## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024

## PENCABUTAN IZIN PERSETUJUAN BANGUN GEDUNG (DI PERUM PERSADA SAYANG KOTA KEDIRI)
Oleh:
Suharto, Zainal Arifin, Sulfania Pramistiani suhartofh@uniska.kediri.ac.id

## Universitas Islam Kadiri

## Abstrak
Pencabutan  izin  persetujuan  bangun  gedung  ini  terjadi  di  Perum  Persada Sayang Kota Kediri, yaitu penertiban aset milik Dinas Kesehatan Pemprov Jatim di Jalan Veteran Kelurahan Mojoroto Kota Kediri akhirnya dilakukan pada 5 Juni 2023.  Nantinya  akan  dilakukan  pengembangan  RSUD  Dhaha  Husada  di  lokasi tersebut. Penertiban aset dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bersama  RSUD  Dhaha  Husada  dan  didampingi  oleh  Kejaksaan  Tinggi  Provinsi Jatim, beserta aparat gabungan dari TNI/Polri dan Satpol PP. Pencabutan izin ini dilakukan  oleh  pelaku,  individu,  atau  karena  putusan  pengadilan  yang  sudah berkekuatan hukum tetap. Dari sudut hukum izin merupakan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di dalam putusan pemerintah tertuang muatan yang kongkrit,  individual  dan  final.  Disisi  lain  perizinan  merupakan  kewenangan pemerintah yang semua perwujudannya merupakan bentuk pengaturan. Peraturan perizinan dapat merupakan pemenuhan persyaratan, kewajiban, maupun larangan. Apabila  perizinan  tidak  terpenuhi  maka  akan  berdampak  pada  izin  itu  sendiri. Fungsi  pemerintah  sendiri  adalah  kunci  hal  yang  sangat  penting  dalam pembangunan  yang  khususnya  dalam  penerbitan  Persetujuan  Bangunan  Gedung (PBG). Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap  masyarakat  untuk  mewujudkan  atau  harapan.  Pelayanan  pemerintah dalam  pemberian  izin  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  telah  berdasarkan pada  Undang-Undang  dan  peraturan  yang  berlaku  serta  asas-asas  umum  yang berlaku di pemerintahan yang baik dan dapat mensejahterakan masyarakat.
Kata Kunci : pencabutan izin, persetujuan bangun gedung

## Abstract
The  revocation  of  the  building  construction  approval  permit  occurred  at Perum Persada Sayang Kediri City, controlling assets belonging to the East Java Provincial Government Health Service on Jalan Veteran, Mojoroto Village, Kediri City was finally carried out on 5 June 2023. Later, the development of the Dhaha Husada  Regional  Hospital  will  be  carried  out  at  that  location.  Control  of  assets was  carried  out  by  the  East  Java  Provincial  Health  Service  together  with  Dhaha Husada  Regional  Hospital  and  accompanied  by  the  East  Java  Provincial  High Prosecutor's  Office,  along  with  joint  officers  from  the  TNI/Polri  and  Satpol  PP.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Revocation of this permit is revocation carried out by the perpetrator, individual, or  because  of  a  court  decision  that  has  permanent  legal  force.  From  a  legal perspective,  a  permit  is  a  decision  issued  by  the  government.  The  government's decision  contains  concrete,  individual  and  final  content.  On  the  other  hand, licensing is the authority of the government, all of which are forms of regulation. Licensing  regulations  can  include  fulfilling  requirements,  obligations  or prohibitions.  If  the  permit  is  not  fulfilled,  it  will  have  an  impact  on  the  permit itself.  The  function  of  the  government  itself  is  a  very  important  key  in development,  especially  in  the  issuance  of  Building  Approval  (PBG).  Building Approval  (PBG)  is  the  government's  responsibility  towards  the  community  to realize  their  hopes.  Government  services  in  granting  Building  Approval  (PBG) permits are based on applicable laws and regulations as well as general principles that apply in good government and can improve the welfare of the community.
Keywords : building construction approval, revocation of permits

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  menjelaskan  kepada  warga  negara  bahwa segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  tanah  sebagai  dari  bumi,  air,  udara  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  yang  ada  di    Indonesia  harus  dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.  Tanah  memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan  manusia.  Tanah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok  Agraria  (UUPA).  Kepastian  hukum  hak  atas  tanah  dapat  meliputi  aspek fisik,  yaitu  mengenai  letak  tanah,  luas  tanah,  dan  batas-batas  tanah  yang bersangkutan.  Tanah  yang  ditempati  seseorang  atau  masyarakat  tidak  dapat dibenarkan  bahwa  tanah  tersebut,  digunakan  atau  tidak  digunakan  untuk kepentingan pribadinya. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memperhatikan kepentingan perseorangan atau masyarakat yang menempati tanah tersebut. Tanah yang  ditempati  menjadi  kewajiban  untuk  memeliharanya  baik  yang  menjadi haknya  ataupun  bukan  haknya  melainkan  menjadi  beban  orang,  badan  hukum, instansi yang memiliki hubungan dengan tanah tersebut. 1
1 Anna  Triningsih  and  Zaka  Firma  Aditya,  “Pembaharuan  Penguasaan  Hak  Atas  Tanah  Dalam Perspektif  Konstitusi,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 8,  no.  3 (2019): 329, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.355.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Berdasarkan  ketentuan  pasal  6  UUPA  dapat  disimpulkan  bahwa  semua hak  atas  tanah  memiliki  fungsi  sosial.  Pasal  18  dapat  disimpulkan  bahwa  tanah dapat  dijadikan  kepentingan  umum,  termasung  kepentingan  bangsa  dan  negara dan  serta  untuk  kepentingan  rakyat,  hak-hak  tanah  dapat  dicabut  oleh  instansi, Pemerintah  Kota  (Pemkot)  dan  Pemerintah  Provinsi  (Pemprov)  dengan memberikannya  ganti  rugi  kepada  masyarakat  yang  menempati  tanah  tersebut yang  sudah  diatur  dalam  Undang-undang.  Hak-hak  yang  melekat  diatas  tanah sesuai dengan pasal 16 ialah :
a. Hak Milik Atas Tanah
b. Hak Guna Usaha
c. Hak Guna Bangunan
d. Hak Pakai
e. Hak Sewa Bangunan
f. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan
Berdasarkan  ketentuan  pasal  35  ayat  (1)  UUPA  “Hak  Guna  Bangunan adalah  hak  untuk  mendirikan  dan  mempunyai  bangunan-bangunan  atas  tanah yang  bukan  miliknya  sendiri,  dengan  jangka  waktu  paling  lama  30  tahun”.  Dari jangka  waktu  Hak  Guna  Bangunan  (HGB)  dapat  diperpanjang  dengan  jangka waktu paling lama 30 tahun. Pencabutan Izin Persetujuan Bangun Gedung (PBG) hak untuk mendirikan bangunan yang bukan diatas tanahnya dan bukan miliknya sendiri  dangan  jangka  waktu  dan  peraturan  yang  sudah  disepakati  bersama  telah ditentukan dalam Undang-Undang. Apabila bangunan tersebut yang berdiri diatas tanah yang bukan miliknya sudah habis masa dan tidak diperpanjang berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  1996  Tentang  Hak Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  wajib  membongkar  bangunan  dan mengosongkan bangunan serta benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanahnya ke Negara dalam  keadaan kosong selambat-lambatnya satu  tahun sejak hapusnya Hak Guna Bangunan. 2
2 Jonathan D. Linton et al., “Muhammad Muslimin, Implementasi Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Atas Tanah Di Kota Palembang,” Sustainability (Switzerland) 14,

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diubah menjadi  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  16  Tahun  2021  tentang  Persetujuan Bangun Gedung (PBG) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Pengganti Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja,  perubahan  tersebut  untuk  mendorong  pelayanan  yang  lebih optimal  seperti  perizinan,  mempermudah  akses  dengan  memanfaatkan  teknologi dan  transparasi  pelayanan.  Dari  perubahan  Undang-Undang  tersebut  memiliki beberapa  perbedaan.  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  untuk  mendapatkan  izin harus  mengurus  izin  terlebih  dahulu  baru  bisa  untuk  mendirikan  gedung, sedangkan Persetujuan Bangun Gedung (PBG) bisa langsung membangun gedung sampai  menunggu  proses  surat  perizinan  keluar.  Salah  satu  yang  termasuk sengketa tanah yaitu pencabutan izin persetujuan bangun gedung (PBG). Sengketa ini  terjadi  dimasyarakat  yang  sebelumnya  sudah  disetujui  oleh  pemkot  ataupun pemprov.  Persetujuan  bangun  gedung  (PBG)  ini  dibuat  untuk  membangun perumahan  yang  sudah  disetujui  sebelumnya.  Akan  tetapi  tanah  ini  diambil kembali  oleh  pemerintah  kota  (pemkot)  dan  pemerintah  provinsi  (pemprov). Kejadian  ini  menimbulkan  sengketa  yang  harus  diselesaikan  di  Pengadilan Negeri,  Pengadilan  Tinggi  Negeri,  dan  ditingkat  Kasasi  Mahkamah  Agung. Sebenarnya  permasalahan  ini  bisa  diselesaikan  secara  kekeluargaan  agar  tidak berlarut-larut di Pengadilan. 3
Fungsi  pemerintah  sendiri  adalah  kunci  hal  yang  sangat  penting  dalam pembangunan  yang  khususnya  dalam  penerbitan  Persetujuan  Bangunan  Gedung (PBG). Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap  masyarakat  untuk  mewujudkan  atau  harapan.  Pelayanan  pemerintah dalam  pemberian  izin  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  telah  berdasarkan
no. 2 (2020): 1–4, http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable procurement practice.pdf%0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public- procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideIntegrat ingSustainabilit.
3 P  B  G  Octari  Anggraini,  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  Jurusan  Ilmu  Politik  Dan  Pemerintahan Fakultas  Hukum  Universitras  Jambi,  2023.Di  and  Kota  Jambi,  “Transisi  Pelaksanaan  Peraturan Izin Mendirikan Bangunan ( Imb ) Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung,” 2023.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
pada  Undang-Undang  dan  peraturan  yang  berlaku  serta  asas-asas  umum  yang berlaku  di  pemerintahan  yang  baik  dan  dapat  mensejahterakan  masyarakat. Persetujuan  Bangunan  Gedung  adalah  perizinan  yang  diberikan  kepada  pemilik atau  masyarakat  yang  memiliki  bangunan  gedung  untuk  mendirikan  bangunan baru,  mengubah,  memperluas,  mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan  gedung yang sudah berdiri kokoh sesuai dengan standart teknis bangunan gedung. Untuk dapat  memperoleh  PBG,  pemilik  bangunan  harus  memenuhi  persyaratan- persyaratan tersebut yang pertama yaitu mempunyai dokumen rencana teknis dan disertakan  dokumen  bukti  perkiraan  biaya  kontruksi  bangunan.  Selain  itu  juga, syarat  yang  lainnya  adanya  kelengkapan  dokumen  berupa  perkiraan  biaya-biaya pelaksanaan  kontruksi.  Setelah  memenuhi  semua  persyaratan  yang  telah disepakati  kemudian  dokumen-dokumen  tersebut  diajukan  kepada  pemerintah untuk  memperoleh  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  sebelum  melakukan kontruksi.  Selanjutnya  kenapa  disebut  PBG  adalah  pesoalan  ini  berada  pada kesalahan  kontruksi  dan  gambar  bangunan,  masalah  ini  menjadi  memperlambat kontruksi  dan  bisa  mengajukan  persyaratan  kembali.  Persetujuan  Bangunan Gedung  (PBG)  membutuhkan  mekanisme  yang  panjang  serta  waktu  yang  lama dan serta berokrasi yang lambat. 4
IMB  telah  diganti  dengan  PBG.  PBG,  yang  merupakan  singkatan  dari Persetujuan  Bangunan  Gedung,  adalah  pengganti  IMB  setelah  diubah  melalui Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  16  tahun  2021.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang  diberikan  kepada  pemilik  bangunan  untuk  membangun  baru,  memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai teknis Bangunan Gedung. Persetujuan  Bangunan  Gedung  adalah  izin  yang  diberikan  oleh  pemerintah setempat  kepada  pemilik  atau  pengembang  properti  sebelum  memulai  proses pembangunan gedung. Persetujuan ini mengacu pada tahap awal persetujuan yang diperlukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan gedung sesuai dengan
4 Indri  Hadisiswati,  “Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Atas  Tanah,” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2014), https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.118-146.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
ketentuan  tata  ruang,  peraturan  zonasi,  dan  regulasi  teknis  lainnya.  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah  kepada  individu  atau  entitas  yang  ingin  memulai  proyek  pembangunan suatu  bangunan.  IMB  merupakan  bentuk  persetujuan  legal  yang  menunjukkan bahwa  proyek  konstruksi  telah  memenuhi  persyaratan  hukum,  peraturan  zonasi, dan  standar  keselamatan  yang  berlaku.  Proses  pemberian  IMB  melibatkan evaluasi rencana, pemeriksaan lapangan, dan akhirnya penerbitan izin jika semua persyaratan terpenuhi. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merujuk pada tahap dimana  pihak  berwenang,  biasanya  Dinas  Perizinan  atau  instansi  terkait,  menilai dan  memberikan  persetujuan  atas  rencana  pembangunan  suatu  bangunan.  Proses PBG melibatkan pemeriksaan rencana teknis, pemeriksaan desain, serta penilaian kelayakan dari sudut pandang konstruksi dan arsitektur. 5
Persetujuan  Bangunan  Gedung  melibatkan  penilaian  awal  terhadap rencana desain dan perencanaan pembangunan gedung. Pemerintah setempat akan memeriksa  apakah  rencana  tersebut  memenuhi  persyaratan  struktural,  arsitektur, keselamatan,  dan  lingkungan  yang  berlaku.  Pada  tahap  ini,  kesesuaian  rencana dengan  tata  ruang  dan  dampaknya  terhadap  lingkungan  sekitar  dievaluasi  secara prinsipil.
Masyarakat  yang  akan  melakukan  pembangunan  gedung  harus memperoleh  keterangan  melalui  RT,  Kelurahan,  Kecamatan,  dan  baru  masuk  ke Dinas  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  pelayanan  ini  untuk  (bangunan industri)  sedangkan  bangunan  biasa  atau  bukan  bangunan  indusri  dapat megajukan  ke  Dinas  Perumahan  Dan  Permukiman  (PERKIM).  Prosedur  yang sangat  panjang  dan  lama  ini  akan  menyita  banyak  waktu  yang  akan  harus dikeluarkan  oleh  pengguna  jasa.  Ketika  terjadi  kesalahan  dalam  kontruksi  dan gambar  akan  menyita  waktu  yang  sangat  lama.  Aparat  sendiri  pun  memproses masalah  ini  akan  lambat  dan  lama.  Tuntutan  dari  masyarakat  akan  bertambah
5 Ley 25.632, “Analisis Yuridis Terdahap Pembatalan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Putusan No. 30/B/2012/PT.TUN.MDN)” 4, no. 1 (2002): 186–95.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
banyak,  akan  tetapi  birokasi  izin  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  tidak pernah memberikan respons yang positif. 6

## RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1. Bagaimana  pencabutan  izin  Persetujuan  Bangun  Gedung  (di  Perum  Persada Sayang Kota Kediri)?
2. Bagaimana akibat hukumnya membangun gedung?

## PEMBAHASAN
1. Pencabutan  Izin  Persetujuan  Bangun  Gedung  (PBG)  (di  Perum  Persada Sayang Kota Kediri)
Pencabutan  izin  persetujuan  bangun  gedung  ini  terjadi  Di  Perum  Persada Sayang Kota Kediri. Yaitu penertiban aset milik Dinas Kesehatan Pemprov Jatim di  Jalan  Veteran,  Kelurahan  Mojoroto,  Kota  Kediri  akhirnya  dilakukan,  Senin  5 Juni  2023.  Nantinya  akan  dilakukan  pengembangan  RSUD  Dhaha  Husada  di lokasi tersebut. Penertiban aset dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur  bersama  RSUD  Dhaha  Husada  dan  didampingi  oleh  Kejaksaan  Tinggi Provinsi  Jatim,  beserta  aparat  gabungan  dari  TNI/Polri  dan  Satpol  PP.  Sebanyak 26  kavling  menjadi  sasaran  penertiban  petugas  yang  tediri  dari  4  kavling  lahan kosong, dua kavling telah dibongkar oleh penghuninya. Sementara sisanya masih berupa bangunan yang kurang lebih masih dihuni 18 kepala keluarga (KK).
6 Diki  Yanto,  Mutia  Evi  Kristhy,  and  Kiki  Kristanto,  “Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Implementasi Penerbitan  Ijin  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (Pbg)  Dalam  Perspektif  Azas-Azas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Kabupaten  Katingan,” Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH) 8,  no.  1 (2022): 252–72, https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44215.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Direktur RSUD Dhaha Husada dr. Darwan Triyono mengatakan, penertiban ini menjadi langkah akhir dari seluruh upaya sosialisasi dan mediasi kepada yang telah  terlaksana  sejak  tahun  2015.  Menurutnya,  sosialisasi  telah  melaksanakan pada  14  April  2015,  bertempat  di  Dinas  PU  Bina  Marga  Kediri  Provinsi  Jatim. Lalu  pada  26  April  2016  dilakukan  di  RS  Kusta  Kediri.  Kemudian  pada  8-12 Oktober  2018  dilakukan  sosialisasi  dengan  mendatangi  masing-masing  rumah warga.  Sosialisasi  kembali  dilakukan  di  RS  Kusta  pada  18  Desember  2022  di Kantor  Kejaksaan  Negeri  Kota  Kediri.  “Pada  22  Desember  2022,  kunjungan kerumah  warga  beserta  3  pilar  desa.  Pada  27  Desember  2022,  bertempat  di Kejaksaan  Negeri  Kota  Kediri,  dan  audiensi  dengan  komisi  A  DPRD  Provinsi Jatim pada 8 Mei 2023,” ungkap dr. Darwan Senin siang.
Dijelaskan  bahwa  yang  menempati  kavling  tersebut  memiliki  surat perjanjian  sewa  tanah  dengan  Pemprov  Jatim  yang  berakhir  pada  tahun  2015. Kemudian  hanya  tiga  KK  yang  memperpanjang  surat  perjanjian  hingga  tahun 2018.  Sejak  tahun  2018  sudah  tidak  ada  perikatan  kembali  antara  warga  dengan pemilik (Pemprov Jatim). Dalam perjanjian sewa menyewa telah disepakati pada pasal 7, kewajiban PIHAK KEDUA poin D yang tertulis sebagai berikut :
“Mengembalikan  obyek  perjanjian  dalam  keadaan  kosong  seperti  bentuk semula dan merawat dengan baik serta tanpa beban biaya apapun apabila jangka waktu sewa menyewa ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi baik oleh PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak menanggung resiko atas biaya yang ditimbulkan akibat pengosongan dimaksud.
Selanjutnya,  perjanjian  sewa  menyewa  tersebut  secara  jelas  tertulis  bahwa warga  dilarang  untuk  menyewakan  /  mengontrakkan  kembali  kepada  pihak  lain, yang tertuang pada pasal 8 – larangan yang berbunyi sebagai berikut :
Selama masa sewa menyewa ini berlangsung, PARA PIHAK dilarang untuk memindahtangankan,  menyewakan  /  mengontrakkan  kembali,  menjaminkan  / mengendalikan  /  melakukan  transaksi  apapun  terhadap  objek  perjanjian  kepada pihak lama.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Perjanjian sewa menyewa tersebut juga dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh warga yang di dalamnya memuat salah satu pernyataan kesanggupan pada poin 5 & 6 sebagai berikut :
Bahwa  apabila  saya  melaksanakan  perubahan  bentuk  fisik  atas  tanah dimaksud,  maka  segala  perubahan  dan  atau  penambahan  bentuk  fisik  yang melekat tanah dimaksud menjadi hak milik Pemerintah Daerah Provinsi dan saya tidak  akan  menuntut  ganti  rugi  apapun  ataupun  biaya  pengganti  atas  segala biaya yang telah saya keluarkan. Bahwa saya bersedia untuk meninggalkan tanah dimaksud  tanpa  meminta  ganti  rugi  berupa  apapun  bilamana  masa  sewa  saya habis masa berlakunya.
“Upaya penertiban telah melalui prosedur dengan didahului pemberian surat teguran  dan  surat  peringatan  sejak  2010  April  2023  kemarin.”  Ujar  dr.  Darwan. Rencannya lokasi tersebut akan dimanfaatkan oleh RSUD Dhaha Husada sebagai pengembangan rumah sakit.
Cerita  diatas  adalah  kronologi  dari  kasus  Perum  Persada  Sayang  Kota Kediri  yang  saat  ini  kasus  tersebut  masih  berada  di  tingkat  kasasi.  Karena  dari pihak  penggugat  yaitu  warga  Perum  Persada  Sayang  Kota  Kediri  masih menginginkan  ganti  rugi  senilai  Rp.10,25  miliar.  Penjelasan  dari  kuasa  hukum penggugat  yaitu  “nominal  yang  mereka  minta  adalah  sebesar  10  miliar  plus Rp.250 juta. Saya hitung dari resume berjumlah 17 (bangunan), warga sudah siap membawa  resumenya  tadi,  sudah  saya  serahkan  ke  hakim  mediator  dan  juga kepada kuasa hukum  tergugat  satu”. Resume tersebut  kenapa diserahkan kepada tergugat  satu,  karena  agar  dibuat  pertimbangan  tuntutan.  Dari  kasus  ini  di menangkan oleh Pemprov Jatim.
Untuk  diketahui,  gugatan  dari  penggugat  dilayangkan  sebanyak  13  KK warga  yang  bermukim  di  Perumahan  Persada  Sayang  Kota  Kediri.  Dari  pihak penggugat  mereka  menggugat  Pemprov  Jatim  Penggusuran  yang  menimpa mereka  dilakukan  tanpa  kompensasi  kepada  warga  yang  terdampak.  Padahal warga  perum  tersebut  sudah  puluhan  tahun  menempati  lahan  milik  negara tersebut.  Masyarakat  diperum  persada  sayang  kota  kediri  sudah  menempati selama  38  tahun.  Tanah  yang  ditempati  masyarakat  seluas  5.556  meter  persegi

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
tanah  tersebut  akan  dilakukan  penggusuran  untuk  perluasan  Rs.  Dhaha  Husada yang berada diselehnya perumahan persada sayang kota kediri.
“Pada  tahun  1985  dilanjutkan  pengukuran  dan  pembagian  kavling  per meternya  serta pemetaan lokasi. Setelah 1985 turunlah sertifikat hak pakai pada luas lahan 5.556 meter persegi”. Jelasnya. “bervariasi setiap tahun (nilai retribusi), bisa  bertambah  kita  ikut  saja,  mulai  dari  Rp60.000,  Rp100.000,  sampai Rp300.000,”  paparnya.  Dari  pembeberan  Pak  Putut  selaku  pengacara  dari  pihak penggugat  “sebenarnya  tidak  ada  masalah  sampai  2014  itu,  kita  baik-baik  saja. Masalah  muncul  ramai  sampai  seperti  ini  karena  perubahan  RS  Kusta,  yang sekarang  beralih  nama  jadi  RSU  Dhaha  Husada,  lahan  PU  diminta  RSU  untuk menambah perluasan bangunan”.
Hingga akhirnya terbilah SK (Surat Keputusan) dari Gubernur Jawa Timur tentang  pengalihan  lahan  yang  luasnya  5.556  meter  persegi  tersebut  ke  RSU Dhaha  Husada.  Meskipun  sudah  ada  peringatan  masyarakat  dari  perumahan persada  sayang  masih  tetap  bersikukuh  bertahan.  Pada  peringatan  tersebut  kalau tidak diindahkan akan ada konsekuensi hukumnya. Dari pihak rumah sakit masih menutup diri perihal kasus ini. Pada saat ditemui pada hari Rabu (17/5/2023) pagi, pihak  keamanan  RS  menyebut  direktur  RSU  Dhaha  Husada,  Darwan  Triyono, masih  mengoprasi  pasien  dan  enggan  untuk  diganggu.  Sementara  dari  pihak humas  RSU  Dhaha  Husada  juga  enggan  untuk  ditemui  dengan  dalih  rapat,  dan disuruh kembali lagi pada keesokan harinya.
Pada saat kasus ini bergulir di Pengadilan Negeri Kota Kediri dimenangkan oleh  pihak  Tergugat.  Akan  tetapi  dari  pihak  Tergugat  mengajukan  banding  ke Pengadilan  Tinggi  Jatim,  tetapi  juga  dimengkan  oleh  pihak  Tergugat.  Setelah putusan masih melakukan perlawanan ke Kasasi Mahkamah Agung untuk Kasasi. Dari  kuasa  hukum  warga  Perumahan  Persada  Sayang  Kota  Kediri  mengatakan bahwa “sudah saya nyatakan (kasasi) tiga hari lalu” kata Jehandu kuasa hukum 13 Kartu Keluarga (KK) yang bersengketa dengan Pemprov.
Menurut  Jehandu,  sebelum  melakukan  kasasi  pihaknya  telah  mencoba alternatif  yaitu  dengan  cara  memberi  surat  kepada  Gubernur  Jatim.  Pesan  yang disampaikan adalah untuk mengajak musyawarah untuk mencari solusi. Sehingga

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
tidak berperkara di Pengadilan. Setelah memberi surat tetapi tidak ada respon atau tanggapan, jadi kami menyatakan kasasi. Pada saat kasasi meminta ganti rugi atas bangunan  yang  berdiri  diatas  tanah  aset  Pemprov.  Menurutnya,  warga  tidak menolak apabila berpindah tempat. Hanya saja warga memperjuangkan ganti rugi. Kata Jehandu sealku kuasa hukum dari warga “saat ini masih menyusun memori kasasi,  untuk  materinya  hampir  sama  dengan  memori  banding”.  Kasidatun Kejaksaan  Negeri  (Kejari)  Kota  Kediri  Endro  Riski  Erlazuardi  melalui  Nurhadi membenarkan bahwa perkara masih berlanjut. Perkara ini tidak terlepas dari tidak dikabulnya banding yang diajukan oleh penggugat.
Dari Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Negeri Kediri bahwa kasus  ini  akan  berlanjut  sampai  Mahkamah  Agung  (Kasasi).  Pada  saat penggusuran  warga  harus  mengosongkan  bangunannya  dan  warga  harus  pindah tempat.  Setelah  dikosongkan  dan  setelah  warga  pindah  dipasang  garis  polisi sebagai  tanda  bahwa  warga  tidak  boleh  menempati  kembali  banguna  tersebut. Pihak  Rumah  Sakit  Dhaha  Husada  menyatakan  akan  ada  pembongkaran  pada bangunan  tersebut.  Hal  itu  akan  dilakukan  setelah  keluar  putusan  dari  sidang gugatan yang dilayangkan oleh warga.
Warga tetap mengajukan kasasi dengan meminta ganti rugi yang nialinya 10 miliar plus 250 juta. Nilai ganti rugi dihitung berdasarkan dari bentuk dan jumlah bangunan dan didirikan  oleh masing-masing warga. Pada saat mediasi  digelar di PN  Kota  Kediri  secara  tertutup.  Pada  saat  mediasi  hanya  dihadiri  oleh  kuasa hukum  tergugat  satu  yaitu  Pihak  Sekretariat  Biro  Hukum  Sekda  Pemprov  Jatim. Sedangkan  dari  pihak  tergugat  dua  yakni  Pihak  Dinas  Kesehatan  (Dinkes) Pemprov  Jatim,  kata  Agustinus  tidak  hadir.  Sementara  itu  dari  pihak  Sekretariat Biro  Hukum  Sekda  Pemprov  Jatim  saat  dimintai  keterangan  dari  wartawan menolak berkomentar.
Pada  saat  penggusuran  melibatkan  400  personel  anggota  Satpol  PP  Jawa Timur, Polri, TNI, serta dibantu oleh Satpol PP Kota Kediri melihatkan aset milik Pemprov  Jatim  yang  hendak  dipakai  untuk  perluasan  RSU  Dhaha  Husada.  Di lokasi tersebut sejumlah massa melakukan penghadangan. Saat penertiban dimulai sejumlah massa dari PMII dan Warga Persada Sayang melakukan penghadangan.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Massa  yang  menghalang-halangi  membawa  banner  sambari  berorasi.  Situsi sempat  memanas,  namun  upaya  penhadangan  yang  dilakukan  petugas  yang dilakukan  itu  tidak  berlangsung  lama.  Para  petugas  berhasil  meredam  aksi tersebut.  Selanjutnya,  dari  sejumlah  massa  melakukan  dialog  bersama  untuk mencari  solusi  eksekusi  pengosongan  aset  milik  Pemprov  Jatim.  Saat  dialog berlangsung  sejumlah  personel  gabungan  melakukan  pengosongan  Aset  Milik Pemprov yang dihuni warga itu.

## 2. Akibat Hukumnya Membangun Gedung
Hukum  tidak  dapat  berdiri  sendiri  dan  membutuhkan  bantuan  dari beberapa  aspek  yang  lain  sehingga  hkum  dapat  digunakan  dalam  kehipuan bermasyarakat  dan  dapat  bekerja  dengan  baik.  Aspek  hukum  itu  diantaranya adaanya  aturan  hukum  yang  bersifat  memaksa  dan  oleh  lembaga  legislatif dirumuskan  dan  dituangkan  ke  dalam  suatu  aturan  perundang-undangan  yang tujuannya untuk seluruh masyarakat dan berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa  terkecuali.  Dalam  hal  melakukan  kontrol  terhadap  masyarakat  dalam  hal pembangunan, dilakukan pengendalian dari pembangunan tersebut dengan adanya aturan  setiap  pembangunan  harus  dilaksanakan  berdasarkan  izin,  berarti  setiap pembangunan yang terjadi harus melalui izin pemerintah. Adapun prosedur yang harus  dilakukan  oleh  seseorang  dari  mulainya  melakukan  permohonan  kepada pemerintah  diatur  secara  jelas  dan  sesuai  dengan  permintaan  izin  yang dibutuhkan. 7
Izin  adalah  suatu  keputusan  administrasi  negara  yang  memperkenankan suatu  perbuatan  yang  pada  umumnya  dilarang,  tetapi  diperkenankan  dan  bersifat konkrit.  Izin  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  hal  mendukung pembangunan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang postitif terhadap aktivitas  pembangunan  itu  sendiri  terutama  di  wilayah  yang  terdampak  adanya pembangunan  tersebut.  Penerbitan  izin  diberikan  kepada  pemohon  izin  oleh pemerintah  yang  bertujuan  agar  pembanguna  yang  terjadi  berada  dalam  kontrol
7 Fachrizal  Afandi,  “Penelitian  Hukum  Interdisipliner  Reza  Banakar:  Urgensi  Dan  Desain Penelitian Sosio-Legal,” Undang: Jurnal Hukum 5, no. 1 (2022): 231–55, https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
dan  pengawasan  pemerintah  sehingga  keadaaan  aman  dan  tertib  bisa  diciptakan, dan  berkembangnya  bangunan  liar  tanpa  izin  bisa  dicegah  dan  dihindari.  Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara karena izin dikeluarkan oleh pejabat  tata  usaha  negara,  karena  izin  melaksanakan  fungsi  untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintah  baik  di  segala  tingkat  mulai  dari  tingkat daerah  hingga  tingkat  pusat  dengan  selalu  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Hukum  memegang  peranan  penting  dalam  usaha  menjembatani  dan digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah  secara  adil,  serta  diharap  mampu mencegah munculnya masalah dalam penyelenggaraan pemerintah yang berada di daerah.  Kontrol  hukum  tidak  hanya  berlaku  jika  ada  masalah,  melainkan  juga diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Terutama dalam hal menerbitkan izin mendirikan bangunan, karena dalam kenyataannya, beberapa pemohon  izin  mendirikan  bangunan  bahkan  tidak  mempedulikan  aturan  yang berlaku  di  suatu  daerah  perihal  aturan  pendirian  bangunan  karena  hal  ini  tidak dapat  lepas  dari  pengawasannya.  Hal  inilah  yang  kerap  kali  menjadi  masalah, karena  pemerintah  daerah  memberikan  izin  dan  bahkan  mengeluarkan  izin terhadap bangunan yang seharusnya secara data tidak layak diberikan izin karena struktur  bangunan  mereka  menyalahi  aturan  yang  ada  dalam  Perda  26  Tahun 2013.  Undang-Undang  Dasar  1945  memuat  megenai  pembangunan  nasional untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  apabila  diteliti  lebih  dalam  pada hakikatnya  yang  dimaksud  merupakan  pembangunan  manusia  demi  tercapainya pembangunan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 8
Bangunan  menjadi  ruang  bagi  masyarakat  untuk  melaksanakan  kegiatan mereka,  dalam  membentuk  karakter,  bertahan  hidup  dan  menemukan  jati  diri mereka  sehingga  semua  orang  dari  berbagai  kalangan  membutuhkan  bangunan, oleh karena itu diperlukan suatu aturan mengenai penyelenggaraan pembangunan itu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan kelangsungan hidup mereka dalam meningkatkan  taraf  hidup,  sekaligus  untuk  mewujudkan  bangunan  yang
8 Abrahan  Ethan  Martupa  and  Sahat  Marune,  “Metamorfosis  Metode  Penelitian  Hukum: Mengarungi  Eksplorasi  Yang  Dinamis,” Civilia:  Jurnal  Kajian  Hukum  Dan  Pendiidkan Kewarganegaraan 2, no. 4 (2023): 73–81, http://jurnal.anfa.co.id.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
fungsional  bagi  kebutuhan  masyarakat  banyak  dan  lingkungannya.  Undang- Undang  No.  28/2002  tentang  Bangunan  Gedung  mengatur  fungsi  bangunan gedung,  persyaratan  bangunan  gedung,  penyelengaraan  bangunan  gedung, termasuk  di  dalamnya  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  pemilik  dan pengguna  bangunan  gedung  pada  setiap  tahap  yang  dilakukan  untuk  melakukan penyelengaraan  bangunan  gedung,  ketentuan  tentang  peran  masyarakat  dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksinya. Keseluruhan dari tujuan dan maksud dari  adanya  aturan  tersebut  dilandasi  oleh  asas  kemanfaatan,  keselamatan, keseimbangan  dan  keserasian  bangunan  gedung  dengan  lingkungan  dan masyarakat yang membutuhkannya. 9
Dengan  adanya  undang-undang  yang  mengatur  hal  ini,  segala penyelenggaraan  bangunan  gedung  yang  termasuk  pembangunan  maupun pemanfaatan  yang  dilakukan  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  swasta,  masyarakat,  dan  oleh  pihak  asing,  wajib mematuhi  seluruh  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Bangunan. Hal  yang  paling  utama  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk  membantu melakukan  pembinaan  bangunan,  salah  satunya  dengan  bagaimana  Pemerintah Daerah  memberikan  keringanan  biaya  izin  mendirikan  bangunan  untuk  semua lapisan  masyarakat  dan  mengacu  kepada  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).
Keringanan  itu  dimaksudkan  agar  uang  yang  dikeluarkan  oleh  pemohon harus benar-benas sesuai dengan izin yang akan  mereka dapatkan, namun  dalam prakteknya hal inilah yang menjadi celah bagi segelintir orang untuk mendapatkan keuangan, terutama dalam hal memuluskan permintaan mereka dengan membayar lebih  kepada  salah  satu  bagian  dari  birokrasi  pemerintah  yang  menjadi  bagian organ  pemerintah  yang  melakukan  pengaturan,  pemberdayaan  dan  pengawasan penyelengaraan  pembangunan.  Izin  Mendirikan  Bangunan  dan  Izin  Pengunaan diperlukan  untuk  megontrol  laju  pembangunan  dan  menjadi  acuan  apabila  di masyarakat  ditemukan  sengketa  dengan  pihak  lain  setelah  sebuah  bangunan
9 Hariansi  Panimba  Sampebulu,  “Penegakan  Hukum  Pemberian  Izin  Mendirikan  Bangunan,” Mimbar Keadilan 12, no. 2 (2019): 238, https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2534.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
selesai  dikerjakan  dan  sudah  menjadi  sebuah  bangunan,  oleh  karena  itu  penting sekali  untuk  memprhatikan  dari  mulainya  direncanakan  untuk  melakukan pembangunan  untuk  mencari  tahu  mengenai  mengenai  status  tanah  yang bersangkutan. 10
Wewenang  yang  dimiliki  oleh  hukum  administrasi  untuk  memberlakukan sanksi  sangat  dominan,  oleh  karena  pada  hakekatnya  manfaat  yang  diberikan kepada  pejabat  pemerintah  dilengkapi  dengan  kekuasaan  mengatur  dan mengontrol.  Di  dalam  menjalankan  fungsi  mengatur  yang  melekat  kepadanya, pejabat  pemerintah  dalam  hal  ini  memaparkan  unsur  “pemaksa”,  agar  peraturan hukum yang dibentuk dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Sanski digunakan untuk  mewujudkan  penegakan  hukum,  terhadap  suatu  ketentuan  yang  biasanya berisi suatu larangan atau yang mewajibkan dan juga diharapkan menjadi efek jera sehingga  menjadi  contoh  bagi  masyarakat  lainnya  untuk  tidak  mengulangi  hal tersebut. 11

## KESIMPULAN
1. Pencabutan izin persetujuan bangun gedung di Perum Persada Sayang di Jalan Veteran,  Kelurahan  Mojoroto,  Kota  Kediri.  Sudah  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2002  Tentang  Bangun  Gedung  diubah  menjadi Peraturan Pemerinta (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangun Gedung  (PBG)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  Tentang  Cipta  Kerja.  Dalam  penyelesaiannya  yang  dilakukan  di Pengadilan  Negeri  Kota  Kediri,  tingkat  banding  di  Pengadilan  Tinggi Surabaya, dan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.
10 Reksa  Ahmadi  Kurniawan,  “Analisis  Yuridis  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara Surabaya Mengenai Pencabutan Izin Pemakaian Tanah,” Novum: Jurnal Hukum 7, no. 30 (2020): 83, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/31113/32718.
11 A Bella and M A Firdaus, “Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kawasan Lingkungan Tepi Sungai Di Kota Banjarmasin,” Jtam Fh 1, no. 2 (2023): 88–98, https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/13%0Ahttps://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jt amfh/article/download/13/9.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
2. Pencabutan izin persetujuan bangun gedung di Perum Persada Sayang di Jalan Veteran,  Kelurahan  Mojoroto,  Kota  Kediri.  Ada  hambatan-hambatan  dalam proses  penyelesaian  diantaranya  dalam  pengosongan  bangunan  dan  pada  saat di pengadilan mungkin ada yang tidak hadir karena ada halangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. JURNAL
Afandi, Fachrizal. “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain  Penelitian  Sosio-Legal.” Undang:  Jurnal  Hukum 5,  no.  1  (2022): 231–55. https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255.
Bella,  A,  and  M  A  Firdaus.  “Pengaturan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Pada Kawasan Lingkungan Tepi Sungai Di Kota Banjarmasin.” Jtam Fh 1, no. 2 (2023):
88–98. https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/view/13%0Ahttps://jtamfh.u lm.ac.id/index.php/jtamfh/article/download/13/9. Hadisiswati,  Indri.  “Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Hak  Atas Tanah.” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2014). https://doi.org/10.21274/ahkam.2014.2.1.118-146. Kurniawan,  Reksa  Ahmadi.  “Analisis  Yuridis  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha  Negara  Surabaya  Mengenai  Pencabutan  Izin  Pemakaian  Tanah.”
Novum: Jurnal Hukum 7, no. 30 (2020): 83.
https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/31113/32718. Ley 25.632. “Analisis Yuridis Terdahap Pembatalan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan  (Studi  Kasus  Putusan  No.  30/B/2012/PT.TUN.MDN)”  4,  no.  1 (2002): 186–95.
Linton,  Jonathan  D.,  Robert  Klassen,  Vaidyanathan  Jayaraman,  Helen  Walker, Stephen  Brammer,  Rajeev  Ruparathna,  Kasun  Hewage,  et  al.  “Muhammad Muslimin,  Implementasi  Peningkatan  Hak  Guna  Bangunan  Menjadi  Hak Milik Atas Tanah Di Kota Palembang.” Sustainability (Switzerland) 14, no. 2
(2020):  1–4.  http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable  procurement practice.pdf%0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing- note-sustainable-public-
procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/Proc urementGuideIntegratingSustainabilit.
Martupa,  Abrahan  Ethan,  and  Sahat  Marune.  “Metamorfosis  Metode  Penelitian Hukum:  Mengarungi  Eksplorasi  Yang  Dinamis.”  Civilia:  Jurnal  Kajian Hukum  Dan  Pendiidkan  Kewarganegaraan  2,  no.  4  (2023):  73–81. http://jurnal.anfa.co.id.
Octari  Anggraini,  Prodi  Ilmu  Pemerintahan  Jurusan  Ilmu  Politik  Dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitras Jambi, 2023.Di, P B G, and Kota Jambi.  “Transisi  Pelaksanaan  Peraturan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (  Imb  ) Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung,” 2023.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200  E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.02 / Juli 2024
Sampebulu,  Hariansi  Panimba.  “Penegakan  Hukum  Pemberian  Izin  Mendirikan Bangunan.” Mimbar Keadilan
12, no. 2 (2019): 238. https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2534.
Triningsih,  Anna,  and  Zaka  Firma  Aditya.  “Pembaharuan  Penguasaan  Hak  Atas Tanah  Dalam  Perspektif  Konstitusi.”  Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional 8, no. 3 (2019): 329.
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.355.

## II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Yanto, Diki, Mutia Evi Kristhy, and Kiki Kristanto. “Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  Sebagai  Values  of  Law  Atas Pelayanan  Publik  Terhadap  Implementasi  Penerbitan  Ijin  Persetujuan Bangunan  Gedung  (Pbg)  Dalam  Perspektif  Azas  –  Azas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Kabupaten  Katingan.” Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) 8, no. 1 (2022): 252–72. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44215.