## IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA SEBAGAI SAKSI DAN KORBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II-B SINGARAJA
KM Ayu Triandari Purwanto 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { ayutriandari21@gmail.com, raiyuliartini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  untuk  mengetahui  (1)  perlindungan  hukum  terhadap  narapidana  sebagai  saksi  dan korban  pelanggaran  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja  (2)  peran  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja  dalam  memberikan  Pelrindungan  Hukum  serta  faktor penghambat  dalam    memberikan    perlindungan  hukum    terhadap  saksi  dan  korban    pelanggaran. Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  observasi,  wawancara,  studi  dokumen  dan  akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II- B  Singaraja  merupakan  tempat  penerapan  sanksi  kepada  narapidana  namun,  narapidana  masih berhak memperoleh  perlindungan  hukum bilamana  menjadi seorang saksi dan korban. Perlindungan hukum  yang  diberikan  mengacu    pada  Pengayoman;  Persamaan  perlakuan  dan  pelayanan; Pendidikan;  Pembimbingan;  Penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia;  Kehilangan  kemerdekaan merupakan  satu-satunya  penderitaan;  dan  Terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan keluarga dan orang-orang tertentu. (2) Dengan peran dalam memberikan perlindungan oleh Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja  adalah  dengan  cara:  (1)  memberikan  perlindungan  hukum preventif  berupa  tata  tertib  yang  terbagi  menjadi  dua  yakni  kewajiban  dan  larangan; (2)  memberikan perlindungan  hukum  represif    berupa  proses  beracara  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja  selanjutkan  mengasilkan    sanksi  bagi  pelaku.  Adapun  faktor  penghambat  dalam memberikan perlindungan  hukum terhadap  narapidana sebagai saksi dan korban di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas  II-B yaitu kelebihannya kapasitas penghuni Lapas dan kurangnya kesadaran sesama penghuni dalam menjalin keharmonisan.
Kata  kunci: perlindungan  hukum,  saksi  dan/atau  korban,  narapidana,  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B.

## ABSTRACT
This  study  is  to  find  out  (1)  legal  protection  of  prisoners  as  witnesses  and  victims  of  violations  in Singaraja  Class  II-B  Correctional  Institutions  (2)  the  role  of  Singaraja  Class  II-B  Correctional Institutions  in  providing  legal  protection  and  inhibiting  factors  in  providing  legal  protection  against witnesses  and  victims  of  violations.  The  type  of  research  used  is  empirical  legal  research.  This research  is  descriptive.  Techniques  for  collecting  data  are  carried  out  by  observation,  interviews, document  studies  and  will  be  analyzed  qualitatively.  The  results  of  the  study  show  (1)  that  in  the Singaraja  Class  II-B  Correctional  Institution  is  a  place  for  imposing  sanctions  or  punishments  on inmates but prisoners are still entitled to obtain legal protection if they are witnesses. Legal protection provided by referring to Protection; Equations of treatment and service; Education; Coaching; Respect for  human  dignity;  Losing  independence  is  the  only  suffering;  and  guaranteed  the  right  to  keep  in touch with family and certain people. (2) With the role in providing protection by the Singaraja Class II- B Penal Institution is by: (1) providing prevetive legal protection in the form of an order that is divided into two namely obligations and prohibitions; (2) providing repressive legal protection in the form of a process of proceedings in the Singaraja Class II-B Penitentiary Institution and subsequently resulting in sanctions for the perpetrators. As for the inhibiting factors in providing legal protection for prisoners as  witnesses  and  victims  in  Class  II-B  Correctional  Institutions  due  to  the  excess  capacity  of  prison staff and lack of awareness among fellow residents in establishing harmony.
Keywords : legal protection, witnesses and / or victims, prisoners, Class II-B Correctional Institutions.

## PENDAHULUAN
Peraturan Menteri Hukum  dan Hak
Asasi    Manusia  Nomor  6  Tahun  2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan
Negara    pada  Pasal  10  menyatakan  “
Narapidana adalah terpidana yang menjalaini  pidana  hilang  kemerdekaan  di Lembaga  Pemasyarak atan.”  Pernyataan ini  juga    tidak  berbeda  dengan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan    pada  Pasal  1  butir  7. Hilang kemerdekaan yang dimaksud yakni beberapa  hak  yang  semula  dapatakan oleh  narapidana  selama  menjadi  seorang warga negara secara umum yang beberapa  setelah  memasuki  penjara  atau Lembaga  Pemasyarakatan  terhapusakan seperti  ;  a.  Tempat    b.  Penggunaan benda/barang  ,  c.  Pekerjaan  (Lamintang, 2012 : 172-173)
Lembaga Pemasyarakatan dulunya disebut  sebagai  rumah  penjara  yakni tempat  dimana  orang-orang  yang  telah dijatuhi  hukuman  pidana  bedasarakan putusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum tetap atas tindakan pidana yang dilakukan. Menurut  Suhardjo  yang  saat  itu  sedang menjabat  sebagai  Menteri  Kehakiman, sebutan  penjara  di  Indonesia  diubah menjadi LAPAS sejak April 1964. Perubahan ini tidak dapat dilepasakan dari gagasan beliau yang menjadiakan LAPAS
tidak saja sebagai tempat untuk memidana orang ( Renggong, 2016: 228). Melainkan  juga  sebagai  tempat  membina dan  mendidik  terpidana  agar  setelah menyelesaikan masa hukumannya
mempunyai kemampuan untuk menyesuaiakan  diri  dengan  kehidupan sehari-harinya di masyarakat.
Peran  Lembaga  Pemasyarakatan dalam  sangat penting dan menjadi aspek utama  dalam  membimbing  dan  membina Narapidana  sebagai Warga  Binaan. Tidak hanya  itu  baik  buruk  perubahan  sikap yang  dimiliki  oleh  narapidana  sangat dipengaruh
dari Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas keseharian dari narapidana.
Berdasarakan    Pasal  3  butir  1  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013  terkait  dengan  Tata  Tertib  LAPAS dan RUTAN  dinyatakan  bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan  LAPAS  adalah  tempat  untuk melaksanakan  pemidanaan  Narapidana dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan.”  Yang Kemudian dinyatakan sama  pada Pasal 1 butir  3  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Narapidana  secara  umum  dapat digambarakan sebagai orang yang menjalanakan masa hukumannya di dalam sel tahanan atau penjara  yang kini disebut sebagai Lembaga
Pemasyarakatan. Hukuman yang diberikan sesuai dengan putusan pengadilan  yang  sah  dan  berkekuatan hukum tetap. Selama menjalanakan masa hukumannya  seorang  narapidana  akan terhapus  beberapa  haknya,  atau  lebih tepatnya    beberapa  hak  yang  dimiliki seorang  narapidana  akan  dinonaktifakan untuk sementara.
Hilang kemerdekaan berupa tempat  atau  penempatan,  adalah  seorang narapidana  tidak  diperkenanakan  untuk berkeliaran  dari  tempat  satu  ke  tempat yang  lain.  Narapidana  hanya  menempati kawasan  tertentu  seperti  yang  telah menjadi  keputusan  hakim  dalam  proses peradilan  dan  beberapa  tempat  lainya dengan  kebijakan  lebih  lanjut.  Dan nantinya  akan  diberikan  pengawasan serta  pembinaan  oleh  lembaga  terkait. Hilang  kemerdekaan  berupa  barang, adalah selama dalam masa penjara/pembinaan  di  dalam  lembaga tertentu  atau  dengan  kata  lain  selama masa  hukuman,  narapidana  tidak  lagi dapat  menggunakan  atau  memanfaatkan benda-benda  atau  barang-barang  dengan leluasa.  Seperti  misalnya  menggunakan alat  komunikasi  seharian  tanpa  ada batasan  waktu  maupun  batasan  orang- orang  yang  diajak  berkomunikasi.  Pada masa hukuman hal tersebut  akan dibatasi dengan  pengawasan  dan  pembinaan  dari lembaga yang berwenang, dan akan diberi pengecualian sesuai dengan kebijakan.
Hilangnya  kemerdekaan  aktivitas atau pekerjaan, adalah seorang narapidana  dalam  menjalanakan  masa hukuman  tidak  lagi  dapat  menjalankan kehidupan 100% normal seperti masyarakat  atau  warga  negara    pada umumnya.  Terdapat  beberapa  kebijakan atau  aturan,  narapidana  akan  melepas setiap  pekerjaan  serta  jabatan  yang dimiliki  sebelum  diputusnya  hukuman berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan  hukum  tetap.  Dan  dalam masa  hukuman,  narapidana    diberi pendidikan dan pembinaan untuk memberiakan efek jera serta tidak mengulangi kesalahannya setelah menyelesaikan masa tahanan. Akan tetapi bukan  berarti  narapidana  tidak  boleh memiliki  pekerjaan,  beberapa  pekerjaan
dapat  mereka  kerjakan  apabila  terdapat kebijakan  dari  masing-masing  lembaga pemasyarakatan sesuai dengan bakat dan keahliannya.
Pengaturan    yang  berlaku    tidak jarang  berbeda  dengan  kenyataan  yang terjadi  di  lapangan.  Berbicara Das  Sollen maka  adanya  Lembaga  Pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang  kondusif  antara  penghuni  LAPAS dalam hal ini Narapidana, serta pembinaan-pembinaan  sebagai input bagi Narapidana  bilamana  mereka  telah  usai menjalanakan  masa  hukumannya  dan kembali  ke  masyarakat.  Sedangakan Das Sein yang  terjadi  di  lapangan  sendiri, masih  banyak  tindakan-tindakan  pidana atau  pelanggaran    yang  dilakukan  oleh seorang  narapidana  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.
Di dalam Lembaga Pemasyarakatan khususnya Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja, penghuni yakni Narapidana maupun Tahanan  secara  umum  dapat  dikatakan harmonis.  Namun  tidak  melepas  manusia sebagai makluk individu dengan kepentingan  yang  berbeda,  terkadang dengan  sulutan  emosi  kecil  perbedaan kepentingan  ini  mampu  menyebabkan suatu  percikan kecil  perbedaan  pendapat. Yang bila tidak didukung dengan pemahaman  saling  menghargai  akan menyebabkan
pertikaian-pertikaian.
Sehingga masih sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran ringan yang bersinggungan dengan kenyamanan bersama  antar  Narapidana  atau  Tahanan sebagai penghuni Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja.
Meski  pertikaian  yang  diamati  selama berada di
dalam Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja tidak  menimbulkan  adanya  kekerasan fisik,  atau  bahkan  jatuhnya  korban  baik korban fisik  maupun  jiwa.  Akan tetapi  bila tidak diberikan perhatian lebih kemungkinan besar  hal-hal seperti di atas akan  terjadi,  dengan  awalan  pertikaian lisan  antara  narapidana  satu  dengan narapidana yang lain.
Pada  tanggal  04  Juni  2010  di dalam Lembaga Pemsyarakatan Kelas II B Singaraja, terjadi pemukulan oleh seorang
narapidana  terhadap  narapidana  lainnya. Kepala  Unit  KPLP  sendiri  menuturkan bahwa tindakan kekerasan atau pemukulan  yang  dilakukan  oleh  Ketut Merta  Dana  alias  Baru  terhadap  korban yang  beratasnamakan  Putu  Cidra  alias Mangku
mengakibatkan korban mengalami memar dan sedikit pendarahan pada bagian pipi. Dengan disaksikan oleh dua  orang  saksi  diantaranya  Ketut  Edy Sastrawan  dan  Komang  Arta  Sanjaya, tidak  ada  peleraian  dalam  kejadian tersebut. Para saksi menjadiakan tindakan tersebut sebagai bahan tontonan.
Sehingga  Ketua  Unit  KPLP  menghukum kedua  saksi  dengan  sanksi  teguran  untuk pembelajaran  kedepannya  serta  bahan belajar bagi narapidana lain yang menemukan kejadian sama.
Tidak adanya kepastian
penanganan  terhadap  korban  kekerasan yang terjadi pada kasus di atas, Lembaga Pemasyarakatan masih menganggap enteng keberadaan dari
Korban
khususnya  pada  tindak  kekerasan  yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B  Singaraja  yang  terjadi  8  tahun  silam. Padahal bila mendalami mengenai kriminologi  dan victimologi korban  sangat penting dalam proses penjatuhan hukuman  kepada  pelaku  tindak  pidana. Baik  korban  sebagai  alat  bukti  maupun korban  sebagai  indikasi  adanya  suatu tindak  pidana.  Dengan  tidak  menutupi korban  tindak  pidana  yang  dimaksud merupakan  seorang  narapidana.  Hal  ini yang menarik bagi penulis untuk mengadakan  penelitian  skripsi  terkait “Implementasi  Hukum  Perlindungan  Saksi dan  Korban  terhadap  Narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B Singaraja”

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dipaparkan  di  atas,  maka  pokok permasalahan  yang  ingin  penulis  angkat tentang Implementasi Hukum Perlindungan  Saksi  dan  Korban  terhadap Narapidana dalam Lembaga
Pemasyarakatan  (LAPAS)    Kelas  II  B Singaraja  .  Dengan  beberapa    rumusan masalah yang dijabarkan, antara lain :
1.  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  yang dapat  diterima  bagi  Saksi  dan/atau Korban  Tindak  Pidana  dengan  status Narapidana  yang  terjadi  di  dalam
Lembaga Permaysarakatan? 2.   Bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja dalam  memberikan  Perlindungan  bagi Narapidana yang mejadi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana ?

## METODE PENELITIAN
Jeinis  penelitian  yang  digunkan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  Hukum  Empiris adalah  penelitian  yang  mengacu  kepada kenyataan  hukum  yang  mencangkup kenyataan  kenyataan  sosial  maupun budayanya.  Ciri  dari  penelitian  hukum empiris  adalah  suatu  penelitian  yang beranjak  dari  adanya  kesenjangan  antara das  solen dengan das  sein yaitu kesenjangan  antara  teori  dengan  duinia realita.  Sifat  penelitan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Deskriptif, dimana  menggambarkan  secara  nyata mengenai  keadaan-keadaan  atau  gejala- gejala yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu  penelitian  hukum  data  dibedakan menjadi  dua  yakni  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh  secara  langsung  dari  lapangan penelitian  yang  bersumber  dari  sumber pertama  di  lapangan  yaitu  informan  yang berkaitan  dengan  penelitian  khususnya data  yang  diperoleh  langsung  dari  pelaku yang  bersangkutan  (Yuliartini,2014:37). Data sekunder, adalah data yang diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan (Library  Research) .  Data  sekunder  dibagi menjadi  tiga  yaitu:  Bahan  Hukum  Primer, bahan  hukum  primer  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan,  Bahan  sekunder, yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti  buku,  tesis,  disertasi,  jurnal, majalah,  dan  artikel  (  Marzuki,  2007  : 155).,  Bahan  tersier,  yaitu  bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan sekunder seperti kamus, dan ensiklopedia  (Soekanto  dan  Mahmudji,
2013  :  13).  Teknik  Pengumpulan  Data yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini adalah:  Teknik  Studi  Dokumen,  Tekini wawancara,  Teknik  Observasi,  Dalam penelitian  ini  Teknik  penentuan  sample yang  digunakan  adalah  Teknik non probability sampling artinya dalam penelitian  ini  tidak  ada  ketentuan  pasti berapa sampel  harus  diambil  agar  dapat mewakili  populasinya  (Waluyo,2008:46 ) . Data  penelitian  ini  diolah  dan  dianalisis secara kualitatif   yaitu  data  yang  disajikan bukan  dalam  bentuk  angka  melainkan data-data  yang  wujudnya  dalam  bentuk kata-kata  yang  nantinya  disusun  secara sistematis.

## PEMBAHASAN
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap Narapidana  Sebagai  Saksi  Dan  Korban di Lembaga Pemasyarakatan Singaraja
Perlindungan hukum
kepada narapidana sebagai saksi dan/atau korban di  Lembaga  Pemasyarakata  Kelas  II-B
Singaraja  sangat  penting  untuk  dibahas lebih lanjut. Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan  hukum  terhadap  berbagai kebebasan  dan  hak  asasi  narapidana ( fundamental  rights  and  freedoms  of prisoners )  serta  berbagai  kepentingan yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan narapidana. “Declaration  against  Torture and  Other  Cruel  in  Human  Degrading Treatment  orPunishment  (adopted  by  the general  assembly ,  9  Desember  1975), dengan  tegas  melarang  semua  bentuk: “penganiayaan  atau  tindakan  kejam  lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi  dan  merendahkan  martabat manusia  dan  merupakan  pelanggaran hak-hak  dasar  m anusia”  (Arief,  1998: 103).
Meskipun  narapidana  merupakan orang-orang  yang  menjalankan  masa hukum  atas  perbuatannya  melanggar hukum pidana berdasarkan putusan hakim yang  sah  dan  berkekuatan  hukum  tetap, bukan  berarti  keamanan  serta  keamaan dan  kesejahteraan  narapidana  dalam melanjutkan kehidupannya harus diabaikan begitu saja. Mengingat narapidana  yang  kapsitasnya  sebagai
manusia  yang  harus  dinjunjung  tinggi harkat  dan  martabatnya  layak  untuk dihargai  Hak Asasi Manusia yang melekat dalam  dirinya,  meski  tidak  Hak  Asasi Manusia  yang  diperoleh  utuh  atau  penuh di  dapatkan.  Beberapa  hak  dihilangkan kemerdekaannya,  yang  dimaksud  yakni beberapa  hak  yang  semula  dapatakan oleh  narapidana  selama  menjadi  seorang warga negara secara umum yang beberapa  setelah  memasuki  penjara  atau Lembaga  Pemasyarakatan  terhapusakan seperti  ;  a.  Tempat    b.  Penggunaan benda/barang  ,  c.  Pekerjaan  (Lamintang, 2012 : 172-173).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan  diuraikan    bahwa  hak- hak  naraidana  atau  warga  binaan  disurat pada Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentag Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak : a.  Melakukan  ibadah  sesuai  dengan agama atau kepercayaan;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohaini maupun jasamani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d.  Mendapatkan  pelayanan  kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan ;
f.  Mendapatkan  bahan  bacaan  dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g.  Mendapat  upah  atau  premi  atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tartentu lainnya;
i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. Mendapat pembebasan bersyarat ;
l.  Mendapatkan  cuti  menjelang  bebas, dan;
m.Mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Hak-hak dimaksud juga terkait bilamana  seorang  narapidana  atau  warga binaan  menjadi  korban  atau  saksi  atas
pelanggaran  atau  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  rekan  sesama  narapidana atau  warga  binaan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.  Hak-hak  yang  dapat mereka  junjung  apabila  menjadi  seorang korban  atau  saksi  yang  mengancam keamanan dan kenyamanan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan
maka narapidana tersebut  dapat  melakukan  penyampaian keluhan  kepada  Polisi  Khusus  Lembaga Pemasyarakatan  (Polsuspas)  yang  dalam tugasnya. Mendapatkan pelayanan kesehatan  dan  perawatan  baik  jasmani maupun  rohami  bilamana  korban  tersebut mengalami  kekerasan  baik  fisik  maupun psikis. Serta bila diperlukan maka seorang narapidana  sebagai  saksi  dan  korban akan  mendapat  penanggulangan  lebih lanjut  sesuai  dengan  Pasal  14  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan butir m.
Peran  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas II-B  dalam  memberikan  Perlindungan
Hukum  Terhadap  Narapidana  Sebagai Saksi Dan Korban.
Lembaga  Pemasyarakatan  yakni khususnya Lembaga Pemasyarakatan
Kelas  II-B  Singaraja  dalam  kapasitasnya sebagai tempat dimana narapidana menjalankan  hukuman  memiliki  peranan penting.  Berdasarakan    Pasal  3  butir  1 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM Nomor  6 Tahun  2013  terkait  dengan Tata Tertib  LAPAS  dan  RUTAN  dinyatakan bahwa  “Lembaga  Pemasyarakatan  yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat  untuk  melaksanakan  pemidanaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” Yang Kemudian
dinyatakan  sama    pada  Pasal  1  butir  3 Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang Pemasyarakatan.
Lembaga Pemasyarakatan dulunya disebut  sebagai  rumah  penjara  yakni tempat  dimana  orang-orang  yang  telah dijatuhi  hukuman  pidana  bedasarakan putusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum tetap atas tindakan pidana yang dilakukan. Menurut  Suhardjo  yang  saat  itu  sedang menjabat  sebagai  Menteri  Kehakiman, sebutan  penjara  di  Indonesia  diubah
menjadi LAPAS sejak April 1964. Perubahan ini tidak dapat dilepasakan dari gagasan beliau yang menjadiakan LAPAS tidak saja sebagai tempat untuk memidana orang ( Renggong, 2016: 228). Melainkan  juga  sebagai  tempat  membina dan  mendidik  terpidana  agar  setelah menyelesaikan masa hukumannya
mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan sehari-harinya  di  masyarakat.  Sehingga keberadaan  Lembaga  Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemsyarakatan Kelas II-B Singaraja sangat penting dalam membina dan mendidik karakter
narapidana  yang  melakukan  kejahatan pidana di wilayah kabupaten Buleleng. Tujuan atau cita-cita diselenggarakannya pemasyarakatan bagi narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan, kelak  diharapkan  narapidana  yang  telah dibina dan dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja mampu  kembali  normal  ke  masyaraatan bilmana  masa  hukuman  yang  didapatkan telah  usai  atau  bebas.  Dijelaskan  pula pada  Pasal 2 dan Pasal 3  tetang Sistem Pemasyarakatan yakni
“Sistem pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam rangka membentuk Warga Binaan
Pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,dapat aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga yang  baikdan  bertanggung  jawab.  Sistem pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar dapat  berintegrasi  secara  sehat  dengan masyarakat,  sehingga  dapat  berperan kembali  sebagai  anggota  masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”
Pelaksanaan Peran Lembaga
Pemasyarakatan  diantaranya  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja dalam keterangan Kepala Kesatuan Pengamanan  Lembaga  Pemasyarakatan, meberikan pembinaan termasuk perlindunga terhadap  Narapidana  sebagai saksi  dan/atau  korban  pelanggara  tata tertib berdasarkan asas-asas yang tertuang  dalam  Pasal  5  Undang-Undang
Pemasyarakatann dengan pernyataan sebagai  berikut  :  “Sistem  pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasrkan asas :
a. Pengayoman;
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
c. Pendidikan;
d. Pembimbingan;
e. Penghormatan  harkat  dan  martabat manusia;
f. Kehilangan  kemerdekaan  merupakan satu-satunya penderitaan; dan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan  dengan  keluarga  dan orang-orang tertentu.
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas II-B Singaraja lebih mempersiapkan kematangan mental serta etika sopan dan santun  narapidana  yang  dibina  dan dididik,  tidak  lupa  juga  keterampilan  bagi narapidana yang diasah selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut dilakukan agar nantinya narapidana  yang  telah  keluaratau  bebas dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja  tidak  merasa  terkucilkan  oleh pendapat-pendapat  di  dalam  kehidupan masyarakatnya, dan tidak mudah terpancing emosi untuk mengulangi tindka pidana  lainnya.  Serta  keterampilan  yang diberikan  selama  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja diharapkan  mampu  membantu  dalam pemenuhan  ekonomi,  dilihat  bahwa  faktor ekonomi  adalah  salah  satu  unsur  yang berpengaruh besar dalam tindakan kriminalitas.
Perlakuan  yang  baik  maka  akan menghasilkan  sikap  yang  baik  pula,  itu sebabnya meski berstatus sebagai narapidana yang telah kehilangan beberapa hak kemerdekaannya jika menjadi  seorang  korban  maupun  saksi yang mendapatkan ancaman sudah sepatutnya  Lembaga  terkait  memberikan suatu  perlindungan.  Agar  tidak  menjadi suatu  dendam  dan  menganggu  psikis narapidana  yang  menyebabkan  niatan- niatan  buruk  untuk  mengulang  tindak pidana yang sama maupun lainnya.
Penggolongan
perlindungan
hukum  pidana  pada  dasarnya  memiliki dua  bentuk  perlindungan  hukum  yaitu
perlindungan hukum preventif dan perlindungan  hukum  represif  (Arief,  1998 :73).  Merujuk  pada  pernyataan  tersebut peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II- B  Singaraja  dibagi  menjadi  dua  bentuk, yakni  bentuk  preventif  dan  represif. Perlindungan hukum  preventif yakni yang diberikan  dengan  tujuan  untuk  mencegah sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Hal  ini terdapat  dalam  peraturan  perundang- Undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan  rambu-rambu  atau  batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.(  Setiono.  2004  :  3).  Dalam  hal ini,  peranan  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas II-B memberikan perlindungan preventif  kepada  saksi  dan  atau  korban pelanggaran  dengan  memberikan  tata tertib  sesuai  dengan  Peraturna  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarkatan  dan  Rumah  Tahanan Negara,  tata  tertib  yang  harus  diikuti  oleh seluruh narapidana yakni tergolong menjadi  2  hal  baik  itu  berupa  kewajiban dan  larangan  dengan  pengaturan  sebagai berikut: Berdasarkan undang-undang mengenai tata tertib
Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan N egara Pasal 3 yang menyatakan “Setiap Narapidana atau Tahanan wajib :
a.  Taat  menjalankan  ibadah  sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang  dianutnya  serta  memelihara kerukunan beragama;
b.  Mengikuti  selururh  kegiatan  yang diprogramkan;
c.  Patut,taat, dan hormat kepada Petugas;
d.  Mengenakan  pakaian  seragam  yang telah ditentukan;
e.  Memelihara  kerapian  dan  berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan  hunian  serta  mengikuti kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam rangka kebersihan lingkungan hunian;
dan g.  Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.
Perlindungan  hukum  preventif  yang diberikan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II-B  Singaraja  lainnya  berupa larangan,  berdasarkan  undang-undang  ini pada  Pasal  4  menyatakan  “Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang : a.  Mempunyai hubungan keuangan dengan  Narapidana  atau  Tahanan  lain maupun dengan Petugas
Pemasyarakatan;
b.  Melakukan  perbuatan  asusila  dan/ata penyimpangan seksual;
c.  Melakukan  upaya  melarikan  diri  atau membantu pelarian;
d.  Memasuki  Steril  Area  atau  tempat tertentu  yang  ditetapkan  Kepala  Lapas atau  Rutan  tanpa  izin  dari  Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
e.  Melawan  atau  menghalangi  Petugas Pemasyarakatan menjalankan tugas;
f.  Membawa  dan/atau  menyimpan  uang secara  tidak  sah  dan  barang  berharga lainnya;
g.  Menyimpan,  membawa,  mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau  prekursor  narkotika  serta obat-obatan ainnya yang berbahaya;
h.  Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan,  dan/atau  mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol; i.  Melengkapi hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
j.  Memiliki, membawa dan/atau menggunakan  alat  elektronik,  seperti laptop  atau  komputer,  kamera,  alat perekam, telepon genggam, paper, dan sejenisnya;
k.  Melakukan  pemasangan  instalasi  listrik di dalam kamar hunian;
l.  Membuat  atau  menyimpan  senjata  api, senajta tajam, atau sejenisnya;
m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barag yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
n.  Melakukan  tindakan  kekerasan,  baik kekerasa  fisik  maupun  psikis  terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu dan pengunjung;
o.  Mengeluarkan  perkataan  yang  bersifat provokatif  yang  dapat  menimbulkan terjadinya  gangguan  keamanan  dan ketertiban;
p.  Membuat  tato,  memanjangkan  rambt bagi Narapidana atau Tahanan laki-laki, membuat  tindik,  mengenakan  anting, atau lainnya yang sejenis;
q.  Memasuki  blok  dan/atau  kamar  hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan; r.  Melakukan aktifitas yang dapat
menganggu atau membayakan keselamatan  pribadi  atau  Narapidana, Tahanan,  Petugas  Pemasyarakatan, pengunjung atau tamu;
s.  Melakukan  perusakan  fasilitas  Lapas atau Rutan’
t.  Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
u.  Menyebarkan ajaran sesat, dan;
v.  Melakukan  aktifitas  lain  yang  dapat menimbulkan  angguan  keamanan  dan ketertiban Lapas atau Rutan.
Sedangkan  perlindungan  hukum reprensif  merupakan  perlindungan  akhir, atau  suatu  reaksi  terhadap  pelanggaran agar  tidak  terulang  kembali  baik  oleh orang  yang  sam  amaupun  yang  berbeda. Perlindungan  ini  biasanya  berupa  sanksi yang  diberikan  kepada  pelaku  untuk memberikan  efek  jera.  (Setiono.  2004  :4) Begitu  pula  perlindungan  hukum  yang diberikan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  II-B  Singaraja,  memberikan  sanksi kepada  pelaku  tindak  pelagaran  yang merugikan  korban  dan/atau  memberikan ancaman  bagi  saksi  yang  melihat  tingkah laku narapidana yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  kepada  pelu pelanggaran sesuai dengan
pengaturannya  yakni  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  tetang Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan Negara. Berdasarkan  Pasal  8  undang-undang    ini pelanggar  yakni  akan  diberikan  hukuman atau  sanksi  yang  digolongkan  menjadi  3 katagori  dengan  pernyataan  “Narapidana atau  Tahanan  yang  melanggar  tata  tertib, dijatuhi :
a.  Hukuman disiplin tingkat ringan;
b.  Hukuman disipiplin tingkat sedang, atau c.  Hukuman disiplin tingkat berat.
Dengan penjelasan hukuman disiplin  yang  tergolong  di  atas  dinyatakan
pada  Pasal  9  undang-undang  ini  dengan pernyataan:
Ayat  (1)  hukuman  disiplin  tingkat  ringan, meliputi :
a.  Memberikan  peringatan  secara  lisan; dan
b.  Memberikan peringatan secara tertulis. Ayat  (2)  hukuman  disiplin  tingkat  sedang, meliputi:
a.  Memasukan  dalam  sel  pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
b.  Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP. Ayat (3) menunda atau
meniadakan  hak  tertentu  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  dapat berupa  penundaan  waktu  pelaksanaan kunjungan.
Ayat  (4)  hukuman  disiplin  tingkat berat, meliputi :
a.  Memasukkan  dalam  sel  pengasingan selama  6  (enam)  hari  dan  dapat diperpanjang  selama  2  (dua)  kali  6 (enam) hari; dan
b.  Tidak  mendapat  hak  remisi,  cuti mengunjungi  keluarga,  cuti  bersyarat, similasi, cuti menjelang bebas, pembebasan  bersyarat  dalam  tahun berjalan  dan  dicatat  dalam  register  F dan
Ayat  (5)  Untuk  alasa  keamanan, seorang  Narapidana  atau  Tahanan  dapat dimasukan  ke  dalam  pengasingan  dan  di catat dalam Register H.
Dan apabila terjadi suatu pelanggaran  yang  diduga  sebagai  tindak pidana  dengan  standar  tingkatan  yang melapaui  batas  wajar  pelanggaran  yang teah  dgilongkan  di  atas  maka  sesuai dengan  pasl  16  Undang-undang  tersebut menyatakan “Dalam hal pelanggaran yang dilakukan  oleh  Narapidana  atau  Tahanan diduga  tindak  pidana,  Kepala  Lapas  atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi  yang  berwenang”.  Dalam  hal  ini dimaksudkan bilamana narapidana melakukan suatu pelanggaran yang diduga  adalah  tindka  pidana  maka kepala lapas  akan  meneruskan  hal  tersebut kepada  pihak  Kepolisian  sebagai  perkara baru.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  diuraikan  oleh  penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.  Implementasi perlindungan hukum terhadap  narapidana  sebagai  saksi dan/atau korban di
Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja telah  terlaksana  dengan  baik  dengan landasan  penerapan  berdasarkan  hak- hak  narapidana  yang  memperoleh perlindungan  sesuai  dengan  Pasal  14 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan. Serta upaya perlindungan yang diberikan  dengan  mengacu  asas-asas penerapan perlindungan kepada penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan
Kelas  II-B  Singaraja  dengan  sifatnya Pengayoman;  Persamaan  perlakuan dan pelayanan; Pendidikan;
Pembimbingan;  Penghormatan  harkat dan  martabat  manusia;  Kehilangan kemerdekaan  merupakan  satu-satunya penderitaan;  dan  Terjaminnya  hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B  dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum  kepada  Narapidana  sebagai saksi  dan  korban  dibagi  menjadi  dua bentuk,  yakni  bentuk  preventif  dan represif. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B memberikan perlindungan preventif
kepada saksi dan atau korban pelanggaran  dengan  memberikan  tata tertib  sesuai  dengan  Peraturna  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib Lembaga  Pemasyarkatan  dan  Rumah Tahanan Negara, tata tertib yang harus diikuti  oleh  seluruh  narapidana  yakni tergolong menjadi 2 hal baik itu berupa kewajiban  dan  larangan.  perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja, memberikan  sanksi  kepada  pelaku tindak pelagaran yang merugikan korban dan/atau memberikan ancaman bagi  saksi  yang  melihat  tingkah  laku narapidana yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat dijatuhkan  oleh  Petugas  Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  II-B  kepada pelu pelanggaran sesuai dengan pengaturannya yakni Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  tetang Tata  Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan Pasal 8 Peraturna Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
6  Tahun  2013  tentang  Tata  Tertib Lembaga  Pemasyarkatan  dan  Rumah Tahanan Negara.
Saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan di atas adalah : 1.Kepada Pihak Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja untuk  lebih  mempertimbangkan  dan mendengar keluhan-keluhan yang utarakan oleh penghuni Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II-B  Singaraja, melakukan  pendataan  serta  pnerapan sanksi yang lebih tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan melibatkan penghuni lain sebagai  korban  dan/atau  saksi  yang terancam.  Dalam  proses  perekrutan informan dalam  tiap-tiap  blok  di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja,  pihak  petugas  memberikan suatu perhargaan kecil dan perlindungan lebih lanjut sebagai motivasi  kedepannya  mengawasi  sikap dan  tingkah  laku  rekan-rekannya  yang melanggar.
2.  Lembaga  Pemasyarakatan  khususnya Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja diharapkan memberikan rumah  aman  bagi  korban  pelanggaran maupun  saksi  yang  merasa  terancam di  dalam  Lemabga  Pemasyarakatan Kelas  II-B  Singaraja.  dengan  tidak mengurangi  kewajiban  dan  larangan yang  diberikan  kepada  narapidana terkait, diharapkan mampu memberikan rasa  aman  dan  nyaman  sehingga kesehatan baik psikologi maupun jasmani tidak terganggu.

## DAFTAR RUJUKAN BUKU
Arief.  Barda  Nawawi.  2008. Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana (Perkembangan Penyusunan
Konsep  KUHP  Baru) .  Kencana
Prenada Media Group. Jakarta.
Arief,  Barda  Nawawi,  1998: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakandan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ishaq.  2009. Dasar-dasar  Ilmu  Hukum . Jakarta:Sinar Grafika. Marzuki,  Peter  Mahmud.  2014. Penelitian Hukum. Kencana  Prenada  Group: Jakarta.
Prodjodikoro.  Wiryono.  1977. Hukum Acara Pidana . Bandung: Sumur. Renggong,  Ruslan.  2016. Hukum  Acara Pidana  :  Memehami  Perlindungan HAM  dalam  Proses  Penahanan  di Indonesia. Kencana  Prenada  Media Group : Jakarta.
Soekanto,Soerjono  dan  Sri  Mamudji.
2013. Penelitian  Hukum  Normatif.
RajaGrafindo Persada: Jakarta. Soekanto,Soerjono. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press: Jakarta. Setiono.  2004. Rule  of  Law  “Supremasi Hukum” . Magister Ilmu Hukum Program  Pascasarjana  Universitas Sebelas Maret. . Surakarta. Waluyo,Bambang.2008. Penelitian Hukum dalam  Praktek. Jakarta  :  Sinar Grafika. Waluyo. Bambang.2011. Victimologi
Perlindungan  Korban  Dan  Saksi . Jakarta : Sinar grafika.

## JURNAL/ARTIKEL DI INTERNET
Penny Naluria Utami. 2017. Keadilan Nagi Narapidana di Lembaga Pemasyarkatan  (justice  for  Convicts at the Correctionl Institutions) .
Volume  17.  Nomor  3.  September 2017. ISSN: 1410-5632. Insan Firdaus. 2017. Penempatan Narapidana  Terorisme  di  Lembaga Pemasyarakatan . Volume  17
Nomor  04.  September  2017.  ISSN  : 1410-5632.
Rahmat  Hi.  Abdullah.  2015. Urgensi Penggolongan  Narapidana  dalam Lembaga  Pemasyarakatan. Volume 9  Nomor  01.  Januari-Maret  2015. ISSN : 1978-5186.

## INTERNET/ WEBSITE
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/res titusi. tanggal 30 September 2018.
Lapas  Singaraja  ;  Mengubah  Sangkar
Menjadi Sanggar . https://lapassingaraja.tech/  .  tanggal 21 Januari 2019 PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang Pemasyarakatan . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor    13  Tahun  2006
Tentang  Perlindungan  Saksi  Dan Korban. Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5602
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Ham Nomor  6  Tahun  2013  Tentang Tata
Tertib  Lembaga  Pemasyarakatan Dan  Rumah  Tahanan  Negara  . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor