Evaluation  of  The  Implementation  of  The  Meskom  Village  Direct  Cash  Assistance Program, Bengkalis District
Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  Desa  Meskom  Kecamatan Bengkalis
Sulaiman Akmal 1* , Budi Mulianto 2
Universitas Islam Riau 1,2 sulaimanakmal@soc.uir.ac.id 1
* Corresponding Author
ABSTRACT Based on initial observations of the Implementation of Direct Cash Assistance in Meskom Village, the authors found phenomena  including:  1)  There  was  still  a  lack  of  communication  between  data  collection  officers  and  the community; 2) Inadequate supervision in the implementation of BLT; 3) The problem of socializing the criteria for those who are entitled to receive BLT. Dunn in (Nugroho 2003) Public policy evaluation indicators are as follows: 1) The effectiveness of whether the desired results have been achieved; 2) Efficiency how much effort is required to achieve  results;  3)  Adequacy  of  how  far  the  achievement  of  results  in  solving  problems;  4)  Equalization  whether benefits costs are distributed evenly; 5) Responsiveness whether the policy results satisfy needs; 6) Determination of whether  the  desired  result  (goal)  is  useful/worth  it.  The  research  method  used  by  researchers  in  this  study  is  a qualitative  method.  According  to  Creswell  (2016)  qualitative  research  is  a  type  of  research  that  explores  and understands the meaning in a number of individuals or groups of people that originate from social problems. The results  showed  that  of  the  six  (6)  assessment  indicators,  the  BLT  program  in  Meskom  Village,  Bengkalis  District, starting from data collection communication, monitoring carried out by the village head and village administration and program assistants, and outreach carried out by the village government and the task force went according to what is expected is that there are only a few obstacles or obstacles that occur, considering that not everything we plan can go according to what we want. The conclusions of this study indicate that the Implementation of the Direct Cash Assistance Program (BLT) in Meskom Village, Bengkalis District, is running as expected, even though there are a few obstacles.
Keywords : Evaluation, Program & Direct Cash Assistance
ABSTRAK
Berdasarkan pengamatan awal Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Meskom penulis temukan fenomena diantaranya: 1) Masih kurangnya Komunikasi petugas pendataan dengan masyarakat; 2) Pengawasan yang kurang dalam  pelaksanaan  BLT;  3)  Permasalahan  sosialisasi  kreteria  yang  berhak  menerima  BLT.  Dunn  dalam  (Nugroho 2003 Indikator evaluasi kebijakan public sebagai berikut: 1) Efektifitas apakah hasil yang diinginkan telah tercapai; 2) Efesiensi seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil; 3) Kecukupan seberapa jauh pencapaian hasil dalam memecahkan masalah; 4) Perataan apakah biaya mamfaat didistribusikan dengan merata; 5) Responsivitas apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan; 6) Ketetapan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan berguna/bernilai. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau  sekelompok  orang  yang  berasal  dari  masalah  sosial.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  keenam  (6) indicator penilaian tersebut program BLT di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis,mulai dari komunikasi pendataan, pengawaasan yang dilakukan oleh kepala desa dan pemerintahan Desa serta pendamping program,dan sosialisasi yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dan  satgas  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  hanya  saja  ada  sedikit kendala atau halangan yang terjadi, menginggat tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai yang kita inginkan. Kesimpulanan penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) di desa Meskom Kecamatan Bengkalis berjalan dengan atau sesuai yang diharapkan walau pun ada sedikit kendala. Kata Kunci: Evaluasi, Program & Bantuan Langsung Tunai
1. Pendahuluan
Pemerintahan  ( Governance )  adalah  proses  pemenuhan  kebutuhan  dan  perlindungan kebutuhan  dan  kepentingan  manusia  dan  masyarakat.  Semua  badan  atau  organisasi  yang berfungsi  memenuhi  dan  melindungi  kebutuhan  dan  kepentingan  manusia  dan  masyarakat
disebut  pemerintah,  maka  dibentuklah  suatu  lembaga  yang  akan  melaksanakan ketatanegaraan yang disebut dengan pemerintah.
Salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  dalam  melaksanakan  fungsi  pemerintahan adalah  melayani  masyarakat  dan  aktivitasnya,maka  terbentuklah  system  Administrasi  dan birokrasi  mulai  dari  tingkat  yang  tertinggi  sampai  yang  terendah  agar  dapat  memberikan pelayanan  yang  optimal  bagi  seluruh  masyarakat  dalam  fungsi  pelayanan  masyarakat  atau Public Service.oleh karena itu jelas fungsi hakiki pemerintahan dalam menyelenggaraan terbagi menjadi  tiga(3)  yaitu:  1)  Fungsi  pelayanan;  2)  Fungsi  bemberdayaan  dan  3)  Fungsi pembangunan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan.  Kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan  Prakarsa  masyarakat.  Hak  asal  usul  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Indonesia.
Penyaluran bantuan social yang diatur dalam UU nomor 11 tahun 2009 (3) merupakan representasi kebijakan pemerintah untuk menindaklajuti permasalahan social di Indonesia. UU tersebut  menerangkan  untuk  mencapai  kesejahteraan  social  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia maka  dialokasikan  bantuan/hibah  social  kedalam  anggaran  belanja  negara/daerah  di Indonesia. Penyaluran bantuan social, yang diatur dalam UU tersebut adalah untuk rehabilitasi social,jaminan  social,pemberdayaan  social,Belanja  bantuan  social  di  definisikan  sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu,keluarga,kelompok  dan/atau  masyarakat  yang  sifat  nya  tidak  secara  terus  menerus dan  selektif  yang  bertujuan  untuk  melindungi  dari  kemungkinan  terjadinya  resiko social.definisi tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011.klasifikasi nya  diatur dalam PP no 45 2013.(4)
Perlu diketahui akibat pandemic Covid-19 pemerintah menerbitkan Permendesa,PDTT Nomor 6 tahun 2020 yang mana inti perubahan nya mengatur tentang penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk: 1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; 2) Padat karya tunai desa; dan 3) Bantuan langsung tunai.
Dengan  perioritas  penggunaan  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup. Bantuan Langsung Tunai  diberikan   kepada keluarga  miskin  yang  dianggap  paling  berdampak  pandemi  Covid-19.  Rumusan  kebijakan  ini berdasarkan  pasal  72  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  huruf  b  UU  No  6  tahun  2014.  Kebijakan  ini merupakan  bentuk  dari  keinginan  pemerintah  pusat  mengalokasikan  anggaran  untuk mempercepat pembangunan fisik maupun non fisik di Desa.(5)
Berdasarkan pengamatan awal Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Meskom penulis temukan fenomena diantaranya: 1) Masih kurangnya Komunikasi petugas pendataan dengan masyarakat; 2) Pengawasan yang kurang dalam pelaksanaan BLT; 3) Permasalahan sosialisasi kreteria yang berhak menerima BLT
Berdasarkan  fenomena  peneliti  berkeinginan  melakukan  penelitian  dengan  judul “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Tunai di Desa meskom Kecamatan Bengkalis” Dari latar belakang dapat diambil rumusan masalah yang menjadi pedoman dalam penelitian ini:    1)  Bagaimanakah  komunikasi  petugas  pendataan    dengan  masyarakat.;  2)  Bagaimakah pengawasan yang dilakukan; 3) Bagaimakah Sosilisasi kreteria yang berhak menerima  BLT.

## 2. Tinjauan Pustaka
Pemerintahan  berasal  dari  kata  “perintah”  yang  setelah  ditambah  awalan  “pe” menjadi  kata  “Perintah”  dan  Ketika  mendapat  akhiiran  “an”  menjadi  kata  “Pemerintahan”  . Pemerintah  merupakan  badan  atau  organisasi  yang  bersangkutan  sedangkan  Pemerintahan Berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafi’i: 2011). Dalam kata dasar “Perintah” sedikitnya ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya yaitu: a) Ada dua
pihak yang terlibat; b) Yang pertama yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah; c) Yang kedua yang diperintah atau rakyat; d) Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafi’i: 2011).
Menurut (Ndraha, 2011) pemerintah  merupakan badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang  nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dinyatakan  dalam ketentuan umum bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kiepada Daerah  Otonom  untuk  melaksanakan  Sebagian  urusan    pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  pemerintah    pusat  atau  dari  pemerintah  Daerah  Provinsi  kepada  Daerah Kabupaten/Kota  untuk  melaksanakan  Sebagian  Urusan  pemerintahan  yang  menjdi kewenangan Daerah Provinsi.
Ilmu  pemerintahan  adalah  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana  melaksanakan pengurusan  (Eksekutif)  pengaturan  (Legislatif),Kepemimpinan  dan  Koordinasi  pemerintahan baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintah dalam berbagai peristiwa dan gejala  pemerintahan,  secara  baik  dan  benar.syafi’e  juga  mendifinisikan  pemerintahan  yang beasal  dari  kata  pemerintah,  yang  juga  diambil  dari  kata  “pemerintah”,  ada  dua  pihak  yang terkandung ,kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan ,pihak yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki ketaatan (Syafi’I, 2017).
(Sadu,  2015)  mengatakan  bahwa  kata  “Govement”  atau  pemerintah  memiliki pengertian  yang  sangat  luas,  kata  tersebut  dapat  mencakup  orang  atau  badan  yang  secara politik  diberi  kewenangan  memerintah  suatu  entitas  tertentu,  atau  sebuah  kiat  dalam menjalankan  proses  memerintah,  ataupun  sebuah  system  atau  kebijakan  memerintah,tetapi kata tersebut juga dapat menunjuk pada administrasi atau manajemen dari suatu organisasi yang menjalankan fungsi memerintah suatu entitas politik tertentu.
Salah  satu  fungsi  pemerintahan  adalah  pelayanan,  pemerintah  berkewajiban memberikan  pelayanan  sebaik  mungkin  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  atas pengadaan  jasa  yang  diperlukan  masyarakat.pemenuhan  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakat  sangat  menentukan  bagi  kelangsungan  dan  tegaknya  system  pemerintahan (Syaprianto, 2018).
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha;  2015),  istilah  Evaluasi  dapat  disamakan  dengan  penaksiran  (appraisal),pemberian angka  (ratting)  dan  penilaian  (assessment).  Evaluasi  berkenaan  dengan  produksi  informasi mengenai nilai atau manfaat hasik kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui Tindakan public.evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap  nilai-nilai  yang  mendasari  pemilihan  tujuan  dan  target,  dan  evaluasi  memberi sumbangan  pada  aplikasi  metode-metode  analisis  kebijakan  lainnya.termasuk  perumusan masalah  dan  rekomendasi.  Jadi  meski  berkenaan  dengan  keseluruhan  proses  kebijakan  , evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dan kebijakan ,khususnya pada implementasi kebijakan  public.  Dunn  dalam  (Nugroho,  2003)  Indikator  evaluasi  kebijakan  public  sebagai berikut: 1) Efektifitas apakah hasil yang diinginkan telah tercapai; 2) Efesiensi seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil; 3) Kecukupan seberapa jauh pencapaian hasil dalam memecahkan masalah; 4) Perataan apakah biaya mamfaat didistribusikan dengan merata; 5) Responsivitas  apakah  hasil  kebijakan  memuaskan  kebutuhan;  6)  Ketetapan  apakah  hasil (tujuan) yang diinginkan berguna/bernilai.
Evaluasi  juga  memiliki  pendekatan-pendekatan,diantara  nya  :  a)  Evaluasi  semu;  b) Evaluasi Formal; c) Evaluasi Keputusan Teoritis. Dan evaluasi juga dengan tekniknya ada empat Teknik  Evaluasi  antaranya:  a)  Evaluasi  Kompearatif;  b)  Evaluasi  Historikal;  c)  Evaluasi Laboratorium; d) Evaluasi (Ed Hock.  Zaini, 2015) mengatakan jika dilihat dari pespektif siklus kebijakan.  Evaluasi  biasanya  dianggap  sebagai  sebuah  proses  aktivitas  yang  biasanya
menyoroti  apa  yang  terjadi  setelah  sebuah  kebijakan  public  tertentu  dilaksanakan  atau diimplementasikan atau ditranformasikan kedalam berbagai bentuk kegiatan rutin birokrasi.
Menurut  Wynandin  Imawan  (2008:8)  program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) merupakan  salah  satu  program  penaggulangan  kemiskinan  yang  dilaksanakan  pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan. Program BLT merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu, sebagai  manifestasi  adanya  tindakan  dari  pemerintah  yang  berisikan  nilai-nilai  tertentu,yang ditujukan  untuk  memecahkan  persoalan  public  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang tersedia.persoalan  public  yang  dimaksud  adalah  persoalan  kemiskinan.  Secara  umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada factor produksi, peluang/kesempatan berusaha , Pendidikan,fasilitas hidup lainya. Program Bantuan Langsung tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat  kosumsi  rumah  tanggasasaran  (RTS)  sebagai  akibat  dari  adanya  pandemic  yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin.
Tentu peran pemerintah sangat diharapkan dalam suatu perekonomian, sebuah peran positif  yang  berupa  kewajiban  moral  untuk  membantu  mewujudkan  kesejahteraan  dengan menjamin  keseimbangan  antara  kepentingan  privat  dan  social,  dan  memlihara  roda perekonomian pada jalur yang benar.
Dana Desa yang dialihkan menjadi BLT sekitar 31% dari total RP 72 Triliun,yaitu sebesar Rp 22,4 Triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak covid-19 yang diserahkan  oleh  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa.  Masing-masing  akan  mendapatkan  Rp 600.ribu  selama  tiga  bulan,bulan  April,Mei  dan  Juni  hingga  total  menjadi  1,8  juta.alokasi pemberian  BLT  itu  dibagi  dalam  tiga  tingkatan  dengan  merujuk  pada  besaran  Dana  Desa.  a) Desa  yang  memiliki  Dana  Desa  kurang  Rp  800  juta,  BLT  dialokasikan  25%;  b)  Desa  yang memiliki Dana Desa Rp 800 Juta - Rp 1,2 Miliar, dialokasikan 30%; c) Desa yang memiliki Dana Desa diatas 1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35%.
Kreteria  calon  penerima  BLT  adalah  keluarga  miskin  baik  yang  terdata  dalam  data terpadu  kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  maupun  yang  tidak  terdata  (Exclusion  error)  yang memenuhi  kreteria  sebagai  berikut:  1)  Tidak  mendapat  Bantuan  PKH/BPNT/pemilik  kartu prakerja; 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup  untuk  bertahan  hidup  selama  tiga  bulan  kedepan);  3)  Mempunyai  anggota  keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah: 1) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya; 2) Mencegah penurunan taraf  kesejahteraan  masyarakat  miskin  akibat  kesulitan  ekonomi;  3)  Meningkatkan  tanggung jawab social Bersama.

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif.  Menurut  (Creswell,  2016)  penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang mengeksplorasi  dan  memahami  makna  di  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  yang berasal  dari  masalah  sosial.  Penelitian  kualitatif  secara  umum  dapat  digunakan  untuk penelitian  tentang  kehidupan  masyarakat,  sejarah,  tingkah  laku,  konsep  atau  fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami.
Jenis  penelitian  studi  kasus  ini  sesuai  sebagai  metode  untuk  menjawab  pertanyaan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor – faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan  Program  pelaksanaan  Bantuan  Langsung  Tunai  di  Desa  Meskom  Kecamatan Bengkalis. Bentuk penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang  digunakan  untuk  menggambarkan  secara  rinci  mengenai  objek  penelitian  serta
menganalisa  fenomena-fenomena  sosial,  dalam  hal  ini  adalah  Evaluasi  Pelaksanaan  Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas yang ada dalam masyarakat sebagai objek penelitian, serta berupaya menarik realitas tersebut  kepermukaan  sebagai  suatu  ciri,  karakter,  sifat,  model,  tanda,  atau  gambaran mengenai suatu kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2010).
Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2007) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan  adalah  Interview  (wawancara),  analisis  data  bersifat  induktif  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Sesuai  dengan  permasalahan  penelitian,  maka  penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Desa Meskom  Kecamatan  Bengkalis.  lokasi  tersebut  peneliti  dapat  mendapatkan  informasi  yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Informan Penelitian, Penelitian ini menggunakan purposive sampling . karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai penelitian Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis.
Dalam  memperoleh  data  dan  informasi  yang  baik,  keterangan-keterangan  dan  data yang diperlukan penulis, menggunakan metode-metode sebagai berikut: 1) Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil, wawancara observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa  Meskom  di  Kecamatan  Bengkalis;  2)  Data  Sekunder,  Data  Sekunder  adalah  data  yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya  terhadap  dokumentasi  pribadi,  resmi  kelembagaan,  referensi-referensi  atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku- buku,  sumber  tersebut  dapat  berupa  literature-literatur  yang  ada  hubungannya  dengan penelitian  ini  dan  dapat  juga  berupa  keadaan  geografis,  keadaan  penduduk,  ekonomi  dan sosial budaya.
Teknik Pengumpulan Data untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan  teknik  pengumpulan  data  sebagai  berikut:  1)  Teknik  Observasi;  2)  Teknik Inteview (wawancara); 3) Teknik Dokumentasi
Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  pelitian  ini  adalah  teknik  analisa data menurut Spradley. Menurut Spradley dalam (Moleong, 2014) analisa data tidak terlepas dari keseluruhan  penelitian,  maka  analisa  data  dapat  dilakukan dilapangan  bersama  dengan pengumpulan data.

## 4.  Hasil Dan Pembahasan
Sebagai perpanjangan tangan tangan pemerintah Pusat pemerintah Desa menjalankan program yang telah di tetapkan pusat dengan ketentuan dan regulasi yang sudah di sepakati, mengkomukasikan  dengan  masyarakat,  mengadakan  pengawasan  dan  sosialisasikan  nya dengan perangkat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, mulai dari pendataan sampai pada tahapan pencairan  dana yang menjadi program pemerintah pusat dan diteruskan keperintah desa.serta mengatur bagaimana teknik lapangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan Program pemerintah dalam menanggulagi kemiskinan dan kesulitan masyarakat pada masa Pandemi Covid 19 yang mana  pelaksanaan  nya  diatur  dalan  Permendesa  PDPT  terutama  pada  pandemic covid19.koordinasi  yang  dilakukan  bersama  pemerintah  Daerah  dan  Pusat  dilakukan  demi terwujudnya kelancaran Pelaksanaan program BLT ini.
Pelaksanaan  Program  BLT  di  desa  Meskom  Kecamatan  bengkalis  terlaksana  atau berjalan  sesuai  dengan  dengan  yang  diharapkan  walaupun  masih  ada  sedikit  kendala  yang terjadi.
Dari keenam (6) indicator penilaian tersebut program BLT di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis,mulai  dari  komunikasi  pendataan  ,pengawaasan  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa dan  pemerintahan  Desa  serta  pendamping  program,dan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  dan  satgas  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  hanya  saja  ada  sedikit kendala  atau  halangan  yang  terjadi,  menginggat  tidak  semua  yang  kita  rencanakan  dapat berjalan  sesuai  yang  kita  inginkan  dari  hasil  observasi  dukumentasi  dan  wawancara  yang dilakukan diantaranya:
Efektifitas  dan  Efesiensi,  komunikasi  program,  pendataan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  dan  satgas  berjalan  sesuai  dengan  arahan/  mulai  dari  ketua  RT  dan  RW sampai  kepada  tingkat  Desa  dan  dilakukan  oeh  satgas  dan  bantu  oleh  RT/RW.hanya  saja sampai tingkat desa data yang sudah masuk ada yang dobel atau ganda di karenakan adanya human eror di bagian pengingputan data.yang menandakan minimnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki.dan kurang nya SDM pemerintah Desa.
Kecukupan dan perataan.
Pendataan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  satgas  dan  pemerintah  Desa  sudah berkecukupan  ditinjau  dari  besar  jumlah  yang  diterima  BLT  dan  penerima  BLT  itupun  sudah merata  dengan  ketentuan  yang  telah  di  tetapkan  sesuai  dengan  permendesa  PDPT  dan pengawasan pun dilakukan oleh pendamping program yang selalu ada waktu pencairan dana yang dibagikan kemasyarakat penerima BLT di balai desa Meskom atau pun di kantor kepala Desa.hanya saja sedikit kendala terjadi karena ada data yang ganda atau input data yang dobel dari petugas pendataan.baik itu di tingkat desa maupun Kecamatan.
Responsivitas  dan  Ketepatan,  komunikasi  dan  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  dan  lembaga-lembaga  yang  ada  di  Desa  sedah  dilakukan  dengan  baik langsung  maupun  tidah  langsung.  Dengan  membuat  penggumuman  dan  disebarkan  kepada masyarakat  baik  itu  ditempat-tempat  yang  sering  didatangi/dikunjungi  oleh masyarakat,bahkan  perangkat  desa  berkunjung  kemasyarakat  melalui  ketua  RT/RW.  Hanya saja respon dari masyarakat ada yang kurang atau masa bodoh dengan program ini.sehingga mereka beranggapan bahwa program BLT ini hanya untuk para perangkat Desa.ada juga yang merespon  dengan  baik  sehingg  terlaksana  sesuai  dengan  rencana  dan  berjalan  lancer sebagaimana  yang diharapkan.
Disini  peneliti  berkesimpulan  dari  keenam  Indikator  bahwaPelaksanaan  Program Bantuan  Tunai  Langsung  di  desa  Meskom  Kecamatan  Bengkalis  berjalan  dengan  atau  sesuai yang  diharapkan  walau  pun  ada  sedikit  kendala.dan  kendala  tersebut  dapat  terselesaikan dengan  oleh  pernagkat  Desa  dan  Kepala  desa  sehingga  penanggulangan  kemiskinan  dapat dirasakan  oleh  masyarakat  desa.  Mereka  merasa  terbantu  dengan  adanya  program  ini  yang disebabkan pandemic Covid 19.

## 5. Penutup Kesimpulan
Evaluasi  Pelaksaan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  di  Desa  Meskom Kecamatan Bengkalis peneliti berkesimpulan: 1) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  di  Desa  Meskom  Kecamatan  Bengkalis  dilihat  dari  enam  Indikator. peneliti  berkesimpulan  bahwa  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Tunai  Langsung  (BLT)  di  desa Meskom  Kecamatan  Bengkalis  berjalan  dengan  atau  sesuai  yang  diharapkan  walau  pun  ada
sedikit kendala dan kendala tersebut dapat terselesaikan oleh perangkat Desa dan Kepala Desa sehingga  Progrm  penanggulangan  kemiskinan  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  desa;  2) Adanya sedikit kendala yang menghalangi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini  sehingga  kurang  dari  kesempurnaan  yaitu  kendala  dari  perangkat  Desa  terutama  di  SDM nya di bidang pendataan. Kurang menariknya sosialisasi yang dilakukan.
Setelah  melakukan  penelitian  ini  peneliti  menyarankan  kepada  pemerintah  Desa Meskom  kecamatan  Bengkalis.diantaranya:  1)  Kepala  Desa  seharusnya  banyak  mengikuti pelatihan-pelatihan khususnya di bidang kepemimpinan sehingga kemajuan Desa tergantung dari gaya kepemimpinannya; 2) peneliti menyarankan ada nya pelatihan maupun pendidikan yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  SDM,terutama  dibidang  pendataan  dan  metode  yang digunakan dalam sosialisasi harus lebih menarik sehingga responsivitas masyarakat lebih besar terhadap program yang di jalankan.

## Daftar Pustaka
Ali, Zaini, (2015), Teori Kebijakan Publik, Pekanbaru , Marpoyan Tujuh . Bungin MB. Metodologi penelitian kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya. 2014; Creswell  JW,  Poth  CN. Qualitative  inquiry  and  research  design:  Choosing  among  five approaches . Sage publications; 2016.
Moleong LJ. Moleong. (2019). Metod Penelitian  Kualitatif . Nugroho, R, (2003). Kebijakan Publik,Formulas,Implementasi dan Evaluasi , Jakarta: Elek Media Koputindo,
Syafi’i, Inu Kencana, (2010), Pengantar Ilmu  pemerintahan , Bandung : Refika Aditama. Syafi’i, Inu Kencana, (2011). Sistem Pemerintahan Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta Syaprianto,  (2018).  Evaluasi  Pelaksanaan  Kebijakan  Sistem  Informasi  Dan  Manajemen Pertanahan  Nasional  (Simtanas)  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pelalawan, Jurnal Wedana IV :534-39
Sugiyono D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D . Tashakkori  A,  Creswell  JW.  (2007). The  new  era  of  mixed  methods .  Vol.  1,  Journal  of  mixed methods research. Sage Publications;. p. 3–7.
Wasistiono, Sadu, (2015) Metodologi Ilmu pemerintahan , Bandung, IPDN Press Undang-udang Dasar 1945 Permendesa Nomor 06 tahun 2020 Undang-undang Nomor 11tahun 2009 Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2013 Undang -undang Nomor 06 Tahun 2014