## E��������� P������ S����� P�����
P����� P���� �� D �����
Dida Suhada *
* Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta
Dikirim: 1 Maret 2017; Direvisi: 20 Maret 2017; Diterbitkan: 30 Maret 2017

## Abstract
Provost is usually found on military based institution, but the provost also be found in the Civil Service Police Unit, Satpol PP Provost in carrying out  its  duties  and  functions  in  the  monitoring  and  implementation  of development activities at the State Civil Administrative Region Government and its members. The purpose of this study was to determine the extent of the presence of Provost Civil Service Police Unit reviewed from a legal perspective  of  the  Minister  of  Home  Affair  Regulation  Number  19  Year 2013 on Guidelines for Of�ice Clothing, Supplies And Equipment Operations Civil Service Police Unit. The study used a qualitative research approach normative  qualitative  descriptive  analysis.  Secondary  and  primary  data obtained by the study of literature and interviews and observations. The conclusion from this study is that the legal basis for the establishment of the Provost at the municipal police are not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affair Number 19 Year 2013 on Guidelines for Of�ice Clothing, Supplies And Equipment Operations Civil Service Police Unit. The formation only by Decision of the Head municipal police and Decision of the Regional Secretary. Besides recruiting and training members of municipal police Provost also not based on the expertise of the investigation.

## Intisari
Provost umumnya berada di institusi yang bersifat militer,  namun provost  juga  dapat  ditemukan  di  Unit  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol PP), Provost Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  pelaksanaan akti�itas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah dan anggota Satpol PP. Tujuan kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  keberadaan  Provost Satpol  PP  ditinjau  dari  perspektif  hukum  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun   2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas,  Perlengkapan  Dan  Peralatan  Operasional  Satuan  Polisi  Pamong Praja. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data sekunder dan primer diperoleh dengan  studi  literatur  dan  wawancara  serta  observasi.  Kesimpulan  dari studi  ini  adalah  dasar  hukum  pembentukan  Provost  di  Satpol  PP  tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional  Satuan  Polisi  Pamong  Praja.  Pembentukan  tersebut  hanya berdasarkan  Keputusan  Kepala  Satpol  PP  dan  Keputusan  Sekretaris Daerah. Selain itu rekrutmen dan pembinaan anggota Provost Satpol PP juga belum berdasarkan pada keahlian penyidikan.

## MATRA PEMBARUAN
www.matr apembaruan. com
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151
Matra Pembaruan 1 (1) (2017): 33-41
Keywords : Institution formation, Provost, Functions, Legal Basis, Municipal Police
K ata K unci: Provost, Tugas, Dasar Hukum, Satpol PP.

## *Korespondensi
Phone      : +62 812 266 95151
Email       : didasuhada@gmail.com

## BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (BPP)

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat,
10450 © Dida Suhada
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.

## I.  Pendahuluan
Penelitian ini tentang latar belakang pemerintah daerah membentuk unit Provost Satuan Polisi Pamong Praja serta permasalahannya. Pada umumnya Provost itu berada pada lingkungan yang bersifat kemiliteran. Yang dimaksud dengan Provost adalah lembaga yang bersifat kombatan atau militer seperti dalam institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia. Provost di dalam organisasi Kepolisian berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah atasan yang berhak menghukum, melaksanakan keputusan atasan yang berhak menghukum. Tugas dan kewenangan Provost Kepolisian bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota POLRI (PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2003), selain itu juga melalui Keputusan Panglima ABRI No Kep/04/P /II/1984 tanggal 4 Februari 1984 tentang Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Militer dilingkungan ABRI dan Kepala Staf TNI AD No Kep/11/XII/1984 tanggal 17 Desember 1984 tentang pencabutan organisasi Dinas Provost TNI AD dan menetapkan menjadi organisasi Pusat Polisi Militer. Penegakan disiplin terhadap anggota tidak saja dilakukan oleh aparat Provost Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia akan tetapi kepada seluruh unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) (UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2014). Membentuk prilaku berdisiplin bagi setiap orang itu sangatlah mahal. Perlu didikan yang keras dan tidak sebentar. Begitu juga dengan disiplin ASN yang sulit ditegakkan, karena banyak faktor- faktor yang memengaruhi tingkat kedisplinan seseorang, mulai dari tingkat pendidikan sampai kebiasaan sehari-hari. Bagi sebagian orang, disiplin merupakan suatu kata yang membuat alergi dan bisa membuat suasana menjadi tidak nyaman. Pasalnya kedisplinan mengandung unsur memaksa seseorang untuk melakukan dan mentaati aturan yang telah disepakati oleh lembaga. Terlebih bagi seseorang yang tidak disiplin hampir dapat dipastikan dalam kehidupannya akan terasa berat dan tersiksa. Perasaan tersiksa ini dikarenakan adanya keterbatasan hak-hak seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatannya.
Seseorang dalam hal ini adalah anggota Satpol PP dan ASN. ASN bisa saja seorang anggota Satpol PP begitu juga sebaliknya, Namun ada
juga anggota Satpol PP yang belum menjadi ASN dan biasanya berada di lingkungan Pemerintah Daerah. Kedua aparatur ini perlu menerapkan disiplin sesuai dengan kaidah dan norma. Pelanggar disiplin sebaiknya diberikan sanksi yang tegas, agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan efektif dan efesien. Untuk itu perlu ada lembaga yang bertugas mengawasinya. Fungsi pengawasan dan pembinaan inilah yang seharusnya dijalankan oleh lembagsa seperti provost dan PKD (Petugas Keamanan Dalam).
Sebuah penelitian tentang unit Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Kepolisian Resort Kota Pontianak oleh Dereck Kenneth Uninalora dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Ia berkesimpulan, perlu adanya ketanggapan segera ( Responsiveness ) atasan dan penegak disiplin anggota Polri. Hasil Penelitian tersebut sangat relevan dengan kajian ini, karena peningkatan disiplin oleh atasan dalam bentuk teguran lisan dan tertulis sebagai sanksi anggota yang tidak disiplin. Jika teguran masih diabaikan ditindak lanjuti dengan sanksi administrasi. Dari hasil penelitian tersebut Uninalora pada prinsipnya menyetujui kebijakan menghukum tersebut. Mengadopsi kebijakan tersebut di dalam organisasi pemerintahan daerah juga dibentuk hal yang sama seperti Petugas Tindak Internal (PTI) (Permendagri No 19 Tahun 2013 tentang Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, 2013). Namun tidak sedikit pemerintahan daerah Juga membentuk Petugas Keamanan Dalam (PKD) dan Provost. Penelitian tentang Kelembagaan Satpol PP juga pernah ditulis Gunawan (2012b) yang berjudul Kontribusi Kesatuan Perlindungan Masyarakat dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban, dan  Ketentraman  Lingkungan:  Studi  Identifikasi Profil  Satuan  Polisi  Pamong  Praja , Penelitian ini mendeskripsikan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Serta Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi landasan kuat bagi keberadaan Satpol PP. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap penegakan perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP masih mengalami kendala dan hambatan serta belum melaksanakan fungsinya dengan profesional. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu perekrutan dan pengembangan. Perekrutan anggota Satpol PP belum selektif, Anggota Satpol PP belum dibekali pendidikan dan pelatihan Penanganan Huru Hara (PHH).
Mencermati permasalahan yang muncul terkait dengan eksistensi Satpol PP dalam mengemban tugas- tugas pemerintahan umum dan penyelenggaraan
pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, diperlukan profil  yang  mampu  menggambarkan  komposisi personal, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sesuai dengan kondisi realistik di lapangan. Dalam penelitian tersebut, Gunawan mengidentifikasi dan menyusun profil Satpol PP dalam menunaikan tugas-tugas pemerintahan umum terutama di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat . Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan statistik deskriptif. Penelitian tersebut menyimpulkan, pertama, penyelenggaraan Satpol PP belum seluruhnya mengacu kepada PP No 6 Tahun 2010. Kedua, dalam hal ketatalaksanaan belum dibuat Standard Operating Procedure (SOP). Ketiga, sumber daya aparatur belum sesuai, dan keempat anggaran masih sedikit. Belum semua anggota Satpol PP melaksanakan SOP inilah yang mendorong banyak pemerintah daerah membentuk lembaga pembina dan pengawas yang beragam, seperti Provost Satpol PP atau bisa disebut dengan PTI. Lembaga-lembaga ini bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas anggota Satpol PP dan ASN. Sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk Provost Satpol PP yang difungsikan sebagai PKD, yaitu sebagai penegak disiplin intern Satpol PP dalam ketaatan personil dalam berpakaian, disiplin kerja, dan menjalankan sesuai protap maupun SOP yang berlaku. Selain itu, Provost juga bertugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai seperti keikutsertaan ASN pada apel pagi dan setelahnya, Provost mencatat ASN yang terlambat, serta meminimalisasi ASN keluyuran pada jam kerja. Keberadaan Provost di Satpol PP merupakan fakta objektif saat ini yang harus diakui. Provost Satpol PP diharapkan dapat memberikan sanksi bagi pelanggar hukum sehingga dappat meningkatkan kedisiplinan anggota Satpol PP dan ASN di kalangan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota.
Meningkatkan disiplin ASN dan Satpol PP di daerah diperlukan sanksi tegas. Untuk itulah keberadaan Provost dibutuhkan. Tetapi kenyataannya Satpol PP sebagai lembaga penegakan disiplin, ketertiban, dan keamanan justru tidak jarang melakukan pelanggaran. Sebagai contoh petugas Satpol PP pernah ditangkap polisi karena memaksa sepasang remaja yang tertangkap basah melakukan asusila di Bekasi. Seorang oknum Satpol PP Kota Bekasi, Jawa Barat, yang diduga berbuat asusila terhadap dua remaja sepasang kekasih dilaporkan ke Polisi. Oknum itu dituding memaksa korban melakukan oral seks di sebuah ruangan di kantor Pemerintah Kota Bekasi. Beberapa kasus menunjukkan perlu adanya lembaga yang mengawasi anggota Satpol PP seperti kasus tindakan pencabulan oknum Satpol PP di Monumen Nasional serta kasus dua anggota Satpol PP tewas di Kota Cimahi kibat miras oplosan Agustus 2014 lalu. Untuk itulah keberadaan lembaga pengawas
dan pembina yang bertugas dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan intern pemerintahan daerah sangatlah penting.
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana pemerintah derah membentuk Provost Satpol PP dan serta untuk mengetahui dasar hukum pembuatan lembaga tersebut. Berdasarkan tujuan kajian, penulismenggunakan beberapa pendekatan. Pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam kajian ini yang berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam mengkaji.
Seperti pada penelitian yang berjudul Teori Hukum; Suatu Kajian Normatif, Empirik, Dan Posisi Hukum Agama Dalam Ranah Publik Oleh Balian Zahab, 2011 yang menggunakan yurisprudensi (teori  atau  filsafat  hukum).  Secara  konseptual yurisprudensi adalah aturan yang menempatkan legalitas, menggunakan instrumen yurisdiksi terdiri dari hukum, yurisprudensi dan doktrin yang pada akhirnya akan menyadari sebagai “Reward dan Punishment”. Namun, berdasarkan norma hukum yang paling mendasar (grundnorm) dengan tujuan dan pemahaman ilmu hukum itu sendiri, hukum untuk membuka serta memberikan rasa keadilan, dapat menerima apapun perubahan yang terjadi di masyarakat dan mencoba menempatkannya dalam tatanan sosial. Oleh karena itu sering terjadi kontradiksi antara studi normatif dan empiris perspektif.
Hasil diskusi ini adalah, cara kerja sistem hukum tidak akan terlepas dari hukum sebagai normatif dan empiris, dua sistem tidak bisa berjalan sendiri, jika kedua sistem berjalan sepanjang itu akan achieved seperti apa yang disebut “Sein- Sollen” seperti kerja hukum yang berangkat dari tatanan sosial masyarakat, di mana sistem sosial akan memiliki aturan hukum formal sebagai acuan mereka untuk interaksi antara makhluk sosial. Demikian juga, hukum agama, komunitas tertentu akan lebih mudah untuk menerapkan seperangkat aturan (hukum) sebagai ruh atau nafas dari UU tersebut serta tidak bertentangan dengan idealisme agama mereka sehingga antara hukum formal dan hukum agama akan berjalan beriringan di masyarakat.
Aturan yang ada yang akan diaplikasikan atau digunakan oleh masyarakat dalam hal ini adalah aturan pemerintah daerah yang tidak boleh bertentangan dengan hukum diatasnya. Penegakan hukum yang dimaksud di sini adalah penegakan disiplin. Sangat perlu adanya ketegasan untuk menjaga eksistensi hukum itu sendiri. Untuk itu kiranya perlu adanya sanksi yang tegas sebagai efek jera. Sebelumnya juga sudah dilakukan kajian yang terkait dengan Satpol PP yang dilakukan oleh Gunawan (2012a) dengan judul Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh.
Kajian  tersebut  mengidentifikasi  tugas dan fungsi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sehingga memperoleh gambaran nyata tentang pelaksanaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kajian juga menyimpulkan kelembagaan belum masuk dalam jabatan struktural, pembentukan sekretariat belum dilaksanakan, dan kualitas sumber daya manusianya belum optimal. Disarankan agar segera melakukan perubahan sistem jabatan struktural yang melekat pada PPNS diubah menjadi Jabatan Fungsional PPNS, membentuk Sekretariat PPNS pada Kantor Satpol PP, dan melakukan diklat bagi para pegawai. Kajian tersebut juga menegaskan di dalam unit Satpol PP sitem pembinaan PPNS struktural tidak berjalan optimal. Untuk itu disarankan mengubah sistem menjadi fungsional seperti halnya penyidik Kepolisian,
Penelitian ini berbeda dengan kajian sebelumnya. namun bila dikaitkan secara runtun akan menemui simpul yaitu tugas fungsi Provost adalah tugas pengawasan terhadap anggota Satpol PP dan Anggota Perlindingan Masyarakat yang melanggar SOP. Sebagai pengawas tentu harus memiliki dasar-dasar ilmu penyidikan dan penyelidikan, sedangkan ilmu tersebut hanya didapat di Kepolisian dan Kementerian Hukum dan Ham seperti yang dilakukan oleh PPNS. Dapat di bayangkan bila seorang provost tidak memiliki dasar-dasar penyidikan maka tindakan yang diakukan tidak akan terarah.
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan sebagian besar anggota Provost belum menjadi PPNS bahkan masih menjadi tenaga honorer. Lebih ironis tatkala mereka tidak memiliki kemampuan dalam hal melakukan penindakan dan penyidikan, karena tugas Provost adalah melakukan pembinaan dan tindakan disipliner terhadap anggota Satpol PP dan PNS. Sementara Provost melakukan pengawasan dan setiap pelanggaran memungkinkan dilanjutkan ke persidangan. Hal ini menunjukan, pengangkatan anggota Provost di daerah belum memiliki kriteria yang jelas siapa yang berhak menjadi angota Provost.
Kajian Hukum Normatif terhadap Sanksi Administrasi Negara dalam Qanun Kota Banda Aceh yang ditulis oleh Djusfi (et.al.) menyebutkan, perkembangan hukum administrasi Indonesia ditunjukkan ketika pemerintah menggunakan aturan hukum dengan menentukan keputusan tentang larangan atau dengan penerbitan sistem perizinan. Qanun berdasarkan Hukum Aceh adalah peraturan daerah yang mengatur administrasi pemerintahan dan masyarakat daerah setempat. Umumnya, beberapa sanksi dicatat dan menentukan aturan administrasi secara jelas. Ada sanksi dalam
hukum administrasi, yaitu pemaksaan pemerintah, menarik keputusan keuntungan (izin subsidi, pembayaran), Biaya paksaan pemerintah, dan denda administrasi. Kebijakan konsep sanksi administrasi Qanun menurut deskripsi UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh menunjukkan Qanun adalah aturan yang menimpa aturan lain dengan mengikuti prinsip-prinsip Lex Specialis derogaat Lex Generalis . Pasal 18 dari UUD 1945 merupakan dasar hukum untuk pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan kepala lokal dengan otoritas yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penelitian di atas menyebutkan, Qanun sangat bertentangan dengan aturan diatasnya seperti halnya dengan penelitian ini, keberadaan kebijakan Provost Satpol PP tidak sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, perlengkapan dan Peralatan Satpol PP.
Penelitian yang sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Gunawan yang berjudul Kontribusi Kesatuan Perlindungan Masyarakat dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman  Lingkungan:  Studi  Identifikasi  Profil Satuan Polisi Pamong Praja. mencermati beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan eksistensi Satpol PP dalam mengemban tugas- tugas pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, diperlukan  profil  yang  mampu  menggambarkan komposisi personal, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya sesuai dengan kondisi realistik di lapangan.
Penelitian Gunawan berbeda dengan kajian ini, sebab penelitian di atas menyimpulkan kelembagaan Satuan Perlindungan Masyarakat di Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja belum mengacu kepada PP No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kajian ini hanya berfokus pada keberadaan Provost di Unit Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong,
Peneliti juga menambahkan beberapa teori yang yang berkaitan dengan masalah kajian ini seperti pengertian  kebijakan  publik    menurut  James  E. Anderson dalam Kamal Fuadi, 2012, yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah serta selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi: (1) kebijakan selalu memunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) kebijakan berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat- pejabat pemerintah, (3) kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai
suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, (5) kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang- undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).
Selain  itu  definisi  kebijakan  lainnya diungkapkan oleh Suharto (2008), yang menjelaskan Kebijakan ( policy ) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan hanya government yang hanya menyangkut aparatur negara, tetapi juga governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan  pendistribusian  sumber  daya  alam,  finansial dan manusia demi kepentingan publik yakini rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan- kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.
Sedangkan menurut Charle O Jones (2008) istilah kebijakan digunakan dalam praktik sehari- hari. Namun, digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal dan grand design . Secara umum, istilah kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dengan demikian, dari  beberapa  definisi  kebijakan  di  atas,  maka dapat disimpulkan, kebijakan adalah rangkaian konsep pokok yang menjadi garis besar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mengandung program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek- praktek yang terarah bercirikan konsistensi dan pengulangantingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.
Kemudian teori lain yaitu tentang kebijakan publik yang dalam istilah publik berasal dari bahasa inggris ‘ public ’ yang berarti umum, masyarak atau negara. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan praja, hanya sejak zaman pendudukan Belanda kata-kata sangsekerta tersebut sudah salah kaprah. Arti sebenarnya dari kata praja tersebut adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah pamong praja (pelayan rakyat). Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang mereka miliki.
Berbicara tentang kebijakan publik, maka tentu saja kita akan bersinggungan dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam negara untuk
menetapkan kebijakan-kebijakan umum yang terkait dengan kebaikan dan kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan ini biasanya para decision-maker akan melakukan berapa rangkaian yang saling terkait, mulai dari menetapkan masalah yang benar, merumuskan alternatif-alternatif guna menyelesaikan masalah yang ada, menghitung kerugian dan keuntungan ( cost  and  benefits ) yang dapat tercipta dari alternatif kebijakan yang telah disusun, sampai dengan pengambilan keputusan.
Dunn (2000) menjelaskan, Kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Selanjutnya menurut Suharto 2008, dalam merumuskan suatu kebijakan dapat dikelompokan melalui tiga tahap yaitu tahap identifikasi  masalah  dan  kebutuhan,  tahap pertama perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang  dialami  masyarakat  dan  mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Analisis masalah dan kebutuhan yaitu mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. serta menginformasikan rencana kegiatan dan perumusan tujuan kebijakan pemilihan model kebijakan, dan penentuan indikator sosial membangun dukungan dan legitimasi publik. Selanjutnya tahap implementasi yaitu perumusan kebijakan. Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan ke dalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksannya.
Tahap kedua adalah perancangan dan implementasi program: Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program. Tahap berikutnya adalah tahap evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. penilaian terhadap proses kebijakn difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan.
Melihat dari berbagai teori yang telah dipaparkan sebelumnya kajian ini lebih tepat pada evaluasi kebijakan dalam penerapakan kebijakan yang telah ada, yaitu evaluasi keputusan dan peraturan daerah tentang keberadaan Provost terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja atau kajian normatif.
II.  Metode Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian studi pustaka dan observasi, kemudian diskripsikan dan dianalisis secara kualitatif. Noor Muhamad Aziz  (2012) dalam Sunaryati Hartono (2013), mengatakan pendekatan tersebut memiliki manfaat seperti mengetahui atau mengenal apa dan bagaimana hukum positif dari suatu masalah tertentu, dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (pekerjaan penegak dan praktisi hukum), menulis makalah atau buku hukum, dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apa dan bagaimana hukum mengenai peristiwa atau masalah tertentu, melakukan penelitian dasar ( basic research ) di bidang hukum, menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, serta menyusun rencana pembangunan hukum Kajian ini juga menitik beratkan pada kesesuaian amanat yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta Perda yang terkait dengan keberadaan Satpol PP khususnya Provost Satpol PP. Peneliti juga mengamati dan melakukan observasi baik dari pengamatan langsung ketika melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Kabupaten Halmahera, Maluku Utara, Kota Batam, Provinsi Riau, serta Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Peneliti juga melakukan observasi ke Manado, Sulawesi Utara dan Medan, Sumatera Utara.
Observasi dilakukan dengan mengamati langsung di kantor dan lapangan aktivitas Provost Satpol PP yang berpakaian dinas Provost, Intel berpakaian preman, serta anggota Satpol PP, dari hasil pengamatan inilah diwujudkan dalam interprestasi  dan  penafsiran  terhadap  aktifitas. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap anggota Provost dan anggota Satpol PP serta  ASN,  wawancara  difokuskan  pada  aktifitas dan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan kantor pemerontah. Hasil wawancara dan observasi kemudian dikumpulkan untuk dianalisis secara kualitatif dengan mensandingkan beberapa aturan dan kebijakan daerah terkait dengan keberadaan Provost selanjutnya dinterprestasikan secara kualitatif atau naratif.
III. Hasil dan Pembahasan Hasil dan pembahasan akan dimulai dengan penjelasan provost di Indonesia dan selanjutnya mencoba menselaraskan antara keberadaan provost di lembaga lain dengan provost di Satpol PP. Sebagai pembanding yaitu antara Provost Satpol PP dengan Provost di POLRI dan TNI. Provost adalah lembaga yang bertugas mengawasi anggota dan bersifat intern, seperti halnya Provost di indtitusi POLRI.
Kepolisian memiliki dasar hukum dalam membentuk Provost yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Provos adalah satuan fungsi pada POLRI yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota POLRI.
Keberadaan Provost menurut sifat kelembagaannnya dalam unit Kepolisian maupun TNI termasuk dalam katagori Militer atau kombatan, sedangkan unit Provost didalam unit Satpol PP bersifat non kombatan atau militer. Sifat non kombatan atau militer dalam kelembagaan Satpol PP masih dalam perdebatan, Satpol PP bersifat semi militer karena pelatihan dan pembinaan anggota banyak yang dilatih di lembaga kemiliteran, tidak sedikit sifat kelembagaan Satpol PP termasuk dalam murni sipil. Atas dasar itulah maka keberadaan Provost Satpol yang dibentuk oleh pemerintah daerah terkesan tidak jelas.
Sebagai gambaran penulis mencoba mencari informasi dari berbagai media dan mengamati langsung terhadap beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah. Seperti kasus keberadaan Provost Satpol PP yang dilansir harian Sumatera Utara Pos (sumutpos 20 April 2010). Berita memuat Satpol PP versus warga Sumatera Utara. Berita tersebut mengutip pernyataan Anggota Satpol PP yang menggunakan pakaian dinas Provost, ketika melakukan penertiban  terhadap pedagang kaki lima dan bentrok dengan warga. Kira-kira seperti inilah cuplkan pernyataannya. “Apalagi sampai ada korban jiwa. tetapi saat di lapangan, bisa saja terjadi di luar koordinasi dan koridor. “Sebagai manusia biasa, ada saja hal yang berakhir di luar koridor. Ketika sudah berhadapan dengan warga yang marah-marah,” kata Satpol PP yang di lengannya ada ban provost itu,” Dari kalimat terakhir “kata Satpol PP yang di lengannnya ada ban provost.” Artinya Kota Medan, Sumatera Utara telah membentuk unit Provost Satpol PP, dan Provost disini berfungsi melakukan dan mengendalikan emosi anggotanya.
Selain kasus di Kota Medan, Provinsi Riau juga telah membentuk Provost yang dimuat dalam Riaupos.Co yang menyatakan Satpol PP Provinsi Riau menyadari benar pembenahan internal SDM sangat diperlukan dalam tugas menegakkan Perda. Untuk itu, peranan provos Satpol PP yang sekarang disebut Petugas Tindak Internal (PTI). Dari kalimat redaksi jelas, Provinsi Riau telah melegalkan keberadaan Provost. “peranan Provost Satpol PP merupakan juga Petugas Tindak Internal (PTI)” Seharusnya kata lembaga Provost diganti saja dengan PTI, karena dalam Permendagri No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja pada Bab I Pasal 1 Ayat 11
menjelaskan,  Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah Pakaian yang digunakan oleh anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP. Baik nomenklatur Provost maupun Petugas Tindak Internal, sebenarnya sangat berkaitan sekali, karena jika melihat Permendagri tersebut, Provost tidak dikenal dalam aturan tersebut, akan tetapi PTI sudah diakui keberadaannya oleh hukum. Namun keduanya memiliki fungsi dan tugas yang sama untuk melakukan pengawasan internal dilingkungan pemerintahan daerah.
Kasus berikutnya terjadi di Kota Batam yang menggelar  pelatihan  pembinaan  fisik,  mental, jasmani, dan rohani di halaman Engku Putri. YONIF 134 turun tangan memberikan materi kepada 10 anggota Provost Satpol PP. dengan kondisi hujan, Provost Satpol PP Kota Batam tetap bersemangat dalam pelatihan tersebut. Pemerintah daerah berharap pelatihan bisa meningkatkan kinerja para petugas dalam pengamanan dan keamanan. Pelatihan juga diaharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan institusi dan sumberdaya manusia para petugas. Pelatihan juga diharapkan dapat memupuk rasa kedisiplinan dan kesetiakawanan para anggota Provost Satpol PP. Kejadian tersebut mengindikasikan jelas Kota Batam telah membentuk Provost Satpol PP. Tindakan pemerintah daerag dalam beberapa kasus tersebut menurut hemat penulis adalah tindakan mubazir dan hanya menghabiskan anggaran saja. Pasalnya untuk pembentukan Provost Satpol PP tidak memiliki dasar hukum. Provost juga hanya terdapat di institusi bersifat militer atau kombatan seperti TNI dan POLRI.
Di Kabupaten Malang pun demikian, mereka telah membentuk Provost dan bertanggung jawab dalam melaksanakan beberapa urusan di antaranya sebagai Komandan bertugas a) Memimpin dan mengendalikan Anggota dalam rangka penegakan disiplin pegawai terutama pada seksi operasional dan pengawasan dengan mengacu pada kententuan perundangan yang berlaku serta kententuan teknis yang telah di sepakati, b) Membantu penegakan displin karyawan/karyawati Pemerintah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan Apel pagi dan Upacara, c) Melaksanakan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran displin dilingkungan Satpol PP Kababupaten Malang. d) Membantu penegakan displin karyawan/karyawati pemerintah dalam penataan dan pengamanan parkir kendaraan, e) Melaksanakan evaluasi tugas setiap minggu dan atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu, f) Menyusun jadwal tugas rutin anggota dengan diketahui Kepala Seksie Operasi dan pengawas serta Kepala Satuan, serta g) Melaksanakan tugas- tugas lain sesuai petunjuk pimpinan. Tupoksi Wakil
Komandan a) Membantu tugas komandan dalam setiap melaksanakan tugas, serta b) Mewakili dan mengambil alih tugas komandan apabila berhalangan.
Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam membentuk Provost kurang mendasar dan menyalahi aturan hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Bab I Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan, pakaian dinas PTI yang selanjutnya disingkat PDPTI adalah pakaian yang digunakan oleh anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP. Padahal jelas dalam Perda Kabupaten Malang tersirat, “mengacu pada kententuan perundangan yang berlaku ” Hal serupa juga terjadi pada Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah membentuk Satgas Provost Satpol PP berdasarkan instruksi Walikota Jakarta Selatan, Satgas terdiri dari 12 orang petugas pilihan, ditambah seorang komandan regu, dengan tujuan untuk mencegah arogansi petugas Satpol PP dalam setiap tugas penertiban. Provost Satpol PP diharapkan bekerja sesuai dengan prosedur tetap yang direncanakan. Instruksi Walikota Jakarta Selatan membentuk Satgas Provost Satpol PP perlu diapresiasi, namun instruksi tersebut pun bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Permendagri No 19 Tahun 2013 tidak menjelaskan adanya Provost melainkan PTI dari sisi pakaian dan atribut yang digunakan juga berbeda dengan yang kita lihat, dari atribut topi saja jika provos Satpol PP menggunakan topi baret biru tua sedangkan dalam Permendagri No 19 Tahun 2013 di atur, topi atau baret dengan warna  coklat kaki.
Kabupaten Tegal juga telah membentuk Provost Satpol PP melalui Satpol PP Kabupaten Tegal selaku institusi Penegak Perda yang mulai menggalakkan pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di wilayah Kota Slawi dan sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan persiapan menyongsong penilaian Adipura yang dimulai Oktober 2012. Kegiatan Pembinaan PKL berlangsung selama beberapa hari. Sehigga pemda menrjunkan menerjunkan satu regu Satpol PP dan unit Provost. Petugas Satpol PP menyisir sejumlah titik pantau dan pinggiran jalan yang ditempati para PKL berjualan. Penyisiran dimulai dari kawasan Alun–alun Slawi (AAS), Jalan Gajah Mada, Jalan KS Tubun, Jalan Letjend Suprapto (komplek pertokoan Ruko Slawi), Jalan HOS Cokroaminoto (Timur kantor Kecamatan Slawi), dan Jalan Letjen Sutoyo. Kabupaten Indramayu juga telah membentuk
Provost. Hal itu terlihat dari susunan organisasi di Satpol PP, kepala dibantu satu unsur Staf Kasubag TU (dibantu Bendahara & Staf lainnya). Selanjutnya unsur Teknis Kasie Pengembangan Kapasitas PPNS, Kasie ketertiban, dan Kasi operasional Masing- masing. Kasie dibantu anggota Satpol PP senior selaku koordinator. Yaitu Karno: provost, pamwal + PKD  (rumdin Bup, Wabup, Sekda), lalin. Narka: piket Dewan, serta Kapsin: operasi. Kabupaten Bengkalis juga telah membentuk Provost. Hal itu terlihat dari berita, sebanyak 7 anggota Provost Satpol PP Bengkalis dikukuhkan oleh Kakansatpol PP Bengkalis, Arjunaidi. Pengukuhan yang dilaksanakan di aula Kantor Satpol PP Jalan Wonosari itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin internal anggota Satuan Satpol PP Kabupaten Bengkalis.
Dibalik pembentukan Provost Satpol PP terdapat juga beberapa daerah yang telah membubarkan unit Provost Satpol PP, di antaranya Kabupaten Garut sesuai dengan keputusan unsur pimpinan kantor Satpol PP Kabupaten Garut. Hal tersebut mendapat protes dari belasan anggota Provost Satpol PP. Mereka merasa keberatan dengan keputusan tersebut, pasalnya tanpa alasan jelas. Pembubaran Provost Satpol PP nyatanya tidak hanya terjadi di tubuh Satpol PP. Hal demikian terjadi pula di dalam tubuh militer. Batalyon Provost Marinir di lingkungan TNI AL kini tak ada lagi sebagai satuan pengawas diinternal anggota, dan resmi berganti menjadi Batalyon Polisi Militer Marinir..
Pembentukan Satuan tugas atau unit Provost Satpol PP di Provinsi Kabupaten Kota hanya didasari oleh keputusan intern saja seperti instruksi Walikota, Keputusan Kepala Satpol PP, maupun keputusan Bupati. Keputusan maupun instruksi yang dibuat walikota, bupati, maupun Kasatpol PP ataupun surat edaran bupati untuk membentuk Provost di daerahnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Hal tersebut diakui oleh salah satu pemerintah daerah di antaranya Pemda Kabupaten Malang. Menurutnya ketika pihaknya meminta penjelasan kepada Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri, keberadaan Provost di Satpol PP tidak memiliki dasar hukum. Tetapi untuk penegakkan disiplin intern Satpol PP dan PNS maka fungsi Provost diadakan. “Di Kabupaten Malang ada Surat Keputusan Kasatpol dan Edaran Sekda mengenai kedisiplinan PNS, jadi itulah yang kami gunakan sebagai dasar, di mana penegakkan disiplin PNS dikoordinasikan oleh Satpol PP, serta didukung Inspektorat untuk sidak dan BAPnya. untuk Provost di bawah Kasi Pengendalian Kabid Pengendalian dan Ketertiban Umum,” tutur salah satu informan. Keputusan dan peraturan yang berkenaan
dengan fungsi Provost secara implisit tidak ada namun kemiripan terdapat pada Permendagri No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Merujuk pada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Bab VIII Pasal 23, pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan operasional Satpol PP ditetapkan dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota berpedoman pada Peraturan Menteri.
Dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang diperintahkan hanya dalam bentuk satuan perlindungan masyarakat, Satpol PP, dan Penyidik PNS serta aparatur lainnya yang ditugasi sebagai pengawas fungsional tidak disebutkan secara implisit untuk membentuk Provost. Permendagri No 19 Tahun 2013 juga hanya berbicara pakaian yang digunakan Satpol PP. Dalam aturan ini juga tidak ada perintah untuk membentuk unit Provost dan hanya diperintahkan penggunaan PDPTI. Artinya baik PP No 6 Tahun 2010 maupun Permendagri No 19 Tahun 2013 tidak bisa dijadikan dasar dalam pembentukan unit satuan tugas Provost di dalam institusi Satpol PP.
Menurut salah satu informan yang merupakan Provost Satpol PP di daerah. Provost sebagian besar belum menjadi Pegawai Negeri dan sebagaian besar merupakan Out Sourching atau pegawai kontrak dan tidak tetap (PTT). Dari 12 anggota Satgas Provost hanya dua sampai dengan empat orang saja. Artinya sekira 20 sampai 40 persen saja yang telah menjadi PNS atau ASN di Daerah. Kemudian dari 12 anggota Satuan Tugas Provost tersebut yang memiliki Surat Keputusan Polri Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Skep POLRI PPNS) hanya berkisar antara 1-2 orang saja. Dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki Skep POLRI PPNS. Maka akan menghambat jalanya fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap anggota Satpol PP dan ASN di daerah yang memiiki pendidikan Master Hukum (M.Hum). Menurut hukum, yang berhak memeriksa dan menggeledah seseorang adalah orang yang memiliki Skep PPNS atau peneng (lencana) PPNS dan Kartu anggota PPNS aktif dari Kementerian Hukum dan HAM. Di Era Globalisasi dan teknologi sekarang ini bila seseorang merasa terganggu dan terusik kepribadiannya akan dengan mudah melanjutkannya ke persidangan dengan delik hukum  perbuatan tidak menyenangkan. Untuk itu dikhwatirkan jika anggota Satgas Provost tidak memiliki Skep PPNS atau peneng (lencana) PPNS dan Kartu anggota PPNS dari Kementerian Hukum dan HAM akan berurusan dengan meja peradilan.
IV.  Kesimpulan Mempelajari kasus perkasus dan fenomena yang terjadi di setiap daerah peneliti menyimpulkan, pemerintah daerah membentuk Satuan tugas Provost Sapol PP dengan  baret biru muda dan bertuliskan Provost di lengan kanan atau kirinya yang mirip sekali dengan dinas kemiliteran POLRI dan TNI. Hal itu dimaksudkan, 1) pemerintah daerah ingin memiliki pasukan atau petugas yang menyerupai institusi yang bersifat kombantan atau militer, padahal Satpol PP itu sendiri bersifat sipil. 2) Pemerintah daerah hanya ingin membentuk Provost sebagai prestise atau gagah gagahan saja, tidak melihat lagi dasar hukum yang melandasinya. Dengan demikian dapat dipastikan, pemerintah daerah tersebut telah menyalahi dan melanggar aturan, terutama Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong dan Permendagri No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu, keanggotaan Satuan Tugas Provost Satpol PP yang dipilih bukan anggota yang telah memiliki dan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), karena dengan  memiliki latar belakang PPNS akan sangat memudahkan jika melakukan penyidikan dan penyelidikan sampai kepada Sidang Pengadilan jika yang diawasi dan ditertibkan tidak menerima dan melanjutkan ke jalur hukum.
Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan bagi Kementerian Dalam Negeri segera menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah yang telah membuat peraturan daerah, keputusan atau Instruksi Gubernur, Kabupaten/ Kota, maupun Walikota untuk segera mencabut dan membatalkan peraturan yang dibuatnya dan segera menyesuaikan dengan Permendagri No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan  dan  Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
Saran berikutnya kepada pemerintah daerah yang telah memiliki satuan tugas provost segera diubah menjadi petugas tindak internal (PTI),
selanjutnya yang menjadi PTI diutamakan bagi anggota satuan polisi pamong praja yang telah mengikuti  dan  memiliki  SKEP  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil Aktif.

## V.  Daftar Pustaka
Azis, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Rechtsvinding ,
1 (1), 257–275.
Gunawan. (2012a). Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh. Jurnal Bina Praja , 4 (2), 117–126. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21787/ jbp.4.2012.117-126
Gunawan, G. (2012b). Kontribusi Kesatuan Perlindungan Masyarakat dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Lingkungan: Studi Identifikasi Profil Satuan Polisi Pamong Praja. Bina Praja , 4 (1), 35–44. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21787/ jbp.04.2012.35-44
Hartono, S. (2013). Pengertian Hukum Normatif. Diambil dari https://idtesis.com/pengertian- penelitian-hukum-normatif-adalah/
Permendagri No 19 Tahun 2013 tentang Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (2013). Republik Indonesia: Kementerian Dalam Negeri.
PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (2003). Republik Indonesia. Suharto,  E.  (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (2008 ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (2014). Republik Indonesia. Winarno, B., & Ismawan, I. (2008). Teori dan proses kebijakan publik (2008 ed.). Yogyakarta: Media Pressindo.