P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEER TO PEER LENDING ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR Deza Pasma Juniar 1 , Agus Suwandono 2 , Helitha Novianty Muchtar 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, email: deza16001@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran 3 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan fungsi pengaturan telah mengatur peer  to  peer  lending di  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan No.77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI), namun di dalam POJK LPMUBTI tidak mengatur  mengenai  penggunaan  pihak  ketiga  atau debt  collector dalam melakukan penagihan kepada konsumen. Hal tersebut hanya diatur di dalam Pedoman  Perilaku  yang  dibuat  oleh  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama (AFPI)  dan  masih  terdapat  pelanggaran  dalam  melakukan  penagihan  yang dilakukan  oleh debt  collector  peer  to  peer  lending kepada  konsumen. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  terkait  dengan  pengaturan penggunaan debt  collector dalam  melakukan  penagihan  dan  penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap debt collector yang melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dalam  penagihan.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  melakukan penelitian dengan menggunakan peraturan-peraturan dan literature terkait. Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  terkait  dengan penggunaan debt collector belum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan di dalam suatu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  sehingga  menimbulkan ketidakpastian  hukum  bagi  konsumen peer  to  peer  lending dan  konsumen dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  melalui  2  tahapan  yaitu  dengan melakukan pengaduan kepada penyelenggara peer to peer lending ( internal dispute  resolution) dan  melalui  pengadilan  atau  luar  pengadilan  ( external dispute resolution) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Kata Kunci: Debt collector; Otoritas Jasa Keuangan; Peer to Peer Lending
Cite this paper: Deza Pasma Juniar, A. S. ,. H. N. M., 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer to Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Debt Collector. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2).

## PENDAHULUAN
Indonesia saat ini sedang menghadapi revolusi industri 4.0, dengan adanya revolusi industri  4.0  kegiatan  ekonomi  yang  ada  di  Indonesia  telah  berkembang  secara  digital. Dengan berkembangnya ekonomi secara digital memberikan kemudahan pada manusia
dalam  melakukan  kegiatan  perekonomian.  Kegiatan  perekonomian  dapat  dilakukan dimanapun  secara  cepat,  mudah  dan  online  hanya  dengan  melalui  internet,  seperti belanja secara online , memesan transportasi secara online dan juga saat ini sudah mulai berkembang financial technology ( fintech ) . Fintech dapat  diartikan  sebagai  pemanfaatan  perkembangan  teknologi  informasi untuk  meningkatkan  layanan  di  industri  keuangan  seperti  perbankan  maupun perusahaan rintisan ( start up) . 1 Fintech mempunyai berbagai macam jenis, pada sektor pembiayaan  dan  investasi  terdapat  fintech Peer  to  Peer  Lending,  Crowdfunding,  Supply Chain  Finance dan  lain-lain.  Selanjutnya,  pada  sektor  pembayaran  terdapat Mobile Banking, Mobile and Online Wallet, E-commerce Payment . 2
Jenis fintech yang  berkembang  pesat  saat  ini  di  Indonesia  adalah  pada  sektor pembiayaan  dan  investasi  yaitu Peer  to  Peer  Lending.  Peer  to  peer  lending dan  Bank konvensional  merupakan  2  hal  yang  berbeda,  bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup 3 ,  sedangkan Peer  to  Peer  Lending adalah penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman dengan penerima pinjaman. 4 Pelaksanaan peer  to  peer  lending saat  ini  diatur  dan  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai dua fungsi yaitu melakukan Pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. 5 Secara khusus mengenai peer to peer lending, Otoritas Jasa Keuangan telah mengaturnya di dalam Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK  LPMUBTI).  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap jalannya peer  to  peer  lending telah  menunjuk  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama Indonesia (AFPI) sebagai mitra strategis. AFPI mempunyai kewenangan untuk membuat suatu Pedoman Perilaku yang mengatur aturan tambahan yang tidak diatur di dalam POJK LPMUBTI.
Pedoman  perilaku  mengatur  beberapa  aturan  tambahan  dalam  penyelenggaraan peer to peer lending legal yang tidak terdapat di dalam POJK LPMUBTI, salah satu aturan tambahan di dalam Pedoman Perilaku yaitu mengenai penggunaan pihak ketiga atau debt collector dalam  penagihan  pinjaman  gagal  bayar  kepada  konsumen.  Walaupun penggunaan debt  collector telah  diatur  di  dalam  suatu  Pedoman  Perilaku  tidak  dapat dipungkiri  terdapat  permasalahan  yaitu  masih  terdapat  perbuatan  melawan  yang dilakukan  oleh debt  collector dalam  melakukan  penagihan  seperti  mengintimidasi, berkata kasar, mendatangi kantor yang menyebabkan kerugian secara materiil maupun non materiil.  Selain itu, masih terdapat ketidaksamaan waktu dalam penggunaan debt collector untuk melakukan penagihan kepada konsumen. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector peer to peer lending tidak hanya datang dari peer to peer lending ilegal tetapi juga dari peer to peer lending yang sudah legal mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tidak diaturnya
1 Departemen  Perlindungan  konsumen,  “Kajian  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan: Perlindungan
Konsumen Pada Fintech”, diambil dari
https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf 2 Ibid.
3 Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
4 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, “ Peer to Peer Lending (P2P) Pelajaran Dari China ” diambil dari http://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a_12_fintek_di_china.pdf
5 Pasal 5 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
mengenai  penggunaan debt collector di dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan menimbulkan pertanyaan terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap debt collector yang sewenang-wenang dalam melakukan penagihan. Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  terkait  dengan  pengaturan  penggunaan debt collector dalam melakukan penagihan kepada konsumen dan juga penyelesaian sengketa yang  dapat  dilakukan  oleh  konsumen  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan debt collector .
Metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan  dan  literature-literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang diteliti. 6 Pada penelitian hukum ini mengaitkan dengan beberapa peraturan yaitu Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  No.21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas Jasa  Keuangan,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.1/POJK.07/2013  Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  dan  Peraturan  No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Konsumen pada Peer To Peer Lending
Konsumen sebagai pengguna suatu produk/jasa mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya  telah  diatur  di  dalam  Undang-Undang  no.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  konsumen,  namun  secara  spesifik  terkait  dengan  perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  No.1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan.
Perlindungan  konsumen  merupakan  istilah  yang  dipakai  untuk menggambarkan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen. 7 Perlindungan  konsumen  pada  dasarnya  mencakup  beragam  topik,  tidak  hanya terbatas  mengenai  kewajiban  produk,  hak  privasi,  praktik  bisnis  yang  tidak  adil, penipuan, kesalahan representasi, interaksi bisnis/konsumen lainnya. 8
Perlindungan  konsumen  pada  sektor  jasa  keuangan  yaitu  berupaya  untuk melindungi konsumen serta pelaku usaha jasa keuangan. 9 Istilah konsumen berasal dari  alih  Bahasa  kata  consumer  (Inggris-Amerika)  atau  consumen/konsument (Belanda). Definisi konsumen menurut Black Law Dictionary yaitu 10 :
“a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose.”
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  yang  dimaksud  dengan konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan
6 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat ), hlm. 13-14.
7 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm. 21
8 Sari  Murti  W.  dan  Johanes  Widijantoro, “The  Role  Of  Financial  Services  Authority  In  The  Consumer Protection Amid The Growth Of Fintech Industry In Indonesia”, Mimbar Hhukum, hlm. 299
9 Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
10 Bryan  A.  Garner, Black’s  Law Dictionary, hlm.  335  sebagaimana  dikutip  didalam  Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm. 15
pelayanan  yang  tersedia  di  Lembaga  Jasa  Keuangan  antara  lain  nasabah  pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada  Dana  Pensiun,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.
Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan diatur dan diawasi oleh Otoritas  Jasa  Keuangan.  Otoritas  Jasa  Keuangan  merupakan  suatu  lembaga independen yang diresmikan pada 16 Juli tahun 2012 sesuai dengan amanah asal 34 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pengaturan mengenai Otoritas Jasa Keuangan telah diatur di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tujuan untuk melindungi konsumen dan masyarakat  pada  sektor  jasa  keuangan. 11 Pada  dasarnya  Otoritas  Jasa  Keuangan mempunyai  2  (dua)  fungsi  yaitu  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. 12 Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi pengaturan mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan  dan  keputusan  otoritas  jasa  keuangan  berdasarkan  Pasal  8  huruf  C Undang-Undang No.11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  menjalankan  fungsi  pengaturan  dalam perlindungan terhadap pengguna peer to peer lending, secara khusus mengenai peer to peer lending pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI). Peer to peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. 13
POJK  LPMUBTI  pada  BAB  VII  mengatur  terkait  dengan  perlindungan  bagi konsumen  pengguna peer  to  peer lending.  Berdasarkan  Pasal  29  POJK  LPMUBTI penyelenggara wajib menyelenggarakan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu:
a. Transparansi;
b. Perlakuan adil;
c. Keandalan;
d. kerahasiaan dan keamanan data;
e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Penyelenggara peer  to  peer  lending dilarang  menyebarkan  data  dan/atau informasi kepada pihak ketiga. 14 Larangan tersebut dikecualikan jika pengguna memberikan persetujuan secara elektronik dan/atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 15
11 Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan
12 Pasal 5 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
13 Pasal  1  Angka  3  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
14 Pasal 39 (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
15 Pasal 39 (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
2. Penerapan Pengaturan Penggunaan Debt collector pada Peer to Peer Lending Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  menjalankan  fungsi  pengaturan  mempunyai kewenangan  untuk  menetapkan  peraturan  dan  keputusan  otoritas  jasa  keuangan berdasarkan  Pasal  8  huruf  C  Undang-Undang  No.11  Tahun  2011  Tentang  Otoritas Jasa Keuangan. Untuk melaksanakan fungsi pengaturan dalam peer to peer lending , Otoritas  Jasa  Keuangan  telah  membuat  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan No.77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi Informasi.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi  mengatur  mengenai penyelenggaraan pelayanan peer to peer lending seperti permodalan, kepemilikan, status  badan  hukum  penyelenggara peer  to  peer  lending, cara  pendaftaran  dan permohonan izin penyelenggaraan peer to peer lending , hak dan kewajiban para pihak serta  sanksi-sanksi  bagi  pelanggar peer  to  peer  lending .  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis Teknologi Informasi menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan peer to peer lending di Indonesia dan juga sebagai perlindungan bagi konsumen pengguna peer to peer lending di Indonesia. Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap jalannya peer to peer lending di Indonesia yaitu dengan menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Pembentukan AFPI berawal dari aspirasi para penyelenggara  terkait  dengan  pentingnya  kehadiran  asosiasi  untuk  menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan kepada para penyelenggara peer to peer lending di  Indonesia. 16 Selain  itu,  pembentukan  AFPI    sesuai  dengan  Pasal  48  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang mewajibkan para penyelenggara terdaftar pada asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.
AFPI  merupakan  mitra  strategis  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  mewadahi penyelenggaraan peer to peer lending di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 8 Maret 2019. Pembentukan AFPI didasarkan atas surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-5/D.05/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI mempunyai kewenangan salah satunya untuk membuat Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab.
Pedoman  Perilaku  mengatur  beberapa  hal-hal  yang  tidak  diatur  pada Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi seperti mengenai penggunaan debt collector dalam penagihan pinjaman gagal bayar pada peer to peer lending dan tata cara debt collector dalam  melakukan  penagihan.  Pada  dasarnya  pengaturan  mengenai debt collector memang  tidak  diatur  secara  khusus  oleh  suatu  peraturan  perundang- undangan  dan  hanya  mengacu  pada  Pasal  1792  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata mengenai pemberian kuasa. Penggunaan debt collector pada peer to peer lending untuk menagih pinjaman gagal bayar berdasarkan pedoman perilaku diperbolehkan oleh AFPI. Debt collector yang diperbolehkan oleh AFPI adalah perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah terdaftar di AFPI dan memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada
16 Prayogo Ryza, “ AFPI Ditunjuk OJK Sebagai Asosiasi Resmi Penylenggara Layanan  P2P Lending ”, diambil dari https://dailysocial.id/post/afpi-resmi-p2p-lending
konsumen yang dikeluarkan oleh AFPI. 17 Penggunaan jasa debt collector hanya dapat dilakukan  untuk  tagihan  yang  telah  melewati  batas  keterlambatan  90  (hari)  dari tanggal jatuh tempo pinjaman. 18 Debt collector dilarang menggunakan kekerasan fisik dan mental dalam melakukan penagihan pinjaman gagal bayar kepada konsumen. 19 Pedoman perilaku yang dibentuk oleh AFPI tidak termasuk ke dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penagihan menggunakan pihak ketiga atau debt collector juga dilakukan pada bidang  perbankan  dan  bidang  perusahaan  pembiayaan.  Untuk  perbandingan  pada bidang  perbankan  walaupun  terdapat  etika  penagihan  yang  dibuat  oleh  Asosiasi Penyelenggara  Alat  Pembayaran  Menggunakan  Kartu  tetapi  Bank  Indonesia  tetap mengatur  mengenai  penggunaan debt  collector dan  tata  cara debt  collector dalam melakukan  penagihan  pinjaman  gagal  bayar  dalam  kartu  kredit  di  dalam  suatu peraturan perundang-undangan yaitu :
a. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/11/PBI/2009  tentang  Penyelenggaraan Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu  (“PBI  11/2009”) sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
b. Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  14/17/DASP  tanggal  7  Juni  2012  perihal Perubahan  atas  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  11/10/DASP  perihal Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan  Kartu  (SEBI 2012)
Pengaturan  mengenai  penagihan  menggunakan debt  collector pada  bidang perusahaan pembiayaan telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan di dalam Pasal 49 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  39/POJK.05/2014  Tentang  Tata  Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  lembaga  yang  bertugas  untuk  melindungi konsumen dalam sektor jasa keuangan yang dalam hal ini peer to peer lending , sudah seharusnya membuat pengaturan mengenai penggunaan debt collector dan tata cara penagihan oleh debt collector dalam melakukan penagihan pinjaman gagal bayar peer to  peer  lending. Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  melakukan  perubahan  di  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi  atau  dapat  membentuk  suatu  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru . Hal tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar terciptanya kepastian hukum bagi konsumen pengguna peer to peer lending .
3. Penyelesaian Sengketa Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Debt Collector
Mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, konsumen yang merasa dirugikan atas kesalahan yang dilakukan debt collector dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
17 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), “ Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informas i  Secara  Bertanggung  Jawab”,  diambil  dari https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku
18 Ibid.
19 Ibid. hlm.11
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  karena  kesalahannya  untuk menggantikan kerugian tersebut.”
Agar  dapat  meminta  ganti  kerugian  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  1365  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata, debt  collector tersebut  harus  memenuhi  unsur- unsur perbuatan melawan hukum.
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi agar dapat meminta ganti kerugian yaitu:
a. Adanya suatu perbuatan
Perbuatan adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. 20 Perbuatan tersebut tidak  harus  perbuatan  yang  disengaja  tetapi  juga  kelalaian  atau  kealpaan  yang menimbulkan kerugian. 21
b. Perbuatan tersebut melawan hukum
Perbuatan  tersebut  melawan  hukum  apabila  berlawanan  dengan  hak  orang  lain, kewajiban  hukumnya  sendiri,  kesusilaan  yang  baik,  keharusan  yang  diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda. 22
c. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
Kerugian pada perbuatan melawan hukum tidak hanya kerugian secara materiil saja tetapi juga mencakup pada kerugian secara immateriil. Kerugiaan immateriil yaitu tidak  berkurangnya  harta  kekayaan  melainkan  kerugian  tersebut  dapat  berupa ketakutan, kehormatan ataupun kesenangan dalam hidup. 23
d. Adanya hubungan kasual (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian Hubungan  kasual  merupakan  hubungan  sebab  akibat  antara  perbuatan  melawan hukum  dengan  kerugian.  Kerugian  itu  harus  timbul  sebagai  akibat  dari  perbuatan seseorang, jika tidak ada perbuatan (sebab) maka tidak ada kerugian (akibatnya). 24
e. Adanya kesalahan
Kesalahan yang terdapat di dalam perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan suatu perbuatan yang dilakukan karena kelalaian seseorang.
Penyelesaian  sengketa  berdasarkan  Pasal  39  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  konsumen  dapat  melakukan  pengaduan  kepada  lembaga  jasa  keuangan terkait  yaitu  penyelenggara peer  to  peer  lending ( internal  dispute  resolution). Berdasarkan  Pasal  32  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen.
Surat  Edaran  OJK  Nomor:  2/SEOJK.07/2014  tentang  Pelayanan  dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Penyelesaian Pengaduan dapat  Berupa Pernyataan Maaf  Atau  Menawarkan Ganti  Rugi  ( Redress/Remedy )  antara  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dan  Konsumen. Konsumen yang dapat diberikan ganti kerugian adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
20 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, hlm. 36
21 Ibid.
22 P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia , hlm.304
23 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, hlm. 85-85
24 Ibid. hlm. 305
a. terdapat  pengaduan yang  mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
b. pengaduan  Konsumen  yang  diajukan  adalah  benar,  setelah  PUJK  melakukan penelitian;
c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
d. adanya kerugian material;
e. Konsumen telah memenuhi kewajibannya.
Sehingga  konsumen  yang  mengalami  kerugian  immateriil  berdasarkan  surat keputusan OJK tersebut tidak dapat memintakan ganti kerugian.
Selain pengaduan kepada penyelenggara peer to peer lending , konsumen juga dapat melakukan pengaduan kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Pengaduan dapat dilakukan melalui website AFPI yaitu https://afpi.or.id/pengaduan  dan  mengisi  form  yang  telah  tersedia.  Pengaduan melalui  AFPI  nantinya  akan  diproses  dengan  menindaklanjuti  pengaduan  tersebut dan jika terbukti terdapat pelanggaran yang melanggar pada pedoman perilaku maka penyelenggara akan memberikan sanksi sesuai dengan prosedur pengenaan sanksi oleh  Majelis  Etika  Asosiasi  setelah  berkonsultasi  dengan  Otoritas  Jasa  Keuangan, sanksi tersebut antara lain 25 :
a. Teguran tertulis
b. Publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar Otoritas Jasa Keuangan kepada masyarakat
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi
d. Pemberhentian tetap dari keanggotaan asosiasi
Tahapan  yang  kedua  berdasarkan  Pasal  39  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan konsumen adalah penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan atau pengadilan  ( external  dispute  resolution) .  Jika  pada  tahap  pertama  tidak  mencapai kesepakatan antara konsumen dan penyelenggara peer to peer lending maka dapat memilih  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui  di  luar  pengadilan  yaitu  melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pengadilan.
Konsumen  dapat  lebih  memilih  LAPS  sebagai  alternative  penyelesaian sengketa  dikarenakan  prosedur  yang  cepat,  berbiaya  murah  dan  dengan  hasil obyektif, relevan dan adil. Penyelesaian sengketa melalui LAPS juga bersifat rahasia sehingga  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  jasa  keuangan  akan  lebih  nyaman. Layanan  penyelesaian  sengketa  di  LAPS  dapat  melalui  Mediasi,  Ajudikasi  dan Arbitrase,  namun  tidak  dapat  menempuh  jalur  Ajudikasi  dan  Arbitrase  jika sebelumnya tidak melalui jalur Mediasi.
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh konsumen adalah menyampaikan permohonan  penyelesaian  sengketa  kepada  lembaga  independen  yang  terdaftar dalam LAPS serta diawasi OJK, perihal belum adanya LAPS dalam peer to peer lending maka dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. LAPS saat ini telah  memiliki  enam  Daftar  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Otoritas
25 Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), “ Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Info rmasi  Secara  Bertanggung  Jawab”,  diambil  dari https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku
Jasa Keuangan antara lain Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan  Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  (BAPMI),  Badan  Mediasu  Dana  Pensiun (BMDP), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI). 26
Otoritas  Jasa  Keuangan  akan  melakukan  verifikasi  dan  memberikan konfirmasi  terhadap  dokumen  permohonan.  Selanjutnya,  konsumen  dan penyelenggara peer  to  peer  lending dalam  tahap  mediasi  akan  menunjuk  dan menentukan  mediatornya  sendiri.  Mediator  hanya  untuk  memfasilitasi  dan mengupayakan  perdamaian  antara  kedua  belah  pihak.  Jika  mencapai  kesepakatan antara konsumen dan penyelenggara peer to peer lending maka akan dibuatkan Akta Perdamaian  serta  nantinya  Otoritas  Jasa  Keuangan  akan  melakukan  monitoring terhadap  pelaksanaan  kesepakatan.  Jika  pada  tahap  mediasi  tidak  juga  mencapai kesepakatan maka ditempuh melalui upaya ajudikasi dan arbitrase.
Konsumen juga dapat memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dilakukan  di  Pengadilan  Negeri.  Berdasarkan  Pasal  39  (3)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  No.1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  konsumen  disebutkan  bahwa  Otoritas  Jasa  penyelesaian  sengketa  yang dilakukan diluar Alternatif Penyelesaian Sengketa, konsumen dapat menyampaikan permohonan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  untuk  memfasilitasi  konsumen  yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.
Prosedur  penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan  Neegeri  tunduk  pada ketentuan  hukum  prosedur  formal  sebagaimana  diatur  di  dalam  HIR.  Prosedur pengajuan  gugatan  melalui  pengadilan  yaitu  seseorang  yang  merasa  haknya  telah dirugikan  (penggugat)  oleh  pihak  lain (tergugat)  dapat  menghadap  secara  pribadi atau diwakili oleh orang lain/kuasanya untuk mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan  negeri  sesuai  dengan  daerah  hukum  tergugat  bertempat  tinggal. 27 Gugatan  pada  prinsipnyaa  diajukan  secara  tertulis,  tetapi  apabila  penggugat  tidak dapat menulis maka dapat diajukan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan. 28 Gugatan  disampaikan  kepada  Pengadilan  Negeri,  kemudian  akan  diberikan  nomor dan didaftarkan dalam buku register setelah membayar panjar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri. 29
Menurut  mantan  hakim  Susanti  Adi  Nugroho  terdapat  kritik  pada penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  yaitu  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan yang lambat, biaya perkara yang mahal, putusan peradilan sering tidak menyelesaikan  masalah  dan  kemampuan  hakim  yang  generalis. 30 Berdasarkan beberapa  pertimbangan,  penyelesaian  sengketa  melalui  LAPS  lebih  memiliki keunggulan  dibandingkan  dengan  melalui  pengadilan  maka  lebih  baik  konsumen melakukan penyelesaian sengketa melalui LAPS.
26 Edukasi  dan  Perlindungan  Konsumen, “Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”,  diambil  dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif- PenyelesaianSengketa.aspx
27 Pasal 118 HIR
28 Pasal 120 HIR
29 Pasal 121 HIR
30 Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, hlm. 5-6 sebagaimana dikutip  dalam  Ema  Rahmaw ati  dan  Rai  Mantili,  “Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor  Jasa Keuangan” , PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum hlm. 245
Penyelenggara peer to peer lending yang terbukti bersalah atas terjadinya penagihan secara sewenang-wenang dilakukan oleh debt collector nya dapat dikenakan sanksi oleh  AFPI.  Berdasarkan  Pasal  47  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan No.77/POJK.01/2020  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi Informasi  Informasi  Otoritas  Jasa  Keuangan  juga  dapat  mengenakan  sanksi administrative  berupa  peringatan  tertulis,  denda,  pembatasan  kegiatan  usaha  dan pencabutan izin.

## PENUTUP
Pengaturan  terkait  dengan  penggunaan debt  collector dalam  melakukan penagihan  pada peer  to  peer  lending belum  diatur  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  hal tersebut hanya diatur di dalam Pedoman Perilaku yang dibuat oleh AFPI. Tidak diaturnya terkait penggunaan debt collector menimbulkan kedudukan hukum yang tidak jelas dan ketidakpastian hukum bagi pengguna peer to peer lending . Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan  berkewajiban  untuk  membentuk  suatu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan terkait  dengan  penggunaan debt  collector dan  tata  cara  penagihan  oleh debt  collector dalam melakukan penagihan pinjaman gagal bayar peer to peer lending walaupun telah menunjuk AFPI untuk membentuk pedoman perilaku agar terciptanya kepastian hukum. Penyelesaian sengketa khususnya pada peer to peer lending diharapkan bagi Otoritas Jasa Keuangan  segera  membentuk  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  pada  bidang peer to peer lending .
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi
Buku Fuady,  Munir.  2005. Perbuatan  Melawan  Hukum:  Pendekatan  Kontemporer. Cetakan Kedua. PT Citra Aditya. Bandung.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat ). Cetakan ke-17. Jakarta. Rajawali Pers.
Simanjuntak,  P.N.H.  2017. Hukum  Perdata  Indonesia .  Edisi  Pertama.  Cetakan  ke-4. KENCANA. Jakarta.
Setiawan,  Rachmat.  1982. Tinjauan  Elementer  Perbuatan  Melawan  Hukum. Alumni Bandung. Bandung.
Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Cetakan ke-1. Jakarta. Kencana.

## Artikel Jurnal Melalui Website
Murti, Sari dan Widijantoro, Johanes. 2019. The Role Of Financial Services Authority In The  Consumer  Protection  Amid  The  Growth  Of  Fintech  Industry  In  Indonesia.
Mimbar Hukum. 31(2): 229. Retrieved from https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/43129/25630 Rahmawati,  Ema  dan  Mantili,  Rai.  2016.  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum. 3(2): 240-260. Retrieved from
http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9546/5399

## Website
Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI).  2019.  Pedoman  Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi secara Bertanggung Jawab. https://www.afpi.or.id/detailsnews/pedoman-perilaku. 26 Desember 2019.
Departemen Perlindungan konsumen. 2017. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor  Jasa
Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech.
https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/20180713145126 %20Fintech.pdf. 23 Desember 2019.
Edukasi  dan  Perlindungan  Konsumen.  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-PenyelesaianSengketa.aspx.  24  Maret 2020.
Lembaga  Pengembangan  Perbankan  Indonesia.  2019. Peer  to  Peer  Lending (P2P) Pelajaran Dari
China.
http://lppi.or.id/site/assets/files/1424/a_12_fintek_di_china.pdf.  26  Desember 2019.
Ryza, Prayogo.  2019. AFPI Ditunjuk OJK Sebagai Asosiasi Resmi Penylenggara Layanan P2P Lending. https://dailysocial.id/post/afpi-resmi-p2p-lending. 8 Mei 2020