JURNAL PERENCANAAN WILAYAH
e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.7., No.1, April 2022 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw
Analisis Tingkat Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat pada CV. Unaaha Bakti Persada di Desa Maromba
Sustainability Level Analysis Community Empowerment Program on CV. Unaaha Bakti Persada

## in Maromba Village
Afdhal, Muh. Ramli, La Ode Alwi
1) Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah,Universitas Halu Oleo
2) Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Universitas Halu Oleo
3) Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo

## ABSTRACT
The company's community empowerment program needs to be analyzed for its sustainability level as a form  of  responsibility.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  level  of  sustainability  in  the management of mining areas in CV. Unaaha Bakti Persada in Marombo Beach Village, Lasolo District, North Konawe Regency, Southeast Sulawesi Province. The data analysis used is descriptive analysis and MDS  analysis.  The  results  showed  that  based  on  economic  analysis  and  regional  sustainability,  it  was seen that the large economic role of the mining industry, including CV. Unaaha Bakti Persada apparently has not been able to support the sustainable development of the Morombo Pantai Village area, so the role of  the  mining  industry  needs  to  be  increased  and  directed  at  community  economic  development  and resource management in Morombo Pantai Village.
Keywords: Empowerment, Company, Community, Village

## ABSTRAK
Program  pemberdayaan  masyarakat  pada  perusahaan  perlu  untuk  dianalisis  tingkat  keberlanjutanya sebagai  bentuk  tanggung  jawab.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  tingkat keberlanjutan  dalam  pengelolaan  wilayah  pertambangan  CV.  Unaaha  Bakti  Persada  di  Desa  Marombo Pantai  Kecamatan  Lasolo  Kabupaten  Konawe  Utara  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis MDS. Hasil penelitian menunjukan (1) Berdasarkan  analisis ekonomi  dan keberlanjutan wilayah,  terlihat  bahwa peran ekonomi  yang besar dari  industri  pertambangan  termasuk  CV.  Unaaha  Bakti  Persada  ternyata  belum  dapat  mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah Desa Morombo Pantai, sehingga peran industri pertambangan perlu ditingkatkan dan diarahkan pada pengembangan ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumberdaya Desa Morombo Pantai.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Perusahaan, Masyarakat, Desa
PENDAHULUAN Munculnya pemikiran tentang pengelolaan dana Program Pemberdayaan
Masyarakat  (PPM)  sebenarnya  merupakan  upaya dalam rangka mendorong
peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat
sekitar  tambang,  baik  secara  individual  maupun kolektif  agar  tingkat  kehidupan  masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.
Pemikiran  tersebut  lahir  dari  realitas bahwa hadirnya industri pertambangan dibeberapa daerah  ternyata  gagal  dalam  memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat secara berkelanjutan. Sikap yang monopolistik oleh para
pemburu rente yang berdiaspora dengan penguasa mengakibatkan role  of  law atau  aturan  hukum yang  telah  ditetapkan  menjadi  melemah  bahkan kadang  menjadi  tidak  bermakna  dan  dapat mengakibatkan kenerja ekonomi semakin memburuk  (Williamson,  2000;  Shultz,  2004; Stiglitz, 2007; Dharmawan, 2010; Yustika, 2012).
Oleh  sebab  itu,  sebagaimana  yang dikatakan  (Tsani,  2013)  bahwa  agar  industri pengelolaan sumberdaya alam dapat memberikan manfaat  antar  generasi  maka  diperlukan  suatu inovasi  kebijakan  dalam  pengelolaan  dana  yang diinvestasikan  pada  sektor  strategis.  Dana  PPM sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  4  Tahun  2009,  PERMEN  ESDM  Nomor 25 tahun 2018 dan KEPMEN ESDM 1824 tahun 2018  seharusnya  dapat  berfungsi:  (a)  sebagai instrumen  cushion  (bantalan)  akibat  goncangan ekonomi  dari  sektor  pertambangan;  (b)  sebagai katalisator  yang  mentransformasi  dari  sektor tambang  ke  non-tambang;  (c)  sebagai  alternatif mekanisme pendanaan pembangunan daerah; dan (d)  dirancang  untuk  mengurangi  beban  industri pertambangan terhadap "kewajiban" lain termasuk pemulihan lingkungan akibat kegiatan penambangan.  Kebijakan  tersebut dapat  berperan sebagai instrumen kebijakan ekonomi
pertambangan  dalam  hal  pengelolaan  pendapatan dari  tambang  guna  menghindari  terjadinya resource curse dan dutch disease . Implementasi dari program pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut  tercermin  pada  kondisi  Desa  Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2014 sampai dengan pada tahun 2016.  Berhentinya beroperasi perusahaan- perusahaan  pertambangan  tersebut  membawa dampak  menurunnya  aktivitas  ekonomi  di  Desa Morombo sehingga beberapa saat kemudian desa tersebut  hampir  menjadi ghost  town, para penduduknya  banyak  yang  meninggalkan  desa untuk  mencari  pekerjaan  di  daerah  lain.  Bahkan dibeberapa  dusun  rumah-rumah  penduduk  telah kosong  ditinggalkan  penghuninya.  Dimana pemberlakuan  Undang-undang    Nomor  4  tahun 2009  mulai  dijalankan  secara  tegas,  para  pelaku industri  pertambangan  ternyata  tidak  siap.  Hal tersebut  mengakibatkan  banyaknya  perusahaan pertambangan nikel berhenti beroperasi, demikian pula  perusahaan-perusahaan  pertambangan  yang berada  di  Desa  Morombo.  Oleh  sebab  itu, program  PPM  ini  perlu  diteliti  sehingga  dapat memberi  manfaat  bagi  pembangunan  ekonomi secara  berkelanjutan  terutama  pada  daerah penghasil tambang.
Program Pengembangan
dan Pemberdayaan  Masyarakat  (PPM)  merupakan upaya  dalam  rangka  mendorong  peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar  tambang,  baik  secara  individual  maupun kolektif  agar  tingkat  kehidupan  masyarakat sekitar  tambang  menjadi  lebih  baik  dan  mandiri. Sesungguhnya peran serta perusahaan pertambangan  dalam  pembangunan  ekonomi berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat telah ada  sebelumnya  berupa  program Community Development dan Coorporate Sosial
Responcibility sebagaimana  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang perseroan  terbatas,  Undang-Undang  Nomor  40 tahun  2007  tentang  penanaman  modal  serta Peraturan  Pemerintah    Nomor    47  tahun  2010. Namun melihat kenyataan kondisi sosial yang ada disekitar  industri  pertambangan  khususnya diwilayah Sulawesi Tenggara, program COMDEV/CSR  terkesan  konservatif,  hanya untuk  menjalankan  kewajiban  perusahaan  tanpa mempertimbangkan  kebutuhan  masyarakat  lokal (penerima manfaat). Program Pemberdayaan Masyarakat dalam industri pertambangan yang menjadi suatu program  yang  diharapkan  lebih  menyentuh pengembangan  SDM  lokal  sehingga  tercapai pembangunan  yang  berkelanjutan  di  sekitar wilayah  industri  pertambangan  dan  menjadi  satu kesatuan (terintegrasi) dalam system perencanaan pembangunan  daerah.  Berdasarkan  atas  rumusan diatas  maka  penelitian  ini  terfokus  untuk mengetahui  tata  kelola  kelembagaan  dana program  Pengembangan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  di  Desa  Morombo  Pantai  Kabupaten Konawe  Utara  dan  bagaimana  merumuskan  tata kelola kelembagaan pengelolaan dana
Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat serta  menentukan  alternatif  terbaik  dalam pemanfaatan  dana  Pengembangan  Pemberdayaan Masyarakat    guna  menunjang  pembangunan berkelanjutan di Desa Morombo Pantai Kabupaten  Konawe  Utara.  Tujuan  dari  penilitian ini yaitu menganalisis tingkat keberlanjutan dalam PPM di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten  Konawe  Utara  Provinsi  Sulawesi Tenggara.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  CV. Unaaha  Bakti  Persada  yaitu  salah  perusahaan
pertambangan  nikel  yang  memiliki  Ijin  Usaha Pertambangan  Operasi  Produksi,  yang  secara administratif  berada  pada  wilayah  Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara, yaitu salah satu kecamatan  yang  berada  di  bagian  timur  laut Kabupaten  Konawe  Utara,  dengan  jarak  sekitar 174  km  ke  arah  utara  dari  Kota  Kendari melalui
jalan  poros  Provinsi  (Gambar  1).  Berdasarkan BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  Kecamatan  Lasolo Tahun  2020,  menunjukkan  bahwa  luas  wilayah Desa  Morombo  Pantai  yakni  16,00  Km 2 (1.600 Ha) atau 9,06% dari total luas Kecamatan Lasolo dan terbagi menjadi 3 (tiga) dusun.
Gambar  1  Peta Lokasi Desa Morombo Pantai (Dokumentasi Penulis, 2021)
Variabel Penelitian Variabel yang digunakan
untuk menganalisis tingkat keberlanjutan dalam PPM di Desa  Morombo  Pantai  Kecamatan  Lasolo Kabupaten  Konawe  Utara  Provinsi  Sulawesi Tenggara  adalah  keberlanjutan  dimensi  ekologi, keberlanjutan  dimensi  ekonomi,  keberlanjutan dimensi  sosial  budaya,  keberlanjutan  dimensi infrastruktur  dan  teknologi,  dan  keberlanjutan dimensi hukum dan kelembagaan.

## Teknik Analisis
a) Analisis Keberlanjutan Wilayah
Tingkat keberlanjutan wilayah pesisir Desa Morombo  Pantai  dianalisis  dengan menggunakan metode  yang  mengacu  pada  teknik  RAPFISH ( Rapid  Appraisal  for  Fisheries ),  yakni  teknik yang  dikembangkan  oleh  Fisheries  Center, University  of  British  Columbia  Canada. RAPFISH  didasarkan  pada  tekhnik  ordinansi yaitu  menempatkan  sesuatu  pada  urutan  atribut yang  terukur  dengan  menggunakan Multi Dimensional Scaling (MDS), teknik ini selanjutnya  dimodifikasi  untuk  dapat  diterapkan dalam analisis keberlanjutan wilayah pesisir. Pada MDS  mempunyai  kategori  status  keberlanjutan wilayah, dan ini dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1.  Kategori Status Keberlanjutan
Berdasarkan Indeks Hasil Analisis MDS Nilai indeks Kategori 0,00 – 25,00 Buruk (tidak berkelanjutan) 25,01 – 50,00 Kurang (kurang berkelanjutan) 50,01 – 75,00 Cukup (cukup berkelanjutan) 75,01 – 100,00 Baik (sangat berkelanjutan)
Sumber  :  Fauzi  (2002),  Prasodjo  dkk  (2015), Sukwika, dkk (2018), Hardjana, 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Penggunaan Dana Program Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat  (PPM)  di  Desa  Morombo  Pantai Kabupaten Konawe Utara
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010,
tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan penjelasan  bahwa  dalam  penyusunan  Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat  (RIPPM)  terlebih  dahulu  perlu dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan  (stakeholder)  dimaksudkan  agar program  PPM  yang  akan  dilaksanakan  lebih
terarah,  tepat  sasaran,  dapat  memberikan  nilai manfaat maupun nilai tambah bagi masyarakat di sekitar  wilayah  tambang  yang  terkena  dampak. Disamping  itu,  konsultasi  yang  dilakukan bertujuan  untuk  memperoleh  tanggapan,  saran, pendapat,  dan  pandangan  terhadap  program- program  yang  menjadi  kebutuhan  dan  prioritas bagi  masyarakat  yang  nantinya  dapat  bermanfaat demi  kepentingan  mereka  sendiri,  berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat  yang  selanjutnya  disingkat  PPM adalah  upaya  terencana  dan  sistematis  yang dilakukan  oleh  perusahaaan  untuk  masyarakat guna  meningkatkan  kualitas  hidup  penduduk dalam semua aspek kehidupan. Upaya meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kehidupan dalam  kesatuan  wilayah  mengandung  makna bahwa  pengembangan  masyarakat  diatur  dalam Kepmen 1824 K/30/MEM/2019
yang dilaksanakan  dengan  berwawasan  lingkungan, sumber  daya  manusia,  sosial  maupun  budaya sehingga  dapat  mewujudkan  pengembangan masyarakat  secara  berkelanjutan.  CV.  Unaaha Bakti Persada dalam hal ini selalu memprioritaskan  keterlibatan  masyarakat  baik dalam  hal  tenaga  kerja  maupun  pengembangan perekonomian  masyarakat  khususnya  sekitar lingkar  tambang  yang  terkena  dampak  langsung dari aktifitas pertambangan.
Pada  tahun  2020,  CV.  Unaaha  Bakti Persada  masih  dalam  tahap  penyusunan  Rencana Induk  PPM,  dikarenakan  dokumen  Final  Cetak Biru  PPM  Prov.  Sulawesi  tenggara  tahun  2019- 2023  baru  selesai  disosialisasikan  oleh  pihak ESDM  pada  pertengahan  tahun  2020,  sehingga terkait  program  kegiatan  yang  dilakukan  untuk kegiatan  pengembangan  dan  pemberdayaan masyarakat  tahun  2020  masih  mengikuti  format pelaporan  yang  sesuai  dengan  matriks  yang tertuang  dalam  Keputusan  Menteri  Energi  dan Sumber Daya Mineral Nomor 1806
K/30/MEM/2018.
Rencana kegiatan dan anggaran biaya PPM tahun  2020  CV.  Unaaha  bakti  Persada  tertuang dalam RKAB IUP-OP CV. Unaaha Bakti Persada tahun  2020  dan  telah  dipresentasikan  di  Dinas ESDM  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dan  telah disetujui  dengan  Nomor  surat  persetujuan  No. 540/212  Tahun  2020.  Sedangkan  Realisasi pelaksanaan kegiatan dan biaya PPM tahun 2020 ini  tertuang  dalam  RKAB  IUP-OP  CV.  Unaaha Bakti Persada tahun 2021 dan telah dipresentasikan  di  Dinas  ESDM  Provinsi Sulawesi  Tenggara  dan  telah  disetujui  dengan
Nomor  surat  persetujuan  No.  540/4.763  Tahun 2020.
Program utama PPM di CV. Unaaha Bakti Persada  terbagi  menjadi  7  (tujuh)  bagian  yang terdiri  dari  pendidikan,  kesehatan,  Tingkat Pendapatan  Rill  atau  Pekerjaan,  Kemandirian Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  Pemberian kesempatan  kepada  masyarakat  setempat  untuk ikut  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  lingkungan kehidupan, Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat  dalam  menunjang  kemandirian  PPM, serta Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.  Rencana  pembiayaan  PPM  di  CV.  Unaaha Bakti  sebanyak  Rp  450.000.000,00  dengan realisasi  sebanyak  Rp  411.471.600,00  atau memiliki realisisa kegiatan sebanyak 91,44%. Program utama PPM di CV. Unaaha Bakti Persada  pada  bidang  pendidikan  terdiri  dari  (a) Beasiswa  dengan  rencana  pembiayaan  sebanyak Rp  50.000.000,00  namun  belum  terealisasi;  (b) Pendidikan, Pelatihan Keterampilan dan Keahlian Dasar    dengan  rencana  pembiayaan  Rp 100.000.000 terdiri dari Intermediate Training LK II  HMI  Cabang  Konawe  dengan  realisasi pembiayaan  sebesar  Rp  3.000.000,  Bantuan Proposal  SSB  Rekminers  dengan  realisasi pembiayaan  sebesar  Rp  3.000.000,  Proposal Kegiatan  Impala  dengan  realisasi  pembiayaan sebesar  Rp  1.000.000,  Intermediate  Training  LK II  HMI  Cabang  Kendari  dengan  realisasi pembiayaan  sebesar  Rp  3.000.000,  Musyawarah Luar  Biasa  Hippelwana  dengan  realisasi pembiayaan  sebesar  Rp  3.000.000,  Bantuan Penelitian  dengan  realisasi  pembiayaan  sebesar Rp  12.000.000;  (c)  Bantuan  Tenaga  Pendidik yang  belum  mempunyai  rencana  dan  realisasi pembiayaan;  (d)  Bantuan  Sarana  dan  atau Prasarana Pendidikan dengan rencana pembiayaan Rp  25.000.000  namun  belum  ada  realisasinya. Program  utama  PPM  di  CV.  Unaaha  Bakti Persada pada bidang pendidikan secara keseluruhan  hanya  terealisasi  pada  Pendidikan, Pelatihan Keterampilan dan Keahlian Dasar yaitu sebanyak 25%.
Program utama PPM di CV. Unaaha Bakti Persada  pada  bidang  kesehatan  terdiri  dari  (a) Kesehatan  masyarakat  sekitar  tambang  yaitu Bantuan  Sembako  dan  obat-obatan  terkait Pandemi  COVID-19  dengan  bantuan  sebesar  Rp 124.071.600 serta bantuan Sembako Panti Asuhan Poasia sebanyak Rp 1.500.000; (b) bantuan untuk tenaga  kesehatan  belum  mempunyai  rencana  dan realisasi  pembiayaan;  dan  (c)  Sarana  dan  atau Prasarana  Kesehatan  yang  terdiri  dari  Bantuan  3 Westafel  Portabel  dan  3  tower  air  beserta antiseptik  (Penanggulangan  COVID-19)  dan
Pemberian  1  unti  Ambulance  Kepada  LAT (Lembaga  Adat  Tolaki)  dengan  rencana pembiayaan  sebanyak  Rp  20.000.000  sedangkan realisasi  kegiataan  sebesar  1190%  atau  Rp 237.900.000.
Program utama PPM di CV. Unaaha Bakti Persada pada bidang Tingkat Pendapatan Rill atau Pekerjaan  terdiri  dari  (a)  Kegiatan  ekonomi menurut profesi yang dimiliki, seperti: perdagangan,  perkebunan,  pertanian,  peternakan, perikanan,  dan  kewirausahaan  dengan  rencana pembiayaan  pada  peternakan  sebanyak  Rp 25.000.000 dan perikanan  sebanyak  Rp 10.000.000 namun belum ada realisasi pembiayaan;  dan  (b)  Pengutamaan  penggunaan tenaga  kerja  masyarakat  sekitar  tambang  sesuai dengan  kompetensi  belum  mempunyai  rencana dan realisasi pembiayaan.
Program utama PPM di CV. Unaaha Bakti Persada pada bidang kemandirian ekonomi terdiri dari  (a)  Peningkatan  kapasitas  daan  akses masyarakat setempat dalam usaha kecil menengah dengan  rencana  pembiayaan  sebanyak  Rp 50.000.000,  namun  belum  ada  realisasi;  (b)
Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah rakyat sekitar  tambang  belum  mempunyai  rencana  dan realisasi  pembiayaan;  dan  (c)  Pemberian kesempatan  kepada  masyarakat  sekitar  tambang untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  pengembangan usaha  kecil  dan  menengah  sesuai  dengan proporsinya  belum  mempunyai  rencana  dan realisasi pembiayaan.
Program utama PPM di CV. Unaaha Bakti Persada pada bidang sosial dan budaya terdiri dari (a)  Bantuan  pembangunan  sarana  dan  atau prasarana  ibadah  dan  hubungan  dibidang keagamaan  yang  terdiri  dari  Bantuan  Mushola Dinas  Kebakaran  Kota  Kendari  dan  Bantuan Pembangunan  Mesjid  Al  -  Arsy  Desa  Morombo Pantai  dengan  rencana  pembiayaan  sebanyak 25.000.000 dan realisasi pembiayaan sebanyak Rp 23.000.000  atau  sebanyak  92%;  (b)  Bantuan bencana  alam  memiliki  rencana  pembiayaan sebanyak Rp 20.000.000, namun belum memiliki realisasi  pembiayaan,  dan  (c)  Partisipasi  dalam pelestarian  budaya  dan  kearifan  lokal  setempat memiliki  rencana  pembiayaan  sebanyak  Rp 25.000.000,  namun  belum  memiliki  realisasi pembiayaan.
Program utama PPM di CV. Unaaha Bakti Persada  pada  bidang  Pemberian  kesempatan kepada  masyarakat  setempat untuk  ikut berpartisipasi  dalam  pengelolaan  lingkungan kehidupan, Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat  dalam  menunjang  kemandirian  PPM, serta  Pembentukan  kelembagaan  komunitas
masyarakat  dalam  menunjang  kemandirian  PPM masing-masing  belum  mempunyai  rencana  dan realisasi pembiayaan.
Pedoman mengenai program-program PPM telah disebutkan dalam Keputusan Menteri Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  1806 K/30/MEM/2018,  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan  Anggaran  Biaya,  serta  Laporan  Pada Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara maupun  Keputusan  Menteri  Energi  dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824
K/30/MEM/2018,  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Penjabaran atas program-program pengembangan dan  pemberdayaan  masyarakat  pada  masing- masing  daerah  tentunya  akan  berbeda,  sehingga RIPPM  yang  akan  dilaksanakan  oleh  perusahaan harus mengacu pada Blue Print (Cetak Biru) yang ditetapkan gubernur berdasarkan prinsip transparan,  responsif,  efisien,  efektif,  akuntabel, partisipatif,  terukur,  berkeadilan,  berwawasan lingkungan dan sesuai dengan norma serta budaya kearifan lokal
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka konsultasi  dengan  stakeholder  yang  dilakukan oleh peneliti  bertujuan untuk menggali informasi yang  diperlukan  mengenai  tanggapan,  saran, pendapat,  dan  pandangan  terhadap  program- program  PPM  yang  kemudian  disingkronkan dengan  program-program  PPM  pada  hasil wawancara  bersama  masyarakat  sehingga  lebih komprehensif.
Analisis Keberlanjutan Wilayah
Pertambangan  CV.  Unaaha  Bakti  Persada Desa Morombo Pantai

## a)   Status Keberlanjutan Dimensi Ekologi
Atribut yang dipertimbangkan memberikan pengaruh  terhadap  tingkat  keberlanjutan  pada dimensi  ekologi  terdiri  dari  sepuluh  atribut  :  (1) Kondisi  Ekosistem  Laut  sekitar;  (2)  Kondisi Ekosistem hutan; (3) Kondisi Ekosistem Terumbu Karang;  (4)  Tingkat  Kerentanan  Sumberdaya pertambangan (5) Tingkat Biodiversity/Keanekaragaman  hayati  wilayah pertambangan;  (6)  Tingkat  perubahan  spesies (dalam 10 tahun); (7) Intensitas
Pencemaran/Kerusakan  Lingkungan;  (8)  Tingkat eksploitasi Sumberdaya petambangan; (9) Tingkat Konservasi  Ekologis  yang  dilakukan;  dan  (10) Limbah  produksi  pertambangan.  Berdasarkan hasil  analisis  Multi  Dimensional  Scaling  (MDS), diketahui  nilai  indeks  keberlanjutan  dimensi ekologi  wilayah  pertambangan  Desa  Morombo
Pantai  memiliki  kondisi  ekologi  yang  cukup berkelanjutan  dengan  nilai  sebesar  59,72.  Hasil analisis MDS seperti tersaji pada Gambar 2.
Gambar 2. Hasil Analisis MDS Terhadap Dimensi Ekologis Morombo Pantai
Hasil  analisis  Leverage  terdapat  empat atribut  yang  sensitif  terhadap  nilai  indeks keberlanjutan  dimensi  ekologi:  (1)  Tingkat kerentanan ekologis, (2) Tingkat Biodiversity (3) Ekosistem  laut  sekitar,  dan  (4)  Ekosistem  hutan. Adapun  hasil  analisis  Leverage  terlihat  seperti pada Gambar 3.
Gambar 3.  Hasil Analisis Leverage Terhadap Dimensi Ekologis Morombo Pantai Munculnya  atribut  yang  sensitif,  berupa menurunnya  keanekaragaman  hayati  hutan  serta perubahan  spesies  di  wilayah  pertambangan tentunya  merupakan  dampak  dari  rusaknya ekosistem hutan akibat kegiatan pertambangan di Desa  Morombo,  hal  ini  diperparah  dengan intensitas  pencemaran  yang  tinggi  akibat  limbah operasional  pertambangan  serta  limbah  produksi maupun limbah masyarakat di wilayah pertambangan  akibat  dari  kegiatan  pertambangan dan ulah masyarakat.
Atribut  yang  diperkirakan  memberikan pengaruh  terhadap  tingkat  keberlanjutan  pada dimensi  ekonomi  terdiri  dari  sepuluh  atribut, antara  lain  :  (1)  Pangsa  pasar  produk
pertambangan, (2) Indeks kemiskinan masyarakat, (3)  Jumlah  tenaga  kerja  yang  aktif  di  sektor pertambangan,  (4)  Kelayakan  usaha  produksi pertambangan,
(5) kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, (6) Ketergantungan konsumen terhadap hasil pertambangan,  (7)  Peningkatan  atas  keuntungan usaha,  (8)  Peluang  dan  alternatif  dalam memperoleh  pendapatan usaha lain, (9) Kesetaraan  dalam  pendapatan  (gini  ratio),  dan (10)  Subsidi  pemerintah.  Analisis  MDS menunjukkan  nilai  indeks  keberlanjutan  dimensi ekonomi  wilayah  pertambangan  Desa  Morombo sebesar 56,45 (cukup berkelanjutan) (Gambar 4).
Gambar 4.  Hasil Analisis MDS Terhadap Dimensi Ekonomi Morombo Pantai
b) Status Keberlanjutan Dimensi Ekonomi
Atribut  yang  diperkirakan  memberikan  pengaruh terhadap  tingkat  keberlanjutan  pada  dimensi ekonomi terdiri dari sepuluh atribut, antara lain : (1) Pangsa pasar produk pertambangan, (2) Indeks kemiskinan  masyarakat,  (3)  Jumlah  tenaga  kerja yang aktif di sektor pertambangan, (4) Kelayakan usaha  produksi  pertambangan,  (5)  kontribusi sektor  pertambangan  terhadap  PDRB,  (6) Ketergantungan konsumen terhadap hasil pertambangan,  (7)  Peningkatan  atas  keuntungan usaha,  (8)  Peluang  dan  alternatif  dalam memperoleh  pendapatan usaha lain, (9)
Kesetaraan  dalam  pendapatan  (gini  ratio),  dan (10)  Subsidi  pemerintah.  Analisis  MDS menunjukkan  nilai  indeks  keberlanjutan  dimensi ekonomi  wilayah  pertambangan  Desa  Morombo sebesar 56,45 (cukup berkelanjutan). Nilai indeks keberlanjutan i tersaji pada Gambar 5.
Gambar 5.  Hasil Analisis MDS Terhadap Dimensi Ekonomi Morombo Pantai Hasil  analisis  Leverage  diperoleh  tiga atribut  yang  sensitif  terhadap  nilai  indeks keberlanjutan  dimensi  ekonomi:  (1)  subsidi pemerintah  dan  (2)  Kesetaraan    pendapatan. Untuk meningkatkan status keberlanjutan dimensi ekonomi dimasa yang akan datang, atribut-atribut tersebut  perlu  mendapat  perhatian  dan  dikelola dengan  baik.  Adapun  atribut  yang  sensitif  hasil analisis Leverage seperti tersaji pada Gambar 6.
Gambar 6. Hasil Analisis Leverage Terhadap

## Dimensi Ekonomi Morombo Pantai
c) Status  Keberlanjutan  Dimensi  Sosial Budaya Atribut  yang  diperkirakan  berpengaruh terhadap  tingkat  keberlanjutan  pada  dimensi sosial-budaya  terdiri  dari  sepuluh  atribut:  (1) Tingkat  pendidikan  formal  masyarakat,  (2) Tingkat  pengetahuan  kelestarian  lingkungan masyarakat,  (3)  Tingkat  penyerapan  tenaga  kerja sektoral,  (4)  Pemberdayaan  masyarakat  dalam kegiatan  pertambangan,  (5)  Jumlah  desa  dengan penduduk  yang  bekerja  di  sektor  pertambangan, (6)  Perilaku  masyarakat  terhadap  keberlanjutan,
(7)  Peran  masyarakat  adat/lokal  dalam  kegiatan pertambangan,  (8)  Konflik  kepentingan  dan pemanfaatan  ruang  pertambangan,  dan  (9) Perubahan  perilaku  masyarakat  dalam  praktek
pengelolaaan pertambangan; serta (10)  Kesehatan Masyarakat.
Hasil  analisis  MDS  diperoleh  nilai  indeks keberlanjutan  untuk  dimensi  sosial-budaya  di wilayah pertambangan 46,92 (kurang
berkelanjutan) di  wilayah Desa Morombo Pantai. Sementara  hasil  analisis  laverage  diperoleh  dua atribut  yang  sensitif  terhadap  nilai  indeks keberlanjutan  dimensi  sosial-budaya : (1)  Jumlah desa  dengan  penduduk  bekerja  di  sektor pertambangan,  (2)  Peran  masyarakat  adat/lokal. Nilai  keberlanjutan  dan  hasil  analisis  leverage tersaji pada Gambar 7 dan Gambar 8.
Gambar 7. Hasil Analisis MDS Terhadap Dimensi
Sosial Budaya Morombo Pantai Munculnya atribut sensitif, seperti
disebutkan di atas, karena hampir seluruh wilayah di  Desa  Morombo  Pantai  berbatasan  dengan pesisir lautan, namun demikian perubahan praktek pengelolaan, akibat tingkat heterogenitas penduduk yang tinggi sehingga peran masyarakat setempat juga dirasakan masih tergolong rendah.
Gambar 8. Hasil Analisis Leverage Terhadap Dimensi Sosial Budaya Desa Morombo Pantai
d) Status
Keberlanjutan Dimensi

## Infrastruktur dan Teknologi
Atribut  yang  diperkirakan  memberikan pengaruh  terhadap  tingkat  keberlanjutan  pada dimensi  infrastruktur  dan  teknologi  terdiri  dari
sepuluh  atribut,  antara  lain:  (1)  Perubahan teknologi,  (2)  Selektif  dalam  memilih  peralatan yang  ramah  lingkungan,  (3)  Penggunaan teknologi  produksi  yang  ramah  lingkungan,  (4) Dampak penggunaan tekhnologi, (5) Ketersediaan teknologi  informasi,  (6)  Ketersediaan  industri pengolahan  lanjutan  tingkat  penggunaan  alat  dan mesin,  (7)  Standardisasi  dan  sertifikasi  mutu produk,  (8)  Stabilitas  pemanfaatan  teknologi  (9) Infrastuktur  fasilitas  umum  pendukung,  dan  (10) Infrastruktur transportasi penduduk. Hasil analisis MDS  menunjukkan  nilai  indeks  keberlanjutan dimensi  infrastruktur  dan  teknologi  wilayah pertambangan Morombo Pantai memperoleh nilai 54,20 (cukup berkelanjutan).
Sementara hasil analisis leverage diperoleh lima  atribut  yang  sensitif  terhadap  nilai  indeks keberlanjutan dimensi infrastruktur dan teknologi :  (1)  Ketersediaan  teknologi  informasi,  (2) Industri  pengolahan  lanjutan,  (3)  Stabilitas pemanfaatan  teknologi,  (4)  Dampak  penggunaan teknologi,  dan  (5)  Standarisasi  dan  sertifikasi mutu  produk.  Adapun  nilai  keberlanjutan  hasil analisis MDS dan nilai atribut yang sensitif hasil analisis  leverage  tersaji  pada  Gambar  9  dan Gambar 10.
Gambar 9.  Hasil Analisis MDS Terhadap Dimensi Infrastruktur dan Teknologi wilayah Morombo Pantai Munculnya  atribut  yang  sensitif  kelompok pertama, seperti industri pengolahan lanjutan dan standardisasi  mutu  produk,  lebih  disebabkan karena di wilayah Morombo Pantai belum banyak dijumpai  infrastruktur  yang  mendukung  kegiatan masyarakat. Munculnya atribut lain yang sensitif, seperti  keberadaan  teknologi  informasi  belum tersedia  dan  berjalan  secara  optimal,  stabilitas pemanfaatan  teknologi  serta  dampaknya  dalam peningkatan produksi, hal ini muncul karena pada umumnya  masyarakat  Desa  Morombo  Pantai belum  menggunakan  peralatan  yang  memadai, melainkan  lebih  banyak  yang  menggunakan perlatan secara tradisional. Demikian pula dengan
teknologi  informasi  di  wilayah  ini.  Sarana tersebut  belum  digunakan  secara  optimal. Berbagai  informasi  yang  berkaitan  dengan perkembangan  teknologi  lebih  banyak  diperoleh melalui  kegiatankegiatan  penyuluhan  yang disampaikan oleh petugas setempat.
Gambar 10. Hasil Analisis Leverage Terhadap Dimensi Infrastruktur dan Teknologi wilayah

## Morombo Pantai
e) Status  Keberlanjutan  Dimensi  Hukum dan Kelembagaan
Atribut  yang  diperkirakan  memberikan pengaruh  terhadap  tingkat  keberlanjutan  pada dimensi  hukum  dan  kelembagaan  terdiri  dari sepuluh atribut, antara lain: (1) Kesetaraan dalam pemanfaatan  ruang  wilayah  pertambangan,  (2) Penjangkauan  penyuluhan  dan  pembinaan,  (3) Keberadaan  kelembagaan  penyuluhan  sosial,  (4) Keberadaan  organisasi  masyarakat  sipil  (OMS), (5)  Mekanisme  teknis  pengelolaan  kawasan pertambangan,  (6)  Sinkronisasi  antara  kebijakan pusat  dan  daerah,  (7)  Ketersediaan  perangkat hukum/regulasi setempat, (8) Tatakelola pemerintahan yang baik, dan (9) Hubungan antar stakeholders;  serta  (10)    Regulasi  daerah  dan pusat.  Hasil  analisis  MDS  diperoleh  nilai  indeks keberlanjutan  untuk  dimensi  hukum  dan kelembagaan  wilayah  pertambangan  sebesar 50,98 (kurang berkelanjutan).
Berdasarkan hasil analisis leverage diperoleh  empat  atribut  yang  sensitif  terhadap nilai  indeks  keberlanjutan  dimensi  hukum  dan kelembagaan : (1) Penjangkauan penyuluhan dan pembinaan, (2) Keberadaan kelembagaan penyuluh sosial, (3) Sinkronisasi antara kebijakan pusat  dan  daerah,  (4)  Ketersediaan  perangkat hukum/  regulasi  lokal  setempat.  Adapun  nilai indeks  keberlanjutan  dan  atribut  yang  sensitif hasil  analisis  leverage,  seperti  tersaji  pada Gambar 11 dan Gambar 12.
Gambar 11. Hasil Analisis MDS Terhadap Dimensi Hukum dan Kelembagaan wilayah Desa Morombo Pantai
Munculnya atribut sensitif pertama, berupa sinkronisasi  antara  kebijakan  pusat  dan  daerah, dan  regulasi  kebijakan  ditingkat  lokal,  hal disebabkan  karena  masalah  pertambangan  belum tercover sepenuhnya oleh kebijakan pengembangan  pertambangan  secara  terpadu, kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  selama ini  lebih  bersifat  umum  dan  biasanya  ditentukan secara  top  down,  dan  belum  terintegrasi  sampai level grassroot , sementara kondisi dan permasalahan yang dialami setiap daerah berbeda- beda, sehingga kebijakan tersebut terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah. Dalam rangka pengembangan kawasan
pertambangan, seharusnya  diusulkan  secara bottom  up yang berasal dari kalangan grassroot yang mengetahui persis kondisi dan permasalahan daerahnya.
Munculnya  atribut  sensitif  kedua,  yaitu terkait  dengan  keberadaan  lembaga  penyuluh sosial  dan  penjangkauan  kegiatan  dari  lembaga tersebut,  keberadaan  kelembagaan  sosial  sangat penting  dalam  memberikan  pemahanan  pada masyarakat  guna  menciptakan  pengelolaan wilayah  yang  berkelanjutan,  aktivitas  eksploitasi sumberdaya pertambangan tidak hanya mengedepankan  sisi  keuntungan  saat  ini  semata terapi  bagaimana  potensi  tersebut  dapat  dikelola hingga  lintas  generasi,  sehingga  lembaga penyuluhan  sosial  dapat  lebih  berperan  sesuai dengan  fungsinya  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat setempat.
Gambar 12. Hasil Analisis Leverage Terhadap Dimensi Hukum dan Kelembagaan wilayah pertambangan Desa Morombo Pantai
f) Status Keberlanjutan Multidimensi Secara multidimensi, nilai indeks keberlanjutan  wilayah  pertambangan  Desa Morombo  Pantai  saat  ini  ( existing  condition ), sebesar 53,65 dan termasuk dalam kategori cukup berkelanjutan.  Ini  berarti  bahwa  jika  dilihat  dari sisi  weak  sustainability,  maka  dapat  dikatakan bahwa  wilayah  pertambangan  Desa  Morombo Pantai  termasuk  dalam  kategori  berkelanjutan. Sebaliknya,  jika  dilihat  dari  sisi  strength sustainability,  maka  dapat  dikatakan  bahwa wilayah  Desa  Morombo  Pantai  termasuk  dalam kategori  belum  berkelanjutan,  karena  masih  ada dimensi  keberlanjutan yang  berada  pada  kategori kurang  atau  tidak  berkelanjutan,  yaitu  dimensi ekonomi  serta  dimensi  sosial  budaya.  Nilai  ini diperoleh  berdasarkan  penilaian  terhadap  50 atribut  dari  lima  dimensi  keberlanjutan.  Dari  50 atribut  yang  dianalisis,  terdapat  19  atribut  yang sensitif berpengaruh atau perlu diintervensi untuk meningkatkan  status  keberlanjutan  wilayah pertambangan  Desa  Morombo  Pantai.  Adapun perbandingan  nilai  indeks  keberlanjutan  dimensi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, infrastruktur dan  teknologi,  serta  hukum  dan  kelembagaan  di Desa Morombo Pantai, seperti pada Gambar 13.
Gambar 13. Diagram Layang Perbandingan Hasil Analisis MDS Terhadap Tingkat Keberlanjutan wilayah pertambangan Desa Morombo Pantai
Tingkat  kesalahan  dalam  analisis  MDS dapat  dilihat  dengan  melakukan  analisis  Monte Carlo.  Analisis  ini  dilakukan  pada  tingkat kepercayaan sekitar 95 persen. Berdasarkan hasil analisis  Monte  Carlo,  menunjukkan  bahwa kesalahan  dalam  analisis  MDS  dapat  diperkecil. Ini  terlihat  dari  nilai  indeks  keberlanjutan  pada analisis  MDS  tidak  banyak  berbeda  dengan  nilai indeks  pada  analisis  Monte  Carlo.  Ini  berarti, kesalahan dalam  proses  analisis  dapat  diperkecil, baik  dalam  hal  pembuatan  skoring  setiap  atribut, variasi pemberian skoring karena perbedaan opini relatif  kecil,  dan  proses  analisis  data  yang dilakukan  secara  berulang-ulang  stabil,  serta kesalahan dalam menginput data dan data hilang, dapat dihindari.
Dalam  rangka mengetahui apakah  atribut- atribut yang dikaji dalam analisis MDS dilakukan cukup  akurat  dan  dapat  dipertanggungjawabkan secara  ilmiah,  dilihat  dari  nilai  stress  dan  nilai Squared  Correlation (RSQ).  Nilai  ini  diperoleh secara  otomatis  dalam  analisis  MDS  dengan menggunakan  software  Rapfish  yang  telah dimodifikasi.  Hasil  analisis  dianggap  cukup akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan apabila memiliki nilai stress lebih kecil dari 0,25 atau 25 persen  dan  nilai Squared  Correlation (RSQ) mendekati  nilai  1,0  atau  100  persen  (Kavanagh dan Pitcher, 2004).
Hasil  analisis  MDS  diperoleh  nilai  stress tiap attribut yaitu ; dimensi ekologi memiliki nilai stress  sebesar  0,15  dengan  tingkat  kepercayaan 95%, dimensi ekonomi dengan nilai stress sebesar 0,14 dan tingkat kepercayaan 95%, dimensi sosial budaya  memiliki  nilai  stress  tertinggi  yakni  0,17 dengan tingkat kepercayaan terendah hanya 91%, sedangkan  dimensi  infrastruktur  dan  teknologi serta  hukum  dan  kelembagaan  memiliki  nilai stress  yang  sama  yakni  0,14  dengan  tingkat kepercayaan  masing-masing  sebesar  95%  dan 94%,  Adapun  nilai  stress  dan Squared Correlation (RSQ)  tersaji  secara  lengkap  pada Tabel 1.
Tabel  1.    Nilai  Stress dan  Squared  Correlation
(RSQ) dari hasil Analisis MDS
No. Attribut
Stress Squared Correlati on (RSQ) (%) 1 Dimensi Ekologi 0,15 95 2 Dimensi Ekonomi 0,14 95 3 Dimensi Sosial Budaya 0,17 91 4 Dimensi Infrastruktur dan Teknologi 0,14 95 5 Dimensi Hukum dan 0,14 94
No. Attribut Stress Squared Correlati on (RSQ)
(%)

## Kelembagaan
Sumber: Hasil Analisis, 2021
Hasil  analisis  tersebut  menunjukkan bahwa  semua  atribut  yang  dikaji,  cukup  akurat dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  terlihat  dari nilai stress yang yang bernilai lebih kecil dari 0,25 dimana  hanya  berkisar  antara  0,14  sampai  0,17 dengan  nilai Squared  Correlation (RSQ)  yang diperoleh  berkisar  antara  91%  sampai  95%, artinya  hasil  analisis  sudah  cukup  baik  dimana variabel  atribut  yang  dipilih  untuk  dinilai  telah mampu  menjelaskan  mendekati  100%  dari kondisi realitas model yang ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dalam penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan  bahwa analisis  ekonomi  dan  keberlanjutan  wilayah, terlihat  bahwa  peran  ekonomi  yang  besar  dari industri  pengolahan  termasuk  CV.  Unaaha  Bakti Persada  ternyata  belum  dapat  mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir Desa Morombo  Pantai,  sehingga  peran  industri pengolahan perlu ditingkatkan dan diarahkan pada pengembangan ekonomi masyarakat dan pengelolaan  sumberdaya  pesisir  Desa  Morombo Pantai.  Peran  perusahaan  industri  pengolahan (CV. Unaaha Bakti Persada) terhadap pengeloaan sumberdaya  pesisir  dan  laut  Desa  Morombo Pantai  terimplementasi  dalam  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  melalui  Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (PPM)..
Ucapan  Terimakasih: Terimakasih atas bantuan dari  berbagai  pihak  sehingga  penelitian  ini  telah diselesaikan, dan masih banyak lagi permasalahan yang  dapat  ditawarkan  solusi  pada  lokasi penelitian.  Terimakasih  atas  data-data  yang  telah diberikan untuk memperkuat hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Dharmawan,  A.  H.  (2010).  Mewujudkan  good ecological  governance  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam.  Bogor:  Pusat  Studi Pembangunan  Pertanian  dan  Perdesaan LPMIPB.
Fauzi, Akhmad, P., 2011. Ekonomi Sumber Daya Alam  dan  Lingkungan  Teori  dan  Aplikasi. Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama. Hardjana,  Asef  K,  Herry  Purnomo,  Dodik  R. Nurrochmat,  dan  Irdika  Mansur.  (2019). Analisis  Nilai  Keberlanjutan  Pengelolaan Bentang  Alam  Paca  Tambang  Batubara Pada  Areal  Izin  Pinjam  Pakai  Kawasan Hutan.  Jurnal  Teknologi  Mineral  dan Batubara, 15(3): 159-177
Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor  704  Tahun  2019  Cetak  Biru Pengembangan Dan Pemberdayaan
Masyarakat  Sektor  Pertambangan  Mineral Dan  Batubara  Provinsi  Sulawesi  Tenggara Tahun 2019 – 2023. Keputusan  Menteri  ESDM  Nomor  1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prasodjo,  E,  Sitorus,  S.  R.  P.,  Pertiwi,  S.  dan Putri,  E.I.K.  (2015).  Analisis  Status Keberlanjutan  Kegiatan  Pertambangan Batubara  di  Kota  Samarinda  Provinsi Kalimantan  Timur.  Jurnal  Teknologi Mineral dan Batubara, 11(1) : 49-60
Shultz. (2004). Meningikuti alur perjalanan uang, Suatu  pedoman  untuk  memantau  anggaran dan pendapatan dari dana minyak dan gas. (terjemahan).  New  York:  Open  Society Institute.
Stiglitz,  E.  J.  (2007).  Making  globalization  work (Menyiasati globalisasi menuju dunia yang lebih adil). (Edrijani Azwaldi, Terjemahan). Bandung: PT Mizan Pustaka.
Sukwika  T,  Darusman  D,  Kusuma,  C,  dan Nurrochmat,  D.  R  (2018).  Skenario Kebijakan  Pengelolaan  Hutan  Rakyat Berkelanjutan  Di  Kabupaten  Bogor.  Jurnal
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan  (Journal  of  Natural  Resources and  Environmental  Management),  8(2)  : 207-2015.
Tsani, S., 2013. Natural resource, governance and institutional  quality:  The  role  of  resource fund. Resource Policy, 38, 181-195.
Williamson,  O.  E.,  (2000).  The  new  institutional economics:  Taking  stock,  looking  ahead. Journal  of  Economic  Literature.  Vo.  38, 595-613.
Yustika,  E.  (2012).  Ekonomi  kelembagaan. Paradigma,  teori  dan  kebijakan.  Jakarta: Penerbit Erlangga