Judge : Jurnal Hukum Volume 05, Number 02, 2024,  doi.org/10.54209/judge . v5i02.557 E.SSN : 2775-4170 (Online - Elektronik) https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index

## Kedudukan Akta dibawah Tangan Sebagai Ketetapan Hukum

## Fauziah Lubis¹ Halimahtusadiah²
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
email : h5diah.23@gmail.com Article Info ABSTRACT Keywords: Akta dibawah Tangan, KUHPerdata, Problematika. Akta di bawah tangan, sebuah instrumen hukum yang kerap digunakan dalam berbagai  ranah  perjanjian,  menghadirkan  perpaduan  antara  fleksibilitas  dan kekhawatiran  terkait  keabsahannya.  Di  satu  sisi,  akta  ini  menawarkan kemudahan dan kepraktisan bagi para pihak dalam merumuskan kesepakatan tanpa terikat formalitas rumit Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan  dan  akan  muncul  problematika  didalamnya  maka  akan  muncul pertanyaan maksud dan fungsi Akta dibawah tangan dan perbedaan dengan alat bukti  lainnya,  pengaturan  mengenai  akta  di  bawah  tangan  menurut  sistem hukum  di  indonesia,  dan    kedudukan dan  kekuatan  pembuktian  akta  dibawah tangan sebagai ketetapan Hukum kemudian untuk diteleti, dan Jenis penelitian yang  dilakukan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, Berdasarkan hukum positif  Indonesia,  akta  di  bawah  tangan  dapat  menjadi  ketetapan  hakim  jika memenuhi beberapa syarat: Dibuat dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, Isi akta di bawah tangan harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan dan akta di bawah tangan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat  sebagai  alat  pembuktian. Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-perdata.
. This is an open access article under the CC BY-NC license
Corresponding Author:

## INTRODUCTION
Akta  di  bawah  tangan,  sebuah  instrumen  hukum  yang  kerap  digunakan  dalam  berbagai ranah perjanjian, menghadirkan perpaduan antara fleksibilitas dan kekhawatiran terkait keabsahannya. Di satu sisi, akta ini menawarkan kemudahan dan kepraktisan bagi para pihak dalam merumuskan kesepakatan tanpa terikat formalitas rumit.
Di sisi lain, kekuatan bukti dan relevansinya dalam konteks perjanjian modern menjadi sorotan utama. Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, akta di bawah tangan tidak memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  mengenai keamanannya dalam melindungi hak-hak pihak yang terlibat, terutama jika terjadi sengketa di kemudian hari.
Akta  di  bawah  tangan  memiliki  peran  penting  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat. Namun, problematika pembuktiannya menghadirkan tantangan dalam menegakkan kepastian hukum. Upaya  komprehensif  dari  berbagai  pihak,  seperti  peningkatan  kesadaran  hukum,  pemanfaatan teknologi,  peninjauan  kembali  ketentuan  hukum,  dan  peran  aktif  lembaga  hukum,  diperlukan  untuk mengatasi problematika ini dan memastikan penggunaan akta di bawah tangan yang aman, efektif, dan terpercaya.
Pada  prakteknya,  akta  di  bawah  tangan  kadang  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan, misalnya akta dibawah tangan yang dibuat
saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan  waktunya.  Walaupun  istilah  akta  otentik  sudah  diketahui  artinya  secara  umum,  namun  di masyarakat istilah ini masih belum elas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.
Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penulisan jurnal ini yang berjudul: “Kedudukan  Akta dibawah Tangan sebagai Ketetapan Hukum”

## METHODS
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penulisan  jurnal  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum  normatif karena  meneliti  akta  di  bawah  tangan  berdasarkan  asasasasnya  dan  KUH  Perdata.  Dikarenakan  ini merupakan  penelitian  normatif  maka  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah penulis peroleh dilakukan dengan cara deskriptif.

## RESULTS AND DISCUSSION
Pengertian serta fungsi Akta dibawah tangan dan perbedaan dengan alat bukti lainnya  Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum. Mengenai kekuatan  mengikat  para  pihak  akta  di  bawah  tangan  sama  halnya  dengan  akta  autentik, jadi  apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal  1338  KUH  Perdata,  perjanjian  tersebut  berlaku  sebagai  undang-undang  untuk  mereka  yang membuatnya,  sehingga  perjanjian  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali,  kecuali  berdasarkan  persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.
Sedangkan untuk kekuatan pembuktian dari pada akta di bawah tangan, berdasarkan apa yang dinyatakan  oleh  Subekti,  dalam  bukunya  yang  berjudul  PokokPokok  Hukum  Perdata,  suatu  akta  di bawah  tangan  ialah  setiap  akta  yang  dibuat  tanpa  perantara  seorang  pejabat  umum,  yang  mana pembuktiannya  dapat  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  suatu  akta  autentik (argumentum  per  analogian/analogi)  apabila  pihak  yang  menandatangani  surat  perjanjian  itu  tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian  itu.  Namun,  apabila  antara  pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  tersebut  ada  yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan  kebenaran  penandatanganan  atau  isi  akta  tersebut.    Sedangkan  pada  akta  autentik memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  karena  akta  tersebut  dibuat  oleh  pejabat  yang berwenang. Sempurna disni berarti ialah akta tersebut dengan sendirinya dapat membuktikan dirinya sebagai akta autentik, dapat membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan oleh pejabat umum, dan akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Akta autentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah sudah cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya.
Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang  mana  mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik,  jadi  apabila  perjanjian  dibuat  secara  sah  yang  artinya  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang,  maka  berdasarkan  pasal  1338  KUH  Perdata,  perjanjian  tersebut  berlaku  sebagai  undang- undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan  persetujuan  kedua  belah  pihak  atau  berdasarkan  alasan-alasan  yang  ditetapkan  undang- undang. Sedangkan untuk pembuktiannya, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang  sama  dengan  suatu  akta  autentik  (argumentum  per  analogian/analogi)  apabila  pihak  yang menandatangani  surat  perjanjian  itu  tidak  menyangkal  tanda  tangannya,  yang  berarti  ia  tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihakpihak yang  melakukan  perjanjian  tersebut  ada  yang  menyangkal  tanda  tangannya,  maka  pihak  yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.
Pengaturan mengenai akta di bawah tangan menurut sistem hukum di indonesia ?
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasar  atas  hukum  (rechtstaat), bukan  berdasar  atas  kekuasaan  belaka  (machstaat),  dan  merupakan  pemerintahan  yang  berdasarkan sistem konstitusi dan bukan absolutism, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menegaskan  bahwa  Indonesia  adalah negara hukum.
Permasalahan di bidang hukum seolah menjadi salah satu persoalan yang tidak pernah surut dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Seiring  meningkatnya  permasalahan  di bidang hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan menggali informasi terkait berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada.
Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat diatur dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867- 1894 KUH-perdata, pada asasnya Di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk  tulisan  itu  merupakan  alat  bukti  yang  diutamakan  atau  alat  bukti  yang  nomor  satu  jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainya. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian.
Akta itu dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu: Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum yang berwenang.
Sudah kita ketahui bahwa akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang  bersangkutan  atas  kesepakatan  para  pihak  tanpa  ada  campur  tangan  dari  pejabat  umum  yang berwenang.  dalam  hal  ini  notaris.  Misalnya,  Surat  perjanjian  utang  piutang,  surat  perjanjian  sewa menyewa,  kwitansi  dan  sebagainya.  Untuk  pembuatan  akta  di  bawah  tangan  Keberadaan  para  saksi yang  menyaksikan  adanya  persetujuan  perjanjian  di  bawah  tangan  yang  ditandatangani  dan  atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak  mengingkari  isi  dan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  perjanjianmaupun  tanda  tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian  yang  dibuat  di  bawah  tangan  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan  keterangannya  dapat menentukan  tentang  sah  atau  tidaknya  perjanjian  di  bawah  tangan  tersebut.  Akta  di  bawah  tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris.
Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan  atau  cap  jempolnya  dilaksanakan  dihadapan  notaris.  Dalam  akta  di  bawah  tangan  yang  dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggungjawaban tentang  isi  dan  ketentuan-ketentuannya  yang  ada  dalam  perjanjian  ada  pada  para  pihak  yang membuatnya,  sedangkan  notaris  tanggung  jawabnya  hanya  terbatas  pada  kebenaran  tentang  tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar  tanda  tangan  atau  cap  jempol  pihak  yang  berkepentingan    berdasarkan  tanda  pengenal  yang dimiliki oleh para pihak berupa KTP dll. Dari Pasal-pasal yang sudah diuraikan di atas bahwa akta di bawah tangan sangatlah penting/sangat diperlukan di dalam masyarakat. Karena tidak semua perjanjian yang  dilakukan  menggunakan  akta  otentik.  Misalnya  Pasal  1851  KUH-perdata  yang  intinya mengharuskan bahwa suatu perdamaian hanya sah jika dibuat secara tertulis. Artinya untuk suatu akta perdamaian, paling tidak harus dibuktikan dengan akta di bawah tangan.
Berdasarkan  Pasal  1867  KUH  dapat  ditarik  kesimpulan  pasal  tersebut  bahwa  akta  di  bawah tangan  juga  diperlukan.  Akan  tetapi  akta  di  bawah  tangan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang sempurna.  Akta  di  bawah  tangan  diakui  dalam  KUH-perdata.  Dalam  Pasal  1320  KUH-perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-perdata. Suatu perjanjian timbul atas dasar  kata  sepakat,  terjadinya  oleh  karena  ada  niat  dari  orangorang  yang  bersangkutan,  akan  tetapi secara praktis yang merupakan pegangan ialah pernyataan kehendak atau niat tersebut.
Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan “ Suatu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya  “  ditarik  kesimpulan  bahwa  setiap  perjanjian  yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku. Maka akta  di  bawah  tangan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat  sebagai  alat  pembuktian.  Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-perdata. Kedudukan  pembuktian  akta  dibawah  tangan  sebagai  ketetapan  Hukum    Akta  di  bawah  tangan merupakan  alat  bukti  yang  sering  digunakan  dalam  perkara  perdata.  Namun,  kedudukannya  sebagai ketetapan  hakim  masih  menjadi  perdebatan.  Jurnal  ini  membahas  tentang  kedudukan  akta  di  bawah tangan sebagai ketetapan hakim berdasarkan hukum positif Indonesia dan praktik peradilan.
Berdasarkan  hukum  positif  Indonesia,  akta  di bawah tangan  dapat  menjadi  ketetapan  hakim jika  memenuhi  beberapa  syarat:  Dibuat  dengan  itikad  baik  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum Ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan,  Isi  akta  di  bawah  tangan  harus  jelas  dan  tidak menimbulkan keraguan
Pasal  164  HIR  menyatakan  bahwa  "Surat  di  bawah  tangan  yang  ditandatangani  oleh  orang yang kepadanya surat itu ditujukan, atau oleh ahli warisnya, atau oleh orang-orang yang mendapat hak daripadanya,  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  akta  otentik  terhadap  orang  yang menandatanganinya, ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya."
"Akta  di  bawah  tangan  yang  telah  diakui  kebenarannya  oleh  para  pihak  yang menandatanganinya,  maka  akta  tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  akta otentik."  Dalam  praktik  peradilan,  hakim  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  apakah  akta  di bawah tangan dapat dijadikan ketetapan hakim atau tidak. Hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti: Itikad baik para pihak, Kejelasan isi akta ,Relevansi akta dengan perkara yang diadili Akta di bawah tangan dapat menjadi ketetapan hakim jika memenuhi beberapa syarat. Hakim memiliki kewenangan  untuk  menentukan  apakah  akta  di  bawah  tangan  dapat  dijadikan  ketetapan  hakim  atau tidak.
Akta di bawah tangan pada praktinya seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan dari individu atau keleompok tertentu, yang seringkali tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, tidak ada yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisantulisan yang mempunyai nilai pembuktian.
Akta  di  bawah  tangan/  tulisan-tulisan  di  bawah  tangan  adalah  akta  yang  bentuknya  bebas, pembuatannya  tidak  harus  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang,  tetap  mempunyai  kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta dibawah  tangan  sebaiknya  dimasukkan  2  orang  saksi  yang  sudah  dewasa  untuk  memperkuat pembuktian.
Akta di bawah tangan menurut Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu surat  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  pihakpihak  yang  bersangkutan  dengan  maksud  untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Akta  di  bawah  tangan  ialah  akta  yang  dibuat  sendiri  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan  tanpa bantuan pejabat umum dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti.
Sesuai  dengan  yang  dijelaskan  pada  Pasal  1870  KUHPerdata  yaitu  akta  notaris  adalah  akta otentik  merupakan  alat  bukti  tertulis  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna.  Hal  ini dikarenakan produk yang dihasilkan oleh notaris adalah akta maka akta tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan terletak pada tanda tangan dalam akta diakui atau tidaknya oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka akta di bawah tangan merupakan salah satu alat bukti yang bisa dibawa ke ranah pengadilan apabila terjadi sengketa antara para pihak.
Hukum perdata mengenal beberapa alat bukti, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1866 KUH  Perdata  yang  meliputi  bukti  tulisan,  bukti  dengan  saksi-saksi,  persangkaan-persangkaan, pengakuan,  dan  sumpah.  Pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  akta  otentik  maupun  dengan
akta  dibawah  tangan.  Akta  adalah  suatu  tulisan  yang  memang  dengan  sengaja  dibuat  untuk  dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani.
Berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan  dianggap  akta-akta  yang  ditandatangani  dibawah  tangan  adalah  akta  yang  ditandatangani dibawah  tangan,  surat-surat,  registerregister,  surat-surat  urusan  rumah  tangga  dan  tulisantulisan  lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Sedangkan di dalam Pasal 1902 KUH Perdata dikemukakan  mengenai  syaratsyarat  bilamana  terdapat  bukti  tertulis  yaitu:  Harus  ada  akta,  Akta  itu harus dibuat oleh orang terhadap siapa dilakukan tuntutan atau dari orang yang diwakilinya dan Akta itu harus memungkinkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Akta di bawah tangan dapat menjadi alat  pembuktian  yang  sempurna  terhadap  orang  yang  menandatangani  serta  para  ahli  warisnya  dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai. Oleh karena itu dikatakan bahwa akta dibawah tangan merupakan bukti tertulis (begin van schriftelijk bewijs). Perjanjianperjanjian yang dibuat  dibawah  tangan  adalah  perjanjian  yang  dibuat  sendiri  oleh  pihak  yang  berjanji  tanpa  suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut.
Sedangkan  kekuatan  pembuktiannya  hanya  antara  para  pihak  tersebut,  apabila  para  pihak tersebut  tidak  menyangkal  dan  mengakui  adanya  perjanjian  tersebut  (mengakui  tanda  tangannya). Artinya  salah  satu  pihak  dapat  saja  menyangkal  akan  kebenaran  tanda  tangannya  yang  ada  dalam perjanjian tersebut. Namun lain halnya dengan akta otentik atau yang biasa disebut akta notaris yang mana  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  sehingga  akta  ini  dapat  dijadikan  bukti  di pengadilan. Tujuan dari proses peradilan adalah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasar atas kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim, untuk menentukan suatu kebenaran dalam proses peradilan diperlukan suatu pembuktian.

## CONCLUSION
Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan untuk pembuktiannya, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (argumentum per analogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihakpihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut
Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan “ Suatu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “ ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku. Maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian. Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-perdata.
Berdasarkan hukum positif Indonesia, akta di bawah tangan dapat menjadi ketetapan hakim jika  memenuhi  beberapa  syarat:  Dibuat  dengan  itikad  baik  dan  tidak  bertentangan  dengan  hukum ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan,  Isi  akta  di  bawah  tangan  harus  jelas  dan  tidak menimbulkan keraguan "Surat di bawah tangan yang ditandatangani oleh orang yang kepadanya surat itu  ditujukan,  atau  oleh  ahli  warisnya,  atau  oleh  orang-orang  yang  mendapat  hak  daripadanya, mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  akta  otentik  terhadap  orang  yang menandatanganinya, ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya.""Akta di bawah tangan yang telah diakui kebenarannya oleh para pihak yang menandatanganinya, maka akta tersebut mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  akta  otentik."  Dalam  praktik  peradilan,  hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah akta di bawah tangan dapat dijadikan ketetapan hakim atau tidak. Hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti: Itikad baik para pihak,    Kejelasan isi akta ,Relevansi akta dengan perkara yang diadili .
Akta  di  bawah  tangan  dapat  menjadi  ketetapan  hakim  jika  memenuhi  beberapa  syarat.  Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah akta di bawah tangan dapat dijadikan ketetapan hakim atau tidak

## REFERENCE
Subekti, Abdul Kadir. (2019). Hukum Perjanjian. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 124.
Pasal  1874  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  mengatur  bahwa  "Akta  di  bawah tangan,  meskipun  tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna,  tetapi  mempunyai kekuatan sebagai permulaan bukti tertulis."
Tulenan, Ghita Aprillia. (2014). KEDUDUKAN DAN FUNGSI AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI NOTARIS. Lex Administratum, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014, hal 122.
Fakultas  Hukum.  (2013).  Pedoman  Pendidikan  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana.  Denpasar: Fakultas Hukum, h. 74.
Bakhri, Syaiful. (2009). Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), hlm. 25.
Alfitra. (2012). Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm 55.
Rismadewi,  Avina.  KEKUATAN  HUKUM  DARI  SEBUAH  AKTA  DI  BAWAH  TANGAN. GarudaKemendikbud, hl. 5.
Artadi,  I  Ketutu  &  Putra,  I  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara.  (2010).  Hukum  Perjanjian  Kedalam Perancangan Kontrak. Denpasar: Udayana University Press, h. 51.
Pasal 1338 KUHPerdata.
Tambun,  Nico  Secar.  KEKUATAN  HUKUM  AKTA  DI  BAWAH  TANGAN  SEBAGAI  ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA. Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), h.7.
Indonesia, Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 101.
BP Lawyers. (2022)..
Akta  di  Bawah  Tangan:  Definisi,  Dasar  Hukum,  dan  Hal-Hal  yang  Harus  Diperhatikan. https://bplawyers.co.id/akta-di-bawah-tangan-definisi-dasar-hukum-dan-hal-hal-yang-harus- diperhatikan/
BP  Lawyers.  (2022).  Kekuatan  Hukum  Akta  di  Bawah  Tangan  Dalam  Pembuktian. https://bplawyers.co.id/kekuatan-hukum-akta-di-bawah-tangan-dalam-pembuktian/
Literasi  Hukum  Indonesia.  (2022).  Akta  Di  Bawah  Tangan:  Kekuatan  Bukti  &  Legalisasi  Di Persidangan.https://literasihukum.com/akta-di-bawah-tangan-kekuatan-bukti-legalisasi-di- persidangan/
Palit,  R.  C.  (2020).  Kekuatan  Akta  di  Bawah  Tangan  Sebagai  Alat  Bukti  di  Pengadilan.  LEX PRIVATUM, 3(2).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7842
Yuliani,  E.  (2021).  Legalitas  Akta  di  Bawah  Tangan  dalam  Perjanjian  Perdata.  Jurnal  Hukum  dan Keadilan, 8(1), 23-35. Retrieved from https://journal.uhk.ac.id/jurnal-hukum-dan- keadilan/article/view/1234
Syafrida, S. (2020). Validitas Akta di Bawah Tangan dalam Perkara Sengketa Tanah. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 421-436. doi:10.21143/jhp.vol50.no3.2373
Wardhana, R. (2019). Akta di Bawah Tangan sebagai Alat Bukti Perdata. Jurnal Hukum dan Bisnis, 6(4), 499-514. doi:10.32658/jhb.v6i4.2435
Wahyudi,  A.  (2020).  Peran  Notaris  dalam  Legalisasi  Akta  di  Bawah  Tangan.  Jurnal  Hukum
Kenotariatan,  5(2),  178-190.  Retrieved  from  https://journal.unisba.ac.id/index.php/jurnal- hukum-kenotariatan/article/view/2059
Marpaung,  H.  (2021).  Kekuatan  Mengikat  Akta  di  Bawah  Tangan  yang  Dilegalisasi.  Jurnal  Ilmu Hukum, 15(1), 67-79. doi:10.30596/jih.v15i1.3204
Siregar, D. (2019). Analisis Yuridis Tentang Akta di Bawah Tangan yang Dilegalkan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2), 201-217. doi:10.30641/dejure.v19i2.1484