Jurnal Ilmiah Akuntansi • Vol. 1, No. 2, Hal: 133-150 • Desember 2016

## PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP FINANCIAL DISTRESS
Andina Nur Fathonah *
Universitas Widyatama, Jl. Cikutra No.204A, Bandung, Jawa Barat - Indonesia
* ( andina.fathonah@widyatama.ac.id)
ABSTRAK Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh Good  Corporate Governance terhadap financial  distress pada  perusahaan-perusahaan  sektor property,  real  estate  dan  konstruksi  bangunan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  pada  tahun  2013.  Pada  penelitian  ini  konsep good  corporate governance diproksikan  menggunakan  indikator  kepemilikan  institusional, kepemilikan  manajerial,  komposisi  dewan  komisaris  independen  dan  komite audit.  Sample  dipilih  secara purposive dan  data  yang  diperoleh  dianalisis menggunakan  regresi  logistik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  komposisi dewan  komisaris  independen  secara  signifikan  berpengaruh  negatif  terhadap financial distress. Sementara kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit, secara berturut-turut, berpengaruh negatif, positif dan positif terhadap financial distress , namun tidak signifikan.
Kata  kunci: kepemilikan  institusional,  kepemilikan  manajerial,  komposisi dewan komisaris independen, komite audit, financial distress

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the effect of good corporate governance on  financial  distress  in  the  property,  real  estate  and  construction  of  buildings companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  in  2013.  In  this  research,  the concept  of  good  corporate  governance  is  proxied  using  indicators  of  institutional ownership, managerial ownership, the composition of the independent board and audit committee. Sample selected purposively  and  the data  were  analyzed using logistic  regression.  The  results  showed  that  the  composition  of  the  independent board  significantly  have  negative  effect  on  financial  distress,  while  institutional ownership,  managerial  ownership  and  the  audit  committee,  respectively,  have negative effect, positive and positive impact on financial distress, yet insignificant. Keywords: institutional ownership, managerial ownership, the composition of the independent board, audit committee, financial distress

## PENDAHULUAN
Kebangkrutan dari suatu
perusahaan  dapat  diukur  dengan laporan  keuangan  yang  diterbitkan oleh  perusahaan  tersebut,  laporan keuangan  perusahaan  merupakan satu  sumber  informasi  mengenai posisi  keuangan  perusahaan,  kinerja serta  perubahan  posisi  keuangan perusahaan  yang  sangat  berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Data keuangan harus  dikonversi  menjadi  informasi yang  berguna  dalam  pengambilan keputusan  ekonomis.  Model financial distress perlu  untuk  dikembangkan, karena  dengan  mengetahui  kondisi financial  distress perusahaan  sejak dini  diharapkan  dapat  dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada kebangkrutan. Fenomena yang terjadi menjelang  akhir  triwulan  III-2008, perekonomian dunia dihadapkan pada satu babak baru yaitu runtuhnya  stabilitas  ekonomi  global, seiring  dengan  meluasnya  krisis finansial  ke  berbagai  negara.  Tidak menutup  kemungkinan  kondisi  ini bisa juga dapat dirasakan dampaknya di  Indonesia  salah  satunya  adalah industri  properti.  Pada  tahap  awal goncangan  itu  sudah  dipicu  dengan ditandai  oleh  naiknya  BI rate .  Ketika kredit  konstruksi  dan  kredit  properti
yang  berbunga  tinggi  maka  tingkat pengembalian  dari  debitur  akan mengalami gangguan.
Apalagi ditambah  dengan  kondisi  daya  beli masyarakat  yang  menurun  hingga bisa menyebabkan macetnya
pembayaran  kredit  perumahan  baik RSh  maupun real  estate .  Maka kemungkinan  krisis  ekonomi  di Indonesia  akan  terjadi  mirip  tahun 1997 – 1998).
Dampak  yang  akan  menyelimuti masyarakat yang akan terus dibayang-bayangi  kredit  perumahan yang akan semakin berat dikarenakan  kenaikan  BI rate .  Krisis keuangan  di  Amerika  Serikat  yang terjadi  sekarang  sebenarnya  tidak berpengaruh langsung terhadap keseluruhan kegiatan industri properti di Tanah Air. Berbeda dengan dampak  yang  dirasakan  akibat  krisis ekonomi  yang  dialami  Indonesia tahun  1997  –  1998.  Banyak  proyek properti  yang  berhenti  seketika. Akibatnya, ketika itu terjadi gelombang  pemutusan  hubungan kerja (PHK). Namun demikian industri properti  di  Indonesia  tetap  terkena dampak dari krisis global ini.
Kondisi tersebut dapat mempengaruhi  situasi  pasar  yang tidak  menutup  kemungkinan  akan berdampak
terhadap stabilitas perusahaan-perusahaan  di  Indonesia termasuk  perusahaan  yang  bergerak
di  bidang  Properti, Real  Estate dan Konstruksi
Bangunan.
Fahmi (2013:68)  mengatakan  jika  situasi dan  kondisi  tersebut  masih  berada dalam  posisi  kendali  manajemen ( management  control )  maka  dianggap dalam  posisi  aman,  namun  apabila sebaliknya ( uncontroller ) maka perusahaan  akan  mengalami  kendala dan  masalah  baik  secara  finansial maupun non finansial. Ujiyantho (2007) dalam
Widyasaputri  (2012:2)  menyatakan
Corporate  Governance merupakan salah  satu  elemen  kunci  dalam meningkatkan  efisiensi  ekonomis, yang  meliputi  serangkaian  hubungan antara manajemen perusahaan, dewan  komisaris,  dan  pemegang saham  dan stakeholder lainnya.
Efisiensi  ekonomis  dalam  suatu perusahaan  ini  memegang  peranan penting  dimana  hubungan  antara menajemen perusahaan, dewan komisaris,  dan  pemegang  saham ngdan stakeholder lainnya  harus
berjalan beriringan satu dengan yang lainnya. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)  dalam  Pedoman Umum Good  Corporate  Governance (2006:8)
menjelaskan untuk
mencapai  keberhasilan  dalam  jangka panjang,  pelaksanaan  GCG  perlu dilandasi  oleh  integritas  yang  tinggi, sehingga diperlukan pedoman
perilaku  yang  dapat  menjadi  acuan bagi  organ  perusahaan  dan  semua karyawan  dalam  menerapkan  nilai- nilai  ( values )  dan  etika  bisnis sehingga  menjadi  bagian  dari  budaya perusahaan.  Prinsip-prinsip  dasar yang  harus  dimiliki  oleh  perusahaan adalah:
1. Setiap perusahaan harus memiliki  nilai-nilai  perusahaan yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya. 2. Untuk dapat merealisasikan sikap  moral  dalam  pelaksanaan usahanya,  perusahaan  harus memiliki  rumusan  etika  bisnis yang  disepakati  oleh  organ perusahaan dan semua karyawan.  Pelaksanaan  etika bisnis  yang  berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan  yang  merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan. 3. Nilai-nilai  dan  rumusan  etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut  dalam  pedoman  perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.
Good Corporate Governance pada dasarnya  memiliki  tujuan  untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja  suatu  perusahaan  seperti serangkaian pola perilaku
perusahaan  yang  diukur  melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang  saham  sehingga  dapat dijadikan  sebagai  dasar  analisis dalam mengkaji good corporate governance di  suatu  negara  yang transparansi  dan  akuntabel  dalam pengambilan keputusan.
Good Corporate Governance (GCG)  secara  definitif  merupakan sistem yang mengatur
dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan  nilai  tambah  ( value added )  untuk  semua stakeholder
(Monks, 2003) dalam Kaihatu (2006:2). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama,  pentingnya  hak  pemegang saham  untuk  memperoleh  informasi dengan  benar  dan  tepat  pada waktunya  dan,  kedua,  kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan ( disclosure )  secara akurat,  tepat  waktu,  transparan terhadap  semua  informasi  kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder . Permasalahan yang akan dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut:  1)  Seberapa  besar
pengaruh  penerapan Good  Corporate Governance yang  diproksikan  dalam
Kepemilikan Institusional dapat memprediksi  perusahaan  mengalami
financial  distress ,  2)  Seberapa  besar
pengaruh  penerapan Good  Corporate
Governance yang  diproksikan  dalam
Kepemilikan Manajerial dapat memprediksi  perusahaan  mengalami
financial  distress ,  3)  Seberapa  besar pengaruh  penerapan Good  Corporate
Governance yang  diproksikan  dalam Komposisi Dewan Komisaris Independen dapat memprediksi perusahaan mengalami financial distress ,  4)  Seberapa  besar  pengaruh penerapan Good Corporate Governance yang  diproksikan  dalam Komite  Audit  dapat  memprediksi perusahaan mengalami kesulitan financial distress .
Penelitian  ini  dilakukan  dengan maksud  untuk  memperoleh  data seberapa  besar  implementasi  dari Good  Corporate  Governance (GCG)
dapat memprediksi perusahaan mengalami financial distress .
Berdasarkan  perumusan  masalah, penelitian  ini  mempunyai  tujuan untuk  mengetahui  seberapa  besar penerapan Good Corporate Governance yang  dalam  hal  ini diproksikan dalam Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komposisi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap
financial distress .

## TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## Teori Keagenan
Hubungan keagenan adalah
sebuah  kontrak  antara  manajer ( agent )  dengan  investor  ( principal ).
Konflik  kepentingan  antara  pemilik dan  agen  terjadi  ketika principal
kesulitan untuk memastikan kesejahteraan principal , sehingga memicu  biaya  keagenan  ( agency  cost ) seperti  halnya  yang  dijelaskan  oleh Jansen dan Meckling (1976:5).
Menurut Eisenhard (1989) dalam
Arief (2007:5), teori keagenan
dilandasi oleh 3 buah asumsi yaitu:
1. Asumsi tentang sifat manusia Asumsi  tentang  sifat  manusia menekankan  bahwa  manusia memiliki sifat untuk mementingkan  diri  sendiri  ( self interest ),  memiliki  keterbatasan rasionalitas ( bounded
rationality ),  dan  tidak  menyukai
resiko ( risk aversion ).
2. Asumsi  tentang  keorganisasian
Asumsi  keorganisasian  adalah adanya  konflik  antar  anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen. 3. Asumsi tentang informasi
Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang
sebagai  barang  komoditi  yang bisa diperjual belikan.

## Good Corporate Governance
Istilah Corporate  Governance (CG) pertama  kali  diperkenalkan  oleh
Cadbury  Committee tahun  1992 dalam  laporannya  yang  dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager
dkk.,2003).  Terdapat  banyak  definisi tentang CG yang  pendefinisiannya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Definisi Corporate
Governance menurut  FCGI  ( Forum for Corporate  Governance  in  Indonesia ) (2001:3) adalah sebagai berikut:
“Seperangkat  peraturan  yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern  dan  ekstern  lainnya  yang barkaitan  dengan  hak-hak  dan kewajiban  mereka  atau  dengan kata  lain  suatu  sistem  yang mengatur  dan  mengendalikan perusahaan”.
Sjahputra (2002:8) menyimpulkan bahwa Corporate
Governance adalah  sistem  yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses  pengendalian  usaha  untuk menaikkan  nilai  saham,  sekaligus sebagai  bentuk  perhatian  kepada stakeholders , karyawan, kreditor, dan masyarakat  sekitar. Good  Corporate Governance berusaha menjaga keseimbangan  di  antara  pencapaian
tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah jumlah  persentase  hak  suara  yang dimiliki  oleh  institusi  Beiner et  al (2003)  dalam  Arief  dan  Pramuka (2007:10).  Kepemilikan  institusional memiliki
kemampuan untuk mengendalikan  pihak  manajemen melalui  proses  monitoring  secara
efektif.
Hal ini dikarenakan kepemilikan  saham  mewakili  suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan  untuk  mendukung  atau sebaliknya terhadap keberadaan
manajemen,
sehingga dengan
kepemilikan institusional biaya agensi dapat  diminimalkan.  Pernyataan  ini sejalan  dengan  Crutchly et  al .  (1999)
dalam
Widyantini (2009) yang menyatakan  bahwa  semakin  tinggi kepemilikan
institusional maka semakin  kuat  kontrol  eksternal terhadap  perusahaan  dan  hal  ini dapat  mengurangi  biaya  keagenan.
Nilai perusahaan
juga akan meningkat  jika  institusi  mampu menjadi alat monitoring yang efektif. Dwi dan Eka (2008:90)
menjelaskan  juga  bahwa  kepemilikan saham  institusional  adalah  saham perusahaan  yang  dipegang  oleh institusi  lain.  Kemungkinan  suatu perusahaan  berada  pada  posisi
tekanan  keuangan  juga  banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan  perusahaan  tersebut. Struktur kepemilikan tersebut menjelaskan komitmen dari pemiliknya  untuk  menyelamatkan perusahaan. Dengan
adanya institusional  ownership ,  monitoring atas perusahaan akan meningkat. Hal ini  diakibatkan  karena  institusi  lain yang  menanamkan  modalnya  pada suatu  perusahaan  akan  memonitor lebih  ketat,  yang  didukung  oleh information  channel yang  lebih  baik dibandingkan  kepemilikan  saham oleh  individu.  Perusahaan  dengan kepemilikan  institusional  yang  besar (lebih  dari  5%)  mengindikasikan kemampuannya  untuk  memonitor manajemen.
Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin  efisien  pemanfaatan  aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi  kepemilikan  institusional bertindak  sebagai  pencegah  terhadap pemborosan yang
dilakukan manajemen.

## Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan    manjerial    adalah persentase    jumlah    saham    yang dimiliki  manajemen  dari  seluruh jumlah  saham  perusahaan  yang dikelola  Gideon  (2005:175).  Hal  ini berkaitan  dengan  rasa  memiliki  yang tinggi  terhadap  saham  tersebut
sehingga diharapkan dapat
mengurangi financial  distress atau kesulitan  keuangan.  Hasil  penelitian yang dilakukan oleh Emrinaldi (2007) dalam Hastuti (2014:5) menunjukkan adanya hubungan antara kepemilikan manajerial  yang  semakin  besar  akan mengurangi  kemungkinan  terjadinya financial  distress pada  perusahaan tersebut.  Menurutnya  hal  ini  dapat terjadi karena semakin besar kepemilikan  manajerial  akan  mampu menyatukan  kepentingan  pemegang saham dan manajer sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya financial distress . Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial diukur dengan  persentase  saham  yang
dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan  terhadap  total  jumlah saham yang beredar.
Komposisi Dewan Komisaris Independen Komisaris  independen  adalah anggota  dewan  komisaris  yang  tidak terafiliasi
dengan manajemen,
anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang  saham  pengendali,  serta bebas  dari  hubungan  bisnis  atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk  bertindak  independen  atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan Komite Nasional Kebijakan Governance
(2006:13).  Peranan  dan  keberadaan Komisaris  Independen  dan  Dewan Komisaris  selaku supervisory  board pada  struktur  organisasi  menjadi sangat  vital  dalam  memilah  dan mengawasi  setiap  kebijakan  yang akan  diambil  oleh  Direksi  selaku executive  board .  Sebagai  komisaris independen,  mereka  memiliki  fungsi dan kedudukan mewakili kepentingan pemegang  saham  independen.  Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengawas perseroan, mereka juga harus terlibat, memeriksa memutuskan dan mengambil tindakan yang menyangkut  kepatuhan,  tanggung jawab  hukum  direksi  atas  setiap keputusan,  informasi  dan  perilaku yang
berhubungan dengan pengelolaan  keuangan  dan  usaha perseroan  (Dwi  dan  Eka,  2008:89). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan  indikator  persentase anggota dewan komisaris yang berasal  dari  luar  perusahaan  dari seluruh  ukuran  anggota  dewan komisaris perusahaan.Gideon
(2005:176)  menggunakan  indikator dalam  mengukur  komposisi  dewan komisaris  adalah  persentase  jumlah anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan,  dari  seluruh  jumlah anggota dewan komisaris perusahaan.

## Komite Audit
Ikatan  Komite  Audit  Indonesia (IKAI)  mendefinisikan  komite  audit sebagai  suatu  komite  yang  bekerja secara  profesional  dan  independen yang  dibentuk  oleh  dewan  komisaris, dengan  demikian  tugasnya  adalah membantu  dan  memperkuat  fungsi dewan  komisaris  dalam  menjalankan fungsi pengawasan atas proses
pelaporan keuangan, manajemen
risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di
perusahaan- perusahaan.  Collier  dan  Gregory dalam  Harahap  (2001)  menjelaskan bahwa  komite  audit  memberikan manfaat  bagi  peningkatan  sistem pengawasan dan juga pada GCG.
Wolnizer  dalam  Indriani  dan Nurkholis  (2002)  mengungkapkan bahwa  fungsi  komite  audit  secara spesifik  dapat  diidentifikasikan  ke dalam tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu berhubungan dengan akuntansi  dan  pelaporan  keuangan, auditor dan pengauditan, serta organisasi perusahaan (Dwi dan Eka, 2008:87).  Bapepam  melalui  Surat
Edaran No. 03/PM/2000 yang ditujukan  kepada  setiap  direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit.  Pengaturan  mengenai  jumlah komite  audit  bagi  emiten  dan perusahaan  publik  diatur  dalam
peraturan  Bapepam-LK  No.  IX.I.5 tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan  Kerja  Komite  Audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah  sekurang-kurangnya  tiga orang dimana salah satunya merupakan  komisaris  independen perusahaan  dan  bertindak  sebagai ketua komite audit (Widyati, 2013:238). Pada penelitian ini, komite audit  diukur  dengan  kompetensi komite  audit  yaitu  jumlah  anggota komite  audit  dengan  latar  belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi  dan  keuangan  terhadap keseluruhan  jumlah  anggota  komite audit  Atmini  dan  Prihatiningtias (2008) dalam Ginting (2012:53).

## Financial Distress
Plat dan Plat (2006:142) mendefinisikan financial distress sebagai  tahap  penurunan  kondisi keuangan  yang terjadi sebelum terjadinya  kebangkrutan  ataupun likuidasi.  Penelitian-penelitian  yang berkaitan  dengan  kondisi financial distress perusahaan  pada  umumnya menggunakan rasio keuangan perusahaan. Penelitian tentang kondisi financial distress telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti diantaranya oleh Luciana dan
Kristijadi  (2003)  yang  menggunakan
rasio-rasio keuangan yang digunakan oleh  Platt  dan  Platt(2002).  Rasio keuangan  yang  digunakan  oleh  Platt dan Platt  (2002) adalah rasio
keuangan yang berasal dari informasi di  dalam  Neraca  dan  Laporan  Rugi Laba.

## Memprediksi Financial Distress
Gordon  L.V.  Springate  (1978) melakukan penelitian untuk menemukan  suatu  model  yang  dapat digunakan dalam memprediksi adanya potensi (indikasi) kebangkrutan. Springate (1978) menggunakan 19 rasio-rasio
keuangan  populer  yang  bisa  dipakai untuk memprediksi financial distress .
Sampel  yang  digunakan  Springate berjumlah 40 perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kanada,  yaitu  20  perusahaan  yang mengalami  kesulitan  keuangan  dan 20  yang  dalam  keadaan  sehat. Springate  akhirnya  menemukan  4 rasio  yang  dapat  digunakan  dalam memprediksi adanya
potensi
(indikasi)  kebangkrutan  perusahaan. Berikut  adalah  rumus  Springate  S- Score (Citrawati dan Gede, 2014:385):
S = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D
Dimana:
A = Working Capital to Total Assets B  = Earnings  after  Interest  and  Taxes to Total Assets
C = Earnings before Interest and Taxes to Current Liabilities
D = Total Sales to Total Assets S- Score
dihasilkan dari perhitungan  angka-angka  keempat rasio  yang  didapatkan  dari  laporan keuangan dengan
cara menjumlahkan  angka-angka  yang didapatkan  dari  perkalian  rasio dengan  koefisien  yang  diturunkan dari  rumus  Springate.  Perhitungan tersebut didasarkan pada hasil penelitian  yang  dilakukan  Springate untuk  perusahaan  yang  sehat  dan yang  tidak  sehat  menunjukkan  nilai tertentu.  Kriteria/titik cut-off yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan yaitu sebagai berikut: Tabel 1. Kriteria Titik Cut-off Model S-Score Kriteria Nilai S Sehat > 0,862 Tidak Sehat < 0,862
Sumber: Citrawati dan Gede (2014:385)

## Kerangka  Pemikiran  dan  Hipotesis Penelitian
Isu Good  Corporate  Governance muncul  karena  terjadi  pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan,
atau seringkali  dikenal  dengan  istilah masalah  keagenan.  Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik  perusahaan  dengan  manajer adalah  bagaimana  sulitnya  pemilik dalam  memastikan  bahwa  dana  yang ditanamkan  tidak  diambil  alih  atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return . Good Corporate
Governance diperlukan untuk mengurangi masalah keagenan antara pemilik dan manajer serta mengurangi terjadinya asimetri
informasi dan financial distress .
Corporate  Governance biasanya mengacu kepada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan  yang  akan  diambil  oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian, beberapa  pengendalian  ini  terletak pada  fungsi  dari  dewan  direksi, pemegang  saham  institusional,  dan pengendalian  dari  mekanisme  pasar Latcker  (2005)  dalam  Wardhani (2006:3).
Penelitian ini merupakan replika dari  penelitian  terdahulu  yaitu  Ellen dan  Juniarti  (2013:11)  yang  berjudul
Penerapan Good Corporate Governance ,  Dampaknya  Terhadap
Prediksi Financial  Distress pada Sektor  Aneka  Industri  dan  Barang Konsumsi. Penelitiannya menunjukkan model yang di
digunakan  tidak  signifikan  terhadap financial  distress .  Jika  dilihat  dari metode  yang  dipakai  menggunakan model yang dibagi menjadi tiga model yaitu tahun 2008, 2009 dan 2010 dan yang  paling  mendekati  adalah  model 2 yaitu tahun 2009 untuk memprediksi financial distress .
Selanjutnya  penelitian  yang  akan diteliti adalah studi pada perusahaan property,  real  estate  dan  konstruksi bangunan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  pada  tahun  2008  – 2012.
Variabel  independen  yang  akan digunakan dalam penelitian ini adalah Good  Corporate  Governance dan  rasio  keuangan.  Proksi Good
Corporate  Governance menggunakan
Kepemilikan Institusional, Kepemilikan  Manajerial,  Komposisi Dewan  Komisaris  Independen,  dan Komite  Audit.  Wardhani  (2006:4)
merupakan salah satu peneliti sebelumnya dengan judul “Mekanisme Corporate  Governance dalam  Perusahaan  yang  Mengalami Permasalahan  Keuangan  ( Financially Distressed  Firm )”.  Hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  ukuran  direksi
berhubungan positif dengan kemungkinan suatu perusahaan akan mengalami tekanan
keuangan, variabel  komisaris  tidak  signifikan dalam  penelitiannya,  serta  tingkat turn  over dari  direksi  mempengaruhi kemungkinan  perusahaan  mengalami tekanan keuangan secara signifikan.
Selanjutnya
dirumuskan
hipotesis penelitian sebagai berikut: H 1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap financial
distress .
H 2 :   Kepemilikan Manajerial
berpengaruh
terhadap financial
distress .
H 3 : Komposisi  Dewan  Komisaris Independen  berpengaruh  terhadap financial distress .
H 4 :   Komite
Audit berpengaruh terhadap financial distress .

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah  metode  asosiatif  dengan hubungan  kausal.  Metode  asosiatif adalah penelitian yang bersifat menanyakan  hubungan  antara  dua variabel atau lebih, sedangkan
hubungan  kausal  adalah  hubungan yang  bersifat  sebab  akibat  (Sugiyono, 2012:55-56).
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  perusahaan  yang  bergerak dalam  industri  perusahaan Property ,
Real Estate dan Konstruksi Bangunan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  pada  tahun  2013.  Sampel adalah sebagian jumlah dan karaktersistik  yang  dimiliki  populasi tersebut (Sugiyono, 2012:389). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive  sampling dengan  tujuan untuk  mendapatkan  sampel  yang representatif  sesuai  dengan  kriteria yang ditetukan. Adapun kriteria yang digunakan  untuk  memilih  sampel yaitu:
1. Property , Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. 2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk tahun 2013 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp) 3. Data  tersedia  lengkap  (data secara keseluruhan tersedia pada  publikasi  periode  2013),
baik data mengenai Good Coorporate  Governance (GCG) perusahaandan data yang
diperlukan  untuk  mendeteksi financial distress .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  nilai statistik  uji wald untuk  variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0,471 dengan nilai signifikansi  sebesar  0,493.  Karena
nilai statistik uji wald untuk variabel kepemilikan institusional (0,471) lebih kecil  dari  nilai Chi-square tabel (3,841)  dan  sig  (0,493)  >  dengan tingkat  kekeliruan  5%  diputuskan menerima  Ho  dan  menolak  Ha sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh dalam
memprediksi financial  distress pada perusahaan property,  real  estate  dan konstruksi  bangunan  di  Bursa  Efek Indonesia pada periode tahun 2013.
Indikator Kepemilikan Institusional pada penelitian ini tidak memiliki  pengaruh  signifikan  dalam memprediksi financial  distress pada perusahaan property,  real  estate dan konstruksi  bangunan  di  Bursa  Efek Indonesia  pada  periode  tahun  2013. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitiannya Bodroastuti  (2009:11)  yang  memiliki hasil  penelitian  bahwa  kepemilikan
institusional ternyata tidak signifikan.
La Porta,
Lopez-de-Silanes dan Shleifer  (1998),  Claessens,  Djankov dan  Lang  (2000)  serta  Faccio  dan Lang  (2002),  telah  menemukan  bukti bahwa  lebih  dari  60%  dari  perseroan terbuka di seluruh dunia dimiliki oleh satu  pemilik  terkuat  (pemegang saham  terbesar)  kecuali  di  Amerika, Inggris,  dan  Jepang.  Tsun  dan  Yin (2004)  menyatakan  lebih  lanjut bahwa  kepemilikan  yang  terpusat dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang  tepat  antara  kepentingan- kepentingan  yang  ada,  misalnya antara  pemegang  saham  dengan pengelolaan  manajemen  perusahaan dan antara pemegang saham pengendali  ( controlling  shareholder ) dengan pemegang saham minoritas.
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Logistik
B S.E. Wald  df.  Sig.  Exp(B) Kepemilikan Institusional -1,283 1,870  0,471  1  0,493  0,277 Kepemilikan Manajerial 4,374 5,550  0,621  1  0,431 79,326 Komposisi Dewan Komisaris Independen  -8,115 4,076  3,963  1  0,047  0,000 Komite Audit 3,126 3,076  1,003  1  0,310 22,785 Constant 3,783 3,009  1,581  1  0,209 49,963 Sumber: Output SPSS Perusahaan  publik  yang  ada  di Indonesia  kepemilikannya  cenderung terpusat  dan  tidak  menyebar  secara merata  (Gunarsih,  2003),  sehingga perusahaan dengan struktur
kepemilikan  yang  tidak  menyebar secara merata menyebabkan pengendalian pemegang saham terhadap manajemen cenderung
lemah.  Dengan  demikian  pemegang
saham tidak mempunyai kemampuan yang  cukup  untuk  mengendalikan
manajemen sehingga manajemen mempunyai kemungkinan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Sejalan  dengan  teori  keagenan
yang  dilandasi  salah  satunya  adalah asumsi  tentang  sifat  manusia  yang mementingkan diri sendiri ( self interest ).  Terlihat  berdasarkan  data kepemilikan institusional pada property, real estate  dan  konstruksi bangunan  selama  tahun  2010-2013 banyak  terdapat  saham  yang  tidak menyebar dan terdapat saham mayoritas  bahkan  tidak  sedikit  pula saham yang dimiliki oleh pihak asing diatas 5%, sehingga dapat mempengaruhi  pengendalian  dalam perusahaan  serta  hasil  penelitian. Sama halnya penelitian yang dilakukan  oleh  Widyasaputri  (2012) yang  menolak  H 3 atau  tidak  adanya pengaruh  Kepemilikan  Institusional terhadap kondisi Financial Distress .
Menurut  Widyasaputri  (2012:6)
menjelaskan bahwa berapapun besarnya persentase kepemilikan institusional dapat membuktikan adanya kemungkinan kondisi financial distress . Tidak dapat dipungkiri  bahwa  perusahaan  dapat mengalami financial distress jika para institusi perusahaan kurang memiliki
kemampuan dalam mengontrol
kinerja manajer. Hal  lain  diungkapkan  oleh  Ellen dan Juniarti (2013:10) dalam
penelitiannya  menjelaskan  terdapat indikasi  dikarenakan  GCG  dalam suatu  perusahaan  hanya  sebuah formalitas  yang  tidak  ditunjang dengan kinerja yang efisien.
Pengujian hipotesis kedua menunjukkan  hasil  bahwa  variabel komisaris independen memiliki koefisien positif sebesar 2,609 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,431 > α =  0,05,  yang  memiliki  arti  bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan pada financial distress . Komisaris independen sangat dibutuhkan sikap
indepedensinya  dalam  menjalankan tugasnya,  namun  terkadang  seorang komisaris  independen  memiliki  sikap independensi  yang  kurang,  yang dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan terhadap kinerja manajemen  perusahaan,  sehingga tidak akan memiliki pengaruh terhadap terjadinya financial distress . Hal  ini  sejalan  dengan  penelitiannya Putri dan Merkusiwati (2016:102).
Nilai  statistik  uji wald yang terdapat  pada  Tabel  2  untuk  variabel komisaris  independen  adalah  sebesar 3,963 dengan nilai signifikansi sebesar  0,047.  Karena  nilai  statistik uji wald untuk  variabel  komisaris
independen  (3,963)  lebih  besar  dari nilai Chi-square tabel  (3,841)  dan  sig (0,047) <  dengan tingkat kekeliruan
5%  diputuskan  menolak  Ho  dan menerima Ha sehingga dapat disimpulkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh dalam memprediksi financial  distress pada perusahaan property,  real  estate  dan konstruksi  bangunan  di  Bursa  Efek Indonesia pada periode tahun 2013.
Koefisien  komisaris  independen bertanda negatif menunjukkan bahwa ada kecenderungan perusahaan dengan proporsi komisaris independen lebih banyak tidak mengalami financial distress . Komposisi Dewan Komisaris Independen  dalam  penelitian  ini memiliki  pengaruh  signifikan  dalam memprediksi financial  distress pada perusahaan property,  real  estate dankonstruksi  bangunan  di  Bursa Efek  Indonesia  selama  periode  tahun 2010-2013.  Komisaris  independen merupakan  anggota  dewan  komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham
pengendali, serta bebas dari hubungan  bisnis  atau  hubungan
lainnya  yang  dapat  mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen  atau  bertindak  semata- mata  demi  kepentingan  perusahaan
Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:13). Peranan dan keberadaan
Komisaris  Independen  dan  Dewan Komisaris  selaku supervisory  board pada  struktur  organisasi  menjadi sangat  vital  dalam  memilah  dan mengawasi  setiap  kebijakan  yang akan  diambil  oleh  Direksi  selaku executive  board .  Sebagai  komisaris independen,  mereka  memiliki  fungsi dan kedudukan mewakili kepentingan pemegang  saham  independen.  Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengawas perseroan, mereka juga harus terlibat, memeriksa memutuskan dan mengambil tindakan yang menyangkut  kepatuhan,  tanggung jawab  hukum  direksi  atas  setiap keputusan,  informasi  dan  perilaku yang
berhubungan dengan pengelolaan  keuangan  dan  usaha perseroan  (Dwi  dan  Eka,  2008:89).
Proporsi dewan komisaris independen diukur
dengan menggunakan indikator  persentase  anggota  dewan komisaris  yang  berasal  dari  luar perusahaan  dari  seluruh  ukuran anggota dewan komisaris perusahaan sehingga  dapat  dijadikan  prediksi
financial distress .
Koefisien  komite  audit  memiliki koefisien  positif  sebesar  0,310  >  dengan tingkat kekeliruan 5% sehingga menunjukkan tidak
memiliki  pengaruh  signifikan  dalam memprediksi financial  distress pada perusahaan property,  real  estate dan konstruksi  bangunan  di  Bursa  Efek Indonesia pada periode tahun 2013.
Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  Ellen  dan  Juniarti  (2013:11) yang menggunakan GCG score dalam
penelitiannya yang didalamnya menggunakan  komite  audit  yang
hasilnya  secara  konsisten  tidak
mampu memprediksi suatu perusahaan mengalami financial distress . Hal ini mungkin dikarenakan GCG dalam suatu perusahaan  hanya  sebuah  formalitas yang  tidak  ditunjang  dengan  kinerja yang efisien.
Berdasarkan hasil hasil pengujian  statistik  secara  parsial diatas  dapat  disimpulkan  pada  tabel berikut ini:
Tabel 3. Hasil Pengujian secara Parsial (Uji Wald ) No. Model Uji Wald Chi- square tabel Sig. α Keputusan Ket. 1. INST      FD 0,471  3,841 0,493  0,05 Ho diterima  Tidak Signifikan 2. MAN      FD 0,621  3,841 0,431  0,05 Ho diterima  Tidak Signifikan 3. KDKI     FD 3.963  3,841 0,047  0,05 Ho ditolak Signifikan 4. KA         FD 1.033  3,841 0,310  0,05 Ho diterima  Tidak Signifikan Sumber: Output SPSS Ketepatan Hasil Prediksi Ketepatan  prediksi  dari  hasil estimasi model logit dengan menggunakan keempat variabel independen/prediktor ditunjukkan pada tabel 4 berikut:
Tabel 4. Ketepatan Keempat Variabel Independen Dalam Memprediksi Financial
Distress Classification Table* Predicted Financial Distress Percentage Correct Non-Distress Distress Step 1 Financial Distress Non-Distress 10 4 71,4 Distress 4 10 71,4 Overall Percentage 71,4 Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa dari    sebanyak  14  sampel  yang diidentifikasi tidak mengalami
financial distress , sebanyak 10 sampel  diantaranya  diprediksi  tidak mengalami financial distress
(ketepatan  prediksi  71,4%).  Sama halnya untuk financial distress terdapat  14  sampel,  sebanyak  10 sampel diantaraya diprediksi mengalami financial distress (ketepatan  prediksi  71,4%).  Secara keseluruhan ketepatan prediksi kedelapan variabel independen/
prediktor  (kepemilikan  institusional,
kepemilikan  manajerial,  komisaris independen,  dan  komite  audit)  dalam memprediksi financial distress sebesar 71,4%.

## KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dijelaskan,
maka penulis dapat menarik kesimpulan  sebagai  berikut:  1) Good Corporate  Governance yang  diukur oleh  kepemilikan  institusional  dan komposisi komisaris dewan
independen  memiliki koefisien  negatif yang  artinya  berpengaruh  negatif dalam memprediksi financial distress , sedangkan  kepemilikan  manajerial dan  komite  audit  memiliki  koefisien yang positif yang artinya berpengaruh positif  dalam  memprediksi financial distress . Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional dan komposisi komisaris dewan  independen  cenderungtidak mengalami financial distress , sedangkan
untuk kepemilikan
manajerial  dan  komite  audit  bahwa semakin  banyak  di  dalam  suatu perusahaan  belum  tentu  efisien  dan efektif  dalam menekan atau tehindar dari  terjadinya financial  distress ,  2) Keempat variabel independen/ prediktor yaitu kepemilikan institusional,  kepemilikan  manajerial, komposisi dewan komisaris independen, dan komite audit, secara bersama-sama  berpengaruh  dalam memprediksi financial  distress pada perusahaan property,  real  estate dankonstruksi  bangunan  di  Bursa Efek  Indonesia  pada  periode  tahun 2013.
Setelah  melihat  hasil  penelitian dan  mengambil  kesimpulan,  maka berikut ini saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau bahan pertimbangan  beberapa  pihak  untuk penelitian di masa yang akan datang, antara  lain  sebagai  berikut:  1)  Untuk Operasional  yaitu  bagi  perusahaan analisis  ini  merupakan  salah  satu alat  yang  dapat  membantu  dalam pengambilan keputusan dan mengetahui financial  distress sejak dini. Perusahaan sebaiknya menganalisis  dengan  menggunakan strategi  dan  keputusan  yang  baik untuk kelangsungan perusahaan ( going  concern )  karena Corporate Governance yang  baik  merupakan langkah yang
penting dalam
membangun  kepercayaan  ( market
confidence )  dan  mendorong  arus investasi  internasional  yang  lebih stabil,  dan  bersifat  jangka  panjang salah  satunya  dengan  meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai  dengan  kemampuan  dan kriteria  yang  telah  ditentukan  oleh perusahaan,  2)  Untuk  Akademisi yaitu  bagi  peneliti  selanjutnya  yang tertarik  untuk  meneliti  mengenai financial distress dapat menggunakan model lainnya seperti Model Zmijewski,  Model  Grover,  Model Ohlson, Model Zavgren, Model Chesser  dll.  Periode  yang  diteliti  bisa lebih panjang dan sebaiknya
menggunakan  data  primer  agar  lebih mengetahui  pengaruh good  corporate governance dan  rasio  keuangan terhadap financial  distress secara lebih  baik  serta  mendapatkan  data yang  lebih  lengkap  untuk  diteliti. Peneliti
selanjutnya dapat menambahkan  faktor  yang  dilihat dari  perspektif  keuangan  maupun non
keuangan lainnya yang mempengaruhi  terjadinya financial
distress .

## REFERENSI
Arief, M. 2005. Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan
Dalam Hubungan Keagenan .
Arief, M dan Bambang Agus Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance,  Manajemen  Laba Dan Kinerja Keuangan .
Simposium  Nasional  Akuntansi
X. Makassar.
Boediono,  Gideon  SB.  2005. Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan  Menggunakan  Analisis Jalur . Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo. Citrawati,  Etta  Yuliastary  dan  Made Gede Wirakusuma. 2014. Analisis Financial Distress dengan  Metode  Z  Score  Altman, Springate  dan  Zmijewski .  E- Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana  6.3  (2014):  379-389 ISSN: 2302-8556.
Fahmi,  Irham.  2013. Manajemen Risiko,  Teori,  Kasus  dan  Solusi .
Bandung: CV. Alfabeta Forum  for  Corporate  Governance  in Indonesia (FCGI). 2001. Corporate  Governance .  Seri  Tata Kelola  Perusahaan (Corporate Governance) Jilid  I  (Edisi  ke-3). Jakarta: Citra Graha.
Ginting,  Yoremia  Lestari  BR.  2012.
Pengaruh  Mekanisme  Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Serta Implikasinya Terhadap Pengungkapan CSR . Tesis. Tidak Dipublikasikan. Bandung: Universitas Padjajaran. Hastuti, Indra. 2014. Analisis Pengaruh  Struktur  Kepemilikan dan  Karakteristik  Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kesulitan Keuangan . Artikel
Publikasi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
Jensen,  C,  Michael and William  H. Mecling.  1976. Theory  of  The Firm:
Managerial Behavior, Agency  Cost  and  Ownership Structure.  Journal  of  Financial
Economics,  October,  1976,  V.  3,
No.  4,  pp  305  –  360.  Harvard Business  School  and  University of Rochester .
Juniarti,  dan  Ellen.  2013. Penerapan Good Corporate Governance, Dampaknya  Terhadap  Financial Distress  Pada  Sektor  Aneka Industri  dan  Barang  Konsumsi .
Business Accounting Riview , Vol.
1, No. 2, 2013. Akuntansi Bisnis Universitas Kristen Petra.
Kaihatu,  Thomas.  S.  2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.8, No.1. Universita Kristen Petra. Komite Nasional Kebijakan Governace. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Platt, Harlan D dan Marjorie B. Platt. Understanding Differences Between  Financial  Distress  and Bankruptcy .  2006. Review  of Applied  Economics ,  Vol  2,  No.  2, (2006): 141-157.
Putri,  Ni  Wayan  Krisnayanti  Arwinda dan  Ni  Kt.  Lely  A.  Merkusiwati. 2014. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada Financial Distress, E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014):93-106. Universitas Udayana. Sjahputra,  Iman  Tunggal  dan  Amin Widjaja Tunggal. 2002. Membangun Good Corporate Governance (GCG) . Jakarta:
Harvarindo.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian
Bisnis . Bandung: Alfabeta. Ujiyantho,  Muh.  Arief  dan  Bambang Agus Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance,  Manajemen  Laba dan Kinerja Keuangan . Simposisum  Nasional  Akuntansi X  Unhas  Makasar  26  –  28  Juli 2007. STIE Muhammadiyah dan Universitas  Jendral  Soedirman Purwokerto.
Wardhani,  Ratna.  2006. Mekanisme Corporate  Governance  dalam Perusahaan  yang  Mengalami Permasalahan Keuangan (Financial  Distress) .  Simposium Nasional  Akuntansi  9  Padang.
Universitas Indonesia.
Widyantini,  Dian.  2009. Pengaruh Kepemilikan  Institusional  dan Leverage  Terhadap  Manajemen Laba . Tesis. Universitas Padjajaran. Tidak Dipublikasikan. Widyasaputri, Erlindasari. 2012. Analisis  Mekanisme  Corporate Governance  pada  Perusahaan yang Mengalami Kondisi Financial  Distress .  Accounting Analysis  Journal  (AAJ)  1  (2) (2012). Universitas Negeri Semarang. Widyati, Maria  Fransisca.  2013. Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris  Independen,  Komite Audit,  Kepemilikan  Manajerial, dan  Kepemilikan  Institusional Terhadap Kinerja Keuangan . Jurnal  Ilmu  Manajemen  (JIM) Vol. 1, No. 1 (2013).