## BONUS DEMOGRAFI JAWA BARAT DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: SUDAH SIAPKAH
JAWA BARAT?

## Nina Minawati Muhaemin
Magister Ilmu Pemerintahan Unpad ninaminawati@yahoo.com

## Abstrak
Jawa  Barat  merupakan  salah  satu  Provinsi  yang  diproyeksikan  akan  mengalami Bonus  Demografi  dalam  rentang  waktu  2020  sampai  dengan  2030.  Bonus Demografi  merupakan  keadaan  kependudukan  suatu  negara  dengan  komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun). Keadaan ini dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi Jawa Barat. Jika Bonus Demografi  ini  mampu dipersiapkan,  maka akan  mendatangkan  manfaat  berupa  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  melalui pemanfaatan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  sebagai  modal  pembangunan. Sebaliknya,  jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi dapat menjadi bencana kependudukan, salah satunya dengan meningkatnya tingkat pengangguran. Untuk  mempersiapkan  Bonus  Demografi,  pemerintah  Jawa  Barat  perlu memberikan  perhatian  terhadap  beberapa  lingkungan  kebijakan  yang  dapat mendukung  tercapainya  manfaat  Bonus  Demografi,  yakni:  kebijakan  di  bidang kesehatan,  keluarga  berencana,  pendidikan,  dan  kebijakan  di  bidang  ekonomi. Untuk  itu, melalui studi pustaka terhadap dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun  2018-2023,  penelitin  ini  bertujuan  untuk  memberikan  analisis  deskriptif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempersiapkan pembangunan daerah  dalam  menghadapi  Bonus  Demografi.  Berdasarkan  hasil  temuan,  dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023, tiga kebijakan penunjang Bonus Demografi telah masuk ke dalam prioritas pembangunan, yakni bidang kesehatan, pendidikan, dan  ekonomi.  Sementara  itu,  bidang  pengendalian  laju  pertumbuhan  penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) tidak menjadi prioritas pembangunan.
Kata Kunci : Bonus Demografi, Perencanaan Pembangunan Daerah

## Abstract
West  Java  is  projected  will  embrace  Demographic  Bonus  during  2020  to  2030. Demographic  bonus  is  a  condition  whereas  the  composition  of  the  population  is dominated  by  the  working  age  population  (15-64  years  old).  This  condition  can bring two possibilities, whether it can be a window of opportunity to increase the economic  growth,  or  it  can  be  a  demographic  disaster.  To  harnessing  this demographic  bonus,  West  Java  Government  needs  pay  more  attention  to  certain policy  environment  such  as  education,  health,  family  planning,  and  economic,
covered  in  its  development  planning  document.  This  study  used  qualitative approach. This study is focused on analyzing West Java middle term Development planning,  referred  to  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMD)  Jawa Barat Tahun 2018-2023. As the result, there are three policy environments that gain more  attention  in  order  to  embrace  demographic  bonus,  these  are:  health, education, and economic.

## Key words: Demographic Bonus, Local Development Planning

## PENDAHULUAN
Jawa  Barat  diproyeksikan  akan  mengalami  Bonus  Demografi  selama rentang waktu 2020 sampai dengan 2030. Bonus  Demografi  merupakan keadaan kependudukan  suatu  negara  yang  mana  jumlah  penduduk  usia  produktif  lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditandai dengan  menurunnya  rasio  ketergantungan  penduduk  usia  produktif  terhadap penduduk usia produktif. Dikatakan sebagai “bonus” karena kondisi kependudukan ini  dapat  menjadi  peluang  bagi  suatu  negara  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dengan  memaksimalkan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  ada sebagai subjek pembangunan.
Tabel 1.

## Proyeksi Penduduk Jawa Barat 2015-2030
No Jenis Proyeksi Tahun 2015 2020 2025 2030 1 Jumlah Penduduk (Ribuan) 46 709,6 49 935,7 52 785,7 55 193,8 2 Jumlah penduduk umur 15-64 tahun (%) 67,7 68,3 68,3 68,4 3 Dependency Ratio (Persen) 47,7 46,4 46,4 46,2
Sumber: BPS 2013
Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Jawa Barat terus mengalami  peningkatan  yang  mencapai  55  juta  penduduk  di  tahun  2030. Pertambahan tersebut diikuti dengan tingginya persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun)  yang diproyeksikan  mencapai 68,4 persen dari keseluruhan  jumlah penduduk  pada  tahun  2030.  Keadaan  ini  menyebabkan  rasio  ketergantungan menjadi  menurun  mencapai  46,2  persen  pada  tahun  2030.  Artinya,  beban tanggungan  penduduk  usia  produktif  terhadap  penduduk  usia  tidak  produktif
berkurang, sehingga penduduk usia produktif dapat mengalokasikan penghasilannya  pada  perbaikan  kualitas  kehidupan  melalui  investasi  dalam kesehatan dan pendidikan, serta dapat meningkatkan tabungan. Iniah yang disebut dengan bonus demografi.
Bonus  Demografi  dapat  berpengaruh  terhadap  peningkatan  pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui tiga mekanisme,  yakni: tersedianya pasokan tenaga kerja (labor  supply) ;  tabungan (Savings) ;  dan  modal  manusia (human  capital) (Bloom,  Canning,  &  Sevilla,  2003).  Pertama,  tersedianya  pasokan  tenaga  kerja
(labor  supply) .  Transisi  demografi  berdampak  pada  ketersediaan  pasokan  tenaga kerja melalui dua cara. Pertama, tersedianya penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang  melimpah.  Artinya,  jumlah  penduduk  yang  bisa  bekerja  menjadi  semakin banyak.  Dengan  adanya  lapangan  kerja  yang  mampu  menyerap  pasokan  tenaga kerja tersebut, diharapkan pendapatan per kapita dapat meningkat. Kedua, wanita memiliki  peluang  yang  besar  untuk  masuk  ke  pasar  kerja.  Hal  ini  dikarenakan menurunnya  jumlah  kelahiran  membuat  wanita  dapat  lebih  fokus  untuk mengembangkan diri dan ikut serta dalam perekonomian keluarga.
Kedua,  tabungan (savings) .  Berkurangnya  beban  tanggungan  dalam keluarga  membuat  penduduk  usia  produktif  dapat  lebih  banyak  menyisihkan penghasilannya  untuk  ditabung  atau  diinvestasikan  untuk  pendidikan  anak  atau untuk  jaminan  hari  tua.  Peningkatan  tabungan  ini  dapat  mendorong  peningkatan prospek investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Ketiga,  modal  manusia (human  capital). Bonus  demografi  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  investasi  sumber  daya  manusia  (SDM).  Bonus demografi diawali dengan menurunnya tingkat kematian penduduk di suatu negara. Artinya, penduduknya cenderung lebih sehat serta dapat hidup lebih lama. Harapan hidup yang lebih lama menyebabkan perubahan mendasar dalam cara orang hidup. Sikap tentang pendidikan, keluarga, masa tua, peran perempuan, serta sikap dalam bekerja cenderung berubah. Artinya, melalui bonus demografi ini, sebuah bangsa yang  mengalami  serta  yang  mampu  memanfaatkannya  mengalami  perubahan secara mendasar terhadap cara hidupnya, dan menjadikan orang-orangnya menjadi aset  yang  berharga  sebagai  modal  manusia  dalam  pembangunan.  Seiring
meningkatnya  usia  harapan  hidup,  orangtua  cenderung  memilih  untuk  mendidik anak mereka ke tingkat yang lebih tinggi serta lebih memperhatikan kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Namun  demikian,  Bonus  demografi  datang  dengan  dua  kemungkinan, yakni, sebagai peluang atau sebagai ancaman. Seperti yang dikatakan sebelumnya, keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi dapat membantu suatu negara dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonominya,  sebaliknya,  kegagalan  dalam mempersiapkan  Bonus  Demografi  pada  akhirnya  justru  dapat  menjadikan  bonus demografi sebagai bencana demografi.
Terdapat  beberapa  negara  yang  telah  meraih  manfaat  bonus  demografi, diantaranya  adalah  Irlandia  dan  Jepang  (Bloom,  Canning,  &  Sevilla,  2003). Pertumbuhan ekonomi Irlandia  meningkat pesat dari 3,5 persen pada tahun 1960 menjadi  5,8  persen  pada  tahun  1990  jauh  melebihi  negara-negara  Eropa  lainnya hingga dijuluki sebagai Irish Tiger (Harimau Irlandia). Pertumbuhan ekonomi ini salah  satunya  dikarenakan  meningkatnya  partisipasi  wanita  dalam  kegiatan perekonomian sepanjang tahun 1980 sampai dengan tahun 2000.
Negara  selanjutnya  ialah  Jepang.  Jepang  mengalami  pengingkatan pertumbuhan  ekonomi  meskipun  sempat  terpuruk  pasca  Perang  Dunia  II. Peningkatan angka kelahiran (Fertility) dan penurunan angka kematian (Mortality) membuat Jepang mengalami Bonus Demografi yang mampu dimanfaatkan. Adanya upaya  pemerintah,  tersedianya  tenaga  kerja  terdidik,  serta  fokus  pada pengembangan  industri  dan  teknologi  membuat  Jepang  mampu  meraih  sukses dalam pengingkatan pertumbuhan ekonomi.
Lain  halnya  dengan  Jepang  dan  Irlandia,  Sub  Sahara  Afrika  justru  tidak dapat  menikmati  manfaat  bonus  demografi.  Berdasarkan  laporan  Bank  Dunia (Lange,  Wodon,  &  Carey(eds),  2018) , beberapa  negara  berpenghasilan  rendah terutama  di  Sub  Sahara  Afrika  mengalami  penurunan  pendapatan  perkapita sebanyak  2  persen.  Bahkan,  angka  kemiskinan  terus  melonjak  selama  dekade terakhir. Hal ini dikarenakan pertumbuhan populasi dan peluang bonus demografi yang  dimiliki  tidak  mampu  dimaksimalkan.  Padahal,  menurut  Bank  Dunia,  Sub Sahara  Afrika  dapat  meraih  bonus  demografi  jika  saja  mampu  meningkatkan
investasi dalam infrastruktur dan pendidikan. Namun, Sub Sahara Afrika tidak bisa memanfaatkan  sumberdaya  yang  tersedia  untuk  membangun  sumber  daya manusianya.
Pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat  penting  untuk  dapat  merengkuh manfaat  bonus  demografi,  yakni  dengan  membuat  kebijakan  yang  dapat mendukung  tercapainya  manfaat  bonus  demografi.  Adapun  beberapa  lingkungan kebijakan  tesebut,  yakni:  kebijakan  di  bidang-bidang  peningkatan  kualitas  SDM termasuk  peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  kesehatan  masyarakat;  bidang ekonomi termasuk di dalamnya menciptakan lapangan kerja baru; serta kebijakan di bidang keluarga berencana termasuk di dalamnya pengendalian angka fertilitas (Bloom, Canning, & Sevilla, 2003) (Remie, et al., 2019)
Bonus demografi ini membuat lingkungkan-lingkungan kebijakan tersebut menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah provinsi Jawa  Barat,  utamanya  dalam  merencanakan  pembangunan  daerah,  salah  satunya yakni  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang akan diketengahkan dalam penelitian ini adalah : “Apakah RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah  mampu  merespon serta menjadi  strategi  yang tepat dalam mempersiapkan bonus demografi di Jawa Barat?
Adapun urgensi dari penelitian ini dapat uraikan sebagai berikut:
1. Sebagai  respon  terhadap  hasil  penelitian  dari  disiplin  ilmu  lain  yang berimplikasi terhadap disiplin ilmu pemerintahan. Meskipun setiap disiplin ilmu memiliki area tertentu yang dipelajarinya, tetapi, setiap disiplin ilmu memiliki  keterkaitan.  Sebuah  penelitian  dari  satu  disiplin  ilmu  seringkali membuka peluang bagi penelitian baru di disiplin ilmu  lainnya  (Baronett, 2017).  Bonus  demografi  berawal  dari  studi  tentang  pertumbuhan  dan perubahan  struktur  kependudukan.  Perubahan  struktur  kependudukan  ini, oleh  para  ekonom  dianggap  memiliki  pengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi  yang  saat  ini  disebut  dengan  Bonus  Demografi,  dengan  syarat tersedianya  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  serta tersedianya  pasar kerja  yang  memadai.  Dalam  hal  ini,  sebagai  bahan  masukan,  terdapat
beberapa  implikasi  kebijakan  yang  tentunya  membutuhkan  peran pemerintah (Brander & Dowrick, 1994) (Bloom, Canning, & Sevilla, 2003) (Bongaarts,  2009)  (Short,  2009)  (Sinding,  2009);  (Mason,  Lee,  &  Lee, 2010)  (Bloom,  Canning,  &  Finlay,  2010)  (Remie,  et  al.,  2019),  yang kemudian  membuka  peluang  untuk  melaukan  sebuah  penelitian  di  ranah disiplin ilmu pemerintahan.
2. Adanya kekosongan penelitian. Pemerintah dan bonus demografi ini, telah diketengahkan  beberapa  diskursus.    seperti  diskursus  tentang  Kebijakan- kebijakan  strategis  untuk  mempersiapkan  Bonus  Demografi  di  Indonesia (Wisnumurti,  Darma,  &  Suasih,  2018),  (Hendratno,  2015),  diskursus tentang potensi wilayah dalam  menghadapi  bonus demografi  (Syamsul  & Pakaya,  2018).  Adapun  diskursus  tentang  perencanaan  pembangunan  dan bonus demografi yang telah dilakukan oleh Putro (2015) lebih menekankan analisis terhadap kompleksitas kependudukan Papua dalam sektor ekonomi, pendidikan,  dan  kesehatan  yang  pada  akhirnya  menghasilkan  beberapa rekomendasi  untuk  diperhatikan  dalam  merencanakan  pembangunan  di Papua. Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dokumen perencanaan pembangunan Jawa Barat, yakni RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun  2018-2023.  Jawa  Barat  merupakan  Provinsi  dengan  jumlah penduduk  terbanyak  di  Indonesia.  Artinya,  percepatan  pembangunan  di Jawa  Barat  melalui  pemanfaatan  Bonus  Demografi  dapat  membantu percepatan pembangunan nasional secara signifikan.
3. RPJMD  Provinsi  Jawa  Barat  tahun  2018-2023  menjadi  dokumen  yang sangat strategis untuk mempersiapkan Jawa Barat dalam menghadapi bonus demografi.  Diharapkan,  perencanaan  pembangunan  periode  ini  dapat mendukung tercapainya manfaat bonus demografi.
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah deskritif analitis dengan menganalisis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam hal ini , dokumen  yang  menjadi  sumber utama analisis  ialah dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang terlampir dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

## PEMBAHASAN
Jawa  Barat  merupakan  Provinsi  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  di Indonesia.  Jumlah  penduduk  di  Provinsi  Jawa  Barat  mencapai  43  juta  jiwa  atau sekitar 18 persen dari total penduduk Indonesia. 1 Berdasarkan data dari BPS Jawa Barat tahun 2019, bahwa penduduk Jawa Barat terdiri atas 12, 83 juta jiwa (26, 02 persen)  merupakan  penduduk  usia  muda  (0-14 tahun),  sebanyak  33,  62  juta  jiwa (68,18  persen)  merupakan  penduduk  usia  produktif  (15-64  tahun),  dan  sebanyak 2,86 juta jiwa (5,80 persen) merupakan penduduk usia tua (lebih dari 64 tahun). Hal ini  menggambarkan  tingginya  jumlah  usia  produktif  di  Jawa  Barat,  sehingga diharapkan  dapat  menjadi  modal  pembangunan  yang  dapat  meingkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Tabel 2

## Persentase penduduk Jawa Barat berdasarkan klasifikasi usia
Tahun Usia muda (0-15) Usia Produktif (15-64) Usia Tua ( >64) 2015 27,17% 67,74% 5,08% 2020 25,74% 68,22% 6,03% 2025 24,29% 68,33% 7,38% 2030 22,61% 68,41% 8,98%
Sumber data: Bappenas (2013)
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase jumlah penduduk usia  muda  (0-15  tahun)  terus  mengalami  penurunan,  sementara  persentase penduduk  usia  produktif  (15-64  tahun)  dan  penduduk  usia  tua  (>64  tahun)  terus mengalami  peningkatan.  Peningkatan  presentase  jumlah  penduduk  usia  tua  akan terus bertambah seiring dengan transisi penduduk usia produktif menjadi penduduk usia tua.
1 Berdasarkan jumlah sensus penduduk tahun 2010 dalam bahan publikasi tim pusat data dan analisis pembangunan Bappeda Jabar. 2014. “Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Barat: Potensi Pembangunan ataukah Malapetaka?”

## A. Tantangan Jawa Barat menghadapi Bonus Demografi
Menghadapi  bonus  demografi  ini,  jawa  barat  dihadapkan  pada  kondisi- kondisi  yang  dapat  menjadi  tantangan  dalam  meraih  manfaat  bonus  demografi. Bonus  Demografi  menekankan  pada  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  sebagai modal  pembangunan.  Namun,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Jawa  Barat masih rendah dengan  menempati posisi ke- 16 dari semua provinsi di Indonesia. Pada  tahun  2017,  IPM  Jawa  barat  sebesar  70,69  masih  lebih  rendah  dari  IPM Nasional  yang  mencapai 70,81. Sementara  itu, penduduk Jawa Barat dihadapkan dengan Asean  Economic  Community  (AEC) yang  mengharuskan  penduduk  Jawa Barat  untuk  mampu  bersaing  dengan  tenaga  kerja  asing  dengan  IPM  yang  lebih baik.
Dalam bidang pendidikan, Jawa Barat masih memiliki tingkat rata-rata lama sekolah  yang  masih  rendah,  yakni  8,2  tahun.  Artinya,  rata-rata  penduduk  Jawa Barat  hanya  mampu  mengenyam  pendidikan  sampai  pada  kelas  8  pada  tingkat sekolah  menengah  pertama  dan  tidak  sampai  lulus.  Rendahnya  rata-rata  lama sekolah ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni: ekonomi, kemiskinan, dan budaya. Banyak  anak  yang  tidak  sekolah  karena  orangtua  yang  tidak  mampu  membiayai pendidikan  anak  (ekonomi  dan  kemisikinan).  Bahkan,  masih  terdapat  anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi (budaya). 2
Di bidang kesehatan, Jawa barat dihadapkan pada tingginya  jumlah balita yang  mengalami stunting 3 . Bahkan,  angka stunting Jawa  Barat  lebih  tinggi  dari nasional (27 persen),  yakni 38 persen.  Angka  yang tinggi  ini disumbang oleh 13 Kabupaten/kota  di  Jawa  Barat  dengan  angka Stunting tinggi,  yakni:  Kabupaten Garut (43,2 persen); Kabupaten Sukabumi (37,6 persen; Kabupaten Cianjur (35,7
2 Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistika  yang  didukung  oleh  Hafiza (2013)  yang  dimuat  dalam  bahan  publikasi  tim  pusat  data  dan  analisis  pembangunan  Bappeda Jabar.  2014.  “Pertumbuhan  Penduduk  di  Provinsi  Jawa  Barat:  Potensi  Pembangunan  ataukah Malapetaka?”
3 Stunting  adalah  kondisi  gagal  pertumbuhan  pada  anak  (pertumbuhan  tubuh  dan  otak)  akbiat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir ( http://awalbros.com/anak/kenali-stunting-dan-cara- pencegahannya/#:~:text=Stunting%20adalah%20kondisi%20gagal%20pertumbuhan,tidak%20ses uai%20dengan%20kebutuhan%20gizi . Diakses pada 1 oktober 2020
persen);  Kabupaten  Tasikmalaya  (33,3  persen);  Kabupaten  Bandung  Barat  (34,2 persen);  Kabupaten  Bogor  (28,29  persen);  Kabupaten  Bandung  (40,7  persen); Kabupaten Kuningan (42 persen); Kabupaten Cirebon (42,47 persen); Kabupaten Sumedang  (41,08  persen);  Kabupaten  Indramayu  (36,12  persen);  Kabupaten Subang (40,47 persen); dan Kabupaten Karawang (34,87 persen). 4 Kondisi ini dapat mengancam ketersediaan penduduk Jawa Barat yang berkualitas di masa depan.
Selain  itu,  angka  kematian  ibu  dan  bayi  di  Jawa  Barat  masih  cenderung tinggi.  Berdasarkan  laopran  dinas  kesehatan  jawa  barat,  Angka  kematian  ibu meningkat  dari  748  kasus  di  tahun  2014  menjadi  823  kasus  di  tahun  2015. Sementara  itu,  angka  kematian  bayi  meningkat  dari  3098  kasus  di  2014  menjadi 3369 kasus di 2015. Jika dirata-ratakan, pada tahun 2015 Jawa Barat kehilangan 2 ibu  dan  9  bayi  setia  harinya. 5 Sebuah  studi  yang  dilakukan  oleh  Astuti  (2013) dengan lokus Depok menunjukkan bahwa sekitar 33,3 persen dari perempuan yang mengandung di usia di bawah 20 tahun mengalami komplikasi di masa kehamilan dan pada saat melahirkan yang berpotensi menimbulkan kematian ibu. 6
Bukan  hanya stunting .  Penduduk  usia  produktif  Jawa  Barat  pun  masih dibayang-bayangi  oleh  tingginya  angka  penyakit  menular  seperti  HIV  yang mengancam  penduduk  usia  produktif.  Jawa  Barat  menjadi  Provinsi  dengan peringkat  ke-4  dalam  jumlah  kasus  kumulatif HIV/AIDS secara  nasional. Berdasarkan laporan ditjen P2P, Kemenkes RI, Jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS dari  tahun  1987  sampai  dengan  Maret  2020  berjumlah  49.440  kasus  yang  terdiri dari 41.878 untuk kasus HIV dan 7.562 untuk kasus AIDS . 7
Di  bidang  ketenagakerjaan,  Jawa  Barat  merupakan  provinsi  penyumbang pengangguran  terbuka  tertinggi  di  Indonesia  yakni  sebesar  8,89  persen  di  tahun
4 Pemprov Jabar.2018. 13 Kabupaten di Jabar Kasus Stunting Tinggi. https://jabarprov.go.id/index.php/news/30750/2018/11/18/13-Kabupaten-di-Jabar-Kasus- Stunting-Tinggi (diakses pada 1 Oktober 2020)
5 Angka  kematian  ibu  dan  bayi  di  Jabar  tertinggi.  PikiranRakyat.com  (https://www.pikiran- rakyat.com/bandung-raya/pr-01268825/angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-jabar-tertinggi-386404)
6 Anggraini  Sri  Astuti.  2013.  Youth  Perspectives  for  Adolescents  Pregnancy  in  Indonesia:  A Systematic Review. Dipublikasikan pada Asia Pasific Conference on Sexual Reproductive Health and Rights (APCRSHR) ke 7. Manila 2014.
7 Syaiful  W  Harahap.  2020.  Jawa  Barat  di  Peringkat  4  Jumlah  Kumulatif  HIV/AIDS.  Tagar.id (https://www.tagar.id/jawa-barat-di-peringkat-4-jumlah-kumulatif-hivaids)
2016, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang rendah sebesar 60,65 persen. Sekitar 30 sampai dengan 40 persen penduduk usia produktif di Jawa Barat merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD). 8 54 persen atau lebih dari setengah tenaga kerja di Jawa Barat adalah pekerja informal di sektor pertanian dan non-pertanian. Sementara itu, sisanya, sekitar 8 persen ialah tenaga kerja yang memiliki kontrak yang jelas (3,6 persen), pegawai tetap (3 persen), serta pengusahan dan lain-lain (2 persen). 9
Salah  satu  yang  menjadi  komponen  dalam  pemanfaatan  bonus  demografi ialah  partisipasi  perempuan  dalam  angkatan  kerja.  Namun,  tingkat  partisipasi angkatan  kerja  perempuan  yang  masih  rendah.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat Statistik (Februari 2018), TPAK perempuan hanya 47,46 persen, sedangkan TPAK laki-laki mencapai 79,89 persen. Sebuah penelitian yang berfokus di Depok, Jawa Barat, menunjukkan bahwa usia ibu termuda ialah 16 tahun. 10 Artinya, pernikahan di  bawah  umur  masih  ditemui  di  Jawa  Barat,  terutama  di  Depok,  sehingga menghambat  pemberdayaan  perempuan  terutama  dalam  hal  peningkatan  taraf pendidikan.
Aspek  lainnya  yang  penting  untuk  diperhatikan  dalam  memetik  manfaat bonus  demogafi  adalah  pengendalian  penduduk.  Laju  pertumbuhan  penduduk masih tinggi. Selain  itu, program Keluarga Berencana (KB) terus menurun. Pada tahun 2017, dari sekitar 9,3 juta jumlah pasangan usia subur (PUS), hanya 1,02 juta (PUS) yang aktif KB. 11
8 Sensus  Penduduk,  2010  dalam  bahan  publikasi  tim  pusat  data  dan  analisis  pembangunan Bappeda  Jabar.  2014.  “Pertumbuhan  Penduduk  di  Provinsi  Jawa  Barat:  Potensi  Pembangunan ataukah Malapetaka?”
9 World  Bank,  2012  dalam  bahan  publikasi  tim  pusat  data  dan  analisis  pembangunan  Bappeda Jabar.  2014.  “Pertumbuhan  Penduduk  di  Provinsi  Jawa  Barat:  Potensi  Pembangunan  ataukah Malapetaka?”
10 Anggraini  Sri  Astuti.  2013.  Youth  Perspectives  for  Adolescents  Pregnancy  in  Indonesia:  A Systematic Review. Dipublikasikan pada Asia Pasific Conference on Sexual Reproductive Health and Rights (APCRSHR) ke 7. Manila 2014.
11 Jawa Barat dalam Angka 2019

## B. Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  Jawa  Barat  2018- 2023
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi,  dan  program  kepala  daerah  terpilih.  Dokumen  ini  memuat  tujuan,  sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat  daerah  dan  lintas  perangkat  daerah  yang  disertai  dengan  kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN.
Dalam penyusunan RPJMD, pemerintah provinsi Jawa Barat menggunakan beberapa  pendekatan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  yakni  sebagai  berikut:  (1) Pendekatan  teknokratis,  yakni  pendekatan  dengan  metode  menggunakan  metode dan  kerangka  berpikir  ilmiah  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  pembangunan daerah; (2) Pendekatan partisipatif, yakni pendekatan dengan melibatkan berbagai pemangku  kepentingan;  (3)  Pendekatan  politis,  yakni  suatu  pendekatan  yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen  perencanaan  pembangunan  jangka  menegah  yang  dibahas  bersama dengan DPRD; dan (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yakni penedakatan yang  menggunakan  hasil  perencanaan  yang  diselaraskan  dalam  musyawarah pembangunan  yang  dilaksanakan  mulai  dari  Desa,  Kecamatan,  Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.
Adapun prioritas pembangunan Jawa Barat tahun 2018-2023 ialah:
1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah
7. Gerakan membangun desa (Gerbang Desa)
8. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (Golekmah)
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah
RPJMD  Jawa  Barat  Tahun  2018-2023  merupakan  tahap  pembangunan keempat dari RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025, yang bertemakan “Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”. Kemudian tema ini akan dijabarkan setiap tahunnya dan menjadi tema pembangunan dalam RKPD, sebagai berikut:
- 2019: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik
- 2020: Pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik
- 2021: Peningkatan daya saing daerah
- 2022: Pemantapan daya saing daerah menuju kemandirian
- 2023: Mencapai kemandirian masyarakat
Berkenaan  dengan  isu  bonus  demografi  dan  perencanaan  pembangunan  ini,  hal pertama yang perlu diidentifikasi adalah kesadaran pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang  bonus  demografi  Jawa  Barat . Pada  tahun  2010,  pemerintah  Jawa  Barat mengadakan revisi terhadap RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 dengan secara  eksplisit  mengetengahkan  pembahasan  tentang  bonus  demografi  yang menjadi salah satu alasan perubahan terhadap dokumen perencanaan itu. 12 Artinya, RPJMD  sebagai  turunan  dari  RPJPD  harus  memperhatikan  hal-hal  yang diamanatkan  dalam  RPJPD.  Selanjutnya,  pada  tahun  2014,  Tim  Pusat  Data  dan Analisis Pembangunan Bappeda Jabar telah mempublikasikan hasil analisis tentang pertumbuhan  penduduk  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  isinya  mengetengahkan tentang isu bonus demografi dan kesiapan Jawa Barat dalam menghadapinya.

## C. Lingkungan  Kebijakan  Penunjang  Bonus  Demografi  dalam  RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
Terdapat beberapa lingungan kebijakan yang perlu diperhatikan yang dapat mendukung  terengkuhnya  manfaat  bonus  demografi,  yakni  bidang  kesehatan, pendidikan,  Pengendalian  penduduk/Keluarga  Berencana,  dan  bidang  ekonomi (Bloom,  Canning,  &  Sevilla,  2003).  Untuk  itu,  penting  kiranya  untuk  melihat bagaimana  pembangunan  di  lingkungan-lingkungan  kebijakan  penunjang  bonus
12 Baca bagian latar belakang pada RPJPD Jabar Tahun 2005-2025
demografi  ini  direncanakan  dalam  dokumen  RPJMD  Provinsi  Jawa  Barat  tahun 2018-2023.

## 1. Bidang Pendidikan
Melalui  pembangunan  di  bidang  pendidikan,  diharapkan  SDM  yang tersedia, terutama penduduk usia produktif,  menjadi SDM  yang  berkualitas  yang memiliki kemampuan baik softskill maupun hardskill untuk bisa bersaing dengan bangsa lain, terutama di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini. Karena tidak bisa  dipungkiri,  tingkat  pendidikan  masih  menjadi  salah  satu  indikator  dalam mengukur kualitas SDM. Dalam sektor formal, tingkat pendidikan menjadi syarat yang diperlukan.
Di dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023, bidang pendidikan menjadi salah  satu  program  pembangunan  daerah,  yang  bersifat  strategis,  sehingga pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 di bidang pendidikan ialah Program  Akses  Pendidikan  untuk  Semua  yang  diterjemahkan  dalam  Jabar  Juara sebagai berikut:
Program  akses  pendidikan  untuk  semua  lebih  mengarah  pada  pemerataan pendidikan untuk mendorong kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi pendidikan menengah  yang  masih  rendah  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikannya. Program ini juga diarahkan agar pendidikan dapat dijangkau oleh kelompok miskin. Program ini diwujudkan dalam dalam satu kebijakan yang disebut sekolah JUARA. Sekolah  JUARA  terdiri  dari  Kelas  Pintar,  yakni  kelas  yang  dilengkapi  dengan teknologi serta adanya kelas jarak jauh sehingga akses pendidikan dapat dirasakan untuk semua kalangan; pembuatan sekolah dan ruang kelas baru; sekolah gratis bagi yang  membutuhkan,  serta  beasiswa  perguruan  tinggi  bagi  siswa/santri  yang berprestasi atau kurang mampu.
Upaya perbaikan di bidang pendidikan di Jawa Barat tidak terbatas hanya pada pendidikan umum saja, dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 pembangunan  di  pendidikan  keagamaan  pun  diutamakan.  Hal  ini  terlihat  dari adanya  program  unggulan  Pesantren  Juara  yang  rencana  pembangunannya meliputi:  adanya  modernisasi  dana  umat;  adanya  tunjangan  santri  dan  ulama;
modernisasi  manajemen  pesantren;  dan  adanya  program  Satu  Pesantren  Satu Produk (OPOP) untuk mengajarkan santri berwirausaha.
Pendidikan  perempuan  pun  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah  Jawa Barat. Melalui program Perempuan Juara, Pemerintah Jawa Barat berupaya untuk memaksimalkan pemberdayaan terhadap perempuan. Perempuan Juara merupakan program  pembuatan  sekolah  khususnya  di  perdesaan  yang  dikhususkan  untuk perempuan  agar  bisa  lebih  bereksplorasi  dalam  menggali  potensi  dan  mampu mencapai cita-citanya.
Dengan  adanya  upaya-upaya  tersebut  di  atas,  diharapkan  terjadi peningkatan dalam  aksesibilitas dan  mutu pendidikan di Jawa Barat. Untuk rata- rata  lama  sekolah  ditargetkan  meningkat  menjadi  11,  68  tahun  pada  2023,  dari kondisi  awal  8,14  tahun  pada  tahun  2017.  Sementara  itu,  angka  harapan  lama sekolah  ditargetkan  meningkat  dari  12,43  tahun  pada  tahun  2017  menjadi  13,42 tahun pada tahun 2023.
Rata-rata lama sekolah Jawa Barat pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2018- 2023 ditargetkan mencapai 11,68 tahun pada tahun 2023. Artinya, pada tahun 2023, rata-rata penduduk Jawa Barat mengenyam pendidikan sampai pada kelas XI, atau berhenti sebelum kelas XII. Hal ini cukup memprihatinkan, karena meskipun target rata-rata lama sekolah tersebut tercapai, tetapi tetap saja rata-rata penduduk Jawa Barat masih belum bisa menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas atau hanya lulusan SMP saja.

## 2. Bidang Kesehatan
SDM  yang  berkualitas  juga  diperhitungkan  dari  kualitas  kesehatannya. Untuk  memanfaatkan  bonus  demografi,  terdapat  beberapa  kebijakan  di  bidang kesehatan  yang  harus  diprioritaskan,  yakni:  kesehatan  bayi;  kesehatan  wanita; kesehatan anak dan jaminan kesehatan pekerja.
Pertama,  pemerintah  harus  mengutamakan  kesehatan  bayi-bayi  yang  baru lahir sehingga mampu bertahan hidup. Bukan hanya itu, asupan gizi dan nutrisi pun harus  diperhatikan  agar  tidak  mengganggu  tumbuh  kembang  anak.  Kedua, kesehatan  wanita.  Kesehatan  wanita  amat  sangat  penting.  Kesehatan  organ reproduksi pada wanita untuk dapat melahirkan bayi-bayi yang sehat. Pengetahuan
dan kesadaran wanita akan kesehatan dapat mempengaruhi peningkatan kesehatan keluarga. Ketiga, perbaikan gizi dan nutrisi pada anak. Kesehatan pada anak akan berdampak  pada  kemampuan  kognitif  anak.  Terakhir,  adanya  jaminan  kesehatan bagi pekerja. Para penduduk usia produktif yang sedang memasuki pasar kerja pun harus diperhatikan kesehatannya, agar tidak mereka bisa bekerja secara maksimal dan tetap produktif.
Sama halnya dengan bidang pendidikan, bidang kesehatan masuk ke dalam program  strategis  pembangunan  daerah  dalam  RPJMD  Jawa  Barat  2018-2023. Program  unggulan  2018-2023  dalam  bidang  kesehatan,  yakni  desentralisasi pelayanan kesehatan yang meliputi:
1. Layad  rawat,  yang  merupakan  program  di  mana  para  dokter  dan  tenaga medis melakukan kunjungan ke rumah-rumah masyarakat kabupaten/kota tanpa  dipungut  biaya.  Masyarakat  dapat  menjangkau  mereka  setelah sebelumnya  melakukan  panggilan  darurat  melalui  telepon  atau  media online.
2. Puskesmas  Juara,  yakni  upaya  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit, yakni upaya pemerintah Jawa Barat  untuk  melakukan  revitalisasi  terhadap  rumah  sakit  yang  kurang layak, dan meningkatkan kualitas rumah sakit tipe C menjadi tipe B, serta membangun rumah sakit baru.
4. Mobil  kekasih,  yakni  program  untuk  menjaga  kesehatan  kejiwaan penduduk  Jawa  Barat.  Mobil  Kekasih  (Kendaraan  konseling  silih  asih) merupakan  pelayanan  konseling  yang  dilakukan  di  dalam  mobil  sebagai media konsultasi permasalahan psikologis yang dihadapi masyarakat Jawa Barat.
5. Jaminan  kesehatan  masyarakat  miskin  yang  terintegrasi  dengan  jaminan kesehatan nasional.
Kelima  program  di  atas  merupakan  upaya  untuk  menyediakan  fasilitas kesehatan  yang  mudah,  murah, dan dapat dijangkau. Terlebih, pemerintah  bukan
hanya  memperhatikan  kesehatan  fisik  masyarakat,  tetapi  juga  sadar  akan pentingnya kesehatan psikologis masyarakat Jawa Barat. Selain itu, pembangunan di bidang kesehatan juga memperhatikan kesehatan wanita sebagai calon ibu, serta kesehatan ibu dan anak yang diwujudkan dalam program OMABA (ojek makanan bayi). Program ini merupakan suatu layanan antar makanan bergizi yang diberikan kepada  ibu  hamil,  bayi,  dan  balita.  Selain  itu,  melalui  program  OMABA, pemerintah turut  memperhatikan kesehatan wanita remaja  yang  merupakan calon ibu dengan memberikan tablet penambah darah bagi para remaja putri.
Sasaran  yang  ingin  dicapai  melalui  desentralisasi  di  bidang  kesehatan  ini ialah  meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat  dan  jangkauan  pelayanan kesehatan, dengan indikator tingkat usia harapan hidup. Target yang ingin dicapai adalah adanya peningkatan usia harapan hidup dari kondisi awal 72,47 tahun pada 2017  menjadi 73,04 tahun di tahun 2023. Artinya, bayi  yang  lahir di tahun 2023 memiliki harapan untuk hidup sampai usianya 73 tahun.

## 3. Keluarga Berencana
Untuk meraih bonus demografi, angka kelahiran harus dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan agar rasio ketergantungan tidak meningkat yang mengindikasikan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif masih tinggi. Hal ini tentunya akan berdampak pada tingkat investasi dan tabungan penduduk usia produktif tersebut.
Untuk  menekan  laju  pertumbuhan  penduduk,  serta  mengendalikan  angka kelahiran, upaya  yang dapat dilakukan  ialah program keluarga  berencana dengan mensosialisaikan  penggunaan  alat  kontrasepsi  untuk  menunda  atau  mencegah kehamilan,  sehingga  kehamilan  dapat  direncanakan  sesuai  dengan  kesiapan  dan kemampuan orangtua.
Dalam  RPJMD  Provinsi  Jawa  Barat,  laju  pertumbuhan  penduduk  pada tahun 2023 diporyeksikan sebesar 1,41 persen. Angka ini masih terbilang tinggi dan bisa mengancam bonus demografi. Upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta menekan tangkat kelahiran diterjemahkan dalam program kampung Juara.  Kampung  Juara  ialah  program  untuk  menurunkan  angka  kelahiran  dan meningkatkan  partisipasi  Keluarga  Berencana  (KB)  dengan  pemakaian  alat
kontrasepsi bagi warga desa. Dalam upaya  menekan  laju pertumbuhan penduduk ini,  upaya  lainnya  ialah  melalui  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam pendidikan, sehingga pernikahan dini dapat berkurang.
Namun  sayangnya,  upaya  pengendalian  laju  pertumbuhan  penduduk  ini tidak  terlalu  mendapat  perhatian  dari  pemerintah.  hal  ini  terlihat  dari  tidak masuknya  program  pengendalian  jumlah  penduduk  ke  dalam  prioritas pembangunan,  sehingga  strategi  dan  arah  kebijakan  pembangunan  jangka menengah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 tidak membahas mengenai upaya pengendalian  laju  pertumbuhan  penduduk.  Meskipun  keberhasilan  dalam pembangunan  di  bidang  pendidikan  dapat  berpengaruh  terhadap  pencegahan pernikahan  usia  dini,  tetapi  upaya  pengendalian  penduduk  tidak  bisa  hanya bergantung  pada  hal  tersebut.  Nyatanya,  pengguna  aktif  KB  terus  mengalami penurunan.  Untuk  itu,  perlu  adanya  peningkatan  sosialisasi  KB  terhadap masyarakat baik di desa maupun di kota. Seperti halnya pelayanan kesehatan yang diupayakan  dapat  mudah  dijangkau,  pelayanan  KB  pun  seharusnya  diupayakan demikian.

## 4. Bidang Ekonomi
Pada  akhirnya,  pasokan  tenaga  kerja  yang  melimpah,  sehat,  dan berpendidikan  harus  terserap  dalam  pasar  kerja.  Pemerintah  harus  mampu menciptakan  lapangan  kerja  untuk  bisa  menyerap  pasokan  tenaga  kerja  yang tersedia.  Berkenaan  dengan  hal  ini,  meningkatkan  daya  saing  dan  produktivitas ekonomi Jawa Barat menjadi salah satu Misi Gubernur jawa barat terpilih. Dalam bidang  ekonomi  ini,  Pemerintah  Jawa  Barat  melalui  RPJMD  tahun  2018-2023 menyiapkan program unggulan yang tujuannya untuk mengakselerasi pertumbuhan dan  pemerataan  ekonomi,  yang  mana  program  ini  masuk  ke  dalam  prioritas pembangunan. Pertama,  melalui program unggulan Pertumbuhan Ekonomi  Umat Berbasis  Inovasi;  Kedua,  Pengembangan  destinasi  dan  infrastruktur  pariwisata; ketiga,  program  pesantren  juara ‘One  Pontren  One  Product’  serta kredit masyarakat melalui masjid ; dan terakhir melalui program unggulan Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa).
Pertama,  program  unggulan  ekonomi  umat  berbasis  inovasi.  Program  ini lebih  ditujukan  pada  pemberdayaan  KUKM  yang  didukung  oleh  urusan perdagangan, perindustrian, dan penanaman modal. Diharapkan program ini dapat berdampak  pada  peningkatan  kualitas  perekonomian  pada  urusan  pangan, pertanian,  kehutanan,  dan  kelautan  perikanan  sehingga  mampu  meningkatkan kemandirian Jawa Barat pada sektor-sektor tersebut. Program unggulan ini terbagi ke  dalam  beberapa  program  turunan  yakni:  Petani  Juara;  Nelayan  Juara,  Pasar Juara; Logistik Juara; UMKM Juara; dan Wiraswasta Juara.
Kedua, ialah program unggulan Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata.  Hal  ini  diwujudkan  dalam  perbaikan  infrastruktur  di  tempat-tempat pariwisata,  membangun  dan  mengembangkan  destinasi  pariwisata  baru,  serta melalui  pengembangan  ekonomi  kreatif.  Diharapkan,  pengembangan  potensi pariwisata  dapat  meningkatkan  perekonomian  bagi  masyarakat  lokal  di  sekitar tempat wisata.
Ketiga, Program pesantren juara. Dalam program ini, pesantren kini bukan hanya  sebagai  tempat  pendidikan  agama,  tetapi  perperan  untuk  meningkatkan perekonomian umat dengan adanya program One Pontren One Product  (OPOP). Artinya,  setiap  pesantren  memiliki  satu  produk  usaha  untuk  menunjang kemandirian perekonomian pesantren, sekaligus sebagai sarana  bagi  santri dalam belajar berwirausaha. Selain itu, terdapat juga program kredit masyarakat sejahtera. Program  ini  menjadikan  masjid  sebagai  pusat  pertumbuhan  ekonomi  melalui pemberian pinjaman modal yang akan diberikan melalui masjid dan tempat ibadah lainnnya yang berdasarkan syariat agama masing-masing.
Terakhir,  program  unggulan  gerakan  membangun  desa  (Gerbang  Desa). Program  ini  bertujuan  agar  desa  dapat  dimaksimalkan  perannya  terutama  dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menjadi desa yang mandiri, yang diterjemahkan  ke  dalam  beberapa  program  turunan,  yakni:  Satu  desa  satu BUMDES;  Desa  Digital  yang  sudah  memanfaatkan  teknologi  dalam  kegiatan ekonomi; dan terakhir pengengembangan desa wisata.
Pada  akhirnya,  semua  program  dalam  bidang  peningkatan  ekonomi  ini diharapkan  dapat  menyelesaikan  masalah  tingkat  pengangguran  dan  kemiskinan
melalui  dukungan  terhadap  pengembangan  dan  penciptaan  wirausaha  baru  di tingkat lokal, sehingga Jawa Barat dapat memiliki kemandirian ekonomi yang kuat.

## KESIMPULAN
Manfaat Bonus  Demografi  Jawa  Barat  tidak  secara  otomatis  didapatkan. Terdapat  beberapa  lingkungan  kebijakan  yang  perlu  mendapat  perhatian pemerintah,  yang  mana  lingkungan  kebijakan  tersebut  dapat  mendukung tercapainya  manfaat  bonus  demografi.  Adapun  lingkungan  kebijakan  tersebut anrata  lain:  Kebijakan  di  bidang  kesehatan,  Kebijakan  di  bidang  keluarga berencana, kebijakan di bidang pendidikan, dan kebijakan di bidang ekonomi.
Dalam  RPJMD  Jawa  Barat  Tahun  2018-2023,  tiga  bidang  kebijakan penunjang  bonus  demografi  masuk  ke  dalam  program  unggulan  dan  menjadi prioritas pembangunan, yakni bidang kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi. Sementara itu, bidang pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana tidak menjadi program prioritas.
Tidak masuknya upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk ke dalam prioritas  pembangunan  dapat  mengancam  terlaksananya  bonus  demografi.  Salah satu  daerah  yang  tidak  mencapai  Bonus  Demografi  karena  angka  fertilitas  yang tinggi  ialah  Sumatera  Barat  (Andriani,  Pitoyo,  &  Pangaribowo,  2018)  dan kabupaten  Landak  (Panggabean,  2017)  Hal  ini  dikarenakan,  bonus  demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif melimpah dengan diikuti penurunan rasio ketergantungan. Jika laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan angka fertilitas  tidak  dapat  dikendalikan,  maka  rasio  ketergantungan  akan  cenderung tinggi.  Pada  akhirnya  akan  berdampak  pula  pada  kemampuan  penduduk  usia produktif  dalam  menginvestasikan  dan  meningkatkan  tabungannya.  Selain  itu, dengan adanya penduduk usia muda (0-14 tahun) di dalam keluarga, akan membuat peran wanita dalam pasar kerja menjadi berkurang karena harus merawat keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  D.  S.,  Pitoyo,  A.  J.,  &  Pangaribowo,  E.  H.  (2018). Ketidaktercapaian Bonus Demografi: Pembelajaran Dari Sumatera Barat . Populasi , 1-15.
Anggraini  Sri  Astuti.  2013. Youth  Perspectives  for  Adolescents  Pregnancy  in Indonesia:  A  Systematic  Review .  Dipublikasikan  pada  Asia  Padific Conference  in  Sexual  Reproductive  Health  and  Rights  (APCRSHR)  KE  7. Manila 2014.
Badan Pusat Statistik. 2013. Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 . Badan Pusat Statistik: Jakarta
Badan  Pusat  Statistik  Jawa  Barat. Jawa  Barat  Dalam  Angka  2019 .  Badan  Pusat Statistik Jabar: Bandung
Bappeda  Jawa  Barat .  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Provinsi  Jawa Barat Tahun 2018-2023 . Bappeda Jabar: Bandung
Bappeda Jawa Barat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 . Bappeda Jabar: Bandung
Baronett,  S.  (2017). Journey  into  Philosophy:  An  Introduction  with  Classic  and Contemporary Readings. New York: Routledge.
Bloom, D. E., Canning, D., & Finlay, J. E. (2010). Population Aging and Economic Growth  in  Asia. In T. Ito, & A. K. Rose, The Economic Consequences of Demographic Change in East Asia (pp. 61-92). London: The University of Chicago Press.
Bloom, D., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The Demographic Dividend: A New Perspective on The Economic Consequences of Population Change. Santa Monica: RAND.
Bongaarts, J. (2009). Human Population Growth and The Demographic Transition . Philosophical Transactions of The Royal Society B , 2985-2990.
Brander,  J.  A.,  &  Dowrick,  S.  (1994). The  Role  of  Fertility  and  Population  in Economic Growth: Empirical Result from Aggregate Cross-National Data . Journal of Pupulation Economics , 1-25.
Hendratno, E. T. (2015). The Study of Indonesia's Readiness to Cope With Bonus Demographic:  A  Review  of  Population  Law . Journal  of  Indonesian Economy and Business , 195-219.
Lange,  G.-M.,  Wodon,  Q.,  &  Carey(eds),  K.  (2018). The  Changing  Wealth  of Nations  2018:  Buliding  A  Sustainable  Future. Washington  DC:  World Bank.
Mason,  A.,  Lee,  R.,  &  Lee,  S.-H.  (2010). The  Demographic  Transition  and Economic Growth in the Pasific Rim . In T. Ito, & A. K. Rose, The Economic Consequences of Demographic Change in East Asia (pp. 19-60). London: The University of Chicago Press.
Panggabean,  M.  (2017). Studi  Deskriptif  tidak Tercapainya  Bonus  Demografi  di Kabupaten Landak. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan , 43-58.
Pemrov  Jabar.  2018. 13  Kabupaten  di  Jabar  Kasus  Stunting  Tinggi.
( https://jabarprov.go.id/index.php/news/30750/2018/11/18/13-Kabupaten- di-Jabar-Kasus-Stunting-Tinggi ) diakses pada 1 Oktober 2020
Pikiran  Rakyat. Angka  Kematian  Ibu  dan  Bayi  Tinggi.  ( https://www.pikiran- rakyat.com/bandung-raya/pr-01268825/angka-kematian-ibu-dan-bayi-di- jabar-tertinggi-386404 ) Diakses pada 1 Oktober 2020
Putro, K. H. (2015). Perencanaan Pembangunan di Papua dan Bonus Demografi 2020. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara , 49-69.
Remie, S. S., Aditya, Aldo, Wildan, D., Prasetyo, D., Dwitamari, . . . Herlambang, M.  (2019). Bonus  Demografi:  Sebuah  Perspektif  dalam  Menumbuhkan Ekonomi di Pulau Jawa. Bandung: Unpad Press.
Short, R. V. (2009). Population Growth In Retrospect and Prospect. Philosopical Transactions of THe Royal Society B , 2971-2974.
Sinding,  S.  W.  (2009). Population,  Poverty,  And  Economic  Development . Philosopical Transactions of The Royal Society B , 3023-3030. Syaiful W Harahap. 2020. Jawa Barat di Peringkat 4 Jumlah Kumulatif HIV/AIDS. Tagar.id ( https://www.tagar.id/jawa-barat-di-peringkat-4-jumlah-kumulatif- hivaids ). Diakses pada 1 Oktober 2020
Syamsul,  &  Pakaya,  S.  (2018). Analisis  Potensi  Wilayah  dalam  Pemanfaatan Bonus Demografi di Kabupaten Gorontalo . Economic Resources , 1-15.
Tim Pusat Data dan Analisis Pembangunan Bappeda Jabar. 2014. “Pertumbuhan Penduduk  di  Provinsi  Jawa  Barat:  Potensi  Pembangunan  ataukah Malapetaka?” . Bappeda Jawa Barat.
Tobarasi,  Inggriani. Kenali  Stunting  dan  Cara  Pencegahannya.  RS  Awal  Bros. http://awalbros.com/anak/kenali-stunting-dan-cara- pencegahannya/#:~:text=Stunting%20adalah%20kondisi%20gagal%20pe rtumbuhan,tidak%20sesuai%20dengan%20kebutuhan%20gizi . Diakses
pada 1 oktober 2020
Wisnumurti, A. A., Darma, I. K., & Suasih, N. N. (2018). Government  Policy of Indonesia to Managing Demographic Bonus and Creating Indonesia Gold in 2045. IOSR Journal of Humanities and Social Science , 23-34.