INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7182-7195 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/Pa.Ska Jo. Nomor 317/Pdt.G/2019/Pta.Smg Jo. Nomor 447 K/Ag/2020)
Astrie Octasari 1 ✉ , Muh. Kurniawan Budi Wibowo 2 , Baehaqi 3
Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta
Email: astrieocta29@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Menurut  hukum  waris  Islam,  anak  angkat  tidak  termasuk  golongan  ahli  waris.  Sebab  prinsip  dasar kewarisan adalah adanya hubungan darah. Walaupun demikian, dalam hukum perdata Islam anak angkat dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal melalui wasiat wajibah. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  perkara  nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. nomor 447 K/Ag/2020 terhadap penetapan wasiat  wajibah  bagi  anak  angkat  dan  menganalisis  kesesuaian  putusan  perkara  nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska  jo.  nomor  317/Pdt.G/2019/PTA.Smg  jo.  nomor  447  K/Ag/2020  dengan  hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan buku sebagai sumber data dan menempatkan putusan perkara Pengadilan sebagai pusat analisisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan kajian  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska adalah meskipun Tergugat I dan Rukmi Sudarsini binti Juremi dalam mengangkat seorang anak dalam prosesnya tidak ada putusan Pengadilan, namun secara nyata dan telah diketahui oleh seluruh keluarga dan masyarakat setempat. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dalam persidangan. Dalam hal ini, Majelis Hakim menetapkan bagian wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian. Majelis Hakim tingkat banding dan kasasi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan  memperhatikan  kepatutan  dan  keadilan  terhadap  ahli  waris  lainnya  dan  menetapkan  bagian wasiat wajibah anak angkat sebesar 1/6 bagian. Putusan perkara momor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg  jo.  nomor  447  K/Ag/2020  dalam  menetapkan  Rizky  Ramadhani  Putra  bin Sudaryatmo sebagai anak angkat dan berhak mendapatkan bagian dari harta waris adalah sejalan dengan
konsep wasiat wajibah. Dimana anak angkat dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal melalui wasiat wajibah.
Kata Kunci: Kewarisan, Anak Angkat, Wasiat Wajibah

## Abstract
According  to  Islamic  inheritance  law,  adopted  children  are  not  included  as  heirs.  Because  the  basic principle  of  inheritance  is  the  existence  of  blood  relations.  Nevertheless,  in  Islamic  civil  law,  adopted children can receive inheritance from their deceased adoptive parents through mandatory wills. This study aims to analyze the consideration of judges in the decision of case number 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. number 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. number 447 K/Ag/2020 on the determination of mandatory wills for adopted children and analyze the suitability of case decision number 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. number 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg  jo.  number  447  K/Ag/2020  with  Islamic  inheritance  law  in  Indonesia.  This research uses a library research approach. This research uses books as data sources and places the Court case decision as the center of its analysis. The data collection techniques used are documentation and literature  review  methods.  The  results  showed  that  the  judge's  consideration  in  Decision  Number 161/Pdt.G/2019/PA.Ska was that although Defendant I and Rukmi Sudarsini binti Juremi adopted a child in the process there was no court decision, but it was real and was known by the whole family and the local community. This was also corroborated by the testimony of two witnesses during the trial. In this case, the Panel of Judges determined the mandatory will share of 1/3. The Panel of Judges at the appellate and cassation  levels  disagreed  with  the  Panel  of  Judges  at  the  first  level  by  taking  into  account  the appropriateness and fairness to other heirs and determining the will of the adopted child at 1/6 part. Case decision number 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. number 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. number 447 K/Ag/2020 in determining Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo as an adopted child and entitled to a share of the inheritance is in line with the concept of mandatory will. Where adopted children can receive inheritance from their deceased adoptive parents through mandatory wills.
Keywords: Inheritance, Adopted Children, Mandatory Will

## PENDAHULUAN
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa, “Perkawinan adalah suatu ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki -laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.” Dari ungkapan tersebut,  dapat kita pahami bahwa  dengan perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarga.
Secara  naluriah,  setiap  pasangan  suami  istri  selalu  menantikan  kehadiran  anak  di dalam rumah tangga. Karena salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Realitanya, banyak pasangan yang sudah lama menikah namun belum dikarunia anak  karena  berbagai  faktor.  Sehingga  sebagian  besar  pasangan  tersebut  memutuskan untuk mengangkat atau mengadopsi seorang anak.
Pada  prinsipnya,  pengangkatan  anak  adalah  suatu  perbuatan  hukum  dengan mengambil  anak  orang  lain  yang  bukan  keturunannya  untuk  dirawat,  dipelihara  dan diperlakukan  layaknya  anak  kandung  sendiri.  Tata  cara  pengangkatan  anak  dilakukan melalui  lembaga  peradilan  untuk  memperoleh  kepastian  hukum.  Pengangkatan  anak  di Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak. Lebih jelasnya, tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
Pengangkatan  anak  dalam  hukum  Islam  pada  hakikatnya  merupakan  hukum hadhanah yang diperluas. Mengangkat anak diperbolehkan dalam Islam sepanjang tidak menimbulkan akibat hukum, yaitu hubungan nasab, perwalian dan kewarisan dari orang tua  angkat.  Perubahan  yang  terjadi  dalam  pengangkatan  anak  hanyalah  pengalihan tanggung jawab pengasuhan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.
Dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak termasuk  dalam  golongan ahli  waris. Sebab prinsip dasar pewarisan adalah adanya hubungan darah. Namun, menurut hukum perdata Islam anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal melalui wasiat wajibah. Perihal wasiat wajibah ini dapat ditemukan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 yang berbunyi:
1) Harta warisan anak angkat dibagi menurut ketentuan Pasal 176 sampai dengan Pasal  193  tersebut  di  atas,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak  menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
2) Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.
Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat seringkali menimbulkan konflik yang berujung  pada  sengketa  waris  yang  kemudian  berlanjut  menjadi  perkara  di  Pengadilan Agama. Perselisihan tersebut timbul karena adanya anak angkat dalam keluarga pewaris dan adanya penolakan oleh keluarga pewaris lainnya dalam penetapan wasiat wajibah.
Mengenai sengketa waris dalam penetapan wasiat wajibah ada permasalahan yang penulis angkat, yaitu dalam putusan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska dimana anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui putusan pengadilan dapat memperoleh harta warisan  melalui  wasiat  wajibah.  Dalam  putusan  tersebut,  permohonan  penggugat dikabulkan dengan amar  putusan yang menetapkan bahwa Penggugat IX  sebagai anak angkat dari pewaris dan Tergugat I serta berhak mendapat bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan. Ahli waris dalam perkara ini terdiri dari suami, ibu dan saudara kandung pewaris yang berjumlah 7 orang.
Ketidakpuasan  tergugat  atas  putusan  Pengadilan  Agama  Surakarta  menjadikan tergugat  mengajukan  upaya  hukum  banding.  Dalam  perkara  banding  nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg,  menetapkan  bahwa  Penggugat  IX  sebagai  anak  angkat  dari pewaris dan Tergugat I serta berhak mendapat wasiat wajibah sebesar 1/6 bagian dari harta peninggalan. Kemudian tergugat mengajukan upaya hukum selanjutnya ke tingkat kasasi dengan  perkara  nomor  447  K/Ag/2020  dan  mengabulkan  kembali  tuntutan  penggugat serta Penggugat IX mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/6 bagian dari harta peninggalan.
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, terdapat masalah yang timbul dalam hal kewarisan anak angkat. Dalam hal ini, menarik minat penulis untuk mengangkat tema  mengenai “Wasiat  Wajibah  Bagi  Anak  Angkat  (Studi  Analisis  Putusan  Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska Jo. Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg Jo. Nomor 441 K/Ag/2020)”.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Status dan Kedudukan Anak Angkat
Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak angkat adalah tetap sebagai anak  yang  sah  berdasarkan  putusan  pengadilan  tanpa  memutuskan  hubungan  nasab dengan  orang  tua  kandungnya.  Prinsip  pengangkatan  anak  menurut  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan terwujud dalam bentuk pengasuhan anak orang lain dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan memenuhi segala kebutuhannya.
Pengangkatan  anak  dalam  hukum  Islam  tidak  membawa  akibat  hukum  dalam  hal hubungan darah, perwalian dan kewarisan dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris  dari  orang  tua  kandungnya  dan  anak  tersebut  tetap  memakai  nama  dari  ayah kandungnya.
Akibat  hukum  pengangkatan  anak  menurut  pandangan Burgerlijk  Wetboek  (BW) dalam Staatblaad 1917 Nomor 129 adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat
dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, pengangkatan tersebut menyebabkan terputusnya  segala  hubungan  keperdataan  yang  berpangkal  pada  keturunan  karena kelahiran,  yaitu  antara  orang  tua  kandung  dan  anak  tersebut.  Dengan  demikian,  anak angkat memilki kedudukan yang sama dengan anak  kandung atau anak  yang lahir dari orang tua angkatnya.
Sedangkan menurut hukum adat, status dan kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat. Di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan, status dan kedudukan  hukum  anak  angkat  adalah  sama  dengan  anak  kandung  dan  hubungan kekeluargaan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung secara adat menjadi putus.

## B. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam
Menurut hukum Islam, anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Sebab prinsip dasar dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Pengangkatan anak menurut  Islam  ditekankan  kepada  segi  kecintaan,  pemberian  nafkah,  pendidikan  dan memenuhi segala kebutuhannya.
Hukum  waris  bagi  anak  angkat  yang  terdapat  dalam  hukum  perdata  Islam  sangat berbeda dengan hukum waris anak angkat dalam hukum adat dan hukum perdata barat. Perbedaan tersebut bermula dari pengertian anak angkat dalam hukum perdata Islam dan hukum perdata barat. Menurut hukum perdata barat, pengangkatan anak menimbulkan hubungan  nasab  karena  diberi  status  anak  kandung  sehingga  dapat  saling  mewarisi. Sedangkan dalam hukum perdata Islam, hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya sebatas hubungan sosial saja dengan memelihara dan mendidik penuh kasih sayang. Tidak boleh diputus nasabnya dengan orang tua kandung dan tidak boleh diberi  status  sebagai  anak  kandung  sehingga  tidak  dapat  saling  mewarisi.  Walaupun demikian,  dalam hukum perdata Islam anak angkat dapat memperoleh harta orang tua angkatnya yang telah meninggal melalui wasiat wajibah.
Perihal wasiat wajibah bagi anak angkat tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  209  ayat  (2)  yang  menyatakan bahwa,  "Anak  angkat  yang  tidak  memperoleh  wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."
Hak waris bagi anak angkat melalui wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan pembagian harta warisan terhadap ahli waris lainnya. Landasan hukum terkait hal tersebut terdapat dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban ahli
waris terhadap pewaris dimana salah satu kewajibannya tersebut adalah menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini harus tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan (library  research),  yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan menelaah secara mendalam berbagai literatur  terkait  permasalahan  yang  diteliti.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif-analitik,  yaitu mendekripsikan dan menganalisis kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Data yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen dan referensi relevan lainnya. Penelitian ini terpusat pada objek yang akan diteliti dengan menganalisis putusan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. nomor 441 K/Ag/2020 terkait penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan kajian kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kronologi Putusan Perkara Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska
Pada tanggal 8 Februari 2019, Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska dengan dalil-dalil pada pokoknya, yaitu:
Dahulu hidup seorang perempuan bernama Rukmi Sudarsini binti Juremi yang lahir pada tanggal 8 Februari 1964, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, dan bertempat tinggal  di Kenteng RT 003 RW  007 Kelurahan Semanggi,  Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta.
Semasa hidupnya, Rukmi Sudarsini binti Juremi menikah dengan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I) kurang lebih pada tahun 2002. Selama perkawinan, Rukmi Sudarsini binti Juremi dan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I) membeli sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2955 atas nama Wahid Romdhon (Tergugat I) yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas +- 150 m 2 dengan batas-batas:
Sebelah Utara
: Jalan
Sebelah Selatan  : Bapak Zaki
Sebelah Barat : Ibu Betty Sebelah Timur : Bapak Suparman
Selama pernikahan Rukmi Sudarsini binti Juremi dan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat  I)  tidak  mempunyai  anak.  Dikarenakan  tidak  mempunyai  anak,  mereka mengangkat Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) sebagai anak angkat sejak umur 6 bulan. Dimana Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo merupakan keponakan dari Rukmi Sudarsini binti Juremi.
Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) diasuh, dipelihara, dan dididik seperti  anak  kandung  sendiri  sejak  bayi,  diaqiqahi.  Ketika  sudah  usia  sekolah,  Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) disekolahkan oleh Rukmi Sudarsini binti Juremi  dan  Wahid  Romdhon  bin  Suherjan  (Tergugat  I).  Ketika  waktunya  khitan  Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) dikhitankan dan di setiap kesempatan kepada tetangga-tetangga di lingkungan rumahnya menyatakan bahwa Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) adalah anak angkat Rukmi Sudarsini binti Juremi dan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I). Berdasarkan hal tersebut, maka menurut hukum sah apabila Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) ditetapkan sebagai anak angkat dari Rukmi Sudarsini binti Juremi dan Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I).
Pada  hari  Selasa,  17  Juli  2018  Rukmi  Sudarsini  binti  Juremi  meninggal  dunia sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Nomor 440/10000/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta. Bahwa dengan meninggalnya Rukmi Sudarsini binti Juremi meninggalkan ahli waris, yaitu Wahid Romdhon bin Suherjan (Tergugat I/ Suami), Sri Semi binti Cokro Suwignyo Alm. (Penggugat I/ Ibu Kandung), Rukmi Daryati binti Juremi Alm. (Penggugat II/ Saudara Perempuan Sekandung), Daryanto bin Juremi Alm. (Penggugat III/ Saudara Laki-laki Sekandung), Haryadi bin Juremi Alm.  (Penggugat  IV/  Saudara  Laki-laki  Sekandung),  Rus  Sudarsiyah  binti  Juremi  Alm. (Penggugat V/ Saudara Perempuan Sekandung), Sudaryatmo bin Juremi Alm. (Penggugat VI/ Saudara Laki-laki Sekandung), Rusmi Daryastuti, A.Md. binti Juremi Alm. (Penggugat VII/Saudara Perempuan Sekandung), Rusmini Darmayanti binti Juremi Alm. (Penggugat VIII/ Saudara Perempuan Sekandung).
Bahwa dengan meninggalnya Rukmi Sudarsini binti Juremi meninggalkan anak angkat Rizky  Ramadhani  Putra  bin  Sudaryatmo  (Penggugat  IX).  Menurut  Pasal  209  ayat  (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat berhak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya  melalui  wasiat  wajibah  yang  besarnya  tidak  boleh  lebih  dari  1/3  dari  harta peninggalan.Bahwa harta peninggalan merupakan harta bersama antara Wahid Romdhon bin Suherjan dan Rukmi Sudarsini binti Juremi. Maka dilakukan pembagian harta bersama terlebih  dahulu,  yaitu  Wahid  Romdhon  bin  Suherjan  mendapat  1/2  bagian  dan  Rukmi Sudarsini binti Juremi mendapat 1/2 bagian.
Tergugat II  dilibatkan  dalam  perkara  ini agar  selama  proses perkara  berjalan tidak melakukan  proses  balik  nama  atau  perubahan  hak  lainnya  dan  atau  pencatatan  hak tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2955 atas nama Wahid Romdhon yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas +- 150 m 2 . Karena  adanya  sangkaan  yang  beralasan  bahwa  Tergugat  I  akan  memindahtangankan, mengalihkan, menjual, menyewa, menjaminkan atau membebankan hak tanggungan atas barang  sengketa,  maka  mohon  diletakkan  sita  jaminan  terhadap  sebidang  tanah  dan bangunan  yang  tercatat  di  dalam  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  2955  atas  nama  Wahid Romdhon yang terletak di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas +- 150 m 2 . Guna menghindari adanya penguasaan orang lain dan peralihan hak oleh para Tergugat kepada orang lain, maka mohon diletakkan sita revindikatoir terlebih dahulu terhadap obyek sengketa.
Atas  gugatan  Penggugat,  Tergugat  mengajukan  jawaban  pada  pokoknya,  yaitu menolak  seluruh  dalil-dalil yang  disampaikan oleh para Penggugat, kecuali yang  secara tegas  diakui  oleh  Tergugat  I.  Gugatan  Penggugat  merupakan error  in  persona  karena diajukan oleh  salah  satu anak Rizky Ramadhani Putra  bin Sudaryatmo yang berumur 13 Tahun.
Gugatan Penggugat terdapat kontradiksi antara posita dan petitum dimana gugatan pembagian  harta  peninggalan  Rukmi  Sudarsini  binti  Juremi  tetapi  dalam  gugatan Penggugat meminta Penguggat IX mendapat wasiat wajibah dan meminta Penguggat IX ditetapkan sebagai anak angkat. Sehingga dasar hukum terhadap gugatan menjadi tidak jelas  ( obscuur  libel).  Secara  hukum,  Tergugat  I  tidak  ada  hubungan  hukum  dengan Penggugat  IX  dan  tidak  ikut  Tergugat  I  tetapi  berada  serta  ikut  kepada  Penggugat  VI. Tergugat I sebagai suami Rukmi Sudarsini tidak pernah membuat wasiat.
Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  2955  atas  nama  Wahid  Romdhon  yang  terletak  di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas +- 150 m 2 tidak berada dalam penguasaan Tergugat I karena telah dijaminkan kepada Pihak III dengan 2 termin yang  keseluruhannya  sebesar  Rp  150.000.000,00  untuk  memenuhi  permintaan  para Penggugat dan membiayai perawatan rumah sakit serta rukti jenazah.
B. Analisis Putusan Perkara Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska Jo. Nomor
317/Pdt.G/2019/PTA.Smg Jo. Nomor 447 K/Ag/2020
Berdasarkan  putusan  perkara  Nomor  161/Pdt.G/2019/PA.Ska  jo.  Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. Nomor 447 K/Ag/2020, dapat dipahami bahwa perkara yang diangkat adalah tentang kewarisan dan penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat. Dari
ketiga putusan tersebut, terdapat perbedaan dalam pembagian harta warisan dan besaran bagian wasiat wajibah untuk anak angkat.
Dalam  amar  putusan  Nomor  161/Pdt.G/2019/PA.Ska,  menetapkan  bahwa  Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo (Penggugat IX) adalah anak angkat dari Rukmi Sudarsini binti  Juremi  dan  Wahid  Romdhon  bin  Suherjan  (Tergugat  I)  dan  mendapatkan  wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan.
Pertimbangan hakim dalam hal ini adalah meskipun Tergugat I dan Rukmi Sudarsini binti  Juremi  dalam  mengangkat  seorang  anak  dalam  prosesnya  tidak  ada  putusan Pengadilan, namun secara nyata dan telah diketahui oleh seluruh keluarga dan masyarakat setempat.  Hakim  mempertimbangkan  bahwa  Rizky  Ramadhani  Putra  bin  Sudaryatmo (Penggugat IX) tinggal bersama pewaris sejak bayi, diasuh, dipelihara dan dididik seperti anak kandung sendiri. Pada setiap kesempatan kepada tetangga-tetangga di lingkungan rumahnya  menyatakan  bahwa  Rizky  Ramadhani  Putra  bin  Sudaryatmo  (Penggugat  IX) adalah  anak  angkat  Rukmi  Sudarsini  binti  Juremi  dan  Wahid  Romdhon  bin  Suherjan (Tergugat I). Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dalam persidangan tentang  adanya  anak  angkat  Pewaris  dan  Tergugat  I  yang  bernama    Rizky  Ramadhani Putra bin Sudaryatmo. Oleh karena itu, dalam hal ini dinyatakan telah terbukti bahwa Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo sebagai anak angkat dari Tergugat I dan Rukmi Sudarsini binti Juremi.
Karena Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo telah terbukti sebagai anak angkat dari Tergugat I dan Rukmi Sudarsini binti Juremi, maka Majelis Hakim dalam hal ini menetapkan bagian wasiat wajibah untuk Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan. Majelis Hakim menetapkan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."
Adapun  dalam  amar  putusan  Nomor  317/Pdt.G/2019/PTA.Smg  sedikit  berbeda dengan putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska, yaitu menetapkan bagian wasiat wajibah anak angkat sebesar 1/6 bagian dari harta peninggalan. Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat  dengan  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  tingkat  pertama  tentang pemberian  bagian  anak  angkat  mendapat  1/3  bagian  dari  harta  peninggalan.  Dengan memperhatikan kepatutan dan keadilan terhadap ahli waris lainnya, Majelis Hakim tingkat banding  menetapkan  bagian  wasiat  wajibah  anak  angkat  sebesar  1/6  bagian  dari  harta peninggalan.  Dalam  tingkat  kasasi,  Majelis  Hakim  menguatkan  putusan  pada  tingkat banding dengan menetapkan Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo sebagai anak angkat
dari Tergugat I dan Rukmi Sudarsini binti Juremi dan menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebesar 1/6 bagian dari harta peninggalan.
Menurut pandangan Islam, anak angkat tidak termasuk ke dalam golongan ahli waris. Sebab prinsip dasar kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Walaupun demikian, dalam hukum perdata Islam anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal melelui wasiat wajibah.
Anak  angkat  yang  dimaksudkan  dalam  konteks  ini  adalah  anak  yang  proses pengangkatannya melalui putusan pengadilan. Namun persyaratan tersebut tidak mutlak adanya,  karena  dalam  proses  pembuktian  ia  bukan  menjadi  satu-satunya  alat  bukti. Sepanjang  masih  bisa  disaksikan  oleh  orang  lain  yang  mengetahui  adanya  proses pengangkatan anak ini. Hakim bisa saja mendalilkan bahwa memang telah terjadi proses pengangkatan  anak  tersebut  melalui  kesaksian  orang-orang  yang  benar-benar  telah melihat, mengetahui, atau bahkan menyaksikan bahwa anak ini telah diasuh dan dirawat sejak kecil atau bahkan sampai dikawinkan oleh orang tua angkatnya tersebut.
Penjelasan ini dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai persoalaan tersebut, yaitu:
1. Putusan  MA  Nomor  53  K/Pdt/1995  tanggal  18  Maret  1996  yang  menyatakan  bahwa, “Menurut hukum adat di daerah Jawa Barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya.”
2. Putusan MA RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 yang menyatakan bahwa, “Apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata -mata tergantung pada formalitas  pengangkatan  anak  tetapi  dilihat  dari  kenyataan  yang  ada,  yaitu  bahwa  ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.”
3. Putusan MA RI Nomor 1074 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 yang menyatakan bahwa, “Seseorang  dianggap  sebagai  anak  angkat,  jika  ia  sejak  kecil diurus,  dikhitan, disekolahkan, dikawinkan dan dirumahkan oleh orang tua angkatnya.”
Pasal  171  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  menyatakan  bahwa  wasiat  adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat wajibah merupakan suatu tindakan pembebanan oleh hakim melalui putusannya atau lembaga yang memiliki otoritas agar harta seseorang yang telah meninggal dunia diambil sebagian dari harta peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula walaupun tidak melakukan wasiat secara sukarela.
Menurut jumhur fuqaha, dalam syariat Islam tidak ada istilah wasiat wajibah. Adapun menurut sebagian fuqaha tabi'in, ahli fikih dan ahli hadits, seperti Sa’id bi n Musayyab, Ishaq bin  Rahawaih,  Hasan  al-Basri,  Thawus,  Imam  Ahmad  bin  Hanbal  dan  Ibnu  Hazm memberikan wasiat harta kepada kerabat yang tidak mendapat bagian dari harta warisan adalah wajib.
Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:
ْعَمْلاِب َنيِب َرْقَ ْلْا َو ِنْيَدِلا َوْلِل ُةَّي ِص َوْلا اًرْيَخ  َك َرَت نِإ ُت ْوَمْلا ُمُكَدَحَأ  َرَضَح اَذِإ ْمُكْيَلَع  َبِتُك َنيِقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح  ِفو ُر Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda- tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang- orang yang bertakwa.”
Hakim  menggunakan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  sumber  hukum  dalam memutus  perkara  di  Pengadilan  Agama  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  dan memberikan  kepastian  hukum,  Dalam  perkara  kewarisan  Islam,  khususnya  tentang pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yang menyatakan bahwa:
a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi  wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  (sepertiga)  dari  harta  warisan  anak angkatnya.
b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah  sebanyak- banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya (Lestari, 2022: 30-31). Ketentuan  wasiat  wajibah  ini  merupakan  suatu  bentuk  dinamika  pemikiran  hukum Islam  di  Indonesia  yang  mempertimbangkan  kondisi  sosiologis  dan  aspek  kepentingan umat agar terciptanya kemaslahatan dan keadilan baik bagi anak angkat ataupun orang tua angkatnya.
Hak waris bagi anak angkat melalui wasiat wajibah harus dilaksanakan terlebih dahulu dibandingkan pembagian harta warisan terhadap ahli waris lainnya. Landasan hukum terkait hal tersebut terdapat dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris dimana salah satu kewajibannya tersebut adalah menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini harus tetap dilaksanakan, baik diucapkan atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia.
Berdasarkan uraian di atas, maka putusan perkara nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska jo. nomor  317/Pdt.G/2019/PTA.Smg  jo.  nomor  447  K/Ag/2020  dalam  menetapkan  Rizky Ramadhani Putra bin Sudaryatmo sebagai anak angkat dan berhak mendapatkan bagian dari harta waris adalah sejalan dengan konsep wasiat wajibah. Dimana anak angkat dapat
menerima  harta  warisan  dari  orang  tua  angkatnya  yang  telah  meninggal  dengan  jalan wasiat wajibah. Walaupun Rizky Ramadhani  Putra bin Sudaryatmo  bukan ahli waris dari Rukmi Sudarsini binti Juremi, akan tetapi hubungan keduanya adalah sebagai anak angkat dan ibu angkat.
Pemberian bagian wasiat wajibah kepada anak angkat harus diukur dengan prinsip kepatutan  dan  keadilan.  Berdasarkan  ketetapan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  209,  maka  anak  angkat  mendapat  wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta peninggalan. Pemberian bagian wasiat wajibah kepada anak angkat juga harus memperhatikan ahli waris dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris dalam furudhul muqaddarah.
Berdasarkan  putusan  perkara  nomor  161/Pdt.G/2019/PA.Ska  jo.  nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg  jo.  nomor  447  K/Ag/2020,  bagian  terkecil  dalam furudhul muqaddarah, yakni ibu kandung dari pewaris adalah 1/6 bagian. Dengan demikian, dalam hal ini anak angkat memperoleh bagian yang sama, yaitu 1/6 bagian dari harta peninggalan. Dengan memberikan bagian yang sama dengan bagian terkecil dari furudhul muqaddarah, maka akan terwujudnya keadilan terhadap anak angkat yang harus diberikan haknya demi kelangsungan hidupnya tanpa mempengaruhi hak ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karena itu, putusan perkara dalam tingkat banding dan kasasi dengan menetapkan besaran bagian wasiat wajibah adalah 1/6 bagian dari harta peninggalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang bersendikan pada asas kemanfaatan dan menghindari kerusakan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  putusan  perkara  nomor  161/Pdt.G/2019/PA.Ska  jo.  nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg jo. nomor 447 K/Ag/2020 dalam menetapkan Rizky Ramadhani Putra  bin Sudaryatmo sebagai anak angkat  dan  berhak mendapatkan bagian dari harta waris adalah sejalan dengan konsep wasiat wajibah. Dimana anak angkat dapat menerima harta  warisan  dari  orang  tua  angkatnya  yang  telah  meninggal  melalui  wasiat  wajibah. Pemberian  bagian  wasiat  wajibah  kepada  anak  angkat  harus  sesuai  dengan  prinsip kepatutan  dan  keadilan  serta  tidak  boleh  melebihi  bagian  ahli  waris  dalam furudhul muqaddarah. Dalam hal ini bagian terkecil dari furudhul muqaddarah, yakni ibu kandung dari pewaris adalah 1/6 bagian. Oleh karena itu, putusan perkara dalam tingkat banding dan kasasi dengan menetapkan besaran bagian wasiat wajibah adalah 1/6 bagian dari harta peninggalan  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dan  kemaslahatan.  Dengan  memberikan bagian  yang  sama  dengan  bagian  terkecil  dari furudhul  muqaddarah,  maka  akan
terwujudnya  keadilan  terhadap  anak  angkat  yang  harus  diberikan  haknya  demi kelangsungan hidupnya tanpa mengganggu hak ahli waris yang ditinggalkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade Kurniawan Akbar. (2019). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 4 No. 1, 1-11.
Alfan Bachtiar & Dipo Wahjoehono. (2023). Wasiat Wajibah Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (BW). Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1, 797-818.
Amran Suadi & Mardi Candra. (2016). Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
Aulia Muthiah & Novy Sri P. H. (2015). Hukum Waris Islam. Yogyakarta: Medpress Digital. Defel  Fakhyadi.  (2014). Konsep  Maslahah  dalam  Modernisasi  Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesia. Banten: Sakata Cendikia.
Fitria W. R., Ninik S. L, et.al. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Zahir Publishing. Kementerian  Agama  RI.  (2019). Al-Qur'an  dan  Terjemahan.  Jakarta  Timur:  Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
M. Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14 No. 2, 183-200.
Mila Yuniarsih, Hasyim Muzakki A. W., et.al. (2022). Wasiat Wajibah Bagi Anak        Adopsi Untuk Mendapat Harta Waris. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 1, 38-63
Nur Aisyah. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. El- Iqtishady, Vol. 2 No. 1, 101-113.
Nur  Farikha  &  M.  Ali  Syaifudin  Zuhri.  (2020).  Konsep  Waris  Anak  Angkat  dalam  Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili. Rechtenstudent Journal, Vol. 1 No. 3, 232-239
Roslina  Harahap.  (2020). Analisis  Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Pekanbaru tentang Keadilan Sebagai Alasan dalam Menetapkan Bagian Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Perkara Harta Warisan No. 1266/Pdt.G/2018/PA. Pbr ). Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Siska Lis Sulistiani. (2018). Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Sintia Stela Karaluhe. (2016). Kedudukan Anak Angkat dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau dari Hukum Waris. Lex Privatum, Vol. 4 No. 1, 166-174.
Wahidah, Fathurrahman Azhari & Ilhamiannur. (2022). Pendapat Hakim di Tiga Pengadilan Agama  Kalimantan  Selatan  Terkait  Wasiat  Wajibah  untuk  Anak/Orang  Tua  Angkat (Pasal 209 KHI). Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari.
Yesi  Febri  Lestari.  (2022). Pembagian  Wasiat  Wajibah  Terhadap  Anak  Angkat  Dalam Kompilasi  Hukum  Islam  Perspektif  Maslahah  Mursalah.  Bengkulu:  Universitas  Islam Negeri Fatmawati Sukarno.