## Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC
Marselinus Aditya Hartanto Tjungadi 1 . Yan Rahadian 2
Program Studi S2 Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia Jalan Salamba Raya No. 4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430
Abstract. This research aims to evaluate accountability  and  internal control  of  financial reporting  on ABC Toraja Church. The method used in this research is qualitative descriptive that uses case study approach with single case unit  analysis. The  results  of  the  research  show  that  the  stages  in  assessing  financial  reporting  accountability  at church have not run optimally. The internal control also has not run well, especially Church financial administrators is  not  competent, segregation of duties that have not  fully good, and application of general guidance have  not  run optimally,  especially  Church  financial  administrators  is  not  competent,  segregation  of  duties  that  have  not  fully good,  and  application  of  general  guidance  have  not  run  optimally.  The  lack  of  understanding  of  Church  financial administrators also understood by the church members. For the unit of analysis, it is suggested that the contents of the  General  Guidelines  for  Financial  Management  and  Property  of  the  Toraja  Church  be  improved  and  increase outreach to financial administrators and church councils. Researcher recommends using an accounting application, compiling  a  chart  of  accounts,  recruiting  specialized  staff  as  financial  or  accounting  employees,  and  using  key performance index to measure the performance of those staff.
Keywords: Accountability  Theory ; Financial  Reporting  Accountability ; Internal  Control ; Stewardship  Theory ; Torajanese Church.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas dan pengendalian  internal pelaporan keuangan Gereja  Toraja  ABC.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan  studi  kasus  pada single  case  unit  analysis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tahapan  dalam pelaksanaan  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  gereja  belum  berjalan  dengan  optimal.  Pengendalian  internal  pun belum  berjalan  dengan  baik,  terutama  pengurus  keuangan  gereja  yang  kurang  kompeten,  pemisahan  tugas  yang belum sepenuhnya baik, dan penerapan pedoman umum yang belum optimal. Kurangnya pemahaman para pengurus keuangan juga dimaklumi oleh jemaat, sehingga menerima saja keadaan tersebut. Bagi unit analisis disarankan agar isi  dari  Pedoman  Umum  Pengelolaan  Keuangan  dan  Harta  Milik  Gereja  Toraja  diperbaiki  dan  meningkatkan sosialisasi  kepada  para  pengurus  keuangan  dan  majelis  jemaat.  Sebaiknya  menggunakan  aplikasi  akuntansi, menyusun bagan akun,  merekrut staf khusus sebagai pegawai keuangan atau akuntansi, dan  menggunakan  metode penilaian kinerja untuk mengukur kinerja staf tersebut.
Kata Kunci: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan; Gereja Toraja; Pengendalian Internal; Teori  Akuntabilitas; Teori Stewardhip
Corresponding author. marselinusaditya8@gmail.com ; yan.rahadian@yahoo.com How  to  cite  this  article. Tjungadi,  Marselinus  A.  H.  dan  Rahadian,  Yan.  (2020).  Akuntabilitas  dan  Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Pada Gereja Toraja ABC . Jurnal ASET (Akuntansi Riset). Program Studi Akuntansi. Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia,  12  (2),  241-264. Retrieved  from https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/24583 History of article. Received: Mei 2020, Revision: November 2020, Published: Desember 2020 Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : https://doi.org/10.17509/jaset.v12i2.24583 Copyright©2020. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI .

## PENDAHULUAN
Seiring  perkembangan  zaman,  perhatian terhadap  organisasi  nirlaba  semakin  tinggi karena  perkembangan  peran  dan  kontribusi mereka dalam masyarakat. Dengan meningkatnya harapan pada organisasi nirlaba,  maka  para  pemangku  kepentingan menuntut agar sumber daya digunakan secara
efisien  dan  efektif.  Oleh  karena  itu, organisasi  nirlaba  diharapkan  bertanggung jawab atas sumber daya melalui pelaksanaan akuntabilitas dan pengendalian internal.
Tiap kategori organisasi nirlaba memiliki  keunikan,  sehingga  masing-masing memiliki  konsekuensi  yang  berbeda.  Salah

## MARSELINUS ADITYA HARTANTO TJUNGADI, YAN RAHADIAN / Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal Pada Gereja Toraja ABC
satu  kategorinya  adalah  organisasi  nirlaba keagamaan. Dibandingkan
kategori organisasi lainnya, organisasi nirlaba keagamaan  tidak  hanya  bertanggung  jawab kepada  sesama  makhluk  hidup  lainnya, terutama  manusia,  tetapi  juga  bertanggung jawab  kepada  Tuhan.  Oleh  karena  itu, menarik  untuk  meneliti  akuntabilitas  dan pengendalian  internal  pelaporan  keuangan pada organisasi nirlaba keagamaan.
Beberapa  tahun  terakhir  telah  terjadi beberapa  kasus  penyelewengan  dana  dalam organisasi nirlaba keagamaan. Yang pertama, seorang  bendahara  Gereja City  Harvest di Singapura  bernama  Chew  Eng  Han  beserta lima  petinggi  gereja  lainnya  (termasuk  dua pendeta  gereja  tersebut)  dinyatakan  bersalah karena  menggelapkan  dana  sebesar  SGD  50 juta  pada  tahun  2015  (bbc.com,  2018). Kemudian,  seorang  Kelian  bernama  I  Made Redi,  dijatuhi  hukuman  pidana  selama  1 tahun  penjara,  pidana  denda  sebesar  Rp  50 juta  subsider  tiga  bulan  kurungan.  Terdakwa juga  diwajibkan  membayar  uang  pengganti sebesar  Rp  116.453.000  karena  telah menyelewengkan  dana  hibah  renovasi  Pura Dalem Kebon, Banjar Bedauh, Desa Carangsari,  Petang,  Badung,  Bali  yang merugikan  negara  sebesar  Rp  116.453.000 (Jawapos.com,  2019).  Selanjutnya,  seorang Takmir  Masjid  Al-Ghuroba,  Pakuwon  Mall Surabaya bernama Subiyanto divonis hukuman  2,5  tahun  penjara  atas  kasus penggelapan  dana  infaq  sebesar  Rp  266,4 juta  selama  Maret  2014  hingga  Maret  2017 (Kumparan.com, 2018).
Beberapa  kasus  penyelewengan  tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pelaksanaan  akuntabilitas  dan  pengendalian internal dalam organisasi nirlaba keagamaan. Gereja  merupakan  salah  satu  organisasi keagamaan  untuk  pelaksanaan  peribadatan yang  tergolong  sebagai  organisasi  nirlaba. Gereja dapat menjalankan kegiatannya karena adanya sumber daya yang dikelolanya,  terutama  yang  berasal  dari anggotanya (jemaat), serta sumbangan sukarela  dari  masyarakat  umum.  Menurut (Jeffrey,  2008),  penerapan  pengendalian internal  terhadap  pelaporan  keuangan  dapat
meningkatkan kepercayaan penyumbang terhadap organisasi nirlaba.
Menurut (Laughlin, 1998), dalam pengelolaan  sumber  daya  Gereja,  terdapat dikotomi  atau  kontras  antara  hal  sakral (rohani)  yaitu  sistem  kepercayaan  dalam Gereja,  dengan  hal  sekuler  (duniawi)  yaitu peran  akuntansi.  Pandangan  ini  telah mempengaruhi pemikiran para jemaat sehingga  menganggap  penerapan  akuntansi tidak diperlukan dalam pengelolaan keuangan  Gereja. Interview awal  dengan beberapa  jemaat  mengkonfirmasi  adanya permasalahan  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan keuangan di gereja. Permasalahan tersebut terkait dengan penyajian  informasi  keuangan  mengenai laporan  penyumbang,  seperti  nama  dan jumlah  yang  disumbangkan.  Jemaat  pada umumnya  enggan  jika  nama  dan  jumlah sumbangan  mereka  dipublikasikan,  antara lain  karena  merasa  malu  jika  sumbangan terlalu  kecil  atau  tidak  mau  terjebak  dalam kesombongan rohani. Selain itu, jemaat pada umumnya  percaya  bahwa  pengurus  gereja terutama bendahara tidak akan menyalahgunakan  dana  gereja  terutama karena  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai bendahara  merupakan  bentuk  pelayanan kepada Tuhan dan jemaat.
Bigoni,  Gagliardo,  dan  Funnell  (2013) menemukan  bukti  bahwa  praktik  akuntansi tidak  terikat  dengan  peningkatan  keuangan paroki. Akuntansi tidak dianggap sebagai alat untuk  meningkatkan  sumber  daya  yang tersedia  dalam  gereja.  Akuntansi  dianggap sebagai  sarana  untuk  melengkapi  nilai-nilai sakral yang mendasari reformasi  gereja yang dicanangkan  oleh  Paus  Eugenius  IV  pada abad ke-15 terutama dalam hal akuntabilitas. Praktik  akuntansi  di  gereja  sebagai  tindakan yang  selaras  dengan  ajaran  iman,  terutama karena  dana  gereja  diperuntukkan  untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan  akuntabilitas  dan  penerapan pengendalian  internal  pada  organisasi  gereja sangat diperlukan.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas
pengelolaan  keuangan  dan  pengendalian internal  pada  salah  satu  gereja,  yaitu  Gereja Toraja  ABC.  Gereja  Toraja  ABC  dipilih sebagai  objek  penelitian  karena  beberapa alasan. Alasan pertama, dari hasil wawancara awal  dengan  beberapa  jemaat  Gereja  Toraja ABC,  diketahui  bahwa  terjadi  selisih  atas jumlah  dana  dari  rekapan  penerimaan  dan pengeluaran  uang  yang  diterima  Gereja. Selain itu, kode penyumbang tidak diinformasikan padahal dana sudah diberikan oleh penyumbang. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada isu akuntabilitas dan pengendalian internal di Gereja Toraja ABC. Alasan  kedua,  otoritas  Gereja  Toraja  ABC memberikan  izin  pelaksanaan  penelitian. Pelaksanaan  penelitian  terhadap  organisasi gereja  di  Indonesia  masih  relatif  kurang, karena  tidak  semua  lembaga  keagamaan seperti  gereja  memberi  izin  dan  terbuka untuk diteliti.
Beberapa penelitian serupa telah dilakukan  sebelumnya.  Penelitian  Ginting, (2014)  menunjukkan  akuntabilitas  di  Gereja Batak  Karo  Protestan  (GBKP)  Perumas Simalingkir  Medan  belum  diterapkan  secara menyeluruh, terutama terkait dana pemasukan.  Terdapat  kelebihan  dana  yang dikeluarkan pada pos-pos tertentu dibandingkan  dengan  anggaran  yang  telah ditetapkan.  Anggaran  belum  disusun  dan direncanakan  secara  memadai  serta  belum disosialisasikan  kepada  Jemaat  secara  baik. Sebelumnya,  Duncan,  Flesher,  &  Stocks (1999) melakukan penelitian tentang pengaruh  ukuran  gereja  (berdasarkan  jumlah jemaat)  dan  denominasi  terhadap  sistem pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan  semakin  besar  ukuran  gereja (berdasarkan jumlah jemaat) memiliki korelasi  dengan  pengendalian  internal  yang lebih  memadai.  Hal  ini  dikarenakan  adanya pembagian  tugas  yang  lebih  baik  dalam struktur  kepengurusan.  Penelitian  lainnya yang dilakukan oleh Raya (2017) mengevaluasi implementasi pelaporan keuangan  sebagai  bentuk  akuntabilitas  di Gereja  Katolik  Paroki  St.  Paulus  Miki Salatiga.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai
dengan standar pelaporan keuangan Keuskupan  Agung  Semarang  dan  PSAK nomor  45  revisi  tahun  2011.  Namun demikian, terdapat perbedaan dalam penyesuaian  dan  cara  pencatatan  yang disesuaikan dengan karakteristik paroki.
Penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas  gereja  di  atas  berfokus  pada kesesuaian  penyajian  informasi  keuangan dengan pedoman. Berbeda dengan penelitian-penelitian  sebelumnya,  penelitian ini  menggunakan  teori  akuntabilitas  Bovens (2007)  sebagai  model  yang  menjelaskan tahapan-tahapan  yang  perlu  dilaksanakan antara  aktor  dan  forum  dalam  pelaksanaan akuntabilitas. Penggunaan model ini diharapkan  dapat  menggambarkan  proses pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan  dengan  lebih  baik  dibandingkan beberapa  penelitian  sebelumnya.  Penelitian ini  juga  menggunakan  sudut  pandang  yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian  ini  mengevaluasi penerapan  pengendalian  internal  pelaporan keuangan berdasarkan kerangka kerja Internal  Control – Integrated  Framework (IC-IF) yang dikeluarkan oleh The Committee  of  Sponsoring  Organizations  of the  Treadway  Commission (COSO)  tahun 2013.  Selain  itu,  berbeda  dengan  penelitian terdahulu  yang  umumnya  fokus  pada  salah satu  isu,  penelitian  ini  menggabungkan  isu akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dan pengendalian  internal.  Penggabungan  kedua isu  tersebut  diharapkan  dapat  memberikan gambaran pengelolaan keuangan gereja yang lebih jelas sehingga penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan gereja menjadi lebih baik.
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan tujuan  untuk  mengevaluasi  akuntabilitas  dan pengendalian  internal  pelaporan  keuangan Gereja  Toraja  ABC.  Harapannya,  penelitian ini  mampu  mempersembahkan  kontribusi berupa evaluasi proses akuntabilitas pengelolaan  keuangan  dan  pengendalian internal  serta  memberikan  rekomendasi peningkatan  akuntabilitas  dan  pengendalian internal di Gereja. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu praktik

## MARSELINUS ADITYA HARTANTO TJUNGADI, YAN RAHADIAN / Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal Pada Gereja Toraja ABC
pelaksanaan akuntabilitas yang sejalan dengan  tujuan  utama  pembentukan  Gereja, yaitu membawa anggotanya pada keselamatan yang kekal.

## KAJIAN LITERATUR
Diagram Alir (Flowchart) Romney dan Steinbart (2017)
menjelaskan  bahwa flowchart merupakan teknik  analitis  melalui  ilustrasi  berupa gambar  untuk  mendeskripsikan  beberapa aspek  dari  sistem  informasi  secara  jelas, ringkas, dan logis. Diagram alir menggambarkan  bagaimana  proses  bisnis dilaksanakan dan bagaimana aliran dokumen dalam  organisasi.  Pada  penelitian  ini, kategori flowchart yang  digunakan  adalah document  flowchart .  Romney  dan  Steinbart (2017) menjelaskan bahwa document flowchart
dikembangkan untuk mengilustrasikan  aliran  atau  arus  data  dan dokumen  yang  terjadi  di  antara  bagian  atau area  dalam  suatu  organisasi. Document flowchart menelusuri  dokumen  dari  awal hingga  akhir,  menunjukkan  dari  mana asalnya setiap dokumen, bagaimana distribusinya,  tujuan  penempatannya,  dan segala  sesuatu  yang  terjadi  saat  dokumen mengalir  melalui  sistem.  Penelitian  ini menggunakan document  flowchart untuk menggambarkan  alur  prosedur  penerimaan kas  ( revenue  cycle )  dan  pengeluaran  kas ( expenditure cycle ) pada Gereja Toraja ABC.

## Accountability Theory
Bovens (2007) menjelaskan akuntabilitas  sebagai  hubungan  antara  aktor dengan  forum.  Aktor  berkewajiban  untuk memaparkan
dan mengklarifikasi tindakannya.  Forum  dapat  mempertanyakan dan  menilai  langkah  dan  tindakan  yang dilaksanakan oleh aktor, sehingga aktor harus siap menghadapi konsekuensinya.
Akuntabilitas  diterapkan  untuk  memenuhi syarat  atas  keadaan  atau  kinerja  dari  aktor. Akuntabilitas bermakna sifat “responsif” dan “rasa  tanggung  jawab”  yang  secara sederhana  menunjukkan  kemauan  untuk bertindak  secara  transparan  dan  adil.  Aktor sebagai pihak yang memberi
pertanggungjawaban dapat merupakan seseorang (individu tertentu) maupun sebuah organisasi,  seperti  pejabat  organisasi  atau Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Forum  sebagai pihak  yang  meminta  pertanggungjawaban dapat merupakan seseorang (individu tertentu),  seperti  jurnalis,  kantor  audit, maupun  merupakan  masyarakat  umum. Berikut  ini  merupakan  tiga  tahapan  penting dalam pelaksanaan akuntabilitas yang memaparkan  hubungan  antara  aktor  dan forum, yaitu:
a. Tahap  pertama  ( Informing  about conduct)
Aktor menginformasikan dan
memaparkan  hasil  kerjanya  atau pemberian laporan tentang hasil  yang telah dicapainya kepada forum. Dalam  hal  ini,  aktor  menerbitkan laporan  evaluasi  diri  (atas  hasil kerjanya)  dan  laporan  tahunan  serta memberikan penjelasan lisan mengenai  hasil  kerjanya  (Brandsma and  Schillemans,  2012).  Laporan tersebut dapat berupa laporan keuangan,  laporan  realisasi  anggaran, atau laporan kinerja. Laporan tersebut dapat  menggunakan  media  virtual contohnya  melalui website ,  maupun media cetak. Pertanyaan yang diajukan  pada  tahap  ini  adalah “Apakah  aktor  telah  menyediakan informasi  mengenai  tindakan  atau langkah yang diambilnya secara tepat waktu?”,  “Apakah  informasi  tersebut dapat diandalkan?”, dan/atau
“Apakah  informasi  yang  diberikan sudah cukup memadai?”
b. Tahapan kedua ( debating)
Forum menginterogasi dan membahas  laporan  yang  telah dibuat  oleh  aktor.  Hal  ini  untuk memeriksa  apakah  laporan  yang disusun cukup akuntabel.
Umumnya,  tahapan  kedua  ini punya  proses  yang  paling  panjang karena tahap debating ini menuntut penjelasan  aktor  akan  hasil  kerja dan alasan yang mendasari tindakannya dalam membuat
laporan seperti yang dipertanggungjawabkan tersebut. Pertanyaan  yang  diajukan  pada tahap  ini  adalah  “Apakah  forum diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan?”, “Apakah  kedua  pihak  berusaha saling  mendengarkan?”,  dan/atau “Apakah aktor diberikan kesempatan  untuk  menjelaskan tindakannya  dalam  penyusunan laporan?”
c. Tahapan ketiga ( judging) Forum menilai laporan yang sudah dipertanggungjawabkan oleh aktor. Output dari penilaian dapat berupa persetujuan  maupun  pemberian sanksi.  Pemberian  sanksi  dapat bersifat  formal,  seperti  denda  atau hukuman, maupun bersifat informal,  seperti  meminta  aktor untuk  mengakui  kesalahan  atau kelalaiannya  di  hadapan  media massa,  seperti  televisi  atau  surat kabar sehingga secara tidak langsung  mencoreng  nama  baik dan  karirnya.  Pertanyaan  yang dapat  diajukan  pada  tahap  ini adalah  “Apakah  forum  bersifat independen  dan  bebas  dari  bias?”, “Apakah  standar  yang  digunakan untuk  menyusun  laporan  jelas”, dan/atau  “Apakah  konsekuensi yang ditimbulkan telah sesuai?”.
Brandsma  dan  Schillemans,  (2012) menjelaskan  mengenai  akuntabilitas  dalam sebuah  dimensi  kubus.  Dimensi  pertama adalah  jumlah  infomasi  yang  disampaikan dan  tersedia.  Semakin  banyak  dan  mudah informasi  yang  tersedia  maka  akuntabilitas semakin  tinggi.  Dimensi  kedua  adalah intensitas  diskusi  pertemuan  antara  aktor (bendahara)  dan  forum  (jemaat  Gereja). Semakin  intens  pertemuan  diskusinya  maka semakin  akuntabel.  Dimensi  ketiga  adalah konsekuensi  dari  keputusan  yang  diambil oleh  bendahara  selaku  aktor.  Semakin  besar konsekuensinya maka semakin tinggi akuntabilitasnya.  Dengan  demikian,  maka
tingkat  akuntabilitas  dapat  meningkat  jika komunikasi  antara  aktor  dan  forum  yang melibatkan  ketiga  dimensi  kubus  juga ditingkatkan,  agar  terbangun  kesadaran  dan rasa  tanggung  jawab  dalam  pelaporan keuangan.
Tiga  tahapan  akuntabilitas Bovens (2007),  daftar  pertanyaan  dari  tiap  tahapan, dan aspek dalam ketiga dimensi accountability cube
Brandsma dan Schillemans (2012) digunakan sebagai pedoman  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan akuntabilitas  pelaporan  keuangan  di  Gereja Toraja ABC. Melalui hasil evaluasi berdasarkan  berbagai  pedoman  tersebut, maka  akan  diperoleh  gambaran  yang  jelas atas  pelaksanaan  akuntabilitas  pelaporan keuangan  oleh  aktor  (bendahara)  kepada forum (jemaat)

## Internal Control
Akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat  berjalan  dengan  baik  jika  didukung oleh  pengendalian  internal  yang  baik. Romney  dan  Steinbart  (2017)  menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah penerapan proses untuk memberikan keyakinan  yang  memadai  bahwa  tujuan- tujuan  pengendalian  dapat  tercapai.  Hal  ini membantu  organisasi  agar  dapat  mencapai tujuan dengan lebih baik. Tujuan pengendalian tersebut adalah sebagai berikut:
 Melindungi  aset  ( safeguard  assets ), menghindari atau mendeteksi akuisisi, penggunaan,  dan  disposisi  yang  tidak sah.
 Menyimpan  catatan  aset  perusahaan secara detail sehingga dapat menghasilkan laporan yang wajar dan akurat.
 Menyediakan  informasi  yang  akurat dan reliable .
 Memastikan  laporan  keuangan  yang disiapkan telah sesuai  dengan kriteria yang ditetapkan.
 Mengembangkan dan mengefisiensikan operasional.
 Memastikan kepatuhan terhadap ketetapan kebijakan manajerial.

## MARSELINUS ADITYA HARTANTO TJUNGADI, YAN RAHADIAN / Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal Pada Gereja Toraja ABC
 Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
Pengendalian  internal  dapat  diartikan sebagai  sebuah  proses  serta  prosedur  yang mencakup kegiatan operasional, serta menjadi  bagian  terpadu  dari  kegiatan manajemen.  Akan  tetapi,  pengendalian internal ini tidaklah mudah untuk diterapkan. Sistem  pengendalian  internal  yang  efektif tidak  dimiliki  oleh  semua  organisasi. Pengendalian  internal  yang  tidak  efektif rentan atas kesalahan, management overrates ,  kolusi,  serta  bisa  memberikan penilaian  dan  pengambilan  keputusan  yang salah.  Selain  itu,  pengembangan  sistem pengendalian internal dalam teknologi informasi (TI) juga memiliki risiko tersendiri (Romney and Steinbart, 2017).
The Committee
of Sponsoring Organizations  of  the  Treadway  Commission (COSO)  (2013)  menjelaskan  pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi  oleh  Dewan  Komisaris,  Direksi, dan  pihak  lainnya,  yang  dibuat  untuk memberikan tingkat keyakinan yang memadai  terkait  pencapaian  tujuan  dari  sisi operasional, pembuatan laporan, dan kepatuhan.  Kerangka  kerja  COSO  IC-IF ( Internal  Control  Integrated  Framework ) merupakan  kerangka  pengendalian  internal yang  digunakan  dalam  kebijakan  dan peraturan  untuk  mengendalikan  aktivitas bisnis pada sebuah perusahaan serta merupakan  kerangka  yang  dapat  digunakan untuk  mengevaluasi  dan  meningkatkan sistem  pengendalian  internal  perusahaan tersebut (Romney dan Steinbart, 2017).
Terdapat  lima  komponen  di  dalam kerangka  kerja  pengendalian  internal  ini menurut COSO (2013), yaitu:
1. Lingkungan  Pengendalian (Control

## Environment)
Lingkungan  pengendalian  merupakan serangkaian  standar,  proses,  dan struktur  mengenai integritas  dan  nilai etik  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan pengendalian internal di dalam perusahaan. Lingkungan pengendalian ini memberikan dampak yang luas terhadap
sistem
pengendalian  internal  perusahaan.
Asas-asas yang melambangkan
komponen  lingkungan  pengendalian adalah sebagai berikut:
 Komitmen  terhadap  integritas  dan nilai etik.
 Pengembangan dan kinerja pengendalian internal diawasi oleh dewan pengawas.
 Struktur,  pelaporan,  dan  otoritas serta  tanggung  jawab  yang  sesuai dalam  mencapai  tujuan yang dibuat  oleh  manajemen  dengan pengawasan dari direksi.
 Komitmen  untuk  melaksanakan, mengembangkan, serta mempertahankan  jiwa  kompeten dalam menyelaraskan tujuan.
 Mempertahankan  tanggung  jawab individu  untuk  tanggung  jawab pengendalian internal dalam mencapai tujuan.
2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Penilaian  risiko  merupakan  proses yang  dinamis  dan  terus-menerus dalam  mengidentifikasi  dan  menilai risiko  terhadap  penilaian  objektif. Perusahaan melakukan penilaian risiko  untuk  menentukan  cara  yang harus  dilakukan  untuk  mengelola risiko.  Dalam  menilai  risiko  harus mempertimbangkan  dampak  terhadap lingkungan  eksternal  dan  internal perusahaan  melalui  model  bisnis perusahaan  tersebut  karena  dapat menyebabkan tidak efektifnya pengendalian internal. Asas-asas yang melambangkan  komponen  penilaian risiko adalah sebagai berikut:
 Keberadaan  tujuan  yang  cukup spesifik  untuk  mengidentifikasi dan menilai risiko.
 Identifikasi  risiko  yang  dihadapi dalam  mencapai  tujuan  di  seluruh lingkup  perusahaan  dan  penilaian risiko  tersebut  untuk  menentukan cara mangelolanya.
 Memperhatikan  adanya  potensi kecurangan yang terjadi.
 Identifikasi dan penilaian perubahan  yang  dapat  berdampak signifikan pada sistem pengendalian internal perusahaan. 3. Aktivitas Pengendalian (Control

## Activities)
Aktivitas  pengendalian  merupakan aktivitas  yang  dilakukan  melalui prosedur  dan  kebijakan  yang  dapat membantu untuk memastikan instruksi  pengelolaan  pengurangan risiko dari pencapaian tujuan.
Aktivitas pengendalian dalam perusahaan  dilakukan  pada  seluruh proses bisnis dan teknologi. Asas-asas yang melambangkan komponen
penilaian risiko adalah sebagai berikut:
 Pemilihan dan pengembangan aktivitas  pengendalian  membantu mengurangi  risiko  ke  tingkat  yang dapat diterima.
 Pemilihan dan pengembangan
aktivitas pengendalian melalui teknologi dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan.
 Penyebaran  aktivitas  pengendalian secara spesifik dalam prosedur dan kebijakan.
4. Informasi dan
Komunikasi (Information and Communication) Perusahaan  memerlukan  informasi  di dalam  pelaksanaan  tanggung  jawab pengendalian
internal guna mendukung dalam pencapaian tujuan. Manajemen  perusahaan  memerlukan informasi  yang  berkualitas  baik  dari pihak internal maupun eksternal serta menggunakannya  untuk  mendukung fungsi komponen pengendalian internal.  Sementara  itu  komunikasi dibutuhkan  dalam  perusahaan  untuk menyediakan, memberikan, dan memperoleh informasi tersebut. Asas- asas  yang  melambangkan  komponen informasi  dan  komunikasi  adalah sebagai berikut:
 Memperoleh informasi yang
berkualitas untuk mendukung fungsi dari pengendalian internal.
 Mengkomunikasikan informasi termasuk  didalamnya  tujuan  dan tanggung jawab pengendalian internal  untuk  mendukung  fungsi pengendalian internal.
 Mengkomunikasikan persoalan pengendalian internal kepada pihak luar.
5. Pemantauan (Monitoring)
Evaluasi  atau  pemantauan  dilakukan perusahaan  untuk  memastikan  bahwa masing-masing  komponen  dari  lima komponen pengendalian internal berfungsi  dengan  baik.  Asas-asas yang melambangkan komponen pemantauan adalah sebagai berikut:  Pemilihan,  pengembangan,  dan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan  fungsi  dari  tiap-tiap komponen  pengendalian  internal berjalan dengan baik.
 Pelaksanaan evaluasi dan penyampaian kekurangan pengendalian internal kepada pihak  yang  berhubungan  dengan pembenaran tindakan seperti senior manajer dan direksi.
Kelima  komponen  dan  tujuh  belas  asas yang  ada  dalam  COSO  IC-IF  menjadi  dasar penilaian  terhadap  penerapan  pengendalian internal  gereja.  Teketel  dan  Berhanu  (2009) menjelaskan bahwa perancangan pengendalian  internal  memberi  keyakinan bahwa  tujuan  organisasi  akan  dapat  dicapai melalui  efisiensi  dan  efektivitas  operasi, penyajian laporan keuangan yang terpercaya, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pengendalian  internal  membantu  organisasi dalam  menyajikan  laporan  keuangan  yang terpercaya, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lebih  baik.  Dengan  berjalannya  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  yang  baik,  maka kepercayaan dari stakeholders (dalam hal ini Jemaat  Gereja)  dapat  meningkat  karena informasi yang disajikan terpercaya. Selanjutnya, Gereja akan memiliki tata kelola sumber  daya  yang  lebih  baik  dengan pengelolaan  keuangan  yang  lebih  transparan dan  akuntabel  di  masa  mendatang  sehingga

## MARSELINUS ADITYA HARTANTO TJUNGADI, YAN RAHADIAN / Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal Pada Gereja Toraja ABC
dapat  dipertanggungjawabkan  baik  kepada Tuhan maupun kepada para jemaatnya.

## METODOLOGI PENELITIAN Strategi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode studi  kasus  ( single  case )  yang  diaplikasikan pada  satu  unit  analisis  ( single  unit  analysis ). Menurut  Yin  (2003),  studi  kasus  adalah metode penelitian untuk menyelidiki fenomena kontemporer di konteks kehidupan nyata.  Studi  kasus  juga  diartikan  sebagai upaya mempelajari kekhususan dan kompleksitas sebuah kasus untuk memahami aktivitas  dengan  permasalahan-permasalahan yang  penting  Stake  (1995).  Penelitian  ini memilih  menggunakan  studi  kasus  karena ingin  menggali  fenomena  yang  terjadi. Fenomena  tersebut  hanya  dapat  digali melalui  metode  studi  kasus.  Penelitian  ini mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan dalam Gereja Toraja ABC  dan  keterkaitannya  dengan  proses akuntabilitas pengelolaan keuangan. Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  melalui penerapan pengendalian internal yang baik.

## Pendekatan/Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  kualitatif  deskriptif. Penelitian  dilakukan  dengan  tujuan  untuk memahami proses dan fenomena yang terjadi di  lapangan  secara  mendalam  sehingga kemudian  berdasarkan  fenomena  tersebut dapat diperoleh kesimpulan. Menurut Wahyuni  (2015  dalam  Hartanti,  2017), penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian yang  menggunakan  pendekatan  induktif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman  mendalam  terkait  pengalaman seseorang  atau  suatu  kelompok.  Menurut Sugiyono  (2010  dalam  Purnama,  2016), penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan  suatu  keadaan  atau  fenomena yang  sekarang  terjadi,  untuk  menjawab permasalahan secara aktual dengan menggunakan  prosedur  ilmiah.  Dengan demikian  metode  penelitian  kualitatif  sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Hal ini
dikarenakan  tujuan  penggunaan  metode  ini adalah  mengungkapkan  pemahaman  secara mendalam mengenai penerapan pengendalian internal  serta  bagaimana  pengaruh  dan keterkaitannya  dengan  proses  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  Gereja  Toraja  ABC. Metode  penelitian  kualitatif  memungkinkan peneliti  mengumpulkan  dan  menganalisa data  dengan  cara  wawancara  dengan  para pihak  terkait,  melakukan  observasi,  dan mendokumentasikan  hal  yang  menjadi  poin utama  penelitian.  Dengan  demikian  dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai penerapan  pengendalian  internal  dan  proses akuntabilitas pengelolaan keuangan.

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut  Sunyoto  (2013  dalam  Furqan, 2017),  data  primer  adalah  data  yang dikumpulkan  secara  langsung  oleh  peneliti untuk  menjawab  permasalahan  penelitian. Data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah berupa kebijakan petinggi dan pengurus yang berkaitan dengan akuntabilitas serta pengendalian  internal  yang  diterapkan  pada lembaga keagamaan. Data lembaga keagamaan yang tidak dipublikasikan diperoleh  dengan  melakukan  wawancara dengan  pengurus  organisasi  gereja  dan observasi  terhadap  keadaan  di  tempat penelitian.
Wawancara  (komunikasi  berupa  tanya jawab)  dilakukan  dalam  bentuk semi- structured dengan  banyak  pengembangan atau  improvisasi  secara  langsung  kepada subjek  penelitian  sehingga  dapat  menggali permasalahan secara lebih mendalam. Wawancara  dilakukan  kepada  pengurus Gereja yang bertanggung jawab atas akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dan Petinggi  Gereja  yang  bertanggung  jawab dalam  menerapkan  pengendalian  internal dalam  Gereja  Toraja  ABC.  Responden wawancara berjumlah empat, yaitu Bendahara  Umum,  Kasir,  Majelis  Jemaat, dan Jemaat umum. Wawancara ini dilakukan untuk  mengetahui  mekanisme  organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan  keuangan  dan  menerapkan pengendalian  internal.  Teknik  ini  bertujuan
untuk mendapatkan informasi yang kompleks,  seperti  pendapat,  sikap,  serta pengalaman pribadi.  Daftar  pertanyaan wawancara didasarkan pada tahapan-tahapan dalam  model  akuntabilitas  Bovens  (2007) sehingga  didapatkan  gambaran  pelaksanaan akuntabilitas  keuangan.  Kemudian  berkaitan dengan  pengendalian  internal,  pertanyaan- pertanyaan  disesuaikan  dengan  komponen dalam  COSO  IC-IF.  Hasil  wawancara  akan dibuat  dalam  bentuk  transkrip  kemudian dianalisis.
Observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati  keadaan  di  tempat  penelitian untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan di gereja  dalam  menerapkan  pengendalian internal, model akuntabilitas atas pengelolaan  keuangan,  serta  data  pendukung lainnya yang dibutuhkan. Observasi dilakukan terutama atas pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh para pengurus keuangan di tempat penelitian.
Sugiyono  (2013)  menjelaskan  bahwa data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau  diambil  tidak  dari  sumber  utamanya secara  langsung,  tetapi  melalui  media  lain seperti  dokumen,  internet,  dan  orang  lain. Contoh dari data ini umumnya berupa bukti, catatan  atau  laporan  historis  yang  telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian  ini  berkaitan  dengan  data  dari penelitian  terdahulu,  laporan  keuangan  yang telah  dipublikasikan  oleh  Gereja  Toraja ABC,  serta  beberapa  dokumen  pendukung lainnya.

## Analisis Data
Hasil  wawancara  dengan  pengurus organisasi gereja, observasi, dan dokumentasi  akan  diolah  menggunakan descriptive  qualitative  analysis .  Menurut Hartanti  (2017), descriptive  qualitative analysis digunakan  untuk  menguraikan, menggambarkan,  dan  membandingkan  data yang  diperoleh  selama  penelitian.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  menafsirkan  dan menguraikan  data  yang  ada  dengan  kejadian yang sedang terjadi.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan induktif  atau  “ bottom-up” ,  yaitu  analisis data,  proses,  dan  fenomena  yang  ada  untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau kerangka.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara  dengan  para  pengurus  keuangan, dokumentasi  laporan  keuangan,  pedoman umum,  dan  dokumen-dokumen  pendukung lainnya, serta observasi atas pekerjaan sehari- hari  yang  dilakukan  oleh  para  pengurus keuangan  di  tempat  penelitian,  dianalisis dengan  teori  akuntabilitas  dan  COSO  IC-IF, untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  dan mendapatkan kesimpulan.

## Unit Analisa
Penelitian ini dilakukan di Gereja Toraja ABC.  Gereja  Toraja  ABC  (lingkup  Jemaat) adalah wujud dari Gereja Toraja yang berupa gereja  lokal  (setempat).  Berdasarkan  Buku Tata  Gereja  Toraja  (2016)  dapat  dijelaskan bahwa Gereja Toraja Lokal sebagai persekutuan  orang  percaya  (dalam  iman kepada  Allah  dalam  pribadi  Tuhan  Yesus Kristus)  di  suatu  tempat  tertentu  yang melaksanakan pemberitaan Firman Allah dan sakramen serta menjalankan tugas panggilannya  untuk  menjadi  berkat  bagi dunia.  Kepengurusan  dalam  Gereja  Toraja ABC untuk satu periode berlangsung selama tiga  tahun.  Gereja  Toraja  ABC  dipilih sebagai unit penelitian berdasarkan beberapa alasan seperti yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Gereja
Proses  penyusunan  laporan  keuangan telah mengikuti pedoman tersebut, walaupun belum sepenuhnya diterapkan dengan optimal.  Laporan  keuangan  belum  disusun dengan  lengkap.  Hal  itu  karena  bendahara yang menjadi pengurus gereja tidak memiliki latar  belakang  akuntansi  atau  keuangan. Laporan  keuangan  yang  disusun  mengikuti acuan persyaratan minimum  yang ditetapkan dalam  pedoman,  walaupun  diharapkan  ke depannya  dapat  diperbaiki  sehingga  dapat mengembangkan  pelaporan  keuangan  yang

## MARSELINUS ADITYA HARTANTO TJUNGADI, YAN RAHADIAN / Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal Pada Gereja Toraja ABC
lebih  lengkap  (yaitu  mencakup  Laporan Posisi  Keuangan  dan  Laporan  Arus  Kas) seperti yang ditetapkan oleh Pedoman Umum Pengelolaan  Keuangan  dan  Harta  Milik Gereja Toraja.
Melalui  observasi  dan  wawancara  di tempat penelitian, peneliti menemukan bahwa Laporan Keuangan disusun berdasarkan  transaksi-transaksi  operasional harian.  Pengurus  Gereja  Toraja  ABC  yang bertugas  di  bidang  keuangan  terbagi  dalam dua  bagian,  yaitu  Bendahara  dan  Kasir. Bendahara  terdiri  dari  tiga  orang,  yaitu Bendahara  Umum,  Wakil  Bendahara  I,  dan Wakil Bendahara II. Transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional gereja ditangani  oleh  Bendahara  Umum.  Transaksi yang  berkaitan  dengan  dana  transit,  seperti untuk  Badan  Pekerja  Sinode,  pemeliharaan, pembangunan, dan keperluan khusus (pekabaran injil atau evangelisasi, perumahan  dan  pensiunan  pendeta,  dan sumbangan korban bencana kepada masyarakat  umum)  ditangani  oleh  Wakil Bendahara  I.  Sementara  itu,  untuk  transaksi yang  berkaitan  dengan  diakonia  (bantuan sosial, sumbangan orang sakit, dan kedukaan
jemaat)  ditangani  oleh  Wakil  Bendahara  II. Kemudian  yang  mengemban  tugas  sebagai kasir  berjumlah  satu  orang  yang  juga merangkap  sebagai  petugas  administrasi Jemaat.  Kemudian  yang  mengemban  tugas sebagai  kasir  berjumlah  satu  orang.  Para bendahara tidak ada yang menetap bekerja di kantor  Gereja.  Hanya  kasir  yang  menetap bekerja  di  kantor  gereja,  sehingga  memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan bendahara.  Tidak  ada  orang  atau  anggota pengurus  Gereja  yang  dikhususkan  untuk bertugas  sebagai  tenaga  akuntansi  atau pembukuan,  sehingga  Bendahara  Umum yang  merangkap  tugas  tersebut.  Namun, karena  kesibukan  dari  Bendahara  Umum, maka tidak jarang akhirnya tenaga kasir yang merangkap  tugas  pembukuan.  Akuntabilitas pelaporan  keuangan  Gereja  Toraja  ABC (selanjutnya disebut Gereja) difokuskan pada Laporan Penerimaan Uang, Laporan
Pengeluaran Uang, dan Saldo Kas
Sistem  penerimaan  dana  dari  ibadah maupun  lainnya  yang  diterima  oleh  bagian keuangan dapat digambarkan alurnya sebagai berikut:
Gambar 1. Alur Prosedur Penerimaan Uang di Gereja.
Sistem  dan  alur  prosedur  penerimaan uang sebagaimana Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Persembahan sukarela melalui pundi-pundi yang  berjumlah  empat  dan  Persembahan Syukur  Bulanan  (PSB),  diterima  Gereja melalui  ibadah  pada  hari  Minggu  dan ibadah  keluarga.  Pundi  satu  digunakan untuk  operasional  jemaat,  pundi  dua digunakan  untuk  Badan  Pekerja  Sinode (Pengurus  Pusat),  pundi  tiga  digunakan untuk  bantuan  sosial,  sumbangan  orang sakit, dan kedukaan jemaat (diakonia), dan pundi  empat  digunakan  untuk  keperluan khusus  (pada  minggu  pertama  digunakan untuk  pekabaran  injil  atau  evangelisasi, minggu ketiga digunakan untuk perumahan dan  pensiunan  pendeta,  dan  minggu- minggu lainnya dapat diperuntukkan sebagai sumbangan korban bencana kepada masyarakat umum). Berbagai persembahan ini  disetor  oleh  petugas  ibadah  kepada kasir pada saat selesai ibadah hari Minggu dan untuk ibadah keluarga biasanya disetor sehari sesudahnya bahkan lebih.
b. Kasir  akan  membuatkan  bukti  penerimaan atau voucher penerimaan  berupa  laporan pelayanan yang ditandatangani oleh penyetor (petugas ibadah) dan
kasir/bendahara.
c. Selanjutnya voucher penerimaan  itu  harus dicek  dan  ditandatangani  oleh  bendahara,
jika penerimaan terjadi diluar hari Minggu. Dalam  pelaksanaannya,  bendahara  baru bisa  menandatangani  keseluruhan voucher pada  saat  datang  ke  kantor  Gereja.  Hal  ini terjadi  karena  kesibukan  dan  bendahara bukanlah  pegawai  kantor  yang  setiap  hari ada  di  Gereja.  Kecuali  untuk  penerimaan pada  ibadah  hari  Minggu,  Bendahara  bisa langsung  menandatangani,  karena  ada  di kantor Gereja.
d. Uang persembahan sukarela melalui pundi- pundi  yang  berjumlah  empat  dan  PSB disetor  ke  bank  pada  saat  jam  kerja.  Jika diterima  sudah  melewati  hari  kerja  akan disetor pada keesokan harinya.
e. Voucher penerimaan  dan  bukti  setor  bank diserahkan  ke  bagian  pembukuan  untuk dicatat  dalam  pembukuan  dengan  program
Microsoft Excel .
Dalam  sistem  transaksi  pengeluaran operasional,  kasir  menggunakan  dana  dari Petty  Cash sebesar  satu  juta  lima  ratus  ribu rupiah  untuk  kegiatan  rutin. Petty  Cash menggunakan  metode imprest (tetap)  yang akan di isi kembali agar jumlahnya tetap satu juta  lima  ratus  ribu  rupiah.  Kasir  akan melampirkan bukti-bukti pengeluaran selama seminggu.  Untuk  pengeluaran  besar  untuk Program  Kerja  Anggaran  (PKA),  maka  dana dikeluarkan  oleh  Bendahara.  Hal  ini  dapat digambarkan  dalam  Gambar  2  berikut  ini:

## Sumber: data diolah sendiri, tahun 2020
Gambar 2. Alur Prosedur Pengeluaran Uang di Gereja.
Adapun  penjelasan  dari  sistem  dan  alur prosedur  pengeluaran  uang  seperti  yang digambarkan di Gambar 2 sebagai berikut:
a. Kasir atau bendahara menerima permintaan dana secara rutin dari berbagai bidang/komisi yang ada di Gereja.
b. Kasir membuat voucher pengeluaran berdasarkan permintaan (melalui anggaran, sesuai
komisi/bidang)
berdasarkan pengecekan  oleh  bendahara  atas  program yang  sudah  dianggarkan  (sesuai  anggaran komisi/bidang).
c. Lalu voucher beserta lampirannya diserahkan  kepada  Bendahara,  Ketua masing-masing bidang/komisi
yang membawahi mata anggaran program tersebut,  dan  Pimpinan  Majelis  Gereja untuk ditandatangani (sering tidak ditandatangani  oleh  ketua  masing-masing bidang/komisi,
sehingga hanya
ditandatangani oleh Bendahara dan Pimpinan Majelis Gereja).
d. Setelah  ada  tandatangan  atau  persetujuan dari  bendahara,  ketua  bidang/komisi,  dan Pimpinan  Majelis  Gereja,  maka  bendahara berhak mengeluarkan uang. Namun, karena keterbatasan  waktu  dari  bendahara  dan ketua bidang/komisi sehingga sering persetujuan  dilakukan  lewat  percakapan telepon  (juga  melalui WhatsApp supaya tertulis, ada bukti screenshot serta waktunya).
e. Lalu voucher penerimaan beserta lampirannya diserahkan kepada staf pembukuan  untuk  dicatat  dalam  program Microsoft Excel
Semua  transaksi  terjadi  setiap  hari  dan pada hari Kamis pembukuan ditutup, kemudian diperiksa oleh bendahara setiap hari
Jumat.  Dengan  demikian  jika  ada  transaksi yang  terjadi  pada  hari  Jumat,  maka  transaksi tersebut  akan  dimasukkan  pada  laporan keuangan minggu berikutnya. Laporan disajikan  secara  mingguan  dan  bulanan (terutama  untuk  PSB  yang  hanya  sebulan sekali  oleh  tiap  jemaat)  pada  setiap  ibadah hari  Minggu. Voucher pendapatan  dan pengeluaran  untuk  periode  satu  minggu tersebut disatukan untuk diperiksa.
Bendahara mengungkapkan bahwa mereka  selalu  menghabiskan  waktu  beberapa jam untuk memeriksa dan menganalisis setiap transaksi  yang  dibukukan  dengan  memeriksa langsung pada voucher yang sudah terkumpul serta  melakukan  rekonsiliasi  rekening  bank termasuk  pemeriksaan  data  yang  diinput secara manual ke Microsoft Excel oleh tenaga pembukuan.  Bendahara  mengecek  langsung penerimaan  Persembahan  dan  PSB  pada  saat ibadah  Minggu  dan  ibadah  keluarga. Jika  ada kesalahan  yang  ditemukan,  maka  segera dilakukan  koreksi  pada  saat  itu.  Pengeluaran yang  besar  (di  atas  satu  juta  lima  ratus  ribu rupiah, berdasarkan kebijakan Majelis Gereja) perlu  melalui  persetujuan  Pimpinan  Majelis Gereja  kemudian  dibayarkan  oleh  Bendahara. Hal  ini  dikarenakan,  kasir  tidak  memegang uang  kas  lebih  dari  jumlah  yang  ditetapkan sebagai Petty Cash.
Pedoman  Umum  Pengelolaan  Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja menjadi acuan bagi Gereja Lokal yang bernaung pada Sinode Gereja  Toraja.  Dalam  pedoman  tersebut disediakan  format  laporan  keuangan  untuk Gereja  Lokal  seperti  Gereja  Toraja  ABC. Laporan  keuangan  yang  disusun  oleh  Gereja Toraja  ABC  sudah  mengikuti  petunjuk  dari Pedoman  tersebut,  walaupun  dengan  sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik Gereja
Lokal.
Laporan
Penerimaan  Uang,  Laporan  Pengeluaran Uang, dan Saldo Kas adalah laporan keuangan yang  perlu  disusun  pada  Gereja  Toraja  Lokal yang belum mampu mengembangkan pelaporan  keuangan  secara  lengkap.  Gereja Toraja  ABC  belum  mampu  mengambangkan pelaporan  keuangan  secara  lengkap  karena para  pengurus  keuangan  tidak  ada  yang berlatar  belakang  akuntansi  atau  keuangan.
Jika  sumber  daya  memadai,  maka  ke depannya  Gereja  Lokal  seperti  Gereja  Toraja ABC  dihimbau  oleh  Petinggi  Pusat  (Sinode) untuk  turut  menyusun  dan  menyertakan Laporan  Posisi  Keuangan  dan  Laporan  Arus Kas.
Berdasarkan analisis atas hasil wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi penyusunan laporan keuangan oleh bendahara Gereja,  diketahui  bahwa  walaupun  di  tengah kesibukan  pekerjaan  sehari-harinya  (bukan pegawai  khusus  di  Gereja),  bendahara  telah berusaha  menyusun  laporan  keuangan  Gereja (Laporan Penerimaan Uang,
Laporan Pengeluaran  Uang,  dan  Saldo  Kas)  dengan sebaik mungkin, terutama dengan menghabiskan  waktu  beberapa  jam  dalam penyusunannya.  Hal  ini  patut  diapresiasi, mengingat  bahwa  bendahara  bukanlah  orang yang  memiliki  latar  belakang  akuntansi  atau keuangan.  Bendahara  juga  telah  berusaha untuk  menyusun  laporan  keuangan  agar akuntabel sesuai dengan acuan yang diberikan dalam Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan  dan  Harta  Milik  Gereja  Toraja. Laporan  keuangan  yang  disusun  berdasarkan pedoman  dan  dipublikasikan  adalah  bentuk akuntabilitas  aktor  (bendahara)  kepada  forum (jemaat).
Dalam mengevaluasi tiap tahapan pelaksanaan dan proses akuntabilitas pelaporan  keuangan  berdasarkan  Bovens (2007),  peneliti  menilai  berdasarkan  daftar pertanyaan dari tiap tahapan dan aspek dalam ketiga dimensi accountability cube berdasarkan Brandsma  dan  Schillemans (2012). Hal tersebut dijadikan pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas pelaporan  keuangan  di  Gereja  Toraja  ABC. Jika semua pertanyaan dari tiap tahapan telah berjalan sesuai dengan aspek dari tiap dimensi accountability cube , maka tahapan akuntabilitas  Bovens  (2007)  tersebut  telah berjalan  dengan  optimal.  Sedangkan  jika semua  pertanyaan  dari  tiap  tahapan  belum berjalan sesuai dengan aspek dari tiap dimensi accountability cube , maka tahapan akuntabilitas  Bovens  (2007)  tersebut  belum berjalan dengan optimal.

## MARSELINUS ADITYA HARTANTO TJUNGADI, YAN RAHADIAN / Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal Pada Gereja Toraja ABC
Informing about Conduct Publikasi laporan keuangan Gereja (penerimaan,  pengeluaran,  dan  saldo  kas) dilakukan  tiap  minggu  saat  ibadah  Minggu dan  tiap  bulan  untuk  PSB  sesuai  kebijakan Majelis  Gereja  sebagai  kebutuhan  publikasi kepada  jemaat.  Laporan  keuangan  yang dipublikasikan  merupakan  laporan  keuangan atas  transaksi  dari  satu  minggu  sebelumnya yang  dipublikasikan  melalui  media  cetak, yaitu  warta  jemaat.  Hal  ini  menunjukkan bahwa aktor telah mempublikasikan informasi laporan  keuangan  Gereja  secara  tepat  waktu dan  cukup  memadai.  Walaupun  demikian,  ke depannya  Gereja  Toraja  ABC  dihimbau  oleh Petinggi Pusat (Sinode) untuk turut menyusun dan  menyertakan  Laporan  Posisi  Keuangan dan  Laporan  Arus  Kas,  saat  sumber  daya Gereja  Toraja  ABC  sudah  dapat  mendukung (pengurus  keuangan  yang  berlatar  belakang akuntansi atau keuangan).
Bendahara mengungkapkan bahwa transaksi-transaksi yang dipublikasikan cukup dapat  terjamin  akuntabilitasnya.  Namun demikian,  pemeriksaan  dan  analisis  terhadap setiap  transaksi  yang  dibukukan  hanya dilakukan  sekali  seminggu,  yaitu  tiap  hari Jumat.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan memeriksa langsung pada voucher yang sudah terkumpul serta melakukan rekonsiliasi rekening  bank,  termasuk  pemeriksaan  data yang  diinput  secara  manual  ke Microsoft Excel oleh tenaga pembukuan. Bendahara dan kasir  telah  memeriksa  dan  menganalisis secara detail setiap transaksi maupun lampiran dokumen  pendukungnya  yang  menghabiskan waktu  beberapa  jam.  Hal  tersebut  adalah bentuk  komitmen  dan  tanggung  jawab  dari para  pengurus  keuangan  Gereja.  Namun, penginputan  masih  bersifat  manual  di Microsoft  Excel .  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa kesalahan penginputan maupun perhitungan dapat terjadi, sehingga mengurangi  akuntabilitas  laporan  keuangan Gereja.  Majelis  jemaat  dan  bendahara merencanakan  akan  menggunakan  aplikasi akuntansi  di  masa  yang  akan  datang.  Dalam kepengurusan majelis jemaat, komisi verifikasi berperan sebagai audit internal bagi Gereja  Toraja  ABC.  Jemaat  pada  umumnya
percaya  bahwa  laporan  keuangan  yang dipublikasikan  telah  akuntabel  karena  sudah diperiksa oleh Komisi Verifikasi.
Berdasarkan analisis atas hasil wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  atas pelaporan  keuangan  Gereja,  diketahui  bahwa penyusunan laporan keuangan awalnya mengikuti model yang telah dilaksanakan oleh pengurus periode sebelumnya. Tetapi, perubahan  format  pelaporan  keuangan  mulai dilakukan pada tahun 2018 setelah mendapatkan  saran  dari  Gereja  Toraja  Lokal lainnya  dan  disesuaikan  dengan  Pedoman Umum  Pengelolaan  Keuangan  dan  Harta Milik  Gereja  Toraja  yang  diterbitkan  Sinode Gereja Toraja pada tahun 2018.
Dalam mempublikasikan informasi laporan  keuangan  kepada  forum,  aktor  telah menyajikannya  dengan  baik  secara  tepat waktu  dan  memadai.  Direncanakan  ke depannya,  informasi  laporan  keuangan  akan dipublikasikan  menggunakan  media  virtual melalui group  WhatsApp Jemaat  Gereja. Berdasarkan  dimensi  pertama Accountability Cube dari Brandsma dan Schillemans  (2012), informasi  yang  disajikan  telah  mencukupi karena  informasi  laporan  keuangan  yang dipublikasikan  telah  sesuai  dengan  acuan pedoman,  sehingga  tingkat  akuntabilitasnya cukup.  Oleh  karena  itu,  tahapan  pertama ( Informing  about  Conduct )  sesuai  teori akuntabilitas  Bovens  (2007)  cukup  berjalan dengan  baik,  walaupun  masih  memerlukan perbaikan  peningkatan  penyajian  informasi dengan  turut  menyusun  dan  menyertakan Laporan  Posisi  Keuangan  dan  Laporan  Arus Kas.  Laporan  pelengkap  tersebut  dapat ditambahkan  saat  sumber  daya  Gereja  Toraja ABC  telah  memadai,  terutama  memiliki pengurus  keuangan  yang  berlatar  belakang akuntansi  atau  keuangan  (yaitu  dengan merekrut  tenaga  baru  atau  memberikan pelatihan  kepada  pengurus  yang  ada).  Dari hasil  analisis  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi  bentuk  pelaporan  keuangan Gereja,  diketahui  bahwa  penyusunan  laporan keuangan  mengikuti  yang  telah  dilaksanakan oleh  pengurus  periode  sebelumnya.  Namun, ke  depannya  perlu  lebih  menyesuaikan dengan  pedoman.  Dalam  mempublikasikan
informasi  laporan  keuangan  kepada  forum, aktor  telah  menyajikannya  dengan  baik melalui  media  cetak  (warta  jemaat)  saat ibadah  hari  minggu  secara  tepat  waktu  dan memadai, namun informasi laporan keuangan tersebut  kurang  dapat  diandalkan  karena pengurus keuangan gereja tidak memiliki latar belakang  akuntansi  atau  keuangan.  Sehingga tahapan  pertama  ( informing  about  conduct ) sesuai  teori  akuntabilitas  Bovens  (2007) belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.

## Debating
Jemaat berhak untuk menanggapi pelaporan  keuangan  Gereja,  karena  uang mereka  dikelola  oleh  para  pengurus  Gereja dan  digunakan  untuk  kemuliaan  nama  Tuhan serta  untuk  kepentingan  Jemaat  maupun masyarakat umum. Kesempatan untuk melakukan tanya jawab antara aktor (bendahara)  dan  forum  (jemaat)  mengenai laporan  keuangan  diberikan  seluas-luasnya. Namun  demikian,  pertanyaan  hanya  terkait kesalahan  pencatatan  persembahan  jemaat bahkan  hal  tersebut  jarang  terjadi.  Bendahara menyampaikan sebagai berikut:
”Pernah ada Jemaat yang mengajukan protes karena PSBnya tidak ditampilkan  dalam  laporan  keuangan, maka  saya  menghubungi  Pelayan yang  bertugas  saat  jadwal  ibadah  itu untuk  mencari  tahu,  akhirnya  setelah ditelusuri,  penerimaan  tersebut  tidak tercatat.  Ada  pula  jemaat  lain  yang mempertanyakan  PSBnya,  setelah ditelusuri  ternyata  jemaat  tersebut lupa  mencantumkan  namanya  pada amplop  PSB  sehingga  dicatat  sebagai PSB  lain-lain.  Dulu  beberapa  kali terjadi selisih perhitungan penerimaan persembahan  di  ibadah  minggu, sehingga pernah salah satu bendahara mengganti  selisih  tersebut  dengan uang  pribadinya”  (Responden  BU, 2020).
Kejadian-kejadian  seperti  itu  langsung diselesaikan  secepat  mungkin,  karena  hal seperti  ini  merupakan  hal  yang  sensitif.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  kedua  belah  pihak
(aktor  dan  forum)  saling  mendengarkan  satu sama lain, terutama saat terjadi permasalahan. Pengurus Keuangan Gereja pun merasa bahwa hal  tersebut  adalah  tanggung  jawab  mereka, sehingga berusaha menemukan solusi sesegera  mungkin,  karena  jika  ditunda  maka akan  lebih  sulit  untuk  diatasi  mengingat  para pengurus  pun  cukup  sibuk  dengan  kegiatan sehari-harinya.  Hal  ini  menunjukkan  aktor diberikan  kesempatan  untuk  menjelaskan tindakannya dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu jemaat pun menjelaskan bahwa  sebagian  besar  jemaat  percaya  saja dengan  Pengurus  Keuangan  Gereja,  yang dalam  wawancara  menyampaikan  sebagai berikut:
”  Kebanyakan  jemaat  percaya  saja dengan  pengelolaan  keuangan  oleh Pengurus  Keuangan  Gereja.  Jarang ada  jemaat  yang  mau  betul-betul memeriksa dengan lebih teliti laporan keuangan yang dipublikasikan.
Apalagi  terdapat  anggapan  bahwa menjalankan  tugas  sebagai  Pengurus Keuangan  Gereja  merupakan  bentuk pelayanan kepada Tuhan dan Gereja.” (Responden  A  dalam  lampiran  3, 2020).
Kepercayaan  jemaat  yang  tinggi  dan rendahnya  inisiatif  untuk  memeriksa  dengan lebih  teliti,  menyebabkan  intensitas  diskusi atas  laporan  keuangan  masih  rendah.  Aktor diberikan  kesempatan  untuk  menjelaskan tindakannya dalam penyusunan laporan keuangan,  namun  proses  ini  sangat  jarang dilakukan. Padahal kesempatan untuk melakukan tanya jawab antara aktor (bendahara)  dan  forum  (jemaat)  mengenai laporan  keuangan  telah  diberikan  seluas- luasnya,  tetapi  tidak  dimanfaatkan  dengan baik. Berdasarkan dimensi kedua
Accountability  Cube dari  Brandsma  dan Schillemans  (2012),  intensitas  diskusi  masih minim,  sehingga  tingkat  akuntabilitasnya rendah.  Oleh  sebab  itu  dari  sudut  pandang tahapan  kedua  dalam  teori  akuntabilitas Bovens  (2007),  tahap Debating kurang optimal dijalankan.

## Judjing
Penilaian  atas  laporan  keuangan  Gereja dapat  dilakukan  dalam  rapat  majelis  jemaat Gereja.  Majelis  merupakan  perwakilan  dari jemaat Gereja Toraja ABC. Selain itu, jemaat yang  tidak  termasuk  majelis  dipersilahkan untuk mengikuti rapat majelis  tersebut. Dapat dikatakan  bahwa  forum  yang  menilai  hasil kerja  aktor  cukup  independen.  Hal  ini terutama dikarenakan majelis jemaat memiliki tanggung  jawab  untuk  menjaga  pelaksanaan kegiatan  Gereja  tetap  sesuai  ajaran  agama yang  memperjuangkan  kebenaran.  Selain  itu, majelis  jemaat  juga  mempunyai  wewenang untuk mengoreksi kekeliruan dalam jemaat.
Sejauh  ini  jemaat  menerima  dengan  baik laporan keuangan yang disusun oleh Pengurus Keuangan  Gereja  terutama  karena  sudah diperiksa  oleh  komisi  verifikasi.  Namun demikian,  dalam  berbagai  kesempatan,  ada juga  jemaat  yang  mengusulkan  agar  proses penyusunan  laporan  keuangan  diperbaiki mekanismenya.  Beberapa  jemaat  merasa bahwa para Pengurus Keuangan Gereja masih kurang memahami penyusunan laporan keuangan.  Bendahara  pun  menyampaikan sebagai berikut:
“Saya  sering  merasa  kesulitan  dalam menyusun  laporan  keuangan,  karena saya  bukan  orang  yang  berlatar belakang  akuntansi  atau  keuangan. Jemaat  pun  memaklumi  kondisi tersebut,  sehingga  jemaat  menerima saja laporan keuangan yang disusun.” (Responden  BU  dalam  lampiran  2, 2020)
Jemaat  menilai  pelaporan  keuangan Gereja  sudah  baik.  Hal  tersebut  karena kurangnya pemahaman jemaat terhadap laporan keuangan. Selain itu, Komisi Verifikasi  pun  sering  mengingatkan  kepada Pengurus  Keuangan  Gereja  agar  penyusunan laporan  keuangan  menyesuaikan  dengan Pedoman  Umum  Pengelolaan  Keuangan  dan Harta Milik Gereja Toraja. Pengurus Keuangan Gereja tidak sepenuhnya mengikuti pedoman tersebut. Dikarenakan oleh kurangnya  pemahaman,  awalnya  bendahara
sering menyusun laporan keuangan berdasarkan  laporan  keuangan  yang  disusun oleh  bendahara  periode  sebelumnya.  Laporan keuangan periode sebelumnya tersebut memiliki  sedikit  perbedaan  dibandingkan pedoman.  Jemaat  memaklumi  keterbatasan para  Pengurus  Keuangan  Gereja  tersebut. Oleh  sebab  itu,  dalam  penilaian  terhadap laporan  keuangan  tidak  ada  sanksi  jika  ada kesalahan.  Kesalahan  tersebut  menjadi  bahan evaluasi  agar  dapat  diperbaiki  di  periode berikutnya.
Berdasarkan dimensi ketiga
Accountability  Cube dari  Brandsma  dan
Schillemans (2012), tidak adanya konsekuensi berupa sanksi jika ada kesalahan, menyebabkan tingkat akuntabilitasnya dikategorikan  sebagai  rendah.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa Judging sebagai tahapan ketiga  dalam  teori  akuntabilitas  Bovens (2007)  berjalan kurang  optimal.  Kurangnya komunikasi antara aktor dan forum menunjukkan  rendahnya  tingkat  akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Gereja Toraja.
Berdasarkan  pembahasan  masing-masing tahapan akuntabilitas yang telah dipaparkan di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pelaporan Keuangan Gereja Toraja ABC belum optimal. Berdasarkan Accountability Cube dari Brandsma  dan  Schillemans  (2012),  hanya pada  dimensi  pertama  (jumlah  informasi) tingkat akuntabilitasnya dinilai cukup, sedangkan  pada  dimensi  kedua  (intensitas diskusi)  dan  dimensi  ketiga  (pengaruh konsekuensi)  tingkat  akuntabilitasnya  rendah. Komunikasi  antara  aktor  dan  forum  yang melibatkan  ketiga  dimensi  kubus  masih kurang,  sehingga  tingkat  akuntabilitas  Gereja Toraja ABC masih rendah.
Pelaksanaan tahapan Akunbilitas Pelaporan  Keuangan  di  Gereja  Toraja  ABC berdasarkan  akuntabilitas  Bovens  (2007), yaitu Debating dan Judjing kurang  berjalan dengan optimal. Hanya tahapan pertama, yaitu Informing  about  Conduct yang  berjalan dengan baik. Tiap tahapan menyediakan ruang bagi  forum  (jemaat)  untuk  menguji  dan menilai hasil laporan keuangan  yang disusun. Namun  demikian,  tingginya  kepercayaan jemaat kepada Pengurus Keuangan Gereja dan
minimnya  kepedulian  jemaat  menyebabkan penerapan  tahapan  akuntabilitas  menjadi kurang optimal. Tingginya tingkat kepercayaan  jemaat  kepada  para  pengurus keuangan  dan  minimnya  kepedulian  jemaat terhadap  pengelolaan  keuangan  Gereja  juga dikarenakan  jemaat  lebih  menaruh  perhatian pada  pemberian  kepada  Tuhan  dan  Gereja melalui persembahan, namun kurang memperhatikan perihal pengelolaannya.
Para pengurus keuangan telah melaksanakan  tanggung  jawabnya  dalam menyusun  laporan  keuangan  yang  akuntabel di tengah kesibukan mereka. Pemerikaan atas laporan  keuangan  dilakukan  dengan  menguji kebenaran atau kecocokan perhitungan secara horizontal maupun vertikal ( footing dan cross footing ), menelusuri voucher transaksi dibandingkan dengan bukti-bukti yang menunjang validitas transaksi ( vouching ) serta melakukan  rekonsiliasi  bank.  Waktu  perlu diluangkan  karena  para  Pengurus  Keuangan Gereja bukan khusus sebagai pegawai Gereja, tetapi sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan dan  Gereja.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa selaku steward ,  para  Pengurus  Keuangan Gereja telah berusaha memprioritaskan kepentingan  organisasi  dibandingkan  dengan kepentingan pribadi sebagai bentuk stewardship .  Oleh  karena  hal  tersebut berhubungan  erat  dengan  pelayanan  kepada Tuhan  dan  sesama,  maka  Tuhan  Sang Penyelenggara  kehidupan  akan  memberikan rahmat-Nya kepada mereka yang diperkenankan  sesuai  dengan  kebijaksanaan Tuhan, terutama kepada mereka  yang melayani Tuhan dan Gereja. Pengendalian Internal Pelaporan
Keuangan Gereja

## Control Environment
Gereja  Toraja  ABC  sebagai  organisasi keagamaan  berpedoman  pada  Kitab  Suci (Alkitab),  pokok-pokok  ajaran  Gereja  Toraja, dan Tata Laksana Gereja dalam melaksanakan tugas  organisasinya.  Nilai-nilai  alkitabiah tersebut yang dijadikan dasar dan arahan oleh para  pemimpin  dan  pengurus  gereja  sebagai nilai  etika  dalam  kehidupan  menggereja. Penerapan  nilai-nilai  tersebut  ditunjukkan
melalui  sikap  Majelis  Jemaat  Gereja  selaku pihak  yang  memangku  jabatan  gerejawi (pimpinan)  kepada  segenap  pengurus  dan jemaat  Gereja.  Dengan  begitu,  para  pengurus maupun  jemaat  gereja  pun  meneladani tindakan  dan  arahan  dari  Majelis  Jemaat. Setiap  pemimpin  maupun  pengurus  sama- sama  saling  mengingatkan  agar  selalu menjaga  integritas  dan  nilai-nilai  etik  dalam melaksanakan pelayanan gereja. Para pemimpin maupun pengurus yang menyeleweng  dari  nilai-nilai  etika  dan  sikap integritas akan ditegur dan diberikan konseling oleh pendeta selaku gembala gereja dan Majelis Jemaat. Untuk pengurus keuangan,  pelaporan  keuangan  yang  jujur lebih diutamakan daripada menyajikan laporan  yang  baik  demi  mencapai  tujuan tertentu. Integritas dan nilai-nilai etik dijujung tinggi  dalam  tugas  pelayanan  gereja,  karena bukan  hanya  sebagai  bentuk  pelayanan kepada sesama tetapi juga kepada Tuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek komitmen terhadap  integritas  dan  nilai-nilai  etik  telah berjalan dengan optimal.
Majelis  Jemaat  sebagai  representasi  atau perwakilan  jemaat  berperan  sebagai  dewan pengawas.  Majelis  Jemaat  bertugas  untuk mengawasi  kinerja  para  pengurus  keuangan gereja.  Laporan  keuangan  tahunan  dan pergantian  periode  kepengurusan  dilaporkan pada rapat majelis sebagai proses pengawasan keuangan gereja. Kemudian laporan keuangan tersebut  dipublikasikan  kepada  jemaat  gereja. Pemilihan  pengurus  gereja  dilakukan  secara kolektif dan sukarela. Majelis Gereja menyeleksi calon pengurus dari antara jemaat yang  dianggap  mampu  untuk  menjalankan tugas. Setelah pengurus terpilih, maka mereka akan  diteguhkan  untuk  mengemban  tanggung jawab  kepengurusan  gereja.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  aspek  pengembangan kinerja  pengendalian  internal  diawasi  oleh dewan  pengawas  telah  berjalan  dengan optimal.
Adanya  pedoman  umum  pengelolaan keuangan  dan  harta  milik  Gereja  Toraja menunjukkan  bahwa  ada  standar  yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan.  Namun,  pedoman  tersebut  masih

## MARSELINUS ADITYA HARTANTO TJUNGADI, YAN RAHADIAN / Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal Pada Gereja Toraja ABC
kurang  optimal  dalam  penerapannya.  Dalam pedoman  umum  tersebut  tidak  dicantumkan bagan  struktur  kepengurusan  Gereja  Toraja, padahal  dengan  adanya  bagan  struktur  maka pembagian  tugas,  tanggung  jawab,  dan wewenang  dapat  terlihat  dengan  lebih  jelas. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  aspek struktur, pelaporan, dan otoritas serta tanggung  jawab  yang  sesuai  dalam  mencapai tujuan  yang  dibuat  oleh  manajemen  dengan pengawasan  dari  dewan  pengawas  belum berjalan dengan optimal.
Dalam mencapai visi dan misinya, Gereja Toraja  ABC  membutuhkan  orang-orang  yang kompeten  untuk  menjadi  pengurus  gereja. Walaupun  jemaat  Gereja  Toraja  ABC memiliki  latar  belakang  yang  beragam,  tapi tidak  dapat  memenuhi  semua  kompetensi yang dibutuhkan dalam komisi/bidang pelayanan.  Menjadi  pengurus  gereja  adalah bentuk  pelayanan  ( stewardship ),  sehingga pengurus  yang  terpilih  biasanya  karena kesukarelaan mereka maupun karena karakter mereka  yang  dianggap  dapat  dipercaya  untuk mengemban  tugas.  Bendahara  Gereja  Toraja ABC  pun  terpilih  sebagai  pengurus  keuangan bukan  karena  berlatar  berlakang  akuntansi atau keuangan, melainkan karena karakternya yang baik sehingga dipercaya untuk mengemban  tugas  tersebut.  Di  sisi  lain,  para jemaat  lain  umumnya  enggan  ditunjuk  atau mengajukan  diri  sebagai  Bendahara.  Hal tersebut  karena  menjadi  bendahara  dianggap sebagai tugas yang sensitif, karena menyangkut  uang  Jemaat.  Pedoman  umum mengizinkan untuk mengangkat atau mempekerjakan  pihak  luar  sebagai  biro akuntansi  atau  keuangan.  Namun,  Gereja Toraja ABC lebih memilih untuk mempercayakan  tugas  tersebut  kepada  orang yang  dianggap  dapat  dipercayai,  walaupun tidak  mempunyai  kecakapan  dalam  ilmu akuntansi  atau  keuangan.  Pengurus  keuangan gereja  juga  telah  berusaha  menjalankan tanggung  jawabnya  sebaik  mungkin.  Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek komitmen untuk  melaksanakan,  mengembangkan,  serta mempertahankan jiwa kompeten dalam menyelaraskan  tujuan  belum  berjalan  dengan optimal.
Dalam  pencapaian  tujuan,  tiap  anggota pengurus  organisasi  perlu  bertanggung  jawab atas  tugasnya  masing-masing.  Untuk  menilai pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  dari tiap  personil,  diperlukan  penilaian  kinerja untuk mengukurnya. Gereja Toraja ABC tidak memiliki  pengukuran  kinerja  yang  baku seperti  pada  perusahaan  atau  organisasi lainnya,  terutama  diluar  organisasi  nirlaba keagamaan.  Penetapan  pengukuran  kinerja cukup sulit, karena setiap pengurus melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya sebagai  bentuk  pelayanan.  Jika  ada  pengurus yang  kurang  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan  tugasnya,  maka  pengurus tersebut  tidak  langsung  diberhentikan  atau diberi  hukuman.  Tetapi,  kemungkinan  besar tidak  dipilih  kembali  menjadi  pengurus  di periode berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa  aspek  meminta  pertanggungjawaban individu atas tugas dan wewenang pengendalian  internalnya  dalam  mencapai tujuan belum berjalan dengan optimal.

## Risk Assessment
Dalam  Pedoman  Umum  Pengelolaan Keuangan  dan  Harta  Milik  Gereja  Toraja disebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan Gereja  dilaksanakan  demi  kemuliaan  Allah. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan bertujuan  untuk  menyediakan  informasi  bagi jemaat  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan terhadap pelaksanaan penatalayanan ( stewardship )  oleh  Gereja  Toraja  melalui panggilannya  untuk  bersekutu,  bersaksi,  dan melayani.  Program  Kerja  Anggaran  (PKA) dirancang  agar  pelayanan  oleh  gereja  dapat berjalan  sesuai  tujuan  sekaligus  sebagai  alat kontrol.
Dalam  organisasi  keagamaan,  tidak berarti pelaksanaan tugasnya bebas dari risiko. Terdapat risiko-risko yang dapat menghambat pencapaian  tujuan  organisasi.  Risiko  utama yang  diidentifikasi  oleh  Gereja  Toraja  ABC adalah  pelaksanaan  program  kerja  oleh komisi/bidang  yang  tidak  sejalan  dengan tujuan gereja. Pengajuan tersebut harus sesuai dengan tujuan Gereja.
Penggunaan dana/sumber  daya  gereja  untuk  pelaksanaan program kerja juga harus
dipertanggungjawabkan  dan  sesuai  dengan peruntukannya, agar dana/sumber daya gereja tidak  diselewengkan.  Dokumen  pengeluaran dana  untuk  pelaksanaan  program  kerja maupun kejadian insidentil berisiko diselewengkan. Risiko berikutnya yang diidentifikasi  oleh  pihak  Gereja  Toraja  ABC adalah  kehilangan,  perusakan,  pencurian,  dan penyalahgunaan  dokumen  dan  catatan  gereja, terutama  yang  berkaitan  dengan  keuangan. Terhadap beberapa risiko yang telah diidentifikasi  di  atas,  pihak  Gereja  Toraja ABC meresponnya dengan mengurangi risiko. Kemungkinan  keterjadian  dan  dampaknya dikurangi dengan mengimplementasikan pengendalian internal, berupa aktivitas- aktivitas pengendalian.
Potensi  kecurangan  yang  paling  utama dipertimbangkan  adalah  pencurian  uang persembahan.  Namun,  dalam  pelaksanaan berbagai  fungsi  akuntansi  atau  keuangan risiko penyalahgunaan  dana,  pencatatan maupun  wewenang  tidak  diidentifikasi.  Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek mempertimbangkan
adanya potensi kecurangan  yang  terjadi  belum  berjalan dengan optimal. Gereja Toraja ABC tidak mengidentifikasi
maupun melakukan penilaian  terhadap  perubahan  yang  terjadi pada  lingkungan  eksternal  yang  dapat berdampak  signifikan  pada  pengendalian internal  organisasi.  Pada  tahun  2018  gereja melakukan perubahan format pelaporan keuangan  setelah  mendapatkan  saran  dari Gereja  Toraja  Lokal  lainnya.  Ternyata perubahan  tersebut  karena  Sinode  Gereja Toraja  telah  menyusun  Pedoman  Umum Pengelolaan  Keuangan  dan  Harta  Milik Gereja  Toraja.  Setiap  tiga  tahun,  periode kepengurusan  gereja  berakhir  dan  dilakukan penggantian  kepengurusan.  Dalam  pergantian kepengurusan tersebut, dapat terjadi perbedaan gaya kepemimpinan maupun penetapan kebijakan. Oleh karena itu, visi dan misi  Gereja  Toraja  ABC  dijadikan  alat  untuk mengarahkan  para  pengurus  agar  berusaha mencapai  tujuan  dengan  baik.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  aspek  identifikasi  dan penilaian  perubahan  yang  dapat  berdampak
signifikan  pada  sistem  pengendalian  internal organisasi belum berjalan dengan optimal.

## Control Activities
PKA diajukan oleh masing-masing komisi  dan  didiskusikan  dengan  Majelis Jemaat pada rapat majelis. Prosedur permintaan  pengeluaran  dana  telah  dijelaskan sebelumnya. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan  program  kerja  dan  penggunaan dana  akan  dipertanggungjawabkan  saat  rapat majelis. Untuk menangani risiko penyelewengan  dokumen  pengeluaran  dana, aktivitas  pengendaliannya  berupa  persetujuan dari  pihak  yang  berwenang.  Dalam  hal otorisasi,  transaksi  disetujui  dan  dieksekusi hanya  oleh  orang  yang  berwenang. General authorization diberikan kepada tiap bendahara dalam  menangani  transaksi  yang  ditangani oleh  masing-masing  bendahara  (pundi  satu hingga  empat).  Kemudian  untuk  transaksi rutin  kantor  gereja  diberikan  kepada  kasir dengan  pemberian petty  cash . Specific authorization memerlukan  persetujuan  Ketua atau  Wakil  Ketua  Majelis  Jemaat.  Transaksi yang  membutuhkan specific  authorization tersebut  adalah  pengeluaran  dana  untuk program  kerja  dan  kebutuhan  insidentil. Penerimaan dana dihitung jumlah lembar tiap pecahan  yang  diterima  dan  dicatat  sebagai laporan  lembar  hitung  kolekte.  Hal  ini dilakukan untuk mengurangi potensi kecurangan, yaitu pencurian uang persembahan.  Pencatatan  dilakukan  secara sederhana  dan  berbasis  kas.  Pencatatan penerimaan  dan  pengeluran  kas  belum menggunakan metode double entry . Pemisahan tugas
(antara custody , pencatatan/akuntansi  atau  pembukuan,  dan wewenang  atau  otorisasi)  belum  berjalan dengan  baik  di  Gereja  Toraja  ABC.  Hal tersebut  terlihat  dari  fungsi  pencatatan  dan fungsi  otorisasi  yang  masih  dirangkap  oleh orang yang sama. Dalam pedoman umum pun tidak  ada  penjelasan  maupun  aturan  tentang pembagian  tugas  tersebut.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  aspek  pemilihan  dan pengembangan  aktivitas  pengendalian  yang membantu  mengurangi  risiko  ke tingkat yang dapat diterima belum berjalan dengan optimal.

## MARSELINUS ADITYA HARTANTO TJUNGADI, YAN RAHADIAN / Akuntabilitas Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Internal Pada Gereja Toraja ABC
Dalam
pemanfaatan teknologi, penginputan  dilakukan  secara  manual  ke Microsoft  Excel .  Kesalahan  penginputan maupun  perhitungan  dapat  terjadi.  Berbagai data  administrasi  maupun  keuangan  Gereja disimpan  di  ruangan  khusus  dalam  kantor Gereja  untuk  data  yang  berbentuk hardcopy dan  komputer  kantor  gereja  untuk  data  yang berbentuk softcopy .  Berbagai  data hardcopy maupun  komputer  tersebut  berada  dalam ruangan  tersendiri  dan  hanya  orang-orang tertentu  yang  diizinkan  memasuki  ruangan tersebut.  Untuk  pencadangan  data softcopy administrasi dan keuangan, Bendahara menyimpan cadangan file pada flash disk . Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pemilihan dan  pengembangan  aktivitas  pengendalian melalui teknologi dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan belum berjalan dengan optimal.
Pedoman  Umum  Pengelolaan  Keuangan dan  Harta  Milik  Gereja  Toraja  belum sepenuhnya  diterapkan  karena  kurangnya sosialisasi  kepada  pengurus  keuangan  Gereja Toraja Lokal. Pedoman Umum tersebut sudah mulai  berlaku  tahun  2018,  namun  baru  mau mulai pelajari lebih dalam oleh Gereja Toraja ABC  pada  awal  tahun  2020.  Dengan memahami pedoman dengan baik, diharapkan ke depannya pelaksanaan aktivitas pengendalian,  terutama  dalam  hal  pelaporan keuangan  dapat  ditingkatkan.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa aspek penyebaran aktivitas  pengendalian  secara  spesifik  dalam prosedur  dan  kebijakan  belum  berjalan dengan optimal.

## Information and Communication
Pengumpulan informasi sumber penerimaan dana dan tujuan pengeluaran dana dijelaskan  oleh  Bendahara  pada  saat  proses pelaporan keuangan. Namun demikian, penyampaian informasi keuangan dalam rapat majelis masih minim dilakukan. Penyampaian tersebut  biasanya  dilakukan  setahun  sekali dan  saat  pergantian  kepengurusan  (tiga  tahun sekali).    Minimnya  intensitas  penyampaian informasi  keuangan  dalam  rapat  majelis, karena laporan keuangan sudah dipublikasikan  kepada  jemaat  setiap  ibadah hari  Minggu. Hal  tersebut  menunjukkan
bahwa  aspek  memperoleh  informasi  yang berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian  internal  belum  berjalan  dengan optimal.
Dalam  hal  pengkomunikasian  kebijakan kepada  seluruh  pengurus,  Gereja  Toraja memiliki Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan  dan  Harta  Milik  Gereja  Toraja. Namun,  para  pengurus  keuangan  Gereja Toraja ABC kurang familiar dengan pedoman tersebut.  Bahkan,  bendahara  umum  Gereja Toraja  ABC  baru  mencari  pedoman  umum tersebut  ke  pihak  Petinggi  Gereja  ketika peneliti  menanyakan  perihal  tersebut.  Perlu dilakukan  sosialisasi  kepada  para  pengurus. Menjadi  tugas  dari  Pengurus  Pusat  (Badan Pekerja)  Gereja  Toraja  dalam  merealisasikan hal  tersebut.  Sehingga  Komunikasi  dan Informasi  dalam  hal  penyusunan  laporan keuangan  Gereja  Toraja  belum  berjalan dengan  baik  padahal  sudah  ada  pedomannya. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  aspek mengkomunikasikan  informasi  termasuk  di dalamnya tujuan dan tanggung jawab pengendalian  internal  untuk  mendukung fungsi  pengendalian  internal  belum  berjalan dengan optimal.
Dalam  pengkomunikasian  dengan  pihak luar, maka Gereja Toraja ABC sebagai Gereja
Lokal dapat mengkomunikasikan permasalahan  tersebut  pada  tingkat  Klasis (Petinggi  Regional)  maupun  Sinode  (Petinggi Pusat). Namun, karena kebijakan desentralisasi  maka  Majelis  Jemaat  dan Pengurus  Gereja  Toraja  ABC  merasa  bahwa setiap kendala lebih baik langsung diselesaikan  dan  dibahas  secara  internal  agar dapat  segera  terselesaikan.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa
aspek mengkomunikasikan  persoalan  pengendalian internal  kepada  pihak  luar  belum  berjalan dengan optimal.

## Monitoring
Gereja Toraja ABC melakukan pemantauan dengan
mengevaluasi pelaksanaan  PKA  dan  laporan  keuangan. Pelaporan  keuangan  dievaluasi  oleh  Majelis Jemaat,  terutama  diwakili  oleh  Komisi Verifikasi.  Namun,  intensitas  evaluasi  masih minim  karena  hanya  dilakukan  pada  setiap
tahun dan saat pergantian pengurus (tiga tahun sekali).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa aspek pemilihan, pengembangan, dan pelaksanaan  evaluasi  untuk  memastikan fungsi  dari  tiap-tiap  komponen  pengendalian internal belum berjalan dengan optimal.
Majelis  Jemaat  mengevaluasi  kinerja kepengurusan  dengan  mempertimbangkan hasil  dari  rapat  majelis  atas  pelaksanaan program  kerja  maupun  seluruh  kegiatan gerejawi lainnya dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini agar para pengurus dalam satu  periode  dapat  senantiasa  dievaluasi kinerjanya  selama  menjalankan  tugasnya dapat terus diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebijakan di  tahun  maupun  periode  berikutnya  sebagai langkah perbaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa  aspek  pelaksanaan  evaluasi  dan penyampaian kekurangan pengendalian internal  kepada  pihak  yang  berhubungan dengan  pembenaran  tindakan  seperti  manajer senior dan direksi telah berjalan dengan baik.
Dari  analisis  dan  pembahasan  di  atas, diketahui  bahwa  penerapan  pengendalian internal  tidak  sepenuhnya  dapat  berjalan optimal.  Diantara  tujuh  belas  asas  dalam komponen  pengendalian  internal  COSO  IC- IF,  hanya  lima  asas  yang  telah  berjalan dengan  baik.  Dua  belas  asas  lainnya  belum berjalan  dengan  optimal.  Semua  asas  dari komponen yang tidak berjalan dengan optimal adalah akitivitas pengendalian serta informasi dan komunikasi. Sementara komponen lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko, dan  pemantauan  beberapa  asasnya  telah berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan adanya  unsur  kepercayaan  lebih  jemaat terhadap  Pengurus  Keuangan  Gereja.  Tugas penyusunan  laporan  keuangan  dipandang sebagai  bentuk  pelayanan  kepada  Tuhan  dan sesama.  Pengurus  Keuangan  gereja  selaku steward bekerja sesuai dengan tujuan organisasi dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan  pribadi,  bahkan  menyelaraskan kepentingan  pribadi  dengan  kepentingan organisasi. Hal  ini  juga  terlihat  dari wawancara dengan Pengurus Keuangan Gereja  Toraja  ABC  yang  menyatakan  bahwa
mereka  menjalankan  tugasnya  semata-mata untuk Tuhan dan Gereja.

## SIMPULAN
Gereja  merupakan  salah  satu  lembaga keagamaan  yang  termasuk  organisasi  nirlaba yang  memperoleh  dana  untuk  kegiatan operasionalnya dari persembahan dan sumbangan  yang  berasal  dari  jemaatnya maupun  dari  pihak  luar.  Hal  ini  tidak  berarti Gereja  tidak  perlu  transparan  dalam  hal pengelolaan  keuangannya,  tapi  justru  perlu melaksanakannya sebagai pertanggungjawaban kepada  Tuhan dan jemaatnya.
Penilaian akuntabilitas pelaporan keuangan  oleh  bendahara  Gereja  Toraja sebagai  aktor  dan  hubungannya  dengan jemaat  sebagai  forum  menunjukkan  bahwa tahapan  akuntabilitas  tidak  berjalan  dengan optimal. Hal ini dikarenakan adanya benturan dengan  pandangan  bahwa  Gereja  adalah tempat  yang  sakral  dan  suci  sehingga penyimpangan  laporan  keuangan  dipandang sangat kecil kemungkinan terjadinya. Tahapan akuntabilitas Debating, dan Judging tidak berjalan  dengan  optimal.  Hanya  tahapan Informing  about  Conduct yang  berjalan dengan  baik,  walaupun  masih  memerlukan perbaikan  peningkatan  penyajian  informasi. Pemahaman  para  Pengurus  Keuangan  Gereja yang kurang memadai dimaklumi oleh jemaat. Meskipun  ruang  untuk  melakukan  proses Debating dan Judging tidak  dibatasi,  tetapi jemaat justru cenderung tidak mempertanyakan  laporan  keuangan,  karena memaklumi keterbatasan dari pengurus keuangan Gereja. Kondisi tersebut menunjukkan  tingkat  akuntabilitas  dalam pelaporan keuangan Gereja Toraja yang masih rendah,  karena  kurangnya  komunikasi  antara aktor dan forum sesuai dengan Accountability Cube . Penerapan pengendalian internal Gereja Toraja  ABC  juga  masih  kurang  optimal berdasarkan  komponen-komponen  kerangka kerja  COSO  IC-IF.  Hal  yang  perlu  lebih diperhatikan  dalam  pengendalian  internal Gereja  Toraja  ABC  adalah  komponen akitivitas  pengendalian  serta  informasi  dan komunikasi. Selain itu, beberapa aspek dalam
komponen lingkungan pengendalian, penilaian  risiko,  dan  pemantauan  juga  perlu diperbaiki.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  akuntabilitas  dan  penerapan pengendalian  internal  pelaporan  keuangan saling berkaitan. Kurang optimalnya penerapan  pengendalian  internal  sejalan dengan  pelaksanaan  akuntabilitas  pelaporan keuangan  yang  juga  kurang  optimal.  Oleh karena  itu,  Gereja  Toraja  perlu  memperbaiki pengendalian  internalnya  agar  mendukung peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan.  Pengendalian  internal  membantu organisasi dalam menyajikan laporan keuangan yang terpercaya, sehingga akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  dapat berjalan dengan lebih baik. Dengan berjalannya akuntabilitas pengelolaan keuangan  yang  baik,  maka  kepercayaan Jemaat  Gereja  Toraja  ABC  dapat  meningkat karena  informasi  yang  disajikan  terpercaya. Dengan  demikian,  Gereja  Toraja  ABC memiliki  tata  kelola  sumber  daya  yang  lebih baik dengan pengelolaan keuangan yang lebih transparan  dan  akuntabel  di  masa  mendatang agar  dapat dipertanggungjawabkan  baik kepada Tuhan maupun kepada para jemaatnya.  Organisasi  nirlaba  keagamaan seperti  gereja  memiliki  karakteristik  yang berbeda dibandingkan organisasi yang berorientasi  pada  laba.  Pelaporan  keuangan gereja  sebagai  lembaga  keagamaan  tidak dapat  dilepaskan  dari  peran  sosial  yang melekat dalam bentuk religiusnya. Kesukarelaan dan semangat pelayanan menjadi  pendorong  bagi  para  pengurusnya dalam menjalankan tugasnya. Pengurus Keuangan Gereja selaku steward pun memprioritaskan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan
pribadi.
Pengelolaan dan pelaporan keuangan dilakukan  sebagai  bentuk  pelayanan  kepada Tuhan  dan  Gereja  sehingga  itikad  baik ditunjukkan melalui pelaporan keuangan.
Keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Penelitian  ini  hanya  menggunakan pendekatan single  unit  analysis agar akuntabilitas  pengelolaan  keuangan
dan  pengendalian  internal  di  Gereja Toraja  dalam  satu  sinode  dapat tergambarkan dengan lebih baik.
b. Lingkup  penelitian  hanya  terbatas pada akuntabilitas pengelolaan keuangan  dan  pengendalian  internal Gereja Lokal. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam penelitian  ini  lebih  berfokus  pada pelaporan keuangan yang
dipublikasikan  kepada  Jemaat  setiap ibadah hari minggu.
c. Terbatasnya  jumlah  responden  yang diwawancarai, yaitu Bendahara Umum Gereja,  kasir  Gereja,  Majelis  Jemaat, dan Jemaat umum.
Bagi  unit  analisis  disarankan  agar  bagan struktur  kepengurusan  dan  pemisahan  tugas tiga  fungsi  keuangan  perlu  dimasukkan  dan dijelaskan dalam isi Pedoman Umum Pengelolaan  Keuangan  dan  Harta  Milik Gereja  Toraja.  Kemudian,  Pedoman  Umum Pengelolaan  Keuangan  dan  Harta  Milik Gereja  Toraja  disosialisasikan  dengan  baik kepada  Gereja-Gereja  Lokal  terutama  Gereja Toraja  ABC  sehingga  sistem  dan  prosedur pengelolaan  keuangan  Gereja  menjadi  lebih baik.  Namun,  sebelumnya  perlu  diperbaiki terlebih  dahulu  agar  sistem  dan  prosedur pengelolaan  keuangan  dapat  menjadi  lebih baik.  Dengan  Pedoman  Umum  Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja yang baik, maka setiap adanya pergantian pengurus mereka  tetap  mempunyai  acuan  dan  arahan dalam mengelola keuangan Gereja. Sebaiknya,  dilakukan  pelatihan  atau  seminar mengenai  penyusunan  laporan  keuangan untuk  meningkatkan  kemampuan  pengurus keuangan Gereja dan dapat mendorong jemaat agar  lebih  peduli  dan  paham  akan  laporan keuangan  yang  akuntabel.  Dengan  begitu, diharapkan  komunikasi  antara  pengurus keuangan,  majelis  jemaat,  dan  jemaat  umum pun  dapat  ditingkatkan.  Sehingga  tahapan akuntabilitas  dapat  berjalan  dengan  lebih optimal di masa yang akan datang.
Sebaiknya menggunakan aplikasi akuntansi  sehingga  kesalahan  penginputan, perhitungan,  dan  kesalahan  lainnya  yang rentan  terjadi  di Microsoft  Excel dapat
diminimalisir. Namun, karena pengurus keuangan  tidak  berlatar  belakang  akuntansi atau keuangan, maka perlu mengikuti pelatihan dalam menggunakan aplikasi akuntansi  tersebut.  Dalam  implementasi aplikasi  akuntansi  juga  perlu  terlebih  dahulu disusun bagan akun ( chart of account ). Bagan akun  tersebut  juga  sebaiknya  disertai  dengan petunjuk  dan  penjelasan  mengenai  cara pencatatan dan transaksi apa saja yang tercatat dalam  tiap  akun.  Bendahara  yang  mencapai tiga  orang  semestinya  dapat  dikurangi  dan dijadikan  pengurus  keuangan  bagian  lain (salah  satu  bendahara  menjadi  petugas pembukuan)  agar  pemisahan  tugas  menjadi lebih  baik  dan  kemungkinan  terjadinya kecurangan  dapat  diminimalisir.  Jika  dana yang  dimiliki  oleh  Gereja  Toraja  ABC mencukupi,  sebaiknya  dipekerjakan  staf khusus  sebagai  pegawai  untuk  mengurus keuangan  Gereja  Toraja  ABC.  Kinerja  dari staf tersebut pun dapat diukur dengan metode penilaian  kinerja  ( Key  Performance  Index ) sehingga  dapat  ditentukan sanction atas kinerja  staf  tersebut.  Sehingga,  di  masa mendatang  jemaat  Gereja  Toraja  ABC  dapat lebih terdorong untuk menilai dan memeriksa laporan keuangan.
Gereja  Toraja  ABC  perlu  mengikuti arahan  dan  petunjuk  dari  Pedoman  Umum Pengelolaan  Keuangan  dan  Harta  Milik Gereja  Toraja  dengan  lebih  baik  lagi. Sosialisasi mengenai Pedoman Umum Pengelolaan  Keuangan  dan  Harta  Milik Gereja  Toraja  perlu  ditingkatkan  baik  kepada para  pengurus  keuangan  dan  majelis  jemaat agar  dapat  sama-sama  tahu  bagaimana pengelolaan keuangan sesuai arahan Pengurus pusat.  Meningkatkan  intensitas  evaluasi  atas kinerja  para  pengurus,  terutama  pengurus keuangan.  Setidaknya  evaluasi  atas  kinerja dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini agar para  pengurus  dalam  satu  periode  dapat senantiasa dievaluasi kinerjanya selama menjalankan  tugasnya.  Selama  satu  periode tersebut,  kinerjanya  dapat  terus  diperbaiki, karena  mengetahui  apa  saja  kekurangannya. Dengan  demikian,  para  pengurus  keuangan dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  lebih baik sesuai dengan fungsinya.
Bagi  penelitian  selanjutnya  disarankan untuk  melakukan  pengujian stewardship theory pada pelaku ( person ) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan akuntabilitas  dan  penerapan  pengendalian internal  pelaporan  keuangan  sebagai  bentuk pelayanan kepada Tuhan dan Gereja. Kemudian,  dapat  pula  menggunakan  sudut pandang fraud  theory ( fraud  triangle atau fraud diamond ) dalam mengevaluasi kemungkinan  terjadinya  kecurangan  yang dapat dilakukan oleh para pengurus keuangan karena  berbagai  faktor  dan  alasan  yang mendasari tindakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Romney,  M.B.,  &  Steinbart  P.  J.  (2017).
Accounting  Information  Systems  14 th edition . USA: Pearson Education, Inc. Toraja,  Gereja  (2016).  Buku  Tata  Gereja Toraja.

## Jurnal
Bigoni,  M.,  Gagliardo,  E.  D.,  &  Funnell,  W. (2013).  Rethinking  the  sacred  and secular divide: Accounting and accountability  practices  in  the  Diocese of  Ferrara  (1431-1457). Accounting, Auditing  and  Accountability  Journal ,
26 (4), 567–594. https://doi.org/10.1108/0951357131132 7462 Bovens,  M.  (2007).  Analysing  and  assessing accountability:
a conceptual frameworkE.L.J.  2007,  13(4),  447-468. European Law Journal , 13 (4), 447–468. http://search.ebscohost.com/login.aspx? direct=true&db=bth&AN=25317544&si te=ehost-live
Brandsma,  Gijs  Jan  &  Schillemans,  Thomas.
(2012). The Accountability Cube: Measuring  Accountability .  Journal  of Public  Administration  Research  and Theory
Committee  of  Sponsoring  Organizations (COSO).  2013. Internal  Control  – Integrated Framework.
Duncan  John  B.,  Flesher  Dale  L.,  &  Stocks,
Morris  H.  (1999). Internal  Control Systems in US Churches: An
Examination  of  The  Effects  of  Church Size  and  Denomination  on  Systems  of
Internal  Control .  Accounting,  Auditing
&  Accountability  Journal,  12  (2),  142– 164.
https://doi.org/10.1108/0951357991027 0084 .
Furqan,  Ridho  Al.  2017. Implementasi Business Process Fraud Risk Assessment Untuk Meminimalisir Risiko Kecurangan Studi Kasus Pada PT.  TI . Tesis. Jakarta.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ginting, Debora Agusmasnita 2014, Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi  Gereja  Protestan:  Studi Fenomenologi  Pada  Gereja  GBKP  di Perumnas Simalingkar , SkripsiS1, http://digilib.unimed.ac.id/.
Hartanti,  Ceicilia  Astri.  (2017).  Analisis  dan Perancangan Pengendalian Internal Pada Siklus  Pendapatan  Entitas  Nirlaba (Studi  Kasus  Pada  Yayasan  ABC). Tesis.  Jakarta.  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Indonesia.
Jeffrey, C. (2008). Internal Control at Private Companies  and  Nonprofits .  The  CPA
Journal, Volume 78 (9), 52-54 https://search.proquest.com/docview/21 2274426?accountid=17242.
Laughlin,  R.C.  (1998). Accounting  in  its social  context:  an  analysis  of  the accounting  systems  of  the  Church  of England .  Accounting,  Auditing  &
Accountability Journal, 1 (2), 19–42. Purnama,  Yudhi.  2016. Evaluasi  Proses
Pertanggung  Jawab  Pelaporan  Dana Hibah di Organisasi Nirlaba Internasional: Studi Kasus pada Organisasi XYZ . Tesis. Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Raya,  Maria  Kurniati  Gedi.  (2017).  Evaluasi Implementasi Pelaporan Keuangan
Sebagai Bentuk Akuntabilitas Organisasi Keagamaan (Studi Kasus: Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga). Journal
of Accounting & Management
Innovation,  Vol.  1  No.  1,  January  2017, pp. 01-21
Stake,  R.  (1995). The  Art  of  Case  Study Research. London: Sage Publication.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Susetyo, B. (2009). Menuju Teori Stewardship Manajemen . Jurnal Permana, 1, 53–59.
Teketel,  Tsegahiwot  dan  Berhanu,  Zelalem.
(2009). Internal  Control  in  Swedish small  and  medium  size  enterprises . Master Thesis. Umeå School of Business  -  USBE  Masters  in  Business Administration.
Yin,  R.  (2003). Case  study  research:  Design and  methods  (3rd  edition). California: Thousands Oaks.

## Berita
BBC. 2018 . Pengurus gereja Singapura yang ‘korup’  ditangkap  ketika  mau  ‘melarikan diri’
https://www.bbc.com/indonesia/majalah- 43154207  (diakses  pada  09.22  WIB,  13 Mei 2019).
Jawapos.com.  (2019). Korupsi  Dana  Hibah Pura  Dalem  Kebon,  Klian Pura  Diganjar 1 Tahun Bui . https://radarbali.jawapos.com/read/2019/1 2/10/169555/korupsi-dana-hibah-pura- dalem-kebon-klian-pura-diganjar-1-tahun- bui
Kumparan.com.  (2018). Korupsi  Dana  Infaq, Takmir  Masjid  Pakuwon  Mall  Surabaya Dihukum 2,5 Tahun . https://kumparan.com/ngopibareng/korups i-dana-infaq-takmir-masjid-pakuwon- mall-surabaya-dihukum-2-5-tahun- 27431110790550412.