## ASURANSI SYARIAH
(Analisa Historis Prinsip-prinsip Asuransi Syari’ah Perspektif Manhaj Al-Kully )

## Ririn Tri Puspita Ningrum
Dosen Luar Biasa Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo dan Dosen Tetap Pada Prodi Ekonomi Syari’ah (STAINU) Madiun
E-mail: puspita_ae@yahoo.com

## Abstrak
Seiring  pesatnya  kajian  tentang  ekonomi  Islam,  ternyata  diiringi  juga  oleh perkembangan praktik riil ekonomi Islam, contohnya adalah perbankan Syariah, reksadana  Syariah,  pasar  modal  Syariah,  obligasi  Syariah,  dan  juga  asuransi Syariah.  Asuransi  Syariah,  sebagaimana  fokus  kajian  pada  makalah  ini,  juga mengalami perkembangan yang sangat pesat walau tidak sepesat perkembangan perbankan  Syariah.  Akan  tetapi  fenomena  perkembangan  asuransi  Syariah ternyata  menimbulkan  berbagai  ragam  pandangan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari cara  pandang  atau  metodologi  penarikan  hukum  terhadap  praktek  asuransi Syariah itu sendiri. Kertas kerja ini akan membahas mengenai asuransi Syari’ah khususnya pada sisi historisnya dalam perspektif manhaj al-kully.
Kata Kunci: Analisa Syari’ah, Analisa Historis, Manhaj al-Kully

## Pendahuluan
Seiring pesatnya kajian tentang ekonomi Islam, ternyata diiringi juga oleh perkembangan  praktik  riil  ekonomi  Islam,  contohnya  adalah  perbankan  Syariah, reksadana  Syariah,  pasar  modal  Syariah,  obligasi  Syariah,  dan  juga  asuransi Syariah.  Asuransi  Syariah,  sebagaimana  fokus  kajian  pada  makalah  ini,  juga mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat  walau  tidak  sepesat  perkembangan perbankan  Syariah.  Akan  tetapi  fenomena  perkembangan  asuransi  Syariah ternyata menimbulkan berbagai ragam pandangan. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang atau metodologi penarikan hukum terhadap praktek asuransi Syariah itu sendiri.
Terdapat  tiga  metode  penarikan  hukum  terhadap  praktek  mu’amalah antara  lain: manhaj  al-radd,  manhaj  al-kully dan manhaj  al-jam’u . Manhaj  al- radd adalah  metodologi  yang  hanya  didasarkan  pada  hasil  kajian  ulama-ulama terdahulu  ( salaf )  dengan  melihat  sisi  kemiripannyya  dan  kesamaannya. Manhaj al-kully adalah metodologi penarikan hukum dengan disarkan pada  tujuan-tujuan diturunkannya syari’at (maqashid al-syari’at). Sedangkan manhaj al-jam’u adalah perpaduan antara manhaj al-radd dan manhaj al-kully . Fokus kajian pada makalah ini adalah dengan menggunakan manhaj al-kully sebagai pisau analisis penarikan hokum  terhadap  praktek  asuransi  Syariah  tanpa  terlepas  dari  nilai-nilai historisnya.
Mengapa  menggunakan manhaj  al-kulli ?  Telah  diketahui  bersama  bahwa salah  satu  sifat  hukum  Islam  adalah  bersifat  fleksibel.  Sebagai  contoh  hadirnya praktek  asuransi  merupakan  problematika  baru  yang  menuntut  adanya  ketentuan hukum  baru.  Menurut  Dr.  Nasrun  Harun,  M.A,  terdapat  beberapa  faktor  yang dapat  dijadikan  acuan  dalam  menilai  terjadinya  perubahan  dan  menjadi pertimbangan bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum,  yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Namun yang  menjadi  acuan  untuk  menghadapi  perubahan  sosial  tersebut  dalam  bidang mu’amalah  adalah  tercapainya maqashid  asy-syariah yakni  tujuan  yang  hendak dicapai dalam mensyariatkan hukum, sesuai dengan kehendak Syara’ . 1 Atas dasar itulah, maqashid  asy-syariah -lah  yang  menjadi  ukuran  keabsahan  suatu  akad/ transaksi dalam kegiatan mu’amalah.
1 Nasrun Harun, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal xix.
Selain  itu,  ciri  lain  hukum  Islam  adalah  menegakkan  prinsip “menghilangkan mafsadah dan mendatngkan maslahah ” untuk segenap manusia, baik  jasmaninya,  jiwanya,  rasionya,  masyarakat  keseluruhannya,  dan maslahah untuk  seluruh  manusia  pada  setiap  masa  dan  generasi.  Islam  juga  selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi di dalam situasi tertentu.  Inilah  yang  membuat  Islam  mampu  menampung  segala  kebutuhan  dan kepentingan umat.
Karena itu, ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku,  sempit  dan  jumud  melainkan  suatu  ajaran  yang  fleksibel  dan  elastic  yang dapat mengakomodir  bebrabagi perkembangan transaksi modern selama itu tidak bertentangan  dengan  dasar-dasar  dan  prinsip-prinsi  mu’amalah  dalam  Al-Qur’an dan  Sunnah.  Dengan  demikian,  teramat  penting  untuk  melihat  bagaimana  sistem penarikan  hukum  terkait  praktek  asuransi  syariah  dengan  menggunakan  manhaj al-kully.  Berikut  ini  pemakalah  mencoba  memaparkan  praktek  asuransi  syariah dilihat dari manhaj al-kully sebagai pisau analisinya.

## Seputar Asuransi
Kata  asuransi  berasal  dari  bahasa  Inggris, insurance ,  yang  dalam  bahasa Indonesia  telah  menjadi  populer  dan  diadopsi  dengan  padanan  kata “pertanggungan” 2 .  Dalam  bahasa  Belanda  asuransi  biasa  disebut  dengan  istilah assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan). 3 Sedangkan dalam bahasa Arab,  asuransi  dikenal  dengan  istilah at-ta’min ,  yang  diambil  dari  kata  amana
2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hal. 63.
3 Hasan  Ali, Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan  Analisis  Historis, Teoritis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 57.
yang  artinya  member  perlindungan,  ketenangan,  rasa  aman,  dan  bebas  dari  rasa takut 4 , seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu:
                                                 
Artinya :  “yang  telah  memberi  makanan  kepada  mereka  untuk  menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”
Pengertian dari at-ta’min adalah seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. 5
Ahli  fiqih  kontemporer,  Wahbah  az-Zuhaili  mendefinisikan  asuransi berdasarkan  pembagiannya.  Ia  membagi  asuransi  dalam  dua  bentuk,  yaitu at- ta’min  at  ta’awuni dan at-ta’min  bi  qist  sabit . At-ta’min  at  ta’awuni (asuransi tolong menolong) adalah kesepakatan sejumlah orang untuk  membayar sejumlah uang  sebagai  ganti  rugi  ketika  salah  seorang  diantara  mereka  mendapat kemudharatan.  Sedangkan at-ta’min  bi  qist  sabit (asuransi  dengan  pembagian tetap  adalah  akad  yang  mewajibkan  seseorang  membayar  sejumlah  uang  kepada pihak  asuransi  yang  terdiri  atas  beberapa  pemegang  saham  dengan  perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, maka ia diberi ganti rugi. 6
Dewan  Syariah  Nasional  MUI  (DSN  MUI)  mengartikan  asuransi  dengan istilah ta`min,  takaful, atau tadhaamun ,  yang  didefinisikan  sebagai  usaha  saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk  aset  dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad  (perikatan)  yang sesuai dengan Syariah.
4 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah  (Life  and  General):  Konsep  dan  Sistem Operasiona l (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 28.
5 Ibid, hal 28.
6 Abdul  Azis  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Hoeve,  2000), hal. 138.
Akad  yang  sesuai  dengan  Syariah  tersebut  maksudnya  adalah  akad  yang  tidak mengandung gharar (penipuan),  perjudian,  riba,  penganiayaan/  kezaliman,  suap, barang haram dan maksiat. 7

## Sejarah Asuransi
Konsep  asuransi  sebenarnya  sudah  dikenal  sejak  zaman  sebelum  Masehi yakni  dilakukan  pada  masa  Nabi  Yusuf  as  sebagaimana  dikisahkan  pada  QS. Yusuf  (12):  42-49,  yakni  ketika  Nabi  Yusuf  as  menafsirkan  mimpi  dari  Raja Fir’aun.  Tafsiran  yang  ia  sampaikan  adalah  bahwa  Mesir  akan  mengalami  masa tujuh  panen  yang  melimpah  dan  tujuh  tahun  paceklik.  Untuk  menghadapi  masa kesulitan (paceklik), Nabi Yusuf as menyarankan agar menyisihkan sebagian hasil panen  pada  masa  tujuh  tahun  pertama.  Saran  tersebut  diikuti  oleh  Raja  Fir’aun sehingga  masa paceklik dapat ditangani dengan baik. 8
Pada  tahun  2000  sebelum  Masehi,  para  saudagar  dan  aktor  di  Italia membentuk Collegia Tennirium , yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu  para  janda  dan  anak-anak  yatim  dari  para  anggota  yang  meninggal. Perkumpulan  serupa  yakni Collegia  Nititum ,  kemudian  berdiri  dengan beranggotakan  para  budak  belian  yang  diperbantukan  pada  ketentaraan  kerajaan Romawi. 9
7 Lihat Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/IX/2001, hal. 5. Selengkapnya fatwa-fatwa DSN MUI terkait Asuransi Asuransi Syariah adalah : (1) Fatwa DSN No 21/DSN-MUI/IX/2001 ttg Pedoman Umum  Asuransi  Syariah,  (2)  Fatwa  DSN  No  51/DSN-MUI/III/2006  tentang  akad  Mudharabah Musyarakah  pada  Asuransi  Syariah,  (3)  Fatwa  DSN  No  52/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad Wakalah  bil  Ujrah,  (4)  Fatwa  DSN  No  53/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad  Tabarru’  pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
8 Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 224.
9 Afzalur  Rahman, Economic  Doktrines  of  Islam ,  (terj.  Soeroyo  Nastangin), Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 4 (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 45-46.
Pada masyarakat  Arab sendiri, terdapat sistem ‘aqilah yang sering terjadi dalam  sejarah  pra  Islam  dan  diakui  dalam  literatur  hukum  Islam. ‘Aqilah merupakan  cara  penutupan  dari  keluarga  pembunuh  terhadap  korban  (yang terbunuh). 10 Ketika  terdapat  seseorang  terbunuh  oleh  anggota  suku  lain,  maka keluarga  pembunuh  harus  membayar diyat dalam  bentuk  uang  darah. 11 Tujuan dibayarkannya  uang  ganti  rugi  pembunuhan  adalah  untuk  menjamin  keamanan terhadap  bahaya  yang  dapat  mengancam  seluruh  anggota  suku  dan  untuk menghilangkan  bahaya  umum  yang  sewaktu-waktu  akan  menimpa  salah  satu anggota.  Dengan  demikian  suku  tersebut  saling  bahu  membahu  mengatasi  ganti rugi  yang  mungkin  suatu  saat  menimpa  mereka  secara  bersama-sama. 12
Kebiasaan-kebisaan ini kemudian dilanjutkan pada masa Nabi Muhammad SAW. yang dapat dilihat pada hadits berikut:
Diriwiyatkan  oleh  Abu  Hurairah  ra,  dia  berkata:  Berselisih  dua  orang wanita  dari  suku  Huzail,  kemudian  salah  satu  wanita  tersebut  melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan ematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris wanita yang meninggal tersebut  mengadukan  peristiwa  tersebut  pada  Rasulullah  SAW.,  Maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut  dengan  pembebasan  seorang  budak  laki-laki  atau  perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari).
Demikian juga dalam praktik pertanggungan ini, Nabi Muhammad SAW. juga memuat ketentuan dalam pasal khusus pada Konstitusi Madinah, yaitu pasal 3 yang berisi:
“ Orang  Qurasy  yang  melakukan  perpindahan  (ke  Madinah)  melakukan pertanggungan  bersama  dan  akan  saling  bekerjasama  membayar  uang darah di antara mereka ”. 13
10 Ali, Asuransi , hal. 68.
11 Ibid ., hal. 67-68.
12 Rahman, Doktrin, hal. 80.
13 Ali, Asuransi , hal. 68.

## Prinsip Dasar Asuransi Syariah: Berangkat dari Sejarah yang Melatarinya
Berangkat  dari  sejarah  yang  dikemukakan  di  atas,  maka  kebiasan-kebiasan tersebut  ( al-‘aqilah )  menurut  Afzalur  Rahman  memberikan  empat  keuntungan bagi  orang  Arab 14 dan  menjadikannya  sebagai  prinsip  dasar  yang melatarbelakangi terbentuknya asuransi syariah, yakni:
1. Mengurangi pertumpahan darah dan balas dendam
2. Mengalihkan  tanggung  jawab  individu  menjadi  tanggung  jawab  kolektif seluruh  suku  atas  perbuatan  yang  dikaukan  anggotanya,  sehingga  dengan demikian  akan  membantu  tercapainya  keamanan  sosial  bagi  individu  setiap suku.
3. Mengurangi  beban  keuangan  individu  dengan  mengalihkan  kewajiban tersebut ke dalam kelompok (suku)
4. Mengembangkan  semangat  kerjasama  dan  persaudaraan  di  antara  anggota yang diwujudkan dalam saling membantu beban individu sesama anggota.
Dengan demikian, jika ditarik dari prinsip-prinsip adanya ‘ aqilah maka dapat ditarik benang merah terkait prinisip-prinsi dasar asuransi syariah antara lain:
1. Tauhid  ( unity) ,  yakni  bagaimana  seharusnya  menciptakan  suasana  dan kondisi bermuamalah yang dituntut oleh nilai-nilai ketuhanan.
2. Keadilan  ( justice ),  yakni  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan  ( justice )  antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.
3. Tolong  menolong  ( ta’awun ),  yakni  tertanamnya  niat  dan  motivasi  untuk membantu  dan  meringankan  beban  sesama  pada  suatu  ketika  mendapat musibah atau kerugian.
14 Ibid ., hal. 83.
4. Kerjasama  ( cooperation) ,  yakni  berupa  akad  yang  dijadikan  acuan  antara kedua belah pihak yang terlibat baik mudharabah maupun musyarakah .
5. Amanah  ( trustworthly/al-amanah ),  yakni  terwujud  dalam  nilai-nilai akuntabilitas  (pertanggungjawaban)  perusahaan  melalui  penyajian  lapotran keuangan tiap periode serta penyempaian informasi yang benar antara kedua belah pihak.
6. Kerelaan  ( al-ridha ),  yakni  keharusan  untuk  bersikap  ridha  dan  rela dalamsetiap melakukan akad (transaksi) dan tidak ada pakasaan antara pihak- pihak yang terikat oleh perjanjian akad.
7. Larangan riba, yakni setiap transaksi dilarang memperkaya diri dengan cara- cara yang tidak dibenarkan (riba)
8. Larangan judi ( maisir ), yakni terdapatnya salah satu pihak yang diuntungkan namun dipihak lain justru mengalami kerugian.
9. Larangan  ketidakpastian  ( gharar ),  yakni  terjadinya  untung-untungan  dan tidak  ada  kejelasan  berapa  yang  harus  dibayarkan  dan  berapa  yang  harus diterima.

## Jenis Akad Pada Asuransi Syari’ah
Jika  dianilasa  lebih  jauh  tentang  prinsip  kerjasama  dalam  asuransi  syariah sebagaimana  yang  telah  disahkan  dalam  fatwa  DSN  MUI,  sekurang-kurangnya terdapat tiga akad dalam asuransi Syariah 15 , antara lain:
1. Akad hibah ( tabarru’ ) di antara sesama pemegang polis (peserta asuransi) di mana  peserta  memberikan hibah (dana  sosial)  yang  akan  digunakan  untuk menolong  peserta  lain  yang  terkena  musibah.  Hal  ini  terdapat  pada  Fatwa
15 Burhanuddin  S, Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah (Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2010), hal. 103-116.
DSN  MUI  No:  53/DSN-MUI/III/2006  tentang Tabarru ’  pada  Asuransi
Syariah.
2. Akad mudharabah/musyarakah ,  dimana  peserta  bertindak  sebagai shahibul mal (pemegang  polis),  sedang   perusahaan   bertindak  sebagai mudharib (pengelola).  Akadnya  berupa mudharabah ,  jika  perusahaan  asuransi  tidak sharing modal. Jika perusah aan asuransi ikut sharing modal, berarti akadnya musyarakah .  Dana  tersebut  diinvestasikan  dalam  wujud  usaha  yang diproyeksikan menghasilakn keuntungan ( profit ). Hal ini terdapat pada Fatwa DSN  MUI  No:  51/DSN-MUI/III/2006  tentang Mudharabah  Musytarakah pada Asuransi Syariah.
3. Akad ijarah ( wakalah bil ujrah ),  yaitu akad wakalah (pemberian kuasa) dari peserta  kepada  perusahaan  asuransi  untuk  mengelola  dana  peserta  dengan memperoleh  imbalan  ( ujrah/fee ).  Akad wakalah   bil  ujrah terdapat  pada asuransi  yang  mengandung  unsur  tabungan  ( saving )  maupun  unsur tabarru’ atau  yang  tidak  mengandung  unsur  tabungan  ( non  saving ).  Hal  ini  terdapat pada Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/III/2001 Pedoman Umum Asuransi Syariah  dan  Fatwa  DSN  MUI  No:  52/DSN-MUI/III/2006  tentang  Akad Wakalah bil Ujrah pada pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah
Manhaj Al-Kully sebagai Pisau Analisa
Secara  etimologi  “ manhaj ”  berarti  “metodologi”,  sedangkan  “ al-kully ” dapat  diartikan  sebagai  “konprehensif/  menyeluruh”.  Sehingga  yang  dimaksud dengan “ manhaj al-kully ” adalah sebuah metodologi yang didasarkan pada tujuan- tujuan  diturunkannya  Syari’at  ( al-maqashid  asy-syariat ).  Kelebihan  metodologi
ini  adalah  lebih  memperhatikan  kajian  dampak  yang  dihasilkan  atas  sebuah penilaian atau fatwa dan lebih menekankan pada nilai-nilai universalitas Syariah, antara  lain:  keadilan,  tidak  dzalim,  tidak riba /  bunga,  tidak istighlal /  eksploitasi, tidak  adanya  penipuan,  tidak  adanya gharar, tidak  adanya jahalah ,  tidak  adanya maisir , tidak adanya ikhtikar / monopoli. (Asmuni: 2012).
Al-Maqashid  asy-Syari’ah dapat  diartikan   sebagai  “tujuan-tujuan  ajaran Islam” atau dapat juga dipahami sebagai “tujuan-tujuan pembuat Syari’at (Allah) dalam menggariskan ajaran/ Syari’at Islam”. Al-Maqashid asy-syari’ah terdiri dari pemenuhan manfaaat, kesejahteteraan manusia dimana Allah telah menggariskannya  pada  hukum-hukumNya. Maqashid  syari’ah bertujuan  untuk memenuhi  kebaikan,  kesejahteraan,  keuntungan,  manfaat,  dan  lain  sebagianya serta menghindari dari keburukan syetan dan kerugian-kerugian diri bagi manusia yang  taat.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa maqashid syari’ah (tujuan  Syari’ah) adalah  kemaslahatan  umat  manusia.  Kemaslahatan  diartikan  sebagai  segala sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusian, dan perolehan  apa-apa  yang  dituntut  oleh  kualitas-kualitas  emosional  dan intelektualnya.
Dalam  pandangan  Syatibi,  Allah  menurunkan  Syariat  (aturan  hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan ( jalbul mashalih  wa  dar’ul  mafasid ),  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.   Aturan-aturan dalam Syari’ah tidaklah dibuat untuk Syari’ah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam Syari’ah adalah untuk membawa manusia
dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat.
Selanjutnya  menurut  Syatibi, maslahah dapat  dibagi  menjadi  tiga  bagian yang berurutan secara hierarkhis, yaitu dharuriyyat , hajjiyyyat , dan tahsiniyyat . 16

## 1. Maslahah Dharuriyyat
Dharuriyyat merupakan maslahat yang  paling  utama  dan  menjadi landasan  dalam  menegakkan  keejahteraan  manusia  baik  di  dunia  maupun  di akhirat. Dharuriyat mencangkup  pemeliharaan  lima  unsure  pokok  dalam kehidupan  manusia  yaitu hifdz  al-din (pemeliharaan  agama), hifdz  al-nafs (pemelliharaan  jiwa), hifdz  al-  nasl (perlindungan  keturunan), hifdz  al-mal (pemeliharaan harta) dan hifdz al-‘aql (pemeliharaan akal).
2. Maslahah Hajjiyyat
Hajiyyat merupakan  jenis maslahah dimaksudkan  untuk  memudahkan kehidupan,  menghilangkan  kesulitan  atau  menjadikan  pemeliharaan  yang  lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
3. Maslahah Tahsiniyyat
Tahsiniyyat  a dalah  sesuatu  yang  tidak  mencapai  taraf  dua  kategori  di  atas.
Tujuan maslahah ini  adalah  agar  manusia  dapat  melakukan  yang  terbaik  untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupam manusia. Tahsiniyat hanya  berfungsi  sebagai  pelengkap,  penerang  dan  penghias  kehidupan  manusia dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesulitan.
Pengklasifikasian yang dilakukan Asy-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya  pemeliharaan  lima  unsur  pokok  itu  dalam  kehidupan  manusia.  Di
16 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 382-383.
samping  itu,  pengklasifikasian  tersebut  juga  mengacu  pada  pengembangan  dan dinamika  pemahaman  hukum  yang  diciptakan  Allah  SWT  dalam  rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. 17
Terkait  dengan  hal  tersebut,  maka  kebutuhan  utama  sebagaimana  yang diintrodusir oleh Syatibi bukanlah sesuatu yang “eksklusif’” dan harga mati yang tidak bisa dikembangkan lebih banyak lagi.  Mengkaji teori Maqashid tidak dapat dipisahkan  dari  pembahasan  tentang maslahah .  Hal  ini  karena  sebenarnya  dari segi substansi, wujud al-maqashid asy-syari’ah adalah kemaslahatan. 18 Meskipun pemahaman atas kemaslahatan yang dimaksudkan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-mazhab,  tidaklah  seragam,  ini  menunjukkan  betapa maslahat menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting. 19
Jika para ahli fiqh klasik telah merumuskan pada masa mereka kebutuhan- kebutuhan primer mereka yang dikenal dalam al-kuliyyah al-khamsah , maka dari kalangan  ulama  kontemporer  (Muhammad  al-Ghazali,  Ahmad  al-Khamlisyi, Yusuf al-Qardhawi, Ahmad al-Raisuni, Isma’il al-Hasani, dll) merekomendasikan bahwa  keadilan,  egalitarian,  kebebasan,  hak  sosial,  hak  ekonomi  dan  hak  politik ( al-‘adl, al-musawat, al-hurriyat, al-huquq al-ijtima’iyah, wa al-iqtsadiyah wa al- siyasah )  menjadi  tujuan  tertinggi  syariah.  (Asmuni:  Teoritisasi al-Maqashid :
Upaya Pelacakan Historis).
Begitupun  juga  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  M.  Fahim  Khan  yang menyatakan bahwa:
17 Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqashid  Syari’ah  menurut  al-Syatibi (Jakarta:  Rajawali Press, 1996), hal. 73.
18 Ibid. , hal. 69.
19 Said  Aqiel  Siradj, Fiqh  Berwawasan  Etika ,  dalam www.republika.co.id ,  diakses  5  Juli 2012.
” Following  the  lines  of  Shatibi,  the  Islamic  jurists  and  economists  in  the contemporary  world  are  required  to  work  together  to  determine  in  detail the  determinans  of  human  life.  For  example,  freedom  may  be  the  sixth element wich may be required to be promoted along with the promotion of the five elements described by Shatibi .” 20
Selanjutnya ia juga menyatakan:
“ It may be mentioned that the list of basic elements given by Shatibi may be  not  an  exhaustive  list.  For  example,  one  element  that  seems  to  be missing  from  the  list  is  freedom.  Islam  has  given  great  importance  to freedom  at  the  individual  level  as  well  as  at  the  society  level…  Freedom from the dominance of non-muslim rule is extremly important .” 21
Sedangkan  menurut  M.  Umer  Chapra,  tujuan-tujuan  Islam  ( Al-Maqashid asy-Syariah )  bukan  semata-mata  bersifat  materi.  Justru  tujuan-tujuan  itu didasarkan  pada  konsep  tentang  kesejahteraan  manusia  (f alah )  dan  kehidupan yang  baik  ( hayat  thayyibah ),  yang  memberikan  nilai  sangat  penting  bagi persaudaraan  daan  keadilan  sosio-ekonomi  dan  menuntut  suatu  kepuasan seimbang baik kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia. 22
Dengan  demikian  adalah  suatu  keutamaan  untuk  mampu  menggali  dan meletakkan  kebutuhan-kebutuhan  primer  kekinian  (kontempore)  sebagai al-
20 M.  Fahim  Khan  dan  Nur  Muhammad  Ghifari,  “Shatibi’s  Objectives  of  Shari’ah  and Some Implications for Consumer Theory,” dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.),
Reading in Islamic Economic Thought (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hal. 194.
21 Ibid, hal. 195
22 M.  Umer  Chapra, Islam  and  the  Economic  Challenge ,  terj.  Nurhadi  Ihsan, Islam  dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hal. 8.
maqashid  asy-syari’ah .  Walau  demikian,  untuk  menjawab  problem  kekinian tersebut maka harus ditekankan prinsip kehati-hatian agar apa  yang di- istimbath- kan dan  hukum  dihasilkan  tidak  terjebak  pada  subyektifitas  dan  menjadikannya sebagai liberalism  religious yakni  dengan  cara  ijtihad  kolektif  dan  melihat berbagai  aspek  untuk  memecahkan  masalah  kekinian.  (Asmuni:  2012).  Hal  ini dikarenakan  masalah  kontemporer  (kekinian)  tidak  hanya  terbatas  pada  kajian hukumnya,  tetapi  lebih  luas  dari  itu  dan  mengharusknnya  mengadopsi  berbagai macam pengetahuan yang dijadikan acuan dalam melakukan istimbath hukumnya.
Oleh  karena  itu,  maka maqashid  asy-syariah tidak  terbatas  hanya  sebagai media  untuk  mematangkan  dan  melengkapi ijtihad ,  namun  juga  memperluas jangkuan ijtihad yang  memberi  ruang  bagi  seseorang  untuk  memahami  seluruh kehidupan  dengan  flukuasi  dan  kompleksitasnya.  Karena  ketika  teks-teks  agama hanya  diambil  makna  lahiriyah  dan  literalnya,  maka  akan  menjadi  sempit  dan pemahaman  yang  akan  menjaadi  sedikit.  Namun  jika  dipahami  dengan  illat  dan tujuannya,  maka  ia  akan  sangat  membantu  ruang  bagi  penerapan  analogi  dan memberlakukan  hukum  sesuai  dengan  cirri  alamiahnya  dalam  mewujudkan tujuan-tujuan Syari’ dengan  cara  mencari  kemanfaatannya  dan  menghindari terjadinya kerusakan. 23

## Asurasi Syariah Perspektif Manhaj al-Kully
Seperti  yang  telah  disinggung  pada  pembahasan  sebelumnya,  asuransi Syariah merupakan jenis kajian yang baru dalam literatur fiqh Islam dan termasuk masalah  kontemporer  (kekinian).  Berkaitan  dengan nash yang  mendasarinya,
23 Tim Penulis MSI UII, Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah (Yogyakarta: MSI UII- Safiria Insania Press, 2008), hal. 170-171.
tidak terdapat nash dalam Al-Qur’an atau Hadist yang melarang asuransi Syariah.
Adapun  beberapa  landasan  asuransi  Syariah  diantara  sekian  banyak  dasar  yang mampu mewakilinya antar lain:
Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (5): 2
                                                                                                            
                 
Artinya: “..dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan takwa,  dan  jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat  dosa  dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

## Hadits tentang ‘Aqilah:
Diriwiyatkan  oleh  Abu  Hurairah  ra,  dia  berkata:”Berselisih  dua  orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu  ke  wanita  yang  lain  sehingga  mengakibatkan  ematian  wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris wanita yang meninggal  tersebut  mengadukan  peristiwa  tersebut  pada  Rasulullah SAW.,  Maka Rasulullah  SAW.  memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap  janin  tersebut  dengan  pembebasan  seorang  budak  laki-laki atau  perempuan,  dan  memutuskan  ganti  rugi  kematian  wanita  tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari). 24
Piagam Madinah:
“Dengan  nama  Allah  Yang  Maha  Pengasih  dan  Maha  Penyayang.  Ini adalah  piagam  dari  Muhammad  SAW.,  dikalangan  mukminin  dan muslimin  (yang  berasal)  dari  Quraisy  dan  Yastrib,  dan  orang  yang mengikuti  mereka,  menggabungkan  diri  dan  berjuang  bersama  mereka. Sesungguhnya  mereka  satu  umat,  lain  dari  (komunitas)  manusia  yang lain. Kaum Muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu membahu membayar diyat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang adil di antara mukminin.”
24 Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari (Kitab Diyat No. 45), hal. 34.
Kaidah Fiqhiyah:
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah  boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”
“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”
Berkaitan  dengan  bentuk  kerjasamanya,  jika  dilihat  sisi  historisnya yakni ‘aqilah merupakan  sebuah  kerjasama  yang  berdasarkan  keridhaan  antar sesame  kelompok  untuk  saling  menanggung  dan  melindungi  atan  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  suatu  bahaya.  Tidak  diragukan  lagi  bahwa  Rasulullah mengadopsi  nilai  ( maslahah) yang  terdapat  dalam ‘aqilah ini  untuk  kemudian diterapkan  dalam  kehidupan  sosial-ekonomi  pada  masanya.  Hal  inilah  yang mendorong  praktisi  ekonomi  Muslim  menyusun  sebuah  format  dan  konsep  baru yang  tetap  berlandaskan  atas  nilai  kerjasama  dan  saling  menanggung  ( ta’awun ) dalam bentuk asuransi Syariah.
Pada  masa  sekarang,  asuransi  Syariah  dijalankan  atas  prinsip  keadilan  dan keridhaan,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Muhammad  Yusuf  Musa.  Ia menyatakan  bahwa  asuransi  Syariah  dalam  segala  jenisnya  adalah  contoh kerjasama  dan  berguna  bagi  masyarakat.  Asuransi  jiwa  bermanfaat  bagi  peserta asuransi  dan  juga  bermanfaat  bagi  perusahaan  asuransi.  Karenanya  tidak  ada ruginya  menuut  hukum  Islam  jika  ia  bebas  dari  bunga,  yakni  peserta  asuransi ahanya  mengambil  yang  sudah  dibayarkannya  tanpa  tambahan  apapun  jiaka  ia
hidup  lebih  lama  dari  masa  asuransi,  dan  jika  ia  meninggal  maka  ahli  warisnya mendapat kompensasi. ini sah menurt hukum Islam. 25
Kemudian  jika  dilihat  dari  segi  prinsip  dasar  yang  melatarinya,  asuransi Syariah  merupakan  sebuah  bentuk  kerjasama  untuk  saling  menanggung  dan melindungi para anggotanya dari bahaya yang mengancam jiwa dan harta mereka dan memberikan keuntungan bagi  perdagangan, kegiatan usaha dan industri.  Hal ini sebagaiman disampaikan oleh Fathurrahman Djamil. ia mengemukakan bahwa asuransi  Syari’ah  termasuk syirkah  at-ta’awuniyah ,  usaha  bersama  yang didasarkan  pada  prinsip  tolong-menolong. 26 Selanjutnya  ia  menegaskan  bahwa asuransi  mengandung  kepentingan  umum  sebab  premi-premi  yang  dikumpulkan dapat diinvestasikan dalam kegiatan usaha dan pembangunan. 27
Demikian  juga  dengan  akad-akad  yang  menjadi  dasar  operasional  asuransi Syariah  seperti mudharabah,  musyarakah,  ijarah dan tabarru’ merupakan  akad yang  berlandaskan  pada  sendi-sendi  persaudaraan  dan  keadilan.  Didalamnya terdapat  syarat  dan  aturan  yang  menuntut  adanya  sebuah  transparansi (amanah/kejujuran),  keadilan  dan  larangan  riba  yang  harus  dipenuhi  oleh pelakunya.
Kemudian  berkaiatan  dengan  ada  tidanya gharar dan maisir ,  beberapa ulama  seperti  Mustafa  Ahmad  Zarqa,  Muhammad  Yusuf  Musa  dan  Muhammad Abu  Zahrah  berpendapat  bahwa  asuransi  tidak  menjamin  suatu  peristiwa  yang yang  tidak  terjadi,  tetapi  sebaliknya  mengganti  kerugian  kepada  peserta  asuransi
25 Muhammad  Muslehuddin, Insurance  and  Islamic  Law ,  terj.  Burhan  Wirasubrata, Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Lentera, 1999), hal. 153-154.
26 Faturrahman  Djamil, Metode  Ijthad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah (Jakarta:  Logos, 1995), hal.137.
27 Ibid, hal 137.
terhadap  akibat-akibat  ari  suatu  peristiwa  atau  resiko  yang  sudah  ditentukan. Sebagai  contoh  kematian  adalah  suatu  kepastian  sebagaimana  yang  dituangkan dalam  Al-Qur’an  dan  oleh  karena  itu  bisa  diambil  langkah-langkah  untuk memperkecil keseriusan yang diakibatkannya dengan cara saling tolong menolong dan saling membantu kepada ahli warisnya. 28
Kemungkinan  terjadinya  resiko  yang  mengancam  kehidupan  manusia  di segala kondisi, tingkatan dan hubungan merupakan bagian dari qadha ’ dan takdir Allah yang sudah menjadi fitrah alam semesta dan kehidupan. Umat muslim harus membedakan  antara  resiko-resiko  alamiah  dengn  berbagai  kegiatan  yang direkayasa sedemikian rupa agar terlihat mengandung resiko sendiri oleh manusia tanpa  unsur  darurat  dan  kebutuhan,  diantaranya  taruhan  ( rihan )  dan  gambling ( muqamarah ).  Untuk  hal  yang  pertama,  Islam  membolehkan  adanya  asuransi sebagai upaya untuk meminimalisir dan mencegah kerugian yang diakibatkannya. Dan upaya-upaya inilah juga bisa dikatakan sebagai takdir. 29
Secara  konvensional,  menurut  Syafi`i  Antonio,  kontrak/perjanjian  dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai aqd tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara Syariah dalam akad  pertukaran  harus  jelas  berapa  yang  dibayarkan   dan  berapa  yang  diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu ( gharar ) karena telah diketahui berapa yang akan diterima  (sejumlah  uang  pertanggungan),  tetapi  tidak  tahu  berapa  yang  akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Disinilah gharar terjadi pada asuransi konvensional. 30
28 Ali, Asuransi , hal. 146.
29 Husain  Husain  Syahatah, Asuransi  dalam  Perspektif  Islam ,  terj.  KA  Failasufa  (Jakarta: Amzah, 2006), hal. 197.
30 Syafi’I Antonio, Asuransi dalam Perspektif Islam (Jakarta: STI, 1994), hal. 1-3.
Dengan  demikian  sebenarnya  dalam  asuransi  Syariah  memiliki  prinsip- prinsip  atau  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam al-maqashid  asy-syariah ,  yakni sebuah  upaya  untuk  mendatangkan maslahah dan  menghindari  atau  melindungi diri  dari  kemudharatan.  Begitupun  juga  dengan  nilai-nilai  universalitas  Syariah, pada  dasarnya  asuransi  Syariah  juga  mengandung  sendi-sendi  yang  termuat  di dalamnya  antara  lain:  keadilan,  tidak  dzalim,  tidak riba /  bunga,  tidak istighlal / eksploitasi,  tidak  adanya  penipuan,  tidak  adanya gharar, tidak  adanya jahalah , tidak adanya maisir , dan tidak adanya ikhtikar / monopoli.

## Penutup
Asuransi  Syariah  merupakan  salah  satu  bukti  dari  hasil  ijtihad kontemporer  dalam  tataran  praktis  yang  termanisfestasikan  dari  nilai-nilai  yang terkandung  pada  praktek  sosial-ekonomi  masa  lalu  baik  sejak  zaman  pra  Islam maupun  sejak  zaman  Rasulullah  SAW.  Walau  pada  masa  kekinian  terdapat kompleksitas dan perbedaan baik dari segi bentuk, format dan aplikasinya, adalah penting untuk melihat berbagai dimensi nilai (prinsip) yang terdapat pada sebuah praktek riil ekonomi Islam (mu’amalah), khususnya pada praktek asuransi Syariah ini  melalui  kacamata al-maqasid  asy-syariah dalam  menarik  simpul  hukumnya.
Hal ini dikarenakan bahwa pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap Syariat  dengan  hukum-hukumnya  hanya  dapat  dilakukan  dengan  mengetahui tujuan-tujuan Syari’at itu sendiri.
Setelah  melihat  nilai-nilai  (prinsip-prinsip)  mulia  yang  terdapat  pada asuransi  Syariah  berdasarkan manhaj  al-kully ,  tidak  salah  bahwa  praktek muamalah ini adalah sah dan boleh di mata Islam. Telah diketahui bersama bahwa
jika  terdapat  nilai-nilai  yang  sesuai  Islam,  maka  Islam  akan  memberikan kesempatan kepada kaum  Muslimin  untuk  berijtihad menyusun program  aplikasi dalam  tataran  praktis  sesuai  dengan  kondisi  zaman  dan  tempatnya.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  tujuannya  yakni  sebagai  upaya  menanggulangi  bahaya-bahaya alamiah yang terjadi dan merealisasikan keterjaminannya dari bahaya atau hal-hal yang  desrtuktif.  Tentunya  hal  ini  direalisasikan  melalui  kerjasama  untuk menggalang solidaritas antara manusia dalam menanggung kerugian bersama atas kerugian yang diakibatkan. Namun dalam tataran implementasinya, hal ini bukan berarti  Islam  memberikan  kebebasan  dan  kesempatan  ini  tidak  terbatas,  namun harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  norma-norma  agama  sebagaimana  yang terdapat dalam Al-qur’an dan Hadits.

## Daftar Pustaka
Ali,  Hasan.  2004. Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam:  Suatu  Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana.
Antonio, Syafi’i . 1994. Asuransi dalam Perspektif Islam . Jakarta: STI.
Bakri, Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi. Jakarta: Rajawali Press.
Bukhari, Imam. t.t. Sahih al-Bukhari, Kitab Diyat, No. 45 . Al-Haramain.
Chapra, M. Umer. 1999. Islam and the Economic Challenge , terj. Nurhadi Ihsan, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi:  Islamisasi  Ekonomi  Kontemporer . Surabaya, Risalah Gusti.
Dahlan,  Abdul  Azis.  2000. Ensiklopedi  Hukum  Islam .  Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Hoeve
Depag RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Bandung: Syaamil.
Depdikbud. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Djamil,  Faturrahman.  1995. Metode  Ijthad  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah . Jakarta: Logos.
Harun, Nasrun. 2000. Fiqh Mu’amalah . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Karim,  Adiwarman  Azwar.  2010. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam .  Jakarta: Rajawali Press.
Khan,  M.  Fahim  dan  Nur  Muhammad  Ghifari,  “Shatibi’s  Objectives  of  Shari’ah and  Some  Implications  for  Consumer  Theory,”  dalam  Abul  Hasan  M. Sadeq  dan  Aidit  Ghazali  (eds.), Reading  in  Islamic  Economic  Thought (Malaysia: Longman Malaysia, 1992).
Muslehuddin,  Muhammad.  1999. Insurance  and  Islamic  Law ,  Burhan Wirasubrata  (terj.), Menggugat  Asuransi  Modern:  Mengajukan  suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam . Jakarta: Lentera.
Rahman,  Afzalur.  1995. Economic  Doktrines  of  Islam ,  terj.  Soeroyo  Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4 . Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Said  Aqiel  Siradj, Fiqh  Berwawasan Etika , dalam  www.republika.co.id,  Diakses 5 Juli 2012.
Sula, Muhammad Syakir. 2004. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional . Jakarta: Gema Insani Press.
S.  Burhanuddin.  2010. Aspek  Hukum  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Syahatah,  Husain  Husain.  2006. Asuransi  dalam  Perspektif  Islam ,  KA  Failasufa (terj.). Jakarta: Amzah.
UII,  Tim  Penulis  MSI.  2008. Menjawab  Keraguan  Berekonomi  Syariah . Yogyakarta: MSI UII-Safiria Insania Press.
Wirdyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Diskusi dengan tema Fiqh Mu’amalah oleh Drs. Asmuni, M.Th, M.A Tanggal 30 Juni 2012.