Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023

## Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja

## Anggi Rachma Zakia Fitri, Heru Sugiyono
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia rachmaanggi002@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  dampak  penempatan  pekerja migran  Indonesia  yang  bekerja  tidak  sesuai  dengan  kontrak  kerja,  serta  bagaimana  strategi penanganan pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja. Penelitian ini  penting  dilakukan,  karena  dalam  praktiknya  masih  banyak  terjadi  kasus  pekerja  migran Indonesia  yang  masih  tidak  dipenuhi  hak  dan  kewajibannya  saat  ditempatkan  di  negara  tujuan mereka.  Adapun  kebaharuan  dalam  penelitian  ini  yakni  meneliti  mengenai  dampak  penempatan pekerja  migran  Indonesia  yang  bekerja  tidak  sesuai  dengan  kontrak  kerja,  serta  strategi penanganan pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati,  disertai  dengan  contoh  kasus  sebagai  studi  penelitian  ini.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka atau  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pekerja  migran  Indonesia  yang bekerja  tidak  sesuai  dengan  kontrak  kerja  berdampak  pada  tidak  terpenuhinya  hak  dari  pekerja migran. Pada UU PMI diatur mengenai strategi penyelesaian perselisihan untuk penanganan kasus PMI yang terdapat pada Pasal 77.
Kata Kunci: Kontrak Kerja; Pekerja Migran; Penanganan

## Abstract
The purpose of this research is to analyze how the impact of the placement of Indonesian migrant workers who work not in accordance with the work contract, as well as how the handling strategy of Indonesian migrant workers who work not in accordance with the work contract. This research is important to do, because in practice there are still many cases of Indonesian migrant workers who  still  do  not  fulfill  their  rights  and  obligations  when  they  are  placed  in  their  destination country.  The  novelty  in  this  research  is  to  examine  the  impact  of  the  placement  of  Indonesian migrant  workers  who  work  not  in  accordance  with  the  employment  contract,  as  well  as  the handling  strategy  of  Indonesian  migrant  workers  who  work  not in  accordance  with  the employment contract which have been agreed upon, accompanied by case examples as a study for this  research.  The  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  which  is  carried  out  by examining library materials or secondary data. The results of this research show that Indonesian migrant workers who work not in accordance with their work contracts have an impact on migrant workers'  rights  not  being  fulfilled.  The  PMI  Law  regulates  dispute  resolution  strategies  for handling PMI cases as contained in Article 77.
Keywords: Employment Contract; Migrant Worker; Handling
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023

## 1. PENDAHULUAN
Bekerja  adalah  cara  seseorang  mencapai  harkat  dan  martabatnya  sebagai manusia.  Karena  dengan  bekerja  manusia  dapat  meningkatkan  kesejahteraan mereka. Meskipun harus dihadapkan dengan fakta bahwa lapangan kerja di negara ini  masih  terbatas  sehingga  masih  banyaknya  pengangguran  karena  kondisi perekonomian  Indonesia  yang  masih  kurang  ini  pun  membuat  sumber  daya manusia di  negara ini tampaknya lebih tertarik untuk  bekerja di  negara luar.  Hal ini  menjadi  pemicu  untuk  mendorong  terjadinya  mobilitas  tenaga  kerja  secara global.
Salah  satu  cara  pemerintah  untuk  dapat  mengatasi  kekurangan  lapangan kerja  serta  mengurangi  tingkat  pengangguran  di  tanah  air  adalah  dengan menerapkan kebijakan dan program yakni pekerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri.  Meskipun  adanya  kebijakan  tersebut  dapat  memecahkan  persoalan ketenagakerjaan  di  dalam  negeri,  perlindungan  yang  diberikan  kepada  pekerja migran  masiih sangat  terbatas. 1 Hal  ini ditunjukkan oleh masih banyaknya kasus yang  dihadapi  oleh  CPMI  dari  saat  mereka  berangkat  ke  negara  tujuan,  selama mereka bekerja disana, hingga mereka kembali ke tanah air.
Proses  Penempatan  pekerja  migran  ke  luar  negeri,  diperlukan  lembaga penempatan yang dapat menjalankan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi  lebih  terstruktur.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan dan  mencegah  pekerja  migran  Indonesia  mencari  pekerjaan  secara  illegal  di  luar negeri, sehingga dapat merugikan mereka sendiri serta reputasi negara.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia,  perusahaan  penempatan  pekerja  migran  adalah  yang dapat melakukan fungsi tersebut. Permasalahan yang ada terletak pada kurangnya pengaturan  yang  rinci  mengenai  kewenangan  dan  tanggung  jawab  lembaga- lembaga yang bertanggung jawab atas penempatan pekerja migran Indonesia.
Semakin  banyaknya  tenaga  kerja  migran  Indonesia  di  luar  negeri  akhirnya mengakibatkan  meningkatnya  masalah  yang  dihadapi  oleh  mereka  di  negara tujuan.  Di  negara-negara  tersebut,  banyak  PMI  menghadapi  berbagai  masalah, seperti perlakuan tidak adil dari majikan. Pemberitaan tentang PMI di luar negeri seringkali  mencatat  bagaimana  mereka  seringkali  mencatat  bagaimana  mereka seringkali  mengalami  perlakuan  tidak  manusian  dari  majikan  mereka. Permasalahan yang dihadapi oleh PMI di luar negeri sepertinya sulit untuk diatasi. Mereka meghadapi berbagai masalah, termasuk penganiayaan, pelecehan seksual, penolakan pembayaran upah oleh majikan, dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.
Salah  satu  faktor  penyebab  masalah  yang  dihadapi  oleh  PMI  adalah kurangnya  perlindungan  hukum  di  negara  tujuan  mereka.  Biasanya,  pekerja
1 Aripin  Putrawan,  “Tanggung  Jawab  Perusahaan  Yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia Untuk  Kepentingan  Perusahaan  Sendiri  Sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Luar  Negeri”  (Universitas Mataram, 2018).
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
formal  mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat  daripada  pekerja migran,  ini  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa  Sebagian  besar  negara  yang menerima pekerja migran telah mengatur dengan baik hak dan perlindungan bagi pekerja  formal  dalam  peraturan  nasional  mereka.  Sementara  pekerja  informal yang  memiliki  keterampilan  rendah  ( unskilled) dengan  tingkat  Pendidikan  yang minim,  yang  nantinya  ditempatkan  pada  sektor  pekerjaan  yang  memiliki  risiko tinggi  ( difficult/demeaning ),  kotor  ( dirty ),  dan  berbahaya  ( dangerous ). 2 Sehingga inilah  yang  memicu  perlakuan  kurang  manusiawi  terhadap  pekerja  migran Indonesia di negara tujuan mereka.
Adapun penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini yang pertama  ialah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Natasha,  hasil  dari  penelitian  ini kasus-kasus yang meliibatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama di sektor  informal  sebagai  pekerja  rumah  tangga  sering  terjadi  karena  kurangnya informasi  memadai  dan  penanganan  yang  lambat  dari  pemerintah.  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2017  merupakan  sebuah  regulasi  yang  berlaku  yang berfungsi  sebagai  peraturan  hukum  mengenai  perlindungan  dan  pemenuhan  hak pekerja migran. Kemudian peran-peran dalam menjalankan fungsinya harus saling terhubung  satu  sama  lainnya  dan  diharapkan  bisa  menjalankan  kewajiban  dan tanggung jawab dengan baik. 3
Penelitian  kedua,  yang  dilakukan  oleh  Dumais,  penelitian  tersebut membahas  mengenai  bagaimana  ketentuan  pidana  yang  diterapkan  terhadap penempatan  calon  pekerja  migran  Indonesia  (CPMI)  pada  jabataan  dan  jenis pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  kerja.  Hasil  penelitian  ini kewajiban  perusahaan  penempatan  PMI  Untuk  menempatkan  CPMI  sesuai dengan jabaatan dan jenis pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Penerapan  ketentuan  pidana  untuk  kasus  calon  pekerja  migran  Indonesia  dalam jabatan  dan  jenis  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  kerja,  serta melanggar  peraturan  perundang-undangan  yakni  adanya  ancaman  hukuman pidana  berupa  penjara  maksimal  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah.). 4
Penelitian  ketiga,  yakni  yang  dilakukan  oleh  Massie.  Penelitian  ini mengangkat  kasus  salah  satu  pekerja  migran  Indonesia  yakni  Parti  Liyani  yang mana  Parti  Liyani  berhasil  meraih  kemenangan  dalam  upaya  bandingnya  di Pengadilan  Tinggi  Singapura.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa negara  Indonesia  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Parti  sebagai  bentuk
2 Damasus  Ndarujati,  “Peran  Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Dalam  Mengatasi Masalah  Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Taiwan,” Jurnal  Sosial  Sains 1,  no.  1  (2021):  17–29, https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i1.3.
3 Henny  Natasha  Rosalina  and  Lazarus  Tri  Setyawanta,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja Migran  Sektor  Informal  Dalam  Perspektif  Teori  Bekerjanya  Hukum  Di  Masyarakat,” Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 2 (2020): 174–87, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187.
4 Veibe Dunais, Bryan and Sumilat, “Tindak Pidana Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada  Jabatan  Dan  Jenis  Pekerjaan  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Perjanjian  Kerja  Menurut  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” XI, no. 1 (2022): 45–55.
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
keamanan  terhadap  hak-hak  asasi  Parti  sebagai  warga  negara,  bukan  haknya sebagai seorang pekerja migran Indonesia. Karena Parti saat berangkat ke negara penempatan  Parti  menjadi  pekerja  migran  secara  illegal.  Dasar  hukumnya tercantum  pada  Peraturan  Luar  Negeri  Nomor  05  tahun  2018  tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri. 5
Berdasarkan penelitian sebelumnya, telah  diidentifikasi beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Sama halnya, penelitian ini juga membahas mengenai  pekerja  migran  Indonesia.  Kemudian  perbedaan  dengan  penelitian penulis,  terdapat  pada  fokus  yang  berbeda,  yakni  penelitian  ini  berfokus  pada dampak  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  yang  bekerja  tidak  sesuai  dengan kontrak  kerja,  serta  strategi  penanganan  pekerja  migran  Indonesia  yang  bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja. Maka tujuan penulisan ini membuat penelitian ini  untuk  membahas  mengenai  bagaimana  dampak  penempatan  pekerja  migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja, serta bagaimana strategi penanganan PMI yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja.

## 2. METODE
Dalam  menghadapi  permasalahan  yang  ada  dalam  penelitian  ini  digunakan metode  penelitian  normatif.  Metode  penelitian  normatif  adalah  suatu  pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa sumber-sumber pustaka atau data  sekunder.  Metode  penelitian  hukum  normatif  ini  menggunakan  metode yuridis  normatif  “suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan peruhdang-undnagan  yang  berlaku.” 6 Pendekatan  ini  sering  disebut  sebagai penelitian  hukum  doktriner  atau  penelitian  perpustakaan.  “Pengumpulan  data dalam  penelitian  hukum  normatif  dilakukan  dengan  cara  studi  pustakan  berupa data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  lain  berkaitan dengan  permasalahan  yang  diteliti  atau  sering  disebut  sebagai  penelitian kepustakaan.” 7 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statue  approach )  dan  pendekatan  kasus.  Dilengkapi  dengan  buku,  jurnal  dan artikel  yang  relevan  sebagai  sumber  hukum  sekundernya. 8 Kemudian,  bahan hukum  tersier  berperan  sebagai  sumber  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini, termasuk kamus dan ensiklopedia.
5 Isabella  Sharon  Massie  and  Gatot  P  Soemartono,  “Tanggung  Jawab  Negara  Indonesia  Dalam Melindungi  Hak  Pekerja  Migran  Indonesia  (Studi  Kasus:  Parti  Liyani  Melawan  Chairman  Dari  Changi Airport Group),” Jurnal Hukum Adigama 4, no. 1 (2021): 951–74, https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/12001%0Ahttps://journal.untar.ac.id/index.php/adi gama/article/download/12001/7682.
6 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008).
7 Sri Soekanto, Soerjono and Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
8 Kornelius  Benuf,  Siti  Mahmudah,  and  Ery  Agus  Priyono,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019): 145–60, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
e-ISSN : 2621-4105
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Dampak  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  Yang  Bekerja  Tidak Sesuai dengan Kontrak Kerja
Indonesia adalah salah satu negara terbesar dalam jumlah pengiriman warga negaranya untuk bekerja di luar negeri. Pengiriman ini bisa terjadi atas permintaan dari  negara  tujuan  atau  atas  inisiatif  aktif  dari  pelaksana  penempatan  pekerja migran Indonesia yang mencari kesempatan kerja di luar negeri. Beberapa negara tujuan  pengiriman  PMI  meliputi  negara-negara  di  Timur  Tengah,  Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong, dan negara-negara lainnya. 9
Berdasarkan data yang dilansir dari Data Indonesia.id. Bank Indonesia (BI) melaporkan  jumlah  pekerja  Indonesia  dalam  rentan  tahun  2015-2022  yakni  pada tahun  2022,  terdapat  3,44  juta  orang,  menunjukkan  penigkatan  sebesar  5,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika jumlahnya sekitar 3,25 juta orang. Pekerja migran Indonesia paling banyak berada di Malaysia, yakni dengan jumlah mencapai 1,67 juta orang. Selanjutnya Arab Saudi dengan jumlah pekerja migran sebanyak  837.000  orang.  Jumlah  pekerja  migran  Indonesia  yang  berlokasi  di Hong  Kong  sebanyak  339.000  orang.  Pekerja  migran  Indonesia  yang  berada  di Taiwan  sebanyak  331.000  orang.  Kemudian  jumlah  pekerja  migran  Indonesia  di Singapura dan Yordania masing-masing sebanyak 95.000 orang dan 43.000 orang. Sementara,  pekerja  migran  Indonesia  di  Uni  Emirat  Arab  sebanyak  39.000 orang. 10
Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia atau P3MI adalah “badan usaha berbadan  hukum  Perseroan Terbatas (PT) yang telah mendapatkan izin  tertulis  dari  menteri  untuk  menempatkan  pekerja  migran  Indonesia.” Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2014,  “Penempatan  pekerja  migran Indonesia  hanya  bisa  dilakukan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha milik  daerah,  dan  perusahaan  swasta  bukan  Pelaksana  Penempatan  TKI  Swasta (PPTKIS).”  Dari  uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  yang  dapat  melakukan penempatan  PMI  hanya  perusahaan  atau  badan  hukum  yang  telah  memperoleh izin  dan  memenuhi  persyaratan  yang  diizinkan  untuk  melakukan  penempatan PMI. 11
Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh P3MI untuk mendapatkan izin agar  dapat  beroperasi  adalah  melakukan  penyetoran  dana  ke  bank  pemerintah dalam  bentuk  deposito  dengan  jumlah  minimum  sebesar  Rp.  1.500.000.000,00
9 J  Fernando,  “Hubungan  Kerja  Antara  Pemberi  Kerja  Dan  Pekerja  Migran  Indonesia  Berdasarkan Perjanjian Kerja” IX, no. 2 (2021): 262–70.
10 Ridwan  Mustajab,  “Jumlah  Pekerja  Migran  Indonesia  Sebanyak  3,44  Juta  Pada  2022,” DataIndonesia.id, n.d., https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/jumlah-pekerja-migran-indonesia- sebanyak-344-juta-pada-2022.
11 I H Siregar, “Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid …,” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum 1, no. November (2021): 1–16,
http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/554%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id /index.php/jimhum/article/viewFile/554/575.
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
(satu  miliar  lima  ratus  juta  rupiah).  P3MI  memiliki  peran  tugas  dan  tanggung jawab  sebagai  pelaksana  penempatan  yakni  mecakup  hal-hal  berikut:  a.  Mencari peluang  pekerjaan;  b.  Menempatkan  PMI;  c.  Menyelesaikan  masalah  yang dihadapi PMI yang telah ditempatkan. 12
Pelaksanaan  penempatan  PMI  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  yang menempatkan  PMI  berkewajiban  untuk  bertanggung  jawab  dalam  menempatkan calon  PMI  sesuai  dengan  jabatan  dan  jenis  pekerjaan  sebagaimana  yang  sudah disepakati dalam perjanjian kerja. Berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  “Perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat kerja,  hak,  dan  kewajiban  para  pihak.” 13 Hubungan  antara  karyawan  dan perusahaan  didasarkan  pada  perjanjian  kerja  yang  mencakup  perintah,  upah,  dan pekerjaan yang harus dilakukan.
Hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja juga dibangun melalui adanya  suatu  perjanjian  atau  kontrak. 14 Suatu  perjanjian  menerbitkan  suatu perikatan  antara  dua  orang  yang  membuatnya. 15 Perjanjian  penempatan  PMI adalah dokumen tertulis yang disepakati antara pihak yang mengatur penempatan dan  calon  pekerja  migran  Indonesia,  yang  menguraikan  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam penempatan pekerja migran Indonesia di negara  tujuan  sesuai  dengan  peraturan  hukum  yang  berlaku.  Sementara  itu, perjanjian  kerja  adalah  kesepakatan  tertulis  antara  PMI  dan  pemberi  kerja  yang berisikan: a. Ketentuan pekerjaan; b. Hak-hak yang dimiliki oleh setiap pihak; c. Tanggung  jawab  dari  masing-masing  pihak;  d.  Jaminan  terkait  keamanan;  dan  e. Upaya  kselamatan  selama  bekerja. 16 Sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  “Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia mempunyai tugas  dan  tanggung  jawab:  a.  mencari  peluang  kerja,  b.  menempatkan  Pekerja Migran  Indonesia  dan.,  c.  menyelesaikan  permasalahan  Pekerjan  Migran Indonesia yang ditempatkannya.” 17
Penempatan  PMI  yang  tidak  sesuai  dengan  kontrak  kerja  pastinya  bisa sangat  merugikan  baik  bagi  pekerja  migran  maupun  bagi  pihak  perusahaan.
12 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” Pasal 52.
13 “Sanksi  Melanggar  Kontrak  Kerja  Bagi  Perusahaan  Dan  Karyawan,”  Gaji  Gesa,  2023, https://gajigesa.com/sanksi-melanggar-kontrak-kerja/.
14 Hetiyasari  Hetiyasari,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas  Batalnya  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Legal  Liability  for  Top  Companies  Cancellation  of  a Specific Time Work Agreement During the Covid-19 Pandemic Keuntungan / Laba ”. Suat u Perus,” Jurnal USM Law Review 5, no. 13 (2020): 331–39, https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4807/2626.
15 Aan  Ahmad  Sancoko,  “Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Dalam  UU  N0  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  Suatu  Analis  Maslahah  Mursalah  Dan  Keadilan  Pancasila,” Jurnal  USM  Law Review 1, no. 2 (2018): 141, https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
16 Undang-undang  republik  Indonesia  nomor  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia.
17 Undang-undang  republik  Indonesia  nomor  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia.
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
Kemudian  hal  ini  akan  menimbulkan  dampak  pada  berbagai  hal.  Seperti,  tidak terpenuhinya  hak  dari  pekerja  migran  seperti  upah  yang  tidak  sesuai,  jam  kerja yang  berlebihan  bahkan  kondisi  kerja  yang  tidak  aman  sehingga  hal  ini  dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak buruh pekerja migran; terjadinya ekploitasi  terhadap  pekerja  migran  yang  ditempatkan  di  luar  kontrak  kerja  yang mana  mereka  mungkin  akan  rentan  terhadap  ekploitasi  oleh  majikan  atau  agen penyalur  (perusahaan),  termasuk  pekerjaan  yang  melebihi  kemampuan  mereka atau  tuntutan  yang  tidak  adil,  hal  ini  juga  dapat  dikatakan  sebagai  tindak  pidana perdagangan orang (TPPO); pekerja migran yang tidak ditempatkan sesuai dengan kontrak  mereka  dapat  mengalami  kondisi  kesejahteraan  yang  buruk,  termasuk tempat tinggal yang tidak layak, asupan makan yang tidak memadai serta akses ke layanan kesehatan yang terbatas.
Seperti yang terjadi pada salah satu pekerja migran Indonesia asal Ponorogo, Fadila Rahmawati. Kasus ini terjadi pada  Januari tahun 2017. Fadila melaporkan bahwa  selama  bekerja  selama  10  bulan  di  Singapura,  Fadila  sering  diperlakukan kasar  oleh  majikannya,  termasuk  penganiayaan  fisik  seperti  pukulan  dan  bahkan penyetrikaan.  Fadila  juga  mengungkapkan  bahwa  dirinya  juga  seringkali  harus tetap  bekerja  selama  24  jam.  Perlakuan  kasar  lainya  adalah  ketidakberian  makan selama beberapa hari. Setelah mengalami penyiksaan selama 10 bulan, kemudian majikan Fadila membuang Fadila ke Batam. Beruntungnya, Fadila ditemukan oleh seorang anggota TNI dan kemudian dibantu untuk kembali ke Ponorogo. 18
Kasus  ini  dapat  dikatakan  bahwa  Fadila  adalah  sebagai  korban  dari  TPPO atau tindakan perdagangan orang ( human trafficking ). Karena menurut keterangan Fadila, ternyata Fadila merupakan pekera yang direkrut oleh agen atau perusahaan penempatan  yang  illegal  di  Surabaya  sehingga  namanya  tidak  terdaftar  secara sah/resmi. Pada saat Fadila direkrut, sebenarnya Fadila masih dibawah usia yang diperlukan,  sehingga  pengetahuannya  tentang  pekerjaan  tersebut  masih  terbatas, dan  informasinya  dapat  dengan  mudah  dimanipulasi  oleh  agen  atau  perusahaan perekrut.
Pekerja  migran  yang  ditempatkan  sesuai  dengan  kontrak  kerja  juga  akan berdampak  pada  psikologis  mereka.  Seperti  mengalami  stress,  depresi  atau masalah  kesejahteraan  mental  lainnya  hal  ini  karena  ketidakpastian  dan  tekanan yang mereka hadapi, keluarga pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai dengan kontrak  kerja  juga  akan  merasakan  dampaknya  yakni  kesulitan  finansial  dan ketidakpastian  mengenai  keadaa  keluarga  mereka  di  rumah.  Bahkan  pekerja migran  Indonesia  yang  bekerja  tidak  sesuai  dengan  kontrak  kerja  mungkin  saja dideportasi karena telah melanggar peraturan imigrasi atau visa mereka.
18 Muhlis  Al  Alawi,  “TKI  Asal  Ponorogo  Disiksa  Majikan  Di  Singapura  Lalu  Dibuang  Di  Batam,” Kompas.Com ,
2017,
https://regional.kompas.com/read/2017/01/04/09294211/tki.asal.ponorogo.disiksa.majikan.di.singapura.lalu.d ibuang.di.batam.
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
Kasus  selanjutnya  adalah  yang  terjadi  pada  Ningsih,  pekerja  migran Indonesia  asal  Indramayu  yang  pada  bulan  Juni  tahun  2019  dikirimkan  ke Hongkong  oleh  PT.  Citra  Karya  Sejati.  Setelah  penyelesaian  tahap  surat  dan semua  persiapan  untuk  pengiriman  pekerja  selesai,  setelah  Ningsih  selesai menandatangani  perjanjian kerja sebagai  pengasuh untuk orang lumpuh, Ningsih pun  diberangkatkan  ke  Hongkong  pada  tanggal  27  September  2019.  Ningsih dijemput  oleh  majikannya  yang  ternyata  adalah  seorang  pria  sehat  tanpa  cacat fisik  sama  sekali.  Ketika  itu,  Ningsih  awalnya  menolak  untuk  pergi  bersama majikannya  tersebut,  namun  perusahaan  meminta  agar  dia  mencoba  pekerjaan yang  telah  ditawarkan.  Ningsih  kemudian  menuruti  permintaan  tersebut  dengan harapan  dapat  bekerja  sesuai  dengan  persyaratan  yang  telah  disepakati.  Namun kenyataannya  berbeda.  Ningsih  diperlakukan  dengan  tidak  sopan  oleh majikannya, bahkan sampai-sampai dia harus tidur di kamar mandi agar terhindar dari pelecehan yang dilakukan oleh sang majikan. “sampai hari ketiga saya masih diperlakukan  sama  dan  bahkan  saya  dipukul  dengan  sapu. Akhirnya  saya  bilang sama  agensi  kalau  saya  mau  pulang  karena  diperlakukan  tidak  manusiawi  dan dilecehkan juga” ucap Ningsih. 19
Jika  dilihat  dari  kasus  Ningsih,  dapat  dianalisis  bahwa  pihak  yang menempattkan  adalah  pihak  yang  dapat  diminta  atas  pertanggungjawabannya. Setiap  perusahaan  penempatan  memiliki  kewajiiban  dan  juga  tanggung  jawab terhaadap  PMI  yang  ditempatkan.  Maka  perusahaan  yang  memberangkatkan Ningsih harus bertanggung jawab atas permintaan Ningsih yang ingin kembali ke Indonesia.  Karena  dalam  hal  ini,  mereka  tidak  boleh  memberikan  tugas  atau pekerjaan yang tidak sesuai atau tidak termasuk dalam isi perjanjian atau kontrak kerja.  Perusahaan  wajib  untuk  bertanggung  jawab  terhadap  pekerja  migran Indonesia  yang  mengalami  ketidak  sesuaian  pekerjaan  sebagaimana  yang  sudah disepakati  dalam  perjanjian  tersebut.  Perusahaan  harus  bertanggung  jawab mengenai pemulangan pekerja migran tersebut.
Terjadinya  kasus  pekerja  migran  Indonesia  yang  ditempatkan  tidak  sesuai dengan  yang  sudah  ditentukan  dalam  perjanjian  kerja,  dapat  dikatakan  bahwa perusahaan  tersebut  telah  melanggar  kontrak.  Tanggung  jawab  yang  harus dilakukan  oleh  P3MI  adalah  menylesaikan  permasalahan  pekerjan  migran Indonesia  yang  ditempatkanya.  Perusahaan  penempatan  yang  menempatkan  PMI memegang peran penting dalam penempatan dan perlindungan pekerjanya di luar negeri.  Hal  ini  juga  dari  perjanjian  tersebut  dapat  diminta  dibatalkan  ( voidable ) oleh salah satu pihak. 20 Karena dalam perjanjian kerja harus berisii sesuai dengan kenyataan  dan  sistem  kerja  yang  diterapkan  perusahaan  tersebut,  sehinga  tidak
19 Sri Pujianti, “Kesaksian Pekerja Migran: Pekerjaan Acapkali Tak Sesuai Kontrak Kerja,” Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, 2020, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16584.
20 Puspa  Pasaribu  and  Eva  Achjani  Zulfa,  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam  Akta  Perjanjian Kredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  535, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
menimbulkan  permasalahan  hukum  nantinya  serta  adanya  kepastian  hukum  bagi para pihak. 21

## 3.2 Strategi Penanganan Pekerja Migran Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja
Ketika  seorang  pekerja  Indonesia  bekerja  di  luar  negeri,  maka  berarti  ia telah  melakukan  migrasi,  yang  berarti  juga  pekerja  berhak  untuk  mendapatkan perlindungan yang sama seperti tenga kerja migran dan orang asing sesuai dengan peraturan  hukum  yang  berlaku  secara  universal  maupun  dalam  perundang- undangan  nasional  tentang  tenaga  kerja  Indonesia. 22 Pekerja  migran  Indonesia perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi manusia, seperti perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa. Mereka harus dilindungi dari tindakan  kekerasan,  penyalahgunaan  wewenang,  serta  segala  bentuk  perlakuan yang  melanggar  hak  asasi  manusia.  Urgensi  negara  dalam  upaya  memberikan perlindungan  hukum  bagi  PMI  yang  bekerja  di  luar  negeri  sangat  penting, terutama  karena  perbedaan  sistem  hukum  antara  Indonesia  dan  negara  dimana PMI  tersebut  bekerja.  Hal  ini  juga  dapat  menunujukkan  bahwa  suatu  peraturan perundang-undangan dinyatakan berhasil atau tidaknya 23 .
Pada  prinsipnya,  setiap  individu  memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk  perlindungan  saat bekerja dan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas secara nasional. Semua orang  yang  mencari  nafkah  di  suatu  tempat,  bahkan  jika  mereka  bukan  pekerja formal pun harus tetap mendapat jaminan keamanan dan perlindungan.
Untuk mencapai hal ini, maka sangat diperlukan suatu sistem perlindungan yang terpadu, melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat,  pemerintah  daerah, dan  masyarakat.  Perlindungan  bagi  pekerja  migran  Indonesia  harus  mencakup mekanisme  kelembagaan  yang  jelas,  dengan  mengatur  tugas  dan  wewenang kementrian  sebagai  regulator  dan  pembuat  kebijakan,  serta  badan  sebagai pelaksana  kebijakan.  Pribadi  tersebutlah  yang  juga  berperan  penting  tekait perlindungan  PMI. 24 Hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari  dualisme  kewenangan yang  selama  ini  menyebabkan  permasalahan.  Kemudian  hal  ini  juga  dapat menunjukkan  bahwa  suatu  peraturan  perundang-undangan  dinyatakan  berhasil atau tidak dalam pelaksanaannya. 25 Dalam  menjaga hak-hak pekerja migran, ada sejumlah  tindakah  yang  dilakukan,  termasuk  memberikan  tempat  perlindungan,
21 Centia  Sabrina  Nuriskia  and  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Perlindungan  Hukum  Pekerja  Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2022): 678, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5555.
22 Salmon  Abertnego  Manurung  and  Nabitatus  Sa’adah,  “Hukum  Internasional  Dan  Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2020): 1–11, https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.1-11.
23 Ida  Hanifah,  “Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Perlindungan  Hukum  Tenanga  Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri,” Delegata Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2020).
24 Muhamad Shafwan Afif and Heru Sugiyono, “Merek Terkenal Di Indonesia Legitimate Protection for Indonesian” 4, no. 20 (n.d.): 565–85.
25 Bianca Agnetha and Irma Cahyaningtyas, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  593, https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723.
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
mengatur  kembali  kepulangan,  merawat  kesehatan  mereka  baik  secara  fisik maupun  mental,  menyatukan  kembali  pekerja  migran  dengan  keluarga  atau lingkungan  masyarakat,  serta  memberikan  dukungan  untuk  meningkatkan  aspek ekonomi dan pendidikan pekerja migran Indonesia. 26
Masalah  pekerja  migran  Indonesia,  merupakan  masalah  yang  berlarut-larut dari  satu  periode  ke  periode  berikutnya.  Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah hamper  tidak  meninggalkan  dampak  yang  signifikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh kesulitan dalam menangani permslahan yang melibatkan PMI. Permasalahan yang terjadi terhadap pekerja migran Indonesia pemerintah dan agen perekrut/perusahaan  penempatan  haruslah  bekerja  sama  dalam  menangani permasalahan PMI yang terjadi dinegara tujuannya. Karena antara pemerintah dan perusahaan  penempatan  akan  saling  berhubungan  dalam  memegang  tanggung jawab terhadap PMI.
UU  PMI,  Pasal  77  megatur  mengenai  penyelesaian  perselisihan  terkait penanganan  kasus  PMI.  Dalam  pasal  tersebut  penanganan  perselisihan  terbagi menjadi  3  tahap  yaitu  penyelesaian  melalui  proses  musyawarah,  penyelesaian yang  melibatkan  Dinas  Tenaga  Kerja  di  tingkat  provinsi  dan  kabupaten  serta kemnaker di tingkat pusat, penyelesaian melalui proses pengadilan. Sementara itu, penanganan kasus yang diatur dalam UU PPMI tidak terlalu berbeda dengan yang tercantum  dalam  UU  Nomor  39 Tahun  2004.  Perbedaan  dari  sebelumnya,  dalam UU  PMI  terdapat  kemungkinan  bagi  pekerja  migran  Indonesia  untuk  memilih proses hukum sebagai cara untuk menyelesaikan kasus mereka. Secara ringkas ada empat  tahap  dalam  proses  penyelesaian  kasus  yang  saat  ini  diterapkan  yakni:  a.) Penyelesaian  melalui  perudingan  pribadi/musyawarah;  b.)  Pengajuan  klaim kepada  instansi  pemerintah  dengan  menggunakan  mekanisme  mediasi;  c.) Pengajuan  klaim  kepada  badan  penyelenggara  jaminan  sosial  (BPJS)  melalui mekanisme baru; d.) Menggunakan sistem peradilan, yang diatur dalam UU PMI yang baru. 27
Dari  empat  mekanisme  ini  merujuk  pada  pengalaman  PMI,  persepsi  para pengacara  yang  menangani  kasus  serta  pandangan  pejabat  pemerintah  yang bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  dan  mengawasi  mekanisme  tersebut. Sebagai alternatif lain, dapat digunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4  Tahun  2019  tentang  prosedur  penyelesaian  gugatan  sederhana,  yang  telah diresmikan  oleh  lembaga  hukum  negara  yang  ditempatkan  oleh  PMI  yang bermasalah.  Peraturan  MA  menyebutkan  bahwa  para  pihak  yang  dapat mengajukan  gugatan  sederhana  bila  tempat  tinggalnya  berada  di  daerah  hukum pengadilan yang sama. Bila salah satu pihak yang mengajukan gugatan berada di luar yuridiksi wilayah tempat tinggal pihak yang digugat, jika terdapat kuasa atau
26 M  Rahmawati,  “Indonesian  Worker  Protection  from  Labour  Exploitation  in  Singapore,” Jurnal Dinamika Hukum 19, no. 1 (2019).
27 ILO,  “  Panduan  Teknis  Penyelenggaraan  Layanan  Dan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia Yang  Responsif  Gender  (Implementasi  Undang-Undang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2017),” 2022.
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
perwakilan  yang  mewakili  wilayah  tersebut,  maka  kasus  dapat  diajukan  ke pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  4. 28 Peratuan Mahkamah  Agung  (Perma)  ini  dapat  menjadi  pilihan  sementara  oleh  PMI  yang memerlukan  akses  ke  sistem  peradilan  yang  lebih  sederhana  dan  cepat  untuk mencari keadilan.
Strategi  penanganan  terhadap  pekerja  migran  Indonesia  yang  bekerja  tidak sesuia  dengan  kontrak  kerja  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara 29 ,  yakni  1.) Melaporkan  ke  pihak  berwenang,  pekerja  migran  Indonesia  yang  mengalami pelanggaran  kontrak  kerja  dapat  melaporkannya  ke  pihak  berwenang  seperti Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI);  2.)  Menghubungi agen/perusahaan penempatan, pekerja migran Indonesia dapat menghubungi agen penempatan yang bertanggung jawab atas penempatan mereka dan meminta untuk menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi;  3.)  Mencari  bantuan  hukum,  pekerja migran  Indonesia  dapat  mencari  bantuan  hukum  dari  organisasi  atau  Lembaga yang bergerak di bidang perlindungan hak-hak pekerja migran; 4.) Menghubungi KBRI,  pekerja  migran  Indonesia  dapat  menghubungi  Kedutaan  Besar  Republik Indonesia (KBRI) di nagara tempat mereka untuk meminta bantuan perlindungan; 5.)  Mengikuti  prosedur  yang  ada  dalam  penempatan  dan  perlindungan  pekerja migran  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  mencari  informasi  dari Perusahaan P3MI atau lembaga terkait lainnya.
Tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  pekerja  migran  dan  keluarganya  ini telah  diatur  “Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  sebagai bentuk  perlindungan  serta  pemenuhan  hak  bagi  pekerja  migran  serta keluarganya.” 30 Dalam  “Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Pasal  1  ayat  (5)  Pelindungan  pekerja migran  Indonesia  adalah  segala  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  calon pekerja  migran  Indonesia  atau  pekerja  migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja  dalam  aspek  hukum, ekonomi,  dan  sosial.” 31 Kemudian  pada  Pasal  6  ayat  (1)  UU  Nomor  18  Tahun 2017  tentang  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia,  salah  satu  diantaranya adalah bahwa  “PMI  berhak untuk  memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas  tindakan  yang  dapat  merendahkan  harkat  dan  martabat  sesuai  dengan
28 ILO.
29 ILO.
30 Fahril  Adi  Rahmansyah,  “Perlindungan  Hak  Bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  Dan  Keluarganya,” Seminar  Nasional-Kota  Ramah  Hak  … 3,  no.  April  (2021):  49–58,  https://conference.untag- sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/188%0Ahttps://conference.untag- sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/188/160.
31 Undang-undang  republik  Indonesia  nomor  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia.
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia di negara tujuan penempatan.” 32
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  UU  PMI,  “pelindungan  untuk  pekerja yang  ditempatkan  ke  luar  negeri  yaitu  meliputi:  1.  Pelindungan  pekerja  migran Indonesia.  Pelindungan  sebelum  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai  pemberangkatan.  Sebelum PMI  ditempatkan  ke  luar  negeri,  perusahaan  memberikan  pelindungan  melalui kelengkapan  dokumen-dokumen  dan  persyaratan  pekerja  yang  akan  ditempatkan ke luar negeri.” Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa pelindungan sebelum bekerja meliputi  pelindungan  administratif  dan  teknis. 33 a.  Perlindungan  administratif: Yaitu  perlindungan  yang  berkaitan  dengan  usaha  untuk  menjaga  pekerja/buruh agar  terhindar  dari  penempatan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan;  b.  Perlindungan  teknis: Yaitu,  suatu  jenis  pelindungan  yang  berkaitan dengan  usaha-usaha  untuk  menjaga  agar  pekerja/buruh  terhindar  dari  bahaya kecelakaan  kerja  yang  dapat  ditimbulkan  oleh  alat-alat  kerja  atau  bahan  yang dikerjakan;  2.  Perlindungan  pekerja  migran  Indonesia  dalam  bekerja.  Adalah keseluruhan  aktivitas  untuk  memberikan  pelindungan  selama  pekerja  migran Indonesia dan anggota keluarganya di luar negeri; 3. Perlindungan pekerja migran Indonesia  setelah  bekerja.  Adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk  memberikan pelindungan  sejak  pekerja  migran  Indonesia  dan  anggota  keluarganya  tiba  di debarkasi  Indonesia  hingga  kembali  ke  daerah  asal,  termasuk  pelayanan  lanjutan menjadi pekerja produktif. 34
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  18  Tahun  2018  telah  diatur peraturan mengenai penyediaan perlindungan yang lebih baik dan kuat bagi hak- hak pekerja migran Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mereka dapat  bekerja  dengan  ketenangan  dan  keamanan,  bahkan  ketika  terjadi  situasi tidak  terduga  seperti  kecelakaan  kerja  atau  resiko  lainnya. 35 Di  samping  itu, pekerja migran mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dalam menghadapi perilaku yang dapat menurunkan martabat mereka sesuai dengan peraturan hukum di negara asal maupun di negara tempat mereka bekerja. Pasal 29 ayat (1) dari UU Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  pekerja  migran  Indonesia menjelaskan  bahwa  “Dalam  upaya  perlindungan  pekerja  migran  Indonesia, pemerintah pusat menyelenggarakan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya.”
Penempatan  pekerja  migran  yang  tidak  sesuai  dengan  pekerjaan  yang terdapat  dalam  kontrak  kerja  merupakan  masalah  serius  yang  harus  ditangani
32 Undang-undang  republik  Indonesia  nomor  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia.
33 Undang-undang  republik  Indonesia  nomor  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia.
34 Zaeni Asyhadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
35 Sultoni  Fikri,  “Perlindungan  Dan Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Pekerja Migran  Indonesia Di Luar Negeri,” Morality: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2022): 108,
https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.255.
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
dengan  serius.  Seharusnya  hal  ini  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan penempatan  pekerja  migran  yang  menempatkan  pekerja  migran  tidak  sesuai dengan  jenis  pekerjaan  yang  terdapat  dalam  kontrak  kerja,  perusahaan  harus segera  mengambil  tindakan  untuk  memperbaiki  kesalahan  tersebut.  Perusahaan penempatan  pekerja  migran  harus  membantu  pekerja  untuk  diberikan  pekerjaan yang  sesuai  dengan  keterampilan  dan  kualifikasi  mereka  dan  tentunya  sesuai jugan  denga  apa  yang  sudah  disepakati  dalam  kontrak  kerja  mengenai  jenis pekerjaannya.
Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  juga  memiliki  peran  yang  sangat signifikan  dalam  menempatkan  dan  melindungi  pekerja  migran  Indonesia  yang ditempatkan di luar negeri, perusahaan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip kesamaan  hak,  demokrasi,  keadilan  sosial,  kesetaraan  dan  kesetaraan  gender.  Ini bertujuan  untuk  menjamin  keselamatan  PMI  Indonesia  selama  mereka  berada  di luar  negeri  dan  juga  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka  dari  saat penempatan hingga kembali ke daerah asal. 36
Jika perusahaan tidak mau untuk bertanggung jawab, maka sudah ada sanksi yang mengatur bagi perusahaan yang melanggar salah satunya yakni pelanggaran mengenai  kontrak  kerja  tadi.  “Pasal  19  ayat  (1)  Perusahaan  penempatan  pekerja migran  Indonesia  wajib  menempatkan  calon  pekerja  migran  Indonesia  sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja. Ayat  (2)  Perusahaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  yang  tidak menempatkan  calon  pekerja  migran  Indonesia  sesuai  dengan  jabatan  dan  jenis pekerjaan  yang  tercantum  dalam  perjanjian  kerja  sebagaimana  yang  di  maksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.” 37 Pada UU 18/2017  sudah diatur dan ditentunkan mengenai berbagai tindakan yang dapat diambil terhadap Perusahaan penempatan  pekerja  migran  Indonesia  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap aturan atau ketentuan yakni mencakup sanksi administratif dan sanksi pidana. 38

## 4. PENUTUP
Penempatan  PMI  yang  tidak  sesuai  dengan  kontrak  kerja  bisa  sangat merugikan  baik  bagi  PMI  maupun  bagi  pihak  perusahaan.  Hal  ini  akan menimbulkan  dampak  pada  berbagai  hal.  Seperti,  tidak  terpenuhinya  hak  dari pekerja  migran,  terjadinya  ekploitasi  terhadap  pekerja  migran,  kemudian  pada psikologis  mereka  karena  ketidakpastian  dan  tekanan  yang  mereka  hadapi, keluarga  PMI  juga  akan  merasakan  dampaknya  atas  ketidakpastian  mengenai keadaan keluarga mereka. Bahkan  PMI  tersebut  mungkin saja dideportasi karena telah  melanggar  peraturan  imigrasi  atau  visa  mereka.  Tanggung  jawab  oleh
36 Putrawan,  “Tanggung  Jawab  Perusahaan  Yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri Sebagai Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.”
37 Undang-undang  republik  Indonesia  nomor  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia.
38 R  vicky  and  Rahaditya,  “Analisis  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr.)” 5, no. 1 (2020).
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
perusahaan  adalah  menyelesaikan  permasalahan  PMI  yang  ditempatkannya.  UU PMI  mengatur  strategi  penyelesaian  perselisihan  untuk  penanganan  kasus  PMI yang  terdapat  pada  Pasal  77.  Penanganannya  dibagi  menjadi  3  tahap,  yakni penyelesaian  secara  berunding/musyawarah,  melibatkan  Dinas  Tenaga  Kerja tingkat provinsi dan kabupaten serta kemnaker di tingkat pusat, dan penyelesaian melalui pengadilan. Undang-undang telah memberikan perlindungan yang sangat jelas  terhadap  para  PMI.  Perusahaan  penempatan  PMI  agar  lebih  intensif  dalam memberikan  edukasi  dan  sosialisasi  tentang  hak  yang  dilindungi  oleh  undang- undang,  serta  menjelaskan  tindakan  apa  saja  yang  dapat  mereka  ambil  jika mengalami situasi yang tidak diinginkan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif,  Muhamad  Shafwan,  and  Heru  Sugiyono.  “Merek  Terkenal  Di  Indonesia Legitimate  Protection  for  Indonesian” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  20 (n.d.): 565–85.
Agnetha,  Bianca,  and  Irma  Cahyaningtyas.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal USM
Law Review 5, no. 2 (2022): 593. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723. Alawi,  Muhlis  Al.  “TKI  Asal  Ponorogo  Disiksa  Majikan  Di  Singapura  Lalu Dibuang Di Batam.” Kompas.Com , 2017. https://regional.kompas.com/read/2017/01/04/09294211/tki.asal.ponorogo.d isiksa.majikan.di.singapura.lalu.dibuang.di.batam.
Asyhadie,  Zaeni. Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja .  Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  2  (2019):  145–60. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
Dunais, Bryan and Sumilat, Veibe. “Tindak Pidana Menempatkan Calon  Pekerja Migran  Indonesia  Pada  Jabatan  Dan  Jenis  Pekerjaan  Yang  Tidak  Sesuai Dengan  Perjanjian  Kerja  Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” XI, no. 1 (2022): 45–55.
Fernando,  J.  “Hubungan  Kerja  Antara  Pemberi  Kerja  Dan  Pekerja  Migran Indonesia Berdasarkan Perjanjian Kerja” IX, no. 2 (2021): 262–70.
Fikri,  Sultoni.  “Perlindungan  Dan  Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Pekerja Migran  Indonesia  Di  Luar  Negeri.” Morality:  Jurnal  Ilmu  Hukum 8,  no.  2 (2022): 108. https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.255.
Gaji Gesa.  “Sanksi Melanggar Kontrak Kerja Bagi  Perusahaan  Dan Karyawan,” 2023. https://gajigesa.com/sanksi-melanggar-kontrak-kerja/.
Hanifah,  Ida. “Peran  Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenanga  Kerja  Indonesia  Yang  Bermasalah  Di  Luar  Negeri.” Delegata Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2020).
Hetiyasari,  Hetiyasari.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas Batalnya  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Di  Masa  Pandemi  Covid-19 Legal  Liability  for  Top  Companies  Cancellation  of  a  Specific  Time  Work Agreement  During  the  Covid-19  Pandemic  Keuntungan  /  Laba  ”.  Suat  u
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
e-ISSN : 2621-4105
Perus.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  13  (2020):  331–39. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4807/2626.
ILO.  “  Panduan  Teknis  Penyelenggaraan  Layanan  Dan  Pelindungan  Pekerja Migran Indonesia  Yang Responsif Gender (Implementasi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017),” 2022.
Manurung, Salmon Abertnego, and Nabitatus Sa’adah. “Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia.” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 2,  no.  1  (2020):  1–11. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.1-11.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana, 2008. Massie,  Isabella  Sharon,  and  Gatot  P  Soemartono.  “Tanggung  Jawab  Negara Indonesia  Dalam  Melindungi  Hak  Pekerja  Migran  Indonesia  (Studi  Kasus: Parti  Liyani  Melawan  Chairman  Dari  Changi  Airport  Group).” Jurnal Hukum Adigama 4, no. 1 (2021): 951–74. https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/12001%0Ahttps:// journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/12001/7682. Mustajab,  Ridwan.  “Jumlah  Pekerja  Migran  Indonesia  Sebanyak  3,44  Juta  Pada 2022.” DataIndonesia.id, n.d. https://dataindonesia.id/tenaga- kerja/detail/jumlah-pekerja-migran-indonesia-sebanyak-344-juta-pada-2022. Ndarujati,  Damasus.  “Peran  Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia Dalam  Mengatasi  Masalah  Pekerja  Migran  Indonesia  Di  Taiwan.” Jurnal Sosial Sains 1, no. 1 (2021): 17–29. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i1.3.
Nuriskia, Centia Sabrina, and Andriyanto Adhi  Nugroho. “Perlindungan Hukum Pekerja  Dalam  Penerapan  Sistem  Remote  Working  Sebagai  Pembaharuan Sistem  Kerja.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2022):  678. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5555.
Pasaribu,  Puspa,  and  Eva  Achjani  Zulfa.  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam Akta  Perjanjian  Kredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 535. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050. Pujianti, Sri. “Kesaksian Pekerja Migran: Pekerjaan Acapkali Tak Sesuai Kontrak Kerja.” Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, 2020.
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16584.
Putrawan,  Aripin.  “Tanggung  Jawab  Perusahaan  Yang  Menempatkan  Pekerja Migran  Indonesia  Untuk  Kepentingan  Perusahaan  Sendiri  Sebagai  Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” Universitas Mataram, 2018.
Rahmansyah, Fahril Adi. “Perlindungan Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya.” Seminar  Nasional-Kota  Ramah  Hak  … 3,  no.  April  (2021): 49–58.
https://conference.untag-
sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/188%0Ahttps://conference.untag- sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/188/160.
Rahmawati,  M.  “Indonesian  Worker  Protection  from  Labour  Exploitation  in Singapore.” Jurnal Dinamika Hukum 19, no. 1 (2019).
Rosalina,  Henny  Natasha,  and  Lazarus  Tri  Setyawanta.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pekerja  Migran  Sektor  Informal  Dalam  Perspektif  Teori Bekerjanya  Hukum  Di  Masyarakat.” Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia 2,  no.  2  (2020):  174–87.  https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-
Revised: 2-9-2023 Accepted: 27-10-2023
Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja
Anggi Rachma Zakia Fitri, Heru Sugiyono
187.
Sancoko, Aan Ahmad. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam UU N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suatu Analis Maslahah Mursalah Dan  Keadilan  Pancasila.” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  2  (2018):  141. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2249.
Siregar, I H. “Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia  Oleh  Perseorangan  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Tinggi
Pontianak  Nomor  17/Pid  ….” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum 1,  no. November (2021): 1–16. http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/554%0Ah ttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/viewFile/554/57
5.
Soekanto,  Soerjono  and  Mamudji,  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001. Undang-undang  republik  Indonesia  nomor  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pub. L. No. Pasal 52 (n.d.).
vicky  and  Rahaditya,  R.  “Analisis  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 312/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr.)” 5, no. 1 (2020).