## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBAYARAN ROYALTI
Ampuan Situmeang * , Rita Kusmayanti **
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstract
Intellectual property is the result of a work for an author that has exclusive rights that only exists and  attribute to the owner or  the rights holder  of  the work. Other parties wishing to use the copyright  is required to obtain the permission from the copyright  holder  or  creator.  The  research  questions  how  the  legal  protection regarding royalties is given for the creator or copyright holder of the song and how to file objections if the use of a song without royalty payment. The research used a normative  research  method.  Data  was  analyzed  by  using  a  qualitative-descriptive approach.  It  can  be  concluded  the  use  of  exclusive  rights  is  still  not  properly implemented.  The  formation  of  LMKN  is  a  form  of  protection  given  by  the government  to  the  copyright  of  songs  given  also  provides  tariffs  on  royalties  that must be agreed by users. Dispute resolution can be done through litigation and non- litigation. Dispute resolution involving different countries can be done through the WIPO Arbitration and Meditation Center.
Keywords: Legal Protection, Copyright, Song, Royalty.

## Abstrak
Kekayaan intelektual adalah hasil karya seorang penulis yang memiliki hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak atas suatu karya. Pihak lain yang ingin menggunakan hak cipta  tersebut harus memperoleh izin dari pencipta atau  pemegang  hak  cipta.  Penelitian  mempertanyakan  bagaimana  perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta lagu terhadap pembayaran royalti dan bagaimana  menyelesaikan  keberatan  jika  terdapat  penggunaan  lagu  tanpa pembayaran  royalti.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif.  Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa  penggunaan  hak  eksklusif  masih  belum  dilaksanakan  dengan  baik. Pembentukan  LMKN adalah bentuk  perlindungan  yang diberikan oleh pemerintah terhadap  hak  cipta  lagu  yang  diberikan  juga  memberikan  tarif  royalti  yang  harus disepakati oleh pengguna. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa yang melibatkan berbagai negara dapat dilakukan melalui Pusat Meditasi dan Arbitrasi WIPO.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, hak cipta, lagu, royalty.
* Alamat Korespondensi  :  ampuan.situmeang@uib.ac.id
** Alamat Korespondensi : radenayukusuma@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Keanekaragaman seni serta budaya di Indonesia merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki berdasarkan banyaknya suku, bahasa, dan agama yang menyebar di penjuru Indonesia mulai dari sabang hingga merauke menjadikan pluralitas yang memiliki  potensi  nasional  dan  diperlukan  perlindungan  terhadap  kekayaan  atas beragam seni dan budaya tersebut. 1 Setiap manusia memiliki daya pikir yang cakap sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, di mana hasil  karya  seni  yang  berhasil  diciptakan  harus  mendapatkan  penghormatan  dan penghargaan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan perwujudan dari sebuah pengekspresian atas kreatif Pencipta. 2 Hasil ciptaan yang berhasil dikembangkan merupakan  karya  cipta  seorang  atau  sekelompok  orang  yang  mempunyai kemampuan menghasilkan karya cipta yang harus mendapat perlindungan hukum atas apa yang telah ia ciptakan.
Kekayaan  intelektual,  yang  selanjutnya  disebut  KI,  adalah  objek  yang  tidak memiliki  bentuk  yang  berasal  dari  hasil  aktivitas  intelektual  manusia  yang diekspresikan  dalam  karya  berhak  cipta  atau  dalam  bentuk  karya  yang  berhasil ditemukan. 3 Dalam  proses  membuat  sebuah  karya  intelektual  yang  berasal  dari berbagai  ilmu  seperti  pada ilmu  pengetahuan, seni,  budaya dan juga tekonologi. Ilmu  pengetahuan  serta  teknologi  yang  semakin  meningkat  menyokong  peranan yang cukup besar terhadap beranekaragamnya KI.
Sejalan  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  menimbulkan  permasalahan  tersendiri  bagi  Pencipta  atau Pemegang  Hak  Cipta  terkhusus  terhadap  Pencipta  karya  lagu  yang  mana  dalam peraturan tersebut telah memperoleh perlindungan secara preventif, karena dengan adanya  undang-undang  hak  cipta  yang  ada  belum  dapat  memberikan  jaminan terhadap  terlindunginya  hak  eksklusif  Pencipta  karya  lagu,  semakin  dengan berkembangnya  era  globalisasi  masih  menyisahkan  pelanggaran  terhadap  karya cipta yang didasarkan minimnya pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum KI khususnya Hak Cipta serta kurangnya apresiasi masyarakat terhadap hak-hak atau kewenagan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan hukum. Pada Pasal 40 huruf d Undang-Undang Hak Cipta, yaitu terhadap karya lagu  atau  musik  dengan  atau  tanpa  teks  merupakan  ciptaan  yang  mendapatkan perlindungan.  Hak  ekonomi  yang  dipunyai  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta
1 Bronto Asmoro, Buku Saku Super Pintar IPS “Ilmu Pengetahuan Sosial” ,  Jakarta: Grasindo, 2010, hlm 28.
2 Emma Valentina Teresha Senwe, Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, 2015, hlm 12.
3 Nurjannah, Kekayaan intelektual, diambil pada 17
Mei 2019 dari
http;//nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/
merupakan  bentuk  apresiasi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dan  mayarakat dengan dipergunakannya karya lagu tersebut dengan tujuan komersial. 4
Permasalahan  yang  timbul  dari  pelanggaran  tersebut  adalah  kurangnya kesadaran masyarakat tentang penerapan hak mengumumkan ( performing rights) yang mengakibatkan terjadi kerugian secara materiil dan immaterial yang dialami Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Karya Lagu, serta lemahnya penegakan hukum yang  melekat  pada  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta dimana pelanggarnya yang terjadi tidak mendapatkan penanganan yang tepat atas pembayaran royalti

## B. Rumusan Masalah
Berlandaskan  uraian  terhadap  latar  belakang  diatas,  maka  Penulis  mencoba menganalisis mengenai :
1. Apakah perlindungan hukum  bagi Pencipta  atau  Pemegang Hak Cipta karya lagu terhadap pembayaran royalti sudah sesuai dengan peraturan hukum?
2. Bagaimana  cara  menyelesaikan  sengketa  apabila  terjadi  penggunaan  karya lagu tanpa membayar royalti ?

## C. Metode Penelitian
Metode  yang dipergunakan dalam penelitian untuk melakukan  analisis suatu permasalahan  hukum,  dapat  mempergunakan  metode  pendekatan  normatif. 5 Dalam orientasi penelitian ini dilakukan dengan  mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk. 6 Serta melakukan wawancara  sebagai  data  primer  untuk  mendukung  data  sekunder.  Pendekatan yang  digunakan  adalah statua  approach yang  melakukan  penelitian  terhadap produk hukum. 7
Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini berupa: pertama bahan  hukum  primer,  Bahan  hukum  primer,  Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016  Tentang  Pelayanan  Permohonan  Kekayaan  Intelektual  Secara  Elektronik.
Kedua Bahan  hukum  sekunder,  berupa  buku,  artikel,  jurnal,  naskah  pidato pengukuhan guru besar, naskah orientasi ilmiah,  dan naskah akdemik.
Ketiga Bahan hukum tersier kamus besar bahasa indonesia umum, berita.
4 Fiat  Justisia,  Volume  10  Issue  3,  hlm  489  Habi  Kusno, Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet , Fiat Justisia 2016.
5 Syahruddin Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris , Cet. 6,  Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Geafika, 2018, hlm 7.
6 Syahruddin Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris , Cet. 6, Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Geafika, 2018, hlm 7.
7 Ibid
Penulis  melakukan  pengumpulan  data  yang  didapatkan  dari  hasil  penelitian yang dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif, maksudnya adalah dari hasil data-data yang berhasil Penulis kumpulkan kemudian digunakan  dalam  menentukan  isi  atau  makna  dari  aturan  hukum  yang  menjadi landasan  penyelesaian  permasalahan  hukum  atas  obyek  yang  dikaji.  Terhadap data  yang  berhasil  dikumpulkan  memakai  bahan-bahan  yang  berasal  dari penelitian,  baik  yang  berasal  dari  data  primer  ataupun  data  sekunder  dilakukan analisa menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan dengan landasan teori serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penulisan dan penelitian ini, yang kemudian Penulis sajikan secara deskriptif.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
1) Hasil Wawancara
Dalam pertanyaan  yang saya berikan kepada  Pencipta lagu serta penyanyi yaitu Erdian Aji Prihartanto yang dikenal dengan nama Anji melalui direct massage pada tanggan 21 Maret  2019  yang kemudian dibalas  pada tanggal  30  November 2019 bahwasanya dalam penarikan royalti Pencipta harus mendaftarkan dirinya kepada LMK  terlebih  dahulu,  sehingga  Pencipta  tersebut  menjadi  anggota  LMK  dan mendaftarkan  lagunya  kepada  LMK  yang  nantinya  dalam  proses  pendistribusian dilakukan  oleh  LMK  berdasarkan  kuasa  yang  diberikan  oleh  Pencipta  tersebut. Hasil Penelitian Pustaka dan Studi Dokumen
2) Hasil Penelitian dan Studi Dokumen
a. Kasus Pengguna ( user ) Lagu yang Tidak Membayar Royalti Berdasarkan  putusan  pengadilan  nomor  670/Pid.sus/2015/PN  Sgl  Pemilik Monalisa  Pub  dan  Karaoke  yaitu  Suhanto  Als  Alim  Bin  Sunanto  yang  tempat usahanya beralamat  di  Jl. Komplek Perkantoran Gubernur Propinsi  Kep. Bangka Belitung. Monalisa Pub dan Karaoke karena tidak dapat memperlihatkan izin atau lisensi resmi terhadap musik atau lagu-lagu yang ada di Monalisa Pub dan Karaoke karena segala perizinan dari LMK. Sehingga dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu)  bulan  dan  denda  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  dengan  masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,  maka  Terdakwa  tetap  ditahan.  Membebankan  kepada  Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Berdasarkan  putusan  pengadilan  nomor  10/Pid.B.2014/PN  Njk.  Pada  bulan Maret tahun 2008 Nur Salam menciptakan sebuah lagu dengan judul Oplosan dan telah  diumumkan  untuk  pertama  kali  dengan  cara  menyiarkan  melalui  VCD (cakram  optik)  yang  dinyayikan  oleh  Trio  Gomik  Feat  Nur  Bayan  dengan aransemen jaipong pada bulan Juni tahun 2008. Pada acara Semarak Tahun Baru 1 Januari tahun 2013  di Daerah Sumber Boto Kabupaten Jombang, Eni Sagita  yang beralamat  di  Dusun  Tanjung  Desa  Pace  kulon  Kabupaten  Nganjuk  di  iringi  oleh Om Sagita tanpa seizin Pencipta lagu telah menyanyikan lagu dengan judul Oplosan dan  nyanyian  tersebut  kemudian  di  dokumentasikan  menggunakan  cara  direkam oleh D’va Shoting dan kemudian memori master diserahkan kepada Eni Sagita yang diperjual  belikan  menggunakan  VCD  di  pasaran  pada  daeraj  Jawa  Timur. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Pada  19  Juli  2017 8 ,  panel  arbitrase  dari  Pusat  Arbitrase  dan  Mediasi  WIPO memutuskan masalah dalam sengketa antara penerbit musik besar dan independen BMG, Pemusik, Penerbitan Musik Sony / ATV / EMI, Penerbitan Universal Music dan Warner serta AEDEM,  dan  Lembaga hak kolektif Spanyol  SGAE. Arbitrase yang  menanganti  kasus  tersebut  memfokuskan  terhadap  2  (dua)  klaim  yaitu:  1) Penerimaan royalti  yang tidak adil  yang diterima dari Pengguna ( user ) lagu oleh SGAE dan pendistribusian royalti oleh SGAE kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan; 2)Pendistribusian royalti yang tidak tepat untuk penggunaan musik yang tidak terdengar atau hampir tidak terdengar
b. Pembayaran Royalti oleh Pengguna ( user )
Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Indonesia,  mengadakan  acara  tahunan  yaitu Festival Jazz Goes To Campus (JGTC) yang ke-39. 9 Pada tahun ini penyelenggara ingin  menghadirkan  momen  yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya,  yang menawarkan  kolaborasi  lintas  generasi  dan  menunjukkan  penghargaan  kepada komposer  atau  Pencipta  lagu  dengan  melakukan  kerja  sama  dengan  Lembaga Manajemen Kolektif yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI). Komite JGTC 2016 akan  membayar  royalti  kepada  komposer  atau  penulis  lagu  melalui  WAMI  yang mengambil  2%  (dua  persen)  dari  harga  tiket,  sehingga  dalam  alur  pembayaran komposer atau Pencipta lagu dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu pembayaran sebelum dan sesudah acara berlangsung.
Dalam  upaya  pembayaran  royalti  dengan  besaran  royalti  yang  telah dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terjadi polemik yang dialami para pengusaha karaoke  yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan  Jakarta  (ASPHIJA) 10 ,  hal  ini  dilatar  belakangi  oleh  besaran  tarif  royalti yang dikenakan pada karaoke eksekutif berbeda dengan tarif royalti pada karaoke keluarga.
c. Penerimaan Royalti oleh Pencipta Lagu
Pendistribusian yang dilakukan mulai tanggal 6 Agustus 2018 merupakan hasil  dari  pembayaran  royalti  yang  dibayarkan  oleh  pengguna  ( user )  lagu  dalam periode Januari hingga Desember 2017 dengan perolehan royalti yang berasal dari kombinasi  dari  Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  (LMKN)  dan  yang dikumpulkan  secara  langsung  oleh  KCI  berjumlah  Rp.  4.660.776.000,-  (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
Tahun 2017 tepatnya bulan April Wahana Musik Indonesia (WAMI) 11 telah mendistribusikan  royalti  atas  hak  menggumumkan  ( performing  right )  kepada Pencipta dan Pemilik Hak Cipta. Royalti yang di distribusikan merupakan royalti yang  didapatkan  atas  layanan  digital  tepatnya  pada  layanan  iTunes  yang  didapat selama periode 2013-2015 dan Sonylive. Proses pendistribusian royalti atas kedua
8 Crefovi, Alternative Dispute Resolution in the entertainment and creative industries . Dilihat pada 23 Januari  2020  dari  https://crefovi.com/articles/alternative-dispute-resolution-entertainment-creative- industries/
9 Beritaagar.id dilihat pada 12 November 2019 dari https://beritagar.id/artikel/seni-hiburan/jgtc-2016- festival-musik-pertama-yang-membayar-royalti-komposer
10 Suryamerdeka.com dilihat pada 13 November 2019 dari https://www.suaramerdeka.com/entertainment/baca/287/pengusaha-karaoke-eksekutif-jakarta-bayar- royalti-via-lmkn
11 Wahana  Musik  Indonesia, Digital  Royalty  Distributor ,  18  May  2017.  Diambil  pada  13  Desember 2019 dari https://www.wami.id/en/2017/05/18/distribusi-royalti-digital/
layanan tersebut berdasarkan laporan penggunaan atas karya musik yang diberikan oleh Apple Inc. dan Sony Music Indonesia kepada WAMI. Jumlah royalti yang di distribusikan kepada para Pencipta dan Pemilik Hak Cipta yang memberikan kuasa kepada WAMI berjumlah sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus  juta rupiah).
2. Pembahasan Penelitian
I. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  Karya Lagu Terhadap Pembayaran Royalti
Perlindungan berasal dari kata dasar lindung yang memiliki artian sebagai tempat berlindung atau hal-hal akibat suatu perbuatan dan sebagainya yang memperlindungi. Melindungi adalah salah satu dari sekian kata yang tercipta dari kata dasar lindung yang  memiliki  arti  suatu  tindakan  atau  suatu  cara  untuk  memberikan  sebuah perlindungan yang mana dalam perlindungan juga memberikan ruang sebagai tempat berlindung sebagai bentuk dari memberikan sebuah bantuan.
Memberikan  sebuah  perlindungan  bagi  masyarakat  merupakan  cita-cita  bangsa Indonesia yang mana telah dicanangkan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia hal  ini  terbukti  dengan  dimasukannya  dalam  Pembukaan    Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 (empat) yang berbunyi “… untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasar  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial...”
Pasal 28 huruf G pada UUD tahun 1945 menekankan bahwa setiap orang memiliki hak  sehubungan  dengan  perlindungan  atas  diri  pribadi,  keluarga,  masyarakat  atas kehormatan  dan  martabat  serta  harta  benda  yang  berada  dalam  kuasanya.  Dengan artian  subyek  hukum  dari  negara  Indonesia  memiliki  hak  untuk  mendapatkan keamanan, perlindungan dari ancaman yang menyebabkan ketakutan karena semua hal tersebut merupakan hak asasi manusia.
Sehubungan dengan peraturan  yang tertulis mengenai  perlindungan hukum  yang diberikan kepada setiap orang, hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Philipus M. Hadjon  yang  memberikan  pendapat  bahwasanya  perlindungan  berdasarkan  harkat dan martabat akan pengukuhan hak asasi manusia yang di miliki oleh subyek hukum yang  mana  subyek  hukum  tersebut  adalah  masyarkat  Indonesia  yang  berlandakan atas  suatu peraturan ataupun kaidah-kaidah  yang dapat dijadikan landasan sebuah perlindungan dari suatu hal lainnya.
Berdasarkan  pengertian  atas  perlindungan  diatas  dapat  ditarik  sebuah  bundel, bahwasanya pada dasarnya perlindungan adalah sebuah bentuk atau tindakan yang memberikan  suatu  upaya  dalam  melindungi  setiap  orang  dari  suatu  tindakan  atau perbuatan  yang  merugikan  subjek  tersebut  berdasarkan  hak  asasi  manusia. Perlindungan  hukum  merupakan  sebuah  wadah  untuk  memberikan  tempat berlindung  bagi  setiap  masyarakat  yang  berlandaskan  hukum    atau  kaidah-kaidah yang berlaku.
Berlandaskan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  dalam  upaya  memberikan perlindungan  dalam  bidang  kekyaan  intelektual  dan  juga  dengan  masuknya Indonesia sebagai salah satu anggota pada Organisasi Perdagangan Dunia atau yang
lebih  dikenal  dengan World  Trade  Organization yang  mana  dalam  organisasi  ini telah di sepakatinya perjanjian internasional mengenai perjanjian TRIPs.
Dalam  penerapan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  negara  anggota diharuskan menerapkan perinsip-prinsip dasar yang dianut dalam konvensi-konvensi yang  telah  diadakan.  Salah  satunya  konvensi  Bern  yang  mana  Indonesia  adalah peserta  pada  konvensi  ini  sehingga  terdapat  kewajiban  memasukan  unsur  dasar dalam  undang-undang  yang  diberlakukan  di  Indonesia.  Perinsip  dasar  yang  harus dimasukan kedalam peraturan perundang-undangan tersebut memiliki 3 (tiga) bagian yaitu yang pertama adalah prinsip national treatment yang mana ciptaan yang lahir atau tercipta dari salah satu negara anggota ataupun peserta dari perjanjian ini atas ciptaan  yang  pertama  kali  diterbitkan  pada  salah  satu  negara  anggota  haruslah mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pada pencipta yang merupakan warga negaranya sendiri, sehingga tidak ada pembedaan asal usul kenegaraan karena negara  anggota  atau  negara  peserta  yang  turut  serta  dalam  konvensi  ini  dianggap sebagai satu kesatuan dalam penerbitan ciptaan.
Prinsip kedua adalah prinsip automatic protection yang mana dalam memberikan perlindungan  hukum  dilakukan  secara  langsung  tanpa  harus  melaksanakan  suatu persyaratan  apapun,  karena  sebagai  sesama  negara  peserta  harus  memberikan perlindungan hukum secara penuh tanpa adanya persyaratan yang harus di lakukan dalam mendapatkan suatu perlindungan. Karena pada dasarnya perlindungan hukum adalah hak asasi manusia.
Prinsip yang ketiga adalah prinsip independence of protection merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada Pencipta karya tidak melihat asal usul  dari  negara  Pencipta,  hal  ini  dikarenakan  para  negara  peserta  atau  negara anggota  diharuskan  untuk  melakukan  peratifikasian  prinsip-prinsip  pada  konvensi Bern yang telah dihadiri dan prinsip tersebut mendapat kesamaan kedudukan disetiap negara anggota atau negara peserta.
Sebagai  anggota  dari  organisasi  internasional  mengharuskan  Indonesia  untuk meratifikasi peraturan mengenai KI dalam bidang Hak Cipta sehingga terbentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang mana merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang  Hak  Cipta.  Pada  kenyataannya  walaupun  pembentukan  undang-undang berdasarkan  konsep  dasar  konvensi  bern  yang  mengatakan  bahwa  perlindungan hukum atas hak cipta diberikan dengan otomatis ketika ciptaan telah berwujud atau telah  selesai  dibuat  pada  nyatanya  dalam  masyarkat  masih  banyak  melakukan pelanggran terhadap hak cipta kususnya pada karya lagu, hal  ini  yang menjadikan ketidak  adanya  sebuah  perlindungan  hukum  padahal  sudah  jelas  dinyatakan  pada Pasal  1  angka  1.  Namun  tidak  berjalannya  aturan  yang  telah  diterbitkan menyebabkan keresahan para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karena pelanggaran yang dilakukan telah merenggut hak ekonomi yang seharusnya dinikmati pencipta, dengan kata lain bahwa das sollen dan das sein tidak seberjalan dengan semestinya.
Lagu  merupakan  sebuah  hasil  ciptaan  yang  berasal  dari  sebuah  gagasan  yang dimiliki  oleh  Pencipta  yang  kemudian  dikembangkan  yang  berasal  berdasarkan berapa  unsur.  Unsur  utama  dalam  penciptaan  sebuah  lagu  adalah  Pencipta menuliskan  gagasan  yang  dimiliki  sehingga  terbentuk  sebuah  syair  atau  lirik  lagu yang  kemudian  di  padu-padankan  dengan  penggunaan  alat  musik  yang  Pencipta kuasai sehingga membentuk sebuah nada atau melodi yang disesuaikan dengan syair atau  lirik  lagu  tersebut.  Sehingga  dari  rangkaian  proses  yang  Pencipta  bentuk
menghasilkan sebuah lagu dengan alunan melodi yang harmonis dan dapat dirasakan melalui indra pendengaran manusia.
Keberhasilan  Pencipta  dalam  menghasilkan  lagu  dalam  bentuk  nyata  dari gagasan yang dimiliki sehingga lagu tersebut merupakan hasil dari ciptaan. Sehingga Pencipta secara langsung mendapatkan hak cipta atas terwujudnya lagu tersebut, dan memiliki hak-hak yang di lindungi oleh pemerintah yang telah diatur dalam Pasal 4.
Upaya  pemerintah  dalam  memberikan  sebuah  perlindungan  terhadap  Pencipta telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Hak  Cipta  telah  tertuang  jelas  dengan  adanya pasal-pasal yang ada didalamnya. Pada Pasal 4 telah dibahas mengenai pemerintah yang  telah  memberikan  perlindungan  kepada  pencipta  menyangkut  hak  eksklusif yang  merupakan  hak  pada  setiap  Pencipta  ataupun  Pemegang  Hak  Cipta.  Namun terjadi pembedaan antara hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, perbedaan  yang  dimaksud  diantaranya  adalah  pada  Pencipta  melekat  sebuah  hak yang akan terus ada pada karya ciptaannya mesikupn ciptaan  telah dialihkan atau dipindah  tangankan  kepada  orang  lain,  hak  tersebut  dikenal  dengan  sebutan  Hak Moral, peraturan ini telah tercantum dengan jelas pada Pasal 5.
Hak lain yang diperoleh oleh  Pencipta adalah Hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta  merupakan  sebuah  hasil  cari  pencapaian  karyanya,  yang  mana  dalam melakukan  hak  ekonomi  yang  dimiliki  tersebut  dapat  memakmurkan  atau mensejahterakan  pencipta  selaku  pemilik  hak  cipta  dari  lagu  yang  diciptakan tersebut,  hal  inilah  yang  merupakan  sebuah  apresiasi  bagi  pencipta  dalam menciptakan  sebuah  karya  cipta.  Karena  pada  dasarnya  pembentukan  karya merupakan suatu hal yang sulit karena menguras fikiran serta tenaga dalam proses pembuatannya.    Mengenai  hak  eksklusif  dalam  pemanfaatan  hak  ekonomi  sesuai dengan Pasal 9.
Pelaksanaan  hak  ekonomi  yang  telah  disebut  diatas,  Pencipta  atau  Pemegang Hak cipta juga mempunyai kewenangan dalam memberikan perizinan seperti yang telah tertera dalam Pasal 9 Ayat 3, pemberian izin yang berupa lisensi terhadap orang lain  dalam  mempergunakan  ciptaannya  dan  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta berhak  menerima  imbalan  berupa  pembayaran  royalti  dari  perbuatan  penggunaan karya lagu tersebut.   Sedangkan pada Pemegang  Hak Cipta sesuai  dengan Pasal  5 Ayat 2, tidak memiliki Hak Moral karena hak yang dimilikinya hanya berupa Hak Ekonomi atas ciptaan yang telah diterimanya. Namun Hak Ekonomi yang dimiliki Pemegang Hak Cipta sama halnya dengan Hak Ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta, sehingga yang jadi pembedanya antara Pencipta dengan Pemegang Hak Cipta hanya terletak pada Hak Moral.
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi atas Ciptaan. Hak Ekonomi yang umum dipergunakan adalah pendistribusian dan mengumumkan. Hak Menggumumkan    adalah  sebuah  hak  yang  dipunyai  oleh  Pencipta  atau  Pemegang Hak  Cipta  dalam  melaksanakan  sebuah  pertunjukan  atas  ciptaan  atau  penyiaran ciptaan  lagu  dengan  tujuan  komersial.  Sehingga  dengan  demikian  bilamana  orang lain  yang  ingin  mempergunakan  hak  ekonomi  atas  ciptaan  maka  harus  terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang pemberian izin  tersebut  diberikan  secara  tertulis  atau  lebih  dikenal  dengan  lisensi  penyiaran. Apabila  seseorang  yang  tidak  memiliki  lisensi  dari  Pencipta  atau  Pemegang  Hak Cipta maka dilarang melakukan penggunaan dan pengumuman  atas ciptaan secara komersial. Pengaturan terhadap keharusan bagi Pengguna ( user ) dalam melakukan lisensi telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pada bab xi.
Penggunaan  ciptaan  yang  dipergunakan  Pengguna  ( user )  biasanya  dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis yang didasarkan pada kesepakatan Pencipta dengan Pengguna ( user ) yang dikenal dengan lisensi, dalam lisensi tersebut juga dituangkan besaran  penerimaan  atas  penggunaan  ciptaan  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta yang lebih dikenal dengan royalti.  Karena pada hakikatnya royalti adalah hak yang memang harus diterima oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas imbalan dari pemanfaatan  hak  ekonomi  dari  sebuah  ciptaan.  Dengan  kata  lain  bahwa  royalti merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang diterima dalam bentuk imbalan uang.
Pada  dasarnya  dalam  mendapatkan  perlindungan  atas  suatu  Ciptaan,  Pencipta tidak perlu mendaftarkan ciptaan tersebut karena pada hakikatnya perlindungan atas hak  cipta  terhadap  ciptaan  tersebut  timbul  secara  otomatis  yang  mana  telah  diatur dalam  Pasal  1.  Namun  yang  terjadi  dalam  masyarakat  masih  banyak  yang  tidak memahami  sepenuhnya  bahwasanya  ciptaan  merupakan  sebuah  Hak  Cipta  yang harus  dihargai,  terutama  dalam  bidang  ciptaan  lagu.  Bahwa  untuk  mendapatkan perlindungan  hak  cipta  Pencipta  harus  mendaftarkan  dirinya  kepada  Lembaga Manajemen  Kolektif  ataupun  Pencipta  dapat  mencatatkan  ciptaannya  kepada Direktorat  Jendral  Kekayaan  Intelekual.  Tujuan  dari  pendaftaran  ini  merupakan langkah awal  sebagai  bukti  yang kuat  serta memiliki kekuatan hukum  apabila ada Pengguna ( user ) yang mempergunakan ciptaan lagu dengan tujuan komersial maka Pencipta dapat menggugat Pengguna ( user ) atas kerugian yang dialaminya. Bentuk keseriusan pemberian perlindungan dibuktikan oleh pemerintah terhadap KI khususnya pada bidang Hak Cipta dibentuklah  sebuah lembaga  yang bertujuan untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  Hak  Ekonomi  yang  dipunyai  Pencipta berdasarkan  kuasa  yang  diberikan  atas  Ciptaan  yang  disebut  sebagai  LMKN  yang mana  merupakan  perwujudan  dari  Pasal  87  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Hak ekonomi yang dikelolah oleh LMKN ini yaitu berupa pengumpulan hasil dari royalti serta pengaturan tarif royalti yang digunakan oleh Pengguna ( user ). LMKN berada pada naungan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang memiliki beran cukup penting untuk  mengawasi,  membuat  dan memberikan rekomendasi  terhadap  LMK yang berada dalam koordinasiannya.
LMKN cukup berperan aktif dalam pemberlakuan tarif yang dikenakan kepada Pengguna ( user ) dan metode pendistribusian royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak  Cipta.  Hal  ini  dikarenakan  pada  peraturan  perundang-undangan  sebelumnya tidak ada lembaga manajemen yang berasal dari pemerintah sehingga penarikan atas tarif royalti tidak mendapat ketentuan yang pasti. Pada dasarnya LMK terbagi atas dua  yaitu  LMKN  pada  bidang  Hak  Cipta  dan  LMKN  dalam  bidang  Hak  Terkait. Namun disini penulis akan membahas LMK pada bidang Hak Cipta.
Jauh sebelum dibentuknya LMKN oleh Pemerintah, telah berdiri sebuah LMK yang berbentuk badan hukum yaitu Karya Cipta Indonesia atau yang lebih terkenal dengan KCI. KCI berdiri pada tahun 1990 yang merupakan bentuk kepedulian dari para  seniman  pada  jaman  itu  atas  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  khususnya dalam  ciptaan  lagu  yang  tidak  mendapatkan  hak  menggandakan    sebagaimana mestinya walaupun ciptaan dipergunakan oleh para Pengguna ( user ) dengan tujuan komersial.  Hal  inilah  yang mendorong para musisi  untuk  mendirikan KCI sebagai wadah  dari  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  untuk  melindungi  hak-hak  atas ciptaannya.
Pada tahun 2018 Karya Cipta Indonesia saat pendistribusian pada hari pertama sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang telah menerima  pendistribusian  atas  pembayaran  royalti  yang  telah  dikuasakan  kepada Lembaga  Manajemen  Kolektif  tersebut.  Total  dari  royalti  yang  di  distribusikan sejumlah Rp. 4.660.776.000,- (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh  puluh  enam  ribu  rupiah)  yang  didapatkan  dari  pendistribusian  atas  Ciptaan berbagai genre lagu, yang telah dibayarkan oleh Pengguna ( user ) pada priode Januari hingga Desember 2017.
Pendistribusin royalti yang dilakukan oleh LMK merupakan sebuah bukti nyata bahwa menjadi anggota LMK penggunaan karya lagu pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan atas karyanya serta merupakan bukti nyata bahwa penerapan Pasal 9 yang berkenaan dengan pendistribusian serta Pasal 8 merupakan keberhasilan  atas  peraturan  yang  telah  ada.  Sehingga  memang  perlu  adanya penerapan  yang  tepat  atas  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  guna melindungi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Dari  hasil  penerimaan  royalti tersebut  dapat  dipergunakan  oleh  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  untuk mensejahterahkan  kehidupan  serta  keluarganya  menjadi  lebih  baik  sesuai  dengan UUD tahun 1945.
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam menyerahkan kuasa atas ciptaannya juga dapat memilih LMK lainnya, karena dewasa ini di Indonesia telah mempunyai beberapa LMK yang sudah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementrian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  antara  lain  yaitu  Karya  Cipta  Indonesia,  Wahana  Musik Indonesia  dan  Royalti  Anugrah  Indonesia.  Wahana  Musik  Indonesia  merupakan sebuah Lembaga Manajemen Kolektif yang juga mengelola  ciptaan dalam bidang lagu yang berfokus pada royalti atas Hak Menggumumkan.
Pada  umumnya  Wahana  Musik  Indonesia  memiliki  fungsi  yang  sama  seperti Lembaga Manajemen Kolektif lainnya yaitu mendistribusikan ciptaan serta menarik royalti  atas  ciptaan  tersebut  yang  kemudian  royalti  tersebut  di  bagikan  kepada Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Wahana  Musik  Indonesia  cukup  aktif  dalam memperluas  ruang  lingkupnya  hal  ini  dibuktikan  dengan  dilakukannya  perjanjian dengan  lembaga  ( society )  Internasional  yang  mana  saat  ini  telah  melakukan perjanjian dengan negara-negara yang ada di Asia, Amerika, Inggris dan 20 negara lainnya.
Dalam  era  industri  4.0  perkembangan  teknologi  kian  bertambah  pesat  sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan dapat dicari dengan mudah menggunakan teknologi, perkembangan teknologi juga tidak luput dari platform penyedia layanan musik yang mana  saat  ini  banyak  sekali  layanan  musik  yang  menyediakan  lagu  untuk  di download atau hanya untuk sekedar dinikmati saja. Penggunaan lagu dalam platform tersebut merupakan sebuah kegiatan komersial yang menghasilkan uang bagi pemilik atau  pendiri  platform  layanan  lagu  tersebut,  sebut  saja  seperti  iTunes  merupakan platform lagu yang dimiliki berbagai macam lagu, termasuk lagu-lagu yang berasal dari  Indonesia.  Untuk  mengakses  lagu  yang  disediakan  oleh  iTunes  pengguna diharuskan  untuk  membayar  langganan  pada  platform  tersebut,  pembayaran  yang dilakukan oleh pengguna iTunes tersebut kemudian diterima oleh iTunes dan dengan perhitungan  tarif  royalti  yang  telah  ditentukan  maka  iTunes  membayar  sejumlah uang  kepada  LMK  yang  berbasis  di  Indonesia  untuk  disalurkan  kembali  kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi penerimaan royalti tidak hanya terdapat di satu Negara yang sama saja melainkan berasal dari Negara yang berbeda.
LMK yang dimaksud sebagai penerima royalti dari iTunes adalah Wahana Musik Indonesia yang mana pada tahun 2017 telah menerima royalti atas pembayaran yang dilakukan oleh iTunes dan Sonylive, yang mana keduanya merupakan produk dari perusahaan besar yang bermarkas di luar negeri. Royalti yang dibayarkan oleh iTunes dan Sonylive senilai  Rp. 1.200.000.000,- ( satu milyar dua ratus  juta rupiah)  yang mana  pembayaran  tersebut  atas  penggunaan  lagu-lagu  pada  layanan  digital  pada priode 2013 -2015 yang mana lagu-lagu tersebut telah dikuasakan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada Wahana Musik Indonesia.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pencipta lagu serta penyanyi  yaitu  Erdian  Aji  Prihartanto  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  panggung Anji  mengatakan  bahwa  sebagai  pencipta  lagu  agar  dapat  menerima  royalti  serta mendapatkan perlindungan diwajibkan untuk mendaftarkan diri atau dengan kata lain harus  menjadi  anggota    LMK  terlebih  dahulu,  pengaturan  menegenai  kewajiban seorang Pencipta untu menjadi anggota dari sebuah LMK sendiri telah diatur dalam Undang-Undang  Hak  Cipta  Pasal  87  Ayat  1.  Tujuan  dari  menjadi  anggota  sebuah LMK adalah agar hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta lagu tidak hilang atau tidak mudah dilanggar begitu saja.  Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Anji yang merupakan seorang pencipta lagu serta penyanyi dapat disimpulkan bahwa sebagai seorang  Pencipta  memiliki  harusan  untuk  mendaftarkan  diri  kepada  LMK  supaya ciptaannya  mendapatkan  perlindungan,  karena  pada  dasarnya  sebuah  karya  cipta yang telah dihasilkan dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar atau dinikmati orang lain  secara  otomatis  mendapatkan  perlindungan  hukum  hal  ini  telah  diatur  pada perjanjian  internasional  yang  mana  telah  mendapatkan  persetujan  negara-negara anggota  yang mana terdapat  3 (tiga) prinsip-prinsip  dasar  yang kemudian menjadi acuan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta hal ini dibuktikan dengan  dimasukannya  penerapan  prinsip-prinsip  dasar  kedalam  Pasal  1  Undang- Undang tentang Hak Cipta.
Akan  tetapi  pada  kenyataan  dilapangan  peraturan  tersebut  belum  dijalankan dengan semestinya. Hal ini yang menyebabkan ketidak berjalannya antara peraturan yang ada dengan kondisi yang ada dilapangan sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan  yang  diharapkan  dapat  menjalankan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan Pasal 1 tersebut.
Anji  memiliki  kesadaran  yang  cukup  tinggi  terhadap  perlindungan  hak  cipta tersebut  terutama  dalam  bidang  hak  eksklusif  yag  mana  menurut  pandanganya banyak  orang  yang  melakukan  atau  menggunakan  lagu  karya  orang  lain  dengan tujuan  komersil  namun  enggan  untuk  meminta  izin  ataupun  memberikan  sebagian hasil  dari  penggunaan  lagu  tersebut,  sehingga  anji  turut  serta  untuk  memberikan kesadaran  terhadap  masyarakat  terkususnya  kepada  teman-teman  musisi  seperti dirinya  untuk  lebih  sadar  dengan  hak  cipta  serta  turut  serta  dalam  menjalankan peraturan yang telah ada.
Upaya  yang pemberian  pengetahuan terhadap pentingnya menghargai  hak cipta orang  lain  dilakukan  dengan  mengunggah  postingan  di  instagram.  Anji  dalam caption  instagramnya  memberikan  saran  atau  masukan  bagi  para  musisi  ataupun Pengguna ( user ) dengan tujuan komersial diharapkan dapat menghubungi Pencipta lagu  terlebih  dahulu  karena  pada  dasarnya  penggunaan  ciptaan  orang  lain  dengan tujuan  komersial  haruslah  memiliki  ijin  dari  Pencipta,  dengan  harapan  Pengguna ( user )  dapat  memberikan  atau  membagi  sedikit  hasil  komersilnya  tersebut  dengan Pencipta sebagai suatu bentuk apresiasi terhadap Ciptaan yang telah dipergunakan.
Selain  dengan  memberikan  edukasi  atau  pemamparan  meneganai  pentingnya menghargai sebuah hak cipta anji juga sering menyuaran pendapatnya tersebut dalam segala sesi wawancara, kali ini ketika sedang diundang pada proadcast disalah satu kanal  sebuah  acara,  ia  memberikan  gambaran  bahawasanya  sering  kali  yang mempergunakan  lagu  tersebut  lebih  sukses  dalam  artian  memiliki  ekonomi  yang lebih  banyak  ketimbang  Pencipta  lagu  itu  sendiri.  Anji  juga  memperumpamakan apabila hak eksklusif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta dapat dikatakan Pencipta dapat hidup makmur tanpa harus mendapatkan job  in  air  a taupun off  air ,  gambaran  ini  menyatakan  dengan  dipenuhinya  hak menggumumkan  dan  hak  mekanikal  sudah  pasti  pendapatan  Pencipta  atas dipergunakan lagu tersebut telah lebih dari cukup.
Tidak berjalannya Pasal 1 angka 1 dalam memberikan perlindunga hukum pada ciptaan  lagu  sehingga  para  pencipta  diharuskan  untuk  mendaftarkan  diri  sebagai anggota  dari  LMK  guna  mendapatkan  perlindungan  atas  ciptaan  yang  dihasilkan, mengapa  penulis  katakan  diharuskan  menjadi  anggota  hal  ini  karena  apabila  tidak menjadi anggota LMK maka hasil ciptaan lagu tersebut tidak dapat dilindungi serta tidak memiliki pembuktian bahwasanya memang benar lagu tersebut adalah ciptaan Pencipta. Dengan kata lain LMK merupakan sebuah tempat bernaung para Pencipta dalam melakukan pendistribusian ataupun penggunaan ciptaan yang kemudian dari pada itu Pencipta mendapatkan hasil dari pendistribusian atau penggunaan ciptaan berupa royalti. Namun apabila Undang-undang tentang Hak Cipta berjalan dengan baik,  tanpa  adanya  LMK  suatu  ciptaan  lagu  memiliki  perlindungan  hukum  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pentingnya seorang Pencipta lagu menjadi anggota dari suatu LMK adalah untuk dapat  memiliki  haknya  sepenuhnya  serta  memiliki  bukti  bahwa  ciptaan  yang dihasilkan  memang  benar  milik  Pencipta,  karena  dengan  menjadi  anggota  suatu LMK dapat mendapatkan manfaat yang baik dalam pelaksanaan pendistribusian lagu serta  dalam  penerimaan  royalti,  serta  apabila  terjadi  sengketa  hukum  terhadap ciptaan lagu yang menjadi pembuktian adalah LMK tersebut.
Dalam  melakukan  pembuktian  terhadap  ciptaan  lagu  akan  sedikit  sulit  apabila Pencipta atau Pemilik Hak Cipta tidak menjadi  anggota dari sebuah  LMK, karena tidk  memiliki  sanksi  serta  dokumen  yang  kuat  atas  terciptanya  sebuah  karya  lagu tersebut, karena dalam era digital seperti saat ini bukan hal yang mengherankan lagi apabila  ada  orang  yang  menyanyikan  lagu  orang  lain  dan  kemudian  mendapat keuntungan  dari  menyanyi  tersebut.  Memang  pada  haketatnya  Pencipta    adalah seorang  yang  menghasilkan  karya  orisinil  dan  dalam  hal  karya  lagu  adalah  yang melakukan  penerbitan  untuk  yang  pertama  kalinya,  namun  apabila  ada  orang  lain yang  kemudian  mengaku  bahwa  ciptaan  tersebut  adalah  lagunya  dan mendaftarkannya maka Pencipta atau Pemilik Hak Cipta tidak memiliki bukti kuat atas  lagu  ciptaan  tersebut,  maka  dari  itu  untuk  melindungi  hasil  ciptaan  maka Pencipta  dan  Pemegang  Hak  Cipta  harus  mendaftarkan  diri  atau  menjadi  anggota LMK terlebih dahulu.
Sebagai  Pengguna  ( user ),  pemilik  karaoke  diwajibkan  untuk  membayar  royalti terhadap lagu-lagu yang ditampilkan. Dengan adanya LMK yang menjadi naungan para pencipta serta penentuan tarif yang tidak sama sehingga pemerintah membentuk sebuah LMKN yang mana LMKN merupakan lembaga yang mengkoordinasi LMK yang ada di bawahnya. LMKN merupakan lembaga yang menentukan besaran tarif royalti    yang  harus  dibayarkan  oleh  Pengguna  ( user )  hal  ini  diharapkan  tidak  ada
tumpang tindih atas besaran tarif royalti yang diberikan LMK seperti sebelum adanya LMKN tersebut.
Besaran  tarif  yang  harus  dibayarkan  oleh  usaha  karaoke  telah  dikeluarkan  oleh LMKN yang mana terdapat perbedaan antara tarif karaoke eksklusif berbeda dengan tarif karaoke keluarga sehingga terjadi perselisihan antara LMKN dengan  Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (ASPHIJA), namun dengan adanya koordinasi yang baik yang  melibatkan  Kementerian  Hukum  dan  Ham  terjadi  kesepakatakan  dengan ditanda  tanganinya  MoU.  Sehingga  dapat  dipastikan  pembayaran  royalti  akan dilakukan sesuai dengan MoU tersebut.
Dalam penggunaan sebuah lagu dengan tujuan komersial tidak hanya dilakukan oleh  tempat-tempat  karaoke,  restaurant,  layanan  musik  online  ataupun  hotel melainkan pada saat ada dilaksanakannya konser. Hal ini juga untuk yang pertama kalinya  terjadi  setelah  ada  pengesahan  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Pembayarkan royalti terhadap berlangsungnya atas penyelenggaraan konser, hal ini dilakukan oleh Universitas  di  Indonesia  yang  kala  itu  sedang  mengadakan  acara  tahunan  yaitu Festival  Jazz Goes  To  Campus atau  yang  lebih  dikenal  denga  JGTC  yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pada acara JGTC yang ke-39 (tiga puluh sembilan).
Untuk pertama kalinya penyelenggara melakukan penghargaan kepada komposer atau Pencipta lagu dengan melakukan kerja sama dengan Wahana Musik Indonesia (WAMI) guna untuk melakukan pembayaran royalti Komposer atau Pencipta lagu, dalam pengambilan royalti WAMI mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari harga tiket  dengan  skema  pembayaran  terhadap  Komposer  atau  Pencipta  lagu  dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pembayaran yang dilaksanakan sebelum dan sesudah acara berlangsung. Pembayaran royalti yang dilakukan pada JGTC adalah moment yang  untuk  pertama  kalinya  Komposer  atau  Pencipta  lagu  menerima  royalti  atas berlangsungnya  suatu  pertunjukan,  hal  ini  dilakukan  oleh  Penyelenggara  dengan harapan  dapat  turut  serta  melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah ada serta memberikan apresiasi terhadap para Pencipta.
Pada dasarnya segala bentuk Hak Cipta mendapatkan sebuah perlindungan hukum yang telah dituangkan dalam undang-undang hak cipta yang berlaku, hanya saja apa yang  terjadi  pada  kehidupan  dilapangan  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada. Dalam memberikan hukuman baik itu pidana penjara maupun denda telah diatur juga dalam  Pasal  113.  Dengan  adanya  peraturan  perunang-undangan  merupakan  peran pemerintah dalam melindungi para Pencipta atas karya yang telah diciptakan.
Walau telah dibentuk peraturan yang telah megatur mengenai hak cipta ataupun telah diatur mengenai besaran hukuman penjara dan denda tidak serta merta membuat masyarakat  sadar  bahwa  ciptaan  merupakan  suatu  hak  cipta  yang  melekat  pada Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  yang  mempunyai  kewenangan  terhadap  hak eksklusif, karena hal ini juga tidak jauh dari pemikiran masyarakat yang menganggap bahwasanya  lagu  merupakan  milik  setiap  orang,  padahal  jika  diteluri  lebih  dalam sebuah karya cipta itu tidaklah mudah untuk di  hasilkan, yang mana dalam proses pembuatan  ciptaan  memerlukan  pemikiran,  ketekunan  dan  kesabaran  untuk menghasilkan ciptaan lagu tersebut.
Pemberlakuan aturan tersebut tidak serta merta menghilangkan sengketa dalam penggunaan lagu secara komersil hal ini dilihat dengan masih maraknya kasus atas pelanggaran  hak  cipta  yang  dilaksanakan  oleh  Pengguna  ( user )  terhadap  ciptaan dengan tujuan komersil. Hal  ini ditandai  dengan  masih ada putusan hukum  yang
menanggani  permasalahan  sengketa  hak  cipta  seperti  pada  kasus  putusan pengadilan  dengan  nomor  670/Pid.Sus/2015/PN Sgl  yang  mana  Pengguna  ( user ) tidak memiliki lisensi serta tidak membayar royalti atas penggunaan lagu-lagu yang ditampilkan  dalam  usaha  karaokenya  sehingga  atas  dasar  pelanggaran  tersebut Pengguna ( user ) dikenakan kurungan penjara selama 1 (satu) bulan dan dikenakan denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Pelanggaran  terhadap  hak  cipta  tidak  hanya  terjadi  antara  pemilik  usaha  saja melainkan juga sesama musisi atau penyanyi yang mana menyanyikan lagu orang lain lalu menjual hasil nyanyian tersebut ke kalayak umum Tanya meminta izin atau memiliki lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kasus ini terjadi di Jawa Timur  dengan  Putusan  Pengadilan  nomor  10/Pid.B/2014/PN  Njk,  dalam  amar putusan  penyanyi  dikenakan  hukuman  4  (empat)  bulan  penjara  dengan  denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Dalam  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  penyanyi  merupakan  sebuah pelanggaran  yang  melanggar  hak  moral  dan  hak  ekonomi,  hal  ini  dikarenakan dengan adanya penjualan CD atas karya cipta agu Pencipta tanpa mencantumkan nama Pencipta lagu, disisi  lain sebuah ciptaan merupakan suatu  perwujudan dari akal  fikir  yang  dilakukan  oleh  Pencipta  sehingga  sangat  diperlukan  dalam memberikan apresiasi baik dalam bentuk peberian uang atau royalti maupun dalam bentuk hal yang di kesepakati kedua belah pihak.
Pemberlakuan  pidana  serta  denda  terhadap  pelanggaran  Hak  Cipta  harusnya membuat semua orang sadar bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomis dan memiliki pemilik  atas  setiap  ciptaan  lagu-lagu  tersebut,  sehingga  masyarakat  memiliki kesadaran  untuk  menjaga  serta  memberikan  sebuah  penghargaan  terhadap  hasil karya orang lain dengan tidak mempergunakan hasil ciptaan lagu tanpa memiliki lisensi apalagi ciptaan lagu yang diperuntukan untuk diambil hak ekonominya. Pembelakuan  ketentuan  pidana  serta  denda  merupakan  bukti  nyata  keseriusan pemerintah dalam melindungi hak-hak para Pencipta karya lagu sehingga dengan adanya  perlindungan  ini  diharapkan  bagi  semua  orang  untuk  tidak  takut  dalam mengembangkan  kreativitas  yang  dimiliki  sehingga  dapat  memunculkan  karya- karya yang baru serta relevan sesuai dengan perkembangan jaman.
II. Penyelesaian Sengketa atas Penggunaan Karya Lagu Tanpa Membayar
Royalti
i. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi
Dalam  upaya  menyelesaikan  sengketa  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta dengan melalui litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki yang mana sesuai  dengan  ketentuan  pasal  95  Ayat  2.  Dengan  diajukannya  gugatan  terhadap pelanggar  hak  cipta  maka  Pencipta  dapat  memperoleh  besaran  ganti  rugi  sesuai denegan apa yang ia rasakan, kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil dan kerugian immaterial.
Penggunaan  karya  cipta  lagu  tanpa  seizing  dari  Pencipta  merupakan  bentuk pelanggaran,  terlebih  lagi  apabila  pelanggaran  tersebut  mendapatkan  keuntungan sedangkan  Pencipta  tidak  mendapatkan  keuntungan  padahal  Pencipta  telah bersusah  paya  dalam  menwujdukan  karya  cipta  lagu  tersebut,  maka  untuk mendapatkan manfaat dan mengambil kembali apa yang telah Pencipta wujudkan, dapat mengambil langkah ke Pengadilan Niaga. Dalam melakukan tata cara gugatan
dapat dilihat dalam Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta yang mengantur proses pengajuan hingga ahkir.
Namun  apabila  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  juga  dapat  melakukan tuntutan  pidana  terhadap  karya  lagu  yang  dilanggar  sehingga  pengguna  ( user ) mendapatkan  efek  jera.  Pelanggaran  hak  cipta  di  Indonesia  sering  terjadi  salah satunya  adalah terhadap  putusan-putusan  yang bersangkutan dengan pelanggaran hak cipta seperti berikut.
Seperti pada kasus putusan pengadilan dengan nomor 670/Pid.Sus/2015/PN Sgl yang mana Pengguna ( user ) merupakan pemilik dari sebuah usaha karaoke  yang mempergunakan hak menggumumkan atas lagu-lagu tanpa memiliki perizinan atau perjanjian lisensi yang berasal dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, akibatnya tindakan  Pengguna  ( user )  termasuk  kedalam  kategori  tindakan  pelanggaran  Hak Cipta terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terlebih dalam usahanya tersebut Pengguna ( user ) tidak pernah membayarkan royalti atas penyiaran lagu-lagu di tempat usahanya, padahal dengan jam operasional karaoke serta  ruangan  karaoke  yang  disediakan  Pengguna  ( user )  mampu  menerima pendapatan  Rp.  15.000.000,-  (lima  belas  juta  rupiah)  setiap  bulannya,  hal  ini berbanding  terbalik  terhadap  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  yang  tidak mendapatkan sepeserpun atas karya Cipta yang dimilikinya. Hal demikianlah yang membuat  Pencipta  atau  Pemilik  Hak  Cipta  memiliki  hidup  yang  jauh  dari  kata mewah padahal karya lagu yang dihasilkan terbilang sukses di pasaran.
Pada  dasarnya  pelanggaran  hak  cipta  lagu  tidak  hanya  terjadi  pada  tempat hiburan  seperti  karaoke,  restoran  dan  café  saja  melainkan  juga  bisa  berasal  dari sesame musisi atau penyanyi yang mempergunakan ciptaan lagu tanpa meminta ijin dari Pencipta dan tentu saja penggunaan  Ciptaan lagu tersebut diperuntukan untuk komersil. Hal ini pernah terjadi pada tahun 2014 silam yaitu berdasarkan putusan pengadilan  nomor  10/Pid.B/2014/PM  Njk,  sengketa  ini  dilatar  belakangi  oleh penggunaan  lagu  Oplosan  yang  merupakan  Ciptaan  Nur  Salam  pada  tahun  2008 yang mana telah diumumkan untuk pertama kalinya dengan menggunakan media VCD (cakram optik) yang saat itu di nyanyikan oleh Trio Gomik Feat Nur Bayan dengan aransemen jaipong pada bulan Juni tahun 2008. Pada acara penyambutan tahun baru 2013 di Daerah Sumber Boto Kabupaten Jombang, Eni Setyaningsih als Eni  Sagita   yang beralamat di  Dusun Tanjung Desa Pace kulon Kecamatan Pace Kabupaten  Nganjuk  dengan  iringian  Om  Sagita  tanpa  seijin  pencipta  lagu  telah menyanyikan  lagu  dengan  judul  Oplosan  dan  nyanyian  tersebut  kemudian  di dokumentasikan dengan cara direkam oleh D’va Shoting dan kemudian oleh Eni Sagita dicetak berupa kepingan VCD.
Pada  tanggal  15  Januari  tahun  2013,  Ketua  Operasional  APPRI  telah melaksanakan pengecekan pada beberapa tempat  penjualan VCD di  daerah Jawa Timur dari pengecekan yang dilakukan oleh ketua operasional APPRI menemukan bahwa telah beredar sebuah VCD yang memuat lagu dengan judul Oplosan dengan nama  penyanyi  Eni  Sagita.  Mengetahui  hal  tersebut  ketua  operasional  APPRI menanyakan  kepada  Pencipta  lagu  Oplosan  mengenai  pemberian  lisensi  yang diberikan  kepada  Eni  Sagita,  namun  Pencipta  lagu  Oplosan  tidak  pernah memberikan lisensinya kepada penyanyi tersebut maupun kepada pihak-pihak yang berada  pada  VCD  tersebut.  Tidakan  yang  dilakukan  oleh  Eni  Eni  Sagita  sebagai terdakwa dalam menyanyikan lagu Oplosan tanpa mendapatkan izin dari Pencipta merupakan  tindakan  yang  melanggar  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2002
Tentang  Hak  Cipta.  Pengadilan  Negeri  Nganjuk  menyatakan  bahwa  Eni  Sagita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  4  (empat) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dikurangi masa tahanan selama pesehingga pidana tersebut tidak usah dijalani.  Menjatuhkan  pidana  denda  kepada  terdakwa  untuk  membayar  denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Serta menetapkan  agar  barang  bukti  berupa  VCD  yang  memuat  lagu  Oplosan  yang diyanyikan  oleh  terdakwa  dirampas  dan  dimusnahkan.  Membebankan  terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Dasar  dari  pemberian  perlindungan  hukum  dikarenakan  maraknya  kejadian pelanggaran  hak  cipta  ataupun    pengeksploitasian  terhadap  ciptaan  yang menyebabkan  Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  dirugikan,  yang  mana pelanggaran yang dilakukan sering kali berkaitan dengan penggunaan hak eksklusif yang  dipunyai  oleh  Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  yang  digunakan  oleh Pengguna ( user ) tidak memiliki tanggung jawab dikarenakan penggunaan Ciptaan tersebut didasari dengan tidak adanya perjanjian lisensi atau izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Perlidungan  hukum  terhadap  Hak  Cipta  diharapkan  dapat  menjamin  hak-hak yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta serta menjadi landasan agar dapat mengurangi kerugian apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta dalam segi materil dan immateril.  Pemberian hukuman pidana penjara serta pemberlakukan pembayaran denda merupakan tujuan dari beberapa fungsi dalam memberikan efek jera kepada pelaku  pelanggaran  hak  cipta,  sehingga  dengan  adanya  pemberlakukan  tersebut dapat meminimalisir tindakan pelanggaran yang ada.
Regulasi  yang  ada  dalam  pengaturan  terhadap  perlindungan  hukum  sebagai bentuk  pencegahan  dalam  terjadinya  suatu  tindak  pelanggaran  atau  yang  biasa disebut sebagai penggunaan hukum preventif yang mana dengan adanya Undang- Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai peraturan yang mengatur mengenai  Hak  Cipta  terhadap  ciptaan  yang  dilindungi,  namun  masih  banyak Pengguna  ( user )  yang  tidak  mempedulikan  peraturan  tersebut.  Sehingga  perlu adanya pengawasan terhadap Pengguna ( user ) dalam mempergunakan karya lagu dalam  kegiatan  usahanya  baik  dalam  karaoke  ataupun  kegiatan  yang  berkenaan dengan  penggunaan  hak  menggumumkan,  sehingga  dengan  demikian  tindakan pelanggaran terhadap hak cipta dapat terminimalisir.
Dengan  demikian  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  secara  preventif  yang telah ada masih belum mampu untuk memberantas pelanggaran hak cipta sehingga diperlukan sebuah tindakan yang dapat memberikan hukuman serta memberi efek jera  terhadap  pelanggaran  hak  cipta  yang  mana  bisa  dilakukan  dengan menggunakan  metode  perlindungan  hukum  secara  represif  yang  pemberian hukuman sesuai dengan peraturan undang-undnag yang berlaku.
ii. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi
Seperti yang telah diketahui dalam upaya menyelesaikan permasalahan hukum atau sengketa tidak selalu dilakukan di pengadilan (litigasi) namun terdapat upaya- upaya  lain  yang  juga  bertujuan  menyelesaian  sengketa  tanpa  menggunakan  jalur pengadilan  yaitu  non  litigasi.  Pada  dasarnya  dalam  upaya  menyelesaian  sebuah sengketa  dapat  dilakukan  secara  efektif  melalui  beberapa  proses  yaitu  melalui
proses  alternatif  penyelesaian  sengketa,  arbitrase  dan  pengadilan  hal  ini  telah tertuang jelas pada Pasal 95 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta.
Bentuk dari sengketa tersebut terkait dengan Hak Cipta yang berupa perbuatan melawan  hukum,  perjanjian  lisensi,  sengketa  menegnai  tarif  dalam  penarikan imbalan  atau  royalti,  dalam  upaya  menyelesaikana  sengketa  menggunakan alternative penyelesaian sengketa adalah sebuah proses yang dilakukan kedua belah pihak  yang  bersengketa  dengan  melalui  mediasi,  negosiasi  dan  konsiliasi.  Pada dasarnya  sebelum  dilakukan  tuntutan  pidana,  para  pihak  diharuskan  melakukan melakukan penyelesaian sengketa dengan melalui mediasi terlebih dahulu.
Alternatif  penyelesaian  sengketa  merupakan  lembaga  yang  menangani penyelesaian sengketa yang terjadi akibat dari perbedaan pendapat melalui prosedur yang  telah  di  kesepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  Untuk  lebih  lanjut  dalam men enyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase di  Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Penyelesaian Sengketa.
Keuntungan  menyelesaian  sengketa  menggunakan  jalur  non  litigasi  jika  di bandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  adalah  sidang tertutup  untuk  umum,  prosesnya  cepat  yaitu  maksimal  enam  bulan,    putusannya final dan tidak dapat dibanding atau kasasi,  arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi, meskipun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya  lain  dan  khusus  di  Indonesia,  para  pihak  dapat  mempresentasikan kasusnya  dihadapan  Majelis  Arbitrase  dan  Majelis  Arbitrase  dapat  langsung meminta klarifikasi oleh para pihak. Selain itu dalam penggunaan arbitrase identitas kedua belah pihak dapat di sembunyikan dengan artian tidak ada yang mengetahui persoalan tersebut kecuali kedua belah pihak yang sedang bersengketa.
Pada  dasarnya  dalam  penggunaan  hak  ekonomi  yang  dipergunakan  oleh Pengguna  ( user ),  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  berhak  untuk  memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketantuan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.
Lingkup  penggunaan  terhadap  karya  cipta  tidak  hanya  dipergunakan  oleh Pengguna  ( user )  yang  berada  pada  negara  yang  sama  dengan  Pencipta  atau Pemegang  Hak  Cipta  melaikan  dapat  juga  dipergunakan  diberbagai  negara  yang berbeda dengan Pencipta karya hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang kian modern  dan  telah  pada  era  revolusi  industri  4.0  perkembangan  ini  dapat  dilihat dengan adanya pembayaran royalti yang dilakukan oleh layanan musik iTunes yang merupakan produk dari Apple Inc. yang berbasis di Amerika Serikat dan Sonylive merupakan  layanan  mengunduh  musik  yang  di  kelola  oleh  Sony  Music Entertaiment yang memiliki kerjasama dengan Sony Ericsson  yang telah menjadi bukti  nyata  bahwa  penggunaan  karya  cipta  lagu  juga  dipergunakan  dibelahan negara lain. Sehingga sangat mungkin apabila pelanggaran terhadap gak cipta juga dapat terjadi pada negara yang berbeda dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Pelanggaran  terhadap  hak  cipta  yang  terjadi  pada  negara  yang  berbeda  telah masuk pada ranah internasional karena hukum yang dipergunakan bukanlah hukum dari masing-masing negara melainkan dalam penyelesaian sengketa internasional umumnya  mempergunakan  hukum  internasional  yang  telah  disetujui  para  pihak yang  bersengketa.  Namun  dalam  sengketa  hak  cipta  upaya  penyelesian  sengketa dapat dilakukan dengan mempergunakan organisasi yang sama yang mana masing- masing  negara  merupakan  anggota  dari  organisasi  tersebut,  seperti  halnya
Indonesia  merupakan  anggota  dari World  Intellctual  Property  Organization atau lebih di kenal dengan WIPO sehingga apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu yang berasal dari Indonesia dan ingin menyelesaian sengketa yang berkenaan dengan  pelanggaran  hak  cipta  maka  dapat  mengajukan  penyelesaian  sengketa melalui Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO.
Pusat  Arbitrase  dan  Mediasi  WIPO  adalah  sebuah  lembaga  non  litigasi  yang menyediakan penyelesaian sengketa yang bersifat netral, internasional dan lembaga yang  tidak  mencari  keuntungan  ( non-profit )  yang  manawarkan  pilihan  dalam memberikan  solusi  dalam  alternative  penyelesaian  sengketa  ( alternative  dispute resolution ) yang mana dalam penyelesaian sengketa dengan jalur ini lebih hemat waktu.  Dengan  mempergunakan  Pusat  Arbitrase  dan  Mediasi  WIPO  dapat melakukan arbitrase yang dilakukan dengan cepat, dan menggunakan pendapat ahli sehingga  memungkinkan  pihak-pihak  yang  bersengekta  secara  efisien  dapat menyelesaiakan  permasalahan  terkait  hak  cipta  dalam  tingkatan  nasional  atau internasional yang dilakukan diluar penggadilan.
Pusat arbitrase dan mediasi wipo pada tanggal 19 juli 2019 menangani sebuah sengketa antara penerbit musik besar dan independen BMG, Peermusic, Penerbitan Musik  Sony  /  ATV  /  EMI,  Penerbitan  Universal  Music  dan  Warner  /  Chappell Music serta AEDEM dan lebih dari 200 penerbit musik Spanyol ukuran kecil dan menengah,  dengan    lembaga  SGAE  hak  kolektif  Spanyol.  Dalam  sengketa  ini arbitrase yang menangani sengketa ini lebih memfokuskan terhadap dua hal utama yaitu  yang  peratama  terhadap  penerimaan  royalti  yang  tidak  adil  dari  Pengguna ( user ) lagu kepada lembaga SGAE yang kemudian di distribusikan kembali kepada Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Permasalahan  kedua  yaitu  terhadap pendistribusian royalti yang tidak tepat sasaran karena di distribusikan juga kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terhadap lagu yang tidak disiarkan. Setelah  mempertimbangkan  bukti  yang  telah  diterima  oleh  arbiter,  maka  tiga arbiter  WIPO  memutuskan  SGAE  harus  memiliki  peraturan  yang  baru  atas pendistribusian  royalti  yang  mana  pendistribusian  atau  pembagian  royalti  harus bersifat  adil  agar  tidak  merugikan  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  lain. Pendistribusian  royalti  terhadap  musik  yang  tidak  terdengar  harus  dihentikan, sebagaimana  yang  telah  di  identifikasi  oleh  penggunaan  teknologi  perusahaan BMAT Spanyol atau perusahaan yang menggunakan teknologi serupa.
Berdasarkan  penyelesaian  sengketa  antara  penerbit  musik  dengan  lembaga SGAE  hak  kolektif  Spanyol  yang  mana  mempermasalahkan  pembagian  atau pendistribusian  royalti  terahadap  Pencipta  atau  pemegang  Hak  Cipta  dapat diselesaikan  dengan  mempergunakan  mediasi  ataupun  arbitrase  yang  telah disediakan oleh WIPO, dalam hal ini bukan hal yang tidak mungkin bagi negara- negara  lain  untuk  mempergunakan  pusat  Arbitrase  dan  Mediasi  WIPO  dalam menyelesaikan  sengketa  internasional  ataupun  sengketa  yang  terjadi  antara  para pihak yang saling sepakat untuk mempergunakan organisasi arbitrase, karena pada dasarnya upaya ini dilakukan untuk mencari solusi atau putusan yang terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

## E. Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  berdasarkan  hasil  analisis  terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti yaitu sebagai berikut:
1. Perlindungan hukum hak cipta atas karya lagu tidak terlaksana dengan baik hal ini  dikarenakan  peraturan  perundang-undangan  tidak  mampu  untuk  memberikan perlindungan  sehingga  cara  preventif  sebagai  bentuk  pencegahan  tidak  berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun perlindungan hukum dengan cara  represif  yaitu  sebuah  kesempatan  yang  diberikan  oleh  negara  untuk memperoleh  haknya  melalui  proses  hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  2  (dua)  metode  yaitu penyelesaian melalui litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap hak cipta yang telah dilanggar ke Pengadilan Niaga dan melalui non litigasi yang mana  merupakan  penyelesaian  sengketa  yang  berada  diluar  Pengadilan,  dan menujuk  Arbitrase  yang  dikesepakati  oleh  kedua  belah  pihak  seperti  Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agus Trianto, Pasti Bisa Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia Untuk SMP dan MTs kelas VIII, Jakarta: Esis, 2007.
Andrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Bambang  Sunggono, Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar), Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2001.
Beall, Eric, The Billboard Guide to Writing and Producing Songs That Sell ,  New York: Watson- Guptill Publications, 2009.
Bronto Asmoro, Buku Saku Super Pintar IPS “Ilmu Pengetahuan Sosial” ,  Jakarta: Grasindo, 2010.
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta ,  Bandung: ALUMNI, 2002.
Elsi  Kartika  Sari  dan  Advendi  Simangunsong, Hukum  dalam  Ekonomi ,  Jakarta: Grasindo, 2004.
Etty  Susilowati,    Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Lisensi  Pada  HKI,  Semarang: Penerbit Undip Press, 2013.
Gatot  Supramono, Hak  Cipta  dan  Aspek-Aspek Hukumnya,  Jakarta:  PT.  Rineka Cipta, 2010.
Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu , Cet.1, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
Henry  Campbell  Black, Black’s  Law  Dictionary ,  West  Publishing  Co:  Revised Fourth Edition, 1968.
Inglis,  Sam, Get  Started  in  Songwriting:  The  Essential  Guide  To  Writing, Performing, Recording, and Selling your music and lyrics , London: Hodder & Stoughton, 2010.
Kholis  Roisah, Konsep  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI):  Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa , Malang: Setara Press, 2015.
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
Roessner,  Jeffrey, Creative  Guitar:  Writing  and  Playing  Rock  Songs  With Originality, Fenton: by mel bay publications, 2009.
Sendjaja  Widjaja,  Dodi  Mawardi, HITS  Maker- Panduan  Menjadi  Produser Rekaman Jempolan , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,  2009.
Sentosa Sembiring, Kekayaan intelektual Dalam berbagai Peraturan Perundang- Undanga, Bandung: CV. Yrama Widya, 2002
Sila  Widhyatama, Sejarah  Musik  dan  Apresiasi  Seni ,  Jakarta:  PT  Balai  Pustaka (Persero), 2012.
Syahruddin Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris , Cet. 6, Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Geafika, 2018.
Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa , Jakarta: Visimedia, 2015.
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal
Ghaesany  Fadhila,  dan  U.  Sudjana, Perlindungan  Karya  Cipta  Lagu  Dan/Atau Musik  Yang  Dinyanyikan  Ulang  (Cover  Song)  di  Jejaring  Media  Sosial Dikaitkan  Dengan  Hak  Ekonomi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta ,  Bandung:  Acta  Diural  Universitas Padjajaran, Jurnal Juni 2018, Vol. 1, Nomor 2, hlm 222-235.
Emma Valentina Teresha Senwe, Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi  Karya  Seni  Tradisional  Daerah, Jurnal  LPPM  Bidang Ekososbudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, 2015.
Habi  Kusno, Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Pencipta  Lagu  yang Diunduh Melalui Internet , Fiat Justisia, Volume 10 Issue 3, 2016.
Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu , Cet.1, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
Imam  Ghozali, Pembelajaran  Musik  Berbasis  Siswa  dengan  Pendekatan  Vocal Genius, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan Vol. 7 No. 1, 2012
Katerina R, Etty S, dan Rinitami N, Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu Antara Pencipta Lagu Dengan Produser Rekaman Suara , Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5 No. 3, 2016.
Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum , Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03 – September 2017 Rezky Lendi Maramis, Perlindungan hukum Hak Cipta atas karya musik dan lagu dalam  hubungan  pembayaran  royalti ,  Lex  Privatum,  Vol.II/No. 2/April/2014, hlm 116-125

## Internet
Beritaagar.id dilihat pada 12 November 2019 dari https://beritagar.id/artikel/seni- hiburan/jgtc-2016-festival-musik-pertama-yang-membayar-royalti- komposer
Crefovi, Alternative  Dispute  Resolution  in  the  entertainment  and  creative industries . Dilihat pada 23 Januari 2020 dari
https://crefovi.com/articles/alternative-dispute-resolution-entertainment- creative-industries/
Suryamerdeka.com dilihat pada 13 November 2019 dari https://www.suaramerdeka.com/entertainment/baca/287/pengusaha- karaoke-eksekutif-jakarta-bayar-royalti-via-lmkn
Wahana  Musik  Indonesia, Digital  Royalty  Distributor ,  18  May  2017.  Diambil pada13Desember2019dari:https://www.wami.id/en/2017/05/18/distribusi- royalti-digital/

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016