Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari
e-ISSN : 2621-4105

## Konstruksi  Pengaturan Hak Konsesi Dan E-Toll Dalam Perspektif Jaminan Fidusia Terhadap Pembangunan Jalan Tol

## Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang sri-mulyani@untagsmg.ac.id
Abstrak
Tujuan penelitian ini  untuk menemukan dan menganalisis konstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll terhadap pembangunan  jalan tol dengan jaminan Fidusia. Pembangunan jalan tol semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun karena kebutuhan dana yang cukup besar, pemerintah menyerahkan pengelolaan jalan tol kepada swasta antara lain kepada perusahaan jalan tol yaitu PT Trans  Marga  Jawa  Tengah  sebuah  anak  perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Jasa Marga,  yang  khusus bergerak di bidang pengusahaan jalan tol khususnya pembangunan Jalan tol Semarang-Solo.  Seberapa  jauh  hak  konsesi  pengusahaan  jalan  tol  dan e-toll dapat  dimaknai sebagai objek jaminan kredit jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hak  konsesi  pengusahaan  jalan  tol  berdasarkan  perjanjian pengusahaan jalan tol dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan yang dibuat secara notarial berupa pengalihan hak pengelolaan jalan tol yang diserahkan secara cessie . Pentingnya konstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll sebagai objek jaminan Fidusia terhadap pembangunan jalan tol, menambah  objek  kebendaan  baru  sebagai  benda  yang  yang  tidak  berwujud  dapat  dijadikan jaminan Fidusia.
Kata kunci: Hak Konsesi; Objek Jaminan Fidusia; Pembangunan Jalan Tol

## Construction of Concession Rights Arrangements And E-Tolls in the Perspective of Fiduciary Guarantee on the Construction of Toll Roads
Abstract
The purpose of this study is to find and analyze the construction of concession rights and tolls on toll  road  management  with  a  fiduciary  guarantee.  The  construction  of  toll  roads  should  be  the responsibility of the government, but because of the considerable need for funds, the government handed over the  management of toll roads to toll road companies, namely PT Trans Marga Jawa Tengah, a subsidiary of State-Owned Enterprises (BUMN) Jasa Marga, which is specialized in toll road business, especially the construction of the Semarang-Solo toll road. How far the concession rights  of  toll  roads  and  e-tolls  can  be  interpreted  as  objects  of  fiduciary  guarantee  credit guarantees.    This  research  method  used  normative  juridical.  The  results  showed  that  the  right  of concession of toll road business based on the toll road business agreement can be used as an object of  bank  credit  guarantee  made  notary  in  the  form  of  transfer  of  toll  road  management  rights submitted at cessie. The importance of the construction of concession rights arrangements and toll roads  as  objects  of  fiduciary  guarantee  for  the  construction  of  toll  roads,  adding  new  objects  as intangible objects can be used as fiduciary guarantees.
Keywords: Concession Rights; Fiduciary Guarantee Object; Toll Road Construction
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105

## 1.  PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila sebagai  landasan  idiil  bangsa  Indonesia  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional. Pembangunan nasional pada  hakikatnya  merupakan  rangkaian  upaya  pembangunan  berkesinambungan menuju  negara  yang  sejahtera  ( welfare  state ).  Konsep  negara  kesejahteraan ( welfare  state )  memberikan  gambaran  bagaimana  keadilan  dan  kesejahteraan diwujudkan  dalam  masyarakat  pelaku  ekonomi.  Peran  negara  dalam  konsep negara kesejahteraan, mengharapkan negara berkontribusi mendukung pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  dalam  memfasilitasi  tersedianya  sarana  dan prasarana  yang  merupakan  infrastruktur  dalam  pembangunan  ekonomi,  di  mana salah satunya adalah pembangunan jalan tol.
Pembangunan  jalan  tol  akan  diformulasikan  menjadi  sebuah  kebijakan, apabila  rakyat  tidak  dilibatkan  dalam  proses  pembahasannya,  pendekatan  yang dipakai  pemerintah  adalah  pendekatan  teknokratik,  sehingga  tanpa  melibatkan proses politik kebijakan yang deliberatif, diasumsikan rakyat tidak akan menolak, karena  jalan  secara  nasional  adalah  untuk  kepentingan  publik  untuk  mengatasi kemacetan  lalu  lintas,  serta  mempercepat  pembangunan  dan  pertumbuhan ekonomi. 1
Salah  satu  program  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  adalah  dengan melakukan  pembangunan  jalan  tol.  Pembangunan  jalan  tol  di  Indonesia  terbagi beberapa  wilayah,  antara  lain  Semarang-Solo,  Semarang-Surabaya;  Semarang- Jakarta  dan  seterusnya.  Penelitian  ini  dibatasi  pada  pembangunan  jalan  tol Semarang-Solo.  Berdasarkan  perjanjian  pengusahaan  jalan  tol  ruang  Semarang- Solo  Nomor  269/PPJT/XII/Mn/2006  pada  tanggal  15  Desember  2006,  juga mendasarkan    pada  Undang-Undang  No.38  Tahun  2004  tentang  Jalan  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  jalan  Tol,  PT  Jasa  Marga (BUMN) memberi kewenangan kepada anak perusahaan PT Jasa Marga  yaitu PT Trans Marga Jawa Tengah untuk memperoleh hak pengelolaan jalan tol Semarang Solo dari pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol ( BPJT) oleh Departemen Pekerjaan Umum selama masa konsesi masa 45 tahun.
PT Jasa Marga memberikan wewenang pembiayaan pembangunan jalan tol Semarang-Solo pada PT Trans Marga Jawa Tengah, namun PT Trans Marga Jawa Tengah memerlukan modal dalam pembiayaan pembangunan jalan tol. PT Trans Marga Jawa Tengah memperoleh pinjaman kredit melalui pinjaman sindikasi dari beberapa kreditur (bank)  dengan hak kebendaan sebagai objek jaminan.
1 Djuwityastuti  Achmad  Yusuf  Sutarjo,  “Akibat  Hukum  Debitur  Wanprestasi  Pada  Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Objek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga,” Jurnal Privat Law 6, no. 1 (2018): 92–102, https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v6i1.
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
Perjanjian  pinjaman  sindikasi  diberikan  dalam  rangka  pemberian  kredit pembangunan  jalan  tol,  dikarenakan  adanya  ketentuan  pembatasan  pemberian kredit yang disebut Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMKP) yang membatasi bank dalam menyalurkan kreditnya, juga sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip  kehati-hatian  bank  sebagaimana  di  atur  dalam  Pasal  2 jo. Pasal  8  UU Perbankan.  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang BMKP dan Penyediaan Dana Besar bagi  Bank Umum, menyatakan bahwa penyediaan dana kepada selain pihak terkait  dengan bank ditetapkan paling tinggi 25% dari modal inti bank (Pasal 16).
Secara  konseptual  jaminan  terdiri  atas  hak  kebendaan  dan  hak  perorangan. Jaminan  kebendaan  maupun  perorangan  lahir  karena  adanya  perjanjian.    Hukum jaminan,  secara  umum  jaminan  diatur  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata.  Konsep jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari perikatan.
Beberapa  penelitian  yang  meneliti  lingkup  benda  bergerak  yang  tidak berwujud  sebagai intangible  asset yang  dapat  dijadikan  sebagai  objek  jaminan Fidusia  diangkat  oleh  Ulin  (2018)  yang  dalam  penelitiannya  tentang  aset  tidak berwujud ( intangible asset ), sebagai benda bergerak  yang tidak berwujud berupa hak cipta sudah ada ketentuan yang mengaturnya yaitu Pasal 16 (ayat 3) Undang- Undang Nomor 28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempertegas bahwa pencipta dapat  menjaminkan  karya  ciptanya  melalui  jaminan  Fidusia.  Penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  hak  cipta  dapat  digunakan  sebagai  jaminan  Fidusia. Penelitian  ini merekomendasikan  agar  pemerintah  dapat  mengeluarkan  peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang hak cipta yang dapat dijadikan sebagi jaminan Fidusia 2
Sedangkan  penelitian  Handoko  (2019)  menjelaskan  bahwa  Fidusia  akan optimal  apabila  pasar  memanfaatkan  sepenuhnya  sistem  pendaftaran  jaminan Fidusia  sebagai  alat  bantu  pengambilan  keputusan  bisnis.  Perlu  kebijakan  yang terintegrasi  antara  otoritas  pada  sektor  hukum  dengan  otoritas  pada  sektor keuangan/pembiayaan  untuk  mendorong  implementasi  dan  pemanfaatan  Fidusia. Fungsi  jaminan  secara  yuridis  memberi  kepastian  realisasi  suatu  prestasi  dalam suatu perjanjian. 3 Terakhir penelitian oleh Firmansyah (2020) menjelaskan bahwa dalam sektor bisnis usaha penyediaan layanan jalan tol, aset paling besar yang ada dalam  laporan  keuangan  perusahaan  berupa  hak  konsesi/  perjanjian  kontrak  jasa pengoperasian  jalan  tol  dan  diakui  sebagai intangible  asset yang  jarang  dimiliki oleh perusahaan pada umumnya. 4
2 Lutfi  Ulinnuha,  “Penggunaan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia,” Journal  of  Private  and Commercial Law 1, no. 1 (2018): 85–110, https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12357.
3 Widhi  Handoko,  “Jaminan  Fidusia  Dan  Potensi  Meningkatkan  Laju  Ekonomi,” Recital  Review 1, no. 1 (2019): 50–70, https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v1i1.6067.
4 Amrie Firmansyah and Sony Indra Baskoro, “Akuntansi Hak Konsesi Sebagai Aset Tak Berwujud Pada Perusahaan Penyedia Jasa Jalan Tol Di Indonesia,” Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 3, no. 2 (2020): 233–64, https://doi.org/10.21632/saki.3.2.233-264.
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
Ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia) bahwa asas hukum jaminan mudah dieksekusi dengan  adanya  pencantuman  irah-irah  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa” ( title eksekutorial ) pada Sertifikat Jaminan Fidusia. Penyerahan objek  jaminan  Fidusia  yang  diserahkan  haknya  saja  dan  hanya  dimiliki  kreditur secara kepercayaan, sedangkan kebendaannya masih dikuasai debitur. 5
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  sebelumnya  adalah  bahwa  penelitian  oleh Ulin  lebih fokus mengkaji tentang hak cipta sebagai  jaminan  Fidusia, sedangkan penelitian oleh Handoko mengkaji tentang sistem pendaftaran Fidusia yang dapat mempengaruhi  keputusan  bisnis.  Untuk  penelitian  dari  Firmansyah  lebih  fokus mengkaji  tentang  laporan  keuangan,  hak  konsesi  dan  pengakuan  tentang intangible  asset .  Penelitian  ini,  menfokuskan  pada  hak  konsesi  dan e-toll, seberapa jauh hak konsesi pengusahaan jalan tol dan e-toll dapat dimaknai sebagai objek jaminan kredit jaminan Fidusia. Perkembangan  objek jaminan Fidusia saat ini  sangat  signifikan  dengan  kebutuhan  masyarakat,  dalam  hal  ini  khususnya pembangunan jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll sebagai objek jaminan Fidusia terhadap pembangunan jalan tol,  menambah  objek  kebendaan  sebagai  benda  yang  tidak  berwujud  dapat dijadikan objek jaminan Fidusia.

## 2.  METODE
Tujuan  penelitian  ini    untuk  menemukan  dan  menganalisis  konstruksi pengaturan hak konsesi  dan e-toll terhadap pembangunan jalan tol sebagai  objek jaminan Fidusia. Sumber data berasal dari data sekunder dan bahan primer terkait pembangunan  jalan  tol  wilayah  Semarang-Solo  di  mana  pengelolaan e-toll diserahkan  kepada  investor/swasta.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan penelitian  ini  antara  lain  KUH  Perdata,  UU  Jaminan  Fidusia,  Undang-Undang Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan,  Undang-Undang  (UU) No. 30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan,  Peraturan  OJK  dan  peraturan  pelaksana antara  lain  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2005,  Peraturan  Pemerintah Nomor  27  Tahun  2014,  Keputusan  Menteri  PUPR,  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku- buku hukum, jurnal hukum dan artikel internet.
3 . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pemaknaan Hak Konsesi dan E-Toll sebagai Benda yang Tidak Berwujud ( Hak) dalam Pasal 499 KUHPerdata
Kebutuhan  akan  pembangunan  yang    sangat    pesat    dalam  dunia    industri untuk    meningkatkan    perekonomian    dan    kesejahteraan    masyarakat  dalam bentuk  usaha  kecil  maupun  menengah,  sehingga  akan  diperlukan  perhatian  dan bantuan    dari    pemerintah    melalui    kebijakan    yang  dalam  meningkatkan perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  salah  satunya  dengan  kebijakan
5 Muhammad  Fatkhul  Arif,  “Makna  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Jalan  Tol Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2016, 1–25.
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
terkait  pembiayaan  dan  pendanaan. 6 Salah satu  upaya pemenuhan pembiayaan pembangunan  dapat  dilakukan  melalui  pemberian  hak  konsesi.  Konsesi  menurut Undang-Undang  (UU) No. 30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan adalah  bentuk  komitmen  pemerintah  dengan  pihak  lain  baik  badan  milik pemerintah  ataupun  pihak  swasta  dalam  mengelola  fasilitas  umum  yang digunakan  oleh  publik  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Beberapa  contoh  layanan  publik  yang  dimaksud  seperti  pembuatan  dan/atau perbaikan jalan, pembangunan jembatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pertahanan, fasilitas perhubungan atau transportasi, menara telekomunikasi, serta pembangunan  pembangkit  listrik  yang  bertujuan  untuk  penyediaan  pasokan energi. 7
Konsep benda secara umum diatur dalam Pasal  499 KUHPerdata,  terbagi dalam dua macam benda yaitu benda yang masuk dalam katagori benda bergerak dan  tidak  bergerak,  serta  hak  atau  dikenal  dengan  benda  bergerak  yang  tidak berwujud. Dalam konteks hukum benda, hak meliputi piutang atau cessie , saham, deposito,  maupun  kekayaan  intelektual.  Hak  konsesi  maupun e-toll (elektronik pembayaran  tol)  dalam  perkembangan  hukum  jaminan  merupakan  benda  yang tidak  berwujud  (hak).  Hak  konsesi  adalah  perjanjian  mengikat  antara  pemberi konsesi  (entitas  akuntansi/  pelaporan  pemerintah)  dan  mitra.  Perjanjian  tersebut, mitra  menggunakan  aset  konsesi  jasa  untuk  menyediakan  jasa  publik  atas  nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu.
Hak  konsesi  dan e-toll dapat  juga  dimaknai,  termasuk  aset  tidak  berwujud ( intangible asset ), sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Menurut akutansi keuangan, aset adalah segala sesuatu yang dimiliki sebuah perusahaan yang dapat memberikan penghasilan berupa pemasukan uang/pendapatan kepada pemiliknya. Aset  perusahaan  dapat  digolongkan  dalam  berbagai  bentuk  antara  lain  berupa tangible asset dan intangible asset . Menurut Gordon V.Smith and Russel L. Parr bahwa tangible asset are usually shown on the balance sheet as “Plant, Property, and  Equitment.  Typically  included  in  this  asset  catagory  are  the  following classifications : land, buildings, improvements to Leased Property, machinery and equipment . 8 Aset yang berbentuk tangible (berwujud) merupakan aset kebendaan yang berbentuk kebendaan seperti tanah, bangunan, mesin-mesin dan lain-lain. Dalam konteks intangible asset dalam perspektif filosofi ekonomi, termasuk hak  konsesi  dan e-toll memberikan  kekayaan  ( property )  sebagai  sumber keuntungan  yang  produktif  bagi  suatu  perusahaan.  Secara  konseptual, intangible asset dapat  dimaknai  sebagai  “ property that is  a “right “such as a patent, copy right,  trademark,  etc  or  one  which  is  lacking  physical  existence,  such  a
6 Soegianto  Soegianto  M.  Arif  Maulana,  Diah Sulistyani  RS,  Zaenal  Arifin,  “Klausula  Baku  Dalam Perjanjian  Kredit  Bank  Perkreditan  Rakyat,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (2021):  208–25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
7 Amrie Firmansyah Ramadhan Try Adriansyah, Raja Pangestu, “Penerapan ISAK 16 Pada Perjanjian Konsesi Jasa Studi Kasus: PT Indonesia Power,” Journal of Law, Administration, and Social Science 2, no. 1 (2022): 69–80.
8 Gordon  V.  Smith  and  Russel  L.Parr, Valuation  of  Intellectual  Property  and  Intangible  Assets , Second Edi (New York: John Wiley & Sons, Inc, 1994).
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
goodwill ”. 9 Sementara  itu  IFRS  (International  Finacial  Reporting  Standards) memberikan konsep intangible asset sebagai  a nonmonetary asset that manifests itself by its  economic, properties. It does not  have physical substance but grants rights and priveleges to its owner that usually generate income. 10
Sebagaimana  pendapat  Gordon  V.Smith  and  Russel  L.  Parr definisi intangible assets as all the elements of a business enterprise that exist in addition to monetary and tangible assets. They are the elements, after working capital and fixed assets, that make the business work and often are the primary contributors to earning power of an enterprise. 11
Melihat  konsepnya  yang  demikian, intangible  asset merupakan  aset  tidak berwujud  ( nonmonetary  asset )  yang  termanifestasi  dalam  sifat  ekonomi,  tidak memiliki  substansi  fisik,  tetapi  menghasilkan  pendapatan  yang  masuk  dalam kualifikasi  sebagai  aktiva. Intangible  asset merupakan  alat  yang  dapat memberikan kontribusi dalam kapitalisasi perusahaan.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2005,  badan  usaha  atau pihak  yang mendapat  persetujuan atas proyek  yang diusulkan akan mendapatkan hak  konsesi  berupa  izin  untuk  membangun  dan  mengoperasikan  jalan  tol  yang sudah  di  bangun.  Pemberian  konsesi  ini  dimaksudkan,  agar  badan  usaha  dapat mengembalikan  dana  investasi  yang  sudah  dikeluarkan  untuk  menyediakan infrastruktur  dan  keuntungan  yang  diharapkan  dari  kerjasama  penyediaan infrastruktur  tersebut.  Pemberian  konsesi  tersebut  menurut  Pasal  33  ayat  (4) Peraturan  Pemerintah    Nomor  27  Tahun  2014  memiliki  durasi  paling  lama  50 tahun atau sesuai dengan kontrak yang disepakati. Ketika masa konsesi berakhir, infrastruktur  yang  menjadi  objek  dari  suatu  kontrak  akan  dikembalikan  kepada pemerintah untuk kemudian dikelola melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Menurut konsep hukum benda, e-toll merupakan benda yang tidak berwujud mempunyai  nilai  ekonomi  yang  dapat  dikatagorikan  sebagai e-money .  Menurut Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2014  tentang  Uang  Elektronik  ( e money ) Pasal 1 ayat 3, Uang Elektronik adalah alat pembayaran  yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu  kepada  penerbit,  nilai  uang  yang  disimpan  secara  elektronik  dalam  suatu media server atau chip ,  digunakan  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  atau pembayaran  masuk  jalan  tol.  Berbagai  macam  jenis-jenis  kartu e-money yang dapat  digunakan  untuk  pembayaran e-toll antara  lain  yaitu e-toll card penerbit Bank  Mandiri; e-toll BCA  Flazz; e-toll BRI  BRIZZI; e-toll BTN  BLINK.
Perkembangan  pembayaran  jalan  tol,  mengikuti  perkembangan  teknologi informasi di mana pembayaran jalan tol dilakukan secara elektronik.
Memahami  makna  kemanfaatan  hukum  dan  fungsi  hukum  pada  dasarnya merupakan pengkajian tentang makna signifikan suatu peraturan hukum.  Konsep hukum  modern  memiliki  fungsi  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan
9 Henry  Campbell  Black, Black’s  Law  Dictionary ,  Sixth  Edit  (St. Paul: MNN:  West Publishing  Co, 1990).
10 Eva  K.  Jermakowicz  Barry  J.  Epstein, Interpretation  and  Aplication  of  International  Finacial Reporting Standards (New Jersey: John Willey & Sons, Inc, Hoboken, 2010).
11 L.Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets .
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
perlindungan  hukum  akan  berlakunya  suatu  peraturan  hukum.  Demikian  juga dengan  memaknai  alat  pembayaran e-toll sebagai  objek  benda  yang  tidak berwujud  mempunyai  nilai  ekonomi  tinggi,  sehingga  penting  perlindungan hukumnya untuk mewujudkan kepastian hukum.
Pembangunan  jalan  tol  akan  berpengaruh  pada  perkembangan  wilayah  dan peningkatan  ekonomi,  disamping  meningkatkan  juga  mobilitas  dan  aksesibilitas orang  dan  barang  dibanding  apabila  melewati  jalan  non  tol.  Badan  usaha mendapatkan  pengembalian  investasi  melalui  pendapatan  tol  yang  tergantung pada  kepastian  tarif  tol.  Dari  hasil  penelitian  pembangunan  jalan  tol  Solo- Semarang Indonesia merupakan bagian ruas tol Trans Jawa, menjelasakan bahwa tarif tol Semarang-Solo diatur diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  60/KPTS/M/2019  tentang  Penetapan  Golongan Jenis  Kendaraan  Bermotor  dan  Besaran  Tarif  Tol  Semarang  Solo.  Tarif  tol berlaku  sejak  tahun  2019  sampai  tahun  2021  masih  mengacu  pada  tarif  lama. Untuk  jenis  kendaraan  golongan  I  meliputi  mobil  dan  sedan,  jip, pick  up dan bus. 12
Pendapatan  dari  pembayaran e-toll Semarang-Solo  dari  berbagai  jenis kendaraan  dapat  dihitung  dari  per  bulan,  per  hari,  per  jam,  per  detik  jumlah pembayaran e-toll yang masuk, apalagi hari libur semakin banyak kendaraan yang masuk tol di  mana pembayarannya melalui e-toll . PT Trans Marga Jawa  Tengah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT  Jasa  Marga.  Pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  PUPR  melakukan pengawasan  pemenuhan  SPM  jalan  tol  khususnya  terkait  kelancaran  transaksi  di gerbang  tol,  dan  Bank  Indonesia  melakukan  pengawasan  terkait  kelancaran  dan keamanan sistem pembayaran.
Dibawah  ini  daftar  BUJT  dalam  Database  Badan  Pengatur  Jalan  Tol (BPJT)sebagai berikut : 13
Tabel 1 Database Badan Pengatur Jalan Tol(BUJT) No Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Ruas Jalan Tol 1 PT Jasa Marga Jakarta -Tangerang Jakarta Cikampek
Paliman-Plumbo Kanci
Jakarta-Bogor Ciawi, Cawang-Tomang-Grogol-Pluit
Prof.Dr.Setyatmo
12 Kompas,  “Rincian  Lengkap  Tarif  Tol  Semarang  -  Solo  2021,”  kompas.com  (Jakarta,  2021), https://money.kompas.com/2021.
13 Talitha  Belvarini  Izzah  Khalif  Raihan  Abidin  Candraningrum,  “‘Aspek  Hukum  Pendirian  Badan Usaha  Jalan  Tol  Oleh Penanaman  Modal  Asing  Di  Indonesia,’  Kawruh  Abiyasa  1,  No.  1  (2021):  67–69.,” Jurnal Kawruh Abiyasa 1, no. 1 (2021): 65–81.
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
Pondok Aren-Ulujami
Semarang Seksi ABC
Padalarang-Cileunyi,
Cikampek-Purwakarta- Padalarang,
Surabaya-Gempol
Belawan-Medan-Tanjung Morawa,
JORR(W2-E1-E2-E3),
JORR S 2 PT Hutama Karya Terbanggi Besar-Pematang Panggang,
Pematang Panggang-Kayu Agung,
Pekanbaru-Kandis-Dimai,
Akses Tanjung Priok,
Medan-Binjai,
Palembang-Indralaya,
Bakauheni-Termanggi Besar,
Pekanbaru-Padang,
Indrapura-Kisaran, Sigli-Banda Aceh 3 PT. Citra Marga Nusaphala Persada Cawang-Tj Priok-Ancol Timur- Jembatan Tiga/Pluit 4 Cawang-Tj Priok-Ancol Timur- Jembatan Tiga/Pluit JORRW1 5 PT. Marga Lingkar Jakarta JORR W2 Utara 6 PT. Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta JORR Selatan 7 PT. Jakarta Toll Road Development 6 Ruas Tol Dalam Kota 8 PT. Cimanggis-Cibitung Toll Ways Cimanggis-Cibitung
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
9 PT. Cibitung Tanjung Priok
Port Tollways Cibitung-Cilincing 10 PT. Trans Lingkar Kita Jaya Cinere-Jagorawi 11 PT. Citra Waspphutowa Depok-Antasari 12 PT. Marga Sarana Jabar Bogor Ring Road 13 PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga Bekasi-Cawang-Kampung Melayu 14 PT. Cinere - Serpong Jaya Serpong-Cinere 15 PT. Trans Bumi Serbaraja Serpong-Balaraja 16 PT. Bintaro Serpong Damai Serpong-Pondok Aren 17 PT. Marga Trans Nusantara Kunciran-Serpong 18 PT. Wijaya Karya Serang Panimbang Serang-Panimbang 19 PT. Marga Mandalasakti Tangerang-Merak 20 PT. Jasa Marga Kunciran Cengkareng Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran 21 PT. Trans Jabar Tol Ciawi-Sukabumi 22 PT. Citra Marga Lintas Jabar Soreang-Pasir Koja 23 PT. Lintas Marga Sedaya Cikampek-Palimanan 24 PT. Citra Karya Jabar Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan 25 PT. Semesta Marga Raya Kanci-Pejagan 26 PT. Pejagan Pemalang Tol Road Pejagan-Pemalang 27 PT. Pemalang Batang Tol Road" Pemalang-Batang 28 PT. Jasa Marga Semarang - Batang Semarang-Batang 29 PT. Trans Marga Jateng Semarang-Solo 30 PT. Jasa Marga Solo Ngawi Solo-Ngawi Sumber: http://bpjt.pu.go.id/konten/bujt, diakses pada 9 Mei 2020
Tabel  1  tersebut  menjelaskan  data  33  (tiga  puluh  tiga)  dari  total  52  (lima puluh  dua)  BUJT  yang  terdaftar  di database BPJT  per  tahun  2020.  Apabila diperhatikan,  rata-  rata  BUJT  tersebut  adalah  milik  PMDN.  Masih  minimnya BUJT asing menjadi suatu tantangan sekaligus risiko yang perlu diperhatikan oleh calon  PMA  yang  tertarik  untuk  mendirikan  BUJT  di  Indonesia.  Hal  tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan tentang prosedur pendirian BUJT asing secara hukum dan jaminan hukum yang berlaku apabila BUJT tersebut jadi didirikan. 14
Uang  tol  yang  dibayarkan  oleh  pengguna  jalan  tol,  sepenuhnya  masuk  ke dalam rekening milik Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seperti PT Jasa Marga, PT CMNP, PT Waskita Toll Road, Astra dan lain-lain. Uang tol tersebut merupakan
14 Candraningrum.
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
pendapatan  BUJT  yang  digunakan  untuk  keperluan  biaya  operasional  dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka penyediaan pelayanan jalan tol sebagaimana standar  pelayanan  minimal  (SPM)  jalan  tol  dan  untuk  pengembalian  investasi jalan  tol.  Jalan  tol  dibangun  dengan  skema  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan Usaha  (KPBU),  di  mana  BUJT  membangun  jalan  tol  terlebih  dahulu  dengan menggunakan dana pinjaman dan modal sendiri, untuk selanjutnya dikembalikan dari  pendapatan  tol,  sehingga  tidak  benar  bahwa  perbaikan  terhadap  kerusakan jalan  tol  menggunakan  dana  APBN/APBD.  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  (PUPR)  terus  berupaya  mendorong  BUJT  untuk  memenuhi SPM  bahkan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  sesuai  kebutuhan  dan  harapan masyarakat. 15
3.2  Konstruksi  Pengaturan  Hak  Konsesi  dan  E-tol  Dalam  Perspektif Jaminan Fidusia Terhadap Pembangunan Jalan Tol
Dalam  rangka  pembangunan  ekonomi  khususnya  pembangunan  jalan  tol, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Berbagai macam cara dan upaya ditempuh untuk mensukseskan pembangunan jalan tol yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya wilayah Semarang-Solo,  melalui fasilitas kredit perbankan. PT Trans Marga  Jawa  Tengah  diberi  kewenangan  oleh  PT  Jasa  Marga  sebagai  Badan Pengelola Jalan Tol (BPJKT) untuk mengelola pembangunan jalan tol Semarang- Solo.  PT Trans  Marga Jawa Tengah  terbentuk,  kemudian  hak pengusahaan jalan tol Semarang Solo yang semula dipegang oleh PT Jasa Marga kemudian dialihkan kepada  PT  Trans  Marga  Jawa  Tengah.  Pengelolaan  jalan  tol  meliputi perencanaan,  pelaksanaan  konstruksi  dan  pengoperasian  jalan  tol,  sedangkan pembebasan tanah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian PUPR yang kemudian membentuk Tim Pengadaan Tanah. 16
Badan  Pengatur  Jalan  Tol  (BPJT)  adalah  Badan  yang  berwenang  untuk melaksanakan  sebagian  penyelenggaraan  jalan  tol  meliputi  pengaturan, pengusahaan  dan  pengawasan  BUJT.  Keberadaan  Badan  Pengatur  Jalan  Tol (BPJT) diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2005  tentang  jalan  Tol. Pihak PT Trans Marga Jawa Tengah adalah sebagai perusahaan pengusahaan jalan tol berdasarkan perjanjian penguasaan jalan tol (PPJT) dan peraturan perundang- undangan  dan  ketentuan  yang  berlaku,  yang  meliputi  kegiatan  pendanaan, perencanaan  teknik,  pelaksanaan  teknik,  pelaksanaan  konstruksi,  pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol diberi kewenangan hak dan pengelolaan jalan tol Semarang-Solo, agar mempunyai nilai ekonomi. 17
Perkembangan  hukum  jaminan  diikuti  juga  adanya  objek  jaminan  kredit perbankan,  tidak  hanya  menyangkut  kebendaan  yang  sudah  ada,  namun  juga termasuk kebendaan yang akan ada di kemudian hari. Konstruksi hukum jaminan kredit  pembangunan  jalan  tol  mendasarkan  pada  pembebanan  jaminan  Fidusia
15 Hery  Trisaputra  Zuna,  “Uang  Dari  Pengguna  Tol  Masuk  Ke  Rekening  BPUJT,”  Suara  Merdeka, 2022.
16 Ikka  Puspitasari  and  Budi  Santoso,  “Perjanjian  Kerjasama  Pemerintah  Dan  Swasta  Dengan  Pola (BOT)  Build  Operate  Transfer  Dalam  Pembangunan  Jalan  Tol  (Studi  Pembangunan  Jalan  Tol  Semarang- Solo),” Law Reform 14, no. 1 (2018): 57, https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20237.
17 Puspitasari and Santoso.
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Fidusia.  Fidusia  adalah  pengalihan  hak kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan  dengan  ketentuan  bahwa  benda yang  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda (Pasal  1  Undang-Undang  Fidusia),  sedang  jaminan  Fidusia  adalah  hak  jaminan atas  benda  bergerak  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud  dan  benda  tidak bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  (Pasal 2).
Sesuai Peraturan No.16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol,  pemerintah  mulai  memberlakukan  pembayaran  jalan  tol  dengan menggunakan e-toll card  sejak  1  Oktober  2017.  Sistem  pemungutan  tol  telah diatur dalam SK Direksi No. 48/KPTS/2006  tentang Pedoman Sistem  Penagihan Tol.  Hak  konsesi  adalah  pemberian  hak,  izin  atau  tanah  oleh  pemerintah, perusahaan,  individu,  atau  entitas  legal  lain.  Model  konsesi  pada  umumnya diterapkan pada kemitraan pemerintah swasta atau kontrak bagi hasil dengan akta Notaris.
Penentuan  batas  waktu  pengusahaan  (konsesi)  jalan  tol  diberikan  oleh pemerintah kepada badan usaha sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka. Masa konsesi pengelolaan jalan tol oleh Badan  Usaha  Jalan  Tol  (BUJT)  menjadi  maksimal  50  tahun  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  27  tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara  bahwa  penyedia  infrastruktur  diberikan  konsesi  paling  lama  50 tahun, sedang saat ini hak konsesi diberikan kepada BUJT rata-rata 35-40 tahun. Konstruksi  hukum  jaminan  kredit  pembangunan  jalan  tol  dengan  cara Fidusia  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Fidusia  berasaskan openbaar  heid , artinya  bahwa  pemberian  kredit  dengan  jaminan  Fidusia  harus  dilakukan pendaftaran  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  melalui  elektronik. Pendaftaran  objek  jaminan  Fidusia  secara online diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia.  Setelah  dilakukan pendaftaran  jaminan  Fidusia,  maka  terbitlah  sertifikat  jaminan  Fidusia  yang ditanda  tangani  secara  elektronik  oleh  Pejabat  Kantor  Pendaftaran  Fidusia. Menurut  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Fidusia  disebutkan  bahwa  :  “Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.”
Pasal  9  (ayat  1)  Undang-Undang  Fidusia,  jelas  menunjukkan  bahwa e-toll sebagai  alat  pembayaran  dapat  dikatakan  merupakan  piutang  yang  mempunyai nilai  ekonomi.Terkait  dengan  pembangunan  jalan  tol  untuk  pemeliharaan  jalan membutuhkan  modal,  maka  pembebanan  jaminan  Fidusia  menjadi  alternatif  di mana  hak  konsesi  dan e-toll sebagai  objek  jaminan  kredit.  Dalam  pembuatan suatu kontrak terkadang, karena adanya masalah tertentu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau prestasi seperti yang disebutkan dalam kontrak, maka pihak-pihak yang membuat kontrak tersebut bersepakat untuk mengalihkan kontrak yang telah
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
dibuat sebelumnya kepada pihak- pihak lain, salah satu contohnya adalah cessie . 18 Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hak  konsesi  pengusahaan  jalan  tol berdasarkan perjanjian pengusahaan jalan tol dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan yang dibuat secara notarial berupa pengalihan hak pengelolaan jalan tol yang  diserahkan  secara cessie . 19 Seluruh  tagihan  dan  pendapatan  dari pengusahaan jalan tol termasuk pendapatan jalan tol selama masa konsesi dengan nilai  penjaminan  sebesar  100  %  dari  nilai  proyek  sesuai  ketentuan  perundang- undangan berlaku.
Cessie adalah  suatu  cara  pengalihan  piutang  atas  nama  yang  diatur  dalam Pasal  613 KUHPerdata.  Pengalihan ini atas dasar suatu  perjanjian, sedang cessie sebagai  jaminan merupakan salah satu  bentuk  pengembangan dari cessie sebagai salah  satu  bentuk  jaminan  utang.  Ketentuan  Pasal  613  (ayat  1)  tersebut  bahwa penyerahan  piutang  atas  nama  dan  kebendaan  tidak  berwujud  dilakukan  dengan membuat  akta  autentik  atau  akta  dibawah  tangan.  Selanjutnya  dalam  ketentuan Pasal 613 (ayat2) KUHPerdata disebutkan bahwa supaya penyerahan piutang dari kreditur  lama  kepada  kreditur  baru,  akan  mempunyai  akibat  hukum  kepada debitur,  maka  penyerahan  tersebut  harus  diberitahukan  kepada  debitur,  dan debitur menyetujuinya. Ada beberapa pihak  yang terlibat dalam perjanjian cessie yaitu cessus (debitur), cedent (kreditur lama) dan cessionaris (kreditur baru). Pada dasarnya  pengalihan  hutang  disertai  jaminan  debitur  oleh  bank  melalui cessie dapat dilakukan kreditur dengan calon kreditur melalui mekanisme cessie sebagai suatu cara pemindahan piutang atas nama, dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, hubungan hutang piutang tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru. 20
Konstruksi pengaturan hak konsesi dan e-toll dalam pembangunan jalan tol dapat  dimasukkan  sebagai  objek  jaminan  Fidusia  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Fidusia.  Hak  konsesi  dan e-toll dapat  dikatagorikan  sebagai  wujud  dari benda  bergerah  yang  tidak  bertubuh,  karena  mempunyai  nilai  ekonomi  yang tinggi,  dapat  dialihkan  melalui  perjanjian.  Hak  konsesi  dan e-toll juga  dapat dikatagorikan  sebagai  benda  yang  akan  ada  dikemudian  hari,  artinya  pada  saat akad  kredit  dibuat,  belum  ada  pemasukan  dari  adanya  pendapatan e-toll , sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1131  KUHPerdata  bahwa  segala  kebendaan debitur baik benda bergerak, tidak bergerak, benda sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan bagi pelunasan utangnya.
3.3 Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  29  Undang-Undang  Fidusia,  apabila debitur  ingkar  janji,  maka  benda  yang  dibebani  dengan  objek  jaminan  Fidusia dapat dilakukan eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara yaitu:
18 Anggun  Lestari  and  Suryamizon  &  Syuryani,  “Pengalihan  Cessie  Kepada  Pihak  Ketiga  Dalam Pemberian Kredit Bank,” Pagaruyuang Law Journal 4, no. 1 (2020): 96–107, https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang.
19 Wawancara dengan Susilowati, Konsultan Hukum Pembangunan Jalan Tol, 2022.
20 Suradi Angelina Christa Pamelani, Hendro Saptono, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur ( Cedent ) Dalam  Cessie  Yang  Di  Akibatkan  Kredit  Macet  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  108./Pdt.G/2016/PN.SBY),” Diponegoro Law Journal 8, no. 2 (2019): 836–47.
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
1.  Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) penerima Fidusia;
2.  Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  Fidusia  atas  kekuasaan penerima  Fidusia  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3.  Penjualan  dibawah  tangan  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  pemebri dan  penerima  Fidusia  jika  dengan  cara  demikian  dapat  diperoleh  harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Secara teori jaminan  Fidusia, bahwa eksekusi benda jaminan  Fidusia dapat dilakukan  oleh  perusahaan leasing sepanjang  ada  kesepakatan  klausula wanprestasi  dan  debitur  dengan  sukarela  menyerahkan  benda  jaminan  Fidusia, maka  parate  eksekusi  dapat  dilakukan.  Putusan  MK  tersebut  tidak  membatalkan kekuasaan  eksekutorial  perusahaan  pembiayaan,  jika  tidak  ada  kesepakatan wanprestasi, misalnya debitur tidak membayar angsuran pada waktu tertentu dan tidak  mau  secara  sukarela  menyerahkan  objek  jaminan  Fidusia,  maka  dapat dilakukan dengan paksa melalui pengadilan. 21
Permsalahan  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  ekseskusi  jaminan  Fidusia yaitunya  adanya  konflik  atau  sengketa  mengingat  terdapat  dilema  penafsiran yang  bermuara  pada  ketidakpastian  hukum  yang  terjadi. 22 Permasalahan selanjutnya  yaitu  objek  jaminan  yang  masih  dikuasai  debitur,  namun  demikian iktikad  baik  debitur  menjadi  jaminan  agar  eksekusi  jaminan  Fidusia  berjalan lancar.  Konstruksi  ideal  untuk  mengatasi  kendala  pelaksanaan  eksekusi  jaminan Fidusia  dilakukan  dengan  cara  yaitu  dibangun  melalui  argumentasi  hukum sebelum  menuju  pembentukan  hukum  ( rechtsvorming )  dalam  bentuk  untuk menutup  ketidakhadiran  adanya  suatu  aturan  ( rechtsvacuum )  untuk  dicari  titik temu  guna  menjawab  permasalahan  hukum  yang  dihadapi  ( legal  problem solving ).  Argumentasi  hukum  adalah  pendapat-pendapat  yang  dibangun  dengan mendasarkan koherensi antara ketentuan-ketentuan. 23
Permasalahan  yang  muncul  seperti  bagaimana  kalau  terjadi  pemberian kredit  pembangunan  tol  macet,  bagaimana  konstruksi  hukumnya  untuk mengeksekusi  objek  jaminan  Fidusia,  sementara  pemasukan e-toll pada  masa pandemi  mengalami  penurunan  (antara  tahun  2020  sampai  tahun  2021).  Sejak terjadinya  Covid-19,  industri  jalan  tol  PT  Jasa  Marga  mencatat  pada  semester pertama  tahun  2020,  pendapatannya  menurun  (15,75%)  dibanding  periode  tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan menurunnya volume lalu lintas akibat perubahan perilaku  masyarakat  yang  dihimbau  untuk  tidak  bepergian  seiring  penerapan kebijakan work  from  home sejak  bulan  Maret  2020  dan  Pembatasan  Sosial
21 Dora Kusumastuti, “Implementation Of Fiducia Security Execution In Indonesia: In Prespective Of Principle Justice,” Palarch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 18, no. 3 (2021): 236–47.
22 Soegianto,  Diah  Sulistiyani  R  S,  and  Muhammad  Junaidi,  “Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 191, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658.
23 Markus  Suryoutomo,  Ahmad  Hendroyono,  and  Dan  Siti  Maryam,  “Implementasi  Model  Parate Executie Atas Jaminan Fidusia: (Uji Model Eksekusi Jaminan Fidusia),” Masalah Masalah Hukum 43, no. 4 (2014): 497–504, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.497-504.
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari
e-ISSN : 2621-4105
Berskala  Besar  (PSBB)  pada  Juni  2020. 24 Pembangunan  jalan  tol  merupakan proyek  berskala  besar  yang  memiliki  dampak  bagi  rakyat,  oleh  karenanya pemerintah  menjalin  kerjasama  dengan  pihak  swasta  yang  dilandasi  dengan mengadakan  kontrak  yang  dinamakan Build  Operate  Transfer (BOT). 25 BOT adalah model kontrak yang mengalihkan proyek milik pemerintah ke sektor privat dengan  ketentuan  jangka  waktu  yang  disepakati.  Model  BOT  adalah  pendekatan perjanjian  keuangan,  dan  melakukan  sesuai  dengan  bentuk  unik  metode pembiayaan  yang  disebut project  finance ,  dengan  dua  peserta  utama,  yaitu pemerintah  tuan  rumah  dan  sponsor  swasta.  Pemerintah  tuan  rumah  adalah regulator publik  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengeluarkan  izin,  otorisasi dan    lisensi    atau  konsesi  proyek.  Ini  mungkin  berdampak  pada  tarif,  tol,  biaya, dan aspek vital lainnya dari proyek. 26
Indonesia  belum  ada  peraturan  khusus  tentang  perjanjian Build  Operate Transfer yang  dalam  hal  ini  diatur  dalam  Perjanjian  Pengusahaan  Jalan  Tol Semarang-Solo begitupun yang mengatur tentang kerja sama pihak swasta dengan Pemerintah  khusus  dalam  pembangunan  konstruksi.  Hanya  ada  dalam  Undang- Undang No. 38 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2015 dan beberapa ketentuan hukum lainnya yang   menyinggung sedikit tentang perjanjian Perjanjian  Pengusahaan  Jalan  Tol  ini.  Sesuai  dengan  asas  konsensualisme  dan asas  kebebasan  berkontrak  sebagai  acuan  lahirnya  perjanjian  pada  tercapainya kesepakatan  atau  persetujuan  antara  kedua  belah  pihak  mengenai  hal-hal  pokok yang menjadi objek perjanjian, dan sepakat adalah segala sesuatu hal  yang harus berdasarkan persesuaian kehendak dari kedua pihak tersebut. 27
Dalam perikatan yang dibentuk oleh pemerintah seperti dalam kontrak BOT akan  timbul  hak  dan  kewajiban,  sehingga  apabila  salah  satu  pihak  wanprestasi, maka  kontrak  pemerintah    disebut  di  dalam  perjanjian  pengusahaan  jalan  tol wanprestasi  atau  cidera  janji  atau  para  pihak  tidak  melaksanakan  prestasinya dinyatakan  wanprestasi  yaitu  apabila  ternyata  pihak  kedua  dalam  waktu  90 (sembilan  puluh)  hari  atau  jangka  waktu  tambahan  lainnya  sebagaimana ditentukan pemerintah, maka pemerintah berhak setiap saat mengakhiri perjanjian setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan jalan tol. 28

## 4.  PENUTUP
Konstruksi  hak  konsesi  dan e-toll terhadap  pembangunan  jalan  tol  dalam praktik  perbankan  dapat  dijadikan  objek  jaminan  Fidusia.  Beberapa  ketentuan yang  mengatur  hak  konsesi  dan e-toll dapat  dimaknai  sebagai  suatu  benda
24 Kompas,  “Imbas  Pandemi  Pendapatan  Jasa  Marga  Semester  I  2020  Turun,”  kompas.com,  2020, https://otomotif.kompas.com/read/2020/08/29/072200215/imbas-pandemi-pendapatan-jasa-marga-semester-i- 2020-turun.
25 Hari Sutra Disemadi, “Kontrak Build Operate Transfer Sebagai Sarana Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 5, no. 2 (2019): 126, https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18419.
26 Trinah  Asi  Islami  Muhammad  Dzikirullah  H.  Noho,  Budi  Santoso,  Paramita  Prananingtyas, “Analisis  Perbandingan  Pengaturan  Hukum  Build  Operate  Transfer  (BOT)  Di  Indonesia  Dengan  Negara ASEAN,” Juurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 728–42,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4282.
27 Puspitasari and Santoso, “Perjanjian Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dengan Pola (BOT) Build Operate Transfer Dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo).”
28 Puspitasari and Santoso.
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari e-ISSN : 2621-4105
bergerak  yang  tidak  bertubuh.  Hak  konsesi  mempunyai  batas  waktu  yang diberikan  bagi  pihak  yang  telah  diberikan  ijin  untuk  pembangunan  maupun pengelolaan  jalan  tol,  sehingga  apabila  kontrak  konsesi  sudah  berakhir  akan kembali  kepada  pemerintah,  pemerintah  memberi  kewenangan  Badan  Pengatur Jalan  Tol  (BPJT)  untuk  mengelola  jalan  tol.  Hak  konsesi  dan e-toll terhadap pembangunan  jalan  tol  dalam  perspektif  jaminan  Fidusia,  perlu  dibangun ketentuan  yang  mengatur  jika  terjadi  kredit  macet,  walaupun    sudah  diatur  di kontrak.  Pengembangan  hak  konsesi  dan e-toll sebagai  objek  jaminan  Fidusia harus  memenuhi  unsur  nilai,  manfaat  dan  efisiensi.  Secara  teoritis  kajian  ini merupakan  pengembangan  dari  objek  jaminan  kredit  dalam  lembaga  jaminan Fidusia  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  42  tahun  1999  tentang  Fidusia dengan  menerapkan  konsep  kepastian  dan  perlindungan  hukum.  Konsep cessie dalam perjanjian kredit dengan objek jaminan Fidusia pada pembangunan jalan tol melibatkan tiga pihak yaitu, pemerintah, swasta, dan perbankan, sehingga apabila terjadi kredit macet diselesaikan sesuai kesepakatan, baik melalui mediasi maupun bisa melalui arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Yusuf Sutarjo, Djuwityastuti. “Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  Dengan  Obyek  Jaminan  Fidusia  Yang Disita  Pihak  Ketiga.” Jurnal  Privat  Law 6,  no.  1  (2018):  92–102. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v6i1.
Angelina Christa Pamelani, Hendro Saptono, Suradi. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur  (  Cedent  )  Dalam  Cessie  Yang  Di  Akibatkan  Kredit  Macet  (Studi Kasus  Putusan  Nomor  108./Pdt.G/2016/PN.SBY).” Diponegoro  Law Journal 8, no. 2 (2019): 836–47. Barry  J.  Epstein,  Eva  K.  Jermakowicz. Interpretation  and  Aplication  of International  Finacila  Reporting  Standards .  New  Jersey:  John  Willey  & Sons, Inc, Hoboken, 2010.
Black,  Henry  Campbell. Black’s  Law  Dictionary .  Sixth  Edit.  St.  Paul:  MNN: West Publishing Co, 1990.
Candraningrum,  Talitha  Belvarini  Izzah  Khalif  Raihan  Abidin.  “‘Aspek  Hukum Pendirian  Badan  Usaha  Jalan  Tol  Oleh  Penanaman  Modal  Asing  Di Indonesia,’  Kawruh  Abiyasa  1,  No.  1  (2021):  67–69.” Jurnal  Kawruh Abiyasa 1, no. 1 (2021): 65–81.
Disemadi,  Hari  Sutra.  “Kontrak  Build  Operate  Transfer  Sebagai  Sarana Mewujudkan  Kesejahteraan  Rakyat.” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 5, no. 2 (2019): 126. https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18419.
Firmansyah,  Amrie,  and  Sony  Indra  Baskoro.  “Akuntansi  Hak  Konsesi  Sebagai Aset Tak Berwujud Pada Perusahaan Penyedia Jasa Jalan Tol Di Indonesia.” Studi  Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia 3,  no.  2  (2020):  233–64. https://doi.org/10.21632/saki.3.2.233-264.
Handoko,  Widhi.  “Jaminan  Fidusia  Dan  Potensi  Meningkatkan  Laju  Ekonomi.” Recital Review 1, no. 1 (2019): 50–70. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v1i1.6067. Kompas.  “Imbas  Pandemi  Pendapatan  Jasa  Marga  Semester  I  2020  Turun.” kompas.com, 2020.
Sri Mulyani, Retno Mawarini Sukmariningsih, Aniek Tyaswati Wiji Lestari
e-ISSN : 2621-4105
https://otomotif.kompas.com/read/2020/08/29/072200215/imbas-pandemi- pendapatan-jasa-marga-semester-i-2020-turun.
———.  “Rincian  Lengkap  Tarif  Tol  Semarang  -  Solo  2021.”  kompas.com. Jakarta, 2021. https://money.kompas.com/2021.
Kusumastuti, Dora. “Implementation Of Fiducia Security Execution In Indonesia: In  Prespective  Of  Principle  Justice.” Palarch’s  Journal  of  Archaeology  of Egypt/Egyptology 18, no. 3 (2021): 236–47.
L.Parr,  Gordon  V.  Smith  and  Russel. Valuation  of  Intellectual  Property  and Intangible Assets . Second Edi. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1994. Lestari, Anggun, and Suryamizon & Syuryani. “Pengalihan Cessie Kepada Pihak Ketiga Dalam Pemberian Kredit Bank.” Pagaruyuang Law Journal 4, no. 1 (2020): 96–107. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang.
M.  Arif  Maulana,  Diah  Sulistyani  RS,  Zaenal  Arifin,  Soegianto  Soegianto.
“Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208–25.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
Muhammad Dzikirullah H. Noho,  Budi  Santoso,  Paramita Prananingtyas,  Trinah Asi  Islami.  “Analisis  Perbandingan  Pengaturan  Hukum  Build  Operate Transfer (BOT) Di Indonesia Dengan Negara ASEAN.” Juurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 728–42. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4282. Muhammad Fatkhul Arif. “Makna Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk  Jalan  Tol  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 2016, 1–25. Puspitasari,  Ikka,  and  Budi  Santoso.  “Perjanjian  Kerjasama  Pemerintah  Dan Swasta  Dengan  Pola  (BOT)  Build  Operate  Transfer  Dalam  Pembangunan Jalan Tol (Studi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo).” Law Reform 14, no. 1 (2018): 57. https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20237.
Ramadhan Try Adriansyah, Raja Pangestu, Amrie Firmansyah. “Penerapan ISAK 16 Pada Perjanjian Konsesi Jasa Studi Kasus: PT Indonesia Power.” Journal of Law, Administration, and Social Science 2, no. 1 (2022): 69–80. Soegianto,  Diah  Sulistiyani  R  S,  and  Muhammad  Junaidi.  “Eksekusi  Jaminan Fidusia  Dalam  Kajian  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang Jaminan  Fidusia.” Jurnal  Ius  Constituendum 4,  no.  2  (2019):  191. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1658.
Suryoutomo, Markus, Ahmad Hendroyono, and Dan Siti Maryam. “Implementasi Model Parate Executie Atas Jaminan Fidusia: (Uji Model Eksekusi Jaminan Fidusia).” Masalah  Masalah  Hukum 43,  no.  4  (2014):  497–504. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.497-504.
Ulinnuha,  Lutfi.  “Penggunaan  Hak  Cipta  Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia.” Journal  of  Private  and  Commercial  Law 1,  no.  1  (2018):  85–110. https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12357.
Zuna, Hery Trisaputra.  “Uang Dari Pengguna Tol Masuk Ke Rekening BPUJT.” Suara Merdeka, 2022.