## PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT SUAMI GHAIB DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG
Rd. Singgih Hasanul Baluqia, Puti Priyana
Universitas Singaperbangsa Karawang
Email : hb.singgih@gmail.com , puti.priyana@fh.unsika.ac.id

## ABSTRACT
Marriage is a sacred bond between a man and a woman as husband and wife. With the aim of  creating  a  sakinah  household,  mawaddah  wa  rahmah.  However,  in  reality  there  are many  incompatibilities  that  happened  between  husband  and  wife  in  a  journey  of household, which in the end leads to not achieving the purpose of marriage which ends in divorce. There are many factors that trigger the occurrence of divorce, one of which is the disappearance of one party by leaving the other party without giving news for a long time and  resulting in  uncertainty  about the  status  of  the  abandoned  marriage.  The  purpose  of this  study  is  to  find  out  and  examine  how  judges  consider  divorce  cases  against  unseen (ghaib)  husbands  and  their  legal  consequences  at  the  Karawang  Religious  Court. Research Methods in this scientific papers using normative juridical research methods. As well as using data collection techniques carried out using descriptive analysis techniques, with  secondary  data  sources,  which  include  primary  legal  materials  such  as  laws  and regulations  relating  to  the  rights  of  children  and  wives  in  divorce  cases  against  unseen husbands,  as  well  as  secondary  legal  materials  such  as  books.  ,  journals,  articles,  and other  legal  doctrines.  The  results  of  the research  that  have  been  carried  out  basically in the judge's decision on the divorce case with the unseen husband which is the basis for the judge's  consideration  is  the  absence  of  the  defendant  whose  his  existence  are  unknown, namely the waiting period or iddah for the Plaintiff is set for at least 90 (ninety) days from the  verdict  has  permanent  legal  force  as  intended  by  Article  11  paragraph  (1)  and paragraph (3) of Act Number 1 of 1974 jo. Article 39 Government Regulation Number 9 of 1975  paragraph  (1)  letter  (b)  jo.  Article  153  paragraph  (2)  letter  (b)  and  Article  153 paragraph  (4)  Compilation  of  Islamic  Law  (KHI),  and  the  issuance  of  a  certificate  of occultation from the local village.
Keywords: Judge's Consideration, Divorced Lawsuit, Ghaib Husband

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  isteri.  Menciptakan  rumah  tangga  yang Sakinah,  Mawaddah  wa Rahmah, merupakan  tujuan  dari  perkawinan.  Sedangkan,  tujuannya  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  untuk  menciptakan  perkawinan  yang  kekal  serta  Bahagia  sesuai
dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada KHI. Dalam hukum adat tujuan dari  hal  ini  bisa  berbeda-beda  tergantung  lingkungan  masyarakat  adatnya,  biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah. 1 Namun, tujuan dalam perkawinan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan  apa  yang  diharapkan,  tidak  jarang  dalam  suatu  perkawinan  yang  sudah  berjalan bertahun-tahun  maupun  yang  belum  lama  melangsungkan  perkawinan  berakhir  dengan perceraian.
Perceraian diatur dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perceraian yang menyatakan :
”(1)  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan setelah  pengadilan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak.
(2)   Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.”
Perceraian  secara  yuridis  berarti  putusnya  perkawinan  yang  mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Mantan suami/istri mempunyai kedudukan hak dan kewajiban  menurut  pasal  41  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan bahwa  :  “Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”
Perceraian  dapat  dilakukan  dengan  melewati  gugatan  pengadilan,  dimana  hakim akan bertindak sabagai perantara bagi suami istri atau kedua belah pihak yang berperkara, agar  hak-hak  dan  kewajibannya  terjamin.  Untuk  itu,  Hakim  diharuskan  mendengarkan keterangan  kedua  belah  pihak.  Pada  saat  kedua  belah  pihak  dipanggil  di  muka  sidang mereka  harus  mendapatkan  perlakuan  yang  sama,  sehingga  menghasilkan  keputusan berdasarkan  hukum  yang  tepat.  Namun  seringkali  ketidakhadiran  salah  satu  pihak menuntut hakim untuk menghasilkan keputusan tersendiri oleh pengadilan. Dalam perkara cerai gugat alasan ketidakhadiran tergugat (suami) salah satunya adalah tergugat yang tidak
1 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Universitas Muhammadiyah Malang UMM Press, Malang, 2020, hlm. 2.
diketahui  keberadaannya  (ghaib).  Ketidakhadiran  salah  satu  pihak  menyebabkan  putusan yang dikeluarkan oleh hakim disebut dengan istilah putusan verstek.
Verstek  merupakan  suatu  keadaan  apabila  salah  satu  pihak  tidak  hadir  dalam persidangan.  Adapun  pengertian  putusan  verstek  ialah  putusan  yang  dijatuhkan  karena tergugat/termohon  tidak  pernah  hadir  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi,  sedang penggugat  hadir  dan  mohon  putusan. 2 Putusan  verstek  ini  merupakam  pengecualian  dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Putusan ini dapat berkekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya perlawanan (verzet).
Berdasarkan  pengamatan  yang  ditemukan  pada  salah  satu  kasus  perceraian  yang terdapat  di  Pengadilan  Agama  Karawang  terdapat  perceraian  akibat  suami  tidak  hadir dalam  proses  persidangan.  Gugatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  istri  terhadap  suaminya yang  pergi  meninggalkan  istri  tanpa  adanya  izin  dan  alasan  yang  sah,  dan  selama  suami tidak  pulang,  suami  tidak  mengirim  kabar  serta  tidak  diketahui  alamatnya  yang  jelas  dan pasti di wilayah Indonesia.
Dalam  gugatan  tersebut  dinyatakan  bahwa  suami  meninggalkan  istri  sejak  bulan agustus  2002  hingga  saat  ini,  sampai  istri  menghadap  kepada  kepala  kelurahan  untuk diterbitkannya  surat  keterangan  ghoib  Nomor:  474.1/688/Kel.  tertanggal  10  November 2020.  Dalam  gugatan  tersebut  terdapat  fakta  berdasarkan  para  saksi  bahwa  selain  suami yang pergi/hilang (ghaib/mafqud), juga terdapat adanya unsur suami tidak memberi nafkah lahir dan batin, serta menelantarkan istri dan anak dibawah umur selama kepergian suami sampai saat diputuskan/dikabulkan nya gugatan tersebut oleh Majelis Hakim.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul  “ PERTIMBANGAN  HAKIM  TERHADAP  PERKARA CERAI  GUGAT  SUAMI  GHAIB  DAN  AKIBAT  HUKUMNYA  DI  PENGADILAN AGAMA KARAWANG” .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Mengacu pada penjabaran latar belakang seperti di atas, maka dalam penelitian ini penulis  akan  memfokuskan  pada  identifikasi  permasalahan  sebagai  berikut:  “Bagaimana
2 A. Mukti  Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan  Agama, cet. Ke-6, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 25.
Aspek  Hukum  Perkara  Cerai  Gugat  Suami  Ghaib  dan  Akibat  Hukumnya  di  Pengadilan Agama Karawang?”.

## III. METODE
Metode  penelitian  adalah  langkah  yang  dilakukan  dalam  menambah  kemampuan para  ilmuwan  untuk  mengadakan  atau  melaksanakan  penelitian  secara  lebih  atau  lebih lengkap 3 . Metode penelitian bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu  gejala  dengan  gejala  yang  lain  dengan  melakukan  pendekatan  penelitian  apa, spesifikasi penelitian yang seperti apa serta jenis dan sumber data.
Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif. Yuridis  Normatif  yakni  penelitian  hukum  yang  mencangkup  penelitian  terhadap  norma- norma  hukum  yang  terdapat  dalam  undang-undang,  asas-asas  hukum,  penelitian  terhadap sistematika  hukum  penelitian  terhadap  taraf  sinkronisasi  hukum,  penelitian  sejarah hukum 4 .
Pada  metode  pendekatan  ini  mengkaji  permasalahan  hukum  berdasarkan  aturan normatif yang dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  melihat  suatu  kasus  perceraian  dengan  putusan  verstek  di Pengadilan Agama Karawang.
Berdasarkan  pasal  38  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menyebutkan  bahwa salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan  yaitu  karena  Perceraian.  Perceraian  adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan 5 .
Dalam  hukum  Indonesia  dibedakan  cara  mengajukan  gugatan  cerai.  Bagi  yang beragama Islam, gugatan cerai (oleh istri) dan permohonan talak (oleh suami) diajukan ke pengadilan agama. Sedangkan, bagi yang beragama selain Islam, gugatan cerai diajukan ke pengadilan  negeri.  Cara  mengajukan  gugatan  perceraian  diatur  dalam  pasal  20  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menyatakan Bahwa:
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta, 2014, hlm. 7.
4 Ibid
5 P.N.H. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007, hlm. 53.
(1)   Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  suami  atau  isteri  atau  kuasanya kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat  kediaman tergugat.
(2)   Dalam  hal  tempat  kediaman  tergugat  tidak  jelas  atau  tidak  diketahui atau  tidak  mempunyai  tempat  kediaman  yang  tetap,  gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
(3)  Dalam  hal  tergugat  bertempat  kediaman  diluar  negeri,  gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua  Pengadilan  menyampaikan  permohonan  tersebut  kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat
Sesuian  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  gugatan  perceraian dapat  diajukan  kepada  pengadilan,  dimana  hakim  akan  bertindak  sebagai  perantara  bagi kedua-belah pihak, sehingga hak-hak dan kewajiban warga negara terjamin. Sesuai dengan ketentuan  pasal  178  HIR,  Pasal  189  RBG  apabila  pemeriksaan  perkara  selesai,  Majelis Hakim  karena  jabatannya  melakukan  musyawarah  untuk  mengambil  putusan  yang  akan dijatuhkan 6 .
Putusan dapat ditinjau dari berbagai segi, salah satunya putusan  yang ditinjau dari aspek  kehadiran  para  pihak  yakni  putusan  gugatan  gugur,  putusan  verstek,  dan  putusan contradictoir.  Sering  kali  ada  kekeliruan  yang  menyamakan  putusan  verstek  dengan kontradiktor. Padahal antara keduanya terdapat perbedaan yang fundamental. Pengambilan putusan  verstek  mesti  didasarkan  atas  ketidakhadiran  tergugat  pada  sidang  pertama  tanpa alasan yang sah. Sedang putusan kontradiktor, ketidakhadiran itu terjadi pada saat putusan diucapkan.
Mengenai pengertian verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhan  putusan  atas  perkara  yang  disengketakan,  yang  memberi  wewenang  kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan  dengan itu, persoalan verstek tidak terlepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv)  dan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR  (Pasal  73  Rv).  7  Maksud  utama  sistem  verstek  dalam hukum  acara  adalah  untuk  mendorong  para  pihak  menaati  tata  tertib  beracara,  sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan 7 .
6 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 797.
7 Ibid, hlm. 381-382.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perceraian  ialah  putusnya  ikatan  lahir  batin  antara  suami  dan  istri  yang mengakibatkan berakhinya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.  Kasus  perceraian  di  Indonesia  menjadi  masalah  serius  yang  harus diperhatikan.  Angka  kasus  perceraian  diberbagai  daerah  sangat  mengkhawatirkan, khususnya kasus perceraraian di Kota Karawang.
Panitera  Hukum  Pengadilan  Agama  Karawang  Abdul  Hakim  mengatakan, dari  januari  hingga  tanggal  9  Maret  2020,  tercatat  648  pasangan  bercerai  di Pengadilan  Agama  Karawang.  Sedangkan  dalam  sehari,  sedikitnya  30  orang mengajukan  perkara  perceraian.  Selama  lima  tahun  terakhir  angka  perceraian  di Karawang  semakin  tinggi.  Sepanjang  tahun  2019  tercatat  4.409  pasangan  yang bercerai. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding tahun 2018, sebanyak 2.985 kasus perceraian. Abdul hakim menuturkan, dari banyaknya angka perceraian tahun 2019, mayoritas  ialah  cerai  gugat  dari  pihak  istri  berkisar  3.329  kasus,  sedangkan  kasus cerai  talak  tercatat  1.080  perkara.  Adapun  factor  penyebab  dari  banyaknya perceraian,  diantaranya  factor  ekonomi,  pertengkaran,  perselingkuhan,  hingga kekerasan  dalam  rumaht  tangga.  Menurutnya  kesulitan  ekonomi  menjadi  factor utama  penyebab  tingginya  angka  perceraian  di  Karawang.  Tercatat  selama  tahun 2019, terhitung 2.142 pasangan suami istri bercerai karena kesulotan ekonomi 8 .
Berdasarkan  pernyataan  diatas,  faktor  utama  penyebab  terjadinya  perceraian karena kesulitan ekonomi, perceraian tidak hanya dapat dilakuakan oleh laki-laki saja tetapi  perempuan  juga  dapat  mengajukan  gugatan  perceraian  yaitu  disebut  dengan cerai gugat. Cerai gugat adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun  demikian,  cerai  gugat  bisa  dilakukan  jika  dalam  keadaan  terpaksa  untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan jika seseorang dihadapkan kepada suatu dilema, maka dibenarkan untuk memilih  melakukan  kemudharatan  yang  paling  ringan  di  antara  beberapa kemudharatan yang sedang dihadapinya.
8 Wawancara  Panitera  Pengadilan  Agama  Karawang  oleh  Raka,  Tiga  Bulan  Ada  648  Janda  Baru,  2020, Diakses  pada  laman  https://radarkarawang.id/metropolis/tiga-bulan-ada-648-jandabaru/  pada  tanggal  10 Juli 2021 pukul 23.45 WIB.
Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  istri  atau  kuasanya  pada  Pengadilan Agama,  yang  daerah  hukumnya  mewilayahi  tempat  tinggal  penggugat  kecuali  istri meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  tanpa  ijin  suami.  Dalam  hal  tergugat bertempat  kediaman  di  luar  negeri,  Ketua  Pengadilan  Agama  memberitahukan gugatan  tersebut  melalui  Perwakilan  Republik  Indonesia  setempat 9 .  Sama  hal  nya apabila  suami  meninggalkan  istrinya  selama  2  tahun  berturut-turut,  tanpa  adanya kabar  dan  tidak  diketahui  keberadaannya,  dan  telah  dilakukan  upaya  pemanggilan melalui  papan  pengumuman  Pengadilan  Agama  dan  disiarkan  dalam  surat  kabar. Dalam  hal  tersebut  istri  dapat  mengajukan  gugatan  ghoib  dengan  memenuhi  syarat yang sudah ditentukan.
Cerai  ghaib  juga  disebut  cerai  mafqud.  Mafqud  dalam  bahasa  Arab  secara harafiah bermakna  hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap 10 . Sedangkan,  mafqud  menurut  istilah  syara’  adalah  orang  yang  pergi  dari  tempat tinggalnya dan tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataukah telah meninggal dunia 11 . Dalam hukum Islam ada fasakh karena suami ghaib (al mafqud), yaitu suami meninggalkan  tempat  tetapnya  dan  tidak  diketahui  ke  mana  perginya,  serta  tempat tinggalnya  dalam  waktu  yang  lama.  Hal  ini  tentu  saja  akan  menyulitkan  kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan susatu (nafkah) bagi kehidupannya dan anak-anaknya 12 . Menurut kamus istilah fikih mafqud adalah orang yang  hilang  dan  menurut  zahirnya  tertimpa  kecelakaan,  seperti  orang  yang meninggalkan  keluarganya  pada  waktu  malam  atau  siang  atau  keluar  rumah  untuk menjalankan sholat atau ke satu tempat yang dekat kemudian tidak kembali lagi atau hilang di dalam kancah pertempuran 13 .
Dari  beberapa  pengertian  tersebut,  dapat  diambil  simpulan  bahwa  yang dimaksud dengan cerai ghaib (cerai mafqud) menurut hukum Islam adalah perceraian yang dimana salah satu pihaknya sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui domisilinya serta tidak pula diketahui hidup dan matinya.
9 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , Sinar Grafika, Jakarta, 2003,hlm.80
10 Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris Dalam Syari’at Islam , Diponegoro, Surakarta, 1992, hlm. 235.
11 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris , Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 214.
12 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit, hlm. 143.
13 M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi’ah AM, Kamus Istilah Fikih , Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 50.
Dalam  hal  ini  hakim  dengan  keyakinannya  dapat  menetapkan  mafqudnya seseorang itu dengan berbagai pendapat yang diyakininya sebagai dasar dan landasan dalam  menetapkan  orang  tersebut  masih  hidup  ataukah  sudah  meninggal.  Menurut istilah mafqud bisa diterjemahkan dengan al-ghoib.  Kata ini secara bahasa memiliki arti gaib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat. Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: 14
1.   Hilang  yang  tidak  terputus  karena  diketahui  tempatnya  dan  ada  berita  atau informasi tentangnya.
2.   Hilang  yang  terputus,  yaitu  yang  sama  sekali  tidak  diketahui  keberadaannya serta tidak ditemukan informasi tentangnya.
Pertimbangan Hukum Hakim dapat digunakan dalam dua arti yaitu dalam arti luas  dan  sempit.  Dalam  arti  luas,  pertimbangan  hukum  hakim  berkaitan  dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya,  sedangkan  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  arti  sempit  berkaitan dengan  argumentasi  yang  melandasi  suatu  keputusan,  artinya  menyangkut  kajian logika  dari  suatu  putusan,  yaitu  hubungan  antara  pertimbangan  dan  putusan,  serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.
Argumentasi  sebagai  dasar  dan  cara  penemuan  hukum  hakim  yang  juga dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Argumentasi Hukum, adalah “alasan berupa uraian penjelasan yang diuraikan secara jelas, berupa serangkaian pernyataan secara logis,  untuk  memperkuat  atau  menolak  suatu  pendapat,  pendirian  atau  gagasan, berkaitan  dengan  asas  hukum,  norma  hukum  dan  peraturan  hukum  konkret,  serta sistem hukum dan penemuan hukum”.
Suatu argumentasi bermakna, hanya dibangun atas dasar logika, adalah suatu ”conditio  sine  qua  non” agar  suatu  keputusan  dapat  diterima,  yakni  apabila didasarkan  pada  proses  nalar,  sesuai  dengan  sistem  logika  formal  yang  merupakan syarat  mutlak  dalam  berargumentasi.  Argumen-argumen  tersebut  harus  dirumuskan dan  disusun  dengan  cermat,  runtut,  sistimatik  dengan  menggunakan  bahasa  hukum yang baik dan benar. Dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan nerceraian secara  ghaib  di  Pengadilan  Agama  Karawang,  adanya  keterangan  dari  Kelurahan
14 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia , Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, Jakarta, 1973, hlm. 30.
tempat  tinggal  Pemohon  atau  Penggugat  vang  menvatakan  bahwa  suami  atau  istri Pemohon  atau  Penggugat  telah  pergi  dari  kediaman  mereka  dengan  tidak memberitahukan  aiamat  yang  Jeias  dimana  keberadaanya.  Atas  dasar  itulah  pihak Pemohon atau Penggugat dapat mengajukan gugatan secara ghaib.
Pada perkara perceraian secara ghaib maka proses persidangan akan dimuiai 4 (empat)  bulan  seteiah  gugatan  atau  permohonan  di  daftarkan  atau  mendapatkan nomor regisier perkara. dlkarenakan seiama 4 bulan lersebut, pihak suami atau isteri yang  telah  pergi  meninggalkan  kediamannya  tersebut  akan  diumumkan  melalui pengumuman  Pengadilan  Agama  Karawang,  setelah  4  bulan  tidak  juga  ada  berita atau  kabamya  barulah  proses  persidangan  digelar  dengan  langsung  menghadirkan pihak saksi dari pemohon atau penggugat.
Pertimbangan Hakim didalam Putusan Pengadilan Agama Karawang (Nomor 3625/Pdt.G/2020/PA.Krw)  adalah  bahwa  meskipun  tergugat  sudah  dipanggil  secara resmi dan patut, tergugat tidak datang dalam persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut  tidak  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  hal  tersebut  diharuskan diperiksa secara verstek. Pada putusan verstek berkaitan dengan ketentuan pasal 125 HIR  yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  tergugat  dapat  dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.
Apabila  Termohon  (tergugat)  meninggalkan  tempat  kediaman  yang  telah disepakati  bersama  tanpa  izin  Pemohon  (penggugat)  maka  permohonan  harus diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meiiputi tempai kediaman Pemohon  (penggugat).  Gugatan  ghaib  ini  dimaksudkan  adalah  ketika  terjadi  salah satu  pihak  suami  atau  isteri  (tergugat)  meninggalkan  salah  satu  (penggugat)  pihak. hingga beberapa bulan dan tidak diketahui keberadaanya  secara pasti, namun masih diperkirakan daiam wiiayah Negara Kesatuan Repuhlik Indonesia.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama  Karawang  (Nomor  3625/Pdt.G/2020/PA. Krw),  Majelis  membebani  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya, bahwa  dari  posita  Penggugat  memohon  agar  dijatuhkan  talak  satu  bain  shugro tergugat  terhadap  penggugat  dengan  alasan  karena  dalam  rumah  tangga  antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Penggugat sudah memenuhi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti  surat  P.1  dan  P.2  serta  2  (dua)  orang  saksi.  Rumah  tangga  penggugat  dan
tergugat  awalnya  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  sekitar  bulan  Mei  2002  mulai tidak  rukun  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena tergugat  kurang  memberikan  nafkah.  Bahwa  hal  ini  bersesuaian  dan  cocok  antara saksi  I  dan  saksi  II  dengan  penggugat  dan  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut memenuhi  Pasal  171  dan  Pasal  172  HIR.  Akibat  dari  pertengkaran  tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2002 atau selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun sampai dengan surat putusan ini dikeluarkan, tergugat meninggalkan penggugat dengan tidak diketahui keberadaannya.
Berkaitan dengan ini sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1 Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  PP  No.  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah tangga.
Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  pada  putusan Nomor  3625/Pdt.G/2020/PA.Krw  berpendapat  bahwa  karena  perselisihan  dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak  berhasil,  maka  sudah  tidak  efektif  untuk  mempertahankan  rumah  tangga Penggugat  dan  Tergugat,  karena  sudah  tidak  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan  itu sendiri,  membentuk  keluarga  bahagia  lahir  dan  batin  yang  sakinah,  mawaddah  dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
Unsur-unsur  alasan  perceraian  berdasarkan  Pasal  19  huruf  (b)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  jo  Pasal  116  huruf  (b)  Kompilasi  Hukum  Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai  cukup  alasan  untuk  melakukan  perceraian.  Berdasarkan  ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  tentang  Perkawinan,  gugatan  Penggugat  a  quo  telah
beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,  sehingga  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.
Kemudian Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan pataut  maka  dengan  didasarkan  kepada  ketentuan  pasal  126  HIR,  Tergugat  patut dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan  Penggugat  dikabulkan  dengan  verstek.  Karena perceraian  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan,  termasuk  kedalam  kategori  talak  satu bain  sughraa,  maka  sesuai  maksud  Pasal  119  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  diperbolehkan  rujuk  kembali, terkecuali dengan akad nikah baru, meskipun masih dalam masa iddah.
Berdasarkan  pada  pertimbangan  tersebut,  masa  tunggu  atau  iddah  bagi Penggugat ditetapkan selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  39 PeraturanPemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  ayat  (1)  huruf  (b)  jo.  Pasal  153  ayat  (2) huruf  (b)  dan  Pasal  153  ayat  (4)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Pada  dasarnya dalam  putusan  hakim  perkara  cerai  gugat  dengan  suami  ghaib  yang  menjadi  dasar pertimbangan  hakim  adalah  ketidakhadiran  tergugat  yang  tidak  diketahui keberadaannya  serta  sudah  diterbitkannya  surat  keterangan  ghaib  dari  kelurahan setempat.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Terlihat  pada  dasarnya  dalam  putusan  hakim  perkara  cerai  gugat  dengan suami ghaib yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah ketidakhadiran tergugat yang  tidak  diketahui  keberadaannya,  yaitu  masa  tunggu  atau  iddah  bagi  Penggugat ditetapkan  selama  sekurang-kurangnya  90  (sembilan  puluh)  hari  terhitung  sejak putusan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  sebagaimana  maksud  pasal  11  ayat  (1) dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  39  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b)  jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b)
dan  Pasal  153  ayat  (4)  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  serta  sudah  diterbitkannya surat keterangan ghaib dari kelurahan setempat.

## B. Saran
Supaya  dapat  diperhatikan  lagi,  bahwa  ketidakhadiran  tergugat  perlu  dipastikan lebih  lanjut,  apakah  ketidakhadiran  tersebut  disebabkan  kesengajaan  dari  pihak tergugat  dan  sudah  menerima  surat  panggilan  siding  secara  patut,  atau  memang sengaja  disembunyikan  pihak  lain  sehingga  pihak  tergugat  tidak  mengetahui adanya  surat  undangan  siding,  sehingga  pihak  tergugat  tidak  datang  untuk menghadiri sidang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Tinuk  Dwi  Cahyani,  Hukum  Perkawinan,  Universitas  Muhammadiyah  Malang  UMM Press. Malang, 2020,
Mukti  Arto,  Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama,  cet.  Ke-6,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Universitas  Indonesia  (UI-Press). Jakarta, 2014.
P.N.H.  Simanjuntak,  Pokok-pokok  Hukum  Perdata  Indonesia,  Jakarta:  Pustaka Djambatan, 2007.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Muhammad  Ali  As-Shabuni,  Hukum  Waris  Dalam  Syari‟at  Islam,  Diponegoro, Surakarta, 1992, hlm. 235.
Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
M.  Abdul  Mujieb,  Mabruri  Tholhah  dan  Syafi‟ah  AM,  Kamus  Istilah  Fikih,  Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur‟an, Jakarta, 1973.