## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2020-09-28 Accepted: 2020-10-20
Published: 2021-03-20

## KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI KAIN TAPIS LAMPUNG
Nenny Dwi Ariani Fakultas Hukum Universitas Lampung nennydwiariani@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan utama yang bersifat yuridis normatif, yaitu meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case  approach),  pendekatan  sejarah  (historical  approach),  pendekatan  konsep (conceptual  approach),  dan  pendekatan  perbandingan  (comparative  approach)  yang digunakan  untuk  mempelajari  Kontribusi  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Lampung dalam melindungi Kain Tapis masyarakat adat Lampung Kontribusi Pemerintah Daerah di  Provinsi  Lampung  dalam  melindungi  Kain  Tapis  masyarakat  adat  Lampung dilakukan  secara  hukum  yang  diwujudkan  dengan  cara:  1)  Membuat  dan memberlakukan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Pemeliharaan Kebudayaan  Lampung;  2)  Menjadikan  motif  kain  Tapis  dan  Siger  sebagai    unsur dekoratif  dan  elemen  bangunan  gedung  berornamen    Lampung,  3)  Membuat  dan memberlakukan    Peraturan    Daerah  Nomor  4  Tahun  2016    tentang    Perlindungan Kekayaan  Intelektual  Masyarakat  Lampung.  Selain  itu  pemerintah  juga  mengadakan berbagai acara untuk mempromosikan kain Tapis ke masyarakat luas. Kontribusi ideal yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melindunngi kain Tapis melalui pembentukan aturan  hukum  tertulis  yaitu  peraturan  daerah  terkait  ekspresi  budaya  tradisional. Nantinya,  dalam  perda  tersebut,  setidaknya  harus  mengatur  hal-hal  sebagai  berikut: pengertian, lingkup perlindungan, kepemilikan  ekspresi budaya  tradisional, pemanfaatan, bentuk perlindungan, terakhir larangan dan sanksi . Kata kunci: Kain Tapis, Pemerintah Daerah, Ekspresi Budaya Tradisional
Abstract: This study uses the juridical-normative approach, which includes a statutory approach,  a  case  approach,  a  historical  approach,  a  conceptual  approach,  and  a comparative approach in order to study The contribution of the Regional Government in Lampung Province in protecting the Tapis Cloth of the Lampung indigenous people. The  contribution  of  the  Regional  Government  in  Lampung  Province  in  protecting  the Tapis  Cloth  of  the  Lampung  indigenous  people  is  carried  out  legally  which  is manifested  by:  1)  Making  and  enforcing  Regional  Regulation  Number  2  of  2008 concerning the Maintenance of Lampung Culture; 2) Making the Tapis and Siger cloth motifs  as  decorative  elements  and  ornamental  building  elements  in  Lampung,  3) Creating and enforcing Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Protection of  the  Intellectual  Property  of  the  Lampung  Community.  In  addition,  the  government also  holds  various  events  to  promote  Tapis  cloth  to  the  wider  community.  The  ideal contribution made by the Regional Government to protect Tapis fabrics is through the formation  of  written  legal  rules,  namely  regional  regulations  related  to  traditional cultural  expressions.  Later,  in  this  regional  regulation,  at  least  it  must  regulate  the following  matters:  definition,  the  scope  of  protection,  ownership  of  traditional  cultural expressions, utilization, forms of protection, finally prohibitions and sanctions..
Keywords: Tapis Cloth, Local Government, Traditional Cultural Expressions

## PENDAHULUAN
Negara sebagai
otoritas tertinggi,  dan  pemerintah  daerah sebagai  representasi  negara  dalam perlindungan  dan  pengaturan  EBT dapat  mencegah  adanya  monopoli atau  komersialisasi  serta  tindakan yang  merusak  atau  pemanfaatan komersialisasi  terutama  oleh  pihak asing  tanpa  seiizin  negara  sebagai pemegang  hak  cipta.  Ketentuan  ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan  pihak  asing  yang  dapat merusak  nilai  kebudayaan  tersebut dan  memanfaatkan  secara  komersial tanpa izin dari pemilik EBT.
Perlindungan  EBT  sebagai  bagian pengetahuan  tradisional  ini  sangat penting, setidaknya karena tiga alasan [ 1 ] ,  yaitu  (1)  adanya  potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan  tradisional,  (2)  keadilan dalam  sistem  perdagangan  dunia, dan  (3)  perlunya  perlindungan  hak masyarakat lokal.
Pelaksanaan  otonomi  daerah merupakan  titik  fokus  yang  penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.
Pengembangan  suatu  daerah  dapat disesuaikan  oleh  pemerintah  daerah
dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan  yang  sangat  baik  bagi pemerintah daerah
untuk membuktikan  kemampuannya  dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi  hak  daerah.  Maju  atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan  oleh  kemampuan  dan kemauan  untuk  melaksanakannya oleh  pemerintah  daerah.  Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka
membangun  daerahnya,  tentu  saja dengan  tidak  melanggar  ketentuan perundang-undangan.
Kain  Tapis  sebagai  EBT  bagi Masyarakat  Adat  Lampung  memiliki makna  simbolis  sebagai  lambang kesucian  yang  dapat  melindungi pemakainya  dari  segala  kotoran  dari luar.  Selain  itu  dalam  pemakaiannya kain Tapis juga melambangkan status  sosial  pemakainya.  Makna simbolis  kain  Tapis  terdapat  pada kesatuan  utuh  bentuk  motif  yang diterapkan,  serta  bidang  warna  kain dasar  sebagai  wujud  kepercayaan yang melambangkan kebesaran
Pencipta Alam. Kain Tapis merupakan pakaian resmi Masyarakat  Adat  Lampung  dalam
berbagai upacara adat dan
keagamaan, dan merupakan
perangkat  adat  yang  serupa  pusaka keluarga [ 2 ] .
Pentingnya perlindungan hukum terhadap  kain  Tapis,  dikarenakan  di dalam masyarakat saat ini
keberadaan kain Tapis telah mengalami  perubahan  pemaknaan. Pandangan masyarakat terhadap kain  Tapis  hanya  sebatas  karya  seni tradisional yang memiliki nilai ekonomis  tinggi.  Hal  ini  terlihat  dari banyaknya  motif  kain  Tapis  yang diproduksi  oleh para  pengrajin  hanya untuk diperdagangkan tanpa memperhatikan nilai-nilai filosofis yang  terdapat  di  kain  Tapis  tersebut. Bahkan  kain  Tapis  saat  ini  dibuat tidak  hanya  oleh  Pengrajin  Suku  Asli Lampung  yang  mengetahui  aspek- aspek  kesakralan  yang  ada  pada motif-motif  kain  Tapis,  tetapi  juga oleh  pengrajin  dari  suku  daerah lainnya.
Adanya  perubahan  pemaknaan baik  terhadap  kain  Tapis  tersebut akan berdampak hilangnya penghargaan  dan rasa memiliki terhadap hasil karya budaya
tradisional masyarakat Lampung khususnya oleh generasi muda
Lampung. Hasil karya budaya leluhur masyarakat Lampung tersebut hanya dipandang  sebagai  hasil  karya  seni yang bernilai ekonomis, tanpa memperhatikan nilai-nilai
kesakralannya.
Kondisi di atas diperparah dengan  adanya  kondisi  saat  ini dimana suatu masyarakat adat mendiami  lebih  dari  satu  kabupaten,
sehingga
menimbulkan suatu problematika tersendiri. Sebagai contoh  dikarenakan  masyarakat  adat Pepadun  yang  berada  di  banyak kabupaten,  maka  problematika  yang timbul  yaitu  tidak  ada  kabupaten yang  mengkhususkan  perhatiannya terhadap  keberadaan  kain  Tapis sebagai  karya  budaya  para  leluhur Masyarakat Adat Lampung

## POKOK PERMASALAHAN
Permasalahan  sebagaimana  di atas  ini  menurut  penulis  menarik untuk dikaji ke dalam sebuah penelitian dengan pokok permasalahan yakni: 1. Apa saja kontribusi
pemerintah  daerah  provinsi lampung  dalam  melindungi kain Tapis?
2. Bagaimana  kontribusi  ideal pemerintah  daerah  provinsi lampung  dalam  melindungi kain Tapis?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  utama  yang  bersifat yuridis  normatif [ 3 ] ,  yaitu  meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus  (case  approach),  pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum,
norma-norma dalam peraturan perundang-undangan,  pendapat  ahli hukum  (doktrin-doktrin),  dan  bahan kepustakaan  hukum  dan  non-hukum dan  ditunjang  dengan  pendekatan empiris berupa pendapat, cara pandang  para  narasumber  berkaitan dengan  pokok  permasalahan  dalam penelitian  ini [ 4 ] .  Oleh  sebab  itu penelitian ini lebih banyak menggunakan  data  sekunder  berupa peraturan-peraturan untuk
mengetahui  upaya  dan  kebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah di Provinsi Lampung  dalam  melindungi  kain Tapis  sebagai  Ekspresi  Budaya Tradisional di Provinsi Lampung

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kontribusi  Pemerintah  Daerah Provinsi Lampung Dalam

## Melindungi Kain Tapis
Kontribusi  Pemerintah  Daerah Provinsi  Lampung  Dalam  Melindungi Kain  Tapis  bila  dilihat  dari  segi Kebijakan  Secara  Hukum,  Bentuk kebijakan legislasi
Pemerintah Daerah  Provinsi  Lampung    dalam rangka upaya melindungi dan melestarikan Kain Tapis yakni sebagai berikut: 1. Membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah  (Perda)  Nomor  2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan
Lampung. Latar belakang dibuatnya  Perda  ini  yaitu dalam upaya menjamin terpeliharanya kebudayaan Lampung  yang  merupakan bagian  dari  budaya  bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai  asset  nasional,  yang
keberadaannya  perlu  dijaga,
diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat  berperan  dalam  upaya menciptakan masyarakat Lampung  yang  memiliki  jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman masyarakat  terhadap  nilai- nilai  luhur  budaya  bangsa secara maksimal dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945, untuk itu perlu
dilakukan upaya dan langkah-langkah  konkrit  yang berdayaguna  dan  berhasil guna dalam pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung.  Dalam    kaitannya dengan  kekayaan  intelektual,
Perda  ini  dibentuk  dengan memperhatikan
Undang-
Undang  Nomor  14  Tahun
2001  tentang  Paten  dan Undang-Undang  Nomor  19
Tahun  2002  tentang  Hak Cipta.  Hal  ini  tercermin  pada
bagian mengingat
Konsideran  Perda  Provinsi
Lampung  Nomor  2  Tahun 2008  tentang  Pemeliharaan Kebudayaan
Lampung tersebut.
2. Menjadikan  Motif  Kain  Tapis Sebagai Unsur Dekoratif Dan
Elemen  Bangunan  Gedung Berornamen
Lampung. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan  Daerah  Provinsi Lampung  Nomor  27  Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung. Berdasarkan ketentuan Pasal 8  ayat  (2)  huruf  b  Perda  No. 27 Tahun 2014 bahwa berbagai  motif  yang  dapat digunakan sebagai unsur dekoratif  arsitektur  bangunan gedung berornamen
Lampung  adalah  motif  Tapis. Adanya ketentuan yang mengatur  keberadaan  motif Kain Tapis pada Perda Provinsi  Lampung  No.  27 Tahun  2014  tersebut  di  atas, merupakan  salah  satu  upaya secara  tidak  langsung  yang dilakukan  oleh  Pemerintah
Daerah  Provinsi  Lampung untuk melindungi dan melestarikan Kain Tapis.
Alasan tersebut termuat
dalam  konsiderannya  yaitu:
(a) arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung  merupakan  bagian dari  Budaya  Lampung  yang didalamnya banyak terkandung  nilai-nilai  filosofis masyarakat  Lampung;  (b) perwujudan arsitektur bangunan gedung berornamen  Lampung  dalam sebuah  bangunan  gedung merupakan  salah  satu  upaya untuk mempertahankan identitas masyarakat Lampung. 3. Membuat  Peraturan  Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Lampung. Latar belakang dibuatnya Perda No. 4 Tahun 2016  tentang  Perlindungan Karya  Intelektual  Masyarakat Lampung ini dengan pertimbangan  bahwa  karya intelektual  dari  masyarakat Lampung  belum  dikelola  dan
dieksploitasi        dengan optimal,      bahkan  berpotensi untuk    dimanfaatkan      oleh pihak    lain      secara  melawan hak. Oleh karena itu terhadap karya  intelektual    masyarakat Lampung  harus  dilindungi, dibina,
dikembangkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk
kesejahteraan        hidup masyarakat  Lampung  agar memperoleh kepastian hukum   kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan karya intelektual. Sedangkan kontribusi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di
Provinsi Lampung dalam melindungi  Kain  Tapis  dalam bentuk  kebijakan  legislasi, berdasarkan  hasil  penelitian tidak  ditemukan.    Hal  ini dapat diketahui bahwa belum ada kabupaten/kota di
Provinsi Lampung yang memiliki  Peraturan  Daerah (Perda) khusus yang
berkaitan dengan upaya
perlindungan  dan  pelestarian Kain Tapis.
Selain  kebijakan  tersebut  di atas,  kontribusi  pemerintah  daerah lampung  juga  dapat  dilihat  dari  segi Kebijakan  Non-Hukum  karena  Selain melalui  kebijakan  legislasi,  kontribusi Pemerintah  Provinsi  Lampung  dan kabupaten/kota  di  provinsi  Lampung dalam    rangka  melindungi  dan melestarikan Kain Tapis yaitu mengadakan atau mendukung acara- acara  atau    kegiatan-kegiatan  yang bernuansa  budaya  Lampung  seperti: menggelar  acara  Karnaval  Budaya Lampung  dan  Tapis  Carnival  V  di halaman Mahan Agung (rumah dinas Gubernur Lampung) pada tanggal 30
Agustus 2015 [ 5 ] ;
dan
Menyelenggarakan  Lampung  Craft 2020 yang berlangsung sejak tanggal 14-15 Maret 2020 di Bandar
Lampung [ 6 ] .  Dalam  acara  ini Gubernur  Lampung  Arinal  Djunaidi mengajak masyarakat memanfaatkan ajang  Lampung  Craft  2020  untuk promosi produk kerajinan dan meningkatkan daya saing demi membangun dan mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.Hal
tersebut disampaikan
Gubernur Arinal  saat  membuka  Lampung  Craft 2020  di  Gedung  Graha  Wangsa,
Bandarlampung,  Sabtu  tanggal  14 Maret  2020  bahwa  kegiatan  tersebut selain  sebagai  ajang  promosi  produk kerajinan dan budaya juga merupakan  kesempatan  yang  sangat baik bagi semua pihak untuk menjadi media bertukar informasi serta menyatukan  langkah  untuk  saling bersinergi  dalam  membangun  dan mewujudkan
Rakyat Lampung
Berjaya.  Lampung  Craft  tahun  ini mengusung  kain  khas  Kabupaten
Lampung Barat yakni Celugam sebagai ikonnya. Pameran ini sekaligus  rangkaian  Perayaan  HUT Dewan Kerajinan Nasional
(Dekranas)  ke-  40  dan  HUT  Provinsi
Lampung ke- 56. Sedangkan kontribusi
pemerintah  kabupaten  dan  kota  di provinsi Lampung yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tulang Bawang,
menyelenggarakan  acara  Pergelaran Parade  Seribu  Tapis  Adat  Budaya Lampung  dalam  rangka  perayaan HUT  Tulang  Bawang  ke-20  tahun 2017  yang  diupayakan  bisa  masuk dalam rekor Museum Rekor Indonesia  (MURI),  tingkat  Nasional pada  tahun  2017.  Bupati  Tulang Bawang, Hanan
A Rozak,
mengatakan  jika  pada  tahun  ini dalam perayaan HUT Tulang Bawang yang  ke-20  tahun  ini,  dirinya sengaja mengambil  tema  utama  keseniaan khusus  dibidang  pergelaran  Parade Seribu  Tapis  Adat  Budaya  Lampung asal Tulang Bawang [ 7 ] .
Selain  itu  kontribusi  Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam rangka  melindungi  dan  melestarikan Kain Tapis yaitu membangun beberapa  monumen/tugu  pengantin. Tugu Pengantin adat Pepadun berada  di  Perempatan  Jalan  Dr.
Susilo Bandar Lampung, Tugu Pengantin Saibatin
berada di
Pertigaan  Jalan  Ahmad  Yani  Bandar Lampung [ 8 ] .
Bentuk  lain  untuk  mendukung penggunaan  Kain  Tapis  pada  acara tertentu  yaitu  seperti  dalam  ajang Miss  Supranational  2015  di  Polandia dimana  Putri  Indonesia  Pariwisata 2015 Gresya Amanda memakai tapis Lampung,  di  ajang  Miss  Universe 2015  di  Las  Vegas  Nevada  Amerika Serikat  dimana  Putri  Indonesia  2015 Anindya Kusuma Putri menggunakan busana bermaterikan Tapis Lampung.     dan  di  ajang  Miss  Grand International 2018 Ariska Putri Pertiwi menggunakan busana adat Lampung
[ 9 ] . Adanya dukungan terhadap kegiatan  tersebut  di  atas,  hal  ini dikarenakan  acara  semacam  itu dapat menjadi sarana untuk melestarikan  Kain  Tapis  Lampung melalui kegiatan promosi budaya.
2. Kontribusi Ideal Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Dalam Melindungi Kain Tapis Berbagai keanekaragaman
penduduk  yang  bermukim  di  Provinsi Lampung  ini  jika  dikaitkan  dengan kebijakan perlindungan terhadap Kain  Tapis,  tentunya  diperlukan adanya  perlindungan  hukum  yang jelas.  Hal  ini  mengingat perlindungan hukum merupakan perlindungan akan  harkat  dan  martabat  serta pengakuan terhadap hak asasi manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek hukum  guna  mencegah  terjadinya kesewenang-wenangan [ 10 ] , sehingga  dapat  dikatakan  bahwa hukum berfungsi sebagai
perlindungan atas kepentingan manusia.  Oleh  karena  itu  kebijakan perlindungan  terhadap  Kain  Tapis yang  akan  dibuat  oleh  Pemerintah Daerah  di  Provinsi  Lampung  harus memperhatikan  semua  kepentingan masyarakat yang ada di provinsi ini.
Beranjak
dari karakteristik heterogenitas  masyarakat  Lampung yang  terdiri  dari  penduduk  asli  dan penduduk  pendatang,  yang  mana penduduk aslinya secara adat terbagi menjadi    dua  kelompok  besar [ 11 ] yaitu  Masyarakat  Adat  Pepadun  dan Masyarakat  adat  Saibatin,  yang menggunakan  Kain  Tapis  untuk Upacara  Adatnya  tersebar  pada beberapa  Kabupaten  di  Provinsi Lampung.  Selain  itu  adanya  jumlah penduduk  pendatang  lebih  banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk aslinya sebagaimana yang telah  diutarakan  di  atas,  maka kebijakan  ideal  yang  harus  dibuat oleh  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi Lampung  dalam  rangka  melindungi dan  melestarikan  Kain  Tapis  yaitu segera  membuat  Peraturan  Daerah (Perda)  Provinsi  Lampung  sebagai payung  hukum  untuk  perlindungan Kain Tapis.
Perda  tersebut  harus  berisikan ketentuan-ketentuan antara lain bahwa: (a)  Kain Tapis dengan motif- motif  tertentu  yang  digunakan  oleh Masyarakat  Adat  Lintas  Kabupaten dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah Provinsi  Lampung;  (b)  terhadap  Kain Tapis  dengan  motif-motif  umum
bukan  untuk  Upacara  Adat  Lampung menjadi  milik  Pemerintah  Kabupaten atau  kota  tempat  asal  Kain  Tapis tersebut; (c)  membuat larangan dengan menerapkan sanksi administrasi,  perdata,  atau    pidana terhadap perbuatan yang menggunakan  Kain  Tapis  dengan motif-motif tertentu di luar kepentingan Upacara Adat Lampung; (d)  dalam  rangka  perlindungan  dan pelestarian  Kain  Tapis,  Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Lampung agar mengoptimalkan peran  serta  Lembaga  Masyarakat Adat  Lampung  sebagaimana  yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi  Lampung    Nomor  5  Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung; (e) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Lampung pada
umumnya, maka terhadap Kain Tapis dengan    motif-motif  yang  umum dapat  digunakan  untuk  kepentingan di luar Upacara Adat dengan ketentuan  apabila  penggunaannya untuk kepentingan bisnis maka harus membayar royalti kepada Pemerintah Daerah  Kabupaten  atau  Kota  tempat asal  Kain  Tapis  yang  bersangkutan
sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) [ 12 ] .
Berkaitan  dengan  hal-hal  di atas,  perlu  adanya  kebijakan  dari Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota untuk:  Pertama,  mencatatkan  hak cipta  Kain  Tapis  Kreasi.  Kelalaian mecatatkan  hak  cipta  Kain  Tapis Kreasi tidak saja dapat menghilangkan  hak  ekonomi  yang melekat  pada  kain,  tetapi  juga hilangnya  kebanggaan  masyarakat karena  diklaim  oleh  pihak  lain [ 13 ] . Seringkali kita sangat bangga dengan banyaknya  warisan  budaya  yang  kita miliki, tetapi terkadang hak
ekonominya tidak kita miliki sehingga warisan  budaya  tersebut  tidak  bisa digunakan untuk
menopang kesejahteraan pemilik warisan budaya tersebut.
Kedua,  Sosialisasi  Kain  Tapis dalam berbagai bentuk kegiatan. Dari beberapa referensi yang bisa didapatkan,  hampir  semua  isinya sama.  Minimnya  referensi  tentang Kain  Tapis  ternyata  juga  pararel dengan minimnya orang-orang Lampung, khususnya generasi mudanya  yang  mengetahui  kain  ini. Kondisi ini tentu cukup memprihatinkan dan berbahaya
terhadap  kelangsungan  eksistensi Kain  Tapis.  Oleh  karena  itu,  perlu segera dilakukan sosialisasi, khususnya kepada siswa-siswa sekolah. Misalnya dengan
menjadikan Kain Tapis sebagai salah satu  mata  pelajaran  muatan  lokal [ 14 ] . Melalui cara ini, para siswa tidak hanya  mengetahui  bentuk  formal (fisik) Kain Tapis, tetapi juga nilai-nilai yang dikandungnya.
Ketiga, agar masyarakat mempunyai ketertarikan untuk melestarikan  dan  mengembangkan Kain  Tapis,  maka  keberadaan  Kain Tapis  harus  memberikan  manfaat bagi peningkatan kesehjateraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah  daerah  kabupaten  dan lembaga  terkait  harus  bekerjasama untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan memberikan kemudahan  dalam  bidang  produksi, permodalan, distribusi, dan pemasaran.
Adanya beberapa kebijakan
yang harus dilakukan oleh Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota seperti  tersebut  di  atas,  diharapkan pada  akhirnya  keberadaan  Kain Tapis sebagai ekspresi budaya tradisional masyarakat adat Lampung
tetap  terjaga  kesakralannya,  juga dalam menyesuaikan
dengan tuntutan  jaman  saat  ini,  keberadaan Kain  Tapis  juga  dapat  dijadikan sarana  oleh  masyarakat  Lampung untuk  meningkatkan  perekonomian daerah Lampung sehingga terwujudnya kesejahteraan
masyarakat  yang  diidam-idamkan selama ini.

## KESIMPULAN
1. Kontribusi  Pemerintah  Daerah  di Provinsi Lampung dalam melindungi  Kain Tapis  masyarakat adat  Lampung  dilakukan  secara
hukum  yang  diwujudkan  dengan
cara: 1) Membuat dan memberlakukan  Peraturan  Daerah Nomor  2  Tahun  2008  tentang Pemeliharaan
Kebudayaan
Lampung; 2) Menjadikan motif kain Tapis  dan  Siger  sebagai    unsur dekoratif  dan  elemen  bangunan gedung  berornamen    Lampung,  3) Membuat dan memberlakukan Peraturan  Daerah Nomor 4 Tahun 2016    tentang    Perlindungan Kekayaan  Intelektual  Masyarakat Lampung.  Selain  itu  pemerintah juga  mengadakan  berbagai  acara
untuk  mempromosikan  kain  Tapis ke masyarakat luas.
2. Kontribusi  ideal  yang  dilakukan
Pemerintah Daerah untuk melindunngi  kain  Tapis  melalui pembentukan aturan hukum tertulis  yaitu  peraturan  daerah terkait ekspresi budaya tradisional. Nantinya,  dalam  perda  tersebut, setidaknya harus mengatur hal-hal sebagai berikut: pengertian, lingkup  perlindungan,  kepemilikan ekspresi budaya tradisional,
pemanfaatan, bentuk
perlindungan,  terakhir  larangan dan sanksi.

## REFERENSI
[1] Eddy Damian. (2012). Glosarium  Hak  Cipta  dan  Hak Terkait. Bandung: Alumni.
[2] Miranda  Risang  Ayu,  Harry Alexander,  Wina  Puspitasari. (2014).  Hukum  Sumber  Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya  Tradisional.  Bandung: Alumni. [3] Julianda Indriaty. (2015). Perlindungan  Hukum  Ekspresi Budaya Tradisional oleh Negara
Sebagai  Pemegang  Hak  Cipta
Kekayaan  Intelektual  Komunal
Masyarakat  Sulawesi  Tenggara Dikaitkan  Dengan  Hak  Ekonomi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang Hak  Cipta,  Tesis  Program  Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran Bandung, pustaka.unpad.ac.id.
[4] Rita Puspawijaya Laslubiati.
(2014).  Peranan  Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang  Dalam  Memberikan Perlindungan  Hukum  Terhadap Kain  Maduaro  Yang  Memiliki Potensi Indikasi Geografis. Thesis Magister Hukum Unila.
[5] Junaidi  Firmansyah,  M.  Sitorus, R.A.Zubaidah,
Suprihatin.
(1996). Mengenal Sulaman Tapis Lampung. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
[6] Esther  Helena  Sinuraya  dan Eko Wahyuningsih. (2005). Katalog  Kain  Tapis  Koleksi Museum Negeri Propinsi Lampung “Ruwai Jurai”. Pemerinth  Propinsi  Lampung Dinas Pendidikan Propinsi UPTD  Museum  Negeri  Propinsi Lampung  “Ruwa  Jurai”:  Bandar Lampung.
[7] Ahmad Surkati. (2012). Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan  Peningkatan  Kerjasama Antar  Daerah.  Jurnal  Mimbar, Vol.  XXVIII,  No.  1  Bulan  Juni,
2012.
[8] Bayangsari Wedhatami dan Budi  Santoso.  (2014).  Upaya Perlindungan  Ekspresi  Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah.  Jurnal  Law  Reform UNDIP,  Vol  9  Nomor  2  Tahun 2014.
[9] Rohaini  dan  Nenny  Dwi  Ariani. (2017). Positive Protection:
Protecting  Genetic  Resources Related to Traditional Knowledge  in  Indonesia.  Jurnal Fiat  Justisia  Vol.11  No.2  April-
Juni 2017.
[10] Mukti Fajardan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan
Empiris.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
[11] Lawrence  M.  Friedman.  (2001). American  Law  An  introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)  diterjemahkan    oleh Wishnu  Basuki.  Jakarta:  PT. Tatanusa.
[12] Harry  C.  Bredemeier.  (1969). Law as an Integrative Mechanism dalam Vilhelm Aubert  (ed)  Sociology  of  Law. Penguin Books. Middlesex [13] Satjipto Rahardjo. (2008). Masalah  Penegakan  Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru, TT.
[14] Esmi Warassih Pujirahayu.
(2005).  Pranata  Hukum  Sebuah Telaah  Sosiologis.  Semarang: PT. Suryandaru Utama.