INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 8548-8562 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi Pada Masa Pandemi Covid-19
(Studi Pada UMKM Di Jakarta Utara)
Olivia Agustiana 1 ✉ , Siti Nuridah 2 , Elda Sagitarius 3
Universitas Pertiwi
Email: 19110015@gmail.com 1 ✉

## Abstract
Taxes  are  an  important  component  for  a  country's  development  to  fund  the  State  Revenue  and Expenditure Budget (APBN). The more people pay taxes, the higher the government's income. The Directorate General of Taxes assesses that MSME compliance has not reached the expected level. The aim of this research is to determine the effect of tax incentives on individual Micro, Small and Medium Business Taxpayer compliance in North Jakarta. This research uses a quantitative and associative causal approach that is cause and effect. The population that will be studied in this research is private MSMEs in the North Jakarta area. The research population consists of all MSMEs located in the North Jakarta area. Sampling was conducted using the convenience sampling method, resulting in 103 respondents who are MSME owners in North Jakarta. Testing the hypothesis used is simple linear regression analysis. Based  on  the  research  results,  it  can  be  concluded  that  the  amount  of  contribution  made  by  the independent variable (Tax Incentives) to the dependent variable (Taxpayer Compliance) in this study was  53.3%,  while  the  remaining  46.7%  was  influenced  by  other  variables  or  factors  that  were  not examined in this research. The results of the t test show that t-count is 10.729 > t-table 1.9837 and the sig value is 0.000 < 0.05, so there is a significant influence between Tax Incentives (X) on Taxpayer Compliance (Y) of Individual MSMEs in Jakarta North. This means that the greater the Tax Incentives provided by the government to taxpayers, the higher the level of Taxpayer Compliance.
Keywords: Tax Incentives, Taxpayer Compliance, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Covid- 19 Pandemic

## Abstrak
Pajak  merupakan komponen penting bagi pembangunan suatu  negara untuk  mendanai  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Semakin  banyak  orang  membayar  pajak,  semakin  tinggi pendapatan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang  diharapkan.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  Insentif  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Pribadi di Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan asosiatif kausal yang bersifat sebab dan akibat. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah UMKM Orang Pribadi yang berada di wilayah Jakarta  Utara.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode convenience  sampling  sebagai pengambilan  sampel,  sehingga  diperoleh  sebanyak  103  responden  pemilik  UMKM  yang  berada di wilayah  Jakarta  Utara.  Pengujian  terhadap  hipotesis  yang  digunakan  yaitu  analisis  regresi  linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besaran kontribusi yang diberikan oleh variabel independen (Insentif Pajak) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) pada penelitian ini adalah sebesar 53,3%, sedangkan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil uji t menunjukkan bahwa t-hitung 10,729 > t- tabel 1,9837 dan nilai sig 0,000 < 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) UMKM Orang Pribadi yang ada di Jakarta Utara. Hal ini berarti semakin besar Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
Kata Kunci: Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pandemi Covid- 19

## PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018) menjadi angin segar  bagi  Wajib  Pajak  pelaku  UMKM  di  Indonesia.  Peraturan  yang  mulai  berlaku  pada tanggal 1 Juli 2018 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau dihasilkan Wajib Pajak dari suatu perusahaan dengan peredaran bruto tertentu. Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 merupakan respon pemerintah atas konflik dengan regulasi tersebut sampai sekarang.
Meskipun PP No. 46 Tahun 2013 dapat membantu Wajib Pajak UKM untuk lebih mudah memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  namun  ditengarai  kurang  memperhatikan  keadilan dalam lima tahun penerapan peraturan tersebut. Mayoritas UKM menganggap tarif pajak tetap cukup tinggi. Besaran pajak dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dinilai terlalu tinggi karena pajak dihitung berdasarkan omzet tanpa mempertimbangkan apakah usaha  yang  dijalankan  untung  atau  rugi.  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018 menyempurnakan  peraturan  sebelumnya  dengan  memberikan  insentif  pajak  bagi  Wajib
Pajak  UKM,  dalam  hal  ini  Wajib  Pajak  dengan  omzet  tahunan  kurang  dari  Rp4,8  miliar, penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Adanya insentif pajak ini dapat mengurangi beban  pajak  bagi  perusahaan  kecil  dan  menengah  yang  menjadi  Wajib  Pajak,  sehingga dapat  mengurangi  biaya  yang  diberikan  sebagai  dana  tambahan  untuk  pengembangan perusahaan  yang  akan  didirikan.  Dengan  demikian,  diharapkan  mampu  mengurangi berbagai  kerugian  yang  dihadapi  UMKM  akibat  peraturan  perpajakan  yang  secara  tidak langsung mempengaruhi  bagian mereka dari pendapatan  pemerintah. Bagian ini terlihat dari tingginya Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fauzia & Jatmiko, (2018), dikutip Kompas.com, mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  berharap  penurunan  tarif  pajak  dapat  meringankan  beban  masyarakat  UMKM sehingga dapat meningkatkan kewajiban perpajakannya.
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memang telah menjadi  perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bukan tanpa alasan, Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini terlihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UMK) tahun 2019, jumlah UMKM saat ini mencapai 65,47 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51 persen atau senilai 9.580,76 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 119,56 juta pekerja atau 96,92 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,03 persen dari total investasi.  Hal  ini  sangat  disayangkan  karena  pangsa  UKM  dalam  pertumbuhan  ekonomi tidak sebanding dengan pajak pemerintah yang signifikan.
Namun  pada  tahun  2020,  semua  negara  akan  menghadapi  resesi  ekonomi  akibat merebaknya  penyakit Coronavirus  (Covid-19),  semua  negara  akan  menghadapi  resesi ekonomi yang  parah, yang tentunya akan mempengaruhi Indonesia dari  sudut pandang ekonomi makro dan mikro. Dari sisi ekonomi mikro, wabah Covid-19 telah berdampak pada semua Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga mendukung pembangunan ekonomi  Indonesia.  Di  Indonesia,  banyak  pelaku  UMKM  yang  mengalami  penurunan penjualan bahkan penutupan karena kebangkrutan perusahaannya.
Menteri  Keuangan  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  86  Tahun  2020  (PMK  No.  86/2020)  tentang  insentif  pajak  untuk  Wajib  Pajak Terdampak  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  untuk  mengantisipasi  dampak  Covid-19 terhadap  stabilitas  ekonomi  dan  menjaga  kepatuhan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Wajib Pajak. Isi PMK No. 86/2020 menyangkut pemberian insentif pajak kepada Wajib Pajak yang terkena  dampak pandemi virus corona (Covid-19). PMK ini juga merupakan amandemen dari  PMK  44/2020  yang  diterbitkan  sebelumnya.  Kredit  pajak  PMK  86/2020  pemerintah
meliputi  PPh  Pasal  21,  22,  23  dan  25.  Pemerintah  memahami  bahwa  kredit  pajak  yang diberikan  dapat  digunakan  sebagai  penyelamatan  finansial  bagi  UKM  yang  terkena pandemi,  sehingga  diharapkan  UKM  tersebut  dapat  bertahan.  Ayu,  (2020)  menjelaskan bahwa  insentif  pajak  merupakan  kebijakan  perpajakan  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada  Wajib  Pajak  tertentu,  baik  perorangan  maupun  badan  usaha  yang  disponsori pemerintah,  yang  dirancang  untuk  mendorong  dan  memfasilitasi  Wajib  Pajak  untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sekarang dan di era selanjutnya ( .
Wajib  Pajak  diharapkan  mengetahui  keberadaan  Undang-Undang  perpajakan  dan memahami  fungsi  perpajakan.  Sektor  mikro  dan  UKM  kini  menjadi  incaran  pemerintah karena memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan pajak. Perbedaan penggunaan insentif  yang  signifikan  mempengaruhi  pemahaman  dan  kesadaran  Wajib  Pajak.  Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang ada dan melihat pentingnya insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak yang dikenal Wajib Pajak diperiksa dan memahami kewajiban perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis  dan  menguji  dampak  insentif  pajak  untuk  memahami  perpajakan  dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di wilayah Jakarta Utara.
Pada  tahun  2020  tepatnya  pada  bulan  Maret  terdapat  wabah  baru coronavirus  di Indonesia yang krisis pada ekonomi di berbagai negara. Adanya kasus penyebaran virus corona  yang  terus  meningkat, WHO  telah  menetapkan  jika  wabah  ini  termasuk  sebagai pandemi. Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus (Covid-19) sebagai masalah nasional. Salah satu sektor yang terdampak adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi negara, berkontribusi pada penciptaan  lapangan  kerja,  dan  mendukung  distribusi  pendapatan.  Masa  pandemi  ini menyebabkan  UMKM  menghadapi  berbagai  tantangan,  seperti  penurunan  pendapatan, kesulitan operasional, dan kesulitan likuiditas.
Pemerintah  sebagai  langkah  untuk  mengatasi  dampak  negatif  pandemi  telah memberikan berbagai  insentif pajak  sebagai upaya  stimulus ekonomi untuk mendukung kelangsungan  UMKM  dan  ekonomi  nasional  secara  keseluruhan.  Insentif  pajak  tersebut mungkin meliputi pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, perpanjangan tenggat waktu pembayaran, atau kebijakan lain yang bertujuan untuk meringankan beban pajak UMKM. Dalam upaya untuk mengatasi krisis tersebut maka  pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya dengan adanya pemberian insentif pajak.
Insentif pajak adalah langkah terbaik dalam mendorong UMKM untuk mempertahankan kemampuan  berkelanjutan,  dan  kontribusi  terhadap  pembangunan  ekonomi  dengan
pengurangan,  pengecualian,  pembebasan  dari  kewajiban  pajak  untuk  periode  tertentu. Insentif pajak adalah cara mengurangi pajak untuk bisnis dan mendorong bisnis dan individu perilaku yang bertanggung jawab secara sosial dan bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga praktik insentif pajak yang dirancang dengan baik memiliki efek positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM (Twesige & Gasheja, 2019).
Insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat mengurangi beban pajak Wajib Pajak pada UKM, dapat mengurangi pengeluaran yang disebarkan sebagai tambahan dana untuk mengembangkan  usaha  yang  akan  dimulai.  Dengan  demikian,  diharapkan  mampu mengurangi  berbagai  kerugian  yang  dihadapi  UMKM  akibat  peraturan  perpajakan  yang secara tidak langsung mempengaruhi bagian mereka dari pendapatan pemerintah. Bagian ini  terlihat  dari  tingginya  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya. Fauzia & Jatmiko, (2018), dilansir dari Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan tarif pajak  membuat masyarakat  UMKM tidak merasa terbebani dan dapat meningkatkan kewajiban perpajakannya.
Pemerintah  berharap  insentif  PPh  Final  DTP  dapat  mendukung  UMKM  dan meningkatkan Wajib Pajak UMKM. Dirjen Pajak menyatakan jumlah UKM di Indonesia sudah mencapai 65 juta, namun sangat disayangkan UKM menuntut potongan pajak baru sebesar 15% atau bahkan 9,8 juta (DDTCNews). Terdapat sekitar 67 juta UKM di berbagai daerah di Indonesia. Namun dari sekian banyak UKM, hanya 2,3 juta UKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya rutin membayar pajak, hanya setengahnya saja yang rutin, bahkan mungkin kurang.  (Nurhidayah,  (2021)).  Menurut  penelitian  Nuridah  &  Megawati,  (2022),  Insentif perpajakan  akibat  Covid-19  berdampak  besar  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak. Banyak penelitian sebelumnya telah meneliti kewajiban pajak UMKM.
Penelitian yang dilakukan Yulistiani et al., (2022), Aini & Nurhayati, (2022), Andrew & Sari, (2021), Alfina & Diana, (2021), Fazriputri, (2021), Safitri, (2021), Walidain, (2021), Pradnyani et al., (2022), Fitria et al., (2022), Artawan et al., (2023), Setiawan & Suhendra, (2022), Nisaak &  Khasanah,  (2022),  Kumalasari  et  al.,  (2022)  menunjukkan  hasil  yang  siginifikan  bahwa Insentif Pajak PPh berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Pada penelitian lain yang dilakukan  oleh Al’Aisy  &  Apriyani,  (2022) ,  Dewi,  (2022),  Agustine  &  Pangaribuan,  (2022), (Hendrawan,  2022)  mengatakan  Insentif  Pajak  PPh  tidak  terdapat  pengaruh  secara siginifikan terhadap variabel Kepatuhan Pajak UMKM, sedangkan penelitian yang dilakukan Rahmawati  &  Aprilisari,  (2021)  dan  Putri,  (2022)  menyatakan  bahwa  tidak  terdapat optimalisasi  Insentif  PPh  Final  atas  Kepatuhan  Pajak  UMKM,  maka  diperlukan penyempurnaan agar kenaikan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat terjadi.
Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Orang Pribadi di Jakarta Utara.

## METODE PENELITIAN
Desain dalam penelitian  ini menggunakan studi  pengujian hipotesis, yaitu  penelitian yang  bertujuan  untuk  menganalisis,  mendeskripsikan,  dan  mendapatkan  bukti  empiris hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari penyebaran kuesioner kepada UMKM Orang Pribadi yang berada di wilayah Jakarta Utara. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM Orang Pribadi yang berada di wilayah Jakarta Utara. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 103 UMKM Orang Pribadi yang berada di wilayah Jakarta Utara yang diambil dengan cara convenience  sampling.  Metode  analisis  yang  diguinakan  adalah  analisis  regresi  linear sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Profil Responden
Penelitian  ini  melakukan  pengumpulan  data  melalui  penyebaran  kuesioner (Google Form). Profil umum responden diambil melalui beberapa klasifikasi, seperti berdasarkan jenis kelamin,  usia,  dan  lama  berdiri  UMKM.  Dari  hasil  penyebaran  kuesioner,  terdapat  103 responden yang memenuhi kriteria.
Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin dimana responden berjenis kelamin laki- laki  sebanyak  sekitar  67%  sedangkan  responden  berjenis  kelamin  perempuan  sebanyak sekitar 33% dari keseluruhan responden  orang. Maka hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden  ialah  laki-laki.  Klasifikasi  usia  mayoritas  responden  yakni  berusia  26-30  tahun sebesar  38,8%  dari  keseluruhan  responden,  kemudian  diikuti  dengan  usia  31-40  tahun sebesar 35,9%, lalu responden yang berusia > 40 tahun dan berusia 20-25 tahun masing- masing 12,6%. Klasifikasi lama berdiri UMKM orang pribadi yaitu mayoritas selama 1-3 tahun sebanyak 45,6%, kemudian > 3 tahun sebanyak 28,2%, terakhir < 1 tahun sebanyak 26,2%. 2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji  normalitas  betujuan  untuk  mengetahui  apakah  sebuah  data  terdistribusi normal atau tidak. Jika residual data memiliki nilai signifikansi > 0.05, maka data itu dapat
disebut  terdistribusi  normal.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  normalitas  yaitu dengan uji one sample Kolmogrov-Smirnov dengan hasil uji seperti berikut:
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogrove-Smirnov Test
Unstandardi zed Residual N 103 Normal Parameters a.b Mean .0000000 Std. Deviation 3.95829210 Most Extreme Differences Absolute .054 Positive .034 Negative -.054 Test Statistic .054 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c..d
a. Test distribution is Normal
b. Calculated from data
c. Lilliefors significance correction
d. This  is  a  lower  bound  of  the  true significance
Pada penelitian ini dilakukan pengujian normalitas variabel Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan tabel uji normalitas diatas, dapat dilihat nilai Asymp. Sig.  (2- tailed)  pada  kedua  pengujian  adalah  0.200,  nilai  pengujian  tersebut  >  0.05 sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal karena data menyebar di sekitaran garis diagonal dimana nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200 > 0.05.
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Scatter Plot
b. Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan  gambar  di bawah, dapat  dilihat bahwa  diagram tidak membentuk pola  tertentu  yang  jelas  (contoh  pola  bergelombang,  melebar,  lalu  menyempit  dan melebar kembali), serta titik penyebarannya terdapat di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dengan demikian, dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
Gambar 2. Hasil Uji Heterkokedasitas Scatter Plot Selain melihat pada grafik scatterplot, ada atau tidak adanya heteroskedastisitas juga dapat diketahui melalui uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser yakni jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas. Pada  penelitian  ini  mendapatkan  hasil  0,498  >  nilai  sig  0,05  dengan  demikitan  tidak terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 2. Hasil Uji Heterokedasitas Glejser
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t  Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.884 1.805 1.044 .299 X .023 .034 .067 .679 .498
a. Dependent Variable: RES2

## 3. Analisis Hipotesis
a. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana
Tabel 3. Koefisien Regresi Linear Sederhana
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t  Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 11.476 2.931 3.915 .000 X .591 .055 .730 10.729 .000 a. Dependent Variable: Y
Pada tabel diatas, terdapat nilai Constant (a) yaitu 11.476, sedangkan nilai Insentif Pajak (b) yaitu 0,591. Sehingga persamaan regresi linier sederhana :
Y = a + bX
Y = 11,476 + 0,591X
Hasil dari persamaan tersebut dapat disimpulkan seperti berikut :
1) Nilai  konstanta  sebesar  11,476  menyatakan  bahwa  jika  tidak  ada  nilai  X  maka  Y sebesar 11,476
2) Koefisien regresi X sebesar 0,591 menyatakan bahwa jika setiap penambahan 1 pada X, maka nilai Y bertambah sebesar 0,591.
Maka,  dapat  disimpulkan  jika  Insentif  Pajak  berpengaruh  secara  langsung  dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## b. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  berguna  untuk  mengetahui  seberapa  besar  ukuran keseluruhan  variabel  independen  yang  menjelaskan  variabel  dependen  itu  sendiri. Berikut adalah hasil dan rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien determinasi:
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model  R  R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate 1 .730 a .533 .528 3.978 a. Predictors: (Constant), X b. Dependent Variable: Y
Berdasarkan  tabel  di  atas,  hasil  nilai R  Square  sebesar  0,533.  Artinya  adalah, kontribusi yang diberikan dari variabel Insentif Pajak (X) dan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yakni sebesar 53,3 %. Sedangkan sisanya (100% - 53,3 %) yakni sebesar 46,7% dipengaruhi oleh variabel dan sebab lainnya di luar dari penelitian ini.
c. Hasil Uji t
Uji t bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh antara variabel Insentif Pajak  (X)  dan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Y)  dengan  dasar  pengambilan keputusannya  adalah  melihat  dari  t-hitung  >  t-tabel  dan  taraf  sig  <  0,05,  maka dinyatakan tolak Ho dan terima Ha.
Tabel 5. Hasil Uji t Regresi Linear Sederhana
Coefficients a Model Unstandardized
Coefficients
Standardized Coefficients t  Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 11.476 2.931 3.915  .000 X .591  .055 .730 10.729 .000 a. Dependent Variable: Y
Berdasarkan hasil perhitungan di atas menggunakan SPSS, nilai t-hitung variabel Insentif Pajak yaitu sebesar 10,729 > t-tabel yaitu 1,9837 dan nilai sig 000 < 0,05 sehingga
dapat disimpulkan bahwa Insetif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pribadi di Jakarta Utara. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima.

## Pembahasan
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dijelaskan bahwa Insentif Pajak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengertian insentif pajak ( Tax  Incentive)  berdasarkan  Black  Law  Dictionary  Insentif  Pajak  merupakan  keuntungan pajak  berupa  sumbangan  uang  atau  barang  kepada  Wajib  Pajak  yang  ditawarkan  oleh pemerintah.  Pemberian  insentif  pada  dasarnya  diharapkan  memberikan  dampak  efek pengganda dan menarik investor untuk berinvestasi (Tovi, 2022).
Insentif  Pajak  menjadi  stimulus  yang  dikeluarkan  untuk  mengurangi  beban  pajak  suatu perusahaan, yang  bertujuan sebagai  dorongan untuk memaksimalkan pendapatan  pajak dalam  pertumbuhan  perekonomian.  Pemerintah  melalui  Menteri  Keuangan  menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) tentang Insentif Pajak  Bagi  Wajib  Pajak  Terdampak  Covid-19.  Dengan  insentif  ini,  pemerintah  bereaksi terhadap penurunan produktivitas di kalangan pengusaha. Sebelumnya, ada pembicaraan di kalangan pembayar pajak untuk memberikan stimulus fiskal karena keuangan pembayar pajak  terpukul  secara  dramatis  sebagai  akibat  dari  ledakan  ini.  Covid-19  sendiri  sudah dinyatakan sebagai bencana non alam, yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan juga mempengaruhi pendapatan pemerintah.
Hasil  penelitian ini memiliki hasil  dengan koefisien  regresi X sebesar 0,597 menyatakan bahwa jika setiap penambahan 1 pada X, maka nilai Y bertambah sebesar 0,597 dan memiliki nilai signifikansi 0,000.  Kemudian, nilai dari R square sebesar 0,533 dimana memiliki arti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan yaitu 53,3% lalu sisa sebesar 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, untuk nilai t-hitung sebesar 10,729 > 1,9837  dimana  berarti  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima.  Dimana  kesimpulan  hasil  penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuridah & Megawati, (2022), dimana dalam penelitiannya didapatkan bahwa Insentif Pajak PPh Final UMKM pada masa pandemi Covid-19 berpengaruh  positif terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak. Hasil ini berarti semakin besar Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
Namun  hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  dari  Dewi,  (2022)  yang menunjukkan  bahwa  Insentif  Pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Menurut  hasil  penelitian  hal  ini  dikarenakan  pemikiran  yang  ada  pada  masyarakat menganggap pajak adalah hal yang rumit dan informasinya tidak mudah ditemukan, dan
juga aturan yang terus berubah sehingga membuat Wajib Pajak merasa bingung dan belum merasakan sepenuhnya atas pemanfaatan Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh S. R. M. Safitri, (2021),  dimana hasil penelitiannya adalah bahwa program Insentif Pajak final ditanggung pemerintah untuk UMKM jilid I pada wilayah KPP Pratama Malang Utara secara keseluruhan belum  bisa  dinyatakan  efektif  seluruhnya.  Menurut  hasil  penelitian  hal  ini  dikarenakan kurangnya sosialisasi yang ada pada masyarakat dan informasi yang ada sulit ditemukan, pemerintah juga sering mengubah peraturan yang membuat para pelaku UMKM perlu terus mengikuti ketentuan yang ada.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  penelitian,  maka  dapat  diambil kesimpulan bahwa Koefisien determinasi menyatakan bahwa hasil Insentif Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yakni sebesar 53,3%. Artinya, besaran kontribusi yang diberikan oleh  variabel  independen  (Insentif  Pajak)  terhadap  variabel  dependen  (Kepatuhan  Wajib Pajak)  pada  penelitian  ini  adalah  sebesar  53,3%,  sedangkan  sisanya  sebesar  46,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.  Uji t pada variabel  Insentif  Pajak  (X)  memperoleh  hasil  t-hitung  10,729  dan  nilai  sig  0,000.  Dengan demikian, t-hitung 10,729 > t-tabel 1,9837 dan nilai sig 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Kesimpulannya yakni, terdapat pengaruh yang signifikan antara Insentif Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) UMKM Orang Pribadi yang ada di Jakarta Utara. Variabel Insentif Pajak (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Yang mana artinya semakin besar Insentif Pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi juga tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustine, S., & Pangaribuan, L. (2022). Penagruh Insentif Pajak, ATrif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahwan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Tambora. Jurnal Akuntansi, 11(1), 61 – 74.
Aini,  N.  Q.,  &  Nurhayati,  N.  (2022).  Pengaruh  Kebijakan  Insentif  Pajak  Penghasilan  bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bandung Conference Series: Accountancy, 341 – 346.
Al’Aisy,  F.  A.,  &  Apriyani,  H.  W.  (2022).  Pengaruh  Insentif  Pajak  Bagi  UMKM  pada  Saat Pandemi  Covid-19  terhadap  Tax  Compliance  UMKM  di  Kecamatan  Gayamsari.
Prosiding  Seminal  Nasional  Konstelasi  Ilmiah  Mahasiswa  Unissula  (KIMU)  Klaster Ekonomi , 323 – 333.
Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). E-Jra, 10(2), 47 – 57.
Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 di Tengah Pandemi Covid-19: Apakah Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Surabaya?  Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak, 21(2), 349 – 366.
Artawan, K. B., Indraswarawati, S. A. P. A., & Satriya, I. W. B. (2023). Pengaruh Insentif Pajak dalam PMK No. 82 Tahun 2021, Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 4(1), 22 – 32.
Ayu, I. (2020). Pemanfaat Insentif Minim, Apa Komentar Anda? Rebut Hadiah Rp 1.5 Juta. News.Ddtc.Com.
Dewi, I. G. A. M. L. P. (2022). Analisis Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan pada PT X [Tugas Akhir]. Politeknik Negeri Bali.
Fauzia, M., & Jatmiko, B. P. (2018, July 14). Sri Mulyani Akui Penrimaan Pajak UMKM Masih Rendah. Kompas.Com.
Fazriputri,  N.  R.  (2021).  Pengaruh  Sosialisasi  dan  Pemahaman  Insentif  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi) [Skripsi]. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak,  dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  Jurnal  Inovasi Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan , 3(2), 139 – 150.
Hendrawan, G. L. (2022). Tinjauan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Industri Konveksi di KPP Tasikmalaya [Tugas Akhir ]. PKN Stan.
Kumalasari, A. S., Junaid, A., Rahman, Z., Haeruddin, St. H., & Arsyad, M. (2022). Beberapa Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar di Masa Pandemi Covid-19 . Center Od Economic; Student Journal, 5(1), 17 – 29.
Nisaak,  K.,  &  Khasanah,  U.  (2022).  Literature  Review:  Pengaruh  Tingkat  Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Masa  Pandemi.  JIM:  Jurnal  Ilmu Multidisiplin, 1(2).
Nurhidayah,  H.  (2021).  Seberapa  Patuhkah  Pelaku  UMKM  dalam  Membayar  Pajak?
Pajak.Com.
Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Intensif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid- 19. Jurnal Kewarganegaraan, 6(3), 5303 – 5310.
Pradnyani, N. L. P. N. D. A., Sasmitadewi, P. R., & Suprapto, P. A. (2022). Pengaruh Intensif Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Pemahaman  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(2), 219 – 226.
Putri,  R.  K.  (2022).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Digitalisasi  Pelayanan  Pajak  dan Kebijakan  Insentif  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Masa Pandemi Covid-19 pada Wajib Pajak  Orang Pribadi yang Terdafatr di KPP  Pratama Malang Utara [Skripsi]. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara.
Rahmawati, E., & Aprilisari, V. (2021). Insentif Pajak Final Ditanggung Pemerintah Selama Pandemi Covid-19 Bagi UMKM yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jurnal Pajak Dan Keuanga Negara, 3(1), 81 – 97.
Safitri, I. I. (2021). Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. JAM: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 18(1), 76 – 83.
Safitri, S. R. M. (2021). Efektivitas Insentif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Setiawan,  T.  I.,  &  Suhendra.  (2022).  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Sosialisasi  Perpajakan  dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Tangerang Barat). Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis, 2 – 2.
Tovi,  T.  (2022).  Pengaruh  Kebijakan  Insentif  Pajak  (Tax  Holiday),  Inflasi,  Kurs,  dan  PDB terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia [Skripsi]. Universitas Diponegoro.
Twesige, D., & Gasheja, F. (2019). Pengaruh Intensif Pajak terhadap Petumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Rwanda: Studi Kasus UKM di Distrik Nyarugenge. Academic Journal, 11(5), 89 – 98.
Walidain, M. B. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pandemi Covid-19. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(12), 1118 – 1132.
Yulistiani, V., Yusup, M., Rahman, R. S., & Lasmaya, S. M. (2022). Pengaruh Intensif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. Acman: Accounting and Management Journal, 2(1), 20 – 30.