## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 1, Mei 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PATOLOGI SOSIAL DALAM MENCEGAH POTENSI KEJAHATAN TERHADAP TINDAKAN HUKUM DI MASYARAKAT
THE EFFECTIVENESS OF CONTROL OF SOCIAL PATHOLOGY IN PREVENTING THE POTENTIAL OF CRIME AGAINST LEGAL ACTION IN THE COMMUNITY

## Edy Chrisjanto 1
1 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Email: edychrisjanto28@gmail.com

## Abstrak
Polemik  patologi  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat  Potensi  kejahatan  dapat  muncul Ketika seseorang memberikan penilaian terhadap Tindakan masa lalunya  Seorang penjahat dari  keluarga  yang  bercerai,  mengalami  masa  kecil  yang  sulit,  hidup  di  lingkungan  sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki  gangguan  fisik  dan  mental  dan  berbagai  kesulitan  psikososial  lainnya,  serta mendapatkan  tekanan  dari  lingkungan  di  sekitarnya  mengenai  kehidupan  masa  lalunya keluargannya,  hal  inilah  yang  seyogyanya  di  buat  suatu  regulasi,  meskipun  penilain lingkungannya  benar  akan  tetapi  ini  akan  menimbulkan  Tindakan  yang  berpotensi  pada kejahatan baik, penganiayaan maupun pembunuhan serta negara berperan dalam  menjami kesejahteraan  ataupun  memberikan  keamanan  pribadi  yang  dilakukan  oleh  negara  dan merupakan  jaminan  terhadap  perlindungan  hak  suatu  jaminan  akan  kepastian  hukum terhadap  Tindakan  penilai  orang  belum  diatur  sehingga  hal  ini  tidak  memberikan  suatu keadilan dan kepastian akan hukum itu  sendiri kepada pihak yang merasa dirugikan akan perlindungan pribadi.

## Kata kunci: Efektivitas, Kejahatan, Patologi Sosial

## Abstract
Polemic  of  social  pathology  in  social  life  The  potential  for  crime  can  arise  when  a  person  gives  an assessment  of  his  past  actions  A  criminal  from  a  divorced  family,  experiences  a  difficult  childhood, lives in a poor social environment and there are many law violations, does not have a good education, has  physical  and  mental  disorders  and  various  other  psychosocial  difficulties,  as  well  as  getting pressure from the surrounding environment regarding the past life of their family, this is what should be made a regulation, even though the assessment of the environment is correct but this will lead to actions that have the potential for good crime, persecution and assassination and the state play a role in  guaranteeing  welfare  or  providing  personal  security  by  the  state  and  it  is  a  guarantee  for  the protection of the right, a guarantee of legal certainty for the actions of appraisers that have not been regulated so that this does not provide There is justice and certainty of the law itself to those who feel they have suffered personal protection.
Keywords: Crime, Effectiveness, Social Pathology

## Pendahuluan
Dasar  Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan dasar  yang  dapat  memberikan  gambaran 1 dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  untuk  itu  demi  tercapainya  jaminan  kepatian  hukumdalam menjawab amanah kostitusi makan di uraikan cegara detai menurut Undang undang  yang  di  amanahkan  dalam  konstitusi  pasal  1  ayat  (3)  Undang  – Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang  menguraikan mengenai  konsep  negara  hukum  di  indonesia.  Sebagai  negara  hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan,  keadilan  serta  kesejahteraan  bagi  warga  negaranya.  disini  dapat kita  lihat  bahwa  tanggungjawab  negara  bukan  hanya  menciptakan keamanan,  ketertiban  melaikan  memberikan  kesejahteraan  kepada  setiap warga negara yang merupakan hak yang harus di penuhi oleh negara.
Menurut Jeremy Bentham, hak adalah anak dari hukum. Dari hukum yang  nyata  timbul  hak  yang  nyata.  Sebaliknya  dari  hukum  yang  imajiner yaitu  hukum  alam,  timbul  hak  yang  bersifat  imajiner.  Hak-hak  alamiah benar-benar  tidak  masuk  akal.  Sebelum  Bentham,  David  Hume  juga berpendapat bahwa hukum alam dan hak-hak alamiah bersifat meta-fisis dan tidak nyata. Oleh karena itu Bentham berpendapat bahwa hukum yang nyata bukanlah  hukum  alam,  melainkan  hukum  yang  dibuat  oleh  lembaga legislatif. 2 Dalam teori kemanfaatan yang pertama kali dijumpai dalam karya Bentham yang kemudian diadopsi oleh Rudolf von Campbell, dan lain-lain. Menurut  Ihering,  tujuan  hukum  bukanlah  melindungi  kehendak  individu, melainkan melindungi kepenttingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu ia mendefinisikan  hak  sebagai  kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi  oleh hukum.  Kepentingan-kepentingan  itu  bukan  diciptakan  oleh  negara  karena kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. 3 Paton berpendapat bahwa esensi hak  bukanlah  kekuasaan  yang  dijamin  oleh  hukum,  melainkan  kekuasaan yang  dijamin  oleh  hukum  untuk  merealisasi  suatu  kepentingan.  Untuk menopang  pendapat  tersebut,  Paton  mengemukakan  bahwa  kehendak manusia  tidak  bekerja  tanpa  maksud  apa-apa  tetapi  mengingatkan  tujuan-
1 Luhukay, R. S. (2020). Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local. Legalitas , 12(2): 187-197
2 Marzuki, P. M. (2016). Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana, h. 142
3 Ibid , h. 151
tujuan  tertentu,  yaitu  kepentingan.  Oleh  karena  itu,  ia  menegaskan  bahwa kepentingan-kepentingan adalah objek keinginan manusia. 4
Dengan  tidak  dipenuhinya  hak  tersebut  maka  Manusia  sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga melahirkan masyarakat  modern  yang  serba  kompleks,  sebagai  produk  dari  kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi, dll. 5 Hal ini disamping mampu  memberikan  berbagai  alternative  kemudahan  bagi  kehidupan manusia  juga  dapat  menimbulkan  hal-hal  yang  berakibat  negatif  kepada manusia  dan  kemanusiaan  itu  sendiri  yang  biasa  disebut  masalah  sosial. Adanya revolusi industri Menunjukan betapa cepatnya perkembangan ilmu- ilmu  alam  dan  eksakta  yang  tidak  seimbang  dengan  berkembangnya  ilmu- ilmu  sosial  telah  menimbulkan  berbagai  kesulitan  yang  nyaris  dapat menghancurkan  umat  manusia.  Misalnya,  Pemakaian  mesin-mesin  industri di  pabrik-pabrik,  mengubah  cara  bekerja  manusia  yang  dulu  memakai banyak  tenaga  manusia  sekarang  diperkecil,  terjadinya  pemecatan  buruh sehingga  pengangguran  meningkat  (terutama  tenaga  kerja  yang  tidak terampil),  dengan  timbulnya  kota-kota  industri  cenderung  melahirkan terjadinya  urbanisasi  besar-besaran.  Penduduk  desa  yang  tidak  terampil dibidang  industri  mengalir  ke  kota-kota  industri,  jumlah  pengangguran  di kota  semakin  besar,  adanya  kecenderungan  pengusaha  lebih  menyukai tenaga kerja wanita dan anak-anak (lebih murah dan lebih rendah upahnya). Pada  akhirnya,  keadaan  ini  semakin  menambah  banyaknya  masalah kemasyarakatan  (social  problem)  terutama  pada  buruh  rendah  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  sandang  pangannya  seperti,  perumahan, pendidikan, perlindungan hokum, kesejahteraan social, dll.
Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan,  kecemasan,  dan  konflik-konflik.  Baik  yang  bersifat  internal dalam batinnya sendiri maupun bersifat terbuka atau eksternalnya sehingga manusia cenderung banyak melakukan pola tingkah laku yang menyimpang dari pola yang umum dan melkuikan sesuatu apapun demukepentingannya sendiri bahkan cenderung dapat merugikan orang lain.
Sejarah  mencatat  bahwa  orang  menyebut  suatu  peristiwa  sebagai penyakit  social  murni  dengan  ukuran  moralistic.  Sehingga  apa  yang
4 Ibid , h. 290 5 Kartono, K. (2005). Patologi Sosial, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. v
dinamakan  dengan  kemiskinan,  pelacuran,  alkoholisme,  perjudian,  dsb adalah sebagai gejala penyakit social yang harus segera dihilangkan dimuka bumi.  Kemudian  pada  awal  abad  19-an  sampai  awal  abad  20-an,  para sosiolog  mendefinisikan  yang  sedikit  berbeda  antara  patologi  social  dan masalah  social 6 .  Menurut  kartini  dalam  bukunya  “patologi  social” menyatakan  bahwa  orang  yang  dianggap  kompeten  dalam  menilai  tingkah laku  orang  lain  adalah  pejabat,  politisi,  pengacara,  hakim,  polisi,  dokter, rohaniawan,  dan  kaum  ilmuan  dibidang  social.  Sekalipun  adakalanya mereka membuat kekeliruan dalam membuat analisis dan penilaian tehadap gejala  social,  tetapi  pada  umumnya  mereka  dianggap  mempunyai  peranan menentukan  dalam  memastikan  baik  buruknya  pola  tingkah  laku masyarakat.  Mereka  juga  berhak  menunjuk  aspek-aspek  kehidupan  social yang harus atau perlu diubah dan diperbaiki.
Ada  orang  yang  berpendapat  bahwa  pertimbangan  nilai  (value, judgement, mengenai baik dan buruk) sebenarnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan  yang  objektif  sebab  penilaian  itu  sifatnya  sangat  subjektif. Larena  itu,  ilmu  pengetahuan  murni  harus  meninggalkan  generalisasi- generalisasi  etis  dan  penilaian  etis  (susila,  baik  dan  buruk).  Sebaliknya kelompok  lain  berpendapat  bahwa  dalam  kehidupan  sehari-hari,  manusia dan  kaum  ilmuan  tidak  mungkin  tidak  menggunakan  pertimbnagan  nilai sebab opini mereka selalu saja merupakan keputusan yang dimuati dengan penilaian-penilaian tertentu.
Untuk  menjawab  dua  pendirian  yang  kontroversial  tersebut,  kita dapat  meninjau  kembali  masalah  ini  secara  mendalam  dari  beberapa  point yang  disebutkan  oleh  Kartini  Kartono  dalam  bukunya  yang  berjuduk Patologi social, sebagai berikut:
1) ilmu  pongetahuan  itu  sendiri  selalu  mengandung  nilai-nilai  tertentu. Hal  ini  dikarenakan  ilmu  pengetahuan  menyangkut  masalah mempertanyakan  dan  memecahkan  lesulitan  hidup  secara  sistematis selalu  dengan  jalan  menggunakan  metode  dan  teknik-teknik  yang berguna  dan  bernilai.  Disebut  bernilai  karena  dapat  memenuhi kebutuhan  manusiawi  yang  universal  ini,  baik  yang  individual maupun  social  sifatnya,  selalu  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan yang bernilai.
6 Ibid , h. 2
2) ada  keyakinan  etis  pada  diri  manusia  bahwa  penggunaan  teknologi dan ilmu pengetahuan modern untuk menguasai alam (kosmos,jagad) sangatlah  diperlukan  demi  kesejahteraan  dan  pemuasan  kebutuhan hidup  pada  umumnya.  Jadi  ilmu  pengetahuan  dengan  sendirinya memiliki system nilai. Lagi pula kaum ilmuan selalu saja memilih dan mengembangkan  usaha/aktivitas  yang  menyangkut  kepentingan orang banyak. jadi memilih masalah dan usaha yang mempunyai nilai praktis.
3) falsafah  yuang  demokratis  sebagaimana  tercantum  dalam  pancasila menyatakan  bahwa  baik  individu  maupun  kelompok  dalam masyarakat  Indonesia,  pasti  mampu  memformulasikan  serta menentukan  system  nilai  masing-masing  dan  sanggup  menentukan tujuan serta sasaran yang bernilai bagi hidupnya.
Seperti  apa  yang  dikatakan  george  lundberg  salah  seoreang  tokoh sosiolog  yang  dianggap  dominan  terhadap  aliran  neo-positivisme  dalam sosiologi  menyatakan  bahwa  ilmu  peneteahuan  itu  bersifat  otoriter,  karena itu ilmu pengetahuan mengandung dan harus memilki moralitas ilmiah atau hokum  moral  yang  conform  dan  seimbang  dengan  hokum  alam.  Dan diperkuat  oleh  C.C.  North,  seorang  sosiolog  lain  dalam  bukunya  Soial Problems and Social Planning, menyatakan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan  dan  sasaran  hidup  yang  bernilai  bagi  satu  kebudayaan  atau  satu masyarakat,  harus  disertakan  etik  social  guna  menentukan  cara  pencapaian sasaran  tadi.  Jadi,  cara  atau  metode  pencapaian  itu  secara  etis-susila  harus bisa  dipertanggungjawabkan, 7 sebab  manusia  normal  dibekali  alam  dengan budidaya  dan  hati  nurani  sehingga  ia  dianggap  mampu  menilai  baik  dan buruknya setiap peristiwa.
Masalah
sosial,
disorganisasi sosial/social
disorganization/disintegrasi  sosial,  social  maladjustment,  Sociopathic, Abnormal,  Sociatri.  Tingkah  laku  sosiopatik  jika  diselidiki  melalui pendekatan ( approach ), sebagai berikut:
1) Pendekatan Biologis
Pendekatan  biologis  tentang  tingkahlaku  sosiopatik  dalam  biologi biasanya terfokus pada bagian genetik.
7 Ibid, h. 4
a) Patologi  itu  menurun  melalui  gen  /  plasma  pembawa  sifat  di dalam keturunan, kombinasi dari gen-gen atau tidak adanya gen- gen tersebut
b) Ada pewaris umum melalui keturenan yang menunjukkan tendesi untuk  berkembang  kearah  pathologis  (tipe  kecenderungan  yang luaar biasa abnormal)
c) Melaui pewarisan dalam bentuk konstitusi yang lemah, yang akan berkembang kearah tingkahlaku sosiopatik.
Bentuk tingkah laku yang menyimpang secara sosial yang disebabkan oleh  ketiga  hal  tersebut  diatas  dan  ditolak  oleh  umum  seperti: homoseksualitas, alkoholistik, gangguan mental, dll.
2) Pendekatan Psikologi dan Pskatri
a) Pendekatan Psikologis
Menerangkan tingkahlaku sosiopatik berdasarkan teori intelegensi,  sehingga  individu  melanggar  norma-norma  sosial yang  ada  antara  lain  karena  faktor-faktor:  intelegensi,  sifat-sifat kepribadian,  proses  berfikir,  motivasi,  sifat  hidup  yang  keliru, internalisasi yang salah.
b) Pendekatan Psychiatris Berdasarkan  teori  konflik  emosional  dan  kecenderungan psikopatologi yang ada di balik tingkahlaku menyimpang
3) Pendekatan Sosiologis Penyebab  tingkah  laku  sosiopatik  adalah  murni  sosiologis  yaitu tingkah  laku  yang  berbeda  dan  menyimpang  dari  kebiasaan  suatu norma  umum  yang  pada  suatu  tempat  dan  waktu  tertentu  sangat ditentang atau menimbulkan akibat reaksi sosial “tidak setuju”. Reaksi dari masyarakat antara lain berupa, hukuman, segregrasi (pengucilan / pengasingan), pengucilan, Contoh: mafia (komunitas mafia dengan perilaku pengedar narkoba).
Berbagai konflik sosial terjadi dengan adanya patologi sosial sehingga membuat  adanya  ketidakstabilan  dalam  masyarakat,  perlu  adanya perubahan  paradigma  berfikir  mengenai  penailain  orang  tersebut  sehingga perubahan paradigma tersebut mempunya landasan yang kuat dan di jamin oleh hukum guna mencegah terjadinya konflik horizontal.
Pentingnya  peran  Hukum  sebagai  sosial  control  guna  mengatur patologi hukum guna memberikan jaminan  kepastian hukum, dalam artian
undang-undang  yang  dilakukan  benar-benar  terlaksana  oleh  penguasa, penegak  hukum.  Fungsinya  masalah  penginteraksian  tampak  dominan, dengan  terjadinya  beberapa-perubahan  pada  faktor  tersebut  diatas,  hukum wajib menjalankan  usahanya  semaksimal mungkin sehingga  konflik-konflik serta  kepincangan  kepincangan  yang  mungkin  timbul  tidak  mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat 8 .
Pengendalian  sosial  merupakan    suatu  cara  untuk  menciptakan kondisi  seimbang  di  dalam  masyarakat,  yang  bertujuan  terciptanya  suatu keadaan  yang  serasi  antara  stabilitas  dan  perubahan  di  dalam  masyarakat. Maksudnya  adalah  hukum  sebagai  alat  memelihara  ketertiban  dan tercapainya  keadilan.  Pengendalian  sosial  terdiri  atas  semua  elemen  yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana yang dipaksakan  untuk  melindungi  warga  masyarakat  dari  perbuatan  dan ancaman  yang  membahayakan  dirinya  dan  harta  bendanya 9 untuk  itu hendakanya  suatu  regulasi  yang  akan  di  atur  sebagai  bagian  daripdan Tindakan  mencegah  hukum  wajib  ersifat  rasional  artinya  regulasi  tersebut harus di gunakan untuk mencegah obesistas hukum artinya suatu Tindakan yang  tidak  berlebihan  dan  wajib    mengandung  makna,  ketepatan  atau pelaksanaan  sesuai  dengan  tujuan  dan  sarana  yang  di  gunakan  untuk mencapai  tujuan 10 .  Untuk  itu  penerapan    yang  di  bentuk  secara  berlebihan dianggap  tidak  rasional  akan  menimbulkan  polemic  hukum  dan  adanya ketidakpastian  hukum  yang  berpotensi  terjandinya  kekacouan  dalam kehidupan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan. 11

## Permasalahan
Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga,  yaitu  (1)  Bagaimanakah  polemik  patologi  sosial  dalam  kehidupan bermasyarakat? dan (2) Bagaimana tanggung jawab negara dalam mengatasi patologi  sosial  yang  berpotensi  menimbulkan  kejahatan  terhadap masyarakat?
8 Konsep  konsep  sosiologi  hukum, https://sosialsosiologi.blogspot.com/2012/12/konsep- konsep-sosiologi-hukum.html , diakses pada hari Jumat 29 November 2019, pukul 06:30 wib.
9 Rasijidi, L. (1990). Dasar Dasar Filsafat Hukum, Bandung: Citra Adityah. 47
10 Luhukay, R. S. & Jailani, A. K. (2019).  Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia, Jatiswara , 34(2): 155-170
11 Luhukay,  R.  S.  (2009).  Karakteristik  Tanggung  Gugat  Perusahaan  Terhadap  Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejateraan Rakyat, Jurnal Meta-Yuridis, 2(1):13-34

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  bersifat  normatif  atau  yuridis  normatif.  Metode penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum doktriner,  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen.  Disebut penelitian  hukum  doktriner,  karena penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan hanya  pada  peraturan-peraturan  yang  tertulis  atau  bahan-bahan  hukum yang  lain,  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen  disebabkan penelitian  ini  banyak  dilakukan  terhadap  data  yang  bersifat  sekunder  yang ada  di  perpustakaan 12 .  Sehubungan  dengan  tipe  penelitiannya  yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku  di  Indonesia  (hukum  positif).  Suatu  analisis  pada  hakekatnya menekankan  pada  metode  deduktif  sebagai  pegangan  utama,  dan  metode induktif  sebagai  tata  kerja  penunjang.analisis  normatif  mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. 13

## Pembahasan

## Polemik Patologi Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat
Permasalahan patologi sosial merupakan permaslahan penilaian orang terhadap orang lain dan orang tersebut dianggap memiliki kompeten dalam menilai tingkah laku orang lain ini memunculkan polemic  baru di Indonesia. Hal  ini  dapat  di  buktikan  dengan  adanya  suatu  kecendrungan  masyarakat yang  merasa  hidupnya  paling  benar  memiliki  kecendrungan  menghakimi orang  yang  dianggapnya  salah  padahal  orang  tersebut  tidak  memiliki kompetensi  atau  jabatan  untuk  itu,  penilaian  ini  yang  menimbulkan  ke ketensinggungan  terhadap  orang  yang  mendapat  penilaian.  Selaian  itu dampak penilaian ini berpotensi menimbulkan Tindakan kejahatan.
Proses Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi. Kejahatan masih  ada  selama  manusia  mendiami  bumi  yang  fana  ini.  Lalu  apa  yang dimaksud  dengan  kejahatan?  Di  pandang  dari  sudut  hukum  pidana, kejahatan  adalah  suatu  perbuatan  yang  oleh  masyarakat  diberi  pidana.
12 Waluyo, B. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika, h. 14
13 Amirudin,  A.  &  Asikin,  Z.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta:  Raja Grafindo, h. 16
Ditinjau  lebih  dalam  sampai  intinya,  suatu  kejahatan  merupakan  sebagian dari perbuatan yang bertentanagn dengan kesusilaan. 14
Kejahatan  secara  umum  dapat  dibedakan  dalam  beberapa  macam: kejahatan personal (pelaku dan korban kejahatan adalah sama), interpersonal (ada  pelaku  yang  merugikan  orang  lain),  dan  kejahatan  sosial  masyarakat (efek kejahatan pelaku merugikan kehidupan orang banyak di masyarakat). Dari  segi  pelaksanaannya  kejahatan  juga  bisa  dibagi  menjadi  kejahatan terorganisir  (sering  disebut  kejahatan  “kerah  putih”  yang  memiliki  sistem dan  perencanaan  serta  keahlian  dalam  melakukan  kejahatan)  dan  tidak teroganisir (kejahatan yang dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan oleh orang  yang  belum  punya  keahlian  khusus  atau  amatir).  Secara  pidana,  ada beberapa  contoh  perilaku  kejahatan:  pembunuhan,  tindak  kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan banyak lagi yang lain. 15
Cesare  Lombroso  merupakan  seorang  kriminolog  Italia  yang  pada tahun  1876  menjelaskan  teori  „determinisme  antropologi‟  yang  menyatakan kriminalitas  adalah  ciri  yang  diwariskan  atau  dengan  kata  lain  seseorang dapat  dilahirkan  sebagai  “kriminal”.  Ciri  kriminal  dapat  diidentifikasi dengan  ciri  fisik  seseorang,  contohnya:  rahang  besar,  dagu  condong  maju, dahi sempit, tulang pipi tinggi, hidung pipih atau lebar terbalik, dagu besar, sangat  menonjol  dalam  penampilan,  hidung  bengkok  atau  bibir  tebal,  mata licik, jenggot minim atau kebotakan dan ketidakpekaan terhadap nyeri, serta memiliki  lengan  panjang.  Ia  menyimpulkan  juga  kebanyakan  kejahatan dilakukan  oleh  laki-laki.  Perempuan  yang  melakukan  kejahatan  artinya terjadi degenarasi atau kemunduran. Ia berpandangan harusnya sikap pasif, kurangnya  inisiatif  dan  intelektualitas  perempuan  membuatnya  sulit melakukan kejahatan.
Sigmund  Freud  dalam  perspektif  Psikoanalisa  memiliki  pandangan sendiri  tentang  apa  yang  menjadikan  seorang  kriminal.  Ketidakseimbangan hubungan  antara  Id,  Ego  dan  Superego  membuat  manusia  lemah  dan akibatnya  lebih  mungkin  melakukan  perilaku  menyimpang  atau  kejahatan.
14 Mulyadi Alrianto Tajuddin & Emiliana B. Rahail. (2017). Pandangan Hukum Terhadap praktek Prostitusi Berkedok bisnis Panti Pijat di Kota Merauke. Jurnal Restorative Justice. 1 (1): h.31
15 Davies, G., Hollin, C., & Bull, R. (2008). Forensic Psychology, dalam artikel Dosen Psikologi Forensik,  Fakultas  Psikologi  Universitas  Airlangga,  Surabaya  di  kutib  dalam https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/ , diakses pada hari Senin 3 Mei 2021 Pukul 16:30 Wib
Freud menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Orang dengan superego yang  berlebihan  akan  dapat  merasa  bersalah  tanpa  alasan  dan  ingin dihukum;  cara  yang  dilakukannya  untuk  menghadapi  rasa  bersalah  justru dengan  melakukan  kejahatan.  Kejahatan  dilakukan  untuk  meredakan superego  karena  mereka  secara  tidak  sadar  sebenarnya  menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah. 16
Selain  itu,  Freud  juga  menjelaskan  kejahatan  dari  prinsip “kesenangan”. Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh Id. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan  aturan  sosial,  maka  orang  secara  naluriah  akan  mencoba  untuk melakukannya  secara  ilegal.  Sebenarnya  pemahaman  moral  tentang  benar dan  salah  yang  telah  ditanamkan  sejak  masa  kanak  harusnya  bisa  bekerja sebagai  superego  yang  mengimbangi  dan  mengontrol  Id.  Namun  jika pemahaman  moral  kurang  dan  superego  tidak  berkembang  dengan sempurna,  akibatnya  anak  dapat  tumbuh  menjadi  menjadi  individu  yang kurang  mampu  mengontrol  dorongan  Id,  serta  mau  melakukan  apa  saja untuk  meraih  apa  yang  dibutuhkannya.  Menurut  pandangan  ini,  kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak  mampu  menjembatani  kebutuhan  superego  dan  id  akan  lemah  dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan.
Sejalan  dengan  hal  ini  Albert  Bandura  menjelaskan  bahwa  perilaku kejahatan  adalah  hasil  proses  belajar  psikologis,  yang  mekanismenya diperoleh  melalui  pemaparan  pada  perilaku  kejahatan  yang  dilakukan  oleh orang di sekitarnya, lalu terjadi pengulangan paparan yang disertai dengan penguatan  atau reward;  sehingga  semakin  mendukung  orang  untuk  mau meniru  perilaku  kejahatan  yang  mereka  lihat.  Contohnya:  jika  anak mengamati  orang  tuanya  mencuri  dan  memahami  bahwa  mencuri  uang menimbulkan reward positif (punya  uang banyak untuk bersenang-senang); maka  anak  akan  mau  meniru  perilaku  mencuri.  Di  sisi  lain,  perilaku  yang tidak  diikuti  dengan reward atau  menghasilkan  reaksi  negatif  maka  anak belajar  untuk  tidak  melakukan;  atau  dengan  kata  lain  meniru  untuk  tidak
16 Ibid ,
mengulangi  agar  menghindari  efek  negatif.  Dalam  perspektif  ini,  Bandura percaya  bahwa  manusia  memiliki  kapasitas  berpikir  aktif  yang  mampu memutuskan  apakah  akan  meniru  atau  tidak  mengadopsi  perilaku  yang mereka amati dari lingkungan sosial mereka.
Teori  Sosial  menjelaskan  bahwa  perilaku  kejahatan  merupakan  hasil kerusakan  sistem  dan  struktur  sosial.  Seorang  penjahat  dari  keluarga  yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin  dan  banyak  terjadi  pelanggaran  hukum,  tidak  memiliki  pendidikan yang  baik,  memiliki  gangguan  fisik  dan  mental  dan  berbagai  kesulitan psikososial lainnya. Dalam perspektif ini, kesannya individu dilihat sebagai pasif bentukan sistem di sekelilingnya. Namun sebenarnya pada pendekatan Bioekologis  oleh  Urie  Brofenbenner,  terdapat  interaksi  faktor  personal  (si individu itu sendiri, termasuk di dalamnya aspek kepribadian, trauma, aspek biologis)  dengan  faktor  sistem  sosial  di  sekelilingnya.  Artinya  perilaku kejahatan  akan  muncul  sebagai  interaksi  antara  faktor  personal  dan  faktor lingkungan  yang  harus  dapat  diidentifikasi.  Contohnya:  seseorang  yang memiliki  gangguan  kepribadian,  pernah  mengalami  pola  pengasuhan traumatis dan saat ini hidup di lingkungan yang tidak peduli hukum dapat membuatnya lebih mudah melakukan kejahatan 17
Kelompok  interaksionis  dengan  teori  interaksionalnya  menjelaskan bahwa  ketiga  faktor  (politik,  religius,  sosial  budaya,  dan  ekonomi)  saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi interplay. Dalam teori  cultural  lag  dijelaskan  bahwa  disorganisasi  sosial  atau  penyimpangan sosial  disebabkan  adanya  perkembangan  yang  tidak  seimbang  dari  aneka bagian  kebudayaan  sehingga  banyak  muncul  kesenjangan  sosial  dan  juga kelambatan kultural (kebudayaan). 18 .
Potensi  kejahatan  dapat  muncul  Ketika  seseorang  memberikan penilaian  terhadap  Tindakan  masa  lalunya    Seorang  penjahat  dari  keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang  miskin  dan  banyak  terjadi  pelanggaran  hukum,  tidak  memiliki pendidikan  yang  baik,  memiliki  gangguan  fisik  dan  mental  dan  berbagai kesulitan psikososial lainnya, serta mendapatkan tekanan dari lingkungan di sekitarnya mengenai kehidupan masa lalunya keluargannya, hal inilah yang
17 Ibid . 18 Ogburn, W. F. & Nimkoff, M. F. (1964). Sociology , Boston: Toughton Mifflin Company, h.
728
seyogyanya di buat suatu regulasi, meskipun penilain lingkungannya benar akan tetapi ini akan menimbulkan Tindakan yang berpotensi pada kejahatan baik, penganiayaan maupun pembunuhan.
Suatu regulasi perlu di bentuk sebagai bahagian dari pencegahan atau upaya  preventif  dalam  mencegah  Tindakan  ini,  dengan  mengatur  berbagai larangan  larangan  yang  nantinya  dapat  menimbulkan  polemic  di  tengah masyarakat. Berbagai masalah pidana sering terjadi terkait dengan Tindakan patologi  sosial  yang  di  masyarakat  mulai  dari  saling  menghujat,  mencari pemberanaran sampai pada Tindakan pidana.

## Tanggung Jawab Nagara Dalam Mengatasi Patologi Sosial Yang Berpotensi Menimbulkan Kejahatan Terhadap Masyarakat
Tugas dan tanggung jawab negara tidak hanya menjami kesejahteraan ataupun  memberikan  keamanan  melaikan  memberikan  suatu  perlindungan hukum.  Perlindungan  yang  dilakukan  oleh  negara  merupakan  jaminan terhadap  perlindungan  hak.  Perlindungan  hukum  tidak  dapat  dipisahkan dari  konsep  tentang  hak  dan  hukum.  Secara  etismologi  antara  hukum  dan hak  adalah  sama.  Istilah  dalam  bahasa-bahasa  Eropa  Kontinental,  hak  dan hukum  dinyatakan  dalam  istilah  yang  sama,  yaitu ius dalam  bahasa  latin, droit dalam  bahasa  Prancis, recht dalam  bahasa  Jerman  dan  Belanda.  Untuk membedakan hak dan hukum, dalam literatur berbahasa Belanda digunakan istilah subjectief recht untuk hak dan objectief recht untuk hukum. 19
Setiap masyarakat memiliki hak untuk berpendapat akan tetapi hak ini harus  dibatasi  apabila  hak  bependapat  ini  dianggap  merugikan  orang  lain atau berpotensi menimbulkan Tindakan kejahatan. Hans Kelsen sebagaimana dikutip  dalam    disertasi  Winner  Sitorus, 20 mengartikan objectief  recht atau objective  law  is  norm , a  complex  norms,  a  system ,  sedangkan  sebagai subjectief recht atau subjective rights is intersest or will. Teori perlindungan hukum dari Telders,  Van  der  Grinten  dan  Molengraff  sebagaimana  dikutip  Misahardi Wilamarta menyebutkan bahwa suatu norma dapat dilanggar apabila suatu kepentingan  yang  dimaksud  untuk  dilindungi  oleh  norma  itu  dilanggar.
19 Marzuki, P. M. (1999). Luasnya Perlindungan Paten, Jurnal Hukum , 6 (12) 20 Sitorus,  W.  (2004). Kepentingan  Umum  Dalam  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual , Disertasi , Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h. 24.
Teori  ini  menjadi  pegangan  yang  kuat  untuk  menolak  suatu  tuntutan  dari seseorang  yang  merasa  dirugikan  kepentingannya  oleh  suatu  perbuatan melanggar  hukum. 21 Artinya  suatu  norma  dapat  di  langar  selama  suatu Tindakan  tidak  memnimbukan  polemic  di  tengah  masyarakat,  sejalan dengan  hal  ini    Prajudi  Atmosudirjo  menyebutkan  bahwa  tujuan perlindungan  hukum  adalah  tercapainya  keadilan.  Fungsi  hukum  tidak hanya  dalam  upaya  mewujudkan  kepastian  hukum  saja,  tetapi  juga  agar tercapainya  jaminan  dan  keseimbangan  yang  sifatnya  tidak  sekedar  adaptif dan  fleksibel,  akan  tetapi  berfungsi  juga  untuk  menciptakan  keseimbangan dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  menunjukan  bahwa suatu  jaminan  akan  kepastian  hukum  terhadap  Tindakan  penilai  orang belum  diatur  sehingga  hal  ini  tidak  memberikan  suatu  keadilan  dan kepastian  akan  hukum  itu  sendiri.  Menginggat  akhir  akhir  ini  makin banyaknya Tindakan penilaian akan kepercayaan seseorang meskipun sudah penilaian  ini  tidak  dapat  di  buktikan  kebenaraannya  akan  tetapi  penilaian mengenai kebenaran dalam kepercayaan ini akan menimbulkan polemic baru di tengah masyarakat untuk itu berbagai kaum yang merasa di rugikan lebih diam dan bersabar menginggat menganggat bahwa kaum minoritas.
Perlindungan    Hukum  sangat  dibutuhkan  untuk  melindungi  mereka yang  lemah  atau  belum  kuat  secara  sosial,  ekonomi  dan  politik  untuk memperoleh keadilan sosial. 22 Sehingga perlindungan hukum perlu meliputi
:
1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
2) Subjek Hukum, dan
3) Objek perlindungan hukum. 23
Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of social engginering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam yaitu :
21 Wilamarta,  M.  (2002). Hak  Pemegang  Saham  Monoritas  dalam  Rangka  Good  Corporte Gorvernance ,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta,  2002,
h.20
22 Van  Apeldoorn,  L.  J.  (2001). Pengantar  Ilmu  Hukum ,  diterjemahkan  oleh  Oetarid  Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha h. 52
23 Salim, H. & Nurbani, E. S. (2000). Penerapan  Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo, h. 263
1) Kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis.
2) Kepentingan  sebagai  sebagai  negara  sebagai  penjaga  kepentingan sosial.
3) Kepentingan terhadap perseorangan yang terdiri dari pribadi. 24
Dari berbagai uraian yang di kemukan oleh Roscoe Pound diatas suatu Tindakan  yang  perlu  dilakukan  adalah  membentuk  suatu  regulasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  melindungi  kehidupan  pribadi  terhadap penilaian  masa  lalu  pribadi  seseorang  sebagai  bagian  dari  tugas  negara dalam  mewujudkan  negara  yang  berkeadilan  sosial  sesuai  dengan  falsafah bangsa Indonesia yang di uraikan pada sila ke 5 pancasila.
Phillipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa    perlindungan  hukum  dari negara bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.  Perlindungan  hukum  yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah  bersikap  hati- hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya  di  lembaga  peradilan.  Perlindungan  hukum  adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum dan kesewenangan. 25
Suatu  negara  pasti  memiliki  hubungan  dengan  warga  negaranya. Hubungan  inilah  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban.  Negara  wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, dan warga negara wajib  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Indonesia  telah  mengukuhkan dirinya  sebagai  negara  hukum  yang  tercantum di  dalam  UUD  1945  Pasal  1 ayat  3  yang  berbunyi  “Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Perlindungan hukum  menjadi  unsur  esensial  serta  menjadi  konsekuensi  dalam  negara hukum,  negara  wajib  menjamin  hak-hak    hukum  warganya.  Merumuskan prinsip-prinsip  perlindungan  hukum  Indonesia  yang  berlandaskan  kepada pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.

## Kesimpulan
Polemic  patologi  sosial  dalam  kehidupan  bermasyarakat  Potensi kejahatan  dapat  muncul  Ketika  seseorang  memberikan  penilaian  terhadap
24 Ibid.
25 Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu,  h. 29
Tindakan  masa  lalunya    Seorang  penjahat  dari  keluarga  yang  bercerai, mengalami  masa  kecil  yang  sulit,  hidup  di  lingkungan  sosial  yang  miskin dan  banyak  terjadi  pelanggaran  hukum,  tidak  memiliki  pendidikan  yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya, serta mendapatkan tekanan dari lingkungan di sekitarnya mengenai kehidupan  masa  lalunya  keluargannya,  hal  inilah  yang  seyogyanya  di  buat suatu regulasi, meskipun penilain lingkungannya benar akan tetapi ini akan menimbulkan Tindakan yang berpotensi pada kejahatan baik, penganiayaan maupun pembunuhan.
Tugas dan tanggung jawab negara tidak hanya menjami kesejahteraan ataupun memberikan keamanan melainkan memberikan suatu perlindungan hukum.  Perlindungan  yang  dilakukan  oleh  negara  merupakan  jaminan terhadap  perlindungan  hak  suatu  jaminan  akan  kepastian  hukum  terhadap Tindakan  penilai  orang  belum  diatur  sehingga  hal  ini  tidak  memberikan suatu  keadilan  dan  kepastian  akan  hukum  itu  sendiri  kepada  pihak  yang merasa dirugikan akan perlindungan pribadi.

## Daftar Pustaka
Amirudin, A. & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo.
Davies,  G.,  Hollin,  C.,  &  Bull,  R.  (2008).  Forensic  Psychology,  dalam  artikel Dosen  Psikologi  Forensik,  Fakultas  Psikologi  Universitas  Airlangga, Surabaya di kutib dalam https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel- mengapa-orang-melakukan-kejahatan/, diakses pada hari Senin 3 Mei 2021 Pukul 16:30 Wib
Hadjon,  P.  M.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.
Kartono, K. (2005). Patologi Sosial, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Luhukay,  R.  S.  (2009).  Karakteristik  Tanggung  Gugat  Perusahaan  Terhadap Lingkungan  Dalam  Menciptakan  Kesejateraan  Rakyat, Jurnal  Meta- Yuridis, 2(1):13-34
_____________. (2020). Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local. Legalitas , 12(2): 187-197
Luhukay, R. S. & Jailani, A. K. (2019). Penataan Sistem Peraturan Perundang- Undangan  Dalam  Mendukung  Pengutan  Konstitusi  Ekonomi Indonesia, Jatiswara , 34(2): 155-170
Marzuki, P. M. (1999). Luasnya Perlindungan Paten, Jurnal Hukum , 6 (12) _____________. (2016). Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: Kencana.
Ogburn,  W.  F.  &  Nimkoff,  M.  F.  (1964). Sociology ,  Boston:  Toughton  Mifflin Company.
Rasijidi, L. (1990). Dasar Dasar Filsafat Hukum, Bandung: Citra Adityah.
Salim, H. & Nurbani, E. S. (2000). Penerapan  Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo.
Sitorus,  W.  (2004). Kepentingan  Umum  Dalam  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual , Disertasi ,  Doktor,  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga, Surabaya, 2004.
Tajuddin, Mulyadi Alrianto & Rahail, Emiliana. B. (2017). Pandangan Hukum Terhadap  praktek  Prostitusi  Berkedok  bisnis  Panti  Pijat  di  Kota  Merauke. Jurnal Restorative Justice. 1 (1).
Waluyo, B. (2008). Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika
Wilamarta,  M.  (2002). Hak  Pemegang  Saham  Monoritas  dalam  Rangka  Good Corporte  Gorvernance ,  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Van  Apeldoorn,  L.  J.  (2001). Pengantar  Ilmu  Hukum ,  diterjemahkan  oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha.