Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 6, Juni 2020

## STRATEGI  PEMERINTAH  KOTA  SURABAYA  DALAM  PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURABAYA

## Faisea, M Zainudin Maulidi dan Lukman Arif
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jawa Timur Email: faisea1999@gmail.com, udin.zain27@gmail.com dan lukmanarif.adneg@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  merupakan  salah  satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan perlindungan anak  melalui  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  anak.  Kota  Surabaya  menjadi  salah satu  Kota  yang  mendapat  apresiasi  terhadap  implementasi  kebijakan  tersebut. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi  dan  kendala  yang menajadi hambatan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan Kota Layak Anak  di  Kota  Surabaya.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi literatur.  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  pemerintah  Kota  Surabaya mempunyai  3  (tiga)  startegi  dalam  pengembangan  Kota  Layak  Anak  di  Kota Surabaya  yaitu  :  Strategi  diverfikasi,  Strategi  Inovatif  dan  Strategi  Preventif. Sedangkan kendala yang dialami Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan kebijakan  tersebut  ialah  masih  kurangnya  kualitas  sumber  daya  manusia  yang melaksanakan  program-program  pengembangan  Kota  Layak  Anak  di  Kota Surabaya.  Selain  itu  masih  terdapat  fasilitas  penunjang  program  tersebut  yang masih belum layak.
Kata kunci : Kabupaten/Kota Layak Anak, Strategi dan Kendala

## Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara kepulauan  yang mempunyai jumlah penduduk sangat  padat.  Menurut  data  BPS  tahun  2010  dalam  (Muhammad,  2010)  hasil  sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa, dan 34,26% diantaranya atau sebanyak 81.415.918 jiwa dikategorikan sebagai anak.
Dalam  rangka  pembangunan  sumber  daya  manusia  Pemerintah  Indonesia dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepakat akan fokus  melakukan  pembangunan  sumber  daya  manusia  pada  anak  dan  perempuan.  Hal itu dikarenakan anak merupakan asset berharga untuk negara dimasa yang akan datang.
Anak  ialah  penduduk  yang  berusia  di  bawah  18  tahun  atau  yang  berusia  0-18 tahun  (PERMEN  PPPA,  2011).  Indonesia  sepakat  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  anak.  Anak-anak  adalah  salah  satu  aspek  kehidupan  bangsa  yang  perlu dilindungi.  Anak-  anak  merupakan  investasi  dalam  kehidupan  negara  di  masa mendatang,
Perkembangan  anak  meliputi  segala  perubahan  yang  terjadi  pada  anak, baik secara  fisik,  kognitif,  emosi,  dan  psikososial  (Bardja,  2017).  Namun  seringkali terjadi  kekerasan  terhadap  anak  sehingga  berdampak  negative  terhadap  tumbuh kembang  anak.  Kekerasan  terhadap  anak  dan  remaja  meskipun  telah  memperoleh visibilitas  yang  lebih  besar  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  tetap  sulit  untuk  diukur karena dimanifestasikan dalam berbagai cara. Oleh karena itu untuk memahaminya kita harus  mempertimbangkan  aspek  historis,  budaya,  ekonomi,  hukum,  politik,  dan psikososial  yang  mengatur  struktur  makro  masyarakat  (Portella  Ribeiro,  Santos  da Silva, de Cezar Vaz, Arruda da Silva, & Silva, 2013). Berikut ini merupakan data kasus kekrasan pada anak di Jawa Timur tahun 2019:

## Tabel 1 Data Kasus Kekerasan pada Anak
Berdasarkan  tabel  diatas  dengan  masih  maraknya  tindak  kekerasan  terhadap anak  sehingga  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  mengembangkan  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten  /Kota Layak  Anak  (KLA).  Hal  itu  tertuang  dalam  peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Kebijakan Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak.  Dasar  pengembangan  Kabupaten/Kota Layak  Anak  terdapat  pada  UU  23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  yang kemudian  di  amandemen  menjadi  UU  No  35  Tahun  2014.  Setelah  itu  dilakukan amandemen  kedua  atas  UU  No  35  Tahun  2014  kedalamPerpuNomor  1  Tahun  2016 yang kemudian ditetapkan menjadi UU dalam UU Nomor 17 Tahun 2016.
Dalam  regulasi  tersebut  khususnya  pasal  21,  22,  24  dan  72  bahwasanya Pemerintah  Daerah  yang  bertindak  sebagai  kepanjangan  tangan  dari  pemerintah  pusat mempunyai  kewajiban  untuk  mendukung  program  pemerintah  dalam  perlindungan anak.  Hal  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  daerah  ialah  dengan  mengembangkan Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten  /Kota  Layak  Anak  di  daerahnya  masing-masing.
No.  Kota Jumlah 1 Surabaya 97 2 Tulung agung 20 3 Sidoarjo - Mojokerto 16 4 Gresik - Lamongan 11 5 Jombang 10 6 Sumenep 9 7 Lumajang  –  Malang  – Probolinggo - Pasuruan 8 8 Bojonegoro - Bondowoso 7 9 Jember- Blitar - Kediri 6 10 Bangkalan 5 Jumlah 179
Selain  itu  pemerintah  daerah  juga  berkewajiban  untuk  menyediakan  fasilitas/sarana- prasarana  yang  mendukung  program  tersebut,  baik  fasilitas  kesehatan,  pendidikan  dan lain sebagainya. Dalam regulasi tersebut juga disebutkan bahwa sektor usaha juga harus turut  menyukseskan  program  tersebut  dengan  membuat  produk-produk  yang  aman untuk anak.
Menurut  (PERMEN  PPPA,  2011)  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  yang selanjutnya  disingkat  KLA  adalah  kabupaten/kota  yang  mempunyai  system pembangunan  berbasis  hak  anak  melalui  pengintegrasian  komitmen  dan  sumber  daya pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  yang  terencana  secara  menyeluruh  dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.  Setiap  Kabupaten/Kota  dikategorikan  sebagai  KLA  apabila  telah  memenuhi  hak Anak  berdasarkan  indikator  KLA.  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  bersama  seluruh  pemangku  kepentingan  di  tingkat  Nasional  dan daerah  menetapkan  31  (tiga  puluh  satu)  indikator  pemenuhan  hak  anak.  Indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 (enam) bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan, dan 5 (lima) klaster hak anak, diantaranya, haksipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktul uang, serta kegiatan budaya dan perlindungan khusus.
KLA  bertujuan  untuk  membangun  inisiatif  pemerintah  Kabupaten/Kota  yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of  the  Child )  dari  kerangka  hukum  ke  dalam  definisi,  strategi,  dan  intervensi pembangunan,  dalam  bentuk  kebijakan,  program  dan  kegiatan  pembangunan,  dalam upaya  pemenuhan  hak-hakanak  pada  suatu  dimensi  wilayah  Kabupaten/Kota  (Safitri Nissa Faradilla, 2012).
Penghargaan  KLA  terdiri  atas  lima  predikat  yaitu  Pratama,  Madya,  Nindya, Utama dan KLA anak. Dalam 2 tahun berturut turut kota Surabaya berhasil memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia.  Pemerintah  kota  Surabaya terus  memberikan  fasilitas  dalam  menunjang  aktivitas  dan  kesejahteraan  anak. Tujuannya agar anak bisa memperoleh hak pendidikan, kesehatan layak dan hak untuk bermain.
Pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan kota yang aman dan nyaman bagi anak-anak  mengatur  sebuah  regulasi  yaitu  Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tujuan dari peraturan tersebut ialah  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan,  diskriminasi  dan pelanggaran  hak  anak  lainnya.  Pemerintah  kota  Surabaya  terus  berupaya  dengan beberapa strategi untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak. Strategi adalah suatu rancangan yang disiapkan secara matang  dalam mencapai tujuan. Tujuan tersebut  tidak  hanya  berupa  suatu  kebijakan  melainkan  juga  berupa  aksi  nyata  dari pemerintah.  Hal  itu  kemudian  dituangkan  dalam  program-program  yang  di  buat  oleh
Pemerintah  Kota  Surabaya  untuk  memenuhi  hak  anak,  sehingga  terwujudnya  sebuah kota yang layak anak.
Jika  dilihat  pada  tabel  sebelumnya  terlihat  bahwasanya  Kota  Surabaya  masih menjadi  Kota  dengan  angka  kekerasan  pada  anak  yang  paling  tinggi  di  provinsi  Jawa Timur.  Namun  Kota  Surabaya  masih  mendapatkan  penghargaan  sebagai  Kota  Layak Anak. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana  strategi  dan  hambatan  pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  pengembangan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Surabaya.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review atau tinjauan pustaka. Menurut  (Pitaloka Priasmoro, 2016) . Literature review yaitu sebuah pencarian literatur baik internasional maupun nasional. Literature review tidak hanya bermakna membaca literatur, tapi lebih ke  arah  evaluasi  yang  mendalam  dan  kritis  tentang  penelitian  sebelumnya  pada  suatu topik.  Artikel  ini  bertujuan  melakukan  kajian  literatur  terhadap  penelitian-penelitian terdahulu tentang evaluasi Kebijakan KLA.
Teknik  analisis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  model  analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman  sebagaimana yang dikutip oleh (Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa analisis data  terdiri dari empat tahapan  kegiatan  yang  dimulai  dengan  pengumpulan  data,    kondensasi  data,  penyajian data, sampai dengan penarikan kesimpulan/  verifikasi  data.
Sumber  data  yang  digunakan  yakni  data  sekunder  yang  didapatkan  melalui dokumen-dokumen penelitian, arsip-arsip, laporan-laporan dan foto-foto yang berada di media sosial maupun media massa.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam perlindungan hak asasi pada manusia. Anak merupakan aset  yang harus dilindungi.  Maraknya  kekerasan  terhadap  anak  membuat  tumbuh  kembang  anak menjadi  terhambat.  Anak  merupakan  investasi  di  masa  yang  akan  mendatang.  Oleh karena itu negara Indonesia sepakat mewujudkan suatu kebijakan mengenai kabupaten/ kota  layak  anak.  Adanya  kebijakan  kabupaten/kota  layak  anak  ini  bertujuan  untuk memenuhi hak-hak anak.
Wujud nyata adanya implementasi kebijakan kota layak anak diawali pada tahun 2011 yaitu adanya suatu prestasi atau keunggulan yang diraih oleh kota yang memenuhi indikator kota layak anak. Salah satu kota yang berhasil meraih prestasi pencapaian kota layak  anak  adalah  kota  Surabaya.  Dalam  pencapaiannya  sebagai  peraih  predikat  kota layak anak Surabaya tentunya memiliki beberapa strategi dan juga kendala.

## A. Strategi Diverfikasi
Strategi  ini  dilakukan  dengan  membuat  program-program,  proyek  dan mengatur langkah atau tindakan berbeda dari strategi biasanya di bidang pemerintah dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan  (Rahmayuni,
2014).  Sebagaimana  yang  dimaksud  maka  dalam  hal  ini  pemerintah  memiliki tindakan yang berbeda dalam mewujudkan suatu kebijakan. Strategi yang dilakukan merupakan  suatu  strategi  yang  berbeda  dari  yang  lain.  Dalam  hal  ini  strategi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Surabaya  yaitu  mewujudkan  lingkungan  yang mendukung dan ramah anak.
Adanya program-program dan bentuk kebijakan. seperti kampung pendidikan kampung  e  arek  suroboyo,    kampung  literasi,  kampung  belajar  dan  kampung  aman Untuk  mewujudkan  kota  layak  anak  maka  pemerintah  kota  Surabaya  mengadakan suatu lomba. Tujuannya untuk menciptakan kondisi suatu daerah tinggal anak yang nyaman  dan  aman  bagi  proses  tumbuh  kembang  anak  dan  adanya  upaya  untuk perlindungan terhadap anak.
Tabel 2 Program dan kebijakan untuk perwujudan kota layak anak di kota Surabaya Program Hasil Kampung Belajar Bertujuan  untuk  meningkatkan  aktvitas belajar  pada  anak-anak.  Dengan  adanya kegiatan JAMBE (Jam belajar pukul 6-8), Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat    dan Kegiatan Bebas Anak Putus Sekolah) Kampung Sehat Dengan  adanya  kegiatan  bebas  asap rokok, bebas miras, dan bebas narkoba Kampung Asuh Pengelohan penitipan anak harus diketahui  oleh  RT  dan  RW.  Untuk memudahkan  dalam  hal  pengawasan terhadap anak. Kampung  Kreatif Dan Inovatif Adanya suatu Kegiatan bimbingan belajar TK dan SD secara gratis dan Terarah. Kampung Aman Bebas  Eksploitasi  Anak,  Bebas  dari Kekerasan,  dengan  adanya  upaya  yang dilakukan  untuk  menghimbau  seluruh warga  agar  tidak  melakukan  tindak kekerasan Kampung Literasi   Kegiatan Belajar Menari Bersama merupakan  sinergitas  RT.  02  dengan  RT. 07.  Dan  hasil  binaannya,Kegiatan  usaha dan  pemberdayaan  anak  yang  meliputi kegiatan  UKM,  Jentik  Junior  dan Pelatihan  Swadaya  akan  dilakukan  oleh
RT. 05 dan umumnya RW. 03
Sumber :  (Mochklas, Rusmawati, Santoso, & Jannah, 2019)
Selain  itu  pemerintah  kota  Surabaya  juga  mewujudkan  suatu  lingkungan yang ramah dan nyaman bagi anak anak dengan adanya fasilitas rumah matematika, rumah bahasa dan Broadband Learning Center .   Rumah matematika di kota Surabaya  memiliki  fungsi  untuk  membantu  pembelajaran  bagi  siswa  dan  siswi.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  maka  tingkat  pengetahuan  pelajar Surabaya  mengenai  program  Rumah  Matematika  Surabaya melalui  media  publikasi didapatkan  hasil  tingkat  pengetahuan  yang  dimiliki  adalah  tinggi  (Tobing  angelita roosalim  nathalia,  2019).  Program  Rumah  Matematika  Surabaya  banyak  diketahui oleh  para  kalangan  pelajar  di  Surabaya  melalui  media  publikasi.  Melalui  media publikasi  ini  pelajar  juga  dengan  mudah  mengerti  pengetahuan  tentang  produk  dan pemakaiannya.
Selain itu pemerintah kota Surabaya memfasilitasi dengan adanya Broadband Learning  Center Berdasarkan  data  empiris  yang  terungkap  pada  bab  sebelumnya diketahui  bahwa  program  BLC  masih  belum  dapat  menjangkau  semua  lapisan masyarakat  kota  Surabaya,  seperti  yang  ditargetkan  oleh  Dinas  Kominfo  Pemkot Surabaya  selama  ini.  Sehingga,  pelaksanaan  program  BLC  yang  diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Pemkot Surabaya pada periode 2014 sampai bulan April 2015, masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki kedepannya.

## B. Strategi Inovatif
Strategi  yang  dilakukan  adalah  dengan    adanya  pembaharuan  maupun inovasi-inovasi baru yang tentunya dapat memudahkan setiap pelaksanaan program. Di setiap pelaksanaan program maka perlu adanya pembaharuan yang dituangkan ke dalam program tersebut.  Di dalam suatu program memiliki sebuah inovasi yang unik sehingga dapat memudahkan berjalannya program tersebut.
Strategi  inovatif  yang  dilakukan  pemerintah  kota  Surabaya  dalam mengentaskan  problematika  anak  melalui  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat dan Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  dan  Anak    yaitu  pendirian  pusat  konseling. Inovasi terobosan pada pusat konseling tersebut ialah Inovasi ini merupakan Layanan Satu  Pintu  Keluarga  Holistik  Integratif.  Ini  adalah  fasilitas  bagi  warga  Surabaya untuk  mendapat  pembelajaran  keluarga  melalui  psikoedukasi,  konsultasi  bagi  anak, diskusi bagi orangtua, kuliah program pranikah (Rachman, 2019) ).

## C. Strategi Preventif
Strategi yang dilakukan dengan diarahkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu membuat  program  dan  mengatur  nya  secara  hati  hati  serta  memperhatikan  dalam setiap  aspek.  Dalam  hal  ini  pemerintah  kota  Surabaya  melakukan  berbagai pencegahan khususnya dalam menjaga hak perlindungan terhadap anak. Pemerintah kota  Surabaya  memberikan  fasilitas  keamanan  bagi  anak-  anak  Surabaya  dalam melakukan setiap aktivitas nya.
Demi memberikan perlindungan terhadap anak untuk pencegahan terhadinya kejahatan  terhadap  anak  Pemerintah  kota  Surabaya  memfasilitasi  Bus  Sekolah sebagai  alat  transportasi  pelajar  untuk  lebih  aman  menuju  ke  sekolah.  Para  pelajar dalam  hal  ini  sangatlah  tertarik  dengan  adanaya  bus  sekolah.  Para  pelajar  dapat menggunakan fasilitas bus sekolah secara gratis sehingga.
Strategi  yang  diterapkan  pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  pencegahan  juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan  Anak  yang  tertuang  dalam  Peraturah  Daerah  Nomor  6  Tahun  2011. Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat  mencapai  pemenuhan  hak-hak anak sehingga tercapai sebuah kota yang layak dana aman untuk anak.
D. Kendala-Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Anak
Pengembangan  program  Kota  Layak  Anak  di  Kota  Surabaya  masih  ada beberapa  kendala  yang  kemudian  menghambat  pelaksanaannya.  Adanya  kendala maka dapat menjadi penghambat bukan hanya pada tahap pembuatan program tetapi juga  dalam  pelaksanaan  program  tersebut.  Adapun  hambatan  yang  dihadapi Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  pengembangan  Kota  Layak  Anak  di  Kota Surabaya ialah sebagai berikut :
1. SDM Pelaksana Program banyak yang belum terlatih. Masih ada beberapa sumber daya  manusia  yang  melaksanakan  program  seperti  pada  klaster  pendidikan  yang belum  terlatih.  Selain  itu  forum anak  juga  belum  berperan  dalam  sekolah  ramah anak (Heni & Nawangsari, 2019).
2. Masih enggannya pengguna fasilitas Bus Sekolah Surabaya untuk memanfaatkan adanya fasilitas tersebut. Hal itu disebabkan bus sekolah ini menggunakan bus tua dan  kuno,  sehingga  para  pelajar  terkadang  enggan  naik  dan  memanfaatkan  bus tersebut,  bus  Sekolah  sudah  tua,  kuno  dan  jelek,  hambatan  yang  terjadi  adalah mengenai  armada  bus  yang  sudah  tua  dan  lama  (Kusuma,  2015).  Para  pelajar sangat antusias dengan adanya bus sekolah namun dalam implementasinya masih belum optimal.

## Kesimpulan
Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangakan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya terdapat 3 (tiga)  strategi  yaitu:  Staretegi  diverfikasi  yang  berupa  pembuatan  program-program yang  lain  daripada  yang  lain  yaitu  dengan  adanya  program  yang  menciptakan lingkungan  serta  kondisi  aman  dan  nyaman  bagi  anak  berupa  kampung  pendidikan kampung e arek suroboyo kampung literasi, kampung belajar dan kampung aman. Yang kedua  ialah  strategi  inovatif  Pemerintah  Kota  Surabaya  melakukan  adanya pembaharuan  maupun  inovasi-inovasi  baru  yang  tentunya  dapat  memudahkan  setiap pelaksanaan  program.  Program  tersebut  berupa  Inovasi  Layanan  Satu  Pintu  Keluarga Holistik Integratif
Sedangkan  strategi  yang  ketiga  ialah  strategi  Preventif  berupa  pembuatan kebijakan perlindungan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak sekaligus upaya untuk pemenuhan hak anak dengan adanya transportasi Bus Sekolah  dan adanya trotoar yang nyaman untu menyebrang para pelajar.
Kendala-kendala  yang  dialami  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam mengembangkan  Kota  Layak  Anak  di  Kota  Surabaya  antara  lain  masih  kurangnya
kualitas  sumber  daya  manusia  yang  melaksanakan  program-program  dalam  upaya pengembangan  Kota  Layak  Anak.    Selain  itu  juga  terdapat  kendala  lain  seperti  masih belum layaknya fasilitas penunjang dari program-program pemenuhan hak anak seperti bus sekolah.

## BIBLIOGRAFI
Bardja,  Sutiati.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Senam  Hook  Ups  Terhadap  Tingkat Percaya  Diri  Anak  Kelas  Dua  Min  Guwa  Kidul. Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia , 2 (12), 112–122.
Heni,  Irawati  Putri,  &  Nawangsari,  Rining  Ertien.  (2019).  Implementasi  Kebijakan, Klaster  Hak  Anak,  Kabupaten/Kota  Layak  Anak. Dinamika  Governance:  Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 9 (2).
Kusuma,  oktavianus  wijaya  ardhya.  (2015).  Evaluasi  Program  Bus  Sekolah  Di  Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 3 , 1–7.
Mochklas,  Mochamad,  Rusmawati,  Zeni,  Santoso,  Aris,  &  Jannah,  Roudotul.  (2019). Pendampingan Kampung Pendidikan Kampung’E Arek Suroboyo (Kp Kas) Rw 03 Kelurahan  Ketintang  Surabaya. Jurnal  Komunitas :  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 2 (1), 51–59. https://doi.org/10.31334/jks.v2i2.470
Muhammad,  Setiawan  Isnaeni.  (2010). Implementasi  Peraturan  Walikota  Semarang Nomor  20  Tahun  2010  tentang  Kebijakan  Kota  Layak  Anak  dengan  Pendekatan Kelurahan Ramah Anak an . (2005), 1–12.
Pitaloka  Priasmoro,  Dian.  (2016).  Literatur  Review:Aplikasi  Model  Sosial  Dalam Pelayanan  Kesehatan  Jiwa  Pada  Ibu  Hamil  Dengan  Hiv/Aids. Jurnal  Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Science) , 4 (1), 12–19.
https://doi.org/10.21776/ub.jik.2016.004.01.2
Portella Ribeiro, Juliane, Santos da Silva, Mara, de Cezar Vaz, Marta, Arruda da Silva, Priscila, & Silva, Bárbara. (2013). The protection of children and adolescents from violence: an analysis of public policies and their relationship with the health sector. Investigación y Educación En Enfermería , 31 (1), 133–141.
Rachman,  R.  I.  O.  Febriannur.  (2019). Implementasi  kebijakan  pusat  konseling  anak dan remaja di surabaya . 8 (2), 77–91.
Rahmayuni,  Sri.  (2014).  Strategi  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  Dalam  Pengembangan Kota  Layak  Anak  Di  Kota  Pekanbaru  Tahun  2014. JOM  Fisip , 4 (2),  1–2. https://doi.org/10.1038/132817a0
RI,  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak. PERMEN PPPA  Tentang  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak .  ,  11  § (2011).
Safitri  Nissa  Faradilla.  (2012). Implementasi  Kebijakan  Pengembangan  Kota  Layak Anak di Kecamatan Semampir Surabaya .
Sugiyono,  P.  D.  (2017). Metode  Penelitian  Bisnis:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, Kombinasi, dan R&D . Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
Tobing  angelita  roosalim  nathalia.  (2019). Tingkat  Pengetahuan  Pelajar  Surabaya Mengenai  Program  Rumah  Matematika  Surabaya  Melalui  Media  Publikasi . Universitas Katolik Widya Mandala.