Menakar Mahar : Studi tentang Masyarakat Santri di Desa Karangbesuki Sukun, Kota Malang
Ahmad Izzuddin azharzudin@gmail.com

## Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## Abstract
Islamic  marriage  rules  in  practice  form  values  that  are  lived  out  and  practiced  in  the  context  of cultural society so that they emerge as symbols as a form of the dialectical process between religious values and cultural values. As an example of the concept of dowry in Islam which has two dimensions, the universality of the values adhered to by all its adherents and also the value locality that is formed from  the  dialectical  process  that  occurs  between  religious  teachings  and  the  local  culture  of  the adherents.  This  was  seen  in  the  santri  community  in  Karangbesuki  Village,  Malang  City  in determining the dowry in their marriage by identifying aspects of the normative dowry in the fiqh that they embraced into their marital culture.
Key words : Islamic marriage, Karangbesuki, Dowry, Santri, Malang

## 1. Pendahuluan
Islam  merupakan  kerangka  konseptual keagaamaan  yang  bersifat  humanis  di mana keselamatan dan kedamaian manusia menjadi tujuan sentral dalam ajaran-ajaran humanis  teosentrisnya.  Inti tauhidullah (keesaan Tuhan) dalam ajarannya diarahkan untuk menciptakan
kemaslahatan  kehidupan  dan  peradaban ( tamaddun )  umat  manusia  seluruhnya.
Dalam implementasinya, prinsip humanisme  teosentris akan  membentuk nilai-nilai  yang  dihayati  dan  dipraktekkan dalam konteks masyarakat budaya. Dengan  demikian  akan  muncul  simbol- simbol  sebagai  bentuk  dari  terjadinya proses  dialektika  antara  nilai  agama dengan  tata  nilai  budaya  (Kuntowijoyo, 1996:  160).  Oleh  karena  itu,  Islam memiliki  dua  dimensi,  yaitu  universalitas nilai yang dianut oleh seluruh penganutnya dan juga lokalitas nilai yang terbentuk dari proses dialektika yang terjadi antara ajaran agama  dengan  kebudayaan-kebudayaan lokal penganutnya.
Dalam  konteks  budaya  Jawa, fenomena  dialektika  tersebut  menarik banyak  akademisi  untuk  menelitinya. Bagaimana orang-orang
Jawa
mendialektikan  antara  Islam  dan  tata  nilai budaya mereka. Di antara mereka membagi  pendekatan  terhadap  Islam Jawa dengan  dua  model  pendekatan.  Pertama, ajaran  Islam  dan  budaya  Jawa  dipahami sebagai dua kekuatan yang saling berhadapan dan berkompetisi dalam kehidupan  masyarakat,  yaitu  satu  sama lain saling menegasikan. Kedua, Islam dan Jawa  dipahami  secara  sinkretis,  yang menyatakan  bahwa  Islam  dan  Jawa berkembang  secara  beriringan,  yaitu  satu sama  lain  saling  mengisi  dan  saling memberikan nilai dalam kehidupan masyarakat Jawa (Simuh, 1995: 173).
Hasil  penelitian  Clifford  Geertz  di kota  yang  disebutnya  sebagai  Mojokuto (Kediri), Jawa Timur, memberikan gambaran  lapisan  struktur  masyarakat Jawa  yang  terdiri  dari  tiga  varian,  yaitu masyarakat abangan,  priyayi dan santri .
Kelompok abangan adalah struktur masyarakat yang menitikberatkan segi-segi sinkretisme Jawa secara total dalam setiap ritual  dan  kehidupan  sehari-hari  mereka yang  berhubungan  secara  luas  dengan unsur-unsur kaum petani di antara penduduk. Kaum santri merupakan gambaran struktur masyarakat yang menitikberatkan  segi-segi  Islam  dalam sinkretisme yang pada umumnya berhubungan  dengan  kelompok  pedagang dan  petani;  sedangkan priyayi adalah kelompok  yang  bersikap  menitikberatkan pada segi-segi ajaran Hindu dan pada masa lalu  berhubungan  dengan  unsur-unsur birokrasi  dalam  masyarakat  Jawa  (Geertz, 1960).  Gambaran  masyarakat Jawa  seperti demikian  sangat  nampak  dalam  prosesi- prosesi  perkawinan  dengan  segala  macam tradisi  dan  tata  nilai  yang  hidup  dalam masyarakat Jawa hingga masa kini.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subyek  penelitian  secara  holistik  dan dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata- kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah (Moleong,  2005:  6).  Penelitian  ini  bersifat deskriptif  dengan  maksud  mengumpulkan informasi  mengenai  status  suatu  gejala yang  ada  yang  bertujuan  untuk  membuat deskripsi,  gambaran  secara  sistematis, aktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta, sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang dimiliki (Arikunto, 1998: 309).
Dalam  hal  ini,  peneliti  bertujuan untuk  menggali  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat  untuk  menggambarkan
secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  pandangan  masyarakat  muslim di  Karangbesuki  terhadap  implementasi mahar  dalam  perkawinan  mereka.  Hal  ini ditujukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana masyarakat  muslim  di  Karangbesuki Sukun,  Kota  Malang,  mengaktualisasikan ajaran  agama  Islam  dalam  persoalan mengenai  mahar,  atau  mas  kawin,  dalam perkawinan  yang  sudah  menjadi  tradisi  di masyarakat.
Sumber  data  sebagai  bahan  utama dalam penelitian ini mencakup dua macam sumber  yaitu (1) sumber data primer yang diperoleh  secara  langsung  dari  lapangan, seperti merekam dengan video/audio tapes, pengambilan  foto,  atau  film  berkenaan dengan kata-kata dan tindakan masyarakat muslim  di  Kelurahan  Karang  Besuki  yang dipilih  secara  random  dari  30  orang  yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 15 orang perempuan;  dan  (2)  sumber  data  sekunder yaitu  data  kepustakaan  seperti  dari  jurnal ilmiah,  majalah,  laporan  penelitian,  buku, disertasi,  dan  tesis  yang  terkait  dengan masalah mahar dalam berbagai mazhab.
Untuk pengumpulan data di lapangan  penulis  menggunakan  teknik- teknik  yang  lazim  dimanfaatkan  dalam penelitian  lapangan  yang  meliputi  sebagai berikut.
2. 1. Observasi dan Wawancara
2. 1. 1. Observasi
Observasi  dilakukan  dengan  cara melakukan  pengamatan  pada  subyek penelitian  atau  atas  fenomena-fenomena yang  terjadi  (Azwar,  1998:  19).  Observasi tersebut  dibagi  menjadi  dua    yaitu  (a) observasi  terstruktur  yaitu  observasi  yang telah  terancang  secara  sistematis,  tentang pandangan  dan  praktek  penentuan  mahar oleh  masyarakat  santri  di  Karangbesuki,
Sukun Malang. Observasi tersebut dilakukan  guna  memperoleh  data  tentang pemahaman  mereka  terhadap  nilai  mahar yang  mereka  implementasikan  dalam kehidupan  sosial  perkawinan  mereka;  dan (b)  observasi  tidak  tersetruktur,  yaitu observasi  yang  tidak  dipersiapkan  secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.
2. 1. 2. Wawancara Wawancara  adalah  usaha  untuk mengumpulkan  informasi  dengan  cara mengajukan  sejumlah  pertanyaan  secara lisan.  Ciri  utama  dari    interview  adalah terjadinya kontak langsung dengan bertatap  muka  antara  si  pencari  informasi ( interviewer atau information  hunter ) dengan sumber informasi. Secara sederhana interview dapat diartikan sebagai  alat  pengumpul  data  dengan menggunakan  tanya  jawab  antara  pencari informasi dengan sumber informasi. Interview
dipergunakan untuk
menghimpun  data  sosial,  terutama  untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan cita-cita seseorang (Nawawi, 1998: 111).
Wawancara  dilakukan  secara  terstruktur serta dilakukan melalui tatap muka ( face to face )  dengan  menggunakan  pedoman wawancara  yang  telah  tersusun  secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang diperlukan.
2. 2. Teknik Analisis Data
Dalam  menganalisis  data,  penulis menggunakan  analisis  deskriptif,  yaitu analisis data yang bertujuan untuk memberikan  penjelasan  mengenai  subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti, secara sistematis, faktual  dan  akurat  (Brata,  1991:  19). Metode  deskriptif  dapat  diartikan  sebagai prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek  atau  obyek  penelitian  (seseorang, lembaga, atau kelompok masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya
(Nawawi, 1998: 63). Dalam
mempraktekkan  metode  analisis  deskriptif ini,  penulis  menggunakan  pendekatan sosiologis antropologis.
3. Pengertian Mahar dalam

## Qur’an dan Hadits
Menurut fuqaha , para  ahli  fiqih, mahar atau  mas  kawin  adalah  pemberian wajib  dari  calon  suami  yang  menjadi  hak calon  isterinya,  baik  dalam  bentuk  benda maupun  jasa,  disebabkan  akad  nikah  atau hubungan  sebadan.  Menurut  Mazhab Maliki,  mahar  merupakan  sesuatu  yang menjadikan  isteri  halal  untuk  digauli; sedangkan menurut mazhab Syafi’i, mahar merupakan  sesuatu  yang  wajib  dibayar disebabkan  akad  nikah  atau  senggama. Menurut mazhab Hanafi, mahar merupakan jumlah harta yang menjadi hak isteri  karena  akad  perkawinan  atau disebabkan  terjadinya  senggama  dengan sesungguhnya; sedangkan mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai  imbalan suatu perkawinan baik disebut secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak maupun  ditentukan  oleh  hakim  (Ghazali, 2006:  84;  Aziz,  2000:  1042;  Abidin  dan Aminuddin, 1999: 105).
Pada dasarnya tidak ada nash yang menerangkan  nominal  mahar  yang  harus diserahkan seorang suami kepada isterinya.  Dalam  Q.S.  An-Nisâ:  20,  Al- Qur’an  menyatakan,  mahar  sebagai qinthâr ,  yaitu menurut  mufassir  adalah sesuatu  harta  yang  sangat  banyak  sepenuh kulit  sapi  yang  telah  dipotong  (Sya’râwi,
1997:  2085).  Makna  tersebut  tidaklah memberikan  gambaran  spesifik  mengenai nominal  mahar  yang  harus  diserahkan, sehingga ketika Khalifah
‘Umar menetapkan  ketentuan  agar  mahar  tidak boleh  melebihi  400  dirham  dan  apabila dilanggar  maka  kelebihan  mahar  tersebut akan  disita  untuk bait  al-mâl ,  hal  tersebut diprotes  oleh  seorang  sahabat  wanita  dari Quraisy.  Protes  tersebut  disandarkan kepada  ayat  di  atas  di  mana  kata qinthar tidak  terbatasi  oleh  ketentuan  400  dirham yang  ditentukan  ‘Umar  R.  A.  Ketentuan tersebut  akhirnya  direvisi  kembali  oleh Umar  R.  A.  di  mana  tidak  ada  batas maksimal untuk mahar (Al-Marâghi, 2000: 216).
Akan  tetapi  tidak  berarti  mahar dalam Islam harus diberikan dalam jumlah yang banyak dan memberatkan para lelaki. Banyak  sekali  hadits  yang  menyarankan kepada  para  wali  untuk  tidak  bermahal- mahal  di  dalam  menentukan  mahar  untuk anak-anak  perempuan  mereka.  Rasulullah saw.  bersabda  “sebaik-baiknya  nikah adalah  yang  paling  mudah.”  (Daud,  2004: 238).
Hadits  terkait  dengan  anjuran meringankan  mahar  dalam  pernikahan tentu merupakan sebuah bentuk keringanan kepada para pemuda yang baru saja  menapaki  masa  produktifitas  dalam bekerja.  Mahar  yang  terlalu  tinggi  tentu akan  memberatkan  para  pemuda  sehingga memaksa mereka untuk menunda pernikahan.  Apabila  ini  terjadi  maka  akan timbul  masalah  sosial  di  mana  para pemuda akan mencari jalan untuk melampiaskan  nafsu  seksual  mereka  di tengah  keterbatasan  modal  ekonomi  yang mereka  hadapi.  Begitu  juga  pada  pemudi akan  merasa  lama  menanti  pemuda  yang
sanggup  untuk  memberikan  mahar  yang diminta orang tua mereka selaku wali. 1
Terkait  dengan  penentuan  mahar maka  pihak  wanita  maupun  wali  memiliki hak  yang  melekat  dalam  diri  mereka.  Hak seorang  wanita  dalam  mahar  adalah ketetapan  diri  mereka  untuk  menolak perkawinan  yang  ditentukan  oleh  wali mereka  ketika  maharnya  kurang  dari mahar  yang  sepadan  dan  layak  untuknya ( mahr  mitsil ).  Hak  ini  melekat  dalam  diri mereka  secara  mutlak  menurut  Imam Syafi’i,  sedangkan  menurut  Imam  Abu Hanifah  hak  ini  melekat  apabila  mereka adalah  wanita  yang  sudah rasyîdah atau memiliki  kematangan  intelektual  (Al- Zuhaily, 2005: 257).
Sedangkan hak seorang wali dalam masalah  mahar  menurut  Imam  Abu Hanifah  berada  dalam  kasus  ketika  anak wanitanya  menikah  dengan  seorang  laki- laki  tanpa  sepengetahuannya  dengan mahar  yang  kurang  dari  mahar  yang selayaknya bagi anaknya, maka ia memiliki hak untuk mengajukan pembatalan  pernikahan  tersebut  (Al- Zuhaily, 2005: 262).
Ketika  mahar  sudah  diserahkan dalam  akad  pernikahan,  maka  secara mutlak  mahar  tersebut  adalah  milik  isteri
1 Kondisi  ini  menjadi  masalah  utama  di  negara- negara  Arab  dengan  tingginya  angka  perawan  tua dengan kisaran usia 20-30 tahun dan keterlambatan usia  menikah  para  pemuda  dan  pemudinya. Beberapa riset menunjukkan angka anûsah (perawan  tua)  di  negara-negara  Arab  sebagaimana berikut:  Bahrain  25%  dari  populasi  wanita  adalah perawan  tua,  Yaman  30  %,  Kuwait,  Qatar  Libya 35%,  Mesir  dan  Maroko  40%,  Saudi  dan  Yordan 45%,  Aljazair  51  %,  Tunisia  62%,  Iraq  dan Syuriah70%,  Uni  Emirat  Arab  75%  dan  tertinggi adalah  Lebanon  85%.  Sulitnya  wanita  untuk mendapatkan suami adalah karena tingginya mahar yang  harus  diberikan  seorang  pria  kepada  calon isteri  dan  ketentuan  lain  yang  menghambat pernikahan  seperti  larangan  menikah  dengan  ras ataupun bangsa selain Arab. (http://www.topsarabia.com ).
di  mana  seorang  wali  tidak  boleh membawanya  tanpa  seizin  dari  puterinya apabila  ia  sudah  dewasa.  Seorang  isteri juga memiliki kebebasan untuk menggunakan  mahar  tersebut  tanpa  harus izin dan restu dari suaminya. Hak memiliki dan  menggunakan  mahar  tersebut  bersifat mutlak  tanpa  ada  hal  yang  dapat menggugurkannya  (Sabiq,  1977:  155). Seorang suami tidak boleh untuk meminta atau  ikut  menikmati  mahar  tersebut  tanpa seizin dari isterinya.

## 3. 1. Pembayaran Mahar dalam Praktek Rasulullah dan Para Sahabat Nabi
Pemberian  mahar  di  dalam  pernikahan sudah  dipraktekkan  pada  masa  sebelum risalah  kenabian  Muhammad  S.  A.  W. Pada  masa  Rasulullah  S.  A.  W.  praktek tersebut  diperbaiki  dengan  ditetapkannya mahar  sebagai  milik  mutlak  seorang wanita  yang  tidak  boleh  diganggu  gugat oleh wali ataupun suaminya.  Dalam setiap pernikahannya  Rasulullah  S.  A.  W.  pasti memberikan  mahar  kepada  isteri-isteri Beliau.
Adapun  para  sahabat  di  dalam pemberian  mahar  sangatlah  beragam tergantung  kondisi  dan  keadaan  ekonomi masing-masing.  Sahabat  Ali  R.A.  ketika menikah  dengan  Sayyidah  Fatimah  R.A. memberikan  perisai  baju  perangnya  (Al- Atsqolani, 2000: 84). Dalam banyak hadits yang  lain  Rasulullah  saw  membolehkan para  sahabat  untuk  memberikan  mahar berupa  sepasang  sandal.  Hal  tersebut terjadi  pada  seorang  wanita  di  Bani Fazarah  yang  dinikahi  dengan  mahar berupa  dua  sandal.  Rasulullah  saw bertanya  kepada  wanita  tersebut,  “apakah engkau  rela  dengan  mahar  tersebut?” Wanita tersebut menjawab, “iya.” Rasulullah  saw  pun  memperbolehkan
perkawinan  tersebut  (Al-Tirmidzi,  1975: 413).
Meskipun  demikian,  para  ahli hukum  Islam  berbeda  pendapat  mengenai batasan  minimum  dan  maksimum  mahar sebagaimana  berikut.  Pertama,  pendapat Imam  Abu  Hanifah  yang  menetapkan batas  minimum  mahar  adalah  10  dirham dan  yang  senilai  dengannya,  sedangkan mahar  maksimum  adalah  500  dirham. Dasar dari pendapat tersebut adalah hadits Rasulullas  saw  yang  mengatakan,.  ”tidak ada  mahar  yang  kurang  dari  sepuluh dirham” (Al-Zuhaily, 2005: 229).
Imam Abu Hanifah juga mengkiyaskan  ketentuan  tersebut  dengan batas  minimum  nishab  pencurian  yang berhak dipotong tangan. Ketentuan tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk penghargaan  terhadap  kedudukan  seorang wanita. Oleh karena itu semua hadits yang menceritakan  mahar-mahar  yang  rendah harus  ditafsirkan  sebagai  bentuk  mahar yang  kontan  di  mana  setelah  itu  ia  harus memberikan mahar sesuai dengan nominal yang  selayaknya.  Hal  tersebut  tercermin dari kasus ‘Ali R. A. ketika akan menikahi Fatimah R. A. oleh Rasulullah perintahkan untuk  memberikan  Fatimah  mahar  berupa baju perang (Daud, 2000: 240).
Ketentuan mahar harus berupa mâl atau  harta  juga  merupakan  perintah  Allah S.  W.  T.  dalam  Q.S  Al-Nisa:  24. Penafsiran  mengenai  makna mâl dalam ayat  tersebut  harus  diijtihadi  sama  dengan batas  minimum  nishab  pencurian  yaitu  10 dirham dan hal tersebut merupakan pilihan yang  lebih  menyakinkan  dalam  berijtihad mengenai  batas  minimum  mahar  (Al- Kasâni, 1986: 276).
Berikutnya, pendapat  Imam  Malik yang  menetapkan  minimum  mahar  adalah seperempat  dinar  atau  senilai  dengan  3 dirham.  Dasar  dari  pendapat  Imam  Malik
adalah  sama  dengan  Imam  Abu  Hanifah, hanya  saja  Imam  Malik  berpendapat bahwa  nishab  terendah  dalam  hukuman potong  tangan  bagi  pencuri  adalah  3 dirham  bukan  10  dirham,  sebagaimana pendapat  Imam  Abu  Hanifah.  Pendapat tersebut  juga  merupakan  pendapat  Sa’id Ibn  al-Musayyab  Rabi’ah  dan  Ibn  Syihab yang  merupakan  tokoh-tokoh  fiqh  Kota Madinah (Al-Qurtubi, 1980: 551).
Kemudian pendapat  Imam  Syafi’i dan  Ahmad  Ibn  Hanbal  bahwa  mahar dalam pernikahan tidak ada batas minimum  ataupun  maksimum.  Dalam pandangan  mereka  segala  sesuatu  yang dapat  dijadikan  obyek  jual  beli  maka  ia dapat dijadikan sebagai mahar baik banyak ataupun sedikit. Dalil mereka adalah, tidak adanya ayat yang secara eksplisit menerangkan  hal  tersebut.  Begitu  juga riwayat-riwayat hadits yang menggambarkan  beraneka  ragamnya  jenis dan  nominal  mahar  yang  semuanya  tidak dapat  diartikan  sebagai  mahar muajjal.
Mahar  yang  terlalu  mahal  menurut  ulama Syafi’iyyah  akan  menyebabkan  terjadinya kemadharatan dan kebencian antara seorang  laki-laki  dengan  wanita  ataupun keluarganya.  Meskipun  demikian  Ulama Syafi’iyyah  mensunnahkan  agar  mahar tidak  kurang  dari  10  dirham  dan  tidak melebihi  dari  500  dirham,  sebagaimana pendapat  Imam  Abu  Hanifah.  Hal  ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah  Aisyah  R.  A.  mengenai  mahar Rasulullah  saw  kepada  isteri-isteri  Beliau dan merupakan sebuah keberkahan tersendiri  apabila  seorang  laki-laki  dapat mengikuti  sunnah  Rasulullah  saw  dalam pemberian  mahar  meskipun  itu  bukan merupakan  kewajiban  (Al-Syairâzy,  1999: 462).
Perbedaan  para fuqaha ,  ahli  fiqih, mengenai  jumlah  nominal  mahar  di  atas
berdasar  kepada  dua  perbedaan  dalam memahami posisi mahar dalam perkawinan.  Perbedaan  yang  pertama terkait  dengan  keberadaan  mahar  dalam perkawinan  apakah  merupakan  ganti  atas kehalalan  suami  dalam  menggauli  calon isteri  atau  mahar  merupakan  suatu  bentuk ibadah  yang  sudah  ditentukan  waktu penyerahannya.  Jika  mahar  merupakan ganti  maka  tidak  ada  masalah  terkait dengan  sedikit  banyaknya  mahar  sama halnya  dengan  ganti  dalam  jual  beli  yang terpenting  adalah  adanya  keridhaan  dari kedua  belah  pihak.  Adapun  ketika  mahar merupakan  ibadah  yang  tidak  boleh digugurkan dengan keridhaan antara kedua belah  pihak  maka  jumlah  nominalnya  pun harus dibatasi sebagaimana ayat-ayat yang menunjukkan  hal  tersebut  secara  tersirat. Sedangkan  perbedaan  yang  kedua  dalam memandang mahar adalah melihat kemungkinan  adanya  qiyas  atau  analogi hukum  di  dalam  menentukan  batasan minimum mahar (Rusyd, 2004: 46).
Meskipun demikian perbedaan tersebut pada hakekatnya dapat dikompromikan
dengan adanya kesunnahan  yang  diambil  oleh  mazhab Syafi’i  yang  ukurannya  sama  dengan  apa yang  menjadi  pendapat  dari  Imam  Abu Hanifah.  Hal  tersebut  mengacu  kepada kaidah fiqhiyyah yang menerangkan kesunnahan untuk meninggalkan perselisihan. Dengan demikian tetap merupakan suatu kebaikan apabila seorang laki-laki  mampu  dan  memiliki  kemauan untuk  memberikan  mahar  sesuai  dengan standar  minimum  dan  maksimum  yang telah  ditentukan  oleh  para fuqaha dari dalil-dalil  al-Qur’an  ataupun  sunnah- sunnah Nabi Muhammad S. A. W.
Dengan demikian, secara konseptual  Islam  memberikan  kerangka
konseptual  mahar  dalam  perkawinan sebagaimana berikut.
(1).  Seorang  wali  dan  calon isterilah  pihak  yang  paling  berkompeten dalam  menentukan  nominal  mahar  yang akan diberikan oleh calon suami.
(2).  Mahar  akan  menjadi  milik mutlak  seorang  isteri  di  mana  tidak  ada pihak manapun yang mengambilnya.
(3). Pada  tradisi  Arab  pada umumnya  sebagaimana  sunnah  Rasulullah S. A. W., nominal mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham.
Ketiga  aspek  nilai  konseptual mahar  yang  penulis  gali  dalam  kehidupan beragama masyarakat santri di Karangbesuki, Kota Malang, untuk melihat sejauh  mana  mereka  mengartikulasikan nilai-nilai  mahar  yang  ada  dalam  ajaran agama  dalam  kehidupan  perkawinan mereka.
4.    Nilai  Konseptual  Mahar  dalam Praktek
Perkawinan Masyarakat Muslim di Karangbesuki, Kota Malang Terkait  dengan  pemahaman  masyarakat mengenai posisi mahar dalam perkawinan, mayoritas  masyarakat  menganggap  mahar sebagai  syarat  perkawinan  yang  lebih bersifat  ritual,  padahal  pada  hakekatnya fuqaha berpendapat bahwa mahar bukanlah merupakan syarat sah perkawinan  melainkan  merupakan  bentuk kewajiban  dan  konsekwensi  dari  akad nikah  yang  mengikat  seorang  laki-laki meskipun  si  perempuan  sudah  rela menikah  dengan  tanpa  adanya  mahar.  Hal tersebut  merupakan  perintah  Allah  yang secara  jelas  diterangkan  dalam  beberapa ayat Al-Qur’an. Akad  nikah  tanpa maharpun  sesungguhnya  sah  akan  tetapi setelah  akad  seorang  suami  tetap  harus memberikan  mahar  kepada  isterinya.
Hanya  Imam Malik saja yang menetapkan mahar  sebagai  rukun  dalam  perkawinan yang keberadaannya dapat menentukan sah atau tidaknya perkawinan.
Sedangkan dalam pratek pemberian mahar  kebanyakan  dari  isteri  hanya menerima  mahar  di  bawah  seratus  ribu rupiah,  kebanyakan  dari  mereka  memberi atau  menerima  mahar  Rp.  50.000,00-, bahkan  separo  dari  responden  hanya memberikan  uang  mahar  sebesar  Rp. 10.000.  Dengan  demikian  mahar  yang diberikan sangatlan kecil di bawah standar kesunnahan  mahar  menurut  Imam  Syafi’i dan  kewajiban  menurut  Imam  Abu Hanifah. Batas minimum mahar sebagaimana  telah  dibahas  adalah  berupa 10  dirham. Jika melihat tahun  perkawinan yang rata-rata berada  di tahun 1980an dan 1990an  maka  jelas  sangalah  jauh  nominal mahar tersebut dari jumlah ideal. Sebagaimana  diketahui  bahwa  10  dirham adalah  sama  nilainya  dengan  1  dinar sedangkan 1 dinar setara dengan emas 4,25 gram.  Melihat  harga  emas  pada  tahun 1980an  mencapai  sekitar  Rp.11.500/gram, sehingga nominal mahar yang ideal sesuai dengan  kesunnahan  ataupun  kewajiban menurut ulama yang lain adalah di kisaran Rp.  50.000,00,-.  Fenomena  stagnansi mahar  pada  kisaran  Rp.100.000,00  juga masih  menjadi  tradisi  masyarakat  pada tahun  2018,  padahal  melihat  harga  emas yang  berada  pada  kisaran  Rp.500.000,00,- maka  kesunnahan  pembayaran  mahar berada pada kisaran Rp. 2.000.000,00-  ke atas,  tidak  tetap  pada  nominal  Rp. 100.000,00-.  Rendahnya  nominal  mahar yang  diserahkan  pada  saat  pernikahan kepada  isteri  tidak  berbanding  lurus dengan besarnya biaya lain dalam pernikahan,  yang  sesungguhnya  tidak memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  akad nikah  tersebut  seperti  mahalnya  biaya
menyewa  teratak, sound  system dan  lain sebagainya.  Rendahnya  nominal  mahar tersebut  bisa  jadi  merupakan  bentuk penafsiran  dari  hadits  yang  menyatakan keberkahan  mahar  terletak  pada  mahar yang  mudah  atau  ringan  tanpa  melihat konteks  hadits  tersebut  disabdakan  oleh Rasulullah  saw  pada  masyarakat  Arab yang  berlomba-lomba  dalam  meninggikan mahar  sehingga  menyulitkan  dan  kaum perempuan  untuk  menemukan  suami  yang bersedia.  Penentuan  mahar  yang  tinggi tersebut  adalah  oleh  para  wali  yang mengambil keuntungan dari mahar tersebut.  Uniknya  dari  30  orang  suami yang diwawancara, 21 (70%) orang  suami melihat mahar yang sudah ia berikan sudah ideal,  dan  dalam  pandangannya  hanya  6 (20%)  orang  suami  yang  menyadari rendahnya  mahar  yang  ia  berikan  kepada isterinya;  sedangkan  3  (10%)  orang  suami merasa  bahwa  mahar  yang  diberikan kepada isterinya sudah cukup.
Dalam  hal  ini  masyarakat  Jawa pada  umumnya  berbeda  dengan  suku lainnya  yang  beragama  Islam  seperti  di Betawi  ataupun  Bugis  yang  menetapkan mahar setinggi-tingginya karena itu terkait dengan  harga  diri  pihak  wanita  yang  akan dinikahi  di  mana  semakin  tinggi  mahar yang  diterima  menunjukkan  ketinggian status sosialnya di masyarakat.
Di  sisi  lain,  mahar  yang  dalam Islam  telah  ditetapkan  sebagai  hak perogatif seorang wanita ataupun walinya, akan  tetapi  dalam  proses  pernikahan  yang dilakukan  oleh  responden,  80%  dari nominal  mahar  tersebut  ditentukan  sendiri oleh  calon  suami  tanpa  ada  perundingan atau  persetujuan  dari  pihak  perempuan ataupun  walinya.  Dalam  konteks  fiqh, pihak  calon  isterilah  yang  memiliki  hak untuk  menentukan  besaran  mahar  yang akan  dia  terima,  bukan  calon  suami.
Dengan demikian si wanita dapat memberikan  dan  menentukan  mahar  yang dirasa  akan  membawa  manfaat  kepada dirinya sebagai individu ataupun isteri dan ibu  untuk  menunjang  kebutuhan  hidup ataupun gaya hidupnya sehari-hari.
Penentuan  mahar  tersebut  memang sangat dipengaruhi oleh tradisi masyarakat di  Jawa  yang  memang  tidak  memandang mahar  sebagai  sesuatu  yang  urgen  dalam akad  pernikahan  sehingga  ia  hanya merupakan  seremoni  formalitas  yang  ada dalam  akad,  dan  tidak  lebih  dari  itu.  Hal tersebut tercermin dari jawaban responden di  dalam  menentukan  mahar  ketika  akad nikah.  Dalam  pemanfaatan  mahar  50% responden menggunakannya untuk kebutuhan bersama seperti membeli bumbu  dapur,  perkakas  rumah  tangga sedangkan  50%  yang  lain  memberikannya kepada isteri sepenuhnya. Ada kepercayaan  dalam  masyarakat  bahwa mahar  merupakan  harta  yang  berkah sehingga  sangat  baik  untuk  dibelikan  dan dibelanjakan  keperluan  rumah  tangga.
Kepercayaan tersebut tidaklah berasal dari ajaran  agama  akan  tetapi  lebih  banyak kepada pengaruh adat masyarakat setempat.  Di  dalam  Al-Qur’an  Allah  swt melarang  suami  meminta  kembali  mahar yang  telah  ia  berikan  kecuali  apabila  si isteri benar-benar rela maka tidak masalah bagi  suami  ikut  menikmatinya.  Para fuqaha memberikan  batasan  kerelaan tersebut  harus  benar-benar  ke  luar  dari lubuk hati seorang isteri, tidak karena takut ataupun paksaan.
Wanita  suku  Jawa  menurut  para responden  adalah  orang  yang nriman sehingga mereka merasa tidak layak untuk meminta  mahar  yang  berlebihan.  Hal tersebut  berbeda  dengan  masyakat  pada suku  Betawi  ataupun  di  luar  Jawa  seperti Nusa  Tenggara  Barat  yang  menjadikan
mahar sebagai bentuk penghargaan bahkan kebanggaan kepada wanita dalam pernikahan. Dengan demikian sangat wajar apabila  mahar  di  daerah-daerah  tersebut sangatlah  tinggi.  Meskipun  responden yang  lain  melihat  rendahnya  nominal mahar  pada  masyarakat  Jawa  lebih disebabkan  kepada  rendahnya  tingkat ekonomi  mereka.  Hal  ini  meskipun berpengaruh  akan  tetapi  jika  dianalisa tidak  merupakan  faktor  yang  dominan dikarenakan pada masyarakat yang memiliki kemampuan menengahpun nominal mahar tidaklah tinggi.
Terkait dengan standarisasi nominal mahar, mayoritas responden tidak menyetujui  hal  tersebut  secara  mutlak dengan  alasan  itu  akan  membebani  calon suami  sehingga  menyebabkannya  akan mengurungkan  niat  untuk  menikah  sebab tingginya  biaya  pernikahan  meskipun secara faktual banyak dari mereka mampu untuk  menyelenggarakan  dan  menyewa fasilitas perkawinan yang lebih mahal dari nilai  mahar  yang  diberikan,  seperti sound system dan  lain  sebagainya,  yang  tidaklah merupakan  hal  yang  dianjurkan  dalam proses perkawinan apalagi diwajibkan.
Pandangan  tersebut  lebih  banyak didasarkan  kepada  pemahaman  nilai  yang ada  di  masyarakat  yang  menyakini  bahwa mahar  hanyalah  bentuk  dari  simbolisasi perkawinan,  tidak  lebih  dari  itu,  apalagi dipandang sebagai nominal untuk menjualbelikan wanita.
Pemahaman tersebut  terinternalisasi  secara  baik  pada semua pihak baik wali, mempelai perempuan ataupun mempelai suami.

## 5. Simpulan
Dalam  tradisi  masyarakat  santri  di Kelurahan Karangbesuki,
Kecamatan Sukun,  Kota  Malang,  penentuan  nominal mahar  lebih  banyak  dilakukan  oleh  calon
suami,  berbeda  dengan  konsep  dalam fiqh yang  meletakkan  hak  penentuan  mahar pada pihak isteri dan wali. Meminta mahar tertentu dalam pandangan mereka merupakan  hal  yang  tabu  karena  dalam pandangan  mereka  mahar  hanyalah  aspek seremonial dalam perkawinan. Pada pemanfaatannya  mahar  digunakan  oleh isteri  untuk  membeli  kebutuhan  dapur pada  awal  pernikahan  dengan  kenyakinan bahwa  hal  tersebut  akan  memberikan keberkahan  dalam  rumah  tangga,  berbeda dengan  konsep fiqh yang  menjadikan mahar sebagai hak mutlak isteri yang tidak dapat  diganggu  gugat  oleh  siapapun. Masyarakat  memahami  untuk  menetapkan mahar  seringan  mungkin  agar  tercipta keluarga  yang  harmonis  terlepas  adanya ketentuan  batas  minimum  mahar  dalam fiqh yang  mereka  anut.  Praktek  tersebut merupakan bentuk dialektika  yang mereka pahami  untuk  menyesuaikan  konteks hukum fiqh dan budaya dalam perkawinan mereka.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Slamet  &  Aminuddin. 1999. Fiqih Munakakat . Bandung: Pustaka Setia.
Al-Atsqalâni,  Ibnu  Hajr.  2000. Bulûgh al-Marâm . Riyadh: Dâr Athlas.
Al-Kasâni. 1986. Badâi’  al- Shanâi’. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.
Al-Marâghi. 2000. Tafsîr al- Marâghi. Kairo: Musthafa al-Halaby.
Al-Syairâzy. 1999. A l-Muhadzab fî Fiqh  al-Imâm  al-Syâfi’i .  Beirut:  Dâr  al- Kutub al-Ilmiyah.
Al-Tirmidzi.  1975. Sunan  al- Tirmidzi .  Mesir,  Musthafa  al-Bâby  al- Halaby.
Al-Qurtûby, ‘Âshim  al-Namry.
1980. al-Kâfi  fî  Fiqh  Ahl  al-Madînah . Riyâdh: Maktabah Riyâdh al-Hadtîsah.
Al-Zuhaily, Wahbah. 2005. al-Fiq al-Islâmy  wa  Adillatuh. Beirut:  Dâr  al- Fikr.
Arikunto,
Suharsimi. 1998. Manajemen  Penelitian .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Aziz, Dahlan Abdul. 2000.
Ensiklopedi  Hukum  Islam .  Jakarta:  Ikhtiar Baru Van Hoeve.
Azwa,  Syaifudin R. 1998. Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Brata, Sumadi Surya. 1991.
Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  C.  V.
Rajawali.
Daud, Abu. 2004. Sunan Abi Daud .
Beirut: Maktabah al-‘Ashriyyah.
Geertz,  Clifford.  1960. The Religion  of  Java .  Glencoe,  Illinois:  Free Press.
Ghazali,  Abd  Rahman.  2006. Fiqh Munakakat . Jakarta: Kencana.
Kuntowijoyo.  1996. Paradigma Islam,  Intrepretasi  untuk  Aksi. Bandung:
Mizan.
Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung: Rosda Karya.
Nawawi,  Hadari.  1998. Metode Penelitian  Bidang  Sosial .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Rusyd,  Ibn.  2004. Bidâyat  al- Mujtahid. Kairo: Dâr al-Hadîth.
Sabiq,  Sayyid.  1977. Fiqh  al-
Sunnah . Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Araby.
Simuh. 1995. Sufisme Jawa:
Transformasi Tasawuf Islam dalam Mistik. Yogyakarta: Bentang.
Sya’rawi. 1997. Tafsîr al-Sya’rawi . Kairo: Akhbar al-Yaum.