JURNAL QAWANIN            VOL. 5         NO. 1

## PELAKSANAAN BADAL HAJI SEBAGAI PROFIT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(The Implementation of The Badal Hajj As Profit In Terms Of Islamic Law)

## Rahmadanil

## Universitas Nahdhatul Ulama Sumatera Barat
rahmadanildanil271@gmail.com

## Abstrak:
Badal  haji  merupakan  ibadah  haji  yang  dilakukan  seorang  muslim  untuk  menggantikan pelaksanaan  ibadah  haji  orang  lain.  Badal  haji  identik  dengan  upah  karena  ibadah  haji  yang digantikan  itu  memerlukan  biaya  sesuai  dengan  yang  ditetapkan  oleh  orang  yang  digantikan ( badil ).  Ketika  badil  tidak  menetapkan  berapa  biayanya,  maka  membuka  peluang  bagi    yang menggantikan (mubdil) untuk menetapkan biaya pelaksanaan badal haji tersebut. Sebagian upah ini  merupakan  suatu  profit  dari  pelaksananaan  badal  haji.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan badal haji sebagai profit ditinjau dari hukum Islam. Penulis menggunakan  metode  lapangan (field  research) dengan  mewawancara  informan  yang  pernah melakukan badal haji, yakni mahasiswa Indonesia yang tengah melakukan studi di Mesir dan Arab Saudi,  dan  muqimin  Indonesia  yang  tinggal  di  Arab  Saudi.Menurut  Ulama  Hanafi,  tidak membolehkan  pembayaran  upah  untuk  haji,  adzan,  mengajar  al-Qur’an  dan  fiqih,  serta  ibadah- ibadah  sejenisnya,  sebab  ibadah-ibadah  tersebut  dikhususkan  bagi  pelakunya.  Sementara  itu jumhur  fuqaha  dan  kalangan  mutha’akhirin  (generasi  baru)  madzhab  Hanafi  membolehkan pemberian  upah  atas  haji  dan  ibadah-ibadah  lain.  Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan  bahwa pelaksanaan  badal  haji  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa  Universitas  Al-Azhar  Mesir  dan Universitas  Islam  Madinah  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Sedangkan  badal  haji  yang dilakukan oleh muqimin di Mekah ada yang sesuai dengan hukum haji ada juga yang tidak, hal ini dikarenakan  banyaknya  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  selama  melakukan  badal  haji tersebut,  karena  tujuan  utamanya  hanya  untuk  mencari  keuntungan/profit/komersial  bukan mengutamakan  kemabruran  dari  pelaksanaan  badal  haji  tersebut.  Secara  hukum  Islam, komersialisasi yang dilakukan itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syarat dan rukun haji yang berlaku. Namun, komersialisasi yang bersifat ekspoitasi tentu dilarang menurut hukum Islam.
Kata Kunci: Haji, Badal Haji, Profit

## Abstract:
Badal hajj is the hajj that a muslim asked to replace the implementation of another person's hajj. Badal hajj is synonymous with wages because of the hajj, which replaced that require a fee in accordance with that specified by the person who replaced (badil).When badil does not determine how much it costs, then open up opportunities for those who replace (mubdil) to set cost of the implementation of the badal hajj. Some of the wages is kind of profit of badal hajj implementation. This study aims to determine how the implementation of the hajj as a profit terms of Islamic law. The authors used the field (field research) method by interviewing informants who have done badal hajj, namely Indonesian  students  who  are  currently  studying  in  Egypt  and  Saudi  Arabia,  and  Indonesian muqimin who live in Saudi Arabia. According to the Hanafi Scholars, it does not allow the payment of wages for the hajj, the call to prayer, teaching the Qur'an and fiqh, as well as other types of worship, because these services are reserved for the performer. Meanwhile, the majority of the
fuqaha and among mutha'akhirin (new generation) Hanafi madhhab allows the granting of wages on the other’s hajj and worship.The results of this study show that the implementation of the hajj performed by the students of Al-Azhar University of Egypt and the Islamic University of Madinah in accordance with the provisions of Islamic law. While the hajj by the muqimin in Mecca there is that in accordance with the laws of hajj there are not, this is because the number of violations committed during the hajj, because its main purpose is only to seek profit/profit/commercial not prioritize of “mabrur” of hajj implementation. In Islamic law, commercialization, which made it permissible  for  is  not  in  conflict  with  the  terms  and  pillars  of  hajj  applicable.  However,  the commercialization of the nature of the exploitation that is forbidden according to Islamic law..

## Keywords: Hajj, The Badal hajj, Profit

## PENDAHULUAN
Hakikat ibadah jasmani harus dilakukan sendiri oleh setiap muslim. Ibadah jasmani  tersebut  seperti  shalat,  zakat,  dan puasa harus dilakukan sendiri dan tidak boleh digantikan  kepada  orang  lain.  Hal  ini dikarenakan bahwa setiap muslim bertanggung  jawab  terhadap  amalannya masing-masing dan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan apa yang diusahakannya.  Sebagaimana  ditegaskan Allah Swt dalam firman-Nya:
Artinya :  “Dan  bahwa  manusia  hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya .”
(An-Najm: 39)
Menurut  Wahbah  az-Zuhaily  dalam tafsirnya mengatakan, ayat di atas menyatakan  bahwa  tidak  ada  balasan  bagi manusia kecuali dari apa yang diusahakannya dan  tidak  ada  hak  seseorang  mendapatkan pahala  dari  suatu  perbuatan  yang  tidak dilakukannya.  Inilah dasar bahwa seseorang
(Suriah: Dar-Alfikr, 2007 ), hal. 140.
tidak  akan  memperoleh  pahala  kecuali dengan mengerjakannya sendiri. 1
Hal  ini  berbeda  dengan  ibadah  haji, untuk  ibadah  haji  Allah  Swt  memberikan aturan khusus dengan dibolehkannya seseorang  menggantikan  haji  orang  lain. Proses menggantikan pelaksanaan haji orang lain  ini  dikenal  dengan  istilah  badal  haji . Adapun  dasar  hukum  dibolehkannya  badal haji  ini  didasarkan  pada  sabda  Rasulullah Saw:
Artinya:  “Dari  Abdullah  bin  Abbas: “Saat  al-Fadhl  dibonceng  Nabi  Saw.
JURNAL QAWANIN            VOL. 5         NO. 1
datanglah seorang wanita dari Khats'am, al- Fadhl pun melihat wanita itu, dan wanita itu pun  melihat  al-Fadhl,  maka  Nabi  Saw. memalingkan  wajah  al-Fadhl  kearah  lain. Wanita  itu  berkata  :  "Sesungguhnya kewajiban  haji  telah  Allâh  datang  kepada ayah-ku  yang  sudah  sangat  tua,  dan  tidak mampu  lagi  naik  kendaraan.  Apakah  aku boleh menghajikannya?". Nabi saw. menjawab: "Ya (boleh)". Peristiwa itu terjadi pada Haji al-Wadâ' . (HR. Muslim). 2
Seseorang  yang  melakukan  badal  haji ( mubdil )  berarti  ia  menggantikan  seluruh prosesi  ibadah  haji  orang  yang  digantikan ( bādil ). Prosesi tersebut seperti thawaf , sa’i , melontar  jumrah,  bahkan  termasuk  biaya perjalanan  dan  keperluan-keperluan  lainnya harus  dilakukan  oleh mubdil . 3 Apabila  dari salah  satu  amalan  saja  tidak  dilaksanakan dari seluruh prosesi tersebut, maka pelaksanaan badal haji tidak sah.
Ketidaksahan  itu  akan  menjadi  beban  bagi mubdil dengan  adanya  kewajiban  untuk mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh badil karena  ketidaksempurnaannya dalam  melaksanakan  amanah  badal  haji. Adapun  kondisi  yang  menyebabkan  badal haji  ini    dilaksanakan  oleh  orang  lain ( mubdil) yaitu:
1. Ketika badil dalam  keadaan  lemah  dan tidak  sanggup  untuk    melaksanakan ibadah  haji.  Dalam  kondisi  ini badil
2 Zakiyuddin Abdul ‘Azhim al-Mundziri,
Mukhtashar Shahih Muslim (Kairo: Pustaka Aulad asy- Syeikh li Turats, 2006), hal 242.
tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji karena adanya uzur/lemah.  Apabila  dalam  kondisi seperti  ini  tetap  dipaksakan  juga  untuk melakukan  ibadah  haji  tersebut  sendiri, maka  kesempurnaan  dari  ibadah  haji yang  akan  dilaksankannya  tidak  akan didapatinya.  Oleh  karena  itu,  untuk mendapatkan kesempurnaan pelaksanaan  ibadah  haji  (badal  haji) tersebut, maka diminta orang lain untuk menggantikan  ibadah  hajinya.  Adapun niatnya  ditujukan  untuk  orang  yang digantikan  (dalam  kondisi  lemah).  Ini dilakukan untuk memperoleh kesempurnaan  dalam  ibadah  haji  dan pahalanya  tetap  untuk  yang  digantikan tersebut.
2. Ketika badil meninggal dunia dan punya keinginan  untuk  digantikan  prosesi pelaksanaan ibadah hajinya, maka yang menggantikan  adalah  ahli  warisnya ketika ada wasiat dari badil tersebut. Ini merupakan  suatu  kewajiban  bagi  ahli waris  untuk  menggantikan  pelaksanaan ibadah  haji  yang  meninggal  dunia tersebut  dan  merupakan  amanah  yang mesti  dilakukan  sendiri  oleh  ahli warisnya. Apabila itu tidak dilaksanakan, maka ahli warisnya termasuk  orang-orang  yang  menyia-
3 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih  Lima Mazhab, Diterjemahkan dari al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al- Khamsah , Penerjemah Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus al-Kaff.(Jakarta: Lentera, 1999), hal.212.
JURNAL QAWANIN            VOL. 5         NO. 1
nyiakan  amanah  yang  sangat  dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.
Hal  ini  sesuai  dengan  hadis Rasulullah Saw:
Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra: Seorang perempuan  dari  Bani  Juhainah  datang kepada Nabi Saw, ia bertanya: “Wahai Nabi Saw, ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan  ibadah  haji  hingga  beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah  haji  tersebut,  apakah  aku  bisa menghajikannya?”  Rasulullah  menjawab, “Ya,  hajikanlah  untuknya,  bukankah  jika ibumu  punya  hutang  kamu  juga  wajib membayarnya?.  Bayarlah  hutang  Allah, karena  hak  Allah  lebih  berhak  untuk dipenuhi” (H.R. Bukhari). 4
Secara  umum  para  ulama  sepakat dengan  syarat-syarat  badal  haji  yang  telah dirumuskan  oleh  Wahbah  az-Zuhaily,  tetapi ada  beberapa  hal  yang  masih  menjadi perdebatan dikalangan ulama, antara lain:
a. Mengenai  seseorang  yang memiliki uzur  kemudian setelah itu hilang uzur
4 Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, Fathu al-Bari Juzu’ 4, (Manshurah: Maktabah al-Iman, tt), hal 80.
tersebut,  apakah  dia  masih  wajib melaksanakan haji?
1) Menurut Hanbali: Dia tidak diwajibkan  berhaji  lagi.  Hal  ini dikarenakan haji yang dilaksanakannya  tersebut  telah tertutupi secara langsung ketika ia tidak ada uzur lagi. Secara hukum, pelaksanakannya  diwaktu  uzur tersebut telah terpenuhi. 5
2) Menurut  Imāmiyah,  Syāfi’i  dan Hanafi:  Wajib  melaksanakan  haji lagi  karena  apa  yang  dikerjakan oleh orang yang menggantikannya hanya  merupakan  kewajiban  bagi hartanya. Adapun kewajiban terakhirnya yakni kewajiban badannya yang tetap harus dipenuhi. Apabila itu tidak dilaksanakannya maka belum terpenuhilah  kesempurnaan  dari pelaksanaan  ibadah  haji    tersebut, yang awalnya menjadi target  bagi orang yang digantikan.
b. Apakah mubdil harus  berangkat  dari negaranya atau dari negara asal bādil atau dari salah satu miqat?
1) Menurut Hanafi dan Māliki: Harus berangkat  dari  negara  asal bādil kalau  yang  menggantikan  atau mubdil itu  tidak  menentukan tempatnya. Tapi kalau tidak, bādil
5 Syamsuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Muqaddisy, Al-Mughni Juzu’ 4, ( Kairo: Dar al-Hadis, 1995), hal 317
harus mengikuti pendapat mubdil .
Contoh seseorang ingin menggantikan ibadah haji neneknya yang berasal dari
Indonesia. Sedangkan yang menggantikan  pelaksanaan  badal haji berada di Mesir. Pada hakikatnya yang
menggantikan  harus  berangkat dari  daerah  asal  yang  digantikan. Akan  tetapi  dalam  kondisi  ini, mubdil boleh memilih tempat dari mana  maunya  untuk  berangkat melaksanakan badal haji tersebut.Dalam  kondisi  seperti  ini mayoritas  mahasiswa  Mesir  yang ingin  menggantikan  ibadah  haji
jamaah Indonesia.Mereka berangkat dari Mesir. Maka hal ini dibolehkan menurut hukum Islam. 2) Menurut Syāfi’i: Tempat
berangkat  boleh  dari  miqat  yang dipilih sendiri oleh mubdil . Namun jika bādil telah menentukan miqat khusus maka mubdil wajib
mengikuti  pendapat bādil. Miqat yang  merupakan  tempat  memulai niat  untuk  melaksanakan  ibadah haji, harus sesuai dengan
ketentuan  hukum  haji,  apabila dalam kenyataannya badil
menentuka  tempat  miqatnya  lalu
6 Muhyiddin abi Zakaria Yahya bin Syaraf an- Nawawi, Al-Majmu’syarah al-Muhadzab Juzu’ 9, ( Libanon, Dar al-Kutub Ilmiyah,2002), hal 15.
tidak  dipenuhi  oleh mubdil maka miqatnya  untuk  memulai  niat ihram tersebut tidak sah, dikarenakan tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh badil. 6
3) Menurut  Hanbali: Mubdil wajib berangkat  dari  tempat  melakukan haji, bukan dari tempat meninggalnya bādil .  Apabila  niat awal  dari bādil ketika  ingin melaksanakan ibadah haji tersebut dari Indonesia, maka mubdil harus berangkat dari Indonesia, walaupun mubdil tersebut  ketika akan  menggantikan  pelakssanaan badal haji itu berada di luar negara Indonesia, seperti Mesir.
4) Menurut
Imamiyah:
Keberangkatan  haji  harus  dari negara  asal  dan  miqat bādil .  Ini merupakan  ketentuan  yang  mesti dilaksanakan ketika akan
menggantikan  pelaksanaan  badal haji, dan mubdil harus memenuhinya.
Fakta  lain  yang  menarik  untuk  dikaji terkait  dengan  badal  haji  adalah  masalah biaya  badal  haji.  Biaya  badal  haji  Secara umum tidak ada ketentuan yang pasti jumlah nominal  yang  harus  dibayarkan mubdil kepada bādil dalam  pelaksanaan  badal  haji.
Penulis  menemukan  biaya  badal  haji  yang
berbeda-beda. Muslim Tours membuat biaya badal haji sebesar tujuh juta lima ratus rupiah dan  terbatas  hanya  45  orang  pertahun. 7 Di Arab  Saudi  akan  ditemukan  dengan  mudah calo-calo  badal  haji  baik  yang  berasal  dari orang  Arab  sendiri  maupun muqimin
Indonesia  yang  berprofesi  sebagai  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau sebagai mahasiswa.  Orang  Arab  Saudi  menetapkan biaya diatas delapan juta perorang, sedangkan  TKI  dan  mahasiswa  Indonesia menetapkan tarif sebesar tiga juta perorang.
Biaya  badal  haji  memang  tidak  ada ketentuan  khususnya  sehingga  kebanyakan bādil dengan  mudah  menjadikan  badal  haji sebagai  objek  komersil/profit.  Dengan demikian  terjadilah  tawar  menawar  antara bādil dengan mubdil .  Jika  tawaran  diantara keduanya  cocok  maka  transaksi  badal  haji akan  dilakukan,  tidak  cocok  transaksi  pun dibatalkan.
Dari  fenomena  badal  haji  yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh  meneliti  tentang: Badal  Haji  Sebagai Profit Dalam Tinjauan Hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan
( field research )
yang bersifat deskriptif.Melalui metode ini, penulis
7 www. Info Muslim Tours.com diambil tanggal 20 April 2014
8 Soerjono Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal 10.
berupaya  untuk  menyajikan  data  yang  valid mengenai  komersialisasi/profitasi  badal  haji yang dilakukan jamaah haji Indonesia. 8 Data tersebut selanjutnya akan dianalisis berdasarkan  pada aturan syar’i dari berbagai perspektif mazhab.
2. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini  ada  dua  kategori,  yakni  data  hukum primer dan data hukum sekunder. 9
a. Data Primer
Bahan primer atau bahan utama dalam  penelitian  ini  adalah  data wawancara  para  jamaah  haji  yang pernah  melaksanakan  badal  haji. Diantaranya dengan wawancara langsung dan tidak langsung (wawancara  lewat  telepon  dengan adanya rekaman  dan chatting melalui facebook).
Data  terbagi  2, muqimin dan non  muqimin.  Muqimin maksudnya mahasiswa  dan  TKI  (Tenaga  Kerja Indonesia) yang tinggal di Arab Saudi. Sedangkan non  muqimin maksudnya mahasiswa yang melakukan badal haji yang tinggal di luar Mekah (Universitas al-Azhar  Mesir  dan Universitas Islam Madinah).
b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  bahan pustaka  yang  berisi  tentang  informasi
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta: Kencana, 2009),  hal 141.
yang  menjelaskan  dan  membahas tentang  bahan  primer. 10 Dalam  hal  ini peneliti  menggunakan  referensi  dari berbagai  buku,  artikel,  penelitian  dan juga  pendapat  para  pakar  mengenai praktek  badal haji menurut syariat.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah studi lapangan. Dalam metode pengumpulan  data  jenis  ini  dapat diperoleh  dengan  wawancra  langsung dengan  WNI  yang  berstatus  sebagai mahasiswa  di  Kairo,  Arab  Saudi  dan TKI yang bekerja di  Arab Saudi. Untuk memperoleh data primer, peneliti  melakukan  wawancara  langsung pada  beberapa  jamaah  haji  yang  pernah melakukan badal haji. Secara khusus, subjek penelitian yang dijadikan sumber data adalah mahasiswa  Indonesia yang belajar di  Mesir, Arab  Saudi  dan  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI)  yang  bekerja  di  Arab  Saudi,  dimana mereka punya kesempatan melakukan badal haji.  Dari  wawancara  tersebut  peneliti mencoba  menelusuri  proses  pelaksanaan badal  haji  yang  dilakukan  subjek  dan menanyakan pandangan subjek akan sah atau tidaknya  proses  badal  haji  yang  telah dilakukannya.
10 Burhan ash-Shofa, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),  hal 103 11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal 103.
Sedangkan  untuk  data  sekunder  atau sumber pustaka penulis mengambil dari Fiqh as-Sunnah karya  Sayyid  Sabiq, Majmu’ Syarah  al-Muhadzab karya  Imam  Nawawi dan al-mughni karya  Ibnu  al-Qudamah, al- Fiqh  al-Islami  wa  Adillatuh karya  Wahbah az-Zuhaily.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat dirumuskan  dalam  hipotesis  kerja  seperti yang  disarankan  oleh  data.  Proses  analisis data ini dilakukan segera setelah pengambilan data lapangan. Studi kepustakaan  juga  perlu  dilakukan  selagi proses analisis dilakukan untuk menjastifikasi  adanya  teori  baru  yang mungkin ditemukan. 11
Dalam menganalisis data-data, peneliti menggunakan analisis lapangan ( field analysis ) 12 yaitu  menggambarkan  secara umum  tentang  objek  yang  akan  diteliti. Analisis  lapangan  ini  menggunakan  data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata bukan  angka.  Data  kualitatif  ini  diperolah melalui berbagai macam teknik pengumpulan  data  misalnya  wawancara, analisis  dokumen,  diskusi  terfokus  atau
12 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2005), hal 40.
observasi  yang  telah  dituangkan  dalam catatan lapangan. 13
Dalam penelitian ini penulis mengambil data dengan mewawancarai para mubdil yang  melakukan  badal  haji  sebagai sumber penghasilan atau profit.Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dan dibedah  dalam  tinjauan  hukum  syar’i mengenai  sah  atau tidaknya badal  haji yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Badal Haji oleh Mahasiswa dan Muqimin Indonesia
a. Mahasiswa Indonesia di  Universitas
Al-Azhar Mesir
Pelaksanaan  haji  secara  resmi harus mengikuti mekanisme yang berlaku  di  pemerintahan  Mesir  itu sendiri  terhadap  mahasiswa  Indonesia. Ketika  seseorang  ingin  berangkat  ke tanah suci, harus memiliki visa haji yang didapati  dari  kantor  bagian  haji  di imigrasi  Mesir  tersebut.  Apabila  hal tersebut  tidak  dapat  maka  seseorang tidak bisa melakukan ibadah haji.
Adapun  secara  tidak  resmi ( takhaluf), mahasiswa berangkat dengan jalur umrah dan selesai umrah menunggu dengan  visa  umrah  tersebut  sampai musim haji.Hal seperti ini jelas dilarang oleh pemerintah Arab Saudi.Pelaksanaan seperti diatas
13 Nur Aidi, Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian, ( Jakarta: Pustaka UPI, 2010), hal 6.
dilakukan  ketika  haji  pertama  (dengan biaya sendiri).
Ketetapan  biaya  yang  diterima oleh badil tergantung  dengan  berapa biaya  yang  dibayarkan  oleh  jamaah  ain ketika berangkat dari tanah air/ Indonesia. Seperti, jika jamaah haji yang berangkat  dari  Indonesia  membayar  25 juta, maka badil menerima biaya badal haji dari mubdilnya 25 juta juga.
b. Mahasiswa Indonesia di  Universitas Islam Madinah
Ketika seseorang punya kesempatan  tapi  tidak  bisa  untuk melakukan  ibadah  haji  tersebut  dengan sendiri,  maka  bisa  dilakukan  dengan menggantikan  ibadah  hajinya  kepada orang  lain  yang  dikenal  dengan  istilah badal haji.
Adapun  hal  terpenting  yang menjadi pembahasan dalam pelaksanaan badal  haji  oleh  Mahasiswa  Islam Madinah yaitu:
1) Miqat
2) Dam
3) Pengaruh muqimin
4) Pelaksanaan badal haji
Untuk mhasiswa Madinah ketika  akan  melaksanakan  badal  haji, maka badil telah  mamasang  niat  dari Madinah ketika akan melaksanakan haji atas  nama mubdil yang  digantikannya. Mengenai  biayanya  sama  dengan  badal
haji  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa Mesir.
2. Pelaksanaan  Badal  Haji  oleh  Muqimin Indonesia di Arab Saudi Muqimin sebagaimana dijelaskan di atas adalah mahasiswa atau Tenaga Kerja Indonesia yang tinggal di Arab  Saudi.  Mereka  di  sana  sebagai tenaga  kerja  yang  ditempatkan  untuk berkerja  di  Arab  Saudi  terlebih  lagi ketika musim haji tiba.
1) DAM
2) Badal  haji  sebagai  proyek bisnis atau komersil
3) Pelanggaran Badal haji yang dilakukan ole
Muqimin dalam  hal  biayanya  tidak berpatokan  dengan  biaya  yang  diterima oleh  mahasiswa  Mesir  dan  Madinah, mereka hanya mengambil 3 juta dengan arti  kata  pelaksanaanya  mayoritas  tidak sesuai  dengan  syariat.  Ketika  thawaf dilakukan  sebanyak  7  kali  putaran mayoritas muqimin hanya melakukan  3 atau 4 kali putaran dan yang malaksanakannya para pekerja Indonesia  yang  tinggal  di  Mekah  dan pengetahuan  mereka  kurang  tentang pelaksanaan  haji.  Ini  disebabkan  tujuan utama  dari  pelaksanaan  haji  yang digantikan  tersebut  adalah  profit  bukan keabsahan  dari  pelaksanaan  ibadah hajinya.
14 Wahbah az-Zuhaily, at-Tafsir al-Munir Juzu’
2, (Suriah: Dar-Alfikr, 2007), hal 336

## 3. Pandangan Hukum Islam terhadap Badal Haji sebagai Profit
Dasar  hukum  tentang  badal haji ini secara khusus tidak ada dalam al- Quran,  akan  tetapi  disamakan  dalilnya dengan haji. Sebagaimana firman Allah Swt.:
Artinya:  “ Mengerjakan  haji adalah  kewajiban  manusia  terhadap Allah,  yaitu  (bagi)  siapa  yang  sanggup mengadakan  perjalanan  ke  Baitullah. Barangsiapa  mengingkari  (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya  (tidak  memerlukan  sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran: 97).
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa makna mampu tersebut diukur dari segi kemampuan,  baik  segi  persiapan  dan sanggup  untuk  melakukan  ibadah  badal haji  ke baitullah .Kemampuan  ini  juga tercapai  secara  maksimal  apabila  tidak ada hal-hal yang menghalanginya untuk sampai ke tanah suci tersebut. 14
Sementara  ketika  upah  tidak menjadi  tujuan,  maka  ibadah  yang menjadi  tujuan  utama. Mubdil berusaha untuk  melaksanakan  badal  haji  sesuai dengan  tuntunan  hukum  Islam  dan
menghindari hal-hal yang
merusak/batalnya badal haji tersebut.
Hukum Islam memandang pentingnya  profitdalam  pelaksanaan badal  haji.  Hal  ini  berdasarkan  pada firman Allah Swt:
Artinya:  “ Dan  salah  seorang dari  perempuan  itu  berkata,  “  Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai (pekerja pada  kita),  sesungguhnya  orang  yang paling baik yang engkau ambil  sebagai (pekerja kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Al-Qashash: 26)
Ayat  ini  menjelaskan  bahwa ketika  seseorang  diminta  amanah  untuk menjalankan  suatu  urusan  dia  mampu dan kuat
untuk melaksanakannnya. 15 Mampu  dan  kuat dalam  ayat  ini  dikaitkan  dengan  badal haji  yang  mesti  dipenuhi mubdil dan badil dalam  melakukan  badal  haji.
Apabila  ini  tidak  terpenuhi  maka  badal haji tidak bisa dilakukan
Adapun  upah  badal  haji  ini, disamakan dengan hadis Rasulullah Saw menyebutkan tentang kebolehannya Ubay bin Ka’ab  mengajarkan al-Quran kepaada  seseorang  yang  kemudian menghadiahkan  sebuah  busur.  Ketika
15 Wahbah az-Zuhayli. At-Tafsir al-Munir Juzu’ 10, (Syria: Dar al-Fikr, 2007), hal 448.
dia bertanya kepada Nabi Saw. Mengenai hadiah tersebut, beliau bersabda,:
Artinya: ”Dari  ibn  Abbas  ra, berkata:Jika kau suka menyandar busur dari  api  neraka,  silahkan  kamu  terima hadiah itu .” (HR.Dar al-Quthni) 16
4. Konsep Badal Haji Dalam Hukum Islam
Pengertian al-haj ‘an  al- ghairi / badal menurut  terminologi fiqh (hukum Islam), sebagaimana dirumuskan  oleh  para fuqahâ’ (ahli hukum Islam), berasal dari bahasa Arab baddala,  yubaddilu,  tabdilan yang berarti pengganti.
Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dikatakan  bahwa  badal  haji  adalah amanah haji atau menghajikan orang lain yang dikategorikan wajib haji (terutama dari  segi  ekonomi)  tapi  tidak  mampu melakukannya  sendiri  karena  adanya
16 Muhammad bin Ali bin Muhammad asy- Syaukani, Nailul Authar Juzu’ 5, (Kairo: Dar al- Hadis,2000), hal 286
halangan  yang  dilegalkan  oleh  syariat Islam. Maka seseorang tersebut dihajikan  oleh  orang  lain  sebagai pengganti  dirinya  untuk  melaksanakan ibadah tersebut.
Jadi  maksud  dari  badal  haji tersebut  adalah  menggantikan  ibadah haji  orang  lain.  Istilah  menggantikan ibadah  haji  tersebut  ada  dua  pelaku dalam  pelaksanaannya.  Orang  yang menggantikan dinamakan dengan mubdil, sedangkan  yang  digantikan diistilahkan dengan badil. Dasar hukum tentang badal haji ini secara khusus tidak ada  dalam  al-Quran,  akan  tetapi disamakan dalilnya dengan haji. Sebagaimana firman Allah Swt.:
Artinya: “mengerjakan  haji adalah  kewajiban  manusia  terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan  perjalanan  ke  Baitullah” (QS. Ali Imran: 97).
Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw dari Abdullah bin Abbas yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  ibn  al- Hajjaj). 17 Kewajiban seorang anak tidak saja  ketika  hidup  saja  kepada  orang tuanya, akan tetapi ketika meninggal pun sang  anak  diwajibkan  untuk  berbakti
17 Zakiyuddin Abdul ‘Azhim al-Mundziri,
Mukhtashar Shahih Muslim (Kairo: Pustaka Aulad al- Syeikh li Turats, 2006), hal 242
kepadanya. Ini terlihat ketika sang anak mempunyai kemampuan untuk menghajikan  ayahnya  maka  hal  ini sangat  dianjurkan  oleh  Allah  Swt  dan sangat besar pahala disisi-Nya.
Hanafiah  berpendapat  bahwa seseorang tidak wajib melaksanakan haji dikarenakan  uzur.  Keadaan  uzurnya seperti  sakit,  padahal  ia  mampu  dan mempunyai harta sehingga seseorang itu harus melaksanakan ibadah haji dengan perantaraa ahli warisnya.
Malikiah  Apabila  seseorang ingin  menggantikan  haji  orang  lain, sedangkan kondisi orang yang digantikan  ( bādil) masih  hidup,  maka badal haji tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah, kecuali orang yang meninggal berwasiat untuk dihajikan. Apabila tetap dilaksanakan  juga  maka  hukum  hajinya makruh  dan  membayar  denda  1/3  dari hartanya.
Malikiah  sangat  mempertegas syarat untuk orang yang akan melaksanakan badal haji tersebut. Syarat itu ketika badil dan mubdil tidak sesuai dengan  yang  telah  ditetapkannya  maka akan ada ganjaran yang akan diterimanya.
Syafi’iyyah berpendapat bahwa menghajikan  orang  lain  atau  badal  haji memiliki kondisi ma’dhub, yakni
JURNAL QAWANIN            VOL. 5         NO. 1
seseorang  tidak  mampu  melaksanakan haji karena sudah tua dan tidak sanggup untuk  melakukan perjalanan haji. Maka kondisi  seperti  ini  membuka  peluang untuk dilaksanakannya proses badal haji tersebut ketika syarat telah terpenuhi. 18
Hanabilah 19 : Apabila seseorang sakit  yang  tidak  diketahui  kapan sembuhnya  atau  tua  renta  yang  tidak mampu  untuk  melaksanakan  perjalanan ke  tanah  suci/baitullah,  dalam  kondisi seperti ini hajinya dapat digantikan oleh orang  lain. 20 Hanabilah  membolehkan untuk  menghajikan  orang  lain  seperti Syafi’iyyah.
a. Syarat-Syarat Orang yang Mengganti
Menurut
Hanafiah dan Syafi’iyah 21 1) Orang  yang  menggantikan  harus memasang niat ketika akan menghajikan  orang  lain,  bukan niat untuk dirinya.
2) Orang  yang  digantikan  hajinya tidak mampu untuk melaksanakan haji  sendiri  padahal  ia  memiliki harta.  Apabila  ia  mampu  untuk melaksanakan  haji  tersebut  dalam kondisi  sehat  dan  mempunyai harta maka tidak boleh digantikan
hajinya. Ini merupakan
18 Muhyi ad-Din Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzab Juzu’ 8, ( Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), hal 175.
19 Wahbah az-Zuahily, al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh juzu’ 3, ( Syria: Dar al-Fikr, 2010), hal 107.
kesepakatan ulama selain Malikiyah.  Sedangkan  Malikiyah tidak membolehkan untuk menggantikan  haji  orang  yang masih hidup secara mutlak, begitu juga halnya tidak boleh digantikan haji  wajib  seseorang  apabila  ia mampu  untuk  melaksanakan  haji sendiri.
3) Ketidaksanggupan dalam melaksanakan  haji  seperti  sakit tersebut berlanjut sampai meninggal  (pendapat  Hanafiyah dan Syafi’iyyah). Menurut Hanabilah dan Malikiyah 22 1) Apabila diperintahkan untuk melaksanakan  haji  maka mubdil harus memulai dari miqat.
2) Apabila  haji  yang  dilaksanakan tersebut  haji ifrad ,  tetapi  yang dilaksanakannya  haji qiran ,  maka menurut Hanabilah tidak menjamin untuk kesahan
pelaksanaan hajinya.
3) Apabila  haji  yang  dilaksanakan haji tamattu , tetapi yang dilaksanakannya qiran .  Hal  ini pernah  terjadi  menurut  Hanabilah dan Syafi’iyyah.
20 Syamsu ad-Din Abdurrahman bin Muhammad ibnu Ahmad ibnu Qudamah al-Muqaddisi, Al-mughni Juzu’ 4, ( Kairo: Dar al-Hadis, 1995), hal 317`
21 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Juzu’ 3, (Syria: Dar al-Fikr, 2010),hal 113
22 Ibid, hal 115
b. Hal-hal yang Berkaitan dengan Badal Haji
1) Upah untuk orang yang menggantikan  haji  (badal  haji)/ profit bagi yang menggantikan haji
2) Pelanggaran Mubdil 23
3) Miqat Makani Untuk  Badal Haji 24
4) Meninggalkan Salah Satu Amalan
Wajib Haji
Pelaksanaan  haji  secara  resmi harus mengikuti mekanisme yang berlaku  di  pemerintahan  Mesir  itu sendiri  terhadap  mahasiswa  Indonesia. Ketika  seseorang  ingin  berangkat  ke tanah suci, harus memiliki visa haji yang didapati  dari  kantor  bagian  haji  di imigrasi  Mesir  tersebut.  Apabila  hal tersebut  tidak  dapat  maka  seseorang tidak bisa melakukan ibadah haji.
Adapun  secara  tidak  resmi ( takhaluf), mahasiswa berangkat dengan jalur umrah dan selesai umrah menunggu dengan  visa  umrah  tersebut  sampai musim haji.Hal seperti ini jelas dilarang
oleh pemerintah Arab Saudi.Pelaksanaan seperti diatas
dilakukan  ketika  haji  pertama  (dengan biaya sendiri).
Ketika seseorang punya kesempatan  tapi  tidak  bisa  untuk melakukan  ibadah  haji  tersebut  dengan sendiri,  maka  bisa  dilakukan  dengan
23 Wahbah az-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juzu’ 3 . (Syria: Dar al-Fikr, 2010), hal 119
24 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Juzu’ 3, (Syria: Dar al-Fikr, 2010),hal 129.
menggantikan  ibadah  hajinya  kepada orang  lain  yang  dikenal  dengan  istilah badal haji.

## PENUTUP
Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan  badal  haji  yang    dijadikan sebagai profit. Penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:
Pelaksanaan badal haji yang digantikan oleh  mahasiswa  Indonesia  yang  kuliah  di Universitas al-Azhar, Mesir dan Universitas Islam,  Arab Saudi pada semua prosesi sesuai dengan  aturan  hukum  Islam.  Hal  ini disebabkan  karena  mayoritas  mahasiswa lebih mengutamakan keabsahan pelaksanaan badal haji tersebut.
Dari  pelaksanaan  badal  haji  tersebut, para mubdil diberi  upah  oleh  badil  ketika melaksanakannya.Hal  ini  dibolehkan  oleh hukum Islam.Ketika hal ini dibolehkan maka membuka  peluang  bagi  mahasiswa  Mesir untuk  menjadikan  badal  haji  sebagai profit/mencari keuntungan.Ketika menerima tawaran yang sesuai dengan standar mubdil, maka  badal  haji  tersebut  bisa  dilaksanakan tetapi  jika  tidak  sesuai  dengan  standar mubdil, maka badal haji itu tidak dilakukan. Hal  ini  dikarenakan  target  dari  mahasiswa tersebut  supaya  dari  badal  haji  ini  akan mendatangkan keuntungan yang besar.
Pelaksanaan  badal  haji  oleh Muqimin yang tinggal di Saudi Arabia, mayoritas tidak memperhatikan keabsahan dari pelaksanaannya.  Pelaksanaan  badal  haji tersebut  hanya  semacam  formalitas  dan mencari  sertifikat  badal  haji  sebagai  bukti bagi  jamaah  yang  digantikan  hajinya  (dari pihak  keuarganya)  bahwa badil telah digantikan  prosesi  hajinya. Badil dalam menggantikan  haji  tersebut  kadang-kadang menerima  2/3  orang  dalam  pelaksaannya. Hal  ini  disebabkan  bahwa  tujuan  dari pelaksanaan  badal  haji  yang  dilakukannya hanya  untuk  mengharapkan  upah  semata, tanpa  mempdulikan  keabsahan  pelaksanaan badal haji yang dilakukannya.
Secara  hukum  Islam,  komersialisasi yang  dilakukan  itu  dibolehkan  selama  tidak bertentangan  dengan  syarat  dan  rukun  haji yang  berlaku.  Namun,  komersialisasi  yang bersifat  ekspoitasi  tentu  di  larang  menurut hukum Islam.
DAFTAR PUSTAKA
Aidi,  Nur. (2010). Pengolahan  dan Analisis
Data  Hasil  Penelitian, Jakarta:
Pustaka UPI.
Asqalani,  Ahmad  bin  Ali  bin  Hajar.  (tt).
Fathu  al-Bari  Juzu’  4. Manshurah:
Makatabah al-Iman..
Baghdadi, Hanafi,  Abi al-Hasan Ahmad ibn Muhammad  ibn  Ahmad  ibn  Ja’far al-Quduri al- al-.(1997).
Mukhtashar al-Quduri fi al-Fiqh al-
Hanafi. Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah.
Bani,  Muhammad  Nashiruddin. al-Silsilah al-Shahihah . I/793.
Bukhari,  Imam.  (tt). Matn  al-Bukhari  Bi hasyiah al-Sindi . Vol.I. Beirut: Dar al-Fikr.
DEPDIKNAS. (2002).  Pusat Bahasa Kamus Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Firdaus. (2007). Urf Sebagai Dalil Istinbath Hukum  Islam. Jakarta:  Ciputat Press.
Hassan,  A.  (  2002). Soal-jawab  Tentang Berbagai masalah . Bandung:
Diponegoro.
Jalaludin .  (  2009). Fikih  Remaja  Bacaan Populer  Remaja  Muslim .  Jakarta: Kalam Mulia.
Jazairi,  Abd  al-Rahman.  (  1986). Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah Vol.I. Dar al-Fikr .
Jumhuriyah al-Arabiyah, Majma’ al-Lughah al-Arabiyah. ( 2008). al-Mu’jam al- Wasith. Kairo:  Maktabah  asy- Syuruq ad-Dauliyah.
Jum’ah,  Ali.  (  2009). Fatawa  Baitu al- Muslim. Kairo:  Dar  al-Imam  asy-
Syathiby.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  (  2002).
Tim  Redaksi Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (p.  699).    Jakarta:  Balai Pustaka.
Maliki,  Baghdadi,  Abu  Muhammad,  Abdul Wahab. ( tt). At-talqin fi al-Fiqh al-
Maliki  Juzu’  1. Riyadh:  Maktabah Nazar Musthafa al-Baz. Manzhur,  Ibnu.  (  2011). Lisan  al- Arabialmujallad  al-Tsani. Beirut: Dar Shadir.
Marzuki, Peter Mahmud. ( 2009). Penelitian
Hukum. Jakarta: Kencana.
Moleong,  Lexy  J.  (  2000) Metodologi Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT
Remaja Rosdakarya.
Mughniyah,  Muhammad  Jawad.  (  1999).
Fiqih    Lima  Mazhab. Jakarta:
Lentera.
Muhammad al-Khathib asy-Syarbaini,
Syamsu  ad-Din  Muhammad.  (  tt).
Mughni  al-Muhtaj  Juzu’  1. Kairo: al-Makbatah At-Taufiqiyyah.
Mundziri,  Zakiyuddin  Abdul  ‘Azhim.  ( 2006). Mukhtashar Shahih Muslim.
Kairo:  Pustaka  Aulad  al-Syeikh  li Turats.
Muqaddisy, Qudamah,
Syamsuddin
Abdurrahman  bin  Muhammad  bin Ahmad. ( 1995). Al-Mughni Juzu’ 4.
Kairo: Dar al-Hadis. Muslim,  Imam.  (  1988). Shahih  muslim .
Vol.I. Bairut: Dar al-Fikr.
Musnad,  Muhammad  bin  Abdul  Aziz.  ( 2002). Fatwa-Fatwa  Haji  dan Umrah  Oleh  Ulama-Ulama  Besar Saudi Arabia,
terj.H.AS.
Zamakhsyari . Bogor: Pustaka Imam
Syafi’i.
Nawawi,  Syaraf,  Muhyi  ad-Din  abi  Zakaria Yahya.  (  2002). Al-Majmu’syarah
al-Muhadzab Juzu’ 9. Libanon: Dar al-Kutub Ilmiyah.
Razi,  Abdul  Qadir.  (  2007). Mukhtar  as- Shihah. Kairo: Dar as-Salam. Sabiq,  Sayyid.  (  2003). Fiqh    as-Sunnah
Juzu’  1. Kairo:  Muassasah    ar- Risālah.
Shofa,  Burhan.  (  2004). Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Soekanto,  Soerjono . (  1984). Pengantar
Penelitian Hukum. Jakarta:
Universitas Indonesia.
Suryabrata,  Sumadi.  (  2005). Metodologi
Penelitian. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
Syarbaini,  Muhammad  al-Khathib  Syamsu ad-Din  Muhammad.  (  tt). Mughni al-Muhtaj  Juzu’  1. Kairo:  al- Makbatah At-Taufiqiyyah.
Syaukani,  Muhammad,  Muhammad  bin  Ali asy- Nailul Authar Juzu’ 5 ( p. 295) . Kairo: Dar al-Hadis.
Zainudin  Hamidy  dkk.  (1992). Terjemah Hadits  Shahih  Bukhari    jilid  I- IV. Jakarta: Widjaya.
Zuhaily,  Wahbah.  (  2007). Tafsir  al-Munir Juz 3. Suriah: Dar-Alfikr.
……………………………………….  Juzu’  2,
Suriah: Dar-Alfikr.
…………………, (  2010). Al-Fiqh  Al-Islam wa Adillatuh juzu’ 3. Syria: Dar al-
Fikr.
JURNAL QAWANIN            VOL. 5         NO. 1
……………………………llllllllllllllllll