JPPI Vol 8 No 2 (2018) 123 - 140

## Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
771/AU1/P2MI-LIPI/08/2017 32a/E/KPT/2017
e-ISSN: 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402
DOI:10.17933/jppi.2018.080203
EVALUASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI E-KTP MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT (STUDI KASUS : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR)
EVALUATION OF THE INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE E-KTP USING FRAMEWORK COBIT (CASE STUDY : THE DISTRICT POPULATION AND CIVILIAN BOGOR REGENCY)
Dwi Tjahyo Kurniawan 1 , Yani Nurhadryani 2 , dan Wisnu Ananta Kusuma 3
1 Mahasiswa magister ilmu komputer, Departemen Ilmu Komputer, Sekolah Pascasarjana IPB 2 Software Engineering and Information Sciences, Departemen Ilmu Komputer IPB Jl. Meranti Wing 20 Level 5. Kampus IPB Darmaga Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12260 12
Email: wawankurnia77@gmail.com 1
Naskah diterima: 15 Desember 2017 ; Direvisi : 28 Juli 2018 ; Disetujui : 27 November 2018

## Abstrak
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bogor  (Disdukcapil)  bertugas  menjalankan  sistem kependudukan  elektronik  kartu  identitas  (e-KTP).  Metodologi  yang  digunakan  berdasarkan  kerangka    kerjaControl Objectives  for  Information  and  related  Technology  (COBIT)4.1.  COBITmerupakan  framework  yang  menjembatani kesenjangan antara risiko dan masalah bisnis dengan teknis sehingga sistem informasi teknologi e-KTP berjalan sangat. Hasil analisis yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor (Disdukcapil) menghasilkan nilai 2,48 yang berarti pada tingkat 2 (dapat  diulang). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor telah memiliki pola untuk mengelola proses  terkait  berdasarkan keberhasilan  pengalaman  yang  berulang  yang  pernah dilakukan sebelumnya  tetapi pola yang dilakukan belum  berstandar. Hasil tersebut  menjadi dasar penentuan analisis gap serta rekomendasi yang  diperlukan berdasarkan  standar  COBIT untuk Disdukcapil.
Kata kunci : COBIT, e-KTP, Teknologi Informasi.

## Abstract
The  District  Population  and  Civilian  Bogor  Regency  receive  a  task  to  run  the  electronic  population  system  identity card  (e-KTP). The  methodology  that  is  used  based  on  the  COBIT  framework  4.1.  COBIT  is  a framework that comprehensive  as  the  standardization  that  bridge  the  gap  between  the  risk  and  business  problems  with  technical information technology system until the reign of the card e-KTP running very good and sustainable. The results of the analysis  performed  in  the  District  Population  and  Civilian  Bogor  Regency  (Disdukcapil)  produce  2,48  values  which means on the level 2 (can be repeated). The problems faced is the management does not understand the importance of risk  management  is  not  well  managed  and  human  resources  remain  less  evenly.  The  dependence  of  equipment  and training  to  the  central  government  is  very  high.  Produce  technology  control  become  weak.  The  material  found compared  with  the  ideal  condition  that  has  created  Cobit  in  each  of  their  levels,  in  order  to  know  the  appropriate recommendation to apply at Disdukcapil.
Key Words : COBIT, e-KTP, Information Technology.

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Bogor  merupakan  salah  satu kota  di  propinsi  Jawa  Barat  yang  giat mengembangkan  konsep e-government. Menurut Nurhadryani  tahun  2009, e-government adalah pemanfaatan informasi, komunikasi, dan teknologi  oleh  pemerintah  yang  terkonsentrasi dalam pelayanan publik (Nurhadryani, 2009).Salah  satu  wujud  pelayanan  publik  adalah pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik(e- KTP).Pelayanan  e-KTP  tertuang  dalam  Undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang  pelayanan publik(Undang-Undang Nomor 25, 2009).
Pelayanan  e-KTP  kepada  masyarakat, dibutuhkan  sistem  AdministrasiKependudukan. Sistem  AdministrasiKependudukan  yang  saat  ini berjalan di setiap daerah terbentuk sesuai amanat Undang-Undang  No.  23  tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan  berfungsi  sebagai  bentuk  tata tertib Administrasi Negara bidang kependudukan, selain  itu  sebagai  syarat  administrasi  pelayanan umum (Undang-Undang Nomor 23, 2006).
Sebagai perwujudan dari Peraturan Daerah Kabupaten  Bogor  No.  9  Tahun  2009,  maka dibentuklah  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Kabupaten  Bogor  (Disdukcapil)  yang bertanggungjawab  dalam  pelayanan  e-KTP  di wilayah  Kabupaten  Bogor.  Selama  menjalankan pelayanan e-KTP, ditemukan beberapa hambatan antara  lain  alat  rekam  yang  rusak,  jaringan  dan server  lokal  yang  mati,  penunggalan  data  pada server  pusat  yang  membutuhkan  waktu  9  jam. Blangko  e-KTP  kosong,  sedangkan  permintaan blangko  berdasarkan  penduduk  yang  sudah melakukan  perekaman  sangat  banyak.  Sebagai
pengganti blangko e-KTPyang kosong diterbitkan Surat Keterangan (Suket), namun dalam beberapa kasus  ditemukan  penolakan  pada  beberapa instansi  pemerintahan.  Permasalahan  umum  juga dihadapi  pada  daerah  lain,  antara  lain  di  kota Padang  dari  target  26.000  wajib  KTP,  baru selesai  7401  kartu.  Hal  ini  terkendala  pada komunikasi, kurangnya sumber daya, pertentangan  pihak  lain  (Putera,  R.  E.,  & Valentina,  T.  R,  2011).  Di  daerah  Sanga-Sanga Kabupaten  Kutai  juga  dijumpai  permasalahan yang sama seringnya pemadaman listrik sehingga menghambat  proses  pelayanan  e-KTP  (Rivai,  A, 2017).
Permasalahan yang terjadi adalah penerapan  teknologi  informasi  saat  ini  kurang selaras  dengan  tujuan  pembentukan  Disdukcapil Kabupaten Bogor. Penerapan teknologi informasi harus direncanakan dan ditata kelola dengan baik untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal.  Tata kelola TI memudahkan organisasi dalam melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap penerapan teknologi informasi.
Analisis  tata  kelola  teknologi  informasi sistem  e-KTP  pada  penelitian  ini  menggunakan COBIT (Control  Objectives  for  Information  and related Technology). COBIT memberikan arahan yang jelas dalam menciptakan teknologi informasi  sesuai  kebutuhan  organisasi  dengan memperhatikan  lingkungan  baik  dari  dalam maupun dari luar.
Menurut Tanuwijaya dan Sarno pada tahun 2010  bahwa  COBIT  mendukung  tata  kelola  TI dengan  menyediakan  kerangka  kerja  untuk mengatur  keselarasan  TI  dengan  bisnis.  Selain itu,  kerangka  kerja  juga  memastikan  bahwa  TI memungkinkan bisnis, memaksimalkan
keuntungan,  resiko  TI  dikelola  secara  tepat,  dan sumber  daya  TI  digunakan  secara  bertanggung jawab(Tanuwijaya, H., & Sarno, R, 2010).
Tujuan  penelitian  yang  ingin  dicapai adalah  merancang  tata  kelola  pemanfaatan Database  e-KTP  sebagai  teknologi  informasi pada  proses  pengelolaan  strategis  e-KTP  pada Disdukcapil Kabupaten Bogor berdasarkan framework  COBIT. Serta  memberi  masukan untuk  pelayanan    yang  terpusat  di  Kabupaten diarahkan di Kecamatan.

## METODE PENELITIAN

## Identifikasi Masalah
Mengidentifikasi  masalah  melalui  suatu  survey dan  pengisian  kuisoner  terhadap  staf  organisasi Disdukcapil  Kabupaten  Bogor  serta  analisa umum tentang permasalahan e-KTP secara umum di  daerah  lain.  Permasalahan  yang  ditemukan kemudian  kemudian  dirumuskan  dan  dilakukan identifikasi  terhadap  bagian  organisasi  yang terkait  langsung  dalam  proses  e-KTP.  Peran  dan tanggung  jawab  organisasi  tersebut  didasarkan kepada RACI (Responsible, Accountable,
Consulted    and/or    Informed)  sesuai  ketentuan pada COBIT 4.1 (ITGI, I, ISACA, 2007).
Setelah melakukan pengamatan
menyeluruh dan menghasilkan Tingkat
Kedewasaan,  maka  dihasilkan  rekomendasi, kesimpulan dan saran. Hal ini yang akan menjadi
acuan untuk melakukan perbaikan serta peninglkatan  Tingkat  Kedewasaan  Tata  Kelola IT.

## Pemetaan Domain COBIT
Melakukan  wawancara  lebih  mendalam dengan beberapa staf, antara lain: Kepala Bidang Pelayanan  Pendaftaran  Penduduk,  Kepala  Seksi Identitas Penduduk, Kepala Seksi Pindah Datang Dan  Pendataan  Penduduk,  Kepala  Bidang Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Penduduk, Kepala  Seksi  Sistem  Informasi  Administrasi Penduduk,  Dan  Kepala  Seksi  Pengolahan  Dan Penyajian  Data  Kependudukan.  Staf  ini  terlibat langsung  dalam  proses  pelayanan  e-KTP, sehingga  bisa  mendapatkan  pengelompokan permasalahan  yang  terkait  e-KTP  dengan domain-domain  dalam  COBIT  4.1  dan  proses didalamnya.

## Analisa Kondisi terkini
Melakukan  penilaian  terhadap  kondisi  Tata Kelola IT menggunakan model Tingkat Kedewasaan  berdasarkan  COBIT  4.1.  Sehingga bisa  terlihat  bagian  organisasi  yang  harus mendapat perhatian dalam Tata Kelola IT.
Gambar 1 . Alur Penelitian

## Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik(e-KTP)
E-KTP  merupakan  KTP  yang  dirancang  secara elektronik dengan spesifikasi dan bentuk tertentu
dan  bersifat  komputerisasi.  E-KTP  memiliki sistem basis data yang terintegrasi dengan  sistem kependudukan  nasional  dan  telah  menerapkan sistem  satu  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)
Gambar 2. Oeganisasi Disdukcapil Kabupaten Bogor Sumber : Rencana Strategis Disdukcapi
dan berlaku seumur hidup (Perpres No.26, 2009),
(Undang Undang No.24, 2013). E-KTP
menggunakan teknologi biometrik guna mengidentifikasi ketunggalan setiap orang.
Menurut Dani, Trimada . (2000), sidik jari adalah suatu  hal  yang  unik  yang  di  berikan  oleh  Tuhan untuk  setiap  manusia  (Dani,  Trimada,  2000). Sehingga  salah  satu  komponen  biometrik  adalah sidik jari.E-KTP Juga harus bisa dibaca oleh Card Reader  yang  sudah  dimiliki  oleh  lembaga pemerintah,  swasta  dan  perbankan,  serta  agar tidak  dipalsukan  (Surat  Edaran  Mendagri  nomor 471.13/1826/SJ, 2013).

## Organisasi Disdukcapil Kabupaten Bogor
Organisasi  Disdukcapil  Kabupaten  Bogor dibentuk  sesuai  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bogor  No.  9  Tahun  2009.  Pembentukan organisasi  ini  mempunyai  struktur,  tugas    pokok dan  fungsi  (Tupoksi)  sesuai  penjabaran  pada Rencana  Strategis  (Rencana  Strategis  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Bogor, 2003). Tupoksi organisasi harus menunjang  kegiatan  bisnis  organisasi  secara efektif dan efisien dalam pelayanan e-KTP.  Kita bila lihat struktur organisasi tersebut pada gambar 2.
Control  Objectives  for  Information  and  related Technology (COBIT) 4.1
COBIT  4.1  disusun  oleh  Information  System Audit  and  Control  Association  (ISACA)  dan merupakan model tata kelola TI yang terdiri dari kumpulan  proses  yang  sudah  diimplementasikan di semua level organisasi untuk memperbaiki tata kelola  TI.  COBIT  mempunyai  kerangka  kerja
bersifat  spesifik  yang  terdiri  dari  beberapa domain,  antara  lain Plan  and  Organise  (PO), Acquire and Implement (AI),
Deliver  and  Support  (DS),  Monitor  and Evaluate  (ME) (ITGI,  I,  Excerpt,2007).Hubungan antara  proses  dan  sumber  daya  bisa  dilihat  pada gambar 3.
Gambar 3 .  Komponen COBIT
Sumber : COBIT 4.1 Excerpt Executive Summary Framework , 2007

## Plan and Organize (PO)
Membahas  topik  seperti  strategi  untuk kontribusi  TI  terhadap  organisasi,  memastikan bahwa tujuan bisnis terpenuhi. Kegiatan ini perlu direncanakan, dikomunikasikan dan dikelola, dan organisasi  dan  infrastruktur  teknologi  yang  tepat harus  ada  dalam  organisasi(ITGI,  I,  Excerpt, 2007).

## Acquire and Implement (AI)
Membahas  realisasi  strategi  TI.  Solusi telah diidentifikasi, dikembangkan atau diakuisisi, dan diterapkan. Solusi perlu diintegrasikan dalam proses bisnis. Juga termasuk dalam  domain  ini  adalah  manajemen  perubahan dan  pemeliharaan  sistem,  untuk  memastikan bahwa  siklus  hidup  dilanjutkan  untuk  sistem ini(ITGI, I, Excerpt,2007).

## Deliver and Support (DS)
Dalam  domain  ini,  pengiriman  aktual layanan  yang  dibutuhkan  terjadi,  mulai  operasi hingga  keamanan,  dan  termasuk  pelatihan. Kegiatan  ini  mendukung  proses  yang  menjadi kehidupan  utama-darah  organisasi.  Domain  ini mencakup  pemrosesan  data  aktual  oleh  sistem aplikasi,  yang  sering  diklasifikasikan  dalam kontrol aplikasi (ITGI, I, Excerpt,2007).

## Monitoring and Evaluation (ME)
Domain  ini  menangani  penilaian  reguler semua  proses  TI  -  semua  yang  sebelumnya diidentifikasi.  Ini  membahas  seberapa  baik organisasi memenuhi tujuannya melalui penggunaan  sumber  daya  dan  proses  TI.  Oleh karena  itu,  membahas  pengawasan  manajemen terhadap  proses  pengendalian  organisasi  dan jaminan  independen  yang  diberikan  oleh  audit internal dan eksternal (ITGI, I, Excerpt,2007).

## Tujuan Bisnis dan Tujuan Teknologi
COBIT  mempunyai  beberapa  perspektif pemetaan  Tujuan  Bisnis,  antara  lain:  Perspektif Keuangan,  Perspektif  Pelanggan,  Perspektif Internal,  dan  Perspektif  Pembelajaran.  COBIT juga  mempunyai  pemetaan  tujuan  bisnis  dan tujuan  TI  dengan  metrik  dan  kedewasaan  model untuk  mengukur  kinerja.  COBIT  terdapat  17 tujuan  bisnis  yang  mempunyai  Aktivitas  TI. COBIT  juga  mendefinisikan  tujuan  TI  dan mengklasifikasikannya  menjadi  28  sasaran  TI. Model  membagi  kembali  TI  menjadi  34  proses sesuai  4  domain  (AI,  PO,  DS,  ME)  (ITGI,  I, ISACA, 2007).
Tujuan bisnis yang terkait dalam penelitian ini  adalah  Peningkatan  transparansi  dan  tata
kelola perusahaan dan Peningkatan dan pengelolaan  produktivitas  operasional  dan  staf. Hal  ini  sesuai  dengan  misi  kelima  Rencana Strategis  Disdukcapil  tahun  2013-2018,  yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan  dan  kerjasama  antar  daerah  dalam kerangka  tatakelola  pemerintahan  yang  baik (Rencana  Strategis  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, 2003)..
Demikian pula Tujuan Teknologi Informasi    terkait  dengan  penelitian  ini,    antara lain : Respon terhadap kebutuhan tata kelola yang sesuai  dengan  arahan  direksi,  Perolehan  dan pemeliharaan  sistem  aplikasi  yang  standar  dan terintegrasi, Perolehan dan pemeliharaan infrastruktur  teknologi  informasi  yang  strandar dan  terintegrasi,  Jaminan  akan  konsistensi terhadap  integrasi  aplikasi  ke  dalam  proses bisnis, Jaminan akan penggunaan dan kinerja dari aplikasi  serta  solusi  teknologi  yang  sesuai,  dan Penentuan  kejelasan  mengenai  resiko  dari dampak bisnis terhadap sasaran dan sumber daya teknologi informasi (ITGI, I, ISACA, 2007).

## Tingkat Kematangasn
Tingkat  kematangan  merupakan  proses untuk  menentukan  tingkat  keselarasan  biasanya dilakukan  oleh  auditor  dengan  menentukan  skor melalui  penilaian  subjektif.  ItuTerdapat  nilai Tingkat kematangan menunjukkan seberapa besar kontribusi tujuan TI untuk penyelarasan terhadap bisnisatau  tujuan  organisasi(ITGI,  I,  ISACA, 2007).Pemetaan status kematangan proses teknologi   informasi:
- Skala  0  (Tidak  Ada);  Organisasi  tidak mengetahui  sama  sekali  proses  teknologi informasi.
- Skala 1(Inisialisasi); pada level ini,
organisasi pada umumnya tidak menyediakan  lingkungan  yang  stabil  untuk mengembangkan suatu produk baru.
- Skala  2(Dapat  diulang);  pada  level  ini, kebijakan  untuk  mengatur  pengembangan suatu proyek dan prosedur dalam mengimplementasikan  kebijakan  tersebut ditetapkan.
- Skala  3(Ditetapkan);  pada  level  ini,  proses standar  dalam  pengembangan  suatu  produk baru  didokumentasikan,  proses  ini  didasari pada  proses  pengembangan  produk  yang telah diintegrasikan.
- Skala  4(Diatur);  Pada  level  ini,  organisasi membuat  suatu  matrik  untuk  suatu  produk, proses dan pengukuran hasil.
- Skala  5(Dioptimalisasi);  Pada  level  ini, seluruh  organisasi  difokuskan  pada  proses peningkatan secara terus-menerus.
Tabel 1 . Maturity Index Maturity Index Maturity Level 0,00 – 0,50 0-Tidak Ada 0,51 – 1,50 1-Inisialisasi 1,51 – 2,50 2-Dapat diulang 2,51 – 3,50 3-Ditetapkan 3,51 – 4,50 4-Diatur 4,51 – 5,00 5- Dioptimalisasi
Rincian skala kematangan terdapat dalam Tabel 1 berdasarkan  COBIT  4.1  IT  Governance,  2007 (ITGI,  I,  ISACA,  2007).:  Tingkat  yang  tepat ditentukan  berdasarkan  Kerangka  kerja  COBIT yang  memberikan  kapabilitas  pengelompokan perusahaan  dalam  mengelola  TI  proses  dari  nol (Tidak  Ada)  sampai  lima  level  (Dioptimalisasi) (Sukarsa, I. M., Dita, M. Y. P., & Purnawan, I. K. A, 2012).

## Penelitian terkait
Penelitian yang dilakukan pada universitas XYZ  oleh  saudara  Aulia  dan  Sri  melibatkan komponen  COBIT  4.1  antara  lain:  AI1  (solusi otomasi),  AI2  (perawatan  perangkat  lunak),  AI3 (pengoperasian  aplikasi)  dan  AI6  (pengelolaan perubahan)  untuk  menghasilkan  sistem  tata kelola  akademik.  Hasil  dari  penelitian  tersebut telah dibuat sistem tata kelola akademik dan telah dilakukan  pengujian  dengan  tolak  ukur  tiga komponen  COBIT  serta  dinyatakan  bahwa  tata kelola siap digunakan (Aulia, N., & Handayaningsih, S, 2013).
Penelitian  yang  dilakukan  di  Badan
Pemeriksa Keuangan menghasilkan DS3 (Manage  Performance  and  Capacity)  dan  DS4 (Ensure Continuous Service) saat ini berada pada tingkat  kedewasaan  2  (Repeatable  but  Intuitive) yang  sangat  bergantung  pada  kemampuan perseorangan,  sehingga  tingkat  resiko  tinggi untuk  terjadi  kesalahan.  Terdapat  beberapa  item yang  perlu  diperhatikan  Goal  Setting  dan Measurement  pada  proses  DS4  pada  level 1(Adhoc)  (Purnomo,  L.  H.  D.,  &  Tjahyanto,  A, 2015).
Penilain  tingkat  kedewasaan  Teknologi Informasi  juga  pernah  dilakukan  oleh  Hartanto dan  Tjahyanto  pada  tahun  2009.  Aktivitas memastikan  keamanan    sistem    (DS5)  dengan atribut AC, PSP, SE, RA dan GSM menghasilkan nilai  cukup  baik  terdapat  pada  level  2  (Dapat Diulang)  dan  aktivitas  mengelola  data    (DS11) dengan  atribut  atribut  AC,  PSP,  RA  dan  GSM level  3  (Proses  Terdefinisi).  Ekspektasi  yang diharapkan pada level 5 (Dioptimalkan) (Hartanto, I. D., & Tjahyanto, A, 2009).
Ketiga  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya
menggunakan  COBIT  4.1,  terkait  dengan penelitan  yang  dilakukan  saat  ini  adalah melakukan pengembangan per item domain yang digunakan  dalam  penelitian.  Serta  pembuatan lembar  kerja  pada  domain  tertentu  untuk mendukung rekomendasi yang diberikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemetaan  Permasalahan  e-KTP  dan  tingkat kedewasaan berdasarkan Tujuan Bisnis Peningkatan  Transparansi  dan  Tata  Kelola Organisasi.
Tingkat kedewasaan pada level 3 (Ditetapkan),  bisa  dilihat  pada  tabel  2.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  organisasi  Disdukcapil sudah  memahami  proses  e-KTP  dengan  detail dan  melakukan  perencaan  dengan  matang  sesuai ketentuan  dari  Adminduk.  Namun  ada  beberapa kendala dalam mengatasi dampak dan resiko dari permasalahan  yang  terjadi  di  level  pusat.  Serta perlunya  penerapan  dan  pengawasan  lebih mendalam untuk ketepatan waktu dalam mengatasi masalah dalam layanan e-KTP.

## PO1 (Menetapkan Rencana Strategis TI)
Disdukcapil Kabupaten Bogor telah
menyelarankan IT  dengan tujuan  strategi
organisasi.  Semua  aturan  dalam  penerapan  IT
terkait e-KTP telah distandarisasi dan didokumentasikan  serta  disosialisasi  dengan pelatihan.  Tingkat  keberhasilan  implementasi tergantung  dari  tiap  individu.    Sudah  ada perencanaan  strategis  yang  matang  tetapi  belum detail  seperti  pengelolaan  portofolio  TI  yang dituangkan pada rencana strategis tahun berjalan.
Perbaikan  yang  harus  dilakukan  adalah menjalankan  hasil  analisa Strength  Weakness Opportunity  Threat (SWOT)  yang  menghasilkan strategi Strength  Opportunity (SO)  adalah meningkatkan  pelayanan  supaya  memberikan kepuasan kepada masyarakat. Strategi StrengthThreat (ST) adalah melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat,  dan  pihak  lain bahwa  proses  e-KTP  itu  memerlukan  prosedur dan waktu. Strategi Weakness Opportunity (WO) adalah meningkatkan secara intensif dan maksimal  koordinasi  dengan  lintas  SKPD, lembaga  Perguruan  Tinggi.  Strategi  Weakness Threat (WT) adalah melakukan pembagian tugas yang proporsional kepada seluruh pegawai sesuai pendidikan  dan  keahliannya  (Rencana  Strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, 2013). .
Gambar 4. Pemetaan permasalahan e-KTP berdasar Peningkatan Transparansi dan Tata Kelola Organisasi
Tabel 2. Peningkatan transparansi dan tata kelola organisasi . Domain Keterangan Index Maturity Maturity Level PO1 Menetapkan Rencana Strategis TI 2,88  Ditetapkan PO4 Tentukan Organisasi TI dan Hubungannya 2,92  Ditetapkan PO9 Menilai Risiko 2,17  Dapat diulang PO10 Mengelola Proyek 3,00  Ditetapkan ME1 Mengawasi dan Mengevaluasi Kinerja TI 2,33  Dapat diulang ME4 Menyediakan Tata Kelola TI 2,50  Dapat diulang Index 2,69  Ditetapkan
Analisa Value  Chain sesuai  gambar  4 untuk  memetakan  kegiatan  utama  dan  kegiatan pendukung yang tak efektif serta menganalisa TI sebagai  pengganti  kegiatan  tersebut  (Maryani, M., & Darudiato, S, 2010). Sebagai contoh sistem pencetakan  e-KTP  dikakukan  di  kabupaten didelegasikan  di  Kecamatan  untuk  menghindari penumpukan  antrian  di  Disdukcapil,  hal  ini sesuai strategi SO.
PO4 (Tentukan
Organisasi TI dan Hubungannya)
Disdukcapil  sudah  menentukan  proses- proses  IT  terkait  e-KTP  dan  peran  dan  tanggung jawab  organisasi,  sehingga  jelas  dan  tegas.  Hal ini  yang  tertuang  secara  resmi  dalam  dokumen organsasi. Terdapat bagian khusus yang
menangani  kebijakan  dan  prosedur  administrasi, sehingga peran TI dalam pengambilan keputusan menjadi  semakin  besar.  Organisasi  mempunyai kerangka proses TI, dan sudah terjabarkan sesuai tugas  pokok  dan  fungsi  tiap  bagian.  Kerangka proses TI sudah ditentukan oleh pihak Direktorat Admintrasi  dan  Kependudukan  Kementerian Dalam Negeri (Adminduk).
Perbaikan  yang  harus  dilakukan  adalah pembagian  tugas  yang  proporsional  kepada seluruh pegawai sesuai pendidikan dan keahliannya TI sesuai strategi WT. Mengintegrasikan  semua  bagian  orgaisasi  dan diberi  tanggungjawab  yang  lebih  untuk  terlibat dalam  pengelolaan  e-KTP.  Mengukur  tingkat efektifitas  TI  dan  pegawai,  bila Key  Performace Indicator (KPI) pegawai jelek bisa dievaluasi.

## PO9 (Menilai Risiko)
Pihak Disdukcapil Kabupaten Bogor sudah mulai  menyadari  resiko  yang  timbul  dan  belajar dari  pengalaman  yang  pernah  terjadi.  Mitigasi resiko  IT  belum  dijabarkan  secara  detail  dan
belum didokumentasikan secara baku. Organisasi sudah  memberikan  tanggung  jawab  tentang manajemen  resiko  secara  berjenjang  kepada semua  elemen  organisasi  dalam  pelayanan  e- KTP.
Perbaikan  adalah  membuat  sub  organisasi yang  bertugas  menilai  resiko  TI,  dimana anggotanya  terdiri  personel  yang  mewakili  tugas pengolahan  e-KTP.  Diperlukan  standarisasi mitigasi  resiko  TI  yang  diberlakukan  pada  tiap setiap  bagian  organisasi.  Membuat  standar pengukuran pemakaian hardware dan infrastruktur.  Sehingga  bisa  dilakukan  evaluasi secara  berkala  dan  prediksi  tingkat  kerusakan alat.

## PO10 (Mengelola Proyek)
Pihak Disdukcapil Kabupaten Bogor sudah menerapkan  manajemen  proyek  untuk  seluruh pekerjaan  proyek  IT.  Keterlibatan  personil  IT juga  terlibat  dalam  pengelolaan  proyek.  Tapi belum  adanya  personil  yang  khusus  untuk menangani manajemen proyek secara utuh karena terbatasnya personil IT.
Perbaikan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap staff TI  dan  pembahasan  berkelanjutan  tentang permasalahan  yang  sudah  terjadi.  Membuat kebijakan  dan  standarisasi  yang  baku  untuk
perencanaan proyek dan kerjasama dengan pihak ketiga. Mementukan staf TI secara khusus untupk mendampingi  setiap  proyek  secara  penuh  untuk manajemen  dan  pengembangan  selanjutnya. Melakukan  evaluasi  terhadap  pihak  ketiga  yang tidak  sesuai  standar  kerja  proyek  yang  telah disepakati.

## ME1  (Mengawasi  dan  Mengevaluasi  Kinerja TI)
Disdukcapil  sudah  menyadari  perlunya pengawasan  dan  evaluasi  kinerja  TI.  Tetapi pengawasan  dan  evaluasi  kinerja  TI  serta mendiskusikan rencana perbaikan melalui pertemuan belum diadakan secara rutin. Pertemuan  diadakan  dalam  kondisi  tertentu  bila terjadi  suatu  masalah  krusial.  Belum  efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya (encana  Strategis  Dinas  Kependudukan  dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, 2013).
Perbaikan  yang  harus  dilakukan  adalah melakukan  audit  secara  berkala  terhadap  kinerja personel  maupun  efektiftas  TI.  Diberlakukan lembar  kerja  pelaporan  masalah  sesuai  jenis  dan
Gambar 4. Value Chain perekaman e-KTP
prioritas  penanganan,  sehingga  bisa  diambil langkah  evaluasi  bila  masalah  tidak  bisa tertangani.  Serta  diadakan  pertemuan  staf  TI secara  rutin  untuk  membahas  isu  dan  kendala yang  terjadi  dan  hal  itu  didokumetasikan  untuk dikehui semua staf TI. Sebagai contoh monitoring  kinerja  database  berfungsi  melihat load database bila tinggi segera termonitoring dan dilakukan  pengecekan  apa  ada  aplikasi  yang bermasalah atau media penyimpanan penuh.

## ME4 (Menyediakan Tata Kelola TI)
Kerangka kerja untuk mengatur tata kelola TI  saat  ini  sudah  dilakukan  mengikuti  pola  dari Adminduk.  Hal  ini  disebabkan  sebagian  besar perangkat  keras  dan  aplikasi  didapatkan  dari Adminduk dan pengembangan teknologi informasi  baru  dilakukan  dalam  jangka  waktu lama dan dilakukan sesuai kebutuhan.
Perbaikan  yang  dilakukan  membangun kerangka  kerja  tata  kelola  TI  yang  terintegrasi antar  sub  organisasi,  dimana  sub  organisasi mempunyai  tanggung  jawab  terhadap  integritas data yang dikeluarkan. Serta menerapkan Service
level  Agreement  (SLA)  terkait  kepemilikan  dan pengguna  proses  TI  dan  rutin  melakukan monitoring terhadap SLA. Sehingga bisa mengevaluasi  tingkat  ketepatan  waktu  dalam penyajian data dan perbaikan bila terjadi masalah proses TI.
Pemetaan  Permasalahan  e-KTP  dan  Tingkat Kematangan  berdasarkan  Tujuan  Bisnis (Peningkatan  dan  Pengelolaan  Produktivitas Operasional dan Staf)
Tingkat  Kematanganpada  level  2  (Dapat Diulang).Bisa  dilihat  pada  tabel  3.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  organisasi  Disdukcapil untuk tujuan bisnis Peningkatan dan Pengelolaan Produktivitas  Operasional  dan  Staf  masih membebankan  tanggung  jawab  dan  prosedur kepada  individu.  Serta  perlunya  perawatan infrastruktur e-KTP secara berkala oleh pemerintah  pusat  selaku  pembuat  sistem  dan pemerintah  daerah  sekalu  kepanjangan  tangan  di daerah.

## PO2 (Menetapkan Arsitektur Informasi)
Disdukcapil sudah
mendefinisikanArsitektur  Informasi  dengan  baik, dengan  didukung  kebutuhan  akanArsitektur
Informasi  sudah  diterima  oleh  pihak  internal organisasi.  Rancangan  Arsitektur  Informasi  saat ini  mengacu  pada  Arsitektur  Informasi  dari Adminduk.
Gambar 4. Pemetaan permasalahan e-KTP berdasar Peningkatan dan Pengelolaan Produktivitas Operasional dan
Staf
Tabel 3. Peningkatan dan pengelolaan produktivitas operasional dan staf
Domain Keterangan Index Maturity Maturity Level PO2 Menetapkan Arsetektur Sistem Informasi 2,75  Ditetapkan PO3 Tentukan Arah Teknologi 2,00  Dapat diulang PO6 Komunikasikan Manajemen Tujuan dan Arah 2,30  Dapat diulang DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna 2,00  Dapat diulang DS8 Membantu dan Menyarankan Pelanggan IT 2,80  Ditetapkan AI1 Identifikasi Solusi Terotomatisasi 2,39  Dapat diulang AI3 Memperoleh dan Memelihara Arsitektur Teknologi 2,72  Ditetapkan AI4 Mengembangkan dan Menjaga Prosedur TI 1,71  Dapat diulang AI7 Instalasi dan Akreditasi Solusi serta Perubahan 2,30  Dapat diulang Index 2,33  Dapat diulang
Perbaikan yang dilakukan membuat pemetaan  aplikasi  dan  fungsi  dari  tingkat kabupaten  sampai  kelurahan.  Dalam  apliaksi terdapat  keterangan  database  dan  platform  yang digunakan. Dalam Fungsi dijelaskan bagian yang bertanggung  jawab  mengeluarkan  dokumen (Gustiana, I, 2016).. Hal ini mempermudah dalam pengembangan Arsitektur Informasi yang disesuaikan  dengan  kondisi  di  Disdukcapil Kabupaten  Bogor.  Hal  ini bisa dilihat pada  tabel 4.

## PO3 (Tentukan Arah Teknologi)
Memiliki  konsep  perencanaan  teknologi tapi belum diatur secara detail dalam suatudokumen dan prosedur yang baku.
Perencanaan  teknologi  hanya  bersifat  jangka pendek  berdasarkan kebutuhan jangka pendek.
Perlunya pembuatan perencanaan teknologi  yang  mengikuti  perkembangan  jaman dan  dituangkan  dalam  dokumentasi  yang  baku, seperti menghilangkan ketergantungan alat pembaca  e-KTP  yang  diimport  dari  Korea  dan Amerika.  Badan  Penerapan  dan  Penelitian Teknologi  (BPPT)  merancang  alat  alat  pembaca e-KTP  yang  murah  dan  tepat  guna  (Bejo,  A., Hamzah,  M.  F.,  &  Suwastono,  A,  2017).  Serta mudah  mendapatkan  alat  di  pasaran  dan  mudah
dibawa  kemanapun,  sehingga  Disdukcapil  bila terjadi  kerusakan  alat  bisa  langsung  melakukan pembelian alat  tanpa tergantung  dengan  alat  dari Adminduk.

## PO6  (Komunikasikan  Tujuan  dan  Arah Manajemen)
Disdukcapil  sudah  memiliki  misi  dalam Rencana  Strategis  yang  harus  dipatuhi  oleh semua staf. Semua kebijakan harus dikomunikasikan kepada semua bagian organisasi.  Namun  belum  adanya  kebijakan pengelolaan resiko secara terpadu antara Adminduk  dan  Disdukcapil.  Hasil  pengamatan dilapangan ditemukan dampak dari dikeluarkannya  Surat  Keterangan  (Suket)  akibat blanko e-KTP yang kosong belum disosialisasikan kepada seluruh instansi pemerintah  dan  swasta.  Sehingga  ada  beberapa instansi yang tidak menerima Suket.
Tindakan  yang  harus  dilakukan  adalah Membuat  rencana    pelaksanan  kebijakan  berupa sosialisasi,  training  bagi  semua  komponen organisasi. Menindaklanjuti Surat Edaran menteri tentang Suket dengan membuat aplkasi (Nurhadi, N, 2017). Serta membuat dokumen panduan arah dan tujuan manajeman terkait Suket untuk ditaati dan  dilaksanakan  semua  instansi  terkait.  Dengan
Tabel 4. Pemetaaan aplikasi dan fungsi
Aplikasi/Fungsi
A pl ik as i e -K T P A pl ik as i P ern ik ah an A pl ik as i K art u K el ua rg a
A pl ik as i P erc era ian A pl ik as i K e lah ir an A pl ik as i K e ma ti an
Rekam dan Penerbitan e-KTP B Lapor dan Penerbitan Kartu Keluarga BL Lapor dan Penerbitan akta nikah BL Lapor dan Penerbitan akta cerai BL Lapor dan Penerbitan akta lahir BL Lapor dan Penerbitan akta kematian BL B = Kabupaten, C = Kecamatan, L = Kelurahan
adanya  surat  edaran  tesebut  semua  pihak  dari tingkat  pusat  sampai  daerah  diharapkan  bisa bersinergi dalam mengatasi masalah Suket.

## DS7 (Mendidik dan Melatih Pengguna)
Training telah direncanakan dan ditetapkan sesuai  dengan  kebutuhan  operasional.  Semua fasilitas  training  untuk  ADB  ditentukan  oleh Adminduk.  Tetapi  tidak  secara  rutin  diadakan dan tidak semua case diangkat dalam pembahasan  training  tersebut.  Sehingga  banyak permasalahan  yang  belum  terselesaikan  atau harus  menunggu  tim  dari  pusat.  Dokumentasi permasalahan dan penyelesaiannya belum baku.
Perbaikan  yang  harus  dilakukan  adalah Melakukan  pengelompokan  masalah  pelayanan dan dilakukan standarisasi penanganannya.
Intensitas  training  ditingkatkan  untuk  menambah wawasan  petugas  pelayanan  e-KTP.  Melakukan evaluasi  training  untuk  materi  dan  simulasi penyelesaian masalah e-KTP.

## DS8 (Mengelola Bagian layanan dan insiden)
Pihak  Disdukcapil  sudah  membuat  suatu sistem  yang  membantu  user  bila  mengalami kesulitan  (Helpdesk),  dan  sudah  terintegrasi dengan  helpdesk  Adminduk  bila  ada  kesulitan yang membutuhkan penanganan dari pusat. Pihak Adminduk  membuat  suatu  forum  diskusi  baik dalam  facebook  maupun  whatsapp.  Anggota forum  tersebut  adalah  ADB  (Administrator Database)  adanya  orang  yang    khusus  untuk
menangani pelayanan data.
Perbaikan  yang  harus  dilakukan  adalah pembuatan  help  desk  internal  pada  Disdukcapil yang  menampung  dokumentasi  lengkap  tentang kejadian, proritas penanganan, sistem penanganan,  siapa  yang  bertanggung  jawab. Membuat  evaluasi  dan  laporan  bulanan  terhadap dokumentasi kejadian, bila menyangkut hardware atau sistem yang sering bermasalah, perlu adanya solusi  permanen  yaitu  pengadaan  ulang  dan pengembangan sistem.

## AI1  (Mengidentifikasi  solusi  yang  dapat diotomatisasi)
Pendefinisian  dan  kebutuhan  akan  proses TI  sudah  dipahami  dan  dimengerti  oleh Disdukcapil. Sudah ada dokumen yang mengikuti dokumen induk dari Adminduk namum penjabaran dan tanggungjawab dalam pelaksanaan  sistem  TI  masih  bersifat  tergantung individu.  Bisa kita lihat pada tabel 5.
Setelah  dikelompokkan  antara  proses utama  dan  proses  pendukung  melaluai  diagram value  chain,  kita  bisa  mengamati  proses pendukung yang mempunyai nilai vital tinggi bila diotomasi.  Kita  bisa  ambil  contoh  sistem pelaporan  status  e-KTP,  bagian  ini  sangat  vital untuk  konsolidasi  data  proses  utama.  Serta memberi  data  yang  akurat  tentang  performa pelayanan e-KTP.
Kondisi  saat  ini  adanya  perbedaan  data penduduk antara Adminduk dan Disdukcapil.
Hal ini terjadi karena perhitungan domisili penduduk di suatu daerah berbeda dengan data e- KTP,  sehingga  perlu  sinkronisasi  data  antara Adminduk dan Disdukcapil.
AI3 (Memperoleh dan Memelihara Infrastruktur Teknologi)
Pengadaan  dan  pemeliharaan  infrastruktur TI  di  Disdukcapil  Kabupaten  Bogor  sudah dijabarkan  dengan  jelas  dalam  dokumen  yang baku  dan  sudah  dimengerti  oleh  semua  pihak terkait.  Tapi  pemelihaan  tersebut  mengikuti arahan  dari  Adminduk.  Infrastruktur  ini  sangat mendukung  berjalannya  pelayanan  e-KTP  di Kabupaten Bogor. Namum ada beberapa kendala terkait  putusnya  jaringan  dalam  beberapa  waktu sehingga  berdampak  waktu  tunggu  perekaman dan pengiriman data untuk penunggalan di pusat.
Perbaikan  yang  harus  dilakukan  adalah melakukan penentuan sistem pemeliharaan infrastruktur  teknologi  dan  model  bisnis  dengan pihak  ketiga  sekalu  penyedia  infrastruktur.  Hal ini  terkait  dengan  budget  organisasi.  Adanya transfer  teknologi  dengan  pendampingan  dalam
pemeliharaan infrastruktur. Diadakan audit secara berkala  untuk  tingkat  keberhasilan  penggunaan dan  menentukan  pengembangan  infrastruktur berikutnya.
Kasus  putusnya  jaringan  bisa  diatasi dengan  pembuatan  backup  data  sementara  di tingkat  kecamatan  dan  kelurahan  dan  dilakukan pengiriman  ulang  waktu  jaringan  sudah  normal. Serta  memanggil  pihak  ketiga  yang  membangun infrastruktur tersebut untuk melakukan investigasi  dan  perbaikan  bersama  internal  tim Disdukcapil.
AI4 (Menjalankan
operasi dan menggunakannya)
Disdukcapil  Kabupaten  Bogor  sudah memiliki  pengaturan  operasional  dan  solusi  TI guna  memenuhi  kebutuhan  pelayanan  e-KTP. Namum  belum  ada  dokumentasi  operasional yang  standar  dan  detail  digunakan  oleh organisasi. Sehingga bila terjadi masalah kurangnya  staf  dalam  bagian  tertentu  bisa langsung  diperbantukan  dari  bagian  lain  dan  hal ini  membutuhkan  waktu  pembelajaran  lama karena tidak adanya standar manual operasional.
Perbaikan  yang  harus  dilakukan  adalah pembuatan  standarisasi  manual  operasional
Tabel 5. Data Bagian yang Terotomatisasi
Matrik Sistem Terotomatisasi Bagian yang diotomasitasi Sistem Pelaporan Status e-KTP dan Pindah Datang Keunggulan Bisa melihat status e-KTP dan jumlah penduduk secara real time Peralatan Server, Monitor, Keyboard, Mouse Jaringan Server terhubung dengan server e-KTP di Disdukcapil Sisten Aliran Data Data penduduk yang direkam dari kecamatan dan kabupaten otomatis masuk server disdukcapil dan masuk dalam kolom nama daerah, jumlah perekaman, jumlah pencetakan. Demikian pula untuk Pindah datang, data dari kelurahan bisa langsung teragregasi jumlah penduduk pindah keluar dan masuk. Data Pindah harus sama dengan data Adminduk.
terkait  procedure  kerja,  membuat  indikator kinerja,  semua  itu  dimasukkan  dalam  sebuah  e- katalog sehingga mudah dalam pencarian materi. Menentukan orang yang tepat sesuai kemampuan sesuai  strategi  hasil  analisa  SWOT  (Rencana Strategis  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Bogor,  2013).  Peningkatan  intensitas training  dan  pertemuan  internal  untuk  sharing operasional,  kendala,  dan  penyelesaian  dalam pelayanan e-KTP.

## AI7  (Instalasi  dan  Akreditasi  Solusi  serta Perubahan)
Disdukcapil  Kabupaten  Bogor  sudah mempunyai prosedure dalam melakukan perubahan  baik  sistem  dan  operasional,  kondisi ini terkait  perubahan  peraturan  pelayanan  e-KTP dengan  melakukan  pelatihan  dan  perencanan implementasi berdasarkan arahan dari Adminduk. Namun  pola  dan  uji  perubahan  itu  tidak  bisa dibakukan  karena  terkendala  kondisi  tiap  daerah dan  infrastruktur.  Sebagai  contoh  Saat  ini penerapan  klarifikasi  data  anomali,  ganda  dan duplikat NIK bisa dilakukan di tingkat
Disdukcapil,  dimana  awalnya  di  tingkat  pusat. Hal ini disebabkan klasifikasi anomali tiap daerah berbeda beda, tapi tetap menggunakan klasifikasi anomali  dari  pusat.  Serta  kemampuan  tim  IT Disdukcapil  masih  memerlukan  pendampingan oleh pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi Perbaikan yang dilakukan adalah melakukan  pengujian  sistem  yang  dibangun sesuai  matrik  sistem  terotomatisasi  (tabel  5). Seberapa  efektif  dan  efisien  sistem  yang dibangun serta kemampuan sistem untuk memenuhi ekspektasi dan kemudahan operasional  bagi  user.  Bila  sistem  sudah terbangun  perlu  adanya  sosialisasi  yang  intensif untuk  memenuhi  keinginan  user.  Aplikasi  yang terbangun sudah terintegrasi, tidak boleh mengganggu  performa  aplikasi  lain.  Terkait kasus  data  ganda  dan  anomali  dilakukan  tes kemampuan  software  dalam  menjalankan  script kreteria  ganda  dan  anomali  sesuai  kasus  yang dikumpulkan dari semua daerah.
Perhitungan  Tingkat  Kedewasaan  selerih domain yang terkait
Tabel 6 . Tingkat Kematangan seluruh domain DOMAIN KETERANGAN MATURITY INDEX MATURITY LEVEL AI1 Menetapkan Rencana Strategis TI 2,39 Dapat diulang AI3 Memperoleh dan Memelihara Arsitektur Teknologi 2,72 Ditetapkan AI4 Mengembangkan dan Menjaga Prosedur TI 1,71 Dapat diulang AI7 Instalasi dan Akreditasi Solusi serta Perubahan 2,30 Dapat diulang DS7 Mendidik dan Melatih Pengguna 2,00 Dapat diulang DS8 Membantu dan Menyarankan Pelanggan IT 2,80 Ditetapkan ME1 Mengawasi dan Mengevaluasi Kinerja TI 2,33 Dapat diulang ME4 Menyediakan Tata Kelola TI 2,50 Dapat diulang PO1 Menetapkan Rencana Strategis TI 2,88 Ditetapkan PO2 Menetapkan Arsetektur Sistem Informasi 2,75 Ditetapkan PO3 Tentukan Arah Teknologi 2,00 Dapat diulang PO4 Tentukan Organisasi TI  dan Hubungannya 2,92 Ditetapkan PO6 Komunikasikan Manajemen Tujuan dan Arah 2,30 Dapat diulang PO9 Menilai Risiko 2,17 Dapat diulang PO10 Mengelola Proyek 3,00 Ditetapkan Index 2,48 Dapat diulang
Hasil    perhitungan    mendapati    rata-rata nilai    domain    tata    kelola    teknologi  informasi pada  disdukcapil Kabupaten Bogor bernilai 2,48, berarti  masuk  level  2  (Dapat  Diulang),  bisa dilihat  pada  tabel  6.  Hal  ini  berarti  bahwa pengelolaan    TI    sudah  terintegrasi  dengan strategi  organisasi tapi masih belum merata pada bagian  tertentu,  mengandalkan  individu  dan bersifat  adhoc,    dimana    hal    ini    terlihat    dari belum  dimilikinya  Rencana  Strategis  TI  yang dijabarkan  secara  detail.  Kondisi  ini  juga  terjadi karena    sebagian    besar    pengadaan    atau investasi  TI  dilakukan  secara  parsial  dan tidak didukung  perencanaan  yang  matang  dan  masih bergantung terhadap pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bejo,  A.,  Hamzah,  M.  F.,  &  Suwastono,  A.
(2017).  Perancangan  Smart  Card  Reader Menggunakan  STM32F4  Discovery  Kit. Jurnal  Nasional  Teknik  Elektro  dan Teknologi Informasi (JNTETI), 6(3).
Nurhadi,  N.  (2017).  Pengaruh  pelayanan  dan produk jasa terhadap komitmen penerimaan  nasabah  pada  Bank  BRI tigaraksa  (studi  kasus  pelayanan  pada nasabah baru dalam kependudukan suket dari catatan sipil).Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 4(1), 84-90.
Rivai, A. (2017). Implementasi Pelayanan E-KTP Di Kantor Camat Sanga Sanga Kabupeten  Kutai  Kartanegara.  Jurnal Paradigma (JP), 3(3), 291-300. Gustiana, I. (2016). Sistem Informasi
Kependudukan Dan Catatan Sipil
Menggunakan  Enterprise  Architecture
Planning (Studi Kasus Pemerintah Daerah) Oleh. Jurnal Manajemen Informatika, 1(06).
Purnomo, L. H. D., & Tjahyanto, A. (2015, July).
Perancangan Model Tata Kelola Ketersediaan  Layanan  TI  Menggunakan Framework  Cobit  Pada  BPK-RI.  In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) (Vol. 1, No. 5).
Sembiring,  S.  W.,  Mudjihartono,  P.,  &  Rahayu,
S.  (2015,  July).  Evaluasi  Penerapan Teknologi  Informasi  di  PT.  Prudential Indonesia  Menggunakan  Model  COBIT Framework  4.1.  In  Seminar  Nasional Informatika  (SEMNASIF)  (Vol.  1,  No. 1).
Aulia,  N.,  &  Handayaningsih,  S.  (2013). Pembuatan  Model  Tata  Kelola  IT  untuk Proses  Akademik  Menggunakan  Cobit 4.1  (Studi  Kasus:  Universitas  XYZ). Jurnal Sarjana Teknik Informatika, 1(1)
Renstra  2013.  (2013).  Rencana  Strategis  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Surat Edaran Mendagri nomor 471.13/1826/SJ.(2013).  Hal  pemanfaatan ektp dengan menggunakan card reader.
Surat  Edaran  Nomor  471.13/10231/Dukcapil.
(2013). Tentang Format Surat
Keterangan sebagai Pengganti KTP-el.
Undang  Undang  No.24  Tahun  2013.  (2013). tentang Administrasi Kependudukan revisi  UU  no.  23  tahun  2006  tentang
Administrasi  Kependudukan  pasal  64 tentang Penerapan KTP seumur hidup.
Sukarsa, I. M., Dita, M. Y. P., & Purnawan, I. K.
A.  (2012).  Assesment  Of Cobit Maturity Level. International Journal of Computer Science  and  Information  Security,  10(6), 41.
Putera,  R.  E.,  &  Valentina,  T.  R.  (2011).
Implementasi  Program  KTP  Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan.MIMBAR,  Jurnal  Sosial dan Pembangunan, 27(2), 193-201.
Maryani, M., & Darudiato, S. (2010).
Perancangan  Rencana  Strategis  Sistem Informasi  dan  Teknologi  Informasi (SI/TI):  Studi  Kasus  STMIK  XYZ.
CommIT (Communication
and Information  Technology)  Journal,  4(2),
77-85
Tanuwijaya, H., & Sarno, R. (2010).
Comparation  of  COBIT  maturity  model and  structural  equation  model  for measuring the alignment between university  academic  regulations  and information  technology  goals.IJCSNS, 10(6), 80.
Hartanto,  I.  D.,  &  Tjahyanto,  A.  (2009).  Analisa
kesenjangan tata kelola teknologi informasi  untuk  proses  pengelolaan  data menggunakan  cobit  (studi  kasus  badan pemeriksa  keuangan  republik  indonesia). Magister  Manajemen  Teknologi,  ITS
Surabaya.
Nurhadryani,  Y.  (2009).  Memahami  konsep  e- Governance  serta  hubungannya  dengan e-Government  dan  e-Demokrasi.  In  Di dalam:  Seminar  Nasional  Informatika (Vol. 2009, pp. 111-117).
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 9 Tahun 2009.(2009).  Tentang  Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Perpres  No.26  Tahun  2009.(2009).  Tentang Penerapan  KTP  berbasis  Nomor  Induk Kependudukan Secara Nasional.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009.(2009). Tentang Pelayanan Publik.
ITGI, I. (2007). Governance Institute: CObIT 4.1
Excerpt. Executive Summary.
ITGI, I. (2007). Governance Institute: CObIT 4.1,
ISACA.
UU  no.  23  tahun  2006.(2006).  Tentang
Administrasi Kependudukan.
Dani,  Trimada.  (2000).  Buku  Petunjuk  Teknis Polri  di  Bidang  Identifikasi  (Jilid  2). Jakarta:  Departemen  Pertahanan  Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.