DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 12 Juni 2024, Revised: 9 Juli 2024, Publish: 10 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Tantangan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Studi Kasus Churchill Mining PLC Vs Pemerintah Republik Indonesia
Catur Aji Pamungkas 1 , Hesti Septianita 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia, 201000336@mail.unpas.ac.id 2 Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia, hesti.septianita@unpas.ac.id
Corresponding Author: 201000336@mail.unpas.ac.id
Abstract: This  study  explores  the  challenges  in  executing  international  arbitration  awards through the analysis of the case involving Churchill Mining Plc, Planet Mining Pty Ltd, and the Government  of  the Republic of  Indonesia.  Intensive business  interactions often result in disputes  that  require  resolution  through  international  arbitration.  The  execution  process  is hindered  by  requests  for  annulment  of  awards,  prolonging  legal  uncertainty  and  harming both parties. A holistic research method is employed, combining empirical legal analysis and case  studies.  Data  from  official  documents,  arbitration  awards,  and  legal  literature  are analyzed  to  identify  factors  influencing  the  implementation  of  arbitration  awards.  Findings highlight  the  need  to  enhance  efficiency  in  international  investment  dispute  resolution,  by expediting  the  annulment  process  and  implementing  awarded  decisions  promptly.  This  is crucial  to  support  sustainable  economic  growth  and  bolster  investor  confidence  in  a country's  legal  system.  The  study  provides  deeper  insights  into  practical  challenges  in  the execution  of  international  arbitration  awards  and  lays  the  groundwork  for  relevant  policy recommendations.
Keyword: International  Arbitration  Execution,  Investment  Dispute  Resolution,  Legal Certainty.
Abstrak: Studi ini mengeksplorasi tantangan dalam eksekusi putusan arbitrase internasional melalui  analisis  kasus  antara  Churchill  Mining  Plc,  Planet  Mining  Pty  Ltd,  dan  Pemerintah Republik  Indonesia.  Interaksi  bisnis  yang  intensif  sering  menghasilkan  perselisihan  yang memerlukan  penyelesaian  melalui  arbitrase  internasional.  Proses  eksekusi  terhambat  oleh permohonan  pembatalan  putusan,  memperpanjang  ketidakpastian  hukum  dan  merugikan kedua  belah  pihak.  Metode  penelitian  holistik  digunakan,  menggabungkan  analisis  hukum empiris  dan  studi  kasus.  Data  dari  dokumen  resmi,  putusan  arbitrase,  dan  literatur  hukum dianalisis  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  putusan arbitrase.  Temuan  menyoroti  perlunya  meningkatkan  efisiensi  dalam  penyelesaian  sengketa investasi  internasional,  dengan  mempercepat  proses  pembatalan  putusan  dan  implementasi putusan yang telah diberikan. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan  dan  memperkuat  kepercayaan  investor  terhadap  sistem  hukum  suatu  negara.
Studi  ini  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  tantangan  praktis  dalam proses eksekusi putusan arbitrase internasional dan memberikan landasan untuk rekomendasi kebijakan yang relevan.
Kata  Kunci: Eksekusi  Arbitrase  Internasional,  Penyelesaian  Sengketa  Investasi,  Kepastian Hukum.

## PENDAHULUAN
Interaksi  antarpribadi  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  sering  kali berpotensi  menimbulkan  konflik  atau  perselisihan.  Semakin  luas  dan  intensif  aktivitas perdagangan, semakin besar kemungkinan terjadinya perselisihan, yang harus diatasi dengan cara  yang  sesuai.  Penyelesaian  perselisihan  dalam  konteks  bisnis  dapat  terjadi  melalui  dua jalur  utama,  yaitu  melalui  proses  litigasi  (melalui  pengadilan  umum)  dan  proses  nonlitigasi (di luar pengadilan umum).
Menurut  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  arbitrase  dan  tindakan  damai  lainnya  dapat  menyelesaikan  konflik  di  luar pengadilan. Setiap perjanjian yang berupaya menyelesaikan suatu sengketa melalui lembaga arbitrase  harus  dibuat  secara  tertulis  dan  memuat  klausul  arbitrase.  Selain  lokasi  arbitrase, penyelesaian  konflik  berbasis  arbitrase  lebih  menekankan  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  bersifat  prosedural  dan  organisasi  arbitrase  yang  berwenang  menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang menyetujui arbitrase (Anindita & Amalia, 2017).
Ada  perbedaan  antara  putusan  arbitrase  nasional  dan  internasional  mengenai cakupannya.  Putusan  yang  dibuat  oleh  panel  arbitrase  yang  beroperasi  di  bawah  yurisdiksi Republik  Indonesia  dan  didasarkan  pada  sistem  hukum  negara  dikenal  sebagai  putusan arbitrase nasional. Putusan Arbitrase Internasional adalah keputusan yang diambil oleh suatu badan arbitrase atau arbiter tunggal yang diputuskan di luar yuridiksi pada hukum Indonesia atau  diakui  sebagai  keputusan  arbitrase  internasional  oleh  undang-undang  tersebut.  (Agnes M. Toar, 2004). Bab VI Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai putusan arbitrase  asing.  Kantor  Panitera  Jakarta  Pusat  harus  terlebih  dahulu  menangani  pendaftaran putusan  arbitrase  asing  sebagai  bagian  dari  prosedur  pemeriksaan  untuk  menentukan kelayakan suatu putusan arbitrase. (M. Husseyn Umar, 2016)
Penelitian  ini  menyoroti  tantangan  dalam  mengeksekusi  putusan  arbitrase internasional di Indonesia, seperti yang terjadi dalam kasus Churchill Mining vs. Pemerintah RI.  Keterlambatan  dalam  penyelesaian  disebabkan  oleh  permohonan  pembatalan  dari penggugat  dan  respons  pemerintah,  menciptakan  ketidakpastian  hukum  yang  merugikan kedua  belah  pihak  dan  mengganggu  kepercayaan  investor  terhadap  sistem  hukum  negara. Untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan, diperlukan  peningkatan  efisiensi  dalam  penyelesaian  sengketa  investasi  internasional. Negara-negara  perlu  meninjau  prosedur  hukum  mereka  terkait  eksekusi  putusan  arbitrase internasional  dan  mengambil  langkah-langkah  untuk  mempercepatnya.  Langkah  ini diharapkan akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan menarik bagi investor asing serta mendukung pertumbuhan ekonomi global.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan holistik yang menggabungkan analisis hukum empiris  dan  studi  kasus  untuk  menyelidiki  tantangan  dalam  eksekusi  putusan  arbitrase internasional,  dengan  fokus  pada  kasus  antara  Churchill  Mining  Plc  dan  Planet  Mining  Pty Ltd  dengan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Metode  kualitatif  digunakan  dengan menganalisis  dokumen  resmi,  putusan  arbitrase,  dan  literatur  hukum  terkait.  Data-data  ini
dianalisis  untuk  mengidentifikasi  pola-pola  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi putusan arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih  mendalam  tentang  masalah  eksekusi  putusan  arbitrase  internasional  dan  untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Arbitrase Internasional
Arbitrase telah menjadi bagian integral dari sejarah penyelesaian sengketa yang telah ada selama berabad-abad. Praktik ini memiliki akar yang dalam, dimulai dari perdagangan di Mesir  Kuno  dan  Babilonia,  kemudian  diadopsi  oleh  negara  Yunani,  dan  diintegrasikan  ke dalam  hukum  Romawi Ius  Gentium “hukum  bangsa-bangsa”.  Pada  awalnya,  para  pedagang memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  masalah  perdagangan  di  antara  mereka  sendiri tanpa  campur  tangan  pemerintah  secara  langsung,  yang  menjadi  dasar  bagi  perkembangan arbitrase.  Di  Eropa  Kontinental,  hukum  Romawi  menjadi  lazim,  termasuk  dalam  konteks bisnis.(Made Krishna Dwipayana Aryawan et al., 2022)
Kemajuan  arbitrase  terus  berkembang,  mulai  dari  menyelesaikan  konflik  domestik hingga  mencakup  sengketa  perdata  yang  melibatkan  masalah  keluarga,  perselisihan perburuhan,  dan  perselisihan  antara  perusahaan.  Penggunaan  arbitrase  mulai  meluas  secara internasional  pada  awal  abad  ke-20  di  Eropa,  dengan diterimanya  The  Geneva  Protocol  on Arbitration Clauses oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1923. (United Nations, 2003) Pada tahun 1958, Konvensi New York 1958 muncul sebagai upaya untuk mengontrol penerimaan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.
Arbitrase internasional adalah metode penyelesaian sengketa bisnis antar-negara yang melibatkan  perusahaan-perusahaan  yang  telah  menandatangani  perjanjian  kerja  sama perdagangan.  (Richter  et  al.,  n.d.)  Pihak-pihak  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  lembaga penyelesaian konflik, baik itu arbitrase nasional atau internasional, tergantung pada lokasi di mana  keputusan  dibuat.  Faktor-faktor  seperti  lokasi  perusahaan,  tempat  arbitrase,(Gautama, 1992)  dan  hukum  yang  berlaku  mempengaruhi  apakah  suatu  keputusan  dianggap  sebagai arbitrase internasional atau nasional. (Putri & Marpaung, 2022)
Pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  didasarkan  pada  prinsip  asas  final  dan mengikat  yang  diatur oleh Konvensi  New York 1958. Putusan arbitrase internasional hanya dapat  diterapkan  pada  hukum  niaga  Indonesia  yang  menganut  asas  putusan  terbatas  dan hukum dagang. Selain itu, putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia jika tidak  merugikan  ketertiban  negara.  Prinsip  ketertiban  umum  adalah  kunci  dalam mengevaluasi  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional,  dengan  penggunaannya  harus seimbang agar tidak menghambat perkembangan hukum nasional. (Wahyuni, 2014)
Undang-undang  Arbitrase  No  30  tahun  1999  memberikan  definisi  tentang  putusan arbitrase  internasional  dan  asing,  serta  mengatur  proses  pengakuan  dan  pelaksanaannya. Konvensi  New  York  1958  dan  Perma  No.  1  Tahun  1990  menjadi  dasar  hukum  untuk pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbitrase  internasional  di  Indonesia.  Pengadilan  di Indonesia  menetapkan  putusan  arbitrase  internasional  dan  asing  berdasarkan  hukum Indonesia, dengan proses eksekusi yang diatur secara spesifik. (Gusti et al., 2021)
Dalam hukum  perdata internasional, terdapat  perjanjian internasional  yang mengatur arbitrase,  seperti  Konvensi  New  York  dan  Konvensi  Penyelesaian  Sengketa  Investasi. Prinsip-prinsip partijautonomie “berkah  menentukan  hukum  yang  kedua  belah  pihak  pilih, real  connection,  dan  ketertiban  umum  memainkan  peran  penting  dalam  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  internasional(Edrisy,  Ibrahim  Fikma,  2019).  Sebaliknya,  kriteria yang  digunakan  dalam  menerapkan  arbitrase  internasional  menurut  UNCITRAL  mencakup lokasi  penandatanganan  kontrak,  lokasi  arbitrase,  pemenuhan  kewajiban  kontrak,  dan kesepakatan antara pihak-pihak tentang substansi sengketa.
Undang-undang  Arbitrase  dan  Perma  No.  1  Tahun  1990  mengatur  mekanisme eksekusi  putusan  arbitrase  internasional  di  Indonesia.  Batas  waktu  untuk  mengeluarkan putusan  arbitrase  dan  penetapan  eksekuatur  menjadi  bagian  dari  proses  yang  diatur  secara khusus, meskipun masih ada kekosongan dalam peraturan terkait penetapan eksekuatur yang membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum.(Hasan, 2022)

## Penetapan Ketentuan Eksekusi di dalam Konvensi ICSID
Dalam  konteks  keputusan  ICSID,  hanya  satu  putusan  memiliki  kekuatan  final  dan mengikat,  yaitu  putusan  terakhir  yang  menangani  seluruh  kasus.  Putusan  lain  sebelum putusan  akhir,  seperti  putusan  tentang  tanggung  jawab  tanpa  penilaian  kerugian,  tidak dianggap sebagai putusan dan tidak dapat dibatalkan sebelum putusan akhir diberikan.
Jika  Pengadilan  memperkuat  yurisdiksinya,  keputusan  tersebut  akan  menjadi  bagian dari putusan akhir. Namun, jika Pengadilan menyatakan tidak memiliki yurisdiksi, itu sendiri akan menjadi suatu putusan.
Putusan  tersebut  bersifat  final,  mengikat,  dan  dapat  diakui  serta  dilaksanakan  di Negara Anggota ICSID mana pun sesuai dengan Pasal 53 Konvensi ICSID. Tidak ada proses banding terhadap putusan, namun upaya hukum tertentu pasca-putusan tersedia sesuai dengan Konvensi.(Anggraeni,  2023)  Majelis  Pengadilan  harus  memberikan  putusan  sesegera mungkin  setelah  penyerahan  terakhir  dalam  suatu  perkara,  dengan  batas  waktu  yang bervariasi  tergantung  pada  jenis  putusan  yang  dikeluarkan.  (ICSID  Convention  Arbitration, 2022) :
1. 60 hari untuk keberatan yang klaimnya jelas-jelas tidak berdasar secara hukum.
2. 180 hari jika Pengadilan menolak yurisdiksi dalam proses bercabang dua yang menangani yurisdiksi.
3. 240 hari dalam semua kasus lainnya.
Batas waktu ini dihitung dari pengajuan terakhir mengenai permasalahan tersebut, dan Pengadilan harus berusaha keras untuk mematuhinya. Jika Majelis tidak dapat memenuhinya, pihak  yang  terlibat  akan diberi  pemberitahuan tentang penundaan tersebut  beserta perkiraan tanggal pemberian keputusan.
Putusan harus memenuhi persyaratan bentuk tertentu, dan harus mencakup keputusan Pengadilan  atas  setiap  pertanyaan  yang  diajukan,  beserta  alasan-alasan  yang  mendasarinya. Pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  di  hadapan  Pengadilan  akan  diputuskan  melalui  suara terbanyak  dari  para  anggota  Pengadilan,  yang  kemudian  akan  menandatangani  putusan tersebut.  Para anggota dapat  menggunakan sarana elektronik untuk  menandatanganinya jika disetujui  oleh  para  pihak.  Setiap  anggota  juga  dapat  menyertakan  pendapatnya  sendiri, apakah  setuju,  tidak  setuju,  atau  lainnya.  Penghargaan  akan  diberikan  setelah  ICSID mengirimkan  salinan  resmi  putusan  kepada  para  pihak,  biasanya  melalui  sarana  elektronik. Salinan cetak resmi juga dapat diminta oleh para pihak.
Jika  para  pihak  menyetujui,  ICSID  dapat  mempublikasikan  teks  lengkap  atau  versi yang  telah  disunting  dari  putusan  tersebut.  Persetujuan  untuk  publikasi  dianggap  sah  jika tidak ada pihak yang menentangnya secara tertulis dalam waktu 60 hari. Jika ada penolakan publikasi, ICSID akan menerbitkan kutipan dari putusan tersebut.

## Tantangan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia
Kasus  ini  mengacu  pada  keputusan  yang  diambil  oleh  Bupati  Kutai  Timur  pada tanggal  4  Mei  2010,  di  mana  beliau  mencabut  empat  Kuasa  Pertambangan/Izin  Usaha Pertambangan  (KP/IUP  Eksploitasi)  yang  dimiliki  oleh  anak  perusahaan  Churchill  Mining Plc. Izin tersebut mencakup area seluas kurang lebih 350 km persegi di Kecamatan Busang, Indonesia.  Tindakan  ini  dianggap  sebagai  bentuk  ekspropriasi  tidak  langsung  ( indirect
expropriation ) yang bertentangan dengan perjanjian bilateral investasi (BIT) antara Indonesia dengan  Inggris  dan  Australia.  (Muhammad,  2023)  Sebagai  respons  terhadap  tindakan tersebut,  Churchill  Mining  Plc  dan  Planet  Mining  Pty  Ltd  mengajukan  gugatan  arbitrase  ke ICSID dengan nomor ARB/12/14 dan ARB/12/40, masing-masing diajukan pada tanggal 22 Juni 2012 dan 26 November 2012. Langkah ini diambil setelah upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak menghasilkan keputusan yang memihak. (Yusri, 2020)
Pada  tanggal  6  Desember  2016,  Tribunal  International Centre  for  Settlement  of Investment Disputes (ICSID) yang terdiri dari Profesor Gabrielle Kaufmann-Kohler, Michael Hwang  SC,  dan  Profesor  Albert  Van  Den  Berg,  memutuskan  untuk  menolak  gugatan  yang diajukan  oleh  Churchill  Mining  Plc  dan  Planet  Mining  Pty  Ltd  terhadap  Pemerintah Indonesia. Tribunal juga mengabulkan permintaan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan penggantian  biaya  berperkara  sebesar  USD  9,4  juta.  Putusan  tersebut  didasarkan  pada argumen dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk keterangan ahli forensik  mengenai  34  dokumen  palsu  yang  diduga  digunakan  oleh  para  penggugat  dalam persidangan.  Selain  itu,  Tribunal  juga  menemukan  bahwa  para  penggugat  tidak  memenuhi kewajiban  mereka  untuk  memeriksa  mitra  kerja  lokal  dan  mengawasi  proses  perizinannya secara cermat.
Pada  31  Maret  2017,  Churchill  Mining  Plc  dan  Planet  Mining  Pty  Ltd  mengajukan permohonan  pembatalan  putusan  ( annulment  of  award )  berdasarkan  Pasal  52  Konvensi ICSID.  (Anggraeni,  2023)  Mereka  berargumen  bahwa  Tribunal  ICSID  telah  melangkahi kewenangannya  ( ultra  vires ),  terjadi  penyimpangan  yang  serius  atas  aturan  prosedur  yang mendasar, dan putusan tersebut  gagal meyatakan alasan  yang menjadi dasar putusan. Selain itu, mereka juga meminta penghentian sementara pelaksanaan putusan Tribunal ICSID yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. (Kalalo & Kasenda, 2024)
Pemerintah Indonesia menanggapi permohonan pembatalan tersebut dengan meminta Komite ICSID untuk mempelajari secara seksama bentuk dan nilai jaminan yang ditawarkan, termasuk  dengan  mengajukan  ahli  hukum  agraria  dari  Indonesia  sebagai  saksi  ahli.  Mereka juga  meminta  Komite  ICSID  untuk  membatalkan  penghentian  sementara  pelaksanaan putusan Tribunal ICSID.
Setelah  proses  yang  panjang,  pada  18  Maret  2019,  Komite  ICSID  mengonfirmasi keputusan Tribunal yang menolak gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Meskipun  upaya  hukum mereka  tidak  membuahkan  hasil,  pengalaman  ini  menyoroti  pentingnya  lembaga internasional seperti ICSID dalam menyelesaikan sengketa investasi secara adil dan efektif.
Dalam  kasus  yang  melibatkan  Churchill  Mining  Plc  dan  Planet  Mining  Pty  Ltd dengan  Pemerintah  Republik  Indonesia,  terdapat  tantangan  tambahan  terkait  dengan ketentuan eksekusi putusan menurut ICSID. Meskipun putusan akhir diberikan pada tanggal 6  Desember  2016  oleh  Tribunal  ICSID,  proses  eksekusi  putusan  mengalami  keterlambatan yang signifikan.
Pasca-putusan,  Churchill  Mining  Plc  dan  Planet  Mining  Pty  Ltd  mengajukan permohonan pembatalan putusan ( annulment of award ) pada 31 Maret 2017, yang merupakan langkah  yang  wajar  dalam  proses  hukum.  Namun,  proses  ini  memperpanjang  waktu  yang diperlukan  untuk  menyelesaikan  sengketa,  mengakibatkan  ketidakpastian  bagi  kedua  belah pihak dan menunda pelaksanaan putusan yang telah diberikan.
Selain itu, tanggapan Pemerintah Indonesia terhadap permohonan pembatalan tersebut juga  memperpanjang  proses  eksekusi.  Permintaan  Pemerintah  Indonesia  kepada  Komite ICSID  untuk  mempelajari  secara  seksama  bentuk  dan  nilai  jaminan  yang  ditawarkan  serta membatalkan  penghentian  sementara  pelaksanaan  putusan  Tribunal  ICSID  menjadi  faktor tambahan yang memperlambat proses tersebut.
Keterlambatan dalam proses eksekusi putusan ini menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Bagi Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd, keterlambatan ini dapat berarti penundaan dalam mendapatkan kompensasi  yang mereka klaimkan. Sementara itu, bagi Pemerintah Indonesia, keterlambatan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan memperpanjang periode di mana sengketa tersebut belum diselesaikan sepenuhnya.
Analisis  terhadap  Kasus  Churchill  Mining  Plc  dan  Planet  Mining  Pty  Ltd  melawan Pemerintah  Indonesia  menyoroti  pentingnya  asas  kepastian  hukum  dalam  penyelesaian sengketa investasi internasional serta tantangan dalam implementasi peraturan ICSID terkait jangka waktu. Setelah pengajuan kasus pada 2012, Tribunal ICSID yang terdiri dari Profesor Gabrielle  Kaufmann-Kohler,  Michael  Hwang  SC,  dan  Profesor  Albert  Van  Den  Berg dibentuk  dan  melalui  tahap  tertulis  serta  sidang  lisan,  (Muhammad,  2023)  yang  memakan waktu  sekitar  empat  tahun  hingga  putusan  awal  diberikan  pada  6  Desember  2016.  Tribunal ini memutuskan untuk menolak gugatan Churchill Mining dan Planet Mining dengan alasan bahwa penggugat menggunakan dokumen palsu dan tidak memenuhi kewajiban due diligence dalam mengawasi mitra lokal mereka.
Berdasarkan  Pasal  52  Konvensi  ICSID,  Churchill  Mining  dan  Planet  Mining mengajukan  permohonan  pembatalan  putusan  pada  31  Maret  2017,  dalam  batas  waktu  120 hari setelah putusan. Proses  pembatalan ini memerlukan waktu  dua tahun hingga  keputusan akhir  diberikan  pada  18  Maret  2019  oleh  Komite  Annulment,  memperpanjang  total  waktu penyelesaian  sengketa  menjadi  sekitar  tujuh  tahun.  Komite  Annulment  mengonfirmasi keputusan  Tribunal,  menolak  permohonan  pembatalan,  dan  mempertegas  kewajiban  untuk membayar  biaya  berperkara  sebesar  USD  9,4  juta  kepada  Pemerintah  Indonesia.  (Kalalo  & Kasenda, 2024)
Selain itu, Pasal 53 Konvensi ICSID menyatakan bahwa putusan Tribunal adalah final dan mengikat, serta harus dihormati dan dijalankan oleh semua pihak yang terlibat. Pasal ini menggarisbawahi  pentingnya  implementasi  putusan  yang  cepat  dan  efektif  untuk  menjamin kepastian  hukum.  Dalam  kasus  ini,  keterlambatan  dalam  implementasi  putusan mencerminkan  tantangan  dalam  memenuhi  ketentuan  Pasal  53,  yang  bertujuan  untuk memastikan bahwa putusan ICSID dilaksanakan tanpa penundaan. (Anggraeni, 2023)
Penundaan ini berdampak negatif pada kepastian hukum. Bagi Churchill Mining dan Planet Mining, penundaan mendapatkan kompensasi dan ketidakpastian hukum mengganggu kondisi  keuangan  dan  operasional  mereka.  Bagi  Otoritas  Indonesia,  keterlambatan penyelesaian sengketa menambah ketidakpastian hukum dan merusak reputasi sistem hukum negara.  Untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  kepastian  hukum,  beberapa  rekomendasi  penting meliputi pengurangan waktu untuk proses pembatalan dengan menetapkan batas waktu yang lebih  ketat,  memastikan  implementasi  putusan  yang  lebih  cepat,  dan  mendorong  investor untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap mitra lokal dan proses perizinan.
Kasus  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  peraturan  ICSID  dirancang  untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  efisiensi,  proses  yang  panjang  dapat  menghambat pencapaian  tujuan  tersebut.  Untuk  memperbaiki  hal  ini,  diperlukan  perbaikan  dalam  jangka waktu  penyelesaian  sengketa  dan  implementasi  putusan,  sehingga  asas  kepastian  hukum dapat  terwujud  dengan  lebih  baik.  (Nursal,  2019)  Tribunal  ICSID  dalam  kasus  ini menunjukkan  bahwa  mekanisme  yang  ada  masih  perlu  ditingkatkan  untuk  menjamin penyelesaian  sengketa  yang  cepat  dan  adil,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  53  Konvensi ICSID.

## KESIMPULAN
Studi ini membahas tantangan dalam eksekusi putusan arbitrase internasional melalui kasus  antara  Churchill  Mining  Plc,  Planet  Mining  Pty  Ltd,  dan  Pemerintah  Republik Indonesia.  Tantangan  utama  terletak  pada  penundaan  proses  eksekusi  karena  permohonan
pembatalan putusan oleh pihak penggugat dan tanggapan dari pemerintah. Keterlambatan ini meningkatkan ketidakpastian hukum dan merugikan kedua belah pihak.
Melalui pendekatan holistik dan analisis data dokumen resmi, putusan arbitrase, dan literatur  hukum,  temuan  menyoroti  perlunya  meningkatkan  efisiensi  dalam  penyelesaian sengketa  investasi  internasional.  Perbaikan  harus  dilakukan  dengan  mempercepat  proses pembatalan  putusan  dan  implementasi  putusan  yang  telah  diberikan.  Langkah  ini  penting untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  memperkuat  kepercayaan investor terhadap sistem hukum suatu negara.
Studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan praktis dalam eksekusi putusan arbitrase internasional dan memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang relevan. Dengan memperbaiki efisiensi proses eksekusi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan  bisnis  yang  lebih  stabil  dan  menarik  bagi  investor  asing,  yang  pada  gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi global.

## REFERENSI
Agnes M. Toar. (2004). Arbitrase di Indonesia . Ghalia Indonesia.
Anggraeni,  Y.  S.  (2023).  Peran  Arbitrase  Internasional  Icsid  Dalam  Upaya  Perlindungan Terhadap Investor Asing Di Indonesia. Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan
… ,
3 (2). http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/397%0Ahttps://jurnal.anfa.co.id/in dex.php/civilia/article/download/397/385
Anindita,  S.  D.,  &  Amalia,  P.  (2017).  Klasifikasi  Putusan  Arbitrase  Internasional  Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. Jurnal Bina Mulia Hukum , 2 (1), 42–53. https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.4
Edrisy,  Ibrahim  Fikma,  S.  A.  A.  (2019).  Iblam  law  review. Tinjauan  Yuridis  Terhadap Tindak Pidana Malpraktek , 111–125. Gautama, S. (1992). Indonesia dan Arbitrase Internasional . Bandung: Alumni. Gusti, N. W. L. D., WIBAWAI, K. A., & ANTARA, W. (2021). Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia.
Majalah Ilmiah Hukum , 18 (1), 121–127.
https://ojs.universitastabanan.ac.id/index.php/majalah-ilmiah- untab/article/view/119/116
Hasan,  H.  (2022).  Penerapan  Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Internasional  dalam  Perspektif Hukum  di  Indonesia(Studi  Putusan  Kasasi  Nomor :  219B/Pdt.Sus.Artb/2016). Dharmasisya:  Jurnal  Program  Magister  Hukum  FHUI , 2 (December),  31. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasis ya/vol2/iss1/31
Kalalo, M. E., & Kasenda, V. D. (2024). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.13 No 3 Mar 2024 Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu . 13 (3). M.  Husseyn  Umar.  (2016). Pokok-Pokok  Masalah  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase Internasional, .
Made  Krishna  Dwipayana  Aryawan,  Komang  Febrinayanti  Dantes,  Si  Ngurah  Ardhya,  & Muhamad Jodi Setianto. (2022). Hukum Internasional Sebagai Salah Satu Jenis Hukum Yang Penting Adanya Dalam Suatu Sistem Hukum. Ganesha Law Review , 4 (2), 1–10. https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1422
Muhammad,  A.  (2023).  Amanna  Gappa  Internasional :  Sengketa  Negara  Versus  Pihak Swasta. Amanna Gappa , 31 (1), 57–69.
No Title . (2022). Award - ICSID Convention Arbitration (2022 Rules). https://icsid.worldbank.org/procedures/arbitration/convention/award/2022
Nursal, H. I. (2019). Pilihan Hukum Perdata Internasional . 1–14.
Putri, A. I. N., & Marpaung, D. S. H. (2022). Kedudukan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 9 (3),
1106–1117.
Richter,
L.
E., Carlos,
A., & Beber, D. M. (n.d.). No
主観的健康感を中心とした在宅高齢者における
健康関連指標に関する共分散構造分析 Title .
United Nations. (2003). The Course on Dispute Settlement in International Trade, Investment and  Intellectual  Property  (UNCTAD/EDM/Misc.232).  In United  Nations  Conference on Trade and Development (UNCTAD) . Geneva: United Nations. Wahyuni,  S.  (2014).  Konsep  Ketertiban  Umum  dalam  Hukum  Perdata  Internasional: Perbandingan  Beberapa  Negara  Civil  Law  dan  Common  Law. Supremasi  Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 3 (1). https://doi.org/10.14421/sh.v3i1.1947
Yusri,  A.  Z.  dan  D.  (2020). 済無 No  Title  No  Title  No  Title. Jurnal  Ilmu  Pendidikan , 7 (2), 809–820.