Rechtspositie Badan Hukum Privat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
A. Sakti Ramdhon Syah R.
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : Ramdhansyah44@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mengenai  kedudukan  hukum  ( rechtspositie )  badan hukum  privat  dalam  dalam  ketatanegaraan,  serta  kedudukan  badan  hukum  privat  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif-yuridis,  yakni  mengacu  pada  norma  hukum  peraturan  perundang-undangan  ( statute approach ),  serta  teori  dan  asas  hukum  sebagai  pendukung.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif- analitis,  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terdapat  perbedaan secara paradigmatik antara kajian ketatanegaraan serta administrasi negara, dan kajian keperdataan mengenai  konsep  badan  hukum.  Dalam  pada  itu,  praktik  sehari-hari  menunjukan  bahwa  badan hukum privat juga terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, walaupun dengan batasan kewenangan tertentu (quasi). Walaupun demikian, diperlukan kajian mendasar sebab negara dalam pengertian staat in beweging memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Hal ini dimaksudkan agar hak  menguasai  negara  berdasarkan  Pasal  33  ayat  (2)  dan  (3)  UUD  NRI  1945,  tidak  bersifat koorporatis  semata,  sebab  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak.  Pembentukan  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum secara tersendiri merupakan salah satu opsi konstitusional.
Kata Kunci : Hukum Tata negara, Hukum Administrasi Negara, Badan Hukum.

## PENDAHULUAN
Dalam  tradisi  negara  kesejahteraan  ( welfare  state ),  peran  negara  dalam  memberikan sebanyak-banyaknya  kesejahteraan  kepada  warga  negara  tidak  hanya  berasal  dari  terminologi negara kesejahteraan itu sendiri, tetapi juga sebagai wujud pelaksanaan dari konsep negara hukum modern.  Pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  rangka  menyejahterakan  warga negara  pada  prinsipnya  merupakan  titah  utama  dari  konsep  demokrasi  yang  menghendaki partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945, ditegaskan bahwa kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar,  serta Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum.  Hal  ini  berarti  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan terdapat 2 (dua) elemen penting, yaitu unsur kedaulatan rakyat dan unsur negara hukum. Tugas
negara  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  publik  pada hakikatnya  dituntut  untuk  dilaksanakan  sebaik-baiknya  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan dan juga berdasarkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan (AUPB) yang berangsur-angsur menjadi suatu kebiasaan tersendiri dalam administrasi negara. Tujuannya agar pelayanan kepada publik meningkat baik dari segi kualitas dan kuantitas.
Negara  dalam  melaksanaan  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan,  dilakukan  melalui lembaga-lembaga  pemerintahan  atau  biasa  dikategorikan  sebagai  badan  hukum  publik.  Disebut dengan  badan  hukum  publik  karena  badan  hukum  tersebut  pendirian  atau  pembentukannya berdasarkan  kontruksi  hukum  publik,  lingkungan  kerja  yang  melakukan  tindakan-tindakan  atau perbuatan-perbuatan  publik,  serta  diberikan  wewenang-wewenang  publik  seperti  membuat peraturan  dan  keputusan.  Disamping  itu, lembaga  pemerintahan atau  badan  hukum  publik  juga dapat melakukan tindakan-tindakan atau terlibat dalam lalu lintas perdata. Sehingga, pemerintahan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi ( twee petten ), yaitu sebagai wakil dari jabatan ( bestuurorgan ), dan sebagai badan hukum ( rechtpersoon ).
Akan  tetapi  dalam  menyikapi  arus  perkembangan  ketatanegaraan  dan  kebutuhan  warga negara yang semakin kompleks, sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan ( welfare state ), ruang lingkup pemerintahan juga semakin berkembang. Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, dalam praktik dapat dilihat bahwa lembaga pemerintahan atau badan hukum publik jumlahnya cukup terbatas, terutama yang  bergerak dalam lalu lintas keperdataan. Oleh sebab itu dalam praktik seringkali pemerintah membentuk sebuah badan hukum privat yang fungsinya untuk melaksanakan  pemerintahan,  atau  pekerjaan  pemerintahan  tersebut  diserahkan  kepada  badan hukum privat yang telah ada sebelumnya.
Apabila  dikaji  secara  paradigmatik,  keberadaan  badan  hukum  baik  publik  atau  privat memiliki syarat-syarat tersendiri yang pada akhirnya melahirkan sejumlah perbedaan antara badan hukum publik dan privat, walaupun dalam satu titik yang sama, kedua badan hukum tersebut sama- sama memliki kekayaan yang dipisahkan dari anggotanya. Legitimasi tentang badan hukum baik publik  dan  privat  tersebar  dalam  beberapa  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  disebabkan karena  belum  ada  pengaturan  dalam  bentuk  Undang-Undang  tentang  badan  hukum  secara tersendiri.  Dalam  realitas,  terdapat  suatu  badan  hukum  yang  perbuatannya  adalah  privat,  tetapi dibentuk  berdasarkan  hukum  publik.  Ada  pula  badan  hukum  publik,  tetapi  perbuatannya  ialah
privat,  dan  sebaliknya,  meski  bentuknya  ialah  badan  hukum  privat,  tetapi  sifatnya  melakukan perbuatan publik.
Mengenai  badan  hukum  privat  yang  fungsinya  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintahan  memilik  konsekuensi  tersendiri  dari  segi  ketatanegaraan  dan administrasi  negara. Misalnya,  mengenai  apakah  suatu  keputusan  dari  badan  hukum  privat  yang  menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan merugikan warga negara dapat disengketakan di pengadilan tata usaha negara.  Sebaliknya,  apakah  keputusan  dari  organ  pemerintahan  di  bidang  keperdataan  dapat disengketakan  di  pengadilan  perdata, mengingat  tindakan  pemerintah  dalam  kaidah  adminitrasi negara  selalu  bersegi  satu,  dalam  arti,  tidak  berdasarkan  persesuaian  kehendak  dalam  kaidah perdata.  Masalah  ini cukup  menarik  apabila  ditinjau  dari  sudut  asas  dan  teori  hukum,  terutama hubungannya dengan kaidah ketatanegaraan dan administrasi negara, maupun kaidah Perdata.

## PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum Perihal Badan Hukum dari Sudut Ketatanegaraan
Dalam kaidah hukum, khususnya hukum perdata, penyandang hak dan kewajiban ( de drager van de rechten en plichten ) selain manusia sebagai natuurlijkpersoon , terdapat pula badan hukum sebagai rechtspersoon .  Badan  hukum  adalah  suatu  badan  yang  disamping  manusia  perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain (Wirjono Prodjodikoro, 1992 : 23). Badan  hukum  adalah  kumpulan  dari  orang-orang  yang  bersama-sama  mendirikan  suatu  badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang tersendiri untuk tujuan tertentu (yayasan), baik perhimpunan maupun yayasan keduanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan persoon , pendukung hak dan kewajiban (Sri Soedewi Masjchoen sofwan, 1964 : 29).
Badan hukum terdiri dari badan hukum publik ( publiek rechtspersoon ) dan badan hukum privat  ( privaat  rechtspersoon ).  Badan  hukum  publik  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh negara  untuk  kepentingan  publik  atau  negara,  dan  diatur  dalam  perundang-undangan,  misalnya negara, pemerintah daerah, Bank Sentral, BUMN, dan sebagainya. Sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu dengan tujuan tertentu dan sesuai hukum  yang berlaku secara sah, mislanya Perseroan Terbatas,  Firma, Persekutuan  Komanditer, Perbankan, Koperasi, Partai Politik, Ormas, Yayasan, dan sebagainya (P.N.H Simanjuntak, 2015 : 29).
Senada  dengan  itu,  menurut  C.S.T  Kansil  dan  Cristine  S.T  Kansil  (2002:  10-13),  badan hukum  publik  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  publik  atau  yang menyangkut  kepentingan  publik  atau  orang  banyak  atau  negara  umumnya.  Sedangkan  badan hukum  privat  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  sipil  atau  perdata  yang menyangkut  kepentingan  pribadi  orang  dalam  badan  hukum  tersebut.  Badan  hukum  privat merupakan badan swasta yang didirikan oleh orang pribadi untuk tujuan tertentu seperti, mencari keuntungan,  pendidikan,  sosial,  politik,  kebudayaan,  dan  sebagainya,  menurut  hukum  yang berlaku secara sah.
Pembagian antara badan hukum publik dan privat secara kategoris memang relevan dalam kaidah  keperdataan.  Akan  tetapi,  sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya  bahwa  dalam kehidupan  sehari-hari  tidak  selalu  didasarkan  pada  pembagian  tersebut.  Dalam  kenyataannya terdapat sebuah badan hukum privat yang melakukan tindakan-tindakan publik, sebaliknya, ada pula  badan  hukum  publik  yang  melakukan  tindakan-tindakan  keperdataan.  Lebih  konkret  lagi, pemerintah yang pada dasarnya berkedudukan sebagai organ pemerintahan ( bestuurorgan ), juga berkedudukan  sebagai  badan  hukum  ( rechtspersoon ).  Dalam  pada  itu,  tindakan  pemerintahan selalu atas dan atau dengan nama pemerintah  ketika melakukan tindakan atau perbuatan hukum baik dari segi publik maupun privat.
Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari menunjukan bahwa dewasa ini tidak mudah untuk mengualifikasikan suatu badan hukum, apakah suatu badan hukum itu adalah badan hukum publik atau  privat  dari  segi  konseptual.  Misalnya  uraian  dari  Simanjuntak  dan  duo  Kansil  diatas  yang memasukan Partai Politik sebagai badan hukum privat, padahal dalam kenyataannya Partai politik lebih cenderung bergerak dalam bidang publik, yakni dengan tujuan merebut kekuasaan negara. Ataupun juga misalnya kedudukan Perguruan Tinggi Negeri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, sebagai badan hukum privat. Begitu pula dengan BUMN yang dianggap merupakan badan hukum publik, akan tetapi perbuatan hukumnya merupakan perbuatan privat.
Disamping  itu,  apabila  kualifikasi  pembentukan  atau  pendirian  suatu  badan  hukum ditentukan hanya dari subyek hukum yang membentuknya yakni dibentuk oleh kekuasaan umum negara  atau  perseorangan,  ataupun  berdasarkan  peraturan  hukum  tertentu  baik  peraturan perundang-undangan atau menurut hukum yang berlaku secara sah, jika dilihat dari persfektif ‘wet in  matrielle  zin’ maka  aturan  ataupun  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  pembentukan  atau
pendirian  badan  hukum,  semuanya  disebut  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Artinya, seluruh badan hukum yang eksis di Indonesia keberadaannya berasal dari atribusi maupun delegasi peraturan perundang-undangan.
Kenyataan ini pada akhirnya membuat konsep antara badan hukum publik dan privat tidak lagi  cukup  hanya  dengan  berdasarkan  pengertian-pengertian  primer  tentang  badan  hukum. Menurut Soenawar Soekowati (www.saplaw.top), badan hukum yang didirikan dengan konstruksi hukum  publik,  belum  tentu  merupakan  badan  hukum  publik  dan  juga  belum  tentu  mempunyai wewenang publik. Sebaliknya juga, badan hukum yang didirikan oleh orang-orang swasta, namun dalam stelsel hukum tertentu badan tersebut mempunyai kewenangan publik.
Di Indonesia, untuk menentukan perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum perdata, digunakan dari gabungan pendapat dari de heersende’ leer dan para sarjana Jerman, untuk saling melengkapi serta ketentuan dalam Pasal 1653 KUHPerdata. Jadi untuk dapat memecahkan masalah tersebut, dalam stelsel hukum Indonesia digunakan kriteria, yaitu ; (1) dilihat dari cara pendiriannya atau terjadinya , artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu  didirikan  oleh  penguasa  dengan  undang-undang  atau  peraturan-peraturan  lainnya;  (a) lingkungan kerjanya , yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan  publik  atau  umum  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  perdata,  artinya  bertindak dengan  kedudukan  yang  sama  dengan  publik  atau  tidak.  Jika  tidak,  maka  badan  hukum  itu merupakan badan hukum publik; (b) Mengenai wewenangnya , yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.
Lebih lanjut dikatakan bahwa, jika ketiga kriteria diatas terdapat pada suatu badan atau badan hukum, maka dapat disebut badan politik (www.saplaw.top, Ibid ).
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  (2010  :  74-75),  kebutuhan  untuk  membedakan  antara  badan hukum publik dan privat merupakan pemikran praktis di kalangan ahli hukum perdata saja. Sebab dari  persfektif  hukum  tata  negara  dan  administrasi  negara,  pembedaan  antara  keduanya  tidak banyak  membawa  manfaat  sebab  badan  hukum  publik  bagi  sarjana  hukum  tata  negara  adalah lembaga-lembaga  negara  yang  tentunya  merupakan  subyek  hukum  tersendiri.  Lebih  lanjut menurut Jimly Asshidiqqie, semua organ pemerintahan adalah juga badan hukum yang bersifat, dan karenanya, dapat menyandang hak dan kewajiban yang terpisah dari anggotanya. Oleh sebab itu sebutan untuk lembaga negara ( state institutions, state agencies, atau state organs ), terhadap
status hukum kelembagaan yang bersangkutan sudah terselesaikan dengan sendirinya. Sehingga tidak  perlu  dipersoalkan  apakah  lembaga-lembaga  negara  tersebut  adalah  badan  hukum  atau bukan, terlebih lagi mempersoalkan statusnya apakah badan hukum publik ataupun privat.

## Badan Hukum Privat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Terlepas  dari  diskursus  teoritis  tentang  perbedaan  antara  badan  hukum  publik  dan  privat, kenyataannya  badan  hukum  privat  juga  terlibat  dalam  praktik  penyelenggaraan  pemerintahan. Walaupun  dalam  beberapa  Undang-Undang,  salah  satunya  Undang-Undang  No.  30  tahun  2014 tentang  Administrasi  Negara  hampir  tidak  menyebutkan  secara  tegas  tentang  kedudukan  badan hukum privat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi dalam Pasal 1 angka 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014  mengenai Izin dan Konsesi, hal ini jelas memperlihatkan adanya  suatu  legitimasi  kepada  badan  hukum  privat  untuk  terlibat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam  kegiatan  administrasi  negara  atau  pemerintahan,  pelaksanaan  tugas-tugas pemerintahan dalam kenyataannya tidak hanya dijalankan oleh suatu jabatan pemerintahan yang telah  dikenal  secara  konvensional,  tetapi  juga  oleh  badan-badan  swasta.  Hal  ini  sebagaimana diuraikan  oleh  Philipus  M.  Hadjon, et.al ,  (2008  :  70-71),  bahwa  oleh  karena  wewenang  publik hanya dimiliki oleh “penguasa”, maka setiap orang maupun badan yang memiliki hukum publik harus  dimasukan  sesuai  definisinya.  Dengan  kata  lain,  setiap  orang  atau  badan  yang  memiliki wewenang publik meski tidak termasuk  dalam daftar nomenklatur Konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan,  baik  pusat  maupun  daerah,  harus  dimasukkan  dalam  desentralisasi (fungsional).
Apa yang diuraikan oleh Hadjon, et.al , tersebut diatas menarik sebab setiap badan hukum yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  harus  dikategorikan  sebagai  badan  hukum publik meski bukan dalam pengertian berkedudukan sebagai lembaga negara. Akan tetapi dalam kenyataannya eksistensi suatu badan hukum (bukan mengenai tindakan hukum dari suatu badan hukum), apakah dikategorikan sebagai badan hukum publik atau privat secara paradigmatik masih dapat  dipersoalkan.  Misalnya  mengenai  BUMN  yang  selama  ini  status  BUMN  adalah  Persero sehingga  secara  otomatis  diatur  dan  dikuasai  berdasarkan  hukum  privat,  walaupun  pengaturan ataupun pendiriannya didasarkan pada hukum publik.
Dalam  pada  itu,  banyak  kalangan  yang  berpendapat,  misalnya  Arifin  P.  Soeria  Atmadja (dalam Ridwan HR, 2014 : 84), yang mengatakan bahwa BUMN pada hakikatnya adalah badan
hukum  privat,  meski  diatur  berdasarkan  hukum  publik.  Alasan  yang  mendasari  sekurang- kurangnya  ada  2  (dua)  hal. Pertama ,  kekayaan  negara  yang  menjadi  modal  dari  badan  usaha tersebut telah berubah statusnya menjadi kekayaan badan usaha tersebut, meskipun saham badan usaha  tersebut  100%  milik  negara. Kedua ,  kedudukan  pejabat  pemerintah  yang  duduk  sebagai komisaris  setara  dengan  pemegang  saham  lainnya,  sehingga  imunitas  publiknya  sudah  tidak berlaku lagi.
Menurut  Aminuddin  Ilmar  (2012:152-153),  dalam  kajian  ilmu  hukum,  pembedaan  badan hukum  publik  dan  privat  memang  sering  tidak  terlalu  dipermasalahkan.  Pembedaan  keduanya hanya digunakan sebatas untuk memperjelas kedudukan suatu kasus, yakni tujuan hukum publik adalah  menyangkut  kepentingan  umum,  sementara  hukum  privat  menyangkut  kepentingan perseorangan. Lebih lanjut menurut Aminuddin Ilmar, perbedaan seperti itu tidak menghasilkan suatu perbedaan yang jelas, sehingga masih diperlukan kriteria lain untuk membedakan kedua jenis hukum tersebut.
Apa  yang  diuraikan  oleh  Aminuddin  Ilmar  bukan  tanpa  alasan,  sebab  salah  satu  kriteria utama dari badan hukum publik yang dimaknai sebagai lembaga negara ialah kemungkinan produk keputusan dari suatu lembaga negara dapat disengketakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Disisi lain, lembaga negara yang bersifat badan hukum publik pun, keputusannya tidak selalu  dapat  disengketakan  dalam  peradilan  administrasi  meski  dalam  kapasitas menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan  negara.  Apakah  badan  hukum  privat  yang menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan,  tindakan  hukumnya  atau  keputusannya  dapat disengketakan di PTUN ataukah tidak, masih belum menemukan satu kesatuan pendapat.
Hal  ini  belum  lagi  apabila  dikaitkan  dengan  pesatnya  perkembangan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  atau Non  Governmental  Organizations (NGO’s)  yang  terdiri  dari  unit-unit kegiatan  kepentingan  baik  publik  atau  privat.  Unit-unit  perkumpulan  tersebut  ada  juga  yang bersifat quasi, yakni setengah publik atau setengah privat. Manakala suatu unit-unit tertentu yang pada  dasarnya  merupakan  badan  hukum  privat,  tetapi  memiliki  fungsi  penyelenggaraan pemerintahan, atau sebaliknya, merupakan badan hukum publik tetapi melakukan tindakan hukum privat, maka dikategorikan sebagai quasi badan hukum publik atau privat.
Uraian  diatas  menunjukan  bahwa  terdapat  perbedaan  dalam  melihat rechtspositie suatu badan hukum antara kajian ketatanegaraan maupun administrasi negara, dan kajian keperdataan. Dalam  kajian  ketatanegaraan  dan  administrasi  negara,  status  suatu  badan  hukum  tidak  terlalu
dipersoalkan. Sebab badan hukum publik identik dengan lembaga negara  yang memiliki fungsi ganda ( twee petten ), yakni sebagai organ pemerintahan dan badan hukum. Sedangkan dalam kajian keperdataan,  status  mengenai  badan  hukum  ditentukan  dari  beberapa  syarat,  salah  satunya mengenai dasar pendirian dari suatu badan hukum.
Terlepas  dari  hal  yang  demikian,  eksistensi  badan  hukum  privat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia  mesti  dilihat  sebagai  usaha  administrasi  negara  dalam  merespon perkembangan  warga  masyarakat,  termasuk  sebagai  inovasi  dalam  mengatasi  stagnansi pemerintahan. Oleh sebab itu dalam persfektif ketatanegaraan dan administrasi negara, tindakan hukum pemerintahan baik melalui badan hukum publik maupun privat mesti dilihat sebagai kerja- kerja koordinatif pemerintahan. Dari sudut kepastian hukum, beberapa hal menyangkut eksistensi suatu  badan  hukum  juga  perlu  ditingkatkan,  misalnya  dengan  membentuk  suatu  peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur soal badan hukum.
Pendirian ataupun pembentukan seluruh badan hukum publik maupun privat di Indonesia menurut  penulis  pada  hakikatnya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  tidak perlu  dibedakan  antara  mana  badan  hukum  yang  dibentuk  melalui  “peraturan  perundang- undangan”, dan mana yang dibentuk “menurut hukum yang berlaku secara sah”, sebab dari segi ‘wet  in  matrielle  zin’ keduanya  adalah  peraturan  perundang-undangan.  Beda  halnya  apabila kriteria “menurut hukum yang berlaku secara sah” ingin dikaitkan dengan salah satu bentuk hukum lainnya yakni putusan atau penetapan pengadilan, maka mesti diadakan kajian secara khusus dan mendalam.
Disisi lain, kategorisasi antara badan hukum publik dan privat yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila dikaitkan dengan Pasal 5 huruf (a) Undang-undang No. 12 tahun 2011,  salah satu asas pembentukan peraturan perundangan-undangan adalah menyangkut masalah kejelasan tujuan. Artinya, pengaturan tentang kedudukan suatu badan hukum baik publik ataupun privat harus jelas dan tegas untuk menjamin kepastian hukum, tidak semata-mata hanya sebagai  kebutuhan  praktis  manakala  dibutuhkan  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang mempertanyakan status suatu badan hukum tersebut.

## SIMPULAN
Meskipun terdapat perbedaan antara kajian ketatanegaraan dan administrasi negara dengan kajian keperdataan  mengenai  kedudukan  atau rechtspositie badan  hukum  privat,  akan  tetapi  dalam
praktik  sehari-hari  menunjukan  bahwa  badan  hukum  privat  juga  terlibat  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan. Baik badan hukum privat yang didirikan oleh pemerintah ataupun oleh  swasta,  juga  tindakan  hukum  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  oleh  badan  hukum privat.  Walaupun  demikian,  kajian  teoritis-paradigmatis  tentang  eksistensi  badan  hukum  perlu dikembangkan mengingat masih terdapat beberapa isu mendasar. Hal ini diperlukan sebab negara dalam pengertian staat in beweging (negara dalam keadaan bergerak) memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Termasuk pula negara Indonesia, mengingat Pasal 33 ayat (2) dan (3) dalam hal hak menguasai negara yang biasanya dilakukan dengan privatisasi tidak bersifat koorporatis semata, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum, menurut penulis sedikit banyak akan membawa dampak positif dalam ketatanegaraan dan administrasi negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta.
Dyah Hapsari Prananingrum. 2014. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 8, No. 1 . DOI : https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.
Hadjon, Philipus M., et.al , 2008, Pengantar Hukum Administrasi : Introduction to the Indonesian Admnistrative Law , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Herlin Budiono. 2012. Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  dalam  Menghadapi  Era  Global. Jurnal  Rechtsvinding  Media  Pembinaan Hukum Nasional . Vol. 1 No. 2.
HR, Ridwan, 2014, Hukum Administrasi Negara , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ilmar,  Aminuddin,  2012, Hak  Menguasai  Negara  dalam  Privatisasi  BUMN ,  Kencana  Prenadia Media Group, Jakarta.
Kansil, C.S.T & Kansil, Cristine S.T, 2002, Pokok-Pokok Badan Hukum , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Kurniawan, Luthfi J. & Lutfi, Mustafa, 2012, Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik , Setara Press, Malang.
Marbun,  SF  &  MD,  Mahfud,  2006, Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara ,  Liberty, Yogyakarta.
Prodjodikoro, R. Wirjono, 1992, Asas-asas Hukum Perdata , Sumur Bandung, Jakarta. Setiawan,  Yudhi, et.al ,  2017, Hukum  Administrasi  Pemerintahan  (Teori  dan  Praktik) ,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Simanjuntak, P.N.H, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1964, Hukum Badan Pribadi , Yayasan  Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
Taufik  H.  Simatupang.  2013.  Legalitas  Subjek  Hukum  Yayasan  Sebagai  Badan  Hukum (Kedudukan Yayasan yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 tahun 2004 tentang
Perubahan  UU  Nomor  16  tahun  2001  tentang  Yayasan). Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum . Vol. 7, No. 1.