangkan civilian memakai pakaian sipil. Adanya perbedaan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sipil dari sasaran kekerasan / serangan pada saat terjadi peperangan / konflik bersenjata. Dengan adanya perbedaan atribut, maka akan mudah dikenali mana yang kelompok militer dan mana yang merupakan masyarakat sipil. Implikasinya adalah kelompok militer merupakan kelompok yang ikut berperang sehingga boleh untuk diserang sedangkan masyarakat sipil tidaklah ikut berperang sehingga tidak boleh menjadi sasaran kekerasan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut warga sipil tidak diperbolehkan untuk memakai seragam dan atribut militer. 13 Seseorang yang berasal dari kalangan non militer dilarang menggunakan pakaian militer karena dikhawatirkan dapat melakukan penyalahgunaan atribut militer semisal yang marak terjadi seseorang memakai pakaian militer untuk melakukan suatu tindak kejahatan sehingga masyarakat sipil apabila kedapatan menggunakan atribut militer tanpa hak maka hal tersebut termasuk dalam suatu tindak pidana penipuan.
13 Yulistyo Pratomo,’’TNI AU: Atribut Militer Bukan Buat Bergaya, Bahaya Buat Sip- il’’,https://m.merdeka.com/peristiwa/tni-au-atribut-militer-bukan-buat-bergaya-bahaya-buat-sipil. html , 16 Desember 2015, dikunjungi pada tanggal 30 Maret 2018.

## Analisa Kasus
Letnan Jenderal TNI ( Purn ) Djaja Suparman adalah mantan anggota TNI Angkatan Darat. Tahun 1997-1998, Djaja Suparman menjadi Pangdam V/Brw dengan pangkat Mayor Jenderal TNI. Tahun 1997, Ditjen Bina Marga berencana membangun jalan Tol Simpang Susun Waru-Tanjung Perak. Pembangunan ini dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga selaku pengelola jalan tol dan PT. Citra Marga Nusaphala Persada ( PT.CMNP ) selaku perusahaan pemenang tender pembangunan proyek jalan tol. Tanggal 6 Januari 1998, PT.CMNP mengajukan permohonan peminjaman lahan Kodam V/Brw yang berada di Waru/ Menanggal guna persiapan pembangunan jalan tol. Permohonan tersebut disetujui oleh Djaja Suparman dengan mengeluarkan surat Nomor B/97/II/1998 yang ditandatangani Kasdam V/Brw Brigadir Jenderal Syamsul Maárif . Pemberian ijin tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Kasad. Untuk pelepasan lahan, PT. CMNP memberikan uang sebesar Rp. 17.640.000.000,00 ( tujuh belas milyar enam rtus empat puluh juta rupiah ) kepada pihak Kodam V/Brw. Pemberian uang tersebut dilakukan melalui empat tahap. Setelah tahap keempat, PT. CMNP meminta berita acara penyerahan uang kepada Djaja Suparman selaku Pangdam V/Brw. Djaja Suparman kemudian membuat dua berita acara yaitu berita acara kesatu yang menyatakan bahwa PT. CMNP memberikan sejumlah uang kepada pihak Kodam V/Brw dan berita acara kedua yang menyatakan PT. CMNP memberikan bantuan kepada Kodam V/Brw berupa bantuan Natura. Sebagian dana yang diberikan oleh PT. CMNP kemudian digunakan untuk pembangunan Kodam V/Brw dan sebagian lagi sebesar Rp. 13.344.252.200,- ( tiga belas milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua dua ratus rupiah ) penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Djaja Suparman. Pada tahun 2013, Djaja Suparman didakwa melakukan korupsi karena telah melepas lahan Kodam V/Brw tanpa persetujuan dari Kasad dan tidak bisa mempertanggungjawabkan sejumlah dana yang diberikan PT. CMNP sehingga telah merugikan keuangan negara. Menurut pertimbangan hakim, berdasarkan fakta yang terjadi Terdakwa terbukti melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf b Jo. Pasal 28 UU RI No.
3 Tahun 1971. Pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 01-K/ PMU/BDG/ AD/I/2014, majelis hakim mengubah pidana pokok menjadi 5 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 13.344.252.200,-. Berdasarkan kasus tersebut, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Letnan Jenderal TNI ( Purn ) Djaja Suparman terjadi pada saat masih aktif menjadi anggota TNI yaitu saat menjabat sebagai Pangdam V/Brw sedangkan proses pemeriksaan dan persidangan terjadi pada saat Djaja Suparman telah memasuki masa pensiun. Letnan Jenderal TNI ( Purn ) Djaja Suparman telah pensiun pada tahun 2006. Kewenangan Peradilan Militer dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi yang melibatkan Djaja Suparman sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari tempus terjadinya perkara.
Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh Djaja Suparman pada tahun 1998 saat Djaja Suparman menjabat sebagai Pangdam V/Brw. Dengan menjabat sebagai Pangdam V/Brw maka statusnya saat itu masih menjadi anggota TNI aktif. Apabila dilihat dari tempus maka peradilan militer memiliki kewenangan dalam mengadili perkara tersebut namun jika dilihat dari jenis perkara yaitu perkara korupsi maka yang berwenang mengadili seharusnya adalah pengadilan tindak pidana korupsi.
Peradilan Militer memang diperuntukkan khusus bagi prajurit TNI namun apabila berkaitan dengan perkara korupsi maka Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Dengan adanya Pasal 5 UU TIPIKOR tersebut maka Pengadilan Militer sudah tidak memiliki wewenang dalam menangani kasus Djaja Suparman.

## Kesimpulan
1. Menurut Undang-Undang Peradilan Militer, yang dapat diadili di Pengadilan Militer yaitu Prajurit, orang yang dipersamakan sebagai Prajurit, anggota suatu badan / jawatan/ golongan yang dipersamakan sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, dan orang yang menurut keputusan Panglima dengan
Amanda Rosaline: Kewenangan Peradilan Militer
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili di Peradilan Militer. Selain mengadili anggota militer yang masih aktif berdinas, Peradilan Militer juga berwenang mengadili para Purnawirawan TNI apabila tempus terjadinya tindak pidana dilakukan oleh Purnawirawan pada saat measih menjabat menjadi anggota TNI aktif.
2. Pada proses pemeriksaan perkara, tidak ada perbedaan perlakuan antara pelaku yang berstatus tentara aktif dan yang sudah memasuki purna tugas. Perbedaan yang diterima Purnawirawan pada saat diadili di Peradilan Militer adalah terkait pakaian militer. Anggota militer aktif apabila menjalani proses pemeriksaan di persidangan menggunakan pakaian dinas militer sedangkan Purnawirawan TNI memakai pakaian sipil. Selain itu meskipun secara tempus, Peradilan Militer dapat mengadili purnawirawan namun dalam kasus korupsi seharusnya Peradilan Militer memberikan kewenangan mengadili kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena dalam UU Tipikor telah tertulis jelas bahwa satu-satunya kewenangan mengadili untuk seluruh kasus korupsi adalah milik Pengadilan Tipikor.

## Daftar Bacaan

## Buku
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 , Jakarta, PT. Raja Grafindo,
2004.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana : Edisi Revisi , Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
RM,Soeharto, Hukum  Pidana  Materiil  :  Unsur-Unsur  Obyektif  sebagai  Dasar Dakwaan , Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
Salam, Moch.Faisal, Peradilan Militer di Indonesia , Bandung, CV. Mandar Maju, 2004.
Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Yogyakarta, Deepublish,2017.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang- Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 ).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713).
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439).

## Putusan Pengadilan
Putusan DILMILTAMA Nomor 01-K/PMU/BDG/AD/I/2014

## Laman
Pratomo,Yulistyo, “TNI AU : Atribut Militer Bukan Buat Bergaya, Bahaya Buat Sipil,” diambil dari https://m.merdeka.com/peristiwa/tni-au-atribut-militer- bukan-buat-bergaya-bahaya-buat-sipil.html .
Sagala, Parluhutan dan Fredy Ferdian, “Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,” diambil dari https://www.dilmiltama. go.id/home/ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf.

## Amanda Rosaline: Kewenangan Peradilan Militer