## KAJIAN PERBANDINGAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA DENGAN PEMERINTAHAN NEGARA SINGAPURA
Afriman Oktavianus 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Email: afrimano@untirta.ac.id

## ABSTRAK
Penyederhanaan Birokrasi Pada Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional atau lebih sering dikenal dengan  istilah  lain  yaitu  “Penyetaraan  Jabatan”  di  Indonesia  merupakan  konsekuensi  perubahan tatanan  hukum,  politik,  ekonomi  dan  sosial.  Identifikasi  masalah  sebagai  fokus  pembahasan  yaitu Bagaimana Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Indonesia, dan Bagaimana Penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional  yang  ada  di  Negara  Singapura  dan dibandingkan dengan penerapan di Indonesia.  Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di Indonesia, dan Untuk mengetahui, dan mempelajari penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang ada di Negara Singapura, dan dibandingkan dengan penerapan di Indonesia. Konsep penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem lama yang hanya didasarkan pada jabatan administrasi. Meskipun Civil Service Career Scheme (CSCS)  di  Singapura  memiliki  banyak  keuntungan,  seperti  memberikan  jalur  karir  yang  jelas  dan terstruktur bagi pegawai negeri sipil, terdapat juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Kesimpulan  bahwa  penyetaraan  jabatan  adalah  sebuah  upaya  untuk  memperbaiki  tata  kelola kepegawaian  dalam suatu instansi  pemerintah.  Saran,  perlu  adanya komitmen dan  konsistensi  dari seluruh pihak terkait dalam implementasi penyetaraan jabatan di Indonesia.
Kata Kunci: Pegawai, ASN, Jabatan, Fungsional, Penyetaraan.

## ABSTRACT
Simplification of Bureaucracy in Administrative Positions to Functional Positions or more often known by other terms, namely "Equalization of Positions" in Indonesia is a consequence of changes  in the legal, political, economic and social order. Identify problems as the focus of discussion, namely How to Equalize  administrative  positions  into  functional  positions  in  Indonesia,  and  How  to  equalize administrative  positions  into  functional  positions  in  Singapore  and  compared  to  the  application  in Indonesia. The author's purpose in conducting this study is to find out the equalization of administrative positions  into  functional  positions  in  Indonesia,  and  to  know,  and  study  the  equalization  of administrative  positions  into  functional  positions  in  Singapore,  and  compared  to  the  application  in Indonesia.  The  concept  of  equalizing  administrative  positions  into  functional  positions  has  several advantages compared to the old system which was only based on administrative positions. While  the Civil  Service  Career  Scheme  (CSCS)  in  Singapore  has many  advantages,  such  as  providing  clear  and structured career paths for civil servants, there are also some negative impacts to note. The conclusion that equalization of positions is an effort to improve personnel governance in a government agency. Suggestions,  there  needs  to  be  commitment  and  consistency  from  all  relevant  parties  in  the implementation of equalization of positions in Indonesia.
Keywords: employee, civil servant, position, functional, equalization.

## PENDAHULUAN
Penyederhanaan Birokrasi Pada Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional atau lebih sering  dikenal  dengan  istilah  lain  yaitu  “Penyetaraan  Jabatan”  di  Indonesia  merupakan konsekuensi  perubahan  tatanan  hukum,  politik,  ekonomi  dan  sosial.  Penyetaraan  jabatan bermula dari adanya permasalahan dalam pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam sistem administrasi pegawai negeri yang lama, pengembangan karier terbatas hanya pada  kenaikan  pangkat  dan  golongan  yang  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  masa kerja dan prestasi kerja.
Hal ini menyebabkan adanya pegawai yang telah memiliki masa kerja yang lama tetapi belum  tentu  memiliki  kemampuan  yang  memadai.  Di  sisi  lain,  ada  pegawai  dengan kemampuan yang sangat baik namun belum tentu dapat naik pangkat dengan cepat karena masih harus menunggu giliran. Oleh karena itu, dilakukanlah upaya untuk mengembangkan sistem karir pegawai negeri yang lebih berorientasi pada kemampuan dan prestasi kerja, yaitu dengan  memperkenalkan  konsep  jabatan  fungsional.  Dalam  konsep  jabatan  fungsional, kenaikan  pangkat  dan  gaji  tidak  hanya  didasarkan  pada  masa  kerja,  tetapi  juga  pada kemampuan dan kinerja pegawai.
Pada  tanggal  20  Oktober  2019  dalam  sidang  paripurna  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  agenda  pelantikan  dan  pengambilan  sumpah  presiden  terpilih,  Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya mengatakan salah satu prioritas dalam 5 tahun ke depan adalah  memangkas  birokrasi.  Cara  ekstrim  diambil,  yaitu  dengan  menyederhanakan eselonisasi.  "Penyederhanaan  birokrasi  harus  terus  kita  lakukan  besar-besaran.  Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan."
Presiden  meminta  eselonisasi  disederhanakan  sehingga  birokrasi  menjadi  hanya  2 (dua)  level  dan  mengganti/mengalihkan  jabatan  tersebut  dengan  jabatan  fungsional  yang berbasis  pada  keahlian/  keterampilan  dan  kompetensi  tertentu.  Penyederhanaan  birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile , dan professional dalam  upaya  peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  untuk  mendukung  kinerja  pelayanan pemerintah  kepada  publik.  Hal  ini  diikuti  dengan  upaya  peningkatan  kompetensi  pegawai aparatur sipil negara.
Arahan Presiden tersebut mengisyaratkan perlunya tindak lanjut yang bersifat konkret dengan  cara  mengalihkan  jabatan  administrasi  yang  terdiri  atas  administrator  (jabatan struktural  Eselon  III),  pengawas  (jabatan  struktural  Eselon  IV),  dan  pelaksana  (jabatan struktural Eselon V) di seluruh kementerian, Lembaga yang pimpinannya setingkat Menteri, Lembaga pemerintah non kementerian, sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga non struktural, lembaga penyiaran publik, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota secara  selektif.  Terhadap  pejabat  fungsional  yang  sesuai  dengan  bidang  dan  tugas  jabatan fungsionalnya  dengan  memperhatikan  jenjang  jabatan,  kelas  jabatan,  dan  penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.
Terkait  dengan  penataan  birokrasi,  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengeluarkan tiga Surat Edaran Nomor 384, 390,  391,  Tahun  2019  tentang  langkah  strategis  dan  konkret  tentang  penyederhanaan birokrasi, tertanggal 13 November 2019, yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan Wali Kota dan Bupati. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran  Nomor  130/14106/SJ  dalam  rangka  implementasi  peran  kementerian  dalam  negeri sebagai  koordinator  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah (Korbimwas  Pemda)  memerintahkan  penyederhanaan  birokrasi  pada  Pemerintah  Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pada jabatan pengawas (Eselon IV)  yang  menangani  perizinan,  investasi  dan  pelayanan  publik  serta  segera  melakukan identifikasi/  pemetaan  jabatan  pengawas  (Eselon  IV)  yang  dapat  disederhanakan  dan dialihkan  jabatan  strukturalnya  ke  dalam  jabatan  fungsional  tertentu  sesuai  dengan  peta jabatan.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  penyederhanaan  birokrasi, juga telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  PNS  dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional yang merupakan pendukung penyederhanaan birokrasi dari aspek SDM Aparatur.  Dengan  demikian,  Peraturan  Menteri  PANRB  Nomor  28  Tahun  2019  tentang Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  Dalam  Jabatan  Fungsional  adalah  instrumen  untuk
memberikan peluang pengembangan karier guna mendukung penyederhanaan birokrasi agar organisasi tetap dapat berjalan dengan sistem karier berbasis fungsional.
Dengan  pemetaan  dan  penyederhanaan  birokrasi  tersebut  diharapkan  seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetap berkarier naik ke atas melalui jabatan fungsional sesuai keahliannya  sehingga  kualitas  ASN  tersebut  akan  selalu  meningkat  dalam  satu  konsentrasi keahlian  yang  digemarinya  sehingga  diharapkan  akan  berpengaruh  besar  pada  kualitas pelayanan  publik.  Oleh  sebab  itu  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi Birokrasi  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  PANRB  Nomor  28  Tahun  2019  Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional.
Kemudian Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  Dalam  Jabatan  Fungsional.  Terakhir  pada  tanggal  10 Februari 2022 Menteri PANRB mencabut kembali Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021dengan ditetapkannya  Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Implementasi  konsep  jabatan  fungsional  di  Indonesia  mengalami  berbagai  kendala, antara lain kurangnya keseragaman dan standarisasi jabatan fungsional, sehingga sulit bagi pegawai  untuk  memahami  prosedur  pengajuan  jabatan  fungsional.  Oleh  karena  itu, pemerintah  memutuskan  untuk  melakukan  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  dalam jabatan  fungsional  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  keseragaman  dalam  proses pengajuan jabatan fungsional.
Peraturan  baru  yang  merupakan  konsep  yang  baru  akan  diterapkan  “penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional” di Indonesia ini coba penulis sandingkan dengan cara memperbandingkan Negara Indonesia dengan Negara Singapura.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  yuridis  normatif.  Data  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Prosedur  pengumpulan data  dengan  cara  studi  kepustakaan  dan  analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode  deskriptif  digunakan  agar  mampu  menggambarkan data  yang  mungkin  tentang  manusia,  keadaan,  atau  gejala  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian.
Metode ini mengacu pada pendekatan hukum yang berfokus pada teks hukum sebagai sumber utama penelitian. Beberapa langkah dalam metode penelitian yuridis normatif antara lain:
1. Studi dokumen hukum: Tahap awal dalam metode ini adalah melakukan studi dokumen hukum yang relevan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Menteri, dan literatur hukum.
2. Identifikasi  masalah  hukum:  Setelah  dokumen  terkumpul,  langkah  berikutnya  adalah mengidentifikasi masalah hukum yang akan diteliti.
3. Analisis  teks  hukum:  Metode  penelitian  yuridis  normatif  menekankan  pada  analisis terhadap  teks  hukum.  Oleh  karena  itu,  langkah  selanjutnya  adalah  menganalisis  teks hukum  dengan  memperhatikan  pengertian  kata,  frasa,  klausa,  dan  bab-bab  dalam dokumen hukum.
4. Interpretasi  hukum:  Setelah  analisis  dilakukan,  langkah  berikutnya  adalah  melakukan interpretasi  terhadap  hukum  yang  dijadikan  objek  penelitian.  Interpretasi  ini  dapat dilakukan  dengan  memperhatikan  maksud  dan  tujuan  dibentuknya  dokumen  hukum, prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan putusan pengadilan yang telah ada.
5. Kesimpulan:  Setelah  proses  analisis dan  interpretasi  dilakukan,  langkah terakhir  adalah menyimpulkan hasil penelitian. Kesimpulan ini harus didukung dengan argumentasi yang jelas dan mengacu pada teks hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Indonesia
A. Gambaran umum penyetaraan jabatan di Indonesia
Penyetaraan  Jabatan  sebelumnya  diatur  dalam  Permen  PANRB  Nomor  28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Namun sekarang sudah diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2022, ditetapkan pada 1 April 2022.  Permen  PANRB  Nomor  7  Tahun  2022  memuat  tentang  definisi  jabatan fungsional,  klasifikasi  jabatan  fungsional,  persyaratan  jabatan  fungsional,  prosedur pengangkatan  dan  kenaikan  pangkat  jabatan  fungsional,  penilaian  kinerja  jabatan fungsional, penyesuaian jabatan fungsional, dan penghapusan jabatan fungsional.
Salah  satu  perbedaan  utama  antara  Permen  PANRB  Nomor  7  Tahun  2022 dengan  Permen  PANRB  Nomor  28  Tahun  2019  adalah  penggunaan  istilah  "jabatan fungsional  umum"  dan  "jabatan  fungsional  tertentu".  Jabatan  fungsional  umum adalah jabatan fungsional yang ada di seluruh instansi pemerintah, sedangkan jabatan fungsional  tertentu  adalah  jabatan  fungsional  yang  hanya  ada  di  instansi  tertentu sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi pekerjaan di instansi tersebut.
Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022 juga memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang persyaratan dan prosedur pengangkatan serta kenaikan pangkat jabatan fungsional. Selain itu, terdapat pula penyesuaian dan penghapusan jabatan fungsional untuk  mengikuti  perubahan  kebutuhan  dan  tuntutan  tugas  di  lingkungan  instansi pemerintah.
Beberapa poin penting dalam Penyetaraan Jabatan lain:
1) Penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional  dilakukan berdasarkan  prinsip  keadilan  dan  kesetaraan,  dengan  mempertimbangkan pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan sertifikasi.
2) Pegawai  yang  ingin  mengajukan  penyetaraan  jabatan  harus  memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dituju.
3) Setelah  dilakukan  penyetaraan  jabatan,  PNS  yang  bersangkutan  dapat memperoleh kenaikan gaji, pangkat, dan jabatan fungsional.
4) Proses penyetaraan jabatan dilakukan melalui penilaian yang dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan.
5) Aturan ini berlaku untuk semua PNS di Indonesia, baik yang berada di pemerintah pusat maupun daerah.
6) PNS di Indonesia dapat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi mereka sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memuaskan.
Menerapkan  konsep  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan fungsional memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:
1) Meningkatkan  efisiensi  organisasi  -  Dengan  mempertimbangkan  kualifikasi  dan kompetensi  pegawai,  organisasi  dapat  menempatkan  pegawai  di  posisi  yang sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi karena pegawai dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik  - Pegawai yang memiliki kualifikasi dan kompetensi  yang  sesuai  dengan  jabatan  fungsionalnya  akan  lebih  mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi masyarakat.
3) Meningkatkan motivasi dan kepuasan pegawai - Pegawai yang dapat ditempatkan di  posisi  yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan  pengalaman  mereka  dapat meningkatkan  motivasi  dan  kepuasan  kerja  mereka.  Hal  ini  dapat  memperbaiki iklim kerja di organisasi dan meningkatkan loyalitas pegawai.
4) Meningkatkan  kesejahteraan  pegawai  -  Penyetaraan  jabatan  administrasi  ke dalam  jabatan  fungsional  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  pegawai  untuk memperoleh  kenaikan  gaji,  pangkat,  dan  jabatan  fungsional,  sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai.
5) Menjamin  kesetaraan  dan  keadilan  -  Konsep  penyetaraan  jabatan  ini  dapat memastikan  kesetaraan  dan  keadilan  bagi  semua  pegawai,  sehingga  tidak  ada diskriminasi dalam pengembangan karier pegawai.
Dalam jangka panjang, menerapkan konsep penyetaraan jabatan administrasi ke  dalam  jabatan  fungsional  dapat  membantu  organisasi  mencapai  tujuan  mereka dengan  lebih  efektif  dan  efisien,  dan  memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi pegawai dan masyarakat.
Ketentuan  dalam  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  dalam  Jabatan Fungsional:
1) Penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut:
a) Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya;
b) Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli muda;
c) Pejabat  pelaksana  yang  merupakan  Eselon  V  disetarakan  dengan  Jabatan Fungsional jenjang ahli pertama. Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan tanpa memperhatikan jenjang pangkat dan golongan ruang yang melekat pada Administrator, Pengawas dan pejabat pelaksana Eselon V yang akan disetarakan. Dalam hal Administrator, Pengawas  dan  pejabat  pelaksana  Eselon  V  yang  akan  disetarakan  memiliki pangkat/golongan ruang di bawah atau di atas pangkat/golongan ruang tertinggi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan tetap disetarakan dalam Jabatan Fungsional.
3) Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria:
a) Pejabat  yang  diusulkan  dalam  Penyetaraan  Jabatan  merupakan  Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
b) Tugas  dan  fungsi  Jabatan  Administrasi  berkaitan  dengan  pelayanan  teknis fungsional;
c) Tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional;
d) Jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu.
4) Penyetaraan  Jabatan  sebagaimana  dimaksud  dilaksanakan  dengan  persyaratan sebagai berikut:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
a) PNS  yang  masih  menjalankan  tugas  dalam  jabatan  Administrator,  Jabatan Pengawas,  dan  jabatan  pelaksana  yang  merupakan  Eselon  V  berdasarkan keputusan  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  atau  pejabat  lain  yang  diberikan kewenangan;
b) Memiliki  ijazah  paling  rendah:  1.  Sarjana  atau  diploma  empat  bagi  yang disetarakan  ke  dalam  Jabatan  Fungsional  yang  mensyaratkan  jenjang Pendidikan  paling  rendah  sarjana  atau  diploma  empat;  2.  Magister  bagi Jabatan  Fungsional  yang  mensyaratkan  kualifikasi  Pendidikan  tertentu  pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Memiliki  kesesuaian  tugas,  fungsi,  pengalaman,  atau  pernah  melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional.
Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan:
1) Penyederhanaan Struktur Organisasi;
2) Penyetaraan Jabatan;
3) Penyesuaian Sistem Kerja.
Penyesuaian sistem kerja meliputi mekanisme kerja dan proses bisnis. Sistem kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi  unit  organisasi  pada  instansi  pemerintah  setelah  penyederhanaan  struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
B. Target Sasaran dan Tujuan
Target  capaian  dari  penerapan  konsep  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke dalam  jabatan  fungsional  dapat  berbeda-beda  tergantung  pada  tujuan  yang  ingin dicapai  oleh  organisasi  pemerintah  yang  menerapkan  konsep  ini.  Beberapa  contoh target capaian yang dapat dijadikan acuan adalah:
1. Meningkatkan  persentase  PNS  yang  ditempatkan  pada  posisi  fungsional  yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
2. Menurunkan  persentase  PNS  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  kualifikasi  dan kompetensi yang dibutuhkan pada posisi fungsional tertentu.
3. Meningkatkan  persentase  PNS  yang  memperoleh  kenaikan  pangkat  dan  gaji sebagai hasil dari penyetaraan jabatan.
4. Meningkatkan tingkat kepuasan dan motivasi kerja PNS yang telah ditempatkan pada  posisi  fungsional  yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan  pengalaman  kerja mereka.
5. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh  PNS  yang ditempatkan  pada  posisi  fungsional  yang  sesuai  dengan  kualifikasi  dan kompetensinya.
6. Meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas  organisasi  pemerintah  melalui penempatan  PNS  pada posisi  yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan pengalaman kerja mereka.
7. Memperbaiki  sistem  penilaian  kinerja  PNS  dan  penentuan  penghargaan  serta sanksi berdasarkan kinerja dan kompetensi pada posisi fungsional.
Target capaian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi pemerintah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dari penerapan konsep penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan mengevaluasi apakah tujuan- tujuan yang ingin dicapai telah tercapai atau belum.
Tujuan  dari  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional adalah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Dengan penyetaraan jabatan, diharapkan pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai dengan jabatannya akan  memperoleh  pengakuan  dan  pembinaan  yang  lebih  baik  sehingga  dapat meningkatkan  motivasi  dan  kinerjanya  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  yang diemban.  Selain  itu,  penyetaraan  jabatan  juga  diharapkan  dapat  mengurangi kesenjangan antara pegawai yang memiliki jabatan yang sama namun berbeda status kepegawaian,  sehingga  dapat  meningkatkan  keadilan  dan  kepercayaan  pegawai terhadap sistem kepegawaian yang berlaku.
C. Kelebihan Menerapkan Penyetaraan Jabatan
Konsep  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional memiliki  beberapa  kelebihan  dibandingkan  dengan  sistem  lama  yang  hanya didasarkan pada jabatan administrasi. Beberapa kelebihan tersebut antara lain:
1. Penempatan  PNS  berdasarkan  kualifikasi  dan  kompetensi  yang  sesuai:  Dengan adanya  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional,  PNS ditempatkan pada posisi fungsional yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang  dimiliki.  Sehingga,  PNS  dapat  menunjukkan  kemampuan  terbaiknya  dan memberikan kontribusi yang lebih efektif bagi organisasi pemerintah.
2. Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik:  Dengan  menempatkan  PNS  pada  posisi fungsional  yang  sesuai  dengan  kualifikasi  dan  kompetensinya,  maka  PNS  dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif kepada masyarakat.
3. Peningkatan motivasi dan produktivitas PNS: PNS yang ditempatkan pada posisi fungsional yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya akan merasa lebih dihargai  dan  diakui,  sehingga  dapat  meningkatkan  motivasi  dan  produktivitas kerjanya.
4. Peningkatan  transparansi  dan  akuntabilitas:  Dengan  menggunakan  standar penilaian  kualifikasi  dan  kompetensi  yang  jelas  dalam  penempatan  PNS  pada posisi fungsional, maka akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan dan pengembangan karier PNS.
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi: Dengan menempatkan PNS pada posisi  fungsional  yang  sesuai  dengan  kualifikasi  dan  kompetensinya,  maka organisasi  pemerintah  dapat  memperoleh  efektivitas  dan  efisiensi  yang  lebih tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.
6. Adanya  jenjang  karier  yang  jelas:  Dengan  adanya  konsep  penyetaraan  jabatan administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional,  maka  PNS  dapat  mengetahui  jenjang karier yang jelas dan terstruktur, sehingga dapat merencanakan pengembangan karier mereka dengan lebih baik.
Dengan  adanya  kelebihan-kelebihan  tersebut,  maka  konsep  penyetaraan jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional  dapat  meningkatkan  kualitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi pemerintah serta kinerja PNS secara keseluruhan.

## 2. Singapura
A. Gambaran umum penyetaraan jabatan di Singapura
Konsep  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional  juga telah diterapkan di beberapa negara lain di dunia. Termasuk Singapura, di Singapura, penerapan  konsep  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional telah dilakukan sejak 1984 dengan nama Civil Service Career Scheme. Konsep ini juga memiliki tujuan yang sama dengan di Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kualitas, efektivitas,  dan  efisiensi  layanan  publik  serta  kinerja  pegawai  negeri  sipil  (PNS). Singapura memiliki lebih dari 30 jabatan fungsional dan PNS yang ditempatkan pada jabatan fungsional harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai.
Pemerintah Singapura secara rutin mengadakan review dan perubahan pada sistem  karir  pegawai  negeri  sipil,  seperti  pengenalan  jabatan  fungsional  baru, perubahan  pada  kriteria  kualifikasi  dan  kompetensi,  dan  penyesuaian  pada  jenjang karir  dan  insentif.  Selain  itu,  pemerintah  juga  berupaya  untuk  meningkatkan pengawasan  dan  penilaian  kinerja  pegawai  negeri  sipil  untuk  memastikan  bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Secara  keseluruhan,  penerapan  CSCS  di  Singapura  telah  memberikan  hasil yang efektif dalam meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, kinerja pegawai negeri sipil, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, sistem ini masih terus dipertahankan dan diperbarui hingga saat ini.
B. Persamaan dan perbedaan
Sistem  Civil  Service  Career  Scheme (CSCS)  di  Singapura  memiliki  beberapa persamaan dengan sistem karir pegawai negeri sipil di Indonesia, yaitu:
1. Sistem karir yang berjenjang: Sistem CSCS di Singapura dan sistem karir pegawai negeri  sipil  di  Indonesia  sama-sama  memiliki  jenjang  karir  yang  terstruktur  dan berjenjang. Hal ini memungkinkan pegawai negeri sipil untuk memiliki karir yang jelas  dan  jenjang  yang  jelas,  sehingga  mereka  dapat  merencanakan  karir  dan pengembangan diri mereka secara lebih baik.
2. Penerapan  kriteria  kualifikasi  dan  kompetensi:  Sistem  CSCS  di  Singapura  dan sistem  karir  pegawai  negeri  sipil  di  Indonesia  sama-sama  menerapkan  kriteria kualifikasi dan kompetensi untuk menempatkan pegawai negeri sipil pada jabatan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
fungsional  tertentu.  Hal  ini  memastikan  bahwa  pegawai  negeri  sipil  memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
3. Evaluasi dan penilaian kinerja: Sistem CSCS di Singapura dan sistem karir pegawai negeri  sipil  di  Indonesia  sama-sama  melakukan  evaluasi  dan  penilaian  kinerja secara  rutin  untuk  memastikan  bahwa  pegawai  negeri  sipil  memenuhi  standar kinerja yang ditetapkan. Hal ini membantu meningkatkan kualitas layanan publik dan kinerja pegawai negeri sipil secara keseluruhan.
Perbedaan  antara  Sistem  Civil  Service  Career  Scheme  (CSCS)  di  Singapura dengan penyetaraan jabatan di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Pendekatan Sistem:
a) CSCS di Singapura merupakan suatu sistem karir yang menyediakan jalur karir yang jelas dan terstruktur untuk pegawai negeri sipil di Singapura. Sistem ini didasarkan  pada  kriteria  yang  objektif,  seperti  kualifikasi  pendidikan, pengalaman kerja, dan pencapaian kinerja.
b) Penyetaraan jabatan di Indonesia lebih berkaitan dengan proses penyesuaian jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional,  dengan  fokus  pada pengakuan  kompetensi  dan  kualifikasi  pegawai  yang  sesuai  dengan  jabatan fungsional yang dipegang.
2. Skema Karir:
a) CSCS  di  Singapura  memiliki  beberapa  tingkat  karir  yang  terstruktur,  dimulai dari  tingkat  entri  hingga  tingkat  manajerial.  Pegawai  memiliki  kesempatan untuk naik jabatan berdasarkan kriteria dan penilaian kinerja yang jelas.
b) Penyetaraan  jabatan  di  Indonesia  lebih  fokus  pada  pengakuan  dan penyesuaian jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang relevan. Meskipun  ada  upaya  untuk  mengatur  jalur  karir,  namun  belum  terstruktur secara menyeluruh seperti CSCS di Singapura.
3. Kriteria Penilaian:
a) CSCS di Singapura memiliki kriteria penilaian yang objektif dan terukur, seperti kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan pengalaman kerja yang relevan.
b) Penyetaraan  jabatan  di  Indonesia  juga  menggunakan  kriteria  seperti kompetensi,  kualifikasi  pendidikan,  dan  pengalaman  kerja,  tetapi  mungkin dapat  bervariasi  tergantung  pada  peraturan  dan  kebijakan  yang  berlaku  di masing-masing instansi pemerintah.
4. Implementasi dan Pelaksanaan:
a) CSCS  di  Singapura  telah  lama  diterapkan  dan  terbukti  berhasil  dalam menciptakan jalur karir yang jelas dan berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil. Sistem ini didukung oleh kebijakan yang kuat dan pemantauan yang ketat.
b) Penyetaraan jabatan di Indonesia masih dalam tahap implementasi dan perlu terus  diperbaiki  agar  dapat  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Pelaksanaan penyetaraan  jabatan  dapat  berbeda-beda  antara  instansi  pemerintah, tergantung  pada  regulasi  dan  kebijakan  yang  berlaku  di  masing-masing instansi.
Perbedaan  tersebut  menunjukkan  bahwa  CSCS  di  Singapura  lebih  berfokus pada  pengembangan  karir  yang  terstruktur,  sementara  penyetaraan  jabatan  di Indonesia  lebih  berfokus  pada  penyesuaian  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan fungsional.  Meskipun  terdapat  perbedaan  dalam  pendekatan  dan  pelaksanaannya, tujuan  umum  dari  keduanya  adalah  meningkatkan  kualitas  dan  efektivitas  pegawai serta meningkatkan kinerja sektor publik.
C. Dampak Positif dan Negatif
Civil  Service  Career  Scheme (CSCS)  di  Singapura  telah  memberikan  dampak positif yang besar bagi negara tersebut. Beberapa dampaknya antara lain:
1. Meningkatkan kualitas layanan publik: Dengan menerapkan CSCS, pegawai negeri sipil  (PNS) di  Singapura memiliki  kualifikasi dan kompetensi  yang  sesuai dengan jabatan  fungsionalnya.  Hal  ini  berdampak  pada  meningkatnya  kualitas  layanan publik yang diberikan oleh PNS di Singapura.
2. Meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  birokrasi:  Dengan  adanya  jabatan fungsional  yang  terstruktur  dan  transparan,  PNS  di  Singapura  memiliki  jenjang karir  yang  jelas  dan  jelas  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Hal  ini  memudahkan koordinasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi.
3. Meningkatkan  kinerja  PNS:  Dengan  memiliki  jenjang  karir  yang  jelas  dan ditempatkan  pada  jabatan  fungsional  yang  sesuai  dengan  kualifikasi  dan kompetensinya, PNS di Singapura merasa lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  birokrasi:  Dengan  adanya  jabatan fungsional  yang  terstruktur  dan  transparan,  masyarakat  Singapura  memiliki kepercayaan  yang  lebih  besar  terhadap  birokrasi  dan  layanan  publik  yang diberikan oleh PNS.
Meskipun Civil  Service  Career  Scheme (CSCS)  di  Singapura  memiliki  banyak keuntungan, seperti memberikan jalur karir yang jelas dan terstruktur bagi pegawai negeri sipil, terdapat juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan, antara lain:
1. Kurangnya  fleksibilitas:  Sistem  CSCS  cenderung  lebih  kaku  dan  terstruktur. Pegawai harus melalui tahapan dan kriteria yang ketat untuk naik jabatan, yang dapat  membatasi  fleksibilitas  dan  mobilitas  karir.  Hal  ini  mungkin  membuat pegawai kesulitan untuk berpindah departemen atau divisi jika mereka memiliki minat atau bakat yang berbeda.
2. Persaingan yang tinggi: Dalam sistem CSCS, persaingan untuk naik jabatan dapat menjadi sangat kompetitif. Ini dapat menciptakan tekanan yang tinggi di antara pegawai, memunculkan kecemasan akan evaluasi kinerja, dan dapat menghambat kerja sama dan kolaborasi di antara mereka.
3. Fokus  pada  kriteria  tertentu:  Sistem  CSCS  sering  kali  memprioritaskan  kriteria tertentu, seperti pendidikan formal dan pengalaman kerja, dalam mengevaluasi kualifikasi dan kemajuan karir pegawai. Hal ini dapat mengabaikan faktor-faktor seperti keterampilan non-formal, potensi, dan keberhasilan proyek yang mungkin juga relevan dalam penilaian kinerja dan kemampuan pegawai.
4. Kurangnya ruang untuk inovasi: Sistem yang terstruktur dan memiliki kriteria yang ketat  dapat  membatasi  ruang  untuk  inovasi  dan  eksperimen  di  dalam pemerintahan. Pegawai mungkin merasa terikat dengan aturan dan prosedur yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
telah ditetapkan, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menciptakan solusi kreatif dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat.
5. Kurangnya perhatian pada faktor sosial dan psikologis: Dalam CSCS, penilaian dan promosi sering kali berfokus pada pencapaian individual dan kinerja kuantitatif. Hal ini dapat mengabaikan aspek-aspek sosial dan psikologis, seperti kemampuan untuk  bekerja  dalam  tim,  kepemimpinan,  dan  komunikasi  efektif,  yang  juga penting dalam konteks kerja pemerintahan yang kompleks.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  penyetaraan  jabatan adalah  sebuah  upaya  untuk  memperbaiki  tata  kelola  kepegawaian  dalam  suatu  instansi pemerintah.  Dalam  hal  ini,  penyetaraan  jabatan  dilakukan  dengan  cara  menetapkan  satu golongan jabatan yang sama untuk jenis pekerjaan atau tugas yang sejenis dan memenuhi kualifikasi  dan  kompetensi  yang  sama  pula.  Sistem  ini  bertujuan  untuk  menciptakan kesetaraan dalam penggajian serta kesempatan pengembangan karier bagi seluruh pegawai yang bekerja dalam jabatan yang sama.
Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya tugas dan tanggung jawab  pegawai  negeri,  maka  diperlukan  sistem  penyetaraan  jabatan  yang  lebih  baik  dan efektif.  Beberapa  negara,  seperti  Indonesia dan  Singapura,  namun Negara  Singapura  telah menerapkan sistem penyetaraan jabatan yang efektif dan berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai negeri.
Secara  umum,  Negara  Singapura  telah  menerapkan  konsep  penyetaraan  jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dengan tujuan yang sama dengan di Indonesia, yaitu untuk  meningkatkan  kualitas,  efektivitas,  dan  efisiensi  layanan  publik  serta  kinerja  PNS. Namun, perbedaan terletak pada sistem yang digunakan dan jumlah jabatan fungsional yang tersedia di masing-masing negara. Perbedaan signifikan antara sistem karir pegawai negeri sipil  di  Singapura  dan  Indonesia.  Sistem  karir  pegawai  negeri  sipil  di  Singapura  lebih terstruktur dan terstandarisasi, sedangkan di Indonesia masih banyak variasi dan perbedaan dalam  penerapan  sistem  karir  di  setiap  instansi  pemerintah.  Selain  itu,  tata  kelola  dan pengawasan sistem karir pegawai negeri sipil di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan.
Sebagai  saran,  perlu  adanya  komitmen  dan  konsistensi  dari  seluruh  pihak  terkait dalam  implementasi  penyetaraan  jabatan  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui penyediaan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  pengembangan  sistem  tata  kelola kepegawaian  yang  efektif,  serta  memastikan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  proses penyetaraan jabatan. Selain itu, pihak pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi antar instansi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia di instansi pemerintah.
Kemudian  perlu  juga  untuk  menyadari  dampak  negatif  ini  tidak  mutlak  terjadi  di semua situasi dan dapat bervariasi tergantung pada implementasi dan pengelolaan sistem. Penting juga untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian sistem agar dapat mengatasi dampak negatif yang mungkin muncul dan memastikan keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas dalam pengembangan karir pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Rajawali Pers, Cet-5, 2003).
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat , (Jakarta: Rajawali Pers, Cet-6, 2003).
Kementerian  PANRB, Panduan  Pelaksanaan  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  dalam Jabatan Fungsional, (Jakarta: IPMA, 2020).
Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021, BN Tahun 2021 Nomor 525.
Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022, BN Tahun 2022 Nomor 181.
Republik  Singapura,  Act  of  Public  Sector  (Governance):  Undang-undang  ini  mengatur  tata kelola  sektor  publik  di  Singapura,  termasuk  kebijakan  pengelolaan  karir  dan peningkatan kapabilitas pegawai publik.
Republik Singapura, Act of Public Sector (Personnel Boards): Undang-undang ini menetapkan pembentukan  dan  peran  Dewan  Personalia  dalam  pengelolaan  karir  pegawai sektor publik, termasuk evaluasi kinerja dan promosi.
WJP Rule of Law Index. Retrieved 2023, Mei 21 from https://worldjusticeproject.org/rule- of- law-index/global/2022.