## Akuntabilitas Keuangan dan Kompetensi Aparatur Sipil Negera Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Pekanbaru
Fachroh Fiddin 1
1 Politeknik Negeri Bengkalis email: fachroh1@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  and  examine  the  effect  of  the  application  of  financial  accountability  and employee  competence  on  the  performance  accountability  of  government  agencies  at  the  Pekanbaru City Trade and Industry Office. The research respondents of this study were all civil servants at the Pekanbaru City Trade and Industry Office. The data used in this study were obtained from individual perceptions  regarding  the  application  of  financial  accountability,  employee  competence  and accountability for the performance of government agencies in the Department of Trade and Industry in  Pekanbaru  City.  The  data  obtained  after  distributing  the  questionnaire  were  81  people.  Data analysis  using  multiple  regression techniques  supported  by  secondary  data.  The  results showed that the  application  of  financial  accountability had  no  effect  on  the  accountability  of  the  performance  of government agencies and the competence of employees either simultaneously or partially had an effect on the accountability of the performance of government agencies.
Keywords:  financial  accountability,  employee  competence,  and  performance  accountability  of government agencies

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengananalisis  dan  meneliti  pengaruh  penerapan  akuntabilitas keuangan  dan  kompetensi  pegawai  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  pada  Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Responden penelitian dari penelitian ini yaitu seluruh pegawai negeri sipil pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  persepsi  individu  mengenai  penerapan  akuntabilitas  keuangan, kompetensi pegawai dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh setelah penyebaran kuesioner yaitu 81 orang. Analisa  data  menggunakan  teknik  regresi  berganda  yang  didukung  dengan  data  sekuder.  Hasil penelitian  menunjukkan,  bahwa  penerapan  akuntabilitas  keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintha dan kompetensi pegawai baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Kata  kunci:  akuntabilitas  keuangan,  kompetensi  pegawai,  dan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.

## 1. Pendahuluan
Akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah  dalam  menjawab  tuntutan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance). Tujuan  dari  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  dan  terpecaya.
Adanya  laporan  kinerja  dimanfaatkan sebagai  bahan  evaluasi  yang objektif bagi
pihak  yang  berkepentingan  ( stakeholder) dalam  menilai  kinerja  atau  capaian prestasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Laporan  kinerja  instansi  pemerintah  juga digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan dalam  menentukan  kebijakan  di  masa akan datang dan sebagai bahan masukkan bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan terhadap masyarakat.
Dalam peraturan presiden nomor 29
tahun  2014  akuntabilitas  kinerja  adalah perwujudan  kewajiban  suatu  instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  / kegagalan  pelaksanaan  program  dan kegiatan  yang  telah  diamanatkan  para pemangku  kepentingan  dalam  rangka mencapai  misi  organisasi  secara  terukur dengan  sasaran  /  target  kinerja  yang  telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah  yang  disusun  secara  periodik. Adanya peraturan presiden ini mengharuskan setiap instansi dipemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah diharuskan melaksanakan
akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah sebagai perwujudan konsep good governance telah dilaksanakan di pemerintah.
Akuntabilitas  keuangan  merupakan pertanggungjawaban  mengenai  integritas keuangan,  pengungkapan,  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban
adalah
laporan keuangan dan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah
(LAN dan BPKP, 2000).
Sebagai wujud pelaksanaan reformasi  terutama  dalam  pengelolaan keuangan,  pemerintah  harus  mampu meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangannya dalam  rangka melaksanakan tuntutan  masyarakat  dibidang  keuangan yaitu  transparansi  mengenai  penggunaan sumber-sumber  keuangan  yang  dilakukan pemerintah kepada publik.
Penyajian  informasi  yang  utuh dalam laporan keuangan akan
menciptakan  transparansi  dan  nantinya akan mewujudkan akuntabilitas itu sendiri.  Semakin  baik  penyajian  laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  keuangan  daerah  (Nordiawan,
2010).
Kompetensi  aparatur  sipil  negara yang  baik  akan  menentukan  kemajuan organisasi  pemerintahan  sehingga  akan mendorong pemerintah untuk
melaksanakan akuntabilitas sebagai
jawaban tuntutan publik terhadap akuntabilitas di pemerintahan. Tingkat akuntabilitas sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan  pemerintah  kota  Pekanbaru masih  tergolong  rendah.  Hal  dapat  dilihat laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  (LHE  AKIP)  tahun 2018  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian PANRB dimana pemerintah kota pekanbaru  meraih  prediket  CC  (Cukup Baik) dengan nilai 54,68.
Berdasarkan  rumusan  permasalahan diatas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  :  “Bagaimana pengaruh  akuntabilitas  keuangan  dan kompetensi  aparatur  sipil  negara  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pada  dinas perdagangan dan perindustrian kota pekanbaru.
2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis Akuntabilitas Keuanga n Akuntabilitas adalah kemampuan memberi  jawaban  kepada  otoritas  yang lebih tinggi atas
tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat  luas  dalam  suatu  organisasi (Rasul, 2002:8).
Mardiasmo  (2002:31),  mendefinisikan bahwa  akuntabilitas  publik  merupakan pemberian  informasi  dan  pengungkapan ( disclosure )  atas  aktivitas  dan  kinerja keuangan  pemerintah  kepada  pihak-pihak yang berkepentingan.
Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN) yang  seperti  dikutip  Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) dalam  bukunya  Akuntabilitas  dan Good Governance (2000:24), membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu:
1. Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas  keuangan  merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas  keuangan,  pengungkapan dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundangundangan. Sasarannya
adalah laporan keuangan yang mencakup  penerimaan,  penyimpanan dan  pengeluaran  keuangan  instansi pemerintah.  Komponen  pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :
a. Integritas Keuangan
b. Pengungkapan
c. Ketaatan  terhadap  peraturan  dan perundang-undangan
2. Akuntabilitas Manfaat Akuntabilitas  manfaat  pada  dasarnya memberi  perhatian  pada  hasil-hasil dari  kegiatan  pemerintahan.  Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak  sekedar  kepatuhan  terhadap prosedur.  Bukan  hanya output ,  tapi sampai outcome . Outcome adalah dampak  suatu  program  atau  kegiatan terhadap  masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output , karena output hanya  mengukur  dari hasil  tanpa  mengukur  dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur output dan dampak  yang  dihasilkan.  Pengukuran outcome memiliki  dua  peran  yaitu restopektif dan prospektif .  Peran restopektif terkait  dengan  penilaian kinerja  masa  lalu,  sedangkan  peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.
3. Akuntabilitas Prosedural Akuntabilitas yang memfokuskan kepada  informasi  mengenai  tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan  moral  yang  tinggi  serta  dampak positif pada kondisi sosial masyarakat.  Akuntabilitas  prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai  aspek  suatu  penetapan  dan pelaksanaan  suatu  kebijakan  yang mempertimbangkan  masalah  moral,
etika,  kepastian  hukum  dan  ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung  pencapaian  tujuan  akhir yang telah ditetapkan. Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Pengertian kompetensi menurut Robbins  (2007:38)  bahwa  kompetensi adalah kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang  untuk  mengerjakan  berbagai tugas  dalam  suatu  pekerjaan  dimana kemampuan  ini  ditentukan  oleh  2  (dua) faktor  yaitu  kemampuan  intelektual  dan kemampuan fisik.
Menurut Undang-undang No. 5 tahun
2014 pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian  kerja  yang  diangkat  oleh pejabat  pembina  kepegawaian  dan  serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi  tugas  negara  lainnya  dan  digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas kinerja menurut
(LAN  &  BPKP,  2000)  mendefinisikan akuntabilitas  kinerja  adalah  suatu  media pertanggungjawaban  dari  suatu  instansi pemerintah sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrument yang digunakan instansi pemerintah  dalam  memenuhi  kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan  dan  kegagalan  pelaksanaan misi  organisasi  (LAN,  2004,  hal.  63). Sebagai  suatu  sistem,  SAKIP  terdiri  dari komponen-komponen  yang  merupakan satu kesatuan, yakni perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran  dan  evaluasi  kinerja,  serta pelaporan  kinerja.  Komponen  dalam
SAKIP  ini  menceminkan  semua  proses yang ada dalam manajemen kinerja.
Sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  merupakan  suatu  tatanan, instrumen,
dan
metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 1. Penetapan perencanaan stratejik.
2. Pengukuran kinerja.
3. Pelaporan kinerja.
4.  Pemanfaatan  informasi  kinerja  bagi perbaikan kinerja
secara berkesinambungan.

## 3. Metode Penelitian Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota pekanbaru yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan  dan  kompetensi  aparatur  sipil negara  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah.  Rincian  populasi penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 1. Populasi Penelitian No. Kriteria Jumlah (orang) 1. Pegawai Negeri Sipil yang  ada  di  Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 81 Orang Jumlah Populasi 81 Orang Sumber : data yang diolah tahun 2019 Adapun yang menjadi sampel penelitian  adalah  seluruh  pegawai  yang bekerja  dilingkungan  Dinas  Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Teknik penentuan sampel menggunakan Judgment sampling dimana metode penentuan  sampel  dengan  pertimbangan tertentu sesuai kriteria peneliti.
Data  yang  digunakan  yaitu  data primer.  Dimana  data  yang  diperoleh dengan metode kuesioner mengenai akuntabilitas  keuangan  dan  kompetensi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  pada  Dinas  perdagangan  dan perindustrian kota pekanbaru.

## Definisi  Operasional  Dan  Pengukuran Variabel
Variabel  independen  yang  digunakan yaitu akuntabilitas keuangan dan kompetensi  pegawai  sedangkan  variabel dependen yang digunakan yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penerapan Akuntabilitas Keuangan Penerapan  akuntabilitas  keuangan diartikan sebagai penerapan pertanggungjawaban  mengenai  integritas keuangan,  pengungkapan  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundangan  dimana pertanggungjawaban ini mengenai laporan keuangan  yang  disajikan  yang  mencakup penerimaan,
penyimpanan, dan
pengeluaran uang oleh instansi pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan yang digunakan untuk melaksanakan  kegiatan  apakah  telah sesuai  prinsip  ekonomis,  efisien,  dan efektif  (Soleman,  2007:156).    Variabel penerapan akuntabilitas keuangan menggunakan  2  dimensi  yang  diperoleh dari penelitian sebelumnya yaitu tanggung jawab dan nota keuangan.
Kuesioner  yang  digunakan  dalam variable penelitian ini menggunakan skala likert  dengan  menggunakan  instrument dari  Soleman  (2007).    Masing-masing pilihan  jawaban  diberi  nilai  1  untuk jawaban ekstrim negatif  dan nilai  5 untuk jawaban ekstrim positif.
Kompetensi Pegawai Kompetensi pegawai merupakan suatu karakteristik dasar dan kemampuan- kemampuan  yang  unggul  dari  individu pegwai yang meliputi pengetahuan, pengalaman,  keterampilan,  dan  perilaku (sikap)  yang  dapat  digunakan  individu untuk  mencapai  kinerja  maksimal  dalam melaksanakan pekerjaannya. Variabel kompetensi  pegawai  di  formulasikan menjadi 4 (empat) dimensi yaitu pengetahuan,  pengalaman,  sikap,  dan keterampilan.
Akuntabilitas Kinerja Instansi

## Pemerintah
Dalam  Inpres  Nomor  7  Tahun  1999 dinyatakan  bahwa  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  adalah  perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui pertanggung-jawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja pada dasarnya meliputi  tahap  1)  Penetapan  perencanaan stratejik,  2)  Pengukuran  kinerja,  3)
Pelaporan kinerja, 4) Pemanfaatan informasi  kinerja  bagi  perbaikan  kinerja secara berkesinambungan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Penelitian dilakukan pada Dinas
Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota Pekanbaru. Secara umum Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota Pekanbaru dibentuk
berdasarkan Peraturan  Daerah  No.  08  Tahun  2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan  Organisasi,  Kedudukan  dan Tugas  Pokok  Dinas-dinas  di  Lingkungan Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  09  Tahun  2016  tanggal  09 september 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pekanbaru,  dimana  terjadi  penggabungan dua  SKPD  yaitu  Dinas  Pasar  dengan Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan menjadi  satu  OPD.  Dinas  Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian. Uji validitas dan Realibilitas Penelitian melibatkan keseluruhan pegawai yang bekerja pada Dinas Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota Pekanbaru  yang  berjumlah  72  orang  dari populasi sebanyak 81 orang.
Data  dikatakan  valid  angka  korelasi yang  diperoleh  lebih  besar  dari  angka
kritik ( r hitung > r tabel). Adapun r tabel pada  penelitian  ini  yaitu  N-2  (N=Sampel) =  72-2  =  70  dengan  taraf  signifikan  5%. Dari tabel didapat angka 0,1954.
Tabel 2. Hasil uji validitas
Variabe l Item pertany aan R hitung R tabel ketera ngan Akuntab ilitas keuanga n PAK 1 PAK 2 PAK 3 PAK 4 PAK 5 PAK 6 0,867 0,575 0,869 0,712 0,601 0,363 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Kompet ensi pegawai KP 1 KP 2 KP 3 KP 4 KP 5 KP 6 KP 7 KP 8 KP 9 KP 10 KP 11 KP 12 0,781 0,339 0,122 -0,153 0,445 0,453 0,670 0,644 0,441 0,397 0,503 0,739 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Akuntab ilitas kinerja instansi AKP1 AKP2 AKP3 AKP4 AKP5 AKP6 AKP7 0,639 0,126 0,816 0,884 0,791 0,832 0,869 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 0,1954 Valid Tidak valid Valid Valid Valid Valid Valid

## Sumber : data primer yang diolah,2019
Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa item  pertanyaan  yang  tidak  valid  pada variabel  kompetensi  pegawai  yaitu  item pertanyaan  KP3  dan  KP4.  Sedangkan untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  item  pertanyaan  yang tidak  valid  yaitu  AKP2.  Beberapa  item pertanyaan  yang  tidak  valid  dibuang  dan tidak  diikutkan  pada  proses  pengolahan data selanjutnya.
Untuk  uji  reabilitas  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini.
Tabel 3. Uji Realibilitas Variabel Cronbach Alpha Reliabel/tidak reliabel Akuntabilitas Keuangan Kompetensi Pegawai Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah 0,774 0,719 0,889 Reliabel
Reliabel
Reliabel Sumber : data primer yang diolah, 2019 Uji realibilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan  indikator  dari  suatu  variabel atau  konstruk.  Suatu  konstruk  dikatakan reliabel  jika  memberikan  nilai cronbach alpha > 0,6.
Dari  tabel  3  diatas,  menunjukkan bahwa  semua  instrumen  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  >  0,6  dan dapat dikatakan reliabel.

## Uji Normalitas
Uji    normalitas    bertujuan    untuk menguji    apakah    variabel    terikat    dan variabel  bebas    dalam    model    regresi mempunyai    distribusi    normal    atau tidak.    Hasil  grafik  dari  uji  normalitas dalam  penelitian  dapat  dilihat  pada  grafik 1 dibawah ini:
Sumber : data primer yang diolah, 2019 Hasil pengujian normalitas menunjukkan  grafik  normal  plot  model regeresi diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar  diagonal  serta  penyebarannya mengikuti  arah  garis  diagonal  dan  grafik normal  plot  tersebut  membentuk  garis lurus  dari  sisi  kiri  bawah  kekanan  atas
sesuai  dengan  teori  linearitas,  sehingga dapat disimpulkan bahwa linearitas dalam model regresi ini sudah dipenuhi . Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis menggunakan analisis  regresiUntuk  menguji  hipotesis yang  telah  diajukan    antara  variabel independen (penerapan akuntabilitas keuangan dan kompetensi pegawai) terhadap  variabel  dependen  (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).
Dari uji ANOVA atau F test pada tabel diatas didapat nilai F hitung sebesar 5,702 dengan  probabilitas  0,005.  Maka  model regresi dapat digunakan untuk memprediksi  perbedaan  yaitu  penerapan akuntabilitas  keuangan  dan  kompetensi pegawai secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05.
Pengaruh  akuntabilitas  keuangan  dan kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
Uji  t  dilakukan  untuk  melihat pengaruh  secara  parsial  variabel  indepent terhadap  variabel  dependent.  Hasil  uji  t dapat dilihat tabel berikut ini:
Tabel 4. Hasil uji t No . Variabel Sig % Keteran gan 1. 2. Akuntabilitas keuangan Kompetensi Pegawai 0,175 0,002 0,05 0,05 H1 ditolak H1 diterima
Sumber : data olahan SPSS,2019 Dari hasil uji t pada tabel diatas dapat disimpulkan:
1. Variabel  akuntabilitas  keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  Hal  ini  dapat  dilihat hasil  output  SPSS,  akuntabilitas memiliki  tingkat  signifikan  0,175 > 0,05.
2. Variabel kompetensi pegawai secara signifikan berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah.  Hal  ini  dapat dilihat  tingkat  signifikan  yang diperoleh dari hasil olah data SPSS yaitu 0,002.
Dari  hasil  uji  diatas  dapat  diketahui dinas perindustrian belum ada usaha yang signifikan dilakukan oleh dinas
perdagangan  dan  perindustrian  terhadap penerapan akuntabilitas keuangan
sedangkan dalam hal kompetensi pegawai pemerintah kota pekanbaru telah melakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai  dilingkungan  Pemerintah  Kota Pekanbaru.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah dilakukan,  maka  penulis  menyimpulkan bahwa:
1. Varaiabel  penerapan  akuntabilitas keuangan  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah  pada  dinas  perdagangan dan  perindustrian  Kota  Pekanbaru. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belum maksimal  upaya  yang  dilakukan Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kota  Pekanbaru  dalam  melaksanakan akuntabilitas keuangan.
2. Variabel kompetensi pegawai berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  pada  Dinas  Perdagangan dan  Perindustrian  Kota  Pekanbaru. Hasil  ini  menunjukkan  kompetensi aparatur sipil negara pada lingkungan Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kota  Pekanbaru  sangat  baik.  Hal  ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengembangan  sumber  daya  manusia yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru  seperti  adanya  pelatihan- pelatihan, seminar, maupun
simposium  terhadap  pegawai  dapat menunjang kinerja pegawai tersebut.
Adapun  saran  atau  masukan  bagi Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kota Pekanbaru yaitu:
1. Melakukan upaya lebih dalam bidang keuangan, seperti mengadakan pelatihan  lebih  lanjut  pada  bidang anggaran  maupun  keuangan  dan menyatukan persepsi bahwa pentingnya  penerapan  akuntabilitas khususnya  dibidang  keuangan  pada pemegang kebijakan di instansi tersebut.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru
hendaknya  membuat  sebuah  sistem yang dapat memacu pemegang kebijakan disetiap organisasi perangkat  daerah  Kota  Pekanbaru untuk melakukan penerapan akuntabilitas  keuangan  di  instansi mereka  pimpin,  seperti punishment dan reward bagi organisasi perangkat daerah  yang  mendapat  nilai  hasil evaluasi  akuntabilitas  kinerja  instansi yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi  Dan  Birokrasi  dibawah standar yang ditetapkan.

## Daftar Pustaka
Bambang  Pamungkas.2005. Pengaruh Kualitas  Peraturan  Perundang- undangan,  Akuntansi  Keuangan Sektor  Publik  dan  Penerapan Pengawasan  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah dan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah. Disertasi  UNPAD
Bandung. Tidak dipublikasikan.
Chairullah,
Abd. Wahid.2004. Pengembangan  Model  Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kator Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah  dan  Dinas di Lingkup Pertanian dan Kabupaten Sampang. Tesis PSDM Universitas Airlangga Surabaya.
Ghozalie,  I.  2011. Aplikasi  Analisis
Multivariate dengan Program
SPSS .  Semarang:  Badan  Penerbit Undip. Indriantoro, Nur dan Supomo Bambang. 1999. Metodologi Penelitian
Bisnis untuk Akuntansi& Manajemen . BPFE. Yogyakarta
Gistyan,  Rico. Pengaruh  Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Kompetensi Pegawai terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Badan Kepegawaian  Daerah  Kabupaten Siak Sri Indrapura). Tesis
Inpres    No.  7  Tahun    1999, Tentang Penyusunan    Akuntabilitas    Kinerja Instansi Pemerintah .
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan BPKP.  2000. Pengukuran  kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi  Sistem  Akuntabilitas
Kinerja    Instansi    Pemerintah (AKIP) .    Lembaga    Administrasi Negara, Jakarta Lembaga    Adminstrasi    Negara  (LAN) dan  BPK,  2000, Akuntabilitas  dan
Good Goverment, Jakarta:Tim
Asistensi  Pelaporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah Lembaga    Adminstrasi    Negara.  2003.
Pedoman  Penyusunan  Pelaporan Akuntabilitas   KinerjaInstansi
Pemerintah
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999,
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  Republik  Indonesia Rasul,  Syahrudin.  2003. Pengintegrasian Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara . Jakarta: PNRI.
Riantiarno, Reynaldi, and Nur Azlina. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi
pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah
Kabupaten Rokan
Hulu)." PEKBIS (Jurnal
Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis) 3.03   (2012). Suprapto.  2002. Standarisasi  Kompetensi Pegawai  Negeri  Sipil  Menuju  Era Global .  Dalam  Seri  Kertas  Kerja Volume  II  Nomor  05.  Pusat Penelitian dan  Pengembangan BKN, Jakarta www.bpkp.go.id www.menpan.go.id