ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 13 December 2017 | Reviewed: 11 January 2018 | Accepted: 29 January 2018

## PENERAPAN AZAS OPORTUNITAS BERHUBUNGAN  DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (KAJIAN PERKARA TERHADAP TERDAKWA NOVEL BIN SALIM BASWEDAN)

## Tumpal Napitupulu 1

## Abstract
The public prosecutor is not required to prosecute a person committing an offense if at his discretion, if the person prosecuted can harm the public interest. No prosecution of a person committing a crime in the public interest, known as deponering whose authority resides with the Attorney General under Article 35 Sub-Article  c  of  Law  Number  16  Year  2004  regarding  the  Attorney  of  the  Republic  of  Indonesia.  In addition to the authority of deponering, the Attorney General is also authorized to stop prosecution under Article  144  paragraph  (1)  of  Law  Number  8  Year  1981  regarding  Criminal  Procedure  Law  which  is manifested  in  the  form  of  Prosecution  Cessation  Decree  (SKP2).  Starting  from  the  authority  to  stop prosecution owned by the Attorney there are problems, namely: (1). When the  Attorney's Office actually stop  prosecuting  a  case  in  the  criminal  justice  system  and  is  it  appropriate  that  the  Attorney's  Office issued  SKP2  in  case  the  case  has  been  registered  in  the  district  court?  (2).  How  to  overcome  the problems that arise against the issuance of SKP2 by the Attorney in case the case has been registered in the district court. The study is directed to the SKP2 case study  in the Novel  Baswedan case. Based on the results of the study can be concluded: (1). The Attorney's Office issued SKP2 in the Novel Baswedan case  with  insufficient  consideration  of  the  evidence  and  the  case  was  closed  by  law  and  the  Public Prosecutor's Office did not properly issue SKP2 when the case was registered in the district court. (2). to solve the problems arising from SKP2 issued by the Attorney there has been a pre-trial decision stating SKP2 is not valid, it must be resolved through the criminal justice system to obtain legal certainty.

## Keywords: criminal justice system; deponering; prosecutor

## Abstrak
Penuntut  umum  tidak  wajib  menuntut  seseorang  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  jika  menurut pertimbangannya, apabila orang tersebut dituntut dapat merugikan kepentingan umum. Tidak dituntutnya seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  demi  kepentingan  umum,  dikenal  dengan  istilah  deponering yang kewenangannya berada pada Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf c UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain kewenangan deponering, Kejaksaan juga berwenang untuk  menghentikan  penuntutan  berdasarkan  Pasal  144  ayat  (1)  UU  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana yang diwujudkan dalam bentuk Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Bertitik  tolak  dari  kewenangan  menghentikan  penuntutan  yang  dimiliki  Kejaksaan  tersebut  terdapat persoalan,  yaitu:  (1).  Kapan  sebenarnya  Kejaksaan  dapat  menghentikan  penuntutan  terhadap  suatu perkara  dalam  sistem  peradilan  pidana  dan  apakah  tepat  Kejaksaan  menerbitkan  SKP2  dalam  hal perkaranya  telah  terdaftar  di  pengadilan  negeri  ?  (2).  Bagaimana  mengatasi  masalah  yang  timbul terhadap  terbitnya  SKP2  oleh  Kejaksaan  dalam  hal  perkaranya  telah  terdaftar  di  pengadilan  negeri. Adapun  kajian  ini  diarahkan  kepada  studi  kasus  SKP2  dalam  perkara  Novel  Baswedan.  Berdasarkan hasil  penelitian  dapat  disimpulkan:  (1).  Kejaksaan  menerbitkan  SKP2  dalam  perkara  Novel  Baswedan dengan pertimbangan tidak cukup alat bukti dan perkara ditutup demi hukum  dan  Kejaksaan tidak tepat
1 Pengadilan  Tinggi  Ambon,  Jl.  Dr.  Malaihollo,  No.1  -  Air  Salobar,  Kota  Ambon,  Maluku,  Indonesia,  email: tumpalnapitupulumahkamahagung@gmail.com

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
menerbitkan  SKP2  pada  saat  perkaranya  telah  terdaftar  di  pengadilan  negeri.  (2).  untuk  mengatasi masalah  yang  timbul  atas  SKP2  yang  diterbitkan  oleh  Kejaksaan  tersebut  telah  terdapat  putusan  pra peradilan  yang  menyatakan  SKP2  tidak  sah,  maka  harus  diselesaikan  melalui  sistem  peradilan  pidana untuk mendapat kepastian hukum.

## Kata Kunci: deponering; kejaksaan; sistem peradilan pidana

## I. Pendahuluan
Penegakan  hukum  pidana  dilakukan melalui  sebuah  sistem  yang  bernama sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice system ). Sistem peradilan pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme  kerja  dalam  penanggulangan kejahatan  dengan  menggunakan  dasar pendekatan  sistem.  Menurut  Remington dan  Ohlin,  pengertian  sistem  sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi  yang  dipersiapkan  secara  rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. 2 Kejaksaan sebagai salah satu komponen dalam tahap penuntutan, merupakan  salah  satu  institusi  penegak hukum  yang  kedudukannya  berada  pada lingkungan
kekuasaan eksekutif (pemerintah)  sebagai  Pengacara  Negara. Fungsi Kejaksaan mencakup fungsi preventif  dan  fungsi  represif  dalam  bidang kepidanaan  serta  pengacara  negara  dalam keperdataan dan tata usaha negara. Dalam fungsi preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan  kebijakan  penegakan  hukum, pengamanan  peredaran  barang  cetakan,
2 Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana  Prenada  Media Group, hlm. 2.
pengawasan aliran kepercayaan,
pencegahan  dan  penyalahgunaan  dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Sedangkan dalam fungsi represifnya, Kejaksaan melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan / pelepasan bersyarat, melengkapi  berkas  perkara  tertentu  yang berasal  dari  Penyidik  Kepolisian  atau  yang berasal  dari  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil selanjutnya disingkat PPNS. 3
Dalam  bukunya  “Proses  Penanganan Perkara Pidana ”, Leden Marpaung mengemukakan  perihal  esensi  Kejaksaan: “Kejaksaan itu adalah suatu alat Pemerintah yang bertindak sebagai Penuntut  Umum  dalam  suatu  perkara pidana  terhadap  si  pelanggar  hukum pidana.  Sebagai  demikian  itu  Kejaksaan mempertaruhkan  kepentingan  masyarakat yang mempertimbangkan apakah kepentingan  umum  mengharuskan  supaya perbuatan  yang  dapat  dihukum  itu  harus dituntut atau tidak. Kepadanya pula demikian  dalam  Kitab  Undang-Undang
3 Lihat:  Pasal  31 –  34,  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut UU No 16/2004.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 Hukum Acara Pidana semata-mata diserahkan  penuntutan  perbuatan  yang dapat dihukum”. 4 Pasal 14 berikut Pasal 137 Jo.  Pasal  84  ayat  (1)  UU  No.  8/1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana  memberikan kejelasan  mengenai  kewenangan  Jaksa sebagai Penuntut Umum, diantaranya yang utama,  pertama,  membuat  surat  dakwaan ( letter  of  accusation );  kedua,  melakukan penuntutan ( to carry out accusation ); ketiga, menutup perkara demi kepentingan hukum; keempat,  mengadakan  tindakan  lain  dalam lingkup  tugas  dan  tanggung  jawab  sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. 5
Didalam  Pasal  35  huruf  c  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia,  dinyatakan bahwa:  “Jaksa  Agung  mempunyai  tugas dan  wewenang  mengesampingkan  perkara demi kepentingan umum”. Menurut penjelasannya, “Mengesampingkan perkara merupakan  pelaksanaan  asas opportunitas yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Jaksa Agung  setelah  memperhatikan  saran  dan pendapat  dari  badan-badan  kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah  tersebut”.  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017, telah memberikan penilaian  dan  pertimbangan    terhadap Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  UU  No. 16/2004  yang  pada  pokoknya  menjadi
4 Leden  Marpaung.  1995. Proses  Penanganan Pidana  Bagian  Kedua. Jakarta:  Sinar  Grafika,  hlm. 172.
5 H.M.A.  Kuffal.  2005. Penerapan  KUHAP  dalam Praktik Hukum. Malang:  UMM Press, hlm. 216.
“Jaksa Agung dalam menerbitkan deponering wajib  memperhatikan  saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Hal ini berarti kewenangan  mengesampingkan  perkara hanya  ada  pada  Jaksa  Agung  dan  bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung 6
Penjelasan  Pasal  35  huruf  c  UU  No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,  menyebutkan  bahwa:  “Yang dimaksud  dengan “kepentingan  umum” adalah  kepentingan  bangsa  dan  negara dan/atau  kepentingan  masyarakat  luas”. Dalam  mendasarkan  pertimbangan  dan penilaiannya, Jaksa Agung akan melihatnya pula dari segi kepentingan masyarakat luas, terutama  dari  segi  falsafah  hidup  bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan sikap dasar untuk mewujudkan
keselarasan,
keserasian, dan
keseimbangan  dalam  hubungan  sosial antara  manusia  pribadi  dengan  manusia lainnya  untuk  mencapai  atau  memperoleh kepentingannya.
Jelas  bahwa  kebijakan  penuntutan untuk kepentingan umum dipercayakan dan dipertanggungjawabkan  pada  Jaksa  Agung sebagai  Penuntut  Umum  tertinggi  (asas opportunitas), dan adanya asas opportunitas merupakan  yang  dibutuhkan dalam  penegakan  hukum  demi  menjamin stabilitas  dalam  suatu  negara  hukum. Menurut asas opportunitas, penuntut umum
6 Lihat  Penjelasan  Pasal  77  UU  No.  8/1981  tentang Hukum Acara Pidana.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
tidak  wajib  menuntut  seseorang  yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya, apabila orang yang melakukan  tindak  pidana  tersebut  dituntut akan  merugikan  kepentingan  umum.  Tidak dituntutnya seorang yang melakukan tindak pidana  demi  kepentingan  umum,  dikenal dengan istilah deponering (mengesampingkan perkara), yang
kewenangannya berada pada Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf c UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering),  Kejaksaan  juga  berwenang untuk menghentikan penuntutan berdasarkan  Pasal  144  ayat  (1)  UU  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang  diwujudkan  dalam  bentuk  Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).  Surat  Ketetapan  Penghentian Penuntutan (SKP2) diterbitkan ketika Jaksa /  Penuntut  Umum  berpendapat  bahwa berkas perkara setelah dilakukan penelitian ternyata  tidak  cukup  alat  bukti  untuk membuktikan  tersangka  telah  melakukan tindak  pidana.  Sebenarnya  kewenangan menghentikan  penuntutan  ini    seolah  tidak hanya  demi  kepentingan  hukum  dan kepentingan  umum,  akan  tetapi  telah merembet  menjadi  semacam  kartu  sakti demi  kepentingan  tertentu  agar  lolos  dari jeratan hukum. 7
UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur  tentang  aturan main  ( rule
7 Ibid., hlm. 107.
of  the  game ).  Penegakan  hukum  dan terhadap  UU  No.  8/1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  sangat  sedikit  celah  yang diberikan  untuk  melakukan  penafsiran hukum  (hanya  diperbolehkan  penafsiran gramatikal  dan  penafsiran  sejarah).  Hal  ini bertujuan  agar  tidak  terjadi  anarkisme hukum dan menjamin terciptanya kepastian hukum  karena  hanya  dengan  cara  inilah sebenarnya  hukum  akan  menjadi  panglima dalam menciptakan keamanan dan ketertiban  serta  kesejahteraan  masyarakat, bukan sebagai alat penguasa untuk mencapai suatu hal tertentu dan atau tujuan tertentu,  sehingga  tidak  diperbolehkan memberikan  hukuman  atau punishment terhadap  seseorang  tanpa  melalui  suatu persidangan. 8
Sebagai komponen dari sistem peradilan  pidana,  Kejaksaan  dituntut  untuk selalu menjaga independensinya dari campur  tangan  pihak  manapun  termasuk eksekutif.  Namun  nampaknya  Kejaksaan akan  sulit  untuk  terbebas  dari  campur tangan  eksekutif  karena  secara  struktural, Kejaksaan  berada  di  bawah  kekuasaan eksekutif.  Bagaimana  pun  juga,  Jaksa Agung sebagai pemimpin lembaga Kejaksaan  secara  struktural  harus  tunduk kepada  atasannya,  yaitu  Presiden  sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif. 9
8 Muhammad Abduh.  2012 . “Penghentian Penyidikan Tindak Pidana dan Penyelesaian di Luar Pengadilan Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Wewenang ”. Kompas, 15 Mei.
9 Ari Wibowo. 2015. “Independensi Kejaksaan Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia ”, Jurnal  Hukum Istinbath, 12 (1): 5.
Selain  mengesampingkan  perkara demi  kepentingan  umum  (deponering),
Kejaksaan juga berwenang untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diwujudkan  dalam  bentuk  Surat  Ketetapan Penghentian  Penuntutan  (SKP2).  Bertitik tolak dari kewenangan menghentikan penuntutan yang dimiliki Kejaksaan tersebut,    terdapat  permasalahan  yang menarik  perhatian  Penulis.  Permasalahan tersebut yaitu kapan sebenarnya Kejaksaan dapat menggunakan kewenangannya dalam  menghentikan  penuntutan  terhadap suatu  perkara  dalam  sistem  peradilan pidana. Apakah tepat Kejaksaan menerbitkan    Surat  Perintah  Penghentian Penuntutan  (SKP2)  dalam  hal  perkaranya telah  terdaftar  di  pengadilan  negeri,  dan bagaimana mengatasi masalah yang timbul terhadap terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan  dalam  hal  perkaranya  telah terdaftar di Pengadilan Negeri.
Dalam  perkara  pidana  Terdakwa Novel Bin Salim Baswedan atau yang lebih dikenal  dengan  sebutan  Novel  Baswedan, dengan  Surat  Dakwaan  Nomor  PDM- 219/BKL/12/2015  tertanggal  29  Januari 2016,  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl.  Penunjukan  Majelis Hakim telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan  Negeri  Bengkulu  tanggal  29 Januari 2016, dan Panitera Pengganti telah
ditunjuk  oleh  Panitera  Pengadilan  Negeri Bengkulu.  Penetapan  hari  sidang  pertama telah  ditetapkan  Majelis  Hakim  yakni  hari Selasa tanggal 16 Februari 2016.
Sebelum persidangan pertama berlangsung hari Selasa tanggal 16 Februari  2016,  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu dengan Surat Nomor B20/N.7.10/Ep.1/02/2016 tanggal 2
Februari  2016,  telah  meminta  kembali berkas  perkara  untuk  diperbaiki  kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  Bengkulu,  untuk tujuan melakukan perubahan surat dakwaan  dan  melakukan  penyempurnaan sesuai  ketentuan    Pasal  144  ayat  (1)  dan (2)  UU  No.  8/1981  tentang  Hukum  Acara Pidana.  Terhadap  permintaan  Kejaksaan Negeri  Bengkulu  tersebut,  Majelis  Hakim yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menerbitkan Penetapan Nomor
31/Pid.B/2016/PN.Bgl  tanggal  5  Februari 2016 dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengembalikan  berkas  perkara  Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl.,  dan  berdasarkan Penetapan  Nomor  31/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal  5  Februari  2016  tersebut,  pada tanggal 5 Februari 2016 Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu telah
mengembalikan  berkas  perkara  Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl  kepada  Kejaksaan Negeri Bengkulu.
Permintaan pengembalian berkas perkara  Nomor  31/Pid.B/2016/PN.Bgl  oleh Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  kepada  Ketua

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tujuan melakukan  perubahan  surat  dakwaan  dan melakukan penyempurnaan sesuai ketentuan    Pasal  144  ayat  (1)  dan  (2)  UU No.  8/1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, telah  menyalahi  prosedur  beracara  di Pengadilan  Negeri,  karena  pengembalian berkas  perkara  kepada  Jaksa  Penuntut Umum  hanya  dikenal  didalam  UU  No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk acara  pemeriksaan  perkara  dengan  acara singkat  yang  tidak  terdapat  surat  dakwaan, melainkan  catatan  tentang  tindak  pidana yang  disampaikan  Jaksa  Penuntut  Umum secara  lisan  di  persidangan  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  203  UU  No. 8/1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, sedangkan untuk acara pemeriksaan perkara  dengan  acara  biasa  tidak  dikenal. Perkara Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl
dilimpahkan ke Pengadilan
Negeri Bengkulu dengan acara pemeriksaan biasa.
Didalam  Pasal  144  ayat  (3)  UU  No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya ditentukan bahwa dalam hal Jaksa
Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum menyampaikan turunannya kepada Tersangka  atau  Penasihat  Hukum  dan
Penyidik, tanpa perlu meminta pengembalian  berkas perkara.
Demikian  juga  dengan  Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 5 Februari 2016
yang
memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu  untuk  mengembalikan  berkas
perkara  Nomor  31/Pid.B/2016/PN.Bgl.,  di dalam UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak ditemukan pengaturannya.
Di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan terbitan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Tahun  2009,  perihal perubahan  surat  dakwaan,  tidak  mengatur adanya  pengembalian  berkas  perkara  dan perlunya diterbitkan Penetapan untuk pengembalian  berkas  perkara  oleh  Majelis Hakim, melainkan hanya mengatur waktu 7 (tujuh)  hari  bagi  Penuntut  Umum  untuk melakukan perubahan surat dakwaan sebelum disidangkan, dan perubahan hanya  dapat  dilakukan  1  (satu)  kali,  serta perubahan  tersebut  diberitahukan  kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya. 10
Setelah  berkas  perkara  dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu,
ternyata  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2
No.B.03/N.7.10/TB.1/02/2016  tanggal  22 Februari 2016, dengan dasar pertimbangan bahwa  perkara  tersebut  tidak  terdapat cukup  bukti  dan  perkara  tersebut  ditutup demi  hukum.  Didalam  rumusan  Pasal  140 ayat  (2)  huruf  a  UU  No.  8/1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  memang  telah ditentukan  secara  alternatif  dan  bukan kumulatif  bahwa  Kejaksaan  berwenang
10 Lihat Mahkamah Agung. 2009. Pedoman Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan Dalam  Empat  Lingkungan  Peradilan,  Buku  II Tentang  Perubahan  Surat  Dakwaan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 233.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
menghentikan perkara dalam tahap penuntutan dalam hal tidak terdapat adanya cukup  bukti,  atau  peristiwanya  ternyata bukan merupakan  tindak  pidana,  atau    dan perkara tersebut ditutup demi hukum.
Terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2
No.B.03/N.7.10/TB.1/02/2016  tanggal  22 Februari  2016  tersebut,  telah  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  144  ayat  (1)  UU No.8/1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana. Penuntut Umum tidak melanjutkan penuntutan dalam kaitannya dengan perubahan  surat  dakwaan,  dapat  dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.  Sedangkan  dalam  perkara  pidana Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl, Majelis
Hakim  Pengadilan  Negeri  Bengkulu  telah menetapkan hari persidangan. Terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2
tersebut, dengan surat Nomor B- 179/N.7.10/Ep.1/02/2016 tanggal 23 Februari  2016,  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu telah  meminta  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri Bengkulu untuk melakukan penghapusan  dalam  register  perkara  di Pengadilan  Negeri  Bengkulu  terhadap perkara Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl.
Permintaan  penghapusan  register  perkara
Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl tersebut menimbulkan permasalahan hukum, karena tidak  diatur  dalam  UU  No.  8/1981  tentang Hukum  Acara  Pidana.  Tentu  menjadi pertanyaan  bagaimana  cara  penghapusan register perkara
Nomor
31/Pid.B/2016/PN.Bgl dilakukan. Setiap perkara  pidana  yang  dilimpahkan  ke Pengadilan Negeri dengan acara pemeriksaan  biasa,  harus  diperiksa,  diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2 tersebut,  telah  diajukan  permohonan  Pra peradilan  oleh  Irwansyah  Siregar  Bin Muktar  Siregar  (keluarga  korban)  yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu  tanggal  02  Maret  2016  di  bawah register perkara Nomor 02/Pid.Pra/2016/PN.Bgl. Terhadap permohonan Praperadilan  tersebut, tanggal 31 Maret 2016, Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan putusan dengan  amar  mengabulkan  permohonan Praperadilan  yang  diajukan  oleh  Irwansyah Siregar  Bin  Muktar  Siregar  (keluarga korban), menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) No.  B.03/N.7.10/TB.1/02/2016  tanggal  22 Februari  2016  yang  dikeluarkan  oleh Termohon  (Kejaksaan  Negeri  Bengkulu) adalah  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat,  menyatakan segala  keputusan  atau  penetapan  yang dikeluarkan  lebih  lanjut  oleh  Termohon (Kejaksaan  Negeri  Bengkulu)  berkaitan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) No. B.03/N.7.10/TB.1/02/2016 tanggal 22
Februari  2016  adalah  tidak  sah  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
memerintahkan Termohon (Kejaksaan Negeri Bengkulu) untuk  menyerahkan berkas perkara
nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl  atas  nama  Terdakwa Novel  Bin  Salim  Baswedan  alias  Novel Baswedan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu  dan  melanjutkan  penuntutan perkara  atas  nama  Terdakwa  Novel  Bin Salim Baswedan alias Novel Baswedan.
Sekalipun  telah  terdapat  Putusan Praperadilan sebagaimana telah dikemukakan di atas, namun hingga saat ini Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  tidak  pernah mengembalikan  berkas  perkara  Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl  kepada  Pengadilan Negeri Bengkulu, padahal di dalam
pertimbangannya,
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) No. B.03/N.7.10/TB.1/02/2016
tanggal 22
Februari 2016 tersebut pada bagian 3 huruf b  telah  menyebutkan  Surat  Ketetapan  ini dapat dicabut kembali apabila ada Putusan Praperadilan,  namun  hingga  saat  ini perkara Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl tersebut  tidak  pernah  dilimpahkan  kembali untuk  disidangkan  dan  hingga  kini  tidak terdapat putusan untuk perkara dimaksud.
Dari uraian di atas mengenai pentingnya penegakan hukum pidana berjalan  dengan  baik  dengan  berbagai permasalahan  yang  ada,  maka  Penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai  berikut:  (1)  Kapan  sebenarnya Kejaksaan  menggunakan  kewenangannya dalam  menghentikan  penuntutan  terhadap suatu  perkara  dalam  sistem  peradilan
pidana?  (2)  Apakah  tepat  Kejaksaan menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian Penuntutan  (SKP2)  dalam  hal  perkaranya telah  terdaftar  di  Pengadilan  Negeri  ?  (3) Bagaimana mengatasi masalah yang timbul terhadap terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan  dalam  hal  perkaranya  telah terdaftar di Pengadilan Negeri ?

## II. Metode penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan  utama  yang  dilakukan  dengan cara
mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan  hukum  sebagai  norma, kaidah, peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Penelitian  terhadap  hukum dengan  pendekatan  demikian  merupakan penelitian  hukum  yang  normatif  atau penelitian hukum yang doktrinal. 11
Penelitian  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu menggambarkan perundang-undangan yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan  teori- teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang  menyangkut  permasalahan  yang diteliti.

## III. Analisis dan Pembahasan

## A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan
Istilah  Kejaksaan  sebenarnya  sudah ada  sejak  lama  di  Indonesia.  Pada  zaman kerajaan  Hindu-Jawa  di  Jawa  Timur,  yaitu pada  masa  Kerajaan  Majapahit,  istilah
11 Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1991. “Perbandingan Antara    Penelitian  Hukum    Normatif  dan  Penelitian Hukum  Empiris ”, Masalah-Masalah  Hukum ,  Nomor
9:  4.
dhyaksa,  adhyaksa  dan  dharma  dhyaksa sudah  mengacu  pada  posisi  dan  jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama  dalam  bahasa  sansekerta.  Menurut W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa  adalah  pejabat  negara  di  zaman Kerajaan Majapahit,  tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). 12 Andi  Zainal  Abidin  Farid  mengartikan Adhyaksa dalam berbagai arti seperti: 13
1) Superintendant atau superindance ;
2) Pengawas dalam urusan
kependekatan,  baik  agama  Budha maupun  Syiwa  dan  mengepalai kuil-kuil  yang  didirikan  sekitar istana;
3) Disamping itu juga bertugas sebagai hakim dan sebagai demikian ia berada dibawah perintah serta pengawasan mahapatih; 4) “Adhyaksa” sebagai hakim sedangkan “dharmaadyaksa”
sebagai “opperechter” nya;
5) “Adhyaksa”  sebagai rechter  van instructie bijde lanraad” , yang kalau dihubungkan dengan jabatan dunia
modern sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris.
12 W.F.  Stutterheim.  2017. Sejarah .  Retrieved  from: http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php? id=3,
13 Djoko  Prakoso.  1988. Surat  Dakwaan,  Tuntutan Pidana  dan  Eksaminasi  Perkara  di  Dalam  Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty, hlm. 13.
Dhyaksa  adalah  hakim  yang  diberi tugas  untuk  menangani  masalah  peradilan dalam  sidang  pengadilan  Para  dhyaksa  ini dipimpin  oleh  seorang  adhyaksa,  yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi  para  dhyaksa  tadi.  Krom  dan Van  Vollenhoven,  juga  seorang  peneliti Belanda,  bahkan  menyebut  bahwa  patih terkenal  dari  Majapahit  yakni  Gajah  Mada, jugaadalah  seorang  adhyaksa. 14 Pada masa  pendudukan  Belanda,  badan  yang ada  relevansinya  dengan  Jaksa  dan Kejaksaan  antara  lain  adalah Openbaar Ministerie .  Lembaga  ini  yang  menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan  Negeri), Jurisdictie  Geschillen (Pengadilan  Justisi) dan Hooggerechtshof (MA) dibawah perintah  langsung  dari  Residen/Asisten Residen.  Hanya  saja,  pada  prakteknya, fungsi  tersebut  lebih  cenderung  sebagai perpanjangan  tangan  Belanda  belaka. Dengan  kata  lain,  Jaksa  dan  Kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung antara lain : 15 a.  Mempertahankan segala peraturan
Negara;
b.  Melakukan penuntutan segala tindak pidana;
14 Krom dan Van Vollenhoven. 2010. Sejarah lahirnya Kejaksaan  Republik  Indonesia .  Retrieved  from: http://lotus bougenville.wordpress.com/2010/06/16/kejaksaan- agung/.
15 Etym  Zuafria  Am.  2010. Sejarah  Kejaksaan  RI . Retrieved
from:
http://ktjintelijen.blogspot.com/2010_05_01_archive
.html.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
c.  Melaksanakan  putusan  pengadilan pidana yang berwenang.
Fungsi  sebagai  alat  penguasa  itu akan  sangat  kentara,  khususnya  dalam menerapkan  delik-delik  yang  berkaitan dengan hatzaai arti kelen yang  terdapat dalam Wetboek  van  Strafrecht  (WvS) . Peran  Kejaksaan  sebagai  satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah  zaman  pendudukan  tentara Jepang  Nomor  1/1942,  yang  kemudian diganti  oleh  Osamu  Seirei  Nomor  3/1942, Nomor 2/1944 dan Nomor 49/1944. Eksistensi  kejaksaan  itu  berada  pada semua  jenjang  pengadilan,  yakni  sejak
Saikoo Hoooin (Pengadilan Agung),
Koootooo  Hooin (Pengadilan  Tinggi)  dan Tihooo Hooin (Pengadilan Negeri).
UU  No.  16/2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  juga  telah  mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  30, yaitu:  a.  Di  bidang  pidana,  Kejaksaan mempunyai  tugas  dan  wewenang  :  1) Melakukan  penuntutan;  2)  Melaksanakan penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan yang  telahmemperoleh  kekuatan  hukum tetap;  3)  Melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan  bersyarat;  4)  Melaksanakan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu berdasarkan undang-undang; 5)
Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan untuk  itu  dapat  melakukan  pemeriksaan
tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya dikoordinasikan  dengan  penyidik.  b.  Di bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara, Kejaksaan  dengan  kuasa  khusus  dapat bertindak  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan  untuk  dan  atas  nama  negara atau pemerintah. c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan : 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  2)  Pengamanan  kebijakan penegakan hukum; 3) Pengamanan peredaran barang cetakan; 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya  di  bidang  penuntutan.  Sebagai badan  yang  berwenang  dalam  penegakan hukum  dan  keadilan,  Kejaksaan  dipimpin oleh  Jaksa  Agung  yang  diangkat  dan diberhentikan  oleh  dan  bertanggung  jawab langsung  kepada  Presiden.  Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan  Cabang  Kejaksaan  Negeri  merupakan kekuasaan  negara  khususnya  dibidang penuntutan,  dimana  semuanya  merupakan satu  kesatuan  yang  utuh  yang  tidak  dapat dipisahkan. 16
16 Kejaksaan RI.  2016. Laporan Tahunan Kejaksaan RI. Jakarta : Kejaksaan RI,  hlm. 6.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,  Kejaksaan  dipimpin  oleh Jaksa  Agung  yang  dibantu  oleh  seorang Wakil  Jaksa  Agung  dan  beberapa  orang Jaksa  Agung  Muda  serta  Kepala  Badan Pendidikan  dan  Pelatihan.UU  No.  16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada  pada  posisi  sentral  dengan  peran strategis  dalam  pemantapan  ketahanan bangsa.  Karena  Kejaksaan  melakukan penuntutan  dan  penyidikan  terhadap  tindak pidana  tertentu  serta  berada  diporos  dan menjadi  filter  antara  proses  penyidikan  dan proses  pemeriksaan  di  persidangan  serta juga  sebagai  pelaksana  penetapan  hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga  lembaga   Kejaksaan  sebagai pengendali  proses  perkara (Dominus  Litis) , karena  hanya  institusi  Kejaksaan  yang dapat  menentukan  apakah  suatu  kasus dapat  diajukan  ke  pengadilan  atau  tidak berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  menurut Hukum  Acara  Pidana.  Perlu  ditambahkan, Kejaksaan  juga  merupakan  satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
(executive ambtenaar) .
Selain berperan dalam perkara pidana,  Kejaksaan  juga  memiliki  peran  lain dalam  Hukum  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara untuk mewakili pemerintah meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan  hukum  dan  tindakan  hukum lain  kepada  negara  atau  pemerintah,
meliputi Lembaga/ Badan Negara, Lembaga/Instansi  Pemerintah  Pusat  dan
Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, dan memberikan pelayanan  hukum  kepada  masyarakat. Jaksa  sebagai  pelaksana  kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
B.  Asas  Opportunitas  Dalam  Sistem Peradilan Pidana.
Sistem  peradilan  pidana (criminal
justice system) menurut Mardjono Reksodipoetro  adalah  sistem  pengendalian kejahatan  yang  terdiri  dari  lembaga- lembaga kepolisisan, kejaksaan, pengadilan dan  pemasyarakatan  terpidana.  Tujuan diadakannya sistem tersebut adalah:
1)  Mencegah  masyarakat  menjadi korban kejahatan;
2)  Menyelesaikan  kasus  kejahatan yang  terjadi  sehingga  masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan  dan  yang  bersalah dipidana;
3)  Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. 17
Marjono mengemukakan empat komponen sistem peradilan pidana
17 Mardjono  Reksodipoetro.  1993. “Sistem  Peradilan Pidana  Indonesia,  Melihat  pada  Kejahatan  dan Penegakan  Hukum  dalam  Batas-batas  Toleransi ”, Pidato  Pengukuhan  Penerimaan  Jabatan  Guru Besar  Tetap  dalam  Ilmu  Hukum  pada  Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta, hlm. 1.

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
(kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan lembaga pemasyarakatan), diharapkan dapat  bekerja  sama  dan  dapat  membentuk integrated  criminal  justice  system .  Apabila keterpaduan  dalam  bekerja  sistem  tidak dilakukan,  diperkirakan  akan  terdapat  tiga kerugian yaitu: 18
1)  Kesukaran  dalam  menilai  sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2)  Kesulitan dalam memecahkan
sendiri  masalah-masalah  pokok  di setiap  instansi  (sebagai  subsistem dari sistem peradilan pidana);
3)  Dikarenakan tanggung jawab setiap  instansi  sering  kurang  jelas terbagi,  maka  setiap  instansi  tidak terlalu  memperhatikan  efektivitas menyeluruh  dari  sistem  peradilan pidana.
Dalam  hukum  acara  pidana,  ada proses yang disebut penuntutan.
Penuntutan  yang  dilakukan  oleh  penuntut umum harus memiliki dua asas yang sangat mendasar,  yaitu  asas  legalitas  dan  asas opportunitas .  Kedua  asas  yang  harus  ada dalam  semua  penuntutan.  Menurut  asas legalitas,  penuntut  umum  wajib  menuntut seseorang  yang  didakwa  telah  melakukan tindakan  pidana.  Sedangkan  menurut  asas opportunitas ,  penuntut  umum  tidak  wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut
18 Ibid., hlm. 84-85.
pertimbangannya  apabila  orang  tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum.  Jadi  demi  kepentingan  umum, seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana dapat tidak dituntut. 19
Oleh karena wewenang harus seimbang  dengan  pertanggungjawaban 20 dengan demikian deponering sebagai wewenang khusus merupakan suatu keputusan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh karena wewenang selalu diimbangi oleh pertanggungjawaban. 21 Menurut
Yusril bahwa untuk menjawab  apakah  keputusan deponering tersebut  dapat  diperkarakan  kembali  atau tidaklah mudah. Karena belum ada yurisprudensi  tentang  perkara  seperti  ini. Undang-undang juga tidak berkata apa-apa, tidak membolehkan dan juga tidak melarang. Dalam teori ilmu hukum sebagaimana  berkembang  di  Belanda deponering adalah pelaksanaan dari “ opportuniteitbeginsel ” atas “asas opportunitas ”  yang  dimiliki  sebagai  “hak” Jaksa Agung. Namun, Pasal 35 huruf c UU Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  tidak  menyebut  hal  itu sebagai  “hak”,  melainkan  sebagai  “tugas dan wewenang” Jaksa Agung. 22
19 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987. Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia. Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 29.
20 Dimock,  Marshall  E,  Gladys  Ogden  Dimock  & Douglas  M.  Fox.  1989. Administrasi  Negara. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 34.
21 Ibid.
22 Yusril  Ihza  Mahendra.  2010. Deponering  Kasus Bibit  Chandra  dan  Problematikanya .  Retrieved From:
Deponering atau yang dikenal dengan penyampingan  perkara  demi  kepentingan umum  merupakan  salah  satu  wewenang yang diberikan oleh undang-undang terhadap  jaksa  dalam  hal  ini  Jaksa  Agung. Hal  ini  diatur  jelas  dalam  UU  No.  16/2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia. Dalam  undang-undang  tersebut  dijelaskan bahwa deponering adalah  tugas  dan wewenang  yang  diberikan  secara  khusus untuk  Jaksa  Agung  dalam  menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Menyampingkan perkara sebagaimana dimaksud  dalam  ketentuan  ini  merupakan pelaksanaan asas opportunitas yang hanya dapat  dilakukan  Jaksa  Agung  setelah memperhatikan  saran  dan  pendapat  dari badan  kekuasaan  negara  yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. 23
Konsep  Kepentingan  Umum  oleh Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara
Jaksa diperbolehkan menyampingkan  perkara  sekalipun  bukti- buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan  dari  hakim.  Tindakan  untuk tidak  menuntut  karena  alasan  kebijakan  ini timbul  karena  penuntut  umum  tidak  hanya melihat  tindak  pidana  itu  sendiri  lepas daripada  hubungannya  dengan  sebab  dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya  mencocokkannya  dengan  sesuatu peraturan  hukum  pidana  akan  tetapi  ia mencoba  menempatkan  kejadian  itu  pada proporsi  yang  sebenarnya  dan  kemudian
http://yusril.ihzamahendra.com/2010/10/12/deponeri ngkasus-bibit-chandra-dan problematikanya/
23 Pasal  35  huruf  c  dan  Penjelasannya  UU  No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
memikirkan  cara  penyelesaian  sebaik- baiknya menurut kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. 24
Jaksa sebagaimana yang dimaksud di atas  adalah  Jaksa  Agung.  Dari  penjalasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan  asas opportunitas tersebut adalah untuk melihat apakah suatu perkara tersebut  layak  dilakukan  penuntutan  atau tidak  dengan melihat  bukan  saja  dari  sudut pandang sebab akibatnya perkara melainkan  dari  sudut  pandang  kepentingan umum.  Seperti  yang  dikatakan  dalam pedoman pelaksana UU No. 8/1981 tentang Hukum  Acara  Pidana  yang  memberi penjelasan  “dengan  demikian,  kriteria  demi kepentingan  umum  dalam  penerapan  asas opportunitas di negara kita adalah didasarkan  untuk  kepentingan  negara  dan masyarakat  dan  bukan  untuk  kepentingan masyarakat.”  Ini  mirip  dengan  pendapat Soepomo  yang  mengatakan  “baik  di Belanda maupun di Hindia Belanda berlaku yang  disebut  asas opportunitas dalam tuntutan  pidana  itu  artinya  Badan  Penuntut Umum  wewenang  tidak  melakukan  suatu penuntutan,  jikalau  adanya  tuntutan  itu dianggap  tidak  “ oppotuun ”,  tidak  guna kepentingan masyarakat.” 25
Oleh  karenanya  Jaksa  Agung  dalam menyampingkan  suatu  perkara  haruslah melihat dampaknya apakah dengan dilakukannya penuntutan tersebut berdampak luas bagi kepentingan
24 Andi  Hamzah.  2006. Analisis  Dan  Evaluas  Hukum Tentang  Pelaksanaan  Asas  Opportunitas  Dalam Hukum Acara Pidana. Jakarta: BPHN, hlm. 12.
25 Ibid. , hlm. 20.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
masyarakat atau tidak. Penulis berpendapat bahwa deponering tersebut haruslah memberikan kemanfaatan dan harus mempertimbangkan dengan baik sehubungan bahwa hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan. 26
Oleh  sebab  itu  Jaksa  Agung  dalam menyampingkan  suatu  perkara  haruslah hati-hati  dalam  menafsirkan  kepentingan umum setelah meminta saran dan pendapat dari  badan  kekuasaan  negara.  Namun konsep  kepentingan  umum  sebagaimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf c tersebut adalah  kepentingan  bangsa  dan  negara dan/atau  kepentingan  masyarakat  luas. Konsep  tersebut  terbilang  sempit,  tidak sama dengan Netherland dan Jepang untuk menerapkan asas opportunitas ialah menyangkut  perkara  kecil  ( trivial  cases ), usia  lanjut  ( old  age ),  dan  kerugian  sudah diganti  ( damage  has  beensettled ).  Di Jerman,  penyampingan  perkara  dilakukan dengan  syarat  dan  tanpa  syarat  hanya harus  meminta  izin  dari  hakim  karena mereka  menganut  asas legalitas ,  izin  itu pada umumnya diberikan. 27
Berbeda dengan penghentian
penuntutan karena alasan teknis, deponering tersebut  merupakan  wewenang untuk  tidak  menuntut  oleh  Jaksa  Agung berdasarkan  alasan  kebijakan  atau  politis sekalipun bukti-bukti sudah cukup.
26 Djoko Prakoso. 1985. Eksistensi Jaksa Di Tengah- Tengah  Masyarakat. Jakarta:  Ghalia  Indonesia, hlm. 90.
27 Darmono.  2013. Penyampingan  Perkara  Pidana Seponering  Dalam  Penegakan  Hukum. Jakarta: Solusi Publishing, hlm. 61.
Oleh  karena  itu  penulis  berpendapat bahwa konsep kepentingan umum yangdimaksud  tersebut  merupakan  konsep yang  tidak  memiliki  batasan  atau  bersifat abstrak dan menjadi sepenuhnya kewenangan  Jaksa  Agung  untuk  memberi penafsiran  terhadap  kepentingan  umum tersebut.  Penulis  mengatakan  menjadi sepenuhnya  wewenang  dari  Jaksa  Agung karena  menyampingkan  suatu  perkara Jaksa  Agung  hanya  meminta  saran  atau pendapat,  artinya  hanya  meminta  masukan dari  badan  kekuasaan  negara  namun pada akhirnya wewenang penuh ada pada Jaksa Agung.  Seperti  yang  telah  dijelaskan deponering tersebut  merupakan  wewenang eksklusif  yang  hanya  dimiliki  oleh  Jaksa Agung, wewenang berarti hak dan kewajiban. 28
Kemudian wewenang harus seimbang dengan tanggungjawab dalam hal  ini Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara  berdasarkan  kepentingan  umum maka  harus  disertai  dengan  tanggung jawab. Jadi yang dimaksud tanggung jawab di  sini  adalah  bagaimana  Jaksa  Agung membuktikan  konsep  kepentingan  umum tersebut,  karena  seperti  yang  dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra bahwa “ deponering merupakan  wewenang,  bukan mustahil keputusan deponering dapat digugat ke pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang
28 Ridwan  H.R.  2013. Hukum  Administrasi  Negara . Edisi  Revisi,  Jakarta:  RajaGrafindoPersada,  hlm. 90.
menyampingkan  perkara  itu,  Jaksa  Agung memiliki  alasan  yang  cukup,  yakni  sejauh mana deponering itu memenuhi syarat demi kepentingan  umum,  yakni  kepentingan bangsa  dan  negara  dan/atau  kepentingan masyarakat luas.” 29

## C.  Kajian  Perkara  Terhadap  Terdakwa Novel Bin Salim Baswedan.
Tanggal  29  Januari  2016  dengan Surat  Pelimpahan  Perkara  Nomor  Nomor: APB-21/N.7.10/Epp.2/01/2016, Kejaksaan Negeri  Bengkulu  melimpahkan  perkara pidana  atas  nama  Tersangka  Novel  Bin Salim  Baswedan  ke  Pengadilan  Negeri Bengkulu dengan acara pemeriksaan biasa, dengan  Surat  Dakwaan  Nomor  PDM- 219/BKL/12/2015  tertanggal  29  Januari 2016,  yang  ditandatangani  oleh  I  Made Sudarman  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum pada  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu.  Pada tanggal  29  Januari  2016,  telah  terdaftar  di Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Bengkulu dibawah register perkara
Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl.,  dan  berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu  Nomor  31/Pid.B/2016/PN.Bgl., telah  ditunjuk  Majelis  Hakim  yang  akan memeriksa  dan  mengadili  perkara  tersebut dengan  susunan  Majelis  Hakim    Diris Sinambela, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis,  DR.  Joner  Manik,  S.H.,  M.H sebagai  Hakim  Anggota  I,  Suparman,  S.H., M.H  sebagai  Hakim  Anggota  II,  Immanuel, S.H.,  M.H  sebagai  Hakim  Anggota  III,  dan Zeni  Zaenal  Mutaqim,  S.H.,  M.H  sebagai
29 O.C  Kaligis.  2011. Deponering  Teori  Dan  Praktik. Bandung:  Alumni, hlm. 2.
Hakim  Anggota  IV,  dan  yang  menjadi Panitera  Pengganti  adalah  A.  Wibisono, S.Sos dan Tuty Daulae Hutabarat.
Pada  tanggal  01  Februari  2016, Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara tersebut  pada  hari  Selasa  tanggal  16 Februari  2016.    Tanggal  01  Februari  2016 Yuliswan  Kuasa  Hukum  dari  saudara Irawan  Siregar  dan  saudara  Dedy  Muryadi sebagai  korban  dugaan  tindak  pidana penganiayaan melakukan upaya pelayangan  surat  permohonan  penegakan keadilan  kepada  Ketua  Mahkamah  Agung RI dengan Nomor 019/SP/I-A-YDR/II/2016.
Selanjutnya  pada  2  Februari  2016 Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  melakukan upaya  dengan  mengajukan  permohonan pengembalian berkas perkara untuk melakukan perubahan surat dakwaan kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Bengkulu dengan surat
nomor B-
120/N.7.10/Ep.1/02/2016.  Dengan  isinya sebagai  berikut:  “Sehubungan  dengan pelimpahan  perkara  a.n  Novel  Bin  Salim Baswedan  berdasarkan  Surat  Pelimpahan Perkara  Acara  Pemeriksaan  Biasa  Nomor: APB-21/N.7.10/Epp.2/01/2016  tanggal  29 Januari  2016,  maka  kami  akan  melakukan perubahan  surat  dakwaan  dengan  tujuan untuk  melakukan  penyempurnaan  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  144  ayat  (2)  UU No.  8/1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana. Guna  pelaksanaan  ketentuan  tersebut diatas,  dimohon  agar  dapat  diserahkan kembali berkas perkara dan

## Tanjungpura Law Journal
Vol. 2, Issue 1, January 2018
kelengkapannya  kepada  kami,  untuk  dapat segera  dilakukan  penelitian  dan  perubahan seperlunya demi kepentingan penuntutan”.
Setelah  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu membuat surat  permohonan pengembalian berkas  untuk  melakukan    perubahan  surat dakwaan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri Bengkulu,  pada  05  Februari  2016  Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara  tersebut,  menerbitkan  Penetapan Nomor 31/Pid.B/2016/PN Bgl dengan
menetapkan: 1)  Mengabulkan permohonan Pemohon; 2)  Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengembalikan  berkas  perkara Nomor: 31/Pid.B/2016/PN Bgl atas
nama  Terdakwa  Novel  Bin  Salim
Baswedan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu. Selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2016 dengan surat Nomor W8.UI/38/Pid/01.10/2016/PN.Bgl,
Ketua Pengadilan  Negeri  Bengkulu  menyerahkan kembali  berkas  perkara  pidana  tersebut kepada  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  , dengan  berita  acara  serah  terima  berkas pekara yang diserahkan berupa:
1)  Berkas Perkara Nomor: BP/13/V/2015/DITTIPIDUM tanggal 5 Mei 2015 atas
Tersangka Novel Bin Salim Baswedan. 2)  Surat  Dakwaan  Nomor:  REG. PERKARA: PDM-
219/BKL/12/2015 tanggal 29
Januari 2016.
Jika  dilihat  dalam  Bab  XV  tentang Penuntutan,  mulai  pada  Pasal  137-144  UU No.  8/1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, maka dapat diuraikan sebagai berikut:
Pasal 137 Penuntut
Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun  yang  didakwa  melakukan  suatu tindak  pidana  dalam  daerah  hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
Pasal  138  ayat  (1)  Penuntut  Umum setelah  menerima  hasil  penyidikan  dari Penyidik segera mempelajari dan menelitinya  dan  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari wajib  memberitahukan  kepada  Penyidik apakah  hasil  penyidikan  itu  sudah  lengkap atau  belum.  Ayat  (2)  Dalam  hal  hasil penyidikan ternyata belum lengkap,
Penuntut  Umum  mengembalikan  berkas perkara  kepada  Penyidik  disertai  petunjuk tentang  hal  yang  harus  dilakukan  untuk dilengkapi  dan  dalam  waktu  14  (empat belas)  hari  sejak  tanggal  penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan  kembali  berkas  perkara  itu kepada Penuntut Umum.
Pasal  139  setelah  Penuntut  Umum menerima  atau  menerima  kembali  hasil penyidikan  yang  lengkap  dari  Penyidik,  ia segera, menentukan apakah berkas perkara  itu  sudah  memenuhi  persyaratan untuk  dapat  atau  tidak  dilimpahkan  ke Pengadilan.
Pasal 140 ayat (1) dalam hal Penuntut Umum  berpendapat  bahwa  dari  hasil penyidikan  dapat  dilakukan  penuntutan, dalam  waktu  secepatnya  membuat  surat dakwaan.  Ayat  (2):  a.  Dalam  hal  Penuntut Umum  memutuskan  untuk  menghentikan penuntutan  karena  tidak  terdapat  cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan  tindak  pidana  atau  perkara ditutup  demi  hukum,  Penuntut  Umum menuangkan  hal  tersebut  dalam  surat ketetapan.  b.  Isi  surat  ketetapan  tersebut diberitahukan  kepada  tersangka  dan  bila  ia ditahan,  wajib  segera  dibebaskan.  c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga  atau  Penasihat  Hukum,  Pejabat Rumah  Tahanan  Negara,  Penyidik  dan Hakim.  d.  Apabila  kemudian  ternyata  ada alasan baru, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.
Pasal  141  Penuntut  Umum  dapat melakukan  penggabungan  perkara  dan membuatnya  dalam  satu  surat  dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan  ia  menerima  beberapa  berkas perkara  dalam  hal:  a.  beberapa  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  yang sama  dan  kepentingan  pemeriksaan  tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;  b.  beberapa  tindak pidana  yang  bersangkut-paut  satu  dengan yang  lain;  c.  beberapa  tindak  pidana  yang tidak  bersangkut-paut  satu  dengan  yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu  ada  hubungannya,  yang  dalam  hal  ini
penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.
Pasal 142 Dalam hal Penuntut Umum menerima  satu  berkas  perkara  yang memuat  beberapa  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  beberapa  orang  tersangka yang  tidak  termasuk  dalm  ketentuan  Pasal 141,  Penuntut  Umum  dapat  melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.
Pasal  143  ayat  (1)  Penuntut  Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan  permintaan  agar  segera  mengadili perkara  tersebut  disertai  dengan  surat dakwaan.    Ayat  (2)  Penuntut  Umum membuat  surat  dakwaan  yang  diberi tanggal  dan  ditandatangani  serta  berisi:  a. nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  kebangsaan, tempat  tinggal,  agama  dan  pekerjaan tersangka;  b.  uraian  secara  cermat,  jelas dan  lengkap  mengenai  tindak  pidana  yang didakwakan  dengan  menyebutkan  waktu dan  tempat  tindak  pidana  itu  dilakukan. Ayat  (3)  Surat  dakwaan  yang  tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.  (4)  Turunan  surat  pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya  atau  penasihat  hukumnya  dan penyidik,  pada  saat  yang  bersamaan dengan  penyampaian  surat  pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.
Pasal  144  ayat  (1)  Penuntut  Umum dapat  mengubah  surat  dakwaan  sebelum

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Pengadilan  menetapkan  hari  sidang,  baik dengan  tujuan  untuk  menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.  Ayat  (2)  Pengubahan  surat dakwaan  tersebut  dapat  dilakukan  hanya satu  kali  selambat-lambatnya  tujuh  hari sebelum sidang dimulai.  Ayat (3) Dalam hal Penuntut  Umum  mengubah  surat  dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka  atau  Penasihat  Hukum  dan Penyidik.
Dari ketentuan yang sudah di uraikan di atas, Jaksa berpendapat bahwa dari hasil penyidikan  dapat  dilakukan  penuntutan,  ia dalam  waktu  secepatnya  membuat  surat dakwaan,  yaitu  mengacu  pada  Pasal  140 ayat  (1)  UU  No.  8/1981  tentang  Hukum
Acara Pidana. Namun dalam perkembangannya Jaksa melakukan
permohonan  perubahan  surat  dakwaan dengan  dasar  Pasal  144  ayat  (2)  UU  No.
8/1981 tentang Hukum Acara PidanaPengubahan surat dakwaan tersebut dapat  dilakukan  hanya  satu  kali  selambat- lambatnya  tujuh  hari  sebelum  sidang dimulai.  Jaksa  melakukan  permohonan perubahan  surat  dakwaan  pada  tanggal  05 Februari  2016,  penetapan  hari  sidang pertama  telah  ditetapkan  Majelis  Hakim yakni hariSelasatanggal 16 Februari 2016.
Namun,  pada  tanggal  22  Februari 2016 Kejaksaan Negeri Bengkulu menerbitkan  Surat  Ketetapan  Penghentian Penuntutan
dengan Nomor: Kep- 03/N.7.10/Ep.1/02/2016  dalam  perkara  an. Terdakwa  Novel  Bin  Salim  Baswedan
dengan  alasan-alasan  untuk  menghentikan penuntutan yaitu:
a.  Tidak terdapat cukup bukti; b.  Perkara ditutup demi hukum.
Permintaan pengembalian berkas perkara  Nomor  31/Pid.B/2016/PN.Bgl  oleh Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  kepada  Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan tujuan melakukan  perubahan  surat  dakwaan  dan melakukan penyempurnaan sesuai ketentuan    Pasal  144  ayat  (1)  dan  (2)  UU No.  8/1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, telah  menyalahi  prosedur  beracara  di Pengadilan  Negeri,  karena  pengembalian berkas  perkara  kepada  Jaksa  Penuntut Umum  hanya  dikenal  didalam  UU  No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk acara  pemeriksaan  perkara  dengan  acara singkat  yang  tidak  terdapat  surat  dakwaan, melainkan  catatan  tentang  tindak  pidana yang  disampaikan  Jaksa  Penuntut  Umum secara  lisan  dipersidangan  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  203  UU  No. 8/1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, sedangkan untuk acara pemeriksaan perkara  dengan  acara  biasa  tidak  dikenal. Perkara Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
Bengkulu dengan acara pemeriksaan biasa.
Di  dalam  Pasal  144  ayat  (3)  UU  No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya ditentukan bahwa dalam hal Jaksa Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum menyampaikan turunannya kepada
tersangka  atau  penasihat  hukum  dan
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018 Penyidik, tanpa perlu meminta pengembalian berkas perkara.
Demikian  juga  dengan  Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 5 Februari 2016 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri
Bengkulu  untuk  mengembalikan  berkas perkara Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl., didalam  UU  No.  8/1981  tentang  Hukum
Acara Pidana
tidak ditemukan pengaturannya.
Di dalam Buku II Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi
Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan terbitan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Tahun  2009,  perihal perubahan  surat  dakwaan,  tidak  mengatur adanya  pengembalian  berkas  perkara  dan perlunya diterbitkan Penetapan untuk pengembalian  berkas  perkara  oleh  Majelis Hakim, melainkan hanya mengatur waktu 7 (tujuh)  hari  bagi  Penuntut  Umum  untuk melakukan perubahan surat dakwaan sebelum disidangkan, dan perubahan hanya  dapat  dilakukan  1  (satu)  kali,  serta perubahan  tersebut  diberitahukan  kepada Tersangka atau Penasihat Hukumnya.
Setelah  berkas  perkara  dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu, ternyata  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  telah mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2
No.B.03/N.7.10/TB.1/02/2016  tanggal  22 Februari 2016, dengan dasar pertimbangan bahwa  perkara  tersebut  tidak  terdapat cukup  bukti  dan  perkara  tersebut  ditutup
demi  hukum.  Didalam  rumusan  Pasal  140 ayat  (2)  huruf  a  UU  No.  8/1981  tentang Hukum  Acara  Pidana,  memang  telah ditentukan  secara  alternatif  dan  bukan kumulatif  bahwa  Kejaksaan  berwenang menghentikan perkara dalam tahap penuntutan dalam hal tidak terdapat adanya cukup  bukti,  atau  peristiwanya  ternyata bukan merupakan  tindak  pidana,  atau    dan perkara  tersebut  ditutup  demi  hukum. Namun  tidak  tepat  Kejaksaan  menerbitkan Surat  Ketetapan  Penghentian  Penuntutan (SKP2) pada saat perkaranya telah terdaftar diregister  di  Pengadilan  Negeri.  Penulis berpendapat  dalam  hal  terbitnya  Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) dengan pertimbangan tidak terdapat adanya  cukup  bukti,  atau  peristiwanya ternyata    bukan  merupakan  tindak  pidana, atau    dan  perkara  tersebut  ditutup  demi hukum, seharusnya dilakukan pada tahapan penyidikan.
Dengan  terbitnya  Surat  Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2
No.B.03/N.7.10/TB.1/02/2016  tanggal  22 Februari  2016  tersebut,  telah  bertentangan dengan  ketentuan  Pasal  144  ayat  (1)  UU No.8/1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana. Penuntut Umum tidak melanjutkan penuntutan dalam kaitannya dengan perubahan  surat  dakwaan,  dapat  dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang.  Dalam  perkara  pidana  Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menetapkan hari persidangan.

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Terbitnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2
tersebut, dengan surat Nomor B- 179/N.7.10/Ep.1/02/2016 tanggal 23
Februari  2016,  Kejaksaan  Negeri  Bengkulu telah  meminta  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri Bengkulu untuk melakukan penghapusan  dalam  register  perkara  di Pengadilan  Negeri  Bengkulu  terhadap perkara Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl.
Permintaan  penghapusan  register  perkara Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl tersebut menimbulkan permasalahan hukum, karena tidak  diatur  dalam  UU  No.  8/1981  tentang Hukum  Acara  Pidana.  Tentu  menjadi pertanyaan  bagaimana  cara  penghapusan register perkara
Nomor
31/Pid.B/2016/PN.Bgl dilakukan. Setiap
perkara  pidana  yang  dilimpahkan  ke Pengadilan Negeri dengan acara pemeriksaan  biasa,  harus  diperiksa,  diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
Perkara  tersebut  di  atas  menjadi permasalahan,  setelah  berkas  perkara dikembalikan  kepada  Kejaksaan  Negeri Bengkulu, lalu mengeluarkan Surat
Ketetapan  Penghentian  Penuntutan  atau
SKP2 No.B.03/N.7.10/TB.1/02/2016 tanggal 22 Februari 2016.Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2 tersebut, selanjutnya telah diajukan permohonan  Praperadilan  oleh  Irwansyah Siregar  Bin  Muktar  Siregar  (keluarga korban)  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  Bengkulu  tanggal  02
Maret 2016 dibawah register perkara Nomor 02/Pid.Pra/2016/PN.Bgl. Terhadap permohonan  Praperadilan  tersebut,  tanggal 31 Maret 2016, Pengadilan Negeri
Bengkulu telah memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Praperadilan  yang  diajukan  oleh  Irwansyah Siregar  Bin  Muktar  Siregar  (keluarga korban),  menyatakan  Surat  Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) No. B.03/N.7.10/TB.1/02/2016 tanggal 22
Februari  2016  yang  dikeluarkan  oleh Termohon  (Kejaksaan  Negeri  Bengkulu) adalah  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat,  menyatakan segala  keputusan  atau  penetapan  yang dikeluarkan  lebih  lanjut  oleh  Termohon (Kejaksaan  Negeri  Bengkulu)  berkaitan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) No. B.03/N.7.10/TB.1/02/2016 tanggal 22
Februari  2016  adalah  tidak  sah  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan Termohon (Kejaksaan
Negeri Bengkulu) untuk  menyerahkan berkas perkara Nomor
31/Pid.B/2016/PN.Bgl  atas  nama  Terdakwa Novel  Bin  Salim  Baswedan  alias  Novel Baswedan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu  dan  melanjutkan  penuntutan perkara  atas  nama  Terdakwa  Novel  Bin Salim Baswedan alias Novel Baswedan.
Sekalipun  telah  terdapat  Putusan Praperadilan sebagaimana telah dikemukakan di atas, namun hingga saat ini Kejaksaan  Negeri  Bengkulu  tidak  pernah
mengembalikan  berkas  perkara  Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl  kepada  Pengadilan Negeri  Bengkulu  dan  hingga  saat  ini perkara Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl tersebut tidak pernah disidangkan dan tidak terdapat  putusan  untuk  perkara  dimaksud. Sehingga perkara tersebut menjadi perkara yang  menggantung.  Mengatasi  masalah yang  timbul  terhadap  Surat  Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) oleh Kejaksaan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana dalam  perkara  Novel  Baswedan  misalnya, harus diselesaikan agar mendapat kepastian hukum. Berkas perkara dikembalikan ke Pengadilan Negeri Bengkulu agar dapat diputus.
Hans  Kelsen  seperti  dikutip  Kelik Wardiono menegaskan mengenai kepastian hukum,  meskipun  norma  hukum  tidak mengakomodasi  nilai  mutlak  berdasarkan standar moralitas sebagai substansnya, hal ini  tidak  berarti  norma  hukum  tidak  dapat mewujudkan keadilan. Keadilan bagi Kelsen adalah  kesesuaian  dengan  hukum  positif. Jika  suatu  norma  umum  diterapakan  pada satu  kasus,  akan  tetapi  tidak  diterapkan pada  kasus  sejenis  yang  muncul  maka dikatakan  “tidak  adil”,  ketidakadilan  yang terlepas  dari  berbagai  pertimbangan  moral dan nilai norma umum tersebut. Adil adalah mengungkap nilai kecocokan relatif dengan sebuah  norma,  adil  adalah  kata  lain  dari sah. Hal di atas didasarkan pada pemahaman  bahwa  pertimbangan  nilai, harus dibedakan dengan nilai yang membentuk  norma  tersebut.  Pertimbangan
nilai  bisa  benar  atau  salah,  karena  ia mengacu  pada  sebuah  norma  dari  sebuah sistem yang berlaku. Namun sebuah norma tidak  bisa  dinyatakan  benar  atau  salah,  ia hanya  dapat  dinyatakan  berlaku  atau  tidak berlaku.  Nilai  yang  tercipta  dalam  sebuah norma  pun  harus  dibedakan  dengan  nilai yang  merupakan  kehendak  atau  keinginan seorangindividu  yang  terarah  ada  obyek tertentu.  Dengan  demikian  sebuah  perilaku bernilai positif atau negatif, bukan karena ia dikehendaki atau tidak dikehendaki, melainkan  karena  ia  sesuai  atau  tidak sesuai  dengan  sebuah  norma.  Dengan demikian  tujuan  perumusan  norma  hukum adalah  melakukan  penilaian  terhadap  fakta aktual  yang  ada  dalam  ruang  dan  waktu, bukan melakukan penilaian terhadap norma hukum sebagai standar nilaiya.
Penciptaan norma hukum tidak ditujukan  untuk  merealisasikan  nilai-nilai moral  absolut  (keadilan)  ataupun  “sekedar” mengakui  dan  mewujudkan  nilai-nilai  yang terbentuk dari perilaku-perilaku yang terpolakan sebagai perilaku hukum (kemanfaatan), akan tetapi berupaya mewujudkan  nilai-nilai  yang  ditetapkan  di dalam  norma  hukum  itu  sendiri  (kepastian hukum). 30
Kepastian hukum suatu perkara harus melihat  aspek  arif  dan  bijaksana.  Cara penyelesaian  perkara  harus  menghasilkan solusi,  bukan  menimbulkan  masalah.  Jika
30 Kelik Wardiono.  2015. ” Pure Theory of Law – Hans Kelsen:  Sebuah  Eksplanasi  dari  Perspektif  Basis Epistemologi ” , Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Surakarta, hlm . 105-106.
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
memang perkara tidak terdapat cukup bukti maka  sebaiknya  dihentikan  dalam  tahapan penyidikan, atau dalam hal   berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P 21) diserahkan  ke  Kejaksaan    dapat  dihentikan
untuk tidak dilanjutkan ke penuntutan/pengadilan.  Namun tidak dalam hal perkaranya sudah di register pengadilan,  kemudian    adanya  perubahan surat dakwaan dan melakukan penyempurnaan  sesuai  ketentuan  Pasal 144 ayat (2) UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara  Pidana  dengan  cara  pengembalian berkas  perkara,  selanjutnya  menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.
Seharus Kejaksaan dalam melakukan kewenangan  menerbitkan  Surat  Ketetapan Penghentian  Penuntutan  (SKP2)  dalam Sistem  Peradilan  Pidana,    pada  saat perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan  Negeri.  Karena  Kejaksaan
Negeri
Bengkulu tidak pernah mengembalikan  berkas  perkara  Nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl  kepada  Pengadilan Negeri  Bengkulu,  mengakibatkan  tidak pernah  disidangkan  dan  tidak  terdapat putusan  untuk  perkara  tersebut.  Pada akhirnya  perkara  ini  menjadi  perkara  yang menggantung.

## IV. Penutup
Kejaksaan  melakukan  kewenangan menerbitkan  Surat  Ketetapan  Penghentian Penuntutan  (SKP2)  dengan  alasan  tidak cukup  bukti  dapat  dilakukan  pada  tahap penyidikan, sebelum proses perkara terdaftar  di Pengadilan Negeri.  Tidak tepat
dan  bertentangan  dengan  UU  No.8  Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menerbitan  Surat  Ketetapan  Penghentian Penuntutan  (SKP2)    setelah  perkaranya terdaftar di Pengadilan Negeri.
Mengatasi  masalah  yang  timbul  dari Surat  Ketetapan  Penghentian  Penuntutan (SKP2)  oleh  Kejaksaan  dalam  Sistem Peradilan  Pidana  dalam  perkara  Novel Baswedan, harus diselesaikan agar mendapat kepastian hukum. Berkas perkara dikembalikan ke Pengadilan Negeri Bengkulu agar dapat diputus.
Terlebih  berdasarkan    Keputusan Praperadilan    tanggal  31  Maret  2016, Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan  putusan  dengan  mengabulkan permohonan  Praperadilan  yang  diajukan oleh  Irwansyah  Siregar  Bin  Muktar  Siregar (keluarga korban), menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) No.  B.03/N.7.10/TB.1/02/2016  tanggal  22 Februari  2016  yang  dikeluarkan  oleh Termohon  (Kejaksaan  Negeri  Bengkulu) adalah  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat,  menyatakan segala  keputusan  atau  penetapan  yang dikeluarkan  lebih  lanjut  oleh  Termohon (Kejaksaan  Negeri  Bengkulu)  berkaitan dengan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) No. B.03/N.7.10/TB.1/02/2016 tanggal 22
Februari  2016  adalah  tidak  sah  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan Termohon (Kejaksaan Negeri Bengkulu) untuk  menyerahkan
Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
berkas perkara nomor 31/Pid.B/2016/PN.Bgl  atas  nama  Terdakwa Novel  Bin  Salim  Baswedan  alias  Novel
Baswedan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu  dan  melanjutkan  penuntutan perkara  atas  nama  Terdakwa  Novel  Bin Salim Baswedan alias Novel Baswedan.

## Bibliografi
Buku:
Andi  Hamzah.  2006. Analisis  Dan  Evaluas Hukum  Tentang  Pelaksanaan  Asas Opportunitas  Dalam  Hukum  Acara Pidana. Jakarta: BPHN.
Darmono.  2013. Penyampingan  Perkara
Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum , Jakarta: Solusi Publishing.
Dimock, Marshall E, Gladys Ogden Dimock
& Douglas M. Fox. 1989, Administrasi
Negara , Jakarta: Penerbit Erlangga.
Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika.  1987.
Mengenal  Lembaga  Kejaksaan  di Indonesia, Jakarta, PT. Bina Aksara.
Djoko  Prakoso.  1985. Eksistensi  Jaksa  Di Tengah-Tengah  Masyarakat. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
,  1988, Surat  Dakwaan,
Tuntutan  Pidana  dan  Eksaminasi Perkara  di  Dalam  Proses  Pidana.
Yogyakarta: Liberty.
H.M.A.  Kuffal.  2005. Penerapan  KUHAP dalam  Praktik  Hukum. Malang:  UMM
Press.
Kejaksaan  RI.  2016. Laporan  Tahunan Kejaksaan RI, Jakarta: Kejaksaan RI.
Leden Marpaung. 1995. Proses Penanganan  Pidana  Bagian  Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Mahkamah Agung. 2009. Pedoman
Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Tentang Perubahan Surat  Dakwaan. Jakarta:  Mahkamah Agung RI.
O.C  Kaligis.  2011. Deponering  Teori  Dan Praktik. Bandung: Alumni.
Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana
Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ridwan  H.R.  2013. Hukum  Administrasi Negara . Edisi Revisi. Jakarta:
RajaGrafindoPersada.

## Jurnal:
Ari Wibowo. 2015. Independensi Kejaksaan
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Jurnal Hukum Istinbath , 12 (1). Ronny Hanitijo Soemitro. 1991.
“Perbandingan  Antara    Penelitian Hukum    Normatif  dan  Penelitian Hukum  Empiris ”, Masalah-Masalah Hukum , Nomor 9.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1958  Nomor  127,

## Tanjungpura Law Journal Vol. 2, Issue 1, January 2018
Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 1660).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 760). Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 67).
Makalah:
Kelik Wardiono. 2015. ” Pure Theory of Law –  Hans  Kelsen:  Sebuah  Eksplanasi dari  Perspektif  Basis  Epistemologi ” ,
Prosiding Seminar Nasional Pengembangan  Epistemologi  Ilmu
Hukum, Surakarta.
Mardjono  Reksodipoetro.  1993. “Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia,  Melihat pada  Kejahatan  dan  Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi ”,
Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia , Jakarta.

## Koran:
Muhammad  Abduh  .  2012. “Penghentian
Penyidikan Tindak Pidana dan Penyelesaian  di  Luar  Pengadilan Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Wewenang ”.
Kompas, 15 Mei.
Internet:
Etym Zuafria Am. 2010. Sejarah Kejaksaan RI . Retrieved from: http://ktjintelijen.blogspot.com/2010_0 5_01_archive .html. Krom  dan  Van  Vollenhoven.  2010. Sejarah Lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia . Retrieved from:  http://lotus bougenville.wordpress.com/2010/06/1 6/kejaksaan-agung/.
W.F.  Stutterheim.  2017. Sejarah .  Retrieved from:
http://www.kejaksaan.go.id/tentang_k ejaksaan.php?id=3
Yusril  Ihza  Mahendra.  2010. Deponering Kasus Bibit Chandra dan Problematikanya .  Retrieved From:
http://yusril.ihzamahendra.com/2010/1 0/12/deponeringkasus-bibit-chandra-
dan
problematikanya/