## De-eropanisasi di Turki Pasca Kudeta Militer 15 Juli 2016
Farandy Nurmeiga 1 , Henny Saptatia Drajati Nugrahani 2
1 School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia, farandynm@gmail.com
2 School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia, henny.saptatia@ui.ac.id

## ABSTRAK
Tahun  2020  ditandai  sebagai  57  tahun  berlangsungnya  hubungan  diplomatik  antara  Turki  dan  Uni Eropa.  Selama  hubungan  diplomatik  tersebut  berlangsung,  Turki  juga  berupaya  untuk  menjadi  bagian  dari keanggotaan  penuh  Uni  Eropa.  Uni  Eropa  memiliki  kepentingan  untuk  bertindak  sebagai  kekuatan  normatif  di Turki  selama  proses  negosiasi  keanggotaan.  Namun,  proses  negosiasi  tidak  berjalan  dengan  mudah  terutama pasca  terjadinya  kudeta  militer  15  Juli  2016  di  Turki.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  proses  de- eropanisasi  di  Turki  pasca  peristiwa  upaya  kudeta  militer  tahun  2016.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan berupa penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Tulisan ini berkesimpulan bahwa de-eropanisasi di negara  anggota  kandidat  dapat  terjadi  apabila  Uni  Eropa  tidak  mampu  mempertahankan  legitimasinya  sebagai kekuatan normatif seperti yang terjadi di Turki.
Kata kunci : Turki, Uni Eropa, keanggotaan, legitimasi, de-eropanisasi

## ABSTRACT
The year 2020 is marked as 57 years of diplomatic relations between Turkey and the European Union. During  these  diplomatic  relations,  Turkey  also  seeks  to  become  part  of  the  full  membership  of  the  European Union.  The  EU  has  an  interest  in  acting  as  a  normative  power  in  Turkey  during  the  membership  negotiation process. However, the negotiation process did not run easily, especially after the July 15 2016 military  coup in Turkey. This study aims to explain the de-Europeanization process in Turkey after the military coup attempt in 2016.  The  research  approach  used  is  qualitative  research  with  the  type  of  case  study  research.  This  paper concludes that de-Europeanization in candidate member countries can occur if the European Union is unable to maintain its legitimacy as a normative power as happened in Turkey.

## Keywords: Turkey, European Union, membership, legitimacy de-Europeanisation

## Pendahuluan
Tahun 2020 ditandai sebagai 57 tahun berlangsungnya  hubungan  diplomatik  antara Turki  dan  Uni  Eropa.  Kerja  sama  antar keduanya  dibangun  pertama  kali  dalam  skema customs  union di  tahun  1963.  Di  sisi  lain,
Turki juga berupaya untuk menjadi bagian dari keanggotaan  penuh  Uni  Eropa.  Turki  baru mendapatkan  status  sebagai  negara  kandidat dari  Uni  Eropa  di  tahun  1999.  Turki  perlu terlebih  dahulu  melakukan  reformasi  hukum dalam negeri agar sesuai dengan Kriteria
Kopenhagen yang ditetapkan oleh Uni Eropa sebagai syarat awal sebelum dimulainya negosiasi  resmi  keanggotaan.  Pada  akhirnya Turki secara resmi memulai negosiasi keanggotaan  Turki  dengan  Uni  Eropa  di tanggal 3 Oktober 2005.
Negosiasi  resmi  keanggotaan  adalah salah satu strategi Uni Eropa untuk menjalankan  peran  sebagai  aktor  global  yang memiliki kekuatan normatif dalam
144 Farandy Nurmeiga Dan Hanny Saptatia Drajati Nugrahani | De-eropanisasi di Turki Pasca Kudeta Militer 15 Juli 2016
membangun  hubungan  dengan  negara  lain. 1
Namun,  strategi  yang  diterapkan  oleh  Uni Eropa  terhadap  Turki  tidaklah  mudah  karena adanya  dinamika  politik  yang  memengaruhi proses negosiasi keanggotaan.
Di  tahun  2016,  politik  dalam  negeri Turki  terjadi  guncangan  akibat  adanya  upaya kudeta  militer  di  tanggal  15  Juli  untuk membubarkan  pemerintahan  Presiden  Recep Tayyip  Erdoğan  dan  partai  AKP  ( Adalet  ve Kalkınma  Partisi,  Justice  and  Development Party ).  Kebijakan  yang  dibuat  oleh  Turki sebagai  bentuk  respons  terhadap  upaya  kudeta tidak  sejalan  dengan  semangat  universalisme yang diagungkan Uni Eropa.
Hal tersebut juga mengakibatkan muncul diskusi  di  antara  cendekiawan  ilmu  hubungan internasional tentang pengaruh kekuatan normatif  Uni  Eropa  di  Turki  yang  bersifat eropanisasi dan de-eropanisasi. 2
Onis  dan  Yilmaz  menyebut  periode tahun  2002-2005  sebagai  periode  emas  proses deep  europeanization sebab  campur  tangan Uni Eropa dapat memberikan dampak demokratisasi  serta  perbaikan  ekonomi  bagi Turki sebelum dimulainya negosiasi keanggotaan.  Namun,  periode  tahun  2005- 2009,  momentum  tersebut  mulai  bergeser menjadi loose europeanization terutama setelah  partai  AKP  mampu  memenangkan pemilihan  umum  tahun  2007  dan  kebijakan luar  negeri  Turki  mulai  beralih  ke  negara- negara eurasia. 3
1 Michelle Pace, “The Construction of EU Normative Power*,” JCMS: Journal of Common Market Studies 45, no. 5 (December 1, 2007): 1041–64,
https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468- 5965.2007.00759.x.
2 Gözde Yilmaz, “From Europeanization to De- Europeanization: The Europeanization Process of Turkey in 1999–2014,” Journal of Contemporary European Studies 24, no. 1 (January 2, 2016): 86– 100, https://doi.org/10.1080/14782804.2015.1038226.
3 Ziya Öniş and Şuhnaz Yilmaz, “Between Europeanization and Euro‐Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era,”
Turkish Studies 10, no. 1 (March 1, 2009): 7–24, https://doi.org/10.1080/14683840802648562.
Yilmaz  (2004)  menjelaskan  fenomena pergeseran  sikap  dari  eropanisasi  menjadi  de- eropanisasi  oleh  negara  kandidat  anggota  Uni Eropa,  seperti  di  Turki  tahun  2011-2014. 4
Pembahasan  tentang  de-eropanisasi  di  Turki kemudian  mulai  berkembang  menjadi  sikap Uni  Eropa  yang  kesulitan  dalam  melakukan reformasi  hukum P3F 5 P ,  penegakkan  demokrasi P4F 6 P , serta  kebebasan  berpendapat P5F 7 P di  Turki terutama  pasca  partai  AKP  memenangkan pemilu tahun 2007.
Peristiwa  kudeta  yang  dilakukan  oleh militer untuk menjatuhkan pemerintahan partai AKP  tahun  2016  dapat  menjadi  titik  balik perubahan  peta  politik  di  Turki.  Penelitian terdahulu  yang  disusun  oleh  Aydin-Duzgit (2018)  menyimpulkan  bahwa  hubungan  Turki dan  Uni  Eropa  semakin  menjauh  pasca peristiwa  kudeta  tersebut.  Uni  Eropa  menilai pemerintahan  Presiden  Erdoğan  dan  partai AKP tidak mampu mempertahankan nilai-nilai demokrasi  dan  HAM  dalam  merespons  upaya kudeta militer. Sementara publik Turki menilai intervensi  Uni  Eropa  terhadap  gejolak  politik Turki  sudah  tidak  lagi  relevan. 8 Perlu  ada penelitian  lebih  lanjut  yang  menggunakan sudut  pandang  elite  partai  AKP  dalam menanggapi  kekuatan  normatif  Uni  Eropa pasca upaya kudeta militer tersebut.
4 Yilmaz, “From Europeanization to De- Europeanization: The Europeanization Process of Turkey in 1999–2014.”
5 Beken Saatçioğlu, "De-Europeanisation in
Turkey: The Case of the Rule of Law," South European Society and Politics 21, no. 1 (2016/01/02 2016), https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1147994. 6 Münevver Cebeci, "De-Europeanisation or Counter-Conduct? Turkey’s Democratisation and the EU," South European Society and Politics 21, no. 1 (2016/01/02 2016), https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1153996. 7 Gözde Yılmaz, "Europeanisation or De- Europeanisation? Media Freedom in Turkey (1999– 2015)," South European Society and Politics 21, no. 1 (2016/01/02 2016),
https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1148102.
8 Senem Aydin-Düzgit, “Legitimizing Europe in Contested Settings: Europe as a Normative Power in Turkey?,” Journal of Common Market Studies 56, no. 3 (2018): 612–27, https://doi.org/10.1111/jcms.12647.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengisi celah penelitian terdahulu dengan  menjelaskan proses  de-eropanisasi  di  Turki  pasca  peristiwa upaya  kudeta  militer  tahun  2016.  Pendekatan penelitian  yang  digunakan  berupa  penelitian kualitatif  dengan  tipe  penelitian  studi  kasus. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  berdasarkan sumber  data  primer  dan  sekunder  yang diperoleh dari studi dokumen yang dipublikasikan  Uni  Eropa,  pemerintah  Turki, dan  laporan  lain  yang  tersedia  di  daring internet.
Proses  pembahasan  dimulai  dengan menjelaskan kerangka analisis yang menggunakan pendekatan dan konsep konstruktivisme, kekuatan normatif, eropanisasi, de-eropanisai serta legitimasi agar dapat  membentuk  kerangka  penelitian  yang sistematis.  Dilanjutkan  dengan  menjelaskan peran  Uni  Eropa  sebagai  aktor  global  yang memiliki  kekuatan  normatif  dalam  hubungan internasional.  Pembahasan  selanjutnya  fokus pada    penjelasan  kebijakan  luar  negeri  Turki: zero  problem  with  neighbor .  Berlanjut  dengan pembahasan  dinamika  hubungan  diplomatik antara  Turki  dan  Uni  Eropa  sejak  tahun  2005 hingga  2016.  Terakhir,  pembahasan  akan berfokus  pada  perspektif  elite  partai  AKP  dan proses de-legitimasi terhadap Uni Eropa pasca peristiwa upaya kudeta militer tahun 2016.

## Kerangka analisis
Penelitian  ini  akan  berfokus  pada hubungan antara multi pendekatan serta konsep yang terdapat konstruktivisme, kekuatan normatif,  eropanisasi,  de-eropanisasi,  dan konsep legitimasi.
Manners  (2002)  menjelaskan  kekuatan normatif  dalam  tiga  karakteristik.  Pertama, kekuatan normatif berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai dasar universalisme (kebebasan, demokrasi, penegakkan HAM, dan aturan  hukum).  Kedua,  kekuatan  normatif dijalankan melalui instrumen dialog atau debat. Ketiga,  kekuatan  normatif  perlu  memiliki dampak  pada  negara  mitra  baik  itu  melalui sosialisasi  dan  kerja  sama  dalam  lingkup
regional. P7F 9 Forsberg  (2009)  mencoba  untuk menambahkan pemahaman Manners sebelumnya  dengan  menjelaskan  lima  kriteria kekuatan  normatif  yaitu  adanya  identitas, kepentingan,  praktik  sesuai  dengan  norma, kredibilitas  dalam  memberikan  pengaruh,  dan hasil  akhir  yang  dapat  memberikan  perubahan pada negara mitra. 10 Namun, kedua cendekiawan  ilmu  hubungan  internasional tersebut belum mampu mendefinisikan kekuatan  normatif  secara  utuh.  Perlu  ada penyempurnaan  dari  cendekiawan  lainnya untuk dapat menjelaskan definisi dari kekuatan normatif.
De  Zutter  (2010)  mencoba  untuk mempertajam definis kekuatan normatif melalui pemahaman atas kemampuan pengirim (Uni  Eropa)  dan  penerima  (negara  mitra).
Kekuatan  normatif  diartikan  sebagai  identitas yang  memiliki  kekuatan  untuk  membentuk kenormalan dalam sistem internasional melalui praktik  yang  digerakkan  oleh  norma  dan penyesuaian  norma  yang  dapat  diterima  oleh pihak lain. 11 P
Kekuatan normatif juga dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu inklusifilitas dan  ekslusifitas.  Insklusifitas  menyangkut kredibilitas  Uni  Eropa  sebagai  kekuatan normatif  untuk  mengonstruksikan  nilai  serta norma universalisme dan mengasimilasikannya dengan  pihak  ketiga.  Sementara  ekslusifitas adalah tentang kemampuan pihak ketiga untuk menerima  norma  serta  nilai  universalisme tersebut  sesuai  dengan  realitas  politik  internal. Ekslusifitas juga menyangkut garis batas antara self (Uni  Eropa)  dan the  other (pihak  ketiga
9 Ian Manners, “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? ,” Journal of Common Market Studies (Oxford UK and Boston, USA : Wiley , 2002), https://doi.org/10.1111/1468- 5965.00353.
10 Tuomas Forsberg, “Normative Power Europe, Once Again: A Conceptual Analysis of an Ideal Type,” Journal of Common Market Studies , 2011, https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2011.02194.x.
11 Elisabeth De Zutter, “Normative Power Spotting: An Ontological and Methodological Appraisal,”
Journal of European Public Policy 17, no. 8 (December 1, 2010): 1106–27, https://doi.org/10.1080/13501763.2010.513554.
atau  negara  mitra).  Uni  Eropa  sebagai  pihak self yang  memiliki  definisi  tunggal  tentang nilai serta norma universalisme, perlu berhadapan dengan pihak ketiga sebagai pihak other yang  sedang  dalam  proses  konstruksi nilai  dan  norma  secara  mandiri.  Hal  yang menarik  adalah  proses  perumusan  di  pihak other ini  termasuk  dalam  bagian  untuk membentuk the  self. 12 P Maka  wajar  apabila terjadi tensi antara self dan other dalam proses konstruksi  nilai  serta  normal  terutama  di tengah  dinamika  politik  yang  menyangkut keduanya.
Di  tengah  proses  dialog normative antara self dan other tersebut  akan  terjadi dinamika proses yang terbagi menjadi eropanisasi dan de-eropanisasi
Eropanisasi  dapat  diartikan  sebagai proses konstruksi pemahaman norma, kebijakan,  dan  institusi  yang  dilakukan  oleh komunitas Eropa (Uni Eropa) kepada komunitas  di  luar  Eropa. 13 Proses  eropanisasi dapat dipengaruhi oleh kemampuan Uni Eropa untuk menginterpretasikan
dan
merepresentasikan  norma,  kebijakan,  dan institusi tersebut agar dapat berhasil diimplementasikan  oleh  komunitas  di  luar Eropa. 14
Sementara  terminologi  de-eropanisasi pertama  kali  digunakan  untuk  membahas fenomena  kebijakan  nasional  yang  semakin less  europe di  internal  politik  negara-negara anggota  Uni  Eropa. 15 Pembahasan  kemudian
12 De Zutter.
13 Senem Aydın-Düzgit and Alper Kaliber, “Encounters with Europe in an Era of Domestic and International Turmoil: Is Turkey a De- Europeanising Candidate Country?,” South European Society and Politics 21, no. 1 (January 2, 2016): 1–14, https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1155282.
14 Alper Kaliber, “Contextual and Contested:
Reassessing Europeanization in the Case of Turkey,” International Relations 27, no. 1 (March 2013): 52–73, https://doi.org/10.1177/0047117812455352.
15 Kevin Featherstone and Claudio M. Radaelli, The Politics of Europeanization , The Politics of Europeanization , 2003,
https://doi.org/10.1093/0199252092.001.0001.
bergerak  untuk  menjelaskan  melemahnya peran  Uni  Eropa  terhadap  komunitas  luar terutama  negara  yang  sedang  dalam  proses keanggotaan  tetap  seperti  Serbia 16 dan  Turki 17 De-eropanisasi  dapat  didefinisikan  sebagai hilang atau melemahnya kemampuan komunitas Eropa untuk tampil sebagai kekuatan politik dan juga normatif di negara di luar  komunitas  Eropa. 18 De-eropanisasi  dapat terjadi  karena  adanya  dua  kondisi. 19 Pertama,
Uni Eropa lemah dalam memberikan pengaruh kepada  komunitas  di  luar  Eropa  dalam memberikan  pemahaman  norma,  kebijakan, dan  nilai.  Kedua,  timbulnya  skeptis  di  dalam publik  negara  luar  komunitas  Eropa  sebagai dampak melemahnya pengaruh Uni Eropa.
Terjadinya eropanisasi dan de- eropanisasi  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor legitimasi  yang  dimiliki  oleh  Uni  Eropa.  Arti dari  legitimasi  dalam  ilmu  politik  adalah generalisasi  persepsi  atau  asumsi  atas  suatu konstruksi  sosial  yang  dibangun  atas  norma, nilai, kepercayaan, dan pemahaman.
Legitimasi  dapat  berdasarkan  atas  input  dan output. Input adalah ketepatan proses perumusan  kebijakan,  keputusan  tersebut apakah  sesuai  dengan  kehendak  publik  atau tidak.  Output  adalah  persepsi  yang  timbul  di publik  setelah  perumusan  kebijakan  tersebut dilaksanakan.  Dalam  hal  ini,  persepsi  menjadi output  dari  kebijakan  yang  telah  dirumuskan oleh  aktor  pembuat  kebijakan.  Namun, sebelum  aktor  penerima  menerima  kebijakan (publik) dari aktor pembuat kebijakan, terdapat
16 Antonino Castaldo and Alessandra Pinna, “De- Europeanization in the Balkans. Media Freedom in Post-Milošević Serbia,” European Politics and Society , 2018, https://doi.org/10.1080/23745118.2017.1419599. 17 Senem Aydin-Düzgit, “Legitimizing Europe in Contested Settings: Europe as a Normative Power in Turkey?,” Journal of Common Market Studies 56, no. 3 (2018): 612–27, https://doi.org/10.1111/jcms.12647.
18 Aydın-Düzgit and Kaliber, “Encounters with Europe in an Era of Domestic and International Turmoil: Is Turkey a De-Europeanising Candidate Country?”
19 Aydın-Düzgit and Kaliber.
ekspektasi yang timbul sebagai bentuk respons awal. 20
Kekuatan  normatif  sendiri  masih berada dalam lingkup pendekatan konstruktivisme.  Eris  (2012)  melihat    Uni Eropa  bertindak  sebagai  instrumen  kosntruksi nilai serta norma untuk meningkatkan stabilitas negara  anggotanya. 21 Konstruksi  nilai  serta norma  tersebut  dapat  ditujukan  bagi  negara lain yang ingin menjadi bagian dari komunitas. Namun,  konstruksi  tersebut  berada  dalam instrumen  kebijakan  luar  negeri.  Tujuan  dari kebijakan  luar  negeri  yang  bersifat  normatif adalah  untuk  menjelaskan  norma  serta  nilai komunitas kepada negara lain agar negara lain tersebut dapat menyesuaikan dengan lingkungan komunitas.
Dalam penelitian ini dapat diibaratkan Uni  Eropa  sebagai  pihak self yang  memiliki modal  kekuatan  normatif  serta  legitimasi sebagai  input  untuk  mempromosikan  agenda universalisme.  Turki  bertindak  sebagai  pihak the  other yang  dapat  menerima  agenda universalisme tersebut namun dihadapkan pada realita kondisi politik internal. eropanisasi atau de-eropanisasi dapat menjadi output perwujudan  legitimasi  Uni  Eropa  dalam mempormosikan  agenda  universalisme  di Turki.

## Analisis
Proses  analisis  dalam  penelitian  ini disusun  melalui  empat  tahap.  Tahap  pertama, menjelaskan  kebijakan  luar  negeri zero problem  with  neighbor yang  dijalankan pemerintahan  partai  AKP  dan  Recep  Tayyip Erdoğan.  Tahap  kedua,  menjelaskan  proses perluasan  keanggotaan  yang  dilakukan  oleh Uni Eropa sebagai upaya menjalankan
20 Ian Hurd, After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council , After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council , 2008, https://doi.org/10.5860/choice.45-5234.
21 Özgür Ünal Eriş, “European Neighbourhood Policy as a Tool for Stabilizing Europe’s Neighbourhood,” Journal of Southeast European and Black Sea , 2012,
https://doi.org/10.1080/14683857.2012.686012.
kekuatan  normatif.  Dua  tahapan  awal  ini bertujuan  untuk  menjelaskan  awal  terjadinya eropanisasi di Turki. Tahap ketiga, menjelaskan  kronologi  dinamika  hubungan luar negeri antara Turki dan Uni Eropa sebagai indikasi  awal  perubahan  dari  eropanisasi menjadi de-eropanisasi. Tahap keempat, menjelaskan  dinamika  de-eropanisasi  dan menganalisis  persepsi  elite  partai  AKP terhadap  legitimasi  kekuatan  normatif  Eropa pasca upaya kudeta militer 15 Juli 2016.
a. Uni Eropa sebagai kekuatan normatif
Kebijakan  Uni  Eropa  dalam  berperan sebagai kekuatan normatif politik internasional tertulis  dalam The  Treaty  on  European  Union (TEU)  pasal  21.  Dalam  pasal  21  ayat  1,  Uni Eropa  memiliki  kewajiban  untuk  membentuk sendiri,  mengembangkan,  serta  memperluas nilai-nilai demokrasi, aturan hukum, penegakkan  HAM,  solidaritas,  dan  persamaan kepada  pihak  ketiga  atau  negara  mitra  melalui jalur  kerja  sama.    Olli  Rehn,  mantan Komisioner  Uni  Eropa,  menyebut  bahwa Eropa  dapat  dijelaskan  dengan  nilai-nilai  dan norma bukan hanya perbatasan geografi saja. 22
Uni  Eropa  tidak  memiliki  batasan  untuk menentukan  negara  mana  yang  menjadi sasaran normative power bagi mereka.
Terdapat  lima  strategi  yang  digunakan oleh  Uni  Eropa  untuk  menjalankan  misi sebagai agen normatif dunia yaitu dengan cara memberikan  status  keanggotaan,  regulasi, emulasi,  rekonstruksi,  dan  bantuan  luar negeri. 23 Namun,  strategi  yang  paling  efektif dijalankan  oleh  Uni  Eropa  adalah  kebijakan memberikan status keanggotaan atau perluasan keanggotaan ( enlargement ). Strategi ini terbilang efektif untuk mengintegrasikan wilayah  serta  peradaban  ke  dalam  satu  wadah
22 European Commission, “Values Define Europe, Not Borders,” 2005,
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/fil es/document/print/en/speech_05_32/SPEECH_05_ 32_EN.pdf.
23 Pace, “The Construction of EU Normative Power*.”
Uni Eropa. Contohnya adalah keberhasilan Uni Eropa  melakukan  perluasan  keanggotaan  ke timur  Eropa  atau  negara-negara  pecahan  Uni Soviet  seperti  Lituania,  Latvia,  Estonia, Slovenia,  Hongaria,  Polandia,  Slowakia,  dan Republik  Ceko  tergabung  dalam  keanggotaan penuh di Uni Eropa tahun 2004. 24
Turki  termasuk  dalam  salah  satu  negara yang  menjadi  target  perluasan  keanggotaan Uni  Eropa.  Turki  bersama  negara  lain  seperti Albania,  Makedonia  Utara,  Serbia,  serta Montenegro  telah  mendapatkan  status  negara kandidat Uni Eropa. Gunter Verheugen sebagai anggota  Komisioner  Perluasan  dari  tahun 1999-2004  menyebut  bahwa  kehadiran  Turki sebagai  bagian  dari  Uni  Eropa  penting  untuk memberikan  perdamaian  dan  keamanan  di wilayah Mediterania. 25 Verheugen menegaskan bahwa tujuan tersebut dapat tercapai jika Turki mampu  terlebih  dahulu  menegakkan  asas demokrasi,  hukum,  dan  HAM  selama  proses negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa. 26
Inggris  adalah  negara  yang  paling mendukung proses perluasan keanggotaan Uni Eropa  sekaligus  konsisten  mendukung  Turki untuk  segera  menjadi  anggota  penuh  Uni Eropa.  Jack  Straw,  selaku Secretary  of  State for Foreign and Commonwealth Affairs Inggris sekaligus  pihak  yang  paling  mendukung dimulainya  proses  negosiasi  keanggotaan Turki,  menyebut  keanggotaan  Turki  di  Uni Eropa  dapat  menjadi  simbol  kuat  bahwa kebudayaan  Islam  dan  Barat  di  kehidupan modern. 27
24 Richard McMahon, “Religion, Civilisation,
Geography: Normative EU Studies and Eastern Enlargement,” Journal of Contemporary European Studies , 2017,
https://doi.org/10.1080/14782804.2017.1351927.
25 European Commission, “EU Commissioner Günter Verheugen Encourages Turkey to Proceed with Political Reform” (2000), https://europa.eu/rapid/press-release_IP-00- 246_en.htm.
26 Ibid. . 27 UKPOL, “Jack Straw – 2006 Comments on Turkey Joining the European Union (EU),” 2006, http://www.ukpol.co.uk/jack-straw-2006- comments-on-turkey-joining-the-european-union- eu/.
Melalui  sub  ini,  dapat  dibuktikan bahwa  Uni  Eropa  adalah  pihak self 28 dengan kekuatan normatif. 29 Uni Eropa dapat dikatakan  sebagai self karena  menjadi  pemilik tunggal  nilai-nilai  universalisme  di  hadapan Turki.  Uni  Eropa  telah  memenuhi  kriteria untuk dapat disebut sebagai kekuatan normatif karena telah memenuhi tiga kriteria berdasarkan  Manners  (2002)  yaitu  promosi nilai-nilai universalisme, instrument dijalankan melalui  dialog,  dan  dampak  terhadap  negara mitra,  dalam  hal  ini  Turki  berhasil  memenuhi Kriteri  Kopenhagen.  Komitmen  Uni  Eropa tersebut  jelas  tertulis  dalam  dalam The  Treaty on  European  Union (TEU)  pasal  21.  Tahap selanjutnya  adalah  membahas  kebijakan  luar negeri zero problem with neighbor milik Turki sebagai  bentuk  keterbukaan  untuk  menjadi pihak other di hadapan Uni Eropa.

## b. Kebijakan  luar  negeri  Turki:  zero problem with neighbor
Republik  Turki  dibentuk  berdasarkan deklarasi  kemerdekaan  di  tanggal  29  Oktober 1923. Mustafa Kemal Pasha atau sering disebut sebagai Ataturk menjadi tokoh pendiri Republik  sekaligus  menjadi  Presiden  Turki yang  pertama.  Kepemimpinan  Mustafa  Kemal didukung oleh kekuatan partai CHP ( Cumhuriyet Halk Partisi, Republican People’s Party )  yang  memiliki  ideologi  pembangunan kebijakan  dalam  negeri  yang  sekularis  dan kebijakan  luar  negeri  yang  lebih  pro  terhadap Barat. 30 Dalam  periode  Perang  Dingin,  Turki memilih untuk bergabung aliansi Barat melalui skema  kerja  sama  pertahanan  NATO.  Pasca Perang Dingin berakhir, Turki mulai terabaikan  oleh  aliansi  Barat  karena  mereka memperhatikan  posisi  negara-negara  bekas pendudukan  Uni  Soviet  untuk  dijadikan sebagai mitra strategis.
28 De Zutter, “Normative Power Spotting: An Ontological and Methodological Appraisal.”
29 Manners, “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? .”
30 Erik J Zürcher, Turkey: A Modern History , 4th ed., 20171221 (I.B.Tauris, 2017).
Di  sisi  lain,  politik  dalam  negeri  mulai terjadi  perubahan  di  awal  era  abad  21. Pemilihan umum tahun 2002 berhasil dimenangkan oleh partai politik bernama AKP ( Adalet  ve  Kalkınma  Partisi,  Justice  and Development  Party) yang  baru  dibentuk  oleh mantan  wali  kota  Istanbul yaitu  Recep Tayyip Erdoğan  di  tahun  2001.  Meskipun  didirikan oleh  tokoh  dan  politisi  muda  yang  memiliki ideologi Islam, Partai AKP berkomitmen untuk tidak  menjadi  partai  Islam  melainkan  partai konservatif  yang  patuh  pada  nilai  sekularisme dan  konstitusi  Republik  Turki. 31 Partai  AKP juga  mendukung  kerja  sama  dengan  Barat terutama dalam hal peningkatan nilai demokrasi, hukum, HAM di Turki. 32 Maka dari itu, partai AKP berkomitmen untuk menjadikan  Turki  sebagai  negara  anggota penuh Uni Eropa.
Secara  luas,  kebijakan  luar  negeri  Turki di  bawah  kepemimpinan  Recep  Tayyip Erdoğan  dan  partai  AKP  adalah  membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Konsep  kebijakan  luar  negeri  Turki  era kepemimpinan  Erdoğan  dan  partai  AKP  tidak bisa  lepas  dari  sosok  seorang  Ahmet Davutoğlu yang  merupakan mantan akademisi sekaligus  mantan  penasihat  Perdana  Menteri Erdoğan,  mantan  Menteri  Luar  Negeri  (2009- 20014)  dan  Perdana  Menteri  Turki  (2014- 2016).  Davutoğlu  memperkenalkan  konsep kebijakan  luar  negeri  Turki  yang  berasaskan zero  problem  with  Turkey’s  neighbor . 33 Konsep  kebijakan  luar  negeri  Turki  perlu dibangun  atas  pemahaman  geopolitik  dari aspek  sejarah  dan  geografi. 34 Secara  sejarah,
Turki  merupakan  hasil  bentukan  peradaban Kerajaan  Utsmaniyah  yang  sempat  berjaya sebelum  abad  20.  Secara  geografi,  letak  Turki berada  di  persimpangan  antara  Eropa,  Asia, dan  Afrika  yang  juga  merupakan  wilayah-
31 Angel Rabasa and F Stephen Larrabee, The Rise of Political Islam in Turkey (RAND Corporation,
2008).
32 Ibid. .
33 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu , Kure (Istanbul, 2001).
34 Davutoğlu.
wilayah bekas pendudukan Kerajaan
Utsmaniyah.  Maka,  pemahaman  geopolitik Turki  perlu  dibangun  atas  hubungan  baik dengan  negara-negara  yang  berada  di  wilayah Eropa, Asia, dan Afrika.
Konsep  kebijakan  luar  negeri  tersebut tentu  juga  meliputi  perlunya  hubungan  baik Turki  dengan  negara-negara  yang  berada  di kawasan  Eropa.  Maka,  setelah  partai  AKP berhasil memenangkan pemilihan umum 2002, prioritas  partai  adalah  mempercepat  proses reformasi  hukum  dan  liberalisasi  pasar  agar Turki dapat segera memenuhi Kriteria
Kopenhagen dan memulai negosiasi keanggotaan  dengan  Uni  Eropa.  Parlemen Turki  yang  didominasi  oleh  anggota  partai AKP  berhasil  melakukan  reformasi  sistem ekonomi  dengan  cara  melakukan  privatisasi bank-bank  yang  telah  mengakibatkan  krisis panjang  serta  memberikan  izin  IMF  untuk membantu  perbaikan  ekonomi  di  Turki  untuk mengatasi krisis keuangan yang telah terjadi di Turki  sejak  akhir  tahun  1990an.  Parlemen Turki  juga  mereformasi  hukum  dengan melakukan  amandemen  konstitusi  tahun  1982 yang abai terhadap kebebasan berpendapat dan banyak  memberikan  ruang  bagi  militer  untuk intervensi  pemerintahan.  Upaya  reformasi hukum  tersebut  termasuk  di  dalamnya  adalah ratifikasi tentang penghapusan aturan hukuman mati  sesuai  amanah  pasal  13 European Convention on Human Rights di tanggal 14 Juli 2004. Pada akhirnya, Turki berhasil mendapatkan  kepastian  tanggal  dimulainya proses  negosiasi  keanggotaan  dengan  Uni Eropa di tanggal 3 Oktober 2005.
Dalam  periode  ini  jelas  bahwa  Turki menunjukkan  keterbukaannya  untuk  menjadi pihak  the other di  hadapan  Uni  Eropa. 35 DIbuktikan melalui keseriusan untuk mempercepat pemenuhan Kriteria
Kopenhagen.  Turki  kemudian  membuka  diri untuk  berdialog  normatif  dengan  Uni  Eropa melalui  negosiasi  keanggotaan  tetap.  Periode tahun  2002-2005  ini  jelas  juga  membuktikan
bahwa  eropanisasi  berjalan  dengan  baik. Faktor  pertamanya  adalah  adanya  kebijakan luar  negeri  partai  AKP zero  problem  with Turkey’s  neighbor yang  juga  memprioritaskan hubungan  baik  dengan  Uni  Eropa.  Kedua, kebijakan  luar  negeri  partai  AKP  tersebut mampu berhasil dibuktikan melalui percepatan pemenuhan  Kriteria  Kopenhagen  agar  dapat segera memulai negosiasi keanggotaan dengan Uni  Eropa.  Selain  itu,  dinamika  politik  yang melibatkan  Turki  serta  Uni  Eropa  belum banyak  terjadi  dalam  periode  tiga  tahun tersebut.  Maka  perlu  ada  tinjauan  lanjutan dalam  mengeksplorasi  dinamika  politik  antar keduanya setelah dimulainya negosiasi keanggotaan.

## c. Hubungan  luar  negeri  Uni  Eropa dan Turki tahun 2005-2016
Periode  antara  tahun  2005  dan  2016 dipilih  untuk  menjelaskan  dinamika  politik yang  terjadi  antara  dimulainya  negosiasi keanggotaan sampai peristiwa kudeta militer di Turki.  Pasca  dimulainya  negosiasi  resmi keanggotaan di tanggal 3 Oktober 2005, Turki langsung menghadapi hambatan dalam menjalankan  negosiasi  dengan  Uni  Eropa. Keberadaan  Siprus  yang  telah  menjadi  negara anggota  tetap  Uni  Eropa tahun  2004  membuat Turki  sulit  untuk  bernegosiasi  dengan  Uni Eropa.  Siprus    adalah  wilayah  sengketa  antara Turki  dan  Yunani  karena  terdapat  dua  sistem pemerintahan  antara  Sipriot  Turki  dan  Sipriot Yunani warisan dari konflik etnik yang terjadi di Perang Dunia 1. Uni Eropa hanya mengakui kedaulatan  sekaligus  status  anggota  penuh kepada  pemerintahan  Sipriot  Yunani.  Dalam proses  negosiasi  keanggotaan,  Turki  diminta untuk mengakui kedaulatan Siprus pemerintahan  Sipriot  Yunani.  Namun,  Turki menolak  untuk  mengakui  kedaulatan  dan memilih  untuk  mempertahankan  martabat  dan identitas  Turki  di  dalam  sistem  pemerintahan Sipriot  Turki.  Pada  akhirnya  Uni  Eropa memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi  keanggotaan  dengan  Turki  selama
negara  tersebut  tidak  mengakui  kedaulatan Sipriot Yunani. 36
Di tahun 2007, Nicolas  Sarkozy  mantan Presiden  Prancis  menyebut  bahwa  Turki bukanlah  bagian  dari  Eropa  baik  secara geografis  ataupun  identitas.  Namun,  Sarkozy tetap  menganggap  Turki  dapat  menjadi  mitra strategis  Uni  Eropa  melalu  skema  kerja  sama “ privileged  partnership” . 37 Angela  Merkel yang  baru  menjabat  posisi  Kanselir  Jerman ikut  mendukung  pernyataan  Sarkozy  tersebut dengan mengeluarkan pernyataan bahwa “Eropa  dengan  Turki  sebagai  anggota  penuh tidak  akan  menjadi  Eropa  yang  sepenuhnya terintegrasi”. Merkel tidak setuju dengan upaya Turki  untuk  melakukan  peleburan  identitas Asia  dengan  identitas  Eropa.  Pernyataan  dari Merkel  tersebut  juga  merupakan  bentuk penegasan  upaya  dirinya  untuk  menjadikan koalisi Franco-German sebagai motor penggerak Uni Eropa. 38 Kehadiran Turki dapat mengancam  kekuatan  dua  aliansi  pendiri  Uni Eropa tersebut.
Perlakuan  tidak  adil  yang  diberikan  Uni Eropa  kepada  Turki  menimbulkan  perdebatan dalam  politik  dalam  negeri  Turki  tentang kredibilitas  Uni  Eropa. Euro-skepticism mulai muncul  ke  permukaan  dalam  dinamika  politik di  Turki  pasca  dimulainya  proses  negosiasi keanggotaan. Terjadi penurunan angka dukungan  publik  Turki  terhadap  keanggotaan di  Uni  Eropa dari 74%  di tahun  2002  menjadi
36 European Commission, “Conclusions on the Enlargement of the EU Regarding the Accession of Bulgaria and Romania on 1 January 2007 and Accession Negotiations with Croatia and Turkey,” 2006, https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CEL EX:52004DC0657:EN:HTML.
37 Leon Hadar, “A Mediterranean Membership Club,” The National Interest, 2007, https://nationalinterest.org/commentary/a- mediterranean-membership-club-1597.
38 Catherine Macmillan, “Privileged Partnership, Open Ended Accession Negotiations and the Securitisation of Turkey’s EU Accession Process,” Journal of Contemporary European Studies 18, no. 4 (December 1, 2010): 447–62, https://doi.org/10.1080/14782804.2010.535698.
151 Farandy Nurmeiga Dan Hanny Saptatia Drajati Nugrahani | De-eropanisasi di Turki Pasca Kudeta Militer 15 Juli 2016
50%  di  tahun  2007. 39 Momentum  tersebut menjadi titik balik komitmen partai AKP untuk tidak lagi berfokus dalam membangun hubungan  dengan  Uni  Eropa.  Dalam  periode kepemimpinan  yang  kedua  atau  setelah  tahun 2007,  Perdana  Menteri  Erdoğan  dan  Partai AKP  mulai  fokus  membangun  kebijakan  luar negeri yang mulai dekat dengan negara-negara Asia  atau Soft  Euro‐Asianism .  Strategi  ini mengedepankan  pendekatan  hubungan  luar negeri dengan kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Turki. 40
Hubungan  luar  negeri  dengan  negara- negara  Asia  dan  Timur  Tengah  yang sebelumnya  sempat  terabaikan  pada  saat Perang  Dingin,  mulai  coba  kembali  dibangun oleh  Turki.  Sementara  hubungan  luar  negeri dengan Eropa tetap berlanjut meskipun dengan intensitas  yang  lebih  rendah  dan  fleksibel. Ahmet Davutoğlu, selaku Menteri Luar Negeri di  periode  kedua  kepemimpinan  Perdana Menteri  Erdoğan,  memastikan  bahwa  Turki tetap  berkomitmen  untuk  menjadikan  Turki sebagai negara anggota Uni Eropa. 41
Meskipun  Turki  menerapkan  strategi soft euro-asianism , Uni Eropa tetap memprioritaskan  kerja  sama  dengan  Turki terutama dalam bidang energi dan penanggulangan  gelombang  pengungsi  dari Suriah.  Hubungan  baik  dengan  Turki  dirasa penting  bagi  Uni  Eropa  untuk  mengamankan pasokan  energi  gas  alam.  Bagi  Uni  Eropa, Turki  diharapkan  dapat  menjadi energy  hub antara  negara-negara  Eropa  dengan  kawasan Laut  Hitam  dan  Laut  Kaspia  yang  dikenal dengan  pasokan  gas  alam  yang  melimpah. Kebijakan  penguatan  kerja  sama  Uni  Eropa
39 Hakan Yılmaz, “Euroscepticism in Turkey:
Parties, Elites, and Public Opinion,” South European Society and Politics 16, no. 1 (March 1, 2011): 185–208, https://doi.org/10.1080/13608741003594353.
40 Öniş and Yilmaz, “Between Europeanization and Euro‐Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era.”
41 Bülent Aras, “Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy Revisited,” Journal of Balkan and Near Eastern Studies 16, no. 4 (October 2, 2014): 404– 18, https://doi.org/10.1080/19448953.2014.938451.
dengan  Turki  di  bidang  energi  dijelaskan dalam Enlargement  Strategy  Paper  of  2009 yang dipublikasikan oleh Komisi Eropa. 42
Uni  Eropa  juga  memerlukan  kerja  sama dengan  Turki  dalam  hal  penanggulangan gelombang  pengungsi  dari  Suriah  di  periode tahun  2013.  Isu  gelombang  pengungsi  dari negara  konflik  Suriah  menjadi  isu  yang  sama- sama  melibatkan  Uni  Eropa  dan  Turki.  Posisi Turki  penting  bagi  Uni  Eropa  untuk  menjadi buffer zone penanggulangan jumlah pengungsi yang masuk dari wilayah Timur Tengah. Pasca terjadinya perang saudara di Suriah, gelombang pengungsi dari Suriah banyak yang masuk  ke  wilayah  Italia,  Yunani,  dan  Siprus.
Uni Eropa ingin menekan jumlah imigran yang masuk  ke  wilayah  mereka  karena  dapat menimbulkan  masalah  sosial  seperti  ancaman terhadap  sistem  jaminan  sosial,  persaingan tidak  sehat  antara  pekerja low-skilled ,  dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. 43
Melalui  skema  kerja  sama EU-Turkey Statement 2016 , pengungsi yang  masuk secara ilegal melalui jalur Uni Eropa seperti Italia dan Yunani  (Laut  Mediterania)  akan  dikembalikan ke otoritas Turki. Sebagai bentuk imbalan, Uni Eropa  wajib  menerima  pengungsi  legal  yang telah  berada  di  Turki  untuk  kemudian diberikan  izin  tinggal.  Selain  itu,  Turki  juga mendapatkan  hak  percepatan  pembahasan tentang  liberalisasi  visa  Schengen  bagi  warga negara  Turki  yang  ingin  masuk  ke  wilayah Eropa.  Namun,  dengan  syarat  Turki  dapat melakukan reformasi hukum sesuai dengan 72 kriteria  hukum  yang  berkaitan  dengan  hukum migrasi,  kewarganegaraan,  dan  kriminalitas agar harmonis dengan hukum di Uni Eropa. 44
42 European Commission, “Enlargement Strategy 2009 Concerning the Countries of the Western Balkans, Iceland and Turkey,” Official Journal of the European Union, 2009.
43 Ratih Indraswari and Calvin Michel Sidjaya, “Migration in EU: Impication to the Regional Integration,” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR 10, no. 2 (2014): 98955, https://doi.org/10.26593/jihi.v10i2.1316.%p.
44 European Commission, “EU-Turkey Statement,
18 March 2016,” 2016,
Melalui  periode  11  tahun  hubungan Turki  dan  Uni  Eropa  sebelum  terjadinya peristiwa kudeta, Turki sebagai pihak the other langsung menghadapi hambatan untuk menjadi anggota  tetap  Uni  Eropa.  Mulai  adanya  gejala awal  de-eropanisasi  melalui  kebijakan  Turki yang  mulai  berfokus  pada  negara-negara eurasia  pasca  pemilihan  umum  2007.  De- eropaniasi  tersebut  juga  terjadi  karena  adanya skeptisme  dalam  tubuh  Uni  Eropa  ( self ) untuk menerima Turki ( other ).
d. De-eropanisasi  di  Turki  Pasca Kudeta Militer 15 Juli 2016
Di  tanggal  15  Juli  2016,  politik  dalam negeri  Turki  terjadi  guncangan  setelah  terjadi upaya kudeta militer yang ingin membubarkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan  partai  AKP.  Pihak  militer  merasa pemerintahan  Presiden  Erdoğan  sudah  terlalu condong  menjadi  negara  Islam  bukan  negara sekuler.  Presiden  Erdoğan  menuduh  Fethullah Gulen  dan  jaringan  pengikutnya  yaitu  Hizmet sebagai aktor dibalik upaya kudeta tersebut. 45
Terdapat tiga kebijakan Presiden
Erdogan  dan  partai  AKP  untuk  merespons guncangan  politik.  Tiga  kebijakan  tersebut nantinya  menjadi  perdebatan  antara  Turki  dan Uni Eropa menyangkut kekuatan normatif.
Pertama ,  tidak  lama  setelah  upaya kudeta  tersebut  gagal,  Presiden  Erdoğan langsung mengeluarkan  dekret state  of emergency sebagai  bentuk  respons  terhadap kegagalan kudeta militer. Dekret ini digunakan oleh  Presiden  Erdoğan  untuk  menangkap pihak-pihak  yang  memiliki  keterkaitan  dengan upaya kudeta dan juga afiliasi dengan jaringan Hizmet.  Menurut  laporan  dari Human  Rights Watch , sebanyak 100.000 aparatur sipil negara, dan  28.000  guru  dipecat  dan  ada  juga  yang ditahan bersama dengan 2.200 hakim tanpa ada
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press- releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/.
45 Reuters, “Turkey Rounds up Plot Suspects after Thwarting Coup against Erdogan,” 2016, https://www.reuters.com/article/us-turkey-security- primeminister-idUSKCN0ZV2HK.
proses investigasi. 46
Media, institusi pendidikan, rumah sakit, yayasan, dan asosiasi yang  berafiliasi  dengan  Hizmet  juga  ikut dibubarkan dan asetnya disita oleh pemerintah tanpa proses peradilan. 47
Kedua ,  kegagalan  kudeta  menjadi momentum  tepat  bagi  Presiden  Erdoğan  dan partai  AKP  untuk  melakukan  amandemen konstitusi  sistem  pemerintahan  parlementer menjadi  presidensial.  Sejak  masuk  periode kedua  kepemimpinan  partai  AKP  di  tahun 2007,  partai  tersebut  mewacanakan  untuk melakukan  amandemen  konstitusi  parlementer yang dirasa tidak memberikan stabilitas politik di  Turki.  Partai  AKP  ingin  mengubah konstitusi  menjadi  sistem  presidensial  dengan wewenang  kepala  pemerintahan  dimiliki  oleh Presiden  bukan  Perdana  Menteri.  Momentum pasca kudeta digunakan oleh Presiden Erdoğan dan  partai  AKP  untuk  bernegosiasi  dengan partai-partai oposisi untuk mendukung amandemen konstitusi. Pada akhirnya, sebanyak  51,41%  rakyat  Turki  mendukung referendum  dan  48.59%  menolak  dalam referendum konstitusi tanggal 16 April 2017. 48 Pasca referendum, Presiden Erdoğan memiliki wewenang  untuk  menjadi  kepala  negara sekaligus pemerintahan Turki.
Ketiga ,  Presiden  Erdoğan  dan  partai AKP mewacanakan untuk mengaktifkan kembali  aturan  hukuman  mati  di  Turki  agar para  pihak  yang  mengancam  konstitusi  dapat jera.  Aturan  tentang  hukuman  mati  sempat dihapus  oleh  pemerintahan  Turki  sebagai bentuk  proses  harmonisasi  hukum  agar  sesuai dengan  Kriteria  Kopenhagen.  Di  tanggal  3 Oktober  2001, Turkish  Grand  National Assembly (lembaga  legislatif  Turki)  sepakat untuk  memenuhi  persyaratan  dasar  dari  Uni
46 Human Rights Watch, “Turkey: Events of 2016,”
2017, https://www.hrw.org/world- report/2017/country-chapters/turkey.
47 Human Rights Watch, “Turkey: Events of 2017,” 2018, https://www.hrw.org/world- report/2018/country-chapters/turkey.
48 OSCE/ODIHR, “Constitutional Referendum, 16 April 2017,” 2017, https://www.osce.org/files/f/documents/6/2/324816. pdf.
Eropa  yaitu  menghapus  hukuman  mati  untuk segala  kasus  hukum.  Di  tahun  sebelumnya yaitu  di  tahun  2000,  Turki  menunda  eksekusi hukuman  mati  bagi  pendiri  dan  ketua organisasi PKK yaitu Abdullah Ocalan sebagai bukti bahwa Turki serius untuk patuh terhadap mandat Uni Eropa untuk menghapus hukuman mati.  Turki  juga  merupakan  negara  anggota Council of Europe yang telah menandatangani perjanjian Convention  for  the  Protection  of Human  Rights  and  Fundamental  Freedoms sejak  tahun  1954.  Dari  47  negara  anggota Council  of  Europe ,  hanya  Rusia  yang  belum bersedia  untuk  menandatangani  perjanjian penghapusan  aturan  hukuman  mati  untuk segala kasus hukum.
Ketiga  kebijakan  dalam  negeri  tersebut cukup  untuk  membuktikan  bahwa  kekuatan normatif  mulai  melemah  pasca  kudeta  militer. Penetapan status state of emergency , referendum untuk menambah wewenang Presiden Erdogan, serta diaktifkannya kembali hukuman  mati  tidak  sesuai  dengan  agenda reformasi  hukum,  demokrasi,  dan  penegakkan HAM yang telah dipromosikan oleh Uni Eropa selama proses negosiasi keanggotaan. Presiden Erdogan  partai  AKP  melihat  secara  internal kepentingan  untuk  mempertahankan  posisi politik di internal Turki. Upaya ini merupakan bagian  dari  the other berproses  untuk  menjadi self melalui refleksi secara internal.
Uni  Eropa  ikut  memberikan  tanggapan atas  kebijakan  Presiden  Erdogan  serta  partai AKP  dalam  merespons  kegagalan  upaya kudeta. Dalam laporan perkembangan negosiasi  keanggotaan  Turki  tahun  2018,  Uni Eropa  mengutuk  terjadinya  upaya  kudeta militer  yang  juga  merenggut  banyak  korban jiwa di Turki tersebut. Namun, Uni Eropa juga secara tegas menyatakan bahwa tindakan yang diambil pemerintahan Presiden Erdoğan untuk menetapkan  status state  of  emergency pasca kudeta dapat melunturkan semangat penegakkan  HAM  di  Turki.  Penangkapan, pemeriksaan,  serta  penahanan  pihak  terduga dengan jumlah masif tanpa aturan hukum yang jelas telah mengancam nilai HAM. Maka, Uni Eropa  meminta  Turki  untuk  segera  mencabut
dekrit  tentang state  of  emergency secepatnya apabila negara tersebut ingin tetap melanjutkan negosiasi keanggotaan. 49
Dalam hal keberhasilan Turki menetapkan konstitusi baru melalui amandemen 16 April 2017, Uni Eropa menilai bahwa  amandemen  konstitusi  tersebut  dapat mengancam check  and  balances antara eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Sebab, amandemen  konstitusi  tersebut  memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengangkat hakim tanpa persetujuan legislatif. Hal ini juga dapat  berdampak  negatif  pada  status state  of emergency yang  masih  berjalan  selama  proses amandemen konstitusi. 50
Kebijakan  terakhir  yaitu  diaktifkannya kembali hukuman mati di Turki jelas mendapat respons  paling  keras  dari  Uni  Eropa.  Melalui Kepala Perwakilan Tinggi Bidang Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini meminta Turki untuk  tetap  menegakkan  hukum  dan  keadilan pasca kudeta serta memastikan bahwa mengembalikan  aturan  hukuman  mati  dapat membuat  negosiasi  keanggotaan  Turki  di  Uni Eropa dapat terhenti. 51 Kemudian di tanggal 24
November  2018,  Parlemen  Eropa  membuat resolusi yang diteruskan kepada Komisi Eropa untuk sementara menutup negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa sampai Turki mampu merespons upaya kudeta sesuai dengan norma hukum Eropa. 52 Dalam sidang parlemen tersebut juga Kepala Delegasi Parlemen Eropa untuk Turki Manolis Kefalogiannis
memastikan bahwa pengembalian aturan hukuman mati akan secara otomatis
49 European Commission, “2018 Turkey Report” (Brussels, 2018), https://ec.europa.eu/neighbourhood- enlargement/sites/near/files/20180417-turkey- report.pdf.
50 European Commission.
51 The Guardian, “Europe and US Urge Turkey to Respect Rule of Law after Failed Coup,” 2016.
52 European Parliament, “European Parliament Resolution of 24 November 2016 on EU-Turkey Relations (2016/2993(RSP)),” 2016, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu bRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016- 0450+0+DOC+XML+V0//EN.
menghentikan  proses  negosiasi  keanggotaan Turki. 53
Uni  Eropa  telah  berhasil  membuat semua  negara  anggotanya  untuk  menghapus aturan  tentang  hukuman  mati  bagi  segala bentuk  kejahatan.  Uni  Eropa  menghormati aturan dalam pasal 2 European Convention on Human  Rights  (ECHR)  yang  isinya  adalah “Everyone’s right to life shall be protected by law”. 54 Uni  Eropa  juga  berkomitmen  untuk mempromosikan  norma  tersebut  ke  dalam bentuk kebijakan eksternal atau kepada negara lain  di  luar  Uni  Eropa.  Komitmen  tersebut dirumuskan dalam EU Charter of Fundamental Rights .  Tidak  terkecuali  bagi  Turki  yang sedang dalam proses negosiasi keanggotaannya dengan Uni Eropa.
Sikap  Uni  Eropa  dalam  menanggapi kebijakan  kontroversial  Turki  dapat  dilihat sebagai  upaya  untuk  mempertahankan  posisi self mereka sebagai pemilik kekuatan normatif. 55 Uni Eropa berupaya untuk mempertahankan  kredibilitas  sebagai  kekuatan normatif  dalam  mengonstruksikan  nilai  serta norma  universalisme  di  tengah  gejolak  politik dengan  Turki  yang  sedang  bertindak  sebagai the other dan berproses untuk menjadi the self . Namun,  Turki  sebagai  pihak the  other juga  memiliki  pandangan  sendiri  terhadap sikap self yang  coba  dipertahankan  Uni Eropa. 56 Pandangan  Turki  secara  umum  dapat dianalisis  melalui  pernyataan  sikap  para  elite partai  AKP  yang  memang  posisinya  terancam di tengah upaya kudeta militer.
Uni Eropa telah membuat kami menunggu  selama  54  tahun.  Saya (Erdoğan) bertanya pada Anda  negara
53 European Parliament, “EU-Turkey Relations: ‘We Are Entering a New Phase,’” 2016,
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/ world/20161128STO53408/eu-turkey-relations-we- are-entering-a-new-phase.
54 Council of Europe, “European Convention on Human Rights (ECHR)” (n.d.), https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_E NG.pdf.
55 De Zutter, “Normative Power Spotting: An Ontological and Methodological Appraisal.”
56 De Zutter.
mana  yang  terus  menunggu  selama  54 tahun?  Apakah  ada  negara  lain  yang telah  menunggu  selama  50  tahun,  40 tahun  atau  30  tahun?  Turki  telah terhenti  di  pintu  Uni  Eropa  selama  54 tahun.  Pertama-tama,  ini  tidak  bisa ditoleransi  dalam  hal  hubungan  politik. Terlebih  lagi,  sampai  hari  ini,  kami telah  berusaha  untuk  memenuhi  semua kriteria  yang  ditetapkan  dalam  proses keanggotaan  Uni  Eropa  dan  membuat peraturan  yang  sesuai.  Namun  Uni Eropa belum menepati janji yang dibuat untuk  kami.  Liberalisasi  visa  akan dibebaskan  tetapi  janji  itu  belum ditepati  juga  oleh  Uni  Eropa.  Mereka (Uni  Eropa)  sejauh  ini  tidak  menepati satu pun janji. 57
Kutipan tersebut adalah potongan wawancara  Presiden  Erdoğan  dengan  CNN Internasional di tanggal 19 April 2017. Kutipan tersebut merupakan tanggapan Presiden Erdoğan  saat  diminta  tanggapan  oleh  jurnalis tentang  pemberlakuan  aturan  hukuman  mati yang  dapat  mengancam  status  keanggotaan Turki  di  Uni  Eropa.  Presiden  Erdoğan  secara tegas  menyebut  bahwa  Turki  tidak  dapat  lagi tunduk  pada  peraturan  yang  ditetapkan  Uni Eropa.  Presiden  Erdoğan  merasa  Uni  Eropa sebelumnya  telah  berlaku  tidak  adil  karena tidak mampu menepati janjinya yaitu liberalisasi visa bagi warga negara Turki.
Pernyataan  lain  datang  dari  Mevlüt Çavuşoğlu  selaku  Menteri  Luar  Negeri  Turki sekaligus petinggi partai AKP. Dalam perayaan Europe  Day 2018,  Çavuşoğlu menyatakan  bahwa  Uni  Eropa  perlu  lebih sering melihat gejolak internal mereka sendiri. Çavuşoğlu  melihat  Uni  Eropa  telah  abai terhadap nilai universalisme yang telah mereka bentuk  sendiri  karena  bangkitnya  sikap xenofobia dan  Islamofobia  yang  ditujukan kepada  imigran  di  negara-negara  anggota  Uni Eropa.  Hal  tersebut  dapat  berguna  untuk
57 Presidency of The Republic of the Turkey, “‘All Must Respect the National Will,’” 2017, https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/74835/mill- iradeye-herkesin-saygi-duymasi-lazim.
mempertahankan  legitimasi  Uni  Eropa  dalam memberikan pengaruh kepada negara-negara di kawasan  termasuk  negara  kandidat  Uni Eropa. 58
Sementara  pendapat  lain  datang  dari Omer  Celik  selaku  Menteri  Urusan  Uni  Eropa Turki. Omer Celik memandang bahwa negara- negara  di  Uni  Eropa  telah  terpapar  paham ekstremis.  Menurutnya  pihak-pihak  yang  telah terpapar  ekstremisme  tersebut  senang  dengan gagalnya  dialog  keanggotaan  Turki  di  Uni Eropa. Lanjut, menurut Omer Celik ekstremisme  menolak  kehadiran  Turki  di  Uni Eropa  karena  merasa  identitas  Turki  sebagai negara  sekuler  dan  mayoritas  muslim  tidak cocok  dengan  komunitas  Uni  Eropa. 59 Omer Celik  juga  pernah  secara  tegas  menyerang Austria  sebagai  negara  anggota  Uni  Eropa yang  menyebarkan  paham  anti-Turki  selama negosiasi berlangsung. 60
Ketiga  pernyataan  ketiga  petinggi  elite partai  AKP  di  hadapan  publik  menjadi  bukti bahwa  partai  tersebut  sedang  berupaya  untuk melakukan  de-legitimasi  kekuatan  normatif Uni  Eropa  di  Turki  pasca  kudeta  militer. Upaya  tersebut  menjadi  indikasi  awal  adanya proses the other untuk menjadi self melalui de- eropanisasi. Ketiganya menyinggung kegagalan  Uni  Eropa  dalam  berlaku  adil kepada  Turki  terutama  dalam  hal  liberalisasi visa  dan  rasisme  anti-Turki.  Uni  Eropa  juga dianggap gagal dalam mempertahankan norma serta  nilai  universalisme  setelah  terhadap kebangkitan  xenofobia  dan  Islamofobia  di negara-negara  anggota  mereka.  Input  yang
58 Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey, “Message by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, on the Occasion of Europe Day,” n.d., http://www.mfa.gov.tr/message- by-h_e_-mevlüt-çavuşoğlu_-minister-of-foreign- affairs-of-turkey_-on-the-occasion-of-europe-day_- 9-may-2018.en.mfa.
59 Minister for Foreign Affairs Republic of Turkey, “Minister for EU Affairs and Chief Negotiator Ömer Çelik Evaluated the Agenda in London,” 2017.
60 Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey,
“Minister for EU Affairs Ömer Çelik Evaluated the General Affairs Council Conclusions Adopted Yesterday,” 2018.
diberikan oleh Uni Eropa kepada Turki selama proses negosiasi keanggotaan seperti pentingnya  reformasi  hukum,  penegakkan HAM,  dan  demokrasi  justru  mendapat  ouput yang  buruk  dari  Turki  karena  menurunnya legitimasi. 61 Turki  sendiri  yang  dihadapkan pada  realitas  politik  internal  berupa  kudeta militer  tidak  dapat  lagi  menerima  input  dari Uni Eropa berupa kekuatan normatif.

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan  proses  de-eropanisasi  di  Turki pasca  terjadinya  upaya  kudeta  militer  di tanggal  15  Juli  2016.  Dalam  periode  pasca kudeta,  pemerintahan  Presiden  Erdoğan  yang didukung oleh kekuatan partai AKP melakukan serangkaian  kebijakan  yang  jauh  dari  prinsip reformasi  hukum  berdasarkan  nilai  demokrasi, hukum,  dan  HAM  Uni  Eropa.  Uni  Eropa sendiri  memiliki  wewenang  untuk  memberi tanggapan atas kebijakan Turki tersebut karena negara tersebut sedang dalam proses keanggotaan  di  Uni  Eropa.  Kondisi  ini menciptakan  posisi  Uni  Eropa  sebagai self yang memiliki agenda promosi nilai universalisme dan Turki sebagai the other yang menerima  agenda  tersebut.  Namun,  peristiwa kudeta  ini  menjadi  momentum  bagi  Turki untuk bertransformasi menjadi the self sekaligus  didorong  oleh  kepentingan  Presiden Erdogan dan Partai AKP untuk mempertahankan  posisi  kekuasaan  di  Turki pasca  adanya  upaya  kudeta.  Namun,  dua kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh melemahnya  legitimasi  Uni  Eropa  di  Turki. Presiden  Erdoğan  dan  partai  AKP  merasa  Uni Eropa  tidak  memiliki  lagi  legitimasi  di  Turki setelah  bangkitnya  Islamofobia  dan  xenofobia di negara-negara anggotanya yang kontradiktif dengan nilai HAM. Selain itu,  Uni Eropa juga tidak  mampu  menepati  perjanjian  berupa pemberian  bebas  visa  kepada  Turki  setelah EU-Turkey  statement  2016 .  Hal  tersebut mengakibatkan  melemahnya  legitimasi  yang
61 Hurd, After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council .
dimiliki  Uni  Eropa  dalam  menjalankan  fungsi sebagai  kekuatan  normatif  dalam  hubungan
diplomatik  selama  57  tahun  dengan  Turki.

## Daftar Pustaka
Aras,  Bülent.  “Davutoğlu  Era  in  Turkish
Foreign  Policy  Revisited.” Journal  of Balkan and Near Eastern Studies 16, no.
4 (October 2, 2014): 404–18.
https://doi.org/10.1080/19448953.2014.9
38451.
Aydin-Düzgit,  Senem.  “Legitimizing  Europe in  Contested  Settings:  Europe  as  a Normative Power in Turkey?” Journal of Common Market Studies 56, no. 3 (2018): 612–27. https://doi.org/10.1111/jcms.12647.
———.  “Legitimizing  Europe  in  Contested Settings: Europe as a Normative Power in Turkey?” Journal  of  Common  Market Studies 56,  no.  3  (2018):  612–27. https://doi.org/10.1111/jcms.12647. Aydın-Düzgit,  Senem,  and  Alper  Kaliber.
“Encounters  with  Europe  in  an  Era  of Domestic  and  International  Turmoil:  Is Turkey  a  De-Europeanising  Candidate
Country?” South  European  Society  and Politics 21,  no.  1  (January  2,  2016):  1–
14.
https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1
155282.
Castaldo,  Antonino,  and  Alessandra  Pinna. “De-Europeanization  in  the  Balkans.
Media Freedom in Post-Milošević
Serbia.” European  Politics  and  Society , 2018.
https://doi.org/10.1080/23745118.2017.1 419599. Council  of  Europe.  European  Convention  on Human Rights (ECHR) (n.d.). https://www.echr.coe.int/Documents/Con vention_ENG.pdf. Davutoğlu, Ahmet. Stratejik Derinlik: Türkiye’nin  Uluslararası  Konumu .  Kure. Istanbul, 2001.
Eriş,  Özgür  Ünal.  “European  Neighbourhood
Policy as a Tool for Stabilizing Europe’s Neighbourhood.” Journal  of  Southeast
European and Black Sea , 2012. https://doi.org/10.1080/14683857.2012.6
86012. European Commission. “2018 Turkey Report.” Brussels, 2018.
https://ec.europa.eu/neighbourhood- enlargement/sites/near/files/20180417- turkey-report.pdf.
———.  “Conclusions  on  the  Enlargement  of the  EU  Regarding  the  Accession  of Bulgaria and Romania on 1 January 2007 and  Accession  Negotiations  with  Croatia and Turkey,” 2006. https://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=CELEX:52004DC0657:EN:HTML. ———. “Enlargement Strategy 2009 Concerning the Countries of the Western Balkans,  Iceland  and  Turkey.”  Official Journal of the European Union, 2009.
———.  “EU-Turkey  Statement,  18  March 2016,” 2016. https://www.consilium.europa.eu/en/pres s/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-
statement/. ———. “EU Commissioner Günter Verheugen Encourages  Turkey  to  Proceed  with Political Reform.” 2000. https://europa.eu/rapid/press-release_IP- 00-246_en.htm.
———. “Values Define Europe, Not Borders,”
2005.
https://ec.europa.eu/commission/presscor ner/api/files/document/print/en/speech_0 5_32/SPEECH_05_32_EN.pdf.
European  Parliament.  “EU-Turkey  Relations: ‘We  Are  Entering  a  New  Phase,’”  2016. https://www.europarl.europa.eu/news/en/ headlines/world/20161128STO53408/eu- turkey-relations-we-are-entering-a-new- phase.
———.  “European  Parliament  Resolution  of 24  November  2016  on  EU-Turkey Relations (2016/2993(RSP)),” 2016. http://www.europarl.europa.eu/sides/getD oc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA- 2016-0450+0+DOC+XML+V0//EN.
Featherstone, Kevin, and Claudio M. Radaelli.
The  Politics  of  Europeanization . The
157 Farandy Nurmeiga Dan Hanny Saptatia Drajati Nugrahani | De-eropanisasi di Turki Pasca Kudeta Militer 15 Juli 2016
Politics of Europeanization , 2003. https://doi.org/10.1093/0199252092.001. 0001.
Forsberg, Tuomas. “Normative Power Europe,
Once  Again:  A  Conceptual  Analysis  of an  Ideal  Type.” Journal  of  Common Market Studies , 2011. https://doi.org/10.1111/j.1468-
5965.2011.02194.x.
Hadar,  Leon.  “A  Mediterranean  Membership Club.”  The  National  Interest,  2007. https://nationalinterest.org/commentary/a -mediterranean-membership-club-1597.
Human  Rights  Watch.  “Turkey:  Events  of 2016,” 2017. https://www.hrw.org/world- report/2017/country-chapters/turkey.
———.  “Turkey:  Events  of  2017,”  2018. https://www.hrw.org/world- report/2018/country-chapters/turkey.
Hurd,  Ian. After  Anarchy:  Legitimacy  and
Power  in  the  United  Nations  Security Council . After  Anarchy:  Legitimacy  and
Power  in  the  United  Nations  Security Council ,
2008.
https://doi.org/10.5860/choice.45-5234.
Indraswari,  Ratih,  and  Calvin  Michel  Sidjaya.
“Migration  in  EU:  Impication  to  the Regional  Integration.” Jurnal  Ilmiah
Hubungan  Internasional  UNPAR 10,  no.
2 (2014): 98955.
https://doi.org/10.26593/jihi.v10i2.1316.
%p.
Kaliber,  Alper.  “Contextual  and  Contested:
Reassessing  Europeanization  in  the  Case of  Turkey.” International  Relations 27,
no. 1 (March 2013): 52–73.
https://doi.org/10.1177/00471178124553 52.
Macmillan, Catherine. “Privileged Partnership, Open  Ended  Accession  Negotiations  and the  Securitisation  of  Turkey’s  EU Accession Process.” Journal of Contemporary  European  Studies 18,  no.
4 (December 1, 2010): 447–62. https://doi.org/10.1080/14782804.2010.5 35698.
Manners,  Ian.  “Normative  Power  Europe:  A Contradiction  in  Terms?  .” Journal  of
Common  Market  Studies .  Oxford  UK and  Boston,  USA  :  Wiley  ,  2002. https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353. McMahon,  Richard.  “Religion,  Civilisation,
Geography:  Normative  EU  Studies  and Eastern Enlargement.” Journal of
Contemporary  European  Studies ,  2017. https://doi.org/10.1080/14782804.2017.1 351927.
Minister  for  Foreign  Affairs  Republic  of Turkey.  “Minister  for  EU  Affairs  and Chief  Negotiator  Ömer  Çelik  Evaluated the Agenda in London,” 2017.
Ministry  of  Foreign  Affairs  Republic  of Turkey.  “Message  by  H.E.  Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, on the Occasion of Europe Day,” n.d.  http://www.mfa.gov.tr/message-by- h_e_-mevlüt-çavuşoğlu_-minister-of- foreign-affairs-of-turkey_-on-the- occasion-of-europe-day_-9-may- 2018.en.mfa.
———. “Minister for EU Affairs Ömer Çelik Evaluated  the  General  Affairs  Council Conclusions Adopted Yesterday,” 2018.
Öniş,  Ziya,  and  Şuhnaz  Yilmaz.  “Between Europeanization  and  Euro‐Asianism: Foreign  Policy  Activism  in  Turkey during the AKP Era.” Turkish Studies 10, no. 1 (March 1, 2009): 7–24. https://doi.org/10.1080/14683840802648 562. OSCE/ODIHR.  “Constitutional  Referendum, 16 April 2017,” 2017. https://www.osce.org/files/f/documents/6/
2/324816.pdf.
Pace,  Michelle.  “The  Construction  of  EU Normative  Power*.” JCMS:  Journal  of
Common  Market  Studies 45,  no.  5 (December 1, 2007): 1041–64. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1
468-5965.2007.00759.x.
Presidency  of  The  Republic  of  the  Turkey. “‘All  Must  Respect  the  National  Will,’” 2017. https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/748 35/mill-iradeye-herkesin-saygi-duymasi- lazim.
158 Farandy Nurmeiga Dan Hanny Saptatia Drajati Nugrahani | De-eropanisasi di Turki Pasca Kudeta Militer 15 Juli 2016
Rabasa,  Angel,  and  F  Stephen  Larrabee. The Rise of Political  Islam in Turkey . RAND Corporation, 2008. Reuters.  “Turkey  Rounds  up  Plot  Suspects after  Thwarting  Coup  against  Erdogan,” 2016.  https://www.reuters.com/article/us- turkey-security-primeminister- idUSKCN0ZV2HK.
The Guardian. “Europe and US Urge Turkey to
Respect Rule of Law after Failed Coup,” 2016.
UKPOL.  “Jack  Straw  –  2006  Comments  on
Turkey  Joining  the  European  Union (EU),” 2006.
http://www.ukpol.co.uk/jack-straw-2006- comments-on-turkey-joining-the- european-union-eu/.
Yilmaz, Gözde. “From Europeanization to De- Europeanization:  The  Europeanization Process  of  Turkey  in  1999–2014.” Journal  of  Contemporary  European Studies 24,  no.  1  (January  2,  2016):  86– 100. https://doi.org/10.1080/14782804.2015.1 038226. Yılmaz,  Hakan.  “Euroscepticism  in  Turkey:
Parties,  Elites,  and  Public  Opinion.” South  European  Society  and  Politics 16, no.  1  (March  1,  2011):  185–208. https://doi.org/10.1080/13608741003594 353. Zürcher, Erik J. Turkey: A Modern History . 4th ed. 20171221. I.B.Tauris, 2017. Zutter,  Elisabeth  De.  “Normative  Power
Spotting: An Ontological and Methodological  Appraisal.” Journal  of European  Public  Policy 17,  no.  8 (December 1, 2010): 1106–27.
https://doi.org/10.1080/13501763.2010.5 13554.