Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman
Strategi Komunikasi Politisi Perempuan
Muhammad Edy Susilo dan Nurul Latifatun Nisa Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta Email: muh_edy_susilo@yahoo.co.id
Abstract Since Indonesia’s political reform in 1998, women’s quota in the legislature has become an important issue. This aspiration was successfully established as a political policy that accommodates affirmative action for women in parliament. The purpose of this policy is to ensure the implementation of pro-women rules. However, after 10 years, the 30% quota for women in the legislature has not been maximally implemented. Several regions in Indonesia show different developments in this regard. This  research  was  conducted  in  Minahasa  District  with  the  highest  number  of  female  legislative representatives  in  Indonesia  and  in  Wonosobo  District  with  the  fewest  female  representation  in the  legislature  in  Indonesia.  This  study  uses  experimental  methods  and  qualitative  analysis.  The experiment  was  conducted  to  find  out  how  respondents  assessed  the  rhetorical  ability  of  female politicians  and  male  politicians.  The  results  of  the  experiment  were  then  further  investigated by  in-depth  interviews  and  focus  group  discussions.  Research  shows  that  male  respondents  view male politicians as having more abilities than female politicians. Meanwhile, female respondents also saw male politicians more competent. This is in line with gender stereotyping theory. Women politicians who have qualified political communication skills have the opportunity to be elected in political circles. The social structure also influences the choice of women as politicians. In Wonosobo district, some religious circles do not allow women to become legislators or become public officials.
Keywords: affirmative action, gender stereotyping, rhetorical ability
Abstrak Sejak  reformasi  digulirkan  pada  tahun  1998,  isu  mengenai  kuota  perempuan  di  legislatif mengemuka.  Isu  ini  berhasil  ditetapkan  menjadi  sebuah  kebijakan  politik  yang  mengakomodir affirmative  action  bagi  perempuan  di  parlemen.  Tujuan  kebijakan  ini  adalah  untuk  memastikan implementasi aturan yang pro perempuan. Beberapa daerah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang berbeda-beda. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa dengan jumlah perwakilan anggota legislatif terbanyak di Indonesia dan di Kabupaten Wonosobo dengan jumlah perwakilan perempuan di legislatif paling sedikit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dan analisis kualitatif. Eksperimen dilakukan untuk mengetahui bagaimana responden menilai politisi perempuan dan politisi laki-laki kemudian diteliti lebih lanjut dengan wawancara mendalam dan focus group discussion . Penelitian menunjukkan bahwa responden laki-laki memandang politisi laki-laki lebih memiliki kemampuan dari pada politisi perempuan. Sementara, responden perempuan juga melihat politisi laki-laki lebih kompeten. Hal ini sejalan dengan teori gender stereotiping. Politisi perempuan yang memiliki keahlian komunikasi politik yang mumpuni memiliki kesempatan untuk dapat terpilih dalam lingkaran politik. Struktur sosial juga mempengaruhi keterpilihan perempuan sebagai politisi. Di kabupaten Wonosobo, sebagian kalangan agama tidak menyetujui perempuan menjadi anggota  legislatif
Kata kunci : affirmative action, gender stereotiping, politisi, ulama, parlemen
Pendahuluan
Reformasi politik di Indonesia tahun  1998  menjadi  momentum  banyak perubahan  pada  kehidupan  bernegara.  Salah satu  perubahan  penting  yang  terjadi  adalah mengenai  keterwakilan  perempuan  di  lembaga legislatif.    Pada  awalnya,  isu  ini  berasal  dari lingkaran aktifis perempuan. Mereka menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen pada masa Orde Baru. Gugatan ini muncul dari keterwakilan yang tidak seimbang di  parlemen dibandingkan  dengan  jumlah  pemilih  yang lebih  didominasi  oleh  pemilih  perempuan.
Di  sisi  lain,  Indonesia  telah  lama mengesahkan  Undang-Undang  (UU)  No.  68 Tahun  1958  tentang  Ratifikasi  Konvensi  Hak Politik  Perempuan.  Di  dalamnya,  mengatur mengenai  Perwujudan  Kesamaan  Kedudukan (non  diskriminasi),  jaminan  persamaan  hak memilih  dan  dipilih,  jaminan  partisipasi dalam  perumusan  kebijakan,  kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi  dalam  organisasi  sosial  politik.
Dukungan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen belum bisa diwujudkan pada  pemilu  pertama  setelah  reformasi  yakni tahun  1999.  Kebijakan  yang  kemudian  dikenal sebagai  kebijakan  afirmasi  ( affirmative  action ) terhadap  perempuan  dalam  bidang  politik  baru dilaksanakan setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Affirmative  action  terhadap  perempuan dalam  bidang  politik  semakin  disempurnakan. Hal itu dapat ditelaah ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu  2009,  yaitu  UU  No.  22  Tahun  2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008  tentang  Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal  30%.  Pasal  6  ayat  (5)    UU  tersebut menyatakan  bahwa  :  “Komposisi  keanggotaan KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/
Kota  memperhatikan  keterwakilan  perempuan sekurang-kurangnya 30%(tiga puluh perseratus)”.
Pada  kelembagaan  partai  politikpun, affirmative action dilakukan dengan mengharuskan  partai  politik  menyertakan keterwakilan  perempuan  minimal  30%  dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.  UU  No.  2  Tahun  2008  tentang  Partai Politik  yang  mengatur  syarat  pendirian  Partai Politik,  pada  Pasal  2  menyatakan  “Pendirian dan  pembentukan  Partai  Politik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh  perseratus)  keterwakilan  perempuan”.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan pemerintah  dan  organisasi  perempuan  untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di  parlemen,  belum  menunjukkan  hasil yang  diharapkan.  Pada  Pemilu  1999  atau sebelum  diterapkannya  affirmative  action, keterwakilan perempuan di parlemen sebanyak  9,0%,  maka  pada  Pemilu  2004  atau setelah  diterapkannya  affirmative  action, keterwakilan  perempuan  hanya  naik  tipis menjadi 11,8%. Pada pemilu selanjutnya, tahun 2009,  naik  menjadi  18,2%  (Mulyono,  2010). Proporsi  anggota  legislatif  perempuan yang  terpilih  juga  gagal  mencapai affirmative action 30  persen  pada  Pemilu  2014.  Justru proporsi  tersebut  mengalami  penurunan  dari 18,2%  pada  tahun  2009  menjadi  17,3%  di tahun 2014. Padahal, kandidat perempuan yang mencalonkan diri dan masuk dalam daftar pemilih dari  partai  politik  mengalami  peningkatan  dari 33,6%  tahun  2009  menjadi  37%  pada  2014.
Pada Pemilu Legislatif tahun 2014, ternyata hanya  mampu  menghasilkan  keterwakilan perempuan di legislatif sebanyak 97 kursi (17,32 persen) di DPR, 35 kursi (26,51 persen) di DPD, dan rata-rata 16,14 persen di DPRD serta 14 persen di DPRD kabupaten/kota (http://www.beritasatu. com/nasional/210327-kuota-30-keterwakilan- perempuan-di-parlemen-gagal-tercapai.html) Selain  itu  juga  ditemukan  jika  di  DPD, DPR, dan DPRD provinsi mengalami penurunan jumlah  kursi  perempuan.  Dari  33  DPRD provinsi,  ada  satu  DPRD  provinsi  yang  kursi
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman
perempuannya mencapai 30% lebih, yaitu DPRD Sulawesi Utara. Kursi perempuan yang tertinggi ada  di  DPRD  Kabupaten  Minahasa  yaitu 42,86%  (15  dari  35  kursi)  (Republika.co.id).
Untuk  proporsi  kursi  terrendah  saat hanya terdapat 2 orang perempuan yang duduk sebagai  anggota  dewan  di  Wonosobo.  Jumlah tersebut  artinya  hanya  4,4%  dari  jumlah keseluruhan  anggota  dewan  yang  45  orang. Polaritas  di  antara  dua  daerah  tersebut  dapat dijadikan  gambaran  bahwa  wacana  partisipasi politik  perempuan  masih  memiliki  tantangan. Bisa jadi, ini hal tesebut karena potensi politisi perempuan  belum  dimaksimalkan  sepenuhnya. Kendala  bias  gender  yang  masih  mengakar di  Indonesia  berefek  pada  penilaian  pemilih. Disinilah  keahlian  komunikasi  politik  yang efektif  diperlukan  agar  politisi  perempuan dapat  mempersuasi  dan  memobilisasi  massa.
Peneliti  menawarkan  untuk  menguji sejauh  mana  partisipan  politik  masih menganggap  politik  hanya  milik  laki-laki lewat  analisis gender  stereotyping .  Setelah  itu membuat  model  strategi  komunikasi  politik yang  efektif  untuk  memaksimalkan  potensi politisi perempuan. Penelitian ini memanfaatkan pre  research mengenai gender  stereotying dan dilanjutkan  dengan  analisis  kualitatif  potensi politisi  perempuan.  Hasil  yang  didapatkan  lalu dijadikan modal untuk penyusunan model strategi komunikasi  politik  bagi  politisi  perempuan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian ini  merumuskan  masalah  penelitian  untuk dipecahkan  sebagai  berikut,  seberapa  besar gender  stereotyping mempengaruhi  pemilih dalam  menilai  kemampuan  komunikasi politik dari kandidat. Penelitian ini bertujuan  mengidentifikasi gender  factor yang mempengaruhi penilaian pemilih kemampuan  komunikasi  politik  kandidat  dan memberikan  gambaran  mengenai  kemampuan komunikasi  politik  kandidat  yang  ideal.
Partai  politik  dan  kader  menggunakan kampanye  saat  pemilihan  untuk  menggalang suara.  Politisi  atau  kader  perempuan sesungguhnya  memiliki  ketrampilan  yang
sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal saat kampanye pemilihan. Hal ini terbukti dengan minimnya jumlah kader perempuan yang dipilih di sektor politik strategis. Keahlian perempuan dalam berpolitik terutama di bidang komunikasi perlu diperkuat. Tujuannya adalah memberikan peluang  yang  sama  agar  bisa  terpilih.  Bentuk strategi yang bisa dilakukan yakni pengembangan kemampuan  berkomunikasi  politik  bagi perempuan  agar  dapat  menjangkau  konstituen.
Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menawarkan  strategi  komunikasi  yang  proaktif sehingga  dapat  menghilangkan  bias  gender. Jika  kader  telah  terlatih  dengan  baik,  hal  ini dapat  juga  mendorong  partai  politik  untuk meningkatkan  pemunculan  kader  perempuan. Kehadiran  politisi  atau  kader  perempuan  yang ideal  tanda  kesetaraan  gender  yang  terwakili dalam  kepengurusan  dan  demokrasi  bangsa.
Kebanyakan di negara demokrasi modern, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi  wacana  politik.  Pria  dan  wanita  harus alami memiliki hak yang sama dan tidak ada yang harus dikeluarkan dari kehidupan politik. Namun demikian, ada perbedaan substansial baik antar negara dan antar bidang politik y berapa banyak dan  apa  jenis  kesetaraan  yang  dimaksud.  Ada beberapa alasan mengapa beberapa negara atau beberapa daerah kebijakan lebih mengedepankan kesamaan  gender.  Berkaitan  dengan  rezim dan  kelembagaan,  unsur-unsur  budaya  dapat diguanakan untuk menjelaskan mengapa politik umumnya masih didominasi oleh politisi laki-laki.
Seiring  peningkatan  jumlah  perempuan mencalonkan diri untuk pemilihan lokal, propinsi, dan nasional, perlahan-lahan mengikis sifat dari kampanye  pemilu  yang  didominasi  laki-laki. Bermunculan  penelitian  dalam  reaksi  pemilih untuk calon perempuan. sebagian besar penelitian terbaru  ini  difokuskan  pada  elektabilitas  calon perempuan  dalam  upaya  untuk  mengungkap bias  pemilih.  Penelitian  tersebut  mengungkap representasi  perempuan  yang  umumnya lebih  rendah  khususnya  di  tingkat  nasional.
Bahwa  calon  yang  berbeda  gender dianggap memiliki area kompetensi yang berbeda

## Strategi Komunikasi Politisi Perempuan
tidak  selalu  dianggap  negatif  bagi  popularitas kandidat dan partai mereka. Perempuan mungkin ditempatkan  untuk  kebijakan  yang  berbeda. Idenya  adalah  bahwa  politisi  perempuan membuka dimensi baru persaingan partai dengan menekankan isu-isu baru. Politisi perempuan juga dapat memperkenalkan dimensi baru kompetensi pribadi ke politik. Isu “kebaruan” mereka tidak berarti melepaskan sifat-sifat pribadi perempuan. Jika  memang  gender  stereotyping  dapat mempengaruhi  persepsi  pemilih,  gender  lalu dapat dikaitkan dengan persepsi lainnya. Seperti kemampuan  kandidat  untuk  berkomunikasi, membawa  atmosfer  hangat  ke  dunia  politik, dan  kapasitasnya  untuk  membujuk  pemilih.
Jika  politisi  perempuan  dikaitkan keterampilan  pribadi  yang  berbeda,  hal  ini juga  berdampak  pada  popularitas  mereka  dan popularitas  partai  yang  mereka  wakili.  Jumlah pemilih  yang  kian  bertambah  tiap  periodenya. Dengan  demikian,  partai  dan  kandidat  politik perlu mahir berkomunikasi untuk memobilisasi pemilih. Stereotype dekat dengan keseharian manusia. Diakui atau tidak, stereotype sering  dianggap  sebagai  jalan  pintas  untuk mendapat informasi. Stereotype digunakan karena individu  belum  mendapatkan  informasi  penuh terhadap sesuatu, sehingga menggantungkan pada gambaran  konvensional  yang  disederhanakan.
Bukan tidak mungkin pemilih menggunakan  gender  sebagai  jalan  pintas informasi untuk menakar kualitas politisi, sama halnya  saat  mereka  menggunakan  karakteristik demografis  atau  sikap  berat  sebelah  untuk mengevaluasi  kandidat  politik  (Popkin,  1991). Sedangkan  keberpihakan  sering  menjadi karakteristik  relevan  untuk  menilai  kandidat politik . Gender stereotype bisa menyesatkan dan memiliki dampak negatif pada proses kaderisasi perempuan  untuk  lebih  terlibat  dalam  politik.
Isu gender  stereotyping menjadi  lebih kuat  di  masyarakat  yang  kental  dengan  isu publik  dan  domestik.  Penilaian  kinerja  peran perempuan  atau  laki-laki  didasarkan  pada ekspektasi masing-masing. Jika ada politisi yang menyimpang dari ranah gender, maka tak jarang
menjadi  bahan  perbincangan.  Indonesia  sudah pernah  memiliki  Presiden,  Menteri,  Walikota dan  kader  partai  dari  kalangan  perempuan. Meski  demikian,  pandangan  masyarakat  atas kualitas politisi perempuan dalam memerankan isu  publik  masih  menjadi  tantangan.  Padahal, rasanya  lebih  relevan  apakah  perempuan  dan laki-laki  dinilai  dengan  standar  yang  sama.
Dalam  negara  yang  menganut  sistem nilai  patriarkal,  seperti  Indoenesia,  kesempatan perempuan  untuk  menjadi  politisi  relatif terbatasi  karena  persepsi  masyarakat  mengenai pembagua peran antara laki-laki dan perempuan, yang  cenderung  bias  kearah  membatasi  peran peremppuan  wanita  pada  urusan  rumah  tangga (Parawansa,  2002:  43).  Matland  menemukan jika bias gender berkorelasi dengan kemampuan kandidat  politik  untuk  berargumentasi. Pengamat  politik  menganggap  bahwa  karakter individu  baik  yang  tayang  dimedia  maupun secara langsung, menjadi penting dan dijadikan penilaian  oleh  pemilih  (Jenssen  &  Aalberg 2006).  Feminis  menekankan  bahwa  peran media sebagai “ antithesis relationship of women and  politics ”  (Sreberny  & Van  Zoonen,  2000). Teori yang digunakan adalah pendekatan retorika  klasik,  yakni  seni  persuasi,  ethos,  dan pathos.    Ethos:  pengetahuan  dan  sifat  dapat dipercaya.  Pathos  yang  kita  kenal  sebagai gaya  berbicara  dengan  bertujuan  menyentuh emosi  di  representasikan  dengan  “optimistis”, “penuh harapan”, “menggelisahkan”, “mengkhawatirkan”.  Ethos  dan  pathos  juga bisa  dikaitkan  dengan  penelitian  Marcus (1988;1991)  yang  berisikan  pondasi  pesan emosional  dalam  kampanye  politik.  Sifat “menginspirasi”  dan  “membosankan”  dapat berelasi dengan konsep pidato yang berkarisma. Selain  itu  “meyakinkan”  dan  “tidak  relevan” mengekspresikan  penerimaan  atau  penolakan.
Memaksimalkan  potensi  dari  politisi perempuan  dapat  diawali  dengan  mengenalkan cara  berkomunikasi  yang  efektif.  Bentuk komunikasi politik yang proaktif mengedepankan kemampuan  kandidat  dalam  beretorika. Yakni  bagaimana  teknik  komunikasi  dengan
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman
wartawan dan teknik berbicara di depan umum. Komunikasi  politik  yang  proaktif  dan  efektif dapat  mewujudkan  politisi  yang  dikenal  dan berkesempatan  menjaring  suara.  Komunikator yang  populer  dapat  lebih  mudah  memberikan pengaruh dalam proses komunikasi. Hal ini dapat menguntungkan karena politisi yang merupakan komunikator  memiliki  posisi  strategis.  Politisi dapat  memainkan  peran  politik  dengan  suatu setting tertentu. Agar dapat meyakinkan publik, politisi  perlu  tampil  sebagai  komunikator professional, yakni dapat memberi saran tentang kondisi  politik  tertentu,  melakukan personal branding dalam  kampanye  politik,  sekaligus dapat  melayangkan  argumentasi  yang  jitu.
Metode Penelitian Penelitian  ini  menggunakan  sinergi dari dua metode atau mix method atau multiple method yang  menerapkan  penelitian  kuantitatif dan  kualitatif.  Penelitian  diawali  dengan menggunakan  metode  eksperimental  dan dilanjutkan dengan pendekatan thick description kualitatif.  Sinergi  dua  metode  bermaksud memberikan deskripsi menengenai gender factor yang mempengaruhi penilaian pemilih terhadap kemampuan  komunikasi  politik  kandidat. Lalu  hasilnya  dapat  dimanfaatkan  dalam proses  penyusunan  materi  strategi  komunikasi mengenai  kemampuan  berkomunikasi  kandidat politik  yang  ideal.  Dari  langkah-langkah ini  peneliti  dapat  membuat  model  strategi komunikasi politik yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan  potensi  politisi  perempuan.
Pada tahap awal, desain kuesioner untuk penelitian  eksperimental  menekankan  pada struktur pidato politik yang baik. Objek penelitian diminta  menilai  dan  memberikan  opini  dari elemen  dan  struktur  pidato  yang  ditayangkan. Seberapa banyak pemilih yang setuju atau tidak setuju dengan pernyataan. Skala yang digunakan adalah 0-10.  Dimana angka 0 menunjukkan tanda sangat tidak setuju dan 10 artinya sangat setuju.
Secara  konvensional  metode  kualitatif cenderung  diasosiasikan  dengan  keinginan peneliti  untuk  menelaah  makna,  konteks,  dan
suatu  pendekatan  holistik  terhadap  fenomena. (Hayes  dalam  Mulyana,  2007:  6).  Penelitian deskriptif  merupakan  penelitian  yang  meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan aktual  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki. Pre-research berupa model posttest control group  design .  Jenis  penelitian  ini  merupakan True Experiment . Responden dalam pre research adalah partisipan politik. Dimana ada dua macam perlakuan  pada  dua  kelompok  eksperimen dan  satu  kelompok  control. Pre  research dilakukan  dengan post  treatment kuesioner. Treatment yang  dipakai  adalah  video rekaman  yang  berisikan  pidato  orisinal  yang diberikan  oleh  kandidat  lalu  diperankan  oleh perempuan dan laki-laki yang berakting sebagai kandidat.  Video  ditampilkan  pada  sampel dari  pemilih  pertama,  di  mana  beberapa  grup secara  acak  menonton  kandidat  perempuan. Kelompok  lain  menonton  kandidat  laki-laki. Tiap partisipan hanya menonton video satu kali. Langkah  kedua  adalah  menggunakan metode  kualitatif thick  description .  Setelah melakukan interpretasi pre-research , dilanjutkan dengan  teknik  mengumpulkan  data  guna penyusunan  model  strategi  komunikasi melalui  observasi  potensi  politisi  perempuan, wawancara  mendalam  pada  informan  yaitu politisi  (kader)  partai  perempuan,  pimpinan partai,  aktifis  perempuan,  tokoh  masyarakat, dan  masyarakat. Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan  melibatkan  perwakilan  elemen politisi  politik  perempuan  dari  Kabupaten Minahasa dan Kabupaten
Wonosobo. Hasil Penelitian dan
Pembahasan Perempuan memiliki suara sebagai pemilih dan menjadi mayoritas penduduk di Indonesia. Hak  pilih  perempuan  dapat  menghasilkan perubahan.  Selain  suara  sebagai  pemilih, perempuan  juga  bisa  turut  serta  berpartisipasi dalam iklim politik dengan menjadikan dirinya sebagai  politisi.  Keikutsertaan  perempuan

## Strategi Komunikasi Politisi Perempuan
untuk  turut  membangun  Negara,  menunjukkan adanya  keinginan  mendapatkan  kesetaraan  hak dan kewajiban dalam berpolitik. Dari 33 DPRD provinsi di Indonesia, ada satu DPRD provinsi yang kursi perempuannya mencapai 30% lebih, yaitu  DPRD  Sulawesi  Utara.  Kursi  perempuan yang  tertinggi  ada  di  DPRD  Kab.  Minanhasa yaitu 42,86% (15 dari 35 kursi) (Republika.co.id).
Untuk  proporsi  kursi  terendah  di legislatif, saat hanya terdapat 2 orang perempuan yang duduk sebagai anggota dewan di Wonosob. Jumlah tersebut artinya hanya 4,4% dari jumlah keseluruhan  anggota  dewan  yang  45  orang. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif  Kabupaten  Wonosobo    relatif  kecil dari  pemilu  ke  pemilu,  sejak  reformasi  rata- rata  hanya  7%  dari  45  jumlah  kursi  rakyat. Hasil  pemilu  tahun  1999-2004  hanya  4  orang dari PPP, Partai Golkar, PKB dan PDIP. Tahun 2004-2009  hanya  3  orang  dari  PDIP,  PPP  dan PAN. Tahun 2009-2014 juga hanya 3 dari PAN, PDIP dan Partai Golkar dan pada Pemilu 2014- 2019 juga 2 orang dari Nasdem, kemudian ada satu  anggota  pengganti  antarwaktu  dari  partai Golkar.  Namun,  dalam  pencalonan  sebagi anggota  legislatif,  rata-rata  quota  30%  caleg perempuan  di  semua  partai  sudah  terpenuhi. Polaritas di antara dua daerah tersebut dapat  dijadikan  gambaran  bahwa  wacana partisipasi  politik  perempuan  masih  memiliki tantangan.  Bisa  jadi,  ini  hal  tesebut  karena potensi politisi perempuan belum dimaksimalkan sepenuhnya.  Kendala  bias  gender  yang  masih
mengakar  di  Indonesia  berefek  pada  penilaian pemilih.  Disinilah  keahlian  komunikasi  politik yang efektif diperlukan agar politisi perempuan dapat  mempersuasi  dan  memobilisasi  massa.
Analisis  Eksperimen  Gender  Stereotyping Perbandingan yang disajikan pada Tabel 1  adalah  hasil  dari  proses  eksperimen  pada responden  yang  melihat  video  kandidat  laki- laki  atau  melihat  kandidat  perempuan.  Pola keseluruhannya  terlihat  cukup  jelas.  Kandidat laki-laki  dianggap  oleh  responden  memiliki kinerja lebih baik dari kandidat perempuan. Pada enam dari sembilan fitur, skor untuk kandidat laki- laki lebih tinggi. Sedangkan untuk tiga indicator sifat  lainnya,  kandidat  perempuan  mencapai nilai yang lebih tinggi meski dengan selisih tipis. Sifat yang dimaksud adalah penilaian mengenai isi pidato yang dianggap memiliki pengetahuan, memberikan  harapan,  dan  terlihat  optimis.
Data  tersebut  memperlihatkan  bahwa pidato  terlihat  lebih  menyenangkan,  dapat dipercaya,  relevan,  meyakinkan,  memberi inspirasi,  dan  menenangkan  hati  jika dilakukan  oleh  kandidat  laki-laki  digunakan. Meski  dinilai  jika  isi  pidato  memberikan pengetahuan  dan  bernada  optimis  memberi harapan,  responden  tidak  menganggap  bahwa kandidat  perempuan  cukup  dapat  dipercaya integritasnya  sebagai  politisi.  Responden  lebih memilih  kandidat  laki-laki  yang  membawakan pidato  dan  dianggap  lebih  meyakinkan.
Tabel 1. Mean Penilaian Isi Pidato
No Speech Traits Kandidat Perempuan Kandidat Laki Laki
1 Pengetahuan 7.10
6.40 2 Menyenangkan 4.30
6.00 3 Dipercaya
5.40 6.60
4 Relevan 7.00
7.50 5 Meyakinkan
6.00 6.40 6 Menginspirasi 6.30 6.40 7 Menenangkan 5.10 5.60 8 Harapan 7.00 6.50 9 Optimis 7.60 6.90
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman

## Penilaian Kandidat Berdasarkan Gender
Responden Saat  gender  dimasukkan  dalam  bahan analisis,  ditemukan  perbedaan  bagaimana responden  laki-laki  dan  perempuan  dalam mengevaluasi  kandidat  yang  memiliki  jenis kelamin sama. Salah satu asumsi awal penelitian adalah,  bahwa  voter  akan  lebih  menyukai kandidat  dari  jenis  kelamin  mereka  sendiri. Terlihat  dalam  Tabel  2,  hasilnya menarik.  Tidak  ditemukan  dukungan  yang jelas  untuk  asumsi  solidaritas  gender  secara keseluruhan.  Umumnya  terdapat  perbedaan kecil  dan  tidak  signifikan  dalam  bagaimana wanita  mengevaluasi  kandidat  laki-laki  dan perempuan.  Ini  menunjukkan  bahwa  gender tampaknya  tidak  penting  bagi  perempuan. Beralih  ke  nilai  kandidat  pria,  maka  kisahnya menjadi berbeda. Pria menilai kandidat laki-laki secara  lebih  baik  pada  kebanyakan  indikator. Dua  pernyataan  di  mana  pria  menilai  kandidat perempuan  lebih  tinggi  adalah  dua  sifat  yang merupakan  sifat  naluri  yang  banyak  dimiliki perempuan,  yakni  memberikan  harapan  dan optimisme.  Meski  jauh  dari  signifikan,  pria dalam  sampel  penelitian  menganggap  pidato tersebut  agak  membosankan  dan  lebih  tidak relevan saat dilakukan oleh kandidat perempuan. Sementara,  analisis  yang  dilakukan menggunakan  pendekatan  korelasi  bivariat sederhana.  Selanjutnya  dilakukan  analisis multivariate  semua  faktor.  Fokus  pada
4 dimensi: pengetahuan, kepercayaan, meyakinkan  dan  memberi  inspirasi.  Analisis regresi mengkonfirmasi bahwa adanya hubungan  yang  signifikan  antara  gender kandidat  dan  kemampuan  komunikasi,  bahkan setelah  peneliti  mengendalikan  faktor  lainnya.
Model  1  memberikan  control  pertama untuk  variabel  rangsangan  saat  jenis  kelamin responden  dan  kepentingan  politik.  Model 2  menjalankan  fungsi  kontrol  yang  sama, namun  dalam  model  ini  kita  menyelidiki adanya  kemungkinan  efek  interaksi  antara rangsangan  dan  jenis  kelamin  responden.  Dari teori  di  awal,  adanya  teori  skema  gender  yang menunjukkan  bahwa  sikap  “pilih  kasih”  pada gender  tertentu  mungkin  terjadi,  sehingga pria  lebih  menyukai  kandidat  laki-laki  dan perempuan akan menyukai kandidat perempuan.
Analisis  bivariat  pada  Tabel  2 menunjukkan  bahwa  perilaku  seperti  ini  hanya berlaku  untuk  pria.  Hal  ini  ditegaskan  pada Model 2. Responden pria yang melihat kandidat laki-laki  lebih  cenderung  memandang  pidato sebagai lebih berpengetahuan, dapat dipercaya, meyakinkan dan memberi inspirasi, menghasilkan koefisien  beta  standar  yang  signifikan  .19. Wanita  yang  terpapar  calon  perempuan  masih menganggap  pidato  tersebut  agak  lebih  positif daripada yang lain, namun hubungannya lemah dan  tidak  signifikan.  Sejauh  ini,  menunjukkan bagaimana  persepsi  kemampuan  komunikasi kandidat  dipengaruhi  oleh  stereotip  gender.
Responden Laki Laki Responden Perempuan No Speech Traits Kandidat Perempuan Kandidat Laki Laki Kandidat Perempuan Kandidat Laki Laki 1 Pengetahuan 7.00 6.40 7.20 6.40 2 Menyenangkan 3.40 5.80 5.20 6.20 3 Dipercaya 5.00 6.60 5.80 6.60 4 Relevan 7.20 8.00 6.80 7.00 5 Meyakinkan 5.60 5.80 6.40 7.00 6 Menginspirasi 6.00 6.00 6.60 6.80 7 Menenangkan 4.40 5.40 5.80 5.80 8 Harapan 6.80 6.40 7.20 6.60 9 Optimis 7.00 6.40 8.20 7.40
Tabel 2. Mean Per Gender

## Strategi Komunikasi Politisi Perempuan

## Muhammad Edy Susilo dan Nurul Latifatun Nisa
Stereotip  atau  skema  gender  tampaknya  lebih “diaktifkan”  di  kalangan  pria  daripada  wanita.
Kemudian, setelah dimasukkan variable  mengenai identity  salience ,  mengenai sejauh mana seseorang menganggap penting  politik.  Tampak  ada  perbedaan  yang menarik  antara  responden  yang  melaporkan tingkat  ketertarikan  politik  yang  tinggi  dan mereka  yang  kurang  tertarik  pada  politik. Responden  yang  memiliki  ketertarikan politik tinggi membedakan kualitas antara kandidat laki-laki dan perempuan. Nilai signifikan muncul dalam  popularitas  kandidat.  Skor  popularitas rata-rata  saat  calon  wanita  adalah  3,72,  namun saat calon pria skor adalah 4,51. Dipahami bahwa responden  yang  tingkat  pengetahuan  mengenai politik  yang  tinggi  stereotip,  ini  konsisten
Di  Indonesia,  kerap  disangka  jika seseorang menganggap bahwa politisi perempuan  lebih  baik  dari  politisi  laki-laki, maka  dikecam  sebagai  radikal  dan  ekstrim. Namun,  peneliti  juga  perlu  memperhatikan jika analisis eksperimen merupakan perbandingan  langsung.  Analisis  ditarik  dari penilaian  responden  pada  kinerja  tunggal.
Perempuan  perlu  mengubah  anggapan sebagai warga kelas dua. Tahun 2001, Indonesia memiliki  presiden  perempuan  pertama. Berkaca pada masa itu, karier politik Megawati Soekarnoputri  sebagai  presiden  dirasa  penuh kontroversi. Tidak hanya kemampuan memimpin yang menjadi sorotan media dan warga, namun kehidupan  pribadi  juga  menjadi  perhatian.
Seiring  berjalannya  waktu,  politisi
Model 1 Model 2 B Beta B Beta Constant 15.8 16.45 Stimulasi Gender 1.84 .12 Jenis Kel amin Responden - 1.09 - .08 Identifikasi JK Laki -laki 3.44 0.18 Identifikasi JK Perempuan 0.7 0.3 Identity Salience - 0.22 - .05 -.9 - .04
Tabel 3. Analisis Regresi Pidato

## Tabel 4. Korelasi Antara Gender Kandidat dengan Identity Salience Responden
Popularity Kandidat Perempuan
Kandidat Laki-Laki Identity Salience Tinggi Nilai Kandidat 3.72 4.51
Identity Salience Rendah Nilai Kandidat 4.7 4.66
dengan  penelitian  terdahulu  dari  Koch  (2002). Dari tabel yang yang disudah disajikan, ditarik kesimpulan adanya gender blindness pada perempuan dan gender favoritism (pilih kasih) di pada responden pria. Peneliti mengurai masalah ini  dengan  memberi  pengertian  bahwa  bagi perempuan,  gender  blindness  bisa  dikarenakan banyak  perempuan  merasa  kurang  berprestasi. Meski sudah banyak perempuan yang membuat gebrakan,  namun image perempuan  masih dianggap yang belum sebagus politisi laki-laki.
perempuan  lainnya  banyak  yang  dianggap sukses menarik perhatian khalayak lewat debat TV  dan  kampanye.  Bagaimana  Menteri  Susi yang  menjadi  media  darling.  Namun  ada  juga politisi  perempuan  yang  dianggap  tidak  pantas karena  disebut  melakukan  korupsi.  Angelina Sondakh  melakukan  korupsi  proyek  wisma atlet  SEA  Games  di  Palembang.  Prestasi  yang sebelumnya  dimiliki  oleh  Angelina  menjadi tidak  tampak  karena  isu  negative  tersebut.
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman
Gender stereotiping Lembaga  legislatif  memiliki  arti  yang strategis dalam pengambilan keputusan di sektor publik.  Tidak  mengherankan  jika  jabatan  di lembaga  ini  diperebutkan  oleh  berbagai  pihak yang terwakili dalam partai politik. Setelah ada ketentuan mengenai kuota 30% dalam pencalonan anggota legislatif, partai-partai politik yang berada di  wilayah  penelitian  sudah  melaksanakan  hal tesebut. Namun data paska pemilu menunjukkan hasil  yang  berbeda  di  Kabupaten  Minahasa dan  di  Kabupaten  Wonosobo.  Di  Kabupaten Minahasa, jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih pada pemilu 2014 di atas 42,86% sementara di Kabupaten Wonosobo hanya 4,4%. Aspek sosial di kedua Kabupaten tersebut tampaknya  mempengaruhi  keterpilihan  calon anggota  legislatif  perempuan.  Berbagai  aspek seperti sosial budaya dan kesejarahan tampaknya iktu  mempengaruhi  hal  ini.  Di  Kabupaten Minahasa,  sejak  1908,  sudah  ada  6.056  murid perempuan Minahasa/Manado di antara 12.276 murid perempuan yang terdapat di luar Pulau Jawa dan Madura, sementara itu di Jawa baru terdapat 280  murid  perempuan.  Dalam  kebanyakan sekolah/perguruan  tinggi  terdata  lebih  banyak perempuan daripada laki-laki, padahal berdasarkan data kependudukan kabupaten/kota se-Sulut  yang  dirinci  menurut  jenis  kelamin pada  2003  menunjukkan  penduduk  laki-laki lebih  banyak  daripada  penduduk  perempuan. ( http://manado.tribunnews.com ). Data ini menunjukkan bahwa sejak dulu anak perempuan Minahasa diberi kesempatan yang sama dengan anak  laki-laki  Minahasa  untuk  bersekolah. Tidaklah  heran  bila  sejarah  mencatat  bahwa beberapa perempuan Minahasa menjadi pelopor dan  pemimpin  di  bidangnya  masing-masing. Sementara  itu,  kondisi  yang  berbeda ditemukan di Kabupaten Wonosobo. Secara sosial, ada beberapa hal yang menonjol di sini. Pertama, dari  sisi  pendidikan,  di  Kabupaten  ini  masih berada pada tingkat yang rendah. Jika di tingkat Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Kasar (APK) sudah mencapai 100%, maka pada tahun 2013, APK  tingkat  SLTP  adalah  73,13%  dan  tingkat
SLTA hanya 38,40% (https://wonosobokab.bps. go.id/linkTableDinamis/view/id/136). Angka ini  cukup  rendah  dan  tampaknya  berkontribusi pada rendahnya partisipasi dalam bidang politik.
Bagi  banyak  perempuan  di  daerah  ini, bidang  politik  tidak  cukup  menarik  perhatian dan justru banyak di antara mereka yang lebih memilih  menjadi  tenaga  kerja  wanita  (TKW) di  luar  negeri.  Kabupaten  Wonosobo  adalah kantong pengirim TKW terbesar ketiga di Jawa Tengah. Sayangnya, bekerja menjadi TKW tidak menjadi solusi jangka panjang bagi mereka dan keluarganya karena penghasilan bekerja di luar negeri lebih banyak dihabiskan untuk keperluan konsumtif seperti rumah megah, mobil, perhiasan, fashion  dan  pesta  (Susilo,  Susilastuti,2014). Berdasarkan  penelusuran  mendalam dalam penelitian, dapat diketahui bahwa bidang politik  tidak  populer  di  kalangan  perempuan. Politik  terlalu  kuat  diidentikkan  dengan  laki- laki. Banyak perempuan yang aktif di organisasi kemasyarakatan  seperti  Aisyiah  dan  Muslimat NU,  akan  tetapi  mereka  lebih  memilih  tetap berkiprah di wilayah itu dan tidak menggunakan aktifitas  atau  popularitasnya  untuk  menjadi anggota  legislatif.    Hal  ini  diperkuat  lagi  oleh doktrin  keagamaan  bahwa  laki-lakilah  yang menjadi  pemimpin  dan  bukan  perempuan.  Hal ini  dibuktikan  oleh  rendahnya  kepemimpinan perempuan  pada  posisi  yang  strategis.  Di lembaga  ekesekutif  pemimpin  perempuan  juga belum  banyak  yang  duduk  di  jajaran  strategis. Selama perjalanan sejarah kabupaten Wonosobo, posisi  tertinggi  yang  dijabat  perempuan  adalah wakil bupati, itu pun hanya satu periode yakni 2010-2015. Camat perempuan juga hanya 2 dari 15 kecamatan. Kades perempuan hanya kisaran 10—15    orang  dari  236  desa  di  kabupaten Wonosobo,  kepala  dinas/instansi  pemerintah daerah  masih  didominasi  oleh  kaum  laki-laki. Hasil  penelitian  eksperimen  penelitian ini  menunjukkan  bahwa  stereotip  gender  di kalangan responden masih cukup kuat. Stereotip adalah  pandangan  dan  penilaian  terhadap kelompok  tertentu  secara  umum.  Stereotip gender adalah kategori luas yang merefleksikan

## Strategi Komunikasi Politisi Perempuan
kesan dan keyakinan tentang apa perilaku yang tepat  untuk  laki-laki  dan  perempuan.  Pada perempuan,  misalnya  dilekatkan  sifat-sifat telaten,  rajin  atau  suka  berpikir  emosional. Sementara itu pria dianggap memiliki sifat-sifat sebaliknya,  seperti  keras,  tegas  dan  rasional. Banyak  steoreotip  yang  bersifat  bias  karena sifatnya yang menggenalisir. Akan tetapi, dengan segala  kelemahannya,  steoreotip  masih  sering digunakan  sebagai  salah  satu  cara  berpikir.
Pada  masa  kampanye  menjelang pemilu, para calon legislatif perempuan banyak menggunakan  pendekatan  yang  menguatkan stereotip  gender.  Salah  satu  calon  anggota legislatif,  misalnya,  menempatkan  diri  sebagai “ibu”. Ibu identik dengan sifat-sifat lembut dan nurturing .  Hal  ini  dijadikan  sebagai  salah  satu daya  tarik  untuk  memikat  hati  calon  pemilih. Untuk lebih meyakinkan calon pemilih dengan sifat-sifat keibuannya digunakan slogan “Pokokke Melu  Ibu ”  yang  artinya  “Pokoknya  Ikut  Ibu”. Forum-forum  yang  digunakan  untuk menemui  calon  pemilih  juga  merupakan forum  di  mana  para  pemilih  perempuan banyak  beraktifitas  seperti  di  kelompok  arisan, kelompok  tani,  kempompok  kesenian  dan pengajian. Calon anggota legislatif mempercayai bahwa  pendekatan  ini  bisa  menarik  simpati calon  pemilih.  Di  luar  forum  ini,  mereka  juga mengadakan  kunjungan  pribadi  dan  dibakukan dalam  sebuah  istilah  yang  mudah  diingat,  SLJ ( Sonjo, Layat, Jagong ), yang artinya silaturahmi, melayat  dan  menghadiri  undangan  warga. Pendekatan  sosial  juga  dipilih  oleh politisi  perempuan  di  Kabupaten  Minahasa. Di  sana,  upacara  kematian  menjadi  slah  satu sarana  menjalin  kedekatan  dengan  pemilih.  Di Minahasa, setelah 40 hari seseorang meninggal, masih  diadakan  upacara  tradisi  keagamaan setiap  minggu.  Pada  kesempatan  itu,  tetangga saudara  dan  kawan-kawan  keluarga  almarhum akan  datang  untukk  berdoa  dan  menunjukkan simpati.  Politisi  tidak  mengadakan  pidato  atau retorika, tetapi hanya datang saja. Hal ini sesuai dengan  anggapan  dalam  Ilmu  Komunikasi bahwa  “kita  tidak  dapat  tidak  berkomunikasi”.
Diam pun merupakan komunikasi Pada kesempatan yang lain, para anggota legislatif juga menggunakan pendekatan retorika seperti dipaparkan pada bagian awal tulisan ini. Retorika  klasik  menggunakan  paduan  dari  tiga komponen: ethos, pathos dan logos. Ethos adalah sumber  kepercayaan.  Calon  Anggota  legislatif harus  dapat  di  percaya  oleh audience -nya. Terdapat  dua  kategori  calon  anggota  legislatif yaitu  mereka  yang  benar-benar  memiliki kompetensi  menjadi  anggota  legislatif  dan  dan mereka yang dicalonkan untuk memenuhi kuota perempuan 30%. Untuk kategori pertama, mereka relatif memiliki ethos yang baik karena memiliki sesuatu yang ditawarkan kepada calon pemilih. Pada  umumnya  mereka  juga  sudah  memiliki pengalaman  di  organisasi.  Sementara,  untuk kategori yang kedua memiliki sifat sebaliknya. Ethos mereka belum muncul karena pencalonan mereka  sebagai  calon  anggota  legislatif  adalah pengalaman  pertama  sebagai  calon  politisi.
Calon  anggota  legislatif  perempuan yang memiliki ethos yang baik, cenderung akan diikuti oleh pathos yang baik pula. Pathos yang artinya himbauan emosional, atau sesuatu yang berhubungan dengan emosi manusia, karena saat menyampaikan  orasi  atau  topik  permasalahan, seringkali hal tersebut bersangkutan dengan  perasaan  pendengar  dan  terkadang menimbulkan  banyak  empati  atau  bahkan simpati  dari  pendengar  atau audience .  Mereka mampu  membawa  suasana  pendengarnya  ke dalam  topik  masalah  yang  disampaikannya. Jika  respon  yang  di  harapkan  muncul,  maka pembicara  berhasil  memiliki  aspek  Pathos di  dalam  dirinya.  Hal  ini  ditunjang  pula  oleh ketatabahasaan dan gaya bicara yang dimilikinya.
Pada aspek ketiga,logos, tampak bahwa para calon legislatif perempuan memiliki strategi komunikasi  yang  berbeda.  Ada  perbedaan yang  mendasar  saat    mereka  menyampaikan argumentasi  pada  gender  yang  berbeda.  Pada audiens  laki-laki,  mereka  menyampaikan argumentasi  yang    rasional,  riil  atau  nyata  dan dapat dibuktikan tidak hanya sekadar janji tapi harus  ada  bukti.  Sedangkan  terhadap  khalayak
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 16, Nomor 1, Januari - April 2018, halaman
perempuan  karena  ada  kedekatan  emosional, maka yang dikedepankan adalah dengan rasa dan jiwa  keibuan yang saya miliki melalui pendekatan sosiologis  dan  rasa  simpati  dan  empati. Hal ini secara nyata menunjukkan bahwa para politisi perempuan juga ikut melanggengkan stereotip gender. Konsep feminine yang dimiliki perempuan  harus  beriringan  dengan  kasih sayang. Jika seorang perempuan memilih untuk menjadi politisi dan menduduki jabatan tertentu, maka  kemampuan  yang  dimiliki  bertujuan untuk  mensejahterakan.  Nilai  yang  dimiliki perempuan  tidak  hanya  bersifat nurturing , namun mencakup logika dan tujuan yang jelas.
Simpulan Indonesia  yang  luas,  masih  menganut budaya  patriarki  di  berbagai  daerah.  Payung hukum  yang  mendorong  partisipasi  politik perempuan  perlu  didukung  dengan  perubahan sosial  yang  memadai.  Ada  sebuah  ambiguitas di mana perempuan diizinkan untuk beraktifitas di  sektor  publik  dan  berkontribusi  dalam pendapatan keluarga, akan tetapi ketika mereka akan  menempati  posisi  pemimpin,  masih banyak  pembatasan.  Pembatasan  itu  berasal dari  argumen  agama  maupun  sosial  budaya. Stereotip  gender  masih  melekat  dengan kuat  di  benak  masyarakat.  Perempuan  diberi label  dan  penilaian  yang  berbeda  dengan  laki- laki.  Pada  saat  yang  sama,  para  politisi  dan calon  politisi  perempuan  pun  berkomunikasi dengan  melanggengkan  stereotip  ini.  Citra perempuan  sebagai  ibu  yang  mengayomi dan  mengasihi  digunakan  oleh  calon politisi  untuk  meraih  suara  dalam  pemilu Strategi  komunikasi  yang  diterapkan oleh  politisi  perempuan  masih  dalam  rangka mengukuhkan  stereotip  yang  ada.  Mereka melakukan komunikasi dengan cara yang lebih nurturing , memposisikan diri sebagai “ibu” dan berkomunikasi dengan kelembutan, baik verbal maupun  nonverbal.  Mereka  memilih  sasaran pemilih  perempuan  sebagai  sasaran  utama  dan laki-laki  sebagai  sasaran  berikutnya.  Cara  ini dianggap cukup beralasan karena jumlah pemilih
perempuan lebih banyak dari pemilih laki-laki. Sementara  itu,  untuk  partai  politik diharapkan  memberi  ruang  dan  kesempatan yang  besar  untuk  perempuan  dalam  rekrutmen politik.  Saat  ini,  ada  kecenderungan  partai politik hanya menempatkan perempuan sebagai calon  anggota  legislatif  untuk  memenuhi kuota  saja.  Posisi  sebagai  politisi  tidak  bisa dibentuk secara instan. Beberapa politisi dalam penelitian  ini  sudah  memiliki  pengalaman panjang  di  masyarakat  sejak  mereka  masih muda dengan aktif di organisasi yang langsung berhadapan  dengan  persoalan  di  masyarakat.
Daftar Pustaka Mulyana,  Deddy.  (2007). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung:  Rosdakarya. Popkin,  Samuel  L.  (1991). The  Reasoning Voter:  Communication  and  Persuasion in  Presidential  Campaigns. Chicago:
University of Chicago Press. Sreberny,  Annabelle  &  Liesbet  van  Zoonen. (2000). Gender, Politics and Communication Cresskill: Hampton Press. Uchjana, Onong. (2007). Ilmu, Teori, dan Fisafat Komunikasi . Bandung: Citra Aditya Bakti Parawansa,  Indar  Khofifah  (2002) Hambatan terhadap Partipasi Politik Perempuan di Indonesia. Jakarta:  International  IDEA Jurnal Jenssen, Anders  Todal  &  Toril Aalberg  (2006)
„ Party-leader Effects in Norway. A Multi- methods Approach”, Electoral Studies 25 Marcus,  George  E.  (1991)  „ Emotions  and Politics:  Hot  Cognitions  and  the Rediscovery  of  Passion”, Social Science Information 32:195-232.
Marcus,  George  E.  (1988)  „ The  Structure  of Emotional  Response:  1984  Presidential Candidates”, The  American  Political Science  Review,  Vol.  82:  737-761.
Internet Ramadhan,  Hasan.  19  Mei  2014. Menurunnya Jumlah Keterwakilan Perempuan di
Parlemen. Tersedia  dalam:  http://www. jurnalperempuan.org/menurunnya-jumlah- keterwakilanperempuan-di-parlemen.html
Puskapol  FISIP  UI.  9  Oktober  2014. Ini  Dia Profil Anggota Legislatif 2014-2019. Tersedia dalam : http://www.republika.co.id/berita/koran/ teraju/14/10/09/nd6caa-ini-diaprofil-anggota- legislatif-20142019
http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/ makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_ KETERWAKILAN_PEREMPUAN__Oleh-_ Ignatius_Mulyono.pdf
h t t p s : / / w o n o s o b o k a b . b p s . g o . i d / linkTableDinamis/view/id/136
Suara  Merdeka,  harian,    21  Maret  2016. Keterwakilan  Perempuan  Rendah  di  Legislatif . Tersedia dalam: http://berita.suaramerdeka.com/ smcetak/keterwakilan-perempuan-rendahdi- legislatif/
h t t p s : / / w o n o s o b o k a b . b p s . g o . i d / linkTableDinamis/view/id/136