## PRESEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA DPR KABUPATEN
(STUDI KASUS KOMUNIKASI POLITIK DAPIL 1 KABUPATEN BUTON UTARA) * Klison ** La Ode Muh. Umran *** Marsia Sumule G
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNIVERSITAS HALU OLEO
Email :Klison_Jurnalis@Yahoo.Com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis presepsi masyarakat terhadap kinerja Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dapil  Satu  Kabupaten  Buton  Utara.  Penelitian  ini  dilatar  belakangi oleh  fakta  bahwa  kinerja  dewan  perwakilan  rakayat  daerah  sangat  berpengaruh  terhadap kesejahteraan  rakyat.  Dalam  hal  ini  kinerja  DPRD  sebagai  penanpung  aspirasi  masyarakat, pengawasan pembangunan dan kesejahteraan rakayat.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatakan  kualitatif  deskriptif,  sumber  data  dalam penelitian ini adalah masyarakat  yang paham dengan apa  yang peneliti teliti, dengan pemilihan informan peneliti sebagai informan kunci dengan menggunakan metode snowbool. Adapun yang menjadi  informan  kunci  dalam  penelitian  ini  adalah  satu  orang  kontraktor,  satu  orang  guru honorer,  dua  orang  petani,  satu  orang  wiraswasta,  satu  orang  pengusah  dan  satu  orang  mantan anggota  DPRD,  tehnik  penentuan  lokasi Penentuan  wilayah  sebuah  penelitian  yang peneliti lakukakan  adalah  dengan  menggunakan  area  sampling yaitu  Kelurahan  Bonegunu  dan  Desa Buranga,  sumber  daya  yaitu  data  primeer  dan  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dapil satu Kabupaten Buton Utara Dilihat dari hasil-hasil kinerja dilapangan yang terjadi masi sangat kurang,  baik  dari  segi  pembangunan,  proses  penyerapan  masyarkat  serta  perhatian  anggota DPRD  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  masi  sangat  minim.  Kinerja  DPRD    tidak  berjalan dengan baik, tidak responsif dan tidak transparan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  public  perception  of  the  performance  of  the  Regional Representatives  Council  Dapil  One  North Buton.  This  research  was  motivated  by  the  fact  that the  performance  of  the  local  legislative  influence  on  people's  welfare.  In  this  case  the performance  of  Parliament  as  a  container  for  the  aspirations  of  the  people,  monitoring  the development and welfare rakayat
This study used descriptive qualitative approach, the source of the data in this study is that people understand what meticulous researcher, with the selection of informants researchers as  key  informants  using  methods  snowbool.  As  for  the  key  informants  in  this  study  is  one contractor,  one  temporary  teacher,  two  farmers,  a  self-employed  people,  one  person  the employer  and  one  former  member  of  parliament,  the  technique  of  determining  the  location determination of the area to a study researcher pleased to be is to use area Bonegunu sampling Village  and  Village  Buranga,  resources  are  primary  data  and  secondary  data.  Data  collection techniques are interviews, observation, and documentation.
These results indicate that the performance of the regional council of the North Buton dapil  Judging  from  the  results  of  field  performance  that  occurs  still  remain  very  less,  both  in terms  of  development,  the  process  of  absorption  of  the  community  as  well  as  the  attention  of legislators to the welfare of society still remain very minimal. Parliament's performance did not go well, unresponsive and not transparent.

## I. PENDAHULUAN
Sebelum Buton Utara menjadi salah satu daerah otonom, pembangunan di wilayah tersebut masih sangat kurang, akan tetapi setelah wilayah Buton Utara menjadi salah satu daerah otonom sebagai  hasil  pemekaran dari  kabupaten  Muna  maka  pembangunan  suda  mulai nampak, secara menyeluruh,  pelaksanaan  pembangunan  telah  menunjukan  kinerja  yang  cukup  berarti, akan tetapi  terkhusus  wilayah    dapil  satu yang  meliputi  Kecamatan  Bonegunu  dan  Kecamatan Kambowa masih  sangat  kurang  di  bandingkan  dengan  wilayah  dapil  dua  maupun  dapil  tiga. Padahal  ibu  kota  Kabupaten  Buton  Utara  terletak  di  wilayah  dapil  satu dalam  hal  ini  di Kecamatan  Bonegunu  yaitu  Buranga.  Perlu  disadari  bahwa  setiap  pelaksanaan  pembangunan tidak akan terlepas dari persetujuan dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Merujuk  pada  system  demokrasi,  maka  sebagai  anggota  DPRD  akan  menunjukan kedekatannya  kepada  masyarakat  termaksud  DPRD  yang  ada  di  Kabupaten  Buton  Utara. Anggota    DPRD Buton  Utara harus    dekat    dan    memperjuangkan  aspirasi    masyarakat pemilihnya  secara  maksimal.  Hal ini  berangkat  dari  pemikiran system demokrasi khususnya mengenai  sistem  pemilu  yang telah  berhasil  mengantarkan anggota  DPRD duduk  sebagai wakil    rakyat    berdasarkan    suara  terbanyak.    Realita    ini  dengan  sendirinya  akan    merubah fungsi  keterwakilan  DPRD dalam  menyuarakan  dan memperjuangkan  aspirasi  masyarakat. Lebih  khusus  lagi  konstituen  masing-masing yang diwakilinya.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  sebagai  salah  satu lembaga kontrol terhadap kinerja pemerintahan daerah    yang  keanggotaannya  mencerminkan  atau  merepresentasikan  kondisi perwakilan  rakyat  daerah.  Sebagai  wakil  rakyat  di  daerah,  DPRD  mempunyai  tanggung  jawab
yang  besar  dalam  mengemban  aspirasi  rakyat  yang  diwakilinya  melalui  berbagai  fungsi  yang dimilikinya yaitu fungsi perundang-undangan dan pengawasan.
Pada tatanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara masih perlu dikaji secara  mendalam,    mengingat  bahwa  kinerja  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dalam penyerapan setiap aspirasi pelaksanaan tanggung jawab yang di amanahkan oleh rakyat, olehnya itu,  menjalankan  fungsi  dalam  mengawal  pelaksanaan  pembangunan  yang  di  jalankan pemerintah..
Sebagai salah satu bagian wakil rakyat daerah Kabupaten Buton Utara, berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal, apa lagi perannya  yang mengurusi bidang sosial kemasyarakatan  dan  pembinaan  masyarakat  maka  pelayanan daerah yang  diberikan berhubungan langsung kepada masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang baik maka akan berimbas  pada  penilaian  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  kinerja  DPRD  dapil 1  (satu) Kabupaten Buton Utara secara keseluruhan. .

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Dimensi Dasar Komunikasi.
Ilmu komunikasi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner, tidak bisa menghindari  perspektif  dari  beberapa  ahli  yang tertarik  pada  kajian  komunikasi,  sehingga definisi  dan  pengertian  komunikasi  menjadi  semakin  banyak  dan  beragam.  Masing-masing mempunyai penekanan arti, cakupan, konteks yang berbeda satu sama lain, tetapi pada dasarnya saling melengkapi dan menyempurnakan makna komunikasi sejalan dengan perkembangan ilmu komunikasi.
Menurut Frank E.X. Dance dalam bukunya Human Communication Theory terdapat 126 buah  definisi  tentang  komunikasi  yang  diberikan  oleh  beberapa  ahli  dan  dalam  buku  Sasa Djuarsa  Sendjaja  Pengantar  Ilmu  Komunikasi dijabarkan  tujuh  buah  definisi  yang  dapat mewakili  sudut  pandang  dan  konteks  pengertian  komunikasi.  Definisi-definisi  tersebut  adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi  adalah  suatu  proses  melalui  mana  seseorang  (komunikator)  menyampaikan stimulus  (biasanya  dalam bentuk  kata-kata)  dengan  tujuan  mengubah  atau  membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak) Hovland, Janis & Kelley, (1953)
2. Komunikasi  adalah  proses  penyampaian  informasi,  gagasan,  emosi,  keahlian  dan  lain- lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain. Berelson dan Stainer, (1964)
3. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa,  dengan  saluran  apa,  kepada  siapa?  Dengan  akibat  apa  atau  hasil  apa?  (Who?  Says what? In which channel? To whom?With what effect?) Lasswell, ( 1960)
4. Komunikasi  adalah  suatu  proses  yang  membuat  sesuatu  dari  yang  semula  dimiliki  oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Gode, (1959)
5. Komunikasi  timbul  didorong  oleh  kebutuhan-kebutuhan  untuk  mengurangi  rasa ketidakpastian,  bertindak  secara  efektif,  mempertahankan  atau  memperkuat  ego. Barnlund,(1964)
6. Komunikasi  adalah  suatu  proses  yang  menghubungkan  satu  bagian  dengan  bagian lainnya dalam kehidupan. Ruesch,(1957).
7. Komunikasi  adalah  seluruh  prosedur  melalui  mana  pikiran  seseorang  dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Weaver, (1949).

## 2. Memahami Komunikasi Politik
komunikasi politik  sebenarnya  sudah  dipelajari  sejak  lama  bahkan  ketika  manusia  masih hidup dalam negara-kota (polis). Pada 350 SM, filsuf Yunani kuno bernama Aristoteles mengkaji bagaimana sebuah pesan politik disampaikan kepada publik. Dalam bukunya berjudul Rhetoric, Aristoteles  membahas  secara  sistematis  seni  berpidato. Ketika  itu,  pidato  merupakan  bagian penting  untuk  memengaruhi  pendengarnya  (publik)  secara  politis.  Aristoteles  mengulas bagaimana  seseorang  menjadi  orator  yang  baik  serta  apa  cara  yang  harus  dilakukan  untuk mengatasi  problema  berpidato.  Tidak  berhenti  sampai  di  situ,  pendiri  sekolah  Lyceum  itu  juga sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni menganalisis suatu retorika.

## 3. Teori Presepsi
Presepsi  merupakan  suatu  kata  atau  istilah  yang  tidak  asing  lagi bagi  kalangan  mahasiswa maupun  masyarakat,  sesuai  dengan  judul  penelitian  ini  masyarakat  berhak  berpresepsi  atau berpendapat tentang apa yang  di lihat atau pun yang dirasakan langsung dalam segi kinerja DPR untuk kesejahteraan masyarakat.
Persepsi, menurut Jalaludin  Rakhmat  (1998),  adalah  pengalaman  tentang  objek,  peristiwa, atau  hubungan-hubungan  yang  diperoleh  dengan  menyimpulkan  informasi  dan  menafsirkan pesan. Persepsi didapatkan dari simpulan informasi dan tafsiran pesan  yang disampaikan orang lain mengenai suatu obyek.
Menurut  Ruch  (1967),  persepsi  adalah  suatu  proses  tentang  petunjuk – petunjuk inderawi  (sensory)  dan  pengalaman  masa  lampau  yang  relevan  diorganisasikan untuk memberikan  kepada  kita  gambaran  yang  terstruktur  dan  bermakna  pada suatu  situasi  tertentu.
Persepsi  datang  secara  tidak  sadar  melalui  sensor  pancaindera  manusia  sehingga  didapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan situasi yang ada..

## 4 Tinjauan Tentang Aspirasi
Aspirasi berasal dari kata aspire, yang artinya bercita-cita atau menginginkan. Pengertian aspirasi menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah harapan dan tujuan untuk keberhasilan di masa  yang  akan  datang.  Slameto  (2003  :  53)  mendefinisikan  aspirasi  sebagai  harapan  atau keinginan  individu  akan  suatu  keberhasilan atau  prestasi.  Aspirasi  mengarahkan  aktivitas individu untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
Menurut  Hurlock  (1979  :  264)  aspirasi  didefinisikan  sebagai  keinginan  yang  kuat  dan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Keinginan tersebut  dapat  berupa  keinginan  meningkatkan  status  individu,  maupun  keinginan  yang  tidak wajar dan terlalu berani.

## 5 Teori Kesejahteraan sosial dan ekonomi
Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach (Albert dan Hahnel dalam Darussalam 2005:77). Pendekatan classical utillatarial menekankan bahwa kesenangan (pleasur) atau  kepuasan(utility)  seseoarang  dapat  diukur  dan  bertambah.  Berdasarkan  pada  beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (utility) dan kesenangan (pleasure) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu prilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasa sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

## 6 Teori Pengawasan.
Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  disusun  sebelumnya,  dalam  artian  pengawasan membandingkan  antara  kenyataan  dengan  standar  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Pengawasan  juga  dimaksudkan  untuk  mencegah  dan  mengadakan  koreksi  atau  pembetulan apabila  pelaksanaan  menyimpang  dari  rencana  yang  telah  disusun.  Terdapat  berbagai  definisi pengawasan  yang  diberikan  oleh  para  ahli,  menurut  Siagian  dalam  syafiie  dkk  (1999)  bahhwa pengawasan  merupakan  proses  pengamatan  dari  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang diaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  Sementara  menurut  Siswanto  Sastrohadiwiryo  (  2003)  pengawasan  merupakan suatu  proses  dan  rangkaian  kegiatan  untuk  mengusahakan  agar  suatu  pekerjaan  dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui.

## 7  Definisi Kinerja
Kinerja  merupakan  kata  ataupun  istilah  yang  tidak  asing  lagi  di  kalangan  masyarakat, mulai  dari  anak-anak,  orang  dewasa  maupun  orang  tua.  Kinerja merupakan  hasil-hasil  dalam melakukan  pekerjaan.  sesuai  dengan  judul  peneliti  maka  yang  akan  dikaji  dalam  penelitian  ini adalah hasil-hasil kinerja DPR dalam menyejahterakan masyarakat .
Bernardin  dan Russel (dalam Ruky, 2002) memberikan  pengertian  atau  kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function  or  activity  during  time  period. Prestasi  atau  kinerja  adalah  catatan  tentang  hasil-hasil yang di peroleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurung waktu tertentu.

## 8 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai  lembaga  negara  yang  menjalankan  sistem pemerintahan  negara  memiliki  tugas  dan  wewenang  tersendiri  yang  bertujuan  agar  dalam pelaksanaannya  tidak  mengalami  ketidak  jelasan  atau  tumpang  tindih  dengan  lembaga  negara lainnya.
Berdasarkan Pasal 1 angka1Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan  DPR adalah  lembaga  perwakilan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Berkaitan  dengan  pengertian  DPR,  B.N.  Marbun  (1982)  mengutip  pendapat  Mh.  Isnaeni mengemukakan  bahwa  dewan  perwakilan  rakyat adalah  suatu  lembaga  kenegaraan  yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

## III METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatakan kualitatif deskriptif, sumber data dalam penelitian ini adalah  masyarakat  yang  paham  dengan  apa  yang  peneliti  teliti,  dengan  pemilihan  informan peneliti sebagai informan kunci dengan menggunakan metode snowbool. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah satu orang kontraktor, satu orang guru honorer, dua orang petani, satu orang wiraswasta, satu orang pengusah dan satu orang mantan anggota DPRD, tehnik  penentuan  lokasi Penentuan  wilayah  sebuah  penelitian  yang peneliti  lakukakan  adalah dengan menggunakan area sampling yaitu Kelurahan Bonegunu dan Desa Buranga, sumber daya yaitu data primeer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penampung Aspirasi Masyarakat
Mencermati  jawaban-jawaban  informan  dari  hasil  penelitian  yang  di  lakukan  mengenai perhatian  DPRD  dalam  melakukan  kunjungan  kerja  atau  reses,  semua  jawan  mereka  hampir sama  bahwa  anggota  legislatif  jarang  melakukan  kunjungan  kedaerah  dapil  satu  Kabupaten Buton  Utara.  Hungan  komunikasi  antara  DPRD  dengan  masyarakat  tidak  berjalan  normal sepertia apa yang di harapkan oleh masyarakat, dan kepentingan kelompok masih nampak jelas terlihat  di  tengah  kalangan  masyarakat  dapil  satu  Kabupaten  Buton  Utara.  Pola  komunikasi antara  “wakil  rakyat”  dengan  “terwakil”  dapat  dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  kesinambungan komunikasi antara  wakil dengan pihak terwakil, dan langsung tidaknya hubungan antara kedua pihak.  Komunikasi  antara  wakil  dengan  terwakil  di  DPRD  Buton  Utara  cenderung  dilakukan melalui  media  partai  politik.  Komunikasi  yang  cenderung  dilakukan  secara  bertahap  tersebut kurang  efektif,  karena  dengan  demikian  wakil  kurang  mengenali  konstituen,  demikian  pula sebaliknya  konstituen  tidak  mengenal  wakilnya,  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pemikiran Menurut  Hurlock  (1979  :  264)  sebagai  keinginan  yang  kuat  dan  usaha  yang  dilakukan  untuk meraih  sesuatu  yang  lebih  tinggi  dari  keadaan  sekarang.  Keinginan  tersebut  dapat  berupa keinginan meningkatkan status individu, maupun keinginan yang tidak wajar dan terlalu berani.

## 2.Pengawasan Pembangunan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  salah  satu  lembaga  yang  mewakili  seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran  dan  fungsi  sebagai  wakil  rakyat  belum  bisa  memberikan  sumbangsih  yang  begitu maksimal  terhadap  kepentingan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  kita  lihat,  dimana  seringnya
kebijakan-kebijakan  yang  telah  ditetapkan/di  putuskan  oleh  pemerintah  sama  sekali  tidak memihak tehadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Menguatnya peran DPRD (lembaga legislatif) di era reformasi dan otonomi daerah saat ini,  yang  mana  peran  DPRD  sebagai  posisi  sentral  yang  biasanya  tercermin  dalam  doktrin kedaulatan  rakyat  di  era  otonomi  daerah  ini,  merupakan  fenomena  yang  cukup  menarik. Tanggapan-tanggapan pesimis yang sebelumnya mengarah kepada institusi lembaga perwakilan ini  kini  menjadi  pembahasan  yang  cukup  menarik.  Pergeseran  akan  peran  dan  fungsi  lembaga legislatif di era otonomi daerah ini di tandai dengan penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD,  yakin selain menyerap dan menyalurkan  aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah  daerah  juga  melakukan  fungsi  pengawasan.  Lebih  tegas  lagi  dinyatakan  dalam penjelsan umum UU No 32 Tahun 2004, bahwa DPRD harus menyatu dengan masyarakat .
Pernyataan dari berbagai inforwan yang di wawancarai dalam penelitian yang dilakukan bahwa  pembangunan  sangat  di  butuhkan  oleh  masyarakat  Kabupaten  Buton  Utara  dapil  satu, yang  dimana  pengawasan  anggota  legislatif  sebagai  wakil  rakyat  belum  sesuai  dengan  yang  di harapkan oleh masyarakat Kabupaten Buton Utara dapil satu , di karenakan keberpihakan masih sangat nampak jelas dilihat oleh masyarakat. Pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau  pengontrolan  dari  pihak  yang  lebih  atas  kepada  pihak  di  bawahnya.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  pemikiran  Kusnadi,  dkk  (1999:265).  yang  menjelaskan  bahwa  Pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana pakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak  akan  dapat  dilakukan  jika  tidak  ada  rencana  dan  rencana  akan  menjadi  kenyataan  jika ditindaklanjuti oleh pengawasan.

## c. Kesejahteraan Rakyat
Berdasarkan  temuan  hasil  penelitian  Sangatlah  disadari  bahwa  kebutuhan  masyarakat dalam  menyejahterakan    bukan  hal  yang  mudah  sebab  telah  diketahui  bahwa  dapil  satu Kabupaten  Buton  Utara    yang  sebagian  besar  penduduknya  berpendapatan  per  kapita  rendah, yang  sangat  membutuhkan  dukungan  kebutuhan  masyarakat,  lahan  pertanian  sebagaimana dikehendaki  oleh  masyarakat  dapil  satu.  Itulah  sebabnya  pada  umumnya  pembangunan  daerah berkembang  merupakan  gagasan  yang  bukan  lahir  dari  pemikiran  daerah-daerah  berkembang sendiri,  akan  tetapi  pembangunan  itu  merupakan  produk  daerah  untuk  mendukung  dan menyuplai kebutuhan masyarakat, yang didukung oleh para elit politik daerah berkembang yang pro  rakyat.  Pembangunan  ekonomi  daerah  berkembang  yang  dianggap sebagai  obat  mujarab untuk menyelesaikan persoalan keterbelakangan, semuanya disponsori oleh daerah- dengan pola pengadaan  kebutuhan  masyarakat  dapil  satu.  Institusi  keuangan  ini  telah  dipersiapkan  oleh lembaga  keuangan  daerah.  DPRD  merupakan  perwakilan  rakyat  yang  dipercaya  oleh  rakyat, untuk  mewakili  masyarakat  secara  umum.  Bukan  hanya  sponsor  finansial  saja,  ilmu pengetahuan,  teknologi  sampai  dengan  ukuran  maju  dan  terbelakang,  tradisional  dan  modern, kaya dan miskin, dimana ukuran ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah daerah.
Oleh  sebab  itu,  setiap  keperwakilan  masyarakat  dalam  periode  pembangunan, kemungkinan  besar  tidak  akan  lepas  dari  campur  tangan  para  DPRD  untuk  melapangkan jalannya  kesejahteraan  masyarakat.  Di  daerah  dapil  satu  Kabupaten  Buton  Utara,  bawah  siapa pun  kepemimpinan  daerah  terpilih,  adalah  sosok  institusi  yang  tidak  berdaya  melawan  DPRD yang  dipilih  langsung  oleh  rakyat.  Dengan  demikian  semua  persoalan  masyarakat  daerah berkembang  ditentukan  melalui  sistem  keuangan  daerah,.  Ketika  semua  aturan  ditentukan  oleh
lembaga  DPRD  maka  lembaga  keuangan  tersebut  akan  mengontrol  pemberlakuannya  dan penyeragamannya secara global tanpa peduli kondisi spesifik masyarakat.
Menganalisis  pengakuan  informan  dari  hasil  penelitian  yang  di  lakukan, memberikan gambaran  bahwa  kesejateraan  masyarakat  akan  dapat  dilihat  dari  kehidupan  keseharian masyarakat.  perekonomian  masyarakat  dapat  berkembang  jika  pemerintah  daerah  dapat menyalurkan berbagai macam bantuan dalam kebutuhan masyarakat dapil satu Kabupaten Buto Utara,  terutama  bantuan  pertanaian  dan  peternakan  sebagai  lapangan  pekerjaan  masyarakat. Pernyatataan  di  atas  sejalan  dengan  pemikiran  Thomas  dkk.  (2005)  menyampaikan  bahwa kesejahteraan  masyarakat  menengah  ke  bawah  dapat  di  representasikan  dari  tingkat  hidup masyarakat  ditandai  oleh  terentaskannya  kemiskinan,  tingkat  kesehatan  yang  lebih  baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. kesimpulan
Berdasarkan  hasil penelitian  kualitatif  dengan  teknik  observasi,  wawancaradan dokumentasi  yang  dilaksanakan  kabupaten  buton  utara  dapil  satu,  tentang  presepsi masyarakat terhadap kinerja DPRD masih sangat jauh dari harapan masyarakat kabupaten buton utara dapil satu.  Dilihat  dari  hasil-hasil  kinerja  dilapangan  yang  terjadi  masi  sangat  kurang,  baik  dari  segi pembangunan,  proses  penyerapan  masyarkat  serta  perhatian  anggota  DPRD terhadap kesejahteraan masyarakat masi sangat minim.

## 2. saran
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Anggota  legislatif  harus  memperhatikan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  dalam mensejahterakan  masyarakat,  dalam  segi  lapangan  pekerjaan,  seperti  pertanian  dan peternakan.
2. Diharapkan  kepada  masyarakat  Kabupaten  Buron  Utara  dapil  satu  tetap  menjaga hubungan komunikasi yang  baik  dengan  anggota  legislatif  demi  kesejahteraan  sosial, hingga  akan  mempermuda  tersalurkannya  segala  kebutuhan  masyarakat  secara keseluruhan.
3. Diharapkan  kepada  pemerintah  daearah  agar  memperhatikan  wilayah  dapil  satu  sebagai ibu  kota  kabupaten  ,  dan  terus  membangun  fasilitas-fasilitas  kantor  sebagai  pusat pemerintahan,  kebutuhan  masarakat  demi  kesejahteraan  masyarkat  kabupaten  buton utara.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Sumber pustaka
Abar, anadhya.2003. teknologi komunikasi perspektif ilmu komunikasi. Yogyakarta: LESFI Affian. 1991. Komunikasi politik dan sistem politik di Indonesia. Cetakan pertama jakarta:

## Pustaka Utama
Arifin, anwar. 2011. Sistem Komunikasi Indonesia. Bandung :Simbioka Rekatama Media
Cangara hafied, 2014.komunikasi politik: konsep, teori dan strategi. PT Raja Grafindo Persada Crouch, haroul.1982. perkembangan politik dan modernisasi, yayasan perkhiyadarmata. jakarta Efendi, onong uchjana. Dinamika komunikasi. PT Remaja Rosda Karya
Ibrahim,  Subandi  Idi  Dan  Bachrudin  Ali  Akhmad,  2014.  Komunikasi  Dan  Komodifikasi.
Yayasan Pustaka Obral Indonesia
Jalaludin, Rakhmad. 2001.Komunikasi Politik, PT. Remaja Rosda Karya
Mahsyur, mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE, Yogyakarta Mcquail, Denis.1996. Teori Komunikasi Massa , PT. Gelora Aksara Pratama
Mulyani, Dedi .2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Bandung Sumadiria, haris .2014. sosiologi komunikasi massa. PT Remaja Rosdakarya Bandung Udo, Irfan dan jumal shale.2013. Selamatkan Pemilu Indonesia. PT. Percetakan Sultra
2. Sumber Eletronik.
https://adityachandrasetiawan.wordpress.com/2013/05/08/teori-persepsi-perception-theory/ http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang 2012/06/28