## KESETARAAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
¹Fitri Yanni Dewi Siregar, ²Jaka Kelana
¹Universitas Medan Area, ²Lembaga Bantuan Hukum Humaniora ¹fitriyannidewisrg@gmail.com, ²kelana.jaka1995@gmail.com Abstract
In principle, the limitation of age of marriage for citizens is intended so that the couple who are getting married are expected to have adequate maturity in thinking, maturity of mental and physical strength. The minimum age limit for marriage has been regulated in statutory regulations and the Compilation of Islamic Laws, however, there are still inequalities with the stipulated age limit. The inception of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that the minimum age of marriage for women is equal to the minimum age of marriage for men, which is 19 (nineteen) years. It is hoped that the implementation of this provision will be an answer to public unrest. This research is a normative juridical legal research conducted by examining library materials or primary legal materials. The research specification used in this study is a descriptive analytical method that is related to the equality of age limit of marriage in the perspective of Islamic law, then the conclusion is drawn using the deductive method where the regulation regarding the minimum age limit of marriage in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to the Law Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, can also be considered good and safe because it has exceeded the age limit of adulthood by Islamic jurists and does not conflict with Indonesian law and human rights and can realize the goal of marriage properly without ending in divorce and procreation healthy and high quality.
Keywords: age equality, marriage, Islamic law
Abstrak
Pembatasan  umur  untuk  melakukan  perkawinan  bagi  warga  negara  pada  prinsipnya dimaksudkan agar pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir,  kematangan  jiwa  dan  kekuatan  fisik  yang  memadai.  Terhadap  pembatasan  usia minimum perkawinan ini telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum  Islam,  namun  masih  terdapat  ketidaksetaraan  terhadap  ketetapan  batas  usia  yang ditentukan.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pemberlakuan ketentuan ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas  keresahan  masyarakat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum primer. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analitis yang terkait dengan kesetaraan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum islam, kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dimana pengaturan terkait batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat juga dianggap baik dan aman karena telah melampaui batas usia akil baligh oleh para ahli hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dan hak asasi manusia serta dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.
Kata Kunci: kesetaraan usia, perkawinan, hukum Islam

## A. Pendahuluan 1.  Latar Belakang Masalah
Perkawinan  merupakan  suatu  peris- tiwa  hukum  yang  dapat  dianggap  sakral yang mengakibatkan setiap orang yang menjalani terikat seumur hidup dengan pasangannya,  karena  itu  perkawinan membutuhkan persiapan yang matang baik dari fisik maupun psikis. Perkawinan pada usia muda saat seseorang belum siap fisik  maupun  psikis  sering  menimbulkan masalah  di  kemudian  hari,  bahkan  tidak sedikit berantakan di tengah jalan. 1 Perkawinan  yang  dilakukan  oleh pasangan  yang  telah  sama-sama  dewasa akan  membawa  dampak  yang  baik bagi  perkembangan  rumah  tangga, dengan  adanya  kedewasaan  dari  kedua belah  pihak  baik  secara  fisik  maupun psikis  diyakini  akan  membawa  rumah tangga  tentram  dan  damai,  serta  dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa diakhiri dengan perceraian dan mendapat keturunan  yang  sehat.  Kematangan  fisik dan psikis sebelum menikah menjadi satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan, dengan bekal itu dengan sendirinya cita- cita untuk membangun rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera dapat terwujud. 2 Memahami  perkawinan  sebagai ibadah,  artinya  sama  halnya  seperti memahami ibadah lain seperti tata cara salat dan haji bagi yang beragama Islam. Dalam  hal  ini,  tidak  ditetapkannya  usia tertentu  dalam  menjalani  perkawinan, memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk  menyesuaikan  perkawinan  pada situasi  dan  kondisi  individu.  Batas  usia dalam  perkawinan  islam  yang  tidak  di tetapkan  secara  spesifik,  menyebabkan munculnya perbedaan pendapat terkait
1 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (Bandung: Al-Bayan, 1995). H.18.
2 A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk . H.18
konsep  batas  usia  minimal  perkawinan Islam. Sebagian  ulama  menyatakan  bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri, bagi anak laki-laki bila bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah menstruasi. Sebagian ulama yang lain menetapkan batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan  akal  dan  jiwa.  Jadi  pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan  baku  usia  minimal  pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak  menghalangi  sahnya  pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun. 3 Menurut  agama  Islam  perkawinan adalah sebagian dari perintah Allah yang harus dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam Qur’an surat An-nur ayat 32:
نِإ   ْمُكِئٓاَمِإَو   ْمُكِداَبِع   ْنِم   َينِحِلَّٰصلٱَو   ْمُكنِم   ٰىَ َٰيَ ْلٱ   اوُحِكنَأَو ميِلَع ٌع ِسَٰو ُهَّللٱَو ِهِل ْضَف نِم ُهَّللٱ ُمِهِنْغُي َءٓاَرَقُف اوُنوُكَي
Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang- orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia- Nya.” 4
Perkawinan  juga  disyariatkan  oleh Nabi  Muhammad,  yang  mana  hukumnya termaktub dalam al-Qur’an dan Sunnah. Nikah menurut pendapat fuqaha adalah akad  (kontrak)  sebagai  cara  agar  sah melakukan hubungan seksual. Pernikahan sangat  dianjurkan  oleh  Islam,  maka  dari itu pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral meskipun di dalam kitab- kitab  fiqh  klasik  mendefeniskan  nikah
3 Akhmad  Shodikin,  “Pandangan  Hukum  Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” Mahkamah 9, No. 1 (1 Januari 2015). H. 118.
4 Amir  Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006). H. 43-44.
hanya dengan menggunakan kata-kata akad.  Perkawinan adalah Mitsaqan ghaliza (ikatan yang kokoh) yang mempersatukan dua  insan,  lelaki  dan  perempuan  dalam sebuah komitmen membangun rumah tangga.  Perkawinan  menciptakan  adanya hubungan antara dua keluarga besar dan menjadikan kehidupan manusia berkelanjutan dengan menjaga keturunan. Secara sosiologis perkawinan atau rumah tangga disebut sebagai unit-unit terkecil untuk terwujudnya sebuah negara-bangsa. Oleh  karena  itu,  perkawinan  merupakan salah satu dari persoalan muamalah. 5 Jika dipandang dari sisi amalan ibadah,  pernikahan  adalah  suatu  amalan sunnah yang disyari’atkan oleh Al- Qur’an  dan  Rasulullah  SAW  dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin. 6 Substansi yang terkandung dalam syariat  perkawinan  adalah  menaati perintah  Allah  serta  Rasul-Nya  yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik  bagi  pelaku  perkawinan  itu sendiri,  anak  turunan,  kerabat,  maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak  hanya  bersifat  kebutuhan  internal yang  bersangkutan,  tetapi  mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh ( Mitsaqan ghaliza ),  perkawinan  dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan bilogis semata. 7
5 Yulia  Fatma,  “Batasan  Usia  Perkawinan  Dalam Hukum  Keluarga  Islam  (Perbandingan  Antar  Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia),” Jurnal Ilmiah Syari’ah Vol. 18, No. 2 (2019). H. 118.
6 Abdul Aziz Salim Basyarahil, Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan (Jakarta: Gema Insani, 2004). H. 9.
7 Beni  Ahmad  Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011). H. 35-36.
Perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan,  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan  masalah  usia  minimal kawin  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang  Perkawinan  merepresentasikan jalinan kohesif antara kepentingan negara dan agama. Usia minimal kawin awalnya tidak  terlembaga,  kemudian  muncul dalam bentuk baru berupa peraturan yang  harus  disepakati  secara  nasional, bahkan  menjadi  syarat  perkawinan menurut  negara.  Mark  E.  Cammack kemudian  mensinyalir  bahwa  negara dan agama pada tahap selanjutnya akan saling terintegrasi dalam hal perumusan hukum  perkawinan,  mengingat  secara teoretis aturan usia minimal kawin dalam tradisi fikih bersifat variatif dan diyakini sesuai dengan interpretasi hukum agama. Sehingga,  lahirnya  Undang-Undang Perkawinan juga tidak lepas dari dominasi Pemerintah. 8
Terkait  dasar  perkawinan,  syarat- syarat perkawinan, pencegahan perkawinan,  batalnya  perkawinan,  dan lainnya  termasuk  batas  usia  perkawinan yaitu baik laki-laki maupun perempuan memiliki  batas  usia  minimal  perkawinan yang  setara  yakni  19  tahun  sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Beberapa  ahli hukum  Islam  termasuk  Imam  Mazhab juga memiliki pendapat tentang batas usia  perkawinan  yang  berbeda-beda. Oleh  sebab  itu,  kesetaraan  batas  usia perkawinan  di  Indonesia  dari  perspektif
8 Ahmad Masfuful Fuad, “Ketentuan Batas Minimal Usia  Kawin:  Sejarah,  Implikasi  Penetapan  Undang- Undang Perkawinan,” Petita 1, no. 1 (April 2016). H. 39.
hukum Islam patut untuk dikaji agar prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum ( equality before the law ) dalam setiap penyusunan kebijakan hukum ( legal policy ) sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dapat terlaksana.
Namun, sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa penulis terdahulu terkait batas usia minimal perkawinan menurut hukum Islam yakni penelitian  dari  Yulia  Fatwa,  Mahasiswa Pascasarjana  Universitas  Islam  Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul  Batasan  Usia  Perkawinan  Dalam Hukum  Keluarga  Islam  (Perbandingan Antar  Negara  Muslim:  Turki,  Pakistan, Maroko  dan  Indonesia).  Kesimpulan  dari penelitian  tersebut  yaitu  Perkawinan dalam  pandangan Islam merupakan fitrah kemanusian yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena menikah  merupakan naluri  kemanusian yang  harus  dipenuhi dengan jalan yang sah, agar  tidak  mencari jalan kesesatan yang  menjerumuskan ke    lembah    hitam.  Perintah  perkawinan dalam Islam tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad. Isu nikah muda sering menjadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan masih ada asumsi bahwa hal itu dianjurkan agama.

## 2.  Rumusan Masalah
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ke- mu dian menguraikan dan mengkaji bagaimana pengaturan hukum batas usia  perkawinan  menurut  Hukum  Islam dan Hukum Indonesia serta bagaimana kesetaraan  batas  usia  perkawinan  di Indonesia  dari  perspektif  Hukum  Islam agar prinsip kesamaan kedudukan di depan hukum ( equality before the law ) dapat terlaksana.

## 3.  Teori Penelitian
Istilah  dan  batasan  nikah  di  bawah umur dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih terjadi perbedaan. Nikah muda dalam persepsi ulama adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai masa baligh. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah,  namun  secara  implisit  syariat menghendaki  orang yang akan menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik  dan psikisnya, dewasa dan faham arti    sebuah pernikahan yang merupakan bagian dan ibadah.
Kontroversi muncul menyangkut batasan  kedewasaan  seseorang  untuk boleh menikah yang berimplikasi terhadap tidak adanya kebebasan atas pernikahan di bawah umur dalam kaca mata ini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan yang berlaku di berbagai Negara muslim di dunia.
Dalam penetapan batasan umur tersebut setiap negara berbeda dalam menetapkan usia anak boleh menikah. Hal tersebut bisa didasari karena berbedanya mazhab yang dipegang oleh Negara tersebut atau dilihat dari kondisi sosial Negara itu. Selanjutnya penelitian dari Ahmad  Arif  Masdar  Hilmy  yang  berjudul Analisis  Terhadap  Perbedaan  Batas  Usia Minimal  Perkawinan  Dalam  Pasal  15 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Perspektif Teori  Maslahah  Sa’īd  Ramadān  Al-Būti. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa Substansi  yang  terkandung  dalam  Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni kemaslahatan parenting (mental, spiritual, finansial dan fisikal), keseimbangan sosial, serta tanggung jawab perkawinan. Berdasarkan hasil analisis mengguna- kan  perspektif  teori  maṣlaḥah  Sa’īd  Ra- maḍān  al-Būṭi  menunjukkan  bahwa perbedaan batas usia minimal perkawinan
bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI merupakan suatu kemaslahatan. Mengingat telah terpenuhinya lima syarat sesuatu  dapat  dinilai  sebagai  maṣlaḥah hakiki,  yakni  maṣlaḥah  harus  berada dalam  ruang  lingkup  tujuan  syariat  ( ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ alnasl dan ḥifẓ  al-māl ),  tidak  bertentangan  dengan Al-Qur’an,  tidak  bertentangan  dengan Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, serta tidak bertentangan dengan maṣlaḥah yang lebih mendesak.

## B.  Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan  yuridis  normatif.  Peneliti akan membaca kemudian melakukan pengoganisasian terhadap setiap bahan hukum yang terkumpul. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terkait dengan kesetaraan batas usia perkawinan dalam  perspektif  hukum  islam  (Analisis Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yang pada akhirnya penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif  yaitu  menarik  kesimpulan dari  suatu  permasalahan  yang  bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan untuk  menjawab  permasalahan  dalam penelitian 9 yakni tentang pengaturan hukum  batas  usia  perkawinan  menurut hukum islam dan hukum Indonesia dan kesetaraan  batas  usia  perkawinan  dalam perspektif hukum Islam.
9 Johny  Ibrahim, Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).
H. 241.

## C. Pembahasan

## 1. Pengaturan Hukum Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia.
Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting. Hal ini menjadi tolak ukur bagi masing-masing pihak untuk memiliki kematangan secara biologis dan psikologis. Dalam penjelasan undang- undang  dinyatakan,  bahwa  calon  suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk  melangsungkan  perkawinan  agar supaya  dapat  mewujudkan  perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan  antara  calon  suami-isteri yang masih di bawah umur. 10
Konsep batas usia minimal perkawinan dalam kajian hukum Islam bervariasi. Sebagian  ulama  menyatakan  bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri, bagi anak laki-laki bila bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah menstruasi. Sebagian ulama yang lain menetapkan batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan  akal  dan  jiwa.  Jadi  pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan  baku  usia  minimal  pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak  menghalangi  sahnya  pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun. 11 Menurut jumhur fuqaha’ atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi’i  dan  Hambali,  usia  baligh  adalah 15 tahun untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah  17  tahun.  Sedangkan  menurut
10 Moh.  Hatta,  “Batasan  Usia  Perkawinan  dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” Al-Qānūn 19, no. 1 (Juni 2016). H.66.
11 Akhmad  Shodikin,  “Pandangan  Hukum  Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” H. 118.
Malik,  usia baligh adalah 18 tahun untuk pria maupun perempuan. 12 Indonesia lebih konkrit dalam menentukan  batas  usia  perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal perkawinan terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa:
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Disamping itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Pembatasan  umur  minimal  untuk melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. 13 Kedewasaan menikah dimaksudkan untuk membangun suatu rumah tangga yang dewasa. Dewasa berarti tumbuh dan matang. 14 Persoalan  yang  timbul  di  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas usia perkawinan sebagaiman diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang membedakan batas usia perkawinan  berdasarkan  jenis  kelamin. Batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19  tahun.  Batas  usia  ini  tidak  dianggap sebagai persoalan dari persepktif hak anak karena usia 19 tahun telah dikategorikan sebagai usia dewasa. Hanya saja batas usia perkawinan  untuk  perempuan  adalah  16 tahun, yang masih masuk dalam kategori usia anak. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia
12 Akhmad Shodikin. H. 116.
13 Husen Muhammad, Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender (Yogyakarta: LKIS, 2000). H. 68.
14 Monks, dkk, Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: Gajahmada Press, 1992). H. 283. Perhatikan dalam tulisan Azwandi, Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, H. 18
sebagaimana  dijamin  oleh  Pasal  3  ayat (3)  UU  HAM  dan  Pasal  1  Konvensi  Hak Perempuan  (CEDAW)  dalam  Pasal  1  yang menyatakan  bahwa  setiap  perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki  efek  atau  tujuan  merusak  atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau latihan  oleh  perempuan,  terlepas  dari status  pernikahan  mereka,  berdasarkan kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan,  hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam  bidang  politik,  ekonomi,  sosial, budaya,  sipil  atau  lainnya. 15 Berdasarkan hal tersebut pengaturan terkait batas usia perkawinan diubah melalui Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan untuk pria dan wanita yakni 19 tahun.
Demikian halnya dengan aturan Hukum Islam dalam konsep Kompilasi Hukum Islam. di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai batas umur minimal tersebut, yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa:
“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang- undang No.1 tahun1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.”
Pasal  15  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam tersebut belum di revisi padahal telah  terbit  Undang-undang  Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.    Dalam  perspektif hukum Islam, debat ulama fikih terkait isu
15 Elfia Farida, Implementasi prinsip Pokok Convention On The Elinination Of All Forms Discrimination againt Women (CEDAW) di Indonesia, MHH Jilid 40 No 10 Oktober 2011, H. 444
usia pernikahan, lebih fokus kepada boleh tidaknya pernikahan yang dilakukan sebelum seorang anak mencapai pubertas (baligh).  Untuk  mengetahui  bagaimana ketentuan tentang kesetaraan usia menikah menurut hukum Islam dan hukum  positif  dan  penerapannya  di masyarakat maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan terkait kesetaraan batas usia  dalam  menikah.  Karena  itu,  penulis mengadakan penelitian dengan judul “Kesetaraan  Batas  Usia  Perkawinan  di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam”. Pembatasan  umur  minimal  untuk melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan  berfikir,  kematangan  jiwa dan  kekuatan  fisik  yang  memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari,  karena  pasangan  tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan  yang  menekankan  pada aspek  kebahagiaan  lahir  dan  batin.  Pada prakteknya didalam masyarakat ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang  melangsungkan  perkawinan  di  usia dini atau di bawah umur. Perkawinan usia dini  (belia)  berdasarkan  keterangan  di atas  adalah  perkawinan  antara  laki-laki atau perempuan yang belum baligh. 16

## 2.  Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam
Penentuan batas usia bagi para pihak yang  akan  melangsungkan  perkawinan di dalam Al-Qur’an tidak ditentukan secara  konkrit.  Batasan  hanya  diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi
16 Husen Muhammad, Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender . H.68.
oleh mereka sebagaimana dalam surat an- Nisa’ ayat 6”
“ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ”.
Cukup  umur  untuk  menikah  dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.  Berdasarkan  ketentuan  umum tersebut,  para  fuqoha  dan  ahli  undang- undang  sepakat  menetapkan,  seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur  (baligh).  Baligh  berarti  sampai atau  jelas,  yakni  anak-anak  yang  sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang  dihadapi.  Pikirannya  telah  mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. 17 Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia,  baik  laki-laki  dan  perempuan maupun  antar  bangsa,  suku,  dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat, 13:
اًبوُعُش   ْمُكَٰنْلَعَجَو   ٰىَثنُأَو   ٍرَكَذ   نِّم   مُكَٰنْقَلَخ   اَّنِإ   ُساَّنلٱ   اَهُّيَأَٰٓي ٌميِلَع  َهَّللٱ  َّنِإ  ْمُكٰىَقْتَأ  ِهَّللٱ  َدنِع  ْمُكَمَرْكَأ  َّنِإ آوُفَراَعَتِل  َلِئٓاَبَقَو ٌيرِبَخ
Artinya: “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya
17 Hasanain Haikal, “Analisis Yuridis Normatif dan Hukum  Islam  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  30-74/PUU-XII/2014  Tentang  Batas  Usia Perkawinan  Anak  (Perempuan),” Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. 2 (2015). H.351.
kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.”
Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah.  Siapa  yang  rajin  ibadah,  maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat  jenis  kelaminnya.  Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian  dan  ketakwaannya  kepada Allah SWT. 18
Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur’an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk  diskriminasi  dan  penindasan, termasuk  diskriminasi  seksual,  warna kulit,  etnis  dan  ikatan-ikatan  primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis Al-Qur’an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,  namun  ternyata  dalam tatanan implementasi seringkali prinsip- prinsip tersebut terabaikan. 19
Satu  diantara  perspektif  gender dalam al-Qur’an tidak sekedar mengatur keserasian  relasi  gender,  hubungan  laki- laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat, tetapi lebih dari itu al Qur’an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro-kosmos  (manusia),  makrokosmos (alam),  dan  Tuhan.  Konsep  berpasang-
18 Sarifa  Suhra,  “Kesetaraan  Gender  Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam,” Jurnal Al-Ulum 13, No. 2 (2013). H. 374.
19 Sarifa  Suhra,  “Kesetaraan  Gender  Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam,” H. 374
pasangan (azwâj) dalam al-Qur’an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang  QS.  Al-Syura:  11,  dan  tumbuh- tumbuhan QS. Thaha: 53. Bahkan kalangan sufi  menganggap  makhluk-makhluk  juga berpasang-pasangan. 20
Berbicara  tentang  kesetaraan  antara laki-laki dan perempuan berkaitan juga dengan ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam. Kesetaraan juga merupakan salah  satu  prinsip  hak  asasi  manusia, yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai  mahkluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh  negara,  hukum,  Pemerintah,  dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  Beberapa  negara  di  dunia memiliki aturan tentang batas usia minimal perkawinan  yang  setara  antara  laki-laki dan perempuan yakni 18 tahun. Negara- negara  tersebut  antara  lain  Mesir,  Irak, Albania, Yordania, Oman, Maroko, Tunisia, dan Uni Emirat Arab. Sementara, Algeria mengatur batas usia minimal perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan sama  seperti  Indonesia  yakni  19  tahun. Kesetaraan ini pada dasarnya telah sesuai dengan amanat konsitusi khususnya Pasal 27  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada  kecualinya.”  Kemudian  juga  sesuai dengan  UU  Pengesahan  Konvensi  Hak Sipil dan Politik, UU Pengesahan Konvensi Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya,  UU Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala
20 Muhyiddin Ibn ‘Arabi, Fushûsh al-Hikam (Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1980). H. 297-298.
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Berdasarkan pendapat jumhur fuqaha’ atau mayoritas ahli hukum Islam yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa  batas  usia  akil  baliq  sekitar  15 sampai  18  tahun.  Dari  perspektif  hukum Islam,  perbedaan  batas  usia  minimal perkawinan  yang  berbeda  antara  laki- laki dan perempuan menurut tidak bertentangan dengan hukum Islam apalagi batas  usia  minimal  perkawinan  tersebut telah berada pada usia akil baligh yang mengisyaratkan  bahwasannya  seseorang telah cakap hukum.
Kesetaraan batas usia minimal di  Indonesia  yakni  19  tahun  tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain  itu,  kesetaraan  usia  ini  juga  telah diterapkan di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim. Aturan batas  minimal  usia  perkawinan  dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat juga dianggap baik dan aman karena telah melampaui batas usia akil baligh sebagaimana pendapat dari para ahli hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dan hak asasi manusia.  Perbedaan  batas  usia  minimal perkawinan  bukanlah  menjadi  syarat sahnya pernikahan. Adapun rukun nikah  yakni  ada  mempelai  laki-laki,  ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi,  Wali  Nikah  Perempuan.  Syarat sah  menikah  berikutnya  adanya  Wali Nikah, Saksi Nikah, Ijab dan Qabul. Dalam rukun iman tersebut tidak ada yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan.  Oleh  sebab  itu,  dalam perspektik HAM tentang kesetaraan batas usia minimal masih terus dipertahankan.

## D. Kesimpulan
Undang-Undang  perkawinan  menga- tur tentang banyak hal, satu diantaranya yakni aturan mengenai batas usia mini- mal  perkawinan.  Perbedaan  batas  usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indo- nesia.  Berdasarkan  hal  tersebut,    aturan ini diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.  Berdasarkan peraturan  tersebut,  maka  batas  usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan disetarakan menjadi 19 tahun. Besarnya  peran  hukum  agama termasuk hukum Islam dalam hal perkawinan  di  Indonesia  membuat  perlu adanya kajian terkait kesetaraan batas usia  minimal  perkawinan.  Berdasarkan hasil kajian dalam tulisan ini, maka dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  kesetaraan batas usia minimal telah berkesuaian dengan hukum Islam. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang menyetarakan batas usia minimal perkawinan  laki-laki  dan  perempuan, menjadi  salah  satu  langkah  positif  di bagi  setiap  warga  negara  Indonesia tak terkecuali umat Islam untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam  hal  ini,  penulis  juga  berpendapat bahwa  perlu  adanya  revisi  pada  Pasal 15  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam, untuk menyesuaikan batas usia minimal perkawinan  dengan  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Arabi,  Muhyiddin  Ibn. Fushûsh al-Hikam . Beirut: Dâr al-Kitab al-Arabi, 1980.
Basyarahil,  Abdul  Aziz  Salim. Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan .  Jakarta: Gema Insani, 2004.
Farida,  Elfia. Implementasi prinsip Pokok Convention On The Elinination Of All Forms Discrimination againt Women (CEDAW) di Indonesia, MHH Jilid 40 No.10 Oktober 2011.
Fatma,  Yulia.  “Batasan  Usia  Perkawinan
Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan
Antar Negara
Muslim: Turki,  Pakistan, Maroko  dan Indonesia).” Jurnal Ilmiah Syari’ah 18, No. 2, Juli 2019.
Fuad,  Ahmad  Masfuful.  “Ketentuan Batas  Minimal  Usia  Kawin:  Sejarah, Implikasi  Penetapan  Undang-Undang Perkawinan.” Petita 1, No. 1, April 2016.
Haikal,  Hasanain.  “Analisis  Yuridis Normatif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014  Tentang  Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan).” Jurnal Pembaharuan Hukum 2,  No.  2,
2015.
Hatta,  Moh.  “Batasan  Usia  Perkawinan dalam  Perspektif  Ulama  Klasik  dan Kontemporer.” Al-Qānūn 19, No. 1, Juni
2016. Johny,  Ibrahim. Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif .  Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
Monks,  dkk. Psikologi Perkembangan . Yogyakarta: Gajahmada Press, 1992.
Muhammad,  Husen. Fikih Perempuan
Refleksi  Kyai  Atas  Agama  dan  Gender . Yogyakarta: LKIS, 2000.
Muhdlor,  A.  Zuhdi. Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk . Bandung: Al-Bayan, 1995.
Saebani, Beni Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia .  Bandung:  CV.  Pustaka Setia, 2011.
Shodikin,  Akhmad.  “Pandangan  Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” Mahkamah 9, No. 1, 1 Januari 2015.
Suhra,  Sarifa.  “Kesetaraan  Gender  Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Implikasinya Terhadap  Hukum  Islam.” Jurnal Al- Ulum 13, No. 2, 2013.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2006.
-