## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## APAKAH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN STRUKTUR POLITIK MAMPU MENEKAN KECENDERUNGAN TERJADINYA KORUPSI DI INDONESIA?
Wartiningsih

## Badan Pusat Statistik

## Abstract
Corruption  is  still  a  serious  problem  in  the  state  finances  management  in Indonesia  despite  of  various  efforts  to  improve  the  bureaucracy  management  and government financial reports. The implementation of a decentralized system and direct elections  in  the  legislative  and  executive  government  institutions  based  on  divided government political structure, are expected to boost the check and balances process and the creation of high quality financial reporting system. However, this system does not  reduce  the  propensity  of  corruption  occurrence.  Therefore,  this  study  aims  to examine the role of the financial reporting system as the embodiment of governance and the role of divided government to the corruption. The corruption data used in this study is inkracht data so that it can describe the actual corruption cases compared to the corruption variable in the form of perception that is more subjective and tends to be  biased.  The  results  of  the  study  show  that  governance  with  the  BPK  opinion indicator obtained by the district / city government is not substantively describing the use of state finances. In the other word, corruption still occurs in the local government that  have  obtained  the  best  opinion.  Meanwhile,  the  divided  government  which theoretically  should  encourage  checks  and  balances,  it  creates  a  negotiation  space that  promote  bigger  chance  of  corruption  come  about.  Apart  from  the  study  result, efforts  to  eradicate  corruption  in  the  first  period  of  President  Jokowi's  reign  were better than the previous regime.
Keywords: checks and balances; corruption; divided government; negative binomial; logistic regression
JEL Classification: D73, H11, P48.

## PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  sebuah  gejala  bahwa  ada  sesuatu  yang  salah  dalam pengelolaan  negara  (Rose-Ackerman  &  Palifka,  1999;  Shah,  2006).  Korupsi  yang terjadi  di  sektor  publik  merupakan  indikasi  kegagalan  institusi  pemerintah  dalam menerapkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (Shah,  2006).  Tata  kelola pemerintahan  yang  diterapkan  dengan  tidak  baik  menyebabkan  tidak  efektifnya keputusan  yang  diambil,  baik terkait  biaya,  sumber  daya  ataupun  alokasi anggaran. Hal ini tentu saja akan mengganggu perekonomian dan pembangunan. Oleh karena itu, isu  tata  kelola  pemerintahan  menjadi  masalah  krusial  yang  memiliki  pengaruh

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
terhadap perkembangan ekonomi dan berbagai langkah anti korupsi (Nyamori, Abdul- rahaman, & Samkin, 2017).
Selain itu, korupsi juga terkait dengan struktur politik yang berkuasa. Vishny & Shleifer (1993) menyatakan determinan tingkat korupsi yang sangat penting adalah institusi pemerintah dan proses politik. Menurutnya, persaingan politik akan membuat pemerintahan  menjadi  lebih  terbuka  dan  mengurangi  kerahasiaan  sehingga  dapat mengurangi  adanya  korupsi.  Dalam  negara  demokrasi  seperti  Indonesia,  lembaga legislatif  dan  eksekutif  dapat  dikontrol  oleh  partai  politik  yang  sama  ( unified government )  atau  pun  berbeda  ( divided  government )  (Alt  &  Lassen,  2008).  Hal  ini yang  dikatakan  sebagai  struktur  politik  ( political  structure ).  (Alt  &  Lassen,  2008) mengatakan legislatif dan eksekutif yang dikontrol oleh partai politik yang berbeda, cenderung  memiliki  tingkat  korupsi  yang  lebih  rendah.  Hal  ini  disebabkan  karena struktur politik yang berbeda antara eksekutif dan legislatif tersebut dapat membantu menghindari  penyalahgunaan  kekuasaan  melalui  adanya  mekanisme checks  and balances antara kedua lembaga tersebut (Persson, Roland, & Tabellini, 1997). Dengan adanya checks and balances yang sesuai maka akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas pejabat publik sehingga rents /korupsi akan dapat dikurangi.
Studi  yang  mengaitkan  tata  kelola  pemerintahan  dengan  korupsi  pada umumnya  menggunakan  indikator  empiris  sebagai  proksi  dari  tata  kelola pemerintahan (misalnya Daoud, 2015; Dzhumashev, 2014; Nguyen, Bach, Le, & Le, 2017; Prihatni, Rahayuningtyas, & Setyaningrum, 2017; Quah, 2009; Setyaningrum, Wardhani,  &  Syakroza,  2017).  Secara  umum,  proksi governance berupa  indikator empiris  ini  dibentuk  dari  berbagai  indikator  penyusun  kemudian  dilakukan penghitungan  melalui principal  component  analysis menghasilkan  suatu  indeks komposit. Indeks  yang dihasilkan tersebut sering disebut sebagai governance index . Namun  (Agnafors,  2013)  mengatakan  penggunaan  indeks  tersebut  cenderung imprecise dan  berpotensi  bias  dari  pengukuran  yang  dilakukan.  Selain  pengukuran menggunakan indikator empiris, (Agnafors, 2013) menjelaskan alternatif pengukuran governance menggunakan  ukuran  yang  bersifat impartially .  Pengukuran  dengan menggunakan  ukuran  semacam  ini  lebih  menekankan  pada  evaluasi output  side pemerintah.  Ukuran  ini  juga  menggambarkan  bahwa  institusi  pemerintah  suatu wilayah harus dievaluasi untuk melihat implementasi dalam menjalankan kekuasaan publik.  Karena  pengukuran  ini  lebih  melihat  pada  sisi  pemerintah  di  suatu  wilayah tertentu,  maka  indikator  ini  lebih  bersifat  terbatas  pada  lingkup  negara.  Contoh indikator  yang  termasuk  dalam  kategori  ini  berupa  suatu  kebijakan  pemerintah misalnya kebijakan audit dan monitoring.
Studi  penelitian  yang  mengaitkan  tata  kelola  pemerintahan  sebagai  fungsi audit dan monitoring dengan korupsi di luar negeri antara lain dilakukan oleh Asiedu &  Deffor,  2017;  Avis,  Ferraz,  &  Finan,  2018;  Gherai,  Tara,  &  Matica,  2007.  Pada umumnya  penelitian  tersebut  memperlihatkan  adanya  hubungan  negatif  antara governance  terhadap  korupsi.  Penelitian  terkait  dalam  konteks  Indonesia  dilakukan oleh Masyitoh, Wardhani, & Setyaningrum (2015) yang menyimpulkan bahwa good governance berpengaruh  negatif  terhadap  korupsi.  Akan  tetapi,  penelitian  Olken,

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
(2007) mengatakan bahwa governance berupa fungsi audit di Indonesia tidak efektif mengurangi korupsi.
Penelitian terkait struktur politik terhadap korupsi antara lain dilakukan oleh Albornoz & Cabrales, 2013; Alt & Lassen, 2008; Bergh, 2017; Schelker, 2017. Studi Alt & Lassen (2008) dan Schelker (2017) menyimpulkan bahwa voters menggunakan divided  government untuk  mengontrol  akuntabilitas  pemerintah  sehingga  dengan adanya kontrol tersebut, korupsi dapat ditekan dan bahkan dikurangi.  Hal ini sejalan dengan  hasil  penelitian  Albornoz  &  Cabrales  (2013)  yang  dilakukan  di  Uni  Eropa bahwa  semakin  besar  kompetisi  politik  yang  terjadi  maka  korupsi  cenderung    lebih rendah karena persaingan politik membuat pemerintahan lebih terbuka sehingga rents atau korupsi bisa dikurangi. Namun, kasus di negara Swedia berdasarkan penelitian Bergh (2017) menyimpulkan bahwa semakin banyak politisi maka korupsi juga akan semakin  banyak.  Jika  dikatakan  bahwa  semakin  banyak  politisi  maka  persaingan politik semakin banyak, maka penelitian Bergh (2017) menyiratkan bahwa semakin tinggi persaingan politik, korupsi yang terjadi semakin banyak.
Penelitian di Indonesia yang mengaitkan struktur politik terhadap korupsi dari sudut  pandang  ilmu  ekonomi  dan  berupa  jurnal  ilmiah  masih  sangat  terbatas. Sepengetahuan peneliti, riset mengenai hal ini dilakukan oleh LSI (2014) membahas mengenai divided government , pertumbuhan ekonomi dan tantangan pemberantasan korupsi.  Pemimpin  eksekutif  yang  mendapat  dukungan  partai  terbesar  di  parlemen akan  memiliki  pemerintahan  yang  cenderung  berjalan  lebih  efektif.    Namun,  riset tersebut tidak menyimpulkan hubungan divided government dan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat hubungan tata kelola pemerintahan dan struktur politik terhadap korupsi secara lebih menyeluruh. Penelitian ini akan mengkonfirmasi temuan Masyitoh et al., (2015), mengenai dampak tata kelola pemerintahan terhadap korupsi. Disamping  itu,  penelitian  ini  juga  akan  mempertegas  temuan  riset  LSI  terkait hubungan divided government terhadap korupsi di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka  konseptual  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada konsep  dasar  bagaimana  korupsi  terjadi melalui principle  agent  model seperti  yang dijelaskan  oleh  Banerjee  (1997);  Persson  et  al.  (1997);  Shah  (2006).  Kerangka konseptual melalui principle agent model ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu pertama principle agent model antara pemerintah dan pegawai pemerintah dan kedua principle agent model antara voters dan politisi.
Principle agent model antara pemerintah dan pegawai pemerintah
Konsep yang diterapkan yaitu bahwa suatu negara dipimpin oleh pemerintah (sebagai principle )  yang  memotivasi  pegawai  pemerintah  (sebagai agent )  untuk bertindak dengan penuh integritas dalam menggunakan sumber daya publik. Namun, antara  pemerintah  dan  pegawai  pemerintah  memiliki  orientasi  yang  berbeda. Pemerintah  berorientasi  pada  kesejahteraan  masyarakat  sedangkan  pegawai pemerintah berorientasi pada diri sendiri ( self-interested ).

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Pegawai pemerintah yang self-interested cenderung lebih berkeinginan untuk memperbanyak uang/harta mereka. Karena semakin banyak income yang didapatkan maka  utilitas  para  pegawai  pemerintah  juga  semakin  tinggi.  Namun,  demi kesejahteraan masyarakat, pemerintah membuat peraturan yang membatasi keinginan pegawai pemerintah tersebut dengan cara membuatnya menjadi suatu hal yang ilegal. Hal  ini  menimbulkan conflict  of  interest dalam  tubuh  pemerintahan.  Disatu  sisi pegawai  pemerintah  berkeinginan  untuk  mengumpulkan  dan  memperbanyak pendapatan mereka. Namun, di sisi lain mereka dibatasi oleh peraturan. Orientasi yang berbeda tersebut menyebabkan adanya abuse of power oleh pegawai pemerintah atau dikenal dengan korupsi.
Pegawai  pemerintah  yang self-interested tersebut  akan  tetap  melakukan korupsi selama keuntungan  yang diharapkan dengan melakukan korupsi lebih besar daripada perkiraan biaya yang harus dibayar jika ia tertangkap dan dihukum/didenda. Dengan kata lain, partisipasi dalam korupsi dan insentif untuk melakukan korupsi ada jika expected  benefit lebih  besar  daripada expected  cost -nya.  Oleh  karena  itu pemerintah memerlukan  suatu  upaya  untuk  meminimalisasi  korupsi  yang  dilakukan oleh  pegawainya,  salah  satunya  dengan  melakukan  kontrol  internal  dalam pemerintahan. Pemerintahan yang digerakkan oleh peraturan dengan kontrol internal yang  kuat  dan  diskresi  yang  lebih  sedikit  terhadap  pegawai  pemerintah,  akan  dapat mengurangi  korupsi.  Kontrol  internal  kuat  yang  dilakukan  pemerintah  tersebut merupakan suatu bentuk dari good governance .
Principle agent model antara voters dan politisi
Principle  agent  model ini  digunakan  untuk  menganalisis  bagaimana voters mampu mengontrol para politisi atau pejabat terpilih mereka untuk mengurangi rente yang dilakukan oleh para politisi. Dalam hal ini yang menjadi principle adalah voters yaitu warga negara dan agent adalah politisi yang dipilih secara langsung oleh voters baik yang menduduki legislatif maupun eksekutif. Politisi diberi amanah oleh voters atau rakyat untuk mengatur mereka. Premis utama dalam pandangan proses politik ini adalah  bahwa  kepentingan  rakyat  dan  kepentingan  pribadi  politisi  tidaklah  selalu cocok.
Masalah yang kemudian muncul adalah adanya asymmetric information antara rakyat  dan  politisi  yang  berpotensi  munculnya  rente  oleh  para  politisi. Asymmetric information terjadi karena politisi sebagai pembuat kebijakan memiliki akses terhadap informasi yang lebih banyak baik terkait manfaat, konsekuensi atau biaya dari suatu kebijakan  dibandingkan  rakyat  pada  umumnya.  Rakyat  membayar  pajak  untuk membiayai  penyediaan  barang  publik.  Rakyat  juga  dapat  mengetahui  besarnya anggaran  pemerintah  untuk  penyediaan  barang  publik  meskipun  informasi  tersebut tidak lengkap. Namun, rakyat tidak mengetahui dengan pasti biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan barang publik tersebut.
Dalam  proses  pembuatan  keputusan  terkait  anggaran,  pihak  eksekutif  yang memiliki  kekuasaan  sebagai  penyusun  agenda  mengajukan  rancangan  anggaran kepada legislatif. Di dalam rancangan anggaran yang diajukan tersebut mengandung informasi terkait banyaknya layanan publik yang akan disediakan oleh pemerintah. Isi dari  rancangan  anggaran  tersebut  tidak  harus  diketahui  oleh voters /rakyat. Voters

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
hanya mengetahui bahwa rancangan anggaran telah dibuat oleh pemerintah/ eksekutif. Legislatif memiliki hak untuk menolak atau menyetujui rancangan anggaran tersebut. Jika  rancangan  anggaran  disetujui  oleh  legislatif  maka  rancangan  anggaran  tersebut dapat  diimplementasikan.  Sebaliknya  jika  legislatif  menolak, maka  kebijakan  status quo  yang  diimplementasikan  yaitu  pelaksanaan  pemerintahan  menggunakan rancangan  anggaran  tahun  sebelumnya.  Namun,  penggunaan  status  quo  ini  akan mempersulit eksekutif karena anggaran tahun sebelumnya sudah tidak relevan dengan ekspektasi dan tujuan saat ini. Hal ini akan menimbulkan konflik kepentingan antara legislatif  dan  eksekutif.  Alt  &  Lassen  (2008)  mengatakan  jika  pemimpin  eksekutif merupakan anggota partai yang juga menjadi mayoritas legislatif maka kepentingan eksekutif cenderung tidak akan ditentang oleh legislatif.
Namun, ketika legislatif dan eksekutif memiliki afiliasi dan dukungan partai politik  yang  berbeda,  maka  hal  ini  akan  mendorong  kedua  lembaga  tersebut  untuk bertindak  sebagai  pemeriksa  satu  sama  lain  sebelum  pengambilan  keputusan  atau dikenal dengan istilah checks and balances. Dengan adanya checks and balances ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan asymmetric information antara rakyat dan politisi. Dengan berkurangnya informasi yang asimetris maka rakyat akan dapat mengetahui besarnya biaya penyediaan barang publik oleh pemerintah relatif terhadap pajak yang mereka bayarkan. Rakyat juga dapat meminta pertanggungjawaban kepada kedua  lembaga  pembuat  kebijakan  tersebut.  Sehingga  pemerintahan  akan  lebih terbuka,  akuntabilitas  akan  lebih  meningkat  dan  rente  atau  korupsi  akan  dapat dikurangi.

## METODE PENELITIAN
Metode empiris yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti  Prihatni et al. (2017) dan Cordis (2009) dengan menggunakan regresi logistik dan regresi binomial negatif pada pooled data untuk mengukur peran tata kelola pemerintahan dan struktur politik terhadap korupsi di suatu daerah. Sehingga variabel korupsi selain didefinisikan sebagai dummy variabel, juga di treatment sebagai count variable . Dalam penelitian ini, varabel korupsi yang digunakan merupakan jumlah kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh pengadilan ke ranah publik. Penggunaan kasus korupsi yang terungkap sebagai  ukuran  korupsi,  oleh  Olken  (2009)  disebut  sebagai corruption  reality , sedangkan indikator korupsi yang berupa persepsi korupsi disebut sebagai corruption perception .  Menurut  Olken  (2009)  dan  Cordis  (2009), corruption  perception cenderung  bersifat  subjektif  dan  terdapat  bias  dalam  persepsi  yang  dilaporkan masyarakat.  Sedangkan  dalam corruption  reality mengandung  informasi  yang  lebih nyata terkait besarnya korupsi yang terjadi.
Variabel  korupsi  didefinisikan  menjadi  variabel  dummy  dimana  wilayah kabupaten  kota  yang  memiliki  kasus  korupsi  terungkap  bernilai  1  sedangkan  yang tidak  memiliki  kasus  korupsi  yang  berhasil  diungkap  bernilai  0.  Namun,  pada kenyataannya  wilayah  yang  bernilai  0  bukan  berarti  wilayah  tersebut  tidak terdapat kasus  korupsi.  Akan  tetapi  lebih  kepada  tidak  terungkapnya  kasus  korupsi  yang sebenarnya terjadi ( unobserved corruption ). Selain itu, data korupsi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data putusan tindak pidana korupsi yang berkekuatan

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
hukum  tetap.  Data  korupsi  yang  dicatat  dalam  penelitian  ini  adalah  data  korupsi berdasarkan tahun  putusannya,  bukan  berdasarkan  tahun  terjadinya  korupsi.  Karena pada  kenyataannya  tidak  semua  putusan  kasus  korupsi  tersedia  informasi  tahun terjadinya  korupsi.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  pengecekan  terhadap  potensi kesalahan  pengukuran  tersebut atau error  of  measurement (Bland  &  Altman,  1996; Greene, 2011; Gujarati, 2009; Loken & Gelman, 2017).
Errors of measurement pada variabel Independen X
Mengacu pada  (Gujarati, 2009), model umum error of measurement sebagai berikut:
Y i = α + β X i * + u i
Sedangkan variabel independen yang diobservasi pada penelitian adalah:
X i = X i * + w i
Dengan w i adalah errors of measurement pada X i * . sehingga estimasi yang dilakukan dalam penelitian sebenarnya adalah:
Y i = α + β ( X i – w i ) + u i Y i = α + β X i + z i
Dengan z i =  u i –  βw i ,  merupakan  error  atau  kesalahan  pada  persamaan  dan  pada pengukuran. Gujarati (2009) mengatakan bahwa kesalahan pengukutan pada variabel independen X akan mengakibatkan estimasi yang dihasilkan bias dan tidak konsisten.

## Model regresi Logistik
Metode logistic  regression digunakan  pada  saat  variabel  dependen  y didefinisikan  sebagai  dummy  variabel.  Model  logistik  ini  dapat  mencakup  seluruh daerah, baik yang di daerah tersebut terdapat kasus korupsi ataupun tidak. Selain itu juga  dapat  menghindari sample selection yang  terlalu  besar  karena terbatasnya  data kasus korupsi terungkap relatif terhadap jumlah seluruh kabupaten/kota.
Variabel  dependen  pada  persamaan ini  merupakan  variabel  binomial  yaitu  1 untuk  daerah  yang  terdapat  kasus  korupsi  yang  terungkap  ke  publik  pada  tahun tersebut dan 0 untuk daerah yang tidak terdapat kasus korupsi terungkap.
Dengan  mengacu  pada  (Ekananda,  2018)  maka  model  regresi  logistik  untuk kasus ini didefinisikan sebagai berikut:
𝑌 𝑖 =   { 𝑌 𝑖 = 0 𝑌 𝑖 = 1
Strategi empiris dengan regresi logistik dijelaskan sebagai berikut:
𝑌 𝑖 =   𝛽 0 +   𝛽 1 𝑋 1𝑖 + 𝛽 2 𝑋 2𝑖 +   𝑍 𝑖 𝛽 3 +   𝜀 𝑖
Dengan fungsi probabilitas logistik sebagai berikut:
𝑝 𝑖 = 𝑒 𝑋 𝑖 𝛽 1 +  𝑒 𝑋 𝑖 𝛽

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Keterangan:
i =  Kabupaten/kota
𝑌 𝑖 = Dependent variable yang digunakan dalam penelitian yaitu korupsi 𝑋 1𝑖 = Independent  variable pertama  yang  digunakan  dalam  penelitian  yang menggambarkan tata kelola pemerintahan
𝑋 2𝑖 = Independent  variable kedua  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu struktur politik
𝑍 𝑖 = Control variable yang digunakan dalam penelitian yaitu meliputi tingkat pendidikan  masyarakat  dan  ketimpangan  yang  menggambarkan karakteristik voters, log  PDRB  RIIL, log  belanja  modal,  log  belanja pegawai, variabel kewilayahan dan variabel waktu.
Hubungan antara tata kelola pemerintahan dan korupsi dapat diketahui dengan melihat arah dan nilai parameter 𝛽 1 . Sedangkan hubungan antara struktur politik dan korupsi dapat diketahui melalui arah dan nilai parameter 𝛽 2 .

## Model Regresi Binomial Negatif
Model  regresi  binomial  negatif  digunakan  pada  saat  variabel  dependen  y didefinisikan  sebagai  count  variabel  atau count  data (Greene,  2011).  Karena  pada dasarnya,  variabel  korupsi  yang  bernilai  nol  bukan  berarti  bahwa  tidak  ada  kasus korupsi  sama  sekali  di  wilayah  tersebut,  melainkan  karena  kasus  korupsi  yang mungkin  terjadi  di  suatu  wilayah  tidak  terungkap  ke  publik.  Jumlah  kasus  korupsi merupakan  variabel count atau  bilangan  bulat  non-negatif  dengan  nilai  observasi minimal 0.
Strategi  empiris  dengan  menggunakan  model  binomial  negatif  untuk mengetahui hubungan tata kelola pemerintahan dan struktur politik terhadap korupsi, dijelaskan sebagai berikut:
𝑌2 𝑖 = 𝑒𝑥𝑝(𝛽 0 +  𝛽 1 𝑋 1𝑖 + 𝛽 2 𝑋 2𝑖 +   𝑍 𝑖 𝛽 3 ) +  𝜀 𝑖
Dengan predictor linear sebagai berikut:
𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝜇 𝑖 )   =  𝑋 𝑖 ′ 𝛽

## Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari beberapa lembaga  pemerintah  yaitu  KPK,  Kejaksaan,  Pengadilan  Tinggi,  BPK,  KPU/KPUD, Kementrian keuangan, dan Badan Pusat Statistik. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  kabupaten/kota  dengan  tahun  penelitian  2008-2017. Dengan  catatan,  kabupaten/kota  pemekaran  tercakup  sebagai  observasi  terhitung ketika kabupaten/kota tersebut lahir. Oleh karena itu penelitian ini memiliki data yang unbalance , artinya jumlah observasi kabupaten/kota tiap tahun tidak sama.
Variabel  yang  ditetapkan  sebagai dependent  variable dalam  penelitian  ini adalah tindak pidana kasus korupsi berkekuatan hukum tetap wilayah kabupaten/kota yang  terkait  dengan  APBD  atau  dana  yang  tercantum  dalam  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Skema  pertama  variabel  korupsi  didefinisikan  sebagai  variabel

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
dummy korupsi dengan 0 adalah wilayah kabupaten yang tersandung kasus korupsi. Sedangkan 1 adalah wilayah kabupaten yang tidak ada kasus korupsi yang terungkap pada  tahun tersebut.  Skema  kedua,  digunakan  data  korupsi  yang  berupa count data yaitu jumlah kasus korupsi sebagai variabel dependen untuk melihat konsistensi hasil estimasi.
Variabel yang ditetapkan sebagai independent variabel pertama adalah good governance dengan proksi opini hasil audit dari BPK RI. BPK memberi opini kepada sebuah lembaga dengan 5 macam kategori yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WTPDPP  (Wajar  Tanpa  Pengecualian  dengan  Paragraf  Penjelas),  WDP  (Wajar Dengan  Pengecualian),  TW  (Tidak  Wajar),  dan  TMP  (Tidak  Memberkan Pendapat/ Disclaimer ).  Dalam  penelitian  ini,  variabel  opini  BPK  sebagai  indikator good  governance mengalami  penyederhanaan  dari  5  kategori  menjadi  3  kategori.
Yaitu WTPDPP digabung bersama WTP dan masih merupakan kategori opini terbaik yang  dapat  diraih  oleh lembaga  pemerintah.  Kategori  yang  kedua  adalah  WDP  dan kategori ketiga adalah TW dan TMP ( Disclaimer ). Sehingga ada 3 variabel dummy yang akan dibentuk dengan nilai kategori 0-2. Basis 0 adalah opini WTP&WTPDPP, 1 WDP, dan 2 adalah TW&TMP. Berarti, Semakin besar angka kategori semakin tidak baik  tata  kelola  pemeriintahannya.  Penyederhanaan  ini  dilakukan  dengan mempertimbangkan  jumlah  observasi  tiap  opini  agar  lebih  seimbang  tetapi  tidak mengurangi substansi dari opini itu sendiri.
Variabel  independen  yang  kedua  adalah political  structure yang  merupakan data  partai  politik  pendukung  bupati/walikota  dan  partai-partai  di  DPRD,  mengacu pada Alt & Lassen (2008). Variabel ini merupakan variabel dummy (dummy politik) dengan definisi jika partai pendukung bupati sama dengan partai mayoritas di DPRD maka  dikatakan  struktur  politiknya  dikatakan  sama  atau unified  government dan dikode 0. Jika tidak atau divided government , maka dikode 1. Variabel  kontrol  yang  menggambarkan  karakteristik voters adalah  tingkat pendidikan masyarakat dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat  (Djurubassa & Sidete, 2020; Mulyani, 2010). Tingkat pendidikan masyarakat diukur melalui rata- rata  lama  sekolah.  Sedangkan  ketimpangan  pendapatan  masyarakat  diukur  melalui rasio  gini.  Selain  itu  digunakan  pula  variabel  kontrol  berupa  intervensi  pemerintah dalam  perekonomian,  kekayaan  pemerintah  daerah  ,  upah  pegawai  pemerintah, dummy  variabel kewilayahan dan dummy  variabel waktu. Variabel yang digunakan untuk  menjelaskan  intervensi  pemerintah  tersebut  adalah  pengeluaran  pemerintah untuk penyediaan barang publik yang berupa log belanja modal. Kekayaan pemerintah daerah  diukur  dari  log  PDRB  konstan  tahun  dasar  2010.  Proksi  untuk  variabel  gaji pegawai  pemerintah  adalah  log  belanja  pegawai.  Dummy  variabel  wilayah  adalah dummy  wilayah  jawa  non  jawa.  Dummy  variabel  waktu  terdiri  dummyjokowi  dan dummypilkada. dummyjokowi yaitu periode sebelum jokowi jadi presiden (sebelum tahun  2014)  dan  ketika  jokowi  menjabat  sebagai  presiden  (2014  dan  setelahnya). dummy  pilkada  yaitu  kategori  1  adalah  tahun  pilkada  dan  0  adalah  bukan  tahun pilkada.

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Grafik 1 Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan Kasus Korupsi dan Opini BPK yang Diperoleh Tahun 2008-2017
Sumber: BPK, KPK, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi 2008-2017, diolah.
Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota, yaitu sekitar 51.5 persen dari 4905 kabupaten/kota  selama  kurun  waktu  2008-2017,  masih  memiliki  opini  WDP  yang merupakan  opini  satu  tingkat  lebih  rendah  dari  WTP/WTPDPP.  Pemerintah kabupaten/kota yang sudah memiliki opini WTP dan WTPDPP sekitar 32.38 persen. Sedangkan yang masih memiliki opini TW dan TMP ( disclaimer ) hanya sekitar 16.13 persen.  Artinya,  predikat  laporan  keuangan  yang  disandang  oleh  pemerintah kabupaten/kota sudah cukup baik.
Namun demikian, baiknya sistem keuangan tersebut nampaknya belum diiringi dengan  rendahnya  kasus  korupsi  yang  terjadi.  Grafik  1  menunjukkan  bahwa Pemerintah  kabupaten/kota  yang  memiliki  opini  WTP  dan  WTPDPP  juga  masih memiliki kasus korupsi yang relatif tinggi sama halnya dengan kabupaten/kota yang memiliki opini WDP atau TW dan TMP.  Artinya, korupsi  yang terjadi pada daerah yang  memiliki  tata  kelola  pemerintahan  yang  sudah  cukup  baik  cenderung  sama dengan daerah yang memiliki tata kelola kurang baik.
Dari  seluruh  observasi  pemerintah  kabupaten/kota,  sebagian  besar pemerintahan  kabupaten/kota  memiliki  struktur  politik  yang  berbeda  antara pemerintah  daerah  dan  parlemen  atau  disebut  juga divided  government .  Banyaknya pemerintahan daerah dengan struktur politik  yang divided salah satunya disebabkan karena banyaknya kepala pemerintah daerah (bupati atau walikota) yang berasal dari independen bukan dari koalisi partai. akibatnya, mayoritas kursi yang ada di parlemen tidak sama dengan afiliasi atau pendukung kepala pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teori, akan ada checks and balances yang pada akhirnya akan dapat mengurangi korupsi.
0 50 100 150 200 250 300 350 400 W TP + W TP D P P
WTP + WTP D P P
WTP + WTP D P P
WTP + WTP D P P WTP + WTP D P P W D P WD P WD P WD P WD P TW +TM P TW+ TM P TW+ TM P TW+ TM P TW+ TM P Ju m la h K ab u p at e n Opini tidak ada korupsi ada korupsi

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Grafik 2 Persentase Kabupaten/Kota Berdasarkan Kasus Koprupsi dan Struktur Politik Pemerintahan Tahun 2008-2017
Sumber: KPU/KPUD, KPK, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi 2008-2017, diolah.
Namun,  teori  tersebut  kurang  begitu  terlihat  pada  grafik  2.  Grafik  tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memiliki struktur politik yang berbeda/ divided  government cenderung  memiliki  kasus  korupsi  yang  relatif  lebih tinggi dibandingkan dengan unified government . Dari seluruh observasi, 14.94 persen kabupaten/kota tersangkut kasus korupsi memiliki struktur politik pemerintahan yang divided . Angka ini relatif lebih besar dibandingkan dengan 2.62 persen kabupaten/kota dengan struktur politik unified government yang memiliki kasus korupsi.

## Pemeriksaan Model
Tabel 1 Hasil Pengukuran Error of Measurement Variabel Korupsi VARIABLES N mean sd min max dummykorup 4,962 0.165 0.371 0 1 korup_predict 4,427 0.177 0.0798 0.0246 0.743 korup_resid 4,427 -3.74e-11 0.374 -0.743 0.966
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap errors of measurement pada variabel dependen  Y  didapatkan  residual  variabel  dummykorupsi  Y  memiliki  nilai  rata-rata mendekati  0  dan  standar  deviasi  sebesar  0.374.  Namun,  residual  ini  merupakan gabungan  dari  error  pada  model  dan  error  dari  pengukuran.  Variabel  Y  yang diobservasi  memiliki  standar  deviasi  yang  lebih  besar  0.371  dibandingkan  dengan standar deviasi regresinya 0.079. Varian yang lebih besar ini hanya akan berpengaruh pada tingkat signifikansi variabelnya tetapi tetap memberikan estimasi parameter yang unbiased.
2.620% 14.935% 14.062% 68.383% UNIFIED GOV'T DIVIDED GOV'T ju m la h k ab u p at e n Struktur Politik ada korupsi tidak ada korupsi

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index

## Tabel 2 Hasil Pengukuran Error of Measurement Variabel Independen
VARIABLES dummykorup ..... opini_resid 1.457 (1.184) Constant -9.710*** (1.739) Observations 4,427 Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Pada pemeriksaan errors of measurement variabel independen dummy opini, dapat disimpulkan bahwa error pada variabel observasi X (yaitu dummy opini) tidak berhubungan dengan variabel dependen. Hal ini terlihat dari signifikansi residual dari opini  (opini_resid)  tidak  signifikan.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terdapat errors of measurement pada variabel independen dummyopini. Hasil pemeriksaan ini juga  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  indikasi  hubungan  endogenitas  pada persamaan korupsi dan opini.
Tabel 3 Hasil Estimasi Hubungan Opini dan Struktur Politik terhadap Korupsi
Variabel Logit NBReg y = dummykorup ( dummy variable ) Y2 = korupsi ( count variable ) Model 1 Model 2 Model 3 Marginal effects Model 1 Model 2 Model 3 Margin al effects 1.dummyopini - 0.421*** - 0.307*** -0.051 -0.007 - 0.484** * - 0.357** * -0.111 -0.042 (1 = WDP) (0.083) (0.086) (0.103) (0.015) (0.088) (0.089) (0.099) (0.037) 2.dummyopini - 1.166*** - 1.033*** - 0.582*** - 0.072*** - 1.236** * - 1.072** * - 0.582*** - 0.174*** (1 = TW & TMP) (0.161) (0.164) (0.180) (0.020) (0.176) (0.177) (0.191) (0.048) dummypolitik 0.244** 0.223** 0.264** 0.037** 0.278** 0.208* 0.267** 0.096** (1 = divided, 0 = unified) (0.111) (0.112) (0.113) (0.016) (0.119) (0.124) (0.121) (0.044) Rata lama sekolah -0.033 -0.049* -0.007* 0.023 -0.001 -0.000 (0.027) (0.030) (0.004) (0.028) (0.029) (0.011) Gini Rasio 6.317***  5.572***  0.776*** 5.909** * 4.871***  1.751** * (0.831) (0.883) (0.122) (0.880) (0.908) (0.338)

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
logpdrbriil2010 0.097* 0.013* 0.184***  0.066** * (0.052) (0.007) (0.059) (0.022) logbelanjamodal 0.184** 0.026** 0.113 0.041 (0.083) (0.011) (0.090) (0.032) logbelanjapeg 0.179***  0.025*** 0.117** 0.042** (0.046) (0.006) (0.050) (0.018) dummyjawa 0.100 0.014 0.071 0.025 (1=Jawa, 0=luar Jawa) (0.108) (0.015) (0.110) (0.039) dummyjokowi 0.324***  0.045*** 0.339***  0.122** * (1= jokowi presiden 0=sebelum jokowi presiden) (0.109) (0.015) (0.108) (0.039) dummypilkada -0.227** -0.032** -0.203* -0.073* (1=th pilkada, 0=bukan th pilkada) (0.112) (0.016) (0.123) (0.044) Constant - 1.417*** - 3.305*** -
7.987*** - 0.922**
*
- 3.089** * - 7.756*** (0.109) (0.339) (0.996) (0.118) (0.366) (1.041) Observations 4,454 4,437 4,427 4,427 4,454 4,437 4,427 4,427 chi2 64.95 118.5 177.9 66.89 112.5 176.3 p 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pseudo R2 0.018 0.031 0.047 0.011 0.018 0.028 alpha 5.236 4.952 4.589 Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Berdasarkan hasil pengujian, model logit dan model binomial negatif memiliki nilai chi2  177.9  dan  176.3  setelah  semua  variabel  independen masuk  dalam  model. Dengan degree  of  freedom 12,  pada  tingkat  signifikansi  5%  maka  didapatkan  chi2 tabel  adalah  21.03.  Dengan  demikian  nilai  chi2  pada  model  >  chi2  tabel.  Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua model logit dan binomial negatif layak digunakan untuk menjelaskan variabel penjelas terhadap variabel respon.
Hasil  estimasi  pada  tabel  3  menunjukkan  hasil  yang  serupa  antara  estimasi menggunakan model logit dan model negatif binomial. Dalam tabel tersebut terdapat dua  hasil  utama  yang  ternyata  pola  hubungan  berdasarkan  fakta  pengujian  berbeda dengan hipotesis awal penelitian. Pertama adalah hubungan antara opini BPK sebagai proksi  dari  tata  kelola  pemerintahan  terhadap  korupsi.  Pemerintah  kabupaten/kota yang  meraih  opini  WDP  memiliki  korupsi  yang  lebih  rendah  dibandingkan  dengan

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
kabupaten/kota  yang  memiliki  opini  WTP  dan  WTPDPP.  Demikian  pula kabupaten/kota  dengan  opini  TW  dan  TMP  memiliki  korupsi  yang  lebih  rendah dibandingkan kabupaten/kota WTP dan WTPDPP.
Artinya, semakin buruk opini yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten/kota korupsi yang terjadi dan terungkap justru semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa opini yang diberikan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota hanya bersifat prosedural administratif belum bersifat substantif atas penggunaan uang negara yang sebenarnya.  Audit  yang  dilakukan  dalam  menetapkan  opini  tersebut  belum  mampu mengidentifikasi penyalahgunaan  yang terjadi dalam penggunaan uang negara  yang tercantum  dalam  laporan  keuangan.  Oleh  karena  itu,  meskipun  sudah  meraih  opini terbaik WTP, korupsi masih saja ditemukan.
Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Menteri  Keuangan  dalam  Majalah  Treasury Kementrian  Keuangan  RI,  lembaga  pemerintah  memperoleh  opini  WTP  karena terpenuhinya  asas-asas  akuntansi  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  (Kementrian Keuangan  RI,  2017).  Sehingga  penggunaan  uang  negara  yang  tercantum  dalam laporan  keuangan  bersifat  wajar  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Demikian  pula lembaga pemerintah yang memperoleh opini WDP atau TW dan TMP. Opini tersebut diperoleh bukan semata karena adanya korupsi di dalamnya. Akan tetapi, lebih karena kurang baiknya laporan keuangan sehingga ada bagian laporan yang tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Namun,  kewajaran  laporan  keuangan  tersebut  tidak  berarti  kebenaran  atas suatu  transaksi.  Transaksi  yang  tercantum  dalam  laporan  keuangan  bisa  saja merupakan  transaksi  yang  sudah  dimanipulasi  dan  tidak  sesuai  dengan  penggunaan uang negara yang sebenarnya. Karena penilaian opini yang juga bersifat prosedural, kondisi  tersebut  memunculkan  celah  bagi  oknum  birokrat  untuk  tetap  melakukan korupsi selama laporan keuangan dapat dimanipulasi dengan aman dan masih wajar. Yang terpenting, pemerintah kabupaten/kota tetap mendapatkan atau mempertahankan opini terbaik yang telah diraih. Karena walau bagaimanapun, opini terbaik (WTP atau WTPDPP) merupakan hal penting bagi sebuah lembaga pemerintahan, baik dari segi prestige ataupun  kompensasi  kinerja.  Berbagai  faktor  inilah  yang  menyebabkan korupsi lebih tinggi pada pemerintah kabupaten/kota yang memiliki opini WTP dan WTPDPP dibandingkan dengan opini lainnya yang lebih rendah.
Marginal  efek  menunjukkan  bahwa  ketika  opini  BPK  yang  diraih  oleh pemerintah  kabupaten/kota  berubah  dari  WTP  atau  WTPDPP  menjadi  WDP  maka tidak berpengaruh secara signifikan menurunkan peluang terjadinya korupsi, dengan asumsi variabel lain konstan. Namun, ketika opini BPK yang diraih berubah dari WTP atau WTPDPP menjadi TW atau TMP, peluang korupsi menurun sebesar 0.072 persen poin.  Selain  karena  opini  yang  bersifat  prosedural,  penurunan  peluang  ini  bisa  saja terjadi karena pemerintah kabupaten/kota berusaha memperbaiki sistem keuangannya agar dapat kembali meraih opini WTP atau WTPDPP.
Hasil utama yang kedua adalah hubungan struktur politik terhadap korupsi di level pemerintahan kabupaten/kota. Struktur politik pemerintahan kabupaten/kota ada yang bersifat divided yaitu mayoritas kursi di parlemen tidak sama dengan afiliasi atau koalisi  pendukung  bupati/walikota.  Adapula  yang  bersifat unified  government yaitu

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
mayoritas  kursi  di  parlemen  sama  dengan  koalisi  pendukung  bupati/walikota.  Hasil estimasi pada tabel 3 menunjukkan bahwa pemerintahan dengan struktur politik yang berbeda  atau divided  government memiliki  korupsi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan pemerintahan yang struktur politiknya sama atau unified government . Dengan kata  lain,  semakin divided pemerintahan,  korupsi  yang  terjadi  semakin  banyak dibandingkan unified .
Fakta  hasil  pengujian  ini  berbeda  dengan  teori noncooperative  game antara pemerintah dan parlemen yang dikemukakan oleh Alt & Lassen (2008). Dalam teori tersebut Alt & Lassen menyatakan bahwa ketika struktur politik pemerintahan divided maka pemerintah dan parlemen daerah akan saling checks and balances (mengoreksi dan mengawasi) dalam menjalankan pemerintahan dan alokasi keuangan. Sebaliknya, jika  struktur  politiknya unified maka  akan  cenderung  terjadi  kolusi.  Hal  ini  karena berbagai keputusan terkait alokasi anggaran disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara  pemerintah  dan  parlemen.  Oleh  karena  itu,  menurut  teori  tersebut  struktur politik yang divided dapat lebih mengurangi korupsi dibandingkan unified . Namun,  pada  kenyataannya  bisa  saja  bahwa  ketika  struktur  politik pemerintahannya divided ,  untuk  menghindari deadlock antara  pemerintah  dan parlemen  dalam  mencapai  kesepakatan  maka  pada  akhirnya  yang  terjadi  adalah negosiasi. Hal ini karena sistem mengharuskan rencana anggaran yang disusun oleh pemerintah  harus  mendapat  persetujuan  dan  ditetapkan  bersama  parlemen  agar  bisa digunakan.  Sehingga  memungkinkan  bahwa  proses  yang  terjadi  bukanlah noncooperative  game melainkan cooperative  game untuk  menyelesaikan  masalah. Semakin divided struktur pemerintahannya, semakin ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan  negosiasi  pada  parlemen/DPRD.  Sehingga  semakin  besar  pula  peluang timbulnya korupsi.
Hal  ini  juga  didukung  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Indonesia Corruption  Watch  (2018)  bahwa  keanggotaan  DPRD  terdiri  atas  banyak  partai  dan tidak  ada  partai  yang  jumlah  kursinya  mencapai  mayoritas  di  parlemen.  Dimana menurut  Bergh  (2017)  kondisi  ini  membuat  anggota  parlemen  kurang  memiliki pengaruh  dalam  parlemen.  Sehingga  pada  akhirnya  tidak  ada  partai  yang  memiliki pengaruh dominan. Oleh karena itu, jika mereka ingin meraih suara mayoritas, suara dari  partai  atau  anggota  parlemen  lain  sangat  diperlukan.  Akibatnya,  pengambilan keputusan  terkait  alokasi  anggaran  cenderung  bersifat  kolusif.  Hal  tersebut  juga menyebabkan  kepala  pemerintah  daerah melakukan  transaksi  atau  negosiasi  kepada parlemen demi mendapatkan dukungan terhadap RAPBD yang telah dirancang. Dari marginal efek dapat dikatakan bahwa peluang korupsi meningkat 0.037 persen poin ketika struktur politik pemerintahan kabupaten/kota berubah dari unified menjadi divided government . Yaitu ketika partai pendukung kepala pemerintah daerah tidak  menjadi  mayoritas  di  parlemen.  Peluang  korupsi  meningkat  karena bertambahnya  ruang  untuk  melakukan  negosiasi  dan  kolusi  antara  pemerintah  dan parlemen.  Hal  ini  juga  menandakan  tidak  berjalannya checks  and  balances antara pemerintah eksekutif dan legislatif.
Dari sisi karakteristik voters , hasil estimasi pada marginal efek menunjukkan bahwa  pendidikan  masyarakat  yang  lebih  baik  akan  dapat  mengurangi  korupsi

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
meskipun nilainya relatif kecil. Kenaikan pendidikan masyarakat sebesar 1 poin akan dapat  menurunkan  peluang  korupsi  sebesar  0.007  persen  poin.  Masyarakat  yang memiliki  pendidikan  yang  lebih  tinggi  cenderung  lebih  terbuka  pemikirannya  dan tidak mudah untuk dibohongi. Selain itu, masyarakat yang berpendidikan tinggi juga lebih mampu mengutarakan pendapat dan mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah  daerah  sehingga  mereka  mampu  memantau  para  politisi  atau  pemimpin mereka.
Dari  segi  ketimpangan  pendapatan  dalam  masyarakat,  semakin  tinggi ketimpangan  antara  yang  kaya  dan  miskin  maka  korupsi  semakin  meningkat. Kenaikan  1  unit  gini  rasio  akan  meningkatkan  peluang  terjadinya  korupsi  sebesar 0.776 persen poin. Orang yang memiliki lebih banyak uang akan mampu dan bersedia untuk membayar oknum birokrat agar mendapatkan fasilitas pelayanan publik.
Hasil  estimasi  pada  variabel  ekonomi  menunjukkan  bahwa  kenaikan  satu persen belanja modal pemerintah kabupaten/kota akan meningkatkan peluang korupsi sebesar  0.026  persen  poin.  Artinya,  semakin  besar  dana  infrastruktur  yang  dikelola oleh  pemerintah  kabupaten/kota  maka  semakin  besar  pula  kemungkinan  korupsi terjadi. Hal ini karena sebagian besar dana pembangunan daerah dikelola sepenuhnya oleh  pemerintah  daerah,  baik  dari  segi  perencanaan  maupun  penggunaannya. Demikian  halnya  dengan  tingkat  perekonomian  suatu  daerah.  Kenaikan  satu  persen PDRB dapat meningkatkan peluang korupsi sebesar 0.013 persen poin, dengan asumsi variabel lain konstan. Daerah kabupaten/kota yang relatif lebih kaya memiliki sumber daya perekonomian yang lebih besar. Sumber daya yang besar jika tidak dikelola dan diatur  dengan  baik  maka  akan  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  golongan tertentu guna meraih keuntungan pribadi.
Sedangkan  jika  dilihat  dari  besarnya  kompensasi  atas  kinerja  pegawai pemerintah yang tercermin dari belanja pegawai, hasil estimasi menunjukkan bahwa kenaikan satu persen belanja pegawai pemerintah justru akan meningkatkan peluang terjadinya  korupsi  sebesar  0.025  persen  poin.  Artinya,  meskipun  gaji  pegawai pemerintah  dinaikkan,  tidak  akan  mengurangi  korupsi.  Dengan  demikian,  kejadian korupsi yang ada tidak bisa diselesaikan melalui penyelesaian yang berbasis individu.
Dari  segi  kewilayahan,  pemerintah  kabupaten/kota  di  wilayah/pulau  Jawa memiliki peluang korupsi yang terungkap 0.014 persen poin lebih tinggi dibandingkan dengan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  luar  pulau  jawa.  Hal  ini  bisa  saja disebabkan  karena  pemerintah  daerah  di  pulau  jawa  cenderung  lebih  dekat  dengan pemerintah  pusat  dan  juga  dengan  lembaga  pemerantasan  korupsi.  Oleh  karena  itu, jika  ada  perilaku  terkait  penggunaan  anggaran  yang  tidak  wajar  akan  lebih  mudah tercium dan terdeteksi.
Dari  segi  waktu,  dummyjokowi  melihat  adanya  perbedaan  pola  korupsi sebelum dan setelah pergantian pemerintah yang baru. Tahun 2014 merupakan tahun pemilihan umum presiden dan lembaga legislatif serentak di seluruh kabupaten/kota di  Indonesia.  Artinya,  pada  tahun  tersebut  struktur  parlemen  di  daerah  mengalami perubahan atau pergeseran seiring dengan berubahnya kepala negara. Hasil estimasi menunjukkan bahwa peluang korupsi  yang terungkap di pemerintah kabupaten/kota setelah  Jokowi  menjabat  presiden  tahun  2014  meningkat  0.045  persen  poin

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
dibandingkan  periode  sebelum  jokowi  menjadi  presiden.  Dengan  kata  lain,  setelah tahun 2014 korupsi yang terungkap ke publik semakin banyak dibandingkan periode sebelum  2014.  Artinya  upaya  pemerintah  dalam  pemberantasan  korupsi  pada  era pemerinthan pertama Jokowi meningkat dan lebih baik dibanding periode sebelumnya.
Dummypilkada  menggambarkan  bahwa  pada  tahun  tersebut  wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan kepala daerah bupati atau  walikota.  Hasil  estimasi  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  diselenggarakannya pilkada  peluang  kasus  korupsi  yang  terungkap  lebih  kecil  dibandingkan  saat  bukan tahun  pilkada  yaitu  turun  sebesar  0.032  persen  poin.  Hal  ini  dimungkinkan  karena pemerintah daerah, baik incumbent ataupun politisi, cenderung untuk menahan upaya pengungkapan kasus korupsi untuk menjaga elektabilitas mereka.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Selama  periode  2008-2017  sebagian  besar  pemerintah  kabupaten/kota  di Indonesia masih memiliki opini WDP. Akan tetapi jumlah pemerintah kabupaten kota yang  berhasil  meraih  opini  WTP  terus  meningkat.  Sebaliknya,  jumlah  pemerintah kabupaten/kota  yang  mendapat  opini  WDP  semakin  sedikit.    Hal  ini  menunjukkan, dari  segi  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  menyusun  laporan  keuangan berdasarkan asas-asas dan standar yang ditetapkan oleh kementrian keuangan semakin baik. Namun, semakin baiknya kemampuan pemerintah daerah tersebut belum diiringi dengan  rendahnya  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  level  pemerintah  kabupaten/kota tersebut.  Hasil  estimasi  menunjukkan  bahwa  semakin  buruk  opini  yang  diperoleh pemerintah kabupaten/kota peluang terjadinya korupsi justru semakin rendah. Ketika opini yang diperoleh berubah dari WTP atau WTPDPP turun menjadi TW atau TMP peluang  korupsi  sebesar  0.026  persen  poin.  Namun,  opini  pemerintah  derah  yang berubah dari WTP WTPDPP menjadi WDP tidak signifikan mempengaruhi peluang korupsi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  opini  BPK  yang  diperoleh  pemerintah kabupaten/kota  belum  bersifat  substantif  menggambarkan  penggunaan  uang  negara yang sebenarnya dan cenderung masih bersifat procedural administratif. Hasil estimasi mengenai  hubungan governance dan  korupsi  pada  penelitian  ini  mengoreksi  hasil penelitian yang dilakukan oleh Masyitoh, Wardhani et.al (2015) yang menyimpulkan opini BPK berhubungan negatif dengan korupsi. Penggunaan jumlah observasi yang lebih  banyak,  tahun  data  yang  lebih  panjang  dan  variabel  korupsi  yang  lebih menggambarkan  kejadian  korupsi  sebenarnya  memberikan  hasil  yang  berbeda  dan lebih robust. Selain itu hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan Olken (2007) bahwa  tata  kelola  pemerintahan  dari  sisi  audit  belum  mampu  untuk  memberantas korupsi.
Dari  segi  struktur  politik,  hasil  estimasi  menunjukkan  bahwa  pada pemerintahan dengan struktur politik yang berbeda atau divided government memiliki korupsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan yang struktur politiknya unified government . Fakta hasil penelitian ini memberikan hasil yang berbeda dengan teori checks  and  balaces Alt  &  Lassen  (2008).  Kondisi  politik  di  Indonesia,  ketika struktur  pemerintahannya divided ,  untuk  menghindari  kebuntuan/ deadlock yang terjadi  antara  eksekutif  dan  legislatif  maka  pada  akhirnya  yang  terjadi  adalah

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
negosiasi. Semakin divided struktur politiknya maka peluang untuk negosiasi semakin besar sehingga peluang terjadinya korupsi juga semakin besar.
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian  ini,  terdapat  beberapa  implikasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pihak terkait. BPK  selaku pengawas keuangan dan  pemberi  opini  lembaga  pemerintah  harus  memikirkan  sistem  laporan  keuangan yang  lebih  substantif  dalam  mekanisme  pelaporannya  sehingga  bisa  mencerminkan kondisi  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  yang  sebenarnya. Selain itu, stakeholder dan masyarakat dapat memberi perhatian dan pengawasan lebih kepada daerah yang struktur politik legislatif dan eksekutif berbeda/ divided . Karena berdasarkan hasil penelitian, peran masyarakat atau stakeholder sebagai voters dalam hal  tingkat  pendidikan  dapat  membantu  mengurangi  korupsi  yang  terjadi  melalui perannya dalam mengontrol para pemimpin dan perwakilan yang telah dipilihnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agnafors, M. (2013). Quality of Government : Toward a More Complex Definition.
American Political Science Review , 107 (3), 433–445.
https://doi.org/10.1017/S0003055413000191
Albornoz,  F.,  &  Cabrales,  A.  (2013).  Decentralization  ,  political  competition  and corruption ☆ . Journal of Development Economics , 105 , 103–111.
Alt,  J.  E.,  &  Lassen,  D.  D.  (2008).  Political  and  Judicial  Checks  on  Corruption: Evidence from American State Governments. Economics and Politics , 20 (1), 33– 62. https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2007.00319.x
Asiedu,  K.  F.,  &  Deffor,  E.  W.  (2017).  Fighting  Corruption  by  Means  of  Effective Internal  Audit  Function:  Evidence  from  the  Ghanaian  Public  Sector. International Journal of Auditing , 21 (1), 82–99.
https://doi.org/10.1111/ijau.12082
Avis, E., Ferraz, C., & Finan, F. (2018). Do Government Audits Reduce Corruption ? Estimating the Impacts of Exposing Corrupt Politicians Claudio Ferraz, 126 (5), 1912–1964.
Banerjee,  A.  V.  (1997).  A  theory  of  misgovernance. The  Quarterly  Journal  of Economics , (November), 1289–1332.
Bergh,  A.  (2017).  More  politicians  ,  more  corruption :  evidence  from  Swedish municipalities. Public Choice . https://doi.org/10.1007/s11127-017-0458-4
Bland, J., & Altman, D. (1996). Statistics Notes: Measurement error. BMJ , 313 , 744. https://doi.org/10.1136/bmj.313.7059.744
Cordis,  A.  S.  (2009).  Judicial  checks  on  corruption  in  the  United  States. Economic Government , 10 , 375–401. https://doi.org/10.1007/s10101-009-0065-z Daoud, A. (2015). Quality of Governance , Corruption and Absolute Child Poverty in India. Journal of South Asian Development , 10(2) , 148–167. https://doi.org/10.1177/0973174115588844
Djurubassa, G. M. P., & Sidete, H. (2020). PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
ADAT  DESA  KAKARA  PADA  PEMILUKADA  MALUKU  UTARA  2018. JURNAL POLINTER: KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL , 6 (1), 34–45.
Dzhumashev,  R.  (2014).  Corruption  and  growth :  The  role  of  governance  ,  public spending  ,  and  economic  development ☆ . Economic  Modelling , 37 ,  202–215. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2013.11.007
Ekananda,  M.  (2018). Ekonometrika  Dasar:  Untuk  Penelitian  Dibidang  Ekonomi, Sosial Dan Bisnis . Mitra Wacana Media.
Gherai, D. S., Tara, I. G., & Matica, D. E. (2007). The Supreme Audit Institution can Control  the  Corruption  or  Not. University  of  Oradea,  Faculty  of  Economics , 1(2) (December), 465–477. Greene, W. H. (2011). Econometric Analysis (7th ed.). England: Pearson Education. Gujarati, D. N. (2009). Basic Econometrics (6th ed.). Boston: McGrawHill.
Indonesia  Corruption  Watch.  (2018).  Ancaman  Korupsi  di  Balik  Pemilu  2018  dan 2019.
Kementrian  Keuangan  RI.  (2017).  WTP,  (Harusnya)  Bukan  Sekadar  Opini. Kementrian Keuangan RI , 17.
Loken,  E.,  &  Gelman,  A.  (2017).  Measurement  error  and  the  replication  crisis. Perspectives , 355 (6325), 584–585.
LSI.  (2014). Divided  Government:  Pemberantasan  Korupsi  dan  Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK .
Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit , dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah  Daerah  Tingkat  II  Tahun  2008-2010. Conference  Paper , (September).
Mulyani, Y. S. (2010). Political Participation in The Community District and District Koto Salak Jujuhan Acid Head on Electoral Area and Deputy Head of Regional Dharmasraya in 2010. Unand .
Nguyen,  T.  V.,  Bach,  T.  N.,  Le,  T.  Q.,  &  Le,  C.  Q.  (2017).  Local  governance, corruption,  and  public  service  quality:  evidence  from  a  national  survey  in Vietnam. International Journal of Public Sector Management , 30 (2), 137–153. https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2016-0128
Nyamori, R. O., Abdul-rahaman, A. S., & Samkin, G. (2017). Accounting , auditing and  accountability  research  in  Africa  Recent  governance  developments. Accounting,  Auditing  &  Accountability  Journal , 30 (6),  1206–1229. https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2949
Olken, B. A. (2007). Monitoring Corruption : Evidence from a Field Experiment in Indonesia  Published  by :  The  University  of  Chicago  Press  Monitoring Corruption : Evidence from a Field Experiment in Indonesia. Journal of Political Economy , 115 (2), 200–249.
Olken,  B.  A.  (2009).  Corruption  perceptions  vs  .  corruption  reality ☆ . Journal  of

## Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
Public Economics , 93 (7–8), 950–964.
https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.03.001
Persson, T., Roland,  G., & Tabellini, G.  (1997). Separation of Powers and Political Accountability. The Quarterly Journal of Economics , 112 (4), 1163–1202.
Prihatni, D., Rahayuningtyas, A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan e-Government terhadap korupsi, (32), 431–450.
https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597
Quah, J. S. T. (2009). Governance and Corruption : Exploring the Connection Linked references are available on JSTOR for this article : Governance and Corruption : Exploring the Connection. American Journal of Chinese Studies , 16 (2), 119–135. Rose-Ackerman,  S.,  &  Palifka,  B.  J.  (1999). Corruption  and  Government:  Causes, Consequences, and Reform (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9781139962933
Schelker, M. (2017).  Lame ducks and divided government :  How  voters control the unaccountable  R. Journal  of  Comparative  Economics , 21:0 ,  1–14. https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.02.005
Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakroza, A. (2017).  Good  Public Governance, Corruption  and  public  service  quality:  Indonesia  Evidence.pdf. International Journal of Applied Business and Economic Research , 15 , 327–338.
Shah, A. (2006). Corruption and Decentralized Public Governance .
Vishny,  R.  W.  .  https://www.  jstor.  org/stable/211840.,  &  Shleifer,  A.  (1993). Corruption. The Quarterly Journal of Economics , 108 (3), 599–617.