## ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DALAM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

## Ngurah Ketut Widhi Aditya Pinatih
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia 1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia E-mail: ketutwidhyaditya24@gmail.com
disampaikan November 2023 – ditinjau April 2024 – diterima Juni 2024
2 M.  Lutfi  CHakim,  “Mewujudkan  Keadilan  Melalui  Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi , Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 332.
3 Papang  Sapari,  “Upaya  Hukum  Peninjauan  Kembali  Oleh  Terpidana  Dalam  KUHAP  yang  Boleh  Diajukan Dua Kali”, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, 2020, hlm. 222.
4 Rasyid Musdin, “Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Prespektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, Jurnal Trias Politicia , Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 212.
5 Sudikno Mertokusumo, 2014, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar , Cahaya Atma Pusataka, Yogyakarta hlm. 7.
6 Mocthar dan Hariej, Loc.Cit.
7 Antonella  Bettoni,  “"Res  Judicata  and  Null  and  Void  Judgment  in  the  Italian  and  German  Doctrine  of Sixteenth-  and  Seventeenth-Century  Criminal  Law.  Certain  Interpretative  Profiles”, Crime,  Histoire  & Sociétés/Crime, History & Societies , Vol. 12, No. 1, 2008, hlm. 65-96.
8 Benjamin Nurkić, “Radbruch’s Formula in the Constitution of Bosnia and Herzegovina  – Untapped Potential for Strengthening the Rule of Law”, Društvene i humanističke studije , Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 79.
9 Ebtesam Ahmed AL Mahmoud, “Res Judicata of Criminal Judgement Before the Civil Judge: A Comparative Between  Jordanian  Legislation  and  Syrian  Legislation”, Journal  of  Law,  Policy  and  Globalization ,  Vol.  88, 2019, hlm. 314.
10 Sebastian  Stankiewicz,  “Res  iudicata  pro  veritate  accipitur  in  the  Roman  Civil  Procedure”, Sectio  G ,  Vol. LXX, No. 1, 2023, hlm. 223.
11 Mocthar dan Hariej, Op.Cit., hlm. 169.
12 H. Suyanto, 2018, Hukum Acara Pidana , Zifatama Jawara, Jawa Timur, hlm. 142.
13 M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Edisi Kedua, Ghalia, Jakarta, hlm. 449-450.
14 Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 292.
15 Ibid , hlm. 542.
16 Ajeng  Tri  Wahyuni,  2008, Kualifikasi  Keadaan  Baru  (Novum)  Sebagai  Dasar  Pengajuan  Upaya  Hukum Peninjauan  Kembali:  Analisis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  109/PK/PID/2007;  Putusan  Nomor 57/PK/PID/2005 dan Putusan Nomor 39/PK/PID/2006 , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 25-28.
17 Dwi  Indah  Widya  Pratiwi,  “Kajian  Atas  Adanya  Novum  sebagai  Alasan  Peninjauan  Kembali  yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung”, Jurnal Verstek , Vol. 8, No. 3, 2020. hlm. 325.
18 Ainun  Yudhistira,  2009, Salah  Hukum  (Abuse  of  Justice)  dalam  kasus  Sengkon-Karta  Prespektif  Hukum Islam , Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 17-18.
19 Krisye Kalengkongan, et.al ., “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Setelah Ditemukan Alat Bukti Baru Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, Lex Crimen , Vol. XI, No.1, 2022, hlm. 221.
20 Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 7.
21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIV/2016, Pertimbangan Hakim (3.10), hlm. 35.
22 Ibid.
23 M.  Yahya  Harahap,  2001, Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali , Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 594.
24 Ibid , hlm. 598.
25 Putusan  Mahkamah  Agung  No.  12/PK/Pid.Sus/2009  tentang  Peninjauan  Kembali  terhadap  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000, hlm. 96.
26 Putusan 1688 K/Pid/2000 memutuskan Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra terbukti melakukan kejahatan yang “dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo pasal 34 c UU No 3 Tahun 1971. Dalam putusan a quo perbuatan terdakwa terbukti tertapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, Putusan kasasi a quo didasari permohonan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan  Jaksa  penuntut  umum  atas  putusan  156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel  berdasarkan  pertimbangan  Hakim bahwa  perbuatan  yang  didakwakan  pada  terdakwa  telah  terbukti  terpai  perbuatan  itu  tidak  merupakan  suatu tindak pidana melainkan teremasuk perkara perdata maka terdakwa harus dilepas dari  tuntutan hukum, karena perbuatan  terdakwa  tidak  adanya  sifat  melawan  hukum.  Lihat  di  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 33/PUU-XIV/2016, hlm. 5.
27 Lihat  di  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  33/PUU-XIV/2016  tentang  Pengujian  Pasal  263  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  UUD  Negara  Republik Indonesia, hlm. 6.
28 E.  Fernando  M.  Manullang,  “Misinterpretasi  Ide  Gustav  Radbruch  Mengenai  Doktrin  Filosofis  tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang”, Undang Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 459.
29 Benjamin Nurkić, Op.Cit., hlm. 172.
30 Torben  Spaak,  “Meta-Ethics  and  Legal  Theory:  The  Case  of  Gustav  Radbruch”, Law  and  Philosophy ,  Vol. 28, No. 3, 2009, hlm. 314.
31 Lei Lei, 2017, Renmin Chinese Law Review , Edward Edgar Publishing, Cheltenham, hlm. 27.
32 Mario  Julyano  dan  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum  Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido , Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 14.
33 Binziad  Kadafi,  2023, Peninjauan  Kembali  Koreksi  Kesalahan  dalam  Putusan ,  Kepustakaan  Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 1.
34 Lihat  di  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  33/PUU-XIV/2016  tentang  Pengujian  Pasal  263  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  terhadap  UUD  Negara  Republik Indonesia.
35 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XXI/2023  tentang  Pengujian  Pasal  30C  huruf  h  Undang- Undang  Nomor  11  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  20004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia., hlm. 7.
36 Ibid .
37 M.  Agus  Maulidi,  “Menyoal  Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  Final  dan  Mengikat  Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal Konstitusi , Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 341.
38 Universitas
Brawijaya, “Kekuatan Mengikat
dan Pelaksanaan Putusan
MK”, http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf , diakses tanggal 24 Juni 2024.
39 Syukri  Asy’ari, et.al .,  “Model  dan  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Pengujian  Undang- Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”, Jurnal Konstitusi , Vol. 10, No. 4, 2013, hlm. 8.