DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.335 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 6, Januari 2024
Implementasi  E-Government  di  Kabupaten  Bima  (Studi  Kasus  tentang Peningkatan Efisiensi Layanan Publik)
Renni Sartika * , Rifai Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima, Indonesia Email: rennisartika17@gmail.com , stisiprifai@gmail.com

## Article Information
Submitted: 10 Januari 2024 Accepted: 30 Januari 2024 Online  Publish: 31 Januari 2024

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya pengembangan e- government  dan  peningkatan  layanan  publik  di  Kabupaten  Bima.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Subjek  penelitian  ini  dipilih  melalui teknik nonprobability sampling, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  20  administrator  web  dari  Unit  Kerja Perangkat Daerah/OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Teknik pengumpulan data  melibatkan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dukungan  untuk  implementasi  e-government  dalam  layanan publik  di  Kabupaten  Bima  telah  disediakan,  meskipun  belum  optimal,  hal  ini disebabkan  oleh  alokasi  anggaran  yang  berbeda  di  setiap  Unit  Kerja  Perangkat Daerah/OPD.  Dari  sisi  kemampuan,  secara  umum  tingkat  literasi  pegawai Pemerintah  Kabupaten  Bima  masih  rendah,  terutama  pada  pegawai  senior. Sementara  itu,  dari  sisi  nilai,  para  manajer  e-government  sudah  memahami manfaat  dan  pentingnya  aplikasi  teknologi  informasi  dalam  layanan  publik.  Agar implementasi  e-government  berjalan  secara  optimal,  perlu  dibuat  payung  hukum yang  jelas  dan  merancang  grand  desain  untuk  pengembangan  e-government, termasuk  persiapan  anggaran.  Terkait  pegawai  dengan  literasi  rendah,  perlu merencanakan  pelatihan  Teknologi  Informasi  yang  berkelanjutan,  dan  di  masa depan  pemerintah  Kabupaten  Bima  harus  merencanakan  perekrutan  pegawai dengan latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi.
Kata Kunci : E-Government, manajemen, Layanan Publik, Kabupaten Bima

## Abstract
The informants in this study were 20 web admins of the Regional War Work Unit/OPD  of  the  Regional  Government  of  Bima  Regency.  Data  collection techniques  consist  of  observation,  interviews,  and  documentation.  The results  of  the  study  show  that  support  for  the  implementation  of  e- government  in  public  services  in  Bima  Regency  has  been  provided, although it is not optimal, this is due to different budget allocations in each Regional  War  Work  Unit/OPD.  On  the  capability  side,  in  general  the literacy  level  of  Bima  Regency  Government  employees  is  still  low, especially  senior  employees.  Meanwhile,  on  the  value  side,  e-government managers  already  understand  the  benefits  and  importance  of  information technology applications in public services. In order for the implementation of  e-government  to  run  optimally,  it  is  necessary  to  make  a  clear  legal umbrella  and  make  a  grand  design  for  the  development  of  e-government including  preparing  the budget. Regarding  employees  with  low  literacy,  it is necessary to plan continuous Information Technology training and in the future the Bima district government must plan to recruit employees with an educational background in information technology.

## Keywords: E-Government, management, Public Service, Bima District

## Pendahuluan
Dalam  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  menawarkan  solusi untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan  publik  yang  lebih  berbasis  pada  good  governance (Barker  et  al.,  1986).  Kesiapan  sumber  daya  manusia,  regulasi,  anggaran  dana,  sarana  dan prasarana  adalah  hal  mutlak  yang  harus  disediakan  dalam  penyelenggaraan  e-government (Haan, 2020).
Salah satu tujuan implementasi e-government adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat  dari  pemerintah  untuk  merintis  dan  memulai  hal  yang  baru  dalam  birokrasi  (Irawan, 2015).  Pemanfaatan e-government bagi  birokrasi  diharapkan  dapat  menjadi  alternatif  bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik (Pertiwi et al., 2021).
Untuk  mendukung  keberhasilan  implementasi e-government ,  maka  pemerintah  pada tahun  2003  telah  mengeluarkan  beberapa  panduan,  antara  lain  Panduan  Pembangunan Infrastruktur  Portal  Daerah,  Pembangunan  Manajemen  Sistem  Dokumen  Elektronik Pemerintah, Panduan Penyusunan Rencana e-government Lembaga, Pedoman Penyelenggaraan  Diklat  ICT  dalam  menunjang  e-government,  Pedoman  tentang Penyelenggaran Situs Web Pemerintah Daerah (Romayah et al., 2014).
Kemudian  dilengkapi  dengan  panduan  yang  dikeluarkan  pada  tahun  2004  meliputi: standar  mutu  dan  jangkauan  pelayanan  serta  pengembangan  aplikasi  ( e-services ),  kebijakan tentang  kelembagaan,  otorisasi,  informasi  dan  keikutsertaan  swasta  dalam  kebijakan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan  manajemen  perubahan,  panduan  pelaksanaan proyek  dan  penganggaran  e-government,  blueprint  aplikasi  e-government  pusat  dan  daerah (Juliarso,  2019).  Kemudian  pada  tahun  2006,  pemerintah  membentuk  Dewan  Teknologi Informasi  dan  Komunikasi  Nasional  (Detiknas)  melalui  Keppres  No.  20  tahun  2006  yang salah satu tugasnya untuk mempercepat pelaksanaan e-government (Romayah et al., 2014).
Wajah pelayanan publik saat ini sudah lebih baik. Akhir-akhir ini upaya pengembangan e-government sedang  giat-giatnya  dilakukan  kalangan  birokrasi  publik  (Surdin,  2016). Kecenderungan  birokrasi  publik  seperti  kementerian,  lembaga  pemerintah  non  kementerian, pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten menerapkan e-government dalam sistem tata pemerintahan patut diperhatikan dan menarik untuk dikaji (Muliawaty & Hendryawan, 2020).
Berkaitan  dengan  diberlakukannya  otonomi  daerah,  maka  isu  yang  menarik  adalah bagaimana  tugas-tugas  yang  telah  diserahkan  pusat  ke  daerah  dapat  berjalan  dengan  baik. Untuk  melaksanakan  tugas  dengan  baik  khususnya  pada  sektor  pelayanan,  e-government nampaknya  bisa  dijadikan  alternatif  (Munandar  et  al.,  2023).  Pembentukan  Kantor Pengelolaan  Data  Elektronik  (PDE)  atau  Kantor  Dinas  Perhubungan  Komunikasi  dan Informatika menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima untuk mempercepat proses penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik (Maulani, 2020).
Meski demikian, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Bima baru sebatas tahap awal pengembangan e-government, yaitu tahap persiapan. Pada dasarnya ada  empat  tahap  pengembangan e-government ,  yakni:  (1)  Tahap  persiapan;  (2)  Tahap penerapan; (3) Tahap pematangan dan; (4) Tahap pemantapan (Pontianak, n.d.).
Dalam  perkembangannya,  sebagian  besar  tahap  pengembangan  aplikasi  e-government yang ada pada saat ini masih berfokus pada penyediaan website dan layanan informasi saja. Sehingga  jika  suatu  pemerintah  daerah  telah  memiliki  website,  muncul  anggapan  telah menerapkan aplikasi e-government (Buchari, 2016). Padahal konsep e-government, tidak saja menampilkan  informasi  pemerintah  melalui  layanan  website  saja,  melainkan  terjadinya transformasi  hubungan  antara  pemerintah  dengan  seluruh  stakeholder  yang  semula
menggunakan  media  konvensional  beralih  menggunakan  teknologi  informasi  (Putra  et  al., 2017).
Selanjutnya  terkait  dengan  tahap  persiapan e-government di  Kabupaten  Bima  sifatnya baru  satu  arah  saja  yakni  hanya  memberikan  informasi  kepada  stakeholders  dan  belum mencapai  hubungan  yang  interaktif  antara  pemerintah  sebagai  pelayan  dan  masyarakat sebagai  pihak  yang  dilayani.  Bentuk  layanan  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah Kabupaten  Bima  berupa  situs  web  yang  hanya  menampilkan  informasi  satu  arah  dari pemerintah kepada masyarakat atau bisnis. Dengan demikian, aplikasi pelayanan berbasis e- government kepada  masyarakat  selama  ini,  masih  terdapat  banyak  hal  yang  perlu dipersiapkan (Safitri, 2016).
Pada  titik  inilah  teknologi  yang  diciptakan  untuk  mempermudah  dan  memperbaiki kualitas  kehidupan  manusia  menunjukkan  peranannya  (Aprianty,  2016).  Pada  dasarnya mayoritas bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan  pengumpulan,  pengolahan  dan  penyediaan  berbagai  data,  informasi,  pengetahuan maupun  kebijakan  beserta  penyebarannya  ke  seluruh  anggota  masyarakat  yang membutuhkan,  maka  teknologi  yang  paling  cocok  untuk  diterapkan  adalah  teknologi informasi  (Adeyemo,  2011).  Berdasarkan  data-data  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat  bagaimana  cara  Pemerintah  Kabupaten  Bima  dalam  mengembangkan e-government dalam  pelayanan  publik  serta  kendala  apa  saja  yang  ditemui  dalam  mengembangkan pelayanan publik berbasis e-government di Kabupaten Bima (Manoharan & Ingrams, 2018).
Oleh  karena  demikian  salah  satu  inovasi  strategi  yang  paling  tepat  untuk  memperoleh keunggulan  kompetitif  adalah  dengan  cara  penataan  ulang  organisasi,  dengan  melibatkan manfaat  dari  sistem  informasi  dan  dan  teknologi  informasi  terhadap  proses  yang  ada  dalam organisasi.  Perkembangan  sistem informasi  dan  teknologi  informasi  yang  sangat  pesat  pada saat ini, telah dianggap juga sebagai sumber daya yang sangat penting bagi organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.
E-government secara  umum  dapat  didefinisikan  sebagai  penggunaan  teknologi  digital untuk  mentransformasikan  kegiatan  pemerintah,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan efektivitas,  efisiensi  dan  penyampaian  layanan  (Nugraha,  2018).  Istilah  e-government  atau electronic  government  merujuk  pada  penggunaan  teknologi  informasi  oleh  organisasi pemerintahan  agar  organisasi  tersebut  menjadi  lebih  efektif  dan  transparan  (Chan  et  al., 2008).  Dengan  e-government  diharapkan  pelayanan  terhadap  masyarakat  dapat  lebih  baik, efektivitas  internal  organisasi  pemerintahan  semakin  meningkat  dan  akses  masyarakat terhadap  informasi  dalam  lingkungan  pemerintahan  semakin  mudah  (Angguna  &  Gani, 2015).
E-government juga merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT  ( Information,  Communication  and  Technology )  sebagai  alat  untuk  memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan lembaga  pemerintah  serta  stafnya  (Mustanir,  2020).  Sehingga  dapat  dicapai  efisiensi, efektivitas,  transparansi  dan  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  warganya.  Dengan konsep  pengembangan  menyangkut  hubungan  Government  to  Government  (G2G), Government to Business (G2B) dan Government to Citizens (G2C)  (Jaya, 2013).
Untuk mengembangkan e-government ada empat fase yang diusulkan oleh World Bank (2002),  yakni Presence (kehadiran), Interaction (interaksi), Transaction (transaksi)  dan Transformation  (transformasi)  (Tan  et  al.,  2007).  Namun  tidak  kalah  penting  dalam pengembangan e-government adalah  elemen support seperti  dukungan  political  will, kemudian  elemen capacity atau  unsur  kemampuan  atau  keberdayaan  dari  pemerintah setempat  dalam  mewujudkan  impian  e-government,  serta  elemen value atau  benar-benar memberikan manfaat yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya (Masyhur, 2017).
Untuk  itu,  dari  uraian  diatas,  maka  adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk
mengetahui  upaya  pengembangan e-government dan  perbaikan  pelayanan  publik  di Kabupaten Bima.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Subyek  penelitian  ini  dipilih melalui  teknik nonprobability  sampling, dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling atau teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan aspek tertentu. Sehingga Informan dalam  penelitian  ini  adalah web  admin sebanyak  20  orang  di  masing-masing  SKPD/OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Adapun sumber data yaitu Data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dimana penulis mengadakan  pengumpulan  data.  Ada  juga  data  sekunder  ( secondary  data) ialah  data  yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan maupun literature yang berhubungan dengan  penelitian  yang  bersifat  melengkapi  atau  mendukung  data  primer.  Teknik pengumpulan  data  terdiri  atas  observasi  ( observation ),  wawancara  ( interview ),  dan dokumentasi  ( documentation). Setelah  data  selesai  dikumpulkan  dengan  lengkap  dari lapangan,  tahap  berikutnya  yang  harus  lakukan  adalah  tahap  analisa  data.  Dalam  penelitian ini menggunakan teknik analisa data model interaktif, dimana  menurut Miles dan Huberman dalam (Muhammad,  2009)  ialah  teknik  terdiri  dari  dari  tiga  hal  utama,  yaitu;  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Penerapan e-Government di Kabupaten Bima
Untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, terdapat tiga elemen sukses  yang  harus  dimiliki  dan  diperhatikan  sungguh-sungguh,  yaitu support , capacity, dan value . Pertama, aspek Support merupakan elemen pertama dan yang paling krusial yang harus dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bima,  yaitu  keinginan  dari  berbagai  kalangan  pejabat publik  dan  politik  untuk  benar-benar  menerapkan  e-government.  Hasil  Penelitian menunjukkan  Kesepakan  bersama  untuk  menerapkan  e-government.  Pemahaman  informan mengenai  konsep  e-government  sudah  cukup  baik.  Mereka  meyakini  bahwa  penerapan  e- government  dalam  pelayanan  publik  akan  menjadi  lebih efektif  dan efisien.  Tantangan  bagi Pemerintah  Kabupaten  Bima  selaku  pihak  yang  memiliki  inisiatif  mengimplementasikan  e- government ialah harus tetap dapat meyakinkan mereka yang tidak bisa atau tidak berminat untuk mempergunakan berbagai fasilitas teknologi informasi.
Dialokasikannya  berbagai  sumber  daya  (manusia,  finansial,  tenaga,  waktu,  informasi). Kesungguhan  Pemerintah  Kabupaten  Bima  dalam  mengembangkan  e-government  dapat dilihat  dari  beberapa  fitur  layanan  yang  sudah  mulai  dikembangkan  berbasis  digital,  meski belum  menjangkau  semua  pelayanan.  Keterbatasan  SDM  dengan  background  IT  disiasati pihak  Pemkab  dengan  melakukan  pelatihan  untuk  meningkatkan  kemampuan  literacy  para pegawainya.
Dibangunnya  berbagai  infrastruktur  dan  superstruktur  pendukung  agar  tercipta lingkungan  yang  kondusif  untuk  mengembangkan  e-government.  Hasil  wawancara  di lapangan  meski  tidak  secara  khusus  dianggarkan  di  masing-masing  SKPD/OPD,  tetapi  ada kemauan  dari  pimpinan  SKPD/OPD  untuk  memasukkan  anggaran  pengembangan  IT  dan pemeliharaan maintenance. Pengembangan infrastruktur dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga.
Disosialisasikannya  konsep  e-government  secara  merata,  konsisten  dan  menyeluruh. Hasil  di  lapangan  menunjukkan  informan  menyatakan  setuju  Pemkab  Bima  telah
mensosialisasikan  penerapan e-government dalam  pelayanan  publik.  Ada  usaha  nyata  dari pemkab untuk merubah layanan yang konvensional menjadi layanan yang responsif dari hari ke  hari.  Masyarakat  tidak  perlu  tahu  apa  yang  terjadi  di  belakang  semua  itu  (back  office), namun  yang  perlu  mereka  ketahui  adalah  kinerja  pemerintah  terlihat  meningkat  dan  hal  ini terjadi sejak program e-government di Pemkab Bima dicanangkan.
Kedua,  aspek capacity ,  yakni  adanya  unsur  kemampuan  atau  keberdayaan  dari Pemerintah  Kabupaten  Bima  dalam  mewujudkan e-government dalam  pelayanan  publik menjadi  kenyataan.  Hasil  kajian  di  lapangan  menemukan  empat  aspek  yang  harus  dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bima, antara lain:
Ketersediaan  sumber  daya  yang  cukup  untuk  melaksanakan  berbagai  inisiatif e- government. Ketersediaan sumber daya dalam penerapan e-government ini menjadi tantangan bagi  Pemkab  Bima.  Keterbatasan  dana  menyebabkan  anggaran  untuk  pengembangan  e- government  tidak  dialokasikan  khusus.  Perlu  diperhatikan  dalam  aspek  ini  ialah  pertemuan khusus  untuk  membahas  kemajuan  program  e-government.  Pertemuan  ini  merupakan  hal yang  mutlak  dilakukan  karena  hampir  semua  pelayanan  pemerintah  melalui  e-government memerlukan  koordinasi  lintas  sektoral,  sehingga  tanpa  adanya  pembicaraan  antar  mereka yang berwenang, mustahil akan diperoleh kualitas pelayanan yang diinginkan.
Ketersediaan  infrastruktur  teknologi  yang  memadai.  Hasil  wawancara  di  lapangan menunjukkan adanya infrastruktur teknologi yang mendukung penerapan e-government, yang terdiri  dari  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  di  setiap  OPD.  Penyediaan  infrastruktur pendukung e-government juga harus jelas sesuai dengan kebijakan nasional dan dilaksanakan secara  konsisten  sesuai  dengan  masterplan  yang  telah  disetujui.  Ketersediaan  dan pengembangan infrastruktur ini merupakan suatu strategi transformasi yang jelas dapat dilihat oleh masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak lain yang bekerjasama dengan pemerintah pun akan  merasa  aman  karena  adanya  kepastian  sehingga  mereka  tidak  ragu-ragu  untuk berpartisipasi dan menanamkan investasinya di sektor publik.
Ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi  dan  keahlian  yang dibutuhkan  dalam  penerapan  e-government.  Ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang menguasai  teknologi  informasi  masih  menjadi  tantangan  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Bima dalam  menerapkan  e-government.  Fakta  di  lapangan  banyak  pegawai  senior  yang  hampir memasuki pensiun beberapa sama sekali tidak bisa mengoperasikan komputer. Ada kebijakan dari  Pemkab  Bima  untuk  menggunakan  tenaga  alih  daya.  Meski  demikian,  yang  harus diperhatikan  tidak  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pengembangan  e-government  dalam pelayanan  publik  dapat  dialihdayakan  ( outsource )  ke  pihak  lain.  Hal-hal  kritikal  (inti  atau core) yang harus tetap berada di bawah kendali pemerintah hendaknya tidak dijadikan domain aliansi.  Sementara  yang  bersifat  pendukung  ( necessity  atau  supporting )  dapat  dijadikan sebagai contoh domain e-government yang dapat di outsource.
Ketiga, aspek value , artinya berbagai inisiatif e-government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut dan dalam  hal  ini,  yang  menentukan  besar  tidaknya  manfaat  yang  diperoleh  dengan  adanya  e- government  bukanlah  kalangan  pemerintah  sendiri,  melainkan  masyarakat  dan  merekalah yang  berkepentingan  (demandside).  Hasil  penelitian  menunjukkan  sebagian  besar menyatakan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan lebih memudahkan masyarakat. Mereka juga berpendapat perlunya peningkatan literacy pengelola e-government . Sosialisasi penggunaan e-government yang paling baik dan efektif adalah dari mulut ke mulut,  dalam  arti  bahwa  pengalaman  sukses  seseorang  berinteraksi  melalui  pemerintah melalui  fasilitas  teknologi  informasi  merupakan  hal  yang  sangat  berharga.  Konsep  e- government tidak hanya berarti adanya perubahan kinerja yang baik dari kalangan pemerintah kepada rakyatnya, namun lebih jauh berarti adanya transformasi pendekatan penyelenggaraan sebuah  pemerintahan  yang  awalnya  berpusat  pada  pemerintah  (eksekutif)  menuju  kepada
yang berpusat masyarakat (demokrasi).

## Kesimpulan
Cepat  lambatnya  evolusi  pemerintahan  menuju  e-government  sangat  tergantung  dari seberapa  peka  pemerintah  dan  masyarakatnya  dalam  membaca  tanda-tanda  zaman (kecenderungan).  Dukungan  penerapan e-government dalam  pelayanan  publik  sudah diberikan Pemkab Bima meski belum optimal, hal ini karena alokasi anggaran yang berbeda- beda  di  setiap  SKPD/OPD.  Pada  sisi  kemampuan,  secara  umum  tingkat literacy pegawai Pemkab  Bima  masih  rendah  terutama  para  pegawai  senior.  Sementara  pada  sisi  nilai,  para pengelola e-government di Pemkab Bima sudah memahami manfaat dan pentingnya aplikasi teknologi  informasi  dalam  pelayanan  publik.  Agar  pelasanaan e-government berjalan maksimal  maka  perlu  dibuat  payung  hukum  yang  jelas  dan  membuat  grand  design pengembangan e-government termasuk  menyiapkan  penganggarannya.  Terkait  dengan rendahnya  literasi  pegawai  perlu  direncanakan  diklat  IT  yang  berkesinambungan  dan kedepannya  pihak  Pemkab  Bima  harus  merencanakan  merekrut  pegawai  yang  berlatar belakang pendidikan teknologi informasi.

## BIBLIOGRAFI
Adeyemo,  a B. (2011). E-government implementation in Nigeria : An assessment of Nigeria ’ s global e-gov ranking. Journal of internet and information system Vol. , 2 (1), 11–19.
Angguna, Y. P., & Gani, A. Y. A. (2015). UPAYA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DALAM  PELAYANAN  PUBLIK  PADA  DINAS  KOPERASI  DAN  UKM  KOTA MALANG  Yordan  Putra  Angguna,  A.  Yuli  Andi  Gani,  Sarwono. Jurnal  Administrasi Publik , 3 (1), 80–88.
Aprianty,  D.  R.  (2016).  Penerapan  Kebijakan  E-Government  dalam  Peningkatan  Mutu Pelayanan  Publik  di  Kantor  Kecamatan  Sambutan  Kota  Samarinda. eJournal  Ilmu Pemerintahan , volume 4 (4), hlm. 1593.
Barker,  W.  C.,  Johnson,  G.  C.,  Hunt,  L.  T.,  George,  D.  G.,  &  Tsugita,  A.  (1986).  Similar domains  in  different  proteins:  detection  and  significance. Tanpakushitsu  kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme , 29 Suppl , 54–68.
Buchari, R. A. (2016). Implementasi E-Service Pada Organisasi Publik Di Bidang Pelayanan Publik  Di  Kelurahan  Cibangkong  Kecamatan  Batununggal  Kota  Bandung. Sosiohumaniora , 18 (3), 225. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.8762 Chan,  C.  M.  L.,  Lau,  Y.  M.,  &  Pan,  S.  L.  (2008).  E-government  implementation:  A  macro analysis  of  Singapore’s  e-government  initiatives. Government  Information  Quarterly , 25 (2), 239–255. https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.04.011
Haan,  C.  De.  (2020).  Evaluasi  Web  Performance  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang dalam  Rangka  Mendukung  Penerapan  E-Government  untuk  Pelayanan  Publik Evaluation of the Web Performance of Magelang Regency Government to Support the Implementation  of  E-Government  for  Public  Se. Jurnal  Ilmiah  Multimedia  dan Komunikas , 5 (1), 23–35.
Irawan,  B.  (2015).  E-Government  Sebagai  Bentuk  Baru  Dalam  Pelayanan  Publik:  Sebuah Tinjauan Teoritik. Jurnal Paradigma , 4 (3), 200–209.
Jaya,  S.  (2013).  Implementasi  dan  Perkembangan  E-Government  di  Indonesia. Jurnal Informatika Multimedia , 2 (1), 37–52.
Juliarso,  A.  (2019).  Analisis  Implementasi  E-Government  Dalam  Meningkatan  Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi , 10 (1), 10. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1417
Manoharan,  A.  P.,  &  Ingrams,  A.  (2018).  Conceptualizing  E-Government  from  Local Government  Perspectives. State  and  Local  Government  Review , 50 (1),  56–66. https://doi.org/10.1177/0160323x18763964
Masyhur,  F.  (2017).  Penelitian  e-Government  di  Indonesia:  Studi  Literatur  Sistematis  dari Perspektif  Dimensi  Pemeringkatan  e-Government  Indonesia  (PeGI). JURNAL IPTEKKOM :  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  &  Teknologi  Informasi , 19 (1),  51. https://doi.org/10.33164/iptekkom.19.1.2017.51-62
Maulani,  W.  (2020).  Penerapan  Electronic  Government  Dalam  Peningkatan  Kualitas Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus  Program  E-Health  Di  Kota  Surabaya). AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial  Dan Ilmu Politik , 5 (2), 44–54.
Muliawaty,  L.,  &  Hendryawan,  S.  (2020).  Peranan  e-government  dalam  pelayanan  publik (studi  kasus:  Mal  pelayanan  publik  Kabupaten  Sumedang). Kebijakan:  Jurnal  Ilmu Administrasi , 11 (2), 45–57.
Munandar, A., Wijaya, S., Kusdianto, K. D., Wirdiansyah, D., Slamet, F., Nur, R., Lestari, I., Arrozi,  M.  F.,  Implementasi,  A.,  Akuntansi,  D.,  Konsinyasi,  P.,  Psak,  B.,  Pada,  N., Pratiwi, T., Anita, W. F., Putri, T. S., Arrozi, M. F., Perusahaan, P. U., Kepemilikan, K., …  Wijaya,  A.  O.  (2023). Makanan  dan  Minuman  di  Bursa  Efek  Indonesia  Financing
Management  Strategi  Meningkatkan  Kepercayaan  Publik  Di  Indonesia :  Peran  Good Governance  dan  E-  Aplikasi  Digital  Kawal  Desa :  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat . 14 (1).
Mustanir,  A.  (2020).  Implementasi  E  Government  Pemerintahan  Desa  Dalam  Administrasi Pelayanan  Publik  (Studi  Kasus  Web  Site  Desa  Kanie  Kecamatan  Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang). Osf .
Nugraha,  J.  T.  (2018).  E-Government  dan  pelayanan  publik  e-Government  di  Pemerintah Kabupaten Sleman. Jurnal Komunikasi dan Kajian Media , 2 (1), 32–42.
Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan E-Goverment Dalam Mewujudkan  Tranparansi  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa. Penerapan  E-Goverment Dalam Mewujudkan Tranparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa , 9 , 130–139.
Pontianak, P. N. (n.d.). Urgensi Penerapan E – Government Dalam Pelayanan Publik . 1 .
Putra, M. T., Warsito, W., & Herawati, N. R. (2017). Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam E-government  Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Boyolali. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan Undip , 6 (04), 21–30.
Romayah, S., Suroso, A. I., & Ramadhan, A. (2014). Evaluasi implementasi E- Government di Instansi XYZ. Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) , 12 (4), 612–620. Safitri,  N.  W.  (2016). Penerapan  E-Government  Di  Pusat  Pelayanan  Informasi  Dan Pengaduan Kabupaten Pinrang . Hal 15.
Surdin, J. (2016). Analisis Kelayakan Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Keagrariaan Di Kabupaten Pinrang. Jurnal Komunikasi KAREBA , 5 (1), 178– 191.
Tan,  C.  W.,  Pan,  S.,  &  Lim,  E.  (2007).  Managing  Stakeholder  Interests  in  E-Government Implementation:  Lessons  Learned  from  a  Singapore  E-Government  Project. International  Journal  of  Electronic  Government  Research  (IJEGR) , 3 (1),  61–84. https://doi.org/10.4018/jegr.2007010104
Copyright holder: Renni Sartika, Rifai (2024) First publication right: Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)