## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-VII/2019 PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA PADANG
Misnar Syam 1*
1 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia
*Corresponding Author: misnarsyam@law.unand.ac.id Info Artikel Abstrak Diterima, 10/05/2023 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  18/PUU-XVII/2019  menyatakan  parate eksekusi dapat dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan  debitor dan kreditor telah wanprestasi dan debitor menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika tidak  eksekusi dilakukan dengan penetapan pengadilan. Ini akan menimbulkan permasalahan mengenai tidak adanya kejelasan atas prosedur  atau mekanisme penentuan  serta  proses  eksekusinya  dikaitkan  pada  masa  pandemi  covid  19 dimana  kemampuan  debitor  dalam  membayar  pembiayaan/kreditnya  sangat lemah disebabkan dampak pandemi covid-19, begitu juga yang terjadi di Kota padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis  dengan  pendekatan  masalah  menggunakan  eksplanatoris.  Jenis  data yang digunakan data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah yuridis  kualitatif.  Permasalahan    dalam  penelitian  ini  adalah  1)  Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU- XVII/2019    Pada  Masa  Pandemi  Covid  19?  Kesimpulannya  adalah  lembaga pembiayaan  tetap  melaksanakan  eksekusi  objek  jaminan  fidusianya  dengan parate eksekusiEksekusi objek jaminan fidusia pada masa pandemi covid  19 di kota  Padang,  pada  lembaga  pembiayaan  masih  dilakukan  dengan  upaya  paksa dengan menggunakan parate eksekusi, sedang lembaga perbankan tidak.
Direvisi, 11/06/2023 Dipublikasi, 01/07/2023

## Kata Kunci:
Pelaksanaan  Eksekusi, Jaminan Fidusia dan Putusan MK No 18/PUU-VII/2019

## Abstract
Keywords: Execution, Fiduciary Guarantee and Constitutional Court Decision No. 18/PUU-VII/2019 Constitutional  Court  Decision  No.  18/PUU-XVII/2019  states  that  parate execution  can  be  carried  out  on  condition  that  there  is  an  agreement  that  the debtor and creditor have defaulted and the debtor submits the object of collateral voluntarily. Otherwise, the execution will be carried out by court order. This will cause  problems  regarding  the  existence  of  a  default  agreement  between  the debtor and the creditor and the debtor's voluntarily submitting the object of the guarantee. In  addition,  there  is  no  clarity  on  the  procedure  or  mechanism  for determining and the execution process is related to the covid 19 pandemic where the debtor's ability to pay financing / credit is very weak due to the impact of the covid-19 pandemic, as well as what happened in the city of Padang. The research method  used  in  this  research  is  sociological  juridical  with  an  explanatory problem  approach.  The  type of  data  used  is  primary  and  secondary data.  The data analysis used is juridical qualitative. The problems in this study is   how is the  implementation  of  fiduciary  guarantees  after  the  decision  of  the Constitutional  Court  No.  18/PUU-XVII/2019  During  the Covid  19  Pandemic? The conclusion is financing institutions continue to carry out the execution of the object of their fiduciary guarantee with the execution parate.

## PENDAHULUAN
Lembaga jaminan fidusia mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF).
Perubahan  pokoknya  adalah  adanya  kewajiban  pendaftaran  jaminan  fidusia.  “Pendaftaran jaminan  fidusia  mempunyai  konsekuensi  yuridis  yaitu  yang  menjadi  pemilik  benda  agunan ialah kreditor penerima fidusia, meskipun secara fisik debitor pemberi fidusia menguasai benda tersebut.  Kedudukan  pemberi  fidusia  yang  sebelumnya  menjadi  pemilik  berubah  menjadi bezitter .  Pendapat  ini  memberikan  arti  bahwa  adanya  pemisahan  hak  milik  jaminan  fidusia secara yuridis dan hak milik jaminan secara riil “. 1
Pendaftaran jaminan fidusia melahirkan hak kebendaan yang ditandai dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia. Serifikat fidusia mengandung titel eksekutorial. “Titel eksekutorial pada  jaminan  fidusia  memberikan  hak  kepada  kreditor  untuk  dapat  langsung  meminta pelaksanaan lelang melalui fiat ketua pengadilan negeri tanpa harus melalui gugatan”. 2 Titel eksekutorial didasarkan pada irah-irah yang ada pada sertifikat fidusia yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Dan hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan  ayat (2) UUJF.
Apabila  diperhatikan  bunyi  Pasal  15  UUJF  dapat  disimpulkan  bahwa  pembentuk undang-undang  ingin  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  kreditor (penerima  fidusia)  dalam  memberikan  kredit  terhadap  debitor  (pemberi  fidusia).  Hal  ini disebabkan dalam perjanjian hutang piutang dimana jaminannya benda bergerak yang secara hukum  penguasaan  terhadap  benda  jaminan  itu  berada  di  tangan  debitor,  maka  harus  ada mekanisme  hukum  yang  bisa  memberikan  perlindungan  lebih  kepada  kreditor,  khususnya dalam  hal  eksekusi  objek  jaminan  fidusia.  Pendapat  ini  juga  disampaikan  oleh  Pemerintah dalam persidangan uji materi Pasal  15 ayat  (2) dan ayat  (3) UUJF yang  menyatakan bahwa kreditor dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri, baik berupa penyitaan maupun lelang sita, tanpa perantaraan hakim yang bersifat final dan mengikat para pihak  dan debitor tidak menolak serta wajib menyerahkan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF yang telah dijelaskan di atas, maka pada prakteknya  eksekusi  langsung  dilakukan  oleh  kreditor,  tanpa  melalui  tanpa  proses  gugatan. Pasal 15 UUJF ini diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2020  dengan  Nomor  Perkara  18/PUU-XVII/2019.  Berdasarkan  dasar  permohonan  tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa :
1. Frasa  eksekutorial  pada  jaminan  fidusia  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  segala mekanisme  dan  prosedur  dalam  pelaksanaan  eksekusi  sertifikat  jaminan  fidusia  harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan  eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Cidera  janji  (wanprestasi)  tidak  ditentukan  secara  sepihak  oleh  kreditor  tetapi  atas  dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi).
3. Jika tidak ada kesepakatan antara debitor dengan kreditor tentang telah terjadi wanprestasi dan debitor tidak mau secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia maka eksekusi harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  segala  mekanisme  dan  prosedur  hukum  yang  sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
1 Tan Kamelo, 2014, Hukum jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan , Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 216.
2 DY  Witanto,  2015, Hukum  Jaminan  Fidusia  Dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  (aspek  Perikatan, PEndaft aran, Dan Eksekusi) , Cetakan Pertama, BMadar Maju, Bandung, hlm. 229.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  berakibat  terhadap  eksekusi  jaminan  fidusia  yang nantinya akan menimbulkan persoalan, yaitu :
1. Hilangnya sifat kemudahan dari eksekusi jaminan fidusia, ketika pengadilan menyita barang yang menjadi jaminan fidusia, terutama ketika jaminan itu berada pada pihak ketiga;
2. Kemungkinan lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bisa digugat sebelum pengumuman atau sesudah pengumuman pemenang lelang.
3. Biaya  eksekusi  akan  mahal,  mulai  dari  pemanggilan,  pemberitahuan,  pengumuman  dan eksekusi secara fisik dilakukan. 3
Putusan MK ini akan menyebabkan penarikan jaminan fidusia akibat dari wanprestasi harus  melalui  pengadilan,  maka  akan  banyak  permohonan  eksekusi  jaminan  fidusia  dan perkara  sengketa  wanprestasi  akan  semakin  banyak.  Di  Pengadilan  Negeri  Klas  1A  Padang sampai  dengan  tanggal  15  Juli  2021  telah  terdapat  3.223  perkara  permohonan,  dan  jika ditambah  dengan  permohonan  eksekusi  tentu  akan  menambah  penumpukan  perkara  di pengadilan negeri. Transaksi pembelian kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan terbilang banyak.  Di Sumatera Barat terdapat 40 lembaga pembiayaan dan dari 40 lembaga pembiayaan tersebut 30 lembaga pembiyaannya mendaftarkan sertifikat fidusianya di Kanwil Depkumham Padang dan ditambah dengan jumlah bank-bank di Kota Padang.
Selain dari itu Pandemi Covid-19 mendera Indonesia sejak Pemerintah mengonfirmasi infeksi  corana  pertama  kali  pada  tanggal  2  Maret  2020,  juga  turut  mempengaruhi perekonomian  Indonesia.  Kondisi  ekonomi  ini  diperparah  dengan  kebijakan  PSBB  yang berdampak kepada penurunan kemampuan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor  1  tahun  2000  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  stabilitas  Sistim  Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Covid-19  dan/atau  dalam  rangka  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistim Keuangan. Salah  satu  yang  diatur  dalam  PERPPU  ini  adalah  mengatur  tentang  kebijakan  pembiayaan. Kebijakan yang dilakukan adalah memberikan bantuan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultra mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  OJK)  mengeluarkan  relaksasi  kredit  atau keringanan  pembayaran  cicilan  bagi  debitor  yang  terkena  dampak  Covid  19.  Kebijakan  ini diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  jasa  Keuangan  (selanjutnya  disebut  POJK)  No. 11/POJK.03/2020 dan surat OJK No S-9/D.05/2020, dalam peraturan ini seluruh perusahaan pembiayaan  di  bawah  organisasi  Asosiasi  Perusahaan  Pembiayaan  Indonesia  (selanjutnya disebut  APPI)  berhak  melakukan  restrukturisasi  kredit  melalui  :  1)  penurunan  suku  bunga kredit;  2)  perpanjangan  jangka  waktu  kredit;  3)  pengurangan  tunggakan  bunga  kredit;  4) penggurangan tunggakan pokok kredit;  5) penambahan fasilitas kredit;  dan/atau 6) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
Meskipun telah ada regulasi restrukturisasi untuk mengatasi dampak covid 19 terhadap ketidakmampuan bayar debitor, tetapi syarat-syaratnya harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi
3 https//kliklegal.com/putusan-mk-terkait-eksekusi-jaminan-fidusia-menambah-beban-pengadilan/,diakses tanggal 31 Maret 2020, pkl. 17. 30 wib.
maka  akan  terjadi  wanprestasi  dari  debitor.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  adanya  eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.
Berdasarkan hal di atas maka penelitian ini dilakukan dengan judul Pelaksanaan Eksekusi Jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang.
Dari  paparan  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam penelitian  ini  adalah  :  bagaimana  pelaksanaan  jaminan  fidusia  Pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019  Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Padang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum 4 dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis  atau empiris. penelitian ini bersifat eksploratoris ( explorative research ) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.  Penelitian    ini    bersifat    deskriptif    analitis      yaitu    menggambarkan    bagaimana pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  pasca  putusan  Mahkamah    Konstitusi  No  18/PUU- VII/2019  Pada masa Pandemi Covid  19 di  Kota Padang.  Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) selanjutnya dikorelasikan  dengan  pokok  persoalan  hukum  yang  sedang  dihadapi.  Data  primer  yang diperoleh dari responden akan peneliti gunakan dalam metode wawancara. Penelitian  ini  akan menggunakan  pengolahan  data  dengan editing dan coding . Analisis  hasil  penelitian  yang akan    digunakan    adalah    kualitatif  yaitu  “  analisis    data  yang    tidak    menggunakan  angka melainkan    memberikan    gambaran-gambaran    (deskripsi)    dengan    kata-kata  atas    temuan- temuan dan  karenanya  ia  lebih  mengutamakan  mutu/kualitas  dari  data dan  bukan kuantitas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Padang
Eksekusi  adalah  penyitaan  dan  penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia. Eksekusi  timbul  karena  debitor  wanprestasi  atau  tidak  memenuhi  prestasinya  sebagaimana yang telah diperjanjikan. 5
Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia 6 di Kota Padang pasca Putusan Mahkamah konstitusi  No  18/PUU-XVII/2019  tetap  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam
4 Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut legal research atau dalam Bahasa Belanda rechtsonderzoek, Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research) , Sinar Grafika, Jakarta,  hlm. 1.
5 Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistim Hukum Nasional ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 195.
6 Menurut Pasal 29 UUJF ada 3 (tiga) cara untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; c) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan mana dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara  tertulis  oleh  pemberi  dan  penerima  fidusia  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Dilihat dalam Rachmadi Usman, 2011, Hukum Kebendaan , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295-296.
UUJF. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitor wanprestasi. Eksekusi tersebut dilakukan dengan cara : 7
1. Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hal dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru;
2. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  penerima  fidusia sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
Eksekusi  dengan  pengalihan  hak  atas  piutang  dan  penjualan  di  bawah  tangan  dapat dilakukan  atas  dasar  kesepakatan  antara  kreditor  dengan  debitor.  Dalam  hal  ini,  penjualan objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  kreditor  sendiri  melalui  pelelangan  umum,  khususnya pada  benda  bergerak  berwujud  yang  bedaa  di  bawah  penguasaan  debitor  memerlukan penyerahan  objek  jaminan  fidusia  dari  debitor  kepada  kreditor.  Penguasaan  benda  bergerak berwujud  tersebut  tidak  beralih  kepada  kreditor,  maka  eksekusi  jaminan  fidusia  tidak  dapat dilakukan  dengan  cara  penjualan  atas  kekuasaan  kreditor  sendiri  melalui  pelelangan  umum. Hal ini disebabkan penjualan suatu benda bergerak memerlukan adanya penyerahan nyata yaitu dari tangan ke tangan.
Pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  mewajibkan  debitor  menyerahkan  penguasaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditor. Kreditor berhak mengambil objek jaminan  fidusia  dan  apabila  diperlukan  dapat  meminta  bantuan  pihak  yang  berwenang. Pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan secara damai dan/atau dengan tindakan paksa. 8
Eksekusi  secara  damai  yaitu  debitor  menyerahkan  penguasaan  objek  jaminan  fidusia kepada  kreditor  secara  sukarela.  Eksekusi  dengan  tindakan  paksa  dilakukan  apabila  debitor tidak  mau  menyerahkan  penguasaan  objek  jaminan  fidusia  secara  sukarela,  maka  tindakan paksa  dapat  dilaksanakan  kepada  debitor.  Tindakan  paksa  terhadap  debitor  ada  kalanya dilakukan dengan tindakan sewenang-wenang dan sering kali dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang dikenal dengan debt collector . Hal ini terjadi di Kota Padang pada masa pandemi covid 19 yang terjadi antara Eka Nofrianti dengan PT. Toyota Astra Financial Cabang Padang. Proses  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia  berupa  sebuah  mobil  Toyota  Rush  yang dilakukan oleh PT. Toyota Astra Financial Cabang Padang adalah melakukan penarikan paksa oleh debt collector yang merupakan suruhan kreditor.
Tindakan yang sewenang-wenang tersebut disebut main hakim sendiri. tindakan tersebut membuat keresehan dan mengakibatkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, pihak lembaga pembiayaan dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak ketiga  ( debt  collector /tenaga  jasa  penagihan)  untuk  melakukan  eksekusi  (penarikan  barang) dengan santun dan beretika. 9 Oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011  Tentang  Pengamanan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  telah  memberikan  suatu  upaya
7 Mahkamah  Agung,  2008, Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Perdata  Umum ,  Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 94.
8 Yahya Harahap, 2014, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.
9 https://news.detik.com/berita/d-3735063/tanpa-sertifikat-fidusia-debt-collector-tak-boleh-eksekusi-di-jalan diakses pada tanggal 15 Oktober 2021.
perlindungan hukum,  di  mana dalam Pasal  2 Peraturan Kapolri tersebut  menjelaskan tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut sebagai berikut :
1. Terselenggaranya  pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  secara  aman,  tertib,  lancar  dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
2. Terlindunginya  keselamatan  dan  keamanan  penerima  jaminan  fidusia,  pemberi  jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.
Adapun prinsip-prinsip dasar dari peraturan ini meliputi :
1. Legalitas,  yaitu  pelaksanaan  pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusia  harus  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Nesesitas,  yaitu  pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusia  diberikan  berdasarkan  penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi;
3. Proporsionalitas, pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan; dan
4. Akuntabilitas,  yaitu  pelaksanaan  pengamanan  eksekusi  jaminan  fidusia  dapat dipertanggungjawabkan.
Pada prinsipnya mekanisme dan upaya penarikan objek jaminan fidusia pada saat debitor wanprestasi  merupakan  2  (dua)  hal  yang  berbeda.  Pembahasan  mengenai  mekanisme merupakan  tahap-tahap  suatu  tindakan  yang  bersifat  persuasif.  Sementara  membahas  upaya penarikan objek jaminan fidusia menimbulkan kesan dari kata upaya adalah cara untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut agar berpindah ke tangan kreditor dengan tidak lagi melakukan upaya negosiasi untuk menyelesaiakan permasalahan secara persuasif.
Mekanisme persuasif penarikan objek jaminan fidusia dalam prakteknya dilalui dengan3 (tiga) hal yang penting yaitu :
1. Pemberian  peringatan,  di  mana  surat  peringatan  merupakan  mekanisme  yang  ditempuh untuk  memberikan  suatu  pendekatan  secara  persuasif.  Dalam  hal  ini  perusahaan pembiayaan akan memberikan waktu kepada debitor dalam waktu 1 (satu) minggu atau 2 (dua)  minggu  telat  untuk  membayar,  dan  terkadang  perusahaan  pembiayaan  masih mendengarkan  keluhan  debitor  tentang  kondisi  keuangan  debitor  yang  tidak  sanggup melunasi cicilannya;
2. Mendatangi/mengunjungi debitor yang bersangkutan, dalam hal ini masih bersifat persuasif dan berusaha untuk menegosiasikan pembayaran utang atau menarik objek jaminan fidusia;
3. Memakai  jasa debt  collector internal  dan  eksternal,  berkaitan  dengan  memakai  jasa debt collector internal artinya dalam hal ini masih dalam tahapan persuasif untuk menegosiasikan pembayaran utang atau meanarik objek jaminan fidusia. Jika telah masuk dalam penggunaan jasa debt  collector eksternal  artinya  telah  masuk  dalam  upaya  penarikan  objek  jaminan fidusia, bukan lagi berbicara mengenai pembayaran utang tunggakan cicilan.
Pada  prakteknya  penarikan  objek  jamian  fidusia  yang  telah  dilimpahkan  kepada debt collector ekseternal  maka  mereka  akan  diberikan  surat  tugas  dari  perusahaan  pembiayaan berserta dengan identitas dari debitor yang bersangkutan seperti Kartu Tanda Kependudukan dan  juga  surat  tugas  disertai  dengan  akta  jaminan  fidusia.  Dengan  menunjukan  surat-surat tersebut  maka debt  collector akan  melakukan  penarikan  objek  jaminan  fidusia  tersebut. Prakteknya juga tidak jarang terjadi keributan-keributan dan tindakan kesewenang-wenangan saat penarikan objek jaminan fidusia itu.
Pada  lembaga  perbankan,  perjanjian  jaminan  fidusia  didaftarkan  pada  Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kanwil Departemen Hukum Dan HAM Padang. Pendaftaran tersebut  menerbitkan  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  apabila debitor wanprestasi untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. 10
Kriteria kredit yang bermasalah dengan menggunakan jaminan fidusia pada Bank Nagari ada 3 (tiga) kategori yaitu :
1. Debitornya dan objek jaminan fidusianya masih ada.
Dalam  hal  ini  proses  penyelesaian  adalah  dengan  cara  melakukan  somasi  internal  dan bantuan  pihak  legal  konsultan  Bank  Nagari  sebanyak  3  (tiga)  kali.  penyelesaian  secara internal  dilakukan  secara  persuasif  dengan  mendatangi  debitor  dengan  tujuan  bisa diselesaikan  dengan  damai.  Jika  somasi  dan  upaya  persuasif    tidak  ditindaklanjuti  oleh debitor maka akan dilakukan eksekusi langsung dengan bantuan pihak kepolisian.
2. Debitornya ada namun objek jaminan fidusia tidak ada/atau dipindahtangankan. Dalam hal ini dilakukan pelaporan pidana kepada pihak kepolisian atas dugaan pelanggaran Pasal  36  UUJF  yang  menyatakana  bahwa  pemberi  fidusia  yang  mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Debitor menghilang dan objek jaminan fidusia tidak ada/atau dipindahtangankan.
Dalam  hal  ini  dilakukan  pelaporan  pidana  kepada  pihak  kepolisian  dan  meminta  pihak kepolisian  untuk  memasukan  debitor  dalam  daftar  pencarian  orang  (DPO)  atas  dugaan tindak pidana pelanggaran Pasal 36 UUJF.
Dari perkara di atas maka di Kota Padang eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tetap dilakukan oleh lembaga pembiayaan secara parate eksekusi dengan pelaksananya adalah debt collector ,  dan  tidak  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan/kredit  sesuai  dengan  POJK  No. 11/POJK.03/2020.  Sementara  untuk  lembaga  perbankan  selama  masa  pandemi  tidak  ada dilakukan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  karena  berdasarkan  POJK  No.11/POJK.03/2020 dilakukan restrukturisasi terhadap kredit.
Penarikan  objek  jaminan  fidusia  dalam  rangka  melakukan  eksekusi  apabila  debitor wanprestasi  atau  tidak  melakukan  kewajibannya  sesuai  dengan  kriteria  dalam  KUHPerdata dalam  Pasal  1763  yaitu  “siapa  yang  menerima  pinjaman  sesuatu  diwajibkan mengembalikannya  dalam  jumlah  dan  keaadaan  yang  sama  dan  pada  waktu  yang  telah ditentukan”.  Pasal  1764  KUHPerdata  mengatur  jika  debitor  tidak  mampu  memenuhi kewajiban, maka debitor diwajibkan membayar pinjaman atau harga barang yang dipinjamnya. Dari 2 (dua) pasal ini maka sesuai dengan ketentuan UUJF pada Pasal 29 sampai Pasal 34 yang secara garis besar eksekusi dapat dilakukan dengan :
1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
2. Penjualan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  atas  kekuasaan  penerima  fidusia sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil penjualan;
10 Wawancara dengan Bank Nagari pada Tanggal 20 Oktober 2021.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
4. Pelaksanaan dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bukan sejak diberitahukan secara tertulis oleh  pemberi  dan  penerima  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  diumumkan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;
5. Pemberi  fidusia  wajib  menyerahkan  benda  yang  menjadi  jaminan  fidusia  dalam  rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia;
6. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
7. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.
Eksekusi jaminan fidusia di atas hanya berlaku bagi perjanjian dengan jaminan fidusia yang  telah  didaftarkan  di  kantor  pendaftaran  fidusia  yang  btelah  mempunyai  kekuatan eksekutorial dan telah memenuhi Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019.
Pada perkara No 147/Pdt.G/2020/ PN Pdg ini, hakim memutuskan bahwa :
1. Menyatakan  bahwa  eksekusi  terhadap  objek  jaminan  fidusia  berupa  satu  unit  mobil dinyatakan  perbuatan  melawan  hukum  karena  dilakukan  tanpa  menunjukkan  surat-surat yang sah dan/atau tidak menunjukan penetapan pengadilan kepada debitor selaku konsumen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.
2. Memerintahkan kepada kreditor untuk mengembalikan objek jaminan fidusia berupa sebuah unit mobil kepada debitor.
3. Menghukum  kreditor  bersama  debitor  untuk  meninjau  ulang  perjanjian  pembiayaan No.1811948853 tanggal 26 November 2018 dengan membuat perjanjian yang baru tentang pelunasan  utang  debitor  kepada  tergugat  di  dalam  pembelian  sebuah  unit  mobil  yang dijadikan objek jaminan fidusia. Dasar pertimbangannya adalah ketidakmampuan debitor membayar cicilannya karena kondisi ekonominya di mana debitor kehilangan pendapatan disebabkan usahanya tutup.  Tutupnya usaha debitor merupakan dampak pandemi covid 19. Selain  itu  kreditor  juga  tidak  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan/kredit  sesuai  dengan POJK No.11/POJK.03/2020.
Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  atas kepemilikan  sertifikat  jaminan  fidusia,  kreditor  berhak  mengeksekusi  objek  jaminan  fidusia jika :
1. Wanprestasi atau cidera janji tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditor dengan debitor, atau :
2. Telah dilakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi atau cidera janji.
Jika kreditor dan debitor tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitor keberatan  menyerahkan  objek  jaminan  fidusia  secara  sukarela  maka  kreditor  tidak  boleh melakukan  eksekusi  sendiri  (parate  eksekusi)  melainkan  harus  mengajukan  permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.
Prosedur  pelaksanaan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  sama  dengan  prosedur  eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Prosedur dan tata cara eksekusi dilakukan seperti eksekusi hak tanggungan. 11 Eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ada 2 (dua) macam yaitu eksekusi riil/nyata dan eksekusi pembayaran sejumlah uang, dengan prosedur sebagai berikut :
11 Mahkamah Agung, op.,cit., hlm. 94.
1. Pemohon  eksekusi  mengajukan  permohonan  kepada  Ketua  Pengadilan  Tingkat  pertama agar putusan itu dijalankan;
2. Ketua  Pengadilan  tingkat  pertama  akan  memanggil  pihak  yang  kalah  (termohon)  untuk dilakukan teguran (aanmaning) agar dia melakasanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai dengan Pasal 196 HIR/207 RBg;
3. Jika  termohon  eksekusi  tetap  tidak  mau  menjalankan  putusan,  Ketua  Pengadilan  tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk  melakukan  sita  eksekusi  (executorial  beslag)  terhadap  harta  kekayaan  jika sebelumnya tidak diletakkan sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 197 HIR/208 RBg;
4. Adanya  perintah  penjualan  lelang,  dilanjutkan  dengan  penjualan  lelang  setelah  terlebih dahulu  dilakukan pengumuman sesuai  dengan ketentuan pelelangan, lalu diakhiri  dengan penyerahan  uang  hasil  lelang  kepada  pemohon  eksekusi  sesuai  dengan  jumlah  yang tercantum dalam putusan.
Pada  pelaksanaan  eksekusinya  untuk  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  dalam  proses eksekusinya,  kreditor  dapat  meminta  bantuan  pihak  kepolisian  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
Pemerintah  telah  menerbitkan  kebijakan  untuk  menindaklanjuti  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu Peraturan Menteri keuangan No. 213/PMK.06/2020  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang.  Peraturan  Menteri  keuangan  ini mengatur bahwa permohonan lelang eksekusi fidusia harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari  penjual  (kreditor)  bahwa  barang  yang  akan  dilelang  dalam  penguasaan  penjual  karena telah diserahkan secara sukarela dan debitor telah sepakat terjadinya wanprestasi serta tidak ada  keberatan  dari  debitor  (sesuai  dengan  lampiran  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  pada  angka  A nomor 10 tentang Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia pada point 6). Surat pernyataan tersebut merupakan  syarat  penting  karena  tanpa  adanya  kesepakatan  tersebut  lelang  jaminan  fidusia bisa batal. Contohnya ada kreditor atau penjual yang sudah mengajukan permohonan lelang eksekusi dan telah mendapatkan jadwal lelang, tapi debitor mengajukan surat keberatan, maka lelang tersebut dibatalkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 pada masa pandemi covid 19 di kota Padang, pada lembaga pembiayaan masih dilakukan dengan upaya paksa dengan menggunakan pihak ketiga yaitu debt collector , sedang lembaga perbankan tidak melakukan  eksekusi  objek  jaminan  fidusia  tetapi  melakukan  restrukturisasi  hutang  sesuai dengan  POJK  No.11/POJK.03/2020.  Pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  No. 147/Pdt.G.2020/PN Pdg, eksekusi yang dilakukan oleh kreditor dinyatakan perbuatan melawan hukum,  sehingga  tidak  sah  menurut  hukum,  maka  eksekusinya  dinyatakan  bertentangan dengan  hukum,  dan  menghukum  kreditor  untuk  menyerahkankan  kembali  ojbjek  jaminan fidusia  kepada  kreditor.  Setelah  Putusan  MK  No.18/PUU-XVII/2019  kreditor  tidak  boleh melakukan  sendiri  ( parate  executie )  melainkan  harus  mengajukan  permohonan  pelaksanaan kepada Pengadilan Negeri.

## Saran
Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:
1. Pengadilan  perlu  mempersiapkan  diri  menerima  permohonan  eksekusi  objek  jaminan fidusia dan perlu ada pedoman teknis eksekusi hingga profesionalitas jasa debt collector .
2. Sosialisasi penerapan eksekusi objek jaminan fidusia dengan segalab persyaratannya sesuai dengan  putusan  MK  No.18/PUU-XVII/2019  ini  kepada  lembaga-lembaga  pembiayaan perbankan  maunpun  non  perbankan  agar  nanti  tidak  timbul  permsalahan  dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi,  2014, Penelitian  Hukum  (Legal  Research) ,  Sinar Grafika, Jakarta.
DY Witanto, 2015, Hukum Jaminan  Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (aspek Perikatan, PEndaftaran, Dan Eksekusi) , Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung. Rachmadi Usman, 2011, Hukum Kebendaan , Sinar Grafika, Jakarta. Tan  Kamelo,  2014, Hukum  jaminan  Fidusia  Suatu  Kebutuhan  yang  Didambakan ,  Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
Titik Triwulan Tutik, 2008, Hukum Perdata dalam Sistim Hukum Nasional ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Yahya Harahap, 2014, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan  Perundang-undangan
UUD 1945 KUHPerdata HIR/RBg Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  35/POJK.05/2018  tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  11/POJK.03/2020  Tentang Stimulus  Perekonomian  Nasional  sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus 2019.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

## Jurnal, Website
https//kliklegal.com/putusan-mk-terkait-eksekusi-jaminan-fidusia-menambah-beban- pengadilan/
https://news.detik.com/berita/d-3735063/tanpa-sertifikat-fidusia-debt-collector-tak-boleh-
eksekusi-di-jalan
https://www.sunedu.id/id/restrukturisasi-kredit-pembiayaan-di-tengah-pandemi-covid-19/ https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e33eadb79653/pasca-putusan-uu-jaminan- fidusia--simak-aturan-debtcollector-di-beberapa-negara /
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

## Putusan No.147/Pdt.G/2020/PN Pdg
Perjanjian Pembiayaan PT Toyata Astra Financial Servis Cabang Padang No 1811948853.