## TANTANGAN INTELIJEN DALAM KONTRA-TERORISME DI INDONESIA: SUATU PANDANGAN

## Emil Mahyudin
Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran email: emil.mahyudin@unpad.ac.id

## Abstract
The  September  11th  2001  attact  in  the  United  States  has  become  the  world’s  turning point, from how terrorism actors operate globally through networks to how states and international relations actors response towards it. This article about the challenges for intellegence  in  counter-terrorism  in  Indonesia  and  the  preventive  actions  needed especially in the use of information technollogy, as the form of detection effort and early warning for the terrors. Through the literature reviews, it is found that in practice the Indonesians intellegence activities are tend to not well organized from one institution to another  because  of  the  trust-deficit,  overlapping  activities  and  accuration  of intellegence,  and  the  lack  of  concrete  actions  in  eliminating  the  terrorism  threats  in cyber  sphere.  It  can  be  concluded  that  the  comprehensive  and  integrative  efforts  are needed  in  organizing  the  intelligence  in  Indonesia.  On  the  other  hand,  the  national strategy  on  counter-terrorism  in  cyber  area  through  the  comprehensive  use  of information technology on the cyber terrorism threats.
Keywords:  counter-terrorism,  cyber  security,  information  technology,  intellegence,

## terrorism

## Abstrak
Serangan  11  September  2001  di  Amerika  Serikat  menjadi  titik  balik  bagi  dunia,  baik dari bagaimana aktor-aktor terorisme beroperasi secara global melalui jaringan-jaringan, hingga  bagaimana  negara  dan  aktor-aktor  hubungan  internasional  merespons  aksi-aksi teror. Tulisan ini mengenai tantangan intelijen dalam kontra-terorisme di Indonesia dan aksi preventif yang diperlukan terutama pada penggunaan teknologi informasi, sebagai suatu  upaya  deteksi  dan  peringatan  dini  bagi  kewaspadaan  terhadap  aksi-aksi  teror. Melalui  telaah  kepustakaan,  ditemukan  bahwa  pada  praktiknya  kegiatan  intelijen Indonesia  cenderung  tidak  terkoordinasi  dengan  baik  antara  satu  lembaga  dengan lainnya  yang  disebabkan  oleh  adanya trust-deficit, tumpang  tindih  aktivitas  akumulasi dan  akurasi  intelijen,  serta  ketiadaan  aksi  konkret  untuk  mengeliminasi  ancaman  di ranah cyber .  Disimpulkan  bahwa  dibutuhkan  suatu  upaya  komprehensif  dan  integratif dalam  mengelola  intelijen  di  Indonesia.  Selain  itu,  suatu  strategi  nasional counter- terrorism dalam ranah cyber melalui penggunaan teknologi informasi yang menyeluruh dalam ranah cyber .
Kata Kunci : counter-terrorism , cyber security , intelijen, teknologi informasi, terorisme

## Pendahuluan
Terorisme telah bertransformasi menjadi ancaman global sejak serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Bila di masa sebelumnya aksi terorisme hanya melanda beberapa negara tertentu  dengan  skala  operasi  yang  terbatas,  saat  ini  aksi  terorisme  berpotensi  mengancam mayoritas  negara  di  dunia  lewat  skala  operasi  global.  Kemajuan  teknologi  informasi membuat  kelompok  teroris  lebih  mudah  dalam  berkomunikasi,  meskipun  semua  sarana komunikasi  yang  tersedia  senantiasa  berada  dalam  pengawasan  aparat  keamanan. Berkecamuknya  konflik  di  beberapa  negara  Arab  yang  dikenal  sebagai Arab  Spring turut menjadi ladang subur bagi persemaian terorisme, di mana para teroris dari berbagai penjuru dunia berdatangan ke sana untuk berjuang mencapai tujuannya (IHS, 2012).
Kini ancaman terorisme yang dihadapi oleh Indonesia telah berevolusi dibandingkan 16 tahun lampau. Para teroris telah melakukan regenerasi di mana jaringan generasi teroris terbaru kini memiliki keterkaitan  yang lebih kuat  dengan jaringan kelompok teroris global. Pergeseran  kepemimpinan  terorisme  global  dari  Al  Qaedah  ke  ISIS  mempengaruhi  pula jaringan terorisme di  Indonesia (IHS, 2015). Hal  tersebut menyebabkan jaringan kelompok teroris  di  Indonesia  kini  berbaiat  kepada  ISIS  (BBC,  2016).  ISIS  sendiri  sangat  intensif melakukan  penyebaran  dan  propaganda  ajarannya  lewat  media  sosial  di  internet  untuk menjaring  pengikut  baru  yang  dihadapkan  mampu  melaksanakan  serangan  di  wilayah masing-masing secara mandiri. (IHS Jane’s Intelligence Review, 2015: 8-13).
Konflik  di  Arab  yang  berimbas  pada  munculnya  ISIS  berimplikasi  pada  kian  besar dan  kompleknya  upaya  Indonesia  untuk  melaksanakan counter-terrorism .  Aksi  penegakan hukum  terhadap  para  teroris  di  Indonesia  dianggap  belum  diimbangi  dengan  keberhasilan program deradikalisasi (Kompas, 2016). Selain itu, dari aspek hukum peraturan perundang- undangan  Indonesia  yang  terkait  dengan  terorisme  dinilai  belum  mampu  mencakup  semua aspek  kegiatan  terorisme  (Antara,  2016).  Atau  dengan  kata  lain,  masih  ada  celah  dalam undang-undang terorisme yang dapat dimanfaatkan oleh para teroris guna lolos dari jeratan hukum.
Begitu  pula  dengan  peran  intelijen  dalam counter-terrorism ,  di  mana  masih  kuat pandangan bahwa komunitas intelijen Indonesia selalu mengalami intelligence failure dalam kasus  terorisme  (Setyawan,  2016).  Pandangan  demikian  selalu  muncul  apabila  terjadi  aksi terorisme, termasuk dalam kasus di kawasan M.H. Thamrin, Jakarta pada 14 Januari 2016. Makalah  ini  akan  mengulas  tentang  pandangan  tentang  tantangan  intelijen  dalam counter-
terrorism di  Indonesia,  di  mana  pembahasan  dibatasi  pada  kapasitas  dan  kapabilitas organisasi intelijen itu sendiri.

## Terorisme
Dewasa  ini  dunia  tengah  menghadapi  ancaman  terorisme,  termasuk  Indonesia.  Kelompok teroris telah melancarkan sejumlah serangan mematikan dengan jumlah korban besar untuk menegaskan tujuan politik mereka. Serangan itu terjadi baik di negara maju seperti Amerika Serikat,  Inggris dan Spanyol, maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia. Selain serangan 11 September 2001 di Washington DC dan New York, juga terjadi serangan teroris di Madrid pada 11 Maret 2004 dan London pada 7 Juli 2005. Begitu pula serangan teror di Indonesia  yang  terjadi  di  beberapa  tempat  sejak  2000  hingga  kini  dengan  jumlah  korban yang cukup signifikan.
Terorisme sesungguhnya adalah bagian dari perang. Seberapa buruk pun itu, perang adalah  bagian  dari  peradaban  manusia.  Perang  merupakan  upaya  terakhir  manusia  untuk mempertahankan hidup  mereka melalui tindakan kekerasan secara massal  yang melibatkan kekuatan  militer  dalam  jumlah  tertentu.  Terorisme  mempunyai  karakteristik  utama,  yaitu penggunaan  kekerasan  yang  meliputi  pembajakan,  penculikan,  bom  bunuh  diri,  dan  lain sebagainya (Winarno, 2011:171).
Lindemann  (2010)  dalam Causes  of  War:  The  Struggle  for  Recognition , mengungkapkan  bahwa  dalam  perang,  pihak  militer  berperan  sangat  penting  dalam menentukan tujuan, arah, strategi, operasi, taktik, dan itu  merupakan arena yang dilakukan dalam menunjang apa yang dinamakan keamanan nasional. Bagaimanapun juga, tujuan dari kerja  keras  dan  perjuangan  dalam  perang  adalah  untuk  mendapatkan  pengakuan,  terutama pengakuan secara politik, baik dengan alasan keberlanjutan maupun keamanan nasional.
Terorisme yang kini berkembang merupakan salah satu bentuk perang yang bersifat asimetris,  di  mana pihak teroris  yang secara kuantitas dan kualitas lemah dihadapkan pada aktor  negara  dengan  berbagai  cara  mencoba  mengeksploitasi  kelemahan  aktor  negara  agar posisi  mereka  lebih  kuat  lagi  guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Terorisme merupakan fenomena yang kompleks dan karenanya tidak ada penjelasan tunggal yang bisa menjawab motif tindakan terorisme secara memuaskan (Winarno, 2011:175).
Terorisme  sebagai  isu  keamanan  international  menuntut  kerjasama  antar  negara untuk  menghadapinya.  Sejumlah  organisasi  internasional  telah  mendefinisikan  terorisme
sesuai dengan kepentingan bersama mereka. Misalnya dalam The Agreement on Information Exchange  and  Establishment  of  Communication  Procedures yang  ditandatangani  oleh Indonesia,  Malaysia  dan  Filipina  ( The  Trilateral  Agreement )  pada  7  Mei  2002,  terorisme didefinisikan sebagai:
Any  act  of  violence  of  threat  thereof  perpetrated  to  carry  out  within  the  respective territories of the Parties or in the border area of any of the Parties an individual or collective  criminal  plan  with  the  aim  of  terrorizing  people  of  threatening  to  harm them  or  imperiling  their  lives,  honor,  freedoms,  security  or  rights  or  exposing  the environment or any facility or public or private property to hazards or occupying or seizing  them,  or  endangering  a  national  resource,  or  international  facilities,  of threatening  the  stability,  territorial  integrity,  political  unity  or  sovereignty  of independent States.
ASEAN  sendiri  pada  13  Januari  2007  menandatangani The  ASEAN Convention  on Counter  Terrorism (ACCT).  ACCT  mendefinisikan  teorisme  pada  berbagai  konvensi  PBB yang  mengkriminalisasikan  aksi  terorisme,  seperti Convention  for  the  Suppression  of Unlawful Seizure of Aircraft 1970 , Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the  Safety  of  Civil  Aviation  1971 dan Convention  for  the  Suppression  of  Unlawful  Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 .
Apabila  diteliti  lebih  jauh,  tidak  ada  definisi  tunggal  tentang  terorisme.  Sejauh  ini negara-negara  di  dunia  baru  sepakat  pada  empat  macam  kriteria  terorisme.  Kriteria  itu mencakup target, tujuan, motivasi dan legitimasi dari aksi terorisme tersebut. Sebagai contoh adalah PBB yang setidaknya memiliki dua definisi tentang terorisme.
Pertama,  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  No.1566  (2004)  yang  mendefinisikan terorisme  sebagai criminal  acts,  including  against  civilians,  committed  with  the  intent  to cause  death  or  serious  bodily  injury,  or  taking  of  hostages,  with the  purpose  to  provoke  a state  of  terror  in  the  general  public  or  in  a  group  of  persons  or  particular  persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act . (Azdema, 2015).
Kedua,  Panel  PBB  pada  17  Maret  2005,  mendeskripsikan  terorisme as  any  act "intended  to  cause  death  or  serious  bodily  harm  to  civilians  or  non-combatants  with  the purpose  of  intimidating  a  population  or  compelling  a  government  or  an  international organization to do or abstain from doing any act .” (Azdema, 2015).
Begitu  pula  dengan  sejumlah  negara  di  dunia,  mempunyai  definisi  masing-masing mengenai  terorisme.  Inggris  melalui  Terrorism  Act  2000  mendefinisikan  terorisme to
include  an  act  “designed  seriously  to  interfere  with  or  seriously  to  disrupt  an  electronic system ”. i Adapun  Amerika  Serikat  mempunyai  lebih  dari  satu  definisi  tentang  terorisme. Dalam Patriot Act 2001 aktivitas terorisme termasuk: (Azdema, 2015)
 threatening,  conspiring  or  attempting  to  hijack  airplanes,  boats,  buses  or  other vehicles.
 threatening,  conspiring  or  attempting  to  commit  acts  of  violence  on  any "protected" persons, such as government officials
 any  crime  committed  with  "the  use  of  any  weapon  or  dangerous  device,"  when the intent of the crime is determined to be the endangerment of public safety or substantial property damagerather than for "mere personal monetary gain
Sedangkan  FBI  yang  merupakan  salah  satu  penegak  hukum  Amerika  Serikat mendefinisikan terorisme sebagai The unlawful use of force or  violence against persons or property  to  intimidate  or  coerce  a  Government,  the  civilian  population,  or  any  segment thereof, in furtherance of political or social objectives . (Azdema, 2015).
Ketidaksepakatan  tentang  definisi  terorisme  juga  melingkupi  para  pakar.  Bahkan, ada pakar yang tidak secara khusus mendefinisikan terorisme, namun lebih mengemukakan pada  jenis,  tujuan  dan  ciri-ciri  terorisme.  Misalnya  adalah  Wilkinson  (2001:59)  yang membagi  terorisme  dalam  empat  bentuk.  Yaitu  terorisme  epifenomenal,  terorisme revolusioner, terorisme subrevolusioner, dan terorisme represif.
Menurut  Wilkinson,  terorisme  epifenomenal  adalah  terrorisme  tanpa  tujuan  yang jelas.  Adapun  terorisme  revolusioner  mempunyai  tujuan  khusus  yaitu  untuk  mengubah secara radikal suatu keadaan atau sistem. Sedangkan terorisme subrevolusioner adalah teror yang bertujuan untuk menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan tertentu. Selanjutnya terorisme represif adalah aksi teror yang menindas orang lain atau kelompok lain.

## Intelijen dan Teknologi Informasi
Dalam membahas  tentang counter-terrorism , salah satu  titik kritis adalah  bagaimana peran intelijen  di  dalamnya.  Sudah  menjadi  kehendak  semua  pihak  agar  serangan  intelijen  dapat digagalkan sejak dari tahap perencanaan dan persiapan, akan  tetapi bahkan intelijen negara maju  pun  yang  dilengkapi  dengan  sumberdaya  yang  besar  masih  tetap  saja  mengalami intelligence failure . Contoh kasus mutakhir akan intelligence failure adalah serangan teroris di  Paris  pada  13  November  2015. Intelligence  failure terjadi  pada  tingkat  Uni  Eropa walaupun  organisasi  itu  telah  mempunyai  mekanisme intelligence  sharing (IHS  Jane’s Intelligence Review, 2016: 8-13).
Intelijen  menurut  Kent  (1965)  adalah: “The  knowledge  which  our  highly  placed civilian and military men must have to safeguard the national warfare”. Sedangkan m enurut Laksamana  William  F.  Raborn:  “ Intelligence  is  refers  to  information  which  has  been carefully  evaluated  as  to  its  accuracy  and  significance” .  Perbedaan  antara  “intelijen”  dan “informasi”  terletak  pada  proses  evaluasi  terhadap  akurasi  dan assessing signifikansinya terhadap  keamanan  nasional  (Ransom,  1971:7).  Sebagaimana  diketahui,  intelijen memainkan  peranan  kunci  dalam  pengambilan  keputusan,  karena  masukan  dari  intelijen akan menentukan warna dari keputusan yang diambil.
Intelijen  sangat  identik  dengan  kerahasiaan,  termasuk  sumber  informasinya.  Akan tetapi menurut Laksamana Ellies M. Zacharias: “ 95 per cent of peacetime intelligence came from open source , 4 per cent from semi-open sources , and only 1 per cent , sometimes less , from  secret  agents” .  (Ransom,  1971:19).  Sedangkan  Letnan  Jenderal  Samuel  Wilson menyatakan bahwa:  “ ninety percent  of  intelligence come from open sources. The other ten percent, the clandestine work, is just the more dramatic” . (Friedman, 2004:285).
Tidak  berlebihan  untuk  menyatakan  bahwa  intelijen  adalah  pengetahuan  mengenai ancaman,  di  mana  ancaman  adalah  hasil  dari  perkalian  antara intention , capability dan circumstance . Apabila salah satu dari tiga elemen itu bernilai nol, berarti ancaman tidak ada. Dalam konteks counter-terrorism , kerjasama intelijen merupakan suatu spektrum yang telah berlangsung  lama.  Dewasa  ini,  kerjasama  intelijen  cakupannya  telah  diperluas  sehingga bukan saja untuk menghadapi aktor negara, tetapi pula aktor non negara. Melalui kerjasama intelijen,  diharapkan  pihak-pihak  yang  terlibat  kerjasama  dapat  secara  dini  mendeteksi munculnya  ancaman  sehingga  dapat  mengambil  langkah-langkah  pencegahan  sebelum ancaman itu terwujud, termasuk di dalamnya ancaman terorisme.
Salah  satu  kegiatan  dalam  kerjasama  intelijen  antar  negara  adalah intelligence sharing . Sharing dalam  kerjasama  intelijen  merupakan  sebuah  tantangan  tersendiri,  sebab hal  itu  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  telah  tercipta trust .  Masalah  tentang trust dalam kerjasama intelijen, pada dasarnya merupakan masalah klasik yang selalu muncul dari waktu ke  waktu.  Sparago  (2006)  menyatakan  bahwa,  “ In  order  for  intelligence  cooperation  to work, there must be an established trust between the governments and intelligence services ". Selanjutnya,  Sparago  menambahkan,  dalam  kerjasama  intelijen,  terdapat cost yang  harus ditanggung oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama itu. Salah satu cost itu adalah,
“ In order for intelligence cooperation to be mutually beneficial to all involved, there must be equal levels of sharing ”. (Sparago, 2006).
Adapun  Walsh  (2009:7)  mendeskripsikan  dengan  baik  menyangkut trust dalam information sharing . Walsh melihat intelijen sebagai komoditas, di mana states share out of mutual  interest  or  to  extract  things  like  foreign  aid  and  security  assurances. Selanjutnya Walsh berargumen bahwa: “ The secret nature of intelligence gives rise to two key problems . The “sellers” of intelligence can’t be sure that “buyers” will adequately protect what they receive,  and  “buyers”  cannot  be  sure  of  the  veracity  of  the  intelligence  they  get  from “sellers” . (Walsh, 2009:13).
Intelijen  tidak  bekerja  dalam  ruang  yang  vakum,  di  mana  kini  salah  satu  tantangan intelijen  adalah  bagaimana  merespon  terhadap  kemajuan  teknologi  informasi.  Dewasa  ini mayoritas  lembaga  intelijen  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  dunia  teknologi informasi,  karena  banyak  informasi  yang  dapat  digali  dari  domain cyber .  Tak  dapat dipungkiri,  kelompok  teroris  pun  memanfaatkan  domain cyber untuk  mencapai  tujuannya sebagaimana terlihat dalam kasus ISIS yang mengeksploitasi domain cyber .
Teknologi informasi pada dasarnya merupakan teknologi  yang berhubungan dengan pembuatan  ( generation ),  pencatatan  ( recording ),  distribusi  ( distribution ),  penyimpanan ( storage ),  representasi  ( representation ),  pengambilan  ( retrival ),  dan  penyebaran ( dissemination )  informasi (William dan Sawyer,  2011). Perkembangan teknologi  informasi sebagian berasal dari kegiatan-kegiatan penemuan bagi kepentingan pertahanan dan militer, seperti  komputer  yang  sejarahnya  terkait  dengan  upaya  Sekutu  memecahkan  kode-kode mesin  sandi  Enigma  Jerman  atau  internet  yang  pada  awalnya  merupakan  jaringan komunikasi internal Departemen Pertahanan Amerika Serikat.
Seiring  dengan  perjalanan  waktu,  kemajuan  teknologi  informasi  itu  dipergunakan secara luas pada sektor-sektor sipil. Penggunaan teknologi informasi pada berbagai macam sektor  kehidupan  manusia  pada  tingkatan  tertentu  ternyata  berdampak  negatif,  khususnya menyangkut  penyalahgunaan  teknologi  informasi  untuk  kepentingan  kriminal  maupun kepentingan  politik  yang  berbasis  kekerasan.  Dengan  kata  lain,  teknologi  informasi  kini telah  menjadi weapon  of  choice bagi  aktor-aktor  yang  lebih  lemah  guna  melancarkan serangan asimetris, termasuk teroris  di dalamnya.
Selain  aksi hacking ,  teknologi  informasi  khususnya  internet  saat  ini  dimanfaatkan pula  untuk  membangun  kekuatan  kelompok  teroris.  Sebagai  contoh  adalah  penyebaran
tulisan-tulisan keagamaan yang menyerukan penggunaan kekerasan kepada pihak lain yang dianggap tidak sepaham dalam situs-situs internet. Hal itu dipandang dapat melahirkan self radicalization yang    melahirkan lone  wolf yang  sangat  berpotensi  mengancam  keamanan nasional.  (IHS  Jane’s  Intelligence  Review,  2013).  Begitu  pula  dengan  penyebaran  tulisan- tulisan tentang bagaimana membuat bom dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar.
Dalam  konteks  kelompok  teroris,  ancaman  yang  ditimbulkan  olehnya  melalui penggunaan  teknologi  seperti  teknologi  informasi  tidak  dapat  dipandang  remeh.  Bisa  jadi dalam aksi mereka, korban yang jatuh tidak banyak. Akan tetapi aksi itu telah menimbulkan ketakutan yang menyebar di kalangan masyarakat dan ketakutan itulah yang menjadi tujuan dari aksi yang dilaksanakan.
Serangan cyber kini  telah  berubah  menjadi  ancaman  lain  bukan  saja  terhadap keamanan  internasional,  tetapi  juga  ekonomi  dunia.  Berbeda  dengan  serangan  teroris  yang bersifat  fisik,  serangan cyber ditujukan  untuk  mencuri  dan  atau  merusak  sistem  data  yang dimiliki  oleh  aktor  negara  dan  non  negara  seperti  perusahaan.  Motif  dari  serangan cyber dapat  berupa  politik,  dapat  pula  berupa  ekonomi  yaitu  ingin  mencuri  rahasia  bisnis kompetitor.  (IHS,  2015).  Sebagai  contoh  dari  serangan cyber terhadap  berbagai  sasaran pemerintah dan perusahaan Amerika Serikat yang menurut Mandiant dilakukan oleh entitas hacker di  Cina  yang  tergabung  dalam  Unit  61398  yang  berada  People’s  Liberation  Army (PLA) General Staff Department’s 3 rd Department. (IHS, 2013).
Dihadapkan pada ancaman dan tantangan  yang berasal dari domain cyber , institusi- institusi intelijen dunia telah membentuk satuan kerja khusus di bidang cyber . Fungsi satuan itu  adalah  untuk  melaksanakan  ofensif  dan  defensif  sekaligus.  Dikaitkan  dengan  konteks counter-terrorism ,  salah  satu  tugas  unit cyber adalah  mengawasi  secara  terus  menerus aktivitas kelompok teroris dan para simpatisannya pada dunia maya. Sebagai contoh, media sosial  seperti  Twitter,  Facebook  dan  Youtube  telah  menjadi  media  efektif  bagi  kelompok teroris untuk merekrut anggota baru sekaligus mendorong serangan teror yang dilaksanakan oleh para simpatisan secara mandiri/ lone wolf .
Dalam rangka counter-terrorism , telah menjadi kesepakatan bahwa institusi intelijen harus mempunyai pemahaman  yang mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan sekaligus  memanfaatkannya  guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Upaya counter- terrorism yang mengabaikan atau setidaknya tidak memberikan perhatian yang proporsional terhadap domain cyber justru akan berkontribusi pada intelligence failure .

## Tantangan Intelijen Indonesia
Negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  telah  memiliki  kerjasama  intensif  di  bidang intelijen dalam rangka counter-terrorism . Efektivitas kerjasama itu cukup signifikan, karena tidak sedikit rencana aksi serangan teror berhasil dicegah karena adanya intelligence sharing antar negara. Namun masalahnya adalah keberhasilan kerjasama intelijen antar negara tidak selalu  berbanding  lurus  dengan  kerjasama  intelijen  intra-negara.  Maksudnya  adalah kerjasama  antar  institusi  intelijen  yang  berbeda  dalam  satu  negara  yang  sama.  Inilah  salah satu  tantangan  kritis  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam  melaksanakan counter-terrorism saat ini dan ke depan.
Terdapat  beberapa  tantangan  kerjasama  intelijen  intra-negara  di  Indonesia  dalam counter-terrorism . Setidaknya terdapat tiga tantangan dalam kerjasama tersebut. Tantangan demikian sesungguhnya bukan hal baru, akan tetapi selama bertahun-tahun tidak pernah ada penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.
Pertama,  trust antar  lembaga.  Tingkat trust antar  lembaga  intelijen  Indonesia  tidak berada dalam kondisi yang baik. Bahkan dapat dikatakan terjadinya trust deficit . Persaingan antar  institusi  intelijen  adalah  sebuah  fakta,  walaupun  tidak  muncul  ke  permukaan  secara terang benderang karena sifat intelijen yang memang bekerja di ruang gelap.
Terjadinya trust  deficit antar  institusi  intelijen  Indonesia  tidak  lepas  dari  rivalitas antar  lembaga  dan  residu  masa  lalu.  Rivalitas  antar  institusi  intelijen  seolah  sudah  given dalam dunia intelijen di setiap negara, akan tetapi hal demikian dapat diminimalkan apabila terdapat  direktif  politik  yang  kuat  dari  pucuk  tertinggi  kepemimpinan  nasional.  Dalam konteks  ini,  rivalitas  khususnya  terjadi  antara  BIN,  BAIS  dan  Intelijen  Polri  sebagaimana tersirat pasca serangan teror di Jakarta akhir Januari 2016 lalu .
Upaya counter-terrorism di  Indonesia  masih  belum  optimal  karena  rivalitas demikian,  di  mana  ditengarai  setiap  institusi  intelijen  terkait  belum  sepenuhnya  kooperatif dalam intelligence sharing. Hal ini memang sulit untuk dibuktikan pada tingkat publik, akan tetapi  atmosfir  demikian  terasa  apabila  kita  “menyelam  ke  dalam  komunitas  intelijen“. Karena  dalam intelijen  knowledge  is  power ,  setiap  institusi  ditengarai  menjaga  informasi yang  bersifat  high  value  untuk  tidak  dibagikan  kepada  institusi  lainnya  karena  berbagai alasan.
Trust  deficit antar  institusi  intelijen  diperburuk  dengan  residu  masa  lalu,  di  mana dalam sistem politik Orde Baru peran institusi militer sangat kuat dan dominan, termasuk di dalamnya  intelijen  militer.  Sementara  dalam  era  demokrasi  saat  ini, counter-terrorism dikategorikan  dalam  tindakan  penegakan  hukum  yang  mengacu  pada  KUHAP  (Kitab Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana).  Artinya,  institusi  intelijen  militer  tidak  dapat berperan signifikan dalam hal tersebut. Sebaliknya, Polri tentu saja tidak ingin kewenangan penindakan dalam counter-terrorism terbagi dengan lembaga lain.
Kedua, peran  BIN  (Badan  Intelijen  Negara).  Sesuai  Undang-undang  No.17  Tahun 2011  tentang  Intelijen  Negara,  salah  satu  fungsi  BIN  adalah  menyelenggarakan  koordinasi intelijen  negara.  Dalam  konteks  ini,  Kepala  BIN  berfungsi  layaknya  Director ,  National Intelligence  (DNI) dalam  komunitas  intelijen  Amerika  Serikat.  Dikaitkan  dengan counter- terrorism ,  BIN  memiliki  kewenangan  untuk  mengkoordinasikan  kegiatan  intelijen  dengan institusi intelijen lainnya.
Namun dalam prakteknya, masih menjadi pertanyaan tentang bagaimana peran BIN dalam  melaksanakan  fungsi  tersebut.  Memang  betul  bahwa  BIN  memiliki  kerjasama intelligence  sharing dengan  mitranya  di  negara-negara  lain,  akan  tetapi  bagaimana koordinasi intelligence sharing antar lembaga intelijen di  Indonesia  yang semuanya berada di  bawah  koordinasi  BIN.  Dalam  arti  bukan  saja  BIN  melakukan intelligence  sharing kepada lembaga intelijen lain di dalam negeri, tetapi lembaga intelijen yang berada di bawah koordinasi BIN pun melakukan intelligence sharing kepada BIN.
Secara  hukum  berdasarkan  Undang-undang  No.17  Tahun  2011,  BIN  mempunyai kewenangan memaksa kepada lembaga intelijen yang berada di bawah koordinasinya untuk melaksanakan information sharing . Akan tetapi menjadi pertanyaan apakah kewenangan itu dapat  dilaksanakan  secara  efektif  di  tengah  masih  kuatnya  ego  institusi  intelijen  sekaligus rivalitas antar mereka. Masalah klasik ini bukan khas Indonesia, tetapi juga terjadi di negara maju seperti Amerika Serikat yang baru dapat diminimalisasi setelah negara itu mengalami strategic surprise melalui serangan 11 September 2001.
Ketiga, teknologi informasi. Kelompok teroris masa kini mengeksploitasi secara luas penggunaan  teknologi  informasi,  baik  untuk  propaganda,  perekrutan  maupun  perencanaan aksi  teror.  Guna  menghadapi  hal  tersebut,  secara  teori  dibutuhkan  strategi  eksploitasi teknologi  informasi  dalam  rangka counter-terrorism . Namun  nyatanya hal demikian belum ada, di mana pendekatan yang diadopsi lebih banyak bersifat ad-hoc dan sekaligus reaktif.
Di  Indonesia,  kelompok  teroris  telah  menggunakan  teknologi  internet  dalam melancarkan  aksinya.  Penggunaan  itu  mulai  dari  mulai  menyusun  rencana  teror,  pelatihan, pembiayaan,  rekrutmen  hingga  eksekusi.  Hal  itu  berdasarkan  temuan  aparat  keamanan dalam beberapa tahun terakhir,  yang memperkuat  keyakinan bahwa kemampuan kelompok itu tidak dapat dipandang sebelah mata.
Di  sisi  lain,  institusi  intelijen  nampaknya  baru  belakangan  mulai  memberikan perhatian  khusus  dan  tersendiri  terhadap  domain cyber dalam  menghadapi  terorisme. Sebagai  ilustrasi,  sampai saat  ini belum ada pengawasan khusus  terhadap media sosial  dan situs  internet  yang  berafiliasi  atau  bersimpati  kepada  kelompok  teroris  yang  dilaksanakan oleh institusi intelijen. Penutupan akun media sosial dan situs internet  yang berafiliasi atau bersimpati  kepada  kelompok  itu  dilakukan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika mayoritas  bukan  berdasarkan  laporan  dari  institusi  intelijen,  akan  tetapi  hasil  pengawasan dari  kementerian  itu  sendiri.  Dengan  kata  lain,  institusi  intelijen  Indonesia  terlambat merespon kemajuan teknologi informasi, khususnya domain cyber .
Di  samping  itu,  sistem  perbankan,  telekomunikasi,  pembangkit  listrik  dan  lain sebagainya  juga  rentan  terhadap  serangan cyber .  Kemampuan  kelompok  teroris  dalam melancarkan  serangan  terhadap  sasaran-sasaran  itu  tidak  perlu  diragukan  lagi,  sehingga dibutuhkan  adanya  pemahaman  terhadap  karakteristik  ancaman  demikian  dan  bagaimana strategi untuk menangkalnya. Bukan tidak mungkin sistem-sistem yang telah disebutkan itu suatu saat akan menjadi sasaran di Indonesia, di mana kerugian material atas serangan cyber tidak kalah dahsyatnya dibandingkan serangan kinetik.
Baru beberapa waktu silam beberapa institusi intelijen telah membentuk satuan cyber sendiri  yang hingga kini masih  mencari bentuk. Di antara tantangan satuan tersebut  adalah mereka  harus  beroperasi  tanpa  adanya  strategi  nasional  tentang  bagaimana  melaksanakan counter-terrorism pada  domain cyber .  Bahkan  pada  hirarki  yang  lebih  tinggi,  Indonesia belum merumuskan strategi nasional pada domain cyber . Melihat besarnya cakupan domain cyber yang  harus  dilindungi,  instituasi  intelijen  tidak  dapat  sendirian  bekerja  untuk menangkalnya.

## Langkah ke Depan
Sejumlah  tantangan  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam  melaksanakan counter-terrorism , khususnya  pada  institusi  intelijen,  tentu  saja  memiliki  solusi.  Solusi  pertama  dan  utama
adalah  harus  adanya  kemauan  dari  kepemimpinan  nasional  untuk  membenahi  institusi intelijen  Indonesia,  khususnya  dari  aspek  kerjasama  dan  koordinasi.  Dalam  konteks  ini, kepemimpinan nasional harus hands on dan tidak dapat begitu saja mendelegasikan kepada BIN  sebagai  lembaga  intelijen  negara  yang  berwenang  menyusun  kebijakan  nasional  di bidang  intelijen  sekaligus  koordinator  intelijen  negara.  Belajar  dari  kasus  penataan  ulang komunitas intelijen Amerika Serikat  pasca  serangan 11 September 2001  yang di  antaranya melahirkan  jabatan  DNI  yang  berpisah  dari  jabatan  Direktur  CIA,  penataan  sukses dilaksanakan karena Presiden Amerika Serikat langsung hands on .
Berikutnya, Indonesia belum terlambat untuk merumuskan strategi nasional counter- terrorism pada  domain cyber .  Beberapa  satuan cyber yang  tersebar  di  sejumlah  institusi intelijen  harus  bekerja  dalam  satu  strategi  yang  sama,  sehingga  di  situlah  mendesaknya penyusunan  strategi  tersebut.  Hendaknya  menjadi  kesadaran  bersama  bahwa  dengan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi,  khususnya  media  sosial  dan  internet, kelompok  teroris  dapat  menyebarkan  propaganda  sekaligus  perekrutan  kepada  siapa  saja yang  mengakses  domain cyber .  Selain  itu,  kelompok  teroris  juga  mempunyai  sumberdaya manusia  yang  mampu  melaksanakan  serangan cyber pada  sasaran  strategis  seperti perbankan, telekomunikasi, sistem pembangkit listrik dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka
Antara.  (2016).  “Pemerintah  Akan  Percepat  Revisi  Undang-undang  Terorisme”.  Diunduh dari www.antaranews.com/berita/540664/pemerintah-akan-percepat-revisi-undang- undang-terorisme, diakses pada 17 Februari 2016. Azdema. (2016). Diunduh dari www.azdema.gov/museum/famousbattles/pdf/Terrorism%20Definitions%20072809.p df, diakses pada 17 Februari 2015.
BBC. (2016). “MIT dan JAT: Dua Kelompok Teror Indonesia Terkait ISIS”. Diunduh dari www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160115_indonesia_explainer_kelo mpok_teror”, diakses pada 17 Mei 2016.
Friedman, Richard S. (2004). “Open-Source Intelligence: A Review Essay”, dalam George, Roger  Z  and  Kline,  Robert  D, Intelligence  and  the  National  Security  Strategist: Enduring Issues and Challenges , Washington DC: National Defense University, 2004, h. 285.
IHS Jane’s Defence Weekly. (2012). “Annual Defence Report: Middle East and Africa”, 7 December 2012.
-------. (2012). “Briefing: Cyber Espionage”, 3 November 2015.
-------. (2013). “US Company Identifies Chinese Cyber Unit”, 20 February 2013.
IHS  Jane’s  Intelligence  Review.  (2013).  “Ahead  of  the  Pack  –  Lone  wolf  terrorist  attack increased”, 19 July 2013.
-------. (2015). “Cyber-mercenary industry grows worldwide”, 21 July 2015.
-------.  (2015).  “How  Al  Qaeda  and  Islamic  State  Differ  in  Pursuit  Common  Goal”,  20 March 2015.
-------. (2016). “Paris Attack Focus on EU intelligence failure”, January 2016, Vol 28, Issue 1, h. 8-13.
-------.  (2016).  “Virtual  Engagement:  Counter-radicalisation  moves  onto  social  media”, December 2015, Vol.27, Issue 12, h. 8-13.
Lindemann, T. (2010). Causes of War: The Struggle for Recognition . ECPR Press Kent,  Sherman.  (1965). Strategic  Intelligence  for  the  American  Policy .  Connecticut: Hamden.
Kompas.  (2016).  “Menteri  Agama  Akui  Program  Deradikalisasi  Masih  Ada  Kekurangan”. Diunduh
dari
www.nasional.kompas.com/read/2016/01/17/17255881/Menteri.Agama.Akui.Program .Deradikalisasi.Masih.Ada.Kekurangan, diakses pada 17 Februari 2016.
Ransom,  Harry  Howe.  (1971). The  Intelligence  Establishment .  Massachusetts:  Harvard University Press.
Setyawan,    Fery  Agus.  (2016). Ledakan  Bom  Sarinah,  Kegagalan  BIN  Antisipasi  Teror. Diunduh  dari  http://news.okezone.com/read/2016/01/15/337/1288604/ledakan-bom- sarinah-kegagalan-bin-antisipasi-teror”, diakses pada 17 Februari 2016.
Sparago,  Marta.  (2016).  “The  Global  Intelligence  Network:  Issues  in  International Intelligence Cooperation”, dalam Perspective in  Global Issues , Vol.1 Issue 1, Winter 2006.
Diunduh dari www.perspectivesonglobalissues.com/0101/GlobalIntelligenceNetwork.html,  diakses pada 16 Februari 2016.
Walsh,  James  Igoe.  (2009). The  International  Politics  of  Intelligence  Sharing .  New  York: Columbia University Press.
William, Bryan K and Stacey K Sawyer. (2011). Using Information Technology. 9 th Edition , New York: McGraw Hill.
Wilkinson,  Paul.  (2001). Terrorism  Versus  Democracy:  The  Liberal  State  Response .  New York: Routledge.
Winarno, Budi. (2011). Isu-isu Global Kontemporer . Yogyakarta: CAPS.