## MANAJEMEN SDM PERANGKAT DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI INDONESIA
Nur Zaman 1 , Cindy Wulandari Octo 2 , Sony Tian Dhora 3 , Farida Yuliaty 4 , Iwan Prasetyo 5
1 Universitas Teknologi Sulawesi
2 Universitas Riau 3 Universitas Lampung 4 Universitas Sangga Buana
5 Politeknik Rukun Abdi Luhur Email: nurzamanhayat75@gmail.com

## Abstract
Dalam  menumbuhkembangkan  UMKM  di  Indonesia  maka  diperlukan  dukungan  dari pemerintah dimulai dari pmerintahan terendah yaitu pemerintahan desa. Dukungan ini hanya bisa terlaksana dengan baik apabila pemerintah desa memiliki perangkat desa yang memiliki etos  kerja  yang  tinggi  dan  handal.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka  dibutuhkan manajemen sumber daya manusia bagi perangkat desa tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis  pengembangan  Manajemen  SDM  Perangkat  Desa  dan  dampaknya  terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  aparat  perangkat  desa  dapat  memajukan UMKM dengan mereformasi birokrasi di desa dengan manajemen sumber daya manusianya. Proses  tersebut  meliputi  perencanaan,  perekrutan,  seleksi,  pelatihan  &  Pengembangan,  dan penilaian  prestasi.  Adapun  dalam  menumbuhkembangkan  UMKM  pemerintah  desa  dapat berperan  sebagai  fasilitator,  regulator  dan  katalisator  yang  masing-masing  fungsinya  sangat berpengaruh secara signifikan
Kata Kunci : Manajemen SDM, Perangkat Desa, UMKM.

## Abstract
The  development  of  micro,  small,  and  medium-sized  enterprises  (MSMEs)  in  Indonesia requires  support  from  the  Indonesian  government  at  all  levels,  beginning  with  the  village government. This assistance can only be provided in an effective manner if the governing body of the village is comprised of village officials who possess a strong and dependable work ethic. In order to accomplish this objective, the apparatus of the village will require management of its human resources. This study's objective is to investigate the evolution of village apparatus human resource management and its bearing on the expansion of micro, small, and medium- sized enterprises (MSMEs) in Indonesia. This investigation takes a qualitative approach and makes  use  of  descriptive  research  methods.  According  to  the  findings  of  the  study,  village apparatuses  have  the  potential  to  advance  micro,  small,  and  medium-sized  enterprises (MSMEs) by reforming the bureaucracy in the village with human resource management. The process  entails  planning,  recruitment,  selection,  training  and  development,  as  well  as performance  evaluation  and  evaluation  of  progress.  Regarding  the  development  of  micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), the local government of the village can act as a facilitator, a regulator, or a catalyst, each of which has a very significant influence.
Keywords: HR Management, Village Officials, MSMEs.

## A. PENDAHULUAN
Desa  merupakan  tingkat  pemerintahan  yang  paling  banyak  bersentuhan  langsung dengan  masyarakat.  Pemerintahan  desa  merupakan  tingkatan  pemerintahan  terkecil  di Indonesia  (Ermaya,  2015).  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa peran pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan yang  meliputi  pengaturan,  pelayanan,  pembangunan,  pemberdayaan,  dan  perlindungan masyarakat.  Aparatur  pemerintah  desa  berada  pada  posisi  kunci  untuk  melayani  dan mengayomi komunitas atau masyarakat (Sumigar, 2016).
Tugas  utama  pemerintah  desa  adalah  memberikan  kekuasaan  lebih  kepada  rakyat  di desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa hadir untuk mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat  yang  ada  di  desa  (Oroh,  2014).  Mengingat  keterbatasan  jumlah  dan  kualitas penduduk, sarana dan prasarana desa di  Indonesia, maka kapasitas pemerintahan desa perlu ditingkatkan.  Jumlah  SDM  perangkat  desa  yang  masih  kurang  memadai  dalam  pelayanan masyarakat,  dan  rendahnya  kompetensi  dalam  melayani  masyarakat  di  bidang  pelayanan publik dan pemberdayaan UMKM (Rodiyah & Sukmana, 2021). Masalah ini juga berlaku pada kapasitas  aparatur  perangkat  desa  di  Indonesia  masih  belum  perlu  peningkatan  manajemen SDM  yang  multi  talenta  dan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  dan  UMKM  (Aminah  & Sutanto, 2018).
Bisnis  mikro  beroperasi  di  pinggiran  ekonomi  karena  sumber  dayanya  yang  terbatas (seperti teknologi sederhana, modal rendah, dan akses kredit yang terbatas) dan fokusnya pada komunitas terdekat. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengupayakan strategi terbaik untuk memperkuat UMKM, agar taraf hidup masyarakat dapat meningkat secara stabil (Bahri et al, 2019). Ada banyak fungsi strategis yang diperankan oleh sektor UMKM. Sejak krisis moneter tahun  1997,  UMKM  telah  memainkan  peran  penting  dalam  membantu  pemulihan  ekonomi negara. Meskipun UMKM bukan satu-satunya solusi untuk pengangguran, mereka melakukan pekerjaan  yang  sangat  baik  dalam  meningkatkan  ekonomi,  mengurangi  kemiskinan,  dan menciptakan lapangan kerja (Supriyanto, 2006). UMKM adalah jenis usaha kecil yang dimiliki dan  dioperasikan  secara  lokal  yang  biasanya  dimulai  oleh  individu  atau  sekelompok  kecil orang. Masyarakat umum memiliki kesan yang salah bahwa UMKM tidak pernah bekerja sama dengan vendor atau konsultan luar. Usaha kecil dan menengah (UKM) sebenarnya memainkan peran  penting  dalam  menurunkan  angka  pengangguran  di  Indonesia.  Usaha  kecil  dan menengah (UKM) memiliki potensi untuk mempekerjakan banyak orang yang saat ini tidak memiliki  pekerjaan,  dan  mereka  juga  dapat  memperoleh  manfaat  dari  eksploitasi  berbagai sumber daya alam lokal yang belum dimanfaatkan (Ridha dkk, 2021).
Masalah  kapasitas  desa  dan  UMKM  perlu  diberdayakan,  untuk  itu  perlu  adanya pengembangan  dan  peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  melalui  program pelatihan  dan  pembinaan  kepada  para  perangkat  desa  tersebut  (Mersita  dkk,  2019).  Sasaran strategis  kegiatan  pengembangan  dan  peningkatan  SDM  perangkat  desa  yang  mampu memberdayakan  masyarakat  adalah  pada  semua  strata  masyarakat  dalam  menciptakan teknologi  tepat  guna.  Pemberdayaan  masyarakat  itu  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas hidup untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Sururi, 2015).
Masalah  pengelolaan  sumber  daya  manusia  aparatur  desa  dalam  upaya menumbuhkembangkan  UMKM  dipengaruhi  oleh  bagaimana  upaya  aparatur  desa  untuk meningkatkan  kapasitas  organisasi.  Armstrong  (2009)  mendefinisikan  kapasitas  organisasi sebagai  kemampuan  untuk  berfungsi  secara  efektif.  Ini  tentang  kemampuannya  untuk memastikan  tingkat  kinerja  yang  tinggi,  mencapai  tujuannya  (keunggulan  kompetitif  yang berkelanjutan  dalam  bisnis  komersial),  memberikan  hasil,  dan  yang  terpenting,  memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Sementara itu, Goggin (2018) mendefinisikannya sebagai kesatuan  elemen organisasi  yang meliputi (a) struktur; (b) mekanisme kerja atau koordinasi
antar unit anggota yang terlibat dalam pelaksanaannya; (c) sumber daya organisasi yang ada; dan (d) dukungan keuangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk bekerja.
Menurut  Sudarwati  &  Satya  (2013),  pengusaha  kecil  sering  menghadapi  kendala internal  seperti  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  rendah,  tantangan  akses, pengembangan  pangsa  pasar  yang  lemah,  struktur  modal  yang  lunak,  penguasaan  teknologi yang  terbatas,  organisasi  dan  manajemen  yang  rentan,  dan  mereka  meningkatkan  jaringan usaha  dan  kerjasama  dengan  pelaku  ekonomi  lainnya.  Kondisi  ini  sangat  menghambat pertumbuhan  perusahaan  mereka.  Untuk  mengatasi  tantangan  tersebut,  usaha  kecil  harus memperkuat  pondasi  usahanya,  khususnya  aspek  internalnya.  Salah  satu  fundamentalnya adalah  memperkuat  orientasi  kewirausahaan  mereka  dalam  menghadapi  persaingan  yang semakin ketat dan tekanan pasar (Bismala, 2016).
Model  kerjasama  yang  terintegrasi  merupakan  suatu  keharusan  untuk  mengatasi permasalahan  yang  ada  di  UMKM.  Terdapat  4  (empat)  pelaku  utama  yang  diidentifikasi berperan penting dalam memajukan UMKM. Akademisi berperan sebagai center of excellence , pengusaha  sebagai  pelaku  usaha,  Pemerintah  Desa  sebagai  program  akselerator,  dan Komunitas/Masyarakat  sebagai  penunjang  kegiatan  (Abidin,  2021).  Kolaborasi  ini  diyakini mampu mendukung UMKM agar keluar dari permasalahan yang ada. Dalam fungsi pemerintah desa  sebagai  program  akselerator  perlu  dilakukan  pengembangan  potensi  Sumber  daya perangkat  desa  dalam  upaya  membantu  menumbuhkan  UMKM  dilakukan  melalui  capacity building  dengan  berpusat  pada  lima  unsur  utama  yaitu  pengetahuan  berupa  pengembangan potensi  pendidikan,  potensi  religi,  potensi  ekonomi  desa,  kepemimpinan  oleh  kepala  desa, kerjasama  antar  desa,  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa),  dan  kelompok  tani.  Perangkat Desa sebagai motor penggerak pemerintahan desa kepada masyarakat di tingkat akar rumput merupakan prioritas utama pembangunan pemerintah (Haryaningsih dkk, 2022).
Aparat desa dapat memperoleh manfaat dari pelatihan kegiatan Pengembangan SDM dengan  mempelajari  cara  meningkatkan  penjualan  dan  pendapatan  mitra  melalui  aspek manajerial  pengelolaan  dan  pemasaran  UMKM  yang  berkelanjutan  (Harahap  et  al,  2017). Diharapkan  pengembangan  usaha  akan  terbantu  dengan  upaya  ini,  dan  akan  menghasilkan produktivitas  yang  lebih  besar.  Pertumbuhan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM) diharapkan dapat dipercepat dengan adanya bantuan ini karena adanya peningkatan kapasitas produksi dan manajemen. Peluang kerja potensial dapat dihasilkan dari perubahan ini (Dewi & Maslichan, 2020).
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pengembangan  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  perangkat  desa  dalam  hal  peningkatan Kapasitas  Pemerintah  Desa  untuk  membantu  menumbuhkembangkan  UMKM  di  Indonesia. Dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan kapasitas pemerintah desa dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan modal usaha, inovasi produk, digital marketing, branding, pembukuan, loyalitas pelanggan, dan perizinan usaha.

## B. METODE
Pendekatan  kualitatif  dengan  studi  kasus  menjadi  dasar  penelitian  ini  yang  bersifat deskriptif (Sugiono, 2011). Kajian data primer dilakukan melalui metode pengumpulan data dengan  wawancara  aparatur  pemerintah  desa  dan  pelaku  UMKM;  kajian  data  sekunder dilakukan melalui pengumpulan data melalui website, media sosial, buku, dan bahan presentasi lainnya.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Sugiyono  (2011),  metode  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah menganalisis  data  dengan  cara  mendeskripsikan  atau  mendeskripsikan  data  yang  telah terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  menggunakan  analisis  yang  biasanya  diajukan berdasarkan teknik analisis statistik. Tantangan mengelola sumber daya manusia secara efektif, seperti  yang  dihadapi  oleh  aparat  pemerintah  desa  dan  pengelola  usaha  mikro,  kecil,  dan
menengah  (UMKM),  akan  menjadi  pokok  kajian  ini.  Perhatian  utama  akan  dianalisis  dan didiskusikan secara teratur, faktual, dan tepat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Manajemen Sumber Daya Manusia Perangkat Desa
Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan atau instansi pemerintah  dalam  menjalankan  tugasnya.  Menurut  Nawawi  (2001),  sumber  daya  manusia organisasi berfungsi sebagai faktor pendukung dan kekuatan pendorong dalam mengejar misi dan tujuannya. Selain itu, menurut Hanggaraeni (2012), sumber daya manusia tidak ditentukan oleh kegiatan sumber daya manusia, melainkan oleh output sumber daya manusia. Oleh karena itu, sumber daya manusia perusahaan merupakan aset yang paling berharga. Akibatnya, suatu organisasi  harus  memperoleh,  mengelola,  memotivasi,  dan  mengendalikan  sumber  daya manusianya agar dapat memajukan organisasi secara efektif (Ashari, 2010).
Pengelolaan  sumber  daya  manusia  atau  kepegawaian  merupakan  bidang  yang memerlukan  reformasi  birokrasi  jika  ingin  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang profesional dan kompeten. Reformasi birokrasi kepegawaian merupakan salah satu pendekatan untuk memperoleh tenaga terampil. Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan satu-satunya entitas pemerintah yang terkena perubahan kebijakan kepegawaian tersebut. Desa merupakan unit pemerintahan yang paling mendasar sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang profesional  dan  kompeten,  sehingga  menjadi  calon  unggulan  reformasi  birokrasi  di  bidang kepegawaian. Efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang lebih baik dalam layanan desa dapat dicapai dengan bantuan staf yang berkualitas dan berpengalaman (Atmojo dkk, 2017).
Manajemen sumber daya manusia adalah masalah yang telah teruji oleh waktu. Dengan banyaknya persoalan, efisiensi birokrasi dan pemerintahan akan terganggu; Oleh karena itu, reformasi kepegawaian birokrasi dan sumber daya manusia sangat penting. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya manusia harus dikelola secara profesional dan kompeten sehingga terdapat kesinambungan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Agar perusahaan dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, keseimbangan ini sangat penting (Riniwati, 2016). Akan ada peluang yang lebih baik  untuk  mengidentifikasi  strategi  yang  dapat  ditindaklanjuti  untuk  meningkatkan manajemen  sumber  daya  manusia  sektor  publik  dengan  keseimbangan  ini.  Dessler  (2004) menyatakan bahwa Manajemen SDM menekankan pada:
a. Perencanaan Sumber Daya Manusia
Perencanaan sumber daya manusia adalah proses dimana manajer memastikan mereka memiliki jumlah orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat yang bekerja untuk mereka pada  waktu  yang  tepat  sehingga  perusahaan  dapat  mencapai  tujuannya.  Singkatnya,  adalah tugas manajer untuk memastikan bahwa pekerja yang kompeten selalu dipekerjakan di setiap posisi  di  bawah  lingkup  mereka.  Proses  perencanaan  perlu  difokuskan  pada  tujuan  utama perencanaan  agar  dapat  memenuhi  jumlah  dan  kualitas  tenaga  kerja  yang  diinginkan. Perencanaan sumber daya manusia (SDM) bertujuan untuk melakukan tiga hal: 1) memastikan organisasi  memiliki  cukup  banyak  orang  dengan  keterampilan  yang  tepat  saat  mereka membutuhkannya; 2) meningkatkan seberapa efektif orang digunakan; dan 3) meningkatkan moral karyawan.
b. Perekrutan Sumber Daya Manusia
Penarikan  sumber  daya  manusia  (perekrutan)  adalah  proses  dimana  organisasi memperoleh pekerja baru. Ini memerlukan sejumlah langkah, seperti identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja potensial, pembentukan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan langkah-langkah aktual untuk memilih, menempatkan, dan mengarahkan karyawan baru. Untuk  memastikan  bahwa  manajer  memiliki  akses  ke  kandidat  yang  memenuhi  syarat, perekrutan  sumber  daya  manusia  bekerja  untuk  meningkatkan  kumpulan  kandidat  yang
tersedia. Ada empat indikator keberhasilan rekruitmen SDM yang harus dipenuhi sebelum hasil rekruitmen dapat disebut berhasil atau efektif yaitu: a) Jumlah pelamar yang diterima cukup banyak, b) semua pelamar memenuhi kualifikasi minimum, c) biaya per pelamar yang direkrut, dan d) waktu yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang dibuka.
c. Seleksi Sumber Daya Manusia
Istilah  "seleksi"  mengacu  pada  metode  yang  digunakan  untuk  menentukan  pelamar mana yang paling memenuhi kebutuhan organisasi untuk posisi tertentu. Tujuan dari prosedur seleksi  adalah  untuk  membangun  kesesuaian  antara  kemampuan  dan  keterampilan  pelamar yang  dinyatakan  dan  persyaratan  posisi  yang  sebenarnya.  Prosedur  seleksi  yang  dijalankan dengan baik dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, harus ada  kriteria  yang  transparan  untuk  menentukan  pilihan.  Landasan  kebijakan  sumber  daya manusia, oleh karena itu, memilih kandidat terbaik dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya.
d. Pelatihan dan Pengembangan
Pelatihan  mengacu  pada  serangkaian  kegiatan  yang  memberikan  kesempatan  untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan yang berhubungan dengan  pekerjaan. Program pelatihan  diberikan  kepada  karyawan  baru  dan  yang  sudah  ada  untuk  membantu  mereka beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Sementara itu, program pengembangan bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Pengembangan adalah proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana karyawan manajerial memperoleh pengetahuan kontekstual dan teoritis untuk mencapai tujuan bersama.
e. Penilaian Prestasi
Prestasi kerja merupakan hasil kualitas dan kuantitas pekerjaan yang diselesaikan oleh seorang pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui apakah sumber daya manusia yang ada telah memenuhi standar yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  untuk  menetapkan  kebijakan  organisasi  yang memungkinkan  perluasan  kontribusi  dan  peran  lainnya.  Manajemen  sumber  daya  manusia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perusahaan melalui kebijakan, prosedur, dan metode yang digunakan untuk mengelola orang-orangnya.

## 2. Manajemen SDM Perangkat Desa dan Pertumbuhan UMKM di Indonesia
Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 57,9 juta pada tahun 2018, meningkat menjadi 59 juta pada tahun 2019, dan merupakan 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. negara sebelum pandemi  COVID-19.  Banyak  sekali  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  yang mampu  menyerap  tenaga  kerja  antara  51,7%  hingga  97,2%  dari  populasi  pekerja.  Ekspansi yang cepat ini menunjukkan pentingnya UMKM dalam menjaga perekonomian tetap berjalan.
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan tingkatan pemerintahan yang paling rendah dan memegang peranan penting dalam mencapai swasembada baik dalam pengelolaan maupun keuangan. Bertambahnya jumlah pelaku ekonomi membantu mengurangi faktor produksi yang tidak terpakai, dan pemerintah memungkinkan sebanyak mungkin pelaku untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki lokal dalam rangka kesejahteraan bersama.
Desa ini memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang barangnya dapat  digabungkan  untuk  menciptakan  barang  unggulan  desa,  yang  akan  berdampak  positif pada penciptaan lapangan kerja baru. Mengusahakan penguatan dan perluasan perekonomian daerah, khususnya sektor perdagangan dan industri yang menggunakan bahan baku dan tenaga kerja  daerah  untuk  produksinya.  Sektor  ekonomi  strategis  yang  harus  menjadi  fokus  desa adalah pertanian, peternakan, kerajinan, perikanan, perkebunan, industri kecil, dan makanan
olahan  yang  sehat.  Administrator  di  tingkat  desa  memainkan  peran  penting  dalam mengimplementasikan inisiatif yang akan bermanfaat bagi semua warga. Fungsi pemerintahan meliputi (Thoha, 2003):
a. Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator
Pemerintah  desa  memainkan  peran  kunci  dalam  membantu  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah  (UMKM)  mewujudkan  potensi  penuh  mereka.  Pemerintah  desa  dalam  perannya sebagai  fasilitator  perlu  dilibatkan  dalam  mengidentifikasi  permasalahan  yang  dihadapi UMKM  dan  mengembangkan  respon  yang  efektif.  Pengembangan  usaha  UMKM  desa unggulan diantisipasi akan sangat diuntungkan dari hal tersebut. Berikut ilustrasinya: Ketika usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berjuang untuk mencapai tujuan produksi, tugas fasilitator  adalah  membekali  manajer  UMKM  dengan  keterampilan  yang  mereka  butuhkan untuk  berhasil.  Selain  itu,  jika  usaha  kecil  atau  menengah  (UKM)  rentan  secara  finansial, fasilitator  bertanggung  jawab  untuk  mencari  solusi  agar  UKM  dapat  mengamankan pembiayaan  yang  diperlukan;  Namun  hal  ini  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  agar  posisi UMKM semakin kuat dan akhirnya menjadi mandiri. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang dari perangkat desa yang dapat membantu penyelesaian permasalahan UMKM saat ini.
b. Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator
Merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  sebagai  regulator  untuk  membuat  undang- undang  yang  membantu  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  berkembang  dan  berkembang. Pemerintah  desa  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  iklim  bisnis  yang  sehat  dan menetapkan  aturan  untuk  perdagangan  yang  adil  di  pasar.  Agar  segala  sesuatunya  berjalan dengan  lancar  dan  produktif,  masyarakat  bergantung  pada  pemerintah,  yang  berada  dalam posisi untuk menegakkan aturan.
Fungsi  pengaturan  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dengan  melimpahkan  sebagian kewenangan pengambilan kebijakan terhadap UMKM di desa ke tingkat RW yang selanjutnya akan diturunkan ke tingkat RT. Menurut Nurjaman & Negara (2019), pemerintah desa wajib ikut  mensosialisasikan  program  regulasi  dari  pemerintah  pusat,  seperti  regulasi  perpajakan, pemerintah memberikan kelonggaran pajak bagi UMKM. Memulai usaha dengan modal kecil dan  pendapatan  tahunan  kurang  dari  Rp.  4,8  miliar  sulit  di  bawah  tarif  pajak  sebelumnya. Untuk  membantu  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM),  pemerintah  menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.
Sesuai aturan pendanaan, per 1 Januari 2018 telah ditetapkan kebijakan baru KUR oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Peraturan Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Nomor  11  Tahun  2017.  Dengan  kebijakan  ini, tingkat persentase tahunan (APR) pinjaman KUR ditetapkan sebesar 7%, dan terdapat skema subsidi  yang  bervariasi  dari  5,5-14%  APR  tergantung  kategori  KUR.  Banyak  usaha  mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sedang mempertimbangkan untuk mengajukan pinjaman jenis ini  karena  distribusinya  yang  mudah  dan  suku  bunga  yang  wajar.  Pada  tahun  2018,  jumlah maksimal  KUR  yang  dapat  disalurkan  adalah  sebesar  Rp123,631  triliun,  dan  disalurkan  ke berbagai sektor produktif. Termasuk pertanian, kehutanan, perikanan, pengolahan, manufaktur, ritel, bangunan, dan penyediaan jasa.
Selain aturan perizinan yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) juga berdasarkan undang-undang. Peraturan tersebut dimuat lebih lengkap dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222. Selain Peraturan Presiden tersebut diatas, terdapat pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814 memuat kekhususan peraturan-peraturan tersebut.  Dalam  hal  keamanan  dan  perlindungan  hukum,  dokumen  ini  dan  langkah-langkah yang  diambil  untuk  mendapatkannya  sangatlah  penting.  Bagi  pemegang  kartu  IUMK  wajib mencantumkan  alamat  rumah  sebagai  tempat  usaha  di  KTP.  Mengingat  camat  memegang
kekuasaan, hal ini juga terkait dengan tugas aparatur pemerintah. Mudah bingung ketika tidak sejalan  dengan  dokumen  KTP  dan  KK  yang  mensyaratkan  jarak  tertentu  antara  rumah  dan tempat usaha seseorang.
c. Peran Pemerintah Desa sebagai katalisator
Tujuan penambahan katalis  pada suatu  reaksi  adalah untuk  mempercepat  laju reaksi. Untuk itu, pemerintah desa dapat berperan sebagai katalis dalam pertumbuhan UMKM dengan mendorong  transformasi  mereka  yang  cepat  menjadi  bisnis  yang  dinamis.  Usaha  kecil  dan menengah  (UKM)  dengan  tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi  adalah  contoh  jenis  perusahaan yang akhirnya menjadi nama rumah tangga.
Pemerintah desa perlu terlibat dalam proses mewujudkan rencana bisnis cepat. Usaha kecil dan menengah (UKM) akan maju pesat dengan bantuan bantuan dan arahan pemerintah desa,  tetapi  pemerintah  seharusnya  tidak  mengontrol  pertumbuhan  UKM  karena  takut menghambat kemampuan pasar untuk berkembang sendiri. Pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah  berikut  untuk  memenuhi  perannya  sebagai  katalisator:  telah  menunjukkan penghargaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), telah mengambil langkah untuk  memastikan  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual,  dan  telah  menyediakan  berbagai bentuk  modal,  seperti  modal  ventura  dan  modal  bergulir.  Pasal  30  menjelaskan  bagaimana pemerintah  federal  dan  negara  bagian  menegakkan  kebutuhan  perusahaan  besar  untuk membentuk  kemitraan  dengan  UKM,  atau  kebutuhan  usaha  menengah  untuk  membentuk kemitraan dengan UKM.
Data  dan  informasi  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yang  siap  bermitra; pengembangan  proyek  percontohan  Kemitraan;  fasilitasi  dukungan  kebijakan;  koordinasi penyiapan  kebijakan  dan  pelaksanaan  program;  pemantauan  dan  evaluasi  kemajuan Kemitraan; dan kendali umum atas pelaksanaan Kemitraan juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Ketika produk UMKM yang dibuat oleh masyarakat di suatu desa bermanfaat bagi masyarakat  yang  lebih  besar,  pemerintah  desa  tersebut  harus  memberikan  jenis  dukungan kemitraan  yang  dijelaskan  di  atas  untuk  membantu  UMKM  tersebut  tumbuh  menjadi  usaha yang  lebih  besar,  dan  produk  yang  dihasilkan  oleh  UMKM  tersebut  harus  dipromosikan sebagai “produk unggulan desa”.

## D. KESIMPULAN
Disadari  atau  tidak  sektor  UMKM  merupakan  tulang  punggung  perokonomian Indonesia  yang  mempunyai  dampak  siginifikan  dalam  memperbaiki  perekonomian masyarakat,  mengurangi  pengangguran  dan  mengentaskan  kemiskinan  terutama  untuk masayarakat  yang  ada  di  pedesaan.  Oleh  sebab  itu  perlu  menumbuhkan  sektor  UMKM. Pemerintah  desa  melalui  perangkat  desa  dapat  berperan  serta  secara  signifikan  dengan mengembangkan  manajemen  sumber  daya  manusianya.  Perangkat  desa  dapat  melakukan birokrasi  yang  ada  di  pemerintahan  desa  sebagai  level  pemerintahan  terendah  dengen mengembangkan MSDM perangkat desa sehingga didapatkan aparatur desa yang profesional dan  kompeten.  Proses  pengembangan  SDM  perangkat  desa  dapat  dilakukan  dengan perencanaan, perekrutan, seleksi, pelatihan & Pengembangan, dan penilaian prestasi. Dalam upaya  perangkat  desa  untuk  menumbuhkembangkan  UMKM  dapat  dilakukan  dengan memaksimalkan peran pemerintah desa sebagai fasilitator seperti menemukan dan memberikan solusi  terhadap  segala  permasalahan  yang  di  hadapi  UMKM,  peran  pemerintah  sebagai regulator dengan mebuat kebijakan-kebijakan yang mempermudah usaha UMKM di desa, dan terakhir sebagai katalisator melalui pemberdayaan masyarakat kreatif untuk produktif bukan konsumtif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Z. (2021). Lokakarya Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga Pelayanan Pendampingan untuk  UMKM  di  Indonesia. PROGRESIF:  Jurnal  Pengabdian  Komunitas Pendidikan , 1 (2), 39-48.
Aminah,  S.,  &  Sutanto,  H.  P.  (2018).  Analisis  Tingkat  Kapasitas  Aparatur  Pemerintah Desa. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan , 2 (3), 149-160. Armstrong, M. (2009). Armstrong’s handbook of human resource management practice 11th edition .
Ashari, E. T. (2010). Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik. Jurnal Borneo Administrator , 6 (2).
Atmojo, M.  E., Zakiyah, U., &  Fridayani,  H. D.  (2017).  Inovasi  Peningkatan Sumber Daya Mnusia Bagi Perangkat Desa di Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi , 5 (2).
Bahri, A., Mulbar, U.,  &  Suliana, A. (2019). Kajian pemberdayaan UMKM Kota  Makassar sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar , 1 (1), 37-53.
Bismala,  L.  (2016).  Model  manajemen  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  untuk Meningkatkan  Efektivitas  Usaha  Kecil  Menengah. Jurnal  Entrepreneur  dan Entrepreneurship , 5 (1), 19-26. Dessler, G. (2004). A framework for human resource management . Pearson Education India. Dewi, D. A. L., & Maslichan, M. (2020). Peningkatan Kemampuan Produksi Dan Manajerial Ukm  Genteng  Desa  Tahunan  Kecamatan  Sale  Sebagai  Upaya  Mengurangi  Jumlah Kemiskinan. Buletin Abdi Masyarakat , 1 (1).
Ermaya,  B.  S.  (2015).  Kemandirian  desa  dalam  mewujudkan  pembangunan  kawasan pedesaan. LITIGASI , 16 (2).
Goggins,  G.  (2018).  Developing  a  sustainable  food  strategy  for  large  organizations:  The importance  of  context  in  shaping  procurement  and  consumption  practices. Business Strategy and the Environment , 27 (7), 838-848.
Hanggraeni, D. (2012). Manajemen sumber daya manusia . Universitas Indonesia Publishing. Harahap, K., Lubis, I., & Effiyanti, T. (2017). Inisiasi Pemasaran Daring Di Kelompok Usaha Melur  di  Desa  Sambirejo,  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 23 (1), 233-237.
Haryaningsih, S., Andriani, F. D., & Patriani,  I.  (2022). Disfungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  dalam  Pengembangan  Otonomi  di  Wilayah  Perbatasan. Jurnal Kawistara , 12 (2), 282-295.
Mersita, D., Fathoni, A., & Wulan, H. S. (2019). Analysis of empowerment of human resources in efforts to optimize the potential of human capital in umkm (studi pada sentra industri keripik singkong Desa Rambeanak Mungkid Magelang). Journal of Management , 5 (5). Nawawi, H. (2001). Manajemen sumber daya manusia . Yogyakarta: UGM Press.
Nurjaman,  R.,  &  Negara,  L.  A.  (2015).  Dinamika  dan  Problematika  Implementasi  Undang-
Undang Desa: Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat. Jurnal Desentralisasi , 13 (1), 47-60.
Oroh,  G.  S.  (2014).  Peranan  Pemerintah  Desa  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Bidang Pertanian di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Politico: Jurnal Ilmu Politik , 3 (2).
Ridha,  M.  R.,  Sinring,  B.,  &  Baharuddin,  D.  (2021).  Pengaruh  Bantuan  Sosial  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  Terhadap Pengentasan  Kemiskinan  di  Kota  Parepare. Economos:  Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis , 4 (1), 75-81.
Riniwati, H. (2016). Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM . Universitas Brawijaya Press.
Rodiyah,  I.,  &  Sukmana,  H.  (2021).  Pengembangan  Kapasistas  SDM  Aparatur  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di  Desa  Kenongo  Kecamatan  Tulangan Kabupaten Sidoarjo. PUBLISIA , 6 (1), 32-41.
Sudarwati, Y., & Satya, V. E. (2013). Strategi Pengembangan Merek Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 4 (1), 89-101. Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sumigar, H. (2016). Kemampuan Manajerial Aparat  Pemerintah Desa Dalam Pembangunan (Suatu  Studi  di  Desa  Atep  Kecamatan  Langowan  Selatan). Jurnal  Eksekutif Unsrat , 1 (7), 1-13.
Supriyanto, S. (2006). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan , 3 (1), 17247.
Sururi,  A.  (2015).  Pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  pembangunan  infrastruktur perdesaan  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Kecamatan  Wanasalam Kabupaten Lebak. Sawala: Jurnal Administrasi Negara , 3 (2). Thoha, M. (2003). Birokrasi dan politik di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.