## PEMAKNAAN DAN IMPLEMENTASI PRINSIP EX AEQUO ET BONO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BASYARNAS 1
Khotibul Umam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada email : khotibulumam@ugm.ac.id
Muhammad Guntur Hamonangan Nasution Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada email : nasutionguntur1@mail.ugm.ac.id disampaikan 05/11/2023 – di -review 19/11/2023
– diterima 27/12/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i2.7303

## Abstract
The  dispute  resolution  mechanism  in  BASYARNAS,  an  Islamic  economics  arbitration  institution,  is based on the principle of ex aequo et bono which still raises questions regarding its interpretation and implementation. This research aims to comprehend the meaning, limitations, and implementation of the ex  aequo  et  bono principle  in  the  decisions  of  BASYARNAS.  This  study  uses  a  normative  legal research method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings show that the interpretation of the ex aequo et bono principle correlates with Sharia principles in terms of rules and principles,  prohibition  of ultra  petita ,  and  arbitrator's  capability.  Meanwhile,  the  limitations  of  the application of ex aequo et bono are closely related to the consensual principle of the parties, primary petitum  demands,  Sharia  principles, pacta  sunt  servanda ,  and  the  principle  of  good  faith.  These concepts  will  be  taken  into  account  in  reviewing  the  nullity  of  a  contract  and  its  consequences thereafteer. In addition, the implementation, as seen in the Decision of BASYARNAS Case No. 01/Year 2010/BASYARNAS, shows that fair and propriety assessment of the panel does not solely arise from the phrase ex aequo et bono . The decision also negates the elements of the agreement and the good faith of the parties as a basis for continuing an existing contract.
Keywords : BASYARNAS; sharia principles; ex aequo et bono; pacta sunt servanda .

## Abstrak
BASYARNAS  sebagai  lembaga  arbitrase  di  bidang  ekonomi  Syariah  memiliki  mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip ex aequo et bono yang masih menyisakan tanda tanya terkait  pemaknaan  dan  implementasinya.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  pemaknaan, batasan,  dan  implementasi  prinsip ex  aequo  et  bono dalam  putusan  BASYARNAS.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan, konseptual,  dan  studi  kasus.  Hasilnya,  pemaknaan  prinsip ex  aequo  et  bono berkorelasi  dengan prinsip  Syariah  baik  dalam  hal  aturan  ( rule )  dan  prinsip (principle ),  larangan ultra  petita ,  dan kapabilitas arbiter itu sendiri.  Sementara itu, batasan penerapan ex aequo et bono berkaitan erat dengan  prinsip  konsensual  para  pihak,  tuntutan  petitum  primair,  prinsip  Syariah, pacta  sunt servanda, dan  prinsip  itikad  baik.  Konsep  tersebut  akan  menjadi  pertimbangan  dalam  meninjau kebatalan dari suatu akad beserta konsekuensinya. Dalam implementasinya seperti nampak dari Putusan Perkara BASYARNAS No.01/Tahun 2010/BASYARNAS, penilaian majelis  secara adil dan
1 Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  pada  program  Hibah  Penelitian  Jurnal  Nasional  - Pemandatan Unit Riset dan Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2023
patut tidak hanya muncul dari frasa ex aequo et bono . Selain itu putusan tersebut menegasikan unsur kesepakatan dan itikad baik para pihak sebagai dasar melanjutkan akad yang sudah ada.
Kata Kunci: BASYARNAS; prinsip syariah; ex aequo et bono ; pacta sunt servanda.

## Pendahuluan
BASYARNAS  sebagaimana  lembaga  arbitrase  lainnya  memiliki  yurisdiksi dalam  pemberian  pendapat  hukum  yang  mengikat  ( legal  binding  opinion )  dan penyelesaian  sengketa  ( dispute  settlement ).  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  2 Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: PER- 01/BASYARNAS-MUI/XI/2021  (Peraturan  BASYARNAS-MUI)  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia.  Yurisdiksi  BASYARNAS  akan  berlaku  apabila  terdapat perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  oleh  para  pihak  baik  yang  menjadi  satu  atau terpisah  dengan  perjanjian  pokoknya,  yang  dibuat  sebelum  ( pactum  de compromittendo )  atau  sesudah  sengketa  terjadi  (akta  kompromis).  Adanya perjanjian  arbitrase  sekaligus  menutup  kompetensi  absolut  lembaga  peradilan agama dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. 2 Adanya perjanjian ini  menunjukkan  bahwa  persetujuan  ( consent )  dan  kebebasan  berkontrak ( freedom )  para  pihak  merupakan  akar  dari  penyelesaian  sengketa  di  arbitrase sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). 3
Dalam  rangka  melaksanakan  wewenangnya  berdasarkan  perjanjian arbitrase dimaksud, salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) dan (3) Peraturan BASYARNAS – MUI, yang pada pokoknya  memberikan  penegasan  bahwa:  (1)  Dalam  menjalankan  semua kewenangan BASYARNAS-MUI sesuai dengan peraturan prosedur, Arbiter/Majelis
2 Achmad DJauhari, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah MUI,  Bahan  Pelatihan  Calon  Arbiter  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia yang disampaikan pada tanggal 24 Juli 2021.
3 Jovanka  Lingkanaya,  Huala  Adolf,  and  Prita  Amalia, Asymmetrical  Arbitration  Clauses:  A Comparative Study of International and Indonesian Arbitration Law , 16 Pandecta, No.1, 142- 143, June 2021.
Arbiter tidak  melebihi  tuntutan  ( ultra  petita ) ; 4 (2)  Arbiter  dapat  mengambil putusan  berdasarkan  ketentuan  hukum  atau berdasarkan  keadilan  dan kepatutan ( ex aequo et bono), sepanjang berkaitan substansi ; 5 dan (3) Arbiter dilarang untuk memberikan Putusan yang tidak dituntut atau melebihi tuntutan yang diminta oleh para pihak ( ultra petita ) . 6
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  ayat  (2)  dan  Pasal  19  ayat  (2)  dan  (3) Peraturan BASYARNAS – MUI tersebut, secara prinsip terdapat larangan ultra petita.
Namun  disisi  lain  terdapat  keleluasaan  bagi  arbiter/majelis  arbiter  untuk menggunakan  prinsip ex  aequo  et  bono dalam  rangka  memutus  permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon. Batasan mengenai keadilan dan kepatutan ( ex aequo et bono) yang diberikan dalam Peraturan a quo hanya termaktub dalam frase  “sepanjang  berkaitan  substansi”.  Tidak  ditemukan  penjelasan  lebih  lanjut terhadap  frasa  tersebut,  sehingga  faktor  subyektifitas  arbiter/majelis  arbiter berpotensi menimbulkan adanya disparitas putusan. Disparitas putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan merugikan para pihak yang menggunakan BASYARNAS sebagai forum penyelesaian sengekta.
Lebih  dari  itu,  perlu  ditinjau  implementasi  dari  prinsip ex  aequo  et  bono berdasarkan putusan perkara yang sudah ada. Dalam penelitian ini, akan di bahas Putusan  BASYARNAS  perwakilan  Jawa  Tengah  atas  Perkara  No.1/Tahun 2010/BASYARNAS.  Putusan  tersebut  adalah  terkait  penyelesaian  sengketa Pejanjian  Fasilitas  Pembiayaan  Rekening  Koran  Musyarakat  antara  pemohon dengan  termohon.  Melalui  studi  putusan  tersebut  ini  akan  dapat  diketahui penerapan  dari  prinsip  tersebut  secara  praktik.    Penerapan  tersebut  kemudia dianalisis berdasarkan konsep dan peraturan ex aequo et bono untuk mengetahui gap antara das sollen dengan das sein .
4 Peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS – MUI) Nomor:  PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Peraturan BASYARNAS-MUI), Pasal 8 ayat (2).
5 Pasal 19 ayat (2) Peraturan BASYARNAS-MUI
6 Pasal 19 ayat (3) Peraturan BASYARNAS-MUI
Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada isu peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pembatalan putusan BASYARNAS, dan eksekusi putusan BASYARNAS yang melibatkan lembaga peradilan. Berkaitan dengan peran BASYARNAS, pembatalan dan eksekusi putusan BASYARNAS antara lain terlihat dalam artikel yang ditulis oleh: (1) Abdul Rachman dkk dengan judul “Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS - MUI)  dalam  Mengatasi  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Indonesia”  yang menghasilkan  temuan  bahwa  peran  BASYARNAS  sangat  penting  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  terutama  dalam  dunia  perbankan syariah.    Tetapi,  peran  tersebut  masih  belum  optimal  karena  terdapat  beberapa kendala, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh BASYARNAS dibatasi dengan adanya klausul perjanjian para pihak yang memuat perjanjian penyelesaian sengketa  oleh  BASYARNAS,  adanya  kesulitan  dalam  eksekusi  putusan  karena adanya kewenangan yang tumpang tindih antara Peradilan Agama dan Pengadilan Negeri  dan  adanya  potensi  pembatalan  putusan  BASYARNAS  dalam  memutus perkara  sengketa  ekonomi  syariah; 7 (2)  Adapun  penelitian  Niniek  Mumpuni  Sri Rejeki dengan judul “ Quo Vadis Eksekutorial Putusan BASYARNAS” menghasilkan temuan yaitu masih adanya tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan antara peradilan agama dan peradilan umum dalam hal eksekusi putusan BASYARNAS. 8
Sementara itu, penelitian yang spesifik membahas ex aequo et bono adalah penelitian Disertasi oleh Fadia Fitriyanti dengan judul “Penggunaan Asas Ex Aequo Et  Bono dalam  Sengketa  Bisnis  Pada  Arbitrase  Nasional  dan  Arbitrase Syariah”. Kesimpulan  yang  dihasilkan  dari  disertasi  yaitu: pertama ,  harus  ada  ketentuan tegas dalam UU Arbitrase mengenai kewenangan arbiter dalam menggunakan asas tersebut. Arbiter juga harus melibatkan hati nuraninya yang berlandaskan ajaran Islam sehingga tidak berkembang secara liar penggunaannya. kedua , secara praktik penggunaan  asas ex  aequo  et  bono kerap  kali  dilakukan  secara  diam-diam
7 Abdul  Rachman  dkk,  Peran  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (BASYARNAS-MUI)  dalam  Mengatasi  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,  5  Madani Syari’ah, Jurnal Pemikiran Perbankan Syari’ah, No. 2, 108 ,2022.
8 Niniek Mumpuni Sri Rejeki, Quo Vadis Eksekutorial Putusan BASYARNAS, 19 Jurnal Legislasi Indonesia , No. 4-, 458, Desember 2022.
berdasarkan  permohonan  dan  jawaban  para  pihak. Ketiga ,  pelaksanaan  putusan arbitrase berdasarkan asas ex aequo et bono meliputi pendaftaran dan pencatatan putusan arbitrase, eksekusi putusan arbitrase, dan pembatalan putusan arbitrase. Keempat , asas ex aequo et bono dapat diterapkan dalam hal putusan maupun saat pemeriksaan  perkara  arbitrase.  Maka  penggunaan  asas  tersebut  berdasarkan penelitian tersebut dapat mencakup ranah hukum materiil, hukum acara, dan lex arbitri . 9
Jika di lihat, penelitian-penelitian sebelumnya belum terlihat pembahasan terkait  bentuk  konkret  perwujudan  prinsip ex  aequo  et  bono dalam  putusan arbitrase  syariah  dan  batasan-batasan  hukum  dan  syariah  bagi  arbiter/majelis arbiter dalam memberikan putusan atas permohonan dari Pemohon. Lebih lanjut, belum ada pula penelitian yang secara spesifik menghubungkan antara larangan ultra  petita dan  penggunaan ex  aequo  et  bono dalam  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  melalui  BASYARNAS.  Dengan  demikian,  pemaknaan  dan perwujudan  prinsip ex  aequo  et  bono dalam putusan  arbitrase  syariah  dikaitkan dengan  frase  “sepanjang  berkaitan  substansi”,  serta  limitasi  penggu naan  prinsip tersebut perlu digali lebih dalam dalam perspektif hukum dan syariah.
Berdasarkan  pada  pendahuluan  sebagaimana  dimaksud  isu  hukum  yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Pertama , mengenai pemaknaan prinsip ex aequo et bono dalam putusan BASYARNAS. Kedua , Impelementasi dan batasan penerapan prinsip ex aequo et bono bagi arbiter/majelis arbiter dalam pemberian putusan  di  BASYARNAS.  Guna  menganalisis  kedua  isu  hukum  sebagaimana dimaksud, maka dilakukan penelitian hukum normatif yang menekankan pada data sekunder dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, 10 didukung dengan wawancara narasumber, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 11 Pendekatan peraturan perundang-undangan  dilakukan
9 Fadia  Fitriyanti,  M.  Hawin,  Syamsul  Anwar,  Penggunaan  Asas Ex  Aequo  Et  Bono dalam Sengketa Bisnis Pada Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017. hlm. xiv-xv.
10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, , Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93
dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  dari  level  undang-undang hingga level peraturan teknis/peraturan prosedur. Pendekatan konseptual adalah pendekatan  hukum  yang  didasarkan  pada  doktrin-doktrin,  konsep-konsep,  dan prinsip-prinsip terkait, antara lain ultra petita , keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono), dan prinsip syariah.  Adapun studi kasus digunakan untuk membahas kasus yang ada dalam suatu putusan perkara BASYARNAS. Lebih lanjut telah dilakukan wawancara  terhadap  narasumber  dari  BASYARNAS-MUI  Pusat  sebagai  data pendukung. Data  yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  guna  menghasilkan analisis deskriptif-analitis.

## Pembahasan
Pemaknaan Prinsip Ex Aequo Et Bono dalam Putusan BASYARNAS-MUI
BASYARNAS-MUI  merupakan  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif non-litigasi  yang  didesain  khusus  dan  diperuntukan  bagi  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah. 12 Peruntukan  tersebut  dapat  terlihat    dari  Keputusan  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  No.  09/MUI/II/2003  tanggal  24  Desember  2003  yang menyatakan bahwa BASYARNAS adalah institusi arbitrase bersifat permanen yang didirikan  oleh  MUI  untuk  menyelesaikan  permasalahan  sengketa  di  ranah muamalah  seperti  pada  bidang  perdagangan,  industri,  keuangan  dan  jasa. 13 Tercermin pula dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) yang secara  eksplisit  menyebut  BASYARNAS,  antara  lain  fatwa  No:  04/DSN- MUI/IV/2000  tentang Murabahah ,  yang  pada  Bagian  Kelima  butir  2  ditegaskan “Jika  nasabah  menunda -nunda  pembayaran  dengan  sengaja,  atau  jika  salah  satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan  Arbitrase  Syariah  setelah  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui musyawarah”. 14
12 Wetria Fauzi and Devianty Fitri, An Alternative to Sharia Insurance Dispute Resolution through the National Sharia Arbitration Agency (Basyarnas) in Indonesia, 10 International Journal of Innovation, Creativity and Change, Issue 5,  71, 2019
13 Id.
Pasca  diberikannya  wewenang  baru  yaitu  penyelesaian  sengketa  di  bidang ekonomi syariah oleh pengadilan agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama, 15 maka substansi fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian sengketa  pun  berubah,  namun  tetap  mempertahankan  BASYARNAS  sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama. Hal ini antara lain  tertuang  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No:  148/DSN-MUI/VI/2022  tentang Reasuransi Syariah, yang dalam Bagian Keduabelas disebutkan bahwa: 16
“Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
a. melalui musyawarah mufakat,
b. melalui  lembaga  penyelesaian  sengketa,  antara  lain  melalui  Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  atau  Pengadilan  Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercap ai”.
Selain  itu,  terdapat  kewajiban  pemenuhan  prinsip  syariah  dalam penyelesaian  sengketa  yang  secara  eksplisit  tertuang  dalam  Pasal  55  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana secara negatif  dirumuskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  (penyelesaian  alternatif, pen ) tidak boleh  bertentangan  dengan  Prinsip Syariah. 17 .  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  forum,  nasabah (konsumen  sektor  keuangan)  diberikan  kebebasan  untuk  memilih  lembaga penyelesaian sengketa ( choice of forum ) yaitu melalui model penyelesaian melalui litigasi  dan  nonlitigasi. 18 Namun  secara  hukum  materiil  diwajibkan  penyelesaian sengketa  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  syariah,  sehingga  tidak  berlaku kewenangan untuk memilih hukum ( choice of law ).
15 Achmad  Fikri  Oslami,  Kedudukan  Pengadilan  Agama  Dan  Basyarnas  dalam  Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah, 14 AT- TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Nomor 2, 34, Juni 2022.
16 Fatwa DSN-MUI No: 148/DSN-MUI/VI/2022 tentang Reasuransi Syariah
17 Undang-Undang  R.I.,  No.  21  Tahun  2008,  Perbankan  Syariah,  L.N.R.I  2008  No.94  (UU 21/2008) Pasal 55 ayat (3) jo. Undang-Undang R.I., 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan L.N.R.I. 2023 No.4 (UU PPSK).
18 Ana  Latifatuz  Zahro,  Muhammad  Iqbal  Fasa, dan  A.  Kumedi  Ja’far, Analisis  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah secara Non Litigasi, 2 Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba, Journal, No.2, 2022, hlm., 337.
Secara istilah, keadilan ( al-adl ) merupakan lawan kata dari kedzaliman ( az- zhulm ) yaitu sesuatu yang telah Allah SWT haramkan atas diri hamba-hambaNya. 19 Keadilan  dapat  dimaknai  memberikan  setiap  hak  kepada  pemiliknya  masing- masing tanpa melebihkan atau mengurangi. Ukuran dari pembagian tersebut pada dasarnya merupakan hak Tuhan untuk memutuskannya. Kehendak Tuhan tersebut disampaikan kepada manusia melalui kitab-Nya sehingga bisa  diketahui prinsip- prinsip umum dan hukum yang penting bagi manusia. 20 Jika melihat hubunganya dengan “kezaliman” maka keadilan dapat diketahui dengan cara mengetahui apa makna  kezaliman  itu  sendiri. 21 Berdasarkan  penggunaan  kata  “ zhulm ”  dalam  Al - Quran,  maka  keadilan  adalah  kebaikan  yang  tidak  mengandung  pelanggaran, kekejaman,  kesalahan, maupun  dosa,  sehingga  melakukan  keadilan  artinya  tidak melakukan kezaliman. 22
Keadilan  dalam  konteks  perdagangan  dimaknai  bahwa  Allah  SWT mengharamkan  transaksi  dagang  yang  mengandung  ketidakjelasan  (sifat-sifat barang  yang  ditransaksikan)  dan  membahayakan  salah  satu  pihak  melakukan transaksi. 23 Namun terdapat toleransi atas gharar -nya suatu akad tergantung besar kecilnya gharar tersebut. 24 Oleh  karenanya,  meskipun  Islam  memberikan kebebasan  kepada  manusia  untuk  memiliki  ( hurriyatut  tamalluk )  tetap  terdapat batasan  atas  atas  pencarian  dan  kepemilikan,  sehingga  tidak  membuat  manusia “mabuk”  dan  bertindak  liar. 25 Hal  ini  sesuai  dengan  hakikat  akal  manusia  yang mempunyai  berbagai  variasi  dapat  saja  memberikan  definisi  yang  berbeda terhadap  keadilan  itu  sendiri  sehingga  bisa  tidak  mencapai  keadilan  itu  sendiri, berbeda  jika  didasarkan  oleh  wahyu  yang  sifatnya  mutlak. 26 Batasan  tersebut
19 Yusuf Qardhawi, 2001, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Robbani Press, Jakarta, hlm.308
20
Id., hlm.383 21 Muhammad Muslehuddin, 1997, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan SIstem Hukum Islam, Tiara, Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm.80-81
22 Id.
23 Yusuf qardhawi, Supra No.19, hlm. 308
24 Id.
25 Id.
26 Muhammad Muslehuddin, Supra 21, hlm.79.
diartikan bahwa Islam menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. 27 Maka dapat dilihat bahwa keadilan dalam konteks hukum Islam menuntut adanya kepatutan dari perspektif hukum Islam itu sendiri. Kepatutan tersebut dilihat dari kesesuaian aktivitas yang dilakukan dengan wahyu.
Berdasarkan  konsep  filosofis  dari  keadilan  yang  sudah  dijelaskan  diatas, maka terlihat bahwa batasan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (non- litigasi  dan  litigasi)  adalah  prinsip  syariah.  Hal  ini  terjustifikasi  dengan  adanya unsur kesesuaian dengan syariah yang menjadi syarat terpenuhinya unsur keadilan dalam  hukum  Islam.  Prinsip  syariah  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan  didefinisikan  sebagai  prinsip  dalam  hukum  Islam  dalam  kegiatan perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah 28 . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang  merupakan omnibus  law sektor  keuangan  melalui  Pasal  1  angka  (24) memodifikasi  definisi  Prinsip  Syariah  sehingga  menjadi  prinsip  hukum  Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. UU PPSK menegaskan bahwa lembaga yang dimaksud adalah MUI. 29
Selanjutnya, dalam konteks penyelesaian sengketa di BASYARNAS sebagai salah  satu  arbitrase  institusional,  maka  terdapat  dua  opsi  dalam  proses penyelesaian  sengketa,  yakni  berdasarkan  aturan  ( rule )  hukum  positif  di  bidang ekonomi  dan  keuangan  syariah  atau  berdasarkan  prinsip ex Aequo  et  Bono yang secara sederhana dapat diartikan sebagai keadilan dan kepatutan. 30 Sebagai negara yang mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nya, maka penggunaan hukum  Islam/hukum  syariah  dalam  penyelesaian  sengketa  dianggap  sebagai
27 Yusuf Qardhawi, Supra No.19, hlm.27.
28 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Definisi senada juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yakni  bahwa  Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perasuransian berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
29 Pasal 337 UU PPSK
30 Syamsul  Anwar,  Arbitrase Ex  Aequo  Et  Bono dan  Hukum  Islam,  51  As-Syirah:  Jurnal  Ilmu Syariah dan Hukum, No.2, 386, Desember 2017.
arbitrase  biasa. 31 Sementara  itu  penggunaan ex  aequo  et  bono dalam  konteks arbitrase  syariah  berarti  tidak  menerapkan  ketentuan  hukum  yang  berlaku melainkan menggunakan prinsip non-hukum ( rule ). 32
Pertanyaan  lebih  lanjut,  khususnya  dalam  penyelesaian  sengketa  di BASYARNAS adalah apakah para pihak (pemohon dan termohon) perlu membuat perjanjian yang khusus memuat kesepakatan penggunaan ex aequo et bono ? atau dicukupkan arbiter dengan melihat permohonan dan jawaban dari pemohon dan termohon  yang  menuliskan  “Mohon  putusan  yang  seadil– adilnya  ( ex  aequo  et bono )” dalam petitum subsidair dan “Atau apabila Yang Mulia Arbiter berpendapat lain,  mohon  untuk  memberikan  putusan  yang  seadil-adilnya  ( ex  aequo  et  bono )” dalam jawaban termohon. Terhadap pertanyaan tersebut, meski frasa ex aequo et bono sudah ada di permohonan, seyogyanya penggunaan ex aequo et bono ini juga dicantumkan  oleh  para  pihak  pada  perjanjian  arbitrase,  baik  di pactum  de compromittendo atau  akta  kompromis,  dimana  hal  tersebut  lebih  memberikan kepastian hukum terkait kewenangan arbiter dalam menggunakan prinsip ex aequo et bono agar tidak mengarah pada tindakan ultra petita . Perjanjian tersebut dapat memastikan  bahwa  penerapan ex  aequo  et  bono tidak  hanya  diminta  salah  satu pihak saja. 33 Dalam praktiknya, frasa ex aequo et bono dalam permohonan dapat disubstitusi  dengan  frasa  lain  seperti  “memberikan  putusan  yang  adil  dan bijaksana” dan lain lain, tetapi tetap memberikan kewenangan yang sama kepada majelis untuk memutuskan sesuai ex aequo et bono . 34
Dikaitkan  dengan  pemaknaan Ex  Aequo  et  Bono ,  Keadilan  dan  Kepatutan adalah kewenangan  dari Arbiter/Majelis Arbitrase didasarkan pada kesepakatan para pihak, yang dalam praktik tercermin dalam petitum subsidair masing-masing maupun  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Maka  yang  perlu diketahui  lebih  lanjut  adalah  bagaimana  Arbiter/Majelis  Arbitrase  BASYARNAS memaknai Ex Aequo et Bono ini. Menurut Ahmad Djauhari, bahwa gugatan selalu
31 Id, 382 32
Id, 386
33 Fadia Fitriyanti, M. Hawin, dan Syamsul Anwar, Supra No.9, hlm., 215.
dikaitkan  pelanggaran  terhadap  undang-undang  dan/atau  klausula  akad-akad syariah  sebagaimana  disepakati  oleh  Para  Pihak.  Namun  Para  Pihak  juga menyebutkan bahwa dalam hal Majelis Arbitrase berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem kebijakan  arbiter  yang  merupakan  kombinasi  antara  ilmu  pengetahuan  dan keteguhan hati untuk menegakkan keadilan, yang secara kuantitatif dikorelasikan dengan  pengalaman  minimal  15  (lima  belas)  tahun  di  bidangnya.  Penggunaan prinsip ex aequo et bono lebih ditujukan guna memberikan keleluasaan agar jangan sampai  Arbiter/Majelis  Arbitrase  mengalami  kemandegan  ( deadlock )  dalam memutuskan perkara dengan alasan dasar hukumnya yang tidak ada. 35
Kebijaksanaan atau yang menurut Penulis adalah kearifan Arbitrase/Majelis Arbitrase  dalam  menimbang-nimbang  apakah  mengabulkan,  menolak,  atau memutus  lain  atas  permohonan  dari  Pemohon  sangat  diperlukan  guna mengimplementasikan prinsip ex aequo et bono ini. Kepatutan dan keadilan oleh karena  itu  dapat  dimaknai  sebagai  kearifan  dalam  melihat  setiap  kasus  atau persoalan hukum yang diajukan kepada Arbiter/Majelis Arbitrase. Penggunaannya bahwa dalam memutus perkara tidak selalu harus berdasarkan pada aturan yang berlaku  ( rules ), 36 namun  juga  pada  asas-asas  atau  prinsip-prinsip  ( principles ) sebagai elemen dari suatu norma. Prinsip menjadi penting sebab ia mendefinisikan norma yang sudah final dan juga mendefinisikan suatu tujuan dari norma. 37
Prinsip syariah sebagai terma kunci  dalam penyelesaian sengketa syariah menurut  Penulis  tidak  hanya  dimaknai  secara  positif  saja  sebagaimana  definisi otentik  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Prinsip  syariah  juga  dimaknai secara negatif yakni absennya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, maysir, dan gharar ,  serta  dipenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kebersamaan, pemerataan,  dan  kemanfaatan,  keseimbangan,  dan  keuniversalan  ( rahmatan  lil
35 Wawancara dengan Ahmad Djauhari (Wakil Ketua Basyarnas MUI) pada tanggal 11 Juli 2023.
36 Menurut  Dworkin  dalam Humberto  Avila  “rules  are  applied  as  all  or  nothing.  Principles, otherwise, do not define the decisions at all; rather, they only contain foundations that ought to be  combined  with  other  foundations  derived  from  other  principles”  (Humberto  A vila,  2007, Theory of Legal Principles, 9, (Springer, The Netherlands, 2007))
‘alamiin ). Hal ini sesuai logika berpikir dalam hal menafsirkan keadilan Islam yang berarti tidak melakukan kezaliman. Selain itu keluarnya penafsiran prinsip syariah dari  sekedar  apa  yang  sudah  dirumuskan  hukum  positif  sesuai  dengan  hakikat syariah. Syariah hakikatnya adalah menyatukan hukum yang ada ( ius constitutum ) dengan  hukum  yang  seharusnya  ( ius  constituendum ),  dimana  yang  seharusnya adalah  tujuan  tertinggi  dari  hukum  itu  sendiri  yaitu  menegakkan  keadilan.  Oleh karenanya syariah meliputi hukum yang ideal (seharusnya) dan hukum yang ada (hukum positif). 38
Prinsip atau asas yang diturunkan dari nilai-nilai yang hendak dituju oleh ekonomi syariah (Islam) yang kemudian lebih dikonkritkan lagi ke dalam fatwa- fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan kemudian diadopsi ke dalam  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  dan/atau  Otoritas  Jasa Keuangan menjadi hukum terapan/hukum materiil bagi Arbiter/Majelis Arbitrase dalam  menjawab  kasus  hukum  yang  diajukan  oleh  Pemohon.  Dalam  hal  ada pertentangan  antar  aturan  ( rule ),  maka  dikembalikan  pada  prinsip/asasnya  dan dalam hal  di  tingkat  prinsip/asas  maka  perlu dikembalikan  pada  nilai-nilai  yang dapat  dijadikan  sebagai  postulat  guna  menentukan  prinsip/asas  apa  yang diunggulkan guna menyelesaikan kasus tertentu.
Implementasi  dan  Batasan  Penerapan  Prinsip ex  Aequo  et  Bono bagi Arbiter/Majelis Arbiter dalam Pemberian Putusan di BASYARNAS-MUI
Dalam  praktik  di  BASYARNAS  guna  menentukan  kewenangannya  untuk menyelesaikan  suatu  kasus  yang  dilakukan  pertama  kali  adalah  melakukan pengecekan  apakah  para  pihak  yang  bersengketa  sudah  memiliki perjanjian/klausul  yang  memuat  persetujuan  para  pihak  menyelesaikan sengketanya  dengan  arbitrase. 39 Apabila  terdapat  klausula/perjanjian  arbitrase tersebut dan pemohon dan termohon adalah pihak berwenang beracara di forum BASYARNAS, serta para pihak hadir pada sidang pertama, maka majelis arbitrase
38 Muhammad Muslehuddin, Supra No.21, hlm.79.
39 Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, Menakar Urgensi Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), 1 IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law , No. 1, 22, Desember 2019.
akan meminta para pihak mengupayakan perdamaian dengan menempuh proses mediasi. 40 Perdamaian  tersebut  harus  diupayakan  oleh  arbiter  selama  masa persidangan namun tidak mengubah batas waktu pemeriksaan. 41 Apabila mediasi berhasil, maka akan menghasilkan perjanjian perdamaian dan sebaliknya apabila gagal, maka acara pemeriksaan dilanjutkan. 42 Maka dari itu perdamaian merupakan hal yang esensial untuk direalisasikan selama proses arbitrase dilakukan.
Perlu dipahami bahwa di BASYARNAS terdapat pembedaan antara arbiter yang  melakukan  pemeriksaan  selama  arbitrase  dengan  arbiter  yang  bertindak sebagai  mediator  selama  proses  perdamaian.  Sehingga,  proses  arbitrase BASYARNAS  dilaksanakan  oleh  Arbiter  yang  bukan  mediator  yang  ada  dalam proses  mediasi.  Hal  ini  secara ipso  facto mendasarkan  pada  asas  keterpisahan antara mediasi dengan litigasi sebagaimana yang ada di Pengadilan, yakni bahwa:
“… pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara dan catatan mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya mediasi, serta mediator tidak  dapat  menjadi  saksi  dalam  proses  persidangan  perkara  yang bersangkutan” 43
Gugatan,  Jawaban,  Replik,  Duplik,  Pembuktian,  Kesimpulan  Para  Pihak,  dan Pembacaan  Putusan  dilaksanakan  oleh  BASYARNAS  sebagaimana  yang  ada  di sidang Pengadilan Agama.
Dengan  demikian,  tugas  utama  seorang  Arbiter/Majelis  Arbitrase  adalah serupa  dengan  hakim  yakni  memiliki  otoritas  untuk  memberikan  putusan.  Hal mana  juga  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  4  Peraturan  BASYARNAS  No:  PER- 01/BASYARNAS-MUI/XI/2021, yakni bahwa Arbiter Syariah adalah seorang atau lebih  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  atau  yang  ditunjuk  oleh Pengadilan  Agama  atau  oleh  lembaga  arbitrase  syariah  (Basyarnas-MUI),  untuk
40 Pasal 14 Peraturan BASYARNAS-MUI
41 Pasal 8 Peraturan BASYARNAS-MUI
42 Pasal 14 Peraturan BASYARNAS-MUI
43 Peraturan Mahkamah Agung R.I., No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, BN.2016 No.175, Pasal 35 ayat (3), (4), dan (5).
memberikan  putusan  mengenai  sengketa  tertentu  yang  diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase Syariah. 44
Sebagaimana  telah  dikemukakan  di  awal,  bahwa  dalam  memberikan putusan  guna  menjawab  permohonan  dari  pemohon,  Arbiter/Majelis  Arbitrase memiliki opsi mendasarkan pada aturan hukum dalam arti peraturan perundang- undangan,  fatwa  DSN-MUI,  dan  akad  syariah  yang  dibuat  para  pihak  atau mendasarkan pada prinsip ex-aequo et-bono yang dapat dimaknai sebagai kearifan dalam menimbang-nimbang aturan ( rules ) dan prinsip/asas ( principles ) mana yang relevan dengan kasus konkrit tertentu. Berdasarkan tinjauan kepustakaan, maka batasan  penerapan  prinsip ex  Aequo  et  Bono bagi  Arbiter/Majelis  Arbiter  dalam pemberian putusan di BASYARNAS-MUI dapat Penulis bagi ke dalam 4 (empat) hal, yakni:
Ex  Aequo  et  Bono didasarkan  pada  kesepakatan  Para  Pihak  (Prinsip Konsensual)
Kesepakatan para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak dalam  suatu  perjanjian.  Persoalannya  dalam  praktik  di  BASYARNAS  tidak ditemukan  secara  langsung  adanya  perjanjian  yang  dibuat  guna  memberikan otoritas  bagi  Arbiter/Majelis  Arbitrase  untuk  menggunakan ex  Aequo  et  Bono dalam kasus tertentu. Sebab, arbiter bisa saja mendasarkan adanya  kesepakatan diam-diam  para  pihak  untuk  sama-sama  menggunakan  prinsip ex  aequo  et  bono yang  secara  tegas  dicantumkan  dalam  permohonan. 45 Oleh  karena  itu  pertautan antara para pihak yang memberikan otoritas penggunaan ex Aequo et Bono sebatas tertuang  pada  Permohonan  dan  Jawaban  dari  Pemohon  dan  Termohon. Pertanyaanya  adalah  apakah  hal  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  perjanjian setelah sengketa terjadi (akta kompromis)?
Harus dipahami terlebih dahulu bahwa permohonan yang didasarkan pada perjanjian/klausula  arbitrase  yang  telah  dibuat  sebelumnya  ( pactum  de compromittendo/ akta  kompromis)  menjadikan  BASYARNAS-MUI  mempunyai
44 Pasal 1 angka (4) Peraturan BASYARNAS-MUI.
45 Fadia Fitriyanti, M. Hawin, dan Syamsul Anwar, Supra No.9, hlm., 232.
kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak tersebut sehingga para  pihak tunduk  kepada  Peraturan  Prosedur  BASYARNAS-MUI yang  berlaku. 46 Perlu  dilihat  adalah  apakah  dalam  Peraturan  Prosedur  BASYARNAS-MUI  yang berlaku membolehkan Arbiter/Majelis Arbitrase menggunakan ex Aequo et Bono . Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Prosedur BASYARNAS No: PER-01/BASYARNAS- MUI/XI/2021  ditegaskan  bahwa  arbiter  dapat  mengambil  putusan  berdasarkan ketentuan  hukum  atau  berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan  ( ex  aequo  et  bono ), sepanjang berkaitan dengan substansi.
Oleh  karena  itu  penggunaan ex  Aequo  et  Bono lebih  didasarkan  pada wewenang  yang  diberikan  oleh  Peraturan  Prosedur  BASYARNAS  sebagai  akibat adanya  perjanjian/klausula  arbitrase  yang  telah  dibuat  para  pihak  sebagaimana tertuang dalam akad syariah meski tanpa perlu membuat perjanjian baru. Artinya sejak awal memang Para Pihak sudah melakukan choice of forum dan choice of law , sehingga BASYARNAS dapat menggunakan otoritasnya berdasarkan hukum/hukum  syariah  dan  mendasarkan  putusannya  pada  kearifannya  untuk menghasilkan putusan yang adil dan patut dalam koridor syariah.
Selaras  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Sudargo  Gautama,  bahwa penerapan  prinsip ex  aequo  et  bono bisa  dilakukan  meski  tanpa  adanya perjanjian/kesepakatan para pihak terlebih dahulu. Sebab, perkara yang diputus arbiter  pada  dasarnya  haruslah  selalu  mempunyai  unsur ex  aequo  et  bono . 47 Menurutnya, ex  aequo  et  bono membuka  kesempatan  bagi  arbiter  untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan hukum yang tidak tertulis. 48 Praktik tersebut didasarkan  pada  Pasal  1339  KUHPer,  sedangkan  pada  praktik  di  BASYARNAS penggunaan ex aequo et bono pada setiap kasus didasarkan pada Qs. An-Nisa ayat 58 dan Qs. An-Nahl ayat (90). 49 Ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dan
46 Eko Siswanto, Peranan Arbitrase (B asyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah,
3 Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, No. 2, 175-180, September 2018.
47 Sudargo  Gautama,  Perkembangan  Arbitrase  Dagang  Internasional  di  Indonesia,  Penerbit Eresco, Bandung, 1989, hlm. 49-50.
48 Id.
49 Fadia Fitriyanti, M. Hawin, dan Syamsul Anwar, Supra No.9, hlm., 209-2010.
membuat keputusan. 50 Lebih lanjut, ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Islam menempatkan  keadilan  sebagai  ukuran  tertinggi,  sehingga  Islam  pada  dasarnya mengajarkan umatnya untuk berlaku adil, berbuat kebaikan dan melarang berbuat kezaliman  dan  kemungkaran. 51 Oleh  karena  itu,  berdasarkan  ayat  tersebut BASYARNAS wajib untuk selalu menggunakan prinsip ex aequo et bono dalam hal memutuskan sengketa yang diperiksa. 52
Ex Aequo et Bono tidak boleh melampaui Petitum Primair
Terma hukum lainnya yang perlu mendapatkan ulasan adalah ultra petita dan ex  Aequo  et  Bono .  Konsep ultra  petita dikaitkan  dengan  frase  “sepanjang berkaitan  substansi”  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  BASYARNAS -MUI. 53
Rujukan otoritatif mengenai terma ultra petita adalah Pasal 178 HIR yang berbunyi bahwa hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau  memberikan  lebih  dari  pada  yang  digugat.  Hal  senada  juga  terdapat  dalam Pasal 189 ayat (3) RBg yang berbunyi bahwa hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon. 54
Mahkamah  Agung  dalam  putusan  12  Agustus  1972  (putusan  No.  140 K/Sip/1971)  dan  Yahya  Harahap  mengegaskan  bahwa  putusan  berdasarkan ex aequo et bono tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR. Pada sisi lain, putusan itu tidak boleh berdampak merugikan tergugat dalam melakukan pembelaan kepentingannya. 55 Jika dikaitkan dengan ex aequo et bono ,  muncul  pertanyaan  yakni,  apakah  prinsip ex  aequo  et  bono merupakan pengecualian  dari  larangan ultra  petita ?  Atau  dalam  hal  bukan  pengecualian, bagaimana penafsiran terhadap frase “sepanjang berkaitan substansi”.
50 Muhammad  Arifin,  Arbitrase  Syariah:  Sebagai  Pilihan  Forum  Penyelesaian  Sengketa Perbankan Syariah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 427-428.
51 Id.
52 Id.
53 Pasal 19 Peraturan BASYARNAS-MUI
54 https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita- lt63f335f902f77/?page=2, diakses pada tanggal 14 September 2023.
55 Fadia Fitriyanti, M. Hawin, dan Syamsul Anwar, Supra No.9, hlm., 202.
Meskipun adressat norma  di  atas  adalah  hakim,  namun  menurut  Penulis norma tersebut secara ipso facto juga berlaku bagi arbiter/majelis arbitrase. Oleh karenanya,  dikeluarkannya  putusan  yang  mengandung ultra  petita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR mengakibatkan putusan arbitrase tersebut batal demi hukum ( null and void ). 56 Konsep pencantuman Batasan tuntutan pada petitum berkorelasi pula dengan petitum yang diberikan oleh pihak pemohon dan termohon pada saat mengajukan permohonan ke BASYARNAS, hal mana tercermin dalam petitum sebagai berikut:

## PRIMAIR:
1. Menerima  dan  mengabulkan  Permohonan  Para  Pemohon  untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad X tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum  Termohon  untuk  mengembalikan  kepada  Pemohon  atas keseluruhan  dana  angsuran  yang  telah  dibayarkan  oleh  Pemohon kepada Termohon dan membayar kerugian yang dialami akibat batalnya akad;
4. Membebankan  segala  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  kepada Termohon.

## SUBSIDAIR
Mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ).
Petitum primair  di  atas  lebih  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa dimaksud  didasarkan  pada  hukum,  sedangkan  petitum  subsidair  menunjukan penyelesaian sengketa dimungkinkan mendasarkan pada keadilan dan kepatutan atau yang dikenal dengan ex aequo et bono. Jika dikaitkan dengan frasa “sepanjang berkaitan substansi” dalam peraturan prosedur BASYARNAS memiliki kedekatan dengan frase “tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair”, artinya petitum primair  merupakan  batas  yang  tidak  boleh  dilewati  oleh  arbiter/majelis  arbiter. Terdapat  konvensi  internasional,  antara  lain  Article  42  the  Convention  on  the Settlement of Investment Disputes, ICSID/15, April 2006 (ICSID Convention) yang mengatur penggunaan asas ex aequo et bono . Selengkapnya sebagai berikut:
(1) The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may  be  agreed  by  the  parties.  In  the  absence  of  such  agreement,  the
56 Huala Adolf, The Meaning of Public Policy Under Indonesian Arbitration Law And Practice, 2 Transnational Business Law Journal , Number 1, 31, February 2021.
Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rule on the conflict of laws) and such rule of international law as may be applicable.
(2) The  Tribunal  may  not  bring  in  a  finding  of  non  liquet  on  the  ground  of silence and obscurity of the law.
(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) shall not prejudice the power of the Tribunal to decide a dispute ex aequo et bono if the parties so agree.
Dengan demikian, substansi dari The International Centre for Settlement of Investment  Disputes (selanjutnya  disebut  ICSID Convention )  dimaksud  semakin mempertegas  bahwa  dalam  memberikan  putusan  ( award ),  arbiter/majelis arbitrase mendasarkan pada hukum atau ex aequo et bono . Penggunaan ex aequo et bono ini  bersifat  kondisional,  yakni  sepanjang  para  pihak  sepakat. 57 Meskipun demikian,  persetujuan  dimaksud  berdasarkan  aturan a  quo tidak  harus  secara eksplisit  dicantumkan  dalam  perjanjian  arbitrase  para  pihak,  sehingga dimungkinkan jika persetujuan tersebut hanya didasarkan “ on the ground silence ” dengan hanya melihat permohonan, jawaban dan proses pemeriksaan para pihak. 58
Jika  dilihat,  ketentuan  dalam  Article  42(3)  ICSID  Convention  bersifat  tegas ( explicit ).
Selain  itu, Frase  “sepanjang  berkaitan  dengan  substansi”  dalam  hal permohonan  ke  BASYARNAS  secara  sederhana  dapat  dilihat  dari  Petitum Primairnya,  namun  dalam  rangka  memutuskan  sengketa  ekonomi  syariah Arbiter/Majelis  Arbiter  tentu  juga  harus  mengembalikan  kepada  akad  pokok, berupa akad syariah yang mana dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang 4 Tahun 2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan  (UUP2SK)  yang mengubah  Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah,  Akad  didefinisikan  sebagai  kesepakatan  tertulis  antara  Bank Syariah  atau  UUS  dan  pihak  lain  yang  memuat  adanya  hak  dan  kewajiban  bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Konstruksi dari akad syariah
57 Marko Jovanovic, The Role of Ex Aequo Et Bono in ICSID Arbitration, 3 Revija Kopaoničke škole prirodnog prava, 152, 2021.
58 Yahya Harahap, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 243.
tertentu  sebagai  perjanjian  pokok  yang  harus  dianalisis,  khususnya  apabila tuntutan utama dari Pemohon adalah pembatalan akad syariah.
Ex Aequo et Bono tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah
Dalam  tulisan  Syamsul  Anwar,  ditegaskan  dalam  kesimpulannya  bahwa “Arbitrase ex  Aequo  et  Bono dalam  pengertian  menyisihkan  ketentuan  hukum syariah sendiri dengan mengambil suatu prinsip lain di luar ketentuan syariah tidak mendapat  tempat  dalam  hukum  Islam  dan  para  ahli  hukum  Islam  cenderung berpendapat  bahwa  tidak  dimungkinkannya  mengabaikan  hukum  Islam  dalam pemberian keputusan melalui arbitrase ”. 59
Pendapat ini tentunya didasarkan pada premis bahwa hukum Islam adalah mengingkat,  apalagi  keberadaannya  mendapatkan  legitimasi  konstitusional  dan legal formal dari negara. 60 Legitimasi konstitusional, yakni berdasarkan Pasal 29 UUD 1945. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: 61
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk agamanya  masing-masing  dan  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu
Sementara  legitimasi  legal  formal,  antara  lain  tertuang  dalam  Undang- Undang  UUP2SK  yang  mengatur  kewajiban  kepatuhan  terhadap  prinsip  syariah bagi  institusi  keuangan  syariah,  dimana  prinsip  syariah  didefinisikan  sebagai berikut:
Pasal  1  angka  24  UUP2SK:  “Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam berdasarkan  fatwa  dan/atau  pernyataan  kesesuaian  syariah  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan fatwa di bidang syariah”
Dengan  adanya  kewajiban  bagi  lembaga-lembaga  keuangan  untuk melaksanakan prinsip syariah, maka secara hukum seharusnya tidak dibolehkan melakukan penyimpangan dengan mengambil norma dalam arti aturan ( rule ) dan
59 Syamsul Anwar, Supra, No.30, hlm. 393
60 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 25-26
prinsip ( principle ) yang berasal dari tradisi hukum lain. Implikasinya, yakni bahwa Arbiter/Majelis  Arbitrase  ketika  dihadapkan  pada  permohonan  dari  Pemohon, berupa  pembatalan  akad,  wanprestasi,  perbuatan  melawan  hukum  harus menggunakan parameter yang ada dalam norma hukum Islam. Ex Aequo et Bono dalam arti adil dan patut dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa penggunaan ex aequo et  bono dalam  koridor  hukum  membuat  arbiter  dapat  menggunakan  prinsip ( principle )  hukum  Islam,  meskipun  kemudian  menegasikan  aturan  hukum  islam ( rule ) demi mewujudkan keadilan dan kepatutan itu sendiri.

## Prinsip Syariah Vs Prinsip Pacta Sunt Servanda
Relevansi mengkontraskan antara aturan terkait Prinsip Syariah dan Prinsip Pacta  Sunt  Servanda ,  yakni  berkaitan  dengan  adanya  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 2 Huruf b yang memberikan penegasan bahwa:
Gugatan  pembatalan  akad  ekonomi  syariah  oleh  debitur  yang  akadnya bertentangan  dengan  hukum  Islam  hanya  dapat  dilakukan  sebelum  objek akad  dimanfaatkan  oleh  debitur,  dan  apabila  akad  tersebut  dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan. 62
Rumusan  Kamar  Agama  sebagaimana  tertuang  dalam  SEMA a  quo , berdasarkan  keterangan  dari  BASYARNAS  secara ipso  facto juga  berlaku  untuk kasus-kasus  ekonomi  syariah  yang  diajukan  melalui  forum  arbitrase  di BASYARNAS.  Apabila  dicermati,  maka  ada  dua  hal  yang  penting untuk  dianalisis lebih  lanjut,  yakni:  (1)  Setidak-tidaknya  ada  anjuran  untuk  tidak  membatalkan akad, walaupun suatu akad bertentangan dengan hukum Islam; dan (2) dalam hal pembatalan  tetap  dilakukan  oleh  Arbitrase/Majelis  Arbitrase,  maka  konsekuensi
62 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2019  sebagai  Pelaksanaan  Tugas  Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Nomor 2 Huruf b
kebatalan  tidak  sebagaimana  seharusnya,  yakni  kembali  ke  keadaan  semula melainkan tetap membebani pihak debitur melunasi semua pokok  pinjaman dan debitur  tidak  diberikan  hak  untuk  meminta  kembali  margin/nisbah  yang  telah dibayarkan selama masa pinjaman yang telah berjalan.
Isu Pertama, adalah berkaitan anjuran untuk tidak membatalkan akad yang bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Melihat  Hukum  Islam  sebagaimana  tertuang dalam  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  DSN- MUI  sebagai  “Prinsip  Syariah” 63 ,  maka dengan  adanya  ketentuan  ini  prinsip  syariah  tidak  bisa  dijadikan  alasan  dalam pembatalan akad sepanjang debitur sudah menerima dan menikmati fasilitas dari lembaga  keuangan  syariah.  Ketika  kasus  dibawa  ke  BASYARNAS  secara  faktual dapat  dipastikan  bahwa  pihak  Pemohon  yang  notabene  adalah  nasabah  telah memanfaatkan objek akad, sehingga adanya ketentuan ini menjadikan keberlakuan aturan hukum Islam adalah relatif dalam hal terjadi sengketa.
Arbiter/Majelis  Arbitrase  lebih  terikat  pada  prinsip  lain  yang  secara universal  berlaku  untuk  hukum  perjanjian,  yakni  prinsip pacta  sunt  servanda . Prinsip pacta  sunt  servanda dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1338  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  pembuatnya. 64 Oleh  karena  itu  diandaikan  bahwa sejak  awal  adanya  kesepakatan  yang  tertuang  dalam  akad  harus  sudah  sesuai dengan prinsip syariah, sehingga akad sebagai suatu perjanjian tersebut mengikat laksana  undang-undang  bagi  pihak-pihak  yang  mengadakan  dan  wajib dilaksanakan  dengan  penuh  itikad  baik  ( good  faith ). 65 Prinsip  itikad  baik  ( good faith ) secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer. 66
Itikad baik adalah salah satu prinsip dasar yang sangat terkait dengan pacta sunt  servanda dalam  hal  kepatuhan  terhadap  akad/kontrak. 67 Asas pacta  sunt
63 Pasal 1 jo. Pasal 337 UU PPSK
64 Septarina Budiwati, Muhammed Junaidi, dan Wisnu Tri Nugroho, The Principle of Pacta Sunt Servanda  in  Fintech  Transactions  is  Reviewed  Through  The  Perspective  of  Ushul  Fiqh,  4  Al- Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, Number 1, 39, May 2020
65 Mosgan Situmorang, The Power Of Pacta Sunt Servanda Principle in Arbitration Agreement, 21 Jurnal Penelitian Hukum De Jure, No. 4, 450, December 2021
66 Id.
servanda juga diakui dalam hukum Islam sebagaimana dalam Qs. Al-Maidah ayat (5), 68 dimana  berdasarkan  ayat  tersebut  para  pihak  pada  dasarnya  diberikan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk dari akad/perjanjian ( Al-Hurriyah ). 69 Posisi pacta  sunt  servanda menjadi  penting  karena  menunjukkan  adanya  unsur sukarela  dari  para  pihak  ketika  mengadakan  perjanjian  sehingga  dapat terhindarnya  kezaliman  sebagaimana  dalam  Pasal  21  huruf  j  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan itikad baik. 70 Oleh karenanya penegakan prinsip itikad baik dalam pacta sunt sevanda adalah demi menegakkan kemaslahatan dan tidak mempunyai unsur jebakan dan perbuatan buruk lain nya. 71 Sesuai asas akad yaitu yaitu kerelaan ( Al Ridha ) dimana menuntut adanya keikhlasan dan itikad baik dari para pihak. 72
Batasan  atas  perkara  tersebut  jika  dirangkum  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:

## Tabel 1: Batasan Penggunaan Prinsip Ex Aequo et Bono
No BATASAN KETERANGAN 1. Terkait Kesepakatan Para Pihak  Penggunaan ex aequo et bono oleh BASYARNAS sebagai konsekuensi sudah adanya perjanjian para pihak untuk menggunakan BASYARNAS sebagai forum  penyelesaian sengketa. 2. Tidak bertentangan dengan petitum primair Putusan  yang  dberikan  harus  masih  dalam  cakupan petitum  primair  para  pihak  yang  menjadi  makna  dari “sepanjang berkaitan dengan substansi” 3. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Penerapan Ex  Aequo  Et  Bono harus  mematuhi  prinsip syariah. Namun prinsip syariah disini tidak sebatas pada aturan (rule) dari fatwa, namun juga prinsip (principle) yang ada dalam hukum islam itu sendiri 4. Mengakomodir Prinsip Pacta Sunt Servanda Bahwa  asas  konsensual  dan  itikad  baik,  sebagai manifestasi dari prinsip syariah, oleh para pihak ketika membuat  dan  melaksanakan  perjanjian  harus diutamakan, meski berlawanan dengan aturan ( rule ) dari prinsip syariah.
Sumber : data sekunder diolah
68
Id.
69 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Pranada Media Grup, Jakarta, 2018, hlm. 31
70 Syams Eliaz Bahri, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, 3 Jurnal Tamwil, No. 1, 44, Januari-Juni 2017.
71 Id.
72 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Supra No.69, hlm. 37
Implementasi Prinsip Ex Aequo Et Bono dalam Putusan BASYARNAS
Dalam praktik sering dijumpai adanya akad-akad yang belum sepenuhnya comply terhadap  prinsip  syariah,  namun  dihadapkan  pada  prinsip pacta  sunt servanda yang  meniscayakan  itikad  baik, 73 maka  seolah-olah yang  terjadi  adalah debitur  adalah  pihak  yang  tidak  beritikad  baik  dengan  melakukan  upaya pembatalan.  Upaya  pembatalan  umumnya  memang  diajukan  dalam  hal  debitur berhenti membayar dengan berbagai alasan.
Sebagai  contoh  kasus,  dalam  Putusan  Perkara  BASYARNAS  No.01/Tahun 2010/BASYARNAS.  Putusan  ini  adalah  terkait  penyelesaian  sengketa  mengenai pelaksanaan  pejanjian  fasilitas  pembiayaan  rekening  koran musyarakah antara pemohon  dengan  termohon.  Dalam  perkara  tersebut,  pada  pokoknya  pemohon mengajukan agar perjanjian tersebut tetap dinyatakan sah secara hukum dan juga menuntut termohon agar dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan  perjanjian  berupa  lelang  barang  jaminan.  Pemohon  dalam tuntutannya  juga  mencantumkan  frasa  “memberikan keputusan  yang  adil  dan bijaksana,  sesuai  dengan  kaidah  hukum  islam/syariat  yang  berkaitan  dengan perkara ini”. 74
Meskipun demikian, menurut BASYARNAS pelaksanaan akad tersebut tidak mencerminkan akad musyarakah, yang mana akad tersebut berbentuk akad qard (utang  piutang).  Akhirnya  BASYARNAS  membatalkan  akad  tersebut  karena  akad tersebut  dianggap majhul dengan  adanya gharar/ ketidakjelasan  dalam pelaksanaan  akad  tersebut.  BASYARNAS  juga  memutuskan  bahwa  para  pihak mengembalikan  asset  jaminan  dan  uang  pinjaman  sehingga  Kembali  kepada keadaan  semua  sebelum  adanya  perjanjian  tersebut.  Padahal  para  pihak  pada dasarnya  sama-sama  sepakat  atas  perjanjian  tersebut,  hanya  saja  terdapat pelaksanaan perjanjian  berupa  lelang  barang jaminan  yang  menjadi  perselisihan para pihak. Selain itu, berdasarkan petitum primair permohonan, pemohon in casu
73 Septarina Budiwati, Muhammed Junaidi, dan Wisnu Tri Nugroho, Supra No. 64, hlm.40.
74 Fadia Fitriyanti, M. Hawin, dan Syamsul Anwar, Supra No.9, hlm., 250-253.
nasabah bank tetap ingin akad tersebut dianggap sah dan mengikat bagi para pihak. Akad tersebut juga kenyataannya sudah dijalankan para pihak. 75
Jika  dianalisis,  kenyataannya  frasa  yang  digunakan  untuk  memberikan kewenangan pemutusan ex aequo et bono tidak harus ditulis secara literal sama, bisa saja dengan frasa lain seperti “memberikan keputusan yang adil dan bijaksana sesuai  dengan  kaidah  hukum  islam/syariat  yang  berkaitan  dengan perkara  ini” yang pada intinya memberikan keleluasan bagi mejelis untuk menilai secara adil dan patut terhadap perkara tersebut. 76 Jawaban terhadap Pemohon dalam kasus tersebut  diharapkan,  yakni  “Menolak  Pembatalan  Akad  Syariah  X”  bukan  karena bertentangan/tidaknya  dengan  prinsip  syariah,  melainkan  adanya  pelanggaran prinsip pacta  sunt  servanda yang  ditandai  adanya  itikad  tidak  baik  dari  debitur.
Singkatnya, para pihak juga diharapkan lebih menekankan unsur kesepakatan para pihak yang merupakan hal essensial dalam perjanjian mereka.
Selanjutnya, menurut Penulis, dalam hal ada sengketa maka hakim/arbiter dituntut untuk menempatkan prinsip pacta servanda dan prinsip itikad baik di atas prinsip syariah secara rule . Mengingat dalam kasus tersebut para pihak sama sama setuju dan telah melaksanakan perjanjian tersebut seperti dengan disalurkannya dana dari bank kepada nasabah. Hanya saja para pihiak berselisih terkait dengan eksekusi jaminan. Seharusnya majelis tidak serta merta membatalkan akad dengan melihat aspek pacta sunt servanda dan itikad baik para pihak adalah sesuatu yang “dianggap”  lebih  adil  dan  patut,  dengan  mengingat  bahwa  lembaga  keuangan syariah adalah lembaga yang menggunakan dana pihak ketiga (masyarakat) yang harus juga dilindungi hak-haknya.
Argumentasi  berdasarkan  prinsip pacra  sunt  servanda dan  itikad  baik nyatanya  masih  berkorelasi  dengan  prinsip Al-Hurriyah dan Al-Ridho yang ditetapkan dalam hukum Islam. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam arbitrase berdasarkan prinsip itikad baik dalam pacta sunt servanda sangat esensial untuk
75 Id.
memperbaiki hubungan kerja yang sempat rusak akibat perselisihan. 77 Apabila ini dilakukan  oleh  Arbiter/Majelis  Arbitrase,  maka  dapat  diartikan  bahwa Arbiter/Majelis  Arbitrase  menegasikan  hukum  syariah  dalam  arti  aturan  ( rule ) yang  terdapat  dalam  fatwa-fatwa  DSN-MUI,  melainkan  memilih  untuk menggunakan  prinsip  ( principle )  yang  berlaku  umum,  yakni  bahwa  janji  adalah mengikat ( pacta sunt servanda ) dan wajib dilaksanakan dengan penuh itikad baik.
Isu  selanjtunya , yaitu  terkait konsekuensi  hukum  bila  dilakukan pembatalan.  Dengan  mengingat  adanya  kemungkinan  akad-akad  yang  tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, maka Arbiter/Majelis Arbitrase tentu diperkenankan memilih opsi kedua yakni mengabulkan pembatalan akad karena tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Kebatalan  ( voidbale atau null  and  void ) berimplikasi  pada  pengembalian  ke status  quo ,  yakni  antara  Pemohon  dan Termohon  tidak  terikat  oleh  akad  (perjanjian)  lagi  seperti  sediakala, 78 namun dengan  melihat  substansi  SEMA a  quo ,  masih  terdapat  kewajiban  debitur  untuk mengembalikan  kewajiban  pokok  dan  margin/ nisbah yang  sudah  dibayarkan sesuai masa pinjaman yang telah berjalan. Berbeda dengan putusan perkara yang dibahas  diatas,  majelis  memutuskan  untuk  mengembalikan  kondisi  para  pihak seperti  keadaan  semula  sebelum  adanya  perjanjian,  tanpa  ada  kewajiban pembayaran margin/nisbah kepada bank (termohon) oleh nasabah (pemohon).
Kemungkinan atas putusan BASYARNAS yang telah dijelaskan diatas tentu masih sejalan dengan Frase “sepanjang berkaitan dengan substansi”, namun dapat dimaknai bahwa putusan ( award ) dari BASYARNAS tidak lagi berdasarkan hukum substantif yang sesuai dengan prinsip syariah, namun telah mendasarkan pada Ex Aequo Et Bono (adil dan patut), yakni ketika Arbiter/Majelis Arbitrase berdasarkan kearifannya  dengan  tidak  membatalkan  akad  atau  membatalkan  ada  dengan konsekuensi  hukum  yang  tidak  sejalan  dengan  konsekuensi  “ kebatalan akad”. Dapat  direalisasikannya  tujuan  akad  seharusnya  dijadikan  pedoman  dalam
77 Junior Willem John Latumeten, Klausula   Arbitrase   Dan   Itikad Baik Para Pihak   Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, 20 Litigasi, No.1, 11, April 2019.
78 Devid Frastiawan Amir Sup, Selamet Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, 14 Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Nomor 2, 148, September 2020.
mempertimbangkan  dikabulkan/ditolaknya  permohonan  pembatalan  akad,  alih- alih sekedar memperhatikan aspek prosedural terbentuknya akad itu sendiri.

## Penutup
BASYARNAS  dalam  hal  memutus  sengketa  dapat  berdasarkan  hukum syariah di bidang ekonomi atau menggunakan prinsip ex aequo et bono . Pemaknaan penyelesaian sengketa berdasarkan ex aequo et bono adalah penyelesaian tersebut wajib  sesuai  dengan  prinsip  syariah  baik  secara  aturan  ( rule )  atau  prinsip ( principle ). Apabila menggunakan prinsip ex aequo et bono maka arbiter tidak boleh memberikan  putusan  yang  melebihi  apa  yang  dituntut  dalam  petitum  primair pemohon/termohon  yang  merupakan  pemaknaan  dari  “sepanjang  berkaitan dengan  substansi”  yang  disebutkan  di  Peraturan  BASYARNAS -MUI.  Selain  itu, penerapan  prinsip ex  aequo  et  bono haruslah  diiringi  dengan  pengalaman, keteguhan hati, dan ilmu pengetahuan dari arbiter itu sendiri.
Di  samping  itu,  penerapan  prinsip ex  aequo  et  bono memiliki  beberapa batasan. Pertama ,  penerapannya  haruslah  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak untuk  memilih  BASYARNAS  sebagai  forum  penyelesaian. Kedua ,  tidak  boleh melampaui  petitum  primair. Ketiga ,  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip syariah, Keempat ,  arbiter/majelis  arbitrase  secara  arif  perlu  memperhatikan prinsip pacta  sunt  servanda dan  prinsip  itikad  baik  dari  para  pihak  yang bersengketa yang merupakan bagian dari prinsip syariah itu sendiri.  Berdasarkan kasus  dalam  Putusan  Perkara  BASYARNAS  No.01/Tahun  2010/BASYARNAS, kewenangan  memeriksa  secara  adil  dan  patut  tidak  hanya  berdasarkan  frasa ex aequo  et  bono .  Penggunaan  prinsip ex  aequo  te  bono oleh  majelis  juga  masih mengabaikan petitum primair yang diajukan pihak berperkara . Selain itu, unsur kesepakatan para pihak dan itikad baik masih dikesampingkan. Ditambah lagi pada faktanya  perjanjian  tersebut  telah  dijalankan  dan  nasabah  /pemohon  telah menerima  manfaat  dari  perjanjian  tersebut.  Pada  kasus  tersebut  juga,  majelis sebatas menggunakan rule dari prinsip syariah ketika menimbang aspek adil dan patut dalam suatu perkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Ali,  Mohammad  Daud,  Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
Arifin,  Muhammad,  Arbitrase  Syariah:  Sebagai  Pilihan  Forum  Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2016.
Avila, Humberto, Theory of Legal Principles, Springer, The Netherlands, 2007. Dewi, Gemala, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Pranada Media Grup, Jakarta, 2018.
Gautama,  Sudargo,  Perkembangan  Arbitrase  Dagang  Internasional  di  Indonesia, Penerbit Eresco, Bandung, 1989.
Harahap, Yahya, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Soekanto,  Soerjono,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Universitas  Indonesia  Press,
Jakarta, 1986.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005. Muslehuddin,  Muhammad,  Filsafat  Hukum  Islam dan  Pemikiran  Orientalis:  Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1997.
Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Robbani Press,
Jakarta, 2001.

## Artikel Jurnal, Majalah, Koran:
Adolf, Huala, The Meaning of Public Policy Under Indonesian Arbitration Law And Practice, 2 Transnational Business Law Journal, Number 1, February 2021. Anwar, Syamsul, Arbitrase Ex Aequo Et Bono dan Hukum Islam, 51 As-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, No.2, Desember 2017.
Bahri,  Syams  Eliaz,  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Melalui  Basyarnas Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, 3  Jurnal Tamwil, No. 1, Januari-Juni 2017.
Budiwati, Septarina, Muhammed Junaidi, dan Wisnu Tri Nugroho, The Principle of Pacta  Sunt  Servanda  in  Fintech  Transactions  is  Reviewed  Through  The Perspective  of  Ushul  Fiqh,  4  Al-Iktisab:  Journal  of  Islamic  Economic  Law, Number 1, May 2020
Fadia  Fitriyanti,  M.  Hawin,  Syamsul  Anwar,  Penggunaan  Asas  Ex  Aequo  Et  Bono dalam  Sengketa  Bisnis  Pada  Arbitrase  Nasional  dan  Arbitrase  Syariah, (Disertasi S3 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017).
Faizal,  Bhismoadi  Tri  Wahyu,  Menakar  Urgensi  Pengaturan  Pelaksanaan  Dan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), 1 IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law, No. 1, December 2019.
Fauzi,  Wetria  and  Devianty  Fitri, An  Alternative  to  Sharia  Insurance  Dispute Resolution  through  the  National  Sharia  Arbitration  Agency  (Basyarnas)  in Indonesia, 10 International Journal of Innovation, Creativity and Change , Issue 5,  71, 2019
Jovanovic,  Marko,  “The  Role  of  Ex  Aequo  Et  Bono  in  ICSID  Arbitration”,  3  Re vija Kopaoničke škole prirodnog prava, 2021 .
Latumeten, Junior Willem John, Klausula   Arbitrase   Dan   Itikad Baik  Para  Pihak Sebagai  Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, 20 Litigasi, No.1, April 2019.
Oslami,  Achmad  Fikri,  Kedudukan  Pengadilan  Agama  Dan  Basyarnas  dalam Menyelesaikan  Sengketa  Ekonomi  Syariah,  14  AT- TASYRI’  Jurnal  Ilmiah Prodi Muamalah, Nomor 2, Juni 2022.
Rachman,  Abdul, Sri Tamara Devi, dan Widi Astuti, Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (BASYARNAS-MUI)  dalam  Mengatasi Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Indonesia,  5  Madani  Syari’ah,  Jurnal Pemikiran Perbankan Syari’ah, No. 2,2022.
Rejeki, Niniek Mumpuni Sri, Quo Vadis Eksekutorial Putusan BASYARNAS, 19 Jurnal Legislasi Indonesia, No. 4-, Desember 2022.
Siswanto, Eko, Peranan Arbitrase (Basyarnas) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari’ah,  3  Al -Amwal:  Journal  of  Islamic  Economic  Law,  No.  2,  September 2018.
Situmorang, Mosgan, The Power Of Pacta Sunt Servanda Principle in  Arbitration Agreement, 21 Jurnal Penelitian Hukum De Jure, No. 4, December 2021. Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamet Hartanto, dan Rokhmat Muttaqin, 14 Ijtihad:
Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Nomor 2, September 2020.
Zahro,  Ana  Latifatuz,  Muhammad  Iqbal  Fasa,  dan  A.  Kumedi Ja’far,  Analisis Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Secara  Non  Litigasi,  2  Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, No. 2, 2022.

## Referensi Tidak Terpublikasi:
Achmad DJauhari, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah  MUI,  Bahan  Pelatihan  Calon  Arbiter  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia  yang  disampaikan  pada  tanggal  24  Juli 2021.
Notulensi Hasil Wawancara Ahmad Djauhari (Wakil Ketua Basyarnas-MUI) pada 11 Juli 2023.

## Website Internet
https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita- lt63f335f902f77/?page=2, diakses pada tanggal 14 September 2023.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  R.1.,  No.  30  Tahun  1999,  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, LN.R.I., 1999 No. 138.
Undang-Undang R.I., No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah, L.N.R.I  2008 No.94. Undang-Undang R.I., No. 40 Tahun 2014, Perasuransian, L.N.R.I. 2014 No. 337. Undang-Undang R.I., 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan L.N.R.I., 2023 No.4.
Peraturan Mahkamah Agung R.I., No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, BN.2016 No.175.
The Convention on The Settlement of Investment Disputes, ICSID/15, April 2006 (ICSID Convention).
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  R.I.,  No.  2  Tahun  2019  tentang  Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Peraturan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional – Majelis  Ulama  Indonesia (BASYARNAS – MUI)  Nomor:  PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  di  Badan  Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  No:  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah.
Fatwa DSN-MUI No: 148/DSN-MUI/VI/2022 tentang Reasuransi Syariah.