INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8042-8057 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Pidana Mati
Di Indonesia dengan Republik Rakyat China (Tiongkok)
Agus Sugiyatmo 1 ✉ , Listyowati Sumanto 2
Universitas Trisakti
Email: agus.sugiyatmo08@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Indonesia  dan Republik  Rakyat  China (Tiongkok) termasuk  negara  yang  masih  mengakui  kejahatan tertentu  dan  menerapkan  hukuman  mati.  Pidana  mati  merupakan  pidana  perampasan  nyawa  yang dijatuhkan  kepada  mereka  yang  melanggar  ketentuan  undang-undang. Bagaimana perbandingan hukum tentang hukuman pidana mati di Indonesia dengan Republik Rakyat China (Tiongkok) menjadi permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Analisis data secara  kualitatif.  Penarikan  kesimpulan  digunakan  logika  deduktif. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa di Indonesia Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 mengatur tentang hukuman mati. Di Tiongkok, Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok secara khusus  mengatur  hukuman  mati,  karena  hukuman  mati  hanya  berlaku  bagi  pelaku  kejahatan  yang sangat kejam. Hukuman mati di Indonesia hanya dilakukan dengan cara regu tembak, sedangkan di Tiongkok  terdapat  dua  cara  pelaksanaannya,  yaitu  dengan  menembak  atau  dengan  suntikan mematikan. Di  Indonesia, sesuai dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menunjukkan  arah konstruksi hukuman mati ke masa depan, hukuman mati tidak lagi diterapkan pada hukuman pokok, melainkan pada hukuman khusus dan hukuman alternatif.
Kata Kunci: Perbandingan, Hukuman Mati, Indonesia, China

## Abstract
Indonesia and the People's Republic of China (China) are among countries that still recognize certain crimes and apply the death penalty. The death penalty is a crime of deprivation of life imposed on those who violate the provisions of the law. How the law regarding the death penalty in Indonesia compares with the People's Republic of China (China) is a problem. The research method used is normative juridical research type, and the research specifications are descriptive. Data collection techniques through library research. Qualitative data analysis. Conclusions are drawn using deductive logic. The research results show that in Indonesia, the Criminal Code, Criminal Code, and Presidential Decree Number 2 of 1964 regulate  the  death  penalty.  In  China,  the  Criminal  Law  of  the  People's  Republic  of  China  provides explicitly for the death penalty, as the death penalty only applies to perpetrators of particularly violent crimes. The death penalty in Indonesia is only carried out by firing squad, whereas in China, there are two ways of carrying it out, namely by shooting or by lethal injection. In Indonesia, according to the decision of the Constitutional Court, which shows the future direction of the construction of the death penalty, the death penalty is no longer applied to basic punishments but to special punishments and alternative punishments.
Keywords: Comparison, Death Penalty, Indonesia, China

## PENDAHULUAN
Pidana/hukuman mati  merupakan  suatu  hukuman  atau putusan yang  diambil  oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan) yang merupakan hukuman paling berat bagi seseorang karena perbuatannya. Kontroversi hukum yang paling menyita perhatian masyarakat adalah pembahasan  mengenai  hukuman  mati  yang  diterapkan  pada  pelaku  kejahatan., Hal ini menandakan  bahwa  hukuman  mati  masih  umum  terjadi  di  beberapa  negara,  termasuk Tiongkok  dan Indonesia.  Sementara  itu,  sekitar  130  negara  telah  memberlakukan moratorium dan bahkan ada yang menghapus hukuman mati di negaranya.
Hukuman mati merupakan hukuman yang melibatkan pengambilan jiwa seseorang yang  melanggar  ketentuan  undang-undang.  Praktik  eksekusi  mati  dimaksudkan  untuk menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab  masyarakat,  karena  hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  ingin  menjaga  perdamaian  dan  keamanan  negara.  Gagasan  mengenai hukuman mati seringkali dianggap biadab, tidak manusiawi, dan sadis. Hal ini tentu saja hanya dilihat dari satu sudut pandang, yaitu kemanusiaan dalam masyarakat modern, tanpa mempertimbangkan maksud, alasan, tujuan dan efektivitasnya.
Awal  mula  penerapan  hukuman  mati  di  Indonesia  secara  historis  maupun  hukum saling bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebagian besar berasal dari Belanda atau disebut dengan Wetboek van Strafrecht (WvS). Di Belanda, hukuman mati
dihapuskan pada tahun 1870, kecuali pada saat situasi perang. Hukuman mati dalam hukum positif  diterapkan  pada  kejahatan  yang  mengancam  stabilitas  negara  dan  kenormalan masyarakat. Selain itu, hukuman mati masih berpeluang terjadi dalam berbagai undang- undang  peradilan  pidana  mengenai  tindak  pidana  kejahatan  khusus,  terutama  yang dianggap  sangat  mengandung  kekerasan,  seperti  terorisme,  narkoba,  korupsi,  dan kejahatan lainnya. Dalam praktiknya, terdapat berbagai metode pelaksanaan hukuman mati yang diterapkan di berbagai negara. Cara-cara tersebut antara lain pembakaran, gantung, pemenggalan, penyaliban, kamar gas, kursi listrik, dan tembak mati.
Pidana  mati  di  Indonesia dalam  Pasal  10 Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidanamenjelaskan bahwa hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan tata cara pelaksanaan pidana di tempat eksekusi, pelaku digantung oleh algojo dengan mengenakan pakaian yang pantas, leher pelaku diikat pada penutup pidana mati, sedangkan kepalanya dijatuhkan ke tanah. Praktek mengeksekusi  orang  dengan  hukuman  mati  kemudian  digantikan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang mengatur tentang tata cara eksekusi  terhadap  orang  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  pada  masyarakat  umum  dan militer. Bentuk lain dari hukuman mati adalah dieksekusi oleh regu tembak. Mirip dengan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun tidak ada perubahan signifikan dalam perilaku kriminal di negara tersebut.
Kejahatan  korupsi  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia  saja,  negara  lain  pun  juga mempunyai kasus pidana korupsi, salah satunya adalah Tiongkok yang dianggap sebagai negara  terkorup  di  dunia.  Namun  Tiongkok  telah  berhasil  memberantas  korupsi, padahal Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Tiongkok  hanya  menghukum  pelaku kejahatan  dengan  sanksi  pidana  berdasarkan  hukum  Tiongkok  yaitu  pidana mati. Sementara  itu,  di  Indonesia  terdapat  banyak  peraturan  perundang-undangan mengenai  perilaku  kriminal  yang  terkait  dengan  korupsi,  namun  masih  belum  mampu mengurangi  jumlah  perilaku  kriminal  yang  terkait  dengan  korupsi  yang  terjadi  baik  di kalangan pegawai negeri sipil maupun masyarakat umum. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memperdalam pengetahuan tentang Pidana Mati antara Indonesia dan  Tiongkok  dengan judul “Perbandingan  Hukum  Tentang  Hukuman  Mati di Indonesia
dan
Republik
Rakyat China (Tiongkok)” dengan
perumusan masalah terkait perbandingan pengaturan pidana mati berdasarkan Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Indonesia dan Republik Rakyat China.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normative berjenis perbandingan hukum yang bersifat deskriptif.  Terdapat  beberapa  model  perbandingan  yang  menjadi tren saat ini, yaitu: 1) Perbandingan epistemologis (diperdebatkan tentang kedudukannya sebagai  sebuah  ilmu  pengetahuan).  2) Perbandingan  metodologis(persoalan  teknis dari pada peranan fungsional dari perbandingan, subyek kajian dan bagaimana substantif mengkomparasikan  antara  dua  hal  atau  lebih).  3) Perbandingan  substantif  (yang diperbandingkan  adalah  substansi  dari  kajian  tersebut). Hal  ini  pun  berimbas  pada penentuan subyek  kajian  dari  perbandingan  tersebut.  Pada  yang  pertama  dari perbincangan  tentang  subyek  ini  menghasilkan  apa  yang  dapat  disebut  sebagai perbandingan  sistem  hukum (comparative  legal  system). Dengan  pendekatan  yang lebih broad-oriented,  bidang  kajian  yang  dilakukan  dalam  ranah  ini  difokuskan  pada institusi hukum yang lebih general, yaitu ranah sistem hukum atau bahkan yang lebih besar lagi dari itu, misalnya, pada aspek keluarga hukum (legal families), budaya hukum (legal cultures)  atau  tradisi  hukum  (legal  traditions). Teknikpengumpulan  data  digunakan studi literatur melalui pengumpulan  data  sekunderterdiri  dari  bahan  hukum  primer  yaitu peraturan perundang-undangan terkait pidana mati,  bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, publikasi hukum dan dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan  hukum  dalam  proses  pembangunan  nasional  jelas  mempunyai  arti  yang strategis  bagi  sasaran  pembangunan.  Dengan  demikian,  diharapkan  adanya  kepastian hukum dan ketertiban hukum. Hal tersebut sangat diperlukan dalam usaha menyukseskan pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Menurut  Friedman,  bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri dari atas tiga komponen, yaitu :
1. Legal  Substance, yaitu  norma-norma  dan  aturan-aturan  yang  digunakan  secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum.
2. Legal  Structure, yaitu lembaga-lembaga  yang  bertugas  untuk  menegakan  hukum, seperti Kepolisian, dan Peradilan (hakim, jaksa dan pengacara).
3. Legal Culture, budaya hukum, yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam  masyarakat  umum  yang  dapat  mempengaruhi  kekuatan-kekuatan  sosial menurut arah perkembangan tertentu. Ini mengarah pada penggunaan hukum untuk
mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan dari atas yaitu oleh Pemerintah.
Hukum Republik Rakyat Tiongkok yang secara resmi disebut sebagai sistem hukum sosialis dengan karakteristik  Tiongkok adalah rezim hukum Tiongkok, dengan tradisi dan sistem  hukum  terpisah  di  Tiongkok  daratan,  Hong  Kong,  dan  Makau.  Sistem  hukum Tiongkok sebagian besar merupakan sistem Hukum perdata (civil law), meskipun berakar pada Kode  Qing  Agung dan  berbagai  sistem  sejarah,  sebagian  besar  mencerminkan pengaruh sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya sistem hukum perdata Jerman pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hong Kong dan Makau, dua wilayah administratif khusus, meskipun diwajibkan untuk mematuhi konstitusi dan undang-undang dasar serta kekuasaan Kongres Rakyat Nasional, sebagian besar mampu mempertahankan sistem hukum mereka sejak zaman kolonial.
Sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah sistem  campuran.  Sebagai  negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau  hukum  Eropa  Kontinental.  Namun  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia, sistem hukum agama Islam dan hukum adat ikut mempengaruhi dan mempunyai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, hukuman mati dengan tegas disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan dalam jenis- jenis hukuman yang  diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit menentukan eksistensi hukuman mati sebagai pidana pokok. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana , pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan, di antaranya adalah:
1. Pasal 104 tentang tindak pidana makar terhadap presiden dan wakil presiden;
2. Pasal 111 ayat (2) tentang tindak pidana membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang;
3. Pasal 124 ayat (3) tentang tindakan membantu musuh waktu perang;
4. Pasal 140 ayat (3) tentang tindak  pidana makar terhadap raja atau kepala negara- negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut;
5. Pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan berencana;.
6. Pasal  365  ayat  (4)  tentang  tindak  pidana  pencurian  dengan  kekerasan  yang mengakibatkan luka berat atau mati;
7. Pasal  368  ayat  (2)  tentang  tindak  pidana  pemerasan  dengan  kekerasan  yang mengakibatkan luka berat atau mati;
8. Pasal  444  tentang  tindak  pidana  pembajakan  di  laut,  pesisir  dan  sungai  yang mengakibatkan kematian.
Selain  ketentuan  tersebut  di  atas,  ada  beberapa  undang-undang  di  luar yang menyebutkan tentang hukuman mati terhadap delik-delik tertentu. Sebagai berikut :
1. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme
Dari beberapa cara pelaksanaan pidana mati itu ternyata UU No. 2/Pnps/1964 lebih memilih  cara  ditembak  sampai  mati  dengan  regu  tembak.  Pasal  1  dan  14  UU  No. 2/Pnps/1964 menyatakan:
Pasal 1:
“Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan -ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  ada tentang  penjalanan  putusan  pengadilan,  maka  pelaksanaan  pidana  mati,  yang dijatuhkan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum  atau  peradilan  militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal- pasal berikut”.

## Pasal 14 :
1. Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
2. Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana
3. Dengan  menggunakan  pedangnya  sebagai  isyarat,  Komandan  Regu  Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke  atas  ia  memerintahkan  regunya  untuk  membidik  pada  jantung  terpidana  dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
4. Apabila  setelah  penembakan  itu,  terpidana  masih  memperlihatkan  tanda-  tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
5. Untuk  memperoleh  kepastian  tentang  matinya  terpidana  dapat  minta  bantuan seorang dokter.
Menurut UU No. 2/Pnps/1964 tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan prosedur yang tegas:
1. Jaksa Tinggi/jaksa yang bertugas memimpin pelaksanaan pidana mati;
2. Pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana;
3. Komandan Regu Tembak memberi tanda persiapan pada Regunya dengan membidik jantung terpidana sebagai sasaran;
4. Dengan tanda ayunan pedang secara cepat, komandan memerintahkan regu untuk menembak.
Pidana mati Kondisi khusus sebagai berikut: Jika ternyata setelah ditembak ternyata terpidana  masih  memperlihatkan  tanda-tanda  kehidupan  maka  Komandan  Regu  segera memerintahkan Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
Meninjau tata cara pelaksanaan pidana mati melalui ditembak sampai mati dengan sasaran  jantung  terpidana  justru  menjadi  suatu  cara  yang  paling  efektif  dan  manusiawi untuk  mencabut  nyawa.  Kecil  kemungkinan  seorang  terpidana  yang  ditembak  mati mengenai  jantungnya  masih  hidup.  Oleh  karena  itu  tata  cara  ini  dapat  dinilai  tidak melanggar Konstitusasi UUD 1945, karena terpidana mati tidak tersiksa dahulu baru mati.
Pada kondisi khusus, dimana tembakan ternyata meleset atau dengan satu tembakan yang  mengenai  jantung  ternyata  terpidana  masih  menunjukkan  tanda-tanda  kehidupan maka UU No. 2/Pnps/1964 telah memberikan pengaturan. Setelah mengetahui terpidana masih hidup, tidak berarti diadakan tembakan tahap kedua atau dilakukan penembakan secara beramai-ramai. Pasal 14 ayat (5) UU No. 2/Pnps/1964 memberikan prosedur tegas agar Komandan Regu segera berinisitif memerintahkan Bintara Regu Tembak untuk segera menghampiri  terpidana,  mengarahkan  ujung  larasnya  pada  pelipis  korban  dan menembaknya.  tindakan  ini  dilakukan  untuk  menghindari  penderitaan  dari  si  terpidana sebelum menjelang ajalnya. Dengan demikian tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati telah terbukti tidak melanggar hak konstitusional untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (I) UUD 1945.
Republik Rakyat China (Tiongkok) telah menerapkan hukuman mati  selama lebih dari 4.000 tahun. Walaupun di banyak negara hukuman ini sudah dihapuskan, Tiongkok masih mempertahankan  jenis  hukuman  mati  ini.  Hal  ini  disebabkan,  hukuman  mati  dianggap efektif  untuk  melakukan  pencegahan  secara  luas.  Ada  pepatah  Tiongkok  populer  untuk
menggambarkan efektivitas hukuman mati, yakni "melaksanakan satu menghalangi seratus" dan "membunuh ayam menakut- nakuti monyet”. Selain itu, hukuman mati juga melayani kebutuhan retribusi. Pepatah "gigi ganti gigi" dan "pembunuh harus dibunuh" juga telah lama  digunakan  di  Tiongkok  untuk  menyingkirkan  pelaku  kejahatan  dari  masyarakat. Pemerintah Tiongkok saat ini sangat percaya bahwa hukuman mati memiliki pencegahan umum  dan  nilai-nilai  pendidikan.  Menurut  seorang  pejabat  pengadilan  tinggi  Tiongkok, ”kami  me nghukum  mati  orang  untuk  mendidik  orang  lain  dengan  membunuh  satu  kita mendidik  seratus” Retribusi  juga  merupakan  alasan  yang  jelas  untuk hukuman  mati  di Tiongkok saat  ini.  Menurut  Wakil  Direktur  Pengadilan  Rakyat  Tertinggi  Tiongkok  Wan E'xiang, menghapusk an hukuman mati “hampir tidak dapat didiskusikan di Tiongkok karena gagasan berusia ribuan tahun tentang pembunuh yang membayar dengan nyawa mereka sendiri telah tertanam kuat di benak orang- orang”.
Dalam Ketentuan Khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cina hukuman mati hanya berlaku untuk penjahat yang telah melakukan kejahatan yang sangat  serius. Bagi penjahat yang diancam dengan  pidana mati, jika eksekusi tidak  segera  dilakukan, dapat dijatuhkan penangguhan eksekusi selama dua tahun bersamaan dengan hukuman mati. Jika pengadilan  lokal  mengusulkan  untuk  menjatuhkan  hukuman  mati,  pengadilan  harus melaporkan  ke  Mahkamah  Agung  Rakyat  / Suprame  People’s  Court (SPC)  untuk pemeriksaan  dan  persetujuan  lagi.  Selanjutnya,  hukuman  mati  tidak  boleh  diterapkan kepada  orang  yang  belum  mencapai  usia  delapan  belas  tahun  pada  saat  kejahatan  itu dilakukan atau terhadap wanita yang sedang hamil selama persidangan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dan rujukannya adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Jenis Pidana Mati di China No. Jenis Tindak Pidana Pasal 1.  Pengkhianatan Negara Pasal 102 2.  Pemberontakan bersenjata, dan kerusuhan Pasal 104 3.  Berkolaborasi dengan musuh dan pengkhianatan Pasal 108 4.  Memata-matai atau spionase Pasal 110 5. Mencuri, memata-matai, membeli, dan secara tidak sah memberikan rahasia negara dan intelijen di luar negeri Pasal 111 6.  Memberikan dukungan material kepada musuh Pasal 112 7. Pembakaran,Banjir, Ledakan,  Menyebarkan  zat  berbahaya,  Membahayakan, keselamatan publik dengan cara yang berbahaya Pasal 115
8. Pemusnahan  Kendaraan, Perusakan  sarana  transportasi, Pemusnahan peralatan listrik, Pemusnahan peralatan yang mudah terbakar dan meledak Pasal 119 9.  Pembajakan pesawat Pasal 121 10.  Suap Pasal 382, 383 11.  Penolakan Pasal 423 12.  Penyelundupan, penjualan, pengangkutan, pembuatan obat-obatan Pasal 347 13.  Pemusnahan senjata dan peralatan, instalasi militer, dan komunikasi militer Pasal 369 14. Dengan  sengaja  menyediakan  senjata  dan  perlengkapan  yang  tidak memenuhi syarat, fasilitas militer Pasal 370 15.  Menentang perintah di masa perang Pasal 421 16. Menyembunyikan  dan  berbohong  tentang  urusan  militer, Penolakan  dan transmisi palsu perintah militer Pasal 422 17. Pembuatan, perdagangan, pengangkutan, pengiriman, penyimpanan senjata, amunisi, dan bahan peledak secara ilegal Pasal 125 18. Pencurian,  perampasan  senjata  api, amunisi,  bahan  peledak,  dan  bahan berbahaya Pasal 127 19.  Perampokan senjata api, amunisi, bahan peledak, dan bahan berbahaya Pasal 127 20.  Produksi dan penjualan obat palsu Pasal 141 21.  Pembunuhan yang disengaja Pasal 232 22.  Mencederai dengan sengaja Pasal 234 23.  Pemerkosaan Pasal 236 24.  Penculikan Pasal 239 25.  Perdagangan perempuan dan anak Pasal 240 26.  Perampokan Pasal 263 27. Pelarian dari penjara anti huru hara, Mengumpulkan Massa untuk menyerbu penjara dengan senjata Pasal 317 28.  Pembelotan tentara Pasal 430 29.  Melarikan diri di masa perang Pasal 424 30. Mencuri, memata-matai, membeli, dan secara tidak sah memberikan rahasia militer di luar negeri Pasal 431 31.  Pencurian dan perampasan senjata, perlengkapan, dan bahan militer Pasal 438 32.  Penjualan dan pemindahan senjata dan perlengkapan secara ilegal Pasal 439 33.  Memutilasi dan menjarah penduduk selama masa perang Pasal 446
Pada  Pasal  Pasal  383,  Pasal  384,  dan  Pasal  386  sogok  menyogok  dan  penyuapan, termasuk dalam tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati. Berbeda dengan Pidana  mati  di  Indonesia  pada  tindak  pidana  yang  sama  yaitu  Korupsi.  Di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat Cina, Pidana mati diatur secara khusus, karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Pidana mati dapat ditunda  selama  dua  tahun,  terpidana  diberi  pekerjaan  dan  diawasi.  Pidana  mati  harus disahkan oleh Mahkamah Agung. Pidana mati tidak diterapkan kepada pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun pada waktu ia melakukan perbuatan itu. Kalau ia berkelakuan baik selama masa 2 tahun penundaan, ia dapat diringankan menjadi pidana penjara dan tidak lebih 20 tahun penjara. Jika selama waktu penundaan ia menolak perbaikan dengan cara- cara  kebencian,  ia  dieksekusi  dengan  cara  ditembak  mati  sesuai  dengan  persetujuan Mahkamah Agung Rakyat.
Sebagai pembanding, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  di Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat Cina, pidana mati di dalam  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, bersifat khusus karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Pidana mati dapat ditunda selama dua tahun, terpidana diberi pekerjaan dan  diawasi.  Pidana  mati  harus  disahkan  oleh  Mahkamah  Agung.  Pidana  mati  tidak diterapkan kepada pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun pada waktu ia melakukan perbuatan  itu.  Kalau  ia  berkelakuan  baik  selama  masa  2  tahun  penundaan,  ia  dapat diringankan menjadi pidana penjara dan tidak lebih 20 tahun penjara. Jika selama waktu penundaan ia menolak perbaikan dengan cara-cara kebencian, ia dieksekusi dengan cara ditembak  mati  sesuai  dengan  persetujuan  Mahkamah  Agung  Rakyat.  Perbedaan  yang terdapat  didalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  China  adalah  penerapan  masa  percobaan,  yaitu  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  adalah  selama  10  tahun  sedangkan  di  dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  China hanyalah  selama 2 tahun. Masa percobaan yang cukup lama akan membuat jiwa terpidana semakin tertekan karena mereka akan terus menghitung  hari  sampai  waktu  di  eksekusi.  Eksekusi  tembak  mati  seharusnya  menjadi pertimbangan  oleh  pemerintah,  sebab  dari  fakta  yang  terjadi  eksekusi  tembak  mati merupakan  cara  eksekusi  yang  kurang  manusiawi.  Karena  hukum  tembak  yang  dalam pelaksanaannya diarahkan tepat kejantung orang yang dieksekusi itu ternyata baru benar- benar tewas dengan rata-rata lebih dari 16 detik, bahkan ada yang sampai 1 menit lebih, meninggalnya  terpidana  dalam  waktu  yang  cukup  lama  sama  saja  dengan  menyiksa terpidana tersebut.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang menjadi buku induk dari semua ketentuan hukum pidana sebenarnya telah memberikan satu cara pelaksanaan pidana mati secara spesifik. Pasal 11 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Kitab Undang -Undang Hukum Pidana memberikan tata cara pelaksanaan pidana mati melalui hukuman  gantung  sampai mati.  Jenis hukuman gantung ini sesuai dengan kondisi di Eropa pada abad 16 yang menerapkan hukuman gantung di depan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadi saksi dan peringatan bagi para calon pelaku yang akan  melanggar  hukum.  Meskipun  melalui  asas  konkordansi  Indonesia  memberlakukan hukum  colonial,  ternyata  tidak  semua  peraturan  tersebut  diterima  secara  keseluruhan menjadi  produk  hukum  yang  berlaku  secara  nasional.  Terbukti  dari  inisiatif  pemerintah Indonesia pada masa itu yang telah membuat suatu mekanisme pelaksanaan pidana mati yang berbeda dari pelaksanaan pidana mati menurut Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. . Melalui UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai  mati  ini  antara  lain  lebih  manusiawi  dan  cara  yang  paling  efektif.  Dengan berdasarkan  pada  berlakunya  asas  hukum  lex  posteriori  derogate  legi  lex  priori,  bahwa ketentuan  perundang-undangan  yang  baru  menggantikan  ketentuan  perundang- undangan yang lama. Maka melalui UU No.2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan  hukuman  gantung  seperti  pada  Pasal  11   tetapi  dengan  ditembak  sampai  mati sesuai dengan ketentuan UU No. 2/Pnps/1964. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Terbitnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor.  21/PUU-VI/20081  tentang  Penolakan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati semakin mengukuhkan satu-satunya cara pelaksanaan eksekusi terpidana mati dengan cara ditembak sampai mati. Menunjukkan arah konstruksi hukuman mati ke masa depan, hukuman mati tidak lagi diterapkan pada hukuman pokok, melainkan pada hukuman khusus dan hukuman alternatif. Pengaturan pidana mati tidak lagi menjadi pidana  pokok,  tapi  menjadi  pidana  khusus  sebagaimana  diatur  dalam  Rancangan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peneliti Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) Iftitah Sari  berpandangan  komitmen  pemerintah  dalam  memberi  jalan  tengah  yang  bersifat ‘Indonesian Way’ bagi kelompok pro dan kontra dengan menjadikan pidana mati tidak lagi menjadi  pidana  pokok,  tapi  menjadikan  pidana  mati  sebagai  pidana  khusus.  Nantinya, ancaman penjatuhan pidana mati secara alternatif. Pidana mati diancamkan secara alternatif
sebagai  upaya  terakhir  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  lain.  Misalnya  dalam dalam pasal 73 draf RKUHP per 2 Februari 2018 menyatakan pidana mati diancamkan secara alternatif  terhadap  tindak  pidana  yang  bersifat  khusus.   Sebagai  hukuman  alternatif sebaiknya  pidana  mati  tidak  perlu  lagi  dicantumkan  dalam  Rancangan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana. Dengan begitu, aparat penegak hukum dapat memahami bahwa hukuman  mati  benar-benar  menjadi  upaya  terakhir.  "Seharusnya  kalau  alternatif  berarti dihapuskan sama sekali. Artinya harus benar-benar dihapuskan. Dengan begitu penegak hukum merujuk hukuman mati sebagai pidana alternatif dan benar-benar menjadi upaya terakhir. Belakangan, penerapan hukuman mati sebagai pidana alternatif memicu kritik dari kalangan aktivis HAM. Mereka memandang, meskipun hukuman mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus, namun esensinya tetap ada sebagai sebagai pidana pokok. Ketentuan  pidana  mati  dalam  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dinilai bertentangan dengan sejumlah ketentuan HAM internasional. Indonesia sudah meratifikasi konvenan internasional tentang hak sipil dan politik. Dalam konvenan tersebut dinyatakan bahwa  hak  hidup  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  tidak  bisa  dikurangi.  Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Selain melanggar konvenan internasional, penerapan hukuman mati juga melanggar pasal 28 UUD 1946 dan UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak  mempertahankan  hidup  dan  kehidupannya.  Di  Indonesia,  sudah  puluhan  orang menjalani  pidana  selama  beberapa  tahun  terakhir,  khususnya  untuk  kasus  narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. Sebenarnya ada ancaman pidana mati juga untuk korupsi, tetapi belum ada yang dihukum mati untuk kasus ini. Sampai kapan hukuman mati akan hapus dari dunia ini? Belum jelas sampai kapan. Namun, tren dunia atas hukuman mati kian menurun. Ada juga argumen rendahnya efektivitas hukuman mati. Argumen lain yang kerap diangkat pihak penolak hukuman mati ialah kenyataan sistem peradilan pidana yang masih  lemah  dan  banyak  kekurangan  yang  sangat  mungkin  melahirkan  korban-korban tidak  bersalah  yang  harus  dijatuhi  hukuman  mati.  Argumen  penting  lain  dari  penolak hukuman  mati  ialah  hukuman  mati  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  (HAM), khususnya hak untuk hidup. Dalam Duham, hak untuk hidup sudah tegas disebutkan. Hal itu  juga  sudah  tegas  dijelaskan  dalam  UUD  1945  pascaamendemen.  Hak  untuk  hidup dijamin secara konstitusional. Tiap kali ada pelaksanaan hukuman mati, tiap kali pula terjadi perdebatan. Argumen menolak/menghapus hukuman mati (abolisionis) biasa berkisar pada
argumen moral/agama, yakni hanya Tuhan yang menghidupkan manusia dan hanya Dia yang berhak mencabutnya.
Dalam Hukum Acara Pidana Negara China terdapat dua cara metode yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Dua metode hukuman mati tersebut diatur dalam Pasal 212 Hukum Acara Pidana China Tahun 1979 yang sebagaimana telah di Amandemen pada 14  Maret  2012.  Hukum  Acara  Pidana  China  yang  diamandemen  pada  Tahun  2012  tidak menjelaskan secara langsung metode apa yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Dua metode yang sebagaima yang diatur dalam Pasal 212 Hukum Acara Pidana China Tahun 1976 itu adalah dengan cara disuntik mati atau dengan cara ditembak. Hukuman mati dapat  dilaksanakan  ditempat  eksekusi  atau  tempat-tempat  yang  ditunjuk  dari  tahanan. Sebelum  pelaksanaan  eksekusi  terhadap  pidana  mati,  petugas  peradilan  diwajibkan memverifikasi  identitas  terpidana  dan  menayakan  apakah  ada  pesan  terakhir  sebelum terpidana tersebut dieksekusi. Jika sebelum dilakukannya eksekusi ditemukan fakta-fakta atau kemungkinan-kemungkinan adanya sebuah kesalahan, pelaksanaan eksekusi tersebut harus  ditangguhkan  dan  berita  tersebut  harus  dilaporkan  ke  Pengadilan  Rakyat  Agung untuk mendapatkan keputusannya. Pelaksanaan hukuman mati di negara China dilakukan secara tertutup, namun pelaksanaannya harus diumumkan di depan publik. Perihal yang sama  yaitu  matinya  terpidana.  Di  Indonesia,  pelaksanaan  eksekusi  pidana  mati  hanya dilakukan dengan cara ditembak, sedangkan di China pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara disuntik mati atau dengan ditembak. Di  luar  dari  pro  dan  kontra  adanya  pidana  mati,  masing-masing  memiliki  indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berbeda-beda. Berikut tabel perbandingan berbagai cara pelaksanaan pidana mati antara Indonesia dan China dan kemungkinan pelanggaran hak: Berikut tabel perbandingan berbagai cara pelaksanaan pidana mati antara Indonesia dan China dan kemungkinan pelanggaran hak.
Tabel 2. Cara Pelaksanaan Pidana Mati Antara Indonesia dan China
Jenis Hukuman Cara Pelaksanaan Proses Kematian Indikasi Pelanggaran HAM Negara yang Memberlakukan Ditembak pada sasaran mematikan Petugas/regu tembak mengarahkan tembakan pada jantung, pelipis atau kepala bagian belakang terpidana Jantung: 7-11 detik pembuluh darah besar: Sasaran bisa tidak tepat tetapi dalam proses mati bukan penyiksaan Indonesia, China
7-15 menit kepala/otak:
mati seketika Di suntik mati Terpidana di suntik zat tertentu yang menyebabkan berhentinya sistem kehidupan tubuh 30 detik Terpidana tidak merasa sakit China

## SIMPULAN
Sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah sistem  campuran  antara  sistem hukum civil law atau hukum Eropa Kontinental, sistem hukum agama Islam dan hukum adat.  Sedangkan  sistem  hukum Republik  Rakyat  China  atau  Tiongkok  sebagian  besar merupakan  sistem Hukum  perdata (civil  law),  meskipun  berakar  pada Kode  Qing Agung dan berbagai sistem sejarah.
Republik  Rakta  China  (Tiongkok)  dan  Indonesia  telah  menerapkan  sejumlah kebijakan untuk melindungi hak asasi manusia. Di China, Konstitusi mengubah hak asasi manusia  dari  konsep  politik  menjadi  konsep  hukum (rule  of  law),  berarti  bahwa pemerintah  telah  mencapai  kemajuan  yang  lebih  besar  dalam  penerapan  hak  asasi manusia  secara  serius.  Namun  dalam  praktiknya,  pemerintah  China  masih mempertahankan  kebijakan  yang  jauh  dari  nilai-nilai  hak  asasi  manusia,  seperti membatasi  kebebasan  berekspresi  melalui  sensor  dan,  yang  paling  penting,  data hukuman  mati  diperlakukan  sebagai  rahasia  negara,  dan  banyak  ahli  memperkirakan bahwa angka-angka tersebut kemungkinan besar akan meningkat lebih tinggi dari angka Amnesty  International.  Situasi  di  Indonesia  sangat  berbeda.  Konstitusi  menjamin perlindungan  hak  asasi  manusia.  Dalam  praktiknya,  pemerintah  bersikeras  untuk memajukan  hak  asasi  manusia  melalui  berbagai  undang-undang  dan  membatasi pelaksanaan hukuman mati dalam batasan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, kita dapat melihat  bahwa  hukuman  mati  hanya  dapat  dikenakan  pada  beberapa  pelanggar  dan hanya untuk kejahatan paling serius.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Ghofur, 2017, “Kontroversi Hukuman Mati Analisis Wacana Sastra Kritis The Life Of David Gale Film Perspektif Sociocultural Practice Norman Fairclough”, Jurnal Bahasa Dan Sastra, Vol. 1, Tahun XI, Mei, Universitas Muhammadiyah Malang.
Ayu  Eza  Tiara,  2016,  “Pengaturan  Hukuman  Mati  Dibeberapa  Negara  (Studi  Kasus  Di Negara Islam dan Non- Islam)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Dodik Setiawan Nur Heriyanto dan Huang Gui, 2016, “Death Penalty Legislation In China And Indonesia Under International Human Rights Law Perspective, Faculty of Law, Islamic  University  of  Indonesia;  Faculty  of  Law,  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum, University  of  Debrecen  and  Minzu  University  of  China,  Vol.  23,  No.  4.  Oktober, diterjemahkan oleh Google Translate.
Hwian Christianto, 2009, “Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Konstitusi, Jakarta, Volume 6 Nomor 1, April.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ( Indonesia).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat China ( RRC). Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, 2007, Kontroversi Hukuman Mati:Perbedaan Pe ndapat Hakim Konstitusi, Gramedia, Jakarta.
Lucky Nurhadiyanto, 2018, “Replacement Discourse Daftar Tunggu Terpidana Mati
(Death Row) dalam Perspektif Penologi Konstitutif di Indonesia”, Jurnal Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Volume 2, Nomor 2 Desember.
Marzuki, Peter Mahmud, 2014, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
Muhammad  Hatta,  2012,  “Perdebatan  Hukuman  Mati  Di  Indonesia:  Suatu  Kajian Perbandingan  Hukum  Islam  Dengan  Hukum  Pidana  Indonesia”, Jurnal  Miqot, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. Xxxvi No. 2 Juli-Desember.
Moh. Anwar Dan Yayuk Sugiarti, “Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang
- Undang  Nomor  2/Pnps/Tahun  1964  Tentang  Pelaksanaan  Pidana  Mati”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep.
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
Randi Rahardian, 2016, “Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana
Indonesia, Diponegoro  Law  Journal,  Volume  5,  Nomor  3,  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro.
Robby Septiawan Permana Putra, 2016, “Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana  Mati  Di  Indonesia”, Diponegoro  Law  Journal,  Universitas  Diponegoro, Volume 5, Nomor 3.
Undang-Undang Dasar 1945.
http://repository.unisba.ac.id/xmlui/handle/123456789/20725 , diakses, Selasa, tanggal 19
Mei 2020, Pukul 13.30 WIB
https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman- mati/#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20hukuman%20mati%20masih,berencana%2 C%20narkoba%2C%20dan%20terorisme .
https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-hukuman-mati-sebagai-pidana- alternatif-dalam-rkuhp-lt628dbf68aa388/
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/08/10231651/menyoal-hukuman-mati-
sebagai-pidana-alternatif-dalam-rkuhp?page=all