## PELINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Dea Rahmawaty Ruhiat Universitas Padjadjaran Bandung Email: dearahmawaty@ymail.com

## Abstrak
Di  dalam  hubungan  kerja  sering  terjadi  kegiatan  mencipta.  Banyak  perusahaan  di  industri digital  dan  kreatif  mempekerjakan  desainer,  penulis,  pemotret,  dan  pencipta  yang menghasilkan  berbagai  produk  kreatif  bernilai  komersial.  Dalam  hubungan  kerja,  karyawan yang mahir dalam bidang penciptaan ini, yang selanjutnya disebut Pencipta, memiliki hak atas kekayaan  intelektual  yang  dihasilkannya.  Setelah  mereka  menjadi  karyawan,  para  pencipta seringkali tidak memperhatikan ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja. Pada umumnya, orang  percaya  bahwa  pemberi  kerja  secara  otomatis  memiliki  semua  ciptaan  yang  dibuat selama  hubungan  kerja.  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  telah mengatur  perihal  pelindungan  hak  cipta  dalam  hubungan  kerja  yaitu  dalam  Pasal  36  bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan  kerja  atau  berdasarkan  pesanan  yaitu  pihak  yang  membuat  Ciptaan.  Di  dalam praktiknya, Pencipta sebagai  karyawan seringkali berada  di  pihak yang kurang diuntungkan jika sudah terkait dengan perjanjian kerja. Ini mencakup pengaturan hak cipta untuk karya yang dibuat dalam hubungan kerja. Dalam banyak kasus, kontrak kerja mengandung klausula yang menyatakan bahwa pemberi kerja seluruhnya berhak atas ciptaan yang dibuat oleh karyawan selama  hubungan  kerja  tanpa  batas  waktu.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  diperlukan pelindungan hukum lebih komprehensif yang menjamin kepastian hukum bagi Pencipta dalam hubungan  kerja.  Terutama  terkait  dengan  pengalihan  hak  cipta  tanpa  batas  waktu  dan pelindungan hak moral yang melekat pada Pencipta dengan memperhatikan prinsip dan teori hukum yang melandasi pelindungan hak cipta di Indonesia.
Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Hak Cipta, Hubungan Kerja.

## Abstract
In  work  relationships,  creative  activities  often  occur.  Many  companies  in  the  digital  and creative  industries  employ  designers,  writers,  photographers  and  creators  who  produce various creative products of commercial value. In an employment relationship, employees who are experts in this field of creation, hereinafter referred to as Creators, have the rights to the intellectual  property  they  produce.  Once  they  become  employees,  creators  often  do  not  pay attention to the creations created in the employment relationship. In general, people believe that  the  employer  automatically  owns  all  creations  created  during  the  employment relationship. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has regulated the protection of copyright in employment relationships, namely in Article 36 that unless otherwise agreed, the Creator and Copyright Holder of a Creation created in an employment relationship or based on an order is the party who created the Creation. In practice, creators as employees are often at a disadvantage when it comes to work agreements. This includes copyright arrangements for works created in the course of employment. In many cases, employment contracts contain a  clause  stating  that  the  employer  is  fully  entitled  to  the  creations  created  by  the  employee during  the  employment  relationship  without  a  time  limit.  Based  on  these  problems,  more
comprehensive  legal  protection  is  needed  that  guarantees  legal  certainty  for  creators  in employment relationships. Especially related to the transfer of copyright without a time limit and  protecting  the  moral  rights  inherent  in  the  Creator  by  paying  attention  to  the  legal principles and theories that underlie copyright protection in Indonesia.
Keywords: Legal Protection, Copyright, Employment Relations.

## A. PENDAHULUAN
Kegiatan  mencipta  seringkali  terjadi  di  dalam  sebuah  hubungan  kerja.  Di  era  digital dan industri kreatif, banyak pemberi kerja yang memperkerjakan karyawannya yang memiliki kemampuan mencipta, seperti pendesain, penulis, pemotret dan profesi pencipta lainnya. Para karyawan yang memiliki keahlian di bidang mencipta ini, selanjutnya akan disebut Pencipta memiliki  hak  atas  kekayaan  intelektual  yang  diciptakannya  dalam  hubungan  kerja.  Ciptaan yang  dibuat  dalam  hubungan  kerja  seringkali  tidak  diperhatikan  oleh  para  Pencipta  setelah dirinya menjadi karyawan. Masyarakat pada umumnya berpikiran bahwa semua ciptaan yang timbul  dalam  hubungan  kerja  sudah  otomatis  menjadi  hak  milik  pemberi  kerja.  Padahal sesungguhnya hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan.
Seberapa  jauh  suatu  perusahaan,  lembaga  bahkan  negara  dalam  menguasai  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  sangat  ditentukan  oleh  tingkat  kecerdasan  intelektual masyarakatnya. Kreatifitas manusia untuk membuat karya intelektual seperti penelitian, sastra, dan  apresiasi  seni  budaya  yang  berkualitas  tinggi  tidak  muncul  begitu  saja.  Kelahirannya memerlukan banyak "energi" dan seringkali diikuti dengan biaya yang besar (Saidin, 2015). Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya sebuah penghargaan terhadap karya intelektual di bidang  ilmu  pengetahuan,  seni  dan  teknologi  yang  disebut  hak  cipta.  Pengertian  hak  cipta terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan  bahwa  hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Oleh karena itu, hak cipta ada sejalan dengan perwujudan suatu ide kreatif ke dalam bentuk yang nyata (Ramli et al., 2021). Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaan dan produk yang terkait. Hak moral adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan alasan apapun walau sudah dialihkan (Hatikasari, 2018).
Dalam  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta menyebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang  dibuat  dalam  hubungan  kerja  atau  berdasarkan  pesanan  yaitu  pihak  yang  membuat Ciptaan. Secara singkat jika tidak diperjanjikan lain maka Pencipta adalah pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuatnya dalam hubungan kerja. Hak cipta ini selain dimiliki oleh Pencipta seharusnya  juga  terus  melekat  kepada  Pencipta  yang  pelindungannya  berlaku  sepanjang  70 tahun setelah Pencipta meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Di  dalam  praktiknya,  Pencipta  sebagai  karyawan  seringkali  berada  pada  pihak  yang kurang diuntungkan jika sudah terkait dengan perjanjian kerja. Hal ini termasuk di dalamnya mengenai pengaturan batasan pengalihan hak cipta untuk ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja.  Kontrak  kerja  seringkali  menentukan  klausula  bahwa  ciptaan  yang  dibuat  karyawan dalam hubungan kerja adalah milik pemberi kerja seutuhnya dan selamanya. Seringkali agar dapat diterima dalam pekerjaannya maka Pencipta terpaksa menyetujui kesepakatan tersebut. Tidak hanya dalam kontrak kerja tetapi peraturan perusahaan juga biasanya membuat peraturan yang serupa. Ketentuan-ketentuan seperti ini akan merugikan Pencipta dalam hubungan kerja karena seluruh hak ciptanya akan otomatis beralih kepada pemberi kerja tanpa batasan waktu yang  jelas.  Tidak  saja  hak  ekonomi  tetapi  hak  moral  Pencipta  juga  akan  beralih  dengan
ketentuan perjanjian yang tidak memiliki batasan yang jelas.
Pasal  5  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  juga menyebutkan  bahwa  hak  moral  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat  dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau  sebab  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  setelah  Pencipta meninggal dunia. Ayat ini menegaskan bahwa hak moral pada prinsipnya tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih  hidup.  Klausula dalam kontrak kerja  ataupun peraturan tempat  kerja yang mengatur hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta  seharusnya  tidak  dapat  dibenarkan  berdasarkan  prinsip lex  superior  derogat  legi inferiori . Meskipun sebenarnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  memberikan  peluang  bagi  para  pihak  untuk  membuat  perjanjian  lain  mengenai kepemilikan hak cipta dalam hubungan kerja tetapi alangkah baiknya perjanjian lain tersebut tidak mengenyampingkan pasal-pasal  yang  ada di  dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Jika dilihat dalam kacamata global dan dalam dunia pasar bebas dimana pemberi kerja dari investor asing dapat dengan mudah mendapatkan izin untuk membuka usaha di Indonesia, maka hal tersebut akan sangat berdampak kepada kesejahteraan Pencipta dan pelindungan hak cipta buruh di Indonesia. Investor asing dapat dengan mudah mendapatkan hak cipta hasil dari intelektualitas orang Indonesia dengan cara membuat kontrak kerja yang mengalihkan seluruh hak cipta buruh kepada perusahaannya. Apabila hal ini dibiarkan maka Pencipta di Indonesia tidak  bisa  mendapatkan  manfaat  dari  hak  ciptanya  yang  dibuatnya  selama  ia  terikat  dalam hubungan kerja. Pihak asing yang memberikan pekerjaanlah yang akan mendapatkan semua keuntungan hak cipta dari buruh Indonesia yang dipekerjakannya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelindungan hukum hak cipta dalam hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai struktur sistem norma (Fajar & Achmad, 2010). Dalam penelitian yuridis  normatif,  penelitian  atas  prinsip  dan  asas  hukum  hak  cipta  terhadap  kaidah-kaidah hukum yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam bidang hukum hak cipta yang berupa analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  hak  cipta  (Soekanto  &  Mamudji,  1942). Metode penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelindungan Hukum Hak Cipta  dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Indonesia  merupakan  negara  dengan  sistem civil  law ,  sumber  hukum  tertulis merupakan instrumen utama dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dalam hal pelindungan hukum hak cipta dalam hubungan kerja, peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan lainnya beserta sumber hukum yang terkait dengan hak cipta dan ketenagakerjaan dalam hubungan kerja menjadi dasar hukum pedoman pelindungan hak cipta dalam hubungan kerja. Salah satu pasal yang mengatur secara konkrit perihal hak cipta adalah Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan  yang  dibuat  dalam  hubungan  kerja  atau  berdasarkan  pesanan  yaitu  pihak  yang membuat Ciptaan.
Secara  hukum  positif  memang  seharusnya  Pencipta  lebih  diutamakan  dalam pelindungan  hak  cipta  tetapi  dalam  menentukan  syarat-syarat  kerja  yang  memuat  hak  dan
kewajiban  perusahaan  biasanya  mengatur  bahwa  hak  cipta  yang  dibuat  oleh  pekerja  adalah menjadi milik perusahaan sepenuhnya dan selamanya tanpa batas waktu. Pekerja dalam hal ini sebagai  Pencipta  akan  kehilangan  hak  untuk  memanfaatkan  hak  ciptanya.  Mayoritas perusahaan menetapkan klausula seperti ini dalam perjanjian kerjanya sebagai perjanjian lain untuk  mengatur  pihak  yang  menjadi  Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta  sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Pengalihan  hak  cipta  Pencipta  sepenuhnya  tanpa  batas  waktu  dalam  hubungan  kerja kepada  pemberi  kerja  tidak  sesuai  dengan  penerapan  Teori  Hukum  Alam  dalam  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena di dalam kegiatan mencipta faktor manusia  dan  penggunaan  akal  harus  lebih  dilindungi  secara  lebih  adil  dalam  rangka menghargai  intelektualitas  Pencipta  yang  sudah  bersusah  payah  mencipta  dalam  hubungan kerjanya.  Menurut  Teori  Hukum  Alam  bahwa  kerangka  atau  dasar  pemikiran  pelindungan hukum  terhadap  ciptaan  seorang  individu  bermula  dari  teori  yang  didominasi  pemikiran Doktrin  Hukum  Alam  yang  menekankan  faktor  manusia  dan  penggunaan  akal  seperti  yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil ( Civil Law System ) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia (Damian, 1999).
Seharusnya  berdasarkan  Teori  Hukum  Alam  perusahaan  itu  tidak  serta  merta  dapat merampas  semua  hak  cipta  Pencipta  tanpa  memberikan  penghargaan  yang  adil  karena pelindungan hak cipta seharusnya lebih menekankan kepada pelindungan manusianya. Apalagi jika  perusahaan  tidak  berkontribusi  sedikit  pun  dalam  proses  penciptaan  karena  akal  yang digunakan  dalam  pembuatan  ciptaan  bukanlah  akal  perusahaan  tetapi  akal  manusia  yang memiliki intelektualitas.
Pengecualian  untuk  ketentuan  Pasal  36  Undang-Undang  Hak  Cipta  memang memberikan  keleluasaan  bagi  para  pihak  dalam  hubungan  kerja  untuk  menentukan  siapa Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja. Meskipun pada prinsipnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah memihak kepada Pencipta dengan menetapkan pihak yang membuat Ciptaan sebagai Pencipta dan Pemegang hak cipta, sayangnya pasal ini masih belum memenuhi prinsip kepastian hukum karena  masih  belum  jelas  batasan  pengecualian  perjanjian  lain  seperti  apa  yang  dimaksud dalam  Pasal  36  ini.  Pengecualian  dari  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta masih dapat memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab  untuk  mengeksploitasi  Pencipta  untuk  mengalihkan  seluruh  hak  ciptanya  kepada perusahaan.
Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hanya sebatas  menjelaskan  perihal  yang  dimaksud  dengan  "hubungan  kerja  atau  berdasarkan pesanan" adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar  pesanan  pihak  lain.  Tidak  ada  ketentuan  penjelasan  tentang  perjanjian  lain  yang dimaksudkan oleh Pasal  36 dan hal tersebut dapat berdampak besar di dalam dunia praktik. Contoh sengketa di dalam praktiknya ada pada kasus hak cipta penggunaan komersial potret dr. Arnold Bobby Soehartono tanpa izin oleh RS Siloam Surabaya. Penggunaan potret untuk tujuan  komersial  seperti  penggandaan,  pengumuman,  pendistribusian,  dan/atau  komunikasi memerlukan  persetujuan  tertulis  dari  orang  yang  dipotret  atau  ahli  warisnya.  Hal  ini  diatur menurut ketentuan dalam Pasal 12 UU Hak Cipta (Siahaan et al., 2023). Dimana dalam salah satu eksepsinya RS Siloam Surabaya menyatakan bahwa dr. Arnold Bobby Soehartono telah menyetujui  untuk  tunduk  pada  peraturan  perusahaan  dan  perjanjian  kerja  yang  di  dalamnya terkandung perihal ciptaan dalam hubungan kerja (Daniel, 2019).
Dari contoh di atas peraturan perusahaan dan perjanjian memang lazim dalam praktik mengharuskan pekerja untuk tunduk kepada peraturan yang mengalihkan seluruh hak ciptanya kepada perusahaan tanpa batas waktu. Ini merupakan praktik nyata dari penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2014 Tentang  Hak Cipta yang mengecualikan perjanjian
lain  untuk  menetapkan  siapa  Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta  untuk  ciptaan  yang  dibuat dalam hubungan kerja. Perusahaan lebih condong ingin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari ciptaan tersebut menjadi milik perusahaan.
Pencipta tidak bisa mendapatkan apa-apa dari ciptaannya yang dibuat dalam hubungan kerja.  Padahal  Pencipta  sudah  mencurahkan  intelektualitas  dan  usahanya  ke  dalam  ciptaan tersebut.  Jika  merujuk  kepada Labour  Theory dimana  seharusnya  Pencipta  mendapatkan pelindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut tetapi perusahaan enggan memberikannya karena menerapkan perjanjian yang semenjak awal sudah ditetapkan bahwa Pencipta tidak akan mendapatkan apa-apa dari hak ciptanya. Ini termasuk ke dalam bentuk eksploitasi yang dibiarkan oleh Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Labour Theory menjelaskan bahwa dalam situasi di mana hak cipta dan kekayaan  intelektual  lainnya,  seperti  paten,  merek,  dan  desain  industri,  harus  dilindungi sehingga  pihak  lain  tidak  dapat  melakukan  eksploitasi  secara  komersial  tanpa  memberikan kompensasi  yang  adil  kepada  pihak  yang  menghasilkannya.  Konsep  ini  juga  berarti mendukung  dua  tujuan  sosial  yang  berbeda:  mendorong  kreativitas  baru  dan  menyebarkan karya intelektual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Hughes, 1988).
Selain  mencegah  eksploitasi,  merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  pelindungan  hak  cipta  dalam  hubungan  kerja  seharusnya  lebih  condong untuk  mencegah praktik  jual putus atau pengalihan hak cipta secara permanen sebagaimana Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur persoalan ini. Pasal 18 mengatur bahwa Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan  tanpa  batas  waktu,  Hak  Ciptanya  beralih  kembali  kepada  Pencipta  pada  saat perjanjian tersebut  mencapai  jangka waktu  25 (dua  puluh  lima) tahun. Kemudian  Pasal  122 menyebutkan bahwa:
Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  perjanjian  atas  Ciptaan  buku  dan/atau basil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian  jual  putus  dan/atau  pengalihan  tanpa  batas  waktu  yang  telah  dibuat  sebelum berlakunya  Undang-Undang  ini  dikembalikan  kepada  Pencipta  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
1. Perjanjian  jual  putus  yang  pada  saat  diberlakukannya  Undang-Undang  ini  telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;
2. Perjanjian  jual  putus  yang  pada  saat  diberlakukannya  Undang-Undang  ini  belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta  setelah  mencapai  25  (dua  puluh  lima)  tahun  sejak  ditanda  tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.
Ketentuan  pengalihan  hak  cipta  tanpa  batas  waktu  dalam  hubungan  kerja  tentunya bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  sehingga  perjanjian  kerja  seperti  itu  tidak  dapat  dibenarkan  karena  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  54  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan bahwa ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  huruf  e  dan  f,  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perusahaan,  perjanjian  kerja bersama,  dan  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku.  Terutama  dalam  penetapan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf f tentang syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh.
Selain  itu  ketentuan  yang  demikian  juga  bertentangan  dengan  prinsip lex  superior derogat legi inferiori yang bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi mengesampingkan  undang-undang  (norma/aturan  hukum)  yang  lebih  rendah  (Irfani,  2020).
Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan hirarki peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah seperti peraturan perusahaan  ataupun  perjanjian  kerja  apabila  isinya  bertentangan  dengan  undang-undang. Peraturan  perusahaan  dan  perjanjian  kerja  harus  tetap  melindungi  hak  cipta  Pencipta  sesuai dengan  ketentuan  dalam  undang-undang  hak  cipta  karena  undang-undang  memiliki  hirarki peraturan yang lebih tinggi daripada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja.

## 2. Pelindungan Hukum Hak Moral Pencipta dalam Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral  sebagaimana  dimaksud  merupakan  hak  yang  melekat  secara  abadi  pada  diri  Pencipta yang terdiri dari hak untuk: (a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan  sehubungan  dengan  pemakaian  Ciptaannya  untuk  umum;  (b)  menggunakan  nama aliasnya  atau  samarannya;  (c)  mengubah  Ciptaannya  sesuai  dengan  kepatutan  dalam masyarakat;  (d)  mengubah  judul  dan  anak  judul  Ciptaan;  dan  (e)  mempertahankan  haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan  kehormatan  diri  atau  reputasinya.  Hak  moral  yang  disebutkan  tidak  dapat dipindahkan  selama  Pencipta  masih  hidup.  Namun,  setelah  Pencipta  meninggal  dunia,  hak moral  dapat  dialihkan  karena  wasiat  atau  alasan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pengalihan  hak  moral  tanpa  batas  waktu  kepada  pemberi  kerja  pada  prinsipnya bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak moral seharusnya melekat abadi pada diri Pencipta dan  hak  moral  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat  dialihkan  selama  Pencipta masih  hidup,  tetapi  pelaksanaan  hak  tersebut  dapat  dialihkan  dengan  wasiat  atau  sebab  lain sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  setelah  Pencipta  meninggal  dunia. Hak  moral  tersebut  dilindungi  agar  Pencipta  dapat  tetap  mencantumkan  atau  tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum sehingga pemberi kerja tidak dapat menghilangkan begitu saja pencantuman nama dalam suatu ciptaan  yang  dihasilkan  oleh  karyawan  Penciptanya;  kemudian  dalam  hubungan  kerja seharusnya  Pencipta  tetap  dilindungi  untuk  dapat  menggunakan  nama  aliasnya  atau samarannya dalam ciptaannya; lalu Pencipta juga dapat mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dimana hal ini juga termasuk perubahan yang telah disetujui oleh kedua pihak pemberi kerja dan Pencipta karena kesepakatan kerja termasuk ke dalam kepatutan dalam  masyarakat  bahwa  pihak  yang  bekerja  sama  sudah  sepatutnya  saling  menghormati dalam perjanjian komersial sehingga tidak ada pihak yang dirugikan; selain itu Pencipta juga dapat mengubah judul dan anak judul ciptaannya mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi  ciptaan,  mutilasi  ciptaan,  modifikasi  ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan kehormatan  diri  atau  reputasinya,  berpedoman  pada  hal  ini  pemberi  kerja  seharusnya  juga mendukung  pelindungan  terhadap  ciptaan  yang  mempertahankan  orisinalitas  Pencipta  dan kualitas ciptaan.
Kepemilikan  hak moral  Pencipta dalam hubungan kerja secara absolut  oleh pemberi kerja juga tidak sesuai dengan prinsip Alter Ego dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada hakikatnya, prinsip Alter Ego menempatkan pencipta sebagai pihak tertinggi  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat  atas  ciptaannya.  Secara  umum,  prinsip  Alter  Ego menekankan penghargaan yang tinggi pada pencipta dengan ciptaannya yang melekat pada diri pencipta  (Amirulloh  dkk.,  2021).  Oleh  sebab  itu,  pengalihan  hak  moral  tanpa  batas  waktu dalam hubungan kerja bertentangan dengan prinsip  alter ego yang seharusnya  melekat  pada diri Pencipta. Kembali  pada pengecualian Pasal  36 Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan peluang bagi para pihak untuk menentukan Pencipta dan
Pemegang Hak Cipta dalam hubungan kerja membuat prinsip alter ego yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang menjadi kurang tegas penegakkannya.
Penerapan prinsip alter ego dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  sebenarnya  sudah  tertuang  dalam  pasal-pasal  yang  merumuskan  peraturan  yang  lebih condong mempertahankan hak cipta untuk terus melekat kepada diri Pencipta. Seperti Pasal 18 dan  Pasal  122  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  yang  mencegah eksploitasi Pencipta dalam praktik jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu terhadap hak cipta. Batas waktu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka prinsip alter ego dalam jual putus dan/atau pengalihan hak cipta tidak terlanggar.
Pengalihan  hak  cipta  tanpa  batas  waktu  dalam  hubungan  kerja  jelas  bertentangan dengan  banyak  pasal  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta. Bahkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sendiri condong membuat ketentuan yang memihak kepada pembuat ciptaan sebagai Pencipta dan Pemegang hak  cipta  tetapi  pengecualian  dalam  pasal  tersebut  malah  membuat  kerancuan  dalam pelindungan  hukum  hak  cipta  Pencipta  dalam  hubungan  kerja.  Lebih  lanjut  dalam  Pasal  98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebenarnya pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa persetujuan Pencipta telah melanggar hak moralnya.
Teori accupation atau teori hak milik pribadi menyatakan bahwa hak seseorang untuk memiliki  dan  mengalihkan  sesuatu  adalah  hak  alami/kodrati  mereka  (Donadi  &  Susilowati, 2015). Kepemilikan Pencipta pada suatu ciptaan yang dihasilkan dalam hubungan kerja sudah sepatutnya menjadi hal yang alamiah/kodrati dan tidak dapat direnggut oleh pihak manapun. Terlebih  lagi  hak  moral  yang  melekat  kepada  Pencipta,  hak  ini  menjadi  kepemilikan  penuh Pencipta.  Pengalihan  hak  moral  pada  dasarnya  tidak  dapat  serta  merta  beralih  sepenuhnya dengan konstruksi undang-undang hak cipta yang mengedepankan kepemilikan oleh Pencipta. Hal ini dipertegas dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta  yang  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  "dapat  beralih  atau  dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.
Pasal-pasal  yang  terkandung  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang Hak Cipta sudah menjiwai penerapan pelindungan hukum hak cipta yang lebih melekat kepada Pencipta  dengan  membatasi  dan  menekankan  beberapa  batasan  pengalihan  hak  eksklusif Pencipta terutama hak moral, namun dalam praktik masih terdapat klausula perjanjian kerja yang melanggar hak cipta Pencipta dalam hubungan kerja. Berdasarkan hal tersebut praktisi dan penegak hukum hak cipta sudah selayaknya harus lebih menerapkan ketentuan-ketentuan dalam  pasal-pasal  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  secara  lebih komprehensif dalam rangka menegakkan pelindungan hukum hak cipta dalam hubungan kerja.
Perumusan  klausula  dalam  perjanjian  kerja  tetap  harus  memperhatikan  pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perihal ketentuan batasan pengalihan hak cipta terutama hak moral karena hak tersebut seharusnya melekat seumur hidup kepada  Pencipta  ciptaan.  Dalam  rangka  penghormatan  sekaligus  insentif bagi  Pencipta  agar terus  berkarya  dan  menghasilkan  ciptaan-ciptaan  baru  yang  dapat  memajukan  ilmu pengetahuan,  teknologi  dan  seni,  diperlukan  peran  pemberi  kerja  dalam  mendorong  dan menjaga hak moral Pencipta. Hal tersebut dikarenakan penghargaan dan dorongan dari pemberi kerja  dapat  memberikan  kontribusi  kemajuan  kepada  perusahaan,  lembaga  dan  juga  bangsa agar  terus  berkembang  dan  dapat  bersaing  dengan  negara  maju  melalui  ciptaan  yang membangun dan inovatif.
Dalam rangka memberikan pelindungan hukum hak cipta dalam hubungan kerja Pasal 36  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  masih  belum  memberikan
pelindungan  hukum  yang  memberikan  batasan  lebih  konkrit  mengenai  pengecualian  yang menyangkut  hak  moral.  Asas  kepastian  hukum  yang  diperkenalkan  oleh  Gustav  Radbruch dalam  bukunya  yang  berjudul  “ einführung  in  die  rechtswissenschaften ”  dimaknai  sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang  bersangkutan  (Julyano  &  Sulistyawan,  2019).  Berdasarkan  asas  tersebut  dibutuhkan ketegasan  peraturan  konkrit  mengenai  hak  moral  dalam  hubungan  kerja  demi  memberikan kepastian  hukum  dalam  pelindungan  hukum  hak  cipta  Pencipta  dalam  hubungan  kerja  di Indonesia.

## D. KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelindungan  hukum  hak  cipta  dalam hubungan kerja dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak belum merumuskan  peraturan  pelindungan  hak  cipta  dalam  hubungan  kerja  yang  berpihak  kepada Pencipta  sepenuhnya.  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta masih  memberikan  peluang  kepada  pemberi  kerja  untuk  dapat  mengalihkan  hak  cipta sepenuhnya  tanpa  batas  waktu  dalam  hubungan  kerja.  Padahal  seharusnya  penerapan  pasal- pasal  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  menjunjung  prinsip pelindungan yang melindungi hak cipta yang adil dan melindungi Pencipta.
Pelindungan  hak  moral  yang  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta dan tidak dapat dialihkan. Apabila dalam hubungan kerja terdapat pengalihan hak cipta dari Pencipta kepada pemberi kerja, pengalihan tersebut harus  tetap  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  pelindungan  hak  moral  dalam  pasal-pasal Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  secara  komprehensif  dan menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirulloh,  M.  (2021). Perlindungan  Hukum  Bagi  Karyawan  Inventor  Paten  di  Indonesia . Bandung: Keni Media.
Damian, E. (1999). Hukum Hak Cipta . Bandung: Alumni.
Damian, E. (2007). Reformasi Hukum Hak Cipta dan Peningkatan Akses Konsumen terhadap Informasi, Pengetahuan dan Pendidikan . Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Daniel,  R.  (2019).  Perlindungan  Hak  Ekonomi  dan  Hak  Moral  atas  Karya  Cipta  di  Bidang Fotografi  Terkait  Dokter  Sebagai  Model  Iklan  Rumah  Sakit  (Studi  Putusan  Nomor 262k/Pdt.Sus-Hki/2016). Jurnal Hukum Adigama, 3 (1), 95-113.
Donandi,  S.,  &  Susilowati,  E.  (2015).  Arti  Penting  Perjanjian  Tertulis  Antara  Pemilik  dan Pengguna  Karya  Seni  Fotografi  Untuk  Kepentingan  Promosi  Komersial. LAW REFORM , 11 (1), 43-52.
Fajar,  M.,  &  Achmad,  Y.  (2010). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hatikasari,  S.  (2018).  Esensi  Perlindungan  Hukum  Dalam  Sistem  First  To  Announce  Atas Karya Cipta. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 27 (2), 118-132. Hughes, H. (1988). The Philosophy of Intellectual Property , 77 Geo.L.J.287. Ibrahim,  J.  (2013). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang:  Bayumedia Publishing.
Imaningrum, D. S. 2017. Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis. Malang: Setara Press. Irfani,  N.  (2020).  Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 16 (3), 305-325.
Jened, R. (2014). Hukum Hak Cipta (Copyright Law) . Indonesia: Citra Aditya Bakti. Julyano,  M.,  &  Sulistyawan,  A.  Y.  (2019).  Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido, 1 (1), 13-22. Kurnianingrum,  T.  P.  (2015). Materi  Baru  dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta. Negara Hukum, 6 (1), 93-106. Mahadi. (1981). Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional . Jakarta: BPHN. Nasrun, R. Q. (2020). Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam  Negeri  Setelah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  137/PUU-XIII/2015. Syiah Kuala Law Journal, 3 (1), 803-821.
Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., & Ramadayanti, E. (2021). Copyrighted Content Commercialization on OTT Media in Indonesia. Jurnal of Intellectual Property Rights , 26, 351-356.
Saidin, O. K. (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Siagian, E. E. Implementasi Prinsip Alter Ego Peneliti Sebagai Hak Ekonomi Paten Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  Berdasarkan  Undang–Undang  Nomor  14  Tahun  2001  Tentang Paten. dalam Jurnal Hukum Unpad .
Siahaan, G. B., Rafianti, L., & Haffas, M. (2023). Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset  Digital Non-Fungible Token (NFT). Jurnal Indonesia Sosial Sains, 4 (1), 38-46. Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2013). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Subekti,  R.,  &  Tjitrosudibio,  R.  (2004). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata .  Jakarta: Pradnya Paramita.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan