Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama

## Danial

## Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Email: danial@iainlhokseumawe.ac.id
Abstract: Qanun Jinayat is one of the legal umbrellas for implementing Islamic law in the Criminal sector in Aceh. The application of this Qanun has pros and cons because it is seen as contrary to the spirit of tolerance which is one of the pillars of Religious Moderation. This study examines the suitability of the Jinayat Qanun with Religious Moderation. The data used in this article consists of primary data and secondary data. Primary  data  comes  from  Qanun  Aceh  No.  6  of  2014  concerning  Jinayat  Law. Meanwhile,  secondary  data  was  obtained  from  literature  related  to  the implementation of Islamic law in Aceh and articles related to religious moderation. The study results show that Qanun Jinayat is following Religious Moderation for the first two reasons that this Qanun in its formulation chooses the Minhaji approach, not the  Mazhabi  approach.  Second,  non-Muslims  are  given  a  choice  in  their implementation to choose to submit to the punishment in the Qanun Jinayat or the penalties contained in the Indonesian Criminal Code if they violate the Qanun Jinayat in the Aceh region.
Keywords: Qanun Jinayat, Religious Moderation, Aceh.
Abstrak: Qanun Jinayat merupakan salah satu payung hukum penerapan syariat Islam dalam sektor  jinayat  di  Aceh.  Penerapan  Qanun  ini  mendapatkan  pro  dan  kontra  karena  dilihat bertentangan  dengan  semangat  toleransi  yang  merupakan  salah  satu  pilar  Moderasi Beragama.  Penelitian  ini  mengkaji  kesesuaian  Qanun  Jinayat  dengan  Moderasi  Beragama. Data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber  dari  Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat.  Sedangkan  data sekunder  diperoleh  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  syariat  Islam  di Aceh  dan  artikel-artikel  yang  berhubungan  dengan  Moderasi  Beragama.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwasanya  Qanun  Jinayat  sesuai  dengan  Moderasi  Beragama  dengan  dua alasan pertama Qanun ini dalam formulasinya memilih pendekatan minhaji bukan pendekatan mazhabi. Kedua diberikan pilihan dalam pelaksanaan kepada orang bukan Islam untuk memilih untuk tunduk kepada hukuman  dalam Qanun Jinayat atau hukuman  yang terdapat dalam KUHP Indonesia jika melanggar Qanun Jinayat di wilayah Aceh.
Kata Kunci: Qanun Jinayat, Moderasi Beragama, Aceh.
SYARAH: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI P-ISSN: 2302-9978 / E-ISSN: 2715-262 Volume 12, Nomor 1, Juni 2023 DOI: https://doi.org/10.47766/syarah.v11i2.1531

## PENDAHULUAN
Penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  merupakan  upaya  untuk  menyelesaikan konflik Aceh agar tetap utuh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indoensia. 1 Konflik  yang  bekepanjangan  telah  menewaskan  jutaan  orang  dan  kerugian  materi yang tidak terhitung jumlahnya. 2 Salah satu opsi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat  untuk  mengakiri  konflik  yang  lebih  dari  30  tahun  lamanya  adalah  melalui pemberian izin pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh. 3 Syariat Islam di Aceh dilaksanakan sejak tahun 1999 melalui Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelangaaran keistimewaan provinsi Daerah Istimewa Aceh. 4 Kemudian pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  diperkuat  lagi  dengan  Undang-undang  No.  18 tahun 2001 tentang otonomi khusus. 5 Kemudian pada tahun 2006 Undang-undang No.  18  tahun  2001  diganti  dengan  Undang-undang  No.  11  tahun  2006  tentang pemerintahan  Aceh  sebagai  wujud  dari  implementasi  dari Momorandum  of Understanding (MoU)  Helsinki  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  Gerakan  Aceh Merdeka (GAM). 6
Undang-undang No 11 tahun 2006 disamping mengatur tentang pemerintahan Aceh, juga mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Bumi Serambi Mekkah  tersebut. 7 Pelaksanaan  syariat  Islam  sudah  berlangsung  lama  di  Aceh, namun pelaksaannnya dalam aspek jinayah atau kriminal baru dimulai sejak tahun 2014  dengan  dikeluarkan  Qanun  No.  6  tahun  2014  tentang  hukum  jinayat. Pelaksanaan qanun Jinayat di Aceh menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang beranggapan pelaksanaan qanun tersebut bagian dari formalisasi hukum Islam dalam  Undang-undang,  ada  pula  pihak  yang  mendukung  pelakasanaan  qanun jinayat  tersebut  kerena  memang  undang-undang  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  memberikan  ruang  bagi  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh  secara menyeluruh termasuk dalam bidang jinayat. 8
Adapun  wacana  moderasi  beragama  yang  dipelopori  oleh  Kementerian Agama  merupakan  usaha  pemerintah  untuk  mencegah  terjadinya  diintegrasi  dan polarisasi  anak  bangsa  yang  berdampak  pada  perpecahan  rakyat  Indonesia  yang terdiri  dari  latar  belakang  suku  dan  agama  yang  berbeda-beda. 9 Menteri  Agama Yaqut Khalil Qaumas menjadikan agenda Moderasi Beragama sebagai agenda utama
1 Munawar Rizki Jailani, “Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan: Analisis Pasca Pelak sanaan Syariat Islam Di Aceh” (University of Malaya, 2020).
2 Iskandar  Zulkarna en  and  Ella  Suzanna,  “Aceh:  Conflict  Development  after  the  Helsinki Agreement,” Emerald Reach Proceedings Series 1 (2018): 589 – 593.
3 Darmansjah Djumala, Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik Dan Politik Desentralisasi , 1st ed. (Jakarta: Gramedia, 2013).
4 Al- Yasa’ Abu Bakar, Syari’at Islam Di Propinsi Nangg roe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Propinsi NAD, 20014).
5 Munawar Rizki Jailani and Mohammad Taqiuddin Mohamad, “Analisis Penerapan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, Indonesia,” Jurnal Syariah 27, No. 2 (2019): 261 – 280.
6 Marzuki Abubakar, “Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan,” Jurnal Media Syariah 13, no. 1 (2011): 99 – 108.
7 Ibid. 8 Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Indonesia, 2014). 9 Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity,” Jurnal Diklat Keagamaan 13, no. 2 (2019): 45 – 55.
Kementerian  Agama  saat  ini  untuk  menjaga  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Aceh merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi ini juga dihuni oleh masyarakat dari suku bangsa dan agama yang berbeda-beda. Menurut data BPS Aceh terdapat lebih 1.300 suku bangsa penduduk yang bertempat tinggal di Aceh yang tersebar dalam 23 Kabupaten dan Kota. Suku Aceh merupakan suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 70.32%, selanjutnya suku Jawa dengan 8.90%, Gayo dengan 4,35%, Alas dengan 2,12%, Gayo Lues dengan 1,75 dan lainyya 12,56%. 10

## Table 1: Suku-Suku Masyarakat Aceh
Data Source: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Tahun 2011
Sedangkan  presentasi  pemeluk  agama  di  Aceh  yang  terbesar  adalah masyarakat Muslim dengan jumlah 98,19 %, Selanjutnya Katolik dengan jumlah 0,07 %, masyarakat Budha 0,16 % dan penganut agama lainya 0,46 %. 11 Dapat disimpulkan bahwasanya Aceh mayoritasnya beragama Islam, namun juga terdapat masyarakat bukan Islam yang hidup dan tinggal di provinsi paling barat itu.
10 Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Menuju Era Baru Kependudukan Aceh: Profil Kependudukan Provinsi Aceh, Hasil Sensus Penduduk 2010 (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2011).
70,32% 8,90% 4,35% 2,12% 1,75% 12,56% Aceh Jawa Gayo Alas Gayo Lues Lainnya

## Table 2: Agama-Agama di Aceh
Data Source: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Tahun 2011
Pelaksanaan  qanun  jinayat  Aceh  bagi  sebagian  kelompok  dianggap  sebagai pemaksaan hukum Islam kepada masyarakat bukan Islam yang hidup dan menetap di Aceh, pemaksaan ajaran agama tertentu kepada penganut agama lain bertentangan dengan prinsip dan nilai dasar utama moderasi beragama. Oleh karena itu, artikel ini ingin mengkaji pelaksanaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam perspektif Moderasi Beragama.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis deskriptif. 12 Tulisan  ini  mendeskripsikan  Qanun  Aceh  No.6  Tahun  2014  tentang hukum jinayat menurut perspektif moderasi beragama. Data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari Qanun  Aceh  No.  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan artikel-artikel yang berhubungan dengan moderasi beragama. 13 Data-data tersebut kemudian dirangkum sehinga membentuk konsep yang jelas dan selanjutnya diintepretasi dan dianAlisis dengan deskriptif kualitatif.
12 Cik Hasan Basri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo  Persada,  2004);  Noeng  Muhadjir, Metodologi  Penelitian ,  4th  ed.  (Yogyakarta:  Rike  Sarasin, 2011). 13 Ronny Kountour, Metode Penelitian : Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis , ed. Yustrianto (Jakarta: Penerbit PPM, 2004).
99% 0% 0% 1% Islam Katolik Budha Agama-agama lain

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh
Kata qanun )نوناق( dalam bahasa arab yang berarti norma hukum, legilasi atau Undang-undang. 14 Istilah ini juga terdapat dalam bahasa Greek “kanon ” ( κανών ) atau “kaneh” ( הנק ) dalam bahasa Ibrani. Kesemuanya merujuk pada arti yang satu yang payung  hukum  atau  landasan  hukum.  Kata  qanun  juga  digunakan  oleh  Gereja Katolik seperti istilah “qanun law” atau yang kebih dikenal dengan hukum kanonik. Dalam sejarah peradaban Aceh istilah qanun sudah digunakan sejak zaman kesultanan. Menurut Al- Yasa’ Abu Bakar istlah qanun digunakan semakna dengan adat dan biasanya digunakan untuk membedakannya  antara hukum yang terdapat dalam dalam  fiqh atau terdapat  dalam adat. Pada tahun 1257 sebuah tulisan yang dikarang oleg Tgk Mulek dengan judul Qanun Syara’ Kerajaan Aceh. Kamaruzzaman Bustaman  Ahmad  memiliki  pendapat  yang  beda  tentang  istilah  qanun,  menurut beliau  qanun  merupakan  kebiasaan  atau  peraturan  kaum  Sultan  sedang  resam peraturan untuk rakyat Aceh ketika itu.
Penggunaan  terminologi  qanun  sebenarnya  tidak  dikenal  dalam  sistem perundang-undangan  Indonesia.  Akan  tetapi  istilah  ini  mulai  dikenal  sejak  tahun 2001 dengan diterbitkan Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus Aceh. 15 Undang-undang  ini  mengartikulasikan  aturan-aturan  pelaksanaan  syariat Islam  dalam  bentuk  qanun.  Pasal  1  angka  8  Undang-undang  di  atas  secara  terang benderang mengatakan:
“Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai  pelaksanaan  undang-undang  di  wilayah  Propinsi  Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus”. 16
Dalam  hierarki  perundang-undangan  Indonesia  qanun  Aceh  syariat  Islam  di Aceh disederajatkan dengan Peraturan Daerah. Namun dalam membatalkan qanun syariat Islam di Aceh tidak boleh dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui (Executive Review) akan tetapi hanya boleh dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan cara (Judicial Review). Hal ini justru berbeda dengan Perda yang dapat dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri. 17
Salah satu qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini disahkan pada tahun 2014 mengatur berbagai  jarimah  yang  berkaitan  dengan  jinayat  di  Aceh.  Sejak  istilah  qanun diperkenalkan tahun 2001, sudah 14 qanun sudah dikeluarkan oleh pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). 18
14 Ibn Manzur, Lisan Al-Arab (Beirut: Dar Sadir, 1990).
15 Pemerintah Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam (Indonesia, 2002).
16 Ibid.
17 Asmaul Husna, Eddy Purnama, and Mahdi Syahbandar, “Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review,” Media Syari’ah 21, no. 2 (2020): 129.
18 Jailani  and  Mohamad,  “Analisis  Penerapan  Syariat  Islam  Dalam  Sektor  Perbankan  Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh, Indonesia.”
Adapun kata Jinayat berasal dari bahasa arab yang berati melakukan dosa, kata ini merupakan bentuk prural atau jama’ dari bentuk masdar jinayah. Pemilihan kata jama’ ini tentunya mempunyai alasan, paling tidak untuk menjelaskan bahwasanya pidana/dosa yang terkandung dalam definisi jinayat itu bermacam-macam, kadang berhubungan dengan nyawa, harta dan lain sebagainya. 19 Sedangkan jinayat menurut istilah  saraja  muslim  adalah  suatu  kata  untuk  menggambarkan  perbuatan  yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut berhubungan dengan jiwa, harta dan lain sebagainya. 20
Qanun  jinayat  Aceh  adalah  aturan  hukum  yang  mengatur jarimah , 21 pelaku jarimah dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadapa pelaku jarimah). Jarimah yang  dimaksudkan  dalam  qanun  ini  meliputi:  Khamar,  Maisir, Khalwat,  Ikhtilath,  Zina,  Pelecehan  Seksual,  Pemerkosaan,  Qadzaf,  Liwath  dan Musaqah. 22 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terdiri dari 10 bab dan 50 pasal. Bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang ruang lingkup, bab III tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf, bab IV tentang jarimah (perbuatan pidana) dan uqubat (hukumana),  bab  VI  tentang jarimah dan uqubah bagi  anak-anak,  bab  VII tentang  ganti  rugi  dan  rehabilitasi,  bab  VIII  tentang  ketentuan  lain-lain,  ban  IX tentang peralihan dan bab X tentang penutup.
Table 3: Deskripsi Isi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah
No Bab Pasal/ Ayat/ Angka Bunyi 1. I Ketentuan Umum 15-40 15. Hukum  Jinayat  adalah  hukum  yang mengatur tentang jarimah dan ‘ uqubat 16. Jarimah adalah  perbuatan  yang  dilarang oleh Syari’at Islam yang dalam qanun ini di ancam dengan ’uqubat hudud dan atau ta’zir 17. ’ Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah . 18. Hudud adalah jenis ’uqubat yang bentuk dan besarnnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
19. Ta’zir  adalah  jenis  ‘Uqubat  yang  telah ditentukan  dalam  qanun  yang  bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.
20. Restitusi  adalah  sejumlah  uang  atau  harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku
19 ‘Abd  al - Qādir  ‘Audah, Al- Tasyrī’  A l- Janā’ī  Fi  Al - Islāmī (Beirut:  Dār  al -Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 2005). 20 Wahbah Zuhailī, Al-Fiqh Al- Islāmī Wa Adillatuhu (Damaskus: Dār al -Fikr, 1989).
21 Jarimah berasal dari مرج yang artinya berusaha dan berkerja. Namun usaha dan kerja di sini lebih kepada bentuk yang dibenci oleh Allah. Sedangkan menurut istilah jairmah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan lurus agama. Lihat Subul al- Salam.
22 Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .
Jarimah,  keluarganya,  atau  pihak  ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau  keluarganya,  untuk  penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
21. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
22. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur  taruhan  dan/atau  unsur  untung- untungan  yang  dilakukan  antara  2  (dua) pihak  atau  lebih,  disertai  kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan  tertentu  dari  pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
23. Khalwat  adalah  perbuatan  berada  pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua)  orang  yang  berlainan  jenis  kelamin yang  bukan  Mahram  dan  tanpa  ikatan perkawinan  dengan  kerelaan  kedua  belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. 24. Ikhtilath  adalah  perbuatan  bermesraan seperti  bercumbu,  bersentuh-sentuhan, berpelukan  dan  berciuman  antara  lakilaki dan  perempuan  yang  bukan  suami  istri dengan  kerelaan  kedua  belah  pihak,  baik pada tempat tertutup atau terbuka.
25. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya  yakni  orang  tua  kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang  telah  disetubuhi,  saudara  (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak  saudara,  mertua  (laki-laki  dan perempuan),  menantu  (laki-laki  dan perempuan).
26. Zina  adalah  persetubuhan  antara  seorang laki-laki  atau  lebih  dengan  seorang perempuan  atau  lebih  tanpa  ikatan perkawinan  dengan  kerelaan  kedua  belah pihak.
27. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau  perbuatan  cabul  yang  sengaja
dilakukan seseorang  di depan umum atau terhadap  orang  lain  sebagai  korban  baik laki-laki  maupun  perempuan  tanpa kerelaan korban.
28. Liwath  adalah  perbuatan  seorang  laki-laki dengan  cara  memasukkan  zakarnya kedalam  dubur  laki-laki  yang  lain  dengan kerelaan kedua belah pihak.
29. Musahaqah  adalah  perbuatan  dua  orang wanita  atau  lebih  dengan  cara  saling menggosok-gosokkan  anggota  tubuh  atau faraj  untuk  memperoleh  rangsangan (kenikmatan)  seksual  dengan  kerelaan kedua belah pihak.
30. Pemerkosaan  adalah  hubungan  seksual terhadap  faraj  atau  dubur  orang  lain sebagai  korban  dengan  zakar  pelaku  atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap  faraj  atau  zakar  korban  dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan  zakar  pelaku,  dengan  kekerasan atau  paksaan  atau  ancaman  terhadap korban.
31. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan  Zina  tanpa  dapat  mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
32. Memaksa  adalah  setiap  perbuatan  atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa  menolaknya  dan/atau  tidak  kuasa melawannya.
33. Membantu  melakukan  adalah  setiap perbuatan  atau  serangkaian  perbuatan yang  dilakukan  oleh  Setiap  Orang  untuk memudahkan  orang  lain  melakukan Jarimah.
34. Menyuruh  melakukan  adalah  setiap perbuatan  atau  serangkaian  perbuatan yang  dilakukan  oleh  Setiap  Orang  untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
35. Mempromosikan  adalah  memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau
memberitahukan  tempat  yang  dapat digunakan  untuk  melakukan  Jarimah dan/atau
orang/korporasi yang menyediakan  tempat  untuk  melakukan Jarimah  dan/atau  menceritakan  kembali pengakuan seseorang yang telah
melakukan  Jarimah,  secara  lisan  atau tulisan,  melalui  media  cetak,  elektronik dan/atau media lainnya.
36. Mengulangi  adalah  melakukan  Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya  sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar’iyah
kabupaten/kota.
37. Memproduksi  Khamar  adalah  setiap kegiatan  atau  proses  untuk  menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,
mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar. 38. Setiap Orang adalah orang perseorangan. 39. Badan  Usaha  adalah  Badan  Usaha  yang berbadan  hukum  dan  bukan  berbadan hukum.
40. Anak  adalah  orang  yang  belum  mencapai umur  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum menikah. 2. II Ruang Lingkup 2-6 Pasal 2
Qanun  ini  mengatur  tentang  jarimah  dan ’uqubat  khamar,  maisir,  khalwat,  ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath dan musahaqah.
Pasal 3 Ruang
lingkup jarimah sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  2  meliputi  segala perbuatan  dan  keadaan  yang  berhubungan atau  mengandung  unsur  jarimah  dan dikenakan ’uqubat sebagaimana diatur dalam qanun ini.
Pasal 4 Qanun ini berlaku untuk setiap orang:
a. Yang  beragama Islam  melakukan jarimah di Aceh;
b. Yang  bukan  beragama  Islam  melakukan jarimah  di  Aceh  bersama-sama  dengan orang Islam serta memilih dan menundukkan  diri  secara  sukarela  pada hukum jinayat; dan c. Yang  beragama  bukan  Islam  melakukan jarimah  di  Aceh  yang  tidak  diatur  dalam KUHP  atau  ketentuan  pidana  di  luar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini.
Pasal 5 (1) Setiap  orang  yang  turut  serta,  membantu atau menyuruh  melakukan jarimah dikenakan  ’uqubat  paling  banyak  sama dengan  ’uqubat  yang  diancam  kepada pelaku jarimah.
(2) Setiap  orang  yang  memaksa  melakukan jarimah dikenakan ’uqubat paling banyak 2 (dua) kali ’uqubat yang diancamkan kepada pelaku jarimah.
(3) Setiap  orang  yang  membiarkan  terjadinya jarimah dikenakan ’uqubat paling banyak ½ (satu  per  dua)  ’uqubat  yang  diancamkan kepada pelaku jarimah.

## Pasal 6
(1) Jenis- jenis  ’uqubat  dalam  qanun  ini meliputi hudud dan ta’zir.
(2) ’uqubat ta’zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
a. Cambuk;
b. Denda;
c. Penjara;
d. Perampasan barang-barang tertentu;
e. Pencabutan  izin  dan  pencabutan  hak; dan
f. Ganti kerugian dan rehabilitasi. 3. III Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf 7-12

## Pasal 7
Tidak  dikenakan  ’uqubat  setiap  orang  yang melakukan  jarimah  karena  melaksanakan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8
Tidak  dikenakan  ’uqubat  setiap  orang  yang melakukan  jarimah  karena  melaksanakan
perintah jabatan yang  diberikan oleh pejabat yang berwenang.

## Pasal 9
Tidak  dikenakan  ’uqubat  seseorang  yang melakukan jarimah karena:
a. Dipaksa  oleh  adanya  ancaman,  tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari,  kecuali  perbuatan  tersebut merugikan orang lain; dan
b. Pada waktu melakukan jarimah menderita gangguan  jiwa,  penyakit  jiwa,  atau keterbelakangan mental.

## Pasal 10
Perintah  jabatan  yang  diberikan  tanpa wewenang  tidak  mengakibatkan  hapusnya ’uqubat, kecuali jika orang yang dipe rintahkan  dengan  i’tikad  baik  mengira bahwa  perintah  tersebut  diberikan  dengan wewenang  dan  pelaksanaannya  termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

## Pasal 11
(1) Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat  kerja  dan  pada  waktu  kerja  tidak dapat dituduh melakukan khalwat dengan sesama pekerja.
(2) Setiap  orang  yang  menjadi  penghuni sebuah  rumah  tidak  dapat  dituduh melakukan  khalwat  dengan  sesama penghuni rumah tersebut.

## Pasal 12
Setiap  orang  yang  memberikan  pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan khalwat atau ikhtilath.
4. IV Jarimah dan ’Uqubat 13-34 Khamar
Pasal 13
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja meminum  khamar  diancam  dengan ‘uqubat  hudud  40  (empat  puluh)  kali cambuk.
(2) Pelaku  jarimah  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir  cambuk  paling  banyak  40  (empat
puluh)  kali  atau  penjara  paling  lama  40 (empat puluh) bulan.
(3) Masa  penahanan  atas  pelaku  jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan dalam proses penyidikan, penuntutan  dan  persidangan  tersebut
dihitung sebagai ‘uqubat ta ‟ zir.
Pasal 14
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja memproduksi,  menyimpan/menimbun, mempromosikan,  memasukkan  khamar baik legal maupun illegal, atau mengimpor khamar dari luar negeri baik legal maupun illegal  diancam  dengan  ‘uqubat  cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali dan denda  paling  banyak  800  (delapan  ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.
(2) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja menjual/membeli,
membawa/mengangkut, atau menghadiahkan  khamar  diancam  dengan ‘uqubat  cambuk  paling  banyak  20  (dua puluh) kali dan denda paling  banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

## Pasal 15
Dalam  hal  jarimah  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  14  dilakukan  oleh  korporasi,
maka ‘uqubat dikenakan terhadap pengurusnya.
Pasal 16 Setiap  orang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  14  dan  Pasal  15  dengan  melibatkan anak-a nak  dikenakan  ‘uqubat  tambahan paling banyak 20 (dua puluh) kali cambuk dan denda 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara 20 (dua puluh) bulan.

## Maisir
Pasal 17
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan maisir diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
(2) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja menyelenggarakan  atau  mempromosikan maisir  diancam  dengan  ‘uqubat  cambuk paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan.

## Pasal 18
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 17  ayat  (1)  dengan  melibatkan  anak-anak diancam  dengan  ‘uqubat  cambuk  paling banyak 120 (seratus dua puluh) kali cambuk dan denda 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni  atau  penjara  paling  lama  120  (seratus dua puluh) bulan.

## Pasal 19
Dalam  hal  jarimah  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  17  dan  Pasal  18  dilakukan  oleh korporasi,  ‘uqubat  dikenakan  terhadap pengurusnya, dengan ditambah 1/3 (satu per tiga).

## Khalwat

## Pasal 20
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau  mempromosikan  khalwat,  diancam dengan  ‘uqubat  ca mbuk  paling  banyak  10 (sepuluh)  kali  dan  denda  paling  banyak  100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
Pasal 21 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 20  terhadap  anak  yang  berumur  di  atas  12 (dua  belas)  tahun,  diancam  dengan  ‘uqubat
cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali dan denda  paling  banyak  200  (dua  ratus)  gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

## Ikhtilath
Pasal 22 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau  mempromosikan  ikhtilath  diancam dengan  ‘uqubat  cambuk  paling  banyak  60 (enam  puluh)  kali  dan  denda  paling  banyak 600  (enam  ratus)  gram  emas  murni  atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

## Pasal 23
Setiap  orang  dengan  sengaja  melakukan jarimah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 22  terhadap  anak-anak,  diancam  dengan ‘uqubat  cambuk  paling  banyak  120  (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu  dua  ratus)  gram  emas  murni  atau penjara  paling  lama  120  (seratus  dua  puluh) bulan.

## Zina
Pasal 24
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  zina  diancam  dengan  ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum  menikah  dan  ‘uqubat  hudud  100 (seratus)  kali  cambuk  serta  ‘uqubat rajam/hukuman  mati  bagi  yang  sudah menikah.
(2) Setiap  orang  yang  dijatuhi  ‘uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan  ‘uqubat  ta ‟ zir  penjara  paling lama 40 (empat puluh) bulan.
Pasal 25
(1) Dalam  hal  suami  atau  isteri  melihat pasangannya  melakukan  perbuatan  zina, dapat  mengajukan  pengaduan,  dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti.
(2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan  di  depan  hakim  dengan nama Allah sebanyak 5 (lima) kali, pada 4
(empat) sumpah pertama dia menyatakan bahwa  dia  telah  melihat  isteri  atau suaminya melakukan perbuatan zina. Pada sumpah  yang  terakhir  dia  menyatakan bahwa dia bersedia menerima laknat Allah di  dunia  dan  di  akhirat  apabila  dia berdusta dengan sumpahnya.
(3) Suami  atau  isteri  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengikuti prosedur  yang  sama  bersumpah  dengan nama  Allah  sebanyak  5  (lima)  kali,  4 (empat)  kali  menyatakan  bahwa  tuduhan suami  atau  isterinya  tidak  benar  dan  1 (satu)  kali  yang  terakhir  menyatakan bersedia  menerima  laknat  Allah  di  dunia dan di akhirat apabila dia berdusta dengan sumpahnya ini.
(4) Apabila suami dan isteri saling bersumpah,  keduanya  dibebaskan  dari ‘uqubat.

## Pasal 26
Perempuan  yang  hamil  di  luar  nikah  tidak dapat  dituduh  telah  melakukan  perbuatan zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.

## Pelecehan Seksual

## Pasal 27
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan  seksual,  diancam  dengan  ‘uqubat cambuk  paling  banyak  60  (enam  puluh)  kali dan denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

## Pasal 28
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 27  terhadap  anak-anak,  diancam  dengan ‘uqubat  cambuk  paling  banyak  120  (seratus dua puluh) kali dan denda paling banyak 1200 (seribu  dua  ratus)  gram  emas  murni  atau penjara  paling  lama  120  (seratus  dua  puluh) bulan.

## Pemerkosaan
Pasal 29
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat  cambuk  paling  sedikit  100 (seratus) kali dan paling banyak 200 (dua ratus) kali atau penjara paling  sedikit 100 (seratus)  bulan  dan  paling  lama  200  (dua ratus) bulan.
(2) Setiap orang yang melakukan zina dengan anak-anak dianggap melakukan
pemerkosaan  diancam  dengan  ‘uqubat cambuk  paling  sedikit  100  (seratus)  kali dan paling banyak 200 (dua ratus) kali atau penjara  paling  sedikit  100  (seratus)  bulan dan paling lama 200 (dua ratus) bulan.

## Pasal 30
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 29  terhadap  anak-anak  diancam  dengan ‘uqubat  cambuk  paling  sedikit  100  (seratus) kali dan paling banyak 400 (empat ratus) kali atau penjara paling sedikit 100 (seratus) bulan dan paling lama 400 (empat ratus) bulan.
Pasal 31
(1) Atas permintaan korban, setiap orang yang dikenakan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  29  dan  Pasal  30  dapat dikenakan ‘uqubat kompensasi/ganti kerugian  paling  banyak  4000  (empat  ribu) gram emas murni.
(2) Hakim dalam menetapkan besaran ‘uqubat kompensasi/ganti  kerugian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum/tertuduh. (3) Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  karena  terpaksa oleh  sesuatu  kekuasaan  yang  tidak  dapat dihindari, maka ‘uqubat kompensasi/ganti kerugian untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

## Qadzaf
Pasal 32
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan qadzaf diancam dengan ‘uqubat hudud 80 (delapan puluh) kali cambuk.
(2) Setiap  orang  yang  dikenakan  „uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan  ‘uqubat  ta ‟ zir  penjara  paling lama 40 (empat puluh) bulan.

## Liwath dan Musahaqah
Pasal 33
(1) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja melakukan liwath atau musahaqah diancam  dengan  ‘uqubat  ta ‟ zir  paling banyak  100  (seratus)  kali  cambuk  dan denda  paling  banyak  1000  (seribu)  gram emas  murni  atau  penjara  paling  lama  100 (seratus) bulan.
(2) Setiap  orang  yang  dengan  sengaja mempromosikan  liwath  atau  musahaqah diancam  dengan  ‘uqubat  ta ‟ zir  paling banyak 80 (delapan puluh) kali cambuk dan denda  paling  banyak  800  (delapan  ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

## Pasal 34
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 33  terhadap  anak-anak  diancam  dengan ‘uqubat  ta’zir  paling  banyak  200  (dua  ratus) kali  cambuk  dan  denda  paling  banyak  2000 (dua  ribu)  gram  emas  murni  atau  penjara paling lama 200 (dua ratus) bulan.
5. V Gabungan Perbuatan Jarimah 35-38 Pasal 35
Dalam  hal  suatu  perbuatan  masuk  dalam lebih  dari  satu  aturan  jinayat,  maka  yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan- aturan  itu,  dalam  hal  ‘uqubatnya  berbeda maka  yang  dikenakan  ‘uqubat  yang  paling berat.

## Pasal 36
Dalam hal satu atau lebih perbuatan jarimah yang  mempunyai  hubungan,  dan  dilakukan
sebagai  perbuatan  jarimah  secara  berturut- turut,  maka  dikenakan  ‘uqu bat  yang  paling berat.
Pasal 37
(1) Dalam  hal  terdapat  gabungan  perbuatan yang  masing-masing  merupakan  jarimah yang  berdiri sendiri, maka dikenakan satu
‘uqubat saja.
(2) Maksimum
‘uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah ‘uqubat yang paling berat ditambah sepertiganya.

## Pasal 38
Dalam  hal  seseorang  setelah  dikenakan ‘uqubat,  kemudian  dinyatakan  bersalah  lagi karena  melakukan  jarimah  lain  sebelum  ada putusan  ‘uqubat  itu,  maka  ‘uqubat  yang dahulu  diperhitungkan  pada  ‘uqubat  yang akan  dikenakan  dengan  menggunakan aturan-aturan  dalam  bab  ini  mengenai  hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

## 6.
VI Jarimah dan ’uqubat Bagi Anak 39-40 Pasal 39 (1) Dalam  hal  anak  yang  belum  mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
(2) Apabila  setelah  melakukan  pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibina  oleh  orang  tua  atau  wali,  penyidik menyerahkan  kembali  anak  tersebut kepada orang tua atau wali.
(3) Apabila  setelah  melakukan  pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua atau wali, penyidik  menyerahkan  anak  tersebut kepada  Dinas  Sosial  atau  lembaga  yang ditunjuk  oleh  Pemerintah  Aceh  atau Pemerintah Kabupaten/kota.

## Pasal 40
(1) Dalam  hal  anak  telah  mencapai  umur  12 (dua  belas)  tahun  tetapi  belum  mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap  anak  tersebut  dapat  dikenakan ‘uqubat  paling  banyak  1/3  (satu  per  tiga) dari  ‘uqubat  yang  telah  ditentukan  bagi orang  dewasa  dan/atau  dikembalikan kepada  orang  tuanya/walinya  atau ditempatkan  di  tempat  yang  disediakan untuk  itu  oleh  Pemerintah  Aceh  atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Apabila ‘uqubat yang dikenakan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berupa ‘uqubat cambuk, maka pelaksanaannya harus di tempat tertutup.
(3) Dalam hal ‘uqubat yang dikenakan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa  denda  atau  kompensasi  maka ‘uqubat  tersebut  menjadi  tanggung  jawab orang tua atau walinya.
7. VII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi 41-42 Ganti Kerugian
Pasal 41
(1) Setiap  orang  yang  ditangkap  dan  ditahan oleh  aparat  berwenang  yang  diduga melakukan jarimah tanpa melalui prosedur atau  proses  hukum  atau  kesalahan  dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai  orangnya,  berhak  mendapatkan ganti kerugian.
(2) Setiap  orang  yang  ditahan  dan  setelah  itu diputus  bebas  oleh  Mahkamah,  berhak mendapatkan ganti kerugian.
(3) Besaran  ganti  kerugian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
a. untuk  penangkapan  paling  banyak  10 (sepuluh) gram emas murni;
b. untuk  penahanan  paling  banyak  50 (lima puluh) gram emas murni; dan
c. untuk  putusan  bebas  paling  banyak  50 (lima puluh) gram emas murni.
(4) Besaran  ganti  kerugian  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan oleh  Mahkamah  bersama-sama  putusan pokok perkara.
(5) Biaya ganti kerugian sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (3)  dibebankan  pada
APBA/APBK  melalui  Badan  Baitul  Mal Aceh  dan/atau  Badan  Baitul  Mal Kabupaten/Kota.
(6) Tatacara  pembayaran  ganti  kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Rehabilitasi
Pasal 42
(1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berhak mendapatkan rehabilitasi.
(2) Rehabilitasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan  menurut  ketentuan dalam qanun hukum acara jinayat. 8. VIII Ketentuan lain-lain 43-45 Perizinan Pasal 43
(1) Setiap  instansi  dilarang  memberi  izin kepada penginapan, restoran atau tempat- tempat  lain  untuk  menyediakan  atau memberi  fasilitas  terjadinya  jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini.
(2) Apabila  izin  sebagaimana  dimaksudkan pada  ayat  (1)  tetap  diberikan,  maka  izin tersebut tidak berlaku di wilayah Aceh.

## Penyelesaian Secara Adat
Pasal 44
(1) Setiap sengketa yang timbul akibat jarimah sebagaimana  dimaksud  dalam  qanun  ini, dapat diselesaikan secara adat. (2) Apabila penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil,  maka  penyelesaiannya  dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.
Pasal 45 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak menggugurkan  proses  hukum  terhadap jarimah yang dilakukan. 9. IX Ketentuan Peralihan 46-47 Pasal 46 Pada  saat  qanun  ini  mulai  berlaku  semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  hukum  jinayat  dan peraturan  pelaksanaannya  masih  tetap
berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  atau belum diganti berdasarkan qanun ini.
Pasal 47 Dalam  hal  perbuatan  jarimah  sebagaimana diatur  dalam  qanun  ini  mempunyai hubungan dan pengaturannya dengan hukum pidana  umum,  maka  yang  berlaku  adalah aturan jarimah yang diatur dalam qanun ini.
10. X Ketentuan Penutup 48-50 Pasal 48 Pada saat qanun ini mulai berlaku: (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya; (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); (3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 49 Ketentuan  pelaksanaan  qanun  ini  dibentuk paling  lama  1  (satu)  tahun  sejak  qanun  ini diundangkan.
Pasal 50 Qanun  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan  pengundangan  qanun  ini dengan  penempatannya  dalam  Lembaran Daerah Aceh.

## Moderasi Beragama
Moderasi beragama terdiri dari dua suku kata yaitu moderasi dan beragama. Kata moderasi mengandung makna penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan sikap  kekurangan. 23 Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata  moderasi mengandung dua pengertian yaitu (1) Pengurangan kekerasan, dan (2) Penghindaran keekstreman, sedangkan kata moderat adalah selalu menghindarkan perilaku yang ekstrem  dan  berkecenderungan  ke  arah  dimensi  jalan  tengah. 24 Adapun  kata beragama mengandung makna cara, sikap dan prilaku melaksanakan agama. Di sini yang ingin dimoderisasikan adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri, karena agama sudah moderat. Jadi, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan prilaku beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawentahkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum,  berdasarkan  prinsip  adil,  berimbang  dan  mentaati  konstitusi  sebagai kesepakatan berbangsa. 25
Tujuan pelaksanaan moderasi beragama di Indonesia adalah untuk menjaga kerukuan  dan  toleransi  kehidupan  antar  dan  intra  umat  beragama.  Hubungan kehidupan beragama bangsa Indonesia jika tidak dirawat dengan baik akan sangat mudah  rapuh  memiliki  latar  belakang  yang  beragam. 26 Sikap  dan  perilaku keagamaan yang eksklusif dan menolak perbedaan serta menyingkirkan kelompok lain  akan  mempertanyakan  keabsahan  Indonesia  sebagai  rumah  bersama  bagi kelompok-kelompok yang berbeda. Sikap dan prilaku beragama seperti di atas jika dibiarkan akan berujung pada tindankan pengingkiran kelompok yang berbeda. 27

## Analisis Pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat dan Moderasi Beragama
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Qanun Jinayat Atau lebih  dikenal  dengan  sebutan  Qanun  Jinayat  merupakan  payung  hukum  dalam pelaksanaan syariat Islam dalam sektor kriminal di Aceh. Qanun ini ditetapkan pada tanggal  27 Dzulhijjah 1435 H. atau bertepatan 22 Oktober 2014 M. oleh Zaini Abdullah yang menjabat gubernur Aceh ketika itu. 28
Asas  dan  qanun  jinayat  adalah: pertama keislaman, kedua legalitas, ketiga keadilan  dan  keseimbangan, keempat kemaslahatan, kelima perlindungan  hak  asasi manusia , dan keenam pembelajaran  kepada  masyarakat . 29 Untuk  lebih  jelas  dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:
23 Lukman  Hakim  Saifuddin, Moderasi  Beragama (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
24 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Arti Kata Moderasi,” (KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia , last modified 2022, accessed June 6, 2022, https://kbbi.web.id/moderasi.
25 Fauziah  Nurdin,  “Moderasi  Beragam a  Menurut  Al- Qur’an d an  Hadist,” Jurnal  Ilmiah  Al- Mu’ashirah 18, No. 1 (2021): 59. 26 Edy Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan,” Jurnal Bimas Islam 12, no. 2 (2019): 323 – 348. 27 Saifuddin, Moderasi Beragama . 28 Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .

## Table 3: Asas Qanun Jinayat Aceh
Data Source: Ilustrasi Penulis, 2022
Sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas,  ruang  lingkup  qanun  ini  meliputi pelaku  jarimah,  jarimah  dan  Uqubat. 30 Adapun  yang  dimaskud  dengan  jarimah dalam  qanun  ini  meliputi;  Khamar,  Maisir,  Khalwat,  Ikhtilath,  Zina,  Pelecehan Seksual,  Pemerkosaan,  Qadzaf,  Liwa th  dan  Musahaqah.  Hukuman  atau  ‘Uqubat dalam  qanuan  ini  terdiri  dari  ‘uqubat  hudud  dan  ta’zir .  Qanun  ini  berlaku  untuk pertama; setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh; kedua ; Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama dengan orang Islam  dan  memilih  serta  menundukkan  diri  secara  sukarela  pada  hukum  jinayat, ketiga; setiap orang beragama Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  atau  ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini dan keempat; Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. 31
Jika dilihat dari perspekif  moderasi beragama qanun jinayat atau Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Qanun Jinayat tidak bertentangan dengan prinsip  dan  nilai-nilai  dasar  moderasi  beragama.  Alasan  pertama  adalah  dalam menformulasikan qanun ini pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh memilih pendekatan manhaji bukan pendekatan mazhabi, artinya qanun jinayat Aceh mengakomodir semua mazhab. Selanjutnya jika dilihat secara lebih terperinci sama sekali  tidak  disebutkan  qanun  jinayat  Aceh  bermazhab  atau  mengikuti  mazhab
30 Achmad  Qotadah  and  Adang  Darmawan  Achmad,  “Qanun  Jinayat  Aceh  Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan,” Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 14, No. 2 (2020): 171 – 190, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/9246.
31 Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .
tertentu, katakanlah masyarakat Aceh mayoritasnya bermazhab Syafi’i. 32 Seterusnya jika disebutkan bahwa qanun jinayat Aceh berdasarkan keislaman artinya bertalian atau berdasarkan kepada agama tertentu yaitu agama Islam. Hal ini dapat dijawab dengan  dengan  alasan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia mengakomodasikan keistimewaan dan kekhususan sebuah daerah.
Qanun  jinayat  dibenarkan  oleh  Undang-undang  bahkan  Undang-undang Dasar 1945. Qanun ini merupakan turunan dari Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang  penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Undang-Undang  No. 11 tahun 2006 tentang  pemerintahan  Aceh  dan  Undang-undang  No.  48  tahun  2007  tentang penetapan  peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-Undang  No.  2  tahun  2007 tentang  penanganan  permasalahan  hukum  dalam  rangka  pelaksanaan  rehabilitasi dan  rekontruksi  wilayah  dan  kehidupan  masyarakat  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
Asas pelaksanaan qanun ini juga didukung oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
(1)  Negara  berdasar  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  (2)  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Pasal  di  atas  dengan  jelas  menyatakan  bahwasanya  negara  ini  merupakan negara yang berasaskan pada nilai-nilai agama dan kata menjamin dalam pasal kedua mengandung  arti  negara  wajib  menfasilitasi  setiap  pemeluk  agama  untuk menjalankan agama atau syariat mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing. 33 Kemudian jika ditinjau dari sudut objek permberlakuan qanun jinayat adalah masyarakat Aceh baik beragama Islam maupun yang bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Secara terperinci dalam pasal (5) ayat (a) dan (b):
Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh 34
Setiap  orang  yang  beragama  bukan  Islam  melakukan  jarimah  di  Aceh bersama-sama  orang  Islam  dan  memilih  serta  menundukkan  diri  secara sukarela pada Hukum Jinayat 35
Qanun ini memberikan pilihan kepada yang orang bukan beragama Islam untuk memilih hukuman yang dikenakan kepada mereka karena melanggar qanun jinayat di  Aceh  bersama-sama  orang  Islam  secara  sukarela  tanpa  ada  paksaan  baik pilihannnya  pada hukuman yang  ditetapkan dalam qanun  jinayat maupun  hukum yang  berlaku di wilayah Republik Indonesia lainnya.  Artinya qanun jinayat sangat sesuai  dengan  prinsip  dan  nilai-nilai  moderasi  beragama  yaitu  tidak  memaksa
32 Muhammad  Zukhdi, “Dinamika  Perbedaan  Madzhab  Dalam  Islam  (Studi  Terhadap Pengamalan Madzhab Di Aceh),” Jurnal Ilmiah Islam Futura 17, No. 1 (2017): 121.
33 Bakar, Syari’at Islam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan .
34 Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat .
kehendak pelaksanaan hukum Islam kepada masyarakat yang bukan Islam meskipun melakukan jarimah di wilayah provinsi Aceh.
Selanjutnya dalam ayat (c) disebutkan dengan lugas:
Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh  yang  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini. 36
Pasal  ke  5  ayat  (c)  menjelaskan  bahwasanya  masyarakat  bukan  Islam  yang melakukan jarimah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana wajib  mengikuti  qanun  jinayat  apabila  melakukan  jinayat  di  Aceh.  Pemaksaan hukuman jinayat kepada orang bukan Islam ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai moderasi beragama karena moderasi beragama bukan helah untuk membiarkan orang melakukan. 37 Dalam  pelaksanaan  hukuman  qanun  jinayat  di  Aceh  ada  beberapa kasus  yang  pelanggarnya  orang  bukan  Islam,  kasus  pertama  terjadi  Takengon melanggar pasal 16 ayat (1) karena menjual khamar.
Pro dan kontra terjadi dalam pemberlakuan hukuman cambuk kepada penjual alkohol  ini pertama: apa  ia  benar-benar  tunduk  tanpa  paksaan  memilih  kuhuman dalam qanun jinayat dan melakukannys bersama-sama orang Islam dalam kata lain bukan  pelaku  tunggal. 38 Kemudian  kasus  pemberlakukan  hukuman  qanun  jinayat kepada  warga  bukan  Islam  dilaksaanakan  di  Lhokseumawe  yang  dijerat  dengan pasal 5 No. 6. Pelanggar qanun jinayat ini memilih hukuman secara syariat Islam agar cepat selesai dan tidak harus mendekam lama dalam jerusi besi. 39

## SIMPULAN
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya qanun No. 6 tahun 2012  tentang  hukum  jinayat  sesuai  dengan  moderasi  beragama  baik  dalam  secara metodis yang tidak mengakomodir mazhab tertentu, begitu juga subtantif yang tidak memaksakan  pelaksanaannya  kepada  penganut  agama  lain.  Namun,  dalam pelaksanaannya didapati adanya kekeliruan penerapan hukum Islam kepada orang bukan Islam yang melakukan jarimah qanun jinayat. Hal ini sejatinya  tidak terjadi karena kehendak qanun jinayat itu sendiri yang mengaharuskan orang bukan Islam untuk dapat dihukum dengan qanun jinayat apabila dilakukan bersama-sama orang Islam dan memilih untuk dihukum dengan qanun ini.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abd al-Qādir ‘Audah. Al-Tasyrī’ Al-Janā’ī Fi Al-Islāmī . Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
(KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Arti Kata Moderasi.” (KBBI), Kamus Besar Bahasa Indonesia . Last modified 2022. Accessed June 6, 2022. https://kbbi.web.id/moderasi.
36 Ibid.
37 Wawancara dengan Dr. Fikri Sulaiman, Kabid Dinas Syariat Islam Aceh, 5 Juni 2022.
38 Is yana Artharini, “Hukuman Cambuk Atas Non - Muslim Di Aceh, Dapat ‘Menjadi Preseden Dan Meluas,’” BBC Indonesia . 39 Saiful  MDA,  “Penganut  Kristen  Dihukum  Cambuk  Di  Aceh:  ‘Saya  Pilih  Dicambuk Ketimbang Dipenjara,’” BBC Indonesia .
Abubakar,  Marzuki.  “Syariat  Islam  Di  Aceh:  Sebuah  Model  Kerukunan.” Jurnal  Media Syariah 13, no. 1 (2011): 99–108.
Aceh,  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi. Menuju  Era  Baru  Kependudukan  Aceh:  Profil Kependudukan Provinsi Aceh, Hasil Sensus Penduduk 2010 . Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2011.
Aceh,  Pemerintah. Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat .  Indonesia, 2014.
———. Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  11  Tahun  2002  Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam . Indonesia, 2002. Akhmadi, Agus. “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity.” Jurnal Diklat Keagamaan 13, no. 2 (2019): 45–55. Artharini, Isyana. “Hukuman Cambuk Atas Non-Muslim Di Aceh, Dapat ‘Menjadi Preseden Dan Meluas.’” BBC Indonesia .
Bakar,  Al-Yasa’  Abu. Syari’at Islam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma, Kebijakan, Dan Kegiatan . Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Propinsi NAD, 20014. Basri,  Cik  Hasan. Pilar-Pilar  Penelitian  Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial .  1st  ed.  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
Djumala, Darmansjah. Soft Power Untuk Aceh: Resolusi Konflik Dan Politik Desentralisasi . 1st ed. Jakarta: Gramedia, 2013.
Husna,  Asmaul,  Eddy  Purnama,  and  Mahdi  Syahbandar.  “Pembatalan  Qanun  Aceh  Melalui Executive Review Dan Judicial Review.” Media Syari’ah 21, no. 2 (2020): 129.
Ibn Manzur. Lisan Al-Arab . Beirut: Dar Sadir, 1990.
Jailani, Munawar Rizki. “Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan: Analisis Pasca Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh.” University of Malaya, 2020.
Jailani, Munawar Rizki, and Mohammad Taqiuddin Mohamad. “Analisis Penerapan Syariat Islam  Dalam  Sektor  Perbankan  Pasca  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Di  Aceh,  Indonesia.” Jurnal Syariah 27, no. 2 (2019): 261–280. Kountour,  Ronny. Metode  Penelitian :  Untuk  Penulisan  Skripsi  Dan  Tesis .  Edited  by Yustrianto. Jakarta: Penerbit PPM, 2004.
MDA,  Saiful.  “Penganut  Kristen  Dihukum  Cambuk  Di  Aceh:  ‘Saya  Pilih  Dicambuk Ketimbang Dipenjara.’” BBC Indonesia .
Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian . 4th ed. Yogyakarta: Rike Sarasin, 2011.
Nurdin,  Fauziah.  “Moderasi  Beragama  Menurut  Al-Qur’an  Dan  Hadist.” Jurnal  Ilmiah  Al- Mu’ashirah 18, no. 1 (2021): 59.
Qotadah,  Achmad,  and  Adang  Darmawan  Achmad.  “Qanun  Jinayat  Aceh  Antara Implementasi, Isu Dan Tantangan.” Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 14, no. 2 (2020): 171–190. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/9246.
Saifuddin,  Lukman  Hakim. Moderasi  Beragama .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
Sutrisno, Edy. “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan.” Jurnal Bimas Islam 12, no. 2 (2019): 323–348.
Wahbah Zuhailī. Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu . Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
Zukhdi,  Muhammad.  “DINAMIKA  PERBEDAAN  MADZHAB  DALAM  ISLAM  (Studi Terhadap Pengamalan Madzhab Di Aceh).” Jurnal Ilmiah Islam Futura 17, no. 1 (2017): 121.
Zulkarnaen,  Iskandar,  and  Ella  Suzanna.  “Aceh:  Conflict  Development  after  the  Helsinki Agreement.” Emerald Reach Proceedings Series 1 (2018): 589–593.