## PENGEMBANGAN KOMPETENSI  PEGAWAI BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
H. Surawan Program Pascasarjana STIA Bina Banua Banjarmasin hswn1960@gmail.com
Gerilyansyah Basrindu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin gerilyansyah@stiabinabanuabjm.ac.id
Akhmad Abdurrahman Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin akhmad.abdurrahman@stiabinabanuabjm.ac.id

## Abstract
The  result  of  the  research  shows  that  (1)  The  development  of  PAD  field  employee  competency  in Tabalong  District  Revenue  Service  is  needed  to  improve  the  financial  management  related  to  income revenue report to  synergy  with the Regional Financial  and Asset Management Board (BPKKAD) which has implemented SAP based accruals, (2) Alternative development of employee's competency in the field of Revenue of the Region at the Regional Revenue Office of Tabalong Regency is done by recruitment of employees  with  the  background  of  undergraduate  education  Accounting  taxation,  or  mutation  of employees  who  have  accounting  competence  can  be  transferred  to  Dispenda,  considering  no  formation for acceptance CPNS and the regent is not allowed to hire the freelance staff (honorary) and the limited staff of each SKPD is also limited then the alternative development of PAD field employee competence can only be done by providing training / training an asset-based income, tax, and financial management accrual to 11 employees.
Keywords : Development of Employee Competency

## Abstrak
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  Pengembangan  kompetensi  pegawai  bidang  PAD  pada  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  sangat  diperlukan  untuk  lebih  meningkatkan  pengelolaan keuangan  yang  berkaitan  dengan  laporan  penerimaan  pendapatan  daerah  agar  sinergi  dengan  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Kekayaan  Aset  Daerah  (BPKKAD)  yang  sudah  melaksanakan  SAP  berbasis akrual,  (2)  Alternatif  pengembangan  kompetensi  pegawai  Bidang  Pendapatan  Asli  Daerahpada  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan rekrutmen pegawai yang berlatar belakang pendidikan  sarjana  Akutansi  perpajakan,  atau  dilakukan  mutasi  pegawai  yang  mempunyai  kompetensi akutansi  dapat  dipindahkan  ke  Dispenda,  mengingat  tidak  ada  formasi  untuk  penerimaan  CPNS  dan bupati  tidak  diperbolehkan  mengangkat  Pegawai  Tenaga  lepas  (honorer)  dan  terbatasnya  pegawai masing  masing  SKPD  juga  terbatas  maka  alternatif  pengembangan  kompetensi  pegawai  bidang  PAD tersebut  hanya  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  pelatihan/Diklat  dan  bimtek  Simda  Pendapatan, Perpajakan, dan manajemen keuangan yang berbasis akrual kepada 11 pegawai yang ada.
Keywords : Pengembangan Kompetensi Pegawai
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus

## PENDAHULUAN
Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  dalam  menginventarisir  terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari  kompetensi, sarana dan prasarana  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  yang  didayagunakan  sebabgai  penunjang produktivitas kerja. Namun demikian dilihat dari kinerja ternyata masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan.
Selain sumber daya aparatur yang berkualitas, faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  adalah  kompetensi  pegawai yang  sesuai  dengan  penempatannnya.  Di  mana  dalam  menjalankan  aktivitasnya  perlu didukung  dengan  pegawai  yang  berkualitas  danSOTK  yang  belum  ideal  terhadap pengelolaan  dan  pelayanan  pajak  serta  loyalitas  terhadap  pekerjaan,  yaitu  berdasarkan atas kepentingan organisasi sekaligus juga dapat memenuhi kepentingan individu/pegawai, sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi.

## Pembatasan Masalah
Dari  wacana-wacana  yang  diungkapkan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  Pegawai yang  diberdayakan  pada    Bidang  PAD  dan  Pengembangan  Pendapatan  Lainnya  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  melakukan  persiapan-persiapan  yang mengarah  ke  implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  dengan mengikuti sosialisasi atau pelatihan Simda Pendapatan.
Upaya-upaya  ini  dilakukan  dalam  rangka  sebagai  bentuk  formalitas  dalam menyikapi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual.  Pegawai  yang  diberdayakan  pada    Bidang  PAD  dan Pengembangan  Pendapatan  Lainnya  di  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Tabalong terkesan hanya mengikuti peraturan yang berlaku saat ini.
Fenomena  selama  ini  dalam  pelaksanaan  terkait  dengan  Peraturan  Bupati Tabalong  Nomor  60  Tahun  2015  tentang  Uraian  Tugas  Dinas  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Tabalong  sebagaimana  pada  Bidang  PAD  dan  Pengembangan  Pendapatan Lainnya  ini  mempunyai  tugas  pokok  merencanakan  operasional.  Hasil  mengevaluasi dan pelaporan hasil Penerimaan 9 (Sembilan) jenis pungutan pajak daerah yaitu  seperti Pajak Hotel,  Restoran, Pajak Hiburan,  Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak pemanfaatan air tanah, Pajak Mineral Bukan  Logam dan Batuan (MBLB), pajak Sarang Burung  Walet,  pajak Parkir, dalam melaksanakan tugas pokok di bidang PAD dan Pengembangan Pendapatan Lainnya dibantu:
1. Kasi Pajak I yang mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan, kerjasama dan pembinaan di bidang Pajak I
2. Kasi  Pajak  II  yang  mempunyai  tugas  pokok  melakukan  penyiapan  bahan penyusunan, kerjasama dan pembinaan di bidang Pajak II
3. Kasi Pengembangan Pendapatan Lainnya yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan  bahan  penyusunan,  kerjasama  dan  pembinaan  di  bidang  pengembangan pendapatan lainnya.
Dilihat dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah “Pengembangan  Kompetensi  pegawai  Bidang  Pendapatan  Asli  DaerahPada  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong”. Dengan tujuan penelitian sebagai berikut:
1.   Untuk  mengetahui  pengembangan  kompetensi  pegawai  BidangPendapatan  Asli Daerahpada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.
2.   Untuk  menentukan  alternatif  pengembangan  kompetensi  pegawai  Bidang Pendapatan Asli Daerahpada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Konsep Manajemen SDM Berbasis Kompetensi
Manajemen SDM berbasis kompetensi (MSDM-BK) didefinisi-kan sebagai,
”suatu  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengendalian aktivitas  pegawai  mulai  dari  rekruitmen  sampai  dengan  pensiun  di  mana  proses pengambilan  keputusan-keputusannya  didasarkan  pada  informasi  kebutuhan kompetensi  jabatan  dan  kompetensi  individu  untuk  mencapai  tujuan  organisasi (Siswanto,  2010:32).  Sedangkan  menurut  Palan  (2008:71)  manajemen  kompetensi diartikan  sebagai,  ”mengidentifikasi-kan,  menilai,  dan  melaporkan  level kompetensi  pegawai  untuk  memas-tikan  bahwa  organisasi  memiliki  sumberdaya manusia yang memadai untuk menjalankan strateginya.”
2.  Definisi Kompetensi
Menurut  Alain  Mitrani  yang  diterjemahkan  oleh  Dadi  Pakar  (2010  :21), Kompetensi  adalah:“sebagai  suatu  sifat  dasar  seseorang  yang  dengan  sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil”.
Menurut Alain D. Mitrani, Spencer and Spencer yang dialih bahasakan oleh Surya  Dharma  (  2010:  109  )  mengemukakan  kompetensi  yaitu  : An  underlying characteristic’s  of  an  individual  which  is  causally  related  to  criterion  referenced effective  and  or  superior  performance  in  a  job  or  situantion Artinya  kurang  lebih sebagai  karakteristik  yang  mendasari  seseorang  dan  berkaitan  dengan  efektivitas kerja individu dalam pekerjaannya).
3. Jenis dan Kategori Kompetensi Menurut  Spencer  and  Spenceryang  dialihbahasakan  oleh  Surya  Dharma (2010:113 ) bahwa : “kompetensi dapat dibagi 2 (dua) kategori yaitu ( threshold ) dan (differentiating)  menurut  kriteria  yang  digunakan  memprediksi  kinerja  suatu pekerjaan”. Threshold  competencies adalah  karakteristik  utama  (biasanya pengetahuan  atau  keahlian  dasar  seperti  kemampuan  untuk  membaca)  yang  harus dimiliki  oleh  seseorang  agar  dapat  melaksanakan  pekerjaannya.Sedangkan “ Differentiating  competencies ”  adalah  faktor-faktor  yang  membedakan  individu yang berkinerja tinggi dan rendah.
4.   Fokus Kompetensi Paul Chapman dalam Murley menunjukkan bahwa kompetensi menitikberatkan  pada  dua  hal,  yaitu:  (1)  Ketrampilan  lunak  atau soft  skills , khususnya  pada  aspek-aspek  perilaku  seperti  kelompok  kerja,  pemberian bimbingan, kreativitas dan pemikiran konseptual, serta (2) Bagaimana ketrampilan yang  dimiliki  tersebut  diterapkan  dalam  bidang  pekerjaannya,  seperti  perencanan, manajemen  proyek  serta  kegiatan  pengawasan  atau  pengukuran  (Murley,  2007: 331).
5.   Kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negaramengatur  tentang  pengembangan  kompetensi  pegawai  melalui  pendidikan dan  pelatihan.Pada  Pasal  70  disebutkan  bahwa  setiap  pegawai  Aparatur  Sipil
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Negara  (ASN)  memiliki  hak  dan  kesempatan  untuk  mengembangkankompetensi SDM.
Pengembangan  kompetensi  tersebut  diantaranya  melalui  pendidikan  dan pelatihan.Pada masa orientasi atau percobaan PNS, proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi  untuk  membangun  integritas  moral  dan  kejujuran,  semangat  dan motivasi  nasionalisme  dan  kebangsaan,  karakter  kepribadian  yang  unggul  dan bertanggung  jawab  dan  memperkuat  profesionalisme  serta  kompetensi  pegawai Bidang PAD.
Untuk  mengembangan  kompetensi  ASN  setiap  instansi  pemerintah  wajib menyusun  rencana  pengembangan  kompetensi  dalam  rencana  kerja  anggaran tahunan dalam rangka pengembangan karir khususnya PNS.

## 6.  Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)
Latar  belakang  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  adalah  kerangka  waktu implementasi Standar Akuntansi  Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Pada  Peraturan  Pemerintah  tersebut  mengatur  bahwa  tahun  2014  merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.Pada tahun  2015  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus  menerapkan  akuntansi akrual dalam penyajian laporan keuangan.
Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi  dan  peristiwa  lainnya  diakui,  dicatat,  dan  disajikan  dalam  laporan keuangan  pada  saat  terjadinya  transaksi  tersebut,  tanpa  memperhatikan  waktu  kas atau  setara  kas  diterima  atau  dibayarkan.Dalam  akuntansi  berbasis  akrual,  waktu pencatatan ( recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya.

## Kerangka Pikir Penelitian
Kerangka  pikir  dalam  penelitian  ini  terkati  dengan  pengembangan  kompetensi pegawai  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  TabalongBidang  Pendapatan  Asli Daerah sebagaimana terlihat pada gambar 1 berikut.
PENGETAHUAN KOMPETENSI PEGAWAI MENINGKAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI KETERAMPILAN KEMAMPUAN KENDALA SOLUSI

## METODOLOGI PENELITIAN

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Deskriptif  Kualitatif.  Menurut  Sugiyono (2010:8) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah ( natural setting ) karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel
1.   Populasi Penelitian
Menurut  Nazir  (2008  :  23)  populasi  adalah  objek  keseluruhan  yang  diteliti.
Populasi  penelitian  ini  adalah  pegawai  di  Bidang  PAD  Berbasis  Akrual  pada  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong berjumlah 11 orang.
2.  Sampel Penelitian
Sedangkan sampel penelitian ditentukan secara Porpusive yakni menurut Nazir (2008  :  23)  porpusive    berarti  ditentukan  hanya  sampel  yang  dapat  mewakili penelitian  dalam  artian  populasi  penelitian  ini  tidak    dtarik  seluruhnyatetapi  hanya pada Kepala Bidang PAD, Kasi  Pajak I dan Kasi Pajak II.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi adalah  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Prosedur  pelaksanaannya  disesuaikan dengan sumber data dan lokasi di mana informan melaksanakan tugasnya.

## Teknik Analisis Data
Data-data  yang  telah  penulis  peroleh  melalui  wawancara  untuk    selanjutnya diadakan  pemilahan    terhadap  data    yang  ada  relevansinya  dengan  penelitian    untuk selanjutnya  dianalisa dengan menggunakan analisa  deskriptifkualitatif.

## HASIL PENELITIAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong untuk mendukung terwujutnya Visi dan Misi Kabupaten Tabalong yang Agamis Sejahtera dan Mandiri (ASMAN) Tahun 2015 -  2019  maka kebijakan yang ditempuh adalah :
1.  Profesionalisme  sumber  daya  manusia  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Tabalong
2.  Sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam  menunjang  operasional  pengelolaan pajak daerah
3.  Kerjasama  dengan  perguruan  tinggi,  pusat  penelitian  dan  pengkajian  dalam penyelenggaraan  penelitian  dan  pengembangan  mengenai  intensifikasi  dan ekstensifikasi pajak daerah
4.  Jaringan  kerjasama  penelitian  dan  pengembangan  dalam  mewujudkan  sistem informasi dan database yang berorientasi teknologi informasi
5.  Pengelolaan proses organisasi yang baik
6.  Pelimpahan kewenangan Retibusi dan Perizina kepada SKPD terkait
7.   Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).
8.   Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

## Hasil Penelitian Pengembangan Kompetensi Pegawai Bidang PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Dalam  melaksanakan  tugas  pengelolaan  9  (Sembilan)  Jenis    pajak  daerah sebagaiman  diuraikan  diatas  agar  selalu  meningkat  baik    dibidang  pendapatan  Asli
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
daerah  maupun  dibidang  Sumber  Daya  manusia  itu  semua  memerlukan  Kompetensi pegawai di bidang PAD dan PPL pada Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong.
Kompetensi  sebagaikemampuan  seseorang  yang  dapatterobservasi  mencakup ataspengetahuan, keterampilan dan sikapkerja dalam menyelesaikan suatupekerjaan atau tugas  sesuai  denganstandar  performa  yang  ditetapkan.Standar  Kompetensi  Kerja NasionalIndonesia yang disingkat denganSKKNI merupakan rumusankemampuan kerja yang  mencakupaspek  pengetahuan,  ketrampilan,  dankeahlian  serta  sikap  kerja  yang relevan  dengan  pelaksanaan  tugasdan  syarat  jabatan  yang  ditetapkandengan  ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Seuai  dengan  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  60  Tahun  2015  tentang  Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tablong selain memaksimalkan PAD juga diharapkan dapat dikembangkan dan dikelola sesuai perubahan.
Pajak  memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten Tabalongwalaupun  besar  kecilnya  juga  tergantung  dengan  kinerja  pegawai  yang menangani.Berangkat  dari  hal  tersebut  maka  Dinas  Pendapatan  sebagai  instansi  yang berwenang  dalam  pengelolaan  kekayaan  daerah  bertanggung  jawab  dalam  upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.
Upaya  peningkatan  PAD  yang  berasal  dari  sektor  pajak    tersebut  dilaksanakan dengan kegiatan yang bersifat rutinitas. Mengintensifkan kegiatan yang bersifat rutinitas diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah.
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  upaya  peningkatan  pendapatan asli daerah melalui pajak  hal ini difokuskan pada yang meliputi pendataan dan sistem pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalongsesuai fakta dilapangan :
1. Pendapatan
Dari  9  (Sembilan)  jenis  pungutan  pajak  daerah  Kabupaten  Tabalong  yang merupakan  sumber  Pendapatan  asli  daerah  setiap  tahun  selalu  meningkat  hal  ini dikarenakan adanya penyempurnaan dan  penerapan  peraturan daerah tentang pajak dilaksanakan untuk dasar memungut pajak, penerimaan pajak yang dominan terbesar adalah  pajak  MBLB  yang  dikarenakan  ada  pabrik  semen  PT  Conch,  Pajak Penerangan  jalan  Umum  (PPJ),  Pajak  Restoran  /  catering  dikarenkan  banyaknya perusahaan tambang batu bara.
2.  Pendataan
Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  telah  menyusun  program kegiatan  tahunan  untuk  melakukan  pendataan  potensi  pajak  dengan  sosialaisasi kepada  wajib  pajak.Dalam  sosialisasi  tersebut  disampaikan  hal-hal  yang  berkaitan tentang  pajak.Ada  yang  dilaksankan  di  setiap  Kecamatan  dan  ada  juga  yang dilaksanakan di Kabupaten.
Dapat  disimpulkan  bahwa  dari  pernyataan-pernyataan  yang  ada  di  atas  tingkat kesadarannya  cukup  tinggi  untuk  membayar  pajak  seperti  yang  berkaitan  degan  wajib pajak  usaha  MBLB,  PPJ  dan  Sarang  Burung  walet,  dan  masih  perlu  ditingkatkan kesadaran  para  pengusaha  Restoran/Rumah  makan  dan  perhotelan  untuk  membayar pajak tanpa menunggu petugas Dispenda datang untuk menagih membayar pajak.
1. KualitasLaporanKeuanganPendapatan Daerah
Kualitas  laporan  keuangan  pendapatan  dapat  dikatakan  baik  apabila informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  tersebut  telah  memenuhi karakteristik  kualitas  laporan  keuangan,  yaitu  relevan,  andal,  dapat
dibandingkan  dan  bisa  dipahami.  Keempat  karakteristik  tersebut  merupakan prasyarat yang diperlukan agar laporan keuangan pendapatan pemerintah dapat memenuhi kualitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor71Tahun2010.
a.   Relevan
Laporan  keuangan  pen-dapatan  pajak  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kab  Tabalong  juga  dinilai  memiliki  manfaat  umpan  balik,  ketidaksesuaian pencatatan  transaksi/peristiwa  yang  disaji-kan  pada  saat  ini  dapat  dikoreksi kembali. Hal ini berguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan berdasar pada transaksi masa lalu dan transaksi saat ini.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangandikatakan  dapat  diandalkan  adalah  disajikan  secara  tepat  waktu dan lengkap. Kepada  Kepala Bidang PAD dan Pengembangan Pendapatan Lainnya menjelaskan,
b.  Andal
Dalamdimensiandal,sesuai  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun
2010  penyajian  jujur,  dapat  diverifikasi  dan  netralitas.Informasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Tabalong  dapat  diverifikasi  kembali  guna  menguji  kebenaran  atas  informasi yang dicatat dan laporan keuangan dan diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak  memihak  kepada  pihak-pihak  tertentu.Karena,  setiap  informasi  yang disajikan  dilengkapi  oleh  bukti-bukti  yang  ada.Sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan dikatakan andal apabila dapat diverifikasi dan netral tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
c.  Dapat Dibandingkan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  informasi  yang  termuat dalam  laporan  keuangan akan lebih berguna jika  dapat dibandingkan dengan laporan      keuangan      periode      sebelumnya.      Laporan      keuangan    Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dapat dibandingakan dengan laporan keuangan periodesebelumnya.
Pelaksanaan  laporan  keuang-an  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Tabalong,  Kebijakan  akuntansi  yang  digunakan  sama  dari  tahun  ke  tahun. Kebijakan  akuntansi  juga  diungkapkan  agar  memudahkan  pengguna  dalam memahami  setiap  informasi/transaksi/  peristiwa  yang  tercantum  dalam laporan keuangan.
Selain itu, pengungkapan kebijakan akuntansi akan membantu pembaca untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.
d.  Dapat Dipahami
Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  yang  terakhir  adalah  laporan keuangan yang disajikan dapat dipahami. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun  2010,  Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  dapat dipahami  oleh  pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
Laporan  keuangan  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tabalong disusun  dengan  sederhana  agar  dapat  dengan  mudah  dipahami  oleh  para pengguna/pemakai  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan  juga  dibuat  secara inovatif  dengan  mengikuti  kebutuhan  pemakainya  dan  dapat  menjadi  acuan dalam  pengambilan  keputusan  ekonomi.  Dapat  dikatakan,  bahwa  laporan
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
keuangan disajikan dengan baik, karena dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami,  serta  memudahkan  pemakainya  dalam  menganalisa  dan memanfaatkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

## 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  sangat  dibutuhkan  dalam  proses penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik, maka SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten.
Kemampuan  Sumber  Daya  Menuai    dibidang  akuntansi/keuangan  yang dimiliki  pegawai  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  sangat diperlukan  dalam  proses  penyusunan  laporan  keuanga  dan  dalam  pengelolaan pungutan  pajak  karena  semakin  besar  pemahaman  tentang  akuntansi/keuangan yang  dimiliki  oleh  pegawai,  semakin  baik  pula  kualitas  penyajian  laporan keuangan.
Kompetensi  yang  dimiliki  oleh  sumber  daya  manusia  dilihat  dari  latar belakang  pendidikan,  keahlian  yang  dimiliki,  pendidikan  dan  pelatihan  yang dilakukan,dan pengalaman dibidang akuntansi. Kriteria kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah sebagai berikut.
a.    Pengalaman Di Bidang Akuntansi
Kompetensi  merupakan  suatu  karakteristik  dari  seseorang  yang  memiliki keterampilan ( skill ), pengetahuan ( knowledge ), dan kemampuan ( ability ). Pegawai  Bidang  PAD  dinilai  cukup  ahli  dalam  menangani  hal-hal  yang berkaitan  dengan  proses  penyusunan  laporan  pendapatan  daerah,  seperti kemampuan  menganalisa,  mengidentifikasi  transaksi,  dan  mengontrol kegiatan transaksi baik secara manual maupun secara terkomputerisasi dengan menggunakan software SIMDA Pendapatan yang diterapkan. b.  PemanfaatanTeknologinformasi
Dari hasil wawancara, Bidang PAD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalongmemiliki  aplikasi  atau software untuk  menjalankan      sistem akuntansi  daerah  yang  disebut  SIKDA  atau  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah.
Manfaat dan fungsi SIKDA dinilai sangat membantu para pegawaidalam memproses  dan  mengolah  transaksi  yang  kemudian  menjadi  informasi  untuk menyusun  laporan  keuangan,  seperti  yang  dijelaskan  Kepada  Kepala  Bidang PAD dan Pengembangan Pendapatan Lainnya.
Berdasarkan  Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Nara  Sumber    (  Kabid PAD&PPL,  Kasi  pajak  I,  Kasi  Pajak  II  dan  Kasi  PPL)  sebagaimana  di  uariakan diatas dapat penulis simpulkan :
1) Pengembangan  komptensi  pegawai  bidang  PAD  pada  Dinas  Pendapatan  daerah kabupaten  Tabalong  sangat  diperlukan  untuk  lebih  meningkatkan  pengelolaan keuangan  yang  berkaitan  dengan  laporan  penerimaan  pendapatan  daerah  agar sinergi  dengan  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  yang  sudah melaksanakan SAP berbasis akrual.
2) Pengembangan  kompetensi  Pegawai  Bidang  PAD  tersebut  dapat  dilakukan dengan  rekrutmen  pegawai  yang  berlatar  belakang  pendidikan  sarjana  Akutansi perpajakan, atau dilakukan mutasi pegawai yang mempunyai kompetensi akutansi dapat dipindahkan ke Dispenda
3) Karena Pemerintahan yang ada ini tidak ada formasi untuk penerimaan CPNS dan buapti  tidak  diperbolehkan  mengangkat  Pegawai  Tenaga  lepas  (honorer)  dan
terbatasnya  pegawai  masing  masing  SKPD  juga  terbatas  maka  alterbatif Pengembangan kompetensi Pegawai bidang PAD tersebut hanya dapat dilakukan dengan  memberikan  pelatihan/Diklat  dan  bimtek  Simda  Pendapatan,  Perpajakan, dan manajemen keuangan yang berbasis akrual kepada 11 pegawai yang ada
Alternatif pengembangan kompetensi pegawai BidangPendapatan Asli

## Daerahpada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
Era reformasi ini banyak perobahan peraturan perundang-undangan terutama di bidang  keuangan  negara,  perubahan  yang  signifikan  adalah  perubahan  di  bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena  melalui  proses  akuntansi  dihasilkan  informasi  keuangan  yang  tersedia  bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.
Karena  begitu  eratnya  keterkaitan  antara keuangan  pemerintahan  dan akuntansi pemerintahan, maka sistem dan proses yang lama dalam akuntansi pemerintahan banyak menimbulkan  berbagai  kendala  sehingga  belum  sepenuhnya  mendukung  terwujudnya good  governance dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dicatat  menggunakan  basis akrual.
Hal  ini  didasarkan  atas  pertimbangan  bahwa  basis  akrual  dapat  memberikan informasi  keuangan  yang  lebih  lengkap  dari  pada  basis  lainnya.Selain  itu,  laporan keuangan  berbasis  akrual  juga  menyediakan  informasi  mengenai  kegiatan  operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.
Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  213/PMK.05/2013,  dinyatakan  berlaku  mulai tanggal  1  Januari  2015  setiap  entitas  pelaporan  dan  entitas  akuntansi  pada  pemerintah pusat  akan  mulai  menerapkan  basis  akrual  dalam  penyusunan  laporan  keuangan pemerintah.
Basis  CTA  ini  pada  dasarnya  merupakan  suatu  pendekatan  Basis  Akuntansi Modified  Accrual,  sistem  akuntansi  dan  aplikasi  komputer  yang  digunakan  dan dikembangkan sendiri.Dengan penyusunan laporan keuangan dengan akuntansi berbasis CTA,  masih  ada  beberapa  hal  yang  belum  bisa  dipenuhi  dengan  akuntansi  CTA.Hal pertama  adalah  laporan  keuangan  berbasis  kas  menuju  akrual  belum  memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, saat ini hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas ( financial assets ).
Laporan  keuangan  juga  tidak  menggambarkan  beban  keuangan  yang sesungguhnya,  karena  beban  yang  diakrualkan  (misalnya  beban  penyusutan,  beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  maupun  laporan  lainnya,  hanya  memberikan gambaran  parsial  bukan  menyeluruh  tentang  keuangan  negara  sesuai  maksud  UU  17 Tahun 2003.
Selain itu laporan keuangan berbasis CTA juga kurang memberikan rekam jejak atas  perubahan  nilai  ekuitas  pemerintah,  karena  setiap  transaksi  terkait  aset  dan kewajiban akan langsung membebani ekuitas.
Dengan  demikian  informasi  akrual  hanya  dapat  disajikan  secara  periodik  yaitu pada  saat  pelaporan  (semester  dan  tahunan).Bila  sewaktu-waktu  dibutuhkan  informasi hak  dan  kewajiban  maka  diperlukan  usaha-usaha  tambahan  yang  tidak  berdasarkan sistem ( by system ).

## PEMBAHASAN
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus
Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia/pegawai  menjadi  sangat  urgen  dan perlu  dilakukan  secara  terencana,  terarah,  dan  berkesinambungan  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  dan  profesionalisme.sasaran  dari  pengembangan  kualitas sumber  daya  pegawai  adalah  untuk  meningkatkan  kinerja  operasional  pegawai  dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, kualitas sumberdaya pegawai yang tinggi  akan  bermuara  pada  lahirnya  komitmen  yang  kuat  dalam  penyelesaian  tugas- tugas  rutin  sesuai  tanggung  jawab  dan  fungsinya  masing-masing  secara  lebih  efisien, efektif, dan produktif.
Pembahasan pengembangan sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Pengertian kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban organisasi.
Sedangkan kualitas, menyangkut mutu sumber daya manusia  yang menyangkut kemampuan,  baik  kemampuan  fisik  maupun  kemampuan  non  fisik  (kecerdasan  dan mental).Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi tugas pokok dan fungsi organisasi apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama.
Kualitas  sumber  daya  manusia  yang  menyangkut  dua  aspek,  yakni  aspek  fisik (kualitas fisik) dan non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir,  dan  keterampilan  lain.  Oleh  sebab  itu,  upaya  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  dapat  diarahkan  pada  kedua  aspek  tersebut.  Untuk  menentukan  kualitas fisik  dapat  diupayakan  melalui  program  peningkatan  profesonalisme  yang  kompetitif. Sedangkan  untuk  meningkatkan  kualitas  non  fisik,  maka  upaya  pendidikan  dan pelatihan  sangat  diperlukan.Upaya  inilah  yang  dimaksudkan  dengan  pengembangan sumber daya manusia.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan pengembangan  sumber  daya  manusia  ( human  resources  development )  secara  makro, adalah  suatu  proses  peningkatan  kualitas  atau  kemampuan  manusia  dalam  rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa.
Proses  peningkatan  di  sini  mencakup  perencanaan  pengembangan  dan pengelolaan sumber daya manusia. Secara mikro, dalam arti lingkungan suatu unit kerja (departemen atau organisasi yang lain), maka sumber daya manusia adalah tenaga kerja atau  pegawai  di  dalam  suatu  organisasi,  yang  mempunyai  peran  penting  dalam mencapai keberhasilan.
Fasilitas yang canggih dan lengkap, belum merupakan jaminan akan berhasilnya suatu  organisasi  tanpa  diimbangi  oleh  kualitas  manusia  yang  akan  memanfaatkan fasilitas tersebut.
Dari  statement  diatas,  jelaslah  betapa  pentingnya  peranan  dan  kedudukan pegawai  sebagai  unsur  pelaksana  kegiatan  pemerintahan.Olehnya  itu  pemerintah membuat  berbagai  ketentuan  yang  mengatur  tentang  kepegawaian.  Perhatian pemerintah ini pada dasarnya tidak lepas dari kondisi kebutuhan pembangunan dewasa ini diamana pegawai sebagai unsur aparatur negara harus memiliki dedikasi dan kualitas yang tinggi sehingga mampu menghadapi berbagai kesulitan yang akan muncul dalam proses pembangunan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Pengembangan  komptensi  pegawai  bidang  PAD  pada  Dinas  Pendapatan  daerah kabupaten  Tabalong  sangat  diperlukan  untuk  lebih  meningkatkan  pengelolaan keuangan  yang  berkaitan  dengan  laporan  penerimaan  pendapatan  daerah  agar sinergi  dengan  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  yang  sudah melaksanakan SAP berbasis akrual.
2. Alternatif  pengembangan  kompetensi  pegawai  BidangPendapatan  Asli  Daerahpada Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tabalongdilakukan  dengan  rekrutmen pegawai  yang  berlatar  belakang  pendidikan  sarjana  Akutansi  perpajakan,  atau dilakukan mutasi pegawai yang mempunyai kompetensi akutansi dapat dipindahkan ke Dispenda, mengingat tidak ada formasi untuk penerimaan CPNS dan buapti tidak diperbolehkan mengangkat Pegawai Tenaga lepas (hinorer) dan terbatasnya pegawai masing  masing  SKPD  juga  terbatas  maka  alterbatif  Pengembangan  kompetensi Pegawai  bidang  PAD  tersebut  hanya  dapat  dilakukan  dengan  memberikan pelatihan/Diklat  dan  bimtek  Simda  Pendapatan,  Perpajakan,  dan  manajemen keuangan yang berbasis akrual kepada 11 pegawai yang ada.

## Saran-Saran
1. DinasPendapatan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  sebaiknya  mengkaji  lebih  dalam kebijakan  akuntansi  dan  system  akuntansi  yang  nantinya  akan  diterapkan  dalam penerapan  SAP  basis  akrual.    Sehingga  diperlukan  adanya  pengembangan  atas pemahaman  Bidang  PAD  dan  Pengembangan  Pendapatan  Lainnyapada  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  akan  standar  akuntansi  pemerintahan berbasis akrual.
2. Harus  sering  melakukan  sosialisasi  berupa  seminar  atau  diskusi  dengan  aparat pemerintah,  serta  dilakukan  training  atau  pelatihan  –  pelatihan  yang  berkaitan dengan standar akuntansi berbasis akrual.
3. Perlu  dilakukan  pengkajian  kondisi  SDM  pemerintahan  yang  ada  di  pemerintah daerah  khusunya  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Tabalong  yang  melakukan pengelolaan keuangan. Sehingga harus menyiapkan SDM yang berintegritas tinggi dan berkompeten.
4. Tingkat  dan  latar  belakang  pendidikan  SDM  sebaiknya  dari  akuntansi,  minimal sarjana  strata  1  (S1)  agar  proses  perubahan  tersebut  dapat  berjalan  sesuai  dengan harapan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
5. Rekrutmen  pegawai  yang  punya  kompetensi  dibidang  Tehnologi  Informasi  (TI), dan  sementara  belum  ada  formasi  penerimaan  pegawai  disarankan  bisa    merekrut Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Administraus – Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Vol 1, No 1 – September 2017 - http://ejournal.stiabinabanuabjm.ac.id/index.php/administraus

## DAFTAR PUSTAKA
A.Anwar  Prabu  Mangkunegara,  2010.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Ingstrup,  Ole  and  Crookall,  Paul.  1998.  The  Three  Pillars  of  Public  Management  : Secrets of Sustained Success. McGill-Queen’s University Press. Canada
Keputusan  Kepala  Badan  Kepegawaian  No.  46  A  Tahun  2003  tentang  Kompetensi Pegawai.
Kesipahada,  2009.  Manajemen  Berbasis  Kompetensi.  http://psikologiindustri- kesipahada.blogspot.com/2009/02/manajemen-sdm-berbasis-kompetensi.html Light, Paul C. 2010.The Four Pillars of High Performance.McGraw-Hill. New York.
Mahmudi,  2010.  Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik.  Penerbit  UPP  AMP  YKPN. Yogyakarta
Markum. Singodimedjo ,  2010,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Penerbit
SMMAPalan, R. PhD. 2008. Competency Management : Teknik Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi. Penerbit PPM. Jakarta.
Robbin, 2010. Teori Organisasi, Arcan, Jakarta.
Sedarmayanti,  2001.Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja.  Mandar  Maju, Bandung.
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.
Sugiyono,  2012.Statistik  Untuk  Penelitian  dan  Aplikasinya  dengan  SPSS  10.00  for Windows, Alfabeta, Bandung.
Sulistiyani,  Ambar  Teguh,  dan  Rosidah.  2009.    Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  : Konsep,  Teori,  dan  Pengembangan  dalam  Konteks  Organisasi  Publik.  Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
Surya Dharma, 2010. Manajemen Kinerja. Pustaka Pelajar, Jakarta.
Syaiful F.Prihadi, 2010. Assesment Centre, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sybll K. Romley, 2008. Competency Management.Spectrum.
Veithzal  Rivai,  2010.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Wibowo. 2008. Manajemen Kinerja. Penerbit Rajawali Press. Jakarta.
Winardi, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia, Grafiti, Jakarta.
Zainun Buchari. 2010. Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Negara Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta