INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 11759-11768 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penggunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Internasional Dan Aspek Hukumnya
Jeremy Exaudi Purba
Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: jeremy205220111@stu.untar.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang Penggunaan Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional dan Aspek hukumnya.  Terdapat sistem pembayaran internasional yang paling sering dan aman digunakan untuk kegiatan ekspor-impor, yaitu Letter of Credit (L/C), yang merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi internasional. Penyimpangan dapat menyebabkan  kegagalan  dalam  pembayaran  ketika  menggunakan  sistem  L/C  ini.  Maka  dari  itu, diperlukannya strategi penanganan yang benar dan sesuai untuk  menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dalam transaksi dengan penggunaan L/C, terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan.
Kata kunci: Letter of Credit, penanganan, penyimpangan, penerbitan.

## Abstract
This research examines the use of letters of credit in international trade and its legal aspects. There is an international payment system that is most frequently and safely used for import-export activities, namely Letter of Credit (L/C), which is one of the systems used by sellers and buyers to carry out international transactions. Deviations can cause payment failure when using this L/C system. Therefore, correct and appropriate handling strategies are needed to avoid undesirable things happening. In transactions using L/C, there is legal protection for the parties involved in the publication.
Keywords: Letter of Credit, handling, deviation, issuance.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pada  zaman  dahulu,  ketika  belum  adanya  transaksi  dengan  menggunakan  uang, manusia melakukan “barter”, yaitu proses dimana suatu pihak melakukan penukaran barang dengan pihak lain demi memenuhi kebutuhan pribadi. Selain memenuhi kebutuhan, barter terjadi  karena  adanya  pihak  yang  mengajak  untuk  saling  menukar  barang  dan  terdapat kesetaraan  nilai  antara  kedua  barang  yang  ditukar.  Walau  terdapat  kelebihan,  sistem transaksi  ini  juga  memiliki  kekurangan.  Misalnya,  suatu  pihak  memiliki  benda  A,  tetapi membutuhkan  benda  B.  Oleh  karena  itu,  pihak  tersebut  harus  mencari  pihak  lain  yang memiliki  benda  B  dan  sedang  membutuhkan  benda  A.  Walau  demikian,  barter  dinilai sebagai  salah  satu  tindakan  yang  paling  efektif  untuk  melakukan  transaksi  pada  masa tersebut.
Seiring berjalannya waktu, sistem barter ini digantikan oleh pembayaran dengan uang, dimana seseorang menggunakan uang kertas untuk melakukan kegiatan jual beli, dimana pembeli  mendatangi  penjual  dan  langsung  membayar  barang  yang  dibutuhkan menggunakan uang yang dimiliki pembeli tersebut. Hal ini jauh lebih baik daripada barter, karena sistem tersebut tidak selalu dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dalam barter, terdapat syarat dimana kedua belah pihak saling memiliki dan membutuhkan barang, dimana syarat tersebut tidak dapat selalu dipenuhi karena tidak semua orang memiliki dan membutuhkan  barang  yang  sama  di  waktu  tertentu.  Uang  memliki  fungsi  untuk menunjukkan nilai harga suatu benda dan menyimpan kurs, dimana seorang penjual dapat menyimpan/menabung  uang  yang  diberikan  oleh  pembeli  untuk  membeli  kebutuhan- kebutuhan di masa yang akan datang.
Di masa modern yang serba digital ini, semakin banyak manusia yang memiliki akses untuk berbelanja secara online menggunakan uang digital. Banyak masyarakat yang lebih memilih  untuk  menggunakan  metode  pembayaran  internasional  seperti  paypal,  yaitu metode  pembayaran  internasional  yang  sampai  sekarang  masih  digunakan  oleh  banyak negara. Paypal sendiri sempat diblokir di Indonesia dan sekarang sudah terdaftar sebagai Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE).  Dengan  menggunakan  metode  pembayaran internasional,  masyarakat  tidak  perlu  pergi  ke  negara  lain  hanya  untuk  membeli  suatu barang.
Secara geo-politik maupun geografis, eksportir (penjual) dan importir (pembeli) selalu terpisah satu sama lain. Pada umumnya, kedua belah pihak tidak saling mengenal secara pribadi. Jika jaminan pembayaran tidak tersedia, maka hal tersebut merupakan risiko besar bagi pengirim barang (eksportir), dan sebaliknya. Jika tidak ada jaminan barang akan dikirim
eksportir setelah melakukan pembayaran di depan muka, hal tersebut akan menjadi risiko bagi  importir.  Terdapat  sistem  pembayaran  internasional  yang  paling  sering  dan  aman digunakan untuk kegiatan ekspor-impor, yaitu Letter of Credit (L/C), yang merupakan salah satu  sistem  yang  digunakan  oleh  penjual  dan  pembeli  untuk  melakukan  transaksi internasional. Dikarenakan adanya unsur janji pembayaran, sistem pembayaran ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat. L/C sendiri memiliki dasar hukum, yaitu UCP 600 ( Uniform Customs  &  Practice  for  Documentary  Credits).  Secara  umum,  bank  penerbit  tidak melaksanakan pembayaran secara langsung, melainkan pihak yang melakukannya adalah bank  lain  yang  diberikan  kuasa.  Proses  dari  penggunaan  sistem  ini  diawali  dengan melibatkan  bank.  Pemberian  jaminan  bahwa  importir  akan  melakukan  pembayaran berdasarkan syarat-syarat merupakan tugas dari bank yang menerbitkan Letter Of Credit tersebut. Sebelum melakukan penerbitan tersebut, Bank penerbit menganalisis risiko yang serupa  dengan  menganalisis  ketika  kredit  disalurkan.  Tidak  semua  bank  bisa  melakukan penerbitan  Letter  Of  Credit  yang  dapat  dipercayakan  karena  kredibilitas  bank  tersebut berpengaruh. Kemudian, bank menerima setoran (nilai yang harus dibayar bank penerbit) dari pihak importir.  Dalam melakukan  penerbitan  berdasarkan  saran  dari bank penerima (yang menjadi wakil eksportir), pihak eksportir biasanya memberikan nama-nama bank yang diakui  kredibilitasnya  kepada  pihak  importir.  Biasanya,  pihak  eksportir  ingin  penerbitan tersebut dilakukan oleh bank pemerintah, bank yang besar, dan memiliki tingkat kredibilitas tinggi.
Pihak eksportir dan importir harus membahas jenis L/C yang cocok dan sesuai dengan kepentingan  dua  belah  pihak  sebelum  diterbitkan.  Terdapat  beberapa  jenis  L/C,  yang pertama adalah Commercial Documentary L/C. Dalam dokumen niaga ini, kewajiban dalam penyerahan dokumen pembuktian kepemilikan barang (dan dokumen-dokumen lain yang terkait)  diberikan  kepada  pihak  eksportir  yang  menerima  L/C.  Kedua  adalah Clean  L/C, dimana  menyerahkan wesel atau kuitansi dapat mencairkan dana. Ketiga, Restricted L/C. Hak untuk melakukan negosiasi dokumen pengapalan pada bank yang disebutkan pihak Opening Bank (pada umumnya, hanya bank penerus yang diberikan batasan) dibatasi oleh L/C ini. Keempat adalah Straight L/C, dimana di kassa Opening Bank dilakukannya negosiasi dokumen  pengapalan.  Kelima,  ada Revocable  L/C.  Persetujuan  dari  eksportir  tidak diperlukan  apabila  importir  ingin  melakukan  pembatalan  L/C  tersebut.  Keenam,  ada Irrevocable L/C. Dalam batas waktu yang berlaku, pihak Opening Bank berpatisipasi dalam pelunasan wesel. Ketujuh, Irrevocable and Confirmed L/C. Jenis L/C ini merupakan jenis yang aman untuk digunakan dari perspektif  pihak eksportir penerima karena memiliki jaminan pelunasan atas wesel. Jika para pihak yang terlibat menyetujui, pembatalan atau perubahan
dapat dilakukan. Kedelapan adalah Red Clause L/C dimana hak untuk melakukan pencairan tertentu dari dana diberikan kepada pihak eksportir penerima. Kesembilan adalah Revolving L/C,  dimana  perubahan  syarat  tidak  perlu  diadakan  karena  kredit  dapat  dipakai  ulang. Terakhir,  ada Transferable  L/C  dimana  suatu  pihak  eksportir  yang  bertanggung  jawab menerima hak kuasa atas L/C dari eksportir utama.

## Rumusan Masalah
1. Apa  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya  penyimpangan  dalam penggunaan Letter of Credit (L/C) ?
2. Bagaimana perlindungan  hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan Letter of Credit (L/C) ?

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Bahan pustaka berupa buku dan jurnal ilmiah dijadikan sumber utama untuk penelitian. Jenis data yang disajikan adalah deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Menghindari terjadinya penyimpangan dalam transaksi dengan L/C
Penyimpangan  dapat  menyebabkan  kegagalan  dalam  pembayaran  ketika menggunakan sistem L/C ini. Maka dari itu, diperlukannya strategi penanganan yang benar dan sesuai untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Pembukaan L/C sampai dikirimnya  dokumen  merupakan  tahap  awal  dari  pencegahan.  Ketika  semua  pihak  yang terlibat berhati-hati, disiplin, dan teliti dalam mengurus progres, hal tersebut menjadi kunci keberhasilan penanganan L/C tersebut. Pihak eksportir memiliki kesempatan besar untuk tidak  menerima  pembayaran,  dan  pembayaran  tersebut  dapat  dipotong  dengan  tarif penyimpangan  yang  terjadi  apabila  terdapat  unsur  penyimpangan  pada  dokumen walaupun  sudah  dalam  proses  pengiriman, dimana hal  ini  merupakan  salah  satu  bentuk kerugian bagi pihak tersebut.
Adanya  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  ketika  melakukan  pembukaan  L/C,  yaitu sebagai berikut.
a. L/C  harus  berupa  dokumen  komersial  agar  pihak  importir  bisa  memilih  syarat  yang terdapat  agar  sesuai  dengan  keperluan.  Terdapat  juga  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi, yaitu:
1) Nama dan alamat lengkap pihak penerima (eksportir).
2) Total biaya atau kredit yang tersedia.
3) Melakukan penarikan wesel, yang merupakan kewajiban dari pihak penerima.
4) Jenis wesel yang ditarik.
5) Banyaknya dokumen dan total rangkapnya.
b. Dokumen harus lengkap.
c. Penjelasan singkat dan jelas mengenai barang yang dikirim.
d. Syarat barang yang dikirim, seperti pelabuhan yang dituju.
e. Syarat dari instansi terkait yang memiliki kewenangan, misalnya nomor yang terdapat dalam order, merek dagang, dan lain sebagainya.
f. Ketentuan mengenai izin bagi penerima untuk memberikan L/C kepada pihak yang lain, agar “transferable L/C” dapat dicantumkan.
g. Diperhatikannya tanggal pengiriman barang terakhir, agar waktu L/C berlaku lebih lama dari pada waktu pengiriman tersebut.
Ada  juga  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  ketika  menangani  L/C  agar  tidak terjadi penyimpangan.
1. Saat pembukaan
a. Untuk  jenis  pesan  yang  disegerakan,  Draft  Order  dijadikan  sebagai  dasar pembukaan. Draft order ini harus dipehatikan dengan teliti sebelum ditandatangani.
1) Nama dan jenis barang
Nama dan jenis  barang harus  ditulis dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2) Bahan baku
Perlu dicantumkannya jenis bahan baku dengan jelas.
3) Ciri-ciri
Perlu dicantumkannya ciri-ciri barang seperti warna, ukuran, dan kualitas. Hal ini dilakukan agar Certificate of Inspection tidak keluar.
4) Contoh barang yang dipesan
5) Nilai barang
6) Volume barang
7) Jenis  kondisi  penyerahan  barang  (bisa  berupa Free  on  Board/Cost  and Freight/Cost, Insurance, dan Freight)
8) Batas waktu akhir penyerahan barang
9) Instruksi pengemasan
10) Instruksi pengiriman
Cara pengiriman seperti by Air atau by Sea, Nama pelabuhan keberangkatan dan  destinasi  pelabuhan,    agen  pengiriman  yang  perlu  dihubungi  ketika barang  telah  sampai  di  destinasi,  dan  nama  dari  pihak  penerima  barang tersebut.
b. Purchase  Order  Contract,  dimana  isinya  mirip  dengan  draft  order.  Perlunya dilakukan revisi jika ada perbedaan dalam kedua hal tersebut.
2. Permintaan Pembukaan Penyimpangan  yang  terdapat  pada Latest  Delivery  Time  dapat  terjadi  jika  adanya keterlambatan dalam pengiriman barang. Oleh karena itu, pihak pembeli harus diminta untuk  melakukan  pembukaan  L/C  saat  kontrak  sudah  ditandatangani.  Biasanya, On Sight Commercial Letter of Credit digunakan untuk melakukan kegiatan pembayaran ketika dokumen dari bank penerbit diserahkan kepada pihak importir. Hal terakhir yang perlu  dilakukan  adalah  pengiriman  salinan  L/C  oleh  pihak  pembeli.  Jika  ditemukan sesuatu yang tidak sesuai, maka pihak pembeli dapat melakukan perubahan.
3. Setelah Pembukaan
Hal  yang  dapat  dilakukan  setelah  pembukaan  L/C  adalah  melakukan  permintaan perubahan, dimana permintaan tersebut harus jelas dan dikirim kepada pihak pembeli melalui e-mail. Setelah salinan permintaan tersebut diterima, permintaan tersebut harus disampaikan kepada bank penerus agar ditelusuri oleh bank penerbit.
4. Penanganan
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dicantumkan dalam proses penanganan ini, yaitu nama pengirim, pelabuhan keberangkatan, pelabuhan tujuan, pemberitahuan pihak ( Notify Party), dan nama penerima.
5. Pengiriman
Bank  penerus  memiliki  peran  penting  dalam  pengiriman  dokumen,  di  mana  bank tersebut  juga  melakukan  pengawasan  terhadap  dokumen  tersebut.  Pengawasan tersebut merupakan hal yang sangat penting. Batas paling lambat dokumen diterima oleh  bank  penerbit  dan  kurir  pengirim  dokumen  merupakan  dua  hal  yang  dibahas dalam  tahap  pengiriman.  Pencairan  L/C  akan  ditolak  apabila  bank  penerbit  tidak menerima dokumen sebelum batas waktu yang telah ditentukan (telat). Penyimpangan terdapat  dalam  2  lingkup.  Pertama,  penyimpangan  dalam  dokumen.  Ditolaknya dokumen  dapat  terjadi  karena  hal-hal  seperti  salah  huruf  atau  ejaan,  perbedaan kode/nama/deskripsi  yang  terdapat  dalam  L/C,  perbedaan  nama  dari  bahan  baku, perbedaan jumlah, kesalahan dalam pencatuman nama pelabuhan tujuan, dan hal-hal
serupa yang  berkaitan  dengan  dokumen.  Kedua,  penyimpangan dalam  batas waktu, seperti batas penyerahan barang dan tanggal kadaluarsa L/C.
Terdapat  solusi  untuk  penyimpangan  barang  dalam  dokumen,  yaitu  diawali  dengan menarik dokumen dari bank agar dapat melakukan perbaikan atau revisi.  Kemudian, diperlukannya  tandatangan  atau  legalisir  dari  institusi  luar  seperti  Bea  Cukai,  Kantor Deperindag,  dan  bank  lainnya.  Jika  pejabat  atau  pihak  yang  berwenang  melegalisir, maka revisi tersebut dapat diterima dan  dapat diberikan kembali kepada pihak bank penerus. Terdapat juga solusi yang bisa dilakukan untuk penyimpangan terhadap batas waktu,  yaitu  dengan  meminta  ajuan  untuk  tanggal Air  Way  Bill  agar  bisa  dimajukan beberapa  hari.  Untuk  penyimpangan  terhadap  kadaluarsa,  hanya  bisa  melakukan negosiasi dengan pembeli apabila barang tetap ingin diterima. Apabila pembeli setuju, maka  pembeli  tersebut  diminta  untuk  pergi  ke  bank  penerbit  dan  menandatangani dokumen agar pembayaran dapat dicairkan.
B. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Penerbitan L/C
Dalam transaksi dengan penggunaan L/C, terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan.
Perlindungan terhadap bank penerbit dan bank pengonfirmasi
Penyerahan dokumen berdasarkan ketentuan L/C merupakan syarat dari bank yang memberikan  jaminan  pembayaran.  Apabila  pihak  penjual  memenuhi  syarat,  pihak  bank wajib membayar. Tetapi, ada beberapa kondisi yang memperbolehkan bank pengonfirmasi untuk menolak dalam melakukan pembayaran, yaitu:
a. Tidak terpenuhinya persyaratan
Hal  ini  memiliki  korelasi  dengan  Pasal  3  dan  4  UCP.  Jika  pembeli  setuju  untuk mendapatkan  dokumen  yang  kurang  memenuhi  syarat,  bank  penerbit  boleh  saja melakukan pembayaran. Apabila bank penerbit tidak dapat membayar, dapat dibuatkan perjanjian dimana pihak terkait siap untuk mengembalikan total yang dibayar agar pihak beneficiary dapat menerima pembayaran.
b. Adanya penipuan
Mayoritas putusan dari pengadilan luar negeri memiliki pendapat yang sama yakni tidak membayar menjadi alasan, walaupun tidak ada regulasi terkait hal tersebut dalam UCP.
c. Presenter  beritikad  baik  mengajukan  dokumen  palsu  Adanya  hal  yang  tidak  benar ditemukan dalam dokumen.
d. Jika ada kecurangan dalam transaksi, Pengadilan memberi kuasa kepada pihak pembeli untuk melarang bank membayar.
Dalam kasus ini, pihak applicant akan dipanggil oleh pengadilan untuk menunjukkan bukti kecurangan.
e. Terjadinya set-off
Hasil  bayar  dari  pihak  kreditur  dapat  ditangkis  oleh  debitur  dengan  menggunakan alasan kreditur tersebut memiliki hutang kepada debitur, dan kompensasi antara dua hutang tersebut dapat dilakukan.
Hal-hal  yang  tidak  sesuai  dalam  dokumen  dapat  diajukan  oleh  pihak  penjual  untuk menuntut pihak bank terdapat dalam Pasal 13 UCPDC 600.
Perlindungan dalam Revocable L/C dan Irrevocable L/C.
Berdasarkan UCPDC 600, bank penerus diperbolehkan untuk melakukan pembayaran kembali apabila terjadinya pembatalan L/C yang jenisnya revocable meskipun bank tertuju sudah melakukan pembayaran lebih awal. Sedangkan untuk penggunaan irrevocable L/C, perlindungan agar menerima pembayaran diberikan kepada pihak penerima.

## Perlindungan dalam Sight Payment L/C.
Pengadilan  Inggris  yang  memutuskan  suatu  putusan  bahwa  penolakan  untuk membayar  dokumen  sesuai  syarat  tidak  boleh  dilakukan  oleh  pihak  bank.  Meskipun penerima tidak mengenali pihak ketiga yang melakukan penipuan, hal tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak dalam membayar.
Perlindungan dalam Transferable L/C.
Pengalihan L/C diatur dalam UCPDC 600, dimana L/C boleh dialihkan kepada akseptor oleh penerima (apabila bank penerbit memperbolehkan).

## SIMPULAN
Sistem  pembayaran  ini  menjadi  salah  satu  sistem  yang  paling  sering  digunakan khalayak ramai. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi ketika melakukan penerbitan L/C. Walau demikian, banyak juga hal-hal yang dapat dilakukan agar penyimpangan tidak terjadi. Selain  itu,  terdapat  juga  aturan-aturan  hukum  yang  melindungi  pihak  ketika  penerbitan dengan jenis L/C apapun dilakukan. Semua aturan tersebut memberikan rasa aman bagi para pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA
Supardi, E. (2019). Ekspor Impor: Teori Dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik Dan Bisnis. Deepublish.
Supardi, E. (2021). Ekspor Impor Korespondensi Dan Sales Contract, Letter Of Credit, Dan Mekanisme Dan Prosedur Ekspor-Impor. Deepublish.
Febryanti Mega Kristiani (2011).  “Tata Cara Pemeriksaan Dokumen dalam Letter of Credit: Studi  Komparasi  antara  Doktrin  Strict  Compliance  dengan  Doktrin  Substantial Compliance”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.
Tobing, R. P., Sunaryo, I. T., & Mangani, I. K. S. (2021). Analisis Risiko Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional. Jurnal Manajemen Risiko, 2(1), 79-103.
Rumengan, R. V. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan Letter of Credit (L/C) Dalam Transaksi Perdagangan Internasional. Lex Privatum, 9(3).
Hendrik, K. G. B. (2019). Kajian Yuridis Penggunaan Letter Of Credit (L/C) dalam Transaksi Perdagangan Internasional. Lex Et Societatis, 7(3).