## APAKAH KINERJA KEUANGAN DAERAH  MENGGAMBARKAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR
Norsain 1 , Mohammad Rofik 2 Universitas Wiraraja norsain@wiraraja.ac.id Received  : Oct 19 th 2021 Revised  :   Nov 17 th 2021 Accepted  :  Jan 2 th 2022

## ABSTRACT
This  study  is  to  examine  the  financial  performance  of  district  /  city  governments  affecting poverty  in  East  Java. The data  used  in  this  study  is  research  data,  which  is a  combination  of  time series  data  with  cross  section  data  with  a  research  sample  of  38  districts/  cities  for  six  years  of observation  from  2013  to  2018.  Fixed  Effect  Model  (FEM)  as  the  chosen  model.  Variable  X1,  the degree  of  decentralization  has  an  effect on  variable  Y.  These  results  indicate  that  the  degree  of decentralization  has  a  significant  negative  effect  on  poverty.  Variable  X2  regional  financial dependence has a positive effect on variable Y poverty. Variable X3 regional financial independence has no effect on variable Y poverty. Variable X4 PAD effectiveness does not affect variable Y poverty. Variable X5 PAD efficiency has no effect on variable Y poverty. Simultaneously the variable degree of decentralization, regional financial dependence, regional financial independence, effectiveness and efficiency  has  a  significant  effect  on  the  poverty  variable.  R-squared  is  0.985112,  that  variable  Y poverty  is  explained  by  variable  X  regional  financial performance of 98.51%. While  the remaining 1.49% is explained by other factors that are not included in the model
Keywords : financial performance, poverty

## PENDAHULUAN
Pembangunan  tidak  hanya  bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi (GDP)  yang  tinggi  semata,  tetapi  lebih luas  daripada itu.  Pembangunan  nasional yang  diselenggarakan  secara  serentak melalui semangat otonomi daerah mengacu  pada tiga  strategi  yaitu Pro Growth , Pro  Job ,  dan Pro  Poor yang semuanya bermuara pada satu tujuan yaitu memberantas kemiskinan melalui peningkatan  kesejahteraan  masyarakat (Sadik, 2014).
Indonesia telah
mengalami perubahan yang fundamental sejak tahun 2001  terkait mekanisme  penyelenggaraan pemerintahan. Perubahanitu adalah dilaksanakannya otonomi  daerah  sebagai amanat  dari  UU  Nomor  22  Tahun  1999
tentang Pemerintah daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang ini memberikan  kewenangan  otonomi  yang luas  kepada  daerah  untuk  mengatur,
mengelola dan melaksanakan pembangunan  atas  dasar  potensi  yang dimilki.  Implikasi  kewenangan  otomi daerah menuntut daerah agar melaksanakan  pembangunan  di  segala bidang,  sebab  yang  menentukan  maju mundurnya suatu daerah adalah komponen masyarakat daerah itu sendiri.
Suatu  daerah  yang  otonom,  dituntut memiliki  kemampuan  keuangan  dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Suatu daerah dikatakan mandiri dapat diidentifikasi dengan berkurangnya ketergantungan keuangan terhadap pusat. Sehingga  tujuan  otonomi  daerah  dapat
terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
Salah  satu  instrument  kebijakan  yang penting  dalam  melaksanakan  otonomi daerah  adalah  APBD.  APBD  tersebut sebagai alat mengatur distribusi anggaran. Peningkatan  PAD  merupakan  salah  satu cara  untuk  meningkatkan  kemampuan keuangan pemerintah daerah  untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan. Sehingga jika PAD mempunyai kontribusi yang besar terhadap APBD maka semakin besar pula kemampuan  daerah  dalam melaksanakan otonomi.
Menurut  Mudrajad  ada  tiga  masalah pokok  yang  perlu  diperhatikan  untuk mengukur  pembangunan  suatu  daerah atau negara, yaitu a) apa yang terjadi pada tingkat  kemiskinan,  b)  apa  yang  terjadi terhadap  pengangguran,  dan  c)  apa  yang terjadi  terhadap  ketimpangan  dalam berbagai  bidang.  Ketiga  masalah  pokok tersebut  saling  berkaitan  antara  masalah yang satu dan lainnya. Tingginya tingkat kemiskinan disebabkan banyaknya pengangguran  yang  berdampak  pada ketimpangan  dalam  berbagai  bidang. Dengan kata lain, bila salah satu dari tiga hal  tersebut  mengalami  gangguan  atau goncangan, maka akan berdampak kepada dua hal yang lainnya.
Angka  kemiskinan  di  Jawa  Timur mendapat  perhatian  khusus  karena  garis kemiskinan di pedesaan selalu lebih tinggi dibanding  perkotaan  dan  secara  nasional tertinggi.  Jumlahpenduduk  miskin  di Jawa  Timur  pada  tahun  2018  tercatat mencapai  218.160  jiwa  atau  20,16  % dibanding  total  penduduk  Jawa  Timur. Jumlah  tahun  2017  mencapai  jumlah 211.920  jiwa  atau  19,62  %  Dengan  kata lain  jumlah  penduduk  miskin  di  Jawa Timur  mengalami  peningkatann  6.240
atau  0,54 %.
Pemerintah daerah dapat melaksanakan  pembangunan  di  segala bidang  yang  bermuara  pada  penciptaan lapangan  kerja  untuk  mengurangi  angka kemiskinan. Banyak dampak ( multieffect) yang  dihasilkan  jika  kemiskinan  suatu daerah tinggi diantaranya; penyakit sosial masyarakat (kriminalitas, pengemis), rendahnya  permintaan (demand) dan penawaran  ( supply), dan  rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
APBD  sebagai  salah  satu  instrumen kebijakan  dan  mempunyai  posisi  sentral  harus memuat  kinerja,  baik  untuk  penilaian  internal maupun keterkaitan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kinerja yang berhubungan  dengan  anggaran  merupakan kinerja  keuangan  yang  berupa  perbandingan antara  komponen-komponen  yang  ada  di anggaran.
Kinerja keuangan yang ada dalam penelitian ini terdiri: derajat desentralisasi, rasio  ketergantungan  keuangan  daerah, rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio efektivitas  PAD,  rasio  efisiensi  PAD. Dimana  rasio-rasio  kinerja  keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui dampak  mengurangi  tingkat  kemiskinan masyarakat Jawa Timur

## METODE PENELITIAN
.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah data kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengakses data kemiskinan  dari www.jatimbps.co.id dan laporan  keuangan  pemerintah  daerah  se Jawa  Timur  dari  BPK  RI  Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Data sekunder yang digunakan  adalah  laporan  keuangan Pemerintah  Daerah  tahun  2013  sampai 2018 dari dan data kemiskinan 2013-2018
dengan jumlah populasi 38 kabupaten dan kota  yang  sekaligus  sebagai  sampel (sampel  jenuh).  Data penelitian  tersebut dianalisis uji pengaruh dengan menggunakan software eviews.
Alat  analisis  menggunakan  analisis regresi  data  panel  dengan  melakukan pemilihan  model  yaitu Common  Effect Model,  Fixed  Effect  Model,  Random
Effect  Model, kemudian  dilanjutkan  uji asumsi klasik. Untuk memilih model yang paling  tepat  digunakan  dalam  mengelola data  panel,  terdapat  beberapa  pengujian yang  dapat  dilakukan  yakni,  Uji  Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier.
Uji signifikansi yang digunakan  yaitu,  uji  parsial  (uji  t),  uji simultan  (uji  f)  dan  uji  uji  koefisien determinasi (R 2 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan model
Tabel 1Pemilihan Model No F-statistic R-squared Prob(F-statistic) Prob. 1 Common Effect Model 18.26416 0.291461 0.000000 C 0.0088 X1 0.0000 X2 0.0000 X3 0.0000 X4 0.8849 X5 0.6025 2 Fixed Effect Model 291.4579 0.985112 0.000000 C 0.0000 X1 0.0000 X2 0.0000 X3 0.2024 X4 0.8108 X5 0.4046 3 Random Effect Model 10.78141 0.195381 0.000000 C 0.0000 X1 0.0000 X2 0.0000 X3 0.2080 X4 0.8119 X5 0.4218 Uji  Chow  digunakan  untuk  memilih model Fixed  Effect atau Common  Effect mana  yang  lebih  tepat  digunakan  dalam estimasi  data  panel.    Hipotesis  dalam  uji chow adalah:
H0  : Common Effect Model H1  : Fixed Effect Model
Nilai probabilitas, untuk cross section F,  jika  nilainya  >  0,05  maka  terima  H0 model yang dipilih adalah CE, tetapi jika prob cross section F < 0.05 maka tolak H0 model  yang  terpilih  adalah  FE.  Nilai probability  adalah  0.0000  sehingga  F  < 0.05 maka model  yang dipilih adalah FE. Uji lain adalah dengan membandingkan F
Statistik  dengan  F  tabel  sebagaimana berikut:
𝑓 = (S. SE1 − SSE2)/(38 − 1)

## 𝑆𝑆𝐸2/(𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝐾)

## SSE1  =  Sum  Square  Eror  dari  model
Common Effect SSE2 = Sum Square Eror dari model Fixed Effect
N       = Jumlah Perusahaan (cross secttion) Nt      = Jumlah cross section x time series K       = jumlah variabel independen F tabel  = [α : df (n-1, nt-n-k)] = 5%;(37,228-38-5) = 5% ;(37,185) = 1.46 α = tingkat signifikansi yang dipakai n = Jumlah perusahaan (cross section) nt  =  jumlah  cross  section  x  jumlah  time series k = jumlah variabel independen
𝑓 = (3788.553 − 79.60528)/(38 − 1)
79.60528/(38.6 − 38 − 5)
𝑓 = 100.241830 0.43029881 F=  232.958650 F-tabel= 5%;(38-1,38.6-38-5) = 5%;(37,228-38-5) = 5% ;(37,185)
= 1.46
Dari  hipotesis  diatas  dapat  disimpulkan bahwa H0 ditolak karena F  hitung lebih besar  dari  F  tabel  (232.958650>  1,46). Sehingga  model  yang  dipakai  dalam penelitian ini adala Fixed Effect Model
Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan  atau  memilih  model mana yang terbaik antara FE dan RE. jika nilai  probabilitas  cross  section  random > 0,05 maka model yang digunakan adalah RE,  tetapi  jika  probabilitas  cross  section random < 0,05 maka model yang terpilih adalah  model Fixed  Effect  Model .  Dari hasil output eviews diatas, hasil probabilitas  cross  section  random  adalah 0,00000  lebih  kecil  dari  0,05  sehingga model  yang  dipakai  adalah Fixed  Effect Model

## Uji Asumsi Klasik
Uji multikolinearitas bertujuan
menguji  apakah  dalam  model  regresi panel  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel  independen.  Model  yang  baik adalah  model yang  tidak  terjadi  korelasi antar variabel independennya.

## Tabel 2 Uji Moltikolinieritas
X1
X2 X3 X4 X5 X1 1.000000 0.737211 0.548766 0.001996 0.056660 X2 0.737211 1.000000 -0.136631 -0.004235 0.004250 X3 0.548766 -0.136631 1.000000 0.002562 0.085675 X4 0.001996 -0.004235 0.002562 1.000000 -0.006539 X5 0.056660 0.004250 0.085675 -0.006539 1.000000
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  hubungan antar  variable  nilai  koefisien  korelasinya dibawah  0,80  dapat  disimpulkan  bahwa
data  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi masalah multikolinearitas.

## Uji Heteroskesdastisitas
Uji  Heteroskesdastisitas  digunakan  untuk menguji  apakah  data  yang  dihasilkan membentuk  pola  tertentu  atau  tidak.  Jika tidak  terbentuk  suatu  pola  tertentu  maka tidak terjadi heteroskodastisitas. Sebaliknya  jika  terbentuk  suatu  pola tertentu maka terjadi heteroskesdastisitas

## Tabel 3 Uji Heteroskesdastisitas
Hasil  output  eviws  di  atas  tidak  terjadi heteroskesdastisitas,  karena  residualnya tidak  membentuk  pola  tertentu,  atau residualnya cenderung konstan.
Uji Signifikansi Uji T (Uji Parsial)
Uji t-statistik dilakukan untuk mengetahui  setiap  variabel  independen dapat digunakan untuk mendeteksi variabel
dependen.  Dasar  pengambilan  keputusan adalah berdasarkan probabilitas:
H0  =  variable  bebas  tidak  mempengaruhi variable tak bebas H1  =  variable  bebas  mempengaruhi variable tak bebas jika  probabilitas  >5%,  maka  H0  diterima, jika probabilitas <5% maka H0 ditolak (H1 diterima). Berikut hasil output eviws.

## Tabel 4 Output eviews
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 10.90446 0.630641 17.29108 0.0000 X1 -0.126145 0.029085 -4.337169 0.0000 X2 0.025633 0.005943 4.313261 0.0000 X3 0.024088 0.018829 1.279300 0.2024 X4 0.000722 0.003012 0.239746 0.8108 X5 0.003075 0.003681 0.835361 0.4046
Dari hasil uji t, dapat isimpulkan sebagai berikut:

## Variabel X1 Derajat Desentralisasi
Dari  tabel  diatas  signifikansi  sebesar 0,0000,  karena  nilai  signifikansinya<dari 0,05 maka berarti terima H0 dan tolak H1.
Variable X1  berpengaruh pada variable Y.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  Derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan  terhadap  kemiskinan.  Semakin tinggi  PAD  semakin  tinggi  pula  derajat desentralisasi.  Jika  PAD  semakin  tinggi maka  kemampuan  keuangan  daerah  untuk
-16 -12 -8 -4 0 4 8 0 50 100 150 200 250 1 - 13 1 - 18 2 - 17 3 - 16 4 - 15 5 - 14 6 - 13 6 - 18 7 - 17 8 - 16 9 - 15 1 0 - 1 4 1 1 - 1 3 1 1 - 1 8 1 2 - 1 7 1 3 - 1 6 1 4 - 1 5 1 5 - 1 4 1 6 - 1 3 1 6 - 1 8 1 7 - 1 7 1 8 - 1 6 1 9 - 1 5 2 0 - 1 4 2 1 - 1 3 2 1 - 1 8 2 2 - 1 7 2 3 - 1 6 2 4 - 1 5 2 5 - 1 4 2 6 - 1 3 2 6 - 1 8 2 7 - 1 7 2 8 - 1 6 2 9 - 1 5 3 0 - 1 4 3 1 - 1 3 3 1 - 1 8 3 2 - 1 7 3 3 - 1 6 3 4 - 1 5 3 5 - 1 4 3 6 - 1 3 3 6 - 1 8 3 7 - 1 7 3 8 - 1 6 Residual Actual Fitted
membiayai  belanja  pemerintah  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  semakin besar  juga.  Semakin  tingginya  PAD menunjukkan  peningkatan  pertumbuhan ekonomi di daerah semakin pesat sehingga secara bertahap dapat menurunkan kemiskinan.  Penyediaan  sumber-sumber pendapatan oleh pemerintah daerah sangat tergantung  pada  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  potensi ekonominya melalui pembangunan menjadi  bentuk  kegiatan  ekonomi  yang pada  gilirannya  akan  menaikkan  PAD. Sumber  utama  PAD  adalah  pajak  daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah dan sumber lain.
Fenomina kemiskinan merupakan sesuatu  yang  kompleks  dan  dari  dimensi ekonomi  penyebab  utama  kemiskinan adalah  ketidakcukupan  pendapatan  dan harta  ( lack  income  and  asset). Ketidak cukupan  pendapatan  dan  harta  untuk memenuhi kebutuhan dasar dapat disebabkan  oleh  rendahnya  kesempatan kerja. Suatu daerah yang PADnya meningkat, ekonomi di daerah tersebut juga telah meningkat dan kesempatan kerja juga meningkat sehingga ketidakcukupan pendapatan  dapat  diatasi  yang  pada gilirannya akan menurunkan kemiskinan di daerah tersebut.  Hal  ini sejalan dengan apa yang  dikemukakan  oleh  Smith  dalam Widianto,  bahwa  timbulnya  peningkatan kinerja  pada  satu  sektor  nantinya  akan meningkatkan daya tarik terhadap pemupukan  modal,  mendorong  kemajuan teknologi dan memperluas pasar kemudian mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lebih pesat  dan  mengurangi  tingkat  kemiskinan. Pendapat lain penyebab kemiskinan adalah Sharp  et.all dalam  Kuncoro  (2006) menjelaskan penyebab kemiskinan berdasarkan perspektif ekonomi 1). Secara
mikro,  kemiskinan  karena  ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya dan kualitasnya  rendah  2).  Kemiskinan  ada karena  kualitas  SDM  yang  rendah  3). Kemiskinan  ada  akibat  perbedaan  akses dalam modal.
Mengatasi  fenomina  kemiskinan  di Jawa Timur berdasarkan hasil penelitian ini adalah  dengan  mendorong  pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus meningkatkan sumber  penerimaan  PADnya  dengan  cara mendorong perekonomian di daerah untuk terus  tumbuh  berkembang.  Daerah-daerah harus  terus  berusaha  menambah  sumber pendapatan dengan terus menggali potensi daerah  yang  belum  dikelola  secara maksimal.

## Variabel X2 Ketergantungan Keuangan Daerah
Dari tabel 4 diatas signifikansi sebesar 0,000,  karena  nilai  signifikansinya<dari 0,05 maka berarti tolak H0 dan terima H1.
Variabel  X2  ketergantungan  keuangan daerah berpengaruh positif pada variabel Y kemiskinan.
Transfer fiskal antar pemerintah pusat ke  daerah  atau  pemerintah  provinsi  ke pemerintah  kabupaten/kota  terdiri  atas hibah  dan  bagi  hasil  mendominasi  sumber penerimaan bagi pemerintah kabupaten/kota.  Tujuan  utama  transfer adalah untukpemerataan dan untuk efisiensi  yang  dapat  mendorong  daya  beli pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat menekan kesenjangan fiskal antar pemerintah kabupaten/kota. Akhirnya dengan tranfer fiskal pemerintah kabupaten/kota terdorong untuk meningkatkan  penerimaannya  sehingga perekonomian  daerah  dapat  meningkat dan pada  gilirannya  dapat  mengatasi  masalah
kemiskinan di daerahnya.
Tranfer  yang  dilakukan  pemerintah pusat sejak tahun 2001 dari hasil penelitian ini telah menimbulkan ketergantungan pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Transfer belum mampu mendorong pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa  Timur sehingga masalah kemiskinan belum dapat diatasi.  Pemerintah  daerah  di  Jawa  Timur belum  dapat  memaksimalkan  pendapatan transfer  dari  pusat  atau  provinsi  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di daerah  sehingga  ketergantungan  terhadap tranfer  menjadi  berkurang  dan  PAD  teus meningkat.
Strategi  mengatasi  kemiskinan  di daerah  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur adalah dengan mengurangi ketergantungan keuangan daerah pada pusat yaitu meningkatkan PADnya. Masih
mondominasinya  pendapatan  transfer  dari seluruh  pendapatan daerah kabupaten/kota di  Jawa  Timur  menjadikan  Jawa  Timur belum keluar dari masalah kemiskinan.

## Variabel X3  Kemandirian Keuangan Daerah
Dari  table  diatas  signifikansi  sebesar 0.2024,  karena  nilai  signifikansinya>dari 0,05 maka berarti terima H0 dan tolak H1.
Variable X3 kemandirian  keuangan daerah tidak  berpengaruh  pada  variable  Y kemiskinan.
Kemandirian keuangan daerah di jawa timur  adalah  keberhasilan  kemampuan keuangan  daerah  dalam  melaksanakan otonomi daerah, tetapi tidak dapat mempengaruhi  penurunan  kemiskinan.
Kemandirian  keuangan  daerah  di  jawa timur  tidak  bisa  menjadi  stimulus  dalam mengatasi kemiskinan. Persoalan kemiskinan  di  Jawa  Timur  tidak  dapat
dikaitkan  dengan  kemandirian  keuangan daerah, sebab persoalan kemiskinan adalah persoalan ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemandirian keuangan daerah tidak menjadi  indikator keberhasilan ekonomi di daerah  tersebut.  Kemandirian  keuangan daerah  belum  tentu  menyentuh  masalah kesempatan dan peluang kerja yang luas di daerah tersebut yang pada gilirannnya akan mengatasi masalah ketidakcukupan pendapatan.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan penelitian Ni Luh Nana dan Niken Ning Tias yang hasilnya rasio kemandirian berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap kemiskinan.

## Variabel X4 Efektifitas PAD
Dari  table  diatas  signifikansi  sebesar 0.8108,  karena  nilai  signifikansinya>dari 0,05  maka  berarti  terima  H0  dan  tolak H1.Variable  X4  efektifitas  PAD  tidak berpengaruh pada variable Y kemiskinan.
Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan  target  pendapatan.  Efektifitas  PAD tidak  mempengaruhi penurunan  atau peningkatan  kemiskinan  di  daerah.  PAD yang efektif diukur dari tingkat pencapaian anggaran,  tidak  dapat  dijadikan  sebagai indikator  peningkatan  perekonomian  di daerah.
Efektifitas  PAD  adalah  keberhasilan kinerja  daerah  dalam  upaya  mencapai tujuan anggaran, berarti hanya keberhasilan kinerja keuangan daerah bukan keberhasilan  daerah  dalam  mengelola anggaran untuk
meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Efektifitas
PAD  tidak  dapat  menjadi  indikator  bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sumber daya lokal.
Pemerintah  daerah  mempunyai  kebebasan dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan  pelayanan  atau  menambah barang dan jasa publik tertentu. Dalam hal ini  pemerintah  daerah  tidak  mempunyai kebebasan  dalam  pengelolaan  anggaran untuk  meningkatkan  perekonomian  di daerah yang  berdampak  pada  penurunan kemiskinan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian Ni Luh Nana yang hasilnya rasio efektivitas  tidak  berpengaruh  terhadap kemiskinan, tetapi tida sejalan dengan hasil penelitian Tias (2016).

## Variabel X5 Efisiensi PAD
Dari  table  diatas  signifikansi  sebesar 0.4046,  karena  nilai  signifikansinya>dari
0,05  maka  berarti  terima  H0  dan  tolak H1.Variable X4efisiensi PAD
tidakberpengaruh pada variable Y kemiskinan.
Dalam  menajalankan  pemerintahan, suatu  daerah  di  tuntut  melaksankan kegiatan  secara  efisien.  Menghitung  rasio efisiensi  PAD  untuk  mengukur  kinerja
pemerintah  daerah  agar  diketahui  apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terlaksana secara efisien atau tidak.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan PAD di daerah tidak  memberikan  efek  stimulatif  dalam mengatasi kemiskinan di daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.
Sebagaimana  Efektifitas  PAD,  efisiensi PAD  dalam  pengelolaan  keuangan  untuk meningkatkan  pelayanan  atau  menambah kepemilikan  barang  dan  jasa  publik. Efisiensi  PAD  belum  menyentuh  sektor yang mendorong peningkatan perekonomian  di  daerah.  Rambu-rambu yang  telah  digariskan  oleh  pemerintah pusat, membuat  pemerintah  daerah  minim kreasi  dalam  mengarahkan  PAD  untuk menumbuh  kembangkan  perekonomian  di daerahnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Ni  Luh  Nana  dan  sejalan  juga dengan  hasil  penelitian  Tias  (2016)  yang hasilnya  rasio  efsiensi  tidak  berpengaruh terhadap kemiskinan.

## Uji F (Uji Simultan)
Tabel 5 Uji F R-squared 0.985112  Mean dependent var Adjusted R-squared 0.981732  S.D. dependent var S.E. of regression 0.655972  Akaike info criterion Sum squared resid 79.60528  Schwarz criterion Log likelihood -203.5598  Hannan-Quinn criter. F-statistic 291.4579  Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara simultan variabel independen  berpengaruh  terhadap  variabel
dependen  dengan  derajat  kepercayaan sebesar  5%  menggunakan  rumus  sebagai berikut.
H0 = variabel bebas tidak mempengaruhi  secara simultan variable  takbebas  H1  =  variabel bebas mempengaruhi secara simultan variable tak bebas.
Berdasarkan probabilitas: jika probabilitas  >5%,  maka  H0  diterima.  Jika probabilitas  <5%  maka  H0  ditolak  (H1 diterima).
Berdasarkan  output  eviews  diatas dapat dilihat bahwa f statistic probabilitasnya adalah 0,0000
lebihkecildari  0,05.  Maka  tolak  H0  dan terima  H1,  secara  simultan  variable independen  berpengaruh  secara  signifikan pada variable dependen.
Pengelolaan  keuangan  daerah  untuk program-program  pembangunan  ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah  sehingga  daerah  dapat  mengatasi kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi  akan banyak  penciptakan  lapangan  pekerjaan terutama  bagi  keluarga  miskin,  sehingga keluarga miskin dapat meningkat pendapatannya. Pengeloaan keuangan daerah  yang  baik  dapat  dijadikan  stimulus dalam mengatasi kemiskinan di daerah.
Penyebab kemiskinan menurut (Jayadi &  Brata,  2016)  bermuara  pada  teori lingkaran  setan  kemiskinan  ( vicious  circle of poverty) mengatakan:” a poor country is poor because it is poor” (Negara miskin itu miskin karena dia miskin).
Keterbelakangan, ketidaksempurnaan
pasar, dan kurangnya modal mengakibatkan  rendahnya  produktivitas. Rendahnya  produktivitas  mengakibatkan rendahnya  pendapatan  yang  diterima. Rendahnya  pendapatan  akan  berdampak pada  rendahnya  tabungan  dan  investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Ni  Luh  Nana  dan  sejalan  juga dengan  hasil  penelitian  Tias  (2016)yang hasilnya  kinerja  keuangan  secara  simultan berpengaruh terhadap kemiskinan.

## Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil output eviewsR-squared sebesar  0.985112,  bahwa  variable  Y kemiskinan dijelaskan secara serentak oleh variable X kinerja keuangan daerah sebesar 98,51%. Sedangkan sisanya sebesar 1,49% dijelaskan  oleh  faktor-faktor  lainnya  yang tidak masuk kedalam model.
Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi Variable Coefficient  Std. Error C 10.90446 0.630641 X1 -0.126145 0.029085 X2 0.025633 0.005943 X3 0.024088 0.018829 X4 0.000722 0.003012 X5 0.003075 0.003681
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  persamaan  regresi  data  panel  adalah  sebagai berikut:
Estimation Command: ========================= LS(CX=F) Y C X1 X2 X3 X4 X5
Estimation Equation: ========================= Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3 + C(5)*X4 + C(6)*X5 + [CX=F]
Substituted Coefficients: ========================= Y = 10.9044648635 - 0.126144730954*X1 + 0.0256329108619*X2 + 0.0240875428482*X3 + 0.000722078426947*X4 + 0.0030747496779*X5 + [CX=F]
0.985112 Artinya,  ketika  derajat  desentralisasi,
ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, efisiensi dan efektifitas  PAD  bernilai  Nol,  maka  nilai kemiskinan sebesar 10.90447. Koefisien b1 =  0.1261448,  artinya  jika  variable  derajat desentralisasi ditingkatkan 1, maka kemiskinanakan menurun0.1261448.
Koefisien  b2  =  0.02563291,  artinya  jika variabel derajat desentralisasi nilainya tetap dan  variabel  ketergantungan  keuangan daerah  ditingkatkan  1,  maka kemiskinan akan  meningkat0.02563291.  Koefisien  b3 =0.0240875, artinya jika derajat desentralisasi dan ketergantungan keuangan daerah nilainya tetap dan variable kemandirian  keuangan  ditingkatkan  1, maka kemiskinan akan meningkat 0240875.
Koefisien b4 = 0,0007220, artinya jika derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan,  dan  kemandirian  keuangan
daerah nilainya tetap dan variable efektivitas  PAD  ditingkatkan  1,  maka kemiskinan akan  meningkat  0,0007220. Koefisien  b5  =  0.00307475,  artinya  jika derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan,  dan  kemandirian  keuangan daerah  dan  efektivitas  PAD  nilainya  tetap dan variable efisiensi PAD ditingkatkan 1, maka kemiskinan akan meningkat
0.00307475.

## KESIMPULAN
1. Variable  X1  derajat  desentralisasi berpengaruh pada variable Y. Hasil ini menunjukkan bahwa Derajat
desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
Semakin  tinggi  PAD  semakin  tinggi pula  derajat  desentralisasi.  Jika  PAD semakin  tinggi  maka  kemampuan keuangan  daerah  untuk  membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan
roda  pemerintahan semakin  besar  juga. Semakin  tingginya  PAD  menunjukkan peningkatan pertumbuhan  ekonomi  di daerah  semakin  pesat  sehingga  secara bertahap
dapat menurunkan kemiskinandepan.
2. Variable  X2  ketergantungan  keuangan daerah berpengaruh positif pada variable  Y  kemiskinan.  Transfer  fiskal antar  pemerintah  pusat  ke  daerah  atau pemerintah  provinsi  ke  pemerintah kabupaten/kota  terdiri  atas  hibah  dan bagi hasil mendominasi sumber penerimaan bagi pemerintah
kabupaten/kota. Tranfer yang dilakukan pemerintah pusat sejak tahun 2001 dari hasil  penelitian  ini  telah  menimbulkan ketergantungan pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Transfer belum mampu mendorong pertumbuhan  ekonomi  di  Jawa  Timur sehingga  masalah  kemiskinan  belum dapat  diatasi.  Pemerintah  daerah  di
Jawa Timur
belum dapat memaksimalkan  pendapatan  transfer dari pusat atau provinsi untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  sehingga ketergantungan  terhadap  tranfer  menjadi berkurang dan PAD teus meningkat
3. Variable  X3  kemandirian  keuangan daerah tidak berpengaruh pada variable Y  kemiskinan.  Kemandirian  keuangan daerah di jawa timur adalah keberhasilan  kemampuan  keuangan daerah  dalam  melaksanakan  otonomi daerah, tetapi tidak dapat mempengaruhi  penurunan  kemiskinan.
Persoalan  kemiskinan  di  jawa  timur tidak dapat dikaitkan dengan kemandirian  keuangan  daerah,  sebab persoalan kemiskinan adalah persoalan ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Kemandirian  keuangan  daerah  tidak
menjadi indikator keberhasilan ekonomi di daerah tersebut. Kemandirian  keuangan  daerah  belum tentu  menyentuh  masalah  kesempatan dan  peluang  kerja  yang  luas di  daerah tersebut  yang  pada  gilirannnya  akan mengatasi  masalah  ketidakcukupan pendapatan
4. Variable  X4  efektifitas  PAD  tidak berpengaruh pada variable Y kemiskinan.  Pengukuran  efektivitas bertujuan  untuk  mengetahui  berhasil tidaknya pencapaian  tujuan  anggaran yang  memerlukan  data-data  realisasi pendapatan  dan  target  pendapatan. Efektifitas  PAD  tidak  mempengaruhi penurunan atau peningkatan kemiskinan di daerah. PAD yang efektif diukur dari tingkat pencapaian anggaran, tidak dapat dijadikan sebagai indikator peningkatan perekonomian di daerah. Efektifitas PAD adalah keberhasilan  kinerja  daerah  dalam upaya  mencapai  tujuan  anggaran  yaitu pelayanan dan menambah kepemilikan barang dan jasa publik, bukan keberhasilan  daerah  dalam mengelola anggaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Variable  X5  efisiensi  PAD  tidak berpengaruh pada variable Y kemiskinan.  Dalam  menajalankan peerintahan,  suatu  daerah  di  tuntut melaksankan kegiatan secara efisien.  Hasil  penelitian  ini  bahwa efisiensi pengelolaan PAD di daerah tidak  memberikan  efek  stimulatif dalam  mengatasi  kemiskinan  di daerah  kabupaten/kota  di  Jawa Timur.  Sebagaimana  Efektifitas PAD, efisiensi PAD dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan atau menambah kepemilikan barang dan
jasa  publik.  Efisiensi  PAD  belum menyentuh  sektor  yang mendorong peningkatan perekonomian di
daerah.
6. Secara  simultan  variabel  derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian keuangan  daerah,  efektivitas  dan efisiensi berpengaruh secara signifikan pada variable kemiskinan.  Pengelolaan  keuangan daerah untuk program-program pembangunan ekonomi akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi  daerah  sehingga  daerah dapat mengatasi kemiskinan

## DAFTAR PUSTAKA
Ani,  P.  N.  L.  .  A.  D.  (2014).  Pengaruh
Kinerja  Keuangan  Daerah  pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan
Kabupaten  dan  Kota. E-Journal
Akuntansi Universitas  Udayana ,
6 (3), 481–497.
Bisma, I Dewa Gde & Susanto, H. (2010). Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  Tahun  Anggaran  2003-3007.
Jurnal Ganec Swara , 4 (3).
Halim,  A.  (2004). Manajemen  keuangan daerah .  Yogyakarta:  UPP  AMP  YKPN.
Hamzah,  A.  (2008).  Analisa  Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi,
Pengangguran,  Dan  Kemiskinan:
Pendekatan  Analisis  Jalur  (Studi Pada  29  Kabupaten  Dan  9  Kota  Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006). Jurnal Studi Ekonomi , 3 (1).
Hanafi,  Imam;  Mugroho,  T.  L.  (2009).
Desentralisasi  Fisikal:  Kebijakan Pertimbangan Keuangan
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di
Indonesia . Malang: UB Press. Jayadi, D. S., & Brata, A. G. (2016). Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menurunkan Kemiskinan di Tingkat Provinsi  di  Indonesia  Tahun  2004- 2012. MODUS , 28 (1), 91. https://doi.org/10.24002/modus.v28i
1.669 Mahmudi.  (2019). Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE UGM.
Mardiasmo. (2018). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah .
Yogyakarta: Andi
Offset.
Nanga,  M.  (2006). Dampak  Transfer Fiskal  Terhadap  Kemiskinan  Di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan . Institut Pertanian Bogor.
Sadik,  J.  (2014). Profil  Penanggulangan Kemiskinan  Daerah  Kabupaten
Sumenep .
Maret (Vol. 9). https://doi.org/10.21107/MEDIATR END.V9I1.770
Suradi.  (2017).  Pembangunan  Manusia, Kemiskinan Dan Kesejahteraan
Sosial. Sosio Konsepsia , 12 (3), 1–11. https://doi.org/10.33007/SKA.V12I3 .636
Tias,  N.  N.  (2016). Analisis  Pengaruh
Kinerja Keuangan Pemerintah
Terhadap Kemiskinan  (Studi  Pada Kabupaten  dan  Kota  Provinsi  Jawa Timur  2011-2013) . Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB (Vol. 3).
Tiebout,  C.  M.  (1961). An  Economic
Theory  of  Fiscal  Decentralization (Vol.
Publisher). Princeton University
Press.
Usman.  (2006). Dampak  Desentralisasi Fiskal  Terhadap  Distribusi  Pendapatan Dan  Tingkat        Kemiskinan .  Institut Pertanian Bogor.