## “IMPLEMENTASI ALIH STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DALAM ASPEK PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL)
Ibnun Aslamadin 1 , Retno Saraswati 2

## ABSTRAK
Pemerintah  sebagai  organisasi  pemerintahan  terbawah  dan  terdekat dengan  masyarakat  sehingga  memegang  peranan  yang  strategis  dalam  rangka mewujudkan good governance khususnya dalam memenuhi asas profesionalisme. Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  mengatur  mengenai  perubahan status desa menjadi kelurahan. Perubahan status ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Penelitian  ini  ditulis  dengan  metode  pendekatan Yuridis  Empiris .Hasil penelitian  adalah  alih  status  desa  menjadi  kelurahan  di  Kecamatan  Slawi berdasarkan  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tegal  No  5  Tahun  2009  yang dibuat  mengacu  kepada  Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  beserta  aturan pelaksananya.  Terdapat  Hambatan  dan  kendala  dalam  penerapan  alih  status  ini berasal  dari  aturan  yang  belum  lengkap,  perangkat  desa  dan  masyarakat  yang tidak  mau  diubah  menjadi  kelurahan,  dan  kesalahpahaman  terhadap  status Kelurahan.
Kata  Kunci  : Implementasi,  Good  Governance,  asas  profesionalisme,  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa, Kelurahan
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## ABSTRACT
Government  as  government  organizations  and  the  bottom  of  a  nearby community  that  holds  a  strategic  role  in  order  to  realize  good  governance, especially in fulfilling the principle of professionalism.
Law  No.  32  of  2004  regulating  the  status  change  of  the  village  into  the village.  This  status  changes  aimed  at  improving  public  services,  as  well  as accelerate the realization of public welfare
This  study  was  written  by  empirical  juridical  approach.  Results  of  the study is over the status of the village into the village in the district based on Slawi Tegal  District  Regulation No. 5 of  2009, which made reference to  Act  No. 32 of 2004  and  its  implementing  rules.  There  are  barriers  and  obstacles  in  the implementation over this status comes from the rules that is not yet complete, the village and the people who do not want to be changed into a urban village, and a misunderstanding of the status of the urban Village.
Keywords: Implementation,  good governance, the principles of  professionalism, Law No. 32 of 2004, Urban Village, Village

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian
Masyarakat menginginkan  birokrasi  dapat menjalankan fungsi pelayanannya berdasarkan prinsip tata kelola yang memiliki netralitas politik, transparan, profesional, responsif, dan akuntabel.Dengan tuntutan ini pemerintah diharuskan  dapat  menjalankan birokrasi yang good governance. 3
Desa  di  kabupaten/kota dengan  syarat  tertentu  secara bertahap  dapat  diubah  atau disesuaikan  statusnya  menjadi kelurahan.Dimungkinkannya
alih status desa menjadi kelurahan  menyebabkan  banyak wilayah  desa  beralih  menjadi kelurahan.Berbagai  alasan  yang melatarbelakangi perubahan alih status  ini  perlu  ditinjau  apakah mempunyai  dampak  signifikan dalam aspek good governance khususnya dalam
3 Mudrajad  Kuncoro,  Ph.D, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Penerbit
Erlangga, Jakarta 2001,   Hal 23
memenuhi aspek pelayanan
umum  sebagai  bagian  dari  asas profesionalisme.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  pemikiran dan  uraian  di  atas,  maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanaaspek hukum mengenai  alih  status  desa menjadi kelurahan saat ini?
2. Apakah kendala dan hambatan didalam alih status desa menjadi kelurahan?
3. Bagaimanakah dampak peningkatan good governance di dalam
implementasi alih status
desa menjadi kelurahan ditinjau dari asas profesionalitas  dalam  aspek pelayanan  umum (public service) ?
C. Tujuan Dan Kegunaan
Penelitian
Tujuan yang hendak
dicapai  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan
menganalisis
bagaimanaaspek hukummengenai  alih  status desa menjadi kelurahan saat ini.
2. Untuk mengetahui dan
menganalisis  kendala  dan hambatan didalam alih status desa menjadi kelurahan.
3. Untuk mengetahui dan
menganalisa dampak peningkatan good governance di dalam implementasi  alih  status desa menjadi kelurahan ditinjau dari asas profesionalitas  dalam  aspek
pelayanan  umum (public service).
Kegunaan dari penelitian hukum ini adalah:
1. Manfaat teoritis adalah Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya pengembangan studi birokrasi pemerintahan dalam  perspektif  hukum administrasi  negara  dan  / atau hukum tata
negarakhususnya  kebijakan mengenai  alih  status  desa menjadi  kelurahan,  dalam rangka mewujudkan good governance berdasarkan prinsip-prinsip hukum
pelayanan publik yang baik.
2. Manfaat praktis adalah
melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada para aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan  berdasarkan prinsip-prinsip hukum
pelayanan publik yang baik.
D. Kerangka Teori 1. Sejarah Desa Sejarah desa di Indonesia  tercatat  secara  formal sejak zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda.Setelah kemerdekaan  aturan  mengenai Desa  diatur  melalui,  konstitusi
Negara Kesatuan Republik
Indonesia,
Undang-undang
Dasar  (UUD)  1945  juga  diatur di  dalam  Undang-  Undang diantaranya  UUNo.  5  Tahun
1979 tentang Pemerintahan
Desa. Di dalam UU No 5 Tahun
1979 yang dimaksud desa adalah:
Suatu  wilayah  yang ditempati oleh sejumlah penduduk  sebagai  kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat  hukum  yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung  di  bawah  Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya  sendiri  dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Meskipun Undang- undang ini mengakui dan menghormati keberadaan hukum  adat,  dari  definisi  desa tersebut memperlihatkan adanya penyeragaman  mengatur  desa secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.Kebijakan
mengenai  desa  diarahkan  pada penyeragaman bentuk dan
susunan pemerintahan desa
dengan corak nasional dan tidak memandang desa secara berbeda sehingga mematikan
karakteristik  yang  dimiliki  oleh desa-desa yang ada.
Setelah  Era  Reformasi
Desa  diatur  didalam  Undang Undang  No  22  Tahun  1999
tentang
Pemerintahan Daerah.UU  No  22  Tahun  1999 berupaya  untuk  mewujudkan tujuan reformasi dengan mengeluarkan konsep baru pemerintahan  daerah  (termasuk pemerintahan desa).Undang- undang tidak lagi menyamaratakan istilah desa.Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli
berdasarkan  hak  asal-usul  yang bersifat  istimewa,  sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal  18 Undang-Undang Dasar
1945. Dengan demikian masing- masing daerah menurut Undang-undang ini bisa mendapatkan  kebebasan  untuk menggunakan  istilah  lain  selain desa.
UU  No  22  Tahun  1999 kemudian  diperbaharui  dengan Undang  Undang  No  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Berdasarkan  pengertian tentang  Desa  di  dalam  Undang- Undang  ini,  desa  juga  memiliki kewenangan  untuk  mengatur dan mengurus kepentingan warganya  dalam  segala  aspek
penghidupan desa, dengan kewenangannya  desa  dituntut untuk dapat memberikan pelayanan  yang  optimal (good governance) kepada masyarakat.Desa juga berkewajiban  untuk  memelihara hak-hak  asli  masyarakat  desa dengan landasan keanekaragaman, partisipasi, otonomi  asli,  demokratisasi  dan pemberdayaan
masyarakat sebagaimana  arti  makna  dari pengakuan  terhadap  kesatuan masyarakat  hukum  berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat.
Hal yang cukup
signifikan  yang  terjadi  dalam penetapan  substansi  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 adalah  adanya  perubahan  desa menjadi kelurahan.
Kelurahan
Kelurahan diatur di
dalam  Undang-Undang  No  32 Tahun  2004.Definisi  kelurahan disebutkan  dalam  penjelasan pasal  127  yaitu  Kelurahan adalah  wilayah  kerja  Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota  dalam  wilayah kerja kecamatan.Kelurahan merupakan bagian dari
perangkat daerah.
UU  No  32  Tahun  2004 mengatur  bahwa  di  dalam  Pasal 200  tentang  perubahan  status desa  menjadi  kelurahan.  Pasal 200 mengatakan bahwa:
Desa  di  kabupaten/kota secara  bertahap  dapat  diubah atau disesuaikan statusnya menjadi  kelurahan  sesuai  usul dan  prakarsa  pemerintah  desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda.

## 2. Birokrasi  dalam  Organisasi Pemerintahan
Birokrasi  adalah  suatu
bentuk pengorganisasian yang memiliki berbagai karakteristik tertentu. Karakteristik atau ciri-ciri menonjol dari birokrasi
adalah:  spesialisasi,  hierarki,
sistem  peraturan,  dan  tindak personal. 4
Tujuan dibentuknya birokrasi adalah melayani
4 Satjipto  Raharjo, Hukum  dan Birokrasi ,  Makalah  Disajikan  Sebagai  Bahan Diskusi Panel Dalam  Rangka Dies Natalis FH UNDIP,  Jurusan  Hukum  dan  Pembangunan
FH Undip, Semarang, 1988, Hal. 2
masyarakat dengan koordinasi dalam organisasi yang dilakukan  secara  sistematis serta berfungsi untuk menghubungkan penguasa dengan  kepentingan  rakyat agar segenap kepentingan
rakyat  dapat  terpenuhi  sesuai dengan  kebijaksanaan  publik yang  kemudian  tertuang  di dalam suatu peraturan perundang-undangan.Bagi pemerintah, keberadaan birokrasi  sangat  dibutuhkan agar program-program pemerintah dapat dilaksanakan  sampai  tingkat paling bawah. 5
3. Good  Governance  Dalam
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 pada dasarnya  adalah  upaya  untuk memperbaiki pelayanan khususnya  birokrasi  kepada masyarakat untuk mencapai good governance
5 Bambang  Sunggono, Hukum  dan Kebijaksanaan Publik , Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal 109
and clean government .Berbagai kebijakan setelah era reformasi  diarahkan  untuk mencapai tujuan tersebut. 6
Prinsip tata kelola yang baik (good governance) dirumuskan  dalam  sepuluh prinsip yang disetujui olehpara pejabat  dan  staf  pemerintah pusat  dan  daerah  pada  bulan Mei  2001.  Kesepuluh  prinsip yang terangkum tersebut adalah:
1. Partisipasi
2. Penegakan hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Pemerataan
6. Visi strategik
7. Efektif dan efisien
8. Profesionalisme
9. Akuntabilitas
10. Pengawasan 7
6 Sedarmayanti, Good  Governance (Kepemerintahan  Yang  Baik)  Dalam  Rangka Otonomi  Daerah ,  Mandar  Maju,  Bandung,
2003, Hal4
7 Mishra, S.C.,  Chowdury, A.,  Islam, I., Suharyono,  W.I.,  Tadjoeddin,  M.Z.,  &
Irawan, P.B. Indonesian Human Development Report  2001:  Towards  A  New  Consensus Democracy  And  Human  Development  In
Indonesia ,  Jakarta:  BPS,  Bappenas,  UNDP. 2001, Hal 23
4. Asas Profesional dalam perwujudan Good Governance Tjokrowinoto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan untuk untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan prosedur yang sederhana.Terbentuknya kemampuan  dan  keahlian  juga harus  diikuti  dengan  perubahan iklim  dalam  dunia  birokrasi yang  cenderung  bersifat  kaku dan tidak fleksibel. 8 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Profil Kabupaten Tegal
Kabupaten  Tegal  merupakan salah  satu  daerah  kabupaten  di Propinsi  Jawa  Tengah  dengan Ibu  Kota Slawi.Kabupaten Tegal mempunyai  wilayah administrasi yang  terdiri  atas  18  Kecamatan, 281 Desa dan 6 Kelurahan.
8 Tjokrowinoto,  Muljarto,  1996, Pembangunan,  Dilema  dan  Tantangan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal 191
Kelurahan di Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten  Tegal  Nomor    5 Tahun  2009  Tentang  Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan
Perubahan  Status  Desa  Menjadi
Kelurahan.  Dari  ke  6  kelurahan tersebut  5  kelurahan  berada  di Kecamatan Slawi
yang merupakan  ibukota  Kabupaten yaitu  kelurahan  Slawi  Wetan, Kagok,  Kudaile,  Pakembaran, dan  Procot.  Sedangkan  satu kelurahan lagi berada di Kecamatan Kramat yaitu
Kelurahan Dampyak.
B. Aspek  Hukum  alih  status  desa menjadi kelurahan
Menurut Perda Kab
Tegal  No  5  tahun  2009  yang dimaksud Kelurahan adalah wilayah  kerja  lurah  sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.Sedangkan Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten di wilayah
kerjanya.Hal  ini  sesuai  dengan
definisi  yang  ada  didalam  UU No 32 Tahun 2004.
Syarat-Syarat  mengenai desa  yang  akan  beralih  status menjadi  kelurahan  diatur  pada Pasal  17  Perda  No  5  Tahun 2009 sebagai berikut:
(1) Desa  dapat  diubah  atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah  Desa  bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi, hak asal  usul, adat  istiadat, saran dan pendapat masyarakat setempat. (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  disetujui paling  sedikit  2/3  (dua  per tiga)  penduduk  desa  yang mempunyai hak pilih.
(3) Perubahan status desa
menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a) luas wilayah tidak berubah;
Yang dimaksud luas
wilayah tidak berubah adalah ukuran suatu daerah yang  merupakan  daerah tempat tinggal yang membentuk  suatu  kesatuan bermukim yang tidak berubah.
b) jumlah  penduduk  paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga;
c) prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan; Yang  dimaksud  prasarana dan sarana adalah prasarana  dan  sarana  yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan baik pelayanan administrasi pemerintahan maupun pelayanan sosial, misal kantor Pemerintahan, jaringan  perhubungan  dan sarana komunikasi d) potensi  ekonomi  berupa jenis,  jumlah  usaha  jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian; Yang  dimaksud  dengan potensi  ekonomi  adalah kemampuan  wilayah  yang dapat dikembangkan daerah  guna  meningkatkan ekonomi wilayah e) kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk  dan  perubahan nilai  agraris  ke  jasa  dan industri; Yang  dimaksud  dengan kondisi sosial budaya masyarakat  adalah  kondisi sosial budaya yang melekat, diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat f) meningkatnya volume pelayanan. Yang  dimaksud  dengan meningkatnya volume pelayanan adalah bertambahnya pelayanan kepada  masyarakat  terkait sektor jasa dan produksi
Aturan  dalam  pasal  ini mengacu  pada  Permendagri  No 28 Tahun 2006 Pasal 9
mengenai  perubahan status desa menjadi kelurahan yang
merupakan  penjabaran  PP  No 73 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (3). Berdasarkan syarat- syarat  tersebut  diatas  Pemda Kabupaten Tegal mengalih statuskan  5  desa  dari  10  desa yang  ada  di  Kecamatan  Slawi pada tahun 2009 menjadi Kelurahan,  dan  pada  Tahun 2013 ini berupaya untuk
mengalih  statuskan  5  desa lainnya  yang  belum  berbentuk Kelurahan. Pembentukan Kelurahan dimulai dengan
tahapan sosialisasi kepada perangkat  desa mengenai  aturan tentang  alih  status  desa  menjadi kelurahan oleh Bagian Pemerintahan  Kabupaten  Tegal. Kemudian setelah itu dibentuklah  tim  dari  desa  yang merupakan representasi dari
pemerintah  desa,  BPD  dan tokoh masyarakat untuk merealisasikan  alih  status.  Tim tersebut dipantau oleh kecamatan yang tugas pertamanya  adalah  melakukan
sosialisasi  kepada  masyarakat. Apabila tanggapan warga
banyak  yang  sepakat  dengan alih status ini kemudian dikumpulkan tanda tangan dukungan dari masyarakat sebagai  tanda  setuju  untuk  alih status  melalui  forum-forum  di tingkat  RT.  Dengan  prakarsa masyarakat  tersebut  kemudian BPD dan Kepala Desa meneruskan dengan usulan perubahan  status  desa  menjadi kelurahan kepada struktur diatasnya. 9
Tata  Cara  Pengajuan Perubahan Status tersebut sesuai dengan  aturan  dalam  Pasal  19 Perda No 5 Tahun 2009.
Implementasi dalam memenuhi syarat-syarat perubahan desa menjadi
kelurahan berdasarkan Perda No 5 Tahun 2009 ini adalah sebagai berikut:
1. Dalam  hal  Desa  dapat  diubah atau  disesuaikan  statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa
9 Wawancara dengan Drs. Agung Budi Waluyo,  Kasubag  Pemerintahan  Desa  Dan Kelurahan  Pemda  Kabupaten  Tegal  Tanggal 21 Februari 2013.
Pemerintah Desa bersama BPD  dengan  memperhatikan aspirasi,  hak  asal  usul,  adat istiadat,  saran  dan  pendapat masyarakat setempat dilaksanakan  dengan  proses sosialisasi Pemda kepada struktur pemerintahan ditingkat  kecamatan  sampai tingkat  Rukun  Tangga  (RT) melalui forum-forum pertemuan warga. Di  dalam  alih  status  Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten  Tegal  dalam  hal prakarsa  awal  lebih  di  mulai dari  keinginan  Pemda  dalam rangka untuk lebih mempermudah  mengatur  dan
menata  wilayah  yang  telah dijadikan  kelurahan.  Hal  ini mengacu pada penjelasan Pasal  19  Perda  No  5  Tahun 2009 yang menyatakan bahwa prakarsa  dapat  murni  dari Pemerintah  Desa  dan  BPD atau  adanya  pemikiran/kajian yang  berasal  dari  Pemerintah Daerah/Lembaga Non Pemerintah yang dapat diterima oleh masyarakat
setempat.
2. Dalam hal aspirasi masyarakat disetujui  paling  sedikit  2/3
(dua  per  tiga)  penduduk  desa yang  mempunyai  hak  pilih
Pemda Kabupaten Tegal memberikan kelonggaran tidak  harus  mencapai  2/3 penduduk desa yang mempunyai hak pilih menyatakan  setuju,  karena Pemda merasa kesadaran warga untuk menghadiri pemilihan  saja  sulit  apalagi harus  disetujui  2/3  suara.
Pemda mengambil jalan dengan melakukan musyawarah  ditingkat  desa hingga  tingkat  RT  melalui pertemuan warga untuk melakukan  alih  status  yang kemudian dari pertemuan tersebut digalang tanda tangan persetujuan  mayoritas  warga meskipun  tidak  mencapai  2/3 suara.
3. Mengenai  perubahan  status desa  menjadi  kelurahan  harus memenuhi syarat:
a) luas  wilayah  tidak  berubah Pemda  Kabupaten  Tegal telah melaksanakan.
b) jumlah  penduduk  paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 Kepala  Keluarga;  jumlah penduduk  yang  di  alih statuskan  sudah  melebihi jumlah sesuai syarat kecuali  Kelurahan  Kagok kurang  dari  syarat  karena jumlah penduduk baru 3.267 jiwa. Kagok dijadikan  kelurahan  karena pertimbangan posisi wilayah  yang  di  tengah ibukota Kabupaten, terdapat  banyak  Industri dan tingkat kepadatan
penduduk yang tinggi.
c) Sedangkan  untuk  syarat
prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan; Undang-Undang tidak memberikan instrumen penilai  yang  jelas.  Belum rincinya  instrument  penilai terhadap syarat-syarat diatas  untuk  menjadi  alat ukur bagi Pemerintah Daerah menentukan kelayakan suatu desa
menjadi kelurahan menyebabkan masing- masing  Pemda  membuat instrument  penilai  sendiri untuk melakukan pengukuran terhadap daerah apakah sudah termasuk  perkotaan  dan layak  menjadi  Kelurahan. Dengan demikian menjadikan penilaian syarat  ini  begitu  mudah untuk  diloloskan  karena Pemda akan membuat standar  yang  mudah  untuk dicapai.
Dengan demikian
didalam  implementasi  syarat- syarat  didalam  alih  status  desa menjadi kelurahan Pemda bersifat  fleksibel  dengan  tidak harus  memenuhi  semua  syarat secara  mutlak.Dari  sisi  hukum hal ini kedepan perlu diupayakan supaya semua syarat harus  terpenuhi  supaya  legalitas alih status benar-benar kuat.
Didalam
aturan mengenai alih status desa menjadi  kelurahan  yang  belum ada aturannya di dalam Undang-
Undang maupun aturan dibawahnya  adalah  bagaimana jika  kelurahan  ingin  menjadi desa?Karena bisa jadi kelurahan karena  beberapa  hal  berubah menjadi  desa, misalnya  jika ada prakarsa  dari  masyarakat  yang menghendaki  dan  dalam  rangka mewadahi  kelurahan  yang tidak  memenuhi  syarat  sebagai kelurahan.
Dengan  tidak  adanya aturan perubahan dari kelurahan
menjadi desa ini maka pemerintah agaknya menginginkan semua desa
kedepan  menjadi  kelurahan.Hal ini  perlu  dikaji  apakah  semua desa  nantinya  cocok  untuk menjadi  kelurahan  sebagaimana diinginkan Undang-Undang.Jika tidak  maka  perlu  adanya  opsi kedua  ini,  bagaimana  kelurahan bisa  dialih  statuskan  menjadi desa kembali.
C. Kendala dan hambatan didalam alih status desa menjadi kelurahan di Kecamatan  Slawi  Kabupaten Tegal Perubahan  berupa  alih status dari desa menjadi kelurahan  mempunyai  harapan besar supaya meningkatnya volume  pelayanan  di  desa  yang sudah  menjadi  perkotaan  dapat teratasi.Di  dalam  upaya  alih status  desa  yang  sudah  menjadi wilayah perkotaan di Kecamatan  Slawi  ada  beberapa kendala  dan  hambatan  yang ditemui  oleh  Pemda  Kabupaten Slawi, diantaranya adalah:
1. Kendala  yang  berasal  dari perangkat  desa  yang  akan dialih statuskan menjadi kelurahan.
Perangkat  desa  pada umumnya tidak mau dilakukan  alih  status  karena mereka merasa tidak diperhatikan nasibnya setelah  status  desa  menjadi kelurahan. Hal ini
disebabkan di kelurahan untuk  jabatan  Lurah  dan perangkat  kelurahan  diisi dari PNS, sedangkan perangkat  desa  lama  akan diberhentikan dan diberi tunjangan  purna  tugas  atau tali  asih.  Perangkat  desa
umumnya tidak mau kehilangan mata pencaharian mereka  selaku  perangkat desa  terlebih  bagi  yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun.  Disamping itu  mereka  merasa  bahwa
tunjangan  purna  tugas  yang diberikan untuk mereka sangat kecil nilai nominalnya. Namun
perangkat  desa  sebenarnya akan  mendukung  alih  status ini  apabila  nasib  mereka tidak  terlantar  pasca  alih status tersebut. 10
Perda  No  5  Tahun 2009  mengatur  di  dalam Pasal  18  mengenai  nasib perangkat  desa  pasca  dialih statuskan  menjadi  kelurahan
sebagai berikut: 1) Desa  yang  berubah statusnya menjadi Kelurahan,  Lurah  dan Perangkatnya diisi dari  Pegawai  Negeri Sipil. 2) Kepala Desa dari Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan, 10 Wawancara dengan Drs. Joko Eko B, Sekdes Kalisapu Kecamatan Slawi Tanggal 21 Februari 2013.
diberhentikan  dengan hormat dari jabatannya dan diberikan tunjangan purna  tugas  atau  tali asih  sebesar  2  (dua) kali jumlah penghasilan  tetap  dan tunjangan  kompensasi sebesar  5  (lima)  kali jumlah penghasilan tetap. 3) Perangkat  Desa  dari Desa  yang  dirubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan  dengan hormat dari jabatannya dan diberikan tunjangan purna  tugas  atau  tali asih  sebesar  2  (dua) kali jumlah penghasilan  tetap  dan tunjangan  kompensasi yang  diatur  sebagai berikut :
a. Masa kerja 1 (satu) tahun sampai  dengan  5 (lima) tahun diberikan  sebesar Rp.  5.000.000,- (lima juta rupiah); b. Masa  kerja  lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar      Rp. 1.000.000,-  (satu juta  rupiah)  per tahun dan jumlah tunjangan kompensasi secara  komulatif paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua
puluh juta rupiah); Mengenai permasalahan  ini  Pemda Kabupaten  Tegal  berupaya memahami apa yang menjadi permasalahan perangkat  desa  kemudian memberikan alternatif dengan akan tetap memperhatikan nasib mereka  pasca  alih  status. Solusinya Pemda akan mengkaryakan  mereka  di Pemda.  Apabila  perangkat desa setuju dengan alternatif  ini  maka  mereka tidak mendapatkan tunjangan purna tugas
karena  telah  dikaryakan  di Pemda,  solusi  ini  dinilai lebih  manusiawi  meskipun
tidak  sesuai  dengan  Perda yang ada.
2. Anggapan  bahwa  dengan bentuk Kelurahan  akan
menyebabkan keistimewaan Desa hilang. Pemda meyakinkan masyarakat melalui sosialisasi  bahwa  menurut Pemda tidak  ada hubungan antara  lunturnya  budaya didalam masyarakat dengan  alih  status  desa menjadi kelurahan.
Lunturnya  budaya  lebih disebabkan  karena  arus informasi  yang  ada  di masyarakat  yang  berasal dari luar.
Berubahnya desa menjadi kelurahan meskipun tidak mempengaruhi secara langsung namun bisa menjadi  faktor  yang  makin mempercepat bagi lunturnya budaya di masyarakat  apabila  tidak dibarengi dengan serangkaian program kegiatan  untuk  mengatasi hal  tersebut.  Oleh  karena itu  seharusnya  salah  satu pertimbangan terhadap desa  yang  akan  dijadikan kelurahan adalah bagaimana upaya
mengembalikan  nilai-nilai luhur  di  masyarakat  desa yang mulai luntur di
masyarakat  yang  menuju perkotaan.
3. Kendala berhubungan dengan  pemindahan  aset desa menjadi milik daerah.
Masyarakat  seringkali menyatakan  tidak  setuju dengan  perubahan  status desa  menjadi  kelurahan karena  merasa  aset  desa bisa hilang dengan berpindah kepemilikan dari desa menjadi milik Pemda.Hal  ini  di  dasari adanya aturan yang menyatakan Desa yang berubah  statusnya  menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan Daerah.Pasal  20  ayat  (1) Perda  No  5  tahun  2009 menyatakan bahwa: Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya  menjadi kekayaan  Daerah  dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Pemda  menerangkan bahwa Perda telah
mengatur  aset  desa  yang berubah  statusnya  menjadi kelurahan maka kekayaannya menjadi kekayaan  Daerah,  namun bukan  berarti  kemudian dimiliki secara mutlak penggunaannya sehingga masyarakat  tidak  bisa  lagi merasakan manfaatnya, tapi kekayaan tersebut tetap  akan  dikelola  oleh kelurahan yang bersangkutan yang hasilnya disetorkan ke Daerah,  kemudian  Daerah akan  memberikan  kembali sebagian dari bagi hasilnya sesuai aturan untuk kepentingan masyarakat setempat.
4. Kendala  dari  masyarakat yang  merasa  bahwa  lurah dan  perangkat  kelurahan yang  diangkat  dari  PNS mempunyai  jam  terbatas dibandingkan
dengan
Kepala  Desa  yang  bisa  24 jam melayani warga, belum  lagi  apabila  Lurah dan perangkatnya
mempunyai  tempat  tinggal yang jauh dari kelurahan.
Meskipun perangkat
kelurahan  mempunyai  jam kerja  di  kantor  terbatas, namun  pada  prakteknya perangkat  kelurahan  siap untuk
berkoordinasi
dengan  warga  24  jam. Setiap ada kumpulan warga dan kejadian di masyarakat diluar jam kantor perangkat kelurahan selalu siap untuk mendatangi.
5. Anggapan  bahwa  dengan status Kelurahan dapat
mematikan  demokratisasi di banding desa. Pemda berpendapat bahwa justru dengan status kelurahan di daerah perkotaan dapat lebih dapat mendidik masyarakat tentang  demokrasi.  Di  satu sisi kelurahan tidak mempunyai hak untuk mengadakan pemilihan lurah  karena  jabatan  lurah
diisi oleh PNS,
D. Dampak peningkatan good
governance di dalam implementasi  alih  status  desa menjadi  kelurahan  ditinjau dari asas profesionalitas dalam aspek pelayanan umum (public service)
Dampak  atas  alih  status desa  menjadi  kelurahan  dapat dibagi  menjadi  2  yaitu  dampak terhadap  struktur  pemerintahan desa dan dampak terhadap aspek pelayanan umum (public service) bagi masyarakat.
Dampak  dari  desa  yang berubah statusnya menjadi kelurahan  ditinjau  dari  struktur pemerintahan adalah:
1. Lurah  tidak  dipilih  melalui pemilihan umum tapi diangkat oleh
Bupati/Walikota  atas  usul
Camat  dari  pegawai  negeri sipil 2. Kalau Kades harus
penduduk  desa  setempat maka  Lurah  bisa  diambil dari orang diluar daerah.
3. Desa  yang  berubah  status menjadi  Kelurahan  selain
Lurah, para  perangkat diisi
dari  Pegawai  Negeri  Sipil yang tersedia di Kabupaten/Kota bersangkutan.
4. Kepala Desa dan Perangkat
Desa  serta  anggota  BPD dari  Desa  yang  diubah statusnyamenjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya  dan  diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai  sosial  budaya masyarakat setempat. 5. Sebagai jabatan administratif kelurahan lebih  banyak  menerima arahan program dari struktur diatasnya dampaknya dari sisi anggaran  kelurahan  lebih besar daripada desa. 6. Dalam  hal  desa  berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi  kekayaan  daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan. 7. Di  kelurahan  sudah  tidak ada lagi LKMD sebagaimana di desa.
Namun  Kelurahan  dapat membuat  Lembaga  lain sesuai dengan kebutuhan.
Dampak  perubahan  desa menjadi Kelurahan di Kecamatan  Slawi  dalam  aspek pelayanan umum
(public
service) dapat dikemukakan
sebagai berikut:
1. Adanya jam kerja yang pasti dimulai  jam  07.15  -  16.15 wib akan membuat pelayanan kepada masyarakat berlangsung
maksimal.  Hal  ini  berbeda dengan  Desa  yang  tidak mempunyai  jam  kerja  yang jelas  sehingga  masyarakat sering kesulitan untuk mengurus  sesuatu  di  Balai Desa  karena  aparat  Desa sering tidak ada ditempat.
2. Birokrasi  lebih  mudah.  Hal ini  disebabkan  Kelurahan merupakan SKPD yang menjadi kepanjangan tangan dari Pemda. Sehingga proses  koordinasi  antara kelurahan  dengan  pemda akan  lebih  cepat  dalam melayani masyarakat.
3. Dilihat  dari  Sumber  Daya Manusianya maka Kelurahan  karena  diisi  dari PNS  akan  lebih  banyak perangkat yang kompeten di bidangnya.
4. Akibat  SDM  yang  bagus dengan  pendidikan  minimal Sarjana (S1) bidang
administrasi  kelurahan  juga bisa  lebih  teratur  dan  baik.
Begitu  juga  di  dalam  arsip dan penataan kantor.
5. Dengan  status  kelurahan karena  merupakan  SKPD dari  Pemda  menyebabkan
sarana  prasarana  yang  ada lebih lengkap karena
kebutuhan kelurahan di penuhi langsung oleh
Pemda. Dengan adanya sarana  prasarana  yang  lebih lengkap dapat memicu
peningkatan pelayanan
terhadap masyarakat.
6. Kelurahan mendapatkan anggaran  dana  lebih  besar
dari Pemda dibanding anggaran  desa,  sehingga dengan anggaran ini kelurahan bisa lebih banyak didalam  membangun  dan merencanakan
kegiatan untuk masyarakat.
7. Tata  kota  menjadi  semakin berkembang  dengan  adanya kelurahan.  Hal  ini  bisa terjadi karena dengan bentuk kelurahan maka Pemerintah  Daerah  akan lebih mudah untuk mengatur  dan  merancang pembangunan dan tata kota.
8. Memudahkan Investasi masuk  desa.  Investor  akan banyak membantu
pembangunan untuk itu perlu  adanya  proses  yang mudah cepat dan pasti untuk mendukung  investor  yang akan masuk desa. Kelurahan yang merupakan SKPD dari Pemda akan dapat membuat berbagai  persyaratan  yang mudah dan seragam sehingga investor tidak terlalu kesulitan untuk
masuk.
Dengan demikian perubahan  status  desa  menjadi kelurahan  banyak  memberikan nilai  positif  bagi  desa  terutama dalam  hal  pelayanan  kepada
masyarakat.Namun perkembangan  desa  maupun kelurahan  tetap  saja  bertumpu pada  kemampuan  dari  Lurah atau Kepala Desa yang
memimpin  karena  secara  sistem pelayanan  antara  desa  dan kelurahan  belum  ada  perbedaan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi karena posisi kelurahan  yang  baru  sebatas
untuk  memberikan  rekomendasi berbagai surat administratif sedangkan  keputusan  berada  di atasnya sehingga membuat Kelurahan mempunyai kewenangan yang sangat terbatas. Keterbatasan kewenangan  itu  juga  membuat fungsi Kelurahan menjadi
terbatas.

## KESIMPULAN
1. Alih status desa menjadi
kelurahan  di  Kecamatan  Slawi Kabupaten Tegal telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Slawi No 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan
Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
2. Didalam  Implementasi,  Pemda Kabupaten Tegal belum memenuhi  semua  syarat  didalam alih status Desa menjadi Kelurahan.
3. Berbagai  hambatan  dan  kendala dalam  alih  status  desa  menjadi kelurahan  di  Kabupaten  Tegal antara lain adalah
1) Kendala  yang  berasal  dari perangkat  desa  yang  takut nasibnya  tidak  diperhatikan setelah dialih statuskan
menjadi kelurahan.
2) Anggapan bahwa bentuk Kelurahan akan menyebabkan keistimewaan Desa hilang.
3) Kendala  berhubungan  dengan pemindahan aset desa menjadi milik daerah.
4) Masyarakat yang merasa bahwa  lurah  dan  perangkat kelurahan  yang  diangkat  dari PNS  mempunyai  jam  terbatas dibandingkan  dengan  Kepala Desa.
5) Anggapan bahwa status
Kelurahan  dapat  mematikan demokratisasi di banding desa.
4. Terhadap berbagai hambatan dan kendala  ini  Pemda  Kabupaten Tegal berupaya mengatasi
dengan:
1) Pemda  akan  mengkaryakan aparat  desa  yang  desanya diubah  menjadi  kelurahan  di pemerintah daerah.
2) Pemda berusaha untuk mempertahankan  adat  istiadat dan keistimewaan desa melalui  serangkaian  program kegiatan bersama kelurahan. 3) Aset  desa  yang  dialihkan  ke Pemda akan digunakan
kembali  untuk  kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan  pembagian  yang diatur melalui perda. Penggunaan  tanah  aset  desa juga  selalu  dikomunikasikan bersama masyarakat desa. 4) Kelurahan memberlakukan jam  kerja  yang  maksimal untuk pelayanan bagi masyarakat.
5) Demokratisasi  di  kelurahan dilakukan dengan selalu
melibatkan  unsur  masyarakat di dalam pengambilan Keputusan Kelurahan dan
selalu  mengajak  masyarakat berpartisipasi  dalam  kegiatan yang dilakukan kelurahan.
5. Alih status desa menjadi kelurahan  di  Kecamatan  Slawi telah berhasil untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada  masyarakat.  Hal  ini disebabkan Kelurahan yang telah terbentuk memiliki Sumber Daya Manusia yang lebih baik daripada  Desa  sehingga  lebih mampu  untuk  menyelesaikan persoalan  didalam  masyarakat. Dari  sisi  anggaran  di  Kelurahan juga  lebih  besar  daripada  Desa karena  Kelurahan  telah  menjadi SKPD meski dalam bentuk kecil. Kelurahan juga mempunyai tertib jam kerja yang dimulai jam 07.15  –  16.15  wib  sehingga memungkinkan  pelayanan  yang maksimal  terhadap  masyarakat. Diluar  jam  kerja  tersebut  aparat Kelurahan  juga  menyediakan waktu  bagi  warga  yang  ingin berkonsultasi
maupun
mengadakan  pertemuan  bersama aparat kelurahan. Meskipun begitu kedekatan antara perangkat  Kelurahan  yang  diisi
oleh  PNS  dengan  masyarakat dirasa  kurang  dibanding  dengan kedekatan  terhadap  perangkat Desa,  karena  perangkat  Desa diambil  dari  penduduk  setempat sedangkan  perangkat  kelurahan bisa dari daerah lain.

## SARAN
1. Instrumen  pengukur  di  dalam syarat-syarat  alih  status  desa menjadi  kelurahan  yang  masih bersifat  umum  perlu  di  dibuat yang  lebih  rinci  lagi.  Sehingga Pemda  tidak  lagi  berbeda-beda dalam  menentukan  kualitas  dan kuantitas penilaian. Instrumen ini bisa dibuat dalam bentuk Peraturan  Pemerintah  maupun setingkat Permendagri. Pemenuhan terhadap semua
syarat  yang  ada  juga  harus dilakukan dalam rangka landasan dalam legalitas alih status.
2. Perubahan  status  Desa  menjadi kelurahan harus benar-benar selektif dan memperhatikan aspirasi  dari  masyarakat  supaya tujuan  pembentukannya  benar- benar tercapai.
3. Supaya  nilai-nilai  budaya  dan adat  istiadat  desa  tidak  luntur
maka  perlu  dibuat  kebijakan  dan komitment dari Pemerintah Daerah  untuk  membuat  program kegiatan  dalam  rangka  menjaga dan  mengembalikan  nilai-nilai budaya  dan  adat  istiadat  yang mulai luntur khususnya di wilayah perkotaan. Perlunya pembinaan  kepada  aparat  Desa dalam  rangka  mengembangkan desa dan mempertahankan prinsip-prinsip Desa. Diharapkan dengan  berbagai  pembinaan  ini aparat  Desa  tidak  kalah  jauh secara  kualitas  dengan  aparat Kelurahan yang diisi dari PNS. 4. Perlunya pemberian kewenangan dan  keuangan  yang  lebih  besar kepada  Desa  dan  Kelurahan dalam rangka mewujudkan otonomi  Desa  dan  mempercepat kemajuan Desa.
5. Opsi  mengenai  kelurahan  yang dialih  statuskan  menjadi  desa perlu  dibuat  sebagai  pengaman bagi  daerah-daerah  yang  setelah dievaluasi  ternyata  lebih  cocok menerapkan konsep Desa daripada Kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Kuncoro,  Mudrajad.  2001. Otonomi dan Pembangunan
Daerah. Jakarta : Erlangga.
Mishra,  S.C.,dkk.  2001. Indonesian Human  Development  Report
2001: Towards A New
Consensus Democracy And Human Development In Indonesia. Jakarta: BPS, Bappenas, UNDP. Sedarmayanti. 2003. Good Governance  (Kepemerintahan Yang  Baik)  Dalam  Rangka
Otonomi  Daerah .  Bandung:
Mandar Maju.
Sunggono,  Bambang.  1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik ,
Jakarta: Sinar Grafika. Tjokrowinoto, Muljarto, 1996,
Pembangunan, Dilema dan
Tantangan ,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Raharjo,  Satjipto.  1988. Hukum  dan Birokrasi ,  Makalah  Disajikan Sebagai  Bahan  Diskusi  Panel Dalam    Rangka  Dies  Natalis FH  UNDIP,  Jurusan  Hukum
dan  Pembangunan  FH  Undip, Semarang.

## B.  PERATURAN  PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang  –  Undang  No.  5  tahun  1979 Tentang Pemerintahan Desa
Undang-  Undang  No  22  Tahun  1948
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 tahun 2005 Tentang Desa Permendagri  No  28  Tahun  2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan
Desa  Dan  Perubahan  Status
Desa Menjadi Kelurahan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tegal Nomor  5  Tahun  2009  Tentang
Pedoman Pembentukan,
Penghapusan, Penggabungan
Desa  Dan  Perubahan  Status
Desa Menjadi Kelurahan.