## Volume 2 No. 2, Januari  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme

## Fatin Hamamah & Sarip
Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus & Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: sarip_anisa@yahoo.co.id

## Abstract
The village as the basis of national development in upholding new constitutionalism found a bright spot as the birth of the Village Customary Institution (LAD) which had a noble task. Village customary life is determined,  mobilized,  and  controlled  by  institutions  in  the  village.  Village  life  loses  its  identity  as  a village, individuals, communities and villages move in conditions of individualism. Customary law is a term  that  is  given  legal  knowledge,  as  guidelines,  reality  that  governs  groups,  and  disciplines  people's lives in Indonesia. Indonesian people living in remote areas need order and guidance as rules they make themselves.  Thus  the  existence  of  customary  law  to  date  still  has  an  important  role,  especially  in  the formation of future national laws, especially in the field of family law. Customary law will be one of the main  sources  in  the  formation  of  written  law,  so  that  written  rules  are  automatically  a  reflection  of community law. And of course with the expectation that when the written law is enacted, there is no gap in practice in the community.
Keywords: Village Customs; Law Institution; Constitutionalism

## Abstrak
Pembangunan  Desa  di  Indonesia  tidak  terlepaskan  dari  pembangunan  desa.  Desa  sebagai  dasar pembangunan  nasional  dalam  menegakan  konstitusionalisme  baru  menemukan  titik  terang  seiring lahirnya Lembaga Adat Desa (LAD) yang memiliki tugas yang mulian. Kehidupan adat desa ditentukan, digerakkan,  dan  dikendalikan  lembaga  yang  terdapat  di  desa.  Kehidupan  desa  kehilangan  jati  dirinya sebagai  desa,  individu,  masyarakat,  dan  desa  bergerak  pada  kondisi  individualisme.  Hukum  adat merupakan  peristilahan  yang  diberikan  pengetahuan  hukum,  sebagai  pedoman-pedoman,  realita  yang mengatur kelompok, dan menertibkan kehidupan rakyat di Indonesia. Rakyat Indonesia hidup di pelosok- pelosok  memerlukan  ketertiban  dan  pedoman  sebagai  peraturan  yang  mereka  buat  sendiri.  Dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan  hukum  nasional  yang  akan  datang,  terutama  dalam  lapangan  hukum  kekeluargaaan. Hukum adat akan menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis  tersebut  otomatis  merupakan  pencerminan  dari  hukum  masyarakat.  Dan  tentu  saja  dengan harapan ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan.
Kata Kunci: Adat Desa; Lembaga Hukum; Konstituslionalisme

## A. PENDAHULUAN
Tulisan tentang Lembaga Adat Desa (LAD) mengembalikan eksistensi desa dalam menegakan  konstitusionalisme.  Dilatarbelakangi  oleh  perundang-undangan  yang memberikan  ruang  terhadap  eksistensi  LAD  untuk  lebih  mengoptimalkan  fungsinya sebagai  mitra  pemerintahan  di  desa.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat  Desa,  rupanya  mencoba  membangun  kembali Dorps  Republiek . Dorps  republiek sendiri  merupakan  peristilahan  yang  dipakai  untuk  menghormati  hak-hak  tradisional hukum adat, termasuk desa dan kesatuan masyarakat hukum adat. 1
Kehidupan  adat  desa  sendiri  ditentukan,  digerakkan,  dan  dikendalikan  lembaga yang  terdapat  di  desa  termasuk  LAD.  Saat  ini,  kehidupan  desa  mulai  kehilangan  jati dirinya  sebagai dorp  republiek ,  individu,  masyarakat,  dan  desa  bergerak  pada  kondisi individualisme. Kehidupan masyarkat desa terjabak pada dunia materialisme. 2 Peritiwa perkembangan  desa  sekarang  erat  hubungannya  dengan  dunia  materialisme  tersebut, ditambah  lagi  semakin  ikut  campunya  negara  terhadap  desa. 3 Desa  terjebak  pada perundang-undangan negara yang lebih mengedepakan kesamaan dan persamaan bagi masyarakat secara nasional.
LAD merupakan lembaga khusus di desa untuk membedakannya dengan lembaga yang  dinamakan  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  (LKD)  sekaligus  sebagai pembedanya. 4 Masyarakat  desa  tidak  bisa  hidup  sendiri,  melakukan  aktivitas  secara bersama  untuk  kebutuhan  hidupnya.  Diakui  bahwa  kebutuhan  individu  tidak  dapat
1 Irfan Nur Rahman, Anna  Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom  Kurniawan. (2011). Dasar Pertimbangan  Yuridis  Kedudukan  Hukum  (Legal  Standing)  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Proses Pengujian  Undang-Undang  Di  Mahkamah  Konstitusi. Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 3.
2 Hal ini yang dikatakan oleh Karl Max “produksi barang dan jasa yang membantu manusia dalam kehidupannya  dan  pertukaran  barang  dan  jasa  dasar  dari  segala  proses  dan  lembag  sosial”.  William Ebenstein. (1965). Isme-Isme Dewasa Ini (Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme). Jakarta: Swada, hlm. 5. 3 Lihat  muatan  dala  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4 Bandingkan dengan Muhammad Erwin. (2017). “Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Sidomulyo  Kecamatan  Tambang  Kabupaten  Kutai  Kertanegara”. e-Jurnal  Ilmu  Pemerintahan ,  Volume  5, Nomor 3, hlm. 1336.  Lihat juga Yanis Maladi. (2010). “Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pascamandement”. Jurnal Mimbar Hukum , Volume 22, Nomor 3, hlm. 451.
dipenuhi  oleh  orang  secara  individu.  Di  desa  sejak  jaman  dulu  sampai  sekarang mengenal  apa  yang  dinamakan  LAD  sebagai  bentuk  eksistensi  desa,  masyarakat,  dan individu.  Merupakan  keadaan  yang  wajar  bahwa  manusia  sebagai  mahluk  individu, masyarakat,  dan  desa  memiliki  lembaga  tersebut. 5 Desa  baik  sebagai  desa  modern maupun  desa  adat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  LAD  sebagai  ciri  eksistensinya  dalam membangun  desa.  Maka,  tulisan  ini  akan  mencoba  menganalisis  optimalisasi  LAD  di desa dalam meneguhkan konstitusionalisme.
Untuk  memudahkan  pengerjaan  penelitian  ini  maka  diperlukan  suatu  metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini  digunakan  metode  penelitian  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan  yuridis normatif.  Dimana  data  dan  informasi  yang  akan  dikumpulkan  baik  dari  segi pengkajiannya  maupun  dari  segi  pengelolaannya  dilakukan  secara  interdisipliner  dan multidisipliner  serta  lintas  sektoral.  Data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier  serta  informasi  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  yuridis kualitatif  dengan  mendalam  sehingga  diperoleh  gambaran  mengenai  desa.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan  tidak  didasarkan  pada  angka-angka  statistik  melainkan  disimpulkan berdasarkan  keterkaitan  antara  asas-asas  hukum,  kaidah-kaidah  hukum  dan  teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam desa (melalui interpretasi yuridis).

## B. PEMBAHASAN

## 1. Hukum Adat dan Lembaga Adat Desa
Hukum adat merupakan peristilahan yang diberikan pengetahuan hukum, sebagai pedoman-pedoman,  realita  yang  mengatur  kelompok,  dan  menertibkan  kehidupan rakyat  di  Indonesia  yang  terus  digali  keberadaannya. 6 Rakyat  Indonesia  hidup  di pelosok-pelosok memerlukan ketertiban dan pedoman sebagai peraturan yang mereka
5 Soerjono  Soekanto.  (2005). Sosiologi  Suatu  Pengantar. Cet-30,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, hlm.  197.  Lihat  juga  Soerjono  Soekanto.  (2005). Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum, Cet-15  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 77.
6 Reni.  H.  Nendissa.  (2010).  “Eksistensi  Lembaga  Adat  Dalam  Pelaksanaan  Hukum  SASI  Laut  di Maluku Tengah”. Jurnal SASI. Volume, 16 Nomor 4, hlm. 1.
buat  sendiri. 7 Peraturan-peraturan  biasanya  untuk  memiliki  kekuatan  mengikat  harus dibuat  oleh  badan  atau  lembaga  yang  diberikan  tugas  tersebut.  Adapun  lembaga ditingkatan Desa yang memiliki tugas-tugas untuk membuat aturan-aturan hukum adat tentunya  yang  sering  dinamakan  sebagai  LAD.  Hal  ini  sejalan  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018. 8
LAD  tidak  dapat  dilepaskan  dari  sejarah  desa-desa  yang  ada  di  Indonesia,  baik yang dinamakan Desa atau nama lain. Masyarakat Indonesia baik yang tinggal di kota maupun  desa  tidak  mengenal  istilah  “hukum  adat”,  masyarakat  Indonesia  hanya mengenal  “adat”  atau  “kebiasaan”. 9 Justru  istilah  “hukum  adat”  di  Indonesia  sendiri diperkenalkan Snouck Hurgronje tahun 1893. 10 Pada perkembangannya istilah “hukum adat” oleh Van Vollenhoven, digunakan dalam pengertian teknis yuridis. Penggunaan secara  teknis  yurdis  sampai  saat  sekarang  masih  tetap  dipertahankan  dan  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia,  serta  berlaku sebagai living law .
“Hukum adat” sebagai living law bagi masyarakat Indonesia juga diperkuat oleh Mahfud MD dan Yusril bahwa di Indonesia mengenal living law yang memuat hukum Islam  dan  hukum  adat. 11 Pernyataan  Mahfud  MD  dan  Yusril,  memberikan  motivasi tersendiri dalam penegakannya, walapun tidak masuk dalam hukum positif Indonesia. Maka, tidak heran apabila Mendagri menerbitkan peraturan tentang LAD dan sekaligus mitra  bagi  pemerintahan  Desa.  Hal  ini  sangat  tepat,  sebab  peraturan  tersebut
7 M.  Koesnoe.  (1979). Catatan-Catatan  Terhadap  Hukum  Adat  Dewasa  Ini. Surabaya:  Airlangga University Press, hlm. 122.
8 Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan  fungsi  adat  istiadat  dan  menjadi  bagian  dari  susunan  asli  Desa  yang  tumbuh  dan berkembang  atas  prakarsa  masyarakat  Desa.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  18  Tahun  2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 angka 3.
9 H. Munir Salim. (2016). “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan”. Jurnal Al-Daulah, Volume 5, Nomor 2, hlm 249. Lihat juga Soerjono Soekanto. Sosiologi…, Op. Cit, hlm.  197.  Lihat  juga  Muhammad  Erwin.  (2017).  “Peran  Lembaga  Adat  Dalam  Pembangunan  Desa Sidomulyo  Kecamatan  Tabang  Kabupaten  Kutai  Kartanegara”. E-Jurnal  Ilmu  Pemerintahan ,  Volume  5, Nomor 3, hlm. 1340.
10 Bushar  Muhammad.  (1994). Azas-Azas  Hukum  Adat:  Suatu  Pengantar. Jakarta:  Pradya  Paramita, hlm.1. lihat juga Hilman Hadikusuma. (1992). Pengantar Hukum Adat. Bandung: Mandar Maju, hlm. 14. 11 Moh. Mahfud MD “ Fatwa MUI dan Living Law Kita ”. Media Indonesia Senin 26 Desember 2016. http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita .  di  akses  26  September 2018.  Dan  Yusril  Ihza  Mahendra  “ Hukum  Islam  Adalah  The  Living  Law” ,  Republika.co.id https://www.republika.co.id/amp_version/oiope6301 . di Akses 26 September 2018.
menjadikan  LAD  untuk  diakui  secara  yuridis  formal  sealigus  untuk  mempertahakan identitas nasional dan menanamkan paham-paham konstitusi.
Argumentasi  tentang  hukum  adat  dalam  rangka  optimalisasi  konstitusionalisme diperkuat  pemaparan  Van  Vollenhoven.  Hukum  adat  merupakan  hukum  yang  tidak bersumber  dari  peraturan  Hindia  Belanda  atau  lembaga  lainnya  yang  menjadi sendirinya  dan  diadakan  sendiri  oleh  kekuasaan  Belanda,  berlaku  bagi  pribumi  dan Timur Asing. 12 Pendapat Van Vollenhoven tersebut memperoleh tanggapan dari sarjana hukum adat yang lain, terutama karena sanksi sebagai kriteria pembeda antara adat dan hukum  adat.  Hilman  Hadikusuma  melihat  sanksi  dalam  sistem  hukum  barat merupakan  ciri  utama  dari  hukum,  sanksi  dijadikan  sebagai  satu-satunya  ciri  untuk membedakan  antara  istilah  adat  dan  hukum  adat. 13 Justru  dengan  itikat  baik pemerintah tentang  LAD telah menempatkan hukum adat akan dihidupkan sekaligus difungsikan kembali melalui LAD.
Walaupun  LAD  sendiri  hanya  berada  ditingkatan  Desa,  setidaknya konstitusionalisme  yang  diharapkan  akan  terus  tergali  di  desa-desa.  M.  Kosnoe, menegaskan  konsep  hukum  adat,  yang  memandang  individu  sebagai  bagian  dari masyarakat dan mempunyai sifat kebersamaan dan komunal yang kuat. 14 Maka dengan lahirnya Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakat Desa dan Lembaga  Adat  Desa  secara  yuridis,  hukum  adat  memiliki  kekuatan  sebagaimana hukum-hukum nasional. Sebab, apabila peran LAD dioptimalkan memiliki peran juga dalam menjatuhkan sanksi terhadap masyarakat yang melanggarnya.
Secara  umum  hukum  adat,  berkenaan  dengan  sanksi  bukanlah  hal  yang  sangat urgen,  karena  dalam  hukum  adat,  hukuman  adalah  upaya  memulihkan  kembali keseimbangan  yang  terganggu  karena  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh seseorang di masyarakat. Pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada  keseimbangan  yang  semula,  maka  berarti  sudah  tidak  ada  permasalahan  lagi
12 Surojo  Wignjodipuro.  (1982). Pengantar  dan  Azas-Azas  Hukum  Adat. Jakarta:  Gunung  Agung, hlm.15.
13 Hilman Hadikusuma. (1992). Pengantar… , Op. Cit., hlm. 13.
14 M.Koesnoe. (1979). Catatan…, Op. Cit., hlm. 6.
apabila  LAD  dioptimalkan  fungsinya  di  desa-desa.  Tindakan  koreksi  terhadap pelanggar hukum tidak selalu diberikan oleh petugas hukum, karena koreksi tersebut juga  dapat  dilakukan  sendiri,  misalnya  dengan  adaya  Permendagri  Nomor  18  Tahun 2018  tentang  Lembaga  Kemasyarakat  Desa  dan  Lembaga  Adat  Desa  sangat  jelas memberikan hak pada lembaga adat untuk eksis menjadi kesatuan hukumnya sekaligus membantu  menegakan  konstitusionalisme  dalam  negara  Indonesia.  Adanya  LAD menjadikan hukum adat berada sebagai institusi sebuah desa di Indonesia. 15
LAD  pada  dasarnya  memiliki  peran  untuk  menghidupkan  kembali  tradisi  lama yang  dirasakan  kehilangan  jadirinya  dalam  menjaga  konstitusionalisme.  LAD  ada kemungkinan  dihidupakan  kembali  atas  pertimbangan  bahwa  untuk  beberapa  Desa tertutama  desa  modern  telah  terkisis  dengan  perkebangan  jaman. 16 Perbuatan  itu mencemarkan  kesucian  masyarakat  yang  bersangkutan  serta  melanggar  kehormatan keluarga.  Maka  untuk  memulihkan  keseimbangan  hukum  diperlukan  dua  macam upaya,  yaitu  pembayaran  denda  kepada  keluarga  dan  penyerahan  seekor  binatang korban  kepada  kepala  persekutuan  untuk  dijadikan  jamuan  adat  agar  masyarakat menjadi bersih dan suci kembali. 17
Pandangan  Ter  Haar,  yang  menyatakan  bahwa  hukum  adat  adalah  seluruh peraturan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya  dinyatakan  mengikat.  Pendapat  ini  terkenal  dengan  teori  keputusan ( beslissingenleer ). Dengan demikian LAD sebagai pengawal hukum adat yang lahir dan merupakan keputusan masyarakat hukum di Desa sebagai identitas konstitusionalisme. Keputusan LAD akan berfungsi sebagai hukum di Desa, bukan hanya yang dihasilkan
15 Bandingkan  dengan  H.  Munir  Salim.  (2016).  “Adat  Sebagai  Budaya  Kearifan  Lokal  Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan”, Jurnal Al-Daulah , Volume 5, Nomor 2, hlm. 247.
16 Dengan  harapan  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  masyarakat  baik  secara  materiel  maupun secara imateriel. Lihat Jawahir Thontowi, Irfan Nur Rachman, Nuzul Qur’aini Mardiya, Titis Anindyajati. (2012). Aktualisasi  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA):  Persefektif  Hukum  dan  Keadilan  Terkait  Dengan  Status MHA  dan  Hak-Hak  Konstitusionalnya. Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara,  Pengelolaan Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Kepaniteraan  dan  Sekertariat  Jenderal  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 3.
17 Bandingkan  dengan  Bukhori.  “Islam  dan  Tradisi  Lokal  di  Nusantara:  Telaah  Kritis  Terhadap Tradisi Pelet  Betteng Pada  Masyarakat  Madura  Dalam  Persefektif  Hukum  Islam”, Jurnal  Al-Maslahah, Volume 13, Nomor 2, hlm. 233.
oleh hakim, tetapi juga termasuk keputusan  LAD dan petugas-petugas desa lainnya. 18 Keputusan  LAD  tidak  hanya  merupakan  keputusan  mengenai  sengketa  resmi,  tetapi juga meliputi keputusan yang  berdasarkan nilai-nilai  hidup yang berlaku dalam alam kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan. 19
Ter  Haar  menyatakan  pendapat  tersebut  karena  “hukum”  adalah  sesuatu  yang diputuskan oleh pejabat-pejabat  masyarakat yang  bertugas menetapkan dalam bentuk keputusan. Adanya LAD diharapkan dapat  mempositifkan hukum adat dan berusaha menemukan  jawaban  optimalisasi  konstitusionelisme  Indonesia.  John  Chipman  Gray, teorinya  “ all  the  law  is  judge  made  law ”  (semua  hukum  adalah  hukum  keputusan) sebagaimana yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon. Logemann tidak sependapat dengan Ter Haar, karena hukum tidak bergantung kepada keputusan. 20 Logemann juga tidak  sependapat  jika  adat  akan  menjadi  hukum  adat  apabila  telah  diputuskan  oleh hakim. 21 Namun,  dengan  adanya  LAD  peran  masyarakat  Desa  akan  lebih  optimal, sebab  selama  ini  masyarakat  desa  lebih  percaya  pada  orang  tua  mereka  yang mengetahui adat dibandingkan dengan mereka yang duduk distruktural pemerintahan desa. 22
Pengutamaan  keputusan  sebagai  kadar  untuk  mengetahui  hukum  adat sebagaimana  dinyatakan  oleh  Ter  Haar,  membawa  konsekuensi  dalam  usaha  untuk mengetahui  hukum  adat.  Dengan  demikian,  untuk  menemukan  hukum  adat  perlu dikumpulkan  keputusan-keputusan  petugas  hukum  yang  sudah  tetap  melalui optimalisasi LAD. Hal ini  berguna untuk dapat memperoleh kesimpulan umum yang
18 Rupanya dengan adanya Lembaga Adat Desa pemerintah berusaha menggali konstitusionalisme dari bawah, hal ini sangat beralasan sebab selama ini hokum-hukum yang dibentuk oleh negara kurang dapat mengakomodir akan hak-hak masyarakat ditingkatan desa. Semoga dengan adanya Lembaga Adat Desa  membantu  pencerahan  sekaligus  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dalam  menjaga  negar hukum  Pancasila  sebagaimana  tulisan  Dian  Ferricha.  (2018).  “Pancasila:  Cita  Bangsa  Menuju  Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi”, Jurnal Pagaruyung Law Journal , Volume 2, Nomor 1, hlm 99-102.
19 Surojo Wignjodipuro. (1982). Pengantar…, Op. Cit, hlm 19.
20 R. Van Dijk. (1954). Terj. A. Soehardi. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: van Hoeve, hlm 8.
21 Hilman Hadikusuma. (1992). Pengantar…, Op. Cit , hlm. 15.
22 Masyarakat Desa, walaupun sudah dikatakan sebagai desa modern tidak dapat dilepaskan dari adat  istiadat  leluhur  mereka.  Bahkan  ada  beberapa  permasalahan  yang  lebih  senang  diselesaikan  oleh para  “sesepuh”  dibandingkan  dengan  aparat  desa.  Namun,  dengan  adanya  LAD  diharapkan  adanya harminisasi dalam membangun konstitusionalisme Indonesia.
terdapat  di  dalam  keputusan  yang  bersangkutan  agar  dapat  mengetahui  persoalan hukum yang tersirat di dalam keputusan-keputusan yang bersangkutan.
Pandangan sarjana Indonesia dalam memberikan pengertian tentang hukum adat mengalami  suatu  perkembangan  dengan  kesadaran  mempunyai  hukum  sendiri mendorong  para  sarjana  untuk  melakukan  penelitian  untuk  menentukan  pengertian hukum  adat  yang  baru.  Salah  satunya  yang  diajukan  oleh  Supomo,  hukum  adat diartikan  sebagai  hukum  yang  tidak  tertulis  di  dalam  peraturan-peraturan  legislatif ( unstatutory  law )  meliputi  peraturan-peraturan  hidup  yang  meskipun  tidak  ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. 23 Kemudian adanya LAD dapat dikatakan sebagai lembaga pengawal hukum yang mulai mengalami kritis di desa-desa.
Pengertian  tersebut  diperkuat  oleh  pendapat  Sukanto,  yang  menyatakan  bahwa hukum  adat  adalah  kompleks  adat-adat  yang  kebanyakan  tidak  dikitabkan,  tidak dikodifikasi,  bersifat  paksaan,  mempunyai  sanksi  dan  mempunyai  akibat  hukum. 24 Bahwa  hukum  adat  adalah  hukum  yang  tidak  tertulis  dalam  hidup  bermasyarakat maupun  dalam  lapangan  ketatanegaraan.  Pendapat  lain  dikemukakan  oleh  Hazairin, yang  menyatakan  bahwa  terdapat  persesuaian  antara  hukum  dan  kesusilaan.  Dalam sistem  hukum  yang  sempurna  tidak  ada  tempat  bagi  sesuatu  yang  tidak  selaras  atau bertentangan dengan kesusilaan.
Istilah  hukum  adat  tidak  dibutuhkan  oleh rakyat  biasa  yang  memahami  sebutan “adat”  itu  dalam  atinya  sebagai  (adat)  sopan  santun  atau  dalam  arti  sebagai  hukum. Hazairin  menegaskan  bahwa  adat  itu  adalah  endapan  (renapan)  kesusilaan  dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan  umum  dalam  masyarakat.  Menurut  Hazirin,  hukum  adat  adalah  hukum, baik  dalam  arti  adat  sopan  santun  maupun  dalam  arti  hukum.  Dengan  demikian Hazairin  tidak  membedakan  antara  adat  dan  hukum  adat  dan  tidak  membedakan antara hukum (yang tertulis) dengan kesusilaan (adat, kebiasaan).
23 Surojo Wignjodipuro. (1982). Pengantar…, Op. Cit., hlm. 14.
24 Lihat R. Van Dijk. (1954). Pengantar…, Op. Cit., hlm. 7.
Walaupun  demikian  dangan  berkaca  pada  Permendagri  tentunya  apa  yang dikatakan  sebagai  LAD,  telah  memiliki  kekuatan  untuk  menjaga  konstitusionalisme negara  hokum  Pancasila  jika  dibandingkan  sebelum  lahirnya  Permendagri  Nomor  18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Artinya sekarang hukum adat untuk tingkatan desa bukan lagi dikatakan sebagai hukum yang hidup melainkan hukum positif. Justru kesulitan akan terletak pada penggalian kembali hukum adat yang kemudian dilembagakan melalui LAD yang ada di desa-desa. Sebab sekalipun desa modern selalu memiliki hukum adat namun perkembangannya tergerus oleh globalisasi dan modernisasi.

## 2. Lembaga Adat Desa dalam Menjaga Konstitusionalisme
Lembaga sebagai pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua  unsur  dasar: Pertama ;  unsur  struktural, Kedua ;  unsur  keyakinan  dan  cita-cita manusia.  Unsur  struktural  mengacu  pada  sistem  hubungan  yang  diatur  oleh  suatu lembaga. Sementara unsur keyakinan dan cita-cita manusia lebih menitikberatkan pada sebuah harapan ideal tetang keberadaan struktur.
LAD sendiri merupakan lembaga yang secara struktur terdapat di desa, tumbuh, berkembang atas prakarsa masyarakat desa, fungsinya menyelenggarakan adat istiadat desa. 25 Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  mengamanatkan  Lembaga Kemasyarakatan  Desa  dan  Lembaga  Adat  Desa  dibentuk  oleh  Pemerintah  Desa berdasarkan  pedoman  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Menteri. 26 LAD  pada dasarnya  terbentuk  secara  otomatis  ( institution  by  pure  fact), peroses  terjadinya  tidak disengaja sebagaimana yang terjadi pada lembaga yang dibentuk sengaja ( institution by
25 Lihat Bab 1 Ayat (1) Angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun  2018  tentang  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  Lembaga  Adat  Desa  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 269).
26 Dalam hal menimbang huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun  2018  tentang  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  dan  Lembaga  Adat  Desa  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 269).
design ),  tapi  lebih  menekankan  pada  kebiasaan  ( custom )  dan  peristiwa-peristiwa  yang terjadi  dalam  masyarakat. 27 Misalnya  LAD  yang  ada  di  desa-desa  baik  yang menamakannya sebagai desa adat ataupun desa modern. 28
Untuk menjelaskan dasar hukum berlakunya  hukum adat di Indonesia, idealnya kita  mengetahui  dasar-dasar  yuridis  tentang  berlakunya  hukum  adat,  dari  jaman kolonial hingga pada masa berikutnya sampai sekarang. Pada zaman colonial Belanda sumber  hukum  yang  pertama  harus  dilihat  adalah  pasal  75 Regerings  Reglement baru (yang disingkat R.R baru), yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1920, yang menyatakan bahwa  Hukum  Eropa  akan  berlaku  bagi  golongan  Eropa  berlaku  Hukum  Eropa  dan bagi  orang  Indonesia  Asli,  namun  menyatakan  dengan  sukarela  bahwa  ia  akan menundukkan diri hukum Eropa. 29
Sedangkan  dalam  lapangan  perdata  bagi  golongan  orang  Indonesia  yang  lain, akan  berlaku  hukum  adat  dengan  syarat  tidak  bertentangan  dengan  dasar-dasar keadilan  yang  diakui  umum.  Sebaliknya  apabila  peraturan  hukum  adat  bertentangan dengan  dasar-dasar  keadilan  atau  terdapat  suatu  masalah  yang  tidak  diatur  dalam hukum  adat,  maka  hakim  wajib  memakai  dasar-dasar  umum  hukum  perdata  Eropa sebagai  pedoman.  Pasal  75  RR  tersebut  dipertegas  olehpasal  130  IS  yang  menyatakan bahwa daerah-daerah diberi kebebasan untuk menganut hukumnya sendiri. 30
Setelah  Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  sehari  berikutnya tanggal  18  Agustus  1945  ditetapkanlah  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dasar  hukum berlakunya  hokum  adat  ketika  jaman  penjajahan  masuk  ke  wilayah  setelah  Indonesia merdeka  melalui  pasal  II  Aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum  diadakan  yang  baru  menurut  undang-Undang  Dasar.  Pada  awal-awal kemerdekaan  muncul  paham  yang  hendak  memperjuangkan  terwujudnya  hukum
27 Bandingkan dengan Hanif Nurholis. (2005). Teori Dan Praktik Pemerintahan dan  Otonomi Daerah. Cet-1, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 117.
28 Desa  modern  yang  dimaksudkan  dalam  tulisan  ini  adalah  desa  yang  mengikuti  peraturan perundang-undangan Indonesia dan kebanyakan desa-desa yang berada di Pulau Jawa.
29 Lihat catatan kaki nomor 1. R. Van Dijk. (1954). Pengantar…, Ibid, hlm. 5.
30 Surojo Wignjodipuro . (1982). Pengantar…, Op. Cit, hlm 55.
nasional  dengan  cara  mengangkat  hukum  rakyat,  yaitu  hukum  adat,  menjadi  hukum nasional. 31 Pelopor  dari  ide  tersebut  mayoritas  adalah  golongan  tua,  suatu  ide  yang sejak  awal  dikemukakan  oleh  nasionalis-nasionalis  generasi  sebelumnya,  yang menyatakan  bahwa  hukum  adat  layak  diangkat  sebagai  hukum  nasional  yang modern. 32
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit tidak ada satu pasalpun yang menyatakan  berlakunya  hukum  adat  di  Indonesia.  Hal  ini  berbeda  apabila dibandingkan  denganKonstitusi  RIS,  yang  secara  konstitusional  dapat  diketemukan pasal-pasal  yang  merupakan  landasan  hukum  berlakunya  hukum  adat,  sebagaimana dinyatakan  dalam  pasal  146  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  keputusan  kehakiman harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Pasal 146 ayat (1) Konsitusi RIS tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 104 (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Pada  masa  sekarang  konfigurasi  hukum  telah  berubah  dan  hukum  adat  adalah bagian organik dari hukum negara. 33 Realisasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  diatur  di  dalam  pasal  25 ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  segala  putusan  pengadilan  selain  harus  memuat alasan  dan  dasar  putusan  tersebut,  memuat  pula  pasal  tertentu  dari  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang dijadikan  dasar  untuk  mengadili.  Pasal  tersebut  diperkuat  oleh  Pasal  28  yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dari  2  (dua)  pasal  tersebut  di  atas  dapatlah  ditarik  kesimpulan  bahwa  secara implisit hukum adat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara di pengadilan, karena yang dimaksud sumber hukum tidak tertulis dalam pasal
31 Soetandyo Wignjosoebroto. (1995). Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 240.
32 R. Soepomo. (2000). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 3.
33 Satjipto Raharjo. (2005). Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 47.
25 ayat (1) adalah hukum adat. Dan yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat, dengan asumsi bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kedua pasal tersebut  memberikan  kewenangan  kepada  hakim  dalam  memutus  perkara  dengan mendasarkan pada hukum adat.
Hukum  adat  sebagai  hukum  asli  Indonesia  merupakan  hukum  yang  senantiasa mengikuti jiwa dari bangsa masyarakat Indonesia, karena senantiasa tumbuh dan hidup dari  kebudayaan  masyarakat  tempat  hukum  adat  itu  berlaku.  Dan  hukum  adat merupakan  salah  satu  penjelmaan  dari  kepribadian,  jiwa  dan  struktur masyarakat/bangsa. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Von  Savigny,  yang  menyatakan bahwa  isi  hukum  ditentukan  oleh  perkembangan  adat  istiadat  dan  isi  hukum ditentukan oleh sejarah masyarakat dimana hukum itu berlaku. 34
Sejak  Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945,  bangsa  Indonesia merupakan bangsa yang bebas dan mandiri baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dan dengan disahkannya  Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia mempunyai  dasar-dasar  tertib  hukum  baru,  yang  mencerminkan  kepribadian  bangsa Indonesia. Hal ini Nampak dari Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan secara tegas bahwa pembinaan hukum Nasional haruslah memperhatikan homogenitas hukum  dengan  memperhatikan  kenyataan-kenyataan  yang  hidup  di  masyarakat  dan harus  sesuai  dengan  haluan  negara  serta  berdasarkan  pada  hukum  adat  yang  tidak menghambat perkembangan.
Dalam  seminar  Hukum  Adat  Nasional  pada  tanggal  15  –17  Januari  1975  yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dan Badan Pembina Hukum Nasional, hukum adat diartikan sebagai “hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk
34 Von  Savigny  mengajarkan  bahwa  hukum  mengikuti  volksgeist  (jiwa/semangat  rakyat)  dari masyarakat  tempat  hukum  itu  berlaku.  Karena  volksgeist  masing-masing  masyarakat  berbeda,  maka hukum masyarakat juga berbeda. Ajaran hukum ini lebih mengakui eksistensi dari hukum yang timbul dari  masyarakat,  jika  dibandingkan  dengan  hukum  tertulis.  Alasan  utama  yang  mendasarinya  hal tersebut,  karena  hukum  tertulis  tidak  selalu  mencerminkan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat.  Ajaran Von  Savigny  ini  merupakan  pencerminan  berlakunya  hukum  adat  di  Indonesia.  Eka  Susylawati, “Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia”,  Jurnal  Al-Ihkam, Volume  IV  Nomor  1, Juni 2009, hlm. 137.
perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur-unsur agama”.  Di  dalam  seminar  tersebut  dirumuskan  tentang  konsep  hukum  adat  dalam rangkapembangunan hukum di Indonesia, antara lain:
a. Bahwa  pengambilan  bahan-bahan  dari  hukum  adat  pada  dasarnya menggunakan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dirumuskan  dalam  norma-norma  hukum  yang  memenuhi  kebutuhan masyarakat;
b. Penggunaan  lembaga-lembaga  hukum  adat  dimodernisir  dan  disesuaikan dengan kebutuhan zaman;
c. Memasukan  konsep-konsep  dan  asas-asas  hukum  adat  ke  dalam  lembaga- lembaga hukum baru. 35
Dengan demikian hukum adat masih relevan hingga saat ini karena keadilan dan kebenaran yang  merupakan tujuan hukum,  wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat. Bagitu juga dengan konstitusionalisme nasional dapat dilahirkan melalui LAD sebagai fondasinya.  Walaupun  perlu  disadari  akan  keberadaan  LAD  yang  hanya  diatur  oleh Permendagri, setidaknya untuk mengembalikan adat semakin terbuka di Indonesia.
Namun  yang  perlu  diingat  bahwa  dalam  praktik  di  masyarakat  terkadang hukum tertulis tidak selamanya sejalan dengan perkembangan di masyarakat, sehingga aturan  yang  tertulis  tidak  dapat  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  ada  dan terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka berarti terjadi kesenjangan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat.  Pada  kasus  demikian,  maka  hukum  tidak  tertulislah  (hukum  adat) nantinya  yang  akan  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Hal  ini  nampak  dari  amanat Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  di  atas,  yang  memberikan  keleluasaan  kepada hakim  untuk  memahami,  menggali  dan  mengikuti  nilai-nilai  hukum  yang  ada  di masyarakat.
Dengan  demikian  eksistensi  hukum  adat  hingga  saat  ini  tetap  mempunyai peranan  yang  penting,  terutama  dalam  pembentukan  hukum  nasional  yang  akan datang,  terutama  dalam  lapangan  hukum  kekeluargaaan.  Hukum  adat  akan  menjadi
35 Hilman Hadikusuma. (1992). Pengantar…, Op. Cit., hlm. 32.
salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut  otomatis  merupakan  pencerminan  dari  hukum  masyarakat.  Dan  tentu  saja dengan  harapan  ketika  hukum  tertulis  tersebut  sudah  diberlakukan,  dalam  praktik  di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan dengan law in action -nya.
Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri menguatkan kembali akan eksistensi Desa  dalam  membangun  nilai-nilai  yang  sudah  lama  terpendam  yakni  memberikan ruang  bagi  Lembaga  Adat  Desa  untuk  menggali  dan  menerapkan  kembali  nilai-nilai lokal. Lembaga Adat Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Namun  dalam  rangka  menjaga  konstitusionalisme  Lembaga  Adat  Desa  harus memenuhi persyaratan  sebagaimena Pasal  9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, sebagai berikut:
a. Berasaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945;
b. Aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
c. Berkedudukan di Desa setempat;
d. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
e. Memiliki kepengurusan yang tetap;
f. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
g. Tidak berafiliasi kepada partai politik.
Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Adat Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan ditetapkan oleh Peraturan Desa tentunya secara teknis yuridis Lembaga  Adat  Desa  akan  memiliki  paying  hukum  yang  jelas  termasuk  kedudukanya dalam menggali nilai-nilai lokalitas dan sekaligus menjaga nilai-nilai konstitusionalisme negara.  Sebagai  lembaga  maka  Lembaga  Adat  Desa  memili  tugas  dan  fungsinya, adapun  tugas  dan  fungsinya  sebagaimana  Pasal  9  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2018  tentang  Lembaga  Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, adalah:
a. Lembaga  Adat  Desa  membantu  Pemerintahan  Desa  dan  sebagai  mitra  dalam pemberdayaan, melestarikan, dan mengembangkan adatistiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adatistiadat masyarakat desa;
b. Lembaga Adat Desa berfungsi melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
c. Lembaga  Adat  Desa  memiliki  fungsi  untuk  melestarikan  hak  ulayat,  tanah ulayat,  hutan  adat,  dan  harta  dan/atau  kekayaan  adat  lainnya  untuk  sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa;
d. Lembaga  Adat  Desa  memiliki  fungsi  dalam  rangka  menjaga  nilai-nilai kekeluargaan yang dikembangkan melalui musyawarah atau mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan di Desa;
e. Mengembangkan  nilai-nilai  adat  istiadat  dalam  penyelesaian  sengketa pemilikan waris, tanah dan konfliks dalam interaksi manusia;
f. Mengembangkan  nilai  adat  istiadat  untuk  mengembangkan  perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
g. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya;
h. Mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Adat Desa.
Yang  dimaksudkan  dengan  mengembangkan  kerjasama  sebagaimana  yang  telah menjadi fungsi Lembaga Adat Desa. Lembaga Adat Desa dapat melakukan kerjasama dengan  Lembaga  Masyarakat  Desa  dalam  bidang  kelembagaan,  yaitu: 36 pertama, melakukan  hubungan  yang  bersifat  kemitraan  antara  Lembaga  Adat  Desa  dengan Lembaga  Kemasyarakatan  Desa; kedua, hubungan  keduanya  bersifat  konsultatif;  dan ketiga, hubungan keduanya juga bersifat koordinatif.
Kriteria-kriteria  sebagaimana  terdapat  dalam  Permendagri  tentunya  tidak  akan berjalan  secara  optimal  apabila  LAD  tidak  diberikan  arahan  dan  petunjuk  yang  jelas. Sebab,  LAD  sekarang  memiliki  fungsi  sebagaimana  LAD  masa  lalu  ataupun  sebelum lahirnya  Republik  Indonesia.  Untuk  dapat  mengoptimalkan  LAD  dalam  menjaga konstitusionalisme  di  desa  maka  harus  adanya  peran  serta  pemerintah  daerah  untuk mengarahkan  dan  membimbing  desa-desa  yang  ada  diwilayahnya  untuk  membentuk LAD  dan  membantu  desa  untuk  menggali  kembali  hukum-hukum  adatnya.  Hal  ini harus segera dilakukan apabila tidak  maka konstitusionalisme di  desa-desa akan sulit terwujud.  Alasannya  sekarang  pemerintah  desa  sering  disibukan  dengan  laporan- laporan yang berkenaan dengan bantuan-bantuan dari pemerintah
36 Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 12 ayat (1) (2) dan (3).

## C. PENUTUP
Pengakuan  dan  penghormatan  eksistensi  hukum  adat  dalam  konstitusi  telah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kultur yang khas dalam hukum. Bukti nyata Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Ada Desa merupakan itikad baik dari pemerintah untuk  menghidupkan  kembali  hukum  adat.  Maka  dengan  bantuan  Permendagri diharapka hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi  oleh  rakyat  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Gambaran  di  atas  menunjukkan bahwa walaupun di satu sisi hukum adat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang  dimilikinya,  di  sisi  lain  hukum  adat  pun  dapat  menerima  perubahan  yang mempengaruhinya. Konstitusionalisme memberikan sebuah jaminan kepastian hukum kepada  hukum  adat  dan  masyarakat  hukumnya  dengan  mencantumkan  pengakuan dan  penghormatan  terhadap  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Masing-masing masyarakat  memiliki  otonomi  terhadap  nilai-nilai  hukumnya,  karena  sesungguhnya masyarakat itulah yang membutuhkan adanya nilai-nilai hukum adat di Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Bushar  Muhammad.  (1994). Azas-Azas  Hukum  Adat:  Suatu  Pengantar. Jakarta:  Pradya Paramita.
Hanif Nurholis. (2005). Teori Dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Cet-1, Jakarta: PT Grasindo.
Irfan  Nur  Rahman,  Anna  Triningsih,  Alia  Harumdani  W,  dan  Nallom  Kurniawan.
(2011). Dasar  Pertimbangan  Yuridis  Kedudukan  Hukum  (Legal  Standing)  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat  Dalam  Proses  Pengujian  Undang-Undang  Di  Mahkamah Konstitusi. Jakarta:  Pusat  Penelitian  dan  Pengkajian  Sekertariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Hilman Hadikusuma. (1992). Pengantar Hukum Adat. Bandung: Mandar Maju.
Jawahir  Thontowi,  Irfan  Nur  Rachman,  Nuzul  Qur’aini  Mardiya,  Titis  Anindyajati.
(2012). Aktualisasi  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA):  Persefektif  Hukum  dan  Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-Hak Konstitusionalnya. Jakarta: Pusat Penelitian dan  Pengkajian  Perkara,  Pengelolaan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi Kepaniteraan dan Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
M.  Koesnoe.  (1979). Catatan-Catatan  Terhadap  Hukum  Adat  Dewasa  Ini. Surabaya: Airlangga University Press.
R. Soepomo. (2000). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradya Paramita.
R.  Van  Dijk.  (1954).  Terj.  A.  Soehardi. Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia. Bandung:  van Hoeve.
Satjipto  Raharjo.  (2005). Hukum  Adat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dalam Inventarisasi  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat. Jakarta:  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Soerjono Soekanto. (2005). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cet-15 Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Soerjono  Soekanto.  (2005). Sosiologi  Suatu  Pengantar. Cet-30,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Soetandyo  Wignjosoebroto.  (1995). Dari  Hukum  Kolonial  Ke  Hukum  Nasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Surojo  Wignjodipuro.  (1982). Pengantar  dan  Azas-Azas  Hukum  Adat. Jakarta:  Gunung Agung.
William  Ebenstein.  (1965). Isme-Isme  Dewasa  Ini  (Komunisme,  Fasisme,  Kapitalisme, Sosialisme). Jakarta: Swada.

## Jurnal:
Bukhori.  “Islam  dan  Tradisi  Lokal  di  Nusantara:  Telaah  Kritis  Terhadap  Tradisi Pelet Betteng Pada  Masyarakat  Madura  Dalam  Persefektif  Hukum  Islam”, Jurnal  Al- Maslahah, Volume 13, Nomor 2.
Dian Ferricha. (2018). “Pancasila: Cita Bangsa Menuju Negara Hukum Kesejahteraan di Tengah Arus Globalisasi”, Jurnal Pagaruyung Law Journal , Volume 2, Nomor 1.
Eka  Susylawati.  (2009).  “Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia”, Jurnal Al-Ihkam , Volume IV Nomor 1.
H.  Munir  Salim.  (2016).  “Adat  Sebagai  Budaya  Kearifan  Lokal  Untuk  Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan”. Jurnal Al-Daulah, Volume 5, Nomor 2.
Muhammad  Erwin.  (2017).  “Peran  Lembaga  Adat  Dalam  Pembangunan  Desa Sidomulyo  Kecamatan  Tambang  Kabupaten  Kutai  Kertanegara”. e-Jurnal  Ilmu Pemerintahan , Volume 5, Nomor 3.
Muhammad  Erwin.  (2017).  “Peran  Lembaga  Adat  Dalam  Pembangunan  Desa Sidomulyo  Kecamatan  Tabang  Kabupaten  Kutai  Kartanegara”. E-Jurnal  Ilmu Pemerintahan , Volume 5, Nomor 3.
Reni. H. Nendissa. (2010). “Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum SASI Laut di Maluku Tengah”. Jurnal SASI. Volume, 16 Nomor 4.
Yanis  Maladi.  (2010).  “Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Konstitusi  Negara Pascamandement”. Jurnal Mimbar Hukum , Volume 22, Nomor 3.

## Perundangan dan lainnya:
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5495).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negari  Republik  Indonesia,  Nomor  18  Tahun  2018  tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 269).
Moh.  Mahfud  MD  “ Fatwa  MUI  dan  Living  Law  Kita ”.  Media  Indonesia  Senin  26 Desember  2016. http://mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan- living-law-kita . di akses 26 September 2018.
Yusril  Ihza  Mahendra  “ Hukum  Islam  Adalah  The  Living  Law” ,  Republika.co.id https://www.republika.co.id/amp_version/oiope6301 .  di  Akses  26  September 2018.