Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 103-113| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6692.103-113

## URGENSI ASPEK EKONOMI DALAM PERSPEKTIF KELUARGA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

## Ismail Marzuki, Alvin Qudrata Assu Udi
Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid (UNUJA), Probolinggo, Indonesia E-mail: alvinqudrata16@gmail.com; ismailmazuki@gmail.com

## Abstrak
Dalam keluarga ada berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang sering dihadapi pasangan suami istri adalah kebutuhan ekonomi. Tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dapat memicu ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian, ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena ekonomi dapat mengantarkan keluarga pada tingkat kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Maka dari itu  mempersiapkan  keuangan  sebelum  memulai  sebuah  keluarga  merupakan  langkah  yang  baik,  agar kedepannya keluarga mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pentingnya Aspek Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang mempelajari  berbagai  buku, jurnal, majalah dan hasil  penelitian  terdahulu  untuk  mendapatkan  landasan  teori  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa kesejahteraan berkaitan erat dengan pendapatan. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi berarti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan  kecil  akan  berdampak  pada  kurangnya  kesejahteraan  keluarga.  Oleh  karena  itu,  ekonomi merupakan  variabel  sederhana  yang  menentukan  kesejahteraan,  baik  secara  individu  maupun  sebagai rumah tangga dalam mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.
Kata Kunci: Ekonomi, Keluarga, Sejahtera.

## Abstract
In  the  family  there  are  all  kinds  of  problems.  One  of  the  problems  that  married  couples  often  face  is economic needs. Not fulfilling family needs can trigger disharmony that can lead to divorce, the economy is an important thing that must be considered because the economy can lead families to a decent level of welfare and life. Therefore preparing financially before starting a family is a good step, so that in the future the family is able to meet the needs needed in the household. This study aims to determine the Importance of Economic Aspects in the Perspective of Islamic Law and Positive Law. This research uses the library method which studies various books, journals, magazines and the results of previous research in order to obtain a theoretical basis for this research. The results of this study indicate that welfare is closely related to income. Income that is greater than the level of consumption means that the family has a level of welfare, while for those who have a small income it will have an impact on the lack of family welfare. Therefore, the economy is a simple variable that determines welfare, both individually and as a household in achieving human welfare. Therefore, the economy can be used as an indicator of family welfare.
Keywords: Economy, Family, Prosperous.

## I. INTRODUCTION
Menikah merupakan salah satu sunnah Nabi SAW, beliau bersabda:
ينم سيلف يتنس نع بغر نمف ،يتنس حاكنلا ( ةشئاع ةياور نم هجام نبا هاور )
Menikah  adalah  sunnahku,  siapa  yang  tidak  menyukai  sunnahku  maka  dia  bukan kelompokku (HR. Ibnu Majah dari riwayat Sayyidah Aisyah) (HA Kumedi, 2021). Perkawinan
adalah  permulaan  hidup  bersama  dalam  suatu  ikatan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  sebagaimana  diamanatkan  dalam Pasal 1 Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “tujuan perkawinan juga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa”.  Dan  dalam  kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Bab  II  pasal  3,  “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( Jaya, 2021).
Ratna  Lukito  memandang  perkawinan  Islam  merupakan  perkawinan  yang  unik,  karena tidak  hanya  dipandang  sebagai  hubungan  kontraktual  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hukum Islam  memandang  perkawinan  sebagai  lembaga  yang  terdiri  dari  3  unsur:  hukum,  sosial  dan agama.  Dari  hukum;  Pernikahan  memang  sebuah  akad,  karena  tidak  bisa  dilakukan  tanpa persetujuan kedua belah pihak. Dari sisi sosial; bahwa pernikahan itu menghormati wanita karena wanita yang sudah menikah memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sebelum menikah. sedangkan  dari  segi  agama;  Perkawinan  merupakan  perjanjian  yang  sakral,  dan  tidak  dapat dilaksanakan  tanpa  keterlibatan  para  ahli  agama.  Lebih  dari  itu,  perkawinan  juga  merupakan bentukan masyarakat, karena dalam perkawinan manusia memiliki sarana untuk melanggengkan umat  manusia.  Karena  itulah  Islam  memandang  pernikahan  sebagai  institusi  yang  harus dipertahankan selamanya (Ali Wafa, 2018). Pernikahan harus ditopang oleh rukun yang kuat agar kehidupan rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah.
Memiliki keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap orang. Seperti dalam QS. Al-Rum: 21,  bahwa  Allah  telah  menciptakan  manusia  (istri)  agar  laki-laki  (suami)  merasa  tenteram, sehingga  melahirkan  buah  cinta  dan  kasih  sayang.  Dengan  demikian  berarti  manusia  sebagai khalifah  di  muka  bumi  harus  senantiasa  menjalankan  misi  dan  risalah  kenabian  Allah,  salah satunya adalah terciptanya keluarga yang bahagia dan tenteram (Ramlah, 2018).
Terwujudnya keluarga yang sejahtera merupakan  hal yang harus dipenuhi oleh manusia. Manusia dilahirkan dengan fitrah ketuhanan, menciptakan kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga merupakan salah satu bentuk ibadah dan bentuk pengabdian diri kepada Tuhan (Ramlah, 2018). Keluarga merupakan komponen terkecil dalam struktur masyarakat. Inti dari masyarakat ini  tentu  saja  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara individu maupun masyarakat, baik di  dunia  maupun  di  akhirat.  Kesejahteraan  masyarakat  akan  tercapai  dengan  terciptanya perkawinan  yang  sejahtera.  Karena  keluarga  merupakan  lembaga  terkecil  dalam  masyarakat sehingga  kesejahteraan  masyarakat  sangat  bergantung  pada  kesejahteraan  keluarga.  Demikian pula kesejahteraan individu sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.
Hakikatnya, pernikahan yang ideal itu berlangsung selamanya, bukan untuk jangka waktu tertentu.  Suami  istri  idealnya  hanya  dipisahkan  oleh  kematian.  Namun  tidak  semua  pasangan suami  istri  mampu  mempertahankan  pernikahannya,  kesalahpahaman  yang  tidak  terselesaikan berujung pada perselisihan yang menimbulkan rasa tidak nyaman dalam keluarga, yang berujung pada  perceraian.  Sehingga  menunjukkan,  bahwa  kehidupan  keluarga  tidak  selalu  berjalan harmonis.
Ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga  seringkali  dipicu  oleh  tidak  seimbangnya hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam teori keadilan (balance theory), bahwa dalam suatu hubungan diperlukan keseimbangan untuk menjaga suatu hubungan. Keseimbangan disini tidak hanya berupa perhatian, tetapi juga berupa materi, pengorbanan dan juga pembagian tugas dalam hubungan.  Jika  keseimbangan  tidak  terwujud,  maka  keutuhan  hubungan  bisa  terancam (Kabalmay, 2015).
Salah  satu  masalah  yang  sering  dihadapi  dalam  hubungan  suami  istri  adalah ketidakseimbangan  dari  sisi  finansial.  Ekonomi  merupakan  masalah  yang  dapat  menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, seperti perceraian (Handayani, 2013). Masalah ekonomi keluarga yang  hidup  dalam  kemiskinan  berasal  dari  kemalasan  individu  dan  semua  anggota  keluarga. Masalah ini dapat diatasi dengan kesadaran anggota keluarga, atau minimal kepala keluarga untuk dapat lebih berupaya dalam mencari nafkah untuk kehidupan yang lebih layak.
Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam aspek ekonomi  kehidupan  keluarga.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  ekonomi dengan perceraian dan aspek ekonomi keluarga dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  (Library  Research).  Studi literatur  adalah  studi  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  informasi  dan  data  dengan menggunakan bantuan berbagai bahan di perpustakaan seperti  dokumen, buku, majalah, jurnal, dll.  Studi  literatur  juga  mempelajari  berbagai  buku  referensi  dan  hasil  penelitian  sebelumnya untuk memperoleh suatu dasar teori untuk masalah yang akan dipelajari.

## III. RESULTS AND DISCUSSION

## 3.1 Hubungan Antara Ekonomi dan Perceraian
Perekonomian  merupakan  sumber  kehidupan  dan  juga  landasan  untuk  menopang kehidupan  keluarga  (Zelfa,  2018).  Dariyo  (2004)  menyatakan  bahwa  kesejahteraan  keluarga dimulai dari pondasi dasar untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga yang dapat dicapai melalui kondisi  yang  baik  (Raharjo  dkk.,  2015).  Ekonomi  merupakan  sesuatu  yang  sangat  dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Jika dibongkar lebih jauh, ekonomi bukanlah segalanya, namun jika pendapatan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, maka dapat memicu perselisihan atau menimbulkan kerusuhan yang berujung pada perceraian.
Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  terdapat  447.743  kasus  perceraian sepanjang tahun 2021. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 4 tahun sebelumnya, yakni 291.677 pada 2020, 493.002 pada 2019, 408.202 pada 2018, 374, 516 pada 2017. Ini laporan menunjukkan bahwa istri yang mengajukan cerai lebih banyak daripada suami, sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat dan 110.440 atau 24,66% terjadi karena talak cerai (Annur, 2022).
Dari kasus dalam 5 tahun terakhir, perceraian terbanyak terjadi pada tahun 2021 sebanyak 447.743  kasus.  113.343  kasus  diantaranya  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  (Dihni,  2022). Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kesejahteraan  ekonomi  keluarga  merupakan salah  satu  penopang  kelangsungan  rumah  tangga.  Kesejahteraan  ekonomi  dalam  suatu  rumah tangga dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan tidak lagi menjadi masalah jika rumah tangga memiliki ekonomi yang baik.
Kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kewajiban istri untuk dapat mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan rumah tangga, namun diantara mereka ada suami yang  tidak  bertanggung  jawab  atas  kebutuhan  keluarganya  dan  tidak  bekerja.  sulit  memenuhi kewajibannya,  dan  ada  juga  suami  yang  sebenarnya  bertanggung  jawab  dan  tetap  berusaha mencari nafkah, tetapi istrinya memiliki gaya hidup yang mewah sehingga menuntut nafkah yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya dan mengajukan gugatan cerai.
Perceraian  yang  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  dilatarbelakangi  oleh  tidak  adanya kesejahteraan  dalam  keluarga.  Kesejahteraan  keluarga  dapat  diwujudkan  dengan  sistem  yang baik, serta fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga (Hanum, 2017). Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhannya, dan disebut sebagai keluarga yang berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dalam aspek keluarga.
Dalam suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan erat dengan besarnya pendapatan yang dihasilkan dari bekerja dan dibelanjakan sebagai bentuk konsumsi untuk mencapai kesejahteraan. Pendapatan merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, melalui produksi barang dan jasa (Azzochrah dkk., 2019). Besar kecilnya  pendapatan  dapat  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  keluarga.  Nitisusastro mengatakan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan seseorang sudah dapat dikatakan sejahtera, karena  tingkat  kebutuhan  secara  tidak  langsung  sejalan  dengan  indikator  kesejahteraan (Azzochrah dkk., 2019).
Jika disimpulkan dari pengertian kesejahteraan yang menyatakan bahwa kesejahteraan erat kaitannya dengan pendapatan atau perekonomian yang stabil, maka perekonomian dalam sebuah
keluarga memang menjadi pilar utama dalam keberlangsungan sebuah keluarga dan pendidikan anak.  Penilaian  ini  memang  terdengar  materialistis,  tapi  itulah  kenyataannya  sekarang.  Sebuah keluarga  yang  ekonominya  berantakan  tidak  dapat  membawa  keluarganya  ke  tingkat kemakmuran yang diimpikannya, terpenuhinya kebutuhan dan harapannya akan kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi, yang merupakan dambaan semua keluarga.
Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan  kesejahteraan,  baik  secara  individu  maupun  rumah  tangga  dalam  mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, ekonomi dapat dijadikan sebagai indikator kesejahteraan keluarga.

## 3.2 Urgensi Ekonomi Perspektif Hukum Islam
Setiap suami istri tentunya menginginkan hubungan yang harmonis, tenteram dan sejahtera dalam  ikatan  mawaddah  warahmah  sehingga  dalam  rumah  tangganya  tercipta  baiti  jannati “rumahku surgaku”. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan baiti jannati adalah  terpenuhinya  pendapatan  keluarga  terutama  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  pokok (Muttaqin,  2020).  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  manusia  membutuhkan  materi  dalam mengarungi rumah tangga, yang juga akan mengantarkan manusia untuk selalu beribadah kepada- Nya baik melalui sedekah, infaq dan lainnya.
Hukum perkawinan sangat erat hubungannya dengan mukallaf (pelaku). Jika ia dianggap mampu lahir dan batin, maka hukumnya wajib. Jika dia blasteran dan tidak bisa lahir dan batin, maka  hukumnya  makruh.  Jika  ia  bermaksud  mencelakakan  orang  yang  dinikahinya,  maka hukumnya  haram,  sedangkan  hukum  awal  perkawinan  adalah  mubah  (Ridho,  2018).  Firman Allah dalam QS. An-nur ayat 33:
ِهِلْضَف  ْن ِم ُ َّاللَّ ُمُهَيِنْغُي ىَّتَح اًحاَكِن َنوُد ِجَي  َلَ َنيِذَّلا  ِفِفْعَتْسَيْل َو
ْنِإ ْمُهوُبِتاَكَف ْمُكُناَمْيَأ  ْتَكَلَم اَّم ِم  َباَتِكْلا َنوُغَتْبَي َنيِذَّلا َو
ْنِإ  ِءاَغِبْلا ىَلَع ْمُكِتاَيَتَف اوُه ِرْكُت لَ َو ْمُكاَتآ يِذَّلا ِ َّاللَّ ِلاَم  ْنِم ْمُهوُتآ َو ا ًرْيَخ ْمِهيِف ْمُتْمِلَع
َحْلا  َض َرَع اوُغَتْبَتِل اًنُّصَحَت َنْد َرَأ ِةاَي
ٌمي ِح َر  ٌروُفَغ َّنِهِها َرْكِإ ِدْعَب  ْنِم َ َّاللَّ َّنِإَف َّنُّه ِرْكُي  ْنَم َو اَيْنُّدلا.
“Dan  orang-orang  yang  tidak  mampu  untuk  menikah  hendaknya  menjaga  kesucian (dirinya),  agar  Allah  memampukan  mereka  dengan  karunia-Nya.  Dan  budak-budak  yang Anda miliki yang menginginkan perjanjian, Anda harus membuat perjanjian dengan mereka, jika  Anda tahu  ada kebaikan pada mereka, dan berikan kepada mereka  sebagian dari  harta Allah  yang  telah  Dia  berikan  kepada  Anda.  Dan  jangan  paksa  budak  perempuanmu melakukan  prostitusi,  sedangkan  mereka  sendiri  menginginkan  kesucian,  karena  ingin mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa”.
Jika dalam ayat di atas telah dinyatakan  adanya perintah, maka perintah  itu  hanya dapat dipahami sebagai perintah yang mengandung hukum jawaz, bukan sunnah dan tidak wajib, karena dengan alasan bahwa dalam azat perintah tersebut jelas mengandung suatu perintah. pilihan antara menikah  dan  mengambil  budak,  sedangkan  mengambil  budak  yang  sah  adalah  jawaz,  maka menikah sama dengan jawaz (Ridho, 2018). Jadi menurut ayat di atas, dasar hukum perkawinan adalah  mubah,  namun  hukum  perkawinan  dapat  berubah  tergantung  niat  mulatto  untuk  tujuan perkawinan, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan adalah sunnah.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hukum perkawinan tergantung pada orang yang akan melangsungkan perkawinan. Hukum makruh sejalan dengan tema penelitian ini yaitu seseorang yang  belum  mampu  maka  hukumnya  makruh.  Kemampuan  di  sini  mencakup  semua  aspek pernikahan, termasuk aspek finansial. Masalah keuangan bukanlah masalah klasik dan abu-abu yang  perlu  dipertanyakan  lagi  di  era  sekarang  ini.  Tersebarnya  bisnis  di  berbagai  bidang,  baik bisnis online maupun offline menjadi bukti bahwa keuangan adalah sebuah kebutuhan terutama saat  akan  memulai  sebuah  pernikahan.  Fakta  membuktikan  tingginya  angka  perceraian  di Indonesia,  salah  satunya  terjadi  karena  masalah  ekonomi.  Hal  ini  kemudian  menimbulkan pertanyaan  besar  apakah  secara  finansial  merupakan  suatu  keharusan  bagi  calon  mempelai, khususnya laki-laki sebelum menyempurnakan sunnah Nabi.
Menikahlah  ketika  Anda  layak  dan  memiliki  kemampuan  materi  dalam  berumah  tangga pernikahan (Fazny, 2018). Menurut Firman Allah dalam Al-Qur'an tentang kemampuan finansial QS. An-Nur 32-33:
ِم ُ َّاللَّ ُمِهِنْغُي َءا َرَقُف اوُنوُكَي  ْنِإ ْمُكِئاَمِإ َو ْمُكِداَبِع  ْنِم َني ِحِلاَّصلا َو ْمُكْنِم ىَماَيلأا اوُحِكْنَأ َو َع ٌعِسا َو ُ َّاللَّ َو ِهِلْضَف  ْن
( ٌميِل 32 ) َباَتِكْلا َنوُغَتْبَي َنيِذَّلا َو ِهِلْضَف  ْنِم ُ َّاللَّ ُمُهَيِنْغُي ىَّتَح اًحاَكِن َنوُد ِجَي  َلَ َنيِذَّلا  ِفِفْعَتْسَيْل َو ْمُتْمِلَع  ْنِإ ْمُهوُبِتاَكَف ْمُكُناَمْيَأ  ْتَكَلَم اَّم ِم َتآ يِذَّلا ِ َّاللَّ ِلاَم  ْن ِم ْمُهوُتآ َو ا ًرْيَخ ْمِهيِف
ْنَم َو اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا  َض َرَع اوُغَتْبَتِل اًنُّصَحَت َنْد َرَأ  ْنِإ  ِءاَغِبْلا ىَلَع ْمُكِتاَيَتَف اوُه ِرْكُت لَ َو ْمُكا ٌمي ِح َر  ٌروُفَغ َّنِهِها َرْكِإ ِدْعَب  ْنِم َ َّاللَّ َّنِإَف َّنُّه ِرْكُي “Nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba laki-lakimu dan hamba perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) dan Maha Mengetahui.  Dan  orang-orang  yang  tidak  mampu  menikah  hendaknya  menjaga  kesucian (dirinya), agar Allah memampukan mereka dengan Rahmat-Nya. Dan orang-orang yang tidak mampu  untuk  menikah  hendaknya  menjaga  kesucian  (dirinya),  sampai  Allah  memberikan kepada mereka kemampuan dengan karunia-Nya”.
Ayat  ini  mengacu  pada  orang  yang  tidak  mampu  menikah.  Allah  swt  memerintahkan untuk  menjaga  kesuciannya  seperti  mengalihkan  pikirannya  dengan  menyibukkan  diri  dan melakukan  sarau  Nabi,  yaitu  puasa.  Adapun  alasannya,  karena  mereka  miskin  (tidak  mampu menyiapkan mahar atau mencari nafkah), atau kemiskinan wali atau sayyid mereka atau karena keengganan mereka (wali atau sayyid) untuk menikahkan mereka. Oleh karena itu seseorang yang tidak mampu menikah secara materi harus mengikuti anjuran untuk menahan keinginan menikah termasuk  berpuasa  dengan  maksud  menjaga  kesuciannya  agar  dijauhkan  dari  zina  (Hidayah, 2021). Dalam sebuah hadits Nabi bersabda:
ْع ِطَتْسَي ْمَل  ْنَم َو ،ْج َّو َزَتَيْلَف َةَءاَبلا ُمُكْنِم َعاَطَتْسا  ِنَم ِباَبَّشلا  َرَشْعَم اَي ُهَل ُهَّنِإَف  ِم ْوَّصلاِب ِهْيَلَعَف ٌءاَجِو » يراخبلا حيحص
“Kepada pemuda, siapa yang mampu membiayai rumah tangga, hendaknya menikah. karena  menurunkan  pandangannya  dan  melindungi  kemaluannya.  Barangsiapa  yang  tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa dapat menghilangkan nafsunya” (HR. Al-Bukhari).
Tentang  kosa  kata  dalam  hadits  yang  sering  digunakan  Nabi  SAW  dalam  menjelaskan tentang  pemuda  adalah  syabab.  Syabab  ini  kemudian  dipahami  sebagai  individu  yang  belum berusia  30  tahun  namun  telah  mencapai  pubertas.  Aqil  baligh  sendiri  merupakan  masa  yang dialami oleh sebagian besar manusia pada usia 14 sampai 17 tahun. Tahapan manusia ada lima yaitu,  asy-shabiy  artinya  anak  kecil  yang  usianya  berkisar  antara  menyusu  sampai  1-2  tahun, kemudian ath-thifl artinya usia seperti anak TK, kemudian al-mumayyiz artinya anak yang sudah bisa membedakan keburukan. dan baik  keduanya dengan rentang usia yang sama dengan  anak SD,  maka  al-murahiq  artinya  anak  yang  sudah  memasuki  masa  pubertas  dan  rentang  usianya seperti anak SMP/SMA, terakhir asy-syabb dan al-fata yang artinya pemuda dan rentang usianya seperti  mahasiswa.  Kelima  tahapan  tersebut  dijelaskan  oleh  Mahmud  Yunus  dalam  bukunya, Tarbiyah  wa  ta'lim  (A’yun  &  Permana,  2022).  Merujuk  pada  hadits  di  atas,  dianjurkan  Nabi menikahkan  pemuda  yang  berusia  di  atas  18  tahun.  Sebelum  usia  tersebut  Nabi  tidak menganjurkan karena beliau belum pernah memanggil siapapun dari  golongan  Ash-shabiy dan Al-murahiq (A'yun & Permana, 2022).
Seseorang  yang  belum  mencapai  usia  syabab,  masih  dikategorikan  sebagai  anak  yang sedang  menuju  remaja,  ini  petunjuk  yang  disampaikan  dalam  hadits.  Dibutuhkan  kedewasaan dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan  untuk  menikah  pada  usia  dewasa,  karena  orang  dewasa  dapat  memahami pentingnya kesiapan dan kemampuan menghadapi pernikahan. Yang dimaksud dengan “mampu” disini  adalah  dapat  melakukan  hubungan  badan  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  dapat memberikan nafkah, karena nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.
Hal ini juga dilakukan oleh Nabi, dimana Nabi menikah pada saat Nabi saw benar-benar telah  dewasa,  yaitu  pada  usia  25  tahun.  Sebelum  menikah,  Nabi  sudah  bekerja  dan  memiliki ekonomi yang mapan, sehingga kebutuhan rumah tangga terpenuhi.  Ini merupakan isyarat  dari
Nabi agar kaumnya memiliki kemampuan yang cukup sebagai modal kesiapan untuk menjalani pernikahan. Pentingnya ekonomi dapat dirasakan ketika Anda memulai sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga kita tidak bisa menghindari suatu masalah. Salah satu contoh masalah dalam hal ekonomi, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang yang tidak memiliki iman yang kuat akan mudah terpengaruh dengan melakukan kemaksiatan. Misalnya, ada seorang suami yang mencuri  untuk  membiayai  istrinya  yang  melahirkan,  atau  seorang  ayah  yang  mencuri  untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya dan biaya makan sehari-hari. Benar apa yang dikatakan Nabi SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Na'im:
ا ًرْفُك َن ْوُكَي  ْنأ  ُرْقَفلا َداك
“Hampir  kemiskinan  membuat  seseorang  kufur”  (Ishom,  2018).  Apa  yang disampaikan  Rasulullah  tentu  mengandung  kebaikan  di  dalamnya.  Artinya,  dalam  hal  ini yang  dibicarakan  bukan  tentang  kemiskinan  yang  bisa  membuat  seseorang  masuk  lubang kekufuran, melainkan sebagai peringatan untuk selalu waspada, terutama bagi orang-orang yang ekonominya kurang”.
Untuk  itu  perlu  adanya  persiapan  keuangan  untuk  melangsungkan  perkawinan  demi kelangsungan  keluarga  yang  lebih  baik.  Pentingnya  memulai  keluarga  dengan  keuangan  yang stabil juga disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab Asybah wan Nadzair li Ibni Nujaim “Jangan terburu-buru menikah, kecuali kamu tahu bahwa kamu mampu bertanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan istri anda, carilah ilmu terlebih dahulu sampai terkumpul, kemudian kumpulkan harta dari jalan yang halal setelah itu menikahlah Imam Abu Hanifah juga berpesan agar memiliki kemampuan dalam hal keuangan untuk menunjang keharmonisan rumah tangga.
Dari  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  orang  yang  menikah  dianjurkan untuk  memiliki  kemampuan.  Kemampuan  lebih  mengutamakan  nafkah,  karena  nafkah merupakan kewajiban sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hakam bin Muawiyah Al-Qusyairy dari ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa dia bertanya kepada Rasulullah tentang hak seorang istri terhadap suaminya, kemudian Rasulullah memberikan jawaban bahwa di antara kewajiban suami untuk memenuhi hak istri adalah memberinya makan ketika suaminya makan, memberikan pakaiannya. ketika suami memakai pakaian. Nabi melarangnya memukul wajahnya, membuat namanya jelek dan tidak mengucilkannya kecuali ketika dia berada di dalam rumah.
Jadi, dalam memenuhi nafkah seorang suami harus memiliki penghasilan. Oleh karena itu, memiliki  pekerjaan/penghasilan  terlebih  dahulu  lebih  dianjurkan  dalam  pernikahan  untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Pemenuhan kebutuhan  rentan  memicu  pertengkaran,  sehingga  stabilitas  pranikah  lebih  mementingkan kesejahteraan keluarga dan juga mengurangi angka perceraian di Indonesia.

## 3.3 Urgensi Aspek Ekonomi Perspektif Hukum Positif
Persiapan kelanjutan keluarga yang dilakukan oleh kedua mempelai baik yang berkaitan dengan  ekonomi  maupun  tanggung  jawab  lainnya  merupakan  bagian  dari  faktor  yang  dapat mempengaruhi suatu perkawinan. Hal yang cukup penting baik dalam membangun masyarakat maupun  bagi  keluarga  itu  sendiri  adalah  ketahanan  keluarga.  Untuk  itu  diperlukan  kecermatan dan kecermatan dalam mengambil langkah-langkah agar kita dapat bertahan di tengah rendahnya nilai  rupiah  dan  situasi  sebaliknya  yaitu  melambungnya  harga-harga  barang  kebutuhan. Penghasilan  seringkali  menjadi  penyebab  perselisihan  antar  pasangan,  hal  ini  dikarenakan kebutuhan ekonomi setiap orang saat ini menuntut untuk bekerja maksimal, yang lebih rumit lagi adalah jika suami tidak bekerja. Penghasilan ada hubungannya dengan pekerjaan, ketika bekerja seseorang akan mendapatkan penghasilan yang kemudian akan digunakan untuk memenuhi apa yang  dibutuhkan  dalam  keluarga.  Tanggungan  dalam  keluarga  adalah  jumlah  keseluruhan individu dalam satu atap, baik saudara kandung maupun bukan (Purwanto & Taftazani, 2018).
Jumlah  tanggungan,  terutama  anak  yang  bertanggung  jawab  membesarkan  dan memberikan  perlindungan,  sesuai  dengan  Pasal  1  Ayat  12  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  “Hak  anak  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin, dilindungi  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  Negara”.  Dan
dalam pasal 9 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa “Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka  mengembangkan kepribadian dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Dalam pasal di atas disebutkan bahwa setiap orang tua wajib memberikan pelayanan kepada anaknya sesuai dengan kebutuhan anaknya.
Untuk memenuhi kebutuhan anak diperlukan penghasilan materi yang mumpuni. Menurut Sumuardi  dan  Hans  Dierter  pendapatan  adalah  semua  penerimaan  baik  berupa  uang  maupun barang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri. Jadi ada 2 macam pendapatan yaitu berupa uang yang berasal dari investasi, komisi, dan gaji atau upah yang diperoleh dari pekerjaan pokok. Sedangkan  pendapatan  yang  kedua  berupa  barang,  pendapatan  berupa  barang  yaitu  semua pendapatan yang sifatnya teratur dan biasa tetapi tidak selalu berupa balas jasa dan diterima dalam bentuk  barang  atau  jasa.  Misalnya  pembayaran  upah  atau  gaji  berupa  beras,  pengobatan, transportasi, perumahan dan rekreasi (Rusnani, 2013).
Pentingnya penghasilan perlu disadari oleh setiap kepala keluarga dalam mencari nafkah atau bagi catin (pengantin) yang akan menikah, mempunyai pekerjaan sebelum menikah karena penghasilan ini dapat menunjang kesejahteraan dalam keluarga. Pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi berarti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi yang memiliki pendapatan kecil akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga.
Selain  pendapatan,  kondisi  sosial  ekonomi  keluarga  dapat  dilihat  dari  jumlah  anggota keluarga.  Jumlah  anggota  dalam  suatu  keluarga  juga  berdampak  pada  kesejahteraan  keluarga. Semakin  banyak  jumlah  anggota  dalam  suatu  keluarga  maka  semakin  besar  tingkat kebutuhannya,  dan  apabila  pendapatan  yang  diberikan  tidak  mendukung  atau  mencukupi  akan berdampak pada kurangnya kesejahteraan keluarga karena tidak mencukupi kebutuhan keluarga.
Dalam  UU  no.  10  Tahun  1992  menyebutkan  bahwa  keluarga  sejahtera  adalah  keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, serasi, dan seimbang antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. (Purwanto & Taftazani, 2018). Keluarga  seimbang  adalah  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  rumah  tangga, hakikat  yang  dimaksud  keseimbangan  disini  bukanlah  kesamaan  bentuk  sesuatu  dan  sifatnya. Namun  yang  dimaksud  adalah  agar  antara  suami  istri  dapat  saling  memahami  dan  melengkapi demi terciptanya keluarga yang berkualitas
Kualitas keluarga dalam pasal 1 undang-undang no. 10 Tahun 1992 adalah kondisi keluarga yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kemandirian keluarga, serta mental spiritual  dan  nilai-nilai  agama  yang  menjadi  dasar  untuk  mencapai  keluarga  sejahtera. Kesejahteraan  adalah  tujuan  setiap  keluarga.  Menurut  Endang  Rostiana,  konsep  kesejahteraan tidak  lepas  dari  konsep  kemiskinan.  Keluarga  sejahtera  dapat  diartikan  sebagai  keluarga  yang tidak  miskin  di  Indonesia,  konsep  kemiskinan  dikembangkan  lebih  awal  daripada  konsep kesejahteraan.
Keluarga  sejahtera  menurut  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional (BKKBN), dikategorikan menjadi 5 tahapan dengan indikatornya masing-masing, yaitu:
a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)
Konsep  KPS  adalah  keluarga  yang  tidak  mampu  memenuhi  indikator  dasar  dalam keluarga atau salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera I.
b. Keluarga Sejahtera Tahap I
Konsep keluarga ini tidak dapat memenuhi salah satu dari delapan indikator keluarga sejahtera  I,  tetapi  dapat  memenuhi  enam  indikator  keluarga  sejahtera.  Enam  indikator keluarga sejahtera I:
1) Mayoritas setiap anggota keluarga makan dua kali sehari.
2) Setiap  anggota  keluarga  memiliki  pakaian  yang  berbeda  untuk  dipakai  di  rumah,  di tempat kerja dan saat bepergian.
3) Rumah yang ditempati memiliki dinding, lantai, dan atap yang layak.
4) Apabila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan.
5) Jika pasangan usia subur ingin ber-KB, pergi ke fasilitas pelayanan kontrasepsi.
6) Anak-anak usia 7-15 tahun memiliki kewajiban untuk bersekolah.
c. Tahapan Keluarga Sejahtera II
Keluarga  yang  mampu  memenuhi  enam  indikator  keluarga  sejahtera  I  dan  delapan indikator keluarga  sejahtera  II,  namun tidak  dapat memenuhi salah satu  indikator  keluarga sejahtera  III  atau  indikator  kebutuhan  pembangunan  keluarga.  Delapan  indikator  Keluarga Sejahtera II, yaitu:
1) Pada  umumnya  semua  anggota  keluarga  beribadah  menurut  agama  dan  kepercayaan masing-masing.
2) Minimal seminggu sekali semua anggota keluarga makan daging.
3) Semua anggota keluarga mendapatkan baju baru dalam satu tahun, minimal satu stel baju.
4) Luas lantai rumah minimal delapan meter persegi untuk setiap penghuni rumah
5) Tiga  anggota  keluarga  terakhir  dalam  keadaan  sehat  sehingga  dapat  menjalankan tugasnya masing-masing.
6) Ada satu atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan guna menambah penghasilan keuangan keluarga.
7) Anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun dapat membaca dan menulis bahasa Latin.
8) Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih yang menggunakan alat kontrasepsi atau obat-obatan
d. Tahapan Keluarga Sejahtera III
Keluarga Sejahtera Tahap III adalah keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga  sejahtera  I,  delapan  indikator  keluarga  sejahtera  II  dan  lima  indikator  keluarga sejahtera III. Namun, mereka tidak mampu memenuhi salah satu dari dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus atau indikator aktualisasi diri. Lima indikator Keluarga Sejahtera III, yaitu:
1) Keluarga berusaha untuk meningkatkan pengetahuan agamanya
2) Menabung sejumlah uang atau barang yang diperoleh dari pendapatan keluarga.
3) Kebiasaan  makan  bersama  dalam  keluarga  minimal  seminggu  sekali  digunakan  untuk saling berkomunikasi dalam keluarga.
4) Keluarga ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio, televisi atau internet.
e. Keluarga Sejahtera Tahap III plus
Keluarga  yang  mampu  memenuhi  seluruh  Keluarga  Sejahtera  I,  II,  III,  serta  dua indikator tambahan yaitu:
1) Keluarga secara teratur secara sukarela menyumbangkan materi untuk kegiatan sosial.
2) Adanya anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial, yayasan, atau lembaga kemasyarakatan
Maka dalam menilai kesejahteraan suatu keluarga, BKKBN mengklasifikasikan beberapa bagian dan pada bagian tersebut terdapat indikator, bagian pertama adalah keluarga pra sejahtera atau  masih  belum  berada  pada  tahap  sejahtera  dimana  keluarga  pada  tahap  ini  tidak  dapat memenuhi  salah  satu  dari  enam  indikator  yang  terdapat  pada  keluarga  sejahtera  pertama. Misalnya, jika tidak dapat memenuhi kebutuhan berobat ke rumah sakit karena kekurangan dana, maka  keluarga  ini  dapat  memenuhi  lima  indikator  lainnya  tetapi  tidak  dapat  memenuhi  salah satunya (Gischa, 2021).
Dari sebaran kesejahteraan keluarga di atas, terdapat 21 indikator, indikator yang menjadi tolok  ukur  dalam  pencapaian  kesejahteraan  keluarga.  Semakin  keluarga  memenuhi  indikator diatas maka kehidupan keluarga semakin sejahtera atau kesejahteraan keluarga meningkat.
Kesejahteraan  dalam  keluarga  sangat  penting  dan  menjadi  pondasi  bagi  setiap  individu (Dewi & Ginanjar, 2019). Seringkali kesejahteraan dikaitkan dengan kualitas hidup yang layak, kepuasan  dalam  hidup  dan  kebahagiaan.  Seorang  individu  yang  merasakan  kebahagiaan menunjukkan  kondisi  kesehatan  yang  baik,  kepuasan  hidup  yang  tinggi,  kepuasan  pernikahan, dan  kehidupan  yang  optimal  dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Bagi  anak,  kesejahteraan  dapat membawa pertumbuhan dan perkembangan yang baik bagi anak dan penyesuaian diri yang baik terhadap lingkungan, serta perkembangan kondisi mental yang sehat.
Sebaliknya, keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu dan fungsi keluarga. Rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga dapat  memberikan  dampak  negatif  bagi  anak  seperti  putus  sekolah,  anak  yang  putus  sekolah rawan  terbawa  pergaulan  bebas  dan  kurangnya  pendidikan  mengakibatkan  kurangnya pemahaman akan hal-hal yang dilarang seperti seperti mengkonsumsi alkohol, narkoba, terlibat dalam kejahatan yaitu tawuran, kurang empati, dan gagal menata masa depan (Dewi & Ginanjar, 2019).
Kesejahteraan yang rendah tidak hanya menimpa anak-anak, tetapi juga menimpa seluruh anggota  keluarga.  Keluarga  yang  tidak  sejahtera  atau  tidak  berkecukupan  akan  dengan  mudah melakukan hal-hal yang bersifat kriminal atau melawan hukum. Hidup dengan segala kekurangan akan  menimbulkan  banyak  masalah,  selain  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  juga  dapat menimbulkan  kejahatan  (Yayuk  Sugiarti,  2014).  Mereka  yang  hidup  dalam  kemiskinan  akan dipaksa  untuk  melakukan  kejahatan  yang  bertentangan  dengan  moralitas  kemanusiaan,  yang dapat merugikan masyarakat, perbuatan yang melanggar aturan hukum seperti dalam Pasal 362 KUHP  tentang  pencurian,  Pasal  365  perampokan,  Pasal  340  KUHP  tentang  pencurian.  KUHP dimana seseorang dipaksa untuk membunuh seseorang dengan imbalan gaji yang menggiurkan, atau bahkan seorang perempuan yang terjebak dalam ekonomi sulit akan dengan mudah menjual dirinya kepada orang lain yang melanggar pasal 296 KUHP (Yayuk Sugiarti, 2014).
Pelanggaran kejahatan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi yang rendah.  Keluarga  mempunyai  pengaruh  besar  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  dalam  pasal  1 angka  6  tentang  Pembangunan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga  UU  No.  52  Tahun 2009  yang  menjelaskan  bahwa  keluarga  merupakan  unit  terkecil  dalam  masyarakat  sehingga kesejahteraan keluarga mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat ( uu52). Membangun keluarga sejahtera juga merupakan tujuan dalam rumah tangga sejalan dengan Undang-undang No.  52  Tahun  2009  tentang  Pembangunan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga,  yaitu dalam  berkeluarga  bertujuan  untuk  mewujudkan  keluarga  yang  berkualitas  dan  hidup  dalam lingkungan yang sehat.
Menurut  Pasal  1  No.  10  UU  52  Tahun  2009  keluarga  berkualitas  adalah  keluarga  yang terbentuk dalam perkawinan yang sah yang bercirikan sehat, maju, mandiri, bertanggung jawab, rukun dan sejahtera. Dan pada artikel selanjutnya dijelaskan bahwa kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki ketahanan fisik dan materil mampu hidup mandiri dan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa  kesejahteraan diukur dari kemampuan suatu keluarga dalam memenuhi  kebutuhan rumah  tangga. Dalam memenuhi kebutuhan diambil dari pendapatan keuangan keluarga. Jadi kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh oleh suatu keluarga, semakin banyak pendapatan yang diperoleh maka semakin banyak pula  kebutuhan  yang  akan  terpenuhi.  Keluarga  dengan  tingkat  kesejahteraan  yang  tinggi  dapat memenuhi  semua  kebutuhan  keluarga  seperti  kebutuhan  pangan  dan  non  pangan,  sedangkan keluarga  dengan  tingkat  kesejahteraan  rendah  akan  kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarganya.
Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) keluarga berpenghasilan rendah akan membelanjakan 60-80% dari total pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya (badan, 2022). Jadi  pendapatan  lebih  banyak  dibelanjakan  untuk  kebutuhan  pokok  atau  makanan,  sedangkan keluarga dengan pendapatan tinggi lebih banyak dibelanjakan untuk kebutuhan bukan makanan. Dalam mengukur  kesejahteraan  keluarga, BPS menilai pendapatan  yaitu Rp 535.547,00 rupiah per kapita per bulan dengan komposisi untuk makanan Rp. 397.125,00 (74,15 persen) dan tidak termasuk kebutuhan pangan sebesar Rp. 138.422,00 (25,85 persen).
Pada September 2022 rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia terdiri dari 4,34 anggota rumah  tangga.  Dengan  demikian,  setiap  rumah  tangga  memiliki  pendapatan  minimal  Rp.  2. 324.274,00 per bulan, jika pendapatan rumah tangga dalam sebulan di bawah Rp. 2.324.274,00, maka dikategorikan sebagai keluarga miskin atau keluarga di bawah sejahtera (badan, 2022).
Sehingga ekonomi memberikan dukungan yang sangat kuat bagi kesejahteraan keluarga, hal  ini  memang  terlalu  materialistis  dalam  menilai  kesejahteraan,  namun  sesuai  dengan  realita
kehidupan  di  masa  sekarang,  orang  tua  menilai  seseorang  yang  memiliki  pekerjaan  atau penghasilan dianggap layak. berkeluarga karena dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

## IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 1. Kesimpulan
Dari uraian yang telah penulis uraikan, dapat disimpulkan bahwa : Ekonomi sangat penting dalam  membangun  rumah  tangga,  keluarga  dengan  ekonomi  yang  baik  dapat  memenuhi kebutuhan  yang  dibutuhkan,  mulai  dari  kebutuhan  pokok,  kesehatan,  pendidikan,  dll.  Dengan ekonomi  yang  baik  dapat  mengantarkan  keluarga  pada  tingkat  kesejahteraan.  Ketahanan  dan kesejahteraan  keluarga  adalah  kondisi  keluarga  yang  memiliki  keuletan  dan  ketangguhan  serta memiliki  kemampuan  fisik-materi  untuk  hidup  mandiri  dan  mengembangkan  keluarganya menuju  keluarga  yang  harmonis  dan  sejahtera.  Menurut  BKKBN  terdapat  21  indikator  yang terbagi dalam 5 tahapan untuk menilai tingkat kesejahteraan keluarga. Semakin banyak keluarga yang memenuhi indikator tersebut maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan keluarga. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan variabel sederhana yang menentukan kesejahteraan.

## 2. Rekomendasi
Terciptanya  keluarga  sejahtera  akan  berdampak  pada  lingkungan  sekitar,  karena kesejahteraan  keluarga  mengarah  pada  kehidupan  yang  layak  bagi  anggota  keluarganya. Sebaliknya  keluarga  dengan  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah  akan  menyebabkan  seseorang melakukan kejahatan atau tindakan kriminal  seperti mencuri, merampok, melakukan penipuan, dan lain-lain.

## REFERENCE
Ali Wafa, M. (2018). Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil . YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia).
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42999
Annur,  C.  M.  (2022). Kasus  Perceraian  Meningkat  53%,  Mayoritas  karena  Pertengkaran . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53- mayoritas-karena-pertengkaran
A’yun, V. Q., & Permana, D. (2022). Kajian Hadist tentang Urgensi Kemampuan dalam Menikah (Analisis Permasalahan Pernikahan Usia Dini di Indonesia) . 01 .
Azzochrah, N.  A., Wahab,  A., & Ridwan,  S. (2019). Telaah Hukum Ekonomi  Islam  Terhadap Pendapatan Istri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum , 17 (2), 223–244. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.777
badan,    pusat  statistik.  (2022).  Profil  Kemiskinan  di  Indonesia  September  2022. Presentase Penduduk Miskin september 2022 naik menjadi 9,57 persen . https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin- september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html
Dewi,  K.  S.,  &  Ginanjar,  A.  S.  (2019).  Peranan  Faktor  Faktor  Interaksional  dalam  Perspektif Teori  Sistem  Keluarga  terhadap  Kesejahteraan  Keluarga. Jurnal  Psikologi , 18 (2),  245. https://doi.org/10.14710/jp.18.2.245-263
Dihni,  V.  A.  (2022). Kasus  Perceraian  di  Indonesia  Masih  Marak,  Ini  Penyebabnya . https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia- masih-marak-ini- penyebabnya#:~:text=Adapun%20penyebab%20terbanyak%20perceraian%20sepanjang, alasan%20ekonomi%20sebanyak%20113.343%20kasus Fazny, B. Y. (t.t.). Upaya Konselor Sekolah Terhadap Pernikahan Anak dalam Perspektif Tugas Perkembangan Remaja . Gischa, S. (2021). Tahapan Keluarga Sejahtera dan Indikatornya .
https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/141551369/tahapan-keluarga-sejahtera- dan-indikatornya?page=2
HA Kumedi, J. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Arjasa Pratama.
Handayani, N. (2013). Cara sederhana Mengelola Keuangan Keluarga 11 , 6. Hanum,  S.  L.  (2017). Peran  Ibu  Rumah  Tangga dalam  Membangun  Kesejahteraan  Keluarga . 1 (2), 14.
Hidayah,  N.  (2021).  Implementasi  Ayat  32  dan  33  Surat  An-Nur  Tentang  Penyegeraan  dan Penundaan  Pernikahan. Isti`dal :  Jurnal  Studi  Hukum  Islam , 7 (1),  34–52. https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2149 Ishom,  M.  (2018). Tiga  Makna  Hadits  ‘Kemiskinan  Dekat  kepada  Kekufuran.’ https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/tiga-makna-hadits-kemiskinan-dekat-kepada-kekufuran- liEfm
Jaya, D. (2021). Bagaimana Relasi Suami–Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap  Keharmonisan  Keluarga. Jurnal  At-Tadbir :  Media  Hukum  dan  Pendidikan , 31 (1), 1–28. https://doi.org/10.52030/attadbir.v31i1.79 Kabalmay,  H.  A.  (2015). Kebutuhan  Ekonomi  dan  Kaitannya  dengan  Perceraian  (Studi  atas cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon) . 1 , 22. Muttaqin, H. (2020). Membangun Ekonomi Rumah Tangga Islami .
https://muttaq.in/membangun-ekonomi-rumah-tangga-islami/
Purwanto,  A.,  &  Taftazani,  B.  M.  (2018).  Pengaruh  Jumlah  Tanggungan  terhadap  Tingkat Kesejahteraan  Ekonomi  Keluarga  PekerjA  K3L  Universitas  Padjadjaran. Focus :  Jurnal Pekerjaan Sosial , 1 (2), 33. https://doi.org/10.24198/focus.v1i2.18255 Raharjo,  I.  T.,  Puspitawati,  H.,  &  Pranaji,  D.  K.  (2015).  Tekanan  Ekonomi,  Manajemen Keuangan, dan Kesejahteraan pada Keluarga Muda. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen , 8 (1), 38–48. https://doi.org/10.24156/jikk.2015.8.1.38 Ramlah,  R.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingginya  Tingkat  Perceraian  di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama). Al-Risalah: Forum Kajian Hukum  dan  Sosial  Kemasyarakatan , 14 (02),  350–368.  https://doi.org/10.30631/al- risalah.v14i02.455
Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling) , 2 (1), 63–78. https://doi.org/10.30631/jigc.v2i1.8 Rusnani,  R.  (2013).  Pengaruh  Kondisi  Ekonomi  Keluarga  Terhadap  tingkat  Keaktifan  Anak Masuk Sekolah di SDN Pinggir Papas  I Kec. Kalianget. Performance “ Jurnal Bisnis & Akuntansi,” 3 (2). https://doi.org/10.24929/feb.v3i2.92
Yayuk Sugiarti. (2014). Kemiskinan sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. Jendela Hukum , 1 (1). Zelfa, S. (t.t.). Relasi Ekonomi Pasangan Dengan Perceraian Perspektif Maslahah Mursalah . 8.