## PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL
Divya Aviva Marsyaf, Rahayu Subekti
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
e-mail : 1 divyaaviva@student.uns.ac.id , 2 rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  peran  Kementerian  Luar  Negeri Republik  Indonesia  dalam  menjalankan  kewajibannya  memberikan  perlindungan  hukum kepada pekerja Migran Indonesia Ilegal dalam hal ini tetaplah Warga Negara Indonesia karena atas dasar kemanusiaan dan kendala yang dialami oleh Kementerian Luar Negeri serta solusi yang  telah  dijalankan  oleh  Kementerian  Luar  Negeri  guna  menambah  wawasan  dan pembanding kecocokan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini melibatkan Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI)  dan  Kementerian  Luar  Negeri khususnya  Direktorat  Perlindungan  WNI  dan  BHI.  Metode  penelitian  hukum  normatif digunakan  untuk  menelaah  undang-undang,  penemuan  hukum  dan  artikel  yang  terkait  dan mengambil peran penting dalam penelitian ini dan pendekatan konseptual dengan mempelajari sudut pandang, doktrin- doktrin dalam ilmu hukum. Banyaknya warga negara Indonesia yang tidak taat hukum selalu mencari celah untuk bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan KJRI (Konsulat Jendral Republik Indonesia) memastikan perlindungan kepada WNI telah diberikan secara maksimal.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia Ilegal, Kementerian Luar Negeri

## ABSTRACT
This study aims to examine and analyze the role of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in carrying out its obligations to provide legal protection to illegal Indonesian Migrant workers, in this case, remain, Indonesian citizens, because based on humanity and the constraints experienced by the Ministry of Foreign Affairs and solutions that have been implemented by the Ministry of Foreign Affairs in order to add insight and comparison of the suitability of laws and regulations in Indonesia. This research involves the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) and the Ministry of Foreign Affairs, especially the Directorate for the Protection of Indonesian Citizens and BHI. The normative legal research method is used to examine laws, legal findings, and related articles and  takes  an  important  role  in  this  research  and  conceptual  approach  by  studying  the viewpoints, doctrines in legal science. The number of Indonesian citizens who do not obey the  law  is  always  looking  for  loopholes  to  work  abroad  without  following  applicable procedures, the Ministry of Foreign Affairs through the Indonesian Embassy (KBRI) and the

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Indonesian Consulate General (KJRI) ensures that protection for Indonesian citizens has been provided to the maximum.
Keywords : Legal  Protection;  Illegal  Indonesian  Migrant  Workers;  Ministry  of  Foreign Affairs

## PENDAHULUAN
Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  memiliki  ketergantungan  satu  dengan  yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk memenuhi hak hidup yang diperolehnya. Makin banyaknya populasi manusia khususnya di negara Indonesia sendiri namun tidak  dibarengi  dengan  peningkatan  kemampuan  masing-masing  individu  menghasilkan keterbatasan Lapangan Pekerjaan didalam negeri, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi  tinggi,  mengakibatkan  tenaga  kerja  manusia  digantikan  dengan  kinerja  mesin  dan teknologi (Rahardjo, 1997).
Penempatan tenaga kerja Indonesia mulai mendapat perhatian pemerintah pada jaman Orde Baru dengan diterbitkannya PP No. 4 tahun 1970 dilatarbelakangi program AKAN (Antarkerja Antarnegara). Pemerintah memberikan perhatian dengan membuat UU Nomor 34 tahun 2004 yang memuat tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Pada tahun inilah yang menjadi awal pembentukan dan langkah pertama dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BNP2TKI).  Hingga  pada  Tahun  2017,  terbentuklah Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan mengamanatkan  pergantian  BNP2TKI  menjadi  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia yang  untuk  selanjutnya  akan  disingkat  BP2MI.  Tenaga  Kerja  Indonesia  turut  mengalami perubahan nama menjadi Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-undang ini, Pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia semata, namun tetap senantiasa turut memberikan perlindungan kepada keluarga pekerja migran Indonesia sebelum, setelah dan selama  masa  kerjanya,  turut  juga  meningkatkan  keterampilan  dan  keprofesionalan  serta memerangi sindikasi penempatan pekerja migran Indonesia nonprosedural.
Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak  ada  kecualinya”,  Hak  ini  jelas  menyebutkan  bahwa  negara  menjamin  pemberian  hak perlindungan dalam bidang hukum tidak terkecuali pada para Pekerja Migrain Indonesia.
Masalah  yang  dihadapi  oleh  pekerja  migran  Indonesia  ilegal  diluar  negeri  sama  seperti permasalahan  yang  dialami  pekerja  migran  Indonesia  resmi,  seperti  halnya  meliputi  masalah kekerasan, kelebihan jam kerja, masa kontrak yang telah habis dan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan.  Pekerja  Migran  Indonesia  sektor  perburuhan  di  Malaysia  menghadapi  eksploitasi khusus dengan sistem kerja kontrak dimana kontraktorlah yang bertanggung jawab terhadap para pekerja, bukan majikan (Wahyono: 2007:35).

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pasca moratorium terbuka oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2015 tentang  Pengiriman TKI Kebijakan  Hukum  Terbuka,  BP2MI  memperkirakan    sekitar  30  ribu  Pekerja  Migran  Indonesia ilegal berhasil lolos ke luar negeri setiap tahun. Data keimigrasian menyebutkan ada sekitar 2.600 pekerja  migran  Indonesia  ilegal  yang  lolos  ke  luar  negeri  setiap  bulan  yang  terkirim  dan menimbulkan masalah hukum. Hal ini yang memicu adanya keinginan mendapatkan keadilan atau kebebasan dari tempatnya bekerja sehingga menimbulkan masalah hukum yang menjerat pekerja migran Indonesia dengan hukum yang berlaku di negara penempatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia ilegal di luar negeri, dalam hal ini melalui kebijakan dari Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  banyak  pekerja  migran  Indonesia  ilegal  yang  terjerat masalah hukum diluar wilayah yurisdiksi Indonesia. Atas dasar kemanusiaan dan perlindungan Warga Negara Indonesia, maka penulis membuat dua pertanyaan tentang Rumusan masalah, yaitu:
1. Bagaimana  Peran  Kementerian  Luar  Negeri  dan  Upaya  hukum  apa  saja  yang  dapat diberikan Kementerian Luar Negerri kepada pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal?
2. Apa kendala yang dialami Kementerian Luar Negeri dalam upaya pemberian perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia ilegal dan solusinya?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan kata lain merupakan penelitian  hukum  yang  menganalisis  sumber  data  pustaka  dan  sekunder  (Mamudji,  Soekanto, 2003:13).
Pendekatan  perundang-undang  (Statute  Approach)  dipergunakan  untuk  menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerja migran Indonesia.
Selain  pendekatan  perundang-undang  (Statute  Approach),  Pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach)  juga  digunakan  yaitu  dengan  mempelajari  sudut  pandang  dan  doktrin dalam  ilmu  hukum  yang  dapat  dijadikan  dasar  berpikir  dan  berargumen,  sehingga  dapat memecahkan masalah hukum yang dihadapi dapat menemukan jalan keluar (Marzuki, 2014:134- 136).

## PEMBAHASAN
Kementerian  Luar  Negeri  dalam  memberikan  perlindungan  tercantum  dalam  Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor. 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.  Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Permenlu  Nomor.  5  Tahun  2018,  Lingkup  perlindungan  yang dimaksud meliputi:
a. Pencegahan;
b. Deteksi dini; dan
c. Respons cepat.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Pembentukan  Direktorat  Perlindungan  WNI  &  BHI  oleh  Kementerian  Luar  Negeri  Republik Indonesia  didasarkan  pada  rasa  kemanusiaan,  Pembukaan  UUD  1945  Alinea  IV  dan  Undang- undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Bantuan Hukum bagi warga negara dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri melalui Keputusan Menteri Luar  Negeri  Nomor  053/OT/II/2002/01  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Departemen  Luar Negeri pada bagian ke VI Pasal 943 yang memiliki tugas untuk menanggulangi dan memberikan bantuan hukum kepada WNI dan BHI yang terlibat masalah hukum diluar yurisdiksi Indonesia (Adamhar, 2005:697).
Latar belakang pendidikan sangat berpengaruh untuk profesi yang didapatkan oleh pekerja migran  Indonesia  di  luar  negeri.  Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  Indonesia  tidak hanya terfokus untuk pekerja migran, namun juga seluruh warga negara Indonesia yang tinggal, menetap,  maupun  yang  bekerja  perseorangan  di  luar  yurisdiksi  negara  Indonesia.  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam memenuhi tanggung jawabnya memberikan perlindungan hukum  terhadap  pekerja  migran  Indonesia  ilegal  yang  dalam  hal  ini  masuk  kedalam  kategori pekerja migran perseorangan berlatar belakang warga negara Indonesia memerlukan bantuan dan laporan dari pihak-pihak lain.
Pencegahan  keberangkatan  pekerja  migran  Indonesia  ilegal  diawali  dengan  penguatan regulasi  seperti  halnya  Penerbitan  Paspor,  Pemberian  jenis  Visa  oleh  negara  yang  dituju  dan Pemenuhan  syarat  keberangkatan  serta  kewajiban  yang  harus  dijalani  oleh  WNI  dan  pekerja migran Indonesia di luar negeri. Banyak masyarakat Indonesia yang masih minim pengetahuan tentang prosedur dan tata cara keberangkatan ke luar negeri atau bekerja di luar negeri, banyaknya manipulasi dan pelanggaran prosedur keberangkatan seringkali diakibatkan kurangnya informasi pemenuhan  berkas  dari  prosedur  keberangkatan,  maka  pemerintah  melakukan  kampanye penyadaran publik.
Pemerintah daerah, Ditjen Imigrasi, BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan kelembagaan yang bertanggung jawab menyentuh masyarakat untuk mensosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan keberangkatan pekerja migran Indonesia, seluruh kelembagaan itu memerlukan bantuan  Kementerian  Luar  Negeri  setelah  bertanggung  jawab  terhadap  sosialisasi  dan keberangkatan warga negara Indonesia sebagai pekerja migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri akan memantau melalui KBRI dan KJRI yang bertanggungjawab disetiap wilayah negara penempatan pekerja migran Indonesia.
Penguatan  kelembagaan  juga  adalah  salah  satu  cara  pencegahan,  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  yang  bersungguh-sungguh  bekerja  sama  dalam  melalukan  perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  bagi  kesejahteraan  pekerja  migran  di  tiap-tiap  negara  maupun  yang bermigrasi ke negara lain penempatan. Hukum sebuah negara tidak berlaku di negara lain, maka dalam  memenuhi  perlindungan  warga  negara  sebagai  pekerja  migran  diperlukan  perjanjian kerjasama atau MoU untuk menjangkau hukum yang berlaku di negara penempatan (Koesrianti, 2010: 10).
Kementerian  Luar  Negeri  melakukan  deteksi  dini  masalah  hukum  yang  akan  dihadapi Pekerja Migran Indonesia ilegal yaitu dengan membuat pemetaan risiko, membuat mitigasi risiko
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dengan melibatkan intansi dalam negeri yang terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  Direktorat  Jendral  Inigrasi  dan  Pemerintah Daerah.
Usaha Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan hukum juga dilakukan dengan  merespons  cepat  masalah  hukum  yang  terjadi.  Menyediakan  portal  pengaduan  melalui website  dan  aplikasi Safe  Travel yang  diharapkan  dapat  mempermudah  laporan  warga  negara Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang terlibat masalah hukum.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  Kementerian  Luar  Negeri  mengalami  banyak  kendala seperti  belum  terlengkapinya  data  warga  negara  Indonesia  dan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang berada di luar negeri, Pekerja Migran Indonesia menggunakan data palsu, Hukum Pidana yang berbeda, dan berbedanya Interpretasi hukum disetiap negara. Solusi dan penyelesaian dari kendala yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri yaitu dengan :
1. Meminta Kemuktahiran data dan pembaharuan data secara berkala dengan melibatkan KBRI dan KJRI di negara penempatan.
2. Memberikan Portal Lapor Diri dan aplikasi yang mempermudah proses pelaporan dan pengumpulan  data  warga  negara  Indonesia  dan  Pekerja  Migran  Indonesia  di  luar negeri.
3. Melakukan  perjanjian  Internasional  dan  kesepakatan  menyamakan  presepsi  tentang hukum.
4. Memberikan bantuan hukum dengan menyewakan lawyer setempat untuk kasus yang mengancam jiwa.
Perlindungan pekerja migran ilegal menurut teks hak asasi manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ILO dan Dewan Eropa, perawatan medis diperlukan untuk menjamin kesehatan wanita dan anak-anak (Van Ginneken, 2013: 217). Negara perlu memeriksa tujuan para pekerja  migran irregular yang  terjebak  diluar  negeri  dan  tetap  bertanggung  jawab  dengan menyediakan  bantuan  sosial  dasar.  Para  pekerja  tetap  mendapatkan  perlindungan  yang  sama dengan warga negara lainnya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kementerian  Luar  Negeri  telah  mengupayakan  perlindungan  yang  maksimal  dengan langkah yang cepat dan efektif. Dalam prakteknya, Kementerian Luar Negeri telah menjalankan Peraturan  Menteri  Luar  Negeri  nomor  05  tahun  2018    sebagaimana  mestinya  seperti  lingkup perlindungan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri meliputi Pencegahan, Deteksi Dini dan Respons Cepat bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  (BP2MI),  Direktorat  Jendral  Imigrasi  dan  Pemerintah Daerah.    Kementerian  Luar  Negeri  telah  mengupayakan  perlindungan  yang  maksimal  dengan langkah yang cepat dan efektif sesuai kemajuan jaman melalui aplikasi Safe Travel dan portal pengaduan yang dapat diakses internet. Dalam Presentasi Direktur Jendral Protokol dan Konsuler
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Kementerian  Luar  Negeri,  Statistika  tahun  2020  mencatat  45.378  kasus  telah  diselesaikan  dari total 59.935 kasus yang ditangani oleh kementerian luar negeri. Angka tersebut terus bertambah secara  signifikan  dan  Kementerian  Luar  Negeri  terus  mengusahakan  kewajiban  pemberian perlindungan  sebaik  dan  secepat  mungkin.  Kementerian  Luar  Negeri  telah  melakukan  mitigasi risiko dan mempersiapkan solusi bagi kendala yang dialaminya.

## Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilalui, diperoleh hasil bahwa kinerja Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia Ilegal didasari oleh hak Warga Negara Indonesia untuk diperlakukan sama seperti yang tercantum dalam pasal 27  Ayat  1  UUD  1945  menyebutkan,  “segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dengan demikian ada beberapa rekomendasi:
1. Meningkatkan  pengawasan  oleh  Direktorat  jendral  Imigrasi  dalam  mengawasi keimigrasian untuk mencegah adanya Pekerja Migran Ilegal/non-procedural.
2. Meningkatkan  pembekalan  dan  pemberian  informasi  sosialisasi  kepada  calon  Pekerja Migran  Indonesia  terkait  dengan  pengetahuan  hukum,  pengetahuan  negara  tujuan, keterampilan, pendidikan dan keahlian selama bekerja di luar negeri.
3. Meningkatkan  pengawasan  terhadap  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia (P3MI) dan sanksi tegas bagi perusahaan ilegal penyalur pekerja migran yang beroperasi.
Kementerian  Luar  Negeri  dan  Direktorat  Perlindungan  WNI  dan  BHI  untuk  terus meningkatkan  kinerja  dalam  memberikan  perlindungan  khusunya  perlindungan  hukum  bagi Pekerja Migran Indonesia dan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.
Rahardjo,  Mudji,  Purbudi,  1997, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, UPN  Yogyakarta, Yogyakarta.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.
PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Adamhar, Ferry., Permasalahan WNI Baik TKI Maupun Non-TKI Di Luar Negeri, Jurnal Hukum Internasional, Vol.2, No.4, 2005.
Koesrianti., Kewajiban  Negara  Pengirim  dan  Penerima  untuk  Perlindungan  Pekerja  Migran , Jurnal Diplomasi. Jurnal Kementrian Luar Negeri Indonesia, Vol.2 No.1, 2010.
Van  Ginneken,  W., Social  Protection  for  Migrant  Workers:  National  and  International  Policy Challenges. European Journal of Social Security, 15(2), 209–221, 2013.
Wahyono, Sri., The Problems of Indonesian Migrant Workers ‘Rights Protection in Malaysia’ , Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.2 No.1, 2007.