## PENGEMBANGAN USAHA TERHADAP PEREMPUAN BALI PASCA PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN BERMUATAN GENDER DALAM HUKUM

## Ni Ketut Sari Adnyani
Program studi Fakultas Hukum Universitas Ganesha Singaraja Jl. Udayana No. 11 Singaraja Bali 22570
( niktsariadnyani@gmail.com )

## Abstrak,
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang atau kesempatan bagi perempuan Bali  dalam  bidang  pengembangan  usaha  pasca  perceraian  dari  perkawinan  campuran, mengedepankan  prinsip  responsive  gender  ke  dalam  awig-awig,  ilmplikasi  muatan toleransi menyama braya, status krama istri, serta menjalankan kewajiban ngayah pada saat piodalan di pura Tri Kahyangan menjadi tujuan dari muatan gender dalam hukum terhadap  usaha  yang  dikembangkan.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah sociological jurisprudence, dan jenis penelitiannya adalah studi analitik terhadap bahan hukum yang mengadopsi hak-hak perempuan di bidang dunia usaha. Bahan Hukum yang mengikat tertap mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Pasal 18 B ayat (2) dan Awig-Awig  Desa  Adat  yang  mengacu  pada  Keputusan  Nomor  01/KEP/PSM- 3?MDP/Bali/X/2010  oleh  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  (MUDP)  Bali  tentang  unsur pembagian  waris  perempuan  Bali  berstatus  (pradana)  berhak  memperoleh  warisan meskipun  sudah  kawin  dan  mengikuti  suaminya,  warisan  berupa  harta  tetadan  dapat menjadi  modal  utama  untuk  pengembangan  usaha  dalam  konteks  hukum  bisnis. Penentukan  subjek  penelitian  dilakukan  secara  stratified  random  sampling.  Teknik Analisa  bahan  hukum  yaitu  deskriptif.  Hasil  penelitian:  perempuan  Bali  diberikan kesempatan  diterima  menjadi  krama  istri  berdasarkan  kesepakata  pra  perkawinan  dari pihak  mempelai,  keluarga  mempelai,  dan  desa  adat  yang  memuat  ketentuan  bahwa  di kemudian hari apabila terjadi peristiwa perceraian adat siap menerima dan memberikan peluang untuk menjalankan rutinitas seperti krama istri umumnya. Implikasi dari muatan gender  dalam  hukum  bahwa  merujuk  consensus  dari  hasil  musyawarah  desa  adat perempuan  yang  menyamdang  status  janda  dari  perkawinan  campuran  diberikan kesempatan membuka peluang usaha di wilayah desa setempat, dan berhak memperoleh hibah  warisan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diadopsi  dari  MUDP  Bali  setelah memperoleh kesepakatan dengan keluarga besar melalui rembug keluarga dengan pihak desa adat (Dharma Pula).
Kata kunci : gender, hukum, perempuan, usaha .

## Abstract,
This study aims to examine the opportunities for Balinese women in the field of business development after divorce from mixed marriages, prioritizing the principle of gender  responsiveness  into  awig-awig,  the  application  of  the  burden  of  tolerance  to
menyama braya, the status of krama istri, and carrying out the obligation to dance at the temple. Tri Kahyangan is the goal of the gender content in the law of the business being developed. The research method in this study is sociological jurisprudence, and the type of research is analytic study of legal materials that adopt women's rights in the business world. The binding legal material refers to the Republic of Indonesia State Constitution Article 18 B paragraph (2) and the Traditional Village Awigers which refer to the Decree Number 01 / KEP / PSM-3/ MDP / Bali / X / 2010 by the Main Assembly of the Pakraman Village  (  MUDP)  Bali  concerning  the  division  of  inheritance  of  Balinese  women  with status (pradana) has the right to inherit even though they have married and followed her husband,  inheritance  in  the  form  of  assets  can  be  the  main  capital  for  business development in the context of business law. The determination of the research subject was carried  out  by  stratified  random  sampling.  Legal  material  analysis  techniques  are descriptive. The results of the study: Balinese women were given the opportunity to be accepted  as  wife's  manners  based  on  the  pre-marital  agreement  of  the  bride,  bride's family,  and  traditional  village  which  contained  the  provision  that  in  the  future  if  an incident  of  custom  divorce  is  ready  to  accept  and  provide  opportunities  to  carry  out routines such as the wives of their wives in general. The implication of the gender content in  the  law  is  that  the  consensus  reference  from  the  results  of  the  women's  traditional village meeting that is the status of widows from mixed marriages is given the opportunity to  open  business  opportunities  in  the  local  village  area,  and  is  entitled  to  inheritance grants  in  accordance  with  the  provisions  adopted  by  MUDP  Bali  after  obtaining  an agreement  with  the  family  big  through  family  consultation  with  the  traditional  village (dharma pula).
Keywords: gender, law, women, business

## PENDAHULUAN
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan  menyelaraskan  dengan hubungan hukum terjadi karena peningkatan  peningkatan  warga  negara asing  yang  berkunjung  dan  sebagai tenaga  kerja  di  Bali  sejumlah  ±  60% (NusaBali.com, 17 April 2018). Selama ini  belum  ada  pengaturan  mengenai perlindungan  perempuan  dari  desa  adat bilamana  perempuan  Bali  bercerai  dari status  perkawinan  campuran. Sudiana (2012)  meneliti  mengenai upaya-upaya mengimplementasikan  konvensi  wanita dalam awig-awig. Winarna (2017) lebih
menekankan  pada  analisa  terhadap  hak pakai  atas  rumah  hunian  warga  negara asing dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian  kawin.  Temuan  masalah berdasarkan  kasus  perceraian  yang terjadi  pada krama  istri (WNI)  akibat perkawinan  campuran  dengan  WNA tanpa perjanjian perkawinan secara adat selama ini berpengaruh pada kedudukan dan  status krama  istri tidak  dapat diterima  secara  adat.  Oleh  karenanya dalam  rangka  merespon  kebutuhan hukum  di  masyarakat  yang  bersinergi dengan responsif gender , sebagai langkah alternatif, berupa desain
kebijakan desa adat terhadap perempuan Bali  yang  bercerai  dari  perkawinan campuran dengan menggunakan perjanjian  perkawinan  secara  adat sebagai  dasar  dalam  menyusun awig- awig . Berdasarkan pada temuan permasalahan,  hasil  analisa  kasus,  dan identifikasi penyebab timbulnya masalah desain kebijakan urgen untuk dirancang untuk  melakukan  inovasi  dalam  rangka penemuan  bahan  pembaharuan  hukum adat Bali dalam bentuk awig-awig yang kemudian mengarah
kepada
pengembangan hukum adat yang mampu memfasilitasi hak-hak perempuan Bali . Untuk  dapat  melakukan  perubahan dalam awig-awig dapat ditempuh dengan nguwah-nguwahin  awig-awig atau merevisi terhadap norma awig yang dinilai  sudah  tidak  relevan.  Kebijakan pengembangan usaha terhadap perempuan  bali  pasca  perceraian  dari perkawinan campuran bermuatan gender dalam hukum, dengan menerima masukan melalui socio legal research ke desa adat maupun kota tentang pengaturan  adat  dalam awig terhadap perempuan yang melaksanakan perkawinan campuran.

## KERANGKA TEORITIS
Desain  adalah  sebuah  kegiatan kreatiif  yang  mencerminkan  keanekaan bentuk  kualitas,  proses,  pelayanan  dan sistem yang saling berhubungan. Desain merupakan  faktor  yang  membangun kegiatan inovasi pemanusiaan teknologi, dinamika budaya dan perubahan ekonomi. Teori transformasi budaya, ide tentang  pentingnya  " renesans "  atau pencerahan kembali desain yang mendorongnya menjadi bagian pemanusiaan kehidupan. Desain dituntut menjadi wacana budaya baru yang lebih mampu mengangkat harkat kemanusiaan di  muka  bumi(Sachari,  Sunarya,  2016  : 182). Kebijakan diperlukan untuk menjawab problem sosial yang kompleks. Kebijakan menempatkan target group harus menjadikannya tidak hanya  sebagai  objek,  namun  dapat sebagai subjek atau pelaku dalam proses perumusan kebijakan. Desa adat memiliki forum pengambilan keputusan yang disebut paruman. Paruman adalah sidang  permusyawaratan/pemufakatan desa yang mempunyai kekuasaan tertinggi  di  dalam  desa  adat.  Desa  adat dipimpin  oleh  Prajuru  Desa  Adat  yang dipilih  dan  ditetapkan  oleh  masing- masing  krama  (orang  yang  menjadi anggota desa adat). Unsur-unsur Prajuru
Desa Adat terdiri dari: (1) Bendesa Adat, sebagai  pimpinan  Prajuru  Desa  Adat, dipilih  dan  diangkat  oleh  Krama  Desa Adat; (2) Petajuh adalah wakil Bendesa Adat;  (3)  Penyarikan  adalah  juru  tulis Bendesa  Adat;  (4)  Kesinoman  adalah juru  arah;  (5)  Pemangku  adalah  yang membidangi  urusan  upacara  agara  di pura; dan (6) Pesedahan/Petengen adalah bendahara (Isna, 2007:3). Langkah desa adat dalam menuangkan aspek responsive  gender ke  dalam awig-awig yang  mendasarkan  pada  inisiatif  lokal tersebut  apabila  dilihat  dari  perspektif sejarah peran desa adat, dapat dikatakan sebagai  sebuah  sistem  pengelolaan kegiatan dalam masyarakat yang didasarkan pada pengalaman dan pengamatan selama bertahun-tahun terhadap  lingkungan  masyarakat  dan alam  sekitarnya.  Pada  kajian  penelitian ini  kembali  desain  kebijakan  didesain karena  ada  permasalahan krama  istri yang mengalami perceraian dari perkawinan campuran, penyikapan desa adat  dalam  memberikan  perlindungan terhadap perempuan Bali sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan gender .  Dalam  artikel  Basuki  (2006), menyebutkan batasan mengenai perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
tentang Perkawinan, antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA)  tunduk  pada  hukum  yang berlainan.  Relevan  dijadikan  rujukan penelitian menurut pertimbangan usulan penelitian  yang  diajukan  oleh  tim peneliti juga menelaah tentang perlindungan hukum desa adat terhadap perempuan  Bali  yang  bercerai  dari perkawinan  campuran  dalam  rangka menyusun  desain  kebijakan  adat  yang mengadopsi  kejelasan  kedudukan  dan status krama  istri di  desa  adat  pra  dan pasca  perkawinan  campuran  dilakukan dengan memasukkan alernatif penyelesaian  masalah  berupa  unsur perjanjian  perkawinan  dimasukan  ke dalam awig-awig secara adat. Perselisihan  pada  pasangan  perkawinan campuran  beda  kewarganegaraan  yang mengalami kasus perceraian memerlukan perhatian tata hukum  yang digunakan  dalam  penyelesaian  perkara perceraiannya (Witaskara, 2016:9). Peneliti memandang perlu
mengakomodasi muatan responsive gender sehingga  desa  adat  dalam memberikan perlindungan terhadap krama  istri lebih  memandang  aspek awig-awig sebagai  sebuah  instrumen hukum yang merupakan ukuran tingkah laku  atau  kesamaan  sikap  ( standard  of
conduct ),  juga  berfungsi  sebagai  suatu
rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat  ke  arah  lebih  sempurna. Dalam  rangka  penyusunan awig-awig desa  adat,  selain  harus  memperhatikan dinamika  masyarakat  sesuai  dengan perkembangan jaman, juga tetap mendasari  pada  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat.  Implementasi awig- awig desa  adat  hendaknya  berpedoman pada prinsip hukum yang adil, sehingga awig-awig dapat  berlaku  secara  efektif dalam masyarakat (Sirtha dalam Winarta,  2017  :  12). Awig-Awig desa adat  dapat  berfungsi  sebagai  alat merekayasa  ( social  engineering )  untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang  diinginkan  dan  mengembangkan hukum responsif berbasis gender . Hukum  adat  bersumber  pada  hukum Hindu  dalam  hal  ini  berlaku  teori Receptio in Complexu
yang diperkenalkan  oleh  C.F.  Winter  dan Salomon Keyzer (1823-1868), kemudian diikuti oleh L.W.C. van den Berg (1845- 1927). Menurut teori ini "orang Islam di Jawa menerima masuknya hukum Islam secara  integral,  sehingga  mengikat masyarakat  bersangkutan,  dengan  kata lain  hukum  Islam  mengikat  bagi  para penduduk  asli  yang  beraga  Islam. Sepanjang  tidak  dibuktikan  lain".  Bagi
masyarakat  adat  di  Bali,  teori  ini  juga berlaku bagi  orang Bali yang mayoritas Hindu,  yaitu  hukum  Hindu  mengikat orang-orang  yang  beragama  Hindu, sehingga  hukum  adat  Hindu  bersumber pada  hukum  Hindu  (Sadnyini,  2016  : 631).

## METODOLOGI
Analisa pada penelitian ini menggunakan  analisa  SWOT.  SWOT berfungsi  untuk  mengelompokkan  isu- isu  strategis  dalam  empat  komponen, seperti:  kekuatan,kelemahan,  peluang, dan  tantangan/ancaman.  Rencana  dan arah  pengembangannya  menyasar  pada penetapan regulasi dalam awig-awig yang  memuat  perlindungan  perempuan Bali  pasca  perceraian  dari  perkawinan campuran  untuk  dapat  memperoleh kedudukan dan status mewidesa (menjadi  warga  desa  adat)  di  desa  adat setempat;  sebagai  upaya meligitimasi konsep  desain  kebijakan  desa  adat  dan penetapan  kebijakan  desa  adat.  Arah pengembangan mengacu pada penetapan regulasi  perlindungan  perempuan  perlu didahului  dengan  pembuatan  draft akademik  yang  proses  penyusunannya turut  mengakomodasi  komponen  lokal dan  tidak  bertentangan  dengan  produk regulasi  di  seluruh  level.  Tedapatnya
produk hukum Pasal 57 Undang-Undang No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, maka  dalam  penelitian  digunakan  jenis penelitian  hukum  normatif  ( normative legal research) dengan mengkaji peraturan perundang-undang atau bersifat doktrinal (kajian  terhadap hukum positif). Sedangkan untuk mengkaji penerapan dari ketentuan yang berlaku menggunakan penelitian hukum empiris dengan kajian terhadap fenomena perkawinan campuran di mana terjadi  perceraian,  penyikapan  adat terhadap krama  istri yang  kembali  ke keluarga bajang (remaja) penting dituangkan  dalam  sebuah awig-awig dengan  cara nguwah-nguwahin  awig- awig merubah terhadap aturan awig yang belum  sesuai  dengan  cara  merevisi, menambahkan, bahkan mengganti apabila  tidak  sesuai  dengan  tingkat keberterimaan krama  desa adat  di provinsi  Bali.  Populasi  adalah  seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kejadian  atau  seluruh  unit  yang diteliti  yang  terdapat  di  5  (lima) kabupaten, diantaranya: Badung,
Buleleng,  Gianyar,  Karangasem,  dan
Kodya Denpasar. Penggunaan Stratified
Random Sampling adalah untuk
memperoleh perbandingan antara wilayah  desa  dan  kota  dalam  kasus
perempuan Bali yang mengalami perceraian  dari  perkawinan  campuran. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sejumlah  65  orang.  Informan  yang berkompeten  meliputi:  (1)  Prajuru  desa adat  Bondalem;  (2)  Prajuru  desa  adat yang  ada  di  wilayah  kota  dari  4 Kabupaten yang tersisa selain kabupaten Buleleng.  Sumber  data  primer,  hasil penelitian  dengan  pihak  responden  dan narasumber.  Data  sekunder  diperoleh dari  sumber  dokumen  hukum,  anatara lain.  UU  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, awig-awig, jurisprudensi, dan  sebagainya  yang  berkaitan  dengan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan melalui inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan penelitian quisioner dan Focus Group Discussion, Bungin (2010) adalah  data  dukung  untuk  kritik  dan masukan terhadap desain kebijakan desa adat  yang  menuju  ke  arah  responsif gender .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Merujuk  pengaruh  hukum  Hindu dalam  hukum  adat  di  Bali  juga melingkupi  desain  kebijakan  desa  adat yang  memuat  perlindungan  perempuan setelah  perceraian  dari  perkawinan campuran,  di  mana  tidak  terlepas  dari ajaran Tri  Hita  Karana (tiga  penyebab
manusia  dapat  mencapai  kebahagiaan) dengan  menjaga  keselarasan  antara manusia  dengan  Tuhannya,  yaitu  dapat diwujudkan  dengan krama  istri dapat diterima  ngayah  kembali  pada  saat piodalan di pura. Peluang atau kesempatan bagi perempuan Bali dalam bidang  pengembangan  usaha  pasca perceraian  dari  perkawinan  campuran, mengedepankan prinsip responsive gender  ke  dalam  awig-awig,  ilmplikasi muatan toleransi menyama braya, status krama istri, serta menjalankan kewajiban ngayah  pada  saat  piodalan  di  pura  Tri Kahyangan  menjadi  tujuan  dari  muatan gender  dalam  hukum  terhadap  usaha yang  dikembangkan.  Menjaga  harmoni dengan sesama, dengan cara mengembangkan  sikap menyama  braya sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan dalam  kehidupan  masyarakat  untuk menjaga  kerukunan,  bekerjasama,  dan menjaga keharmonisan antar krama desa (warga  desa),  baik krama  istri (warga perempuan)  maupun krama  lanang (warga laki-laki). Sinergi dengan lingkungan dapat  diwujudkan oleh desa adat  terhadap krama  istri, dengan menerima  kembali  sebagai krama  desa , dan krama istri juga dapat melaksanakan segala  ketentuan  yang  termuat  dalam awig-awig . Krama  istri beserta  para
krama  desa lainnya  secara  bersama- sama mengkonsepsikan
dan
mengaktifkan upacara keagaamaan untuk  memelihara  kesucian  desa.  Rasa kesatuan  sebagai krama  desa adat (warga  desa  adat)  terikat  oleh  karena awig-awig dalam  lingkup karang  desa (wilayah desa) dan bertalian erat dengan Tri  Kahyangan  Tiga (tiga  pura  desa sebagai  tempat  persembahyangan  bagi warga desa adat).

## KESIMPULAN
Kebijakan responsive gender dalam pengembangan usaha sudah diakomodasi  oleh  awig-awig  desa pakraman di beberapa daerah di Provinsi Bali.  Kesemuanya  berlandaskan  pada konsep  menyama  braya  yang  masih terpelihara  dengan  baik,  demikian  juga halnya  ada  perjanjian  pra  nikah  yang diakomodasi
oleh awig-awig memberikan kesempatan bagi
perempuan Bali yang mengalami perceraian  diterima  kembali  oleh  desa adat dengan persetujuan melalui dharma pula (keputusan bersama) untuk memberikan  pihak  perempuan  tersebut kesempatan  untuk  mencari  nafkah  dan membuka peluang usaha di eilayah desa setempat.

## REFERENSI
1. NusaBali.com, 17 April 2018. Tenaga Kerja Asing Didata .
Terbitan 18 April 2018.
2. Sudiana,  Ketut,  A.A.  (2012).
Upaya – Upaya Untuk Mengimplementasikan  Konvensi Wanita  Ke  Dalam  Awig-  Awig Desa Pakraman .
https://ojs.unud.ac.id/index/php/ srikandi/article/view/2897/2066 .
3. Winarta, E., & Nyoman. (2017).
Kawin, Hak Pakai atas Rumah Hunian Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan
Acta Comunitas , 42.
4. Sachari,  A.,  &  Sunarya,  Y.  Y. (2006).  . Pengantar  Tinjauan Desain . Bandung: ITB.
5. Isna Alizar (2007). Adat Masyarakat Bali dalam Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal  Studi  Islam  dan  Budaya (Ibda),  Volume  1  No.5,  Jan-Jun 2007 . 141-156. Purwokerto:
P3M STAIN Purwokerto.
6. Basuki,  Z.  J.  (2006).  Dampak Perkawinan  Campuran  terhadap Pemeliharaan  Anak. Indonesian Journal  of  International  Law ,
3 (4), 596.
7. Witaskara, A. T. (2016).
P elaksanaan  Perceraian  Dalam Perkawinan  Campuran  (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Singaraja) ,6.
8. Sadnyini, I. A. (2016).
Implementasi  Keputusan  MDP Bali  Tahun  2010  Ke  Dalam Awig-Awig  Desa  Pakraman  Di Bali. Jurrnal  Magister  Hukum
Udayana
Jurnal (Udayana
Master Law Journal) , 5 (3), 631.
9. Winter,  C.F.,  Keyze  S.  (1823- 1868). Policy Analysis: Concepts and Practice. New Jersey : Third Edition,  Prentice  Hall,  New
Jersey.
10. Bungin,  B.  (2010). Metodologi
Penelitian Kuantitatif (Edisi
Kedu).  Jakarta:  Prenada  Media
Group.