## Intizar
Vol. 24, No. 2, Desember 2018 Website: http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar ISSN 1412-1697, e-ISSN 2477-3816
Rekrutmen  Calon  Kepala  Daerah  dalam  Era  Pilkada  Langsung  dan  Serentak  di Kabupaten Musi Banyuasin
Ainur Ropik 1 , Alva Beriansyah 2 , Wijaya 3 1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, ainurropik_uin@radenfatah.ac.id
2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, alvaberiansyah_uin@radenfatah.ac.id
3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, wijaya_uin@radenfatah.ac.id
DOI: doi.org/10.19109/intizar.v24i2.2693

## Abstrak
Era pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak membuat partai politik harus benar-benar memperhatikan calon kepala  daerah  yang  akan  diusung.  Faktor  kandidat  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  menentukan  kemenangan dalam Pilkada. Pilkada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 terdapat satu pasang calon kepala daerah yang diusung oleh  seluruh  partai  politik  yang  ada.  Salah  satu  partai  yang  ikut  serta  dalam  mengusung  calon  kepala  daerah  tersebut adalah PAN. Calon kepala daerah yang diusung oleh PAN bukan kader PAN. PAN merupakan partai pemanang pemilu tahun 2014 dan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon kepala daerah sendiri. Penentuan calon kepala daerah oleh PAN dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka. Rekrutmen secara terbuka dilakukan oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dengan membentuk panitia penjaringan. Panitia penjaringan bertugas melakukan seleksi bakal calon kepala daerah.  Proses  seleksi  dilakukan  dengan  membuka  pendaftaran.  Pendaftaran  dilakukan  dengan  mengisi  formulir pendaftaran dan memenuhi sarat-sarat pendaftaran. Mekanisme penentuan bakal calon kepala daerah yang akan diusulkan dengan melakukan musyawarah daerah. Acuan yang digunakan dalam penentuan bakal calon kepala daerah yang akan diusung  ialah  analisis  terhadap  berkas-berkas  persaratan  pendaftaran  pencalonan, kedua  s urvei  elektabilitas  dan popularitas  dan ketiga hasil fit  and  proper  test. Calon  kepala  daerah  yang  terpilih  akan  diusulkan  ke  DPW,  DPW meneruskan ke DPP selanjutnya DPP mengeluarkan rekomendasi yang dijadikan sarat dalam mendaftarkan diri di KPUD.
Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen Politik, PAN

## Abstract
The  era  of  direct  and  simultaneous  regional  head  elections  makes  political  parties  really  have  to  pay  attention  to  the regional head candidates who will be promoted. The candidate factor has a very big role in determining the victory in the elections. On Musi Banyuasin regional election in 2017 there is one pair of regional head candidates carried by all existing political parties. One of the parties that participated in carrying out the regional head candidates was PAN ( Partai Amanat Nasional or National Mandate Party). However, regional head candidates who are carried by PAN are not PAN cadres. PAN is the party that won the election in 2014 and is the only party that can support its own regional head candidates. Determination of candidates for regional head by PAN is done through open recruitment. Open recruitment is carried out by the DPD ( Dewan Perwakilan Daerah or Regional Representative Council) PAN Musi Banyuasin Regency by forming a selection committee. The selection committee is tasked with selecting prospective regional heads. The selection process is done by opening a registration. Registration is done by completing the registration form and fulfilling the registration requirements.  The  mechanism  for  determining  prospective  regional  heads  is  proposed  by  conducting  regional deliberations.  The  reference  used  in  determining  the  prospective  regional  head  to  be  carried  out  is  an  analysis  of  the nomination registration requirements, Second, the electability and popularity surveys and the Third is result of the fit and proper test. Candidates for the elected regional head will be proposed to the DPW ( Dewan Pimpinan Wilayah or Regional Leadership Council), the DPW will proceed to the DPP ( Dewan Pimpinan Pusat or Central Board), then the DPP will issue a recommendation that is used as a requirement in registering at the KPUD ( Komisi Pemilihan Umum Daerah or Election Commission).
Keywords: Political Parties, Political Recruitment, PAN

## Pendahuluan
Amademen  Undang-Undang  Dasar  (UUD) 1945 ke IImenghasilkan perubahan besar dalam tata negara bangsa Indonesia.Salah satu perubahan yang di  amademen  adalah  dalam  hal  pemilihan  kepala daerah. Pasal 18 UUD 1945 hasil Amademen ke  II yang  diantaranya  menyebutkan  Gubernur,  Bupati dan  Walikota  masing-masing  sebagai  kepala pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota dipilih  secara  demokratis,  telah  menjadi  dasar perubahan  sistem  pemilihan  Kepala  Daerah  di Indonesia.
Guna  menjalankan  amanah  amademen  UUD 1945  Pasal  18Pemerintahan  melakukan  revisi terhadap UU No 22 Tahun 1999 menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Disahkannya  UU  No  32  Tahun  2004  merupakan suatu  perubahan  besar  dalam  proses  pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam UU No 32 Tahun 2004  Pasal  56  ayat  1,  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  daerah  dipilih  dalam  satu  pasangan  calon yang  dilaksanakan  secara  demokratis  berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu dalam UU No 22 Tahun 2003 kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah dihapuskan.
Sejak  tahun  2005,  berlandaskan  Amademan UUD 1945 dan juga UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daeah,  Pemilihan  Kepala  Daerah  di Indonesia  dilaksanakan  secara  langsung.  Pilkada langsungmemberikan  kesempatan  kepada  rakyat secara  langsung  untuk  menentukan  pemimpin daerahnya.Pilkada langsung  juga  merupakan  wujud nyata  atas  responsibilitas  dan  akuntabilitas,  karena kepala  daerah  harus  bertanggung  jawab  langsung kepada rakyat.
Partai  politik  memiliki  peran  yang  sangat dominan  dalam  proses  Pilkada  langsung.Aturan yang  termuat  dalam  UU  No  32  Tahun  2004 menyebutkan bahwa, hanya partai politik yang bisa mengajukan calon kepala daerah. Mulai tahun 2007 berdasarkan  keputusan  MK  No.5/PUU-V/2007 pencalonan  kepala  daerah  dapat  dilakukan  melalui Partai  Politik  dan  juga  melalui  perseorangan. Lahirnya  UU  No  8  Tahun  2015  tentang  pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, pelaksanaan Pilkada
dilaksanakan  setiap  5  tahun  sekali  secara  langsung dan serentak.
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang mengikuti  Pilkada  langsung  dan  serentak  tahun 2017.Hasil  verifikasi  KPU  Kabupaten  Musi Banyuasin  menetapkan  2  pasangan  calon  sebagai calon  kepala  daerah  yang  memenuhi  syarat  untuk ikut serta dalam Pilkada. Kedua calon tersebut yakni Dodi Reza Alex Noerdin berpasangan dengan Beni Hernedi yang mencalonkan diri melalui partai politik dan Amiri Arifin berpasangan dengan Ahmad Toha yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan Menurut data KPUD Musi Banyuasin, pasangan calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Dodi  Reza  Alex Noerdin  dan  Beni  Hernedi  merupakan  satu-satunya pasangan  yang  mencalonkan  diri  melalu  partai politik.  Pasangan  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan Beni Hernedi didukung oleh  sebelas  partai  politik  dan  merupakan  partai politik  yang  memiliki  keseluruhan  kursi  di  DPRD Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Kesebelas  partai tersebut  adalah,  Partai  Golongan  Karya  (Golkar), Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan  (PDIP), Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  Partai  Nasional Demokrat  (NasDem),  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS),  Partai  Hanura,  Partai  Demokrat,  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP),  dan  Partai  Bulan Bintang (PBB).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun  2016  Tentang  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota,  syarat  minimal  pengajuan pasangan  calon  bupati  minimal  20%  kursi  DPRD atau  25%  suara.Sebelas  partai  politik  pemilik  kursi di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat satu partai  politik  yang  memiliki  kesempatan  untuk mencalonkan calon kepala daerah sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. Partai tersebut adalah  PAN  yang  merupakan  partai  politik pemenang  pemilu  tahun  2014  di  Kabupaten  Musi Banyuasin. PANmemperoleh 9 kursi DPRD dari 45 kursi yang tersedia dengan persentase 20% kursi.
PAN  juga  merupakan  partai  politik  pemenang Pilkada  di  kabupaten  Musi  Banyuasin  pada  tahun
2011.  Pilkada  Kabupaten  Musi  Banyuasin  tahun 2011 dimenangkan oleh pasangan Pahri Azhari-Beni Hernedi. Pahri Azhari merupakan Ketua DPD PAN Kabupaten  Musi  Banyuasin  yang  dicalonkan  oleh PAN sebagai calon bupati. Pilkada tahun 2017, PAN merupakan salah satu pendukung pasangan pemenang Pilkada Musi Banyuasin tahun 2017 yakni Dodi  Reza  Alex  Noerdin  dan  Beni  Hernedi.  Dodi Reza Alek Noerdin merupakan anggota kader partai Golkar  dan  Beni  Hernadi  merupakan  kader  PDI Perjuangan.  Melihat  uraian  diatas,  maka  dalam pokok  pembahasan  penelitian  ini  ialah  bagaimanan proses  penjaringan  calon  kepala  daerah  dan bagaimana  mekanisme  penetapan  calon  kepala daerah  yang  dilakukan  oleh  DPD  PAN  Kabupaten Musi Banyuasin pada Pilkada serentak dan langsung di  Kabupaten  Musi  Banyuasi  tahun  2017.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif yang bersifat deskriptif.
Menurut  Ramlan  Surbakti  (1992),  suatu keharusan  dalam  setiap  negara  demokratis  setiap individu  menggunakan  kesempatan  politik  dengan menggabungkan  diri  kedalam  organisasi  sukarela untuk bersama-sama mempengaruhi pemerintah dan membuat  kebijakan  yang  menguntungkan  mereka. Maka dibentuklah Parpol sebagai wadah aspirasi dan partisipasi dari rakyat serta merupakan penghubung antara  rakyat  dengan  pemimpin  yang  menguasai pemerintah.
Miriam Budihardjo (2004), partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk  menguasai  kekuasaan  pemerintahan  serta merebut  dukungan.  Thomas  H.  Stevenson  dalam Koesomahatmadja  (1979)  menyebut  parpol  adalah sekelompok orang yang terorganisir untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan programnya dan agar anggota-anggotanya ditempatkan dalam bidang-bidang pemerintah.
Gabriel  Almond  dalam  Mochtar  Mas’oed (1989)  mendefinisikan  partai  politik  sebagai organisasi  manusia  yang  didalamnya  terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan,  mempunyai  ideologi,  mempunyai  program politik  sebagai  pencapaian  tujuan  secara  lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka pendek dan jangka  panjang  serta  mempunyai  ciri  keinginan untuk berkuasa.
Menurut Peter Schroder dalam Ramlan Surbakti (1992)  mengemukakan  bahwa  terdapat  3  tipologi partai politik berdasarkan struktur organisasinya: 1. Partai para pemuka masyarakat
Partai  ini  berupa  gabungan  yang  tidak  terlalu ketat,  yang  pada  umumnya  tidak  dipimpin secara  sentral  ataupun  profesional,  dan  yang pada  kesempatan  tertentu  sebelum  pemilihan anggota parlemen mendukung kandidat- kandidat  tertentu  untuk  memperoleh  suatu mandat.
2. Partai massa
Partai massa merupakan partai yang hadir dari kelas-kelas masyarakat yang sering termarjinalkan  dari  elit  yang  berada  diluar parlemen  yang  berkeinginan  untuk  merebut kekuasaan  atau  sekedar  memperjuangkan kepentingan golongannya didalam pemerintahan.  Sebagai  jawaban  terhadap tuntutan  sosial  dalam  masyarakat  industrial, maka  dibentuklah  partai-partai  yang  besar dengan  banyak  anggota,  dengan  tujuan  utama mengumpulkan  kekuatan  yang  cukup  besar untuk dapat membuat terobosan, mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, serta mempertanyakan kekuasaan.
3. Partai kader Partai kader merupakan partai yang lahir dengan dibentuk  oleh  beberapa  orang  yang  memiliki intelektual diatas rata-rata sehingga melahirkan karakter  partai  yang  exklusive  atau  dominasi dari  elit  partai  sangat  kuat  terutama  dalam  hal program dan elit partai ini sekaligus memperkuat  program  kerja  partai  dengan inovasi-inovasi  baru  yang  hadir  dari  para  elit partai.  Partai  ini  muncul  sebagai  partai  jenis baru,  mereka  dapat  dikenali  berdasarkan organisasinya  yang  ketat,  karena  mereka termasuk  kader/kelompok  orang  terlatih  yang personilnya terbatas, mereka berpegangan pada satu  ideologi  tertentu,  dan  terus  menerus melakukan pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang berkesinambungan
Ramlan Surbakti (1992) menjelaskan terdapat 5 fungsi parpol ialah: partai sebagai sarana sosialisasi politik,  partai  sebagai  sarana  rekrutmen  politik,
partai  sebagai  sarana  komunikasi  politik,  partai politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasa dan partai sebagai sarana pengatur konflik.
1. Partai sebagai sarana komunikasi politik
Partai  sebagai  sarana  komunikasi  politik berfungsi  mengkomuni-kasikan  masyarakat (mereka  yang  diperintah  “rulled”)  arus  keatas terhadap pemerintah (mereka yang memerintah “ruller”).Parpol  mengakomodasikan  sikap- sikap dan tuntutan masyarakat yang diagregasikan dalam kepentingan partai terhadap  pemerintah  yang  berkuasa  dan  juga arus  kebawah  dalam  arti  bahwa  parpol  turut memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan pemerintah.
2. Partai sebagai sarana sosialisasi Ialah  penanaman  nilai-nilai  ideologi  dan loyalitas kepada negara dan partai. Bagi bangsa Indonesai  yang  termasuk  negara  berkembang mempunyai  sifat  yang  hetrogen  dan  parpol secara  ideal  dapat  membantu  peningkatan identitas  nasional  dan  pemupukan  integrasi nasional
3. Partai sebagai sarana rekrutmen politik
Proses  partai  mencari  anggota  baru  dan
mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi  dalam  proses  politik.  Rekrutmen dapat dilakukan terhadap siapa saja dari seluruh lapisan  masyarakat.Dengan  rekrutmen  tersebut partai dapat menjamin kontinuitas dan kelestariannya,  juga  sekaligus  dapat  menjadi seleksi calon-calon pemimpin bangsa.
4. Partai sebagai sarana pengatur konflik Partai berfungsi untuk mengatur segala potensi konflik  yang  ada.Dengan  keadaan  bangsa Indonesia yang majemuk maka perbedaan etnis, status sisial, ekonomi dan agama mudah sekali mengundang konflik.
5. Partai Politik sebagai Sarana untuk Mengkritik Rezim yang Berkuasa.
Fungsi ini pada umumnya dilakukan oleh partai politik  yang  tidak  masuk  dalam  struktur kekuasaan  akibat  dari  kekalahannya  dalam pemilu.Oleh karena itu, partai-partai yang kalah tersebut  biasanya  berlakon  dalam  stu  wadah untuk  berlakon  sebagai  oposisi.  Partai  oposisi ini,  pada  umumnya  mengkritik  penguasa  atas
berbagai kebijakannya yang dianggap merugikan  kepentingan  umum  dan  juga menarik  simpati  dari  massa  pemilih  untuk pemilihan berikutnya.
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung membuat  setiap  partai  politik  dalam  menjalankan fungsi rekrutmen politik lebih transparan dan mulai memperhatikan  keinginan  masyarakat.  Menurut Ramlan  Surbakti,  rekrutmen  politik  sebagai  seleksi dan  pemilihan  atau  pengangkatan  seseorang  atau sekelompok  orang  untuk  melaksanakan  sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya
Menurut Afan Gaffar (1999), rekrutmen politik merupakan  proses  pengisian  jabatan  politik  dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat.  Menurut  Czudnowski  dalam  Sigit Pamungkas  (2011),  mengartikan  rekrutmen  politik sebagai  proses  dimana  idividu  dilibatkan  dalam peran-peran  politik  aktif.  Lebih  jauh  Czudnowski dalam  Sigit  Pamungkas  (2011)  mengemukakan model  yang  digunakan  partai  politik  dalam rekrutmen politik antara lain :
1. Rekrutmen terbuka
Syarat  dan  prosedur  untuk  menampilkan seseorang  tokoh  dapat  diketahui  secara luas.Dalam  hal  ini  partai  politik  berfungsi sebagai  alat  bagi  elit  politik  yang  berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat.Cara ini  memberikan  kesempatan  bagi  rakyat  untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan  demikian  cara  ini  sangat  kompetitif. Jika  dihubungkan  dengan  paham  demokrasi, maka  cara  ini  juga  berfungsi  sebagai  sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.
2. Rekrutmen tertutup Berlawanan  dengan  cara  rekrutmen  terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan  tidak  dapat  secara  bebas  diketahui umum.Partai  berkedudukan  sebagai  promotor elit  yang  berasal  dari  dalam  tubuh  partai  itu sendiri.Cara  ini  menutup  kemungkinan  bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan  elit  yang  ditampilkan.  Dengan
demikian  cara  ini  kurang  kompetitif.  Hal  ini menyebabkan  demokrasi  berfungsi  sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya. Menurut  Norris  (Pamungkas,  2011)  terdapat  4 hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian  partai  politik  dalam  proses rekrutmen politik:
1. Kandidat yang dapat dinominasikan Partai politik memberikan sejumlah persyaratan tambahan  diluar  yang  ditentukan  negara. Regulasi negara biasanya meletakkan persyaratan-persyaratan  dasar  bagi  individu yang  boleh  menominasikan  diri,  diantaranya adalah  persyaratan  usia,  kewarganegaraan, tempat tinggal, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan dan sebagainya.
2. Siapa yang menyeleksi Penyeleksi  adalah  lembaga  yang  menyeleksi kandidat.Yang disebut lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang sampai pada pemilih.
3. Dimana kandidat diseleksi Menurut Hazan menyebutnya sebagai persoalan desentralisasi.  Secara  ringkas  ia  menyatakan bahwa  ketika  kandidat  diseleksi  secara  eklusif oleh  penyeleksi  partai  pada  tingkat  nasional tanpa  prosedur  yang  mengikutinya  seperti representasi  teritorial  atau  fungsional,  metode ini disebut sentralistik.
4. Bagaimana kandidat diputuskan Menurut  Rahat  dan  Hazanmenyebutkan  dua model yang konfrontatif, yaitu model pemilihan vs model penunjukkan.Dalam system pemilihan,  penominasian  kandidat  adalah melalui  pemilihan  diantara  penyeleksi.Pada sistem penunjukan yang murni, semua kandidat diseleksi  melalui  prosedur  pemilihan  tanpa seorang  penyeleksipun  dapat  mengubah  daftar komposisi.Sementara itu dalam sistem penunjukkan, penentuan kandidat tanpa menggunakan pemilihan.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  metode  kualitatif  yang  bersifat deskriptif.  Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa
yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistik dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam  hal  ini  fenomena  yang  diamati  berkaitan dengan proses rekrutmen calon kepala daerah di era pilkada  serentak  dan  langsung  yang  terjadi  di Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Teknik  pengumpulan data  yang  digunakan  penulis  dalam  mencari informasi  yang  dibutuhkan  adalah  menggunakan wawancara  kepada  beberapa  narasumber,  yang dalam  hal  ini  adalah  pengurus  Partai  Amanat Nasional  (PAN)  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah model Miles Habermas, yakni reduksi data, display dara dan verifikasi data sehingga data yang didapat, yakni  yang  berkaitan  dengan  analisis  proses rekrutmen kepala daerah dapat dideskripsikan secara holistik.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kepala  daerah  merupakan  pemimipin  tertinggi di tingkat daerah sehingga pemilihan kepala daerah harus  sesuai  dengan  prosedur,  pola  dan  system tertentu.Dalam  UU  No  8  Tahun  2015  pencalonan kepala  daerah  dapat  dilakukan  dengan  dukungan partai politik atau melalui calon perseorangan.Salah satu daerah yang telah melakukan pemilihan kepala daerahnya  secara  langsung  dan  serentak  adalah Kabupaten  Musi  Banyuasin.Pada  tahun  2017, pilkada  yang  berlangsung  di  Kabupaten  Musi Banyuasin memiliki 3 pasangan calon, baik melalui jalur  perseorangan  maupun  melalui  jalur  partai politik. Salah satu pasangan calon, yakni Dodi Reza dan  Beni  Hernedi  direkrut  oleh  Partai  Amanat Nasional (PAN) untuk diusung menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Menurut Rush dan Althoff (2007) proses  rekrutmen  politik  memiliki  dua  sifat,  yaitu sifat  tertutup  dan  sifat  terbuka.  Dalam  hal  ini, rekrutmen yang dilakukan oleh PAN terhadap Dodi- Beni  sebagai  paslon  Bupati-Wakil  Bupati  Musi Banyuasin adalah bersifat terbuka.

## Proses Rekrutmen Calon Kepala Daerah
PAN dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah  mengacu  pada  AD/ART  PAN.  Berdasarkan AD/ART  PAN  proses  penentuan  calon  kepala
daerah,  DPD  mempunyai  hak  untuk  memberikan usulan calon kepala daerah ke DPW kemudian DPW mengusulkan  ke  DPP.  Surat  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  DPP  merupakan  salah  satu  sarat mendaftarkan  calon  kepala  daerah  yang  akan  di usung oleh PAN ke KPU.
Penentuan  calon  kepala  daerah  yang  akan diusulkan  oleh  DPD  PAN  diawali  dengan  cara membuka  rekrutmen  secara  terbuka.  Proses rekrutmen  terbuka  yang  dilakukan  oleh  DPD  PAN Kabupaten  Musi  Banyuasin  dilakukan  dengan melakukan penjaringan, penyaringan dan penetapan. Hasil  dari  proses  penjaringan,  penyaringan  dan penetapan merupakan calon kepala daerah yang akan diusulkan  oleh  DPD  ke  DPW  lalu  kemudian  DPW mengusulkan ke DPP.
Proses  penjaringan  dilakukan  oleh  DPD  PAN Kabupaten  Musi  Banyuasin  dalam  rangka  untuk membuka pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon  wakil  bupati  yang  akan  di  usung  oleh  PAN. Proses  pertama  yang  dilakukan  oleh  DPD  PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka melakukan  penjaringan,  ialah  dengan  melakukan
persiapan penjaringan sebelum melakukan penjaringan. Proses persiapan penjaringan ditujukan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan  proses  penjaringan.  Proses  persiapan penjaringan  dilakukan  dengan  cara  mengadakan rapat  internal  DPD  PAN  Kabupaten  Musi Banyuasin.  Rapat  internal  PAN  Kabupaten  Musi Banuasin  diikuti  oleh  pengurus  DPD,  perwakilan dari  DPC  dan  Ranting.Hal-hal  yang  menjadi pembahasan  dalam  rapat  internal  ialah  melakukan pembentukan panitia penjaringan, menentukan sarat- sarat pendaftaran dan menentukan strategi penjaringan.
Panitia penjaringan berfungsi untuk melakukan proses rekrutmen secara terbuka. Berdasarkan hasil rapat internal DPD PAN Musi Banyuasin terpilih H. Rabik HS, SE., SH sebagai Ketua Tim Penjaringan dan  Dedi  Guswandi  SH  sebgai  sekretaris  Tim Penjaringan.  Agenda  kedua  yang  dibahas  dalam rapat  pengurus  DPD  PAN  Musi  Banyuasin  yakni membahas  tentang  jadwal  penjaringan,  dan  juga mekanisme penjaringan. Hasil rapat pengurus DPD PAN  Musi  Banyuasin  memutuskan  bahwa  jadwal penjaringan  dilaksanakan  dalam  dua  tahap  yakni
pengambilan  formulir  pendaftaran  calon  kepala daerah dan juga pengembalian formulir pendaftaran calon  kepala  daerah.  Jadwal  pengambilan  formulir dimulai  tanggal  9  sampai  dengan  tanggal  14  Mei 2016  pukul  16.00  WIB.Pengembalian  formulir pendaftaran  dijadwalkan  dari  tanggal  16  sampai dengan  21  Mei  pukul  23.00  WIB.  Agenda  ketiga membahas tentang syarat-syarat pendaftaran. Acuan yang  dijadikan  dalam  menentukan  syarat-syarat pendaftaran  tersebut  antaralain  Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  No.  9  Tahun  2015  Tentang Pencalonan  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Dan  Walikota Dan  Wakil  Walikota.  Hasil  rapat  pengurus  DPD PAN  memutuskan  13  syarat  yang  harus  dilengkapi oleh  bakal  calon  yang  akan  mendaftar  dalam penjaringan. Syarat-syarat tersebut adalah:
1. Mengisi Formulir pendaftaran
2. Visi Misi
3. Surat  pernyataan  kesedian  menjadi  Balon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
4. Membuat daftar riwayat hidup
5. Foto Copy KTP
6. Pas Photo berwarna ukuran 4x6
7. Foto  Copy  Ijazah  SD/SMP/SMA/PT  yang dilegalisir
8. Akte Kelahiran
9. Surat keterangan bebas narkoba.
10. Surat keterangan sehat dari rumah sakit
11. SKCK dari kepolisian
12. Daftar kekayaan pribadi dan
13. NPWP
Proses  penjaringan  dilakukan  oleh  Panitia penjaringan dan pelaksanaan penjaringan dilakukan melalui  2  tahap.  Tahap pertama bakal  calon mengambil formulir pendaftaran, kedua bakal calon mengembalikan  formulir  pendaftaran.  Pengambilan formulir  pendaftaran  dijadwalkan  pada  tanggal  9 sampai  dengan  tanggal  14  Mei  2016  pukul  16.00 WIB. Pengembalian formulir pendaftaran dijadwalkan dari tanggal 16 sampai dengan 21 Mei pukul  23.00  WIB.  Panitia  penjaringan  melakukan pendekatan  kepada  tokoh-tokoh  internal  partai, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta tokoh  politik  agar  mau  ikut  serta  dalam  proses penjaringan.  Berdasrakan  proses  penjaringan  yang telah dilakukan terdapat 9 bakal calon Bupati dan 8
Bakal  calon  bupati  yang  mengambil  formulir pendaftaran.  Berdasarkan  proses  seleksi  terdapat  7 bakal  calon  bupati  dan  5  bakal  calon  wakil  bupati yang mengembalikan formulir.

## Mekanisme Penetapan Calon Kepala Daerah
Mekanisme  perekrutan  yang  telah  dilakukan secara terbuka oleh PAN memiliki proses yang telah dipaparkan  melalui  AD/ARTnya.  DPD  PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan bakal calon  kepala  daerah  melalui  3  mekanisme.Ketiga mekanisme  ini  yang  menjadi  acuan  DPD  PAN Kabupaten  Musi  Banyuasin  dalam  menentukan bakal  calon  kepala  daerah  yang  akan  diusulkan  ke DPW.  Mekanisme  yang pertama yakni  analisis kelengkapan  sarat-sarat  pendaftaran, kedua ,  survei elektabilitas dan popularitas dan yang ketiga adalah pit and proper test.
1. Analisis Kelengkapan Syarat-syarat Pendaftaran
Analisis  kelengkapan  sarat-sarat  pendaftaran bertujuan  untuk  melihat  keabsahan  atau keaslian  berkas  yang  dilampirkan  oleh  calon kepala  daerah  saat  mendaftar  agar  calon  yang diusung  memenuhi  persaratan  yang  telah ditetapkan oleh KPU.Verifikasi berkas dilakukan  pada  8  berkas  lampiran  pendaftaran dari  13  lapirian  berkas  pendaftaran  yang dilampirkan.  Proses  verifikasi  berkas  yang dilakukansesuaidengan  kantor/lembaga  yang mengeluarkan berkas. KTP dan Akte Kelahiran dilakukan  verifikasi  di  Dinas  Pencatatn  sipil asal  KTP  dan  akte  kelahiran,  Ijazah  di Kemenristekdikti,  Surat  keterangan  bebas Narkoba di Lembaga yang mengeluarkan, Surat keterangan  sehat  dari  Rumah  sakit  yang mengeluarkan,  Surat  Keterangan  Catatan Kepolisian dari Kepolisian yang mengeluarkan serta Daftar kekayaan pribadi dan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Kantor Pajak.
2. Survei Elektabilitas dan Popularitas Survei  elektabilitas  dan  popularitas  dilakukan secara internal oleh DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin.Survei  elektabilitas  dan  popularitas dilakukan kepada bakal calon bupati dan bakal calon  wakil  bupati  yang  mengembalikan formulir.Tujuan dilakukan survei untuk
mengetahui elektabilitas, freferensi dan popularitas bakal calon bupati dan bakal calon wakil  bupati.Survei  internal  juga  dilakukan untuk  mengetahui  kekuatan  dan  kelemahan personal  bakal  calon  bupati  dan  bakal  calon wakil bupati.
3. Fit and Proper Test
Fit  and  proper  test yang  dilakukan  bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan khelayakan bakal  calon  kepala  daerah.  Kegiatan fit  and proper test dilakukan oleh pengurus DPD PAN Kabupaten  Musi  Banyuasin.  Proses fit  and proper test diawali dengan mengundang seluruh bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati yang  sudah  mendaftar  dalam  penjaringan.  Hal yang menjadi acuan dalam melihat kemampuan dan khelayakan bakal calon kepala daerah yakni Visi  misi,  pengetahuan  tentang  jabatan  dan komitmen terhadap partai.

## Analisa Teoritis Rekrutmen Kepala Daerah
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung membuat  setiap  partai  politik  dalam  menentukan bakal calon kepala daerah lebih transparan dan mulai memperhatikan  keinginan  masyarakat.  Salah  satu cara  yang  digunakan  untuk  mengetahui  keinginan masyarakat  tentang  calon  kepala  daerah  yang  akan diusung  dengan  melakukan  rekrutmen  politik. Menurut  Afan  Gaffar  (1999),  rekrutmen  politik merupakan  proses  pengisian  jabatan  politik  dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat.  Sedangkan  menurut  Czudnowski, mengartikan  rekrutmen  politik  sebagai  proses dimana idividu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif.
Adapun  mekanisme  rekrutmen  politik  partai yang  dikemukakan  oleh  Rush  dan  Althoff  (2007) adalah: “…proses pengrekrutan politik memiliki dua sifat  yaitu:  (1)  sifat  tertutup;  adalah  suatu  sistem pengrekrutan  administratif  yang  didasarkan  atas patronase.  (2)  sifat  terbuka;  adalah  sistem  yang berdasarkan  pada  ujian-ujian  terbuka”.  Proses pengrekrutan  partai  memiliki  sifat  khusus  dalam tafsirannya, misalnya untuk pengrekrutan administratif  diperlukan  suatu  dasar  patronase
(lindungan)  dalam  proses  pengrekrutannya,  dalam arti  faktor  kedekatan  seseorang  dapat  dijadikan acuan untuk  memperoleh  pengaruh  terutama  ketika proses  pemilihan  pemimpin  partai.  Rekrutmen politik  meliputi  aspek:  subyek  politik  dalam  arti manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen  politik  partai  dapat  dilakukan  dengan cara-cara yang diinginkan partai baik secara terbuka maupun tertutup.
Proses  rekrutmen  yang  dilakukan  oleh  DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam menentukan bakal  calon  kepala  daerah  yang  akan  diusulkan, dilakukan  secara  terbuka.  Rekrutmen  terbuka dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi seluruh warga Negara Indonesia untuk mendaftarakan  diri  sebagai  bakal  calon  kepala daerah.  Proses  rekrutmen  secara  terbuka  dimulai dengan  melakukan  penjaringan,  penyeleksian  dan penetapan. Hasil rekrutmen terbuka ditetapkan Dodi Rezza Alek Noerdin dan Beni Hernadi sebagai calon bupati dan H. Rabik sebagai calon wakil bupati yang akan di usulkan ke DPW PAN Sumatera Sletan dan diteruskan  ke  DPP  PAN.  Keputusan  yang  diambil oleh DPP PAN menetapkan Dodi Reza Alek Noerdin sebagai  Calon  Bupati  dan  Beni  Hernadi  sebagai calon  wakil  bupati  yang  akan  diusung  oleh  PAN dalam Pilkada Muba Tahun 2017.
Pengorganisasian Partai Politik Dalam Melakukan Rekrutmen Politik
1. Kandidat yang di Nominasikan
Kandidat  yang  akan  dinominasikan  harus memenuhi  sarat-sarat  pendaftaran  yang  telah ditetapkan.  Sarat-sarat  yang  harus  dilengkapi  bakal calon untuk melakukan pendaftaran yakni:
a. Mengisi Formulir pendaftaran
b. Visi Misi
c. Surat  pernyataan  kesedian  menjadi  Balon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
d. Membuat daftar riwayat hidup
e. Foto Copy KTP
f. Pas Photo berwarna ukuran 4x6
g. Foto Copy Ijazah SD/SMP/SMA/PT yang dilegalisir
h. Akte Kelahiran
i. Surat keterangan bebas Narkoba.
j. Surat keterangan sehat dari rumah sakit
k. SKCK dari kepolisian
l. Daftar kekayaan pribadi dan
m. NPWP
Dari 13 sarat pendaftaran diatas terdapat 1 sarat khusus  yakni  sarat  Surat  keterangan  bebas narkoba.Selain  sarat-sarat  formal  diatas,  penentuan kandidat  yang  akan  dinominasikan  berdasarkan elektabilitas  dan  popularitas  serta  kelayaan  dan kepatuhan calon yang akan dinominasikan. Elektabilita dan popularitas kandidat dilihat melalui survey  internal. Kelayakan  dan  kepatuhan  kandidat dilihat dengan kegiatan fit and proper test . Hal yang menjadi  acuan  dalam  melihat  kemampuan  dan kelayakan bakal calon kepala daerah yakni Visi misi, pengetahuan tentang jabatan dan komitmen terhadap partai.
2. Siapa yang Menyeleksi
DPD  PAN  Kabupaten  Musi  Banyuasin memiliki hak untuk menguslkan calon kepala daerah yang  akan  diusung  pada  saat  pemilihan  kepala daerah.  Proses  penentuan  kandidat  yang  akan diusulkan  dilakukan  melalui  rekrutmen  secara tebuka. Proses pelaksanaan rekrutmen secra terbuka dilakukan oleh panitia penjaringan. Panitia penjaringan  dibentuk  dalam  rapat  Pengurus  DPD PAN  Kabupaten  Musi  Banyuasin  pada  saat  rapat persiapan rekrutmen secara tebuka.
3. Dimana kandidat diseleksi
Strategi  PAN  dalam  menghadapi  Pemilu langsung  dan  serentak  ialah  dengan  melakukan proses  rekrutmen  benar-benar  dimulai  dari  tingkat terendah.  Agar  proses  rekrutmen  benar-benar dimulai  dari  tingkat  terendah  maka  proses  seleksi dilakukan di DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin. Guna  untuk  mendukung  proses  seleksi,  DPD  PAN Kabupaten  Musi  Banyuasin  membentuk  Tim penjaringan. Proses rekrutmen dilaksanakan oleh tim penjaringan dan sepenuhnya proses seleksi diadakan di Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Bagaimana kandidat diputuskan
Proses penentuan kandidat yang akan diajukan diputuskan dalam musyawarah daerah. Musyawarah daerah diikuti oleh seluruh pengurus DPD PAN dan DPC  serta  perwakilan  dari  pimpinan  ranting. Musyawarah  daerah  dilakukan  setelah  proses rekrutmen  secara  terbuka  selesai  dilaksanakan.
Acuan yang dijadikan DPD PAN Kabu paten Musi Banyuasin  dalam  menentukan  calon  kepala  daerah yang akan diusulkan yakni, analisis terhadap berkas- berkas  persyaratan  pendaftaran  pencalonan,  survei elektabilitas dan popularitas dan hasil fit and proper test.

## Kesimpulan
Berdasarkan aturan internal PAN, dalam proses rekrutmen  calon  kepala  daerah  DPD  berhak  untuk mengusulkan  nama  calon  kepala  daerah  yang  akan diusung oleh PAN. Calon kepala daerah yang akan diusulkan  oleh  DPD  PAN  direkrut  secara  terbuka melalui  proses  penjaringan,  penseleksian  dan penetpaan.  Mekanisme  Penentuan  calon  kepala daerah  yang  akan  diusulkan  diputuskan  melalui Musyawarah  Daerah.  Msuyawarah  daerah  dalam menentukan  calon  kepala  daerah  yang  akan diusulkan  mengacu  pada  3, pertama melakukan analisis terhadap berkas-berkas persaratan pendaftaran  pencalonan, kedua survei  elektabilitas dan popularitas dan ketiga hasil fit and proper test.
Secara  teoritis  rekrutmen  calon  kepala  daerah yang  dilakukan  oleh  DPD  PAN  Kabupaten  Musi Banyuasin  dilakukan  dengan  rekrutmen  secara tebuka.Rekrutmen  secara  terbuka  yang  dilakukan oleh  DPD  PAN  Musi  Banyuasin  dengan  cara memberikan kesempatan bagi seluruh warga Negara Indonesia  untuk  mendaftarakan  diri  menjadi  bakal calon  kepala  daerah  yang  akan  diusung  oleh  PAN. Proses  rekrutmen  secara  terbuka  dimulai  dengan melakukan penjaringan, penyeleksian dan penetapan Proses penentuan kandidat yang akan dinominasikan oleh  PAN  Kabupaten  Musi  Banyuasin  melakukan proses  penjaringan  calon  kepala  daerah.  Dalam proses seleksi terdapat 13 sarat yang harus dipenuhi bakal  calon  kepala  daerah.  Dari  13  sarat  diatas terdapat 1 sarat khusus yang ditetapkan yakni Surat keterangan  bebas  narkoba.  Syarat  lain  yang  harus dimiliki  kandidat  yakni  memiliki  elektabilitas  dan popularitas  yang  tinggikelayakan  dan  kepatutan kandidat.
Kebijakan PAN dalam memberikan kesempatan DPD  untuk  melakukan  rekrutmen  secara  terbuka dalam  menentukan  calon  kepala  daerah  yang  akan diusung patut diapresiasi. Melalui rekrutmen terbuka yang dilakukan oleh DPD, calon kepala daerah yang
dinominasikan  benar-benar  actor  politik  local terbaik.  Harapanya  untuk  kedepannya  DPD  diberi kewanangan  yang  lebih  besar  dalam  menentukan calon  kepala  daerah  yang  akan  mendapatkan rekomendasi  dari  PAN,  bukan  hanya  sekedar memberikan usulan.

## Daftar Pustaka
Budihardjo,  M.  (2004). Dasar-Dasar  Ilmu  Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Gaffar,  A.  (1999). Politik  Indonesia:  Transisi Menuju  Demokrasi .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Koesoemahatmadja,  D.  H.  (1979). Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara . Bandung: Alumni. Mas’oed,  M.,  &  Andrews,  C.  M.  (1989).
Perbandingan  Sistem  Politik .  Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Pamungkas,  S.  (2011). Partai  Politik,  Teori  & Praktik di Indonesia . Yogyakarta: Perum Griya Saka Permai.
Rush, M., & Althoff, P. (2007). Pengantar Sosiologi Politik .  (K.  Kartono,  Penerj.).  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia.