## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS DAN PENENTUAN KATEGORI DAERAH TERHADAP PENEMPATAN NOTARIS KEPULAUAN RIAU
Ampuan Situmeang *
Luthfi Muhammad Fajar *
Program Magister Hukum, Fakultas Hukum UIB

## Abstract
Batam  City  is  one  of  the  fastest  growing  cities  with  an  economic  growth  that exceeds  the  national  average  economic  growth.  By  seeing  the  high  economic growth in Batam City, of course, it is very necessary to have a notary as a general official. In the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of  Indonesia  Number  27 of  2016 concerning Formation  of  Notary Positions  and Determination of Regional Categories regulates the placement of Notaries based on quotas and regional categories, so that new or already assigned Notaries cannot directly  choose  their  place  of  domicile  because  it  is  based  on  a  quota  set.  The Minister  of  Law  and  Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia  has  made  a regulation  regarding  the  formation  of  a  Notary  office,  where  in  the  regulation, Notary Candidates  cannot  submit applications to  Category A, B and C Regions. For Notary Candidates, the formation of Notary positions that can be proposed is only for Category Region D. After carrying out notary duties in Category D for a minimum of three years, the Notary is given the right to apply for a transfer of the work area to Category C. Notary candidates must first carry out their duties in the Category D work area.
Keywords: Batam City Notary, RI Minister of Law & Human Rights Regulation, City Batam, Placement of Notaries.

## Abstrak
Kota  Batam  merupakan  salah  satu  kota  yang  berkembang  dengan  pesat  dengan pertumbuhan ekonomi  yang melebihi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Melihat begitu tingginya pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, tentunya sangat  diperlukan  keberadaan  Notaris  selaku  pejabat  umum.  Dalam  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah mengatur tentang penempatan Notaris berdasarkan kuota dan kategori daerah, sehingga Notaris baru maupun  yang  telah  bertugas  tidak  dapat  secara  langsung  memilih  tempat kedudukannya karena berdasarkan kuota yang ditetapkan. Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  telah  membuat  regulasi  mengenai  formasi jabatan  Notaris,  dimana  di  dalam  peraturan  tersebut,  Calon  Notaris  tidak  bisa mengajukan  permohonan  ke  Kategori  Daerah  A,  B  dan  C.  Bagi  Calon  Notaris, formasi  jabatan  Notaris  yang  dapat  diusulkan  hanya  untuk  Kategori  Daerah  D.
* Alamat Korespondensi : ampuan.situmeang@gmail.com
* Alamat Korespondensi : agencykepri@gmail.com
Setelah melaksanakan tugas kenotariatan di Kategori Daerah D selama minimal tiga tahun, Notaris diberikan hak untuk mengajukan permohonan perpindahan wilayah kerja ke Kategori Daerah C. Calon Notaris harus melaksanakan tugas di wilayah kerja Kategori D terlebih dahulu.
Kata  Kunci  :  Notaris  Kota  Batam,  Peraturan  Menteri  Hukum  &  HAM  RI, Kota Batam, Penempatan Notaris.

## A. Latar Belakang Masalah
Dengan  tujuan  agar  masyarakat  mendapatkan  kepastian  hukum,  yang diantaranya adalah bidang hukum perdata, pemerintah telah mengeluarkan aturan- aturan yang mengatur tentang pentingnya proses pengesahan dalam setiap kegiatan di  masyarakat.  Prinsip  negara  hukum  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan.  Kehadiran  notaris sebagai  pejabat  publik  merupakan  bentuk  dari  kepastian  hukum  atas  setiap perbuatan,  perjanjian,  penetapan,  dan  peristiwa  hukum.  Pengesahan  tersebut dilakukan oleh pemangku jabatan yang diberikan wewenang, atau masyarakat yang ditunjuk sebagai pemangku jabatan dan diatur oleh undang-undang.
Profesi  notaris  yang  secara  fungsional  berperan  dalam  kehidupan masyarakat  sampai  saat  ini  tetap  masih  terasa  disegani.  Selain  dianggap  sebagai seorang  pejabat,  notaris  biasanya  juga  dianggap  sebagai  seseorang  yang  dapat memberikan nasihat-nasihat  dan saran-saran  yang sangat  dapat  dijadikan  acuan. 1 Semua hal  yang ditulisnya, dan juga  yang ditetapkan atau dikonstatir merupakan halhal  yang  dianggap  benar,  dan  seorang  notaris  dianggap  sebagai  pembuat dokumen  yang  dianggap  memiliki  kedudukan  yang  kuat  didalam  sebuah  proses hukum. 2
Sangat  tidak  mudah  untuk  menentukan  formasi  atau  jumlah  notaris  yang dibutuhkan untuk setiap kota atau kabupaten, harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Pasal 22 Ayat  (1)  UU  No.  2  Tahun  2014  ditegaskan  bahwa  formasi  jabatan  notaris ditetapkan berdasarkan : Kegiatan dunia usaha; Jumlah penduduk dan/atau; Rata- rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris setiap bulan.
Saat  ini  terdapat  120  orang  Notaris  yang  tersebar  di  Kota  Batam.  Dalam
Permenkumham  RI  Nomor  27  Tahun  2016 tentang  Formasi  Jabatan  Notaris  dan Penentuan  Kategori  Daerah  mengatur  tentang  penempatan  Notaris  berdasarkan kuota dan kategori daerah, sehingga Notaris baru maupun yang telah bertugas tidak dapat secara langsung memilih tempat kedudukanny. Notaris di Kota Batam telah mencapai jumlah 120 orang, namun permintaan penempatan Notaris di Kota Batam terus meningkat sehingga perlu dikaji lebih dalam mengapa Notaris-notaris tersebut menginginkan Kota Batam sebagai kedudukannya.
Sesuai dengan penjelasan tersebut, penulis merasa tertarik dan menganggap perlu  dilakukan  penelitian,  dengan  judul  penelitian:  “Implementasi  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016
1 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia , Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm. 11.
2 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve., 2011, hlm. 444.
Tentang  Formasi  Jabatan  Notaris  dan  Penentuan  Kategori  Daerah  terhadap penempatan Notaris Kepulauan Riau di Kota Batam.”

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, permasalahannya adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  formasi  pengangkatan  Notaris  dibatasi  dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah  implementasi  penentuan  kategori  daerah  dalam penentuan daerah Notaris di Kota Batam?

## C. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  Hukum  sosiologi  atau empiris.  Menurut  Bambang  Sunggono  dalam  bukunya  menyatakan  bahwa “Penelitian Hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap  peraturan  perundang-undangan  tertentu  mengenai  efektivitasnya, maka defenisi-defenisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang- undangan  tersebut.    Sisi  lainnya  secara  historis,  pemanfaatan  untuk  lebih efektif menyelesaikan masalah-masalah sosial dikembangkan dalam rangka ajaran  sociological  jurisprudence,  yang  dalam  perkembangannya  dalam rangka  kajian    sociology  of  law  dimanfaatkan  untuk  menganalisis  dan memberikan  jawaban  untuk  mengefektifkan  bekerjanya  seluruh  struktur institusional hukum”. 3
Objek Penelitian yang penulis gunakan adalah data sekunder dan data primer,  data  utama  penulis  adalah  data  primer  berupa  wawancata  dan obersevasi,  sedangkan  data  sekunder  yang  penulis  gunakan  adalah  sebagai berikut:
1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan permasalahan.  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  berasal  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penelitian hukum yang dilakukan.
2) Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder,  adalah  bahan-bahan  penjelasan  dari  bahan hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  berupa buku-buku, makalah, majalah, jurnal, dan bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian.
Teknik pengumpulan data yang peneliti yang peneliti lakukan dengan menggunakan  Alat  pengumpulan  data  seperti  wawancara  (Interview). Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode
3 Wordpress, “Pengertian Penelitian Menurut Para Ahli”, https://metodepenelitianhlw134a09.wordpress.com/2016/03/30/12-pengertian-penelitian-menurut- para-ahli-lengkap/, diakses pada 22 Agustus tahun 2019.
analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  pendekatan  kualitatif,  yaitu  suatu  pembahasan  yang  dilakukan dengan  cara  memadukan  antara  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian lapangan.  Penelitian  kepustakaan  yang  dilakukan  adalah  membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  yang  akan  memberikan gambaran  menyeluruh  tentang  aspek  hukum  yang  berhubungan  dengan masalah yang akan diteliti. 4
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  yuridis kualitatif  dengan  menggunakan  metode  berpikir  deduktif  (umum-khusus), yaitu  dengan  menjabarkan,  menafsirkan  dan  mengkonstruksikan  data  yang diperoleh  berdasarkan  norma-norma  atau  kaidah-kaidah,  teori-teori, pengertian-pengertian hukum dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen, Peraturan  Perundang-undangan,  untuk  menjawab  permasalahan  yang  ada. Analisis data dilakukan secara bertahap, sehingga kekurangan data penelitian secepatnya  dapat  diketahui  dan  sesegera  mungkin  dilengkapi  dengan melakukan  penelitian  ulang  guna  pengambilan  data  tambahan  untuk melengkapi kekuarangan data tersebut.
Analisis  mengenai  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini, dilakukan  dengan  cara  menganalisis  permasalahan  yang  ada  di  lapangan yakni  mengenai  formasi  notaris  di  Kota  Batam,  selanjutnya  akan  dikaji dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  yang  memiliki keterkaitan dengan Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.
Setelah  analisis  selesai,  maka  hasilnya  akan  disajikan  secara  narasi deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan temuan dilapangan sesuai dengan permasalahan  yang  diteliti.  Kemudian  ditarik  kesimpulan  yang  merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1) Hasil Penelitian:
1. Hasil Wawancara :
Para pihak  yang terlibat  dalam proses penempatan dan pengangkatan Notaris  berjumlah  4  (empat)  orang.  Orang  tersebut  berasal  dari  unsur pemerintahan, Notaris dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan dibawah ini:
a. Andi  Yulia  Hertaty,  S.H.,  M.Kn. ,  berusia  42  tahun  dan  berprofesi sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil,  dengan  jabatan  sebagai  Kepala  Seksi Pengangkatan dan Perpindahan Notaris pada Sub Direktorat Notariat,
Direktorat  perdata  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum, Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  di Jakarta  menjelaskan  bahwa  saat  ini  terdapat  42  Perguruan  Tinggi Negeri  dan  Swasta  yang  memiliki  Program  Studi  Magister
4 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
Kenotariatan.  Pada  tahun  2016,  terdapat  1.520  permohonan pengangkatan Notaris dan pada tahun 2017 terdapat 1.200 permohonan pengangkatan  Notaris.  Pada  tahun  2017  bulan  september  sudah diterapkan kategori daerah diseluruh Indonesia. Saat ini terdapat 17.319 Notaris diseluruh  Indonesia, jumlah tersebut  belum dikurangi  dengan Notaris  yang  pensiun  dan  mengundurkan  diri  sejumlah  1.444  orang.
Kemudian  Notaris  yang  belum  aktif  sejumlah  83  Orang  yang  belum melaporkan  kepada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  setelah  dilantik.  Calon  Notaris  yang  mengajukan permohonan  sebanyak  2.142  calon  Notaris  dan  harus  memiliki sertifikat  magang  yang  dikeluarkan  oleh  organisasi  Ikatan  Notaris Indonesia  untuk  mengikuti  Ujian  Pengangkatan  Notaris.  Bagi  Calon Notaris  yang  mengharapkan  mendapatkan  formasi  wilayah  kerja  di Kota  Batam  harus  mengisi  formasi  di  Kategori  Daerah  D  terlebih dahulu, karena Kota Batam masuk dalam Kategori Daerah C.
b. Syaifudin, S.H , berusia 58 Tahun, berprofesi sebagai Notaris, dengan jabatan  sebagai  Ketua  Pengurus  Wilayah  Ikatan  Notaris  Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dan berkantor di Kota Batam dengan wilayah kerja  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Menjelaskan  bahwa,  untuk  bisa menjadi  Notaris, seseorang tersebut  harus memiliki keterampilan dan pendidikan  Magister  Kenotariatan.  Setelah  menyelesaikan  program pendidikan  Magister  Kenotariatan,  para  calon  Notaris  tersebut  harus melakukan  magang  di  Kantor  Notaris  selama  dua  tahun.  Untuk  bisa bertugas  di  Kota  Batam,  Notaris  yang  baru  harus  terlebih  dahulu melaksanakan tugas-tugas kenotariatan di wilayah yang tidak termasuk dalam  Formasi  Daerah  A,  B  dan  C,  karena  Notaris  baru  hanya  bisa memilih Formasi Daerah D.
c. Nani  Fitriyah,  S.H.,  M.Kn ,  berusia  42  tahun,  berprofesi  sebagai Notaris,  dengan  jabatan  sebagai  Ketua  Majelis  Pengawas  Daerah Notaris Kota Batam dan berkantor di Kota Batam dengan wilayah kerja Provinsi  Kepulauan  Riau  mengatakan  bahwa  pada  saat  ini  di  Kota Batam telah terdapat  120 orang Notaris  yang tersebar diseluruh Kota Batam. Jumlah tersebut belum dikurangi oleh Notaris yang meninggal dan pindah. Menurut aplikasi AHU Online,  saat ini terdapat 30 formasi penempatan  Notaris  di  Kota  Batam,  sehingga  Notaris-notaris  baru ataupun Notaris yang ingin mengajukan pindah ke Kota Batam dapat mengajukannya melalui Majelis Pengawas Notaris sesuai kedudukannya.
d. Adriosa,  S.H.,  M.Kn ,  berusia  34  Tahun,  berprofesi  sebagai  Notaris Kota  Tanjungbalai  Karimun,  berkedudukan  di  Kota  Tanjungbalai Karimun  dan  wilayah  kerja  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Beliau menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang Notaris di Kepulauan Riau, harus memantau dan memperbarui informasi terkait kuota penempatan di  daerah  dengan  kategori  khusus  seperti  kateori  D  untuk  Kota Tanjungbalai  Karimun.  Meskipun  berdomisili  di  Kota  Batam,  belum tentu bisa memilih penempatan di Kota Batam karena terbentur dengan
kategori daerah Kota Batam yang berkategori C. Seorang calon Notaris harus  memulai  penempatan  pada  kategori  D  dan  dapat  pindah  ke kategori  C  bila  telah  menjalankan  jabatannya  selama  tiga  tahun  dan telah mengerjakan seratus akta pada kantor Notarisnya. Saat ini beliau sudah menjalani selama tiga tahun masa jabatannya sebagai Notaris di Kabupaten Karimun dan saat ini sedang dalam proses pengajuan pindah wilayah kerja ke Kota Batam. Menurut beliau, formasi jabatan Notaris yang tersedia di Kota Batam sebanyak 30 orang. Informasi tersebut bisa didapat dari situs ahu online.
2. Hasil Penelitian Pustaka/Studi Dokumen
a. Sejarah dan Perkembangan Notaris di Indonesia
Atas dasar asas konkordansi maka lahirlah peraturan jabatan notaris di Indonesia mengalami  perubahan  yang sebelum ada perubahan lain terakhir dengan  undang-undang  tentang  wakil  notaris  dan  wakil  notaris  sementara undang-undang tanggal 13 november 1945, nomor 33 lembaran Negara 954 nomor 101 dan mulai berlaku tanggal 20 november 1954. Peraturan jabatan notaris yang berlaku sejak tahun 1860 sampai 2004 sangat dipengaruhi oleh peraturan  notaris  di  Belanda  (Notariswet)  yang  merupakan  pengembangan dari peraturan notaris di Perancis (Ventosewet).
b. Pengangkatan Notaris
Setelah  syarat-syarat  terpenuhi  maka  notaris  harus  menjalankan  tata cara yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam  Pasal  5  untuk  mengisi  format  permohonan  diangkat  menjadi  notaris yang diajukan kepada Menteri dan hanya memilih 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten/kota. 5
Saat  ini  permohonan  pengangkatan  notaris  dilakukan  melalui  sistem yang telah dirancang oleh Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum Umum Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  yaitu dengan cara online. Sehingga  calon  notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan  notaris  dengan  mengakses  http://ahu.go.id/.  Calon  notaris wajib  mengisi  semua  data-data  yang  diminta  dengan  disertai  dokumen pendukung.

## 3. Tempat Kedudukan Jabatan Notaris
Tempat kedudukan notaris diatur dalam Bab IV bagian pertama pasal 18 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 yang menjelaskan Kebutuhan  notaris  pada  satu  daerah  kabupaten  atau  kota  akan  disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kabupaten atau kota berdasarkan keputusan menteri (Pasal 22 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014).  Formasi  jabatan  notaris  yang  dimaksud  ditetapkan  berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan.
5 Soetarjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta, Liberty, 1986
Ketentuan  notaris  mengenai  tempat  kedudukan  jabatan  notaris  yang diatur dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 memiliki aturan yang dimana walaupun notaris dipandang sebagai jabatan yang bebas tetapi  memiliki  batasan.  Bahwa  pada  tempat  kedudukan  notaris  yang dimaksud disini ialah notaris wajib membuka hanya 1 (satu) kantor di daerah kabupaten atau kota kedudukan notaris dalam pasal 19 UUJN No. 30 Tahun 2004  jo  UUJN  No.  2  Tahun  2014.  Pasal  ini  menerangkan  bahwa  Notaris dalam  tempat  kedudukannya  harus  memiliki  satu  kantor  saja  dan  tidak berwenang  secara  berturut-turut  menjalankan  jabatannya  di  luar  tempat kedudukannya.
2) Pembahasan
1. Formasi  pengangkatan  Notaris  menurut  Permenkumham  Nomor  27 Tahun 2016
Presiden  dalam  menjalankan  pemerintahannya  dibantu  oleh  Menteri.
Hal tersebut ditegaskan di Pasal 17 UUD Tahun 1945. Dalam menjalankan tersebut Menteri diberi kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri. Dalam konteks eksistensi Peraturan Menteri di Indonesia
Terdapat  dua  syarat  agar  peraturan-peraturan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  8  ayat  (1)  UU  12/  2011  memiliki  kekuatan  mengikat  sebagai peraturan perundangundangan, yaitu : a. diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi; atau
b. dibentuk berdasarkan kewenangan. Menurut  HAS  Natabaya,  “pada  dasarnya  menteri  sebagai  pejabat negara didirinya melekat tiga kewenangan untuk membuat keputusan, yaitu keputusan, bersifat penetapan.” 6
Selanjutnya, Pasal 21 menyatakan jika Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notari. Kemudian pada Pasal 22 disebutkan bahwa :
1. Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
a. “Kegiatan dunia usaha;”
b. “Jumlah penduduk; dan/atau;”
c. “rata-rata jumlah Akta  yang dibuat oleh dan/atau di  hadapan Notaris setiap bulan.”
Menindaklanjuti amanat dari undang-undang tersebut, Menkumham RI membuat suatu regulasi yang mengatur Kategori Daerah terdiri atas:
a. Kategori Daerah A meliputi:
1. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
5. Kota Administrasi Jakarta Timur.
b. Kategori Daerah B meliputi:
6 H.A.S.  Natabaya, Sistem  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Sekjend  Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 177
1. Kota Bandung;
2. Kota Surabaya;
3. Kota Semarang;
4. Kota Medan;
5. Kota Makassar;
6. Kota Tangerang Selatan;
7. Kota Bekasi;
8. Kota Yogyakarta;
9. Kota Depok;
10. Kabupaten Bogor;
11. Kabupaten Tangerang;
12. Kabupaten Sleman.
c. Kategori Daerah C meliputi:
1. Kabupaten Bekasi;
2. Kota Bogor;
3. Kota Tangerang;
4. Kabupaten Sidoarjo;
5. Kabupaten Bantul;
6. Kota Surakarta;
7. Kabupaten Deli Serdang;
8. Kabupaten Gowa;
9. Kota Batam;
10. Kota Pekanbaru;
11. Kota Denpasar;
12. Kabupaten Badung; dan
13. Kabupaten Gianyar.
2. Implementasi Peraturan  Menteri  Hukum dan Hak Manusia  Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan  Kategori  Daerah  terhadap  penempatan  Notaris  di  Kota Batam
Batam merupakan wilayah strategis karena berada di sisi Selat Malaka.
Kota  Batam  merupakan  salah  satu  kota  yang  berkembang  dengan  pesat dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  melebihi  dari  rata-rata  pertumbuhan ekonomi  secara  nasional.  Hal  ini  didukung  dengan  perekonomian  di  kota Batam yang mayoritas didukung dari sektor perdagangan dan industri. Selain itu  pertumbuhan  sektor  pariwisata  juga  berkembang  dengan  cepat  pada beberapa tahun terakhir ini.
Namun  demikian  sektor  industri  tetap  menjadi  andalan  yang  utama. Kota Batam dikenal sebagai salah satu kota dengan kawasan industri terpadu di Indonesia. Sebagai salah satu daerah yang strategis sudah saatnya Batam memiliki  ciri  khas  dalam  bidang  industrinya.  Saat  ini  industri  di  kota  ini sebagian besar ada pada sektor perkapalan dan elektronik.
Melihat  begitu  tingginya  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Batam, tentunya sangat diperlukan keberadaan Notaris selaku pejabat umum untuk mendukung perputaran roda ekonomi di Kota Batam dari sisi legalitas. Hal
ini lah yang kemudian membuat tingginya animo calon notaris untuk dapat bekerja  di  kota  Batam,  karena  banyaknya  sektor-sektor  usaha  yang membutuhkan jasa seorang Notaris sebagai pejabat publik.
Saat ini terdapat 120 orang Notaris yang tersebar di Kota Batam.  Dalam Permenkumham RI Nomor 27 Tahun 2016, penempatan Notaris berdasarkan kuota dan kategori daerah, sehingga Notaris baru maupun yang telah bertugas tidak  dapat  secara  langsung  memilih  tempat  kedudukannya  karena berdasarkan kuota  yang  ditetapkan oleh Menkumham  RI. Sekarang jumlah Notaris di Kota Batam telah mencapai jumlah 120 orang, namun permintaan penempatan Notaris di Kota Batam terus meningkat. 7
Tingginya  keinginan  calon  Notaris  untuk  bertugas  di  Kota  Batam ternyata  terbentur  dengan  katentuan  yang  terdapat  pada  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Dimana di dalam  peraturan  tersebut,  Kota  Batam  masuk  dalam  Kategori  Daerah  C. Menkumham RI telah membuat regulasi mengenai formasi jabatan Notaris, dimana  di  dalam  peraturan  tersebut,  Calon  Notaris  tidak  bisa  mengajukan permohonan  ke  Kategori  Daerah  A,  B  dan  C.  Bagi  Calon  Notaris,  formasi jabatan Notaris yang dapat diusulkan hanya untuk Kategori Daerah D. Setelah melaksanakan tugas kenotariatan di Kategori Daerah D selama minimal tiga tahun,  Notaris  diberikan  hak  untuk  mengajukan  permohonan  perpindahan wilayah  kerja  ke  Kategori  Daerah  C.  Sehingga  Calon  Notaris  tidak  bisa mengajukan permohonan wilayah kerja di  Kota  Batam karena Kota  Batam termasuk dalam Kategori Daerah C. Calon Notaris harus melaksanakan tugas di  wilayah kerja Kategori  D terlebih  dahulu, untuk  kemudian  apabila telah memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  dapat  mengajukan  perpindahan wilayah kerja ke Kota Batam.

## Daftar Nama Notaris Kota Batam
No Nama Kedudukan 1 Agny Yuanita Magdalen A Tambunan Batam 2 Agus Setyadi Hadisusilo Batam 3 Al Ayubi Batam 4 Analis Wida Delima Pandjaitan Batam 5 Andi Umi Pratiwi Batam 6 Andreas Timothy Batam 7 Andri Yuko Batam 8 Anita Mahdalena Batam 9 Anly Cenggana Batam 10 Antonius Adityo Ariwibowo Batam 11 Ariani Theresiana Batam 12 Arunee Oliva Depary Batam
7 David  Anthony, Teropong  Gerakan  Studi  Hukum  Kritis  (Critical  Legal  Studies  Movement) Terhadap Praktek Hukum Indonesia, 2008.
13 Aryanto Lie Batam 14 Azlan Batam 15 Bambang Muchsinanto Batam 16 Bambang Purwanto Batam 17 Basaina Parsaulian Siahaan Batam 18 Bun Hai Batam 19 Candy Desita Paramita Maria Batam 20 Carolina Mulyati Batam 21 Debora Ekawati Lukman Dadali Batam 22 Dessy Farhani Batam 23 Devi Ananji Batam 24 Dian Arianto Batam 25 Didik Ponco Sulistyono, Batam 26 Doddy Candra Eriawan Batam 27 Dr. Yudo Diharjo Lantanea Batam 28 Dwie Ponny Sulistiyan Batam 29 Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani Batam 30 Edwin Timothy Batam 31 Elina Kartini Batam 32 Era Hendriyati Poerwasari Batam 33 Ernawati Thaher Batam 34 Erry Chandra Batam 35 Fajri Albastra Batam 36 Fenny Batam 37 Fuji Kadriah Zulaika Batam 38 Gema Fitria Batam 39 Gerard Ikhsan Iskandar Batam 40 H. Khairuddin Rasyid Batam 41 H. Mochamad Said Batam 42 H.Edison Muchlis Batam 43 Hanugerah Batam 44 Hasan Batam 45 Hatma Wigati Kartono Batam 46 Heidy Elke Kotandengan Batam 47 Hendra Prihatino Batam 48 Hendrialto Batam 49 Hentry Hynisiah Batam 50 Herry Ridwanto Batam 51 Heryani Batam 52 Hj. Tuti Rachmawati Lalo Batam 53 Indah Damayanti Batam 54 Indah Mulyanti Batam 55 Indra Ario Nasution Batam 56 Ir. Drs. H. Hendra Kusuma Batam
57 John Kelana Putra Batam 58 Johnson Wijaya Batam 59 Juli Cristie Batam 60 Jumala Batam 61 Justitia Ferryanto Batam 62 Karina Pramythasari Batam 63 Khoiron Syahid Batam 64 Kiki Batam 65 Krisnanti Soesilowati Batam 66 Lanni Ervina Batam 67 Mardiah Rasyid Batam 68 Maria Anastasia Halim Batam 69 Maria Hilaria Salim Batam 70 Maria Magdalena Ginting Batam 71 Maria Yosefina Neng Batam 72 Markus Gunawan Batam 73 Masda Nadapdap Batam 74 Mursyid Hidayat Batam 75 Najemah Batam 76 Nani Fitriyah Batam 77 Neldi Batam 78 Normayanti Batam 79 Nurhayati Suryasumirat Batam 80 Ny. Ria Adji Hendarto Batam 81 Pradep Kumar Batam 82 Rachmawati Batam 83 Raden Dian Nugroho Kusuma Batam 84 Reinward Batam 85 Rian Sugito Batam 86 Rida Marzuki Batam 87 Rio Zaldi Batam 88 Rita M.M.Simanungkalit Batam 89 Rita R.A. Simanjuntak Batam 90 Ritson Batam 91 Rivi Ariyanri Batam 92 Rudi Purba Batam 93 Ruth Widyastuti Batam 94 Sansan Antoni Batam 95 Septa Dorothe Undap Batam 96 Septa Suhendra Batam 97 Shinta Christiana Puspitasari Batam 98 Sigit Prihartono Batam 99 Sigit Sumantri Batam 100  Sinwar Widjono Oei Batam
101  Soehendro Gautama Batam 102  Sri Susilawati Batam 103  Syafrida Waty Tarigan Batam 104  Syaifudin Batam 105  Titik Aminah Batam 106  Titik Sulistyowati Batam 107  Ulfa Rudiasman Batam 108  Usman Koloay Batam 109  Valerie Andrea Batam 110  Vidia Cherria Chairunisa Batam 111  Vivin Batam 112  Wany Thamrin Batam 113  Wirlisman Batam 114  Wiwid Hanny Saputri Batam 115  Yanto Devira Batam 116  Yola Yostiwanti Batam 117  Yondri Darto Batam 118  Yosephina Hotma Vera Batam 119  Yulianistri Batam 120  Yulianti Batam

## E. Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Formasi pengangkatan Notaris ditetapkan berdasarkan :
a. Kegiatan dunia usaha
b. Jumlah penduduk; dan/atau
c. Rata – rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. 2. Cara penentuan kategori daerah dalam penentuan daerah notaris di Kota  Batam  berdasarkan  kuota  dan  kategori  daerah,  Notaris  baru maupun  yang  telah  bertugas  tidak  dapat  secara  langsung  memilih tempat  kedudukannya  karena  berdasarkan  kuota  yang  ditetapkan oleh  Menkumham  Nomor  27  Tahun  2016  Dimana  di  dalam peraturan  tersebut,  Kota  Batam  masuk  dalam  Kategori  Daerah  C dengan solusi cara kategori daerah dalam penentuan daerah notaris di  Kota  Batam  harusnya  disesuaikan  dengan  jumlah  motaris  yang sudah ada, luas wilayah, jumlah penduduk, dan rata – rata aktivitas usaha  di  Kota  Batam,  dengan  luas  wilayah  dan  aktivitas perekonomian, karena saat ini sudah terdapat 120 notaris yang aktif di Kota Batam.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia , Yogyakarta, UII Press,
2009.
Amiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo,
2010.
Anthony, David, “Teropong Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies Movement) Terhadap Praktek Hukum Indonesia”, 2008. Kie,  Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat  dan  Serba-Serbi  Praktek  Notaris ,  Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve., 2011.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 2007. Soemoatmodjo,  Soetarjo, Apakah  Notaris,  PPAT,  Pejabat  Lelang, Yogyakarta,
Liberty, 1986. Internet Wordpress, “Pengertian Penelitian Menurut Para Ahli”, https://metodepenelitianhlw134a09.wordpress.com/2016/03/30/12- pengertian-penelitian-menurut-para-ahli-lengkap/,diakses pada  22 Agustus 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2015  tentang  Organisasi Kementerian Negara
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun  2014  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pengangkatan,  Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun  2016  tentang  Formasi  Jabatan  Notaris  dan  Penentuan  Kategori Daerah