ANALISIS  SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSFEKTIF ISLAM
Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis

## Sri Rahmany, Fatimah
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis srirahmanyzahra@gmail.com, fatimah.bkls@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.223 Received: Mei 11, 2020 Revised: Jun 03, 2020 Accepted: Jun 17, 2020 Published: Jun 25, 2020

## ABSTRACT
Regional  Autonomy  requires  the  Regional  Government to  be  able  to  provide  the best service to the community. One form of the service is to provide transparent financial information. The purpose of this research was to determine the internal control  system  on  the  quality  of  Bengkalis  Regency's  financial  statements reviewed  according  to  the  Islamic  perspective.  This  research  uses  qualitative analysis  with  descriptive  methods.  The  results  showed  that  the  internal  control system  can  minimize  the  occurrence  of  fraud/errors  both  in  recording  and presenting  financial  statements  as  evidenced  by  the  monitoring  of  accounting records  so  that  the  resulting  financial  statements  can  be  as  desired  and accountable.
Keywords: Internal Control System, Financial Report Quality, Local Government.

## ABSTRAK
Otonomi  Daerah  menuntut  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat  memberikan pelayanan  yang  sebaik-bainya  kepada  masyarakat.  Salah  satu  bentuk  pelayanan tersebut  adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang  transparan.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sistem  pengendalian  internal  terhadap kualitas  laporan  keuangan  daerah  Kabupaten  Bengkalis  ditinjau  menurut persfektif  islam.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kualitatif  dengan  metode deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal dapat  meminimalisir  terjadinya  kecurangan/kesalahan  baik  dalam  pencatatan maupun penyajian laporan keuangan yang dibuktikan dengan adanya pemantauan terhadap pencatatan akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa sesuai dengan yang diinginkan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kata  Kunci:  Sistem  Pengendalian  Internal,  Kualitas  Laporan  Keuangan, Pemerintah Daerah.

## PENDAHULUAN
Suatu  organisasi  yang  didirikan  seiring  diberlakukannya  Undang-Undang No.  33  tahun  2004  tentang  pertimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan
pemerintah daerah dan terus dilakukan evaluasi dan evolusi, selanjutnya reformasi pengelolaan  keuangan  negara  oleh  pemerintah  salah  satunya  ditetapkan  Undang- Undang  No.  17  tahun  2003 tentang  keuangan  negara.  Pada  Undang-Undang  No. 17 tahun 2003 khususnya pasal 31 disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali  kota menyampaikan  pertanggung  jawaban  pelaksanaan  APBD  kepada  DPRD  berupa laporan keuangan.
Laporan  keuangan  merupakan  media  bagi  sebuah  entitas  dalam  hal  ini pemerintah  dalam  mempertanggung    jawabkan  kinerja  keuangan  kepada  publik. Pemerintah  harus  mampu  menyajikan  laporan  keuangan  yang  mengandung informasi  keuangan  yang  berkualitas.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan pemerintah  yang  berkualitas.  Dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik, harus  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten,  yang  didukung  dengan latar  belakang  pendidikan  akuntansi.  Hal    tersebut  diperlukan  untuk  penerapan sistem akuntansi yang ada.
Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingakat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan.  Selain tingkat  pendidikan  dan  pengalaman  kerja  SKPD  diharapkan memiliki sumber daya manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dibidang akuntansi atau keuangan. Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari  penerapan  akuntansi  didalam  penyusunan  laporan  keuangan  daerah  salah satunya  adalah  sistem  akuntansi  sebagaimana  pengertian  dari  sistem  akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur dari mulai proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan.
Selain  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten,  sistem  pengendalian internal  juga  penting  dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  sistem  pengendalian internal  adalah  suatu  perencanaan  yang  meliputi  struktur  organisasi  dan  semua metode  yang  digunakan  didalam  perusahan  atau  badan  dengan  tujuan  untuk menjaga  keamanan  harta,  memeriksa  ketelitian  dan  kebenaran  data  akuntansi, mendorong efisiansi, dan membantu mendorong kepatuhan kebijakan manajemen. Implementasi  sistem  pengendalian  internal  menuntut  adanya  komitmen dan peran aktif  para pemimpin daerah pada setiap level dan tingkatan organisasi. Peran  kepemimpinan  daerah  pada  dasarnya  ada  di  semua  tingkatan  oraganisasi yang  bersifat  sistemik  dan  institusional.  Sistemik  artinya  terkait  dengan  banyak orang  yang  bekerja  berdasarkan  suatu  sistem  dan  pada  suatu  tingkatan  tertentu dalam organisasi, sedangkan institusional artinya melibatkan banyak orang dalam kepemimpinan  tersebut  dan  masing-masing  memiliki  posisi  dalam  institusi tersebut.  Oleh  karna  itu  kepemimpinan  daerah  mempunyai  keterkaitan  yang sangat  erat  dalam  usaha  mencapai  kinerja  daerah  sehingga  pemimpin  daerah haruslah  memiliki  kemampuan  untuk  menciptakan  suatu  kerja  sama  di  antara sistem yang ada di dalam pemerintah daerah.
Pelaporan  keuangan  dalam  Islam  dengan  mendasarkan  pada  prinsip kebenaran,  kejujuran  dan  keadilan  menjadi  sangat  mendesak  untuk  dilakukan. Mengingat akuntansi syariah sesuai dengan fitrah (kecenderungan) manusia yang menghendaki  terwujudnya  kehidupan  bermasyarakat  yang  menjunjung  tinggi etika  dan  tanggung  jawab  sosial.  Akan  tetapi  sistem  pengendalian  yang  belum optimal  yang  terkait  kegiatan  pencatatan akuntansi  dan  pelaporan  keuangan.  Hal
ini  mengambarkan  sistem  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  khususnya  dalam pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## TELAAH LITERATUR

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem  adalah  suatu  kerangka  dari  prosedur-prosedur  yang  saling berhubungan  yang  disusun  sesuai  suatu  skema  yang  menyeluruh,  untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan (Baridwan 2012). Sistem  menurut  Mulyadi  (2008,  5)  menyatakan  bahwa  sistem  adalah  suatu jaringan  prosedur  yang  dibuat  menurut  pola  yang  terpadu  untuk  melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Hall (2007, 6) sistem adalah kelompok dari dua atau lebih  komponen  atau  subsistem  yang  saling  berhubungan  yang  berfungsi  dengan tujuan yang sama (Wahyuni 2013).
Bodnar  dan  Hoopwood  (2006,  3)  menyatakan  bahwa  sistem  merupakan sekumpulan  sumber  daya  yang  saling  terkait  untuk  mencapai  satu  tujuan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen,  dan  personil  lain  yang  didesain  untuk  memberikan  keyakinan memadai tentang tercapainya tiga golongan salah satunya adalah yaitu keandalan pelaporan keuangan (Tunggal 2010, 195).
Reeve et al. (2013, 387) mendefinisikan Pengendalian internal secara luas diartikan  sebagai  prosedur-prosedur  serta  proses-proses  yang  digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta  memastikan  kepatuhan  hukum  dan peraturan  yang  berlaku. Libby,  Libby,& Short (2008,  298)  mendefinisikan  pengendalian  internal  adalah  proses  yang digunakan perusahaan untuk mengamankan aset perusahaan dan member jaminan yang  memadai  terkait  dengan  reliabilitas  pelaporan  keuangan  perusahaan, efisiensi  dan  efektivitas  operasi  perusahaan,dan  kesesuaian  operasi  perusahaan dengan aturan dan regulasi yang berlaku (Tandri et al. 2015).
Sistem  pengendalian  internal  adalah  seperangkat  kebijakan  dan  prosedur untuk  melindungi  aset  atau  kekayaan  suatu  perusahaan  dari  segala  bentuk tindakan  penyalahgunaan,  menjamin  tersedianya  informasi  akuntansi  perusahaan yang  akurat,  serta  memastikan  bahwa  semua  ketentuan  hukum/undang-undang serta  kebijakan  manajemen  telah  dipatuhi  atau  dijalankan  sebagaimana  mestinya (Hery 2014, 12).
Menurut teori sebelumnya, (Krismiaji 2005; Hall 2007; Romney dan Stein Bart  2003;  Baridwan  2008;  Mulyadi  2008;  Winarno  2006;  Sutabrin  2004; Tunggal  2001;  Widjajanto  2008;    Sugianto  2007;  Nugroho  2002;  Supomo  2009; Marom  2002;  Yusup  2000;  Badnas  2003;  Susanto  2002;  Puspita  2011) pemahaman  sistem  pengendalian  internal  adalah  rencana  organisasi  dan  semua metode yang terkoordinasi dan tindakan atau ukuran yang ditetapkan dalam suatu perusahaan  untuk  mengamankan  kekayaan  perusahaan,  mengecek  ketelitian  dan keandalan  data  akuntansi,  meningkatkan  efesiensi,  serta  mendorong  ketaatan terhadap  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  manajemen  perusahaan  (Wahyuni 2013).
Menurut  peraturan  pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang  Sistem Pengendalian  Internal  pemerintah  menyatakan  bahwa:  “Sistem  pengendalian internal  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan
secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  memadai  atas  terpainya  tujuan  oraganisasi  melalui  kegiatan  yang efektif  dan  efesien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  aset  negara  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Sistem  pengendalian  internal pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem  pengendalian internal yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  dilingkungan  pemerintahan  pusat  dan pemerintahan daerah”.
Sistem  pengendalian  internal  merupakan  kegiatan  pengendalian  terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk  memastikan  akurasi dan kelengkapan  informasi.  Kegiatan  pengendalian  atas  pengelolaan  informasi meliputi: Pengendalian Umum dan  Pengendalian Aplikasi. Tujuan pengendalian internal  yang  efektif  atas  pelaporan  keuangan  adalah  memenuhi  tanggung  jawab pelaporan  keuangan  tersebut.  Pengendalian  dalam  perusahaan  akan  mendorong pemakai  sumber  daya  secara  efektif  dan efesien  untuk  mengoptimalkan  sasaran- sasaran  perusahaan.  Adapun  tujuan  lain  dari  pengendalian  internal  adalah menjamin bahwa data yang diinformasikan kepihak manajemen adalah nilai yang tingkat  keandalannya  tinggi,  sehingga  kemungkinan  manajemen  mengambil keputusan  yang  keliru  karena  data  yang  salah  dapat  dijaga  tingkat  minimal (Naingoalan 2010, 196).
Tujuan  yang  penting  dari  pengendalian  ini  adalah  memperoleh  informasi keuangan  dan  non  keuangan  yang  akurat  tentang  operasi  perusahaan  untuk keperluan  pengambilan  keputusan.  Manajemen  harus  menguji  efektifitas pelaksanaan  pengendalian.  Tujuan  penggunaan  ini  adalah  untuk  apakah pengendalian  telah  berjalan  seperti  yang  telah  dirancang  apakah  orang  yang melaksanakan  memiliki  kewenangan  serta  kualifikasi  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  pengendalian  secara  efektif.  Organisasi-organisasi  publik,  non publik, dan nirlaba diwajibkan menaati beberapa hukum dan peraturan. Beberapa hanya  berhubungan  secara  tidak  langsung  dengan  akuntansi,  seperti  undang- undang perlindungan hukum dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.
Adapun sumber hukum tentang pengendalian internal adalah Firman Allah SWT dalam Surah An-nisa ayat 58:
ْاوُمُكۡ َ تَ  ن َ أ  ِساَّلنٱ  َ ۡيَۡب  مُتۡمَكَح  اَذوَإِ  اَهِلۡه َ أ  ٰٓ َ لَِإ  ِتَٰ َنَٰ َم َ ۡ لۡٱ ْاوُّدَؤُت  ن َ أ  ۡمُكُرُم ۡ أَي  َ َّللَّٱ  َّنِإ۞ اَّمِعِن  َ َّللَّٱ  َّنِإ ِِۚلۡدَع ۡلٱِب
اٗير ِصَب اََۢعيِمَس َن َكَ َ َّللَّٱ َّنِإ  ٓۗ ۦِهِب مُك ُظِعَي
Artinya: Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

## Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  merupakan  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi keuangan  dan  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan  periode  sebelumnya  (Indra  2006,  137).  Karakteristik  kualitatif  laporan
keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang pedoman  pengelolaan  laporan  keuangan  daerah,  dalam  ketentuan  umumnya menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam pasal 4 dikatakan pula  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  dilakukan  dengan  tertib,  taat  pada peraturan  perundang-undangan,  efektif,  efesien,  ekonomis,  transparan  dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan  atas  keadilan,  kepatuhan  dan bermanfaat  untuk  masyarakat.  Laporan  keuangan  sektor  publik  merupakan reprensentasi  posisi  keuangan  dari  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas sektor publik.
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  laporan keuangan  adalah  laporan  tertulis  yang  memberikan  informasi  kuantitatif  tentang posisi  keuangan  dari  transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan.  Kerangka  dasar  penyajian  dan  penyusunan  laporan  keuangan  atau sering  disebut  dengan  kerangka  konseptual,  merupakan  konsep-konsep  yang menjadi  dasar  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum. Kerangka  konseptual  digunakan  sebagai  pedoman  penyusun  standar  dalam mengembangkan  standar  dimasa  mendatang  dan  sebagai  pedoman  dalam menyelesaikan  permasalahan  akuntansi  yang  belum  diatur  dalam  standar  yang telah ada.  Kerangka  konseptual  ditujukan  untuk:  (1)  Penyusun  standar  akuntansi keuangan  dalam  pelaksanaan  tugasnya.  (2)  Penyusun  laporan  keuangan  untuk menanggulangi  masalah  akuntansi  yang  belum  diatur  dalam  standar  akuntansi keuangan.  (3)  Auditor  dalam  memberikan  pendapat  mengenai  apakah  laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. (4) Para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Martani et al. 2012, 9).
Menurut Public Sector Committee – IFAC, tujuan laporan keuangan sektor publik  dapat  dikategorikan  sebagai  berikut:  (1)  Memberikan  informasi  yang bermanfaat. (2) Memenuhi kebutuhan pemakai. (3) Mengidentifikasi sumber daya yang  didapat  dan  digunakan  sesuai  dengan  anggaran  yang  telah  disetujui  secara umum.  (4)  Mengidentifikasi  sumber  daya  yang  didapat  dan  digunakan  sesuai dengan  kontrak  keuangan  yang  telah  mendapat  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat (Daerah). (5) Menyediakan informasi tentang cara organisasi sektor publik membiayai  aktivitas  dan  memenuhi  kebutuhan  uang  kas.  (6)  Menyediakan informasi  yang  berguna  dalam  mengevaluasi  kemampuan  manajemen  dalam membiayai  aktivitasnya  dan  memenuhi  komitmen  dan  kewajibannya.  (7) Menyediakan  informasi  tentang  kondisi  keuangan  dan  perubahannya  organsisasi sektor  publik.  (8)  Menyediakan  informasi  untuk  mengevaluasi  performansi organisasi sektor publik terutama yang terkait dengan biaya operasi efisiensi dan pencapaian target.
Tujuan  laporan  keuangan  menurut  PSAK  1  (revisi  2009)  adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas  yang  bermanfaat  bagi  sebagian  besar  kalangan  pengguna  laporan  dalam pembuatan  keputusan  ekonomi.  Laporan  keuangan  juga  menunjukkan  hasil
pertanggungjawaban manajemen  atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Martani et al. 2012, 9).
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  laporan keuangan  pemerintah  daerah  terdiri  dari:  (1)  Laporan  Realisasi  Anggaran.  (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). (3) Neraca. (4)  Laporan  Operasional  (LO).  (5)  Laporan  Arus  Kas  (LAK).  (6)  Laporan Perubahan Ekuitas. (7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) (RI 2010).
Dalam  memenuhi  keinginan  pemakai  laporan,  akuntansi  keungan  perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna oleh karena  itu  perlu  kriteria  persyaratan  laporan  akuntansi  keuangan  yang  dianggap dapat dapat memenuhi keinginan tersebut  yaitu keinginan para  pemakai laporan keuangan (Harahap 2008). Laporan keuangan secara standar yang memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks pembahasan manajemen keuangan  maka  standar  pelaporan  keuangan  yang  memenuhi  karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan merupakn ciri khas yang memuat informasi menjadi berguna bagi para pemakainya  (Harmono 2014, 14).
Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntasi  Keuangan  Pemerintah  adalah sebagai berikut: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat memenuhi  tujuan”.  Ada  empat  prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan keuangan  pemerintah  dapat  memenuhi  kualitas  yang  dikehendaki  yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (RI 2010).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  di  Kantor Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Pemerintahan  Kabupaten Bengkalis,  yang  beralamat  di  jalan  Pertanian  Desa  Senggoro  Kecamatan Bengkalis  pada  tahun  2017.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode  deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
Sistem  pengendalian  internal  adalah  seperangkat  kebijakan  dan  prosedur untuk  melindungi  aset  atau  kekayaan  suatu  perusahaan  dari  segala  bentuk tindakan  penyalahgunaan,  menjamin  tersedianya  informasi  akuntansi  perusahaan yang  akurat,  serta  memastikan  bahwa  semua  ketentuan  hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya. Sedangkan  laporan  kuangan  adalah  laporan  yang  terstruktur  mengenai  posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang di lakukan oleh suatu entitas pelaporan.
Dengan  adanya  sistem  pengendalian  internal  membuat  laporan  keuangan akan  berkualitas,  karena  sistem  pengendalian  tidak  terlepas  dengan  adanya pengawasan  baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Pengawasan  internal
merupakan  pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada terdapat di  dalam  lingkungan  unit  organisasi/lembaga  yang  bersangkutan,  sedangkan pengawasan  eksternal  merupakan  pengawasan  atau  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  unit  pengawasan  yang  ada  diluar  unit  organisasi/lembaga  yang  diawasi. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  (BPKAD)  Kab.Bengkalis  dilakukan  oleh  kasubag  keuangan  dan pimpinan.
Sedangkan  pengawasan  ekstenal  dilakukan  oleh  Badan  Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)  Kab.Bengkalis dilakukan secara langsung oleh lembaga Inspektorat. Agar tidak terjadinya kesalahan atau menyalahi aturan yang  beralaku  dan  tidak  terjadinya  penyelewengan  maupun  kesalahan  dalam penggelolaannya  yang  dapat  merugikan  maka  diberlakukan  nya  sebuah pengendalian  internal  terhadap  laporan  keuangan  sebagai  berikut:  (1)  Adanya lingkungan pengendalian. (2) Penilaian resiko. (3) Adanya kegiatan pengendalian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) Adanyan informasi dan komunikasi.
(5)  Adanya  pemantauan  terhadap  pencatatan  laporan  keuangan.  (6)  Adanya pemisahan tugas yang jelas baik dari segi bagian keuangan maupun bagian tenga akuntansi.
Adapun unsur-unsur pengendalian internal  menurut Peraturan Pemerintah Tahun 2008 adalah sebagai berikut: (1) Lingkungan pengendalian dibentuk karena setiap  pimpinan  instansi  pemerintah  wajib  menciptakan  dan  memelihara lingkungan  pengendalian  yang  menimbulkan  prilaku  positif  dan  kondusif  untuk penerapan sistem pengendalian interanal dalam lingkungan kerjanya. Pada kantor Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kab.Bengkalis  sudah  adanya lingkungan  pengendalian  ini  dimana  masing-masing  staf  mempunyai  wewenang dan  tanggung  jawab  yang  tepat  dan  memiliki  hubungan  yang  baik  serta perwujudan  peran  aparat  pengawasan  internal  pemerintah  yang  efektif.  (2) Penilaian  resiko  dapat  menetapkan  tujuan  pada  tingkatan  kegiatan,  penilaian resiko  ini  dilakukan  untuk  meminimalisir  agar  tidak  terjadi  nya  kesalahan.  (3) Kegiatan  pengendalian  dibentuk  karena  pimpinan  instansi  pemerintah  wajib menyelengarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  pemabagian  tugas  sudah  cukup jelas,  dengan  dibentuknya  masing-masing  pertanggungjawaban  atas  pekerjaan yang  diberikan  dimana  masing-masing  staf  bekerja  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya  masing-masing.  (4)  Informasi  dan  komunikasi  dibentuk  kerena pimpinan  instansi  pemerintah  wajib  mengindentifikasi,  mencatat,  dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Pada Kantor Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  informasi  dan  komunikasi  ini sudah  efektif.  Informasi  diberikan  kepada  masing-masing  SKPD  untuk mengetahui  hasil  audit  biasanya  infomasi  ini  dilakun  setiap  1  tahun  sekali. Sedangkan  komunikasi  dilakukan  didalam  lingkungan  BPKAD  itu  sendiri biasanya  laporan  keuangan  akan  dikomunikasikan  setiap  bulan  nya,  biasanya laporan keuangan LRA yang bertujuan untuk mengetahui berapa anggaran,berapa pemakaian, sisanya dan lain-lain. (5) Pemantauan pengendalian internal dibentuk karena masing-masing instansi wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal  melalui  pemantauan  atas  pencatatannya,  evaluasi  terpisah  dan penyelesaian audit.
Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan dari manajemen dilaksankan dengan baik.  Selain  ke  empat  unsur-unsur  pengendalian  interal  diatas  BPKAD  juga memiki berapa prinsip yang diterapkan  yaitu: (1) Dibentuk pertanggungjawaban, pengendalian  akan  efektif  hanya  satu  orang  yang  bertanggung  jawab  atas  tugas yang  diberikan.  Penetapan  tanggung  jawab  masing-masing  staf  dapat  bekerja sesuai  dengan  tugas-tugas  tertentu  yang  di  percaya  kepadanya.  (2)  Pemisahan tugas  ini  dilakukan  agar  pekerjaan  yang  dilakukan  masing-masing  staf  berbeda seharusnya dikerjakan oleh staf yang berbeda pula begitu juga di BPKAD masing- masing  staf  memiliki  tugas  dan  tanggungjawab  yang  berbeda-beda.  (3) Pengendalian  fisik,  mekanik  dan  elektronik,  pengendalian  ini  sangat  penting karena  akan  meningkatkan  akurasi  akuntansi.  Di  BPKAD  sudah  adanya pengendalian,  fisik,  mekanik  dan  elektronik  di  mana  setiap  pencatatan  akan langsung  diawasi  maupun  aplikasi  yang  digunakan  secara  online.  Selain  itu  di BPKAD menggunakan kamera CCTV untuk memantau langsung setiap pekerjaan yang  dilakukan  masing-masing  staf  sehingga  berguna  dalam  mengawasi  segala aktivitas  yang  terjadi.  (4)  Pengecekan  independen  atau  variabel  internal,  ini dilakukan  oleh  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Bengkalis untuk mengecek atau menunjau ulang atas pencatatan laporan keuangan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahan dalam laporan keuangan.
Selain  itu  serangkaian  prosedur  pengendalian  internal  juga  dilakukan antara  lain:  (1)  Penggunaan  wewenang  ini  dilakukan  untuk mencegah  terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain. Di Badan Pengelolan Keuangan dan Aset  Daerah  dilakukan  dimana  masing-masing  staf  mempunyai  wewenang  dan tanggung  jawab  yang  tepat  sesuai  dengan  bidangnya  masing-masing.  (2) Pemisahan  tugas  yang  dilakukan  oleh  Badan  pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  agar  pekerjaan  yang  masing-masing  staf  berbeda  sesuai  dengan kemampuan dan keahlian masing-masing staf agar pekerjaan yang dilakukan bisa lebih  efektif.  (3)  Keamanan  yang  memadai  terhadap  aset  dan  catatan,  keamanan terhadap  aset  dan  catatan  perlu  dilakukan  agar  tidak  terjadinya  pencurian.  Di Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  menggunakan  CCTV  disetiap ruangan  agar  lebih  mudah  memantau  setiap  hal  yang  terjadi.  (4)  Pengecekan independen  terhadap  kinerja,  pengecekan  dilakukan  agar  tidak  terjadinya kesalahan. Semua aktiva yang ada harus dicek secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik.
Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa  unsur-unsur dan prosedur  pengendalian  internal  yang  terdapat  didalam  nya  sudah  diterapkankan atau  dilakukan  oleh  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  dan  begitu juga  dengan  prinsip-prinsip  yang  terdapat  didalam  sistem  pengendalian  internal sudah diterapkan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  yang dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis  dilakukan  dengan  cara  pengawasan  terhadap  laporan  keuangan  dan pencatatan  nya.  Pencatatan  dilakukan  dari  laporan  realisasi  anggaran,  laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas,  laporan  perubahan  ekuitas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan  sehingga berbentuk laporan keuangan.
Berdasarkan  penyajian  data  diatas  dapat  penulis  analisis  tentang  sistem pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  karena  semua  dibuat sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Badan Pengelolaan Keuanga Aset Daerah (BPKAD)  yang telah melakukan aktivitas-aktivitas pengendalian internal seperti:  adanya  pemantauan  terhadap  laporan  keuangan  ini  dilakukan  untuk pengendalian lingkungan, komunikasi dan informasi, kegiatan pengendalian, dan pemisahan tugas.
Pengawasan  pengendalian  internal  di  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Aset Daerah  dilakukan  atas  pengendalian  yang  berkaitan  dengan  laporan  keuangan. Pengawasan  dilakukan  agar  pengendalian  dipandang  relevan  oleh  pihak  auditor dalam  mencegah/mendeteksi  salah  saji  laporan  keuangan.  Pengendalian  akan menjadi  sangat  efektif  apabila  hanya  satu  orang  yang  bertanggung  jawab  suatu tugas.
Adapun  aktivitas  pengendalian  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Aset Daerah  Kabupaten  Bengkalis  adalah  setiap  staf  dalam  menjalankan  tugas, wewenang,  dan  tanggung  jawab  masing-masing  harus  mengikuti  prosedur  yang telah ditetapkan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas.
Dengan  adaya  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan keuagan  akan  menghasilkan  laporan  keungan  yang  berkualitas,  sehingga  akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses pencatatan laproan keuangan.
Untuk menghasilkan laporan keuangan yang maksimal diperlukan adanya pemantauan.  Untuk  di  kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah  juga melakukan  pemantauan  baik  dari  internal  maupun  eksternal.  Pemantauan  yang dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan  Aset Daerah dari segi internal berasal dari tenaga akuntan. Sedangakan dari segi eksternal di Badan Pengelolaan Keuangan  Aset  Daerah  pemantauan  dilakukan  oleh  Badan  Inspektorat.  Adapun pemantauan terhadap  semua kegiatan pencatatan laporan keungan dilakukan oleh pimpinan dan kasubag keuangan.

## Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Persfektif Islam
Pengendalian  internal  adalah  suatu  proses  yang  dijalankan  oleh  dewan komisaris,  manajemen  dan  personel  lainya.  Sistem  pengendalian  internal  tidak terlepas  dari  adanya  manajemen,  sedangkan  manajemen adalah  suatu  seni  dalam ilmu  dan  proses  pengorganisasian  seperti  perencanaan,  pengorganisasian, pergerakan,  dan  pengendalian  atau  pengawasan.  Manajemen  keuangan membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan bukan hanya  oleh  perusahaan,  namun  juga  oleh  perorangan,  keluarga  maupun pemerintah (Najmudin 2011, 39).
Peran manajer keuangan dalam perusahaan adalah mampu mengantisipasi perubahan.  Tanggung  jawabnya  mencakup  berbagai  aspek  pengembangan  yang vital  secara  keseluruhan  dalam  perusahaan,  antara  lain  meyakinkan  catatan- catatan  keuangan  secara  cermat,  menyajikan  laporan  keuangan  dengan memperhatikan karakteristik laporann keuangan (Harmono 2014, 1).
Secara  ilmiah,  perkembangan  manajemen  muncul  di  awal  terbentuknya negara  industri  pada  pertengahan  kedua  abad  ke  19.  Menurut  pandangan- pandangan  kaum  intelektual,  manajemen  lahir  sebagai  tuntutan  perlunya
pengaturan  hubungan  di  antara  individual  dalam  suatu  masyarakat.  Adanya kebutuhan  negara  untuk  menjalankan  fungsi  dan  tanggung  jawabnya  terhadap rakyat  selain  itu  dalam  dunia  industri.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  manajemen tidak  atau  belum  dikenal  sebelumnya,  atau  perkembangan  manajemen  terkait dengan  perkembangan  masyarakat  Amerika  dan  Eropa.  Kelahiran  dan perkembangan  manajemen  bisa  dikembalikan  pada  awal  proses  penciptaan  alam ini (Sinn 2008, 27).
Defenisi  manajemen  dalam  islam  tidak  jauh  dari  pemahaman  ini. Manajemen  dianggap  sebagai  ilmu  sekaligus  teknik  (seni)  kepemimpinn  diawal kepemimpinan  Islam.  Di  samping  itu  manajemen  memiliki  empat  fungsi  standar yaitu,  Perencanaan,  Pengorganisasian,  Pengarahan,  Pengawasan.  Akan  tetapi  ke empat  fungsi  manajemen  tersebut  telah  dijalankan  dalam  islam,  namun  tidak semua  nya  dijalankan  pada  waktu  tersebut  belum  dikenal  fungsi  manajemen dengan  istilah-istilah  modern.  Akan  tetapi  fungsi  dan  peran  manajemen  telah tercermin dan di terapkan dalam kehidupan muslim.
Ketika  perkembangan  islam  mulai  tampak,  dan  islam  telah  didakwahkan secara  terang-  terangan,  Rasulullah  Saw  mulai  memimpin  pada  masa  itu. Cerminan  manajemen  yang  dijalankan  Rasulullah  pada  masanya  mulai  dari pengaturan kerja, pemilihan pegawai sesuai dengan kompetensinya, konsep syura dalam  pengambilan  keputusan,  pengawasan  terhadap  kinerja  pegawai,  ataupun pengarahan  dan  memberikan  petunjuk.  Rasulullah  juga  berusaha  menegakkan keadilan dan persamaan perlakuan hukum kepada umatnya, mencukupi kebutuhan setiap  individu  masyarakat,  sehingga  tercipta  masyarakat  yang  makmur  dan sejahtera.
Di  masa  pemerintahan  pertama  masih  terdapat  pertentangan  dan perselisihan antara negara islam dan sisa-sisa kabilah arab yang masih berpegang teguh  pada  jahiliyah.  Namun  demikian,  kegiatan  pengaturan  manajemen pemerintah  Khalifah  Abu  Bakar  telah  dimulai,  yakni  adanya  pembagian  wilayah dan provinsi, sentral organisasi dan pengawasan.
Pada  zaman  kekhalifahan  Umar  bin  Khatab  r.a.  sudah  di  praktekkan konsep  dasar  hubungan  antara  negara  dan  rakyat,  pentingnya  tugas  pegawai pelayanan publik menjaga kepentingan rakyat dari otoritas pemimpin. Pengaturan manjemen  pada  masa  ini  yakni  adanya  dasar-dasar  sistem  peradilan,  sistem pengawasan, sentral administrasi, dan pemerintah daerah.
Pada masa khalifah Utsman r.a. berusaha menjaga dan melestarikan sistem pemerintahan  yang  telah  ditetapkan  oleh  khalifah  Umar  r.a.  Begitu  juga  pada masa  Ali  bin  Abi  Thalib  menjalankan  sistem  pemerintahan  sebagaimana  para khalifah  sebelumnya,  baik  dari  segi  kepemimpinan  atau  pun  manajemen. Seseorang pemimpin memiliki kewenangan penuh untuk mengelola wilayah yang dikuasainya,  namun  khalifah  tetap  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja terhadap pemimpin tersebut.
Pada  masa  Bani  Umayah  adanya  perluasan  manajemen  dan  pada  masa Bani  Abbasiyah  memiliki  peran  yang  cukup  signifikan  dalam  pembentukan lembaga-lembaga  pemerintahan.  Berkembanglah  lembaga  kementrian,  sistem peradilan  dan  pemikiran  pembentukan  lembaga  yang  mengawasi  kehidupan masyarakat,  dan  memerintahkan  kepada  kebaikan  dan  mencegah  tindakan kemungkaran.
Berdasarkan  keterangan  dan  penjelasan  tentang  nilai-nilai  dan  konsep dasar  islam  dalam  manajemen,  munculnya  lembaga-lembaga  manajemen pemerintahan,  sistem  peradilan,  lembaga  keuangan  dan  lainnya  di  masa  awal pemerintahan  islam,  menunjukkan  adanya  hubungan  erat  antara  konsep  dasar islam  dan  pemikiran  manajemen.  Hubungan  ini  dapat  dilihat  dari  kesamaan- kesamaan manajemen dengan konsep islam seperti dapat dilihat dari empat fungsi dasar manajemen. Pada zaman Rasulullah dan para sahabat juga telah menerapkan fungsi manajemen salah satunya adalah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh  para  sahabat  berupa  senantiasa  melakukan  investigasi  dan  pengawasan kinerja  pegawai,  seperti  yang  diungkapkan  salah  satu  sahabat  yaitu  Abu  Bakar kepada Yazid bin Abu Sufyan, “saya mengangkat kamu untuk menguji, mencoba dan mengeluarkan engkau. Jika engkau mampu bekerja dengan baik, engkau akan aku  kembalikan  pada  pekerjaan  bahkan  akan  aku  tambah,.  Namum,  jika  kinerja engkau jelek, aku akan memecatmu”.
Dari  segi  pengendalian  internal  dapat  kita  lihat  kesamaannya  dalam persfektif  islam  seperti  adanya  tanggungjawab  dan  pembagian  tugas.  Dizaman kepemimpinan  Rasulluah  tanggung  jawab  diterapkan  agar  para  pegawai  lebih bertanggung  jawab  terhadap  masing-masing  tugas  sedangkan  untuk  pembagian tugas  Rasulullah  mengutus  para  sahabat  seperti  Ali  bin  Abi  Thalib  untuk menangani  tugas  kesekretariatan  dan  perjanjian  yang  dilakukan  rasul.  Hudzaifah bertugas  menangani  dokumen  rahasia  Rasulullah.  Dan  orang  yang  dipercaya untuk menangani tanda tangan dan stempel Rasul adalah Al-harist.
Dari  keterangan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  sistem  pengendalian internal  di  zaman  modrem  memiliki  kesamaan  dengan  sistem  yang  dijalankan dalam  islam.  Pengalaman  historis  menunjukkan,  konsep  dasar  islam  bisa diterapkan  dalam  aspek  peradilan,  ekonomi,  dan  layanan  publik  masyarakat, setidaknya  hal  ini  bisa  dilihat  dari  munculnya  lembaga-lembaga  pemerintahan, undang-undang dan hukum yang diterapkan.
Didalam islam sistem pengendalian sudah ada dan sudah di terapkan sejak masa  pemerintahan  Rasulallah  SAW  dan  para  sahabat-sahabatnya.  Pada  zaman Rasulullah  dan  para  sahabat  juga  telah  menerapkan  fungsi  manajemen  salah satunya adalah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh para sahabat berupa senantiasa  melakukan  investigasi  dan  pengawasan  kinerja  pegawainya.  Dari  segi pengendalian internal dapat dilihat memiliki kesamaan dalam islam seperti adanya tanggungjawab  dan  pembagian  tugas.  Dalam  islam  pada  masa  kepemimpinan Rasulullah  tanggung  jawab  diterapkan  agar  para  pegawainya  memiliki tanggungjawab  terhadap  pekerjaannya  masing-masing  sedangkan  pembagian tugas  dilakukan  agar  setiap  orang  memiliki  tugas  nya  tersendiri  sesuai  dengan kemampuan  setiap  pegawai.  Pengendalian  yang  dilakukan  oleh  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  yaitu  adanya pertanggungjawaban,  pertanggungjawaban  atas  tugas-tugas  yang  diberikan. Penetapan tanggungjawab masing-masing staf dapat bekerja sesuai dengan tugas- tugas yang diberikan. Sedangkan pembagian tugas dilakukan agar pekerjaan yang dilakukan masing-masing staf berbeda dan memiliki tanggungjawab yang berbeda pula.

## KESIMPULAN
Sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  telah dilakukan pengawasan terhadap laporan keuangan dan pencatatannya. Pencatatan dilakukan dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan  catatan  atas  laporan  keuangan  sehingga  berbentuk  laporan  keuangan. Pengawasan  dilakukan  agar  pengendalian  dipandang  relevan  oleh  pihak  auditor dalam  mencegah/mendeteksi  salah  saji  laporan  keuangan.  Pengendalian  akan menjadi  sangat  efektif  apabila  hanya  satu  orang  yang  bertanggung  jawab  suatu tugas.  Adapun  aktivitas  dan  prosedur  pengendalian  internal  pada  Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis adalah setiap staf dalam menjalankan  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  masing-masing  harus mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan  sehingga  laporan  keuangan  yang dihasilkan dapat berkualitas.
Pengendalian  internal  adalah  suatu  proses  yang  dijalankan  oleh  dewan komisaris,manajemen,  dan  personel  lainya.  Sistem  pengendalian  internal  tidak terlepas  dari  adanya  manajemen,  sedangkan  manajemen adalah  suatu  seni  dalam ilmu  dan  proses  pengorganisasian  seperti  perencanaan,  pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian atau pengawasan. Maka dari itu manajemen dalam Islam  tidak  jauh  dari  teknik  seni  kepemimpinanan.  Defenisi  manajemen  dalam Islam  muncul  setelah  Allah  SWT  menurunkan  risalahnya  kepada  Muhammad SAW,  nabi  dan  rasul  akhir  zaman.  Rasul  dan  para  sahabat  telah  menggunakan manajemen untuk mengatur kehidupan dan bersandar pada pemikiran manajemen islam  yang  bersumber  dari  nash  Al-quran  dan  petunjuk  Rasulullah  dalam  Hadis. Ketika  perkembangan  islam  mulai  tampak,  dan  islam  telah  didakwahkan  secara terang- terangan, Rasulullah SAW mulai memimpin, setelah itu dan para sahabat- sahabatnya seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan,  Ali bin Abi Thalib, Bani Umayah, dan Bani Abbasiyah,  yang didalamnya senantiasa melakukan investigasi dan pengawasan terhadap kinerja pegawainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aviana  S.  2012.  “Penerapan  Pengendalian  Internal  Dalam  Sistem  Informasi Akuntansi Berbasis Komputer”. Jurnal Ilmiah Akuntansi 1 (4). Baridwan,  Zaki.  2012. Sistem  Akuntansi  Penyusunan  Prosedur  dan  Metode . Yogyakarta: BPFE.
Harahap, Syofian. 2008. Teori Akuntansi. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Harmono. 2014. Manajemen Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara. Hery.  2014. Pengendalian  Akuntansi  dan  Manajemen .  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Herniawati, Dayu. 2015. “Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al-Makmur Pokan Komih Limbanang Kec. Suliki  Kab.  Lima  Puluh  Kota”. Skripsi Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Syari’ah Bengkalis.
Husniyah,  Aminatul,  Darminto  dan  Dwiatmanto.  2015.  “Analisis  Pengendalian Internal  pada  Sistem  Penggajian  Karyawan  (Studi  pada  RSUD  Dr.  H. Moh. Anwar Sumenep)”. Jurnal Adminiistrasi Bisnis (JAB) 28 (2). Ihsanti,  Emilda.  2014.  “Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Kab.  Lima  Puluh Kota)”. Jurnal Akuntasi 2 (3). Indra, Bastian. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Erlangga.
Jusuli . 2016.  “Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Atas  Penerimaan  dan Pengeluaran  Kas” .  Skripsi Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi  Syari’ah Bengkalis.
Kementerian Dalam Negeri. 2016. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan laporan keuangan daerah. Martani,  Dwi,  Aria  Farahmita  dkk.  2012. Akuntansi  Keuangan  Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat. Martoyo, Susilo. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: BPFE. Maruta, Heru. 2016. “Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 5 (1), 16-28. Muhammad.  2005. Pengantar  Akuntansi  Syariah, Edisi  2.  Jakarta:  Salemba Empat.
Najmudin.  2011. Manajemen  Keuangan  dan  Akuntansi  Syar’iyyah  Modern. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Naingoalan,  Pahala.  2010. Akuntansi  Keuangan  Yayasan  dan  Lembaga  Nirlaba Sejenis , Edisi I, Cetakan II. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Noor, Juliansyah. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana. Rahmany,  Sri.  2017.  “Sistem  Pengendalian  Internal  Dan  Sistem  Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Bank Syariah”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 6 (2), 193-222. Rama, Tri. 2012. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Surabaya: Mitra Pelajar. Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntasi Keuangan Pemerintah.
Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah.
Sinn, Ahmad Ibrahim Abu. 2008. Manajemen Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Siregar,  Syofian.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif .  Jakarta:  Prenada  Media Group.
Tandri,  Marchell,  Jullie  J.  Sondakh  dan  Harijanto  Sabijono.  2015.  “Efektivitas Penerapan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Penerimaan  dan Pengeluaran  Kas Di  RSU  Pancaran  Kasih  GMIM  Manado”. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 3 (3). Tanjung, Abdul Hafiz. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah . Bandung: Alfabeta. Teguh,  Muhammad.  2005. Metodologi  Penelitian  Ekonomi  Teori  dan  Aplikasi .  Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tunggal,  Amin  Widjaja.  2010. Dasar-Dasar  Audit  Internal  Pedoman  Untuk Auditor Baru . Jakarta: Harvarindo.
Wahyuni,  Sri.  2013.  “Pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap Prosedur  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Barang  Pada  UD.  Dwi  Jaya Sentosa Surabaya”. Jurnal Ilmiah dan Riset Akuntansi 2 (3).
Yendrawati,  Reni . 2013. “Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Kapasitas Sumber  daya  Manusia  Terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan  Keuangan dengan Faktor Eksternal Sebagai Variabel Moderating”. Jurnal Akuntansi Auditing Indonesia 17 (2).