## SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN

## BAMBANG ALI KUSUMO, SH., MHum Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:Law  sanctions  in  taxation  consist  of  administrative  and  penal  sanction.  However, administrative  one  is  preferred  in  its  implementation.  It  is  because  of  its  more advantage in term of time and the penal money goes to state cash. The disadvantageous is it does not give up giving to its doers and who will do it.
Keywords: tax, administrative and penal sanction.

## PENDAHULUAN
Hukum  menempati  suatu  fungsi  yang  esensial  dalam  masyarakat  terutama  di  dalam melancarkan  proses  interaksi  sosial  warga  masyarakat.  Oleh  karena  itu  keberadaan  hukum diperlukan  oleh  setiap  masyarakat.  Ada  ungkapan  yang  menyatakan  bahwa  dimana  ada kehidupan  bersama  di  sana  ada  hukum.  Ini  menunjukkan  betapa  pentingnya  hukum  bagi kehidupan masyarakat.
Hukum  adalah  suatu  pola  kehidupan  dalam  masyarakat,  karena  masyarakat  itu  sendiri menghendaki  proses  pergaulan  hidup  yang  normal,  yang  berarti  adanya  suatu  keserasian  antara kepentingan-kepentingan  kelompok  dengan  kepentingan-kepentingan  orang  perorangan,  antara lain  terwujud  di  dalam  tujuan  hukum  untuk  mencapai  keserasian  antara  ketertiban  dengan keadilan,  sehingga  sering  dikatakan  bahwa  hukum  bertujuan  untuk  mencapai  recht vaardigeordening der samenleving (Soeryono Soekanto, 1986: 43). Agar hukum dapat mencapai tujuan  itu,  maka  hukum  tersebut  harus  dapat  berproses  secara  fungsional  di  dalam  masyarakat. Sebagai  bagian  atau  sub-sitem  dari  sistem  sosial,  hukum  bekerja  secara  fungsional  baik  proses penerbitan  atau  kontrol  sosial  maupun  proses  pengarahan  dan  pembentukan  pola-pola  tingkah laku  baru atau rekayasa sosial.
Hukum  dapat  berfungsi  sebagai  as  tool  of  social  engineering  (Satjipto  Rahadjo,  tanpa tahun:  118-120,  Baharudin  Lopa,  1987:32).    Hukum  merupakan  kekuatan  untuk  mengubah masyarakat (change agent), bukan hukum yang berfungsi sekedar hanya sebagai penjaga malam. Kemudian  hukum  dapat  berfungsi  sebagai  as  a  tool  of  justification,  yakni  sebagai  alat  untuk mengecek  benar  tidaknya  sesuatu  tingkah  laku  (Satjipto  Rahardjo,  tanpa  tahun:  32).  Dengan diketahuinya  ciri-ciri  kebenaran  yang  dikehendaki  oleh  umum,  maka  dengan  cepatlah  mudah terlihat apabila ada sesuatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran itu. Selanjutnya hukum
juga berfungsi sebagai as a tool social control, yakni mengontrol pemikiran dan langkah-langkah agar  selalu  terpelihara  tidak  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  (Baharudin  Lopa, 1987:32-33).  Masyarakat  yang  sudah  relatif  tinggi  kesadaran  hukumnya  membuat  segan  atau malu  melakukan  pelanggaran  hukum,  atau  kalau  toh  telah  melakukannya  akan  cepatlah  timbul reaksi  dari  masyarakat.  Menyangkut  berfungsinya  hukum  dalam  masyarakat,  maka  persoalan yang menonjol adalah apakah hukum dapat benar-benar berlaku dan didayagunakan oleh warga masyarakat.  Untuk  itu  hukum  dituntut  harus  benar-benar  berlaku  secara  yuridis,  filosofis  dan sosiologis.
Hukum  tumbuh,  hidup  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat.  Hukum  merupakan  sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum  tumbuh  dan  berkembang  bila  warga  masyarakat  itu  sendiri  menyadari  makna  hukum dalam  kehidupannya.  Tujuan  hukum  adalah  untuk  mencapai  suatu  kedamaian  di  dalam masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  selain  hukum  melindungi  kepentingan  manusia,  juga  untuk mencegah  dan  selanjutnya  menyelesaikan  pertentangan  atau  pertikaian  yang  terjadi  di masyarakat.

## KEDUDUKAN SANKSI DALAM HUKUM
Hukum tanpa sanksi diibaratkan sebagai burung tanpa sayap, sehingga tidak dapat terbang. Hukum tanpa sanksi tidak berkuasa. Sanksi hukum harus dapat dipaksakan (Rochmat Soemitro, 1987).  Dalam  hukum  perdata  terdapat  hukum  yang  memaksa  (dwingend  recht)  dan  ada  hukum yang  menjadi  pilihan  (relatief  recht).  Namun  sekali  dipilih,  maka  akan  mengikat  kedua  belah pihak  sebagai  undang-undang.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  fungsi  sanksi  dalam  hukum adalah  memberi  wibawa  kepada  hukum  dan  memaksa  orang  untuk  mematuhi  hukum.  Sanksi dalam  hukum  publik.,  termasuk  hukum  pajak  merupakan  alat  utama  untuk  memaksa  seseorang mematuhi  ketentuan  undang-undang.  Membayar  pajak  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  warga negara  dalam  rangka  ikut  membeayai  pembangunan  guna  mewujudkan  kesejahteraan  bersama. Bagi warga negara yang telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam arti telah berperilaku  sesuai  dengan  hukum  atau  (legal  behavior)  (Soerjono  Soekanto,  1982:159)    atau mengerti fungsi pajak, mengerti dampak pajak baik terhadap masyarakat maupun individu, akan dengan  suka  rela  dan  disiplin  membayar  pajak  tanpa  adanya  pemaksaan.  Tetapi  orang  yang demikian  tidak  banyak,  sehingga  pemerintah  perlu  memberikan  informasi  atau  penyuluhan-
penyuluhan  yang  banyak  kepada  masyarakat  mengenai  arti  pentingnya  pajak,  sehingga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak. Di samping itu masih perlu ada sanksi dan alat paksa  yang  dapat  digunakan  untuk  memaksa  wajib  pajak  yang  tidak  mematuhi  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Bagi  warga  masyarakat  (wajib  pajak)  yang  takut  akan  sanksi  akan mematuhi  peraturan  yang  berlaku  atau  tidak  melakukan  suatu  kejahatan.  Namun  demikian  ada faktor-faktor  lain  yang  menyebabkan  warga  masyarakat  mematuhi  peraturan  atau  hukum  yang berlaku.  Faktor-faktor  itu  adalah  karena  perhitungan  untung  rugi  (patuh  pada  hukum  lebih untung), karena ada tujuan untuk memelihara hubungan baik antara sesama manusia atau dengan penguasa,  karena  hukum  itu  sesuai  dengan  hati  nurani,  karena  adanya  tekanan-tekanan tertentu(Soerjono  Soekanto,  1985:  19).  Senada  dengan  uraian  di  atas  menurut  Herbert  Kelman, motif  orang  taat  terhadap  aturan  pajak  atau  mau  membayar  pajak  adalah  sebagai  berikut (Djamaludin Antjok, 1995: 8-11):
1. Takut dihukum (compliance),
2. Di dorong oleh karena rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak (identification);
3. Ada  kesadaran  bahwa  pajak  memang  berguna  untuk  dirinya    sendiri  maupun  masyarakat luas (internalization).
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sanksi bukanlah satu-satunya alat atau sarana agar warga masyarakat mematuhi hukum atau peraturan, tetapi masih ada alat atau sarana atau motif lain  yang  memungkinkan  warga  masyarakat  mematuhi  hukum.  Namun  demikian    sanksi merupakan satu-satunya alat atau sarana untuk menakut-nakuti orang tertentu atau orang banyak (preventie  speciale  dan  preventie  general)  melakukan  kejahatan  dan  untuk  mendidik  atau memperbaiki  orang-orang  yang  sudah  menandakan  suka  melakukan  kejahatan,  agar  menjadi orang  yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat  bagi masyarakat  (Wirjono Prodjodikoro, 1989: 18).
Kemudian  sampai  sejauhmana  sanksi  dapat  membatasi  terjadinya  kejahatan  atau  dengan kata  lain  apakah  sanksi  mempunyai  daya  efektivitas  yang  maksimal.  Menurut  Djamaludin Antjok  efektif  atau  tidaknya  sanksi  atau  hukuman  tergantung  tiga  faktor,  yaitu  (Djamaludin Antjok, 1995:9):
1. Seberapa jauh kemungkinan orang akan tertangkap bila melakukan kejahatan, semakin besar kemungkinan tertangkap, maka semakin kecil keberanian melakukan kejahatan.
2. Seberapa  besar  hukuman  yang  diterima  bila  tertangkap.  Makin  besar  atau  berat  hukuman, maka makin kecil keberanian melakukan kejahatan.
3. Kepastian  hukum.  Makin  ada  kepastian  hukum,  maka  makin  kecil  keberanian  melakukan kejahatan.
Sedangkan  menurut  Soerjono  Soekanto  untuk  menilai  efektivitas  sanksi  diajukan  tiga karakteristik, yaitu (Soerjono Soekanto, 1985:82):
1. Karakteristik ancaman atau imbalan;
2. Karakteristik subyek hukum yang terkena sanksi;
3. Karakteristik perilaku atau sikap tindak yang harus dikendalikan.

## SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
Dalam  rangka  penegakan  hukum,  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan  diatur  pula mengenai  sanksi.  Adanya  ketentuan  sanksi  ini  untuk  mencegah  terjadinya  perbuatan-perbuatan yang  melanggar  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  baik  dilakukan  oleh  wajib  pajak,  petugas pajak maupun pihak ketiga. Pajak merupakan sumber dana yang besar bagi pembangunan. Oleh sebab itu dalam rangka  mencegah terjadinya kejahatan di bidang perpajakan diperlukan adanya sanksi,  sehingga  kebocoran  dari  sektor  ini  dapat  dihindari.  Penggunaan  atau  pengenaan  sanksi memang  bukan  satu-satunya  jalan  yang  terbaik,  namun  paling  tidak  akan  dapat  mempengaruhi atau  membuat  sadar  para  wajib  pajak,  petugas  pajak  atau  pihak  ketiga  yang  telah  melakukan kelalalian  atau  kesengajaan  melakukan  perbuatan  yang  menyimpang  dari  undang-undang  yang berlaku.
Berdasarkan  Undang  Undang  No.  28  Tahun  2007  tentang  perubahan  ketiga  atas  Undang Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  dan  Undang Undang  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  serta  Undang-undang    tentang  Bea  Meterai  dikenal adanya dua sanksi dalam bidang perpajakan yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang merupakan denda, bunga  dan  kenaikan.  Sedang  sanksi  pidana  merupakan  suatu  alat  terakhir  atau  benteng  hukum yang  digunakan  fiscus  agar  norma  hukum  dipatuhi  (Mardiasmo,  1992:21).  Sebagai  bagian  dari
hukum  administrasi,  undang-undang  pajak  lebih  banyak  mengandung  sanksi  administrasi  dari pada sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan wewenang administrasi pajak dan dijatuhkan oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak,  sedangkan  sanksi  pidana  merupakan  wewenang  pengadilan pidana  dan  dijatuhkan  oleh  hakim  pidana,  bila  hakim  mempunyai  keyakinan  bahwa  pelaku benar-benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

## Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara. Ada  tiga  macam  sanksi  administrasi  perpajakan  yang  dapat  dikenakan  terhadap  wajib  pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.

## 1. Denda Administrasi
a. Bila  surat  pemberitahuan  (SPT)  tidak  disampaikan  atau  disampaikan  tidak  sesuai  dengan waktu yang ditentukan, yaitu:
1. Untuk  surat  pemberitahuan  (SPT)  masa,  selambat-lambatnya  dua  puluh  hari        setelah akhir masa pajak.
2. Untuk  surat  pemberitahuan  (SPT)  tahunan,  selambat-lambatnya  tiga  bulan  setelah  akhir tahun pajak.
3. Untuk  surat  pemberitahuan  (SPT)  tahunan  pajak  penghasilan  wajib  pajak  badan  paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.
Terhadap hal tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus  ribu  rupiah)  untuk  SPT  masa  pajak  pertambahan  nilai,  Rp  100.000,00  (seratus  ribu rupiah) untuk SPT masa lainnya, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk  SPT tahunan pajak penghasilan pajak orang pribadi (Pasal 7 UU  No. 28 Tahun 2007).
b. Wajib  pajak  dapat  membetulkan  SPT  atas  kemauan  sendiri  dengan  menyampaikan pernyataan  tertulis  sesudah  masa  pajak  atau  tahun  pajak  terakhir,  dengan  syarat  Direktur Jenderal Pajak belum melakukan penyidikan (walaupun telah melakukan pemeriksaan) yaitu dengan  disertai  pelunasan  kekurangan  pembayaran  jumlah  pajak  yang  sebenarnya  terutang
beserta  sanksi  administrasi  berupa  denda  sebesar  150  %  (seratus  lima  puluh  prosen)  dari jumlah pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2007).
c.  Pajak  yang  terhutang  yang  pada  saat  jatuh  tempo  pembayaran  tidak  dibayar  atau  kurang dibayar,  dikenakan  denda  administrasi  sebesar  2  %  sebulan,  yang  dihitung  dari  saat  jatuh tempo  sampai  dengan  hari  pembayaran  untuk  jangka  waktu  paling  lama  24  (dua  puluh empat) bulan (Pasal 11 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1994.
d.  Wajib  pajak  yang  tidak  menyampaikan  surat  pemberitahuan  obyek  pajak  (SPOK)  dalam waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  tanggal  diterimanya  SPOK  dan  setelah  ditegur  secara tertulis  melalui  surat  teguran,  dikenakan  denda  administrasi  sebesar  25  %  dihitung  dari pokok  pajak  (Pasal  10  ayat  (2)  huruf  a  dan  ayat  (3)  jo  Pasal  9  ayat  (2)  UU.  No.  12  Tahun 1994.
e.  Wajib  pajak  yang  mengisi  surat  pemberitahuan  obyek  pajak  tidak  sesuai  dengan  keadaan sebenarnya, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar  dari  jumlah  yang  dihitung  berdasarkan  SPOK  yang  disampaikan  oleh  wajib  pajak. Terhadap hal ini dikenakan denda administrasi sebesar 25 % dari selisih pajak yang terhutang (Pasal 10 ayat (2) huruf b dan ayat (4) UU. No. 12 Tahun 1994.
f.  Pembuat  atau  pemegang  dokumen  yang  dikenakan  bea  meterai  tetapi  dokumen  yang bersangkutan  bea  meterainya  tidak  atau  kurang  dilunasi  sebagaimana  mestinya.  Terhadap pemegang  atau  pembuat  dokumen  dikenakan  denda  administrasi  sebesar  200  %  dari  bea meterai yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 8 ayat (1) UU. No. 13 Tahun 1985). Kemudian pemegang dokumen  yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar tersebut harus melunasi bea  meterai  yang  terhutang  dan  dendanya  dengan  cara  pemeteraian  kemudian  (Pasal  8  ayat (2) UU. No. 13 Tahun 1985).

## 2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
a.  Wajib  pajak  yang  pembayaran  pajaknya  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  atau  terlambat dibayarkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2  % perbulan (Pasal 8 ayat (2, 2a), Pasal 9 ayat (2a,2b), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2007.
b.  Surat  ketetapan  pajak  kurang  bayar  masih  dibenarkan  untuk  diterbitkan,  ditambah  sanksi administrasi  berupa  bunga  sebesar  48  %  dari  jumlah  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar meskipun  telah  lewat  lima  tahun,  dalam  hal  wajib  pajak  dipidana  dibidang  perpajakan  atau tindak pidana lain (Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007.
Sanksi  administrasi  berupa  bunga  terdiri  dari  bunga  pembayaran,  bunga  penagihan  dan bunga  ketetapan  (Moeljo  Hadi,  1992:27).  Bunga  pembayaran  adalah  bunga  karena  melakukan pembayaran pajak tidak  pada waktunya dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa dikeluarkan  tagihan  berupa  surat  tagihan  pajak  (STP),  surat  ketetapan  pajak  (SKPT).  Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKP dan  SKPT  tidak  dilakukan  dalam  batas  waktu  pembayaran.  Sedangkan  bunga  ketetapan  adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak.

## 3.   Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
a.    Pajak  yang  kurang  dibayar  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  pengungkapan  ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50 % dari pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (5) UU. No. 28 Tahun 2007
b.  Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
1. 50 % dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun   pajak.
2. 100  %  dari  pajak  penghasilan  yang  tidak  atau  kurang  dipotong,  tidak  atau  kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
3. 100  %  dari  pajak  pertambahan  nilai  barang  dan  jasa  dan  pajak  penjualan  atas  barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.
Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2007.
c. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % dari jumlah kekurangan pajak yang  terutang  dalam  surat  ketetapan  pajak  kurang  bayar  tambahan    (Pasal  15  ayat  (2)  UU. No. 28 Tahun 2007.
Sanksi  administrasi  yang  berupa  denda,  bunga  dan  kenaikan  lebih  ditekankan  untuk kepentingan  negara  yang  bersifat  ekonomis,  yakni  supaya  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak dapat  meningkat.  Bila  penerapan  sanksi  administrasi  yang  diatur  dalam  pasal-pasal  undang- undang  perpajakan  di  atas  masih  belum  efektif,  maka  penagihan  dapat  dilakukan  berdasarkan Undang Undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan paksa jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 608/KMK.04/1994  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Penagihan  Pajak  dan  penunjukan  pejabat yang  berwenang  mengeluarkan  surat  paksa.  Bila  wajib  pajak  berkeberatan  terhadap  besarnya sanksi  administrasi  yang  tercantum  pada  surat  tagihan  pajak  (sebelum  surat  paksa  diterbitkan, maka  dapat  mengajukan  keberatan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak  (Dirjen  Pajak).  Hal  ini memang  tidak  secara  tegas  dinyatakan  dalam  Pasal  25  UU.  No.  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 25 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas  suatu: surat ketetapan pajak  kurang  bayar,  surat  ketetapan  pajak  kurang  bayar  tambahan,  surat  ketetapan  pajak  nihil, surat  ketetapan  pajak  lebih  bayar,  pemotongan  atau  pemungutan  pajak  oleh  pihak  ketiga berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Namun  dalam  penjelasan Pasal  25  ayat  (1)  UU.  No.  28  Tahun  2007  dinyatakan  bahwa:  bila  wajib  pajak  berpendapat bahwa  jumlah  rugi,  jumlah  pajak  dan  pemotongan  atau  pemungutan  pajak  tidak  sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Hal ini diperkuat lagi pendapat Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa wajib pajak mungkin dapat menyetujui yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak, akan tetapi tidak menyetujui jumlah denda  atau  tambahan  yang  dikenakan  kepadanya.  Dengan  demikian  sanksi  administrasi  dapat menjadi obyek perselisihan antara wajib pajak dengan fiskus (aparat pajak). Bila hal ini terjadi, maka  wajib  pajak  berhak  untuk  mengajukan  keberatan  kepada  Direktur  Jenderal  Pajak. Keputusan atas keberatan dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak  tanggal  keberatan  diterima  berupa  menerima  seluruhnya  atau  menerima  sebagian,  atau menolak  atau  menambah  besarnya  jumlah  pajak  yang  terutang.  Bila  jangka  waktu  telah  lewat dan Dirjen Pajak tidak memberi keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan (Pasal 26 UU. No.  28  Tahun  2007).  Upaya  penyelesaian  keberatan  melalui  model  ini  menurut  hemat  penulis sangat  rawan  untuk  timbulnya  penyalahgunaan  kewenangan  yang  dilakukan  petugas  pajak (fiscus). Dalam temuan Satgas Hukum, ketika masih aktif Gayus Tambunan menangani 51 kasus
keberatan  pajak,  tetapi  40  kasus  berujung  pada  kekalahan  Ditjen  Pajak  (Republika,  Jum’at  23 April  2010).  Bisa  saja  penyelesaiannya  dengan  kompromi  antara  wajib  pajak  dengan  petugas pajak untuk menyetujui keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dengan catatan petugas pajak akan mendapatkan sejumlah uang yang diperjanjikan antara wajib pajak dan petugas pajak. Bila melihat  kasus  ini  nampaknya  tidak  ada  yang  dirugikan,  karena  merupakan  kesepakatan  antara dua pihak (ingat asas dalam perjanjian). Namun bila ditelusuri lebih mendalam praktek semacam ini  akan  merugikan  keuangan  negara.  Bahkan  dalam  pemeriksaan  pajak  besaran  pajak  di  surat ketetapan  pajak  dapat  dinegosiasikan  antara  wajib  pajak  dan  oknum  pegawai  pajak.  Oknum pegawai pajak dengan sepengetahuan atasannya dapat menyunat pajak perusahaan. Selisih dana pajak  lantas  dibagi-bagi  antara  perusahaan  dan  oknum  pegawai  pajak  (Republika,  Jum’at  26 Maret 2010). Kemudian bilamana setelah keputusan atas keberatan  diterbitkan oleh Dirjen Pajak dan  wajib  pajak  masih  merasa  berkeberatan  atas  keputusan  itu,  maka  wajib  pajak  dapat mengajukan  permohonan  banding.  Banding  dapat  diajukan  kepada  Pengadilan  Pajak  (UU.  No. 14 Tahun 2002). Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas  keputusan  keberatan,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  (Pasal  31  ayat  (2)  UU.  No.  14  Tahun  2002).  Pengadilan  Pajak  adalah  badan  peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Upaya penyelesaian sengketa pajak inipun juga sangat rawan terjadinya  mafia  hukum.  Hal  ini  mengingat  Hakim-hakim  di  pengadilan  ini  adalah  mantan- mantan  pejabat  dilingkungan  Direktur  Jenderal  Pajak  yang  sudah  banyak  mengetahui  tentang kesepakatan-kesepakatan yang terjadi yang cenderung banyak menguntungkan pihak wajib pajak dan  petugas  pajak.  Hal  ini  diperkuat  adanya  kasus-kasus  yang  ditangani  pengadilan  pajak sebagian besar dimenangkan pihak wajib pajak. Ini semua yang dirugikan adalah negara.

## Sanksi Pidana
Dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No.  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  ketentuan  mengenai sanksi pidana dalam didang perpajakan diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C. Pada  dasarnya  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  dibedakan  menurut  sifatnya,  yaitu  karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana kepada wajib pajak, petugas pajak (fiskus) dan kepada pihak ketiga.

## 1. Sanksi Pidana Terhadap Wajib Pajak
a. Karena  kealpaannya  tidak  menyampaikan  surat  pemberitahuan  (SPT)  atau  menyampaikan surat  pemberitahuan  tetapi  isinya  tidak  benar  atau  tidak  lengkap  atau  melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara  dan  perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  setelah  perbuatan  yang  pertama  kali sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  13  A,  didenda  paling  sedikit  1(satu)  kali  jumlah  pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang  tidak  atau  kurang  dibayar,  atau  dipidana  kurungan  paling  singkat  3  (tiga)  bulan  atau paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 38 UU. No. 28 Tahun 2007).
b. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau  tidak  melaporkan  usahanya  untuk  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak; menyalahgunakan  atau  menggunakan  tanpa  hak  NPWP  atau  pengukuhan  pengusaha  kena pajak; tidak menyeampaikan SPT; menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar  atau  tidak  lengkap;  menolak  untuk  dilakukan  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 29; memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan  seolah-olah  benar,  atau  tidak  menggambarkan  keadaan  yang  sebenarnya;  tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan  buku,  catatan,  atau  dokumen  lain;  tidak  menyimpan  buku,  catatan,  atau dokumen  yang menjadi  dasar pembukuan  atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau tidak  menyetorkan  pajak  yang  telah  dipotong  atau  dipungut,  sehingga  dapat  menimbulkan kerugian  pada  pendapatan  negara  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  6  (enam) bulan  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  2  (dua)  kali  jumlah  pajak terutang  yang  tidak  atau  kurang  dibayar  dan  paling  banyak  4  (empat)  kali  jumlah  pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Ancaman pidana menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana bila  seseorang  melakukan  lagi  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  sebelum  lewat  1  (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan (Pasal 39 ayat (1), (2) UU. No. 28 Tahun 2007).
c. Setiap  orang  dengan  sengaja  menerbitkan  dan/atau  menggunakan  faktur  pajak,  bukti pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak,  dan/atau  bukti  setoran  pajak  yang  tidak
berdasarkn  transaksi  yang  sebenarnya;  atau  menerbitkan  faktur  pajak  tetapi  belum dikukuhkan  sebagai  pengusaha  kena  pajak  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  sedikit  2 (dua)  tahun  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun  serta  denda  paling  sedikit  2  (dua)  kali  jumlah pajak  dalam  faktur  pajak,  bukti  pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak,  dan/atau  bukti setoran  pajak  dan  paling  banyak  6  (enam)  kali  jumlah  pajak  dalam  faktur  pajak,  bukti pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak,  dan/atau  bukti  setoran  pajak  (Pasal  39  A  UU. No. 28 Tahun 2007).
d. Percobaan untuk meloakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan  restitusi  atau  melakukan  kompensasi  pajak  atau  perkreditan  pajak;  dipidana denganpidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling  sedikit  2  (dua)  kali  jumlah  restitusi  yang  dimohonkan  dan/atau  kompensasi  atau perkreditan  yang  dilakukan  dan  paling  banyak  4  (empat)  kali  jumlah  restitusi  yang dimohonkan  dan/atau  kompensasi  atau  perkreditan  yang  dilakukan  (Pasal  39  ayat  (3)  UU. No. 28 Tahun 2007.
2. Sanksi Pidana Terhadap Pejabat (fiscus)
a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  34  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Pasal 41 ayat (1)  UU. No. 28 Tahun 2007).
b. Pejabat  yang  dengan  senagaj  tidak  memenuhi  kewajibannya  atau  seseorang  yang menyebabkan  tidak  dipenuhinya  kewajiban  pejabat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 41 ayat (2) UU. No. 28 Tahun 2007).
3. Sanksi Pidana Terhadap Pihak Ketiga
a. Dengan  sengaja    tidak  memberi  keterangan  atau  bukti,  atau  memberi  keterangan  atau  bukti yang  tidak  benar  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (Pasal 41 A UU. No. 28 Tahun 2007)
b. Dengan  sengaja  menghalangi  atau  mempersulit  penyidikan  tindak  pidana  dibidang perpajakan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) (Pasal 41 B UU. No. 28 tahun 2007).
c. Dengan  sengaja  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  A  ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
d. Dengan  sengaja  menyebabkan  tidak  terpenuhinya  kewajiban  pejabat  dan  pihak  lain sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  A  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling lama  10  (epuluh)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp  800.000.000,00  (delapan  ratus  ribu rupiah).
e. Dengan  sengaja  tidak  memberikan  data  dan  informasi  yang  diminta  oleh  Diretur  Jenderal Pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  A  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
f. Dengan  sengaja  menyalahgunakan  data  dan  informasi  perpajakan  sehingga  menimbulkan kerugian  kepada  negara  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pengetrapan  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan    bersifat  ultimum  remedium,  artinya hukum pidana atau sanksi pidana baru diterapkan apabila upaya-upaya lain telah dilakukan tetapi tidak membawa pengaruh sama sekali atau dengan kata lain tidak membawa efek jera baik bagi sipelaku  maupun  calon  pelaku.  Dan  nampaknya  yang  diutamakan  dalam  menangani  tindak pidana  di  bidang  perpajakan  ini  adalah  pengembalian  jumlah  kerugian  yang  timbul  dari  tindak pidana ini. Dengan demikian bila sanksi administrasi telah dipenuhi atau telah dikembalikan atau dibayarkan,  maka  tidak  perlu  sanksi  pidana  diterapkan.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  Pasal  44  B, yakni  bahwa  untuk  kepentingan  penerimaan  negara,  atas  permintaan  Menteri  Keuangan,  Jaksa Agung  dapat  menghentikan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  paling  lama  dalam jangka  waktu  6  (enam)  bulan  sejak  tanggal  surat  permintaan.  Penghentian  penyidikan  yang dimaksud  hanya  dilakukan  setelah  wajib  pajak  melunasi  utang  pajak  yang  tidak  atau  kurang dibayar  atau  yang  tidak  seharusnya  dikembalikan  dan  ditambah  dengan  sanksi  administrasi berupa  denda  sebesar  4  (empat)  kali  jumlah  pajak  yang  tidak  atau  kurang  dibayar,  atau  yang
tidak  seharusnya  dikembalikan.  Ketentuan  yang  ada  pada  Pasal  44  B  ini  menyebabkan penegakan  hukum  di  bidang  perpajakan  kurang  baik,  karena  penegak  hukum  khususnya  Jaksa dapat  menyalahgunakan  kewenangan  yang  ada  padanya  yang  semestinya  sanksi  pidana  dapat diterapkan tetapi Jaksa Agung dapat menyampingkannya demi penerimaan negara. Pada tataran Kementrian  Keuangan  dapat  terjadi  pula  penyalahgunaan  kewenangan  yang  dilakukan  oleh oknum-oknum  pejabat  di  lingkungan  Kementrian    Keuangan  untuk  meminta  kepada  Jaksa Agung  untuk  tidak  meneruskan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  ini  (lihat  kasus  Paulus Tumewu,  Jawa  Pos,  Sabtu,  1  Mei  2010).  Mengingat  hal  yang  demikian  menurut  hemat  kami hendaknya  Pasal  44  B  itu  dihapus  atau  dirubah  redaksinya  yang  intinya  penggantian  kerugian negara tidak dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menegakkan  hukum di bidang perpajakan  diperlukan  sanksi  administrasi  maupun  sanksi  pidana,  namun  dalam  penerapannya sanksi  administrasi  lebih  diutamakan  dibandingkan  dengan  sanksi  pidana.  Mengingat  hal  yang demikian, maka efek jera baik bagi si pelaku maupun calon pelaku tidak ada dan akhirnya tindak pidana  di  bidang  perpajakan  akan  berlangsung  terus  menerus  baik  dari  segi  kuantitas  maupun kualitas.
-----------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Antjok, Djamaludin. 1995. Pajak, Law Enforcement Dan Keadilan. Seminar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Hadi, Moeljo. 1995. Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Lopa, Baharudin. 1987. Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
Mardiasmo. 1992. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Ofset.
Prodjodikoro, Wirjono. 1989. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung: PT. Eresco.
Rahardjo, Satjipto. Tanpa Tahun. Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
Soekanto,  Soerjono.  1986.  Kegunaan  Sosiologi  Hukum  Bagi  Kalangan  Hukum.  Bandung: Alumni.
________________. 1982. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. ________________. 1985. Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi. Bandung: Remaja Karya. Soemitro, Rochmat. 1987. Hubungan Dan Pengaruh Pidana Fiskal Terhadap Kesadaran Pajak,
Kepatuhan dan Ketaatan Wajib Pajak. Seminar di Universitas Indonesia.
_______________. 1991. Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia. Bandung: PT. Eresco.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  1989.  Perspektif  Sosial  Dalam  Pemahaman  Masalah-masalah Hukum. Semarang: Agung Press.