ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46P/hum/2018 TERKAIT UJI MATERIIL PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018
JURIDICAL ANALYSIS OF SUPREME COURT DECISION NO. 46P/hum/2018 RELATED TO MATERIAL TEST ARTICLE 4 PARAGRAPH (3) OF ELECTION COMMISSION REGULATION NO. 20 OF 2018
1 Muhamad Aulia Ichsan, 2 Yusrizal, 3 Mukhlis
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
2, 3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh e-mail: muhamad.150510286@mhs.unimal.ac.id

## Abstrak
Badan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Landasan hukum di Indonesia mengenai administrasi pemilu terdapat di dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah  badan  penyelenggara  pemilu  yang  permanen  dan  mandiri,  dalam  menjalakan tugasnya KPU berwenang menerbitkan  Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Namun Pada PKPU No 20 Tahun 2020 ada beberapa pihak yang tidak puas dan menggugat PKPU tersebut Ke Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari  bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian Ditemukan  bahwa  Dasar  pertimbangan  hukum  Mahkamah  Agung  adalah  Hakim  menilai Peraturan  KPU  No.  20  Tahun  2018  pada  frasa  tersebut  tidak  menjamin  hak  dasar  warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu hal memilih dan dipilih yang terdapat dalam pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan Perundang-undangan pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  Selanjutnya  adapun  pengakuan  terdahap  hak  politik  ini  diakui  dalam  kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (international covenant on civil and political rights disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa berdasarkan rosolusi  2200A  sebagaimana  telah  diratifikasi  melalui  Undang-undang  Nomor  12  Tahun 2005  tentang  pengesahan international  covenant  on  civil  and  political  rights. Selanjutnya menurut  Mahkamah  Agung  norma  yang  diatur  dalam  ketentuan  yang  disebutkan  diatas bertentangan  dengan  Pasal  240  ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang  pemilihan  umum.  Ketentuan  dalam  Pasal  tersebut  tidak  menyebutkan  norma  atau aturan  larangan  mencalonkan  diri  bagi  mantan  terpidana  korupsi  sebagaimana  yang tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20  Tahun 2018. Disarankan bagi  pemerintah  sudah  saatnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilihan umum untuk segera di revisi oleh lembaga pembentuk Undang-Undang serta perlu bagi bakal calon pejabat penyelenggara negara bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme khususnya kepada bakal calon anggota legislatif.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Gugatan Peraturan KPU
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 549-559

## Abstract
The  general  election  organizing  body  in  Indonesia  is  the  General  Elections  Commission (KPU). The legal basis in Indonesia regarding election administration is contained in Article 22  E  paragraph  (5)  of  the  1945  Constitution  which  states  that  elections  are  held  by  a permanent  and  independent  election  management  body.  PKPU  No.  20  of  2020  there  are several parties who are not satisfied and sued the PKPU to the Supreme Court. The research method  used  in  this  research  is  normative  juridical,  namely  research  based  on  legal materials that focuses on reading and studying primary and secondary legal materials.Based on  the  results  of  the  study,  it  was  found  that  the  basis  of  the  Supreme  Court's  legal considerations is that the judge assesses KPU Regulation no. 20 of 2018 in this phrase does not guarantee the basic rights of citizens which have been guaranteed in the constitution, namely the matter of voting and being elected which is contained in Article 28 of the 1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  and  the  laws  and  regulations  of  Article  43 paragraph  (1)  and  Article  73  of  the  Law.  Number  39  of  1999  concerning  Human  Rights. Furthermore, the recognition of political rights is recognized in the international covenant on civil and political rights (ICCPR) which  was stipulated by the United Nations General Assembly based on resolution 2200A as ratified through Law Number 12 of 2005. concerning the  ratification  of  international  covenants  on  civil  and  political  rights.  Furthermore, according to the Supreme Court, the norms regulated in the provisions mentioned above are contrary to Article 240 paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning general elections. The provisions in the article do not mention the norms or rules for the prohibition of  running  for  former  corruption  convicts  as  stated  in  the  General  Election  Commission regulation Number 20 of 2018. It is recommended for the government that it is time for Law Number 7 of 2017 concerning general elections to be immediately revised by the law-forming institutions and it is necessary for prospective state administrators to be free from practices of corruption, collusion and nepotism, especially for prospective legislative members.
Keywords: Supreme Court Decision, KPU Regulation Suit

## A. PENDAHULUAN
Hak Politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara dalam keadaan apapun, 1 Ada beberapa hak-hak dasar politik yang inti bagi warga negara diantaranya; hak mengemukakan
1 Institute From Criminal Justice Reform (ICJR), Mengenal Hak Sipil Dan Politik ,https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/, di akses pada 20 Oktober 2019 pukul 10.28 WIB.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 549-559
pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. negara-negara anggota PBB mendeklarasikan nilai-nilai HAM yang hingga saat ini menjadi “ a common Standard of achievement for all people and all nations ”. Sebagai sebuah pernyataan atau piagam Universal Declaration of Human  Rights  (UDHR),  baru  mengikat  secara  moral  namun  belum  secara  yuridis.  Agar suatu  pernyataan  mengikat  secara  yuridis  harus  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian unilateral.  Indonesia  telah  meratifikasi  beberapa  instrument  HAM  internasional  yang mengikat  bagi  negara-negara  yang  meratifikasinya  salah  satunya  adalah  International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan internasional hak sipil dan politik).
Pasal 28 tentang kebebasan, berkumpul dan menyatakan pendapat; dan Pasal 31 ayat (1) tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh UUD, yaitu hak membentuk  dan  memasuki  organisasi  politik  ataupun  organisasi  lain  yang  dalam  waktu tertentu  melibatkan  diri  ke  dalam  aktivitas  politik;  hak  untuk  berkumpul,  berserikat,  hak untuk  menyampaikan  pandangan  atau  pemikiran  tentang  politik,  hak  untuk  menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik. Namun Konvenan internasional hak sipil dan politik memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan-pembatasan  hak  asasi  manusia  ketika  negara  dalam  keadaan  darurat  yang esensial  dan  mengancam  kehidupan  suatu  bangsa.  Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Pasal 4 konvenan hak sipil dan politk sebagai berikut:
In time of public emergency which threatens the life of the nation and the exixtence of  which  is  officialy  proclamed,  the  states  parties  to  the  present  convenant  to  the  extent strictly  required  by  the  exigencies  of  the  situation,  provide  that  such  measure  are  not inconsistent  with  their  other  obligations  under  international  law  and  do  not  involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.
Berdasarkan  Pasal  4  konvenan  hak  sipil  dan  politik  diatas  memberikan  legalitas kepada pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap Hak asasi manusia jika Negara dalam keadaan darurat. Keadaan darurat atau yang dalam bahasa inggrisnya disebut sebagai state of emergency menurut Pengadilan Eropa untuk hak asasi manusia adalah situasi krisis
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 549-559
yang  luar  biasa  atau  keadaan  darurat  yang  mempengaruhi  keseluruhan  penduduk  dan merupakan ancaman bagi kehidupan komunitas yang terorganisir 2 .
Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mengkur demokratisnya suatu negara dan sarana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Sebelum menjabat sebagai anggota  dewan  perwakilan  rakyat  para  calon  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  harus  ikut serta terlebih dahulu dalam pemilihan umum, Pemilu sebagaimana diatur didalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  setiap  lima  tahun sekali.Selanjutnya pada Pasal (2) dijelaskan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Dan serta kemudian pada Pasal 22E ayat (5)  Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan  umum  yang  bersifat nasional, tetap dan mandiri.
Jumanto  menggugat  Pasal  4  ayat  3  dan  Pasal  11  ayat  1  huruf  d  PKPU  Nomor  20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 4 ayat 3 PKPU itu mengatur larangan bagi partai politik peserta pemilu mendaftarkan bacaleg eks koruptor, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sementara Pasal 11 ayat 1 huruf d mengatur pakta integritas yang ditandatangani pimpinan parpol di setiap tingkatan dengan menggunakan formulir model B.3. Jumanto yang merupakan eks koruptor menilai kedua pasal dalam PKPU tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilu,  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan, dan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 3

## B. METODE PENELITIAN
2 Nihal Jayawickrama, The Judicial aplication Of Human Rights Law (Cambrige: Cambrige University Press, 2002) hlm. 205.
3 BeritaSatu,  Ini  Alasan  MA  Batalkan  Norma  PKPU  Yang  Larang  Eks  Koruptor Nyaleghttps://www.beritasatu.com/nasional/511196/ini-alasan-ma-batalkan-norma-pkpu-yang-larang-eks- koruptor-nyaleg, diakses pada 21 April 2019 pukul 12.21 WIB.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 549-559
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang berkaitan dengan  asas-asas  hukum  atau  kaidah-kaidah  hukum  termasuk  dalam  kategori  penelitian hukum normatif. dan berada dalam tataran filsafat hukum. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (library research).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. PERTIMBANGAN  HUKUM  HAKIM  MAHKAMAH  AGUNG  DALAM PEMBERIAN  PUTUSAN  TERKAIT  UJI  MATERIIL ATAS  PASAL  4 AYAT  (3)  PERATURAN  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM  NOMOR  20  TAHUN 2018
Tuan  JUMANTO  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  pemohon,  KETUA  KOMISI PEMILIHAN  UMUM  REPUBLIK  INDONESIA  berkedudukan  di  Jalan  Imam  Bonjol Nomor  29  Jakarta,  Selanjutnya  disebut  sebagai  Termohon,  Hakim  Mahkamah  Agung  H. Supandi Selaku hakim ketua, H. Yodi Martono Wahyunadi, Irfan Fachruddin Selaku hakim anggota membuat penetapan Nomor 46P/hum/2018 yang diucapkan Tanggal 13 September 2018.Termuat  didalam  pertimbangan  Hukum  mengabulkan  gugatan  Pemohon  Sebagai berikut:
Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah Hakim menilai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pada frasa tersebut tidak menjamin hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu hal memilih dan dipilih yang terdapat dalam  Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan  Perundang-undangan Pasal 43 ayat (1)  dan  Pasal  73  Undang-Undang  nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Selanjutnya adapun pengakuan terdahap hak politik ini diakui dalam kovenan internasional hak-hak  sipil  dan  politik (international  covenant  on  civil  and  political  rights  disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan rosolusi 2200A  sebagaimana  telah  diratifikasi  melalui  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005 tentang pengesahan international covenant on civil and political rights.
Selanjutnya  menurut  Mahkamah  Agung  norma  yang  diatur  dalam  ketentuan  yang disebutkan diatas bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak menyebutkan norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20  tahun 2018.

## 2. IMPLIKASI  PUTUSAN  MAHKAMAH  AGUNG  NOMOR  46P/HUM/2018 TENTANG PUTUSAN TERHADAP UJI MATERIIL ATAS PASAL 4 AYAT (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018
Gugatan Uji Materil Saudara Jumanto Terkait Uji Materil Pasal 4 Ayat(3) Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  yang  dikabulkan  Mahkamah  Agung Berimplikasi  khusus  terhadap  para  calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018, Uji Materil Atas Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dapat mengikuti kompetisi pemilihan umum untuk mencalonkan diri sebagai  calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota  sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
Berdasarkan  data  dari  Website Indonesia  Coruption  Watch Yaitu  Lembaga Independen  yang  bergerak  bersama  Masarakat  untuk  melawan  Korupsi, Indonesia Corruption  Watch (ICW)  telah  merilis  daftar  nama  46  mantan  napi  kasus  korupsi  yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  untuk  periode  2019-2024.  Daftar  ini merupakan  tambahan  setelah  mendapatkan  masukan  masyarakat  dari  yang  sebelumnya ditemukan  38  caleg,  kemudian  naik  menjadi  40  orang,  dan  terakhir  sejumlah  46  caleg teridentifikasi  sebagai  mantan  napi  korupsi.  Mereka  ini  adalah  sebagian  dari  2.343  total anggota DPRD Provinsi dan DPD yang maju pada pemilu 2019 dan perlu diwaspadai rekam jejaknya.
Dalam  catatan  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW),  sedikitnya  terdapat  tiga  orang yang diketahui menjadi residivis korupsi. Mereka adalah:
1. Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah)
Abdul  Latif  pada  4  Januari  2017  terjaring  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap proyek pembangunan RSUD Damanhuri. Ia diduga menerima suap Rp3,6 Milyar. Jumlah itu merupakan 7,5% dari total  nilai  proyek  pembangunan  ruang  rawat  kelas  I,  II,  VIP,  dan  Super  VIP  RSUD Damanhuri. Uang suap ini diberikan oleh Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto, selaku kontraktor proyek. Sebelumnya, Abdul Latif saat menjabat sebagai pengusaha, pada tahun 2005-2006 pernah tersangkut kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp711 juta. Pada 8 Juni  2008,  Pengadilan  Negeri  Barabai  menjatuhkan  vonis  terhadap  Abdul Latif  1 tahun  6 bulan  penjara  dan  denda  Rp50  juta  subsider  2  bulan  kurungan  serta  membayar  uang pengganti  sebesar  Rp  37.636.500,-.  Di  tingkat  banding  dan  kasasi,  putusan  tersebut diperkuat.

## 2. Mochammad Basuki (Ketua DPRD Jawa Timur)
KPK pada 6 Juni 2017 menetapkan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Fraksi Partai Gerindra  Mochamad  Basuki  dalam  kasus  suap  pengawasan  kegiatan  anggaran  dan  revisi peraturan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2017.  Basuki  disebut  menerima  suap  dari beberapa Kepala Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Proses hukum terhadap M. Basuki masih berlanjut di KPK.
Sebelumnya pada tahun 2002, Basuki saat menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya pernah  terlibat  dalam  kasus  korupsi  tunjangan  kesehatan  dan  biaya  operasional  DPRD Surabaya  yang  merugikan  negara  senilai  Rp  1,2  miliar  pada  tahun  2002.  Anggaran  yang semestinya  digunakan  untuk  membayar. Premi  asuransi  kesehatan,  dibagi-bagi  kepada  45 anggota DPRD Surabaya.  Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman pada Basuki 1 tahun 5 bulan penjara dan denda Rp 20 juta subsider 1 bulan kuruangan serta membayar uang  pengganti  Rp  200  juta.  Namun  hukumannya  dikurangi  menjadi  1  tahun  penjara  dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan setelah mengajukan banding. Basuki keluar dari penjara pada 4 Februari 2004.
Aidil Fitra (Ketua KONI Samarinda)
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 549-559
Aidil Fitri, Ketua KONI Samarinda, pada tahun 2016 telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung  sebagai  tersangka  kasus  penyelewengan  dana  Pekan  Olahraga  Provinsi  V/2014 Samarinda. Pada 5 Mei 2017, Pengadilan Tipikor Banjarmasin menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dan uang pengganti Rp 772 juta. Tidak puas atas vonis ringan, Jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kaltim dan dikabulkan oleh majelis hakim dengan menambah vonis Aidil menjadi 5 tahun penjara.
Kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan Hak Uji Materiil (HUM) pada mulanya  didasarkan  pada  landasan  hukum  Pasal  24  UUD  1945  sebagaimana  telah diamandemen menjadi Pasal 24A UUD 1945. Dalam Pasal 26 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 Ayat (4) Ketetapan MPR Nomor III/  MPR/1978  tentang  Kedudukan  dan  Hubungan  Tatakerja  Lembaga  Tertinggi  Negara dengan/atau  Antar  Lembaga  Tinggi  Negara;  Pasal  31  UU  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung. Pasal 11 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20  UU  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Menurut  Paulus  Effendi Lotulung,  bahwa  alasan  prosedur  HUM  dibuat  dalam  bentuk  hukum  PERMA  didasarkan pada  pertimbangan  ke-tentuan  Undang-undang  yang  memberikan  kewenangan  HUM tersebut hanya bersifat singkat saja tanpamengaturtentangtata cara atau prosedur. 4
Judicial  Review  atau  Hak  Uji  Materiil,  pada  prinsipnya  adalah  suatu  hak  atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tid-aknya suatu peraturan perundangundangan terhadap peraturan perundangundangan yang tingkatnya lebih tinggi. Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:
1. Hak Uji Materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi.
2. Hak  Uji  Materiil  Terhadap  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  tingkatannya  lebih rendah  atau  di  bawah  Undang-Undang  (seperti:  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan
4 Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid. Implikasi Putusan HakUji Materil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Presiden,  Peraturan  Daerah,  dll.)  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung. 5

## D. KESIMPULAN
Pertimbangan hukum hakim Mahkamah agung dalam pemberian putusan Terkait uji materil Atas Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah Hakim menilai Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pada frasa tersebut tidak menjamin hak dasar warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi yaitu hak memilih dan dipilih yang terdapat dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adapun pengakuan terdahap hak politik ini diakui dalam kovenan internasional hak-hak  sipil  dan  politik (international  covenant  on  civil  and  political  rights  disingkat ICCPR) yang  ditetapkan  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  berdasarkan  rosolusi 2200A  sebagaimana  telah  diratifikasi  melalui  Undang-Undnag  Nomor  12  Tahun  2005 tentang pengesahan international covenant on civil and political rights . Hakim Mahkamah Agung menilai Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan pakta integritas B.3 Peraturan KPU  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pencalonan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d  tidak  sejalan  dan  berbenturan  atau  tidak  memenuhi  asas-asas  pembentukan  peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun rumusan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan "peraturan dibawah Undang-undang berisi materi untuk menjalankan undang- undang sebagaimana mestinya" sehingga menurut Mahkamah Agung KPU telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan diatasnya.
Implikasi Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  46p/Hum/2018  tentang  Putusan Terhadap  Uji  Materiil  atas  Pasal  4  ayat  (3)  PKPU  20  Tahun  2018 adalah  calon  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  daerah  provinsi,  dan  Dewan
5 Sebastian  Pompe, The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse ” , 2012, hal. 353.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 549-559
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  yang  merupakan  mantan  narapidana  kasus korupsi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46p/Hum/2018, Uji Materil atas Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dapat mengikuti kompetisi  pemilihan  umum  untuk  mencalonkan  diri  sebagai  calon  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  daerah  provinsi,  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota    sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017 tentang pemilihan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Esmi Warasih Suryandaru Utama,  Semarang, 2005.
Heo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Kanisus , Yogyakarta, 1995.
Nihal Jayawickrama, The Judicial aplication Of Human Rights Law (Cambrige: Cambrige University Press, 2002).
Sebastian Pompe, The Indonesian Supreme Court, A Study of Institutional Collapse ” , 2012.

## B. JURNAL
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2018 Tentang Uji Materiil Atas Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 paktaintegrita soengajuan bakal calon  anggota  DPR/DPRD  provinsi/DPRD  kabupaten/kota,  terhadap  peraturan  komisi pemilihan  umum  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Pencalonan  Anggota  Dewan Perawkilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

## C. INTERNET
Institute  From  Criminal  Justice  Reform  (ICJR), Mengenal  Hak  Sipil  Dan Politik ,https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/, di akses pada 20 Oktober 2019 pukul 10.28 WIB.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp. 549-559
BeritaSatu,  Ini  Alasan  MA  Batalkan  Norma  PKPU  Yang  Larang  Eks  Koruptor Nyaleghttps://www.beritasatu.com/nasional/511196/ini-alasan-ma-batalkan-norma- pkpu-yang-larang-eks-koruptor-nyaleg,  diakses  pada  21  April  2019  pukul  12.21 WIB.
Berita  Satu, Ini  Alasan  MA  Batalkan  Norma  PKPU  Yang  Larang  Eks  Koruptor Nyaleg https://www. Berita satu.com/nasional/511196/ini-alasan-ma-batalkan- norma-pkpu-yang-larang-eks-koruptor-nyaleg,  diakses  pada  21  April  2019  pukul 12.21 WIB
Https://Ejournal  Balitbangham.Go.Id/Implikasi  Putusan  HakUji  Materil  Di  Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. https://www.antikorupsi.org/id/article/waspadai-caleg-mantan-napi-korupsi di akses pada 25 Maret 2022 pukul 05.20 WIB.
https://www.antikorupsi.org/id/article/kpu-harus-jalan-terus-larang-mantan-napi-korupsi- nyaleg di akses pada 25 Maret 2022 pukul 05.28 WIB.