Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA
Rupertus Paskalianus Iwan Leki 1 , Hari Soeskandi 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Email: iwanleki2@gmail.com

## Abstrak
Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pengedar  narkotika masih menjadi perdebatan yang Panjang hal ini dikarenakan tidak  sesuai dengan Prinsip Hak Asasi Manusia sehingga penerapan hukuman mati tersebut masih banyak dipertentangkan. Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 10 Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  menempatkan  bahwa  hukuman  mati  sebagai  pidana  pokok  sehingga  hal  inilah yang  menjadi  persoalan  karena  Indonesia  juga  negara  yang  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  manusia. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengalah  bagaimana  penerapan  hukuman  mati  terhadap  pengedar narkotika.  Dalam  penelitian  adalah  studi  kepustakaan  dengan  menggunakan  metode  pendekatan perundang-undangan sebagai sumber utama. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa Undang-undang dasar  1945  pasal  28A  memberikan  jaminan  kepada  setiap  orang  untuk  hidup  dan  berhak  untuk mempertahankan kehidupannya begitu juga diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia. Tentunya hal ini yang menjadikan masalah karena Indonesia sampai saat ini masih menjadikan hukuman mati sebagai pidana pokok.
Kata Kunci: Hukuman Mati, Narkotika, Hak Asasi Manusia.

## Abstract
The  imposition  of  the  death  penalty  on  drug  traffickers  is  still  a  long  debate  because  it  is  not  in accordance with the Human Rights Principles so that the application of the death penalty is still widely disputed. Indonesia as a country of law in Article 10 of the Criminal Code places the death penalty as the main crime so this  is the problem  because Indonesia is also a country that  upholds  human rights. This study aims to relent in how the death penalty is applied to drug dealers. In research is a literature study using  the  statutory  approach  method  as  the  main  source.  In  this  study,  it  was  found  that  the  1945 constitution article 28A provides guarantees for everyone to live and the right to maintain their lives as well as regulated in detail in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Of course, this is what makes it a problem because Indonesia still makes the death penalty the main crime.
Keywords: Death Penalty, Narcotics, Human Rights.

## PENDAHULUAN
Narkotika dapat menyebakan ketergantungan karena narkoba tersebut berasal dari zat atau  yang  diambil  langsung  dari  tanaman  yang  atau  tanaman  sintesis  maupun  semi  sintesis yang  bisa  menyebakan  penurunan  kesadaran  dan  membuat  orang  yang  memakainya berhalusinasi. orang yang mengunakan narkoba akan terkena dampak yang tidak bisa dianggap sepal karena akibatnya bisa sama dengan korupsi yaitu bisa mengancam kemajuan negara. Di Asean negara negara Asean telah berkomitmen dan mendeklarasikan bahwa Asean harus bebas
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dari  Narkoba.  Narkoba  bukan  hanya  mendapatkan  perhatian  di  nasional  namun  juga  menjadi perhatian  diseluruh  dunia  bahkan  dunia  secara  Bersama – sama  ingin  memberantas  kasus narkotika (Anjari 2015).
Indonesia  sendiri  berkomitmen  untuk  memberantas  narkotika  dengan  membentuk Lembaga  Lembaga  khusus  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  dari  narkotika  ini,  negara Indonesia  telah  membentuk  beberapa  Lembaga  yaitu  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  yang terbentuk  2002  dan  kemudian  diikuti  dengan  Badan  Narkotika  Provinsi  (BNP)  dan  juga  Badan Narkotika  Kabupaten  (BNK).  Dalam  rangka  mewujudkan  Indonesia  yang  bebas  dari  Narkoba Presiden Republik Indonesia Jokowi mendukung pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku pengedar  narkotika,  karena  efek  yang  ditimbulkan  bila  secara  rutin  mengkonsumsi  narkotika sudah  pasti  merusak  kondisi  fisik  seseorang.  Dalam  hal  untuk  mewujudkan  generasi  muda bangsa Indonesia maka pemuda/I nya harus bebas dari narkoba (Yanto 2017).
Tindak  pidana  narkoba  erat  hubungannya  dengan  tindak  pidana  khusus,  karena ketentuan  yang  dipakai  termasuk  juga  hukum  acaranya  menggunakan  ketentuan  khusus. Tindak  pidana  narkoba  disebut  sebagai  tindak  pidana  khusus  dikarenakan  tindak  pidana narkoba  tidak  lagi  menggunakan  KUHPidana  sebagai  dasar  pengaturannya.  Akan  tetapi menggunakan  Undang-undang  Nomor  22  dan  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Narkotika  dan Psikotropika. Secara umum hukum acara yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika adalah mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun ada pengecualian – pengecualian yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Narkotika.
Pengaturan khusus kejahatan narkotika ini dikarenakan sifat kejahatan ini yang bersifat extra  ordinary  crime  atau  kejahatan  yang  tergolong  dalam  kejahatan  yang  luar  biasanya sehingga perlu pengaturan khusus untuk mencegah dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan  tindak  pidana  Narkotika.  Pengaturan  ini  dipicu  karena  kasus  narkotika  di  Indonesia baik  penyedarnya  maupun  pemakai  narkoba  sedemikian  masif  dan  sporadis  dilakukan  oleh hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat luas khususnya generasi yang muda maupun  dari  unsur  partai  politik,  aparat  pemerintah,  serta  aparat  keamanan  dan  penegak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hukum  itu  sendiri.  Sehingga  dibutuhkan  pengaturan  khusus  untuk  meminimalisir  hal  tersebut terjadi (Piktor Aurora 2 2016).
Aturan  terkait  dengan  masalah  narkotika  telah  dibuat  dan  mulai  diberlakukan  di Indonesia.  Terdapat  ancaman  yang  serius  dalam  aturan  tersebut  bahkan  ada  pengenaan hukuman mati bagi mereka yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Narkotika.  Kendati  demikian  masih banyak  bandar dan  pengedar  serta pemakai  narkoba  yang tidak takut dengan ancaman hukuman tersebut, meskipun telah ada bandar ataupun pengedar yang telah dihukum mati.
Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang terncantum dalam Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  yang  salah  satu  cirinya  adalah  mengakui  Hak  Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-undang Hukum pidananya tepatnya dalam Buku ke-2 dan Bab II dalam  pasal  10  masih  mencantumkan  hukuman  mati  sebagai  pidana  pokok  bahkan  dalam Undang-udang  Nomor  35  tahun  2009 tentang  narkotika  masih  juga tercantum  hukuman  mati sebagai pidana pokok. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia . (Yanto 2017).
Negara  Indonesia  pernah  memberikan  penjatuhan  hukuman  mati  terhadap  Freddy Budiman  salah  satu  bandar  besar  narkotika  di  Indonesia  pada  saat  itu  Freddy  budikan  telah menjalani  proses  persidangan  hingga  pada  akhirnya  hakim  pengadilan  negeri  Jakarta  Barat memvonis  Freddy  Budiman  bersalah  putusan  tersebut  dibacakan  pada  tanggal  15  Juli  2013. Namun pelaksanaan eksekusi yang dilakukan dilakukan di Nusa Kambangan pada tanggal 29 Juli 2016. Freddy Budiman terlah melakukan upaya hukum yaitu peninjuan kembali terhadap kasus yang menimpanya serta meminta presiden memberikan grasi terhadap dirinya namun eksekusi mati  tetap  harus  dilakukan  demi  kepentingan  dan  pelaksanaan  hukum  yang  lebih  efektif (Asmadi 2019)
Penjatuhan  pidana  mati  tentu  menimbulkan  pro  dan  kontra  karena  sangat bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  yaitu  Pasal  28A  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang berbunyi:  “Setiap  orang  berhak  untuk  hidup dan berhak mempertaha nkan  hidupnya.  dan  jiwa”.  Di  Indonesia,  penjatuhan  pidana  mati  bagi  terpidana
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
perdagangan narkoba diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 113 Ayat 2 dan Pasal 114 Ayat 2.  Penggunaan  pidana  mati  juga  melanggar  Undang-Undang.  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia Penggunaan pidana mati dalam hukum positif diatur dalam KUHP yaitu Pasal 10 yang menjadikan pidana mati. 28A UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Orang  Menurut  Hukum  Pidana  dan  UU  No.  dan  Pasal  114(2)  Hal  ini  membuat  penggunaan hukuman mati di Indonesia menjadi dilema.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normative.  Dalam  penelian yuridis  normative  penulis  mencari  dan  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  baik  itu  hukum primer  dan  bahan  hukum  skunder  dengan  tujuan  untuk  menemukan  aturan  hukum  ,  prinsip hukum  dan  bahan  -  bahan  hukum  tersebut  kemudian  di  inventarisasi  serta  dianalisis  untuk menghasilkan preskripsi terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ada  pendekatan  perundang-undangan  (statute  Approach)  dan pendekatan konseptual (conceptual Approach). (Ali, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penjatuhan  Hukuman  Mati  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1997  dan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika.
Narkotika memiliki efek yang hamper sama dengan korupsi dampak dari narkotika bisa mengancam keutuhan serta kemajuang bangsa Indonesia. Beradasarkan statistic tindak pidana Narkoba  secara  umu  tidak  menunjukan  kemajuan  sedikitpun,  padahal  jika  dilihat  dari  upaya pemerintah  telah  banyak  yang  dilakukan  termasuk  membentuk  Lembaga  khusus  seperti  yang disebutkan diatas (Amma and others 2016).  Lembaga-lembaga tersebut sebagai subkoordinasi dengan  intansti  -intansi  yang  lain  untuk  melakukan  pencegahan  serta  penegakana  hukum bahkan  rehabilitas  sesuai  amanat  yang  ada  didalam  undang-undang  Nomor  9  Tahun  1976 tentang  Narkoba,  namun  jumlah  pengedar  dan  penggunanya  tetap  terus  meningkat.  Jika melihat  dari  data  kasus  Narkotika  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  ada  6,894  kasus  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
jumlah  tersangka  10,715  Orang  menjadi  tersangka  tentu  hal  ini  menjadi  data  sangat  fantastis sekali,  data  tersebut  terus  meningkat  dari  tahun  2009  sampai  dengan  2022.  Data  tersebut menyimpulkan  bahwa  kasus  narkotika  sama  sekali  tidak  mengalami  penurunan  sama  sekali meskipun  telah  ada  ancaman  hukuman  mati  bagi  terpidana  narkotika(Rizky  Julyarza  Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah 2009).
Tentu  saja  pemberantasan  narkoba  tidak  bisa  ditekankan  ketika  penegakan  hukum hanya terfokus pada level pengguna, bahkan pengguna dan pecandu harus diposisikan sebagai korban  atau  pasien  untuk  direhabilitasi,  sehingga  agen/pengedar  menjadi  sasaran  polisi. Logikanya,  dengan  menangkap  pengguna,  tentu  saja  dapat  membantu  menangkap  pengedar. Kemudian  pengguna  kategori  tertentu  dikenakan  hukuman  rehabilitasi,  sebagaimana  diatur dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  7  Tahun  2009  tentang  penempatan pengguna  narkoba  di  fasilitas  perawatan  dan  rehabilitasi  serta  pengedar.  dipidana,  sekalipun memenuhi persyaratan, langsung dipidana mati. Maka dengan begini bisa dicapainya tujuannya pidana  yaitu  bahwa  upaya  pemidanaan  adalah  upaya  preventif  bukan  upaya  represif,  hal  ini yang  tidak  boleh  dibalik  bahwa  pemidanaan  harus  dijadikan  ultimum  remedium,  atau  upaya terakhir dalam penerapan hukum, namun pemidanaan tersebut juga harus tepat sasaran juga yaitu  bahwa  yang  harus  dihukum  secara  pidana  penjara  adalah  mereka  para  pengedarnya. (Syafii 2009)
Polisi  juga  harus  profesional  dan  transparan,  sehingga  harus  dimulai  dengan  proses rekrutmen  yang  profesional,  dan  masyarakat  harus  diberikan  informasi  sebanyak-banyaknya agar  dapat  mengontrol  dan  berpartisipasi  secara  langsung  dan  aktif  dalam  kerja  hukum narkoba.  Kecuali  penegakan  hukum  narkoba  terus  digunakan  sebagai  jaringan  perusahaan. Negara  juga  harus  menata  pusat  rehabilitasi  dan  sumber  daya  manusia  yang  memadai,  agar para  orang  tua  tidak  segan-segan  membawa  anaknya  ke  pusat  rehabilitasi  untuk  berbenah. Sebagai fungsi koordinasi, BNP harus lebih gencar dalam memberantas narkoba, meskipun kita memahami bahwa anggaran yang dialokasikan untuk BNP masih kurang, tetapi ini dapat berarti bahwa  jika  digunakan  secara  efektif,  tidak  hanya  acara  seremonial  dan  kompetisi  yang  akan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
luput  dari  hukuman.  BNP  perlu  mencapai  visi,  misi  dan  tujuannya  agar  dapat  bergerak  maju, tidak hanya diam, dalam menyusun program kerjanya. (Darwin Pane 2014)
Friedman  mengemukakan  bahwa  terdapat  3  (tiga)  unsur  penting  dalam  penegakan hukum  atau  sering  disebut dengan tiga  unsur  sistem  hukum  yang terdiri  dari  struktur,  isi  dan budaya  dan  masing-masing  unsur  tersebut  saling  berkaitan  sehingga  pemerintahan  harus berkuasa.  untuk  saling  berhubungan  agar  penegakan  hukum  tidak  goyah  dan  berubah  hanya sebagai teori.
Tindak pidana narkoba merupakan salah satu sanksi pidana yang diatur dalam Undang- Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika (UU  Narkotika),  yang  mengatur  tentang  pidana  mati.  menetapkan  suatu  kebijakan.  yaitu pengklasifikasian  pelaku  sebagai  “konsumen”  dan/atau  pelaku  sebagai  “pengedar”  menjadi pelaku  sebagai  pengedar  dikenakan  sanksi  pidana  berupa  hukuman  mati  berdasarkan  Pasal 114(2).  mungkin  terjadi.  Hukuman  mati  merupakan  hukuman  terberat  dalam  hukum  pidana Indonesia. Penggunaan hukuman mati dalam kasus-kasus seperti kejahatan narkoba diharapkan dapat diterapkan secara konsisten di pengadilan Indonesia. Karena konsekuensi dari hukuman mati sangat merusak. Bagi negara, khususnya individu itu sendiri, namun pada prakteknya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak pelaku kejahatan, terutama produsen, pedagang dan pengedar,  telah  diampuni  dengan  hukuman  seperti  pengurangan  hukuman,  pengurangan hukuman di pengadilan.
Penerapan  hukuman  mati  bagi  pengedar  narkoba  tertuang  dalam  Pasal  10  KUHP  yang mengatur tentang dua jenis hukuman, yaitu hukuman pokok. daripada hukuman lainnya. Klausa utama terdiri dari (1). (2) penjara; (3) Pemenjaraan. (4) Denda. Pidana tambahan, yaitu pidana yang tidak dijatuhkan tanpa pidana pokok (tidak berdiri sendiri). Sanksi tambahan dapat berupa perampasan  hak-hak  tertentu,  perampasan  barang-barang  tertentu,  dan  putusan  pengadilan. (Khairunisa and Raveena 2018)
Menyikapi  perkembangan  mengenai  pidana  mati,  beberapa  undang-undang  telah diubah, khususnya UU No. 22 Tahun 1997 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 1997 tentang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Psikotropika,  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  UU  No.  26  Tahun  2000  tentang Narkotika, UU No. 26 Tahun 1999. 31 UU No. 1 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi.
UU  No.  2/PNPS/1964  Bab  I  Pasal  1  menyatakan  bahwa  eksekusi  di  pengadilan  militer atau  pengadilan  umum  dilakukan  dengan  regu  tembak.  Pasal  10  Undang-Undang  tersebut menyebutkan  bahwa  perwira  yang  diangkat  berjumlah  12  (dua  belas)  orang  bintara  dan dikomandoi  oleh  seorang  perwira  yang  semuanya  berasal  dari  Satuan  Serbaguna  Brigade (Primob). Putusan tersebut tidak melanggar konstitusi, karena hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 tidak memenuhi syarat kelengkapan, sehingga tidak melanggar pidana mati.
Berdasarkan  International  Convention  on  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic  Substances sebagai  bagian  dari  undang-undang  narkoba  nasional,  Indonesia  mendefinisikan  kejahatan narkoba sebagai (khusus) merugikan orang, sehingga pelaksanaannya memerlukan penanganan khusus, efektif dan ekstensif. Indonesia tidak dilarang oleh perjanjian internasional mana pun, tetapi  memiliki  hukuman  mati  yang  tinggi  untuk  kejahatan  serius,  termasuk  narkoba.  Ia  juga memiliki  Kovenan  Internasional  tentang  Hak  Sipil  dan  Politik,  yang  mendukung  penghapusan hukuman  mati.  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  Pasal  6(2)  Kovenan  Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menjatuhkan hukuman mati bagi negara peserta, khususnya untuk kejahatan yang paling serius.*.
Keputusan  untuk  memberikan  kerangka  komprehensif  untuk  pemeliharaan pemerintahan independen oleh Majelis Konstituante dengan Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Narkotika  dan  Psikotropika  pada  tahun  1988  dan  Konvensi  Bangsa-Bangsa  tentang  Narkotika dan Psikotropika pada.

## Penjatuhan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Pro  dan  kontra  mengenai  hukuman  mati  masih  menjadi  perdebatan  yang  sangat panjang  dan  belum  mencapai  titik  akhir.  Tentu  saja,  hal  ini  memancing  reaksi  dari  para pengacara dan aktivis hak asasi manusia. Konsistensi penerapan hukuman mati di seluruh dunia selalu menjadi isu kontroversial di kalangan pemerintah, praktisi hukum, tokoh agama, dan di dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Karena  hukuman  mati  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka. (Sembel 2013.)
Menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  merupakan  kompetensi  hakim secara  yuridis  dan  sosiologis  mengingat  pidana  yang  dijatuhkan  dapat  menguntungkan  baik terpidana  maupun  masyarakat.  Oleh  karena  itu  konsep  pidana  kurungan  dalam  pelaksanaan pidana penjara diganti dengan konsep pengawasan selama pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam penerapan  hukuman  harus  diperhatikan  tujuan  dari  hukuman  tersebut.  Hukuman  mati berstatus  hukuman  mati,  merupakan  bentuk  hukuman  yang  memiliki  kelebihan  dan kekurangan.  Di  tingkat  internasional,  penjatuhan  hukuman  semacam  ini  kepada  terpidana dilarang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak penghapusan penerapan jenis kejahatan ini berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948,  dengan  menjamin  hak  untuk  hidup  dan  perlindungan  dari  penyiksaan.  Demikian  pula jaminan  hak  untuk  hidup  tertuang  dalam  Pasal  6  International  Covenant  on  Civil  and  Political Rights  (ICCPR)  yang  diadopsi  pada  tahun  1966  dan  diratifikasi  dengan  UU  No.  12  Tahun  2005 tentang ratifikasi ICCPR. (Darwin Pane, n.d.)
Sistem  peradilan  pidana  Indonesia  sedang  berusaha  menghapus  hukuman  mati  dari hukuman mati dengan mengaturnya sebagai hukuman alternatif. Pidana mati bukan lagi pidana pokok, tetapi sudah menjadi pidana khusus. Langkah yang menganggap penggunaan hukuman mati merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bukti kongkrit perubahan pidana mati bisa  ditemukan  dalam  RUU  Hukum  Pidana  yang  diperkirakan  akan  disahkan  DPR  sore  ini. Menurut  Pasal  66  RKUHP,  pidana  mati  merupakan  pidana  mati  khusus  yang  dapat  digabung dengan  pidana  mati  lainnya.  Tindakan  pelanggaran  ini  termasuk  menembak  terpidana,  tetapi tidak di depan umum.
Penjatuhan  pidana  mati  berarti  mencabut  hak  hidup  seseorang.  Setiap  orang  berhak untuk hidup  serta berhak  mempertahankan  hidup dan  keberadaannya  (Pasal  28A  UUD 1945). Bahwa  hukuman  mati  sudah  tidak  sejalan  lagi  dengan  perkembangan  HAM.  Semua  negara memiliki konsep penegakan hak asasi manusia. Indonesia berpartisipasi dalam perwujudan hak asasi  manusia  sebagai  bagian  dari  negara-negara  di  dunia,  yang  dibuktikan  dengan  aturan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
formal  hak  asasi  manusia.  Hak  asasi  manusia,  khususnya  hak  untuk  hidup,  tercantum  sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (irreducible rights). Hal itu tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Rudi, 2014)
Namun  secara  positif,  penerapan  pidana  mati  masih  diputus  oleh  hakim  yaitu  kasus Freddy  Budiman  yang  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  melanggar  Pasal  114  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Hal  ini  yang  membuat  eksekusi  hukuman mati di Indonesia menjadi ramai dibicarakan kembali dan hal ini juga mendapat perhatian dari masyarakat  karena  masih  menimbulkan  pro  dan  kontra  karena  masih  banyak  kejanggalan terhadap kasus tersebut.
Di  satu  sisi,  Indonesia  menjunjung  tinggi  hak  untuk  hidup,  hak  yang  tidak  dapat dilanggar,  tetapi  pelaksanaan  hak  hidup  tidak  berkelanjutan.  Penjatuhan  pidana  mati  oleh hakim  melalui  putusannya  berarti  negara  tidak  menjunjung  tinggi  kelangsungan  hak  hidup pelaku kejahatan.
Hak  Asasi  Manusia  secara  universal  berpandangan  bahwa  HAM  merupakan  hak  -hak yang  kodrati  yang  dimiliki  manusia  sejak  lahir.  Sifat  Universalisme  HAM  ini  kemudian melahirkan  keseragaman  pandangan  dan  standar  HAM.  Pandangan  inilah  yang  melihat  HAM sebagai nilai – nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen internasional. Hukuman  mati  merupakan  salah  satu  perampasan  terhadap  kemerdekaan  seseorang juga  merampas  hak  hidup  seseorang.  Hukuman  mati,  apabila  ditinjau  dari  Hak  Asasi  Manusia kenyataannya  sangat  bertentangan dengan  Hak Asasi  Manusia.  Hal  ini  dikarenakan hak  untuk hidup  adalah  Hak  yang  paling  asasi.  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  menyebutkan  bahwa  “ Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  yang  Maha  Esa dan  merupakan  Anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati  dan  dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” dasar konstitusional tersebut diatur juga dalam pasal 28A Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “ Setiap berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kehidupannya” dan  hak  hidupnya  semakin  dipertegas  lagi  dalam  pasal  28I  ayat  (1)  Undang- undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi  dihadapan  undang-undang,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  undang-undang yang  berlaku  surut  adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apapun”
Selain  diatur  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  hak  untuk  hidup  tersebut  juga  diatur lebih  mendalam  dalam  Undang-undang  nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia diantaranya:
a. Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:
“Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kebebasan  pribadi,  hak  untuk  diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum  yang  berlaku  surut  adalah  Hak  Asasi  Manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam Keadaan apapun dan oleh siapapun”
b. Pasal  9  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, menyebutkan  bahwa  “setiap  orang  b erhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan taraf hidupnya”
Hak  untuk  hidup  tentunya  diatur  oleh  peraturan  perundang  undangan  termasuk  juga oleh  Undang-undang  dasar  1945.  Maka  hal  ini  sudah  menjadi  bagian  dari  hak  asasi  manusia yang harus dihormati dan harus dijalani. Meskipun Ronald Z. Titahelu berpendapat bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukuman, namun tidak kejahatan itu diberikan hukuman mati.
Berdasarkan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mati pada hakekatnya adalah  hukuman  yang  mencabut  hak  hidup  seseorang,  hak  untuk  hidup  adalah  hak  asasi manusia.  Dan  hak-hak  ini  melekat  pada  seseorang.  Hak  hidup  seseorang  dilindungi  oleh undang-undang, oleh karena itu tidak seorang pun dapat mencabut hak hidup seseorang.

## KESIMPULAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Penjatuhan  hukuman  mati  bagi  terpidana  narkoba  khususnya  bagi  mereka  pengedar masih  menjadi  pro  dan  kontra  karena  hal  tersebut  masih  erat  kaitannya  dengan  hak  asasi manusia.  Sehingga  penjatuhan  hukuman  mati  terhadap  kejahatan  narkotika  masih  menjadi permasalahan  di  kalangan  masyarakat,  maka  berdasrkan  uraikan  diatas  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Penjatuhan  hukuman  mati  terhadap  terpidana  narkotika  yang  pada  hakikatnya  negara telah mengambil hak hidup warga negaranya sehingga penerapan hukuman mati tersebut sudah  seharusnya  dilakukan  perubahan  misalnya  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau  rehabilitasi  bagi  mereka  yang  kecanduan  narkotika,  meskipun  tindak  pidana narkotika  merupakan  tindak  pidana  yang  bersifat  extra  ordinary  crime  namun penerapannya tentunya sangat melanggar hak asasi manusia sehingga diperlukan pidana alternatif lainnya terhadap kejahatan tersebut.
2. Kebijakan hukuman mati jika ditinjau dari Hak Asasi Manusia sangat bertentangan dengan Hak  Asasi  Manusia,  hal  ini  dikarenakan  hak  hidup  merupakan  hak  asasi  manusia  yang paling  hakiki.  Undang-undang  Dasar  1945  sebagai  hukum  dasar  tertulis  bagi  bangsa Indonesia  telah  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan hidupnya dan kehidupannya sehingga tidak seorangpun dibenarkan untuk merampas hak tersebut terlebih itu negara yang mana negara seharusnya melindungi hak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Sembel, S. G., Jh Kumendong, W., & J Waha, C. J. (n.d.). PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PENGEDAR  NARKOTIKA  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  HAK  ASASI  MANUSIA  1  Oleh: Novelinda . www.hukumpedia.com
Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak, P., Saputra, H., Abdul Chalim, M., Polda Jateng Ba Subdit, D. I., Program Magister, M. S., & Hukum Fakultas, I. (2018). Result of research: 1) Misuse  of  narcotics  regulated  in  Law  no.  35  Year  2009  on  Narcotics.  In Jurnal  Daulat Hukum (Vol. 1, Issue 1). Sirin, K. (n.d.). PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS PENDEKATAN
TEORI MAQÀSHID AL- SYARÌ’AH . http://17-08-
1945.blogspot.com/2012/09/koran-digital-nu-
HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA . (n.d.).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Oleh: Piktor Aruro 2 . (2016). http://revoinstitute.blogspot.co.id/2010/06/penagakan- Purnomo,  A.  (2016). Hukuman  Mati  Bagi  Tindak  Pidana  Narkoba  di  Indonesia:  Perspektif Sosiologi Hukum . 8 (1), 15 – 23. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah Anjari,  W.  (2015).  PENJATUHAN  PIDANA  MATI  DI  INDONESIA  DALAM  PERSPEKTIF  HAK  ASASI
MANUSIA. Journal WIDYA Yustisia , 107 . www.hukumonline.com
Yanto,  O.  (2017). EFEKTIFITAS  PUTUSAN  PEMIDANAAN  MAKSIMAL  BAGI  PELAKU  TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN . 2 , 18 – 36.
Asmadi,  E.  (n.d.).  RUMUSAN  DELIK  DAN  PEMIDANAAN  BAGI  TINDAK  PIDANA  PENCEMARAN
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. Jurnal Ilmu Hukm , 6 , 16. https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.4910
Amma, T., Siregar, S., Adi, A., & Sirait, S. (n.d.). Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba .
Darwin  Pane,  M.  (n.d.).  KEBIJAKAN  HUKUMAN  MATI  DITINJAU  DARI  PERSPEKTIF  HUKUM POSITIF  DAN  HAK  ASASI  MANUSIA.  In Res  Nullius  Law  Journal (Vol.  1,  Issue  1). http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law
Rizky Julyarza Prodi Ahwal Al Syakhsyiyah, M. (2009). Studi Pasal 114 Ayat (2) dan 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun . Syafii,  A.  (n.d.). PENYALAHGUNAAN  NARKOBA  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  POSITIF  DAN HUKUM ISLAM . Khairunisa, K., & Ravena, D. (n.d.). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku  Tindak  Pidana  Peredaran  Narkotika  di  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan Dihubungkan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  107/PUU-XIII/2015 . https://doi.org/10.29313/.v0i0.7116