IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG  PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN PANGKALAN       LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (STUDI KASUS DESA PANGKALAN LAMPAM)
IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 112 OF 2014 CONCERNING VILLAGE HEAD ELECTION IN PANGKALAN LAMPAM DISTRICT, OGAN KOMERING ILIR DISTRICT (CASE STUDY OF PANGKALAN LAMPAM VILLAGE)
1 Heru Adi Putranto, 2 Rahmawati 1,2 Program Studi Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Palembang, Sumatera Selatan email: heruyess7565@gmail.com
Submitted: 29-11-2022; Accepted: 12-01-2023; Published : 16-01-2023

## ABSTRACT
The election of village heads based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 112 of 2014 concerning Village Head Elections includes the preparation stage for Village Head Elections, the establishment of village head elections, campaigns, and implementation n of village head elections. Election of village heads, voting, counting of votes, and determination of elected village heads. This study aims to determine the implementation of the Republic of Indonesia Minister of Home Affairs Regulation Number 112 of 2014 concerning Village Head Elections in Pangkalan Lampan District, Ogan Komering Ilir Regency. This study used a qualitative research design with descriptive methods and an inductive approach. There are 2 (two)  data sources in this research, namely primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out through  data reducthrough on, data display, and  conclusions,  on/verification. The problem with the election of the village head of Pangkalan Lampam, Pangkalan Lampam District, Ogan Komering Ilir Regency, there were problems at the preparation stage, the determination stage, and the campaign for village head candidates, as well as the village implementation stage. Head election. The committee resolved this problem by referring to the existing provisions as well as coordination and deliberation with various related parties. In the upcoming Pilkades, outreach to residents needs to be expanded so that the community can know clearly and comprehensively about their rights and obligations as members of the Pangkalan Lampam Village community in the context of the Pilkades. Invite or report to the villagers to participate in exercising their right to vote so that there will not be too many abstentions from the village head in the future.

## Keywords: Village Head Election, Village Head Election Committee

## ABSTRAK
Pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa meliputi tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa, pembentukan pemilihan kepala desa, kampanye, pelaksanaan pemilihan kepala desa. pemilihan kepala desa, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan kepala desa terpilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Nageri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)
menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sumber data dalam peneitian ini ada 2 (dua) yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan data reduction, data display dan penarikan kesimpulan/veritifikasi. Permasalahan pemilihan kepala desa Pangkalan Lampam Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat permasalahan pada tahap persiapan, tahap penetapan, dan kampanye calon kepala desa, serta tahap pelaksanaan desa. pemilihan kepala. Panitia menyelesaikan masalah ini dengan mengacu pada ketentuan yang ada serta koordinasi dan musyawarah dengan berbagai pihak terkait. Pada Pilkades mendatang, sosialisasi kepada warga perlu diperluas agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas dan menyeluruh tentang hak dan kewajibannya sebagai masyarakat Desa Pangkalan Lampam dalam rangka Pilkades. Mengajak atau melaporkan kepada warga desa untuk ikut menggunakan  hak pilihnya agar tidak terlalu banyak terjadi golput pada kepala desa nantinya.
Kata kunci: Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa

## PENDAHULUAN
Demokrasi  telah  menjadi  pilihan  bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tanggal  17  Agustus  1945.  Pancasila  yang merupakan Ideologi bangsa Indonesia mengharuskan negara kita memilihnya. Dalam
Sila Keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi dasar pengakuan kedaulatan rakyat  yang  merupakan prinsip dasar demokrasi.
Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi konstitusional, hal ini ditandai dengan  kekuasaan  pemerintah  dibatasi  dalam suatu konstitusi. Pembatasan kekuasaan pemerintah ini tercantum dalam konstitusi negara Indonesia di dalam  Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga, yaitu “ Kedaulatan  berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Pembatasan kekuasaan ini pada dasarnya bertujuan agar pemerintah tidak  sewenang- wenang terhadap warga negaranya. Hal ini sejalan dengan  pendapat  ahli  sejarah  Inggris Lord  Acton  yang  mengatakan  bahwa  “manusia yang  mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas pula". Tuntutan dari reformasi yang berujung desentralisasi ini  sebenarnya  membawa  judul
besar  perubahan  yaitu  demokratisasi,  dimana demokratisasi  yang  dipahami  dalam  skala nasional digiring masuk kepemerintahan daerah dengan harapan pembangunan demokratis merata diseluruh  Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan perpolitikan nasional.
Perubahan  dalam  tata  kelola  politik pemerintahan diantaranya adalah sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan hubungan antara pemerintah pusat  dan pemerintah daerah. Ketiga komponen ini memiliki pengaruh serius terhadap  kehidupan politik  pada  level  desa.  Konsekuensinya, frekuensi  penduduk  desa  mngikuti pemilihan umum semakin tinggi. Dalam kurun waktu lima tahun, paling  tidak mereka akan mengikuti empat pemilu yaitu, pemilu Presiden/wakil presiden,  pemilu  anggota  DPR/DPD/DPRD, pemilu gubernur/wakil gubernur, pemilu bupati/wakil bupati dan/atau walikota/wakil walikota, serta pemilihan kepala desa (pilkades).
Oleh karena itu, reformasi merubah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui kebijakan desentralisasi yang diaplikasikan sejak 1999,  jarak proses pembuatan keputusan politik semakin pendek dan pemerintah daerah semakin memiliki ruang yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan  daerah.  Hal  ini  berujung  pada pengambilan  keputusan  politik  yang  lebih demokratis karena rakyat sudah merasa dekat
dengan pemimpinnya. Walaupun  demokrasi menjadi pilihan para pendiri bangsa, perkembangan  demokrasi  di  Indonesia  telah mengalami pasang surut.
Selama  76  tahun  berdirinya  Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami hambatan  yang  dapat  mempengaruhi  stabilitas politik  yang  mengancam  keutuhan  Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Nilai demokrasipernah disingkirkan sebelum kembali menjadi satu arus utama di era reformasi. Setelah pemerintahan Orde Baru ditumbangkan pada bulan Mei 1998, bangsa  Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk kembali ke demokrasi. Komitmen bangsa Indonesia ditunjukkan melalui banyaknya perubahan yang mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Demokrasi  menuntut  adanya  partisipasi aktif  dari  rakyat  dalam  proses  pengambilan kebijakan  politik.  Rakyat  dilibatkan  dalam pembuatan  keputusan  yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya.  Setiap  kebijakan  pemerintah merupakan cerminan atau repsentatif kepentingan rakyat.
Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia dari  era orde baru ke era reformasi adalah lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun  2014 tentang desa. Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 adalah tentang pemilihan kepala  desa. Desa adalah kesatuan  masyarakat hukum  yang memiliki batas wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut tercantum  dalam  Undang-  Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Maka Desa berhak menyelenggarakan  urusan pemerintahan dan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan pedoman  pelaksanaan ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi  ditingkat  Desa,
dimana  masyarakat  desa  dapat  berpartisipasi dengan  memberikan  suara untuk  memilih  calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan  desa  tersebut.  Oleh  karena itu, pemilhan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam  penyelenggaraan Pilkades, pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara  harus mapan dalam memahami proses demokrasi pada tingkat desa, apalagi pemilihan Kepala Desa sesuai tuntutan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  bahwa pemilihan  harus  dilaksanakan  secara  serentak di seluruh wilayah Kabupaten. Bukan  hal yang mudah  tentunya  bagi  Kabupaten  karena  tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemilihan.
Sebagaimana ditegaskan dalam Undang- Undang Desa Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1) dan (2).
1. Pemilihan  Kepala  Desa  dilaksanakan  secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Untuk melaksanakan pemerintahan di desa diperlukan adanya pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa terpilih hasil dari pemilihan  yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang telah mempunyai hak pilih.  Dalam  pelaksanaan pemilihan  kepala  desa  serentak,  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah Nomor 43  Tahun  2014 tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa  dan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  112 Tahun  2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati  Ogan  Komering  Ilir  Nomor  18  Tahun 2017  Tentang  Perubahan  Peraturan  Daerah Nomor 11 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa. Penyelenggara pemilihan kepala desa serentak harus independen dalam segala tindakannya agar penyelenggaraan pemilihan  kepala desa  serentak berjalan  bersih dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
Instansi maupun individu yang melakukan pengawasan pemilihan kepala  desa
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)
serentak juga harus mampu melakukan pengawasan  yang dapat dipercaya  sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak berjalan sesuai dengan  aturan. Pemerintah daerah harus mampu mendukung penyelenggara pemilihan  kepala desa serentak dan bersifat netral sehingga pemilihan kepala desa serentak dapat berjalan efektif dan tidak adanya pemanfaatan birokrasi maupun fasilitas  negara untuk  mendukung  calon  tertentu  yang  dapat mengurangi hakikat dari demokrasi. Masyarakat juga  harus  mampu  berpikir  rasional  dalam memilih,  sehingga  terpilih  pemimpin  yang berkualitas.  Pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa serentak  di  Kecamatan  Ogan  Komering Ilir Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 lalu. Dalam  proses perjalanannya terdapat berbagai permasalahan dan pelanggaran yang mewarnainya yang mengurangi nilai-nilai demokrasi  yang bertujuan untuk  mewujudkan kedaulatan rakyat.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pasca pelaksanaan pemilihan  kepala  desa serentak  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  12 Oktober 2021 di Kecamatan Pangkalan Lampam adanya upaya yang menghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya di Desa Pangkalan Lampam masih  menimbulkan masalah  hal  ini  terlihat  dalam  persiapan pemilihan,  penyelenggaraan  pemilihan,  proses pencalonan, adanya kecurangan dalam penghitungan suara, politik uang saat kampanye, anggaran  biaya  dalam  pelaksanaan  yang terlambat  penyaluran,  penetapan  pemilih,  serta kurangnya  komunikasi antar panitia. Sehingga menimbulkan fenomena yang menarik untuk diteliti karena tindakan seperti ini tentunya harus dihentikan karena dikhawatirkan akan berdampak  buruk  pada  pemilihan  kepala  desa khususnya  pada  Desa  Pangkalan Lampam Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pemilihan  masih  memiliki  kekurangan  dan melanggar  aturan  yang  terdapat  pada  Peraturan Daerah  Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal
ini tidak  bersumber dari  masyarakat yang tidak mau menerima hasil pemilihan, tetapi bisa saja kelemahan  itu muncul dari panitia pelaksana pemilihan yang keluar dari aturan yang telah ditetapkan. Ini merupakan salah satu perbuatan yang melanggar aturan yang ada  dan asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Berdasarkan  berbagai  fenomena  tersebut dan  memperhatikan  pentingnya  pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang demokratis.  Maka  atas  dasar  pemikiran  inilah peneliti  tertarik  melakukan  penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering  Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam)”.
Untuk meningkatkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten serang pada gelombang berikutnya, maka pemerintah perlu meningkatkan skill atau kemampuan para pelaksana kebijakan, mendata dan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak serta meningkatkan kesadaran atau partisipasi masyarakat dengan memberikan sosialisasi berupa pendidikan politik. Ma'rifah, Ulfah (2018).
Pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa Kasang Bangsawan Muda merupakan bentuk praktek demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktek demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting yaitu aspek kompetisi antar calon, partipasi dan kebebasan. Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara- cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, yaitu cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitanya dengan
suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada calon kepala desa. (Dewi, Setiana. 2017).
Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Perwakilan Desa. Kedua, prosedur pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa meliputi tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa; penyaringan, penetapan, dan kampanye Calon Kepala Desa; pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; penetapan Kepala Desa terpilih. Ketiga, Kendala Pemilihan Kepala Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo terjadi pada 3 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap penyaringan, penetapan dan kampanye calon kepala desa, serta tahap pelaksanaan pemilihan kepala desa. Panitia menuntaskan kendala ini dengan mengacu pada ketentuan yang ada dan mengedepankan koordinasi serta musyawarah dengan berbagai pihak terkait. (Sagala, Parulian.,et.al. 2018).
Pemilihan kepala desa merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, mandiri, akuntabel, dan demokratis. Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil diharapkan dapat menghasilkan seorang kepala desa yang mampu memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa secara efektif, efisien, bertanggungjawab, dan dipercaya oleh masyarakat guna mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. (Supriyadi, 2019).
Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Panitia harus bersifat netral dan memiliki keahlian dan keterampilan khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggujawab. Sehingga sangat perlu adanya pelatihan dan  pemahaman tentang pemilihan kepala desa terlebih dahulu, agar setiap panitia pemilihan kepala desa dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara maksimal. (Jusmiati, 2017). pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2019 di Indonesia masih terdapat perbedaan persyaratan administrasi yang disebabkan oleh perbedaan aturan hukum di tingkat kabupaten, baik itu pengaturan pemilihan
kepala desa di kabupaten. peraturan daerah dan pada tingkat teknis peraturan bupati tentang teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah pendataan pemilih, pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, dan politik uang. (Manullang, S.O.,et.al. 2020).
Pelaksanaan Pemilihan Kepala  Desa di Indonesia pada tahun 2019 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, maka setiap daerah Kabupaten membuat Peraturan Daerah. Pembentukan peraturan daerah berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat daerah sehingga terlaksana suatu pemilihan kepala desa yang benar-benar mencerminkan kehendak masyarakat desa dalam menentukan pemimpin terbaiknya. (Mubarak.,et.al. 2019).
Kejanggalan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, mulai dari adanya campur tangan pemerintah kabupaten yang dibentuk oleh Bupati secara langsung dalam proses pemilihan yaitu dalam tahapan proses seleksi bakal calon kepala desa, bahkan adanya persyaratan pencalonan “dapat membaca alquran”. (Rudiadi.,et.al. 2017). Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades  diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti posisi mereka sebagai proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Beradasarkan dari pengamatan yang dilakukan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pemungutan suara yang masih beredarnya fenomena uang, pemalsuan berkas calon kandidat, pemalsuan daftar panggilan pemilih, tidak tegasnya Panitia Pengawas dan melanggar Perda Wajo Nomor 5 Tahun 2007 tentang
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)
mekanisme Pemilihan Kepala Desa. (Yunus, M. 2016).
Pelaksanaan kedaulatan di tangan rakyat dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dengan asas pelaksanaan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Saliro, Sri Sudono.,et.al. 2020).
Tidak adanya regulasi yang jelas tentang siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perselisihan pemilihan kepala desa. Ketiga, praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan kepala desa, hal ini menjadi sesuatu hal yang biasa terjadi namun sangat sulit sekali untuk di hilangkan dari kebiasaan kontestasi politik. (Fathur, Rozy.,et.al. 2020).
Pada ketentuan perda tersebut, masih mengacu kepada UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebab UU No. 6 tahun 2014 tentang desa masih belum ada. Hasil penelitian ditemukan bahwa proses dan mekanisme pemilihan kepala desa daleman mulai dari pembentukan panitia pemilihan kapala desa, penjaringan bakal calon sampai pada panitia pemilihan sudah sesuai dengan prosedur siyasah syar’iyah. (Habibi, 2012). Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan Coronavirus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana peneliti memanfaatkan teori yang ada dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. (Abdillah, Junaidi. 2021).
Pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini norma hukum tentang pergantian antar waktu (PAW) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melalui mekanisme pemilihan dengan metode musyawarah desa yang dipimpin oleh panitia pemilihan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 tahun 2014  tentang Pilkades. (Adnan. M. 2021).
Masyarakat perdesaan dapat dengan baik memahami/menggunakan e-voting dalam pelaksanaan Pilkades, tentunya masyarakat perkotaan lebih mudah memahami/menggunakan e-voting karena sudah terbiasa dengan penggunaan alat teknologi. Saran dari penelitian ini adalah dibutuhkan penyempurnaan alat e-voting, sumber listrik yang terintegrasi dengan perangkat e-voting, penggunaan Accu hanya sebagai tenaga cadangan, perlu ditingkatkan tahapan sosialisasi penggunaan alat e-voting dalam Pilkades guna meningkatkan kepercayaan pemilih, dan diperlukan penyelesaian/pemutahiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara komprehensif melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar data pemilih dapat direkam seluruhnya dengan baik secara elektronik. (Juliman, 2017).
Pada proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berjalan sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, pada tahapan penetapan Kepala Desa sudah sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Adanya pelanggaran dalam kampanye yang meliputi pemasangan tanda gambar yang dipasang sebelum waktu yang ditentukan dan pembagian uang oleh calon Kepala Desa melalui Tim Sukses kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dagan periode selanjutnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa diharapkan lebih transparan dan tegas terutama terhadap penindakan kampanye yang tidak diperbolehkan dalam peraturan. Panitia harus bersikap netral terhadap penindakan semua pelanggaran yang terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Ketegasan dan transparansi dari panitia pemilihan Kepala Desa dibutuhkan untuk menjaga keutuhan demokrasi pada pemilihan Kepala Desa. Dalam hal tertib administrasi panitia pemilihan kepala harus ditingkatkan kembali. (PristyaNto, C.T. 2017).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian  yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:15) metode penelitian  yaitu  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  objek  ilmiah,  dimana  peneliti  adalah sebagai  instrument  kunci.  Dalam  hal  ini  yang dimaksud peneliti mengadakan  penelitian secara langsung ke objek penelitian yang sudah di tentukan agar dapat  melihat  dan mengamati secara langsung masalah-masalah yang diteliti.
Menurut  Sujarweni  (2014:20)  tujuan penelitian  kualitatif  adalah  untuk  memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberi pemaparan berupa  penggambaran yang  jelas  tentang  fenomena  atau  gejala  sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata  yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.
Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya  mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti  dimana semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian kualitatif,  peneliti  adalah alat penelitian  yang utama.
Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kebijakan pemerintah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Jenis pengumpulan statistik menggunakan information sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, Jurnal,  magazine, berita di media cetak, dan media online. Dengan metode penelitian diharapkan bisa memudahkan dalam pengumpulan records dan melihat permasalahan yang ada terkait analisis kebijakan.
Adapaun lokasi penelitian dalam penelitan yang akan dilakukan ialah berada di lingkup wilayah  Desa Di Kecamatan  Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil berbagai records dan informasi yang dimuat atau dipublikasikan dimedia cetak dan media
elektronik. Records yang diperoleh kemudian diuji dengan literasi kajian teoritis yang ada. Information atau informasi yang dikumpulkan terkait dengan kebijakan yang telah atau akan dikeluarkan oleh pemerintah dan pelaksanaan pemilihan kepala desa  yang terjadi dengan berbagai sebab dan indikasi.
Secara umum sumber informasi yang digunakan yaitu facts sekunder, records-records yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan.
Dalam pengumpulan statistics penelitian menggunakan studi dokumentasi dan literasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh records berupa facts tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Dalam hal dapat berupa records-statistics , dokumen arsip, atau catatan penting yang berhubungan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  adalah  tahap yang  penting  dalam  kebijakan.  Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-  benar ada di lapangan dan berhasil  untuk menghasilkan output dan outcomes seperti  yang  telah  direncanakan.
Output adalah  keluaran  kebijakan  yang diharapkan  dapat  muncul  sebagai  keluaran dalam  waktu  yang  singkat  pasca  implementasi kebijakan. Outcomes adalah  dampak  dari kebijakan,  yang  diharapkan dapat timbul setelah keluaran output kebijakan. Outcomes biasanya  diukur setelah keluarannya output dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.
Dengan  demikian  implementasi  dapat dipandang  sebagai  suatu  proses  melaksanakan keputusan kebijaksanaan. Lebih lanjut Nugroho (2014:  657)  mengatakan  bahwa  implementasi adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya. Maka ada dua pilihan
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)
langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program- program  atau  melalui  formulasi  kebijakan  dan turunan dari kebijakan publik tersebut.
Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi  merupakan suatu  proses  yang  dinamis,  dimana  pelaksana kebijakan  melakukan  suatu  aktivitas  atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapakan  suatu  hasil  yang  sesuai  dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan  dalam Winarno (2014: 149) sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta  yang  diarahkan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan- keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan- tindakan ini mencakup usaha-usaha  untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan  operasional  dalam  kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha  untuk  mencapai perubahan-perubahan  besar  dan  kecil  yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

## 2. Model Implementasi Kebijakan
Model implementasI kebijakan merupakan  suatu  kerangka  untuk  melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan. Model implementasi  berisi variabel- variabel dan faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan  dari keseluruhan proses implementasi kebijakan. Berikut ini model implementasi kebijakan menurut beberapa para ahli sebagai berikut.
a. Model  Implementasi Kebijakan  Edward III
Menurut Edward III  dalam  Agustino (2016:142) bahwa terdapat empat  aspek yang dapat digunakan sebagai alat analisa dalam mengukur keberhasilan  suatu  kebijakan,  yaitu sebagai berikut:
1. Komunikasi Komunikasi yaitu bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan  baik  jika terjadi  komunikasi  yang  efektif  antara
pelaksana  program  (kebijakan)  dengan para kelompok sasaran (target grup).
2. Sumber Daya Sumber Daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber  daya yang  memadai,  baik  sumber  daya  manusia maupun sumber daya finansial.
3. Disposisi Disposisi  yaitu  menunjuk  karakteristik  yang
menempel erat kepada  implementator kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  bahwa  struktur  birokrasi menjadi penting dalam implemetasi kebijakan.  Aspek  struktur  birokrasi  ini mencakup  dua  hal  penting,  pertama  adalah mekanisme  kedua  adalah  struktur  organisasi pelaksana sendiri.

## b. Model  Implementasi  b.Kebijakan  Van Meter dan Van Horn
Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:133) disebut dengan A Model of the Policy  Implementation. Proses  implementasi  ini  merupakan  sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja  dilakukan  untuk  meraih  kinerja implementasi  kebijakan  yang  tinggi  yang berlangsung  dalam  hubungan  dengan  variabel. Ada  enam  variabel  menurut  Van  Meter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sebagai berikut:
1. Aktivitas  implementasi  dan  komunikasi antarorganisasi.
Kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya  jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur  yang ada  di  tingkat  pelaksana  kebijakan.  Ketika ukuran  kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang  dapat dikatakan berhasil.
2. Sumber day. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan  sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses  implementasi.  Tahap- tahap  tertentu  dari  keseluruhan  proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan pekerjaan  yang  diisyarakat  oleh  kebijakan yang  telah  ditetapkan  secara  politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil,  maka  kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.  Tetapi  diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain  yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau  tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah  tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak  dituju  oleh  tujuan kebijakan.  Demikian  pula  halnya  dengan sumber  daya  waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan  dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang berlalu ketat, maka  hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan publik.
3. Karakteristik organisasi pelaksana. Pusat  perhatian  pada  agen  pelaksana meliputi  organisasi  formal  dan  organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan  publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan  para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen dilibatkan.
4. Sikap atau kecenderungan para pelaksana.
Sikap penerima atau  penolakan dari  (agen) pelaksana akan sangat banyak
mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya kinerja  implementasi  kebijakan publik.  Hal ini  sangat  mungkin  terjadi  oleh  karena kebijakan  yang dilaksanakan  bukanlah  hasil formulasi  warga  setempat  yang  mengenal betul  persoalan  dan permasalahan  yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan  yang akan implementor  laksanakan  adalah  kebijakan adalah  kebijakan  „dari  atas ‟ (top  down) yang  sangat  mungkin  para  pengambil keputusannya tidak  pernah  mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan,  keinginan  atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan  pelaksana  kebijakan.  Semakin baik  koordinasi  dan  komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka  asumsinya  kesalahan- kesalahan  akan  sangat  kecil  terjadi  dan begitu pula sebaliknya.
6. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Hal terakhir yang perlu  juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi  publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah  sejauhmana lingkungan  eksternal  turut  mendorong keberhasilan  kebijakan  publik  yang  telah ditetapkan.  Lingkungan  yang  dimaksud termasuk  lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.  Oleh  sebab itu,  upaya  untuk  mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.
3. Model  Implementasi Kebijakan  Menurut Merilee S. Grindle
Menurut Grindle dalam Agustino (2016:142)  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan  publik  dapat  diukur  dari  proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat  dilihat  dari  prosesnya  dengan mempertanyakan  apakah  pelaksanaan  kebijakan
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)
sesuai  dengan  yang  ditentukan  dengan  merujuk pada  aksi  kebijakannya.  Keberhasilan  suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, amat  ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan dan lingkungan implementasi.
a. Isi kebijakan tersebut terdapat 6  (enam) poin sebagai berikut:
1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen  bahwa  suatu  kebijakan  dalam pelaksanaannya  pasti  melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan- kepentingan  tersebut  membawa  pengaruh terhadap implementasinya.
2. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini Content  of  Policy berupaya  untuk menunjukan  atau  menjelaskan  bahwa  dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukan dampak  positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target  yang hendak dan ingin  dicapai. Adapun  yang ingin dijelaskan pada poin  ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai  melalui  suatu  implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
4. Letak  pengambilan  keputusan.  Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan,  maka  pada  bagian  ini  harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan  dari suatu  kebijakan  yang hendak diimplementasikan.
5. Pelaksana  program.  Dalam  menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
6. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga  harus didukung  oleh  sumber-sumber  daya  yang
mendukung  agar  pelaksanaanya  berjalan dengan baik.
b. Lingkungan  implementasi  terdapat  3  (tiga) poin sebagai berikut:
1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan  pula  kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi  yang digunakan oleh  para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan  dengan  matang,  besar kemungkinan  program  yang  hendak diimplementasikan  akan  jauh  panggang dari api.
2. Karakteristik  lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka  pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
3. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan  respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana  kepatuhan  dan  respon  dari pelaksana dalam  menanggapi  suatu kebijakan.

## 4. Pemilihan Kepala Desa
Dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala  Desa Pasal 3 dijelaskan Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.
Dalam Perubahan dan Penambahan Pasal dalam Peraturan Bupati Ogan  Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa, dijelaskan bahwa
desa adalah desa  dalam  Kabupaten  Ogan Komering  Ilir  yang  merupakan  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengaturan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan dalam  Pasal 6 Permendagri No. 112 Tahun 2014 yang meliputi 4 (empat) tahap yaitu sebagai berikut: Persiapan, Pencalonan, Pemungutan suara, Penetapan.
Pada setiap tahapan mengandung  potensi resiko yang akan muncul yang  harus diatur sedemikian rupa sehingga resiko yang terjadi dapat dikelola dengan baik. Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang      Desa  Pasal 6 huruf a,  terdiri atas kegiatan sebagai berikut:
a. Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang  akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam  jangka  waktu  10  (sepuluh)  hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
c. Laporan  akhir  masa  jabatan  kepala  desa kepada  bupati/walikota  disampaikan  dalam jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
d. Perencanaan  biaya  pemilihan  diajukan  oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
e. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
5. Implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan  Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam)
Indikator  yang  digunakan  peneliti dalam  melakukan  penelitian  di  lapangan mengenai  Implementasi  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan  Pangkalan  Lampam  Kabupaten Ogan  Komering  Ilir  (Studi  Kasus  Desa Pangkalan Lampam) yaitu menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn. Indikator  yang  digunakan dalam  penelitian ini sebagai berikut:
a. Aktivitas Implementasi
dan

## Komunikasi Antar Organisasi
Aktivitas  implementasi  adalah  kegiatan organisasi  maupun  antar  pemerintah  yang merupakan  pelaksanaan  hal  yang  penting. Komunikasi  antarorganisasi  yaitu  komunikasi pada  organisasi  atau  publik  dan  respon  dari pihak  yang  terlibat  dan  bagaimana  struktur organisasi  pelaksana  kebijakan.  Komunikasi di dalam  dan antarorganisasi merupakan suatu proses yang kompleks  dan  sulit.  Dimana melibatkan  suatu  organisasi  yaitu Badan Permusyawaratan  Desa (BPD) karena BPD berperan penting dalam desa untuk menampung dan  menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala    Desa.

## b. Sumber Daya
Keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan  suatu  keberhasilan proses  implementasi.  Sumber  daya  manusia adalah  individu  yang  bekerja  sebagai  penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan.  Tetapi  diluar  sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga  yaitu  sumber daya financial dan sumber daya waktu .

## c. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Karakteristik  organisasi  pelaksana  yaitu sikap  dari  masing-masing  pelaksana  kebijakan. Karakteristik  organisasi  pelaksana  merupakan pusat  perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal  yang akan terlibat dalam pengimplementasian
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)
kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat penting karena  kinerja  implementasi  kebijakan  (publik) akan  sangat  banyak  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri yang  tepat serta  cocok dengan  para  agen pelaksananya.
d. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana Sikap atau penolakan dari agen pelaksana adalah kecenderungan-
kecenderungan pelaksanaan  terhadap  ukuran-ukuran  dasar  dan tujuan-tujuan  sehingga akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja  implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini sangat  mungkin  terjadi  oleh  karena  kebijakan yang  dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi warga  setempat  yang  mengenal  betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

## e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana merupakan cara yang  dilakukan  para pelaksana  untuk  menyampaikan  maksud  dan tujuan  dari  dibentuknya sebuah kebijakan. Semakin baik komunikasi di antara pihak-pihak yang  terlibat  dalam  suatu  proses  implementasi maka  asumsinya  kesalahan-  kesalahan  akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

## f. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Hal  terakhir  yang  perlu  juga  diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif  yaitu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial,  ekonomi  dan politik. Lingkungan  yang tidak  kondusif  dapat  menjadi  biang  keladi  dari kegagalan  kinerja implementasi  kebijakan. Oleh sebab  itu,  upaya  untuk  mengimplementasikan kebijakan  harus pula  memperhatikan  kondisi lingkungan eksternal.

## 6. Panitia Pemilihan Kepala Desa
Dalam  menjalankan  tugas  melaksanakan proses  pemilihan  kepala  desa  panitia pemilihan terdapat  beberapa struktur  yang dibagi  atas
beberapa jabatan  dan  tugas. Struktur  tugas panitia dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

## Struktur Panitia Pemilihan Kepala Desa
Berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam) panitia pemilihan kepala desa memiliki tugas yaitu:
a. Merencanakan, Mengkoordinasikan,
Menyelenggarakan, Mengawasi dan Mengendalikan
Semua Tahapan

## Pelaksanaan Pemilihan
Merencanakan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran  atau tujuan organisasi yang telah menjadi tanggung jawab organisasi dimasa yang akan datang, memutuskan  tugas,  serta  menyusun  strategi menyeluruh  untuk  mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam proses pemilihan kepala desa, panitia  pemilihan di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak berjalan  sesuai dengan  program kerja dan  daftar isian pelaksanaan.
Devisi Penghit ungan Devisi Pemungu tan Devisi Kam p anye Devisi Pe milih Devisi penyari ngan
Devisi penjaring a n Bendahara Sekretaris Ketua
b. Merencanakan dan Mengajukan Pembiayaan Pemilihan Kepada Bupati/Walikota Melalui Camat Merencanakan dan
mengajukan pembiayaan adalah kegiatan awal untuk mencapai sasaran program pembiayaan ditentukan melalui perencanaan. Melalui perencanaan dapat dievaluasi  apakah  suatu  kegiatan  berhasil mencapai  tujuan sesuai harapan atau sebaliknya. Dalam pemilihan kepala desa sudah menjadi tugas bagi panitia pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan pembiayaan terlambat dalam penyaluran  dan  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.

## c. Melakukan  Pendaftaran  dan  Penetapan Pemilih
Melakukan  pendaftaran  dan  penetapan pemilih  adalah  mekanisme  untuk  penetapan daftar  pemilih  tetap  merupakan  data  Warga Negara  Indonesia  yang telah  memenuhi  syarat sebagai  pemilih  berdasarkan  data  perekaman KTP-el  dan  pemilih akan mendapatkan form untuk digunakan pada tempat pemungutan suara.
d. Mengadakan Penjaringan dan

## Penyaringan Bakal Calon
Penjaringan dan penyaringan bakal calon merupakan kegiatan penentuan  persyaratan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon yang berupa pelaksanaan  ujian penyaringan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan panitia  pemilihan  melakukan  penelitian  terhadap persyaratan  bakal  calon  meliputi  penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan  yang  berhak  mengikuti  ujian sampai dengan penetapan calon yang lulus.

## e. Menetapkan Calon Yang Telah Memenuhi Persyaratan
Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon  meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan, panitia pemilihan kepala  desa  menetapkan  bakal  calon kepala  desa  menjadi  calon  kepala  desa.  Calon kepala desa diumumkan kepada masyarakat. Penetapan calon kepala desa disertai  dengan
penentuan  nomor  urut  melalui  undian  secara terbuka oleh panitia pemilihan. Panitia pemilihan  mengumumkan  melalui  media  sosial atau  papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

## f. Menetapkan  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemilihan
Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan merupakan bagaimana teknis pelaksanaan secara langsung, jujur, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepal desa dipilih langsung oleh pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap  dengan mencoblos tanda gambar atau nomor urut calon dalam bilik suara yang telah disediakan oleh panitia.

## g. Menetapkan  Tata  Cara  Pelaksanaan Kampanye
Pelaksanaan kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program  pasangan calon informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan dan meyakinkan  pemilih dan calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat  dengan  prinsip  jujur,  terbuka  serta bertanggung jawab.
h. Memfasilitasi Penyediaan Peralatan,
Perlengkapan  dan  Tempat  Pemungutan Suara Dalam memfasilitasi penyediaan
peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara adalah semua fasilitas yang diperlukan pada saat pemilihan seperti pencetakan  surat  suara dan pembuatan  kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
i. Melaksanakan Pemungutan Suara
Dalam  melaksanakan  pemungutan  suara ditetapkan  Bupati/Walikota  dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara  yang berisikan suara  yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa.
j. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Mengumumkan Hasil Pemilihan
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)
Dalam menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan  suara  dan  mengumumkan hasil pemilihan. Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan  laporan  hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.

## k. Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih
Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara  sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
l. Melakukan Evaluasi dan Pelaporan

## Pelaksanaan Pemilihan
Dalam melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan panitia pemilihan kepala desa melaporkan semua salinan hasil berita acara pelaksanaan pemilihan. Panitia melakukan evaluasi terhadap perlengkapan administrasi dan hasil lalu melakukan pelaporan selama pelaksanaan  pemilihan  berlangsung  kepada BPD  saat  selesainya  penghitungan  suara  sesuai dengan peraturan. Perlengkapan  pemungutan suara  dan  penghitungan  suara  di  TPS  disimpan di kantor desa  atau tempat  yang  terjamin keamanannya.
Berdasarkan  indikator  diatas  panitia pemilihan  kepala  desa  masih  ada  beberapa hambatan yang terjadi yaitu adanya keterlambatan biaya anggaran yang  disalurkan dan  kurangnya  komunikasi  antar  panitia pelaksana sehingga mengakibatkan terlambatnya
pelaksanaan
pelaksanaan pemilihan juga adanya kampanye yang dilakukan secara curang yaitu dengan menjanjikan hadiah uang  atau  sembako jika calon kepala desa terpilih.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  mengenai  Implementasi  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014  Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten  Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Desa Pangkalan Lampam) dapat disimpulkan
bahwa  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  di Kecamatan  Pangkalan  Lampam  berdasarkan indikator aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya.  Namun masih ada yang jadi masalah yaitu dalam  sumber daya yang masih belum baik dalam menjalankan tugas, komunikasi antar  organisasi  dan  aktivitas pelaksana  belum  lancar  serta  kondisi  ekonomi dalam  anggaran  biaya  honor  yang  terlambat dalam  penyaluran.  Berdasarkan  tugas  panitia pemilihan kepala desa tugas  masih ada kecurangan pada saat pelaksanaan  kampanye calon kepala desa menjanjikan sejumlah uang atau hadiah jika terpilih sebagai kepala desa dan pada saat hari pemungutan suara masih ada masyarakat  yang tidak ikut serta dalam pemilihan karena tidak mengerti tata cara pelaksanaan pemilihan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah. Junaidi. (2021). Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi Covid-19 Studi Lapangan Desa Beruas. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.4 No. 1, Hal. 1-12. https://jurnal.saburai.id/index.php/THS Adnan, M. (2021). Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Di  Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Juridica (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani).  Vol. 3 No. 1, Hal 95-110. https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190
Agustino, Leo. 2016. Implementasi  Kebijakan . Jakarta : Bumi Aksara. Agustino, Leo. 2016. Model  Implementasi Kebijakan . Jakarta : Kencana.
Budiardjo, Miriam. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
Dewi, Setiana. (2017). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Demokratisasi Di Desa Kasang Bangsawan Muda Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Fisip Umsu. Skripsi. http://repository.umsu.ac.id/handle/12345 6789/4342 Fathur Rozy,.et.al. (2020). “ Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019 .” Jurnal Socius 7, no. 1 (2020): 37–44.
Habibi. (2012). “ Tinjauan Siyasah Syar’iyah dan Perda Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang .” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012
Jusmiati. (2017).
Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.
Jurnal Administrative Reform, Vol 5, No. 3, September 2017. Hal. 160-169. http://e- journals. Unmul.ac.id. Juliman, (2017). Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Metode Elektronik Voting) E-Voting) Di Kabupaten Empat  Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. Vol. 6 No. 3, Hal. 9-18. https://journals.unihaz.ac.id Ma'rifah, Ulfah (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Serang Tahun 2015. Diploma thesis, IPDN. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/1402
Manullang, S.O.,et.al. (2020). Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia:
Implementasi dan Tantangan .  Legalitas Jurnal Hukum. Universitas Batanghari. Vo. 12 No. 2, Hal. 231-236,
http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i2. 211 Mohammad Mahfud MD. 2003. Demokrasi dan
Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan
Kehidupan
Ketatanegaraan . Jakarta : Rineka Cipta. Mufti, Muslim & Didah, Durrotun. 2013. Teori- Teori Demokrasi . Bandung : Pustaka Setia.
Mubarak.,et.al.(2019). “Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Perbandingan di Kota Jambi dan Muaro Jambi .” Politeia: Jurnal Ilmu Politik 11, no. 2 (2019): 1–18. Muhammad Yunus. (2016). “ Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo).” Skripsi, UIN Alauddin Makassar. Rudiadi.,et.al.  (2017).  “ Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus  Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau).” Jurnal Law Reform 13, No. 1 (2017): 132–51. Perundang-Undangan dan Peraturan-  Peraturan Pemerintah Undang-  Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pristyanto, C.P. (2017) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/31871
Saliro, Sri Sudono.,et.al. (2020). “ Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Di Kota Singkawang.” Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 1 (16 Juni 2020): 93–108. doi:10.25217/jm.v5i1.725.
Sagala, Parulian.,et.al. (2018). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
(Heru Adi Putranto, Rahmawati)
112 Tahun 2014 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara (Studi pada Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo). RI-USU. Skripsi. http://repositori.usu.ac.id/handle/1234567 89/7889 Singarimbun, M & Effendi, S. 2011. Metode Penelitian Survai . Jakarta : LP3S. Sugiyono. 2019. Metode Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung. Alfabeta. Sujarweni, V, Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis,  dan Mudah Dipahami . Yogyakarta : Pustaka Baru Press. Supriyadi. (2019). Kajian Yuridis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10 No. 2 Desember 2019. Hal. 228-237. https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3541 .