## Bongaya Journal of Research in Accounting
Volume 6 Nomor 1. Hal 41-53. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAYAPURA

## Iriana Auliyah
Akuntansi, Universitas Yapis Papua
©2023-Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
Abstract:  This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  the  competence  of  government  officials, internal control systems, regional financial information systems on financial accountability in Jayapura  City.  This  research  was  conducted  at  the  Jayapura  City  Regional  Office,  with  a planned research time from April 2022 to June 2022. This study used primary data collected directly  from  respondents,  namely  a  closed  questionnaire  on  a  Likert  scale  with  five  (5) alternative answers. Based on the results of the study showed that the competence of government officials,  internal  control  systems,  regional  financial  information  systems  partially  or simultaneously, affect the financial accountability of Jayapura City.

## Keywords:  Apparatus Competence, Internal Control System, Regional Financial Information
System, and Financial Accountability.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  Untuk  menganalisis  pengaruh  kompetensi  aparatur pemerintah,  sistem  pengendalian  internal,  sistem  informasi  keuangan  daerah  terhadap akuntabilitas  keuangan  Kota  Jayapura.  Penelitian  ini  ditetapkan  di  Kantor  Daerah  Kota Jayapura,  dengan  rencana  waktu  penelitian  dari  bulan  April  2022  sampai  dengan  bulan  Juni 2022. Penelitian ini menggunakan data primer yang di himpun secara langsung dari responden yaitu  berupa  kuesioner  tertutup  berskala  skala  likert  dengan  lima  (5)  alternatif  jawaban. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kompetensi  aparatur  pemerintah,  sistem pengendalian  internal,  sistem  informasi  keuangan  daerah  secara  parsial  maupun  simultan, berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Kota Jayapura.
Kata kunci : Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendali Internal, Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Keuangan.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan akuntansi sektor publik yang pesat dibuktikan dengan  adanya  era  reformasi  maka  dalam  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  dan  juga  otonomi  daerah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  daerah menyebutkan  tentang  kewenangandaerah  otonomi  untuk  mengurus  dan  mengatur  kepentingan masyarakat sesuai denganperaturan dan Undang-Undang yang berlaku.
Akuntabilitas  publik  merupakan  bentuk  kewajiban  pihak  pemegang  tanggung  jawab  ( agent )  untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanat ( principal ) yang memiliki hak dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggung  jawaban  tersebut.  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah diatur berdasarkan (Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014).

## 42 | Bongaya Journal of Research in Accounting Vol. 6 No. 1 April 2023
Akuntabilitas terkait keuangan daerah memiliki fungsi yang begitu besar dalam pengambilan keputusan yang  tepat  bagi  pemangku  kepentingan  ( stakeholder ).  Atas  dasar  hal  tersebut  makadalam  penyajian laporan keuangan harusdapat disajikan secara jujur dan sesuaidengan standar pelaporan yang ada agar setiap  akun  yang  dilaporkan  tidak  menyesatkan  pengguna  informasi  keuangan  tersebut(Noor  dkk., 2020).
Informasi  atas  laporan  keuangan  akandapat  bermanfaat  bagi  stakeholder  apabila  informasi  tersebut dapat dipahami dan digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Selain itu, informasi atas laporan keuangan tersebut benar-benar dapat dipercaya oleh stakeholder (Adriani, 2010).
Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat  memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki  adalah  relavan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat dipahami.  Keempat  unsur  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  ini  wajib  dilaksanakan  agar akuntabiilitas laporan keuangan dapat diterima (PP No. 71, 2010).
Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap perilaku  yang diperlukan dalam  pelaksanaan  tugas  jabatannya, sehingga  seseorang  tersebut  dapat  melaksanakan  tugasnya  secara  profesional,  dengan  kata  lain, kompetensi  adalah  penguasaan  terhadap  seperangkat  pengetahuan,  ketrampilan,  nilai  nilai  dan  sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004).
Pengendalian  internal  merupakan  suatu  proses  yang  dipengaruhi  oleh  sumber  daya  manusia  dan penerapan sistem teknologi informasi yang gunanya untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Sumber daya manusia yang digunakan akan diawasi dan diarahkan oleh suatu sistem pengendalian internal sebuah organisasi (Ningrum, 2018).
Menurut Fatmala (2014) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Berkaitan  dengan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  daerah,  adapun  fenomena  yang  terjadi  pada Provinsi  Papua  dan  terlebih  fokus  terhadap  Kota  Jayapura  yang  sampaikan  oleh  organisasi  Forum Indonesia  untuk  Transparansi  Anggaran  (FITRA).  Informasi  tersebut  mencakup  tentang  Aspek Akuntabilitas  di  delapan  daerah  Provinsi  Papua.  “Indeks  akuntabilitas  daerah  masih  berada  dalam kategori tidak akuntabel (0-0,25) dan kurang akuntabel (0,26-0,50),” Penjelasan dari Yenti Nurhidayat (Pihak FITRA)(Maryono, 2021).
Menurut  penjelasan  Pihak  FITRA  bahwa  skor  akuntabilitas  paling  tinggi  hanya  0,27  (27%),  yaitu Jayapura dan Merauke. Sementara enam daerah lainnya yaitu Papua 0,26 (26%), Sorong 0,20 (20%), Raja Ampat 0,17 (17%), Papua Barat 0,12 (12%), Fak-Fak 0,10 (10%), dan Tambraw 0 (0%). Kendati laporan keuangan mayoritas daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa  Keuangan,  kata  Yenti  (FITRA),  rendahnya  indeks  akuntabilitas  karena  “tidak  ditemukan adanya  informasi  terkait  adanya  wahana  untuk  masyarakat  terlibat  di  dalam  pembahasan  laporan pertanggungjawaban.”  Di  samping  itu,  pihak  FITRA  juga  tidak  menemukan  informasi  soal  adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat(Maryono, 2021).
Kemudian terdapat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akuntabilitas yang menjadi acuan pada penelitian ini, yakni Noor dkk. (2020), Matani dan Hutajulu (2020), Wahyuni dan Afroh (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern dan sistem informasi keuangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  daerah.  Akan  tetapi, Yuliastuti  dan  Riharjo  (2020),  Pahlawan  dkk.(2020)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa kompetensi  aparatur  dan  sistem  pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
Iriana Auliyah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura | 43

## TINJAUAN PUSTAKA

## Kompetensi Aparatur Pemerintah
Menurut  Wibowo  (2014:320)  kompetensi  aparatur  adalah  kemampuan  untuk  melaksanakan  suatu pekerjaan  yang  dilandasi  atas  keterampilan  dan  pengetahuan  serta  didukung  oleh  perilaku  dan  sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dalam hal ini, menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, perlu memperhatikan kompetensi aparatur pemerintah (Noholo, 2021).

## Sistem Pengendali Internal
Pengendalian  internal  merupakan  suatu  proses  yang  dipengaruhi  oleh  sumber  daya  manusia  dan penerapan sistem teknologi informasi yang gunanya untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Sumber daya manusia yang digunakan akan diawasi dan diarahkan oleh suatu sistem pengendalian internal sebuah organisasi (Ningrum, 2018).

## Sistem Informasi Keuangan Daerah
Menurut Fatmala(2014)Sistem InformasiKeuangan Daerah (SIKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

## Akuntabilitas Keuangan
Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan ( responsibility ), kemampuan memberikan jawaban ( answeraility ), yang dapat dipersalahkan ( blameworthiness ) dan yang mempunyai ketidakbebasan ( liability ) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya(Setiyono, 2014).

## KERANGKA PENELITIAN
Hasil penelitian Puspa dan Prasetyo (2020)  bahwa kompetensi aparatur pemerintah memiliki pengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  dana  desa.  Penelitian  ini  di  dukung  oleh  penelitian  yang dilakukan oleh (Noor dkk, 2020), (Matani  Hutajulu, 2020), (Yuliastuti  Riharjo, 2020), (Wahyuni Afroh, 2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sehingga pada penelitian ini hipotesis yang penulis diajukan adalah:
Hipotesis 1. Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah di Kota Jayapura. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Asmara (2021), secara empiris membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas  keuangan pengelolaan dana  desa  di  Kabupaten  Aceh  Tengah,  juga  didukung  hasil  penelitian  (Noor  dkk,  2020),  (Matani Hutajulu,  2020),  (Wahyuni    Afroh,  2021),  (Zulkifli  dkk,  2021)  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian  internal  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan.  Pada  penelitian  ini penulis  mengajukan hipotesis sebagai berikut:

## 44 | Bongaya Journal of Research in Accounting Vol. 6 No. 1 April 2023
Hipotesis 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan Pemerintah di  Kota  Jayapura.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fajri,  Djumali,  dan  Hartono  (2019)  secara  empiris membuktikan  sistem  informasi  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD),  yang  juga  di  perkuat  dengan  hasil penelitian  oleh  (Noor  dkk, 2020)  menyatakan  bahwa  sistem  informasi  keuangan  daerah  berpengaruh signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan.  Maka  penulis  menetapkan  hipotesis  pada  penelitian  ini adalah:
Hipotesis  3.  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan Pemerintah di Kota Jayapura.
Hipotesis 4. Secara simultan kompetensi  aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi keuangan daerah, terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah di Kota Jayapura.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  kuantitatif  Rancangan  dalam  penelitian  ini  termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih menekan pada aspek pengukuran dengan cara obyektif terhadap fenomena sosial yang dijabarkan kedalam beberapa komponen  masalah,  variable  dan  indicator  (Sugiyono,  2017).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dan verifikatif, mengupas seluruh variabel yang diamati serta menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang telah  ditetapkan.  Analisis  metode  verifikatif  dilaksanakan  untuk  menguji  hipotesis  dengan menggunakan  alat  uji  dengan  statistika  (Solimun  dkk.,  2017).  Analisis  verifikatif  untuk  menguji kebenaran  suatu  hipotesis  dengan  mengumpulkan  data  dari  lapangan  tentang  seluruh  variabel  yang diteliti. Uji regresi linier ganda digunakan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh instansi Organisasi Perangkat Daerah di Kota Jayapura dengan jumlah yaitu 35 instansi.Teknik pengolahan data menggunakan regresi linier ganda, dengan  tahap  awal  melakukan  uji  validitas  dan  reliabilitas,  kemudian  uji  asumsi  klasik  yaitu  uji normalitas,  uji  multikolinieritas,  uji  autokorelasi,  Uji  linieritas.  Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini adalah menggunakan SPSS IBM 25. Dengan demikian dalam penelitian ini untuk menentukan pengaruh secara parsial dan pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terika

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikutnya  dalam  deskriptif  variable  akan  dijelaskan  masing-masing  yaitu  Kompetensi  Aparatur Pemerintah,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  terhadap Akuntabilitas Keuangan sebagai berikut :
Hasil penelitian disajikan dengan lengkap dan sesuai ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Tabel dan gambar diberi nomor dan judul. Hasil analisis data dimaknai dengan benar.
Tabel 1 Deskriptif Penelitian Variabel Kompetensi Aparatur
Item Skor Jawaban Responden Rata-rata / Item STS TS N S SS F % F % F % F % F % X 1.1 0 0,0 1 1,0 10 9,5 42 40,0 52 49,5 4,38 X 1.2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 36 34,3 69 65,7 4,66 X 1.3 9 8,6 7 6,7 36 34,3 30 28,6 23 21,9 3,49
Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa rata-rata (mean) responden memberikan tanggapan 4,17 yang dapat  dikategorikan  baik.  Hal  ini  berarti  responden  cenderung  setuju  dengan  pernyataan  pada kompetensi aparatur. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan lainnya adalah item kedua yakni item X 1.2 yang menyatakan rata-rata skor jawaban tertinggi sebesar 4,66.
Tabel 2 Deskriptif Penelitian Variabel Sistem Pengendalian Internal
Berdasarkan tabel 2 menunjukan bahwa rata-rata (mean) responden memberikan tanggapan 3,95 yang dapat dikategorikan baik. Hal ini berarti responden cenderung setuju dengan pernyataan pada Sistem Pengendalian Internal. Hasil ini juga menggambarkan bahwa item yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan lainnya adalah item kelima yakni item X 2.5 yang menyatakan rata-rata skor jawaban tertinggi sebesar 4,30
Tabel 3 Deskriptif Penelitian Variabel Sistem Informasi Keuangan
Berdasarkan  tabel  3  menunjukan  bahwa  rata-rata  (mean)  responden  memberikan  tanggapan 4,23  yang  dapat  dikategorikan  baik.  Hal  ini  berarti  responden  cenderung  sangat  setuju  dengan pernyataan  pada  Sistem  Informasi  Keuangan.  Hasil  ini  juga  menggambarkan  bahwa  item  yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan lainnya adalah item ketiga yakni  item X 3.3 yang menyatakan rata-rata skor jawaban tertinggi sebesar 4,34.
Tabel 4 Deskriptif Penelitian Variabel Akuntabilitas Keuangan
Rata-Rata Keseluruhan 4,17 Item Skor Jawaban Responden Rata-rata / Item STS TS N S SS F % F % F % F % F % X 2.1 1 1,0 3 2,9 31 29,5 41 39,0 29 27,6 3,90 X 2.2 4 3,8 3 2,9 33 30,4 34 32,4 31 29,5 3,81 X 2.3 0 0,0 4 3,8 32 30,5 41 39,0 28 26,7 3,89 X 2.4 0 0,0 6 5,7 24 22,9 52 49,5 23 21,9 3,82 X 2.5 2 1,9 1 1,0 8 7,6 47 44,8 47 44,8 4,30 Rata-Rata Keseluruhan 3,95 Item Skor Jawaban Responden Rata-rata / Item STS TS N S SS F % F % F % F % F % X 3.1 0 0,0 0 0,0 3 2,9 51 48,6 51 48,6 4,46 X 3.2 1 1,0 3 2,9 25 23,3 54 51,4 22 21,0 3,89 X 3.3 0 0,0 3 2,9 4 3,8 52 49,5 46 43,8 4,34 Rata-Rata Keseluruhan 4,23
Berdasarkan  tabel  4  diketahui  nilai  rata-rata  (mean)  variabel  Akuntabilitas  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura  sebesar  4,07.  Hal  ini  berarti  responden  cenderung  setuju  dengan pernyataan  pada  Akuntanbilitas    Keuangan.  Hasil  ini  juga  menggambarkan  bahwa  item  yang menjelaskan variabel ini secara relatif baik dibandingkan lainnya adalah item kedua yakni item Y 1.2 yang menyatakan rata-rata skor jawaban tertinggi sebesar 4,46.
Tabel 5 Hasil Uji Validitas
Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki probabilitas seluruh instrumen sebesar 0,000  0,05. Maka data instrumen dalam penelitian dikatakan valid
Tabel 6 Nilai Variabel Independen Factor
Dari nilai toleran dan nilai VIF ketiga variabel  terlihat bahwa nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance  yang  mendekati  1  yang  berarti  tidak  terjadi  multikolinieritas  antar  variabel  independen dalam penelitian ini.
Item Skor Jawaban Responden Rata-rata / Item STS TS N S SS F % F % F % F % F % Y 1.1 0 0,0 8 7,6 39 37,1 47 44,8 11 10,5 3,58 Y 1.2 0 0,0 0 0,0 3 2,9 51 48,6 51 48,6 4,46 Y 1.3 1 1,0 3 2,9 25 23,8 54 51,4 22 21,0 3,89 Y 1.4 0 0,0 3 2,9 4 3,8 52 49,5 46 43,8 4,34 Rata-Rata Keseluruhan 4,07 Variabel Item rhitung Sig. Ket. Kompetensi Aparatur (X1) X 1.1 0,872 0,000 Valid X 1.2 0,854 0,000 Valid X 1.3 0,792 0,000 Valid Sistem Pengendalian Internal (X2) X 2.1 0,811 0,000 Valid X 2.2 0,803 0,000 Valid X 2.3 0,845 0,000 Valid X 2.4 0,806 0,000 Valid X 2.5 0,580 0,000 Valid Sistem Informasi Keuangan (X3) X 3.1 0,863 0,000 Valid X 3.2 0,903 0,000 Valid X 3.3 0,801 0,000 Valid Akuntabilitas Keuangan (Y) Y 1.1 0,833 0,000 Valid Y 1.2 0,850 0,000 Valid Y 1.3 0,868 0,000 Valid Variabel Tolerance VIF Kompetensi Aparatur 0,730 1,667 Sistem Pengendalian Internal 0,750 1,540 Sistem Informasi Keuangan 0,820 1,229

## Tabel 7 Analisis Regresi Linear Berganda
Dari hasil uji regresi yang tampak pada tabel 7 di atas diketahui nilai konstanta sebesar 13,147 dan nilai  signifikan  hasil  uji  regresi  variable  kompetensi  aparatur  pemerintah  (X1)  terhadap  variabel akuntabilitas  keuangan  (Y)  sebesar  1,608  atau  sebesar  160,8%  dengan  signifikansi  0,000 atau  lebih besar  dari  alpha  0,05.  Koefisien  regresi  variabel  sistem  pengendalian  internal  (X2)  terhadap akuntabilitas keuangan (Y) sebesar 0,837 atau sebesar 83,7% dengan signifikansi sebesar 0,001 atau lebih  kecil  dari  alpha  0,05  dan  koefisien  regresi  variabel  sistem  informasi  keuangan  (X3)  terhadap variabel akuntabilitas keuangan (Y) sebesar 2,506 atau sebesar 250,6%, dengan signifikansi sebesar 0,000 atau lebih besar dari alpha 0,05, sehingga dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut:

## Y = 13,147 + 1,608 X1 + 0,837 X2 + 2,506 X3
Hasil uji hipotesis terlihat bahwa variabel kompetens aparatur pemerintah (X1) diperoleh thitung sebesar 4,040  lebih  besar  dari  ttabel  sebesar  1,983,  dengan  n  (sampel)  105  responden  dan  nilai  signifikansi sebesar  0,00  lebih  kecil  dari  alpha  0,05.  Ini  artinya  variabel  kompetensi  aparatur  pemerintah  dapat menerangkan variabel akuntabilitas keuangan dan adanya pengaruh positif yang signifikan kompetensi aparatur  pemerintah  terhadap  akuntabilitas  keuangan  sebesar  1,608  atau  160,8%.  Dengan  demikian hipotesis  yang  menyatakan    kompetensi  aparatur  pemerintah  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura, terbukti dan dapat diterima.
Selanjutnya variabel sistem pengendalian internal (X2) diperoleh thitung sebesar 4,127 lebih besar dari ttabel sebesar 1,983, dengan n (sampel) 105 responden dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari  alpha  0,05.  Ini  artinya  variabel  sistem  pengendalian  internal  dapat  menerangkan  variabel akuntabilitas  keuangan  dan  adanya  pengaruh  positif  yang  signifikan  sistem  pengendalian  internal terhadap  akuntabilitas  keuangan  sebesar  0,837  atau  83,7%.  Dengan  demikian  hipotesis  yang menyatakan  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  Pemerintah Daerah Kota Jayapura, terbukti dan dapat diterima.
Kemudian variabel sistem informasi keuangan (X3) diperoleh thitung sebesar 2,444 lebih besar dari ttabel sebesar 1,983, dengan n (sampel) 105 responden dan nilai signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari  alpha  0,05.  Ini  artinya  variabel  sistem  informasi  keuangan  dapat  menerangkan  variabel akuntabilitas  keuangan  dan  adanya  pengaruh  positif  yang  signifikan  sistem  informasi  keuangan terhadap  akuntabilitas  keuangan  sebesar  2,506  atau  250,6%.  Dengan  demikian  hipotesis  yang menyatakan  sistem  informasi  keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  Pemerintah Daerah Kota Jayapura, terbukti dan dapat diterima.
Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel kompetensi aparatur pemerintah,  sistem  pengendalian  internal,  dan  sistem  informasi  keuangan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini dapat dibuktikan nilai Fhitung sebesar 96,153 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,30 dan besarnya nilai signifikan 0,000. Karena signifikansi (sig) lebih kecil dari 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, dan
Variabel Koefisien t hitung Sig. Keterangan Konstanta 13,147 Kompetensi Aparatur 1,608 4,040 0,000 Berpengaruh Sistem Pengendalian Internal 0,837 4,127 0,000 Berpengaruh Sistem Informasi Keuangan 2,506 2,444 0,000 Berpengaruh RSquare 0,992 AjustedR Square 0,992 T tabel 1,983 F hitung 96,153 F tabel 2,30
sistem  informasi  keuangan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Jayapura.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  tinggi  kompetensi  aparatur  pemerintah,  sistem pengendalian  internal,  dan  sistem  informasi  keuangan  maka  akan  mendorong  pegawai  untuk meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  Daerah.  Dengan  demikian  hipotesis  yang  menyatakan kompetensi aparatur pemerintah, sistem pengendalian internal, dan sistem informasi keuangan secara bersama  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura,  dapat diterima.
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel  kompetensi aparatur  pemerintah,  sistem  pengendalian  internal,  sistem  informasi  keuangan  dapat  mempengaruhi akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Nilai koefisien determinasi nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang diperoleh sebesar 0,992 atau 99,2%. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama  akuntabilitas  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura  dapat  dipengaruhi  oleh kompetensi  aparatur  pemerintah,  sistem  pengendalian  internal,  sistem  informasi  keuangan  sebesar 99,2%, sedangkan sisanya sebesar 0,8% dipengaruhi oleh variabel- variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambar 2 hasil penelitian sebagai berikut:

## Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  positif  yang  signifikan  antara  kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini membuktikan  prediksi  hipotesis  yaitu  kompetensi  aparatur  pemerintah  berpengaruh  terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura
Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan yang artinya sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatanya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya  secara  profesional,  dengan  kata  lain,  kompetensi  adalah  penguasaan  terhadap  seperangkat pengetahuan,  keterampilan,  nilai-  nilai  dan  sikap  yang  mengarah  kepada  kinerja  dan  refleksikan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004) seseorang  yang  memiliki  kompetensi  yang  baik  akan  bekerja  dengan  pengetahuan  dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan.
Kompetensi Aparatur berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki arti bahwa setiap personal Aparatur merupakan pribadi yang siap, mau dan mampu dalam memberikan berbagai ide  keilmuan  untuk  pencapaian  tujuan  organisasi.  Ide  keilmuan  ini  berasal  dari  tiga  aspek  yaitu pendidikan, pengalaman, dan pelatihan Handayani dkk, (2020).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Handayani dkk,  (2020),  Matani  and  Hutajulu,  (2020),  (Yuliastuti    Riharjo,  2020),  (Wahyuni   Afroh, 2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  positif  yang  signifikan  antara  kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini membuktikan  prediksi  hipotesis  yaitu  kompetensi  aparatur  pemerintah  berpengaruh  terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan yang artinya sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatanya, sehingga seseorang tersebut dapat melaksanakan tugasnya  secara  profesional,  dengan  kata  lain,  kompetensi  adalah  penguasaan  terhadap  seperangkat pengetahuan,  keterampilan,  nilai-  nilai  dan  sikap  yang  mengarah  kepada  kinerja  dan  refleksikan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004) seseorang  yang  memiliki  kompetensi  yang  baik  akan  bekerja  dengan  pengetahuan  dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan.
Kompetensi Aparatur berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia yang memiliki arti bahwa setiap personal Aparatur merupakan pribadi yang siap, mau dan mampu dalam memberikan berbagai ide  keilmuan  untuk  pencapaian  tujuan  organisasi.  Ide  keilmuan  ini  berasal  dari  tiga  aspek  yaitu pendidikan, pengalaman, dan pelatihan Handayani dkk, (2020).
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Handayani dkk,  (2020),  Matani  and  Hutajulu,  (2020),  (Yuliastuti    Riharjo,  2020),  (Wahyuni    Afroh, 2021) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  positif  yang  signifikan  dalam  sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini membuktikan prediksi hipotesis yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura.  Pengendalian  internal  merupakan  suatu  proses  yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan penerapan sistem teknologi informasi yang gunanya untuk membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Sumber daya manusia yang digunakan akan  diawasi  dan  diarahkan  oleh  suatu  sistem  pengendalian  internal  sebuah  organisasi  (Ningrum, 2018).
Sistem  pengendalian  internal  memiliki  peran  sangat  penting  dalam  meningkatkan  kualitas  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pada  pemerintah  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  semakin meningkatnya  sistem  pengendalian  internal  akan  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan daerah. Sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting, ketika sistem pengendalian internal  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  maka  setiap  proses  yang  terkait  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  dapat  terlaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  memungkinkan  pemerintah  dapat membuat laporan keuanggannya lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Namun, jika sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah tidak dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada, maka pelaporan yang dihasilkan, tidak dapat memberikan kualitas pelaporan yang baik dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah akan menurun.
Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu  (Matani Hutajulu,  2020),  (Wahyuni    Afroh,  2021),  (Zulkifli  dkk,  2021)  menyatakan  bahwa  sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

## Sistem Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  positif  yang  signifikan  sistem  informasi keuangan  terhadap  akuntabilitas  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura.  Temuan  ini membuktikan prediksi hipotesis yaitu sistem informasi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah sangat penting  di  dalam  pengelolaan  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pemanfaatan  sistem informasi  keuangan    daerah    untuk    menunjang  perumusan  kebijakan  fiskal  secara  nasional  serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi.
Selain itu, Pemanfaatan Sistem  Informasi Keuangan Daerah merupakan sistem pendokumentasikan, pengadministrasian,  serta  pengelolaan  data  keuangan  daerah  serta  bisa  sebagai  informasi  yang disajikan pada masyarakatyang bisa dipergunakan pengambilan keputusan  pada sebuah pelaksanaan, perencanaan,  dan  pelaporan  pada    pertanggungjawaban    pemerintah  daerah.  Ada  hal  yang  perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem informasi  yang  baik  untuk  penyampaian  dandan  penyusunan  laporan  keuangan  tersebut,  sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Dengan  adanya  fasilitas  jaringan  sistem  informasi  akuntansi  yang  dirancang  khusus  untuk  proses penyusunan  laporan  keuangan  mulai  dari  pencatatan  jurnal,  buku  besar  sampai  kepada  laporan keuangan  semua  telah  tersistem  dengan  menggunakan  komputerisasi  akan  mengurangi  tingkat kesalahan  dalam  perhitungan  dan menghemat  waktu  dalam  proses  penyusunannya.(Handayani  dkk, 2020).
Menurut  Fatmala,  (2014) Sistem  Informasi  Keuangan Daerah  (SIKD)  adalah  serangkaian    prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan  keuangan dalam  rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD) yang  dapat  dilakukan  secara  manual  atau  menggunakan  aplikasi  komputer.  Menurut  Fathia,  (2017) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu instrument untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip  akuntansi  yang  telah  ditetapkan  dalam  standar  akuntansi  pemerintah  dan  kebijakan akuntansi.
Penelitian ini sejalan dengan  (Rianisanti, 2017),  Handayani et al, (2020) menyatakan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian hasil pembahasan yang telah dilakukan, adapun beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut: Terdapat pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap  akuntabilitas  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura.  Kemudian  terdapat  pengaruh sistem  pengendalian  internal  terhadap  akuntabilitas  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Jayapura. Selanjutnya terdapat sistem informasi keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota  Jayapura.  Dan  secara  bersama-sama  Kompetensi  Aparatur  Pemerintah,  sistem  pengendalian internal  dan  sistem  informasi  keuangan  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  keuangan  Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah, S.,  Halim, A. (2006). Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya  dengan  Belanja  Pemerintahan  dan  Sumber  Pendapatan. Jurnal  Akuntansi Pemerintah, 2(2), 1-13.
Andriani,  W.  (2010).  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Terhadap  Keterandalan  dan  Ketepatanwaktuan  Laporan  Keuangan  Pemerintah
Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Jurnal Akuntansi  Manajemen, 5(1), 69-80.
Antika,  Z.,  Murdayanti,  Y.,    Nasution,  H.  (2020). Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,
Aksesibilitas  Laporan  Keuangan,  dan  Pengendalian  Internal  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 15(2), 212-232. Arikunto, S. (2017). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Bahri, S. (2020). Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap dengan Teknik Pengelolaan Data SPSS. BKPP Kota Jayapura. (2022). Pelatihan Kepemimpinan Administator Oleh BKPP. Jayapura, Maret. http://bkppjayapurakota.id/pembukaan-pelatihan-kepemimpinan-administrator-pka-ak-i-di- ling-pemkot-jayapura-thn-2022
Fathia,  N.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerad  Penerapan  Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). JOM Fekon, 4(1), 670- 685.
Faturrahman.  (2020).  Akuntabilitas  Keuangan  daerah  Ditinjau  dari  Pengendalian  Intern  dan Kompetensi  Aparatur  serta  Dampaknya  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 3(1), 67-80. Ghozali,  I.  (2018). Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  25 (Edisi  9).  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A. (2015). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2). PT Salemba Emban Patria. Halim, A.,  Kusufi, S. (2017). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Harjaningrum, E. A.,  Ardini, L. (2021) Analisis Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal  dan  Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja. Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi, 10(1), 1-25. Hery. (2015). Analisis Laporan Keuangan (Edisi 1). Center For Academic Publishing Services.
Hutapea, P.,  Thoha, N. (2018). Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis. Gramedia Pustaka Utama.
Indraswari,  N.  E.,    Rahayu,  Y.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi  Pemerintah  Desa,  Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 10(4), 1-15. Lane, J.-E. (2003). Management and Public Organization: The Principal-Agent Framework (Working paper).
Mansyuer, YT. Y.,  Efendi, D. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(9), 1-18. Mardiasmo. (2018a). Akuntansi Sektor Publik. Andi. Mardiasmo. (2018b). Undang-undang nomor 28 tahun-2007. Yogyakarta:CV.Andi,.
http://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007
Martani, D. (2014). Akuntansi Keuangan menengah Berbasis PSAK. Salemba Empat. Maryono. (2021). Transparansi Pemerintahan Masih Jadi PR di Papua. Infoanggaran.com
Matani,  C.  D.,    Hutajulu,  L.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi,  Komitmen  Organisasi,  Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Kampung di Kota Jayapura. Jurnal Kajian Ekonomi  Keuangan Daerah, 5(3), 21-45. Ningrum,  K.  K.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi,  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen. Skripsi Universitas Islam Indonesian Yogyakarta. Noch,  M.  Y.,    Husein,  S.  (2015). Metode  Penelitian  Untuk  Akuntansi  dan  Manajemen (M.B.H. Ibrahim (ed.)). Perdana Publishing.
Noor, M. T., Fidiana,  Handayani, N. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negeri, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan. Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 8-29. Nugroho, A. (2011). Perancangan dan Implementasi Sistem Basis Data. Penerbit Andi.
Pahlawan,  E.  W.,  Wijayanti,  A.,    Suhendro.  (2020).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Indonesia Accounting Journal, 2(2), 162-172.
P.P.N. 2. T. (2004). Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004. 2004. Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (2010). Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (2008).
Nomor 29   tahun 2014  tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2014).
Pratiwi, S. A., Probowulan, D.,  Halim, M. (2019). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas  Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di  Kecamatan  Curahdami  Kabupaten  Bondowoso). Jurnal  Akuntansi  Universitas Muhammadiyah, 1(1), 1-14.
Puspa, D. F.,  Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Media Riset Akuntansi, Auditing  Informasi, 20(2), 281-297.
Puspitawati,  L.,   Effendy,  M.  M.  (2021).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas Keuangan  (Survei  pada  Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah  (SKPD)  Kota  Bandung). Jurnal Agregasi: Jurnal Aksi Reformasi Goverment dalam Demokrasi, 9(1), 43-58.
Ramadhan,  W.,    Arza,  F.  I.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Peran Perangkat Desa, dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana  Desa. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), 3(4), 822-835. Rianisanti. (2017). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya  Manusia    terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Sistem Pengendalian  Intern  Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  pada  SKPD  Kabupaten  Klaten).
Skripsi Akuntansi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Sabriani,  A.  A.,    Rahayu,  S.  (2020).  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  dan  Sistem  Internal terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Studi  pada  SKPD  Kota  Tasikmalaya Tahun 2019). Jurnal Akuntansi  Ekonomi FE. UN PGRI Kediri, 5(2), 14-23.
Sari,  N.,    Asmara,  J.  A.  (2021).  Pengaruh  Sistem  Keuangan  Desa,  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di  Kabupaten  Aceh  Tengah). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi  (JIMEKA),  6(2), 142-149.
Setiyono, B. (2014). Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik. CAPS.
Setyanto,  E.,    Ritchi,  H.  (2018).  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Keuangan Pemerintah Daerah (Survey atas Kompetensi Aparatur, Kualitas Software SIA Penerapan SPI dan  Penerapan  SAP  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  dan  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat).
AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 9(1), 89-105. Sistem Pengendalian Internal Kota Jayapura. (2022). Pendampingan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip) Pemerintah Kota Jayapura.
http://jayapura.karantina.pertanian.go.id/post/pendampingan-sistem-pengendalian-internal- pemerintah-spip
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD ( Edisi 10). CV Alfabeta. Sunyoto, D. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Refika Aditama. Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (2014).
Wahyuni, N.,  Afroh, I. K. F. (2021). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  di  Kecamatan  Beuki  Kabupaten Situbondo). Business and Economics Conference in Utilization Modern Technology, 1(1), 126- 133.
Wibowo. (2017). Manajemen Kinerja ( Edisi 5). PT Raja Grafindo Persada.
Wulandari,  N.  D.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  Metode  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Transparansi Publik dan Kegiatan Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan di Kantor Kecamatan Kota Medan. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, 4(1), 128-136.
Yendrawati,  R.  (2013).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  dan  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan  dengan  Faktor  Eksternal  sebagai  Variabel Moderating. JAAI, 1(2), 166-175.
Yulianti,  W.,  Kamaliah,    Rasuli.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi,  Teknologi  Informasi,  Sistem Akuntansi,  Internal  Control  terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  dalam  Mengelola Keuangan  Desa  (Studi  Empiris  di  Kecamatan  Pangkalan  Kuras  Kabupaten  Pelalawan  Tahun 2018). Jurnal Ekonomi Universitas Riau, 27(4), 386-398.
Yuliastuti,  E.  R.,   Riharjo,  I. B.  (2020). Pengaruh  Kompetensi  Petugas,  Pengendalian  Internal,  dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(10), 1-15.
Zulkifli, Sandrayati,  Ariani, N. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal  dan  Komitmen  Organisasi  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan Muara Enim Desa di Kecamatan Muara Enim, Jurnal Ekonom,  Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi 6(1), 26-38.