## Perkembangan Wilayah dan Perubahan Tutupan Lahan di Kabupaten Purwakarta sebagai Dampak dari Proses Konurbasi Jakarta-Bandung

## Regional Development and Land Cover Change in Purwakarta Regency as an Impact of Jakarta-Bandung Conurbation Process
Alfin Murtadho 1* , Siti Wulandari 2 , Muhammad Wahid 3 & Ernan Rustiadi 1
1 Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) LPPM - Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Jalan Raya Pajajaran, Bogor 16127, Indonesia; 2 Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Jalan Meranti, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia; 3 Program Studi Manajemen Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Jalan Meranti Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia;
* Penulis Korespondensi. e-mail : alfin_pwl@apps.ipb.ac.id (Diterima: 25 Maret 2018; Disetujui: 2 Juni 2018)

## ABSTRACT
Jabodetabek  and  Bandung  Raya  metropolitan  region  experienced  an  urban  expansion phenomenon  that  caused  the  two  metropolitan  regions  to  become  increasingly  connected  by  a corridor and form a mega-urban region caused by the conurbation process. Purwakarta regency is one  of  the  regions  in  Jakarta-Bandung  corridor  that  experienced  the  impact  of  Jakarta-Bandung conurbation process. This study aims to analyze the level of regional development, to analyze land cover  change  that  occurred,  and  to  predict  Purwakarta  Regency  land  use/land  cover  in  2030. Regional development analysis is done by using the Scalogram method based on Potential Village data  of  year  2003  and  2014.  Land  cover  change  analysis  is  done  through  spatial  analysis  by overlaying  land  cover  Landsat  Satellite  Image  of  year  2000  and  2015.  Land  use/land  cover prediction  in  2030  is  conducted  through  spatial  modelling  of  Cellular  Automata Markov method. Purwakarta  Regency  experienced  an  increase  in  regional  development  within  the  period  of  11 years  (2003 to 2014), which is marked by a  decrease in the percentage of the number of  villages that  are  in  hierarchy  III  and  increase  in  the  percentage  of  the  number  of  villages  that  are  in hierarchy II and I. In general, within 15 years (2000 to 2015) Purwakarta Regency has increasing number  of  built-up  area  and  mixed  gardens,  meanwhile  dry  land,  forest,  paddy  field,  and  water bodies tend to decrease. The results of CA Markov analysis show that the built-up area is predicted to continue to increase from 2000 to 2030, meanwhile paddy fields and water bodies will continue to decrease.
Keywords: built-up area, conurbation, land cover change, regional development

## ABSTRAK
Wilayah  metropolitan  Jabodetabek  dan  Bandung  Raya  mengalami  fenomena urban expansion yang  menyebabkan  kedua  wilayah  metropolitan  tersebut  semakin  lama  semakin terhubung  oleh  suatu  koridor  dan  membentuk  suatu  wilayah  mega-urban  yang  disebabkan  oleh proses konurbasi. Kabupaten Purwakarta yang merupakan salah satu wilayah pada koridor Jakarta- Bandung mengalami dampak dari proses konurbasi Jakarta-Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  tingkat  perkembangan  wilayah,  perubahan  tutupan  lahan  yang  terjadi  serta memprediksi  penggunaan/penutupan  lahan  di  Kabupaten  Purwakarta  pada  tahun  2030.  Analisis
perkembangan  wilayah  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  Skalogram  berdasarkan  data Potensi  Desa  tahun  2003  dan  2014.  Analisis  perubahan  tutupan  lahan  dilakukan  dengan menumpangtindihkan  Citra Landsat tutupan  lahan  tahun  2000  dan  2015.  Prediksi  penggunaan/ penutupan  lahan  tahun  2030  dilakukan  dengan  metode  permodelan Cellular  Automata Markov. Kabupaten  Purwakarta  mengalami  peningkatan  perkembangan  wilayah  dalam  kurun  waktu  11 tahun  (2003  hingga  2014)  yang  ditandai  dengan  menurunnya  persentase  jumlah  desa  yang berhierarki  III dan meningkatnya persentase jumlah desa  yang berhierarki  II dan  I. Secara  umum, dalam  kurun  waktu  15  tahun  (2000  hingga  2015)  Kabupaten  Purwakarta  mengalami  peningkatan luas  tutupan  lahan  terbangun  dan  kebun  campuran,  sedangkan  lahan  terbuka,  hutan,  sawah  dan badan  air  mengalami  penyusutan  luas.  Hasil  analisis  CA  Markov  menunjukkan  bahwa  lahan terbangun  diprediksi  akan  terus  mengalami  peningkatan  luas  dari  tahun  2000  hingga  2030, sedangkan lahan sawah dan badan air akan terus mengalami penyusutan luas.
Kata kunci: lahan terbangun, konurbasi, perkembangan wilayah, perubahan tutupan lahan

## PENDAHULUAN
Wilayah  dapat  diartikan  sebagai  suatu kesatuan sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang memiliki  keterkaitan, ketergantungan dan saling  berinteraksi  satu  sama  lain  serta  tidak dapat  dipisahkan  (Rustiadi et  al .,  2011).
Seluruh
wilayah
Jakarta memiliki ketergantungan  dan  saling  berinteraksi  dengan wilayah  Bogor,  wilayah  Depok,  wilayah
Tangerang Selatan dan wilayah Bekasi sehingga terbentuk wilayah metropolitan Jabodetabek. Hal serupa terjadi dengan wilayah Kota  Bandung  yang  memiliki  ketergantungan dan  saling  berinteraksi  dengan  Kota  Cimahi, Kabupaten  Bandung  dan  Kabupaten  Bandung Barat  sehingga  terbentuk  wilayah  metropolitan Bandung Raya.
Wilayah  metropolitan  Jabodetabek  dan Bandung  Raya  mengalami  fenomena urban expansion atau peningkatan kawasan terbangun secara  cepat  yang  disebabkan  oleh  proses urbanisasi dan suburbanisasi. Fenomena ekspansi ini ditandai oleh peningkatan kawasan terbangun  yang  menyebar  keluar  dari  pusat kota  ke  pinggiran  kota  hingga  menyebabkan peningkatan perkembangan ekonomi dan aktivitas  perkotaan  (Pravitasari et  al., 2015). Fenomena urban  expansion ini  menyebabkan wilayah metropolitan Jabodetabek dan
Bandung Raya semakin lama semakin terhubung  menjadi  suatu  wilayah  mega-urban oleh  suatu  koridor.  Wilayah  mega-urban  ini
dinamakan Jakarta-Bandung Mega-Urban Region atau  JBMUR  (Dorodjatoen,  2009). Terbentuknya  wilayah mega-urban JBMUR ini disebabkan  oleh  proses  konurbasi.  Konurbasi menurut  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum Nomor  494  tahun  2005  tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pengembangan  Perkotaan, merupakan  proses  terjadinya  perkembangan fisik perkotaan yang mengakibatkan bergabungnya  suatu  wilayah  metropolitan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya sehingga terbentuk  wilayah  metropolitan  yang  lebih besar.
Menurut Laquian (2008) dalam Wilonoyudho (2010), pada tahun 2010 terdapat 12 megacity (mega-urban) di Asia yang terbagi menjadi  3  jenis,  yaitu:  1) Urban  Corridors ,
seperti Tokyo-Yokohama-Nagoya-Osaka- Kobe-Kyoto Shinkansen ( bullet train corridor )
di Jepang dan Beijing-Tianjin-Tangshan-
Qinhuangdao ( transport corridor ) di Tiongkok;
2) Megacity yang didominasi wilayah perkotaan, seperti Metro Manila di Filipina dan Dhaka  Metropolitan  di  Bangladesh;  3) Sub- national City Cluster, seperti wilayah Surabaya-Surakarta-Semarang-Yogyakarta- Malang di Indonesia dan wilayah Daegu-Ulsan- Busan-Guangjiu di Korea  Selatan. Mega-urban di  Asia  ini  mengalami  pertumbuhan  penduduk rata-rata yang sangat tinggi, yaitu sebesar 2.4% per tahun. Perkembangan JBMUR di Indonesia termasuk  ke  dalam  jenis Urban  Corridors karena  merupakan  suatu  proses  perkembangan
perkotaan  akibat  tingginya  urbanisasi  yang terhubung melalui suatu infrastruktur perkotaan atau koridor.
Proses konurbasi Jakarta-Bandung dicirikan  dengan  meningkatnya  pertumbuhan penduduk,  terjadinya  peningkatan  aktivitas pada  berbagai  sektor  dan  berkembangnya kawasan  terbangun  yang  terhubung  dengan jaringan  jalan  akses  penghubung  atau  koridor pada kedua wilayah metropolitan ini yaitu jalur Bogor-Puncak-Cianjur-Bandung  dan  jalan  tol Cipularang  (Saifullah et  al., 2017).  Proses konurbasi  juga  terjadi  pada  wilayah  Kuala Lumpur akibat tingginya pertumbuhan penduduk,  ekspansi  spasial  dan  pertumbuhan ekonomi  dalam  beberapa  dekade  hingga membentuk Kuala  Lumpur  Metropolitan  Area (KLMA)  yang  terus  meluas  karena  terhubung melalui southern  corridor dengan Multimedia Super  Corridor (MSC) zone (Bunnel et  al., 2002).
Kabupaten  Purwakarta  merupakan  salah satu  wilayah  pada  koridor  Jakarta-Bandung. Menurut Giyarsih (2012), terbentuknya koridor yang menghubungkan dua kota besar (antarkota) akan menyebabkan semakin kaburnya  ( blurring )  sifat  perdesaan  dan semakin  kuatnya  sifat  perkotaan  pada  wilayah koridor.  Wilayah-wilayah  perdesaan  di  koridor antarkota akan mengalami transformasi struktur wilayah  atau  disebut  juga  sebagai  proses kotadesasi dimana  struktur  wilayah  agraris akan berubah menjadi struktur non-agraris . Terdapat  beberapa  koridor  antarkota  di Pulau  Jawa  adalah  Koridor  Jakarta-Cirebon- Semarang,  Koridor  Jakarta-Bandung,  Koridor Semarang-Surakarta-Yogyakarta  dan  Koridor Surabaya-Malang.  Terbentuknya  koridor  ini menyebabkan berkembangnya daerah-daerah di sepanjang  koridor  atau  wilayah  koridor. Wilayah koridor merupakan suatu wilayah pada jalur  yang  menghubungkan  dua  kota  besar akibat  proses  konurbasi.  Wilayah-wilayah  di sepanjang jalan yang menghubungkan dua kota besar  tersebut  tidak  teridentifikasi  sebagai daerah  yang  sudah  berkembang  secara  fisik. Seiring  berjalannya  waktu,  wilayah  koridor tersebut  akan  mengalami  transformasi  spasial,
ekonomi, sosial dan kultural sehingga cenderung  mengalami  transformasi  struktur wilayah (Giyarsih, 2012).
Proses  transformasi  struktur  wilayah menuju  sifat  perkotaan  akan  berpengaruh  pada peningkatan  kebutuhan  akan  lahan  akibat semakin tingginya pertumbuhan penduduk baik secara  fertilitas,  mortalitas  maupun  migrasi (Abror et  al., 2016).  Meningkatnya  kebutuhan akan  lahan  tersebut  menyebabkan  terjadinya proses  alih  fungsi  lahan,  terutama  alih  fungsi dari  lahan  bervegetasi  menjadi  lahan-lahan terbangun  (Pravitasari et  al., 2018).  Semakin meningkatnya  jumlah  penduduk  dan  berbagai aktivitas  pada  suatu  wilayah,  akan  mendorong terjadinya  penambahan  jumlah  dan  jenis fasilitas  yang  berakibat  pada  terjadinya perkembangan wilayah.
Wilayah  koridor  merupakan  bentuk ekspresi  keruangan  penjalaran  kota  ke  luar batas  yuridis  administratif  mengikuti  jalur aksesibilitas  (transportasi)  hingga  menjangkau daerah  perdesaan  ( hinterland )  atau  kota  lain. Pada  wilayah  ini,  tingkat  aksesibilitas  menjadi faktor yang paling kuat mempengaruhi aktivitas penduduk  yang  akhirnya  akan  mempercepat perkembangan wilayah (Giyarsih, 2012). Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, muncul suatu pertanyaan penelitian “apakah  Kabupaten  Purwakarta  sebagai  salah satu  wilayah  koridor  JBMUR  mengalami tingkat  perkembangan  wilayah  yang  cukup tinggi?”. Sehingga tujuan penelitian ini adalah:
(1) menganalisis tingkat perkembangan wilayah  Kabupaten  Purwakarta  tahun  2003 hingga  2014;  (2)  menganalisis  perubahan tutupan  lahan  yang  terjadi  di  Kabupaten Purwakarta; serta (3) memprediksi penggunaan/  penutupan  lahan  di  Kabupaten Purwakarta pada tahun 2030.

## METODOLOGI

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder,  yaitu  Citra Landsat tutupan  lahan wilayah  penelitian  tahun  2000,  2005  dan  2015 yang bersumber dari Pusat Penelitian
Lingkungan Hidup IPB, peta batas administrasi wilayah  penelitian  yang  bersumber  dari  Badan Pusat  Statistik  dan  Potensi  Desa  Jawa  Barat tahun  2003  dan  2014  yang  bersumber  dari Badan Pusat Statistik. Lokasi dari penelitian ini adalah di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa
Barat  yang  berbatasan  dengan  Kabupaten Karawang  di  bagian  Utara,  Kabupaten  Subang di  bagian  Timur,  Kabupaten  Bandung  Barat  di bagian  Selatan  serta  Kabupaten  Bogor  dan Kabupaten Cianjur di bagian Barat.
Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Penelitian Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010.
Analisis Perkembangan Wilayah Analisis perkembangan wilayah
dilakukan dengan menggunakan metode skalogram  sebagaimana  telah  dilakukan  dalam penelitian-penelitian sebelumnya
terkait perkembangan  wilayah  (Sitorus et  al., 2012; Ekosafitri et  al., 2017).  Metode  skalogram berfungsi  untuk  melihat  gambaran  tingkat perkembangan  pada  suatu  wilayah  secara administratif  berdasarkan  pada  data  jarak aksesibilitas,  jumlah  dan  jenis  fasilitas  umum serta jumlah penduduk yang diperoleh dari data Potensi Desa. Variabel dalam analisis ini dibagi berdasarkan data aksesibilitas, fasilitas pendidikan,  fasilitas  kesehatan  dan  fasilitas ekonomi  yang  secara  rinci  ditunjukkan  pada Tabel 1.
Tingkat  perkembangan  suatu  wilayah ditetapkan dengan suatu tingkatan hierarki yang
didasarkan  pada  nilai  Indeks  Perkembangan Desa  (IPD).  Tahapan  yang  digunakan  dalam penentuan  perkembangan  wilayah  dengan menggunakan analisis Skalogram adalah sebagai berikut: a. merasionalisasikan data jarak
(aksesibilitas)  dan  fasilitas.  Data  jarak diinverskan  dengan  rumus: y =  1/ x ij , dimana y adalah  variabel  baru  dan x ij adalah  data  jarak j di  wilayah i .  Nilai y yang  tidak  terdefinisikan  (x ij =0)  akan dihitung  dengan  persamaan: y = x ij (nilai maksimum)  ditambah  simpangan  baku jarak j .  Kemudian  data  fasilitas  diubah menjadi data kapasitas per 1,000 penduduk  dengan  cara  jumlah    fasilitas j di  wilayah i dibagi  dengan  jumlah penduduk  di  wilayah I lalu  dikalikan 1,000.
b. melakukan  pembobotan  terhadap  data kapasitas  dengan  cara  data  kapasitas j
dibagi  dengan    bobot  fasilitas j ,  dimana bobot  fasilitas j =  jumlah  total  kapasitas j dibagi  dengan  jumlah    wilayah  yang memiliki fasilitas j . c. melakukan standardisasi data yang dilakukan  terhadap  variabel-variabel  baru dari  data  jarak    dan  fasilitas  (berbobot) dengan menggunakan rumus:
𝑦𝑖𝑗 = 𝑋𝑖𝑗 − (𝑀𝑖𝑛 𝑋𝑗)
𝑆𝑗
dimana:
y ij =  variabel  baru  untuk  wilayah  ke-i dan jenis fasilitas atau jarak ke-j x ij
=  jumlah  sarana  untuk  wilayah  ke-i dan jenis sarana atau jarak ke-j Min ( x j ) =  nilai  minimum  untuk  jenis  sarana atau jarak ke-j S j =  simpangan  baku  untuk  jenis sarana atau jarak ke-j
a. menghitung  nilai  Indeks  Perkembangan
Desa  (IPD)  yang  ditentukan  dengan  cara menghitung    jumlah  hasil  standardisasi sarana  dan  aksesibilitas  di  setiap  unit wilayah desa. Persamaan untuk menentukan  nilai  IPD  adalah  sebagai berikut: 𝐼𝑃𝐷 j = ∑ 𝑌 𝑝 𝑖=1 ij dimana: IPD  = Indeks perkembangan desa;
Y ij =  Jumlah  jenis/unit  fasilitas  ke-i  di wilayah ke-j
Tingkatan  hierarki  kemudian  ditetapkan dengan  kriteria  sebagai  berikut:  (1)  Hierarki  I jika  nilai  IPD  lebih  besar  dari  nilai  simpangan baku  dan  rerata  IPD  pada  seluruh  wilayah;  (2) Hierarki II jika nilai IPD lebih besar atau sama dengan  nilai  rerata  IPD  pada  seluruh  wilayah dan  (3)  Hierarki  III  jika  nilai  IPD  lebih  kecil dari nilai rerata IPD pada seluruh wilayah.

## Tabel 1. Variabel yang digunakan dalam analisis Skalogram
Jenis Nama Variabel Aksesibilitas Jarak dari kantor Desa/Kelurahan ke kantor Kecamatan yang membawahi Jarak dari kantor Desa/Kelurahan ke kantor Kabupaten/Kota yang membawahi Jarak dari kantor Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kabupaten/Kota lain yang terdekat Fasilitas TK Pendidikan SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK
Akademi/Perguruan Tinggi Sekolah Luar Biasa (SLB)
Pondok Pesantren Swasta/ Madrasah Diniyah Swasta Seminari/Sejenisnya Fasilitas Rumah Sakit Kesehatan Rumah Sakit bersalin Puskesmas Puskesmas pembantu Poliklinik/balai pengobatan Tempat praktek dokter Tempat praktek bidan Polindes (pondok bersalin desa) Posyandu Apotek Fasilitas Ekonomi Supermarket/Pasar Swalayan/Toserba Toko/Warung/Kios Restoran/Rumah Makan/Kedai Makanan Minuman
Hotel/Penginapan
Industri Kerajinan dari Kulit Industri Kerajinan dari Kayu Industri Kerajinan dari
Logam/Logam Mulia
Industri Anyaman/Gerabah/Keramik
Industri Kerajinan dari Kain/Tenun Industri Kerajinan Makanan Bank Umum Bank Pengkreditan Rakyat Koperasi Unit Desa (KUD)

## Analisis Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2000 hingga 2015
Proses  analisis  perubahan  tutupan  lahan dilakukan  dengan  menumpangtindihkan  Citra Landsat  tutupan  lahan  di  wilayah  penelitian tahun  2000  dan  2015  yang  sebelumnya dilakukan  konversi  terlebih  dahulu  dari  data raster  menjadi  data  vektor.  Citra  Landsat tutupan  lahan  telah  dikoreksi  sistematik  dan sudah  diklasifikasi  secara  visual  oleh  Pusat Penelitian  Lingkungan  Hidup  IPB.  Tumpang tindih  peta  dilakukan  menggunakan software ArcGIS  10.3  sehingga  menghasilkan  peta perubahan  tutupan  lahan  di  wilayah  penelitian pada  periode  tahun  2000  hingga  2015.  Hasil analisis  tersebut  kemudian  digunakan  untuk mendapatkan  matriks  perubahan  tutupan  lahan di  wilayah  penelitian  pada  periode  tahun  2000 hingga 2015.

## Prediksi Penggunaan/ penutupan Lahan Tahun 2030
Prediksi  penggunaan/  penutupan  lahan tahun  2030  dilakukan  menggunakan Markov Chain Idrisi  Selva  dengan  metode  permodelan Cellular  Automata melalui  pembangunan  dua model  untuk  menjalankan  skema  validasi  CA Markov  (Kurniawan et  al., 2017;  Saifullah et al., 2017),  yaitu:  Model  1  untuk  memprediksi penggunaan/  penutupan  lahan  tahun  2015  dan Model  2  untuk  memprediksi  penggunaan/ penutupan  lahan  tahun  2030.  Tahapan  yang dilakukan dalam prediksi penggunaan/ penutupan  lahan  menggunakan  CA  Markov adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis  semua  jenis  perubahan penggunaan/  penutupan  lahan  yang terjadi  antara  tahun  2000  hingga  2015 (Model  1)  dan  tahun  2005  hingga  2015 (Model 2).
2. Membuat matriks probabilitas perubahan penggunaan/  penutupan  lahan  untuk memprediksi  penggunaan/  penutupan lahan tahun 2015 dan tahun 2030 melalui analisis Markov Chain. Matriks probabilitas konversi menunjukkan besarnya peluang perubahan penggunaan
lahan ke penggunaan lainnya dan jumlah piksel  suatu  penggunaan  lahan  yang diduga akan berubah menjadi penggunaan lainnya.
3. Memprediksi  penggunaan/  penutupan lahan  dan  sensitivitas  perubahan  lahan tahun  2015  dan  2030  dengan input peta potensi  konversi  lahan  yang  dihasilkan pada tahap kedua serta matriks probabilitas konversi lahan yang dihasilkan pada tahap ketiga. 4. Validasi permodelan prediksi penggunaan/ penutupan lahan yang telah dibangun  dengan  cara  membandingkan peta penggunaan/ penutupan lahan tahun 2015  dengan  peta  penggunaan  lahan tahun  2015  aktual  menggunakan  panel validate pada  Idrisi  Selva  (dikategorikan mempunyai  akurasi  yang  baik  apabila memiliki nilai K standard minimal 0.85).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Wilayah
Perkembangan  suatu  wilayah  ditentukan oleh  tingkat  hierarki,  dimana  hierarki  I  yang berarti suatu wilayah tersebut sangat berkembang, hierarki II cukup berkembang dan hierarki  III  kurang  berkembang.  Tingkatan suatu  hierarki  dipengaruhi  oleh  besarnya  nilai indeks perkembangan desa di wilayah tersebut. Semakin besar nilai indeks perkembangan desa di suatu wilayah, maka wilayah tersebut makin berkembang  diiringi  dengan  hierarki  yang semakin  tinggi  dan  sebaliknya.  Tingkatan hierarki di desa-desa pada Kabupaten
Purwakarta dapat dilihat pada Tabel 2.
Desa-desa  yang  terdapat  di  Kabupaten Purwakarta yang berjumlah 192 desa
mengalami dinamika peningkatan dan penurunan  hierarki  dari  tahun  2003  hingga tahun 2014. Secara umum Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan
perkembangan  wilayah  dalam  kurun  waktu  11 tahun  yang  ditandai  dengan  menurunnya persentase jumlah desa yang berhierarki III dari 62%  pada  tahun  2003  menjadi  55.7%  pada tahun  2014  yang  berarti  berkurangnya  jumlah
desa-desa  yang  berada  pada  tingkatan  kurang berkembang.  Sebaliknya,  persentase  jumlah desa  yang  berhierarki  II  dan  I  mengalami peningkatan dimana masing-masing pada tahun 2003 sebesar 25.6% dan 12.4% meningkat pada tahun  2014  menjadi  sebesar  29.6%  dan  14.8% yang  berarti  bertambahnya  jumlah  desa-desa yang berada pada tingkatan cukup berkembang dan sangat berkembang. Peningkatan perkembangan wilayah yang terjadi di
Kabupaten  Purwakarta  dari  tahun  2003  hingga 2014  sangat  dipengaruhi  oleh  peningkatan jumlah  penduduk  sebesar  166,767  jiwa  dari 720,249 jiwa pada tahun 2003 menjadi 887,016 jiwa  pada  tahun  2014.  Peningkatan  ini  akan meningkatkan  aktivitas  pada  suatu  wilayah yang  akan  mendorong  terjadinya  penambahan jumlah  dan  jenis  fasilitas  di  wilayah  tersebut sehingga berakibat pada terjadinya perkembangan wilayah. Tabel 2. Hasil analisis skalogram desa-desa di Kabupaten Purwakarta tahun 2003 dan 2014 Nama Kecamatan Jumlah desa tahun 2003 Jumlah desa tahun 2014 Hierarki I Hierarki II  Hierarki III Hierarki I Hierarki II  Hierarki III BABAKANCIKAO 0 6 3 2 3 4 BOJONG 5 3 6 2 3 9 BUNGURSARI 2 6 2 4 2 4 CAMPAKA 0 0 10 2 3 5 CIBATU 0 2 8 3 4 3 DARANGDAN 0 5 10 1 5 9 JATILUHUR 3 2 5 1 3 6 KIARAPEDES 0 1 9 0 2 8 MANIIS 0 2 6 0 3 5 PASAWAHAN 2 3 7 1 1 10 PLERED 5 1 10 1 4 11 PONDOK SALAM 0 5 6 0 3 8 PURWAKARTA 5 3 2 5 2 3 SUKASARI 0 0 5 0 3 2 SUKATANI 1 5 8 0 2 12 TEGAL WARU 0 3 10 3 2 8 WANAYASA 3 2 10 3 10 2 Kabupaten Purwakarta 26 (12.4%)  49 (25.6%) 117 (62%) 28 (14.8%)  55 (29.6%)  109 (55.7%) Perkembangan  wilayah  hasil  analisis
Skalogram Kabupaten Purwakarta secara spasial dapat dilihat pada Gambar 2. Desa-desa yang  berada  pada  hierarki  I  umumnya  berada dekat  atau  dilalui  dengan  jalur  aksesibilitas utama seperti jalan tol, jalan provinsi dan jalan kabupaten.  Pada  tahun  2014 persentase  jumlah desa-desa  pada  suatu  kecamatan  yang  berada dekat  atau  dilalui  dengan  jalur  aksesibilitas utama  cenderung  meningkat,  seperti  pada kecamatan Babakancikao, Bungursari, Campaka, Cibatu dan Tegal Waru. Peningkatan hierarki  pada  wilayah  yang  berada  dekat  atau dilalui  dengan  jalur  aksesibilitas  ini  sesuai dengan  pernyataan Tuloli  (2012),  yang menyatakan bahwa faktor aksesibilitas mempengaruhi  perkembangan  suatu  wilayah
secara  spasial.  Wilayah  yang  dilalui  jalan/jalur transportasi  (aksesibilitas)  yang  baik  akan mengalami perkembangan fisik yang lebih baik terkait  dengan  tingkat  kemudahan  relatif  suatu lokasi  untuk  mencapai  suatu  tempat  tertentu karena  adanya  sarana  dan  prasarana  yang mendukung.
Semakin  padat  dan  kompleks  jaringan jalan/jalur  transportasi  yang  terdapat  di Kabupaten  Purwakarta,  maka  akan  semakin tinggi  tingkat  aksesibilitas  dan  kemampuan berinteraksi  antarwilayahnya.  Hal  inilah  yang menyebabkan  terjadinya  transformasi  wilayah di  Kabupaten  Purwakarta  dari  sifat  kedesaan menjadi  kekotaan  yang  cenderung  lebih  jelas terlihat  pada  daerah  di  sepanjang  jalur transportasi atau jaringan jalan yang padat.
Gambar 2. Sebaran spasial hierarki di Kabupaten Purwakarta: (a) tahun 2003 dan (b) tahun 2014

## Perubahan Tutupan Lahan tahun 2000 hingga 2015
Jenis  tutupan  lahan  pada  Citra Landsat yang  telah  dikoreksi  sistematik  dan  sudah diklasifikasi secara visual oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB adalah Lahan
Terbangun (LT), Lahan Terbuka (LTbk), Hutan (H),  Kebun  Campuran  (KC),  Sawah  (S)  dan Badan  Air  (BA).  Luas  tutupan  lahan  di Kabupaten  Purwakarta  pada  tahun  2000  dan 2015  ditampilkan  pada  Tabel  3.  Secara  umum dalam  kurun  waktu  15  tahun  Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan luas tutupan  lahan  terbangun  dan  kebun  campuran, sedangkan  lahan  terbuka,  hutan,  sawah  dan badan  air  mengalami  penyusutan  luas.  Pada tahun  2015  lahan  terbangun  mengalami
peningkatan  luas  yang  sangat  besar  yaitu sekitar 210% dari luasan awal pada tahun 2000.
Peningkatan lahan terbangun yang sangat besar  di  Kabupaten  Purwakarta  ini  sesuai dengan  pernyataan  Giyarsih  (2012),  yang menyatakan  bahwa  wilayah  pada  koridor  yang menghubungkan dua kota besar akan menyebabkan  semakin  kaburnya  ( blurring ) sifat  perdesaan  dan  semakin  kuatnya  sifat perkotaan  yang  ditandai  dengan kotadesasi dimana  struktur  wilayah  agraris  yang  dominan lahan-lahan  bervegetasi  akan  berubah  menjadi struktur  non-agraris  yang  dominan  pada  lahan- lahan terbangun. Peningkatan jumlah penduduk juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan lahan-lahan bervegetasi  menjadi  lahan-lahan  terbangun (Prasetyo et al., 2016).
Tabel 3. Luas tutupan lahan di Kabupaten Purwakarta tahun 2000 hingga 2015 (ha)
Jenis Tutupan Lahan Tahun 2000 Tahun 2015 Perubahan ha % LT 3,116.89 9,681.56 6,564.68 210.62 LTbk 3,792.25 3,197.63 -594.62 -15.68 H 8,265.08 8,250.61 -14.47 -0.18 KC 43,427.00 45,118.75 1,691.75 3.90 S 31,052.40 24,909.82 -6,142.59 -19.78 BA 7,445.88 5,926.67 -1,519.21 -20.40
Gambar 3. Tutupan lahan: (a) tahun 2000 dan (b) tahun 2015
Kabupaten Purwakarta yang berada pada koridor  mega-urban  Jakarta-Bandung  secara spasial akan terkena dampak kota metropolitan dengan  semakin  berkembangnya  lahan-lahan terbangun.  Gambar  4  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  peningkatan  lahan  terbangun cenderung  terjadi  pada  wilayah-wilayah  yang berada  dekat  atau  dilalui  dengan  jalur aksesibilitas  utama  seperti  jalan  tol,  jalan provinsi dan jalan kabupaten. Tren kecenderungan peningkatan lahan terbangun ini
sesuai dengan pernyataan Susanti (2013), yang menyatakan  bahwa  semakin  baik  dan  semakin kompleks  suatu  infrastruktur  jalan  akan mengakibatkan terbentuknya pusat-pusat kegiatan dan fungsi-fungsi perkotaan baru yang berada  sepanjang  kiri  kanan  jalur  transportasi jalan  yang  ada.  Hal  ini    menyebabkan kecenderungan  terjadinya  alih  fungsi  lahan bervegetasi  menjadi  lahan  terbangun  seperti kawasan  permukiman,  perdagangan,  maupun industri di sekitar jalur transportasi.
Luas  perubahan  tutupan  lahan  di Kabupaten  Purwakarta  dari  tahun  2000  hingga 2015  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.  Total perubahan  yang  terjadi  dalam  kurun  waktu  15 tahun  paling  besar  terjadi  pada  sawah,  kebun campuran  dan  lahan  terbuka  yang  masing- masing  mengalami  perubahan  seluas  6,222.20 ha,  5,566.22  ha  dan  3,138.88  ha.  Badan  air mengalami  perubahan  seluas  1,532.30  ha dimana  pada  umumnya  perubahan  yang  terjadi
merupakan  pembangunan  lahan  terbangun seperti  permukiman  di  pinggir  sungai  maupun pemanfaatan  pinggiran  sungai  sebagai  lahan pertanian  seperti  sawah  atau  kebun  campuran. Badan  air  seperti  sungai  juga  dapat  berubah menjadi lahan terbuka karena terjadinya proses sedimentasi  yang  menyebabkan  menurunnya kualitas lingkungan pada daerah sungai tersebut (Soewandita, 2017).

## Tabel 4. Matriks perubahan tutupan lahan di Kabupaten Purwakarta periode tahun 2000-2015 (ha)
Tutupan Lahan tahun 2000 Tutupan Lahan tahun 2015 Total Perubahan LT LTbk H KC S BA LT 3,116.89 LTbk 1,472.66 653.37 1,666.22 3,138.88 H 8,250.61 14.47 14.47 KC 3,446.09  2,072.04 37,860.78 48.09 5,566.22 S 1,406.25 357.95 4,444.92  24,830.20 13.09 6,222.20 BA 239.67 114.27 1,146.83 31.52  5,913.58 1,532.30 Hutan  hanya  mengalami  perubahan seluas  14.47  ha  menjadi  kebun  campuran. Menurut  Ruswandi et  al .  (2007),  hutan  dapat berubah  menjadi  kebun  campuran  karena masyarakat dan petani di wilayah sekitar hutan pada umumnya membuka lahan pertanian yang termasuk kategori kebun campuran dengan cara membuka  hutan.  Tutupan  lahan  terbuka mengalami perubahan sebesar 3,138.88 ha dari tahun 2000 hingga 2015. Sebesar 46.91% lahan terbuka berubah menjadi lahan terbangun yang didominasi  oleh  kawasan  permukiman.  Hasil ini  selaras  dengan  penelitian  Setiawan et  al., (2016)  yang  menyatakan  bahwa  berkurangnya lahan  terbuka  terjadi  karena  intensifnya pemanfaatan  lahan  terbuka  tersebut  untuk dijadikan  kawasan  pemukiman.  Perubahan tutupan  lahan  sawah  dan  kebun  campuran cukup  mendominasi,  menurut  Pribadi  (2018) perubahan  tutupan  lahan  pertanian  memiliki kerugian  sebagai  dampak  dari  peningkatan pertumbuhan  penduduk  dan  aktivitas  sosial- ekonomi  yang  dapat  dikategorikan  sebagai sebuah  bencana.  Perubahan  tutupan  lahan pertanian  juga  dapat  terjadi  akibat  tekanan urbanisasi.
Secara umum kebun campuran
merupakan  tutupan  lahan  yang  paling  banyak berubah  menjadi  lahan  terbangun,  yaitu  seluas 3,446.09  ha,  diikuti  dengan  lahan  terbuka, sawah  dan  badan  air  yang  masing-masing seluas 1,472.66 ha; 1,406.25 ha dan 239.67 ha. Tutupan-tutupan  lahan  yang  telah  mengalami perubahan  tersebut  sangat  sulit  untuk  diubah kembali  menjadi  tutupan  sebelumnya.  Hal  ini sesuai  dengan  pernyataan  Rustiadi et  al . (2011),  yang  menyatakan  bahwa  alih  fungsi lahan  umumnya  bersifat irreversible atau  tidak dapat  kembali.  Lahan-lahan  bervegetasi  yang terutama telah berubah menjadi lahan terbangun  sangat  sulit  untuk  diubah  kembali menjadi lahan bervegetasi.

## Prediksi Penggunaan/ penutupan Lahan Tahun 2030
Penutupan  lahan  diperkirakan  setiap tahun  akan  mengalami  dinamika  perubahan sehingga  perlu  dilakukan  prediksi  penutupan lahan  yang  akan  datang  agar  dapat  dilakukan pengendalian.  Munibah  (2008)  menyatakan bahwa  salah  satu  alat  yang  dapat  digunakan untuk  memprediksi  kondisi  penutupan  lahan
berdasarkan  tren  perubahan  penutupan  lahan adalah  permodelan  dengan  pendekatan  model Cellular  Automata (CA).  Penentuan  prediksi penggunaan/  penutupan  lahan  tahun  2030  di Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan menjadikan peta penggunaan  lahan  tahun 2000 sebagai  tahun  dasar  dan  tahun  2015  sebagai tahun kedua dalam analisis CA Markov dengan jumlah  iterasi  sebanyak  15  kali  sehingga  dapat terlihat  pada  matriks  probabilitas  dan  matriks transisi  areanya.  Semakin  tinggi  nilai  diagonal yang  ditunjukkan  pada  matriks  probabilitas maka diperkirakan peluang perubahan penggunaan/  penutupan  lahan  yang  mungkin
terjadi  semakin  rendah  atau  tidak  mudah berubah menjadi penggunaan/ penutupan lahan yang  lain, namun jika semakin rendah nilainya maka  peluang  perubahan  akan  semakin  besar. Matriks  probabilitas  dan  matriks  transisi  area hasil  analisis  CA  Markov  tersaji  pada  Tabel  5. Probabilitas perubahan penggunaan/ penutupan lahan  prediksi  tahun  2030  menunjukan  bahwa LT dan H cenderung tidak mempunyai peluang akan  mengalami  perubahan  ke  penggunaan lahan  lainnya,  namun  LTbk,  KC,  S  dan  BA cenderung mempunyai peluang akan mengalami  perubahan  ke  penggunaan  lahan lainnya.
Tabel 5. Matriks probabilitas perubahan penggunaan/ penutupan lahan prediksi tahun 2030
LT LTbk H KC S BA LT 0.8500 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 LTbk 0.3994 0.1460 0.0000 0.4546 0.0000 0.0000 H 0.0000 0.0000 0.8487 0.1513 0.0000 0.0000 KC 0.1605 0.0965 0.0000 0.7409 0.0020 0.0000 S 0.0720 0.0187 0.0000 0.2283 0.6803 0.0007 BA 0.0513 0.0242 0.0000 0.2426 0.0068 0.6751
Luas  tutupan  lahan  tahun  2030  hasil analisis  CA  Markov  disajikan  pada  Tabel  6. Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  jenis tutupan  lahan  yang  mengalami  peningkatan luas dari tahun 2015 hingga tahun 2030 adalah lahan  terbangun  dan  lahan  terbuka.  Lahan terbangun  mengalami  peningkatan  luas  lebih dari  dua  kali  lipat  dari  luasan  awal  pada  tahun 2015  yaitu  sebesar  108.50%.  Sedangkan  jenis tutupan  lahan  hutan,  kebun  campuran,  sawah dan badan air mengalami penyusutan luas.
Sebaran  spasial  perubahan  penggunaan/ penutupan  lahan  tahun  2015  hingga  2030 disajikan  pada  Gambar  5.  Gambar  tersebut menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2015  hingga 2030  terjadi  tren  kecenderungan  perubahan
yang  sama  seperti  perubahan  pada  tahun  2000 hingga 2015, dimana sebagian besar peningkatan  lahan  terbangun  cenderung  terjadi pada  wilayah-wilayah  yang  berada  dekat  atau dilalui  dengan  jalur  aksesibilitas  utama  seperti jalan  tol,  jalan  provinsi  dan  jalan  kabupaten. Menurut  Peter  dan  Glenn,  (2014) dalam Kurnianti et  al., (2015),  setelah  tahun  1980 kejadian urban  expansion yang  menyebabkan peningkatan lahan-lahan terbangun terjadi pada lokasi  yang  berada  dekat  dengan  lahan terbangun yang sudah ada dan jalan-jalan besar seperti arteri, karena aksesibilitas menjadi salah satu  pertimbangan  penting  dalam  memilih lokasi untuk pembangunan suatu lahan terbangun.
Tabel 6. Luas tutupan lahan di Kabupaten Purwakarta tahun 2015 (aktual) dan 2030 (proyeksi) (ha)
Jenis Tutupan Lahan  Tahun 2015 (aktual)  Tahun 2030 (proyeksi) Perubahan ha % LT 9,681.56 20,186.45 10,504.88  108.50 LTbk 3,197.63 5,379.26 2,181.64 68.23 H 8,250.61 7,031.28 -1,219.33 -14.78 KC 45,118.75 43,362.51 -1,770.71 -3.92 S 24,909.82 17,161.35 -7,748.46 -31.11 BA 5,926.67 4,039.62 -1,887.05 -31.84
Gambar 5. Proyeksi penggunaan/ penutupan lahan: (a) tahun 2015 dan (b) tahun 2030
Proses perubahan
penggunaan/ penutupan  lahan  yang  terjadi  pada  Kabupaten Purwakarta  terutama  perubahan  menjadi  lahan terbangun  yang  sangat  tinggi  merupakan  salah satu  dampak  dari  terjadinya  proses  konurbasi Jakarta-Bandung.  Menurut  Firman  (2009), peningkatan lahan terbangun seperti permukiman  dan  infrastruktur  pada  wilayah metropolitan  Jakarta,  Bandung  dan  wilayah sekitarnya  merupakan  salah  satu  faktor  yang mengakibatkan berkembangnya wilayah- wilayah  tersebut  sehingga  terjadi  proses pembentukan  wilayah  mega-urban  Jakarta- Bandung.
Berkembangnya  wilayah  koridor  yang melibatkan berbagai satuan wilayah
administratif  ini  menyebabkan  perlunya  setiap satuan wilayah administratif yang dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan  kerjasama  dan  koordinasi  dalam berbagai  bidang  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  yang  optimal.  Giyarsih  (2012) menyebut  kerjasama  dan  koordinasi  antar pemerintah kabupaten/kota ini sebagai tindakan sinergisme  spasial  dan  sinergisme  fungsional. Sinergisme  spasial  merupakan  suatu  bentuk koordinasi antarwilayah yang dapat menimbulkan  dampak  positif  lebih  baik dibandingkan  antarwilayah  tersebut  berdiri  dan
berjalan  sendiri-sendiri.  Sementara  sinergisme fungsional merupakan bentuk koordinasi antarwilayah  yang  menguntungkan  berbagai instansi  baik  pemerintah  maupun  swasta  yang berada  di  masing-masing  wilayah  administratif yang  tergabung  dalam  suatu  bentuk  kerjasama regional  dibandingkan  antarwilayah  tersebut bekerja sendiri-sendiri. Dalam hal ini, Kabupaten  Purwakarta  baik  dari  instansi pemerintah  maupun  swasta  perlu  melakukan tindakan  sinergisme  spasial  dan  sinergisme fungsional dengan wilayah-wilayah kabupaten/kota  di  sekitarnya  sepanjang  koridor Jakarta-Bandung agar tidak terjadi perkembangan  wilayah  yang  tidak  merata  atau terjadinya ketimpangan antardaerah demi mewujudkan tujuan pembangunan yang optimal.

## SIMPULAN
1. Kabupaten Purwakarta mengalami perkembangan  wilayah  dalam  kurun waktu 11 tahun (2003 hingga 2014) yang ditandai  dengan  menurunnya  persentase jumlah  desa  yang  berhierarki  III  dan meningkatnya  persentase  jumlah  desa yang berhierarki II dan I. Desa-desa yang berada  pada  hierarki  I  umumnya  berada dekat atau dilalui dengan jalur
aksesibilitas utama seperti jalan tol, jalan provinsi dan jalan kabupaten.
2. Kabupaten  Purwakarta  dalam  kurun waktu  15  tahun  (2000  hingga  2015) mengalami  peningkatan  luas  tutupan lahan  terbangun  dan  kebun  campuran, sedangkan  lahan  terbuka,  hutan,  sawah dan  badan  air  mengalami  penyusutan luas. Lahan terbangun mengalami peningkatan luas yang sangat besar  yaitu sekitar 210% dari luasan awal pada tahun 2000.  Sebagian  besar  peningkatan  lahan terbangun cenderung terjadi pada wilayah-wilayah  yang  berada  dekat  atau dilalui  dengan  jalur  aksesibilitas  utama seperti  jalan  tol,  jalan  provinsi  dan  jalan kabupaten.
3. Hasil  analisis  permodelan  CA  Markov menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2030 diprediksi  jenis  tutupan  lahan  yang mengalami  peningkatan  luas  dari  tahun 2015  adalah  lahan  terbangun  dan  lahan terbuka.  Sedangkan  jenis  tutupan  lahan hutan, kebun campuran, sawah dan badan air  mengalami  penyusutan  luas.  Hasil prediksi  menunjukkan  bahwa  pada  tahun 2015 hingga 2030 terjadi tren kecenderungan  perubahan  yang  sama seperti  perubahan  pada  tahun  2000 hingga  2015,  dimana  kecenderungan  ini terjadi  karena  aksesibilitas  menjadi  salah satu pertimbangan penting dalam memilih lokasi untuk pembangunan suatu lahan terbangun.

## DAFTAR PUSTAKA
Abror,  S.  M.,  Purwoko,  A.,  &  Pratomo,  W.  A.
(2016).  Analisis  Pengaruh  Pembangunan Jaringan  Jalan  terhadap  Perubahan  Guna Lahan di Kawasan  Aek Kanopan. Jurnal Ekonom, 19 (2), 82-89
Bunnel,  T.,  Barter,  P.  A.,  &  Morshidi,  S. (2002).  City  Profile  Kuala  Lumpur Metropolitan  Area. Cities,  19 (5),  357-
370
Dorodjatoen,  A.  M. H.  (2009).  The  Emergence of  Jakarta-Bandung  Mega  Urban  Region and  It’s  Future  Challenges. Jurnal Perencanaan  Wilayah  dan  Kota,  20 (1), 15-33
Ekosafitri,  K.  H.,  Rustiadi,  E.,  &  Yulianda,  F.
(2017).  Pengembangan  Wilayah  Pesisir Pantai  Utara  Jawa  Tengah  Berdasarkan
Infrastruktur Daerah: Studi Kasus
Kabupaten  Jepara. Journal  of  Regional and  Rural  Development  Planning,  1 (2), 145-157
Firman,  T.  (2009).  The  Continuity  and  Change in  Mega-urbanization  in  Indonesia:  A Survey of Jakarta-Bandung Region (JBR) Development. Habitat  International , 33
(2009), 327-339
Giyarsih,  S.  R.  (2012).  Koridor  Antar  Kota sebagai  Penentu  Sinergisme  Spasial: Kajian  Geografi  yang  Semakin  Penting. TATALOKA, 14 (2), 90-97
Kurnianti, D. N., Rustiadi, E., & Baskoro, D. P. T.  (2015).  Land  Use  Projection  for Spatial Plan Consistency in Jabodetabek.
Indonesian Journal of Geography, 47 (2), 124-131
Kurniawan,  I.,  Barus,  B.,  &  Pravitasari,  A.  E.
(2017).  Pemodelan  Spasial  Perubahan Penggunaan  Lahan  di  Taman  Nasional Gunung  Halimun  Salak  dan  Daerah Penyangganya. Journal  of  Regional  and Rural  Development  Planning , 1 (3),  270-
286
Munibah, K. (2008). Model Spasial Perubahan Penggunaan Lahan dan Arahan Penggunaan Lahan Berwawasan Lingkungan  (Studi  Kasus  DAS  Cidanau,
Provinsi  Banten). Disertasi.  Institut Pertanian Bogor
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  494
Tahun  2005  tentang  Kebijakan  dan Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan Prasetyo,  A.,  Koestoer,  R.  H.,  &  Waryono,  T. (2016). Pola Spasial Penjalaran Perkotaan  Bodetabek:  Studi  Aplikasi Model  Shannon’s  Entropy. Jurnal Pendidikan Geografi, 16 (2), 144-160
Pravitasari,  A.  E.,  Saizen,  I.,  Tsutsumida,  N., Rustiadi,  E.,  &  Pribadi,  D.  O.  (2015).
Local Spatially Dependent Driving Forces  of  Urban  Expansion  in  an
Emerging  Asian  Megacity:  the  Case  of Greater Jakarta (Jabodetabek). Journal of Sustainable Development, 8 (1), 108-119 Pravitasari,  A.  E.,  Rustiadi,  E.,  Mulya,  S.  P.,
Setiawan,  Y.,  Fuadina,  L.  N.,  & Murtadho,  A.  (2018).  Identifying  the Driving  Forces  of  Urban  Expansion  and its  Environmental  Impact  in  Jakarta- Bandung  Mega  Urban  Region. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 149 (2018), 1-10 Pribadi,  D.  O.,  Vollmer,  D.,  &  Pauleit,  S.
(2018). Impact of Peri-urban Agriculture on Runoff and Soil Erosion in the Rapidly Developing Metropolitan Area of Jakarta, Indonesia . Springer-Verlag GmbH Germany
Rustiadi,  E.,  Saefulhakim,  S.,  &  Panuju,  D.  R.
(2011). Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah , 58-114. Yayasan Pustaka Obor Ruswandi,  A.,  Rustiadi,  E.,  &  Mudikdjo,  K. (2007).  Konversi  Lahan  Pertanian  dan Dinamika  Perubahan  Penggunaan  Lahan di  Kawasan  Bandung  Utara. Jurnal Tanah dan Lingkungan, 9 (2), 63-70 Saifullah,  K., Barus,  B.,  &  Rustiadi,  E.  (2017).
Spatial  Modelling  of  Land  Use/Cover
Change  (LUCC)  in  South  Tangerang
City, Banten. IOP Conf ., 54 (1), 1-11
Setiawan, G., Syaufina, L., & Puspaningsih,  N.
(2016).  Pendugaan  Hilangnya  Cadangan Karbon  dari  Perubahan  Penggunaan Lahan  di  Kabupaten  Bogor. Jurnal
Silvikultur Tropika , 7 (2), 79-85
Sitorus,  S.  R.  P.,  Leonataris,  C.,  &  Panuju,  D. R.  (2012).  Analisis  Pola  Perubahan Penggunaan  Lahan  dan  Perkembangan
Wilayah  di  Kota  Bekasi,  Provinsi  Jawa
Barat. J. Tanah Lingkungan, 14 (1), 21-28 Soewandita,  H.  (2017).  Studi  Ekologi  Lahan Koridor  Sungai  dan  Status  Kualitas Penggunaan  Lahan  di  Wilayah  DAS
Rawapening. Jurnal Alami, 1 (1), 33-42
Susanti,  I.  S.  (2013).  Pengaruh  Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Pemanfaatan Lahan Kota. Jurnal Rekayasa, 17 (1), 49- 57 Tuloli,  M.  Y.  (2012).  Pengaruh  Faktor Aksesibilitas (Jalan) terhadap Perkembangan  Kota  Gorontalo. Jurnal
Teknik, 10 (1), 32-42
Wilonoyudho,  S.  (2010).  Urbanisasi  dan
Dampak  Lingkungan  di  Koridor  Kendal-
Semarang-Demak. J. Manusia dan Lingkungan, 17 (3), 173-182