## TIM PENGELOLA JURNAL
DUSTURIYAH

## Redaktur
Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH Arifin Abdullah, S. HI., MH

## Bendahara
Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag
Anggota/Editor Edi Yuhermansyah Israr Hirdayadi, Lc Syuhada, S. Ag., M. A

## Tata Letak/ Grafis

## Muhadi Khalidi
Pembaca Ahli:
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa’ Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H ., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj.
Nurjannah Ismail, M. Ag.,   Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

## Mitra Bestari
Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed.,Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

## Alamat Redaksi
Fak u lt a s S yar ia h  da n  Huku m  U IN  Ar -Ra nir y  B a nda  Ace h Pro vinsi  Ac e h 23111 No . Te lp: 0651 -  755 2966 Fa x: 0651-  7552966 E ma il:  du st ur iya h@g ma il. co m
Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris d an Bahasa Arab d engan ketentuan sebagai berikut : kajian  tentang    hukumd an perundang-undangan : hukum,  fiqh,   ekonomi  Islam,  politik    dan  pranata sosial lainnya; Naskah y ang d ikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 s pasi 1,5 d engan j umlah  15-20 halaman; Naskah d iserahkan d alam bentuk Hardcopy (Print Out) d an s oftcopy d alam C Da tau fl ashdisk a tau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskan menggunakan footnote dengan referensi ( min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya ) ; Abstrak d ibuat dalam Bahasa Inggris lebih k urang 150-200 k ata d an d isertai k ata Kunci (k ey w ord) m aksimal 5 k ata dalam Bahasa Inggris; Naskah y ang b elum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah d iterbitkan d alam setahun d ua e disi b ulan Juni dan Desember .

## Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

## Vol VII. NO.1.Januari-Juni 2017
ISSN 2088-9712 E-ISSN 977-2580536

## DAFTAR ISI

## HUKUM ADAT LAOT (LAUT) SEBAGAI KEARIFAN MASYARAKAT NELAYAN ACEH DALAM UPAYA MELESTARIKAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP

## Yulindawati

## HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL

## Risfalman
MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)

## Muhammad Yusran Hadi
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

## Ayumiati

## KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

## Eli Dani Isma
PENGARUH ARUS KAS BEBAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014

## SERI MURNI

## ANALISIS ASPEK RELIGIUSITAS TERHADAP ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR MUSLIM PUSAT PASAR KOTA MEDAN

## Akrim Ashal Lubis
STATUS ANAK NIKAH SIRI ( PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIP )
MUSFIRA
" يملاسلإا هقفلا يف تابوقعلا ةيرظن "
Nurbaiti Sofyan

## HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL

## Rispalman
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry

## Abstrak
Hukum  internasional  banyak  dipengaruhi  oleh  hukum  nasional.  Sebagai  contoh  hukum internasional  dapat  tercipta  dengan  adanya  kebiasaan  nasional  suatu  Negara  yang  dianut oleh  banyak  Negara,  kebiasaan  ini  disepakati  sebagai  hukum  internasional.  Hukum internasional  publik  adalah  keseluruhan  kaidah  dan  asas  hukum  yang  mengatur  hubungan atau  persoalan  batas  Negara  (hubungan  internasional)  yang  bukan  bersifat  perdata, sedangkan  hukum  nasional  adalah  sekumpulan  hukum  yang  sebagian  besar  terdiri  atas prinsip-prinsip  dan  peraturan-peraturan  yang  harus  ditaati  oleh  masyarakat  dalam  suatu negara,  dan  oleh  karena  itu  juga  harus  ditaati  dalam  hubungan-hubungan  antara  mereka satu  dengan  lainnya.  Mengenai  hubungan  hukum  internasional  dengan  hukum  nasional terdapat  dua  paham.  Pertama,  paham  dualisme  yang  menyatakan  bahwa  hukum internasional  dengan  hukum  nasional  merupakan  dua  sistem  hukum  yang  berbeda  secara keseluruhannya.  Kedua,  Paham  monisme  berpendapat  hukum  internasional  dan  hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya.
Keywords : Hubungan, Hukum, Nasional, Internasional

## A. Pendahuluan
Persoalan  hubungan  hukum  internasional  dengan  hukum  nasional  merupakan persoalan  yang  menarikuntuk  dibahas.  Hukum  internasional  merupakan  peraturan  yang mengatur  persoalan  lintas  Negara.  Hukum  internasiaonal  pada  mulanya  diartikan  sebagai perilaku  dan  hubungan  antar  Negara,  namun  dalam  perkembangan  pola  hubungan internasional  yang  semakin  kompleks  pengertian  ini  kemudian  meluas  sehingga  hukum internasional  juga  mengurusi  struktur  dan  perilaku  organisasi  internasional  dan,  pada  batas tertentu,  perusahaan  multinasional  dan  individu.  Tidak  dapat  dielakkan  bahwa  hukum internasional  mempengaruhi  hukum  nasional.  Hal  ini  dikarenakan  tak  terlepas  dari  suatu Negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat internasional.
Negara-negara  yang  ada  pasti  akan  memiliki  hubungan  satu  sama  lain,  baik  itu hubungan antara dua Negara  saja  maupun  beberapa Negara. Hubungan  ini  akan  melahirkan peraturan yang dipatuhi oleh masing-masing Negara tersebut kemudian berkembang menjadi
peraturan  yang  akan  dipatuhi  bersama.  peraturan  bersama  akan  menjadi  hukum  yang  tidak saja  dipatuhi  bersama  sacara  berkelompok  tetapi  akan  berlaku  secara  universal  bagi  setiap Negara  tanpa  terkecuali.  Hukum  internasional  juga  dapat tercipta  dengan  adanya  perjanjian atau  kesepakatan  dari  kebiasaan  nasional  suatu  Negara  yang  dianut  oleh  banyak  Negara, kebiasaan ini disepakati sebagai hukum internasional.
Hukum  nasional  dan  hukum  internasional  sangat  saling  berhubungan.  Misalnya, dalam  pembentukan  suatu  hukum  internasional  pasti  dipengaruhi  oleh  hukum  nasional,  dan tingkat kekuatan Negara tersebut juga akan mempengaruhi bagaimana arah kebijakan hukum internasional  yang  akan  dibentuk.  Hal  ini  menunjukan  pentingnya  hukum  nasional  masing- masing  Negara  dalam  menentukan  arah  kebijakan  hukum  nasional.  Dengan  begitu  hukum internasional  terpengaruh  dengan  hukum  nasional.  Dan  yang  menjadi  permasalahan  yang penting  untuk  dibahas  yaitu  mengenai  bagaimana  hubungan  antara  hukum  internasional dengan hukum nasional.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Hukum Internasional
Hukum  internasional  merupakan  hukum  yang  mengatur  hubungan  lintas  Negara. Dalam  pembahasan  ini  mengkaji  mengenai  pengertian  hukum  internasional  publik.  Hukum internasional  publik  adalah  keseluruhan  kaidah  dan  asas  hukum  yang  mengatur  hubungan atau  persoalan  batas  Negara  (hubungan  internasional)  yang  bukan  bersifat  perdata1bukan bersifat  perdata  artinya  mengatur  hubungan  antar  Negara  bukan  mengatur  hubungan  antar orang-perorangan.  Lebih  jelas  mengatur  hubungan  yang  lintas  Negara  dalam  hukum  publik internasional terdapat 2 macam jenis subjek hukunya, yaitu:
a. Negara dengan Negara
b. Negara  dengan  subjek  hukum  lainnya  yang  bukan  Negara  atau  subjek  hukum  bukan Negara  satu  sama  lain. 2 Hukum  internasional  juga   dapat  didefinisikan  sebagai sekumpulan  hukum  yang  sebagian  besar  terdiri  atas  prinsip-prinsip  dan  peraturan- peraturan  yang  harus  ditaati  oleh  negara-negara,  dan  oleh  karena  itu  juga  harus  ditaati dalam  hubungan-hubungan  antara  mereka  satu  dengan  lainnya,  serta  yang  juga mencakup:
1 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , Bandung:Putra Abardin, 1999 hal 1
2 Ibid hal 3
a) organisasi  internasional,  hubungan  antara  organisasi  internasional  satu  dengan lainnya,  hubungan  peraturan-peraturan  hukum  yang  berkenaan  dengan  fungsi fungsi  lembaga  atau  antara  organisasi  internasional  dengan  negara  atau  negara- negara  dan  hubungan  antara  organisasi  internasional  dengan  individu  atau individu-individu.
b) peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek  hukum  bukan  negara (non-state  entities) sepanjang  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  individu  dan  subyek  hukum  bukan  negara  tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional”. 3
Lebih  jelas  muochtar  kusumaatmdja  mengatakan  mengenai  istilah  hukum internasional. Hukum  internasional  juga dapat dikatakan sebagi  hukum  bangsa-bangsa akan dipergunakan  untuk  menunjukan  pada  kebiasaan  atau  aturan  (hukum)  yang  berlaku  dalam hubungan  antar  raja-raja  terdahulu.  Dalam  perkembangan  sampai  masa  sekarang  hukum internasional  juga  dikatakan  sebagai  hukum  antarbangsa  atau  hukum  antar  negara  akan dipergunakan  untuk  menunjukan  pada  kompleks  kaidah  dan  asas  yang  mengatur  hubungan antar  anggota  masyarakat  bangsa-bangsa  atau  negara-negara  yang  kita  kenal  sejak  muncul negara dalam bentuk yang modern sebagai negara nasional. 4
berdasarkan  defenisi  hukum  internasional  yang  telah  dikemukan  di  atas  dapat  dapat disimpulkan  hukum  internasional  adalah  hukum  yang  mengatur  hubungan  lintas  Negara, tidak  saja  hubungan antara Negara dengan Negara  juga  mengatur hubungan Negara dengan subjek  hukum  bukan  Negara  atau  subjek  hukum  bukan  Negara  satu  sama  lainnya  yang mencakup  peraturan-peraturan  hukum  yang  berkenaan  dengan  fungsi-fungsi  lembaga  atau antara  organisasi  internasional  dengan  negara  atau  negara-negara  dan  peraturan-peraturan hukum  tertentu  yang  berkenaan  dengan  individu-individu  dan  subyek-subyek  hukum  bukan negara (non-state entities).
Untuk  memberlakukan  hukum  internasional  harus  ada  dasar  atau  landasan  untuk pemberlakuan  hukum  internasional  ini.  Berlakunya  hukum  internasional  ini  didasarkan  atas teori.  Suatu  teori  yang  telah  memiliki  pengakuan  yang  luas  adalah  bahwa  hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya.melainkan suatu himpunan kaidahperilaku yang
3 Phartiana I Wayan, Pengantar Hukum Internasional , Bandung: Mandar maju, 2003
hal 4
4 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R.  Agoes, Pengantar  Hukum  Internasional  (Edisi  Kedua, Bandung:Putra Abardin, 2003 hal 4
hanya  mempunyai  kekuatan  moral  semata. 5 teori  ini  sebagai  pendukung  utama  teori  ini. Menurut Austin hukum dihasilkan dari keputusan-keputusan formal yang berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat. Apabila kaidah hukum ini bukan bearasal dari legislatif yang berdaulat maka belum bisa dikatakan kaidah hukum. Hukum internasional karena tidak ada  otoritas  yang  berdaulat  atas  masyarakat  internasional  dan  hingga  saat  ini  hukum internasional merupakan hukum yang bersifat kebiasaan maka hukum internasional bukanlah hukum melainkan moralitas internasional positif. Jika dipandanng hukum hanya berasal dari otoritas  yang  berdaulat  maka  hukum  internasional  bukan  lah  hukum,  Akan  tetapi  hukum tidak dapat dikatakan hanya berasal dari otoritas yang berdaulat saja, hukum juga berasal dari kebiasaan yang yang disepakati bersama sebagai hukum dan diberlakukan untuk bersama.

## 2. Pengertian Hukum Nasional
Dalam  suatu  Negara  terdapat  peraturan  yang  ditaati  oleh  masyarakat  dalam  suatu Negara  dan  ditegakkan  oleh  Negara  (pemerintah)  tersebut.  Hukum  ini  diakui  bersama  oleh mereka  dan  dipatuhi  sebagai  suatu  perangkat  yang  akan  menjadi  dasar  dalam  mewujudkan keterauran dan ketentraman dalam kehidupan  bersama. Hukum  nasional  adalah sekumpulan hukum  yang  sebagian  besar  terdiri  atas  prinsip-prinsip  dan  peraturan-peraturan  yang  harus ditaati  oleh  masyarakat  dalam  suatu  negara,  dan  oleh  karena  itu  juga  harus  ditaati  dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. 6
Hukum Nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum  Agama  dan  hukum  Adat.  Sebagian  besar  sistem  yang  dianut,  baik  perdata  maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa  lalu  Indonesia  yang  merupakan  wilayah  jajahan  dengan  sebutan  Hindia  Belanda ( Nederlandsch-Indie ).  Hukum  Agama,  karena  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan,  kekeluargaan  dan  warisan.  Selain  itu,  di  Indonesia  juga  berlaku  sistem  hukum Adat,  yang  merupakan  penerusan  dari  aturan-aturan  setempat  dari  masyarakat  dan  budaya- budaya yang ada di wilayah Nusantara.

## 3. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional
5 J.G.Starke, Pengantar Hukum internasional (Edisi kesepuluh) Jakarta:Sinar Grafika Hal 19
6 Burhan  tsani, status  hukum  internasional  dan  Perjanjian  internasional  dalam  hukum  Nasional republik indonesia (dalam perspektif hukum tata negara)
Hukum  internasional dengan  hukum  nasional  sebenarnya  saling  berkaitan satu sama lainnya, ada yang berpandangan hubungan antara kedua system hukum sangat berkaitan dan ada  yang  berpandangan  bahwa  kedua  system  hukum  ini  berbeda  secara  keseluruhan.  J.G Starke  berpandangan  terdapat  dua  teori  dalam  mengenai  hubungan  hukum  nasional  dengan hukum internasional, yaitu teori dualisme dan teori monisme. Teori dualisme didukung oleh Triepel dan Anzilotti menyebutkan  dualisme ini sebagai teori kehendak, merupakan hal yang wajar bila menganggap hukum internasional merupakan system hukum yang terpisah dengan system hukum nasional. Menurut Tripel terdapat dua perbedaan diantara kedua sitem hukum ini, yaitu:
a. subjek  hukum  nasional  adalah  individu,  sedangakan  subjek  hukum  internasional  adalah semata-mata dan secara eksklusifnya adalah negara-negara.
b. Sumber-sumber  hukum  keduanya  berbeda:  sumber  hukum  nasional  adalah  kehendaka negara  itu  sendiri,  sumber  hukum  internasional  adalah  kehendak  bersama  dari  negara- negara. 7
Anzilotti menganut suatu pendekatan yang berbeda. Ia membedakan hukum nasional dengan  hukum  internasional  menurut  prinsip-prinsip  fundamental  dengan  mana  masing- masingsistem  itu  ditentukan.hukum  nasional  ditentukan  oleh  prinsip  fundamental  bahwa perundang-undangan negara harus ditaati. Sedangkan system hukum internasional ditentukan oleh  prinsip pacta  sunt  servanda ,  yaitu  perjanjian  antara  negara  harus  dijunjung  tinggi. 8 Berdasarkan  teori  Anzelotti  ini  berarti pactasunt  servanda tidak  dapat  dikatanak  sebagai norma yang melandasi hukum internasional.
Pendapat J.G Starke ini juga didukung oleh Burhan Tsani. Menurut burhan tsani ada dua paham mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum hukum nasional, yaitu paham dualism dan paham monisme. Menurut paham dualisme hukum nasional dengan hukum  nasional  merupakan  dua  sistem  hukum  yang  secara  keseluruhannya  berbeda  secara keseluruhannya.  Hakekat  hukum  nasional  berbeda  dengan  hukum  nasional.  Hukum Internasional  dan  Hukum  Nasional  merupakan  dua  sistem  hukum  yang  benar-benar terpisah,tidak  saling  mempunyai  hubungan  superioritas  atau  subordinasi.  Namun  secara logika  paham  dualisme  akan  mengutamakan  Hukum  Nasional  dan  mengabaikan  Hukum Internasional,  sedangkan  paham  monisme  berpendapat  hukum  internasional  dan  hukum nasionalsaling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu
7 Opcit J.G Starkee, hal 96
8 Ibid hal 97
adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. 9
Mochtar  Kusumaatmadja  berpendapat  terdapat  dua  teori  mengenai  hubungan  antara hukum internasional dengan hukum nasional. Pertama, teori voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya  hukum  internasional  bukan persoalan  ada atau tidaknya  hukum  internasional  ini pada  kemauan  Negara,  dan  yang  kedua  teori  objektivis  yang  menyatakan  bahwa  hukum internasional  itu  ada  dan  berlaku  terlepas  dari  kemauan  Negara. 10 Teori  voluntaris  dan objektivis  pada  dasarnya  sama  dengan  paham  dualisme  dan  monime.  Alasan  yang  diajukan oleh  paham  dualisme  didasarkan  pada  alasan  formal  maupun  alasan  yang  didasarkan kenyataan. Diantara alas an-alasan yang terpenting dikemukankan sebagai berikut:
a. kedua  perangkat  hukum  tersebut  yakni  hukum  nasional  dan  hukuminternasional mempunyai  sumber  yang  berlainan,  hukum  nasional  bersumber  pada  kemauan Negara,  sedangkan  hukum  internasional  bersumber  pada  kemauan  bersama masyarakat Negara.
b. Kedua  perangkat  hukum  memiliki  subjek  hukum  yang  berbeda.  Subjek  hukum nasional  adalah  orang-perorangan  baik  dalam  apa  yang  dikatakan  hukum  perdata maupun hukum pidana, sedangkan subjek hukum nasional adalah Negara.
c. Sebagai  tata  hukum,  hukum  nasional  dan  hukum  internasional  menampakkan  pula perbedaan dalam strukturnya. Lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan hukum dalam  kenyataan  seperti  mahkamah  dan  organ  eksekutif  hanya  ada  dalam  bentuk yang  sempuran dalam  lingkungan  nasional.  Alas  an  lain  yang dikemukakan sebagai argumentasi  yang  didasarkan  atas  kenyataan  ialah  bahwa  daya  laku  atau  keabsahan kaidah  hukum  nasional  tidak  terpengaruh  oleh  kenyataan  bahwa  kaidah  hukum nasional itu bertentangan dengan kaidah hukum internasional. 11
Padangan dualisme ini memiliki beberapa akibat penting. Salah satu akibat terpenting bahwa  kaidahkaidah  dari  perangkat  hukum  yang  satu  tidak  mungkin  bersumber  kepada perangkat hukum lain. Dengan kata lain tidak ada tempat bagi persoalan hirarki antara hukum nasional  dengan  hukum  nasional.  Akibat  kedua  ketentuan  hukum  internasional  merupakan transrormasi dari hukum nasional.
9 Muhammad  Burhantsani, Hukum  dan  Hubungan  Internasional ,  Yogyakarta  :  Penerbit  Liberty,  1990. hal 26
10 Opcit mochtar hal 40
11 Ibid hal 99
Paham  monisme  diadasarkan  atas  pemikiran  kesatuan  dari  seluruh  hukum  yang mengatur  hidup  manusia.  Dalam  rangka  pemikiran  ini  hukum  internasional  dan  hukum nasional  merupakan  dua  bagian  dari  satu  kesatuan  yang  lebih  besar  yaitu  hukum  yang mengatur  kehidupan  manusia.  Akibat  pandangan  monisme  ini  adalah  bahwa  antar  kedua perangkat  hukum  ini  mungkin  ada  hirarki.  Berdasarkan  paham  monisme  dengan pengutamaan  pada  Hukum  Internasional,  Hukum  Nasional  secara  hirarkis  lebih  rendah dibandingkan  dengan  Hukum  Internasional.  Hukum  Nasional  tunduk  pada  Hukum Internasional  dalam  arti  Hukum  Nasional  harus  sesuai  dengan  Hukum  Internasional. Dimungkinkan  ada  monisme  yang  menganggap  bahwa  Hukum  Nasional  sejajar  dengan Hukum Internasional. Hubungan antara keduanya saling melengkapi. Hal ini tercermin dalam Statuta  Roma  atau  Konvensi  tentang  Terorisme  Bonn.  Hukum  Internasional  tidak mewajibkan  bahwa  suatu  Negara  harus  menganut  paham  dualisme  atau  monisme.  Dalam praktek pilihan pengutamaan pada Hukum Nasional atau
Hukum Internasional, ditentukan oleh preferensi etnis atau preferensi politis. Bagi pandangan yang mempunyai sikap politis nasionalis, akan mengutamakan Hukum
Nasional.  Sebaliknya  bagi  pandangan  yang  simpatik  pada  Internasionalisme,  akan mengutamakan Hukum Internasional. 12
Berdasarkan  pentingnya  hubungan  lintas  Negara,  maka  sangat  diperlukan  hukum yang  diharap  bisa  menyelesaikan  segala  masalah  yang  timbul  dari  hubungan  antar  Negara tersebut. Hukum internasional mempunyai beberapa segi penting seperti prinsip kesepakatan bersama ( principle of mutual  consent ), prinsip timbal  balik ( priniple of reciprocity ), prinsip komunikasi bebas ( principle of free communication ), princip tidak diganggu gugat ( principle of  inciolability ),  prinsip  layak  dan  umum  ( principle  of  reasonable  and  normal ),  prinsip eksteritorial  ( principle  of  exterritoriality ),  dan  prinsip-prinsip  lain  yang  penting  bagi hubungan diplomatik antarnegara. Maka  hukum  internasional  memberikan  implikasi  hukum bagi para pelangarnya.
Dari  pengertian  diatas  dapat  kita  simpulkan  unsur-unsur  terpenting  dari  hukum internasional;
a. Objek  dari  hukum  internasional  ialah  badan  hukum  internasional  yaitu  negara  dan organisasi internasional,
12 Opcit Burhan Tsani
b. Hubungan  yang  terjalin  antara  badan  hukum  internasional  adalah  hubungan internasional  dalam  artian  bukan  dalam  scope  wilayah  tertentu,  ia  merupakan hubungan  luar  negeri  yang  melewati  batas teritorial  atau geografis  negara,  berlainan dengan hukum negara yang hanya mengatur hubungan dalam negeri dan
c. Kaedah  hukum  internasional  ialah  kaedah  wajib,  seperti  layaknya  semua  kaedah hukum,  dan  ini  yang  membedakan  antara  hukum  internasional  dengan  kaedah internasional yang berlaku dinegara tanpa memiliki sifat wajib seperti life service dan adat kebiasaan internasional.
Jika hukum nasional ialah hukum yang terapkan dalam teritorial sesuatu negara dalam mengatur segala urusan dalam negeri dan juga dalam menghadapi penduduk yang berdomisili didalamnya,  maka  hukum  internasional  ialah  hukum  yang  mengatur  aspek  negara  dalam hubungannya dengan negara lain. Hukum Internasional ada untuk mengatur segala hubungan internasional demi berlangsungnya kehidupan internasional yang terlepas dari segala bentuk tindakan yang merugikan negara lain. Oleh sebab itu negara yang melakukan tindakan yang dapat merugikan negara lain atau dalam artian melanggar kesepakatan bersama akan dikenai implikasi  hukum,  jadi  sebuah  negara  harus  bertanggung  jawab  atas  segala  tindakan  yang telah dilakukannya. Pengertian tanggung jawab internasional  itu sendiri itu adalah peraturan hukum dimana hukum internasional  mewajibkan kepada person hukum internasional pelaku tindakan  yang  melanggar  kewajiban-kewajiban  internasional  yang  menyebabkan  kerugian pada person hukum internasional lainnya untuk melakukan kompensasi.
Mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional terdapat hubungan pemberlakuan hukum internasioanal terhadap hukum nasional. Ada dua teori yang melandasi hubungan  pemberlakuan  ini,  yaitu  teori  transformasi  dan  teori  adopsi  khusus.  Teori transformasi menyatakan bahwa pemberlakuan hukum internasional kedalam hukum nasional dengan  transformasi  traktat  atau  perjanjian  internasional  kedalam  hukum  nasional,  yang bukan  hanya  menjadi  syarat  formal  melainakan  merupakan  syarat  substansial  denngan sendirinya  mensahkanperluasan  berlakunya  kaidah-kaidah  yang  dimuat  dalam  trakktat terhadap  individu.  Teori  ini  bersandarkan  pada  sifatt  konsensula  hukum  internasional  yang berbeda dengan sifat non-nonsensual dari hukum nasional. 13
Menurut teori adopsi khusus berpandangan yang hamper sama dengan teoritransformasi yaitu kaidah-kaidah  hukum  internasional  tidak  dapat  secara  langsung  diberlakukan  dilingkungan
13 Ibid Hal 101
nasional  oleh  pengadilan-pengadilan  nasional  atau  oleh  siapapun.  Untuk  memberlukakan kaidah tersebut hukum nasional harus bersumber kepada hukum internasional. 14

## C. Kesimpulan
Sebagai  penutup  dari  pembahsan  ini,  perlu  dikemukan  kesimpulan  sebagai  berikut, terdapat dua paham tentang hubungan hukum nasional dengan hukum internasional. Pertama, paham  dualisme  yang  menyatakan  bahwa  hukum  internasional  dengan  hukum  nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Hakekat hukum nasional berbeda dengan hukum nasional. Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah,tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi.  Kedua,  Paham  monisme  berpendapat  hukum  internasional  dan  hukum nasionalsaling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
I Wayan, Phartiana, Pengantar Hukum Internasional , Bandung: Mandar maju, 2003
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , Bandung:Putra Abardin, 1999 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional(edisi  Kedua) , Bandung:Putra Abardin, 2003
J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional(edisi Kesepuluh), Jakarta:sinar Grafiak, 2004
Burhan  tsani  muhammad, status  hukum  internasional  dan  Perjanjian  internasional  dalam hukum Nasional republik indonesia (dalam perspektif hukum tata negara)
__________________, Hukum dan Hubungan Internasional , Yogyakarta: Liberty,1990