## WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah
Vol 6, No 2 (2022): Hal 141 – 159 DOI : https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i1.41

## STRATEGI KSPPS BMT PETA KEDIRI DALAM MEMINIMALISIR POTENSI RISIKO PEMBIAYAAN
Adin Fadilah IAIN Kediri, Jawa Timur, Indonesia adinfadilah@iainkediri.ac.id

## ABSTRACT
KSPPS  BMT  PETA  Kediri  is  a  branch  of  KSPPS  BMT  PETA Tulungangung.  As  with  other  financial  institutions,  its  main  function  is  to collect and distribute funds from the public. The main focus of the KSPPS BMT  PETA  Kediri  is  to  increase  the  ability  of  the  disbursed  financing,  as well as prioritizing the principle of prudence in the distribution of financing. Therefore,  the  author  is  interested  in  discussing  the  KSPPS  BMT  MAP Kediri Strategy in Minimizing the Potential Risk of Problem Financing. This study  uses a  qualitative approach.  Qualitative research  is  research that  is used  to  reveal  a  symptom  holistically-contextually  through  collecting  data obtained  from  a  natural  setting  by  utilizing  the  researcher  as  a  key instrument.  The  strategy  carried  out  by  KSPPS  BMT  PETA  Kediri  in minimizing the potential for non-performing financing uses the 5C principle when  conducting  a  survey,  the  principle  consists  of  Character,  Capacity, Capital,  Collateral  and  Condition.  The  five  principles  above  are  that  risk management  can  also  be  carried  out  by  risk  management  in  overcoming risks that may occur with the avoidance method.
Keyword: 5C Principle, Strategy, Minimize, Risk, Financing

## ABSTRAK
KSPPS  BMT  PETA  Kediri  merupakan  cabang  dari  KSPPS  BMT  PETA Tulungangung.  Sama  halnya  dengan  lembaga  keuangan  lainnya  fungsi utamanya  yaitu  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  dari  masyarakat. Fokus  utama  dari  KSPPS  BMT  PETA  Kediri  yaitu  meningkatkan kemampuan  pembiayaan  yang  disalurkan,  juga  mengedepankan  prinsip kehati-hatian  dalam  penyaluran  pembiayaan.  Oleh  karena  itu  penulis tertarik  untuk  membahas  Strategi  KSPPS  BMT  PETA  Kediri  Dalam
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Meminimalisir  Potensi  Risiko  Pembiayaan  Bermasalah.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan penelitian yang digunakan untuk mengungkap suatu gejala secara holistic- konsektual  melalui  pengumpulan  data  yang  didapatkan  dari  latar  alami dengan  memanfaatkan  peneliti  sebagai  instrumen  kunci.  Strategi  yang dilakukan  oleh  KSPPS  BMT  PETA  Kediri  dalam  meminimalisir  potensi pembiayaan bermasalah menggunakan prinsip 5C saat melakukan survei, prinsip  tersebut  terdiri  dari  Character  (Karakter),  Capacity  (Kapasitas), Capital (Modal), Colateral (Agunan) dan Condition (Kondisi). Kelima prinsip di  atas  adalah  pengendalian  terhadap  risiko  juga  bisa  dilakukan  oleh manajemen  risiko  dalam  mengatasi  risiko  yang  mungkin  akan  terjadi dengan metode penghindara.
Kata Kunci: Prinsip 5C, Strategi, Meminimalkan, Risiko, Pembiayaan

## A. PENDAHULUAN
Koperasi  merupakan  serapan  dari  bahasa  latin cooperatio yang  dalam  bahasa  inggirs  menjadi cooperation yang  memiliki makna  kerja  sama. 1 Koperasi  adalah  badan  hukum  yang  didirikan oleh  orang  perseorangan  atau  badan  hukum  koperasi,  dengan pemisahan  kekayaan  para  anggotanya  sebagai  modal  untuk menjalankan  usaha  yang  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan  prinsip  koperasi. 2 Perkoperasian  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut  kehidupan  koperasi. 3 Menurut  Mohammad  Hatta mengartikan koperasi sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela  kepentingan  hidupnya.  Mencapai  keperluan  hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya.  Koperasi menurut International Cooporateive Alliance
sebagaimana dikutipoleh
Arman mendefinisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan
1 Arman Maulana, Manajemen Koperasi (Bandung: Guepedia, 2020), 24.
2 Undang-Undang  Tahun  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian  Bab  1 Ketentuan Umum  Pasal 1 No 1
3 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
hukum  yang  bertujuan  untuk  perbaikan  sosial  ekonomi  anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya . 4
Semakin berkembangnya koperasi secara global
memunculkan aliran-aliran dalam pendirian koperasi yang dilatarbelakangi  dari  ideologi  dan  pandangan  hidup  suatu  negara dan  pendiri  organisasi.  Aliran  koperasi  terbagi  menjadi  Aliran Yardstick , aliran ini menganut paham bahwa koperasi dapat menjadi kekuatan  untuk  mengimbangi,  menteralisasi,  dan  mengoreksi berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Aliran Sosialis,  lahirnya  aliran  sosialis  didasari  keburukan  sistem kapitalisme. Menurut aliran sosialis koperasi di maknai sebagai alat yang  paling  efektif  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat. Aliran Persemakmuran memaknai koperasi sebagai alat yang efisien dan  efektif  dalam  meingkatkan  kualitas  ekonomi  masyarakat. Koperasi  sebagai  wadah  ekonomi  rakyat  berkedudukan  strategis dan memegang peran utama dalam struktur ekonomi masyarakat.
Perbedaan  aliran  koperasi  satu  dengan  yang  lainnya  bisa dillihat pada tabel berikut
Aliran Koperasi Peran Koperasi Hubungan Dengan Pemerintah Aliran Yardstick Koperasi berperan sebagai alat pengkur,
penyeimbang,
penetral, dan pengoreksi dampak negatif yang ditimbulkan oleh
sistem ekonomi liberal.
Hubungan dengan pemerintah bersifat netral, dimana
pemerintah tidak ikut campur tangan dalam jatuh bangunya koperasi dimasyarakat. Aliran Sosialis Koperasi berperan sebagai alat dalam mencapai masyarakat yang sosialis yang bercorak kolektfif. Koperasi merupakan alat pemerintah dan menjadi bawahan pemerintah. Dengan
demikian koperasi
4 Arman Maulana, Manajemen Koperasi , 25.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
tidak memiliki otonomi.
Aliran Persemakmuran Koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata di mana koperasi memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Hubungan dengan pemerintah bersifat kemitraan. Koperasi tetap memiliki otonomi
dan pemerintah memiliki tanggungjawab untuk ikut membangun koperasi ditengah masyarakat.
Sejarah  perkoperasian  Indonesia  dimulai  sejak  masa penjajahan  yang  fungsi  utamanya  pada  saat  itu  untuk  menolong rekan-rekan  pegawai  negeri  peribumi  melepaskan  diri  dari cengkraman  pelepasan  uang.  Perkoperasian  di  Indonesia  terus melangkah  hingga  tanggal  12  Juli  1947  diselenggarakan  kongres gerakan  koperasi    se-Jawa  yang  diselenggarakan  di  Tasikmalaya yang  hasilnya  dibentuknya  Sentral  Organisasi  Koperasi  Rakyat Indonesia  sekaligus  tanggal  tersebut  diperingati  sebagai  hari koperasi nasional. 5
Sebenarnya konsep koperasi syariah sudah terbentuk sedari pendirian organisasi Serikat Dagang Islam (SDI) yang digagas oleh H.  Samanhudi  yang  mewadahi  pedagang  muslim  yang  mayoritas pedagang  batik  di  Solo.  Sementara  itu  lahirnya  koperasi  syariah  di Indonesia di pelopori oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta  yang  berdampak  pada  semkain  bervariasinya  pelaku ekonomi  akar  rumput  dalam  upaya  pengembangan  kegiatan usahanya.  Pada  tahun  1995  dalam  forum  BMT  Sejabodetabek menggagas  payung  hukum  yang  menaungi  BMT  yang  ada  di Indonesia  dan  pada  1998  terlahir  Koperasi  Syariah  Indonesia  yang berupa koperasi sekunder yang didasarkan pada keputusan Menteri
5 Sattar, Buku  Ajar  Ekonomi  Koperasi  Latar  Belakang  Koperasi (Yogyakarta: Deepublis, 2021), 09-15.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah,  Republik  Indonesia  Nomor. 028/BH/M.I/XI/1998. 6
Karakteristik  ekonomi  Islam  yang  menggunakan  sistem  bagi hasil menjadikan nilai tambah tersendiri untuk koperasi syariah. Hal ini  dikarenakan  hubungan  antara  peminjam  dan  yang  dipinjami diganti  dengan  hubungan  kemitraan,  penentuan  jumlah  tambahan tidak  ditetapkan  diawal  melainkan  didasarkan  pada  untung  rugi sesuai  kesepakatan  rasio  bagi  hasil.  oleh  karenanya  jumlah  bagi hasil baru dapat diketahui setelah melakukan kegiatan usaha. Besar kecilnya bagi hasil ditentukan dari besar kecilnya keuntungan usaha sehingga  nilai  bagi  hasil  dari  waktu  ke  waktu  nilainya  fluktuatif.  Hal ini  yang  membedakan  dengan  koperasi  konvensional  yang menggunakan  bunga  sebagai  pola  operasionalnya.  Pada  konsep bunga membebankan nilai  tetap pada peminjam  tidak peduli  usaha yang  dilakukan  untung  ataupun  rugi.  Karena  itu  penerapan  bagi hasil dianggap lebih adil bagi kedua belah pihak. 7
Dari waktu kewaktu laju perkembangan koperasi di Indonesia mengalami  progress.  Jumlah  koperasi  aktif  menurut  data  yang ditampilkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  periode  2018-2020 adalah sebagai berikut
Tabel 1
Data Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia Menurut Provinsi Periode 2018-2020 Provinsi Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit) 2018 2019 2020 ACEH 3.950 4.115 4.176 BALI 4.400 4.244 4.193 BANTEN 4.557 3.881 4.047
6 Elfa Murdiana, Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi  Syari’ah  Dalam  Bingkai  Ius  Constituendum ,  Jurnal  Penelitian,  Vol.  10, No. 2, Agustus 2016, 281. DOI: http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1816
7 Sukmayadi, Koperasi  Syariah  Dari  Teori  Untuk  Praktek (Bandung:  Alfabeta, 2020), 11-13
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
BENGKULU 1.786 1.883 1.948 D.I. YOGYAKARTA 1.715 1.751 1.820 DKI JAKARTA 2.873 3.447 4.150 GORONTALO 845 884 928 JAMBI 2.492 2.540 2.190 JAWA BARAT 11.127 13.247 14.706 JAWA TENGAH 13.460 13.164 12.190 JAWA TIMUR 24.024 21.757 22.464 KALIMANTAN BARAT 2.851 2.935 2.904 KALIMANTAN SELATAN 1.705 1.721 1.824 KALIMANTAN TENGAH 2.451 2.510 2.633 KALIMANTAN TIMUR 3.478 2.906 3.036 KALIMANTAN UTARA 460 476 558 KEP. BANGKA BELITUNG 677 651 676 KEP. RIAU 1.035 884 929 LAMPUNG 2.510 2.075 2.088 MALUKU 2.626 2.373 2.430 MALUKU UTARA 786 917 997 NUSA TENGGARA BARAT 2.923 2.396 2.479 NUSA TENGGARA TIMUR 2.364 2.697 2.808 PAPUA 1.864 2.131 2.293 PAPUA BARAT 792 608 663 RIAU 2.718 2.946 3.150 SULAWESI BARAT 822 837 909 SULAWESI SELATAN 5.892 4.966 5.057 SULAWESI TENGAH 1.507 1.429 1.405 SULAWESI TENGGARA 3.307 3.051 3.009 SULAWESI UTARA 3.665 3.620 3.722 SUMATERA BARAT 2.276 1.919 2.047 SUMATERA SELATAN 3.738 3.888 4.102 SUMATERA UTARA 4.667 4.199 4.593 INDONESIA 126.343  123.048 127.124 Sumber: Badan Pusat Statistik
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Dari  Data  diatas  dapat  diamati  Provinsi  Jawa  Timur  memiliki jumlah koperasi aktif terbanyak di Indonesia yaitu mencapai  24.024 di tahun 2017, 21.757 di tahun 2019, dan 22.464 di tahun 2020 meskipun selama periode tersebut tidak selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Selain Jawa Timur juga terdapat Jawa Barat dan Jawa  Tengah  di  urutan  ke-2  dan  ke-3  berdasarkan  banyaknya jumlah koperasi aktif.
Banyaknya jumlah koperasi aktif di Jawa Timur
mengakibatkan  persaingan  antar  koperasi  sangat  sengit.  Sehingga masing-masing  berlomba  menawarkan  produk-produk  yang  paling memudahkan guna menarik calon nasabah atau anggota koperasi.
Sebagai  lembaga  keuangan  peran  utama  dari  koperasi syariah  yaitu  salah  satunya  menyalurkan  dana  ke  masyarakat  atau dalam  lingkup  koperasi  biasa  disebut  anggota  dalam  bentuk pembiayaan. Jika kemampuan lending suatu koperasi syariah besar maka potensi keuntungan yang didapatkan juga akan semakin besar pula.  Karena  semakin  banyak  margin  yang  didapatkan  dari pemberian  pembiayaan.  Sebagai  lembaga  keuangan  yang  bersifat mikro,  koperasi  syariah  harus  mampu  memberikan  kemudahan- kemudahan dalam pemiayaan yang tidak dapat di perbankan.
Semakin  besar  penetrasi  lending  koperasi  syariah  tentu berbanding  lurus  dengan  besarnya  potensi  keuntungan.  Selain potensi  keuntungan,  potensi  risiko  pembiayaan  juga  akan  ikut membesar kuantitasnya.
Risiko-risiko tersebut meliputi:
1. Risiko Pasar
2. Risiko Pembiayaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Operasional
5. Risiko Kepatuhan
6. Risiko Hukum
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Stratejik 8
8 Eko  Sudarmanto,  dkk, Manajemen  Risiko  Perbankan (Medan:  Yayasan  Kita Menulis, 2021), 18-22.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Yang  perlu  digaris  bawahi  ambisi  guna  menyalurkan pembiayaan serta kemudahan dalam pengajuan pembiayaan harus menggunakan  manajemen  risiko  pembiayaan  yang  baik  dengan mengedepankan  prinsip  kehati-hatian.  Tentu  hal  ini  tertuang  dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan  Non- Bank.  Oleh  karenanya  penting  bagi  koperasi  syariah  untuk meminimalisir potensi risiko pembiayaan bermasalah akibat rencana penyaluran pembiayaan yang tinggi.
KSPPS  BMT  PETA  Kediri  merupakan  cabang  dari  KSPPS BMT PETA Tulungangung. Sama halnya dengan lembaga keuangan lainnya  fungsi  utamanya  yaitu  menghimpun  dan  menyalurkan  dana dari masyarakat. Fokus utama dari KSPPS BMT PETA Kediri akhir- akhir  ini  yaitu  meningkatkan  kemampuan  pembiayaan  yang disalurkan, namun juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam  penyaluran  pembiayaan.  Oleh  karena  itu  penulis  tertarik untuk  membahas  Strategi  KSPPS  BMT  PETA  Kediri  Dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan Bermasalah. .

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  peneliti menggunakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan penelitian  yang  digunakan  untuk  mengungkap  suatu  gejalasecara holistic-konsektual  melalui  pengumpulan  data  yang  didapatkan  dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci . 9
Dalam  penelitian  metode  kualitatif  memiliki  tujuan  yang  digunakan untuk  menemukan  pola  hubungan  yang  bersifat  interaktif mengembangkan  realitas  yang  kompleks  untuk  memperoleh pemahaman  yang  makna  serta  menemukan  teori . 10 Di  dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. menurut Whitney dikutip dari Prastowo, metode deskriptif merupakan metode yang menggunakan pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat.
9 Tim Penyusunan, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah ,(Kediri:Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri,2008),3
10 Andi  Prastowo, Memahami  Metode-Metode  Penelitian (Jogjakarta:  Ar-Ruzz Media,2011),52
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Penelitian  deskriptif  mempelajari  masalah-masalah  yang  ada  di masyarakat dan tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi- situasi  tertentu  seperti,  hubungan,  sikap,  kegiatan  dan  pandangan terhadap suatu fenomena. 11 Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  di  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  penulis  akan  mendeskripsikan  dan sekaligus  menganalisa  Strategi  KSPPS  BMT  PETA  Kediri  Dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan Bermasalah.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Landasan Teori
a. Strategi Menangani Resiko Pembiayaan
Secara  umum  metode  dalam  menagani  risiko  terbagi menjadi 5 metode yaitu:
1) Dihindari Suatu risiko dihinadri apabila masih dalam pertimbangan untuk diambil, misal masuk dalam risiko yang tidak  diinginkan  atau  kemungkinan  kerugiannya  jauh  lebih besar dari kemungkinan keuntungannya.
2) Diterima dan dipertahankan
Suatu  risiko  dapat  diterima  dan  dipertahankan  apabila suatu risiko berada dala tingkat paling ekonomis.
3) Dinaikkan, diturunkan, dan dihilngkan
Apabila  suatu  risiko  yang  ada  dapat  dikendalikan dengan tata kelola yang baik.
4) Dikurangi
Risiko dapat dikurangi dengan cara mendiversifikasikan portofolio risiko dengan pihak-pihak lain.
5) Dipagari
Risiko  dipagari  dengan  instrumen  derivatif  hingga batasan tertentu. 12
11 Ibid, 201.
12 Veithzal Rivai, Rifki Ismal, Islamic Risk Management For Islamic Bank (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 11-12
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Pengendalian  terhadap  risiko  juga  bisa  dilakukan  oleh manajemen  risiko  dalam  mengatasi  risiko  yang  mungkin  akan terjadi. Pengendalian risiko dapat dijalankan dengan melakukan beberapa metode: 13
1) Menghindari Risiko
Salah  satu  cara  dalam  mengendalikan  suatu  risiko adalah dengan menghindari orang, harta, atau kegiatan dari exposure  terhadap  risiko  dengan  jalan  menolak  memiliki, melaksanakan, atau menerima kegiatan itu meskipun hanya sementara  serta  menyerahkan  lagi  risiko  yang  terlanjur diterima  atau  segera  menghentikan  kegiatan  begitu kemudian  diketahui  mengandung  risiko.  Jadi  menghindari risiko sama dengan menghilangkan risiko.
2) Mengendalikan Kerugian
Pengendalian kerugian dapat dilakukan dengan
beberapa cara, antara lain :
a) Memperkecil kans ( chance ) untuk terjadinya kerugian
b) Mengurangi  keparahan  atas  kerugian  apabila  kerugian sesungguhnya tidak mampu dihindari
c) Dengan melaksanakan pencegahan kerugian ( preventive )
d) Tindakan mengurangi kerugian
Dalam  berproduksi  kans  untuk  produk  gagal  dapat terjadi  dan  dapat  dihindari  dengan  melakukan  pengawasan mutu  ( quality  control ).  Contoh  lainnya  adalah  dihindari dengan  membangun  pabrik  tahan  api  untuk  menghindari kebakaran.
3) Pemisahan Risiko
Pemisahan  risiko  adalah  menyebarkan  harta  yang terancam  terjadinya  risiko,  menggantikan  penempatan dalam  satu  lokasi.  Contohnya  mempunyai  banyak  truk, maka dilakukan  tindakan  pemisahan  dengan  menempatkan truk  di pool yang  berlainan  tempat,  menempatkan  barang persediaan  tidak  dalam  satu  gudang  saja,  tetapi  dipisah- pisahkan  dalam  dua  atau  lebih  tempat  .Maksud  dari
13 Herman Darmawi, Manajemen Risiko (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 79-90
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
pemisahan  ini  adalah  untuk  mengurangi  jumlah  kerugian untuk satu peristiwa.
4) Pemindahan Risiko
Pemindahan  risiko  dapat  dilakukan  dengan  tiga  cara, yaitu:  (1)  Harta  milik  atau  kegiatan  yang  menghadapi  risiko dapat  dipindahkan  kepada  pihak  lain,  baik yang  dinyatakan dengan  tegas  ataupun  dengan  transaksi  atau  kontrak.  (2) Risiko  itu  sendiri  yang  dipindahkan,  Suatu risk  financing transfer menciptakan suatu loss  exposure untuk transferee .
(3)  Pembatalan  perjanjian  itu  oleh transferee itu  dipandang dengan  cara  ketiga  dalam risk  control  transfer .  Dengan melaksanakan  pembatalan  itu transferee tidak  bertanggung
jawab secara hukum untuk kerugian yang semula ia  setujui untuk dibayar
b. Analisis Manajemen  Risiko  Pembiayaan  dengan  analisa
Prinsip 5C
Sesuai  dengan  UU  terbaru  tentang  koperasi  pasal  93 nomor  17  tahun  2012,  dimana  ayatnya  berbunyi  :  1)  Koperasi simpan  pinjam  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian;  2) Dalam  memberikan  pinjaman  (pembiayaan  dalam  konteks koperasi  syariah)  koperasi  simpan  pinjam  wajib  mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi  pinjaman  sesuai  perjanjian.  Munculnya  undang- `undang tersebut tentunya bertujuan baik agar koperasi syariah seperti  BMT  mampu  bersaing  secara  kompetitif  dengan lembaga  keuangan  lain  dalam  menjalankan  usahanya  dan meningkatkan profitabilitas. 14
Upaya  yang  bisa  dilakukan  lembaga  keuangan  mikro syariah  khas  Indonesia  ini  diantaranya  adalah  dengan menerapkan  prinsip  5 C  yakni Character (  watak  ),  Capacity  ( kemampuan  ),  Capital(  modal  ),  Collateral  (  jaminan  ),  dan Condition  of  Economy (  kondisi  ekonomi  )  ketika  akan
14 Abdul  Rahman, Implementasi  Manajemen  Risiko  Pembiayaan Di Baitul  Maal Wal Tamwil  (BMT)  UGT  Sidogiri  Jakarta  (Jakarta:  Tesis  tidak  diterbitkan,  2020), 71.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
memberikan pembiayaan
kepada anggotanya yang mengajukan layanan pembiayaan. 15
Penjelasan  lebih  lanjut  mengenai  prinsip  analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu: 16
1) Character Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian  calon  penerima  pembiayaan  dengan  tujuan untuk  memperkirakan  kemungkinan  bahwa  penerima pembiayaan  dapat  memenuhi  Manajemen  Perbankan Syariah 13 kewajibannya. 2) Capacity Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan  penerima  pembiayaan  untuk  melakukan pembayaran.  Kemampuan  diukur  dengan  catatan  prestasi penerima  pembiayaan  di  masa  lalu  yang  didukung  dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
3) Capital Yaitu  penilaian  terhadap  kemampuan  modal  yang dimiliki  oleh  calon  penerima  pembiayaan  yang  diukur dengan  posisi  perusahaan  secara  keseluruhan  yang ditujukan  oleh  rasio  finansial  dan  penekanan  pada komposisi modalnya.
4) Collateral Yaitu  jaminan  yang  dimiliki  calon  penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa  jika  suatu  resiko  kegagalan  pembayaran  tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
5) Condition BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat  secara  spesifik  melihat  adanya  keterkaitan dengan  jenis  usaha  yang  dilakukan  oleh  calon  penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar  dalam  proses  berjalannya  usaha  calon  penerima pembiayaan
15 Jopie  Jusuf, Analisis  Kredit  Untuk  Account  Officer (Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 1995), 195.
16 Ikatan  Bankir  Indonesia  (IBI), MANAJEMEN  RISIKO  2 (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2015), 91.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Untuk bank syari’ah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga  perlu  memperhatikan  kondisi  sifat  Amanah, Kejujuran,  Kepercayaan,  dari  masing-masing  nasabah. 17 Hal ini  disebut  faktor  Syariah,  yaitu  penilaian  ini  dilakukan  untuk menegaskan  bahwa  usaha  yang  akan  dibiayaai  benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola  tidak  boleh  menyalahi  hukum  syariah  Islam  dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.” 18
2. Temuan  dan  Pembahasan  Penerapan  prinsip  5C  sebagai Strategi  KSPPS  BMT  PETA  Kediri  Dalam  Meminimalisir Potensi Pembiayaan Bermasalah
Dari hasil penelitian upaya meminimalisir potensi pembiayaan  bermasalah  KSPPS  BMT  PETA  Kediri  adalah dengan  menghindari  resiko  tersebut.  Hal  ini  merupakan  upaya yang  dapat  sedini  mungkin  diusahakan.  Penhindaran  resiko pembiayaan  ini  dengan  menerapkan  beberapa  strategi  Prinsip 5C.  Hal  ini  merupakan  syarat  mutlak  dalam  menganalisi  calon penerima  pembiayaan  guna  meminimalisir  potensi  pembiayaan bermasalah di lain waktu. Prinsip 5C ini meliputi:
a. Character (Karakter)
Dalam menganalisi  karakter  calon penerima  pembiayaan KSPPS  BMT  PETA  Kediri  diantaranya  dengan  mengajukan beberapa  pertaanyaan  ke  calon  penerima  pembiayaan. Pertanyaan tersebut meliputi:
1) Kejujuran calon penerima pembiayaan
2) Keadaan  rumah  tangga  calon  penerima  pembiayaan dalam  lingkup  ini  guna  mendukung  keakuratan  data cakupannya juga meliputi jumlah anak berapa,
tanggungan pendidikan anak pada jenjang apa, pendapatan  rumah  tangga  bersumber  dari  bidang  usaha
17 Muhammad  Lathief  Ilhamy  Nasution, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 11.
18 Zulkifli Rusby, Manajemen Bank Syariah (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 13.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
apa, pengeluaran tiap bulan untuk kebutuhan listrik, biaya sekolah, dan lain-lain berapa.
b. Capacity (Kemampuan nasabah)
Dalam  aspek  kapasitas  nasabah  pertanyaan  untuk menganalisi aspek tersebut meliputi:
1) Lamanya kegiatan usaha calon penerima pembiayaan.
2) Luas garapan tambak atau sawah.
3) Kondisi Rumah
4) Calon  penerima  apakah  memiliki  hutang  di  tempat  lain atau tidak.
c. Capital (Modal)
Dalam aspek modal KSPPS BMT PETA Kediri melakukan analisis dalam hal antara lain sebagai berikut:
1) Penghasilan per hari nasabah
Bila  calon  penerima  memiliki  pekerjaan  tetap  serta slip  gaji  bulanan  tentu  hal  ini  lebih  memudahkan  untuk proses  analisisnya.  Namun  dikarenakan  mayoritas  calon penerima  pembiayaan  bekerja  dalam  sektor  non  formal seperti  pekerja  pertanian  maka  skema  analisi  yang digunakan  yaitu  dengan  menggunakan  besaran  rata-rata upah pekerja di daerah tersebut untuk satu harinya.
2) Memiliki usaha sampingan atau tidak.
Bila  calon  penerima  pembiayaan  memiliki  sumber penghasilan lebih dari satu maka hal tersebut mengindikasikan  cukup  baiknya  potensi    calon  penerima pembiayaan tersebut.
d. Colateral (Jaminan Pembiayaan)
Guna  meminimalisir  potensi  pembiayaan  bermasalah KSPPS  BMT  PETA  Kediri  memprioritaskan  pembiayaan dengan  menggunakan  agunan.  Anggunan  yang  sering digunakan  yaitu  sertifikat  rumah  atau  tanah,  dan  BPKB kendaraan guna dijadikan barang jaminan.
Berdasarkah  hasil  wawancara  yang  diperoleh  dalam meminimalisir  adanya  risiko  bermasalah  yang  diakibatkan oleh  barang  yang  dijaminkan  ialah  dengan cara  memberikan
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
pembiayaan  setengah  harga  dari  barang  yang  akan dijaminkan.  Sehingga  apabila  pembiayaan  bermasalah  dan tidak  bisa  membayar  maka  barang  yang  dijaminkan  masih bisa  dijual  lebih  dari  pembiayaan  yang  diberikan.  Berikut  ini hasil  wawancara  dengan  Pak  Adzkar  Romadhoni  selaku manajer KSPPS BMT PETA.
“Untuk  meminimalisir  timbulnya  risiko  dari  barang  yang dijaminkan  oleh  pihak  nasabah  kami  dari  pihak lembaga  akan memberikan pembiayaan setengah dari harga jual barang yang dijaminkan semisal jika barang tersebut kendaraan motor, akan tetapi  jika  barang  yang  dijaminkan  adalah  sertifikat  rumah maka  pembiayaan  yang  akan  diberikan  akan  bisa  lebih  besar yakni  hal  ini  karena  semisal  terjadi  pembiayaan  yang bermasalah dan pihak nasabah tidak bisa menlunasinya tentu harga  sertifikat  tanah  lebih  menguntungkan  karena  tiap  tahun harga  tanah  akan  mengalami  kenaikan.  Kurang  lebih  itu  cara untuk meminimalisir timbulnya risiko dari barang jaminan”, 19
Selain  timbulnya  risiko  akibat  barang  yang  dijaminkan KSPPS  BMT  PETA  juga  meminimalisir  minculnya  risiko  dari pembiayaan  tanpa  jaminan.  Berdasarkan  hasil  wawancara, untuk  meminimalisir  timbulnya  risiko  dari  pembiayaan  tanpa jaminan    pihak  lembaga  melakukan  survei  secara  maksimal terkait  calon  nasabah  yang  akan  diberikan  pembiayaan. Berikut  ini  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Adzkar Romadhoni selaku manajer KSPPS BMT PETA.
“Untuk  meminimalisir  adanya  pembiayaan  bermasalah  tanpa jaminan kami akan melakukan survey secara maksimal baik itu dari  segi  5C  serta  survey  dari  lingkungan  masyarakat  terkait orang  tersebut  serta  dari  perkataan  tetangganya  terkait  orang tersebut, akan tetapi apabila jamaah sendiri yang merekomendasikan bahwa calon nasabah tersebut orang baik- baik serta dapat dipercaya akan melunasinya maka dari pihak kami  akan  segera  memberikan  pembiayaan  tersebut  tanpa adanya b anyak pertimbangan”, 20
19 Wawancara  dengan  manager  BMT  PETA  Bapak  Adzkar  Romadhoni  pada tanggal 4 Januari 2022.
20 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## e. Condition (Kondisi)
Dalam menganalisis  kondisi  calon  penerima  pembiayaan faktor  yang  menjadi  fokus  utama  KSPPS  BMT  PETA  Kediri yaitu  hubungan  dengan  masyarakat.  Hubungan  dengan masyarakat  seperti  hubungan  dengan  tetangga  sekitar  baik atau  tidak,  interaksi  sosial  dengan  masyarakat  sekitar  baik atau  tidak.  Informasi  ini  didapatkan  dari  pihak  KSPPS  BMT PETA  Kediri  bertanya  langsung  pada  tetangga  sekitar  calon penerima yang akan disurvei. Hal ini penting dilakukan karena tidak hanya faktor ekonomi calon penerima pembiayaan saja yang harus baik, melainkan kondisi sosialnya juga harus baik.
Untuk  lebih  mempertajam  pengamatan  maka  diadakan pengamatan wilayah. Maksud survei wilayah yaitu melakukan kegiatan  survei  untuk  wilayah-wilayah  tertentu  guna menghindari  wilayah  yang  sudah  terkena blacklist dari lembaga  keuangan  lainnya.  Survei  wilayah  ini  dilakukan dengan  cara  melibatkan  jamaah  PETA  dalam  titik  tertentu yang masih satu wilayah.
Karena basis dari KSPPS BMT PETA Kediri berasal dari jamaah- jamaah PETA  yang  tersebar  di  berbagai  titik  di wilayah  kediri  tentu  hal  ini  menguntungkan  untuk  KSPPS BMT  PETA  Kediri  karena  dapat  memberikan  informasi menganai  kondisi  keadaan  ekonomi,  karakterisitik  dalam pembayaran  angsuran,  atau  informasi-informasi  umum  yang membantu  untuk  kegiatan  analisis  dari  KSPPS  BMT  PETA Kediri  atau  bila  dalam  kondisi  tertentu  bila  jamaah  PETA secara  tempat  tinggal  dengan  calon  penerima  pembiayaan maka  jamaah  tersebut  dapat  memberikan  informasi  yang cukup spesifik mengenai kondisi calon penerima tersebut.
Hal  ini  tentu  manjadi  referensi  guna  pengambilan keputusan  pemberian  pembiayaan  selain  dari  survei  wajib melalui formulir analisis permohonan pembiayaan. Kombinasi dari  kedua  cara  tersebut  tentu  akan  meminimalisir  potensi pembiayaan bermasalah.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah
Pada  pengamatan  kondisi  ini,  sebaiknya  analis  juga menentukan  produk  ada  yang  sesuai  dengan  nasabah. Menurut  hasil  wawancara  sebenarnya  produk  pembiayaan yang  ditawarkan  oleh  BMT  Peta  cukup  beragam,  namun mayoritas  pembiayaan  diarahkan  untuk  menggunakan qard dan ijarah khusus  untuk  pembelian  kendaraan  bermotor menggunakan murabahah .  Hal  tersebut  diambil  berdasarkan berbagai  pertimbangan.  Pertimbangan  utama  yaitu  aspek risiko  dari  akad-akad  tersebut  cenderung  lebih  sedikit,  akad qard dan ijarah merupakan  akad  yang  paling  realistis diterapkan dikarenakan SDM BMT tidak sebanyak perbankan syariah,  sehingga  mempermudah  pengawasan  kepada nasabah  yang  melakukan  pembiayaan.  Berikut  ini  hasil wawancara  dengan  Pak  Adzkar  Romadhoni  selaku  manajer KSPPS BMT PETA.
" Dalam  berbagai  jenis  pembiayaan  yang  ada  pada  BMT  Peta ini, yang paling banyak jumlahnya. Dimana dalam pembiayaan itu mau murabahah maupun qardh dan ijarah dilakukan survei secara  prosedural  dan  non  prosedural,  dimana  untuk pembiayaan  kepada  nasabah  yang  mempunyai  karakteristik serta  trafic  yang  baik  dimana  trafic  ini  dinilai  berdasarkan karakteristik  nasabah  seperti  orang  yang  jujur,  amanah,  serta beretika  baik.  Dalam  BMT  Peta  ini  bisa  mendapatkan pembiayaan  dengan  tanpa  jaminan  jika  pembiayaan  tersebut antara  Rp  500.000  -  Rp  1.000.000,  namun  jika  nasabah tersebut  belum  jelas  atau  mempunyai  trafic  yang  buruk  maka mereka  wajib  menggunakan  barang  jaminan  seperti  sertifikat tanah,  motor,  dan  sebagainya.  Dalam  pembiayaan  ini  BMT Peta  menggunakan  dua  margin  yang  berbeda  yakni  1,67% pada masyarakat umum dan 1,5% kepada anggota jamaah." 21
21 Ibid.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## D. KESIMPULAN
Strategi yang dilakukan oleh KSPPS BMT PETA Kediri dalam meminimalisir  potensi  pembiayaan  bermasalah  menggunakan prinsip  5C  saat  melakukan  survei,  prinsip  tersebut  terdiri  dari Character ,  dimana  KSPPS  BMT  PETA  Kediri  menilai  dari  kejujuran dan  keadaan  rumah  tangga  dari  calon  penerima  pembiayaan, kemudian Capacity ,  dengan  menilai  lamanya  kegiatan  usaha,  luas garapan  tambak  atau  sawah,  kondisi  rumah,  dan  melihat  apakah memiliki  hutang  dui  tempat  lain  atau  tidak,  ketiga  ada Capital , analisis  yang  dilakukan  adalah  meninjau  dari  penghasilan  per  hari nasabah,  dan  apakah  nasabah  memiliki  usaha  sampingan  lainnya atau  tidak,  keempat  ada Colateral ,  KSPPS  BMT  PETA  Kediri meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan agunan seperti sertifikat rumah atau tanah, dan BPKP kendaraan,  yang  terakhir Condition ,  dimana  lembaga  melihat bagaimana  nasabah  bersosialisasi  denga  masyarakat  sekitar. Kelima prinsip di atas adalah pengendalian terhadap risiko juga bisa dilakukan  oleh  manajemen  risiko  dalam  mengatasi  risiko  yang mungkin akan terjadi dengan metode penghindaran.
P-ISSN: 2599-1515, E-ISSN:2776-9569 https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawi,  Herman. Manajemen  Risiko ,  Jakarta  :  Bumi  Aksara,
2006.
Ikatan  Bankir  Indonesia  (IBI), Manajemen  Risiko  2 ,  Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015.
Jusuf,  Jopie. Analisis  Kredit  Untuk  Account  Officer, Jakarta  :  PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
Maulana, Arman, Manajemen Koperasi, Bandung: Guepedia, 2020. Murdiana,  Elfa. Menggagas  Payung  Hukum  Baitul  Maal  Wattanwil (Bmt)  Sebagai  Koperasi  Syari’ah  Dalam  Bingkai  Ius
Constituendum ,  Jurnal  Penelitian,  Vol.  10,  No.  2,  Agustus 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.21043/jupe.v10i2.1816
Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
Prastowo,  Andi. Memahami  Metode-Metode  Penelitian, Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2011.
Rahman,    Abdul. Implementasi  Manajemen  Risiko  Pembiayaan  Di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Jakarta, Jakarta:
Tesis tidak diterbitkan, 2020..
Rivai, Veithzal dan Rifki Ismal, Islamic Risk Management For Islamic
Bank, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Rusby,  Zulkifli. Manajemen  Bank  Syariah, Pekanbaru:  Pusat  Kajian
Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.
Sattar, Buku  Ajar  Ekonomi  Koperasi  Latar  Belakang  Koperasi, Yogyakarta: Deepublis, 2021.
Sudarmanto,  Eko  dkk, Manajemen  Risiko  Perbankan, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
Sukmayadi, Koperasi  Syariah  Dari  Teori  Untuk  Praktek, Bandung: Alfabeta, 2020.
Tim  Penyusunan, Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah , Kediri:Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.