Vol. 18. No. 1, Agustus 2018, 1-33
MENYOAL REKONSTRUKSI MAQASHID DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
Zakiul Fuady Muhammad Daud University of Malaya Email: zakiul_fuady@yahoo.com

## Abstract
Nowadays, many shifts in value occur and ultimately will affect the sharia including the  Islamic inheritance  law.  This  condition  encourages  Islamic  scholars  to  do reconstruction so that the Islamic law that is relevant of all the times and places can be  perceived.  This  study  aims  to  explain  how  the  position  of  sharia  goals  used  in reconstructing Islamic law in the field of inheritance and how position of sharia goals on  some  issues  in  Islamic  heritage.  This  research  is  a  literature  study  by  using content analysis in analyzing data. The results of this study indicate that the purpose of sharia contained in the reconstruction of Islamic inheritance law, especially in the division  of  men  and  women  portion  is  to  achieve  evenly  justice.  Meanwhile  the purpose of sharia on the provision of wajibah will to non-Muslim heirs is to maintain the offspring. While the goal of shari'a that is desired by Islam itself to both issues is balanced justice and maintaining religion. Therefore, the necessity for a review of the law reconstruction in order to not harm the sharia itself.
Keywords: sharia goals, men portion, women portion, wajibah will, non-muslim heir.

## Abstrak
Sekarang  ini,  banyak  pergeseran  nilai  terjadi  dan  pada  akhirnya  akan berpengaruh terhadap  syariah  termasuk  hukum  kewarisan  Islam.  Hal  ini  yang  mendorong  para pemikir Islam untuk melakukan rekonstruksi agar hukum Islam shalih likulli zaman wa  makan  dapat  dirasakan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana kedudukan maqashid yang digunakan dalam merekonstruksi hukum Islam di bidang kewarisan dan bagaimana posisi maqashid pada beberapa masalah dalam kewarisan Islam.  Penelitian  ini  merupakan  kajian  kepustakaan  dengan  menggunakan  content analysis dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maqashid yang terdapat dalam rekonstruksi hukum kewarisan Islam terutama dalam pembagian laki-laki  dan  perempuan  adalah  untuk  mencapai  keadilan  yang  merata,  sementara pada  pemberian  wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  non  muslim  dalam  rangka memelihara  keturunan.  Sedangkan  maqashid  yang  dikehendaki  oleh  Islam  sendiri terhadap  kedua  persoalan  tersebut  adalah  keadilan  berimbang  dan  memelihara agama.  Oleh  karena  itu,  perlunya  pengkajian  ulang  terhadap  rekonstruksi  suatu hukum agar tidak mencederai ketentuan syariah itu sendiri.
Kata  Kunci: maqashid  syariah,  bagian  laki-laki,  bagian  perempuan,  wasiat wajibah, ahli waris berbeda agama

## ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ﰲ ﺖﻗو ﺮﺿﺎﻌﻟا ثﺪﲢ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﻦﻣ ﻢﻴﻘﻟا ةﲑﻐﺘﳌا ﺮﺛﺆﺗو ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺎﲟ ﰲ ﻚﻟذ نﻮﻧﺎﻗ ثاﲑﳌا ﻲﻣﻼﺳﻹا اﺬﻫو ﺎﻣ ﻊﺠﺸﻳ نوﺮﻜﻔﳌا نﻮﻴﻣﻼﺳﻹا ﻰﻠﻋ ةدﺎﻋإ ءﺎﻨﺒﻟا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺎﲟ ﻖﻓاﻮﺘﻳ ﻊﻣ ﻞﻛ نﺎﻣﺰﻟا نﺎﻜﳌاو . فﺪﻬﻳ اﺬﻫ ﺚﺤﺒﻟا ﱃإ نﺎﻴﺑ ﺔﻴﻔﻴﻛ ماﺪﺨﺘﺳا ﺪﺻﺎﻘﳌا ﰲ ةدﺎﻋإ رﺎﻤﻋإ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﰲ لﺎﳎ ثاﲑﳌا ﺔّﻴﻔﻴﻛو ﻊﺿو ﺪﺻﺎﻘﳌا ﻰﻠﻋ ﺾﻌﺑ ﻞﻛﺎﺸﳌا ﰲ ثاﲑﳌا ﻲﻣﻼﺳﻹا . ﻩﺬﻫو ﺔﺳارﺪﻟا ﻰﻫ ﺔﺳارد ﺔﻴﺑدأ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻞﻴﻠﲢ ىﻮﺘﶈا ﰲ ﻞﻴﻠﲢ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا . ﲑﺸﺗ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻩﺬﻫ ﺔﺳارﺪﻟا ﱃإ نأ ةﺎﺿﺎﻘﳌا ةدراﻮﻟا ﰲ ةدﺎﻋإ رﺎﻤﻋإ نﻮﻧﺎﻗ ثاﲑﳌا ﻲﻣﻼﺳﻹا ﺔﺻﺎﺧ ﰲ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﺟﺮﻟا ءﺎﺴﻨﻟاو ﻮﻫ ﻖﻴﻘﲢ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺔﻟدﺎﻌﻟا . ﺎﻀﻳأو ﺎﻤﻴﻓ ﻖﻠﻌﺘﻳ ﱘﺪﻘﺘﺑ ﺔﻴﺻو ﺔﺒﺟاو ثراﻮﻟ بﻮﺠﳏ فﻼﺘﺧﺎﺑ ﻦﻳﺪﻟا ﻦﻣ ﻞﺟأ ظﺎﻔﳊا ﻰﻠﻋ ﻞﺴﻨﻟا ﺎﻤﻨﻴﺑ ﺪﺻﺎﻘﳌا ﱵﻟا ﺎﻫﺪﻳﺮﻳ مﻼﺳﻹا ﻪﺴﻔﻨﻟ ﺪﺿ ﲔﺗﺎﻫ ﲔﺘﻴﻀﻘﻟا ﻲﻫ ﺔﻟاﺪﻌﻟا ﺔﻧزاﻮﺘﳌا ﺔﻈﻓﺎﶈاو ﻰﻠﻋ ﻦﻳﺪﻟا . ﻚﻟﺬﻟو ، نﺈﻓ ﺔﺟﺎﳊا ﱃإ ةدﺎﻋإ ﺮﻈﻨﻟا ﰲ ةدﺎﻋإ رﺎﻤﻋإ نﻮﻧﺎﻘﻟا ثاﲑﳌا ﻲﻣﻼﺳﻻا ﻦﻣ ﻞﺟأ مﺪﻋ راﺮﺿﻹا مﺎﻜﺣﺄﺑ ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﺎﻬﺴﻔﻧ تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا : ﺪﺻﺎﻘﻣ ؛ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﻢﻴﺴﻘﺗ ؛لﺎﺟﺮﻟا ﻢﻴﺴﻘﺗ ؛ءﺎﺴﻨﻟا ﺔﻴﺻو ثراو؛ﺔﺒﺟاو ﻒﻠﺘﳐ ﻦﻳﺪﻟا .

## A. Pendahuluan
Islam  merupakan  agama  sempurna  dan  komprehensif  yang  mengatur  segala aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi, politik, sosial, hukum keluarga maupun  individu.  Namun  demikian,  yang  menjadi  permasalahan  adalah  bagaimana mewujudkan  risalah  nabi  Muhammad  ini shaalihun  likuli  zaman  wa  makan 1 khususnya di bidang hukum Islam.
Banyak  cendikiawan  muslim  yang  menyatakan  bahwa  hukum Islam  yang produknya  berupa  fiqih  sudah  banyak  yang  tidak  relevan  dengan  perkembangan zaman.  Ada  beberapa  masalah-masalah  baru  yang  tidak  dijelaskan  hukumnya  oleh imam-imam  fiqih  terdahulu  karena  masalah  tersebut  muncul  baru-baru  saja,  seperti menikah  online  dan  sebagainya.  oleh  itu,  sebagian  ulama  kontemporer  mengatakan bahwa  pintu ijtihad tidak  tertutup  dan  senantiasa  terbuka  guna  mereformulasikan hukum  Islam  terhadap  permasalahan-permasalahan  baru  yang  muncul.  Mereka  juga
1 Akhmad  Haries,  “Gagasan  pembaharuan  dalam  bidang  hukum  Islam,” Mazahib XIII,  no.  2 (Desember 2014): 105.
menambahkan  bahwa  dengan  melihat  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang  begitu  pesat,  maka  hukum  Islam  perlu  juga  direkonstruksi  untuk  disesuaikan dengan  kondisi  masyarakat  Indonesia  khususnya  dan  sesuai  perkembangan  zaman, sehingga masyarkat Muslim tidak akan meninggalkan hukum Islam tersebut.
Lebih  dari  itu,  Ishaq 2 berpendapat  bahwa  dalam  pemikiran  Islam  pun, sekarang  sudah  muncul  kesadaran  mengubah  wajah  baru  Islam  dari  memandang Islam  bersifat  tunggal  dan  eksklusif  menjadi  Islam  yang  bersifat multiface dan inklusif  serta  berwawasan  pluralistik.  Dengan  kata  lain,  Islam  secara  keseluruhan sudah tidak dipandang sebagai bentuk asalnya (dari Arab), tetapi dapat diaplikasikan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat seperti Indonesia yang bersifat pluralis  dan  majemuk.  Oleh  karena  itu,  fiqh  pluralis  yang  berpedoman  kepada paradigma  ushul  fiqh  multikultural  yang  ditawarkan  oleh  Gus  Dur,  Fazlurrahman, Farid  Esack  dan  Abdullah  Si’eed 3 merupakan  sebuah  kebutuhan.  Seperti  dalam masalah  kewarisan,  terdapat pemikiran  untuk  menyamakan  bagian  laki-laki  dan perempuan,  padahal  dalam  ketentuan  yang  sudah  qath’i  bagian  mereka  tidak  sama. Terobosan baru lainnya adalah adanya putusan hakim yang memberikan harta waris kepada  ahli  waris  non  muslim  melalui  wasiat  wajibah, 4 bahkan  ada ijtihad yang menawarkan pemberian wasiat wajibah kepada anak tiri. 5
Walau  bagaimanapun,  rekonstruksi  yang  telah  diwacanakan  oleh  beberapa tokoh  di  atas  perlu  ditinjau  ulang  apakah  masih  sejalan  dengan maqashid syariah yang  terangkum  dalam ushul  al-khams,  ataukah  sudah  menyimpang  jauh  dari ketentuan  hukum  Islam  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  Anderson 6 mengatakan  bahwa metode  yang  pada  umumnya  dikembangkan  oleh  pembaharu  hukum  Islam  masih terpilah-pilah dengan mencederai prinsip takhayyur dan talfiq.
2 Ishaq, “Konstruksi fiqih pluralitas masyarakat tradisional,” Fenomena 15, no. 1 (April 2016): 40.
3 Abdullah Saeed, Islamic Thought an Introduction (London and New York: Routledge, 2006), 143.
4 Dalam kasus ini, pewaris meninggalkan anak yang berbeda agama, ketika pewaris sakit, anak yang  beragama  Kristen  yang  menjaganya.  Ketika  warisan  dibagikan,  anak  yang  beragama  Kristen tidak  mendapatkan  bagian.  Maka  dia  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Agama  tetapi  diputuskan tidak  mendapatkan  bagian.  Pada  akhirnya  dia  mengajukan  kasasi  dan  diputuskan  oleh  Mahkamah Agung  mendapatkan  bagian  melalui  wasiat  wajibah  sebagaimana  putusan  nomor  51  K/AG/  1999 tanggal 2 Februari 1999.
5 Hasan  Basri,  Amiruddin  A.  Wahab,  A.  Hamid  Sarong,  “Perspektif  wasiat  wajibah  terhadap anak tiri (Kajian persamaan hak dengan anak angkat),” Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (Agustus 2014): 59.
6 J.N.D. Anderson, Law Reform in Muslim World (London: University of London Press, 1976), 42.
Oleh  karena  itu,  sangat  tepat  apabila  John  L.  Esposito 7 mengatakan merupakan  sesuatu  yang  sangat  urgen  bagi  pembaharu  hukum  Islam  untuk merumuskan  metodologi  sistematis  yang  mempunyai  akar  Islam  yang  kokoh sehingga  akan  memproduksi  hukum  Islam  yang  komprehensif  yang  dapat berkembang sesuai dengan masanya dan konsisten.
Tujuan  dari  tulisan  ini  adalah  untuk  menjelaskan  bagaimana  kedudukan maqashid yang digunakan dalam merekonstruksi  hukum  Islam di bidang  kewarisan dan bagaimana posisi maqashid pada beberapa masalah dalam kewarisan Islam.
Banyak  penelitian  yang  membahas  tentang  rekonsktruksi  hukum  Islam, seperti  Karimatul  Ummah 8 meneliti  tentang  pengembangan  konstruksi  metodologi hukum  Islam  bagi  masyarakat  Indonesia.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa menghadapi  perkembangan  zaman  dan  dinamisasi  masyarakat  Indonesia,  perlu adanya  konstruksi  pengembangan  metodologi  hukum  Islam  agar  mampu  menjawab tantangan  zaman  dan  hukum  Islam  senantiasa  relevan  sepanjang  zaman.  Maka, konstruksi  metodologi  ini  adalah  mengembangkan  metodologi  yang  sudah  pernah dikemukakan  oleh  Imam  Syafi’i  seperti  metode bayani,  ta’lili ,  dan istislahi yang kemudian dikembangan oleh imam lainnya seperti sad dzariah, istihsan, istishab, urf. Namun  demikian,  saat  ini  diperlukan ijtihad lain  seperti ijtihad intiqa’i dan ijtihad insyai sehingga hukum Islam dapat menjadi solusi yuridis bagi masyarakat Islam di Indonesia  dengan  mempertimbangkan  kemajemukan  hukum  di  dalamnya.  Dalam pelaksanaannya, pengembangan meotodologi hukum Islam ini tidak harus dilakukan oleh lembaga formal milik pemerintah, tetapi bisa juga melibatkan lembaga informal organisasi  masyarakat  seperti Lajnah  Bahtsul  masa’il NU  dan lajnah  majlis  tarjih Muhammadiyah.
Hasil  penelitian  di  atas  sejalan  dengan  studi  yang  dijalankan  oleh  Maimun 9 yang  membahas  tentang  reorientasi ijtihad pada  masa  kontemporer.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa ijtihad masa  kontemporer  berpijak  dari  pintu ijtihad senantiasa  terbuka  dan  tidak  ada  yang  berhak  untuk  menutupnya  termasuk dalam masalah-masalah yang sudah ada dalil qath’i nya. Pandangannya ini mengacu
7 John  L.  Esposito, Women  in  Muslim  Family  Law (Syracuse:  Syracuse  University  Press, 1982), 101.
8 Karimatul  Ummah,  “Pengembangan  konstr uksi  metodologi  hukum  Islam  bagi  perubahan masyarakat Indonesia,” Jurnal Hukum 11, no. 25 (Januari 2004): 112.
9 Maimun, “Reorientasi ijtihad kontemporer: Analisis hukum Islam,” Al- ‘Adalah XI, no. 2 (Juli 2013): 155.
kepada  beberapa  hasil  pemikiran ijtihad Umar  yang  dianggap  menyimpang  dari ketentuan  yang  sudah  ada  dalam  nash-nash  al- Qur’an,  seperti  pada  masa pemerintahan  Umar,  ia  tidak  lagi  memberikan harta  zakat  kepada  golongan “wal muallafi quluubum” karena pada masa Umar, Islam sudah kuat sehingga tidak perlu menarik  simpati  orang  kafir  dengan  memberinya  zakat.  Selain  itu,  Maimun  juga menawarkan ijtihad yang dibutuhkan saat ini, yaitu ijtihad intiqa ’i dan ijtihad insya’i yang  mana  keduanya  dicetuskan  oleh  Yusuf  Qardhawi. 10 Bahkan peneliti  ini juga memperkenalkan  bentuk-bentuk ijtihad yang  bisa  dijadikan  pegangan  pada  masa kontemporer, yaitu ijtihad dalam bentuk perundang-undangan modern, ijtihad dalam bentuk fatwa dan ijtihad dalam bentuk penelitian.
Lain  halnya  dengan  Sri  Lum’atus  Sa’adah 11 yang  memberikan  tawaran berbeda terkait dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap  persoalan-persoalan  baru  yang  tidak ditemukan  dalam  sumber  hukum  Islam  maupun  kitab-kitab  fiqih  klasik.  Untuk menghadapi  hal  tersebut,  berdasarkan  hasil  penelitiannya,  dia  menawarkan pendekatan double  movement yang  dikenalkan  oleh  Fazlul  Rahman.  Pendekatan  ini merupakan pembaharuan hukum Islam dengan menggunakan dua bentuk pendekatan terhadap teks ayat al- Qur’an dan hadits, yaitu pendekatan melalui analisa kontekstual dan  pendekatan sosio  historis.  Dengan  kedua  pendekatan  ini,  diharapkan  Islam sebagai rahmatan lil alamin wa shalih likulli zaman wa makan menjadi terwujud.
Pendekatan  yang  hampir  sama  juga  disampaikan  oleh  Miftahuddin 12 yang mencoba menawarkan solusi terhadap pembaharuan hukum Islam agar hukum Islam dapat  membumi  dan  relevan  sepanjang  masa.  Dalam  hal  ini  Miftahuddin menawarkan konsep integrasi dan interkoneksi hukum  Islam dengan hukum-hukum sosial  agar  dapat  merekonstruksi  cara  pemahaman  baru  pada  wilayah  yang  sama sekali  belum  ada  hukumnya.  Argumen  yang  diberikan  adalah  selama  ini,  ia menganggap  bahwa  hukum  Islam  hanya  mengiterpretasi  yang  bersifat  tekstual  saja (law  in  book),  sementara  realitas  empiris  yang  hidup  di  masyarakat  kurang mendapatkan perhatian dalam kerangka metodologi hukum Islam. Kajian yang sama
10 Maimun, “Reorientasi,” 159.
11 Sri  Lum ’atus  Sa’adah,  “Transformasi  fikih  klasik  menuju  fikih  kontemporer  (Sebuah tawaran penemuan hukum Islam melalui metode double movement),” Jurnal Falasifa 3, no. 1 (Maret 2012): 135.
12 Miftahuddin,  “Integrasi  dan  interkoneksi  studi  hukum  Islam  dengan  ilmu - ilmu  sosial,” Al- ‘Adalah X, no. 3 (Januari 2012): 301.
juga dijalankan oleh Mahsun Fuad 13 yang juga menawarkan pemaduan ilmu hukum Islam  dengan  ilmu  sosial  dengan  tujuan  mengitegrasikan  ilmu  pengetahuan  yang bersumber dari wahyu dengan pengetahuan yang diperoleh dari manusia.
Walau  bagaimanapun,  hasil  penelitian  yang  dijalankan  oleh  Khairul  Amin 14 menunjukkan  bahwa  dalam  rekonstruksi  hukum  di  Indonesia  harus  tetap memperhatikan maqashid al-ahkam yang  terangkum  dalam  lima  dasar  (al-kulliyyat al-khams).  Artinya,  segala  perintah  Allah  dan  larangan  Allah  pada  hakikatnya merujuk kepada pemeliharaan lima hal yang utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan  dan  harta.  Dan  dalam  implementasinya,  ada  hierarki  yang  juga  harus diperhatikan oleh mukallaf, yaitu al-dharuriyyat, al-hajjiyat dan al-tahsiniyat. Beliau menyimpulkan  bahwa,  agama  telah  sempurna,  sedangkan kesempurnaan  syariah masih  berkesinambungan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  dan perubahan kehidupan masyarakat dengan tidak menyimpang dari ketentuan Allah.
Sementara  itu,  penelitian  yang  dijalankan  oleh  Safriadi 15 membahas  tentang kontribusi  Ibn  Asyur  dalam maqashid  syariah yang  mana  Ibnu ‘ Asyur  dianggap sebagai  bapak  reformasi ilmu  maqashid yang  menawarkan  konsep maqashid yang disesuaikan dengan masa kekinian. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa Ibnu ‘ Asyur membagi maqashid syariah menjadi 3 kategori, yaitu pertama, maqashid merupakan hukum  yang  legal,  dimana  Allah  menetapkan  perintah  dan  larangannya  mustahil tidak  ada  kemaslahatan  di  dalamnya.  Kedua,  merumuskan  urgensi maqashid dalam menetapkan  suatu  hukum.  Ketiga,  membagi maqashid menjadi  2,  yaitu maqashid ammah dan maqashid khasshah.
Berkaitan dengan rekonstruksi hukum Islam juga, Muhammadong 16 meneliti tentang  dinamika  pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia  dan  tantangannya.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pembaharuan  hukum  Islam  di Indonesia merupakan keniscayaan disebabkan produk hukum Islam berupa fiqih banyak dijiwai oleh  budaya  Timur  Tengah  yang  berbeda  dengan  budaya  Indonesia.  Selain  itu, terdapat masalah-masalah baru yang muncul yang diperlukan hukumnya tetapi tidak ditemukan  jawabannya.  Tambahan  pula, nas-nas  al- Qur’an banyak  yang  bersifat
13 Mahsun  Fuad,  “Pendekatan  terpadu  hukum  Islam  dan  sosial  (Sebuah  ta waran  pembaruan metode penemuan hukum Islam),” Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial 3, no. 1 (2012): 14.
14 Khairul  Amin,  “Implementasi  maqasid  al -ahkam  terkait  rekonstruksi  hukum  Islam Indonesia,” Tafaqquh 2, no. 2 (Desember 2014): 1.
15 Safriadi, “Kontribusi Ibn ‘Asyur dalam maqasid al - syariah,” Jurnal Ilmiah Islam Futura 15, no. 2 (Februari 2016): 285.
16 Muha mmadong,  “Dinamika  pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia  dan  tantangannya,” Sulesana 8, no. 2 (2013): 79.
dzanni sehingga memberikan peluang yang besar untuk menginterpretasikannya yang disesuaikan dengan perkembangan masa.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Haries 17 yang lebih  khusus  membahas  tentang  pembaharuan  dalam  hukum  kewarisan.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  gagasan  pembaharuan  dalam hukum  kewarisan  Islam  seperti fara’idl  islah ,  pelaksanaan  hibah  dan  pembagian harta  bersama. Fara’idl  islah merupakan  bentuk  pembagian  harta  waris  yang awalnya  berdasarkan  kepada  ketentuan fara’idl kemudian  dimusyawarahkan  untuk dibagikan  sesuai  dengan  kondisi  sosial  ekonomi ahli  waris.  Sedangkan  pelaksanaan hibah ini bisa dibagikan kepada ahli waris tetapi harus adil. Selain itu hibah juga bisa diberikan kepada orang lain yang berbeda agama. Sementara yang dimaksud dengan pembagian harta bersama adalah pembagian harta yang diperoleh suami isteri karena keduanya sama-sama bekerja, baru kemudian harta masing-masing dibagikan kepada ahli waris.
Selanjutnya Supriyadi 18 juga menjalankan kajian  yang sejalan dengan kajian di atas yaitu menginterpretasikan kembagi bagian perempuan dalam kewarisan Islam. Seperti  yang  diketahui  bahwa  bagian  perempuan  adalah  setengah  dari  bagian  laki- laki.  Ketentuan  tersebut  dianggap  sebagai  interpretasi  ulama  klasik  yang  sangat tekstual  tanpa  mendialogkan  dengan  perubahan  zaman.  Sementara  ulama kontemporer  dengan  paham genderisme dalam  mengiterpretasikan  ayat-ayat  al- Qur’an  menyelaraskan  de ngan  konteks  yang  ada,  sehingga  mereka  mampu mendialogkan  teks-teks  al- Qur’an  dengan  dunia  kontemporer.  Oleh  karena  itu, bagian  waris  perempuan  bisa  seperti  laki-laki  yaitu  1:1  dalam  kondisi-kondisi tertentu  seperti  perempuan  itu  sebagai  tulang  punggung  keluarga. Pandangan  ini didukung  oleh  kajian  yang  dijalankan  Yunahar  Ilyas 19 yang  mencoba  memaparkan pemikiran Munawir Sjadzali yang ingin menyamakan porsi laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam.
Sementara itu Sa’adah 20 mengkaji secara langsung maqashid syari’ah dalam hukum  kewarisan  Islam.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  tujuan
17 Haries, “Gagasan,” 105.
18 Tedi Supriyadi, “Reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan,” Jurnal Sosioreligi 14, no. 2 (September 2016): 78.
19 Yunah ar Ilyas, “Reaktualisasi ajara Islam: Studi atas pemikiran hukum Munawir Syadzali,” Al- Jami’ah 44, no. 1 (2006): 223.
20 Sri Lum’atus Sa’adah, “Maqasid al - syariah dalam hukum kewarisan Islam,” Al-Ahwal 7, no. 1 (April 2015): 125.
pensyariatan yang ditetapkan oleh Allah adalah demi kemaslahatan manusia, baik di dunia  maupun  di  akhirat.  Terkait  dengan maqashid  syari’ah yang  terdapat  dalam hukum kewarisan adalah lebih didominasi dalam rangka pemeliharaan keturunan dan harta.  Dan  jika  dilihat  dari  tingkat  kebutuhannya, maqashid  syari’ah dalam  hukum kewarisan menempati peringkat al-hajiyyat, bukan al-dharuriyyat.

## Konsep Maqashid Syariah
Istilah maqashid syari’ah terdiri  dari  2  kata,  yaitu maqashid dan syari’ah . Kata maqashid merupakan  kata  jamak  dari  kata maqshad yang  berarti  maksud  dan tujuan, sedangkan syari’ah berarti hukum-hukum Allah yang harus dipedomani oleh manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, maqashid syariah adalah  nilai-nilai  atau  tujuan  yang  terkandung  dalam  pensyariatan  hukum Allah. 21 Sementara  Wahbah  Al-Zuhaily 22 berpendapat  bahwa maqashid  syari’ah adalah  nilai-nilai  dan  sasaran syara’ yang  tersirat  dalam  seluruh  maupun  sebagian besar  hukum-hukum  Allah.  Nilai-nilai  tersebut  merupakan  tujuan  dan  rahasia  yang ditetapkan  oleh Syari’ (pembuat  syariat)  dalam  ketetapanNya.  Sedangkan  Ibn Asyur 23 memberikan definisi maqashid syari’ah sebagai hikmah, rahasia dan tujuan diturunkannya syari’at secara  umum  tanpa  dikhususkan  pada  bidang  tertentu. Berdasarkan  kepada  beberapa  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa maqashid syari’ah adalah nilai-nilai atau tujuan yang bersifat universal yang terkandung dalam keseluruhan atau sebagian besar hukum-hukum Allah.
Kajian  mengenai maqashid  syari’ah adalah  perkara  yang  sangat  urgen, terutama  bagi  para  mujtahid  dalam  menetapkan  suatu  hukum.  Hal  ini  sebagaimana yang  dinyatakan  oleh  Wahbah  Al-Zuhaily 24 bahwa  mujtahid  harus  mengetahui maqashid dalam memahami nash dan melakukan istinbath hukum, sementara orang awam mengetahui maqashid untuk menemukan rahasia-rahasia syari’ah . Pandangan ini  didukung oleh    Abd. Al-Wahab  Khallaf 25 yang  menyatakan  bahwa  seseorang
21 Ahmad  Warson  Munawwir,  Al-Munawwir  Kamus  Arab-Indonesia  (Surabaya:  Pustaka Progresif,  1997),  112;  Ghofar  Sidiq,  “Teori  maqasid  al - syariah  dalam  hukum  Islam,” Sultan  Agung XLIV, no. 118 (Juni-Agustus 2009): 118-119.
22 Wahbah  Al-Zuhaily, Ushul  Fiqh  Al-Islamy,  jilid  2,  Cet.  XIV  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  2005), 307.
23 Muhammad  Al-Thahir  Ibn  Asyur, Maqasidh  Al-Syariah  Al-Islamiyyah (Tunisia:  Maktabah al-Istiqamah, 1946), 50.
24 Al-Zuhaily, Ushul, 317.
25 Abd.  Wahab  Khallaf, Ilmu  Ushul  Fiqh (Kairo:  Maktabah  al-Dakwah  al-Islamiyah,  1968), 198.
tidak  dapat  memahami nash-nash  syariah dengan  benar  kecuali  ia  mengetahui maqashid syariah. Terlebih lagi pada masa kontemporer ini, kajian tentang maqashid merupakan sebuah kebutuhan dan sesuatu yang sangat vital dalam penetapan hukum Islam,  dengan  beberapa  rasionalisasi.  Pertama,  hukum  Islam  adalah  hukum  Allah yang  disampaikan  melalui  wahyu  dan  diperuntukkan bagi manusia  dimana kehidupan  manusia  senantiasa  mengalami  perubahan  baik  perubahan  zaman,  sosial, maupun tempat. Sementara wahyu Allah  yang sudah turun 14 abad  yang lalu harus juga  mampu  menjawab  segala  perubahan  yang  terjadi,  maka  salah  satu  cara merelevankan  hukum  Islam  tersebut  dengan  perubahan  sosial  melalui  pemahaman yang  utuh  tentang maqashid  syari’ah. Kedua,  secara  historis,  Rasulullah,  para sahabat, dan tabi’in juga memberikan perhatian terhadap maqashid syari’ah . Ketiga, pemahaman tentang maqashid syari’ah merupakan kunci kebrhasilan bagi mujtahid dalam  berijtihad karena  segala  persoalan,  dikembalikan  kepada  landasan  tujuan pensyariatan hukum tersebut. 26
Dalam menetapkan maqashid  syariah pada  hukum  Islam,  Wahbah  Al- Zuhaily 27 memberikan beberapa standarisasi yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Harus  bersifat  tetap,  maksudnya  makna-makna  yang  dimaksudkan  harus bersifat pasti atau mendekati kepastian.
b. Harus  jelas,  maksudnya  tidak  ada  perbedaan  di  antara  para fuqaha tentang makna yang dimaksud.
c. Harus  terukur,  maksudnya  makna  tersebut  harus  mempunyai  ukuran  atau batasan yang jelas  yang tidak diragukan lagi.
d. Harus  umum,  maksudnya  makna  tersebut  bersifat universal yang  tidak berbeda dengan adanya perbedaan waktu dan tempat.
Apabila  diperhatikan  dan  diteliti  secara  ilmiah,  memang  segala  bentuk perintah  Allah  dan  laranganNya  yang  tertuang  dalam  al- Qur’an  begitu juga  dengan perintah  dan  larangan  Rasulullah  yang  terumuskan  dalam  haditsnya  pasti mengandungi  hikmah  yang  mendalam  dan  tidak  ada  yang  sia-sia.  Hikmah  yang mendalam  tersebut  adalah  rahmat  bagi  umat  manusia  sebagaimana  dalam  firman Allah  surat al-Anbiya ayat  107  yang artinya:  “ Dan  tiadalah  kami  mengutus  kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam ”.
26 Sidiq, “Teori,” 119 -120.
27 Al-Zuhaily, Ushul, 319.
Yang  dimaksudkan  dengan  rahmat  bagi  semesta  alam  dalam  ayat  di  atas adalah kemaslahatan umat. Sementara maslahat adalah sesuatu  yang baik dan dapat diterima  oleh  akal  yang  sehat,  baik  dijelaskan  oleh  Allah  maupun  melalui rasionalisasi.  Walaupun  demikian,  terkadang  terdapat  penetapan  syariat  yang  tidak dapat  dirasionalisasikan  oleh  akal  manusia  dan  Allah  sebagai Syari’ tidak menjelaskannya,  seperti  waktu  mulainya shalat  Dzuhur pada  saat  setelah tergelincirnya  matahari.  Meskipun  begitu,  bukan  berarti  pensyariatan  tersebut  tidak ada  tujuannya,  melainkan  akal  manusia  tidak  dapat  menjangkau  rasionalisasi ketetapan Allah tersebut. 28
Dengan  demikian,  tujuan  Sy ari’  melegitimasi  suatu  hukum  adalah  dalam rangka  kemaslahatan  manusia  sekaligus  meminimalisir  bahkan  menghindarkan manusia  dari  mafsadat,  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Dan  tujuan  tersebut terenjawantahkan melalui hukum taklif. Berdasarkan konsensus para fuqaha, terdapat lima  poin  substansial (ushul  al-khams) yang  menjadi  tujuan  kemaslahatan  manusia, yaitu  menjaga  agama (al-din),  jiwa (al-nafs),  akal (al-Aql),  keturunan (al-nasl) dan harta (al-mal) (Amin, 2014: 6). 29
Dalam  hal  ini  Imam  Al-Syatibi,  lima  hal tersebut  merupakan  intisari  dari legalisasi nash dan  merupakan  inti  sari  dari dalalah  qath’iyyah .  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa ushul  al-khams dapat  dikategorikan  sebagai  ketentuan  yang qath’i pula  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum dan  dapat  digunakan sebagai landasan hukum. 30
Dalam mengaplikasikan lima hal yang subtansial tersebut dalam pengambilan keputusan hukum, Imam al-Ghazali 31 menciptakan hierarki skala prioritas yang harus diperhatikan, yaitu:
28 Sidiq, “Teori,” 120 -121. 29 Urutan  tersebut  merupakan  pendapat  Imam  Al-Ghazali  yang  juga  diikuti  oleh  Wahbah  al- Zuhaily,  ulama  Malikiyah  dan  Syafi’iyyah  serta  dijadikan  pedoman  para  fuqaha.  Karena  terk ait dengan urutan ushul al-khams, terdapat perbedaan pendapat juga. Menurut imam Al-Zarkasy, urutan ushul  al-khams  adalah al-nafs,  al-mal,  al-nasab,  al-din dan al-aql.  Sementara  urutan  menurut  Al- Amidi  adalah al-din,  al-nafs,  al-nasl,  al-aql dan al-mal.  Al-Qarafi  mempunyai  urutan al-nufus,  al- adyan, al-uqul, al-amwal dan al- a’radh . Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengurutkan ushul al- khams dengan al-din, al-nafs, al-nasl, al-aql dan al-mal. Al-Zuhaily, Ushul, 305; Al-Amidi, Al-Ihkam fi  Ushul  Al-Ahkam jilid  V  (Riyadh:  Muassasah  al-Halaby,  1991),  252;  Al-Qarafi, Syarh  Tanqih  al Fushul (Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, tt), 391.
30 Amin, “Implementasi,” 7.
31 Yusuf  Al-Qardhawi, Dirasah  fi  Fiqh  Maqasid  al-Syariah,  terj.  Arif  Munandar  Riswanto (Jakarta:  Pustaka  al-Kautsar,  2007),  29;  Al-Zuhaily, Ushul,  320-323;  Abi  Ishaq  Ibrahim  Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 9.
Al-Dharuriyyat (primer),  yaitu  memelihara  kebutuhan-kebutuhan  yang bersifat  esensial  bagi  kehidupan  manusia.  Apabila  kebutuhan dharuri ini  tidak terlaksana  dengan  baik,  maka  dapat  mengancam  eksistensi ushul  al-khams itu sendiri.  Contohnya  shalat  merupakan  salah  satu  bentuk  menjaga  agama  dan  shalat merupakan sesuatu yang esensial (dharuri) dalam Islam. Apabila shalat ditinggalkan oleh umat Islam, maka akan mengancam eksistensi agama Islam itu sendiri.
Al-Hajiyyat (sekunder), yaitu bukan sesuatu yang bersifat esensial, melainkan kebutuhan  yang  dapat  dipenuhi  untuk  menghilangkan  kesulitan  dalam  kehiudpan manusia. Pengabaian dalam masalah hajiyyat ini dapat mendatangkan kesulitan bagi manusia  dalam  melaksakan  suatu  perintah.  Contohnya  dalam  ibadah  shalat, mengambil rukhshah (keringanan),  baik  dalam  bentuk  men jama’ ataupun mengqashar shalat ketika dalam perjalanan merupakan bentuk hajiyyat dalam rangka memelihara  agama.  Pengambilan rukhshah ini  tidak  merusak  dan  tidak menghilangkan  tujuan  pokok  tersebut.  Sebaliknya,  jika rukhshah tersebut  tidak diambil, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam melakukan shalat.
Al-Tahsiniyat (tersier),  yaitu  kebutuhan  yang  dilakukan  dalam  rangka menunjang martabat manusia sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku. Pengabaian terhadap kebutuhan ini tidak mempengaruhi hal yang bersifat esensial, dan juga tidak mempersulit kehidupan manusia, melainkan tergolong kepada nilai yang tidak wajar. Contohnya adalah dalam rangka melakukan ibadah shalat, memakai baju yang sopan dan rapi merupakan bentuk dari tahsiniyat, jika tidak dilakukan, maka tidak merusak esensi shalat itu sendiri dan juga tidak mempersulit manusia untuk melakukan shalat, tetapi dianggap tidak lumrah.
Pembagian hierarki di atas adalah berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Kebutuhan dharuriyat harus lebih didahulukan daripada kebutuhan hajiyyat. Begitu juga kebutuhan hajiyyat harus didahulukan daripada kebutuhan tahsiniyat.
Selain itu, Wahbah al-Zuhaily 32 juga membagi maslahah menjadi tiga bagian apabila ditinjau dari kekuatan dalil yang mendukungnya, yaitu:
1. Maslahat  yang  bersifat qath’i ,  yaitu  sesuatu  yang  diyakini  membawa kemaslahatan  karena  didukung  dengan  dalil-dalil  yang qath’i yang  tidak mungkin lagi ditakwilkan. Atau kemaslahatan yang didapatkan dari dalil-dalil q ath’i yang mana akal secara mudah memahaminya.
32 Al-Zuhaily, Ushul, 323-329.
2. Maslahat yang bersifat dzanni, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal yang berasal dari dalil dzanni.
3. Maslahat yang bersifat wahmiyah, yaitu maslahat yang dikhayalkan akan bisa tercapai, padahal apabila direnungkan secara mendalam, justru madharat atau mafsadat yang akan diperoleh.
Secara umum, maslahat dapat dicapai melalui dua cara, yaitu:
a. Jalb al- manafi’ , yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia.  Manfaat  dan  kebaikan  ini  dapat  dirasakan  secara  langsung  oleh manusia maupun pada masa yang akan datang.
b. Dar al-mafasid, yaitu menghindari atau mencegah keburukan. 33

## Implementasi Maqashid Syariah dalam Hukum Kewarisan Islam
Sebagaimana  penjelasan  di  atas,  bahwa  setiap  penetapan  hukum,  pasti terdapat  kemaslahatan  bagi  manusia  di  dalamnya,  begitu  juga  dalam  masalah kewarisan. Menurut  Ismail 34 terdapat  beberapa  hikmah  yang  dapat  diambil  dari penetapan ketentuan pembagian waris dalam Islam, yaitu:
a. Islam menyamakan posisi orang tua, istri/suami dan anak sebagai ahli waris. Ini berbeda dengan sistem kewarisan jahiliyah yang menjadikan istri sebagai obyek warisan bukan subyek penerima warisan.
b. Menjaga  keutuhan  keluarga.  Ini  disebabkan  harta  warisan  dapat  memicu timbulnya  persengketaan  antara  anggota  keluarga,  dengan  adanya  ketentuan pembagian yang rinci dari Allah, maka hal ini dapat menghindari perselisihan dalam keluarga.
c. Sebagai sarana mencegah kemiskinan dan kesengsaraan ahli waris. Ini terlihat pada  pembagian  harta  waris  dengan  porsi  yang  banyak  kepada  ahli  waris seperti istri/suami, anak, ibu, bapak, saudara bahkan kakek dan nenek.
d. Sebagai  sarana  pencegahan  dari  penimbunan  harta  waris  pada  seseorang. Dengan  adanya  pendistribusian  harta  waris  secara  rinci  kepada  ahli  waris, maka  hal  ini  diharapkan  sebagai  bentuk  pemberian  hak  sesuai  dengan proporsinya.
e. Mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pembagian yang sesuai dengan hak dan proporsinya,
33 Sidiq, “Teori,” 121.
34 Muhammad Syah Ismail, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bina Aksara, 1992), 235.
maka ahli waris yang ditinggal mati tetap mendapatkan perlakuan  yang baik dari masyarakat sebagaimana sebelum ditinggal oleh pewaris.
Selanjutnya  hikmah  tersebut  dapat  diimplementasikan  dalam maqashid syari’ah,  dimana  inti  dari maqashid syariah  yang  lima  (ushul  al-khams),  yaitu memelihara  agama  (hifdz al-din),  jiwa  (al-nafs),  akal  (al-Aql),  keturunan  (al-nasl) dan  harta  (al-mal)  terejawantahkan  dalam  ketentuan  kewarisan  Islam.  Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:
a. Memelihara  agama  (hifdz al-din)  dalam  kewarisan  Islam  terwujud  pada pentingnya umat Islam mempelajari hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan merupakan  setengah  dari  urusan  manusia  karena  pada  akhirnya  manusia  akan mati dan pada saat itu, berlakulah hukum kewarisan. Selain itu, Rasulullah juga menguatkan untuk mempelajari hukum kewarisan  Islam sebagaimana sabdanya yang  artinya:  "Belajarlah  Ilmu  faraidh  dan  ajarkanlah  kepada  orang  lain, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti mati, dan ilmu pengetahuan ini (Faraidh)  akan  diangkat  (hilang),  setelah  itu  akan  timbul  fitnah.  Hampir- hampir saja dua orang yang berselisih dalam membagi harta waris tidak dapat menemukan orang  yang  melerai keduanya ” (H.R. Al - Hakim). 35 Maka, dengan mempelajari  hukum  kewarisan  adalah  dalam  rangka  menjaga  agama  Islam  itu sendiri.
Selain  itu,  memelihara  agama  (hifdz  al-din)  juga  terwujud  pada  pelaksanaan segala  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  hukum  kewarisan  Islam. Dengan  mengikuti ketetapan  Allah  dalam  masalah  kewarisan,  maka  hal  ini merupakan  bukti  ketundukan  dan  ketaatan  seseorang  terhadap  hukum-hukum Allah 36 sebagaimana dalam surat al-Nisa ayat 13 yang artinya: (Hukum-hukum tersebut)  itu  adalah  ketentuan-ketentuan  dari  Allah.  barangsiapa  taat  kepada Allah  dan  Rasul-Nya,  niscaya  Allah  memasukkannya  kedalam  syurga  yang mengalir  didalamnya  sungai-sungai,  sedang  mereka  kekal  di  dalamnya;  dan Itulah kemenangan yang besar.
b. Memelihara jiwa (hifdz al-nafs) dalam kewarisan Islam terealisasi pada adanya ketentuan  bahwa  pembunuhan  menghalangi  untuk  mendapatkan  warisan. Ketentuan  ini  menyiratkan  adanya  hubungan  saling  melindungi  antara  pewaris dengan  ahli  waris,  sehingga  wajar  ketika  yang  melindungi  memberikan harta
35 Supriyadi, “Reinterpretasi,” 73.
36 Sa’adah, “Maqashid,” 142.
kepada yang dilindungi, yaitu ahli warisnya. Namun demikian, jika hubungan ini dinodai  dengan  pembunuhan,  maka  konsekuensi  logisnya  juga  tidak  akan berlaku.  Sebagaimana  hadits  Rasulullah dari  Umar  bin  Khattab yang  artinya: “ pembunuh itu tidak mendapatkan harta warisan ” (HR. Malik dan Ahmad). 37
c. Memelihara akal (hifdz al-aql) dalam kewarisan Islam terwujud pada pentingnya mempelajari  hukum  kewarisan  Islam,  sehingga  diharapkan  lahir  ulam’ -ulama yang  berijtihad terhadap  permasalahan  baru  muncul  yang  berkaitan  dengan kewarisan  Islam    dan  tidak  terdapat  jawabannya  pada  kitab-kitab  klasik. 38
Dengan berijtihad, maka itu adalah bentuk dari memelihara akal.
d. Memelihara  keturunan  (hifdz  al-nasl)  dalam  kewarisan  Islam  terealisasi  pada memelihara  keutuhan  dan  kerukunan  antara  anggota  keluarga.  Dengan pembagian harta waris berdasarkan sistem kewarisan Islam, diharapkan masing- masing ahli waris mendapatkan harta sesuai dengan porsinya sehingga tidak ada perpecahan  dan  persengketaan  dalam  keluarga. 39 Ini  sebagaimana dalam  surat al- Nisa’ ayat 11 dan 12.
Tambahan,  memelihara  keturunan  juga  terwujud  pada  adanya  jaminan kesejahteraan  bagi  ahli  waris  setelah  ditinggal  mati  oleh  pewaris.  Dengan  kata lain,  peralihan  harta  dari  pewaris  kepada  ahli  waris  merupakan  usaha  untuk melanjutkan  estafet  kehidupan  dari  satu  generas  kepada  generasi  berikutnya. 40 Selain  itu,  peralihan  harta  tersebut  juga  dimaksudkan  agar  tidak  meninggalkan generasi yang lemah sebagaimana dalam surat al-Nisa ayat 9 yang artinya “ Dan hendaklah  takut  kepada  Allah  orang-orang  yang  seandainya  meninggalkan dibelakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang  mereka  khawatir  terhadap (kesejahteraan)  mereka.  oleh  sebab  itu  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. ”
Bahkan  apabila  ditinjau  ketentuan  dalam  pemberian  wasiat,  dimana  maksimal adalah sepertiga harta, maka ini mengisyaratkan bahwa meninggalkan ahli waris dalam  keadaan  berkecukupan  itu  lebih  baik  daripada  meninggalkan  mereka dalam  keadaan  miskin  dan  mengemis,  karena  kedua  hal  itu  lebih  mendekatkan seseorang kepada kekafiran.
37 Supriyadi, “Reinterpretasi,” 73.
38 Supriyadi, “Reinterpretasi,” 73.
39 Sa’adah, “Maqashid,” 142.
40 Supriyadi, “Reinterpretasi,” 73.
e. Memelihara harta (hifdz al-mal) terelaisasi pada pendistribusian harta waris yang sudah  ditentukan  oleh  Allah  porsi  masing-masing  ahli  waris.  Dengan  sistem kewarisan  Islam,  diharapkan  tidak  ada  monopoli  dan  penimbunan  harta  waris hanya pada seseorang saja. Harta waris dapat didistribusikan secara adil kepada ahli  waris  yang  berhak  menerimanya. 41 Selain  itu,  ketentuan  ini  juga menunjukkan  bahwa  Islam  tidak  menghendaki adanya  perampasan  harta  dan memakan harta orang lain 42 dengan mengambil yang bukan haknya sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

## Metodologi Penelitian
Kajian  ini  merupakan  kajian  kepustakaan  (library  research)  yaitu berusaha mengungkapkan konsep-konsep baru dengan cara membaca dan mencatat informasi- informasi yang relevan dengan kebutuhan. Bahan bacaan mencakup buku-buku, teks jurnal,  majalah-majalah  ilmiah  dan  hasil  penelitian. 43 Dimana  sumber  data dalam penelitian  ini  berasal  dari  buku-buku  karangan  ulama  klasik  maupun  ulama kontemporer  dan  juga  jurnal-jurnal  yang  berkaitan  dengan  topik  yang  diteliti. Pendekatan  dalam  kajian  ini  menggunakan  pendekatan  doktriner  dan  pendekatan historis.  Yang  dimaksud  dengan  pendekatan  doktriner  dalam  penelitian  ini  adalah peneliti  menjadikan  ketetapan  Allah  sebagai  doktrin  yang  harus  dijadikan  pedoman dalam  menetapkan  segala  keputusan  hukum.  Sementara  Pendekatan  historis digunakan peneliti dengan cara menggali maqashid syari’ah terutama yang berkaitan dengan  kewarisan  dari  pensyariatannya  sebagai  refleksi maqashid syariah  yang disesuaikan dengan kondisi sosial kontemporer.
Dalam  pengumpulan  dan  menganalisis  data,  penulis  menggunakan  metode analisis  isi  (content analysis)  yang  menurut Sumadi Suryabrata 44 metode  ini  hanya
41 Sa’adah, “Maqashid,” 142.
42 Supriyadi, “Reinterpretasi,” 74.
43 M.  Pidarta,  “Studi  tentang  landasan  kependidikan:  Jurnal,  filsafat,  teori  dan  praktik kependidikan,” Jurnal Ilmu Pendidikan 4, no. 1 (1997): 3-4.
44 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Cet. 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), 93.
menganalisis  data  yang  tekstual  menurut  isinya.  Sedangkan  menurut  Barcus, 45 content analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi atau pesan suatu komunikasi atau  pendapat  seseorang. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menggunakan  analisis komparatif  yaitu  membandingkan  kesesuaian  pandangan  kontemporer  dengan pandangan syara’. Dengan metodologi ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang  jernih  dan  komprehensif  mengenai  bagaimana  sebenarnya  rekonstruksi maqashid dalam kewarisan Islam.

## Hasil Penelitian
Secara umum, dalam kewarisan hukum Islam terdapat beberapa rekonstruksi dari  kalangan  cendikiawan  dan  ulama  kontemporer  karena  menyesuaikan  kondisi sosial  seperti  di  Indonesia  yang  bersifat  majemuk  dan  juga  menuntut  kesetaraan gender.  Rekonstruksi  tersebut seperti  proporsi  bagian  laki-laki  dengan  perempuan yang  seharusnya  2:1  menjadi  1:1  karena  saat  ini  perempuan  juga  bekerja  seperti orang  laki-laki. Begitu  juga  dengan  adanya  rekonstruksi  berupa  pemberian  wasiat wajibah  kepada  ahli  waris  non  muslim  karena  tipikal  masyarakat  Indonesia  yang mengakui pluralitas dan kemajemukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini hanya akan membatasi pada dua hal tersebut.
1. Kedudukan maqashid pada rekonstruksi hukum Islam di bidang kewarisan

## a. Perbandingan porsi laki-laki dan perempuan
Di  era  kontemporer  ini,  terjadi  banyak  perubahan  sosial  yang  tidak  berlaku pada zaman dahulu, seperti perempuan juga mencari nafkah seperti laki-laki, bahkan pada sebagian keluarga, perempuan yang bekerja di luar rumah, sementara yang laki- laki tidak bekerja dan tinggal di rumah. Namun demikian, apabila dilihat dari sistem kewarisan  Islam,  perempuan  mendapatkan  bagian  setengah  dari  laki-laki  dengan perbandingan  1:2.  Ketentuan  seperti  ini  dianggap  sebagian  ulama  kontemporer terutama  yang  mendukung genderisme  tidak  memenuhi  keadilan.  Oleh  karena  itu, mereka menggaungkan pembagian yang sama antara ahli waris perempuan dan laki- laki  dengan  perbandingan  1:1,  walaupun  dengan  adanya  catatan-catatan  khusus, seperti perempuan juga bekerja.
Argumen  yang  diberikan  dalam  rekonstruksi  hukum  kewarisan  tersebut adalah pertama,  ketika  syariah  dijadikan  sebagai  sistem  legislasi  yang  menjadi
45 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 4 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 68.
pegangan  pokok  dalam  mengatur  seluruh  tata  kehidupan  manusia  dalam  segala aspek,  maka  akan  tampak  rancu  jika  di  satu  sisi  semua  manusia  diciptakan  sama sebagai  hamba  Allah,  sementara  di  sisi  lain  terdapat  diskriminasi  dalam  praktek legislasinya.  Dengan  kata  lain,  laki-laki  dan  perempuan  diciptakan  sama-sama sebagai  hamba  Allah,  tetapi  dalam  pelaksanaan  sebagian  hukumnya  terdapat perbedaan  perlakuan  seperti  dalam  kasus  kewarisan.  Padahal  yang  membedakan manusia  yang mulia di hadapan Allah hanyalah ketakwaan saja sebagaimana dalam surat al- Hujurat ayat 13 yang artinya: “ Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah  adalah  yang paling  taqwa  di  antara  kamu, ”  bukan  berdasarkan  jenis kelaminnya. 46
Kedua,  perbedaan  antara  ulama  klasik  dengan  ulama  kontemporer  dalam menginterpretasikan  ayat  11  surat  al-Nisa  dimaknakan  secara  tekstual  oleh  ulama klasik  dengan  makna  “ Allah  mewasiatkan kepada  kamu  tentang  anak-anak  kamu, bahagian  seorang  anak  laki-laki  sama  dengan  bahagian  dua  orang  anak perempuan ” .  Penafsiran  tekstual-ideologis  ini  menjadikan  kontroversi  karena  tidak memperhatikan aspek sosiologinya. Sehingga munculah pemikir kontemporer seperti Munawir  Sjadzali,  Fatimah  Mernissi,  Mansour  Fakih,  Fazlur  Rahman,  M.  Arkoun, Musda  Mulia  dan  lainnya  yang  mencoba  menginterpretasikan  penggalan  ayat tersebut tidak hanya pada aspek tekstualitasnya saja tetapi juga memperhatikan aspek historis  sosiologis.  Dengan  demikian,  ayat-ayat  al- Qur’an  akan  dirasakan  lebih realistis dan aplikatif 47 terutama dengan melihat kondisi sosial masyarakat saat ini.
Ketiga,  Hukum  dapat  berubah  karena  perubahan  zaman  dan  waktu  seperti kaidah  ushul  yang  artinya:  “ perubahan  hukum  itu  didasarkan  pada  perubahan zaman,  tempat  dan  keadaan ”.  Dalam  hal  ini,  hukum  kewarisan  merupakan  respon sosial masyarakat dimana pada zaman dahulu perempuan hanya berkecimpung pada ruang  domestik  saja,  bahkan  mereka  menjadi  obyek  waris. 48 Namun pada  saat  ini, kondisi tersebut jarang terjadi, sebaliknya banyak perempuan yang sama seperti laki- laki bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, sangat mungkin apabila terjadi perubahan hukum.
Keempat, terdapat contoh dari sahabat Rasulullah, yang melakukan terobosan baru  dengan  berijtihad yang  menyimpang  dari nash-nash yang qath’i demi
46 Supriyadi, “Reinterpretasi,” 74.
47 Supriyadi, “Reinterpretasi,” 75.
48 Supriyadi, “Reinterpretasi,” 77.
menciptakan  kemaslahatan  umat.  Dalam  kasus  ini  Umar  bin  Khattab  tidak memberikan zakat kepada para muallaf seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat  60  dimana  hal  tersebut  biasa  Rasulullah  lakukan  yang  kemudian  diikuti  juga khalifah  Abu  Bakar. 49 Alasan  yang  Umar  berikan  adalah  kondisi  yang  berbeda, dimana  pada  masa  Rasulullah,  Islam  masih  lemah  sehingga  perlu  untuk  mengabil hati  para  muallaf,  sementara  pada  masa  kekhalifahan  Umar,  umat  Islam  sudah  kuat sehingga tidak perlu lagi mengambil simpati mereka. Ini dianggap ijtihad baru yang bisa juga diaplikasikan dalam konteks lain. Bahkan Munawir 50 menyatakan bahwa di dalam  mengabil  sebuah  keputusan  hukum  dari  nash-nash  al-Q ur’an  yang  berkaitan dengan  kemasyarakatan,  maka  perlu  mempertimbangkan  konteks  kehidupan  sosial- budaya  masyarakat  pada  saat  itu.  Walaupun  keputusan  yang  diambil  nampak  tidak mengamalkan makna lahir dari nash tersebut.
Kelima, keunggulan  laki-laki dibandingkan  dengan  perempuan  adalah disebabkan  laki-laki  diberikan  kelebihan  oleh  Allah.  Maka  dalam  konteks  ini keunggulan  tersebut  berupa  pemberian  nafkah  seperti  dalam  surat  al-Nisa  ayat 34 yang  artinya:  “ Laki-laki  adalah  pemimpin  kaum  wanita  karena  Allah  melebihkan sebagian  (laki-laki)  atas  sebagian  (perempuan)  yang  lain  karena  laki-laki  memberi nafkah ”.  Dengan  perkataan  lain,  ketidakmampuan  untuk  memberikan  nafkah  bagi seorang  laki-laki  berarti  menghilangkan  keunggulannya.  Sebaliknya  adanya kemampuan perempuan untuk memberikan nafkah berarti menunjukkan keunggulan perempuan  tersebut.  Berdasarkan  pemahaman  di  atas,  maka  memungkinkan  adanya persamaan  hak  bagian  dalam  kewarisan  antara  laki-laki  dengan  perempuan  apabila perempuan juga menjadi tulang punggung keluarga. 51
Keenam, apabila  dilihat  bagian  perempuan  secara  umum  dalam  sistem kewarisan Islam, maka bagian perempuan bukanlah sesuatu  yang mutlak melainkan kondisional atau situasional.  Ini bisa dilihat dari  bagian ibu terkadang mendapatkan 1/3 dari harta apabila si mati tidak maningggalkan anak atau saudara lebih dari satu. Sebaliknya,  jika  si  mati  meninggalkan  anak  atau  saudara  lebih  dari  satu,  maka  ibu mendapatan  bagian  1/6.  Inilah  yang  juga  dijadikan  sebagai  alasan  bahwa  bagian perempuan juga bersifat situasional 52 dan fleksibel.
b. Wasiat Wajibah
49 Ilya s, “Reaktualisasi ,” 233; Maimun, “Reorientasi,” 158.
50 Ilyas, “Reaktualisasi,” 233.
51 Supriyadi, “Reinterpretasi,” 77.
52 Supriyadi, “Reinterpretasi,” 77.
Sebagian  praktisi  hukum  seperti  hakim  Agung  membuat  keputusan  berupa pemberian wasiat wajibah kepada keluarga yang berbeda agama, baik itu adalah istri, anak  maupun  saudara  pewaris  sehingga  keputusan  tersebut  menjadi  yurisprudensi yang  dapat  dijadikan  rujukan  bagi  hakim  lain  apabila  menangani  kasus  serupa. Argumen maqashid syari’ah  yang  digunakan  adalah pertama,  secara  filosofis, pemberian  wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  beda  agama  sejalan  dengan  prinsip- prinsip Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan, prinsip kebebasan dalam memeluk agama,  keadilan,  persaudaraan  dan  prinsip  kemaslahatan  berupa  menjaga keharmonisan antar umat beragama. 53
Kedua, pemberian wasiat merupakan bentuk dari menjaga harta (hifdz al-mal) agar  harta  pewaris  tidak  terdistribusikan  pada  orang-orang  tertentu  saja.  Sementara ulama  dari  kalangan  Syafi’iyyah,  Hanafiyah  dan  Hanabilah  membolehkan  wasiat kepada orang  yang tidak beragama  Islam, baik kafir harbi, dzimmi maupun murtad. Alasan pembolehan pemberian wasiat kepada mereka diqiyaskan dengan  kebolehan memberikan  hibah  dan  sedekah  kepada  mereka.  Dengan  landasan  surat  al- Mumtahanah  ayat  8  yang  artinya  “ Allah  tidak  melarang  kamu  untuk  berbuat  baik dan  berlaku  adil  terhadap  orang-orang  yang  tiada  memerangimu  Karena  agama dan  tidak  (pula)  mengusir  kamu  dari  negerimu.  Sesungguhnya  Allah  menyukai orang-orang  yang  berlaku  adil ”.  Yang  juga  dikuatkan  dengan  hadi ts  bahwa Rasulullah  SAW  memberi  izin  kepada  Asma’  binti  Abu  Bakar  memberi  wasiat kepada  ibunya  dan  nabi  juga  memberikan  izin  kepada  Umar  bin  Khattab  untuk memberikan pakaiannya kepada saudaranya yang musyrik di Mekkah. 54
Ketiga, hakim menetapkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang tidak  berhak  menerimanya  dikarenakan  mengikut  ulama  minoritas  yang berpandangan  bahwa  wasiat  tetap  berhukum  wajib  khususnya  bagi  orang  tua  atau kerabat  yang  terhalang  menerima  warisan  disebabkan  sebab-sebab  tertentu  seperti perbedaan  agama.  Pilihan  ini  dimaksudkan  hanya  untuk  menciptakan  kemaslahatan bagi  keluarga  besar  yang  bersangkutan  dan  keadilan  bagi  ahli  waris  yang  berbeda agama. 55 Dalam  pandangan  hakim,  syariah  senantiasa  menjunjung  tinggi  keadilan, rahmat, kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan, sehingga segala sesuatu yang
53 Nurhadi Abdul Gani, “Wasiat wajibah sebagai penemuan hukum oleh hakim dalam perkara waris beda agama (Studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010),” Jurnal Hukum dan peradilan 6, no. 2 (Juli 2017): 332.
54 Al-Zuhaily, Ushul, 335.
55 Gani, “Wasiat,” 329.
menyimpang  dari  hal-hal  tersebut  maka  bukan  tujuan  dari  syariah  tersebut.  Oleh karena  itu,  menciptakan  keadilan  di  tengah-tengah  masyarakat  merupakan pengejawantahan dari syariah itu sendiri. 56

## 2. Posisi maqashid pada beberapa masalah dalam kewarisan Islam
a. Posisi maqashid syariah pada perbandingan bagian laki-laki dan perempuan Al- Qur’an  secara  tegas  menetapkan  bagian  laki -laki  adalah  dua  bagian  anak perempuan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam surat  al-Nisa  ayat  11.  Apakah pembagian ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan Allah sebagai Syari’? padahal Islam  sangat  menjungjung  tinggi  nilai-nilai  keadilan  dalam  penetapan  hukumnya. Dalam hal ini terdapat hikmah yang mendalam dan argumen yang representatif untuk menjawab persoalan tersebut.
Menurut  Al-Shabuni, 57 terdapat  5  argumen  mengapa  perempuan  hanya mendapatkan  setengah  bagian  anak  laki-laki,  yaitu pertama,  nafkah  perempuan sudah  ada  yang  menanggung  seperti  anak  laik-laki,  ayah,  saudara  laki-laki,  dan keluarga  dari  pihak  laki-laki.  Sementara  anak  laki-laki  harus  menanggung  nafkah sendiri  ketika  dia  dewasa. Kedua,  perempuan  tidak  dituntut  untuk  memberikan nafkah  kepada  siapapun,  sementara  laki-laki  dituntut  unruk  menafkahi  keluarganya dan  orang-orang  yang  berada  dalam  tanggungannya. Ketiga,  kebutuhan  laki-laki lebih  banyak  dibandingkan  perempuan  karena  dia  mempunyai  kewajiban memberikan  nafkah  yang  beragam  dan  bermacam-macam. Keempat,  laki-laki berkewajiban  memberikan  mahar  kepada  istrinya  dan  memenuhi  segala  kebutuhan primer  anak-anak  dan  istrinya.  Sementara  perempuan  tidak  berkewajiban. Kelima, segala  biaya  kebutuhan  dalam  rumah  tangga  seperti  sekolah,  pengobatan,  dan kebutuhan vital lainnya adalah tanggung jawab suami bukan istri.
Sebagai  tambahan,  seperti  yang  telah  disampaikan  sebelumnya  bahwa  Islam sangat  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan,  maka  keadilan  dalam  kewarisan  juga menjadi perhatian utama, ini terlihat pada salah satu asas kewarisan adalah keadilan berimbang.  Yang  dimaksud  dengan  asas  keadilan  berimbang  adalah  keseimbangan antara bagian yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaanya. 58
56 Ahmad  Azhar  Basyir, Pokok-Pokok  Persoalan  Filsafat  Hukum  Islam (Yogyakarta:  UII Press, 1996), 3.
57 M.  Ali  Al-Shabuni, Al-Mawarits  fi  Al- Syari’ati  Al - Islamiyati  ‘ala  Dhaui  Al -Kitabi  wa  Al- Sunnati, terj. M. Samhuji Yahya (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 23.
58 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: prenada Media, 2004), 25.
Surat  al-Nisa  ayat  11  tersebut  menunjukkan  keadilan  bahwa  Islam sangat menjujung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk menerima warisan serta  secra  historis  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  perempuan  dibanding dengan posisi perempuan pada masa pra-Islam. 59 Tambahan juga, adanya ketentuan porsi bagian dalam ayat tersebut terutama bagian anak laki-laki dan anak perempuan dengan  perbandingan  2:1  itu  berdasarkan  kepada  asas  manfaat.  Pembagian  tersebut rasional  karena  adanya  unsur  kebenaran  dan  keadilan  di  dalamnya  jika  dikaitkan dengan  ketentuan  hak  dan  kewajiban  suami-istri  dalam  hukum  perkawinan  dan kewajiban  seorang  laki-laki  dalam  pemeliharaan  orang  tuanya  setelah  ia  berumah tangga. 60 Dengan  demikian,  asas  keadilan  dakam  kewarisan  Islam  memberikan maksud  adanya  keseimbangan  antara  hak  harta  warisan  yang  diperoleh  dengan kewajiban  atau  beban  kehidupan  yang  harus  ditanggung  atau  ditunaikan  oleh  para ahli  waris.  Oleh  karena  itu,  keadilan  dalam  hukum  waris  Islam  tidak  diukur  dari menyaratakan bagian, melainkan ditentukan dari besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka ditinjau dari keumuman kondisi manusia. 61
Yang menjadi persoalan berikutnya adalah di era kontemporer saat ini, yang menjadi tulang punggung keluarga adalah perempuan, padahal sebenarnya itu adalah tugas  seorang  laki-laki,  apakah  perbandingan  2:1  masih  relevan?  Dalam  hal  ini Rofiq 62 menyatakan  walaupun  saat  ini  terjadi  pergeseran  nilai-nilai  dalam masyarakat  seperti  perempuan  berkarier,  tanggung  jawab  memberikan  nafkah  tidak kemudian  beralih  begitu  saja,  karena  perempuan  yang  berkarier  sebatas  membantu meringankan  beban  suami.  Sementara  kunci-kunci  penting  seperti  memberikan mahar,  penanggung  jawab  ekonomi  keluarga  masih  menjadi  tanggung  jawab  laki- laki.  Maka  pembagian  2:1  adalah  konsep  umum  dan  masih  berlaku  serta  relevan seiring  dengan  perkembangan  zaman.  Sementara  perempuan  bekerja  merupakan bersifat  kasuistik  sehingga  tidak  dapat  menggugurkan  konsep  umu  tersebut, sebagaimana  kaidah  yang  artinya:  “ Sesuatu  yang  tidak  biasa  seperti  halnya  tidak ada ”.
b. Posisi maqashid s yari’ah pada wasiat wajibah
59 M.  Lutfi  Hakim,  “Keadilan  kewarisan  Islam  terhadap  bagian  waris  2:1  antara  laki -laki dengan  perempuan  perspektif  filsafat  hukum  Islam,” Al- Maslahah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah 12,  no.  1 (2016): 2.
60 Gemala  Dewi,  “Pemikiran  hukum  kewarisan  Islam  di  Indonesia  ten tang  bagian  ahli  waris pengganti,” Law Review 13, no. 1 (2013): 101.
61 Hakim, “Keadilan,” 15.
62 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia,  Cet.  IV  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2000), 374.
Berkaitan  dengan  wasiat  wajibah  terhadap  ahli  waris  non  muslim,  penulis memaparkan  pandangan  jumhur  ulama  yang  tidak  setuju  dengan  pandangan  ini. Dengan  kata  lain,  jumhur  bersepakat  bahwa  hukum  wasiat  adalah  sunah  sehingga tidak  ada  wasiat  yang  wajib.  Dalil  tentang  wasiat  terdapat  dalam  surat  al-Baqarah ayat  180  yang artinya  “ Diwajibkan  atas  kamu,  apabila  seorang  di  antara  kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk  ibu-bapak  dan  karib  kerabatnya  secara  ma'ruf,  (Ini  adalah)  kewajiban  atas orang-orang yang bertakwa. ”
Argumen  yang  digunakan  adalah kata kutiba dalam  ayat  di  atas  sudah dinasakh oleh  ayat-ayat  mawaris  yang sudah  menjelaskan  bagian  setiap  ahli  waris seperti orang  tua,  dan karib  kerabat dengan  ketentuan  yang  sudah  pasti. 63 Sehingga wasiat yang awalnya berhukum wajib menjadi sunah.
Selanjutnya,  sudah  menjadi  ketentuan  syariah  yang qath’i bahwa  terdapat golongan  yang  terhalang  untuk  mendapatkan  harta  waris  dikarena  perbudakan, pembunuhan  dan  perbedaan  agama.  Dengan  demikian,  ketika  ada  sebuah  keluarga yang  semua  anggotanya  tidak  beragama  Islam,  maka  mereka  harus  menerima konsekuensi  tersebut,  yaitu  tidak  bisa  saling  mewarisi  dan  tidak  akan  mendapatkan harta  waris  kecuali pewaris  sudah  berwasiat  sebelumnya  atau  sudah  memberikan hibah kepada ahli waris yang bersangkutan. Namun apabila pewaris tidak berwasiat sebelum meninggal, maka wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim tidak perlu dilakukan,  demikian  pendapat  jumhur  ulama.  Adapun maqashid  syariah yang terkandung  dalam  keputusan  ini  adalah  pertama,  Perbezaan  agama  menjadi penghalang  menerima  harta  waris  merupakan  ketentuan  dalam  al- Qur’an  dan  hadis sebagai  sumber  hukum  utama  dalam  Islam. Maka  ketika  seorang  muslim menjalankan ketentuan ini, berarti ia telah memelihara agamanya (hifdz al-din). Dalil yang memperkuat ahli waris yang berbeza agama terhalang mendapatkan harta waris adalah  sepertimana  yang  terdapat  dalam  surah  at-Tahrim  ayat  6  yang artinya  “ Hai orang-orang  yang beriman,  peliharalah  dirimu  dan  keluargamu  dari  api  neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,  keras,  dan  tidak  mendurhakai  Allah  terhadap  apa  yang  diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. ”
63 Khairani, Wasiat  Wajibah  dalam  Pemikiran  Hukum  Ibn  Hazm (Banda Aceh:  Searfiqh, 2012), 2.
Ayat ini menjadi dasar bagi keluarga untuk menjaga anggota keluarganya dari hal-hal  yang dapat merusak keimanan dan aqidahnya secara langsung maupun tidak langsung. Seorang  muslim harus berupaya  keras  untuk  menjaga,  memelihara  dan mencegah  adanya  penyimpangan  keimanan,  baik bagi  diri  kendiri  maupun  bagi anggota  keluarga  lain. Oleh karena  itu,  perbezaan  agama  menjadi  penyebab seseorang  terhalang  untuk  mendapatkan  harta  waris  walaupun  berdasarkan  nasab merupakan  ahli  waris  yang  sah.  Ini  merupakan aplikasi dari  ayat  di  atas.  Tujuan adanya  larangan  ini adalah  sebagai upaya  pencegahan  agar  kemurtadan  dapat dikurangi.
Selain  itu,  ketentuan  tentang  perbedaan  agama  menjadi  penghalang  dalam mendapatkan harta waris merupakan pelaksanaan hukum-hukum Allah yang apabila kita menaatinya, maka Allah akan memberikan balasan surga, sebaliknya apabila kita melanggarnya, maka akibatnya akan dimasukkan ke dalam neraka sepertimana dalam surah  an-Nisa  ayat  13-14  yang artinya  “ (Hukum-hukum  tersebut)  itu  adalah ketentuan-ketentuan  dari  Allah. Siapa taat  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya,  niscaya Allah  memasukkannya  ke dalam  surga  yang  mengalir  di dalamnya  sungai-sungai, sedang  mereka  kekal  di  dalamnya;  dan  itulah  kemenangan  yang  besar.  Dan siapa yang durhaka kepada Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya  Allah  memasukkannya  ke  dalam  api  neraka  sedang  ia  kekal  di  dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan. ”
Kata  hukum  di  sini mengacu kepada  ketentuan  ayat-ayat  mawaris. Dengan demikian, ayat ini menguatkan kedudukan ahli waris yang berlainan agama terhalang untuk mendapatkan harta waris karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Ini  juga didukung oleh  hadist sebagai  sumber  hukum  kedua  dalam  Islam  yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid yang berbunyi:
: َلﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﱯﱠﻨﻟا ﱠنَأ :ﺎَﻤُﻬْـﻨَﻋ ُﱠ ا َﻲِﺿَر ٍﺪْﻳَز ِﻦْﺑ َﺔَﻣﺎَﺳُأ ْﻦَﻋ » ﺎَﻜﻟا ُﻢِﻠْﺴُﳌا ُثِﺮَﻳ َﻻ َﻻَو َﺮِﻓ َﻢِﻠْﺴُﳌا ُﺮِﻓﺎَﻜﻟا «
Artinya: Tidak  mewarisi seorang  muslim  terhadap  non  muslim,  begitu juga seseorang non muslim tidak mewarisi muslim lainnya.(HR. Bukhari Muslim).
Dari dalil-dalil di atas, maka ketentuan perbedaan agama menjadi penghalang dalam  mendapatkan  harta  waris  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  dalam  sumber hukum  Islam.  Oleh karena  itu,  sangat  tidak layak apabila  ketentuan  ini  dihilangkan
dan didurhakai karena menyalahi sendi-sendi hukum yang diatur dalam al-Quran dan hadis.

## B. Pembahasan

## 1. Perbedaan bagian warisan laki-laki dan perempuan
Apabila  dicermati  tentang  ketentuan  porsi  bagian  ahli  waris  laki-laki  dan perempuan  dengan  perbandingan  2:1,  terkesan  tidak  ada  keadilan  di  dalamnya. Dalam ketentuan tersebut nampak adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dengan kaum  perempuan,  seolah-olah  Islam  hanya  mengutamakan kaum  laki-laki  saja  dan menomorsekiankan  kedudukan  orang  perempuan.  Padahal  kedua  insan  ini  adalah hamba  Allah  yang  mempunyai  kewajiban  yang  sama,  yaitu  menyembah  kepada Allah  (QS  al-Dzariyat:  56),  bahkan  dengan  jelas  Allah  menyatakan  dalam firmanNYa bahwa yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya adalah ketakwaannya semata (QS. Al-Hujurat: 11) bukan jenis kelaminnya.
Memang,  sekilas  nampak  adanya  diskriminasi  bagi  perempuan  dalam pembagian tersebut. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah asas keadilan yang  terdapat  dalam  sistem  kewarisan  Islam  adalah  asas  keadilan  berimbang,  yaitu keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kegunaannya, bukan keadilan yang merata  tanpa  memperhatikan  kecocokannya  dengan  tanggung  jawab  yang  dimiliki oleh  ahli  waris.  Keadilan  seperti  ini  menurut  penulis  lebih  mencerminkan  keadilan yang  sesungguhnya  dari  pada  keadilan  merata.  Akan  terjadi ketimpangan  ketika seorang ayah memberikan uang saku yang sama jumlah kepada kedua anaknya yang satu sekolah SMA dan yang satu masih SD.
Dalam  hal  ini,  sangat  tepat  ketika  Allah  membedakan  bagian  kepada  kaum laki-laki dengan perempuan karena kaum laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih  besar  dibandingkan  dengan  kaum  perempuan,  terutama  dalam  masalah finansial.  Kaum  laki-laki  diberi  tanggung  jawab  oleh  Allah  untuk  memberikan nafkah  kepada  anak  istrinya  dalam  kehidupan  rumah  tangga,  selain  itu juga  masih mempunyai  kewajiban  kepada  keluarga  besarnya  dalam  pengurusan  kedua  orang tuanya. Sementara kaum perempuan tidak dibebankan tanggung jawab sebagaimana kaum  laki-laki.  Bahkan  apabila  perempuan  mendapatkan  harta,  maka  harta  tersebut mutlak menjadi miliknya.
Tambahan  juga,  sebenarnya  ketetapan  syariah  dengan  memberikan  bagian kepada perempuan itu merupakan suatu terobosan baru yang sangat monumental bagi
perempuan  pada  saat  awal  Islam.  Hal  ini  disebabkan  pada  masa  pra-Islam, perempuan tidak dihargai layaknya sebagai manusia karena ia juga dianggap sebagai obyek  warisan  yang  juga  bisa  diwariskan  kepada  yang  lain.  Sementara  pada  masa Islam, perempuan tidak lagi menjadi obyek warisan tetapi subyek penerima warisan walaupun  bagiannya  tidak  sama  dengan  laki-laki.  Dengan  demikian,  Islam  telah mengangkat  martabat  perempuan  dan  ini  adalah  salah  satu maqashid syariah,  yaitu memberikan kemaslahatan kepada manusia.
Seandainya kaum perempuan menuntut kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan  termasuk  dalam  masalah  kewarisan,  maka  hal  tersebut  sesuati  yang mustahil  untuk  dilakukan.  Hal  ini  disebabkan  Allah  menciptakan  kaum  laki-laki berbeda  dengan  kaum  perempuan.  Secara  karakteristik  ada  perbedaan  yang  sangat mendasar  antara  laki-laki  dengan  perempuan,  laki-laki  diciptakan  dengan  segala maskulinitasnya,  dengan  kekuatan  nalarnya,  sehingga  Allah  pun  memberikan tanggung  jawab  yang  besar  kepadanya  terutama  dalam  penghidupan  keluarga. Sementara  perempuan  diciptakan  dengan  segala  feminisnya  dan  sifat  kelemah- lembutannya sehingga Allah pun memberikan tanggung jawab yang besar juga tetapi dalam  wilayah  domestik.  Perbedaan  ini  bukan  untuk  dibenturkan  atau dipermasalahkan  tetapi  Allah  menciptakan  perbedaan  ini  untuk  saling  melengkapi sehingga  tercipta  keharmonisan  dalam  kehidupan  bersama.  Oleh  karena  itu  sangat wajar  jika  dalam  hal-hal  tertentu  terdapat  perbedaan  perlakuan  antara  kaum perempuan  dengan  kaum  laki-laki.  Namun  demikian,  dalam  kapasitasnya  sebagai hamba Allah, tidak ada diskrimanasi antara laki-laki dan perempuan dalam beribadah kepada Allah.
Selanjutnya, terkait dengan permasalahan kontemporer saat ini, dimana sudah terjadi  pergesaran  nilai  dalam  masyarakat  dimana  biasanya  laki-laki  bekerja  di  luar untuk mencari nafkah, tetapi yang terjadi saat ini adalah kebalikannya, bahkan suami tidak bekerja sama sekali dan perempuan  yang mencari sumber penghidupan. Maka apakah  ketentuan  2:1  harus  tetap  dipertahankan?  Secara  syariah,  ketentuan  2:1 merupakan  konsep  umum  dan  bersifat  qath’i,  sehingga  dalam  pandangan  penul is, dalam  keadaan  apapun  hukum  tersebut  harus  tetap  dilakukan  karena  itu  merupakan bukti  ketundukan  kita  kepada  hukum-hukum  Allah.  Dan  ketundukan  terhadap hukum-hukum tersebut secara maqashid merupakan bentuk memelihara agama (hifdz al-din).  Apabila  kondisi  ini  yang  terjadi  di  masyarakat,  maka  menurut  penulis  bisa dicarikan  solusinya  dengan  bermusyawarah  bersama  antara  ahli  waris  untuk
bersedekah  atau  menyisihkan  sedikit  bagian  mereka  setelah  pembagian  untuk diberikan  kepada  saudara  perempuannya  yang  mempunyai  kondisi  finansial  yang berat. Solusi ini diharapkan tetap menjaga hukum-hukum Allah dan tidak mencederai ketentuan syariah tersebut.
Terkait  dengan  kaidah  hukum  itu  bisa  berubah  sesuai  dengan  perubahan zaman  dan  tempat,  maka  dalam  mengimplementasikan kaidah  ini  harus  juga memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalamnya.  Kaidah  tersebut  dapat diaplikasikan  terhadap  masalah-masalah  yang  mempunyai  dalil  dzanni,  yang  tidak jelas  dan  tegas  sehingga  memberikan  peluang  bagi  para  mujtahid  untuk  melakukan interpretasi dan ijtihad di dalamnya. 64 Sementara terhadap masalah yang sudah ada dalil qath’i ,  yang  sudah  jelas  dan  tidak  dapat  ditafsirkan  dengan  interpretasi  lain, maka  tidak  ada  perubahan  di  dalamnya.  Hal  ini  sudah  menjadi  kesepakatan ushuliyyin 65 bahwa  terhadap  masalah-masalah  yang  sudah  ada  dalil qath’i nya  dan jelas sumbernya dari teks-teks al- Qur’an, maka mereka tidak meragukan validitasnya dan tidak ada ruang untuk berijtihad. Artinya tidak ada ruang bagi perubahan hukum yang sudah qath’i .
Bagaimana dengan ijtihad Umar bin Khattab yang telah melakukan terobosan baru  dengan  mengambil  keputusan  hukum  yang  terkesan  menyimpang  dari  dalil qath’i?  Memang  sebagian  pemikir  Islam  menjadikan ijtihad umar  ini  sebagai landasan  bolehnya  berijtihad terhadap  dalil- dalil  yang  bersifat  qath’i.  Dalam pandangan  penulis, ijtihad yang  dilakukan  oleh  Umar  tidak  bisa  dijadikan  patokan untuk  berijtihad atau  melakukan  perubahan  hukum  terhadap  masalah-masalah  yang bersifat qath’i. Ini disebabkan Umar mempunyai kelebihan khusus yang tidak Allah berikan  kepada  selainnya.  Terdapat  beberapa  riwayat  yang  menyatakan  bahwa perkataan  Umar  ternyata  juga  menjadi  ayat  al- Qur’an  seperti  pada  kasus  para  istri Rasulullah  meminta  harta  kekayaan  kepada  Rasulullah.  Pada  waktu  itu  Rasulullah terdiam dan menunggu wahyu dari Allah. Sementara Umar pernah menegur mereka dan mengatakan seperti yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 28-29.
Di  sini  terlihat  bahwa  Umar  mampu  melihat  perkara  dengan  solusi  seperti yang  diharapkan  oleh  All ah  sebagai  Syari’.  Sehingga  apabila  Umar  ber ijtihad yang terkesan  menyimpang  dari  dalil qath’i, maka  pada  hakikatnya  beliau  masih
64 Muhammadong, “Dinamika,” 81.
65 Al-Amidi, Al-Ihkam , 212; Zakiyuddin Sya’ban, Ushul al-Fiqh al-Islami (Kairo: Dar al- Ta’lif , 1965), 417; Al-Zuhaily, Ushul, 380.
mempertahankan ruh syariah  dan ruh maqashid syariahnya. Hasil ijtihadnya bukan merupakan  keputusan  yang  gegabah  yang  tidak  hanya  memberikan  kemaslahatan yang  bersifat  sementara  tetapi  kemaslahatan  yang  lebih  besar.  Di  sini  juga  nampak bahwa Umar mampu membedakan mana ayat  yang bersifat kondisional-kontekstual dan mana ayat yang bersifat temporal. 66

## 2. Wasiat Wajibah
Terkait dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris berbeda agama, maka  menurut  sebagian  cendikiawan  Muslim  ini  merupakan  terobosan  baru  untuk menampilkan wajah  Islam  yang sebenarnya,  yaitu rahmat bagi seluruh alam. Selain itu,  dengan  pemberian  wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  beda  agama  menunjukkan Islam  tidak  melakukan  diskriminasi  di  hadapan  hukum  dan  menunjukkan  rasa keadilan yang dapat dirasakan bersama. Tambahan pula, terobosan ini dianggap jalan tengah  yang  terbaik  karena  tidak  melanggar  ketentuan-ketentuan syariat  tetapi  juga tetap menjaga maqashid syariah terutama dalam pemeliharaan harta dan keturunan.
Memang  pemberian  wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  yang  berbeda  agama nampak  sebagai  solusi  terbaik  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  bersifat  pluralis dan majemuk. Namun demikian, yang perlu juga diperhatikan adalah keabsahan dari wasiat  wajibah  itu  sendiri  dalam  pandangan  syariat.  Dalam  hal  ini,  penulis sependapat dengan jumhur ulama yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat wajibah. Pada  hakikatnya  wasiat  hukumnya  sunnah  karena  kewajiban  yang  terdapat  dalam ayat  wasiat  sudah  dinasakh  oleh  ayat-ayat  mawaris  pada  surat  al-Nisa  ayat  11-12, sehingga tidak perlu diamalkan.
Anggapan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris  yang berbeda agama  merupakan  bentuk keadilan  dan  dalam  rangka  menjaga  keutuhan  keluarga agar  tidak  terjadi  konflik  antar  anggota  keluarga.  Dan  ini  merupakan  realisasi maqashid dalam  wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  yang  berbeda  agama,  yaitu memelihara  keturunan  (hifdz  al-nasl).  Menanggapi  hal  ini,  yang  perlu  diperhatikan dalam  mengaplikasikan maqashid dalam  keputusan  hukum  adalah  mendahulukan urutan  yang  pertama  baru  diikuti  urutan  berikutnya.  Ini  terlihat  pada  adanya perbedaan  pendapat  para  ulama  tentang  urutan ushul  al-khams,  tetapi  secara substansial  mereka  bersepakat  memelihara  agama  (hifdz  al-din)  adalah  urutan  yang
66 Maimun, “Reorientasi,” 158.
pertama. Dengan demikian, urutan yang pertama harus menjadi perhatian utama baru diikuti yang lainnya.
Apabila  dibandingkan  antara maqashid yang  terkandung  dalam  pemberian wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris  yang  berbeda  agama  dengan maqashid yang terwujud  dalam  tidak  adanya  pemberian  wasiat  wajibah,  maka  lebih  utama  pada ketentuan  yang  kedua.  Karena  pada  ketentuan  pertama,  lebih  menonjolkan pemeliharaan  keturunan  dan  harta,  sementara  ketentuan  yang  kedua  lebih menonjolkan  pemeliharaan  agama.  Dan  dalam  pandangan  penulis,  memelihara agama itu lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila berbicara tentang memelihara  keturunan,  sebenarnya  ketika  seorang  anak  sudah  murtad  dan  tidak seideologi  dengan  orang  tuanya  yang  beragama  Islam,  maka  dalam  pandangan syariat  dikatakan  bukan  keluarganya  lagi  walaupun  masih  sealiran  darah sebagaimana dalam surat  Hud ayat 45-46. 67
Selanjutnya,  terkait  dengan  ketetapan  tentang  pemberian  wasiat  wajibah kepada  ahli  waris  yang  berbeda  agama  dengan  tujuan  ingin  menunjukkan  performa Islam  yang rahmatan  lil  ‘alamin tidak  semestinya  melanggar  ketentuan  yang  sudah ditetapkan  tetapi mencari cara lain yang tidak berte ntangan dengan syara’. Selain itu, sebagian  pemikir  Islam  menyatakan  bahwa  pemberian  wasiat  wajibah  kepada  ahli waris  yang  berbeda  agama  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  tidak  bersifat diskriminatif. Di  sini  menurut  pengkaji,  pensifatan  tidak  diskriminatif  bagi  hukum Islam  tidak  tepat dalam  kondisi  ini. Memang, hukum  Islam  tidak  bersifat diskriminatif,  ini  berarti  hukum  Islam  harus  ditegakkan  bagi  siapa  saja dan  dari kalangan manapun.
Banyak  kisah  yang  menunjukkan  perkara  ini  seperti kasus pencurian  yang dilakukan oleh salah seorang bangsawan di mana masyarakat pada masa itu meminta agar  Rasulullah  tidak  menegakkan  hukum had  yaitu potong  tangan  terhadapnya mengingat yang  bersangkutan adalah  anak  bangsawan.  Mengetahui  hal  ini,
67 Artinya: Dan  Nuh  berseru  kepada  Tuhannya  sambil  berkata:  "Ya  Tuhanku,  Sesungguhnya anakku  termasuk  keluargaku,  dan  Sesungguhnya  janji  Engkau  Itulah  yang  benar.  dan  Engkau  adalah hakim  yang  seadil-adilnya"  (45). Allah  berfirman:  "Hai  Nuh,  Sesungguhnya  dia  bukanlah  termasuk keluargamu  (yang  dijanjikan  akan  diselamatkan),  Sesungguhnya  (perbuatan)nya  itu  perbuatan  yang tidak  baik.  Sebab  itu  janganlah  kamu  memohon  kepada-Ku  sesuatu  yang  kamu  tidak  mengetahui (hakekat)nya. Sesungguhnya  Aku  memperingatkan  kepadamu  supaya  kamu  jangan  termasuk  orang- orang  yang  tidak  berpengetahuan"  (46). Ayat  ini  mengisahkan nabi  Nuh  yang  ingin  menyelamatkan anaknya dari bencana  banjir,  tetapi  Allah  berkehendak  lain karena  dia dianggap  bukan anggota keluarga nabi Nuh karena berbeda keyakinan.
Rasulullah SAW marah dan menyatakan bahwa seandainya Fatimah, putri Rasulullah SAW mencuri, maka  yang memotong tangannya adalah Rasulullah. Selain itu juga, kisah bagaimana qadhi pada masa pemerintahan Ali bin Thalib memenangkan orang Yahudi dalam pertikaiannya dengan Ali bin Abi Thalib. Di sini nampak bahwa tidak ada  perbedaan  perlakuan  di depan hukum  Islam,  yang  salah  harus  disalahkan  dan yang  menang  harus  dimenangkan. Sementara  kasus pemberian  harta  waris  kepada ahli  waris yang  berbeda agama memang sudah  diatur,  sehingga  tidak  perlu dirubah lagi.
Maqashid lain  dalam  pemberian wasiat  wajibah  kepada  ahli  waris berbeda agama adalah bahawa pilihan agama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dipaksakan.  Pernyataan  ini  memang  benar  sebagaimana  dalam  firman  Allah  dalam surat  al-Baqarah  ayat  256  yan g  artinya:  “ Tidak  ada  paksaan  untuk  (memasuki) agama  (Islam);  Sesungguhnya  telah  jelas  jalan  yang  benar  dari  jalan  yang  sesat. Oleh karena itu siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ”
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  paksaan  dalam  memilih  agama, manusia  sudah  ditunjukkan  mana  jalan  yang  benar  dan  mana  jalan  yang  sesat, pilihannya kembali kepada manusia itu sendiri. Namun demikian, apabila seseorang sudah  masuk  Islam,  layaknya  memasuki  sebuah  universitas,  maka dia harus mengindahkan dan  menjalankan segala aturan  yang  terdapat  dalam  universitas tersebut.  Begitu  pula  jika  seseorang  sudah  memilih  Islam  sebagai  agamanya,  maka dia harus  masuk  Islam  secara kaffah (keseluruhan)  dan  menjalankan  semua  aturan yang  ada  di  dalamnya  sebagaimana  firman  Allah  dalam  surah al-Baqarah  ayat  208 yang artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  masuklah kamu  ke  dalam  Islam keseluruhan,  dan  janganlah  kamu mengikuti langkah-langkah  setan.  Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu ” .
Sementara  itu  dalam  Islam  terdapat  kewajiban  bagi  keluarga  untuk  menjaga anggota keluarganya dari api neraka sebagaimana dalam surat al-Tahrim ayat 6, maka kewajiban  ini  harus  dilakukan  dengan  cara  menjaga  keyakinan  anggota  keluarga tersebut  jangan  sampai menyimpang dari  Islam.  Ini  adalah  kewajipan  utama  bagi ayah  ibu khususnya  agar  mampu  menjaga  keimanan  anaknya,  dan  inilah yang dicontohkan  oleh  para  nabi  terdahulu  seperti  yang  dilakukan  oleh  nabi  Ya’qub sebelum  meninggal  dunia, beliau memastikan  bahwa  anak  keturunannya  tetap
menyembah  Allah setelah  beliau meninggal  nanti. 68 Sekiranya orang  tua sudah membimbing  anak  keturunannya  untuk  beragama  Islam  sementara  ketika  dewasa anaknya memilih agama lain, maka anak tersebut harus menerima segala konsekuensi terhadap  pilihannya  tersebut.  Salah  satu  konsekuensinya  adalah  jika orang  tuanya meninggal,  maka ia tidak  mendapatkan  harta  waris  walaupun ia adalah  darah dagingnya  sendiri. Dengan demikian,  sekiranya  pilihan  dalam  beragama  adalah  hak asasi bagi manusia, maka dia juga harus menerima konsekuensi terhadap pilihannya tersebut.
Sebagai solusi terhadap permasalahan pemberian harta waris kepada ahli waris yang berbeda  agama,  menurut  hemat  penulis,  alangkah  baiknya  pewaris  sebelum meninggal  dunia  sudah  berwasiat  untuk  memberikan  sebagian  hartanya  maksimal sepertiga  kepada  anaknya  yang  berlainan  agama.  Hal  ini  diperboehkan  secara lega litas  syar’inya  walaupun  berwasiat  kepada  orang  yang  berbeda  agama  karena disamakan  dengan  sedekah  maupun  hibah  yang  diizinkan  Rasulullah  kepada  selain orang  Islam.  Seandainya  pewaris  sudah  meninggal  terlebih  dahulu  tanpa  berwasiat kepada  yang  bersangkutan,  maka  alangkah  lebih  baik  apabila  seluruh  ahli  waris bermusyawarah  untuk  memberikan  sebagaian  harta  waris  kepada  ahli  waris  yang berbeda  agama  tersebut.  Ini  merupakan  bentuk  aplikasi  surat  al-Nisa  ayat  8  yang artinya:  “ Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin,  Maka  berilah  mereka  dari  harta  itu  (sekedarnya)  dan  ucapkanlah  kepada mereka perkataan yang baik .”

## C. Penutup
Di era kontemporer ini, perubahan zaman dan kemajuan tekonologi berjalan begitu  masif,  sehingga memunculkan  persoalan-persoalan  baru  terutama  yang berkaitan  dengan  hukum  syariah.  Oleh  karena  itu,  banyak  pemikir-pemikir  Islam yang telah melakukan rekonstruksi terhadap hukum Islam dengan tujuan agar hukum Islam  senantiasa  relevan  sepanjang  zaman  dan  masa.  Termasuk  di  didalamnya
68 Sebagaimana  dalam  surat al-Baqarah  ayat  131- 133  yang  artinya:  “ Ketika  Tuhannya berfirman  kepadanya:  "Tunduk  patuhlah!"  Ibrahim  menjawab:  "Aku  tunduk  patuh  kepada  Tuhan semesta  alam"  (131).  Dan  Ibrahim  telah  mewasiatkan  ucapan  itu  kepada  anak-anaknya,  demikian pula  Ya'qub.  (Ibrahim  berkata):  "Hai  anak-anakku!  sesungguhnya  Allah  telah  memilih  agama  ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam" (132). Adakah kamu hadir ketika  Ya'qub  kedatangan  (tanda-tanda)  maut,  ketika  ia  berkata  kepada  anak-anaknya:"Apa  yang kamu  sembah  sepeninggalku?"  mereka  menjawab:  "Kami  akan  menyembah  Tuhanmu  dan  Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya" (133).
rekonstruksi  dalam  sistem  kewarisan  Islam  dimana  ada  pemikiran  untuk menyamakan  antara  bagian  anak  laki-laki  dengan  dengan  anak  perempuan  dan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama.
Maqashid syariah yang terwujud dalam rekonstruksi terhadap persoalan yang pertama  adalah  menjunjung  tinggi  keadilan  dan  kesetaraan,  sementara maqashid yang  terwujud  dalam  persoalan  kedua  adalah  dalam  rangka  memelihara  keturunan. Sementara, ketentuan syariah  yang tidak menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak  perempuan  adalah  juga  menjunjung  tinggi  asas  keadilan  berimbang,  yaitu pemberian  hak  yang  disesuaikan  dengan  tanggungjawab  yang  dipikulnya,  bukan keadilan  yang  menyamaratakan  tanpa  memperhatikan  jasa.  Sementara maqashid pada  ketentuan  tidak  adanya  wasiat  wajibah  bagi  ahli  waris  berbeda  agama  adalah dalam  rangka  memelihara  agama.  Apabila  dibandingkan  antara maqashid syariah yang  terkandung  dalam  rekonstruksi  dengan  ketentuan  syariah  itu  sendiri,  maka maqashid yang  terdapat  dalam  ketentuan  syariah  itu  lebih  kuat,  sehingga  perlu dipertimbangkan lagi wacana rekonstruksi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Amidi. Al-Ihkam fi ushul al-Ahkam, jilid IV. Riyadh: Muassasah al-Halaby, 1991.
Al-Qarafi. Syarh Tanqih Al-Fushul. Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, tt.
Al-Qardhawi, Yusuf. Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syariah. Diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
Al-Shabuni,  M.  Ali. Al-Mawarits  fi  Al- Syari’ati  Al - Islamiyati  ‘ala  Dh aui  Al-Kitabi wa  Al-Sunnati.  Diterjemahkan  oleh  M.  Samhuji  Yahya. Bandung:  CV Diponegoro, 1995.
Al-Syatibi,  Abi  Ishaq  Ibrahim  Al-Lakhmi  Al-Gharnati. Al-Muwafaqat  fi  ushul  al- Ahkam, jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Al-Zuhaily,  Wahbah. Ushul  Fiqh  al-Islamy. Jilid 2. Cet.  XIV. Beirut:  Dar  al-Fikr, 2005.
Anderson,  J.N.D. Law  Reform  in  Muslim  World. London:  University  of  London Press, 1976.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Pokok-Pokok  Persoalan  Filsafat  Hukum  Islam. Yogyakarta: UII Press, 1996.
Esposito,  John  L. Women  in  Muslim  Family  Law. Syracuse:  Syracuse  University Press, 1982.
Ibn  Asyur,  Muhammad  al-Thahir. Maqashid Al- Syari’ah  Al -Islamiyah. Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1946.
Ismail, Muhammad Syah. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
Khairani. Wasiat  Wajibah  dalam  Pemikiran  Hukum  Ibn  Hazm. Banda  Aceh: Searcfiqh, 2012.
Khallaf,  Abd.  Al-Wahab. Ilmu  Ushul  Fiqh. Kairo:  Maktabah  al-Dakwah  al- Islamiyah, 1968.
Muhajir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. 4. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
Munawwir,  Ahmad  Warson. Al-Munawwir:  Kamus  Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Saeed,  Abdullah. Islamic  Thougt  An  Introduction. London  and  New  York: Routledge, 2006.
Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian. Cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
Sya’ban, Zakiyuddin . Ushul al-Fiqh al-Islami. Kairo: Dar al- Ta’lif , 1965.
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media, 2004.
Jurnal:
Amin, Khairul. “Implementasi maqashid al-ahkam terkait rekonstruksi hukum Islam Indonesia, ” Tafaqquh 2, no. 2 (Desember 2014): 1-15.
Basri, Hasan; Wahab, Aminuddin A.; Sarong, A. Hamid. “Perspektif wasiat wajibah terhadap anak tiri (Kajian persamaan hak dengan anak angkat), ” Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (Agustus 2014): 59-70.
Dewi, Gemala. “Pemikiran hukum kewarisan Islam di Indonesia tentang bagian ahli waris pengganti,” Law Review 13, no. 1, (2013).
Fuad,  Mahsun,  “Pendekatan  terpadu  hukum  Islam  dan  sosial  (Sebuah  tawaran pembaruan metode penemuan hukum Islam, ” Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial 3, no. 1 (2012): 1-23.
Gani, Nurhadi Abdul. “Wasiat wajibah sebagai penemuan hukum oleh hakim dalam perkara  waris  beda  agama  (Studi  kasus  putusan  Mahkamah  Agung  nomor 16K/AG/2010), ” Jurnal Hukum dan Peradilan 6, no. 2 (Juli 2017): 317-336.
Hakim, M.  Lutfi. “Keadilan kewarisan  Islam terhadap bagian waris 2:1  antara laki - laki  dengan  perempuan  perspektif  filsafat  hukum  Islam, ” Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syari’ah 12, no. 1 (2016).
Haries,  H.  Akhmad. “Gagasan  pembaharuan  dalam  bidang  hukum  kewarisan , ” Mazahib XIII, no. 2 ( Desember 2014): 105-144.
Ilyas,  Yunahar. “Reaktualisasi  ajaran  Islam:  Studi  atas  pemikiran  hukum  Munawir Sjadzali, ” Al- Jami’ah 44, no. 1 (2006): 223-240.
Ishaq. “Konstruksi  Fiqh  pluralitas  masyarakat  tardisionalis , ” Fenomena 15,  no.  1 (April 2016): 39-58.
Maimun. “Reorientasi ijtihad kontemporer:  Analisis  hukum  Islam ,” Al- ‘Adalah XI, no. 2 (Juli 2013): 155-164.
Miftahuddin. “Integrasi  dan  interkoneksi  studi  huk um  Islam  dengan  ilmu-ilmu sosial, ” Al- ‘Adalah X, no. 3 (Januari 2012): 301-312.
Muhammadong. “Dinamika  pembaharuan  hukum  Islam  di  Indonesia  dan tantangannya ,” Sulesana 8, no. 2 (2013): 79-92.
Pidarta, M. ” Studi tentang Landasan Kependidikan: Jurnal, Filsafat, Teori dan Praktik Kependidikan, ” Jurnal  Ilmu Pendidikan 4, no. 1 (1997): 1-15.
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia. Cet.  IV. Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada, 2000.
Sa’adah,  Sri  Lum’atus . “ Maqashid al- Syari’ah  dalam  hukum  kewarisan Islam”, Al- Ahwal 7, no. 1 (April 2015): 125-146.
Sa’adah,  Sri  Lum’atus . “Transformasi  fikih  klasik  menuju  fikih  kontemporer (Sebuah tawaran penemuan hukum Islam melalui metode double movement, ” Jurnal Falasifa 3, no. 1 (Maret 2012): 135-150.
Safriadi. “Kontribusi  Ibn  ‘Asyur  dalam  kajian maqashid al- syariah,” Jurnal  Ilmiah Islam Futura 15, no. 22 (Februari 2016): 285-303.
Sidiq, Ghofar. “Teori maqashid al- Syari’ah dalam hukum  Islam , ” Sultan Agung 44, no. 118 (Juni-Agustus 2009): 117-130.
Supriyadi, Tedi. “Reinterpretasi  kewarisan  Islam  bagi  perempuan , ” Jurnal Sosioreligi 14, no. 2 (September 2016): 65-78.
Ummah,  Karimatul. “Pengembangan  konstruksi  metodologi  hukum  Islam  bagi perubahan  masyarakat  Indonesia, ” Jurnal  Hukum 11,  no.  25 (Januari  2004): 112-123.