Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 1 – April 2021, Hal. 137-141| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3071.137-141

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INFORMASI HARGA PADA PRODUK MINUMAN
M Syahrul Bahri, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia syahrulbahri17@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Minuman merupakan salah satu keperluan utama manusia di dunia yang harus terpenuhi untuk beraktivitas, setiap manusia harus memenuhi  kebutuhannya  terutama  minuman  baik  itu  jumlahnya  atau  dalam  perihal  kesehatan minuman tersebut. Oleh karena itu Negara harus memberikan  keamanan bagi  masyarakatnya  tanpa terkecuali baik  itu  berkaitan  dengan  pengawasan  ataupun  mengatur  peredarannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  atas  informasi  harga  produk  minuman  yang  tertera  pada kemasan dan menjelaskan upaya penyelesaian mengenai perbedaan harga pada kemasan dengan harga jual yang dibayar. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif,  dengna  pendekatan  yuridis  melalui  metode hermenutika.  Data  yang  digunakn  adalah  data  sekunder  dan  primer  yang  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah  memberi  perlindungan  konsumen  atas  pemberian  informasi yang tepat keharusan yang dilakukan pelaku usaha serta larangan yang tidak boleh dilanggarnya. Tanggung jawab pelaku  usaha  untuk  menyelesaikan  sengketa  dapat  ditempuh  melalui  jalur  di  luar  pengadilan  maupun  jalur pengadilan.  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  produk  yang  memiliki  nominal  berbeda  dari  harga pada kemasan terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Jika terjadi perbedaan harga pada kemasan dengan saat pembayaran maka yang akan dibayarkan adalah biaya yang paling murah.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Harga Kemasan

## Abstract
Drinking is one of the main needs of humans in the world that must be fulfilled for activity. Every human being must meet his needs, especially drinks, whether in quantity or in terms of the health of the drink. Therefore, the State must provide security for its people without exception whether it is related to supervision or regulating its circulation. This study aims to explain the legal protection for consumers for information on the price of beverage products listed on the packaging and to explain the resolution efforts regarding the difference between the price on  the  packaging  and  the  selling  price  paid.  This  research  used  normative  legal  research,  with  a  juridical approach through the hermenutic method. The data used were secondary and primary data which were analyzed qualitatively. The result of the research showed that the government has provided consumer protection for the provision of accurate information by means of obligations imposed by business actors as well as prohibitions that cannot be  violated.  The  responsibility  of  business  actors  to  resolve  disputes  can  be pursued  through  channels outside the court as well as through court channels. The factors that influence the occurrence of a product that is nominally different from the price on the packaging consist of internal factors and external factors. If there is a difference in price on the package and at the time of payment, the cheapest fee will be paid.
Keywords: Legal Protection, Consumer, Packaging Price

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  jaman  di  Indonesia  mengalami  berbagai  kemajuan  yang  sangat  pesat  sehingga mengakibatkan  banyaknya  permasalahan  yang  timbul.  Misalnya  masalah  mengenai  perlindungan terhadap konsumen di bidang perdagangan. Dengan demikian negara harus menjamin dan memberikan keamanan  bagi  masyarakatnya  tanpa  terkecuali  baik  itu  berkaitan  dengan  pengawasan  ataupun mengatur peredarannya (Ali, 2011) .
Untuk menjaga kesehatan perlu adanya perlindungan terhadap konsumen dikarenakan hak yang melekat  dari  semua  masyarakat  wajib  dijamin  oleh  Negara  sesuai  amanat  Undang-undang  dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian perlindungan tersebut bertujuan untuk mendorong pembangunan dan sumber daya alam yang sangat mumpuni. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terwujudnya kesejahteraan diperlukan upaya  penyelarasan  baik  itu  barang  dan  jasa  dalam  kapasitas  yang  memadai  kualitas  yang  bagus (Sidabalok, 2006) .
Dalam  usaha  untuk  perlindungan  konsumen  pemerintah  sudah  menetapkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya peraturan ini maka sengketa  konsumen  dengan  pelaku  usaha  diharapkan  dapat  diminimalisir  sehingga  hak  konsumen dapat terpenuhi. Konsumen berhak atas suatu kepastian mengenai informasi yang jelas terhadap barang tersebut hak mendapatkan informasi yang benar dimaksudkan supaya konsumen mengetahui informasi yang jelas mengenai produk maupun jasa tersebut sehingga konsumen dapat memilih produk barang maupun jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya (Tobing, 2015) .
Dalam  kemasan  produk  terdapat  informasi  yang  dapat  konsumen  jadikan  sebagai  penentuan antara  pilihan  yang  ada  untuk  membeli  dan  mengkonsumsinya.  Informasi  yang  tidak  jelas mengakibatkan kerugian bagi konsumen (Shofie, 2000) . Dengan maraknya permasalahan pada produk minuman yang terjadi di Indonesia sampai saat ini masih banyak ditemukannya masalah yang sama yang tidak mematuhi aturan yang telah dibuat mengenai pencantuman harga pada produk. Pengawasan pemerintah,  lembaga  konsumen  terhadap  pelaku  usaha  dan  masyarakat  sudah  dilakukan  bebarapa upaya sehingga dibuat beberapa peraturan yang berkaitan tentang perlindungan konsumen, meskipun demikian sampai saat ini masih terdapat pengawasan yang belum efektif (Poernomo, 2020) . Penelitian ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  atas  informasi  harga  produk minuman yang tertera pada kemasan dan menjelaskan upaya penyelesaian mengenai perbedaan harga pada kemasan dengan harga jual yang dibayar

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan  yuridis  melalui metode  hermenutika (Waluyo,  2002) .  Data  yang  digunakn  adalah  data  sekunder  dan  primer  yang dianalisis  secara  kualitatif  deskriptif.  Bahan hukum primer  adalah bahan hukum yang utama yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan  untuk  menunjang  atau  membantu  dalam  memberikan  pemahaman-pemahaman  dan gambaran-gambaran  serta  teori-teori  hukum  yang  digunakan  untuk  mengulas  dan  memecahkan persoalan-persoalan  yang  akan  diteliti. Untuk memperoleh  data digunakan teknik  inventarisasi atau penelusuran  bahan  hukum  yang  bersangkutan  lalu  diklasifikasi  atau  dikelompokan  dan didokumentasikan,  dicatat,  dikutip  diringkas  diulas  sesuai  kebutuhan  dengan  pendekatan  kualitatif (Sugiyono, 2013) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Konsumen Mengenai Informasi Produk Minuman
Konsumen  mendapatkan  sebuah  perlindungan  jika  dilihat  melalui  hukum  materiil  maupun  formil. Kemajuan  keilmuan  bidang  teknologi  merupakan  roda  utama  pergerakan  produktifitas  ataupun keefisienan pelaku usaha barang atau jasa yang dibuatnya untuk menjadi target usahanya. Perihal untuk menggapai hal demikian akhirnya secara langsung maupun tidak secara langsung para konsumen yang secara umum menerima dampaknya (Shidarta, 2000) .
Meskipun dalam UUPK khusus berbicara mengenai pemberian perlindungan kepada konsumen tetapi dalam UUPK tidak saja membahas  pemberian perlindungan terhadap konsumen semata tetapi juga hak bagi pelaku usaha juga diberi  sorotan akan  tetapi  dengan  maraknya  kasus  yang  menjadikan konsumen sebagai objek kesewenang-wenangan oleh para pelaku usaha hal tersebut mengakibatkan perlindungan  yang  diberikan  pada  konsumen  lebih  terlihat.  Perkembanagan  globalisasi  ikut  serta memperhatikan  mengenai  hal  tersebut  yang  tertuang  dalam  resolusi  perserikatan  bangsa-bangsa Nomor 39/248 tentang Perlindungan Konsumen beberapa hak yang penting harus dilindungi terhadap kepentingan konsumen antara lain:
1) Diberikannya perlindungan terhadap konsumen dari adanya ancaman kesehatan serta keamanannya
2) Diberikannya perlindungan akan keadaan sosial ekonomi seorang konsumen
3) Terdapat  informasi  yang  cukup  untuk  bisa  konsumen  melakukan  sebuah  pilihan  yang  tepat menurutnya
4) Pendidikan konsumen
5) Terdapatnya  cara  penggantian  jika  konsumen  merasa  rugi.  Mengenai  untuk  membuat  sebuah kelompok konsumen atau kelompok lainnya diberikan kebebasan serta peluang terhadap kelompok tersebut  untuk  ikut  memberi  suara  pendapatnya  mengenai  suatu  cara  untuk  mengambil  sebuah keputusan yang akan berdampak kepada kepentingan mereka juga.
Menurut Susanto, (2008) menjelaskan  tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu:
a) Kedudukan yang sama antara konsumen maupun pelaku usaha
b) Hak yang dimiliki konsumen
c) Kewajiban yang dimiliki pelaku usaha
d) Terkait dengan pembangunan sosial perlindungan terhadap konsumen harus berperan penting
e) Dalam menjalankan bisnis yang sehat konsumen harus mendapatkan perlindunga perihal promosi barang atau jasa harus adanya keterbukaan informasi
f) Diperlukannya keaktifan dari pemerintah
g) Diperlukannya keikutsertaan masyarakat
h) Perlindungan konsumen perlu adanya suatu yang baru di bidang hukum dalam berbagai sektor
i) Mengenai konsep diberikannya perlindungan terhadap konsumen perlu diberikan pembinaan sikap. Dibuatnya UUPK serta segala alat hukum yang lain menyebabkan para konsumen mempunyai kedudukan hak yang sama serta konsumen dapat mengajukan  keberatannya  apabila  haknya  ada  yang dilanggar  oleh  para  pelaku usaha. Pertanggung jawaban pelaku usaha yaitu dalam hal ini pengelola toko  tempat  menjual  minuman  adalah  mengganti  semua  kerugian  yang  didapatkan  oleh  konsumen. Perbuatan  seperti  itu  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pelaku  usaha  atas  kerugian yang dialami oleh konsumen baik materi maupun non materi  hal tersebut dapat  dilindungi  oleh beberapa aturan  yang telah dibuat. Produk yang memiliki harga pada kemasan berbeda dengan saat pembayaran dilakukan merupakan tanggung jawab mutlak pelaku usaha yaitu pemilik toko. Mengenai hal tersebut yaitu jual beli minuman  dari tangan pelaku usaha ke konsumen jika terdapat  permasalahan  dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan.

## 2. Upaya  Penyelesaiannya  Masalah  Perbedaan  Harga  pada  Kemasan  dengan  Pada  Saat Pembayaran
Pada prinsipnya seluruh manusia memerlukan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila  dilihat  dari  strukturnya  kebetuhan  dapat  dibagi  menjadi  kebutuhan  primer,  sekunder  dan tersier.  Dikarenakan  akan  banyaknya  kebutuhan  yang  diperlukan  setiap manusia sehingga mereka akan melakukan usaha yang maksimal untuk memenuhi kebutuhannya itu baik itu barang ataupun jasa serta kebutuhan tersebut juga dapat diperjual belikan oleh para pelaku usaha.
Perihal mengelola usaha baik jual beli tidak akan lepas akan adanya permasalahan harga. Harga sangatlah penting dalam hal menggaet keinginan konsumen dalam hal daya beli akan barang ataupun produk, harga dapat dijadikan penentu akan kualitas barang tersebut. Seiring meningkatnya harga akan barang atau produk maka akan sebanding dengan kualitas  yang  akan  didapatkan  ataupun  sebaliknya harga menurun akan sebanding dengan turunnya kualitas yang didapatkan. Di indonesia harga dipatok dengan Rupiah dengan itu jika ingin memiliki suatu barang atau produk yang diinginkan konsumen maka konsumen harus membayarnya kepada pelaku usaha.
Dalam  menawarkan  dan  menjual  produk,  pelaku  usaha  dilarang  memberikan  informasi  yang tidak benar kepada konsumen mengenai harga suatu produk  barang  yang  dijualnya  kepada  konsumen hal  ini  diatur  dalam  Pasal  10 UUPK. Berdasarkan pasal tersebut harga yang disampaikan kepada konsumen  harus sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada kemasan  produk  saat melakukan  transaksi  pembayaran.  Dalam  memberikan  informasi  tentang  harga  tersebut  harus disampaikan secara jelas agar konsumen mengetahui informasi harga, pelaku usaha dapat menetapkan harga harus dicantumkan pada kemasan produk. Tujuan utama dari penetapan harga yang dicantumkan ini  pada  produk  suatu  barang  guna  memberikan  ketransparanan  akan  harga  yang  diberikan  serta memudahkan  para  konsumen  akan  melihat  informasi  harga  barang  tersebut  sehingga  dapat membandingkannya dengan para penjual kompetitornya dengan begitu konsumen dapat memilih yang mana akan dibelinya dengan harga yang lebih baik.
Menurut Willy &  Nurjanah,  (2019) Faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaku usaha  terhadap terjadinya  produk  yang  diklaim  memiliki  nominal  berbeda  pada  saat  pembayaran  dari  harga  pada kemasan yaitu:
1.  Faktor Internal
Pelaku usaha dalam hal ini pemilik toko atau pegawai toko tidak sengaja melakukan perbuatan curang misalkan  pegawai  toko  lalai  dalam  menjalankan  kewajibannya  perihal  penyaluran  informasi  yang sebenarnya  ataupun  sejelas  mungkin  perihal  harga  produk  barang  yang  ditawarkan  atau  dijualkan kepada  konsumen.  Pemilik  toko  atau  pegawai  toko  lupa  untuk  memperbaharui  atau  menempelkan harga  yang  sama  pada  kemasan  produk  dengan  saat  melakukan  transaksi  pembayaran  sehingga menimbulkan  harga  yang  berbeda  yang  harus  dibayar  oleh  konsumen.  Ataupun  perbuatan  oknum pemilik  toko  usaha  sengaja  menjebak  konsumen  dengan  menempelkan  harga  murah  pada  kemasan produk yang berbeda pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir yang ternyata harganya lebih mahal.
2.  Faktor Eksternal
Mengenai adanya oknum konsumen dapat melakukan pencabut label harga pada kemasan produk lalu digantinya  dengan  label  harga  yang  lebih  murah  dari  harga  yang  seharusnya  dibayarkan.  Oknum konsumen  dapat  melakukan  hal  tersebut  dimaksudkan  agar  mendapatkan  harga  semurah  mungkin sehingga budget keuangan dapat ditekan. Hal tersebut juga didukung karena minimnya penjagaan baik dari pemilik toko atau pegawai  toko  sehingga  oknum  tersebut  mendapat  celah  melakukan  tindakan tersebut.
Dalam  menjual  produk  barangnya, pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan harga yang berbeda pada produk dan pada saat melakukan transaksi pembayaran. Pelaku usaha dilarang menyampaikan informasi  yang  salah  mengenai  harga  suatu  produk  barang  maupun  harga  suatu  jasa.  Pelaku  usaha harus  bersikap  jujur  yang  menunjukan  itikad  baik  dan  bersifat  terbuka  mengenai  informasi  yang berkaitan dengan harga atau tarif atas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Sehingga dalam hal ini  konsumen  tidak  dirugikan  atas  informasi  mengenai  harga  produk  barang  tersebut.  Pentingnya informasi  terhadap  konsumen  yaitu  agar  konsumen dapat terhindar dari kesalahan dalam  menilai suatu gambaran terhadap produk barang tersebut.
Mengenai informasi tentang  harga diatur  dalam Permendagri  35 Tahun 2013 Berdasarkan ini semua  harga  barang  maupun  jasa  yang  dijual  oleh  pelaku  usaha  harus  mencantumkan  harga  secara jelas  tertulis  yang  dilekatkan  atau  ditempelkan  pada  barang  atau  kemasan  sehingga  konsumen mengetahui  harga  sesungguhnya  barang  tersebut.  Dalam  UUPK  tidak  mengatur  tentang memperdagangkan  produk  barang  maupun  jasa  dengan  tarif  berbeda  antara  dikemasan  produk  dan pada saat melakukan transaksi pembayaran pada kasir yang dilakukan oleh pelaku usaha. Permendagri 35 Tahun 2013 merupakan payung hukum terhadap konsumen yang mengalami perbuatan curang dari para pelaku usaha dalam perbedaan harga pada kemasan produk dengan pada saat melakukan transaksi pembayaran  di  kasir.  Dalam pasal ini ditentukan bahwa konsumen berhak  membayar dengan harga yang termurah atau harga yang terendah. Dengan adanya payung hukum mengenai perbedaan harga maka konsumen tidak dirugikan atas informasi yang tidak benar tentang perbedaan harga tersebut.
Akibat  hukum  untuk  para  pelaku  usaha  yang  melakukan  kecurangan  yang  menyesatkan konsumen mengenai harga barang dan memberikan informasi yang tidak benar yang mencerminkan itikad tidak baik telah melanggar Pasal 10 UUPK diancam pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000 00 hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 62 UUPK. Bagi para pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga dikenakan sanksi denda yaitu dicabutnya izin usaha dibidang perdagangan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang  berwenang  sesuai  yang  termuat  dalam  Pasal  9 Permendagri 35 Tahun 2013. UUPK menjelaskan terdapat 2 (dua) jalur yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara pelaku usaha dan konsumen yaitu melalui jalur diluar pengadilan yang  ditegaskan  pada  Pasal  47  UUPK  dan  Melalui jalur  pengadilan yang  ditegaskan pada  Pasal  48 UUPK.
Upaya  penyelesaian  permasalahan  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  pada  umumnya konsumen  lebih  memilih menyelesaikan  sengketa  secara  jalur kekeluargaan atau secara jalur di luar pengadilan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  tingkat  toleransi  konsumen  cukup  tinggi  karena  konsumen cenderung  menghindari  terjadinya sengketa yang berkepanjangan. Upaya mediasi merupakan upaya hukum  yang  sering  konsumen  lakukan  ketika  hak-hak  konsumen  dirugikan  oleh  pelaku  usaha.
Sehingga  banyak  konsumen  yang  menganggap  jalur  hukum  untuk  menggugat  pelaku  usaha  akan memerlukan waktu yang lama.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  telah  memberi  perlindungan terhadap konsumen melalui UUPK, dengan adanya UU ini baik konsumen dan pelaku usaha memiliki posisi yang setara dalam perihal hak dan kewajiban. Apabila itu dilanggar oleh pelaku usaha konsumen dapat  melaporkannya, yang kedua faktor yang dapat menyebabkan pelaku usaha terhadap terjadinya produk  yang  memiliki  nominal  berbeda  dari  harga  pada  kemasan  terdiri  dari  faktor  internal  yaitu pegawai toko lupa untuk memperbaharui atau menempelkan harga yang sama pada kemasan produk dengan  saat  melakukan  transaksi  pembayaran  dan  faktor  eksternal  yaitu  mengenai  adanya  oknum konsumen dapat melakukan mencabut label harga pada kemasan produk lalu digantinya dengan label yang  memiliki  nominal  lebih  rendah  dari  yang  sebenarnya  dibayarkan.  Upaya  penyelesaian  dapat melalaui  di  luar  pengadilan  dan  melalui  jalur  pengadilan.  Tetapi  pada  umumnya  konsumen  lebih memilih menyelesaikan sengketa secara jalur kekeluargaan atau secara jalur di luar pengadilan.
2 . Saran
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  adapun  yang  disarankan  oleh  peneliti  yaitu  diharapkan  kepada  pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya menunjukkan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan  kewajibannya  sebagai pelaku  usaha  yang  telah  dirumuskan  dalam  UUPK  dan  tidak  melanggar larangan-larangan  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan,  selanjutnya  Konsumen hendaknya  bersifat  kritis dalam memperjuangkan  hak-hak  serta berhati-hati dalam membeli  produk agar  terhindar  dari  bahaya.  Pemahaman  hukum  perlindungan  konsumen  perlu  ditingkatkan  agar kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan konsumen lebih optimal dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  (2011).  Pengawasan  Peredaran  Barang  Cetakan,  Due  Process  Of  Law  dan  Hak  Atas  Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. Jurnal Konstitusi , 8 (4), 521–550.
Poernomo, H. S. L. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan yang Beredar di Kota Makassar. Jurnal Law Review , 3 (1), 40–58 . Shidarta. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia . Grasindo. Bogor Shofie, Y. (2000). Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya . Citra Aditya Bakti. Sidabalok, J. (2006). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Citra Aditiya. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif . Alfabeta. Susanto, H. (2008). Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan . Visimedia. Bandung Tobing, R. D. (2015). Hukum Konsumen dan Masyarakat Laskbang . Mediatama Palangkaraya. Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Graf ika. Bandung Willy, W., & Nurjanah, S. (2019). Pengaruh Kemasan Produk Dan Rasa Terhadap Minat Beli Yang Berdampak Pada Keputusan Pembelian Pelanggan Minuman Energi. Jurnal Ilmu Manajemen , 8 (2), 65.