## KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM BINGKAI SILA KELIMA PANCASILA

## (
The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila )

## Oleh Yunie Herawati
yunieherawati@yahoo.com
Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral UPN “Veteran” Yogyakarta

## Abstract
Our State to consider most important the social justice. That represent the Declaration of Independence. Social Justice is for all Indonesian people. The important social justice is reflected at implementation of state government exertion, at Section 9 of 1945 Constitution, specifying obligation execute the principle of state government which “genuinely fair”. Though practically, to realize in the Section 34 Article 2 fourth Amandemen from 1945 Constitution, that “State develop the system of guarantee social for all people and powered of weak society and unable to as according to human prestige”, not yet can be executed perfectly. Hence returning at fifth principle of Pancasila which writer make the article title, inspire the mind grow several questions. Where is spirit of that go ? Where Social Justice meant ? Difficult to really apply the justice which that as fair as may be ? Presumably to behold and comprehend to return what and how concept of social justice according to Pancasila.

## Keywords : social  justice, fifth principle, Pancasila

## Pendahuluan
Konsep  keadilan  sosial  telah  menjadi salah satu pemikiran filosofis presiden Soekarno :
“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat  atau  sifat  suatu masyarakat adil dan makmur,
berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak  ada  penindasan,  tidak ada  penindasan,  tidak  ada penghisapan”.
Pemikiran filosofis tersebut mengandung pemahaman
bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Lahirnya gagasan tentang definisi keadilan sosial  merupakan hasil refleksi  Soekarno  tentang  masa  gelap  sejarah bangsa  Indonesia.  Bangsa  Indonesia  telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan dan  penghisapan  oleh  penjajahan  Belanda  dan Jepang. Pemikiran tersebut di atas membuktikan bahwa  Soekarno  ingin  mencanangkan  keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia
yang harus diraih. Kita hendak mendirikan suatu negara  “semua  buat  semua”.  Bukan  buat  satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi “semua buat semua”.
Maksud  dan  tujuan  artikel  ini  adalah untuk  mendokumentasikan  pemikiran  tentang sila  ke-lima  Pancasila  yaitu  keadilan  social sebagai  tujuan  dan  cita-cita  moral  rakyat Indonesia,  permasalahannya  sampai  saat  ini belum  dapat  terwujud.  Pendokumentasian  ini dimaksudkan  sebagai  wacana  publik  maupun akademis  di  kalangan  kaum  intelektual  muda mahasiswa  maupun  dosennya  serta  masyarakat luas, sekaligus sebagai bahan perdebatan dalam rangka masihkah kita berharap ideology Pancasila sebagai cita-cita luhur tetap masih relevan untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara kita ?
Dalam  perwujudan  nyata,  keadilan memiliki  dua  bentuk  penerapan  secara  umum, yaitu  jaminan  agar  berbagai  hak  maupun kebebasan  setiap  orang  tidak  dilanggar  oleh siapapun  (termasuk  oleh  pemerintah),  dan
perlakuan  yang  sama  terhadap  orang  sesuai dengan jasa dan kemampuannya. Keadilan dapat terwujud  jika  tidak  ada  pelanggaran  atas  hak/ kebebasan  seseorang  dan  perlakuan  yang  sama terhadap  setiap  orang.  Seseorang  berlaku  adil jika  memberikan  kepada  setiap  orang  apa  yang semestinya  diberikan,  tidak  melanggar  hak  dan kebebasan  orang  lain,  memandang  setiap  orang sama harkat dan martabatnya, dan memperlakukan setiap orang secara layak dalam semua tugas dan kewajibannya  baik  dalam  perdagangan  maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
Akhir-akhir  ini  negara  Indonesia  sedang dilanda  konflik  individu  dan  partial  di  tingkat elite politik dan pejabat Negara, seperti “Century Case”, Korupsi,  Hukum  diperjualbelikan  untuk pemenangan  pencalonan  kepala  daerah  yang kalah dalam berdemokrasi. Ketidakadilan dalam bidang  hukum  dan  telah  merambat  ke  bidang politik, agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan semua sektor kehidupan. Pendidikan seakan- akan  hanya  dimiliki  oleh  anak-anak  berduit, pejabat,  penguasa,  dan  berkedudukan  sosial tinggi atau sering kita dengar istilah kapitalisasi pendidikan.  Kesehatan  seolah-olah  hanya disediakan dan ditujukan bagi orang-orang kaya. Tidak  sedikit  rakyat  miskin  menderita  sengsara karena  tidak  mampu  membayar  pelayanan seorang dokter ahli, sehingga masyarakat terpaksa pasrah  meregang  nyawa  tanpa  pengobatan. Fenomena  ini  menggambarkan  kemampuan ekonomi  rakyat  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan  yang  ekonomis.  Dalam  bidang ekonomi,  sistem  monopoli  masih  berkembang sehingga melumpuhkan pasar rakyat. Banyaknya ditemukan hipermarket dan supermarket sebagai wujud pasar modern- telah menyisakan dampak serius. kemungkinan besar jumlahnya akan terus bertambah.  Dampak  negatif  yang  terjadi  dari realitas  di  atas  adalah: Pertama ,  ketidakadilan dalam  persaingan.  Hadirnya  hipermarket  dan supermarket  yang  sangat  gencar  semakin memperparah  kondisi  pasar  rakyat.  Akhirnya, pasar rakyat semakin termarjinalkan. Pedagang- pedagang  yang  tidak  mampu  bertahan  akhirnya gulung tikar di tengah perjalanan usahanya. Hal itu  karena  pedagang  di  pasar  rakyat  ini  secara umum  adalah  pedagang-pedagang  kecil  bukan pengecer raksasa seperti yang ada di pusat-pusat perbelanjaan modern. Ruang bersaing pedagang pada  pasar  rakyat  kini  juga  mulai  terbatas.
Kedua ,  omzet  pasar  rakyat  semakin  menurun. Tahun 90-an merupakan booming pasar modern. Masyarakat  pun  berbondong-bondong  ke  pasar modern. Tahun 2000-an, pasar tradisional makin meredup.  Apalagi  dengan  makin  menjamurnya hipermarket.  Bahkan,  saat  ini  keberadaan  pasar rakyat  makin  terpukul.  Logis  jika  omzet  pasar rakyat menurun tajam.
Permasalahan-permasalahan di atas  meruapakan  tantangan  mendasar  yang sedang  dihadapi  bangsa  Indonesia  salah  satu dari  banyaknya  tantangan  yang  ada  adalah mewujudkan  keadilan  sosial.  Keadilan  sosial masih  belum  merata  karena  sekitar  40  persen warga  masih  terus  berjuang  untuk  mencapai kesejahteraan sosial.
Keadilan sosial merupakan salah satu  tujuan  membentuk  pemerintahan  negara Indonesia  seperti  yang  tertulis  dalam  ayat  IV Pembukaan UUD 1945. Hal ini dijelaskan dalam kalimat  terakhir  dalam  paragraf  yaitu:  ”..... dan  juga  dengan  mewujudkan  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  yang  mewakili prinsip  kelima  dari  Pancasila  sebagai  prinsip dasar  Negara  Indonesia.  Selain  itu,  perumusan tentang pentingnya mewujudkan keadilan sosial dapat  dilihat  pada  Pasal  33  Pasal  4  keempat Amandemen dari UUD 1945 menegaskan bahwa ”ekonomi  nasional  dilakukan  berdasarkan  pada demokrasi ekonomi ...”. Selain itu, dalam Pasal 34 Pasal 2 keempat Amandemen dari UUD 1945 mengatakan  bahwa  ”Negara  mengembangkan sistem [dari] jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan  bertenaga  [dari]  masyarakat  lemah  dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Bahkan  sistem  ekonomi  praktis  [dari]  nasional belum mengalami proses demokratisasi ekonomi dan  sistem  jaminan  sosial  tidak  terikat  dengan sempurna.
Sesuai  dengan  UUD  1945,  khususnya demokrasi  yang  ditekankan  dalam  pemerintah negara Indonesia,
berlaku paradigma ”Integralistik”  sebagai  lawan  dari  paradigma ”Individualistik”.
Dengan obyek forma integralisitk,  maka  dalam  hubungan  antara masyarakat dan individu, kepentingan masyarakat secara  keseluruhan  lebih  diutamakan.  Dengan demikian,  Negara  bukan  hasil  kesepakatan individual secara bebas tetapi hasil kesepakatan bersama  untuk  satu  tujuan  yang  diekspresikan dengan adanya konsensus.
Dari ilustrasi singkat di atas, mewujudkan keadilan  sosial  tidak  hanya  bersifat  semata- mata  persoalan  amanah  UUD  1945,  tetapi  juga kewajiban  masyarakat,  bangsa  dan  negara Indonesia.  Akhirnya, muncul pertanyaan reflektif, jika seseorang mengaku sebagai warga masyarakat Indonesia yang memiliki kepribadian Pancasila,  bahwa  ada  suatu  kesadaran  akan pedoman  yang  baik  bagi  seseorng,  yaitu bagaimana  penegakan  keadilan  sosial  dalam dirinya ? Apakah sila ke-5 dari Pancasila sudah terefleksikan  di  UUD’45  sebagai  pedoman operasional  secara  baik?  Apakah  selama  ini penyelenggara  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dalam  membangun  perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial telah mengacu pada konstitusi (UUD ’45) pasal 33 dan 34 secara konsekwen?  Kalau  tidak  bagaimana  ?  Apakah sebetulnya pemerintah atau eksekutif selama ini telah  melakukan  pelanggaran  serius  terhadap UUD ’45 dengan tidak menjalankan pasal 33 dan pasal 34 secara baik sila ke-5 dari Pancasila ?
Mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin sangat jelas pada  UUD  ’45  di  Bab  XIV  –  Perekonomian Nasional  dan  Kesejahteraan  Sosilal  pada  Pasal 33 dan Pasal 34 yang telah lebih dilengkapi lagi dengan  tambahan  pada  amandemen  ke-4  tahun 2002, sebagai berikut:
BAB  XIV  –  PEREKONOMIAN  NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)
Pasal 33:
1)  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2)  Cabang  cabang  produksi  yang  penting  bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3)  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.
4)  Perekonomian  nasional  diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional. ****) 5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang. ****)
Pasal 34:
1)  Fakir miskin dan anakanak terlantar dipelihara oleh negara. ****)
2)  Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi  seluruah  rakyat  dan  memberdayakan masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ****)
3)  Negara  bertanggungjawab  atas  penyediaan fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas pelayanan umum yang layak. ****)
4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.****) Keterangan:  ****)  amandemen  ke-4  tahun 2002.

## Pengertian Keadilan Sosial / understanding of social justice

## 1. Pengertian umum
Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah  “ justice ”  yang  berasal  dari  bahasa latin  “ iustitia ”.  Kata  “ justice ”  memiliki  tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif  berarti  suatu  kualitas  yang  adil atau fair (sinonimnya justness ), (2) sebagai tindakan  berarti  tindakan  menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan  ganjaran  atau  hukuman  (sinonimnya judicature ),  dan  (3)  orang,  yaitu  pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya judge, jurist, magistrate ).
2. Pengertian menurut pada filsuf
a.  Menurut Plato Keadilan sosial menurut Plato tidak seperti yang  diungkapkan  oleh  filsuf  Thrasymachus bahkan  membantah  pernyataan  bahwa  keadilan adalah  apapun  yang  ditentukan  oleh  si  terkuat. Plato  dalam  karyanya  “Republik”,  berpendapat bahwa  sebuah  negara  ideal  akan  bersandar pada  empat  sifat  baik:  kebijakan,  keberanian, pantangan  (atau  keprihatinan),  dan  keadilan. Plato  menggunakan  padanan  keadilan  dalam bahasa Yunani yaitu Dikaisyne sebagai padanan yang artinya sangat dekat dengan moralitas atau keutamaan.  Plato  berpendapat  bahwa  keadilan adalah  kualitas  jiwa,  suatu  keutamaan  di  mana manusia  menyingkirkan  hasrat  akan  setiap kesenangan dan mendapatkan kepuasan sendiri.
Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila Yunie Herawati
b.  Menurut Aristoteles Secara  umum  dikatakan  bahwa  orang yang  tidak  adil  adalah  orang  yang  tidak  patuh terhadap  hukum (unlawful,  lawless) dan  orang yang  tidak  fair (unfair) ,  maka  orang  yang  adil adalah  orang  yang  patuh  terhadap  hukum (law- abiding) dan  fair.  Karena  tindakan  memenuhi/ mematuhi  hukum  adalah  adil,  maka  semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan  aturan  yang  ada  adalah  adil.  Tujuan pembuatan  hukum  adalah  untuk  mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan  nilai-nilai  dasar  sosial.  Keadilan  yang lengkap  bukan  hanya  mencapai  kebahagiaan untuk  diri  sendiri,  tetapi juga  kebahagian orang lain.  Keadilan  yang  dimaknai  sebagai  tindakan pemenuhan  kebahagiaan  diri  sendiri  dan  orang lain,  adalah  keadilan  sebagai  sebuah  nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi  memiliki  esensi  yang  berbeda.  Sebagai hubungan  seseorang  dengan  orang  lain  adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi  adalah  nilai.  Ketidakadilan  dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.
Keadilan  sebagai  bagian  dari  nilai sosial  memiliki  makna  yang  amat  luas,  bahkan pada  suatu  titik  bisa  bertentangan  dedengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun  apabila  hal  tersebut  bukan  merupakan keserakahan  tidak  bisa  disebut  menimbulkan ketidakadilan.  Sebaliknya  suatu  tindakan  yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidak adilan. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua  unsur  yaitu  fair  dan  sesuai  dengan  hukum, yang  masing-masing  bukanlah  hal  yang  sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua  tindakan  melanggar  hukum  adalah  tidak fair.  Keadilan  dalam  arti  umum  terkait  erat dengan kepatuhan terhadap hokum.
c.  Keadilan  Sosial  dalam  pemikiran  Prof.
Notonagoro dan Soekarno Founding Fathers
1)  Pengertian adil menurut Prof. Notonagoro (1971: 162)
Dipenuhinya  segala  sesuatu  yang telah  merupakan  hak  di  dalam  hidup bersama  sebagai  sifat  hubungan  antara
satu  dengan  yang  lain,  mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan  antara  yang  satu  dengan yang lain adalah suatu wajib. Adil pada hakikatnya mempunyai makna : adanya pemenuhan  wajib  yang  merupakan hak  dalam  hidup  manusia;  lebih mengutamakan wajib daripada hak; dan pemenuhan  wajib  dan  hak  itu  sendiri meliputi  :  (1)  hubungan  negara  dengan warga  negara  yang  selanjutnya  disebut keadilan  distributive,  (2)  hubungan warga  negara  dengan  negara  yang disebut keadilan legal, dan (3) hubungan antar sesama warga Negara dan disebut keadilan komutatif.

## 2)  Filsafat Soekarno
Draft  pertama  dari  filosofi  Pancasila dirumuskan  oleh  Sukarno  pada  tanggal 1 Juni 1945. Sukarno selalu menyatakan bahwa Pancasila adalah filosofi asli asal Indonesia  ,  yang  ditemukan  dari  tradisi filsafat  mengambil  akar  dalam  sejarah Indonesia , termasuk tradisi adat filosofis ,  India  -  Hindu  ,  Barat  -  Kristen  ,  dan tradisi  Arab  -  Islam  .  ‘  Ketuhanan  ‘  , awalnya adat, sedangkan ‘ Kemanusiaan ‘  terinspirasi  oleh  konsep  Hindu  Tat Twam Asi , konsep Islam fardhukifayah ,  dan  konsep  Kristen  Hebs  U  naasten lief  gelijk  U  Zelve  ,  Allah  boven  alles .  Sebenarnya  “Sila”  yang  pertama Soekarno  adalah  “Negara  Kebangsaan” (“Negara  Nasional”  /  Nasionalisme”) yang  kemudian  menjadi  “Sila”  ketiga  , “Persatuan”,  “Sila”  ketiga  dari  Sukarno menjadi  Sila  keempat  Piagam  Jakarta /  Pembukaan  Konstitusi  Indonesia dan  Sila  kelima  Sukarno  menjadi  Sila pertama Piagam Jakarta dan Pembukaan Konstitusi  .  (Saafrudin  Bahar  et  al  .  , 1995  dan  Kusuma  ,  2004)  .  Akhirnya menjelaskan  bahwa  ‘Keadilan  sosial’ terinspirasi oleh konsep Jawa Ratu Adil (The  Lord  Hanya),  seorang  penguasa Jawa mesianis yang membebaskan orang- orang  dari  segala  macam  penindasan. Konsep  keadilan  sosial  telah  menjadi salah  satu  pemikiran  filosofis  presiden Soekarno :
“Keadilan  sosial  ialah  suatu masyarakat  atau  sifat  suatu masyarakat  adil  dan  makmur, berbahagia  buat  semua  orang, tidak  ada  penghinaan,  tidak  ada penindasan,  tidak  ada  penindasan, tidak ada penghisapan”.
Tampak  sekali  bahwa  Soekarno sangat  memprioritaskan  nilai  keadilan dan  menjunjung  tinggi  nilai  hak-hak asasi  manusia  dalam  konsep  hidup berbangsa  dan  bernegara.  Sudah  tentu, lahirnya gagasan tentang definisi keadilan  sosial  ini  merupakan  hasil refleksi  Soekarno  tentang  masa  gelap sejarah  bangsa  Indonesia.  Bangsa Indonesia  telah  mengalami  penderitaan, penindasan, penghinaan dan penghisapan oleh  penjajahan  Belanda  dan  Jepang. Pernyataan  teks  di  atas  membuktikan bahwa  Soekarno  ingin  mencanangkan keadilan sosial sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia yang harus diraih. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat  semua”.  Bukan  buat  satu  orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, - tetapi “semua buat semua”.

## Konsep Keadilan / The Concept of Justice
Keadilan  adalah  norma  dasar  hubungan sosial  dalam  menghilangkan  dan  mencegah segala bentuk keterasingan social, semua tingkat hubungan  sosial  umat  manusia.  Istilah  keadilan pada prinsipnya sila kelima Pancasila perlu dilihat dalam  hubungannya  dengan  istilah  “hanya” dalam prinsip kedua Pancasila. Keadilan, berarti “untuk memberikan apa kepada saya dan apa yang saya punya kepadanya. Ini aspek sosial keadilan, karena  hubungan  seseorang  dengan  orang  lain. Keadilan dalam prinsip-prinsip kedua dan kelima dari  Pancasila  sebenarnya  adalah  pengakuan nasional  dan  konsensus  bahwa  semua  manusia pada  dasarnya  sama.  Tidak  ada  perbedaan  dan diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras,  agama,  seksual,  sosial  dan  politik.  Semua diskriminasi, wheter dalam bentuk implisit atau eksplisit,  pada  dasarnya  bertentangan  dengan konsep keadilan dalam Pancasila.
Keadilan  merupakan  idealism  dalam Pancasila  diciptakan  setelah  Indonesia  merdeka untuk  menciptakan  suasana  yang  kuat  di mana  setiap  orang  manusia  benar-benar  dapat menggunakan  hak-haknya  sebagai  warga negara  dalam  semua  bidang  kehidupan  yaitu Keadilan  Personal,  Keadilan  Sosial.  Negara dan  masyarakatnya  harus  memenuhi  kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila  terdiri  nilai-nilai  representasi  tujuan pokok  negara  dalam  kehidupan.  Oleh  karena itu  prinsip  kelima  terdiri  dari  bentuk  nilai-nilai keadilan  sehingga  konsekuensinya  harus  ada dalam kehidupan social dan harus mencakup : 1. keadilan distributif, yaitu hubungan antara negara  dengan  warganya,  dalam  arti negara  mempunyai  kewajiban  memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran,  bantuan,  subsidi  dan  juga kesempatan  dalam  kehidupan  dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. keadilan  hukum,  merupakan  hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan  dalam  bentuk  mengikuti  hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
3. keadilan  komutatif,  yaitu  hubungan keadilan  antara  warga  satu  dengan  warga lainnya  secara  timbal  balik.  Hal  ini  jelas bahwa  prinsip  keadilan  adalah  untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.
Nilai-nilai  Keadilan  harus  diwujudkan dalam  kehidupan  dengan  politik  untuk mewujudkan  tujuan  negara  yaitu  mewujudkan kesejahteraan  seluruh  warga  negara  dan  juga melindungi  seluruh  warga  negara  dan  seluruh wilayahnya,  mendidik  seluruh  warganya. Demikian  pula  nilai-nilai  keadilan  yang disebutkan  sebagai  dasar  dalam  pergaulan antar  bangsa-bangsa  di  dunia  dan  keinginan untuk  menciptakan  ketertiban  dunia  hidup berdampingan dalam pergaulan antar-ras dengan berdasarkan  prinsip  kemerdekaan  bagi  setiap bangsa,  perdamaian  tak  berujung  dan  juga keadilan dalam kehidupan keadilan sosial.

## Concept of “Social Justice” / Konsep Keadilan Sosial
Kata  “sosial”  dalam  prinsip  kelima  dari Pancasila,  yaitu  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh
rakyat  Indonesia”,  terutama  memiliki  dua pengertian. Pertama, menunjuk ke dimensi sosial keadilan  dalam  kehidupan  nasional.  Keadilan sosial harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia dan  harus  diterapkan  dalam  setiap  bidang kehidupan. Ini berarti bahwa keadilan sosial tidak menjadi milik hanya satu kelompok dari orang- orang tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kedua,  mengacu  pada  “masyarakat”,  yang dapat  menjadi  “subjek”  dan  “objek”  keadilan. Demi  kesejahteraan  nasional,  rasa  keadilan sosial  mewajibkan  masyarakat  dan  pemerintah untuk  membagi  barang  dan  jasa  secara  adil. Dalam proses ini yang lemah dan marginal harus dilindungi  dan  dibantu  untuk  mencapai  derajat yang sah pembangunan manusia.
Motivasi  utama  untuk  menerima  prinsip keadilan  sosial  adalah  kesadaran  akan  hak-hak yang sama dan kewajiban semua orang Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, tugas utama yang harus dicapai bersama, menjaga harmoni  antara  hak  dan  kewajiban  seseorang, dan menghormati hak-hak orang lain yang harus digarisbawahi.
Dimensi  sosial  keadilan  menjadi  jelas dalam  kehidupan  sosial  sehari-hari,  di  mana masing-masing  masyarakat  Indonesia  memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dalam bidang sosial-politik  dan  budaya,  tanpa  diskriminasi. Masyarakat selalu merupakan realisasi hak asasi manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Keadilan  sosial  dari  Pancasila  meliputi  dimensi spiritual  yang  harus  hidup  dan  berkeadilan karena  masyarakat  Indonesia  memiliki  hak untuk  menjalani  hidup  berdasarkan  nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya, kepentingan umum dan pelayanan  publik  mendapatkan  prioritas  dalam program pembangunan nasional, yang didasarkan pada  komitmen  untuk  membangun  manusia yang  adil  dan  beradab,  dan  mempertahankan kesatuan  adan  demokrasi  Indonesia.  Hal  ini  yg penting  dicatat  bahwa  gagasan  keadilan  sosial dalam Pancasila terdiri dari dua dimensi penting, material dan dimensi spiritual.

## Sila Kelima Pancasila Terkandung Kehendak Manusia Memperoleh Keadilan
Menurut  Pancasila,  secara  filosofis, realitas  manusia  yang  tersusun  atas  jiwa  dan badan,  di  tuhan  kehendak  posisi  sebagai  Allah
yang  keberadaan  dan  pribadi,  dan  tuhan  akan karakter sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.  Pada  manusia,  baik  sebagai  makhluk individu  dan  juga  makhluk  sosial,  harus  selalu ada adalah kemampuan untuk menghindarkan diri dari apa yang bukan haknya dan hak orang lain. Kemampuan  sedemikian  rupa  akan  menjelma menjadi apa yang disebut karakter yaitu bentuk keadilan dalam perilaku dan perbuatan yang adil. Perbuatan  dan  perilaku  yang  adil  merupakan perwujudan dari karakter saleh atau sikap sesuai dengan  kodratnya  sebagai  manusia  makhluk realitas, yaitu pribadi manusia yang baik, orang saleh,  manusia  sama-sama  penting  adalah manusia  baik,  manusia  bermoral,  manusia  yang saleh .
Kebenaran Keadilan, menurut pengertian klasik ilmiah, artinya pemenuhan hak-hak hidup dalam hubungan social satu dengan yang lain dan hubungannya dengan kewajiban pemenuhan hak- hak orang lain satu dengan orang lainnya. Kata adil  dapat  ditemukan  dalam    Prinsip  atau  Sila kedua  :  …..”  yang  adil  dan  beradab”.  Keadilan ditemukan  pada  prinsip  kedua  tersebut,  yaitu realitas  keadilan  manusia  ,  menjadi  dasar  dan jiwa  yang  melandasi  Keadilan  pada  prinsip kelima/Sila  kelima  Pancasila  :  “Keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  yang  harus diwujudkan  dalam  kehidupan  sosial.  Hubungan antara sesama menjadi yang mewakili hubungan mendasar  dalam  hidup  dengan  antar.  Bentuk keadilan  dalam  masyarakat,  berbangsa  dan bernegara  yang  disebut  keadilan  sosial  atau keadilan dalam masyarakat luas, yaitu dalam arti keadilan  hidup  berdampingan  dengan  kebaikan, hidup  berdampingan  dalam  bentuk  masyarakat dan  juga  hidup  berdampingan  dalam  bentuk bangsa dan negara.
Inti  isi  “keadilan  sosial”  pada  prinsip kelima  Pancasila,  merupakan  perwujudan  yang terkandung  dalam  Proklamasi  Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi  segala  sesuatu  yang  menjadi  haknya dalam  kaitannya  hidup  berdampingan  dengan sesame,  keadilan  social  harus  ada  dalam  hidup dan  keadilan  sosial  syarat  mutlak  dan  penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati  manusia,  yaitu  manusia  sebagai  makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial.
1.

## Mewujudkan Keadilan Sosial adalah Tujuan Utama Proklamasi Kemerdekaan
Keadilan  Sosial,  berarti  tidak  hanya untuk  masyarakat  Indonesia,  namun  juga  bagi seluruh umat manusia. Dalam Pembukaan UUD 1945 ayat memuat kebangsaan aspirasi keempat, yang  membentuk  “A  Pemerintahan  Indonesia Negara  juga”  untuk  memajukan  kesejahteraan umum  “.  Dengan  adanya  keadilan  sosial  pada prinsip  kelima  dari  filosofi  dasar  negara  kita, maka  berarti  bahwa  dalam”  makmur  and  Fair negara  “dan”  kemakmuran  masyarakat  “,  harus menjelma  dengan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian, tugas negara adalah menjaga keadilan sosial, dengan cara:
1. menjaga  kepentingan  umum  dalam  arti kepentingan  bersama  seluruh  warga  negara, apa  yang  tidak  bisa  dilakukan  dengan warganya sendiri,
2. menjaga  kepentingan  bersama  dari  warga sipil,  apa  yang  tidak  sepenuhnya  dapat dilakukan  oleh  warga  sendiri,  dalam  bentuk bantuan dari Negara
3. tidak cukup hanya bergerak maju kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan martabat  kehidupan  bangsa,  tetapi  juga kesejahteraan  harus  ada  dan  meningkatkan prestise bagi setiap suku, setiap faksi warga negara,  setiap  keluarga,  dan  setiap  warga negara sipil.
Pembangunan  nasional  berlangsung sejalan  dengan  realisasi  keadilan  sosial, sebagaimana  tercantum  dalam  prinsip  kelima Pancasila.  Konsep  keadilan  soial  sini  dapat digambarkan  sebagai  berikut:  warga  negara Indonesia memiliki hak untuk bekerja dan hidup dalam suasana yang bermartabat karena martabat kemanusiaan  mereka.  Mereka  memiliki  hak untuk  menerima  pendidikan,  untuk  menikmati kesejahteraan sosial dan dibantu untuk mengatasi realitas  kehidupan  yang  keras.  Ini  adalah  “sine qua  non”  situasi  untuk  mewujudkan  keadilan sosial berdasarkan Pancasila. The keadilan sosial nasional  Pancasila,  menurut  Slamet  Sutrisno, tidak dapat dicapai witout mewujudkan hak asasi manusia.  Keadilan  sosial  memiliki  hubungan intim dengan hak asasi manusia.
Negara  memiliki  hak  untuk  mengontrol kemakmuran  pribadi  warga  negara  ketika  ada kepedulian  terhadap  sumber  daya  alam  di Indonesia.  Ini  demi  keadilan  sosial  di  seluruh negeri.  Tanah,  air  dan  kekayaan  alam  harus dimanfaatkan  untuk  kepentingan  rakyat.  Tak seorang  pun  memiliki  hak  prerogatif  untuk memiliki  dan  mengolah  kekayaan  alam  di Indonesia. Ini adalah sumber kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Perwujudan  sejati  kehidupan  ekonomi berdasarkan  Pancasila  tidak  akan  melacak  dari sisi nilai keadilan sosial, karena sistem ekonomi Pancasila didorong oleh kekhawatiran ekonomi, sosial dan etika. Ruang lingkup utama dari keadilan sosial adalah untuk membangun masyarakat yang harmonis dan penuh dengan ketertiban, di mana setiap  anggota  dapat  menikmati  kemakmuran negara  tanpa  diskriminasi,  dan  dapat  mencapai realisasi  kehidupan  individu  manusia,  bidang social  dan  bidang  politik  sesuai  perundang- undangan Indonesia.

## 2. Kesimpulan
Tujuan akhir keailan sosial adalah untuk menciptakan  struktur  yang  harmonis  dan  tertib di  masyarakat  dengan  memberikan  kesempatan kepada  orang-orang  sehingga  mereka  dapat membangun  masyarakat  adil,  golongan  yang lemah  dan  seluruh  rakyat.  Ini  merupakan kewajiban  pemerintah  memberdayakan  dan berkewajiban  untuk  menjamin  kesejahteraan untuk  semua  orang  mulai  dari  tingkat kesejahteraan  bawah  yaitu  standar  minimum kehidupan manusia.
Prinsip  kelima  dari  Pancasila  jelas terkandung  makna  tentang  kesetaraan  hak  asasi manusia  dan  kewajiban  dalam  menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Setiap orang memiliki  martabat  yang  sama  seperti  makhluk Tuhan.  Tujuan  akhir  prinsip  ini  adalah  untuk mewujudkan tingkat kondisi layak, di mana tidak ada “penderitaan”, kesengsaraan atau kemiskinan, dan  sebagainya    serta  memungkinkan  individu untuk hidup sebagai manusia yang utuh. Prinsip ini bertujuan juga untuk  membatasi prospensity individu  untuk  mengeksploitasi  orang  lain menjadi  boros  dan  boros  dalam  penggunaan sumber daya alam, sehingga merugikan kebaikan bersama.
Keadilan sosial harus diterapkan di setiap
bidang  kehidupan  sosial-ekonomi  dan  politik tanpa  diskriminasi.  Akibatnya,  semua  kegiatan pribadi yang bertentangan dengan konsep prinsip dasar  ini,  seperti  monopoli,  penyakit  nepotisme dan konspirasi, seharusnya tidak memiliki ruang dalam  pembangunan  nasional,  karena  mereka hanya  keuntungan  gorup  kecil  orang.  Karena realisasi  prinsip  ini  harus  selalu  menekankan martabat  yang  sama  dari  pribadi  manusia, eksploitasi  manusia  oleh  orang  lain  harus dihapuskan. Semua kelompok orang diperlakukan sama dan adil sehingga mereka dapat bekerja dan hidup tertib, peacefull dan normal.
Dengan  demikian,  prinsip  kelima  secara fundamental mempertahankan martabat manusia dari setiap warga negara. Oleh karena itu, gagasan “keadilan  sosial”  harus  diterapkan  juga  dalam realisasi pribadi sebagai manusia bermartabat.