## J-MAS

## Analisis Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lembaga Pemerintah Kota Palangkaraya

## Aina Damayunita
Magister Sistem Informasi STMIK LIKMI, Bandung Correspondence email: aina.damayy@gmail.com
Abstrak. Pemerintah  melalui E-Procurement mengawali  proses  pengadaan  barang/jasa  dengan  terbitnya  Keputusan  Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sarana elektronik mulai dimanfaatkan dalam  inovasi  pengadaan  barang/jasa  yang  kemudian  disebutlah  dengan  istilah E-Procurement .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  penerapan  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa  menggunakan  aplikasi  berbasis  web  yang  dilaksanakan  di kota  Palangkaraya  dalam  menciptakan clean  and good  governance .  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif. E- Procurement diharapkan  mampu  memfasilitasi kegiatan pengadaan  yang transparan dan akuntabel, dan  menyediakan data  yang real time dan terintegrasi. Selama penerapan E-Procurement di kota Palangkaraya, kendala yang ditemukan masih dapat ditangani dengan baik. Dengan adanya penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik, yang kesemua prosesnya ditangani oleh sistem dan dapat diawasi oleh siapapun yang mengakses laman LPSE kota Palangkaraya, sehingga memperkecil peluang untuk berbuat curang.
Kata kunci: E-Procurement; pengadaan elektronik; pemerintah.
Abstract.  The  government  through  E-Procurement  started  the  process  of  procurement  of  goods/services  with  the  issuance  of Presidential  Decree  Number  80  of  2003  concerning  Guidelines  for  the  Implementation  of  Government  Goods/Services Procurement. Electronic facilities began to be used in the innovation of procurement of goods/services which was later referred to as E-Procurement. This study aims to find out how  the application of the sistem procurement of goods and services using a web- based  application  implemented  in  the  city  of  Palangkaraya  in  creating  clean  and  good  governance.  The  method  used  is  a qualitative method. E-Procurement  is expected to be able to  facilitate transparent  and accountable procurement activities, and provide  real-time  and  integrated  data.  During  the  implementation  of E-Procurement  in  the  city  of  Palangkaraya,  the  obstacles found  can  still  be  handled  properly.  With  the  implementation  of  electronic  procurement  of  goods/services,  all  of  which  are handled  by  the  system  and  can  be  supervised  by  anyone  who  accesses  the  LPSE  page  in  Palangkaraya  city,  thus  reducing  the opportunity to cheat.
Key words: E-Procurement;  electronic procurement; government.

## PENDAHULUAN
Untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik, perlu memperhatikan poin-poin penting yakni membangun transparansi  dan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah,  peningkatan  kualitas  reformasi  birokrasi  nasional,  serta mengikutsertakan  partisipasi  masyarakat.  Pembenahan  pengadaan  barang  dan  jasa  dinilai  dapat  mengambil  peran dalam  hal  percepatan  pembangunan,  pemerataan  ekonomi  serta  meningkatkan  akuntabilitas  pengadaan  barang  dan jasa  itu  sendiri.  Melalui  proses  yang  panjang,  dimulai  dari  perencanaan  hingga  tahap  pengembangan  aplikasi, pemerintah  berusaha  melakukan  peningkatan  dalam  pelayanan  publik  untuk  mencapai  tujuan  dalam  proses pengadaaan barang ataupun jasa yang terjangkau dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dengan harga terbaik yang bisa diperoleh.
Revolusi  industri  4.0  telah  mendorong  terbentuknya  inovasi  di  segala  aspek  termasuk  dalam  pengadaan barang  dan  jasa  yang  tadinya  dilakukan  secara  langsung  dan  pembayaran  tunai,  saat  ini  dapat  dilakukan  secara elektronik  dan  dapat  melakukan  pembayaran  berjangka  waktu.  Karena  proses  pengadaan  barang  dan  atau  jasa  ini melibatkan  beberapa  pihak  terkait,  tentunya  dalam  pelaksanaannya  harus  memiliki  aturan  ataupun  sumber  hukum sebagai  dasar  penetapan  kebijakan  pengadaan  barang/jasa.  Berdasarkan  yang  tertuang  di  dalam  website  resmi  milik lpse.palangkaraya.go.id ,  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  akan  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas, meningkatkan  akses  pasar  dan  persaingan  usaha  yang  sehat,  memperbaiki  tingkat  efisiensi  proses  pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean  and  good  government dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Dasar  hukum  penyelenggaraan  Layanan E- Procurement adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis pelaksanaannya  diatur  oleh  Peraturan  Lembaga  LKPP  Tahun  2018  Nomor  14  tentang  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik. Layanan E-Procurement ini juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
SPSE  merupakan  aplikasi E-Procurement yang  dikembangkan  oleh  Direktorat  Pengembangan  Sistem Pengadaan  Secara  Elektronik  –  LKPP  untuk  digunakan  oleh  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  di  seluruh
Aina  Damayunita,  Analisis  Implementasi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Secara  Elektronik  (E-Procurement)  di  Lembaga

## Pemerintah Kota Palangkaraya
K/L/PD.  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP)  merupakan  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggug jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres No 106 tahun 2007. LKPP merupakan lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan  perumusan  kebijakan  pengadaan  barang/jasa  Pemerintah,  dan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  LKPP dikoordinasikan  oleh  Menteri  Negara  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  ( LPSE  Kota  Palangka  Raya  -  Tentang Kami , n.d.)

## METODE
Penelitian ini dilakukan di lembaga pemerintah kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Data primer yang diperoleh berasal dari hasil wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian di lapangan, serta data sekunder yang penulis peroleh dari studi literatur, karya ilmiah, dokumen dari beberapa instansi, buku, dan juga bahan  tertulis  lain  yang  berkaitan  dengan  subjek  penelitian  yang  dilakukan  penulis.  Data  yang  dianalisis  diperoleh secara  deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  Unit  Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Palangkaraya.

## HASIL
Berdasarkan  dari  laman  resmi  Kemenkeu  bahwa E-Procurement dilatarbelakangi  oleh  tuntutan  masyarakat dalam  memperoleh  informasi  yang  luas  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah. Serta keinginan luhur untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).( Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan , n.d.)   Tujuan diselenggarakannya E-Procurement ini adalah dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/ jasa dengan memanfaatkan teknologi  internet,  membangun  persaingan  usaha  yang  baik  dan  sehat,  meningkatkan  efisiensi  proses  pengadaan barang/jasa, mempermudah proses  audit dan monitoring  serta  kebutuhan akses informasi  dapat terpenuhi secara real time .
Manfaat dari E-Procurement adalah: (1) Mengurangi kontak fisik yang dapat menimbulkan resiko KKN baik antar  Penyedia,  maupun  antara  Penyedia  dengan  PPK/Pokja;  (2)  Membuat  proses  interaksi  antara  pengguna  dan penyedia  jasa,  serta  masyarakat  menjadi  lebih  mudah  dan  cepat;  (3)  Menghemat  biaya  operasional  pengadaan  baik dari sisi panitia maupun penyedia; dan (4) Meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan.

## Metode Pelaksanaan E-Procurement
LKPP melaksanakan E-Procurement dengan beberapa metode yakni, e-Tendering, e-Bidding, e-Catalogue, e- Purchasing, e-Kontrak, dan e-Marketplace. (Amelia Iftitah Damayanti et al., n.d.)
1. e-Tendering, yaitu tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh pemasok/supplier yang terdaftar dalam sistem pengadaan secara elektronik.
2. e-Bidding,  yaitu  proses  pengadaan  barang/jasa  dengan  cara  pelelangan  umum  yang  dilakukan  melalui  media elektronik dimana pembeli dapat mengawasi prosesnya dan mengevaluasi pelelangan umum yang dilakukan.
3. e-Catalogue,  yaitu  sistem  informasi  elektronik  yang  berisi  daftar  katalog  produk  yang  terdiri  dari  jenis  produk tertentu, spesifikasi teknis dan harga dari beberapa penyedia barang/jasa yang tersedia.
4. e-Purchasing, yaitu proses pemilihan penyedia melalui sistem e-Catalogue.
5. E-Kontrak,  yaitu  aplikasi  yang  mencatat  perjanjian  tertulis  antara  PPK  dengan  Penyedia  Barang/Jasa  atau pelaksana swakelola secara elektronik.
6. e-Marketplace, yaitu pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

## Transparansi dalam Pengadaan Barang/Jasa
Transparan  artinya  segala  informasi  terkait  pengadaan  barang/jasa  bersifat  jelas  dan  dapat  diakses  dengan mudah  oleh  para stakeholder maupun  masyarakat  luas,  namun  tetap  terbatas  pada  informasi  tertentu  yang  tetap bersifat  rahasia  sesuai  dengan  undang-undang,  dan  pertimbangan  mengenai  konsekuensi  yang  dapat  ditimbulkan apabila informasi tersebut diketahui oleh masyarakat. (Simamora et al., 2021) Di dalam bukunya, Simamora Y. Sogar menjelaskan bahwa menurut Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 ayat 2, informasi  publik  adalah  informasi  yang  dihasilkan,  disimpan,  dikelola,  dikirim,  dan/atau  diterima  oleh  suatu  badan publik  yang  berkaitan  dengan  penyelenggara  dan  penyelenggaraan  negara  maupun  penyelenggara  dan penyelenggaraan  badan  publik  lain.  Selanjutnya  di  dalam  Ayat  (3)  dijelaskan  bahwa  badan  publik  adalah  lembaga eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  badan  lain  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan negara,  yang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  APBN  dan/atau  seluruh  dananya  bersumber  dari  APBN dan/atau  APBD,  sumbangan  masyarakat,  dan/atau  luar  negeri.  Sehingga  berlandaskan  ketentuan  tersebut  pengadaan baranag/jasa yang sumber pendanaannya berasal dari APBN atau APBD.
Aina  Damayunita,  Analisis  Implementasi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Secara  Elektronik  (E-Procurement)  di  Lembaga

## Pemerintah Kota Palangkaraya
Berikutnya  dalam  UU  14/2008  Pasal  11  mengatur  badan  publik  wajib  menyediakan  informasi  publik  setiap saat yang meliputi:
1. daftar  seluruh  informasi  publik  yang  berada  di  bawah  penguasaannya  tidak  termasuk  informasi  yang dikecualikan;
2. hasil keputusan dan pertimbangannya;
3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. rencana kerja proyek termasuk di dalam perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
5. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. prosedur kerja pegawai badaan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
8. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.
Dengan  demikian  prinsip  transparan  ini  dilaksanakan  untuk  melindungi  kewenangan  kepada  warga  negara untuk mengetahui rencana pengadaan barang/jasa, serta proses dan alasan pengambilan suatu  keputusan; mendorong peran  serta  masyarakat  untuk  memantau  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  sehingga  pelanggaran  dapat  dideteksi sejak  dini;  mempermudah  akses  terhadap  laporan  keuangan,  meningkatkan  akuntabilitas,  serta  meminimalisir terjadinya KKN; serta pemahaman yang lebih baik mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah secara menyeluruh.

## Penerapan E-Procurement di Kota Palangkaraya
Beberapa  prinsip  dan  etika  pengadaan  yakni  adalah  efektifitas,  efisiensi,  kompetitif,  transparansi,  adil, bertanggung  jawab  serta  berwawasan  lingkungan.  (Hamkah  &  Purwanto,  2018).  Apabila  prinsip  tersebut  dapat terpenuhi maka spesifikasi barang/jasa dapat diperoleh dengan kualitas maksimal dan biaya yang minim.
Etika pengadaan barang/jasa :
1. Melaksanakan tugas secara  tertib, disertai dengan rasa tanggung  jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
2. Dokumen pengadaan barang/jasa menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam  pengadaan  barang/jasa.  Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaannya  harus  dikerjakan  secara  profesional  dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan;
3. Untuk menghindari terjadinya persaingan tidak sehat, para peserta tidak boleh saling memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung;
4. Para pihak membuat  kesepakatan tertulis yang isinya bahwa para pihak akan menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan;
5. Menghindari  dan  mencegah  terjadinya  pertentangan  kepentingan  para  pihak  yang  terkait,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
6. Mencegah  dan  menghindari  terjadinya  pemborosan  dan  kebocoran  keuangan  negara  dalam  pengadaam barang/jasa;
7. Mencegah  dan  menghindari  penyalahgunaan  wewenang  dan/atau  kolusi  yang  bertujuan  untuk  kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
8. Tidak  menerima,  tidak  menawarkan  atau  tidak  menjanjikan  untuk  memberi  atau  menerima  hadiah,  imbalan, komisi, rabat dan berupa  apa saja dari  atau  kepada siapapun  yang diketahui  atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
Dalam  penyelenggaraannya  Lembaga  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  kota  Palangkaraya  telah berkomitmen  untuk  terus  memajukan  pemerintahan  kota  Palangkaraya  sesuai  dengan  prinsip  dan  etika  pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan. Dengan terpenuhinya prinsip dan etika-etika tersebut, maka E-Procurement di kota Palangkaraya  dapat  dikatakan  telah  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien.  Sistem  aplikasi  SPSE  berjalan  dengan baik, didukung dengan sarana dan prasarana yang telah dipenuhi. Penggunaan aplikasi tidak mengalami kendala sulit karena  telah  dirancang user  friendly dan  telah  diadakan  pelatihan-pelatihan  bagi  sumber  daya  manusianya.  Hal  ini telah mencapai tujuan E-Procurement dalam penghematan waktu dan penggunaan biaya yang minim. Saat ini  aplikasi SPSE telah banyak dikenal baik dari intern kelembagaan maupun dari masyarakat luas sehingga  kesulitan tidak lagi ditemui,  dan  lembaga  terus  melakukan  program  pelatihan  maupun coaching untuk  peningkatan  kompetensi  dan pengetahuan mengenai pengadaan barang/jasa.
Terdapat lima indikator keberhasilan yang menjadi dasar implementasi E-Procurement yaitu:
1. Biaya yang dapat di reduce setelah penerapan katalog digital,
2. Perubahan karateristik organisasi,
3. Perubahan struktur organisasi,
4. Spesifikasi sistem,
Aina  Damayunita,  Analisis  Implementasi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Secara  Elektronik  (E-Procurement)  di  Lembaga

## Pemerintah Kota Palangkaraya
5. Manajemen pelaksanaan, dimana penerapan sistem informasi dalam organisasi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional,  serta mendukung pengambilan  keputusan, dan lainnya.

## SIMPULAN
Selama  penerapan E-Procurement di  kota  Palangkaraya,  kendala  yang  ditemukan  masih  dapat  ditangani dengan baik. Dengan adanya penerapan pengadaan barang/jasa  secara elektronik, yang kesemua prosesnya ditangani oleh sistem dan dapat diawasi oleh siapapun yang mengakses laman LPSE kota Palangkaraya, sehingga memperkecil peluang  untuk  berbuat  curang.  Berlandaskan  dengan  tujuan  diciptakannya E-Procurement yaitu  untuk  mewujudkan optimalisasi  penyerapan  anggaran  dan  bebas  dari  tindak  KKN,  UKPBJ  pemerintah  kota  Palangkaraya  berkomitmen untuk  selalu  mengembangkan  diri  dalam  mengoptimalisasi  kepuasan  layanan  pengadaan  barang/jasa.  UKPBJ  juga merangkul  para  UKM-UKM  (Usaha  Kecil  Menengah)  yang  berada  di  Kota  Palangkaraya  agar  dapat  bersinergi  dan memberikan kontribusi dalam persaingan dagang yang sehat. Sementara aplikasi SPSE sendiri telah diciptakan secara user  friendly sehingga  dalam  penggunaannya  dapat  dilakukan  secara  mudah  dan  tidak  ditemukan  kendala-kendala khusus. Apabila ada kendala error petugas segera membuat laporan ke LKPP Pusat dan segera mendapat penanganan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Leon, et. al. 2021. Proses Bisnis Pengadaan . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Amelia  Iftitah  Damayanti,  P.,  Domai,  T.,  &  Wachid,  A.  (n.d.).  Penerapan  E-Procurement  Dalam  Proses  Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang. In JAP , 1(2). Hamkah, & Purwanto, H. 2018. Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Simetrik , 8 (2), 139–144.
LPSE Kota Palangka Raya - Tentang Kami . (n.d.). Retrieved August 2, 2022, from
https://lpse.palangkaraya.go.id/eproc4/publik/tentangkami
Nugroho, R. S., & Wanto, A. H. 1911. Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Terhadap Fraud Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan), 3(1), 1905–1911.
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan . (n.d.). Retrieved August 2, 2022, from
https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/profil-e-procurement Simamora,  Y.  S.,  Kurniawan,  F.,  Abrianto,  O.  B.,  &  Amalia,  R.  2021. Pengantar  Hukum  Pengadaan  Barang  dan Jasa . Airlangga University Press.
Yuniza, Mailinda Eka. 2021. Hukum Administrasi Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Makassar. PT. Nas Media Pustaka.