PENGARUH SOSIOLOGI DALAM FIQH KEPEMIMPINAN WANITA
Fithriyatus Sholihah UIN Walisongo Semarang Email: fitrisholihah92@gmail.com

## Abstrak
Sejarah  mencatat  bagaimana  wanita-wanita  diperlakukan  pada  zaman  dahulu.  Jangankan  untuk  menjadi  seorang pemimpin,  hak  untuk  hidup  saja  mereka  tidak  punya.  Sebagaimana  yang  terjadi  di  masyarakat  Jahiliyyah  dulu,  bayi perempuan  dikubur  hidup-hidup  begitu  mereka  dilahirkan.  Fenomena  itu  terjadi  sebenarnya  dikarenakan  oleh  faktor sosio-kultural  maupun  sosio-historis  yang  ada  di  masyarakat,  di  mana  wanita  selalu  dianggap  lemah  dan  pria  selalu diagung-agungkan  dengan  segala  kehebatannya.  Oleh  karena  itu,  adanya  larangan  tentang  kepemimpinan  wanita sebenarnya  bukan  lahir  dari  faktor  keagamaan,  melainkan  dari  kondisi  social  budaya  maupun  social  historis  dalam masyarakat itu sendiri. Apabila dalam masyarakat zaman dahulu wanita tidak dapat menjadi pemimpin karena dianggap lemah dari berbagai segi, intelektual dan kemampuan misalnya. Hal itu tidak dapat diterapkan lagi dalam kondisi social masyarakat  saat  ini,  di  mana  kaum  wanita  sudah  banyak  yang  mengenyam  pendidikan  setinggi-tingginya,  dalam  suatu kasus bahkan kecerdasan mereka telah melebihi kaum pria, hal ini tentunya membuka kesempatan yang luas bagi kaum wanita untuk menjadi pemimpin.
Kata Kunci: Pengaruh Sosiologi, Fiqh, Kepemimpinan Wanita
Abstract: History records how women were treated in ancient times.  Never mind to be a leader, they don't have the right to live. As happened in the old Jahiliyyah society, baby girls were buried alive as soon as they were born. This phenomenon actually occurs due to socio-cultural and socio-historical factors that exist in society, where women are always considered weak and men are always exalted with all their greatness. Therefore, the prohibition on women's leadership is not actually born from religious factors, but from the socio-cultural and social-historical conditions in the society it self. In ancient society, women could not be leaders because they were considered weak in various ways, for example  in  intellectually  and  capability.  This  cannot  be  applied  anymore  in  the  current  social  conditions  of  society, where  many  women  have  received  the  highest  education,  in  one  case  even  their  intelligence  has  exceeded  that  of men, this of course opens wide opportunities for women to become leaders.
Key words : Sociological Influences, Fiqh, Female Leadership

## Pendahuluan
Sejarah  mencatat  bagaimana  kedudukan wanita pada zaman dahulu, jangankan menjadi seorang pemimpin,  mempunyai  hak  hidup  saja  tidak. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah yang mengubur  hidup-hidup  anak  perempuannya,  bahkan wanita dapat diwariskan dan diperjual belikan.
Setelah  Islam  datang,  secara  bertahap  Islam mengembalikan  hak-hak  wanita  sebagai  manusia merdeka.  Seorang  wanita  boleh  menjadi  saksi  dan berhak  atas  sejumlah  warisan,  meskipun  keduanya hanya  bernilai  setengah  dari  kesaksian  atau  jumlah warisan yang berhak diterima oleh laki-laki.
Di  Indonesia  sendiri,  sejak  masa  perjuangan merebut  kemerdekaan,  kaum  wanita  telah  ikut berpartisipasi  mengusir  penjajah.  Namun  setelah kemerdekaan, peran wanita dalam mengisi kemerdekaan  masih  belum  optimal.  Wanita  masih termarjinalkan dari beberapa aktivitas dan juga jabatan. Fenomena  itu  terjadi  sebenarnya  dikarenakan  oleh faktor sosio kultural maupun sosio historis yang ada di masyarakat, di mana wanita selalu dianggap lemah dan
pria selalu diagung-agungkan dengan segala kehebatannya.
Di era modern ini, wanita tidak lagi lemah, baik dalam segi fisik maupun akal. Pendidikan mereka tidak kalah dengan laki-laki, kemampuan mereka juga banyak diakui  dunia  luar.  Dalam  berbagai  bidang,  kemampuan dan kecerdasan wanita sebanding  dengan pria, bahkan lebih tinggi. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bagi wanita  untuk  melakukan  aktivitas  yang  dulunya dilakukan  oleh  laki-laki,  dan  menduduki  jabatan  yang dulunya juga dikuasai oleh laki-laki.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif atau  disebut  juga  dengan  penelitian  pustaka  (kajian literatur) 1 , yaitu penelitian yang sumber data primernya berasal dari buku. Oleh karena itu, pengumpulan bahan hukumya  dilakukan  dengan  cara  dokumentasi,  dengan
1 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum Normatif , (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 13.
cara: menentukan data (tulisan) yang akan dikumpulkan terkait  dengan  kedudukan  wanita  dari  masa  ke  masa , mengidentifikasi  judul-judul  buku  atau  kitab  yang relevan  dan  berkaitan  dengan  kepemimpinan  wanita , membaca  dan  mempelajari  buku-buku  yang  ada kaitannya  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini, membuat  kesimpulan  dari  apa  yang  telah  dibaca. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan konseptual, sedangkan teknik analisisnya adalah dengan cara  mengedit,  mengklasifikasi,  menganalisis  dan menyimpulkan.  Sementara  itu,  pengecekan  keabsahan data  akan  dilakukan  dengan  dengan  pola  triangulasi pada bahan data, teori dan peneliti.

## Kedudukan Wanita dalam Islam
Wanita  mempunyai  kedudukan  yang  tinggi dalam Islam dan pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia.  Dia  akan  menjadi madrasah pertama  dalam membangun masyarakat yang shalih, ketika dia berjalan sesuai  dengan  petunjuk  al-Qur‟an  dan  hadits.  Dalam tatanan  masyarakat  Islam,  wanita  mempunyai kedudukan  yang  mulia,  tidak  mengurangi  hak-hak mereka,  juga  tidak  menjadikan  nilai  kemanusiannya rapuh.  Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  al-Qur‟an surat at-Taubah ayat 71:
                                                             
                                                 
                                                    
                                                               
      
“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian  mereka  (adalah)  menjadi  penolong  bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang  ma'ruf,  mencegah  dari  yang  munkar,  mendirikan shalat,  menunaikan  zakat  dan  mereka  taat  pada  Allah dan  Rasul-Nya.  mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh Allah;  Sesungguhnya  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah : 71)
Islam  memuliakan  wanita  dalam  porsi istimewa  dengan  mengangkat  derajat  wanita  setinggi- tingginya,  setelah  sebelumnya  pada  zaman  Jahiliyyah wanita dapat diperjual belikan, menjadi komoditas, dan direndahkan  derajatnya.  Pandangan  Islam  terhadap wanita  sangat  berbeda  dengan  pandangan  bangsa- bangsa lain zaman dahulu.
Pada  tahun  586  M,  bangsa  Perancis  pernah mengadakan  kongres  dengan  tema  “apakah  wanita
tergolong  sebagai  manusia  yang  mempunyai  hak  dan kewajiban,  ataukah tidak tergolong sebagai  manusia ?” dan  hasil  dari  kongres  itu  adalah  bahwa  wanita merupakan  manusia  ciptaan  Tuhan  dengan  tugas melayani laki-laki semata.
Sementara  itu,  UU  Kerajaan  Inggris  sampai tahun  1805  M,  masih  membenarkan  seorang  suami menjual  isterinya  dengan  nilai  jual  yang  telah ditetapkan, yaitu seharga 6 pence. Pada tahun 1961 M, di  Italia  masih  terjadi  seorang  suami  menjual  isterinya kepada laki-laki dengan pembayaran kredit.
Bangsa  Yunani  tidak  jauh  berbeda  dengan Perancis,  Inggris  dan  Italia.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pendapat  Aristoteles  yang  menyatakan  bahwa,  tujuan dan  sentral  dari  segenap  makhluk  ini  bukanlah  pada seluruh  manusia,  tetapi  hanya  pada  laki-laki  saja. Apabila  seorang  manusia  melahirkan  bayi  perempuan berarti  suatu  hal  yang  jelek,  dan  seorang  laki-laki pincang sama dengan separuh manusia. Sementara itu, Plato  menyatakan  rasa  terima  kasihnya  kepada  para Dewa,  karena  para  Dewa  telah  memberikan  enam macam berkah. Dua diantaranya yaitu dia dilahirkan ke dunia sebagai seorang yang merdeka, dan dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki. 2
Sedangkan  Persia,  sebelum  Islam  datang, mereka  juga  menghinakan  dan  meremehkan  wanita serta  perannya.  Wanita  hanya  dianggap  sebagai pelengkap  saja  tanpa  mempunyai  peran  dan  manfaat apa-apa,  sehingga  mereka  sering  dilecehkan  dan didzalimi.  Dalam  agama  Yahudi,  wanita  hanya  sebagai pembantu  pria  saja.  Seorang  ayah  diperbolehkan menjual anak perempuannya, dan hingga kini di Yahudi, wanita  tidak  mendapat  bagian  waris  dari  ayahnya kecuali apabila dalam keluarga tersebut tidak ada orang lain yang dapat menampung harta warisannya.
Sementara  itu,  di  India  dulu  wanita  tidak mendapat  hak  hidup  ketika  suaminya  meninggal.  Jadi, ketika  suaminya  meninggal  dan  dibakar,  diapun  harus ikut  dibakar  hidup-hidup  menemani  mayat  suaminya. Tak jauh berbeda dengan Arab Jahiliyyah dulu, mereka mempunyai adat mengubur anak perempuannya hidup- hidup  ketika  masih  bayi,  karena  mempunyai  anak perempuan  dianggap  sebagai  aib  bagi  keluarga, sedangkan  mempunyai  anak  laki-laki  merupakan  suatu kebanggaan tersendiri.
Oleh  karena  itu,  tidak  heran  jika  mayoritas intelektual dan sejarahwan, terutama di kalangan Islam, memandang posisi wanita pada masa pra Islam sebagai sebuah  gambaran  kehidupan  yang  sangat  buram  dan memprihatinkan.  Wanita  dianggap  sebagai  makhluk tidak  berharga,  keberadaannya  sering  menimbulkan
2 Muhamad  Thalib, Solusi  Islam  terhadap  Dilema  Wanita Karir , (Yogyakarta: Wihdah Press, 1999), h. 8.
masalah,  tidak  memiliki  independensi  diri,  hak-haknya ditindas  dan  dirampas,  dapat  diperjual  belikan  dan diwariskan,  bahkan  dikubur  hidup-hidup,  ditempatkan dalam  posisi  marginal  dan  pandangan-pandangan menyedihkan lainnya. 3
Setelah Islam datang, secara bertahap hak-hak wanita sebagai manusia dikembalikan. Islam mempunyai falsafah yang khas mengenai hak-hak keluarga bagi pria dan wanita. Dalam pandangan Islam, kedudukan wanita di  keluarga  memberikan  makna  penjagaan  syariat, dialah  pendidik  dan  penanam  utama  syariat  sejak  dini kepada anggota keluarganya.
Islam tidak meyakini akan satu jenis hak, satu jenis  kewajiban,  dan  satu  jenis  hukuman  bagi  pria  dan wanita  dalam  segala  hal.  Islam  memandang  satu perangkat hak-hak dan kewajiban serta hukuman lebih sesuai bagi pria, dan satu perangkat lainnya lebih sesuai bagi wanita. Sebagai hasilnya, dalam beberapa hal Islam mengambil  sikap  yang  sama  terhadap  wanita  dan  pria, dan  dalam  hal-hal  lain  Islam  mengambil  sikap  yang berbeda-beda.
Hal-hal  tersebut  membuat  para  pembenci Islam  memandang  hukum  Islam  mengenai  mahar, nafkah,  perceraian,  poligami,  dan  hukum-hukum  lain seperti  itu  sebagai  sesuatu  yang  merendahkan  dan menghina  wanita.  Dengan  cara  demikian,  mereka berusaha  menciptakan  kesan  bahwa  ketentuan- ketentuan itu sebagai bukti hanya kaum pria saja  yang diutamakan,  pria  lebih  mulia  dari  pada  wanita,  dan wanita diciptakan semata-mata untuk kemanfaatan dan kegunaan  kaum  pria.  Mereka  juga  mengatakan  bahwa Islam  tidak  mengakui  wanita  sebagai  manusia  yang sempurna,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  beberapa  hal. Seperti, Islam tidak akan membenarkan poligami, tidak akan memberikan hak cerai kepada laki-laki, tidak akan menetapkan bahwa kesaksian dua wanita sama nilainya dengan kesaksian satu orang  pria,  dan lain sebagainya. Jika  memang  Islam  mengakui  wanita  sebagai  manusia yang sempurna, tentu Islam akan memberikan hak-hak yang sama antara pria dan wanita. 4
Islam  tidak  pernah  menganut  pengutamaan dan  diskriminasi  yang  menguntungkan  pria  dan merugikan  wanita.  Sebagai  buktinya,  dalam  al-Qur‟an, tidak  terdapat  satu  ayat  pun  yang  menyatakan  bahwa wanita  diciptakan  dari  suatu  bahan  yang  lebih  rendah dari  pria,  dan  dalam  Islam  juga  tidak  ada  satu pandanganpun  yang  meremehkan  wanita  berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya. Pria dan wanita dipandang  sebagai  makhluk  yang  mulia,  dan  tidak
3 Hartati, Ibu Teladan di Era Global: dalam Perspetif Islam,
(Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h. 18.
4 Murtadha  Muthahhari, Hak-Hak  Wanita  dalam  Islam, Penerjemah: M. Hashem, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 72.
pandang  etnik  tertentu  dengan  tugas  memakmurkan bumi.
Al-Qur‟an  dengan  jelas  menyatakan  bahwa Allah  menciptakan  wanita  dari  sifat  dan  esensi  yang sama dengan pria.
                                                          
                                                              
           …..
“Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu yang  telah  menciptakan  kamu  dari  seorang  diri,  dan dari  padanya  Allah  menciptakan  isterinya,  dan  dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak…” (Q.S. An-Nisa’ : 1)
Bahkan, pria dan wanita dapat bersaing secara sehat untuk mencapai kualitas taqwa di hadapan Allah, sebagaimana dalam ayat berikut:
                                                              
                                                        
“Barangsiapa  yang  mengerjakan  amal-amal  saleh,  baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka  mereka  itu  masuk  ke  dalam  surga  dan  mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (Q.S. An-Nisa’ : 124)
                                                                   
                                                                          

“Barang  siapa  yang  mengerjakan  amal  saleh,  baik  laki- laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang  baik  dan  Sesungguhnya  akan  Kami  beri  Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. an-Nahl : 97)
Dari  situ  dapat  diambil  kesimpulan,  bahwa yang dijadikan pegangan dalam pandangan Islam adalah wanita dan pria, atas dasar kenyataan bahwa yang satu adalah  wanita  dan  yang  satu  adalah  pria,  tidaklah identik  dalam  segala  hal.  Dunia  mereka  tidak  persis sama,  dan  watak  serta  pembawaan  mereka  tidak dimaksudkan  supaya  identik.  Oleh  sebab  itu,  maka dalam banyak hal, kewajiban, hukuman, keduanya tidak harus menempati kedudukan yang sama.
Gambaran Umum Wanita dalam Sejarah Islam
Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana  keadaan  kaum  wanita  pada  masa  Jahiliyyah. Keberadaan  mereka  tidak  diakui,  kelahirannya merupakan  aib  bagi  keluarga,  dan  hanya  menimbulkan masalah.  Jangankan  untuk  menjadi  seorang  pemimpin, lahir dalam keadaan hidup saja sudah merupakan suatu keberuntungan,  karena  begitu  sebuah  keluarga melahirkan  anak  perempuan,  maka  seketika  itu  juga keluarga  tersebut  akan  mengubur  bayi  perempuan  itu hidup-hidup.  Namun  semenjak  Islam  datang,  meski tidak  sepenuhnya,  derajat  wanita  terangkat,  mereka mulai  mendapatkan  hak-haknya,  terutama  hak  untuk hidup.
Pada  masa  awal  Islam,  wanita  telah memainkan  peran  yang  sangat  penting,  terutama keikutsertaan  mereka  dalam  mendukung  dan membantu  perjuangan  Rasulullah.  Mereka  terdiri  dari keluarga-keluarga,  sahabat-sahabaat  Rasulullah.  Di masa  awal-awal  Islam,  mereka  berperan  sebagai pendukung  dakwah  dan  risalah  Rasulullah,  seperti peran  yang  dimainkan  oleh  Khadijah.  Pada  masa selanjutnya,  peran  mereka  lebih  luas  lagi,  seperti pengajar  dan  penyampai  ilmu,  terutama  tentang  al- Qur‟an  dan  hadis-hadis  Rasulullah,  seperti  peran „Aisyah binti Abu Bakr.
Peran wanita yang sangat strategis pada masa itu  adalah  keikutsertaan  mereka  di  medan pertempuran bersama Rasulullah. Pahlawan perempuan yang  paling  populer  adalah  Nusaibah  binti  Ka‟ab (Ummu  Umarah)  yang  berjuang  dengan  busur  panah dan  pedang  untuk  melindungi  Rasulullah  pada  perang Uhud dan mendapat luka-luka yang serius.
Hal tersebut menjadi bukti bahwa, pada masa awal  Islam,  wanita  mempunyai  hak,  peran,  dan kewajiban yang sama dan setara dengan pria, terutama dalam hal yang berkaitan dengan urusan di luar rumah. Islam  mewajibkan  kepada  setiap  muslim  dan  muslimat untuk belajar dan mencari ilmu. Seperti yang dilakukan oleh  isteri-isteri  Rasulullah,  beliau-beliau  mempunyai kewajiban  untuk  mempelajari  dan  mengajarkan  al- Qur‟an.  „Aisyah Ummu  al-Mukminin sangat  terkenal karena pengetahuannya yang luas mengenai hadis, fiqh, sejarah,  syair,  pengobatan,  dan  ilmu  astronomi,  dan bahkan  telah  ikut  serta  dalam  persoalan-persoalan politik  dan  memimpin  kaum  muslimin  dalam  perang Jamal. 5
Peranan  wanita  pada  era  Umayah,  dapat dilihat pada  diri Umi  Khalid isteri Yazid, Ummu Banin yang merupakan permaisuri Khalifah al-Walid bin Abd Malik,  yang  menjadi  sangat  terkenal  karena pengetahuan  dan  wawasannya  yang  luas  dan  visinya
5 Siti  Musdah  Mulia, Menuju  Kemandirian  Politik Perempuan, (Yogyakarta: Kibar Press, 2008), h. 56.
yang  jauh  ke  depan.  Keduanya  sering  menjadi  tempat meminta  saran  dan  pendapat  oleh  khalifah  yang berkuasa.
Pada  masa  Abbasyiyah  juga  dapat  dilihat  dari Ummu  Salamah  isteri  dari  Abu  al-Abbas,  begitu  juga Zubaydah yang sangat berperan dalam politik suaminya yaitu  Harun  ar-Rasyid.  Kedua  wanita  ini  sangat  besar pengaruhnya  pada  keputusan-keputusan  politik khalifah. 6
Di  India,  pada  tahun  1236  M,  terdapat seorang Sultanah (sultan  perempuan)  terkenal bernaman  Sultanah  Radhiyah,  keturunan  Turki  yang mempunyai kekuasaan atas Delhi, Sultanah Syajarat al- Dur  yang  juga  keturunan  Turki  penguasa  Mesir  yang meraih  kekuasaan  di  Kairo  pada  1250  M,  dia memerintah  dengan  baik.  Ratu  bangsa  Barber  yang mendapat  gelar Malikah (raja  perempuan)  adalah Zainab  an-Nafzawiyah  yang  berbagi  kekuasaan  dengan suaminya,  Yusuf  bin  Tasyfin,  penguasa  sebuah imperium  besar  Afrika  Utara  hingga  Spanyol  antara 1061-1107 M. 7
Beberapa  contoh  di  atas  telah  memberi gambaran  yang  terang  bagaimana  bangsa  wanita  telah memainkan peran strategis di ranah percaturan politik dalam perjalanan sejarah Islam. Aktivitas wanita sangat dihormati dan peran mereka pun sangat strategis, baik secara  langsung  maupun  hanya  melalui  orang-orang yang  berpengaruh  di  sekelilingnya,  suami  atau puteranya sebagai penguasa.

## Gambaran Umum wanita sejak Kolonial hingga Pasca Kemerdekaan Indonesia
Kedudukan wanita di Indonesia dari waktu ke waktu  menunjukkan  adanya  perubahan,  sejarah mencatat hampir di seluruh daerah di Indonesia pernah mengalami pengaruh besar dari penguasa wanita dalam pemerintahan.  sebagai  contoh  kepemimpinan  seorang wanita  di  Indonesia  yaitu,  Ratu  Sima  dari  Kerajaan Keling,  Tri  Bhuwanatunggadewi  dari  Wangsa  Isyana, Suhita  dari  Majapahit  yang  terkenal  dalam  cerita Menakjingga  dan  ratu  Kalinyamat  dalam  sejarah Demak,  menunjukkan  bahwa  dalam  masyarakat tradisional  Indonesia  tidak  menolak  penguasa perempuan.
Kemunduran  status  wanita  dalam  masyarakat disebabkan beberapa hal. Feodalisme yang berkembang di  zaman  Mataram  menempatkan  posisi  isteri  sebagai lambang status sang pria, menggeser posisi wanita dari kedudukan  subjek  menjadi  objek.  Kedatangan  Islam yang diboncengi budaya Arab menganggap wanita lebih
6 Ahmad  Syafi’I  Mufid, Dialog  Agama  dan  Kebangsaan ,
(Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h. 218
7 Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik…, h. 62.
rendah  dari  pria.  Demikian  juga  beberapa  kebiasaan dalam adat, seperti perkawinan usia dini, kawin paksa, penolakan  atau  perceraian  sepihak  yang  tidak menguntungkan  wanita.  Poligami  terjadi  di  setiap lapisan masyarakat, terutama di kalangan orang berada, dan muncul anggapan bahwa suami yang memiliki isteri lebih dari satu menunjukkan kekayaan dan kemampuan seseorang  untuk  mengurus  lebih  dari  satu  rumah tangga. 8
Berbeda  dengan  tokoh  wanita  sebelumnya, R.A  Kartini  yang  juga  dilahirkan  dan  dibesarkan  di daerah  yang  sama  dan  dari  kalangan  “ningrat” merasakan betapa kaum wanita diberlakukan tidak adil. Wanita desa adalah aktifis ekonomi di samping sebagai ibu  rumah  tangga,  pendidikan  bagi  kalangan  wanita pada saat itu masih sangat langka, kecuali bagi sebagian priyayi atau bangsawan.
R.A.  kartini  oleh  wanita  Indonesia  dianggap sebagai  pelopor  kemajuan  wanita  meskipun  tidak banyak perbuatan nyata yang dia lakukan selama masa hidupnya  yang  relative  singkat  (21  April  1879-17 September  1904),  tetapi  cita-citanya  yang  dimuat dalam kumpulan surat-suratnya “Habis Gelap Terbitlah Terang”  memiliki  pengaruh  yang  besar  dalam menggerakkan  wanita  Indonesia.  Banyak  hal  yang dikemukakan  dalam  bukunya  tersebut  seputar persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang  perlu  diperbaiki,  di  antaranya  yaitu  kawin  paksa, poligami,  perceraian  sepihak  oleh  suami,  dan  pingitan. Beliau  menikah  dengan  R.M  A.A.  Djodjodhiningrat (bupati  Rembang),  dan  meninggal  setahun  kemudian, beberapa hari setelah melahirkan putra pertamanya. 9 Pergerakan  perempuan  pada  zaman  Jepang tidak  dapat  berkembang  dengan  leluasa  karena  segala sesuatunya  diatur  oleh  pemerintah  Jepang.  Di  semua tempat  didirikan  perkumpulan  untuk  wanita  dengan nama Fudjinkai yang  telah  ditentukan  arah  dan programnya,  diantaranya  yaitu  mengunjungi  tentara yang sakit, pemberantasan buta huruf, mengurus dapur umum,  bekerja  dengan  sukarela,  menanam  dan membersihkan taman. Perkumpulan inipun tidak dapat bergerak leluasa karena selalu diawasi oleh Jepang.
Kondisi  wanita  di  Indonesia  mulai  mengalami perkembangan  dengan  kehadiran  Kartini  dan munculnya  organisasi-organisasi  yang  mendorong partisipasi perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. Di  Jawa  Barat  dikenal  Raden  Dewi  Sartika  sebagai pelopor  kemajuan  wanita,  yang  pada  tahun  1904 mendirikan  sekolah  gadis  pertama,  hingga  pada  tahun 1912  sudah  Sembilan  sekolah  gadis  didirikan  di
8 Hamka  Hasan, Tafsir  Gender:  Studi  Perbandingan  antara Tokoh  Indonesia  dan  Mesir ,  (Jakarta:  Badan  Litbang  dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 35.
9 Ahmad Syafi’i Mufid, Dialog Agama dan …, h. 219.
berbagai  kabupaten,  50%  berada  di  Pasundan.  Pada tahun  yang  sama,  di  Jakarta  didirikan  perkumpulan Putri Mahardika yang bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan dengan bantuan Budi Utomo.
Pada  tahun-tahun  berikutnya,  dibentuklah perkumpulan-perkumpulan  bagi  wanita  dan  badan- badan  lain  untuk  mendirikan  sekolah-sekolah  Kartini. Semua  ini  bertujuan  untuk  memperbaiki  pendidikan dan meningkatkan ketrampilan kaum wanita. 10
Sejak  Indonesia  merdeka,  wanita  segera  ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, banyak dari mereka yang ikut berjuang di medan peperangan, membantu  Palang  Merah  Indonesia,  mengurus  dapur umum,  dan  lain-lain.  Bahkan  pada  masa  ini,  sejumlah perkumpulan  mengadakan  Kongres  Wanita  Indonesia hingga  11  kali  untuk  merumuskan  arah  perjuangan wanita  Indonesia dalam  rangka mewujudkan kesejahteraannya.
Selama  berlangsungnya  kongres  itu,  banyak hal  didiskusikan,  diantaranya  yaitu  RUU  Perkawinan (1950) yang berkeadilan termasuk poligami, perdagangan  perempuan  dan  anak-anak  (1902), pelacuran  (1902),  partisipasi  wanita  dalam  pendidikan, hukum, ekonomi, social, dan politik.
Gambaran  umum  partisipasi  wanita  dalam jabatan  public  seperti  parlemen,  diantaranya  badan parlemen  sementara  sebelum  MPRS  (26  wanita  dari 413  anggotanya),  DPR  1955  (19  wanita  dari  271 anggotanya). Di samping itu, posisi kabinet juga ada Ny. Maria Ulfah SH dan Ny. Dra. S.K. Trimurti, Ny Rusiah Sarjono  SH  (Menteri  Sosial  Perempuan  1962-1966), Ny.  Artati  Marzuki  (Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  1964-1966).  Demikian  juga  di  bidang diplomasi, sejumlah wanita duduk sebagai duta besar di Negara  Eropa  dan  Asia  serta  PBB.  Perkembangan wanita pasca kemerdekaan memperlihatkan peningkatan  yang  signifikan,  hal  itu  disebabkan  oleh kesadaran  wanita  itu  sendiri  dan  juga  Negara  mulai mengakomodasi mereka dalam jabatan-jabatan publik. 11

## Kepemimpinan Wanita dalam Hukum Islam
1. Pemimpin dalam Perspektif Islam
Dalam  pandangan  Islam,  pada prinsipnya  semua  orang  dapat  dan berpeluang  menjadi  pemimpin.  Dalam makna  sederhana,  bahwa  Allah  SWT menciptakan  manusia  di  muka  bumi  ini sebagai  khalifah  (pemimpin),  makna pemimpin  itu  pun  tidak  harus  memiliki spectrum yang luas, pemimpin dapat juga dilihat dalam keluarga dan seterusnya.
10 Hamka Hasan, Tafsir Gender…, h. 41.
11 Hamka Hasan, Tafsir Gender…, h. 43.
Pemimpin  yang  difahami  dalam Islam  adalah  pemimpin  yang  esensi kepemimpinannya  bersifat  integrative, karena  itu  berkembang  suatu  paradigma bahwa  suatu  kepemimpinan  dalam  Islam harus bersifat ideologis. Artinya, kepemimpinan  itu  didasarkan  pada ketentuan  yang  bersifat  definitive  oleh kesatuan  pandangan  mengenai  agama, kehidupan  sosial,  kehidupan  politik kenegaraan,  ekonomi,  hukum,  dan budaya. Itulah sebabnya bahwa pemimpin agama  juga  merupakan  pemimpin  bagi rakyat dan bangsa.
Pemimpin  yang  benar  adalah pemimpin  yang  tingkah  lakunya  tidak menyimpang  dari  poros  kebenaran  yang diwahyukan  oleh  agama,  pemimpin  yang menjunjung tinggi moralitas, yang senantiasa  berbuat  adil,  pemimpin  yang menyejukkan dan membahagiakan mereka yang dipimpin.
Pemimpin  Islam  yang  sejati terletak  pada  kesepadanan  antara perkataan  dan  perbuatan,  bersifat  mulia, rendah  diri,  tidak  sombong,  jauh  dari kehidupan yang berlebihan, bersikap jujur, adil dan meletakkan sandaran kepemimpinannya  kepada  wahyu  Allah dan  sunnah  Rasul  serta  akal  sehat. Dengan  demikian,  seorang  pemimpin akan berorientasi pada perbaikan kehidupan rakyatnya dengan memberikan manfaat kepada rakyatnya. 12 2. Pemimpin dalam Perspektif Sosiologi Dalam perspektif
sosiologi, pemimpin  atau  elite  pemimpin  pada prinsipnya  merupakan  fenomena  yang lahir  dari  konstruksi  social  budaya  yang dapat  membedakan  antara  satu  individu dengan  individu  lainnya,  atau  satu komunitas dengan komunitas lainnya. Elit pemimpin  dalam  perspektif  sosiologi dapat diartikan sebagai
anggota masyarakat yang paling berbakat. Seorang sosiolog, Mills, berpendapat  bahwa  alite  adalah  mereka yang  menduduki  posisi  atas  dalam institusi  ekonomi,  militer  dan  politik, membentuk  kurang  lebih  elit  kekuasaan
12 Syarifuddin  Jurdi, Sosiologi  Islam  dan  Masyarakat Modern , (Jakarta: Kencana, 2010), h. 66.
yang  terintegrasi  dan  terpadu  yang keputusan-keputusan
pentingnya
menentukan  struktur  dasar  dan  arah masyarakat.
Dalam setiap
komunitas, kehadiran  seorang  pemimpin  merupakan sebuah  kebutuhan,  karena  setiap  warga masyarakat membutuhkan seorang pemimpin  yang  menjadi  panutan  atau contoh  bagi  mereka  dalam  proses penciptaan  ketentuan  dan  pola  interaksi dalam  komunitasnya.  Dengan  adanya pemimpin, suatu masyarakat atau komunitas  akan  dapat  mempertahankan kehidupan sosial, politik, agama, ekonomi, dan  budaya.  Kepemimpinan  sebagai  alat untuk  menghindari  ekspansi  pihak-pihak luar dalam komunitas itu. 13
3. Kepemimpinan  Wanita dalam Perspektif Fiqh Klasik
Pemimpin dalam suatu organisasi maupun  negara  sangat  diperlukan.  Peran pemimpin  bukan  hanya  menjadi  tonggak berjalannya kegiatan, namun juga menjadi pemersatu anggota maupun warga negara yang dinaunginya. Bercermin pada budaya dan  norma  yang  ada  di  Indonesia, pemimpin adalah jabatan seorang laki-laki. Laki-laki sudah menjadi simbol kepemimpinan  sejak  dulu,  dan  wanita selalu  identik  dengan  kelemahan,  tidak berfikir  logis,  dan  mengandalkan  naluri. Hal  inilah  yang  menyebabkan  wanita jarang  ditempatkan  dalam  posisi  penting. Ketimpangan  yang  dinamakan  sebagai kodrat wanita ini bahkan menjadi sebuah konstruksi sosial.
Kepemimpinan  wanita  dalam fiqh  klasik  memang  masih  menjadi perdebatan  di  kalangan  ulama‟,  baik  itu kepemimpinan  secara  umum  maupun kepemimpinan  dalam  artian  lain,  seperti memposisikan  wanita  dalam  jabatan- jabatan  penting,  menjadi  hakim  misalnya. Sebagian  dari  mereka  ada yang menyetujui dan sebagian lagi menolak hal tersebut.
Dalam  ilmu  fiqh,  salah  satu syarat  menjadi  seorang  pemimpin  adalah harus  dari  kaum  laki-laki,  sehingga menjadikan  wanita  sebagai  hakim  juga tidak  diperbolehkan,  kecuali  pengikut
13 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam…, h. 51.
Abu  Hanifah.  Sebagaimana  dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW “ اْوَّلَو ٌمْوَ ق َحِلْفُ ي ْنَل ةَأَرْما  ُمُهَرْمَأ ”.  Hal  ini  disebabkan  karena pengambilan  keputusan  oleh  seorang hakim membutuhkan kesempurnaan
pendapat, akal, kecerdasan,
dan pengalaman dalam masalah-masalah kehidupan.  sedangkan  seorang  wanita  itu memiliki  kekurangan  dalam  berfikir, memiliki pandangan yang sempit,
dikarenakan  sedikitnya  pengalaman  dan pandangan  mereka  terhadap  realita kehidupan  yang  ada.  Disamping  itu, seorang hakim harus banyak berkomunikasi  dengan  laki-laki  dari kalangan  ulama‟,  saksi-saksi,  dan  para pihak  yang  bersengketa.  Sementara seorang wanita dilarang untuk berinteraksi  dengan  laki-laki  sebagai bentuk  menjauhi  fitnah,  dan  Allah  SWT juga  telah  memperingatkan  tentang  sifat pelupa  dari  kaum  wanita  dalam  al- Baqarah: 282
.
                                                    
                                                          
                                           
                      
“dan  persaksikanlah  dengan  dua  orang saksi  dari  orang-orang  lelaki  (di antaramu).  jika  tak  ada  dua  orang  lelaki, Maka  (boleh)  seorang  lelaki  dan  dua orang  perempuan  dari  saksi-saksi  yang kamu  ridhai,  supaya  jika  seorang  lupa Maka  yang  seorang  mengingatkannya.” (Q.S. al-Baqarah : 282)
Selanjutnya,  seorang  wanita  juga tidak  layak  mendapatkan  jabatan  yang penting,  tidak  boleh  diberikan  kekuasaan atas  sebuah  Negara,  oleh  karena  itu Rasulullah dan para sahabat belum pernah memberikan  jabatan  kepada  seorang wanita,  baik  itu  sebagai  seorang  hakim, maupun  sebagai  penguasa  daerah  atau Negara.
Adapun  pendapat  Hanafiyah, seorang  wanita  diperbolehkan  menjadi hakim  dalam  masalah  harta  benda  atau hukum perdata, karena mereka
diperbolehkan  memberikan  kesaksian dalam  bidang muamalat .  Dan  orang  yang menjadikannya  sebagai  seorang  hakim dianggap  berdosa  sebagaimana  yang dijelaskan dalam hadist ةَأَرْما ُمُهَرْمَأ اْوَّلَو ٌمْوَ ق َحِلْفُ ي ْنَل . Adapun  dalam  masalah-masalah hudud dan qishas atau  dalam  hukum  pidana, maka wanita tidak diperbolehkan menjadi hakim.  Karena  dia  tidak  mempunyai  hak memberikan  kesaksian  dalam  masalah jinayah .  Sebagaimana  yang  diketahui, bahwa  seseorang  yang  memiliki  keahlian untuk  menghukumi  juga  harus  memiliki keahlian dalam memberi saksi.
Sedangkan  pendapat  Ibnu  Jarir at-Thabari, seorang wanita boleh menjadi hakim  secara  mutlak,  sebagaimana kebolehan  menjadikan  seorang  wanita sebagai mufti , maka diapun boleh menjadi seorang hakim. 14
Lebih lanjut, perdebatan tentang kebolehan  seorang  wanita  menjadi pemimpin  di  kalangan  ulama  ini  terbagi menjadi dua kelompok, 15 yaitu:
a. Kelompok yang tidak memperbolehkan, mereka mengajukan beberapa dalil, diantaranya yaitu: 1)
Surat  an-Nisa‟  ayat  34,  yang secara  umum  difahami  bahwa rijal  menjadi  pemimpin  atas wanita  bukan  hanya  dalam lingkup  keluarga  tetapi  meliputi lingkungan  yang  lebih  luas seperti  Negara,  sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  al- Maududi,  karena  kepemimpinan merupakan sifat laki-laki. Selanjutnya  adalah  surat  al- Baqarah ayat 228, yang menurut al-Ashafani  ayat  ini  merupakan penjelasan  bahwa  kedudukan laki-laki itu di atas kaum wanita, baik  dalam  hal  kemampuan intelektual maupun dalam bidang politik.
2) Hadis Nabi ةَأَرْما ُمُهَرْمَأ اْوَّلَو ٌمْوَ ق َحِلْفُ ي ْنَل
3) Hadis tentang kekurangan perempuan,  yaitu  perempuan
14 Wahbah  Zuhayli, Fiqh  al-Islam  wa  ‘Adillatuh, juz  6, (Damaskus: Fiqh al’Am, 1984), h. 483.
15 Naqiyah  Mukhtar, Kontroversi  Presiden  Perempuan , (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2009), h. 35.
kurang  menggunakan  aktivitas akalnya,
bukan
kurang kemampuannya,  dalam  situasi tertentu  misalnya  karena  sibuk dengan  kehamilan,  melahirkan, kemudian juga kukurangan tugas-tugas  keagamaan  seperti ketika menstruasi. 4) Diqiyaskan dengan ketidak bolehan  wanita  menjadi  imam shalat bagi laki-laki
5) Wanita  tidak  pantas  menghadiri kelompok laki-laki, bahkan suaranya  merupakan  fitnah.  Dan tugas  utama  seorang  wanita adalah  berhubungan  dengan masalah reproduksi yang
membutuhkan  tenaga,  fikiran serta waktu yang luar biasa, yang tidak  memungkinkan  seorang wanita  untuk  memikirkan  hal lain,  terlebih  lagi  untuk  menjadi seorang pemimpin.
b. Kelompok yang menerima Pada  umumnya,  kelompok yang menerima kepemimpinan wanita  ini  menyatakan  bahwa  al- Qur‟an  menjunjung  tinggi  martabat wanita,  tidak  sedikit  ayat  yang menyetarakan  antara  pria  dan wanita.  Selain  itu,  ukuran  seseorang ditentukan  oleh  kualitas  taqwanya, bukan  dari  jenis  kelaminnya.  Oleh karena  itu,  tidak  ada  larangan terhadap  seorang  wanita  untuk berperan aktif dalam aktivitas politik, termasuk  menjadi  pemimpin  suatu Negara sekalipun.
Tugas amar  ma’ruf  nahi munkar yang terdapat dalam surat at- Taubah ayat  71  difahami  sebagai tugas  bersama  antara  pria  dan wanita,  keduanya  sejajar  dan  sama-
sama dapat berperan dalam mengelola urusan-urusan masyarakat. Bahkan menurut Mahmud,  setiap  pria  dan  wanita hendaknya  mengikuti  perkembangan masyarakat suapaya dapat mengetahui  dan  memberi  saran dalam berbagai bidang kehidupan. 16
16 Naqiyah  Mukhtar, Kontroversi  Presiden  Perempuan …, h. 50.
Kesimpulannya, di antara beberapa  alasan  ataupun  faktor  yang menyebabkan munculnya pendapat- pendapat  dalam  fiqh  klasik  tentang larangan wanita menjadi seorang pemimpin adalah:
a. Pengaruh  keadaan  sosial  budaya  di Arab  ketika  Islam  turun,  di  mana mereka  menganut  system  monarkhi dan  selalu  laki-laki  yang  menjadi sulthan (raja).
Sebelum  Rasulullah  SAW diutus menjadi rasul di tengah-tengah masyarakat Arab, Bangsa Arab adalah bangsa  yang  akrab  dengan  sebutan masyarakat
jahiliyyah , yaitu masyarakat
yang mengalami penyimpangan-penyimpangan, baik akidah,  moralitas,  hukum  maupun agama.  Dengan  demikian,  secara umum karakteristik kehidupan masyarakat Arab pra Islam ketika itu dapat  digambarkan  sebagai  berikut: tradisi kesukuan ( kabilah ) yang sangat kental,  system  social  politik  yang sangat  eksklusif,  factor  keturunan dianggap  leboh  penting  dari  pada kemampuan,  mempertahan  system hierarki social yang kuat, merendahkan  harkat  dan  martabat wanita. 17
b. Dalam sejarah Islam, semua Nabi dan Rasul adalah seorang laki-laki
c. Begitu  juga  di  Indonesia,  dengan system  kerajaan  pada  zaman  dahulu, yang  menjadi  raja  adalah  seorang laki-laki dan jabatan itu bersifat turun temurun kepada anak laki-lakinya.
d. Imam  shalat  tidak  pernah  dari seorang  wanita,  tetapi  seorang  laki- laki, syarat ini tercantum dalam kitab fiqh  klasik  maupun  modern.  Dan para  ulama  sepakat  bahwa  wanita tidak  dibenarkan  menjadi  pemimpin shalat bagi kaum laki-laki.
e. Dalam  al-Qur‟an,  kaum  laki-laki adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,
sebagaimana dalam lafadz “               
                ”
17 Roibin, Penetapan  Hukum  Islam  dalam  Lintas  Sejarah, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 22.
                                           
                                                                                             
                                           
                                     
                                            
                                                          
“kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah telah  melebihkan  sebahagian  mereka (laki-laki)  atas  sebahagian  yang  lain (wanita),  dan  karena  mereka  (laki- laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang  saleh,  ialah  yang  taat  kepada Allah  lagi  memelihara  diri  ketika suaminya  tidak  ada,  oleh  karena Allah  telah  memelihara  (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka
nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah  mereka.  kemudian  jika mereka  mentaatimu,  Maka  janganlah kamu  mencari-cari  jalan  untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha  besar.” (Q.S. an-Nisa’ : 34)
Ayat tersebut menjadi titik awal perdebatan  kepemimpinan  wanita  di ranah  publik.  At-Tabari  dalam tafsirnya
menjelaskan “ ar-rijalu qawwamuna  ‘ala  an-nisa’ ”  bahwa kepemimpinan  pria  atas  wanita didasarkan  atas  refleksi  kekuatan fisik,  pendidikan,  dan  kewajibannya untuk  memenuhi  seluruh  kewajiban yang ditentukan oleh Allah.
Keutamaan  laki-laki  ditinjau  dari  segi kekuatan  akalnya  serta  kekuatan fisiknya, sehingga kenabianpun menjadi  hak  bagi  kaum  laki-laki. Dengan kekuatan akal dan fisik inilah,
kepemimpinan dalam bentuk khalifah seperti imam sholat, kewajiban jihad, adzan,  saksi,  perwalian  nikah,  talak, rujuk,  dan  batasan  jumlah  isteri semuanya  disandarkan  kepada  laki- laki.
f. Adanya hadist nabi yang berbunyi:
ةَأَرْما ُمُهَرْمَأ اْوَّلَو ٌمْوَ ق َحِلْفُ ي ْنَل
“tidak  akan  bahagia  suatu  kaum, apabila
mereka menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita”
g. Wanita memang lemah, baik dari segi fisik, akal, maupun agama
h. Wanita  tidak  dapat  menikahkan dirinya, tetapi harus dengan wali

## Pengaruh  Sosiologi  dalam  Fiqh  Kepemimpinan Wanita
Fiqh  merupakan  karya  intelektual  tentang hukum dengan basis teks-teks keagamaan, terutama al- Qur‟an  dan  hadits.  Rumusan  pemikiran  ini  diperlukan untuk  memberikan  jawaban  terhadap  persoalan- persoalan  manusia  dalam  berbagai  hal.  Fiqh  selalu dihasilkan melalui aktivitas pikiran atau intelektual yang tidak  berada  dalam  kehampaan  ruang  dan  waktu dengan  berbagai  problematika  dan  logikanya  sendiri. Dalam  arti  lain,  fiqh  sebagai  karya  intelektual sesungguhnya  senantiasa  bergumul  dengan  fakta-fakta historis dan sosiologis.
Fakta-fakta  historis-sosiologis  ini  menyimpan makna-makna dan substansi-substansinya sendiri. Oleh karena itu, fiqh yang lahir dalam sejarah tertentu tidak dapat ditarik ke ruang dan waktu yang lain, yang secara substantif  telah  berbeda.  Hal  ini  juga  berarti  bahwa, untuk  menghukumi  persoalan-persoalan  yang  dihadapi pada  masa  sekarang  tidak  selalu  dapat  diberlakukan hukum  yang  telah  berlaku  pada  masa  lampau. Kerancuan  atau  kekeliruan  akan  terjadi  apabila memaksakan berlakunya fiqh untuk seluruh ruang dan waktu  yang  telah  berbeda  atau  berubah  secara substansial. 18
Dalam  konteks  apapun, tarikh atau  sejarah atau  histori  dianggap  sebagai  entitas  yang  sangat mendasar  dalam  kehidupan.  Sejarah  adalah  gambaran riil  dari  potret  kehidupan  yang  sangat  varian  dan dinamis. Akumulasi perilaku social keagamaan maupun perilaku  social  lainnya  dalam  kehidupan  masyarakat plural  dapat  diamati  dan  dikritisi  melalui  fakta  empiric peninggalan  sejarah  kehidupan  manusia.  Dengan demikian,  semua  perilaku  social,  baik  perilaku  positif
18 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan , (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 184.
maupun  negative  akan  dapat  dilacak  melalui  data-data historis.
Atas  dasar  ini,  fungsi  maupun  kontribusi sejarah  bagi  generasi  setelahnya  adalah  memberikan pelajaran  mendasar  bagi  kehidupannya  yang  tentu dianggap  mampu  memberikan  inspirasi  bagi  praktik kehidupan  yang  akan  datang.  Pada  akhirnya,  sejarah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, sejarah akan  selalu  menjadi  inspirasi  kehidupan  mereka,  dan kehidupan  mereka  pada  gilirannya  juga  akan  menjadi sejarah baru bagi generasi yang akan datang, selalu dan akan  terus  demikian.  Inilah  potret  sebuah  kehidupan yang selalu terdaur ulang, perputaran yang tiada henti. Sejarah  mewarnai  realitas  dan  realitas  mewarnai sejarah, sebuah proses idalektik yang dinamis. 19
Apabila  dihubungkan  dengan  surtat an-Nisa’ ayat  34,  maka  kita  harus  memahami  ayat  ini  sebagai bersifat  sosiologis  dan  kontekstual.  Posisi  wanita  yang ditempatkan  sebagai  subordinat  laki-laki  sesungguhnya muncul  dan  lahir  dari  sebuah  bangunan  masyarakat yang  peradabannya  dikuasai  oleh  laki-laki,  atau  yang disebut  dengan  masyarakat  patriarki.  Pada  masyarakat semacam  ini,  wanita  tidak  diberikan  kesempatan mengaktualisasi  dirinya  dan  berperan  dalam  posisi- posisi yang menentukan.
Meskipun  ayat  al-Qur‟an  menyebutkan demikian,  akan  tetapi  penyebutan  atau  pencantuman perempuan  dalam  al-Qur‟an  sudah  merupakan kemajuan  yang  luar  biasa  apabila  dibandingkan  dengan bagaimana orang-orang Arab jahiliyyah memperlakukan mereka. Dapat dipahami bahwa langkah al-Qur‟an yang demikian  itu  merupakan  langkah  yang  strategis  dalam mengangkat  derajat  wanita,  dan  hal  itu  hanya  bisa dilakukan secara berangsur-angsur.
Oleh karena itu, akan menjadi kesalahan besar apabila  kita  selalu  ingin  memposisikan  wanita  dalam setting budaya  yang  seperti  itu  ke  dalam setting sosial dan  budaya  modern  seperti  sekarang  ini.  sedangkan, seperti  yang  kita  ketahui,  bahwa  syari‟at  Islam  itu diatur  demi  mencapai  kemaslahatan  dan  keadilan umatnya.  Dan  kemaslahatan  serta  keadilan  itu  dapat terwujud  apabila  kita  mampu  memposisikan  sesuatu secara proporsional dan kontekstual.
Dewasa  ini,  pandangan  tentang  kelebihan kaum  laki-laki  dan  kelemahan  kaum  wanita  dari  sisi intelektual  dan  profesi  tengah  digugat.  Kehebatan intelektual  dan  profesi  merupakan  salah  satu  syarat kepemimpinan,  dengan  syarat  tersebut  terbuka kemungkinan  yang  luas  bagi  kaum  wanita  untuk menduduki  posisi-posisi  publik,  termasuk  menjadi presiden.
19 Roibin, Penetapan Hukum Islam…, h. 3.
Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  fakta-fakta  yang ada  di  masyarakat.  Fakta-fakta  tersebut  dapat  dilihat secara  langsung  dalam  realitas  sosial  dan  sejarah modern yang membuktikan bahwa telah banyak wanita yang  dapat  melakukan  tugas-tugas  yang  selama  ini dianggap  hanya  dapat  dilakukan  dan  sekaligus dimonopoli  oleh  laki-laki.  Kita  telah  menyaksikan sejumlah  perempuan  yang  menjadi  kepala  Negara, kepala  pemerintahan,  gubernur,  ketua  parlemen,  dan ketua partai politik.
Realitas  ini  tentu  saja  memperlihatkan  bahwa pandangan  yang  meyakini  kealamiahan  dan  kodratiah sifat-sifat  wanita  tidaklah  benar.  Yang  benar  adalah semua  itu  merupakan  produk  bangunan  sosial  yang sengaja diciptakan, dan pada sisi lain, kenyataan itu juga memperlihatkan  adanya  sebuah  proses  kebudayaan yang semakin maju.
Latar  belakang  penolakan  kepemimpinan wanita  di  atas  sebenarnya  tidak  bersumber  dari  latar belakang  keagamaan,  melainkan  kebudayaan,  baru kemudian mereka mencari pembenaran melalui agama. Bahkan,  dalam  kasus  seorang  pemimpin  wanita tersandung  masalah  misalnya,  mereka  beramai-ramai menyatakan bahwa penyebabnya adalah gender. Hal ini menjadi  bukti  bahwa  budaya  adalah  faktor  lain  dari sebab  banyaknya  penolakan  terhadap  kepemimpinan wanita, terutama pada masyarakat tradisional.
Pandangan masyumi
Program perjuangan Masyumi (1952) menyebutkan “dengan mengakui bahwa perbedaan sifat dan  pembawaan  antara  kaum  wanita  dan  pria  juga membawa  perbedaan  tugas  dan  lapangan  pekerjaan bagi mereka masing-masing, maka Masyumi berpendapat  bahwa  hak-hak  politik,  social,  dan ekonomi  kaum  wanita  adalah  setaraf  dengan  pria”. Secara  teoritis,  draf  Undang-Undang  Dasar  Republik (Islam) yang dirumuskan oleh Masyumi, memungkinkan seorang wanita untuk menjadi Presiden serta  Perdana Menteri dan jabatan-jabatan public lainnya. 20

## Pandangan Musdah Mulia
Sebagai  bagian  dari  warga  Negara,  wanita Indonesia  secara  normative  dalam  konstitusi  dijamin mempunyai  akses  berpartisipasi  dalam  kekuasaan  dan pengambilan  keputusan.  Oleh  sebab  itu,  wanita  juga perlu  berpartisipasi  dalam  lembaga-lembaga  politik, seperti eksekutif, yudikatif, dan legislative.
Kaum  wanita  perlu  menempati  posisi  dalam lembaga-lembaga  politik  untuk  terlibat  dalam  proses pengambilan  keputusan,  sebab  tanpa  melibatkan
20 Yusril Ihza Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999), h. 270.
aspirasi  kaum  wanita  dalam  berbagai  kebijakan  publik akan  melahirkan  kebijakan  publik  yang  tidak  pro terhadap  kaum  wanita  atau  peraturan  yang diskriminatif terhadap kaum wanita.
Kehadiran  kaum  wanita  dalam  struktur kekuasaan  dan  proses  pengambilan  keputusan  publik diharapkan  akan  memberi  kontribusi  pemikiran  dalam menentukan agenda politik dan program pembangunan. 21

## Penutup
Wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa  dalam  Islam,  dalam  pandangan  Islam, kedudukan  wanita  di  keluarga  memberikan  makna penjagaan syariat,  dialah pendidik  dan penanam utama syariat  sejak  dini  kepada  anggota  keluarganya.  Islam juga  tidak  pernah  menganut  pengutamaan  dan diskriminasi  yang  menguntungkan  pria  dan  merugikan wanita, sebagai buktinya, tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur‟an  yang  menyebutkan  bahwa  wanita  diciptakan dari bahan yang lebih hina dari pada pria.
Gambaran  umum  wanita,  baik  dalam  sejarah Islam maupun sejarah Indonesia, pada awalnya mereka merupakan  pihak  yang  tersubordinasi  oleh  kaum  pria, keberadaannya  tidak  diakui,  aktivitasnya  dibatasi,  dan tidak  mempunyai  peran  dalam  kehidupan  selain  dalam masalah  reproduksi.  Namun  sebenarnya,  mulai  awal Islam  datang,  wanita  sudah  melakukan  banyak  peran, baik  dalam  hal  peperangan  maupun  penyebaran  ilmu pengetahuan,  meski  tidak  semuanya  tercantum  dalam buku-buku  sejarah  Islam.  Begitu  juga  di  Indonesia, berawal  dari  cita-cita  R.A  Kartini,  wanita-wanita Indonesia mulai bangkit, dan seiring berjalannya waktu, banyak  dari  mereka  yang  menjadi  pemimpin  dalam berbagai  organisasi  kemasyarakatan,  politik,  bahkan presiden.
Ulama  fiqh  berbeda  pendapat  mengenai kepemimpinan  wanita,  ada  yang  memperbolehkan  dan ada  yang  menolaknya.  Kelompok  yang  menolak kepemimpinan wanita berargumen bahwa kepemimpinan  itu  merupakan  hak  kaum  pria sebagaimana  dalam  surat an-Nisa’ ayat  34,  dan  masih banyak  lagi  alasannya.  Sementara  kelompok  yang memperbolehkan  kepemimpinan  wanita  berlandaskan pada  kesamaan  derajat  pria  dan  wanita  dalam  al- Qur‟an,  serta  perintah amar  ma’ruf  nahi  munkar yang sama-sama  diemban  oleh  pria  maupun  wanita  sebagai khalifah  di  bumi  ini,  sehingga  tidak  menutup kemungkinan bagi wanita untuk menjadi pemimpin.
21 Siti Musdah Mulia, Menuju Kemandirian Politik …, h. 86.
Adanya  larangan  tentang  kepemimpinan wanita  sebenarnya  bukan  lahir  dari  faktor  keagamaan, melainkan  dari  kondisi  social  budaya  maupun  social historis  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Apabila  dalam masyarakat  zaman  dahulu  wanita  tidak  dapat  menjadi pemimpin  karena  dianggap  lemah  dari  berbagai  segi, intelektual  dan  kemampuan  misalnya.  Hal  itu  tidak dapat  diterapkan  lagi  dalam  kondisi  social  masyarakat saat  ini,  di  mana  kaum  wanita  sudah  banyak  yang mengenyam  pendidikan  setinggi-tingginya,  dalam  suatu kasus bahkan kecerdasan mereka telah melebihi kaum pria,  hal  ini  tentunya  membuka  kesempatan  yang  luas bagi kaum wanita untuk menjadi pemimpin.

## Daftar Pustaka
Hartati. 2006. Ibu Teladan di Era Global: dalam Perspetif Islam. Jakarta:  Pusat  Studi  Wanita  UIN  Syarif Hidayatullah.
Hasan,  Hamka.  2009. Tafsir  Gender:  Studi  Perbandingan antara  Tokoh  Indonesia  dan  Mesir .  Jakarta:
Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
Jurdi, Syarifuddin. 2010. Sosiologi Islam dan  Masyarakat Modern . Jakarta: Kencana. Mahendra,  Yusril  Ihza.  1999. Modernisme  dan Fundamentalisme  dalam  Politik  Islam. Jakarta: Penerbit Paramadina.
Mufid,  Ahmad  Syafi‟i.  2001. Dialog  Agama  dan Kebangsaan . Jakarta: Zikrul Hakim. Muhammad, Husein. 2001. Fiqh Perempuan . Yogyakarta: LKiS. Mukhtar,  Naqiyah.  2009. Kontroversi  Presiden Perempuan .  Purwokerto:  STAIN  Purwokerto Press.
Mulia,  Siti  Musdah.  2008. Menuju  Kemandirian  Politik Perempuan. Yogyakarta: Kibar Press. Muthahhari,  Murtadha.  2001. Hak-Hak  Wanita  dalam Islam. Penerjemah:  M.  Hashem.  Jakarta: Lentera.
Roibin.  2010. Penetapan  Hukum  Islam  dalam  Lintas Sejarah. Malang: UIN Maliki Press. Thalib,  Muhamad.  1999. Solusi  Islam  terhadap  Dilema Wanita Karir . Yogyakarta: Wihdah Press. Zuhayli, Wahbah. 1984. Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuh. juz 6. Damaskus: Fiqh al’Am.
Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili.
"Fikih  Muamalah:  Memahami  Konsep  dan Dialektika Kontemporer." (2020).