opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2969-2980 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468
Website: https://j -innovative.org/index.php/Innovative

## Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi
Mohd. Yusuf Daeng M. 1 🖂 , Hafidz Syukri Hamdani 2 , Dedi andriyan 3
Jurusan Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Lancang Kuning
Email: yusufdaeng23@gmail.com 1 🖂
Abstrak
Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Tujuan  penulisan  ini  untuk  mengetahui  pengaturan  tindak  pidana  gratifikasi  sebagai  salah  satu  tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia dan untuk mengetahui tentang peranan hukum yang ideal dalam pengaturan gratifikasi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang tinjauan yuridis tindak pidana  menerima  gratifikasi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sumber data yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian  dapat  disimpulkan,  gratifikasi  pada  hakekatnya  bukan  suatu  tindak  pidana,  dalam  hal  ini kualifikasi deliknya justru terdapat pada “penerima gratifikasi”. Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam Pasal Gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut. Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, meskipun pada sejarahnya gratifikasi secara tersirat sudah di atur di dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, namun terjadi pembaruan hukum pidana khusus korupsi. Hal ini dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dirasakan sulit pemberantasannya sehingga diperlukan suatu undang-undang yang ampuh.
Kata Kunci: Tindak Pidana Gratifikasi

## Abstract
One of the most exposed forms of corruption today is corruption in the form of gratuities. The purpose of this writing is to find out about the regulation of criminal acts of gratification as one of the criminal acts of corruption that is in accordance with the values of life in Indonesia and to find out about the ideal role of law in regulating gratification in Indonesia. This type of research is normative legal research because it is carried out by examining library materials or secondary data regarding a juridical review of the criminal act of receiving gratuities based on Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. The data sources used are primary, secondary legal materials. and tertiary. From the results of the study it can be concluded that gratuity is not a criminal act in essence, in this case the qualification of the offense lies in the "recipient of gratuity". Gratification itself in its formulation is still unclear, because in the Gratification Article it does not mention the minimum nominal limit a person can  be  subject  to  the  said  Gratification  Article.  Gratification  has  been  declared  a  criminal  act  of corruption  since  the  existence  of  a  regulation  in  the  Law  on  the  Eradication  of  Criminal  Acts  of Corruption Law No. 20 of 2001, although historically implicit gratification has been regulated in the Criminal Code (KUHP) inherited from the Dutch colonial era, there has been a reform of the criminal law specifically for corruption. This is done considering that corruption is an extraordinary crime which is difficult to eradicate, so a powerful law is needed.
Keywords: Keywords: Gratification Crime .

## PENDAHULUAN
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut,  korupsi  dirumuskan  kedalam  30  bentuk/jenis  tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :
a. Kerugian keuangan negara
b. Suap-menyuap
c. Penggelapan dalam jabatan
d. Pemerasan
e. Perbuatan curang
opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
g. Gratifikasi
Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak (Barda Nawawi Arief, 2001). Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi  kepada  seseorang  terkait  kapasitasnya  sebagai  pejabat  atau  penyelenggara negara  bukanlah  sesuatu  yang  baru.  Gratifikasi  menjadi  perhatian  khusus,  karena merupakan ketentuan yang baru  dalam perundang-undangan dan  perlu sosialisasi yang lebih  optimal.  Undang  undang  Nomor  20  Tahun  2001,  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam anti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Pasal 12 B Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah  dengan Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan  yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau tugasnya.” Secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat  mempengaruhi  keputusan  atau  kebijakan  dan  pejabat  yang  diberi  hadiah,  maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan  dan  pejabat  atau  pemeriksa  yang  akan mempengaruhi  integritas,  independensi  dan  objektivitasnya,  merupakan  sebagai  suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.
Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah  satu  tindak  pidana  korupsi  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001  dimana undang-undang tersebut merubah sekaligus melengkapi Undang-undang Nomor 31 Tahun
opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999  pengaturan  mengenai  gratifikasi  belum  ada.  Lebih  rinci  sebagai  berikut.  Pasal  12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut (Adami Chazawi, 2005):
a. Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut :
1) Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  Negara dianggap  pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
2) Yang  nilainya  Rp  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  atau  lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
3) Yang nilainya kurang dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.
4) Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  Negara  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
b. Pasal 12C ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, berbunyi :
1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga  puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4) Ketentuan mengenai tata caca penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak
opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan

## Pidana Korupsi.
Namun kenyataannya, penegakan peraturan gratifikasi ini menuai banyak masalah dalam pemaknaanya, karena  ketidakjelasan  dari unsur dalam pasalnya. Misalnya tentang unsur kepentingan  pemberi  hadiah,  beserta  nilai  yang  tidak  wajar  dalam  pemberian  tersebut. Selain itu masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan  hal  yang  lumrah  dan  merupakan  kebiasaan  masyarakat  yang  sudah membudaya.  Sehingga  jarang  sekali  ditemukan  dilapangan  penerima  gratifikasi  dijerat hukum. Bahkan gratifikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi masih menjadi  teka-teki  masyarakat  termasuk  ahli,  bahkan  bertanya-tanya  apa  sesungguhnya yang menjadi perbedaan mendasar antara gratifikasi dan suap. Teka-Teki tersebut dapat dipahami karena membaca rumusan kalimat gratifikasi dan suap didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, memang tidak jelas bahkan ada kesamaan (Romli Atmasasmita, 2013).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  literatur  ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya  dalam  penelitian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan- kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doctrinal (Jonaedi  Effendi  & Johnny Ibrahim, 2018) .  Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu  mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat
opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan
serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi yang Sesuai dengan Nilai Hidup di Indonesia
Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B Undang- Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut :
a. Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dianggap pemberian suap, apabila  berhubungan dengan  jabatannya dan yang  berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
1) Yang  nilainya  Rp  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  atau  lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum:
b. Pidana  bagi  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (1)  adalah  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling  sedikit  Rp  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Rumusan korupsi pada Pasal 12 B Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 adalah rumusan tindak  pidana  korupsi  baru  yang  dibuat  pada  Undang-Undang  Nomor.  20  Tahun  2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur  :
a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
b. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);
opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan
c. Yang  berhubungan  dengan  jabatan  dan  berlawanan  dengan  kewajiban  atau tugasnya;
d. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.
Sementara yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan  pasal  12B  Undang- Undang  Nomor.  20  Tahun  2001  yang  menyatakan  “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas  penginapan,  perjalanan  wisata,  pengobatan  cuma-cuma,  dan  fasilitas  lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Berdasarkan batasan gratifikasi di atas, hampir dapat dipastikan semua Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara di negeri ini telah melakukan dan/a tau menerima “Suap” selama ia melakukan tugas sebagai pelayanan publik. Namun menurut hemat penulis, tidak semua “Gratifikasi” dapat memenuhi  unsur  dapat  diancam  pidana  sebagaimana  disebut  di  atas.  Sepanjang “gratifikasi” tersebut terjadi tidak bertentanga n atau berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya,  sekalipun  “gratifikasi”  tersebut  berhubungan  dengan  jabatannya  baik  sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara, gratifikasi tersebut tidak memenuhi unsur dapat  diancam  dengan  pidana.  Karena  u nsur  “berhubungan  dengan  jabatannya  dan berlawanan  dengan  kewajibannya”  adalah  merupakan  unsur  yang  integral  atau  satu kesatuan  unsur  yang  tidak  dapat  dipisahkan  .  Jadi  kata  kunci  pemberian  suap  dalam pengertian “gratifikasi” adalah jika gratifikasi itu te rjadi yang bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Ancaman pidana suap dalam gratifikasi, memang sangat diperlukan karena tidak sedikit pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima janji atau menawarkan janji untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu  yang  berlawanan  dengan kewajibannya  atau  tugas  yang  seharus  dilakukannya  sebagai  pegawai  negeri  sipil  atau penyelenggara  negara.  Akan  tetapi  justifikasi  terhadap  yang  namanya  gratifikafkasi menurut penulis harus lebih ditafsirkan dengan ekstra hatihati, karena  menyangkut rasa keadilan  yang  hidup  di  masyarakat,  dengan  kata  lain  gratifikasi  yang  bisa  dikenakan ancaman pidana sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001
opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “gratifikasi yang berindikasi suap”. Dalam makalah ini penulis juga mencermati rumusan Pasal 12B Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 yang kurang jelas tentang batasan nilai hadiah yang boleh diterima pejabat negara atau pegawai negeri (gratifikasi), di mana hal ini merupakan salah satu kelemahan yang ada pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 khususnya tentang gratifikasi, dan menurut  penulis  juga  akan  mengalami  kesulitan  dalam  implementasinya.  Sementara  ini walaupun  batas  minimum  untuk  gratifikasi  belum  ada,  namun  ada  usulan  pemerintah melalui  Menfkominfo  pada  tahun  2005  bahwa  dibawah  Rp.  250.000,-  supaya  tidak dimasukkan  kedalam  kelompok  gratifikasi.  Namun  hal  ini  belum  diputuskan  dan  masih dalam wacana diskusi .
Menurut Pasal 12B ayat 1 yang berbunyi :
“Setiap  gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya ,……”. Mencantumkan kata “dianggap” dalam rumusan pada ayat (1) mengandung makna bahwa rumusan korupsi suap menerima gratifikasi ayat (1) ini pada dasarnya  bukan  suap,  tetapi  dianggap  saja,  dianggap  suap.  Gratifikasi  memang  bukan bentuk tindak pidana korupsi, melainkan pengertian harfiah ialah pemberian dalam arti luas Mengenai  ketentuan  pembuktian  bahwa  gratifikasi  atau  hadiah  yang  diterima  pegawai negeri adalah bukan suap. Pada Pasal 12 B disebutkan bahwa jika gratifikasi yang diterima pegawai  negeri  nilainya  Rp10  juta  atau  lebih,  maka  pembuktian  bahwa  itu  bukan  suap dilakukan oleh si penerima gratifikasi. Tetapi, jika nilai gratifikasi yang diterima kurang dari Rp 10 juta, maka pembuktian bahwa itu bukan suap dilakukan oleh penuntut umum.
Beban pembuktian terhadap penerima gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a adalah beban pembuktian terbalik yakni yang wajib membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan korupsi dalam bentuk gratifikasi adalah si penerima gratifikasi sendiri.  Dan  sistem  pembuktian  terbalik  juga  terdapat  dalam  Pasal  37  Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya  Rp.  10  juta  atau  lebih.  Bunyi  Pasal  37  Undang-Undang  Nomor.  20  Tahun  2001 adalah  (Adami Chazawi, 2005):
(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana
opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan
korupsi.
(2)  Dalam  hal  terdakwa  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana korupsi,  maka  pembuktian  tersebut  dipergunakan  oleh  pengadilan  sebagai  dasar  untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
Sedangkan beban pembuktian terhadap penerima gratifikasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12B ayat 1 huruf b yang intinya tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang  nilainya  kurang  dari  Rp.  10  juta,  beban  pembuktiannya  ada  pada  Jaksa  Penuntut Umum  artinya  dengan  dengan  sistem  beban  pembuktian  biasa,  yakni  beban pembuktiannya berada pada Jaksa Penuntut Umum sesuai KUHAP (Adami Chazawi, 2005).
Kelanjutan dari Pasal 12B yang masih saling berkaitan yakni Pasal 12 C Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 :
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan  gratifikasi  yang  diterimanya  kepada  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
(2)  Penyampaian  laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib  dilakukan  oleh penerima  gratifikasi  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal gratifikasi tersebut diterima.
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jadi maksud dari pada ketentuan Pasal 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 adalah apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  gratifikasi  diterima.  Sehingga dengan dilaporkannya gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara
opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan
tersebut dapat menghapuskan sifat pidananya “menerima gratifikasi” oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Berdasarkan  uraian  diatas,  diketahui  bahwa  gratifikasi  pada  hakekatnya  bukan  suatu tindak pidana, dalam hal ini kualifikasi deliknya justru terdapat pada “penerima gratifikasi”. Gratifikasi  sendiri  dalam  formulasinya  masih  belum  jelas,  karena  dalam  Pasal  Gratifikasi tersebut  tidak  disebutkan  batasan  minimal  nominal  seseorang  dapat  dikenakan  Pasal Gratifikasi  tersebut.  Kemudian  untuk  beban  pembuktian  terhadap  penerimaan  suap gratifikasi yang bernominal Rp. 10 juta atau lebih maka pembuktiannya dilakukan oleh si penerima  gratifikasi  (pembuktian  terbalik),  sedangkan  jika  penerimaan  suap  gratifikasi tersebut  bernominal  kurang  dari  Rp.  10  juta,  maka  yang  harus  melakukan  pembuktian adalah Jaksa Penuntut Umum (pembuktian biasa). Demikian juga apabila pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  segera  melaporkan  terjadinya  gratifikasi  yang  diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus.

## 2. Peran Hukum Yang Ideal Dalam Pengaturan Gratifikasi di Indonesia
Hukum mengidentifikasikan sebagai suap bisa juga korupsi. Belakangan muncul istilah Gratifikasi. Meskipun mempunyai daya pikat yang sangat luar biasa, menurut hukum, ini tidak boleh dilakukan atau sangat dilarang. Pada hakekatnya gratifikasi merupakan bagian dari  apa  yang  dinamakan  suap.  Secara  sederhana  istilah  itu  biasa  dipahami  sebagai pemberian dalam arti luas. Definisi sederhana, gratifikasi adalah pemberian hadiah. Dalam hukum  pidana  korupsi,  gratifikasi  termasuk  tindak  pidana  korupsi.  Menurut  Undang- Undang Nomor 31 Tuhun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ada 30  jenis tindakan korupsi yang dapat dikategorikan dalam 7 kelompok (R. Wiyono, 2005):
a. Kerugian keuntungan negara;
b. Suap-menyuap (istilah lain: sogokan atau pelicin);
c. Penggelapan dalam jabatan;
d. Pemerasan;
e. Perbuatan curang;
f. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
g. Gratifikasi.
opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan
Apabila  membicarakan  masalah  efektif  atau  berfungsi  tidaknya  suatu  hukum  dalam  arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan  apakah  hukum  tersebut  benar-benar  berlaku  atau  tidak  dalam  masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah  bahwa (Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, 1987) :
a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya
b. Kaidah  hukum  berlaku  secara  sosiologis,  apabila  kaidah  tersebut  efektif  artinya kaidah  tersebut  dapat  dipaksakan  berlakunya  oleh  penguasa  walaupun  tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.
c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah  bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu :
a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
b. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.
Masalah berlakunya hukum dapat efektif dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam masyarakat, maka ada 2 komponen harus diperhatikan yaitu  :
a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum atau  dengan  kata  lain  bagaimana  hukum  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan masyarakat.
opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan
b. Sejauh  mana  hukum  berperan  untuk  menggerakkan  masyarakat  menuju  suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum berperan aktif atau dikenal dengan istilah  sebagai  fungsi  hukum  sebagai  alat  rekayasa  sosia l  “a  tool  of  social engineering”.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa :
1. Gratifikasi  pada  hakekatnya  bukan  suatu  tindak  pidana,  dalam  hal  ini  kualifikasi deliknya  justru  terdapat  pada  “penerima  gratifikasi”.  Gratifikasi  sendiri  dalam formulasinya  masih  belum  jelas,  karena  dalam  Pasal  Gratifikasi  tersebut  tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut. Kemudian untuk beban pembuktian terhadap penerimaan suap gratifikasi yang  bernominal  Rp.  10  juta  atau  lebih  maka  pembuktiannya  dilakukan  oleh  si penerima  gratifikasi  (pembuktian  terbalik),  sedangkan  jika  penerimaan  suap gratifikasi tersebut bernominal kurang dari Rp. 10 juta, maka yang harus melakukan pembuktian  adalah  Jaksa  Penuntut  Umum  (pembuktian  biasa).  Demikian  juga apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara segera melaporkan terjadinya gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi, maka pidananya menjadi hapus.
2. Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, meskipun pada sejarahnya gratifikasi secara tersirat sudah di  atur  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  warisan  kolonial Belanda, namun terjadi pembaruan hukum pidana khusus korupsi. Hal ini dilakukan mengingat  korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  (extra  ordinary  crime)  yang dirasakan  sulit  pemberantasannya  sehingga  diperlukan  suatu  undang-undang yang ampuh.
DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. (2005). Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia. Bayumedia
opyright @ Mohd. Yusuf Daeng M. Hafidz Syukri Hamdani, Dedi andriyan
Publishing.
Barda Nawawi Arief. (2001). Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Era Peningkatan Supremasi Hukum, 216.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
Kencana.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
R. Wiyono. (2005). Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.
Romli Atmasasmita. (2013). Gratifikasi Sama Dengan Suap. SindoNew.
Soerjono Soekanto, & Mustafa Abdullah. (1987). Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Rajawali.