## PEREMPUAN SEBAGAI PENGAWAS PEMILU

## PADA PILKADA PROVINSI LAMPUNG 2018 DI KABUPATEN PRINGSEWU
Ahmad Syarifudin
Fakultas Syari’ah, JurusanAhwal Syakhsiyah, Institute Agama Islam Negeri Metro, ahmadsyarifudin@m I etrouniv.ac.id
Adam Malik Bawaslu Kabupaten Pringsewu, adammalik.shi@gmail.com
Diterima: Juli, 2021 Direvisi :Sebtember, 2021 Diterbitkan: Desember, 2021

## Abstrak
Keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu tidak terdapat landasan hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian, pada Pilkada 2024 pengawas Pemilu  berpotensi  direkrut  tanpa  mempertimbangkan  keterwakilan  perempuan.  Penelitian  ini berusaha  merefleksikan  pengawas  Pemilu  pada  Pilkada  Provinsi  Lampung  2018  di  Kabupaten Pringsewu  dan  melakukan  proyeksi  terhadap  pelaksanaan  Pilkada  Provinsi  Lampung  2024  di Kabupaten  Pringsewu.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  mengajukan  2  rumusan  masalah  yaitu:  1) bagaimana  keterwakilan  perempuan  sebagai  Pengawas  Pemilu  pada  Pilkada  Provinsi  Lampung Tahun  2018  di  Kabupaten  Pringsewu?  2)  Bagaimana  pandangan  Anggota  Bawaslu  Kabupaten Pringsewu  terhadap  keterwakilan  perempuan  dalam  Pengawasan  Pemilu?  Riset  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh melalui  wawancara,  serta data  sekunder  yang  didapatkan  melalui  dokumentasi  dan  studi  kepustakaan.  Adapun  setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan bahwa: 1) keterwakilan perempuan pada Pilkada Provinsi Lampung  2018  di  Kabupaten  Pringsewu  pada  Panwaslu  Kecamatan  dan  Panwaslu  Desa  tidak mencapai  angka  30%  (tiga  puluh  persen)  dan  hanya  masing-masing  sebesar  7,4%  dan  9,16%. Namun  pada Pengawas TPS keterwakilan perempuan mencapai 36,6%. 2) Bawaslu Kabupaten Pringsewu akan berusaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu pada  Pilkada  Provinsi  Lampung  2024  di  Kabupaten  Pringsewu  dengan  menjalin  kerjasama dengan berbagai organisasi wanita dan melakukan sosialisasi secara intensif.
Kata kunci: keterwakilan perempuan, pengawas Pemilu, Kabupaten Pringsewu

## A. Pendahuluan
Peningkatan  jumlah  keterlibatan perempuan  dalam wilayah  publik  semakin besar meski dalam  parlemen—yang  merupakan  salah  satu  puncak  karir  politik—representasinya  belum mencapai  tiga  puluh  persen. 1 Perempuan  pada  akhirnya  memang  banyak  mengisi  pos-pos strategis.  Bahkan,  dalam  politik  perempuan  telah  mengalami  kemajuan  yang  cukup  signifikan dibandingkan  sebelumnya.  Perempuan  misalnya  mendapatkan  jaminan  konstitusional  untuk menjadi calon anggota legislatif maupun senator melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
1 Juniar  Laraswanda  Umagapi,  “Representasi  Perempuan  di  Parlemen  Hasil  Pemilu  2019: Tantangan dan Peluang,” Kajian 25, no. 1 (2020).
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2003).
Persyaratan pengajuan calon DPR, DPD, dan DPRD oleh partai politik berdasarkan UU No.  12  Tahun  2003  dikunci  dengan  frasa  memperhatikan  keterwakilan  perempuan  sekurang- kurangnya  30  (tiga  puluh)  persen.  Ketentuan  tersebut  berlanjut  pada  rezim  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU No. 7 Tahun 2017) yang juga  mensyaratkan  keterpenuhan  30  (tiga  puluh)  persen  bagi  keterwakilan  perempuan ( womenrepresentative ).Ditarik jauh ke belakang, eksistensi partai politik—yang merupakan organisasi yang  menjembatani  menuju  jabatan  politik—untuk  memperoleh  badan  hukum  dari  negara melalui  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik  juga  mensyaratkan keterwakilan  perempuan  pada  kepengurusan  partai  politik.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa telah ada kesadaran yang dilegitimasi hukum untuk melibatkan perempuan lebih besar perannya dalam politik.
Pada sisi penyelenggaraan Pemilu perempuan juga telah mendapatkan tempat yang cukup lapang.  Anggota  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  Panitia  Pemilihan  Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), sampai dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  (KPPS)  memperhatikan  keterwakilan  perempuan  sebanyak  30  (tiga  puluh)  persen. Demikian halnya dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan  perempuan  sebanyak  30%  (tiga  puluh  persen).Namun  keterwakilan  perempuan pada  KPU  dan  Bawaslumelalui  UU  No.  7  Tahun  2017  hanya  untuk  pelaksanaan  Pemilihan Umum  DPR,  DPRD,  DPD,  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Sementara  Pilkada  dengan  rezim Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang (selanjutnya ditulis UU No.6 Tahun 2020) hanya menjamin keterwakilan perempuan pada panitia pemilihan  kecamatan  (PPK).  Bawaslu,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  sampai  pada  Pengawas TPStidak terdapat ketentuannya yang artinya keterwakilan perempuan tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkannya.
Oleh  karena  pada  pelaksanaan  Pilkada  Serentak  2024  masih  menggunakan  Undang- Undang  lama  yakni  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020,  maka  dengan  demikian  secara hukum tidak ada aturan yang mengharuskan representasi perempuan pada penyelenggaraannya. Padahal  pada  periode  setelah  reformasi  yakni  rentan  waktu  antara  tahun  1998  sampai  dengan tahun 2008 banyak regulasi yang bertautan dengan masalah hak asasi manusia yang termasuk di dalamnya  proteksi  terhadap  hak  asasi  perempuan. 2 Kenyataan  ini  dapat  mencerminkan  bahwa legislator  tidak  memikirkan  dan  memprioritaskan  hak-hak  perempuan  untuk—salah  satunya— menjadi seorang pengawas Pemilu. Sekaligus mengkhawatirkan pada sisi keterwakilan perempuan sebagai Pengawas Pemilu pada pelaksanaan Pilkada 2024.
2 Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (20 Mei 2016): 716–34, https://doi.org/10.31078/jk1243.
Keterwakilan  perempuan  dalam  pelaksanaan  Pilkada  Serentak  khususnya  menjadi pengawas  Pemilu  tetap  dibutuhkan  meskipun  secara  regulasi  UU  No.6  Tahun  2020  tidak menegaskan secara eksplisit. Alasannya, keterwakilan perempuan merupakan amanah konstitusi yang  memberikan  jaminan  bahwa  setiap  warga  negara  baik  laki-laki  dan  perempuan  memiliki kedudukan  yang  sama  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan. 3 Kesetaraan  yang  diamanahkan konstitusi tersebut merupakan jalan untuk mencapai kesetaraan atau yang biasa disebut dengan doktrin  kesetaraan  hukum.  Dapat  juga  memanfaatkan  doktrin  keadilan  dalam  mencapai kesetaraan yang berpandangan bahwa perempuan akan selalu dirugikan jika mereka tidak diberi kompensasi  sosial,konsekuensi  ekonomi,  dan  politik  dari  perbedaan  tersebut. 4 Lagipula  bila merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  dinyatakan  bahwa  dalam  menyusun  sebuah  undang-undang  materi muatannya  harus  didasarkan  pada  asas  keadilan,  yakni  adil  dalam  pengertian  setiap  orang diperlakukan adil secara proporsional. Tidak diperbolehkan suatu undang-undang membedakan orang berdasarkan SARA (suku, ras, agama, dan golong), dan juga berdasarkan atas gender dan status  sosialnya  di  dalam  masyarakat.  Selain  itu  materi  muatan  juga  tidak  diperkenankan  berisi norma  yang  melahirkan  sifat  diskriminatif,  ketidakadilan,  dan  ketidaksetaraan  gender. 5 Upaya menyetarakan perempuan tidak hanya harus memiliki kemampuan setara di bidang  pendidikan, namun  juga  kesempatan  dalam  pekerjaan,  dan  peluang  membuat  keputusan. 6 Salah  satunya melalui peran sebagai pengawas Pemilu.
Riset sebelumnya terkaitketerwakilan perempuanberfokus pada dua hal yaitu keterwakilan perempuan dalam bidang politik yang diteliti oleh Dessy Artina (2016), Anifatul Kiftiyah (2019) dan  Yon  Daryono  (2020).  Sedangkan  peneliti  yang  lain  berfokus  pada  Pengawas  Pemilu  oleh Ricky  Santoso  Muharam  dan  Danang  Prasetyo  (2021).  Keterlibatan  perempuan  dalam  politik menjadi  legislatif  menghasilkan  kesimpulan  penting  seperti  terjadinya  peningkatan  keterwakilan perempuan  di  legislatif  Provinsi  Riau  pada  periode  2009-2014  dan  Periode  2014-2019 7 ,  sistem suara  terbanyak  yang  dikhawatirkan  mengancam  keterwakilan  perempuan  dan  dianggap bertentangan dengan sistem proporsional tertutup tidak terbukti 8 , dan masih adanya penggunaan
3 Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 4 Lynne  E.  Ford, Women  and  politics:  the  pursuit  of  equality ,  Fourth  edition  (Boulder,  CO: Westview Press, 2017), 19.
5 Sasmita  dkk., Parameter  kesetaraan  gender  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan. , 2012, 40.
6 Caren  Grown  dkk.,  ed., Taking  action:  achieving  gender  equality  and  empowering  women (London ; Sterling, Va: Earthscan, 2005), 33.
7 Dessy Artina, “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014- 2019,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 1 (2016): 123–41, https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7.
8 Nalom  Kurniawan,  “Keterwakilan  Perempuan  Di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008”
11,
no. 4 (2014), https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Keterwakilan%20Perempuan%20di%20DPR.pdf.
agama  dan  budaya  oleh  politikus  laki-laki  untuk  mendiskriminasi  perempuan. 9 Adapun  peran perempuan dalam proses kepemiluan—menjadi Pengawas Pemilu—menyoroti kurangnya minat perempuan di Kabupaten Bantul sebagai pengawas pemilu karena mempunyai tugas yang berat. 10 Penelitian  ini  mengambil  bagian  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  karena  meneliti keterwakilan  perempuan  pada  Pilkada  Provinsi  Lampung  2018  di  Kabupaten  Pringsewu  serta memproyeksikan  keterwakilan  perempuan  pada  Pilkada  2024  dengan  menggali  pemahaman pengawas Pemilu Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dalam penelitian ini rumusan masalah yang diajukan ialah sebagai berikut:
1) Bagaimana  keterwakilan  perempuan  sebagai  Pengawas  Pemilu  PilkadaLampung  2018  di Kabupaten Pringsewu?
2) Bagaimana  pandanganAnggotaBawaslu  Kabupaten  Pringsewu  terhadap  keterwakilan perempuan dalam Pengawasan Pemilu?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Dua jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui wawancara  Ketuadan  Bawaslu  Kabupaten  Pringsewu.  Data  sekunder  meliputi  dokumen rekrutmen  Panwaslu  Kecamatan,  Panwaslu  Desa,  dan  Pengawas  TPS  pada  Pilkada  Provinsi Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Pringsewu. Selain itu digunakan juga jurnal, buku, undang- undang, maupun peraturan yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Data-data tersebut diperoleh  dengan  teknik  pengumpulan  berupa  wawancara  dan  dokumentasi.  Adapunsetelah terkumpul  data  diklasifikasi,  dikategorisasi,  direduksi  untuk  kemudian  dianalisis.    Analisis terhadap data-data tersebut menggunakan teknik deduksi.

## D. Pembahasan

## 1. Keterwakilan  Perempuan  sebagai  Pengawas  Pemilu  pada    Pilkada  Provinsi Lampung 2018 di Kabupaten Pringsewu
Pilkada  Serentak  2018  secara  nasional  dilaksanakan  di  171  daerah  dengan  rincian pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak17 (tujuh belas) daerah, pemilihan bupati dan wakil  bupati  sejumlah115  (seratus  lima  belas)  kabupaten,  dan  pemilihan  walikota  dan  wakil
9 Anifatul  Kiftiyah,  “Perempuan  dalam  Partisipasi  Politik  di  Indonesia,”  Jurnal  Yuridis  6,  no.  2 (Desember 2019).
10 Ricky  Santoso  Muharam  dan  Danang  Prasetyo,  “Pemenuhan  Hak  Politik  Perempuan  sebagai Pengawas  Pemilihan  Kepala Daerah  Serentak Tahun  2020,”  Jurnal HAM  12,  no.  2  (26  Agustus  2021):  273, https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.273-284.
walikota dengan total39 kota. 11 Adapun Provinsi Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah yang  melaksanakan  pesta  demokrasi  berupa  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur  yang diselenggarakan  oleh    Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Provinsi  Lampung  dan  di  awasi  oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Keterwakilan perempuan pada kegiatan kepemiluan khususnya sebagai Pengawas Pemilu tidak  diatur  di  dalam  UU  No.  6  Tahun  2020  yang  merupakan  landasan  hukum  pelaksanaan Pilkada.  Satu-satunya  kata  “keterwakilan”  yang  dapat  ditemukan  ialah  Pasal  16  ayat  (3)  yang mengatur  mengenai  komposisi  keanggotaan  Panitia  Pengawas  Kecamatan  (PPK)  yang merupakan  penyelenggara  Pemilu  dari  unsur  KPU,  “…(3)  Komposisi  keanggotaan  PPK memperhatikan  keterwakilan  perempuan  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  persen)..”.  Sementara dari  unsur  pengawas  Pemilu  dari  tingkat  nasional  sampai  dengan  tingkat  kecamatan  tidak mensyaratkan hal tersebut. Dengan demikian secara yuridis di dalam UU No. 6 Tahun 2020 tidak terdapat norma yang secara eksplisit mempertimbangkan keberadaan perempuan dalam posisinya sebagai komisioner/anggota pengawas pemilu.
Berbeda  dengan    UU  No.7  Tahun  2017  yang  menjadi  dasar  pelaksanaan  Pemilu, keterwakilan  perempuan  pada  posisi  sebagai  pengawas  Pemilu  mendapatkan  tempat.  Pasal  92 ayat  (11)  UU a  quo mengatur  bahwa  komposisi  keanggotaan  Bawaslu  Kabupaten/Kota memperhatikan  30%  (tiga  puluh  persen)  keterwakilan  perempuan. Namun  demikian  UU  No.7 Tahun 2017 berbeda tujuannya dengan UU No.6 Tahun 2020,kesamaan dua UU tersebut terletak padatidak  memberikannya  landasan  hukum  bagi  keterwakilan  perempuan  pada  tingkat kecamatan/Panwaslu Kecamatan, lebih jauh menjamin keterwakilan perempuan pada tingkat di bawahnya yaitu tingkat desa/kelurahan, dan tingkat TPS.
UU  No.6  Tahun  2020  telah  dilakukan  sebanyak  3  (tiga)  kali,  namun  keterwakilan perempuan belum menjadi perhatian. Padahal pada tahun 1998 sampai dengan 2008 perempuan telah  mendapatkan  banyak  jaminan  melalui  regulasi  pada  aspek  hak  asasi  manusia  yang  di dalamnya  melindungi  hak  asasi  perempuan. 12 Konstitusi  Indonesia  juga  telah  menjamin  setiap warga  negara,  laki-laki  maupun  perempuan  mempunyai  posisi  atau  kedudukan  yang  sama  di dalam hukum dan pemerintahan. 13 Bahkan dalam praktiknya, beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan,  perempuan  telah  memperoleh  hak  yang  setara  dengan  laki-laki  seperti  memperoleh pekerjaan, cuti hamil yang lebih lama, memberi tugas yang sama dengan laki-laki, dan gaji yang sebanding. 14 Dalam  bidang  pendidikan  perempuan  juga  memperoleh  tingkat  pendidikan  yang relatif  sama,  itu  artinya  di  masa  depan  partisipasi  perempuan  dalam  kehidupan  publik  terdapat
11 FAR,  “Pilkada  Serentak  2018,  Warga  Tentukan  171  Pemimpin  Daerah,”  nasional,  27  Juni  2018, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180626203441-32-309218/pilkada-serentak-2018-warga-tentukan- 171-pemimpin-daerah.
12 Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”
13 Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 14 Ilhaamie Abdul, Sharifah Ismail, dan Siti Basir, “Women Career Advancement in Public Service: A Study  in  Indonesia,”  Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences  58  (1  Oktober  2012):  298–306, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1004.
harapan. 15 Namun  yang  diperlihatkan  oleh  legislator justru  sebaliknya,  keterwakilan  perempuan dalamundang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada luput dari perhatian.
Meski  keterwakilan  perempun  sebagai  Pengawas  Pemilu  pada  Pilkada  tidak  diberikan legitimasi  yang  kuat,  kekhawatiran  tidak  beralasan  jika  Pengawas  Pemilu  perempuan  tidak diberikan  tempat  di  dalam  formasi/komposisi  sebagai  pengawas  Pemilu.  Alasaannya  ada beberapa hal yaitu doktrin hukum di dalam Konstitusi Indonesia, UUD Tahun 1945. Konstitusi sebagai hukum tertinggi negara menurut C.F Strong paling tidak memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, dan hubungan antar warga negara dengan pemerintah. 16 Dan  hak-hak  warga  negara—termasuk  perempuan—diberikan  kebebasan  serta kesetaraan.  Setiap  anak  berhak  atas  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi, 17 berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan, dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum” 18 ,  dan  berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 19
Di  dalam  keanggotaan  Panwaslu  Kabupaten  Pringsewu  pada  pelaksanaan  Pilkada Provinsi  Lampung  Tahun  2018,  tidak  terdapat  gender  perempuan  di  dalam  komposisi komisionernya. Data sebagai berikut:
Tabel 1.1 Anggota Panwaslu Kabupaten Pringsewu No Nama Gender Jabatan 1 Azis Amriwan, M.Si Laki-Laki Ketua 2 M. Fathul Arifin, S.Pd Laki-Laki Anggota 3 Fajar Fakhlevi, S.Pd Laki-Laki Anggota
Sumber: Data Panwaslu Kabupaten Pringsewu
Bila  melihat  pada  Tabel  1.1  diketahui  bahwa  tidak  terdapat  keterwakilan  perempuan. Ketua  dan  dua  orang  anggota  secara  total  mengisi  100%  (seratuspersen)  gender  laki-laki,  dan gender perempuan sebanyak 0% (nol persen). Adapun pada Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Pringsewu jumlahnya keterwakilan perempuan terdapat pada beberapa kecamatan, datanyaseperti ditampilkan pada Tabel 1.2 berikut ini:

## Tabel 1.2

## Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pringsewu
15 Abdul, Ismail, dan Basir.
16 M. Agus Santoso, “PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA,” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (1 September 2013), https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168.
17 Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 18 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
19 Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
No Kecamatan Pengawas Pemilihan Kecamatan Laki-Laki Perempuan 1 Pardasuka 3 0 2 Ambarawa 3 0 3 Pringsewu 2 1 4 Gadingrejo 3 0 5 Sukoharjo 3 0 6 Banyumas 3 0 7 Adiluwih 2 1 8 Pagelaran 3 0 9 Pagelaran Utara 3 0 Total 25 2 Presentase 92,5 7,4

## Sumber: Data Panwaslu Kabupaten Pringsewu
Berdasarkan  data  di  atas  diketahui  bahwa  keterwakilan  perempuan  terpenuhi  pada  dua kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu, dan Kecamatan Adiluwih. Masing-masing persentasenya 33,3  %  (tiga  puluh  tiga  koma  tiga  persen).  Sementara  pada  tujuh  kecamatan  yang  lain  seperti Kecamatan  Pardasuka,  Kecamatan  Ambarawa,  Kecamatan  Gadingrejo,  Kecamatan  Sukoharjo, Kecamatan  Banyumas,  Kecamatan  Pagelaran,  dan  Kecamatan  Pagelaran  Utara  tidak  terdapat perempuan  dalam  komposisi  sebagai  anggota  Panwaslu  Kecamatan.Keterwakilan  perempuan pada Panwaslu Kecamatan Pringsewu di angka 7,4% (tujuh koma empat persen), jumlah tersebut sangat  sedikit  bila  dikomparasi  dengan  jumlah  Anggota  Panwaslu  Kecamatan  laki-laki  yang mencapai 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen).
Selanjutnya Panwaslu Desa, keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu di tingkat desa pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Lampung 2018lebih banyak dibandingkan pada Panwaslu kecamatan.  Kendati  demikian  secara  persentase  jumlah  tersebut  masih  belum  mencapai  angka 30% (tiga puluh persen). Datanya sebagai berikut:

## Tabel 1.3
Jumlah Pengawas Desa Kabupaten Pringsewu No  Kecamatan Jenis Kelamin Presentase Laki-Laki  Perempuan  Laki-laki  Perempuan 1 Pardasuka 13 0 100% 0%
2 Ambarawa 8 0 100% 0% 3 Pringsewu 12 3 80% 20% 4 Gadingrejo 20 3 86,9% 13,0% 5 Sukoharjo 16 0 100% 0% 6 Banyumas 10 1 90,9% 9,09% 7 Adiluwih 12 1 92,3% 7,69% 8 Pagelaran 19 3 86,3% 13,6% 9 Pagelaran Utara 9 1 90% 10% Total 119 12 Presentase 90,83% 9,16%
Berdasarkan  Tabel  1.3  di  atas  diketahui  bahwa  jumlah  keterlibatan  perempuan  sebagai Pengawas Pemilu di tingkat desa pada Kabupaten Pringsewu jumlahnya 9,16% (sembilan koma enam belas persen). Sedangkan pengawas Pemilu laki-laki jumlahnya mencapai 90,83% (Sembilan puluh koma delapan puluh tiga persen).Menariknya ialah Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Adiluwih yang pada tingkatan kecamatan memiliki keterwakilan perempuan sebanyak 33,3% (tiga puluh  tiga  koma  tiga  persen)  memiliki  hasil  akhir  yang  berbeda  pada  tingkat  desa.  Kecamatan Pringsewu  pada  pengawas  desa  memiliki  keterwakilan  perempuan  13,0%  atau  memiliki keterwakilan  perempuan  3  dari  15  formasi.  Sedangkan  Kecamatan  Adiluwih  tidak  ada perkembangan dan justru malah menurun bila dipresentasekan yaitu yang sebelumnya mencapai 33,3%  (tiga  puluh  tiga  koma  tiga  persen)  pada  pengawas  Pemilu  tingkat  Kecamatan,  justru menurun menyentuh angka 7,69% pada tingkat pengawas desa.Bila melihat data pendaftar hanya empat  pekon  yang  tidak  memiliki  pendaftar  perempuan.  Yang  lebih  menarik  lagi  berdasarkan Tabel 1.3 ialah pengawas pemilu desa di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Gadingrejo yang tidak  memiliki  Pengawas  Pemilu  perempuan  pada  tingkat  kecamatan,  justru  mempunyai pengawas  perempuan  pada  tingkat  desa/pekon.  Namun  demikian  bila  dilihat  pada  data rekrutmen  terdapat  18  (delapan  belas)  perempuan  yang  mendaftar  sebagai  pengawas  pemilu Desapada Kecamatan Gadingrejo sementara yang ditetapkan hanya 3 (tiga) orang. Adapun pada pengawas  Pemilu  Desa  Kecamatan  Pagelaran  terdapat  sebanyak  14  (empat  belas)  perempuan yang mendaftar dan yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus hanya 3 (tiga) orang.
Kenaikan  signifikan  justru  terjadipada  Pengawas  TPS  di  Kabupaten  Pringsewu.  Dari  9 kecamatan  hanya  1  kecamatan  yang  keterwakilannya  di  bawah  30%  (tiga  puluh  persen), selebihnya  di  atas  tiga  puluh  persen  dan  bahkan  terdapat  kecamatan  yang  diatas  angka  40% (empat puluh persen), datanya sebagai berikut:
Tabel 1.4

## Jumlah Persentase Pengawas TPS Di Seluruh Kabupaten Pringsewu
No  Kecamatan Jenis Kelamin Presentase

## Laki-Laki  Perempuan  Laki-laki  Perempuan
1 Pardasuka 51 36 58,6% 41,3% 2 Ambarawa 35 30 53,8% 46,1% 3 Pringsewu 112 62 64,3% 35,6% 4 Gadingrejo 107 52 67,2% 32,7% 5 Sukoharjo 61 22 73,4% 26,5% 6 Banyumas 34 17 66,6% 33,3% 7 Adiluwih 45 27 62,5% 37,5% 8 Pagelaran 58 43 57,4% 42,5% 9 Pagelaran Utara 17 12 58,6% 41,3% Total 520 301 Presentase 63,3% 36,6%
Pada Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa data menunjukkan hanya Kecamatan Sukoharjo yang keterwakilan perempuan di bawah 30% (tiga puluh persen), yakni 26,5 (dua puluh enam koma lima). Kabupaten Ambarawa seperti dipahami pada tingkatan sebelumnya yaitu Panwaslu Desa dan Panwaslu Kecamatan memiliki keterwakilan perempuan sebesar 0% (nol persen) dan justru memperoleh keterwakilan yang cukup tinggi yaitu 46,1 % (empat puluh enam koma satu persen) pada  tingkatan  pengawas  TPS.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  antusias  perempuan  di Kabupaten Pringsewu pada pelaksanaan Pilkada Provinsi Lampung 2018 yang tinggi hanya pada rekrutmen  pengawas  TPS.  Sementara  bila  dilihat  pada  data  Panwaslu  Kabupaten  Pringsewu terjadi sebaliknya pada Panwaslu kecamatan dan Panwaslu Desa.

## 2. Masa Depan Perempuan sebagai Pengawas Pemilu pada Kabupaten Pringsewu
Kesuksesan  pelaksaan  Pilkada  2020  ditentukan  oleh  banyak  variabel,  satu  diantaranya menurutTito  Karnavianyaitu  bekerjanya  pengawas  Pemilu  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsi. 20 Dengan  demikian,  keberhasilan  penyelenggaraan  Pilkada  2024,pengawas  Pemilu  tetap memiliki peran penting untuk mewujudkannya. Tentu saja pengawas Pemilu bukan satu-satunya, terdapat  pihak  lain  seperti  KPU,  tim  kampanye,  peserta  pemilu,  dan  masyarakat  yang  juga berperan merealisasikannya. Tanpa kerjasama dan keinginan yang kuat bersama di antara pihak- pihak tersebut—salah satu pihak tidak menginginkan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik— maka Pilkada 2024 tidak akan berjalanlancar sebagaimana yang diharapkan.
20 Lisye  Sri  Rahayu,  “Ini  6  Kunci  Kesuksesan  Pilkada  Serentak  2020  Versi  Mendagri  Tito Karnavian,”  detiknews,  diakses  6  Desember  2021,  https://news.detik.com/berita/d-4870812/ini-6- kunci-kesuksesan-pilkada-serentak-2020-versi-mendagri-tito-karnavian.
Keberadaan  perempuan  di  dalam  barisan  pengawas  Pemilu  merupakan  keniscayaan. Diberikannya kesempatan kepada perempuan merupakan  bentuk penghapusan diskriminasi dan melakukan  perlakuan  yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan,  tanpa  melebihkan  salah satunya.Keterwakilan  perempuan  di  dalam  pengawas  Pemilu  bukan  sekedar  memberikan kedudukan kepada perempuan karena adanya tuntutan, tetapi lebih pada memberikan perempuan tempat untuk membuat kebijakan dan keputusan yang bersifat “perempuan” atau tidak bercorak maskulin.  Masih  menjadi  masalah  bahwa  perempuan  di  banyak  negara  yang  berposisi  sebagai pengambilan keputusan lebih sedikit ketimbang berada pada posisi administrasi publik. 21
Namun  dalam  konteks  pelaksanaan  Pemilu  ditemukan  terdapat  kesimpulan  bahwa perempuan tidak mengambil haknya untuk menjadi Pengawas karena tugas yang demikian berat. Berbeda  dengan  tugas  yang  diamanahkan  kepada  KPU  dan  jajaran  di  bawahnya. 22 Demikian halnya  pada  Panwaslu  Kabupaten  Pringsewu  juga  memiliki  pandangan  yang  sama  terhadap kurangnya  minat  perempuan.  Di  Kabupaten  Pringsewu,  perempuan  yang  mendaftarkan  diri sebagai  calon  Panwaslu  Kecamatan  sangat  minim.  Kecamatan  Pringsewu  yang  terdapat keterwakilan  perempuan  sebagai  anggota  Panwaslu  Kecamatan  hanya  terdapat  dua  orang  yang mendaftar. Sementara pada Kecamatan Adiluwih satu-satunya perempuan yang diterima sebagai anggota  Panwaslu  Kecamatan  merupakan  pendaftar  tanpa  pesaing  perempuan/sendiri. 23 Masih terdapat  anggapan  bahwa  menjadi  anggota  Panwaslu  Kecamatan  merupakan  tugas  yang  berat. Hal itu kemudian berimplikasi pada sedikitnya jumlah pendaftar perempuan. Berbanding terbalik dengan  pendaftar  sebagai  Pengawas  Pemilu  Desa  dan  Pengawas  TPS. 24 Menurut  Fakhlevi banyaknya perempuan yang mendaftar sebagai  pengawas TPS dikarenakan salah satunya faktor waktu. Bekerja sebagai pengawas TPS dilakukan dengan waktu yang sangat singkat. Berbeda bila dibandingkan dengan panwaslu Kecamatan yang bekerja selama berbulan-bulan. 25
Faktor  yang  lain,  Panwaslu  kecamatan  merupakan  level  pengawasan  yang  berada  pada tingkat  kecamatan.  Tugas-tugas  sebagai  pengawas  Pemilu  menjadi  yang  paling  teknis  bila dibandingkan  dengan  menjadi  pengawas  Pemilu  Kabupaten/Kota  atau  bahkan  provinsi.  Oleh karena itupengawas Pemilu kerap berhadapan langsung dengan para peserta Pemilu, masyarakat, dan  juga  tim  sukses.  Masih  menurut  Fakhlevi  hal  tersebut  membuat  banyak  perempuan  tidak mau  mendaftar.Pada  tahapan-tahapan  tertentu  Pilkada  seperti  masa  tenang  pengawas  Pemilu harus  siaga  sampai  dini  hari  dan  melakukan  pengawasan  di  daerah  yang  menjadi  wilayah pelaksanaan tugasnya. Demikian itu yang membuat para pengawas Pemilu perempuan keberatan.
21 Barbara Hall, ed., Gender Equality in Public Administration (New York: UNDP University of Pittsburgh 2021, 2021).
22 Muharam dan Prasetyo, “Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.”
23 Data Panwaslu Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 24 M. Fathul Arifin, 4 Desember 2021.
25 Fajar Fakhlevi, Wawancara, 7 Desember 2021.
Tidak jarang keberatan juga diajukan oleh keluarga atau orang tua dari perempuan yang akan atau telah menjadi anggota pengawas Pemilu. 26
Kaitannya  dengan  keterwakilan  perempuan,  Bawaslu  Kabupaten  Pringsewu  akan  tetap berupaya untuk memberikan ruang bagi perempuan sebagai pengawas Pemilu. Meskipun secara yuridis  tidak  terdapat  kewajiban  bagi  Bawaslu  Kabupaten  Pringsewu  untuk  memenuhinya.  Hal tersebut  lebih  pada  memberikan  kesempatan  yang  sama  baik  kepada  laki-laki  maupun  kepada perempuan  calon  pengawas  Pemilu.  Oleh  karena  itu,  Bawaslu  Kabupaten  Pringsewu  dalam rangka  memberikan  pemahaman  mengenai  tugas-tugas  kepengawasan,  akan  melakukan serangkaian sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi wanita. 27 Pengetahuan yang  akan  disosialisasikan  dalam  penegakan  hukum  menrut  Arifin  meliputi  juga  soal  hari penanganan  pelanggaran.  Pada  pelaksanaan  Pilkada  2024  penanganan  pelanggaran  didasarkan pada hari kerja dan bukan hari kalender. 28

## E. Kesimpulan
Bahwa berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu di Kabupaten Pringsewu tidak mencapai standar  minimum  30%  (tiga  puluh  persen)—yang  biasa  diterapkan  pada  partai  politik, anggota  legislatif,  maupun  KPU  Pemilu—pada  Panwaslu  Kecamatan,  dan  Panwaslu  Desa. Namun  keterwakilan  perempuan  pada  pengawas  TPS  tercapai  di  angka  36,6%  (tiga  puluh enam  koma  enam  persen).Secara  persentase  jumlah  keterlibatan  perempuan  sebagai pengawas TPS lebih banyak dibandingkan dengan Panwaslu Kecamatan dan pengawas Desa, hal itu karena masih adanya anggapan bahwa pekerjaan sebagai anggota Panwaslu Kecamatan lebih berat dan lama. Berbeda dibandingkan dengan pengawas TPS. Demikian itu membuat pengawas TPS lebih diminati oleh calon pengawas Pemilu perempuan.
2. Bawaslu Kabupaten Pringsewu memiliki pandangan tentang pentingnya kesetaraan dan non diskriminasi  terhadap  perempuan.  Peluang  yang  sama  antara  lak-laki  dan  perempuan  di Kabupaten  Pringsewu  terbuka  lebar  meskipun  secara  normatif  di  dalam  UU  No.6  Tahun 2020  tidak  mewajibkan  keterwakilan  perempuan  di  dalam  pengawas  Pemilu.  Kendati demikian  tantangan  yang  dihadapi  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Pringsewu  masih  besar  yakni berusaha  meyakinkan  perempuan  untuk  mendaftar  sebagai  pengawas  Pemilu  pada pelaksanaan  Pilkada  2024karena  masih  banyak  yang  beranggapanbeban  kerja  sebagai pengawas  Pemilu—Panwaslu  kecamatan  dan  pengawas  desa—berat  dan  lama  dan  hanya dapat dikerjakan oleh laki-laki.

## F. Saran
Peneliti  menyarankan  kepada  Bawaslu  Kabupaten  Pringsewu  untuk  mensosialisasikan dan  memberikan  pemahaman  terkait  tugas-tugas  kepemiluan  dalam  rangka  memperoleh partisipasi  perempuan  menjadi  pengawas  Pemilu  kepada  mahasiswa  dan  perlunya  mengajak organisasi perempuan yang konsen di bidang gender.
26 Fajar Fakhlevi 27 M. Fathul Arifin, wawancara.
28 M. Fathul Arifin.

## G. Ucapan Terima Kasih
Penelitian ini tidak dapat dilaksanakan bila tanpa bantuan banyak pihak. Kami berterima kasih kepada segenap pimpinan Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan jajaran sekretariat yang telah menyediakan data yang cukup penting. Lebih khususizinkan kami menyebutkan nama M. Fathul Arifin,  Fajar  Fakhlevi,  Aziz  Amriwan  (Ketua  Panwaslu  Kabupaten  Pringsewu  2017)  dan  Umi Kulsum sebagai pihak-pihak yang sangat berjasa dalam penelitian ini.

## REFERENSI
Abdul,  Ilhaamie,  Sharifah  Ismail,  dan  Siti  Basir.  “Women  Career  Advancement  in  Public Service: A Study in Indonesia.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 58 (1 Oktober 2012): 298–306. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1004.
Anifatul  Kiftiyah.  “Perempuan  dalam  Partisipasi  Politik  di  Indonesia.”  Jurnal Yuridis  6,  no.  2 (Desember 2019).
Artina, Dessy. “Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019.”  Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM  23,  no.  1  (2016):  123–41. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art7.
Barbara Hall, ed. Gender Equality in Public Administration. New York: UNDP  University of Pittsburgh 2021, 2021.
Fajar Fakhlevi. Wawancara, 7 Desember 2021.
FAR. “Pilkada Serentak 2018, Warga Tentukan 171 Pemimpin Daerah.” nasional, 27 Juni 2018. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180626203441-32-309218/pilkada-serentak- 2018-warga-tentukan-171-pemimpin-daerah.
Ford,  Lynne  E.  Women  and  politics:  the  pursuit  of  equality.  Fourth  edition.  Boulder,  CO: Westview Press, 2017.
Grown, Caren, Geeta Rao Gupta, Aslihan Kes, dan UN Millennium Project, ed. Taking action: achieving  gender  equality  and  empowering  women.  London ;  Sterling,  Va:  Earthscan, 2005.
Juniar  Laraswanda  Umagapi.  “Representasi  Perempuan  di  Parlemen  Hasil  Pemilu  2019: Tantangan dan Peluang.” Kajian 25, no. 1 (2020).
Kania,  Dede.  “Hak  Asasi  Perempuan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia.”
Jurnal Konstitusi 12, no. 4 (20 Mei 2016): 716–34. https://doi.org/10.31078/jk1243.
M. Fathul Arifin, 4 Desember 2021.
Muharam, Ricky Santoso, dan Danang Prasetyo. “Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun  2020.”  Jurnal  HAM  12,  no.  2  (26 Agustus 2021): 273. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.273-284.
Nalom  Kurniawan.  “Keterwakilan  Perempuan  Di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22-24/PUU-VI/2008”  11,  no.  4  (2014). https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Keterwakilan%20Pere mpuan%20di%20DPR.pdf.
Rahayu,  Lisye  Sri.  “Ini  6  Kunci  Kesuksesan  Pilkada  Serentak  2020  Versi  Mendagri  Tito Karnavian.”  detiknews.  Diakses  6  Desember  2021.  https://news.detik.com/berita/d- 4870812/ini-6-kunci-kesuksesan-pilkada-serentak-2020-versi-mendagri-tito-karnavian.
Santoso,  M.  Agus.  “PERKEMBANGAN  KONSTITUSI  DI  INDONESIA.”  Yustisia  Jurnal Hukum 2, no. 3 (1 September 2013). https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168.
Sasmita,  Muhkamim,  Rohika  Kurniadi  Sar,  Iwan  Gunawan  Rachman,  Ergani,  Andri  Amoes, dan Widyastuti. Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang- undangan., 2012.

## Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang  Undang Nomor  15 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota Menjadi Undang-Undang.