## PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH: KAJIAN KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA
Yunita Endra Megiati Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI Email: megiati_igem@yahoo.com

## Abstrak
Dasar  dibentuknya  Komite  Sekolah  dan  Dewan  Pendidikan  adalah  adanya  perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang esensinya membuka peluang masyarakat  untuk  dapat  meningkatkan  peran  serta  dalam  pengelolaan  pendidikan. Pemerintah  menyadari  bahwa  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pendidikan  nasional  melalui upaya  peningkatan  mutu,  pemerataan,  efisiensi  penyelenggaraan  pendidikan,  dan demokratisasi  pendidikan,  perlu  adanya  dukungan  dan  peran  serta  masyarakat  yang  lebih optimal.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  kualitatif  berdasarkan  studi kepustakaan.  Simpulan  dari  penelitian  ini  adalah    keberadaan  Komite  Sekolah  dan  Dewan Pendidikan  sesungguhnya  merupakan  sebuah  harapan  besar  dalam  pengembangan  sekolah dan  pemberdayaan  masyarakat.    Komite  Sekolah  dan  Dewan  Pendidikan  dibentuk  dengan maksud agar  yang diharapkan oleh masyarakat dapat dilaksanakan oleh sekolah, yakni kelak ketika peserta didik atau anak telah berada dalam lingkungan masyarakat dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan harapan  anggota masyarakat lainnya.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Stakeholder , Komite Sekolah

## Pendahuluan
Pelibatan  masyarakat  di  dalam  pendidikan  sangat  diperlukan  dan  diharapkan  tidak  dalam bentuk konsep dan wacana saja, tetapi lebih pada praktek di lapangan. Selama ini pelibatan masyarakat dalam pendidikan hanya pada tataran konsep, wacana, atau slogan. Keterlibatan masyarakat  yang  diinginkan  masih  jauh  dari  apa  yang  diharapkan.  Secara  resmi  konsep Komite  Sekolah  dan  Dewan  Pendidikan  mulai  digulirkan  sejak  2  April  2002,  melalui Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  No.  044/U/2002,  meski  fungsinya  secara  spesifik lokal telah ada yang menjalankannya jauh lebih dahulu. Konsep pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan  sekolah  yang  terkandung  di  dalamnya  memerlukan  pemahaman  berbagai pihak terkait, terutama menyangkut  posisi dan apa manfaatnya. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS, pada butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya  tersebut antara lain dilaksanakan pemerintah    dengan  membentuk  Komite  Sekolah  dan  Dewan  Pendidikan  dan  tujuan utamanya    untuk  ikut  meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran  aktif  dari  seluruh  lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Komite  Sekolah  merupakan  sebuah  badan  mandiri  yang  mewadahi  peran  serta  masyarakat dalam  rangka  meningkatkan  mutu,  pemerataan  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan  di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah  masing-masing  satuan  pendidikan,  seperti  Komite  Sekolah,  Majelis  Madrasah, Majelis  Sekolah,  Komite  TK,  atau  nama-nama  lain  yang  disepakati  bersama.  Komite Sekolah    berkedudukan  di  setiap  satuan  pendidikan,  merupakan  badan  mandiri  yang  tidak memiliki  hubungan  hierarkis  dengan  lembaga  pemerintahan.  Komite  Sekolah  dapat  terdiri dari  satuan  pendidikan  atau  berupa  satuan  pendidikan  dalam  jenjang  yang  sama,  atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau  satuan-satuan  pendidikan  yang  dikelola  oleh  suatu  penyelenggara  pendidikan,  atau dapat karena pertimbangan lainnya. (Hasbullah, 2007)
Komite Sekolah merupakan media bersama bagi orang-orang yang peduli, ikhlas, dan tanpa pamrih  berjuang  untuk  kepentingan  peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  akses  masyarakat miskin  memperoleh  pendidikan  yang  layak.  Anggota  Komite  Sekolah  harus  memiliki prinsip: kerelawanan, kepedulian, keikhlasan, kepentingan bersama, dan kepercayaan bukan pada  status,  jabatan,  latar  belakang,  atau  simbol-simbol  lainnya.  (Saepudin,  2009).  Tujuan dari  keberadaan  Komite  Sekolah  dan  Dewan  Pendidikan  tidak  sekedar  alat  untuk memperjuangkan  kepentingan  pribadi  atau  kelompoknya,  juga  tidak  sebagai  sarana  untuk memperoleh  status,  jabatan,  posisi,  materi,  atau  hak-hak  istimewa,  tetapi  aktualisasi tanggungjawab  masyarakat  dalam  memajukan  sekolah.  Komite  Sekolah  bertanggungjawab dalam  penyusunan  perencanaan  strategi  dan  tahunan  sekolah,  perumusan  kebijaksanaan sekolah,  pemenuhan  kebutuhan  sekolah,  anggaran  sekolah,  ikut  memantau  kegiatan keseharian  sekolah,  menilai  keberhasilan  pelaksanaan  program-program  yang  dilaksanakan sekolah serta ikut mensahkan laporan tahunan sekolah. (Saepudin, 2009). Sedangkan Dewan Pendidikan  sebagai  lembaga  mandiri  yang  dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan  mutu pelayanan  pendidikan  dengan  memberikan  pertimbangan,  arahan,  dan  dukungan  tenaga, sarana  dan  prasarana,  serta  pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  nasional,  propinsi,  dan kabupaten /kota yang  tidak mempunyai hubungan hierarkis. Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat,  maka  digulirkan  konsep  Komite  Sekolah  sebagaimana  dikemukakan  di  atas. Namun  untuk  dapat  memberdayakan  dan  meningkatkan  peran  masyarakat,  pihak  sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat dengan cara menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah.
Peneliti  melihat  ada  masalah  atau  persoalan  yang  selama  ini  dihadapi,  yakni    Komite Sekolah dianggap hanyalah sebagai bagian formalitas semata, dan pihak orang tua atau wali murid  juga  tidak  mengetahui  secara  mendalam  fungsi  dan  peran  Komite  Sekolah  di  satuan pendidikan.  Banyak  yang  beranggapan  bahwa Komite  Sekolah  memiliki  peran seperti  BP3 di masa lampau,  yaitu sebagai badan yang bertugas sebagai  pengumpul dana bantuan untuk pendidikan  atau  menganggap  Komite  Sekolah  hanya  semacam  badan  justifikasi  belaka. Peneliti berasumsi bahwa jika Komite Sekolah dapat melaksanakan keempat perannya secara baik,  maka  Komite  Sekolah  tersebut  dapat  memberikan  dampak  terhadap  kinerja  sistem pendidikan  yang  ada.  Melalui  penelitian ini,  dapat  diketahui  keberadaan  dan  peran  Komite Sekolah  menyentuh  berbagai  indikator  kinerja  yang  berkaitan  dengan  keberhasilan  sistem pendidikan  persekolahan  dalam  upaya  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara optimal.

## Tinjauan Pustaka Hakikat Pemberdayaan
Menurut  Merriam  Webster  dan  Oxford-English  Dictionary  (dalam  Saepudin,  2000)  kata empower mengandung  dua  arti.    Pengertian  pertama  adalah to  give  power  or  authority  to . Pengertian  kedua  mengandung  arti to  give  ability  or  enable. Menurut  Jamasy  (dalam Saepudin, 2004) arti pemberdayaan itu tidak hanya sekedar memberi kekuasaan itu terhadap pihak  tersebut.    Menurutnya  kata empowering menjadi  „ power’ yang  berarti  kontrol, kekuasaan,  dominion,  dan  awalan  „em‟  yang  berarti  mengenakan  atau  menutupi  dengan. Perubahan  tersebut  dapat  terjadi  karena  pemberdayaan  memang  merupakan  upaya  untuk mendorong  pihak  yang  tidak  berdaya  agar  mengalami  perubahan. Dalam  lingkup  individu, pemberdayaan  merupakan  suatu  konsep  yang  menjelaskan  berbagai  upaya  untuk memperkuat  posisi  seseorang  dalam  melalui  penumbuhan  kesadaran  dan  kemampuan individu yang bersangkutan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan memikirkan langkah-langkah  mengatasinya.    Inti  dari  kegiatan  pemberdayaan  dalam  lingkup  ini  adalah motivasi  untuk  memahami  kondisi  dan    situasi  kerja  sehari-hari  serta  menumbuhkan kemampuan dan keberanian seseorang  untuk bersikap kritis terhadap kondisi yang  mereka hadapi,  sehingga  kuncinya  adalah  membangun  partisipasi.  Sedangkan  dalam  lingkup  yang lebih luas, Hulme dan Turner (dalam Saepudin, 2009) mengemukakan bahwa pemberdayaan
mendorong  terjadinya  suatu  proses  perubahan  sosial  yang  memungkinkan  orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif.
Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Aileen Mitchell Stewart  (dalam Saepudin, 2009), pemberdayaan  dimaknai  sebagai  upaya  yang  dilakukan  untuk:  (1)  membuat  mampu ( enabling ),  yakni  memastikan  bahwa  individu  atau  kelompok  mempunyai  segala  sumber daya  yang  mereka  perlukan  untuk  diberdayakan  secara  penuh;  (2)  memperlancar ( facilitating ),  yakni  meniadakan  segala  halangan,  rintangan,  dan  penundaan  yang menghalangi individu untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.  Halangan itu bisa berupa  kurang  memadainya  informasi,  kecakapan,  atau  pengetahuan;  (3)  berkonsultasi ( consulting) ,  dalam  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  individu  sehari-hari;  (3)  bekerja sama  ( collaborating ),  antara  pelaku  pemberdayaan  dengan  peserta  yang  diberdayakan;  (4) membimbing  ( mentoring ),  yang  dilakukan  pelaku  pemberdayaan  bagi  peserta  sehingga mereka  dapat  berkembang  seperti  pembimbingnya,  dan; (5)  mendukung  ( supporting ),  yang dilakukan selama proses pemberdayaan.

## Karakteristik Pemberdayaan
Pemberdayaan  berasal  dari  kata  daya,  yang  berarti  kemampuan  melakukan  sesuatu  atau kemampuan  untuk  untuk  bertindak,  dan  pemberdayaan  itu  sendiri  adalah  proses,  cara, perbuatan  memberdayakan.  (KBBI,  2005).  Ditinjau  dari  karakteristiknya,  istilah pemberdayaan  selain  merupakan  suatu  proses  yang  menyangkut  hubungan-hubungan kekuasaan  atau  kekuatan  yang  berubah  antara  individu,  kelompok  dan  lembaga-lembaga sosial juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan  atas  nama  mereka  sendiri  dan  kemudian  kembali  pemahamannya  terhadap  dunia tempat ia tinggal.  Persepsi diri bergerak dari korban ( victim ) ke pelaku (agent ) karena orang mampu  bertindak  dalam  arena  sosial  politik  dan  berusaha  memenuhi  kepentingannya. (Saepudin,  2009).  Disimpulkan  bahwa  pemberdayaan  adalah  suatu  proses  dalam  upaya untuk  memperkuat  posisi  seseorang  atau    masyarakat  dalam  menumbuhkan  kesadaran  dan kemampuan  individu  atau masyarakat  yang  bersangkutan  untuk  mengidentifikasi  persoalan yang dihadapi dan memikirkan langkah-langkah mengatasinya.

## Hakikat Komite Sekolah
Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  pasal  56  ayat  3 menyatakan bahwa Komite Sekolah sebagai  lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan  mutu  pelayanan  dengan  memberikan  pertimbangan,  arahan,  dan  dukungan tenaga,  sarana  dan  prasarana  serta  pengawasan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan. Maka  setiap  lembaga  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan  diharuskan  membentuk Komite  Sekolah  atau  Dewan  Sekolah  guna  mewadahi  dan  menyalurkan  aspirasi  serta prakarsa  masyarakat  dalam  melahirkan  kebijakan  operasional  dan  program  pendidikan  di tingkat  satuan  pendidikan  tersebut.  Dalam  Kepmediknas  nomor:  044/U/2002  ditegaskan bahwa Komite Sekolah adalah Badan mandiri yang mewadahi  peran serta masyarakat dalam rangka  meningkatkan  mutu,  pemerataan,  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan  di  satuan pendidikan,  baik  pada  pendidikan  prasekolah,  jalur  pendidikan  sekolah,  maupun  luar sekolah.  Nama  dan  ruang  lingkup  kewenangan  wadah  ini  disesuaikan  dengan  kondisi  dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, misalnya: komite sekolah, komite pendidikan, komite  pendidikan  luar  sekolah,  dewan  sekolah,  majelis  sekolah  atau  madrasah,  komite taman  kanak-kanak,  atau  nama  lain  yang  sesuai  dengan  pemberdayaan  masyarakat  dan pemberdayaan sekolah. Adapun esensi dari partisipasi Komite Sekolah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir, keterampilan,  dan  distribusi  kewenangan  atas  individual  dan  masyarakat  yang  dapat
memperluas  kapasitas  manusia  dan  meningkatkan  taraf  hidup  dalam  sistem  manajemen pemberdayaan sekolah.
Keberadaan  Komite  Sekolah  bersama  Dewan  Pendidikan  secara  legal  formal  telah dituangkan  dalam  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  044/U/2002,  dimana keberadaan Komite Sekolah dapat berperan sebagai berikut :
1. Pemberi  pertimbangan  ( advisory  agency )  dalam  penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan pendidikan  di  satuan  pendidikan,  minimal  dalam  memberikan  masukan,  pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.  Tujuannya supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
2. Pendukung ( supporting agency ) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan  pendidikan,  minimal  dalam  mendorong tumbuhnya  perhatian  dan  komitmen  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan yang bermutu.
3. Pengontrol  ( controlling  agency )  dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidikan  di  satuan  pendidikan,  minimal  melakukan evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  kebijakan,  program,  penyelenggaraan,  dan  keluaran pendidikan dari satuan pendidikan.
4. Mediator  antara  pemerintah  ( eksekutif )  dan  dengan  masyarakat  di  satuan  pendidikan, terutama  dalam  melakukan  kerja  sama  dengan  masyarakat  baik  perorangan,  organisasi pemerintahan dan  kemasyarakatan  untuk  penyelenggaraan  pendidikan  dan pembelajaran bermutu.  Selain  itu,  mediator  juga  memberikan  makna  untuk  menampung  dan menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan  dan  berbagai  kebutuhan  pendidikan  yang  diajukan oleh masyarakat. (Saepudin, 2009)
Posisi  Komite  Sekolah  berada  di  tengah-tengah  antara  orang  tua  murid,  murid,  guru, masyarakat  setempat  dan  kalangan  swasta  di  satu  pihak  dengan  pihak  sekolah  sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayah, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Ketika  ada  keluhan  masyarakat  yang  masuk,  maka  disinilah  posisi  dan  peran  Komite Sekolah  yang  perlu  dikenalkan  manfaatnya.  Peran  Komite  sekolah  diharapkan  dapat menjembatani kepentingan keduanya.
Pembentukan  Komite  Sekolah didasarkan  prakarsa  masyarakat  yang  peduli  pendidikan dan tidak  berdasarkan  instruksi  dari  lembaga  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya pembentukan Komite Sekolah didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Komite Sekolah  dibentuk  berdasarkan  prakarsa  masyarakat  yang  peduli  pendidikan,  pembentukan Komite  Sekolah  dilakukan  secara  transparan  atau  terbuka,  diketahui  oleh  masyarakat khususnya yang ada di lingkungan sekolah mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, sosialisasi,  penentuan  kriteria  calon  anggota,  proses  pemilihan,  sampai  penyampaian  hasil pemilihan.  (2)  Akuntabel,  pembentukan  Komite  Sekolah  yang  dilakukan  oleh  panitia persiapan  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  secara  substansi  maupun finansial.  (3)  Demokratis,  pembentukan  Komite  Sekolah  dilakukan  dengan  melibatkan seluruh  masyarakat  khususnya  di  lingkungan  sekolah,  baik  secara  musyawarah  mufakat maupun melalui pemungutan suara. (Saepudin, 2009)

## Peranan dan Fungsi Komite Sekolah
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 dikemukakan: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok,  keluarga,  organisasi  profesi,  pengusaha,  dan  organisasi  kemasyarakatan  dalam penyelenggaraan  dan  pengendalian  mutu  pelayanan  pendidikan;  (2)  Masyarakat  dapat berperan  serta  sebagai  sumber,  pelaksana,  dan  pengguna  hasil  pendidikan.  Adapun  Komite Sekolah  merupakan  badan  mandiri  yang  mewadahi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka
meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik  pada  pendidikan  prasekolah,  jalur  pendidikan  sekolah,  maupun  jalur  pendidikan  luar sekolah.  Dan  anggota-anggota  Komite  Sekolah  terdiri  dari  kepala  sekolah,  dewan  guru, orang  tua  siswa  dan  masyarakat.  Dan  yang  dimaksud  dengan  Dewan  Pendidikan  adalah badan  yang  mewadahi  peran  serta  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  mutu, pemerataan,  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan  di  kabupaten/kota.    Keanggotaan  Dewan Pendidikan  terdiri  dari  (1)  Unsur  masyarakat,  seperti  LSM,  tokoh  masyarakat,  tokoh pendidikan,  yayasan  penyelenggara  pendidikan,  dunia  usaha/industri/asosiasi  profesi, organisasi profesi tenaga pendidikan, dan komite sekolah; (2) Unsur birokrasi dan legislatif yang terdiri dari Dinas Pendidikan, dan anggota DPRD. (Hasbullah, 2007)
Secara lebih spesifik, pada Pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun  2003,  disebutkan  bahwa  di  masyarakat  ada  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah atau  Komite  Madrasah,  yang  berperan  sebagai  berikut:  (1)  Masyarakat  berperan  dalam peningkatan  mutu  pelayanan  pendidikan  yang  meliputi  perencanaan,  pengawasan,  dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan  pendidikan  dengan  memberikan  pertimbangan,  arahan,  dan  dukungan  tenaga, sarana,  dan  prasarana  serta  pengawasan  pendidikan  di  tingkat  nasional,  provinsi,  dan kabupaten/kota  yang  tidak  mempunyai  hubungan  hierarkis.  (3)  Komite  Sekolah/Madrasah sebagai  lembaga  mandiri  dibentuk  dan  berperan  dalam  peningkatan  mutu  pelayanan  dan memberikan  pertimbangan,  arahan  dan  dukungan  tenaga,  sarana,  dan  prasarana  serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
Secara  lebih  tegas,  fungsi  Komite  Sekolah,  dijelaskan  dalam  Kepmendiknas  Nomor 044/U/2000, yakni sebagai berikut:
1. Mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan  komitmen  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,
2. Melakukan  upaya  kerja  sama  dengan  masyarakat,  baik  perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu,
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat,
4. Memberikan  masukan,  pertimbangan,  dan  rekomendasi  kepada  satuan  pendidikan mengenai:
a. Kebijakan dan program pendidikan,
b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS),
c. Kriteria kinerja satuan pendidikan,
d. Kriteria tenaga pendidikan,
e. Kriteria fasilitas pendidikan,
f. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan,
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan,
7. Melakukan  evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
Komite  Sekolah  diharapkan  dapat  melaksanakan  peran  dan  fungsinya  sebagai  penunjang dalam  pelaksanaan  proses  pembelajaran  yang  sejalan  dengan  kondisi  dan  permasalahan lingkungan masing-masing sekolah.  Komite Sekolah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner  dari  kepala  sekolah  dalam  mengadakan  sumber-sumber  daya  pendidikan  dalam rangka  melaksanakan  pengelolaan  pendidikan  yang  dapat  memberikan  fasilitasi  bagi  guru-
guru  dan  siswa  untuk  belajar  sebanyak  mungkin  sehingga  pembelajaran  menjadi  semakin efektif.  Adanya  sinergi  antara  Komite  Sekolah  dengan  sekolah  menyebabkan  lahirnya tanggung  jawab  bersama  antara  sekolah  dan  masyarakat  sebagai  mitra  kerja  dalam membangun  pendidikan.  Dari  sini  masyarakat  akan  dapat  menyalurkan  berbagai  ide  dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.
Keangotaan  Komite  Sekolah  terdiri  dari  unsur  masyarakat  yang  dapat  berasal  dari; perwakilan  orang  tua/wali murid  berdasarkan jenjang  kelas  yang  dipilih secara demokratis, para tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat, dan  sebagainya),  anggota  masyarakat  yang  mempunyai  perhatian  atau  dijadikan  figur  dan mempunyai  perhatian  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  pejabat  pemerintah  setempat (Kepala  Desa/Lurah,  Kepolisian,  Koramil,  Depnaker,  Kadin,  dan  instansi  lain),  pakar pendidikan  yang  mempunyai  perhatian  pada  peningkatan  mutu  pendidikan,  organisasi profesi  tenaga  pendidikan  (PGRI,  Badan  Pertimbangan  Pendidian,  ISPI,  dan  lain-lain), perwakilan  siswa  bagi  tingkat  SMP/MTs/SMA/MA/SMK  yang  dipilih  secara  demokratis berdasarkan jenjang kelas, dan perwakilan forum alumni SD/SLTP/SLTA yang telah dewasa dan mandiri. Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara  pendidikan,  Badan  Pertimbangan  Desa,  sebanyak-banyaknya  berjumlah  tiga (3) orang. Dan jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya sembilan (9) orang dan jumlahnya harus ganjil.  Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah  ditetapkan  di  dalam  Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (ART). (Hasbullah, 2007). Dengan pemberdayaan Komite Sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi  penggunaan  keuangan,  transparansi  penggunaan  alokasi  dana  pendidikan  lebih dapat  dipertanggungjawabkan.    Pengembangan  pendidikan  secara    lebih  inovatif  juga  akan semakin memungkinkan disebabkan lahirnya ide-ide cemerlang dan kreatif dari semua pihak terkait ( stakeholder ) pendidikan yang bersangkutan. (Saepudin, 2009)

## Struktur Komite Sekolah
Struktur  kepengurusan  Komite  Sekolah  ditetapkan  berdasarkan  AD/ART  yang  sekurang- kurangnya  terdiri  atas  seorang  ketua,  sekretaris,  dan  bendahara.  Apabila  dipandang  perlu, kepengurusan  dapat  dilengkapi  dengan  bidang-bidang  tertentu  sesuai  kebutuhan  yang  ada. Selain itu, dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi. Struktur organisasi  Komite  Sekolah  menggambarkan  tugas-tugas  yang  menjadi  kepedulian  Komite Sekolah. (Saepudin, 2009)
Gambar 1. Struktur Organisasi Komite Sekolah
KETUA SEKRETARIS BENDAHARA Kelompok anggota yang menangani urusan-urusan khusus ururusanurusan
Menangani urusan-urusan
khusus

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif , yaitu  mengkaji  pemberdayaan  Komite Sekolah  dengan  menganalisa  data  yang  telah  ada  atau  telaah  pustaka.  Tujuan  penelitian dilakukan  untuk  mengkaji  pemberdayaan  Komite  Sekolah  dalam  hal:  (1)  mewadahi  dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program  pendidikan  di  satuan  pendidikan,  (2)  meningkatkan  tanggungjawab  dan  peran masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pendidikan,  dan  (3)  menciptakan  suasana  dan  kondisi transparan,  akuntabel,  dan  demokratis  dalam  penyelenggaraan  dan  pelayanan  pendidikan yang  bermutu  di  satuan  pendidikan.  Langkah-langkah  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah: (1)  melakukan pengkajian secara spesifik hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam proses pendidikan, khususnya mengenai keberadaan Komite Sekolah dan Dewan  Pendidikan,  (2)  data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dianalisis  dan  disusun secara  spesifik,  dan  (3)  merumuskan  dan  merekomendasikan  hasil  penelitian  ini,  terutama untuk kepentingan pihak-pihak terkait di dalam institusi sekolah.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  upaya  mengaplikasikan    transformasi  konsep  Komite  Sekolah  memerlukan  proses bertahap  dari  waktu  ke  waktu,  mulai  dari  tingkat  menyadarkan  perlunya  fungsi  Komite Sekolah  baik  kepada  masyarakat  maupun  kepada  penyelenggara  pendidikan  sebagai  salah satu  peluang  bentuk  partisipasi  masyarakat  di  bidang  pendidikan.  Langkah  selanjutnya adalah bagaimana menyebarluaskan konsep pelibatan publik dalam Komite Sekolah kepada masyarakat  dan  penyelenggara  pendidikan.    Selanjutnya  adalah  penyelenggara  pendidikan melakukan  konsultasi  ke  masyarakat  untuk  mendapat  masukan  dalam  proses  menetapkan kebijakannya.
Adanya kerjasama dari segenap potensi yang ada di masyarakat secara sinergis dalam bentuk saran dengan penyelenggara pendidikan untuk memutuskan kebijakan. Pada tingkat tertinggi adalah  tercapainya  rasa  saling  memiliki,  bahwa  Komite  Sekolah  merupakan  wadah pemecahan  masalah  bersama  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Pada tingkatan  tertinggi  ini,  masyarakat  ikut  memutuskan  dan  memecahkan  masalah  tanpa  ada peran oposisi. Resiko ini menempatkan perlunya kematangan kondisi internal penyelenggara pendidikan,  perubahan  tatanan  dalam  pola  berpikirnya,  mengedepankan  demokrasi, keterbukaan,  dan  akuntabilitas,  di  samping  prinsip  lainnya  yang  harus  dilaksanakan  secara komperhensif.    Setiap  pihak  terkait  sangat  diperlukan  perannya  sesuai  dengan  kewenangan yang  telah  didelegasikan  kepadanya,  responsibilitas  yang  telah  ditugaskan  kepadanya,  dan akuntabilitas yang melekat pada diri masing-masing.
Kondisi lingkungan strategis penyelenggaraan pendidikan di tingkat lokal menduduki posisi sentral,  yang  tentunya  akan  berbeda  di  masing-masing  sekolah  dan  daerah.    Pelaksanaan Komite  Sekolah  seakan  berhadapan  dengan  identifikasi  lingkungan  strategis  ini  sebagai potensi  awal,  untuk  menuju  kondisi  yang  diinginkan,  di  masa  depan  yang  jelas  diketahui bahwa hal tersebut tidak dapat diharapkan sebagai penyebab berubahnya pola pikir dan pola tindak berbagai pihak terkait dalam jangka waktu yang pendek.
Saat  ini  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  memerlukan  pelaksanaan  prinsip keterbukaan, demokratis, tercapainya hasil guna, cepat tanggap, partisipasi, berwawasan ke depan,  penegakan  hukum,  akuntabilitas,  keadilan  dan  profesionalisme.  Prinsip-prinsip  ini tidak  bisa  dijalankan  sebagian-sebagian  menurut  keinginan  masing-masing  dan meninggalkan  beberapa  prinsip  lainnya.    Sebab,  apabila  penyelenggaraan  pendidikan menyisihkan  beberapa  prinsip  tersebut,  akan  timbul  ketidakseimbangan  pelayanan  oleh penyelenggara pendidikan dan keinginan masyarakat. (Hasbullah, 2007)
Komite  Sekolah  selalu  akan  berhadapan  dengan  realitas  adanya  jalan  panjang  yang  harus ditempuh  secara  bertahap.    Kondisi  yang  demikian  memerlukan  komitmen  dan  dukungan fasilitas  yang  konsisten  dan  berkesinambungan.  Pihak-pihak  terkait  pun  perlu  mengukur dari  waktu  ke  waktu  dan  menggunakan    proses  yang  serasi  dengan  kondisi  lokalnya,  apa yang  sudah  dihasilkan,  apa  yang  sudah  dicapai,  apa  yang  masih  kurang,  dan  bagaimana prospek  Komite  Sekolah  ke  depannya  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Dengan demikian,  selain  keberadaannya  yang  sangat  diperlukan,  Komite  Sekolah  juga  diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Masyarakat  merupakan  lingkungan  manusia  bagi  pendidikan.  Di  era  demokrasi  dan demokratisasi  saat  ini,  posisi  masyarakat  dalam  kerangka  pembangunan  pendidikan mengalami penguatan.  Masyarakat semakin menjadi komunitas pendidikan yang  khas, dan mengambil  peran  penting  bagi  pencerdasan  generasi  muda.  Komunitas  pendidikan,  juga dikenal  sebagai  pendidikan  berbasis  masyarakat  atau  pembelajaran  dan  pengembangan berbasis  komunitas.  Fenomena  di  Indonesia  secara  kekinian,  konsep  partisipasi  masyarakat merupakan salah satu tema utama reformasi pendidikan dan pengelolaan sekolah di berbagai jenis  dan  jenjang  pendidikan.    Esensi  pendidikan  berbasis  masyarakat  akan  semakin  kuat sejalan dengan keputusan politik desentralisasi pemerintahan.  Praksis ini dilegitimasi dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  SISDIKNAS  yang  menyebutkan  bahwa “pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat”.
Inti  dari  pemberdayaan  masyarakat    adalah  untuk  pemunculan  daya  atau  penguatan  pada yang  lemah.    Pemberdayaan  itu  sendiri  merupakan  proses,  di  mana  kekuatan  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  lebih  dominan,  dan  dalam  pelaksanaannya  peranan masyarakat  lebih  diutamakan.  Hal  ini  mungkin  dicapai  dengan  menguatkan  kapasitas masyarakat  melalui  pemberian  kesempatan,  keahlian,  dan  pengetahuan  sehingga  mampu untuk  menggali  dan  memanfaatkan  potensi-potensi  yang  dimiliki.  Dengan  kata  lain, pemberdayaan  adalah  upaya  untuk  membangun  daya  itu,  dengan  mendorong,  memotivasi dan  membangkitkan  kesadaran  akan  potensi  yang  dimilikinya  serta  berupaya  untuk mengembangkannya  melalui partnership ,  kerjasama  yang  mendalam,  dan  bekerja  sama dengan pihak-pihak lain.
Bagi  pemerintah  dan  pemerintah  daerah,  menyediakan  anggaran  untuk  pembangunan pendidikan  adalah  kewajiban,  bukan  pilihan  atau  sekedar  bantuan  operasional.    Perlu ditegaskan dan diketahui dengan jelas bahwa tidak ada yang gratis dalam pembangunan dan penyelenggaraan  pendidikan.    Persoalan  esensialnya  adalah  siapa  yang  membayar.    Ketika pemerintah membayar semuanya, di sinilah masyarakat menikmati pendidikan secara gratis. Sebaliknya,  ketika  pemerintah  mengalokasikan  anggaran  serba  sedikit  untuk  pendidikan, maka  muncullah  praktik  yang  dinamakan  privatisasi  pendidikan.  Pemerintah  menyadari bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan,  efisiensi  penyelenggaraan  pendidikan,  dan  demokratisasi  pendidikan,  perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.  Dukungan dan peran serta masyarakat  selama  ini  sudah  terbangun,  namun  demikian  peran  dan  fungsinya  lebih  lanjut perlu  diperluas,  yakni  melalui  pembentukan  dan  aktualisasi  fungsi  Komite  Sekolah  dan Dewan Pendidikan sehingga mampu bekerja secara maksimal.

## Simpulan dan Saran
Adanya  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  044/U/2002  merupakan  acuan pembentukan    Komite  Sekolah.    Disebut  acuan,  karena  pembentukan  Komite  Sekolah  di berbagai  satuan  pendidikan  disesuaikan  dengan  kondisi  masing-masing  satuan  pendidikan atau  kelompok  satuan  pendidikan.    Oleh  karena  itulah,  Komite  Sekolah  pada  setiap  satuan
pendidikan  harus  dibentuk  berdasarkan  prakarsa  masyarakat  sekitar  yang  peduli  dengan pendidikan,  dan  bukan  atas  arahan  atau  instruksi  dari  lembaga  pemerintah.  Fungsi  Komite Sekolah sebagai suatu badan atau forum resmi untuk mengakomodasikan atau menyalurkan dan  membahas  hal-hal    yang  menyangkut  kepentingan  kelembagaan  sekolah.  Dibentuknya Komite  Sekolah  sebagai  konsekuensi  untuk  mengakomodasi  aspirasi,  harapan,  dan kebutuhan stakeholder sekolah.  Selama  ini  aspirasi  orang  tua  dan  masyarakat  kurang terserap  oleh  pihak  sekolah,  sehingga  muncul  pemikiran  tentang  perlunya  dikembangkan wadah  untuk  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat.  Wadah  tersebut,  yakni Komite  Sekolah  yang  diharapkan  berfungsi  sebagai  forum  di  mana  representasi  para stakeholder sekolah terwakili secara proposional.
Hubungan  sekolah  dengan  Komite  Sekolah  bukanlah  suatu  lembaga  yang  terpisah  dari masyarakat.  Sekolah  merupakan  lembaga  yang  bekerja  dalam  konteks  sosial.  Sekolah mengambil peserta didik dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya bergantung dari dukungan  sosial  dan  finansial  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hubungan  sekolah  dan masyarakat  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  keseluruhan  kerangka penyelenggaraan  pendidikan.  Adanya  hubungan  yang  harmonis  antar  sekolah  dan masyarakat  yang  diwadahi  dalam  organisasi  Komite  Sekolah,  diharapkan  mampu mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam memajukan program-program pendidikan.
Dalam  menjalin  kerjasama  dengan  masyarakat  hendaknya  dilandasi  dengan  kesamaan tanggungjawab  dan  tujuan  di  antara  lembaga  pendidikan  dan  pihak  masyarakat bersangkutan.  Karena  bagaimanapun  juga  sekolah  adalah  milik  masyarakat,  karena raw input sekolah  itu  sendiri  berasal  dari  masyarakat,  dan output sekolah  kelak  nantinya  akan kembali  kepada  masyarakat.  Jadi  masyarakat  ikut  menaruh  kepentingan  dan bertanggungjawab  terhadap  kelangsungan  penyelenggaraan  pendidikan  di  satuan-satuan pendidikan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.    Oleh  karena  itu,  peran  serta masyarakat  perlu  diberdayakan  karena  dapat  menunjang  pelaksanaan  pendidikan,  dalam bentuk  pembinaan  moral,  bakat,  pengajaran,  maupun  budaya.  Pemberdayaan  masyarakat tersebut  akan  bermanfaat  bagi  sekolah,  apabila  interaksi  atau  hubungan  sekolah  dengan masyarakat  berlangsung  efektif.    Sebab  pada    hakikatnya  Komite  Sekolah  atau  Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan dibentuk untuk membantu mensukseskan kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian. Sehingga apa yang dilaksanakan di sekolah dapat sejalan dan selaras dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Hubungan baik dengan masyarakat akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program pendidikan yang berlangsung di  sekolah.  Manfaat  di  sini  dapat  diartikan  luas,  termasuk  rasa  diperhatikan  dan  rasa  puas karena  dapat  menyumbangkan  kemampuannya  bagi  kepentingan  sekolah.  Implikasi  dari hubungan  sekolah  dengan  masyarakat  akan  membuahkan  hasil  berupa  kerja  sama,  yang dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat terus mendukung fungsi dan tujuan dari sekolah serta tetap memenuhi kepentingan bersama.
Sejak awal dibentuknya Komite Sekolah, partisipasi masyarakat seakan menjadi kata kunci untuk  memecahkan  masalah  di  sekolah.  Keberadaan  Komite  Sekolah  sesungguhnya merupakan  harapan  besar  dalam  pengembangan  sekolah  dan  pemberdayaan  masyarakat. Pembentukan Komite Sekolah dianggap efektif sebab pihak sekolah, masyarakat dalam hal ini  orang  tua  atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan  ( stakeholder )  dapat  terlibat  langsung dalam  memikirkan,  membahas,  membuat  keputusan,  serta  melakukan  evaluasi  yang berkelanjutan  terkait  dengan  program-program  yang  di  buat  oleh  sekolah.  Kenyataan  yang ada menunjukkan  secara kualitatif kinerja operasional beberapa Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan  masih  belum  memenuhi  harapan  masyarakat.  Kinerja  itu  masih  sangat  variatif. Sebab  itu  perlu  difokuskan  pada  upaya  saling  membantu,  saling  membutuhkan,  dan
dibutuhkan atau adanya kebergantungan ( interdepedence ), yang didasari oleh moralitas yang tinggi  dalam  bentuk  kejujuran,  saling  percaya  dan  keterbukaan  dalam  kesetaraan  dalam upaya  memecahkan  segala  masalah  yang  dihadapi  sekolah  sehingga  dapat  melahirkan keputusan  terbaik  yang  mendasar  dan  bersifat  jangka  panjang  dan  tidak  merugikan  pihak manapun yang terkait di dalamnya.
Melalui  wadah  Komite  Sekolah  atau  Dewan  Sekolah  ini,  keterlibatan  masyarakat  di  dalam sekolah  tetap  memperoleh  peran  yang  cukup  besar.  Masyarakat  diakui  sebagai  bagian  dari proses  pendidikan  yang  berlangsung.  Diharapkan    para stakeholder pendidikan  mengambil peran  yang  maksimal,  sehingga  sekolah  mampu  memberikan  yang  terbaik  bagi  para customer -nya.    Perlu  disadari  bahwa  efektivitas  peran  masyarakat  dalam  wadah  ini  sangat bergantung  kepada  kreativitas  dari  lembaga  tersebut  dalam  melahirkan  dan  menjalankan bentuk-bentuk dukungannya terhadap program-program sekolah.
Makna  kreativitas  dalam  kelembagaan  Komite  Sekolah  atau  Dewan  Sekolah  melekat  pada orang-orang yang mengisi organisasi termaksud, proses-proses kegiatan yang dijalankannya, dan  terakhir  yang  terpenting  adalah  produk-produk  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  Komite Sekolah  atau  Dewan  Sekolah  tersebut.  Karenanya  perlu  dipertegas  bahwa  kelembagaan Komite  Sekolah  atau  Dewan  Sekolah ini  haruslah  diisi oleh  orang-orang  yang  kreatif,  mau bekerja  sama,  dan  ikhlas  berkorban  demi  kepentingan  sekolah  dan  masyarakat,  sehingga seluruh  kegiatan-kegiatan  yang  dijalankannya  benar-benar  mengarah  pada  bantuan pelaksanaan  kegiatan  program  sekolah,  dan  pada  akhirnya  sekolah  sesuai  dengan  harapan semua  pihak  yag  berkepentingan  dapat  melahirkan  keluaran-keluaran  yang  mencerminkan upaya sungguh-sungguh dan kerja kerasnya.

## Daftar Pustaka
Hasbullah.  (2007). Otonomi  Pendidikan  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2005). KBBI Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Edisi ke-3 . Jakarta: PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.
Saepudin,  Asep.  (2009). Manajemen  Kemitraan  Sekolah  dengan  Masyarakat  (Telaah Konsep, Strategi, & Aplikasi) . Bandung: PT Sarana Panca Karya Nusa.
Undang-undang  SISDIKNAS.  (2003). Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005. (2010). Bandung: Citra Umbara.