## KETIMPANGAN GENDER DALAM PENDIDIKAN Chairani Astina Dosen UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

## Abstrak
Pendidikan yang dapat mencerdaskan bangsa adalah pendidikan yang terbebas dari  unsur  diskriminasi  gender.  Laki-laki  dan  perempuan,  sama–sama  berhak memperoleh  pendidikan  tinggi,  sama-sama  berhak  mengabdikan  ilmu  yang  telah diperolehnya  untuk  kebaikan  manusia,  baik dalam  lingkungan  rumah  tangga  maupun diluar rumah tangganya.
Meskipun saat ini sudah banyak perempuan yang mengenyam pendidikan akan tetapi  mereka  tetap  belum  mendapatkan  kesempatan  sepenuhnya  untuk mengembangkan  kualitas  diri  mereka  dengan  cara  meneruskan  pendidikan  mereka kejenjang  yang  lebih  tinggi  lagi,  dikarenakan  beberapa  faktor  yaitu  :  ekonomi,  sosial, fasilitas  pendidikan  dan  pembagian  peranan  menurut    jenis  kelamin.  Dan  ada  pula beberapa  ketimpangan  yang  terjadi  dalam  pendidikan  yaitu:  1)  kurikulum  yang  bias gender, 2) kebijakan sekolah yang diskriminatif, dan 3) stigmatisasi disiplin ilmu. Untuk mengembangkan  masyarakat,  ada  beberapa  prinsip  yang  harus  ditumbuhkan  dalam penyelenggaraan  pendidikan  emansipatori  :  Pemerataan  atau  kesetaraan, berkelanjutan, produktifitas, dan pemberdayaan dari setiap individu.
Adapun tujuan dari pendidikan berperspektif gender di antaranya: mempunyai akses yang sama dalam pendidikan, kewajiban yang sama,  dan persamaan kedudukan dan  peran.  Jika  ini  dapat  direalisasikan  maka  kita  bisa  mengurangi  terjadinya ketimpangan-ketimpangan gender yang ada dalam pendidikan. Kata kunci : Ketimpangan Gender, Pendidikan.

## Abstract
Education can achieve the nation is free from gender discrimination  element. Men and women are equally entitled to obtain higher education, are equally entitled to devote  knowledge  that  has  been  gained  for  the  benefit  of  man,  both  within  the household and outside the household.
Although it's been a lot of women who get an education but they still have not gotten  a  chance  to  fully  develop  the  qualities  themselves  in  a  way  to  continue  their education to a higher level again, due to several factors: economic, social, educational facilities and the distribution of roles according to the types of genitals. And there are also  some  inequality  in  education,  namely:  1)  gender-biased  curriculum,  2) discriminatory  school  policy,  and  3)  the  stigmatization  of  disciplines.  To  develop  a community,  there  are  several  principles  that  must  be  grown  in  the  administration  of emancipatory  education:  Equity  or  equality,  sustainability,  productivity  and empowerment of each individual.
The  purpose  of education  with  a  gender  perspective  include:  equal  access  to education, the same obligations, and equality and roles. If this can be realized then we could reduce the gender inequalities that exist in education.
Keywords: Gender Inequality, Education

## A. Latar Belakang
Pada  masa  Yunani,  pendidikan  dikonsepsikan  sebagai  proses penyiapan  kehidupan  manusia  yang  memilikitiga  tipe  sebagai masyarakat yang mewujudkan Negara ideal, yaitu: 1) Manusia sebagai pemikir  dan  pengatur  Negara,  2)  Manusia  sebagai  kesatria  dan pengaman  Negara,  3)  Manusia  sebagai  pengusaha  dan  penjamin kemakmuran serta kesejahteraan Negara dengan segenap warganya.
Pendidikan  yang  dapat  mencerdaskan  bangsa  adalah pendidikan  yang  terbebas  dari  unsur  diskriminasi  gender.  Laki-laki dan  perempuan,  sama–sama  berhak  memperoleh  pendidikan  tinggi, sama-sama berhak mengabdikan ilmu yang telah diperolehnya untuk kebaikan  manusia,  baik  dalam  lingkungan  rumah  tangga  maupun diluar rumah tangganya 1 .
Perbedaan  prestasi  yang  dicapai  laki-laki  dan  perempuan sangat  berkaitan  erat  dengan  lingkungan  yang  dimodifikasi  secara berbeda. Andaikan lingkungan sejak semula memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mahir di berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti yang dilakukan pada anak laki-laki pada  umumnya,  tentu  perempuan  tidak  akan  mengalami ketertinggalan. 2
Sebagai  mana  ada  pepatah  yang    sering  kita  dengar “wanita adalah  tiang  negara,  apabila  wanitanya  baik  maka  negaranya  akan baik, apabila wanitanya rusak maka negara itu akan rusak pula” . Dari pepatah  ini  bisa  kita  simpulkan  bahwa  betapa  besarnya  pengaruh seorang wanita dalam kehidupan ini, jika seorang wanita baik, pintar, dan  berakhlak  mulia  maka  mereka  akan  bisa  mewujudkan  para pemimpin  yang  hebat  untuk  suatu  negara.  Dengan  ini  mestinya  kita sudah  bisa  mencermati  betapa  pentinggnya  bagi  seorang  wanita untuk  mendapatkan  pedidikan  sama  dengan  hal  layaknya  para  laki- laki.  Apa  lagi  kita  juga  sering  mendengarkan  ungkapan  yang  sangat populer  bahwasanya “Dibalik  laki-laki  yang  hebat  ada  perempuan yang  hebat” ,  dari  makna  yang  tersirat  dalam  ungkapan  tersebut bahwasanya  antara  perempuan  dan  laki-laki  mereka  saling melengkapi  antara  satu  sama  lainnya.  Seorang  perempuan  bisa menjadi hebet ketika dia bisa menghebatkan laki-laki yang ada dalam kehidupannya, baik itu kakek, ayah, kakak, adik dan anak. Begitu juga dengan laki-laki mereka bisa meraih suatu kesuksesan dan dikatakan hebat itupun juga tidak luput dari peran perempuan yang ada dalam kehidupannya, baik itu nenek, ibu, kakak dan adik.
1 Eti  Nurhayati, Psikologi  Perempuan  dalam  berbagai  perspektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), hal. 145
2 Ibid,hal.105.
Seiring  perjalanan  sejarah,  kaum  perempuan  telah  banyak mengalami  berbagai  erosi,  mulai  dari  kepribadian,  akhlaq,  bahkan aqidah.  Dan  itu  semua  tidak  luput  dari  pengetahuan  yang  mereka miliki  melalui  jenjang  pendidikan,  sebagaimana  yang  selama  ini  kita ketahui  pendidikan  pada  dahulunya  lebih  diprioritaskan  bagi  kaum laki-laki  saja,  sementara  kaum  perempuan  tidak  diberikan kesempatan  untuk  mengenyam  pendidikan  yang  lebih  tinggi  baik karena alasan ekonomi maupun anggapan tugas domestic perempuan.
Fenomena  subordinasi  perempuan  dalam  pendidikan Indonesia menyaratkan suatu revolusi cultural. Yakni menghancurkan mitos  dan  segala  bentuk  pembekuan  anggapan  yang  menyatakan bahwa subordinasi perempuan itu alami (natural). Upaya penyadaran bisa dilakukan melalui pendidikan seperti yang pernah dilakukan R.A. Kartini.  Salah  satu  yang  diperjuangkan  pada  waktu  itu  adalah kesetaraan pendidikan antara perempuan dan laki-laki 3 .

## A. Pengertian Pendidikan dan Tujuannya

## 1. Pengertian Pendidikan
Pengertian pendidikan dari beragam perspektif  para tokoh pendidikan  yang  ada  pada  buku Dasar-Dasr  Kependidikan (Hamdani,  2011),  dapat  disimpulkan  bahwa  pendidikan  adalah sebuah  system  yang  terencana  untuk  mewujudkan  suasana bealajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  secara  aktif  sehingga memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  emosional,  pengendalian diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat 4 .

## 2. Tujuan Pendidikan
Tujuan  merupakan  sasaran  yang  hendak  dicapai  dan sekaligus  merupakan  pedoman  yang  member  arah  bagi  segala aktivitas  yang  dillakukan.  Salah  satu  tujuan  pendidikan  dalam islam adalah “mengembangkan manusia yang baik yang beribadah dan  tunduk  kepada  Allah  serta  mensucikan  diri  dari  dosa” 5 . Menurut Zakiyah Drajat ada beberapa tujuan pendidikan, yaitu :
3 Agnes  Widanti,  Fatimah  Usman, Belajar  Gender,  analisis  :  mengurai ketimpangan gender dalam realitas masyarakat, (Semarang : JGJ PMII Jateng, 2005), hal.
45.
4 Hamdani, Dasar-dasar  Kependidikan, (Bandung  :  Pustaka  Setia,  2011),  hal.13- 21.
5 Hery Noer Aly. Munzier, Et, al, Watak pendidikan islam, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2003), hal. 152.
a. Tujuan umum yaitu tujuan yang akan  dicapai dengan semua kegiatan  pendidikan  baik  dengan  pengajaran,  atau  dengan cara lain.
b. Tujuan  akhir  yaitu  insane  kamil  yang  akan  menghadap Tuhannya,  merupakan  tujuan  akhir  dari  proses  pendidikan islam.
c. Tujuan  sementara  yaitu  tujuan  yang  akan  dicapai  setelah anak  didik  diberi  sejumlah  pengalaman  tertentu  yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal.
d. Tujuan  operasional  yaitu  tujuan  praktis  yang  akan  dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu 6 .

## B. Pengertian Gender Dan Kesetaraannya dalam Pendidikan
Menurut para ahli, gender didefinisikan sebagai isu perbadaan kelas antara laki-laki dan perempuan. Gender telah lantang digembor- gemborkan  dimana-mana.  Sebenarnya  apakah  gender  itu?  Gender merupakan atribut yang disematkan  pada seseorang, dikodifikasikan dan dilembagakan secara sosial maupun kultural kepada laki-laki atau perempuan.  Gender  berkaitan  dengan  pikiran  dan  harapan masyarakat  untuk  melakukan  peranan  terbaik  sebagai  laki-laki  atau perempuan.  Karena  gender  merupakan  bentuk  sosial  (pengalaman masyarakat),  maka  penempatan  gender  dari  waktu  kewaktu  selalu berubah.  Gender  tidak  bersifat  universal,  artinya  antara  masyarakat satu  dengan  yang  lainmempunyai  pengertian  yang  berbeda-beda dalam memahami
gender.
Perbedaan ini disebabkan
settingsosiohistoris  masyarakat  satu  dan  lainnya  tidak  sama.  Peran gender  juga  dapat  dipertukarkan  antara  laki-laki  dan  perempuan karena  gender  bukan  kodrat  Tuhan  (hukum  Tuhan)  melainkan bentukan sosial 7 .
Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama  peradaban  manusia  untuk  mencapai  kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan  membangun  keluarga  berkualitas.  Terwujudnya  kesetaraan  dan keadilan  gender  ditandai  dengan  tidak  adanya  diskriminasi  antara perempuan  dan  laki-laki,  sehingga  mereka  memiliki  akses, kesempatan  berpartisipasi  dan  kontrol  atas  pembangunan  dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara historis  telah  terjadi  dominasi  laki-laki  dalam  segala  lapisan masyarakat  di  sepanjang  zaman,  dimana  perempuan  dianggap  lebih rendah daripada laki-laki. Dari sini muncullah doktrin
6 Zakiah Darajat, Ilmu pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.29-33
7 Agnes  Widanti,  Fatimah  Usman, Belajar  Gender,  analisis  :  mengurai ketimpangan gender dalam realitas masyarakat, hal.3.
ketidaksetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan 8 .    Ketidaksetaraan tersebut diantaranya adalah:
1. Marginalisasi terhadap perempuan Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan  kepinggiran.  Perempuan  dicitrakan  lemah,  kurang  atau tidak  rasional,  kurang  atau  tidak  berani,  sehingga  tidak  pantas  atau tidak dapat memimpin.
2. Steorotip masyarakat terhadap perempuan
Pandangan  stereotip  masyarakat,  yakni  pembakuan diskriminatif  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Perempuan  dan  laki- laki  sudah  mempunyai  sifat  masing-masing  yang  sepantasnya, sehingga tidak dapat keluar dari qodrat yang telah ada.
3. Subordinasi terhadap perempuan
Pandangan ini memposisikan perempuan dan karya-karyanya lebih  rendah  dari  laki-laki,  sehingg  amenyebabkan  mereka  merasa sudah  selayaknya  sebagai  pembantu,  nomor  dua,  sosok  bayangan, dan  tidak  berani  memperlihatkan  kemampuannya  sebagai  pribadi. Laki-laki  menganggap  perempuan  tidak  mampu  berpikir  seperti ukuran  mereka,  sehingga  mereka  selalu  khawatir  apabila  memberi pekerjaan berat kepada perempuan.
4. Beban ganda terhadap perempuan
Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  perempuan  lebih  lama pengerjaannya  bila  diberikan  kepada  laki-laki,  karena  perempuan yang  bekerja  disektor  publik  masih  memiliki  tanggungjawab pekerjaan  rumah  tangga  yang  tidak  dapat  diserahkan  kepada pembantu  rumah  tangga  sekalipun  pembantu  rumah  tangga  sama- sama perempuan.
5. Kekerasan terhadap perempuan
Kekerasan  terhadap  perempuan  dapat  berupa  kekerasan psikis,  seperti  pelecehan,  permintaan  hubungan  seks  ditempat umum,  senda  gurau  yang  melecehkan  seks  perempuan.  Dan kekerasan  fisik,  seperti  pembunuhan,  perkosaan,  penganiayaan terhadap perempuan dan lain sebagainya 9 . Sementara itu dalam pendidikan dasar persamaan pendidikan menghantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan sehingga  bisa  disebut  pendidikan  kerakyatan.  Sebagaimana  Athiyah, Wardiman  Djojonegoro  menyatakan  bahwa  ciri  pendidikan
8 Asghar  Ali  Engineer, Hak-hak  Perempuan  dalam  Islam ,  terj.  Farid  Wajidi  dan Cici Farkha Assegaf,  Yogyakarta: Lembaga study Pengembangan Perempuan dan Anak, 1994, hlm. 55.
9 A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, Magelang: Indonesia Tera, 2004, hlm. XX- XXIV.
kerakyatan  adalah  perlakuan  dan  kesempatan  yang  sama  dalam pendidikan  pada  setiap  jenis  kelamin  dan  tingkat  ekonomi,  sosial, politik,  agama  dan  lokasi  geografis  publik.  Dalam  kerangka  ini, pendidikan diperuntukkan untuk semua, minimal sampai pendidikan dasar.  Sebab  manusia  memiliki  hak  yang  sama  dalam  mendapatkan pendidikan  yang  layak.  Apabila  ada  sebagian  anggota  masyarakat yang  tersingkir  dari  kebijakan  kependidikan  berarti  kebijakan tersebut telah meninggalkan sisi kemanusiaan yang setiap saat harus diperjuangkan 10 .

## C. Ketimpangan Gender Dalam Pendidikan
1. Kurikulum yang Bias Gender
Terjadinya distori padagogis yang ditimbulkan media masa juga  tuntutan  pemerintah  dan  industri  swasta.  Untuk  tehnik pendidikan  menengah  dan  tinggi  juga  mempresentasikan  hal serupa  yakni  nilai  dan  kurikulum  yang  bias  gender.  Sebenarnya masalah  nilai  materi  merupakan  salah  satu  tantangan  yang  harus dihadapi  dalam  pengembangan  kurikulum  agar  tidak  bias. Kurikulum yang bias gender didalamnya memuat dua hal, yakni :
 Kurikulum  pendidikan  secara  teori  dalam  materi  yang diberikan
 Kurikulum  yang  diberikan  dalam  bentuk  kegiatan  atau praktek.
2. Kebijakan Sekolah yang Diskriminatif
Kebijakan-kebijakan  yang  diambil  penguasa  pendidikan terhadap  siswa  laki-laki  dan  perempuan  sering  merugikan  salah satunya.  Tetapi  yang  paling  dirugikan  adalah  siswa  perempuan, semis  ala  sudut  pandang  yang  membedakan  peta  perempuan  dan laki-laki.
Pertama ,  bidang  studi  yang  diterima  laki-laki  lebih  pada alokasi waktu dan kesempatan yang leluasa. Hal ini dapat kita lihat dalam  pemberian  kesempatan  masuk  perguruan  tinggi  jurusan tertentu,  sepert  teknik  dan  otomotif.  Dengan  kesempatan  yang berbeda tentu saja buku-buku dan materi laki-laki lebih beragam. Sementara siswi dianggap telah cukup dengan menguasai masalah- masalah  sehingga  tidak  aneh  jika  laki-laki  kelak  dapat mengembangkan diri untuk menjadi pemimpin.
Kedua ,  keberadaan  diluar  (masyarakat  dan  lingkungan) kurang  mendapat  tempat  dan  sambutan,  sementara  itu  pula peraturan  dan  kebijakan  yang  ditujukan  kepada  perempuan  telah
10 Eni  Purwati  dan  Hanun  Asrohah, Bias  Gender  dalam  Pendidikan  Islam, Surabaya: Alpha, 2005 , hlm: 30.
membatasi  kiprahnya  diluar  sehingga  mereka  kekurangan informasi dan kegiatan 11 . Pembelajaran  yang  selama  ini  berlangsung  dilembaga- lembaga  pendidikan  sekolah  maupun  luar  sekolah,  disinyalir sebagian kalangan masih belum berwawasan gender, karena belum dapat menggali dan mengembangkan semua talenta peserta didik, terutama  mereka  yang  perempuan  dan  kaum dhu’afa .  Hal  ini karena : (1) masih ada anggapan bahwa prinsip utama pendidikan terletak  pada  usaha  para  pendidik,  orang  tua,  atau  peserta  didik untuk selalu mentaati setiap peraturan tampa reserfe , (2) ada mitos bahwa  perempuan  kurang  cerdas  dibanding  laki-laki,  betapapun mereka mendapat pendidikan seperti laki-laki.
Perlakuan diskriminasi dalam proses pembelajaran berakar dari  paradigma  konvensional  yang  memandang  anak  perempuan lebih  rendah  dari  anak  laki-laki  dalam  berbagai  partisipasi kehidupan.  Paradigma  yang  telah  terkontruksi  secara  kultural turun temurun ini diperkuat oleh usaha-usaha untuk mengarahkan laki-laki  maskulin  dan  anak  perempuan  menjadi  feminim,  yang kemudian  mempengaruhi  perkembangan  masing-masing  anak perempuan  dan  anak  laki-laki  menjadi  berbeda.  Sosialisasi  ini terjadi  sejak  dini  melalui  instansi  keluarga,  sekolah,  masyarakat, dan negara. 12 3. Stigmatisasi disiplin Ilmu
Variasi-variasi peranan dimainkan laki-laki dan perempuan adalah produk dari norma dan nilai-nilai diluar dari individu yang mengajari.  Mereka  sejak  muda  belia  sudah  menerima  refleksi perbedaan gender, sehingga stigmatisasi keberbedaan disiplin ilmu menjadi  budaya  dimasyarakat.  Hal  inilah  yang  mengakibatkan diskriminasi  terhadap  pendidikan  perempuan.  Pendiskriminasian tersebut disebabkan beberapa factor, sebagi berikut :
a. Factor Ekonomi
Para orang tua lebih memberikan kesempatan pada anak laki-laki karena lemahnya ekonomi. Ketersedian uang dan waktu untuk  mengejar  cita-cita  mengakses  pendidikan  tinggi,  pemudi ketika  ditanya  mengapa  tidak  melanjutkan  keperguruan  tinggi, mereka  menjawab  “ cannot  afford  it ”  ini  disebabkan  karena
11 Agnes  Widanti,  Fatimah  Usman, Belajar  Gender,  analisis  :  mengurai ketimpangan gender dalam realitas masyarakat. Hal.46-47.
12 Eti  Nurhayati, Psikologi  Perempuan  dalam  berbagai  perspektif, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar,2012), hal. 121-122.
orang  tua  harus  menyediakan  biaya  lebih  banyak  dibanding untuk anak laki-laki melanjutkan pendidikan.
b. Factor fasilitas pendidikan
Jumlah lembaga pendidikan dipedesaan kurang memadai. Baik itu fasilitas umum, khusus ataupun pendukung.
c. Factor social
Awal  sosialisasi  untuk  mandiri  antara  ank  perempuan dan  laki-laki  yang  dibedakan  oleh  orang  tua  dan  keluarga, mengakibatkan mereka tumbuh berbeda, termasuk dalam gaya berfikirnya.  Perkembangan  seorang  aak  sangat  ditentukan pertama  sekali  oleh  lingkungan  dimana  anak  lahir,  diasuh  dan dibesarkan  dalam  lingkungan  keluaraga.  Adanya  kebudayaan (adat)  yang  menganggap  bahwa  anak  perempuan  telah  cukup menguasai masalah-masalah pokok dalam pendidikan.
d. Factor pembagian peran menurut jenis kelamin. Selama  ini  banyak  orang  beranggapan  bahwa kepribadian perempuan dan laki-laki sangat berbeda dan  tidak ada  kesamaan  yang  dapat  menjembatani  keduanya.  Anggapan ini  menimbulkan  banyak  orang  yang  mengalami  penderitaan psikis  karena  mereka  terikat  untuk  berperan  sebagai perempuan saja dan laki-laki saja, seperti yang telah ditentukan oleh  orang  tua  melalui  perlakuan  yang  berbeda  sejak  kecil dikeluarga.
Para  orang  tua  cenderung  menilai  bahwa  anak perempuan  lebih  lemah  (pemahamannya  dalam  pelajaran) dibandingkan  anak  laki-laki.  Akibat  dari  factor-faktor  diatas, maka timbul persoalan lain, diantaranya :
1. Pendominasian laki-laki dalam pengambilan keputusan.
2. Karena pendidikan perempuan kurang memadai dan kurang keterampilan  maka  banyak  istri  yang  hidupnya  tergantung pada suami cenderung menerapkan system patriarkhi.
3. Masih tingginya tingkat pernikahan dibawah umur terutama perempuan,  akibatnya  banyak  terjadi  kawin-cerai  dibawah umur karena usia mereka menunjukkan ketidak siapan untuk menikah.
4. Karena  pendidikan  yang  kurang,  maka  mereka  kurang mampu  membina  keluarga  secara  psikologis  dan  kesehatan keluarga 13 .
13 Ibid, hal.47.

## D. Pendidikan Memandang Gender
Dalam  deklarasi  hak-hak  asasi  manusia  pasal  26  dinyatakan bahawa: Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran… Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima serta rasa persahabatan  antara  semua  bangsa,  golongan-golongan  kebangsaan, serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian dunia.
Dari  deklarasi  diatas  ,  sesungguhnya  pendidikan  tidak  hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsure utama dalam upaya pencerdasan  bangsa  melainkan  juga  sebagai  produk  atau  konstruksi social,  maka  dengan  demikian  pendidikan  juga  memiliki  andil  bagi terbentuknya relasi gender dimasyarakat. Pendidikan memang harus menyentuh  kebutuhan  dan  relevan  dengan  tuntutan  zaman,  yaitu kualitas  yang  memiliki  keimanan  dan  hidup  dalam  ketaqwaan  yang kokoh,  mengenali,  menghayati  dan  menerapkan  akar  budaya  bangsa berwawasan  luas  dan  komprehensif,  menguasai  ilmu  pengetahuan, dan  keterampilan  mutakhir,  mampu  mengantisipasi  arah perkembangan,  berfikir  secra  analitik,  terbuka  pada  hal-hal  baru, mandiri,  selektif,  mempunyai  kepedulian  social  yang  tinggi,  dan  bisa meningkatkan  prestasi.  Perempuan  dalam  pendidikannya  juga diarahkan agar mendapatkan kualifikasi tersebut sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya 14 .
Seperti  dalam  prinsip  pendidikan  emansipatori,  yang  mana sepatutnya  memperlakukan  masyarakat  :  laki-laki,  perempuan,  kaya atau miskin untuk berperan setara dan bertujuan untuk memperbaiki kehidupan  dan  memperluas  pilihan  masyarakat  (Streeten,  1995). Perbaikan  kondisi  dan  perluasan  pilihan  itu  diharapkan  dapat memberikan  akses  yang  sama  bagi  semua  orang  keberbagai kesempatan  untuk  memberbesar  pilihan  hidup  mereka,  dapat memberikan  suatu  kerangka  untuk  memahami  bagaimana  system ekonomi,  social,  lingkungan,  dan  pemerintah  berinteraksi  ,  serta mengkaji trade-offs diantara  berbagai  subsistem  itu,  serta  dapat mengoptimalkan produktivitasnya melalui investasi dalam pembangunan  ekonomi  makro  menuju  peraihan  potensinya  yang optimal.  Atas  dasar  itu  masyarakat  dapat  menentukan  pilihannya sendiri secara otonom.
Untuk  mengembangkan  masyarakat,  ada  beberapa  prinsip yang  harus  ditumbuhkan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan emansipatori :
1. Pemerataan  atau  keselaraan  ( equity ),  prinsip  ini  menganduk makna  suatu  kesamaan  dan  kesetaraan  dalam  pemanfaatan
14 Moh.Roqib, Pendidikan Perempuan, (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hal.49.
setiap kesempatan. Dalam bidang pendidikan kesempatan harus diberikan  yang  sama  kepada  rakyat  kecil,  kaum  perempuan, kelompok dewasa dan tua, masyarakat ditempat terpencil, suku terasing, etnis minoritas dan yang lainnya.
2. Berkelanjutan  ( subtainability ),  prinsip  dasar  pembangunan berkelanjutan  menurut World  Comission  on  Environment  and Development (1987) bahwa generasi sekarang harus memenuhi kebutuhannya  tampa  mengorbankan  kemampuan  generasi- gemerasi  yang  akan  dating  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Pendidikan  emansipasi  untuk  masyarakat  harus diselenggarakan secara berkelanjutan antar generasi.
3. Produktivitas  ( productivity ),  pendidikan  yang  diselenggarakan oleh  masyarakat  harus  menghasilkan  kemanfaatan  sebesar- besarnya bagi kemajuan masyarakatnya melalui investasi dalam pembangunan  manusia  yang  memungkinkan  manusia  meraih potensi optimalnya.
4. Pemberdayaan ( empowerment) . Pemberdayaan berarti memberikan  kesempatan  kepada  individu  untuk  berprestasi aktifdalam  setiap  ikhtiar  pembangunan  sekaligus  upaya pembelajaran  masyarakat  dalam  proses  pengembangan  diri, memberikan kesmpatan pada masing-masing warga masyarakat untuk berkembang sesuai dengan daya kemampuannya 15 . Dengan  demikian,  departemen  pendidikan  melakuakn perubahan  pada  kurikulum  dan  rupanya  sudah  terakomodasi  dalam kurikulum 2004 tinggal bagaimana mengaplikasikannya dalam bahan ajar  terutama  isu  gender  meskipun  pada  kenyataannya  masih membawa  dampak  bias  gender  dalam  masyarakat  yang  masih berakibat pada kurang optimalnya sumberdaya manusia yang optimal yang  unggul  disegala  bidang  tampa  memandang  jenis  kelamin. Dengan  demikian,  pendidikan  seharusnya  memberikan  mata pelajaran  yang  sesuai  dengan  bakat  dan  minat  setiap  individu perempuan,  bukan  hanya  diarahkan  pada  pendidikan  agama  dan ekonomi  rumah  tangga  ,  melainkan  juga  masalah  pertanian,  dan keterampilan  lainnya.  Pendidikan  dan  bantuan  terhadap  perempuan dalam semua bidang tersebut akan menjadikan nilai amat besar dan merupakan  langkah  awal  untuk  memperjuangkan  persamaan sesungguhnya 16 .
15 Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan dalam berbagai perspektif, hal. 171-177.
16 Daryo Sumanto, Isu Gender dalam Bahan Ajar, (Jakarta: Akses Internet, 2004), hal.1-49.

## E. Tujuan Pendidikan Berprespektif gender
Tujuan dari pendidikan berperspektif gender di antaranya:
1. Mempunyai  akses  yang  sama  dalam  pendidikan,  misalnya,  anak pria  dan  wanita  mendapat  hak  yang  sama  untuk  dapat  mengikuti pendidikan  sampai  ke  jenjang  pendidikan  formal  tertentu.  Tentu tidaklah  adil,  jika  dalam  era  global  sekarang  ini  menomorduakan pendidikan  bagi  wanita,  apalagi  kalau  anak  wanita  mempunyai kemampuan.  Pemikiran  yang  memandang  bahwa  wanita merupakan  tenaga  kerja  di  sektor  domestik  (pekerjaan  urusan rumah  tangga)  sehingga  tidak  perlu  diberikan  pendidikan  formal yang lebih tinggi, merupakan pemikiran yang keliru.
2. Kewajiban  yang  sama , umpamanya  seorang  laki-laki  dan perempuan sama-sama mempunyai kewajiban untuk mencari ilmu. Sejalan dengan hadits nabi “menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan”.
3. Persamaan kedudukan dan  peranan,  contohnya baik pria maupun wanita  sama-sama  berkedudukan  sebagai  subjek  atau  pelaku pembangunan.  kedudukan  pria  dan  wanita  sebagai  subjek pembangunan mempunyai peranan yang sama dalam merencanakan,  melaksanakan,  memantau  dan  menikmati  hasil pembangunan.
Akhirnya
berkaitan dengan persamaan kesempatan 17 .
Dapat diambil contoh, jika ada dua orang guru yakni seorang pria dan seorang wanita sama-sama memenuhi syarat, keduanya mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  mengisi  lowongan  sebagai  Dekan  atau Ka.Prodi.  Wanita  tidak  dapat  dinomorduakan  semata-mata  karena  dia seorang  wanita.  Pandangan  bahwa  pemimpin  itu  harus  seorang  pria merupakan  pandangan  yang  keliru  dan  perlu  ditinggalkan.  Pendidikan berperspektif  gender  barulah  akan  memberikan  hasil  secara  lebih memuaskan, jika dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari  yang  tergabung  dalam  lembaga  pendidikan  formal  maupun  non formal, instansi pemerintah, swasta seperti organisasi profesi, organisasi sosial,  organisasi  politik,  organisasi  keagamaan  dan  lain-lain  sampai pada  unit  yang  terkecil  yaitu  keluarga.  Pembangunan  di  bidang pendidikan  misalnya,  kalau  perencanaannya,  pelaksanaannya  atau pelayanannya,  pemantauannya  dan  evaluasinya  sudah  berwawasan gender,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  pendidikan  yang  baik  dapat dinikmati  oleh  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Demikian  pula pembangunan di bidang-bidang yang lainnya.
17 Modul, Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Sektor Pendidikan, Direktorat  Kependudukan  dan  Pemberdayaan  Perempuan  Bappenas  bekerja  sama dengan CIDA melalui Women’s Support Project Phase II. hlm. 29.

## F. Kesimpulan
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  pendidikan  adalah  suatu kebutuhan pokok manusia, baik itu pendidikan formal ataupun informal, pendidikan sangat berperan penting bagi seorang manusia, baik itu laki- laki  ataupun  perempuan,  karena  manusia  sudah  berhak  mendapatkan pendidikan  semenjak  dia  didalam  kandungan  sang  ibu,  untuk  bekal mereka kelak dalam menjalani kehidupan.  Jadi sangatlah tidak adil jika dalam pendidikan adanya pendiskriminasian terhadap salah satu pihak yang akan dirugikan pada masyarakat dalam kesempatan untuk meraih berbagai  ilmu  pengetahuan  dalam  segala  bidang  sesuai  dengan  minat individu.  Maka  dari  itu,  dengan  adanya  kesetaraan  gender  dalam pendidikan  hendaknya  bisa  membantu  para  partisipan  dalam  dunia pendidikan  bisa  memberikan  kesejahteraan  kepada  masyarakat seoptimal  mungkin,  sehingga  tidak  adanya  keterbelakangan,  akhlaq, pengetahuan, pola berfikir yang mengakibatkan banyaknya ketimpangan-ketimpangan gender dalam pendidikan.
Melalui  pendidikan  juga  bisa  dijadikan  sebagai  wasilah  untuk merobah  mitos  yang  telah  mendarah  daging  didalam  kehidupan masyarakat  kita  tentang  gender.  Baik  itu  dalam  pengembangak kurikulum yang ada, dan dalam proses belajar mengajar ataupun materi dengan contoh kegiatan praktek yang begitu membedakan  kemampuan mereka antara siswa laki-laki dan perempuan

## DAFTAR PUSTAKA
Aly,  Hery  Noer.  Munzier,  Et,  al, Watak pendidikan  islam, Jakarta:  Friska Agung Insani, 2003. Darajat, Zakiah, Ilmu pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996. Engineer, Asghar Ali, Hak-hak Perempuan dalam Islam , terj. Farid Wajidi dan  Cici  Farkha  Assegaf,    Yogyakarta:  Lembaga  study Pengembangan Perempuan dan Anak, 1994.
Hamdani, Dasar-dasar Kependidikan, Bandung : Pustaka Setia, 2011. Modul, Evaluasi  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  Di  Sektor Pendidikan, Direktorat  Kependudukan  dan  Pemberdayaan Perempuan Bappenas bekerja sama dengan CIDA melalui Women’s Support Project Phase II. hlm. 29.
Murniati, A. Nunuk P., Getar Gender, Magelang: Indonesia Tera, 2004. Purwati,  Eni  dan  Hanun  Asrohah, Bias  Gender  dalam  Pendidikan  Islam,
Surabaya: Alpha, 2005 .
Nurhayati,  Eti, Psikologi  Perempuan  dalam  berbagai  perspektif,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012. Roqib, Moh., Pendidikan Perempuan, Yogyakarta: Gama Media, 2003.. Sumanto,  Daryo, Isu  Gender  dalam  Bahan  Ajar, Jakarta:  Akses  Internet, 2004.
Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar
Widanti,  Agnes,  Fatimah  Usman, Belajar  Gender,  analisis  :  mengurai ketimpangan  gender  dalam  realitas  masyarakat, Semarang  :  JGJ PMII Jateng, 2005.