## MENGGAGAS TINDAK PIDANA MILITER SEBAGAI KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN MILITER DALAM PERKARA PIDANA
“ INITIATING MILITARY CRIMINAL ACTS AS A COMPETENCE OF MILITARY JUSTICE ABSOLUTE IN CRIMINAL CRIME ”
Lisnawaty W. Badu 1 , Apripari 2
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. E-mail: lisnawaty.badu@ung.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kota Bandung. E-mail: apripari18001@mail.unpad.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi Absolut Peradilan Militer yang  tertuang  dalam  Pasal  9  angka  1  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan Militer  (HAPMIL)  berkaitan  dengan  implementasi  prinsip-prinsip  negara  hukum  Indonesia khususnya asas equality before the law . Kemudian sebagai salah satu upaya ius constituendum hukum positif  di  Indonesia.  Penelitian  ini  tergolong  dalam  penelitian  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian dihimpun melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi absolut peradilan militer khususnya Pasal 9 Angka 1 HAPMIL atau khususnya dalam perkara pidana menegaskan peradilan militer memiliki kompetensi untuk mengadili tindak pidana didasarkan pada subjek (pelaku), yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama pelaku adalah militer, dan melakukan tindak pidana apa saja akan diadili di peradilan militer. sekalipun pelaku tindak pidana bukan prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit akan tetapi melakukan  tindak  pidana  di  mana  tindak  pidana  tersebut  merugikan  kepentingan  militer  serta dilakukan  semata-mata  dengan  militer  (perkara  koneksitas)  dapat  diadili  di  peradilan  militer. Kompetensi absolut peradilan militer tersebut bertabrakan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI yang merupakan bentuk perwujudan dari asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law yang  tertuang  dalam  Pasal  27  Ayat  (1)  UUD  1945.  Konsepsi  tindak  pidana  militer  sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana dapat mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI di mana apabila  prajurit  melakukan  tindak  pidana  umum  akan  tunduk  pada  peradilan  umum  namun bilamana prajurit melakukan tindak pidana militer akan tunduk pada peradilan militer. Ketika suatu tindak pidana yang dilakukan oleh militer tidak dapat ditentukan apakah merupakan tindak pidana militer atau tidak, maka dapat mengacu pada prinsip yang dipakai dalam perkara koneksitas yang tertuang  dalam  Pasal  90-91  KUHPM.  Untuk  dapat  menjadikan  tindak  pidana  militer  sebagai kompetensi  absolut  peradilan  militer  dalam  perkara  pidana,  mesti  dilakukan  revisi  terhadap HAPMIL
Kata kunci: Tindak Pidana Militer; Kompetensi Absolut; Peradilan Militer

## Abstract
This study aims to determine and analyze the Absolute Competence of Military Justice as stipulated in Article 9 number 1 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice (HAPMIL) relating to the implementation  of  the  principles  of  the  Indonesian  rule  of  law,  specifically  the  principle  of  equality before  the  law.  Then  as  one  of  the  efforts  of  the  ius  constituendum  positive  law  in  Indonesia.  This research  is  classified  as  a  normative  research  with  a  statutory  approach,  historical  approach  and conceptual approach. The research material was collected through study of documents, then analyzed descriptively.  The  results  of  the  study  showed  that  the  absolute  competence  of  military  justice,  in particular Article 9 Number 1 HAPMIL or specifically in criminal cases, emphasized that military justice has the competence to prosecute criminal offenses based on the subject (perpetrators), namely soldiers (military) or the equivalent. In other words, as long as the perpetrators are military, and committing any crime will be tried in military court. Even if the perpetrators of the criminal act are not soldiers or those who are the same as soldiers, they will commit crimes in which the criminal act is detrimental to the interests of the military and carried out solely with the military (connection cases) can be tried in military court. The absolute competence of the military court collides with the provisions contained in Article 3 paragraph 4 (a) MPR TAP Role of the TNI/POLRI, Article 25 Paragraph (4)  of the Judicial Power Law and Article 65 Paragraph (2) of the TNI Law which is a manifestation of the principle of equality before the law or equality before the law contained in Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution. The conception of military criminal acts as an absolute competence of military justice in criminal cases can refer to the provisions of Article 3 paragraph 4 (a) TAP MPR Role of the TNI/POLRI, Article 25 Paragraph (4) of the Judicial Power Law and Article 65 Paragraph (2) of the TNI Law where if a soldier commits a general crime will be subject to general justice but whenever a soldier commits a military crime will be subject to military justice. When a crime committed by the military cannot be determined whether it is a military crime or not, then it can refer to the principles used in connection cases as set forth in Articles 90- 91 of the Indonesian Criminal Code. To be able to make military crime an absolute competence of military justice in criminal cases, a revision of the HAPMIL must be carried out.
Keywords: Criminal Act; Absolute Competence; Military Justice

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Krisis finansial Asia pada tahun 1997 yang  menyebabkan  ekonomi  Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Presiden Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Aksi-aksi tersebut pada akhirnya berujung pada terjadinya kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia salah satunya yang dikenal dengan Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998.
Pemerintahan  Presiden  Soeharto semakin  disorot  setelah  Tragedi  Trisakti yang  kemudian  memicu  Kerusuhan  Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa  pun  meluas  hampir  di  seluruh Indonesia.  Di  bawah  tekanan  yang  besar dari  dalam  maupun  luar  negeri,  Presiden Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan  diri  dari  jabatannya.  Sejak saat itulah agenda reformasi digulirkan.
Dalam  perjalanan  reformasi,  salah satu  yang  menjadi  tuntutan  reformasi adalah  penghapusan  dwifungsi  ABRI, tuntutan  terhadap  ABRI  yang  harus berubah,  tidak  saja  berkaitan  dengan  tata
organisasinya  namun  yang  lebih  penting terkait  dengan  budaya  dan  mentalitasnya. Tuntutan tersebut telah membuat Pimpinan  ABRI  pada  akhirnya  menyadari perlunya  ada  perubahan  yang  dilakukan dalam  tubuh  ABRI,  yang  selanjutnya dikenal  dengan  istilah  reformasi  internal ABRI.  Reformasi  internal  ABRI  bertujuan mewujudkan  ABRI  yang  profesional, efisien,  efektif  dan  modern  sebagai  alat pertahanan  nasional  di  negara  Indonesia yang  demokratis  dan  modern.  Hal  ini dimaksudkan  agar  ABRI  bersama  dengan komponen  lainnya  dapat  mendorong proses  reformasi  agar  dapat  berjalan dengan     baik. 1 Seiring  berjalannya reformasi  internal  ABRI  tersebut,  pada pertengahan  1998  ABRI  melontarkan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran ABRI.
Redefinisi dimaksudkan bahwa dwifungsi  ABRI  di  masa  reformasi  telah diubah  terminologinya  menjadi  peran ABRI,  hal  ini  dimaksudkan  untuk menghindari  salah  tafsir.  Selama  ini dwifungsi  ABRI  diidentikkan  dengan kekaryaan. Istilah peran ABRI mengandung pemahaman  adanya  integrasi  fungsi pertahanan  keamanan  dan  sosial  politik secara  utuh  sehingga  tidak  ada  lagi  peran dikotomi  dan  distingtif.  Adapun  reposisi diformulasikan  sebagai  penataan  kembali posisi  ABRI  yang  diletakkan  pada  wacana kehidupan  bangsa,  yang  berpangkal  dan berujung  pada  titik  kebebasan  dan transparansi  dengan  ketertiban  dan kepastian  sebagai  pagar  kebebasan.
Pengambilan posisi tersebut menggambarkan  betapa  ABRI  di  samping pro  aktif  dalam  menjamin  keamanan  dan mendorong terwujudnya kehidupan demokratis,  ABRI  juga  fokus  dalam pembangunan nasional. ABRI telah membuka diri terhadap saran dan kritikan. Sikap  terbuka  ini  bermakna  bahwa  ABRI dapat menerima perkembangan pemahaman  pemikiran  untuk  berhasilnya reformasi internalnya. Sementara itu dalam reaktualisasi  akan  dituangkan  upaya penataan  kembali  implementasi  peran ABRI  pada  masa  mendatang.  Sudah menjadi komitmen ABRI untuk menerapkan  perannya  di  masa  depan secara  tepat  sesuai  perkembangan  zaman dan  aspirasi  masyarakat.  Ini  dikarenakan peran  ABRI  pada  masa  lalu  dipandang sudah tidak aktual dan ketinggalan zaman. Perubahan-perubahan  di  tubuh  ABRI tersebut  pada  akhirnya  menghasilkan beberapa perubahan inti sebagai berikut;
1) Pemisahan  POLRI  dan  TNI  yang semula  bersama-sama  tergabung dalam ABRI.
2) Pemisahan  TNI  dan  POLRI tersebut  juga  berakibat  pada perubahan  Dephankam  menjadi Departemen Pertahanan.
3) Penghapusan  dwifungsi  ABRI, likuidasi  fungsi  kekaryaan  serta sosial  politik  TNI,  penghapusan keberadaan  Fraksi  TNI/POLRI serta  perubahan  doktrin  dan organisasi TNI
1 Permana,  W.  A.  (1999). Melangkah  di  Tengah Badai:  Pokok-Pokok  Pikiran  Jenderal  TNI  Wiranto . Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu, hlm. 26
Namun, dengan perubahan- perubahan  yang  terjadi  di  tubuh  ABRI tersebut,  bukan  berarti  reformasi  internal ABRI  telah  selesai.  Jika  doktrin  dan  tata kelola  organisasi  ABRI  berhasil  diubah, maka  tidak  demikian  dengan  penegakan hukum  dilingkungan  ABRI.  Meskipun merupakan bagian dari tuntutan reformasi, hingga  saat  ini  sistem  peradilan  militer yang  merupakan  salah  satu  bentuk perwujudan  penegakan  hukum  terhadap ABRI, tidak berubah sejak dipakai sebelum masa  pemerintahan  Presiden  Soeharto berakhir.
Secara  khusus  agenda  reformasi sistem  peradilan  militer  di  Indonesia tertera pada Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR VII Tahun  2000  tentang  Peran  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Peran  Kepolisian Republik  Indonesia  (TAP  MPR  Peran TNI/POLRI)  yang  menyatakan: “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan  peradilan  militer  dalam  hal pelanggaran  hukum  militer  dan  tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.” Ketentuan  ini  kemudian  ditegaskan kembali  dalam  Pasal  65  ayat  2  Undang- Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang Tentara  Nasional  Indonesia  (UU  TNI), sebagaimana  berbunyi, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk  pada  kekuasaan  peradilan  umum dalam  hal  pelanggaran  hukum  pidana umum  yang  diatur  dengan  undang- undang”.
Kemudian  sekali  lagi  dipertegas dalam  Pasal  25  Ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman  (UU  KK)  yang  berbunyi: “Peradilan  militer  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  berwenang  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  perkara  tindak pidana  militer  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Pasal-pasal  tersebut  merupakan pasal-pasal  yang  mendorong  kompetensi absolut  peradilan  militer  yang  tertuang dalam  Pasal  9  angka  1  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan Militer  (HAPMIL)  untuk  segera  diubah. Sebab  kompetensi  peradilan  militer berdasarkan pasal tersebut tidak membedakan  jenis  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anggota  TNI  atau  yang dipersamakan.  Selama  pelakunya  adalah anggota TNI atau yang dipersamakan, baik tindak  pidana  militer  maupun  tindak pidana  umum  harus  diselesaikan  melalui mekanisme peradilan militer. Dengan kata lain,  kompetensi  absolut  peradilan  militer hanya  didasarkan  pada  subjek  pelaku tindak  pidana  bukan  pada  jenis  tindak pidana  tersebut.  Adapun  Pasal  9  angka  1 HAPMIL selengkapnya berbunyi,
Mengadili tindak pidana yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  pada waktu  melakukan  tindak  pidana adalah:
1) Prajurit;
2) yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
3) anggota  suatu  golongan  atau jawatan  atau  badan  atau  yang dipersamakan atau dianggap sebagai  Prajurit  berdasarkan undang- undang;
4) seseorang  yang  tidak  masuk golongan  pada  huruf  a,  huruf  b, dan huruf c tetapi atas keputusan
Panglima  dengan  persetujuan Menteri  Kehakiman  harus  diadili oleh  suatu  Pengadilan  dalam lingkungan peradilan militer.
Kompetensi absolut peradilan militer telah  menempatkan  prajurit  sebagai kelompok  yang  sangat  spesial  karena hampir  semua  pelanggaran  maupun kejahatan  yang  dilakukan  oleh  prajurit akan  di  bawah  kewenangan  peradilan militer.
Sekalipun beberapa peraturan perundang-undangan  sudah  menegaskan bahwa  kompetensi  absolut  peradilan militer  adalah “prajurit yang  melakukan tindak pidana militer”, akan tetapi terdapat ketentuan  yang  memberi  batasan  kapan peraturan-perundangan  tersebut  dapat berlaku,  ketentuan  tersebut  seperti  yang tertuang dalam BAB X Ketentuan Peralihan Pasal 74 UU TNI sebagaimana berbunyi:
(1) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  65  berlaku  pada  saat undang-undang  tentang  Peradilan Militer yang baru diberlakukan.
(2) Selama  undang-undang  peradilan militer  yang  baru  belum  dibentuk, tetap  tunduk  pada  ketentuan Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Namun,  justru  dari  Pasal  tersebut dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  HAPMIL khususnya  mengenai  kompetensi  absolut peradilan  militer,  oleh  TAP  MPR  Peran TNI/POLRI, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU  TNI  sudah  seharusnya  direvisi mengikuti  perkembangan  politik  hukum TNI melalui UU TNI dan perkembangan
kekuasaan kehakiman melalui UU
Kekuasaan Kehakiman yang memang tidak diimbangi dengan perkembangan peradilan  militer  itu  sendiri  (melalui HAPMIL).  Terlebih  semua  peraturan  yang menjadi pijakan HAPMIL tidak berlaku lagi atau  telah  diganti  dengan  undang-undang yang lebih baru.
Apa  yang  menjadi  keinginan  dari ketiga  peraturan  perundang-undangan  di atas sejatinya merupakan bentuk penegasan dari asas equality before the law yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”.
Persamaan  dalam  hukum  atau equality before the law berarti bahwa ketika dalam berhadapan dengan hukum, seyogianya  tidak  ada  bentuk  diskriminatif atau  pembedaan  perlakuan  bagi  warga negara,  sebab  semua  sama  di  hadapan hukum.  Ketika  suatu  tindak  pidana dilakukan, maka siapa pun dia harus diadili di hadapan hukum sebagaimana orang lain diadili  karena  melakukan  tindak  pidana yang sejenis.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat ditarik dua isu penting sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang kompetensi absolut peradilan militer khususnya untuk tindak pidana yang berdasarkan pada Pasal 9 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer?
2. Bagaimana  pengaturan  tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut  peradilan  militer  dalam perkara pidana?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif. 2 Dalam  penelitian  ini, digunakan  beberapa  pendekatan,  yaitu pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ),  pendekatan  historis  ( historical approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ). 3
Bahan hukum yang digunakan adalah bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tertier. 4
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dilakukan  dengan  studi  pustaka  terhadap bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non- hukum. 5
Dalam  melakukan  analisis  bahan hukum,  dilakukanlah  langkah-langkah interpretasi  dan  konstruksi  bahan  hukum tersebut. Adapun interpretasi yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang ( plain meaning ),
wetshistoriche
interpretatie atau Interpretasi  historis  dalam  pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach ), dan rechtshistoriche interpretatie atau
2 Suratman,  &  Dillah,  P.  (2013). Metode  Penelitian Hukum . Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 51
3 Marzuki, P. M. (2014). Penellitian Hukum (Revisi). Jakarta: Kencana, hlm. 136-137, 166, 173 4 Ibid.
Interpretasi  historis  dalam  pendekatan historis ( historical approach ). 6

## PEMBAHASAN
A. Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Militer Kompetensi  pengadilan  tidak lepas dari beberapa hal sebagai berikut, yaitu (1) pembagian kompetensi berdasarkan lingkungan  peradilan;  (2)  pembagian kompetensi  berdasarkan  wilayah  hukum; dan (3) pembagian tingkat pengadilan. 7 Pembagian  kompetensi  berdasarkan lingkungan peradilan tidak lain adalah apa yang  dimaksud  dengan  kompetensi absolut,  yaitu  kewenangan  pengadilan untuk  mengadili  suatu  perkara  menurut materi  orangnya.  Sementara  pembagian kompetensi  berdasarkan  wilayah  hukum tidak  lain  adalah  apa  yang  dimaksud dengan kompetensi relatif, yaitu kewenangan  pengadilan  sejenis  yang dalam  memeriksa  dan  memutus  suatu perkara didasarkan pada wilayah hukumnya. Adapun pembagian tingkat pengadilan  beserta  kompetensinya  dapat dilihat  dari  ketentuan  Pasal  24  UUD  1945 yang menyatakan sebagaimana berikut:
(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
5 Dewata,  M.  F.  N,  Achmad,  F,  (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, hlm. 158
6 Marzuki, P. M. Op. Cit ., hlm. 150-152
7 Wantu,  F.  M.  (2011 ). Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik . Yogyakarta: Reviva Cendekia, hlm.
(2) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya dalam lingkungan Peradilan  Umum,  lingkungan Peradilan  Agama,  lingkungan Peradilan  Militer,  lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara; dan oleh
sebuah
Mahkamah Konstitusi. (3) Badan-badan  lain  yang  fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman  diatur  dalam  undang- undang.
Ketentuan  Pasal  24  ayat  (2)  UUD 1945  di  atas  ditindaklanjuti  dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang mencabut  dan  menggantikan  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 1999. 8 Dalam  Pasal  10  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 diatur dan ditegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya  dalam  lingkungan  Peradilan Umum,  lingkungan  Peradilan  Agama, lingkungan  Peradilan  Militer,  lingkungan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Dalam  perkembangannya,  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah dicabut
8 Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  1999  diketahui  bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
dan  digantikan  lagi  oleh  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 masih  mengatur  dan  menegaskan  bahwa kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan  Peradilan  Umum,  lingkungan Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan Militer,  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.
Berkaitan dengan kompetensi Mahkamah Agung, Pasal 24A ayat (1) UUD 1945  menyatakan  lebih  lanjut  bahwa Mahkamah  Agung  berwenang  mengadili pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan perundang-undangan  di  bawah  undang- undang  terhadap  undang-undang,  dan mempunyai  wewenang  lainnya  yang diberikan oleh undang-undang.
Kompetensi Mahkamah
Agung ini ditegaskan  pula  dalam  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
Kompetensi  Mahkamah  Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 24C ayat (1) UUD  1945  1945  yang  menyatakan  bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk  menguji  undang-undang  terhadap
yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan Peradilan  Umum,  lingkungan  Peradilan  Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang- Undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai  politik,  dan  memutus  perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kompetensi Mahkamah  Konstitusi  ini  ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011.
Kompetensi  badan-badan  peradilan yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung, yaitu  Peradilan  Umum,  Peradilan  Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara,  dapat  diketahui  pula  dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan  tentang  wewenang  masing- masing  badan  peradilan  tersebut  yaitu sebagai berikut:
a. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus  perkara  pidana  dan pidana  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Peradilan Agama berwenang memeriksa,  mengadili,  memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili dan
memutus  perkara  tindak  pidana militer  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Peradilan  Tata  Usaha  Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus  dan  menyelesaikan
sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang mengatur Peradilan Umum terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama terdapat dalam Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009.  Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur  Peradilan  Tata  Usaha  Negara terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang  mengatur  Peradilan  Militer  masih terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## B. Sejarah  Perkembangan  Peradilan Militer
Peradilan militer untuk pertama kali, berlaku  melalui  Undang-Undang  Nomor  7
Tahun 1946 tentang Peraturan Mengadakan Pengadilan Tentara.
Pengadilan tentara ini memiliki wewenang mengadili berdasarkan kompetensi absolut terhadap  prajurit  tentara,  baik  Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
serta orang-orang sipil yang berhubungan dengan kepentingan ketentaraan. Sementara susunan pengadilan terdiri dari Mahkamah  Tentara  dan  Mahkamah Tentara Agung.
Dalam  sistem  peradilan  militer, dikenal  juga  mekanisme  koneksitas  yaitu aturan  mengadili  tindak  pidana  yang dilakukan  secara  bersama-sama  antara terdakwa  yang  masuk  dalam  kompetensi peradilan militer dan terdakwa yang masuk dalam kompetensi peradilan umum. Lebih khusus,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1946  tentang  Peraturan  Mengadakan Peradilan Tentara, Pasal 5 mengatur bahwa perkara koneksitas diadili oleh pengadilan biasa  (negeri)  kecuali  oleh  ketetapan Menteri  Pertahanan  dengan  persetujuan Menteri  Kehakiman  diadili  di  peradilan militer.
Peradilan  militer  juga  tidak  terpisah sepenuhnya  dari  peradilan  biasa  yang ditunjukkan  dengan  pejabat-pejabat  yang berwenang  di  lingkungan  peradilan tentara. Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung otomatis menjadi Ketua Mahkamah Tentara  Agung  dan  Jaksa  Tentara  Agung. Selain  itu,  hukum  acara  yang  digunakan berdasar  pada  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana Guna  Peradilan  Tentara  yang  mengatur pengusutan  dan  penyerahan  perkara  ada pada jaksa.
Tahun  1948  terjadi  perubahan melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1948  tentang  jo.  Undang-  Undang Nomor 30 Tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan  Penuh  kepada  Presiden  dalam Keadaan  Bahaya.  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1948  mengatur
perubahan ketentuan susunan, kedudukan dan  daerah  hukum  yang  telah  diatur sebelumnya. Kompetensi absolut peradilan militer  ini  meluas  kepada  prajurit  TNI, orang  yang  ditetapkan  sama  dengan prajurit  TNI  melalui  Penetapan  Presiden, anggota suatu golongan atau jabatan yang dipersamakan  atau  dianggap  tentara  oleh atau  undang-undang  atau  orang-orang yang  ditetapkan  langsung  oleh  Menteri Pertahanan  dan  disetujui  oleh  Menteri Kehakiman serta terdakwa yang termasuk dalam  kejahatan  yang  dinyatakan  dalam keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 UUD 1945. Perluasan ini menunjukkan besarnya campur  tangan  dari  kekuasaan  eksekutif namun  di  sisi  lain  berkurangnya independensi peradilan.
Pergeseran  kekuatan  ini  tidak mengherankan bila melihat konteks saat itu yaitu  adanya  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1948.  Di  sisi  lain,  susunan pengadilan  bertambah  lengkap  dengan adanya  Mahkamah  Tentara,  Mahkamah Tentara  Tinggi  dan  Mahkamah  Tentara Agung  sementara  hukum  acaranya  nyaris tidak berubah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1948.
Di  masa  Agresi  Belanda  II  muncul Peraturan  Darurat  Nomor  46/MBDK/49 tahun 1949 tentang Menghapus Pengadilan Tentara  di  seluruh  Jawa  Madura  dan mengganti  dengan  Pengadilan  Tentara Pemerintah  Militer.  Kompetensi  absolut pengadilan  ini  meliputi  Angkatan  Darat, Angkatan  Laut,  Angkatan  Udara,  anggota pasukan  yang  telah  dimiliterisir  serta pegawai tetap yang bekerja pada angkatan perang.  Sementara  hukum  acara  yang
digunakan  adalah  acara summiere sesuai Pasal  337  HIR  dan  tidak  ada  banding. Adapun susunan pengadilan pun disesuaikan  dengan  pemerintahan  militer, yaitu  Mahkamah  Tentara  zonder  distrik militer,  Mahkamah  Tentara  distrik  militer serta Mahkamah Tentara daerah gubernur militer.
Di  masa  Republik  Indonesia  Serikat (RIS),  peraturan  diganti  kembali  menjadi Peraturan  Presiden  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  1949.  Akan tetapi,  kompetensi  absolut,  susunan pengadilan  dan  hukum  acaranya  masih sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37  Tahun  1948.  Pada  masa  UUDS  1950, peraturan  mengenai  peradilan  militer diganti  kembali  menjadi  Undang-Undang Darurat  Nomor  16  Tahun  1950,  yang kemudian  ditetapkan  menjadi  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1950.
Kompetensi absolut peradilan militer menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1950  adalah  anggota  angkatan  perang Republik  Indonesia  Serikat  (RIS)  atau orang-orang  yang  ditetapkan  sebagai angkatan  perang  berdasarkan  undang- undang  atau  peraturan  pemerintah  serta orang-orang yang tidak termasuk angkatan perang  tapi  dapat  diadili  berdasarkan ketetapan Menteri Pertahanan dan persetujuan Menteri Kehakiman.
Penggunaan  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1950  membuat  Independensi pengadilan  lebih  baik  karena  apabila  ada perselisihan mengenai kewenangan mengadili antara pengadilan di lingkungan peradilan tentara dengan pengadilan biasa akan  diputuskan  oleh  Mahkamah  Agung Indonesia. Bandingkan dengan masa 1946
di  mana  perselisihan  serupa  diputus  oleh presiden.
Namun,  independensi  tersebut  tidak sepenuhnya  karena  untuk  perselisihan antara  Mahkamah  Tentara  Agung  dengan Mahkamah  Agung  tetap  diputus  oleh presiden. Saat ini juga terdapat pengawasan  oleh  Mahkamah  Tentara Agung  yang  ketuanya  adalah  Ketua Mahkamah  Agung  terhadap  Pengadilan Tentara  Tinggi  dan  Pengadilan  Tentara. Pengawasan  serupa  juga  dilakukan  oleh Jaksa Tentara Agung yang ketuanya adalah Jaksa  Agung  terhadap  Kejaksaan  Tentara Tinggi  dan  Kejaksaan  Tentara.  Hukum acara  yang  digunakan  adalah  Undang- Undang  Darurat  Nomor  17  Tahun  1950 yang  kemudian  ditetapkan  menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950.
Pada  saat  inilah,  komandan/atasan memiliki  wewenang  menyidik  menambah pihak  yang  sudah  tercantum  dalam  HIR. Walaupun  demikian,  pengusutan  dan penyerahan  perkara  tetap  merupakan wewenang  jaksa  melalui  kewajiban komandan  menuruti  petunjuk  Kejaksaan Tentara  dan  memberikan  laporan  tertulis tiap  bulannya  kepada  Kejaksaan  Tentara. Sementara  susunan  pengadilan  tetap seperti  sebelumnya.  Pengadilan  militer model  ini  bertahan  hingga  pemberlakuan Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1954 tentang  Pertahanan  Negara.  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  1954,  Pasal  35 menjadi  dasar  adanya  perwira  penyerah perkara  yang  diikuti  dengan  Undang- Undang  Darurat  1  Tahun  1958  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  1950  yang  mengatur  atasan  yang berhak menghukum atau komandan
dengan  sejumlah  hak  yaitu  melakukan pemeriksaan
sendiri,
dapat memerintahkan pengusutan, dapat menentukan  suatu  perkara  tindak  pidana atau  disiplin,  dapat  menahan  atau membebaskan,  memerintah  Jaksa  Tentara melakukan pengusutan/pemeriksaan, berhak  menyerahkan  perkara  kepada Pengadilan  Tentara  dan  penentuan  hari persidangan.
Sejak  tahun  1964,  seluruh  sistem pengadilan  berada  dalam  satu  atap  di bawah Mahkamah Agung yang dituangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 1964  tentang  Pokok-Pokok  Kekuasaan Kehakiman. Walaupun demikian, pengadilan-pengadilan ini belum sepenuhnya  independen  dari  kekuasaan lain  karena  untuk  beberapa  hal  masih berada  di  bawah  kekuasaan  eksekutif, seperti  di  bawah  pimpinan  Mahkamah Agung,  organisatoris,  administratif  dan finansial  ada  di  bawah  kekuasaan Departemen  Kehakiman,  Departemen Keagamaan  dan  departemen-departemen dalam lingkungan angkatan bersenjata.
Tahun 1965, kontrol militer terhadap peradilan  militer  semakin  besar  melalui PNPS  Nomor  22  Tahun  1965  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1950. Melalui peraturan ini pejabat utama pada badan-badan peradilan militer dijabat oleh kalangan militer sendiri. PNPS ini  diikuti  oleh  Surat  Keputusan  Bersama Menteri/Jaksa  Agung  dan  Menteri  Kepala Staf  Angkatan  Darat  Nomor  MK/KPTS- 189/9/196174/UP/DKT/A/11022/181/P en, yang menyatakan pengalihan wewenang administratif termasuk pengangkatan, penghentian jaksa tentara
dan  penentuan  kebijaksanaan  dalam kejaksaan  militer  kepada  Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Kompetensi absolut peradilan militer semakin  luas  dalam  PNPS  No.  3  Tahun 1965.  Undang-undang  ini  memberlakukan pidana  tentara,  hukum  acara  pidana tentara dan hukum disiplin tentara kepada anggota-anggota angkatan Kepolisian
Republik  Indonesia.  Kepolisian  pada  saat ini hanya memiliki kewenangan penyidikan,  penyerahan  perkara  dan pengambilan tindakan disiplin. Pihak yang dapat  diadili  di  peradilan  militer  semakin luas  lagi  dengan  disahkannya  PNPS  No  4 Tahun 1965, yang memberlakukan hukum pidana  tentara,  hukum  acara  pidana tentara dan hukum disiplin tentara berlaku kepada hansip dan sukarelawan.
Masuknya angkatan kepolisian sebagai subjek di peradilan militer menjadi permanen melalui Undang-Undang Nomor 23/PNPS/1965.  Angkatan  kepolisian  juga bertambah kewenangannya, yaitu kepolisian  berwenang  memeriksa  dan mengadili  sendiri  meski  terbatas  pada tingkat pertama, tingkat banding diperiksa dan  diadili  Pengadilan  Tentara  Tinggi  di lingkungan  angkatan  lain  yang  ditunjuk oleh  Menteri  Koordinator  Kompartimen Pertahanan Keamanan/Ka Staf AB.
Melalui  SK  No  Kep/B/161/1968 badan  peradilan  di  lingkungan  angkatan kepolisian semakin bertambah wewenangnya yaitu dapat mengadili dalam tingkat  banding  tamtama,  bintara  dan perwira  angkatan  Kepolisian  Republik Indonesia. Pada perkembangannya, Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 menyatukan pengadilan terakhir seluruh
pengadilan  yang  ada  kepada  Mahkamah Agung.
Mahkamah  Agung  mengadili  di tingkat  kasasi  untuk  setiap  pengadilan. Campur  tangan  kekuasaan  eksekutif terhadap  Pengadilan  Tentara  melalui Departemen Kehakiman kemudian diakhiri melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 1999  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang membuat hal- hal  organisatoris,  administrasi,  dan finansial  berada  di  bawah  kekuasaan Mahkamah  Agung.  Meskipun  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  1999  masih membuka  kekhususan  untuk  setiap pengadilan  melalui  pengaturan  bagi kekhususan  lingkungan  peradilan  masing- masing,  seperti  pembinaan  administrasi keprajuritan hakim militer yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1988  tentang  Prajurit Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia dan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai Kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus  perkara  pidana  untuk  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  diatur  dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Sehingga, Undang- Undang Nomor 35 tahun 1999  selangkah  lebih  maju  dalam persoalan  koneksitas,  di  mana  pemutusan sepenuhnya berada pada Mahkamah Agung sehingga  wewenang  Menteri  Pertahanan dihilangkan. 9

## C. Dasar  Hukum  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1997  tentang Peradilan Militer
Pembentukan  HAPMIL  didasarkan pada  beberapa  peraturan  perundang- undangan yang terdiri dari:
1. Undang-Undang  Dasar  Negara
Tahun 1945 (sebelum di Amandemen) 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan  Pokok  Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang  Nomor  5  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara
6. Undang-undang  Nomor  2  Tahun 1988  tentang  Prajurit  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Keseluruhan  undang-undang  yang menjadi  dasar  pembentukan  HAPMIL tersebut  telah  mengalami  perubahan  di mana perubahan-perubahan tersebut terkait  dengan  substansi  yang  sangat  erat hubungannya dengan perubahan kekuasaan  kehakiman  ke  arah  yang  lebih independen. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat pada tabel berikut:
9 KontraS.  (2009). Menerobos  Jalan  Buntu:  Kajian Terhadap  Sistem  Peradilan  Militer .  Jakarta:  Rinam Antartika, hlm. 43
Dasar Hukum Lama Dasar Hukum Baru Dasar Hukum UUD 1945 UUD 1945 Amandemen III Isi Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh  sebuah  Mahkamah  Agung dan  lain-lain  badan  kehakiman menurut undang-undang. Kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Isi Administrasi, organisasi dan finansial berada dan diatur dalam organisasi masing-masing. Seperti peradilan  militer  di  bawah Departemen Pertahanan. Administrasi,  organisasi  dan  finansial menjadi  tanggung  jawab  MA  sebagai pemegang kekuasaan kehakiman (Pasal 13 ayat 1) Dasar Hukum Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1988  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan  Negara  Republik Indonesia Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Polri, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 34  Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional Indonesia Isi Prajurit  tunduk  kepada  kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan  peradilan  umum  dalam  hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Sekalipun  peraturan  perundang- undangan yang
menjadi dasar pembentukan  HAPMIL  telah  mengalami perubahan, hingga saat ini HAPMIL belum sama sekali mengalami revisi. dengan tidak adanya revisi pada HAPMIL maka dapat
dikatakan  reformasi  sistem  peradilan militer  belum  dilakukan  atau  dengan  kata lain  sama  saja  dengan  sistem  peradilan militer  yang  ada  pada  masa  orde  baru. Karena masih tetap berdasar pada undang- undang  lama  yang  tidak  sesuai  dengan

## perkembangan  sistem  ketatanegaraan
Indonesia menuju penegakan hukum yang berkeadilan.
Oleh  karenanya,  untuk  menuntaskan reformasi dan menyelaraskan perkembangan  sistem  peradilan  militer dengan perkembangan pembaharuan hukum perlu kembali untuk menggaungkan  revisi  HAPMIL  khususnya perihal  kompetensi  absolut  peradilan militer.

## D. Kompetensi  Absolut  Peradilan Militer
Kompetensi absolut peradilan militer di  Indonesia  bersandar  pada  Pasal  9 HAPMIL. Pasal tersebut berbunyi sebagaimana berikut,
1. Mengadili  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  seseorang  yang pada  waktu  melakukan  tindak pidana adalah
a. Prajurit;
b. yang  berdasarkan  undang- undang  dipersamakan  dengan Prajurit;
c. anggota  suatu  golongan  atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan  atau  dianggap sebagai  Prajurit  berdasarkan undang- undang;
d. seseorang  yang  tidak  masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan  huruf  c  tetapi  atas keputusan  Panglima  dengan persetujuan Menteri Kehakiman  harus  diadili  oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. 2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  sengketa  Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan  perkara  gugatan ganti  rugi  dalam  perkara  pidana yang bersangkutan atas permintaan  dari  pihak  yang dirugikan  sebagai  akibat  yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.
Mengenai  pengertian  Prajurit  yang disebutkan  pada  Pasal  9  angka  1  huruf  a HAPMIL  di  atas  dijelaskan  dalam  Pasal  1 angka  42  HAPMIL  sebagaimana  Pasal tersebut berbunyi:
Prajurit Angkatan Bersenjata
Republik  Indonesia  yang  selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang  memenuhi  persyaratan  yang ditentukan dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan diangkat oleh pejabat yang berwenang  untuk  mengabdikan  diri dalam  usaha  pembelaan  negara dengan  menyandang  senjata,  rela berkorban  jiwa  raga,  dan  berperan serta  dalam  pembangunan  nasional serta tunduk kepada hukum militer.
Adapun  persamaan  kata  lain  dari prajurit,  disebut  dengan  militer.  Kata militer  berasal  dari  bahasa  Yunani, miles yang  berarti  seorang  bersenjata  yang siap siaga  atau  yang  siap  bertempur.  Dalam bahasa Latin kata miles berarti warrior atau prajurit.  Kata  ini  kemudian  mengalami perkembangan  menjadi militaris (bahasa Latin) dan militair (bahasa Perancis) yang kemudian  memasuki  semua  bahasa  di Eropa. Dalam bahasa Indonesia di samping kata  militer  juga  dikenal  kata  lain  yaitu tentara  dan  laskar.  Dulu  ketiga  istilah  itu
digunakan secara campur aduk. Namun jika diteliti  ketiga  istilah  itu  mempunyai  arti yang agak berbeda. 10
Pengertian  militer  secara  formil menurut undang-undang, dapat diketemukan pula di dalam Pasal 46, 47 dan 49  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Tentara (S. 1934-164 yang telah diubah dan ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  1947).  Sebagaimana  berbunyi sebagai berikut, 11

## Pasal 46
(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947, diatur dalam Undang- undang No. 19 Tahun 1958, Undang- undang No. 66 Tahun 1958, Undang- undang   No.   14   Tahun   1962   dan perpem Np. 51 Tahun 1963).
(1) Yang dimaksud dengan Militer adalah:
Ke 1 : Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan  Perang,  yang  wajib berada  dalam  dinas  secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Ke 2 : Semua  sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan  para  militer  wajib, sesering  dan  selama  mereka itu  berada  dalam  dinas, demikian  juga  jika  mereka berada  di  luar  dinas  yang sebenarnya  dalam  tenggang waktu  selama  mereka  dapat dipanggil  untuk  masuk  dalam dinas,  melakukan  salah  satu tindakan     yang     dirumuskan
10 Sagala,  P,  &  Ferdian,  F.  (2016). “Yurisdiksi Peradilan  Militer  dalam  Kekuasaan  Kehakiman  di Indonesia” Makalah  yang  disampaikan  dalam rangka    Workshop    Comparative    Law,    Workshop
dalam Pasal 97, 99, dan 139 KUHPM.
(2) Kepada  setiap  militer  harus diberitahukan  bahwa  mereka tunduk  kepada  tata  tertib militer.
Pasal 47 (Diubah  dengan  Undang-undang  No. 39  tahun  1947)  Barang  siapa  yang menurut  kenyataannya  bekerja  pada Angkatan  Perang,  menurut  hukum dipandang  sebagai  militer,  apabila dapat  diyakinkan  bahwa  dia  tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam Pasal di atas.
Pasal 49 (1) Termasuk  juga  dalam  pengertian militer: Ke 1 : (Diubah
dengan Undang-undang  No.  39  tahun 1947,  Perpem  No.  51  Tahun 1963)  Bekas  militer  yang digunakan  dalam  suatu  dinas militer.
Ke 2 : Komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam,  setiap  kali  mereka melakukan  dinas  sedemikian itu.
Ke 3 :
(Diubah dengan Undang-undang  No.  39  tahun 1947)  Pensiunan  perwira anggota  dari  suatu  peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas demikian. Ke 4 : (Diubah dengan
Undang-undang  No.  39  tahun 1947, Undang-undang  No. 74
Military  Criminal  Jurisdiction  &  Structure ,  Jakarta: United  States  Defense  Institute  of  International Legal Studies (US DILS), 18-21 Juli 2016, hlm. 13
11 Salam, M. F. Op. Cit ., hlm. 13

## Tahun  1957  jo  No.  323
PRP/1959) Mereka yang memakai  pangkat  tituler  yang ditetapkan dengan atau berdasarkan  undang-undang, atau  yang  dalam  keadaan bahaya  kepada  mereka  yang dipanggil oleh penguasa perang  berdasarkan  Pasal  41 Undang-undang Keadaan Bahaya  (Undang-undang  No. 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan- pekerjaan militer. Ke 5 : Mereka,  anggota  dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan  Darat,  Laut,  atau Udara atau dipandang demikian itu:
a. Dengan  atau  berdasarkan undang-undang.
b. Selama  keadaan  bahaya oleh penguasa perang ditetapkan  dengan  atau berdasarkan Pasal 42
Undang-undang  Keadaan Bahaya.
(2) Para  militer  yang  dimaksud  pada ayat  pertama  ditetapkan  dalam pangkat  mereka  semula  atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya  ketika  meninggalkan dinas militer sebelumnya.
Sementara  mengenai  pengertian Angkatan Perang dijelaskan dalam Pasal 45 KUHPM sebagaimana berikut, 12
Pasal 45 (Diubah  dengan  Undang-undang  No. 39  tahun  1947)  Yang  dimaksud Angkatan Perang adalah:
a. Angkatan  Darat  dan  militer wajib  yang  termasuk  dalam lingkungannya,  terhitung  juga personil cadangan (nasional). b. Angkatan  Laut  dan  militer wajib  yang  termasuk  dalam lingkungannya,  terhitung  juga personil cadangan (nasional).
c. Angkatan  Udara  dan  militer wajib  yang  termasuk  dalam lingkungannya,  terhitung  juga personil cadangan (nasional).
d. Dalam  waktu  perang,  mereka yang dipanggil menurut Undang-undang  untuk  turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
Selanjutnya  yang  dimaksud  pada Pasal 9 angka 1 huruf b HAPMIL, Menurut SR  Sianturi  bukan  yang  berstatus  militer dalam  arti  yang  sesungguhnya,  atau  tidak lagi  berstatus  yang  sesungguhnya.  Hanya dalam  rangka  penerapan  hukum  pidana militer mereka dipersamakan. Seperti : (1) Militer  wajib  (milwa)  di  luar  dinas;  (2) Militer  sukarela  yang  non  aktif  dari  dinas militer;  (3)  Bekas  militer.  Militer  sukarela yang  diberhentikan  dengan  hormat;  (4) Bekas  militer  yang  dipecat;  (5)  Anggota- anggota Cadangan Nasional yang dipandang  dalam  dinas  militer.  (6)
Seseorang  yang  menurut  kenyataannya bekerja  pada  Angkatan  Perang;  (7) Bekas/pensiunan militer yang diperkerjakan (lagi) dalam dinas militer.
12 Ibid ., hlm. 15
(8)  Komisaris-komisaris  wajib  militer;  (9) Pensiunan  perwira  anggota  peradilan militer  yang  berpakaian  seragam;  (10) Seseorang  yang  memakai  pangkat  titular; dan (11) Militer asing. 13
Begitu pun yang dimaksud pada Pasal 9  angka  1  huruf  c  HAPMIL,  SR  Sianturi memberikan pandangan wadahnya. Anggota  dari  badan  atau  organisasi tersebut  dipersamakan  dengan  militer. Seperti : (1) Pegawai atau buruh dari suatu perusahaan, pabrik, jawatan, dan lain-lain; (2)  Tamtama,  Bintara  dan  Perwira  Polri; dan (3) Anggota-anggota Hansip, Wankamra, Menwa. 14 Sementara yang dimaksud pada Pasal 9  angka  1  huruf  d  HAPMIL  adalah  orang sipil yang menurut kenyataan bekerja pada Angkatan Bersenjata yang diberi kewajiban untuk memegang rahasia militer,
melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan kewajibannya, dengan  ketentuan  bahwa  orang  tersebut tidak  termasuk  pada  ketentuan  Pasal  9 angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c. 15 Dalam perkembangan undang- undang  yang  berkaitan  dengan  peradilan militer khususnya Undang-Undang Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  Pasal  9  angka  1  huruf  d mengalami      perkembangan      penafsiran
13 Ibid ., hlm. 14 14 Ibid.
15 Penjelasan Pasal 9 angka 1 huruf d HAPMIL 16 Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  mengatur  tentang tindak  pidana  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan  lingkungan  peradilan  militer,  diperiksa  dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan
sehingga diartikan sebagai seseorang yang termasuk dalam perkara koneksitas. 16 Perkara  koneksitas  atau  acara pemeriksaan  koneksitas  atau  peradilan koneksitas  atau  koneksitas  adalah  suatu sistem  peradilan  yang  diterapkan  atas suatu  tindak  pidana  di  mana  di  antara Tersangka  atau  Terdakwanya  terjadi penyertaan  (turut  serta, deelneming )  atau secara bersama-sama ( mede dader ) antara orang  sipil  dengan  orang  yang  berstatus militer (prajurit TNI).
Menurut  Prof  Andi  Hamzah  yang dimaksud  dengan  Peradilan  Koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka  pembuat  delik  penyertaan antara orang sipil dengan orang militer . 17 Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan  bahwa  peradilan  koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang  dilakukan  oleh  orang  sipil  bersama- sama  dengan  orang  militer  yang  diatur dalam  Pasal  56  dan  56  KUHP.  Jika  terjadi penyertaan  antara  orang  militer  (yang tunduk  kepada  peradilan  militer)  dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum),  maka primus  interpares yang berwenang  mengadili  ialah  pengadilan dalam lingkup peradilan umum.
Para tersangka (sipil bersama militer) diadili  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan peradilan militer, merupakan
umum,  kecuali  dalam  keadaan  tertentu  menurut keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  perkara  itu harus  diperiksa  dan  diadili  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  militer.  Lihat  juga  Pasal  198 sampai dengan Pasal 203 UU Peradilan Militer dan Pasal  89  sampai  dengan  Pasal  94  UU  No.  8  Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur hukum acara pemeriksaan koneksitas.
17 Sagala, P, & Ferdian, F. Op. Cit ., hlm. 14
pengecualian.  Pengecualian  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  16  UU  Kekuasaan Kehakiman  yang  telah  menentukan kewenangan keputusan berada pada Ketua Mahkamah  Agung,  sedangkan  pada ketentuan  Pasal  89  KUHAP,  Pasal  198 HAPMIL  berada  pada  Keputusan  Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman. 18
Selanjutnya  di  dalam  Pasal  1  dan  2 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Militer (KUHPM) berbunyi:
Pasal 1 (Diubah    dengan  Undang-Undang Nomor  39  Tahun   1947)  Untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku    ketentuan-ketentuan hukum  pidana  umum,  termasuk  Bab IX dari Buku  I Kitab Undang-Undang Hukum     Pidana,    kecuali      ada penyimpangan-penyimpangan    yang ditetapkan dengan undang-undang Pasal 2 (Diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1947)  Terhadap tindak  pidana  yang  tidak  tercantum dalam Kitab Undang-Undang ini, yang dilakukan  oleh  orang-orang  yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan  militer,  diterapkan  hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan  yang diterapkan dengan undang-undang.
Jika Pasal 9 angka 1 serta Pasal 1 dan 2 KUHPM dikaitkan, maka peradilan militer memiliki  kompetensi  untuk  mengadili tindak  pidana  didasarkan  pada  subjek (pelaku), yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama ia
militer,  dan  melakukan  tindak  pidana  apa saja,  baik  tindak  pidana  militer  (murni), seperti desersi, insubordinasi, dan lain-lain juga  tindak  pidana  umum,  seperti perampokan,  pemerkosaan,  pembunuhan, atau  pencurian,  dan  lain-lain  maupun tindak  pidana  khusus  yang  tidak  ada kaitannya  sama  sekali  dengan  tugas- tugas/jabatan kemiliteran, seperti penyalahgunaan  psikotropika,  narkotika, korupsi, dan lain-lain tetap akan diadili di peradilan militer.
Kemudian,  Meskipun  bukan  prajurit atau  yang  dipersamakan  dengan  prajurit akan tetapi melakukan tindak pidana yang tindak pidana tersebut merugikan kepentingan  militer  serta  dilakukan semata-mata  dengan  militer  (perkara koneksitas)  dapat  diadili  di  peradilan militer.
E. Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer dalam Perkara Pidana
Dari  uraian  Pasal  9  angka  1  yang dikaitkan  dengan  Pasal  1  dan  2  KUHPM  di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi  absolut  peradilan  militer  yang didasarkan  pada  subjek  pelaku  tindak  pidana telah menempatkan prajurit sebagai kelompok yang  sangat  spesial  karena  hampir  semua pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh prajurit akan di bawah ke ranah peradilan militer. Tentu mekanisme demikian apabila dilihat dalam perspektif asas persamaan  di  hadapan  hukum  atau equality before  the law adalah  mekanisme  yang  tidak seharusnya  dilakukan.  Sebab,  pada  dasarnya
18 Ibid ., hlm. 15
asas  persamaan  di  hadapan  hukum  tidak menghendaki adanya perlakuan yang berbeda yang  didasarkan  pada  subjek  pelaku.  Semua subjek  hukum  sama  di  hadapan  hukum  yang membedakannya  adalah  tindak  pidana  apa yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut.
Perihal kedudukan prajurit dalam kompetensi absolut peradilan militer, penting untuk  melihat  pandangan  Moch.  Faisal Salam. 19 Menurutnya,  walaupun  sebagai warga  Negara  Republik  Indonesia,  tentara bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota Tentara adalah  juga  sebagai anggota masyarakat  biasa,  tapi  karena  adanya  beban kewajiban  Angkatan  Bersenjata  sebagai  inti dalam  pembelaan  dan  pertahanan  negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih/berdisiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok,  untuk  diperlukan  suatu  hukum  yang khusus  dan  peradilan  yang  tersendiri  dan terpisah dari peradilan umum. Kekhususan itu ialah,  bahwa  masyarakat  tentara  itu  adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.
Pandangan  Moch.  Faisal  Salam  dapat dipahami  bahwa  kehadiran  peradilan  militer lebih  menitik  beratkan  pada  kondusifitas organisasi  TNI.  Kalau  seperti  ini  tentunya dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  kalau  tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit tidak ada kaitannya  dengan  masalah  militer  atau kondusifitas organisasi TNI, maka seharusnya peradilan  militer  tidak  lagi  membatasi kompetensi absolutnya terhadap subjek pelaku tindak  pidana  akan  tetapi  lebih  kepada  jenis tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku (dalam hal ini prajurit). Sebagaimana yang
19 Salam, M. F. Op. Cit ., hlm. 14
dikemukakan oleh Muladi,    Mardjono
Reksodiputro, Andi Hamzah dan F. Sugeng. 20
Muladi mengemukakan bahwa pengadilan militer masih diperlukan, tetapi hanya terbatas pada perkara yang khas militer, di mana orang sipil tidak bisa melakukannya, seperti desersi dan insubordinasi. Tindak pidana  lainnya   seperti  mencuri   senjata, mencuri rahasia militer, berbuat zina, korupsi dan sebagainya, meskipun hal tersebut terjadi di  dalam  markas  atau  berkaitan  langsung dengan tugas atau jabatan militer, tetap dibawa  ke  peradilan  umum  dan  disidik  oleh polisi,  karena  tindak  pidana  tersebut  bukan khas militer.
Mardjono  Reksodiputro  menyatakan bahwa  tentara  apabila  melakukan  tindakan yang menyangkut hukum kemiliteran memang ada  pengadilan  khusus  yang  menyelesaikan, yaitu  pengadilan  militer, tetapi  yang  menjadi permasalahan di Indonesia adalah tentara yang melakukan  delik  biasa  juga  larinya  ke pengadilan  militer.  Seharusnya  pengadilan militer  mengadili  delik-delik  yang  ada kaitannya dengan kepentingan tentara, seperti pencurian senjata, pencurian data atau rahasia tentara dan sebagainya.
Andi  Hamzah  berpandangan  bahwa peradilan militer hanya mengadili pelanggaran yang  murni  militer  saja,  seperti  desersi. Demikian pula, F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa kompetensi peradilan militer sebaiknya dibatasi  pada  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan  bidang  ketentaraan,  seperti  desersi, pencurian alat-alat perang dan lain-lain.
Terkait lingkup tindak pidana militer, di dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Militer  (KUHPM),  tindak  pidana  militer dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana
20 Utami, N. S. B, & Supriyadi, Op. Cit ., hlm. 104
militer  murni  ( zuiver  militaire  delict )  dan tindak  pidana  militer  campuran  ( gemengde militaire  delict ). 21 Tindak  pidana  militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan  oleh  seorang  militer,  karena sifatnya  khusus  militer.  Contoh  dari  tindak pidana  militer  murni  seperti  desersi 22 ;  dan meninggalkan  pos  penjagaan. 23 Sementara Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan  terlarang  yang  sebenarnya  sudah ada  peraturannya,  hanya  peraturan  itu  berada pada  perundang-undangan  lain.  Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila  perbuatan  itu  dilakukan  oleh  seorang militer. 24 Oleh  karena  itu,  perbuatan  yang telah  diatur  perundang-undang  lain  yang jenisnya sama, diatur kembali dalam KUHPM disertai ancaman yang lebih berat, disesuaikan dengan  kekhasan  militer.  Contoh  dari  tindak pidana  militer  campuran  seperti  perkosaan yang  dilakukan  oleh  seorang  militer  pada waktu  perang;  dan  pencurian  perlengkapan militer  di  mana  militer  tersebut  diberi  tugas untuk menjaganya
Apabila suatu tindak pidana tidak dapat dikategorikan  sebagaimana  lingkup  tindak pidana militer di dalam KUHPM, maka dapat memakai prinsip yang dipakai dalam perkara koneksitas. Prinsip tersebut dapa dilihat dalam Pasal 90 dan 91 KUHPM.
21 Salam, M. F. Op. Cit ., hlm. 27 22 Pasal 87 KUHPM 23 Pasal 118 KUHPM
24 Salam, M. F. Op. Cit ., hlm. 29 25 Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan  lingkungan  peradilan  militer,  diperiksa  dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum  kecuali  jika  menurut  keputusan  Menteri Pertahanan  dan  Keamanan  dengan  persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan
Pasal 90
(1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan  militer  atau  pengadilan dalam  Lingkungan  peradilan  umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 89 ayat  (1) 25 ,  diadakan  penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2) 26 . (2) Pendapat  dan  penelitian  bersama tersebut  dituangkan  dalam.  berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Jika  dalam  penelitian  bersama  itu terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka hal itu  dilaporkan  oleh  jaksa  atau  jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh oditur  militer  atau  oditur  militer tinggi kepada Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pasal 91
(1) Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  90  ayat  (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh  tindak  pidana  tersebut  terletak pada kepentingan umum dan karenanya  perkara  pidana  itu  harus diadili  oleh  pengadilan  dalam
diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
26 Penyidikan  perkara  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  suatu tim  tetap  yang  terdiri  dari  penyidik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata  Republik  Indonesia  dan  oditur  militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka  masing-masing  menurut  hukum  yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
lingkungan  peradilan  umum,  maka perwira  penyerah  perkara  segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui  oditur  militer  atau  oditur militer  tinggi  kepada  penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.
(2) Apabila  menurut  pendapat  itu  titik berat  kerugian  yang  ditimbulkan oleh  tindak  pidana  tersebut  terletak pada  kepentingan  militer  sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan  militer,  maka  pendapat sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 90 ayat  (3)  dijadikan  dasar  bagi Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan  dan  Keamanan,  agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman  dikeluarkan  keputusan Menteri  Pertahanan  dan  Keamanan yang  menetapkan,  bahwa  perkara pidana tersebut diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  91 ayat (1) dan (2) KUHPM tersebut, apabila titik berat  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak pidana  tersebut  terletak  pada  kepentingan umum  maka  perkara  pidana  tersebut  harus diadili  dalam  lingkungan  peradilan  umum. Adapun  jika  titik  berat  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  tersebut terletak  pada  kepentingan  militer,  maka perkara  pidana  tersebu  harus  diadili  oleh pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan militer.
Ketentuan penentuan lingkungan peradilan  dalam  mengadili  suatu  kasus
berdasarkan titik berat kerugian akibat tindak pidana  tersebut  harusnya  tidak  dibatasi  pada perkara koneksitas. Ketentuan tersebut seharusnya  dipakai  pula  dalam  menentukan kompetensi  absolut  peradilan  militer  ketika tidak  dapat  ditentukan  suatu  tindak  pidana apakah  masuk  dalam  lingkup  tindak  pidana militer atau tidak. Sebab tindak pidana militer akibatnya  adalah  terhadap  organisasi  militer. Sementara  tindak  pidana  umum  akibatnya adalah terhadap masyarakat umum.
Penentuan kompetensi absolut berdasarkan  pada  titik  berat  akibat  kerugian tersebut bisa dikatakan sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MRP Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran  Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Peran Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang menyatakan “Prajurit  Tentara  Nasional Indonesia  tunduk  pada  kekuasaan  peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum.”
Hal sama yang dinyatakan oleh Pasal 65 ayat  (2)  UU  TNI  sebagaimana  berbunyi “Prajurit  tunduk  kepada  kekuasaan  peradilan militer  dalam  hal  pelanggaran  hukum  pidana militer  dan  tunduk  pada  kekuasaan  peradilan umum  dalam  hal  pelanggaran  hukum  pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”
Tentunya  sejalan  pula  dengan  Pasal  25 Ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  58  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (UU KK)  yang  berbunyi:  “Peradilan  militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”.
Terakhir yang paling penting adalah apa yang  ditegaskan  dalam  TAP  MPR  Peran TNI/POLRI, UU KK dan UU TNI merupakan
bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pasal 27 Ayat  (1)  UUD  1945  perihal  persamaan  di hadapan hukum.

## PENUTUP

## A.      Kesimpulan
Kompetensi absolut peradilan militer khususnya  Pasal  9  Angka  1  HAPMIL  atau khususnya dalam perkara pidana menegaskan  peradilan  militer  memiliki kompetensi untuk mengadili tindak pidana didasarkan  pada  subjek  (pelaku),  yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan  kata  lain,  selama  ia  militer,  dan melakukan  tindak  pidana  apa  saja,  baik tindak  pidana  militer  (murni),  seperti desersi,  insubordinasi,  dan  lain-lain  juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian,  dan  lain-lain  maupun  tindak pidana  khusus  yang  tidak  ada  kaitannya sama  sekali  dengan  tugas-tugas/jabatan kemiliteran, seperti penyalahgunaan psikotropika,  narkotika,  korupsi,  dan  lain- lain tetap akan diadili di peradilan militer. Kemudian, sekalipun pelaku tindak pidana bukan  prajurit  atau  yang  dipersamakan dengan  prajurit  akan  tetapi  melakukan tindak pidana yang tindak pidana tersebut merugikan  kepentingan  militer  serta dilakukan  semata-mata  dengan  militer (perkara  koneksitas)  dapat  diadili  di peradilan  militer.  Kompetensi  absolut peradilan  militer  tersebut  bertabrakan dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam Pasal  3  ayat  4  (a)  TAP  MPR  Peran TNI/POLRI,  Pasal  25  Ayat  (4)  UU  KK  dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI yang merupakan bentuk perwujudan dari asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the
law yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.
Konsepsi  tindak  pidana  militer sebagai  kompetensi  absolut  peradilan militer  dalam  perkara  pidana  dapat mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat 4 (a) TAP MPR Peran TNI/POLRI, Pasal 25 Ayat (4) UU KK dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI di mana  apabila  prajurit  melakukan  tindak pidana umum akan tunduk pada peradilan umum namun bilamana prajurit melakukan tindak  pidana  militer  akan  tunduk  pada peradilan  militer.  Ketika,  suatu  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  Prajurit  tidak dapat  ditentukan  apakah  merupakan tindak  pidana  militer  atau  tidak,  maka dapat  mengacu  pada  prinsip  yang  dipakai dalam  perkara  koneksitas  yang  tertuang dalam  Pasal  90-91  KUHPM.  Yaitu,  apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak  pidana  tersebut  terletak  pada kepentingan  umum  maka  perkara  pidana tersebut  harus  diadili  dalam  lingkungan peradilan  umum.  Adapun  jika  titik  berat kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer,  maka  perkara  pidana  tersebut harus  diadili  oleh  pengadilan  dalam lingkungan peradilan militer.
Tentunya  untuk  dapat  menjadikan tindak  pidana  militer  sebagai  kompetensi absolut  peradilan  militer  dalam  perkara pidana,  mesti  dilakukan  revisi  terhadap HAPMIL Dengan melihat keseluruhan dasar hukum  pembentukan  HAPMIL  yang  telah mengalami  perubahan,  maka  sudah seharunya  HAPMIL  dijadikan  sebagai prioritas  untuk  masuk  dalam  program legislasi  nasional.  Demi  menyesuaikan dengan praktik ketatanegaraan yang sudah
jauh berkembang dari saat ketika HAPMIL dibentuk.

## REFERENSI
Buku dan Jurnal Akub, S. M., & Baharu, B. (2012). Wawasan Due  Proses  of  Law  Dalam  Sistem Peradilan Pidana . (A. Ilyas, Penyunt.) Yogyakarta: Rangkang Education.
Asshiddiqie,  J.  (2006). Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara  Jilid  II .  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan MK RI.
Asshiddiqie,  J.  (t.thn.). Gagasan  Islam tentang  Teokrasi,  Demokrasi,  dan Nomokrasi . Acara  70 Tahun Prof. Dr. Tahir Azhary, S.H.
Asshiddiqie,  J.  (n.d.). Gagasan  Negara Hukum Indonesia .
Atmasasmita,  R.  (2010). Sistem  Peradilan Kontemporer . Jakarta: Kencana.
Azhary, M. T. (1992). Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam, Implementasinya pada Periode Negara  Madinah  dan  Masa  Kini . Jakarta: Bulan Bintang.
Budi,  N.  S.,  &  Supriyadi.  (2014,  Mei). Yurisdiksi Peradilan Militer Terhadap Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana. Yustisia , 3(2).
Dewata,   M.   F.,   &   Achmad,   Y.   (2010). Dualisme Penelitian  Hukum Normatif
dan  Empiris .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Green Mind Community. (2009). Teori dan Politik Hukum Tata Negara .
Yogyakarta: Total Media.
Heniarti,  D.  D.  (2017). Sistem  Peradilan Militer di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis,  Perbandingan  Hukum  & Pembaharuan Hukum Nasional . Bandung: Refika Aditama.
Huda,  N.  (2014). Ilmu  Negara .  Jakarta: Rajawalli Press.
KontraS.  (2009). Menerobos  Jalan  Buntu: Kajian  Terhadap  Sistem  Peradilan Militer . Jakarta: Rinam Antartika.
Mahfud MD, M. (2011). Perdebatan Hukum Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi . Jakarta: Rajawali Pers.
Marzuki,  P.  M.  (2013). Pengantar  Ilmu Hukum (Revisi ed.) . Jakarta: Kencana.
Marzuki,  P.  M.  (2014). Penelitian  Hukum (Revisi ed.) . Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, S. (1996). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Nggilu,  N.  M.  (2014). Hukum  dan  Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis) .  Yogyakarta: UII Press.
Pangaribuan,  L.  M.  (2013). Hukum  Acara Pidana  :  Surat  Resmi  Advokat  di Pengadilan (Praperadilan, Eksepsi,
Pledoi,  Duplik,  Memori  Banding, Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali) (Revisi ed.) . Depok Timur: Papas Sinar Sinanti.
Permana,  W.  A.  (1999). Melangkah  di Tengah  Badai:  Pokok-Pokok  Pikiran Jenderal  TNI  Wiranto . Jakarta: Yayasan Kebangsaan Bersatu.
Prasetyo,  T.  (2010).  Rule  of  Law  dalam Dimensi  Negara  hukum  Indonesia. Refleksi Hukum .
Prasetyo, T. (2012). Hukum Pidana . Jakarta: Rajawali Pers.
Sagala,  P.,  &  Ferdian,  F.  (2016).  Yurisdiksi Peradilan  Militer  dalam  Kekuasaan Kehakiman  di  Indonesia. Workshop Comparative  Law,  Workshop  Military Criminal  Jurisdiction  &  Structure, Jakarta:  United  States  Defense Institute of International Legal Studies (US DILS), 18-21 Juli 2016.
Salam,  M.  F.  (2002). Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Salam,  M.  F.  (2006). Hukum Pidana Militer di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
Sayuti. (2011, Desember). Konsep Rechtsstaat  dalam  Negara  Hukum
Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhary). Nalar Fiqh , IV(2).
Sofyan, A.  (2013). Hukum  Acara  Pidana . Yogyakarta: Rangkang Education.
Sunggono,  B.  (2013). Metode  Penelitian Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.
Suratman,  &  Dillah,  H.  P.  (2013). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta.
Tahir, H. H. (2010). Proses Hukum yang Adil dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia .  (T.  Sabriantina,  Penyunt.) Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M.
Y.  (2013). Teori  Hukum:  Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi (4th ed.) .  Yogyakarta:  Genta Publishing.
Wantu,  F.  M.  (2011). Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek . Yogyakarta: Reviva Cendekia.
Wantu,  F.  M.  (2011). Idee  Des  Recht: Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan
Kemanfaatan  (Implementasi  dalam Proses Peradilan Perdata) .
Yogyakarta: Reviva Cendekia.
Wantu,  F.  M.,  Thalib,  M.  C.,  &  Imran,  S.  Y.
(2010). Cara  Cepat  Belajar  Hukum Acara  Perdata .  Yogyakarta:  Reviva Cendekia.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

## Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
(KUHP)
Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Nomor  39  tahun  1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Nomor  8  tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Nomor  31  tahun  1997 tentang  Hukum  Acara  Peradilan
Militer (HAPMIL)
Undang-Undang Negara Republik
Indonesia  Nomor  5  tahun  2004 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor  14  tahun  1985  tentang Mahkamah Agung
Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Nomor  34  tahun  2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Nomor  48  tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Nomor  12  tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan