P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL AQUA TERHADAP PELANGGARAN MEREKNYA SELAMA KURUN TAHUN 2017 SAMPAI
MASA PANDEMI COVID-19 Tomi Khoyron Nasir 1 , Imam Haryanto 2
1 Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran 2 Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Dalam  masa  pandemi  Covid-19  dunia  perdagangan  industri  mengalami keterpurukan  penjualan  produksinya  salah  satunya  produk  Aqua  yang terdampak  dalam  pemasaran  produksinya  dimana  produk  lain  telah melakukan  perbuatan passing  off dari  merek  terkenal  Aqua  sehingga terjadilah pelanggaran merek tersebut dalam bentuk pelanggaran ketertiban umum.  Maka  dibutuhkanlah  suatu  peraturan  yang  terbaru  guna meningkatkan  perlindungan  hukum  terhadap  merek  Aqua  sehingga  dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam masa  Pandemi Covid-19 ini maupun  tiga  tahun  belakangan.Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  bentuk  pelanggaran  merek  terkenal  Aqua  selama  tahun  2017 sampai  Pandemi  Covid-19  serta  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum merek  Aqua  selama  tahun  2017  sampai  Pandemi  Covid-19.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  penelitian  ini menyatakan  bahwa  peraturan  merek  yang  terbaru  dapat  berkontribusi menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran merek selama Pandemi
Covid-19
Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Perlindungan Hukum; Merek Terkenal Aqua.
Cite this paper: Tomi Khoyron Nasir, I. H., 2021. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Aqua Terhadap Pelanggaran Mereknya Selama Kurun Tahun 2017 Sampai Masa Pandemi Covid-19. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  keadaan  saat  ini  menjadi  kedaruratan nasional  dimana Negara Indonesia berada dalam masa Pandemi Covid-19. Pemerintah telah  mengeluarkan  berbagai  keputusan  diantaranya  keputusan  Presiden  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus Disease 2019  (COVID-19),  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19).  Serta  yang  terakhir,
melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. 1
Persaingan  bisnis  mengalami  masa  –  masa  yang  sulit  dalam  era  perdagangan global saat ini, banyak sekali terjadi pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia selama masa  Pandemi  Covid-19  diantaranya  pelanggaran  merek  terkenal AQUA dimana  kata tersebut  disalahgunakan  untuk  kepentingan  perseorangan  yang  bersifat  komersil merugikan  pihak AQUA .  Oleh  karena  itu,  peranan  hukum  HKI  yang  merupakan  benda eksklusif menjadi sangat penting dalam mengatasi pelanggaran merek tersebut, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan untuk mencegah kemungkinan adanya persaingan curang baik berupa peniruan, pembajakan, maupun pemanfaatan pemakaian HKI khususnya merek. 2 Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda dalam Pasal 499 BW, yang menentukan bahwa: Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Untuk pasal ini, Menurut Mahadi 3 menawarkan, seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat  diturunkan  kalimat  sebagai  berikut:  yang  dapat  menjadi  objek  hak  milik  adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak. 4
Pada masa Pandemi Covid-19 ini, penghargaan terhadap merek terkenal tersebut tidak lagi menjadi ketetapan yuridis dikarenakan lazimnya pelanggaran terhadap merek tersebut. Untuk merek terkenal ini, penghargaan hak merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya dikenal yaitu hak atas benda yang tidak berwujud. 5
Terhadap hal tersebut perlu dikedepankan perlindungan terhadap merek terkenal yang dimana hal ini menjadi suatu kewajiban bagi  Negara/pemerintah. 6 Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri  dan  hak  merek  itu  terbatas  hanya  pada  penggunaan  atau  pemakaiannya  pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. 7
Dengan berkembangnya waktu, kebutuhan perlindungan hukum merek terkenal harus dilakukan mengingat masa Pandemi Covid-19 ini memaksa produsen suatu barang melanggar pemakaian merek terkenal. 8 Telah dikeluarkannya UU Nomor 15 tahun 2001
1 https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/14222031/gugus-tugas-keluarkan- edaran-tegaskan-status-darurat-bencana-masih-berlaku?page=all (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 jam 17.49)
2 Harsono  Adisumarto, Hak  Milik  Intelektual  Khususnya  Paten  Dan  Merek,  Hak  Milik Perindustrian (Industri Property) , Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hlm. 59
3 Mahadi. 1981. Hak Milik dalam sistem Hukum Perdata Nasional. Jakarta: BPHN  hlm.65
4 OK. Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11 5 Harahap, Yahya, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 6
6 C.S.T.  Kansil, Hak  Milik  Intelektual  (Hak  Milik  Perindustrian  dan  Hak  Cipta) ,  Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1997, hlm. 98
7 Satino,  Sualstri,  Yuliana.  , Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  (Tinjauan  Merek  Dagang antara Tupperware vs Tulipware), Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta, 2018, hlm. 162
8 Saidin, Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Edisi Revisi , Jakarta: Grafindo Persada, 1997, hlm. 40
tentang  Merek  yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Merek  merupakan penyempurnaan  dari  UU  Nomor  19  tahun  1992  dan  UU  Nomor  14  tahun  1997. Selanjutnya,  melalui  UU  Nomor  15  Tahun  2001  tentang  Merek  inilah  terciptalah pengaturan merek yang lebih kompleks dari sebelumnya, yaitu terbaru adalah UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dibentuk dalam satu naskah (single  text )  dan  lebih  sesuai  dengan  zaman,  sehingga  lebih  memudahkan  masyarakat menggunakannya  untuk  melindungi  suatu  merek  yang  dimilikinya. 9 Namun,  untuk mengatasi permasalahan Pandemi Covid-19 ini diperlukan suatu peraturan terbaru lagi yang dapat melindungi hak merek terkenal khususnya AQUA supaya pihak AQUA tidak mengalami kerugian selama Pandemi Covid-19.
Dalam  prakteknya  selama  tiga  tahun  belakangan  sampai  pada  masa  Pandemi Covid-19 ini banyak terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal AQUA , seperti merek barang  yang  memiliki  persamaan  sebagiannya  dengan  merek  tersebut  berupa  merek hands sanitizer, merek air mineral tiruan dan lain- lain. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat penelitian yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL AQUA TERHADAP PELANGGARAN MEREKNYA SELAMA KURUN TAHUN 2017 SAMPAI MASA PANDEMI COVID-19.
Selanjutnya, dibuatlah suatu identifikasi terhadap permasalahan tersebut berupa: bentuk pelanggaran merek terkenal Aqua selama tahun 2017 sampai pandemi Covid-19, dampak  yang  ditimbulkan  akibat  pelanggaran  merek  tersebut,  perlindungan  hukum merek  terkenal  Aqua  selama  tahun  2017  sampai  masa  pandemi  Covid-19  serta pembaruan  hukum  merek  dan  indikasi  geografis.  Dari  identifikasi  masalah  tersebut, terdapat dua rumusan masalah yaitu, bagaimanakah bentuk pelanggaran merek terkenal AQUA selama  tahun  2017  sampai  Pandemi  Covid-19?  Bagaimanakah  perlindungan hukum  merek AQUA selama  tahun  2017  sampai  Pandemi  Covid-19?  Merujuk  pada rumusan masalah tersebut, terdapat dua tujuan penulisan yait, untuk mengetahui bentuk pelanggaran merek terkenal AQUA selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19. Untuk mengetahui  perlindungan  hukum  merek AQUA selama  tahun  2017  sampai  Pandemi Covid-19.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif  yakni  berupa  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama dengan cara menelaah teori – teori ,konsep – konsep, asas – asas hukum serta peraturan perundangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. 10 Pendekatan  masalah  yang digunakan dalam penelitian yuridis ini berupa pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), serta pendekatan konseptual ( conseptual approach ).
9 Ermansyah Djaja, 2009, Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9- 10.
10 Mahmud  Marzuki,  Peter, Penelitian  Hukum, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2013),  hlm. 181
Sumber  data  disesuaikan  berdasarkan  jenis  penelitian.  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum: 11

## a) Bahan Hukum Primer
Sumber  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas ( autoritatif ) yang menjadi bahan pustaka secara umum dalam penelitian. Bahan hukum ini terdiri dari:
1) Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun  1994  Mengenai  Pengesahan World  Trade Organization tentang Hak Kekayaan Intelektual.
2) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4) Peraturan dari zaman penjajahan Belanda yang hingga kini masih berlaku.
b) Bahan Hukum Sekunder
Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:
1) Hasil-hasil karya dari kalangan hukum.
2) Hasil penelitian hukum.
3) Buku teks hukum.
4) Jurnal Ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Bentuk Pelanggaran Merek Terkenal Aqua Selama  Tahun 2017 Sampai Pandemi Covid-19
Sebelum  menganalisis  terhadap  permasalahan  pertama  tersebut,  akan  dijelaskan penguraian  tentang  definisi  Hak  Kekayaan  Intelektual  yaitu  hak  yang  didapatkan  dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna  untuk  masyarakat.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  Hak  Kekayaan  Intelektual adalah  hak  untuk  menikmati  secara  ekonomis  hasil  dari    suatu  kreativitas  intelektual. Objek  yang  diatur  dalam  kekayaan  intelektual  berupa  karya  yang  dihasilkan  oleh kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual telah diatur dalam peraturan Indonesia yakni  Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Mengenai Pengesahan World Trade  Organization tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Secara  umum,  Hak  Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu Hak Cipta dan juga Hak Kekayaan Industri. Kemudian, merek didalam Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam kategori jenis Hak Kekayaan Industri, Merek mempunyai pengertian yaitu tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk dan atau jasa. Didalam kegiatan perdagangan produk atau jasa tersebut dapat menimbulkan suatu persaingan bisnis yang dapat memicu terjadinya pelanggaran merek pada barang dan atau jasa.
Selanjutnya, pelanggaran terhadap merek suatu barang atau produk dan atau jasa pada umumnya terbagi menjadi 3 pelanggaran yaitu: pelanggaran Likelihood of confusion , pelanggaran passing off , serta pelanggaran prinsip missuse. 12 Selain itu, ada 3 (tiga) lagi bentuk  pelanggaran  merek  yang  perlu  diketahui  dan  dipahami  oleh  masyarakat  luas, yaitu: (a) pembajakan merek ; (b) pemalsuan merek dan (c) peniruan label dan kemasan suatu produk . Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing  yang  belum  terdaftar  kemudian  didaftarkan  oleh  pihak  yang  tidak  berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek wilayah  setempat  karena  dianggap  serupa  dengan  merek  yang  sudah terdaftar.Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempeli dengan merek terkenal.
Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk- produk  garmen  merek  luar  negeri  seperti  Levi’s,  Wrangler,  Osella,  Country  Fiesta, Hammer, Billabong, Polo, dan Ralp Laurent. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan  ekonomi,  karena  para  pemalsu  merek  tidak  hanya  menipu  dan  merugikan konsumen  dengan  produk  palsunya,  namun  juga  merusak  reputasi  dari  pengusaha aslinya. 13
Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek  adalah peniruan  label dan kemasan produk. Bedanya pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan label produk, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seseorang kriminal tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan  curang. 14 Pelaku  peniruan  berusaha  mengambil  keuntungan  dengan  cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu  mirip  sekali  sama  persis  dengan  produk  saingannya  sehingga  menyebabkan kebingungan di masyarakat. 15
Secara luas telah dipahami bahwa pelanggaran dan pembajakan merek memiliki pengaruh yang bersifat merusak terhadap masyarakat. Aspek lain yang bersifat merusak dengan terjadinya pelanggaran dan pembajakan merek adalah pengurangan kualitas.
Merek  dapat  menjadi  jaminan  bagi  kualitas  barang  atau  jasa.  Jika  suatu  merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya  pembeda  yang  cukup  kualitasnya  dan  membawa  pengaruh  terhadap  sikap penerimaan  masyarakat.  Merek  memegang  peranan  sangat  penting  dalam  era perdagangan global dan hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha
12 Budi, Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.  82
13 Agustine  Kurniasih,Dwi, “Perlindungan  Hukum  Pemilik  Merk  Terdaftar  Dari  Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian I”, (Media HKI. Volume V. Nomor 6 Desember 2008),  hlm. 2
14 Lihat UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Pasal 21
15 Ibid.,  hlm. 2-3
yang sehat dan adanya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen oleh produsen suatu barang. 16
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis telah mengatur tentang pengertian merek yakni Merek adalah tanda yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan warna, desain dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, hologram dari kombinasi dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh badan hukum atau seseorang dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. 17
Tanda atau cap yang sudah memiliki daya pembeda tidak dapat diterima sebagai merek  apabila  tidak  dapat  digunakan  pada  kegiatan  perdagangan  barang  atau  jasa. Berdasarkan definisi di atas, maka merek adalah suatu tanda atau cap pada suatu barang sebagai  daya  pembeda  yang  merupakan  suatu  unsur  yang  paling  utama  untuk  barang tersebut dalam hal perdagangan barang atau jasa.Hak atas merek diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang  Merek  yang  berbunyi:“Hak  Atas  Merek  adalah  hak  eksklusif  yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  merek  tersebut  atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. 18
Dalam perdagangan air mineral kemasan diperlukan suatu merek yang terkenal dan  memiliki  daya  ekonomis  yang  kuat  demi  kepentingan  komersial  suatu  produk  air mineral  merupakan  hal  yang  penting  bagi  suatu  produk  untuk  tetap  bertahan  dalam persaingan antar produk air mineral kemasan.
Seperti halnya merek terkenal AQUA yang memiliki daya pembeda dan menjadi suatu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara bagi produk AQUA untuk memasarkan produknya dan memberikan izin kata tersebut digunakan oleh produk air mineral lain maupun produk cairan lainnya demi keuntungan masing- masing. Selaku pemilik merek ekonomis  tersebut,  sudah  seharusnya  pemilik  merek  AQUA  mendapatkan  keuntungan setinggi-tingginya  dari  kepemilikan  kata  tersebut.  Menurut  Ismani  (2008),  tanpa logo/nama merek ( Brand Image) yang kuat akan sulit bagi perusahaan barang atau yang baru muncul tersebut untuk bersaing dengan perusahaan barang atau jasa yang sudah terkenal.  Hal  tersebut  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  dan  evaluasi  merek  bagi perusahaan  air  mineral  dalam  kemasan  untuk  mengembangkan  produknya  agar mempunyai keunggulan dan memperoleh citra merek yang positif di dalam persaingan bisnis. 19
Selanjutnya  mengenai  wabah  Covid-19  di  Indonesia  tidak  hanya  menggetarkan aspek  kesehatan  Negara  Indonesia  tetapi  juga  mengganggu  perdagangan  industri
16 LIhat  Pasal  5 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
17 Lihat Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
18 Indonesia,  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Direktorat  Merek  dan  Indikasi Geografis, Penjelasan Hak atas Merek
19 S. Budining Dyah, “ Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal (Studi Kasus Terhadap Merek Air Mineral Aqua) ” ,( Hukum Bisnis Volume 7 Nomor 13 Tahun 2007 ), hlm. 5
Indonesia salah satunya yang merasakan dampak langsung tersebut yakni produk AQUA dimana  produk lain telah melakukan perbuatan passing off dari merek terkenal  AQUA sehingga rentan terjadinya pelanggaran merek dalam ketertiban umum negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dengan produk lain seperti produk hand sanitizer maupun produk yang  menggunakan  bahan  cairan  atau  semacamnya  dengan  melakukan  kegiatan penjualan  produknya  dengan  cara passing  off mendompleng  reputasi  merek  Aqua maupun  pelanggarannya  dengan  membingungkan  konsumen  pengguna  merek  AQUA dimana  sebelum  masa  Pandemi  Covid-19  para  pengguna  konsumen  AQUA  meyakini bahwa merek terkenal AQUA telah terdaftar sebagai merek air mineral sehingga produk lain yang telah mendompleng reputasi merek AQUA telah melakukan pelanggaran dalam ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan sebelumnya yang menerbitkan merek  AQUA  sebagai  merek  air  mineral  terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  jikalau memang produk lain memiliki itikad baik untuk menjual produknya dengan  mendompleng  reputasi  merek  AQUA  sudah  seharusnya  produk  lain  yang bermunculan  selama  Pandemi  Covid-19  melakukan  perjanjian  lisensi  merek  terlebih dahulu dengan pemilik merek terdaftar Aqua.
Dengan adanya  perjanjian  lisensi merek permasalahan hukum  yang melibatkan sengketa merek antara produk Aqua merek yang sudah terdaftar dengan produk cairan yang mendompleng reputasi merek terkenal Aqua dapat dirundingkan dengan perjanjian tersebut guna mendapatkan keuntungan ekonomis masing – masing kedua belah pihak.
Dalam masa Pandemi Covid-19 telah berlangsung sengketa hukum merek terkenal dimana merek terkenal Aqua berhadapan dengan merek  Indoquality dimana sengketa hukum  ini  bermula  dari  tahun  2017.  Untuk  memahami  bahwa  merek  AQUA  telah terdaftar  sebagai  air  minum  mineral  maka  produk  lain  semacam  Indoquality  maupun produk cairan lain yang sejenis yang ingin mengajukan gugatan pembatalan merek AQUA terdaftar  harus mempelajari batas waktunya mengajukan pembatalan merek terdaftar. 20
Batas  waktu  mengajukan  gugatan  pembatalan  merek  terdaftar  adalah  5  tahun kecuali  adanya  pelanggaran  terhadap  kesusilaan,  moralitas,  dan  ketertiban  umum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek terdaftar yang diajukan dengan itikad tidak baik termasuk dalam pelanggaran ketertiban umum.
Berikut  ini  kasus  posisi  yang  terjadi  antara  merek  Aqua  dengan  merek Indoquality. 21

## KASUS POSISI
 AQUA  GOLDEN  MISSISSIPI  Tbk  suatu  perseroan  berdasar  UU  Indonesia  adalah produsen air minum mineral di Indonesia yang menggunakan merek dagang AQUA
 Merek dagang AQUA tersebut terdaftar pada daftar umum merek Ditjen Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman RI semenjak tahun 1983 yaitu:
No. 173975 tanggal 6 Juli 1983 Merek AQUA
21 Putusan MA No. 017/K/N/HKI/2003 dan putusan PK No. 04.PK/N/HKI/2017

## No. 273924 tanggal 16 April 1992 Merek AQUA No. 488173 tanggal 3 September 2001 Merek AQUA

## Untuk jenis barang kls 32 Air Minum Mineral
No. 173925 tanggal 6 Juli 1983 Merek AQUA No. 273925 tanggal 16 April 1992 Merek AQUA

## No. 488470  tanggal 3 September 2001 Merek AQUA

## Untuk jenis barang kls 32 Air Minum Mineral
Ditjen  Kekayaan  Intelektual  Departemen  Kehakiman  RI  sejak  tahun  1998-2001 telah  menolak  pendaftaran  merek  dagang  untuk  melindungi  jenis  barang  klas  32 Air Minum Mineral yang diajukan oleh beberapa perusahaan yang dinilai oleh HKI memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek AQUA yang sudah terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual seperti:
Merek AQUA CUP ditolak tanggal 13 November 1998. Merek ELOKQUA ditolak tanggal 11 Juni 2001. Merek TAQUA ditolak tanggal 11 Juni 2001. Merek  AVAQUA  ditolak tanggal 11 Juni 2001.
Dengan begitu,sengketa yang diakibatkan oleh pelanggaran merek terkenal dalam dunia perdagangan tidak terlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha lain untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar. Persaingan itu dilakukan secara tidak jujur dan tidak adil. Akibatnya, pemilik merek terdaftar menderita  kerugian. Beberapa diantara perbuatan yang mengarah pada persaingan tidak sehat itu adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sebagian pada keseluruhannya, tindakan passing off atau  pendomplengan  reputasi  merek  terkenal  dan  penjiplakan  merek  mentah- mentah 22
Dengan  demikian,  Merek  sebagai  tanda  pengenal  /  tanda  pembeda  dapat menggambarkan suatu jaminan kepribadian ( individuality) dan reputasi barang serta jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Sehingga apabila dilihat dari sudut produsen, merek  digunakan sebagai jaminan hasil produksinya,  khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Selanjutnya,  dari  sisi  konsumen,  merek  diperlukan  untuk  melakukan  pilihan-pilihan barang yang akan dibeli. 23

## Perlindungan Hukum Merek Aqua Selama Tahun 2017 Sampai Pandemi Covid-19
Sebelum  menganalisis  terhadap  permasalahan  kedua  mengenai  perlindungan hukum merek AQUA selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19, maka ada baiknya diketahui  dahulu  tentang  perlindungan  merek  suatu  barang  menurut  hukum  yang berlaku. Perlindungan merek menurut hukum yang berlaku ditujukan pada subjek hukum dan objek hukum. Objek hukum menurut pasal 499 BW, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu  yang  berguna  bagi  subjek  hukum  atau  segala  sesuatu  yang  menjadi  pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat
22 Gunawan  Suryomurcitro, “Perlindungan Merek Terkenal  menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang  Merek”, Makalah  pada  pelatihan  HKI  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga, Surabaya, 26-28 Juni 2008, hlm. 7.
menjadi objek dari hak milik.Berdasarkan pasal 503-504 BW disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi yakni:
a. Benda  yang  bersifat  kebendaan  (berwujud)  adalah  suatu  benda  yang  sifatnya dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indra.
b. Benda yang bersifat tidak kebendaan (tidak berwujud) adalah suatu benda yang hanya dirasakan oleh panca indra saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contoh merek perusahaan, paten, ciptaan musik  yang  termasuk  dalam  jenis  Hak  Kekayaan  Intelektual.  Hak  Kekayaan Intelektual, mempunyai manfaat  ekonomi yang cukup tinggi, maka HKI ditinjau dari  segi  perusahaan  merupakan  aset  perusahaan  termasuk  pada  aset  benda bergerak yang tidak berwujud. 24
Berkaitan  dengan  pelanggaran  terhadap  lisensi  merek  Aqua  tersebut  yang berlangsung  selama  tahun  2017  sampai  Pandemi  Covid-19,  pelanggaran  yang  terjadi khususnya  adalah  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  dan  b. 25 Ketentuan pasal itu berkaitan dengan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Disamping itu berkaitan dengan pendaftaran  merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya dengan  merek  yang  sudah  terkenal  tersebut  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yakni  pihak diluar  para  pembuat  perjanjian  lisensi  merek.  Pendaftaran  yang  dilakukan  oleh  pihak ketiga tersebut melanggar merek terkenal yang sedang dibuat perjanjian lisensi antara pemilik merek selaku pemberi lisensi dan pihak lain sebagai penerima lisensi. Jika hal itu terjadi,  maka  baik  pihak  pemberi  lisensi  maupun  penerima  lisensi  dapat  mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut (Pasal 68 ayat (1) UU No. 15/2001). 26
Penerima lisensi juga diberi hak untuk mengajukan gugatan pembatalan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap merek yang bersangkutan. Ini disebabkan karena penerima lisensi merupakan pihak yang sedang menggunakan merek yang bersangkutan untuk produksi barang dan atau jasa. Penggunaan merek oleh penerima lisensi dalam hal ini disamakan dengan penggunaan oleh pemilik merek, sehingga baik pemberi lisensi dan penerima  lisensi  merupakan  pihak  yang  paling  berkepentingan  terhadap  pendaftaran merek oleh pihak lain yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sedang dipergunakannya. UU No. 15 tahun 2001 tidak menyebutkan mengenai  persyaratan  berkaitan  dengan  gugatan  pembatalan  yang  dilakukan  oleh penerima  lisensi.  Berdasarkan  ketentuan  persyaratan  pada  pemilik  merek  selaku pemberi  lisensi,  maka  persyaratan  itu  juga  harus  diberlakukan  pada  penerima  lisensi, yakni  ia  haruslah  telah  mendaftarkan  perjanjian  lisensinya  pada  kantor  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana persyaratan yang diharuskan oleh undang- undang.
25 Lihat Pasal 6 UU No. 15/2001 tentang Merek
26 Lihat Pasal 68 ayat 1 UU No. 15/2001 tentang Merek
Pendaftaran dan pencatatan lisensi merek, disamping bermanfaat bagi para pihak yang membuatnya, menurut ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No. 15/2001, juga berlaku terhadap  pihak  ketiga. 27 Ketentuan  itu,  mengandung  makna,  bahwa  setelah  perjanjian lisensi merek terdaftar dan tercatat secara sah, pihak ketiga tidak boleh menggunakan merek  yang  bersangkutan,  karena  akan  merugikan  baik  pemberi  lisensi  maupun penerima  lisensi.  Berdasarkan  Pasal  68  ayat  (3)  UU  No.  15/2001  gugatan  pembatalan tersebut  diajukan  kepada  Pengadilan  Niaga.  Jika  penggugat  atau  tergugat  bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta (Pasal 68 ayat 4 UU No. 15/2001).
Batas  waktu  untuk  mengajukan  gugatan  adalah  lima  tahun  sejak  tanggal pendaftaran  Merek  (Pasal  69  ayat  (1)  UU  No.  15/2001). 28 Namun  jika  merek  yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, batas waktu tersebut menjadi tidak berlaku, artinya gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat 2 UU No. 15/2001). 29 Hal itu terbukti dengan putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Merek/2008/PN.Niaga/Jkt.Pst.
Kemudian daripada itu, dalam suatu perlindungan merek terkenal agar mendapat kepastian hukum dapat juga dilakukan dengan mengacu pada pasal 4 UU No. 20 Tahun 2016 yakni :
(1) Permohonan  pendaftaran  Merek  diajukan  oleh  Pemohon  atau  Kuasanya  kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. 30
(2) Dalam  suatu  permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus mencantumkan:
a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
b. nama lengkap,kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
e. nama  negara  dan  tanggal  permintaan  Merek  yang  pertama  kali  dalam  hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; 31 dan
f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
(3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
(5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
(6) Dalam  hal  Merek  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  berupa  bentuk  3  (tiga) dimensi,  label  Merek  yang  dilampirkan  dalam  bentuk  karakteristik  dari  Merek tersebut.
27 Lihat Pasal 43 ayat 3 UU No. 15/2001 tentang Merek
28 Lihat Pasal 69 ayat 1 UU No. 15/2001 tentang Merek
29 Lihat Pasal 69 ayat 2 UU No. 15/2001 tentang Merek
30 Lihat Pasal 69 ayat 1 UU No. 15/2001 tentang Merek
31 Lihat Pasal 11 UU No. 15/2001 tentang Merek
(7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label  Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
(8) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  dilampiri  dengan  surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pada pendaftarannya.
(9) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  biaya  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 32
Jadi, dalam perlindungan hukum merek terkenal AQUA selama tahun 2017 sampai Pandemi  Covid-19  telah  dilakukan  oleh  pemilik  merek  tersebut  dengan  mengajukan berbagai  upaya  hukum  guna  mengatasi  pelanggaran  merek  AQUA  dalam  bentuk ketertiban  umum  berupa passing  off /  pendomplengan  merek  terkenal,  maka  untuk menghindari pelanggaran itu produsen non lisensi tersebut harus mengadakan perjanjian lisensi merek dengan pemilik merek AQUA yang terdaftar supaya pihak produsen AQUA yang terdaftar tidak merasa dirugikan atas pemakaian merek tersebut ini mengacu pada pemberian lisensi yang telah diatur dalam Pasal 42 UU No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi : 33
(1) Pemilik  Merek  terdaftar  dapat  memberikan  Lisensi  kepada  pihak  lain  untuk menggunakan  Merek  tersebut  baik  sebagian  maupun  seluruh  jenis  barang dan/atau jasa.
(2) Perjanjian  Lisensi  berlaku  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
(3) Perjanjian  Lisensi  wajib  dimohonkan  pencatatannya  kepada  Menteri 34 dengan dikenai biaya.
(4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 35
Berikut  ini  upaya  hukum  yang  digunakan  oleh  merek  AQUA  terdaftar  terhadap pelanggaran passing off yang terjadi oleh produk lain selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19 yaitu:
1. Langkah  pertama  yang    dilakukan  oleh  pemilik  merek  AQUA  terdaftar  yang  sah, yaitu pemilik merek Aqua terdaftar mengajukan gugatan pelanggaran merek kepada pengadilan Niaga terhadap pihak Indoquality yang secara tanpa hak mengunakan mereknya  yang  mepunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  seluruhnya.  Gugatan yang  dapat  diajukan  oleh  pemilik  merek  terdaftar  terhadap  pihak  yang  sengaja menggunakan  merek  tanpa  seizin  pemilik  lisensi  merek  yang  mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pengunaan  merek  tersebut.  Dalam  pengaturan  lisensi,  selain  pemilik  merek pertama,  penerima  lisensi (license) mereka  terdaftar  dapat  mengajukan  gugatan
32 Lihat Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
33 Lihat Pasal 42 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
34 Menteri  yang  dimaksud  adalah  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  cq  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
35 Berita Resmi Merek adalah suatu laporan resmi yang tercatat pendaftaran mereknya dalam pencatatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
baik  secara  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  pemilik  merek  terdaftar sersebut.
Dalam  masa  pemeriksaan  dan  dalam  rangka  untuk  mencegah  kerugian secara  lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau  penerima lisensi selaku penggugat,  hakim  dapat  memerintahkan  tergugat  untuk  menghentikan  semua produksi, peredaran, dan/ atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa hak. Terhadap tuntutan penyerahan barang kepada tergugat, hakim  dapat  juga  memerintahkan  bahwa  penyerahan  barang  tersebut  dapat dilaksanakan,  setelah  adanya  putusan  pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap. 36

## 2. Pengajuan Kasasi
Terhadap putusan pengadilan Niaga yang tidak memuaskan pihak penggugat yakni merek Aqua terdaftar, penyelesaian sengketa merek diajukan ke kasasi. Tata cara mengajukan permohonan kasasi sebagai berikut:
a. Permohonan  kasasi,  diajukan  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  setelah  tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut.
b. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
c. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
d. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan selanjutnya panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima panitera.
e. Setelah  kontra  memori  disampaikan  kepada  pemohon  kasasi,  panitera  wajib memyampaikan  berkas  perkara  kasasi  yang  bersangkutan  kepada  Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari.
f. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
g. Sidang acara pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pemohon kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. 37
h. Putusan  atas  permohonan  kasasi  diterima  oleh  Mahkamah  Agung  dan  putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
i. Panitera  Mahkamah  Agung  wajib  memyampaikan  isi  putusan  kasasi  kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi.
36 Lihat Pasal 68 ayat 4 UU No. 15/2001 tentang Merek
37 Lihat  UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA
j. Juru sita selanjutnya wajib memyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima. 38
3. Penetapan Sementara
Selanjutnya, jika kasasi tidak berhasil maka pihak penggugat yakni merek Aqua terdaftar mengajukan alternatif terakhir berupa Penetapan sementara atau injuction ini merupakan hal baru dalam sistem hukum acara di Indonesia. Penetapan sementara ini adalah  sistem  yang  sering  diterapkan  dalam commont  wealth  legal  system .  Sedangkan prinsip  yang  digunakan  tetapi  pada  praduga  tak  bersalah  dinamakan presumption  of innocence .  Perlunya  penetapan  sementara  ini  sebagai  sarana  atau  upaya  hukum  bagi pemohon  atau  pihak  penggugat  terhadap  pihak  termohon  atau  pihak  tergugat  yang melakukan suatu tindakan atau perlawanan hukum berdasarkan bukti yang cukup yang dapat  menggagalkan  atau  merugikan  permohonan  dari  pihak  pemohon  atau  pihak penggugat yang mengajukan gugatan pelanggaran merek. 39

## PENUTUP
Mengenai  penelitian  tentang  Perlindungan  Hukum  Merek  Terkenal  Aqua Terhadap  Pelanggaran  Mereknya  Selama  Kurun  Tahun  2017  Sampai  Masa  Pandemi Covid-19 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapat  maka  bentuk  pelanggaran  merek terkenal Aqua selama  tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19 adalah  pelanggaran yang banyak  terjadi  selama  kurun  waktu  tersebut  dalam  bentuk passing  off atau pendomplengan  reputasi  merek  terkenal  salah  satunya  dilakukan  oleh  produk Indoquality  di  tahun  2017  terhadap  hak  eksklusif  produk  AQUA  yang  telah  terdaftar dimana perbuatan passing off Indoquality tidak dibenarkan menurut undang  – undang merek yang berlaku di Indonesia karena merek Aqua sudah terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor 173975 tanggal 6 Juli 1983 Merek AQUA, nomor 273924 tanggal 16 April 1992 Merek AQUA, nomor 488173 tanggal 3 September 2001  Merek  AQUA,  nomor  173925  tanggal  6  Juli  1983  Merek  AQUA,  nomor  273925 tanggal  16  April  1992  Merek  AQUA  serta  yang  terakhir  nomor  488470    tanggal  3 September 2001 Merek AQUA ( Untuk jenis barang kls 32 Air Minum Mineral) Selanjutnya, hasil penelitian yang didapat berikutnya yaitu perlindungan hukum merek Aqua selama tahun 2017 sampai Pandemi Covid-19 adalah dengan dilakukannya suatu  perlindungan  hukum  oleh  merek  terdaftar  Aqua  dengan  mengajukan  gugatan pelanggaran merek oleh produk Indoquality dalam Pengadilan Niaga di Jakarta  untuk meminta  keadilan  berupa  gugatan  ganti  rugi  maupun  pidana  atas  pelanggaran  merek tersebut  kepada Pengadilan Niaga. Kemudian, jika  terhadap putusan  pengadilan Niaga tidak memuaskan pihak penggugat yakni merek Aqua terdaftar atas sengketa merek yang terjadi maka penyelesaian sengketa merek diajukan ke kasasi di Mahkamah Agung. Dan terakhir  jika    kasasi    di  Mahkamah  Agung  tidak  berhasil  maka  pihak  penggugat  yakni merek Aqua terdaftar mengajukan alternatif terakhir berupa Penetapan sementara atau injuction sebagai upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh pemilik merek Aqua
38 Firmansyah, Hery, Perlindungan Hukum Terhadap Merek , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan l, 2011),  hlm. 78.
39 Ibid., hlm. 79
terdaftar  terhadap  pihak  termohon  atau  pihak  tergugat  Indoquality  yang  melakukan suatu  tindakan  atau  perlawanan  hukum  berdasarkan  bukti  yang  cukup  untuk  dapat menggagalkan  gugatan  pelanggaran  merek  dari  pemilik  merek  Aqua  terdaftar  sebagai pihak penggugat atau pihak pemohon.

## Saran
Menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana telah dibahas di atas maka penulis menyarankan beberapa hal sebagaimana berikut:
Bagi  legislator  yaitu  sebagai  pihak  pembuat  undang  –  undang  dengan  sangat  hormat meminta  peraturan  mengenai  sanksi  hukum  baik  pidana  maupun  perdata  terhadap pelanggaran merek barang maupun jasa sudah harus lebih dipertegas dan diperbarui lagi dengan  harapan  kedepannya  akan  mampu  mengurangi  tingkat  pelanggaran  terhadap merek produk atau barang salah satunya hak merek air mineral kemasan dan hak merek barang lain sejenisnya.
Bagi pemerintah pusat yaitu supaya pemerintah melalui penegak hukum yang berwenang dapat memberikan efek jera yang kuat baik hukuman pidana maupun hukuman perdata terhadap pelaku penjiplak merek barang maupun jasa terdaftar karena efek jera tersebut dapat membagikan, maupun menyebarkan rasa aman dan nyaman bagi pemilik terdaftar merek  barang  maupun  jasa  tersebut  dalam  memasarkan  produknya  di  pasaran. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut, maka dipandang perlu untuk dilakukan suatu penyempurnaan dan pembaruan lagi atas UU No. 20 Tahun 2016 ke arah yang lebih baik kedepannya dengan peraturan baru dimana cakupan isi sanksi dari peraturan tersebut dapat melebihi peraturan – peraturan yang sudah ada sebelumnya untuk memaksimalkan kebutuhan  hukum  yang  memiliki  rasa  keadilan  yang  baik  bagi  semua  pihak  perihal sengketa merek dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya bersifat lebih majemuk dan heterogen.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adisumarto,Harsono. 1990. Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek,Hak Milik Perindustrian (Industri Property) , Jakarta:Akademika Pressindo
Ahmadi,  Miru.  2005. Hukum  Merek : Cara  Mudah  Mempelajari  Undang-undang  Merek,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
B.A. Tim Lindsey et al., 2002. Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & PT. Alumni
Budi,  Agus  Riswandi  dan  M.  Syamsudin.  2005. Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Budi Maulana, Insani. 1997. Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta , Bandung: Citra Aditya Bakti
C.S.T. Kansil. 1997. Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta) , Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Sinar Grafika
Ermansyah, Djaja. 2009. Hukum Hak Kekayaan Intelektual , Jakarta: Sinar Grafika
Firmansyah,Hery. 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek , Yogyakarta: Pustaka Yustitia Harahap,  Yahya.  2009. Tinjauan  Merek  Secara  Umum  dan  Hukum  Merek  Di  Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992, Jakarta: Citra Aditya Bakti
Mahmud Marzuki, Peter. 2013. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Jurnal:
Agustine  Kurniasih,Dwi. “Perlindungan  Hukum  Pemilik  Merk  Terdaftar  Dari  Perbuatan Passing  Off  (Pemboncengan  Reputasi)  Bagian  I”, (Media  HKI.  Volume  V.  Nomor  6 Desember 2008)
Disemadi, Hari Sutra. Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia., Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6, No. 1, Februari 2020. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Ihamdi. Perjanjian  Kerjasama  Waralaba  antara  PT.  Raos  Aneka  Pangan  dengan  Ny.  Hj. Maryenik Yanda . JOM, Jurnal FH Riau Vol. 1 (No. 2 Oktober). (Fakultas Hukum Riau, 2014)
Pentakosta,  Kimham.  “ Tindakan  Passing  Off  Terhadap  Merek  Dalam  Pemakaian  Nama Perseroan  Terbatas  Di  Indonesia”,Syiah  Kuala  Law  Journal Vol.  4,  No.  1,  April 2020. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Putra,  Fajar  Nurcahya  Dwi.  J.  “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek” Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Januari - Juni, (Surabaya: Untag, 2014)
R.M.P.Karina,dan R.Njatrijani, " Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang ", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , vol. 1, no. 2, May 2019. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Satino, Sulastri, Yuliana. , Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Merek Dagang antara Tupperware vs Tulipware), Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta, 2018.
Sukro,  Ahmad  Yakub.  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Dagang  Terkenal  Atas Tindakan  Passing  Off  Pada  Praktek  Persaingan  Usaha ”, Syiar  Hukum  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 16, No.1, 2016. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Susilowati, Etty. Hak Kekayaan Intelektual dan Kontrak Lisensi HKI, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012)

## Undang- Undang:

## Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Mengenai Pengesahan World Trade Organization tentang Hak Kekayaan Intelektual
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek
UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis