## KAJIAN TEORITIK TERHADAP MODAL SOSIAL SEBAGAI BASIS KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

## Asep Rosadi
STP NHI Bandung E-mail: asr_rosadi@stp-bandung.ac.id

## Abstract
Research and studies on the participation of a community in development programs, including tourism generally lead to the conclusion of the position and depth of the community in implementing development: is it still an object of development, has it been included them as the actors involved in planning, or has more deeply by taking part in the policy-making and management processes. This tendency to determine the position of involvement is only able to explain the position and/or performance of the community in the ladder of participation, participation spectrum, or type of participation, but cannot explain why a community group can be actively involved in development and others cannot. This paper is a theoretical study of the concept of social capital that can be used as an analytical tool to answer these questions. A sharper and more comprehensive understanding of this concept, academically and practically is needed to encourage tourism development at the community level.
Keywords :  participation, empowerment, community development, community-based tourism, social capital, trust.

## Abstrak
Penelitian-penelitian  dan  kajian-kajian  peran  serta  suatu  masyarakat  dalam  program  pembangunan,  termasuk pariwisata  pada  umumnya  bermuara  pada  kesimpulan  posisi  dan  kedalaman  masyarakat  tersebut  dalam penyelenggaraan pembangunan, apakah masih menjadi objek pembangunan, sudah masuk sebagai salah satu aktor yang  terlibat  dalam  perencanaan,  ataukah  sudah  lebih  dalam  lagi  dengan  mengambil  bagian  dalam  proses pembuatan  kebijakan  dan  pengelolaan.  Kecenderungan  menentukan  posisi  keterlibatan  ini  hanya  mampu menjelaskan posisi dan/atau kinerja masyarakat dalam ladder of participation, participation spectrum , atau type of participation atau  apapun  istilah  yang  dipergunakan,  tetapi  tidak  dapat  menjelaskan  kenapa  suatu  kelompok masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan dan yang lain tidak. Paper ini merupakan kajian teoritik terhadap konsep modal sosial yang dapat dipergunakan sebagai alat analisis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pemahaman  yang  lebih  tajam  dan  menyeluruh  atas  konsep  ini,  secara  akademis  dan  praksis  diperlukan  bagi mendorong pembangunan pariwisata di tingkat masyarakat.
Kata kunci: partisipasi, pemberdayaan, community development, community-based tourism , modal sosial, trust .

## A.     PENDAHULUAN
Apabila  diamati  di  lapangan,  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata  di Indonesia  tampak  sangat  bervariasi  -  mulai  dari  tidak  terlibat  sama  sekali  sampai  sangat  aktif terlibat  dan  menentukan  laju  perkembangan  pariwisata  di  daerahnya.  Faktor  yang  menentukan bentuk keterlibatan dari daerah yang satu ke daerah yang lain juga sangat bervariasi. Di kawasan wisata Anyer atau Carita di Provinsi Banten, atau di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Cianjur, Provinsi  Jawa  Barat,  masyarakat  lokal  dapat  dikatakan  tidak  terlibat  dalam  pembangunan pariwisata  karena  sifat  atau  bentuk  dari  aktivitas  pariwisata  itu  sendiri  yang  umumnya memerlukan  modal  besar  yang  menghalangi  keterlibatan  mereka,  sehingga  kalaupun  dianggap terlibat dalam kegiatan pariwisata, keterlibatan tersebut sangat kecil dan hanya menyentuh bagian yang  tidak  signifikan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  kontrol  terhadap  pembangunan pariwisata. Oleh karena itulah pada kedua daerah tersebut masyarakat “terlibat” dalam kegiatan pariwisata dengan membuka warung makanan atau berjualan bunga dan sayur-mayur hasil kebun
mereka, menjadi tukang parkir, tukang ojek, penjaga atau pengurus kebun di villa, calo penyewaan villa, pramuwisata lokal, dan di usaha-usaha kecil lainnya yang sering dikelompokan sebagai sektor ekonomi informal.
Kajian-kajian dan penelitian-penelitian keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, apakah di sektor pariwisata atau di sektor-sektor lainnya, biasanya menunjukkan keberadaan aktor-aktor penggerak  yang  menjadi  inisiator  atau  perencana  awal  yang  berusaha  menggerakan  warga masyarakat untuk turut serta dalam program pembangunan yang ditawarkan. Berdasarkan aspek inisitor atau aktor penggerak keterlibatan masyarakat ini data lapangan juga menunjukkan pola- pola keterlibatan tertentu. Yang pertama, keterlibatan masyarakat dalam pariwisata terjadi karena “digerakan”  atau  “dilibatkan”  oleh pemerintah atau pihak ketiga  seperti  NGO,  universitas, pihak swasta, atau individu tertentu yang memiliki perhatian dan kepedulian. Aktor-aktor tersebut yang memiliki inisiatif dan gagasan awal sedangkan masyarakat mengikuti, turut memodifikasi, berbagi pengelolaan,  atau  bahkan  dapat  saja  kemudian  mengambil  alih  pengelolaan  seperti  yang ditunjukan oleh Yayasan Ekowisata Halimun.
Pola  kedua,  beberapa  daerah  yang  kemudian  menjadi  daerah  tujuan  wisata  yang  cukup berhasil,  menunjukkan  inisiatif  keterlibatan  dalam  kegiatan  pariwisata  timbul  dari  dalam masyarakat itu sendiri tanpa dorongan atau kehadiran dari pemerintah atau pihak ketiga lainnya. Pada pola ini, dapat diamati bahwa inisiatif tersebut dapat bersumber dari sekelompok orang dan individual  yang  biasanya  serorang  tokoh  lokal  yang  memiliki power (kepemimpinan)  tertentu. Contoh inisiatif kelompok misalnya terjadi di objek wisata Cukang Taneuh dan Citumang, keduanya di Kabupaten Pangandaran, dan di objek wisata Goa Pindul di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Di kedua destinasi wisata ini sekelompok masyarakat lokal berinisiatif mengembangkan kegiatan wisata, mengelola dan mengatur objek wisatanya sendiri. Sementara itu, Desa Wisata Pentingsari di  Kabupaten  Sleman  Yogyakarta  dibangun  dan  dikembangkan  atas  inisiatif  seorang  tokoh masyarakat. Orang ini yang memulai, mengajak, mensosialisasikan, dan kemudian bersama-sama dengan  warga  masyarakatnya  mengembangkan  kegiatan  wisata.  Peran  tokoh  ini  dalam perencanaan, kontrol, pengelolaan dan memperluas jaringan kerja sehingga menghasilkan suatu program promosi bagi desa wisatanya sangat besar.

## B.     KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
Ketika  para  ahli  pembangunan  masyarakat  membahas  peran  serta  atau  keterlibatan masyarakat  dalam  pembangunan  maka  mereka  biasanya  menggunakan  terminologi  yang berlainan,  seperti community  mobilization (Treno  and  Holder,  1997;  Le,  2011;  Lambrick  and Rainero,  2010), community  involvement (Hwang,  Chi  dan  Lee,  2013;  Simpson,  2001;  Goldwin, 2002), community  engagement (Lenik,  2013,  Ngubade  dan  Diab,  2005) , community participation (Tosun, 1999a dan 1999b; Simon, 1994) atau juga community empowerment (Fraser at.al, 2006; Murphy, 1988; Weng dan Peng, 2014) . Perbedaan tersebut timbul karena para ahli yang meneliti dan  mengkaji  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembangunan  menganggap  terdapat  rentang  dan kedalaman keterlibatan yang berbeda-beda. Ketika menggambarkan keterlibatan masyarakat pada awal  suatu  program  pembangunan,  misalnya  yang  dicirikan  dengan  pengerahan  tenaga  atau pikiran masyarakat, maka istilah yang dipergunakan adalah community mobilization, engagement atau involvement ,  sedangkan  ketika  masyarakat  sudah  mulai  lebih  aktif,  lebih  berani mengemukakan  pandangan  dan  pikirannya  maka  istilah  yang  dipergunakan  adalah community
participation , dan sampai pada tahap dimana masyarakat sudah aktif dan berinisiatif sendiri maka dipakailah istilah empowerment (berdaya). Akan tetapi, istilah atau konsep-konsep tersebut dalam bahasa Indonesia hanya diterjemahkan sebagai keterlibatan atau  keikutsertaan masyarakat saja, atau menggunakan kata serapan, yaitu partisipasi.
Pemahaman  yang  menempatkan  variasi,  perbedaan  kedalaman,  atau  tingkat  keterlibatan masyarakat tersebut mungkin dapat ditelusuri dari kajian yang dilakukan Bramwell dan Sharman. Bramwell  and  Sharman  (2000:8),  menganggap  bahwa  keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan pembangunan  akan  selalu  terkait  dengan  tiga  isu  yang  mendasari  keterlibatan,  yaitu  pertama terkait dengan rentang partisipasi masyarakat ( the scope of the participation by the community ), kedua kedalaman atau intensitas partisipasi ( the intensity of the participation by the community ), dan  ketiga  tingkat  kesepakatan  dari  masyarakat  ( degree  to  which  consensus  emerges  among community participants ).

## Tabel 1. Issues on Participation
Sumber: Bramwell and Sharman, 2000: 28
Sebagai akibat dari isu mendasar tersebut, maka pertanyaan yang sering muncul dalam debat akademik atau praktek-praktek pembangunan masyarakat misalnya sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam kontrol dan pembuatan keputusan kegiatan? dan berapa banyak masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan tersebut?
Ketiga isu  tersebut  kemudian menimbulkan kecenderungan penelitian  dan  debat  akademik serta  praktek-praktek  pembangunan  masyarakat  yang  hanya  memetakan  atau  menunjukkan derajat  keterlibatan  masyarakat  dalam  pembangunan  yang  disebut ladder  of  community participation (Armstair, 1969), spectrum of participation (IAP2, International Association for Public Participation), community engangement continuum (Bowen et.al, 2010, Rospert, 2013), typology of participation (Bass  at.al  (1995)  dalam  Hobley,  1996,  Daldeniz  dan  Hampton,  2012), type  of
participation (Leksakundilok, 2006 dalam Aref at.al, 2010), atau level of participation (Kirk Wallace, 2010  dalam  Born  dan  Laupacis,  2012).  Di  antara  peristilahan-peristilahan  tersebut,  sangat mungkin  masih  terdapat  peristilahan  lain  yang  luput  dari  pengamatan.  Pembahasan  berikut memberikan  ilustrasi  beberapa  kajian  dan  penelitian  yang  menunjukan  posisi  keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
Artikel Sherry Armstair, A Ladder of Citizen Participation (1969) yang dimuat dalam Journal of the  American  Planning  Association sampai  saat  ini  tetap  menjadi  rujukan  para  akademisi  dan perencana  pembangunan  masyarakat.  Dalam  artikel  tersebut  Armstair  menunjukkan  bahwa keterlibatan  masyarakat  dalam  pembangunan  merupakan  suatu  proses  yang  berkembang menyerupai  tangga,  dari  posisi  yang  paling  bawah  (sederhana),  yang  sebetulnya  bukan  sebuah bentuk partisipasi, yang disebutnya manipulation , kemudian therapy , informing , sampai pada tahap paling atas, yaitu citizen control yang menunjukkan posisi masyarakat sudah memiliki kontrol atas kegiatan pembangunan yang berlangsung.
Menurut  Armstair,  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  itu  terkait  dengan  proses demokratisasi.  Akan  tetapi,  proses  ini  apabila  bersinggungan  dengan  faktor-faktor  yang  tidak disukai atau telah menjadi stigma dalam masyarakat maka nilainya menjadi kabur: “Participation of the governed in their government is, in theory, the cornerstone of democracy - a revered idea that is vigorously applauded by virtually everyone. The applause is reduced to polite handclaps, however, when this principle is advocated by the have-not blacks, Mexican-Americans, Puerto Ricans, Indians, Eskimos,  and  whites.  And  when  the  have-nots  define  participation  as  redistribution  of  power,  the American consensus on the fundamental principle explodes into many shades of outright racial, ethnic, ideological, and political opposition” (1969:216).
Armstair selanjutnya menyatakan bahwa partisipasi merupakan sebuah istilah kategoris bagi kemampuan masyarakat ( categorical term for citizen power ), akan tetapi karena terjadi redistribusi kekuasaan  yang  tidak seimbang maka  kemudian  menyebabkan  mereka  (kelompok  miskin, kulit berwarna, imigran) menjadi tidak terperhatikan dalam proses politik dan ekonomi. Dalam kaitan itulah  kemudian  dalam  kajiannya  Armstair menempatkan citizen  control sebagai puncak teratas dari  proses  partisipasi,  karena  bagi  Armstair  pada  posisi  tersebutlah  target  pembangunan masyarakat,  yang  biasanya  kelompok-kelompok  marginal,  mendapatkan  persamaan  hak  dan kesempatan yang sama.
Armstair  membagi  tangga  partisipasi  menjadi  delapan  tahapan,  dimulai  dari manipulation , kemudian therapy,  informing,  consultation,  placation,  partnership,  delegated  power ,  dan  terakhir citizen  control .  Delapan  tangga  partisipasi  tersebut  kemudian  dikelompokan  lagi  menjadi  tiga kelompok  besar,  yaitu nonparticipation yang  terdiri  dari manipulation dan therapy ; tokenism 1 terdiri dari informing, consultation, dan placation ; dan citizen power (partnership, delegated power dan citizen control) seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:
1 Menurut Merriam-Webster Dictionary, tokenism adalah the practice of doing something (such as hiring a person who belongs to a minority group) only to preven ctiticism and give the appearance that  people  are  being  treated  fairly .  Oleh  karena  itu, tokenism dapat  dierjemahkan  sebagai partisipasi semu ( pseudo participation ).
Gambar 1. Eight Rungs on a Ladder of Citizen Participation
Sumber: Armstair, 1969
Bagi Armstair pada tahap awal keterlibatan masyarakat, yaitu tahap manipulation dan therapy tidak termasuk ke dalam pemahaman dasar dari partisipasi ( genuine participation ) karena “ their real objective is not to enable people to participate in planning or conducting programs, but to enable power- holders  to  “educate”  or  “cure”  the  participants ”  (1969:217) .  Pada  tingkat manipulation ini keterlibatan masyarakat berada di tingkat yang sangat rendah. Mereka bukan saja tidak berdaya, akan tetapi pemegang kekuasaan ( power-holder ) memanipulasi keterlibatan masyarakat melalui sebuah  program  untuk  mendapatkan  “persetujuan”  dari  masyarakat.  Masyarakat  sering ditempatkan sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai “pembelajaran” at au untuk  merekayasa  dukungan.  Armstair  menganggap  ketidakberdayaan  yang  disebabkan  oleh ketidakmampuan  secara  ekonomi  dan  perbedaan  rasial  sebagai  penyakit  mental  dan  oleh karenanya diperlukan suatu terapi untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Penyakit masyarakat tersebut  menurutnya  terjadi  karena  distribusi  kekuasaan  antar  ras  atau  status  ekonomi  tidak pernah seimbang. Sebagaimana tindakan terapi dalam mengobati penyakit mental di rumah sakit jiwa,  Armstair  menilai  pelibatkan  masyarakat  dilakukan  dengan  tidak  jujur,  semena-mena,  dan arogan: “… under a masquerade of involving citizens in planning, the experts subject the citizens to clinical  group  therapy.  What  makes  this  form  of  “participation”  so  invidious  is  that  citizens  are engaged in extensive activity, but the focus of it is on curing them of their “pathology” rather than changing the racism and victimization that create their “pathologies” (Armstair, 1969:218).
Tahap selanjutnya, yaitu informing dan consultation sudah menunjukkan peningkatan karena pada tahap tokenism ini masyarakat sudah memiliki hak untuk berbicara. Pada kegiatan informing memang dilakukan langkah-langkah menuju partisipasi masyarakat berupa pemberian informasi mengenai  hak-hak,  tanggung  jawab,  dan  pilihan-pilihan  yang  dimiliki  masyarakat,  akan  tetapi kegiatan ini hanya merupakan komunikasi satu arah. Masyarakat masih menjadi objek pemberian
informasi dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik ( feedback ). Sedangkan pada consultation , komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sudah bersifat timbal-balik. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan pendapat. Tetapi Arnstein menilai  komunikasi  dua  arah  ini  sifatnya  masih  buatan  ( artificial )  karena  tidak  ada  jaminan pemerintah menjadikan ide-ide masyarakat tersebut sebagai bahan pertimbangan. Tahap berikut dari tokenism ini, yaitu placation dilakukan oleh power-holder dengan menempatkan sekumpulan kecil  anggota  masyarakat  pada  kegiatan-kegiatan  kemasyarakatan  atau  pada  badan-badan pemerintah. Kendali dan pembuatan keputusan masih dipegang oleh elit kekuasaan.
Partisipasi  yang  nyata  disebut  Armstair  sebagai citizen  power dan  dimulai  pada  tingkat kemitraan ( partnership ). Pada tahap ini masyarakat sudah memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Pemerintah dan masyarakat harus melakukan tawar menawar untuk mencapai kata sepakat dalam membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui  pembentukan  badan  kerjasama  atau  komite-komite  perencanaan,  dan  juga  harus menentukan suatu mekanisme tertentu untuk memecahkan kebuntuan masalah. Pada tingkat ini, masyarakat  memegang  kekuasaan  yang  signifikan  untuk  menentukan  program-progam pembangunan.
Armstain  selanjutnya  menjelaskan  bahwa  ketika  kelompok  masyarakat  dapat  lebih mendominasi negosiasi program-program yang ditawarkan pemerintah maka tercapailah tangga berikutnya yaitu delegated power . Selain dominasi ini, pola lain dari delegated power yang diamati Armstair  dicirikan  oleh  kemampuan  masyarakat  untuk  memiliki  hak veto terhadap  usulan pemerintah  yang  sudah  tidak  dapat  dinegosiasikan.  Sedangkan  puncak  tertinggi  dari  tangga partisipasi  yaitu citizen  power tercapai  apabila:  “ …  that  participants  or  residents  can  govern  a program or an institution, be in full charge of policy and managerial aspects, and be able to negotiate the conditions under which “outsiders” may change them ” (1969:223).
Pola  lain  yang  menunjukkan  posisi  keterlibatan  masyarakat  ini  ditunjukkan  oleh  Aref  dan kawan-kawan yang melakukan kajian pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Aref,  Redzuan  dan  Gill  (2010:174)  menyebut  puncak  tangga  partisipasi  masyarakat  sebagai empowerment (pemberdayaan)  yang  memiliki  ciri-ciri  mampu  melakukan  interaksi  dengan wisatawan secara langsung, mengembangkan pembangunan pariwisata sesuai dengan kebutuhan sendiri, dan memiliki kontrol dalam pengelolaan secara otonom tanpa campur tangan pihak luar seperti tampak pada tabel berikut ini.

## Tabel 2. Types of Community Participation in Tourism Development
Sumber: Aref, Redzuan dan Gill, 2010:174
Meskipun tidak menggunakan tangga atau dimensi keterlibatan, banyak pakar pembangunan masyarakat menyebutkan pemberdayaan sebagai puncak atau kondisi akhir dari suatu partisipasi masyarakat,  yang  umumnya  dicirikan  dengan  kemampuan  memilih,  menentukan  keinginan sendiri, atau pemilikan kekuasaan ( power ). Misalnya Gibson dan Woolcock (2005:1) mengartikan pemberdayaan sebagai: “the process of enhancing individual or group capacity to make choices and transform those choices into desired actions and outcomes” . Sementara itu, dalam nada yang hampir serupa  Hobley  (1996:248)  mendefinisikan pemberdayaan  sebagai:  “ …a  process  of  increasing control and influence over decisions and is achieved by a number of means” .
Pendapat  yang  sama  dinyatakan  oleh  Pigg  (2002:109)  yang  menyatakan  bahwa: “ Fundamentally,  empowerment  means  giving  or  providing  power  to  another ”.  Yang  kemudian menjadi persoalan bagi Pigg adalah bahwa transfer dari power tersebut tidak serta merta terjadi. Akan tetapi Kabeer, kemudian memberi penjelasan bahwa power yang diperoleh masyarakat dalam proses  pembangunan  masyarakat  tidak  harus  bersifat  mutlak,  yang  penting  memadai  sesuai dengan kepentingan dan situasi. Kabeer (1999, dikutip dari Pigg, 2002:110) menyatakan bahwa: “Empowerment  has  two  inter -related  dimensions:  resources  and  agency.  Resources...are  acquired through a multiplicity of social relationships conducted in the various institutional domains which make up a society (such as family, market, community). And, these resources ...may take the form of actual allocations as well as of future claims and expectations. Access to such resources will reflect the rules and norms which govern distribution and exchange. Agency refers to the ability people have to define their goals and objectives and act upon them”. Dan menurut Kabeer, interrelasi antara sumber daya dengan aktor inilah yang dapat meminimalisasi kendala transfer of power dalam suatu proses pemberdayaan.
Selain permasalahan  transfer kekuasaan, problematika  dari pemberdayaan akan  lebih  jelas dipahami  apabila, sebagaimana  dikemukakan  oleh Shakil  dan  Noraini  (2014:3), kita  fokus  pada lima aspek mendasar, yaitu: pertama pemberdayaan merupakan istilah yang dipergunakan oleh
banyak disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, manajemen, kesehatan, politik, dan lain- lain.  Setiap  disiplin  ilmu  memiliki  argumentasi  teoritik  yang  berlainan  sehingga  dapat menghasilkan pemahaman yang berlainan pula. Kedua , terdapat level dari pemberdayaan, mulai dari  individu,  kelompok,  dan  masyarakat  secara  keseluruhan. Ketiga, pemberdayaan  selalu bersinggungan  dengan  fenomena  lain,  sehingga  menyebabkan  sifat  dari  pemberdayaan  sebagai sebuah  proses. Keempat ,  pemberdayaan  juga  sering  dianggap  sebagai  sebuah  prosedur  dan sekaligus  produk. Terakhir ,  pemberdayaan  dapat  dianggap  sebagai  hasil  akhir  ( outcome )  yang dapat diprediksi dan ditingkatkan sepanjang perjalanan waktu.

## C.     KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
Ketika  mendiskusikan  peran-serta,  keterlibatan,  atau  partisipasi  masyarakat  maka pendekatan yang umum dipergunakan adalah pendekatan pembangunan masyarakat ( community development ).  Dalam  studi-studi  kepariwisataan,  pendekatan  pembangunan  masyarakat  biasa disebut community  based  tourism (untuk  selanjutnya  akan  disebut  dengan  CBT  saja)  yang merupakan turunan dari community development .
Meskipun bukunya sudah mulai ditinggalkan, diskusi dan kajian pembangunan masyarakat di sektor pariwisata akan selalu menyebut sumbangsih Peter Murphy sebagai ilmuwan pertama yang melakukan  kajian  dan  penelitian  keterlibatan  masyarakat  dalam  pariwisata.  Buku  Murphy “ Tourism: A Community Approach” (1985) sekarang sudah dianggap klasik dan digantikan ilmuwan- ilmuwan  baru  yang  lebih  progresif  seperti  J.R.  Brent  Ritchie  (1993),  Colin  Michael  Hall  (1994), Trevor H.B. Sofield (2003), Sue Beeton (2006), dan lain-lain.
Menurut  Hall  (1994)  CBT  adalah  pembangunan  yang  dilakukan  di  dalam  masyarakat ( development in the  community ),  bukan  pembangunan  masyarakat  itu  sendiri  ( development of community ). Pendapat Hall tersebut didasari oleh pernyataan Blank (dalam Hall, 1994:168) yang dengan tegas menyebut bahwa: “ Communities are the destination of most travellers. Therefore it is in  the  community  that  tourism  happens.  Because  of  this,  tourism  industry  development  and management must brought effectively to bear in communities ”.
Kedua  pendapat  tersebut  sejalan  dengan  Gilchrist  (dalam  Mair  dan  Reid,  2007:416)  yang menyatakan bahwa CBT sebagai “ Building active and sustainable communities based on social justice and mutual respect. It is about changing power structures to remove the barriers that prevent people from participating in the issues that affect their lives, [It is] informed by the following: social justice, participation, equality, learning and cooperation”.
CBT juga memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti disampaikan oleh Beeton (2006:50), yaitu: “… aims to create a more sustainable tourism industry, focusing on the host community in terms of planning and maintaining tourism development ”. Melengkapi pendapat Beeten, menurut Brohman (dalam Butcher, 2008:14) CBT bertujuan untuk: “… would seek to strengthen institutions designed to enhance local participation and promote the economic, social and cultural well-being of the popular majority ”.
Meskipun  kedua  pakar  tersebut  fokus  kajiannya  tampak  berbeda,  tetapi  kedua  sama-sama mengemukakan  perlunya  menempatkan  masyarakat  lokal  sebagai  pelaku  penting.  Sedangkan
pakar CBT lain, seperti Goodwin dan Santilli lebih memperhatikan aspek lain dari pembangunan masyarakat  dalam  pariwisata  ini.  Apapun  istilah  yang  dipergunakan,  bagi  Goodwin  dan  Santilli (2009: 5) CBT harus memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Benefits going to individuals or households in the community
2. Collective benefits – creation of assets which are used by the community as a whole, roads, schools, clinics etc.
3. Community benefits where there is a distribution of benefit to all households in the community
4. Conservation initiatives with community and collective benefits
5. Joint ventures with community and/or collective benefits, including an anticipated transfer of management.
6. Community owned and managed enterprises
7. Private sector enterprises with community benefits
8. Product networks developed for marketing tourism in a local area
9. Community enterprise within a broader co-operative
10. Private sector development within a community owned reserve

## D.    MODAL SOSIAL
Sebagaimana yang dikemukakan di muka, paper ini tidak bermaksud untuk mengkaji posisi atau kinerja masyarakat dalam pembangunan pariwisata sehingga kemudian dapat disimpulkan masyarakat  tersebut  sudah  berdaya  atau  belum.  Penulis  lebih  tertarik  mengkaji,  kenapa  suatu kelompok masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan pariwisata secara penuh, aktif, empower , atau  sudah  mencapai citizen  power ,  sementara  kelompok  masyarakat  lain  tidak?  Jawaban  atas pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan/melalui kajian atas modal sosial ( social capital ) yang secara  ekstensif  penggunaannya  sudah  diterapkan  dalam  program  pembangunan  yang  dibiayai oleh Bank Dunia sejak awal tahun 2000-an.
Pembangunan  adalah  buah  kerja  kelompok    atau  meminjam  istilah  Mancur  Olson  (1965) merupakan  sebuah collective  action ,  dan  oleh  karena  itu  keterlibatan  masyarakat  dalam pembangunan adalah keterlibatan kelompok, bukan individual. Ketika suatu kelompok sangat aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan dan yang lain bersifat apatis, masa bodoh, atau bahkan tidak peduli,  maka  yang  seharusnya  dikaji  bukan  hanya  metode  dan  tahapan  program  pelibatan masyarakat,  tetapi  yang  lebih  penting  mengkaji  prasyarat-prasyarat  sosiologis  yang  mendasari kelompok. Dan konsep modal sosial dapat memberikan pandangan terhadap hal tersebut.
Sejak  diperkenalkan  oleh  Piere  Bourdieu  (1983)  dan  kemudian  dikembangkan  secara akademik  oleh  Coleman  (1988,  1990)  serta  dipopulerkan  oleh  Putnam  (1993)  dan  Fukuyama (1995),  konsepsi  modal  sosial  berkembang  pesat,  baik  di  ranah  akademik  di  universitas  dan lembaga-lembaga penelitian maupun dalam ranah praktis yang dipelopori oleh Bank Dunia. James Faar  (2004:6),  akademisi yang  meneliti perkembangan konseptual  modal  sosial  ini  menyatakan bahwa: “Social capital is one of our trendiest terms, heard with increasing frequency by professors, pundits, and politicians worldwide. This is having a predictable consequence. The term is proliferating meanings and provoking contests” . Bisa jadi popularitas ini disebabkan oleh kekuatan konseptual modal sosial itu sendiri seperti yang dikemukakan Portes (1998:2) yang menyataka n bahwa:  “ The novelty  and  heuristic  power  of  social  capital  come  from  two  sources.  First,  the  concept  focuses attention on the positive consequences of sociability while putting aside its less attractive features. Second, it places those positive consequences in the framework of a broader discussion of capital and
calls attention to how such nonmonetary forms can be important sources of power and influence, like the size of one's stock holdings or bank account”.
Ahli-ahli ilmu-ilmu sosial memberikan definisi modal sosial secara berlainan, seperti  "norma informal yang dipakai yang mempromosikan kerjasama antara dua atau lebih individu" (Fukuyama 1995),  atau Serageldin (1998) yang menyatakan bahwa: “ Social capital refers to the institutions, relationships, and  norms  that  shape  the  quality  and quantity of an  individual’s  social  interactions. Social capital is not just the sum of the institutions underpinning a society; it is the glue that holds the individual members of a society together ”. Ahli lain seperti Portes (1998:3) mendefinisikan modal sosial sebagai: “… the ability to gain access to benefits by virtue of belonging to a group ”.
Popularitas konsep ini menyebabkan kajian, kritik, penggunaannya dalam berbagai program pembangunan semakin meluas. Disiplin ilmu yang mempelajari modal sosial tidak hanya sosiologi dan antropologi saja, tetapi kemudian merasuki ruang akademis ilmu ekonomi, politik, psikologi, pendidikan,  dan  lain-lain.  Perkembangan  ini  di  satu  sisi  menyebabkan  penajaman-penajaman konseptualisasi    dan  operasionalisasi  modal  sosial  yang  menguntungkan  penggunaan  praktikal dalam pembangunan, tetapi juga menambah diferensiasi , perspektif, dan orientasi teoritis yang akhirnya membingungkan para pengkajinya.
Untuk dapat mempermudah pemahaman mengenai modal sosial, mungkin dapat mengikuti jalan pemikiran James Farr, yaitu dengan menelusuri perkembangan konseptual modal sosial ini. Menurut  Farr,  sejarah  konseptual  modal  sosial  dapat  ditelusuri  dari  Lyda  J.  Hannifan “the  first known  use  of  the  concept” (2004:7),  kemudian  Piere  Bourdieu  (1983)  yang  pertama  membagi konsep modal ( capital ), James Coleman (1988) sebagai ilmuwan yang pertama mengkajinya secara akademis dan empirik, dan Robert Putnam (1993).
Lyda Judson Hanifan, seorang State Supervisor of Rural Schools di Charleston Amerika Serikat, dianggap  sebagai  orang  pertama  yang  tercatat  menulis  konsep  modal  sosial.  Dalam  artikelnya mengenai The Rural School Community Center Hanifan (1916:130) menyatakan bahwa: “I n the use of the phrase social capital I make no reference to the usual acceptation of the term capital, except in a figurative sense. I do not refer to real estate, or to personal property or to cold cash, but rather to that in life which tends to make these tangible substances count for most in the daily lives of a people, namely, goodwill, fellowship, mutual sympathy and social intercourse among a group of individuals and families who make up a social unit, the rural community, whose logical center is th e school” .
Pada artikelnya tersebut, Hanifan mengartikan konsep modal sosial ini lebih terbatas, yaitu hanya pada perlunya komunitas lokal untuk terlibat dalam pembangunan sekolah. Sebagai seorang pendidik Hanifan menganggap bahwa sekolah merupakan pusat kehidupan warga sekitar, dan oleh karena  itu  harus  memiliki  modal  sosial  yang  memungkinkan  para  warga  tersebut  dapat meningkatkan  kondisi  rekreasional,  intelektual,  moral,  dan  ekonomi.  Menurutnya,  modal  sosial tersebut  dibangun  atas  dasar  hubungan  atau  interaksi  sehari-hari  antar  tetangga  sehingga kemudian  terbentuklah  kebutuhan  sosial,  dan  pada  gilirannya  kemudian  tercapailah  perbaikan substansial bagi komunitas yang bersangkutan. “ If he may come into contact with his neighbor, and they with other neighbors, there will be an accumulation of social capital, which may immediately satisfy  his  social  needs  and  which  may  bear  a  social  potentiality  sufficient  to  the  substantial improvement of living conditions in the whole community ” (1916:130). Farr (200 4:12) menyebut
konsep modal sosial Hanifan sebagai “ the formative concept of social capital ” yaitu sebuah gerakan yang mencita-citakan pendidikan dan sekolah sebagai pusat kehidupan para warga.
Ada  jeda  yang  panjang  antara  artikel  pertama  modal  sosial  yang  dikemukakan  Hanifan  ke pembahasan  yang  lebih  akademis.  Baru  tahun  1983  Piere  Bourdieu,  ahli  sosiologi  Perancis mengkaji modal sosial secara lebih komprehensif. Bourdieu adalah orang pertama yang membagi konsep modal ( capital ) yang sebelumnya hanya dikaji dari sudut pandang ekonomi. Dalam artikel yang pertama  kali  diterbitkan  tahun  1983  dalam  bahasa  Jerman  dengan  judul  “ Okonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital ,” Bourdieu membagi capital menjadi tiga bentuk, yaitu ekonomi, budaya, dan  sosial. Artikel ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dimuat dalam buku Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education yang dieditori oleh J. Richardson  (1986),  dan  selanjutnya  dimuat  kembali  dalam The  RoutledgeFalmer  Reader  in Sociology of Education dengan editor Stephen J. Ball (2004).
Dalam kajiannya mengenai Forms of Capital Bourdieu menyatakan lingkungan sosial adalah suatu  akumulasi  sejarah,  dan  oleh  karenanya  harus  mengenali  semua  bentuk  modal  ( capital ) dengan baik, akumu lasinya, dan semua pengaruhnya. Menurut Bourdieu: “ Capital is accumulated labor (in its materialized form or its “incorporated,” embodied form) which, when appropriated on a private, i.e., exclusive, basis by agents or groups of agents, enables them to appropriate social energy in  the  form  of  reified  or  living  labor.  It  is  a  vis  insita,  a  force  inscribed  in  objective  or  subjective structures, but it is also a lex insita, the principle underlying the immanent regularities of the social world . (2004:15).
Bourdieu mengidentifikasi tiga dimensi modal yaitu modal ekonomi ( economic capital )  yang dengan  mudah  dan  cepat  dapat  dikonversi  menjadi  uang  dan  dilembagakan  dalam  bentuk  hak milik; modal budaya ( cultural capital ), dan modal sosial ( social capital ). Modal budaya dan modal sosial dalam situasi tertentu dapat dikonversi menjadi modal ekonomi dan kemudian dilakukan pelembagaan-pelembagaan. Konversi modal budaya menjadi modal ekonomi misalnya terjadi pada kualifikasi  pendidikan,  dan  konversi  modal  sosial,  misalnya  terjadi  pada  bentuk  gelar-gelar kebangsawanan.
Menurut  Bourdieu  (2004)  modal  budaya  hadir  atau  eksis  dalam  tiga  bentuk,  yaitu  dalam bentuk embodied  state , objectified  state ,  dan  dalam  bentuk institutionalized  state .  Mengenai embodied state Bourdieu (2004:17- 18) menjelaskannya sebagai: “ …as ‘long -lasting dispositions of the mind and body’, namely an individual’s ‘culture’ or ‘cultivation’ assimilated or acquired over a long period ”.
Modal budaya embodied state ini akan tergantung pada periode, masyarakat, dan kelas sosial masing-masing, dan proses pembentukannya sering kali tidak disadari. Portes (1998:45) kemudian menjelaskan  bahwa  individu  dapat  meningkatkan embodied  cultural  capital -nya  apabila  sering berhubungan dengan para ahli atau individu-individu yang keterampilannya sudah teruji/mahir.
Modal budaya dalam bentuk objectified state memiliki sejumlah properti yang didefinisikan hanya  dalam  hubungannya  dengan  modal  budaya embodied .  Modal  budaya  yang  diobjektifikasi dalam objek material dan media, seperti tulisan, lukisan, monumen, instrumen, dan lain-lain, dapat dipindahtangankan  dalam  bentuk  materialitasnya.  Dengan  demikian,  misalnya  koleksi  lukisan
dapat dipindahtangankan sebagai modal ekonomi. Tetapi yang dipindahtangankan tersebut hanya hak atau legalitas kepemilikannya saja, sementara  kondisi-kondisi yang menyertainya, seperti nilai estetika, kebanggan, atau rasa kepuasan, tidak dipindahtangankan.
Modal  budaya institutionalized  state merupakan  objektifikasi  modal  budaya  dalam  bentuk kualifikasi  pendidikan,  dan  merupakan  suatu  cara  untuk  menetralkan  beberapa  properti  yang embodied  didalamnya.  Bourdieu  menjelaskan institutionalized  state modal  budaya  ini  dengan membandingkan  kemampuan  seseorang  yang  didapat  dengan  cara  belajar  sendiri  (autodidak) dengan orang yang mendapatkannya melalui pendidikan formal. “This product of the conversion of economic capital into cultural capital establishes the value, in terms of cultural capital, of the holder of a given qualification relative to other qualification holders and, by the same token, the monetary value for which it can be exchanged on the labor market. Because the material and symbolic profits which the academic qualification guarantees also depend on its scarcity, the investments made (in time  and  effort)  may  turn  out  to  be  less  profitable  than  was  anticipated  when  they  were  made (Bourdieu, 2004:20).
Sedangkan modal sosial menurut Bourdieu diartikan sebagai: “ … the aggregate of the actual or potential  resources  which  are  linked  to  possession  of  a  durable  network  of  more  or  less institutionalized  relationships  of  mutual  acquaintance  and  recognition ”  (2004:21).  Menurutnya hubungan-hubungan  sosial  akan  memberi  manfaat  kepada  individu,  dan  oleh  karena  itu  afiliasi atau  menjalin  kerjasama  dengan  individu  yang  memiliki  keahlian  yang  berbeda  akan  semakin menguatkan benefit dari hubungan sosial ini. Sebetulnya hubungan sosial ini juga merupakan jalan untuk mendapatkan sumberdaya ekonomi.
Pendapat Bourdieu tersebut dapat dilihat pada beberapa perilaku tertentu yang masih berlaku pada masa kini, bahkan pada organisasi yang ketat seperti perbankan atau organisasi-organisasi multilateral  dan  multinasional.  Misalnya  dalam  rekrutmen  tenaga  kerja,  organisasi  perbankan masih  memperhatikan  dan  memberi  penilaian  khusus  pada  rekomendasi  yang  dimiliki  calon karyawan. Rekomendasi yang baik pasti dihasilkan dari hubungan sosial yang baik berlandaskan nilai-nilai  yang  disepakati  bersama  sehingga,  sebagaimana  dikatakan  Bourdieu  di  atas,  akan memberi benefit bagi yang melakukannya.
Kemampuan  seseorang  untuk  memperbesar  volume  modal  sosial  akan  tergantung  dari kemampuan  orang  yang  bersangkutan  mengembangkan  besaran  dari  jaringan  sosial  yang dimilikinya, serta  tergantung pada besaran modal  ekonomi, budaya atau  simbolis  yang dimiliki. Dite gaskan  oleh  Bourdieu  (2004:22)  bahwa:  “ The  existence  of  a  network  of  connections  is  not  a natural  given,  or  even  a  social  given,  constituted  once  and  for  all  by  an  initial  act  of  institution, represented, in the case of the family group, by the genealogical definition of kinship relations, which is the characteristic of a social formation. It is the product of an endless effort at institution, of which institution  rites — often  wrongly  described  as rites  of  passage — mark  the  essential  moments  and which  is  necessary  in  order  to produce  and reproduce  lasting,  useful relationships  that  can  secure material or symbolic profits ”.
Mengikuti pemikiran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan suatu upaya yang harus terus-menerus dilakukan seorang aktor karena kemampuan ini tidak diwariskan secara genetis. Dengan perkataan lain, hubungan-hubungan sosial merupakan hasil dari strategi
investasi, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, dan dapat dilakukan secara sengaja (sadar) maupun tidak sengaja. Modal sosial juga memiliki dua komponen utama, yaitu pertama , sumber  daya  yang  terhubung  dengan  keanggotaan  kelompok  dan  jaringan  sosial.  Besaran  atau volume modal sosial yang dimiliki oleh seseorang akan tergantung pada ukuran jaringan koneksi yang mampu dibangunnya secara efektif; dan kedua , kualitas yang dihasilkan oleh modal sosial merupakan totalitas hubungan di antara para aktor, bukan hanya "kualitas" umum dari kelompok.
Ahli  modal  sosial  lain  yang  juga  menjadi  tonggak  perkembangan  konsep  ini  adalah  James Coleman. Secara umum konsep modal sosial yang dikemukakan James Coleman dalam karyanya Social Capital and Creation of Human Capital (1988), berusaha menjelaskan perilaku sosial yang difokuskan pada analisis jaringan dari modal sosial. Menurut Coleman, pada lingkungan sosial yang kurang memiliki jaringan maka pertukaran sosial yang terjadi menjadi tidak efisien sebagaimana inefisiensi yang terjadi pada alokasi barang-barang dalam ekonomi barter.
Secara tegas Coleman menyatakan bahwa dengan menggunakan teori tindakan rasional, yang asumsi dasarnya menyatakan bahwa masing-masing pelaku memiliki kontrol atas sumber daya, kepentingan dan peristiwa tertentu, maka modal sosial merupakan jenis dari sumber daya yang tersedia bagi seorang aktor, individual maupun kelompok. Dinyatakannya bahwa “ Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a variety of different entities, with two elements in common:  they  all  consist  of  some  aspect  of  social  structures,  and  they  facilitate  certain  actions  of actors-whether persons or corporate actors-within the structure ” (1988: 98), dan selanjutnya modal sosial  juga  “ …comes about  through changes  in  the  relations  among  persons  that  facilitate action” (1988:100).
Selanjutnya Coleman menjelaskan bahwa seperti modal fisik dan modal manusia, modal sosial tidak  sepenuhnya  dapat  berganti-ganti  ( interchange )  tapi  mungkin  spesifik  untuk  kegiatan tertentu.  Dapat  jadi  satu  bentuk  modal  sosial  yang  sebetulnya  berharga  dalam  memfasilitasi tindakan  tertentu  menjadi  tidak  berguna  atau  bahkan  berbahaya  bagi  orang  lain.  Coleman mencontohkan  bagaimana cartel kejahatan  seperti  mafia  Italia  yang  memiliki  solidaritas  tinggi tetapi  perilakunya  membahayakan  bahkan  merugikan  kelompok  lain.  Osrom  (dalam  Putzel, 1997:943) menyebut hal ini sebagai “ the dark side of social capital ”.
Coleman  (1988:102-107)  juga  menjelaskan  aspek-aspek  struktur  sosial  yang  dapat menghasilkan modal sosial, yaitu:
1. Obligations,  expectations,  and  trustworthiness  of  structures .  Coleman  mencontohkannya demikian: Bila A membantu B dan trust si B akan membantunya di masa depan, maka hal ini akan menimbulkan harapan pada diri A, dan kewajiban pada diri B;
2. Information channels . Menurut Coleman, informasi sangat penting karena dapat menjadi dasar bagi suatu tindakan tertentu;
3. Norms and effective sanctions ; Coleman mencontohkan suatau komunitas yang memiliki norma pencegahan kejahatan akan menimbulkan rasa aman bagi warganya;
4. Closure  of  social  network .  Coleman  menganggap  jaringan  sosial  yang  tertutup  dapat  lebih memberi  jaminan  terjaganya  norma-norma  dan  efektifitas  sanksi  bagi  perilaku  yang  tidak diharapkan. Jadi, Colemen menyimpulkan bahwa closure akan menghasilkan trustworthiness dalam struktur sosial.
Dalam  perkembangan  pemikiran  mengenai  modal  social,  walaupun  penelitian  Robert  D. Putnam  (1993)  terhadap  faktor-faktor  yang  menyebabkan  perbedaan  pembangunan  dan demokratisasi  di  Italia  hampir  bersamaan  dengan  kajian  Francis  Fukuyama  (1995)  di  Amerika, tetapi  Putnam-lah  yang  dianggap  sebagai  ilmuwan  yang  mempopulerkan  penggunaan  konsep modal sosial sehingga menarik perhatian para ilmuwan ilmu sosial dan Bank Dunia yang kemudian menjadikan konsep modal sosial sebagai satu alat bantu dalam program bantuan pembangunan organisasi ini.
Putnam  melakukan  penelitian  hampir  dua  puluh  tahun  di  Italia  mengenai  peran civic associations dalam  demokratisasi  dan  pembangunan  di  negara  ini.  Penelitian  ini  menghasilkan buku fenomenal, Making Democracy Works (1993), yang ditulisnya bersama dengan dua peneliti Italia  yaitu  Robert  Leonardi  dan  Raffaella  Y.  Nanetti.  Modal  sosial  merupakan  kesimpulan  yang dihasilkan Robert Putnam dalam studinya tersebut kemudian dilanjutkan dengan penerapannya pada kehidupan masyarakat Amerika yang menghasilkan buku Bowling Alone - The Collapse and Revival of American Community (2000).
Studi  Putnam  menunjukkan  keberadaan  suatu  perilaku  “ civic  culture  syndrom ”  di  berbagai daerah di Italia Utara, tetapi “ civic culture syndrom ” ini tidak ditemuk an di bagian Selatan Italia. Daerah- daerah  yang  memiliki  “ civic  culture  syndrome ”  mengalami  atau  memiliki  pemerintahan yang  lebih  efektif,  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kebahagiaan  masyarakatnya  lebih  tinggi. Putnam menunjukkan ciri-ciri dari sindrom ini antara lain orang-orangnya lebih banyak terlibat dalam  pembuatan  kebijakan  publik,  taat  hukum,  memiliki  tingkat social  trust 2 yang  baik,  saling berinteraksi  dengan  sesamanya  dan  memiliki  toleransi  yang  tinggi.  Di  akhir  kajiannya  Putnam mengembangkan  penjelasan  teoritik  sebab- sebab  terjadinya  “ civic  culture  syndrome ”  ini  yaitu modal sosial yang didefinisikannya sebagai: “ Features of social organization, such as trust, norms and  networks,  that  can  improve  the  efficiency  of  a  society  by  facilitating  coordinated  actions ” (Putnam, 1993: 167).
Modal sosial ini merupakan aset, dan memberikan dorongan kecenderungan untuk melakukan tindakan kolektif yang saling menguntungkan. Komunitas yang memiliki modal sosial yang besar dapat terlibat dalam kerjasama yang saling menguntungkan, sementara masyarakat yang memiliki tingkat  modal  sosial  rendah  kurang  mampu  mengorganisikan  diri  secara  efektif.  Putnam  juga menyebutkan bahwa modal sosial memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Networks of civic engagement : dicirikan dengan banyaknya asosiasi warga yang kuat. Warga masyarakat  secara  aktif  terlibat  dalam  kegiatan  publik,  dan  memiliki  nilai-nilai  bersama bahwa pencapai tujuan bersama lebih penting daripada tujuan pribadi atau individual.
2. Norms  of  reciprocity :  warga  masyarakat  itu  setara,  dan  memiliki  persamaan  hak  dan  juga kewajiban. Hubungan-hubungan timbal balik dan kerja sama horisontal merupakan hal yang umum didapati.
3. Social  trust :  tingkat  “kepercayaan”  interpersonal  dan  umum  sangat  tinggi,  dan  menggugah masyarakat untuk bekerjasama dengan dasar harapan yang timbal balik ( expected reciprocity ).
2 Dalam  bahasa  Indonesia  tidak  ada  padanan kata trust yang  tepat  karena trust tidak  semata-mata percaya  atau  yakin,  tetapi  lebih  dalam  dari  itu.  Makna trust dalam  bahasa  Inggris  mengandung makna keyakinan yang tidak perlu diragukan lagi.

## E. STRUKTUR DAN RUANG LINGKUP MODAL SOSIAL
Sebagaimana  telah  dijelaskan  di  awal,  definisi  umum  modal  sosial  cukup  luas.  Namun demikian, menurut Uphoff semua bentuk modal sosial tersebut dapat dipahami sebagai aset yang dapat membuat proses produksi lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, atau lebih berkembang. Pemikiran Uphoff ini timbul karena menurutnya: “ Social capital is an accumulation of various types of social, psychological, cultural, cognitive, institutional, and related assets that increase the amount (or probability) of mutually beneficial cooperative behavior ” (2000:216).
Dengan  mengasumsikan  modal  sosial  sebagai  aset  maka  Uphoff  menganggap  modal  sosial sebagai modal ( social capital as capital ), dan melalui pemikiran ini dia kemudian membedakan dua elemen  atau  bentuk  modal  sosial.  Elemen  modal  sosial  pertama  disebut  sebagai  "modal  sosial struktural" ( structural social capital ) yang mengacu pada struktur sosial yang relatif obyektif dan dapat diamati oleh pihak eksternal seperti jaringan, asosiasi dan lembaga-lembaga, serta aturan- aturan serta prosedur-prosedur yang diwujudkannya. Uphoff mencontohkan kelompok-kelompok atletik dan musik, komite pengguna air, dan asosiasi lingkungan sebagai contoh dari bentuk modal sosial  struktural.  Bentuk  kedua,  disebutnya  sebagai  "modal  sosial  kognitif"  ( cognitive  social capital ), dan terdiri dari unsur-unsur yang lebih subjektif dan tidak berwujud seperti sikap yang berlaku umum dan norma-norma perilaku, nilai-nilai bersama, resiprocity , dan trust .
“ These  two  domains  of  social  capital  are  intrinsically  connected  because  although  networks together  with  roles,  rules,  precedents,  and  procedures  can  have  observable  lives  of  their  own, ultimately they all come from cognitive processes. Structural social capital assets are extrinsic and observable, while cognitive social capital assets are not. But both the social structural and cognitive realms are linked in practice (Uphoff, 2000:218).
Selanjutnya,  Christiaan  Grootaert  and  Thierry  van  Bastelaer  (2002a)  menjelaskan  bahwa modal sosial juga dapat dikaji berda sarkan pada “ruang lingkup”, atau luasnya unit pengamatan. Modal  sosial  dapat  diamati  pada  tingkat  mikro  dalam  bentuk  jaringan  horizontal  individu  dan rumah tangga, dan norma-norma serta nilai-nilai yang terkait, yang mendasari jaringan ini.
Selanjutnya, tingkat berikutnya merupakan tingkat meso pengamatan, menunjukan hubungan horizontal  dan  vertikal  antara  kelompok-kelompok  (dengan  kata  lain,  tingkatan  yang  berada  di antara individu dan masyarakat secara keseluruhan) digambarkan oleh pengelompokan regional dari asosiasi lokal.
Dalam penggunaan  yang  lebih  luas, konsep modal sosial  dapat  diamati pada  tingkat  makro dalam  bentuk  lingkungan kelembagaan  dan politik  yang  berfungsi  sebagai  latar  belakang  untuk semua kegiatan ekonomi dan sosial dan kualitas pengaturan tata kelola. Elemen ini menjadi sumber pembangunan  dan  pertumbuhan,  sehingga  menempatkan  konsep  modal  sosial  di  ranah kelembagaan  ekonomi,  yang  menyatakan  bahwa  kualitas  insentif  dan  lembaga  (seperti  aturan
hukum, sistem peradilan, atau kualitas penegakan hukum) sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi (Grootaert and van Bastelaer, 2002a: 4).
Gambar 2.2. Bentuk dan Ruang Lingkup Modal Sosial
Sumber: Grootaert and van Bastelaer, 2002a: 4

## F.  MODAL  SOSIAL  SEBAGAI  BASIS  KETERLIBATAN  MASYARAKAT  DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
Ketika menjelaskan fungsi modal sosial dalam pembangunan  Grootaert (1999), Grootaert dan van  Bastelaer  (2002)  menunjukan  bahwa  tidak  setiap  tempat  memiliki  modal  sosial  atau keberadaan modal sosial pada tiap-tiap negara di dunia ini tidak merata. Di beberapa desa tertentu di pulau Jawa, Indonesia, para petaninya membangun dan memelihara sistem distribusi irigasi yang kompleks yang membutuhkan kerjasama dan koordinasi, sedangkan pada desa-desa lainnya hanya mengandalkan sumur individual yang sederhana. Contoh lain ditunjukkan dengan kasus di Afrika. Warga di desa-desa Tanzania tidak menghiraukan perbedaan tingkat pendapatan karena mereka menyadari dalam aksi kolektif mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Demikian juga dengan rumah tangga di Rusia yang mengandalkan jaringan informal untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan jaminan pendapatan. Sementara beberapa lingkungan di Dhaka,  Banglades, sampah  lokal  diatur  secara  kolektif,  tetapi  di  beberapa  tempat  lain  dibiarkan menumpuk di jalan-jalan.
Menurut Grootaert dan van Bastelaer, meskipun daerah-daerah tersebut memiliki keragaman geografis  dan  sektoral,  contoh-contoh  tersebut  memiliki  kesamaan,  yaitu  semua  menunjukkan kemampuan  struktur  sosial  dan  sikap-sikap  yang  mendasari  terjadinya  peningkatan  tindakan
kolektif  yang  efisien.  Contoh-contoh  tersebut  menunjukkan  peran  penting  dari  interaksi  sosial, kepercayaan, dan timbal balik sebagai elemen modal sosial dalam memproduksi hasil kolektif, baik menguntungkan maupun merugikan (Grootaert dan van Bastelaer, 2002: 1).
Apa  yang  digambarkan  Grootaert  dan  van  Bastelaer  di atas menunjukan pentingnya  modal sosial dalam pembangunan.  Sejak studi Putnam di Italia, banyak para pakar ilmu sosial dan praktisi pembangunan mulai meneliti dan menerapkan konsep modal sosial ini, apalagi setelah Bank Dunia menjadikan konsep modal sosial sebagai alat utama dalam membantu negara-negara anggotanya untuk mempercepat pembangunan.
Konseptualisasi  pembangunan  masyarakat  yang  sebelumnya  lebih  didominasi  oleh pendekatan community  development dengan  berbagai  variannya,  yang  kemudian  dirinci  atau difokuskan pada partisipasi, involvement, engagement, mobilization, empowerment , dan sebagainya, seolah-olah mendapat pencerahan dengan kajian modal sosial yang sangat multidisiplin dan multi perspektif. Mungkin yang dikatakan Grootaert dan van Bastelaer (2002c) cukup beralasan, yaitu bahwa  modal  sosial  merupakan missing  link pembangunan  yang  dapat  memberikan  jawaban kenapa  suatu  kelompok  masyarakat  dapat  terlibat  dan  maju  pembangunannya  sementara kelompok masyarakat yang lainnya susah atau bahkan tidak dapat berkembang?
Modal sosial merupakan aset, memberikan fungsi timbulnya kecenderungan untuk melakukan tindakan kolektif yang saling menguntungkan. Komunitas yang memiliki modal sosial yang besar dapat terlibat dalam kerjasama yang saling menguntungkan sedangkan masyarakat yang memiliki modal  sosial  rendah  akan  kurang  mampu  mengorganisir  diri  secara  efektif  (Fukuyama  1995; Putnam et al 1993; Putnam 1995, 1996).
Dengan demikian pengertian modal sosial dapat diringkas  sebagai berikut: orang yang terikat bersama-sama dalam suatu jaringan sosial yang ketat yang memiliki norma-norma timbal balik dan trust akan lebih mampu dan memiliki kecenderungan untuk bertindak secara kolektif yang saling menguntungkan  sehingga  dapat mencapai  tujuan bersama. Orang yang  dimiliki  fitur  ini  disebut oleh Putnam (1993: 173) "dapat lebih efisien menahan oportunisme dan menyelesaikan masalah tindakan kolektif"
Berdasarkan  kajian  teori  yang  sudah  dilakukan  di  atas,  maka  apabila  digambarkan  secara skematis maka posisi modal sosial dalam pembangunan masyarakat adalah sebagai berikut:
Gambar 3. Posisi Modal Sosial sebagai Dasar Pemberdayaan

## Sumber: modifikasi penulis

## G.     KESIMPULAN
Wacana dan debat akademik mengenai modal sosial sebetulnya sudah terjadi sejak periode akhir  1990-an  yang  dipicu  oleh  tiga  kajian  ilmuwan  sosial,  Bourdieu,  Coleman,  dan  khususnya Putnam, dan semakin berkembang setelah Bank Dunia menjadikan konsep ini sebagai salah satu alat bantu dalam penyelenggaraan pembangunan, terutama pembangunan yang terjadi di tengah masyarakat.
Alih-alih menggambarkan posisi keterlibatan masyarakat, seperti kita menentukan koordinat ketika membaca peta, penggunaan konsep modal sosial dapat memberikan penjelasan alasan atau sumber-sumber  yang  menjadi  penghalang  suatu  kelompok  masyarakat  kurang  terlibat  dalam pembangunan.
Seperti  pada  umumnya  konsep-konsep  dalam  ilmu  sosial,  perspektif  keilmuan,  orientasi teoritis,  ataupun  asumsi-asumsi  dasar  yang  dikemukakan  para  ahli  modal  sosial  memang berlainan-lainan,  sehingga  memilih  salah  satu  orientasi  teoritis  tertentu  menjadi  satu pertimbangan  yang  secara  matang  harus  dilakukan  ilmuwan  atau  praktisi  pembangunan pariwisata yang ingin menggunakan konsep ini. Akan tetapi, penggunaan konsepsi ini dalam studi dan praktek pembangunan pariwisata akan sangat bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal
Aref, Fariboz, Redzuan, Ma’rof and Sarjit Gill. (2010). Dimensions of Community Capacity Building: A review of its Implications in Tourism Development . Journal of American Science, 6 (1), p 172- 180
Arnstein,  Sherry  R.  (1969). A  Ladder  of  Citizen  Participation .  Journal  of  the  American  Planning Association, 35(4), p 216-224
Bowen,  Frances,  Newenham-Kahindi,  Aloysius  and  Herremans,  Irene.  (2010). When  Suits  Meet Roots:  The  Antecedents and Consequences of Community  Engagement Strategy .  Journal  of Business Ethics, p 12-34
Coleman, James S. (1988). Social Capital and Creation of Human Capital . 1988. American Journal of Sociology, Vol. 94, p 95-120
Daldeniz,  Bilge  and  Hampton,  Mark  P.  (2011). Dive  Tourism  and  Local  Communities:  Active Participation  or Subject  to  Impacts? Case  Studies  from  Malaysia. Working  Paper  No.  245, University of Kent
Farr, James. (2004). Social Capital - A Conceptual History . Political Theory, Vol. 32 (1), p 6-33
Fraser, Evan D.G., et.al. (2006). Bottom Up And Top Down: Analysis of Participatory Processes for Sustainability  Indicator  Identification  as  a  Pathway  to  Community  Empowerment  and Sustainable Environmental Management . Journal of Environmental Management 78, p 114 – 127
Goodwin,  Harold.  (2002). Local  Community  Involvement  in  Tourism  around  National  Parks: Opportunities and Constraints . Current Issues in Tourism, 5(3-4) p 338-360
Hanifan, Lyda J. (1916). The Rural School Community Center . The Annals of the American Academy of Political and Social Science Vol. 67, p 130-138
Hwang, Doohyun, Chi, Sang-Hyun and Lee, Byeongcheol. (2013). Collective Action That Influences Tourism:  Social  Structural  Approach  to  Community  Involvement .  Journal  of  Hospitality  & Tourism Research, p 1-19
Lenik, Stephan. (2013). Community Engagement and Heritage Tourism at Geneva Estate, Dominica . Journal of Heritage, Vol. 8 (1), p 9 – 19
Mair, Heather and Reid, Donald G. (2007). Tourism And Community Development Vs. Tourism For Community  Development:  Conceptualizing  Planning  As  Power,  Knowledge,  And  Control. Leisure/Loisir, 31(2), p 403-425
Murphy, Peter E. (1986). Community Driven Tourism Planning . Tourism Management, p 96-104
Ngubane,  J.S.  and  Diab,  R.B.  (2005). Engaging  the  Local  Community  in  Tourism  Development Planning: A Case Study in Maputaland . South African Geographical Journal, Vol 87 (2), p 115- 122
Pigg, Kenneth E. (2002). Three Faces of Empowerment: Expanding the Theory of Empowerment in Community  Development. Journal  of  the  Community  Development  Society,  Vol.  33  (1),  p 107-123
Portes, Alejandro. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology . Annual Review of Sociology, Vol. 24, pp. 1-24
Putnam, Robert D. (1995). Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America. Political Science and Politics, Vol. 28 (4), p 664-683
Ritchie, J.R Brent. (1993). Crafting a Destination Vision.  Putting The Concept Of Resident Responsive Tourism Into Practice . Tourism Management, p 379-389
Shakil, Ahmad Muhammad and Abu Talib, Noraini. (2014). Analysis of Community Empowerment on Projects Sustainability: Moderating Role of Sense of Community . Social Indicators Research, p 1-18
Simmons, David G. (1994). Community Participation In Tourism Planning . Tourism Management, Volume 15 (2), p 98-108
Simpson, Ken. (2001). Strategic Planning and Community Involvement as Contributors to Sustainable Tourism Development. Current Issues in Tourism, Volume 4 (1), p 3-41
Tosun, Cevat. (1999). Towards a Typology of Community Participation in the Tourism Development Process . International Journal of Tourism and Hospitality Research Vol 10 (2), p 113-134
______. (2000). Limits to Community Participation in the Tourism Development Process in Developing Countries . Tourism Management 21, p 613-633
Treno,  Andrew  J.  and  Holder,  Harold  D.  (1997). Community  Mobilization:  Evaluation  of  An Environmental Approach To Local Action. Addiction, 92 (Supplement 2), p S173-S187
Weng,  Shixiu  and  Peng,  Hua.  (2014). Tourism  Development,  Rights  Consciousness  and  The Empowerment of Chinese Historical Village Communities . Tourism Geographies, Vol. 16 (5), p 772-784

## Buku
Bourdieu, Piere. (2004). The Forms of Capital . Dalam Ball, Stephen J. The RoutledgeFalmer Reader in Sociology of Education. London: RoutledgeFalmer, p 15-28
Beeton, Sue. (2006). Community Development Through Tourism . Collingwood: Landlinks Press
Bramwell,  Bill  and  Sharman,  Angella.  (2000). Approaches  to  Sustainable  Tourism  Planning  and Community Participation: The Case of The Hope Valley , dalam Richards, Greg and Hall, Derek (eds.). Tourism and Sustainable Community Development. London: Routledge, p 7-36
Burns,  Peter  M.  and  Novelli,  Marina  (eds.).  (2008). Tourism  Development.  Growth,  Myths  and Inequalities. Wallingford: CAB International Publishing
Coleman, James S. (1990). Foundations of Social Theory . Cambridge: Harvard University Press
Fukuyama, Francis. (1995) . Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity. New York: The Free Press
______. (2000). The Great Disruption. Human Nature and The Reconstitution of Social Order. New York: Touchtone
Grootaert,  Christiaan  and  van  Bastelaer,  Thierry  (eds.)  (2002a). Understanding  and  Measuring Social Capital. A Multidisciplinary Tool for Practitioners. Washington DC: IBRD / The World Bank
_______.  (2002b). The  Role  of  Social  Capital  in  Development.  An  Empirical  Assessment. Cambridge University Press: Cambridge
_______.  (2002c). Understanding  and  Measuring  Social  Capital.  A  Synthesis  of  Findings  and Recommendations from the Social Capital Initiative . USAID: Washington DC
Hall, Colin Michael. (1994). Tourism and Politics . Policy, Power and Place . Chichester: John Wiley &
Sons
Hobley,  Mary.  (1996). Participatory  Forestry:  The  Process  of Change  in  India  and Nepal. London: Overseas Development Institute
Lambrick, Melanie et.al. (2010). Safe Cities . Montreal: Woman in Cities International
Putnam, Robert D., Leonardi, Robert and Nanetti, Rafaella Y. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy . New Jersey: Princeton University Press:
______. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster
______. (ed.). (2002). Democracies In Flux: The Evolution Of Social Capital in Contemporary Society. New York: Oxford University Press
Serageldin,  Ismail  and  Dasgupta,  Partha  (eds.) (2000). Social  Capital.  A  Multifaceted  Perspective.
Washington DC: IBRD / The World Bank
Sofield,  Trevor  H.B.  (2003).  Empowerment  for  Sustainable  Tourism  Development.  Amsterdam:
Pergamon
Uphoff, Norman. (2000). Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation , dalam Partha  Dasgupta  and  Ismail  Serageldin,  (eds.).  Social  Capital.  A Multifaceted Perspective. Washington DC: IBRD / The World Bank, p 215-152
______  (ed.).  (2002). Agroecological  Innovations  -  Increasing  Food  Production  with  Participatory Development . London: Earthscan
Goodwin,  Harold  and  Santilli,  Rosa.  (2009). Community-Based  Tourism:  a  Success? GTZ  -  ICRT Occasional Paper 11
Gibson,  Christopher  and  Woolcock,  Michael.  (2005). Empowerment  and  Local  Level  Conflict Mediation in Indonesia: A Comparative Analysis of Concepts, Measures, and Project Efficacy.
World Bank Policy Research Working Paper 3713

## Internet
International Association for Public Participation (IAP2). (2016). Spectrum of Public Participation . Tersedia di: http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/ resource/resmgr/imported/spectrum.pdf , (diunduh pada tanggal 16 September 2016)
Rospert,  Carly.  (2016). Community  Engagement  in  Collective  Impact:  Transactional,  Transitional, Transformative .  Tersedia  di: http://www.strivetogether.org/blog/2013/08/community- engagement-in-collective-impact-transactional-transitional-transformative/ (diunduh
pada tanggal 16 September 2016)