El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
Mursyid Djawas
Muhammad Iqbal Nazrina Julika Sari

## Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: mursyidmandar@gmail.com

## Abstrak
Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kedua saksi  itu  adalah  beragama  Islam,  kedua  saksi  itu  orang  yang  baligh,  dan berakal, kedua saksi itu adalah laki-laki, kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil serta tetap menjaga muruah dan kedua saksi dapat melihat dan mendengar, ingatannya  baik  dan  bersih  dari  tuduhan.  Saksi  adil  merupakan  salah  satu rukun  nikah  yang  kehadirannya  mutlak  yang  diterangkan  dalam  Kompilasi Hukum Islam pasal 25, dimana harus diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama dari segi tektual maupun kontektual. Sebab banyak masyarakat yang belum  faham  terhadap  konsep  saksi  yang  dianggap  adil  dalam  pernikahan. Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui pendapat para Kepala Kantor Urusan  Agama  di  Kecamatan  Tanjungbalai  Selatan  dan  Kecamatan  Datuk Bandar Timur, penelitian ini menggunkan pendekatan kualitatif termasuk ke dalam penelitian empiris, sedangkan data yang dikumpulkan yaitu data primer dan  data  sekunder  yang  dilakukan  dengan  teknik  wawancara,  dokumentasi yang  kemudian  data tersebut  diolah  dan dianalisis.  Adapun  hasil  penelitian yang  didapatkan  bahwa  secara  umum  keseluruhan  didapatkan  dari pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur mengenai saksi adil dalam akad nikah dalam  prosesnya  pihak  Kantor  Urusan  Agama  melibatkan  beberapa  pihak seperti  keluarga,  tokoh  masyarakat,  dengan  berkomunikasi  mengenai  sikap seorang saksi. Selanjutnya pihak keluargalah yang berhak menentukan saksi yang  adil,  karena  pihak  keluarga  yang  mengetahui  keadilan  seorang  saksi yang adil dengan berkomunikasi dengan tokoh agama dan masyarakat .

## Kata Kunci: Saksi, Pendapat Kantor Urusan Agama

## Pendahuluan
Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kedua saksi  itu  adalah  beragama  Islam,  kedua  saksi  itu  orang  yang  baligh,  dan  berakal, kedua saksi itu adalah laki-laki, kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan  dosa  besar  dan  tidak  selalu  melakukan  dosa  kecil  serta  tetap  menjaga

## Mursyid Djawas, etl, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
muruah dan kedua saksi dapat melihat dan mendengar, ingatannya baik dan bersih dari tuduhan. 1
Pada praktiknya, masyarakat Tanjungbalai yang bermazhab Syafi’i sering terjadi perbedaan terhadap ketentuan hukum Islam. dimaksud adil itu adalah sholeh dan yang tidak fasik, harus menjaga ibadah seperti:  solat, puasa, zakat, dan lain-lain. Adapun yang memilih saksi dalam pernikahan bukan Pegawai Pencatat Nikah tetapi yang menunjuk saksi itu adalah wali nikah. Ketika wali nikah menunjuk seseorang untuk  menjadi  saksi  nikah,  Terkadang  karena  ada  kaitannya  dengan  agama  wali nikah. Ia cenderung lebih percaya kepada pejabat dan tokoh masyarakat di kampung. Jadi wali tidak memandang fasik tetapi lebih memandang  kedudukan atau jabatan seseorang  sebagai  saksi.  Dalam  syarat  sah  nikah  akad  itu  patut  menimbulkan beberapa  hukum.  Apabila  salah  satu  syarat  saja  tidak  ada,  maka  akadnya  rusak. Adapun  syarat  sah  akad  nikah  ada  tiga:  adanya  persaksian,  wanita  yang  dinikahi bukan  mahram,  dan  sigat akad.  Akad  pernikahan adalah  diantara  semua  akad  dan transaksi  yang  mengharuskan  saksi  menurut  jumhur  fuqaha’.  Hukumnya  sah menurut  syara’akad  dan  transaksi  selain  nikah,  persaksiannya  sunnah  menurut pendapat mayoritas fuqaha’. 2
Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya  diambil  dari  kitab  fiqih  menurut  jumhur  ulama  terutama  figh Syafi’iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam KHI terdapat pada pasal 24,  25  dan  26  dengan  rumusan  ialah:  Pasal  24  yaitu  saksi  dalam  perkawinan merupakan  rukun  pelaksanaan  akad  nikah  dan  Setiap  perkawinan  harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya dalam Pasal 25 ialah, Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, baligh, berakal, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Selanjutnya dalam Pasal 26 ialah saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan. 3 Pada kenyataannya  sebagai  penghulu  sesuai  dengan  kaedah  guru  dan  kitab-kitab  Fikih dalam Nikah menyarankan pertama, bahwa sebelum akad nikah itu kita bersyahadat untuk  memastikan  keislamannya.  Kedua,  mengajak  beristighfar  bersama-sama (saksi, wali) dalam akad nikah agar terlepas atau dianggap menghilangkan dosa-dosa (taubat) inilah praktik didalam masyarakat Tanjungbalai Selatan.

## Pengertian Saksi dalam Akad Nikah
Saksi  menurut  bahasa  adalah  sebuah  kata  benda,  dalam  bahasa  Indonesia berarti “Orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian)”. Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Al-Jauhari,  “Saksi  adalah  orang  yang
1 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 111-113 .
2 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh  Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak , (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), hlm. 100.
3 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015), hlm. 8.

## Mursyid Djawas, etl, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
mempertanggung  jawabkan  kesaksiannya  dan  mengemukakannya,  karena  dia menyaksiakan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya”.  Bahwa dapat diambil  saksi  menurut  istilah,  adalah  orang  yang memberitahukan  keterangan  dan mempertanggung  jawabkan  secara  apa  adanya. 4 Syarat  sah  nikah  adalah  yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak.
Saksi ialah orang yang menyaksikan pernikahan itu sekurang-kurangnya dua orang yang dapat dipertanggung jawabkan kesaksiannya, yaitu tidak tuli dan buta, orang gila atau anak-anak. 5 Selain itu, saksi harus bersifat adil dan jujur. Selanjutnya saksi untuk pernikahan muslim hendaklah orang muslim pula. Tidak ada halangan anak sendiri untuk jadi saksi pernikahan, asal ia telah dewasa. 6
Adanya  saksi  nikah  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu:  Saksi  dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan  dan  tidak  tuna  rungu  atau  tuli.  Saksi  harus  hadir  dan  menyaksikan  secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. 7
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  saksi  adalah  orang-orang  yang melihat, mendengar, atau menyaksikan secara langsung mengenai suatu peristiwa. Apabila terjadi persengketaan mengenai suatu peristiwa tertentu maka saksi diminta untuk  pertanggungjawabannya  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ia  dengan  dan  lihat. Apabila kesaksian ini dilakukan di pengadilan maka disumpah terlebih dahulu. Jika dikaitkan  dalam  pernikahan  saksi  adalah  orang-orang  yang  melihat  atau menyaksikan secara langsung bahwa telah terjadi suatu akad nikah di suatu tempat.

## Syarat Rukun dan Kedudukan Saksi Adil dalam Pernikahan
Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut  Mahmud  Yunus  merupakan  bagian  dari  segala  hal  yang  terdapat  dalam perkawinan  yang  wajib  dipenuhi.  Kalau  tidak  terpenuhi  pada  saat  berlangsung perkawinan tersebut dianggap batal. 8 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi  hukum.  Kedua  kata  tersebut  mengandung  arti  yang  sama  dalam  hal  bahwa keduanya  merupakan  sesuatu  yang  harus  diadakan.  Rukun  dan  syarat  tidak  boleh
4 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 105-106.
5 Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat (buku 1), hlm. 254.
6 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , (Bandung: Putaka Setia, 2011), hlm. 116.
7 Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, Bumi Aksara1999), hlm. 75.
8 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 , (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 107.
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
tertinggal,  dalam  arti  perkawinan  tidak  sah  bila  keduanya  tidak  ada  atau  tidak lengkap. 9
“Rukun  yaitu  sesuatu  yang  mesti  ada  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya suatu  pekerjaan  (ibadah)  dan  sesuatu  itu termasuk  dalam  rangkaian  pekerjaan  itu, seperti  membasuh  muka  untuk  wudhu’  dan  takbiratul  ihram  untuk  shalat”,  atau adanya  calon  pengantin  laki-laki/perempuan  dalam  perkawinan.  “syarat  yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Tetapi  sesuatu  itu  tidak  termasuk  dalam  rangkaian  pekerjaan  itu,  seperti  menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam dan Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. 10
Akad  pernikahan  adalah  di  antara  semua  akad  dan  transaksi  yang mengharuskan saksi menurut jumhur fuqaha, hukumnya sah menurut syara’. Akad dan  transaksi  selain  nikah,  persaksiannya  sunnah  menurut  pendapat  mayoritas fuqaha.  Adapun  tujuan  persaksian  adalah  memelihara  ingatan  yang  benar  karena khawatir  lupa.  Sedangkan  persaksian  dalam  pernikahan  hukumnya  wajib  karena beberapa  alasan,  diantaranya  yang  paling  penting  adalah:  Akad  nikah  menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur mashlahat  dunia  dan  agama.  Oleh  karena  itu,  patut  di  tampakkan,  disiarkan,  dan dipersaksikan  khalayak  ramai  sebagai  kehormatan  dan  mengangkat  derajatnya, Persaksian  mencegah  tersiarnya  isu  yang  tidak  baik  dan  untuk  memperjelas perbedaan  antara  halal  dan  haram  sehingga  tidak  ada  tempat  untuk  mengingkari pernikahannya,  Selanjutnya  pernikahan  berkaitan  dengan  banyak  hukum  yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan. Oleh karena itu, di antara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian. 11
Dua orang yang berakad adalah dari dua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah. Syarat dua orang yang berakad ada dua, yaitu: Masing-masing dari dua belah pihak yang melaksanakan akad hendaklah mempunyai keahlian komunikasi. Demikian  itu  dapat  diuji  kepandaian  akalnya  ( mumayyiz dapat  membedakan  satu dengan  yang  lainnya)  maknanya  orang  yang  melakukan  akad  itu  berakal.  Akad pernikahan tidak sah jika yang berakad itu gila atau anak kecil yang tidak berakal, karena  masing-masing  tidak  ada  keahlian  dalam  bertindak.    Demikian  juga  orang tidur dan orang mabuk tidak sah akad pernikahan salah satu di antara mereka, karena menyerupai orang gila dan anak kecil yang tidak pandai (mumayyiz). Maksud adanya keahlian pokok seperti yang dicapai anak kecil mumayyiz walaupun tidak sempurna,
9 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta, Prenada Media, 2007), hlm. 59.
10 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat , (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.  45-46.
11 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  Abdul  Wahbah  Sayyed  Hawwas, Fiqh  Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 97.

## Mursyid Djawas, etl, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
Adapun  keahlian  yang  sempurna  seperti  anak  yang  sudah  baligh,  tidak  menjadi syarat jadinya akad dan tidak menjadi syarat sahnya.
Persaksian  dalam  pernikahan  terfokus  pada  ketiga  unsur  penting,  yaitu: pendapat  Ulama  tentang  keharusan  persaksian,  waktu  keharusan  adanya  saksi. Syarat yang wajib dipenuhi dalam persaksian. Masing-masing unsur tersebut yaitu:
1. Syarat Persaksian.
Para Fuqaha telah sepakat tentang perintah melahirkan dan mengumumkan pernikahan  dengan  beberapa  alasan  yang  akan  disebutkan.  Tetapi  ada  perbedaaan tentang tata cara atau metode populerisasi pernikahan tersebut dalam tiga pendapat:
a. Mayoritas Fuqaha, mereka itu ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi’iyah dan yang  mahsyur  pendapat  ulama  Hanabilah,  pengumuman  nikah  dapat dicapai  melalui  persaksian  dalam  akad  dan  persaksian  ini  merupakan ukuran  minimal  dalam  pengumuman.  Persaksian  tidak  boleh  cacat  dan akad  menjadi  tidak  sah  tanpa  persaksian.  Persaksian  ketika berlangsungnya akad menurut mereka wajib bagi keabsahannya. Jumhur mengambil dalil tentang syarat persaksian dalam keabsahan pernikahan.
b. Syiah Imamiyah, Az-Zhahiriyah, dan Imam Ahmad berpendapat, tidak ada syarat persaksian pada keabsahan pernikahan. Sebagaiman Firman Allah Swt:
ةَد ِح ا َوَف ْاوُل ِدْعَت َّلاَأ ْمُتْف ِخ  ْنإَف….
Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka (kawinlah) seorang saja (QS. An-Nisa’ (4): 3).
Pada ayat di atas Allah Swt menjelaskan bilangan wanita yang halal dinikahi seorang  laki-laki  dan  tidak  menyebutkan adanya  persaksian.  Saksi  menjadi  syarat sah  nikah,  tentunya  Allah  Swt  menjelaskan  pada  ayat  tersebut.  Tetapi  Allah  Swt tidak menjelaskannya. Demikian itu menunjukan tidak ada persyaratan saksi dalam nikah. Pendapat yang mempersyaratkannya berarti menambah kitab Allah Swt. dan ini tidak boleh.
Pada  Mazhab  Imam  Malik  ada  tiga  periwayatan.  Pertama,  periwayatan bahwa saksi menjadi syarat sah nikah sebelum bergaul. Kedua, riwayat bahwa saksi menjadi syarat dalam bergaul. Ketiga, saksi tidak menjadi syarat nikah, hanya nikah dipersyaratkan terbuka atau diiklankan (diumumkan).
Pendapat yang mahsyur dari Malik, bahwa persaksian tidak menjadi syarat penyelenggaraan akad nikah. Saksi menjadi syarat halalnya bergaul, artinya bukan menjadi  syarat  akad  melainkan  syarat  pengaruh  yang  ditimbulkannya.  Persaksian saja tidak cukup tanpa diumumkan dan dua orang saksi jika saling berwasiat secara tersembunyi  belum  timbul  akad,  akan  tetapi  harus  diumumkan  sebagai  akad kemudian  dinyatakan  oleh  persaksian  terhadap  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh akad. 12
12 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul WAhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat… hlm. 97-105.

## Mursyid Djawas, etl, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
2. Waktu wajib persaksian
Waktu wajib adanya persaksian pada akad nikah menurut jumhur adalah pada saat  akad.  Jikalau  tidak  ada  persaksian  pada  saat  berlangsungnya  akad  maka pernikahannya  rusak.  Menurut  Malikiyah  persaksian  tidak  disyaratkan  saat timbulnya akad dan saat berlangsungnya. Ia wajib dinyatakan saat sebelum bergaul sedangkan  persaksian  pada  saat  berlangsungnya  akad  adalah  sunnah  hukumnya bukan  yang  lain.  Jika  persaksian  didapati  sebelum  bergaul,  berarti  telah dilaksanakannya kewajiban yang luput dari sunnah, demikian juga akad menjadi sah pada saat diselenggarakannya. Jika tida ada saksi pada saat itu, akad menjadi rusak dan pergaulan hukumnya maksiat yang diharamkan.
Pengaruh perbedaan ini tampak ketika kedua orang mengadakan akad dengan ijab dan qabul tetapi tanpa kehadiran saksi, salah satunya atau keduanya merupakan fadhuli (tenaga lebih, bukan wali, bukan wakil dan bukan diri sendiri) atau anak yang sudah pandai (mumayyiz). Kemudian ada izin akad ini dari orang yang menguasai izin,  yakni  orangtua  atau  wali  di  hadapan  saksi.  Akad  tidak  sah  menurut  jumhur karena  waktu  persaksian  karena  pada  saat  berlangsungnya  ijab  qabul  bukan  pada waktu  izin.  Izin  disini  tidak  ada  pengaruhnya  melainkan  pada  akad  yang  sah, sedangkan  akad  yang  terlepas  dari  persaksian  adalah (fasid) berbeda  dengan pendapat Malikiyah, akad itu sah karena mereka tidak mempersyariatkan persaksian pada akad pada saat berlangsungnya akad.
3. Beberapa syarat saksi yang wajib dipenuhi dalam akad nikah, yaitu sebagai berikut:
Mukallaf  seorang  saksi  harus  sudah  baligh  dan  berakal.  Tidak  sah  yang dipersaksikan  oleh  anak  kecil  dan  orang  gila.  Anak  kecil  walaupun  sudah  pandai (mumayyiz) tidak  sah  persaksiannya  kepada  orang  lainkarena  persaksian  itu semacam penguasaan (perwalian), anak kecil tidak mempunyai penguasaan terhadap dirinya  apalagi  terhadap  orang  lain.  Kehadiran  anak  kecil  tidak  mencapai  makna pengumuman dan penghormatan secara sempurna di hadapa kaum pria yang sudah baligh dan dewasa. Demikian pula tidak sah akad yang dihadiri orang-orang gila dan orang-orang yang semakna dengan mereka. Karena mereka bukan ahli persaksian, mereka tidak memahami makna akad dan kehadirannya pun tidak mencapai makna pengumuman dan penghormatan.
Jumlah  saksi  yaitu,  tidak  sah  akad  nikah  disaksikan  seorang  laki-laki  dan perempuan satu dan tidak sah pula akad disaksikan banyak orang perempuan kecuali di suatu daerah yang khusus dihuni kaum wanita. Jumhur saksi minimal dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sehingga dalam akad yang disunnahkan adalah adanya persaksian. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam al-quran:
..... ِم َنۡو َضۡرَت نَّمِم ِناَت َ أَرۡمٱَو  ٞلُجَرَف ِ ۡيۡ َلُجَر اَنوُكَي ۡمَّل نِإَف ۡۖۡمُكِلاَجِ ر نِم ِنۡيَديِهَش ْاوُدِهۡشَتۡسٱَو  ۚ
َن
ِ كَذُتَف اَمُهٰىَدۡحِإ  َّل ِضَت ن َ أ ِءٓاَدَه ُّشلٱ ٰىَرۡخ ُ ۡ لۡٱ اَمُهٰىَدۡحِإ َر .....

## Mursyid Djawas, etl, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
Artinya: Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dari  orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang  lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika  seorang  lupa  maka  seorang  lagi  mengingatkannya .  (QS.  Al-  Baqarah [2]: 282).
Jika persaksian dalam masalah harta yang tuntutannya sunnah tidak kurang dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, maka lebih tidak cukup jika kurang dari jumlah tersebut pada masalah yang lebih tinggi dan  lebih  agung  sifatnya,  yakni  pernikahan  yang  mewajibkan  persaksian  bagi keabsahannya.  Ayat  diatas  secara  umum juga  menunjukan  keahlian  wanita  dalam persaksian bersama kaum pria, kecuali ada teks yang meniadakannya seperti dalam masalah hukuman dan qishas.
Beragama  islam  yaitu,  apabila  masing-masing  dari  suami  istri  beragama Islam, tidak sah pernikahannya jika para saksi bukan dari kalangan muslim karena kehadiran  mereka  tidak  bermakna  penghormatan  terhadap  kedua  pengantin  yang muslim. Persaksian adalah semacam perwalian (penguasaan), tidak ada penguasaan non muslim terhadap muslim. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-quran:
.... الًيِبَس َيِۡنِمۡؤُم ۡ لٱ َ َعَل َنيِرِفَٰكۡلِل ُ َّللَّٱ َلَعۡ َيَ نَلَو
Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir  untuk  memusnahkan  orang-orang  yang  beriman .  (QS.  An-Nisa’  [4]: 141).
Saksi akad, sekalipun dari sisi persaksian yang terkandung dalam akad, tetapi ia  serupa  dengan  pelaksanaannya  karena  dalam  persaksian  ada  pendaftaran  dan pengukuhan  terhadap  hak-hak  suami  terhadap  istri.  Oleh  karena  itu,  tidak  sah persaksian non muslim terhadap muslim sebagaimana tidak sah pula persaksiannya dalam pelaksanaan. Adapun pernikahan sama-sama non muslim sebagaiman mereka terhadap  sebagian  yang  lain  sesuai  dengan  aturan  agama  dan  penetapan  perkara mereka. Akad mereka sah sekalipun tidak ada saksi sama sekali jika agama mereka tidak mempersyaratkan saksi dalam keabsahan pernikahan.
Selanjutnya  yaitu  syarat  adil,  pada  saksi  diperselisihkan  di  antara fuqaha . Imam Asy-Syafi’i dan Ahmad berpendapat, adil menjadi syarat sahnya persaksian dalam akad. Untuk mengetahui keadilan, cukup seorang saksi tidak dikenal sebagai orang fasik (tidak taat). Ini maksudnya, persaksian orang yang tidak fasik diterima, baik keadilannya tampak jelas maupun tidak tampak. Sabda Nabi Saw:
ِهاَش  َو ًّىِل  َوِب ْلاِإ َحاَكِن َلا لْدَع َد
“ Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi ” Pendapat  yang  lebih  shahih  menurut  mereka  menilai  keadilan  secara  lahir karena  pada  dasrnyaumat  Islam  itu  adil  terhadap  sebagian  yang  lain  kecuali  ada ketetapan bahwa ia tidak adil. Asy-Syarbini Al-Khathib berkata, akad sah disaksikan dua  orang  yang  tertutup  keadilannya.  Keadilan  mereka  dikenal  secara lahir  bukan batin,  seperti  dikenal  melalui  pergaulan  bukan  melalui  keterangan  dari  polisi menurut  pendapat  yang  shahih.    Kerena secara  lahiriah  umat  Islam itu adil,  nikah berjalan di tengah-tengah manusia umum, jikalau yang dilihat keadilan secara batin

## Mursyid Djawas, etl, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
maka  harus  mempelajari  terlebih  dahulu  agar  dapat  menghadirkan  orang  yang bersifat  adil  tersebut.  Jika  begini  perlu  waktu  lama  dan  memberatkan.  Jika  saksi dikenal sebagai orang fasik, tidak sah akad pernikahannya. Persaksian dalam akad nikah  adalah  masalah  penghormatan  terhadap  akad  yang  agung  dan  tidak  ada penghormatan  dari  orang  fasik.  Di  samping  persaksian  memiliki  faedah  makna penyiaran dan pengumuman, ia menetapkan terhadap pengingkaran. Oleh karena itu, saksi harus dari o rang yang patut melaksanakan persaksian, yaitu orang yang adil yang  diterima  persaksiannya  dan  tidak  dikenal  sebagai  orang  fasik  sehingga pernikahan tetap eksis ketika perkara di hadapan pengadilan. 13
Seyogianya  dalam  menyikapi  persaksian  orang  fasik  dalam  suatu  perkara sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-quran:
ۡصُتَف ٖةَلَٰهَ ِبِ اَُۢمۡوَق ْاوُبيِصُت نَأ ْآوُنَّيَبَتَف ٖإَبَنِب ُُۢقِساَف ۡمُكَءٓاَج نِإ ْآوُنَماَء َنيِ َّلَّٱ اَهُّيَأََٰٓي
ۡمُتۡلَعَف اَم ٰ َ َعَل ْاوُحِب َيِۡمِدٰ َن
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa  suatu  berita  maka  periksalah  dengan  teliti,  agar  kamu  tdak menimpakan  suatu  musibah  kepada  suatu  kaum  tanpa  mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu . (QS. Al-Hujarat (49): 6).
Ayat  di  atas  mennujukan  bahwa  Allah  Swt.  tidak  memerintahkan  untuk menolak ucapan orang fasik secara mutlak, sesungghunya dia hanya memerintahkan secara  selektif  terhadapnya.  Mendengar  ijab  dan  qabul,  dua  orang  saksi  harus mendengar  ijab-qabul  dari  dua  orang  yang  berakad  pada  waktu  yang  sama  dan memahami  bahasa  dua  orang  yang  berakad  tersebut.  Jika  akad  nikah  telah dilaksanakan dengan dihadiri dua orang saksi yang tidur semua atau yang tuli semua atau dua orang saksi itu tidak mengerti bahasa kedua orang yang melaksanakan akad dan tidak memahami maksudnya, maka tidak sah akadnya. Jika kedua orang saksi hanya mendengar ijab dan tidak mendengar qabul atau mereka tidak paham ijab tau tidak  paham  qabul.  Maka  tidak  sah  akadnya  karena  persaksian  tidak  mencapai bagian-bagian akad secar keseluruhan.
Untuk  diterima  kesaksian  menjadi  saksi,  seorang  saksi  harus  memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:
1. Islam
Islam  adalah  syarat  untuk  diterima  kesaksian  saksi.  Dalam  hal  ini,  Imam Taqiyuddin mengutarakan: “Maka saksi tidak dapat diterima dan orang kafir zalim atau kafir harabi, baik kesaksiannya terhadap muslim maupun terhadap kafir. Imam Rofi’i berhujjah dengan sabda Saw:
لهأ ة داهش لاقتلا
ةاور( مهرىغ ىلعو مهسفنأ ىلع لودع مهنّإف نوملسملا َّلاإ مهلهأ نىد رىغ ىلع نىد
)قا ّز ّرلا دبع
13 Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  Abdul  Wahab  Sayyed  Hawwas, Fiqh  Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak ...hlm. 106-112.

## Mursyid Djawas, etl, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
“ Tidak dapat diterima kesaksian pemeluk satu agama terhadap yang bukan pemeluk  agama  mereka,  kecuali  orang-orang  Islam  karena  mereka  itu adalah orang-orang yang adil baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain ”.
2. Baligh Baligh adalah syarat untuk dapat diterimanya saksi. Firman Allah Swt, dalam surah Al-Baqarah ayat 282:
ْمُكِلاَج ِّر نِم ِنْىدِهَش ْاوُدهشَتْس ا َو………
Dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang  saksi  dan  orang-orang  lelaki  di antara kamu (QS. Al-Baqarah [2]:282).
3. Berakal
Orang  gila  tidak  dapat  dijadikan  saksi.  Akal  yang  sehat  pun  tidak  dapat menerima  kesaksian  mereka,  serta  mereka  jelas  bukan  termasuk  orang  yang disenangi untuk menjadi saksi.
4. Adil
Persyaratan  adil  ini  termaktub  dalam  firman  Allah  Swt.  Dalam  surah  At- Thalaq ayat 2 yang artinya:
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”
5. Dapat Berbicara
Dalam  hal  ini,  seorang  saksi  adil  harus  dapat  berbicara  jelaslah  yang demikian ini akan dapat menimbulkan keraguan. Oleh karenanya, apabila tidak dapat berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun ia dapat menggunakan dengan  isyarat  dan  isyarat  itu  dapat  dipahami,  kecuali  bila  ia  menuliskan kesaksiannya itu.
6. Ingatannya Baik
Kesaksian  orang  yang  kemampuan  daya  ingatnya  sudah  tidak  normal, pelupa,  dan  sering  tersalah, jelaslah tidak  dapat  diterima  kesaksiannya.  Kesaksian orang yang demikian ini diragukan kebenarannya, sebab ia akan banyak sekali yang mempengaruhi  ketelitiannya  baik  dalam  mengingat  maupun  dalam  menggunakan kesaksiannya. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat diterima.
7. Bersih dari Tuduhan
Persyaratan  bersih  dari  tuduhan  ini  berdasarkan  kepada  hadist  Nabi Muhammad Saw, yang artinya sebagai berikut:
“Dari ‘Abdullah bin Umar RA. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Tidak diperbolehkan kesaksian yang khianat laki-laki dan perempuan, orang yang mempunyaipermusuhan  terhadap  saudaranya  dan  tidak  diperbolehkan kesaksian pembantu rumah tangga terhadap tuannya.” (HR Abu Dawud). Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan (Ibnu al-Humam; 250), sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan, kedua saksi itu adalah beragama Islam, Kedua  saksi  itu  adalah  orang  yang  merdeka,  kedua  saksi  itu  adalah  laki-laki,

## Mursyid Djawas, etl, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
sebagaimana  disebutkan  dalam  syarat  ulama  Hanafiyah  membolehkan  saksi perempuan  asalkan  diantaranya  ada  saksi  laki-laki;  sedangkam  ulama  Zhahiriyah membolehkan  semuanya  perempuan  dengan  pertimbangan  dua  orang  perempuan sama  kedudukannya  dengan  seorang  laki-laki  (Ibnu  al-Humam,199;  Ibnu Hazim,465)
a. Kedua  saksi  itu  bersifat  adil  dalam  arti  tidak  pernah  melakukan  dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi perkainan. (Ibnu al-Humam:197)
b. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

## Sifat Adil dalam Akad Nikah
Syekh Al- ‘Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya, “Fath Al-qarib Al-Mujib”. Mengatakan bahwa adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut syara’ adalah watak/tabiat dalam jiwa yang dapat mencegah dari melakukan  beberapa  dosa  besar  dan  perbuatan  hina  yang  mubah.  Adapun  syarat- syarat sifat adil menurut beliau ada lima macam, yaitu: menjauhi melakukan setiap dosa-dosa  besar,  seperti  berzina  dan  membunuh  orang  lain  tanpa  hak,  menjauhi melakukan dosa-dosa kecil secara terus menerus, dapat menjaga keimanannya dan tidak  berbuat  bid’ah  yang  dapat  membawa  kepada  fasik  dan  kufur,  menahan amarahnya dari perbuatan yang tercela dan menjaga harga diri serta kehormatannya.
Sifat  adil  dalam  ilmu  fikih  merupakan  syarat  bagi  seseorang  yang  akan bertindak sebagai saksi baik dalam akad maupun masalah peradilan. Seperti dalam masalah pernikahan, perceraian, utang, perkara hukum, hakim atau penguasa. Orang yang  adil  dalam  pengertian  seperti  ini  akan  menjauhi  larangan-larangan  agama, benar  berbicara  dan  tidak  pernah  berbohong.  Berbicara  mengenai  sifat  adil  bagi seorang saksi, Soemiyad dalam bukunya “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan”, mengatakan bahwa: Adil, yaitu orang yang taat beragama yaitu orang yang menjalankan perintah allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut Imam Syafi’i syarat adil bagi seorang saksi merupakan keharusan, sedang  menurut  Imam  Hanafi,  saksi  tidak  harus  adil.  Beliau  membolehkan  orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah. Amir Syarifuddin berpendapat mengenai adil sebagaimana yang penulis  kutip  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Garis-Garis  Besar  Fiqih”,  ia menyebutkan: kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah. Mazhab Assafi’iyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa ada dua jenis al-‘adala h, yaitu al-  ‘adalah  adz-dzhahiriah dan al-  ‘adalah  al-bathinah dan  yang  dijadikan syarat dalam urusan saksi nikah hanyalah yang pertama saja. Yaitu al- ‘adalah adz- dzhahirah.    Al-‘Adalah  adzhahirah maksudnya  adalah  sifat  adil  secara  lahiriyah, yang bisa nampak di mata orang secara umum, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara mendetail. Juga harus ada pernyataan sifat itu dari seorang ahli seperti hakim dan sebagainya. Misalnya seorang terlihat secara lahiriah sebagai muslim yang taat
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
menjalankan agama, tidak ada nampak ciri-ciri yang membuat dia tertuduh sebagai pelaku dosa besar tertentu.
Sebaliknya, yang dimaksud dengan A’adalah Al-bathinah adalah sifat-sifat al- ‘adalah yang dilihat secara lebih teliti dari dalam diri orang tersebut. Sehingga seseorang  yang  diam-diam  tanpa  diketahui  orang  telah  melakukan  kefasikan, dikatakan  tidak  memenuhi  syarat al-‘adalah  al-bathinah. Walaupun  lahiriahnya seperti orang baik, tetapi secara di balik tirai, bila ada kebusukan atau kemaksiatan yang  tersembunyi  dan  tidak  diketahui  publik,  maka  dikatakan  tidak  memenuhi syarat. Pendapat mazhab Asy-Syafi’iyah dan Hanabilah yang tidak mensyaratkan al- ‘adalah  al-bathinah  berangkat  dari  asumsi  dan  husnudzhan  bahwa  pada  dasarnya setiap muslim itu adalah orang yang memenuhi syarat adil, kecuali bila terbukti dia melakukan  hal-hal  mengugurkannya.  Namun  tidak  perlu  harus  ada  pembuktian terbalik.
Dalam berbagai penjelasan telah dijelaskan bahwa saksi memiliki beberapa syarat  yang  diantaranya  adalah  keadilan  seorang  saksi.  Menurut  Sayyid  Sabiq “pendapat  Hanafiah  dalam  penetapan  saksi  yang  adil  itu  lebih  kuat,  karena pernikahan  berlangsung  di  masyarakat,  di  desa,  di  kampung,  dll.  Sementara  tidak diketahui status keadilan mereka. Tidak ada jaminan mereka lepas dari dosa besar, sehingga  mempersyaratkan  dalam  pernikahan  harus  saksi  yang  adil,  akan  sangat memberatkan.  Karena  itu  cukup  melihat  penilaian  umum  pada  saksi,  tanpa  harus mengetahui detail apakah pernah melakukan dosa besar atau tidak.
Konsekuensi  ketidakadilan  saksi  adalah  fasik,  ini  tidak  mempengaruhi keabsahan akad, karena penilaian sifat adil pada keumuman sikapnya. Bahwa dirinya bukan orang yang fasik. Meskipun sudah diketahui bahwa dia melakukan dosa besar.

## Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah di Kecamatan Tanjungbalai Selatan
Dalam penentuan Saksi Adil dalam Akad Nikah adalah dasar dalam prosesi akad di Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur, Menurut Irwan
(Kepala Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan) yaitu:
“Dalam setiap pernikahan yang dilaksanakan di KUA Tanjungbalai Selatan itu yang menentukan saksinya adalah pihak keluarga. Satu dari pihak laki- laki  dan  satu  dari  pihak  perempuan.  namun  sebelum  dimintakan  saksi, orang-ora  ng  yang  menjadi  saksi  nikah  itu  terlebih  dahulu  membei penjelasan pada keluarga bahwa yang dimaksud adil itu adalah saksi yang ada di aturan itu (yang sudah ditetapkan). Adil disitu tidak melakukan dosa besar,  maka  disaat  ia  melakukan  dosa  besar  maka  ia  terkatagori  fasik. Selanjutnya di saat ia fasik, ia sudah tidak adil. Diberitahukan kepada pihak keluarga  dalam  pembinaan  saksi  usahakanlah  orang-orang  yang  tidak pernah tinggal sholatnya dan dalam hal perbuatan sehari-hari bisa dikenal keluarga bahwa saksi yang ditunjuk tidak melakukan dosa besar (misalnya: sholat, puasa, zakat, dll). Saat mendaftar dalam rangka melaksanakan akad nikah  (di  akta  nikah  sudah  ada  data-data  saksi  nikah  itu)  makanya  disini

## Mursyid Djawas, etl, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
pihak  KUA  meminta  menyiapkan  dua  saksi.  Dalam  rangka  sebelum  akad nikah kita membutuhkan data maka sebelum nikah akta nikah tersebut sudah siap dulu. Secara aturan akta nikah dulu siap setelah itu dikeluarkan buku nikah.
Jika  pernikahan  yang  dipersiapkan  mendadak,  maka  saksi  yang  ditunjuk adalah terlebih dahulu kita tanyakan pada pihak keluarga, bahwa adil itu seperti ini (kita jelaskan) misalnya: menurut figh, undang-undang, kemudian ditunjuk orang yang akan menjadi saksi bukan asal cepat menunjuk sebagai saksi saja. Ada satu atau dua kasus pada hariha saksi yang ditunjuk tidak datang maka dibuatlah pengganti saksi waktu itu dan diadakan perbaikan akta nikah (misalnya ia tidak datang ada suatu halangan).
Kemudian pendapat Tabah selaku staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur juga menuturkan:
“Saksinya harus adil kalau mabuk-mabukan maka tidak diterima. pihak yang berhajat  hendaknya  memilih  yang  agak  alim,  bukan  yang  bertato.  Saksi dipilih oleh pihak keluarga, jika berbohong dalam suatu hal mengenai saksi maka  tanggung  jawab  pada  pihak keluarga.  Lain  alih jika  pihak keluarga yang meminta dicarikan pada pihak KUA maka pihak KUA mencarikan saksi dalam akad nikah nantinya. Mengenai konsep dan praktik pasti ada berbeda tergantung pada si yang punya hajat. Misalnya dilihat dari perilaku baiknya, misalnya  adik  beradik  dipilih  yang  paling  alim.  Selanjutnya  bersyahadat (kalo saksi yang ditunjuk oleh si punya hajat dan sudah pada kriteria alim
(taat solat, dll) maka pihak KUA tidak memeriksa lagi”.
Dilanjutkan  oleh  Harmaini  selaku  Penghulu  Kantor  Urusan  Agama
Kecamatan Datuk Bandar Timur, menuturkan:
“Rukun  nikah  adalah  yang  pertama  adanya  calon  mempelai laki-laki  dan calon  mempelai  perempuan  kedua  wali  dan  ketiga  dua  orang  saksi  dan keempat  adalah  ijab  qabul.  aku  nikahkan  kamu  si  fulan  dengan  si  fulan.
Qabul itu penerima pada si laki-laki aku terima nikah si fulan.
Dalam  hal  ini  terfokus  tadi  pada  saksi  nikah,  tidak  ada  perbedaan  antara adil sama yang tidak adil apa yang mau diadilinya rupanya. Adil dan tidak adil tidak ada dalam persaksian. Kalau di hukum pernikahan tidak ada. Jadi saksi itu bukan perkara adil tapi orang yang taat beribadah. Jangan ia tidak pernah sholat dijadikan sebagai saksi dan kedua karena emang dia pemabuk. Pilihlah saksi karena ibadah bukan perkara tua, muda, tetapi taat beribadah. Itulah  yang  akan  menjadi  saksi.  Kalau  adil  tidak  ada  yang  mau  diadili  di dalam saksi ini. Yang ditanya sah. Sah itu ajanya, kalo ia mengerti kalo tidak mengerti maka apa yang mau dipahami atau belajar di lapangannya begitu. Saksi  belum  tentu  mengerti  karena  ia  hanya  menyaksikan  saja.  Sah  atau tidaknya  kami  selaku  KUA  yang  menikahkan  itu  adalah  walinya  bisa  itu ayahnya, abang kandungnya, kakeknya pamannya, dll. KUA adalah sebagai mencatat  pernikahan.  Dan  jika  ayah  di  Malaysia  anaknya  mau  menikah maka siapa yang jadi walinya? tanya kua. Jawabannya adalah wali hakim
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
karna  wali  nasab  jaraknya  120  km  tidak  bisa  hadir  atau  tidak  diketahui keberadaannya.

## Analisis Mengenai Saksi yang Adil Menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Datuk Bandar Timur
Dari hasil penelitian yang sudah di lakukan di KUA Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Datuk Bandar Timur yang mengarah pada Persepsi kepala Kantor Urusan Agama dimana pendapat Kepala KUA dan Stafnya ada yang sama dan ada pula yang berbeda.
Menurut pendapat kepala Kantor Urusan Agama Tanjungbalai Selatan untuk menetapkan saksi yang adil pada konteksnya yaitu seorang saksi yang sholeh yang tidak  fasik.  Pada  praktik/masalahnya  tergantung  pengetahuan  wali  nikah  dalam memilih saksi, kalau ia paham ilmu agama maka pasti ia akan mencari seorang saksi yang  solatnya  tidak  tinggal  tapi  terkadang  orangtua  yang  pengetahuannya  belum dalam  ia  tidak  memandang  soal  itu  ia  lebih  bangga  dengan  pejabat.  Jadi  supaya terpenuhi  adil  tadi,  sementara  kita  sebagai  seorang  penghulupun  sholat  dia bagaimana  karena  wali  nikah  tadi,  maka  adil  itu  dicegah  dengan  sama-sama mengucap  syahadat,  istighfar  (tobat).  Jadi  pada  pendapat  Kepala  Kantor  Urusan Agama tersebut lebih tertuju pada pada saksi yang dipilih oleh seorang wali dalam akad  nikah  nantinya,  dan  dikembalikan  pula  tanggung  jawab  jika  ada  kekeliruan pada seorang saksi dalam akad nikah pada pihak keluarga bukan pada pihak Kantor Urusan  Agama  karena  pihak  kantor  urusan  agama  telah  memberitahukan  terlebih dahulu sebelum akad apa apa yang harus disiapkan.
Selanjutnya pada pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Timur bahwa “Adil dalam saksi harus mengetahui yang diangkat menjadi saksi adalah orang yang mengetahui tentang bagaimana sah atau tidaknya suatu akad nikah karena yang mau disaksikan itu adalah perbuatan akad nikah dan ucapan akan nikah.  Makanya  salah  satu  syarat  menjadi  saksi  adalah  dua  orang  laki-laki  yang beragama Islam, baligh, berakal, tidak fasik bisa melihat, bisa mendengar, dan tidak yang buta dan tidak pekak. Karena yang mau disaksikan itu adalah perbuatan akad nikah dan ucapan akad nikah. Yang menyaksikan perbuatan adalah mata maka saksi wajib bisa melihat dan tidak sah yang buta, dan yang disaksikan itu adalah ucapan akad  nikah  maka  saksi  itu  wajib  bisa  mendengar.  Pada  pendapat  Kepala  Kantor Urusan Agama Datuk Bandar Timur yaitu lebih kepada tahu tidaknya seorang saksi nikah akan sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan, setelah itu seorang saksi harus bisa melihat dan mendengar apa yang dilakukan pada saat akad tersebut.
Dari  wawancara  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tanjungbalai
Selatan menuturkan:
“Saksi adil dalam persaksian nikah adalah ssuatu yang tidak begitu tampak, menurut saya masih abstrak, untuk mengetahuinya pun sulit karena yang mengetahui adalah seorang saksi itu sendiri dan Allah Swt. Sehingga dari pihak Kantor Urusan Agama dituntut memilih saksi yang adil. Dan tidak mungkin kami menanyakannya. Akhirnya yang kita titik beratkan yaitu tampilan fisik seseorang yang akan menjadi

## Mursyid Djawas, etl, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
saksi  yang  dianggap  adil,  dan  didukung  oleh  data  melalui  KTP  saksi  tersebut, mengenai status agama, kelamin, dan penampilannya. Dan jika ada pengiring nikah yang tidak sopan dan yang satunya sopan maka menurut masyarakat cenderung lebih diutamakan yang berpakaian sopan. Karena penampilan yang sopan menampilkan jiwanya, minimal pada sudah mendekati syarat dan rukunnya menjadi saksi nikah tersebut.  Maka  dari  itu  penampilan  yang  agamis  adalah  tolak  ukur  kita  untuk mengkatagorisasiakan saksi nikah yang adil.

## Referensi
Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahab Sayed Hawwas, Fiqh Munakahat , Jakarta, Amzah, 2009. Abdurrahmat  Fatoni, Metodologi  Penelitian  Dan  Teknik  Penyusunan  Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Ahmad Faiz Kamali, Skripsi tentang “ Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Jombang  dan  Kecamatan  Diwek”,
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017. Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, Fiqh Nikah , Cet I, Jakarta, Mustaqim, 2003. Asri  Latifah,  Skripsi  Tentang “Kehadiran  Saksi  Pada  Saat  Akad  Nikah  Dan Implikasi Hukumnya” Semarang, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017. Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh , Bogor, Kencana Prenada Media Group,
2017.
Abd.  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat ,  Cet.  I,  Bogor:  Kencana  Prenada  Media Group, 2017.
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Pustaka Setia, 2009. Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Pustaka Setia, 2008. Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Imam Syafi’I, Ringkasan Kitab Al-Umm , Jilid 3 Jakarta Pustaka Azzam, 2004. Lexi J. Meleong , Metodologi Penelitian Kualitatif , Cet. 21, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2005.
M. Abdul Basith, Skripsi Tentang “Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab” Palangkaraya, Fakultas Syari’ah, IAIN Palangkaraya, 2018. Muhammad  Sahir,Skripsi  tentang “Kehadiran  Saksi  Dalam  Pernikahan  (Stusi Perbandingan  Antara  Mazhab  Maliki  dan  Mazhab  Syafi’i)”, Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
Moh. Kasiram, metode Penelitian, Cet. I, Malang: UIN-Malang Press, 2008. Syarif Ali bin Muhammad Zazuli, Kitab Ta’krifah , Jakarta, Darul Hikmah, 2015. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2013. Samsul Munir Amin, Totok Jumantoro, Kasus Ilmu Ushul Fiqh , Cet I, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

## Mursyid Djawas, etl, Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Mengenai Konsep Dan Praktik
Saksi Adil Di Kecamatan Tanjungbalai Selatan Dan Kecamatan Datuk Bandar Timur
Siti  Ilmi  Latifah,  Skripsi  tentang  “ Penentuan  Sifat  Adil  Bagi  Saksi  Dalam  Akad Nikah (Studi Di Kantor Urusan Agama Baturraden)” Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwekerto, 2019.
Tim Penyusun Kasus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Cet III, Jakarta,
Bali Pustaka, 2005.
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Bandung:  Tim  Redaksi
Nuansa Aulia, 2015.
W.J.S  Poerwadarminta, Kasus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta,  Balai  Pustaka, 2007.