## MOTIF POLITIK TERBITNYA SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG TENTANG HIMBAUAN PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH
Ridho Al-Hamdi 1 , Diah Riski Hardiana 2 , Nawang Kurniawati 3
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ridhoalhamdi@umy.ac.id
Diterima: 20 Oktober 2020  Disetujui: 2 Desember 2020  Dipublikasi: 30 Desember 2020

## ABSTRAK
Artikel ini mengkaji tentang dinamika pemberlakuan peraturan daerah yang bernuansa Islam pasca runtuhnya  Orde  Baru  tahun  1998.  Secara  spesifik,  kajian  ini  mencoba  menginvestigasi  tentang motif  politik  atas  munculnya  surat  edaran  walikota  Malang  tentang  himbauan  pelaksanaan  shalat berjamaah  bagi  aparatur  sipil  negara  di  Kota  Malang  pada  tahun  2016.  Tujuan  dari  penelitian  ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbitnya surat edaran Walikota Malang tentang  himbauan  shalat  berjamaah  bagi  aparatur  sipil  negara  di  Kota  Malang.  Selain  itu  untuk mengetahui  informasi  tujuan  personal  Walikota  tersebut.  Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Kota  Malang  diambil  sebagai  kasus  yang  akan  ditelaah secara  lebih  mendalam.  Wawancara  mendalam  ( in-depth  interview )  dan  dokumentasi  adalah  dua teknik yang digunakan sebagai bagian dari proses pengumpulan data untuk memperkuat analisa dan pembahasan.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  faktor  yang  melatarbelakangi  Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut terdapat dua indikator yang kurang mempengaruhi motif  Walikota  Malang  dalam  menerbitkan  surat  edaran  tersebut  antara  lain:  riwayat  pendidikan dan  pekerjaan.  Sedangkan  dua  indikator  lainnya  yaitu  relasi  atau  pergaulan  dan  faktor  organisasi mempengaruhi motif Walikota Malang dalam menerbitkan surat edaran tersebut.
Kata kunci : Motif politik, shalat berjamaah, surat edaran walikota, Kota Malang

## ABSTRACT
This paper examines the dynamics of the realization of Islam-based local regulations in Indonesia‟s post-New Order regime of 1998. More specifically, this paper attempts to investigate the political motives of the emergence of the Malang Mayor‟s letter on the realization of congregational prayers for civil servants in Malang City 2016. This research aims to  determine the factors that influence the issuance of Malang Mayor's letter regarding prayer requests in congregation for the state civil apparatus  in  Malang.  Methodologically,  this  paper  is  qualitative  research  by  applying  the  case study approach. Malang is selected as the case which will be analyzed deeply. Therefore, in-depth interview  and  documentary  are  two  techniques  of  data  gathering  to  sharpen  the  analysis  of  the paper.  The  results  of  the  study  concluded  that  the  factors  underlying  the  Mayor  of  Malang  in issuing  the  letter  were  two  indicators  that  less  influenced  the  motive  of  the  Mayor  of  Malang  in issuing  the  letter  are  education  and  employment  history.  While  the  two  other  indicators,  namely relations or relationships and organizational factors influence the motive of the Mayor of Malang in issuing the letter.
Keywords: Political motives, congregational prayer, mayoral letter, Malang City

## PENDAHULUAN
Kemajemukan  suku,  ras,  etnis,  budaya  dan  juga  agama  di  Indonesia  berdampak  pada keputusan  kebijakan  di  setiap  pemerintah  daerah,  sehingga  melahirkan  kebijakan-kebijakan  yang berbeda.  Hal  tersebut  didukung  dengan  adanya  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Otonomi Daerah. Sehingga setiap pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk menjalankan  pemerintahan  daerahnya  serta  mengurus  sendiri  kepentingan  masyarakat  sesuai aspirasi masyarakat daerah tersebut dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Meskipun  tingkat  kemajemukannya  tinggi,  Indonesia  memiliki  penduduk  dengan  mayoritas memeluk  agama  Islam  yang  mana  hal  tersebut  sangat  berpegaruh  dalam  formulasi  kebijakan pemerintah.  Bahkan  terdapat  juga  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  terkait  dengan  hukum  dan norma-norma  ke-Islaman.  Kebijakan  pemerintah  daerah  yang  berkaitan  dengan  norm-norma  ke- Islaman  lebih  dikenal  dengan  Perda  Syariah.  Perda  Syariah  adalah  setiap  peraturan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terkait,  atau setidak-tidaknya dianggap terikat, dengan hukum ataupun norma-norma ke-Islaman 1 .
Selain  berbentuk  Perda  Syariah,  kebijakan  pemerintah  daerah  yang  berkaitan  dengan  hukum dan  norma-norma  ke-Islaman  juga  berbentuk  non-Perda.  Hal  tersebut  dikemukakan  oleh  Muhtada (2014)  yaitu  sampai  tahun  2013  terdapat  358  peraturan  berbentuk  Peraturan  Daerah  (Perda)  dan selebihnya  berjumlah  64  peraturan  dalam  bentuk  non-Perda,  yang  meliputi:  Peraturan  Kepala Daerah  (Perbup/Perwal),  Instruksi  Kepala  Daerah,  atau  Surat  Edaran  Kepala  Daerah.  Peraturan- peraturan dalam bentuk non-Perda yang berkaitan dengan hukum dan norma ke-Islaman (non-Perda Syariah)  saat  ini  mulai  banyak  diterbitkan  atau  diputuskan  oleh  pemerintah  daerah,  khususnya dalam bentuk surat edaran. Suatu surat edaran yang diputuskan kepala daerah baik Bupati ataupun Walikota  tidak  bersifat  mengikat  karena  pada  dasarnya  surat  edaran  bukan  peraturan  perundang- undangan 2 .
Kebanyakan  peraturan  non-Perda  Syariah  yang  berbentuk  surat  edaran  yang  diputuskan Bupati/Walikota  merupakan  suatu  himbauan.  Salah  satu  contohnya  adalah  tahun  2016  Walikota Malang  mengeluarkan  surat  edaran  bagi  seluruh  aparatur  sipil  negara,  satuan  kerja  perangkat daerah,  unit  pelaksanaan  teknis  daerah,  TNI  dan  Polri,  dan  lembaga  negara,  instansi  vertikal, BUMD,  serta BUMN di lingkungan  Kota Malang dihimbau untuk menghentikan seluruh kegiatan saat  “Adzan  Berkumandang”  dan  segera  melaksanakan  shalat  fardhu  secara  berjama’ah.  Surat edaran tersebut hanya berupa suatu himbauan dan tidak ada sanksi hukum yang mengikat.
Terbitnya  surat  edaran  yang  berisi  himbauan  bagi  ASN  di  Kota  Malang  merupakan  bentuk bahwa  Walikota  Malang  mengimplementasikan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam.
1 Muhtada, D., Perda Syariah di Indonesia : Penyebaran, Problem, Dan Tantangan , ( https://www.academia.edu/11761775/Perda_Syariah_di_Indonesia_Penyebaran_Problem_dan_Tantangannya  (Diakses pada tangal 29 Desember 2018, 2014), p. 2.
2 Hukumonline, Surat Edaran, 'Krikil' dalam Perundang-Undangan (https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan Diakses pada tanggal 20 April 2019, 2015)
Himbauan shalat berjamaah bagi ASN di Kota Malang ini di mulai sejak diterbitkannya himbauan tersebut yaitu 25 Mei 2016 yang dilakukan secara serentak di lingkungan pemerintah Kota Malang. Diterbitkannya  surat  himbauan  ini  berkaitan  dengan  visi  daripada  Kota  Malang  itu  sendiri.  Visi Kota Malang adalah “Kota Malang Bermartabat” 3 .
Kebijakan surat eradaran tentang himbauan shalat berjamaah semakin menarik untuk didalami secara  langsung  dan  diteliti  lebih jauh.  Perda  Syariat  tentu  tidak lepas  dari  motif dan  kepentingan politik 4 .  Motif  merupakan  suatu  penggerak,  alasan-alasan  atau  dorongan-dorongan  dalam  diri manusia  yang  menyebabkan  manusia  berbuat  sesuatu 5 .  Sedangkan  meurut  Schuzt  dalam menjelaskan bahwa motif politik dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu “because of motive” dan “in order to motive” 6 . Hal  pertama  yang  mempengaruhi  motif  seseorang  adalah “because of motive” yaitu  motif  yang  melatarbelakangi  tindakan.  Sedangkan “in  order  to  motive” adalah  tujuan  dari motif tersebut.

## LANDASAN TEORI

## Motif Politik
Dalam kedua konsep motif politik ini yaitu, “because of motive” dan “in order to motive” dapat digolongkan  dalam  beberapa  kategori  terkait  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  munculnya  motif politik.  Dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Al-Hamdi  menjelaskaan  bahwa  terdapat  faktor-faktor  yang dapat memepengaruhi motif politik yang dapat dikaitkan dengan latar belakang motif politik, yaitu antara lain: faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor relasi atau pergaulan, faktor organisasi, dan faktor orientasi politik individu 7 .

## Kebijakan Publik
Kebijakan  dapat  didefinisikan  dengan  serangkaian  rencana  program,  aktivitas,  aksi, keputusan,  sikap,  untuk  bertindak maupun  tidak  bertindak  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  (aktor- aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi 8 . Implementasi kebijakan publik merupakan  suatu  proses  lanjutan  dari  perumusan  dan  penetapan  kebijakan  publik. Pelaksanaan/implementasi kebijakan publik digambarkan sebagai apa  yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu.

## Perda Syariah
Perda  Syariah  yang  dikemukakan  oleh  Muhtada  (2014)  adalah  setiap    peraturan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terikat,  atau
3 Malangkota.go.id, Portal Resmi Pemerintah Kota Malang. Visi Misi Kota Malang (Malangkota.go.id: https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/ (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019, 2019)
4 Syamsuddin,  M.  Din,  Politik  Perda  Syariat  dialektika  Islam  dan  Pancasila  di  Indonesia  (Yogyakarta:  Suara Muhammadiyah, 2018).
5 Angkari, Sherlycin, Motif Masayarakat Surabaya dalam Menonton Progam Good Morning Hard RockersOn SBO, Vol. 1, No. 3 (Jurnal E-Komunikasi, 2013), p. 40
6 Haryanto, S., Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Postmodern (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012)
7 Al-Hamdi, R., Islam dan politik di Indonesia pemikiran muslim modernis pasca orde baru (Yogyakarta: Calpulis, 2018), p. 136
8 Ramdhani  A,  Ramdhani  M  Ali,  Konsep  umum  pelaksanaan  kebijakan  publik,  Vol.  11,  No.  01  (Jurnal  Publik, 2017), p. 2
setidaknya-tidaknya  dianggap  terikat,  dengan  hukum  atau  norma-norma  ke-Islaman.    munculnya Perda-perda yang bernuansa Islam merupakan salah satu dampak dari otonomi daerah atau program desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Otonomi daerah dan desentraisasi tersebut memberikan  ruangan  terhadap  pemerintah  daerah  dalam  memutuskan  suatu  kebijakan  atau peraturan lokal sesuai degan yang dibutuhkan daerah tersebut, termasuk juga Perda Syariah.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  Perda  syariah  atau  Perda  berbasis  syariah  sering dimaknai  sebagai  Perda  yang  diambil  dari  ketentuan-ketentuan  legal  Syariat  Islam  baik  yang bersifat  tekstual  mauapun  substansi  ajarannya 9 .  Perda  Syariat  atau  Syariah,  yang  dihasilkan  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  itu,  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota,  adalah produk demokratis yang mencerminkan aspirasi (mayoritas) rakyat 10 .

## METODE
Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang  suatu  program,  peristiwa,  dan  aktivitas,  baik  pada  tingkat  perorangan,  sekelompok  orang, lembaga,  atau  organisasi  untuk  memperoleh  pengetahuan  mendalam  tentang  peristiwa  tersebut 11 . Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus merupakan usaha mencermati dan menganalisis lebih dalam mengenai motif kebijakan Walikota Malang mengenai surat edaran tentang himbauan shalat berjamaah  bagi  aparatur  sipil  negara  di  Kota  Malang  tahun  2016  dengan  cara  mewawancarai narasumber  yang  terlibat  langsung  dalam  proses  pembuatan  hingga  penerbitan  kebijakan  tersebut. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu, pertama sumber data primer  data  diperoleh  secara  langsung  dari  hasil  wawancara  dengan  narasumber.  Kedua  sumber data  sekunder,  data  yang  bersumber  dari  literatur  maupun  dokumen-dokumen,  ataupun  naskah- naskah  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Sedangkan  untuk  lokasi  penelitian  dilakukan  di Kota Malang.
Pengumpulan  data  menggunakan  tenik  wawancara  dan  dokumentsi.  Wawancara  dilakukan dengan  beberapa  narasumber  antara  lain:  Walikota  Malang  periode  2013-2018  yaitu  H.  Moch Anton, Istri H. Moch Anton, pensiun guru SMA YP-17 2 Malang serta sejumlah aktivis organisasi yang  diikuti  oleh  H.  Moch  Anton  meliputi  organisasi  sosial  yaitu  Persatuan  Islam  Tionghoa Indonesia  (PITI)  Malang  Raya  dan  Pengurus  Cabang  Nahdatul  Ulama  (PCNU)  Kota  Malang, organisasi  politik  seperti  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (DPC  PKB)  Kota Malang dan organisasi publik yaitu Pemerintah Kota Malang.
Sedangkan  teknik  dokumentasi  berasal  dari  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  surat edaran tersebut. Selanjutnya teknik analisis data, yaitu terdapat tiga tahap antara lain: reduksi data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Dalam  mereduksi  data,  penelitian  ini memfokuskan  pada  data  yang  berkaitan  dengan  terbitnya  surat  edaran  tentang  himbauan  shalat berjama’ah  bagi  aparatur  sipil  negara  di  Kota  Malang.  Setelah  adanya  reduksi  data,  langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori  dan  sejenisnya.  Tahap  terakhir  adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
9 Na’imah,  H.,  Perda  berbasis  syariah  dan  hubungan  negara-agama  dalam  perspektif  pancasila,  Vol.  XV,  No.  2 (eJurnal Pemikiran Hukum Islam, 2016), P. 154
10 Syamsuddin, M. Din, Politik Perda Syariat dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018).
11 Rahardjo,  M.,  Studi  Kasus  dalam  Penelitian  Kualitatif:  Konsep  dan  Prosedurnya  ( Artikel  Ilmiah: http://repository.uin-malang.ac.id/1104/, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2018, 2017)

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang.
Suatu  hal  dapat  terjadi  karena  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  atau  melatarbelakangi    hal itu  terjadi.  Termasuk  motif  politik,  terdapat  beberapa  faktor  yang  melatarbelakangi  motif  politik seseorang  itu  terjadi.  Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  tersebut  dapat  dikategorikan  dalam beberapa  indikator  penentu.  Indikator-indikator  yang  melatarbelakangi  motif  politik  pemimpin dapat dinilai atau diukur dalam latar belakang pemimpin itu sendiri.

## 1. Pendidikan
Pendidikan  formal  merupakan  salah  satu  syarat  untuk  menjadi  pemimpin,  termasuk  syarat dalam pencalonan walikota. Seperti yang dipaparkan dalam laman detik.com salah satu syarat calon kepala daerah yang diputuskan dalam RUU Pilkada tanggal 8 September 2014 salah satunya adalah berpendidikan  paling  rendah  sekolah  lanjutan  tingkat  atas  atau  sederajat 12 .  Pemaparan  tersebut menjelaskan  bahwa  syarat  untuk  mencalonkan  sebagai  walikota  minimal  telah  menempuh pendidikan  SLTA  atau  sederajat  baik  SMA/SMK/Madrasah  Aliyah.  Dalam  penelitian  ini pendidikan yang telah ditempuh oleh Walikota Malang atau yang sering disapa dengan Abah Anton dapat  dijadikan  tolok  ukur  keterkaitan  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  telah  diputuskan  oleh Anton  khususnya  kebijakan  tentang  himbauan  shalat  berjamaah  bagi  ASN  Kota  Malang.  Riwayat pendidikan  Anton  didominasi  dengan  sekolah-sekolah  formal  pada  umumnya.  Sebagaimana  yang dijelaskan oleh Farida selaku Istri Walikota Malang H. Moch Anton:
“Riwayat  Pendidikan  Abah  Anton  pada  saat  masih  kecil  atau  saat  SD  dulu  sekolah  di  SDN Tlogomas 2 setelah itu pada saat SMP beliau sekolah di SMP Negeri 8 Malang kemudian saat SMA dulu Abah Anton sekolah di SMA YP 17 2 Malang” 13
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Farida,  Anton  menempuh  pendidikan  sekolah  nasional  pada umunya  bukan  sekolah  yang  didirikan  yayasan  agama  ataupun  sekolah  yang  dikelolah  oleh Kementerian Agama seperti Madrasah Aliyah (MA). Pada saat menempuh pendidikan SMA, Anton populer  dikalangan  siswa  pada  saat  itu.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  saat  semasa  SMA  Anton merupakan  pribadi  yang  mudah  bergaul  dan  tidak  membedakan  teman.  Selain  itu  beliau  juga mengikuti organisasi OSIS pada saat sekolah, sehingga beliau dikenal baik dikalangan guru di SMA YP-17 2 Malang.  Sekitar tahun 1985 Anton lulus dari bangku  SMA, hal tersebut dibenarkan oleh Wahyono selaku Pensiun Guru IPA SMA YP-17 2 Malang:
“pada  saat  Anton  SMA  dulu,  Anton  ikut  osis  mungin  hanya  itu  saja  organisasinya.  Dia  dulu murid  saya  lulusan  tahun  delapan  lima  (1985),  dia  jurusan  IPA  dan  cukup  populer  banyak  yang kenal  soalnya  dia  memang  jiwa  sosialnya  tinggi  dan  tidak  pernah  membeda-bedakan  teman, sehingga temannya banyak” 14 (
Pada  saat  SMA  Anton  sudah  memiliki  jiwa  sosial  yang  tinggi  sehingga  banyak  dikenal  oleh sesama siswa maupun guru-guru SMA YP-17 2 Malang. Selanjutnya setelah lulus dari SMA YP-17 2 Malang yang sekarang berganti menjadi SMK YP-17 2 Malang, Anton melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Farida:
12 Detik.com,  Ini  Syarat  Calon  Kepala  Daerah  di  RUU  Pilkada (Detik.com: https://news.detik.com/berita/d- 2690602/ini-syarat-syarat-calon-kepala-daerah-di-ruu-pilkada , Diakses pada tanggal 13 Maret 2019, 2014)
13 Wawancara  H.  Moch  Anton,  Motif  Politik  Terbitnya  Surat  Edaran  Walikota  Malang  Tentang  Himbauan Pelaksanaan Shalat (20 April 2019)
14 Wawancara Wahyono, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (22 Mei 2019)
“Setelah  SMA  Abah  Anton  kuliah  di  Malang  sini,  di  ITN  Malang  ambil  jurusan  teknik  sipil perencanaan” 15
Pendidikan  perguruan  tinggi  yang  ditempuh  Anton  adalah  ITN  Malang,  Institut  Teknologi Nasional  Malang  merupakan  perguruan  tinggi  yang  dikelolah  oleh  swasta  dibidang  teknologi. Kampus ini bertempat di Jalan Sigura-gura No.2 Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang  berarti  hanya  berjarak  3,6  kilometer  dari  kediaman  Anton  itu  sendiri.  Pada  saat  menempuh pendidikan  di  perguruan  tinggi,  Anton  mengambil  jurusan  teknik  sipil  perencanaan,  yang  jika dilihat  secara  umum  tidak  ada  kaitannya  dengan  kebijakan  Anton  khususnya  kebijakan  tentang himbauan  shalat  berjamaah  bagi  ASN  Kota  Malang.  Hal  ini  dikarenakan  berdasarkan  kebijakan tersebut yang mana masuk dalam kategori kebijakan yang berasaskan Islam, dan tentunya kebijakan tersebut hanya berlaku untuk ASN yang beragama Islam.

## 2. Pekerjaan
Pada penelitian ini riwayat pekerjaan dari Anton dapat dijadikan tolok ukur penentu keterkaitan dengan  kebijakan  yang  diputuskan  oleh  Anton  khususnya  kebijakan  tenatang  himbauan  shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang. Sebelum menjadi Walikota Malang, Anton melalui masa-masa sulit dalam kehidupannya. Seperti yang dijelaskan oleh Farida selaku Istri H. Moch Anton:
“Sebelum  menjadi  Walikota  Malang  dulu  Abah  Anton  pernah  bekerja  jadi  sopir  angkot  di Malang  sini  mbak  mungin  sekitar  tahun  ‟89  dulu,  pernah  juga  menjadi  sales  produk  elektronik juga” 16
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Farida,  Anton  melampaui  perjalanan  panjang  sebelum  menjadi businessman seperti sekarang. Menurut laman merdeka.com bahkan sejak duduk di bangku sekolah, Anton  sudah  menjajakan  kue  hal  ini  dikarenakan  latar  belakang  keluarga  Anton  yang  notabennya keluarga kurang mampu 17 .
Latar belakang keluarga membuat Anton termotivasi untuk bangkit demi kehidupan  yang lebih baik.  Selain  itu  pandai  membaca  peluang  juga  dimiliki  oleh  Anton,  dimana  pada  awal  bisnisnya Anton menyuplai tetes tebu untuk dikirim ke Jakarta. Pada saat itu belum ada orang yang menyuplai tetes  tebu  dikarenakan  hanya  dianggap  sebagai  limbah  oleh  kebanyakan  orang.  Setelah  menekuni bisnis  tersebut  sekian  lama  dan  akhirnya  Anton  dapat  mengembangkan  bisnisnya  menjadi  bisnis yang  menjajikan  dan  bahkan  Anton  telah  mendirikan  perusahaan  untuk  memperkerjakan  orang- orang. Sekarang Anton memiliki tiga perusahaan yang dibangunnya sendiri. Hal ini dibenarkan oleh Farida yang merupakan Istri Anton:
“Abah  Anton  sebenarnya  basic-nya  adalah  pengusaha.  Betul,  sekarang  mempunyai  tiga perusahaan  yaitu  PT.  Candra  Wijaya  Sakti,  PT.  Maju  Jaya  Makmur  Sentosa,  dan  CV.  Surya Kencana, semua dimulai dari nol” 18
Walaupun  sebenarnya  jauh  dari  jurusan  kuliah  yang  beliau  tempuh,  akan  tetapi  personal brending  yang  dimiliki  Anton  sukses  membuat  Anton  medapat  kepercayaan  untuk  menjadi
15 Wawancara Farida, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (19 Februari 2019)
16 Ibid.
17 Merdeka.com,  Abah  Anton  Walikota  Malang  Yang  Dulunya  Pernah  Jadi  Sales  dan  Sopir  (merdeka.com: https://www.merdeka.com/pendidikan/abah-anton-walikota-malang-yang-dulunya-pernah-jadi-sales-dan-sopir.html , Diakses pada tanggal 13 April 2019, 2016)
18 Wawancara Farida, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (19 Februari 2019)
Walikota  Malang  tahun  2013-2018.  Perusahaan-perusahaan  yang  didirikan  Anton  merupakan perusahaan yang bernaung dibidang distributor pergudangan sembako dan penyediaan transportasi dalam kota.
Sebelum menjadi Walikota Malang, Anton sudah dikenal seorang  yang religius dan dermawan. Anton  membangun  bisnis  keluarga  yang  religius  dengan  memberikan  santunan-santuan  kepada kaum  dhuafa  dan  masyarakat  yang  lebih  membutuhkan  dengan  membuat  kegiatan  pengajian  di lingkungan  rumahnya.  Kegiatan  pengajian  terebut  sudah  dilakukan  sejak  lama  sekitar  tahun  2003 sampai saat ini dan anggotanya berjumlah kurang  lebih 10.000 orang.  Hal ini dijelaskan langsung oleh  Farida  selaku  Istri  Anton.  Hal  tersebut  masuk  dalam  kategori  pekerjaan  religius  daripada Anton itu sendiri
Selain itu Anton juga merupakan pembina koperasi petani tebu wilayah kerja Jawa Tengah dan Jawa  Timur.  Bahkan  dalam  laman  merdeka.com  memaparkan  bahwa  Anton  telah  membina  lebih dari  10  ribu  petani  tebu  di  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Barat 19 .  Hal  ini  sudah  dilakukan Anton sebelum menjadi Walikota Malang dan sampai sekarang tetap menjadi pembina untuk petani tebu. Pada masa pemilihan Walikota Malang 2013, Anton didukung oleh para Kiai Nadhatul Ulama (NU)  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  Walikota  Malang.  Hal  ini  dikarenakan  sebelumnya  Anton tidak memiliki basic politik. Akan tetapi Anton sudah mengikuti kegiatan di NU sejak tahun 2003. Selain itu dengan banyaknya relasi yang dimiliki Anton juga memperlancar program-program yang sudah direncanakan oleh Anton dalam membangun Kota Malang. Program-program pembangunan Kota Malang salah satunya adalah meningkatkan fasilitas publik seperti pembangunan taman-taman kota dengan dukungan dari pihak-pihak swasta. Hal ini tentu menguntungkan bagi berbagai pihak karena  terjalinnya  hubungan  antara  pemerintah,  pihak  swasta  dan  juga  masyarakat  untuk pembangunan kota yang lebih baik

## 3. Relasi Atau Pergaulan
Proses  kehidupan  manusia  sebagai  makhluk  sosial  tidak  lepas  dari  interaksi  sosial.  Interaksi sosial  berperan  penting  dalam  kehidupan  manusia,  hal  ini  dikarenakan  interaksi  sosial mempengaruhi tumbuh kembang seseorang atau bahkan dapat mempengaruhi terbentuknya karakter seseorang.  Hasil  dari  interaksi  sosial  dapat  berupa  relasi  sosial.  Dalam istilah  sosiologi  relasi  atau relation adalah hubungan antar sesama individu. Uraian secara jelas relasi adalah hubungan timbal balik antar individu satu dengan individu lain dan saling mempengaruhi 20 .
Relasi  atau  pergaulan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kehidupan  manusia,  karena  pada  dasarnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan. Sehingga tidak dipungkiri juga interaksi sosial yang menghasilkan relasi tersebut terjadi di kehidupan Anton yang mana akan dibahas secara rinci dalam subbab ini. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan, relasi yang dibangun Anton sangat luas.  Meliputi  pertemanan  waktu  menduduki  bangku  sekolah  sampai  kuliah,  perkumpulan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya hingga pertemanan sesama pebisnis mengingat Anton merupakan seorang pengusaha.
Sebelum  menjadi  Walikota  Malang,  Anton  yang  mempunyai background seorang  pengusaha, tidak dipungkiri lingkup pertemanannya kebanyakan relasi bisnisnya. Akan tetapi mengingat Anton
19 Merdeka.com, Abah Anton Walikota Malang Yang Dulunya Pernah Jadi Sales dan Sopir (merdeka.com: https://www.merdeka.com/pendidikan/abah-anton-walikota-malang-yang-dulunya-pernah-jadi-sales-dan-sopir.html, Diakses pada tanggal 13 April 2019, 2016)
20 Adip, A Muzazin, Pola Hubungan Sosio-Kultural di Kampoeng Ilmu Jl. Semarang No. 55 Surabaya Kaitannya dengan Empat Elemen (Social, Budaya, Pendidikan, Ekonomi) Sebagai Landasan Berdirinya (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)
sebelum menjadi Walikota Malang sangat aktif di beberapa organisasi yang berkaitan dengan Islam, seperti  organisasi  Persatuan  Islam  Tionghoa  Indonesia  (PITI)  Malang  Raya  dan  Pengurus  Cabang Nahdatul  Ulama  Kota  Malang,  relasi  sosialnya  pun  terdapat  dikalangan  Pemuka  Agama  Islam (Kiai-kiai)  di  lingkungan  Kota  Malang.  Selain  itu  dengan  aktif  mengikuti  organisasi  NU,  yang mana  anggotanya  dari  segala  kalangan  baik  kalangan  akademis,  pengusaha,  hingga  masyarakat umum. Sehingga dengan Anton mengikuti organisasi sosial di Kota Malang berdampak pada relasi dan  pergaulan  yang  betambah  banyak,  bahkan  dari  banyak  kalangan  termasuk  juga  kalangan akademis.  Sebagai  contohnya  yaitu  Dr.  KH.  Isroqunnajah  yang  saat  ini  menjabat  sebagai  Ketua PCNU  Kota  Malang,  disisi  lain  beliau  juga  merupakan  Wakil  Rektor  Bagian  Kemahasiswaan Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang.  Sehingga  sebelum  menjadi  Walikota Malang, Anton sudah mempunyai relasi sosial di perguruan tinggi.
Relasi-relasi  sosial  yang  dimiliki  oleh  Anton  sebelum  menjadi  Walikota  Malang  berpengaruh pada  saat  Anton  menjabat  sebagai  Walikota  Malang.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  adanya kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Anton  dalam  menyerap  aspirasi  masyarkat  yang  nantinya melahirkan program-progaram yang mana dapat diimplementasikan kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan  relasi-relasi  yang  dimilikinya.  Relasi  yang  dimaksud  seperti  memanfaatkan perguruan tinggi di sekitar Malang untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat desa untuk mewujudkan  pembangunan  Kota  Malang.  Hal  ini  dituturkan  oleh  Anton  dalam  wawancara  yang peneliti lakukan yaitu:
“Kerjasama  yang  dilakukan  pemkot  Malang  dengan  memanfaatkan  relasi  perguruan  tinggi  di sekitar Malang, dari lima puluh lima perguruan tinggi ada tiga puluh dua perguruan tinggi yang kerjasama dengan pemerintah dengan melakukan pendampingan di setiap kelurahan tertinggal di Kota  Malang.  Mahasiswa  berperan  sebagai  jembatan  aspirasi  dari  masyrakat  ke  pemerintah. Selain  itu  kerjasama  ini  dapat  memanfaatkan  ide-ide  kreatif  mahasiswa.  Bahkan  saya  lombakan dimana kelompok mahasiswa dengan ide terkreatif untuk memajukan kelurahan akan mendapatkan hadiah,  dan  hal  ini  pun  dijadikan  ajang  kompetinsi  disetiap  perguruan  tinggi” 21 (wawancara  H. Moch Anton, 20 April 2019)
Dengan  demikian  pemerintah  Kota  Malang  melakukan  pemanfaatan  sumber  daya  manusia dengan  baik.  Dilakukannya  pendampingan  dari  mahasiswa-mahasiwa  perguruan  tinggi  bagi masyarakat  Kota  Malang  tentu  berdampak  positif.  Seperti  halnya  kebanyakan  anak  muda mempunyai  ide-ide  kreatif  yang  tidak  dipunyai  oleh  masayarakat  desa/kelurahan  yang  tertinggal. Sehingga  dengan  adanya  kegiatan  tersebut  dapat  menjadikan  kelurahan-kelurahan  tersebut berkembang  apalagi  dengan  diadakannya  lomba  setiap  kelurahan  seperti  yang  dijelaskan  oleh Anton tersebut. Selain untuk memajukan masyarakat desa/kelurahan yang tertinggal, manfaat yang didapatkan  oleh  masyarakat  yaitu  tersalurkannya  aspirasi-aspirasi  yang  belum  tersalurkan  kepada pemerintah Kota Malang.
Relasi  lain  yang  dilakukan  oleh  Anton  dalam  mewujudkan  perkembangan  Kota  Malang  pada saat menjadi Walikota adalah dengan memanfaatkan relasi terhadap tokoh masyarakat. Khususnya pada  penelitian  ini  yaitu  kebijakan  surat edaran  tentang  pelaksanaan  shalat  berjamaah awal  waktu bagi  ASN  Kota  Malang  dengan  kata  lain  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  Islam,  yaitu  dengan memanfaatkan  relasi  yang  sudah  dikenalnya  yaitu  Dr.  KH.  Isroqunnajah  yang  merupakan  Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang sebagai tim ahli bagian keagamaan. Hal ini dibenarkan oleh Anton:
21 Wawancara H. Moch Anton, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat (20 April 2019)
“Pada saat itu saya mempunyai lima tim ahli dari relasi yang saya miliki, dari bidang ekonomi, IT,  keagamaan,  tata  kelola  kota  dan  infrastruktur,  dan  anak  muda  kreatif  atau  MCF . Rata-rata dari dosen UB, tapi ada juga dari dosen UIN dan ITN. Kalau tim ahli dari bidang keagamaan itu dari wakil rektor UIN Pak Isroqunnajah tapi jika dikaitakan dengan kebijakan ini bukan termasuk pertimbangan atau usulan dari tim ahli saya, kebijakan tersebut murni dari saya” 22
Lima tim ahli tersebut yang dipercayai Anton dalam memutuskan kebijakan pada saat menjabat sebagai Walikota Malang sangat membantu Anton dalam mempertimbangkan kebijakan yang akan diputuskan  atau  diimplementasikan.  Akan  tapi  tidak  semua  kebijakan  yang  diputuskan  atau diimplementasikan oleh Anton harus dikonsultasikan dulu dengan tim ahli yang beliau miliki. Hal ini  dijelaskan  Anton  seperti  wawancara  di  atas  bahwa  kebijakan  tentang  himbauan  pelaksanaan shalat berjamaah awal waktu bagi seluruh ASN di Kota Malang  sebagai salah satu contohnya.
Selain  memanfaatkan  relasi  sosial  untuk  tim  ahli  tersebut  Anton  menjelaskan  bahwa  pada dasarnya  beliau  adalah  pengusaha  sehingga  relasi  yang  dimiliki  kebanyakan  dari  kalangan pengusaha juga.  Akan tetapi selain dari pengusaha juga terdapat dari kalangan tokoh-tokoh ulama yang ada di Kota Malang.  Hal ini dijelaskan oleh Anton:
“Sebenarnya dengan background saya pengusaha lebih banyak relasi saya dengan pengusaha- pengusaha  lain.  Akan  tetapi  tidak  hanya  pengusaha  ada  juga  seperti  tokoh  agama  karena  saya sudah lama mengikuti organisasi NU. Saya bisa menjadi Walikota Malang juga dikarenakan tokoh- tokoh ulama NU mengajukan saya sebagai calon Walikota pada saat itu” 23
Dengan background pengusaha,  membuat  Anton  dapat  memanfaatkan  relasi  dengan  maksimal untuk  pembangunan  Kota  Malang  yang  lebih  baik.  Hal  ini  berkaitan  dengan  pembangunan infrastruktur  Kota  Malang,  dengan  mempunyai  relasi  dari  kalangan  pengusaha  membuat  Anton dapat dengan mudah menerapkan konsep demokrasi yang lebih baik yaitu meningkatkan partisipasi dari seluruh tiga stakeholder utama yaitu pemerintah, pihak swasta dan civil society.

## 4. Faktor Organisasi
Kehidupan  bermasyarakat  melahirkan  kelompok  siosial  dalam  masyarakat.  Kelompok  sosial adlaah  suatu  kumpulan  manusia  yang  memiliki  kesadaran  akan  pentingnya  saling  berinteraksi. Kelompok sosial lahir dari keinginan manusia untuk menyatu dengan manusia lain dan lingkungan sekitarnya,  hal  ini  didorong  oleh  nurani  manusia  untuk  mempertahankan  hidupnya.  Kelompok sosial  dapat  diartikan  dengan  bentuk  kecil  pengelompokan  sosial.  Kelompok  sosial  dapat berkembang lebih besar menjadi organisasi sosial. Umumnya organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat berfungsi sebagai penampung aspirasi-aspirasi dari kempok masyarakat itu sendiri.
Pada  penelitian  ini  organisasi  sosial  yang  diikuti  oleh  Anton  terdapat  dua  organisasi.  Kedua organisasi  ini  tergolong  organisasi  besar  di  Kota  Malang.  Organisasi-organisasi  tersebut  adalah Persatuan Islam Tionghoa Malang (PITI) dan Nahdatul Ulama (NU).
Organisasi pertama dalam pembahasan ini adalah organisasi Peratuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).  Sekitar tahun 2003 Anton yang mempunyai keturunan etnis Tionghoa mengikuti organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) yang mana terdapat perubahan nama menjadi Persatuan Islam  Tauhid  Indonesia  dengan  singkatan  tetap  kata  PITI.  Organisasi  PITI  diprarkasai  oleh  H. Abdurhman  Chand  yang  merupakan  seorang  pengusaha  beretnis  Tionghoa,  sedangkan  di  Malang Raya  didirikan  pada  tahun  1982  hal  ini  disampaikan  oleh  Edi  Sucipto  yang  merupakan  salah  satu
22 Ibid.
23 Ibid.
perintis organisasi PITI di Malang Raya. Organisasi ini tidak hanya dikawasan Kota Malang, akan tetapi mencakup kawasan yang luas yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Organisasi PITI semula adalah organisasi yang hanya diikuti oleh etnis Tionghoa yang beragama Islam,  baik  yang  keturunan  etnis  Tionghoa  ataupun  orang  etnis  Tionghoa  yang  menjadi  mualaf. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia arti kata mualaf adalah orang  yang baru masuk Islam. Organsisasi ini semua bertujuan untuk memberikan ruang atau menjadikan wadah bagi orang-orang yang ingin memperdalam Islam khusunya dari etnis Tionghoa yang belajar mengenai agama Islam ataupun orang yang baru masuk Islam dan tidak mempunyai relasi untuk memperdalam pemahaman mengenai  agama  Islam.  Akan  tetapi  setelah  berkembang  organisasi  ini  menjadi  terbuka  untuk umum  dan  tidak  hanya  etnis  Tionghoa  saja  yang  menjadi  anggota  daripada  organisasi  ini.  Sesuai dengan  visi  organisasi  ini  yaitu  mewujudkan  Islam  sebagai  Rahatan  Lil  A’lamin,  organisasi  ini menjadi organisasi keagamaan dan bidang sosial. Hal ini dibenarkan oleh Edi Sucipto:
“PITI ini berkiprah dalam hal dakwah sosial dan juga kegiatan yang seperti memberi santunan kaum duafa, ataupun kalau hari raya Idul Fitri membagikan zakat-zakat” 24
Organsisasi  yang  pernah  dipimpin  oleh Anton  ini  juga  membuka  diri  kepada  masyarakaat  luas dengan  menjalankan  kegiatan-kegiatan  tersebut  dengan  harapan  dapat  menunjukkan  kepada masyarakat  bahwa  eksistensi  PITI  juga  seperti  organisasi-organisasi  kemasyarakatan  lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Edi Sucipto yaitu:
“Abah  Anton  pernah  menjabat  sebagai  Ketua  PITI  Malang  Raya  sekitar  tahun  2010  sampai tahun  2016.  Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  PITI  juga  menunjukkan  eksistensi  PITI  seperti organisasi  kemasayarakatan  lainnya  dan  pada  saat  Abah  Anton  menjabat  walikota  sebenarnya kegiatan di PITI tidak begitu banyak karena Abah Anton menjadi walikota pasti sibuk sekali” 25
Setelah  dilantik  menjadi  Walikota  Malang,  Anton  juga  menjabat  sebagai  Ketua  PITI  Malang Raya.  Akan  tetapi  hanya  sampai  tahun  2016,  dengan  artian  Anton  menjabat  sebagai  ketua  PITI Malang Raya sekitar 6 tahun. Dengan aktif diorganisasi tersebut dari tahun 2003, pasti berdampak dalam kehidupan Anton. Hal ini dijelaskan Anton dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:
“Saya  mengikuti  PITI  sudah  lama  sekitar  tahun  2003  dengan  berbagai  kegiatan  sosial  dalam organisasi  tersebut  dapat  membuat  saya  mengenal  banyak  orang  dan  langsung  berhubungan dengan masyarakat” 26
Pada  saat  menjabat  sebagai  Walikota  Malang  dan  Ketua  PITI  Malang  Raya  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  Anton  juga  menyerap  aspirasi-aspirasi  yang  terdapat  diorgnaisasi  tersebut. Akan  tetapi,  khususnya  dalam  penelitian  ini  yang  mana  berkaitan  tentang  kebijakan  surat  edaran tentang himbauan shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang tidak ada kaitannya dengan organisasi tersebut.  Dengan  artian  bahwa  kebijakan  tersebut  bukan  termasuk  aspirasi  dari  anggota  PITI Malang Raya. Hal ini dibenarkan oleh Edi Sucipto dalam wawancaranya:
“Iya saya mengetahui kebijakan tersebut tapi kebijakan tersebut saya rasa bukan dari aspirasi anggota PITI. Karena setahu saya dalam pertemuan rutin tidak ada membahas mengenai kebijakan Abah Anton tersebut” 27
24 Wawancara Edi Sucipto, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (21 Februari 2019)
25 Ibid
26 Wawancara H. Moch Anton, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat (20 April 2019)
Meskipun bukan aspirasi dari anggota PITI Malang Raya, sikap organisasi tersebut mendukung penuh  mengenai  kebijakan  yang  diputuskan  oleh  Anton.  Organisasi  tersebut  menilai  bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang baik bagi ASN Kota Malang.
“Jika  ditanya  tentang  respon  dari  kebijakan  tersebut,  tentu  organisasi  ini  mendukung  kebijakan tersebut karena pada dasarnya kebijakan tersebut juga kebijakan yang baik” 28
Selain  organisasi  PITI  Malang  Raya,  Anton  juga  mengikuti  organisasi  Nahdatul  Ulama  (NU). Menurut laman nu.or.id organisasi NU adalah organisasi yang bertujuan untuk menegakkan ajaran agama Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama’ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Repubik Indonesia (nu.or.id, 23/04/2019). Organisasi yang didirikan 31 Januari 1926 tersebut memiliki dua visi organisasi yaitu:
1) Menjadi Jam’iyah diniyah Islamiyah ijtima’iyah yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah.
2) Mewujudkan  kemaslahan  masyarakat,  kemajuan  bangsa,  kesejahteraan,  keadilan,  dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.
Organisasi  yang  dipandu  oleh  K.H.  Hasyim  Asy’ari  sebagai  Rais  Akbar  tersebut  juga mempunyai  misi  yaitu  memperngaruhi  para  pemutus  kebijakan  maupun  undang-undang  agar produk  kebijakan  maupun  UU  yang  dihasilkan  berpihak  kepada  kepentingan  masyarakat  dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan. Hal ini memberikan arti bahwa organisasi NU menjunjung tinggi nilai kesejahteraan dan keadilan masyarakat dengan memperjeuangkan tegaknya ajaran agama Islam.
Riwayat Anton dalam organisasi Pengurus Cabang NU (PCNU) Kota Malang sudah cukup lama. Mulai sekitar tahun 2003 Anton meengikuti organisasi terebut. Bahkan pada saat menjabat sebagai Walikota  Malang,  Anton  juga  menjabat  sebagai  Bendahara  PCNU  Kota  Malang.  Hal  ini disampaikan oleh bapak Asif Budairi selaku Sekretaris PCNU Kota Malang:
“Haji  Anton  mengikuti  NU  sekitar  sepuluh  tahun  yang  lalu  sebelum  menjadi  Walikota  dan menjadi  pengurus  NU  mungkin  sekitar  lima  tahun  sebelum  menjadi  Walikota.  Beliau  menjadi bendahara  NU  juga  sebelum  menjadi  Walikota  Malang  dan  sampai  saat  ini  masih  menjabat sebagai bendahara NU” 29
Dengan  mengikuti  organisasi  PCNU  Kota  Malang  mulai  sekitar  tahun  2003  pasti  berdampak terhadap kehidupan Anton.  Hal ini diperjelas oleh pendapat Asif bahwa  Anton  sangat aktif dalam organisasi  ini  hingga  sekitar  lima  tahun  sebelum  menjabat  sebagai  Walikota  Malang,  Anton dipercayai menjadi pengurus PCNU Kota Malang yitu menjabat sebagai bendahara umum, bahkan sampai saat ini tetap menjabat sebagai bendahara umum PCNU Kota Malang.
Keaktifan  yang  dilakukan  oleh  Anton  dalam  organsiasi  tersebut,  tidak  menutup  kemungkinan bahwa  pada  saat  Anton  menjabat  sebagai  Walikota  Malang  terdapat  aspirasi-aspirasi  anggota  NU dalam  kebijakannya.  Khususnya  dalam  penelitian  ini  yang  mana  kebijakan  etntang  himbauan
27 Wawancara Edi Sucipto, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (21 Februari 2019)
28 Ibid
29 Wawancara Asif Budairi, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (26 April 2019)
pelaksanaan  shalat  berjamaah  bagi  ASN  Kota  Malang  yang  notabennya  merupakan  kebijakan berkaitan tentang Agama Islam.
Akan  tetapi  dalam  penjelasan  Asif  Budairi  memeparkan  bahwa  kebijakan  tersebut  tidak  ada kaitannya secara langsung. Hal ini dijelaskan langsung oleh Asif Budairi yaitu:
“Mengenai  keterkaitan  kebijakan  tersebut  dengan  NU,  menurut  saya  tidak  ada  ketarkaitan secara  langsung  ataupun  rekomenasi  khusus.  Sepertinya  murni  dari  haji  Anton  karena  sebagai muslim tentunya mempunyai prinsip tentang keutamaan shalat berjamaah. Karena terdapat hadits yang  berbunyi  „barangsiapa  menganggap  remeh  shalat  berjamaah  akan  mendapatkan  12  ujian dalam hidupnya” 30
Selain  itu  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Asif  bahwa  urusan  agama  merupakan  urusan pribadi sehingga meskipun Indonesia merupakan  negara demokrasi, tetap membuthkan kebijakan- kebijakan  mengenai  Islam  yang  contohnya  surat  himbauan  tersebut.  Karena  pada  dasarnya  surat himbauan tersebut merupakan kebijakan yang tidak harus atau wajib dilakukan. Sikap NU terhadap kebijakan tersebut seperti yang dijelaskan oleh Asif bahwa NU memberikan respon positif. Berikut ini pernyataan dari Asif Budairi:
“NU  mendukung  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  tentang  kebaikan  umat,  begitu  juga sebaliknya apabila kebijakan tersebut bertentangan maka kita juga menentangganya” 31
Hal tersebut memberikan makna bahwa organisasi PCNU Kota Malang yang diikuti oleh Anton tersebut tidak ada kaitannya dengan keputusan kebijakan surat edaran tetang himbauan pelaksanaan shalat berjamaah bagi ASN di Kota Malang.

## a. Organisasi Politik
Organisasi politik dan sistem perpolitikan di Indonesia merupakan suatu hal berkaitan satu sama lain.  Kedua  hal  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  karena  mengingat  sistem  perpolitikan  tidak  akan sempurna apabila tidak ada organisasi politik didalamnya. Setiap aktor politik kebanyakan memiliki kendaraan  politik  dalam  mewujudkan  tujuannya.  Salah  satunya  untuk  menjadi  pemimpin  daerah, mayoritas  calon  pemimpin  akan  mengikuti  suatu  organisasi  politik,  begitu  juga  Anton  pada  saat menjabat sebagai Walikota Malang.
Pada  awal  menjabat  sebagai  Walikota  Malang,  Anton  merupakan  anggota  dari  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejarah dari PKB bermula pada pasca reformasi dan euphoria pendiri partai politik berimbas juga ke organisasi sosial keagamaan Islam dimana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai banyak mendapat usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air untuk mendirikan  partai 32 .  Sehingga  pada  23  Juli  1998  atau  Rabiul  Awal  1419  H,  PKB  lahir  menjadi sebuah partai politik yang berideologi nasionalis religius di Indonesia 33
30 Ibid
31 Ibid
32 Ekawati, Esty, Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca pemilihan umum 2009 , Vol. 2, No. 1.
( Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta , 2016), p. 50
33 Idntimes.com,  PKB,  partai  era  reformasi yang lahir  dari  tangan Kiai  NU (Idntimes.com: https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/mengenal-lebih-dekat-pkb-partai-yang-lahir-dari-suara- masyarakat-nu-1 di akses pada tanggal 9 April 2019, 2019)
Sesuai dengan  fungsinya partai politik sebagai penyalur berbagai aspirasi masyarakat, sehingga penting  bagi  partai  politik  untuk  menjangkau  hingga  ke  tingkat  desa  atau  kelurahan  di  seluruh Indonesia. Maka dari itu, setiap partai politik pasti memiliki kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang  berbasis  di  kabupaten/kota.  Begitu  juga  PKB  yang  memiliki  kantor  DPC  disetiap kabupaten/kota.  Kantor  DPC  PKB  juga  terdapat  di  Kota  Malang,  yang  mana  menjadi  penyalur aspirasi-aspirasi  masyarakat  Kota  Malang  yang  sepaham  dengan  visi  dan  misi  daripada  Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri. Berdasarkan laman pkb.id terdapat tiga visi dari partai ini yaitu:
1) Mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dituangkan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
3) Mewujudkan  tatanan  politik  nasional  yang  demokratis,  terbuka,  bersih  dan  berakhlakul karimah.
Mayoritas dari anggota ataupun kader DPC PKB Kota Malang merupakan anggota organisasi PC NU  Kota Malang. Kedua organisasi tersebut tentu tidak bisa dipisahkan karena kedua hal tersebut saling  berkaitan.  Keikutsertaan  Anton  dalam  dunia  politik  dimulai  dari  pencalonan  sebagai Walikota Malang. Pada sekitar 2013 Anton yang menjabat sebagai bendahara PC NU Kota Malang, menjadi  usulan  dari  para  ulama  NU  untuk  mencalonkan  sebagai  Walikota  Malang  periode  2013- 2018. Hal ini diperjelas oleh Anton dalam wawancara dengan peneliti:
“Saya  sebenarnya  tidak  tertarik  dalam  dunia  perpolitikan  karena  memang  saya  adalah pengusaha. Karena didukung dan diusulkan oleh para ulama NU akhirnya saya menyetujui untuk mencalonkan sebagai Walikota Malang dan setelah itu saya mulai mengikuti partai PKB” 34
Mengikuti PKB adalah awal mula Anton terjun dalam dunia perpolitikan. Setelah diusung oleh Partai  Kebangkitan  Bangsa  dan  Partai  Gerindra  untuk  menjadi  calon  Walikota  Malang  dengan didampingi  oleh  Drs.  Sutiaji  sebagai  calon  Wakil  Walikota  Malang.  Pada  Pilwalkot  Malang  2013 terdapat  enam  pasang  kandidat,  dan  Anton  memenangkan  Pilwalkot  tersebut  dengan  memperoleh suara sebesar 47,3% (Anwartina, 2013:1). Setelah proses pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa  Timur,  Anton  secara  resmi  menjadi  Walikota  Malang  periode  2013-2018.  Kemudin  seperti yang  dijelaskan  oleh  Zaini  Nashiruddin  selaku  sekretaris  DPC  PKB  Kota  Malang,  bahwa  setelah resmi  menjadi  Walikota  Malang,  sekitar  dua  atau  tiga  bulan  setelah  itu  Anton  terpilih  menjadi Ketua DPC PKB Kota Malang.
Memangu jabatan sebagai Ketua DPC PKB Kota Malang, tidak bisa dipungkiri bahwa aspirasi- aspirasi  daripada  pengurus  atau  anggota  DPC  PKB  Kota  Malang  sditerima  Anton  dalam mempertimbangkan kebijakan  yang akan diputuskan. Termasuk terdapat kemungkinan keterkaitan DPC  PKB  Kota  Malang  dengan  kebijakan  surat  edaran  tentang  himbauan  pelaksanaan  shalat berjamaah bagi ASN Kota Malang yang diputuskan oleh Anton tahun 2016. Seperti yang dijelaskan oleh Zaini Nashiruddin (sekretaris DPC PKB Kota Malang):
“Masalah keterkaitan PKB dengan kebijakan surat himbauan tersebut mungkin ada usulan dari anggota PKB ataupun NU, karena melihat beliau adalah ketua DPC PKB sekaligus bendahara NU. Dan  menurut  saya  wajar  apabila  saat  beliau  menjadi  Walikota  dan  mempunyai  keberpihakan
34 Wawancara H. Moch Anton, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat (20 April 2019)
terhadap NU dan PKB karena yang mengusung beliau menjadi Walikota Malang  adalah NU dan PKB” 35
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Zaini  bahwa  bisa  saja  kebijakan  tersebut  adalah  usulan  daripada kader  DPC  PKB  Kota  Malang  ataupun  anggota  PC  NU  Kota  Malang.  Selain  itu  Zaini  juga menjelaskan  bahwa  sikap  DPC  PKB  Kota  Malang  mengenai  kebijakan  tersebut  yaitu  mendukung penuh  karena  pada  dasarnya  kebijakan  tersebut  dinilai  sebagai  kebijakan  yang  baik  bagi  pegawai muslim di lingkungan Kota Malang.

## b. Organisasi Publik
Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan civil 36 . Organisasi publik berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat bukan  terhadap  profit  atau  keuntungan.  Tujuan  dari  organisasi  ini  adalah  untuk  memberikan pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  guna  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia sebagaimana  yang  tertulis  dalam  konstitusi  Negara  Indonesia.  Organisasi  publik  berperan  penting dalam  sebuah  negara,  karena  organisasi  ini  adalah  organisasi  pemerintah.  Seperti  halnya  penegak hukum, kantor-kantor pemerintahan, kantor balai kota dan sebagainya.
Balai Kota Malang merupakan salah satu contoh dari organisasi publik, termasuk juga pegawai- pegawai  pemerintahan  yang  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  Kota  Malang.  Organisasi publik  di  Kota  Malang  ini  dipimpin  oleh  Walikota  Malang.  Keputusan  ataupun  kebijakan  yang disahkan oleh Walikota Malang merupakan suatu peraturan yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi  daripada  organisasi  publik tersebut.  Termasuk  juga  kebijakan mengenai  pelaksanaan  shalat berjamaah bagi aparatur sipil negara di Kota Malang  yang disahkan oleh Anton tahun 2016,  yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Malang. Sebelumnya, dalam memutuskan suatu kebijakan dalam  organisasi  publik  di  Kota  Malang  terdapat  dua  faktor  yang  mempengaruhi  yaitu,  visi  Kota Malang  dan  sikap  resmi  Pemerintah  Kota  Malang.  Kedua  faktor  tersebut  akan  diuraikan  secara detail dibawah ini.

## 1) Visi Kota Malang
Sebagai  salah  satu  organisasi  publik,  setiap  pemerintahan  ditingkat  kota  maupun  daerah mempunyai visi sebagai tujuan atau cita-cita daerah tersebut. Visi dari Kota Malang adalah “Kota Malang  Bermartabat”.  Berdasarkan  website  resmi  Pemerintah  Kota  Malang  terdapat  pemaparan dari visi Kota Malang yaitu Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur yang berarti tercipta situasi, kondisi,  tatanan  dan  karakter  yang  mulia  bagi  Kota  Malang  berseta  segenap  masyarakatnya 37 . Selain visi  Kota Malang, dalam website tersebut juga terdapat uraian misi yang berfungsi  sebagai gambaran  dari  langkah-langkah  yang  akan  dilakukan  dalam  mewujudkan  visi  Kota  Malang. Terdapat empat uraian misi yaitu:
a) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.
b) Mewujudkan  kota  produktif  dan  berdaya  saing  berbasis  ekonomi  kreatif,  keberlanjutan  dan keterpaduan.
35 Wawancara  Zaini  Nashiruddin,  Motif  Politik  Terbitnya  Surat  Edaran  Walikota  Malang  Tentang  Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (19 Februari 2019)
36 Ndraha, Taliziduhu, Teori Budaya Organisasi (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)
37 Malangkota.go.id, Portal Resmi Pemerintah Kota Malang. Visi Misi Kota Malang. https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/ (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019, 2019)
c) Mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
d) Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum,  profesional dan akuntabel.
Berdasarkan uraian misi Kota Malang di atas, perwujudan atas visi “Kota Malang Bermartabat” yang berhubungan dengan penelitian ini terdapat pada poin ketiga yaitu, mewujudkan Kota Malang yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
Selanjutnya  keterkaitan  visi  Kota  Malang  dengan  kebijakan  surat  edaran  tentang  himbauan pelaksanaan  shalat  berjamaah  bagi  ASN  yang  diputuskan  oleh  Anton  terdapat  dalam  kata “bermartabat”. Seperti yang dijelaskan oleh Anton:
“Kebijakan  tersebut  memang  salah  satu  perwujudan  dari  visi  Kota  Malang  itu  sendiri,  yaitu Kota Malang bermartabat termasuk pegawainya” 38
Kebijakan  tersebut  di  sisi  lain  dapat  bertujuan  untuk  meningkatkan  martabat  dari  ASN  Kota Malang.  Menurut  Suparman  menjelaskan  martabat  manusia  adalah  kedudukan  manusia  yang terhormat  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  berakal  budi  sehingga  manusia mendapat  tempat  yang  tinggi  dibandingkan  makhluk  yang  lain 39 .  Dengan  memutuskan  kebijakan mengenai  himbauan  shalat  berjamaah awal  waktu  mengartikan  bahwa  Anton  mengharapkan  ASN Kota  Malang  dapat  meningkatkan  martabatnya  sebagai  manusia  yang  mempunyai  akal  budi sehingga lebih mementingkan kewajiban beragama daripada pekerjaan.

## 2) Sikap Resmi Pemerintah Kota Malang
Segala  bentuk  kebijakan  maupun  keputusan  yang  disahkan  oleh  Walikota  Malang  merupakan sikap resmi pemerintah Kota Malang, begitu juga kebijakan ataupun keputusan yang disahkan oleh Anton.  Sebelum  diberlakukannya  kebijakan  berkaitan  dengan  Islam  yang  diputuskan  oleh  Anton pada  tahun  2016,  sebenarnya  terdapat  Perda  Syariah  yang  sudah  diberlakukan  di  Kota  Malang. Perda Syariah tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Malang nomor 8 tahun 2005 tentang larangan tempat  pelacuran  dan  perbuatan  cabul.  Perda  Syariah  tersebut  ditetapkan  oleh  Walikota  Malang yang  pada  saat  itu  adalah  Peni  Suparto.  Perda  tersebut  melarang  adanya  tempat  pelacuran  dan perbuatan cabul karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat dan norma-norma dalam agama.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khatulistiwa  (2009:  112)  efektifitas  Perda  Kota Malang nomor 8 tahun 2005 belum dapat berjalan secara efektif dan optimal 40 . Hal ini dikarenakan dalam  penerapan  Perda  tersebut  yang  dilaksanakan  oleh  Satpol  PP  Kota  Malang  mengalami beberapa  kendala  yakni  bocornya  informasi  tentang  razia  yang  akan  dilakukan,  keterbatasan wewenang  dan  ada  beberapa  pihak  dari  kalangan  Militer  yang  berada  di  balik  usaha  pelacuran
38 Wawancara H. Moch Anton, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat (20 April 2019)
39 Suparman, Y. P., Pengaruh Pembinaan Rohani Terhadap Sikap Siswa dalam Mengaplikasikan Nilai  Religius  di  SMAN  1  Seputih  Raman  Lampung  Tengah  Tahun  Ajaran  2012/2013  (Skripsi : Universitas Lampung, 2014), p. 21
40 Khatulistiwa,  Rossy  N,  Efektivitas  penerapan  Peraturan  Daerah  Kota  Malang  nomor  8  tahun 2005  tentang  larangan  tempat  pelacuran  dan  perbuatan  cabul  di  Kota  Malang  sebagai  upaya penanggulangan pelacuran jalanan ( Skripsi : Universitas Brawijaya, 2009), p. 112
tersebut. Akan tetapi Perda Syariah tersebut cukup membawa kontribusi dan pengaruh dalam upaya menanggulangi pelacuran jalanan.
Selain  adanya  Perda  Syariah  tersebut,  pada  tahun  2013  Anton  mengeluarkan  kebijakan  tidak tertulis  (pernyataan  lisan  pejabat  publik)  yang  berkaitan  dengan  Islam.  Kebijakan  tersebut  yaitu menghimabau seluruh ASN  Kota Malang untuk menyumbangkan 2,5% dari tambahan pendapatan untuk  disumbangkan  kepada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas)  Kota  Malang  setiap  bulannya. Sumbangan  2,5%  tersebut  diambil  dari  tambahan  gaji  pokok,  sehingga  apabila  seorang  ASN menerima  gaji  Rp.2000.000,-  (dua  juta  rupiah)  dan  mendapatkan  tambahan  pendapatan  senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) maka dari tambahan pendapatan satu juta rupiah tersebut dipotong 2,5% untuk disumbangkan kepada Baznas Kota Malang.
Kebijakan  tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  bantuan-bantuan  kepada  masyarakat  Kota Malang  yang  tidak  dapat  diberikan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kota Malang.  Salah  satu  contoh  bantuan  yang  diberikan  oleh  Baznas  adalah  sumbangan  kepada pembangunan  masjid-masjid  di  lingkungan  Kota  Malang.  Uraian  di  atas  diperkuat  oleh  pendapat Isnan Alami selaku kepala bagian keagamaan bagian kesejahteraan rakyat Kota Malang:
“Walikota sebelumnya tidak ada tambahan pendapatan bagi ASN sesuai golongan, baru setelah Abah  Anton  menjabat  ada  tambahan  pendapatan  yang  didapat  dari  APBD.  Tapi  Abah  Anton meminta kalau 2,5% tambahan tersebut disumbangkan ke Baznas dan secara otomais setiap bulan dipotong dari pendapatan. Sampai sekarang tetap berlaku kebijakan tersebut” 41
Menurut  Alami  pada  awal  kebijakan  lisan  tersebut  diberlakukan  terdapat  sebagian  kecil  ASN yang  merespon  negatif,  akan  tetapi  setelah  itu  mereka  menerima  dengan  baik  keputusan  tersebut dan masih diberlakukan sampai sekarang.
Berlakunya  kebijakan  tertulis  ataupun  lisan  yang  berasakan  Islam  di  Kota  Malang  merupakan bentuk  peningkatan  nilai  religius  Kota  Malang.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  kebijakan  yang diputuskan Anton pada tahun 2016 mengenai surat himbauan tentang pelaksanaan shalat berjamaah bagi  ASN  Kota  Malang,  bukan  merupakan  hal  baru  dalam  penerapan  kebijakan  yang  berasaskan Islam  di    Kota  Malang.  Sehingga  pada  penerapannya  kebijakan tersebut  disambut  baik  oleh  ASN Kota Malang.
Selain  itu  mengingat  bahwa  kebijakan  yang  diputusakan  Anton  hanya  berupa  surat  edaran himbauan, maka tida ada kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada sanksi hukum bagi yang tidak menerapkan kebijakan tersebut, sehingga dapat diterima baik oleh ASN Kota Malang.

## Tujuan Personal Walikota Malang dalam Menerbitkan Surat Edaran.
Tujuan  personal  dari  Anton  yang  merupakan  pemutus  kebijakan  surat  edaran  tersebut  dapat diukur dari orientasi politik individu yang diterapkan oleh Anton. Karena pada dasarnya setiap aktor politik  mempunyai  orientasi  politik  masing-masing  dalam  kiprahnya  di  perpolitikan  Indonesia. Termasuk  juga  Anton  memiliki  orintasi  politik  dalam  memutuskan  suatu  kebijakan.  Mengingat bahwa Anton baru memasuki dunia politik pada saat menjadi Walikota Malang, sehingga terdapat kemungkinan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut dapat menarik simpati masyarakat terhadap kepemimpinan  Anton.  Akan  tetapi  hal  tersebut  tidak  dibenarkan  oleh  Anton.  Pada  saat
41 Wawancara Isnan Alami, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah (06 Februari 2019)
diwawancarai  Anton  menjelaskan  bahwa tidak ada tujuan  khusus  dalam menerbitkan  surat edaran tersebut,  hanya  saja  terdapat  keuntungan  baginya  dan  pegawainnya  yaitu  dapat  beribadah  (shalat) lebih cepat sehingga tidak menunggu jam istirahat.
Selain  itu  orientasi  politik  dari  Anton  yang  mana  mengesahkan  kebijakan  yang  berkaitan dengan Islam dapat dinilai dari cara memaknai sebuah jabatan. Pandangan politik Anton mengenai jabatan  sebagai  seorang  yang  pernah  memimpin  Kota  Malang  menjelaskan  bahwa  jabatan  adalah kepercayaan masyarakat. Anton menjelaskan bahwa tidak akan berhasil suatu pemerintahan apabila jauh dari masyarkat.
Sedangkan pandangan politik Anton mengenai kekuasaan adalah dapat menjalankan birokrasi yang  sebenarnya  yaitu  melayani  masyarakat  bukan  dilayani  masyarakat.  Selain  hal  tersebut, terdapat  temuan  dalam  penelitian  ini  mengenai  tujuan  personal  Walikota  Malang  dalam menerbitkan surat edaran tersebut ada dua yaitu, meningkatkan religiusitas ASN dan memakmurkan tempat ibadah.

## 1. Meningkatkan Religiusitas Aparatur Sipil Negara.
Selain  adanya  motif  politik,  tujuan  diterbitkannya  surat  edaran  yang  berkaitan  dengan norma/hukum  Islam  yang  dilakukan  oleh  Anton  pada  saat  menjabat  sebagai  Walikota  Malang adalah untuk meningkatkan nilai religiusitas dari pegawai-pegawainnya. Hal ini tidak terlepas dari Anton  yang  memang  dikenal  sebagai  pribadi  yang  religius,  sehingga  tidak  mengherankan  apabila kebijakan-kebijakan  yang  diputuskannya  berkaitan  dengan  Islam.  Mengingat  kebijakan  tersebut adalah  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  agama  sehingga  tim  penyusunnya  pada  saat  itu  adalah bagian keagamaan bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Kota Malang yang dipimpin oleh Isnan Alami sebagai kepala bagian. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, tujuan Anton adalah untuk  mengingatkan  pegawainya  bahwa  lebih  baik  mengutamakan  urusan  agama,  karena  urusan agama terutama shalat adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan kaum muslim.
Selain  itu  dengan  mengingatkan  shalat  berjamaah  awal  waktu/pada  saat  mendengar  adzan berkumandang,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Alami  bahwa  terdapat  nilai-nilai  yang  terkandung didalamnya seperti nilai ketaqwaan, nilai kedisiplinan dan nilai kepatuhan. Makna yang terkandung didalamnya  tersebut  sehingga  diharapkan  dapat  memperbaiki  moral  pegawai  menjadi  lebih  baik dengan  lebih  taqwa  dan  patuh  kepada  Tuhan  dan  lebih  disiplin  baik  urusan  agama  ataupun pekerjaan.

## 2. Memakmurkan Tempat Ibadah
Temuan dalam penelitian ini yang selanjutnya adalah memakmurkan tempat ibadah khususnya masjid  sebagai  tujuan  dari  penerapan  kebijakan  surat  edaran  yang  diputuskan  Anton  (mantan Walkot  Malang).  Selain  itu  sebelum  perumusan  kebijakan  tersebut,  insiprasi  untuk  menerapkan kebijakan  tersebut  didapatkan  Anton  pada  saat  melakukan  perjalanan  Umroh  ke  Tanah  Suci Mekkah.  Dengan  memperhatikan  masyarakat  Mekkah  apabila  mendengar  Adzan,  masyarakat Mekkah  secara  langsung  memberhentikan  semua  aktifitas  yang  dilakukkan  dan  berbondong- bondong  menuju  ke  Masjid,  hal  terseBut  dipaparkan  oleh  Anton  pada  saat  diwawancarai  oleh peneliti.
Selain  terinspirasi  dari  masyarakat  Kota  Makkah  apabila  mendengar  adzan  berkumandang, Anton  menjelaskan  bahwa  beliau  menerbitkan  kebijakan  tersebut  karena  memperhatikan  tempat ibadah  khususnya  masjid  di  instansi-instansi  Pemerintah  Kota  Malang.  Tempat  ibadah  pegawai muslim yang beradahh di instansi Pemerintah Kota Malang, yaitu masjid kurang diperhatikan atau
dirawat  dengan  baik.  Sehingga  dengan  diterapkannya  surat  edaran  tersebut  dengan  tujuan  masjid- masjid khususnya di instansi pemerintah Kota Malang dirawat dengan baik .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  sebagaimana  telah  uraikan  di  atas,  penelitian  ini  menyimpulkan, bahwa dari semua indikator, terdapat faktor yang mempengaruhi dan yang kurang memepengaruhi terhadap terbitnya surat edaran Walikota Malang tentang himbauan shalat berjamaah bagi aparatur sipil  negara  di  Kota  Malang  tahun  2016.  Adapun  faktor  yang  kurang  mempengaruhi  adalah pendidikan  dan  pekerjaan.  Sementara  itu,  faktor  yang  mempengaruhi  adalah  relasi  atau  pergaulan dan  organisasi.  Faktor  pendidikan  Anton  dinilai  kurang  mempengaruhi  karena  didominasi  dengan sekolah-sekolah formal pada umumnya, yang mana bukan sekolah yang berprinsip Islam. Sehingga tidak  berkaitan  mengenai  pendidikan  dengan  surat  edaran  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini. Selanjutnya,  faktor  pekerjaan,  berdasarkan  temuan  terlihat,  bahwa  riwayat  pekerjaan  Anton  tidak ada yang berhubungan dengan pekerjaan seperti dakwah atau yang berkaitan dengan Islam.
Faktor yang mempengaruhi adalah relasi atau pergaulan, meskipun tim ahli bagian keagamaan yang  dimiliki  Anton  tidak  ikut  serta  dalam  perumusan  kebijakan  tersebut.  Akan  tetapi  relasi  atau pergaulan dapat mempengaruhi terbentuknya pribadi Anton, mengingat relasi atau pergaulan Anton kebanyakan  dari  anggota  organsiasi  yang  berkaitan  dengan  Islam.  Faktor  yang  mempengaruhi selanjutnya  adalah  organisasi.  Riwayat  organisasi  sosial  maupun  politik  yang  diikuti  Anton, semuanya  organisasi  yang  berkaitan  dengan  Islam.  Karena  itu,  peneliti  menyimpulkan  bahwa dengan  mengikuti  organisasi  berkaitan  dengan  Islam  jauh  sebelum  menjadi  Walikota  Malang,  hal tersebut  banyak  mempengaruhi  karakter  religius  Anton  itu  sendiri.  Sehingga  tidak  mengherankan jika dia memutuskan kebijakan selalu berkaitan dengan Islam.
Selain  itu,  dalam  tujuan  personal,  Anton  menerapankan  kebijakan  tersebut  yang  mana  diukur dengan indikator orientasi politik individu. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa indikator tersebut dapat mempengaruhi Anton dalam memutuskan kebijakan tersebut. Orientasi politik yang dimiliki  Anton  dinilai  dari  perannya  dalam  memutuskan  kebijkan  politik  atau  kebijakan  publik. Mengenai perannya dalam pembuatan kebijakan surat edaran ini, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan positif pegawai Muslim Kota Malang. Selain itu, temuan dari tujuan personal Anton adalah meningkatkan religiusitas aparatur sipil negara di lingkungan Kota Malang khususnya  yang  beragama  Islam.  Selain  itu,  tujuan  personal  lainnya  adalah  untuk  memakmurkan tempat ibadah khususnya masjid di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

## REKOMENDASI
Penelitian  ini  memberikan  beberapa  rekomendasi.  Pertama,  Pemerintah  Kota  Malang  dapat melakukan evaluai terhadap kebijakan tersebut jika ingin memperluas kebijakan tersebut ke seluruh masyarakat Kota Malang yang beragama Islam untuk shalat tepat waktu dan berjamaah mengingat kebijakan  berdampak  positif.  Kedua,  Pemerintah  Kota  Malang  diharapkan  memberikan  perhatian terhadap  minoritas  agama  lain,  yaitu  dengan  memberlakukan  kebijakan  yang  sama  mengenai beribadah sehingga tidak ada kecemburuan sosial di antara masyarakat Kota Malang.

## REFERENSI
Adip,  A  Muzazin,  Pola  Hubungan  Sosio-Kultural  di  Kampoeng  Ilmu  Jl.  Semarang  No.  55 Surabaya  Kaitannya  dengan  Empat  Elemen  (Social,  Budaya,  Pendidikan,  Ekonomi)  Sebagai Landasan Berdirinya, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014
Al-Hamdi,  R.,  Islam  dan  politik  di  Indonesia  pemikiran  muslim  modernis  pasca  orde  baru, Yogyakarta: Calpulis, 2018
Angkari, Sherlycin, Motif Masayarakat Surabaya dalam Menonton Progam Good Morning Hard RockersOn SBO, Vol. 1, No. 3, Jurnal E-Komunikasi, 2013
Detik.com, Ini Syarat Calon Kepala Daerah di RUU Pilkada , Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-2690602/ini-syarat-syarat-calon-kepala-daerah-di-ruu-pilkada, Diakses pada tanggal 13 Maret 2019, 2014
Ekawati, Esty, Institusionalisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasca pemilihan umum 2009 , Vol. 2, No. 1, Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta , 2016
Haryanto,  S.,  Spektrum  Teori  Sosial  dari  Klasik  Hingga  Postmodern,  Yogyakarta:  Ar-Ruz Media, 2012
Hukumonline, Surat Edaran, 'Krikil'
dalam
Perundang-Undangan,
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam- perundang-undangan, Diakses pada tanggal 20 April 2019, 2015
Idntimes.com,  PKB,  partai  era  reformasi  yang  lahir  dari  tangan  Kiai  NU,  Idntimes.com: https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/mengenal-lebih-dekat-pkb-partai-yang- lahir-dari-suara-masyarakat-nu-1 di akses pada tanggal 9 April 2019, 2019
Khatulistiwa,  Rossy  N,  Efektivitas  penerapan  Peraturan  Daerah  Kota  Malang  nomor  8  tahun 2005  tentang  larangan  tempat  pelacuran  dan  perbuatan  cabul  di  Kota  Malang  sebagai  upaya penanggulangan pelacuran jalanan, Skripsi : Universitas Brawijaya, 2009
Merdeka.com,  Abah  Anton  Walikota  Malang  Yang  Dulunya  Pernah  Jadi  Sales  dan  Sopir, merdeka.com: https://www.merdeka.com/pendidikan/abah-anton-walikota-malang-yang-dulunya- pernah-jadi-sales-dan-sopir.html, Diakses pada tanggal 13 April 2019, 2016
Muhtada,  D.,  Perda  Syariah  di  Indonesia  :  Penyebaran,  Problem,  Dan  Tantangan , ( https://www.academia.edu/11761775/Perda_Syariah_di_Indonesia_Penyebaran_Problem_dan_Tan tangannya Diakses pada tangal 29 Desember 2018, 2014
Na’imah,  H.,  Perda  berbasis  syariah  dan  hubungan  negara-agama  dalam  perspektif  pancasila, Vol. XV, No. 2, eJurnal Pemikiran Hukum Islam, 2016
Ndraha, Taliziduhu, Teori Budaya Organisasi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
Malangkota.go.id,  Portal  Resmi  Pemerintah  Kota  Malang.  Visi  Misi  Kota  Malang, Malangkota.go.id:  https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/  Diakses  pada  tanggal  23 Maret 2019, 2019
Rahardjo, M., Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya, Artikel Ilmiah: http://repository.uin-malang.ac.id/1104/, Diakses pada tanggal 27 Oktober 2018, 2017
Ramdhani  A,  Ramdhani  M  Ali,  Konsep  umum  pelaksanaan  kebijakan  publik,  Vol.  11,  No.  01, Jurnal Publik, 2017
Suparman,  Y.  P.,  Pengaruh  Pembinaan  Rohani  Terhadap  Sikap  Siswa  dalam  Mengaplikasikan Nilai  Religius  di  SMAN  1  Seputih  Raman  Lampung  Tengah  Tahun  Ajaran  2012/2013,  Skripsi : Universitas Lampung, 2014
Syamsuddin,  M.  Din,  Politik  Perda  Syariat  dialektika  Islam  dan  Pancasila  di  Indonesia, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018
Wawancara  Asif  Budairi,  Motif  Politik  Terbitnya  Surat  Edaran  Walikota  Malang  Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah, 26 April 2019
Wawancara  Edi  Sucipto,  Motif  Politik  Terbitnya  Surat  Edaran  Walikota  Malang  Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah, 21 Februari 2019
Wawancara  Farida,  Motif  Politik  Terbitnya  Surat  Edaran  Walikota  Malang  Tentang  Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah, 19 Februari 2019
Wawancara  H.  Moch  Anton,  Motif  Politik  Terbitnya  Surat  Edaran  Walikota  Malang  Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah, 20 April 2019
Wawancara  Isnan  Alami,  Motif  Politik  Terbitnya  Surat  Edaran  Walikota  Malang  Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah, 06 Februari 2019
Wawancara  Wahyono,  Motif  Politik  Terbitnya  Surat  Edaran  Walikota  Malang  Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah, 22 Mei 2019
Wawancara Zaini Nashiruddin, Motif Politik Terbitnya Surat Edaran Walikota Malang Tentang Himbauan Pelaksanaan Shalat Berjamaah, 19 Februari 2019