## KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH PADA UNIT PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA PARIAMAN

## PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENT APPARATUS ON HEALTH CARE UNIT IN PARIAMAN CITY
Imam Radianto Anwar Setia Putra
Pusat Peelitian Dan Pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Otonomi Daerah Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat Tlp. +62 21 310 1953 Hp. +62813 61959 598 e-mail: imamradianto@gmail.com Diterima: 4 Januari 2012, Direvisi: 15 Februari 2012, Disetujui: 27 Februari 2012

## Abstrak
Pelayanan  kepada  masyarakat  merupakan  salah  satu  tujuan  penyelenggaraan  desentralisasi.  Aparatur yang  acuh  tak  acuh  dalam  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  waktu  pelayanan  yang  tidak jelas  menjadi  bagian  dari  permasalahan  pemberian  pelayanan.  Studi  ini  melihat  kinerja  aparatur pemerintah daerah pada unit pelayanan kesehatan di Kota Pariaman. Penelitian ini mengunakan metode deskripif  dengan  pengukuran  kinerja  berdasarkan  hasil  akhir  dan  perilaku.  Tuntutan  debirokrasi  dan peningkatan  keahlian  aparatur  dalam  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  melalui  pemanfaatan teknologi akan mempercepat perubahan  penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih baik.
Kata Kunci : Kinerja aparatur, penyelenggaraan pelayanan

## Abstract
Public  services  is  one  of  the  goal  of  decentralization.  Apparatus  which  is  indifferent  in  providing services  to  the  community  and  the  service  time  that  is  not  obviously  a part  of  the  problem  of  service delivery. The study looked at the performance of local government officials in health care units in  the Pariaman city. This study uses a method description with performance measurement based on outcomes and behavior. de bureaucracy demands and increasing expertise in the provision of personnel services to the community through the use of technology will accelerate the implementation of service changes for the better.
Keywords: Performance of apparatus, service implementation

## PENDAHULUAN
Keluhan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh  pemerintah  daerah  seringkali  terbaca  di  media masa.  Keluahan  tersebut  ditujukan  terutama  kepada aparatur yang bertanggung jawab mengelola pelayanan.  Di  sisi  lain  rentang  pelayanan  yang panjang,  kualitas  pelayanan  yang  seadanya,  dan biaya  yang  mahal  memperburuk  kondisi  pelayanan pemerintah daerah. Kapasitas aparatur dan organisasi menjadi  sorotan  yang  harus  dibenahi  agar  dapat menghasilkan  penyelenggaraan  pelayanan  yang efektif, efisien dan ekonomis.
Penghargaan  serta  hukuman  yang  belum berjalan  secara  maksimal  mem-bangun  celah  serta kebiasaan para aparatur untuk melakukan tindakan di luar  prosedur  yang  ada.  Profesionalitas  aparatur dalam  unit  kerja  pelayanan  diperlakukan  dan  begitu juga  dengan  aparatur  yang  bekerja  dijajaran struktural.  Kinerja  pelayanan  pada  masyarakat seharusnya disesuaikan dengan prosedur dan sumpah menjadi  pegawai  negeri  sipil  (PNS),  sehingga  tidak ada  lagi  embel-embel  uang  pelicin.  Hal  ini menunjukkan tidak adanya komitmen moral aparatur dan  kurangnya  profesionalisme  aparatur  setiap menjalankan tugas dalam melayani masyarakat.
Rendahnya  profesionalisme  aparatur  pada unit pelayanan seringkali ditunjukkan dalam  sebuah kasus, apabila penguna jasa menginginkan pelayanan cepat  dan  orang  penting,  etah itu  saudara atau  yang mereka kenal, maka pimpinan yang akan menanganinya.  Ironisnya  apabila  pengguna  jasa  itu orang  biasa,  maka  pelayanan  yang  diberikan cenderung berbeda.
Penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih dihadapkan pada  sistem  pemerintahan  yang  belum  efektif  dan efisien  serta  kualitas  sumberdaya  manusia  aparatur yang  belum  memadai.  Dukungan  manajemen  dalam penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  dan  SDM aparatur sebagai mesin dalam menjalankan organisasi  selalu  menjadi  sorotan  utama  dalam melaksanakan  pelayanan  di  daerah.  Lemahnya kemam-puan,  wawasan,  perilaku,  dan mindset yang dimiliki  oleh  aparatur  membawa  dampak  pada kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Selama  ini,  salah  satu  faktor  internal  yang menganggu  lingkungan  unit  pelayanan  di  daerah adalah  pola  pikir.  Pola  pikir  birokrasi  dan aparaturnya  lebih  mengedepankan  prosedur  sebagai alat  untuk  fungsi  kontrol  yang  merupakan  alat kekuasaan  warisan  kolonial  Belanda  (Dwiyanto,
2010).  Belum terbentuknya mindset sebagai  pelayan bagi masyarakatnya, mulai dari tataran pimpinan/kepala  unit  kerja    hingga  para  aparatur pelaksana teknis pada  unit pelayanan.
Berdasarkan  uraian  masalah  dimulai,  maka dapat  diidentifikasikan  hal-hal  sebagai  berikut: kurangnya  profesionalisme  aparatur,  ketidakpastian waktu dan biaya, kurangnya komitmen moral aparat, rendahnya  disiplin  aparatur,  budaya  dilayani  bukan melayani,  dan  kurangnya  koordinasi  yang  baik  di dalam  lingkungan  unit  kerja  pelayanan  di  daerah merupakan  permasalahan  yang  tidak  kunjung  usai dalam  implementasi  kinerja  aparatur  pelayanan  di daerah.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, permasalahan dititikberatkan pada kinerja aparatur di unit  kerja  pelayanan.  Pertanyaan  utama  adalah bagaimana  kinerja  aparatur  pada  unit  pelayanan  di daerah?  Tentunya  aparatur  yang  dimaksud  dalam penelitian ini adalah PNS  yang bekerja di unit kerja pelayanan kesehatan Kota Pariaman.
Definisi  kinerja  menurut  Mangkunegera (2001),  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang aparatur dalam melaksanakan  tugas  yang  diberikan  kepadanya. Penilai  tersebut  berdasarkan  jumlah  pekerjaan  yang dilaksanakan atau fungsi-fungsi yang melekat dalam unit  kerja  serta  hasil  yang  dicapai  sehingga  dapat dimanfaatkan  oleh  para  penggunanya  ( user). Selanjutnya,  menurut  Gomes.  F,  (1995)  dikatakan bahwa  performansi  pekerjaan  adalah  catatan  hasil atau  keluaran  ( outcomes )  yang  dihasilkan  dari  suatu fungsi  pekerjaan  tertentu  atau  kegiatan  tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Ringkasan yang dikeluarkan  dengan  menilai  fungsi  yang  dilakukan dalam memlakukan pekerjaan sehingga memberikan masukan  dalam  memngabil  serta  mencari  solusi untuk  peningkatan  dan  hasil  yang  hendak  dicapai untuk  memenuhi  tujuan  organisasi.  Dalam  hal  ini pegawai  negeri  sipil  (PNS)  juga  memiliki  bentuk- bentuk  penilaian  yang  sesuai  dengan  tugas  pokok dan fungsi masing-masing yang terdapat pada setiap unit  kerjanya.  Aparatur  pelayanan  dalam  penelitian ini  adalah  (PNS)  yang  dijadikan  pelaksana  tugas dalam  rangka  memenuhi  tuntutan  pelayanan  kepada masyarakat secara langsung. Penilaian terhadap PNS dituangkan  dalam  daftar  penilaian  pelaksanaan pekerjaan  (DP-3),  yakni  suatu  daftar  yang  memuat hasil  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan  seorang  PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh pejabat  penilai  yang  memiliki  tujuan  untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS dengan mengunakan beberapa  unsur  dalam  menilai.  Penilaian  tersebut dilakukan kepada PNS yang bekerja di seluruh unit- unit kerja penyelenggaraan pemerintah.
Banyak aspek memengaruhi kinerja seseorang.  Lingkungan  organisasi,  motivasi  kerja, gaya  kepemimpinan,  perilaku,  sikap  dan  tindakan rekan  sejawat  menjadi  faktor  penentu  kinerja individu. Dalam konteks kinerja ini unit pelayanan di
daerah  mengacu  pada  Prinsip  Pelayanan  Publik sesuai dengan Kep.
Menpan No: 63/KEP/M.PAN/7/2003  tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik.  Pada  umumnya merefleksikan  budaya  birokrasi  dengan  hirarki jabatan  struktural  birokrasi  di  Indonesia.  Padahal, unit  pelayanan  membutuhkan  struktur  organisasi yang  mampu  memberikan  pelayanan  cepat  dan memuaskan  kepada  masyarakatnya  sesuai  dengan apa  yang  diharapkan.  Boyne  dan  Walker  (2005) menyatakan  bahwa  kinerja  organisasi  sektor  publik umumnya terfokus pada hambatan dan stimulus yang berasal  dari  faktor-faktor  eksternal,  seperti  aturan hukum dan ketidakpastian lingkungan.
Pada  umumnya  aparatur  pelayanan  belum profesional,  dan  menciptakan  biaya  tinggi  dalam mendapatkan  pelayanan  yang  dirasakan  oleh kebanyakan  masyarakat  dan  menjadikan  tuntunan masyarakat untuk mendorong penyelenggaran pelayanan,  yaitu  pemerintah  daerah  untuk  kembali kepada  misi  dan  visinya  sebagaimana  dibentuknya daerah.  Dibutuhkan  seorang  pelayan  yang  baik dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  merupakan  pengguna  layanan,  yang  mampu memberikan  kualitas  pelayanan  yang  baik.  (Kep Menpan nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003).
Terdapat  beberapa  kriteria  jenis  pelayanan yang  dapat  dikategorikan  sebagai  pelayanan  publik (Dwiyanto,  2010).    Kriteria  pertama,  yang  biasa digunakan  adalah  sifat  dari  barang  dan  jasa  itu sendiri  dan  kriteria  kedua  yang  dapat  digunakan untuk  pelayanan.  Tidak  kalah  pentingnya  kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur di daerah juga  dapat  dilihat  dari  produk  yang  dihasilkan  dari kegiatan tersebut. Terdapat 5 (lima) dimensi (Kotler, 1991)  dengan  dirancang  untuk  mengukur  kualitas pelayanan  yang  didasarkan  pada  perbedaan  antara nilai  harapan  dengan  nilai  kinerja  yang  dirasakan oleh konsumen, yaitu: 1) Responsive (daya tanggap/ kesigapan)  adalah  suatu  respon/kesigapan  pegawai dalam  membantu  konsumen  dan  memberikan pelayanan  yang  cepat  dan  tanggap;  2) Reliability (keandalan) adalah suatu kemampuan untuk memberikan  jasa  yang  dijanjikan  dengan akurat dan terpercaya; 3) Assurance (jaminan) adalah kemampuan  pegawai  atas  pengetahuan  terhadap produk  secara  tepat,  kualitas,  keramahtamahan, perkataan  atau  kesopanan  dalam  memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi  dan  ke-mampuan  dalam  menanamkan kepercayaan konsumen/pelanggan terhadap perusahaan; 4) Emphaty (perhatian) adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian  yang  bersifat  individual  atau  pribadi kepada  para  pelanggan/konsumen;  dan  5) Tangibles (kemampuan  fisik)  adalah  suatu  bentuk  penampilan fisik, peralatan personal, media komunikasi, dan hal- hal yang lainnya yang bersifat fisik.
Selanjutnya kinerja aparatur juga dapat diukur berdasarkan  perilaku  lebih  menekankan  pada  cara
atau  sarana  ( means )  dalam  mencapai  tujuan  dan bukan  pada  pencapaian  hasil  akhir.  Pengukuran berdasarkan  perilaku  umumnya  bersifat  subjektif dimana  diasumsikan  pegawai  dapat  menguraikan dengan  tepat  kinerja  yang  efektif  untuk  dirinya sendiri  maupun  untuk  rekan  kerjanya  serta pengukuran kinerja berdasarkan perilaku memungkinkan pengungkapan aspek-aspek pekerjaan  yang  lebih  luas  sehingga  diperoleh gambaran  kinerja  yang  komprehensif  (Faustion Gomes, 1995). Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui  keberhasilan  atau  ketidak  berhasilan seorang  PNS,  dan  untuk  mengetahui  kekurangan- kekurangan  dan  kelebihan-kelebihan  yang  dimiliki oleh  PNS  yang  bersangkutan  dalam  melaksana-kan tugasnya.  Hasil  penilaian  kinerja  digunakan  sebagai bahan  pertimbangan  dalam  pembinaan  PNS,  antara lain  pengangkatan,  kenaikan  pangkat,  pengangkatan dalam  jabatan,  pendidikan  dan  pelatihan,  serta pemberian penghargaan.
Gomes,  F.  (1995)  lebih  lanjut  menjelaskan terdapat  2  (dua)  kriteria  pengukuran  performansi atau  kinerja  karyawan,  yaitu  1)  pengukuran berdaarkan  hasil  akhir  ( result-based  performance evaluation ); dan 2) pengukuran berdasarkan perilaku ( behaviour-based performance evaluation ). Pengukuran  berdasarkan  hasil  akhir,  mengukur kinerja  berdasarkan  pencapaian  tujuan  organisasi atau mengukur hasil-hasil akhir saja.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menitikberatkan  pada  kinerja aparatur  pemerintah  daerah  yang  berkarya  di  unit pelayanan kesehatan daerah. Penelitian ini menggunakan  metode  deskriptif  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian  dengan  memilih locus Kota Pariaman.  Unit  analisis  dalam  studi ini  adalah  pusat kesehatan  masyarakat  (puskesmas)  di  7  (tujuh) kecamatan  dengan  metode proposive  sampling . Memerhatikan  keterbatasan  yang  dimiliki,  maka dalam  penelitian  ini  ditentukan  hanya  3  (tiga) puskesmas yang terdapat di Kota Pariaman.
Dalam  mengukur  kinerja  aparatur  pada  unit kerja  pelayanan  kesehatan  diihat  melalui  kedua kriteria  performansi  kinerja,  yaitu:  1)  Pengukuran berdasarkan  hasil  akhir  ( result-based  performance evaluation ) yang dilihat dari dimensi pelayanan; dan 2)  Pengukuran  berdasarkan  perilaku  ( behaviour- based performance evaluation ) dilihat dari instrumen prilaku kinerja.
Jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara  mendalam  terhadap  5  (lima)  informan per  puskesmas.  Data  Sekunder  diperoleh  dari berbagai  literatur,  laporan  dinas,  dokumen,  serta hasil penelitian yang terkait atau sejenis.
Gambaran Lokasi Penelitian
Kota  Pariaman    merupakan  daerah  otonom hasil  pemekaran  dari  Kabupaten  Padang  Pariaman. Dibentuk  berdasarkan  Undang-undang  Nomor.  12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi  Sumatera  Barat.  Secara  geografis  Kota Pariaman    terletak  di  pantai  Barat  pulau  Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.  Kota  Pariaman    pada  sisi  Utara,  Selatan, dan  Timur  berbatasan  langsung  dengan  Kabupaten Padang  Pariaman  dan  di  sebelah  Barat  berbatasan dengan Samudera Indonesia.
Jumlah penduduk Kota Pariaman  pada tahun 2009 sebanyak 78.802 jiwa, yang terdiri dari 38.724 jiwa  laki-laki  dan  40.078  jiwa  perempuan. Kepadatan penduduk pada tahun 2009 adalah sebesar 1.083  jiwa  per    Km 2 .  Kecamatan  Pariaman  Tengah adalah  kecamatan  dengan  kepadatan  penduduk tertinggi,  yakni  sebanyak  1.874,74    jiwa  per  Km 2 . Puskesmas  di  Kota  Pariaman    sebanyak  4  buah  dan meningkat  menjadi  6  buah  pada  tahun  2008, sedangkan  jumlah  puskesmas  perawatan  sebanyak  1 (satu)  buah.  Puskesmas  menganut  konsep  wilayah dan  diharapkan  dapat  melayani  sasaran  penduduk rata-rata  30.000  penduduk.  Artinya  1  (satu) puskesmas  di  Kota  Pariaman  rata-rata  melayani sebanyak  20.288  jiwa.  Puskesmas  pembantu  pada tahun  2007  berjumlah  9  buah.  Rasio  Puskesmas terhadap puskesmas pada tahun 2007 rata-rata 2.2:1. Artinya setiap puskesmas didukung oleh 2 sampai 3 Puskesmas  Pembantu  dalam  memberikan  pelayanan Kesehatan  kepada  masyarakat,  selain  itu  dalam menjalankan  tugas  operasionalnya  didukung  oleh puskesmas keliling sejumlah 14 (empat belas) buah.
Ketersediaan  tenaga  kesehatan  di  Kota Pariaman  sebesar 280 orang, tersebar di Puskesmas sebanyak  211  orang  dan  Dinas  Kesehatan  Kota Pariaman    69  orang.  Dari  data  yang  ada  nampak bahwa  SDM  kesehatan  didominasi  oleh  perawat bidan yang jumlahnya mencapai 155 orang, medis 22 orang,  farmasi  23  orang,  gizi  9  orang, teknisi  medis 15  orang,  sanitasi  12  orang,  dan  kesehatan masyarakat  23  orang.  dalam  melayani  kesehatan seluruh  penduduk  Kota  Pariaman  pada  tahun  2009 memiliki 21 orang dokter umum, 9 orang dokter gigi, 43  orang  sarjana  kesehatan  masyarakat,  48  orang sarjana farmasi, dan 6 orang sarjana kesehatan.
Pada  tahun  2009  terjadi  kenaikan  jumlah kunjungan  pada  Puskesmas  Pariaman,  yaitu  37.917 hanya  sebesar  2009,  sedangkan  pada  tahun  2008 adalah  28.686.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kepercayaan masyarakat untuk berobat ke Puskesmas telah  meningkat  sejalan  dengan  telah  meningkatnya kesadaran  masyarakat  untuk  menjaga  kesehatannya dengan berobat ke Puskesmas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan di Unit Kesehatan Perilaku aparatur kesehatan dalam
memberikan  pelayanan  agar  lebih  dekat  dengan
masyarakat dilakukan dengan cara melihat intensitas kedatangan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan dengan lokasi yang mudah dijangkau, memadai,  tempat  sehingga  rasa  nyaman  dapat diterima  pengguna  pelayanan.  Hasil  observasi dibeberapa  puskesmas  pengguna  pelayanan  sudah sangat banyak dan terlihat masih harus menyediakan tempat  yang  memadai  untuk  mendukung  pekerjaan dalam pemberian pelayanan.
Kemampuan yang dimiliki oleh aparatur yang ada  di  beberapa  puskesmas  dalam  berkomunikasi dan  penampilan  yang  baik  masih  dirasakan  sangat rendah,  penyampaian  serta  pemberian  penjelasan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan  pelayanan.  Sikap  aparatur  dalam memberikan pelayanan terkadang tidak memerdulikan  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat sebagai  pengguna  layanan.  Sikap  aparatur  menjadi perhatian  dalam  pemberian  pelayanan,  setidaknya ada  acuan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.
Selain sikap dari aparatur juga memerhatikan perkembangan  teknologi  ada  pada  masa  ini,  perlu pemanfaatan  teknologi  yang  dalam  mendukung pelayanan  kesehatan  di  beberapa  unit  Puskesmas Kota Pariaman. Belum seluruhnya menggunakan dan memanfaatkan teknologi  yang ada. Pelayanan masih bersifat  konvesional  dan  masih  sangat  sederhana dengan  melihat  pemahaman  masyarakat.  Dirasakan sementara  ini    penggunaan  teknologi  berimplikasi pada biaya  yang cukup tinggi sehingga dirasa masih kurang tepat untuk saat ini.
Perasaan  nyaman  juga  dirasakan  masyarakat ketika  puskesmas  dapat  mudah  diakses  dari  tempat tinggal  dan  tersedianya  fasilitas  sarana  transportasi. Pada  Kota  Pariaman  jangkauan  unit  pelayanan kesehatan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  relatif mudah  dijangkau  dan  ditemui,  melihat  posisi  dan letak  puskesmas  pada  daerah-daerah  yang  mudah dijangkau  dan  diakses  oleh  masyarakat  baik  dari seluruh pelosok Kota Pariaman.
Selain  aksesbilitas,  dukungan  kelengkapan sarana  dan  prasarana  kesehatan  untuk  pemeriksaan kesehatan  bagi  masyarakat  di  unit  pelayanan kesehatan  cukup  memadai.  Sayangnya,  tidak  diikuti penyediaan  sarana  pendukung  dan  penunjang lainnya, seperti ruang tunggu dan tempat parkir yang dapat  menambah  rasa  nyaman  dalam  pemberian pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Ruang pelayanan mudah ditemui pengguna pelayanan yang berkunjung  dan  memanfaatkan  pelayanan  yang disediakan oleh beberapa puskesmas yang disediakan pemerintah Kota Pariaman.
Dukungan  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  unit  pelayanan kesehatan  dalam  memberikan  informasi  kepada penggua  pelayanan  sudah memiliki  papan  informasi yang  membantu  menjelaskan  kepada  masyarakat dalam  mendapatkan  dan  menerima  pelayanan  yang akan  diberikan  kepada  masyarakat.  Terdapat  juga
perbedaan  pemberian pelayanan  juga dirasakan  oleh masyarakat,  dengan  melihat  perbedaan  tersebut antara  masyarakat  yang  memiliki  kemampuan menegah  ke  atas  dengan  masyarakat  menegah  ke bawah,  dapat  tidak  terjadi  apabila  aparatur  tersebut memiliki  komitmen  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Tidak  kalah  pentingnya,  dalam  pemberian pelayanan  dibutuhkan  keandalan,  ketepatan  waktu dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, sehingga  mendorong  masyarakat  untuk  tetap  datang mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  masksimal oleh aparatur pelayanan di unit pelayanan kesehatan. Dengan adanya kejelasan baik waktu dan biaya yang ditetapkan  guna  mendapatkan  pelayanan  kesehatan dengan  didukung  papan  informasi  menghasilkan kejelasan  pelayanan  serta  tarif  yang  sudah  tertera langsung  sehingga  dapat  memberikan  kepastian dalam  mendapatkan  pelayanan  kepada  masyarakat pengguna layanan.
Kedisipilinan aparatur fungsional yang merupakan tulang punggung pelaksana pelayanan di setiap  unit  pelayanan,  kehadiran  dokter  ataupun fungsional lainnya dalam menyelenggarakan pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  sangat dirasakan  oleh  masyarakat  pengguna  pelayanan  di unit pelayanan kesehatan dalam menerima pelayanan.  Ketepatan  waktu  dalam  pemberian pelayanan  masih  sangat  rendah  dan  hal  itu  benar- benar  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  pengguna pelayanan.
Lingkungan  pada  unit  pelayanan  harus dibangun  secara  bersama-sama  dalam  mencapai tujuan  pemberian  pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat,  lingkungan  organisasi  unit  pelayanan kesehatan  memiliki  orientasi  yang  jelas  dalam pemenuhan pelayanan, terkadang kepentingan individu  menjadi  penghalang  pemberian  pelayanan, dimana  ada  alasan  yang  sangat  klasik  yang  sering diungkapkan  dalam  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat.
Komitmen  aparatur  pelayanan  baik  tenaga administrasi  dan  fungsional  menitikberatkan  kepada pemberian pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Adanya peraturan yang memberikan izin kepada  tenaga  fungsional  medis  yang  dapat memberikan pelayanan secara pribadi atau individual dan  mandiri  menjadikan  pelayanan  yang  di  berikan pada  unit  pelayanan  kesehatan  tidak  maksimal  dan terkesan  setengah  hati,  pada  akhirnya  masyarakat sebagai  pengguna  menjadi  korban  dalam  menerima pelayanan yang kurang baik.
Kemampuan  aparatur  dalam  memberikan pelayanan  yang  cepat  dan  tepat  masih  jauh  dari harapan,  jika  ditanyakan  kepada  dinas  kesehatan tentang Standard  Operating  Procedure (SOP) pelayanan  puskesmas  sudah  ditetapkan  dan  dimiliki setiap  unit  pelayanan  sayang  belum  dirasakan  oleh masyarakat  secara  utuh  dan  menyeluruh.  Sehingga perlunya  ada  evaluasi  terkait  SOP  terebut  dan
pelaksanaan kerja yang dilakukan guna memberikan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat.  Pelayanan juga memastikan pengguna atau konsumen mendapatkan jaminan atas kepastian pelayanan yang diberikan, dengan melihat kompetensi apratur dalam memberikan pelayanan pada unit pelayanan kesehatan.  diharapkan  yang  menjadi  harapan masyarakat  dalam  menggunakan  pelayanan  tersebut dapat dipenuhi secara baik.
Kompetensi  yang  meliputi  kemampuan, prilaku  dan  pengetahuan  masih  sangat  rendah diterapkan  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat. Kompetensi yang ada tersebut belum menjadi acuan dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, membuat  jaminan  terhadap  pemberian  pelayanan kesehatan yang baik di unit pelayanan tesebut masih rendah.  Prilaku  inovatif  tidak  begitu  terlihat  dalam pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat, pelayanan  kesehatan  memilik  tahapan-tahapan  yang jelas  sehingga  waktu  pun  sudah  dapat  dihitung. Pekerjaan tidak memberikan ruang dalam memberikan kreatifitas pemberian pelayanan kepada masyarakat  di  daerah  untuk  itu  perlu  kerja  yang cekatan  dan  teliti  dalam  menjadikan  pekerjaan  itu bisa menjadi lebih efisiena dan efektif sehingga bisa mendukung  dan  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada  masyarakat.  Memang  masih  terdapat beberapa kendala dalam mendukung pelayanan yang terdapat  di  kota  Pariaman,  tempat  yang  belum representatif  dan  nyaman  yang  digunakan  dalam pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat,  dimana masih  terdapat  beberapa  ruang  dan  kondisi  unit pelayanan  kesehatan  yang  masih  perlu  penambahan sehingga nantinya  mendukung  pemberian  pelayanan kepada masyarakat.
Komunikasi  sangat  terbuka  di  dalam  unit pelayanan kesehatan pada Kota Pariaman. Kesempatan  dan  peluang  yang  sebesar-besarnya dalam  membentuk  iklim  organisasi  mendorong keterbukaan  antara  masing-masing  aparatur  yang melaksanakan  tugas  pada  unit  pelayanan  kesehatan. Kesempatan  untuk  dapat  memperoleh  pelayanan yang  baik  juga  dilakukan  melalui  penyampaian keluahan  kepada  Bapak  Walikota  melalui  SMS ( short  massages  services) dalam  menyampaikan keluhan  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  oleh aparatur  pelaksana  kesehatan  pada  unit  pelayanan kesehatan  kepada  pengguna  pelayanan.  Terkadang pelaksanaan pekerjaan yang terjadi di unit pelayanan kesehatan  membuat  tidak  tampaknya  garis  pemisah antara  jenjang  struktural  serta  fungsional  aparatur pelayanan  kesehatan  tersebut.  Kondisi  ini  membuat pelayanan  di  unit  pelayanan  kesehatan  hanya sekedarnya saja, ego antara tenaga fungsional medis dan tenaga struktural membuat kepemimpinan di unit pelayanan  kesehatan  menjadi  lemah.  Kepala  unit pelayanan tidak memiliki kemampuan atau perangkat yang mendukung untuk menindak aparatur fungsional  yang  melakukan  kesalahan  dalam pemberian  pelayanan,  baik  itu  dokter  atau  bidan
yang menerima pelayanan di klinik sendiri pada jam- jam kerja Puskesmas dan berpontensial konflik antar aparatur  fungsional  dengan  pimpinan  pada  unit pelayanan kesehatan.
Pelayanan yang dilakukan pada unit pelayanan kesehatan juga tentunya memiliki pesaing- pesaing  dari  pihak  non  pemerintah.  Seringkali pemberian  pelayanan  yang  dilakukan  di  unit pelayanan kesehatan berlanjut kepada klinik independen  yang  dimiliki  oleh  aparatur  kesehatan yang  bekerja  di  unit  pelayanan  kesehatan  tersebut. Dalam  penelusuran,  seperti  sudah  dijelaskan  di  atas pada akhirnya pelayanan diselesaikan di klinik yang dimiliki oleh aparatur pelayanan. Padahal masyarakat  selalu  berobat  kepada  unit  pelayanan kesehatan  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah Kota.

## Penguatan Unit Kerja Pelayanan
Beberapa  unit  pelayanan  kesehatan  yang terdapat  di  Kota  Pariaman  masih  menjadi  sarana mendapatkan pelayanan kesehatan dibandingkan unit kesehatan  yang  dikelola  oleh  pihak non  pemerintah. Mengingat  kemapuan  masyarakat  dan  penduduk Kota  Pariaman,  ditemukan  hanya  sebagian  saja penduduk  yang  ingin  dan  mau  mendapatkan pelayanan  dari  unit  pelayanan  kesehatan  yang dikelola oleh pihak non pemerintah.
Beberapa  masyarakat  yang  mengunakan pelayanan  kesehatan  yang  dikelola  oleh  pihak  non pemerintah  menginginkan  pelayanan  yang  baik  dan ramah,  dengan  memenuhkan  keramahan  pelayanan yang  dilakukan  oleh  unit  pelayanan  kesehatan  yang dikelola oleh pemerintah, baik itu kemampuan sarana prasarana penunjang dalam pemberian pelayanan dan sikap  serta  perilaku  yang  diberikan  oleh  aparatur yang  profesional.  Sikap  dan  perilaku  aparatur  pada unit  pelayanan  kesehatan  yang  masih  rendah  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ditambah bentuk  pelayanan  yang  masih  bersifat  tradisional, masih tercipta dalam pelayanan di daerah mengingat perilaku  masyarakat  dan  penduduk  Kota  Pariaman yang  kuat  dan  tetap  mempertahankan  budaya  yang sudah turun-temurun.
Pengenalan  teknologi  untuk  meningkatkan daya  saing  dan  pengelolaan  birokrasi  yang  benar dalam  pembarian  pelayanan  kesehatan  menjadi perhatian  dalam  menghadapi  persaingan  bisnis  dari swasta.  Agar  dapat  diperhatikan  mulai  dari pelaksanaan  pemberian  pelayanan  di  awal  hingga akhir  pemberian  pelayanan  menjadi  faktor  kunci untuk  dapat  bersaing  dan  memberikan  pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Iklim  organisasi  yang  baik  diperlukan  guna menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ditemukan  adanya  konflik  kepentingan  antara aparatur  penyelenggaran.  Lemahnya  kemampuan birokrat dalam melakukan penilaian kinerja aparatur di  dalam  unit  pelayanan  kesehatan,  membuat
pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak maksimal.

## SIMPULAN
Pertama ,  kinerja  aparatur  pelayanan  di beberapa  Puskesmas  Kota  Pariaman  masih  perlu ditingkatkan  ssikap  dalam  memberi  pelayanan  dan wawasan  sehingga  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  memiliki  kompetensi  yang memumpuni.
Kedua ,  membangun  iklim  organisasi  yang kondusif  dalam  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat mendorong pimpinan unit kesehatan dan para aparatur untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Ketiga ,  memperkuat  organisasi  sebagai  unit kerja pelayana kesehatan dengan mengubah paradigma  aparatur  pelaksanan  menjadi  seorang pelayan,  pola  pikir,  dan  pola  pandang  dalam melakukan pekerjaan yang bersifat pelayanan.
Keempat ,  membangun  komunikasi  dalam organisasi yang harmonis, sehingga dalam pelaksanaan  pemberian  pelayanan  tercipta  sinergi antartenaga  fungsional  medis dengan tenaga  lainnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kelima , penggunaan teknologi untuk membantu  pemberian  pelayanan  perlu  menjadi perhatian  pemerintah  Kota  Pariaman  melalui, kepastian  pelayanan,  khususnya  dalam  penggunaan waktu dan biaya.
Keenam ,  asistensi  evaluasi  oleh  perangkat pemerintah daerah, khususnya dinas Kesehatan Kota Pariaman  secara  reguler,  sehingga  Puskesmas  dapat terkontrol  dengan  baik  dan  tentunya  diharapkan terjadi peningkatan kinerja dan kepuasan masyarakat dalam pemberian pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bono,  J.E.  &  T.A.  Judge  (2003).  “Self-concordance  at work: Toward Understanding The  Motivational Effects Of Transformational Leaders”, Academy of  Management  Journal ,  Vol.  46,  No.  5,  pp. 554-571.
Dwiyanto, Agus. (2010). Manajemen Pelayanan Publik:
Peduli,  Inklusif  dan  Kolaboratif.  Gajah  Mada University Press, Yogjakarta. Faustino  C.  Gomes.  (1995) Manajemen  Sumber  Daya Manusia . Andi Offset, Yogyakarta. Kotler,  Philip.  2005. Manajemen  Jasa. PT.  Indeks. Jakarta.
Sumber Internet: http://itjen-depdagri.go.id/index.php?pilih=news& mod=yes&aksi=lihat&id=23 .  (diakses,  14  Juni 2011)