INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10429-10440 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Standar Pelayanan Administrasi Umum Di Kantor Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara
Ira Hairun Nisa Munthe 1 ✉ ,Wahyu Syarvina 2
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Email: hairunnisa815@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan di kantor Camat Na IX-X di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan alat penelitian seperti wawancara dan penyebaran  kuesioner.  Data  dikumpulkan  dari  sumber  primer  yaitu  wawancara  dengan  petugas pelayanan  administrasi  umum  di  kantor  kecamatan  Na  IX-X.  Data  sekunder  dikumpulkan  melalui prosedur  pelayanan  administrasi  umum  kantor  kecamatan  Na  IX-X.  Berdasarkan  temuan  analisis penyebaran  kuesioner  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  pelayanan  administrasi  umum  di  kantor kecamatan Na IX-X secara keseluruhan kurang baik. Tantangannya antara lain keterbatasan sumber daya  manusia,  bangunan,  dan  infrastruktur  pendukung  pelayanan  yang  masih  belum  sepenuhnya terpenuhi,  serta  personel  yang  melanggar  prosedur  pelayanan.  Untuk  mencapai  pelayanan administrasi  umum  yang  efektif,  kantor  kecamatan  harus  meningkatkan  mutu  pelayanan  melalui penambahan  sumber  daya  manusia,  peningkatan  dan  perluasan  bangunan  dan  prasarana,  serta menindak lanjuti standar operasional proses yang telah ditetapkan.
Kata  Kunci:   Pelayanan administrasi umum, standar pelayanan.

## Abstract
The aim of this research is to find out how the general administration service process is carried out at the Na IX-X sub-district office in North Labuhanbatu Regency. A qualitative descriptive approach was used in this research, using research tools such as interviews and distributing questionnaires. Data was collected from primary sources, namely interviews with general administration service officers at the Na IX-X sub-district office. Secondary data was collected through the general administration service procedures of the Na IX-X subdistrict office. Based on the findings of the questionnaire distribution analysis, it can be concluded that the general administration service process at the Na IX-X sub-district office as a whole is not good. The challenges include limited human resources, buildings and service supporting  infrastructure  which  are  still  not  fully  met,  as  well  as  personnel  who  violate  service procedures. To achieve effective general administration services, sub-district offices must improve the quality  of  service  through  adding  human  resources,  upgrading  and  expanding  buildings  and infrastructure, as well as following up on established operational process standards.
Keyword: General administration services, service standard

## PENDAHULUAN
Pelayanan  adalah  suatu  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  yang  tidak  berwujud (untouchable)  yang  terjadi  sebagai  akibat  interaksi  antara  konsumen  dengan  pegawai penyedia  jasa  atau  barang  lain  yang  diberikan  oleh  perusahaan  penyedia  jasa  dan dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan konsumen/pelanggan.
Pelayanan Administrasi Umum adalah segala bentuk pelayanan, baik barang maupun jasa,  yang  pada  prinsipnya  menjadi  tanggung  jawab  dan  penyelenggaraan  instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha  Milik  Daerah,  dalam  rangka  penyelenggaraan.  ketentuan  perundang-undangan. (2015) Ratminto dan Atik Winarsih.
Instansi pemerintah merupakan salah satu penyedia pelayanan publik administrasi umum, dan daerah merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu instansi karena selalu berada di garda depan dan bersentuhan langsung dengan konsumen/masyarakat.
Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi penyedia layanan dan sebagai acuan dalam penelitian  kualitas layanan. Mereka mewakili komitmen dan janji negara kepada masyarakat untuk menawarkan layanan yang berkualitas, cepat,  nyaman,  murah,  dan  terukur.  Pelayanan  publik  yang  berdedikasi  setidaknya didasarkan  pada  akuntabilitas  dari  pemberi  layanan  (aparatur  pemerintah  melalui penguatan pranata pelayanan dengan lebih mengedepankan efektivitas pada pencapaian apa yang menjadi Kantor Camat Na.IX-X terletak di jalan Protokol,Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan  Na.IX-X  Kabupaten  Labuhanbatu  Utara,  Sumatera  Utara.  Kecamatan  Na.IX-X
mempunyai  jumlah  penduduk  52694  jiwa  dengan  kepadatan  72  jiwa/km  dan  13 Desa/Kelurahan.

## Landasan Teori
Pengertian Pelayanan
Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk  membantu  menyiapkan  atau  mengurus  apa  yang  diperlukan  orang  lain.  Menurut Indrasari  (2019:58)  definisi  pelayanan  adalah  setiap  tindakan  atau  kegiatan  yang  dapat ditawarkan oleh  suatu pihak kepada  pihak lain, yang  pada  dasarnya tidak  berwujud  dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.
Menurut  Mahmudi  (2013:223),  segala  penyelenggaraan  pelayanan  yang  dilakukan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  merupakan  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  sekaligus  menegakkan  peraturan  perundang-undangan.  Pejabat  pemerintah bertanggung  jawab  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat  dalam  rangka menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Karena masyarakat telah memberikan uang dalam bentuk pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya, maka masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah. Dengan demikian, pelayanan publik menurut Mahmudi adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
Moenir (2010: 26) mengartikan pelayanan sebagai “suatu kegiatan yang  dilakukan oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang  berdasarkan  unsur-unsur  materi  dengan menggunakan sistem, proses, dan teknik tertentu untuk melayani kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.” Pelayanan adalah sebuah proses karena pada dasarnya merupakan serangkaian  tindakan.  Pelayanan  terjadi  secara  mantap  dan  berkesinambungan  sebagai suatu proses yang meliputi seluruh keberadaan manusia dalam masyarakat. Sedangkan jasa kebijakan  keuangan  dan  politik  menurut  Sampara  dalam  Sinambela  (2011:5)  merupakan hubungan langsung antara seseorang dengan orang lain atau suatu mekanisme fisik yang memberikan kesenangan pelanggan/masyarakat.
Jelaslah bahwa jasa adalah jasa yang diberikan oleh penyedia jasa untuk memenuhi harapan  masyarakat  dan  berinteraksi  langsung  dengan  orang  atau  mesin  fisik  untuk memberikan  kesenangan  pelanggan,  dan  bahwa  pengoperasian  jasa  selalu  melibatkan tenaga  manusia  (pekerja)  dan  peralatan  lain  untuk  melaksanakannya.    ditawarkan  oleh penyedia  layanan  untuk  mencapai  tujuan  layanan  yang  ditetapkan  oleh  perusahaan penyedia layanan. Kepentingan mendorong terwujudnya pelayanan publik atau publik, dan kepentingan tersebut mempunyai bentuk yang beragam, sehingga menghasilkan pelayanan
publik  yang  beragam.  Kegiatan  pelayanan  publik  atau  pelayanan  publik,  sesuai  nomor keputusan MENPAN. 63/KEP/M.PAN/7/2003, meliputi:
a. Pelayanan administrasi
b. Pelayanan barang
c. Pelayanan jasa

## Pelayanan Administrasi Secara Umum
Pelayanan  administrasi  umum  menyediakan  berbagai  bentuk  surat  resmi  yang dibutuhkan masyarakat, seperti status kewarganegaraan, sertifikasi kompetensi, kepemilikan atau penguasaan produk, dan lain sebagainya.
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan Surat Kepemilikan/ Penguasaan Tanah termasuk di dalamnya. diperlukan. (2015) (Ratminto dan Septi Winarsih Atik).

## Jenis Pelayanan Publik
Pelayanan  publik  berikan  oleh  suatu  lembaga  birokrasi  pemerintah  kepada masyarakat secara umum ada beberapa jenis pelayanan, yang diantaranya menurut Kotler dalam  Wasistiono  (2003:45),  bahwa  pengelompokan  dari  jenis  pelayanan  umum  pada dasarnya  dilakukan  dengan  melihat  berbagai  jenis  jasa  yang  akan  dihasilkan  oleh  suatu institusi birokrasi pemerintah.
Jenis layanan yang dapat diberikan oleh unsur lembaga birokrasi pemerintah kepada publik (pelanggan) oleh penyedia layanan yakni unsur pemerintah, maka menurut Barata (2004:14) yakni, jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan dalam hal ini pemerintah kepada pihak yang membutuhkan pelayanan publik yang terdiri dari berbagai macam.  Jenis  layanan  yang  diberikan  antara  lain  berupa  layanan  publik  yang  berkaitan dengan :
a. Pemberian jasa-jasa saja;
b. Pelayanan publik yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang-barang saja;
c. Layanan ganda yang berkaitan dengan kedua-duanya.

## Standard Pelayanan Publik
Untuk  membangun  kepercayaan  di  kalangan  penerima  layanan,  setiap  organisasi penyedia  layanan  publik  harus  menetapkan  standar  layanan  yang  memenuhi persyaratannya. Standar pelayanan merupakan saran pengelolaan pelayanan yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. Contoh standar pelayanan adalah sebagai
berikut: Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, persyaratan pelayanan paling sedikit  memuat:Protokol  Layanan  Proses  layanan  standar,  termasuk  pengaduan,  untuk penyedia dan penerima layanan.
a. Waktu  Penyelesaian  Waktu  penyelesaian  ditentukan  sejak  permohonan  diterima sampai dengan selesainya pelayanan, termasuk pengaduan.
b. Biaya  Layanan  Biaya/tarif  layanan  mencakup  aspek  spesifik  dari  proses  pemberian layanan.
c. Barang jasa
d. Hasil pelayanan akan sesuai dengan ketentuan yang telah dilaksanakan.
e. Infrastruktur dan Sumber Daya Penyedia layanan harus menyediakan infrastruktur dan fasilitas layanan yang cukup.
f. Layanan Penawaran  Kompetensi Petugas Kompetensi  petugas harus  dinilai dengan benar  menggunakan  pengetahuan,  keterampilan,  kemampuan,  sikap,  dan  perilaku yang berlaku.
Berdasarkan  pengetahuan,  kompetensi,  kemampuan,  sikap,  dan  perilaku  yang dibutuhkan. Penyusunan standar pelayanan dilaksanakan berdasarkan aturan tertentu yang diatur  lebih  lanjut  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009,  sedangkan  standar pelayanan paling sedikit meliputi:Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan.
a. Persyaratan teknis dan administratif untuk mengelola jenis layanan tertentu.
b. Mekanisme, sistem, dan teknik pengaduan bagi penyedia dan penerima layanan, serta proses pembekuan layanan.
c. Timeline  penyelesaian  Waktu  yang  diperlukan  setiap  jenis  layanan  untuk  melakukan semua prosedur servis.
d. Pajak/tarif Biaya yang dibebankan kepada penerima layanan untuk mengelola dan/atau memperoleh  layanan  dari  penyedia,  yang  besarnya  disepakati  antara  penyedia  dan masyarakat.
e. Produk  jasa  Hasil  jasa  yang  diberikan  dan  diterima  konsisten  dengan  kriteria  yang ditetapkan.
f. Prasarana,  Prasarana,  dan/atau  Sarana  Peralatan  dan  fasilitas  pelayanan  diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan.
g. Untuk populasi rentan.
h. Pengetahuan implementasi Pelaksana harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.
i. Pengendalian internal Pengendalian dilaksanakan oleh atasan langsung eksekutif atau
pimpinan unit kerja.Mengelola pengaduan, komentar, dan umpan balik Keamanan dan prosedur tindak lanjut pengaduan.
Beban  kerja  menentukan  jumlah  pelaksana  yang  tersedia  untuk  implementasi. Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  lembaga-lembaga  pemerintah menggunakan  pengembangan  standar  pelayanan  publik  sebagai  pedoman  dalam memberikan pelayanan publik.
Penetapan  standar  dalam  kegiatan  pelayanan  publik  diyakini  akan  memudahkan masyarakat memperoleh layanan yang memenuhi kebutuhan dan memenuhi proses tanpa mempersulit pengguna layanan.
SOP adalah singkatan dari prosedur operasi standar.
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  merupakan  pedoman  atau  acuan  dalam melaksanakan  tugas  kerja  sesuai  dengan  fungsi  instansi  pemerintah,  serta  alat  penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural menurut tata kerja, tata kerja, dan sistem kerja. sedang bekerja. Tjipto Atmoko (2012).
SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan alur kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang menggambarkan bagaimana tujuan kerja dilaksanakan sesuai  dengan  kebijakan  dan  peraturan  yang  berlaku;  menjelaskan  bagaimana  proses pelaksanaan  kegiatan  terjadi,  sebagai  sarana  menata  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan pekerjaan  sehari-hari  menurut  metode  yang  telah  ditetapkan,  menjamin  konsistensi  dan sistematika proses kerja, serta menjalin hubungan timbal balik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penulis menggunakan prosedur pengumpulan data berupa wawancara dan tinjauan pustaka dalam  penelitian  ini,  yang  dilakukan  secara  bersamaan  di  kantor  Kecamatan  Na  IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dan penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif, yaitu penelitian yang diawali dengan  mentalitas  induktif  dan  didasarkan  pada  pengamatan  empiris  terhadap  suatu fenomena.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah Kantor Camat Na IX-X
Kantor  Camat  Na  IX-X  terletak  di  Kelurahan  Aek  Kota  Batu,  Kecamatan  Na  IX-  X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Kecamatan Na IX-X terbentuk berdasarkan
Peraturan  Undang-Undang  nomor  23  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Kabupaten Labuhanbatu  Utara  di  Provinsi  Sumatera  utara.  Kecamatan  Na  IX-X  Labuhanbatu  Utara mempunyai beberapa kecamatan secara geografis pada 2.525 Lintang Utara, 99.35'10 Bujur Timur, dan mempunyai ketinggian 0-500 M di atas permukaan laut.
Camat Na. IX-X menempati area seluas 554,00 Km² yang terdiri dari 13 Desadan 95 dusun/lingkungan definitif. Batas kecamatan Na.IX-X :
Utara
: Kecamatan Aek Natas Dan Aek Kuo Selatan  : Kabupaten Padang Lawas Utara Timur
: Kecamatan Marbau
Barat : Kabupaten Labuhanbatu
Kecamatan Na IX-X dipimpin oleh seorang camat, jumlah pegawai negeri sipil pada tahun  2018  sebanyak  535  Orang,  yang  terdiri  dari  103  orang  bergolongan  II,  269 Bergolongan III, dan 169 Orang bergolongan IV. Dalam sektor pendidikan, dikecamatan Na IX-X ada 38 TK, 37 Sekolah Dasar, 3 MIN/MIS, 5 SMP, 10 MTS, 1 SMA, 2 SMK,dan 3 MA. Selanjutnya jumlah guru/Tenaga pendidik di kecamatan Na.IX-X, Guru SD/MI 490, SMP/MTS 93,  SMA/MA  60.  Jumlah  rumah  sakit  di  kecamatan  Na  IX-X  ada  3,  dan  puskesmas dikecamatan Na.IX-X hampir diseluruh dusun maupun Desa sudah ada.

## Analisis Pelayanan Administrasi
1. Penerapan standar pelayanan Administrasi Umum
Kecamatan merupakan salah satu lembaga milik negara yang bertujuan membantu masyarakat dengan menyediakan surat-surat negara yang dibutuhkan masyarakat, karena masyarakat  akan  cacat  atau  kesulitan  mengurus  kepentingannya  sendiri  jika  dokumen- dokumen  tersebut  tidak  disediakan. Kecamatan menerbitkan  surat-surat sebagai berikut: Surat Keterangan Sementara, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK).
Surat Keterangan Sementara adalah surat yang berfungsi sebagai pengganti Kartu Tanda  Penduduk  yang  hilang.  Surat  Keterangan  Sementara  mempunyai  kegunaan  yang sama dengan Kartu Tanda Penduduk dan dapat digunakan untuk keperluan pribadi. Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen penting bagi warga negara karena sulitnya memenuhi kebutuhan  pribadi  tanpa  adanya  KK,  dan  karena  Kartu  Keluarga  merupakan  syarat terpenting  dalam  pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk  karena  nomor  pada  Kartu  Tanda Penduduk dan data kependudukan ada di Kartu Keluarga.
Kartu Tanda Penduduk berfungsi sebagai tanda pengenal atau tanda pengenal pribadi dan merupakan identitas yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara. Kartu Tanda Penduduk juga bisa digunakan untuk keperluan pribadi seperti pembuatan kartu ATM, akta
kelahiran anak, buku nikah, dan lain sebagainya. Standar pelayanan di Kecamatan Ngaglik sudah sesuai dengan kriteria pelayanan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004. Berikut standar pelayanan di Kecamatan Na IX-X:

## A. Protokol untuk Layanan
Teknik pelayanan di Kecamatan Na IX-X dapat diterima dan terstandar; sebagai contoh, berikut tata cara pembuatan Kantor Identifikasi Kependudukan:
a. Membawa fotokopi KK ( Kartu Keluarga)
b. Verifikasi
c. Alat tangan pemindai tangan
d. Alat pindai rekaman sidik jari
e. KTP sebagai bukti kwitansi sudah siap
B. Diperlukan Waktu Penyelesaian
Lamanya  waktu  yang  diperlukan  untuk  mengumpulkan  surat-surat  ini sering kali disorot di layar.
C. Biaya Layanan
Biaya jasa ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur bahwa pembuatan atau pengurusan surat di kecamatan tidak dipungut biaya.
D. Kategori Pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan Na.IX-X adalah sebagai berikut:
a. Membuat/mengganti Kartu Tanda Penduduk
b. Membuat/mengganti Kartu Keluarga
c. Pembuatan/Perpanjangan Sertifikat Sementara
d. Perizinan
E. Prasarana dan Sarana
Kecamatan Na IX-X memadai sarana dan prasarana yang ada di antara lain komputer  dan  alat  percetakan  atau  printer  yang  memadai,  aula  pertemuan  yang digunakan untuk pertemuan organisasi atau komunitas dan mahasiswa IMNA( Ikatan Mahasiwa Na IX-X), dan lain-lain, serta ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan WiFi gratis, toilet umum tamu dan tempat parkir yang luas.
F. Kompetensi Petugas dalam Memberikan Pelayanan
Di  bagian  depan,  khususnya  area  Petugas,  sudah  menerapkan  3S  (senyum,
sambut,  dan  salut)  serta  selalu  sopan  dan  sabar  terhadap  setiap  tamu  yang  datang untuk mengurus keperluan pribadi  dan mencetak  kartu. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu  Keluarga  juga  telah  mendapatkan  pelatihan  khusus  pemerintah  untuk menggunakan  SIAK  (sistem  informasi  administrasi  kependudukan).  Sistem  SIAK
merupakan sistem pemerintahan yang dirancang untuk mempermudah pengumpulan dan penerimaan berkas. kecuali pemutakhiran foto pada Kartu Tanda Penduduk yang hanya dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2.  Kesulitan  dalam  Menerapkan  Standar  Pelayanan.  Beberapa  permasalahan  yang menghambat penerapan standar pelayanan di Kecamatan Na.IX-X :
a. Waktu Penyelesaian
Dalam  hal  ini,  waktu  penyelesaian/pencetakan  dokumen  sering  kali  tertunda karena sistem belum dapat diandalkan, dan jaringan sering kali diblokir karena terlalu banyak pengguna, dan sistem terkadang tidak tersedia dalam jangka waktu yang lama. Selain  sistem,  pelanggan  terhambat  karena  datanya  duplikat  (duplikat  catatan),  dan duplikat data adalah tempat pelanggan melakukannya. Pencatatan data sebanyak dua kali  terjadi  ketika  klien  berpindah  lokasi  atau  wilayah  yang  berbeda  dan  melakukan pencatatan data baru sehingga membuat Kartu Tanda Penduduk tidak dapat dibuat dan perlunya  laporan  kepada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  untuk  menghapus salah satu data sehingga memungkinkan Kartu Tanda Penduduk tersebut dapat diambil. dicetak secara instan.
b. Biaya Layanan
Biaya  jasa  pembuatan  atau  penggantian  surat-surat  seperti  Kartu  Tanda
Penduduk dan Kartu Keluarga nampaknya kurang tersampaikan kepada warga, padahal ada kebijakan pemerintah yang tidak memungut biaya apapun untuk pembuatan atau penggantian dokumen-dokumen tersebut. Karena cukup banyak orang yang saya temui masih menanyakan biaya pembuatan/penggantian pada saat pengambilan dokumen yang sudah di print dan siap diambil, kemungkinan hal tersebut terjadi karena sebelum mengurus sendiri dan datang langsung ke kecamatan, mereka masih menggunakan jasa orang  lain  untuk  mengurus  dokumen  dan  ragu  untuk  datang  sendiri.  Jadi,  meski mengurus  urusan  administrasi  sendiri  dan  langsung  berangkat  ke  kecamatan,  tetap harus membayar biaya pelayanan kepada petugas yang bertugas.
c. kelangkaan penyedia layanan
Bakat  dan  sikap  masing-masing  petugas  yang  bertugas  dalam  disiplin  ilmu tertentu  menentukan  kompetensi  penyedia  layanan.  Sebaliknya,  tamu/pelanggan mengeluhkan lamanya layanan karena harus menunggu terlalu lama untuk mengambil atau  mengantarkan  berkas.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  petugas  di  garda  depan pelayanan; Misalnya di tempat pengumpulan hanya ada satu petugas yang mengambil Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Kartu  Keluarga,  sehingga  pelayanan  terhadap  nasabah
kurang lincah karena harus mencari surat-surat yang akan dikumpulkan satu per satu. Sementara  itu,  proses  pengambilan  Kartu  Tanda  Penduduk  juga  sedikit  terganggu karena  jika  konsumen  ingin  membuat  Kartu  Tanda  Penduduk  baru  harus  membuat Kartu  Tanda  Penduduk  baru  terlebih  dahulu.  Selain  itu,  Anda  harus  menerima  dan meninjau berkas masuk untuk memastikan bahwa berkas tersebut memenuhi kriteria sehingga dapat diproses dengan cepat dan diantri di area pencetakan dokumen, dan Anda  harus  mendaftarkan  berkas  kedatangan  yang  telah  dicetak  untuk  dimasukkan dalam buku catatan tahunan. Saat ramai, pelayanan di Kecamatan Na.IX-X memakan waktu yang cukup lama karena kurangnya petugas yang bertugas di bagian pelayanan.
d. Prasarana dan fasilitas
Kantor camat Na.IX-X sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada pada saat ini  yaitu komputer dan peralatan percetakan atau printer yang memadai. Aula untuk rapat yang digunakan untuk masyarakat,kelompok atau organisasi dan rapat mahasiswa IMNA ( ikatan mahasiswa Na IX-X ) dan tersedianya ruang tunggu yang nyaman untuk masyarakat, dilengkapi dengan WiFi gratis, toilet untuk tamu dan parkir yang cukup luas dan nyaman.
e. Kompetensi Petugas dalam Memberikan Pelayanan
Kompetensi pemberi pelayanan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, terdepan khususnya dalam pengumpulan dan penerimaan berkas sudah tepat karena petugas sudah menerapkan 3S (senyum, sapa, dan salut) serta selalu ramah dan sabar. dengan  setiap  tamu  yang  datang  untuk  mengurus  keperluan  pribadi,  dan  untuk pencetakan  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Kartu  Keluarga  juga  telah  mendapatkan pelatihan khusus dari pemerintah sehingga Kecuali untuk pemutakhiran foto pada Kartu Tanda Penduduk yang hanya dapat dilakukan di Kabupaten, tidak perlu lagi mendatangi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Na Ix-X dinilai dengan empat kriteria, yaitu:
a. Interaksi
Dengan  menilai  temuan  wawancara  sesuai  dengan  asumsi  komunikasi  yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Na.IX-X mengenai pemberian pelayanan publik. Sebagai  pimpinan  kecamatan,  camat  telah  mengkomunikasikan  setiap  isi  kebijakan, maksud dan tujuan dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat kepada para pelaksana kebijakan dalam hal ini para pegawai, sehingga para pelaksana pelayanan juga dapat mengkomunikasikan hal tersebut kepada para pelaksana kebijakan. kelompok sasaran,
yaitu masyarakat penerima layanan.
b. Sumberdaya
Sumber  Daya  Manusia  di  Kantor  Kecamatan  Na.IX-X  mengungkapkan  bahwa pegawai sudah ideal dalam skenario ini, terlihat dari pendidikan pegawai yang sangat baik, sumber daya keuangan, dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan masyarakat.
c. disposisi
Camat  dan  aparatur  Kecamatan  Na.IX-X  sudah  memiliki  komitmen,  kejujuran, dan  dedikasi  yang  tinggi  dalam  melaksanakan  kebijakan  penyelenggaraan  dalam pelayanan  publik,  serta  sifat  demokratis  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.
d. Struktur organisasi
mempunyai aturan yang jelas atau aturan operasional dan prosedur kerja (SOP) yang  jelas  dalam  mengendalikan  tugas  dan  fungsi  setiap  orang/jabatan  dalam melaksanakan kebijakan utama, khususnya di bidang pelayanan publik.

## SIMPULAN
Jelas  bahwa  pelayanan  adalah  suatu  layanan  yang  ditawarkan  oleh  penyedia  jasa untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan masyarakat dan berinteraksi langsung dengan manusia  atau  mesin  fisik  seperti  komputer,  mesin  pencetak  atau  printer  untuk menyampaikan kesenangan pelanggan, dan selalu memerlukan tenaga manusia (pekerja) dan peralatan lainnya untuk melaksanakan operasional pelayanan. diberikan oleh penyedia jasa dalam rangka memenuhi tujuan pelayanan yang dimaksudkan oleh organisasi penyedia jasa. Standar pelayanan merupakan kriteria pemberian pelayanan dan acuan untuk menilai kualitas pelayanan. Namun Standar  pelayanan yang ada ditetapkan telah  sesuai  dengan peraturan pemerintah tentang standar pelayanan, serta standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dan telah dibuat dalam pelaksaan dengan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Barata.  Atep  Adya.  2004. Dasar  Pelayanan  Prima.  PT  Elex  Media  Komputindo  Kelompok Gramedia. Jakarta.
DR. Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si., Dkk. 2020. Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Camat Di Era Otonomi Daerah Dan Peranannya Menghadapi Tatanan Kehidupan New Normal. Swakarsa: Pustaka Bangsa (Anggota Ikapi)
Indrasari Meithiana., 2019. Pemasaran & Kepuasan Pelanggan. Cetakan Pertama. Surabaya:

## Unitomo Press
Justami,  2019. Pelayanan  Administrasi  Umum  Di  Kantor  Kecamatan  Tanjung  Tebat Kabupaten Lahat.Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya.
Mursydah, Lailul Dan Choiriyah, Ilmi Usrotin. 2020, Buku Ajar Manajemen Publik, Sidoarjo: UMSIDA Press
Na IX-X, Labuhanbatu Utara Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Na_IX-X,_Labuhanbatu_Utara
Oktafiana Sr, Apriani Gradila, 2021. Pelayanan Administrasi Dikantor Kelurahan. Fakultas Ilmu Sisoal Dan Ilmu Politik. Universitas Kapuas.
Wasistiono,  Sadu.  2003. Kapita  Selekta  Manajemen  Pemerintah  Daerah.  Fokusmedia, Bandung.