JURNAL AKUNTANSI , 12 (1), 16-28.©Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Gedung Karol Wojtyla, Jalan Jenderal Sudirman 51 Jakarta 12930

## ANALISIS PENERAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP UNTUK MENGOPTIMALKAN BEBAN PPH TERUTANG
PT WELDINGTON INDONESIA PADA TAHUN 2013
Priska Patricia *
Yuliana Sumadi †

## ABSTRACT
PT  Weldington  Indonesia  is  a  trading  company  for  welding  and  cutting equipments and accessories (iron materials). The Company applies Straight-Line methodology  to  capitalize  its  fixed  assets.  Under  Straight-Line  methodology,  PT Weldington  Indonesia’s  2013’s  Net  Income  and  Income  Tax,  were  Rp 2,907,835,195,  and  Rp  646,955,422,  whereas  under  the  Declining-Balance method,  the  Net  Fiscal  Income  and  Income  Tax  were  Rp  2,902,350,988  and  Rp 645,735,301.  In  Fiscal  Year  2013,  the  depreciation  expense  calculation  under Straight-Line  method  resulted  to  a  lower  depreciation  value  and  higher  Profit Before Tax, compared to the Declining-Balance method. In conclusion, the 2013 Income  Tax  was  lower  under  Declining-Balance  method  compared  to  Straight- Line method.
Keywords : PPh terutang, garis lurus, saldo menurun

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  tak  kunjung  membaik  hingga  kini  karena dampak krisis moneter dan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum memangkas  penghasilan  riil  yang  diterima.  Perbaikan  struktur  dan  sektor pemerintahan  diperlukan  untuk  memperbaiki  kondisi  perekonomian  Indonesia. Penghasilan  dari  berbagai  sektor  industri,  sumber  daya  manusia,  dan  kerja  sama dengan  pemerintah  luar  akan  memperbaiki  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia. Namun dari semua penghasilan itu, pajaklah yang paling berpengaruh besar pada pendapatan negara.
* Unika Atma Jaya, Jakarta
† Unika Atma Jaya, Jakarta, yuliana@infinite.id
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan  yang  penting  bagi  negara  untuk membiayai  pengeluaran  negara,  sedangkan  bagi  perusahaan,  pajak  merupakan beban  pengeluaran  yang  manfaatnya  tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung  oleh perusahaan  dan  juga  sebagai  pengurang  laba  bersih  yang  seharusnya  diterima perusahaan.  Perencanaan  pajak  merupakan  serangkaian  proses  yang  dilakukan oleh  perusahaan  sebagai  wajib  pajak  badan  untuk  mengantisipasi  beban  Pajak Penghasilan (PPh) Terutang yang mungkin timbul dalam suatu periode akuntansi. Salah satu biaya yang dapat disiasati berkenaan dengan pembayaran pajak adalah biaya  penyusutan  aset  tetap.  Biaya  penyusutan  ditentukan  berdasarkan  metode penyusutan aset tetap yang dipilih oleh perusahaan.
Penggunaan metode saldo yang menurun memiliki asumsi semakin sedikit sisa  umur  ekonomis  aset  tersebut,  akan  semakin  kecil  biaya  penyusutannya. Perusahaan  yang  menggunakan  metode  ini  umumnya  perusahaan  yang  sudah matang  dalam  lini  bisnisnya  dan  memiliki  profit yang  baik.  Penggunaan  metode penyusutan  saldo  menurun  ini  lebih  rumit  dibandingkan  dengan  metode penyusutan  garis  lurus,  tetapi  akan  menghasilkan  nilai  pembayaran  pajak  yang lebih kecil dibandingkan dengan metode penyusutan garis lurus.
Rasionalitas pentingnya PT Weldington Indonesia ini diteliti dan pemilihan jatuh pada tahun 2013 sebagai tahun penelitian karena tahun 2013 adalah tahun signifikan bagi PT  Weldington  Indonesia.  Pada  tahun  tersebut  profit perusahaan  paling  tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya. Rasionalitas menganalisis metode  penyusutan  karena  metode  penyusutan  memiliki  beberapa  metode  perhitungan yang  menyebabkan perbedaan perhitungan profit secara keseluruhan (metode penyusutan saldo  menurun  untuk  aset  di  awal  umur  masa  manfaat  dapat  menghasilkan  profit yang lebih kecil dibandingkan tahun-tahun berikutnya).

## 2. TINJAUAN LITERATUR

## Definisi Aset Tetap
“Aset  tetap  adalah  sumber  daya  yang  memiliki  tiga  karakteristik:  memiliki substansi  fisik  (ukuran  dan  bentuk  yang  pasti),  yang  digunakan  dalam  operasi bisnis,  dan  tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  kepada  pelanggan . ”  (Weygandt, Kimmel, Kieso, 2012, p.458)
Menurut  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI)  dalam  Pernyataan  Standar Akuntansi  Keuangan  No.  16  (2012,  p.16.1),  “Aset  tetap  adalah  aset  berwujud yang
a. dimiliki  atau  digunakan  dalam  produksi  atau  penyediaan  barang atau  jasa  untuk  direntalkan  kepada  pihak  lain,  atau  untuk  tujuan administratif; dan
b. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”
Pada  bukunya  yang  berjudul Mahir  Accounting  Principles (2014),  Hery menyatakan  bahwa  aset  tetap  merupakan  barang  fisik  yang  dimiliki  perusahaan untuk  memproduksi  barang  atau  jasa  dalam  operasi  normalnya,  memiliki  umur yang  terbatas,  pada  akhir  masa  manfaatnya  harus  dibuang  atau  diganti,  nilainya berasal dari kemampuan perusahaan dalam memperoleh hak-haknya yang sah atas pemanfaatan  aset  tersebut,  seluruhnya  bersifat  nonmoneter,  dan  umumnya  jasa atau  manfaat  yang  diterima  dari  aset  tetap  meliputi  periode  yang  lebih  panjang dari satu tahun. (p.104)
Berdasarkan  tulisan  berjudul  “Perlakuan  Aktiva  Tetap  menurut Perpajakan” yang dimuat pada majalah Indonesian Tax Review (2014, p.35), Edhy menyatakan,  “Di  dalam  peraturan  perpajakan  tidak  ada  definisi  jelas  mengenai aktiva tetap, aktiva tetap ataupun pengertian penyusutan/amortisasi.”
Edhy  (2014,  p.51)  juga  menyatakan  bahwa  aset  tetap  adalah  ”aset berwujud  yang  diperoleh  dalam  bentuk  siap  pakai  atau  dibangun  lebih  dahulu, yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk  direntalkan  kepada  pihak  lain,  atau  untuk  tujuan  administratif,  dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”
Pengertian aset tetap hanya dapat merujuk pada Pasal 9 Ayat (2) UU PPh No.  36  Tahun  2008,  yaitu  “Pengeluaran  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak  dibolehkan  untuk  dibebankan  sekaligus,  melainkan  dibebankan  melalui penyusutan  atau  amortisasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  11  atau  Pasal 11A.”

## Penyusutan Aset Tetap
Aset tetap dalam pengakuannya di akuntansi memiliki umur ekonomis; aset tetap tersebut nilainya akan habis pada suatu masa tertentu.
“Penyusutan  adalah  alokasi  secara  periodik  dan  sistematis  dari  harga perolehan  aset  selama  periode-periode  berbeda  yang  memperoleh  manfaat  dari penggunaan aset bersangkutan.” (Hery, 2014, p.110)

## Reeve, Warren, dan Duchac (2012) mengatakan bahwa
Over  time,  fixed  assets,  with  the  exception  of  land,  lose  their  ability  to provide  services.  Thus,  the  cost  of  fixed  assets  such  as  equipment  and buildings  should  be  recorded  as  an  expense  over  their  useful  lives.  This periodic  recording  of  the  cost  of  fixed  assets  as  an  expense  is  called depreciation. (p.451)
Menurut  Weygandt  et  al.  (2012,  p.462),  “ Depreciation  is  the  process  of allocating  to  expense  the  cost  of  a  plant  asset  over  its  useful  (service)  life  in  a rational and systematic manner. ” Jadi, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, penyusutan  adalah  penurunan  nilai  manfaat  aset  tetap  dalam  menyediakan  jasa atau layanan seiring dengan berjalannya waktu.

## Metode Penyusutan Aset Tetap menurut Perpajakan
Terdapat  sedikit  perbedaan  antara  metode  perpajakan  yang  diatur  akuntansi  dan perpajakan. Tidak semua metode penyusutan yang diatur akuntansi diperbolehkan oleh perpajakan. Metode penyusutan aset tetap diatur pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (1):
Penyusutan  atas  pengeluaran  untuk  pembelian,  pendirian,  penambahan, perbaikan,  atau  perubahan  harta  berwujud,  kecuali  tanah  yang  berstatus hak  milik,  hak  guna  bangunan,  hak  guna  usaha,  dan  hak  pakai,  yang dimiliki  dan  digunakan  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara penghasilan  yang  mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  1  (satu)  tahun dilakukan  dalam  bagian-bagian  yang  sama  besar  selama  masa  manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
Selain itu, diatur pula dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat (2):
Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun  selama  masa  manfaat,  yang  dihitung  dengan  cara  menerapkan tarif  penyusutan  atas  nilai  sisa  buku,  dan  pada  akhir  masa  manfaat  nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
Kedua  ayat  di  atas  mengatur  metode  penyusutan  aset  tetap  yang  diperbolehkan oleh  perpajakan,  dan  tarif  penyusutan  aset  tetap  diatur  dalam  UU  PPh  No.  36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6), sebagai berikut:
Untuk  menghitung  penyusutan,  masa  manfaat  dan  tarif  penyusutan  harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:
Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Ayat (2) I Bukan Bangunan Kelompok 1 4 tahun 25% 50% Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 tahun 5% 10% II Bangunan Permanen 20 tahun 5% Tidak Permanen 10 tahun 10%
Sebagaimana dimaksud di atas, metode penyusutan aset tetap yang diperbolehkan dalam  perpajakan  adalah  metode  garis  lurus  ( straight  line  method )  yang  diatur dalam  Pasal  11  Ayat  (1)  dan  metode  saldo  menurun  ( declining  balance )  yang diatur pada Ayat (2). Menurut Pasal (6), metode garis lurus dapat digunakan untuk menyusutkan  kategori  bukan  bangunan  dan  bangunan,  sedangkan  metode  saldo menurun hanya dapat digunakan untuk menyusutkan kategori bukan bangunan.

## 3. METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2015 bertempat Jl. Puri Kencana,
Meruya-Kembangan,  Jakarta  11610,  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder. Data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis
1. informasi  metode  penyusutan  yang  diterapkan  oleh  PT  Weldington Indonesia tahun pajak 2013, yaitu metode garis lurus;
2. perhitungan  penyusutan  aset  tetap  dengan  metode  garis  lurus  di  PT Weldington Indonesia tahun pajak 2013;
3. jumlah PPh terutang PT Weldington Indonesia pada tahun 2013.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  primer  yang  digunakan  adalah  wawancara  dengan pihak  manajer  keuangan  PT  Weldington  Indonesia    dan  perolehan  data-data  PT Weldington  Indonesia  berupa  SPT  Tahunan  perusahaan,  laporan  keuangan,  dan laporan  perhitungan  aset  tetap  tahun  pajak  2013.  Dari  data  sekunder  tersebut, penulis  melakukan  perbandingan  metode  penyusutan  garis  lurus  yang  dilakukan oleh  perusahaan  versus  metode  penyusutan  saldo  menurun  berdasarkan  undang- undang  untuk  menentukan  beban  PPh  terutang  yang  lebih  optimal  bagi  PT Weldington Indonesia pada tahun 2013.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  deskriptif  yang membandingkan  metode  penyusutan  garis  lurus  dan  saldo  menurun  untuk menghitung  penyusutan  aset  tetap  milik  PT  Weldington  Indonesia.  Langkah- langkah analisis data sebagai berikut.
1. Laporan aset tetap milik perusahaan dihitung jumlah total keseluruhannya.
2. Dari  aset  tetap  perusahaan  tersebut,  lalu  dihitung  masing-masing  nilai penyusutannya dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:
a. metode garis lurus
b. metode saldo menurun
3. Hasil  perhitungan  biaya  penyusutan  aset  tetap  dengan  metode  saldo menurun  dibandingkan  dengan  hasil  perhitungan  penyusutan  yang  tertera pada Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan Tahun Pajak 2013 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal (metode garis lurus).
4. Menentukan  jumlah  penghasilan  neto  komersial  berdasarkan  hasil perhitungan biaya penyusutan dengan dua metode penyusutan aset tetap.
5. Menyesuaikan jumlah penghasilan neto komersial tersebut menjadi jumlah penghasilan neto fiskal.
6. Menghitung PPh Terutang berdasarkan jumlah penghasilan neto fiskal.
7. Membandingkan  hasil  perhitungan  PPh  Terutang  berdasarkan  kedua metode penyusutan aset tetap tersebut.
8. Menentukan  dengan  metode  penyusutan  aset  tetap  mana  yang menghasilkan PPh Terutang yang lebih optimal

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perbandingan Metode Garis Lurus dan Saldo Menurun
Berikut  tabel  perbandingan  perhitungan  aset  milik  PT  WELDINGTON INDONESIA  dengan  menggunakan  metode  penyusutan  garis  lurus  dan  metode penyusutan saldo menurun.
Tabel 4.1 Keterangan Garis Lurus (A) Saldo Menurun (B) Selisih (A-B) ASET TETAP KELOMPOK 1 1. Printer Laser Jet 1505N + Server 212.500 371.875 (159.375) 2. Monitor LCD 17” Acer 572.908 716.136 (143.228) 3. Digital Projector Infocus IN 2104 604.125 755.156 (151.031)

## [PRISKA PATRICIA DAN YULIANA SUMADI]
4. Scanner Canon LIDE 25 54.167 54.167 0 5. CPU Gear Mini Vaneo 239.583 203.646 35.937 6. Personal Computer (CPU) 708.750 480.938 227.812 7. Acer V173 17” LCD 229.053 125.981 103.072 8. Panacentre-Brother Mesin Tik Elektronik 425.000 115.104 309.896 9. Notebook HP Pavilion DV4-2116TX 2.242.500 654.063 1.588.437 10.  Komputer (Monitor+CPU) + Printer (LQ300) + Mouse 1.437.500 449.219 988.281 11.  HP Compaq CQ510 1.681.313 630.492 1.050.821 12.  Printer Epson T20E 218.750 86.589 132.161 13.  1 Set CPU, Keyboard, Mouse 612.500 255.208 357.292 14.  1 Set PC Slim Power, Keyboard, dll 612.500 306.250 306.250 15.  CPU Mainboard, Asus, Hardisk, dll 575.000 311.458 263.542 16.  Printer HP LJ 1102 269.063 156.953 112.110 17.  Printer Epson L100 312.500 182.292 130.208 18.  Komputer (Monitor+CPU) + Mouse Samsung 865.000 612.708 252.292 19.  1 Set CPU, Keyboard, Mouse 587.500 514.063 73.437 20.  Printer Epson L100 320.000 293.333 26.667 21.  UPS Prolink dan Hardisk 500 GB 315.000 446.250 (131.250) 22.  CPU (Processor, Hardisk, dll) 725.000 1.087.500 (362.500) 23.  Scanner CANONSCAN LIDE 110 133.750 256.354 (122.604) 24.  7 Line Telkom + 13 Extension 44.375 77.656 (33.281) 25.  Telephone 14.813 8.641 6.172 26.  Icon Time Attendance 811.563 946.823 (135.260) 27.  Office Chair Z1101A With Arm Black/Red 91.790 53.544 38.246 28.  Workstation 3S Partition Color 15-109 4.243.806 2.475.554 1.768.252 29.  Meja Meeting di Ruangan Office Lt. 2 204.375 178.828 25.547 30.  Meja Kursi 517.750 733.479 (215.729) 31.  LS-03 Under Desk Cable Manager, Silver 35.540 20.731 14.809 32.  Rak Barang 97.026 56.602 40.424 33.  Meet Table Top Board 204.375 63.867 140.508
34.  Office Chair 223.636 69.886 153.750 35.  Meet Table Metal 340.739 106.481 234.258 36.  Wooden Blink 2.125.000 1.859.375 265.625 ASET TETAP KELOMPOK 2 37.  AC GREE ½ PK GWCN 05 227.273 175.781 51.492 38.  AC GREE 1 PK GWCN 09 238.636 184.570 54.066 39.  Kijang Innova L 2405 RA (W 610 PG) 6.489.930 17.326.006 (10.836.076) 40.  Kijang Innova B 8155 KH 11.556.234 18.951.582 (7.395.348) 41.  Delivery Van L 7038 NW (W 9015 NH) 8.730.409 3.280.298 5.450.111 JUMLAH  BIAYA PENYUSUTAN 50.151.232 55.635.439 (5.484.207) Sumber: Data olahan penulis
Perbandingan metode garis lurus dan saldo menurun pada Tabel 4.1 menunjukkan selisih biaya penyusutan aset tetap yang ada pada PT Weldington Indonesia pada tahun  2013.  Secara  keseluruhan,  metode  saldo  menurun  menghasilkan  biaya penyusutan  sebesar  Rp55.635.439,00  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  biaya penyusutan  dengan  metode  garis  lurus  sebesar  Rp50.151.232,00.  Selisih  yang dihasilkan dari perbedaan kedua metode tersebut di atas sebesar Rp5.484.207,00. Hal ini menunjukkan bahwa apabila perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo  menurun,  kalkulasi  biaya  penyusutan  yang  dicatatnya  akan  lebih  tinggi, sehingga nilai profit before tax lebih rendah.

## Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Terutang  PT  Weldington  Indonesia  Tahun 2013 dengan Menggunakan Metode Penyusutan Garis Lurus
Berikut  hasil  perhitungan  pajak  PT  WELDINGTON  INDONESIA  dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus.
Tabel 4.2
1.  Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri
a. Peredaran usaha 21.807.855.173 b. Harga pokok penjualan 10.670.641.441 c. Biaya usaha lainnya 9.573.520.423 d. Penghasilan neto dari usaha (1a – 1b – 1c) 1.563.693.309 e. Penghasilan dari luar usaha 649.152.781 f. Biaya dari luar usaha 0 g. Penghasilan neto dari luar usaha (1e – 1f) 649.152.781
h. Jumlah (1d + 1g) 2.212.846.090 2.  Penghasilan neto komersial luar negeri 0 3.  Jumlah penghasilan neto komersial (1h+2) 2.212.846.090 4.  Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak 0 5.  Penyesuaian Fiskal Positif a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan  pemegang  saham,  sekutu,  atau anggota 0 b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan 691.296.000 c. Penggantian  atau  imbalan  pekerjaan  atau  jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan 0 d. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada  pemegang  saham/pihak  yang  mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan 0 e. Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan 0 f. Pajak penghasilan 0 g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan,  firma,  atau  cv  yang  modalnya  tidak terbagi atas saham 0 h. Sanksi administrasi 0 i. Selisih  penyusutan  komersial  di  atas  penyusutan fiskal 0 j. Selisih  amortisasi  komersial  di  atas  amortisasi fiskal 0 k. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya 0 l. Penyesuaian fiskal positif lainnya 3.693.105 m.  Jumlah (5a s.d. 5l) 694.989.105 6.  Penyesuaian Fiskal Negatif
a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal 0 b. Selisih  amortisasi  komersial  di  bawah  amortisasi fiskal 0 c. Pendapatan yang ditangguhkan pengakuannya 0 d. Penyesuaian fiskal negatif lainnya 0 e. Jumlah (6a s.d. 6d) 0 7.  Fasilitas  penanaman  modal  berupa  pengurangan penghasilan neto 0 8.  Penghasilan Neto Fiskal (3 – 4 + 5m – 6e – 7) 2.907.835.195 Sumber: Formulir 1771-I PT Weldington Indonesia Tahun 2013 Tabel 4.3 1.  Penghasilan Neto Fiskal 2.907.835.195 2.  Kompensasi Kerugian Fiskal 0 3.  Penghasilan Kena Pajak (1 – 2) 2.907.835.195 4.  PPh Terutang (Tarif PPh Ps 31E ayat (1)) 646.955.422
5.  Pengembalian/pengurangan  kredit  pajak  luar  negeri (PPh Ps. 24) yang telah diperhitungkan tahun lalu 0 6.  Jumlah PPh yang Terutang (4 + 5) 646.955.422 Sumber: Formulir 1771 PT Weldington Indonesia Tahun 2013
Jumlah  PPh  Terutang  PT  Weldington  Indonesia  tahun  2013  berdasarkan  metode Garis  Lurus  di  atas  sebesar  Rp646.955.422,00.  Undang-Undang  PPh  No.  36 Tahun  2008  Pasal  31E  Ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  “Wajib  Pajak  badan dalam negeri dengan peredaran bruto  sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh  miliar  rupiah)  mendapat  fasilitas  berupa  pengurangan  tarif  sebesar  50% (lima  puluh  persen)  dari  tarif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  Ayat  (1) huruf  b  dan  Ayat  (2a)  yang  dikenakan  atas  Penghasilan  Kena  Pajak  dari  bagian peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus juta rupiah).”
Dalam hal peredaran bruto perusahaan tidak lebih tinggi dari Rp50.000.000.000,00  pada  tahun  2013  ini,  yaitu  sebesar  Rp21.807.855.173,00 sehingga  perhitungan  menggunakan  metode  di  atas  dengan  jumlah  PPh  terutang sebesar Rp 646.955.422,00.

## Perhitungan  Pajak  Penghasilan  Terutang  PT  Weldington  Indonesia  Tahun 2013 dengan Menggunakan Metode Penyusutan Saldo Menurun
Kalkulasi dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun menyebabkan turunnya  nilai profit  before  tax atau  penghasilan  neto  komersial  perusahaan  dari Rp2.212.846.090,00  menjadi  Rp2.207.361.883,00.  Berdasarkan  perubahan- perubahan di atas, perhitungan PPh terutang PT Weldington Indonesia tahun 2013 adalah sebagai berikut:
Penghasilan neto komersial menurut PT Weldington 2.212.846.090 Indonesia Penyesuaian dari metode garis lurus ke metode saldo Menurun (5.484.207) Penghasilan Neto Komersial 2.207.361.883
Penyesuaian Fiskal Positif (asumsi tidak ada perubahan dari
SPT PPh Badan) 694.989.105 Penghasilan Neto Fiskal 2.902.350.988
PPh Terutang (Tarif Ps 31E Ayat (1)):
x 2.902.350.988  = 638.819.574 50% x 25% x 638.819.574 79.852.447 25% x (2.902.350.988 – 638.819.574) 565.882.854 Jumlah PPh yang Terutang 645.735.301
Perhitungan  di  atas  menunjukkan  bahwa  jumlah  PPh  terutang  PT Weldington Indonesia pada tahun 2013 (apabila perusahaan menggunakan metode saldo  menurun  sebagai  cara  pencatatan  penyusutan  aset  tetapnya)  sebesar Rp645.735.301,00  dengan  PPh  terutang  ini  lebih  rendah  (optimal)  dibandingkan dengan PPh terutang dengan menggunakan perhitungan metode garis lurus.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,    dapat disimpulkan bahwa penghasilan neto fiskal PT Weldington Indonesia tahun 2013 dengan  menggunakan  metode  penyusutan  aset  tetap  garis  lurus  adalah  Rp 2.907.835.195,00  sehingga  PPh  terutangnya  sebesar  Rp646.955.422,00, sedangkan  apabila  perusahaan  menggunakan  metode  penyusutan  saldo  menurun, penghasilan  neto  fiskalnya  sebesar  Rp2.902.350.988,00  dan  PPh  terutangnya sebesar  Rp645.735.301,00.  Penggunaan  metode  penyusutan  garis  lurus menghasilkan jumlah PPh terutang yang lebih tinggi daripada penggunaan metode saldo  menurun  pada  tahun  2013.  Dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  metode penyusutan saldo menurun menghasilkan jumlah PPh terutang  yang lebih  rendah (optimal)  dibandingkan  dengan  metode  garis  lurus  pada  tahun  2013.  Meskipun demikian,  perusahaan  memiliki  pertimbangan  tersendiri  dan  pada  akhirnya  tetap memilih  menerapkan  metode  penyusutan  garis  lurus  walaupun  beban  PPh
terutangnya  lebih  tinggi.Hal  ini  disebabkan  metode  tersebut  dianggap  lebih sederhana dalam penerapannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Edhy, D. S. S. (2014). Perlakuan aktiva tetap menurut perpajakan. Indonesian Tax Review . 7, 35-51.
Hery. (2014). Mahir Accounting Principles . Jakarta: Grasindo.
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2012). Standar  Akuntansi  Keuangan .  Jakarta:  Ikatan Akuntan Indonesia.
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tanggal 25 Maret 2009.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  96/PMK.03/2009 tentang  Jenis-Jenis  Harta  Yang  Termasuk  dalam  Kelompok  Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.
Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tanggal  23 September 2008.
Reeve,  J.M.,  Warren,  C.S.,  Duhac,  J.E.  (2012). Principles  of  Accounting (International 24 th ed.). South Western: Cengage Learning.
Weygandt, J.J., Kieso, D.E., & Kimmel, P.D. (2011). Accounting Principles (10 th ed.). New York: John Wiley and Sons, Inc.