licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI ATAS GAGAL BAYAR YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN SELAMA
PANDEMI COVID-19
Humaira Nadhifa 1 , Lastuti Abubakar 2 , Tri Handayani 3
1 Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, humaira17005@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran 3 Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
The  development  of  the  Indonesian  Capital  Market  is  currently  running  very rapidly. The rapid development Indonesian Capital Market can’t be separated from the role of Investors and Issuers as the main actors in the capital market. Bond as one of the investment instrument in Indonesian Capital Market which currently circulating in line with high demand among investor considering bond have lower risk than other capital market instruments. However, investing in bond  is not  without  risk,  because  Issuer  may  fail  to  pay  their  obligation.  The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic has caused bond default rates to  increase.  Such  condition  can  lead  to  a  crisis  of  Investors  confidence  in Indonesian  Capital  Market.  Therefore,  this  study  aims  to  find  out  and understand the form of legal protection for Investors who suffer losses due to default during Covid-19 Pandemic and the legal actions that can be taken by Investors for losses arising from default. The research method used is normative juridical  with  descriptive  analytical  research  specification.  Based  on  the Indonesian Civil Code and Indonesian Capital Market Law, it can be concluded that  the  Issuer  who  issue  bond  is  responsible  for  paying  bond  interest  and returning the principal of the bond loan on the maturity date to Investors. Bond default  give  Investors  the  right  to  demand  the  return  of  their  rights  to  bond interest  and  to  the  principal  of  maturing  bond  through  the  Trustee.  Legal actions  that  can  be  taken  by  bondholders  are  internal  dispute  settlement, external dispute settlement through Integrated Alternative Dispute Resolution Institution, or through litigation.
Keywords : Bond; Default; Investor Protection
Cite this paper : Nadhifa, H., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Investor Pemegang Obligasi Atas Gagal Bayar Yang Dilakukan Oleh Emiten Selama Pandemi Covid-19. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (1).

## Scope Article
Economic and Business Law

## PENDAHULUAN
Pasar  modal  ( capital  market )  merupakan  bagian  dari  pasar  keuangan  ( financial market )  disamping  pasar  uang  ( money  market )  dan  lembaga  pembiayaan  lainnya  seperti sewa  beli  ( leasing ),  anjak  piutang  ( factoring ),  modal  ventura  ( venture  capital )  yang menjadikan posisi pasar modal dalam struktur pasar keuangan sebagai 1 konsep yang lebih sempit. Sebagai bagian dari pasar keuangan, pasar modal  memiliki fungsi yang tidak jauh
1 Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas , Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994, hlm. 3.
berbeda dengan fungsi yang dimiliki oleh pasar keuangan, yaitu 2 menyediakan mekanisme untuk  menentukan  harga  aset  keuangan,  membuat  aset  keuangan  lebih  likuid,  dan mengurangi  biaya  peralihan  aset.  Berbeda  dengan  pasar  keuangan  lainnya,  dana  yang diperoleh dari pasar modal akan dimasukkan sebagai modal. Modal yang diperjual-belikan dalam  pasar  modal  diwujudkan  dalam  bentuk  surat  berharga  atau  dalam  terminologi financial market disebut Efek. 3 Selain itu, sejalan dengan sifat pasar modal sebagai sumber investasi  dan  pembiayaan  berjangka  panjang  maka  instrumen  pasar  modal  berjangka panjang  (jangka  waktu  lebih  dari  1  (satu)  tahun). 4 Pasar  modal  sebagaimana  pasar konvesional  pada  umumnya,  merupakan  tempat  bertemunya  penjual  dan  pembeli.  Pasar modal mempertemukan pemilik dana ( supplier of fund ) dengan pengguna dana ( user of fund ) untuk tujuan investasi jangka panjang ( long-term investment ). Kedua belah pihak pemilik dana (investor) dan pengguna dana (emiten) melakukan jual-beli modal yang berwujud Efek dimana  investor  menyerahkan  sejumlah  dana  dan  emiten  menyerahkan  surat  bukti kepemilikan berupa efek.
Keberadaan pasar modal di Indonesia  merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan  pasar  modal  sebagai  media  menyerap  investasi  dan  media  untuk memperkuat posisi keuangan. Secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial ( financial  nerve  centre )  pada  dunia  ekonomi  modern  dewasa  ini,  bahkan  perekonomian modern  dewasa  ini,  bahkan  perekonomian  modern  tidak  mungkin  dapat  eksis  tanpa keberadaan pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik. 5 Oleh  karena  itu,  diperlukan  aspek  perlindungan  hukum  khususnya  perlindungan hukum  terhadap  investor  pasar  modal  dalam  rangka  mendukung  pasar  modal  Indonesia yang sedang berkembang. Perlindungan hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai investor  pasar  modal  Indonesia  merupakan  salah  satu  aspek  pertimbangan  dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Otoritas di Pasar Modal. 6 Pasar modal di Indonesia berada  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  OJK  sebagai  implikasi  yuridis  berlakunya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011.  OJK  sebagai  Otoritas  di  Pasar  Modal  melakukan tugas  pengaturan  dan  pengawasan,  aspek  pengawasan  merupakan  upaya  baik  secara preventif  berupa  pembuatan  aturan,  pedoman,  pembimbingan  dan  pengarahan  maupun secara represif berupa pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi. Selain OJK, dalam industri pasar modal terdapat Pihak yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan berhubungan dengan kegiatan usahanya yang dikenal dengan Self-Regulatory Organization meliputi PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dan PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (“KPEI”).
Investor  sebagai  aktor  utama  dalam  pasar  modal  Indonesia  memiliki  kebebasan dalam menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik dan risiko masing- masing instrumen investasi di pasar modal. Salah satu instrumen investasi yang diperjual- belikan dalam pasar modal Indonesia adalah Obligasi. Obligasi merupakan salah satu Efek
2 Frank Fabozzi (et.al.), Foundations of Financial Markets and Instituions , New Jersey: Prentice Hall, 2002, hlm. 11.
3 M.Irsan Nasarudin (et.al.), Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 10.
4 Fudji Sri Mar’ati, Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok dan Proses Go Public ), Jurnal Among Makarti, Vol. 3, No. 5, Juli 2010, 79-88, hlm. 79.
5 Faiza Muklis, Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia , Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 1, No. 1, Januari, 65-75, hlm. 65.
6 Hilda Hilmiah Dimyati, Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal , Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 2, Desember 2014, 342-345, hlm. 343.
yang  berwujud  instrumen  bersifat  utang  ( debt  instrument ).  Perkembangan  obligasi  di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai salah satu penyelenggara  kegiatan  perdagangan  Efek,  disamping  Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ),  sebelum dilakukan  penggabungan 7 menjadi  Bursa  Efek  Indonesia.  Hal  tersebut  dikarenakan berdasarkan  pembagian  segmentasi  perdagangan  dengan  BEJ,  BES  lebih  banyak memperdagangkan  obligasi. 8 Sejalan  dengan  pendapat  Frank  Fabozzi  et.al. 9 ,  investasi  di pasar  modal  bukan  tanpa  risiko,  maka  obligasi  sebagai  instrumen  berinvestasi  di  pasar modal tidak terlepas pula dari risiko. Risiko gagal bayar ( default risk ) merupakan salah satu risiko yang kerap terjadi dalam berinvestasi pada obligasi.
Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau yang selanjutnya disingkat dengan Covid-19 yang  terjadi  sejak  bulan  Desember  2019 10 telah  mempengaruhi  segala  aspek  kehidupan manusia  di  berbagai  dunia  termasuk  halnya  di  Indonesia,  yang  dimana  Pemerintah Indonesia menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional sejak tanggal 13 April 2020  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam kaitannya dengan Pandemi Covid- 19, PT Pemeringkat Efek Indonesia (“PEFINFO”) mencatat adanya kenaikan tingkat gagal  bayar  ( default  rate )  obligasi  korporasi  selama  pandemic  tahun  2020. 11 Tercatat, berdasarkan  data  PEFINDO,  tingkat  gagal  bayar  di  tahun  2020  naik  menjadi  2,34  persen dibandingkan tahun 2019 yang hanya 2,18 persen. 12 Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk merupakan salah satu Emiten yang mengalami gagal bayar atas 3 (tiga) obligasi yang diterbitkan yakni Obligasi Berkelanjutan II Tiphone Tahap II Tahun 2019 (“TELE02CN2”), Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahu n 2017 Seri B (“TELE01BCN3”), dan Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 Seri C (“TELE01CCN2”). PT KSEI selaku Self- Regulatory  Organization dan  Agen  Pembayaran  Obligasi  Emiten  PT  Tiphone  Mobile Indonesia Tbk mengumumkan penundaan pembayaran Bunga dan/atau pelunasan Pokok Pinjaman melalui  keterbukaan informasi. 13 Pada tanggal jatuh tempo Emiten  PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk gagal bayar atas Obligasi yang diterbitkan antara lain gagal bayar atas Obligasi TELE02CN2 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2020 untuk pembayaran Bunga ke-3 14 , gagal bayar atas Obligasi TELE01BCN3 yang jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2020 untuk  pelunasan  Pokok  Pinjaman  dan  pembayaran  Bunga  ke-12 15 ,  dan  gagal  bayar  atas
7 30  November  2007  Penggabungan  BES  ke  BEJ  dan  berubah  nama  menjadi  BEI  https://www.idx.co.id/tentang- bei/sejarah-dan-milestone/ , diakses pada tanggal 01/08/2021 [pukul 22:23 WIB].
8 M.Irsan Nasarudin (et.al.), Op. Cit. , hlm. 129.
9 Frank Fabozzi (et.al.), Op. Cit., hlm. 241.
10 Rothan HA dan Byrareddy SN, The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak , Journal of Autoimmunity, Volume 109 May 2020, hlm. 1.
11 https://www.republika.co.id/berita/qlh6mi383/gagal-bayar-obligasi-korporasi-meningkat-selama-pandemi, diakses pada tanggal 31/03/2021 [pukul 15:20 WIB].
12 Ibid.,
13 Pengumuman  KSEI-6621/DIR/0620 – Perihal:  Penundaan  Pembayaran  Bunga  Ke-3  OBLIGASI  TELE02CN2 https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/113102_ksei_6621_dir_0620_202006181821.pdf, Pengumuman KSEI-6667/DIR/0620 – Perihal: Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Ke-12 TELE01BCN3 https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/113173_ksei_6667_dir_0620_202006191800.pdf, Pengumuman KSEI-7317/DIR/0720 – Perihal: Penundaan Pembayaran Bunga Ke-15 TELE01CCN2
https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/114498_ksei_7317_dir_0720_202007131745.pdf, diakses pada tanggal 14/06/2021.
14 Surat No: 010/SX/COR-TMI/VII/2020 tertanggal 07 Juli 2020 https://idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202007/364629a508_ 388c07100b.pdf, diakses pada tanggal 14/06//2021. 15 Surat PT Bank Mega Tbk No. 036/COLG/20 tertanggal 23 Juli 2020 https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202012/ecd2098 fca_f2aef94a92.pdf, diakses pada tanggal 14/06/2021 [pukul 16:40 WIB].
Obligasi TELE01CCN2 yang jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2020 16 . Disisi lain, PT Bursa Efek  Indonesia  (“BEI”)  dalam  kewenangannya  selaku Self-Regulatory  Organization telah memberikan sanksi penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) di seluruh pasar terhadap Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk disebabkan terjadi gagal bayar. 17 Pada perkembangan  selanjutnya,  Emiten  tetap  lalai  dalam  melakukan  pembayaran  Bunga Obligasi  TELE02CN2  dan  TELE01CCN2  berikutnya  dan  dana  Bunga  dan/atau  Pokok Pinjaman pada KSEI masih dalam status “ cancelled ”. 18
Kondisi  demikian,  merugikan  Investor  Pemegang  Obligasi  dikarenakan  Investor tidak  memperoleh  haknya  berupa  hak  atas  Pokok  Pinjaman  dan  hak  atas  Bunga  yang diperjanjikan pada saat Obligasi jatuh tempo. Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk menemukan jawaban dari permasahalan yang timbul dimana Peneliti memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini dalam ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:
1. Bagaimana  Perlindungan  Hukum  terhadap  Investor  Pemegang  Obligasi  Atas Gagal Bayar Yang Dilakukan Oleh Emiten Selama Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana  Tindakan  Hukum  yang  Dapat  Dilakukan  oleh  Investor  Pemegang Obligasi atas Gagal Bayar ( Default )?
Peneliti berharap dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Dari segi kegunaan teoritis, Peneliti berharap mampu menambah wawasan dan pemahaman yang luas dalam mempelajari ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian dan hukum pasar modal pada khususnya. Dari segi kegunaan praktis, Peneliti berharap mampu menjadi masukan dan sarana informasi yang bermanfaat bagi para pihak terkait khususnya bagi investor pemegang obligasi serta sebagai salah satu sumber bacaan baru yang bermanfaat bagi para pemerhati hukum terutama yang berkaitan  dengan  objek  penelitian  yang  merupakan  obligasi  pasar  modal.  Tujuan  yang hendak  peneliti  capai  dalam  penelitian  yakni  untuk  mengetahui  dan  memahami  bentuk perlindungan hukum terhadap investor pemegang obligasi di pasar modal yang mengalami kerugian  atas  kegagalan  pembayaran  bunga  dan  pelunasan  pokok  pinjaman  obligasi ( default ) selama Pandemi Covid-19 ditinjau dari hukum  perjanjian  Indonesia dan hukum pasar modal Indonesia, serta untuk mengetahui dan memahami tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh investor pemegang obligasi dalam hal terjadi gagal bayar obligasi ( default ).

## METODE
16 Surat PT Bank Mega Tbk No. 036/COLG/20 tertanggal 23 Juli 2020
https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202012/027ce6f 9e8_7fce885ab0.pdf, diakses pada tanggal 14/06/2021 [pukul 16:43 WIB].
17 Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT  Tiphone Mobile Indonesia  Tbk. (TELE)  Tercatat  di Papan: Utama Peng-SPT-00011/BEI.PP2/06-2020 (22 Juni 2020) https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202006/e319c7d a64_6dc9fb1cc0.pdf, Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.
(TELE) Tercatat di Papan: Utama Peng-SPT-00014/BEI.PP2/07-2020
https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202007/bbfb2b8 844_928aa9fc36.pdf, diakses pada tanggal 14/06/2021.
18 Obligasi TELE02CN2 - Corporate Action: Interest - Distribution Date 19 Jun 2020, 19 Sep 2020, 19 Dec 2020, 19 Mar 2021, 19 Jun 2021 - Status Cancelled  https://www.ksei.co.id/isin/view/IDA000101109, diakses pada tanggal 02/04/2021 [pukul 12:30 WIB], Obligasi TELE01BCN3 - Corporate Action: Redemption & Interest - Distribution Date 22 Jun 2020, 22 Jun 2020 - Status Cancelled  https://www.ksei.co.id/isin/view/IDA0000815B1, diakses pada tanggal 02/04/2021 [pukul 12:30 WIB], dan Obligasi TELE01CCN2 - Corporate Action: Interest - Distribution Date 14 Jul 2020, 14 Oct 2020, 14 Jan 2021, 14 Aprl 2021, 14 Jul 2021 - Status Cancelled https://www.ksei.co.id/isin/view/IDA0000766C4, diakses pada tanggal 02/04/2021.
Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder, yang difokuskan untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. 19 Adapun penelitian  hukum  normatif  itu  sendiri  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum  dari sisi normatifnya. 20 Data sekunder yang digunakan dalam metode ini dapat berupa hukum positif dan bahan-bahan kepustakaan lainnya seperti buku-buku, jurnal, surat kabar, serta bacaan lepas lainnya dan hasil mengakses situs website resmi melalui internet. Lebih lanjut, Peneliti menggunakan spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan memaparkan, menggambarkan, dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum perjanjian dan hukum pasar modal yang sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Pasar  Modal  serta  menggunakan  teori-teori hukum  yang  berkaitan  dan  relevan  dengan  objek  penelitian,  sehingga  dapat  dilakukan analisis dan diperoleh kesimpulan. 21 Penelitian ini memaparkan perlindungan hukum bagi investor pemegang obligasi di pasar modal terhadap gagal bayar ( default ) selama Pandemi Covid-19 dan memaparkan tindakan hukum yang dilakukan oleh investor pemegang obligasi di pasar modal terhadap gagal bayar ( default ) untuk menuntut pengembalian haknya yang berupa  hak  atas  bunga  obligasi  dan  hak  atas  pokok  pinjaman  obligasi  dengan  dianalisis menggunakan ketentuan Hukum Perjanjian Indonesia dan Hukum Pasar Modal Indonesia.
Peneliti  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum primer diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pasar Modal meliputi  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  (2)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk,  dan  (3)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  61/POJK.07/2020  tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, hasil penelitian para sarjana dan bahan lainnya  terkait  hukum  perjanjian  dan  hukum  pasar  modal  yang  memberikan  penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, berita, artikel, majalah  dan  situs  internet  yang  memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  tersier.  Peneliti  juga  melakukan  studi  lapangan  ( field research )  guna  mendapatkan  bahan  pelengkap  dan  penunjang  penelitian,  dimana  dalam penelitian  ini  respondennya  adalah  PT  Bursa  Efek  Indonesia  selaku Self-Regulatory Organization dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Self-Regulatory Organization dan Agen Pembayaran Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.
Peneliti menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif yakni metode analisis yang  dilakukan  dengan  menganalisis  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  yang  bersifat uraian, teori-teori dan pendapat para sarjana tanpa menggunakan diagram atau data-data statistik untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. 22 Peneliti menguraikan hasil dari bagaimana perlindungan hukum investor pemegang obligasi di pasar modal terhadap gagal bayar ( default ) selama Pandemi Covid-19, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan
19 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Hukum Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 295.
20 Hardijan Rusli, “ Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana ?”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vo. V, 2006, hlm. 40.
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia (UI- PRESS), 2014, hlm. 52.
22 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Semarang: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 11- 12.
oleh  investor  pemegang  obligasi  di  pasar  modal  terhadap  gagal  bayar  ( default )  yang dikaitkan dengan Hukum Perjanjian Indonesia dan Hukum Pasar Modal Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Black’s  Law  Dictionary mendefinisikan  pengertian default sebagai pengabaian  terhadap  apa  yang  seharusnya  dilakukan. 23 Dalam  konstruksi  hukum,  gagal bayar dikenal  dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. 24 Prestasi merupakan hal yang diatur dan wajib untuk dilaksanakan dalam  suatu  perjanjian.  Lebih  lanjut,  menurut  Subekti,  wanprestasi  merupakan  suatu tindakan dimana si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam perjanjian atau melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukannya atau bisa dikatakan bahwa debitur telah alpa, lali atau ingkar janji. 25 Obligasi sebagai objek yang  diperjual-belikan  dalam  Pasar  Modal  telah  memperoleh  kepastian  hukum  yang sebagaimana  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  (“UU  Pa sar Modal”)  memasukkan  Obligasi  ke  dalam  pengertian  Efek.  Dalam  UU  Pasar  Modal  tidak terdapat definisi  obligasi  secara  eksplisit,  tetapi  kata  “obligasi”  terdapat  pada  ketentuan Pasal 1 angka 5, Penjelasan Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Penjelasan Pasal 25 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 51 ayat (4) yang dimana intinya bahwa obligasi merupakan Efek yang bersifat  utang  jangka  panjang.  Definisi  obligasi  secara  eksplisit  tercantum  dalam  Pasal  1 butir  34  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  284/KMK/010/1995  tentang  Pasar  Modal yang  mendefinisikan  obligasi  sebagai  bukti  utang  Emiten  yang  mengandung  1)  Janji pelunasan  pokok  pinjaman  2)  Janji  pembayaran  bunga  3)  Jangka  Waktu.  Sehingga,  Gagal bayar  bagi  obligasi  adalah  kondisi  dimana  suatu  obligasi  dinyatakan  gagal  bayar  dalam periode instrumen obligasi tersebut sedang beredar. 26 Dengan catatan, gagal bayar obligasi terjadi  jika  Perusahaan  Penerbit  tidak  bisa  memenuhi  sebagian  atau  seluruh  pokok pinjaman atau bunga dari obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. 27
Nilai Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang mengalami gagal bayar, antara lain sebagai berikut:
Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk Nilai Pokok Pinjaman Nilai Bunga Tanggal Jatuh Tempo Obligasi TELE02CN2 Rp. 500.000.000.000 Rp. 14.375.000.000 19 Juni 2020 Obligasi TELE01BCN3 Rp. 231.000.000.000 Rp. 6.063.750.000 22 Juni 2020 Obligasi TELE01CCN2 Rp.110.000.000.000  Rp. 2.928.750.000 14 Juli 2020
23 Johanes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral , Bandung: Rafika Aditama, 2004, hlm. 51-52.
24 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 2010 , hlm. 45.
25 Ibid.,
26 PT  Pemeringkat  Efek  Indonesia  Divisi  Riset  Ekonomi, Studi  Gagal  Bayar  Korporasi  dan  Surat  Utang Korporasi PEFINDO 2007-2019 , Jakarta: PEFINDO, 2019, hlm. 3.
27 Ibid.,
Investor yang membeli Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk tidak dapat secara  langsung  berhubungan  hukum  dengan  Emiten  disebabkan  Perjanjian Perwaliamanatan melahirkan perikatan Wali Amanat terhadap Investor yang dalam hal ini Wali Amanat Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia tbk adalah PT Bank KB Bukopin Tbk dan PT Bank Mega Tbk. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk menempatkan Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk sebagai satu-satunya pihak yang dapat berhadapan langsung dengan Emiten. Oleh  karena  itu,  perjanjian  perwaliamanatan  dibuat  semata-mata  untuk  kepentingan investor  pemegang  obligasi  yang  bukan  pihak  dalam  perjanjian  tersebut.  Kewajiban membuat  perjanjian  perwaliamanatan  diamanatkan  dalam  ketentuan  Pasal  52  UU  Pasar Modal  dan  secara  khusus  diamanatkan  oleh  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk (“POJK NO.20 Tahun 2020”).
Gambar berikut menunjukkan bahwa perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh Emiten  dengan  Wali  Amanat  untuk  kepentingan  investor  pemegang  obligasi  yang  bukan pihak dalam perjanjian tersebut. 28 Sejak ditandatangi Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk antara Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dengan Wali Amanat Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk, Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk telah sepakat dan mengikatkan diri  untuk  mewakili  kepentingan  Investor  Pemegang  Obligasi  Emiten  PT  Tiphone  Mobile Indonesia  Tbk  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  yang  sebagaimana  ditegaskan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Penjelasan ketentuan Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal bahwa perwaliamanatan tersebut berlaku  secara  efektif  pada  saat  Obligasi  Emiten  PT  Tiphone  Mobile  Indonesia  Tbk  telah dialokasikan kepada Investor. Keberadaan Wali Amanat memiliki kaitan yang erat dengan gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk disebabkan Wali Amanat PT  Bank  KB  Bukopin  Tbk  dan  Wali  Amanat  PT  Bank  Mega  Tbk  sebagai    satu-satunya pemegang  hak  gugatan  perorangan  dan  satu-satunya  pelaksana  hak  gugatan  perorangan yang dimiliki oleh seluruh Investor baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.
28 Gunawan Widjaja dan Jono, Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006, hlm. 96.
Perjanjian Perwaliamanatan INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI WALI AMANAT EMITEN
Oleh  karena  itu,  setiap  tindakan  Investor  adalah  tindakan  bersama  dari  seluruh  Investor yang dilaksanakan oleh Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega  Tbk  berdasarkan  perintah  atau  amanat  Rapat  Umum  Pemegang  Obligasi  (“RUPO) menurut  tata  cara  dan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Perjanjian  Perwaliamanatan Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.
Perjanjian telah menjadi dasar pelaksanaan transaksi bisnis yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan  guna  mengakomodir  perbuatan  hukum  yang  akan  dilakukan seperti halnya dalam jual-beli obligasi. Perjanjian merupakan dasar dari hubungan hukum dalam  obligasi.  Perjanjian  jual-beli  obligasi  sebagai  perjanjian  bernama  pengaturannya tercantum dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan ketentuan Pasal 1540 KUH  Perdata.  Sebagaimana  perjanjian  pada  umumnya,  perjanjian  jual-beli  obligasi menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  Para  Pihak.  Hak  Investor  atas  Pokok  Pinjaman Obligasi  dan  Bunga  Obligasi  pada  tanggal  jatuh  tempo  timbul  dari  perjanjian  jual-beli obligasi disebabkan jual-beli obligasi tidak hanya mengalihkan hak milik kepada Investor sebagai pembeli tetapi juga sekaligus mengalihkan hak tagih atas obligasi kepada Investor. Disisi  lain,  dengan  adanya  jual-beli  obligasi,  Emiten  selaku  Perusahaan  Penerbit  Obligasi yang  berkedudukan  sebagai  debitur  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pembayaran obligasi kepada Investor sebagai kreditur yang berhak atas janji pembayaran bunga serta janji pelunasan pokok pinjaman obligasi.
Berlandaskan pada hak dan kewajiban yang timbul atas Perjanjian Jual-Beli Obligasi Emiten  PT  Tiphone  Mobile  Indonesia  Tbk,  Emiten  PT  Tiphone  Mobile  Indonesia  Tbk bertanggung  jawab  atas  gagal  bayar  bagi  Obligasi  yang  diterbitkan  yang  terjadi  selama Pandemi  Covid-19.  Menurut  Prof  Mahfud  MD,  anggapan  penetapan  Pandemi  Covid-19 melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  sebagai  dasar  untuk  membatalkan kontrak keperdataan, terutama kontrak-kontrak bisnis merupakan kekeliruan. Status Covid- 19  sebagai  bencan  non-alam  tidak  bisa  langsung  dijadikan  alasan  pembatalan  kontrak. 29 Kemudian,  Refly  Harun  juga  memiliki  pendapat  sama  yang  mengatakan  bahwa “dalam konteks COVID-19, para pihak maupun objek perjanjiannya tidak serta merta hilang, seperti halnya  yang  terjadi  dengan  bencana  alam.  Atas  dasar  itu,  pandemi  COVID-19  tidak  bisa dijadikan  alasan  untuk  membatalkan  kontrak ”. 30 Oleh  karena  itu,  perjanjian  sebegai perbuatan  hukum  tetap  berlaku  terhadapnya  akibat  perjanjian.  Akibat  perjanjian  dalam kaitannya dengan gagal bayar termaktub dalam Buku III KUH Perdata.
Buku  III  KUH  Perdata  mengatur  terkait  akibat  perjanjian  yang  sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian  yang  sah  adalah  undang-undang  (asas  Kekuatan  Mengikat).  Asas  Kekuatan Mengikat berarti suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual, serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang baginya. Dengan perkataan lain, setiap  perjanjian  harus  kembali  kepada  isi  kesepakatan  pada  waktu  perjanjian  tersebut dibuat  (kontrak).  Per kataan  “berlaku  sebagai - undang”  mengartikan  bahwa  perjanjian mengikat  para  pihak  yang  membuatnya,  bahkan  perjanjian  tersebut  tidak  dapat  ditarik kembali  tanpa  persetujuan  pihak  lainnya  sehingga  para  pihak  harus  menaati  apa  yang
29 Wardatul Fitri, Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan , Jurnal Supremasi Hukum Vol.9, No. 1, Juni 2020, hlm. 86.
30 Andria Marchelia (et.al.), Keberlakuan Alasan Pandemi Covid-19 Dalam Dunia Ketenagakerjaan , Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, 138 – 148, hlm. 143.
mereka  sepakati  bersama. 31 Asas  Kekuatan  Mengikat  mengakibatkan  kewajiban pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo yang timbul dari Perjanjian Jual-Beli Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak, baik Emiten selaku Perusahaan Penerbit Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk maupun Investor.
Buku  III  KUH  Perdata  mengatur  terkait  akibat  perjanjian  yang  sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (asas Itikad Baik).  Menurut Sutan Remy Sjahdeini, itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. 32 Itikad baik dapat dibedakan atas itikad baik yang bersifat subjektif dan itikad baik yang bersifat objektif. Itikad baik  yang  bersifat  subjektif  hakikatnya  adalah  itikad  baik  pada  tahapan  pra-perjanjian, sedangkan itikad baik yang bersifat objektif hakikatnya adalah kepatutan atau keadilan yang berlaku  pada  tahapan  pelaksanaan  perjanjian. 33 Kepatutan  dalam  hal  ini  dilihat  dari pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan isi kontrak yang ada dan keadilan dilihat dari apakah  pelaksanaan  kontrak  merugikan  salah  satu  pihak  atau  tidak  sesuai  dengan  isi perjanjian. 34 Menurut Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata unsur itikad  baik  hanya  disyaratkan  dalam  hal  “pelaksaan”  dari  suatu  perjanjian,  bukan  pada “pembuatan”  suatu  perjanjian  sebab  unsur  “itikad  baik”  dalam  hal  pembuatan  suatu perjanjian  sudah  dicakup  dari  Pasal  1320  KUH  Perdata. 35 Asas  Itikad  Baik  Objektif mengakibatkan kewajiban pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh  tempo  yang  timbul  dari  Perjanjian  Jual-Beli  Obligasi  Emiten  PT  Tiphone  Mobile Indonesia Tbk harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan yang diperjanjikan.
Akibat yang sangat penting dari gagal bayar ialah kreditur yang dalam hal ini Investor Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk melalui Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk dapat minta ganti-rugi kepada Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Ganti-rugi karena perbuatan wanprestasi diatur dalam ketentuan  Pasal  1243  KUH  Perdata  sampai  dengan  ketentuan  Pasal  1252  KUH  Perdata. Merujuk kepada Pasal 1243 KUH Perdata, ganti-rugi diperinci dalam tiga unsur antara lain biaya,  rugi  dan  bunga.  Sebagai  upaya win-win  solution selama  Pandemi  Covid-19  dapat dilakukan  terhadapnya  restrukturisasi  obligasi  dengan  hanya  menuntut  pemenuhan prestasi atau kewajiban berupa pembayaran Bunga sebagai Bunga yang diperjanjikan dan Pokok Pinjaman sebagai biaya yang diperjanjikan tanpa ganti rugi. Dalam hukum perikatan, hal  tersebut  dikenal  dengan  dilakukan  pembayaran  sebagai  salah  satu  cara  hapusnya perjanjian  yang  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  1381  KUH  Perdata. Pembayaran harus dimengerti secara meluas (ekstensifikasi makna), tidak hanya membayar sejumlah  uang,  melainkan  melaksanakan  prestasi  yang  dijanjikan. 36 Dengan  terjadinya pembayaran, maka terlaksanalah perjanjian kedua belah pihak.
31 Syaeful Bahri dan Jawade Hafidz, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris dalam Perpekstif Keadilan , Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017, 152-157, hlm. 155.
32 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia , Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2003, hlm. 112.
33 Barnabas Dumas Manery, Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi , SASI Vol. 23 No. 2, Juli – Desember 2017, 136-148, hlm. 141.
34 Gary Hadi (et.al.), Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa (Studi terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Outlet di Hermes Building Medan) , USU Law Journal, Vol.5 No.2 (April 2017), 10-17, hlm. 16.
35 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 81.
36 Anggareni Endah Kusuma, Pembaharuan Hukum Perikatan terhadap Pemenuhan Perjanjian Melalui Pembayaran Non Tunai , Jurnal Spektrum Hukum Vol. 18, No. 1 (2021), 1-14, hlm. 3.
Tindakan  Hukum  Yang  Dapat  Dilakukan  oleh  Investor  Pemegang  Obligasi  di  Pasar Modal terhadap Gagal Bayar ( Default )
Wali Amanat sebagai Pihak yang mewakili kepentingan Investor Pemegang Obligasi memiliki  peranan  dan  fungsi  yang  penting  dalam  hal  Emiten  mengalami  gagal  bayar. Tindakan  Hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  Wali  Amanat  adalah  melakukan  upaya  agar Emiten dapat sesegera mungkin membayar hak Investor Pemegang Obligasi yang berupa hak atas Bunga dan hak atas Pokok Pinjaman pada tanggal jatuh tempo yang sebagaimana diperjanjikan.  Namun  apabila  setelah  diupayakan  oleh  Wali  Amanat  tidak  membuahkan hasil, maka timbul sengketa antara Emiten dan Investor Pemegang Obligasi yang dalam hal ini  diwakili  oleh  Wali  Amanat.  Sengketa  antara  Emiten  dan  Investor  Pemegang  Obligasi dapat  diselesaikan  baik  di  dalam  pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan. berdasarkan perintah  atau  amanat  RUPO  menurut  tata  cara  dan  prosedur  yang  ditetapkan  dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Pasar  modal  sebagai  bagian  dari  Sektor  Jasa  Keuangan  maka  tunduk  pada  aturan yang  lebih  khusus  yang  sebagaimana  diatur  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  ( “OJK”)  sebagai Otoritas  di  Sektor  Jasa  Keuangan  (asas lex  specialis  derogat  legi  generalis ).  OJK  telah mengatur penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup Sektor Jasa Keuangan. Sejalan dengan sifat  sengketa  yang  merupakan  sengketa  pada  sektor  jasa  keuangan  pasar  modal,  maka praktik  terbaik  ( best  practice )  untuk  menyelesaikan  sengketa  gagal  bayar  bagi  obligasi diselesaikan  melalui  pranata  penyelesaian  dalam  ruang  lingkup  sektor  jasa  keuangan khususnya  ruang  lingkup  pasar  modal  yang  dilakukan  secara  non  litigasi,  antara  lain meliputi melalui internal dispute resolution , external dispute resolution sektor jasa keuangan berupa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
Lembaga  yang  dikhususkan  oleh  OJK  untuk  melakukan  penyelesaian  sengketa  di sektor jasa keuangan di luar pengadilan dikenal dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa  Sektor  Jasa  Keuangan  atau  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  LAPS  Sektor  Jasa Keuangan. LAPS Sektor Jasa Keuangan ditetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  61/POJK.07/2020  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor  Jasa Keuangan  (“POJK  NO.  61  Tahun  2020”)  menggantikan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014. LAPS Sektor Jasa Keuangan sebelumnya yang diatur oleh POJK No. 1 Tahun 2014 dilakukan oleh 6 (enam) LAPS Sektor Jasa Keuangan dimana masing-masing LAPS Sektor Jasa Keuangan tersebut dikhususkan untuk menangani industri tertentu. LAPS Sektor  Jasa  Keuangan  yang  dikhususkan  untuk  menangani  industri  Pasar  Modal  adalah Badan Arbitrase Pasar Modal (“BAPMI”). Sengketa yang telah masuk ke BAPMI sebesar 43% sengketa  kelolaan  dana,  sebesar  21%  sengketa  transaksi  margin,  sebesar  16%  sengketa penyalahgunaan  dana/efek  nasabah  dan  sebesar  9%  sengketa  pasar  modal  lain. 37 Pada tahun 2016, BAPMI pernah menangani sengketa obligasi terkait telat pembayaran. 38 Hal ini dapat menjadi tinjauan melihat seberapa banyak sengketa yang telah dipercayakan untuk diselesaikan pada BAPMI sebagai LAPS Sektor Jasa Keuangan. Dalam kaitannya dengan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang diatur berdarkan POJK No. 61 Tahun 2020, kini 6 (enam) LAPS Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar di OJK termasuk BAPMI dilakukan secara terintegrasi
37 Yuke  Rahmawati, Penilaian  Kinerja  Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  dengan  Metode  Total  Quality Management (TQM), Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol. 2 (2016), 241 – 266, hlm. 261.
38 Wali  Ketua  BAPMI  menyebutkan  bahwa  dari  9  kasus,  ada  beberapa  jenis  kasus,  diantaranya  obligasi, https://finance.detik.com/moneter/d-3273246/bapmi-catat-9-kasus-di-bursa-paling-banyak-soal-margin-trading- dan-repo, diakses pada tanggal 01/11/2021.
oleh  1  (satu)  LAPS  Sektor  Jasa  Keuangan  untuk  seluruh  industri  sektor  jasa  keuangan termasuk didalamnya industri Pasar Modal.
LAPS  Sektor  Jasa  Keuangan  sebagai  salah  satu  penyelesaian  secara  eksternal ( external  dispute  resolution ),  sengketa  antara  PUJK  dan  Konsumen  harus  terlebih  dahulu dilakukan  penyelesaian  secara  internal  ( internal  dispute  resolution )  terhadapnya,  yang sebagaimana ditegaskan melalui ketentuan Pasal 1 angka 6 dan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a POJK No. 61 Tahun 2020 antara lain, sebagai berikut:
“ Sengketa  adalah  perselisihan  antara  Konsumen  dengan  PUJK  yang  telah  melalui proses  penyelesaian  pengaduan  oleh  PUJK  dan  disebabkan  oleh  adanya  kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati .”
“ LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani Sengketa dengan kriteria pengaduan telah  dilakukan  upaya  penyelesaian  oleh  PUJK  namun  ditolak  oleh  Konsumen  atau Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan .”
Berdasarkan  ketentuan  diatas,  sengketa  yang  menjadi  kompetensi  yakni  sengketa yang  telah  melalui  proses  penyelesaian  pengaduan  oleh  PUJK  sebagai  mekanisme penyelesaian  secara  internal  yang  dimana  telah  diupayakan  tetapi  tidak  tercapai kesepakatan  antara  PUJK  dan  Konsumen  baik  karena  ditolak  oleh  Konsumen  ataupun karena  Konsumen  belum  menerima  tanggapan  pengaduan  dari  PUJK.  Dengan  demikian, supaya sengketa gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk antara Emiten dengan Investor yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat dapat diselesaikan melalaui LAPS Sektor Jasa Keuangan terlebih dahulu dilakukan penyelesaian secara internal dengan  Investor  Pemegang  Obligasi  Emiten  PT  Tiphone  Mobile  Indonesia  Tbk  selaku Konsumen yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat  PT  Bank  Mega  Tbk  melakukan  pengaduan  kepada  Emiten  PT  Tiphone  Mobile Indonesia Tbk selaku PUJK.
LAPS  Sektor  Jasa  Keuangan  memiliki  kompetensi  untuk  menyelesaikan  sengketa antara  Emiten  dengan  Investor  dikarenakan  Para  Pihak  yang  bersengketa  berada  dalam ruang lingkup sektor Jasa Keuangan. Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk merupakan Pelaku Usaha Keuangan (“PUJK”) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 POJK No. 61 Tahun 2020. Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk merupakan Perseroan Terbuka yang  melakukan  salah  satu  kegiatan  usaha  Perusahaan  Pembiayaan  yakni  melakukan transaksi jual-beli surat berharga di Pasar Modal sebagai sarana menghimpun modal dari masyarakat  untuk  kepentingan  perusahaan  tersebut.  Selanjutnya,  Investor  Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk merupakan Konsumen yang dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  3  POJK  No.  61  Tahun  2020.  Investor  Pemegang  Obligasi merupakan pemodal di Pasar Modal sebagai pihak yang menempatkan dananya dan/atau memamanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan Pasar Modal.
LAPS  Sektor  Jasa  Keuangan  memiliki  kompetensi  untuk  menyelesaikan  sengketa Emiten dengan Investor dikarenakan sengketa gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk memenuhi kriteria sengketa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 POJK No. 61 Tahun 2020 yang telah disebutkan diatas dan ketentuan Pasal 32 ayat ayat (1) huruf c yang disebutkan, sebagai berikut:
“ Sengketa bersifat keperdataan .”
Sengketa mengacu pada kegiatan penempatan dana atau pemanfaatan jasa/produk pelaku usaha oleh konsumen yang juga berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. 39 Berdasarkan  ketentuan  diatas,  sengketa  gagal  bayar  bagi  Obligasi Emiten  PT Tiphone  Mobile  Indonesia  Tbk  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  Investor  merupakan sengketa  yang  bersifat  keperdataan  berupa  tidak  dipenuhinya  janji  pembayaran  Bunga dan/atau pelunasan Pokok Pinjaman Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang telah  disepakati  berdasarkan  Perjanjian  Jual-Beli  Obligasi  Emiten  PT  Tiphone  Mobile Indonesia Tbk.
Penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dilakukan dengan 2 (dua) metode  yakni  mediasi  dan  arbitrase.  Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  Sengketa  melalui pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Sedangkan arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  Sengketa  perdata  di  luar  peradilan  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Mediasi  menghasilkan  kesepakatan  antara  PUJK  dan  Konsumen,  sedangkan arbitrase menghasilkan putusan antara PUJK dan Konsumen. Baik mediasi maupun arbitrase yang  disediakan  oleh  LAPS  Sektor  Jasa  Keuangan  dapat  dilakukan  melalui  tatap  muka langsung dengan mediator dan arbiter, media elektronik dan/atau pemeriksaan dokumen. Dalam  hal  dilakukan  melalui  media  elektronik  harus  memungkinkan  semua  pihak  saling mendengar atau melihat dan mendengar.
Restrukturisasi  Obligasi  Emiten  PT  Tiphone  Mobile  Indonesia  Tbk  dengan  hanya pemenuhan perjanjian saja berupa pemenuhan pembayaran Bunga Obligasi dan pemenuhan pelunasan Pokok Pinjaman Obligasi yang sebagaimana diperjanjikan dapat diajukan sebagai upaya win-win  solution .  Daalam  hukum  perikatan  hal  demikian  dikenal  dengan  mengacu kepada  ketentuan  Pasal  1381  KUH  Perdata  terkait  pembayaran  sebagai  salah  satu  cara hapusnya perjanjian. Sejalan dengan karakteristik LAPS Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi, konsumen akan memperoleh proses  penyelesaian pada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang bersifat rahasia dan mengutamakan win-win solution , sehingga lebih nyaman bagi para pihak dan  mampu  menjaga  kepercayaan  konsumen  terhadap  sektor  jasa  keuangan.  Selain  itu, konsumen akan memperoleh penyelesaian Sengketa pada LAPS Sektor Jasa Keuangan yang lebih  cepat,  lebih  murah  serta  menghasilkan  putusan  atau  kesepakatan  yang  obyektif, relevan  dan  adil.  LAPS  Sektor  Jasa  Keuangan  sebagai  lembaga  penyelesaian  sengketa  di sektor  jasa  keuangan  di  luar  pengadilan  berpedoman  pada  Prinsip  Aksesbilitas,  Prinsip Independensi, Prinsip Keadilan, dan Prinsip Efisiensi & Efektivitas.
Penyelesaian  eksternal  ( external  dispute  resolution )  lain  adalah  penyelesaian  secara Litigasi  atau  melalui  Pengadilan.  Penyelesaian  secara  litigasi  yang  berada  di  luar  ruang lingkup  sektor  jasa  keuangan  dilakukan  dengan  gugatan  secara  perdata.  Sebagaimana gugatan  perdata  pada  umumnya  berlaku  terhadapnya  Hukum  Acara  Perdata  ( Herziene Indonesisch Reglement – “HIR”). Penyelesaian sengketa gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk secara litigasi antara Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dan Investor Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat diawali dengan diajukan gugatan wanprestasi oleh Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk yang didasarkan atas Perjanjian Jual-Beli Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dan diakhiri dengan dijatuhkan  suatu  putusan  oleh  Pengadilan  sebagai  lembaga  yang  berwenang.  Setelah putusan oleh Pengadilan atas sengketa gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile
39 Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, Integrated Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector: Dispute Resolution Efforts in Consumer Protection Framework , Yustisia Volume 10 Number 1 (Jan-Apr 2021), hlm. 42.
Indonesia  Tbk inkracht  van  gewijsde (berkekuatan  hukum  tetap),  maka  para  pihak  baik Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk maupun Investor Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk harus melaksanakan putusan sesuai dengan amar putusan tersebut.

## PENUTUP
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Perlindungan  hukum  bagi  Investor  Pemegang  Obligasi  terhadap  gagal  bayar  ( default ) selama  Pandemi  Covid-19  berupa  perlindungan  secara  preventif  melalui  pengaturan dalam Hukum Perjanjian Indonesia dan Hukum Pasar Modal  Indonesia. Hukum Pasar Modal Indonesia secara  khusus telah  memberikan  perlindungan hukum bagi Investor Pemegang  Obligasi  terhadap  gagal  bayar  yang  terjadi  melalui  keberadaan  Lembaga Penunjang  Pasar  Modal  Wali  Amanat  yang  terhadapnya  terikat  untuk  mewakili kepentingan Investor Pemegang Obligasi mulai dari Obligasi dialokasikan sampai dengan diperolehnya  pelunasan  pembayaran  Bunga  Obligasi  dan  Pokok  Pinjaman  Obligasi, Hukum Perjanjian Indonesia juga telah memberikan perlindungan hukum bagi Investor Pemegang Obligasi yang sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait asas Kekuatan Mengikat, ketentuan Pasal 1338  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  terkait  asas  Itikad  Baik  dan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata terkait akibat hukum wanprestasi berupa tuntutan ganti-rugi. Artinya bahwa, Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk selaku Perusahaan Penerbit Obligasi bertanggung jawab atas gagal bayar bagi Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang terhadapnya terikat untuk melaksanakan pembayaran Bunga obligasi  secara  berkala  dan  pelunasan  Pokok  Pinjaman  obligasi  kepada  Investor Pemegang Obligasi Emiten PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.
Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Investor Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat atas kerugian yang ditimbulkan atas gagal bayar ( default ) antara lain melalui penyelesaian dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan yang dilakukan secara non litigasi meliputi penyelesaian secara internal ( internal dispute resolution ) yang dilakukan  dengan  pengaduan  kepada  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  oleh  Konsumen, penyelesaian  secara  eksternal  ( external  dispute  resolution) sektor  jasa  keuangan  dengan Lembaga  Alternatif  Sektor  Jasa  Keuangan  Terintegrasi.  Selain  penyelesaian  dalam  ruang lingkup sektor jasa keuangan dikenal penyelesaian secara eksternal lainnya yang dilakukan secara litigasi melalui Pengadilan yang terhadapnya berlaku Hukum Acara Perdata ( Herzeine Indonesisch Reglement – “HIR”) . Artinya bahwa, Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk dan Wali Amanat PT Bank Mega Tbk dalam rangka menuntut hak Investor dapat tunduk pada penyelesaian dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan ( lex specialis derogat legi generalis) ataupun melalui penyelesaian secara litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ekonomi, PT Pemeringkat Efek Indonesia Divisi Riset (2019). Studi Gagal Bayar Korporasi dan Surat Utang Korporasi PEFINDO 2007-2019 . Jakarta: PEFINDO.
Fabozzi,  Frank.J.,  F.Modigliani,  Frank  J.  Jones,  and  Michael  G.Ferri  (2002). Foundations  of Financial Markets and Institutions . New Jersey: Prentice Hall.
Fuady, Munir (1999). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Husnan, Suad (1994). Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Ibrahim,  Johnny  (2008). Teori  dan  Metodologi  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia Publishing.
Ibrahim, Johanes (2004). Cross Default & Cross Collateral . Bandung: Rafika Aditama.
Nasarudin, M. Irsan, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarman (2014). Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Subekti (2010). Hukum Perjanjian . Jakarta: PT Intermasa.
Sjahdeini, Sutan Remy (2003). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia . Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
Soekanto, Soerjono (2014). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia (UI- PRESS).
Soemitro,  Ronny  Hanitijo  (1998). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Semarang: Ghalia Indonesia.
Widjaja, Gunawan dan  Jono (2006). Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## Artikel Jurnal
Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani. Integrated Alternative Dispute Resolution Institutions in  the  Financial  Services  Sector:  Dispute  Resolution  Efforts  in  Consumer  Protection Framework .  Yustisia  Volume  10  Number  1  (Jan-Apr  2021),  32-47. doi:https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.48684.
Bahri, Syaeful dan Jawade Hafidz. Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris dalam Perpekstif Keadilan . Jurnal Akta Vol. 4 No. 2 Juni 2017, 152-157. doi:http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i2.1777
Dimyati, Hilda Hilmiah. Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal . Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 2, Desember 2014, 342-345. doi:
http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i2.1473.
Fitri, Wardatul. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan . Jurnal Supremasi Hukum Vol.9, No. 1, Juni 2020.
Hadi, Gary, Bismar Nastuon, Hasim Purba, dan Utari Maharany Barus. Penerapan Asas Itikad Baik  dalam  Perjanjian  Sewa-Menyewa  (Studi  terhadap  Perjanjian  Sewa  Menyewa Outlet di Hermes Building Medan) . USU Law Journal, Vol.5 No.2 (April 2017), 10-17.
HA,  Rothan  dan  Byrareddy  SN. The  epidemiology  and  pathogenesis  of  coronavirus  disease (COVID-19) outbreak . Journal of Autoimmunity, Volume 109 May 2020.
Kusuma, Anggareni Endah. Pembaharuan Hukum Perikatan terhadap Pemenuhan Perjanjian Melalui Pembayaran Non Tunai . Jurnal Spektrum Hukum Vol. 18, No. 1 (2021), 1-14. doi: http://dx.doi.org/10.35973/sh.v17i2.1913
Manery, Barnabas Dumas. Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi . SASI Vol. 23 No. 2, Juli – Desember 2017, 136 - 148.
Marchelia, Andria, Dea Apriliani, Mas Anienda Tien. Keberlakuan Alasan Pandemi Covid-19 Dalam Dunia Ketenagakerjaan . Jurnal  Hukum Bisnis Bonum Commune. Volume 4
Nomor 2 Agustus 2021, 138 – 148. doi:
https://doi.org/10.30996/hukum%20bisnis%20bon.v4i2.5148
Muklis,  Faiza. Perkembangan  dan  Tantangan  Pasar  Modal  Indonesia .  Jurnal  Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol. 1, No. 1, Januari, 65-75.
Mar’ati,  Fudji  Sri. Mengenal  Pasar  Modal  (Instrumen  Pokok  dan  Proses  Go  Public ).  Jurnal Among Makarti, Vol. 3, No. 5, Juli 2010, 79-88. doi:
http://dx.doi.org/10.52353/ama.v3i1.19.
Rahmawati, Yuke. Penilaian Kinerja Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dengan Metode Total Quality Management (TQM). Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol. 2 (2016), 241-266. doi: http://dx.doi.org/10.15408/jch.v4i2.3671
Rusli,  Hardijan.  “ Metode  Penelitian  Hukum  Normatif:  Bagaimana?" .  Law  Review  Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vo. V, No. 3 Maret 2006.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  20/POJK.04/2020  tentang  Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  61/POJK.07/2020  tentang  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

## Website
Bursa  Efek  Indonesia.  30  November  2007  Penggabungan  BES  ke  BEJ  dan  berubah  nama menjadi  BEI.  Diambil  1  Agustus,  2018,  Dari  https://www.idx.co.id/tentang- bei/sejarah-dan-milestone/.
Retno  Wulandhari  dan  Nidia  Zuaraya.  Gagal  Bayar  Obligasi  Korporasi  Meningkat  Selama
Pandemi. Diambil 31 Maret 2021, Dari https://www.republika.co.id/berita/qlh6mi383/gagal-bayar-obligasi-korporasi- meningkat-selama-pandemi.
Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pengumuman KSEI-6621/DIR/0620 – Perihal: Penundaan Pembayaran Bunga Ke-3 OBLIGASI BERKELANJUTAN II TIPHONE TAHAP II TAHUN 2019 (TELE02CN2). Diambil 14 Juni 2021, Dari https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/113102_ksei_6621_dir_0620_20200 6181821.pdf.
Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pengumuman KSEI-6667/DIR/0620 – Perihal: Penundaan
Pembayaran Pokok dan Bunga Ke-12 OBLIGASI BKLJT I TIPHONE THP III TAHUN 2017 SERI B (TELE01BCN3). Diambil 14 Juni 2021, Dari https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/113173_ksei_6667_dir_0620_20200
6191800.pdf.
Kustodian Sentral Efek Indonesia. Pengumuman KSEI-7317/DIR/0720 – Perihal: Penundaan Pembayaran Bunga Ke-15 OBLIGASI BKLJ I TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 SERI
C (TELE01CCN2). Diambil 14 Juni 2021, Dari
https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/114498_ksei_7317_dir_0720_20200 7131745.pdf.
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Surat No: 010/SX/COR-TMI/VII/2020 tertanggal 07 Juli
2020. Diambil 14 Juni 2021, Dari https://idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/F rom_EREP/202007/364629a508_388c07100b.pdf. PT  Bank  Mega  Tbk.  Surat  PT  Bank  Mega  Tbk  No.  036/COLG/20  tertanggal  23  Juli  2020. Diambil 14 Juni 2021, Dari https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTST OCK/From_EREP/202012/ecd2098fca_f2aef94a92.pdf. PT  Bank  Mega  Tbk.  Surat  PT  Bank  Mega  Tbk  No.  036/COLG/20  tertanggal  23  Juli  2020. Diambil 14 Juni 2021, Dari
https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTST OCK/From_EREP/202012/027ce6f9e8_7fce885ab0.pdf.
Bursa Efek Indonesia. Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Tiphone Mobile  Indonesia  Tbk.  (TELE)  Tercatat  di  Papan:  Utama  Peng-SPT- 00011/BEI.PP2/06-2020  (22  Juni  2020).  Diambil  14  Juni  2021,  Dari https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTST OCK/From_EREP/202006/e319c7da64_6dc9fb1cc0.pdf.
Bursa Efek Indonesia. Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Tiphone Mobile  Indonesia  Tbk.  (TELE)  Tercatat  di  Papan:  Utama  Peng-SPT- 00014/BEI.PP2/07-2020  (14  Juli  2020).  Diambil  14  Juni  2021,  Dari https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTST OCK/From_EREP/202007/bbfb2b8844_928aa9fc36.pdf.
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk.  Jumlah Pokok, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi. Diambil 2 April 2021, Dari https://www.tiphone.co.id/uploads/Intam%20Ringkas%20PUB%20II%20Tiphon e%20Tahap%20II%20Tahun%202019.pdf.
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Keterangan ringkas mengenai Obligasi. Diambil 2 April 2021,
Dari https://www.tiphone.co.id/uploads/Pengumuman%20INTAM%2007062016.pdf.
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. Brief Description of the Bond. Diambil 2 April 2021, Dari http://www.tiphone.co.id/uploads/INTAM%20Announcement%20EN%20- %2020160930%20-%20Upload.pdf.
Detik.com. Wali Ketua BAPMI menyebutkan bahwa dari 9 kasus, ada beberapa jenis kasus,
diantaranya obligasi. Diambil 1 November 2021, Dari
https://finance.detik.com/moneter/d-3273246/bapmi-catat-9-kasus-di-bursa- paling-banyak-soal-margin-trading-dan-repo.