Aktualisasi Nilai-Nilai Kepalangmerahan
Dalam Kasus Demonstrasi Hasil Pemilu di Jakarta
Ascosenda Ika Rizqi 1) , Bunyamin Maftuh 2) , Elly Malihah 3)
Senda.air@gmail.com 1) , bmaftuh@yahoo.co.id 2) , ellyms@upi.edu 3)
Universitas Merdeka Pasuruan 1)
Universitas Pendidikan Indonesia 2,3)

## Abstrak
Demokrasi  menempati  posisi  vital  dalam  kaitannya  pembagian  kekuasaan  dalam  suatu  negara. Pendidikan  demokrasi  tidak  saja  dalam  kajian  konsep  verbalistik,  melainkan  telah  membumi dalam  interaksi  dan  pergaulan  sosial  baik  dikelas  maupun  diluar  kelas.  Salah  satu  unsur pengamanan  demonstrasi  sesuai  dengan  protap  negara  adalah  Palang  Merah  Indonesia  (PMI). Palang Merah Indonesia merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan berbadan  hukum.  PMI  melaksanakan  tugasnya  dengan  berpedoman  kepada  prinsip  dasar  yaitu Gerakan  Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit merah serta berpedoman kepada Code of Conduct dan Saver Access dalam setiap melaksanakan tugasnya di lapangan serta dilindungi oleh payung hukum yang berlaku.
Kata Kunci : Demokrasi, PMI, Prinsip Dasar

## Abstract
Democracy is at a critical position in relation to the sharing of power in a country. The education of democracy is not only in the study of verbalism but also in the social interactions and in both classes and outside classes. One of many elements of demonstration security in accordance with the  state  regular  procedure  is  the  Indonesian  Red  Cross  (PMI).  The  Indonesian  Red  Cross  is  a socially organized, law-abiding organization. PMI conducts its duties guided to the fundamental principles of the international movement of the Red Cross and red crescent and guides to the code of conduct and saver access in each to conduct its duties in the field and protected by a prevailing legal umbrella.
Keywords : democracy, Indonesian Red Cross, Fundamental principles

## Pendahuluan
Menurut  Sulesana  (2011:15)  Demokrasi  menempati  posisi  vital  dalam  kaitannya pembagian  kekuasaan  dalam  suatu  negara  (umumnya  berdasarkan  konsep  dan  prinsip  trias politica)  dengan  kekuasaan  negara  yang  diperoleh  dari  rakyat  juga  harus  digunakan  untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan  absolut  pemerintah  seringkali  menimbulkan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  asasi manusia. Salah satu bentuk dari demokrasi baik yang ada di negara lain maupun Indonesia salah satunya adalah menyampaikan pendapat dengan cara demonstrasi.
Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid (Cak Nun) dalam dalam Tri (2019:5), sebagai berikut:
a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme. Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat  yang  majemuk.  Lebih  dari  itu,  kesadaran  akan  kemajemukan  menghendaki tanggapan  yang  positif  terhadap  kemajemukan  itu  sendiri  secara  aktif.  Kesadaran  akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya.
b. Musyawarah Internaliasasi makna dan semangat musyawarah mengehendaki atau meharuskan keinsyafan  dan  kedewasaan  untuk  dengan  tulus  menerima  kemungkinan  terjadinya  “partial finctioning of ideals”, yaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan sepenuhnya.
c. Pertimbangan moral Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan  oleh  kebaikan  cara  yang  ditempuh  untuk  meraihnya.  Demokrasi  tidak  terbayang terwujud tanpa ahklak yang tinggi. Dengan demikian pertimbangan moral (keseluruhan akhlak) menjadi acuan dalam berbuta dan mencapai tujuan.
d. Permufakatan yang jujur dan sehat Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufaakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapi melalui ”engineering”, manipulasi atau merupakan  permufakatan  yang  curang,  cacat  atau  sakit,  malah  dapat  disebut  sebagai penghianatan pada nilai dan semangat musyawarah. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan  berlangsung  jika  masing-  masing  pribadi  atau  kelompok  yang  bersangkutan  memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik.
e.  Pemenuhan  segi–segi  ekonomi  Masalah  pemenuhan  segi–segi  ekonomi  yang  dalam pemenuhannya  tidak  lepas  dari  perencanaan  sosial–budaya.  Warga  dengan  pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar- benar  sejalan  dengan  tujuan  dan  praktik  demokrasi.  Dengan  demikian  rencana  pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmosian dan keteraturan sosial.
f.  Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing- masing, kemudian jalinan dukung- mendukung secara fungsional  antara  berbagai  unsur  kelembagaan  kemasyarakatan  yang  ada,  merupakan  segi penunjang  efisiensi  untuk  demokrasi.  Pengakuan  akan  kebebasan  nurani  (freedom  of conscience),  persamaan  percaya  pada  iktikad  baik  orang  dan  kelompok  lain  (trust  attitude) mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.
g.  Pandangan  hidup  demokratis  harus  dijadikan  unsur  yang  menyatu  dengan  pendidikan demokrasi. Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini,  maka  nilai-  nilai  dan  pengertian  –  pengertiannya  harus  dijadikan  unsur  yang  menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk mentukan pemimpin atau kebijakan.
Pendidikan  demokrasi  tidak  saja  dalam  kajian  konsep  verbalistik,  melainkan  telah membumi  dalam  interaksi  dan  pergaulan sosial  baik  dikelas  maupun  diluar  kelas. Tumbuh  dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara memerlukan ideology yang terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” (once and for all), tidak dengan ideology tertutup  yaitu  ideology  yang  konsepnya  (presept)  dirumuskan  “  sekali  dan  untuk  selamanya” sehingga cenderung ketinggalan zaman (obsolete, seperti terbukti dengan ideology komunisme). Demonstrasi menurut Nasih dan Lilik (2009:49) merupakan metode panyajian pelajaran dengan memeragakan dan menunjukkan kepada siswa mengenai suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik  sebenarnya  atau  hanya  sekedar  tiruan.  Terlepas  dari  metode  penyajian  tidak  terlepas  dari penjelasan  guru,  walau  dalam  sebuah  metode  demonstrasi  siswa  haya  sekedar  memperhatikan yang artinya belum dalam taraf memperagakan. Penjelasan lain mengenai demonstrasi ditulis oleh Huda  (2013:233)  metode  demonstrasi  merupakan  metode  yang  menggunakan  peragaan  untuk memperjelas atau pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta lain. Demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang efektif, karena peserta didik dapat mengetahui secara langsung penerapan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Semenjak  kemerdekaan  17  agustus  1945,  Undang  Undang  Dasar  1945  memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui  mekanisme  perwakilan  yang  dipilih  dalam  pemilu.  Indonesia  sempat  mengalami  masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di  indonesia,  sampai  kemudian  Presiden  Soekarno  menyatakan  demokrasi  terpimpin  sebagai pilihan  sistem  pemerintahan.  Setelah  mengalami  masa  Demokrasi  Pancasila,  sebuah  demokrasi semu  yang  diciptakan  untuk  melanggengkan  kekuasaan  Soeharto,  Indonesia  kembali  masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu  demokratis  kedua  bagi  Indonesia  terselenggara  pada  tahun  2004  Bisa  dikatakan  bahwa Indonesia  sangat  berpotensi  menjadi  kiblat  demokrasi  di  kawasan  Asia,  berkat  keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh  bagi  negara-negara  di  kawasan  Asia  yang  hingga  saat  ini  beberapa  di  antaranya  masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem
demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi  Internasional  Konsultan  Politik  (IAPC),  membuka  mata  bangsa  Indonesia,  bahwa keberhasilan  tersebut  merupakan  sebuah  prestasi  yang  luar  biasa.  Prestasi  tersebut  juga menjadikan  Indonesia  sangat  berpotensi  mengantar  datangnya  suatu  era  baru  di  Asia  yang demokratis dan makmur.
Salah satu unsur pengamanan demontrasi sesuai dengan protap negara adalah: Kepolisian, TNI dan tim kesehatan, adapun salah satu dari unsur tim kesehatan adalah Palang Merah Indonesia. Palang  Merah  Indonesia  merupakan  organisasi  yang  bergerak  di  bidang  kemanusiaan  dan kesehatan, yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan tim kesehatan (timkes) dalam kegiatan apapun termasuk salah satunya adalah demonstrasi. Anggota Palang Merah Indonesia juga telah dibekali untuk bersikap netral dalam menangani dan menjaga setiap kegiatan karena hal tersebut telah  menjadi  salah  satu  pedoman  yang  harus  di  terapkan  dalam  setiap  anggota  Palang  Merah Indonesia.

## Pembahasan
Demonstrasi  merupakan  hal  yang  umum  terjadi  di  setiap  negara  bahkan  di  negara demokrasi sekalipun seperti Indonesia sudah menjadi sesuatu yang sering di dengar dan di lihat, bentuk  demonstrasi  bermacam-macam,  mulai  dari  hanya  sekedar  menyampaikan  pendapat atau yang  disebut  sebagai  demontrasi  damai  seperti  halnya  yang  dicontohkan  oleh  jamaah  212  di Jakarta beberapa tahun yang lalu atau demontrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut haknya dengan meminta audiensi dengan pihak terkait, namun bahkan tidak jarang demonstrasi akan menimbulkan hal-hal yang berdampak kepada kekerasan seperti contoh pada saat terjadinya demonstrasi terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap di Jakarta beberapa waktu lalu.
Demonstrasi terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang terjadi di akhir bulan Desember 2019  beberapa  waktu  lalu  memang  sempat  membuat  kondisi  wilayah  terdampak  demonstrasi sangat  padat  manusia  dari  beberapa  wilayah  dari  tanah  air,  mahasiswa  bergabung  guna menyuarakan isi hati mereka kepada pemerintah agar Indonesia menjadi sebuah negara yang lebih baik  lagi  dan  sesuai  dengan  amanat  Pancasila  terutama  sila  keempat  yaitu  kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan.  Demonstrasi  yang semula berjalan damai serta peserta aksi demonstrasi yang sabar menanti sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar masa depan negara Republik Indonesia tidak berada pada titik nadir akhirnya harus jatuh dengan cara yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pihak manapun baik dari perwakilan mahasiswa seantero Indonesia yang hadir pada saat itu maupun dari pihak alat negara atau  pihak  keamaan  yaitu  TNI  dan  Polri,  sehingga  dampak  yang  terjadi  selanjutnya  tentunya adanya tindakan persuasif dari masing–masing pihak baik itu keamanan negara maupun dari pihak peserta aksi demonstrasi.
Palang Merah merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan yang mana gerakan ini sudah ada sejak tahun 1859 serta sudah berdiri di semua negara yang ada di dunia ini hingga organisasi Palang Merah masuk ke Indonesia dan di resmikan pada 17 September 1945 atau tepat sebulan setelah Indonesia merdeka, Organisasi Palang Merah yang berada di Indonesia
atau yang dikenal dengan nama Palang Merah Indonesia (PMI) yang saat ini di ketuai oleh Jusuf Kalla mantan wakil presiden Republik Indonesia periode 2004–2009 merupakan organisasi yang mempunyai  satuan  tugas  terstruktur  dan  sudah  dikenal  oleh  masyarakat  luas  umumnya  di Indonesia.  Staff  Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  maupun  sukarelawan  Palang  Merah  Indonesia (PMI) sejak awal sudah dibekali oleh prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau yang dikenal  oleh  Gerakan  Internasional  Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit  Merah  guna  menghadapi kegiatan sehari-hari baik saat bertugas maupun sedang tidak bertugas serta dibekali dengan materi Saver Access dan Code of Conduct saat bertugas di lapangan dan tentunya sukarelawan Palang Merah  Indonesia  (PMI)  juga  di  lindungi  oleh  Undang–Undang  nomer  1  tahun  2018  tentang kepalangmerahan  serta  Peraturan  Pemerintah  nomer  7  tahun  2019  tentang  Kepalangmerahan, adapun  tujuan  dari  materi  dan  perturan  tersebut  guna  memberikan  kenyamanan  dan  rasa  aman dalam  melaksanakan  tugas  dilapangan,  baik  saat menolong  korban  maupun  kegiatan  PMI  yang lain baik pada saat damai maupun terjadi konflik bersenjata.
Palang  Merah  Indonesia  adalah  organisasi  kemanusiaan  yang  berstatus  badan  hukum, diundangkan  dengan  Undang-Undang  nomor  1  tahun  2018  tentang  Kepalangmerahan  guna menjalankan  kegiatan  Kepalangmerahan   sesuai  dengan  Konvensi  Jenewa  Tahun 1949,  dengan tujuan untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan Pandangan Politik. Adapun tugas yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia adalah:
(a) Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan dan lainnya;
(b) Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(c) Melakukan pembinaan relawan;
(d) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
(e) Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
(f) Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
(g) Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial;
(h) Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
Selain tujuan diatas anggota Palang Merah Indonesia juga dibekali dengan prinsip dasar atau yang disebut sebagai gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang mana prinsip dasar tersebut harus terus terpatri dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keadaan  damai  maupun  dalam  keadaan  darurat,  inilah  salah  satu  yang  dijadikan  tameng  bagi anggota Palang Merah dimana pun mereka berada, inilah salah satu fungsi lambang Palang Merah, selain  sebagai  tanda  pengenal  juga  sebagai  tanda  pelindung  bagi  setiap  anggotanya.  Adapun Gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah sebagai berikut:
1. Kemanusiaan ,  organisasi  Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit  Merah  bergerak  di  bidang kemanusiaan, misi organisasi adalah murni untuk menolong sesame
2. Kesamaan ,  organisasi  menganggap  derajat  manusia  adalah  sama  sehingga  tidak  perlu membeda-bedakan SARA dalam melakukan pertolongan
3. Kenetralan , organisasi bersifat netral tidak memihak manapun dan siapapun
4. Kemandirian , organisasi bersifat mandiri, tidak melibatkan organisasi manapun atau kegiatan politik termasuk pendanaan dan sebagainya
5. Kesukarelaan ,  organisasi  bersifat  sukarela  tidak  memaksa  dan  dipaksa  terutama  untuk angotanya
6. Kesatuan , di setiap negara hanya ada boleh satu organisasi yaitu Palang Merah saja atau Bulan Sabit Merah saja
7. Kesemestaan , organisasi hadir di seluruh dunia, dinegara manapun pasti ada organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
Selain  di  lindungi  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2018  tentang Kepalangmerahan,  para  anggota  Palang  Merah  juga  di  lindungi  dengan  Gerakan  Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang sudah dijabarkan serta di lindungi oleh Saver Access dan  Code  Of  Conduct  dalam  setiap  melaksanakan  tugas  dilapangan  baik  dalam  keadaan  damai maupun dalam keadaan darurat yang mana merupakan kesepakatan dari tujuh badan kemanusiaan internasional, yaitu: ICRC, IFRC, Caritas Internasional, International Save the children, Lutheran World Federation, Oxfam dan World Council of churches. Adapun Code of Conduct atau pedoman etika  dan  perilaku  Palang  Merah  yang  diberikan  kepada  anggota  Palang  Merah  adalah  sebagai berikut:
1) Kewajiban kemanusiaan adalah prioritas utama
2) Bantuan diberikan tanpa membedakan ras, kepercayaan ataupun kebangsaan dari penerima
3) Bantuan tidak boleh diberikan untuk kepentingan politik dan agama
4) Tidak menjadi alat kebijakan pemerintah luar negeri
5) Menghormati kebiasaan dan adat istiadat
6) Membangun respon bencana sesuai dengan kemampuan setempat
7) Melibatkan penerima bantuan dalam proses manajemen bencana
8) Bantuan  yang  diberikan  hendaknya  untuk  mengurangi  kerentanan  terhadap  bencana dikemudian hari
9) Bertanggung jawab kepada pihak yang kita bantu dan yang memberi kita bantuan
10) Dalam kegiatan informasi, publikasi dan promosi harus memandang korban sebagai manusia yang bermartabat
Sedangkan  Saver  Access  Palang  Merah  atau  yang  dikenal  dengan  tujuh  pilar  yang diberikan kepada anggota Palang Merah adalah sebagaimana berikut:
1) Penerimaan terhadap organisasi, artinya masyarakat harus mengenal dan memahami organisasi Palang  Merah  sehingga  dalam  melakukan  pertolongan  organisasi  Palang  Merah  dan  Bulan Sabit Merah bisa diterima oleh lapisan masyarakat.
2) Penerimaan terhadap individu dan tingkah laku pribadi, artinya selain bisa menerima organisasi dalam  lapisan  masyarakat,  tentunya  pribadi  setiap  anggota  Palang  Merah  dan  Bulan  Sabit Merah juga harus di terima baik oleh lapisan masyarakat.
3) Identifikasi, artinya identitas Palang Merah dan Bulan Sabit Merah harus terus ada setiap saat dan masyarakat mengenal identitas Palang Merah dan Bulan Sabit Merah
4) Komunikasi Internal, artinya hubungan dengan sesama sukarelawan, pengurus dan staff harus terus berjalan
5) Komunikasi  Eksternal,  artinya  hubungan  dengan  stakeholder  dan  para  pimpinan  diluar organisasi harus terus berjalan
6) Tindakan  Perlindungan,  Anggota  PMI  harus  selalu  mempersiapkan  diri  menghadapi  segala risiko yang mungkin terjadi
7) Peraturan Keamanaan, artinya risiko terhadap keselamatan tugas di lapangan tentunya menjadi risiko yang dihadapi oleh masing-masing anggota PMI secara individu
Mendalami kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, yang mana demonstrasi dan kerusuhan terjadi  di  Jakarta  pada  Desember  2019,  demonstrasi  yang  berkaitan  dengan  penolakan  hasil
penghitungan  suara  pemilihan  Presiden  Indonesia  2019,  tidak  sedikit  purnawirawan  TNI-Polri yang mendukung salah satu pendukung calon presiden yang tergabung dalam Front Kedaulatan Bangsa  menyatakan  akan  mengikuti  demonstrasi  ini  di  Komisi  Pemilihan  Umum,  Mereka membantah turun ke jalan karena diperintah oleh salah satu calon pendukung, kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat lebih dari 1.300 orang yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia yang  mengikuti  demonstrasi  tersebut.  Dalam  menghadapi  peserta  demonstrasi,  Polri  selalu menguatmakan negosiasi dalam pengamanan demonstrasi, namun Bentrokan massa dengan aparat dan kerusuhan terjadi di beberapa tempat di Jakarta tidak bisa terhindarkan lagi, hingga akhirnya terdapat kabar bahwa ambulans Palang Merah Indonesia Jakarta Timur di tuduh sebagai salah satu yang membantu mahasiswa dalam membawa “bantuan” guna menyerang apparat negara dalam hal ini adalah kepolisian, sehingga 4 unit ambulans PMI Jakarta Timur beserta sukarelawan PMI sempat  di amankan  oleh  petugas  kepolisian,  hal  tersebut  tentunya  mendapat  kecaman  dari juru bicara PMI Pusat yang saat itu bertindak tegas terkait tuduhan penyalahgunaan ambulans sebagai unit “bantuan” bagi pendemo pada malam demontrasi tersebut, karena ambulans sesungguhnya merupakan  kendaraan  yang  disiapkan  terutama  dalam  keadaan  darurat,  hal  ini  juga  dijelaskan dalam  Peraturan  Pemerintah  nomor  47  tahun  2018  pasal  5  ayat  3  tentang  Pelayanan Kegawatdaruratan yang menjelaskan bahwa “ Evakuasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf  b  merupakan  upaya  memindahkan  Pasien  dari  lokasi  kejadian  ke  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  sesuai  kebutuhan  medis  Pasien  dengan  menggunakan  ambulans  transportasi  atau ambulans Gawat Darurat disertai dengan upaya menjaga resusitasi dan stabilisasi”. Artinya bahwa ambulans  benar–benar  digunakan  untuk  mengangkut  orang  yang  membutuhkan  pertolongan terutama pada saat terjadinya demontrasi.
Organisasi  Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  merupakan  organisasi  yang  bekerja  sesuai dengan standar prinsip Palang Merah itu sendiri, dalam kaitan prinsip dasar berarti anggota PMI sudah  melaksanakan  protokol  disetiap  kegiatan  termasuk  demonstrasi,  yaitu:  prinsip  kenetralan dan  prinsip  kemanusiaan,  hal  tersebut  juga  sudah  sesuai  dengan  dengan  prinsip  dasar  Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yang pertama adalah kenetralan yang berarti organisasi Palang Merah tidak memihak siapapun dan yang kedua adalah tetap bekerja sesuai nilai kemanusiaan  yang  berarti  juga  organisasi  Palang  Merah  bertindak  sesuai  keinginan  memberi pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka didalam pertempuran maupun memberikan bantuan  dan  pertolongan  pada  masa  damai,  mencegah  dan  mengatasi  penderitaan  sesama,  di samping itu sesuai aturan code of conduct atau kode perilaku ada dua poin penting bagi anggota Palang  Merah  yang  bekerja  pada  saat  dilapangan,  yang  pertama  yaitu  bekerja  berdasarkan kewajiban kemanusiaan merupakan prioritas yang artinya bahwa pengakuan atas korban bencana taupun konflik yaitu hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan dimanapun ia berada, komitmen untuk  menyediakan  bantuan  kemanusiaan  kepada  korban  bencana  atau  konflik  dimanapun  dan kapanpun  diperlukan,  akses  terhadap  lokasi  bencana  atau  konflik  dan  terhadap  korban  tidak  di halang-halangi  serta  dalam  memberikan  bantuan  kemanusiaan  tidak  menjadi  bagian  dari  suatu kegiatan politik atau partisan. Yang kedua merupakan bantuan diberikan tanpa pertimbangan ras, kepercayaan  ataupun  kebangsaan  dari  penerima  yang  artinya  adalah  bantuan  kemanusiaan  di perhitungkan  berdasarkan  kebutuhan  semata,  proporsional,  mengakui  peranan  penting  kaum wanita  dan  menjamin  bahwa  peranan  tersebut  harus  didukung  dan  didaya  gunakan  serta terjaminnya  akses  terhadap  sumber  daya  yang  diperlukan  serta  akses  yang  seimbang  terhadap korban  bencana  atau  konflik.  Di  sisi  yang  lain  anggota  PMI  juga  bekerja  sesuai  dengan  semua prinsip saver access atau mulai dari penerimaan terhadap organisasi hingga peraturan keamaan,
dalam hal ini yang paling penting dari saver access adalah Tindakan perlindungan  yang artinya anggota PMI harus siap dalam segala resiko.
Dalam  kaitan  konten  Pancasila  dan  kewarganegaraan  (PKn)  inilah  yang  dinamakan perwujudan  atau  aktualisasi  dari  kebajikan  atau  keadaban  kewarganegaraan  (civic  virtue), penampilan  kecakapan  kewarganegaraan    (civic  competence)  dan  perwujudan  sikap kewarganegaraan  (civic  disposition).  Palang  Merah  Indonesia  (PMI)  juga  mengakualisasikan nilai–nilai Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima dan di implementasikan kedalam kehidupan sehari-hari yang tertuang dalam Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional, Saver Access dan Code of Conduct dalam setiap melaksanakan tugas terutama di lapangan. Dalam hal demokrasi, kaitan dengan dianggapnya penyalahgunaan ambulans sebagai “bantuan”  bagi  pendemo juga  mencederai  nilai-nilai  demokrasi  menurut  Gunarsi  (2014:90)  itu sendiri,  dalam  hal  ini  pokok-pokok  demokrasi  yaitu  pelaksanaan  hak  sosial  serta  perlindungan HAM,  walaupun  pada  akhirnya  telah  diselesaikan  melalui  kelembagaan  tetap  saja  organisasi menilai  bahwa  hal  tersebut  mencederai  nilai  demokrasi  itu  sendiri,  tentunya  juga  berbanding terbalik dengan harapan demokrasi yaitu menjamin bagi warga negaranya dengan sejumlah HAM serta menjamin kebebasan yang lebih luas bagi warga negaranya.

## Kesimpulan
Demonstrasi merupakan hal yang umum terjadi di setiap negara bahkan di negara demokrasi sekalipun seperti Indonesia sudah menjadi sesuatu yang sering di dengar dan di lihat. Demonstrasi terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang terjadi beberapa waktu lalu memang sempat membuat kondisi wilayah terdampak demonstrasi sangat padat manusia dari beberapa wilayah dari tanah air. Palang Merah merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan,  Palang Merah  Indonesia  (PMI)  adalah  organisasi  kemanusiaan  yang  berstatus  badan  hukum,  dalam melaksanakan  tugasnya  anggota  PMI  selalu  berpedoman  pada  nilai-nilai  Gerakan  Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Code of Conduct dan Saver Access sehingga dengan berpedoman  kepada  nilai-nilai  tersebut  anggota  PMI  bisa  aman  dalam  melaksanakan  tugas kemanusiaan  disamping  di  lindungi  oleh  payung  hukum  melalui  Peraturan  Pemerintah  dan Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunarsi, Sri dkk.2014. Pelaksanaan Nilai Demokrasi Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi PKn FKIP Ums Tahun Akademik 2014). UMS. Solo
Huda, Miftahul. 2013. Model–model Pembelajaran dan pengajaran . Pustaka Belajar: Yogyakarta Nasih,  Ahmad  Mujin  dan  Lilik  Nur  Kholidah.  2009. Metode  dan  Teknik  Pembelajaran  Agama Islam . PT Refika Aditama: Bandung
Peraturan Pemerintah nomer 7 tahun 2019 tentang Kepalangmerahan
Sulesana. 2011. Demokasi dan Probematikanya di Indonesia . UIN Allaudin: Makassar
Tri, Dwi Sulisworo dkk. 2019. Bahan Ajar Demokrasi . Universitas Ahmad Dahlan:Yogyakarta Undang–Undang nomer 1 tahun 2018 tentang kepalangmerahan