## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Peran Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas yang Mengakibatkan Matinya Orang
Otong Rosadi 1* , Mardianto 2 1,2 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: otong_rosadi@yahoo.co.uk Info Artikel Abstrak Direvisi, 20/03/2023 Pasal 2 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan  Restorative  Justice.  kecelakaaan  lalu  lintas  telah  diatur  didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  dengan  spesifikasi  yang  bersifat  deskriptif  analitis.  Peran  tokoh  adat dalam  mediasi  penal  oleh  Satlantas  Polres  Solok  Kota  terhadap  tindak  pidana kecelakaan  lalulintas  yang  mengakibatkan  matinya  orang  adalah  sebagai mediator  dalam  mekanisme  mediasi  penal  adat  dengan  berdamai.  Proses  yang dilalui adalah pelaku biasanya dengan kesadaran sendiri ditemani keluarga dan tokoh adat mendatangi kediaman korban dan/keluarga korban. Adanya ungkapan permintaan  maaf  dari  pihak  pelaku  dan/atau  keluarga,  dan  kesediaan  pelaku untuk membayar ganti kerugian (denda adat). Keluarga korban menyampaikan keinginan/  tanggapannya  kepada  tokoh  adat.  Setelah  ada  kesepakatan  tentang pembayaran denda adat antara pelaku dan keluarga korban, lalu ditentukan waktu pembayaran/  pelaksanaan  isi  dari  kesepakatan  tersebut.  Kehadiran  tokoh  adat dapat  membuat  perdamaian  tanpa  merugikan  salah  satu  pihak  baik  itu  korban maupun  pelaku.  Kendala  dalam  peran  tokoh  adat  dalam  mediasi  penal  oleh Satlantas Polres Solok Kota adalah adanya penafsiran yang berbeda dari masing- masing  personel  Polri  terkait  restorative  justice  dan  juga  tokoh  Masyarakat. adanya benturan kepentingan serta kecurigaan terhadap tokoh adat oleh pelaku dan  korban  kecelakaan  lalu  lintas.  Kadangkala  orang  yang  menjadi  pelaku tersebut  hanyalah  orang  biasa  yang  tidak  memiliki  harta  benda,  dibandingkan dengan  nilai  kerugian  yang  dialami  korban  semisal  luka  ringan  dan  meminta kompensasi puluhan juta rupiah. Sehingga tidak dapat dipenuhi oleh korban dan mengakibatkan  pihak  pelaku  menjalani  proses  hukum  lanjutan  atau  bahkan dipenjara dan tokoh adat tidak berhasil dalam memediasi masalah ini. Kendala lainnya  adalah  mediator  yang  tidak  menguasai  teknik  mendiasi  dan  meredam emosional para pihak agar berjalan dengan baik. Strategi-strategi tersebut akan mudah  untuk  mewujudkan  Restorative  Justice  yang  memberikan  hak  dan kepentingan para pihak yang terlibat.
Diterima, 24/04/2024
Dipublikasi, 27/04/2024 Kata Kunci:
Tokoh Adat; Mediasi Penal; Kecelakaan; Lalulintas

## Abstract
Keywords: Traditional Leader; Penal Mediation; Accidents; Traffic Article  2  of  the  National  Police  Chief's  Regulation  No.  8  of  2021,  concerning Handling  of  Criminal Acts Based on Restorative Justice. Traffic accidents are regulated  in  Law  Number  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation which is regulated in Article 310 and Article 311. This research is legal research with descriptive analytical specifications. The role of traditional leaders in penal mediation by the Solok City Police Traffic Unit for criminal acts of  traffic  accidents  which  result  in  the  death  of people  is  as  a  mediator in  the traditional penal mediation mechanism by making peace. The process involved is  that  the  perpetrator  usually,  with  his  own  awareness,  accompanied  by  his family  and  traditional  leaders,  goes  to  the  residence  of  the  victim  and/or  the victim's  family. There is an expression of  apology from the perpetrator  and/or
family, and the perpetrator's willingness to pay compensation (customary fine). The victim's family conveyed their wishes/responses to traditional leaders. After there  is  an  agreement  regarding  the  payment  of  customary  fines  between  the perpetrator  and  the  victim's  family,  a  time  for  payment/implementation  of  the contents of the agreement is determined. The presence of traditional leaders can create peace without harming either party, be it the victim or the perpetrator. The obstacle in the role of traditional leaders in penal mediation by the Solok City Police  Traffic  Unit  is  that  there  are  different  interpretations  from  each  Polri personnel regarding restorative justice and also community leaders. there is a conflict  of  interest  and  suspicion  of  traditional  leaders  by  perpetrators  and victims of traffic accidents. Sometimes the person who is the perpetrator is just an  ordinary  person  who  has  no  property,  compared  to  the  value  of  the  losses suffered by the victim, such as minor injuries and asking for compensation of tens of millions of rupiah. So that it cannot be fulfilled by the victim and results in the perpetrator undergoing further legal proceedings or even being imprisoned and traditional  leaders  being  unsuccessful  in  mediating  this  problem.  Another obstacle  is  mediators  who  do  not  master  mediation  techniques  and  reduce  the emotions of the parties so that it runs well. These strategies will make it easy to realize Restorative Justice which provides the rights and interests of the parties involved.

## PENDAHULUAN
Jauh sebelum kemerdekaan di Indonesia, masyarakat sudah mempunyai sistem hukum sendiri,  sebagai  pedoman  dalam  pergaulan  hidup  masyarakat  yang  dinamakan  hukum  adat. Hukum  adat  menurut  Soepomo  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis  didalam  peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum 1 . Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh didalam masyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah yang menyatakan ” ubi societas ibi ius ”, dimana ada masyarakat disana ada hukum. Oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari nilai- nilai sosial dan budaya.
Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai- nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat  adat  dimana  hukum  adat  tersebut  hidup  atau  berada,  dan  keadaan  ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda beda satu  sama  lainnya. 2 Antara  hukum  dengan  kehidupan  masyarakat  memang  berkaitan  erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal  yang  menyimpang  maka  peran  hukum  dapat  dilihat  secara  lebih  konkrit.  Di  dalam lapangan hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu, hukum  pidana  yang  bersumber  pada  peraturan  tertulis,  yakni  hukum  yang  bersumber  pada KUHP serta peraturan yang tidak tertulis yaitu hukum pidana adat.
Lapangan berlakunya hukum pidana adat hanya terbatas pada masyarakat tertentu karena tidak  ada  hukum  pidana  adat  yang  berlaku  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat  yang  ada  di  daerah  tersebut  dengan  ciri  khas  tidak  tertulis  ataupun  tidak terkodifikasikan 3 .
1 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar , Refika Aditama, Bandung 2014, hlm.4.
2 Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia , PT Alumni, Bandung, 1986, hlm 35
3 Ibid , hlm 18-19.
Penyelesaian  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  melalui mediasi penal adat  bedamai antara  pelaku  dan/atau  keluarga  dengan  korban  dan/  kelurga  korban  pada  masyarakat Minangkabau terutama di wilayah hukum Polres Solok Kota masih diakui secara normatif, ini membuktikan bahwa keberadaan hukum adat masih diakui eksistensinya. permasalahan yang dibahas  yaitu  peran  tokoh  adat  pada  proses  mediasi  penal  oleh  Satlantas  Polres  Solok  Kota guna  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalulintas  yang  mengakibatkan  matinya  orang  dan kendala dalam peran tersebut.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang  menggambarkan  peran  tokoh  adat  pada  proses  mediasi  penal  penyelesaian  perkara kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  yuridis  normative  sebagai  pendekatan  utama,  dengan  melakukan  penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait dengan mediasi penal dalam penyelesaian perkara lalu lintas.  Didukung  pendekatan  yuridis  empiris,  dengan  melakukan  penelitian  untuk  melihat bekerjanya  aturan-aturan  hukum  tersebut  dalam  prakteknya  dalam  penyelesaian  perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang pada Satlantas Polres Solok Kota. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Tokoh  Adat  Dalam  Mediasi  Penal  Oleh  Satlantas  Polres  Solok  Kota  Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang
Sedangkan tugas polisi represif lebih berorientasi pada penegakan hukum pidana yang bersifat  menindak  terhadap  para  pelanggar  hukum  untuk  selanjutnya  diproses  dalam  sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku baik itu di dalam KUHAP maupun  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Selain  penyelesaian  kasus  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, Masyarakat solok juga mengenal penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui jalur non litigasi yakni mediasi penal dengan melibatkan tokoh adat setempat. Hal ini masih sering dijumpai di Solok.
Kecelakaan lalu lintas ada yang mengakibatkan meninggalnya orang lain ataupun luka- luka.  Di  dalam  hukum  Adat  Minangkabau  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan hilanngnya  nyawa  dianggap  sebagai  kesalahan  besar  ,yakni  suatu  kesalahan  atau  perbuatan yang tidak sengaja dilakukan, tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak tetapi telah diatur atau digariskan  oleh  Allah  SWT,  jadi  menurut  Adat  kejadian  ini  memang  menjadi  sesuatu  yang tidak  dapat  dielakkan  (dicegah)  oleh  manusia..  Namun  demikian  tidak  semua  tindak  pidana lalu  lintas  dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme  mediasi  penal  adat  bedamai,  hanya  tindak pidana lalu lintas yang terjadi diantara warga asli (penduduk asli desa) saja yang diselesaikan melalui  mediasi  penal  adat  bedamai  ini,  terhadap  kecelakaan  tindak  pidana  lalu  lintas  yang melibatkan warga di luar desa biasanya tetap ditempuh jalur litigasi hanya saja ketentuan adat sebagai hukuman tambahan disamping sanksi yang telah ditentukan dalam Undang-undang. 4 Tujuan  penerapan  sanksi  hukum  adat  ditujukan  untuk  membela  hak  dan  kepentingan korban serta ahli waris korban, yakni dengan membebani pelaku dengan denda adat, biasanya berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman ataupun kerugian atau kerusakan barang milik korban. Adapan proses penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui mekanisme adat bedamai adalah sebagai berikut: 5
4 Wawancara dengan Ibu Mai, warga solok, 26 Oktober 2023
5 Wawancara dengan Bapak H. Darmawan tokoh Masyarakat, 26 Oktober 2023
1. Setelah terjadi tindak pidana lalu lintas, pelaku biasanya dengan kesadaran sendiri ditemani keluarga dan tokoh adat (orang yang dituakan di kampung tersebut) mendatangi kediaman korban dan/keluarga korban.
2. Tokoh  adat  menceritakan  kronologis  kejadian  perkara,  ini  juga  dikuatkan  dengan mendengar keterangan dari saksi yang melihat langsung kejadian tersebut.
3. Tahap selanjutnya adalah ungkapan permintaan maaf dari pihak pelaku dan/atau keluarga, dan kesediaan pelaku untuk membayar ganti kerugian (denda adat).
4. Terhadap keluarga korban diberi waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan, keinginan pelaku dan/ keluarganya.
5. Setelah  beberapa  hari  kemudian  barulah  keluarga  korban  menyampaikan  keinginan/ tanggapannya  kepada  tokoh  adat,  lalu  tokoh  adat  menyeampaikan  keinginan  keluarga korban kepada pelaku dan/atau keluarganya.
6. Setelah ada kesepakatan tentang pembayaran denda adat antara pelaku dan keluarga korban, lalu ditentukan waktu pembayaran/ pelaksanaan isi dari kesepakatan tsb.
Prosedur penanganan diatas merupakan prosedur kebijakan penal yang mengutamakan vonis pemidanaan dalam konsepnya. Tetapi dalam ranah hukum ada kebijakan kriminal dengan prinsip prevention  without  punishment/ tanpa  menggunakan  sistem  peradilan  pidana. 6 Munculnya  ide restorative  justice melalui  mediasi  penal  diakibatkan  atas  dasar  sistem peradilan  pidana  dengan  pemenjaraan  yang  dianggap  tidak  efektif  menyelesaikan  konflik sosial. Faktanya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi  keluarganya dan lain-lain.  Bukan berarti pidana penjara  ditiadakan sebagai akibat adanya  konsep restorative  justice ,  dalam  perkara-perkara  tertentu  yang  berkaitan  dengan berharga nyawa seseorang, maka  pidana  penjara  masih dapat  dipergunakan. Meskipun  akan dinyatakan  secara  berbeda  dalam  budaya  yang  berbeda,  pendekatan restorative  justice ini sangat  umum  bagi  sebagian  besar  masyarakat  tradisional. 7 Keunggulan  utama  suatu penyelesaian  perkara  dengan  prinsip restorative  justice melalui  mediasi  non  penal  (di  luar pengadilan) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri dengan solusi sama-sama menang ( win-win solution ) yang lebih mencerminkan rasa keadilan termasuk pula dalam kasus- kasus kecelakaan lalu lintas.
Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris yang artinya kebijaksanaan, keleluasaan atau  kemampuan  untuk  memilih  rencana  kebijaksanaan  atau  mempertimbangkan  bagi  diri sendiri. 8 Istilah  diskresi  Kepolisian  dapat  diartikan  suatu  kebijaksanaan  berdasarkan keluasannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Jadi diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum. 9
Dalam  Teori  Restoratif  Justice  mengatakan  bahwa  Pendekatan Restorative  justice memfokuskan  kepada  kebutuhan  baik  korban  maupun  pelaku  kejahatan.  Di  samping  itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori  keadilan  yang  menganggap  kejahatan  dan  pelanggaran,  pada  prinsipnya  adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Restorative Justice (Keadilan  Restoratif)  menumbuhkan  dialog  antara  korban  dan  pelaku  akan  menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.
6 Muladi, Kompleksitas  Perkembangan  Tindak  Pidana  dan  Kebijakan  Kriminal ,  Cet.  Pertama,  P.T.Alumni, Bandung, 2016, hlm. 161
7 Howard Zehr & Ali Gohar, The Little Book of Restorative Justice , Good Books, Pennsylvania, 2003, hlm. 23
8 Utomo, Warsito Hadi, Hukum Kepolisian Di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 105
9 Utomo, Op.Cit ., hlm. 106
Pelaksanaan  diskresi  pada  Satuan  Lalu  Lintas  Polres  Solok  berbeda-beda  porsinya, karena  bersifat  subyektif  dan  situasional.  Dalam  hal  ini  pelaksanaan  diskresi  tersebut tergantung oleh kondisi serta situasi setiap masalah yang dihadapi setiap anggota yang ada di lapangan.  Menurut  Kanit  Laka  Lantas  Polres  Solok:³  Bahwa  Pertimbangan  Polisi  dalam melakukan diskresi dalam perkara lalu lintas yaitu pelaksanaan diskresi bersifat subyektif dan tergantung pada kasusnya, dapat mempersingkat waktu, dan kesepakatan bersama kedua belah pihak. 10
Sekalipun diskresi penyidik bersifat subyektif dan situasional, namun diskresi juga ada dasar hukumnya, sehingga tidak sembarangan. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pada Pasal 18 Ayat (1). Dalam hal ini seorang aparat penyidik dituntut harus penuh tanggung jawab dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri sesuai wewenangnya menurut kepentingan umum.
Dalam  melakukan  penyelesaian  perkara  Tindak  Pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  Kota Solok, Satlantas Polres Solok Kota salah satunya  menggunakan upaya mediasi penal. Upaya mediasi penal yang dilakukan di wilayah hukum Polres Solok Kota sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Di tahun 2020 penyelesaian kasus Laka Lantas melalui mediasi penal berjumlah 65 kasus dari 74 kasus laka lantas, kemudian di tahun 2021 terdapat 57 kasus laka lantas yanmg diselesaikan melalui mediasi penal dari 69 jumlah kasus laka lantas. Di tahun 2022 sebanyak 42 kasus laka lantas diselesaikan melalu mediasi penal dari 58 kasus laka lantas. Dan di tahun 2023 terdapat 44 kasus laka lantas yang diselesaikan melalu mediasi penal dari 54 jumlah kasus laka lantas di tahun 2023.
Jika melihat kehidupan sehari-hari masyarakat dibeberapa daerah di Kota Solok masih terasa nuansa adat yang kental, yakni nuansa adat Minang.  Mediasi penal dengan melibatkan tokoh  adat  pada  kecelakaan  lalulintas  yang  mengakibatkan  korban  meninggal  dunia  di  kota solok memang berprinsip keseimbangan keadilan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, dengan mengutamakan pembinaan daripada pembalasan sehingga jika sudah tercapai keseimbangan keadilan ini perkara dianggap selesai dan perkara dihentikan dengan SP3.
Dapat dijabarkan mengenai proses mediasi penal di Polres Solok dalam kasus kecelakaan lalu  lintas  atas  kealpaan  yang mengakibatkan hilangnya nyawa.  Terlebih  dahulu  ada sebuah kesepakatan diluar pegadilan yaitu dengan dibuktikannya surat pernyataan damai antara kedua belah  pihak  dengan  ditengahi  oleh  tokoh  adat  setempat.  Setelah  itu  para  pihak  dapat mengajukan  permohonan  mediasi  penal  kepada  Kapolresta  Solok.  Ada  hal  yang  perlu diperhatikan yaitu mengenai surat penyataan damai yang dibuat harus atas keinginan keduanya. Apabila diantara salah satu pihak merasa keberatan maka tidak dapat dilakukan mediasi penal. Untuk  memastikan  surat  permohonan  tersebut  penyidik  melakukan  pertemuan  antara  pihak korban  dan  pelaku  untuk  mengklarifikasi  keabsahan  surat  yang  diajukan.  Dalam  pertemuan tersebut ada dua kemungkinan yaitu terjadi kesepakatan atau tidak sepakat. Jika sepakat maka proses  dilanjutkan  dengan  pemenuhan  syarat  formil  dan  materil  yang  harus  di  penuhi  agar dapat dilakukan secara restorative justice .
Untuk itulah sangat diperlukan peran dari seorang tokoh adat dalam mediasi penal antara korban dan pelaku dalam kecelakaan lalulintas. Dengan kehadiran tokoh adat diharapkan dapat terjadi perdamaian tanpa merugikan salah satu pihak baik itu korban maupun pelaku. Hal ini selaras dengan Teori Restorative Justice yang mengatakan bahwa Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan  pembalasan  setimpal  dari  korban  kepada  pelaku  (baik  secara  fisik,  psikis  atau hukuman);  namun  perbuatan  yang  menyakitkan  itu  disembuhkan  dengan  memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.
10 Wawancara dengan  Anggota Unit Laka Lantas Polres solok tanggal 3 september 2023

## Kendala  Dalam  Peran  Tokoh  Adat  Dalam  Mediasi  Penal  Oleh  Satlantas  Polres  Solok Kota  Terhadap  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalulintas  Yang  Mengakibatkan  Matinya Orang
Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia memang sangat sulit dalam penyelesaiannya. Kecelakaan lalu lintas juga salah satu tindak pidana yang sering terjadi dijalanan  sehingga  sangat  sulit  untuk  dihindari.  Pada  kasus  ini  mediasi  penal  dengan melibatkan tokoh adat setempat menjadi salah satu alternatif dalam penyelesaian tindak pidana secara  musyawarah.  Syarat  melakukan  Mediasi  penal  salah  satunya  bahwa  korban  tidak melibatkan pada nyawa manusia.
Mediasi penal dalam kasus seperti ini membutuhkan penafsiran hukum yang tepat tidak berpaku  pada  teks  peraturan.  Namun,  tentu  dalam  pelaksananya  terdapat  beberapa  kendala karena tindak pidana menyangkut pada hak hidup seseorang atau merenggut nyawa seseorang, kendala  peran  tokoh  adat  dalam  melakukan  upaya  mediasi  penal  tersebut  diantaranya, Kurangnya  kecakapan  tokoh  adat  yang  dimaksud  sebgai  mediator  dalam  melerai  konflik, sehingga  membutuhkan  waktu  untuk  keduanya  saling  menyadari  bahwa  yang  terjadi  adalah kecelakaan yang tidak disengaja atau sudah menjadi takdir. Serta membutuhkan pendekatan secara sikologis keluarga korban. Selain itu, masih sering terjadi mediasi yang dilakukan tokoh adat  mengambil  tempat  di  rumah  korban  sehingga  mengesankan  tokoh  adat  yang  dimaksud memihak korban sehingga memungkinkan terjadi dominasi atau tidak netral. Kendala lain juga terdapat  pada  pihak  keluarga  korban  yang  mengingin  kompensasi  yang  sangat  besar  yang kadang  dipengaruhi  juga  oleh  tokoh  adat  setempat  sehingga  pihak  pelaku  merasa  keberatan karena  tidak  bisa  memenuhi  apa  yang  diminta.  Mengingat  pelaku  merupakan  orang  yang memiliki ekonomi rendah.
Merujuk pada Pasal 236 (2) Undang-Undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  bahwa  kecelakaan  lalu  lintas  ringan  dapat  dilakukan  di  luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat, menurut Pasal 63 Perkap No 15 Tahun 2013 pada kecelakaan lalu lintas ringan dapat dilalukan diluar pengadilan dan  juga  merujuk  SE  Kapolri  No  8  Tahun  2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif ( restorative  justice) dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  bahwa  semua  tindak  pidana  dapat dilakukan restorative  justice terhadap  kejahatan  umum  yang  tidak  menimbulkan  korban manusia.  Hal  ini  bertentangan  dengan  praktek  di  Satlantas  Polres  Solok  Kota  bahwa  semua penyelesaian perkara lalu lintas dapat dilakukan melalui restorative justice apabila sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak. Dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, merujuk pada pada kebiasaan di Satlantas Polres Solok Kota bahwa kasus kecelakaan lalu lintas baik  ringan,  sedang  maupun  berat  apabila  sudah  ada  kesepakatan  kedua  belah  pihak  untuk melakukan perdamaian maka akan diselesaikan secara restorative justice .
Secara umum personel Satlantas Polres Solok Kota tidak memahami konsep restorative justice baik  aspek  filosofis  maupun  yuridis  sebab  tidak  ada  pelatihan  atau  pembinaan  dari pimpinan langsung maupun dari pimpinan Polri baik pendidikan formal maupun non formal. Di  organisasi  Polri  sampai  saaat  ini  belum  ada  pendidikan  pengembangan  yang  khusus pengajarkan  tentang  penyelesaian  kecelakaan  lalu  lintas  melalui restorative  justice ,  dan  di Polres  Solok  Kota  juga  belum  ada  pelatihan  terhadap  anggota  Satlantas  Polres  Solok  Kota mengenai  penerapan restorative  justive yang diselenggarakan  oleh pimpinan polres  maupun pimpinan  satlantas.  Selain  itu  tidak  ada  SOP  atau  petunjuk  teknis  terkait  prosedur,  batasan maupun kriteria yang dapat digunakan anggota Polri sebagai pedoman dalam menyelesaikan kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice baik dari atasan langsung yaitu kasat lantas, kapolres, dirlantas atau kapolda maupun dari pimpinan Polri yaitu kapolri. Hal ini tentu akan memberi ruang munculnya penafsiran yang berbeda dari masing-masing personel Polri terkait restorative justice .
Kendala selanjutnya adalah adanya benturan kepentingan pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas yang dalam hal ini antara keinginan korban yang terkadang mengharap kompensasi yang tinggi atas suatu kecelakaan lalu lintas atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak  saling  menyetujui  kompensasi  yang  disepakati  sedangkan  si  pelaku  juga  bukan  orang yang mampu secara finansial, maka hal ini akan membuat hambatan dalam proses restorative justice .  Tekadang  pihak  korban  kecelakaan  lalu  lintas  tersebut  tidak  memahami  kondisi kehidupan pelaku. Kadangkala orang yang menjadi pelaku tersebut hanyalah orang biasa yang tidak memiliki harta benda, dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami korban semisal luka ringan dan meminta kompensasi puluhan juta rupiah. Sehingga tidak dapat dipenuhi oleh korban  dan  mengakibatkan  pihak  pelaku  menjalani  proses  hukum  lanjutan  atau  bahkan dipenjara.
Adanya kendala dalam peran tokoh adat pada proses mediasi penal oleh Satlantas Polres Solok  Kota  guna  penyelesaian  perkara  kecelakaan  lalulintas  yang  mengakibatkan  matinya orang  ini  menjadi  tidak  selaras  dengan  teori  penegakan  hukum  yang  mengatakan  bahwa Penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  tegaknya  atau  berfungsinya  norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Walaupun  ada  beberapa  hambatan tersebut, proses restorative justice saat ini dan untuk prospek penegakan hukum kedepannya sangat dibutuhkan untuk efisiensi waktu serta penyeimbangan hak antara pelaku dan korban sehingga  tidak  ada  yang  dirugikan  pada  masing-masing  pihak.  Akan  tetapi  untuk memaksimalkan  hal  ini restorative  justice membutuhkan  suatu  bentuk  jaminan  kepastian hukum  yang  mengatur  secara  formil  dalam  aturan  perundangan  sebagai  jenis-jenis  aturan perundangan  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum Acara Pidana
Strategi  mediasi  penal  dengan  melibatkan  tokoh  adat  setempat  sangat  penting  untuk mewujudkan Restorative  Justice yang  ideal.  Diantara  strategi  yang  digunakan  dalam  kasus kecelakaan  lalu  lintas  kealpaan  yang  mengakibatkan  hilangnya  nyawa  di  Polres  solok  yaitu dengan menghadirkan para pihak yang berperkara walaupun sudah terjadi kesepakatan damai di  luar  proses  hukum.  Kemudian  memvalidasi  kebenaran  data  yang  bersangkutan  mengenai surat perdamaian yang dilakukan dan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kerelaan untuk  berdamai.  Kemudian  memastikan  tidak  ada  paksaan  dan  tekanan  diantara  satu  pihak yang berperkara.  Selanjutnya  melakukan  pengawasan setelah  terjadi perdamaian.  Kemudian memberikan  hak  perlindungan  hukum  kepada  para  pihak  yang  berperkara  atas  kesepakatan yang terjadi berupa bukti surat legalitas atau akta mediasi untuk mencegah terjadinya konflik baru. Selanjutnya memberikan hak rehabilitasi nama pelaku di wilayah lingkungan korban dan pelaku untuk mengontrol stigma masyarakat terhadap pelaku. Dan mediator harus menguasai teknik mendiasi dan meredam emosional para pihak agar berjalan dengan baik. Strategi-strategi tersebut  akan  mudah  untuk  mewujudkan Restorative  Justice yang  memberikan  hak  dan kepentingan  para  pihak  yang  terlibat.  Strategi  tersebut  tidak  terlepas  dengan  bagaimana pemidanaan pelaku yang dapat dijatuhkan.

## KESIMPULAN
Peran tokoh adat dalam mediasi penal oleh Satlantas Polres Solok Kota terhadap tindak pidana  kecelakaan  lalulintas  yang  mengakibatkan  matinya  orang  adalah  sebagai  mediator dalam  mekanisme  mediasi  penal  adat  berdamai.  Adapun  proses  yang  dilalui  adalah  pelaku biasanya dengan kesadaran sendiri ditemani keluarga dan tokoh adat (orang yang dituakan di kampung  tersebut)  mendatangi  kediaman  korban  dan/keluarga  korban.  Tokoh  adat menceritakan kronologis kejadian perkara, ini juga dikuatkan dengan mendengar keterangan dari  saksi  yang  melihat  langsung  kejadian  tersebut.  Tahap  selanjutnya  adalah  ungkapan permintaan maaf dari pihak pelaku dan/atau keluarga, dan kesediaan pelaku untuk membayar
ganti  kerugian  (denda  adat).  Setelah  beberapa  hari  kemudian  barulah  keluarga  korban menyampaikan  keinginan/  tanggapannya  kepada  tokoh  adat,  lalu  tokoh  adat  menyampaikan keinginan  keluarga  korban  kepada  pelaku  dan/atau  keluarganya.  Setelah  ada  kesepakatan tentang  pembayaran  denda  adat  antara  pelaku  dan  keluarga  korban,  lalu  ditentukan  waktu pembayaran/ pelaksanaan isi dari kesepakatan tersebut. Kehadiran tokoh adat dapat membuat perdamaian tanpa merugikan salah satu pihak baik itu korban maupun pelaku.
Kendala peran tokoh adat dalam mediasi penal oleh Satlantas Polres Solok Kota adalah: (1)  adanya  penafsiran  yang  berbeda  dari  masing-masing  personel  Polri  terkait restorative justice dan juga tokoh Masyarakat. (2) Adanya benturan kepentingan serta kecurigaan terhadap tokoh  adat  oleh  pelaku  dan  korban  kecelakaan  lalu  lintas.  (3)  Pihak  korban  yang  seringkali meminta kompensasi yang tinggi atas suatu kecelakaan lalu lintas atau ada beberapa pihak yang dari korban yang tidak saling menyetujui kompensasi yang disepakati sedangkan si pelaku juga bukan orang yang mampu secara finansial, maka hal ini akan membuat hambatan dalam proses restorative justice . Kadangkala orang yang menjadi pelaku tersebut hanyalah orang biasa yang tidak memiliki harta benda, dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami korban semisal luka ringan dan meminta kompensasi puluhan juta rupiah. Sehingga tidak dapat dipenuhi oleh korban  dan  mengakibatkan  pihak  pelaku  menjalani  proses  hukum  lanjutan  atau  bahkan dipenjara dan tokoh adat tidak berhasil dalam memediasi masalah ini. Kendala lainnya adalah mediator  yang  tidak  menguasai  teknik  mendiasi  dan  meredam  emosional  para  pihak  agar berjalan  dengan  baik.  Strategi-strategi  tersebut  akan  mudah  untuk  mewujudkan Restorative Justice yang memberikan hak dan kepentingan para pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar , Refika Aditama, Bandung 2014 Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia , PT Alumni, Bandung, 1986 Howard Zehr & Ali Gohar, The Little Book of Restorative Justice , Good Books, Pennsylvania, 2003.
Khundzalifah Dimyati: Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945-1990, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2004.
Metta  Kartika,  Analisis  Faktor  Penyebab  Kecelakaan  Lalu  Lintas  pada  Pengendara  Sepada Motor di Wilayah Depok, (Tesis) Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
Muladi, Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal , Cet. Pertama, P.T.Alumni, Bandung, 2016
Nova  Rifadilla,  Penerapan  Mediusi  Penal  Dalam  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Di  Polsek Penyelesaian Tinduk Pidana Kelayang Program Magister Hukum, Universitas Indragiri Hulu, Tesis, Islam Riau, 2021
Nariyah,  Lintas  Implementasi  Yang  Mengakibatkan  Mediasi  Penal  Atas  Kealpaan  Dalam Kecelukuan Lalu Mewujudkan Restorative Justice (Studi Kasus : Polres Kota Cirebon).
Sayuti, "Arah Kebijakan Pembangunan Hukum ke Depan (Pendekatan Teori
Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)," Journal Al-Risalah, Vol 13:2 (Desember 2013).
Sunarsih, Mediasi Penal Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Restorative Justice Pada  Penvelesaian  Kasus  Kecelakaan  Lalu-Lintas ,  Tesis,  Program  Magister  Imu  Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Yogyakarta, 2014.
Utomo, Warsito Hadi, Hukum Kepolisian Di Indonesia , Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.