## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.280

## Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)

## Dony Yusra Pebrianto*, Budi Ardianto, Taufan Dyusanda Putra
Fakultas Hukum Universitas Jambi *correspondence email: dony_yusra@unja.ac.id
Abstrak. Secara  internasional The  United  Nations  Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous  Peoples  (UNDRIP) menekankan penghormatan  terhadap  kearifan  lokal  masyarakat  hukum  adat.  Pemilihan  Kepala  Desa  merupakan  salah  satu  konsep  regulatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemilihan Kepala Desa dalam konsep undang-undang ini  dilakukan  secara  serentak  yang  ditetapkan  oleh  Peraturan  Daerah  dan  tata  caranya  diatur  secara  khusus  melalui  Peraturan Pemerintah  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  31  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Namun  ternyata  dalam prakteknya  khususnya  pada  masyarakat  adat  kedepatian  semerap  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  kerap  berbenturan dengan pengaturan pemilihan kepala desa. Maka dalam hal ini rumusan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimana pengaturan hak masyarakat adat dalam The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan nilai dan konsep kearifan lokal apa saja yang berlaku dalam pemilihan kepala desa di 5 (Lima) Desa Kedepatian Semerap. Metode yang digunakan di dalam penulisan  ini  menggunakan metode yuridis empiris. Dan dalam hal  ini disimpulkan UNDRIP  mengatur perihal tentang hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  individu  serta  hak  kolektif  yang  sangat  tertentu  yang  bersumber  dari  masyarakat  adat. Dalam  hal  ini  Negara  berkewajiban  melakukan  perlindungan  ataupun  pemenuhan  terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  termasuk warisan  budaya  serta  manifestasi  budaya  mereka  termasuk  sumber  daya  manusia  dan  genetika.  Dan  Pada  masyarakat  adat kedepatian  semerap  Kabupaten  Kerinci  terdapat  suatu  ketentuan  adat  dimana  bakal  calon  kepala  desa  harus  mendapat rekomendasi  adat  dan  diangkat  dari  Depati  dan  Nenek  Mamak.  Ketentuan  tersebut  dipandang  bertentangan  dengan  Paraturan Daerah setempat sehubungan dengan Pemilihan kepala desa. Maka mengingat ketentuan UNDRIP dan UUD 1945, maka Negara berkewajiban  melindungi  dan  memelihara  adat  istiadat  tersebut  mengingat  dampak  positif  yang  timbul  karenanya.  Maka  dalam hal ini ketentuan adat tersebut mestinya diatur di dalam Perda termasuk juga tentang pengakuan masyarakat adatnya. Di samping itu  masyarakat  perlu  untuk  membuka  paradigma  tentang  HAM dalam pemilihan  kepala desa di  samping  juga  dalam paradigma pemberlakuan hukum adat perlu ada fleksibilitas dari Negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.
Kata  Kunci: The  United  Nations  Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous  Peoples  (UNDRIP) , Pemilihan  Kepala  Desa,  Desa, Hukum Adat, Kearifan Lokal
Abstract. Internationally The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) emphasizes respect for the local wisdom of indigenous legal communities. The selection of village heads is one of the regulatory concepts stipulated in Law No. 6 of 2014 on Villages. The selection of village heads in the concept of this law is conducted simultaneously stipulated by local regulations and the procedures are specifically regulated through government regulations as stipulated in Article 31 of Law No.  6  of  2014  on  Villages.  But  it  turns  out  that  in  practice,  especially  in  indigenous  peoples,  the  deability  of  the  village  head election  often  clashes  with  the  arrangement  of  the  village  head  election.  So  in  this  case  the  formulation  of  the  problem  in  this writing is how the arrangement of the rights of indigenous peoples in The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and the value and concept of local  wisdom that applies in the selection of village heads in 5 (Five) Villages Semerap  Kedepatian.  The  method  used  in  this  writing  uses  empirical  juridical  methods.  And  in  this  case  it  is  concluded  that UNDRIP regulates matters relating to individual rights as well as very specific collective rights sourced from indigenous peoples. In this case the State is obliged to protect or fulfill the rights of indigenous peoples including cultural heritage and their cultural manifestations  including  human  resources  and  genetics.  And  in  the  indigenous  people  of  kedepatian  semerap  Kerinci  regency there is a customary provision  where the prospective head of the village must get customary recommendations and be appointed from  Depati  and  Nenek  Mamak.  The  provision  is  considered  contrary  to  the  local  Paraturan  in  relation  to  the  election  of  the village head. So given the provisions of UNDRIP and the 1945 Constitution, the State is obliged to protect  and maintain these customs  given  the  positive  impact  that  arises  from  it.  So  in  this  case  the  customary  provisions  should  be  regulated  in  the Regulation including also about the recognition of indigenous peoples. In addition, the community needs to open a paradigm on human rights in the selection of village heads in addition to the paradigm of the enforcement of customary law there needs to be flexibility from the State as long as it is not contrary to national law.
Keywords: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), Selection of Village Heads, Villages, Customary Law, Local Wisdom
Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto dan Taufan Dyusanda Putra, Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)

## PENDAHULUAN
Merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  1  Ayat  (43)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah yang mengatur:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Konsepsi  kekhasan  masyarakat  adat  yang  masih  terafiliasi  oleh  kearifan  lokal  masyarakat  adat  diakui  secara hukum bahkan oleh UUD 1945 sebagaimana diatur pada Pasal 18B Ayat (2) yang mengatur: “Negara mengakui dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang”. Bahkan kearifan lokal menjadi asas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mana merujuk kepada  penjelasan  Pasal  24  huruf  i  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  menjelaskan:  “Yang dimaksud  dengan  “kearifan  lokal”  adalah  asas  yang  menegaskan  bahwa  di  dalam  penetapan  kebijakan  harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa”.
Merujuk  kepada The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (selanjutnya disebut  deklarasi  masyarakat  hukum  adat)  keberadaan  keraifan  lokal  mendapat  proteksi  ekstra  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk kebijakan-kebijakan Negara tetap harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  pandangan  bahwa  masyarakat  adat  adalah  penyandang  hak,  dimana  hak  tersebut bukanlah merupakan pemberian siapapun termasuk Negara, namun hak masyarakat adat ini merupakan bawaan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adat itu sendiri. 1
Istilah  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  masyarakat  hukum  adat semakin  lazim  dipergunakan,  hal  ini disebabkan  karena  lebih  dekat  dengan  peristilahan  yang  digunakan  dalam  rumusan  UUD  1945  yakni  peristilahan kesatuan  masyarakat  hukum  adat. Maka dalam  hal  ini  terkesan  bahwa  peristilahan  tersebut  merupakan  istilah  yang dianggap paling sahih serta sesuai dengan perisitilahan yang digunakan di dalam konstitusi. 2
Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu konsep regulatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa. Electoral  process yang  berlangsung  di  dalam  pemilihan  kepala  desa  adalah  seluruh kegiatan yang terkait dengan langsung terhadap pemilihan kepala desa yang dalam hal ini merujuk dari  suatu proses seleksi  yang  diselenggarakan  pada  tingkatan  desa,  pelaksanaan  proses  kampanye,  pelaksanaan  dalam  hal  pemilihan serta pelantikan terhadap calon yang mendapatkan perolehan suara terbanyak. 3
Pemilihan  Kepala  Desa  dalam  konsep  undang-undang  ini  dilakukan  secara  serentak  yang  ditetapkan  oleh Peraturan Daerah dan tata caranya diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur:
1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pemilihan  Kepala  Desa  serentak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Kabupaten  kerinci  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Jambi  yang  masih  menerapkan  kearifan  lokal dalam  kehidupan  sehari-hari,  salah  satunya  adalah  dalam  hal  pemilihan  Kepala  Desa.  Dalam  studi  ini  para  Peneliti melokalisir lokasi penelitian dan menempatkan masyarakat kedepatian semerap sebagai objek penelitian.
Kedepatian  Semerap merupakan suatu  kerapatan 4 yang dimana di dalamnya  secara  administratif terdapat  lima desa  yakni  Desa  Semerap,  Desa  Kotobaru  Semerap,  Desa  Koto  Tengah,  Desa  Pasar  Semerap,  dan  Desa  Koto  Patah Semerap. Kedepatian Semerap masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci
1 Lihat Noer Fauzi Rachman, Masyarakat Hukum Adat Adalah Bukan Penyandang Hak, Bukan Subjek Hukum, dan Bukan Pemilik Wilayah Adatnya , wacana JURNAL TRANSFORMASI SOSIAL, NO. 33 | TAHUN XVI | 2014, hlm. 28.
2 Lihat Yance Arizona, Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum , Academia.edu, hlm. 1.
3 Lihat Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi  Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 , Jurnal Politik, Vol. 1, No. 2, Februari 2016, hlm. 241
4 Istilah kedepatian digunakan sejak dahulu oleh masyarakat Semerap sebagai suatu symbol kesatuan adat, sekalipun secara administrative hukum positif saat ini telah terbagi dalam 5 desa administrative.
Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto dan Taufan Dyusanda Putra, Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)
Provinsi Jambi. Kedepatian ini merupakan salah satu  kekerabatan masyarakat adat yang masih mempertahankan dan memegang teguh hukum adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Dalam catatan Darussami Ghazali 5 Depati Nenek  Mamak  Kedepatian  Semerap  terdiri  atas  3  Unsur,  yakni  Kelompok  Depati  yang  terdiri  atas  Depati  Mudo, Depati  Payung,  Depati  Serago  Putih,  Depati  Serago  Hitam,  Depati  Simpan  Negeri,  Depati  Nanggalo,  Depati  Lipan Negara, Depati Kecil. Kelompok Nenek Mamak terdiri atas Pemangku Adat, Rio Depsah, Rio Jayo, Rio Temenggung, Rio  Sengajo,  Rio  Bentang,  Rajo  Betuah,  Rajo  Mudo,  Rajo  Pati,  dan  Menggung.  Disamping  itu  dikenal  pula  istilah kelompok  pegawai  sara’  yang  terdiri  atas:  Kadhi  Raja  sebagai  Ketua  Alim  Ulama,  Imam  Masjid  Akbar  Semerap, Khatib Masjid Akbar Semerap, dan Bilal Masjid Akbar Semerap.
Keberadaan istilah adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah dipegang erat oleh masyarakat  kedepatian semerap. Dan dalam hal ini  hubungan  antara syara’ dan  adat dikenal dengan syara’ mengato, adat memakai . Dalam catatan Darussami Ghazali ditulis:
Pepatah  adat  mengatakan  sepucuk  arah  ke  atas  (satu  pimpinan),  Seakar  arah  ke  bawah  (satu  rakyat  yang bersatu), banyak tukang biduk menjadi balin (oleng), banyak takuk kayu tidak rebah.
Jadi  kita  hanya  mengenal  satu  pimpinan  yang  dipatuhi.  Tidak  banyak  pimpinan.  Kalau  ada  perintah  yang melanggar adat dan agama angkat ke rumah adat untuk dimusyawarahkan. 6
Dalam  hal  pemilihan  kepala  desa  masyarakat  adat  kedepatian  semerap  masih  mempertahankan  konsep  adat yang  memiliki  kekhasan  yang  sebagaimana  dituliskan  dalam  catatan  di  atas.  Yang  mana  dalam  hal  ini  musyawarah rumah  gedang  (rumah  adat)  menjadi  kunci  dalam  pemilihan  kepala  desa  di  kedepatian  semerap.  Menurut Zaidan Latif :  “Pemilihan  Kepala  Desa  di  Kedepatian  Semerap  tidak  bisa  bisa  dilepaskan  dari  rumah  gedang,  khususnya dalam Pemilihan kepala desa agar terpilih calon yang jelas rekam jejak hidupnya” 7 .
Namun  yang  menjadi  persoalan  saat  ini  terjadi  pro dan  kontra  sehubungan  dengan  penerapan  hal  tersebut.  Di mana  hal  tersebut  menjadi  permasalahan  di  tengah  masyarakat,  mengingat  ada  yang  pro  dan  kontra  dengan permasalahan tersebut. Namun di satu sisi pengakuan terhadap kearifan lokal merupakan amanah hukum internasional dan  bahkan  konstitusi  Negara  mengakui  hal  tersebut,  namun  di  satu  sisi  dalam  aplikasinya  khususnya  dalam  hal  ini pemilihan  kepala  desa  tidak  mendapat  pemngakuan  konsep  kearifan  lokal  tersebut.  Hal  ini  pulalah  yang  dihadapi kedepatian semerap yang bahkan berujung kepada penundaan pemilihan kepala desa karena pro dan kontra tersebut.
Oleh karena itu para Penulis tertarik untuk meneliti tentang Sistem Pemilihan Kepala Desa yang menggunakan kearifan  lokal  masyarakat  adat  pada  5  (lima)  Desa  Kedepatian  Semerap  tersebut  sebagai  landasan  pijak  pemilihan kepala desa yang berkualitas tanpa mengenyampingkan hukum positif.
Bertolak kepada latar belakang masalah di atas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana  pengaturan  hak  masyarakat  adat  dalam The  United  Nations  Declaration  on  the  Rights  of  Indigenous Peoples (UNDRIP) ?
2. Nilai dan konsep kearifan lokal apa saja yang berlaku dalam pemilihan kepala desa di 5 (Lima) Desa Kedepatian Semerap?

## METODE
Tipe  penelitian  yang  Penulis  gunakan  adalah  Tipe  Penelitian  yuridis  normatif,  penelitian  yuridis  normatif ”...adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. 8

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hak Masyarakat Adat Dalam The United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples (UNDRIP)
Keberadaan  masyarakat  adat  menjadi  suatu  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Negara  Indonesia,  hal  ini dikarenakan  eksistensi  serta  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  dianut  dan  dipatuhi  masyarakat  adat  telah  jauh  lama  ada dan terlahir sebagai bagian dari sejarah panjang bangsa indonesia.
5 Alm.  H.  Darussami  Ghazali  adalah  tokoh  adat  Kedepatian  Semerap  sekaligus  mantan  pengurus  Lembaga  Adat  Melayu Jambi.
6 Darussami Ghazali, Sarak Mangato Adat Memakai, catatan Pribadi.
7 Wawancara dengan Zaidan Latif, Tunggak Pumarang Desa Kedepatian Semerap pada Tanggal 18 Februari 2020. Tunggak pumarang adalah gelar adat yang diberikan kepada mantan Depati Nenek Mamak.
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2005, hlm 35.
Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto dan Taufan Dyusanda Putra, Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)
Hal  ini  dikarenakan  keberadaan  Negara  kesatuan  republik  Indonesia  dalam  sejarahnya  diawali  dengan  sejarah kekuasaan  masyarakat  adat  yang  terhimpun  dalam  kerajaan-kerajaan  baik  itu  kerajaan  besar  maupun  kerajaan  kecil yang tersebar dari masa ke masa dari sabang sampai merauke. Di samping itu nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia sedikit  banyak  tentunya  terpengaruhi  oleh  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  hukum  adat tersebut. Dalam definsinya jika dipandang dari substansinya dapat ditarik pemahaman bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang dalam faktualnya senantiasa hidup serta berkembang pada kehidupan masyarakat, yang mana dalam hal ini senantiasa mengikuti perkembangan zaman, di samping itu memberikan suatu jaminan atas terciptanya ketertiban untuk masyarakat, serta mampu menjamin tercapainya keadilan. 9
Dalam aspek unsurnya terdapat suatu komponen yang sangat utama dalam eksistensi masayarahat hukum adat yakni terdapatnya suatu hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat. Dalam hal masyarakat hukum adat tersebut diakui  dalam  hal  subjek  hukum  yang  wajib  mendapatkan  perlindungan,  maka  dalam  hal  ini  adalah  suatu  keharusan bagi Negara untuk melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-haknya. 10
Di  samping  itu  sebagai  suatu  konstruksi  norma  hukum  internasional  juga  tentu  mempengaruhi  keberadaan hukum  positif  di  Indonesia.  Hukum  internasional  merupakan  suatu  hukum  yang  berlaku  secara  internasional  dan keberlakuannya tersebut mengikat para pihak yang terikat dengan Perjanjian Internasional. Sehingga ada suatu konsep mengenai  keberlakuan  kaidah  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional.  Dalam  hal  keberlakuan  hukum internasional ke dalam hukum nasional Peter Malanczuk mengistilahkannya dengan istilah ” Municipal Law ”. 11 Dalam  teorinya,  dalam  hal  keberlakuan  hukum  internasional  ke  dalam  hukum  nasional  lebih  lanjut  Peter Malanczuk menyatakan:
There  are  two  basic  theories,  with  a  number  of  variations  in  the  literature,  on  the  relationship  between international  and  domestic  law.  The  first  doctrine  is  called  the  dualist  (or  pluralist)  view,  and  assumes  that international law and municipal law are two separate legal systems which exist independently of each other. The central question then is whether one system is superior to the other. The second doctrine, called the monist view, has a unitary perception of the ‘law’ and understands both international and municipal law as forming part of one and the same legal order. The most radical version of the monist approach was formulated by Kelsen. In his view, the ultimate source of the validity of all law derived from a basic rule (‘Grundnorm’) of international law. Kelsen’s theory led to the conclusion that all rules of international law were supreme over municipal law, that a municipal law  inconsistent  with  international  law  was  automatically  null  and  void  and  that  rules  of  international  law  were directly applicable in the domestic sphere of states. 12
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  dapat  ditarik  suatu  pemahaman  bahwa  di  dalam  hubungan  hukum  internasional dengan hukum nasional, yakni dalam keberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional terdapat dua doktrin yang disepakati, yakni:
a. Doktrin Dualisme atau yang dikenal juga dengan pandangan pluralis. Menurut doktrin ini Hukum Internasional dan Municipal  Law  merupakan  dua  sistem  hukum  yang  terpisah.  Yang  mana  antara  satu  dengan  yang  lainnya  dapat berlaku  secara  bebas.  Namun  di  sini  timbul  pertanyaan  apakah  salah  satu  sistem  hukum  tersebut  memiliki kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya.
b. Doktrin  Monisme,  menurut  doktrin  ini  antara  Hukum  Internasional  dan  hukum  nasional  harus  disatukan  menjadi suatu  sistem  hukum  (meleburkan  antara  hukum  internasional  dan  hukum  nasional).  Pandangan  Monisme  yang lebih radikal di sampaikan oleh Hans Kelsen. Menurutnya Hukum internasional harus ditegakkan sepenuhnya oleh Hukum nasional. Karena jika bertentangan maka ketentuan hukum nasional tersebut akan menjadi tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.
Dalam  kaitannya  dalam  pergaulan  internasional,  setiap  negara  akan  saling  membutuhkan  antara  satu  negara dengan  negara  lainnya  dalam  berbagai  lapangan  kehidupan.  Dalam  hal  itu  perlu  keteraturan  dalam  penyelenggaraan hubungan  antara  satu  negara  dengan  negara  yang  lainnya.  Oleh  karena  itu  perlu  suatu  pengaturan  yang  berbentuk suatu  Perjanjian  Internasional.  Di  samping  itu  dengan  menjamurnya  perjanjian  internasional  yang  dalam  hal  ini
9 Muazzin, Hak  Masyarakat  Adat  (Indigenous  Peoples)  atas  Sumber  Daya  Alam:  Perspektif  Hukum  Internasional , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014, Hlm. 329
10 Ahmad  Redi  et.al, Konstitusionalitas  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Hak  Ulayat  Rumpon  di  Provinsi  Lampung , Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017, Hlm. 483.
11 Lihat Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction To International Law: Seventh Revised Edition , Routledge, New York, 1997, hlm. 63.
12 Ibid .
Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto dan Taufan Dyusanda Putra, Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)
membentuk atau melahirkan  hukum  yang mendapat penerimaan oleh  negara-negara di belahan dunia, dimana dalam keadaan tertentu suatu perjanjian internasional dalam hal ini mempersyaratkan wajib bagi negara-negara yang menjadi peserta  untuk  dapat  mengimplementasikan  hal-hal  yang  diatur  perjanjian  internasional  tersebut  ke  dalam  pengaturan hukum nasional, maka tentu negara-negara peserta perjanjian diharuskan dalam hal ini untu membuat  suatu  undang- undang maupun melakukan dalam hal penyesuaian perundang-undangan nasional. 13 Salah satu pengaturan hukum internasional adalah UNDRIP ( The United Nations Declaration On The Rights Of Indigenous Peoples) . UNDRIP merupakan salah satu deklarasi dalam tubuh PBB yang khusus mengatur tentang hak- hak masyarakat adat. Deklarasi ini sendiri disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 13 September 2007 dengan disetujui oleh mayoritas Negara yang mendukung saat itu yakni sebanyak 144 negara.
Penyusunan UNDRIP ini sendiri melalui waktu yang sangat panjang, yakni selama 22 tahun. Lahirnya deklarasi ini bertujuan untuk mendudukkan secara tegas hak individu maupun kelompok masyarakat adat dalam hal ini tentunya meliputi hak  kemerdekaan terhadap segala aspek dalam kehidupan masyarakat adat tersebut. Kehadiran deklarasi ini juga bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap masyarakat adat.
Struktur UNDRIP sendiri secara garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut, Pasal 1 sampai dengan Pasal 40 UNDRIP pada intinya memuat pengaturan-pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak yang menyakut individu maupun  hak yang bersifat kolektif yang  sangat tertentu  yang berasal dari masyarakat adat. Selain itu dalam pasal-pasal tersebut juga diatur beberapa hal yang salah satunya adalah terkait dengan persoalan kewajiban dari negara dalam  konteks  melakukan  perlindungan  ataupun  pemenuhan  terhadap  hak-hak  sebagaimana  dimaksud.  Terlebih khusus lagi, merujuk Pasal 31 memuat pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan hak bagi masyarakat adat untuk melakukan  perlindungan  terhadap  warisan  budaya  serta  manifestasi  budaya  mereka  termasuk  sumber  daya  manusia dan genetika.
Lebih lanjut, rumusan pada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UNDRIP merupakan rangkaian pengaturan terkait masyarakat  adat  khususnya  mengenai  peran  serta  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  dalam  fungsi  dan  kewenangannya. Selain itu merujuk kepada ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 UNDRIP yang mengatur sehubungan dengan keberlakuan hak-hak yang diatur di dalam UNDRIP di mana hak-hak yang diatur di dalam UNDRIP tersebut berlaku dengan  tanpa  adanya  perbedaan  pemberlakuan  hak  kepada  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  lingkup  masyarakat adat,  di  samping  itu  pula  ditekankan  bahwa  keberadaan  hak-hak  yang  diatur  di  dalam  UNDRIP  merupakan  suatu standar yang sifatnya minimum untuk kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan masyarakat adat di dunia," dan sama sekali tidak membatasi hak yang lebih besar.
Dan  menelisik  lebih  jauh  kepada  Pasal  46  UNDRIP  yang  mana  di  dalam  pengaturannya  terkait  mengenai konsistensi Deklarasi terhadap tujuan yang bersifat  lain yang mana dalam  hal  ini  hal disepakati  secara internasional, dan kerangka kerja untuk menafsirkan hak-hak yang dinyatakan di dalamnya.

## Nilai  dan  konsep  kearifan  lokal  yang  berlaku  dalam  pemilihan  kepala  desa  di  5  (Lima)  Desa  Kedepatian Semerap
Keberadaan masyarakat adat kedepatian semerap sudah sejak ratusan tahun ada dan hidup serta berkembang di tengah  masyarakat  kedepatian  semerap.  Secara  historis  memang  merujuk  kepada  kawasan  administrative  pada mulanya  hanya  terdapat  1  Desa  yakni  Desa  Semerap,  namun  pada  perkembangannya  Desa  Semerap  berkembang menjadi  3  (tiga)  desa  yakni  Desa  Koto  Baru,  Desa  Semerap,  dan  Desa  Patah.  Hingga  akhirnya  sampai  saat  ini Kedepatian  Semerap  sudah  dimekarkan  menjadi  5  (lima)  desa  administrative  yaitu  Desa  Semerap,  Desa  Koto  Baru, Desa Koto Patah, Desa Pasar Semerap, dan Desa Koto Tengah. 14
Pada  prinsipnya  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  kedepatian  semerap  tidak  terdapat  kendala  dan permasalahan  yang  signifikan  kecuali  di  dalam  hal  pemilihan  kepala  desa  itu  sendiri,  mengingat  masyarakat kedepatian semerap memang mampu mengakulturasikan keberadaan adat dan peraturan yang berlaku di Negara. Hal ini jelas dikarenakan keberadaan nilai-nilai adat memang pada dasarnya tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dalam hal ini sekecil apapun penyelenggaraan pemerintahan desa sejauh ini senantiasa sejalan dengan penyelenggaraan nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. 15 Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bagian penting dari proses demokrasi di Republik Indonesia yang diselenggarakan berjenjang mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota.  Hal  ini  sebagai  bentuk  perwujudan  dari  konsepsi  Negara  demokrasi  di Indonesia.  Merujuk  kepada  ketentuan  Pasal  1  Angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa
13 Abdul    Muthalib    Tahar, Pengaruh  Hukum  Internasional  Terhadap  Pembentukan  Hukum  Nasional ,  Jurnal  Selat,  Mei Vol. 2 No. 2 Edisi 4, hlm. 230
14 Wawancara dengan Mhd. Yusuf selaku Tokoh Masyarakat Kedepatian Semerap 2 Agustus 2020.
15 Wawancara Padhil Tokoh Pemuda Kedepatian Semerap 1 Agustus 2020
Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto dan Taufan Dyusanda Putra, Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)
(selanjutnya disebut UU DESA) diatur bahwa desa terdiri atas desa serta dalam hal ini adalah desa adat. Desa sendiri dimaksudkan sebagai  satu  kesatuan dari masyarakat  hukum yang dalam hal ini mempunyai batas-batas kewilayahan yang  berkewenangan  mengatur  serta  mengurus  segala  bentuk  urusan  kepemerintahan,  di  samping  itu  termasuk  pula kepentingan-kepentingan  masyarakat  dengan  berlandaskan  keprakarsaan  dari  masyarakat.  Dalam  hal  ini  desa  juga memiliki  kewenangan  mengatur  terhadap  hak  atas  asal  usul,  dan/atau  hak-hak  yang  bersifat  tradisionil  yang berdasarkan  konstitusi  mendapatkan  pengakuan  dan  penghormatan  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Dalam  konsepsi  hukum  adat  di  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh  mazhab  sejarah  yang dikemukakan oleh Von Savigny. Dalam perkembangannya pemikiran mengenai teori-teori hukum adat dikemukakan oleh pemikir-pemikir belanda lainnya. 16
Sehubungan  dengan  pemilihan  kepala  desa  sendiri  diatur  secara  khusus  melalui  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  65  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  (selanjutnya  disebut  Permendagri  Pilkades)  dimana  salah  satu  perubahan  yang termasuk  signifikan  adalah  penghapusan  mengenai  salah  satu  syarat  menjadi  calon  kepala  desa  adalah  terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
Dan  secara  khusus  keberadaan  pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten  Kerinci  diatur  melalui  Peraturan  Daerah Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kerinci  Nomor  12  Tahun  2015  tentang Pemberhentian  dan  Pemilihan  Kepala  Desa  (selanjutnya  disebut  Perda  Pilkades).  Perda  ini  menjadi  naungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kerinci.
Sehubungan  dengan  nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  diselenggarakan  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Di Kedepatian  Semerap  adalah  diawali  dengan  syarat  Bakal  Calon  Kepala  Desa  yang  harus  berasal  dari  Depati  Ninik Mamak. dalam artian calon Kepala Desa harus menyandang gelar sebagai bagian dari Depati Ninik Mamak. Sehingga dalam hal ini tentu tertutup kemungkinan masyarakat umum untuk dapat dicalonkan menjadi Kepala Desa. Sekalipun pada dasarnya jika ditelaah dalam perspektif HAM tentu hal ini menimbulkan permasalahan mengingat bertentangan dengan  prinsip equality  before  the  law .  Namun  di  sisi  lain,  tradisi  masyarakat  ini  diyakini  sampai  saat  ini  oleh masyarakat  mampu  melahirkan  kepala  desa  yang  memiliki  integritas  dan  moralitas  yang  baik  mengingat  sandaran pertimbangan syarat menjadi ninik mamak juga bersandar kepada hal tersebut. Maka pada dasarnya persoalannya ada pada hal ini dimana jika dikaji dalam perspektif HAM terjadi pertentangan terhadap tradisi masyarakat.
Dalam  prosesnya  Penjaringan  proses  seleksi  bakal  calon  Kepala  Desa  di  lingkungan  lima  desa  dalam masyarakat Kedepatian Semerap dilakukan dalam tempo dimana Kepala Desa yang sedang menjabat akan memasuki akhir  dari  masa  jabatannya.  Adapun  tahapan-tahapan  yang  dilalui  dalam  penjaringan  dan  seleksi  bakal  calon  kepala desa diawali dengan musyawarah tertutup dimana dalam hal ini musyawarah tertutup ini hanya dihadiri oleh anggota Ninik Mamak yang sepuluh, yang hanya di hadiri oleh Nenek Mamak yang sepuluh yaitu terdiri atas Pemangku Adat, Rio  Depsah,  Rio  Jayo,  Rio  Temenggung,  Rio  Sengajo,  Rio  Bentang,  Rajo  Betuah,  Rajo  Mudo,  Rajo  Pati,  dan Menggung.  Musyawarah  tertutup  ini  dilakukan  guna  menentukan  orang-orang  yang  secara  adat  maupun administrative  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat  dicalonkan  sebagai  calon  kepala  desa  dalam  hal  ini  adalah  dalam lingkup lima desa kedepatian semerap. Bakal calon-bakal calon tersebut diambil dari kalangan Depati maupun Ninik Mamak mengingat dalam hukum adat kedepatian semerap Depati dan Ninik Mamak dibagi dalam jenis yang berbeda yang terhimpun dalam 4 jenis.
Nama-nama  yang  dimaksud  dalam  hal  tersebut  tidak  mutlak  diwajibkan  berasal  dari  kalangan  yang  bersifat perwakilan  dari  pada  kalangan  Depati  dan  Nenek  Mamak  secara  akumulatif,  melainkan  diperbolehkan  berasal golongan Nenek Mamak saja ataupun Depati saja, sepanjang yang menjadi bakal calon tersebut berasal dari golongan Depati Ninik Mamak.
Untuk  proses  selanjutnya  ninik  mamak  melakukan  musyawarah  guna  menetukan  orang-orang  yang  diajukan sebagai  calon  Kepala  Desa  yang  selanjutnya  hasil  musyawarah  Nenek  Mamak  tersebut  akan  dibawa  ketahapan selanjutnya  yaitu,  melalui  proses  musyawarah  yang  dilakukan  oleh  Empat  Jenis  yang  dilakukan  di  rumah  gedang (sebutan rumah adat kedepatian semerap yakni di kediaman Depati Mudo. Dalam proses ini dihadiri oleh unsur-unsur empat jenis Depati dan Nenek Mamak, Kaum Tonggak Pemarang, Alim Ulama dan Cerdik Pandai. Dan kemudian di dalam inilah empat jenis menetapkan calon Kepala Desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa. Sehingga dalam hal ini calon-calon di luar yang disepakati oleh adat dan secara adat tidak diperkenankan secara adat untuk turut serta dalam  pemilihan  kepala  desa  di  5  (lima)  desa  kedepatian  semerap.  Hasil  musyawarah  tersebut  kemudian  diserahkan kepada Kepala Desa dimana pemilihan tersebut dilakukan yang dalam hal ini masih memegang jabatab tersebut atau
16 Lihat  Hayatul  Ismi, Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah  Ulayat  Dalam  Upaya Pembaharuan Hukum Nasional , Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, hlm. 2
Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto dan Taufan Dyusanda Putra, Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)
bisa jadi dalam hal ini kepada Pejabat Sementara atau Pelaksana Tugas Kepala Desa yang selanjtnya untuk diteruskan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya dilakukan pemilihan Kepala Desa secara langsung. 17 Namun hal tersebut kemudian menjadi permasalahan dimana pengaturan dan mekanisme pemilihan kepala desa yang khususnya diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tidak lagi mengakomodir hal-hal yang diatur di dalam  hukum  adat.  Hal  ini  tentu  jika  ditarik  pemahaman  dari  aspek  HAM  adalah  merupakan  suatu  bentuk pengakomodiran  atas  universalitas  demokrasi  itu  sendiri.  Dan  tentu  hal  ini  merupakan  suatu  ganjalan  sendiri  dalam proses  pemilihan  kepala  desa  yang  masih  mengakomodir  dan  mempertahankan  mekanisme  adat.  Dalam  hal  kajian lebih  lanjut  sehubungan  masyarakat  adat  dan  HAM  dimana  salah  satu  bagainnya  yaitu  Hak  atas  Asasi  Sosial  dan Budaya, dimana masyarakat hukum adat berhak untuk berinovasi serta berkreasi. 18
Dalam  wawancara  dengan  Mat  Rajab 19 dari  kalangan  Cerdik  Pandai  Kedepatian  Semerap,  bahwa  tentu  pada umumnya keberadaan pembaharuan saat ini tentu tidak dapat dipungkiri. Kemajuan zaman dan teknologi tidak dapat dihindari yang sedikit demi sedikit masuk dan berarkulturasi dengan kehidupan masyarakat adat. Namun dalam hal ini nilai-nilai  kearifan  lokal  tersebut  perlu  ditelaah  tujuan  dan  manfaatnya.  Salah  satu  tujuannya  adalah  tidak  terjadi politik uang yang dikhawatirkan terjadi dalam Pilkades. Di samping itu untuk mendudukkan seseorang sebagai Depati Ninik  Mamak  melalui  proses  seleksi  dan  penelitian  yang  ketat.  Sehingga  setidaknya  dapat  dipastikan  bahwa  orang- orang yang menempati posisi sebagai bagian dari Depati Ninik Mamak adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, kualitas  dan  integritas.  Sehingga  jika  dikaitkan  dengan  Pemilihan  Kepala  Desa  dimana  salah  satu  syaratnya  adalah berasal dari Depati Ninik Mamak, maka tentu outputnya akan baik mengingat proses pencalonan melalui proses yang ketat.
Namun  hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  Perda  Pilkades  terutama  diatur  pada  Pasal  20  dimana  dalam  syarat menjadi  Kepala  Desa  tidak  lagi  memuat  mengenai  syarat-syarat  yang  diberlakukan  sesuai  dengan  adat-istiadat  yang berlaku  di  desa  setempat,  mengerti  dan  memahami  adat  istiadat  setempat  serta  tidak  pernah  terkena  sanksi  dan/atau hukum  adat  yang  pada  dasarnya  diatur  pada  Perda  Pilkades  sebelumnya.  Keberadaan  pengaturan  khusus  di  dalam Perda  itu  sendiri  merupakan  hal  yang  bersesuaian  dengan  syarat  yang  diatur  pada  Pasal  21  Permendagri  tentang Pilkades dimana muatan lain boleh saja diatur di dalam Perda.
Merujuk  kepada  landasan  konstitusional  yakni  pada  Pasal  28  C  Ayat  (2)  UUD  1945  yang  pada  prinsipnya mengatur  sehubungan  dengan  perlindungan  konstitusional  terhadap  hak  individu  untuk  dapat  memperjuangkan  hak- hak  dalam  hal  kolektif  untuk  membangun  masyarakat,  bangsa,  dan  Negara.  Lebih  lanjut  merujuk  kepada  Pasal  27 Ayat (1) UUD 1945 yang meletakkan persamaan hak  warga Negara dalam hukum dan persamaan hak dalam bidang pemerintahan. Hal tersebut tentu menjadi suatu argument dimana pengekangan hak-hak individu menjadi suatu bentuk pelanggaran konstitusi dimana dalam hal ini konstitusi sangat menghormati dan melindungi hak-hak tersebut.
Dalam  ketentuannya  khususnya  di  dalam  UU  Desa  memang  pada  hakikatnya  desa  dapat  dibagi  atas  desa  dan desa adat, yang dalam artinya desa adat yang masih memegang dan memelihara-nilai-nilai adat menjadi suatu bagian dari  penamaan  desa.  Mahkamah  Konstitusi  di  dalam  pertimbangannya  khususnya  pada  Putusan  Nomor  128/PUU- XIII/2015 menyatakan bahwa pada  status desa sebagai  suatu bagian  yang tidak dapat dipisahkan dengan pemerintah daerah  yang  dalam  hal  ini  melaksanakan  perintah  Peraturan  Perundang-undangan  sehingga  secara  resmi  pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan terbawah dari pemerintah daerah.
Namun dalam hal ini eksistensi desa adat sepanjang nilai adat tersebut masih hidup, dipatuhi dan berkembang di tengah  masyarakat  adat  tentu  harus  mendapatkan  ruang  untuk  bertahan.  Apalagi  melihat  sejarah panjang  bangsa Indonesia yang memang tidak dapat dipisahkan dari kebaradaan yang berkaitan dengan adat-istiadat serta hukumnya. Maka dalam hal ini tentu mengingat  ruang desa  adat tersebut diakomodir oleh Negara melalui peraturan perundang- undangan tentu terbuka lebar peluang masyarakat adat mempertahankan nilai-nilai adatnya tersebut.
Selain itu pula jika merujuk lebih jauh terutama terhadap pengaturan UNDRIP dimana ketentuan ini khususnya di  dalam  Pasal  2  menjamin  hak  eksistensi  masyarakat  adat  yang  tentu  termasuk  pula  di  dalamnya  adalah  eksistensi hukum  adatnya  tersebut.  Maka  dalam  hal  ini  disaat  berbicara  ada  suatu  hak  di  sana  tentu  ada  suatu  kewajiban  yang melekat  secara  konstitusional  pula  dalam  bingkai  ketatanegaraan.  Tentu  dalam  hal  ini  terdapat  kewajiban  Negara untuk  menjamin  hak-hak  tersebut  tanpa  bisa  mengabaikannya.  Mengingat  hak  masyarakat  adat  tersebut  merupakan
17 Lihat  Hainadri  et.al, Peran  Kaum  Adat  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Lima  Desa  Dalam  Kedepatian Semerap Kecamatan Keliling Danau  Kabupaten  Kerinci  Provinsi  Jambi , Jurnal  Al-Qisthu, Vol.15, No.2, December 2017,  hlm. 44.
18 Zidane Tumbel, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia , Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020, hlm. 5.
19 Wawancara Mat Rajab Pada Tanggal 12 Agustus 2020
Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto dan Taufan Dyusanda Putra, Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)
bagian  dari  HAM,  Maka  dalam  hal  ini  Negara  memiliki  3  kewajiban  yakni  berkewajiban  untuk  melakukan perlindungan, menghormati serta memenuhinya. 20
Hal  ini  sangatlah  penting  mengingat  jati  diri  bangsa  Indonesia  yang  memang  lekat  dengan  adat  istiadat  yang terikat  dengan  sejarah  panjang  bangsa  Indonesia.  Maka  dalam  hal  ini  tentu  Indonesia  sangat  berkepentingan  dalam menjaga, merawat dan menjamin  eksistensi  hukum adat  sepanjang berlaku, dipatuhi, dihormati serta dijalankan oleh masyarakat setempat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum nasional. Yang mana dalam hal ini  jika  dirujuk  kepada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/  PUU-X/2012  yang  mana  dalam  limitasinya  harus ada penetapan oleh Peraturan Daerah selaku masyarakat hukum adat. 21 Pengaturan ini adalah suatu bentuk pengakuan masyarakat  hukum  adat  sebagai  subjek  hukum  untuk  memperkuat  eksistensi  nilai  hukum  adat  yang  hidup  di dalamnya.
Dalam  hal  ini  tentu  serta  merta  hukum  adat  tersebut  tidak  serta  merta  dapat  berlaku,  namun  dalam  hal  ini diperlukan  sandaran  hukum  yang  kuat  untuk  memberlakukan  ketentuan  adat  tersebut  dengan  tanpa  sandaran  hukum yang  kuat  dan  tegas.  Tentu  dalam  hal  ini  diperlukan political  will dan  pengaturan  hukum.  Maka  dalam  hal  ini diperlukan  itikad  bersama  untuk  melakukan  perlindungan  hukum  terhadap  hukum  adat  yang  dituangkan  dalam peraturan khusus yakni Peraturan Daerah.
Namun  di  sisi  lain,  tentu  dalam  hal  ini  masyarakat  perlu  membuka  diri  terhadap  perkembangan  sosial  dan tentunya  perkembangan  hukum.  Paradigma  masyarakat  tentang  HAM  juga  perlu  untuk  ditingkatkan,  dengan  hal tersebut sudah barang tentu masyarakat akan terbuka juga untuk menyesuaikan keberadaan hukum adat dengan hukum positif  itu  sendiri.  Namun  juga  di  sisi  lain  dalam  perumusan  peraturan  perundang-undangan  juga  diperlukan penggalian  terhadap  nilai-nilai  yang  hidup  di  tengah  masyarakat  yang  bernilai  positif  yang  kemudian  direduksi menjadi  hukum  nasional.  Di  samping  itu  juga  mengingat  Indonesia  sebagai  Negara  yang  tidak  terlepas  dari keberagaman adat istiadat sudah selayaknya juga Negara memberi fleksibilitas penerapan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara.

## SIMPULAN
1. UNDRIP mengatur perihal tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak individu serta hak kolektif yang sangat tertentu  yang  bersumber  dari  masyarakat  adat.  Dalam  hal  ini  Negara  berkewajiban  melakukan  perlindungan ataupun pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat adat termasuk warisan budaya serta manifestasi budaya mereka termasuk sumber daya manusia dan genetika.
2. Pada  masyarakat  adat  kedepatian  semerap  Kabupaten  Kerinci  terdapat  suatu  ketentuan  adat  dimana  bakal  calon kepala  desa  harus  mendapat  rekomendasi  adat  dan  diangkat  dari  Depati  dan  Nenek  Mamak.  Ketentuan  tersebut dipandang  bertentangan  dengan  Paraturan  Daerah  setempat  sehubungan  dengan  Pemilihan  kepala  desa.  Maka mengingat  ketentuan  UNDRIP  dan  UUD  1945,  maka  Negara  berkewajiban  melindungi  dan  memelihara  adat istiadat  tersebut  mengingat  dampak  positif  yang  timbul  karenanya.  Maka  dalam  hal  ini  ketentuan  adat  tersebut mestinya diatur di dalam Perda termasuk juga tentang pengakuan masyarakat adatnya. Di samping itu masyarakat perlu  untuk  membuka  paradigma  tentang  HAM  dalam  pemilihan  kepala  desa  di  samping  juga  dalam  paradigma pemberlakuan  hukum  adat  perlu  ada  fleksibilitas  dari  Negara  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  hukum nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2005 Peter  Malanczuk, Akehurst’s  Modern  Introduction  To  International  Law:  Seventh  Revised  Edition ,  Routledge,  New York, 1997

## Jurnal
Abdul  Muthalib  Tahar, Pengaruh  Hukum  Internasional  Terhadap  Pembentukan  Hukum  Nasional , Jurnal  Selat,  Mei Vol. 2 No. 2 Edisi 4 Ahmad  Redi  et.al, Konstitusionalitas  Hak  Masyarakat  Hukum Adat  atas  Hak Ulayat Rumpon di  Provinsi  Lampung , Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017.
20 Yuliana Primawardani, Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Provinsi Maluku , Jurnal HAM Vol. 8 No. 1, Juli 2017, hlm. 8.
21 Lihat Mia Siscawati, Masyarakat  Adat  dan  Perebutan  Penguasaan Hutan ,  Wacana  Jurnal Transformasi Sosial,  Nomor 30, Tahun XV, 2014, hlm. 14.
Dony Yusra Pebrianto, Budi Ardianto dan Taufan Dyusanda Putra, Eksistensi Kearifan Lokal dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Ditinjau dari Undrip (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci)
Hainadri  et.al, Peran  Kaum  Adat  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Lima  Desa  Dalam  Kedepatian Semerap  Kecamatan  Keliling  Danau  Kabupaten  Kerinci  Provinsi  Jambi ,  Jurnal  Al-Qisthu,  Vol.15,  No.2, December 2017 Hayatul  Ismi, Pengakuan  Dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Masyarakat  Adat  Atas  Tanah  Ulayat  Dalam  Upaya Pembaharuan Hukum Nasional , Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1 Mia Siscawati, Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan , Wacana Jurnal Transformasi Sosial, Nomor 30, Tahun XV, 2014 Muazzin, Hak  Masyarakat  Adat  (Indigenous  Peoples)  atas  Sumber  Daya  Alam:  Perspektif  Hukum  Internasional , Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014 Neneng  Yani  Yuningsih  dan  Valina  Singka  Subekti, Demokrasi  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa?  Studi  Kasus  Desa Dengan  Tipologi  Tradisional,  Transisional,  dan  Modern  di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2008-2013 ,  Jurnal Politik, Vol. 1, No. 2, Februari 2016.
Noer  Fauzi  Rachman, Masyarakat  Hukum  Adat  Adalah  Bukan  Penyandang  Hak,  Bukan  Subjek  Hukum,  dan  Bukan Pemilik Wilayah Adatnya , wacana Jurnal Transformasi Sosial, No. 33, Tahun XVI, 2014. Yance Arizona, Masyarakat Adat dalam Kontestasi Pembaruan Hukum , Academia.edu. Yuliana Primawardani, Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Provinsi Maluku , Jurnal HAM Vol. 8 No. 1, Juli 2017 Zidane  Tumbel, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Budaya  Masyarakat  Adat  Dalam  Perspektif  Hukum  Hak Asasi Manusia , Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020