## PENYELESAIAN SENGKETA KEPULAUAN SENKAKU ANTARA CHINA DAN JEPANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Kadek Try Suka Adnyana , Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari
Jurusan Ilmu Hukum
Univeritas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: { kadektrysuka@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , ratnawindari@undiksha.ac.id }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi dan mengkaji 1) status Kepulauan Senkaku menurut Hukum Internasional,  2)  Penyelesaian  Sengketa  Internasional    Kepemilikan  Kepulauan  Senkaku  antara China dan Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( statue approach), pendekatan sejarah (historical approach) dan  pedekatan  fakta  ( fact  approach). Data  yang  diperoleh  dan  diolah  adalah  data sekunder,  pengumpulan  data  dilakukan  mengunakan  metode  studi  kepustakaan  dengan mengumpulkan  bahan  hukum  dan  informasi  yang  berupabahan  hukum  primer,  sekunder,  maupun tersier.  Dalam  rangka  mendapatkan  pemaparan  yang  jelas,  data-data  tersebut  kemudian  disusun secara  sistemmatis  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  1)  Kepulauan  Senkaku,  Kepulauan  yang  tidak  ada  penghuni    dan  Kepulauan yang  dalam  setatus  Quo,  terbukti  kedua  negara  China  dan  Jepang  saling  meng  klaim  ketika mengetahi  adanya  sumberdaya  alam  yang  melimpah  di  Kepulauan  Senkaku.  2)  Dari  semua perjanjian  yang  pernah  dilakukan  China  dan  Jepang  tidak  juga  menemukan  titik  temu,  China  dan Jepang  dapat  menempuh  cara-cara  penyelesaian  sengketa  internasional.  Sesuai  dengan  Pasal  33 Piagam  PBB  yang  menyatakan,  para  pihak  dalam  suatu  persengketaan  yang  tampaknya  sengketa tersebut  akan  membahayakan  perdamaian  dan  keamanan  internasional,  harus  pertama-tama mencarai  penyelesaian  dengan  cara  negosiasi,  penyelidikan,  mediasi,  konsiliasi,  abitrase, pengadilan,  menyerahkannya  kepada  organisas-organisasi  atau  badan-badan  regional,  atau  cara- cara  penyelesaian  damai  laiannya  yang  mereka  pilih.  Maka  penyelsesaian  yang  harus  dilakukan China  dan  Jepang  yaitu  penyelesaian  sengketa  secara  damai,  seperti  Negosiasi,  pencarian  fakta, jasa-jasa baik dan apabila tidak juga menemukan penyelesaian, dapat menempuh International Court Of Justice / Mahkamah Internasional.
Kata kunci : Status Kepemilikan Kepulauan senkaku dan Penyelesaian Sengketa Internasional Kepulauan Senkaku

## ABSTRACT
The  research  is  aimed  at  identifying  and  reviewing  1)  Senkaku  Islands  status  according  to International  Law,  2)  International  Settlement  of  Senkaku  Islands  Ownership  Rights  between  China and Japan. This research is a research using normative law research method with statue approach, historical  approach  and  fact  approach.  The  data  obtained  and  processed  is  secondary  data,  data collection is done using literature study method by collecting legal material and information which have primary,  secondary,  and  tertiary  law.  In  order  to  obtain  clear  exposure,  the  data  are  then  arranged systemmatically  and  analyzed  by  using  descriptive  method.  The  results  of  this  study  show  that  1) Senkaku Islands, non-existent islands and islands within Quatus, proved both Chinese and Japanese states claimed each other when they were aware of the abundant natural resources of the Senkaku Islands. 2) Of all the agreements China and Japan have not even met, China and Japan can pursue ways of resolving international disputes. In accordance with Article 33 of the UN Charter stating, the parties  to  a  dispute  that  appears  to  be  at  risk  of  international  peace  and  security  shall  first  seek settlement by way of negotiation, inquiry, mediation, conciliation, abitration, court, to the organizations or  regional  bodies,  or  their  preferred  means  of  peace  settlement.  Therefore,  China  and  Japan  must
settle the settlement of disputes peacefully, such as negotiation, fact finding, good services and if not found solutions, can take the International Court of Justice / International Court of Justice.
Keywords: Senkaku  Islands  Ownership  Status  and  International  Dispute  Settlement  Senkaku Islands.

## PENDAHULUAN
Hukum
internasional dapat didefinisikan  sebagai  keseluruhan  hukum yang  untuk  sebagian  besar  terdiri  dari prinsip-prinsip  dan  kaidah-kaidah  prilaku yang  terhadapnya  negara-negara  merasa dirinya  terikat  untuk  menaati,  dan karenanya,  benar-benar  ditaati  secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain (Djajaatmadja, 2004: 3).
Pada  akhir  tahun  1982  masyarakat internasional telah berhasil dalam menyusun suatu perangkat hukum hukum yang baru, yang disebut Konvensi Hukum Laut 1982 ( United Convention on The Law of  The  Sea  of 1982/  UNCLOS  III)  yang disahkan  di  Teluk  Montego  pada  tanggal 10  Desember  1982  berisi  ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  pembagian zona  maritim  dengan  status  hukum  yang berbeda-berbeda.  Secara  garis  besar, Konvensi  membagi  laut  ke  dalam  dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang berada  di  bawah  dan  di  luar  yurisdiksi nasional (Sodik, 2014 : 19).
Terkait hubungan-hubungan internasional  yang  diadakan  antarnegara, negara  dengan  individu,  atau  negara dengan  organisasi  internasional  tidak selamanya terjalin dengan baik. Acap kali hubungan  itu  menimbulkan  sengketa  di antara  mereka.  Sengketa  dapat  bermula dari  berbagai  sumber  potensi  sengketa. Sumber  potensi  sengketa  antarnegara dapat  berupa  perbatasan,  sumber  daya alam,  kepulauan,  perdagangan  dan  lain- lain.  Dalam  studi  hukum  internasional publik,  dikenal  dua  macam  sengketa internasional, yaitu sengketa hukum ( legal or  judicial  disputes )  dan  sengketa  politik ( political or nonjusticiable diputes ).
Sebetulnya  tidak  ada  kriteria  yang  jelas dan  diterima  secara  umum  mengenai pengertian  kedua  istilah  tersebut.  Yang kerapkali  dipakai  menjadi  ukuran  suatu sengketa  di  pandang  menjadi  sengketa hukum  yaitu mana kala sengketa tersebut
bisa  atau  dapat  diserahkan    dan diselesaikan oleh pengadilan internasional (Adolf, 2004 : 3).
Namun  pandangan  demikian  sulit diterima. Sengketa-sengketa
Internasional, secara teoretis pada pokoknya  selalu  dapat  diselesaikan  oleh pengadilan  internasional.  Sesulit  apa  pun suatu  sengketa,  sekalipun  tidak  ada pengaturannya,
suatu pengadilan internasional tampaknya bisa memutuskannya bergantung dengan prinsip  kepatutan  dan  kelayakan  ( ex aequa et bono) (Adolf, 2004 : 3).
Pada pokoknya, ada banyak sengketa yang  bisa  diserahkan  dan  kemungkinan besar  bisa  diselesaikan  oleh  pengadilan internasional.  Tetapi  karena  salah  satu atau  kedua  negara  enggan  menyerahkan kepada  pengadilan,    pengadilan  tidak menjadi  berwenang  mengadilinya.  Dalam hal  ini,  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi pengadilan untuk melaksanakan yuridiksinya  adalah  kesepakatan  para pihak yang bersengketa.
Hubungan  bilateral  yang  kurang  baik antara  China  dan  Jepang  bukan  hanya dipengaruhi oleh faktor sejarah saja, tetapi masalah  perebutan  Kepulauan  Senkaku menjadi  konflik  yang  masih  berlangsung. China  dan  Jepang  saling  mengklaim bahwa  Kepulauan  Senkaku  miliknya. Kepulauan  Senkaku  yang  diperebutkan China  dan  Jepang  adalah  kepulauan seluas  7  km yang  terletak  pada  175  km dari  utara  Pulau  Ishigaki  (bagian  wilayah Okinawa),  190  km  timur  laut  Taiwan  dan 420  km  dari  timur  daratan  China (Furqan,2013:1).
Kepulauan  Senkaku  hanyalah  pulau kecil  tanpa  berpenghuni  manusia,  tetapi Kepulauan Senkaku memiliki 85% sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Hal tersebut yang menyebabkan kedua negara  Jepang  dan  China  sama-sama bersikeras  untuk  mempertahankannya. Pemerintah  Jepang  menganggap  pulau
tersebut  sebagai  bagian  dari  Prefektur Okinawa.  Pandangan  China,  Jepang menyerah  tanpa  syarat  kepada  Sekutu sehingga  lahir  Perjanjian Postdam di tanggal  26  Juli  1945  yang  salah  satu isinya  kekuasaan  Jepang  hanya  dibatasi pada  Kepulauan  Honshu,  Hokkaido, Kyushu,  Shikoku,  sedangkan  pulau-pulau kecil  lainnya  ditentukan  oleh  negara- negara sekutu (Furqan,2013:1).
Adanya  perbedaan  paham  garis perbatasan  laut  di  Laut  China  Timur  ( The East  China )  antara  China  dan  Jepang hingga  kini  belum  dicapai  kesepakatan bersama.  Walau  kedua  negara  sama- sama  meratifikasi  Konvensi  PBB  tentang Hukum  Laut  (UNCLOS)  1982,  tetapi mereka  membangun  pemahaman  sendiri yang belum tutas
dibicarakan, diantaranya,
Jepang
mengusulkan pembagian wilayah berdasar garis tengah di zona ekonomi eksklusifnya berjarak 200 mil  dari  garis  dasar/baseline.  Mengenai paham  garis  ala  Jepang  memang  tidak sesuai  dengan  isi  Konvensi.  Menurut pakar hukum laut dari China menegaskan bahwa  pengambilan  garis  tengah  untuk mengukuran ZEE dan landasan kontinental  seharusnya  didasarkan  pada sebuah  perjanjian  antarkedua  pihak  agar agar tercapai solusi yang adil (Roza, 2012
: 6).
China  mengacu  pada  kelanjutan alamiah dari landas kontinenya berjarak di luar  200  mil.  Yang  mana  dalam  Hukum Laut Internasional Ladas kontinen meliputi dasar  laut  dan  tanah  dibawahnya  dari area  di  bawah  permukaan  laut  yang terletak  di  luar  laut  teritorial,  sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hinnga pinggiran  laut  tepi  kontinen,  atau  hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari  mana  lebar  laut  teritorial  diukur, dalam  hal  pinggiran  luar  tepi  kontinen tidak  mencapi  jarak  tersebut,  hingga paling  jauh  350  mil  laut  sampai  dengan jarak  100  mil  laut  dari  garis  kedalaman 2.500 meter (Roza, 2012 :6).
Adapun  faktor  pemicu  ketegangan antar China dan Jepang iyalah  perbedaan paham garis perbatasan laut di Laut China Timur    antara  Jepang  dan  China  hingga kini  belum  dicapai  kesepakatan  bersama.
Walau  keduanya  sama-sama  meratifikasi Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut (UNCLOS)
1982, tetapi mereka membangun  pemahaman  sendiri  yang belum tuntas dibicarakan.
Jepang mengusulkan pembagian wilayah  berdasar  garis  tengah  di  zona ekonomi  eksklusifnya  (berjarak  200  mil dari  garis  dasar/baseline)  sedangkan China  mengacu  pada  kelanjutan  alamiah dari  landas  kontinennya  (berjarak  di  luar 200 mil) (Kusumah, 2014: 1) Terkait  dengan  sengketa  China  dan Jepang dalam memperebutkan Kepulauan Senkaku  tersebut  penulis  tertarik  untuk membuat  sebuah  tulisan  hukum  dengan judul  Penyelesaian  Sengketa  Kepulauan Senkaku Antara China dan Jepang Dalam Perspektif Hukum Internasional.
Rumusan masalah dalam penelitian ini iyalah  :  1)  Bagaimana  status  kepemilikan Kepulauan  Senkaku  menurut  Hukum Internasional. 2) Bagaimana Penyelesaian Sengketa
Internasional
kepemilikan Kepulauan  Senkaku  antara  China  dan Jepang.
Tujuan  dari  penelitian  ini  iyalah  :  1) Untuk  mengetahui  status  kepemilikan Kepulauan  Senkaku  menurut  hukum internasional,
2) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa
internasional kepemilikan  Kepulauan  Senkaku  antara China dan Jepang.
Manfaat  yang  diproleh  dari  penelitian ini  iyalah  :  1)  Penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Sengketa  Kepulauan  Senkaku  antara China  dan  Jepang  yang  sejak  lama  di perebutkan,  selain  itu  juga  diharapkan dapat    menjadi  refrensi    tambahan  guna untuk pengembangan ilmu hukum kususnya  di  bidang  hukum  internasional mengenai analisis yuridis terhadap
Sengketa internasional kepulauan Senkaku  antara  China  dan  Jepang,  2)
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang penyelesaia sengketa internasional  Kepulauan  senkaku  antara China  dan  Jepang,  ditinjau  dari  hukum internasional. Selain itu diharapkan masyarakat internasional dapat
mengetahui  mengenai  pentingnya  upaya menyelesaikan  sengketa  Internasional terkait dengan kasus sengketa internasional  Kepulauan  senkaku  antara China dan Jepang.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  merupakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum  normatif  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan cara mengkaji konvensi- konvensi  yang  berlaku  atau  diterapkan terhadap suatu permasalahan internasional  tertentu.  Penelitian  normatif seringkali  disebut  dengan  penelitian doktrinal,  yaitu  penelitian  yang  objek kajiannya  adalah  konvensi-konvensi  dan bahan pustaka (Soejono dan Abdurahman, 2003:56).
Penelitian  ini,  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatis  karena  akan mengkaji  UNCLOS  dan  Penyelesaian
Sengketa Internasional terkait Penyelesaian sengketa
kepulauan senkaku antara China dan Jepang.
Jenis  pendekatan  dalam  penelitian  ini adalah  :  1)  Pendekatan  sejarah,  2) Pendekatan  Perundang-undangan,  3) Pendekatan Fakta. Sumber bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian  hukum  normatif  merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan  yang  terdiri  dari  :  1)  Bahan hukum primer, 2)
Bahan Hukum Sekunder, 3) Bahan hukum tersier.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  dilakukan  adalah  dengan  cara menggali
kerangka
normatif menggunakan bahan hukum yang membahas  tentang  teori-teori  hukum, penyelesaian sengketa internasional pulau sengkaku  antara  China  dan  Jepan.  Baik bahan  hukum  primer  maupun  bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan  topik  permasalahan  yang telah dirumuskan berdasarkan diklasifikasi menurut  sumber  dan  hierarkinya  untuk dikaji secara kompeherensif.

## PEMBAHASAN
Status Kepemilikan Kepulauan Senkaku menurut Hukum Internasional
Kepulauan  Senkaku/Diaoyutai  terdiri dari  5  pulau  vulkanik  kecil  dan  3  batu karang, kedua duanya memiliki nama atau sebutan  dari  bahasa  China  dan  Jepang, pulau-pulau  serta  batu  karang  tersebut berkumpul  mengelilingi  satu  pulau  yang terbesar yang bernama pulau Uotsuri/Diaoyu,  dan  total  luas  pulau Uotsuri/Diaoyu  sendiri  adalah  8  hektar. Pulau-pulau  kecil  yang  bernama  Kobisho/ Huangwei  Yu  dan  Akao-sho/Chiwei  Yu berada pada 31 km dan 108 km dari pulau Uotsuri/Diaoyu, dan perlu diketahui bahwa tidak  satupun  dari  pulau-pulau  kecil tersebut  berpenghuni.  Dan  total  area daratan Kepulauan Senkaku/ adalah 7 km persegi (Tamisari, 2017 : 1).
Sebuah  Kepulauan  yang  di  Jepang biasa dipanggil dengan Kepulauan Senkaku  sedangkan  di  China,  Kepulauan tersebut  dikenal  dengan  nama  Diaoyutai, sejak tahun 1970 sampai sekarang masih menjadi sebuah wilayah yang disengketakan  oleh  China  dan  Jepang (Tamisari, 2017 : 2).
Sejarah  awal  Kepulauan  Senkaku, dimulai  dari  zaman  Dinasti  Ming  sampai terjadinya  sengketa  terhadap  Kepulauan Senkaku.  Dapat  diketahui  bahwa  pada abad  15,  Kepulauan  Senkaku  merupakan bagian dari wilayah China dan hal tersebut dapat  dibuktikan  dari  sebuah  dokumen yang  dibuat  oleh  Chen  Kan  tentang perjalanannya  menuju  kerajaan  Ryukyu, yang  merupakan  sebuah  keajaan  yang statusnya  berada  dibawah  kekuasaan Dinasti Miing. (Millati, 2009 : 47).
Di  satu  sisi,  penguasa  Jepang  pada waktu  yang  bernama  Shimazu,telah berhasil  menaklukkan  Kerajaan  Ryukyu pada  tahun  1609,  dan  mengakibatkan kerajaan  Ryukyu  masuk  kedalam  salah satu  daerah  jajahan  Jepang  pada  waktu itu.  Dari  keterangan  diatas,  dapat dikatakan  bahwa  Kepulauan  Senkaku pada  abad  ke  15  sampai  ke  16  masih menjadi  bagian  dari  wilayah  China. Namun,  apa  mau  dikata,  Kepulauan Senkaku  itu  hanyalah  kepulauan  kecil yang  tidak  berpenghuni  dan  sampai  akhir abad  ke  16-pun  Kepulauan  Senkaku hanya  dipakai  sebagai  alat  petunjuk  yang dapat  mengarahkan  para  pelayar  dari
China  yang  ingin  menuju  ke  Ryukyu.  dan sejak  penaklukkan  Shimazu  atas  Ryukyu Kepulauan  Senkaku  menjadi  sebuah kepulauan  yang  terabaikan  (Furquan, 2013 : 2).
Hingga  abad  17  dan  18,  Kepulauan Senkaku  tetap  tidak  menjadi  kepulauan yang  mempunyai  arti  penting  bagi  China dan  Jepang,  walaupun  telah  banyak peristiwa dan perubahan yang terjadi pada China  dan  Jepang,  keadaan  Kepulauan Senkaku  masih  tetap  seperti  masa-masa sebelumnya  yaitu  sebuah  Kepulauan kosong yang tidak berpenghuni (Tamisari, 2017 : 3).
Dan  tahun  ketika  Ryukyu  telah masuk  kedalam  bagian  dari  Perfektur Okinawa,  itu  juga  merupakan  tahun dimana  konflik  telah  terjadi  diantara pemerintah  Dinasti  Qing  (China)  dengan Pemerintah Jepang, mengenai pemberian sebutan  terhadap  daerah  teritorial  ini (daerah teritorial kerajaan
Ryukyu) (Tamisari, 2017 : 3).
Pada tahun 1879,
akhirnya Kepulauan  Ryukyu  telah  resmi  menjadi salah satu bagian dari Perfektur Okinawa. Dan  diwaktu  yang  sama,  Jepang  juga telah menunjukkan minatnya pada Kepulauan  Diaoyutai,  yang  letaknya berdekatan  dengan  Kepulauan  Ryukyu (Tamisari, 2017 : 4).
Di  dalam  Peta  territorial,  Jepang membuat  pembagian  daerah  perfektur, yang telah dipersiapkan dan dibentuk oleh Menteri  Dalam  Negeri.  Pada  tahun  1877 menteri dalam negeri memasukkan Kepulauan  Diaoyutai  kedalam  bagian daerah  perfektur  Okinawa.  Namun  pada saat  itu  Kepulauan  Diaoyutai  atau Senkaku  merupakan  sebuah  Kepulauan yang tidak dikenal (Millati, 2009 : 54).
Belum ada kejelasan tentang  status Kepulauan  Diaoyutai,  dan  dengan  situasi yang  ada,  akhirnya  seorang  Gubernur Okinawa  terpaksa  mengambil  sebuah tindakan, untuk mengesahkan dan memperjelas  status  Kepulauan  Diaoyutai sebagai daerah wilayah kekuasaan Jepang (Roza, 2012 : 2).
Pada  13  januari  1890,  Gubernur Okinawa  mengirimkan  sebuah  surat kepada  menteri  dalam  negeri  Jepang.
Surat  itu  berisi  permintaan  Gubernur Okinawa  kepada  menteri  dalam  negeri Jepang untuk memberikan otoritas kepada Gubernur  Okinawa  dalam  pengadaan sebuah tower ataupun mercusuar sebagai suatu  bentuk  penanda  daerah  kekuasaan Jepang . Namun apa mau dikata, pemerintah memang sudah tidak mempunyai kepedulian, karena sekali lagi pemerintah telah memberikan penolakannya disebabkan oleh
ketegangan hubungan yang terjadi
dengan  China.  Walaupun  hal  tersebut terjadi, pemerintah Jepang
dan
Pemerintah China khususnya tidak memberikan  larangan  kepada  nelayan Jepang yang memancing disekitar wilayah Kepulauan  Diaoyutai,  karena  Jepang  dan China  telah  meyakini  bahwa  Kepulauan Diaoyutai  merupakan  sebuah  Kepulauan yang tidak berpenghuni (Roza, 2012 : 3).
Situasi  yang  tenang  dan  damai antara kedua negara terhadap kepemilikan  Kepulauan  Senkaku  tidak berlangsung  lama.  Karena  pada  tahun 1968,  ada  beberapa  penelitian  yang dilakukan  oleh  UNCAFE  (UN  Economic Commission  for  Asia  and  the  Far  East) yang  menyatakan  bahwa  di  Laut  China Timur,  tepatnya  di  sebuah  landas continental  dekat  Kepulauan  Senkaku, terdapat kandungan minyak dan gas alam yang  besar,  dan  kandungan  minyak  serta gas  alam  tersebut  itu  akan  menjadi  salah satu kandungan minyak terbesar di dunia. Oleh  sebab  itu,  maka  hal  yang  besar akhirnya terjadi pada Kepulauan Senkaku, dimana Kepulauan Senkaku yang dahulunya  adalah  sebuah  Kepulauan yang tidak memiliki arti yang penting, baik bagi Jepang maupun bagi China.
Setelah para peneliti itu mengeluarkan pernyataan tersebut, status kepemilikan  kepulauan  Senkaku  akhirnya menjadi  penting  dan  diperebutkan  oleh kedua  negara  yaitu  China  dan  Jepang ((Furquan, 2013 : 5). Berdasarkan  penjelasan  tentang awal  mula  sengketa,  dapat  disimpulkan bahwa  Kepulauan  Senkaku,  kepulauan yang  tidak  ada  yang  memiliki,  baik  China maupun  Jepang,  hanya  saja  kedua negara  memiliki  kepentingan  nasional
terhadap  Kepulauan  Senkaku  seperti Jepang  yang  ingin  memperluas  daerah terirorialnya  ketika  pada  tanggal  13
Januari 1890 Gubernur
Okinawa mengirimkan sebuah surat kepada Menteri  dalam  negri  Jepang.  Surat  yang berisi  permintan,  permohonan  Gubernur Okinawa  kepada  Menteri  dalam  Negeri Jepang untuk memberikan otoritas kepada Gubernur  Okinawa  dalam  pengadaan sebuah  tower  atau  mercusuar  sebagai bentuk  penanda  daerah  kekuasaan Jepang, dan  Jepang menolak permintaan Gubernur Okinawa, yang disebabkan oleh ketegangan hubungan yang terjadi dengan China.
Akhirnya  Pada  14  Januari  1895, Pemerintah menyetujui permintaan Gubernur Okinawa, ditambah lagi dengan adanya  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh UNCAFE (UN Economic Commission for  Asia  and  the  Far  East)  yang menyatakan  bahwa  di  Laut  China  Timur, tepatnya  di  sebuah  landas  continental dekat  Kepulauan  Senkaku,  terdapat kandungan  minyak  dan  gas  alam  yang besar,  hal  ini  lah  yang  menyebabkan Jepang tidak ingin melepaskan Kepulauan Senkaku  dan  memberikan  klaim  klaim terhadap kepulauan Senkaku.
Sedangkan  China,  China  yang sebelumnya  menelantarkan  kepulauan senkaku  serta  menggantungkan  status kepemilikan  kepulauan  senkaku  yang pada akhirnya China mengetahui kekayaan  alam  yang  dimiliki  oleh Kepulauan  Senkaku  sehingga  China membantah klaim Jepang atas kepulauan senkaku karena menurut China Kepulauan  Senkaku  termasuk  dalam Tauwan.  China  juga  mempertahankan Kepulauan  Senkaku  dengan  cara  sejarah kepulauan senkaku dan perjanjian- perjanjian yang berkaitan dengan Kepulauan  Senkaku,  serta  China  melihat sejarah di masa lalu yang dulu dijajah oleh Jepang  kini  China  tidak  ingin  mengalah kepada  Jepang.  Inilah  yang  membuat China mempertahankan Kepulauan Senkaku.
Ada  beberapa  hal  yang  mendukung Kepulauan  Senkaku  tidak  ada  yang memiliki  yaitu  perbedaan  paham  garis
perbatasan  laut  di  Laut  China  Timur  ( The East  China )  antara  China  dan  Jepang hingga  kini  belum  dicapai  kesepakatan bersama.  Walau  kedua  negara  sama- sama  meratifikasi  Konvensi  PBB  tentang Hukum  Laut  (UNCLOS)  1982,  tetapi mereka  membangun  pemahaman  sendiri yang belum tutas dibicarakan, diantaranya
:
a.  Jepang
Jepang mengusulkan pembagian  wilayah  berdasar  garis tengah di zona ekonomi eksklusifnya  berjarak  200  mil  dari garis  dasar/baseline.  Mengenai paham  garis  ala  Jepang  memang tidak  sesuai  dengan  isi  Konvensi. Menurut  pakar  hukum  laut  dari China menegaskan bahwa pengambilan  garis  tengah  untuk mengukuran  ZEE  dan  landasan kontinental  seharusnya  didasarkan pada sebuah perjanjian antarkedua pihak  agar  agar  tercapai  solusi yang adil (Roza, 2012 : 6).
b.  China
China mengacu pada kelanjutan alamiah  dari  landas  kontinenya berjarak  di  luar  200  mil.  Yang mana dalam Hukum Laut
Internasional
Ladas kontinen meliputi  dasar  laut  dan  tanah dibawahnya  dari  area  di  bawah permukaan  laut  yang  terletak  di luar  laut  teritorial,  sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hinnga pinggiran laut tepi kontinen, atau  hingga  suatu  jarak  200  mil laut  dari  garis  pangkal  dari  mana lebar  laut  teritorial  diukur,  dalam hal  pinggiran  luar  tepi  kontinen tidak  mencapi  jarak  tersebut, hingga  paling  jauh  350  mil  laut sampai  dengan  jarak  100  mil  laut dari  garis  kedalaman  2.500  meter (Roza, 2012 :6).
Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional  Kepemilikan  Kepulauan Senkaku antara China dan Jepang
Dalam sengketanya terhadap Kepulauan  Senkaku,  China  dan  Jepang memiliki  klaim  yang  berbeda  atas
Kepulauan Senkaku, diantaranya
(Tamisari, 2017 :15). : Klaim China :
a. Cina menyebutkan bahwa di dalam dokumen  sejarah  jepang  telah dijelaskan bahwa Kepulauan
Senkaku  merupakan  bagian  dari wilayah kedaulatan China
b. Cina  juga  menyatakan  bahawa Kepulauan  Senkaku  dan  Taiwan itu merupakan sebuah satu kesatuan dimana keduanya diserahkan kepada Jepang melalui sebuah  aturan  yang  terdapat didalam  perjanjian  Shimonoseki, dikarenakan  kemenangan  Jepang pada  Perang  China  dan  Jepang tahun  1895.  Isi  dari  perjanjian Shimonoseki  keharusan  China menyerahkan sebagian wilayahnya ke Jepang.
c. China  juga  percaya  jepang  akan melepaskan  kedaulatan  pulau- pulau  itu  dengan  dua  perjanjian yaitu  perjanjian  San  Francisco tahun  1951  dan  perjanjian  China dan  Jepang  tahun  1952.  Pada pasal  2  perjanjian  San  Francisco 1951  jepang  wajib  menyerahkan kembali  Taiwan  dan  pulau-pulaua lainya ketangan China. Pada pasal 3  perjanjian  San  Francisco,  AS berhak  atas  Perfektur  Okinawa, dan  AS  akan  mengembalikannya lagi  ketangan  Jepang  pada  tahun 1971.  Dan  disaat  AS  tidak melakukan perubahan pada setatus Kepulauan Senkaku,
Jepang  mendukung  Kepulauan Senkaku  untuk  masuk  kedalam bagian wilayah Perfektur Okinawa.
d. China juga menegaskan Proklamasi Postdam yang disepakati oleh sekutu juga memaksa Jepang untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Jepang, yang di dapatnya  dari  hasil  kemenangan atas  perang  dengan  China  yang terjadi ditahun 1894-1895.
e. China  Menyatakan  memiliki  data- data  yang  berupa  beberapa  arsip- arsip  sejarahdi  zaman  kerajaan
China  yang  mana  arsip-arsip tersebut  menyatakan  bahwa  sejak tahun 1373 China telah menduduki dan  juga  menggunakan  serta memmanfaatkan kepulauan senkaku.
f. China  menyatakan  bahwa  di  abat ke enam belas di saat dinasti Ming menguasai daratan China, Kepulauan Senkaku telah dimasukan kedalam wilayah China sebagai salah satu daerah pertahanan pantai China. Berkaitan  dengan    masuknya Pulau  Taiwan  kedalam  China dimasa dinasti Qing, dan banyaknya  nelayan  Taiwan  yang memanfaatkan Kepulauan Senkaku, maka China menganggap  bahwa  dia  telah memanfaatkan Kepulauan Senkaku dengan semaksimal mungkin. Sebab Taiwan merupakan  bagian  dari  wilayah China.
Klaim Jepang :
Klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku itu berdasarkan atas emapat hal, yang antara lain adalah:
a.  Menurut  Jepang,  secara  hukum Jepang memiliki hak untuk menganggap  dan  menyatakan Kepulauan
Senkaku sebagai bagian  dari  wilayahnya,  karena Kepulauan  Senkaku  merupakan Kepulauan yang tidak bertuan.
b.  Karena  Jepang  telah  meyakini bahwa  secara  hukum  dia  memiliki hak  atas  Kepulauan  Senkaku, sehingga,  bagi  Jepang  Kepulauan Senkaku telah menjadi bagian dari wilayah  Jepang  dan  bukan  bagian dari  wilayah  Taiwan  seperti  yang dikatakan  oleh  China.  Maka, Jepang akhirnya menganggap bahwa  Kepulauan  Senkaku  tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian  Shimonoseki  maupun perjanjian San Francisco.
c.  Jepang  juga  meyakini  bahwa  dia telah  menduduki  dan  mempunyai kedaulatan atas
Kepulauan
Senkaku  dalam  waktu  yang  lama,
dan  hal  tersebut  bagi  Jepang merupakan suatu alasan yang kuat untuk  menyatakan  bahwa  Jepang telah  memiliki  kekuasaan  dan kedaulatan  yang  sah  terhadap Kepulauan Senkaku.
d.  Bagi  Jepang,  perjanjian  San Francisco  tidak  secara  spesifik menerangkan
tentang
keterlibatan  Kepulauan  Senkaku sebagai  salah  satu  bagian  dari beberapa  wilayah  Jepang  yang akan diserahkan kepada China.
Sengketa Cina dan Jepang, sebelumnya  terdapat  perjanjian  perjanjian yang  dianggap  berhubungan  dengan Kepulauan Senkaku,
diantaraya (Rahmanto, 2014 : 70). :
a.  Perjanjian Shimonoseki 1895.
Dalam  hal  ini  dapat  diketahui bahwa  perjanjian  Shimonoseki bukan  hanya  sekedar  perjanjian perdamaian,  tetapi  juga  sebuah perjanjian  yang  ditawarkan  dan telah  disetujui  oleh  kedua  belah pihak  untuk  mengakhiri  perang yang  terjadi  diantara  keduanya,
yaitu China dan Jepang (Rahmanto, 2014 : 72).
b.  War  Time  Declaration  (Deklarasi Kairo).
Deklarasi  Kairo  juga  berisi tentang pengembalian seluruh wilayah  Jepang  seperti Manchuria, Formosa dan Pescadores, ke China, yang mana wilayah-wilayah tersebut didapat Jepang atas kemenanganya pada  saat  perang  dengan  China. Jepang juga dikeluarkan dari seluruh  daerah  yang  didapat  dan dikuasainya melalui kekerasan, pemaksaan dan juga ketamakannya.  Pada  2  Agustus 1945,  Perdana  Menteri  Inggris Winston  Churchill,  Presiden  AS Harry Truman, dan Perdana Menteri Rusia Joseph Stalin, menandatangani Proklamasi Postdam.  Proklamasi  Postdam  ini dilaksanakan  pada  26  Juli  1945,
dibawah judul "Proclamation Defining Terms for Japanese
Surrender" (Rahmanto, 2014 : 73).
Perlu  diketahui  juga  bahwa Kepulauan  Senkaku  sebenarnya tidak  termasuk  kedalam  Deklarasi Kairo, namun, China percaya bahwa Kepulauan Senkaku termasuk dalam  wilayah  Formosa  (Taiwan).
Pernyataan  lebih  lanjut  akhirnya ditegaskan
bahwa
Kepulauan Senkaku  masuk  kedalam  bagian dari  pulau-pulau  yang  didapat Jepang sebagai hasil dari kemenangan  Jepang  atas  China pada  perang  China-Jepang  yang pertama (Rahmanto, 2014 : 73).
c.  San Francisco Peace Treaty 1951
Pada San Francisco Peace Treaty pasal 2, 8 September 1951, disebutkan  bahwa  Jepang  harus melepaskan semua haknya terhadap  Formosa  (Taiwan)  dan juga  Pulau  Pescadores.62  Dan didalam pasal 3, disebutkan bahwa Jepang  harus  mematuhi  dan menyetujui semua permintaan
Amerika  Serikat,  karena  Jepang adalah Negara perwalian AS
Disamping fakta yang menyebutkan  bahwa  Kepulauan Senkaku  tidak  disebut  secara spesifik  didalam  perjanjian  San Francisco,  ternyata  perjanjian  San Francisco didalam salah satu draft perjanjiannya,  19  Maret  1947, menjelaskan  tentang  batas-batas wilayah  Jepang  setelah  Perang Dunia ke II.
d.  Perjanjian Damai antara China dan Jepang tahun 1952
Pada  pasal  4,  perjanjian perdamaian  antara  China  dan Jepang  tahun  1952  disebutkan bahwa, “ semua perjanjian, konvensi,  dan  persetujuan  yang ditandatangani  dan  disetujui  oleh China dan Jepang sebelum tanggal  9  Desember  1941,  yang
telah  dilakukan  sebagai  suatu konsekwensi  dari  perang,  itu menjadi  batal  dan  tidak  berlaku”. Menurut pandangan dan pemikiran Negara China, tujuan dari perjanjian  damai  ini  secara  tidak langsung  adalah  sebagai  alat untuk  membatalkan  serta  tidak memberlakukan perjanjian Shimonoseki,  dan  oleh  karena  itu, penyerahan  Kepulauan  Senkaku itu  dibatalkan  dan  dikembalikan bersama dengan Pulau Formosa.
Dari  perjanjian  –  perjanjian  yang pernah  dilakukan  China  dan  Jepang tidak  juga  mendapat  titik  terang penyelesaian sengketa Kepulauan
Senkaku,    karena  kedua  negara  China dan  Jepang  saling  mengakui  Kepulauan Senkaku, terbukti dengan adanya klaim- klaim dari China dan Jepang.
Sebelumnya  pada  tahun  2006 tepatnya  pada  9  januari  2006  China  dan Jepang  pernah  melakukan  perundingan tentang Kepulauan Senkaku. Pada perundingan  ini  telah  terjadi  kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bersama- sama  mengelola  Kepulauan  Senkaku, selaian  untuk  meningkatkan  hubungan yang  selama  ini  tidak  terjalin  baik,  China dan Jepang bermaksud untuk memperoleh keuntungan bersama.  Tetapi dalam kesepakatan itu belum ada sepakat mengenai  berapa  investasi  dari  kedua belah  pihak  dan  bagaimana  membagi hasil keuntungan. Namun kesepakatan itu tak  berjalan  setelah  ada  protes  dari masing  masing  negara,    sengingga kesepakatan  China  dan  Jepang  tak berjalan.
Sesuai  dengan  Pasal  33  Piagam PBB yang menyatakan, para pihak dalam suatu  persengketaan  yang  tampaknya sengketa  tersebut  akan  membahayakan perdamaian  dan  keamanan  internasional, harus pertama-tama mencarai penyelesaian  dengan  cara  negosiasi, penyelidikan,  mediasi,  konsiliasi,  abitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisas-organisasi  atau  badan-badan regional,  atau  cara-cara  penyelesaian damai laiannya yang mereka pilih.
Maka dalam penyelesaian sengketa  Kepulauan  Senkaku  antara China  dan  Jepang,  jika  kedua  negara ingin  menyelesaikan  sengketa  secara damai  maka  hal  pertama  yang    dapat  di tempuh  China  dan  Jepang  adalah Negosiasi. Di karnakan sebelumnya China dan  jepang  pernah  melakukan  negosiasi pengelolaan bersama
Kepulauan Senkaku,  maka  yang  dapat  dilakukan China  dan  Jepang  ialah  melanjutkan kesepakatan
Pengelolaan bersama Kepulauan Senkaku.
Kerangka  dasar  tersebut  menjadi dasar  upaya  kedua  negara  untuk mengadakan perjanjian pengelolan bersama (Joint  Development ),  sampai kedua negara dapat menetapkan kesepakatan  delimitasi  akhir  berdasarkan pada prinsip-prinsip
saling menguntungkan  atau  mutual benefit principles .  Proses  awal  negosiasi  dalam Joint  Development Jepang  dan  China, ialah dengan membentuk dan mengadakan penelitian letak stategis titik- titik  pengelolaan  bersama  yang  dapat  di capai  oleh  kedua  belah  pihak.  Selain  itu, kedua  negara  juga  mempercepat  proses konsultasi  dan  data  yang  konkrit  nantinya akan  menjadi  asas  atau  prinsip  dalam kerjasama  pengelolaan  bersama Joint Development.
Apa bila Negosiasi yang dilakukan China dan Jepang tidak terjalin Kesepakatan,  China  dan  Jepang  dapat memilih  alternatif  Penyelesaian  laiannya seperti :
a.  Pencarian Fakta
Selanjutnya hal yang dapat di  tempuh  China  dan  Jepang iyalah  Pencarian  Fakta  .  Salah satu penyebab munculnya sengketa  antar  negara  adalah karena  adanya  ketidaksepakatan para pihak mengenai fakta. Untuk menyelesaikan sengketa ini, akan bergantung pada penguraian fakta-fakta  para  pihak  yang  tidak disepakati.  Untuk  menyelesaikan sengketa  ini,  para  pihak  China dan  Jepang    harus  membentuk sebuah  badan  yang  bertugas
untuk menyelidiki fakta-fakta yang  terjadi  di  lapangan.  Fakta- fakta yang ditemukan ini kemudian  dilaporakan  kepada para  pihak  China  dan  Jepang sehingga  para  pihak    dapat menyelesaikan sengketanya.
Dalam  beberapa  kasus, badan  yang  bertugas  untuk menyelidiki  fakta-fakta  dalam sengketa  internasional  dibuat oleh PBB. PBB harus melakukakn  penyelidikan  setelah China mengklaim bahwa menurut peraturan United Nations Convention  on  the  Law  of  the Sea (UNCLOS), Kepulauan Senkaku merupakan wilayah China  karena  berada  dalam landas kontinen yang memang  secara  fakta terhubung dengan daratan China. Penyelidikan PBB itu sendiri tidak bersifat mengikat dan persengketaan  antara  Jepang dan China harus tetap diselesaikan melalui kesepakatan antara kedua negara. b.  Mediasi Berikutnya Mediasi. Ketika negara-negara yang menjadi  para  pihak  dalam  suatu sengketa internasional tidak dapat  menemukan  pemecahan masalahnya  melalui  negosiasi, intervensi  yang  dilakukan  oleh pihak  ketiga  adalah  sebuah  cara yang  mungkin  untuk  keluar  dari jalan  buntu  perundingan  yang telah  terjadi  dan  memberikan solusi  yang  dapat  diterima  oleh kedua  belah  pihak.  Pihak  ketiga yang  melaksanakan  mediasi  ini tentu  saja  harus  bersifat  netral dan independen. Sehingga dapat memberikan  saran  yang  tidak memihak salah satu negara pihak sengketa. Intervensi yang dilakukan  oleh  pihak  ketiga  ini dapat  dilakukan  dalam  beberapa bentuk.  Misalnya,  pihak  ketiga memberikan saran kepada kedua
belah  pihak  China  dan  Jepang untuk melakukan negosiasi ulang, atau bisa saja pihak ketiga hanya menyediakan
jalur komunikasi  tambahan.   Dalam menjalankan  tugasnya,  mediator tidak  terikat  pada  suatu  hukum acara  tertentu  dan  tidak  dibatasi pada hukum yang ada.
Apa  bila  dalam  penyelesaian  di  atas tidak  mendapatkan  jalan  keluar,  cara terahir  dalam  penyelesaian  sengketa Kepulauan  Senkaku  antara  China  dan Jepang,  melalui International  Court  Of Justice / Mahkamah Internasional. Didirikannya International  Court  Of Justice adalah  untuk  menyelesaikan kasus-kasus  persengketaan  dengan  cara damai  dan  dilarang  menggunakan  cara kekerasan, sehingga Negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikan  sengketa  dengan  cara kekerasan. Tugas utama dari International Court Of Justice adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional  mencakup  bukan  saja sengketa-sengketa  antar  Negara  saja, melainkan  juga  kasus-kasus  lain  yang berada dalam lingkup pengaturan internasional. Dalam menyelesaikan sengketa  antar  Negara, Internasional Court of Justice mempunyai kewenangan / yuridiksi  yang  meliputi  kewenangan  untuk memutuskan  perkara-perkara  para  pihak yang bersengketa dan kewenangan untuk memberikan  Opini-opini  /  Nasihat  kepada Negara-negara  yang  meminta,  selain  itu International  Court  Of  Justice juga  dapat memberikan  opini  /  nasihat  yang  diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan  PBB,  serta  badan-badan  lain dari  PBB  selama  diijinkan  oleh  Majelis Umum.  Dan  berkaitan  dengan  putusan dari International  Court  Of  Justice , putusan  hanya  mempunyai  kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus dari para pihak tersebut. Putusan International Court  Of  Justice wajib  dilaksanakan  oleh pihak-pihak  yang  bersengketa,  jika  ada negara  tidak  mematuhi  keputusan,  maka ada  beberapa  sanksi  yang  diterapkan
untuk memaksa
negara tersebut mematuhinya.

## PENUTUP
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini adalah : 1) Kepulauan senkaku kepulauan yang  dalam  status  Quo  serta  Kepulauan yang  tanpa  penghuni,  dilihat  sebelum adanya  penelitian  dari  UNCAFE (UN Economic  Commission  for  Asia  and  the Far East ) yang menyatakan bahwa di Laut China  Timur,  tepatnya  di  sebuah  landas continental  dekat  Kepulauan  Senkaku, terdapat kandungan minyak dan gas alam yang  besar,  kedua  negara  China  dan Jepang  tidak  pemperdulihkan  Kepulauan Senkaku  dari  setelah  perang  dunina  II, setelah  adanya  informasi  bahwa  di  dekat Kepulan  Senkaku  terdapat  Sumberdaya alam yang melimpah, kedua negara China dan  Jepang  mengeluarkan  klaim  -  klaim mereka  untuk  menguasai  Kepulauan Senkaku.  2)  Demi  menghindari  terjadinya penyelesaian sengketa dengan kekerasan antara  China  dan  Jepang,  China  dan Jepang  kembali  melakukan  negosiasi tentang
kesepakatan
pengelolaan Kepulan  Senkaku  bersama  atau joint development, mengingat  dulu  di  tahun 2006  kesepakatan  itu  belum  menemukan kesepakatan  berapa  dana  investasi  dari China  maupun  Jepang  dan  pembagian hasil dari kepulauan senkakau.
Dikarenakan  kedua  negara  China dan  Jepang  sama-sama  memiliki  tujuan untuk  kemakmuran  negaranya.  Apabila dalam negosiasi tersebut tidak mendapatkan  kesepakatan,  Cina  dan Jepang  dapat  mengunakann  cara  cara penyelesaian  lain  seperti    Pencarian Fakta,  dan  mediasi.  Apabila  tidak  juga mendapatkan  hasil,  cara  terahir  dalam Penyelesaian Sengketa
Kepulauan
Senkaku  antara  China  dan  Jepang melalui International  Court  Of  Justice/ Makamah Internasional.
Adapun  saran  berdasarkan  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1)  Kepulauan  senkaku  yang  kaya  akan Sumberdaya  alammnya  yang  hingga  kini di  perebutkan  oleh  Cina  dan  Jepang
seharusnya  dikelola  oleh  kedua  negara China  dan  Jepang.  China  dan  Jepang seharusnya kembali merundingkan tentang  pengelolaan  bersama  Kepulauan Senkaku,  yang  pernah  dilakukan  di  tahun 2006, serta menyepakati titik-titik pengelolaan bersama Kepulauan
Senkaku.  Ini  akan  menghindari  terjadinya peperangan diantara kedua negra, memngingat  kedua  negara  memiliki permiliteran  yang  kuat  di  Asia,  apalagi China  dan  Jepang  sama-sama  memiliki kepentingan  nasional  terhadap  kepulauan sengkaku.
2)  Jika  pengelolaan  bersama  tidak mendapatkan  kesepakatan  maka  jalan terahir  yang  harus  dilakukan  adalah Penyelesaian sengketa melalui International  Court  Of  Justice/ Makamah Internasional.  Jika  China  dan  Jepang benar  benar  merasa  Kepulauan  Senkaku memang  miliknya,  seharusnya  kedua negara tidak takut jika kasus sengketanya di selesaiakan di Makamah Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adolf,  Huala.  1996. Aspek-Aspek  Negara Dalam Hukum Internasional .
Jakarta: PT Grafindo Persada.
Adolf,  Huala.  2014. Hukum  Penyelesaian Sengketa  Internasional .  Jakarta: Sinar Grafika.
Dam, Syamsumar. 2010. Politik Kelautan . Jakarta: Bumi Aksara.
1 Dikdik  Mohamad  Sodik,  2014 Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia ,
F.  Sugeng  Istanto. Penelitian  Hukum. Yogyakarta CV Ganda.
Soejono  dan  H  Abdurahman.  2003. Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:
Rineke Cipta.

## Jurnal
Anugrah Hendri Rahmanto, 2014. Sengketa Kepulauan Senkaku antara  China  dan  Jepang Volume  9

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 1 No. 1 Tahun 2018)
No.  1  Program  Studi  S1  Hubungan Internasional Universitas Airlangga.
Daniel  Kusumah,  2014. Posisi  Senkaku Menurut Hukum Internasional Volume  9.  No.3  Jurnal  Hukum RechtIdee . Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  Universitas
Pendidikan Ganesha Singaraja. Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September.

## Skripsi
Aldo  Rico  Geraldi.  2013. Penyiksaan Falun  Gong  Oleh  Pemerintah Republik  Rakyat  China  Terkait Konvensi  Anti  Penyiksaan  Tahun
1984 . Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Udayana.

## Power Cina Pada Sikap Agresif Terhadap
Jepang Pasca
si  Jepang  atas  Senkaku/Diaoyu  Tahun
2012 Skripsi    Program  studi  S-1
Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Airlangga Surabaya.