## J URNAL K ELUARGA B ERENCANA
http://ejurnal.bkkbn.go.id
KEBIJAKAN DAN POTENSI DAERAH MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI MENUTUP (TRANSISI DEMOGRAFI LANJUT)
Darojad Nurjono Agung Nugroho 1
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jl. Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur darojad.n@gmail.com
Diterima 29 Sept 2019; diterima dalam bentuk revisi 17 Desember 2019; diterima 20 Desember 2019 diterbitkan online 26 Desember 2019

## Abstrak
Bonus  demografi  masih  di  tingkat  nasional.  Daerah  perlu  peka  terhadap  perubahan  dinamika  kependudukan diwilayahnya  bahwa  bonus  demografi  peluang  sekali,  rentang  waktu  cukup  singkat  dan  menutup.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  sejauhmana  kepekaan  pemerintah  daerah  terhadap  bonus  demografi  dan  bagaimana kondisi  masyarakat  di  wilayah  yang  sedang  menghadapi  bonus  demografi.  Metode  penelitian  menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokus penelitian ditentukan berdasarkan kriteria  wilayah yang sedang mengalami bonus demografi yaitu Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Bali dan selanjutnya diambil 1 kabupaten yang tertinggal dengan  indikator  IPM  rendah.  Hasilnya  menujukkan  pemerintah  daerah  kabupaten  ada  yang  belum  terpapar pemahaman  bonus  demografi,  sedangkan  di  tingkat  provinsi  antar  instansi  belum  mempunyai  pemahaman  yang sama  tentang  bonus  demografi.  Adanya  kebijakan  pusat  dangan  daerah  yang  belum  serasi  dan  sinergis mengoptimalkan bonus demografi. Bonus demografi diiringi meningkatknya usaha mikro dan industri kecil sebagai upaya  penciptaan  kerja  mandiri.  Masyarakat  belum  menyadari  adanya  bonus  demografi  dan  berharap  peran pemerintah  daerah  untuk  menyediakan  fasilitas  pelatihan  keterampilan  dan  keahlian  yang  dapat  diakses  secara online.
Kata kunci: Bonus demografi, akses pelatihan,  usaha mikro, internet, penciptaan kerja mandiri

## I. P ENDAHULUAN
Indonesia  pada  tahun  2030  di  perkiran menghadapi  peluang  bonus  demografi  atau windows of opportunity . Peluang tersebut tercipta hanya  sekali  dalam  masa  transisi  demografi. Setiap negara akan menghadapi bonus demografi. Potensi  bonus  demografi  bagi  negara  untuk optimalisasi  pembangunan  dan  kesejahtaraan. Bloom,  dkk  (2003)  bonus  demografi  lebih dikaitkan  pentingnya  struktur  umur  terhadap perubahan demografi dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan  struktur  umur  suatu  negara  dapat memiliki efek signifikan pada kinerja
ekonominya.  Negara-negara  dengan  proporsi anak yang tinggi cenderung mencurahkan sumber daya  proporsi  yang  tinggi  untuk  perawatan mereka, yang cenderung menekan laju pertumbuhan ekonomi.
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang besar  dan  berdaulat.  UU  No.  23  tahun  2014 tentang  pemerintahan  daerah  telah  mengatur kewenangan pemerintah daerah untuk mengurusi penduduknya  secara  otonom.  Setiap  daerah diberikan hak dan kebebasan untuk mengembangkan  dan  memajukan  wilayahnya untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.
e-ISSN : 2503-3379 p-ISSN : 2527-3132
Malalui pendekatan demografi, perlunya pemerintah  daerah  baik  provinsi  maupun kabupaten  untuk  sensitif  terhadap  isu  nasional. Misalnya  isu  bonus  demografi.  Noor,  M  (2015) menyebutkan kebijakan pembangunan kependudukan  dan  bonus  demografi  dimana asumsi  dasar  untuk  memahami  bonus  demografi adalah  kondisi  komposisi  penduduk  usia produktif  (15  -  64  tahun)  lebih  besar dibandingkan  dengan  penduduk  usia  non produktif  (dibawah  15  dan  di  atas  65  tahun) dalam  rentangan  waktu  tertentu.  Lebih  lanjut menyebutkan  pemangku  kebijakan  perlunya menyadari  pentingnya  mengeluarkan  kebijakan- kebijkan  yang  dapat  men-support  pemanfaatan bonus  demografi  agar  potensi-potensi  yang dimiliki  oleh  penduduk  umur  produktif  tersebut optimal  dan  maksimal.  Harapannya  adalah munculnya  kesadaran  akan  peran  strategis penduduk  umur  produktif,  terutama  kaum  muda sebagai ‘motor penggerak’ bangsa.
Setiap  daerah  akan  memasuki  bonus demografi  sesuai  perubahan  struktur  umur masing-masih.  Ada  provinsi  yang  lebih  dulu memasuki  bonus  demografi  sebelum  nasional. Meita,  dkk  (2016)  menyatakan  Pembangunan perlu  didasarkan  pada  realita  kependudukan secara  berkelanjutan.  Bonus demografi terjadi karena  jumlah  penduduk  usia  produktif  (15-64 tahun)  di  suatu  wilayah  jauh  lebih  besar  jika dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif  (0-14  tahun  dan  65  tahun  keatas). Struktur  penduduk  di  Provinsi  Jawa  Timur didominasi  oleh  penduduk  umur  produktif  pada periode 2010-2020. Rimbawan (2014) membahas tentang  bonus  demografi  di  Provinsi  Bali.  Bali diproyeksikan  mengalami  bonus  demografi puncak  periode  2020  sampai  2030,  dengan dependency ratio antara 42,2 sampai 43,3 persen. Manfaat  bonus  demografi  tidak  langsung  dapat dirasakan,  sehingga  diperlukannya  kebijakan pemerintah  seperti  memperkuat  investasi  di bidang kesehatan, pendidikan maupun ketenagakerjaan.
Selain  di  tingkat  provinsi,  keberadaan  bonus demografi juga sampai di tingkat kabupaten/kota. Zulham, T dan Basyiran, B (2015) menyebutkan Bonus  demografi  akan  terjadi  dalam  rentang tahun 2010-2020 di kota Banda Aceh. dan tingkat persiapan  dalam  sektor  ketenagakerjaan  sejauh ini  belum  optimal.  Ini  mengancam  Banda  Aceh tidak  dapat  merasakan  manfaat  dari  windows  of opportunity  ini.  Sehingga  diperlukan  adanya kebijakan  dan  program  pemerintah  kota  dalam mempersiapkan  penduduk  usia  produktif  yang dapat menyongsong tantangan ekonomi daerah di
masa depan, terutama dengan memperkuat sektor ketenagakerjaan dan kualitas pendidikan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan  dan focus  group  discussion (FGD). Selain  itu,  diperlukan  data  sekunder  berupa dokumen perencanaan daerah, buku profil daerah maupun laporan kinerja dinas.

## Sumber : Pemaparan Rakornas BKKBN 2018
Lokasi  penelitian  dipilih  wilayah/provinsi yang  mempunyai  angka  ketergantungan  umur atau dependency  ratio antara  40-46  persen. Berdasarkan  hasil  SUPAS  tahun  2015  diperolah provinsi yang berada di zona tersebut diantaranya Sulawesi  Utara,  Jawa  Timur,  dan  Bali,  DI Jogyakarta    dan  DKI  Jakarta.  Penelitian  ini memilis  secara purposive 3  provinsi  yaitu Sulawesi  Utara,  Jawa  Timur,  dan  Bali.  Adapun lokus  penelitian  di  tingkat  kabupaten  dengan kriteria  salah  satunya  mempunyai  IPM  yang rendah,  yaitu  Kab.  Bolaangan  Mongondo,  Kab. Sampang, dan Kab. Karangasem.
Informan  yang  diwawancarai  diantaranya Bappeda,  Dinas  pendidikan,  Dinas  tenaga  kerja, dinas  koperasi,  dinas  kesehatan  dan  Dinas perindustrian  serta  Dinas  OPD  KB.  Wawancara dilakukan  di  masing-masing  dinas.  Tim  peneliti dibantu  fasilitator  provinsi  menjadwalkan  untuk kunjungan  ke  masing-masing  dinas  baik  di tingkat  provinsi  maupun  kabupaten.  Selain  itu juga  dilakukan  wawancara  ke  mitra  perguruan tinggi dalam hal ini pusat studi kependudukan.
Penelitian ini diharapkan memperoleh informasi  yang  lengkap  terkait  kondisi  daerah dalam  menghadapi  bonus  demografi  yang  akan menutup. Potensi dan masalah apa yang dihadapi
pemerintah  daerah  untuk  mengoptimalkan  bonus demografi  diwilayahnya.  Selain  itu,  dilakukan FGD  di  masyarkat  dengan  menghadirkan sekelompok remaja dan ibu-ibu rentang umur 15- 49 tahun (wanita usia subur).

## III. HASIL

## Bonus Demografi menutup
Salah  satu  indikator  untuk  mendapatkan informasi  terjadinya  peluang  bonus  demografi dengan  menghitung  angka  rasio  ketergantungan umur.  Rasio  ketergantungan  umur  (RKU)  atau dependency  ratio (DR)  yang  terendah  dibawah 45  persen  diasumsikan  sebagai  puncak  bonus demografi.
Adioetomo  (2018)  merumuskan  transisi demografis lanjut merupakan kondisi
kependudukan dimana komposisi rasio ketergantungan  umur  (RKU)  40-45  persen. Mengapa  RKU  40-45  persen  sebagai  transisi demografis  lanjut,  sebab  pada  posisi  tersebut berada  pada  area  jendela  peluang  yang  dapat dimanfaatkan sebagai bonus demografi. Proporsi penduduk  berusia  produktif  lebih  banyak dibandingkan  yang  non  produktif.  Jendela peluang  hanya  terjadi  satu  kali  dalam  periode masa bonus demografi pertama. Tahap setelah itu, masuk pada fase aging population .
Hasil  proyeksi  penuduk  2015-2045  diketahui rasio  ketergantungan  umur  di  Provinsi  Sulawesi Utara  pada  tahun  2015  berada  pada  ceruk terbawah dengan angka rasio 45 persen, sehingga pada  tahun  tersebut  berada  di  puncak  bonus demografi.  Tahun  2030  secara  berlahan  Provinsi Sulawesi  Utara  bonus  demografi  menutup menuju ageing  population .  Di  Provinsi  Jawa Timur  dengan  data  yang  sama  diperoleh informasi  bahwa  tahun  2020  provinsi  tersebut berada pada rasio ketergantungan umurnya paling rendah yaitu 43 persen. Secara konsep demografi, ceruk  rendah  rasionya  sebagai  puncak  bonus demografi (windows of opportunity). Tahun 2025 provinsi  tersebut  berada  pada  kondisi  bonus demografi  menutup  dan  memasuki ageing population .  Terakhir  provinsi  Bali,  Diketahui hasil perhitungan menunjukkan rasio ketergantungan  umur  terendah  berada  pada  42 persen  di  tahun  2020-2025.  Sehingga  peluang bonus  demografi  berada  pada  rentang  waktu tersebut,  pada  tahun  2035  diperkirakan  di provinsi  Bali  memasuki ageing  population dengan  demikian  bonus  demografi  menutup. Pemaparan  ini  menunjukkan  bahwa  saat dilakukan  penelitian,  provinsi  lokus  penelitian
sedang  menghadapi  jendela  peluang  bonus demografi menuju bonus demografi menutup.
Bonus demografi menutup merupakan peristiwa demografis yang harus diantisipasi agar tidak menjadi beban pembangunan di masa yang akan  datatang.  Perlunya  perencanaan  strategis yang  baik  untuk  mengoptimalkan  potensi penduduk  produktif  dan  mensikapi  positif datangnya ageing population . Bloom, dkk (2003) menyebutkan kebijakan pemerintah perlu memperhatikan  kesehatan  publik,  keluarga berencana,  pendidikan,  dan  kebijakan  ekonomi yang  mempromosikan  fleksibilitas  pasar  kerja, keterbukaan terhadap perdagangan, dan tabungan masyarakat.  Bonus  demografi  tidak  serta  merta terjadi  jika  tidak  diiringi  oleh  kebijakan  yang dapat  meningkatkan  produktivitas  pekerja  dalam jangka panjang.

## Potensi  Pemahaman  Bonus  Demografi  Di Daerah
Kewajiban  pemerintah  untuk  memperhatikan pembangunan  kependudukan  diatur  dalam Undang-Undang  52  tahun  2009  tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.  Di  tingkat  daerah  melalui  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  terdapat    pasal  12  (2)  menyebutkan pengendalian  penduduk  dan  keluarga  berencana sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan  dasar.  Lebih  lajut  dijelaskan  dalam lampiran tentang pembagian urusan pemerintahan  konkuren  antara  pemerintah  pusat dan  daerah  provinsi  dan  daerah  kabupaten/Kota pada  point  N  terdapat  4  sub  urusan  yaitu pengendalian  penduduk,  keluarga  berencana, keluarga  sejahtera  dan  standardisasi  dan sertifikasi.
Provinsi  mempunyai  kewenangan  untuk pemetakan  perkiraan  pengendalian  penduduk wilayah  setempat.  Turunan  dari  kewenangan tersebut,  diatur  ruang  lingkup  kewenangan organisasi  pemerintah  daerah  (OPD)  provinsi untuk  menyediakan  informasi  peringatan  dini dampak  kependudukan  ditingkat  provinsi  dan kabupaten/kota.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  jelas  bahwa perlunya  pengelolaan  data  kependudukan  dan pemanfaatannya oleh pemerintah daerah. Sehingga  untuk  merumuskan  kebijakan  daerah yang memperhatikan isu bonus demografi adalah penting  adanya.  Disayangkan  sekali  jika pemerintah daerah tidak peka dan peduli dengan data kependudukan.
Penelitan  di  ke-3  provinsi  menunjukkan bahwa  pemahaman  bonus  demografi  masih terbatas.  Di  tingkat  provinsi,  pengetahuan  bonus demografi hanya di Bappeda, Dinas pengendalian penduduk  dan  KB  dan  mitra  perguruan  tinggi. Dinas-dinas  terkait  seperti  dinas  pendidikan, koperasi,  tenaga  kerja  dan  kesehatan  masih minim  informasi.  Demikian  juga  di  pemerintah daerah kabupaten, informasi isu bonus demografi polanya sama yaitu bappeda dan OPD KB. Dinas lain belum tersosialsiasikan isu bonus demografi dan  pemanfaatan  peluangnya.  selanjutnya  akan diuraikan  pemahaman  pemerintah  daerah  dalam perencanaan daerah.
Provinsi  Sulawesi  Utara  dalam  dokumen RPJMD periode 2016-2021 menyebutkan wilayahnya  sejak  tahun  2014  mengalami windows  of  opportunity dan  puncak  bonus demografi  pada  tahun  2030.  Kutipan  tersebut dituangkan  di  bab  7  dokumen  perencanaan daerahnya.  Informasi  yang  ada  di  dokumen tersebut  sepertinya  tidak  disosialisasikan  ke instansi  terkait.  Sehingga  saat  dilakukan wawancara  ke  dinas-dinas  hanya  Bappeda  yang bisa  menjelaskan  dengan  baik.  Dinas  lainya sepertinya  kurang  faham  dan  peduli  dengan informasi  bonus  demografi.  Semisal  wawancara ke  dinas  koperasi,  mereka  lebih  berorientasi dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diberlakuan  tanggal  1  Januari  2016.  Dinas kependudukan,  catatan  sipil  dan  KB  provinsi Sulawesi  Utara  merasa  sebagai  institusi  baru belum  faham  bonus  demografi.  Dinas  tersebut masih  menjalankan  peran  utama  fokus  pada kegiatan dukcapil.
Di  kabupaten  bolangan  mongondaw  (Bol- Mong)  terkait  isu  bonus  masih  terbatas,  bahkan bappeda belum tersosialisai isu bonus demografi. Apalagi  dinas-dinas  terkait  lainya.  Dinas kependudukan  dan  keluarga  berencana  yang menjadi  dinas  utuh  mengurusi  pengendalian penduduk dan KB. Pemahaman bonus demografi sudah  faham  namun  merasa  bahwa  bonus demografi  masih  bersifat  orasi-orasi  atau  pidato saja.  Untuk  mengalakkan  isu  bonus  demografi, Dinas  PPKB  menggalang  bekerja  sama  dengan pusat studi kependudukan Universitas Samratulangi  fakultas  FISIPOL  menyusun  buku Grand  Disain  Pembangunan  Kependudukan (GDPK)  periode  2017-2025.  Informasi  bonus demografi masih terbatas dan kurang komprehansif.    Bab  2  tentang  profil  Kabupaten Bol-Mong  menyebutkan  mengacu  pada  struktur usia  penduduk,  maka  Kabupaten  Bol-Mong memiliki  peluang  besar  untuk  menyambut datangnya  fase  windows  of  opportunity  yang keberadaanya hanya sekali dan akan memberikan
peluang  untuk  memperoleh  bonus  demografi. Lebih lanjut disebutkan “apakah Kabupaten Bol- Mong  telah  siap  untuk  memacu  peningkatan kualitas  SDM  penduduk  sehingga  bonus demografi  akan  membawa  berkah  atau  rahmat pembangunan,  bukan  sebaliknya  sebagai  beban pembangunan bagi masyarakat Bol-Mong. Rasio kertegantungan  umur  pada  tahun  2015  diketahui sebesar  53,8.  Kelemahan  dalam  dokumen tersebut  tidak  dibuat  tren  rasio  ketergantungan umur sebelum tahun 2015 sampai 2035. Sehingga tidak  diketahui  kapan  puncak  jendela  peluang atau  windows  of  opportunity-nya  dan  bonus demografi  berangsur-angsur  menutup  menuju ageing population.
Pemerintah  daerah  Jawa  Timur  belum memasukkan  isu  bonus  demografi  dalam dokumen  RPJMD  periode  2015-2019.  Bappeda sebenarnya  sudah  memahami  keberadaan  bonus demografi  di  wilayahnya.  Pada  kesempaten- kesempatan  tertentu  dilakukan  audiensi  ke gubenur  untuk  menyampaikan  isu  bonus demografi  dan  mendapat  respon  positif.  Semisal pertemuan koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi perencanan  pembangunan  bidang  sosial  budaya didalamnya  menyisipkan  bonus  demografi dikaitkan  dengan  isu  strategis  pilkada  serentak. Menurut  informan  saat  wawancara  menyebutkan bahwa  tahun  2017  provinsi  jawa  timur  berada pada  puncak  bonus  demografi.  Kondisi  yang kurang  baik  dialami  jawa  timur  yaitu  salah satunya IPM dibawah angka nasional.
Di  kabupaten  Sampang  informasi  bonus demografi  masih  kurang.  Bappeda  belum  bisa menjelaskan  dengan  baik  pengertian  bonus demografi. Isu bonus demografi belum tersosilisasikan  dengan  baik  di  sana.  Di  antara kabupaten/kota  di  Jawa  Timur,  Kabupaten Sampang  merupakan  daerah  tertinggal.  IPM kabupaten  Sampang  termasuk  yang  rendah. Dinas  OPD  KB  berbentuk  dinas  pengendalian penduduk  ,  KB  dan  Pemberdayaan  perempuan dan  perlindungan  anak  belum  mempunyai dokumen  GDPK.  Sehingga  peringatan  dini dampak kependudukan belum ada. Permasalahan belum  tersusunnya  dokumen  GDPK  salah satunya  tidak  adanya  pegawai  yang  memahami dan  penghitung  parameter  kependudukan.  Dulu pernah  ada  salah  satu  pegawai  yang  ditugaskan belajar dan mengerjakan penyusunan data GDPK. Namun  pegawai  yang  bersangkutan  sudah ditugaskan ditempat lainya.
Provinsi  Bali  lebih  dulu  memasuki  bonus demografi  dibandingkan  2  provinsi  lainya. Menurut  informan  yang  berasal  dari  pusat  studi kebijakan  kependudukan  (PSKK)  Universitas Udayana  menyebutkan  tahun  2005  Bali  sudah
masuk  bonus  demografi.  Bali  termasuk  provinsi yang  peduli  dengan  isu  bonus  demografi. Dokumen perencanaan daerah sudah mengangkat isu bonus demografi.
Di  kabupaten  Karangasem  kondisi  hampir sama  dengan  Kabupaten  Sampang.  Daerahnya mempunyai  masalah  dengan  IPM  yang  rendah. Dinas  Pengendalian  penduduk  dan  KB  belum mempunyai dokumen DGPK. Sehingga advokasi isu  bonus  demografi  ke  bupati  maupun  DPRD belum bisa dilakukan. Alhasil saat wawancara ke DPRD  kab.  Karangasem,  informan  menyatakan belum tahu apa itu bonus demografi.

## Ancaman Bonus Demografi Di Daerah
Keberadaan  bonus  demografi  di  daerah menghadapi tantangan dan ancaman. Pengetahuan  dan  substansi  bonus  demografi belum  difahami  secara  menyeluruh  di  jajaran pemerintahan  daerah  baik  di  provinsi  maupun kabupaten/kota yang berdampak kurang optimalnya  pemanfaatan  bonus  demografi  yang berangsur-angsur mulai menutup. Penelitian yang dilakukan  ke-3  provinsi  dan  masing-masing  1 kabupaten  diperoleh  informasi  adanya  ancaman bonus demografi.
Pertama  di  Provinsi  Sulawesi  Utara,  sejak diberlakukannya penerbangan langsung 4 provinsi  dari  China,  terjadi  mobilisasi  penduduk China  yang  datang  melalui  bandar  udara  Sam Ratulangi  di  Manado  baik  dalam  rangka  wisata maupun kepentingan lain. Informan menyampaikan  keluhan  adanya  kegiatan  warga asing  yang  datang  untuk  berdagang  maupun bisnis  lainnya.  Di  Kabupaten  Bolangan Mongondow  ada  proyek  besar  yaitu  pabrik semen. Menurut informan perusahaan itu berasal dari  China  yang  bersifat  kontrak  karya. Pembangunan  perusahaan  dan  infrastruktur dilaksanakan  sepenuhnya  oleh  perusahaan tersebut.  Masyarakat  sekitar  merasa  tidak dilibatkan  dan  berkesempatan  bekerja  sebagai buruh  kasar  maupun  karyawan.  Informan menceriterakan  bahwa  kebanyakan  pekerja  laki- laki. Sehingga pemenuhan kebutuhan seksualnya tidak  jarang  melibatkan  perempuan  masyarakat sekitar.  Kekhawatiran  adanya  penyebaran  HIV- AIDS  dirasakan  oleh  informan  dari  dinas kesehatan.
Selain  itu,  ancaman  bonus  demografi  di Provinsi Sulawesi Utara adalah adanya pemekaran  wilayah  kabupaten/kota.  Pemekaran wilayah membutuhkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang membebani APBD. Kabupaaten Bol-Mong termasuk wilayah
yang  dimekarkan  dari  Kota  Kotamobago. Gedung  pemerintahan  masih  terbatas  dan pegawainya banyak yang belum menetap di kab. Bol-Mong. Sehingga kabupaten ini masih sangat sepi dan pelayanan ke masyarakat belum optimal. Pendapatan  asli  daearah  masih  sedikit  untuk membiayai keperluan operasioanl dan pelaksanaan program dinas-dinas masih tergantung  pada  anggaran  pusat  dan  provinsi. Informan  dari  Bappeda  merasa  perlu  dilakukan pemekaran  dan  hasilnya  jangka  panjang  akan lebih  baik  dibandingkan  masih  gabung  dengan Kota Kotamobago. Saat ini, memang masa untuk berjuang  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah. Saat  ini,  kami  belum  merasa  adanya  bonus demografi.
Permasalahan  sosial  yang  mengancam  bonus demografi  di  Sulawesi  Utara  salah  satunya perkawinan  muda.  Informan  dari  PSKK  Unsrat menyebutkan  masih  ditemukannya  kejadian  usia kawin  dini.  Angkatan  kerja  yang  menikah  dini akan  menjadi  beban  pembangunan  jika  fungsi- fungsi  keluarga  tidak  berjalan  dengan  baik.  Hal ini  dibenarkan  oleh  peserta  FGD  di  Kabupaten Bol-Mong  yang  menyatakan  masyarkat  di  sini masih  banyak  yang  putus  sekolah  ke  jenjang lebih tinggi karena menikah dini. Sudah menjadi kebiasaan  jika  ketahuan  ada  pasangan  muda- mudi kemana-mana berdua cepat dikawinkan.
Aspek pendidikan, ancaman bonus demografi dari  aspek  pendidikan  dirasakan  oleh  pengelola program  pendidikan  diantaranya  ketersediaan sekolah yang belum memadai, partisipasi sekolah yang  belum  100  persen.  Selain  itu,  masih  ada lulusan  SMP  amupun  SMA  yang  tidak melanjutkan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi. Meskipun  sudah  ada  SMK  namun  lulusannya belum  tertampung  di  pasar  kerja  sebab  sedikit perusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya. Informan  dari  dinas  pendidikan  JAwa  Timur menyatakan  60  persen  lulusan  SMA  tidak melanjutkan  ke  perguruan  tinggi.  Ada  yang langsung  bekerja  ada  juga  yang  menganggur sambil nunggu panggilan kalau ada lowongan.
Terkait  lapangan  kerja,  dinas  tenaga  kerja provinsi  dan  kabupaten  belum  bisa  sepenuhnya memenuhi  kebutuhan  pelatihan  dan  sertifikasi keahlian  angkatan  kerja.  Disisi  lain,  pemerintah kabupaten  dan  provinsi  masih  mengalami keterbatasan  alat  peraga  diklat  dan  kapasitas tempat.  Kesempatan  kerja  di  tingkat  kabupaten seperti Bol-Mong belum banyak berdiri industri- industri.  Kesempatan  kerja  lebih  banyak  sebagai petani dan nelayan. Belum banyak investor yang membuka  usaha  di  kabupaten  tersebut  mungkin masih  kurangnya  akses  transportasi  dan  pangsa pasar  yang  kurang  menarik.  Peserta  FGD  di
Kabupaten  Bol-Mong  berpendidikan  SMK  ingin kerja  sebagai  penjaga  toko,  tidak  tertarik  kuliah atau  merantau  mencari  pekerjaan.  Kebanyakan peserta  FGD  menyatakan  akses  informasi lowongan yang diaskes melalui internet di HP.
Kedua di provinsi Jawa Timur, ancaman yang dihadapi  pemerintah  daerah  di  masa  bonus demografi  yaitu  masih  adanya  kemiskinan  dan IPM  yang  masih  rendah.  Provinsi  Jawa  Timur secara adminstrasi terbagi kedalam 29 kabupaten dan  9  kota.  Jumlah  ini  sangat  banyak  dibanding Jawa  Barat  Dan  Jawa  Tengah.  Sehingga membutuhkan  ekstra  koordinasi  dan  sinkronisasi pembangunan  antar  daerah.  Madura  menjadi salah  satu  wilayah  yang  sulit  lepas  dari keterbelakangan.  IPM  di  Madura  masih  rendah. Kultur  masyarakat  yang  religius  peran  tokoh agama  sangat  vital.  IPM  di  Madura  rendah disebabkan  salah  satunya  masalah  pendidikan. Masyarakat  disana  lebih  suka  belajar  dipondok dibanding sekolah formal. Sehingga banyak yang lulus pondok tapi tidak punya ijasah. Hal ini yang menyebabkan  salah  satu  IPM  rendah  karena kontribusi pendidikan yang ditamatkan tidak ada ijasahnya.
Informan  dari  Bappeda  Kabupaten  Sampang menyampaikan  permasalahan  pendidikan  sulit didongkrak  5-10  tahun  kedepan.  Hal  ini  senada dengan informan dari dinas pendidikan. Siapapun kepala  daerah  terpilih  tidak  mungkin  menaikkan IPM dalam jangka waktu 5 tahun kepemimpinanya.  Perlu  perubahan  nilai  sosial masyarakat  terkait  pendidikan.  Hasil  FGD dengan remaja dan masyarakat terungkap bahwa pendidikan  formal  kurang  diminati.  Masyarakat lebih  memilih  memasukkan  anaknya  ke  pondok. Selain  pendidikan,  kepulauan  Madura  juga mempunyai  permasalahan  usia  kawin  muda. Informan  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Dan Keluarga Berencana menyampaikan permasalahan  rendahnya  usia  kawin  muda. Perkawinan  muda  tidak  hanya  terjadi  di perdesaan  tetapi  perkotaan  juga  mengalami  hal yang sama. Masih ada diskriminasi gender. Anak laki-laki lebih besar peluangnya untuk menempuh  pendidikan  tinggi  dibandingkan perempuan.
Keluarga  muda  dengan  pendidikan  yang rendah lebih banyak yang pergi sebagai TKW ke Timur  Tengah.  Sedangkan  suaminya  tinggal dirumah.  Sehingga  sering  terjadi  perceraian dikalangan  pasangan  muda.  Hasil  FGD  dengan muda-mudi  diketahui  ada  lulusan  SMK  jurusan listrik yang merasa tidak suka dengan keahlianya. Ingin  bekerja  tidak  di  bidang  kelistrikan. Menurutnya  saya  tidak  cocok  dan  bisa.  Dulu sekolah  SMKjurusan  listrik  disebabkan  ikut-
ikutan  teman.  Akibatnya  menganggur  dan bingung mencari kerja.
Ketiga  di  provinsi  Bali,  Provinsi  Bali menyadari beberapa dekade ini angka fertilitasnya  rendah  dan  khawatir  terjadi kepunahan  penduduk  asli  Bali.  Ancaman  yang dirasakan adalah banyaknya mobilisasi penduduk dari  luar  Bali  yang  mencari  pekerjaan.  Bali sebagai  tujuan  wisata  internasional  tentu membutuhkan  jenis  pekerjaan  yang  komplek yang harus diakui tidak seluruhnya bisa dipenuhi oleh  tenaga  kerja  asli  Bali.  Perkembangan  dan kemajuan  Bali  masih  terpusat  di  Ibu  kota  dan kabupaten/kota penyangga. Bappeda dan Gubernur  menyadari  adanya  kesenjangan  antar kabupaten/kota  terutama  Bali  bagian  utara. Pertumbuhan  ekonomi  Bali  selatan  lebih  maju dan tumbuh pesat disebabkan sektor perdagangan pariwisata yang tumbuh dengan baik. Kabupaten Karangasem  yang  termasuk  wilayah  Bali  utara yang  tertinggal  pembangunan  dan  kesejahteraan penduduknya. Pendapatan asli daerah dan sumber daya  manusianya  masih  rendah.  Saat  dilakukan FGD  dengan  masyarakat  diperoleh  informasi bahwa  pemudanya  tidak  suka  merantau  untuk keluarga  daerah.  Mereka  lebih  suka  bekerja seadanya  didaerahnya.  Hal  ini  diperparah  lagi IPM di Kabupaten Karangasem masih rendah.

## Skema  Alternatif  Model  Pemanfaatan Bonus Demografi
Bonus demografi merupakan rekayasa kependudukan melalui program keluarga berencana  dan  peningkatan  program  kesehatan ibu  dan  anak  yang  berlangsung  sejak  1970an. Intervensi  pemerintah  yang  kuat  mampu menekan  angka  kelahiran  dan  keamtian  bayi sehingga  proporsi  penduduk  produktif  lebih banyak daripada penduduk non produktif. Setelah otonomi  daerah,  intervensi  program  keluarga berencana mulai surut dan mengubah arah bukan lagi  membatasi  jumlah  anak  tapi  peningkatan kualitas keluarga.
Hasil  wawancara  dengan  dinas  perindustrian, dinas  koperasi  dan  dinas  tenaga  kerja.  Program dan  kegiatan  di  masing-masing  dinas  belum mengarah  pada  pemanfaatan  bonus  demografi. Peran  dinas  di  tingkat  provinsi  bersifat pembinaan,  Sedangkan  dinas  di  tingkat kabupaten bersifat pendampingan dan pencatatan.
Selama  ini  pembahasan  bonus  demografi selalu  dikaitkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi, kemudian  dengan  kesehatan  dan  kemiskinan. Masih  jarang  yang  mengaitkan  bonus  demografi dengan  potensi  daerah  terutama  instansi
pengelola  program  dan  kegiatan  seperti  dinas koperasi  dan  UKM,  dinas  Ketenagakerjaan,  dan dinas Perindustrian dan perdagangan. Berikut ini akan digali potensi instansi tersebut.
Pertama, melalui dinas tenaga kerja. Menurut pengamatan  peneliti.  Masyarakat  masih  minim informasi  dan  akses  program  dinas  tenaga  kerja. Selam  ini  dinas  tersebut  identik  dengan pendaftaran  kartu  kuning  buat  pencari  kerja. Informan  dari  dinas  ketenagakerjaan  kabupaten Bo-mong  menyebutkan  masih  sedikit  yang mengikuti  pelatihan  keahlian.  Diakui  bahwa kendala  anggaran  dan  fasilitas  pelatihan  yang terbatas  menjadi  kendala  masih  sedikit  yang diberikan pelatihan. Untuk jenis pelatihan seperti mobil  dan  mesin  berat  lainya  belum  bisa dilayanani.  Selama  ini  masih  pelatihan  yang  itu- itu  saja  seperti  menjahit,  las  dan  bengkel  sepeda motor.  Tenaga  instruktur  pelatihan  juga  masih terbatas.  Sehingga  beberapa  kali  dinasnya mengirim  peserta  pelatihan  ke  Manado  atau minta bantuan instruktur dari kabupaten terdekat.
Teknologi otomotif dan las sebenarnya sudah maju  dan  berkembang  sehingga  alat  peraga  di balai  latihan  kerja  (BLK)  dinas  tenaga  kerjaan kurang  mengikuti  tuntutan  pasar.  Hal  ini dikeluhkan oleh informan dari dinas ketenagakerjaan  Kabupaten  Bol-Mong.  Kalua ada  peserta  yang  ingin  kursus  hal  tersebut  harus menyesuaikan dengan ketersediaan instruktur dan alat peraga dari balai latihan kerja di provinsi.
Kedua,  melalui  dinas  peridustrian.  Industri kecil  dan  menengah  yang  dibina  oleh  dinas perindustrian mengalami pertumbuhan yang baik. Beberapa kabupaten mulai memperbiki pendampingan  dan  sosialisasi  ke  calaon  IKM maupun  yang  sudah  ada.  Aspek  legalitas, pemasaran  dan  permodalan  sering  menjadi hambatan  bagi  pengelola  IKM.  Di  Sulawesi Utara  pada  tahun  2017  terdapat  1.115  IKM menyerap tenaga kerja sebanyak 2.631 orang.
Ketiga  melalui  dinas  koperasi  dan  UKM. Meskipun  gerakan  koperasi  tidak  segencar  dulu. Namun  dilapangan  menujukkan  potensi  koperasi dapat  menampung  banyak  tenaga  kerja.  Tahun 2018 di Jawa Timur tercatat ada 27.280 koperasi aktif dengan memperkerjakan 5.382 manajer dan 59.780  karyawan.  UMKM  di  Jawa  Timur  juga tumbuh  dengan  baik.  Terdapat  6.533.694  usaha mikro,  261.827  usaha  kecil  dan  30.410  usaha menengah  dengan  total  tenaga  kerja  sekitar 11.117.439 orang.

## IV. DISKUSI
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  ada pesimistik  pemerintah  kabupaten  terkait  bonus demografi. Kondisi pemekaran daerah yang serba terbatas  baik  infrasruktur  maupun  anggaran. Menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  kabupaten yang  sedang  berjuang  paska  pemekaran wilayahnya.  Muqoyyidin  (2015)  menyebutkan dampak  pemekaran  akan  membawa  implikasi- implikasi  yang  luas  sebagai  bentuk  konsekuensi logis,  seperti  perubahan  struktur  pemerintahan, anggaran  belanja  pemerintah  yang  terbatas,  dan masalah  pembagian  sumber  penerimaan  dan pendapatan  daerah  yang  sebelumnya  menginduk kepada daerah asal. Sedangkan Ratnawati (2010) memandang  positif  pemekaran  sebab  pemekaran daerah  juga  telah  membuka  lapangan  kerja  baru bagi  calon-calon  PNS,  pejabat  dan  politisi  di tingkat  lokal;  memberikan  pelayanan  pendidikan dan kesehatan minimal kepada warga masyarakat setempat.  meskipun  dampak  positif  pemekaran ini menurut masih terlalu kecil bila dibandingkan cost  ekonomi,  politik  dan  sosial  dari  pemekaran daerah.
Sehingga  konsentrasi  wilayah  pemekaran  lebih pada pengembangan infrastruktur, belum sepenuhnya  menyadari  adanya  bonus  demografi di  daerahnya.  Informan  dari  dinas  pengendalian penduduk  dan  KB  masih  beranggapan  bahwa bonus  demografi  sebagai  retorika  pusat  belum bisa diimplementasikan di daerahnya.
Adanya  ancaman  lapangan  kerja  domistik yang  disebabkan  kebijakan  pusat  berupa  proyek kontrak karya. Ketidakjelasan pengaturan hubungan pusat dan daerah terkait kontrak karya sering menimbulkan masalah dalam penerapan di sektor  investasi  (Sondakh,2017).    Selain  itu, MEA  juga  mengancam  masuknya  tenaga  kerja asing untuk lapangan kerja yang seharusnya bisa dikerjan  oleh  penduduk  produktif  kita.  Ada hubungan  dan  peluang  yang  perlu  disiapan penduduk  produktif  dalam  meraih  bonus demografi  dalam  era  masyarakat  ekonomi  asean (MEA) (Farihah, dkk.2018).
Fenomena generasi milineal juga mempunyai  dampak  pada  motivasi  bekerja disektor  formal.  Ketika  dilakukan  FGD  di provinsi  Bali,  ada  keluhan  dari  orang  tua  yang anaknya  pilih-pilih  kerjaan.  Hal  ini  senada dengan informan dari dinas ketenagakerjaan Kab. Bol-Mong  yang  menyatakan  sekarang  mencari peserta pelatihan di bengkel listrik atau otomotif susah.  Peserta  lebih  suka  yang  pelatihan  yang bekerja  di  hotel  atau  kantoran.  Sehingga  perlu inovasi dinas ketenagakerjaan untuk
menyiapakan  pelatihan  yang  diminati  dan potensial  dapat  diserap  di  bursa  kerja. Pemerintah  daerah  terutama  balai  latihan  kerja perlu  mendapat  perhatian  dari  pemerintah.  Agar peran  dan  pemanfaatan  pelayanan  pelatihan  dan sertifikasi  dapat  dilayani  dengan  baik.  Hal  ini senada  dengan  pendapat  Dewi  (2018)  bahwa pemanfaatan bonus demografi dengan penciptaan tenaga  terampil  melalui  pendidikan  non  formal juga perlu ditingkatkan melalui pemberian kursus dan pelatihan di Balai Latihan Kerja.
Internet  menjadi  barang  kebutuhan  dasar, bukan lagi sekunder atau mewah. Info lowongan kerja  sudah  dapat  dengan  mudah  diakses  di internet melalui HP. Hampir seluruh peserta FDG menyatakan  akses  internet  melalui  Handphone. Setiap  bulan  menyisihkan  uang  saku  untuk membeli  paket  data.  Bonus  demografi  dapat menjadi  kegagalan  jika  fasilitas  yang  membuka akses  tidak  tersedia  secara  murah  dan  mudah. Falikhah  (2017)  mengungkapkan  pentingnya akses  internet  untuk  menyongsong  bonus demografi.  Dengan  internet  terjadi  diversifikasi lapangan  kerja.  Sebelumnya  orang  mencari  ojek harus di pangkalan atau pos, dengan intenet tidak lagi  perlu  mangkal  untuk  cari  penumpang. Orderan  akan  datang  sendiri  melalui  aplikasi yang  ada  di  Hp  tukang  ojek.  Demikian  juga mencari  lowongan  tidak  lagi  beli  Koran  atau datang  ke  papan  pengumuman  lowongan. Melalui hp semua informasi lowongan kerja bisa diakses  dengan  mudah.  Disinilah  peran pemerintah  daerah  bekerjsama  dengan  operator tekomunikasi  untuk  membangun  sentral-sentral informasi yang bisa menjangkau seluruh pelosak daerah.
Terakhir  pemanfaatan  pelayanan  dinas perindustrian  dan  dinas  koperasi  dan  UMKM. Selama  ini,  kedua  instansi  tersebut  belum diangkat  sebagai  role  model  pemanfaatan  bonus demografi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan IKM dan UMKM dimasa  bonus  demografi.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Nuraeni  (2018)  bahwa  potensi mengembangkan  usaha  lokal  itu  penting,  warga local  bisa  menjadi  supplier  atau  produsen terhadap  perusahan.  Pemerintah  bersama-sama masyarakat  perlu  melakukan  pemetaan  potensi daerah  dan  peluang  pengembangannya  serta strategi produksi, pengolahan dan pemasarannnya.
Perlu  ada  penelitian  lanjutan  untuk  melihat sejauhmana  peran  kedua  dinas  tersebut  dalam mengoptimalkan  bonus  demografi  melalui penciptaan  lapangan  kerja  mandiri.    Sehingga bonus  demografi  tidak  hanya  dipandang  hanya penyiapan  tenaga  kerja  terlatih  dan  tersetifikat untuk  bekerja  diperusahaan-perusahaan  bonafit.
Tapi dari rakyat membangun potensi local untuk optimalkan  bonus  demografi  menuju  kehidupan yang  lebih  sejahtera.  Keuntungan  penciptaan lapangan  mandiri  yaitu  keberlangsungan  usaha bisa diwariskan ke generasi selanjutnya.

## V. KESIMPULAN
1. Bonus  demografi  secara  istilah  masih dianggap hal baru yang dan belum dipahami secara  benar  oleh  pemerintah  daerah terutama kabupaten. Bonus demografi masih dianggap  retorika  nasional.  Diperkiran provinsi  Sulawesi  Utara  tahun  2030  bonus demografi  akan  menutup,  di  Bali  pada tanhun  2035  dan  di  Jawa  Timur  pada  tahun 2025.  Apalagi  daerah  yang  mangalami pemekaran  wilayah  mengahdapi  tantangan untuk memaksimalkan penduduk produktifnya di masa bonus demografi.
2. Dokumen  Grand  Desain  Pembangunan Kependudukan  (GDPK)  dengan  5  pilar belum  diselesaikan  di  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota. Sehingga signyal peringatan dini  kependudukan  terkait  bonus  demografi tidak berfungsi dengan baik.
3. Potensi  program  dan  kebijakan  daerah melalui  dinas  tenaga  kerja,  dinas  koperasi dan  UKM  dan  dinas  perindustrian  dapat membuka  pelunag  penyerapan  lapangan kerja yang banyak.
4. Masih  ada  sebagian  masyarakat  yang menempuh  pendidikan  non  formal  dan minim skill
sehingga berpotensi menganggur.
5. UKM,  IKM  dan  koperasi  yang  tumbuh  dan meningkat dapat dijadikan modal pemanfaatan  bonus  demografi  melalui penciptaan kerja mandiri.

## VI. SARAN
Berikut  adalah  beberapa  rekomendasi  yang diberikan :
1. BKKBN  perwakilan  perlu  memperbaiki pemahaman  bonus  demograsi  bagi  OPD baik  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota terutama  dalam  dokumen  RPJMD  dan GDPK.  Selain  itu,  perlu  sosialisasi  bahwa bonus  demografi  akan  menutup  jika  gagal dimanfaatkan  akan  mengalami  beban  ganda pembangunan.
2. Masyarakat  perlu  dilibatkakan  secara  aktif untuk  berperan  dalam  pemanfaatan  bonus demografi dengan cara mempunyai pendidikan formal dan sertifikat keahlian.
3. Dinas  Koperasi  dan  UKM,  dan  Dinas Perindustrian perlu meningkatkan pelayanan, pendampingan dan penjaringan usaha mikro, kecil,  dan  menengah  untuk  bisa  menyerap tenaga kerja yang optimal.
4. Dinas  tenaga  kerja  di  tingkat  provinsi maupun  kabupaten  perlu  menyebarluaskan akses  informasi  pelatihan,  sertifikasi  dan jenis  pelatihan  kerja  yang  sesuai  dengan kebutuhan  pasar  kerja  dan  perkembangan teknologi kekinian.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Ibu Rahmadewi dan Robani Catursaptani sebagai tim penelitian dan pengumpulan data lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adioetomo,  Sri  Moertiningsih.(2018)  Memetik Bonus  Demografi:  Membangun  Manusia Sejak Dini. Depok:Rajawali pers.
BPS. (2013). Proyeksi penduduk Indonesia 2010- 2035. Jakarta: BPS.
Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana, Undang-Undang  Nomor  52  tahun  2009 tentang  perkembangan  kependudukan  dan Pembangunan Keluarga.
Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2003). The  demographic  dividend:  A  new perspective  on  the  economic  consequences of  population  change.  Population  Matters Monograph  MR-1274,  RAND,  Santa Monica.
Bongaarts J. 2009 Human population growth and the  demographic  transition.  Phil.  Trans.  R. Soc.B364,2985–2990.doi:10.1098/rstb.2009. 0137.
Dewi,  S.,  Listyowati,  D.,  &  Napitupulu,  B.  E.
(2018).  Bonus  Demografi  Di  Indonesia: Suatu  Anugerah  Atau  Petaka. Journal  Of Information  System,  Applied,  Management, Accounting And Research , 2 (3), 17-23 Farihah, F., Nurwihastuti, D. W., & Gandamana,
A.  (2018).  Analisis  Kesiapan  Mahasiswa Kota  Medan  Sebagai  Bagian  Dari  Bonus Demografi Dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean  (Mea). Jurnal  Keluarga  Sehat
Sejahtera , 16 (31), 10-27.
Meita  Nike    Harmanto,    dkk.2016.  Analisis
Pengelompokan Mengenai
Perubahan
Struktur Kependudukan Dalam Menghadapi Era  Bonus  Demografi  Di  Kabupaten/Kota Provinsi  Jawa  Timur.Vo.5.  No  (2).2016.
http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_ seni /article/view/1762.
Muqoyyidin,  A.  W.  (2016).  Pemekaran  wilayah dan  otonomi  daerah  pasca  reformasi  di Indonesia:  Konsep,  Fakta  Empiris  dan rekomendasi  ke  Depan. Jurnal  Konstitusi , 10 (2), 287-310.
Falikhah,  N.  (2017).  Bonus  Demografi  Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. Alhadharah:
Jurnal Ilmu Dakwah , 16 (32).
Noor,  Munawar.  2015.  Kebijakan  Pembangunan Kependudukan  Dan  Bonus  Demografi.  Vol 4,  No  1.  Serat  Acitya  –  Jurnal  Ilmiah UNTAG Semarang.
Nuraeni,  Y.  (2018).  Strategi  Pemberdayaan
Masyarakat  Dalam  Rangka  Penciptaan Peluang Pengembangan UMKM Di
Kabupaten  Morowali  Provinsi  Sulawesi Tengah. Prosiding PKM-CSR, 1, 1559-1572.
Ratnawati, T. (2010). Satu dasa warsa pemekaran daerah  Era  reformasi:  Kegagalan  otonomi daerah. Jurnal Ilmu Politik , 21 , 122-235. Rimbawan,  Nyoman  Dayuh,  2014.  Bali
Diproyeksikan Mengalami Bonus Demografi Puncak 2020-2030: Peluang atau Bencana.  Piramida  Jurnal  Kependudukan dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Vol. X No. 1 : 37 – 44, ISSN : 1907-3275, Bali.
Sondakh, J. (2017). Bagi Hasil Investasi Sebagai Hak  Masyarakat  Adat  Pada  Wilayah Pertambangan  Di  Era  Otonomi  Daerah.
Jurnal Hukum Unsrat , 23 (8).
Zulham,  T  dan  Basyiran,  B  .2015.  Bonus Demografi  Di  Kota  Banda  Aceh:  Peluang Dan Tantangan Ketenagakerjaan.