http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## KONSEP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU KPK DAN RKUHP
Liem Tony Dwi S. & Yasin Nur Alamsyah H. A. S.

## Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

## Abstrak
Harapan  besar  untuk  terwujudnya  pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  sebagaimana  cita-cita luhur reformasi telah melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi di Indonesia yang sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime) atau tindak pidana khusus yang tentunya  mempunyai  spesifikasi  yang  berbeda  dengan  tindak  pidana  umum..  KPK  yang  dibentuk secara  resmi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi    adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi  bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan manapun (Pasal 3 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Sebagai organ kenegaraan yang namanya  tidak  tercantum  dalam UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  KPK  dianggap  oleh sebagian  pihak  sebagai  lembaga  ekstrakonstitusional.  Dengan  dibentuknya  KPK  yang  mempunyai wewenang  luar  biasa,  sehingga  kalangan  hukum  menyebutnya  sebagai  suatu  lembaga  super  body. Namun  harapan  besar  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  nampaknya  sedang  melalui  rintangan setelah disahkannya UU KPK pada 17 September 2019. Berbagai polemik dan poin-poin yang dianggap melemahkan  institusi  anti  rasuah  tersebut  terus  diperdebatkan  namun  akhirnya  tetap  saja  disahkan oleh  DPR.  Langkah-langkah  memanjakan  koruptor  tersebut,  semakin  lengkap  karena  delik-delik mengenai  korupsi  yang  masuk  dalam  draft  RKUHP  juga  kembali  diperdebatkan  dimana  hukuman minimal  untuk  koruptor  dipangkas  dari  4  tahun  menjadi  2  tahun  dan  RKUHP  juga  dinilai  tidak mengadopsi  beberapa  pengaturan  khusus  yang  ada  dalam  UU  Tipikor.  RKUHP  tidak  boleh menurunkan derajat tindak pidana luar biasa tersebut menjadi tindak pidana biasa.
Kata kunci: konsep, tindak pidana korupsi, UU KPK, RKUHP

## Pendahuluan
Reformasi yang berhasil digulirkan pada Tahun 1998 mengamanatkan pemberantasan Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN)  yang  telah  menjerumuskan  bangsa  dan  negara  ke dalam krisis multidimensional terutama keterpurukan ekonomi. Begitu parahnya sehingga korupsi  di  Indonesia  sudah  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  luar  biasa  (extra  ordinary crime).  Tindak  pidana  korupsi  adalah  bagian  dari  tindak  pidana  khusus  yang  mempunyai spesifikasi  tertentu  yang  berbeda  dengan  tindak  pidana  umum.  Sehingga  cara menghapuskannya tidak dapat dilakukan dengan cara umum juga. Tetapi juga menuntut cara yang  luar  biasa.  Penegakan  hukum  untuk  menghapus  korupsi  yang  dilakukan  secara konvensional memiliki berbagai kendala.
Korupsi  masuk  dalam  kategori  tindak  pidana  yang  luar  biasa  (extra  ordinary  crimes) karena bersifat sistemik dan endemik yang berdampak sangat luas (systematic and widespread) yang  tidak  hanya  merugikan  negara  tetapi  juga  dapat  membahayakan  stabilitas  dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai tatanan demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan  menjadi  sebuah  budaya.  Maka  tindak  pidana  korupsi  dapat  dikategorikan  sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah  yang  tegas  dan  nyata  dengan  melibatkan  semua  potensi  yang ada dalam masyarakat  khususnya  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum.  Selama  ini  korupsi  lebih sering  dimaklumi  oleh  berbagai  pihak  daripada  memberantasnya,  padahal  tindak  pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut  hak  asasi,  perekonomian,  ideologi,  keuangan  negara,  moral  suatu  bangsa, kesemuanya  adalah  perilaku  yang  cenderung  sulit  untuk  ditanggulangi.  Sehingga
penindakannya perlu upaya comprehensive extra ordinary measures sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulanginya.(Michael, 2019)
Harapan besar akan terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi yang digelorakan oleh elemen bangsa saat itu, ternyata hanya tinggal harapan.  Saat  ini,  tindak  pidana  korupsi  bukannya  menghilang  terkikis  oleh  “pedang” penegak  hukum,  tetapi  oleh  banyak  pengamat  dan  para  pegiat  anti  korupsi  dinilai  malah semakin  menjadi-jadi.  Jika  saat  era  Orde  Baru  bahkan  saat  era  Orde  Lama  korupsi  hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif dan terjadi pada level atas, kini korupsi telah masuk para kalangan  legislatif  dan  yudikatif,  dengan  modus  bermacam-macam  baik  yang  dilakukan secara terbatas maupun yang dilakukan secara “berjamaah”.
Pemberantasan  korupsi  memang  membutuhkan  penanganan  yang  ekstra  keras  dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik  pemberantasan  korupsi  itu  sendiri  tercermin  dari  peraturan  perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus  mengatur  mengenai  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sesungguhnya  tidaklah cukup  untuk  menunjukkan  keseriusan  atau  komitmen  pemerintah.  Perlu  dari  sekadar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di  dalam  undang-undang  yang  berwenang  untuk  memberantas  korupsi  dengan  cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Bentuk dari langkah serius pemerintah tersebut dan demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk suatu lembaga. Sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat, negara melakukan reformasi dalam  berbagai  lini,  termasuk  reformasi  kelembagaan.  Sebagai  organ  kenegaraan  yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  memiliki  kewenangan  melakukan  koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan  apapun.  Namun  dalam  perkembangannya,  kinerja  dari  KPK  dirasakan  kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, permasalahan penyadapan,  pengelolaan  penyidik  dan  penyelidik  yang  kurang  terkoordinasi,  terjadi tumpang  tindih  kewenangan  dengan  berbagai  instansi  penegak  hukum,  serta  kelemahan belum  adanya  lembaga  pengawas  yang  mampu  mengawasi  pelaksanaan  tugas  dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.
Peran  KPK  dalam  merealisasikan  tugas,  kewajiban  dan  kewenangan  yang  dimiliki dalam  memberantas  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  masih  sangat  terbatas.  Hal  ini disebabkan sempitnya ruang gerak KPK di dalam  peraturan perundang-undangan. Karena itulah,  demi  mendukung  optimalisasi  kinerja  dan  produktivitas  KPK  maka  tidak  saja dibutuhkan  pembenahan  secara  internal  dalam  tubuh  KPK  namun  juga  perluasan  ruang
gerak KPK dalam Peraturan Perundang-undangan. Untuk itulah Rancangan Undang-Undang KPK sangat dibutuhkan.
UU KPK merupakan jantung bagi lembaga KPK untuk bekerja, jadi setiap partai politik yang ingin merubah/merevisi UU tersebut akan selalu dibayang-bayangi adanya prasangka untuk melemahkan lembaga anti rasuah ini. Kemudian setelah pada 17 September 2019 lalu DPR  secara  sah  telah  mengesahkan  UU  KPK.  Polemikpun  semakin  bermunculan  dan berkembang pesat di masyarakat bahwa KPK dilemahkan. Belum reda dari polemik UU KPK, DPR  juga  direncanakan  akan  mengesahkan  RKUHP  namun  sudah  diminta  untuk  ditunda oleh  Presiden  Jokowi  karena  menanggapi  polemik  yang  terus  muncul  dan  berkembang  di masyarakat.  Tindak  pidana  korupsi  pun  juga  kembali  dipertanyakan  derajatnya,  Tindak Pidana Korupsi dinilai telah turun derajat kejahatanya dari yang sebelumya sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) menjadi tindak pidana biasa. Penelitian kita akan mengulas poin-poin dalam UU KPK dan RKUHP yang kami nilai menurunkan derajat tindak pidana korupsi dari sebuah tindak pidana luar biasa menjadi sebuah tindak pidana biasa.(Hadi, 2018)

## Pembahasan
Rintangan  terkait  pemberantasan  korupsi  sendiri  berasal  dari  legislatif  yakni  DPR selaku pembuat undang-undang. Disahkannya UU KPK pada 17 September 2019 lalu dan juga rencana  DPR  mengenai  pengesahan  RKUHP  yang  memang  masih  menyisakan  beragam pertanyaan dibenak masyarakat, agenda politik apa yang melatarbelakangi pengesahan yang terkesan  terburu-buru  tersebut?  Namun  yang  pasti  setelah  disahkannya  UU  KPK,  KPK sebagai lembaga anti rasuah sendiri seolah telah kehilangan “taring”nya, dan konsep tindak pidana korupsi sendiri dalam RKUHP seolah telah turun derajat kejahatanya dari kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa.

## Konsep Tipikor Menurut UU KPK
Dalam  UU  KPK  terkait  independensi  kelembagaan  lembaga  anti  rasuah  ini dipertanyakan  jika  dalam  undang-undang  yang  terdahulu  kewenangan  independensi penyelidik,  penyidik  dan  penuntut  umum  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) menjadikannya sebagai sebuah lembaga institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan istimewa sehingga disebut juga sebagai institusi super body.
KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi  dan  supervisi,  termasuk  melakukan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan. KPK adalah lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Diantaranya wewenang KPK adalah  melakukan  koordinasi  dan  supervisi  penegak  hukum  dalam  penanganan  perkara Tipikor, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tipikor, melakukan berbagai upaya pencegahan Tipikor, melakukan monitor terhadap para penyelenggara negara (Pasal 6 butir b, c, d, dan e UU No. 30 Tahun 2002).
Dalam  melaksanakan  tugas  supervisi,  KPK  berwenang  melakukan  pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangannya yang  berkaitan  dengan  pemberantasan  Tipikor,  dan  instansi  yang  dalam  melaksanakan pelayanan    publik (Pasal 8 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002). KPK juga berwenang mengambil alih  (take  over)  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  pelaku  perkara  Tipikor  yang  sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002). Karena itu,
kepolisian atau kejaksaan yang tengah menyidik atau menuntut suatu perkara Tipikor namun jika  diminta  oleh  KPK  untuk  ditangani,  wajib  menyerahkan  tersangka  dan  seluruh  berkas perkara, alat bukti, dan dokumen lainnya kepada KPK (Pasal 8 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002). Kelebihan lain KPK dibandingkan Kepolisian dan Kejaksaan adalah KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara Tipikor, sebagaimana wewenang yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan.
Hal ini untuk menghindari adanya “main mata” antara tersangka dan aparat KPK (Pasal 40  UU  No.  30  Tahun  2002).  Atas  dasar dugaan  kuat adanya  bukti  permulaan  yang  cukup dalam  proses  penyelidikan,  KPK  berhak  mengambil  alih  semua  aset  pelaku  Tipikor  tanpa terlebih dahulu menunggu izin dari ketua Pengadilan Negeri (Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2002). Akan  tetapi  dalam  perkembangannya,  kinerja  dari  KPK  dirasa  kurang  efektif,  lemahnya koordinasi  antar  lini  penegak  hukum,  koordinasi  dengan  sesama  aparat  penegak  hukum, permasalahan penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadinya  tumpang  tindih  kewenangan  dengan  berbagai  instansi  penegak  hukum,  serta kelemahan  belum  adanya  lembaga  pengawas  yang  mampu  mengawasi  pelaksanaan  tugas dan  kewenangan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  oleh  KPK.  Fenomena  yang  ada dewasa  ini  belum  menunjukkan  adanya  suatu  sistem  besar  penegakan  hukum (pemberantasan korupsi) yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu diantara institusi penegak hukum. Sering terjadi perbedaan persepsi dan tumpang tindih wewenang diantara lembaga penegak hukum terhadap perkara-perkara Tipikor.(Suhartono, 2020)
Setelah 17 tahun KPK berjalan dengan UU tersebut, sudah banyak perubahan kondisi yang  telah  terjadi  hingga  sekarang.  Sehingga  diperlukanya  perubahan  terhadap  UU  KPK tersebut.  Dan  akhirnya  sudah  disahkan  pada  17  September  lalu.  Namun  perubahan  yang mestinya  diharapkan  dapat  memperkuat  lembaga  anti  rasuah  ini  ternyata  malah  bertolak belakang, KPK dengan adanya revisi Undang-Undangnya ini malah semakin diperlemah dan dipersulit ruang geraknya.
Kami akan menjelaskan butir-butir persoalan di dalam UU KPK yang baru dan kami menilai  hal-hal  tersebut  berdampak  besar  melemahkan  lembaga  anti  rasuah  ini.  Kami mencoba membandingkan UU KPK sebelum dan sesudah direvisi.
Dalam  bagian  pertimbangan  UU  No.  30  Tahun  2002  sebelum  direvisi:  Pasal  2 menjelaskan  bahwa  lembaga  pemerintahan  yang  secara  khusus  menangani  tindak  pidana korupsi  belum  benar-benar  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien  untuk  memberantas  tindak pidana korupsi. Setelah direvisi pada pasal 2B menjelaskan bahwa Kepolisian, Kejaksaaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga yang mengurusi tindak pidana korupsi di Indonesia, artinya ketiga lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam wewenangnya untuk pemberantasan korupsi, KPK yang sebelumnya lebih bebas dalam penanganan korupsi kini  diharuskan  bersinergi  dengan  kepolisian  dan  kejaksaan  berdasarkan  asas  kesetaraan kewenangan suatu lembaga.
Dalam pasal 1 ayat (3) sebelum direvisi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang lembaganya bersifat independen dan tentu terbebas dari kekuasaan manapun. Namun setelah direvisi, KPK dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif artinya KPK sudah tidak independen lagi melainkan menjadi bagian lembaga kekuasaan eksekutif. Hal ini berkaitan juga dengan aturan mengenai dewan pengawas, yang terdapat dalam revisi UU KPK yakni di pasal 37. BAB V Pasal 37A-37H Dewan Pengawas ini memiliki tugas antara lain yang utama
yaitu  mengawasi  tugas  dan  wewenang  KPK,  disini  KPK  terikat  dengan  Dewan  Pengawas dalam segala bentuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh KPK semuanya harus diketahui oleh  Dewan  ini,  termasuk diantaranya mengenai  penyadapan,  penggeledahan dan  bahkan penyitaan.
KPK yang sebelumnya bisa leluasa dalam melakukan OTT (operasi tangkap tangan) kini harus melewati Dewan Pengawas terlebih dahulu. Bukan cuma tentang kegiatannya saja yang diawasi  Dewan  Pengawas,  namun  tugas  Dewan  ini  juga  berkaitan  dengan  kode  etik pemimpin dan pegawai dalam tubuh KPK, menyusun dan menetapkan kode etik di tubuh KPK  hingga  dapat  menindaklanjuti  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh pemimpin dan pegawai KPK. Tentunya hal ini sangat membatasi pergerakan KPK itu sendiri.
Belum lagi dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas harus membuat laporan untuk nantinya dipertanggungjawabkan kepada Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat, sungguh ironis sekali mengingat selama ini kita mengetahui banyak dari kalangan legislatif terutama DPR yang menjadi buruan KPK namun dengan dewan pengawas ini KPK malah bertanggungjawab kepadanya.    Penetapan Dewan Pengawas ini juga masih diperdebatkan dimana di dalam keanggotaan dewan yang berjumlah lima orang ini semuanya merupakan usulan Presiden. Memang dalam penetapan ini Presiden Jokowi sebelumnya juga mengatakan Dewan  Pengawas  ini  diambil  dari  tokoh  masyarakat,  akademisi  atau  pegiat  anti  korupsi, bukan  politisi,  bukan  birokrat atau aparat  penegak  hukum  aktif. Namun  tetap  saja  politik kepentingan masih erat di dalamnya, untuk itulah mengenai Dewan Pengawas masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum.(Mahyani, 2019)
Lalu dalam pasal 12 ayat (1) UU KPK dan draft perubahannya yang telah disetujui, yang sebelumnya KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang  melakukan  penyadapan  dan  merekam  pembicaraan  namun  setelah  perubahan penyadapan  yang  dimaksud dalam  pasal  12  ini  harus melewati  Dewan  Pengawas  terlebih dahulu, artinya KPK dalam hal melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas, dan dari Dewan sendiri memberikan izin maksimal 1x24 jam terhitung setelah permintaan tersebut diajukan dan dengan jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang satu kali. Tentu dalam hal ini selain  menghambat  pergerakan  KPK  dengan  dipersulitnya  birokrasi  tersebut,  tentu  dapat diduga pula saat melewati Dewan Pengawas informasi mengenai penyadapan dapat rawan bocor, mengingat banyaknya kepentingan di dalam tubuh Dewan Pengawas sendiri, dan juga dari  keanggotaan  dewan  pengawas  sendiri  masih  belum  jelas  regulasinya  karena  masih diperdebatkan.
Mengenai  penuntutan  independen  KPK  yang  sebelumnya  terdapat  dalam  pasal 3  jo. Pasal 6c UU KPK dimana KPK adalah lembaga negara  dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi bersifat independen dan terbebas dari  kekuasaan  manapun,  Namun  dalam  draft  perubahan  yang  telah  disetujui,  proses penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), bukan hanya itu mengenai pejabat penyidik dalam tubuh KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3), Pasal  43  ayat  (1),  Pasal  45  ayat  (1)  dan  Pasal  53  ayat  (1)  UU  KPK  bahwa  KPK  berwenang mengangkat  dan  memberhentikan  penyelidik,  penyidik  dan  penuntut  secara  mandiri  atau independen. Masing-masing diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama  menjadi  Pegawai  KPK.  Dan  setelah  draft  perubahan  disetujui  mengenai  pejabat
penyidik KPK sekarang harus berasal dari Kepolisian dan Profesi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengangkatan penyidik harus dari Kepolisian, Kejaksaan, dan PPNS sedangkan penyelidik hanya boleh dari Kepolisian. Peraturan perundangan yang dimaksud tadi memang di dalam KUHAP diatur mengenai pejabat penyidik dalam pasal 6 bahwa pejabat penyidik adalah dari Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang, apakah mengenai pejabat penyidik ini betul sebuah revisi atau  pembetulan  terkait  pejabat  penyidik  sesuai  pasal  6  KUHAP  atau  hendak  disamakan dengan tindak pidana biasa lainnya, mengingat bahwa tindak pidana korupsi sendiri adalah termasuk tindak pidana khusus, jadi mekanismenya termasuk pejabat penyidiknya pun juga harus  dipilih  khusus  oleh  lembaga  terkait.  Kekhususan  tindak  pidana  ini  seolah-olah dikesampingkan dengan penyamaan pejabat penyidiknya.
Dan  mengenai  kriteria  tindak  pidana  korupsi  yang  menyita  perhatian  publik  dalam pasal 11 huruf (b) UU KPK yang dulu diatur bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian pubik, namun dalam  draft  perubahan  UU  KPK  yang  baru  derajat “perhatian  publik”  dalam  penanganan kasus korupsi dihapuskan. Derajat perhatian publik kini tak lagi jadi bahan pertimbangan. Kasus-kasus seperti Setya Novanto yang menguras atensi masyarakat beberapa waktu lalu dan  masuk  kategori  “perhatian  publik”  mungkin  saat  ini  akan  dikesampingkan penegakannya.
Lalu berkaitan dengan penerbitan SP3, dalam Pasal 49 UU KPK yang dahulu KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan atau SP3 dalam perkara tindak pidana korupsi namun di dalam draft UU KPK yang baru disetujui, KPK  memiliki  kewenangan  menghentikan  penyidikan  dan  penuntutan  (SP3)  terhadap perkara tipikor yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama  dua  tahun.  Dengan  demikian  maka  kasus-kasus  lama  yang  belum  selesaipun  bisa langsung  di  SP3.  Hal  ini  justru  semakin  membuat  gerak  koruptor  semakin  bebas,  karena mereka hanya akan memperpanjang kasusnya sampai dua tahun hingga akhirnya di SP3.
Dalam  Pasal  19  ayat  (2)  UU  KPK  sebelum  direvisi  KPK  diberi  kewenangan  untuk membentuk perwakilannya pada tingkat provinsi namun setelah draft revisi ini disetujui ayat ini dihapus. Padahal kita mengetahui bahwa korupsi sudah menembus sampai unit terkecil pemerintahan, perwakilan lembaga KPK di daerah dirasa penting untuk memberi efek aware kepada pejabat-pejabat daerah untuk setidaknya tidak melakukan korupsi. Berbagai polemik perubahan UU KPK yang menjadi perdebatan ini menguras perhatian publik apalagi dengan pengesahan yang dirasa terburu-buru oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjelang akhir masa jabatannya. Konsep tindak pidana korupsi dengan adanya perubahan undang-undang KPK ini  dirasa  sudah  turun  derajatnya.  KPK  yang  sebelumnya  adalah  lembaga  super  body  kini dikebiri dengan adanya perubahan ini.

## Konsep Tipikor Menurut RKUHP
RKUHP merupakan langkah penting dalam hal pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pembaharuan  ini  diperlukan  berdasarkan  alasan  filosofis,  politis,  sosiologis  dan  praktis. Secara  filosofis  karena  peraturan  perundang-undangan  merupakan  warisan  kolonial, termasuk KUHP yang kita gunakan saat ini perlu diganti, karena dibuat dari filosofi yang berbeda. Secara sosiologis di dalam KUHP juga banyak pasal yang tidak sesuai dengan nilai- nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat serta dalam hal kehidupan sebagai bangsa yang
merdeka.  Sementara  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  menimbulkan dampak terbentuknya tindak pidana baru, sehingga dirasa pengaturan tindak pidana dalam KUHP sudah ketinggalan zaman.
Terkait dengan konsep tindak pidana korupsi dalam draft RKUHP pun juga kembali diperdebatkan, salah satunya dengan pengurangan hukuman bagi koruptor, DPR berdalih bahwa  korupsi  adalah  kejahatan  keuangan,  sehingga  aturan  ini  bertujuan  mendorong penegak  hukum  untuk  fokus  pada  pengembalian  uang  negara,  bukan  pemenjaraan  secara fisik.  Memang  korupsi  adalah  kejahatan  keuangan,  namun  menurut  kami  bukan  hanya berfokus  pada  pengembalian  keuangan  negara,    namun  lebih  lagi  bahwa  korupsi  adalah (extra ordinary crime), bahkan ada yang menggolongkannya sebagai kejahatan kemanusiaan, yang  dapat  mengakibatkan  krisis multidimensi  yang  tidak  hanya  merugikan  negara  tetapi juga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara, membahayakan pembangunan sosial  ekonomi,  dan  juga  politik,  serta  dapat  merusak  nilai-nilai  tatanan  demokrasi  dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. RKHUP terkait delik  korupsi  sebenarnya  adalah  mengkodifikasikan  undang-undang  Tipikor  yang  dalam KUHP saat ini belum ada.(Gumilang et al., 2019)
Namun  hal  ini  banyak  ditentang  terutama  KPK  sendiri  selaku  lembaga  anti  rasuah karena  dapat  memangkas  kewenangan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  KPK. Adanya  rancangan  undang-undang  tersebut  akan  membuat  KPK  tidak  lagi  berwenang menangani  kasus  korupsi  yang  diatur  dalam  KUHP  dan  beralih  kepada  Kejaksaan  dan Kepolisian. Artinya kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam  UU  KPK  tidak  lagi  berlaku  jika  RKUHP  disahkan.  Selain  KPK,  Pengadilan  Tindak Pidana Korupsi juga berpotensi akan mati suri. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menyebutkan  bahwa  Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Jika masuk ke RKHUP maka akan beralih ke Pengadilan Umum.  Lalu  sejumlah  ketentuan  delik  korupsi  di  dalam  RKUHP  justru  menguntungkan koruptor. Padahal, UU Tindak Pidana Korupsi bertujuan memenjarakan koruptor. Dan juga ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RKUHP lebih rendah.
Dalam RKUHP sendiri delik tindak pidana korupsi masuk dalam bagian ketiga tentang tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  pasal  604-607.  Berikut  kami  bandingkan  RUU  KUHP dengan  UU  No.  20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan  UU  No.  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam revisi KUHP Pasal 604 yang berpadanan dengan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 sama-sama mengatur tentang hukuman bagi setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau juga suatu korporasi yang kesemuanya merugikan keuangan negara  dihukum  penjara  yang  pada  intinya  lebih  lemah  daripada  UU  Tipikor,  dimana  di dalam  Pasal  604  RKUHP  ancaman  penjara  seumur  hidup  atau  paling  singkat 2  tahun  dan paling  lama  20  tahun,  denda  paling  sedikit  Rp  10  juta  dan  paling  banyak  Rp  2  miliar. Sedangkan dalam UU Tipikor hukuman pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Adanya pengurangan ini menurut kami didasari karena dalam pelaku korupsi bukan dari pejabat pemerintah, berbeda dengan pasal 605 yang berpadanan dengan pasal 3 Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 dimana pelaku tindak pidana korupsinya adalah pejabat publik yang
menyalahgunakan  wewenang,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  karena  jabatannya  yang merugikan keuangan negara diancam minimal 2 tahun penjara lebih tinggi dari UU Tipikor. Namun di dalam RKUHP ini tidak mengatur pidana tambahan seperti uang pengganti seperti yang ada dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara inilah yang wajib diganti oleh terpidana kasus korupsi (koruptor). Arti kerugian keuangan negara itu sendiri telah dijelaskan dalam  Penjelasan  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi    sebagaimana  yang  telah  diubah  oleh  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## Kesimpulan
Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  suatu  perbuatan  melawan  hukum  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  termasuk  penyalahgunaan  kewenangan  yang  dapat merugikan  perekonomian  atau  keuangan  negara.  Terkait  dengan  konsep  tindak  pidana korupsi  setelah  disahkannya  UU  KPK dan  jika  nantinya  RKHUP  disahkan,  korupsi  dirasa sudah dan akan semakin turun derajat kejahatannya dari yang sebelumnya merupakan tindak pidana luar biasa menjadi tindak pidana biasa. KPK yang sebelumnya merupakan lembaga super  body  dikebiri  dengan  adanya  perubahan  dalam  UU  KPK.  Dan  pengaturan  tentang Tipikor dalam draft RKUHP juga perlu untuk dievaluasi lebih lanjut.
Pada  intinya  korupsi  harus  tetap  menjadi  sebuah  kejahatan  yang  luar  biasa  (extra ordinary  crime),  sehingga  penanganan  tindak  pidana  korupsi  sendiri  tidak  dapat dilakukan dengan cara yang biasa, dan harus dibedakan dengan tindak pidana khusus lainnya sekalipun. Tindak pidana korupsi sudah sampai pada taraf kejahatan kemanusiaan (humanity crime) dan dapat  mengakibatkan  krisis  multidimensi  yang  tidak  hanya  merugikan  negara  tetapi  juga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai tatanan demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan korupsi ini seakan menjadi sebuah budaya.

## Daftar Pustaka
Gumilang, D., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (2019). LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON. Jurnal Hukum Magnum Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497
Hadi, S. (2018). HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588 Mahyani, A. (2019). DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019 Ahmad Mahyani. Mimba RKeadilan, 15, 33–45.
Michael, T. (2019). HUMANITY IN THE ENFORCEMENT OF ANTI-CORRUPTION LAWS.
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(2). https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2597 Suhartono, S. (2020). HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 206.