## PERSELISIHAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
Arif Rahman
rahmanalfalaharif@gmail.com

## Dosen IAI Darullughah Wadda’wah Bangil
Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena perkawinan beda agama sering terjadi. Perkawinan  antar  agama  yang  mereka  lakukan  pada  umumnya  membawa  fenomena-fenomena yang berpengaruh terhadap pembentukan suatu keluarga yang sakinah. Akan tetapi, hanya karena perasaan  cinta,  pasangan-pasangan  yang  berbeda  agama  melanjutkan  hubungan  mereka  dalam suatu  kehidupan  rumah  tangga.  Hanya  ada  dua  kemungkinan  bagi  pasangan  suami  istri  yang berbeda  agama, pertama ,  rumah  tangga  mereka  akan  bahagia,  sejahtera,  harmonis,  damai,  dan sentosa, namun agama mereka terabaikan, atau norma-norma agama dilangkahi, atau salah seorang mengalah isteri masuk agama suami atau suami masuk agama isteri. Kedua , kalau masing-masing mereka  tetap  teguh  berpegang  pada  ajaran  agamanya,  konflik  akan  selalu  membayangi  dan melanda  rumah  tangga,  rasanya  mustahil  mendapatkan  rumah  tangga  seperti  itu  yang  bahagia sementara kedua belah pihak dengan kokoh berpegang pada ajarannya. Sebagai solusi, banyak di antara pasangan suami isteri lebih memilih untuk melakukan perceraian.
Di antara penyebab diajukannya gugatan cerai adalah perselisihan agama. Perselisihan agama ini terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: pertama , perbedaan agama  kedua  belah  pihak  (suami  istri), kedua ,  adanya  ajakan  untuk  pindah  agama, ketiga , perbedaan prinsip dalam mendidik anak, keempat , adanya pernyataan dari suami atau istri, bahwa ia pindah agama.
Dalam konsep Islam sendiri menyoroti perkawinan berbeda agama hanya membolehkan pria Muslim menikahi perempuan non-Muslim, hal itupun hanya terbatas dengan perempuan Ahli Kitab  saja.  Sedangkan  bentuk  perkawinan  berbeda  agama  antara  Muslimah  dengan  pria  non- Muslim dilarang tegas dalam Islam.
Fenomena  ini  sangat  menarik  karena  dalam  sistem  perundang-undangan  Islam  sendiri yang  termaktub  dalam  KHI  dan  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tidak  ada  satupun  aturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, dan secara otomatis dalam perceraian pun sistem peradilan Islam tidak menerima kasus gugatan perceraian karena alasan beda agama, kecuali jika pada awal dilangsungkannya perkawinan salah satu pihak yang notabene beda agama rela pindah agama demi sahnya perkawinan..
Dalam  memutuskan  perkara  perceraian  karena  perselisihan  agama,  Majelis  Hakim  di Pengadilan  Agama  Sleman  menggunakan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  telah  di tentukan oleh perundang-undangan, yaitu menggunakan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. Walaupun pertimbangan tersebut tidak mencantumkan dalil-dalil dari al-Qur’an yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam.

## A. Pendahuluan
Perkawinan  telah  terjadi  sejak  manusia  pertama  dijadikan  Allah  SWT,  sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Adam AS. sebagai manusia pertama yang telah dikawinkan oleh
Allah  SWT dengan Siti Hawa. Proses kejadian itu adalah merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini. 1 Perkawinan bertujuan membentuk keluarga  yang  diliputi  rasa  saling  cinta  mencintai  dan  rasa  kasih  sayang  antar  anggota keluarga. 2
Sebagai  agama  universal,  Islam  memandang  manusia  sebagai  kesatuan  umat,  dalam hal perkawinan sama sekali tidak mempersoalkan faktor-faktor perbedaan keturunan bangsa atau  kewarganegaraan,  yang  jadi  persoalan  hanyalah  faktor  perbedaan    agama.  Islam menentukan  bahwa  keselamatan  keyakinan  agama  harus  lebih  diutamakan  dari  pada kesenangan  duniawi,  lebih-lebih  dalam  hubungan  perkawinan  yang  merupakan  batu  dasar pembnaan  rumah  tangga,  kekeluargaan,  masyarakat,  faktor  keyakinan  agama  benar-benar ditonjolkan. 3
Perkawinan  antar  agama  adalah  merupakan  persoalan  yang  konkrit,  yang  perlu mendapat perhatian dewasa ini yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia, tetapi sekarang tidak mendapat pengaturan di dalam Undang-undang perkawinan nasional.
Meskipun Undang-undang Perkawinan No.1/1974, tentang perkawinan  yang merupakan produk legislatif saat ini telah diterima dengan kegembiraan, tetapi juga tidak boleh menutup mata  kepada  kekurangan-kekurangan  yang  terkandung  di  dalamnya.  Undang-undang  yang belum  sempurna  dan  unifikasi  tersebut  bertujuan  untuk  melengkapi  segala  apa  yang  tidak diatur  hukumnya  dalam  agama  atau  kepercayaan,  karena  dalam  hal  itu  negara  berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.
Pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No.1/1974 beserta penjelasannya, menunjukan pula bahwa di dalam perkawinan antar agama harus diterapkan hukum agama masing-masing pihak  yang melakukan perkawinan. Akan tetapi  apa mungkin  dalam suatu peristiwa hukum yakni  perkawinan,  diterapkan  di  dalamnya  dua  aturan  agama  yang  berlainan,  apabila  tidak mungkin  diterapkan  dua  macam  aturan  atau  dua  hukum  agama  yang  berlainan  dalam perkawinan itu maka hukum agama salah satu pihak yang dikalahkan. Dengan aturan petunjuk
1 Tamar Djaja, Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2, (Bandung: al-Ma’arif, 1982), hlm. 3
2 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8
3 Ahmad Azhar Basyir, Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam , (Bandung: al- Ma’arif, 1972), hlm. 6
1
itulah  yang  menentukan  hukum  manakah  yang  berlaku  bagi  pihak-pihak  yang  melakukan perkawinan antar agama. 4
Islam  menganjurkan  agar  seorang  pria  Muslim  memilih  pasangan  istri  yang  shalih, yaitu perempuan yang selalu mematuhi agama dengan baik, berakhlak mulia, memperhatikan hak-hak  suami  dan  mampu  memelihara  serta  mendidik  anak-anak  dengan  baik.  Nabi Muhammas SAW. pernah bersabda:
ادي تب رت نيدلا ت اذب رفظ اف ,اهني دل و ,اهل امجل و ,اهبسنل و ,اهل امل :عبرلا ةارملا حكنت
.ك 5
Sebagaimana  sunnah  Nabi  SAW.  tersebut  bahwa  memilih  istri  itu  janganlah  hanya mementingkan  kecantikan  atau  kekayaannya  saja,  tetapi  haruslah  memperhatikan  segi agamanya.
Adanya perbedaan dalam memilih pasangan suami atau istri yang tidak sekufu’ (setara) baik  dalam  hal  harta,  status,  keturunan,  maupun  agama  seringkali  menjadi  penyebab  tidak harmonisnya dalam rumah tangga . Ketidakharmonisan ini ketika tidak bisa dipulihkan dalam bangunan rumah tangga terkadang suami atau istri memutuskan untuk melakukan perceraian. 6
Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur  tentang  alasan-alasan  perceraian  yang  dibenarkan  oleh  hukum  di  Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah :
1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan pihak lain.
4 Barmawi  Mukri,  “Perkawinan  Campur  dan  Perkawinan  Antar  Agama”, Unisia, No.4/Th.VI/Triwulan II/1985, hlm. 14
5 Imam  al-Bukhari ,  Sahih  al-Bukhari, Kitab  an-Nikah,  Bab  al-Akfa  fi  ad-Din,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1981 M/1401 H), VI: 123, Hadis diriwatatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah.
6 A.Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk , Cet.ke-2,  (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 43
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
Dari  alasan-alasan  perceraian  dalam    PP  No.  9  Tahun  1975  pasal  19  jo  Kompilasi Hukum Islam di atas, perceraian karena alasan perselisihan agama belum masuk dalam PP tersebut, begitu juga dalam peraturan positif yang lain. Padahal dalam dataran teori dan praktek fenomena perceraian karena perselisihan agama sempat mencuat sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.
Perceraian  karena  perselisihan  agama  yang  penyusun  maksud  di  sini  adalah, perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang terjadi dalam lembaga perkawinan yang sah, dan status keduanya (suami dan istri) masih dalam satu agama, dalam hal ini adalah sama- sama masih beragama Islam.
Peceraian  yang  disebabkan  karena  perselisihan  agama  yang    terjadi  di  Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, dari penelitian yang telah kami lakukan  dapat disimpulkan bahwa perceraian  tersebut  terjadi  karena  adanya  perselisihan  antara  suami  dan  istri  yang  mana perselisihan  tersebut  pada  awalnya  terjadi  karena  ajakan  suami  yang  sebelum  perkawinan statusnya berbeda agama dengan agama sang istri,  dan kemudian setelah dalam perkawinan mengajak  sang  istri  untuk  ikut  dalam  agama  pertama  suami,  dari  sinilah  kemudian  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran-pertengkaran  karena  ajakan  suami  tersebut,  lalu  kemudian karena istri tidak tahan dia mengajukan gugat cerai, dengan perselisihan agama sebagai alasan dalam gugat cerainya.
Dalam  konsep  Islam  sendiri  menyoroti  perkawinan  berbeda  agama  hanya membolehkan    pria  Muslim  menikahi  perempuan  non-Muslim,  hal  itupun  hanya  terbatas dengan  perempuan  Ahli  Kitab  saja. 7 Sedangkan  bentuk  perkawinan  berbeda  agama  antara Muslimah dengan pria non-Muslim dilarang tegas dalam Islam, berdasarkan ayat:
7 Perempuan Ahli Kitab yang masuk dalam kriteria pembolehan kawin berbeda agama ini, mungkin saat ini tidak  berlaku  lagi.  Hal  ini  disebabkan  karena  dalam  perspektif    agama  tauhid,  Ahli  Kitab  (dari  agama  Nasrani), sebagaimana yang disebutkan dalam kontek sejarah Nabi tidak ada lagi.  Pada zaman sekarang, karena dalam sejarah sendiri, kita telah melihat betapa agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa tersebut telah diselewengkan dari rel tauhid (agama  hanif).  Dalam  kontek  saat  ini,  sebagian  dari  Ahli  Kitab  yang  masih  memegang  rel  tauhid  (orang-orang
مكبجعأولو كرشم نم ريخ نمؤم دبعلو اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت لاو... 8 ...
Dalam  masyarakat  Indonesia  kiranya  tidak  sedikit  seorang  pria  Muslim  yang mengawini perempuan non-Islam serta sebaliknya, dan kalau diamati perkawinan antar agama yang  mereka  lakukan  pada  umumnya  membawa  fenomena-fenomena  yang  berpengaruh terhadap pembentukan suatu keluarga yang sakinah. 9 Akan tetapi, hanya karena perasaan cinta, pasangan-pasangan  yang  berbeda  agama  melanjutkan  hubungan  mereka  dalam  suatu kehidupan rumah tangga. Hanya ada dua kemungkinan bagi pasangan suami istri yang berbeda agama, pertama , rumah tangga mereka akan bahagia, sejahtera, harmonis, damai, dan sentosa, namun  agama  mereka  terabaikan,  atau  norma-norma  agama  dilangkahi,  atau  salah  seorang mengalah  isteri  masuk  agama  suami  atau  suami  masuk  agama  isteri. Kedua ,  kalau  masing- masing mereka tetap teguh berpegang pada ajaran agamanya, konflik akan selalu membayangi dan  melanda  rumah  tangga,  rasanya  mustahil  mendapatkan  rumah  tangga  seperti  itu  yang bahagia sementara kedua belah pihak dengan kokoh berpegang pada ajarannya.
Goyahnya rumah tangga, akibat nilai tersebut bukan saja dirasakan oleh suami dan istri, lebih jauh masalah ini bahkan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Anak menjadi bingung, bimbang dalam menentukan agamanya dan dalam hal ini bisa menimbulkan depresi pada anak. 10
Islam  sebagai  agama rahmatan  lil  alamin, memberikan  jalan  keluar  terakhir  bagi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai suatu obat bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain, yaitu dengan perceraian. 11 Bilamana hubungan suami istri tidak lagi memungkinkan  untuk  tercapainya  tujuan  dari  perkawinan,  maka  Allah  tidak  memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu.

## B . Tinjauan Umum tentang Perselisihan Agama
1. Pengertian Perselisihan Agama
shobi’in ) tersebut sudah sangat sedikit atau boleh dibilang sudah tidak ada lagi.  Lihat al- Ma’idah, (5):5. Lihat juga, Karen Armstrong , , Sejarah Tuhan, terj. Zainul Am, Cet.ke-6 (Bandung:  Mizan, 2003), hlm. 539
8 al-Baqarah (2): 221 9 Zarkasyi Abdus Salam, ”Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama”, dalam Jurnal Penelitian Agama No. 9 Tahun IV, (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M, 1995), hlm. 33
10 Badri Yatim, “Mendayung Bahtera Keluarga Dengan Perbedaan Agama, ” dalam, Panji Masyarakat , Edisi No. 510 Tahun 1986, hlm. 18
11 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam , hlm. 158
Pengertian  perkawinan  beda  agama  adalah  perkawinan  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  berbeda  keyakinannya. 12 Sekiranya  dalam  peraturan  melarang seorang pemeluk agama untuk kawin dengan pemeluk agama lain, maka biasanya salah seorang dari mereka mengalah dan beralih kepada agama pihak lain. Tetapi sering juga terjadi  bakal  suami  atau  isteri  yang  masing-masing  memegang  teguh  terhadap kepercayaan yang telah dianutnya dan tetep memeluk agamanya masing-masing. 13
Sedangkan menurut Rusli dan R. Tama, sebagaimana yang dikutip oleh O. S. Eoh.  Oleh  para  sarjana  tersebut  pengertian  antar  agama  dirumuskan  sebagai  berikut perkawinan antar agama adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan  wanita,  yang  karena  berbeda  agama  menyebabkan  tersangkutnya  dua  peraturan yang  berlainan  mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  perkawinan  sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk  keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 14
Namun  demikian,  oleh  karena  Undang-undang  perkawinan  tidak  mengatur tentang perkawinan antar agama, maka kenyataan yang sering terjadi dalam masyarakat apabila  ada  dua  orang  yang  berbeda  agama  akan  mengadakan  perkawinan  sering mengalami  hambatan.  Hal  ini  disebabkan  antara  lain  karena  pejabat  pelaksana perkawinan  dan  pemimpin  agama  menganggap  perkawinan  yang  demikian  dilarang oleh agama dan karenanya bertentangan dengan Undang-undang perkawinan. 15
Apabila komponen keluarga yang sudah berlainan keyakinan, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah tidah tidak dapat dipertahankan. Adapun perselisihan itu sendiri timbul ketika salah satu pihak komitmen kepada agama semula. Dia kembali kepada  agamanya  dan  bahkan  secara  tidak  langsung  ketika  suaminya  atau  isterinya tidak mau mengikuti agamanya, biasanya yang dikorbankan adalah anaknya, dengan cara memasukkan anak-anaknya ke sekolah luar Islam. 16
12 Ahmad Azhar Basir, Kawin Campur, Adopsi, Wasiat, Menurut Hukum Islam , (Bandung: al-Ma’arif, 1972), hlm.5 13 A.  Zubaerie, Pelaksanaan  Hukum  Perkawinan  Campuran  Antara  Islam  Dan  Kristen ,  (Surabaya: TB”Bahagia”,1985), hlm.79
14 O. S. Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek , Cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 35
15 Ibid ., hlm. 36
16 Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Fatchan, Hakim Pengadilan Agama Sleman, Tanggal 28 April 2003
Adapun kata perselisihan berasal dari kata “selisih” yang berarti beda, kelainan, tidak  sependapat,  pertikaian,  dan  salah  paham.  Sedangkan  perselisihan  itu  sendiri berarti  perbedaan  pendapat,  pertikaian,  sengketa  dan  percekcokan. 17 Kata  agama berarti segenap kepercayaan (kepada Tuhan). 18
Dengan  demikian  perselisihan  agama  yaitu  perbedaan  pendapat  terhadap keyakinan  atau  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Perselisihan  agama  ini timbul di dalam kehidupan rumah tangga, pihak suami atau isteri ketika menyatakan masuk Islam, akan tetapi pada kenyataannya dia komitmen kepada agamanya semula dan bahkan mengajak anggota keluarganya untuk ikut agamanya. Dari permasalahan inilah  akhirnya  timbul  menjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  yang berakibat pada perceraian. 19
2. Hukum Perselisihan Agama
Awal dari hukum perkawinan adalah “mubah,” suatu perbutan yang dibolehkan mengerjakannya tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan, dalam keadaan tertentu kawin dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram. 20
Orang  Mukmin  laki-laki  dan  perempuan  yang  memiliki  kesanggupan  untuk kawin  sanggatlah  dianjurkan  untuk  melaksanakan  perkawinan,  apabila  ia  khawatir terhadap  dirinya  akan  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Allah  SWT, melaksanakan  perkawinan  merupakan  satu-satunya  jalan  baginya,  berdasarkan  hadis Nabi:
و رصبلل ضغأ هناف جوزتيلف ة ءابلا مكنم عاطتس نم ب ابشلا رشعم اي

## جرفلل نصحأ
21
Sedangkan orang yang disunnahkan untuk melakukan perkawinan ialah orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin dan mempunyai kesanggupan untuk
17 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Cet. Ke-5, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 899
18 Ibid ., hlm 18 19 Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Fatchan, Hakim Pengadilan Agama Sleman, Tanggal 28 April 2003
20 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan , Cet.ke-2, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 19
21 Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari “Kitab An-Nikah”, Bab Man Lam Yastati’ Al-Ba’ah Fal Yasum, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981/1401 H), V: 117, Riwayat Bukhari dari Umaroh bin Abdurrahman.
memelihara diri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sekalipun demikian melaksanakan perkawinan adalah lebih baik baginya, karena Rasullulah melarang hidup sendirian.
Orang  yang  makruh  untuk  kawin  ialah  orang  yang  tidak  mempunyai kesanggupan  untuk  kawin.  Pada  hakekatnya  orang  yang  tidak  sanggup  untuk  kawin dibolehkan  untuk  melakukan  perkawinan,  tetapi  dikhawatirkan  ia  tidak  dapat  untuk mencapai  tujuan  perkawinan,  karena  itu  dianjurkan  sebaiknya  ia  tidak  melakukan perkawinan.
Orang  yang  diharamkan  untuk  melakukan  perkawinan  ialah  orang  yang mempunyai  kesanggupan  untuk  kawin  tetapi  kalau  ia  kawin  akan  menimbulkan kemudaratan terhadap pihak lain, seperti orang gila, orang yang suka membunuh atau mempunyai sifat yang dapat membahayakan pihak lain dan sebagainya. 22
Dari uraian tentang hukum perkawinan Islam di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan  bahwa  perkawinan  beda  agama  yang  berakibat  pada  perselisihan  agama hukumnya haram. Karena apabila dalam rumah tangga tidak terdapat kerukunan dan kesatuan  cinta  kasih  dikarenakan  perselisihan  agama,  sehingga  mengakibatkan  tidak harmonisnya rumah tangga. Adapun secara hukum perkawinan yang ada di Indonesia, perkawinan ini sudah rusak, namun harus ada penetapan secara formal kapan salah satu pihak beralih agama, supaya dalam putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum. 23

## B.  Tinjauan Umum tentang Perceraian
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian
Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata mentalak berarti menceraikan. 24 Dengan pengertian ini berarti  kata talak sama artinya dengan  cerai  atau  menceraikan, istilah kata talak dan cerai inipun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.
22 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan , (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.169- 170
23 Wawancara dengan bapak Drs. Muhammad Fatchan, Hakim Pengadilan Agama Sleman, tanggal 28 April 2004.
24 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum , hlm.200
Adapun perceraian dalam istilah Ahli Fiqh disebut talak atau furqah. Talak berarti  membuka  ikatan  atau  membatalkan  perjanjian,  sedangkan furqah berarti bercerai.  Kemudian  dua  kata  ini  sering  digunakan  oleh  ahli  fiqh  sebagai  satu  istilah yang  berarti  perceraian  antara  suami  dan  isteri.  Perkataan  talak  atau furqah dalam istilah  Ahli  Fiqh  mempunyai  arti  yang  umum  dan  arti  yang  khusus.  Arti  umumnya adalah  segala  bentuk  perceraian  yang  dijatuhkan  oleh  suami,  perceraian  yang ditetapkan  oleh  hakim  dan  perceraian  alamiah  seperti  kematiam  salah  satu  diantara suami atau isteri. Adapun arti khususnya adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja. 25
Para  ulama  merumuskan  pengertian  perceraian  dengan  berbagai  macam pengertian. Sayyid Sabiq misalnya merumuskan perceraian dengan pengertian:
ةيجوزلا ةقلاعلا ء اهناو جاوزلا ةطبار لح . 26
Dengan  dilepasnya  ikatan  suami  dan  isteri  maka  hubungan  perkawinan keduanya  dinyatakan  berakhir,  sehingga  suami  istri  tersebut  haram  berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.
Sedangakan menurut hukum Islam talak dapat berarti: 27
a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan ucapan tertentu.
b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
c. Melepaskan  ikatan  akad  perkawinan  dengan  ucapan  talak  atau  yang  sepandan dengan itu.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perceraian atau talak  merupakan  berakhirnya  hubungan  suami  isteri  dengan  kata-kata  tertentu  yang bermakna  memutuskan  tali  perkawinan  serta  mempunyai  akibat  bagi  suami  isteri tersebut.
Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perceraian. Menurut Sayyid Sabiq, pendapat  yang paling benar adalah pendapat  yang menyatakan bahwa perceraian  itu  terlarang.  Dilarangnya  perceraian,  karena  perceraian  merupakan  salah
25 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam , hlm.156
26 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah , (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), II: hlm.206
27 Zahri  Hamid, Pokok-pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-undang  Perkawinan  di  Indonesia , (Jakarta: Bina Cipta, 1976), hlm.73
satu bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah SWT yaitu perkawinan. Kufur terhadap nikmat  yang  diberikan  Allah  merupakan  hal  yang  haram,  kecuali  karena  darurat. kategori  darurat  yang  membolehkan  perceraian  adalah  apabila  suami  meragukan kebersihan tingkah laku isteri atau kerena sudah tidak saling mencintai lagi. 28 Dalam pandangan para ulama perceraian mempunyai beberapa macam hukum sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut, adakalanya wajib, mubah, makruh, dan haram. Adapun penjelasan secara terperinci mengenai hukum talak ini: 29
a.  Wajib, suami menjatuhkan talak kepada isterinya apabila ada kasus:
1. Syiqaq , yaitu pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun.
2. Suami  tidak  mampu  memberi  nafkah  lahir  dan  batin  kepada  istri,  begitupun sebaliknya isteri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, sehingga tidak ada jalan penyelesaian bagi keduanya kecuali perceraian.
3. Suami  bersumpah li’an kepada  isterinya  yaitu  tidak  mau  jimak  (bersetubuh) dengan  isterinya.  Maka  setelah  empat  bulan,  isteri  wajib  ditalak  agar  tidak menderita batin, disebut juga dengan talak muli
b. Sunnah,  apabila  isteri  tidak  menjaga  dapat  kehormatannya  dan  tidak  dapat menjalankan perintah-perintah agama walaupun sudah berulang kali diperingatkan tetapi tidak ada perubahan sama sekali.
c. Mubah,  yaitu  apabila  suami  ada  kebutuhan  isteri  kurang  tanggap  atau  pergaulan mereka kurang harmonis.
d. Makruh, yaitu jika suami menjatuhkan talak kepada isteri yang saleh dan berakhlak yang baik, karena hal demikian bisa mengakibatkan isteri dan anaknya terlantar dan akan menimbulkan kemudaratan.
e. Haram, yaitu suami yang mentalak isterinya dalam keadaan haid atau isteri sudah suci tetapi sudah dicampuri lagi oleh suaminya. Dalam hal ini dapat dipahami dari firman Allah SWT:
نهت دعل نه وقلطف ء اسنلا متقلط اذاىبنلا اهي اي
30
28 Sayyid Sabiq , Fiqh as-Sunnah , hlm.345
29 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 252-254
30 at-Talak (65): 1
Disamping itu menurut Sayyid Sabiq, termasuk talak yang diharamkan ialah talak  yang dijatuhkan tanpa sebab, karena bisa menimbulkan kemudaratan baik bagi isteri maupun bagi suami itu sendiri. 31
2. Rukun dan Syarat Perceraian
Terdapat beberpa rukun yang harus ada serta beberapa syarat  yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian, yaitu:
a. Suami yang sah akad nikah dengan isterinya, disamping itu suami dalam keadaan:
1. Baligh ,  sebagai  suatu  perbuatan  hukum,  perceraian  tidak  sah  dilakukan  oleh orang yang belum baligh
2. Berakal sehat, selain sudah baligh suami yang akan menceraikan isterinya juga harus mempunyai akal yang sehat, maka dari itu orang gila tidaklah sah untuk menjatuhkan talak kepada isterinya.
3. Atas kemauan sendiri, perceraian yang dilakukan karena adanya paksaan dari orang  lain  bukan  atas  dasar  atas  kemauan  dan  kesadarannya  sendiri  adalah perceraian yang tidak sah 32 .
b. Isteri, yang dimaksud oleh suaminya untuk ditalak adalah, isteri yang telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Kalau suami mempunyai dua isteri,  maka isteri  yang  kedua  tidak  terlibat  dalam  perceraian  tersebut.  Oleh  karena  itu  talak kepada isteri, baru dianggap apabila:
1. Isteri masih dalam perlindungan suami, seperti ditalak raj’i. Sedangkan isteri yang ditalak ba’in, berarti suami tidak ada hak lagi untuk mentalak isterinya, karena tidak dalam kekuasaannya lagi.
2. Isteri yang ditalak itu harus melalui akad nikah yang sah, oleh karena itu kalau suami akad nikah dengan wanita dalam iddah, wanita yang bersaudara, maka tidak sah talak kepada isterinya.
3. Isteri yang sedang hamil, tidak sah menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang hamil. 33
31 Sayyid Sabiq , Fiqh as-Sunnah , hlm. 208
32 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII, 364
33 M. Noor Matdawam, Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peratura Pemerintah RI , (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), hlm.64
c. Shigat perceraian, yang dimaksud dalam hal ini adalah lapaz yang diucapkan oleh suami  atau  wakilnya  diwaktu  menjatuhkan  cerai  kepada  isterinya.  Semua  lafaz yang  artinya  memutuskan  ikatan  perkawinan  dapar  dipakai  untuk  perceraian . Shigat perceraian  ada  diucapkan  dengan  menunjukan  kepada  makna  yang  jelas, disamping  itu  ada  pula shigat yang  diucapka  dengan  kata-kata  sindiran,  baik sindiran itu denga lisan, tulisan, isyarat (bagi suami tuna wicara), ataupun dengan suruhan orang lain. Kesemuanya ini dapat dianggap sah kalau suami dalam keadaan sadar serta atas kemauan sendiri.
Shigat cerai dalam penjelasan tersebutdihukumi sah apabila: 34
1. Ucapan suami itu disertai dengan niat menjatuhkan cerai dengan isterinya.
2. Suami harus menyatakan kepada hakim, bahwa  maksud ucapannya itu untuk menyatakan  keinginannya  menjatuhkan  cerai  kepada  isterinya.  Apabila ternyata  tujuan  suami  dengan  perkataanya  itu,  bukan  untuk  menyatakan keinginan    menjatuhkan  cerai  kepada  isterinya,  maka shigat talak  yang demikian tidak sah dan cerainya tidak jatuh.
d.   Faktor kesengajaan, artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak dan bukan untuk maksud lain.
3.   Bentuk- bentuk Perceraian
Perceraian  apabila  ditinjau  dari  segi  boleh  tidaknya  suami  ruju’  kembali kepada isterinya setelah ditalak, maka perceraian ini ada dua bentuk, yaitu:
a. Talak raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Tetapi apabila isterinya berstatus masih dalam iddah talak raj’i , maka  suami  boleh  rujuk  kepada  isterinya  tanpa  akad  nikah  yang  baru,  tanpa persaksian  baru  dan  tanpa  mahar  baru  pula.  Apabila  masa  iddahnya  sudah  habis maka suami tidak boleh rujuk lagi kepada isterinya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.
Talak  raj’i hanya  terjadi  pada  talak  yang  pertama  dan  yang  kedua sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an:
اسحاب حيرستو أ فورعمب ك اسم اف ن اترم ق لاطلا
ن 35 34 Kamal Mukhtar , Asas-asas Hukum Islam , hlm.168
35 al-Baqarah (2): 229
Selama  masa  iddah  hubungan  perkawinan  suami  isteri  masih  tetap berlangsung  karena talak  raj’i tidak  menghapuskan  akad  nikah,  tidak menghilangkan hak-hak suami terhadap isterinya begitu juga sebaliknya. Apabila salah  satu  dari  mereka  meninggal  dunia,  maka  mereka  yang  hidup  berhak  untuk mendapatkan bagian waris dari yang meninggal.
b. Talak ba’in, talak ba’in ialah talak yang berakibat hilangnya hak mantan suami untuk kembali kepada isterinya baik dalam masa iddah atau setelah habis masa iddahnya, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru . Talak ba’in ini dibagi menjadidua macam, yaitu: 36
1. Talak ba’in sugra, ialah talak ba’in yang menghilangkan kepemilikan suami terhadap  mantan  isteri,  tetapi  tidak  menghilanhkan  kehalalan  mantan  suami untuk  kawin  kembali  dengan  mantan  isterinya,  artinya  mantan  suami  boleh mengadakan akad nikah baru dengan mantan isterinya baik dalam masa iddah maupun  sesudah  berakhirnya  masa  iddah.  Adapun  yang  termasuk  dalam kategori ini diantaranya: a) Talak sebelum berkumpul, b) Talak dengan tebusan atau sering disebut dengan khulu’ , c) Talak karena aib (cacat badan), d) salah seorang dipenjara dan yang semacamnya.
2. Talak ba’in kubra, ialah talak ba’in yang menghilangkan kepemilikan mantan suami  terhadap  mantan  isteri  serta  menghilangkan  kehalalan  mantan  suami terhadap mantan isteri untuk kawin kembali, kecuali mantan isteri telah kawin dengan  laki-laki  lain,  telah  berkumpul,  telah  bercerai,  dan  telah  habis  masa iddahnya.
Adapun  bentuk-bentuk  perceraian  yang  ditinjau  dari  segi  siapa  yang berkehendak untuk melakukan perceraian ialah:
1. Talak, yaitu peceraian yang terjadi atas kehendak suami dengan mengunakan kata-kata talak kepada isteri.
2. Khulu’, yaitu  perceraian  yang  terjadi  atas  kehendak  isteri  dengan  membayar ‘ iwad atau tebusan kepada suami.
36 Zakiah Daradjat , Ilmu Fiqh , Cet.ke-1, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), II: 176-179
3. Fasakh, yaitu perceraian atas kehendak suami atau isteri atau pengadilan karena adanya hal-hal  yang dianggap berat,  seperti suami dan isteri diketahui  masih saudara kandung, atau salah satu pihak murtad.
Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap isterinya, dalam hal ini talak ada beberapa bentuk, yaitu:
1. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan isterinya, dan isterinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.
2. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu  disampaikan  kepada  isterinya  dan  isteri  memahami  isi  dan  maksudnya. Menurut Sayyid Sabiq syarat sah talak secara tertulis, bahwa tulisan harus tegas, jelas dan nyata ditunjukkan oleh suami terhadap isteri secara khusus.
3. Talak dengan isyarat,  yaitu talak yang dilakukanoleh suami yang tuna wicara dalam  bentuk  isyarat,  sebab  isyarat  baginya  sama  dengan  bicara  yang  dapat menjatuhkan  talak,  sepanjang  isyarat  itu  jelas  dan  meyakinkan,  para fuqaha mensyaratkan bahwa isyarat itu sah bagi tuna wicara.
4. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai utusan. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami yang menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu. Sedangkan  di  Pengadilan  Agama  perceraian  dibagi  menjadi  dua  bentuk, yaitu: 37
1. Cerai talak, yaitu perceraian atas kehendak suami.
2. Cerai gugat, yatu perceraian atas kehendak isteri.
Undang-undang membedakan antara perceraian  atas kehendak suami dan perceraian  atas  kehendak  isteri.  Hal  ini  karena  karakteristik  hukum  Islam  dalam perceraian  memang  menghendaki  demikian,  sehingga  proses  perceraian  atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak isteri.
Permohonan  cerai  talak,  meskipun  berbentuk  permohonan  tetapi  pada hakekatnya  adalah  kontensius,  karena  di  dalamnya  mengandung  unsur  sengketa.
37 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama , Cet.ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 206-207
Oleh sebab itu, harus diproses sebagai perkara kontensius untuk melindungi hak- hak isteri dalam mencari upaya dan keadilan.
Sedangkan dalam  perkara cerai  gugat,  maka isteri  tidak punya hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itu harus mengajukan gugatan untuk bercerai, dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kekuasaannya.

## 4.  Alasan-alasan Perceraian
Para  ulama  menyepakati  bahwa  perceraian  tanpa  alasan  haram  hukumnya. Tetapi  walaupun  begitu  al  Qur’an  tidak  menentukan  secara  jelas  keharusan  suami mengemukakan alasan-alasannya yang dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai.
Adapun hal-hal  yang dapat  diajukan sebagai  alasan perceraian, terurai  dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomot 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975, pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19, KHI pasal 116 yaitu:
a. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya  yang  sukar  disembuhkan.  Jika  suami  atau  isteri  itu  ternyata mempunyai  kebiasaan  yang  sangat  bertentangan  dengan  agama,  maka  hal  itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2  (dua)  tahun  berturut-turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau isteri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan  alasan  serta  tidak  memberi  kabar  selama  kepergiannya  itu,  maka perceraian boleh diajukan.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau isteri itu dipenjara lima tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkana  jika  merasa  terbebani  dan  tidak  kuat  selama  masa  menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau isteri sering melakukan
kekerasan secara fisik sehingga menggangu ketentraman dan  kedamaian dalam rumah tangga.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami  atau  isteri.  Maksudnya  antara  suami atau  istri  mempunyai  kelainan  dalam  melakukan  hubungan  suami  istri  atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari percekcokan ini adalah antara  suami  dan  isteri  sering  bertengkar  dalam  kesehariannya  yang  dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.
Kemudian dalam KHI pasal 116 menambahkan:
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maksudnya salah satu pihak telah keluar dari agama Islam yang  menyebabkan  pihak  lain  tidak  terima  sehingga  mengganggu  ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya.
Alasan-alasan  di  atas  merupakan  alternatif,  Pemohon  atau  Penggugat  dapat memilih salah satu dari alasan-alasan tersebut yang sesuai dengat faktanya saja, tetapi juga tidak dilarang jika dalam permohonannya menggunakan beberapa alasan. Dalam persidangan salah satu alasan saja yang dapat dibuktikan oleh Pemohon atau Penggugat dan  dapat  meyakinkan  hakim,  sudah  cukup  menjadi  dasar  bagi  hakim  untuk mengabulkannya.

## C.Penutup
Di  antara  penyebab  diajukannya  gugatan  cerai,  yang  diterima  dan  diputuskan adalah  perselisihan  agama.  Perselisihan  agama  ini  terjadi  dilatarbelakangi  oleh beberapa faktor, di antaranya adalah: Perbedaan agama kedua belah pihak (suami istri), Adanya ajakan untuk pindah agama, Perbedaan prinsip dalam mendidik anak, Adanya pernyataan dari suami atau istri, bahwa ia pindah agama.
Dalam  menggunakan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  untuk  memutuskan perkara perceraian karena perselisihan agama, Majelis Hakim di Pengadilan Agama sudah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia,  yaitu menggunakan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. Walaupun pertimbangan tersebut tidak mencantumkan dalil-dalil dari al-Qur’an yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Al-Quran
Departemen  Agama  RI, Al-Qur'an  dan  "ferjemahnya, Surabaya,  Proyek Pengembangan Pengadaan Kitab Suci Al-Qut’an Departemen Agama RI, 1989.

## B. Kelompok £tadits
Al-Bukhari, Al-lmam Abi  Abdillah  Muhammad lbnu Ibrahim al-Mughirah,
Sahih al-BukMrf, 4 jilid, g juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
Sulaiman bin Asya’, Abu Dawud, Stmnn Abi Dawud, 4 jilid, Beirut: Dar al- Fikr : t.t.

## C. Kelompoh Fiqb dan  Ushul Fiqh
Abdurrahman, Asjmuni, QaiJah-qaiJah Fiqh, Jakarta:  Bulan Bintang,  Cet.ke- 1. 1997
Abu  Zahrah, Muhammad, Ushul  Fiqih, terj.  Saefullah Ma’sum,  Cet.ke-5,
Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
Basyir, Ahmad Azhar, Kawin Campur, Adopsi, Vıtffof Menurut Hukum Islam,
Bandung: AL-MA’ARIF, 1972.
Daly, Peunoh, Hukum  PerkawfTîan Islam, l akarta : Bulan Bintang, 1988.
Djaja, Tamar, Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2, Bandunng: AL- MA’ARIF, 1982.
Darajat, Zakiah, Ilmu Fiqih Cet.ke-1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995. Hamid,
Zahri, Pokok-pokok Hukum  Perkawinan  ‹lan  Un‹long-unılang Perkawinan di Indonesia, J akarta : Bina Cipta, 1976.
Matdawam, ivLNoor, Pernikahan,  Kawin  Antar  Agama,  Keluarga  Berencana,
Ditinjau  dari  Hukum  lslam  dan  Peraturan  Pemerintah  IU,
Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
Muchtar, Kamal, Asas-avm Hukum I.slam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan
Bintang, 1993.
Muhdlor, A.Zuhdi, 5Iemoltami  Hukum Perkawiımn : Nikki(  Talak, Cerai, Jan
Oğuk, Cet.ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  I,slam  dan  tlndang-undnngPerkawinan,
Cet.ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
Sukaija,  Ahmad,’Terkawinan  Berbeda  Agama  Menurut  Hukum  lslam”,  (ed) Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  HA.Hafidz  Anshary  Azolla, ProblemotiLn      Hukum      Islam      Kontemporer,     l akarta : Pustaka Firdaus, 1994.
Sabiq,  As-Sayyid, Fiqhu a.s-Sunnult, 3 jilid, Makkah: Dar  al-Fathi, 1990.
Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh  aMslam wa AJillatuhu, Damaskus:  Dar  al- Fikr,1989

## D. Kelompok Bukıı Lain
Abdus Salam, Zarkasyi, Perkawfnan Antar Orang Yang BerbeJa Agama, Jumal Penelitian Agama No.  9  tahun  IV, Yogyakarta:  Balai Penelitian P3M, 1995.
Armstrong, Karen, Sejarah Tuhan, te;j. Zainul Am, Cet.ke-6, Bandung: Mizan, 2003.
Arto,  Muk4i, Praktek Perkara Perdala Pada  Pengadilan Agama, Cet.ke-3,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20.
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitin  psuatu penâekotan Praktek, Jakarta:
Rineka Cipta, 1993.
A. Rasyid, Raihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali, 1991.
Bajber,  Zain,  dan  Abdul  Rahman  Saleh, Undang-undarig  Nomor  14  Tahun  1970 Can Komentar, J akarta : Pustaka Amani, 1990.
Eoh,  O.S., Perkowinan  Antur  Agurno  Dulam  Teori  dan Praktek Cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafındo Persada, 1996.
Hazairin, Tinjauan  Mengenai  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974 dun  Lampiran  IRI  Nomor  I  Tuhun  1974  tentang PerLawinan, Cet.kel, Jakarta: Tinta Mas, 1975.
Mukri,  Barmawi, Perkawinan L!amyur dan  Perkawinan  Antar  Agama,
UNISIA,  No.4/  Tahun.Vl/  Triwulan 11/  1985.
Poerwadarminta,  W.J.S., Kamtıs’ (/mum Baha.sa  Indoııes’ia, Cet.ke-5,  Jakarta: Balai
Pustaka, 1976.
Yatim, Badri, MeMayung  Bahtera Keluarga Dengan Berbeda Agama, dalam:
“Panji Masyarakat,” Edisi No.510, Tahun 1989.
Zubairie, A., Pelaksanaan Hukum Perkawinnn Gampuran Antara Islam dan Kristen Surabaya. TB “Bahagia”, 1985.