## NATAPRAJA
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2015
Halaman 53- 66

## PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG
Marsha Ayunita Irawati, M.Si 1

## ABSTRACT
This study aims to analyze the effort that has been done by Women Empowerment, Child  Protection  and  Family  Planning  Bureau  (BP3AKB)  of  Semarang  city.  This  is  a qualitative research. The technique of collecting data employed interviews, documentation, book  references,  and  related  agencies  official  documents.  The  results  showed  that:  a) SERUNI service center is not optimal, can be seen from number of violence against women still remains high from year to year. b) Limited mentor in SERUNI service center that were lacking,  budget  to  handling  are  less  dan  facilities  and  infrastructure  to  reporting  and assistance is good enough. c) Factors that affect the handling of violence against women in Semarang  City  is  the  quantity  of  human  resources  are  inadequate,  the  commitment Integrated  SERUNI  service  centers  to  provide  maximum  services  to  victims  of  violence, lack of budget assistance, facilities and infrastructure SERUNI service centers inadequate, lack  of  awareness  and  community  participation  in  the  elimination  of  violence  against women,  characteristics  abusers  are  difficult  to  handle,  and  Semarang  as  destination  for job seekers.
Keywords: Public Service, Violence Against Women, Affecting Factors

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  upaya  yang  telah  dilakukan  Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan  Keluarga  Berencana (BP3AKB) Kota Semarang.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data melalui  wawancara,  dokumentasi,  referensi  buku,  dan  dokumen  instasi.  Hasil  penelitian terhadap  penanganan  korbankekerasan  perempuan  di  Kota  Semarang  menunjukkan  a) Pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI masih belum optimal, dapat dilihatdari masih  banyaknya  jumlah  angka  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kota  Semarang  dan bahkan  cenderung  meningkat  dari  tahun  ketahun  b)  BP3AKB  dalam  menangani  korban kekerasan  terhadap  perempuan  yang  bekerja  dengan  lembaga-lembaga  lainnya  seperti Rumah  Sakit,  Puskesmas,  Kepolisian,  Lembaga  Bantuan  Hukum,  Badan  Pemberdayaan Masyarakat,  Dinas  Pendidikan,  dan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  c)  Faktor  yang mempengaruhi  penanganan  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kota  Semarang  yaitu kuantitas  SDM  yang  kurang,  komitmen  pelayanan  kepada  korban  kekerasan,  minimnya anggaran pendampingan, sarana dan prasarana kurang memadai, kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan karaktersistik pelaku kekerasan yang sulit ditangani.
Kata kunci: Pelayanan publik, kekerasan terhadap perempuan, faktor yang mempengaruhi
1 Dosen,  Jurusan  Ilmu  Adminsitrasi  Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial,  Universitas  Negeri  Yogyakarta, email:marsha.ayunita@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Manusia  sejak  dilahirkan  telah memiliki  hak  yang  disebut  Hak  Asasi Manusia.Prinsip-prinsip  yang  mengatur tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) terdapat  dalam  Deklarasi  Universal  hak asasi manusia yang diterima dan diumumkan  oleh  Majelis  Umum  PBB pada  tanggal  10  Desember  1948  melalui resolusi  217  A  (III).Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia  menjadi  standar umum  bagaimana  keberhasilan  semua bangsa dan semua negara untuk memperjuangkan dalam penegakan martabat manusia. Kebijakan pemberdayaan perempuan telah mengalami kemajuan di tingkat nasional terutama sejak diratifikasinya  Konvensi  Penghapusan Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui  UU  No.  7  tahun  1984.  Terdapat berbagai  upaya  dalam  bentuk  peraturan perundangan, kelembagaan dan penganggaran sudah dilakukan, diantaranya  yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga,  UU  No.  21  tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  Instruksi  Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Peraturan  Mentri  Dalam  Negri  No.  15 Tahun 2008
tentang Pedoman
Pelaksanaan  Pengarustamaan  Gender  di Daerah. Dari perundang-undangan tersebut  membahas  diantaranya  tentang
Gender. Tindak kekerasan yang
mengandung faktor jenis kelamin dikenal dengan  istilah Gender  Violence .  Pada kecenderungan  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  yang  terjadi  di  banyak  aspek kehidupan,  banyaknya  kasus  kekerasan disebabkan korban mempunyai hambatan serius  dalam  hal  keadilan,  diantaranya adalah  sedikitnya  korban  yangmelapor karena  takut  menanggung  aib,  ataupun adanya  ancaman  apabila  melaporkan kasusnya, selain karena besarnya kekuasaan  dan  pengaruh  ‘nama  besar’ dari  tokoh  menyebabkan  penanganan yang  tertutup.  Data  Kasus  Masuk  Legal Resources  Center  untuk  Keadilan  Jender dan  Hak  Asasi  Manusia  memperkirakan adanyakecenderungan kriminalisasi terhadap  perempuan  korban  kekerasan, diantaranya 7 perempuan korban kekerasan berbasis gender yang melaporkan  kasusnya  justru  ‘terjebak’ kepada  kriminalisasi  terhadap  dirinya. Pelaku  yang  merupakan  tokoh  publik sangat  sulit  dijerat  hukum.Kasus  yang semula  melaporkan  pelaku  justru  tidak terselesaikan, dan beralih pada penyangkaan  terhadap  korban.Sementara
itu  kecenderungan  diskriminasi  dan kekerasanterhadap perempuan dalam konteks  perempuan  desa  dan  migrasi nampak  pada  data  monitoring  Legal Resources  Center  untuk  Keadilan  Jender dan  Hak  Asasi  Manusia  2011  yang menyebutkan  terdapat  169  perempuan buruh migran asal Jawa Tengah mengalami kekerasan.
Pelayanan  publik  menurut  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Sedangkan menurut Gronroos
dalam  Ratminto  (2010:  2)  menjelaskan bahwa  pelayanan  adalah  suatu  aktivitas atau  serangkaian  aktivitas  yang  bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi  sebagai  akibat  adanya  interaksi antara  konsumen  dengan  karyawan  atau hal-hal lain yang  disediakan  oleh perusahaan  pemberi  pelayanan  yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.
Kota  Semarang  adalah  daerah  di Jawa  Tengah  dengan  jumlah  kasus  yang tertinggi  yaitu  mencapai  121  kasus, kemudian Kabupaten Demak dan Kabupaten  Semarang.  Berdasarkan  data
yang  ada  pada  Badan  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat enam besar Kabupaten/Kota  di  Jawa  Tengah  dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan  tertinggi  pada  tahun  2012 sebagaiberikut.

## Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Di
Jawa Tengah Tahun 2012
Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah 2012
Gambaran  umum  lainnya  berkaitan dengan ditemukannya berbagai
kecenderungan kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Kota Semarang  yaitu  banyaknya  jumlah  kasus kekerasan  perempuan  padahal  sudah terdapat kebijakan penanganan perempuan  korban  kekerasan  di  Kota Semarang,  terjadinya  kekerasan  terhadap perempuan  dalam  konteks  perempuan desa  dan  migrasi,  Kurangnya  sumber
daya manusia untuk memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  Terus bertambahnya jumlah kekerasan perempuan  dari  tahun  ke  tahun,  kurang seriusnya  aparat  pemerintah,  aparat penegak  hukum,  institusi  pendidikan  dan stakeholder dalam menegakkan terpenuhinya  hak  perempuan  korban kekerasanatas  pemulihan,  kebenaran  dan keadilan.
Ditengah banyaknya jumlah
kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kota
Semarang mendorong pemerintah membentuk  Pusat  Pelayanan  Terpadu Penanganan Kekerasan
terhadap Perempuan  dan  Anak  Berbasis  Gender “SERUNI”  Kota  Semarang  di  setiap kecamatan  yang  terjadi  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  maupun  kekerasan terhadap anak.
Oleh  karena  itu,  penulis  tertarik untuk  meneliti  lebih  lanjut  pelayanan terpadu  yang  diberikan  kepada  korban kekerasan  yang  dialami  perempuan, peran stakeholder dalam  penanganan kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kota Semarang  serta  faktor  yang  berpengaruh dalam pelayanan terpadu korban kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kota Semarang.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,  difokuskan  di  Kota  Semarang
karena  di  Kota  Semarang  memiliki jumlah  kasus  yang  tertinggi  di  Jawa Tengah.  Penelitian  dilakukan  di  Badan Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencana  Kota Semarang  dan  Pusat  Pelayanan  Terpadu Seruni dengan memfokuskan pada pelaksanaan pelayanan terpadu dalam hal penanganan  tindak  kekerasan  terhadap perempuan  di  Kota  Semarang.  Penelitian dilakukan  pada  bulan  Juli-Desember 2013.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu Wakil  Ketua  BP3AKB  Kota  Semarang, Kader  Pendamping  Perempuan  dan Korban kekerasan.
Data dan informasi yang
diperoleh  kemudian  di  analisis  secara deskriptif
kualitatif untuk menggambarkan  pelayanan  terpadu  yang diberikan  kepada  korban  kekerasan terhadap perempuan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan  pelayanan  yang  diberikan kepada  korban  kekerasan  di  Kota Semarang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekerasan  terhadap  perempuan dan  anak  di  Jawa  Tengah  dari  tahun  ke tahun  semakin  meningkat,  baik  jumlah, bentuk,  maupun  modusnya.  Sebagai
gambaran,  dari  18  PPT  di  Jawa  Tengah yang  melaporkan  kasus  kekerasan  dan yang tangani oleh PPT di wilayahnya dan dari  laporan  KPPA  Provinsi  Jawa Tengah,  selama  tahun  2007  tedapat  612 kasus  KDRT,  176  Kasus  Pemerkosaan dan 27 kasus Traficking. Kasus-kasus ini adalah kasus yang terpantau dan terlaporkan. Masih banyak kasus
kekerasan lainnya yang tidak tercatat dan terlaporkan.Sebagai  bentuk  komitmen dan kewajiban yang diamanatkan UU No 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  UU  No  23  tahun  2004  tentang
PKDRT,  serta  UU  No  21  tahun  2007 tentang PTPPO, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk pelayanan terpadu korban kekerasan yang diatur  dengan  PeraturanDaerah  nomor  3 tahun  2009  tentang  Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender  dan  Anak  dan  di  Kota  Semarang berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota
Np.  463/A.  023  tanggal  12  Febuari  2009 dibentuk  Pusat  Pelayanan  Terpadu  bagi Perempuan  dan  Anak  yang  Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang.
Pusat pelayanan terpadu SERUNI merupakan  Pusat  Pelayanan  Terpadu
Penanganan Kekerasan Terhadap
Perempuan  dan  anak  Berbasis  Gender  di
Kota Semarang, yang mengandung arti S emarang T e rpadu R umah
Perlindungan U ntuk  Membangun N urani dan  Cinta  Kasih I nsani   disingkat “SERUNI”,  lahir  tanggal  1  Maret  2005 hasil kesepakatan bersama peserta Pelatihan  dan  Rapat  Koordinasi  Lintas Sektoral  yang  diselenggarakan  oleh  Tim TOT  Pendidikan  HAM  Berperspektif Gender Jawa Tengah bekerjasama dengan  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS
PEREMPUAN),  yang  dihadiri  oleh perwakilan dari unsur Pemerintah, Akademisi,  LSM,  Praktisi  dan  Aktifis Perempuan.
Jenis  pelayanan  yang  diberikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) meliputi,
pelayanan medis, (RSUD TugurejoSemarang,  RSUD  Aminogondo Hutomo di Semarang), Pelayanan Psikologis, Pendampingan Rohani, Fasilitas Pemulangan Korban, Perlindungan  Sementara  di  Shelter, Pendampingan Hukum pada kasus banding, Konsultasi Hukum, dll.
Melihat kondisi kekerasan perempuan  di  Kota  Semarang  kegiatan yang  dilakukan  adalah  meliputi  sistem penanganan  yang  dilakukan  melalui
pelaporan  dan  penanganan  di  Badan Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencana  Kota Semarang,  Pusat  Pelayanan  Terpadu Seruni  serta  keterlibatan  instansi  lain dalam penanganan perempuan.
Sistem Penanganan
Kekerasan Perempuan  oleh  Badan  Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anak  dan Keluarga Berencana Kota Semarang
Pemerintah Kota Semarang dalam hal  menangani  masalah  kesejahteraan sosial  salah  satunya  adalah  kekerasan terhadap perempuan didelegasikan kepada  BP3AKB  yang  mempunyai  tugas pokok  melaksanakan  penyusunan  dan pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang pemberdayaan  perempuan,  perlindungan anak,  keluarga  berencana  dan  keluarga sejahtera.
Penanganan  kekerasanperempuan di  Badan  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  (BP3AKB),  dalam  hal  ini BP3AKB memiliki tugas dalam pembinaan  Pusat  Pelayanan  Terpadu korban  kekerasan  perempuan,  fasilitasi dan pelaksanaan tugas.
Apabila BP3AKB sebagai fasilitatormaka  Pusat  Pelayanan  Terpadu sebagai  pelaksana  penanganan  korban kekerasan diKota Semarang  yang terbagi atas  10  Pusat  Pelayanan  Terpadu  yang
tersebar  di  Kecamatan.PPT  ditingkat Kecamatan memberikan pelayanan langsung  kepada  korban  baik  medis, psikologis,  hukum  dan  reintegrasi  sosial. Penanganan  medis  bagi  perempuan korban kekerasan masih bergantung pada fasilitas  penanganan  medis  untuk  korban kekerasan  yang  disediakan  Pemerintah Provinsi seperti RSUD Tugurejo Semarang  dengan  kualitas  penanganan kelas 1, RSUD Ketileng Kota Semarang, dan  Puskesmas  di  empat  Kecamatan. Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI dibagi menjadi  3  Divisi  yaitu  Pelayanan, Advokasi,  dan  Komunikasi,  informasi dan Edukasi.
Dalam penanganan korban kekerasan  terhadap  perempuan  di  Pusat Pelayanan  Terpadu  ini  kegiatan  yang dilakukan  yaitu  berkoordinasi  antara pihak  –  pihak  yang  terkait,  yaitu  Rumah Sakit,  Pengadilan  Agama  dan  juga Kepolisian. Kader pendamping memberikan  informasi  kepada  korban tentang proses mengurus berkas dan juga sebagai  mediator,  lalu  kemudian  setelah kasus  selesaipun  kader  pendamping masihterus  memantau  korban  tentang bagaimana  keadaan  korban  setelah  kasus selesai dan juga perkembangannya.
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam penanganan  korban  kekerasan  terhadap perempuan adalah pendampingan terhadap korban yaitu mulai dari
Konselling untuk menentukan pilihan apa yang  akan  diambil  oleh  korban,  apakah akan damai atau tidak,kemudian memberikan  informasi  tentang  tahapan dalam  pengurusan  berkas  misalnya  ke Pengadilan  Agama  atau  mengantarkan korban  ke  Rumah  Sakit  dan  Psikolog. Setelah  proses  berlangsung,  pendamping juga  sebagai  mediator  ,dimana  antara pihak yang berkonflik dilakukan pendekatan  dan  saling  berbicara  dan mendengarkan  satu  sama  lain  sehingga diperoleh titik temu kesepakatan bersama atau yang disebut SKB (Surat Keputusan Bersama),  kemudian  setelah  konflik selesai pendamping juga masih melakukan  pemantauan,  yaitu  dengan masih  berkomunikasi  dengan  korban untuk  menanyakan  bagaiama  keadaan korban setelah kasusnya selesai.
Keterlibatanstakeholder dalam penanganan kekerasan terhadap
perempuan di Kota Semarang
Badan  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  (BP3AKB)  dalam  menangani korban  kekerasan  terhadap  perempuan tidak  bekerja  sendiri,  terjalinkerjasama dariberbagaiinstansi  lain  yaitu  dengan Rumah  Sakit,  Puskesmas,  Kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas
Pendidikan,  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat (LRC-KJHAM, YSS, LBH).
Keterlibatan  yang  terjalin  antara Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana  (BP3AKB)  Kota  Semarang dengan stakeholder sudah baik, BP3AKB membagi  tugas  dan  kewenangan  antara pihak-pihak  yang  berhubungan  sesuai dengan  kebutuhan  masing  –  masing korban kekerasan dan dalam penanganan terhadap  korban  terjalin  koordinasi  yang baik  antara stakeholder namun  dalam menyelesaikan  suatu  perkara  masih memerlukan  waktu  yang  cukup  lama
karena perlu berkoordinasi dengan pihak- pihak tersebut.
Faktor-Faktor yang berpengaruh dalam Pelayanan terhadap
Penanganan Kekerasan Perempuan di Kota
Semarang
a. Kesesuaian  visi  dan  misi  dengan kondisi
Kesesuaian  dari  visi  dan  misi dengan kondisi, tantangan dan kebutuhan daerah merupakan hal yang sangat  penting.  Kesesuaian  tersebut akan menjadi faktor yang memudahkan dan melancarkan
pelaksanaan  penanganan  kekerasan
terhadap perempuan di Kota Semarang sehingga  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  yang  berdaya  saing  dalam hal  ini  adalah  penghapusan  kekerasan terhadap perempuan khususnya.
Dengan  kesesuaian  visi  misi  dan tujuan  dapat  menyatukan  langkah untuk  melakukan  upaya  penanganan yang optimal.
b. Kualitas SDM yang memadai
Kualitas  sumber  daya  manusia padaPusat  Pelayanan  Terpadu  Seruni Kota  Semarang  khusunya  pada  upaya pendampingan korban kekerasan sudah cukup memadai . Hal ini sangat mendukung  dalam  setiap  pelaksanaan kegiatan penanganan kekerasan perempuan di Kota Semarang.
Pengalaman  para  kader  pendamping dapat  menjadi  pendukung  dalam pendampingan-pendampingan  korban yang  lain.  Para  kader  pendamping telah terbiasa menghadapi karakteristik orang  yang berbeda-beda dan  juga  berbagai  macam  kasus. Sehingga  dalam  pendampingan  para kader telah mengerti harus menggunakan model pendekatan seperti apa kepada para korban.
c. Kuantitas SDM yang kurang memadai
Secara  kuantitas,  jumlah  sumber daya  manusia  di  Pusat  Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang masih kurang  memadai.  Pusat  Pelayanan
Terpadu penanganan kekerasan berbasis gender terdapat di 10 Kecamatan  di  Kota  Semarang,  namun jumlah  kader  pendamping  masih belum  mencukupi.  Seringkali  tidak ada  petugas  yang  menjaga  PPT, sehingga PPT seringkali kosong.
Dalam  pengelolaan  PPT  Seruni Kota  Semarang  yang  menangani kekerasan  terhadap  perempuan  ini sumber  daya  manusia  merupakan motor penggerak jalannya suatu pelayanan.  Jumlah  petugas  pada  PPT Seruni  hanya  16  orang  yang  terbagi pada 10 Kecamatan, berbanding terbalik  dengan  banyaknya  jumlah kekerasan perempuan di Kota Semarang.  Kondisi  tidak  adanya petugas  yang  siap  siaga  menjaga  di PPT,  jika  tidak  segera  diatasi  kondisi seperti  ini  maka  kurangnya  kuantitas SDM akan berdampak pada pelaksanaan program kegiatanpendampingan dan
penyelesaian kasus kekerasan.
d. Komitmen  Pusat  Pelayanan  Terpadu Seruni Kota Semarang dalam memberikan pelayanan maksimal kepada korban kekerasan
Dalam proses penyelenggaraan pelayanan  kepada  publik,  Pemerintah Kota Semarang mempunyai komitmen untuk  mensejahterakan  masyarakat terutama dalam penghapusan
kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang. Bentuk
komitmen
Pemerintah  dalam  hal  ini  adalah tersebarnya  Pusat  Pelayanan  Terpadu untuk  menangani  korban  kekerasan berbasis  gender  Kota  Semarang  yang tersebar  di  10  Kecamatan.  Dan  juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penghapusan kekerasan  terhadap  perempuan,  dan adapula  sosialisasi  bagi  para  kader pendamping agar mereka dapat dengan baik mendampingi para korban kekerasan.  Pusat  Pelayanan  Terpadu bagi  kekerasan  terhadap  perempuan juga  memiliki  Standar  Operasional Prosedur (SOP) dan Mekanisme Kerja Pelayanan  yang  didalamnya  memuat secara  teknis  bagaimana  penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh PPT Seruni Kota Semarang e. Dukungan  dari  Pemerintah  khususnya dalam  membagi  sarana  pendukung PPT menjadi 3 Divisi
Keputusan Walikota Semarang
tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011 memutuskan untuk membagi  pelayanan  menjadi  3  Divisi
yaitu Divisi Advokasi,
Divisi Pelayanan,  dan  Divisi  Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Selain 3 Divisi ada Sekretariat Tetap yang merupakan sarana  pendukung  untuk  lancarnya
semua  program  dan  kegiatan  divisi- divisi yang ada.
f. Minimnya anggaran pendampingan
Minimnya  anggaran  Dinas  pada saat pendampingan korban yang diberikan  oleh  BP3AKB  pada  setiap kader pendamping menjadikan penananganan kurang maksimal. Pemberian  anggaran  yang  diberikan oleh  BP3AKB  ke  Pusat  Pelayanan Terpadu Seruni yang kemudian diberikan  kepada  setiap  kader  sebagai anggaran pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan berupa biaya  transportasi selama  proses pendampingan, biaya untuk pengurusan  berkas  –  berkas  terkait kasus  korban,  dan  biaya  pengobatan korban.
g. Sarana dan Prasarana Pusat Pelayanan Terpadu Seruni yang kurang memadai Infrasturuktur yang ada Pusat Pelayanan  Terpadu  Serunidikatakan kurang  memadai,  sehingga  kegiatan- kegiatan penanganan tidak bisa berjalan  maksimal.  PPT  Seruni  Kota Semarang terdapat pada 10 Kecamatan yang  tersebar  di  Kota  Semarang, namun tempatnya masih menumpang.PPT  Srikandi  misalnya, tempatnya  masih  menumpang  pada Puskesmas
Banyumanik, dan
ruanganpun  sempit  dan  tidak  ada
pesawat telephon.Sedangkan infrastruktur saat kegiatan pendampingan  maupun  sosialisasi  di lapangan masih menggunakan kendaraan pribadi para kader pendamping.
h. Kurangnya  kesadaran  dan  peran  serta masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan
Ketidakperdulian masyarakat
terhadap  apa  yang  terjadi  disekitar mereka  termasuk  terjadinya  tindak kekerasan terhadap perempuan
dilingkungan sekitar menjadi
penghambat dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan.
Mereka  tidak  perduli  dan  tidak  mau tahu  tentang  tindak  kekerasan  yang terjadi.
Rendahnya  kesadaran  masyarakat dalam  penghapusan  kekerasan  juga tercermin dari masih banyak masyarakat yang merasa takut melaporkan kekerasan yang dialaminya  karena  malu  orang  lain mengetahui apa yang dialaminya.
i. Karaktersistik  pelaku  kekerasan  yang sulit ditangani
Kebanyakan  pelaku  kekerasan terhadap  perempuan  terutama  pelaku yang merupakan orang terdekat korban contohnya keluarga atau suami,  mereka  menganggap  bahwa apa  yang  mereka  lakukan  kepada
korban  merupakan  hak  mereka  dan orang  lain  tidak  pantas  untuk  ikut campur.  Sehingga  hal  tersebut  yang menyebakan konflik tidak dapat terselesaikan dengan cepat dan mudah.
j. Kota  Semarang  sebagai  tempat  tujuan para pencari kerja
Kota  Semarang  merupakan salah  satu  Kota  besar  yang  cukup strategis  yang  berbatasan  dengan kabupaten  Ungaran,  Demak,  dan Kendal.  Ini  merupakan  salah  satu faktor seseorang untuk mengadu nasib di Kota Semarang. Penyediaan lapangan  kerja  dan  kebutuhan  rumah yang  tidak  dapat  difasilitasi  oleh Pemerintah  menyebabkan  masyarakat berada  pada  keadaan  ekonomi  yang rendah.Keadaan semacam itu menyebabkan  masyarakat menjadi rentang  terjadinya  tindak  kekerasan khususnya  perempuan.  Perempuan dieksploitasi agar pelaku mendapatkan pendapatan  untuk  kehidupan  sehari  – hari.

## SIMPULAN
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam pelayanan  korban  kekerasan  terhadap perempuan adalah pendampingan terhadap korban yaitu mulai dari Konselling untuk menentukan pilihan apa yang akan diambil oleh korban,kemudian memberikan  informasi  tentang  tahapan
dalam  pengurusan  berkas  misalnya  ke Pengadilan  Agama  atau  mengantarkan korban ke Rumah Sakit dan Psikolog.
Setelah proses berlangsung, pendamping juga melakukan
mediasi,dimana antara pihak yang berkonflikdilakukan pendekatan dan saling  berbicara  dan  mendengarkan  satu sama  lain  sehingga  diperoleh  titik  temu kesepakatan  bersama  atau  yang  disebut SKB (Surat Keputusan Bersama), setelah konflik  selesai  pendamping  juga  masih melakukan  pemantauan,  yaitu  dengan masih  berkomunikasi  dengan  korban untuk  menanyakan  bagaimana  keadaan korban setelah kasusnya selesai.
Berikutkondisipelayanankorban kekerasanterhadapperempuan  di  Kota Semarang, Pertama, Pelayanan  pada Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI masih belum  optimal,  dapat  dilihatdari  masih banyaknya  jumlah  angka  kekerasan terhadap  perempuan  di  Kota  Semarang dan  bahkan  cenderung  meningkat  dari tahun  ketahun,  hal  lain  yaitu  jumlah kader  pendamping  di  Pusat  Pelayanan Terpadu  Seruni  yang  masih  kurang, anggaran  penanganan  yang  kurang  serta kondisi  sarana  dan  prasarana  dalam pelaporan  dan  pendampingan  belum cukup  baik. Kedua, BP3AKB  dalam menangani  korban  kekerasan  terhadap perempuan  bekerjasama  dengan  instansi lain  seperti  Rumah  Sakit,  Puskesmas,
Kepolisian,  Lembaga  Bantuan  Hukum, Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  Dinas Pendidikan,  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat. Ketiga, Faktor yang mempengaruhi  penanganan  kekerasan terhadap  perempuan  di  Kota  Semarang yaitu  kuantitas  SDM  yang  kurang memadai,  komitmen  Pusat  Pelayanan Terpadu  Seruni  Kota  Semarang  dalam memberikan  pelayanan  maksimal  kepada korban kekerasan, dukungan dari Pemerintah  khususnya  dalam  membagi sarana pendukung PPT menjadi 3 Divisi, minimnya anggaran pendampingan, sarana  dan  prasarana  Pusat  Pelayanan Terpadu  Seruni  yang  kurang  memadai, kurangnya  kesadaran  dan  peran  serta masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, karaktersistik pelaku kekerasan yang sulit ditangani, Kota Semarang sebagai tempat tujuan para pencari kerja.
Banyaknya jumlah angka kekerasan terhadap  perempuan  di  Kota  Semarang dan  bahkan  cenderung  meningkat  dari tahun  ketahunpeneliti  memberikan  saran, sebagai  berikut: Pertama, Meningkatkan jumlah  anggaran  pendampingan  untuk korbandari BP3AKBkepada Pusat Pelayanan  Terpadu  Seruni.  BP3AKB sudah  menetapkan  anggaran  untuk  satu korban yang didampingi, padahal masing-masing korban memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Kedepannya  anggaran  supaya  dapat
diperbesar sesuai dengan yang
dibutuhkan
masing-masing
korban. Kedua, Pengoptimalan  Kualitas dan  Kuantitas  SDM  pada  BP3AKB  dan Pusat  Pelayanan  Terpadu  Seruni. Ketiga,
Menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang memadai . Sarana  dan  prasarana  yang telah ada sebisa mungkin dapat digunakan  sebaik  –  baiknya  dan  sarana prasarana  yang  belum  ada  perlu  segera disediakan  agar  dalam  memberikan pelayanan terhadap korban dapat berjalan dengan  maksimal,seperti  :  telephone, komputer, meja dan kursi, papan pengumuman,dll. Keempat, Menyediakan informasi  yang  lengkap  dan  mudah tentang  kekerasan  terhadap  perempuan kepada  masyarakat . Perlunya  informasi kepada  masyarakat  supaya  masyarakat mengetahui  bagaimana  cara  mencegah terjadinya  tindak  kekerasan  terhadap perempuan maupun cara melapor apabila mengalami atau melihat tindak kekerasan.Hal  tersebut  dapat  dilakukan melalui  sosialisasi,  penyebaran  pamflet ataupun lewat pembuatan website.

## DAFTAR PUSTAKA
Aime  Heene,  dan  tim.  2010. Manajemen Strategik  Keorganisasian  Publik . Bandung:Refika Aditama
Aziz,  Aina  Rumiati.  2006. Perempuan Korban di Ranah Domestik. www.Indonesia.com
Azwar,  Saifuddin.    1998. Metode Penelitian. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Carwoto. 2007. Mengungkap dan Mengeliminasi Kekerasan terhadap  Isteri  dalam  Menggugat Harmoni. Yogyakarta: Rifka
Anisa
Damadi,  Damai.  2009. Administrasi Publik. Yogyakarta: Laksbag Pressindo Djannah, Fathul. 2002. Kekerasan Terhadap Istri . Yogyakarta: LKIS Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineka
Cipta
Keban,          Yeremias.        2008. Enam Dimensi  Strategis    Administrasi Publik. Yogyakarta      Gava
Media. Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian  Kualitatif .  Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.
Nadia,  Ita  F.  2007. Suara  Perempuan Korban  Tragedi  65. Yogyakarta: Galang Press
Purwandari,  KristiE.  2002. Kekerasan
Terhadap Perempuan. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama. Salusu,  J.  2000. Pengambilan  Keputusan Stratejik untuk organisasi . Jakarta: Grasindo Singarimbun,  Masri  dan  Efendi,  Sofyan. 1995. Metode Penelitian
Survai. Jakarta: LP3ES Indonesia
Sugiyono.  2007. Metode  Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D .
Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. Manajemen  Modern  Untuk Sektor Publik . Yogyakarta: Baliurang Wibisono, Dermawan. 2006. Manajemen      Kinerja    (Konsep, Desain dan Teknik Meningkatkan    Daya    Saing Perusahaan ). Jakarta: Erlangga.
Wirawan.        2009.        Evaluasi      Kinerja Sumber      Daya      Manusia.
Jakarta:   Salemba Empat
Peraturan  Mentri  Dalam  Negri  No.  15
Tahun  2008  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014
Undang  –  Undang  No.  9  Tahun  2000 tentang  Pengarusutamaan  Gender dalam Pemberdayan Nasional
Undang  –  Undang  No.  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga
Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi  Perlindungan  Perempuan dan Anak
Surat Keputusan Walikota Semarang No. 463.  05/  112  Tahun  2007  tentang Pembentukan  Pusat  Pelayanan Terpadu  Seruni  dan  Instruksi Walikota  Semarang  No.  463/  13/ 2007
Undang  –  Undang  No.21  Tahun  2007 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang  –  Undang  No.  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik