## PENYELESAIAN PERKARA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI MEDIA SOSIAL MELALUI MEDIA PENAL

## Andi Faiz Alfi Wiputra
Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Andifaiz242@gmail.com

## Abstract
The objectives of this study aim to analyze the urgency of criminal cases spreading false and misleading news that harm consumers on social media can be resolved through mediating penalties, and (2) to analyze the  principles  and  concepts  of  resolving  criminal  cases  for  spreading  news  lies  and  misleading  that  harm consumers in social media through mediating penalties in the future.
The results of the study were obtained that the resolution of criminal cases spreading false and misleading news that harmed consumers on social media can be resolved through mediating penalties, the urgency of which is: (a) the characteristics of criminal acts have the characteristics of conflicts of individual interests between  business  actors  and  consumers  resulting  in  losses  material  to  consumers;  (b)  encourage  and strengthen  the  position  or  involvement  of  consumers  as  victims  in  fighting  for  their  rights  to  obtain compensation,  and  (c)  allowing  the  perpetrators  to  take  corrective  actions  as  a  form  of  responsibility  for their  mistakes  to  the  consumers.  Besides,  the  settlement  of  criminal  cases  spreading  false  and  misleading news that harms consumers on social media through the mediation of penalties prioritizes principles, namely (a) victims are directly involved in the process to achieve satisfying results; (b) the perpetrator is aware of the  consequences  of  his  actions  towards  others  and  is  responsible  for  what  he  does;  (c)  repairs  to  losses more quickly, taking into account the wishes of victims and perpetrators; and (d) victims and perpetrators directly end problems that occur.
Keywords : Penal Mediation, Lying News, Consumers

## Abstrak

## ABSTRAK
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yakni (1)  untuk menganalisis urgensi perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial dapat diselesaikan melalui  mediasi  penal,  dan    (2)  untuk  menganalisis  prinsip-prinsp  dan  konsep  penyelesaian  perkara pidana  penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  di  media  sosial  melalui mediasi penal dimasa akan datang.
Hasil penelitian diperoleh bahwa  penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang  merugikan  konsumen  di  media  sosial  pada  dasarnya  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi  penal, urgensinya  yakni:  (a)  karakteristik  tindak  pidananya  mempunyai  ciri  khas  berupa  konflik  kepentingan individu  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  mengakibatkan  kerugian  materiil  pada  konsumen;  (b) mendorong  dan  memperkuat  posisi  atau  keterlibatan  konsumen  sebagai  korban  dalam  memperjuangkan hak-haknya  untuk  mendapatkan  ganti  rugi;  dan  (c)  memberi  kesempatan  kepada  pelaku  untuk  melakukan tindakan  perbaikan  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  atas  kesalahannya  pada  konsumen.    Selain  itu, penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  di media  sosial  melalui  mediasi  penal  mengutamakan  prinsip-prinsip,  yakni  (a)  korban  dilibatkan  secara langsung  dalam  proses  agar  tercapai  hasil  yang  memuaskan;  (b)  pelaku  menyadari  akibat  dari perbuatannya  terhadap  orang  lain  dan  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  dilakukannya;  (c)  perbaikan terhadap  kerugian  lebih  cepat,  dengan  memerhatikan  kehendak  korban  dan  pelaku;  dan  (d)  korban  dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi.
Kata Kunci : Mediasi Penal, Berita Bohong, Konsumen.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  kemajuan  teknologi  saat ini  menimbulkan  banyak  kemajuan  di  segala bidang,  termasuk  dalam  berkomunikasi  yang membuat  seseorang  dengan  pihak  lainnya tidak  perlu  saling  bertatap  muka  untuk berkomunikasi.  Aktivitas  dalam  dunia  maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi  yang semakin pesat. Melalui  media  elektronik  masyarakat  dapat memasuki  dunia  maya  yang  bersifat  abstrak, universal,  lepas  dari  keadaan,  tempat  dan waktu.  Kemajuan  teknologi  tersebut  di antaranya adalah dengan ditemukannya internet,  yaitu teknologi yang memungkinkan kita  melakukan  pertukaran  informasi  dengan siapapun  dan  di  manapun  orang  tersebut berada  tanpa  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu. Internet  merupakan  suatu  penemuan  yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran  data  ilmiah  dan  akademik,  kini telah  berubah  menjadi  perlengkapan  hidup sehari-hari  dan  dapat  diakses  dari  berbagai belahan dunia.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mengatur mengenai sanksi pidana, khususnya tentang tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana yang daya keberlakuannya sangat kuat untuk  mengantisipasi  pemanfaatan  yang membawa pengaruh buruk dalam memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dari pemidanaan  bagi pelaku “hoax” agar
diterapkannya  sanksi  pidana  terhadap  pelaku “hoax” ,  supaya  jera  dan  tidak  melakukannya lagi karena akibat dari berita yang disebarkan ini dapat merugikan orang lain dalam lingkup yang  luas  bahkan  hingga  negara  juga dirugikan.  Fungsi  pemidanaannya  untuk menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis dan menghindarkan dari perpecahan yang  ada  akibat  dari  berita-berita  bohong yang disebarkan.
Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi
Elektronik (“UU ITE”)
sebagaimana yang telah diubah oleh Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik    mengatur  mengenai  penyebaran berita  bohong  di  media  elektronik  (termasuk sosial  media)  menyatakan: Setiap  Orang dengan sengaja,  dan tanpa  hak menyebarkan berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi Elektronik.
Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE  ini  dapat  dikenakan  sanksi  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  45A  ayat  (1)  Undang- Undang  19 tahun 2016 ,  yaitu: Setiap Orang yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam  Transaksi  Elektronik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Penggunaan  sistem  peradilan  pidana yang ada saat ini sebagai sarana pendistribusian keadilan sering dianggap tidak adil  bagi  semua  pihak.    Salah  satu  faktor penyebabnya  adalah  dikarenakan  sistem peradilan  pidana  yang  ada  saat  ini  sarat dengan  beban  formalitas,  prosedur,  birokrasi dan  metodologi  yang  ketat  serta  terdapatnya dan  masih  dilakukannya  satu  proses  yang sama  bagi  semua  jenis  masalah  ( one  for  all mechanism ),  bahkan  pandangan  positivisme atau  legalistik  masih  mendominasi  para penegak  hukum,  sehingga  keadilan  yang didistribusikan  melalui  lembaga  peradilan pidana  diberikan  melalui  keputusan  birokrasi bagi kepentingan umum, karenanya cenderung  berupa  keadilan  yang  subtansial (rasional).
Untuk  itu  perlu  adanya  pemikiran penyelesaian  perkara  pidana  penyeberaran berita  bohong  dan  menyesatkan  di  media sosial melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution)  dengan  maksud  agar  dapat menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  antara pelaku dengan korban.
Dengan  pemikiran  tersebut  di  atas  perlu adanya pemikiran untuk menyelesaikan perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan  di  media  sosial  melalui  jalur mediasi penal sebagai upaya untuk menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  secara menyeluruh  sehingga  para  pihak  yang
berpekara  dapat  menyelesaikan  masalah dengan kesadaran sendiri dengan mengutamakan saling pengertian dan penghormatan kepada hak-hak korban.
Apa  urgensi    perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan  konsumen  di  media  sosial  dapat diselesaikan  melalui  mediasi  penal?  Dan Bagaimanakah    prinsip-prinsp  dan    konsep penyelesaian  perkara    pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial  melalui mediasi penal dimasa akan datang?

## PEMBAHASAN

## KARAKTERISTIK  TINDAK  PIDANA PENYEBARAN  BERITA  BOHONG  DAN MENYESATKAN  YANG  MERUGIKAN KONSUMEN
Tindak pidana penyebaran berita bohong dan  menyesatkan  yang  merugikan  konsumen di  media  sosial  merupakan  perbuatan  yang dilarang  dalam  Pasal  28  ayat  (1)    Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  menyatakan:  “Setiap  orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi Elekronik”.
Orang  yang  melanggar  ketentuan  Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  dapat  diancam  berdasarkan  Pasal  45A ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016,  yakni: Setiap  orang  dengan  sengaja dan  tanpa  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen dalam Transaksi Elekronik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp 1 miliar.
Tindak pidana penyebaran berita bohong dan  menyesatkan  yang  merugikan  konsumen di  media  sosial  mempunyai  karakteristik khusus atau mempunyai sifat khas  yang lebih mengarah  pada  konflik  kepentingan  privat (individu) daripada kepentingan publik, karena  tindak  pidana  penyebaran  berita bohong  dan  menyesatkan  yang  merugikan konsumen di media sosial ini mempunyai ciri- ciri sebagai berikut:
1. Pelaku  menggunakan  sarana  media  sosial dalam  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan.
2. Konsumen menjadi korban yang mengalami kerugian materiil.
Mengingat  karakteristik  tindak  pidana penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  merugikan  konsumen  di  media  sosial yang  mempunyai  ciri  khas  pada  adanya konflik  kepentingan  individu  antara  pelaku usaha  dan  konsumen,  serta  mengakibatkan kerugian  materiil  pada  konsumen,  sehingga
memungkinkan terjadinya penyelesaian secara  damai  oleh  kedua  belah  pihak. Paradigma Restorative Justice dapat digunakan  sebagai  bingkai  dari  strategi penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan  konsumen  di  media  sosial  secara damai  melalui  sarana  mediasi  penal.    Hal  ini sejalan  dengan  pendapat  Tonny  Marshal, bahwa  “ Restorative  Justice adalah  proses dimana  para  pihak  yang  terlibat  dalam kejahatan  secara  bersama-sama  menyelesai- kan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan bagaimana  cara  menghadapi  permasalahan pasca  kejahatan  serta  akibat-akibatnya  di masa depan”.
Penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di  media social melalui mediasi  penal  merupakan  suatu  penyelesian yang  menguntungkan  bagi  semua  pihak  guna memperoleh  suatu win-win  solution (Solusi menang-menang)

## MEMPERKUAT    POSISI    KONSUMEN SEBAGAI KORBAN UNTUK MENDAPATKAN GANTI RUGI
Posisi  tawar  konsumen  sebagai  korban dalam  tindak  pidana  penyebaran  berita bohong dan menyesatkan sebagaimana ketentuan    Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  sebagaimana  telah diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dalam sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  relatif kurang diperhatikan, karena ketentuan hukum acara  pidana  di  Indonesia  masih  bertumpu pada  perlindungan  bagi  pelaku (offender orientied) .      Padahal  menurut  pandangan kriminologis  dan  hukum  pidana,  kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat  dan  pelanggar  sendiri.    Dari ketiga  kelompok  itu  kepentingan  korban adalah  bagian  utama  tindak  pidana,  dimana menurut Andrew  Ashworth , “primary  an offence against the victim and only secondarily  an  offence  against  the  wider comunity or state .
Perlindungan  korban  merupakan  salah satu  masalah  yang  mendapatkan  perhatian dunia internasional. Dalam Kongres Perserikatan  Bangsa  –  Bangsa  (PBB)  VII Tahun  1985  di  Milan  berkenaan Prevention cream  and  the  Treatment  of  offenders, dikemukakan bahwa:  ”Victim’s Right Should be  Perceived.  An  Integral  Aspect  of  the  total criminal  justice  system”  (terjemah:  hak-hak korban  seyogyanya  dilihat  sebagai  bagian integral  dari  keseluruhan  sistem  peradilan pidana). Dalam kongres ini diajukan rancangan  resolusi  tentang  perlindungan korban  kepada  majelis  umum  PBB,  yang kemudian  menjadi  Resolusi  PBB  (Deklarasi Nomor  A/Res/40/34  tahun  1985,  tanggal  6
September 1985) tentang deklaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.
Menurut  Arif  Gosita,  “korban  adalah mereka  yang  menderita  jasmaniah  dan rohaniah  sebagai  akibat  tindakan  orang  lain yang  mencari  pemenuhan  kepentingan  diri sendiri  dan  orang  lain  yang  bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.
Berbeda  dengan  Arif  Gosita  yang memberi  pengertian  korban  sebatas  pada mereka  yang  menderita  jasmaniah  dan rohaniah  akibat  tindakan  orang  lain  yang mencari  pemenuhan  kepentingan,  Muladi memberi perspektif berbeda mengenai korban.    Menurut  Muladi  yang  dimaksud dengan  korban  adalah  :  Orang  yang  baik secara  individual  maupun  kolektif  telah menderita  kerugian  termasuk  kerugian  fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan  substansial  terhadap  hak-haknya yang  fundamental,  melalui  perbuatan  atau komisi  yang  melanggar  hukum  pidana  di masing-masing  Negara  termasuk  penyalah- gunaan kekuasaan.
Cohen  mengungkapkan  bahwa  korban adalah “whose paind and suffering have been neglected by the state while is spand immense resources  to  hunt  down  and  punish  the offender  who  responsible  for  that  pain  and surfering”
Secara yuridis pengertian korban termuat dalam  undang-undang  nomor  13  tahun  2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah : “seseorang yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental, dan/atau  kerugian  ekonomi  yang  diakibatkan oleh  suatu  tindak  pidana”.  Sedangkan pengertian konsumen menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan  konumen  menyebutkan:  “ Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  di msyarakat,  baik  bagi  kebutuhan  diri  sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa konsumen sebagai korban  dalam  perkara  pidana  penyebaran berita  bohong  di  media  sosial    adalah seseorang yang mengalami penderitaan
kerugian materiil berupa harta
benda/kekayaan  yang  bernilai  ekonomi/bisnis akibat adanya perbuatan pelaku yang menggunakan  rangkaian  kata  bohong/tipu muslihat/cacat  tersembunyi  dan  menyesatkan untuk mempengaruhi korban untuk membeli/memakai  barang  dan/atau  jasa  yang disebarkan di media sosial.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa konsumen sebagai korban  dalam  perkara  pidana  penyebaran berita  bohong  di  media  sosial    adalah seseorang yang mengalami penderitaan kerugian materiil berupa harta
benda/kekayaan  yang  bernilai  ekonomi/bisnis akibat adanya perbuatan pelaku yang
menggunakan  rangkaian  kata  bohong/tipu muslihat/cacat  tersembunyi  dan  menyesatkan untuk mempengaruhi korban untuk membeli/memakai  barang  dan/atau  jasa  yang disebarkan di media sosial .
Sebelum  memasuki  tahapan  penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  di media  sosial,  keterlibatan  korban  sudah terlihat  ketika  melakukan  pilihan  sesuai kehendaknya,  apakah  memilih  penyelesaian perkara  pidana  melalui  proses  peradilan pidana ataukah melalui mediasi penal.

## MENYADARKAN  TANGGUNGJAWAB PELAKU ATAS KESALAHNNYA MERUGIKAN KONSUMEN
Mendefinisikan  siapa  ”pelaku”  atau ”dader”  tidaklah  sulit  namun  tik  juga  terlalu gampang.  Banyak  pendapat  mengenai  apa yang disebut ”pelaku”. Van Hamel memberikan  pengertian  mengenai  tindak pidana  dengan  membuat  suatu  definisi  yang mengatakan  bahwa:  ”Pelaku  suatu  tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kealpaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti  yang  terdapat  dalam  rumusan  delik yang  bersangkutan,  baik  yang  dinyatakan secara  tegas  maupun  tidak  dinyatakan  secara tegas.
Sedangkan  Simons  memberikan  definisi mengenai  apa  yang  disebut  dengan  pelaku atau dader sebagai  berikut:  Pelaku  tindak
pidana  itu  adalah  orang  yang  melakukan tindak  pidana  yang  bersangkutan,  dalam  arti orang  yang  dengan  suatu  kesengajaan  atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan  suatu akibat yang  tidak dikehendaki  oleh  undang-undang  atau  telah melakukan  tindakan  yang  terlarang  atau mengalpakan  tindakan  yang  diwajibkan  oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah  orang  yang  memenuhi  semua  unsur- unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di  dalam undang-undang, baik  itu merupakan unsur-unsur  subjektif  maupun  unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut timbul  dari  dirinya  sendiri  ataukah  timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.
Pengertian  mengenai  siapa  pelaku  juga dirumuskan  dalam  Pasal  55  KUHP  yang rumusanya sebagai berikut:
(1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;
a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan  atau    yang  turut  melakukan perbuatan itu.
b. Orang  yang  dengan  pemberian  upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu  karena  memberi  kesempatan,  ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja
menghasut supaya perbuatan itu
dilakukan.
(2) Adapun  orang  yang  tersebut  dalam  sub  2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya  hanyalah  perbuatan  yang  sengaja
dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu. Di  dalam  pasal  diatas  yang  dimaksud dengan  orang  yang  melakukan  ialah  orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana  atau  dapat  diartikan  bahwa  ia  adalah pelaku  tunggal  dalam  tindak  pidana  tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh  melakukan  dalam  Pasal  55  KUHP dalam  tindak  pidana  ini  pelakunya  paling sedikit  adalah  dua  orang,  yakni  orang  yang menyuruh dan orang yang disuruh, jadi dalam hal  ini  pelaku  bukan  hanya  dia  yang melakukan  tindak  pidana  melainkan  juga  dia yang  menyuruh  melakukan  tindak  pidana tersebut.  Namun  demikian tidak semua orang yang  disuruh  dapat  dikenakan  pidana, misalnya  orang  gila  yang  disuruh  membunuh tidak  dapat  dihukum  karena  kepadanya  tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut,  dalam  kasus  seperti  ini  yang  dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh  melakukan.  Begitu  pula  terhadap orang  yang  melakukan  tindak  pidana  karena dibawah  paksaan,  orang  yang  melakukan tindak  pidana  karena  perintah  jabatan  pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana. Dalam pasal 55 KUHP diatas orang yang turut  melakukan  tindak  pidana  juga  disebut sebagai  pelaku.  Turut  melakukan  disini diartikan  sebagi  melakukan  bersama-  sama, dalam  tindak  pidana  ini  minimal  pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut  melakukan.  Dalam  pasal  55  KUHP pelaku  meliputi  pula  mereka  yang  dengan
pemberian  upah,  perjanjian ,  salah  memakai kekuasaan,  atau  martabat,  memakai  paksaan dan  sebagainya  dengan  sengaja  menghasut supaya melakukan perbuatan itu.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan  pidana  sendiri  dan  perbuatanya memenuhi  rumusan  delik  dalam  undang- undang  tetapi  juga  mereka  yang  menyuruh melakukan,  yang  turut  melakukan  dan  orang yang  dengan  bujuk  rayu,  perjanjian  dan sebagainya  menyuruh  melakukan  perbuatan pidana.
Berkaitan  dengan  pelaku  dalam  perkara pidana  penyebaran  berita  bohong  dan menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  di media  sosial  tidak  terlepas  dari  konsep pelaku  yang  telah  diuraikan  diatas,  namun pelaku  dalam  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan  konsumen  di  media  sosial  hanya bisa  dilakukan  oleh  orang  yang  melakukan ( dader ),  dan  orang  yang  turut  melakukan ( medeplegen ).
Penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di  media sosial  melalui proses  peradilan  pidana  sama  halnya  proses penyelesaian  perkara  pidana  pada  umumnya, pelaku diperiksa dan diadili melalui beberapa tahapan yaitu: penyelidikan/penyidikan, penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan,  dan pelaksanaan putusan hakim. Di saat
menghadapi  proses  tersebut,  pelaku  akan merasa tertekan dan terpinggirkan karena mau tidak  mau  akan  mendapatkan  stigma  negatif. Apalagi  dalam  putusan  hakim,  pelaku dinyatakan  terbukti  bersalah  melakukan tindak pidana dan dijatuhi pemidanaan. Ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka  oleh  penyidik,  pelaku  sudah mengalami tekanan dan merasa malu, apalagi sudah  dinyatakan  terbukti  bersalah  oleh hakim.
PRINSIP DAN KONSEP PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA
PENYEBARAN  BERITA  BOHONG  DAN MENYESATKAN  YANG  MERUGIKAN KONSUMEN    DI  MEDIA  SOSIAL MELALUI MEDIASI PENAL
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  merugikan  konsumen  di  medias  sosial melalui  media  penal  secara  konseptual mengandung gagasan dan prinsip Restorative Justice , sebagai berikut :
a. Membangun  partispasi  bersama  antara pelaku,  korban  dan  kelompok  masyarakat menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak pidana.    Menempatkan  pelaku,  korban,  dan masyarakat  sebagai  ” stakeholders ”  yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan  penyelesaian  yang  dipandang adil bagi semua pihak ( win-win solution ).
b. Mendorong  pelaku  bertanggungjawab terhadap  korban  atas  peristiwa  atau  tindak pidana  yang  telah  menimbulkan  cedera,  atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya
membangun tanggung jawab tidak mengulangi  lagi  perbuatan  pidana  yang pernah dilakukannya.
c. Menempatkan  peristiwa  atau  tindak pidana  tidak  terutama  sebagai  suatu  bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebegai pelanggaran  oleh  seseorang  (sekelompok orang)  terhadap  seseorang  (sekelompok orang).  Karena  itu  sudah  semestinya  pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang  lebih  informal  dan  personal,  daripada penyelesaian  dengan  cara-cara  beracara  yang formal (kaku) dan impersonal.
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui mediasi  penal  mengandung  prinsip  –  prinsip dasar meliputi :
a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana. b. Memberikan  kesempatan  kepada  pelaku tindak  pidana  untuk  bertanggung  jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana  yang  terjadi  diantara  pelaku  tindak pidana  dan  korban  tindak  pidana  tersebut apabila  tercapai  persetujuan  dan  kesepakatan diantara para pihak.
Restorative  Justice sebagai konsep pemidanaan  pada  mediasi  penal  bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan  yang  lebih  adil  dan  berimbang. Misalnya  antara  kepentingan  pelaku  dan korban.  Dimana  sistem  pemidanaan  yang berlaku saat ini kurang sekali memperhatikan kepentingan  korban.  Selain  kepentingan korban,  dalam  konsep Restorative  Justice menyangkut  juga  kepentingan  pelaku  dan kewajiban  pelaku  yaitu  agar  pelaku  kembali menjadi  warga  yang  bertanggungjawab  baik terhadap korban dan masyarakat sekelilingnya.
Penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di  media sosial  melalui mediasi  penal  menempatkan  nilai  yang  lebih tinggi  dalam  keterlibatan  langsung  dari  para pihak. Korban  mampu  untuk mengembalikan unsur  kontrol,  sementara  pelaku  didorong untuk  memikul  tanggung  jawab  sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana  yang dilakukannya,  dan  dalam  membangun  sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif  memperkuat  komunitas  itu  sendiri  dan mengikat  komunitas  akan  nilai-nilai  untuk menghormati  dan  rasa  saling  mengasihi  antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial  berkurang  dalam  memonopoli proses peradilan sekarang ini.
Mediasi  penal  membutuhkan  usaha- usaha  yang  kooperatif  dari  komunitas  dan
pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.
Mediasi  penal  menekankan  pada  hak  asasi manusia  dan  kebutuhan  untuk  mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dengan cara- cara  yang  sederhana.  Mediasi  penal  juga mengupayakan  untuk  merestorasi  keamanan korban,  penghormatan  pribadi,  martabat,  dan yang lebih penting adalah sense of control .
Tujuan  utama  mediasi  penal  adalah pemulihan,  sedangkan  tujuan  kedua  adalah ganti  rugi.  Hal  ini  berarti  bahwa  proses penanggulangan tindak pidana melalui mediasi penal adalah suatu proses penyelesaian  tindak  pidana,  yang  bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk  ganti  rugi  terhadap  korban  melalui cara  yang  disepakati  oleh  para  pihak  yang terlibat di dalamnya

## PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA MELALUI  MEDIASI  PENAL  PADA BEBERAPA NEGARA
Penyelesaian  perkara  pidana  melalui mediasi  penal  di  beberapa  negara  telah menerapkannya  sejak  lama  yang  dikenal dengan  istelah penal  mediation,  mediation penale,  mediation  in  criminal  matters ,
Victim– Offender  Mediation yang  dijadikan sebagai  bagian  dari  sistem  peradilan  pidana negara  yang  bersangkutan.      Mediasi  yang sebelumnya  hanya  dikenal  dalam  hukum perdata,  telah  digunakan  di  beberapa  negara
sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian perkara pidana.
Dalam rangka menjadikan mediasi penal sebagai  cara  penyelesaian  perkara  pidana penyebaran  berita  bohong  yang  merugikan konsumen  di  media  sosial  ,  maka  perlu diuraikan  perkembangan  mediasi  penal  di beberapa negara sebagai  bahan perbandingan, sebagai berikut:
1. Amerika Serikat
2. Belanda
3. Jepang
4. Kanada
5. Spanyol

## KONSEP  PENYELESAIAN  PERKARA PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG  DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN  KONSUMEN  DI  MEDIA SOSIAL  MELALUI MEDIASI PENAL DI MASA MENDATANG
Dalam perkembangan hukum yang hidup pada  masyarakat  Indonesia  sebenarnya  telah banyak  dilakukan  praktik  mediasi  penal dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  pidana meskipun  tidak  mengemuka,  sehingga  kasus tersebut  tidak  sampai  pada  proses  peradilan pidana.
Praktik  mediasi  penal  yang  dilakukan oleh  masyarakat  biasanya  menggunakan tokoh  masyarakat  atau  tokoh  agama  sebagai mediatornya,  sehingga  penggunaan  mediasi penal  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara pidana merupakan bagian dari proses peradilan pidana sangat dibutuhkan.
Mediasi  penal  dapat  menjadi  sarana penyelesaian yang sah dan hasil kesepakatannya  bersifat  mengikat  terhadap para  pihak,  aparat  hukum dan  masyarakat. Prosedur  mediasi  penal  tersebut  wajib dilaksanakan  mulai  dari  tahap  penyidikan  di kepolisian  hingga  tahap  persidangan  di pengadilan.
Kebijakan  formulasi  hukum  pidana untuk  menjadikan  mediasi  penal  dalam penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita  bohong    dan  menyesatkan  yang merugikan konsumen di media sosial di masa mendatang adalah bangunan tentang pelaksanaan mediasi penal, yakni perencanaan/kebijakan  tentang  prosedur  atau mekanisme mediasi penal dalam penyelesaian perkara  pidana    pidana  penyebaran  berita bohong    dan  menyesatkan  yang  merugikan konsumen di media sosial di masa mendatang.
Konsep  mediasi  penal  sebagai  alternatif penyelesaian perkara pidana pidana penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  merugikan  konsumen  di  media  sosial sudah  saatnya  disusun  dasar  hukum  dan peraturan  pelaksanaannya.      Dalam  rangka memberikan  dasar  hukum  dan  peraturan pelaksanaan  terhadap  mediasi  penal  sebagai salah satu sarana penyelesaian perkara pidana pidana  penyebaran  berita  bohong dan menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  di media sosial, maka perlu dilakukan pembaharuan  dan  penataan  sistem  peradilan
pidana  sebagai  bagian  dari  pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan sistem peradilan pidana diperlukan untuk memberikan  tempat  kepada  mediasi  penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial. Pembaharuan dimulai dengan memberikan dasar hukum dari mediasi penal, yakni  melakukan  perubahan  atau  revisi terhadap peraturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana  dengan  penambahan  lembaga  baru, yakni mediasi penal.
Mediasi  penal  yang  dikembangkan  itu bertolak  dari  ide  dasar  dan  prinsip  kerja ( working principles ) sebagai berikut:
a. Penanganan konflik ( Conflict Handling / Konfilktbrearbeitung )
Tugas  mediator  adalah  membuat  para  pihak melupakan  kerangka  hukum  dan  mendorong mereka  terlibat  dalam  proses  komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah  menimbulkan  konflik  interpersonal. Konflik  itulah  yang  dituju  oleh  proses mediasi.
b. Berorientasi pada proses ( Process
Orientation / Prozessorientierung ). Mediasi penal  lebih  berorientasi  pada  kualitas  proses daripada  hasil,  yaitu  menyadarkan  pelaku tindak  pidana  akan  kesalahannya,  kebutuhan- kebutuhan  konflik  terpecahkan  ketenangan korban dari  rasa  takut, dan sebagainya. c. Proses informal
( Informal
Proceeding / Informalitat ) Mediasi penal merupakan  suatu  proses  yang  informal,  tidak bersifat  birokratis,  menghindari  prosedur hukum yang ketat.
d. Ada partsipasi aktif dan otonom para pihak ( Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie / Subjektivierung )  Para  pihak (pelaku  dan  korban)  tidak  dilihat  sebagai objek  dari  prosedur  hukum  pidana,  tetapi lebih  sebagai  subjek  yang  mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.    Mereka  diharapkan  berbuat  atas kehendaknya sendiri.
Berdasarkan uraian diatas dapat memberikan  gambaran  secara  umum  konsep penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di  media sosial melalui mediasi  penal.    Jadi,  konsep  penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  di media  sosial  melalui  mediasi  penal  dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu (1) menciptakan forum (kerangka tawar menawar);  (2)  pengumpulan  dan  pembagian informasi;  (3)  penyelesaian  masalah;  (4) pengambilan keputusan.
Penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di  media sosial melalui mediasi  penal  sampai  saat  ini  di  Indonesia belum  ada  peraturan  perundang-undangan yang mengaturnya, maka untuk menggambarkan  mekanisme  penyelesaian
perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan    yang  merugikan  konsumen  di media  sosial  melalui  mediasi  penal  dapat mengacu  pada  konsep  Diversi  yang  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012.   Selain itu, The Recommendation of the Council  of    Europe  1999  No.  R  (99)  19 tentang  Mediation  in  Penal  Matters juga dapat  dijadikan  rujukan  bagi  negara-negara yang  akan  memasukkan  mediasi  penal sebagai  bagian  dari  penyelesaian  perkara pidana.
Mediasi  penal  yang  dikembangkan  itu bertolak  dari  ide  dasar  dan  prinsip  kerja ( working principles ) sebagai berikut:
a. Penanganan konflik ( Conflict Handling / Konfilktbrearbeitung ) Tugas
mediator adalah membuat para pihak melupakan  kerangka  hukum  dan  mendorong mereka  terlibat  dalam  proses  komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah  menimbulkan  konflik  interpersonal. Konflik  itulah  yang  dituju  oleh  proses mediasi.
b. Berorientasi pada proses ( Process Orientation / Prozessorientierung )Mediasi penal  lebih  berorientasi  pada  kualitas  proses daripada  hasil,  yaitu  menyadarkan  pelaku tindak  pidana  akan  kesalahannya,  kebutuhan- kebutuhan  konflik  terpecahkan,  ketenangan korban dari  rasa  takut, dan sebagainya.
c. Proses
informal ( Informal Proceeding / Informalitat ) Mediasi penal merupakan  suatu  proses  yang  informal,  tidak
bersifat  birokratis,  menghindari  prosedur hukum yang ketat.
d. Ada  partsipasi  aktif  dan  otonom  para pihak  ( Active  and  Autonomous  Participation - Parteiautonomie / Subjektivierung )  Para  pihak (pelaku  dan  korban)  tidak  dilihat  sebagai objek  dari  prosedur  hukum  pidana,  tetapi lebih  sebagai  subjek  yang  mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.    Mereka  diharapkan  berbuat  atas kehendaknya sendiri.
Berdasarkan uraian diatas dapat memberikan  gambaran  secara  umum  konsep penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di  media sosial  melalui mediasi  penal.    Jadi,  konsep  penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  di media  sosial  melalui  mediasi  penal  dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu (1) menciptakan forum (kerangka tawar menawar);  (2)  pengumpulan  dan  pembagian informasi;  (3)  penyelesaian  masalah;  (4)
pengambilan keputusan. Konsep penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di  media sosial  melalui mediasi  penal  dapat  dilakukan  sebagai berikut:
1. Tahap  Menciptakan  Forum  (Kerangka
Tawar Menawar)
Pada tahap awal mediasi penal, kegiatan yang
dilakukan  oleh  pelaku  dan  korban  tindak pidana  beraspek  perikatan  perdata  beserta mediator penal adalah mengadakan pertemuan untuk  menciptakan  forum  mediasi  penal. Mediator penal  memberitahukan kepada para pihak  yang  berperkara  mengenai  bentuk  dari proses penyelesaian. Mediator penal membimbing  pelaku  dan  korban  guna menetapkan aturan dasar perundingan, mengembangkan  hubungan  dan  kepercayaan di  antara  para  pihak  bahwa  mediator  penal sebagai  pihak  netral,  melakukan  negosiasi mengenai  wewenang  mediator  penal  dengan para  pihak,  selanjutnya  para  pihak  diminta menyampaikan  pernyataan-pernyataan  dan melakukan klarifikasi informasi.
2. Tahap  Pengumpulan  dan  Pembagian
Informasi
Tahap  kedua  ini,  para  pihak  (pelaku  dan korban)  dan  mediator  penal  saling  membagi informasi  baik  melalui  pertemuan  bersama ataupun secara terpisah, yakni mediator penal mempersilahkan masing-masing pihak menyampaikan fakta-fakta yang terjadi sehingga  terjadinya  konflik,  mediator  penal mengajukan
pertanyaan untuk mengembangkan  informasi,  mediator  penal memberikan  kesempatan  pada  para  pihak melakukan dengar pendapat mengenai versinya  berkenaan  dengan  konflik  yang terjadi,  mediator  penal  melakukan  eksplorasi yang  mendalam  mengenai  keinginan  atau kepentingan  para  pihak  dan  membantu  para
pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan masing-masing, serta
membimbing para pihak dalam tawar menawar penyelesaian masalah.
3. Tahap Penyelesaian Masalah
Tahap  ketiga  ini  mediator  penal  dapat mengadakan  pertemuan  secara  bersama-sama maupun  secara  terpisah  dengan  pelaku  dan korban  tindak  pidana  beraspek  perikatan perdata  sebagai  kelanjutan  dari  pertemuan sebelumnya  menurut  keperluannya  guna membantu  para  pihak  yang  berperkara  untuk menyusun agenda membahas masalah- masalah  dan  menetapkan  serta  mengevaluasi solusi  pemecahan  masalah.    Setelah  mediator penal  melakukan  ikhtisar  dan  menjalankan kaukus, maka mediator penal dapat membantu para  pihak  melakukan  identifikasi  dan klarifikasi  masalah,  mengadakan  pilihan penyelesaian  perkara,  membantu  para  pihak dalam  menaksir,  menilai  dan  membuat prioritas  kepentingan  para  pihak.  Mediator penal  dapat  juga  memberi  beberapa  instruksi kepada  para  pihak  berkenaan  dengan  tawar menawar penyelesaian perkara.
4. Tahap Pengambilan Keputusan
Tahap  pengambilan  keputusan  merupakan tahap akhir dari proses mediasi penal, dimana mediator  penal  bekerja  dengan  para  pihak untuk  membantu  para  pihak  memilih  solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya  solusi  yang  akseptabel  terhadap permasalahan  yang  diidentifikasi.      Mediator
penal  membantu  para  pihak  mendapatkan suatu  dasar  yang  adil  bagi  semua  pihak, membantu  para  pihak  dalam  mengevaluasi bentuk-bentuk pemecahan masalah, membantu  para  pihak  untuk  memperkecil perbedaan-perbedaan,  mengkonfirmasi  dan mengklarifikasi kesepakatan (perjanjian), mendorong  dan  mendesak  para  pihak  untuk menerima  pemecahan  masalah.    Mediator penal  juga  membantu  menyusun  formula pemecahan  masalah  yang    efektif  dan  efisien yang  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian sehingga tercapai win-win solution .
5. Penyampaian hasik akhir ke Pengadilan Hasil  akhir  mediasi  penal  disampaikan mediator penal ke pengadilan untuk menguatkan  hasil  kesepakatan  perdamaian untuk  memperoleh  akta  perdamaian  dari hakim  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar kekuatan  untuk  eksekutorial.  Adanya  akta perdamaian  yang dibuat  oleh hakim ini dapat di  analogikan  dengan  Pasal  23  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim  dapat  menetapkan  Akta  Perdamaian apabila  kesepakatan  perdamaian  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. sesuai kehendak para pihak;
b. tidak bertentangan dengan hukum;
c. tidak merugikan pihak ketiga;
d. dapat dieksekusi;
e. dengan itikad baik.
Pada dasarnya modal utama penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan
menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  di media  sosial    melalui  mediasi  penal  adalah komitmen  dan  itikad  baik  pihak  pelaku  dan korban  dalam  menyelesaikan  dan  mengakhiri konflik  di  antara  keduanya.    Keinginan  dan itikad baik ini, akan lebih mudah dilaksanakan dan diwujudkan dengan bantuan pihak ketiga, yakni mediator penal. Konsep  penyelesaian  perkara  pidana penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  merugikan  konsumen  di  media  sosial melalui  mediasi  penal  sepenuhnya  ditentukan atas kesepakatan antara pelaku dan korban. Kesepakatan  pelaku  dan  korban  untuk memilih  proses  penyelesaian  perkara  pidana penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  merugikan  konsumen  di  media  sosial melalui  mediasi  penal  dapat  dilakukan sebelum atau disaat atau sesudah penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  di media sosial  melalui proses peradilan pidana. Artinya,  pelaku  dan  korban  dapat  membuat kesepakatan untuk memilih konsep penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan  konsumen di  media sosial  melalui mediasi  penal  yakni  sebelum  atau  disaat dilakukan  proses  penyidikan  atau  penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, atau sesudah pelaksanaan putusan pengadilan.
Apabila  pelaku  dan  korban  bersepakat untuk  memilih  penyelesaian  perkaranya melalui  mediasi  penal,  maka  penyelesaian
perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan  yang  merugikan  konsumen  di media  sosial  melalui  proses  peradilan  pidana akan  dihentikan  dengan  dasar  berupa  surat penetapan hakim tentang akta perdamaian. Konsep  penyelesaian  perkara  pidana penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatlan yang  merugikan  konsumen  di  media  sosial melalui  mediasi  penal  dimasa  akan  datang adalah bangunan tentang pelaksanaan mediasi penal,  yakni  perencanaan/kebijakan  tentang prosedur  atau  mekanisme  mediasi  penal dalam penyelesaian perkara pidana penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  merugikan  konsumen  di  media  sosial yang akan datang.
Kebijakan  pelaksanaan  mediasi  penal dalam penyelesaian perkara pidana penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  merugikan  konsumen  di  media  sosial meliputi mediasi penal pada tahap penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  dipersidangan konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran  berita  bohong  yang  merugikan konsumen  di  media  sosial  melalui  mediasi penal sudah saatnya disusun dasar hukum dan peraturan pelaksanaannya.

## PENUTUP
Penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan  konsumen  di  media  sosial  pada dasarnya  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi
penal,    urgensinya  yakni:  (a)  karakteristik tindak pidananya mempunyai ciri khas berupa konflik  kepentingan  individu  antara  pelaku usaha  dan  konsumen  yang  mengakibatkan kerugian  materiil  pada  konsumen;  (b) mendorong  dan  memperkuat  posisi  atau keterlibatan  konsumen  sebagai  korban  dalam memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan  ganti  rugi;  dan  (c)  memberi kesempatan  kepada  pelaku  untuk  melakukan tindakan  perbaikan  sebagai  bentuk  tanggung jawab atas kesalahannya pada konsumen. Penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di  media sosial melalui mediasi penal mengutamakan  prinsip-prinsip, yakni  (a)  korban  dilibatkan  secara  langsung dalam  proses  agar  tercapai  hasil  yang memuaskan; (b) pelaku menyadari akibat dari perbuatannya  terhadap  orang  lain  dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya; (c) perbaikan terhadap kerugian  lebih  cepat,  dengan  memerhatikan kehendak  korban  dan  pelaku;  dan  (d)  korban dan  pelaku  mengakhiri  secara  langsung permasalahan  yang  terjadi  dan  pengembalian kepada  masyarakat  dapat  dilakukan  lebih efektif.   Konsep penyelesaian perkara pidana melalui  mediasi  penal  dapat  menggunakan kombinasi informal mediation (mediasi informal) , victim-offender mediation (mediasi korban  pelaku) dan reparation  negotiation programmes (memperbaiki  program  mediasi)
yang  menekankan  pada  adanya  ganti  rugi kepada konsumen.
Hendaknya  penyelesaian  perkara  pidana penyebaran  berita  bohong  dan  menyesatkan yang  merugikan  konsumen  di  media  sosial melalui  mediasi  penal    diberikan  payung hukum  yang  jelas  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan  dengan  merevisi  KUHP dan KUHAP.
Hendaknya  pihak  kepolisian,  kejaksaan, dan  pengadilan  sebagai  lembaga  penegak hukum    dapat  membuat  kebijakan  untuk menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian  perkara  pidana  penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan  konsumen  di  media  sosial  agar proses  penyelesaiannya  bisa  efektif  dan efisien,  berkeadilan  dan  bermanfaat  bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Algra,  dkk.,  1983, Mula  Hukum ,  Jakarta: Binacipta.
Ali,  Achmad, Menguak  Realitas  Hukum (Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum) , Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal
Theory) dan Teori Peradilan (Judicial  Prudence)  :  Termasuk Interpretasi Undang-Undang
(Legisprudence) Jakarta:  Prenada Media.
Ali,  Mahrus,  2011, Dasar-Dasar  Hukum
Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
Anwar,  Yesmil  dan  Adang,  2009, Sistem  Peradilan  Pidana  (Konsep,
Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia) . Bandung: Widya
Padjadjaran.
Arief,  Barda  Nawawi,  1998, Beberapa  Aspek Kebijakan Penegakan dan PengembanganHukum Pidana ,
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Barda  Nawawi,  2008, Mediasi  Penal;
Penyelesaian  Perkara  Di  Luar Pengadilan ,Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
Barda  Nawawi,  2010, Kebijakan  Legislatif Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara , Yogyakarta: Genta Publishing.
Ashworth,  Andrew,  1993 , Victim  Impact Statements  and  Sentencing , The Criminal Law Review.
Atmasasmita,  Romli,  1996, Sistem  Peradilan
Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme , Bandung:
Binacipta, 1996.
Braithwate, John, Crime, Shame and Reintegration , Cambridge: Cambridge University Press.
Cayley,  D.,  1998,  The  Expanding
Prison:  The  Crisis  in  Crime  and
Punishment  and  the  Search  for Alternatives, Toronto: Anasi.
Chaniago,  Amran  Y.  S.,  1999, Kamus Ungkapan dan Peribahasa
Indonesia ,  cetakan  ke-1,Bandung: Pustaka Setia.
Dewi,    DS.  dan  Fatahillah  A.  Syukur,  2011,
Mediasi Penal: Penerapan
Restorative  Justice  di  Pengadilan Anak  Indonesia ,  Depok:  Indie Publishing.
Effendi,  Tolib,  2013,  Sistem  Peradilan Pidana:  Perbandingan  Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara ,
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Friedmann,  W.,  1990, Teori  dan  Filsafat Hukum ,  Jakarta:  PT.  Rajawali Press.
Goodpaster,  Gary,  1999, Panduan  Negosiasi dan  Mediasi  (Seri  Dasar  Hukum Ekonomi) ,  Jakarta: Proyek ELIPS. Gosita,  Arif,  1985, Masalah  Korban Kejahatan, Jakarta:  PT  Akademia Presindo.
Hadisaputro,  Paulus,  et.al., Kapita  Selekta Hukum:  Menyambut  Dies  Natalis Ke-50 Fakultas Hukum  Universitas Diponegoro , Semarang: FH Undip. Haenlein, Michael,  2010, Users of the  world, unite! The challenges and