Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
TINJAUAN HUKUM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA (STUDI KASUS PEMBERIAN DANA CSR MELALUI HIBAH)
Fitri Hillary Michiko Universitas Indonesia

## bitmichiko@gmail.com
Abstrak . Tulisan  ini  membahas  isu  tentang  Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  atau Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan  (TJSL)  yang  merupakan  suatu  konsep  bahwa  organisasi, khususnya  (namun  bukan  hanya),  perusahaan  adalah  memiliki  berbagai  bentuk  tanggung  jawab terhadap  seluruh  pemangku  kepentingannya,  yang  di  antaranya  adalah  konsumen,  karyawan, pemegang  saham,  komunitas  dan  lingkungan  dalam  segala  aspek  operasional  perusahaan  yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. TJSL telah disadari oleh pemerintah Indonesia, sehingga terdapat beberapa regulasi yang mengaturnya, namun masih terdapat beberapa kerancuan akan  aturan  TJSL  di  Indonesia  terutama  dalam  penerapannya  dan  sanksi  yang  kurang  tegas  jika terdapat perusahaan-perusahaan yang melanggar. Selanjutnya terdapat kasus pengelolaan dana CSR PT.  Vale  Indonesia  (Studi  Kasus  pemberian  Dana  CSR  melalui  Hibah  ke  Pemerintah  Sulawesi Tenggara).  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  dilakukan  penelitian  metode    penelitian    hukum normatif  yaitu  mengkaji  dan  menganalisa    bahan bahan    hukum  dan  isu  - isu  hukum  yang berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti.
Kata-kata  Kunci: Corporate  Social  Responsibility (CSR),  Tanggung  Jawab  Sosial  Lingkungan (TJSL), PT. Vale, dana hibah.
Abstract. This paper discusses the issue of Corporate Social Responsibility (CSR) or  TJSL, which  is  a  concept  that  organizations,  specifically  (but  not  only),  companies  are  having  various forms  of  responsibility  towards  all  stakeholders,  including  consumers  ,  employees,  shareholders, communities and the environment in all aspects of the company's operations that cover economic, social and environmental aspects. TJSL has been realized by the Indonesian government, so there are  some  regulations that  govern  it,  but  there  are  still  some confusion  about  the  rules  of  TJSL in Indonesia, especially in its application and less strict sanctions if there are companies that violate them. Then there is the case of managing CSR funds of PT. Vale Indonesia (Case Study of granting CSR Funds through Grants to the Government of Southeast Sulawesi). To answer these questions, a research on normative legal research methods is carried out, namely studying and analyzing legal materials and legal issues related to the problem under study.
Key words : Corporate Social Responsibility (CSR), Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), PT. Vale, grant funds.

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  kesadaran  akan  lingkungan, ekonomi  dan  sosial  semakin  meningkat. Masalah pencemaran lingkungan sudah banyak  menarik  minat,  mulai  lapisan  bawah sampai  lapisan  atas.  Hal  ini  telah  menjadi perhatian  besar  oleh  dunia,  apalagi  dengan adanya  era  globalisasi  yang  membuat  segala informasi menjadi mudah untuk diakses.
Perusahaan-perusahaan  banyak  yang tumbuh  dan  berkembang  di  Indonesia.  Dan tidak sedikit pula yang merugikan masyarakat
sekitar  karena  limbah  yang  dihasilkan  tidak diolah  atau  dibuang  sebagaimana  mestinya, terutama  perusahaan  yang  bergerak  pada bidang Sumber Daya Alam. Berkaitan dengan hal  tersebut,  dilakukan-lah  upaya  untuk menjaga  alam  dan  lingkungan  dengan  tujuan menghindari  dan  mengurangi  kerusakan lingkungan akibat aktivitas-aktivitas perusahaan  dalam  menjalankan  bisnisnya, yang dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility atau disingkat dengan CSR.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Corporate  Social  Responsibility (CSR)
adalah suatu konsep bahwa organisasi,
khususnya
(namun bukan hanya), perusahaan adalah  memiliki  berbagai bentuk  tanggung  jawab  terhadap  seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala  aspek  operasional  perusahaan  yang mencakup  aspek  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan  erat  dengan  "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama  perusahaan,  dalam  melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak  semata  berdasarkan  dampaknya  dalam aspek  ekonomi,  misalnya  tingkat  keuntungan atau deviden,  tetapi  juga  harus  menimbang dampak  sosial  dan  lingkungan  yang  timbul dari  keputusannya  itu,  baik  untuk  jangka pendek  maupun  untuk  jangka  yang  lebih panjang.  Dengan  pengertian  tersebut,  CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan  terhadap  tujuan  pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak  (minimisasi  dampak  negatif  dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya
Hal  tersebut  di  atas  telah  disadari  oleh pemerintah  Indonesia,  sehingga  terdapat beberapa  regulasi  yang  mengaturnya,  yang dimana  istilah  CSR  lebih  dikenal  dengan istilah  Tanggung  Jawab  Sosial  atau  disingkat TJSL.  Namun,  walau  sudah  diatur  dan dinyatakan  dalam  beberapa  regulasi  terkait, nyatanya  masih  terdapat  beberapa  kerancuan akan  aturan  TJSL  di  Indonesia  terutama dalam  penerapannya  dan  sanksi  yang  kurang tegas  jika  terdapat  perusahaan-perusahaan yang melanggar.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka penulis  tertarik  untuk  membuat  tulisan mengenai  Tinjauan  Hukum Corporate  Social Responsibility (CSR)  di  Indonesia  (Studi Kasus  pemberian  Dana  CSR  melalui  Hibah), dengan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana CSR diatur di dalam peraturan perundangan di Indonesia?
2. Bagaimana  pergeseran  nilai  CSR  dari Voluntary (sukarela) ke Mandatory (kewajiban)?
3. Bagaimana  Analisa  kasus  pengelolaan dana  CSR  PT.  Vale  Indonesia  (Studi Kasus  pemberian  Dana  CSR  melalui Hibah ke
Pemerintah Sulawesi Tenggara)?
Metode      yang      digunakan      dalam penelitian  ini  adalah  metode    penelitian hukum    normatif    yaitu    mengkaji    dan menganalisa    bahan bahan    hukum  dan  isu -  isu    hukum    yang    berkaitan    dengan permasalahan  yang  diteliti.  Penelitian  ini dilakukan          untuk    memecahkan permasalahan  yang    timbul,  sedangkan  hasil penelitiannya  berupa  preskripsi  tentang  apa yang seharusnya  dilakukan  untuk  mengatasi permasalahan yang timbul tersebut. Preskripsi diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi.

## PEMBAHASAN
Tinjauan  Csr  Berdasarkan  Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Kewajiban pelaksanaan CSR di Indonesia  diatur  secara  tegas  dalam  beberapa peraturan  di  Indonesia  yakni  pada  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman  Modal,  lalu  dalam  bidang perseroan  terbatas  terdapat  pula  pengaturan CSR  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dengan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perseroan  Terbatas,  dan  juga  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan  Berkelanjutan  bagi  Lembaga  Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Istilah penanaman modal, bukan merupakan istilah yang asing bagi para pelaku usaha  di  Indonesia.  Berdasarkan  ketentutan pasal  1  ayat  (1)  UU  No.  25  Tahun  2007 Tentang  Penanaman  Modal  (selanjutnya disebut  UUPM),  yang  dimaksud  dengan penanaman  modal  adalah  segala  bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal  dalam  negeri  maupun  penanam  modal asing  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah negara Republik Indonesia.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Kebijakan  mengenai  penanaman  modal di  Indonesia  harus  menjadi  bagian  dari penyelengggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan teknologi  nasional, mendorong  pembangunan ekonomi  kerakyatan,  serta  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dalam  suatu  sistem perekonomian  yang  berdaya  saing.  Maka dapat  kita  tarik  kesimpulan  bahwa  tujuan utama  dari  kebijakan  penanaman  modal  di Indonesia adalah untuk peningkatan kesejahteraan  rakyat,  yang  dapat  dicapai dengan  berbagai  upaya  dari  para  pihak, khususnya para pelaku usaha.
Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat  tentu  sangat  bekaitan  dengan penerapan kegiatan CSR. UUPM telah secara tegas  mewajibkan  setiap  penanam  modal untuk  melaksanakan  program  CSR.  Hal  ini diatur dalam Pasal 15 huruf b yang berbunyi : “Setiap Penanam modal berkewajiban:melaksanakan  tanggung  jawab sosial perusahaan”. Penjelasan Pasal 15 huruf b  menambahkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “tanggung  jawab  sosial  perusahaan” adalah  tanggung  jawab  yang  melekat  pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan  sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma, dan budaya masyarakat setempat.
Terdapat  sanksi  bagi  perusahaan  yang tidak  melaksanakan  CSR,  yakni  diatur  dalam Pasal 34:
(1)  Badan  usaha  atau  usaha  perseorangan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c.pembekuan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d.  pencabutan  kegiatan  usaha  dan/atau fasilitas penanaman modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  oleh instansi  atau  lembaga  yang  berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3)  Selain  dikenai  sanksi  administratif,  badan usaha  atau  usaha  perseorangan  dapat dikenai  sanksi  lainnya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
CSR  telah  jelas  diatur  oleh  regulasi  yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu para usaha  baik  dalam  negeri  maupun  asing  yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus menaati aturan yang ada dengan melaksanakan kewajiban CSR pada perusahaannya.
b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Konsep  CSR  yang  terdapat  dalam  UU Perseroan Terbatas juga mencakup lingkungan.  Jadi,  secara  resmi,  UU  ini menggunakan  istilah  Tanggung  Jawab  Sosial dan  Lingkungan  (TJSL).  UU  ini  mengatur kewajiban  bagi  perseroan  yang  berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan.
Pasal  74  ayat  (1)  UU  PT  berbunyi, “Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan.” Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi  yang  akan  dijatuhkan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Klausula  penentuan  perusahaan  yang diwajibkan  melakukan  CSR,  menimbulkan perseolan  diskriminasi,  yaitu  diskriminasi bagi  Perseroan  Terbatas  dan  diskriminasi hanya  untuk  perusahaan  yang  bergerak  di bidang  sumber  daya  dan  atau  terkait  saja. Sedangkan perusahaan non perseroan terbatas dan  tidak  bergerak  di  bidang  tersebut dianggap tidak dibebani kewajiban TJSL.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  Perseroan Terbatas Setelah Pasal 74 Undang-Undang
Perseroan  Terbatas  yang  telah  penulis  bahas di  atas,  terdapat  peraturan  pelaksana  yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menindaklanjutinya yakni Peraturan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Pemerintah  No.  47  Tahun  2012  tentang Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan Perseroan Terbatas.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Undang- Undang  pembentuknya,  dalam  Peraturan Pemerintah  ini  diatur  mengenai  TJSL  sebagi suatu  kewajiban  terhadap  Perseroan  yang kegiatannya  di  bidang  SDA  atau  yang berkaitan  dengan  SDA.  Adapun  tujuan  dari pengaturan  TJSL  dalam  PP  dimaksudkan untuk:
- Meningkatkan kesadaran Perseroan pelaksanaan  tanggung  jawab  social  dan Lingkungan di Indonesia;
- Memenuhi perkembangan kebutuhan hukum  dalam  masyarakat  mengenai tanggung jawab social dan lingkungan;
- Menguatkan  pengaturan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  yang  telah  diatur dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan  sesuai  dengan  bidang  kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.
PP No. 47 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  ini  hanya  berisi  sembilan  pasal. Salah  satu  yang  diatur  adalah  mekanisme pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan  perseroan.  Pasal  4  ayat  (1)  PP No. 47 Tahun 2012 menyebutkan, “Tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  dilaksanakan oleh  Direksi  berdasarkan  rencana  kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan  Dewan  Komisaris  atau  RUPS sesuai  dengan  anggaran  dasar  Perseroan, kecuali  ditentukan  lain  dalam  peraturan perundang-undangan.”
Dalam  Pasal  5  PP  No.  47  Tahun  2012 beserta  penjelasannya  dijelaskan  bahwa Pembiayaan terhadap program TJSL Perseroan Terbatas beserta realisasinya disusun  berdasarkan  Rencana  Kerja  Tahunan
Perseroan. Anggaran yang ditetapkan Perseroan  dalam  rencana  Kerja  Tahunan harus disusun dengan memperhatikan kepatutan  dan  kewajaran,  yang  berarti penetapan anggaran program beserta realisasi TJSL harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan melihat seberapa  jauh  potensi  resiko  yang  akan berakibat  pada  kegiatan  TJSL  yang  sedang ditanggung  oleh  Perseroan  sesuai  dengan
kegiatan  usahanya.  Maka  pelaksanaan  CSR atau yang dikenal sebagai TJSL pada  PP No. 47  Tahun  2012,  yaitu  dengan  menggunakan anggaran  Perseroan  dengan  memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dalam Pasal 5 ayat (2),  Realisasi  anggaran  untuk  pelaksanaan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  yang dilaksanakan  oleh  Perseroan  sebagaimana dimaksud,  diperhitungkan  sebagai  biaya Perseroan.
Selain peraturan teknis terkait pelaksanaan  TJSL  seperti  yang  dipaparkan diatas,  peraturan  ini  juga  mengatur  mengenai sanksi  bagi  Perseroan  Terbatas  yang  tidak menjalankan TJSL, namun Peraturan
Pemerintah belum dapat memberikan ketegasan  berdasarkan  peraturan  itu  sendiri, melainkan  harus  melihat  kepada  peraturan perundang-undangan yang terkait.
Walaupun dari induk peraturan pelaksanaan  TJSL  terkesan  hanya  mengatur mengenai  pelaksanaan  TJSL  oleh  perusahaan yang  bergerak  di  bidang  SDA,  namun  dalam akhir  PP  ini  dijelaskan  bahwa  pada  intinya perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang  lain selain  SDA  dapat  pula  melaksanakan  TJSL, dan  bagi  Perseroan  yang  tidak  bergerak  di bidang  SDA  tetapi  tetap  melaksananakn TJSL,  perusahaan  tersebut  dapat  diberikan penghargaan  oleh  instansi  yang  berwenang dalam  bentuk  pemberian  fasilitas-fasilitas atau penghargaan lainnya.
d. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang
Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa  Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik Dalam  peraturan  ini  lebih  mengatur mengenai aturan administratif dari pelaksanaan  CSR,  yang  harus  dibuat  dalam laporan. Dalam Pasal 2 POJK Nomor
51/POJK.03/2017  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  huruf c:
(1)LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan  Keuangan  Berkelanjutan dalam  kegiatan  usaha  LJK,  Emiten,  dan Perusahaan Publik.
(2)Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan dengan menggunakan: c. prinsip
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
pengelolaan  risiko  sosial  dan  Lingkungan Hidup;  Pasal  8  ayat  (2)  dan  (4)  POJK
Nomor 51/POJK.03/2017:
(3)Emiten  yang  bukan  merupakan  LJK  dan Perusahaan Publik yang bukan merupakan LJK  namun  diwajibkan melaksanakan TJSL dapat mengalokasikan  sebagian  dana  TJSL untuk  mendukung  kegiatan  penerapan
Keuangan Berkelanjutan.
(4) Laporan penggunaan dana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat  (2)  dituangkan  dalam  Laporan Keberlanjutan. Dalam POJK ini diatur pula sanksi yang dikenakan jika perusahaan tidak melaksanakan  CSR/TJSL  pada  Pasal  13  ayat (2),  Emiten  yang  bukan  merupakan  LJK  dan Perusahaan  Publik  yang  bukan  merupakan LJK  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1),  Pasal  10, dan/atau Pasal 12 dikenakan sanksi administratif  berupa  teguran  atau  peringatan tertulis.
Pergeseran  Nilai  Csr  Dari Voluntary (Sukarela) Ke Mandatory (Kewajiban) Konsep  pelaksanaan  CSR  dibentuk  dari dari  teori-teori  yang  mendasar  tentang tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya: Teori Ligitimasi Dalam
rangka mengembangkan
perusahaan di kedepannya legitimasi masyarakat  merupakan  factor  strategis.  Hal itu  dapat  dijadikan  sebagai  wahana  untuk mengkonstruksi  strategi  perusahaan  terutama terkait  dengan  upaya  memposisikan  diri  di tengah  lingkungan  masyarakat  yang  semakin maju.
Teori legitimasi  juga menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab perusahaan  harus  dilaksnakan  sedemikian rupa  agar  aktivitas  dan  kinerja  perusahaan dapat  diterima  oleh  masyarakat  sehingga memaksimalkan  keuangan  dalam  jangka panjang dan diharapkan meningkatkan reputasi perusahaan juga akan meningkat. Teori Stakeholder
Pemilik  perusahaan  ( stakeholder )  tidak sebatas  bertanggung  jawab  pada  indikator ekonomi  akan  tetapi  sampai  pada  lingkaran
sosial  kemasyarakatan  ( stakeholder )  dengan memperhitungkan factor-faktor social sehingga  muncullah  istilah  tanggung  sosial.
Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan  laba  untuk  kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk kepentingan  stakeholder,  yaitu  semua  pihak yang  mempunyai  keterkaitan  atau  klaim terhadap perusahaan. Hal ini berarti perusahaan  harus  melaksanakan  perannya secara  dua  arah  yaitu  untuk  memenuhi kebutuhan  perusahaan  itu  sendiri  maupun stakeholder.

## Teori Kontrak Sosial
Teori  ini  muncul  karena  adanya interaksi  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat agar  terjadi  keselarasan,  keserasian,  dan keseimbangan,  termasuk  lingkungan,  agar terjadinya  keseimbangan  maka  perlu  kontrak social  baik  secara  tersusun,  tersurat  maupun tersirat  sehingga  terjadi  kesepakatan  yang saling melindungi kepentingan masing- masing.
Hubungan  antara  perusahaan  terhadap masyarakat  merupakan  kontrak  sosial  yang harus dibangun dan dikembangkan. Perusahaan tidak hanya berkewajiban mendapatkan  laba  akan  tetapi  memiliki kewajiban memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya. Interaksi perusahaan dengan  masyarakat  akan  selalu  berusaha untuk  memenuhi  dan  mematuhi  aturan  dan norma-norma  yang  berlaku  di  masyarakat sehingga kegiatan perusahaan dapan dipandang legitimate
Menurut  Friedman,  tanggung  jawab social  perusahaan  adalah  menjalankan  bisnis sesuai  dengan  keinginan  pemilik  perusahaan ( owner ), biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang  digariskan  dalam  suatu  masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian tujuan  suatu  perusahaan  korporasi  adalah memaksimalkan  laba  atau  nilai  pemegang saham ( shareholder’s value ) dan memandang para pemimpin perusahaan memiliki tanggung  jawab  social  terhadap  masyarakat secara  luas  baik  pelanggan  dan  penyedia
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
sumber  daya.  Semua  hubungan  baik  tersebut dikembangkan  oleh  pemimpin  perusahaan agar  tercipta  maksimalisasi  laba  perusahaan dengan  demikian  bahwa  jika  perusahaan menggunakan    retorika  CSR  maka  konsep tanggung  jawab  tersebut  harus  diartikan sebagai  salah  satu  strategi  perusahaan  untuk memaksimalkan laba.

## Konsep Piramida CSR
Archie  B.  Caroll  pada  tahun  1979 memperkenalkan  teori  “ The  Pyramid  of Corporate  Social  Responsibility  Toward  the Moral Management Organizational Stakeholders ”    atau  yang  biasa  dikenal sebagai Piramida Corporate Social
Responsibility .  Teori  ini  digagas    oleh  Carrol tujuannya    adalah  untuk  meyakini  CSR sebagai  konsep  multi-lapis  adalah  konsep yang  dibedakan  ke  dalam  empat  aspek  yang saling  berhubungan  yakni,  tanggung  jawab filantropi,  etis,  hukum  dan  ekonomi.  Empat aspek  penting  dari  gagasan  Caroll  tersebut diilustrasikan  dalam  sebuah  gambar  piramida yang  masing-masing  aspeknya  berada  dalam sebuah lapisan piramida yang berurutan. Teori  ini  memberikan  arti  bahwa  CSR memerlukan  tindakan  bisnis  yang  didukung oleh adanya keuntungan ekonomi/laba perusahaan,  ketaatan  hukum,  etika  dalam berbisnis  dan  social,  yang  dimana  4  hal tersebut  yang  menjadi  latar  belakang  sebuah perusahaan  untuk  melaksanakan  CSR.  Maka untuk  sebuah  perusahaan  dapat  disebut sebagai good corporate citizen dengan cara ia telah berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Triple Bottom Line
Istilah triple  bottom  line pertama  kali diperkenalkan  oleh  John  Elkington  (1998) dalam bukunya yang berjudul Cannibals With Forks:  The  Triple  Bottom  Line  in  21st Century  Business .  Elkington  menganjurkan agar dunia usaha perlu mengukur sukses (atau kinerja)  tak  hanya  dengan  kinerja  keuangan (berapa  besar  deviden  atau bottom line yang dihasilkan),  namun  juga  dengan  pengaruh terhadap perekonomian secara luas, lingkungan  dan  masyarakat  di  mana  mereka beroperasi.  Disebut triple sebab  konsep  ini memasukkan  tiga  ukuran  kinerja  sekaligus: Economic,  Environmental,  Social (EES)  atau istilah umumnya 3P: “ Profit-Planet-People ”.
Terdapat  konsep  3P  tersebut,  harus terdapat hubungan yang ideal antara ketiganya  (profit,  people,  planet),  tidak  bisa hanya  dengan  mementingkan  satu  elemen saja.  Menurut  Elkington,  ketiga  konsep  ini dapat menjamin kelangsungan bisnis perusahaan.  Sebab,  jika  suatu  perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, lingkungan  akan  rusak  dan  masyarakat  jadi terabaikan. Perusahaan bahkan menjadi terganggu  aktivitasnya  karena  tidak  mampu menjaga keseimbangan 3P dan dapat berdampk langsung pada kelangsungan bisnis perusahaan.
Filosofi  dasar  konsep  tanggung  jawab sosial dan lingkungan
Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan (TJSL)  ialah  konsep  dan  istilah  baru  yang dikenal  setelah  diundangkannya  UUPT. Mengenai  definisi,  disebutkan  bahwa  TJSL ialah  komitmen  PT  berperan  serta  dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan  yang  bermanfaat,  baik  bagi  PT sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Mengenai peraturannya,  disebutkan  bahwa  PT  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang dan/atau  berkaitan  dengan  sumber  daya  alam wajib  melaksanakan  TJSL.  sehingga  dalam hal ini PT. Vale Indonesia wajib menjalankan kegiatan TJSL.  Dijelaskan selanjutnya bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan  hubungan  PT  yang  serasi, seimbang  dan  sesuai  dengan  lingkungan, nilai,  norma,  dan  budaya  setempat.  Jika  tiga hal  definisi  ini  dicermati,  maka  tampak adanya sebuah inkonsistensi. Dari definisinya, tampak  bahwa  yang  dimaksud  dengan  TJSL ialah berupa kemauan sukarela dari PT untuk berperan  serta  dalam  pembangunan  ekonomi berkelanjutan.  Dari  sini,  bisa  disimpulkan bahwa  TJSL  adalah  sebuah  kewajiban  moral bagi  PT.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan penjelasan yang menyebutkan bahwa pengaturan  TJSL  ialah  untuk  menciptakan hubungan  PT  yang  serasi,  seimbang  dan sesuai  dengan  lingkungan,  nilai,  norma  dan budaya  masyarakat  setempat.  Sementara  itu, pengaturan  TJSL  sesuai  dengan  redaksional
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
pasal  tersebut,  membuat  TJSL  menjadi sebuah kewajiban hukum bagi PT.
Pada  awal  diundangkannya  UUPT  dan juga  diatur  dalam  UU  Penanaman  Modal, disebutkan bahwa yang dimaksud  TJSL ialah sama  dengan  konsep  CSR  yang  selama  ini dikenal.  Hal  ini  menimbulkan  pro  dan  kontra dikalangan masyarakat, usahawan dan praktisi hukum tentunya, apakah pemberian dana CSR ke  Pemerintah  Daerah  melalui  Hibah  telah sesuai  dengan  tujuan  CSR  dimaksud.  CSR, sesuai  dengan  dasar  pemikirannya,  ialah sebuah  kewajiban  moral  bagi  perseroan, karena  inti  dari  CSR  ialah  konsep  dimana perseroan  mempunyai  tanggung  jawab  yang luas  kepada  semua  stakeholders,  tidak  saja kepada pemegang saham. Pertanggung jawaban  ini  diwujudkan  melalui  tindakan yang  dilakukan  oleh  korporasi  melebihi  apa yang  seharusnya  dilakukan  dalam  kegiatan usahanya, yang dilakukan dengan
menitikberatkan
kepada pemberian kepedulian  kepada  seluruh stakeholders , khususnya  kerjasama,  pembangunan  dan pengembangan komuniti lokal tempat korporasi melakukan kegiatan usaha.
Pengaturan  CSR  dalam  UUPT  dan Penanaman  Modal  dengan  nama  TJSL tentulah  tidak  sama  dengan  dasar  pemikiran tentang  CSR  itu  sendiri.  Lebih  lanjut  lagi, pengaturan TJSL dalam UUPT dan Penanaman Modal, yang disebut sebagai CSR ini,  mempunyai  inkonsistensi  pengaturan, sebagaimana  telah  disebutkan  diatas.  Inti persoalannya  ialah,  jika  TJSL  ialah  sama dengan  CSR,  maka  tidak  bisa  diatur  dalam sebuah  peraturan  perundang-undangan  dan dijadikan kewajiban hukum.
Dasar pemikirannya  adalah  bahwa  CSR  adalah konsep dimana perusahaan, sesuai kemampuannya,  melakukan  kegiatan  yang meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan lingkungan  hidup.  Kegiatan  kegiatan  itu adalah  diluar  kewajiban  perusahaan  yang umum  dan  sudah  ditetapkan  dalam  peraturan perundang undangan formal, seperti ketertiban  usaha,  pajak  atas  keuntungan  dan standar  lingkungan  hidup.  Dengan  demikian, jika  diatur  sebagai  sebuah  kewajiban  hukum, selain  bertentangan  dengan  prinsip  kerelaan, CSR  juga  akan  memberi  beban  baru  kepada
dunia  usaha.  CSR  adalah  konsep  yang  terus berkembang  biak  dari  sudut  pendekatan elemen maupun penerapannya. CSR sebenarnya merupakan proses interaksi sosial antara perusahaan dan masyarakatnya.
Perusahaan  melakukan  CSR  bisa  karena tuntutan komuniti
atau karenna pertimbangannya  sendiri.  Bidangnya  pun amat beragam ada pada kondisi yang berbeda- beda.
CSR  dengan  nama  TJSL,  menjadi tanggung  jawab  legal  dan  bersifat  wajib ketika  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Namun,  dengan  asumsi  bahwa akhirnya kalangan bisnis bisa
menyepakatinya
makna sosial yang terkandung didalamnya, gagasan CSR mengalami distorsi.
Pertama,  sebagai  sebuah  tanggung jawab sosial, UU telah mengabaikan sejumlah prasyarat  yang  memungkinkan  terwujudnya makna  dasar  CSR  tersebut,  yakni  sebagai pilihan dasar, adanya kebebasan dan kemauan bertindak. Mewajibkan CSR, apapun alasannya,  jelas  memberangus  sekaligus ruang-ruang  pilihan  yang  ada,  berikut kesempatan  masyarakat  mengukur  derajat pemaknaannya  dalam  praktik.  Dalam  ranah norma  kehidupan  modern,  kita  dilingkupi dengan  sejumlah  norma  yakni  norma  hukum, moral,  dan  sosial.  Tanpa  mengabaikan kewajiban dan pertanggung jawaban hukumnya, pada domain lain perusahaan juga terikat  pada  norma  sosial  sebagai  bagian integral  kehidupan  masyarakat  setempat. Konsep  asli  CSR  sesungguhnya  bergerak dalam kerangka ini, dimana perusahan secara sadar  memaknai  aneka  prasyarat  tadi  dan masyarakat sekaligus bisa menakar komitmen pelaksanaannya.
Kedua, dengan kewajiban itu,
konsekuensinya CSR bermakna parsial sebatas upaya pencegahan dan
penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah perusahaan. Dengan  demikian,  bentuk  program  CSR hanya  terkait  langsung  dengan core business perusahaan,  sebatas  jangkauan  masyarakat sekitar.
Ketiga,  tanggung  jawab  lingkungan sesungguhnya  adalah  tanggung  jawab  setiap
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
subjek  hukum,  termasuk  perusahaan.  Jika terjadi  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas usahanya,  hal  itu  jelas  masuk  ke  wilayah urusan  hukum.  Setiap  dampak  pencemaran dan  kehancuran  ekologis  dikenakan  tuntutan hukum, dan setiap perusahaan harus bertanggung  jawab.  Dengan  menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkugan dalam  domain  tanggung  jawab  sosial,  hal  ini cenderung  mereduksi  makna  keselamatan lingkunga  sebagai  kewajiban  legal  menjadi sekadar  pilihan  tanggug  jawab  sosial.  Atau bahkan  lebih  sekadar  pilihan  tanggung  jawab sosial. Atau bahkan lebih jauh lagi, justru bisa terjadi  penggandaan  tanggung  jawab  suatu perusahaan,  yakni  secara  sosial  (menurut UUPT  dan  Penanaman  Modal)  dan  secara hukum  (menurut  UU  No.  23  tahun  1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Keempat,  dari  sisi  keterkaitan  peran, kewajiban yang digariskan UUPT menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penanggung  jawab  tunggal  program  CSR. Disini  masyarakat  seakan  menjadi  objek semata,  sehingga  hanya  menyisakan  budaya ketergantuangan  selepas  program,  sementara negara  menjadi  mandor  pengawas  yang  siap memberikan  sanksi  atas  pelanggaran  yang terjadi.
Berangkat  dari  pemikiran-pemikiran tersebut,  maka  akhirnya  dibentuklah  sebuah tim  perumusan  Peraturan  Pemerintah  seperti yang diamanatkan uu PT. Tim ini berasal dari berbagai profesi yang bertugas untuk membuat  definisi  ulang  yang  lebih  jelas tentang TJSL serta menyusun aturan pelaksana yang lebih jelas, termasuk sanksinya.  Setelah  melalui  proses  perdebatan dan  perundingan  yang  panjang,  tercapailah kesimpulan,  bahwa  yang  dimaksud  sebagai TJSL  dalam  UUPT  dan  PP  ini  nantinya, bukanlah konsep CSR seperti yang disebutkan pada awal diundangkannya UUPT.
Yang  dimaksud  TJSL  ialah  sebuah kewajiban  hukum  PT,  untuk  mempunyai tanggung  jawab  terhadap  dampak  sosial    dan lingkungan  dari  kegiatan  usaha  PT  yang dimaksud.  TJSL  hanya  wajib  bagi  PT  yang menjalankan  kegiatan  usahanya  dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan tujuan TJSL yaitu untuk
menjamin  bahwa  PT  tersebut  bertanggung jawab  terhadap  dampak  kegiatan  usahanya terhadap  kehidupan  sosial  dan  lingkungan sekitar. Karena PT tersebut begerak di bidang sumber  daya  alam,  maka  pasti  mempunyai dampak  terhadap  lingkungan  sosial,  oleh karena  itu  pelaksanaan  TJSL  diperlukan,  dan harus  dianggarkan  dalam  rencana  kerja  dan anggaran  perusahaan  sesuai  dengan  dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing kegiatan  usaha  PT  yang  tentunya  akan berbeda. Inilah sebabnya, mengapa pengaturan  mengenai  TJSL  erat  kaitannya dengan  beberapa  peraturan  lainnya,  misalnya UU  25/2007  tentang  penanaman  modal  dan UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Jadi,  bisa  disimpulkan  bahwa  yang diatur  dalam  TJSL  ialah  merujuk  kepada  hal uang telah di atur dalam peraturan perundang- undangan  lainnya.  Bisa  dikatakan  bahwa, peraturan TJSL ialah sebuah perintah ( mandatory )  agar  PT  tersebut  merujuk, menaati,  dan  mematuhi  peraturan  pelaksana lain yang konkrit, yang terkait dengan bidang usahanya.  Misalnya  ialah  pengaturan  tetang analisa  mengenai  dampak  akibat  lingkungan (AMDAL).
Perbedaan  antara  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  dengan  Corporate  Social Responsibility
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  bisa dilihat  bahwa  TJSL  berbeda  dengan  CSR. Perbedaan pertama ialah, TJSL ialah kewajiban  hukum,  sementara  CSR  ialah kewajiban  moral.  Hal  ini  menyebabkan perbedaan  yang  kedua,  yakni  TJSL  hanya melingkupi  apa  yang  telah  diatur  dalam peraturan  lain  yang  terkait,  sementara  CSR ialah melingkupi tentang bagaimana perseroan mempunyai komitmen untuk melakukan  hal  hal  yang  tidak  diatur,  atau melakukan  lebih  banyak,  melebihi  yang disebutkan  dalam  peraturan.  Perbedaan  yang ketiga,  TJSL  wajib  bagi  perseroan  yang melaksanakan  kegiatan  usahanya  dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. CSR  bukanlah  kewajiban,  namun  semua persero  bisa  dan  boleh  melakukannya,  tidak hanya perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber  daya  alam.  Perbedaan  yang  keempat,
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
bentuk  pelaksanaan  tjsl  merujuk  pada peraturan  lain  yang  terkait,  seperti  AMDAL. CSR  mempunyai  enam  bentuk  hal  yang sesuai  dengan  teori  yang  dianut  oleh  dunia internasional,  yaitu: environment , community development ,  health  and  security,  product responsibility,  labour  and  work  pleasure  dan philantropy. Perbedaan kelima, terkait dengan penghitungan pajak terhadap laba perusahaan. TJSL,  karena  merupakan  termasuk  kelompok biaya  perhitungan  dalam  anggaraan,  maka termasuk  komponen  yang  diperhitungkan dalam  pengenaan  pajak  tehadap  perseroan. Sementara  itu,  csr  biasanya  tidak  termasuk komponen yang  diperhitungkan  dalaam pengenaan pajak terhadap perseroan, walaupun  dalam  pelaksaaannya  tidak  selalu demikian, karena harus dilihat kasus per kasus terkait bentuk pelaksanaan CSR tersebut. Analisis  Kasus  Pengelolaan  Dana  Csr  Pt Vale Indonesia Di Sulawesi Tenggara a. Profile PT. Vale Indonesia
PT Vale Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan  dari  Vale,  sebuah  perusahaan pertambangan  global  yang  berkantor  pusat  di Brasil. Sebelumnya bernama PT International Nickel Indonesia Tbk. (PT Inco), mengoperasikan  tambang  nikel  open  pit  dan pabrik  pengolahan  di  Sorowako,  Sulawesi, sejak  tahun  1968.  Saat  ini  telah  menjadi produsen  nikel  terbesar  di  Indonesia  dan menyumbang 5% pasokan nikel dunia. PT.  Vale  Indonesia  mempekerjakan  sekitar 3.300  karyawan  dan  lebih  dari  3000  personil kontraktor.  Adapun  struktur  Sumber  Daya Manusia  pada  PT.  Vale  Indonesia  sebagai berikut:
PT International Nickel Indonesia terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada tanggal  16  Mei  1990  dengan  ticker  INCO.IJ, berganti  nama  menjadi  PT.  Vale  Indonesia Tbk  sejak  akhir  2011.  PT.  Vale  Indonesia
beroperasi berdasarkan Kontrak Karya (CoW) dengan Pemerintah Indonesia. Struktur saham PT. Vale Indonesia sebagai berikut:

## b. Pengelolaan  Dana  CSR  PT.  Vale  yang diterima Gubernur Sulawesi Tengah
Sebagaimana  diberitakan  melalui  media elektronik  Tempo  pada  tanggal  13  Desember 2016  diperoleh  informasi  bahwa  Lembaga Swadaya  Masyarakat  Front  Pemuda  Peduli Daerah (FPPD) Sulawesi Tengah melaporkan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola ke  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Longki dilaporkan  terkait  dugaan  korupsi  dana Coorporate  Social  Responsibility  (CSR)  PT Vale Indonesia senilai Rp 11,7 miliar Dalam laporan ke KPK bernomor 87808 tanggal  09  Desember  2016,  FPPD  menduga Longki  telah  mencederai  hak-hak  rakyat mendapatkan  dana  CSR  atas  beroperasinya perusahaan yang mengolah sumber daya alam di  wilayah  setempat.Dalam  laporan  itu,  kata Ketua  FPPD,  Eko  Arianto,  Longki  diduga melakukan konspirasi jahat terhadap penggunaan  dana  CSR  dari  PT  Vale Indonesia,  yang  diterima  pada  14  Januari 2016.  Dana  itu  tidak  digunakan  untuk pembangunan berkelanjutan, tapi melenceng.
Berdasarkan data yang dihimpun FPPD,
terlihat  jelas  cara  distribusi  dana  CSR  ke  14
SKPD dan Biro Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.  Distribusi  dana  tidak  bersentuhan dengan  substansi  kepentingan  dan  kebutuhan rakyat  secara  langsung.  Penandatanganan serah terima dana CSR dilaksanakan di ruang kerja  Wakil  Gubernur  (almarhum)  Sudarto. Direktur  PT  Vale  Indonesia,  Nikolas  D. Karter,  dengan  tegas  menyebutkan  dana  Rp 11,7  miliar  itu  adalah  bagian  dari  program CSR perusahaan untuk membantu masyarakat Sulawesi Tengah dan telah dicanangkan sejak 2015.  Namun,  berdasarkan  kesepakatan  yang
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
diteken Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah dengan  PT  Vale  Indonesia,  dana  CSR  yang menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  kepada masyarakat  Sulawesi  Tengah  diubah  menjadi dana  hibah.  Atas  dasar  itulah,  pemerintah provinsi  kemudian  mengelola  dana itu  secara langsung.
Pengelolaan  dana  itu  dilakukan  dengan menggunakan  alas  hukum  dana  hibah.  Dana CSR  itu  juga  dijadikan  sebagai  pendapatan daerah  dari  sektor  lain  lain.  Setelah  itu pemerintah  Sulawesi  Tengah  memasukkan dana  itu  kedalam  batang  APBD  Perubahan 2016 sebelum didistribusikan ke SKPD.
Cara pengelolaan dana CSR itu ditentang  oleh  sejumlah  anggota  DPRD Sulawesi Tengah. Mereka menolak dana CSR dimasukan  ke  dalam  APBD  Perubahan  tahun 2016.  Sebab  peralihan  dana  CSR  menjadi dana  hibah  tidak  punya  dasar  hukum. Terlepas  dari  perkara  yang  diajukan  oleh FPPD  tersebut,  penulis  mencoba  melihat pengelolaan  CSR  melalui  mekanisme  hibah oleh  PT.  Vale  Indonesia  tersebut  dalam perspektif  hukum  (UU  PT,  Pasar  Modal, Minerba,  ),  apakah  pengeloaan  CSR  melalui mekanisme  hibah  tersebut  dapat  dibenarkan. Hal  ini  akan  penulis  bahas  dalam  sub  bab selanjutnya.
c. Posisi  PT.  Vale  Indonesia  Terhadap
Dugaan  Penyalahgunaan  Dana  SCR oleh  Pemerintah  Daerah  Sulawesi
Tenggara dalam Implementasi

## Peraturan Perundang-Undangan
Dari  kasus  yang  telah  dibicarakan dimuka, pertama tama penulis mencoba untuk melihat  permasalahan  pengelolaan  dan  CSR PT.  Vale  Indonesia  kepada  pemerintah Daerah  melalui  mekanisme  perjanjian  hibah dengan pendekatan normative hukum (positivistic). Pandangan
positivistik merupakan  sebuah  model  pemikiran  yang mendominasi pengkajian-pengkajian terhadap hukum  di  abad  pertengahan.  Di  mana  pada abad-abad ini, ilmu hukum banyak memusatkan  perhatiannya  pada  penelaahan mengenai  tertib  logis  dari  tatanan  peraturan yang  berlaku.  Ia  juga  banyak  menaruh  minat pada  pemahaman  dan  pendefinisian  istilah- istilah yang dipakai dalam tatanan tersebut.
Adanya  keadaan  seperti  tersebut  diatas, didasarkan  pada  apa  yang  dikemukakan  oleh John  Austin  dan  Hans  Kelsen.   John  Austin ingin  membatasi  ilmu  hukum,  sebagai penyelidikan  hukum  apa  adanya.  Dengan mendasarkan  definisinya  tentang  hukum sebagai  “ perintah  dari  penguasa ”  (hukum positif  diartikan  sebagai  suatu  aturan  berbuat yang  umum,  yang  diberikan  oleh  golongan yang  politis  kedudukannya  lebih  tinggi kepada  golongan  yang  politis  lebih  rendah), dengan  demikian  berarti  ada  persoon  tertentu yang mengeluarkan perintah, dan ada persoon lain  yang  akan  dikenai  sanksi,  bila  mereka tidak mematuhinya. Berdasarkan pemahamannya  tentang  hukum  tersebut Austin  bertujuan  untuk  memisahkan  dengan tegas  antara  hukum  positif  dari  peraturan- peraturan  sosial  lain,  memisahkan  antara hukum  positif  dengan  etik,  karena  menurut Austin, peraturan-peraturan sosial lain, demikian  pula  etik,  tidaklah  ditetapkan  oleh persoon tertentu.
Jika  melihat  dari  sudut  positivistic terhadap  kasus  PT.  Vale  Indonesia  maka Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas,  Undang-Undang No.  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47 Tahun  2012  tentang  Tanggung  Jawab  Sosial dan  Lingkungan  Perseroan  Terbatas,  serta Peraturan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Penerimaan Sumbangan  Pihak  Ketiga  Kepada  Daerah memperlihatkan  tidak  ada  ketentuan  yang melarang  pemberian  dana  untuk  kegiatan CSR  dan  atau Community Development dilakukan  melalui  mekanisme  hibah,    lebih tepat  dikatakan  bahwa  tidak  ada  peraturan perundangan  di  Indonesia  yang  memuat aturan  mengenai  bagaimana  CSR  dikelola. Dengan  demikian,  pemberian  hibah  tersebut bukan  merupakan  sesuatu  yang  melawan hukum  karena  telah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya  kasus  ini  akan  dilihat  dari pendekatan  sosiologis  yang  menjadi  sebuah tuntutan  perubahan  masyarakat.  Sosiologi hukum  merupakan  ilmu  nomogratis  yang tugasnya  adalah  melakukan  pencatatan  dan penilaian mengenai hal-hal yang terjadi dalam
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
dunia  empirik  serta  kemudian  berusaha memberikan  penjelasannya,  hal  ini  sangat berarti  bagi  dunia  praktis,  khususnya  untuk membantu  pengambilan  keputusan  yang berkualitas,  baik  dalam  pembuatan  undang- undang  maupun  dalam  penegakan  hukum. Pendekatan  sosiologis  terhadap  hukum  ini mulai  muncul  ke  permukaan  seiring  dengan adanya tuntutan agar ilmu hukum dapat lebih difungsikan
untuk memberikan
sumbangannya di dalam masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan.
Pendekatan ini mulai diperlukan apabila kita telah mulai melihat hukum bukan semata- mata  sebagai  suatu  lembaga  yang  otonom  di dalam  masyarakat,  melainkan  sebagai  suatu lembaga  yang  bekerja  untuk  dan  dalam masyarakat.   Dalam  hal  ini  menurut  Satjipto Rahardjo, minat kita terutama tertarik kepada dua hal, yaitu: (a) Proses-proses hukum tidak dilihat sebagai suatu peristiwa yang mengalami  suatu  insulasi,  melainkan,  ia  kita lihat  sebagai  proses  terwujudnya  tujuan- tujuan  sosial  yang  lebih  besar.  Dengan demikian  yang  tengah  berlangsung  di  situ adalah  juga  suatu  proses  interchange  dari kekuatan-kekuatan serta sektor-sektor kehidupan  dalam  masyarakat;  (b)  Tempat hukum  di  dalam  masyarakat,  yaitu  fungsi apakah yang dijalankan oleh hukum.
Dari  pendekatan  sosiologi  hukum, khususnya jika diliihat dari bagaimana hukum dibuat  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  social yang  lebih  besar,  memunculkan  pertanyaan dari  penulis  terhadap  kasus  PT.  Vale Indonesia,  Apakah  peraturan  perundangan saat  ini  telah  menjadi  alat  untuk  mencapai tujuan  social  dari  keberadaan  CSR  untuk kesejahteraan masyarakat sekitar? Sub bab ini mencoba melihat melalui pendekatan sosiologi  hukum  dan  kerangka  teori  CSR dalam menjawab hal tersebut.
Sebagaimana diungkapkan dimuka bahwa  teori    Kontrak  Sosial  muncul  karena adanya  interaksi  dalam  kehidupan  social masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian,  dan  keseimbangan,  termasuk lingkungan,  agar  terjadinya  keseimbangan maka  perlu  kontrak  social  baik  secara tersusun,  tersurat  maupun  tersirat  sehingga terjadi  kesepakatan  yang  saling  melindungi
kepentingan  masing-masing.  Jika  pemberian dana  CSR  melalui  mekanisme  hibah  kepada Pemerintah  Daerah  berpotensi  menimbulkan penyalahgunaan  dana  dan  mengakibatkan kepentingan  masyarakat  berada  pada  posisi yang  dirugikan  dan  Hukum  yang  ada  tidak menjadi  alat  untuk  mencapai  tujuan  sosial, maka  dapat  penulis  katakan  bahwa  aturan yang  ada  saat  ini  gagal  dalam  menjalankan tugasnya  untuk  mencapai  tujuan  sosial  yang diharapkan.

## PENUTUP
Pengaturan  mengenai  CSR  terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  Tentang  Penanaman  Modal,  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas,  Peraturan  Pemerintah Nomor  47  Tahun  2012  Tentang  Tanggung Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  Perseron Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  51/POJK.03/2017  Tentang Penerapan  Keuangan  Berkelanjutan  bagi Lembaga  Jasa  Keuangan,  Emiten  dan Perusahaan Publik.
Pergeseran  nilai  CSR  dari  Voluntary  ke Mandatory  dapat  kita  cermati  melalui peraturan perundang-undangan yang mewajibkan  perusahaan  untuk  melakukan TJSL  yang  sementara  konsep  dasar  CSR adalah  kerelaan.  Dalam  hal  ini  terdapat  lima perbedaan  CSR  dan  TJSL,  yaitu;  (1)  TJSL merupakan kewajiban hukum sementara CSR adalah  kewajiban  moral,  (2)  TJSL  hanya melingkupi  apa  yang  telah  diatur  dalam peraturan  lain  yang  terkait,  sementara  CSR ialah melingkupi tentang bagaimana perseroan mempunyai komitmen untuk melakukan  hal  hal  yang  tidak  diatur,  atau melakukan  lebih  banyak,  melebihi  yang disebutkan  dalam  peraturan,  (3)  TJSL  wajib bagi  perseroan  yang  melaksanakan  kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber  daya  alam  sementara  CSR  bukanlah kewajiban,  namun  semua  persero  bisa  dan boleh  melakukannya,  (4)  bentuk  pelaksanaan tjsl  merujuk  pada  peraturan  lain  yang  terkait, seperti  AMDAL  sementara  CSR  mempunyai enam  bentuk  hal  yang  sesuai  dengan  teori yang  dianut  oleh  dunia  internasional,  dan  (5) terkait  dengan  penghitungan  pajak  terhadap laba  perusahaan  TJSL  karena  merupakan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
termasuk  kelompok  biaya  perhitungan  dalam anggaraan,  maka  termasuk  komponen  yang diperhitungkan dalam pengenaan pajak tehadap  perseroan  Sementara  itu,  CSR biasanya  tidak  termasuk  komponen  yang diperhitungkan  dalaam  pengenaan  pajak terhadap perseroan.
Analisis  secara  yuridis  terhadap  kasus pengelolaan dana CSR PT. Vale Indonesia di bagi  menjadi  2  yaitu;  pendekatan  positivistik dan sosiologis. Secara positivistik, pemberian hibah  oleh  PT.Vale  Indonesia  kepada  Pemda Sulawesi  Tengah  bukan  merupakan  sesuatu yang  melawan  hukum  karena  telah  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Namun  secara  sosiologis,  jika pemberian  dana  CSR  melalui  mekanisme hibah  kepada  Pemerintah  Daerah  berpotensi menimbulkan  penyalahgunaan  dana  dan mengakibatkan kepentingan masyarakat berada  pada  posisi  yang  dirugikan  dan Hukum  yang  ada  tidak  menjadi  alat  untuk mencapai tujuan sosial, maka dapat dikatakan bahwa  aturan  yang  ada  saat  ini  gagal  dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan sosial yang diharapkan.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan  saran  yang  belajar  dari  kasus penyalahgunaan  oleh  Pemerintah  Daerah Sulawesi  Tengah  atas  dana  hibah  dari  PT. Vale Indonesia bahwa ada baiknya pemerintah Indonesia segera membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan terstruktur  mengenai  kewajiban  TJSL  ini. TJSL  diatur  di  berbagai  peraturan  terkait namun  penulis  melihat  begitu  banyak  celah hukum dan ketidakjelasan dalam sedikit pasal mengenai TJSL tersebut di berbagai peraturan perundang-undangan  terkait.  Bahwa  TJSL harus  memiliki  pengaturan  jelas  mengingat bahwa  kedudukan  menjalankan  TJSL  adalah kewajiban  bagi  perseroan  terbatas  dan  juga mengingat asas kemanfaatan bagi lingkungan dan  masyarakat  sekitar,  asas  keadilan,  serta kepastian hukum.
DAFTAR BACAAN Buku Carrol, The  Pyramid  of  Corporate  Social Responsibility Toward the Moral
Management Organizational Stakeholders , Business Horizon: 1991. Dirk  Matten, Why  do  company  engage  in corporate social responsibility? Background, reasons, and basic concept dalam  Judith  Hennigfield,  (eds), The  ICCA  Handbook  On  Corporate Social  Responsibility .  West  Sussec: John Wiley & Sons, Ltd, 2006. Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility: From Charity to
Sustainbility, Jakarta  :  Salemba  Empat,
2011.
Nor  Hadi. Corporate  Social  Responsibility . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Paton, G. W. tt. Jurisprudence , diterjemahkan oleh Arief, S. Surabaya  : Pustaka Tinta. Mas.
Prastowo  Joko  &  Huda  Miftahful. Corporate social  responsibility:  kunci  meraih kemuliaan bisnis . Yogyakarta:
SamuderaBiru, 2011. Satjipto  Rahardjo, Pemanfaatan  Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Jakarta: Genta, 2010 Jurnal Marzully Nur dan Denies Priantinah, “Analisis Faktor –faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility  di Indonesia”, (Studi Empiris PadaPerusahaan Berkategori High
Profile  Yang  Listing  di  Bursa  Efek) ,
2012. Rizkia  Agggita  Sari,  “Pengaruh  karateristik Perusahaan  Terhadap  Corporate  Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar di Bursa Efek  Indonesia”. Jurnal Ilmiah (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012) Tesis Aidina Mahriza. Analisis Yuridis Pelaksanaan  CSR  pada  Kagum  Group terkait Kegiatan Community Development Kagum Social Responsibility . TESIS
(Jakarta:Universitas Indonesia, 2016)
Website
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 3. No. 3 November 2019 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Nandar  Gusti, Tri  Bottom  Line  Tiga  Dasar
Pokok,
http://nandar- gusti.blogspot.com/2017/06/32-tri- bottom-line-tiga-dasar-pokok.html, diakses 22 Februari 2019 PT Vale Indonesia, About Vale, http://www.vale.com/indonesia/BH/abo utvale  /Pages/default.aspx,  diakses  22 Februari 2019 Klik  Legal, mengenal  Sejumlah  Regulasi Yang  Mengatur  CSR  di  Indonesia https://kliklegal.com/mengenal- sejumlah-regulasi-yang-mengatur-csr- di-indonesia/,diakses 22 februari 2019 Artikel Koran Tempo, Kasus  Dana  CCR  di  Sulteng,ini
Penjelasan PT Vale Indonesia,
https://nasional.tempo.co/read/827568/k asus-dana-csr-di-sulteng-ini-penjelasan- pt-vale-Indonesia,  diakses  22  Februari 2019
Peraturan Perundang – Undangan
Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal , UU No.25 Tahun 2007 Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas , UU No.40 Tahun 2007 Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Perseroan  Terbatas ,  PP No. 47 Tahun 2012 Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan  bagi  Lembaga  Jasa Keuangan, Emiten
danPerusahaan Publik , POJK No.51/POJK.03/2017
Surat Lembaga Negara
Surat  Permohonan  Uji  Materiil  kepada
Mahkamah Konstitusi No Reg:
53/PUU-VI/2008,  tertanggal  Jakarta,  28 Nopember  2008  perihal  “Pengujian Pasal  74  dan  Penjelasan  Pasal  74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”