## KRIMINALISASI TERHADAP HAKIM (TINJAUAN YURIDIS UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)
Kasanuddin Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: kasanuddin.24@gmail.com
ABSTRAK P enelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriminalisasi terhadap hakim dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dan untuk mengetahui pendapat pakar hukum pidana tentang kriminalisasi terhadap hakim dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan stadi kepustakaan, setelah data terkumpul dilakukan analisis data. Adapun analisis data yang penulis gunakan adalah dengan menerapkan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap anak dalam meningkatkan perlindungan dan penegakan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Terlepas dari segala kelebihan yang ada dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat klausul dalam undang-undang ini yang kontroversial dan rawan mendapat perlawanan yaitu, adanya upaya kriminalisasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum khususnya hakim yang terdapat dalam ketentuan Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101. Kriminalisasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana menimbulkan pro dan kontra dikalangan pakar hukum. Pakar hukum yang pro menilai bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepeduliaan pihak pemerintah terhadap penegakan hukum, khususnya peradilan anak yang selama ini dirasa belum berjalan secara efektif. Sekaligus sebagai upaya untuk membuat para penegak hukum, khususnya hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara anak. Bagi pakar hukum yang kontra beralasan bahwa pada prinsipnya kekhilafan hakim dalam suatu proses berakibat pada putusan hakim tersebut. Sanksi administrasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak sudah cukup memadai tanpa perlu ada sanksi pidana. Bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran ketentuan hukum acara dalam sistem peradilan bertentangan dengan kaidah hukum. Karena eksistensi sanksi pidana tersebut justru berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara.
Kata Kunci: Kriminalisasi, Hakim, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## Pendahuluan
Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia, sedangkan tatanan adalah suatu sistem atau aturan. 1 Bangsa Indonesia adalah negara hukum atau negara berdasarkan hukum. Hal ini merujuk pada pernyataan tertulis dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Undang-undang Dasar 1945  disebutkan: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum ( rechtstaat ) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka ( machtstaat )”. 2
Pengadilan adalah lembaga yang menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum. 3 Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana ( Criminal Justice System ) merupakan suatu tumpuan dan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal ini hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. 4 Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa kedudukan hakim di negara kita merupakan kedudukan yang sangat tinggi. 5
Akan tetapi menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Pendapat dari masyarakat tentang lembaga peradilan sekarang ini terjadi karena tidak adanya control terhadap prinsip kebebasan dan kemandirian hakim, sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan. 6 Demi terciptanya putusan hakim yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan serta membuat para hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara,maka DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak. Dimana di dalam undang-undang ini mengatur tentang pemidanaan terhadap hakim yang apabila memutus suatu perkara tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini.
Adanya ketentuan Pemidanaan terhadap hakim dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak bagi sebagian masyarakat dianggap meruntuhkan independensi badan peradilan dan wibawa hakim. Independensi hakim, selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara yang ditangani, mutlak dijaga dan dilindungi kelestariannya dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim. Pengaruh itu berupa intervensi, tekanan, ancaman, dan campur tangan dari pihak mana pun (dari pihak eksekutif dan legislatif ).
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: Bagaimana kriminalisasi terhadap hakim dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?, Bagaimana Pendapat pakar hukum tentang kriminalisasi terhadap hakim dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
1 Hans Kelsen, 2006, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, hal.
3.
2 Natangsa Surbakti, 2012, Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi
Hukum Indonesia. Surakarta: BP FKIP UMS, hal. 138
3 Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Bandung :Widya Padjadjaran
4 Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran, hal. 218.
5 Nanda Agung Dewantara,1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani SuatuPerkara Pidana. Jakarta : Aksara Persada Indonesia, hal.28.

## Pembahasan 1.  Kriminalisasi Terhadap Hakim Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Anak   merupakan   bagian   yang   tidak   terpisahkan   dari  keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis, hal ini secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B UUD NRI perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak. 7 Sensitivitas dan tingginya kasus-kasus yang melibatkan anak memaksa pemerintah menerbitkan undang-udang baru, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlidungan kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. 8 Jika Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ini benar-benar diterapkan, maka ada perubahan “radikal” dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Terlepas dari kelebihan yang ada dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun ada klausul dalam undang-undang ini yang kontroversial dan rawan mendapat perlawanan. Undang- undang menentukan bahwa petugas dan aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya sesuai ketentuan undang-undang tersebut akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp. 200 juta. Artinya termasuk hakim dapat dipidana jika tidak menjalankan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini. 9 Pencantuman pemidanaan (kriminalisasi) terhadap profesi hakim dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak bukanlah langkah yang tepat untuk menjaga kewibawaan lembaga peradilan dan profesi hakim, akan tetapi justru meruntuhkan independensi badan peradilan dan wibawa hakim. 10 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang pemidanaan hakim terdapat dalam Pasal 96, 100 dan 101.
Pasal 96 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: “ penyidik, penuntut umum, dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” 11
Pasal 100 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun. 12
7 Maulana Hasan Wadong, 2000, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta:PT Grasindo, hal. 10.
8 Amzulian Rifai, 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak (online).(Http//Sriwijayapost.com) diakses 23-mei 2013 jam.11.11 WIB.
9 Ibid.
10 Ibid.
11  Lihat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 12  Lihat UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 101 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dangan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. 13
2.  Pendapat Pakar Hukum Pidana Tentang Kriminalisasi Hakim dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
Ketentuan  pemidanaan  (kriminalisasi)  terhadap  penegak hukum khususnya hakim dalam UU No. 11 Tahun 2012 menuai pro dan kontra dibanyak  kalangan,  termasuk  perbedaan pendapat  para  pakar hukum pidana.
a.  Pakar  Hukum  Pidana  yang  Pro  Terhadap  Kriminalisasi Hakim Menurut Sudaryono, adanya ketentuan pemidanaan (kriminalisasi) terhadap penegak hukum (polisi/jaksa/hakim) dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk kepeduliaan pihak pemerintah terhadap penegakam hukum, khususnya peradilan anak yang selama ini dirasa belum berjalan secara efektif. Sekaligus sebagai upaya untuk membuat para penegak hukum khususnya hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara anak. 14
Hal demikian didasarkan atas asas persamaan di depan hukum, artinya bahwa setiap orang diberi jaminan sama di depan hukum tanpa membeda-bedakan profesi, kedudukan sosial, agama, ras dan lain-lain. Artinya seorang hakim pun jika melakukan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana orang pada umumnya. 15 Sudaryono menilai bahwa sanksi pidana adalah hukuman yang layak bila hakim memang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sudaryono juga menegaskan bahwa ancaman sanksi pidana bukan merupakan bentuk intervensi pihak legislatif terhadap yudikatif dan bukan juga untuk mempengaruhi independensi hakim dalam memeriksan dan memutus perkara anak, melainkan untuk memprofesionalkan hakim dalam membuat putusan karena hakim sebagai palang pintu terakhir jangan asal mengambil putusan. 16
b.  Pakar Hukum Pidana yang Kontra Terhadap Kriminalisasi Hakim Terhadap perumusan norma kriminalisasi penegak hukum (polisi/jaksa/hakim) dan pejabat pengadilan dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Mudzakir, sangat menentang (kontra) adanya kriminalisasi terhadap penegak hukum khususnya hakim. 17 Menurut Mudzakir yang terpenting bagi hakim adalah diberi petunjuk atau pedoman dalam rangka untuk proses peradilan anak, kalau pun hakim sudah diberi petunjuk ataupun pedoman maka tidak harus ada sanksi pidana, cukup saja ketentuan yang mengatur prosedural bagaimana hakim mengadili perkara anak. Sebenarnya sanksi administrasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak saja sudah cukup memadai tanpa perlu ada sanksi pidana, karena eksistensi sanksi pidana tersebut justru berpotensi membatasi dan mengancam kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara. 18
13  Lihat UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 14 Ibid
15 Sudaryono S.H, M.H, Dosen FH-UMS, Wawancara Pribadi , Surakarta, 15 April 2013, pukul 10.30 WIB.
16 Ibid.
17 Mudzakir, Dosen FH UII, Wawancara Pribadi , Yogyakarta, 17 April 2013, Pukul 12:15 WIB.
18 Ibid.
Hal  ini  jelas  melanggar  prinsip  independensi  peradilan  dan  independensi  hakim  yang lazimnya diikuti pula dengan hak konstitusional hakim atas kekebalan profesi ( judicial immunity), sehinggga menurut Mudzakir bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. 19
Bahwa ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menurut Mudzakir telah mengurangi derajat hakim dalam melaksanakan tugas justicialnya. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman pidana penjara dalam rumusan pasal tersebut. Jika kita cermati Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tidak dibenarkan bahwa hakim diancam pidana dalam proses pengambilan putusan, kecuali terbukti melakukan pelanggaran hukum pidana yang lain misal mengadili tapi suap, namun tidak dalam proses penggunaan kewenangan yang diberikan oleh UU dalam proses mngadili. 20
Mudzakir menegaskan bahwa, pada saat ini belum ada hakim spesialis anak, menurut beliau hakim anak harus memiliki 2 (dua) kompetensi, yakni harus menguasai ilmu hukum (hukum pidana) dan juga harus menguasai ilmu psikologi anak. Memang paradigma tentang anak telah berubah dimana anak harus ditangani dengan menggunakan pendekatan restoratif justice, maka dengan adanya pergeseran paradigma itulah diimbangi dengan adanya hakim profesional dibidang anak tetapi tidak dengan hakim umum yang dikursus atau diberi pelatihan singkat dibidang anak seperti sekarang ini.

## Penutup
1.  Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
a.  Kriminalisasi merupakan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dilarang dan diancam pidana, bukan merupakan tindak pidana, untuk selanjutnya berubah menjadi tindak pidana. Sebagaimana UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dituding mengusik kemandirian hakim. Karena di dalam UU tersebut terdapat pasal kriminalisasi terhadap hakim yaitu Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101.
b.  Kriminalisasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana menimbulkan pro dan kontra dikalangan pakar hukum. Berdasarkan asas persamaan di depan hukum, maka pakar hukum yang pro menilai bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepeduliaan pihak pemerintah terhadap penegakan hukum, khususnya peradilan anak yang selama ini dirasa belum berjalan secara efektif. Sekaligus sebagai upaya untuk membuat para penegak hukum, khususnya hakim lebih profesional dalam memeriksa dan memutus perkara anak. Bagi pakar hukum yang kontra beralasan bahwa pada prinsipnya kekhilafan hakim dalam suatu proses berakibat pada putusan hakim tersebut. Sanksi administrasi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak sudah cukup memadai tanpa perlu ada sanksi pidana. Bahwa kriminalisasi terhadap pelanggaran ketentuan hukum acara dalam sistem peradilan bertentangan dengan kaidah hukum. Karena eksistensi sanksi pidana tersebut justru berpotensi membatasi dan mengancam  kebebasan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara.  Hal  ini  jelas  melanggar prinsip independensi peradilan dan independensi hakim yang lazimnya diikuti pula dengan hak konstitusional hakim atas kekebalan profesi (judicial immunity) dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3 ) juncto Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.
19 Mudzakir, Dosen FH UII, Wawancara Pribadi , Yogyakarta, 17 April 2013, Pukul 12:15 WIB.
20 Ibid.

## 2.  Saran
a.  Dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka diperlukan penegak hukum khsusus anak pula. Maka sudah selayaknya penegak hukum khusus anak harus menguasaidua bidang ilmu yaitu ilmu hukum pidana dan ilmu psikologi anak.
b.  Untuk menjamin tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum, maka harus ada Peradilan khusus bagi anak yang terpisah dari Peradilan umum mulai dari tingkat pertama sampai tingkat banding juga Lembaga Pemasyarakatan khsusus anak.
c. Hendaknya kebijakan kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang harus memperhatikan asas-asas kriminalisasi yang baik juga prinsip-prinsip umum sistem peradilan pidana.

## Daftar Pustaka
Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran.
Dewantara, Nanda Agung, 1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani SuatuPerkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
Kelsen,    Hans,    2006, Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
Mudzakir, Dosen FH UII, Wawancara Pribadi , Yogyakarta, 17 April 2013, Pukul 12:15 WIB.
Sudaryono S.H, M.H, Dosen FH-UMS, Wawancara Pribadi , Surakarta, 15 April 2013, pukul 10.30 WIB.
Surbakti, Natangsa, 2012, Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia. Surakarta: BP FKIP UMS. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Wadong, Hasan maulana 2000, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PT Grasindo