## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 4 November 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2229/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia
Verina Ruth Krisnandika 1 , Darlin Aulia 2 ,Luluul Jannah 3
1,2,3 Sekolah Tinggi Media Nusantara Citra Article Info Abstract Article history: Received 20 Juli 2021 Accepted 01 November 2021
Penelitian  ini  melihat  pengaruh  pandemic  covid-19  terhadap  pengangguran  di  Indonesia. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa jurnal ilmiah. dengan literatur review. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia terus meningkat seiring adanya  pandemi  COVID-19,  dari  data  jumlah  pekerja  yang  di-PHK  dari  sektor  formal  dan informal terlihat bahwa jumlah pekerja yang di-PHK dan dirumahkan bertambah secara tidak normal  dan  hal  itu  dapat  menyebabkan  banyak  sekali  pekerja  yang  menganggur.  Adapun beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  hal  tersebut  seperti  mengeluarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga untuk meringankan biaya pinjaman bagi masyarakat,  mengeluarkan  kebijakan  fiskal  dengan  memotong  pajak  dan  meningkatkan pengeluaran  negara  supaya  perekonomian  Indonesia  membaik,  memberikan  pelatihan  kerja melalui  program  Kartu  PraKerja  supaya  pekerja  yang  terkena  PHK  dapat  bekerja  lagi  dan meningkatkan jumlah penduduk bekerja dll.
Keywords: Pandemi Covid-19
Pengangguran
Indonesia
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Sekolah Tinggi Media Nusantara Citra (STIE MNC) Email: ruth.verina@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang  terdampak  pandemi  COVID-19,  dengan  kasus tersebut pertama kali muncul pada awal bulan Maret 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini. Pandemi  ini  menyebabkan  banyak  kematian  dan  Indonesia  menempati  peringkat  ketiga  jumlah kematian  akibat  COVID-19  terbanyak  di  Asia  (Worldometer,  2020).  Sebagai  tanggapan  terhadap pandemi  COVID-19  tersebut,  pemerintah  memberlakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) di sebagian besar wilayah di Indonesia. PSBB yang dimaksud adalah pembatasan kegiatan tertentu  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga  terinfeksi  penyakit  dan/atau  terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, (PerMenKes No.  9  Tahun  2020).  Hal  ini  dilakukan  untuk  mencegah  kemungkinan  penyebaran  makin  meluas. Dalam masa PSBB, sejumlah kegiatan yang melibatkan publik dibatasi, misalnya beberapa sektor perkantoran atau instansi diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan transportasi umum. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk Work from Home (WFH) dan School from Home (SFH).
Akibat  terjadinya  pandemi  COVID-19  dan  PSBB  ini, Indonesia  mengalami  penurunan pendapatan,  pelemahan  nilai  tukar  rupiah,  dan  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan ekonomi  Indonesia  mengalami  penurunan  sebagai  dampak  dari  PSBB  yang  membuat  aktivitas masyarakat  dalam  kegiatan  ekonomi  menjadi  terbatas  (Rizal,  2020).  Oleh  karena  itu,  kinerja perekonomian  yang  mengalami  penurunan  ini  juga  mempengaruhi  ketenagakerjaan  di  Indonesia, yakni  meningkatnya  jumlah  pengangguran.    Dampak  pandemi  COVID-19  berimbas  pada  semua sektor ekonomi seperti sektor pariwisata, sektor rumah tangga, sektor UMKM, sektor keuangan dan sebagainya  (Firdaus,  2020).    Sektor-sektor  yang  mungkin  masih  menyerap  tenaga  kerja  di  masa pandemi ini adalah jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial,
serta jasa keuangan dan asuransi. Sedangkan, menurut Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) tahun 2020, sektor yang akan banyak kehilangan pekerja adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa, dan akomodasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan,  yaitu studi yang diperoleh dari berita online serta studi literatur, yaitu penelitian terdahulu, penulis akan menyajikan  tiga  penelitian  terdahulu  untuk  mencari  bagaimana  cara  pemerintah  dalam  mengatasi pengangguran. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan metode deskriptif serta dalam bentuk tabel  untuk  menganalisis  dampak  pandemi  COVID-19  terhadap  pengangguran  yang  terjadi  di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara COVID-19 dan pengangguran dengan melihat pengaruh di antara COVID-19 dan pengangguran.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Hasil dan Pembahasan Penelitian
3.1.1 Pengangguran di Indonesia Terdampak Pandemi COVID-19
Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19, dengan kasus tersebut pertama kali muncul pada awal bulan Maret 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini. Pandemi ini menyebabkan banyak kematian dan Indonesia menempati peringkat ketiga jumlah kematian akibat COVID-19 terbanyak di Asia (Worldometer, 2020). Sebagai tanggapan terhadap pandemi  COVID-19  tersebut,  pemerintah  memberlakukan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) di sebagian besar wilayah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran  makin  meluas.  Dalam  masa  PSBB,  sejumlah  kegiatan  yang  melibatkan  publik dibatasi,  misalnya  beberapa  sektor  perkantoran  atau  instansi  diliburkan,  pembatasan  kegiatan keagamaan, dan pembatasan transportasi umum. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk Work from Home (WFH) dan School from Home (SFH). Akibat  terjadinya  pandemi  COVID-19  dan  PSBB  ini, Indonesia  mengalami  penurunan pendapatan, pelemahan nilai tukar rupiah, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebagai dampak dari PSBB  yang membuat aktivitas masyarakat  dalam  kegiatan  ekonomi  menjadi  terbatas.  Menurut  laporan  Badan  Pusat  Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2020, “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 sebesar minus  5,32%”  dan  menurut  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  dalam  konferensi  pers APBN  KiTa  secara  virtual,  “Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada  kuartal  III  2020  akan bertumbuh dengan kisaran minus 2,9% sampai dengan minus 1,1%” (Fauzia, 2020). Oleh karena itu, kinerja perekonomian yang mengalami penurunan ini juga mempengaruhi ketenagakerjaan di  Indonesia,  yakni  meningkatnya  jumlah  pengangguran.  Selain  itu,  juga  berdampak  pada beberapa sektor, oleh karena melemahnya perekonomian Indonesia, beberapa pengusaha tidak memiliki cashflow sehingga perusahaan melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada beberapa  pekerja  atau  buruh.  Menurut  Analisis  Big  Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  jumlah lowongan kerja terus berkurang menjadi 62% per Mei 2020 dibandingkan dengan Februari 2020, dengan kata lain permintaan tenaga kerja mengalami anjlok (Thomas, 2020).
Sementara itu, menurut penelitian terdahulu milik Indayani dan Hartono (2020) dalam studi tentang “Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi COVID- 19”, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya pengangguran, berikut ini adalah faktor- faktor penyebab pengangguran menurut Indayani dan Hartono (2020) yaitu:
1. Faktor kenaikan jumlah penduduk di Indonesia:
“Kenaikan  jumlah  penduduk  dapat  menimbulkan  angka  pengangguran  juga  mengalami kenaikan. Kenaikan angka pengangguran diakibatkan kenaikan jumlah penduduk yang tidak dapat diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.”
2. Faktor kondisi lingkungan di sebuah negara:
“Dengan adanya wabah coronavirus ini menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi melemah dan  terhambat.  Perusahaan  banyak  yang  terus  melakukan  proses  produksinya  tetapi  tidak dapat  dibarengi  dengan  pemasukan  atau  pendapatan.  Sehingga,  perusahaan  tidak  dapat menanggung biaya beban gaji atau upah untuk setiap karyawan. Perusahaan, pada akhirnya memutuskan  untuk  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  kepada  karyawan. Karyawan yang terkena PHK berasal dari sektor formal dan non formal.”
3. Faktor pertumbuhan ekonomi sebuah negara: “Apabila  kondisi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  mengalami  kenaikan,  maka diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan jumlah pengangguran. Tetapi, dalam kondisi lingkungan hidup yang dilanda wabah coronavirus ini, pertumbuhan ekonomi mengalami  penurunan.  Artinya,  bahwa  apabila  kondisi  pertumbuhan  ekonomi  mengalami penurunan,  maka  dapat  berpengaruh  terhadap  jumlah  pengangguran  yang  mengalami penurunan.”
Menurut Indayani dan Hartono (2020), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I per tahun 2020 yang bertumbuh dengan lambat sebesar 2,97%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV per tahun 2019 yang mengalami kenaikan sebesar 5,02%, itu menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia jauh menurun banyak sebesar 2,41%.

## 3.1.2 Pengangguran di Indonesia yang Terdampak Pandemi COVID-19
Sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, menurut BPS jika dihitung dalam 10 tahun terakhir yaitu pada bulan  Februari 2010,  angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) tercatat sebesar 7,14% sedangkan pada bulan Februari 2020, angka TPT tercatat sebesar 4,99%. Angka tersebut  dalam  10  tahun  terakhir  menunjukkan  kecenderungan  menurun  (Gusman,  2020). Kemudian, setelah munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia, angka TPT pada bulan Februari sebesar 4,99% telah meningkat banyak menjadi sekitar 6,17% sampai 6,65% pada bulan Maret 2020 hanya dalam satu bulan (Rizal, 2020). Menurut BPS pada bulan November  2020, angka TPT  pada  bulan  Agustus  2020  tercatat  sebesar  7,07%  atau  sebanyak  9,77  juta  orang  yang menganggur (Jayani, 2020).
Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Pengangguran dalam 9 Tahun Terakhir Menurut Data Badan Pusat Statistik (2020):
Jumlah dan Presentase Penduduk Pengangguran (bulan
Februari dan Agustus pada tahun 2011-2020) Presentase (%) Jumlah (juta orang) 2011 Februari 6.96 8.37 Agustus 7.48 8.68 2012 Februari 6.37 7.75 Agustus 6.13 7.34 2013 Februari 5.88 7.24 Agustus 6.17 7.41 2014 Februari 5.7 7.14 Agustus 5.94 7.24 2015 Februari 5.81 7.45 Agustus 6.18 7.56 2016 Februari 5.5 7.02 Agustus 5.61 7.03 2017 Februari 5.33 7.01 Agustus 5.5 7.04
2018 Februari 5.13 6.96 Agustus 5.34 7.07 2019 Februari 5.01 6.89 Agustus 5.28 7.05 2020 Februari 4.99 6.88 Agustus 7.07 9.77
*)  Berdasarkan  tabel  di atas  terlihat  bahwa  tingkat  pengangguran  terendah  terjadi  terjadi  pada bulan Februari 2020 yaitu 4.99%. Sedangkan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2011 yaitu 7,48% dan bulan Agustus 2020 yaitu 7.07%.
Tabel 2 . Jumlah dan Presentase Penduduk Bekerja dalam 9 Tahun Terakhir Menurut Data Badan Pusat Statsitik (2020) 11 :
*)  Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai presentase jumlah penduduk bekerja tertinggi terjadi  pada  bulan  Februari  2020  yaitu  95.06%,  sedangkan  nilai  presentase  jumlah  penduduk bekerja terendah terjadi pada bulan Agustus 2011 yaitu 92.52% dan bulan Agustus 2020 yaitu 92.93%.

## 3.1.3 Sektor-Sektor yang Terdampak oleh Pandemi COVID-19
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebagai dampak dari PSBB yang membuat aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi menjadi terbatas, dan juga pemerintah mengimbau  kepada  masyarakat  untuk  mengikuti  protokol  kesehatan  berupa  jaga  jarak,  tidak boleh  ada  keramaian,  wajib  tetap  di  rumah  jika  tidak  ada  keperluan  keluar  rumah,  serta pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk Work From Home dan School From Home . Hal ini menyebabkan  para  pengusaha  kesulitan  berjualan  secara  langsung,  dan  para  pelanggan  juga kesusahan mendapatkan kebutuhan sehari-hari karena harus tetap di rumah. beberapa sektor atau
Jumlah dan Presentase Penduduk Bekerja Presentase (%) Jumlah (juta orang) 2011 Februari 93.04 112.04 Agustus 92.52 107.41 2012 Februari 93.63 114.06 Agustus 93.87 112.50 2013 Februari 94.12 115.92 Agustus 93.83 112.76 2014 Februari 94.3 118.16 Agustus 94.06 114.62 2015 Februari 94.19 120.84 Agustus 93.82 114.81 2016 Februari 94.5 120.64 Agustus 94.39 118.41 2017 Februari 94.67 124.53 Agustus 94.5 121.02 2018 Februari 94.9 129.47 Agustus 94.7 126.28 2019 Februari 95.02 131.69 Agustus 94.77 128.14 2020 Februari 95.06 133.29 Agustus 92.93 128.45
perusahaan mengalami  kebangkrutan  atau  tidak  memiliki cashflow (tidak  ada  pemasukan  atau pendapatan  yang  dihasilkan  untuk  bisa  memberi  gaji  atau  tunjangan  kepada  para  pekerja) sehingga  harus  memilih  opsi  terakhir  yaitu  PHK  (Pemutusan  Hubungan  Kerja).  Hingga  bulan Mei  2020,  Kamar  Dagang  Industri  (Kadin)  mencatat  6  juta  pekerja  di-PHK  dan  dirumahkan (Thomas, 2020).
Sektor-sektor  yang  diketahui  telah  terdampak  oleh  pandemi  COVID-19,  yaitu  sektor pariwisata  (salah  satu  faktor  untuk  perekonomian  di  Indonesia),  sektor  UMKM,  sektor  rumah tangga,  sektor  keuangan  (Firdaus,  2020),  sektor  tekstil,  sektor  mall,  dan  sebagainya  (Thomas, 2020).  Sektor  perdagangan  adalah  sektor  yang  paling  banyak  mengalami  pengurangan penyerapan  tenaga  kerja  (berkurang  berkisar  677.000  -  953.200  orang  pekerja).  Sedangkan, sektor kontruksi adalah sektor yang paling banyak mengurangi penyerapan tenaga kerja dengan proporsi sebesar 3,2% - 4,5% dari jumlah pekerja di sektor tersebut pada bulan Februari 2020. Kemudian, sektor-sektor yang mungkin masih menyerap tenaga kerja di masa pandemi ini adalah jasa  pendidikan,  informasi  dan  komunikasi,  jasa  kesehatan  dan  kegiatan  sosial,  serta  jasa keuangan  dan  asuransi  (Rizal,  2020).  Sedangkan,  menurut  Bappenas  (Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional) 2020, sektor yang akan banyak kehilangan pekerja adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa, dan akomodasi.
Sedangkan,  menurut  studi  dari  Indayani  dan  Hartono  (2020),  berdasarkan  data Kementerian  Tenaga  Kerja  (Kemenaker)  per  13  April  2020,  dari  sektor  formal,  ada  sebanyak 212.394  pekerja  yang  di-PHK  dan  sebanyak  1.205.191  pekerja  yang  dirumahkan.  Dari  sektor nonformal,  tercatat  sekitar  282  ribu  orang  yang  tidak  memiliki  penghasilan.  Selain  dari Kemenaker,  berdasarkan  data  BP  Jamsostek,  jumlah  pekerja  yang  di-PHK  dan  dirumahkan sebanyak 454 ribu orang dari sektor formal, dan 537 ribu orang dari sektor nonformal. Kemudian menurut  studi  dari  Mardiyah  dan  Nurwati  (2020)  mengenai  “Dampak  Pandemi  COVID-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Indonesia”, berdasarkan data Kemenaker per 20 April 2020, ada sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK tercatat sebanyak 84.926 perusahaan, dengan jumlah pekerja atau buruh sebanyak 241.431 orang  yang di-PHK dan 1.304.777 orang yang dirumahkan. Sementara, ada sektor informal yang tercatat sebanyak 31.444 perusahaan dan jumlah pekerja atau buruh yang di-PHK  dan dirumahkan sebanyak 538.385 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah pekerja yang di-PHK dari sektor formal dan informal per bulan (2020):
Table  3. Di  bawah  ini  adalah  tabel  jumlah  pekerja  yang  di-PHK  di  Indonesia  dalam  6  tahun terakhir menurut data Kemenaker (Pandamsari dan Alvionita, 2020):
Tahun Jumlah pekerja yang di-PHK (dalam ribu orang) 2014 77.7 2015 48.8 2016 12.8 2017 9.8 2018 3.4 2019 (menurut Asosiasi Serikat Pekerja) 45 2020 (per Agustus) 383.6
*) Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat jumlah pekerja yang di-PHK tertinggi terjadi pada  tahun  2020,  sedangkan  tingkat  jumlah  pekerja  yang  di-PHK  terendah  terjadi  pada  tahun 2018.
*) Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat jumlah pekerja yang di-PHK tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2020, sedangkan tingkat jumlah pekerja yang di-PHK terendah terjadi pada awal bulan April 2020.

## 3.1.4 Cara Pemerintah Mengatasi Peningkatan Jumlah Pengangguran di Indonesia
Salah  satu  faktor  dari  peningkatan  pengangguran  yang  terdampak  pandemi  COVID-19  di Indonesia adalah pelemahan perekonomian di Indonesia, dan demi berlangsungnya kegiatan ekonomi masyarakat  untuk  menafkahi  keluarga,  pemerintah  berusaha  mencari  jalan  untuk  mengatasi pengangguran tersebut. Adapun beberapa peneliti akademisi dari berbagai kampus di Indonesia turut membantu mencari jalan untuk mengatasi pengangguran tersebut. Berikut ini adalah beberapa upaya untuk mengatasi pengangguran dari berbagai sumber, yakni:
Menurut  Kemenaker  (Kementerian  Tenaga  Kerja),  langkah  strategis  untuk  mengatasi pengangguran di masa pandemi COVID-19, yaitu:
1. Langkah  pertama,  Kemenaker  tetap  melaksanakan  pelatihan  berbasis  kompetensi  dan produktivitas melalui program BLK (Balai Latihan Kerja) Tanggap COVID-19.
2. Langkah  kedua,  program  pengembangan  perluasan  kesempatan  kerja  bagi  pekerja/buruh terdampak COVID-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan.
3. Langkah ketiga, Kemenaker juga telah membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi  pekerja/buruh  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  di  perusahaan  (CNBC  Indonesia, 2020).
Selain itu, menurut Nur  Lella Junaedi (2020), ada tujuh cara jitu mengatasi pengangguran, sebagai berikut:
1. Mengeluarkan Kebijakan Moneter
Bentuk  dari  kebijakan  moneter  yang  diambil  dalam  situasi  pandemi  ini  adalah  kebijakan moneter  ekspansif  ( monetary  expansive  policy ).  Kebijakan  moneter  ekspansif  atau  disebut sebagai kebijakan moneter longgar ini merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan tersebut dilakukan dengan menurunkan suku bunga, membeli atau menjual obligasi atau sekuritas pemerintah oleh bank sentral, mengatur nilai tukar mata uang asing dan mengatur ulang  jumlah  uang  yang  harus  disimpan  di  bank.  Dengan  penurunan  suku  bunga  ini  dapat menurunkan  biaya  pinjaman  dan  mendorong  masyarakat  supaya  masyarakat  mau  berinvestasi dan berbelanja. Dengan begitu maka proses ekonomi di Indonesia akan kembali normal dan juga industri dapat memproduksi lebih banyak barang atau jasa.
2. Mengeluarkan Kebijakan Fiskal
Apabila kebijakan moneter masih kurang efektif untuk memulihkan ekonomi, maka cara lain yang  bisa  dilakukan  adalah dengan  mengeluarkan  kebijakan  fiskal.   Kebijakan  fiskal  ini merupakan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  terutama  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu) dengan cara memotong pajak dan meningkatkan jumlah pengeluaran negara supaya dapat  memacu  pertumbuhan  ekonomi  negara  Indonesia. Kebijakan  fiskal  juga  selalu  disebut sebagai cara  untuk  mengatasi  pengangguran siklis,  karena  faktor  yang  menjadi  penyebab  dari pengangguran ini adalah fluktuasi ekonomi (kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi secara relatif)  seperti  adanya  resesi  atau  depresi.  Dengan  kebijakan  fiskal  ini,  dapat  membantu meningkatkan  pendapatan  dan  konsumsi  masyarakat  yang  mengarah  pada  permintaan  agregat yang  lebih  tinggi.  Peningkatan  permintaan  agregat  yang  tinggi  ini  dapat  mempengaruhi  pada
peningkatan jumlah PDB (Produk Domestik Bruto). Jika jumlah PDB tinggi pada waktu tertentu atau  setahun  terakhir,  maka  itu  menunjukkan  bahwa  proses  produksi  barang  dan  jasa  akan kembali menjadi normal dan jumlah pengangguran akan berkurang pula.
3. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Program Kartu Prakerja)
Pemutusan hubungan kerja (PHK) sering terjadi karena sumber daya manusia (SDM) telah dianggap  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  perusahaan.  Salah  satu  penyebabnya  karena  SDM digantikan  dengan  robot  (pengangguran  teknologi). Oleh  sebab  itu,  upaya  untuk  mengatasi pengangguran teknologi tersebut yaitu dengan memberikan pendidikan dan keterampilan baru. Upaya  tersebut  sebenarnya  sempat  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  meluncurkan program Kartu  Prakerja bagi  pekerja  yang  menganggur.  Dengan  program  Kartu  PraKerja  tersebut, masyarakat dapat mempelajari berbagai macam keterampilan baru melalui kursus secara daring.
4. Pemberian Subsidi Ketenagakerjaan
Cara lain untuk mengatasi pengangguran yaitu dengan memberikan subsidi berupa keringanan pajak untuk para pengusaha atau subsidi kepada para pengangguran. Akan tetapi, cara tersebut memang  membutuhkan  dana  yang  banyak  sekali,  apalagi  jika  jumlah  pengangguran  atau perusahaan yang perlu diberikan subsidi cukup banyak. Meskipun begitu, ada dua langkah yang sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, yakni dengan memberikan keringanan pajak bagi lebih dari ratusan ribu perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19, serta memberikan bantuan subsidi bagi yang terkena PHK melalui program Kartu Prakerja.
5. Perpanjangan Tunjangan Ketenagakerjaan
Perpanjangan  tunjangan  ketenagakerjaan  ini  merupakan  perpanjangan  tunjangan  bagi  para pencari  kerja  yang  telah  memenuhi  syarat  tertentu  dan  diketahui  sebagai  pengangguran  yang disebabkan oleh PHK dari perusahaannya.
6. Melakukan Diversifikasi Ekonomi
Pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan perekonomian daerah yang biasanya bergantung pada sektor pariwisata menjadi hancur. Selain itu, tempat wisata pun menjadi sepi karena tidak adanya  pengunjung  wisata  sehingga  menimbulkan  banyak  pekerja  dari  tempat  wisata  menjadi pengangguran.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  pemerintah  dapat  mengeluarkan  kebijakan diversifikasi  ekonomi.  Kebijakan  tersebut  merupakan  cara  memunculkan  berbagai  macam produk  atau  bidang  usaha  yang  diyakini  mampu  meningkatkan  perekonomian.  Diversifikasi ekonomi ini bertujuan supaya masyarakat tidak hanya mengandalkan pada satu jenis usaha saja tetapi  juga  berbagai  macam  usaha.  Upaya  ini  juga  diyakini  sebagai  salah  satu cara  mengatasi pengangguran musiman yang sering terjadi ketika tempat wisata menjadi sepi.
7. Menyediakan Banyak Informasi Lowongan Kerja
Cara  terakhir  untuk  mengatasi  pengangguran yang  dapat  dilakukan  yaitu  pemerintah  dapat menyediakan banyak info lowongan kerja yang valid bagi para pencari kerja melalui kerja sama dengan platform penyedia info lowongan kerja dan perusahaan yang masih membuka lowongan kerja  melalui  bursa  kerja online . Upaya  tersebut  juga  merupakan cara  untuk  mengatasi pengangguran friksional bagi pencari kerja yang selalu kesulitan dalam mencari pekerjaan yang cocok.
Menurut  studi  dari  Mardiyah  dan  Nurwati  (2020),  pemerintah  telah  memiliki  beberapa program jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat,  salah  satunya  adalah  program  Kartu  Prakerja,  pada  tahun  2020,  pemerintah  telah menaikkan  anggaran  untuk  program  Kartu  Prakerja  dari  Rp  10  triliun  menjadi  Rp  20  triliun. Sementara  itu,  menurut  studi  dari  Aulawi  (2020)  mengenai  “Penerbitan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  UU  No  1  tahun  2020  sebagai  Strategi  Kebijakan  Pajak  Pemerintah  Indonesia  dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Keuangan Negara”, dalam menghadapi pandemi COVID-19,  pemerintah  menerapkan  berbagai  kebijakan  perpajakan  untuk  menjaga  kestabilan perekonomian Indonesia. “Kebijakan perpajakan dalam peraturan pemerintah pengganti UU No. 1
Tahun  2020,  yakni:  1)  Penyesuaian  tarif  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri  dan bentuk usaha tetap, 2) Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),  3)  Perpanjangan  waktu  pelaksanaan  hak  dan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan,  serta  4) Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan  penguatan  ekonomi  nasional”.  Menurut  Mardiyah  dan  Nurwati  (2020),  agar  kebijakan perpajakan  tersebut  menjadi  lebih  efektif,  maka  diperlukan  upaya  pendukung  lainnya  untuk meningkatkan  pertahanan  dalam  perekonomian  Indonesia.  Upaya  pendukung  tersebut  adalah kebijakan relaksasi pajak, dan salah satu kebijakan tersebut adalah karyawan tidak perlu membayar PPh untuk tanggal 6 April hingga September.

## 4. KESIMPULAN
Dilihat dari pembahasan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa: Pertama, penyebab terjadinya peningkatan pengangguran yang signifikan di Indonesia adalah semua itu  bermula  dari  pandemi  COVID-19  sejak  awal  tahun  2020,  yang  kemudian  sebagai  tanggapan pemerintah  atas  pandemi  tersebut,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  PSBB  dengan  membatasi sejumlah kegiatan publik, dan juga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk Work From Home dan School  From  Home .  Kebijakan  tersebut  membuat  kegiatan  ekonomi  menjadi  terhambat  yang mengakibatkan perusahaan tidak mendapat cashflow sehingga tidak dapat menanggung biaya beban upah  bagi  semua  pekerja  atau  buruh.  Hal  tersebut  mendorong  perusahaan  membuat  keputusan terakhir, yakni melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sebagian pekerja atau buruh, serta jumlah lowongan kerja pun berkurang, hal ini mengakibatkan perekonomian di Indonesia terus melambat  dan  terhambat.  Oleh  karena  itu,  jumlah  pengangguran  yang  terjadi  di  Indonesia  terus meningkat seiring adanya pandemi COVID-19.
Kedua, menurut kedua data jumlah penduduk yang pengangguran dan penduduk bekerja di atas menunjukkan bahwa tingkat jumlah penduduk yang pengangguran tertinggi pada bulan Agustus 2020 merupakan jumlah yang paling besar dalam 9 tahun terahkir. Sementara itu, nilai presentase jumlah penduduk bekerja pada bulan Agustus 2020 merupakan nilai terendah dalam 9 tahun terakhir. Tingkat jumlah  penduduk  yang  pengangguran  dan  nilai  presentase  jumlah  penduduk  bekerja  pada  bulan Agustus 2020  sama besar dengan bulan  Agustus 2011, jadi bisa dikatakan bahwa jumlah tersebut seakan-akan kembali ke tahun 2011. Selain itu, perkembangan dari tahun 2011 hingga Februari 2020 jumlah  penduduk  yang  pengangguran  justru  berkurang  sedangkan  jumlah  penduduk  bekerja cenderung bertambah. Jadi sebelum ada pandemi COVID-19, perkembangan jumlah pengangguran dan penduduk bekerja justru berjalan dengan normal, sedangkan setelah ada pandemi COVID-19, jumlah pengangguran meningkat banyak dan jumlah penduduk bekerja berkurang banyak pula. Ketiga, dari data jumlah pekerja yang di-PHK dari sektor formal dan informal dalam tabel terlihat bahwa  jumlah  pekerja  yang  di-PHK  dan  dirumahkan  yang  terus  menerus  bertambah  secara  tidak normal. Itu dapat menyebabkan banyak sekali pekerja yang menganggur. Menurut penulis, pekerja yang  dirumahkan  mungkin  ada  yang  tidak  mengerti  dengan  teknologi  atau  misalnya  suatu  sistem aplikasi atau perangkat pendukung khusus untuk kegiatan pekerjaan di perusahaan tidak ada di dalam laptop  atau  komputer  di  rumah  sehingga  pekerja  kesulitan  untuk  bekerja,  oleh  karena  masalah tersebut tidak akan bisa membantu menjaga kestabilan perusahaan.
Keempat, dari pembahasan di atas ada banyak sekali upaya untuk mengatasi peningkatan jumlah pengangguran  di  Indonesia  dari  berbagai  pihak  misalnya  di  pembahasan  ada  pihak  pemerintah dengan Kemenaker, peneliti dengan Nur Lella Junaedi dan akademisi dengan Mardiyah dan Nurwati. Jadi  menurut  penulis,  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  peningkatan  jumlah pengangguran tersebut berdasarkan pembahasan di atas, yaitu:
1. Mengeluarkan  kebijakan  moneter  dengan  menurunkan  suku  bunga  untuk  meringankan  biaya pinjaman bagi masyarakat.
2. Mengeluarkan kebijakan fiskal dengan memotong pajak dan meningkatkan pengeluaran negara supaya perekonomian Indonesia membaik.
3. Memberikan pelatihan kerja melalui program Kartu PraKerja supaya pekerja yang terkena PHK dapat bekerja lagi dan meningkatkan jumlah penduduk bekerja.
4. Memberikan subsidi berupa keringanan pajak bagi para pengusaha supaya para pengusaha tetap menjalankan usahanya.
5. Melakukan  diversifikasi  ekonomi  dengan  mencari  usaha  baru  dengan  produk  barang  dan  jasa yang  dapat  membantu  mendapatkan  pendapatan  seperti  pengusaha  fashion  dapat  membuat pakaian pelindung diri kesehatan, masker dan lainnya.
6. Memberikan perpanjangan waktu untuk membayar pajak.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Media Nusantara Citra

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Aswani,  Tuti.  2020.  Hindari  Lansia  Dari  COVID-19.  Diakses  pada  tanggal  2  November  2020  dari www.padk.kemkes.go.id/article/read/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari-covid-19.html Aulawi, Anton. 2020. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang      Nomor 1 Tahun 2020  Sebagai  Strategi  Kebijakan  Pajak  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Menghadapi  Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Keuangan Negara. Diakses pada tanggal 28 Januari 2021 dari http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/progress/article/view/936/533
BPS. 2020. Tabel Dinamis. Diakses pada tanggal 6 Februari 2021 dari
https://www.bps.go.id/site/resultTab
CNBC Indonesia. 2020. Langkah Strategis Menaker Atasi Pengangguran di Masa COVID-19. Diakses pada tanggal 1 November 2020 dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200630201804-4- 169239/langkah-strategis-menaker-atasi-pengangguran-di-masa-covid-19
CNN Indonesia. 2020. Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Akibat Corona Capai 3,05 Juta. Diakses pada tanggal  8  Februari  2021  dari  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92- 526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta
Fauzia,  Mutia.  2020.  Sri  Mulyani  Proyeksi  Ekonomi  Kuartal  III  Minus  29  Persen,  Siap-Siap  Resesi.
Diakses pada tanggal 1 November 2020 dari
https://money.kompas.com/read/2020/09/22/125539726/sri-mulyani-proyeksi-ekonomi- kuartal-iii-minus-29-persen-siap-siap-resesi?page=all Firdaus, Rivaldi. 2020. Dampak Perekonomian di Indonesia Selama Pandemi COVID-19. Diakses pada tanggal 19 November 2020 dari
https://www.kompasiana.com/rivaldifirdaus1407/5e9575f8d541df16776d47c2/dampak- perekonomian-di-indonesia-selama-pandemi-covid-19
Indayani,  Hartono. 2020.  Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai  Akibat Pandemi
COVID-19. Diakses pada tanggal 28 Januari 2021 dari https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581 Jayani, Dwi Hadya. 2020. Terdampak COVID-19, Pengangguran Bertambah Jadi 9,77 Juta Orang per Agustus 2020. Diakses pada tanggal 19 Januari 2021 dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/05/terdampak-covid-19-pengangguran- bertambah-jadi-977-juta-orang-per-agustus- 2020#:~:text=Pandemi%20Covid%2D19%20berdampak%20terhadap,menjadi%20138%2C22 %20juta%20orang
Junaedi, Nur Lella. 2020. 7 Cara Jitu Mengatasi Pengangguran. Diakses pada tanggal 1 November 2020 dari https://www.ekrut.com/media/cara-mengatasi-pengangguran
Konsep Pengangguran. Diakses pada tanggal 19 November 2020 dari
https://osf.io/p43wt/download#:~:text=Berdasarkan%20uraian%20di%20atas%20dapat,seharu snya)%2C%20d)%20kegiatan%20perekonomian
Mardiyah, Nurwati. 2020. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di
Indonesia. Diakses pada tanggal 28 Januari 2021 dari
https://www.academia.edu/download/63135109/Artikel_Studi_Kependudukan_Rahma_Ainul _Mardiyah_17031018007620200429-102148-10xmp8n.pdf
P2PTM  Kemenkes  RI.  2020.  Sobat  Sehat,  Lawan  Covid-19  Dengan  Menerapkan  3M.  Diakses  pada tanggal  16  Februari  2021  dari  http://www.p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit- paru-kronik/page/2/sobat-sehat-lawan-covid-19-dengan-menerapkan-3m
Pandamsari dan Alvionita. 2020. Angka Pengangguran berpotensi Double Digit di Akhir 2020. Diakses pada  tanggal  8  Februari  2021  dari  https://lokadata.id/artikel/angka-pengangguran-berpotensi- double-digit-di-akhir-2020
Pandemi COVID-19 di Indonesia. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19
Rizal,  Jawahir  Gustav.  2020.  Pandemi  COVID-19,  Apa  Saja  Dampak  pada  Sektor  Ketenagakerjaan Indonesia? Diakses pada tanggal 26 Oktober 2020
Sandi,  Ferry.  2020.  Pemerintah  Klaim  Baru  2,1  Juta  Pekerja  Kena  PHK-Dirumahkan.  Diakses  pada tanggal 8 Februari 2021
Sirusa  BPS.  2020. Daftar  Istilah.  Diakses  pada  tanggal  19  November  2020  dari https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/istilah/index
Sofuroh,  Faidah  Umu.  2020.  Data  Kemenaker:  Pekerja  Terdampak  COVID-19  Capai  Sekitar  3  Juta
Orang. Diakses pada tanggal 8 Februari 2021