## COLLABORATIVE GOVERNANCE IN SUPPORTING SUSTAINABILITY LOCAL ECONOMY AMID COVID-19 PANDEMIC
Yuyu Jahratu Noor Santy 1* , Mochamad Doddy Syahirul Alam 2
1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto
2 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya E-mail: yuyujahratu@gmail.com 1 , doddyfisip@gmail.com 2

## ABSTRACT
Local economic sustainability is the responsibility of all parties, namely the government, the private sector, and the community. The COVID-19 pandemic that has lasted more than a year has eroded the endurance of business actors to continue to exist and be productive. The purpose of this study is to describe the latest efforts made by the government, the private sector, and the community within the framework of collaboration in Indonesia. The method used in this research is literature review by  taking  secondary  data  sourced  from  scientific  articles  in  journals,  proceedings,  bulletins, government  agency  work  reports,  government  regulations,  electronic  newspapers,  electronic magazines, and various other sources that complement the research findings. The results show that four  provinces  that  have  very  high  fiscal  capacity  are  currently  collaborating  for  economic sustainability.  This  collaboration  is  carried  out in  various  economic  sub-sectors  such  as finance, agriculture,  and  the  creative  industry  for  processing waste  recycling.  The  conclusion  that can be drawn  is  that  collaborative  governance  that  has  been  carried  out  by  several  major  provinces  in Indonesia,  namely  DKI  Jakarta,  West  Java,  Central  Java,  and  East  Java,  has  been  able  to  meet various  public  needs.  Collaborative  governance  is  currently  possible  without  being  limited  to administrative areas. This latest effort is different from previous collaborative governance models or methods.
Keywords: collaborative governance, local economy, COVID-19

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN
EKONOMI LOKAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19

## ABSTRAK
Keberlanjutan ekonomi lokal menjadi tanggung jawab semua pihak yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari satu tahun telah menggerus daya tahan  para  pelaku  usaha  untuk  tetap  eksis  dan  produktif.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan  berbagai upaya  terkini  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, swasta,  dan  masyarakat dalam kerangka kolaborasi di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistematic literature review dengan mengambil data sekunder yang bersumber pada artikel ilmiah dalam  jurnal,  prosiding,  buletin,  laporan  kerja  instansi  pemerintah,  peraturan  pemerintah,  koran elektronik, majalah elektronik, dan berbagai sumber lainya yang melengkapi temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat provinsi yang memiliki kemampuan fiskal yang sangat tinggi saat  ini  telah  melakukan  kolaborasi  guna  keberlanjutan  ekonomi.  Kolaborasi  ini  dilakukan  di berbagai sub sektor ekonomi seperti keuangan, pertanian, dan industri kreatif pengolahan daur ulang sampah. Simpulan yang dapat diambil adalah collaborative governance yang  telah dijalankan oleh beberapa provinsi besar di Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur telah  mampu  memenuhi  berbagai  kebutuhan  publik. Collaborative  governance saat  ini  sangat mungkin terjadi tak terbatas wilayah administrasi. Upaya terkini tersebut berbeda dengan model atau cara-cara collaborative governance sebelumnya.
Kata kunci: collaborative governance , ekonomi lokal, COVID-19
96 Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol.7, No. 2, Agustus 2022, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i2.33211, hal. 95-107

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  telah  memaksa beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  menjadi penyokong  perekonomian  nasional  diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.  Keempat  provinsi  ini  adalah  kelompok provinsi yang memiliki kemandirian fiskal yang sangat  tinggi  (Menteri  Keuangan,  2020),  tapi mengalami tekanan luar biasa akibat COVID-19 dari sisi ekonomi.
Sebagaimana  Tabel  1  berikut  ini,  Jakarta memiliki  Indeks  Kapasitas  Fiskal  Daerah  yang paling tinggi (6,207), Jawa Barat (4,676), Jawa Tengah (2,943),  dan Jawa Timur 2,885.
Tabel 1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah
No. Nama Daerah Indeks KFD Kategori KFD 1. DKI Jakarta 6,207 Sangat Tinggi 2. Jawa Barat 4,676 Sangat Tinggi 3. Jawa Tengah 2,943 Sangat Tinggi 4. Jawa Timur 2,885 Sangat Tinggi
Sumber: Menteri Keuangan (2020)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  turun  54 persen  dari  target  Rp.  31,13  triliun.  Tingkat defisit  DKI  Jakarta  tahun  2020  juga  naik menjadi Rp. 11,7 triliun atau sebesar 0,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDRB) di Jakarta. Kemudian  APBD  DKI  tahun  2021  juga diproyeksikan mengalami defisit Rp. 8,4 triliun atau  sebesar  0,3  persen  dari  PDRB  (Prayoga, 2020).
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  Jawa  Barat  di 2020  terkontraksi  minus  2,44  persen  atau menurun  dibanding  tahun 2019  yang  mencapai sebesar  5,07  persen.  Hal  ini  dikarenakan pandemi COVID-19 yang menurunkan ekonomi di Indonesia (Bebey, 2021).
Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah  terkontraksi  menjadi  -3,34  persen. Sektor  ekonomi  yang  terkontraksi  khususnya sektor  industri.  Perdagangan  dan  Konstruksi masing-masing  sebesar  -6,10  persen,  -2,27 persen dan -4,40 persen. Kontraksi paling dalam dialami  komponen  ekspor  barang  dan  jasa hingga  sebesar  16,12  persen.  Kondisi  tersebut menyebabkan  naiknya  tingkat  kemiskinan  dari 10,58  persen  pada  September  2019  menjadi 11,84 persen pada September 2020, dan tingkat pengangguran  terbuka  naik  dari  4,44  persen pada  Agustus  2019  menjadi  6,48  persen  pada Agustus 2020 (Purbaya, 2021).
BPS  Jawa  Timur  mencatat  kinerja perekonomian  sepanjang  2020  mengalami kontraksi  sebesar  2,39  persen  sebagai  dampak pandemi COVID-19. Kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 13,80 persen,  diikuti  transportasi  dan  pergudangan sebesar 11,6 persen, dan penyediaan akomodasi dan  makan  minum  sebesar  8,87  persen. Lapangan  usaha  yang  masih  tumbuh  tinggi adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi  sebesar  9,83  persen.  Kemudian diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,70  persen  serta  pengadaan  air,  pengelolaan sampah,  limbah  dan  daur  ulang  sebesar  5,03 persen (Ibrahim, 2021).
Pemulihan  ekonomi  pasca  COVID-19 memiliki  tantangan  sekaligus  peluang  bagi setiap negara termasuk  Indonesia. Diantaranya, pandemi  mendesak  negara-negara  di  dunia melaksanakan  proteksionisme  perdagangan, karena mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  kembali mendesak  kegiatan  kerjasama  multilateral sehingga  penanganan  pandemi  serta  pemulihan ekonomi  dapat  dilakukan  di  dunia.  Tantangan lainnya  adalah  tingkat  kasus  penularan  virus corona yang tinggi di sejumlah negara ASEAN akan  menghambat  upaya  pemulihan  ekonomi. Kini beberapa negara di kawasan Eropa bahkan menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19.  Namun  pandemi  COVID-19  juga membuka  peluang  pergeseran  dan  percepatan ekonomi  tradisional  menjadi    ekonomi  digital (Uly, 2021).
Setidaknya  ada  tiga  hal  besar  dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi sebagaimana
Ad Bis preneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan            97 Vol.7, No.2, Agustus 2022, DOI : https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v7i2.33211, hal. 95-107
dilansir  oleh  CNN  Indonesia    (2020), diantaranya adalah Pertama, pembaruan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki mobilitas sosial. Mobilitas  sosial  adalah  perpindahan  satu kelompok dari satu strata ke strata sosial lainnya. Kedua , identifikasi sumber pertumbuhan ekonomi  baru.  Krisis  bisa  menjadi  momentum bagi  pemerintah  dan  pelaku  usaha  untuk mengembangkan  sektor  ekonomi  yang  selama ini belum digarap. Ketiga , menyelaraskan target- target baru untuk mendorong kinerja ekonomi.
Tantangan  ekonomi  nasional  tentu  juga dirasakan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  di daerah.  Tantangan  daerah  dalam  pemulihan ekonomi  akibat  pandemi  COVID-19  tidaklah kecil. Tantangan tersebut diantaranya kemandirian  fiskal  daerah  yang  masih  rendah maupun  pembangunan  daerah  yang  belum merata.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah harus  mampu  berinovasi  dalam  menggali sumber  pendapatan  daerah  diantaranya  melalui creative  financing ,  mengelola  potensi  daerah melalui  penguatan  Badan  Usaha  Milik  Daerah (BUMD), perencanaan pembangunan yang lebih merata, menekankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat tersalurkan dan terealisasi  dengan  baik  serta  pentingnya koordinasi seluruh stakeholder (No, 2021).
Upaya kolaboratif untuk mencapai tujuan publik pasti membantu menyelesaikan penghalang  antara  publik  dan  swasta.  Hal tersebut bisa terus dilakukan dengan mendorong perusahaan  swasta  ataupun  organisasi  nirlaba swasta  untuk  mencapai  tujuan  publik  secara kolaboratif dengan pemerintah untu bekerjasama dalam  berbagai  proyek  dan  program  bersama. Hal  ini  sangat  menguntungkan  bagi  kehidupan demokrasi  kita  dengan  terus  meluaskan pandangan bahwa pemerintah bukanlah “kita vs merek”;  tapi  sebaliknya  pemerintah  adalah “kita”  dan  “mereka”  untuk  saling  bekerjasama dalam  berbagai  bidang  kehidupan  termasuk perekonomian (Donahue, Zeckhauser, & Breyer, 2011).  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Munoz, (2017)  bahwa collaborative  governance itu setidaknya  meliputi: legal  structure,  equity model,  governance  structure  and  mechanism; decision-making process; consultation, and CSR and  engagement  strategies .  Secara  lebih
sederhana  Donahue  &  Zeckhauser  (2011) mengatakan bahwa collaborative governance itu terdiri  atas collaboration  for  productivity, collaboration for information, collaboration for legitimacy , dan collaboration for resources . Apa yang disampaikan oleh beberapa pakar tersebut setidaknya  bisa  menjadi  pilihan  yang  bisa diaplikasikan  dalam  upaya  pemulihan  ekonomi pasca pandemi COVID-19
Sebagai  bentuk  keseriusan  pemerintah pusat dalam rangka mencegah dan menanggulangi  dampak  sosial  dan  ekonomi yang  lebih  luas  maka  dibentuklah  Komite Penanganan Coronavirus  Disease 2019  dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (disingkat KPCPEN)  sebuah  komite  yang  dibentuk  oleh pemerintah  dalam  pemulihan  ekonomi  dan penanggulangan penyakit korona virus 2019 dan Pandemi  COVID-19    di  Indonesia.  Komite  ini mengintegrasikan  kewenangan  Gugus  Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang sebelumnya  berperan  sebagai  lembaga  sentral dalam  kewenangan  penanggulangan  dampak COVID-19 dengan kewenangan kementerian/lembaga  lainnya  untuk  percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi ini. Dengan demikian  gugus  tugas  tersebut,  beserta  delapan belas  lembaga  negara  lainnya,  dibubarkan  dan beberapa  lembaga  dialihkan  kewenangannya pada komite ini (Perpres, 2020).
Selanjutnya  pada  pasal  8  Perpres  Nomor 108  Tahun  2020  (Presiden  RI,  2020),  Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional mempunyai tugas: a. Melaksanakan dan
mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional;
b. Menyelesaikan  permasalahan  pelaksanaan kebijakan  strategis  yang  berkaitan  dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional,  termasuk  permasalahan  yang dihadapi sektor-sektor usaha usaha riil secara cepat dan tepat;
c. Melakukan  pengawasan  dan  pelaksanaan kebijakan  stategis  yang  berkaitan  dengan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional; dan
d. Menetapkan dan menetapkan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam
rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
Langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah dengan membentuk Komite Penanganan COVID-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (KPCPEN)  adalah  salah  satu  contoh  bahwa pemerintah  pusat  telah  menerapkan  prinsip collaboration  for  legitimacy,  information,  and resources . Namun demikian hal tersebut adalah langkah  awal  yang  ditujukan  setidaknya  untuk memperkuat  aspek  kelembagaan  pemerintah. Tantangan  berikutnya  adalah  bagaimana  upaya kolaborasi dan integrasi secara kelembagaan ini bisa  gayung  bersambut  dengan  berbagai kebijakan  dan  upaya  strategis-taktis  dengan pemerintah  daerah  provinsi  dan  kabupaten  di seluruh Indonesia. Karena seringkali situasi dan kondisi daerah khususnya kapasitas pemerintah daerah  dalam  menggunakan  sumber  dayanya sangatlah  berbeda  antara  satu  daerah  dengan daerah lainnya. Ada daerah yang bergerak cepat bangkit secara kreatif dan inovatif menggerakkan  perekonomiannya,  tapi  ada juga daerah yang cenderung lamban dalam mengendalikan tekanan ekonomi akibat pandemi  COVID-19.  Kondisi  inilah  yang mendorong  perlu  sinergitas  dalam  kolaborasi oleh berbagai pemangku kepentingan ( stakeholder ).
Kolaborasi stakeholder diharapkan mampu menemukan potensi terbesar yang dimiliki setiap daerah untuk memulai ide- ide kreatif di berbagai subsektor ekonomi. Baik itu  dalam  usaha  perdagangan,  pertanian  dan perkebunan, peternakan, penyedia jasa telekomunikasi, transportasi dan lain sebagainya. Yang kesemua sub sektor ekonomi tersebut tidak semuanya dimiliki setiap daerah.
Tiada pemulihan ekonomi, tanpa mengatasi  pandemi,  hal  ini  disampaikan  oleh Rachbini  (2021)  pengamat  ekonomi  dari Institute  for  Development  of  Economics  and Finance (INDEF).  Pertumbuhan  ekonomi Indonesia mulai jatuh para triwulan kedua 2020, sebesar  -5,32  persen  yang  kemudian  berlanjut pada  triwulan  ketiga,  sebesar  -3,49  persen. Pertumbuhan  negatif  yang  semakin  kecil  itu menandakan  bahwa  perekonomian  berjalan lebih  baik,  tetapi  bukan  berarti  sudah  terjadi proses  pemulihan  menuju  pertumbuhan  positif. Semua  itu  sangat tergantung  pada  keberhasilan
atau  kegagalan  kebijakan  mengatasi  pandemi COVID-19.
Perkembangan kasus terkonfirmasi positif sempat mengalami puncaknya pada akhir bulan Januari  2021.  Namun  memasuk  awal  bulan Februari  2021  upaya  penanganan  COVID-19 secara  nasional  telah  mengalami  perbaikan dengan  jumlah  kasus  konfirmasi  positif  yang terus mengalami penurunan hingga bulan April 2021 ini. Hal ini tentu bisa menjadi momentum bagi  semua  pihak  ( stakeholder )  untuk  bangkit dan  bergerak  mendorong  perekonomian  lokal berbasis  pada  potensi  keunggulan  lokal  yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Pemerintah  pusat  telah  meluncurkan berbagai kebijakan untuk menstimulus perekonomian  nasional  diantaranya  diskon Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan tersebut dilakukan dengan memperluas relaksasi diskon PPnBM ditanggung  pemerintah  bagi  sektor  otomotif untuk kapasitas mesin di bawah 1.500 cc hingga 2.500  cc,  per  1  April  2021.  Kebijakan  tersebut diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang  Kena  Pajak  Yang  Tergolong  Mewah Berupa  Kendaraan  Bermotor  Tertentu  yang Ditanggung  Pemerintah  Tahun  Anggaran  2021 (Kompas, 2021).
Sektor  pariwisata  juga  mulai  dibuka secara  bertahap  oleh  pemerintah  daerah  atas seijin  pemerintah  pusat.  Hal  tersebut  dengan mempertimbangkan kondisi ancaman penyebaran  korona  virus,  apakah  mengalami penurunan  dan  adanya  jamin  oleh  pemerintah daerah untuk tetap menjaga situasi tetap kondisi kondusif dengan penegakan protokol kesehatan di  masing-masing  destinasi  wisata.  Sektor pariwisata  memegang  peranan  yang  sangat strategis karena melibatkan banyak stakeholder, banyak pelaku usaha seperti pedagang, pengelola wisata, pengelola hotel dan penginapan, jasa transportasi, jasa telekomunikasi,  pengrajin,  seniman  dan  pelaku usaha lainnya yang mendukung sektor pariwisata.
Pada  akhirnya  inilah  momentum  dimana pandemi  COVID-19  mulai  terkendali  agar pemerintah  daerah  berkolaborasi  secara  aktif
menggerakkan  perekonomian  di  daerah  yang otomatis  secara  bertahap  akan  menggerakkan perekonomian  nasional.  Ini  adalah  tatanan kehidupan  baru  ( new  normal )  bukan back  to normal karena  faktanya  korona  virus  belum hilang  sepenuhnya  ditengah  kita,  bahkan  kita dipaksa  untuk  hidup  berdampingan  dengan korona virus. Kuncinya tentu tetap menegakkan protokol kesehatan COVID-19 kapan pun dan di mana  pun  kita  beraktivitas.  Selalu  memakai masker,  selalu  mencuci  tangan,  dan  selalu menjaga jarak dengan orang lain.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Mendesain Tata Kelola Kolaboratif
Collaborative  governance telah  muncul sebagai pilihan yang layak untuk menyelesaikan masalah  publik  di  era  modern,  dimana pemerintah  didorong  untuk  terlibat  dengan organisasi lintas sektor (Andolina, 2010; Subatin &  Pramusinto,  2019),  mengungkapkan  ada delapan prinsip desain kebijakan yang diuraikan ini  bersifat  luas  dan  integratif,  tetapi  tidak mencakup  semua.  Beberapa  ahli  teori  dan praktisi  dapat  mengaturnya  secara  berbeda, mengkategorikannya dalam judul yang berbeda, atau  menggunakan  terminologi  yang  mereka yakini  lebih  ketat  secara  teknis  atau  lebih bergema di antara orang dan praktisi, dua kriteria yang  mereka  yakini  penting.  Nilai-nilai,  yang semuanya  berhubungan  dengan  kekuasaan bersama  dalam  beberapa  cara,  adalah  menu selektif  yang  berkombinasi  berbeda  mungkin dapat  diterapkan  untuk  beberapa  masalah  tata kelola dan kebijakan tetapi tidak untuk yang lain.
Setidaknya  ada  delapan  prinsip  dari collaborative governance (tata kelola kolaboratif)  dan  desain  kebijakan  yang  dapat diimplementasikan di berbagai bidang sebagaimana  dijabarkan  dalam  Tabel  2  berikut ini .
Tabel 2. Delapan Prinsip Inti dari Tata Kelola Kolaboratif dan Desain Kebijakan
Core principal Policy design Coproduce public goods Policy should enable the work of citizens themselves in coproducing public goods. Mobilize community assets Policy should enable communities to mobilize their
Core principal Policy design own assets for problem solving and development. Share professional expertise Policy should mobilize expert knowledge to enlighten and empower everyday citizens and to use citizen’s own local knowledge. Enable public deliberation Policy should enable and expect citizens to engage in the public reasoning upon which good policy choices, democratic legitimacy, and effective implementation depend. Promote sustainable partnership Policy should promote collaborative work and partnerships among citizens, organized stakeholders, and public agencies. Build fields and governance networks strategically Policy should mobilize field- building assets strategically to enable citizens, organized stakeholders, and public agencies. Transform institutional cultures Policy should catalyze public and nonprofit agencies to become learning organizations for community empowerment and civic problem solving and draw market actors into civic partnerships and culture change as well. Ensure reciprocal accountability Policy should promote mutual accountability for collaborative work among the broad range of democratic actors and partners.
Sumber: Andolina (2010)
Konsep tata kelola kolaboratif dan desain kebijakan  ini  berlaku  dalam  berbagai  situasi, tetapi  tidak  selalu  mudah.  Tidak  ada  yang namanya  kecocokan  sempurna,  dan  tidak  ada model  tunggal  yang  berhasil  diterapkan  ke skenario  lain.  Tidak  ada  teori  yang  dapat menggantikan  penilaian  politik  yang  baik, penekanan ditempatkan pada di mana dan kapan harus  menggunakan  variabel  dan  konfigurasi yang  berbeda.  Tantangan  untuk  menciptakan kemungkinan  baru  bagi  pemerintahan  bersama sipil  sejalan  dengan  realisme  politik.  Batasan koalisi  dan  sumber  daya  selalu  menjadi  batu sandungan  dalam  rencana  mereka.  Semakin banyak kasus, pengetahuan, dan keputusan sipil cenderung berjalan seiring (Andolina, 2010).

## Kolaborasi Untuk Produktivitas
Perusahaan swasta yang efisien. Pernyataan ini merupakan penghinaan total baik bagi  pemerintah  maupun  sektor  swasta.  Kedua industri  memiliki  kekuatan  yang  berbeda Kebanyakan  organisasi  swasta  harus  bersaing, baik  untuk  sumbangan  atau  penjualan.  Salah satu  aspek  penting  dari  persaingan  adalah transformasi  sumber  daya  biasanya  kinerja. ketidakmampuan mengundang kepunahan. Meskipun  tuntutan  pemerintah  mencakup produktivitas penuh, transparansi, dan keadilan, banyak  di  antaranya  yang  lebih  diutamakan. efisiensi  yang  efisien  dapat  menjadi  masalah sekunder bagi pemerintah Kontrak yang mudah dari pemerintah juga memiliki manfaat besar di sektor  bisnis.  Seringkali,  topik  ini,  khususnya, kemitraan  publik-swasta  adalah  yang  paling efektif  bagi  pemerintah  yang  ingin  mencapai tujuan mereka. Kita membahas topik ini dengan dua  studi  kasus  singkat  tentang  tata  kelola kolaboratif  yang  berfokus  pada  keberhasilan, satu  menyoroti,  satu  menggambarkannya,  dan yang lainnya kurang menguntungkan (Donahue et al., 2011).

## Kolaborasi Untuk Sumber Daya
Semua  itu  bergantung  pada  apakah sumber daya dapat digunakan untuk membantu mewujudkan  misi  yang  didukung  secara  luas, apakah  itu  yang  paling  efektif,  dan apakah  ada yang  mendapat  manfaat  dari  penggunaan sumber  daya  tersebut.  Baik  atau  buruk tergantung  pada  pendekatan  pemerintah  untuk mencapai tujuan. Bagian ini akan membahas tiga poin  tentang  kerja  sama  dengan  perusahaan swasta  dan  mendapatkan  akses  ke  pendanaan publik  untuk  mengamankan  modal  swasta (Donahue et al., 2011).
Oh  &  Bush  (2016)  mengatakan  bahwa menurut  literatur  akademis,  modal  sosial dibutuhkan  untuk  aksi  kolektif.  Meskipun demikian,  terlepas  dari  posisi  penting  ini, literatur  belum  mencoba  menjelaskan  jenis modal  sosial  apa  yang  ada  dalam  arti  aktivitas kolektif, dan kapan digunakan dalam rezim kerja sama.  Sebelum  studi  ini,  artikel  ini  mengulas aspek  teoritis  tentang  bagaimana  modal  sosial memungkinkan tata kelola kolaboratif misalnya, sejumlah jenis modal sosial yang berbeda dapat
memfasilitasi tujuan kolaboratif selama berbagai tahap kolaborasi.
Inovasi  Kolaboratif  Sebagai  Alat  Untuk Keberlanjutan  Lingkungan,  Ekonomi,  dan Sosial Dalam Pemerintahan Daerah
Hofstad  &  Torfing  (2015)  mengatakan bahwa untuk menganalisis dan membandingkan tiga  bidang  kebijakan  dengan  lebih  baik (menangani keberlanjutan ekonomi, sosial, dan / lingkungan)  kami  mengembangkan  tipologi yang menggabungkan hierarki, kolaboratif, dan jaringan.  Konsultasi  pemangku  kepentingan muncul sebagai tema utama dalam temuan studi ini. Proses pertumbuhan bisnis yang difokuskan pada profitabilitas tidak hanya persaingan, tetapi juga  jaringan.  Akhirnya  menjadi  jaringan kolaboratif untuk kebugaran
Klaim  teoritis  adalah  bahwa  jaringan kolaboratif  memiliki  potensi  terbesar  untuk mempromosikan  solusi  kreatif  untuk  masalah jahat  dan  sulit  diatur  karena  adanya  saling ketergantungan  yang  kuat,  kesempatan  untuk mempromosikan pembelajaran bersama, berbagi risiko  dan  keuntungan,  dan  pembentukan kepemilikan  kolektif  yang  baru  dan  berani. solusi.  Meskipun  terdapat  beberapa  bukti empiris bahwa penyelesaian masalah kolaboratif dan  kreativitas  kebijakan  strategis  dan  retoris difasilitasi  oleh  jaringan  kolaboratif,  buktinya masih jarang, mungkin karena faktor kontingen yang  menghambat inovasi. Jadi, pertanyaannya tetap:  ada  syarat  utama  untuk  mengembangkan kapasitas  tata  kelola  yang  menumbuhkan kreativitas di wilayah Norwegia. Tinjauan kami mengidentifikasi empat faktor penting (Hofstad & Torfing, 2015).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan sistematic literature reviews adalah upaya untuk memahami konteks besar secara lebih luas dari berbagai  sumber  informasi  dengan  maksud untuk berkontribusi menjawab berbagai pertanyaan  yang  sudah  terpecahkan  maupun belum  terpecahkan,  termasuk  ragam  jenis pertanyaan  riset  lainnya  (Petticrew  &  Roberts, 2008).  Metode  ini  dimaksudkan  untuk  mampu memetakan area ketidakpastian dan
mengidentifikasi  di  area  mana  yang  belum banyak  dilakukan  penelitian  yang  relevan (Petticrew & Roberts, 2008).
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  sarana media online yang  mengakses  berbagai  situs media sosial ( facebook, twitter ) yang digunakan oleh  instansi  pemerintah,  pejabat  pemerintah, termasuk  juga  berbagai  situs  koran  elektronik nasional, serta laman berita elektronik lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah  (BUMD) PT. Food Station  Tjipinang  Jaya  bekerjasama  dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten  Cilacap  bekerjasama  dalam  rangka memastikan  ketersediaan  pasokan  beras  bagi warga  Jakarta.  Kerjasama  ini  merupakan tindaklanjut
penandatanganan nota kesepahaman  antara  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Cilacap yang berisi tentang ‘Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat dan Percepatan Pemenuhan Pelayanan Publik’ pada tahun 2018. Kerjasama ini  dilakukan  salah  satunya  bermaksud  untuk memotong  mata  rantai  distribusi  beras  dari Cilacap  ke  Jakarta.  Karena  jika  mata  rantai terlalu panjang maka kedua pihak dalam hal ini warga  Jakarta  dan  petani  Cilacap  tidak  akan diuntungkan.  Kondisi  yang  diharapkan  adalah warga  Jakarta  bisa  mendapat  beras  berkualitas dengan  harga  yang  terjangkau  dan  petani Cilacap dapat meningkat kesejaherannya.(Ridlo, 2021)  Hal  tersebut  sejalan  dengan  Koontz  & Thomas  (2021)  yang  menyatakan  bahwa Kolaborasi  sering  dianggap  sebagai  tempat pengganti entitas pemerintah untuk menawarkan layanan publik, menciptakan barang publik, dan mengembangkan kebijakan. Collaborative governance mendapatkan daya tarik di sejumlah negara  kesejahteraan  saat  ini,  menyatukan pemangku  kepentingan  dari  organisasi  publik, komersial,  dan/atau  nirlaba  untuk  mengatasi masalah public (Plotnikof & Zandee, 2016).
Pada  Gambar  1  dapat  dilihat  dimana Gubernur  Anies  Baswedan  melakukan  panen raya hasil kerjasama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  PT.  Food  Station  Tjipinang  Jaya dengan  Gabungan  Kelompok  Tani  (Gapoktan)
Kabupaten Cilacap. Kolaborasi yang dirintis dari awal  hanya  sebuah  konsep  kegiatan  ketika  itu dilakukan  secara  serius  dengan  didasari  pada tercapai  kepentingan  dan  tujuan  bersama  maka pada  akhirnya  akan  memberikan  hasil  yang maksimal yang memberikan manfaat pada kedua belah  pihak.  Menjadi  penting  bagi  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus mengembangkan  kolaborasi  dalam  berbagai skema  kegiatan  dengan  banyak  pihak  dalam upaya  memenuhi  kebutuhan  domestik  DKI Jakarta.

## Gambar 1. Panen Padi di Cilacap oleh Gubernur DKI Jakarta dan Bupati Cilacap
Sumber: Ridlo (Liputan6.com, 2021)
Direktur Utama PT. Food Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo menerangkan bahwa pihaknya  telah  berkolaborasi  dengan  Gapoktan Sumber Makmur Cilacap sejak tahun 2018 yaitu dengan area sawah seluas 250 hektar, pada tahun 2019  bertambah  seluas  500  hektar,  tahun  2020 seluas  850  hektar  serta  target  kerjasama  tahun 2021  yaitu  1.000  hektar.  Pihaknya  juga  telah melakukan  pendampingan  terhadap  Gapoktan Sumber Makmur terkait pemilihan varietas padi serta memberikan pendampingan dalam pascapanen  sehingga  gabah  yang  dihasilkan berkualitas  tinggi.  Pada  bulan  April  2021  ini hasil panen sebesar 20 ton beras telah meluncur ke  Jakarta  dengan  diangkut  oleh  2  mobil  truk (Ridlo, 2021).
Pola kolaborasi yang sama juga diterapkan Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  melalui  PT. Food  Station  Tjipinang  Jaya    bekerjasama dengan  Pemerintah  Kabupaten  Ngawi  melalui Daya  Tani  Sembada  dan  Kelompok  Tani  Sido Rukun  Kecamatan  Geneng  Kabupaten  Ngawi untuk memperluas cakupan serapan gabah yang selanjutkan didistribusikan ke Jakarta. Kerjasama kedua belah pihak tersebut dilakukan dalam  hal  Resi  Gudang  ( Warehouse  Receipt
System ), penandatangan kerjasama ini disaksikan  oleh  Bupati  Ngawi  Ony  Anwar  dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta  jajaran  Food  Station,  Daya  Tani Sembada  dan  Kelompok  Tani  Sido  Rukun  di Balai  Desa  Geneng,  Dusun  Alas  Pecah,
Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi (Baswedan, 2021).
Biasanya  pada  saat  panen  raya  gabah kering  harga  pasarnya  sangat  rendah.  Dengan kerjasama  sistem  resi  gudang, Food  Station sebagai  pengelola  akan  membantu  menjadi stand by buyer dengan harga yang baik sehingga para  petani  tidak  perlu  susah-susah  mencari pembeli.  Dan  petani  juga  nggak  harus  terburu untuk menjual gabah mereka dengan harga yang rendah,  akan  tetapi  dapat  terlebih  dahulu menyimpannya  untuk  meningkatkan  kualitas sehingga harganya juga akan stabil. Keuntungan lain yang didapat dengan sistem resi gudang ini, petani juga bisa memanfaatkan sebagai jaminan pinjaman  dari  lembaga  keuangan  untuk pembiayaan  musim  tanam  berikutnya.  Dengan sistem resi gudang kita bisa menyimpan rata-rata 600  ton,  target  tahun  2021  sebanyak  1.000  ton (Baswedan, 2021).
Jakarta  sangat  besar  ketergantungannya dengan  daerah  lain  di  luar  Jakarta  dalam  hal pemenuhan kebutuhan komoditi pertanian, kami tidak ingin hanya menerima berasnya saja tanpa memikirkan kesejahteraan petaninya. Kerjasama antar  daerah  ini  merupakan  amanat  konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia.  Jakarta  sebagai  penyumbang perekonomian  terbesar  ingin  memberikan manfaat bagi daerah lain khususnya peningkatan kesejahteraan petani (Baswedan, 2021).
Pada  Gambar  2  kita  bisa  melihat Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  tidak  hanya bekerjasama dengan beberapa daerah penyangga ibukota,  melainkan  juga  bekerjasama  dengan Pemerintah  Kabupaten  Ngawi  yang  letak  jauh dari  DKI  Jakarta.  Pola  kerjasama  ini  tidak sekedar  mempertimbangkan  faktor  jarak  saja, akan  tetapi  lebih  kepada  nilai  lebih  ( value added )  dari  kerjasama  itu  sendiri.  Kabupaten Ngawi bisa jadi jaraknya jauh dari Jakarta, tetapi memiliki  potensi  komoditi  beras  yang  sangat besar  sehingga  ini  sangat  membantu  Jakarta dalam memenuhi kebutuhan beras dengan harga
yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Dengan nota  kesepahaman  yang  baik  antara  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Food Station Tjipinang Jaya  dengan  Gapoktan  di Kabupaten Ngawi  maka  kendala  biaya  transportasi  dan sistem  persediaan  beras  di  Kabupaten  Ngawi dapat  lebih  mudah  teratasi.  Termasuk  juga jadwal  pengiriman  beras  ke Jakarta  yang  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Manfaat  secara keseluruhan dari kerjasama ini adalah mempermudah rantai pasokan beras ke Jakarta.
Gambar 2. Kerjasama Sistem Resi Gudang antara DKI Jakarta dengan Kabupaten Ngawi

## Sumber: Baswedan (2021)

## Jawa Barat
Jawa  Barat  memiliki  tujuh  potensi ekonomi baru pasca COVID-19 yaitu: 1) meraup peluang  investasi  perusahaan  yang  pindah  dari tiongkok, 2) swasembada pangan, 3) swasembada  teknologi,  4)  mendorong  peluang bisnis di sektor kesehatan, 5) digital ekonomi, 6) penerapan ekonomi berkelanjutan, 7) pariwisata lokal.  Berdasarkan  data  BPS  periode  Januari hingga Agustus 2020, Jabar menyumbang 16,28 persen atau 16,79 milliar dolar Amerika Serikat terhadap  ekspor  nasional,  disusul  Jawa  Timur sebesar  12,95  persen  dan  Kalimantan  Timur sebesar 8,44 persen. Jawa Barat memiliki modal pemulihan  ekonomi  yang  belum  tentu  dimiliki daerah lain yakni sepertiga ekspor nasional yang terkait dengan ekonomi kreatif berasal dari Jawa Barat (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2021).
Kamil  (2021)  menjelaskan  bahwa  Jawa Barat  terus  berupaya  menggerakan  ekonomi kreatif  dengan  upaya-upaya  kolaborasi  dengan daerah lain salah satunya dengan Provinsi Bali. Kolaborasi itu dilakukan dengan usaha pengolahan  daur  ulang  sampah  botol  plastik yang didatangkan dari Bali untuk diolah menjadi botol  air  mineral.  Setiap  harinya  tidak  kurang
dari 60 ton sampah botol plastik dikirim dari Bali ke  Padalarang,  Jawa  Barat.  Teknologi  canggih daur ulang sampah botol plastik tersebut dimiliki oleh  Namasindo  Plas,  satu-satunya  fasilitas  di Indonesia  yang  mengolah  sampah  plastik dengan 5 tahap untuk kembali menjadi kemasan botol  plastik  siap  pakai.  Hal  ini  senada  dengan yang  disampaikan  oleh  Gestel  &  Grotenbreg, (2021)  yang  menyatakan  bahwa collaborative governance menghasilkan  solusi  yang  lebih imajinatif  untuk  masalah  rumit  dalam  layanan publik,  salah  satunya  persoalan  pengelolaan sampah. Untuk mencapai collaborative governance yang inovatif sebagai jawaban atas masalah  rumit  memerlukan  dukungan  berbagai pihak  diantaranya  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat  (Bell  &  Olivier,  2021;  Novita Suratman & Darumurti, 2021).

## Gambar 3. Pengolahan Sampah Plastik dari Bali di Padalarang, Jawa Barat
Sumber: Kamil (2021)
Pada  Gambar  3  nampak  Gubernur  Jawa Barat  Ridwan  Kamil  menunjukkan  pabrik pengolahan sampah plastik yang sebagian besar bahan  bakunya  dikirim  dari  Bali.  Ini  satu  sisi memberikan  keuntungan  secara  ekonomis  bagi Jawa  Barat  karena  dengan  munculnya  industri tersebut maka terbuka lapangan pekerjaan yang secara langsung berdampak bagi perekonomian masyarakat sekitar. Di lain sisi industri tersebut menjadi  bagian  dari green  economy karena membantu  mengurangi  dan  menyelesaikan permasalahan  sampah  di  Bali.  Dengan  adanya tumpukan sampah yang dikelola dan disalurkan secara  baik  menjadi  berbagai  barang  olahan yang bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.  Dan  sudah  barang  tentu  barang olahan  tersebut  lebih  memiliki  nilai  ekonomis setelah dibentuk menjadi berbagai macam rupa.

## Jawa Tengah
Jawa Tengah memiliki semangat kolaborasi  mencari  solusi  terbaik  mengatasi dampak pandemi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK),  Industri  Jasa  Keuangan,  Pemerintah Daerah,  dan  seluruh  pemangku  kepentingan. Senada  dengan  yang  disampaikan  oleh  Brown, Langridge, & Rudestam (2016) bahwa collaborative  governance semakin  populer. Pendekatan  manajemen  ini  menyatukan  entitas negara dan non-negara untuk membuat keputusan  lingkungan.  Kolaborasi  adalah  ide yang terkenal di sektor publik. Implementasinya terutama  untuk  tujuan  menyelesaikan  kesulitan di  sektor  publik,  yang  seringkali  menuntut partisipasi semua pemangku kepentingan (Prastiyo,  2019;  Prysmakova-Rivera,  2021). Ada  beberapa  program  yang  dilakukan  dalam hal  tersebut  yakni  penyaluran  KUR  yang mencapai  42,29  persen  dan  pembiayaan  Ultra Mikro  (UMi)  yang  mencapai  pertumbuhan sebesar  50,96  persen.  Selain  itu  OJK  juga mengembangkan
layanan konsultasi
restrukrisasi  kredit  khususnya  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dengan  nama
'credit  center' ,  selain  itu  secara  kontinyu mengadakan sosialisasi program subsidi bunga, dan  menyusun  program  UMKM  Bangkit diantaranya businessmatchin g  antara  Industri Jasa  Keuangan  dan  UMKM,  serta  mendorong perluasan  alternatif  pembiayaan  berbunga rendah (Purbaya, 2021).
Collaborative  governance adalah  gaya penyampaian  kebijakan  dan  layanan  yang bergerak  menjauh  dari  lingkungan  pemerintah atau  pasar  dan  menuju  lingkungan  di  mana publik,  swasta,  dan  masyarakat  lebih  dominan dalam  menentukan  arah  kebijakan  publik, termasuk dalam bidang keuangan (Gash, 2016).

## Jawa Timur
Ada  dua  strategi  yang  diambil  oleh Pemerintah  Provinsi Jawa Timur  dalam  rangka memulihkan ekonomi sebagai dampak pandemi, yaitu potential  losers dan winners . Potensial losers terdapat  tujuh  bagian  perekonomian  di dalamnya,  meliputi:  pariwisata,  konstruksi, transportasi  (darat,  laut,  udara),  pertambangan, keuangan,  otomotif,  dan  UMKM.  Sedangkan potensi winners ada enam meliputi: jasa logistik, jasa  telekomunikasi,  makanan  dan  minuman,
kimia,  farmasi,  dan  alat  kesehatan  sampai produk  tekstil.  Kedua  potensi  ini  juga  terdapat sektor  pertanian.  Untuk  potential losers akan ditindaklanjuti  dan  diidentifikasi  oleh  masing- masing  Bupati  dan  Walikota  untuk  selanjutnya dibuat  kebijakan  dalam  rangka  merespon kebutuhan  publik  yang  mendesak.  Kebijakan yang  dihasilkan  ini  akan  diimplementasikan melalui  masing-masing  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) (Widiyana, 2020).
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  telah membuat  peta  jalan  ( roadmap )  kebijakan pemulihan  ekonomi  di  masa  pandemi  COVID- 19.  Yakni  ekonomi  dan  kerawanan  sosial (konflik  horizontal distruct  society ,  menculnya kelompok yang memanfaatkan keadaan). Pemerintah  juga  menjaga  basis  komunikasi masyarakat untuk memperkokoh pondasi perekonomian Jawa Timur. Mengamankan daya beli  masyarakat  melalui social  safety  net (kolaborasi program pusat-daerah), dan memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan  bahan  pokok  melalui  lumbung pangan  Jawa  Timur.  Ada  enam  bagian  basis komunikasi masyarakat yaitu PKH plus dengan sasaran  lansia  di  10  kabupaten  kantong kemiskinan,  program  suplemen,  pembinaan, pengawasan,  dan  fasilitas  pelaksanaan  BLT, Lumbungan  Pangan  Jatim  menjangkau  38 kabupaten/kota dan bantuan pemerintah subsidi gaji/upah kerja (Widiyana, 2020). Dalam situasi darurat seperti wabah Covid 19, bukan semata- mata  tanggung  jawab  pemerintah;  kerjasama antar  pemangku  kepentingan  sangat  diperlukan (Brown  et  al.,  2016;  Megawati,  Niswah,  & Oktariyanda, 2020).
Gambar 4. Pertemuan Kepala BKPM dengan Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo,

## Bupati Gresik
Sumber:  Humas  Pemerintah  Kota  Surabaya (2021)
Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 upaya  pemulihan  ekonomi  di  Jawa  Timur  juga mendapatkan  dukungan  dan  intervensi  dari Bahlil  Lahadalia  Kepala  Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM)  yang  bertemu dengan tiga kepala daerah di Jawa Timur yakni Walikota Surabaya, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik. Tiga daerah memegang peranan penting terhadap perekonomian Jawa Timur karena 40% Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) disumbang  oleh  tiga  daerah  tersebut.  Walikota dan  Bupati  diminta  oleh  Kepala  BKPM  untuk fokus terhadap dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19  dan  terus  menjaga  iklim  investasi yang  ramah  dan  kondusif.  Termasuk  menjadi ekosistem  investasi  yang  baik  meliputi:  aspek perizinan,  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan infrastruktur penunjang. Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik  adalah  daerah  yang  saling  berkaitan dalam  hal  industri,  UMKM,  dan  transportasi, sehingga  kolaborasi  yang  baik  sangatlah diharapkan (Kompas.com, 2021a).

## SIMPULAN
Kolaborasi  lintas  pemerintah  daerah sebagaimana digambarkan diatas ada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,  perbankan,  kelompok  tani, terbukti  cukup  efektif  menciptakan  ketahanan ekonomi  di  berbagai  subsektor.  Selanjutnya yang  diperlukan  adalah  keberlanjutan  model kolaborasi tersebut untuk diterapkan di berbagai bidang sub sektor ekonomi lainnya tidak hanya di bidang pertanian, industri ramah lingkungan, dan  investasi.  Tapi  bisa  dikembangkan  ke subsektor  ekonomi  lainnya  dengan  melibatkan lebih banyak daerah lainnya.
C ollaborative  governance (tata  kelola kolaboratif)  saat  ini  telah  dijalankan  oleh beberapa provinsi besar di Indonesia yakni DKI Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  dan  Jawa Timur.  Tata  kelola  kolaboratif  saat  ini berkembang  dengan  sangat  cepat  di  masa pandemi  tidak  dibatasi  oleh  lingkup  wilayah administrasi saja, akan tetapi sudah berkembang kolaborasi  itu  lintas  provinsi  dan  lintas kabupaten.  Konsep  ini  telah  memberikan manfaat  yang  cukup  efektif  dalam  memenuhi kebutuhan publik  di  berbagai  bidang.  Kendala- kendala  klasik  seperti  alur  birokrasi  yang
berbelit-belit, proses administrasi yang panjang dapat  terselesaikan  secara  lebih  cepat.  Upaya terkini tersebut berbeda dengan model atau cara- cara collaborative governance sebelumnya. Hal tersebut  sejalan  dengan  Gash  (2016)    yang menyampaikan bahwa desain dan implementasi pengaturan collaborative  governance yang disengaja  dan  tidak  disengaja  dapat  dihasilkan dari kesadaran yang lebih besar akan proses dan struktur, serta dari penerapan dan kinerja strategi manajemen  dan  peran  kepemimpinan  yang proaktif  dan  hati-hati,  sambil  mengakui pentingnya  menyadari  potensi  kerugian,  risiko, dan  kendala.  Tata  kelola  yang  efektif  harus bertanggung  jawab,  menghasilkan  manfaat  dan efektivitas  publik,  dan  di  banyak  negara  sah secara demokratis.
Selanjutnya  dapat  disarankan  bahwa berbagai  model collaborative  governance bisa menjadi  satu  solusi  konkrit  dalam  mencegah krisis  ekonomi  yang  diakibatkan  pandemi COVID-19 yang terus mendera bangsa Indonesia.  Langkah-langkah  kerjasama  antar lembaga  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat bisa dilakukan untuk menyederhanakan birokasi di  sektor  pemerintahan,  sekaligus  memberikan dampak  positif  bagi  perekonomian  masyarakat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Andolina,  M.  (2010).  Investing  in  Democracy: Engaging Citizens in Collaborative Governance.  In Contemporary  Sociology: A  Journal  of  Reviews (Vol.  39). https://doi.org/10.1177/009430611036790 9aaa Baswedan,  A.  (2021,  April  25).  Pemprov  DKI
Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  PT  Food  Station Tjipinang Jaya menggandeng Pemerintah Kabupaten Ngawi.  Retrieved  April  26,  2021,  from
Anies Baswedan Facebook website:
https://www.facebook.com/aniesbaswedan
/posts/325297115619979
Bebey,  A.  (2021,  February  5).  Terdampak
Pandemi,  Pertumbuhan  Ekonomi  Jawa Barat  Minus  2,44  Persen  di  2020. Retrieved April 21, 2021, from Newspaper
Article website:
https://www.merdeka.com/uang/terdampa
k-pandemi-pertumbuhan-ekonomi-jawa- barat-minus-244-persen-di-2020.html Bell, E. V, & Olivier, T. (2021). Following the paper  trail:  Systematically  analyzing outputs to understand collaborative governance  evolution. …  of  Public Administration  Research  and  Theory . https://doi.org/10.1093/jopart/muab054/64 86568
Brown,  A.,  Langridge,  R.,  &  Rudestam,  K.
(2016). Coming to the table: collaborative governance  and  groundwater  decision- making  in  coastal  California. Journal  of Environmental Planning and Management , 59 (12), 2163–2178. https://doi.org/10.1080/09640568.2015.11 30690 CNN Indonesia, S. (2020, July 17). Survei: Tiga
Tantangan Besar Pemulihan Ekonomi usai Corona. Retrieved April 20, 2021, from E- Newspaper website: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2 0200717132853-532-525867/survei-tiga- tantangan-besar-pemulihan-ekonomi-usai- corona
Donahue, J. D., Zeckhauser, R. J., & Breyer, S.
(2011).  Collaborative  governance:  Private roles for public goals in turbulent times. In Collaborative  Governance:  Private  Roles for Public Goals in Turbulent Times . New Jersey: Princeton University Press.
Gash,  A.  (2016a).  Collaborative  governance.
Handbook  on  Theories  of  Governance ,
454–467.
https://doi.org/10.5840/iabsproc1993412
Gash,  A.  (2016b).  Collaborative  governance.
Handbook  on  Theories  of  Governance , (June), 454–467. https://doi.org/10.5840/iabsproc1993412
Gestel,  N.  Van,  &  Grotenbreg,  S.  (2021).
Collaborative  governance  and  innovation in  public  services  settings. Policy  and
Politics , 49 (2), 249–265.
https://doi.org/10.1332/030557321X1612 3785900606
Hofstad, H., & Torfing, J. (2015). Collaborative innovation  as  a  tool  for  environmental, economic  and  social  sustainability  in regional governance. 49-70 , 19 (4), 49–70. Ibrahim,  A.  M.  (2021,  February  6).  BPS:
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terkontraksi 2,39 persen - ANTARA News. Retrieved April 21, 2021, from Web page website: https://www.antaranews.com/berita/19847 84/bps-pertumbuhan-ekonomi-jawa- timur-terkontraksi-239-persen Jawa Barat, P. P. (2021, January 2). Kaleidoskop 2020: Sambut Ekonomi Jabar 2021 dengan Optimistis. Retrieved April 21, 2021, from
Website  Resmi  Pemerintah  Provinsi Jawa Barat website: https://jabarprov.go.id/index.php/news/40 789/2021/01/02/Kaleidoskop-2020- Sambut-Ekonomi-Jabar-2021-dengan-
Optimistis
Kamil,  R.  (2021,  April  21).  "60  Ton  Sampah Botol Plastik kiriman dari Pulau Bali setiap minggu dikirim ke Jawa Barat untuk diolah oleh teknologi canggih di Padalarang untuk kembali  menjadi  botol  air  mineral.
Retrieved  April  24,  2021,  from  ridwan kamil on Twitter: website: https://twitter.com/ridwankamil/status/138 4832975930417163?cn=ZmxleGlibGVfc
mVjcw%3D%3D&refsrc=email
Kompas.com.  (2021,  March  18).  Percepat
Pemulihan  Ekonomi,  3  Kepala  Daerah  di Surabaya  Raya  Akan  Genjot  Investasi. Retrieved April 24, 2021, from Kompas.com website:
https://regional.kompas.com/read/2021/03 /18/153602678/percepat-pemulihan- ekonomi-3-kepala-daerah-di-surabaya- raya-akan-genjot?page=all Kompas.  (2021,  April  2).  Pemerintah  Mulai Berlakukan  Diskon  PPnBM  Mobil,  Ini Ketentuannya. Kompas.Com ,  pp.  1–1. Retrieved from https://money.kompas.com/read/2021/04/
02/095858326/pemerintah-mulai- berlakukan-diskon-ppnbm-mobil-ini- ketentuannya?page=all M.  Koontz,  T.,  &  W.  Thomas,  C.  (2021). Improving the use of science in collaborative  governance. Handbook  of Collaborative  Public  Management ,  313– 330.
https://doi.org/10.4337/9781789901917.0 0034
Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A.
(2020).  Collaborative  Governance  as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City. … Conference on Social … . https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.0 67 Menteri Keuangan, R. I. (2020). PMK-No.-120-
Th-2020-tentang-Peta-Kapasitas-Fiskal- Daerah (pp.  1–25).  pp.  1–25.  Jakarta: Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.
Muñoz, P., & Cohen, B. (2017). Mapping out the sharing  economy:  A  configurational approach  to  sharing  business  modeling.
Technological  Forecasting  and  Social Change , 125 , 21–37. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03. 035 No, C. (2021). Urgensi dan Tantangan Program
Organisasi  Penggerak  Tantangan  Daerah Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat
Pandemi  Covid-19  Outlook  Pemulihan Sektor Pariwisata Indonesia 2021. Buletin APBN , V (15), 1–16.
Novita  Suratman,  F.,  &  Darumurti,  A.  (2021).
Collaborative
Governance Dalam
Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  Publik (Rthp)  Di  Kota  Yogyakarta. Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK) , 2 (2),
102–121.
https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743 oh, Y., & Bush, C. B. (2016). Exploring the Role of Dynamic Social Capital in Collaborative Governance. Administration  &  Society ,
48 (2),
216–236. https://doi.org/10.1177/009539971454494 1 Perpres. (2020). Perpres Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penanganan Covid Dan
Pemulihan  Ekonomi  Nasional (pp.  1–22). pp.  1–22. Jakarta:  Sekretariat Kabinet  RI, Deputi Bidang Perekonomian.
Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. In Systematic Reviews in the Social Sciences:  A  Practical  Guide (First). https://doi.org/10.1002/9780470754887
Plotnikof,  M.,  &  Zandee,  D.  (2016).  Meaning negotiations  of  collaborative  governance: A  discourse-based  ethnography. Doing
Organizational  Ethnography ,  137–158. https://doi.org/10.4324/9781315677279 Prastiyo,  D.  (2019).  Collaborative  Governance and Infrastructure Development in Indonesia:  A  Review. Journal  of  Public Administration  Studies , 4 (1),  30–32. https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2019.004. 01.6 Prayoga, R. (2020, July 27). Akibat COVID-19, pertumbuhan  ekonomi  Jakarta  turun. Retrieved April 21, 2021, from ANTARA
News website:
https://www.antaranews.com/berita/16356 30/akibat-covid-19-pertumbuhan- ekonomi-jakarta-turun Presiden,  R.  (2020). Perpres  Nomor  54  Tahun 2020 . Retrieved from https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/176089 /Perpres_Nomor_54_Tahun_2020.pdf Prysmakova-Rivera,  S.  (2021).  Collaborative governance: processes, benefits and outcomes. Handbook of Theories of Public
Administration  and  Management ,  80–96. https://doi.org/10.4337/9781789908251.0 0017
Purbaya,  A.  A.  (2021,  March  8).  Dihantam COVID-19, Begini Kondisi Ekonomi Jawa Tengah.  Retrieved  April  21,  2021,  from Webpage
website: https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-5486023/dihantam-covid-19- begini-kondisi-ekonomi-jawa-tengah Rachbini,  D.  J.  (2021,  January  7).  “Tiada Pemulihan  Ekonomi,  Tanpa  Mengatasi Pandemi.” Retrieved April 22, 2021, from
CNBC
Indonesia website:
https://www.cnbcindonesia.com/news/202
10107132706-4-214173/tiada-pemulihan- ekonomi-tanpa-mengatasi-pandemi Ridlo,  M.  (2021,  April  17).  Ketika  Gubernur
Anies  Baswedan  Rela  Blusukan  Panen
Padi  di  Cilacap  -  Regional  Liputan6.com.
Retrieved April 24, 2021, from Liputan6.com website:
https://www.liputan6.com/regional/read/4 534473/ketika-gubernur-anies-baswedan- rela-blusukan-panen-padi-di-cilacap# Subatin,  B.,  &  Pramusinto,  A.  (2019). Collaborative Governance in Off-site Anoa Conservation at The Anoa Breeding Center
of The Manado Environment and Forestry Research  and  Development  Institute. Policy  &  Governance  Review , 3 (1),  43. https://doi.org/10.30589/pgr.v3i1.126 Uly,  Y.  A.  (2021,  February  16).  Seperti  Apa
Peluang dan Tantangan Pemulihan Ekonomi ASEAN Pasca-pandemi? Halaman  all  -  Kompas.com.  Retrieved
April  20,  2021,  from  E-Newspaper website: https://money.kompas.com/read/2021/02/ 16/095000826/seperti-apa-peluang-dan- tantangan-pemulihan-ekonomi-asean- pasca-pandemi?page=all
Widiyana,  E.  (2020,  November  2).  Cara
Pemprov  Jatim  Pulihkan  Ekonomi  yang Terdampak Pandemi COVID-19. Retrieved April 24, 2021, from Detiknews.Com website:
https://news.detik.com/berita-jawa- timur/d-5238775/cara-pemprov-jatim- pulihkan-ekonomi-yang-terdampak- pandemi-covid-19