## WARTA ARDHIA Jurnal Perhubungan Udara
Konsep  Politik  Hukum  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Transportasi  Udara Nasional dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
The  Concept  of  Legal  Policy  of  Indonesia’s  Air  Transportations  Human  Resources Development in Facing ASEAN Economic Society

## Endang Puji Lestari
Kementerian Perhubungan, Jl. Merdeka Barat No.8, Jakarta Pusat 10110 Email: endang_puji@dephub.go,id

## INFO ARTIKEL

## ABSTRACT / ABSTRAK
Legal  policy  in  developing  and  providing  air  transportation’s  human resources  is  the  sub  system  of  national  transportation  policy.  There  are  two problems in this research, first, how is the regulation of Indonesia’s legal policy in  air  transportation’s  human  resources  development?  Second,  how  is  the concept  of  legal  policy  of  Indonesia’s  air  transportation  human  resources development?  Regulation  scope  in  providing  and  developing  of  air transportation human resources development consists of manpower planning, education  and  training,  working  opportunity  and  surveillance,  monitoring  as well  as  evaluation.  Legal  policy  of  regulation  in  providing  and  developing human  resources  that  is  conducted  through  delegated  legislation  requires sustainable policy such as the enactment of three Minister Regulations, namely the Minister of Transportation Regulation on The Development and Providing of  Air  Transportation  Human  Resources,  the  Minister  of  Transportation Regulation  on  The  Implementation  of  Air  Transportation  Education  and Training,  and  the  Minister  of  Transportation  Regulation  on  certificate  of competency  and  license  as  well  as  arrangement  of  training  program.  The writer suggests the Ministry of Transportation to ratify immediately the three of  the  Minister  of  Transportation  Regulations  that  have  a  basic  delegated legislation as an answer to face ASEAN open sky policy.
Politik  hukum  pengembangan  dan  penyediaan  SDM  penerbangan merupakan  sub-sistem  dari  kebijakan  transpotasi  nasional.  Terdapat  dua permasalahan  dalam  tulisan  ini,  pertama,  bagaimana  kebijakan  politik hukum  nasional  Indonesia  dalam  pengembangan  SDM  transportasi  udara nasional?  kedua,  bagaimana  konsep  kebijakan  hukum  pengembangan  SDM transportasi  udara  nasional?  Ruang  lingkup  pengaturan  penyediaan  dan pengembangan  SDM  penerbangan  meliputi  perencanaan  sumber  daya manusia  ( manpower  planning ),  pendidikan  dan  pelatihan,  perluasan kesempatan  kerja,  serta  pengawasan,  pemantauan,  dan  evaluasi.  Politik legislasi  pengaturan  pengembangan  dan  penyediaan  SDM  yang  dilakukan melalui delegated  legislation di  atas  memerlukan  kebijakan  lanjutan  berupa diundangkannya  tiga  peraturan  menteri  yaitu  peraturan  menteri perhubungan tentang penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di  bidang  penerbangan,  peraturan  menteri  perhubungan  tentang penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang  penerbangan,  dan peraturan  menteri  perhubungan  tentang  sertifikat  kompetensi  dan  lisensi serta  penyusunan  program  pelatihan.  Penulis  menyarankan  kepada Kementerian  Perhubungan  RI  untuk  segera  mengundangkan  ketiga peraturan  menteri  perhubungan  yang  telah  memiliki  dasar delegated legislation sebagai jawaban untuk menghadapi ASEAN open sky policy .

## Histori Artikel:
Diterima: 13 Oktober 2015 Direvisi: 18 November 2015 Disetujui: 23 Desember 2015
Keywords : legal policy, human resources, delegated legislation
Kata kunci: politik hukum, sumber daya manusia, delegated legislation

## PENDAHULUAN
Beberapa bulan lagi masyarakat ekonomi ASEAN  akan  berlaku,  namun  transportasi udara  nasional  masih  menghadapi  masalah yang belum terurai. Persoalan keandalan dan ketersediaan  SDM  terutama  pada  moda transportasi  udara  sering  menjadi  sorotan publik  salah  satunya  karena  kesemrawutan sistem  pengelolaan  sumber  daya  manusia, terutama  ketika  terjadi  kecelakaan  yang disebabkan karena faktor human error. Sikap profesionalitas  dan  moral  pilot  menjadi alamat  kritik  publik  manakala  terjadi kecelakaan pesawat terbang.
Di  samping  itu  persoalan-persoalan pertanggungjawaban  hukum  bagi  profesi pilot,  hingga  saat  ini  masih  menjadi perdebatan hukum karena tidak jelas apakah mereka  bertanggung  jawab  secara  hukum atau profesi? Masalah-masalah yang dihadapi SDM  transportasi  udara  di  atas  hingga  saat ini  belum  terurai  dengan  maksimal  dan mestinya  ada  persoalan  dalam  tata  kelola sumber  daya  transportasi  udara  nasional. Namun  hingga  saat  ini  belum  ada  upaya menyelesaikan masalah ini dengan baik. Oleh karena  itu  diperlukan  sebuah  kajian  yang mendalam  untuk  memahami  akar  persoalan pengelolaan  SDM  transportasi  ini  terutama pada politik hukum pengaturannya, misalnya apakah regulasi yang ada saat ini telah cukup akomodatif dalam menciptakan SDM
transportasi yang
profesional dan bertanggung  jawab  dalam  menghadapi  MEA 2015?  ataukah  pada  aspek  pengembangan kurikulum pada pendidikan-pendidikan tinggi yang mencetak SDM transportasi yang mesti  dibenahi?  ataukah  pada  sistem  tata kelola  SDM  transportasi  secara  umum  yang masih bermasalah?
Problem  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Transportasi Udara Nasional dalam menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean bukan  saja  bertumpu  pada  manajemen  SDM tansportasi  udara  semata,  tetapi  yang  lebih penting  untuk  mendukung  pengembangan SDM  adalah  pada  tataran  kebijakan pengembangan  SDM  yang  dilegal  formalkan
melalui  instrumen  peraturan  perundang- undangan.
Peraturan  perundang-undanganlah  yang mendesain  dan  menentukan  kebijakan  SDM transportasi udara. Pengkajian politik hukum menjadi  penting  untuk  melihat  komitmen kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah untuk  pengembangan  transportasi  udara. Dengan  mengoptik  politik  hukum  kita  dapat mengukur sejauh mana komitmen pemerintah  dan  menengok  arah  kebijakan pemerintah  dalam  pengembangan  SDM  di bidang penerbangan.
Di  samping  persoalan  politik  hukum sebagai  instrumen  kebijakan  pengembangan SDM  transportasi  udara,  ternyata  hukum secara  teoritis  memiliki  korelasi  yang singnifikan  dalam  peningkatan  daya  saing transportasi udara. Hukum dianggap sebagai instrumen  untuk  melaksanakan  tujuan kebijakan sosial-ekonomi (Johan den Hertog, 1999).  Karakteristik  instrumen  hukum adalah bahwa individu atau organisasi dapat dipaksa  oleh  pemerintah  untuk  memenuhi perilaku  yang  ditetapkan  dengan  sanksi. Sanksi  hukum  dapat  berupa  denda,  dengan publikasi  pelanggaran,  penjara,  perintah untuk  membuat  perjanjian  khusus,  sebuah perintah terhadap menahan  tindakan tertentu  bahkan  menutup  aktifitas  bisnis (Van Apeldoren, 1985).
Berdasarkan  pada  uraian  latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan dalam  tulisan  ini, pertama ,  bagaimana kebijakan  politik  hukum  nasional  Indonesia dalam  pengembangan  SDM  transportasi udara  nasional? kedua, bagaimana  konsep kebijakan  hukum  pengembangan  SDM transportasi udara nasional?
Tujuan  tulisan  ini  adalah  (1)  mengkaji dan  menganalisis  kebijakan  politik  hukum nasional  Indonesia  terkait  pengembangan SDM  transportasi  udara  nasional.  (2) menemukan  konsep  kebijakan  hukum pengembangan  SDM  transportasi  udara nasional. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan  bermanfaat  bagi stake  holder dalam pengambilan kebijakan
pengembangan  SDM  di  masa  yang  akan datang.

## TINJAUAN PUSTAKA
Untuk
mempermudah pemahaman tentang  politik  hukum  pemberantasan korupsi  maka  menjadi  penting  untuk memahami  secara  mendasar  apa  dan bagaimana  politik  hukum.  Definisi  politik hukum  memang  tidak  ada  keseragaman pemahaman  di  antara  pakar  hukum. Beberapa  pakar  hukum  terkemuka  di Indonesia  memberikan  batasan  politik hukum dengan sudut pandang yang berbeda. Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja  (Mochtar Kusumaatmadja,  2003)  politik  hukum merupakan kebijakan
hukum
dan perundang-undangan  dalam  pembaharuan hukum.  Instrumen  politik  hukum  dilakukan melalui  Undang-undang.  Namun  instrumen perundang-undangan  mengabdi  masalah, pertama , kesulitan untuk secara rasional dan pasti  menetapkan  prioritas  yang  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat,  dan kedua , untuk  membuat  hukum  yang  sesuai  dengan kebutuhan
dan kesadaran hukum masyarakat Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan oleh Mochtar
Kusumaatmadja  adalah  berkaitan  dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui,  diubah,  atau  diganti)  dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara  bertahap  dapat  diwujudkan  tujuan negara.
Menurut  Moh.  Mahfud  M.D  (Moh.Mahfud MD,  2006)  politik hukum adalah legal policy atau  arah  hukum  yang  akan  diberlakukan oleh  negara  untuk  mencapai  tujuan  negara yang  bentuknya  dapat  berupa  pembuatan hukum  baru  dan  penggantian  hukum  lama. Definisi  politik  hukum  tersebut  kemudian diperluas  lagi  dengan  memasukkan  aspek latar  belakang  dan  lingkungan  yang mempengaruhi  serta  berbagai  persoalan yang dihadapi dalam upaya menegakkannya. Lebih  rinci  Mahfud  M.D.  membagi  tiga kelompok  politik  hukum,  yaitu: pertama, arah  resmi  tentang  hukum  yang  akan diberlakukan  ( legal  policy )  guna  mencapai
tujuan  negara  yang  mencakup  penggantian hukum  lama  dan  pembentukkan  hukum- hukum  yang  baru  sama  sekali, kedua, latar belakang politik dan sub-sistem
kemasyarakatan    lainnya  dibalik  lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan, dan ketiga , persoalan-persoalan disekitar penegakkan  hukum,  terutama  implementasi atas  politik  hukum  yang  telah  digariskan. Beliau juga berpendapat bahwa pijakan yang menjadi  landasan  dari  politik  hukum  adalah mewujudkan  tujuan  Negara  dan  sistem hukum  dari Negara yang  bersangkutan yang dalam  konteks  Indonesia  tujuan  dan  sistem hukum  itu  terkandung  di  dalam  Pembukaan UUD  1945,  khususnya  Pancasila  yang melahirkan kaedah-kaedah penuntun hukum.
Menurut Bintan R Saragih (Saragih, 2006) politik  hukum  adalah  “kebijakan”  yang diambil  (ditempuh)  oleh  negara  (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan  hukum  yang  mana  yang  perlu diganti, atau  yang  perlu  diubah,  atau  hukum yang  mana  yang  perlu  dipertahankan,  atau mengenai  apa  yang  perlu  diatur  atau dikeluarkan  agar  dengan  kebijakan  itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti kesejahteraan rakyat) secara  bertahap  dan  terencana  dapat terwujud.
Menurut  Satjipto  Rahardjo  (Satjipto Rahardjo,  2014)  politik  hukum  adalah aktivitas  memilih  dan  cara  yang  hendak dipakai  untuk  mencapai  tujuan  sosial  dan hukum  tertentu  dalam  masyarakat.  Untuk mempertajam definisi politik hukum Satjipto Rahardjo mengemukakan beberapa pertanyaan  mendasar  yang  harus  dijawab dalam  politik  hukum  (1)  tujuan  apa  yang hendak  dicapai  dengan  sistem  hukum  yang ada;  (2)  cara-cara  apa  dan  yang  mana  yang dirasa  paling  baik  untuk  bisa  dipakai mencapai  tujuan  tersebut;  (3)  kapan waktunya  hukum  itu  perlu  diubah  dan melalui  cara-cara  bagaimana  perubahan  itu sebaiknya  diakukan  dan  (4)  dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan
yang  bisa  membantu  kita  membantu  kita melakukan  proses  pemilihan  tujuan  serta cara-cara  untuk  mencapai  tujuan  tersebut secara baik.
Politik hukum tidak dapat dilepaskan dari cita  Negara  kesejahteraan  dalam  konstitusi. Menurut  Yudha  Bhakti  Ardiwisastra  politik hukum  mengandung  dua  sisi  yang  tidak terpisahkan, yaitu  pertama;  Sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy lembaga- lembaga  Negara  dalam  pembuatan  hukum sekaligus,  kedua,  Sebagai  alat  untuk  menilai dan  mengkritisi  apakah  sebuah  hukum  yang dibuat  sudah  sesuai  dengan  kerangka  pikir legal  policy untuk  mencapai  tujuan  Negara. Lebih  lanjut  beliau  mengemukakan  politik hukum  juga  merupakan  sebuah  aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai  suatu  tujuan  sosial  dan  hukum tertentu  dalam  masyarakat.  Politik  hukum hendak  menjadikan  hukum  sebagai  upaya untuk  pencapaian  cita-cita  dan  tujuan Negara.
Secara  lebih  terperinci  Yudha  Bhakti Ardiwisastra  mengemukakan  bahwa  yang dijadikan pijakan dasar dalam kerangka pikir politik  hukum  nasional  adalah: pertama, politik  hukum  nasional  harus  selalu mengarah  pada  cita-cita  bangsa  yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kedua , Politik hukum nasional  harus  ditujukan  untuk  mencapai tujuan negara, yakni:
1. Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Politik  hukum  nasional  harus  dipandu oleh  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar Negara, yakni:
1. Berbasis moral agama;
2. Menghargai  dan  melindungi  HAM  tanpa diskriminasi;
3. Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat;
4. Membangun keadilan social.
Jika  dikaitkan  dengan  cita  hukum Indonesia,  politik  hukum  nasional  harus dipandu oleh keharusan untuk:
1. Melindungi  semua  unsur  bangsa  demi integrasi  atau  keutuhan  bangsa  yang mencakup idiologi dan teritori;
2. Mewujudkan  keadilan  sosial  dalam ekonomi dan kemasyarakatan;
3. Mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat)  dan  nomokrasi  (kedaulatan hukum);
4. Menciptakan  toleransi  hidup  beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan. Berbagai  definisi  politik  hukum  di  atas maka  penulis  menyimpulkan  politik  hukum sebagai  kebijakan  hukum  yang  diambil  oleh negara  melalui  organ-organ  negara  yaitu legislatif  dan  eksekutif  melalui  peraturan perundang-undangan  mengenai  arah  hukum yang  akan  diberlakukan  untuk  mencapai tujuan  pengembangan  SDM  transportasi udara (Muh.Risnain, 2014).

## METODOLOGI
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Penelitian  ini  berusaha  mendiskripsikan kebijakan politik hukum pengembangan SDM transportasi udara dan menemukan   sebuah konsep  (Mertokusumo,  2003)  kebijakan hukum  yang  dapat  diambil  pemerintah  dan stake  holder lainnya  dalam  pengembangan SDM  transportasi  udara.  Sejalan  dengan pendekatan  penelitian  tersebut  maka  data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Bahan-bahan  hukum  berupa  peraturan perundang-undangan  di  bidang  transportasi udara  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan ( library  research ).  Analisis  yang  digunakan untuk  membedah  masalah  dalam  penelitian dan  menemukan  konsep  adalah  dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Pada analisis  demikian  bahan  hukum  tidak dianalisis  dengan  menggunakan  rumus  dan metode  statistik  yang  menggunakan  metode kuantitatif,  tetapi  menggunakan  metode analisis hukum melalui pendekatan
penafsiran  hukum  dan  konstruksi  hukum dengan cara berpikir deduktif.

## PEMBAHASAN
Politik  Hukum  Pengaturan  Pembinaan SDM Transportasi Udara
Memperbincangkan  politik  pembinaan SDM transportasi udara nasional maka tidak akan  lepas  dari  politik  pembangunan transportasi  nasional. Pasca perubahan UUD 1945  sistem  perencanaan  pembangunan nasional  berubah  dari  pola  perencanaan pembangunan  yang  tertuang  dalam  GBHN yang  dikeluarkan  MPR  beralih  menjadi perencanaan  pembangunan  yang  tertuang dalam Undang-undang yang disetujui bersama Presiden dan DPR. Pada tahun 2007 Presiden  dan  DPR  mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang (RPJP).  Lampiran  Undang-Undang  tersebut mengatur  arah  pembangunan  transportasi nasional  yaitu  ”  …mengembangkan  sistem transportasi  nasional  yang  andal  dan berkemampuan  tinggi  yang  bertumpu  pada aspek keselamatan, dan keterpaduan antarmoda, antarsektor, antarwilayah,  aspek sosial  budaya,  dan  profesionalitas  sumber daya manusia transportasi serta menerapkan dan  mengembangkan  teknologi  transportasi yang  tepat  guna,  hemat  energi,  dan  ramah lingkungan.”  Terlihat  dengan  jelas  bahwa pembangunan  SDM  transportasi  merupakan agenda  pembangunan  yang  menjadi  bagian dari  politik  pembangunan  transportasi nasional.  Memperhatikan  visi  pembangunan transportasi nasional di atas dapat dikatakan pembangunan  SDM  merupakan  unsur penting dalam pencapaian visi pembangunan transportasi nasional. Visi itu sejatinya harus terealisasi  dalam  pengaturan  pembangunan SDM  transportasi  nasional  (Martono  & Ahmad Sudiro , 2012).
Persoalannya,  apakah  visi  pembangunan transportasi  nasional  telah  terealisasi  atau terinternalisasi pada pengaturan perundang- undangan  yang  datang  kemudian?    Pada tahun  2009  melalui  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan.  Begitu
pentingnya  masalah  SDM  transportasi  ini dalam Undang-Undang tersebut   pengaturan tentang  SDM  transportasi  udara  diatur  pada BAB  tersendiri.  Pada  BAB  IX  diatur  secara khusus tentang SDM. Pasal 381 UU Nomor 1 Tahun  2009  meletakkan  tanggung  jawab pengembangan  dan  penyediaan  SDM  di bidang
penerbangan pada tangan
pemerintah.  Keterlibatan  pemerintah  dalam penyediaan dan
pengembangan SDM penerbangan bertujuan mewujudkan sumber daya  manusia  yang  profesional,  kompeten, disiplin,  bertanggung  jawab,  dan  memiliki integritas  (Priyatna  Abdurrasyid,  1972). Pada  Pasal  381  ayat  (3)  telah  mengatur tentang  jenis  sumber  daya  di  bidang penerbangan  yang  menjadi  tanggung  jawab pemerintah
dalam penyediaan
dan pengembangannya  meliputi:      a.  pesawat udara, b, angkutan udara, c. kebandarudaraan,  d.  navigasi  penerbangan, e.  keselamatan  penerbangan,  dan  f. keamanan penerbangan.
UU  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  telah  mengatur  secara  rinci bentuk  intervensi  kebijakan  pemerintah dalam  pengembangan  dan  penyediaan penerbangan meliputi tahapan-tahapan kebijakan  yang  terdiri  dari,    perencanaan sumber daya manusia ( manpower planning) , pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan  kerja,  serta    pengawasan, pemantauan, dan evaluasi (Saefullah Wiradipradja, 2002).
Untuk memperjelas kebijakan pemerintah dalam  pengembangan  dan  penyediaan  SDM Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  telah mengatur  dengan  jelas  mengenai  sistem pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang penerbangan.  Menurut  Pasal  382  ayat  (1) bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan merupakan bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional. Dengan  demikian  pendidikan  dan  pelatihan SDM di bidang penerbangan tidak akan lepas dari  kebijakan  pendidikan  nasional  yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2004  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  dengan  kata  lain  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan khusus  mengenai  penerbangan    merupakan lex  specialis dari  UU  Nomor  3  Tahun  2004
tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Didasarkan  pada  pemikiran  tersebut  maka UU  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  meletakkan  tanggung  jawab pembinaan  dan  pelatihan  di  bidang penerbangan ada pada Menteri
Perhubungan.
Bagaimana  bentuk  tanggung  jawab menteri  dalam  pembinaan  dan  pelatihan  di bidang  penerbangan?  Pasal  382  ayat  (3)  UU Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan menjawabnya  dengan  mengatur  ruang lingkup tanggung jawab Menteri
Perhubungan meliputi:
1. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di bidang penerbangan;
2. kurikulum  dan  silabus  serta  metoda pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang penerbangan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. penataan, penyempurnaan, dan sertifikasi organisasi  atau  manajemen  lembaga pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang penerbangan; serta
4. modernisasi  dan  peningkatan  teknologi sarana  dan  prasarana  belajar  mengajar pada  lembaga  pendidikan    dan  pelatihan di bidang penerbangan.
Pengaturan  penting  dalam  kebijakan penyediaan dan pengembangan
SDM
penerbangan
adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Pasal 383 ayat (1)
UU Penerbangan mengatur
tentang penyelenggara  pendidikan  dan  pelatihan  di bidang  penerbangan  dilaksanakan  oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat  melalui  jalur  pendidikan  formal dan/atau  nonformal.  Jenjang  pendidikan terdiri  dari  jenjang  pendidikan  menengah dan  pendidikan  tinggi  yang  tunduk  pada Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi.  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan memungkinkan jalur pendidikan  nonformal  diselenggarakan  oleh satuan  pendidikan  nonformal  di  bidang penerbangan yang telah mendapat
persetujuan  Menteri  Perhubungan.  Secara teknis  model  pendidikan  dan  pelatihan  SDM penerbangan  ditetapkan  oleh  Menteri Perhubungan.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang  Penerbangan  mengatur  peranan pemerintah  dan  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan di  bidang  penerbangan.  Pasal  385  mengatur bahwa peranan
pemerintah dalam penyelenggaraan  pendidikan  penerbangan adalah  mengarahkan,  membimbing,  dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan  di  bidang  penerbangan.  Peranan pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan pendidikan  dan  pelatihan  penerbangan adalah membantu dan memberikan kemudahan
untuk terselenggaranya
pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang penerbangan                        (E.  Saefullah Wiradipardja, 2014 ) .
Bagian  lain  dari  sistem  penyediaan  dan pengembangan  SDM  penerbangan  adalah pemberian  sertifikat  komptensi  dan  lisensi. Sertifikat  kompetensi  dimaksudkan  sebagai jaminan  bahwa  SDM  penerbangan  telah memiliki  kompetensi  dan  profesionalitas yang  dihasilkan  dari  proses  pendidikan  dan pelatihan yang telah dilaksanakan. Pasal 388 UU  No.1  Tahun  2009  tentang  Penerbangan memberikan  kewenangan  dan  mewajibkan penyelenggara  pendidikan  dan  pelatihan untuk  memberikan  sertifikat  kompetensi kepada  peserta  didik  yang  telah  dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan.
Sertifikat kompetensi yang telah dikeluarkan penyelenggara pendidikan kemudian  menjadi  dasar  bagi  menteri perhubungan untuk memberikan lisensi bagi SDM  di  bidang  penerbangan  yang  telah memenuhi  persyaratan.  Atas  dasar  itu  maka Pasal  390  SDM  di  bidang  penerbangan diwajibkan  memiliki  sertifikat  kompetensi atau  lisensi  sesuai  dengan  persyaratan  yang ditetapkan untuk bidang pekerjaannya (Toto T Suriaatmadja, 2005).
Bila  merujuk  pada  ketentuan  pasal  391 Undang-Undang  Penerbangan  mengatur bahwa  penyedia  jasa  penerbangan  dan
organisasi  yang  menyelenggarakan  kegiatan di bidang penerbangan diwajibkan untuk:
1. mempekerjakan  personel  penerbangan yang  memiliki  sertifikat  kompetensi  atau lisensi, dan
2. menyusun  program  pelatihan  di  bidang penerbangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi personel penerbangan yang dipekerjakannya.
Ketentuan  bagian  huruf  a  di  atas merupakan konsekuensi dari proses
pendidikan yang telah diatur dan direncanakan oleh pemerintah, maka kepada penyedia  jasa  wajib  menggunakan  tenaga kerja  yang  memiliki  kompetensi  dan  telah mendapat  lisensi  dari  Menteri  Perhubungan (Agus Pramono , 2011).
Semangat  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 2009 tentang Penerbangan
menghendaki  keterlibatan  pihak  penyedia jasa  penerbangan  dalam  penyelenggaraan pendidikan.  Oleh  karena  itu  Pasal  393 mewajibkan  penyedia  jasa  penerbangan  dan organisasi  yang  memiliki  kegiatan  di  bidang penerbangan  wajib  memberikan  kontribusi dalam
menunjang penyediaan
dan pengembangan
personel di
bidang penerbangan. Kontribusi tersebut berupa:
1. pemberian  beasiswa  pendidikan  dan pelatihan;
2. pembangunan lembaga dan/atau penyediaan  fasilitas  pendidikan  dan pelatihan;
3. kerja  sama  dengan  lembaga  pendidikan dan pelatihan yang ada; dan/atau
4. pemberian  kesempatan  kepada  peserta pendidikan  dan  pelatihan  untuk  praktek kerja.
Kewajiban memberikan kontribusi dalam menunjang  penyediaan  dan  pengembangan personel  di  bidang  penerbangan  diperkuat dengan  ketentuan  sanksi  administrasi, berupa: a. peringatan; b. denda administratif; c. pembekuan izin; atau d. pencabutan izin.
Konsep  kebijakan  hukum  pengembangan SDM transportasi udara nasional: Implementasi Delegated Legislation Pengaturan Pengembangan SDM. Pengaturan penyediaan dan pengembangan  SDM  di  bidang  penerbangan telah  diatur  secara  khusus  dalam  UU  No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Penyediaan dan pengembangan SDM penerbangan  merupakan  bagian  dari  sistem pembangunan  penerbangan  nasional.  Oleh karena  itu  pembangunan  SDM  merupakan salah  satu  jalan  untuk  mewujudkan transportasi  udara  sebagaimana  tertuang dalam RPJP.
Politik
legislasi
penyediaan dan pengembangan  SDM  penerbangan  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009 tentang  Penerbangan    menghendaki  bahwa pengaturan  hal-hal  teknis  di  bidang penerbangan  diatur  lebih  lanjut  dalam peraturan  Menteri  Perhubungan.  Kebijakan besar  tentang  desain  penyediaan  dan pengembangan  SDM  penerbangan  dapat terealisasi  dengan  baik  jika  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  amanat Undang-Undang Penerbangan dapat diundangkan dengan segera untuk menjawab kebutuhan regulasi di bidang pengembangan dan penyediaan SDM di bidang penerbangan.
Penulis
mengidentifikasi terdapat
beberapa
delegated
legislation yang diamanatkan  Undang-Undang  nomor  1 Tahun  2009  tentang  Penerbangan  terkait dengan penyediaan dan pengembangan SDM. Beberapa  Peraturan  Menteri  Penerbangan yang diamanatkan
1. penyediaan  dan  pengembangan  sumber daya manusia di bidang penerbangan;
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan;
3. sertifikat  kompetensi  dan  lisensi  serta penyusunan program pelatihan.
Menurut  penulis  salah  satu  kebijakan penting  dalam  menyongsong open  sky  policy di  ASEAN  adalah  kebijakan  hukum  dalam pengembangan SDM penerbangan. intervensi pemerintah  melalui  pengundangan  tiga peraturan  menteri  perhubungan  di  bidang
pengembangan dan penyediaan SDM
penerbangan  di  atas  menjadi  salah  satu jawaban untuk mempersiapkan
diri menghadapi open  sky  policy  di  ASEAN (Oentoeng Wahjoe, 2011).
Di  samping  itu  menurut  penulis  ada  tiga hal  yang  masih  menjadi  Pekerjaan  Rumah politik  legislasi  di  bidang  penerbangan  yang tidak  diatur  secara  jelas  dan  tidak  diatur tentang delegated  legislation dalam  undang- undang penerbangan yaitu masalah perluasan  kesempatan  kerja,      pengawasan, pemantauan,  dan  evaluasi.  Menurut  hemat penulis  ketiga  hal  ini  berbeda  dengan pengaturan  tentang  perencanaan  sumber daya  manusia  ( manpower  planning) ,  yang telah  diatur  secara  jelas  dalam  ketentuan pasal-pasal  berikutnya  dan  bagian  dari desain  pengembangan  dan  penyediaan  SDM penerbangan.  Dalam delegated  legislation juga  tidak  terdapat  bahwa  ketiga  hal  di  atas diatur dengan
peraturan
menteri perhubungan sehingga ini menjadi persoalan yang  harus  diselesaikan  jika  kita  hendak membangun  sistem  pengembangan  dan penyediaan
SDM penerbangan
yang berkualitas
dan professional dalam menghadapi  ASEAN open  sky  policy  ( E Saefullah Wiradipradja,1989).

## KESIMPULAN
Politik  hukum  pengembangan  dan penyediaan  SDM  penerbangan  merupakan sub-sistem  dari  kebijakan  transpotasi nasional. Politik hukum yang tertuang dalam Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2007 tentang  RPJP  memasukan  pengembangan transportasi udara sebagai salah satu bagian dari sub pembangunan sarana dan prasarana nasional.  Dalam  rezim  Undang-Undang Penerbangan  pengaturan  masalah  SDM diatur  dalam  bagian  tersendiri  yang merupakan bagian dari sistem pembangunan penerbangan  nasional.  Ruang  lingkup pengaturan  penyediaan  dan  pengembangan SDM  penerbangan  meliputi  perencanaan sumber daya manusia ( manpower planning) , pendidikan dan pelatihan, perluasan
kesempatan kerja, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Politik legislasi pengaturan
pengembangan  dan  penyediaan  SDM  yang dilakukan  melalui delegated  legislation di atas  memerlukan  kebijakan  lanjutan  berupa diundangkannya  tiga  peraturan  menteri yaitu  peraturan  menteri  perhubungan tentang  penyediaan  dan  pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan, peraturan menteri perhubungan tentang penyelenggaraan pendidikan  dan  pelatihan  di  bidang penerbangan, dan peraturan menteri perhubungan  tentang  sertifikat  kompetensi dan  lisensi  serta  penyusunan  program pelatihan. Penulis menyarankan
kepada
Kementerian  Perhubungan  RI  untuk  segera mengundangkan  ketiga  peraturan  menteri perhubungan  yang  telah  memiliki  dasar delegated  legislation sebagai  jawaban  untuk menghadapi ASEAN open sky policy.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Pramono,  (2011), Dasar-Dasar  Hukum Udara dan Ruang Angkasa , Jakarta : Ghaia Indonesia.
Bintan  R  Saragih,  (2006),  Politik  Hukum,
Bandung:  CV. Utomo.
E  Saefullah  Wiradipardja,  (1989),  Jawab
Pengangkut  dalam  Hukum  Pengangkutan Udara Internasional dan nasional, Yogyakarta, Liberty.
E  saefullah  Wiradipardja,  the  Indonesian sovereignty over air space and isr urgency for  national  economic  development, Makalah disampaikan dalam International Conference  on  Air  and  Space  Law  :  The Commerciation  of  50  years  air  and  space law studies at the faculty of law university of Padjajaran, hlm Luxton Hotel, Bandung, 5-6 November 2014).
____________,  (2008) Hukum  Transportasi Udara  dari  Warsawa  1929  ke  Montreal 1999 , Bandung: Kiblat Buku Utama.

## H.K.  Martono  dan  Ahmad  Sudiro,  (2012)
Hukum  Udara  Nasional  dan  Internasional Publik, Jakarta : Raja Grafindo.
Jimly Asshidiqie, (2006) Hukum Tata negara dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Jakarta: Konstitusi Press.
Mochtar  Kusumaatmadja,  (2002)  Konsep- Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan:
Kumpulan Karya Tulis, Bandung: Alumni.
Moh.Mahfud M.D, (2006), Membangun Politik Hukum,  Menegakkan  Konstitusi,  Jakarta, Pustaka LP3ES.
Moh.  Iksan Tatang, Praktek Indonesia dalam Pemanfaatan  Wilayah  Udara, Jurnal Hukum  Internasional,  Air  Law ,  FH  UI, Volume 3 Nomor 2 Januari 2006. Muh.Risnain,  Kesinambungan  Politik  Hukum Pemberantasan Korupsi, jurnal rechtvinding vol. 3 no.3 tahun 2014, hlm. 317.
Oentoeng  Wahjoe,  (2011), Perdagangan Bebas  dalam  Jasa  Angkutan  Udara Menurut  Hukum  Udara  Internasional  dan Nasional, Bandung , Unpad Press.
Priyatna  Abdurrasyid,  (1972) Kedaulatan Negara  Atas  Ruang  Udara ,  Jakarta:  Pusat Penelitian Hukum Angkasa.
Satjipto  Rahardjo,  (2014),  Ilmu  Hukum, cet.III, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Toto  T  Suriaatmadja,  (2005)  Pengangkutan Kargo Udara: Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Dimensi Hukum Udara
Nasional Bandung: Pustaka Bany Quraysi.