## EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Tulungagung)
Devita Yulia Sari 1) , *AA Bakar 2)
1) Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia 2) Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri, Indonesia
*Email Korespondensi : aabakar@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Perkotaan  dipandang  lebih  menjanjikan  untuk  mencari  pekerjaan  sehingga  bisa  merubah  nasib mereka. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Kaum urban tersebut kesulitan memperoleh pekerjaan, kesulitan untuk memperoleh  tempat  berteduh.  Akibatnya  yang  terjadi  adalah  mereka  mengemis  untuk  bertahan hidup  dan  menggelandang  (gepeng).  Permasalahannya  adalah  bagaimana  penanggulangan pengemis  dan  gelandangan  di  Kabupaten  Tulungagung,  dan  faktor  apa  yang  menjadi  kendalan dalam  pengendalian  tersebut?.  Adapun  teknik  penentuan  informan  dengan  teknik  purposive, sehingga dihasilkan informan kunci antara lain  kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kepala Seksi Operasional  dan  PAM  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  perwakilan  dari  gelandangan  dan pengemis.  Hasil  penelitiannya  adalah:  (1)  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  melakukan razia. (2) Pengemis dan gelandangan yang terkena razia didata atau diinventarisir yaitu mengisi biodata. (3) dilakukan pembinaan. (4) kembalikan lagi ke kampung halamannya. Adapun secara eksternal tidak adanya Panti Sosial serta kurangnya kerjasama dengan dinas terkait lainya, dalam hal ini Dinas Sosial.Pengendalian pengemis dan gelandangan di kabupaten Tulungagung kurang efektif,  sebab  pengemis  dan  gelandangan  setelah  didata,  dibina  dan  dipulangkan  ke  kampung halamannya kembali lagi mengemis dan menggelandang.
Kata Kunci : Pengemis; Gelandangan; Pengendalian

## Abstract
Cities are seen as more promising to find work so that it can change their fortunes. However, this is not matched by the ability of human resources, so the opposite happens. These urbanites have difficulty getting a job, finding it difficult to find shelter. As a result what happens is they beg to survive and wander (flattened). The problem is how to deal with beggars and homeless people in Tulungagung  Regency,  and  what  factors  are  the  constraints  in  controlling  them?  As  for  the technique of determining informants using a purposive technique, key informants were produced,
including the head of the Civil Service Police Unit, the head of the Operational Section and PAM in the Civil Service Police Unit and representatives of homeless people and beggars. The results of the research are: (1) The Civil Service Police Unit (Satpol PP) conducts raids. (2) Beggars and vagabonds  who  have  been  raided  are  recorded  or  inventoried,  namely  filling  out  biodata.  (3) guidance  is  carried  out.  (4)  return  to  his  hometown.  As  for  externally  the  absence  of  Social Institutions and the lack of cooperation with other related agencies, in this case the Social Service. Control of beggars and homeless people in Tulungagung district is ineffective, because beggars and vagrants after being recorded, fostered and sent back to their hometowns return to begging and homeless.
Keywords : Beggars; Bums; Control

## PENDAHULUAN
Setiap pelaksanaan pembangunan sudah tentu memiliki dampak baik yang bersifat positif  maupun  negatif.  Oleh  karena  itu  harus  terus  dikembangkan  dampak  positif  dari pembangunan  tersebut  dan  mengurangi  atau  meminimalisir  dampak  negatif  dari pembangunan.  Salah  satu  bentuk  dampak  negatif  dari  pembangunan  itu  sendiri  adalah adanya  pengemis  dan  gelandangan  yang  ada  di  kota  Tulungagung.  Sebab  setiap pelaksanaan  pembangunan  memerlukan  pola  adaptasi  dari  masyarakat  terhadap  proses dan hasil pembangunan itu sendiri, jika masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan laju pergerakan pembangunan, maka yang terjadi adalah adanya pengemis dan gelandangan. Agar  masyarakat  dpat  mengimbangi  percepatan  pergerakan  laju  pembangunan  perlu adanya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.
Ketidak selarasnya antara pembangunan di perkotaan dengan pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan menyebabkan perbedaan yang semakin jauh, antara wajah desa dan profil perkotaan. Perbedaan tersebut telah mendorong terjadinya arus urbanisasi dari desa kekota. Perkotaan dipandang  lebih  menjanjikan untuk mencari pekerjaan sehingga bisa  merubah  nasib  mereka.  Namun  hal  ini  tidak  diimbangi  dengan  kemampuan sumberdaya  manusia,  sehingga  yang  terjadi  justru  sebaliknya.  Mereka  kaum  urban tersebut kesulitan memperoleh pekerjaan, kesulitan untuk memperoleh tempat berteduh. Akibatnya  yang  terjadi  adalah  mereka  mengemis  untuk  bertahan  hidup  dan menggelandang,  yang  kemudian  dikenal  dengan  Gepeng  (pengemis  dan  gelandangan). Hal  demikian  terjadi  karena  mereka  merasa  malu  kembali  ke  desa,  dan  mungkin  harta kekayaan yang ada di desa sudah habis dijual, guna untuk merantau ke kota.
Masalah  umum  gelandangan  dan  pengemis  pada  hakikatnya  erat  terkait  dengan masalah ketertiban dan keamanan  yang  menggangu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Keberadaan pengemis dan gelandangan menjadi potensi terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan warga kota (warga kota merasa terancam, sehingga kota menjadi tidak aman). Hal tersebut akan bermuara pada gangguan stabilitas keamanan, masyarakat menjadi  gelisah,  tidak  tentram  dan  tidak  nyaman.Kondisi  demikian  jika  dibiarkan berdampak  pada  gangguan  kelancaran  pembangunan,  yang  pada  gilirannya  dapat menghambat  ketercapaian        cita-cita  nasional.  Oleh  karena  itu  diperlukan  solusi  yaitu guna penanggulangan gepeng tersebut.
Walaupun sudah diupayakan agar tidak terjadi gepeng, namun tampaknya gepeng tetap  menjadi  masalah  dari  tahun  ketahun,  walaupun  telah  diusahakan  upaya penanggulanganya.  Setiap  saat  pasti  ada  sejumlah  gepeng  yang  terkena  razia  dan dikembalikan  ke  daerah  asalnya  setelah  diberikan  upaya  pembinaan.Penanggulangan gepeng akan mampu mewujudkan stabilitas nasional, khususnya stabilitas pertahanan dan keamanan sehingga diperlukan suatu studi yang menggambarkan secara utuh. Gambaran gejala  gepeng  ini  dipakai  untuk  merumuskan  kebijakan,  strategi  dan  langkah-langkah penanggulangan gepeng.
Fenomena sosial  adanya gelandangan dan pengemis di kota-kota sudah  menjadi pemandagan sehari-hari, tidak terkecuali Kabupaten Tulungagung.Keberadaan Gepeng di Kabupaten  Tulungagung  semakin  lama  mengalami  peningkatan  drastis.  Sebut  saja  di kawasan  perempatan  jalan,  perkampungan,  pasar,  terminal,  stasiun  dan  tempat  ibadah seringkali  dijadikan  sasaran  mangkal  oleh  para  gepeng.  Bukan  hanya  itu,  di  waktu perayaan  hari-hari  besar keagamaan  jumlah gepeng di  jalanan Kabupaten Tulungagung semakin  bertambah dua kali  lipat dari biasanya. Hal  ini  mengakibatkan dampak negatif bagi kota yaitu dapat  mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga, selain  itu  juga dapat mengotori lingkungan.
Sejauh ini contoh kebijakan yang telah direalisasikan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung  melalui  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  adalah  melakukan  razia gelandangan  dan  pengemis  untuk  selanjutnya  dibawa  ke  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong Praja untuk di data, dibina  dan diberikan motivasi sehingga mereka tidak kembali lagi ke jalanan. Sedangkan respon para gelandangan dan pengemis terhadap kebijakan seperti ini,
adalah tidak memperdulikan  kebijakan tersebut dikarenakan tidak adanya ketegasan dan tindak  lanjut dalam  kebijakan tersebut,  juga karena tidak ada  sanksi  hukum  yang  jelas, menjadikan para pengemis merasa sepele dengan peringatan Satpol PP. Hal ini membuat mayoritas  pengemis  yang  terjaring  razia  kembali  lagi  ke  profesinya  sebagai  pengemis. Permasalahan  inilah  yang  melatarbelakangi  penulis  untuk  mengkaji  lebih  dalam mengenai  sistem  penanganan  gelandangan  dan  pengemis  oleh  pemerintah    Kabupaten Tulungagung, khususnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung yang bertanggung jawab atas permasalahan gepeng.
Fenomena-fenomena yang telah terlihat tentunya sudah menjadi tugas dari seluruh komponen masyarakat dan aparatur negara lainnya untuk berpikir lebih dalam mengenai penanganan  permasalahan  gepeng  dan  hal  ini  tidak  terlepas  dari  peranan  Satpol  PP  di Kabupaten Tulungagung. Permasalahannya adalah apakah hal ini sudah ditangani secara serius  secara  berkala  dan  berkelanjutan,  Bagaimana  pemerintah  menanggulangi permasalahan  tersebut,  apakah  cara-cara  atau  kebijakan  yang  dikeluarkan  untuk menangani persoalan tersebut sudah efektif ? dan bagaimana pula dengan faktor kendala baik internal maupun eksternal ?

## TINJAUAN PUSTAKA
Menurut (Fuadah, 2018), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk menghasilkan  sejumlah  pekerjaan  tepat  pada  waktunya.    Berdasarkan  konsep Abdurrahmad  tersebut  dapat  diambil  sarinya  bahwa  dalam  efektifitas  terkandung terlaksananya semua tugas, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari yang  sedang  menjalankan  serta    adanya  keterkaitan  atau  kesesuaian  antara  tujuan  dan hasil.    Oleh  karena  itu  banyak  faktor  yang  harus  dipenuhi  agar  segala  sesuatu  dapat berjalan efektif atau efektifitasnya tinggi.
(Safuridar,  2017)  menjelaskan  bahwa  efektifitas  suatu  kegiatan  dapat  dicapai apabila  berbagai  faktor  tersebut  dapat  dipenuhi,  faktor  tersebut  antara  lain  tugas  atau fungsinya  berjalan  dengan  baiuk,  adanya  rencana  atau  program  kegiatan,  fungsi  dari aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan, tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu
pencapaian suatu tujuan organisasi atau perusahaan biasanya dapat diukur dengan tingkat efektivitas dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran, maka dapat dikatakan efektif organisasi atau perusahaan tersebut.
Suatu  kegiatan  dapat  dikatakan  efektif  apabila  tujuan  sebenarnya  berbanding tujuan yang direncanakan mempunyai hasil sama (Yanuarita & Sakra, 2019) Atau dengan kata  lain,  efektivitas  adalah  keadaan  yang  muncul  dan  memungkinkan  adanya  suatu keberhasilan  dari  sebuah  tindakan  atau  perbuatan  yang  dikehendaki  dalam  mencapai tujuan  organisasi.  Apabila  output  yang  direncanakan  lebih  besar  daripada  output  yang sebenarnya harus dicapai, maka dapat dikatakan keluaran atau kegiatan ini kurang efektif. Sebaliknya apabila output yang direncanakan lebih kecil daripada output yang sebenarnya harus dicapai, maka dapat dikatakan keluaran kegiatan ini efektif.
Pendekatan efektifitas tersebut dilakukan guna untuk mengukur sejauh mana suatu kegiatan tersebut efektif. Dalam hal ini (Salim et al., 2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam efektifitas, antara lain pendekatan sasaran, yaitu pendekatan yang mencoba mengukur sejauh mana sasaran tersebut dapat dicapai. Pendekatan sumber yaitu  pendekatan  efektifitas  yang  mengukur  sejauh  mana  keberhasilan  lembaga  dalam melakukan  kegiatan  guna  untuk  memperoleh  berbagai  sumber  yang  diinginkan. Pendekatan proses yaitu suatu pendekatan efektifitas yang mendasarkan pada proses atau hasil suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh prosesnya.
Mengenai bagaimana pengukuran suatu kegiatan tersebut dikelompokkan efektif atau tidak. Menurut  Strees dalam  (Tangkilisan, 2005) menuturkan bahwa ada 5 kriteria dalam  pengukuran  efektifitas,  antara  lain  produktivitas,  kemampuan  adaptasi  kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlaba, dan pencarian sumber daya.
Kepuasan  menjadi  ukuran  organisasi  memenuhi  kebutuhan  karyawan  dan anggotanya. Organisasi sebagai suatu sistem sosial menuntut agar diperhatikan berbagai pertimbangan yang bermanfaat bagi anggota perusahaan sendiri maupun bagi konsumen. Kepuasan  dan  moral  adalah  ukuran  yang  serius  untuk  menunjukan  tingkat  organisasi memenuhi kebutuhan anggota. Ukuran kepuasan mencakup didalamnya sikap karyawan, pergantian karyawan, absensi dan keluhan keluhan.
Keadaptasian:  adalah  suatu  ukuran  ketanggapan  organisasi  terhadap  tuntutan perubahan. Keadaptasian dalam hal ini menunjukan kemampuan manajemen mengidera perlunya  perubahan  dalam  lingkungan  termasuk  perubahan  dalam  tubuh  organisasi sendiri.Pengembangan: Kriteria ini mengukur  kemampuan  organisasi  untuk meningkatkan  kapasitas  menghadapi  tuntutan  lingkungan  usahanya.  Suatu  organisasi harus  melakukan  berbagai  upaya  untuk  memperbesar  kesempatan  kelangsungan  hidup jangka  panjangnya.  Usaha  dalam  hal  ini  yang  dilakukan  adalah  program  pelatuhan manajerial melalui pendekatan psikologis dan sosiologis.
Era  otonomi  daerah  pada  dasarnya  memberikan  porsi  kue  ekonomi  yang  lebih besar kepada daerah untuk mendorong kemandirian daerah. Artinya daerah kini memiliki peran  lebih  untuk  meningkatkan  ekonomi  lokal  di  daerahnya  sendiri  tanpa  harus  terus bergantung kepada pemerintah pusat (Marwanto & Suwarno, 2019). Merujuk pada salah satu orientasi  tugas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  khususnya  di  Kabupaten  Tulungagung adalah  melakukan  penanggulangan  terhadap  berbagai  tindak  yang  bertentangan  dengan ketentuan  masyarakat. Maka terhadap siapa saja  yang  melakukan perbuatan  yang dapat meresakhan,  mengganggu  ketertiban  umum,  membuat  onar,  membuat  masyarakat menjadi  resah.  Maka  hal  tersebut  menjadi  wilayah  Satuan  Polis  Pmong  Praja  yang bertindak  mennggulangi  hal  tersebut  agar  kembali  normal  seperti  sedia  kala.    Adapun penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, proses, cara, perbuatan menanggulangi.  Jadi  Pengertian  penaggulangan  disini  adalah  proses  atau  cara  untuk menanggulangi  permasalahan  gelandangan  dan  pengemis  oleh  Satpol  PP  Kabupaten Tulungagung.
Istilah “Gepeng” merupakan singkatan dari gelandangan dan pengemis. Menurut Departemen  Sosial  R.I  (2005),  gelandangan  adalah  orang-orang  yang  hidup  dalam keadaan  tidak  sesuai  dengan  norma-norma  kehidupan  yang  layak  dalam  masyarakat setempat  serta  tidak  mempunyai  tempat  tinggal  dan  pekerjaan  yang  tetap  di  wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gelandangan  mempunyai arti sebagai  berikut berjalan  kesana  sini  tidak  tentu  tujuanya,  berkeliaran,  bertualangan,  Orang  yang  tidak tentu kediamanya dan pekerjaanya(Poerwadarminta, 1990 : 261).
Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  31  Tahun  1980  tentang Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis,  yang  berbunyi  :“  Gelandangan  adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam  masyarakat setempat, serta tidak  mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang  tetap  diwilayah  tertentu  dan  hidup  mengembara  ditempat  umum.  Sedangkan pengemis  adalah  orang-orang  yang  mendapatkan  penghasilan  dengan  meminta-minta dimuka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”
Berdasarkan konsep gepeng dari pasal 1 peraturan pemerintah Indonesia no. 31 tahun 1980 karakteristik dari gepeng antara  lain : tidak  memiliki tempat tinggal,  hidup miskin,  hidupnya  serba  tidak  pasti,  pakaian  yang  apa  adanya/lusuh,  Adapun  faktor penyebab  gepeng  antara  lain  masalah  kemiskinan,  masalah  pendidikan,  masalah keterampilan  kerja,  masalah  sosial  budaya.  Dampak  dari  gepeng  antara  lain  :  masalah lingkungan,  masalah  kependudukan,  masalah  kemanan  dan  ketertiban,  masalah kriminalitas. demi untuk mendapatkan uluran tangan masyarakat di sekelilingnya. Mulai dari  meminta  -  minta  mengulurkan  tangan  bahkan  mereka  berani  mengatas  namakan sebuah  mushala,  pesantren  dan  sebagainya  untuk  kepentingan  mereka.  Padahal  jika ditanya, mereka sendiri tidak mengetahui pesantren dan mushalla yang dimaksud dimana. Bahkan lebih parahnya lagi mereka minta dengan paksaan.
Maraknya jumlah gelandangan dan anak-anak jalanan di tengah- tengah kota tentu mengindikasikan  meningkatnya tingkat kemiskinan kota yang pada akhirnya  mengemis dan  jadi  gelandangan  bukan  nasib  tapi  pilihan  mereka.  Namun  hakekatnya  persoalan mereka  bukanlah  kemiskinan  belaka,  melainkan  juga  eksploitasi,  manipulasi, ketidakkonsistenan  terhadap  cara-cara  pertolongan  baik  oleh  mereka  sendiri  maupun pihak lain yang menaruh perhatian terhadap Anak Jalanan dan Gepeng.
Ada  beberapa  faktor  sosial  budaya  yang  mempengaruhi  seseorang  menjadi gelandangan  dan  pengemis,  yaitu  :  rendahnya  harga  diri  pada  sekelompok  orang, mengakibatkan  tidak  dimilikinya  rasa  malu  untuk  meminta-minta,  sikap  pasrah  pada nasib, kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang.Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian  besar  gelandangan  dan  pengemis  yang  hidup  menggelandang,  karena  mereka
merasa  tidak  terikat  oleh  aturan  atau  norma  yang  kadang-kadang  membebani  mereka, sehingga  mengemis  menjadi  salah  satu  mata  pencaharian  (Dirjen  Pelayanan  dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI, 2005 : 7-8).
Adapun  ciri-ciri  gelandangan  dan  pengemis  :  anak  sampai  usia  dewasa,  tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang ditempattempat umum, biasanya  dikota-kota  besar,  tidak  mempunyai  tanda  pengenal  atau  identitas  diri, berperilaku kehidupan bebas atau liar, tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas. (Dokumen Bagian Sosial Pemda, 2003).
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  disingkat,  Satpol  PP,  adalah  perangkat  pemerintah daerah dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong praja ditetapkan dengan peraturan daerah.  Satpol  PP  dapat  berkedudukan  di  daerah  provinsi  dan  Kabupaten  /  Kota.Di Kabupaten / Kota, Satuan Polisi pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.
Dalam Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung no 7 Tahun 2012. Bab I Pasal 1: membicarakan  masalah  ketertiban,  ketertiban  umum  tersebut  terbentuk  karena  tidak adanya  terjadi  berbagai  pelanggaran  di  tempat  umum.  Berdasarkan  kondisi  demikian harapannya tercipta kehidupan  yang aman, tentram, dinamis  namun teratur.  Mingingat wilayah  kerja  satpol  PP  adalah  tempat  umum,  yaitu  suatu  wilayah  yang  dikelola  oleh swasta/pemerintah yang diperuntukan untuk kepentingan umum, yang meliputi berbagai gedung, stadion, pasar, terminal dan lain sebagainya.
Isi dari bab I pasal 1 Perda Tulungagung no 7 tahun 2012 tidak hanya yang tersebut di  atas,  akan  tetapi  juga  meliputi  pedagang  kaki  lima,  Tuna  Sosial  adalah  penyandang masalah  kesejahteraan  sosial  termasuk  diantaranya  gelandangan,  pengemis,  pengamen dan  tuna  susila.Tuna  Susila  adalah  orang  yang  mengadakan  hubungan  seksual  tanpa didasari  dengan  perkawinan  yang  sah  dengan  imbalan/upah  sebagai  balas  jasa.Penjaja Seks  Komersial  adalah  seseorang  yang  mempunyai  mata  pencaharian  dengan  cara memberikan pelayanan seksual di  luar perkawinan kepada siapa saja dari  jenis kelamin berbeda  yang  tujuannya  untuk  mendapatkan  imbalan  uang.Gelandangan  adalah  orang- orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam
masyarakat  setempat,  serta  tidak  mempunyai  tempat  tinggal  dan  pekerjaan  yang  tetap diwilayah tertentu dan hidup  mengembara ditempat umum. Pengemis adalah perbuatan meminta-minta baik lisan maupun tulisan yang dilakukan ditempat umum, yaitu di jalan- jalan dan ditempattempat yang dapat dilihat oleh masyarakat, serta pengamen.
Ketentraman, ketertiban umum, dan upaya harmonisasi kehidupan bermasyarakat menjadi  tanggung  jawab  bupati.  Adapun  masalah  pengendalian,  penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman dilakukan oleh Satuan kerja terkait di dinas  lainnya. Sementara itu pembinaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan penyidik  Aparatur  Sipil  Negara  (pasal  41  Perda  Tulungagung).    Masalah  ketentrmn, kedamaian  dan  keharmonisan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  menjadi  tanggungjawab kita bersama. Oleh karena itu setiap warga masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam upaya menciptakan kedamaian, ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat tersebut.  Jika  kita  sebagai  anggota  masyarakat  mengetahui  adanya  pelanggaran  atas ketertiban dan ketentraman dan diam saja, maka artinya kita tidak berpartisipasi untuk itu dikenakan sanksi oleh pemerintah, hal  ini  sesuai  dengan pasal 42 ayat 2.Setiap petugas yang  dilapori  terjadinya  tindak  pelanggaran  ketertiban  atau  ketentraman  wajib menindaklanjuti,  jika  tidak  maka  ppetugas  tersebut  bisa  dikenakan  sanksi  disiplin, disamping juga bisa dikenai sanksi administrasi.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  untuk  melakukan  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif yaitu “penelitian yang berakar pada alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai obyek penelitian bersifat deskriptif lebih mementingkan proses daripada hasil,  membatasi  studi  dengan  fokus,  memiliki  seperangkat  kreteria  untuk  memeriksa keabsahan  data,  rancangan  penelitiannya  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  peneliti maupun obyek penelitiannya (Flick, 2013). Dalam penelitian ini tidak menekankan pada hasil melainkan pada proses penelitian. Lebih lanjut pendekatan penelitian ini diarahkan pada  situasi  dan  individu  atau  organisasi  ke  dalam  variabel  atau  hipotesis  tetapi  perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.
Hal ini sesuai dengan sifat pendekatan deskriptif yang mengikuti pola pemikiran empirical  inductive ,  yakni  segala  sesuatu  dalam  penelitian  ini  sangat  ditentukan  atau tergantung dari hasil pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dilapangan (Flick, 2013)
Adapun  penelitian  ini  dilakukan  di  di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Tulungagung, yang terletak di jalan RA. Kartini Tulungagung. Obyek tersebut dipilih  karena  sebagai  instansi  yang  terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  penertiban gelandangan dan pengemis. Sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka data dikumpulkan merupakan deskriptif data, yaitu penjelasan dari suatu fenomena (Flick, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  data yang ada di kantor Satpol PP, bahwa gepeng tersebar di  beberapa titik  mangkal  di  Kabupaten  Tulungagung.  Jumlah  gepeng  yang  banyak  adalah  di perempatan-perempatan lampu merah, terutama yang lokasinya agak jauh dari kota atau daerah  pinggiran  yang  luput  dari  patroli  Satpol  PP,  dan  di  beberapa  titik  yang terindentifikasi adanya gepeng antara lain, pasar ngemplak, pasar wage, daerah pertokoan Belga  dan  di  depan  apotek,  masjid  dan  sarana  ibadah  lainya  serta  toko-toko  yang sekiranya ramai oleh para pengunjung.
Gepeng  di  Kabupaten  Tulungagung  setelah  terkena  razia,  didata,  diinventarisir, kemudian  diberikan  pembinaan  kemudian  dikembalikan  ke  daerah  asalnya.  Hal  ini sebagaimana  dituturkan  oleh  petugas  Satpol  PP  “Mereka  yang  pernah  terjaring  razia gabungan  oleh  Satpol  PP  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tulungagung,  kemudian dikembalikan  ke  daerah  asal  mereka  masing-masing”.  Gepeng  di  Tulungagung  berasal dari  daerah  sekitar,  misalnya  kediri,  Blitar  maupun  Trenggalek.  Hal  ini  seperti  yang diungkapkan gepeng yang penulis temui di Kantor Satpol PP saat mereka terjaring razia, ada yang berasal dari Ponorogo (Sumini), saya dari Trenggalek (Ngatiyem) dan saya dari Kediri  (Tarno).  Mereka  lebih  suka  menggepeng  di  luar  wilayahnya,  agar  tidak  malu (Tarno Kediri), Hal itu didukung oleh pernyataan Ngatinem dan Ngatiyem, sebab kalau menggepeng di daerahnya sendiri malu kalau bertemu tetamgga.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  seseorang  menjadi  gepeng.  Faktor  utama  yang menyebabkan  seseorang  menjadi  pengemis  adalah  faktor  ekonomi.  Hal  ini  merupakan alasan yang klasik bahwa alasan tersebut merupakan faktor yang utama yang diungkapkan oleh para gepeng. Selain faktor kemiskinan ada faktor lain yang menyebabkan seseorang untuk  menjadi  gepeng,  yaitu  faktor  yang  datang  dari  lingkungan  keluarga  yang  tidak harmonis  ( broken  home ),  orang  tua  bercerai  dan  tidak  memperdulikan  keinginannya.
Disamping  karena  sulitnya  mencari  pekerjaan  yang  disesbabkan  karena  rendahnya pendidikan yang dimiliki, sehingga mereka tidak mampun bersaing dengan pencari kerja lain.
Gepeng yang terjaring operasi atau razia yang dilakukan oleh polisi pamong praja yang bekerja sama dengan dinas terkait, kemudian di data, artinya dicatat sesuai dengan jenis  kelamin,  umur,  status,  asal-usul,  pendidikan,  agama,  dan  alasan  menggelandang. Setelah  dilakukan  pendataan  yang  bersangkutan  dilepas  kembali,  bisa  dikembalikan  ke daerah  asal  bisa  juga  dilanjutkan  dengan  pembinaan.  Berdasarkan  pendataan  tersebut, pada  umumnya  gepeng  yang  terjaring  razia  di  kabupaten  Tulungagung  pada  umumnya berasal dari luar, bisa dari kabupaten Blitar, Kabupaten/kkota Kediri maupun Kabupaten Trenggalek, ada juga yang berasal dari Ponorogo.
Dalam melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis, apabila ditemukan adanya gelandangan dan pengemis di perempatan-perempatan ataupun tempat keramaian lainya dimana sering dijadikan tempat untuk melakukan pengemisan maka akan dibawa ke kantor Satpol PP untuk kemudian didata dan diserahkan kepada dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
Berdasarkan  jenis  kelamin,  sebagian  besar  yang  menggelandang  adalah  kaum perempuan  dan  anak-anak.  Adapun  alasan  menggelandang  atau  mengemis  di  luar daerahnya adalah, a. Mencari pekerjaan sulit, b. Adanya keinginan untuk bekerja dengan leluasa  (sulit  menyesuaikan  diri  dengan  berbagai  lingkungan  kerja),  c.  Menggelandang dan mengemis di daerah sendiri malu jika sampai bertemu dengan orang yang dikenal, d. Alasan menggelandangan dan mengemis karena faktor kemiskinan.
Dalam  pelaksanaan  razia  gabungan  gelandangan  dan  pengemis  oleh  petugas Satpol PP dan Dinas Sosial, apabila mendapatkan hasil temuan gelandangan dan pengemis
di  jalan  maka proses selanjutnya adalah dibawa ke Kantor Satpol PP untuk didata oleh petugas. Mereka yang terjaring razia akan didata dimana daerah asal mereka dan mengisi surat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan penggelandangan dan pengemisan lagi. Setelah  selesai  didata  oleh  petugas,  maka  untuk  selanjutnya  mereka  akan  diserahkan kepada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Tulungagung  untuk  diberi  pembinanaan.  Bentuk pembinaan  tersebut  antara  lain,  diberi  berbagai  ketrampilan  kerja,  pembinaan  moral, hidup  bermasyarakat,  diberi  motivasi  untuk  selalu  bekerja  keras  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Dalam  upaya  untuk  menanggulangi  gelandangan  dan  pengemis  tidak  selalu berjalan  mulus.  Seringkali  para  gelandangan  dan  pengemis  yang  dulu  sudah  pernah terjaring  razia  kembali  lagi  ke  jalan  untuk  menggelandang  dan  mengemis.  Dengan berbagai  macam  alasan  mereka  akan  kembali  lagi  ke  jalanan.Penyerahan  para gelandangan dan pengemis ke pengadilan merupakan upaya yang diambil apabila mereka kembali  terjaring  razia  oleh  petugas  dikemudian  hari.  Seperti  yang  dikemukan  Yulius Rahma Isworo, SSTP, Kasi Pengendalian Operasional:“Penyerahan ke pengadilan untuk disidang  tipiring  merupakan  langkah  yang  kami  ambil  apabila  para  gelandangan  dan pengemis  yang  telah  terjaring  pada  razia  sebelumnya  kembali  lagi  ke  jalanan  untuk melakukan  aktifitas  penggelandangan  dan  pengemisan.  Hal  ini  sekaligus  upaya  untuk memberikan  efek  jera  kepada  mereka  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi dikemudian hari.
Penanggulangan  gelandangan  dan  pengemis  merupakan  kegiatan  rutin  yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Tulungagung. Razia terhadap gelandangan dan pengemis dilakukan secara berkala  yaitu setiap  hari  Kamis dan  jumat setiap minggunya. Selain itu pada hari-hari biasa, pada saat patroli pagi, siang, dan malam juga tetap akan ditindak lanjuti apabila ditemukan gelandangan dan pengemis yang ada dijalan.
Proses  pembinaan  terhadap  gelandangan  dan  pengemis  yang  dilakukan  oleh petugas  Satpol  PP  dan  Dinas  Sosial  juga  dirasa  masih  kurang  efektif,  karena  petugas hanya mendata gelandangan dan pengemis yang ada, memberikan pengarahan moral dan saran agar tidak mengulangi perbuatanya lagi serta membuat surat pernyataan kepada para
gelandangan dan pengemis tanpa adanya tindak  lanjut pemberian keterampilan. Hal  ini dikarenakan  tidak  adanya  panti  penampungan  Dinas  Sosial  untuk  pemberian  modal keterampilan.
Kendala  tersebut  disebabkan  secara  internal,  struktur  organisasi  yang membebankan  semua  urusan  penanggulangan  gelandangan  dan  pengemis  kepada  satu seksi,  yaitu  seksi  pengendalian  opersional  kurangnya  sarana  dan  prasarana  kegiatan operasional lapangan serta perlunya intensitas pelatihan agar kinerja SDM lebih maksimal lagi. Adapun secara eksternal tidak adanya Panti Sosial di Tulungagung serta kurangnya kerjasama dengan dinas terkait lainya, dalam hal ini Dinas Sosial yang menangani urusan rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis.

## KESIMPULAN
Upaya  pengendalian  Gepeng  di  Kabupaten  Tulungagung  melalui  cara  merazia mereka  secara  berkala  dan  terstruktur  tersebut  kurang  efektif.  Hal  ini  disebabkan  oleh Gepeng  setelah  dilakukan  pendataan,  pembinaan,  pemberian  bekal  yang  kemudian dipulangkan tersebut, ternyata kembali  lagi kejalanan, dengan alasan  yang sama,,  yaitu sulitnya  mencari  pekerjaan,  kemiskinan,  kebebasan  hidup.  Oleh  karena  itu  walaupun dilakukan pengendalian, dalam rangka menciptakan kota yang bersih, indah, dan aman, nyaman, tentram serta tertib, masih saja belum dapat terwujud dengan maksimal.

## REFERENSI
Flick, U. (2013). The SAGE handbook of qualitative data analysis . Sage.
Fuadah,  M.  2018. Ragam  Program  Dan  Hambatan  Dalam  Penanganan  Gelandangan Terhadap Keefektifitasan Program .  The Journal of Society and Media, 2(2), 121– 129.
Marwanto,  I.  H.,  &  Suwarno,  S.  2019. Reformasi  Birokrasi  Daerah:  Variasi  Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Otonomi Daerah. Mediasosian, Vol. 2(2).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  31  Tahun  1980  tentang  Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
Poerwadarminta, WJS. 1990. Kamus Besar Bhasa Indonesia . Balai Pustaka. Jakarta.
Safuridar,  S.  2017. Efektivitas  Pinjaman  Dana  Bergulir  PNPM  Mandiri  Perdesaan Terhadap  Masyarakat  Kurang  Mampu  (Studi  Kasus  Desa  Paya  Bedi  Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang) . Jurnal Samudra Ekonomika, 1(2), 151–164.
Salim, Wilmar, Drenth, M., Humaira, A. N. S., Rifai, A., Handayani, R., & Histiraludin, S.  2018. Access  to  Urban  Services  for  Inclusive  Development  in  Asia  Country Monograph: Indonesia . Swedish International Centre for Local Democracy.
Tangkilisan, H. N. S. 2005. Manajemen publik . Grasindo.
Yanuarita,  H.  A.,  &  Sakra,  T.  2019. Efektivitas  Implementasi  Program  Gentasibu  Di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk . Mediasosian, Vol. 3(2).