## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

## URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBENTUK NEGARA DEMOKRATIS DAN MEWUJUDKAN HAK ASASI MANUSIA
Roja Khalda Berlian, Dinie Anggraeni Dewi
Universitas Pendidikan Indonesia
e-mail : khaldaroja@upi.edu dinieanggraenidewi@upi.edu

## ABSTRAK
Demokrasi  bukan  hanya  sekedar  bentuk  pemerintahan  dalam  sebuah  negara  melainkan juga  sebuah  pandangan  hidup  suatu  bangsa.  Selain  itu,  dalam  konsepsi  demokrasi  terdapat keberada hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam suatu negara demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi satu kesatuan. Namun dalam prakteknya, demokrasi belum dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari hari. Maka dari itu, kita memerlukan upaya untuk dapat  mewujudkan  kehidupan  yang  demokratis  dan  dapat  mewujudkan  hak  asasi  manusia. Pendidikan kewarganegaraan dirasa dapat menjadi salah satu upaya yang sangat menjanjikan dan efektif. Karena dalam pendidikan kewarganegaraan diajarkan pemahaman mengenai demokrasi yang dapat meningkatkan pemahaman generasi muda. Selain itu, pendidikan kewarganegraan pun oleh para ahli dinilai sebagai mata pelajaran yang mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara yang demokratis. Oleh karena itu, dalam artikel kali ini, saya akan membahas begaimana pendidikan kewarganegraan mampu menjadi alat bangsa untuk menumbuhkan jiwa domkrasi dan menerima  hak  asasi  manusia  pada  generasi  muda.  Sehingga  bangsa  kita  menjadi  bangsa demokratis yang seutuhnya.
Kata Kunci : Demokrasi, HAM, dan Pendidikan Kewarganegaraan

## ABSTRACT
Democracy is not just a form of goverment in a country but also a way of life of a nation. In addition, in the conception of democracy there are human rights. Therefore, in a democracy country and human rights cannot be separated and have become one unit. However, in practice, democracy has not yet been realized in everyday life. Therefore, we need effort to be able to realize a democratic life and can realize human rights. Civic education can be found to be one of the most promosing and effective efforts. Because in civic education, an understanding of democracy is taught  which  can  increase  the  understanding  of  the  younger  generation.  In  addition,  civic education is considered by experts as subject that educated the younger generation to become demokratic citizens. Therefore, in this articel, i will discuss how civics is able to become a nation’s tool to foster a democratic spirit and to receive human rights in younger generation. So that our nation becomes a fully democratic.
Keywords: Democracy, Human Rights, and Civic education

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)

## PENDAHULUAN
Negara  demokrasi  adalah  negara  yang  berbentuk  atau  bermekanisme  sistem  pemerintahan  untuk menggapai kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Hak asasi manusia  dan  demokrasi  merupakan  konsep  kemanusiaan  dan  relasi  sosial  yang  diciptakan  dari  sejarah peradaban  manusia  diseluruh  penjuru  dunia.  Suasana  kehidupan  yang  demokratis  adalah  dambaan  bagi umat  manusia,  dimana  seluruh  hak  dan  kewajban  warga  negaranya  akan  terwujud,  maka  dari  itu  perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari.
Untuk mewujudkan negara demokratis yang sesuai dengan cita cita bangsa, maka harus dimulai dengan pendidikan.  Salah  satunya  adalah  pendidikan  Kewaganegaraan  (PKN).  Pendidikan  kewarganegaraan bukanlah  sesuatu  yang  baru  di  dalam  konteks  pendidikan  Indonesia.  Telah  banyak  perubahan  yang dilakukan baik konteks maupun istilah oleh Pemerintah RI untuk mewujudkan misinya dalam membangun pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Menurut Zamron (dalam Srikanto dan Fauzi, 2013 : 1)  Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah  pendidikan    demokrasi  yang  tujuannya  untuk  mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis,  melalui aktifitas yang dapat menumbuhkan kesadaran  pada  generasi  anyar  bahwa  demokrasi  adalah  bentuk  kehidupan  masyarakat  yang  paling menjamin hak hak warga masyarakat. Selain itu,   (Nurul dan Safari, 2017 : 1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai nilai hak dan kewajiban warga negara agar setiap hal sesuai dengan cita cita bangsa.
Pemaknaan demokrasi di Indonesia belum terealisasikan sepenuhnya, hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi karena adanya rasa kebebasan terhadap sesuatu yang bersifat fundamental, seperti hak untuk  memperoleh  dan  memberikan  informasi.    Demokratisasi  sangat  menyoroti  kebebasan  dalam berkarya, berekspresi dalam ruang sosial masyarakat, termasuk berkomunikasi, berpikir, berpendapat, dll. Namun, menurut Robert Dahl hal yang paling menentukan demokrasi pada suatu negara adalah dimana masyarakatnya  mampu  menerapkan  kebebasan  kebebasan  yang  bersifat  fundamental  seperti  yang  telah dijelaskan diatas dengan baik dan benar, sehingga tidak akan terjadi konflik konfik yang akan merusak ketertiban dan citra bangsa. Indonesia merupakan negara yang minim akan pengalaman berdemokrasi maka akan  selalu  ada  ”percobaan-percobaan”  yang  kerapkali  jatuh  bangun  sehingga  hal  ini  akan  sangat tergantung dengan kesabaran semua pihak baik oleh pemerintahan maupun masyarakatnya. Demokratisasi bangsa  merupakan  proses  panjang  yang  akan  sangat  melelahkan,  maka  kita  perlu  upaya  upaya  yang mempercepat bangsa Indonesia untuk berdemokrasi, salah satunya adalah jalan pendidikan.
Perjuangan menegakkan demokrasi adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Demokrasi diyakni sebagai sistem politik dan pandangan hidup yang dapat menjamin penghargaan atas hak dasar manusia yang selanjutnya memberi perlindungan dan penegakkan terhadap hak dasar tersebut. Maka, unsur pokok dari sebuah demokrasi adalah perwujudan dari pengakuan akan hak asasi manusia.
Demokrasi akan senantiasa berhubungan dengan hak asasi manusia, hal ini terlihat dari adanya isu dan gerakan dari berbagai negara untuk pengglobalan demokrasi dan hak asasi manusia yang diterapkan dengan sebagai berikut.
1. Keinginan dari masing masing negara untuk dikatakan sebagai negara demokrasi dengan menyusun suatu pemerintahan demokrasi dan meratifikasi berbagai konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia
2. HAM  dan  Demokrasi  menjadi  persyaratan  bag  negara  negara  dalam  menjamin  hubungan Internasional
3. Jika  ada  pelanggaran  disuatu  negara,  itu  bukan  hanya  urusan intern lagi,  melainkan  organisasi internasional berhak untuk menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi di negara tersebut.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Penyelenggaraan PKN dalam jenjang pendidikan telah dimulai saat jenjang sekolah dasar (SD) Hingga perguruan tinggi (PT). Adapun tujuan dari penyelenggaraan itu adalah menjadikan warga negara menjadi cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara (Nasution, A.R, 2016 : 1). Menurut  UU  Permendiknas  no.  22  Tahun  2016  tentang  standar  isi  mata  pelajaran  PKN  adalah memfokuskan pada  pembentukan warga   negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang sesuai dengan  nilai  nilai  Pancasila  dan  UUD  1945.  Untuk  jenjang  perguruan  tinggi  substansi  Pendidikan Kewarganegaraan disempurnakan dengan keluarnya surat keputusan Dirjen Dikti no. 38/Dikti/2002 dan no 43/Dikti/2006.  Yang  memiliki  tujuan  yakni  membantu  mahasiwa  mengembangkan  kepribadiannya  agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai nilai dasar Pancasila, rasa kebanggaan dan cinta tanah air dalam menguasai,  menerapkan  dan  mengembangkan  iptek  dan  kesenian  dengan  rasa  tanggung  jawab.  Maka, dengan  mempelajari  PKN  dapat  menumbuhkan  karakter  bangsa  Indonesia  untuk  menjadi  warga  negara yang kritis, aktif, demokratis, dan menyadari hak serta kewajibannya (Nasution, A.R, 2016 : 1). Jika setiap warga negara menerapakan karakter bangsa tersebut, maka bangsa Indonesia akan menjadi Bangsa yang paling demokratis dan mewujudkan HAM secara sempurna.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penulisan
Dalam  penulisan  artikel  ilmiah  ini,  penulis  menggunakan  penulisan  deskriptif  kualitatif.  Yang memberikan  gambaran  menyeluruh  mengenai  suatu  masalah  yang  berkembang  dengan  suatu  gagasan kreatif yang akan dijadikan sebagai solusi yang inovatif.

## Sumber Data
Data data yang diperlukan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah hal hal yang berkaitan dengan sebuah  pemikiran  tentang  Pendidikan  Kewarganegaraan  yang  berhubungan  dengan  demokrasi  dan  Hak Asasi Manusia, kemudian dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan Publication Manual of The American Psychological Association . Dan menggunakan metode pengumpulan data  dengan  membaca  dan  menelaah  literatur  literatur  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang dikemukakan.

## Analisis Data
Analisis data dalam penulisan karya ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang membuat gambaran secara sistematis mengenai suatu pemasalahan tertentu dengan solusi yang dapat diberikan. Yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk analisis data data kualitatif.

## Sitematika Penulisan
Penulisan jurnal ilmiah ini terdiri dari lima  bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
1. Bagian pertama pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah yang akan diangkat dalam jurnal ilmiah ini.
2. Bagian kedua menyuguhkan mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini
3. Bagian ketiga menguraikan tentang landasan teori dan konsep konsep yang relevan dengan masalah yang diangkat. dan mengemukakan solusi yang inovatif untuk permasalahan tersebut
4. Bagian  keempat  menguraikan  hasil  kajian  dari  masalah  yang  akan  dibahas.  Dalam  bab  ini  juga membahas  pendapat  dari  para  ahli  yang  sesuai  dengan  rumusan  masalah  dan  tujuan  yang berlandaskan pada informasi serta teori yang ada
5. Bagian  kelima  adalah  bab  penutup  dari  jurnal  ilmiah  ini,  yang  memuat  kesimpulan  dari  jurnal ilmiah ini yang menyertai saran yang diberikan penulis kepada pembaca.

## TEMUAN PENELITIAN
Hak Asasi Manusia dan demokrasi adalah suatu kesatuan kemanusiaan dan relasi sosial yang diciptakan dari sejarah peradaban manusia. Selain itu, HAM dan demokrasi juga merupakan upaya manusia untuk mempertahankan hak dan martabatnya, yang sebelumnya belum didapatkan.
Seharusnya, demokrasi bukan hanya dengan menciptakan lembaga lembaga demokrasi dan memberi iklim kebebasan tetapi juga harus ditunjang dengan sikap hidup demokratis baik dari para penyelenggara negara dan warga negara itu sendiri. Dapat dilihat dari kasus kasus yang pernah dialami oleh bangsa ini dalam masa masa transisi dan reformasi. Banyak terjadi pertentangan, perbedaan pendapat, yang akhirnya menimbulkan  kerusuhan  dan  konfik  di  internal.  Hal  ini  tentu  dapat  memperlemah  stabilitas  politik  dan nasional Indonesia. Beberapa kasus tersebut antara lain :
1. Konflik di Ambon, Maluku, Kalimantan, dan lain lain
2. Kerusuhan di Aceh
3. Kerusuhan dan pertentangan di wilayah Timor Timur
Disamping  itu  pendidikan  kewarganegaraan  adalah  unsur  negara  sebagai  syarat  berdirinya  suatu negara,  tujuannya  ialah  menumbuhkan  rasa  sadar  yang  bersistematis  untuk  mengenalkan,  menanamkan wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola  tindak  yang  cinta  tanah  air  berdasarkan  Pancasila  demi  keutuhan  dan  tegaknya  NKRI  (Nurul  dan Safari,  2017  :  1).  Penanaman  kesadaran  bernegara  itu  lah  yang  menjadi  inti  dalam  materi  pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yang diimplikasikan materi demokrasi dan hak asasi manusia di dalamnya agar demokrasi dan HAM bukan hanya sekdar sistem politik tetapi juga sebagai sikap hidup yang selalu terkerap pada jiwa jiwa anak bangsa.

## PEMBAHASAN Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKN)  adalah  mata  pelajaran  yang  bersifat  multifaset  dengan konteks lintas bidang keilmuan. Secara filsafat keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ontology pokok  khususnya  pada  konsep potitical  democracy untuk  aspek duties  and  right  of  citizen. Menurut Somantri (2001: 299) Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang intinya demokrasi namun diperluas  dengan  sumber  sumber  pengetahuan  lainnya,  pengaruh  positif  dari  pendidikan  sekolah, masyarakat, serta orang tua, yang semuanya diproses untuk melatih para siswa dan mahasiswa agar dapat berpikir  kritis,analitis,  juga  akhirnya  dapat  bertindak  demokratis  dalam  rangka  menyiapkan  hidup  yang demokratis serta berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Menurut  Merphin  (dalam  Srikanto  dan  Fauzi,  2013:  1)  Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah pendidikan  demokrasi  yang  bertujuan  untuk  mendidik  generasi  muda  menjadi  warga  negara  yang demokratis dan partisipatif melalui pendidikan yang diagonal. Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran    khusus  mengajarkan  bagaimana  menjadi  warga  negara  yang  baik,  yaitu  warga  negara  yang cerdas, terampil, berkarakter dan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang berdasarkan peraturan perundang undangan (Kurniawan, 2018 : 9).
Menurut  Ubaedillah  (dalam  Nasution,  A.R,  2016  :  1)  dalam  sejarahnya,  Pendidikan Kewarganegaraan (civics) berasal  dari  pendidikan  tentang  kewarganegaraan (citizenship) .  Yang  mana, citizenship hanya mencakup status hukum warga negara di dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab.
Pada perkembangan selanjutnya citizenship melahirkan gerakan segelintir orang yang sadarakan pentingnya pendidikan kewarganegaraan (civics) hingga lahirlah civics yang eksis hingga saat ini. Untuk citizenship di  Indonesia  juga  lebih  dikenal  dengan  Pendidikan  Kewarganegaraan  dengan  lambang  PKn

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sedangkan civics dikenal  dengan  Pendidikan  Kewarganegaraan  dengan  lambang  PKN.  Sejarah  PKN (civics) telah mengalami berbagai perubahan terutama dalam penamaan dan konten materi.
Pada  awal  kemunculannya  pada  tahun  1957  hadir  dengan  nama  “kewarganegaraan”,  kemudian berubah  menjadi  “ civic ”  pada  tahun  1961,  lalu  pada  tahun  1968  menjadi  Pendidikan  Kewarga  Negara, setelah itu, menjadi “Penddikan Moral Pancasila” pada tahun 1975, kemudian pada tahun 1994 menjadi “Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan”,  pada  tahun  2004  menjadi  “Kewarganegaraan”,  terakhir pada  tahun  2006  menjadi  “Pendidikan  Kewarganegaraan”.  Dalam  pelaksanaannya  PKN,  subjek  dan objeknya adalah manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda beda. Dalam PKN baik siswa maupun mahasiswa diberi pengalaman belajar (learning experience) yang akan lebih menjadi lebih bermakna   jika pengetahuan yang diperolehnya (learning to know) tersimpan dalam    memori    sejati.  Selain  itu,  pengalaman  belajar  yang  berorientasi  humanistik  membuat  yang mempelajarinya  jati  dirinya (learning  to  be) sebagai  manusia  yang  bertanggung  jawab.  Dari  sanalah pengetahuan tercipta keinginan untuk melakukan sesuatu (leaning to do) yang didasari oleh pengetahuan yang  dimilikinya.  Setelah  itu,  akan  adanya  kerjasama  yang  didasarkan  pada  kesadaran  atas  realitas keberagaman dan saling membutuhkan (learning to live together) . Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) menurut Sunarso (dalam Kurniawan, 2016 : 9) memiliki tujuan yakni :
1. Baik siswa maupun Mahasiswa mampu berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Baik siswa maupun mahasiswa mampu berpartisipasi dengan bermutu serta bertanggung jawab, dan bertindak cerdas dalam kegiatan bermasya rakat, berbangsa, dan bernegara
3. Baik  siswa  maupun  Mahasiswa  mampu  berkembang  secara  positif  dan  demokratis  untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar mampu hidup bersama dengan bangsa bangsa lain.
4. Baik siswa maupun Mahasiswa mampu berinteraksi dengan bangsa lain dalam pertandingan tingkat dunia  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  memanfaatkan  teknologi,  informasi  dan komunikasi
Prinsip Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk masyarakat yang mampu berperan aktif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Atau dengan kata lain adalah membentuk warga negara yang baik (good citizenship) yang dapat berperan aktif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan pemerintahan yang demokratis melalui pengetahuan, karakter, dan keterampilan dari warga negara. Untuk perguruan tinggi ruang  lingkup  PKN  diantaranya  adalah  demokrasi,  wawasan  nusantara,  ketahanan  nasional,  politik  dan strategi nasional. Sedangkan untuk jenjang persekolahan, ruang lingkup PKN meliputi:
1. Persatuan dan kesatuan bangsa
2. Norma, hukum, dan persatuan
3. Hak Asasi Manusia
4. Kebutuhan warga negara
5. Konstitusi negara
6. Kekuasaan dan politik
7. Pancasila
8. Globalisasi

## Demokrasi
Demokrasi beasal dari bahasa Yunani yakni dari kata “demos” yang berarti rakyat dan ”kratos” yang bermakna pemeritahan. Maka demokrasi adalah  pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat.  Secara  istilah  demokrasi  diartikan    sebagai  bentuk  pemerintahan  yang    memberikan  setiap individunya hidup bebas tetapi tetap harus bertanggung jawab.  Menurut Harris soche (dalam Winarno, 2020 : 122) demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur,
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mempertahankan  dan  melindungi  dirinya  dari  paksaan  orang  lain  atau  badan  yang  diserahi  untuk memerintah.  Menurut  C.F  Strong,  demokrasi  adalah  suatu  sistem  pemerintahan  dalam  mana  mayoritas anggota  dewasa  dari  masyarakat  politik  ikut  serta  atas  dasar  sistem  perwakilan  yang  menjamin  bahwa pemerintah  akhirnya  mempertanggung  jawabkan  tindakan  tindakan  kepada  mayoritas  itu.  Menurut International  Commision  For  jurist ,  demokrasi  adalah  suatu  bentuk  pemerintahan  dimana  hak  untuk membuat keputusan keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melaui suatu proses pemilihan bebas. Terdapat lima gugus dalam negara demokratis menurut pandangan Frans Magnis Suseno, yakni sebagai berikut :
1. Prinsip mayoritas
2. Negara hukum
3. Jaminan terhadap hak hak dasar rakyat
4. Kontrol masyarakat terhadap pemerintahan
5. Pemilihan umum yang bebas
Sebaliknya, pemerintahan yang tidak demokratis adalah pemerintahan yang kekuasaannya bukan berasal dari rakyat, tidak mempunyai legitmasi, tidak dijalankan oleh rakyat, dan tidak dijalankan karena rakyat. Dari keempat hal diatas dapat menjadi ciri suatu negara apakah negara tersebut menganut sistem pemerintahan yang demokratis atau tidak.
Demokrasi lahir dari adanya keberagaman kepentingan individu, oleh karena itu John Locke dan JJ. Rosseau  berinisiatif untuk membuat sebuah wadah yang berbentuk kontrak sosial yang terdiri dari dua tahap, yakni :
1. Perjanjian antar masyarakat, yang berisi perjanjian antar indivudu untuk membuat sebuah masyarakat 2.  Perjanjian  membentuk  pemerintahan,  yang  berisi  perjanjian  antar  individu  untuk  membuat  suatu pemerintahan.
Sejak dahulu demokrasi disebut sebagai bentuk pemerintahan, namun menurut Machiavelli bentuk pemerintahan yang diterima dewasa ini adalah monarki dan republik. Namun sekarang demokrasi dikenal sebagai sistem politik baik negara yang berbentuk kerajaan atau bukan dapat menggunakan sistem politik demokrasi. Selain menjadi sistem politik, demokrasi juga dipandang sebagai sikap hidup. Dimana perilaku demokrasi  ini  terkait dengan  nilai nilai demokrasi yang terdapat baik di warga negara maupun pejabat negara.
Dipandang sebagai sikap hidup, menurut John Dewey dan Zamroni (dalam Winarno, 2020 : 129) demokrasi  adalah  pandangan  hidup  yang  dicerminkan  dengan  perlunya  partisipasi  dari  setiap  anggota keluarga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai nilai yang mengatur kehidupan. Perilaku demokrasi sangat  erat  kaitannya  dengan  nilai  niilai  demokrasi.  Perilaku  yang  selalu  bersandar  pada  nilai  nilai demokrasi akan menjadi sebuah budaya. Perilaku demokrasi tersebut harus ada pada setiap warga negara dan para pejabat.
Adapun nilai nilai tersebut diantaranya adalah
1. Menegakkan keadilan;
2. Pengakuan dan  penghormatan terhadap kebebasan
3. Pergantian kekuasaan dengan teratur
4. Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela
5. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah
6. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin
7. Memajukan ilmu pengetahuan
8. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keberagaman
Nilai nilai demokrasi diatas merupakan sikap yang harus dikembangkan oleh setiap warga negara, hal ini diperlukan untk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi tidak akan datang, tumbuh
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dan  berkembang  dengan  sendirinya.  Melainkan  harus  ditanamkan  dan  dikembangkan  dalam  kehidupan sehari hari.
Adapun bentuk bentuk demokrasi, yang dilihat dari titik tekannya, yang terbagi menjadi sebagai berikut :
1. Demokrasi formal, yakni demokrasi yang sangat mengedepankan persamaan atau kesetaraan dalam bidang politik, tanpa melihat kesenjangan dari bidang ekonomi.
2. Demokrasi  material,  yakni  demokrasi  sangat  mengedepankan  persamaan  atau  kesetaraan  dalam bidang ekonomi, dan kurang terhadap bidang politik
3. Demokrasi gabungan, yakni demokrasi yang menggabungkan dua demokrasi diatas dan mengambil sisi positif dari keduanya.
Lembaga atau struktur dari demokrasi disuatu negara, antara lain sebagai
1. Pemerintahan yang bertanggung jawab,
2. Suatu dewan perwakilan,
3. Suatu organisasi politik,
4. Pers dan media massa; dan,
5. Sistem peradilan yang adil.
Di  Indonesia  sendiri  demokrasi  ini  telah  berlangsung  sejak  lama,  meskipun  dalam  bentuk  yang sederhana. Adapun demokrasi yang dipakai oleh Indonesia saat ini adalah demokrasi Pancasila. Namun, pemahaman tentang demokrasi banyak  belum  dikuasai  dan dimengerti oleh  masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi akibat beberapa pihak merasa memiliki kebebasan terhadap hak hak nya dalam menyampaikan dan mendapat informasi.
Menurut Nurkholis Madjid, terdapat enam unsur ciri dari suatu negara yang demokratis, yakni sebagai berikut :
1. Kesadaran  akan  adanya  perbedaan  atau  kemajemukan  :  kesadaran  ini  bukan  hanya  pengakuan pengakuan yang tanpa tindakan, melainkan adaanya tanggapan dan perilaku atau reaksi yang positif terhadap perbedaan yang ada.
2. Adanya musyawarah : musyawarah adalah bagian dari negosiasi dan kompromi sosial namun harus secara damai dan bebas. Konsekuensi dari musyawarah ini adalah adanya penerimaan pandangan pandangan yang tidak sejalan dengan pendapat kita.
3. jalan yang sesuai tujuan : pada dasar demokrasi bukanlah sistem yang kaku dan memaksa maka dalam menjalankannya harus dengan santun dan beradab atau dengan kata lain dilakukan secara sukarela, dialogis, sertaa saling menguntungkan.
4. Harus  disertai  dengan  kejujuran  dalam  mufakatnya  :  kejujuran  berasal  dari  ketulusan,  maka ketulusan itulah yang akan titiktonggak dalam tradisi demokrasi bila dapat diterapkan oleh semua masyarakat dalam suatu negara.
5. Kebebasan nurani : sikap ini harus disertai dengan sikap percaya akan adanya kebaikan dari setiap orang  dan  kelompok  sehingga  akan  mudah  dalam  berkompromi  antara  pihak  yang  satu  dengan pihak yang lain.
6. Trial and error : demokrasi bukan merupakan bentuk instan yang siap pakai, namun proses panjang yang  memerlukan  percobaan  percobaan  hingga  mungkin  ada  kesalahan  yang  nantinya  harus dijadikan pelajaran dan perbaikan agar demokrasi pada negara tersebut menjadi demokrasi yang lebih baik dan utuh.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber pada nilai nilai ideologi Pancasila. Demokrasi ini diterapkan di Indonesia karena nilai nilai Pancasila tidak otoritarin dan totalitarian yang sangat cocok dan medukung untuk menjadi sistem demokrasi di Indonesia. Adapun nilai nilai demokrasi yang sesuai dengan nilai nilai Pancasila diantaranya adalah
1. Kedaulatan rakyat : hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
2. Republk : hal ini juga sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.
3. Prinsip ketuhahan : hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke-1
Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas dan sempit :
1. Secara  luas  Demokrasi  Pancasila  berarti  kedaulatan  rakyat  yang  didasarkan  pada  nilai  nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial
2. Secara sempit Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

## Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusa adalah hak hak kodrati yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak asasi ini bukan serta merta  karena pemberian manusia, melainkan dari sang pencipta. Hak hak tersebut meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak hak lain yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Keberadaan hak asasi  manusia  didasarkan  pada  pengakuan  bahwa  setiap  manusia  adalah  makhluk  tuhan  yang  memiliki derajat yang sama disisi-Nya.
Hak asasi manusia harus dilaksanakan dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang agar terlindunginya harkat dan martabat setiap manusia. Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pasal  1  ayat  1  menyatakan  bahwa  hak  asasi  manusia  adalah seperangkat hak hak yang terdapat pada hakikat dan keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang juga merupakan anugrah dari-Nya yang harus dihormati, di lindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintahan, dan setiap manusia lainnya,  untuk menjaga kehormatan serta melindungi harkat  dan  martabat  setiap  manusia.  Terdapat  empat  prinsip  yang  mendasar  dari  HAM,  yakni  sebagai berikut :
1. Kebebasan
2. Kemerdekaan
3. Persamaan
4. Keadilan
Jika melihat pada masa lalu, manusia belum betul betul mengerti arti penting dari hak asasi manusia karena  belum  mengakui  adanya  kesederajatan  manusia  satu  dengan  yang  lainnya,  hal  ini  terbukti  dari adanya penjajahan dari satu bangsa ke bangsa lain seperti Indonesia yang dijajah oleh bangsa Belanda.
Beberapa  contoh  hak  asasi  manusia  adalah  sebagai  berikut  (piagam  PBB  tentang  Deklarasi Universal of Human Rights tahun 1948) :
1. Hak berpikir dan mengeluarkan pendapat
2. Hak memiliki sesuatu
3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama
5. Hak untuk hidup
6. Hak untuk kemerdekaan hidup
7. Ha untu memperoleh nama baik
8. Hak untuk memperoleh pekerjaan
9. Hak untuk mendapat perlindungan hukum.
Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, yakni sebagai berikut :
1. Landasan  langsung,  yakni  kodrat  manusia.  Landasa  ini  mengaku  bahwa  kodrat  manusia  sama derajat dan martabatnya tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa, dan sebagainya.
2. Landasan yang lebih, yakni Tuhan menciptakan manusia. Landasan ini mengakui bahwa semua manusia adalah makhluk Tuhan yang sama dihadapannya, kecuali yang berbeda adalah amalannya.
Adapun ciri pokok dari hakikat Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut
1. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, karena itu telah dimiki secara otomatis oleh setiap manusia

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
2. Hak  asasi  manusia  berlaku  bagi  setiap  manusia  tanpa  memandang  jenis  kelamin,  asal  usul,  ras, agama, etnik, dan pandangan politik
3. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar  oleh siapapun.
Secara historis perkembangan ide ide HAM tidak lepas dari gagasan John Locke dalam bukunya Second  treatise  of  goverment. Dalam  buku  tersebut  menyatakan  bahwa  semua  manusia  sama  dan mempunyai hak hak alamiah yang tidak mungkin dapat dilepaskan. Dalam perjalanannya, HAM mengalami perkembangan sebanyak 3 generasi, yaitu sebagai berikut.
1. Generasi pertama, adalah kesadaran pada hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat (Eropa). Contohnya hak atas hidup, hak atas keamanan dan kebebasan, hak untuk berserikat, hak berkumpul, hak beragama, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, dan hak yang sama di depan peradilan.
2. Generasi kedua, adalah kesadaran pada hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh Eropa Timur. Contohnya  hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan layak, hak atas jaminan sosial, hak pendidikan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, dan hak membentuk serikat pekerja.
3. Generasi  ketiga,  adalah  kesadaran  pada  hak  perdamaian  dan  pembangunan  yang  diperjuangkan oleh negara berkembang (Asia-Afrika). Contohnya hak mendapat kebebasan dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapat kedamaian. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia   telah tercantum dalam UUD NKRI 1945 yang terletak antara  pembukaan  di  alinea  pertama  dan  keempat,  batang    tubuh,  serta  peraturan  perundang  undangan. Dalam  implementasinya,  penegakan  HAM  ini  dilakukan  dengan  mengadalkan  lembaga  yang  diantara sebagai berikut.
1. Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNAS  HAM)  yang  bertugas  mengkaji,  meneliti, penyuluhan, pemantauan, dan memediasi hak asasi manusia.
2. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4. Komisi Kebenaran dan Rekosiliasi (KKR).
Pelanggaran Hak asasi manusia dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak negara dalam hal ini aparat negara atau pemerintahan dan pihak masyarakat atau warga negara. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh pihak aparatur negara meliputi pelanggaran yang dilakukan oleh :
1. Lembaga eksekutif
2. Lembaga legislatif
3. Lembaga yudikatif
4. Aparat kepolisian
5. Tentara atau militer
Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh oleh masyarakat bak perorangan ataupun perkelompok akan menghasilkan kasus seperti
1. kekeraan,
2. perkelahian,
3. aksi penjarahan,
4. perilaku anarki,
5. perusakan,
6. teror, dan;
7. konflik antar kelompok bangsa.

## Mewujudkan Negara Yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia Dengan PKN
Adanya Konstitusi merupakan resiko atau hal yang wajib dilakukan oleh bangsa yang bersosio- legal dan sosio-kultural seperti Indonesia untuk diakui sebagai negara demokratis. Maka dalam Pembukaan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Undang Undang Dasar 1945  serta Batang Tubuhnya, bangsa Indonesia mengakui hak asasi manusia. Hak asasi  manusia  yang  termaktub  dalam  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  1945  dan  batang  tubuhnya menandai  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  demokratis.  Negara  yang  demoratis  berkewajiban  untuk membentuk peraturan peraturan yang akan menjamin tidak adanya hak asasi manusia yang direnggut oleh manusia lain di negaranya dan tidak mementingkan pihak pihak atau suatu kelompok tertentu. Sehingga, negara tersebut berhak untuk mencampuri segala segala kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Menurut Wilson Churchill, demokrasi bukanlah sistem pemerintahan atau poltik yang paling baik, namun hingga saat ini belum ada sistem lain yang lebih baik melebihi dari sistem ini. Sistem politik pada suatu  negara  berkaitan  pada  dua  hal.  Yakni  institusi  (struktur)  dan  perilaku  (kultur).  Maka  jika  ingin membangun  masyarakat  demokratis  berarti  hal  yang  harus  dilakuakan  adalah  menciptakan  keserasian antara  struktur  yang  demokratis  dengan  kultur  yang  demokratis.  Institusi  atau  lembaga  merujuk  pada lembaga lembaga politik yang berada pada suatu negara, antara lain adalah sebagai berikut ;
1. pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab
2. parlemen
3. lembaga pemilu
4. organisasi politik
5. lembaga swadaya masyarakat
6. media massa
Sedangkan  perilaku  atau  kultur  merujuk  pada  berlakunya  nilai  nilai  demokrasi  di  Indonesia. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang yang berperilaku sebagai berikut :
1. damai dan sukarela
2. adil
3. menghargai perbedaan
4. menghormati kebebasan
5. memahami keanekaragaman
6. teratur
7. paksaan yang minimal
8. memajukan  ilmu.
Berdasarkan  pada  keterangan  diatas,  demokrasi  tidak  hanya  memelukan  institusi,  hukum,  aturan, ataupun  lembaga  lembaga  lainnya,  melainkan  demokrasi  membutuhkan  sikap  serta  perilaku  pada masyarakat untuk menegakan nilai nilai luhurnya.
Adapun hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap manusia lainnya adalah sebagai berikut :
1. hak asasi pribadi ( personal rights ), contohnya adalah hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, dan hak memeluk agama
2. hak asasi politik ( political rights ), contohnya adlah hak untuk diakui sebagai warga negara. Hak ini meliputi hak berserikat, berkumpul dan memilih atau dipilih
3. hak asasi ekonomi ( property rights ), contohnya hak memiliki sesuatu, hak mengadakan perjanjian, hak bekerja, dan hak mendapat hidup layak
4. hak asasi sosial dan kebudayaan ( social ang cultural rights ), seperi hak mendapat peendidikan, hak mendapat santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak berekspresi
5. hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukm dan pemerintahan
6. hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan dan perlindungan.
Meskupun demokrasi sulit untuk diterapkan pada suatu negara karena banyaknya penafsiran, kritik, dan kendala. Namun, demokrasi hakikatnya berpotensi untuk menghadirkan suatu kebaikan bagi manusia terutama agar terhindar dari pemerintahan yang represif. Demokrasipun akan menciptakan kesetaraan atau

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
keseimbangan baik dalam segi politik maupun hak hak asasi dari manusia, agar mendapatkan kelayakan hidup, berkumpul dengan sesama, dan berpendapat dengan bertanggung jawab
Sekarang ini banyak kalangan yang menghendaki Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata kuliah ataupun  mata  pelajaran  untuk  mengemban  misi  sebagai  pendidikan  demokratis.  Menurut International commission  of  jurist dalam  konferensinya  tahun  1965  mengemukakan  bahwa  salah  satu  syarat  dasar pemerintahan demokratis adalah dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan di negara tersebut.
Menurut Udin S. Winapurta (dalam Winarno,  2019 :  150) sejak tahun 1945 hingga saat ini instrumen perundang undangan telah mencantumkan pendidikan demokrasi dan HAM ke dalam pendidikan nasional. Contohnya seperti dalam usulan BPKNIP pada tanggal 29 Desember 1945 dan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan oleh Kementrian PPK. Pendidikan demokrasi dan HAM dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau mata kuliah di berbagai bidang, salah satu yang paling banyak adalah dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan baik sebagai mata pelajaran ataupun mata kuliah sama sama memiliki emban untuk menyampaikan demokrasi   dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, PKN adalah bagian dari kebutuhan bangsa dalam mencegah political illiteracy dan mencegah political apatism . Apa itu political illiteracy? Political illiteracy merupakan bentuk ketidaktahuan masyarkat terhadap poltik dan cara kerja demokrasi  serta  lembaga  lembaganya.  Apa  itu political  apatism?  Political  apatism adalah  hilang keterlibatan masyarakat dalam proses proses politik.
PKN juga merupakan upaya demokratisasi bangsa yang tidak dapat ditawar atau dimundurkan oleh siapapun.  Hal  ini  tidak  dapat  diabaikan  oleh  bangsa  yang  berkomitmen  terhadap  demokrasi  seperti Indonesia.  Dengan  upaya  yang  sistematik  dan  konseptual  menjadikan  PKN  sebagai  konteks  dalam pembangunan. Adapun materi dan isi pendidikan kewarganegaraan sebagai pemuat pendidikan demokrasi harus memuat konten berupa pendekatan yang bersifat historis dan ilmiah yang terkait dengan fakta fakta yang relevan sebagai berikut.
1. Asal usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi : mempelajari mengenai perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal hingga menjadi konsep yang global seperti saat ini
2. Sejarah demokrasi di Indonesia : mempelajari mengenai sejarah masuknya demokrasi di Indonesia
3. Jiwa demokrasi Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945 : mempelajari mengenai kelebihan dan kekurangan dari demokrasi yang ada di Indonesia dan mencari bentuk demokrasi yang ideal untuk Indonesia
4. Masa  depan  demokrasi  :  mempelajari  mengenai  pentingnya  demokrasi  serta  memahami  akan adanya tantangan demokrasi pada masa depan.
Ditinjau dari MKWU pendidikan kewarganeraan di perguruan tinggi, pada materi kewajiban dan hak, tujuan  pembelajarannya  adalah  agar  mahasiswa  mampu  mengimplikasikan  dengan  harmoni  mengenai kewajiban dan hak dasar manusia dalam tataran kehidupan demokrasi di Indonesia yang berporos pada kedaulatan  rakyat  dan  musyawarah  serta  mufakat.  Pada  materi  demokrasi  Indonesia,  tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu mengevaluasi hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia  yang  bersumber  dan  Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar  Negara  RI  1945  sebagai  wahana penyelenggaraan negara yang sejahtera dan berkeadilan.
Pendidikan kewarganegaraan akan dapat mewujudkan negara yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak  Asasi  Manusia  apabila  pada  proses  pembelajarannya  mengorientasikan  pada  pengembangan kemampuan  sikap,  keterampilan,  dan  pengetahuan  mengenai  demokrasi  dan  Hak  Asasi  manusia.  Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan adalah uapaya dalam mendidik karakter bangsa Indonesia yang aktif,  kritis,  beradab,  demokratis,  dan  menyadari  hak  kewajibannya  sebagai  warga  negara  ataupun masyarakat.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Mengapa PKN adalah  bagian  dari  upaya sebagaimana yang telah dijelaskan diatas? Hal ini karena Pendidikan Kewarganegaraan memuat beragam nilai dan prinsip yang berasal dari nilai nilai luhur bangsa Indonesia, yang diorientasikan untuk terciptanya sebuah negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila. Jika cita cita bangsa untuk menjadi demokrasi terwujud maka   kesadaran bangsa akan hak asasi setiap manusia pun akan terbentuk.

## KESIMPULAN
Menurut  Somantri  (2001:  299)  Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah  mata  pelajaran  yang  intinya demokrasi namun diperluas dengan sumber sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, serta orang tua, yang semuanya diproses untuk melatih para siswa dan mahasiswa agar  dapat  berpikir  kritis,  analitis,  juga  akhirnya  dapat  bertindak  demokratis  dalam  rangka  menyiapkan hidup yang demokratis serta berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Demokrasi adalah pemerintahan yang kedaulatannya berada di   tangan rakyat. Secara istilah demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan setiap individunya hidup bebas tetapi tetapharus bertanggung jawab. Hak Asasi Manusia adalah hak hak kodrati yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Kesadaran  akan  hak  asasi  manusia  didasarkan  pada  pengakuan  bahwa  semua  manusia  adalah  makhluk tuhan yang memiliki derajat yang sama disisi tuhan.
Hak asasi manusia harus dilaksanakan dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,   dan setiap orang agar terlindunginya harkat dan martabat setiap manusia. Pendidikan kewarganegaraan baik sebagai mata pelajaran ataupun mata kuliah sama sama memiliki emban untuk menyampaikan demokrasi dan hak asasi manusia.
Meskupun demokrasi sulit untuk diterapkan pada suatu negara karena banyaknya penafsiran, kritik, dan kendala. Namun, demokrasi hakikatnya berpotensi untuk menghadirkan suatu kebaikan bagi manusia terutama agar terhindar dari pemerintahan yang represif. Demokrasipun akan menciptakan kesetaraan atau keseimbangan baik dalam segi politik maupun hak hak asasi dari manusia, agar mendapatkan kelayakan hidup, berkumpul dengan sesama, dan berpendapat dengan bertanggung jawab.
Oleh karena itu, PKN adalah bagian dari kebutuhan bangsa dalam mencegah political illiteracy dan mencegah political apatism . PKN juga merupakan upaya demokratisasi bangsa yang tidak dapat ditawar atau dimundurkan oleh siapapun. Hal ini tidak dapat diabaikan oleh bangsa yang berkomitmen terhadap demokrasi seperti Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat nilai nilai luhur bangsa Indonesia, yang  majemuk  dan  segala  bidang  maka  akan  menjadi  solusi  untuk  menciptakan  masyarakat  yang demokratis dan mengerti akan hak asasi manusia.

## SARAN
Setalah  membaca  jurnal  ini,  diharapkan  para  pembaca  dapat  mengetahui  arti  penting  PKN  untuk membangun negara yang demokrasi dan mewujudkan HAM dalam kehidupan sehari hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Hidayah, N., Hasan, S., (2017). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan . Kediri :Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata. Kurniawan. M. I., (2018). Buku ajar konsep dasar pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar . Sidoarjo : Umsida Press.
Nasution, A.R., (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia Melalui Demokrasi. HAM Dan Masyarakat Madani. Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial . 8 (2) : 201-212. Fauzi, I., Srikanto., (2013). Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) . Jember : Superior.
Rosana, E., (2016). Negara Demokrasi Dan Hak Asasi membangun negara yang demokrasi dan mewujudkan HAM dalam kehidupan sehari hari. Jurnal TAPIs . 1 (12) : 37 – 52. Winarno., (2020). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan . Jakarta :Bumi Aksara.

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021)
Sukoco, M. (2016). Perkebangan Konsep Demokrasi Dan HAM Di Indonesia . (Makalah)Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.
Sutrisno., (2018). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Warga Negara Global. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan : 6 (1) hal.41-51.
Handayani, S., (2001). Hukum, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia : Makna dan Implemantasinya di Indonesia. Jurnal Perspektif :6 (4) hal. 305-3015
Sugiyar., (2017). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Masyakat Multikultral. Jurnal Al-murabi : 3 (1) hal. 51-68.
Khairazi, F., (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Inovatif : 8 (1) hal. 72-94.
Aswadi, B & Roisah, K., (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia : 1 (1) hal. 128-145.
Amalia, F & Dewi, A. P., (2018). Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. Media Keadilan : 9 (2) hal. 172-187
Jauhar, N., (2007). Islam, Demokrasi, dan HAM sebuah Benturan Filosofis dan Teologis. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : 11 (1) hal. 31-62
Subakti, A., (1999). Demokrasi Dan Hak Hak Asasi Manusia . Jurnal Masyarakat kebudayaan dan politik :12 (2) hal. 1-6