Dearsip, Vol. 02 No. 02

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) (Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Gedung Urusan Kesehatan (URKES) POLRES Lamongan )
Arif Budi Kurniawan (arifbudikurniawan16@gmail.com)¹
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan ¹

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah Proyek Pembangunan Gedung Sarana Kesehatan (Urkes) Polres Lamongan yang dilaksanakan sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  sesuai  dengan  UU  yang  berlaku,  serta  untuk mengetahui  sejauh  mana  implementasi  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pencapaian implementasi SMK3 sesuai dengan peraturan UU dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Proyek Pembangunan  Gedung  Urusan  Kesehatan  (URKES)  POLRES  Lamongan,  terletak  di  Jl. Kombes Pol Moh, Duryat, Jetis, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan. Instrumen penelitian yang digunakan  adalah  daftar  pertanyaan  wawancara,  alat  perekam,  dan  buku  catatan.  Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data  dilakukan  dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  atau  penarikan kesimpulan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  (SMK3)  pada  Proyek  Pembangunan  gedung  urusan  kesehaaatan  polres lamongan Tingkat penerapan yang diterapakan dalam penelitian ini sudah baik dengan melihan nilai  kontrak  dan  resiko  pekerjaan  sudah  termasuk  baik  namun  dari  hasil  wawancara  pada proyek pembangunan gedung Urusan Kesehatan (URKES) Polres Lamongan terdapat faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya penerapan penerapan SMK3 yaitu kurangnya kesadaran para pekerja tentang keselamatan kerja, dan juga terbatasnya anggaran dana dalam pelaksanaan SMK3.
Kata Kunci : Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Implementasi, Faktor-faktor

## ABSTRACT
This study aims to analyze whether the Lamongan Police Health Facility Building Construction Project  (Urkes)  implemented  has  implemented  an  Occupational  Health  and  Safety Management System (SMK3) in accordance with the applicable law, as well as to determine the  extent  of  implementation  and  the  factors  that  affect  the  achievement  of  implementation. SMK3 is in accordance with the law and the prevention of accidents in the workplace. This study  used  descriptive  qualitative  method.  This  research  was  carried  out  at  the  Lamongan POLRES Health Affairs Building Project (URKES), located on Jl. Kombes Pol Moh, Duryat, Jetis, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan. The research instrument used was a list of interview questions,  a  recording  device,  and  a  notebook.  The  data  collection  procedure  was  done  by interview, documentation, and observation. Data analysis techniques are carried out by means of data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results of this  study  are  that  the  Occupational  Safety  and  Health  Management  System  (SMK3)  in  the Lamongan Police Health Affairs Building Construction Project The level of application applied in this study is good by looking at the contract value and job risk including good but from the
results  of  interviews  on  building  construction  projects  Health  Affairs  (URKES)  Lamongan Police there are factors that cause the implementation of SMK3 not to be fulfilled, namely the lack of awareness of workers about work safety, and also the limited budget for implementing SMK3.
Keywords: Occupational  Safety  and  Health  Management  System  (SMK3),  Implementation,

## Factors

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan proyek konstruksi merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, dan sering timbul permasalahan dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Masalah yang sering timbul dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah ketidak kepatuhan pekerja  terhadap  penerapan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3).  Keselamatan  kerja merupakan  masalah  yang  paling  banyak  menyita  perhatian  berbagai  organisasi  karena mencakup beberapa hal yaitu segi perikemanusiaan, ekonomi, aspek hukum serta pertanggung jawaban organisasi tersebut. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan  Kerja  (SMK3)  Kontruksi  Bidang  Pekerjaan  Umum,  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan K3 Konstruksi merupakan segala bentuk kegiatan  yang  bertujuan  untuk  menjamin  serta  melindungi  keselamatan  dan  kesehatan  bagi tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja  pada  pekerjaan  konstruksi.  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (K3)  merupakan  bagian terpenting  dari  kegiatan  proyek  konstruksi  dan  dapat  menarik  perhatian  karena  melibatkan berbagai isu seperti perspektif kemanusiaan, biaya, manfaat ekonomi dan aspek hukum. Untuk meningkatkan citra organisasi / perusahaan itu sendiri (Sanjaya et al., 2012).
Mengingat  pentingnya  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (K3)  di  sektor  konstruksi Indonesia,  maka  pemerintah  telah  mengatur  pelaksanaan  K3  dalam  undang-undang  dan kewajibannya di semua sektor industri konstruksi. Hal ini untuk memastikan bahwa penerapan K3  merupakan  hal  mutlak  yang  memberikan  perlindungan  dan  meminimalkan  risiko kecelakaan  kerja.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  produktivitas  kinerja,  memastikan kualitas dan keamanan tempat kerja, dan menghilangkan kecelakaan. (PARAMPARA, 2018).
Kendala manajemen K3 konstruksi dalam penerapan K3 adalah dukungan dari manajemen puncak, hal ini disebabkan karena proyek konstruksi membutuhkan tenaga kerja yang banyak, batas waktu  pengerjaan  seminimal  mungkin,  dengan biaya  yang sedikit  tetapi menghasilkan keuntungan  sebanyak-banyaknya,  maka  dari  itu  pada  proyek  konstruksi  dengan  manajemen puncak  yang  kurang  mendukung  penerapan  K3  akan  mengakibatkan  kurangnya  upaya pencegahan  dan  pengendalian  kecelakaan  kerja  seperti  kurang  tersedianya  APD,  kurangnya fasilitas  medis,  lemahnya  monitoring  dan  evaluasi  terkait  K3,  dan  kurang  terlaksananya komitmen K3 sesuai dengan kebijakan karena hanya sebagai pemenuhan perundangundangan. Tentunya  semua  kegiatan  proyek  konstruksi  bertujuan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  tepat waktu sesuai rencana dari segi kualitas dan biaya, namun banyak kegiatan proyek konstruksi yang  dilakukan  dapat  menimbulkan  kerugian  dan  keterlambatan  penyelesaian.  Salah  satu penyebab keterlambatan dalam penyelesaian konstruksi yaitu terjadinya kecelakaan kerja yang dapat terjadi pada suatu proyek konstruksi (Sepang et al., 2013).
Bangunan Gedung Urusan Kesehatan (Urkes) Polres  Lamongan merupakan gedung  yang dibangun  di  lingkugan  Polres  Lamongan,  Gedung  Urusan  Kesehatan  ini  berfungsi  sebagai tempat  layanan  kesehatan  bagi  seluruh  pegawai.  Pembangunan  fassilitas  kesehatan  adalah bagian  dari  pembangunan  nasional  yang  bertujuan  meningkatkan  kesadaran,  kemauan  dan
kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap  orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan  yang setinggitingginya. Pembangunan Gedung Urusan  kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi  bangsa  Indonesia,  baik  masyarakat,  swasta  maupun  pemerintah  yang  dalam pelaksanaan  pembangunannya  harus  memenuhi  azas  dan  prinsip  kemanfaatan,  keselamatan, keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan, agar tercapainya tunjuan dan kemanfaatan dari pembangunan Gedung Urusan Kesehatan Polres Lamongan.
Klasifikasi Bangunan Gedung Sarana Kesehatan (Urkes) Polres Lamongan adalah bangunan tidak sederhana. Setiap fungsi dari bangunan yang bersifat tidak sedehana atau lebih dari satu bangunan atau dengan nilai yang cukup besar, maka penangganannya wajib memenuhi standart operating procedure yang baik dan terencana, sehingga kegiatan pekerjaan yang dimulai dari perencanaan,  pengawasan  dan  pembangunan  fisik  pekerjaan,  merupakan  suatu  untaian manajemen proses kegiatan kontruksi, yang saling terkait, terpadu dan komprehensif sampai fisik bangunan tersebut selesai, dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pengguna.
Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  yang dilaksanakan semaksimal mungkin tentunya dapat memberikan jaminan keselamatan kepada karyawannya  dan  diharapkan  dapat  membawa  efek  dan  manfaat  positif  bagi  stakeholders industri konstruksi dan lingkungan. Kegiatan konstruksi, peraturan perundang-undangan yang berlaku  terkait  dengan  sistem  regulasi  dilakukan  untuk  mengatasi,  menghindari  atau meminimalkan risiko atau kecelakaan kerja semaksimal mungkin. Kegagalan penggunaan K3 dalam  proyek  konstruksi  dapat  menimbulkan  risiko  kecelakaan  kerja.  Kegiatan  konstruksi harus  dikelola  dengan  memperhatikan  standar  peraturan  atau  perundang-undangan  dan ketentuan K3 yang berlaku, oleh karenanya perlu dilakukan kegiatan penelitian ini bertujuan untuk  melakukan  analisis  apakah  Proyek  Pembangunan  Gedung  Sarana  Kesehatan  (Urkes) Polres Lamongan yang dilaksanakan sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  (SMK3)  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pencapaian  implementasi  SMK3  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan pencegahan kecelakaan di tempat kerja.

## KAJIAN PUSTAKA

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  agar  tidak  sama  atau  tidak  meniru  dengan  penelitian  sebelumnya.  Di  bawah  ini dideskripsikan  penelitian-penelitian  terdahulu.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui permasalahan  yang  terdapat  pada  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  terdahulu  diantaranya Sidik dan Hariyono (2017)  yang berjudul Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Studi Kasus: Proyek Konstruksi Sahid Jogja Lifestyle City di Kabupaten Sleman. Kedua penelitian dari Hakim (2017) yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko Sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) Studi Kasus: Pembangunan  Flyover Pegangsaan 2 KelapaGading Jakarta Utara . Ketiga penelitian dari Wulandani (2015) yang berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan  Kesehatan Kerja (SMK3) Studi Kasus: Pembangunan Apartemen Gunawangsa Merr  Surabaya . Keempat penelitian dari Pangkey, Malingkas, dan Walangitan (2012)  yang  berjudul Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi di Indonesia Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir Soekarno – Manado. Kelima penelitian dari Ibrahim (2020) yang berjudul Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, dan Kesehatan
Dearsip, Vol. 02 No. 02
Kerja (SMK3) Pada Proyek Konstruksi  Gedung Studi Kasus : Pembangunan Gedung DPRD Sleman, Yogyakarta

## Proyek Konstruksi
Proyek  konstruksi  merupakan  serangkaian  kegiatan/  proses  pelaksanaan  yang  memiliki waktu, sasaran, dan sumber daya tertentu, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pemeliharaan  pasca  pembangunan,  rangkaian  kegiatan  tersebut  terdapat  suatu  proses  yang mengolah  sumber  daya  proyek  menjadi  suatu  jenis  bangunan/  konstruksi.  Sumber  daya tersebut  telah  diatur/  terhimpun  dalam  suatu  organisasi  proyek  untuk  menyelesaikan berdasarkan waktu, biaya dan    kualitas yang sesuai dengan sfesifikasi serta standar kualitas yang telah ditentukan  (Broto, 2011).

## Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Menurut  Mangkunegara  (2002:  163)  Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  adalah  suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk  menuju  masyarakat  adil  dan  makmur.  Menurut  Pasal  1  ayat  1    Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  No.  05/PRT/M/2014  Tentang  Pedaman  Sistem  Manajemen  Keselamatan Dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3),  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Konstruksi  yang selanjutnya disingkat  K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan  dan  kesehatan  tenaga  kerja  melalui  upaya  pencegahan    kecelakaan  kerja  dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.

## Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Bersumber pada PP Nomor. 50 Tahun 2012, SMK3 ialah bagian dari sistem manajemen perusahaan  secara  keseluruhan  dalam  rangka  pengendalian  resiko  yang  berkaitan  dengan kagiatan  kerja  guna  terciptanya  tempat  kerja  yang  nyaman,  efektif  serta  produktif. Keselamatan Kesehatan Kerja( K3) ialah segala aktivitas untuk menjamin serta melindungi para tenaga kerja melalui upaya pencegahan musibah serta penyakit akibat kerja.
Pedoman Penerapan  Sistem Manajemen Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Pada  dasarnya  pertimbangan  dalam  penerapan  SMK3  terdapat  pada  tingkat  risiko  dan berkaitan  dengan  suatu  proses  operasi/  produksi  yang  terdapat  pada  lingkungan  kerja, semakin  besar  tingkat  risiko  kecelakaan  kerja,  maka  penerapan  SMK3  akan  lebih  intensif dilaksanakan  untuk  memelihara  agar  tempat/  lingkungan  kerja  lebih  aman,  sehat  dan produktif  (Tarwaka, 2014). Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  pedoman  dalam  melakukan penerapan  SMK3  setiap  perusahaan  wajib  melaksanakan.  Penetapan  Kebijakan  K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan kinerja SMK3.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  metode  kualitatif, yang  artinya  data  yang  dikumpulkan  bukan  berupa  angka-angka,  melainkan  data  tersebut berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan  lapangan,  dokumen  pribadi,  catatan  memo,  dan dokumen resmi lainya yang di peroleh selama penelitian. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin mengambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam,  rinci  dan  tuntas.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Proyek  Pembangunan  Gedung Urusan Kesehatan (URKES) POLRES Lamongan, terletak di Jl. Kombes Pol Moh, Duryat,
Jetis, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan. Alokasi waktu  yang digunakan untuk penelitian ini, dilaksanakan dalam  waktu  +- 3 bulan dengan tahapan dua bulan pertama  observasi, diawali penyusunan  proposal  dan  seminar  proposal,  dua  bulan  kedua  adalah  melaksanakan  tahapan penelitian yang meliputi penggalian data dan analisis data, dua bulan ketiga tahapan laporan hasil penelitian dan konsultasi skripsi. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pedoman atau daftar pertanyaan wawancara, alat perkam wawancara, dan buku catatan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  mereduksi  data,  penyajian  data,  dan  verifikasi  atau penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan Gedung Urusan Kesehatan (URKES) POLRES Lamongan merupakan salah satu proyek Hibah barang Pemerintah kabupaten lamongan  yang dikelolah oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lamongan, pembangunan gedung URKES Polres Lamongan merupakan  proyek  yang  pembiayaanya  menggunakan  anggran  pemerintah  kabupaten lamongan  tahun  APBD  2021,  sehingga  dalam  setiap  porsesnya  harus  dapat  berjalan  sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Pembangunan  proyek  gedung  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada anggota  Polri,  PNS  Polri  dan  keluarganya  untuk  mengecek  kesehatan.  Gedung  urkes  polres yang  lama  memiliki  sarana  dan  prasarana  dirasa  kurang.  Selain  dari  pada  itu,  maksud  dari pembangunan proyek gedung baru ini adalah untuk menambah sarana dan prasarana agar lebih baik lagi agar semua anggota kepolisian polres Lamongan lebih nyaman dan lebih aktif dalam melaksanakan tugas kepolisian bekerja karena pelayanan kesehatan yang baik.
Pekerjaan  proyek  “HIBAH  BARANG  PEMBANGUNAN  GEDUNG  URKES POLRES  LAMONGAN“  ini  untuk  sistem  pelelangannya  menggunakan  pelelangan  umum dengan  pascakualifikasi  yang  dimenangkan  oleh  CV.  Kawan  Konstruksi  sebagai  pemenang utama  yang  diserahi  tugas  untuk  melaksanakan  pembangunan  proyek  oleh  pemberi  tugas melalui prosedur lelang maupun ditunjuk secara langsung. Segala pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai kontrak (Rencana Kerja, syarat – syarat dan gambar) dengan biaya sesuai kontrak yang mereka sepakati.
Dalam  setiap  kegiatan  konstruksi  merupakan  pekerjaan  berat  yang  di  dalamnya melibatkan banyak unsur. Bukan hanya manusia sebagai pekerja, melainkan juga unsur-unsur lain yang mendukung. Dari mulai penggunaan alat-alat berat hingga terlibatnya bahan material dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan dunia konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja lebih tinggi dibandingkan jenis pekerjaan lainnya, sehingga dalam hal ini di atur dalam PP No. 50  Tahun  2012  tentang  Penerapan  sistem  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (SMK3)  yang mengatur  dan  menjamin  keselamatan  bagi  pekerja  yang  terlibat  dalam  proyek  konstruksi. Proyek  pembangunan  gedung  urusan  kesehatan  (URKES)  Polres  lamongan  dalam pelaksanaanya telah menerapkan SMK3 konstruksi bidang PU yang meliputi 5 aspek yaitu :
1. Kebijakan K3
Dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi  yang  tertib, penyelenggara  pekerjaan  konstruksi  wajib  memenuhi  syarat-syarat  tentang  keamanan, keselamatan,  dan  kesehatan  pada  tempat  konstruksi,  serta  untuk  menjamin  kepuasan pelanggan  beserta  seluruh  komunitas  yang  berhubungan  dengan  seluruh  kegiatan perusahaan.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  bapak  iwan  hariadi  selaku  direktur  Cv. Kawan  Konstruksi  “Dalam  setiap  proyek  yang  kami  tangani  selalu  mengedepankan kualitas  mutu,  dan  juga  keselamatan  pekerja  kami,  agar  para  pekerja  juga  merasa  aman
dalam melakukan pekejaanya, dengan berpedoman pada kebijakan K3 yang sudah di buat dan  disepakata  bersama  oleh  pimpinan  mas”  CV.  Kawan  Konstruksi  selaku  kontraktor selalu mengadakan pengendalian setiap resiko mutu, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan sehingga akan dihasilkan proses kerja dan produk yang berkualitas, sehat dan aman serta baik terhadap lingkungan maupun bagi pekerja pada proyek konstruksi. Untuk mencapai komitmen tersebut maka perusahaaan menetapkan:
a. Mematuhi semua ketentuan peraturan dan persyaratan lain yang relevan, terkait dengan masalah mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
b. Berusaha  mengendalikan  resiko  mutu,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  serta lingkungan yang dapat menyebabkan kecelakaan dan penyakit kerja serta pencemaran lingkungan maupun penurunan kepuasan pelanggan.
c. Berusaha mengendalikan aspek penting mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan  terutama  penggunaan  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam, pengelolaan  kualitas  udara  dan  penanganan  limbah  termasuk  aspek  lainnya  yang berdampak negatif terhadap mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
d. Menjamin  seluruh  karyawan  dan  pihak  terkait  lainnya  kompeten  dengan  cara memberikan  pelatihan  yang  memadai  sesuai  dengan  tugas-tugasnya.  Menjadikan kerang-ka ini sebagai acuan dalam penetapan tujuan dan sasaran mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
e. Berusaha  agar  kebijakan  ini  dikomunikasikan  dan  dapat  dipahami  oleh  seluruh karyawan, pihak pemasok dan sub kontraktor terkait.
f. Menjamin  peningkatan  berkesinambungan  terhadap  penerapan  Sistem  Manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
g. Menjamin agar kegiatan ini tersedia bagi publik yang memelukannya.
Bapak  Iwan  Hariadi  selaku  direktur  Cv.  Kawan  Konstruksi  menjelaskan  bahwa  “Dari Kebijakn ayanh kami miliki itu mash tentunya juga di sesuaikan dengan kondisi di lapang juga,  misalnya  seperti,  skala  proyek,  dampaknya  juga  bagi  lingkungan,  kamu  terus mengkajinya  setiap  satu  tahun  sekali,  dengan  menyesuaikan  kondisi  yang  ada”.  Dari pernyataan  tersebut  CV  Kawan  Konstruksi  terus  berusaha  menyesuaikan  kebijakanya disesuaikan  dengan  sifat,  skala  dan  dampak  dari  kegiatan  dan  produk  perusahaan  yang dihasilkan. Kebijakan K3 ditinjau ulang secara berkala satu tahun sekali atau bila terjadi perubahan internal dan eksternal yang mempunyai dampak terhadap K3 secara berarti.
2. Perencanaan K3
Dalam perencanaan SMK3 ini meliputi perencanaan identifikasi bahaya, peraturanperaturan, tujuan dan sasaran, indikator kerja, perencanaan awal dan perencanaan kegiatan  yang  sedang  berlangsung.  Bapak  Iwan  Hariadi  selaku  direktur  Cv.  Kawan Konstruksi  menjelaskan  bahwa:  “Perencanaan  K3  yang  kami  buat  dalam  proyek pembangunan Gedung URKES Polres Lamongan, tentunya di buat dengan mengacu pada kebijakan  K3  yang  kami  miliki,  dengan  di  sesuaikan  pada  kondisi  proyek”.  Terdapat beberapa prosedur  yang terdapat pada perencanaan SMK3 dalam proyek pembanguunan Gedung Urusan Kesehatan POLRES Lamongan sebagai berikut.

## Prosedur Sistem Keselamatan dan Kerja (SMK3)
Prosedur Sistem Keselamatan dan Kerja (SMK3) yang digunakan dalam yang terdapat dalam prosedur dituangkan dalam Prosedur K3L sebagai berikut.
Dearsip, Vol. 02 No. 02

## Mekanisme Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengen dalian Resiko
1) Pada tahap awal, dilakukan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan yang ada pada suatu obyek/aktivitas yang dinilai risikonya. Apabila analisa identifikasi bahaya tersebut untuk proyek, maka urutan jenis aktivitas pekerjaan mengacu pada Quality plan (QPLAN), Metode kerja proyek, AMDAL atau UKL-UPL.
2) Identifikasi potensi bahaya dan aspek lingkungan ini dapat ditentukan dengan melihat hal apa saja yang dapat berpotensi mencelakai personil/ menimbulkan kecelakaan  kerja  atau  menyebabkan  pengaruh  negatif  terhadap  lingkungan. Identifikasi  potensi  bahaya  pada  HIRARC  dilakukan  dengan  melihat  aspek 4M + 1E yaitu:
a) Man (manusia), termasuk bahaya ergonomi dan psikososial,
b) Machine (Mesin/perkakas  yang  digunakan),  termasuk  bahaya  fisik, mekanik dan listrik,
c) Material (material/bahan  yang  digunakan),  termasuk  bahaya  kimia  dan fisik,
d) Method (metode kerja), termasuk bahaya kimia, biologi, dan
e) Environment (lingkungan kerja), termasuk bahaya kimia dan biologi.
3) Identifikasi bahaya dan aspek lingkungan juga dilakukan dengan cara observasi suatu aktivitas atau melakukan wawancara dengan personil yang terkait dengan aktivitas tersebut.
4) AMDAL ini menjadi kewenangan pemberi kerja kecuali diatur dalam kontrak bahwa AMDAL menjadi tanggung jawab kontraktor.

## Penilaian Risiko dan dampak lingkungan
1) setelah  semua  bahaya  teridentifikasi,  selanjutnya  diidentifikasi  akibat  dari setiap bahaya tersebut. Semua aspek lingkungan diidentifikasi dampak penting lingkungan.  Selanjutnya  dilakukan  penilaian  risiko  mempertimbngkan  2 faktor  yaitu  kemungkinan  dan  akibat.  Kriteria  dari  masing-masing  dapat dilihat pada Gambar berikut.
2) Hasil  penilian  risiko  dalam  HIRARC  disebut  tingkat  risiko,  apabila  tingkat risiko  dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  maka  dibuat  rencana  pengendalian risiko.
3) Proses analisa risiko dan penilaian risiko sebaiknya dilakukan bersama-sama antara petugas, fungsi konstruksi, fungsi teknik dan fungsi lain yang terkait.
4) Pada Environmental Aspect Impact Identification , setelah semua aspek dalam kegiatan dapat diidentifikasi, selanjutnya dari tiap aspek itu dievaluasi dampak merugikannya.
5) Penilaian  dilakukan  untuk  setiap  kriteria  dampak  yag  tercantum  di Environmental Aspect Impact Identification . Kemudian diambil hasil rata-rata dari skor seluruh kriteria dampak.
6) Setelah  mengambil  hasil  rata-rata  evaluasi  kriteria  dampak,  akan  diperoleh status signifikan dan status tidak signifikan.
Dearsip, Vol. 02 No. 02
7) Apabila  tingkat  risiko  dalam Environmental  Aspect  Impact  Identification termasuk dalam kategori sigfnifikan maka risiko tersebut wajib masuk dalam risk register proyek.

## Tindakan Pengendalian Risiko
1) Pengendalian  Risiko  dilakukan  terhadap  semua  risiko  yang  timbul,  jenis pengendalian risikonya dilakukan sesuai dengan hierarki pengendalian yaitu:
a) Eliminasi
Eliminasi  merupakan  suatu  bentuk  pengendalian  risiko  dengan menghilangkan bahaya atau risiko dari sumbernya.
b) Substitusi Yaitu digantinya sumber risiko tinggi dengan bahan atau sumber bahaya yang lebih kecil.
c) Pengendalian Teknik Bentuk pengendalian risiko dengan cara rekayasaatau engi neering .
d) Pengendalian Administratif
Yaitu  langkah  pengendalian  risiko  dengan  cara  dipasangnya  tanda  atau rambu peringatan dan instruksi kerja di dekat lokasi pekerjaan, serta melalui penerapan suatu prosedur sistem kerja.
e) Alat Pelindung Diri Merupakan  pengendalian  risiko  dengan  cara  memakai  peralatan  APD sesuai dengan jenis risiko dan sumber bahaya. APD sendiri merupakan alat yang digunakan untuk  melindungi  seseorang  yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat bekerja.
2) Dalam menetapkan pengendalian risiko, agar dilakukan identifikasi peraturan perundangan  dan  persyaratan  lainnya  yang  harus  dipenuhi  untuk mengendalikan risiko. Peraturan perundangan atau persyaratan lainnya yang diidentifikasi agar dicantumkan nomor serta bagian/bab/pasal/ayat terkait.
3) Setelah  ditentukan  pengendalian  risiko  dari  masing-masing  potensi  bahaya, dilakukan penilaian risiko kembali dan dipastikan bahwa tingkat risiko turun menjadi “rendah” atau Low (L).
3. Pelaksanaan Rencana K3
Pelaksanaan rencana k3 merupakan tahap pelaksanaan rencana k3 yang dilakukan oleh cv kawan konstruksi dalam proyek pembangunan gedung urusan kesehatan berdasarkan rencana  yang  telah  di  tetapkan,  dalam  proyek  pembangunan  gedung  urusan  kesehatan Polres  Lamongam  merupakan  proyek  dengan  potensi  bahaya  rendah,  hal  ini  sejalan dengan  pernyataan  bapak  iwan  hariadi  selaku  direktur  cv  kawan  konstruksi. “Pembangunan  gedung  uruan  kesehatan  ini  dapat  dikatakan  sebagai  proyek  dengan potensi bahaya rendah, dikarenakan proyek pembangun gedung urusan kesehatan polres Lamongan bernilai Rp1,272,014,000.00 dengan keseluruhan jumlah pekerja 25 orang” Dari pernyataan tersebut sesuai sengan Permen PU No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  Konstruksi  Bidang Pekerjaan  Umum  Pasal  5  ayat  (2)  b  yang  berbunyi  “potensi  bahaya  rendah,  apabila pekerjaan  bersifat tidak berbahaya yang mempekerjakan tenaga kerja yang kurang dari 100  orang  dengan  nilai  kontrak  dibawah  Rp.  100.000.000  (Seratus  Milyar  Rupiah) pelaksanaan rencana k3 pada proyek pembangunan gedung urusan kesehatan (URKES)
Polres Lamongan dalam pelaksanaanya di lapang massih terdapat kendala, diantaranya yaitu para pekerja tidak menggunakan APD (Alat Pelindung diri) pada saat melakukan pekerjaanya, hal ini dapat di lihat pada gambar 4.2 berikut :

## Gambar 4.2 Potret pekerja tidak menggunakan APD
(Sumber : Dokuemntasi Pribadi)
Dari gambar 4.2 tersebut dapat di lihat bahwa pekerja dalam melaksanakan pekerjaanya tidak mengenakan masker sarung tangan. Sepatu dan sarung tangan dan juga helm proyek. Bapak  Iwan  hariadi  berpendapat  bahwa  selaku  direktur  cv  kawan  konstruksi  “Untuk penyediaan APDnya mas  saya rasa memang kurang, karena terbatasnya  anggaran biaya, karena  untuk  penyedian  APD  lengkap    sesuai  dengan  jumlah  pekerja  nantinya  akan memakan  biaya  yang  cukup    besar,  sebisa  mungkkin  kami  juga  sudah  menerapkan konsepkonsep keselamatan, dan proyek ini termasuk dalam proyek dengan potensi bahaya renda, serta dalam sepengalaman kami sangat jarang terjadi kecelakanaan kerja, kalaupun nanti misalnya terjadi kecelakaan, resiko yang timbul juga nantinya tercover oleh bpjs”. Selain itu bapak agus selaku pekerja pada proyek pembangunan gedung urusan kesehatan (URKES) Polres Lamongan juga menyatalan bahwa “Dengan adanya peraturaan tentang K3  kami  merasa  aman  dalam  melakukan  pekerjaan,  tapi  kalau  untuk  mengenakan  apd secara  lengkap  kami  merasa  tidak  nyaman  karena  tidak  terbiasa,  dan  nanti  malah mengganggu  produktivitas”.  Dari  pernyataan  tersebut  dapat  di    lihat  bahwa  penerapan SMK3 pada proyek pembangunan gedung urusan kesehatan (URKES) Polres Lamongan sudah berjalan baik namun masih terdapat juga beberapa kendala diantaranya terbatasnya anggaran  biaya  dalam  pelaksanaan  SMK3,  dan  pekerja  yang  tidak  terbiasa  mengenakan APD serta kurangkan kesadaran pekerja dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

## 4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
Dalam  mengukur,  memantau,  dan  mengevaluasi  kinerja  keselamatan  dan  kesehatan kerja,  pihak  K3  perusahaan  melakukan  inspeksi  ke  seluruh  area  perusahaan,  dimana inspeksi  ini  difokuskan  pada  penerapan  sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan kerja di perusahaan dan kondisi bahaya kecelakaan kerja baik dari tenaga kerja, lingkungan maupun peralatan kerjanya.
Evaluasi  efektivitas  penerapan  SMK3  perlu  dilakukan  sebagai  bahan  acuan  untuk memperbaiki/menyempurnakan  peraturan  atau  pedoman  yang  telah  dibuat.  Berdasarkan kelengkapan dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) pada proyek pembangunan Gedung Urusan Kesehatan (URKES) Polres Lamongan  secara umum sudah
berjalan  dengan  baik  yang  dilihat  dari  segi  komitmen  dan  kebijakan,  perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi serta tinjauan ulang oleh pihak manajemen.

## 5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3
Peninjauan  dan  peningkatan  kinerjs  SMK  bertujuan  untuk  menjamin  keseuain  dan efektifitas penerapan SMK3, peninjauan  tersebut dilakukan pada kebijakan , perencanaan, pelaksanaan  pemantauan  ,  dan  evaluasi.  Berkaitan  dengan  hal  ini  Bapak  Iwan  Hariadi direktur cv kawan konstruksi menjelaskan bahwa :  “Setelah  kegiatan proyek  pembanguan gedung  URKES  Polres  Lamongan  telah  selesai,  kami  melakukan  peninjauan,  terhadap pelaksanaan  rencana  k3  konstruksi  dengan  melakukan  evaluasi  terkait    bagaimana pelaksanaan  k3  di  proyek,  dari  hasul  evaluasi  tersebut  nantinya  kami  gunakan  untuk melakukan pengingkatan penerapan  SMK3”. Dari pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa CV Kawan Konstruksi telah melakukan   peninjauan terhadap kegiatan SMK3 Pada proyek  pembangunan  gedung  urusan  kesehatan  (URKES)  Polres  Lamongan  dari  hasil peninjauan pelaksanaan SMK3 terseb digunakan untuk melakukan peningkatan perbaikan dan peningkatan kinerja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  (SMK3)  pada  Proyek  Pembangunan  gedung  urusan  kesehaaatan  polres lamongan dapat di simpulkan bahwa :
1. Sistem  Manajemen  Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (SMK3)  pada  proyek pembangunan gedung Urusan Kesehatan (URKES) Polres Lamongan dalam penelitian ini  penerapanya  sudah  sudak  baik,  dengan  melihat  nilai  kontrak  dan  resiko  pekerjaan sudah termasuk baik.
2. Faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan  Keselamatan  Kerja  (SMK3)  yaitu  kurangnya  kesadaran  para  pekerja  tentang keselamatan kerja, dan juga terbatasnya anggaran dana dalam pelaksanaan SMK3.

## DAFTAR PUSTAKA
Broto, I. K. (2011). Identifikasi dan Penanganan Risiko K3 Pada Proyek Konstruksi Gedung.
Poli Teknologi Vol. 10, No.1 , 83-92.
Dipohusodo, I. (1996). Manajemen Proyek & Konstruksi Jilid 1. Yogyakarta: Kanisius. Djoko, S. (2007). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Proyek (Project Safety & Health Management). Jakarta: Departmen Pekerjaan Umum. Ervianto. (2005). Manajemen Proyek Konstruksi. Yogyakarta: Andi.
Febyana Pangkey, G. Y. (2012). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  (SMK3)  Pada  Proyek  Konstruksi  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  MEDIA ENGINEERING Vol. 2, No. 2 , 100-113.
Hakim, A. R. (2017). Implementasi Manajemen Risiko Sistem Kesehatan, Keselamatan Kerja dan  Lingkungan  (K3l)  pada  Pembangunan  Flyover  Pegangsaan  2  Kelapa  Gading Jakarta Utara. Media Komunikasi Teknik Sipil, Vol 23 , 113-123.
Hariyono,  F.  S.  (2017).  Analisis  Penerapan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Pada Proyek Konstruksi Sahid Jogja Lifestyle City di Kabupaten Sleman. 384-388.
ILO, I. L. (2013). Keselamatan dan Kesehatan Keja di Lingkungan Kerja. Jakarta: International Labour Office.
PARAMPARA,  B.  (2018,  April).  Media  Komunikasi  BPSDM  Kementrian  PUPR  Edisi  08. Safety COnstruction: Komitmen dan Konsistensi Terapkan SMK3 , hal. 1-35.
Ramli,  S.  (2010). Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  OHSAS  18001.
Jakarta: Dian Rakyat.
Sanjaya,  et  al.  (2012).  Analisis  Penerapan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Pada Proyek Konstruksi Gedung di Kabupaten Klungkung dan Karanggasem. Jurna Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil , VIII1- VIII9.
Sepang,  B.  A.  (2013).  Manajemen  Risiko  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Pada Proyek Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado. Jurnal Sipil Statik Vol. 1 No.4 ISSN:2337-6732 , 282-288.
Tarwaka, P. M. (2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja. Surakarta: Harapan Press Surakarta. Wulandani,  C.  D.  (2015).  2.1.3.  Evaluasi  Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (SMK3) Pada Proyek Pembangunan Apartemen Gunawangsa Merr Surabaya. ISBN 978-602-98569-1-0 , 733- 780.
Peraturan  Pemrintah  Republik  Indonesia  No.50  Tahun  2012  Tentang  Penerapan  Sistem Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.  Jakarta:  Kementrian  Sekertariat Negara RI.
PERMEN  PUPR  No.5  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Jakarta.