## PERAN KPJKS DALAM LEGISLASI FATWA DSN-MUI DI BIDANG REGULASI KEUANGAN SYARIAH 1
Khotibul Umam, Vina Berliana Kimberly* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 vina.berliana.k@mail.ugm.ac.id

## Abstract
This  research  aims  Committee  Development  Services  Finance  Sharia  (KPJKS)  role  within interpretation  and  harmonization  of  Fatwa  of  DSN-MUI  for  giving  recommendation  in formulating POJK in Islamic finance sector and principle of law which is used as a framework of  role  realization.  Normative  research  method  did  by  statute  and  conceptual  approach.  The data  is  using  analysis  qualitative.  The  result  of  this  research:  (1)  KPJKS  role  within interpretation  and  harmonization  of  Fatwa  of  DSN-MUI  in  formulating  of  POJK  in  Islamic finance  sector  i.e  giving  recommendation  for  OJK;  (2)  The  law  principle  which  is  used  as  a framework in role realization for producing recommendation is maslahat principle.
Keywords: Interpretation; Harmonization; Recommendation.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  peran  Komite  Pengembangan  Jasa  Keuangan  Syariah dalam  interpretasi  dan  harmonisasi  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI)  guna  memberikan  rekomendasi  bagi  pembentukan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan (POJK) di bidang keuangan syariah, serta prinsip hukum yang dijadikan sebagai dasar bagi  realisasi  peran  dimaksud.  Penelitian  hukum  normatif  ini  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep.  Analisis  data  dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peran KPJKS dalam melakukan interpretasi dan  harmonisasi  fatwa DSN-MUI  bagi  pembentukan  POJK  di  bidang  keuangan  syariah,  yakni memberikan rekomendasi bagi OJK;  dan (2) Prinsip hukum yang dijadikan sebagai  dasar bagi realisasi peran dimaksud guna menghasilkan rekomendasi, yakni prinsip kemaslahatan.
Kata Kunci : Interpretasi; Harmonisasi; Rekomendasi.
1 Merupakan  artikel  hasil  penelitian  dari  Program  Penelitian  Hibah  Doktor  Tahun  2019  pada  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Unit Riset dan Publikasi.

## A. Pendahuluan
Pasca  dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan  (selanjutnya  disebut  UU  OJK), dalam  Pasal  55  maka  secara  bertahap terhadap  pengaturan  dan  pengawasannya sebagian dialihkan ke OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor  jasa  keuangan.  Peralihan  fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor  Pasar  Modal,  Perasuransian,  Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga  Jasa  Keuangan  Lainnya  dari Menteri  Keuangan  dan  Badan  Pengawas Pasar  Modal  ke  OJK  dilakukan  per  31 Desember 2012, sedangkan peralihan fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor  Perbankan  beralih  dari  Bank Indonesia ke OJK sejak 31 Desember 2013. Peralihan  sebagaimana  dimaksud  tidak secara  keseluruhan,  menurut  Pasal  7  UU OJK hanya di ranah microprudential . Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  Syariah  (selanjutnya disebut  UUPS)  melalui  Pasal  26  ayat  (4) mengamanahkan dibentuknya Komite Perbankan  Syariah  (KPS),  yakni  dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia  (PBI).  Tugas,  fungsi,  dan wewenang KPS secara konkrit tertuang PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite
Perbankan  Syariah.  Pasca  beralihnya  fungsi pengaturan  di  ranah microprudential dari Bank Indonesia ke OJK  sejak 31 Desember 2013,  berdasarkan  laporan  perkembangan keuangan  syariah  2013  yang  diterbitkan OJK, tugas KPS dialihkan kepada OJK yang mana  diformulasikan  dalam  bentuk  Komite Pengembangan  Jasa  Keuangan  Syariah (KPJKS) OJK.
Teori hukum yang mendasari penelitian ini  adalah  teori  utilitarian  dan  teori kemaslahatan.  Menurut  Jeremy  Bentham, hukum  menurut  teori  utilitarian  dibentuk agar  memberikan  kebahagiaan/kemanfaatan yang  mewujudkan  kebahagiaan  bagi  setiap orang
(Mertokusumo, 2003).
Kebahagiaan/kemanfaatan  ini  tidak  hanya
diberikan  tetapi  perlu  untuk  dijamin  bahwa kebahagiaan sebanyak-banyaknya akan dinikmati  oleh  orang  sebanyak-banyaknya pula (Mas, 2004).
Teori  maslahah  adalah  sebuah  teori dalam  Hukum  Islam  yang  menghendaki bahwa diturunkannya hukum/syariah sebagai  dasar  agar  tercapainya  kebahagiaan hidup  manusia  tidak  hanya  di  dunia melainkan  juga  di  akhirat  yang  dilakukan dengan  cara  mengambil  segala  hal  yang bermanfaat dan mencegah atau menghilangkan hal-hal yang bersifat mudharat (tidak  bermanfaat)  (Ali,  2000). Najm  al-Din  al-Tufi  dalam  “Maqasid  al- Shari’ah  al-Islamiyyah”  karangan  Al-Tahrir ibn Ashur, mendefinisikan maslahah adalah sesuatu yang dapat mewujudkan tujuan yang dihendaki oleh Legislator (Auda, 2007).
Berdasarkan  penelusuran,  penelitian tentang  transformasi  fatwa  DSN-MUI  ke dalam  regulasi  keuangan  syariah  memang sudah  beberapa  kali  dilakukan.  Beberapa di antaranya  adalah  “Positivisasi  Fatwa  DSN- MUI  tentang  Mudarabah  dalam  Regulasi Otoritas  Jasa  Keuangan”  (Alfarouq,  2018), “Pola  dan  Urgensi  Positivisasi  Fatwa-fatwa DSN-MUI  Tentang  Perbankan  Syariah  di Indonesia”  (Fauzan,  2016),  dan  “Legislasi Fikih  Ekonomi  Perbankan:  Sinkronisasi Peran  DSN-MUI  dan  Komite  Perbankan Syariah”  (Umam,  2012).  Sekalipun  ketiga penelitian  tersebut  membahas  tentang transformasi  Fatwa  DSN-MUI  ke  dalam regulasi  keuangan  syariah,  ketiga  penelitian tersebut  berfokus  pada  fungsi  Komite Pengembangan  Syariah.  Hal  baru  yang  ada dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  tidak menitikberatkan  pembahasan  pada  Komite Pengembangan  Syariah  melainkan  kepada fungsi  KPJKS  yang  merupakan  kelanjutan dari KPS sesuai amanat peraturan perundang-undangan  dalam  positivisasi Fatwa  DSN-MUI  ke  dalam  regulasi  di Indonesia.
Rekomendasi  sebagai  produk  yang dihasilkan  oleh  KPJKS  secara  konseptual adalah  tidak  mengikat  OJK,  sehingga  perlu diketahui  peran  yang  dimiliki  KPJKS  dan prinsip hukum apa saja yang dapat dijadikan
dasar dalam pelaksanaan peran tersebut guna memperkuat  perannya  di  ranah  keuangan syariah.  Adanya  isu  hukum  sebagaimana dimaksud memunculkan permasalahan hukum, yakni: (1) Bagaimana peran KPJKS dalam melakukan interpretasi dan harmonisasi fatwa DSN-MUI bagi pembentukan  POJK  di  bidang  keuangan syariah?;  dan  (2)  Prinsip  hukum  apa  saja yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  bagi realisasi peran dimaksud guna menghasilkan rekomendasi yang kuat dan kompatibel bagi praktik  lembaga  keuangan  syariah,  namun tetap sesuai dengan prinsip syariah?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yang  bersifat  deskriptif  analitis  yang memberikan gambaran analitis tentang peran KPJKS  dalam  melakukan  interpretasi  dan harmonisasi fatwa DSN-MUI guna memberikan rekomendasi bagi pembentukan POJK  di  bidang  keuangan  syariah  dan gambaran tentang prinsip hukum yang dapat dijadikan  sebagai  dasar  bagi  realisasi  peran dimaksud  guna  menghasilkan  rekomendasi yang  kuat  dan  kompatibel  bagi  praktik lembaga  keuangan  syariah,  namun  tetap sesuai dengan prinsip syariah.
Berdasarkan cara pendekatannya,
penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum (Soekanto,  1986),  khususnya  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan
konseptual ( conceptual approach )  (Marzuki,  2005).  Analisis dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan  tata  cara  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif-analitis (Soekanto, 1986).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Peran  KPJKS  dalam  Melakukan Interpretasi  dan  Harmonisasi  Fatwa DSN-MUI bagi Pembentukan Regulasi di Bidang Keuangan Syariah
KPJKS merupakan komite yang berada di Departemen Perbankan  Syariah  OJK dan merupakan  transformasi  dari  KPS  yang awalnya  berada  di  dalam  Departemen Perbankan  Syariah  Bank  Indonesia.  Kata kunci  utama  yang  menunjukkan  adanya peran  ( role )  adalah  interpretasi  dan harmonisasi  terhadap  fatwa  sebelum  materi dalam fatwa menjadi bahan bagi penyusunan regulasi  di  bidang  keuangan  syariah.  Guna membahas  sub  bab  ini,  Peneliti  susun  ke dalam 3 (tiga) pokok bahasan, yakni:
Pertama ,  substansi  fatwa  DSN-MUI berkaitan  dengan  Perbankan  Syariah,  Pasar Modal Syariah dan Industri Keuangan Non- Bank Syariah. Keberadaan fatwa diakui dan berlaku bagi praktik di ketiga Lembaga Jasa Keuangan  Syariah  tersebut,  yakni  ditandai dengan adanya terminologi “Prinsip Syariah”  dalam  Pasal  1  angka  12  UUPS. Pasal 26 undang-undang a quo memberikan ketentuan  bahwa  kegiatan  usaha  dan/atau produk  dan  jasa  syariah,  wajib  tunduk kepada Prinsip Syariah sebagaimana difatwakan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia. Fatwa  sebagaimana  dimaksud  dituangkan dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  (kini POJK)  dan  dalam  rangka  penyusunan Peraturan  Bank  Indonesia,  Bank  Indonesia membentuk  komite  perbankan  syariah  (kini di  bawah  OJK  berubah  dari  KPS  menjadi KPJKS).
Kedua ,  arti  penting,  tugas  dan  fungsi KPJKS  dalam  Pembentukan  regulasi  di bidang  keuangan  syariah.  Berdasarkan  UU OJK,  Dewan  Komisioner  OJK  menetapkan Peraturan  Dewan  Komisioner  OJK  tentang pembentukan  Komite  Pengembangan  Jasa Keuangan Syariah (KPJKS). Menurut Siaran PERS  SP-20/DKNS/OJK/8/2014,  KPJKS menjadi  penting  untuk  dibentuk  karena Industri Jasa Keuangan Syariah memerlukan dukungan  dari  pihak-pihak  terkait  dalam rangka  pengembangan  dan  penyempurnaan regulasi  dan  sistem  pengawasan  yang efektif, infrastruktur keuangan yang lengkap dan berbagai kegiatan edukasi,
pengembangan  pasar  dan  perlindungan konsumen yang komprensif.
Pada  bagian  ini  Peneliti  memfokuskan pada  aspek  pengaturan,  yakni  pembentukan regulasi di bidang keuangan syariah. KPJKS kaitannya dengan regulasi keuangan syariah berperan  dalam  melakukan  interpretasi  atau harmonisasi terhadap fatwa sebelum dijadikan  materi  dalam  regulasi  keuangan syariah  dalam  bentuk  POJK  atau  SEOJK. Interpretasi  hukum  merupakan  salah  satu metode  penemuan  hukum  yang  memberi penjelasan gamblang mengenai teks peraturan  perundang-undangan  agar  ruang lingkup  kaidah  hukum  dapat  diterapkan sehubungan  dengan  peristiwa  tertentu (Mertokusumo,  2003).  Guna  menafsirkan teks hukum, Hukum Islam juga menyediakan  aneka  metode  berijtihad  baik berupa  metode  interpretasi  maupun  metode argumentasi.  Teks  al-Qur’an  maupun  as- Sunah  dapat  ditafsirkan  antara  lain  secara historis, yakni dengan memahamai asbabun nuzul (al-Qur’an)  dan asbabul  wurud (al-
Hadis),  ditafsirkan  secara  teleologis  atau mendasarkan  pada  tujuan,  yakni  dengan mendasarkan  pada maqashid  syariah dan hukum  Islam  juga  menyediakan  kerangka argumentasi berupa metode qiyas atau yang dapat  diartikan  sebagai  analogi  (Kusroni, 2019). Harmonisasi dilakukan guna mendapatkan  sinkronisasi  dan  koherensi antara  aturan  yang  akan  dibentuk  dengan aturan-aturan lain yang sudah ada, sehingga dengan  dibentuknya  aturan  baru  dalam  hal ini  POJK/SEOJK  yang  mendasarkan  pada fatwa in line dengan  aturan-aturan  lain  dan sekaligus praktik di lembaga keuangan. Beberapa  hal  yang  sudah  dilaksanakan sejak  tahun  2014  hingga  tahun  2018  guna mendapatkan  gambaran  mengenai  peran KPJKS  secara  nyata  dalam  pengembangan industri  keuangan  syariah.  Data  Peneliti peroleh dari Laporan Perkembangan Keuangan  Syariah  dari  tahun  2014  hingga 2018, yakni sebagai berikut: Pertama ,  bahwa  OJK  telah  melakukan berbagai  upaya  agar  industri  jasa  keuangan syariah  senantiasa  dapat  tumbuh  dengan baik,  antara  lain  dengan  membentuk  dan mendukung
bekerjanya
Komite Pengembangan  Jasa  Keuangan  Syariah
(KPJKS)  di  mana  anggotanya  berasal  dari internal  OJK  dan  eksternal  OJK  seperti perwakilan kementerian dan lembaga negara maupun  otoritas  fatwa  serta  organisasi Islam.  Pembentukan  KPJKS  ini  bertujuan untuk sinkronisasi maupun integrasi kebijakan strategis dan operasional di bidang pengembangan  jasa  keuangan  syariah  serta implementasi fatwa
Majelis Ulama Indonesia  (MUI)  ke  dalam  peraturan  OJK. (Tim  Penyusun  Materi  Pengembangan Keuangan  Syariah  2014,  2014).  KPJKS dalam  pelaksanaan  fungsi  dan  tugasnya didukung oleh Tim Kerja yang melaksanakan fungsi analisis dan pendalaman  berbagai  isu  dan  permasalahan pengembangan  keuangan  syariah  nasional yang  selanjutnya  akan  dipaparkan  di  dalam rapat KPJKS. Tim Kerja KPJKS terdiri dari pejabat  OJK  dari  satuan  kerja  terkait pengawasan  industri  jasa  keuangan  syariah dan pihak eksternal dengan berbagai bidang keahlian yang berasal antara lain dari DSN- MUI,  tokoh  ulama,  akademisi,  dan  praktisi keuangan syariah.
Kedua ,  dalam  rangka  mendukung inovasi  dan  mempercepat  adopsi  produk secara  industri  dan  sebagai  tindak  lanjut arahan Komite Pengembangan Jasa Keuangan  Syariah  (KPJKS),  pada  tahun 2015  peran  Working  Group  Perbankan Syariah (WGPS) diaktifkan kembali sebagai forum yang turut mendukung program kerja OJK.(Tim  Penyusun  Materi  Pengembangan Keuangan  Syariah  2015,  2015). Di  mana pada  tahun  2015,  revitalisasi  forum  WGPS tersebut  tidak  hanya  melibatkan  DSN-MUI, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI  dan  Asosiasi/Pelaku  Industri  Jasa Keuangan  Syariah  namun  juga  saat  ini melibatkan  Mahkamah  Agung  (MA). Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  rangka pengembangan  produk  melalui  revitalisasi dan  reaktivasi  WGPS,  selain  rapat  teknis adalah rapat pleno WGPS yang mengundang pimpinan  OJK,  DSN-MUI,  MA  RI  dan DSAS  IAI  serta  pelaku  industri  (asosiasi) guna mengesahkan rekomendasi terkait draft fatwa. Pada tahun 2015 Forum WGPS telah melakukan  pembahasan  dan  mengeluarkan
rekomendasi  fatwa  yaitu  Fatwa  Transaksi Lindung  Nilai  Syariah  ( al-Tahawwut  al- Islami /Islamic Hedging )  atas  Nilai  Tukar dan Fatwa Sertifikat Deposito Syariah/ Islamic  Negotiable  Certificate  of
Deposit (NCD Syariah).
Ketiga ,  WGPS  juga  berpartisipasi dalam kegiatan bidang review kebijakan dan standar  nasional  WGPS  merupakan  forum untuk  mendiskusikan  dan  mengesahkan rekomendasi  draft  fatwa  yang  dibutuhkan oleh  industri  perbankan  syariah  (Tim Penyusun  Materi  Pengembangan  Keuangan Syariah  2016,  2016).  Keanggotaan  WGPS terdiri  dari  OJK,  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI), Dewan  Standar  Akuntansi  Syariah  Ikatan Akuntansi  Indonesia  (DSAS-IAI),  dan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia (MA-RI).
Keempat ,  pada  tahun  2017  Forum WGPS  membahas  hal-hal  sebagai  berikut (Tim  Penyusun  Materi  Pengembangan Keuangan Syariah 2017, 2017): Fatwa DSN MUI  merupakan  acuan  bagi  perbankan syariah  dalam  menjalankan  operasionalnya serta  acuan  bagi  Peradilan  Agama  dalam menangani perkara perdata Islam, khususnya perkara di bidang ekonomi syariah, sehingga perlu  adanya  pembahasan  bersama  dengan stakeholders terkait.  Hal-hal  yang  dibahas adalah sebagai berikut: Akad jual-beli, Akad jual-beli murabahah ,  Akad syirkah ,  Akad mudharabah ,  Akad ijarah ,  Akad wakalah bil  ujrah ,  Uang  Elektronik  Syariah,
Penjaminan simpanan syariah oleh Lembaga Penjamin
Simpanan dilaksanakan berdasarkan  prinsip kafalah ,  Pembiayaan pribadi/personal  financing  syariah,  dan Rancangan peraturan OJK tentang penerapan  tata  kelola  dalam  pemberian remunerasi  bagi  bank  umum  syariah  dan unit  usaha  syariah  (RPOJK  Tata  Kelola Remunerasi  BUS  UUS).  Pembahasan  dasar syariah  remunerasi  ini  bertujuan  untuk menciptakan  disiplin  pasar  dan  transparansi informasi  mengenai  pemberian  remunerasi baik  yang  bersifat  kualitatif  maupun kuantitatif  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah.
Kelima ,  pada  tahun  2018  juga  telah diselenggarakan  WGPS  yang  terdiri  dari perwakilan  OJK,  DSN-MUI,  Badilag  MA RI, DSAS-IAI, dan Bank Syariah membahas rancangan fatwa DSN-MUI untuk pengembangan  produk  perbankan  syariah (Tim  Penyusun  Materi  Pengembangan Keuangan Syariah 2018, 2018). Tahun 2018 kegiatan  WGPS  diselenggarakan  di  Jakarta dengan  topik  bahasan:  opini  syariah  atas penyediaan  jasa E-Money di  perbankan syariah,  perdagangan  Sertifikat  Deposito Syariah di pasar sekunder, pendalaman pasar keuangan  syariah,  serta  penerapan  fatwa tentang  sekuritisasi  asset  di  perbankan syariah.
Berdasarkan  informasi  resmi  yang tertuang  pada  Laporan  Perkembangan Keuangan  Syariah  dari  tahun  2014  hingga 2018,  terlihat  bahwa  terdapat  forum multistakeholders guna  membahas  draft fatwa. OJK dan DSN-MUI menjadi lembaga kunci bagi pembentukan fatwa dan nantinya juga  selalu  berkoordinasi  pada  saat penyusunan  regulasi  di  bidang  keuangan syariah. Dengan mendasarkan pada multiperspektif  antar  lembaga  yang  terlibat dalam  WGPS  yang  tidak  hanya  membahas perbankan  syariah,  maka  diharapkan  fatwa yang  dihasilkan  adalah  harmonis  terhadap praktik  di  Industri  Keuangan  Syariah. Apabila  hal  ini  terjadi,  maka  proses penyusunan  rekomendasi  oleh  KPJKS  yang di  dalamnya  juga  terdiri  dari  OJK,  DSN- MUI  dan  professional  di  bidang  keuangan syariah  akan  lebih  mudah.  Koordinasi berlapis multistakeholders sejak penyusunan fatwa  hingga  penuangannya  dalam  regulasi di bidang keuangan syariah akan berdampak pada  munculnya  POJK  atau  SEOJK  terkait dengan  keuangan  syariah  yang  sejalan dengan  hukum  Islam  dan  kompatibel terhadap praktik.
Ketiga , aturan dan prosedur transformasi  fatwa  ke  dalam  regulasi  di bidang  keuangan  syariah.  Peneliti  telah kemukakan  bahwa  antara  DSN-MUI  dan OJK  terjadi  konsultasi  timbal  balik  dalam proses  penyusunan  fatwa  dan  regulasi keuangan syariah guna memberikan jaminan
pemenuhan prinsip syariah dalam pemberian produk  maupun  aktivitas  Lembaga  Jasa Keuangan Syariah.
Harmonisasi regulasi dan fatwa dilakukan  melalui  forum  WGPS,  artinya terjadi  pembahasan multistakeholders guna menghasilkan produk hukum berupa regulasi,  yakni  berupa  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan.  Pasal  1  angka  13  UU  OJK memberikan pengertian teknis POJK sebagai peraturan  tertulis  yang  ditetapkan  oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara Republik  Indonesia.  WGPS  ini  merupakan implementasi  nyata  diterapkannya  teori kemaslahatan  dalam  transformasi  fatwa DSN-MUI  ke  dalam  regulasi  keuangan syariah  agar  transformasi  dan  metode istinbat (penemuan  hukum)  yang  dilakukan WGPS  bukan  sebuah  upaya  menghilangkan nash ,  melainkan  untuk  mencapai  adanya sebuah  kepastian  hukum  yang  diwujudkan melalui adanya kemaslahatan. Hukum dasar bahwa  kemaslahatan  harus  sesuai  dengan nash (Zahrah, 2018) dapat diimplemetasikan dengan adanya sebuah hubungan timbal baik antara DSN-MUI dan OJK sebagai lembaga terpenting  yang  mengeluarkan  regulasi  di bidang  keuangan  syariah  dan  secara ex- officio perwakilan  dari  kedua  lembaga tersebut ada dalam struktur KPJKS. KPJKS yang merupakan sebuah komite yang  ada  di  OJK  sebagaimana  KPS  yang berada  di  bawah  Bank  Indonesia  memiliki peran melakukan interpretasi dan harmonisasi fatwa yang hasilnya dituangkan dalam  bentuk  rekomendasi.  Hingga  saat  ini Peneliti  tidak  menemukan  aturan  spesifik yang  memberikan  pengaturan  terhadap KPJKS,  sehingga  pada  bagian  ini  dengan mengingat  KPJKS  adalah  kelanjutan  dari KPS,  Peneliti  mendasarkan  pada  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  10/32/PBI/2008 tentang  Komite  Perbankan  Syariah,  untuk menggambarkan  aturan  dan  prosedur transformasi  fatwa  ke  dalam  regulasi (Kalsum, 2018).
Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008
disebutkan  bahwa  KPS,  yang  selanjutnya
disebut  Komite  adalah  forum  yang beranggotakan  para  ahli  di  bidang  syariah muamalah  dan/atau  ahli  ekonomi,  ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia
dalam mengimplementasikan fatwa Majelis  Ulama Indonesia  menjadi  ketentuan  yang  akan dituangkan  ke  dalam  Peraturan  Bank Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI adalah wadah atau  majelis  yang menghimpun para  ulama, tokoh masyarakat ( zuama ) dan cendekiawan muslim  Indonesia  untuk  menyatukan  gerak dan  langkah-langkah  umat  Islam  Indonesia dalam  mewujudkan  cita-cita  bersama,  yang salah  satu  peran  utamanya  adalah  sebagai pemberi fatwa.
Dalam  menjalankan  tugasnya,  Komite dibantu  oleh  Sekretariat  Komite  yang  salah satu tugasnya melaksanakan fungsi administrasi  dan  korespondensi  Komite. Bank  Indonesia  menetapkan  masa  jabatan anggota  Komite  yang  bertanggung  jawab kepada Bank Indonesia ini adalah dua tahun dan  dapat  diperpanjang  maksimal  dua  kali masa  jabatan.  Namun  anggota  dapat diberhentikan  dari  Komite  karena  alasan- alasan  tertentu  (Pasal  15  dan  Pasal  17  PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite
Perbankan Syariah). Dalam praktik,
kedudukan  KPS  adalah  independen,  namun secara administrasi dan keuangan dikoordinasikan  oleh  Direktorat  Perbankan Syariah  (DPbS)  (Wawancara  dengan Direktorat  Pengaturan  Perbankan  Syariah, Bank Indonesia, 26 Desember 2010).
Rapat  Komite  diselenggarakan  atas dasar  usulan  Bank  Indonesia  atau  usulan Komite  sendiri.  Rapat  Komite  dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh  lebih  dari  50%  keanggotaan  Komite. Kemudian  Pengambilan  keputusan  Rapat Komite  dilakukan  atas  dasar  musyawarah untuk mencapai mufakat (Pasal 19 dan Pasal 20 PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah).
Rekomendasi  Komite  dimaksud  tidak mengikat,  dalam  arti  harus  diikuti  oleh DPbS.  Hal  ini  terjadi  karena  dalam
perspektif DPbS Bank Indonesia, pembuatan PBI  terkait  dengan  produk  bank  syariah tidak  semata-mata  tergantung  pada  fatwa, melainkan  ditentukan  pula  oleh  tingkat risiko  dan  kehati-hatian  sebuah  produk ketika  diimplementasikan  dalam  praktik (Umam,  2012).  Secara mutatis  mutandis , PBI a  quo juga  dapat  diberikan  sebagai landasan  bagi  KPJKS  yang  merupakan kelanjutan dari KPS. Kata kunci dalam PBI adalah rekomendasi, artinya hasil penelaahan KPS atau saat ini adalah KPJKS terhadap  fatwa  sebelum  menjadi  regulasi hanya  sebatas  memberikan  rekomendasi sehingga  kata  akhir  tetap  berada  pada Dewan Komisioner sebagai organ OJK yang berwenang  membentuk  POJK.  Walaupun demikian  kontrol  terhadap  POJK  (SEOJK) mengenai keuangan syariah dapat terlaksana dengan  baik,  karena  dalam  praktiknya koordinasi  timbal  balik  sejak  pembentukan fatwa  hingga  regulasi  senantiasa  dilakukan terutama oleh OJK dan DSN-MUI.
Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa adanya KPJKS untuk
mentransformasikan  fatwa  DSN-MUI  ke dalam  regulasi  adalah  wujud  untuk menciptakan  adanya  kemanfaatan  atau utilitarian.  Menurut  Jeremy  Bentham, kebahagiaan  bagi  sebanyak  mungkin  orang atau  dalam  istilah  hukum  Islam  dikenal dengan maslahah  ammah adalah  inti  dari terbentuknya  sebuah  hukum.  Menurut Mohammad  Daud  Ali  bahwa  tujuan diturunkannya  syariah  ( maqasid  syariah ) adalah  untuk  mencapai  kebahagiaan  dunia dan  akhirat  dengan  cara  menghilangkan mudharat dan  mengambil  manfaat  (Ali, 2000). Eksistensi teori kemanfaatan ditunjukkan,  antara  lain  dari: Pertama , diakuinya fatwa DSN-MUI dalam peraturan- peraturan  OJK,  salah  satunya  dalam  POJK No.  15/POJK.04/2015  tentang  Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dalam Pasal 1 angka 2 POJK a quo Prinsip Syariah di Pasar Modal didefinisikan sebagai prinsip hukum  Islam  dalam  Kegiatan  Syariah  di Pasar  Modal  berdasarkan  fatwa  DSN-MUI. Kedua ,  dilakukannya  interpretasi  baik menggunakan  metode  hukum  nasional
maupun  hukum  Islam  dalam  perumusan rekomendasi  penuangan  fatwa  ke  dalam regulasi. Ketiga ,  dilakukannya  harmonisasi peraturan  agar  tidak  ada  peraturan  yang sama  saling  berseberangan  atau  saling tumpang  tindih.  Ketiga  hal  tersebut  akan memudahkan  praktisi,  akademisi,  maupun masyarakat  dalam  menyelesaikan  persoalan yang  ada  terkait  keuangan  syariah  dan sekaligus  memberikan  kemanfaatan  bagi seluruh  aspek  dalam  masyarakat  karena tidak  ada  lembaga  maupun  peraturan  yang saling bertentangan satu dengan lainnya.
2. Prinsip Hukum yang Dapat Dijadikan sebagai Dasar bagi Realisasi  Peran  Dimaksud  guna Menghasilkan  Rekomendasi  yang Kuat  dan  Kompatibel  bagi  Praktik Lembaga  Keuangan  Syariah,  namun Tetap Sesuai dengan Prinsip Syariah
Dalam  mencari  sumber  hukum  sebagai landasan  sebuah  fatwa,  umat  Islam  dapat melakukan penalaran melalui istinbat . Akan tetapi, istinbat juga  harus  berpedoman  pada Al-Quran  dan  Al-Hadist  (Bahri,  2011). Metode istinbat yang  lazim  digunakan dalam  hukum  ekonomi  islam  di  Indonesia adalah Ijma dan Qiyas. Kaidah fiqiyah juga memegang  peran  penting  dalam  proses istinbat hukum (Iqbal, 2018). Jumlah kaidah fikih  sebenarnya  ada  ratusan,  namun  dari ratusan  kaidah  dapah  disederhanakan menjadi  lima  kaidah  utama  yang  disepakati oleh para ahli ushul fiqih (Hammam, 2017). Kelima  kaidah  tersebut,  yaitu  sebagai berikut:
a. Segala Sesuatu Tergantung Tujuannya ( al umur bi maqashidiha) Tujuan menjadi penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan setiap  perbuatan  yang  dilakukan manusia  sudah  pasti  memiliki  tujuan. Menentukan  sebuah  tujuan  merupakan naluri  alami  manusia  (Zubair,  2017). Manusia  dalam  melakukan  urusan  dan muamalah juga didasarkan pada maksud tertentu (Munir Al-Qardhi  dalam Syarh Al-Majallah yang dikutip dalam Zaidan, 2008). Salah satu contoh aplikasi kaidah
ini adalah apabila seseorang
menemukan  anak  yang  hilang  atau tersesat,  kemudian  anak  tersebut meninggal  dunia  dalam  perjalanan dikembalikan  ke  orang  tuanya,  maka seseorang tersebut tidak dapat dihukum (Zaidan, 2008).
b. Keyakinan  Tidak  Dapat Dihilangkan oleh Kebimbangan (al-yaqin la yuzalu bi al-syakk) Al-yaqin (keyakinan)  secara  bahasa adalah  kemantapan  hati  seseorang  atas terjadi  atau  tidak  terjadinya  sesuatu, sedangkan asy-syakh (keraguan)  adalah ketidakmantapan  hati  seseorang  atas terjadi  atau  tidak  terjadinya  sesuatu (Zaidan, 2008). Kaidah ini dimaksudkan bahwa  sebuah  keyakinan  tidak  dapat dihilangkan  karena  keraguan  yang datang,  melainkan  dapat  dihilangkan dengan  keyakinan  yang  sama  (Zaidan, 2008). Salah satu contoh aplikasi kaidah ini adalah apabila ada seseorang sedang makan  sahur  dan  dia  ragu  apakah matahari  sudah  terbit  atau  belum  maka puasanya sah (Zaidan, 2008).
Kaidah  keyakinan  tidak  dapat dihilangkan oleh kebimbangan memiliki beberapa  kaidah  turunan  yang  senada. Salah  satu  sub-kaidah  senada  yang sering  muncul  dalam  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia  adalah  hukum  asal segala sesuatu adalah boleh. Kaidah ini muncul  hampir  di  semua  Fatwa  DSN- MUI  terkait  perbankan  syariah,  IKNB, dan pasar modal. Kehidupan akan terus mengalami  perubahan.  Itulah  mengapa terdapat  asas  hukum  yang  menyatakan bahwa  hukum  selalu  tertinggal  dengan keadaan  ( Het  recht  hinkt  achter  de faiten  aan )  (Mertokusumo,  2005). Hukum  Islam  telah  mengantisipasi  hal ini  dengan  memberikan  payung  hukum melalui  kaidah  yang  bernama al-ashlu al-ibahah (Zubair, 2017). Bahwa segala sesuatu memiliki hukum asal halal atau mubah  atau ibahah selama  belum  ada dalil  yang  mengharamkan  (Zubair, 2017). Bidang muamalah dalam
masyarakat
Islam sering kali berkembang sesuai perkembangan zaman. c. Kesulitan akan Mendorong Kemudahan Kaidah ini menerangkan bahwa
kesulitan  akan  datang  bersamaan dengan  kemudahan.  Contohnya  adalah apabila terdapat seseorang yang sakit, ia dapat  melaksanakan sholat dengan cara duduk bahkan berbaring (Zaidan, 2008). Akan  tetapi,  tetap  terdapat  takaran untuk  kesulitan  yang  dimaksud  dalam kaidah fiqih ini. Kriteria kesulitan yang dianggap  oleh  para fuqaha adalah kesulitan  yang  datang  dari  sebab perjalanan jauh, sakit, pemaksaan, lupa, ketidaktahuan, kesulitan, keadaan bahaya, dan cacat (Zaidan, 2008).
Ilustrasi  penggunaan  kaidah  ini misalnya  peraturan perundangan  terkait Perbankan/Perbankan  Syariah  banyak memberikan kemudahan dalam pemberian layanan syariah melalui Unit Usaha  Syariah/Unit  Syariah  karena minimnya jaringan kantor LKS. Contoh lain  adalah  penerapan  mekanisme pertama  dalam  pengalihan  hutang  yang mengandung bai’  al  inah yang  pada dasarnya  dilarang  (Mulyawisdawati  & Afif, 2018).

## d. Bahaya Harus Dihilangkan
Kaidah  ini  menekankan  pada  kata “bahaya”.  Hal  ini  dikarenakan,  Islam menganggap  bahaya  adalah  sebuah keadaan  yang  merugikan  orang  lain (Zaidan, 2008). Itulah mengapa, bahaya harus dihilangkan. Selain itu, Islam juga mengajarkan  bahwa  menzalimi  orang lain adalah haram hukumnya. Salah satu penerapan kaidah ini adalah khiyar atau pembeli  dapat  mengembalikan  barang apabila  ditemukan  kecacatan  pada barang yang dibelinya (Zaidan, 2008).
Kaidah  ini  sering  dimunculkan dalam fatwa DSN-MUI untuk melindungi  kepentingan  para  pihak.
Misalnya Fatwa DSN-MUI No:
12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah dan  Fatwa  DSN-MUI  No  :  11/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Kafalah.  Berikut adalah  kaidah-kaidah  senada  dengan bahaya harus dihilangkan: bahaya harus ditolak  semampu  mungkin,  kondisi darurat  akan  memperbolehkan  sesuatu yang  semula  dilarang,  sesuai  yang diperbolehkan  karena  kondisi  darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya, bahaya tidak dapat
dihilangkan  dengan  bahaya  lain, mencegah bahaya lebih utama daripada menarik  datangnya  kebaikan.  Bahaya khusus  harus  ditempuh  untuk  menolak bahaya  umum,  keadaan  darurat  tidak membatalkan hak orang lain, kebutuhan terkadang  disetarakan  dengan  kondisi darurat,  baik  kebutuhan umum  maupun khusus (Zubair, 2017).

## e. Adat  Istiadat  Dapat  Dijadikan Pijakan Hukum
Adat  istiadat  atau  tradisi  merupakan kebiasaan  yang  dilakukan  secara berulang-ulang  (Mertokusumo,  2005), hal ini menyebabkan adat istiadat dapat dijadikan  sumber  dalam  Hukum  Islam (Zaidan,  2008).  Akan  tetapi,  dengan catatan  tidak  adanya nash yang mengatur permasalahan tersebut. Syarat-syarat  bagi  adat  istiadat  yang dapat  dijadikan  hukum  adalah  sesuatu yang memang sudah berlaku sering dan umum  di  dalam  daerah  tersebut sehingga  tidak  ada  satu  orangpun  yang mempertentangkannya dan tidak bertentangan  dengan  syariat  islam, kemudian  syarat  kedua  adalah  tradisi hanya  dijadikan  perbandingan  untuk meruntut  kebiasaan  yang  sudah  ada sebelumnya  (Zaidan,  2008).  Contoh dalam keuangan syariah adalah dibolehkannya  akad  salam  sebagai varian dari jual beli.
Berdasarkan  pada  paparan  mengenai substansi  fatwa  DSN-MUI,  arti  penting peran  KPJKS,  aturan  yang  berlaku  bagi proses transformasi fatwa ke dalam regulasi,
metode istinbat hukum  ekonomi  Islam,  dan prinsip  hukum  dan  kaidah  fiqih  dalam Hukum  Islam.  Berikut  peneliti  kemukakan khusus  mengenai  penggunaan  prinsip hukum  dan  kaidah  fikih  dalam  interpretasi dan  harmonisasi  fatwa  ke  dalam  regulasi. Mendasarkan  pada  asumsi  hukum  bahwa metode istinbat DSN-MUI  dan  KPJKS adalah  sama,  maka  dengan  mengetahui metode  pemberian  fatwa  oleh  DSN-MUI juga  berarti  mengetahui  metode  yang digunakan  oleh  KPJKS  dalam  memberikan rekomendasi  atas  substansi  fatwa  sebelum menjadi materi muatan regulasi.
Penggunaan
5 kaidah umum sebelumnya,  juga  menunjukkan  keberadaan teori  kemaslahatan  yang  digunakan  dalam transformasi  Fatwa  DSN-MUI  ke  dalam regulasi keuangan syariah. Teori kemaslahatan  adalah  teori  yang  mengatur bahwa sesuatu yang mendatangkan maslahat/kemanfaatan  lebih  besar  akan didahulukan  dari  maslahat  yang  hanya memberikan  kemanfaatan  bagi  segelintir orang  (Amri,  2018).  Itulah  kenapa  dalam membuat  suatu  fatwa,  DSN-MUI  tidak terlepas  dari  kaidah-kaidah  fiqih  yang  di dalamnya selalu mengutamakan kemaslahatan bagi banyak orang.
Metode  penetapan  fatwa  DSN  adalah mengikuti pedoman atau panduan yang telah ditetapkan  oleh  komisi fatwa MUI.  Adapun pedoman  fatwa  MUI  tertuang  dalam  Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U- 596/MUI/X/1997  (Mubarok,  2002).  Dalam Surat Keputusan ini terdapat 3 (tiga) bagian proses  utama  dalam  menentukan  fatwa, yaitu  dasar-dasar  umum  penetapan  fatwa, prosedur  penetapan  fatwa,  serta  teknik  dan kewenangan  organisasi  dalam  penetapan fatwa.  Dasar-dasar  umum  penetapan  fatwa MUI  ditetapkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1) dan (2). Dalam ayat (1) disebutkan bahwa setiap fatwa didasarkan pada adillat al-ahkam yang paling  kuat  dan  membawa  kemaslahatan bagi  umat.  Kemudian  dalam  ayat  (2) disebutkan  bahwa  dasar-dasar  fatwa  adalah al-Quran,  Hadis,  Ijmak,  Qiyas,  dan  dalil- dalil hukum lainnya.
Kewenangan  MUI  adalah  berfatwa tentang hal-hal sebagai berikut: (a) Masalah- masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut  umat  Islam  Indonesia  secara nasional, dan (b) Masalah-masalah keagamaan  di  suatu  daerah  yang  diduga dapat  memperluas  ke daerah lain. (Pasal 10 Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U- 596/MUI/X/1997)  Teknik  berfatwa  yang dilakukan  oleh  MUI  adalah  rapat  komisi dengan  menghadirkan  ahli  yang  diperlukan dalam  membahas  suatu  permasalahan  yang akat difatwakan (Mubarok, 2002).
Menurut  Kanny  Hidaya,  bahwa  dalam pembuatan fatwa, DSN menggunakan empat sumber  hukum  yang  disepakati  oleh  para ulama  Sunni,  yakni  al-Quran,  al-Hadis, Ijmak,  dan  Qiyas.  Selain  itu  DSN  juga sering  menggunakan  salah  satu  sumber hukum yang diperselisihkan, yaitu: Istihsan, Maslahah  Mursalah,  Istishab,  Sadd  al- Zariah,  Urf,  Mazhab  Sahabi , dan  Shar’i Man Qablana (Umam, 2012).
Semua  pendapat  dari  para  ulama  yang terwadahi  di  DSN  akan  didengarkan. Apabila  dalam  pleno  terdapat  perbedaan atau  dengan  kata  lain  tidak  terdapat permufakatan  bulat,  maka  fatwa  akan diputuskan  melalui  mekanisme  voting. Dengan  voting  ini  apabila  hanya  sedikit yang  tidak  setuju,  maka  fatwa  tetap  akan dikeluarkan  sepanjang  tidak  mengandung mafsadat di dalamnya (Umam, 2012).
Apabila  dicermati  latar  belakang  fatwa baik dalam bidang Perbankan Syariah, Pasar Modal  Syariah,  dan  IKNB  Syariah  pada dasarnya  sama,  yaitu  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang  akan  tetapi  beberapa  kegiatan tersebut  tidak  semuanya  dapat  dibenarkan dalam Hukum Islam.
Perumusan  fatwa  di  samping  harus mendasarkan  pada  prinsip  kemaslahatan sebagai  inti  dari  diturunkannya  syariah  dan metode istinbat ,  juga  dapat  dilakukan dengan  mengacu  pada  kaidah-kaidah  fikih. Kaidah fikih yang dipakai dalam merumuskan  fatwa  tersebut  yang  tertuang secara  eksplisit  dalam  fatwa  DSN-MUI  di bidang  perbankan  syariah,  pasar  modal
syariah,  dan  IKNB  Syariah,  yakni  tiga kaidah  besar  (kubra)  berupa  bahaya  harus dihilangkan,  kesulitan  membahwa  kepada kemudahan,  dan  adat  istiadat  yang  baik dapat  dijadikan  pijakan  hukum  ( al-adatu muhakamah ).
Guna  memperoleh  sebuah  rekomendasi KPJKS yang kuat, selain mendasarkan pada prinsip  dan  kaidah  dalam  hukum  Islam sebagai  dimaksud,  maka  perlu  diperhatikan prinsip  atau  asas  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Artinya OJK sebagai lembaga pengatur di sektor jasa keuangan  disarankan  untuk  memperhatikan dan  sekaligus  menjadikan  rekomendasi tersebut  sebagai  bahan  untuk  pembuatan POJK/SEOJK  bila  rekomendasi  yang diberikan  secara  objektif  juga  memenuhi asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan  kehasilgunaan,  serta  asas  kejelasan rumusan.  Isu  hukum,  isu  syariah,  dan  isu operasional  yang  ada  diharapkan  dapat diharmoniskan oleh KPJKS dengan mendasarkan pada prinsip, asas, kaidah yang ada  dalam  hukum  Islam  maupun  hukum nasional,  sehingga  mampu  menghasilkan rekomendasi yang kuat dan kompatibel bagi praktik Lembaga Keuangan Syariah, namun tetap sesuai dengan Prinsip Syariah.

## D. Simpulan dan Saran
Peran  KPJKS  dalam  melakukan interpretasi  dan  harmonisasi  fatwa  DSN- MUI  bagi  pembentukan  POJK  di  bidang keuangan  syariah,  yakni  memberikan rekomendasi bagi OJK atas hasil penelaahan fatwa  DSN-MUI.  Pembahasan  terhadap suatu  fatwa  dilakukan  melalui  forum Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang  melibatkan multistakeholders ,  yakni OJK,  DSN-MUI,  Mahkamah  Agung  RI, DSAS-IAI,  dan  KPJKS.  Guna  memastikan adanya  linearitas  antara  fatwa  dan  regulasi keuangan syariah, maka dilakukan konsultasi  timbal  balik  dalam  proses penyusunan  fatwa  dan  regulasi  dimaksud melalui  forum  WGPS.  Prinsip  hukum  yang
dijadikan  sebagai  dasar  bagi  realisasi  peran dimaksud  guna  menghasilkan  rekomendasi yang  kuat  dan  kompatibel  bagi  praktik lembaga  keuangan  syariah,  namun  tetap sesuai dengan prinsip syariah,  yakni prinsip kemaslahatan.  Sejak  penyusunan  fatwa hingga  penuangannya  ke  dalam  regulasi DSN-MUI  mendasarkan  pada  metode istinbat  hukum  dan  kaidah-kaidah  fikih, yakni  berupa:  (1)  kaidah  bahaya  harus dihilangkan;  (2)  hukum  asal  sesuatu  adalah boleh;  (3)  kesulitan  akan  mendatangkan kemudahan;  dan  (4)  adat  istiadat  dapat dijadikan pijakan hukum. Guna menghasilkan  rekomendasi  yang  kuat disarankan  bagi  OJK  dan  KPJKS  sebagai bagian dari OJK  untuk  memperhatikan asas dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan, khususnya asas dapat dilaksanakan,  asas  kedayagunaan  dan kehasilgunaan, serta asas kejelasan rumusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfarouq,  A.  R.  Z.  (2018). Positivisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  Tentang Mudarabah  Dalam  Regulasi  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Universtas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Ali, M. D. (2000). Hukum Islam: Pengantar Ilmu  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo.
Amri,  M.  (2018).  Konsep  Maslahat  dalam Penetapan  Hukum  Islam  (Telaah  Kritis Pemikiran  Hukum  Islam  Najamuddin At- ThuFi). Et-Tijarie , 5 (2).
Auda,  J.  (2007). Maqasid  al-Shariah  as Philosophy  of  Islamic  Law .  London: The  International  Institute  of  Islamic Thought.
Bahri,  S.  (2011).  Penerapan  Kaidah-Kaidah Hukum  Islam  dalam  Istinbath  Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis). Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Th.XIII (55).
Fauzan,  A.  (2016).  Pola  dan  Urgensi Positivisasi  Fatwa-fatwa  DSN-MUI
Tentang Perbankan Syariah di Indonesia. Al-Manahij , X (2).
Hammam. (2017). Urgensi Kaidah Fiqhiyyah dalam Perumusan hukum dan
Implementasinya  dalam  fatwa  DSN- MUI. Et-Tijarie , 4 (1).
Iqbal,  M.  (2018).  Urgensi  Kadiah-Kaidah Fikih  Terhadap  Reaktualisasi  Hukum Islam  Kontemporer. Jurnal  EduTech , 4 (2).
Kalsum,  U.  (2018).  Otoritas  Pengawasan Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam , 3 (2).
Kusroni.
(2019). Mengenal Ragam
Pendekatan,  Metode,  dan  Corak  dalam Penafsiran  Al-Quran. Jurnal  Kaca Jurusan  Ushuluddin  STAI  Al  Fithrah , 9 (1).
Marzuki,  P.  M.  (2005). Penelitian  Hukum . Jakarta: Kencana.
Mas,  M.  (2004). Pengantar  Ilmu  Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia.
Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum: Suatu  Pengantar .  Yogyakarta:  Liberty Press.
Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (2nd ed.). Yogyakarta: Liberty.
Mubarok,  J.  (2002). Metodologi  Ijtihad Hukum Islam . Yogyakarta: UII Press.
Mulyawisdawati, R. A., &  Afif,  M.  (2018). Jual  Beli  Model  ‘Inah  di  Lembaga Keuangan  Syariah:  Tinjauan  Konsep, Hukum  dan  Implementasi. FALAH Jurnal Ekonomi Syariah , 3 (1).
Soekanto,  S.  (1986). Pengantar  Penelitian Hukum .  Jakarta:  Universitas  Indonesia Press.
Tim  Penyusun  Materi  Pengembangan Keuangan  Syariah  2014.  (2014). Laporan  Perkembangan  Keuangan Syariah 2013 . Jakarta.
Tim  Penyusun  Materi  Pengembangan Keuangan  Syariah  2015.  (2015). Laporan  Perkembangan  Keuangan Syariah 2014 . Jakarta.
Tim  Penyusun  Materi  Pengembangan Keuangan  Syariah  2016.  (2016). Laporan  Perkembangan  Keuangan Syariah 2015 . Jakarta.
Tim  Penyusun  Materi  Pengembangan Keuangan  Syariah  2017.  (2017). Laporan  Perkembangan  Keuangan Syariah 2016 . Jakarta.
Tim  Penyusun  Materi  Pengembangan Keuangan  Syariah  2018.  (2018).
Laporan  Perkembangan  Keuangan Syariah 2017 . Jakarta.
Umam, K. (2012). Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan :  Sinkronisasi  Peran  DSN- MUI  dan  Komite  Perbankan  Syariah.
Mimbar Hukum , 24 (2).
Zahrah,  M.  A.  (2018). Ushul  Fiqih (M. Azhari, Ed.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
Zaidan,  A. K. (2008). Al-Wajiz  100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari (Y. Maqosid,  Ed.).  Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar.
Zubair,  M.  (2017). Formulasi  Nalar  Fiqh Telaah  Kaidah  Fiqh  Konseptual  Buku Satu (VI;  Syahrowardi  &  A.  Sailani, Eds.). Surabaya: Khalista.