KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN 2017

## Dhani Akbar, S.S., M.A
Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang rittersarmy@gmail.com

## ABSTRAK
Faktor  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  merupakankunci  keberhasilan Pembangunan  Desa.Namun  pada  saat  sekarang  ini  untuk  menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan sangatlah sulit,  sehingga  pembangunan  tidak  bisa  berjalan  dengan  baik.  Disinilah pentingnya  seorang  Kepala  Desa,  karena  sebagai  pemimpin  didalam masyarakat  Desa,  Kepala  Desa  hendaknya  mempunyai  kemampuan  untuk mempengaruhi  masyarakat  agar  berpartisipasi  dalam  pembangunan. Mempengaruhi  masyarakat  ini  bisa  dengan  memberikan  motivasi,  sosialisasi dan pengawasan pada saat pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  Kepemimpinan  Kepala  Desa berpengaruhterhadap  partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  di  Desa Pongkar  Kecamatan  Tebing  Kabupaten  Karimun.  Adapun  hasil  perhitungan untuk  hipotesa  tentang  pengaruh  kepemimpinan  Kepala  Desa  terhadap partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  menunjukkan  angka  kolerasi 0,499.Kesimpulan  yang  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  “Kepemimpinan Kepala  Desa  mempunyai  pengaruh  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  walaupun  tingkat  kolerasinya  (hubungannya) tidak tinggi atau rendah (sedang), tetapi hubungannya signifikan”.

## Kata Kunci: Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa

## PENDAHULUAN
Pada  hakekatnya  tujuan  pembangunan  adalah  untuk  mensejahterakan masyarakat.Dalam  merealisasikan  tujuan  pembangunan,  maka  segenap potensi  alam  harus  digali,  dikembangkan  dan  dimanfaatkan  sebaik-baiknya.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## 136
Begitu  pula  dengan  potensi  manusia  berupa  masyarakatnya  harus ditingkatkan  pengetahuan  dan  keterampilannya  agar  dapat  menggali, mengembangkan  dan  memanfaatkan  potensi  alam  secara  maksimal  demi tercapainya program pembangunan.
Pembangunan  Desa  sesungguhnya  merupakan  upaya-upaya  sadar  dari masyarakat  dan  pemerintah  baik  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang bersumber  dari  Desa,  bantuan  Pemerintah  maupun  bantuan  Organisasi- Organisasi/  Lembaga  Domestik  maupun  Internasional  untuk  menciptakan perubahan-perubahan  kearah  yang  lebih  baik.  Faktor  kesadaran  dan partisipasi  masyarakat  menjadi  kunci  keberhasilan  Pembangunan  Desa. Karena  masyarakat  merupakan  penggerak  pada  proses  pelaksanaan pembangunan tersebut. Namun pada saat sekarang ini untuk menumbuhkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  usaha-usaha  pembangunan  sebagai sarana    memperbaiki  kondisi  sosial  dan  Desa  yang  selama  ini  sudah  terlalu identik  dengan  keterbelakangan  dan  ketertinggalan  dalam  berbagai  aspek kehidupan sangatlah sulit. Dikarenakan minimnya tingkat kesadaran tersebut sehingga pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Disinilah pentingnya seorang  Kepala  Desa.  Sebab  pada  tingkatan  pemerintahan  paling  bawah, Kepala  Desa  sebagai  aktor  dalam  menjalankan  kepemimpinannya  berperan dalam melakukan rentetan usaha bersama masyarakat untuk perbaikan dalam segala aspek kehidupan di Desa.
Dalam  hal  ini  kepala  desa  Pongkar  Kecamatan  Tebing  Kabupaten  Karimun yang berperan sebagai pemimpin di dalam Desa tersebuthendaknya memiliki kemampuan  untuk  memberikan  motivasi  kepada  masyarakat  agar  mau berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu partisipasi dalam bentuk  tenaga,  uang  maupun  barang  sebagai  perlengkapan  untuk pelaksanaaan  Pembangunan  Desa.  Hal  tersebut  telah  dilakukan  oleh  Kepala
Desa  Pongkar  Kecamatan  Tebing  Kabupaten  Karimun,  dibuktikan  dengan Kepala  Desa  memberikan  pengarahan  kepada  seluruh  masyarakatnya mengenai  pentingnya  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  ini  demi masyarakat pada saat pembukaan pelaksanaan pembangunan.
Kepala  Desa  maupun  Aparat  Desa  hendaknya  mampu  mensosialisasikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan, seperti sosialisasi mengenai apa jenis  pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana pembangunan tersebut akan dilaksanakan, kapan pembangunan akan mulai  dilaksanakan  serta  siapa-siapa  saja  yang  harus  terlibat  didalam pelaksanaan  pembangunan  tersebut,  sosialisasi  tersebut  misalnya  dengan melakukan  pertemuan  antara  Kepala  Desa  dengan  masyarakat,  ataupun dengan  mendatangi  langsung  satu  persatu  masyarakatnya  untuk mensosialisasikan  kegiatan  gotong  royong,  yang  hendaknya  dilakukan  oleh Kepala Desa maupun Aparat Desanya. Namun kenyataannya,  sosialisasi disini masih sangat kurang, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengerti dengan  kegiatan  pembangunan  tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hanya sedikit  masyarakat  yang  mau  hadir  pada  saat  kegiatan  gotong  royong pelaksanaan  pembangunan  meskipun  pada  saat  libur  kerja.Dengan  alasan mereka  tidak  mengetahui  bahwa  pada  hari  itu  ada  kegiatan  gotong  royong karena tidak ada yang memberitahukan.
Selain  itu  Kepala  Desa  juga  diharapkan  bisa  memberikan  pengawasan  yang maksimal  pada  saat  pelaksanaan  Pembangunan  Desa  tersebut,  sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Namun, pada kenyataannya pada saat  pelaksanaan  pembangunan,  masih  kurangnya  pengawasan  dari  Kepala Desa,  hal  ini  dibuktikan  dengan  ketidakhadiran  Kepala  Desa  pada  saat kegiatan  pelaksanaan  Pembangunan  Desa  yang  ada  di  Desa  Pongkar Kecamatan  Tebing  Kabupaten  Karimun.  Sehingga  pembangunan  tidak  bisa
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
berjalan dengan maksimal.Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengaruh dari  pemerintah  dalam  hal  ini  Kepala  Desa  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat  demi  tercapainya  pelaksanaan  Program  Pembangunan  yang maksimal.
Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian danakan melihat secara lebih mendalam pada permasalahan yang ada. Maka didalam penelitian ini peneliti mengambil judul tentang “Pengaruh Kepemimpinan  Kepala  Desa  Terhadap  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun”.

## KERANGKA TEORITIS

## 1. Teori kepemimpinan
Menurut  Rivai  (2006:  2)  definisi  kepemimpinan  secara  luas  meliputi  proses mempengaruhi  dalam  mencapai  tujuan  organisasi,  memotivasi  prilaku pengikut  untuk  mencapai  tujuan,  mempengaruhi  interprestasi  mengenai pristiwa-pristiwa  para  pengikutnya,  pengorganisasian  dan  aktivitas-aktivitas untuk  mencapai  sasaran.  Adapun  pengertian  kepemimpinan  menurut Wahjosumidjo  (2001:  25)  kepemimpinan  adalah  kemampuan  seseorang dalam  mempengaruhi  prilaku  orang  lain  dalam  rangka  perumusan  dan pencapaian tujuan organisasi dalam situasi tertentu.
Sedangkan menurut Thoha (2006: 121) “Kepemimpinan adalah aktifitas untuk mempengaruhi  prilaku  orang  lain  agar  mereka  mau  diarahkan  untuk mencapai  tujuan  tertentu”.  Orang  yang  menjalankan  kepemimpinan selanjutnya  disebut  pemimpin.  Pemimpin  memiliki  peranan  penting  dalam suksesnya pencapaian tujuan suatu kelompok/organisasi.
Lebih jauh Widjaja (2005: 31) mengemukakan bahwa “Kepemimpinan secara umum  merupakan  kemampuan  seseorang  (pemimpin)  untuk  mempengaruhi orang  lain,  sehingga  orang  lain  tersebut  bertingkah  laku  sebagaimana  yang dikehendaki  pemimpin  tersebut”.  Menurut  Rivai  (2006:  148)  “Peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai seperangkat prilaku yang diaharapkan dilakukan  seseorang  sesuai  dengan  kedudukannya  sebagai  pemimpin”.  Jadi dapat dinyatakan bahwa peranan Kepala Desa adalah prilaku yang teratur dan timbul karena kedudukan atau posisinya sebagai Kepala Desa.
Dengan  demikian  pada  dasarnya  bahwa  kepemimpinan  adalah  kemampuan seseorang dalam mempengaruhi prilaku orang lain dalam rangka perumusan dan  pencapaian  tujuan  organisasi  didalam  situasi  tertentu.  Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk meggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses membujuk  orang  agar  mau  melakukan  sesuatu  secara  suka  rela.  Dalam menjelaskan konsep kepemimpinan tersebut menurut Sudriamunawar (2006: 2)  ada  beberapa  konsep  kepemimpinan  yang  harus  diperhatikan  dalam mempengaruhi bawahannya. Diantaranya:
a. Kekuasaan  yaitu  pengaruh  kepemimpinan  berupa  kewenangan bagi  seorang  pemimpin  untuk  mempengaruhi  bawahannya  agar mau dengan senang hati mengikuti kehendaknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumya.
b. Kewibawaan  yaitu  pengaruh  kepemimpinan  yang  dilihat  dari berbagai  keunggulan  yang  dimiliki  seorang  pemimpin  sehingga membedakan  dengan  yang  dipimpinnya,  dengan  keuggulan tersebut  membuat  orang  lain  patuh  dan  bersedia  melakukan kegiatan-kegiatan yang dikehendakinya.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
140
c. Kemampuan  yaitu  pengaruh  kepemimpinan  dari  keseluruhan daya  tarik  berupa  keterampilan  sosial  maupun  keterampilan teknik yang dimiliki seorang pemimpin yang melebihi orang lain.
Sebagai  seorang  pemimpin,  peranannya  sangat  diharapkan  didalam organisasi.  Menurut  Rivai  (2006:  148)  “Peran  kepemimpinan  dapat  diartikan sebagai  seperangkat  prilaku  yang  diharapkan  dilakukan  seseorang  sesuai dengan  kedudukannya  sebagai  pemimpin”.  Covey  (dalam  Rivai,  2003:  156) membagi peran kepemimpinan menjadi tiga bagian, yaitu:
a. Pathfinding (pencarian  alur),  yaitu  peran  untuk  menentukan  visi dan misi yang pasti
b. Aligning (penyelaras),  yaitu  peran  untuk  memastikan  bahwa struktur,  sistem  dan  proses  operasional  organisasi  memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi
c. Empowering (pemberdaya),  yaitu  peran  untuk  menggerakkan semangat  dalam  diri  orang-orang  dalam  mengungkapkan  bakat, kecerdikan  dan  kreativitas  untuk  mampu  mengerjakan  apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.
Didalam  kepemimpinan  terdapat  kegiatan  pengaruh  mempengaruhi  serta menggerakkan bawahanya untuk mencapai tujuan.Agar dapat berhasil dalam memimpin  bawahannya,  selain  harus  memiliki  kualitas  maupun  sifat, pemimpin  juga  dituntut  agar  dapat  mempengaruhi  bawahannya.  Menurut Bass dan Riggio (2006: 20) kepemimpinan mempunyai tiga dimensi, yaitu:
a. Idealized  influence (Mengidealkan  Pengaruh),  menggambarkan prilaku  pemimpin  yang  membuat  para  pengikutnya  mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya.
b. Motivation (Memotivasi),  menggambarkan  seorang  pemimpin yang  mampu  meningkatkan  motivasi  dan  mendemomstasikan komitmennya untuk pencapaian tujuan.
c. Inspirational (Menginspirasi), menggambarkan seorang pemimpin  yang  mampu  membimbing  dalam  menemukan  solusi terhadap permasalahan yang dihadapai.

## 2. Pengertian Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  masyarakat  menurut  Isbandi  (2007:27)    adalah  keikutsertaan masyarakat  dalam  proses  pengidentifikasian  masalah  dan  potensi  yang  ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk  menangani  masalah,  pelaksanaan  upaya  mengatasi  masalah,  dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.
Hal ini selaras dengan konsep man-centred development (suatu pembangunan yang  dipusatkan  pada  kepentingan  manusia),  yaitu  jenis  pembangunan  yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan    itu  sendiri.  Wang  dalam  Awang  (2006:  61)  mendefinsikan “Partisipasi sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang ataupun oleh kelompok  sebagai  pernyataan  kepentingan  mereka  untuk  menyumbangkan tenaga dan sumber lainnya kepada institusi sosial dan sistem yang mengatur kehidupan  mereka”.  Lebih  jauh  Wang  mendefinisikan  partisipasi  terbagi menjadi:
a. Voluontary  participation, partisipasi  secara  suka  rela  atau partisipasi  yang  berasal  dari  masyarakat  sendiri.  Derajat partisipasi  berkaitan  dengan  tingkat  pendidikan  masyarakat. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka partisipasi secara suka rela akan semakin tinggi pula.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
142
b. Induced participation, partisipasi stengah-setengah yaitu sebagian berasal  dari  pemerintah  dan  sebagian  lagi  dari  swadaya mayarakat.
c. Forced participation, partisipasi yang dipaksakan atau disebut juga dengan mobilisasi.
Selanjutnya  berdasarkan  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  66  tahun 2007  tentang  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  pembangunan  di  desa merupakan model pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan  di  desa  bersama-sama  secara  musyawarah,  mufakat  dan gotong  royong  yang  merupakan  cara  hidup  masyarakat  yang  telah  lama berakar  budaya  wilayah  Indonesia.  Sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  5 Permendagri  No.  66  tahun  2007,  karakeristik  pembangunan  partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Sedangkan partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

## 3. Teori Pembangunan
Pembangunan  pada  dasarnya  merupakan  suatu  usaha  perubahan  untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju kearah yang  lebih  baik,  hal  ini  umumnya  dikenal  di  negara-negara  berkembang sebagai  suatu  proses  perubahan  sosial  yang  besar.  S.P.  Siagian  (2002:  2) mengartikan  “Pembangunan  ialah  suatu  usaha  atau  rangkaian  usaha  atau pertumbuhan  dan  perubahan  yang  sederhana  yang  dilakukan  secara  sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”.
Selanjutnya Todaro (2006:3) mengembangkan bahwa “Sedikitnya pembangunan  harus  memiliki  tiga  tujuan  yang  satu  sama  lain  saling  terkait yaitu:
a. Meningkatkan  ketersediaan  dan  memperluas  distribusi  barang kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  perumahan,  kesehatan  dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat;
b. Mencapai  kualitas  hidup  yang  bukan  hanya  untuk  meningkatkan kesejahteraan  secara  material,  melainkan  juga  mewujudkan kepercayaan  diri  dan  kemandirian  bangsa.  Aspek  ini  meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan;
c. Merupakan  kesempatan  ekonomi  dan  sosial  bagi  individu  dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada  orang  atau  bangsa  lain  serta  pembebasan  dari  kebodohan dan penderitaan”.
Pembangunan  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  pembangunan desa, yang mana Pembangunan Desa sesuai dengan aturan pada pasca orde baru  melalui  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979,  banyak  refrensi mengatakan  membangun  Desa  pada  masa  ini  justru  pembangunan  yang dimaksud  menghancurkan  sendi-sendi  kekuatan  Desa  itu  sendiri  sebagai daerah  yang  otonom.  Sebagai  agen  terdepan  dan  menyentuh  serta berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat,  Desa  harus  benar-benar diperhatikan  dengan  melakukan  pembangunan  dan  penguatan  Desa  dalam mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  yang  mana  pada  saat  ini desa selalu diidentikkan dengan keterbelakangan.
Dalam Syafrudin (2010: 32) dijelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini  mendapatkan  kritikan  karena  penyeragaman  nama,  bentuk,  susunan  dan
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
kedudukan  pemerintahan  desa.  Padahal  dalam  merumuskan  arah  kebijakan ( legal policy ), pemerintah desa perlu pengakuan dan penghormatan terhadap asal  usul  yang  bersifat  istimewa  pada  eksistensi  desa,  yakni  dengan memperbolehkan penggunaan nama seperti dusun, marga, nagari, meunasah, gampong,  negorij  dan  lain  sebagainya,  yang  bentuk,  susunan  maupun mekanisme pemerintahan didasarkan pada adat istiadatnya masing- masing.
Berbicara  tentang  pembangunan  desa  terdapat  dua  aspek  penting  yang menjadi  objek  pembangunan.  Menurut  Ali  Hanapiah  Muhi  (2011:  4)  “Secara umum  pembangunan  desa  meliputi  dua  aspek  utama  yaitu  pembangunan desa dalam aspek fisik dan pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani. Pembangunan  dalam  aspek  fisik  yaitu  pembangunan  yang  objek  utamanya dalam  aspek  fisik  (sarana,  prasarana  dan  manusia)  dipedesaan  seperti  jalan desa,  bangunan  rumah,  pemukiman,  jembatan,  bendungan,  irigasi,  sarana ibadah pendidikan ( hardware berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan software berupa  segala  bentuk  pengaturan,  kurikulum  dan  metode pembelajaran),  keolahragaan,  dan  sebagainya.  Pembangunan    dalam  aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa”.
Pemberdayaan  Masyarakat  menurut  Widjaja  (2005;  169)  adalah  “Upaya meningkatkan  kemampuan  dan  potensi  yang  dimiliki  masyarakat  sehingga masyarakat  dapat  mewujudkan  jati  diri,  harkat  dan  martabatnya  secara maksimal  untuk  bertahan  dan  mengembangkan  diri  secara  mandiri  baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan agama”.
“Fungsi  pemerintah  baik  pusat,  daerah  maupun  desa  adalah  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat.Pelayanan  tersebut  terdiri  dari  pelayanan publik,  pelayanan  pembangunan  dan  pelayanan  perlindungan.Pemberian pelayanan  tersebut  ditujukan  untuk  menciptakan  kesejahteraan  rakyat” (Nurcholis, 2011: 103).Dalam konteks desa pencapaian tujuan pembangunan
yang efektif bagi desa harus disertai dengan partisipasi masyarakatnya.Pemerintahan  desa  adalah  pemerintahan  yang  memiliki hubungan  lebih  dekat  dan  harmonis  dengan  masyarakatnya.Mengingat masyarakat desa memiliki hubungan kekerabatan dan/ atau hubungan sosial, ekonomi  dan  keamanan  yang  menciptakan  ikatan  lahir  batin  di  antara masyarakatnya.
Siagian  (2009:  5)  mendefinisikan  “Administrasi  pembangunan  yaitu  seluruh usaha  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  bangsa  untuk  bertumbuh, berkembang  dan  berubah  secara  sadar  dan  terencana  dalam  semua  segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian  tujuan  akhirnya”.Mostopadidjaya  dalam  Afiffudin  (2010:  51) menyatakan bahwa “Administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana  pembangunan  suatu  sistem  administrasi  yang  mampu menyelenggarakan  berbagai  fungsi  pemerintahan  dan  pembangunan  secara efektif  dan  efisien”.Dari  pengertian  administrasi  pembangunan  dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan pembangunan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah.Administrasi pembangunan mempunyai  fungsi  dalam  perumusan  kebijakan  dan  program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

## METODOLOGI PENELITIAN

## 1. Variabel Penelitian
Dalam  penelitian  ini  terdapat  dua  variabel  yaitu  variabel  Pengaruh Kepemimpinan  Kepala  Desa  sebagai  variabel  bebas  (independent  variabel) atau  variabel  X  dengan  indikatornya  yaitu: Idealized  Influence (Mengidealkan pengaruh), Motivation (Memotivasi)  dan Inspiration (Menginspirasi).
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## 146
Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  sebagai  variabel  terikat (dependent  variabel)  atau  variabel  Y  dengan  indikatornya  yaitu: Merencanakan, Melaksanakan dan Melestarikan.

## 2. Populasi dan Sampel

## a. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakterisik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti unuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono,  2010:  90).Adapun populasi  pada  penelitian  ini  adalah  seluruh  masyarakat  Desa  Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun berdasarkan KK (Kartu Keluarga).Data tahun 2016 menunjukkan jumlah KK di Desa Pongkar adalah 663 KK.

## b. Sampel
Menurut Sugiyono (2010: 91) Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang  dimiliki  populasi.  Adapun  teknik  sampel  data  pada  penelitian  ini menggunakan  sampel  acak  ( random  sampling ).  Untuk  menentukan  berapa sampel  yang  dibutuhkan,  penulis  menggunakan  rumus  Slovin  dalam perhitungan  sampel  (dalam  Umar,  2002:  141)  dengan  kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%.

## c. Analisis Data
Analisa  kolerasi  product  moment  digunakan  untuk  menguji  apakah  ada pengaruh  antara  variabel  bebas  (pengaruh  kepemimpinan  kepala  desa) dengan  variabel  terikat  (partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan).Untuk memperoleh nilai-nilai yang jelas dari variabel yang dimaksudkan, maka perlu terlebih dahulu ditabulasikan dalam bentuk tabel-tabel atau penentuan skor.

## PEMBAHASAN
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  berisi  tentang  pengujian  hipotesa  dari rumus Koefisien Korelasi Product Moment dan rumus Koefisien Determinant.

## 1. Koefisien Kolerasi Product Moment
Untuk mengetahui apakah kolerasi ini signifikan atau tidak maka dibandingkan dengan  “r”  tabel  Product  Moment,  dengan  kriteria  sebagai  berikut.Jika  “r” hitung  >  “r”tabel,  maka  Koefesien  Kolerasi  signifikan.Jika  “r”  hitung  <  “r” tabel, maka Koefesien Kolerasi tidak signifikan.
Berdasarkan  data  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  responden  diperoleh hasil  dari  ke-6  (enam)  pertanyaan,  jawaban  seluruhnya valid .  Berikut  salah satu  hasil  dari  beberapa  perhitungan  dengan  menggunakan  rumus  Koefisien Kolerasi Product Moment:
N : 87
∑ xy : 8196
∑ x : 355
∑ y : 1990
∑ x 2 : 1487
(∑ x ) 2 : 126025
∑ y 2 : 46118
(∑ y ) 2 : 3960100
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017
148
r xy = 0,499
Dari  hasil  perhitungan  dengan  rumus  Koefisien  Kolerasi  Product  Moment, maka dilihat dari beberapa hasil yang ada diambil satu dari hasil perhitungan tersebut yaitu sebesar 0,499 . Jika dilihat pada “r” tabel dengan taraf signifikan 5% untuk N= 87 diperoleh nilai “r” = 0,213 Jika dibandingkan dengan nilai “r” yang  diperoleh  dari  hasil  perhitungan  rumus  Koefesien  Kolerasi  Product Moment  maka  dapat  dilihat  bahwa  “r”  yang  diperoleh  lebih  besar dibandingkan dengan “r” tabel Koefisen Korelasi Product Moment yaitu ( 0,499 >  0,213) itu  artinyaKoefisien  Kolerasinya Signifikan .  Selanjutnya  untuk mengetahui  sejauh  mana  hubungan  antara  kedua  variabel  tersebut, digunakan  penafsiran  atau  interprestasi  angka  yang  dikemukakan  oleh Sugiyono  (2004:  214)  seperti  yang  dikemukakan  diatas  pada  tabel 3.2.pedoman  untuk  memberikan  Interpresasi  Koefisien  Kolerasi.  Dari  hasil Kolerasi Product Moment sebesar 0,499 terdapat diantara 0,400-0,599 hal ini menunjukkan  bahwa  pengaruh  kepemimpinan  Kepala  Desa  terhadap
partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  di  Desa  Pongkar  Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun berada pada kategori Sedang.
Untuk  pengujian  hipotesanya  Ha  diterima,  dan  Ho  ditolak,  maka  dapat disimpulkan  bahwa “Kepemimpinan  Kepala  Desa  mempunyai  pengaruh terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  walaupun  tingkat kolerasinya  (hubungannya)  tidak  tinggi  atau  rendah  (sedang),  tetapi hubungannya signifikan” .

## 2. Koefisien Determinant
Untuk  mengetahui  berapa  persen  (%)  pengaruh  variabel  bebas  (X)  terhadap variabel terikat (Y) dapat dihitung dengan rumus Determinant sebagai berikut:
D = ( r xy ²) x 100%
D = (0,499)² x 100%
D = 0,249001 x 100%
D = 24,9001%
Dari hasil perhitungan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa pengaruh kepemimpinan  Kepala  Desa  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan sebesar 24,9001%.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  “Kepemimpinan  Kepala Desa  mempunyai  pengaruh  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  walaupun  tingkat  kolerasinya  (hubungannya) tidak tinggi atau rendah (sedang), tetapi hubungannya signifikan”.
Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1 Agutus 2017

## 150

## DAFTAR PUSTAKA
B.N Marbun. 2008. Proses pembangunan desa. Jakarta:Erlangga. Beratha,I  Nyoman.  2002.  Desa,  Masyarakat  Desa  dan  Pembangunan  Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Masri  Singarimbun,  Sofian  Effendi.  2005.  Metode  Penelitian  Survey.  Jakarta: LP3ES.
Matodang.  2008.  Pembangunan  pedesaan  dan  perkotaan.  Makassar:  Graha Ilmu.
Nawawi,  Hadari.  2003.  Metode  Peneitian  Sosial.Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
R.  Bintoro.  2003.  Intraksi  Desa,  Kota  dan  Permasalahannya.  Jakata:  Ghalia
Indonesia.
Sholehuddin. 2008. Metodologi penelitian sosial. Ghalia Indonesia: Jakarta. Soetadjo Kartohadikoesoemo. 2004. Desa, PN. Jakarta: Balai Pustaka Taliziduhu Ndraha. 2002. Metodologi Penelitian Pembanggunan Desa. Jakarta:
Duta Aksara.
The  Liang  Gie.  2006.  Efisiensi  Kerja  Bagi  Pembangunan  Negara.Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Tjokromidjojo. 2006. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT.Gunung Agung. Usman,  Husaini  dan  Setiady  Akbar.2006.  Metodologi  Penelittiaan  Sosial.
Jakarta: Bumi Akasara.