## DOI: 10.46730/japs.v2i3.69
Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik (E-Sikap) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Prihati 1 , Slamet Makharip 2 1,2, Universitas Lancang Kuning Email: prihati@unilak.ac.id (email penulis utama/korespondensi)
Kata kunci Abstrak Penilaian  Kinerja,  E- SIKAP,  Peningkatan Kinerja ASN Penilaian  kinerja  pegawai  merupakan  hal  penting  yang  harus dilakukan  sebagai  sarana  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat meliputi  hasil  capaian  kinerja  pegawai.  Data  yang  didapat  dari sebuah  sistem  penilaian  kinerja  akan  sangat  membantu    pimpinan untuk  menentukan  langkah  lanjutan  terkait  karir  maupun pengembangan pegawai dimasa yang akan datang. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  penilaian  kinerja  itu  dilakukan,  dan untuk  mengetahui  apakah  sistem  penilaian  kinerja  aparatur  berbasis aplikasi  elektronik  SKP  (e-SIKAP)  yang  diterapkan  dapat diandalkan,  dan  dapat  dijadikan  dasar  untuk  penilaian  kinerja pegawai. khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  (PUPRPKPP) Provinsi  Riau.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kualitatif,  dimana  dalam  penelitian  yang  dilakukan menggambarkan  fenomena  sebenarnya  dari  kejadian  di  lapangan. Teknik  pengumpulan  data  adalah  observasi  langsung,  wawancara, dan  dokumentasi  yang  terkait  dengan  penelitian.    Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulan bahwa : Penilaian kinerja ASN di Dinas PUPRPKPP  Provinsi  Riau dengan  menggunakan  aplikasi  elektronik e-SIKAP  yaitu  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  ASN  dan kinerja  Organisasi,  sekaligus  sebagai  syarat  pembayaran  Tunjangan Tambahan  Pegawai.  Penilaian  yang  dilakukan  meliputi  penilaian sasaran kerja pegawai (SKP) untuk periode satu tahun, dan penilaian Capaian  sasaran  kerja  bulanan  yang  dinilai  setiap  bulan  dalam periode satu tahun . Keywords Abstract Performance Assessment, E- SIKAP, ASN Performance Improvement Employee performance appraisal is an important thing that must be done  as  a  means  to  obtain  accurate  data  including  the  results  of employee  performance  achievements.  The  data  obtained  from  a performance  appraisal  system  will  greatly  assist  the  leadership  in determining  further  steps  related  to  careers  and  employee development in the future. The purpose of this study was to find out how  the  performance  appraisal  was  carried  out,  and  wanted  to  see whether  the  apparatus  performance  appraisal  system  based  on  the electronic SKP (e-SIKAP) application that was applied was reliable, and could be used as a basis for evaluating employee performance,
especially at the Public Works, Spatial Planning Service. , Housing, Settlement and Land Areas (PUPRPKPP) Riau Province.The method used  in  this  study  is  a  qualitative  approach,  where  the  research
Volume 2, Nomor 3 Desember 2021 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
carried  out  describes  the  actual  phenomenon  of  events  in  the  field. Data  collection  techniques  are  direct  observation,  interviews,  and documentation related to research. Based on the results of the study, it  can  be  concluded  that:  ASN  performance  assessment  at  the  Riau Province  PUPRPKPP  Service  using  the  e-SIKAP  electronic application,  which  aims  to  improve  ASN  performance  and organizational performance, as well as payment terms for Additional Employee  Allowances.  The  assessment  carried  out  includes  an assessment of employee work targets (SKP) for a period of one year, and an assessment of the achievement of monthly work targets which are assessed every month for a period of one year.

## Pendahuluan
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  merupakan  sumber  daya  utama  untuk menyelenggarakan tugas-tugas organisasi Pemerintah seperti merumuskan, merencanakan,  melaksanakan,  melayani,  mengawasi,  dan  menggerakan  suatu Organisasi  Pemerintah  secara  efektif  dan  efisien.  Dengan  kata  lain  ASN  sebagai penggerak utama organisasi pemerintah jelas dituntut untuk mampu menjalankan tugas- tugas  kedinasan  secara  profesional,  sanggup  mentaati  aturan-aturan  yang  telah ditetapkan serta  mampu memahami tupoksi terkait dengan jabatan  yang melekat pada dirinya.
Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  kinerja  ASN  masih  menjadi  sorotan masyarakat    berkaitan  dengan  capaian  kinerjanya,  kehadiran  ditempat  kerja  serta perilaku kerja dalam pelayanan  yang dianggap masih belum maksimal. Belakangan ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memperbaiki manajemen ASN demi mewujudkan tata  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih.Namun  upaya  pemerintah  dalam  rangka mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  tidak  dapat  untuk  dilaksanakan tanpa kinerja yang baik dari ASN itu sendiri.
Menyikapi  hal  itu,  pemerintah  saat  ini  fokus  kepada  aturan-aturan  yang berhubungan  dengan  peningkatan  kinerja  pegawai,  pengawasan,  evaluasi  kinerja  serta perilaku ASN,  yaitu dengan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi  Kerja  PNS  dan  yang  terbaru  adalah  diterbitkannya  PP  Nomor  30  Th  2019 Tentang  Penilaian  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil.  Penilaian  kinerja  bertujuan  untuk menjamin  obyektifitas  dalam  rangka  pembinaan  ASN,  dan  juga  strategi  peningkatan kinerja ASN.
Dengan    mengacu    pada    tujuan  meningkatkan  kinerja  ASN,  meningkatkan kinerja  organisasi,  serta  mendukung  penuh  reformasi  birokrasi  melalui  penerapan turunan  e-gavernment  yang  diturunkan  kedalam  aplikasi  sistem  penilaian  kinerja aparatur  secara  elektronik  (e-SIKAP)  berbasis  online  ,  maka  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  yang  ada  dilingkungan  Pemerintah  Provinsi  Riau  secara  umum,  dan khususnya  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang,  Perumahan,  Kawasan Permukiman  dan  Pertanahan  (PUPRPKPP)  Provinsi  Riau  melaksanakan    kebijakan Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  8  Tahun  2018  Tentang  Sistem  Penilaian  Kinerja Aparatur Secara Elektronik (E-Sikap) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dinas  PUPRPKPP  Provinsi  Riau  terus  berbenah  dimasa  transisi  untuk melakukan  adaptasi  terkait  perubahan  nomenklatur  Dinas  dan  perubahan  tupoksi dengan adanya penggabungan Dinas.  Proses penilaian kinerja melalui sistem aplikasi e- SIKAP  seperti  yang  tertuang  pada  Pergub  Nomor  8  Tahun  2018  juga  langsung
dijalankan  sebagai  bagian  dari  kewajiban  untuk  mentaati  aturan  yang  telah  ditetapkan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Penilaian  perilaku  kerja  yang  ada  pada  sistem  e-SIKAP  masih  sama  dengan instrument  nilai  seperti  pada  DP3,  diantaranya  adalah  orientasi  pelayanan,  integritas, komitmen,  disiplin,  kerja  sama,  dan  kepemimpinan.  Namun  penilaian  seperti  ini dianggap memiliki kelemahan, khusunya bagi pejabat penilai karena sulit membedakan pegawai  yang  efektif  dan  pegawai  yang  tidak  efektif.Sehingga  timbul  penilaian  yang subyektif karena hanya mengandalkan dugaan semata.
Pengukuran  kinerja  melalui  sistem  penilaian  kinerja  secara  elektronik  berbasis aplikasi  online  sudah  diterapkan  dibanyak  organisasi  Pemerintah  baik  pusat  maupun daerah.  Seperti  penilaian  kinerja  ASN    pada  Dinas  PUPRPKPP  Provinsi  Riau  yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi elektronik e-SIKAP berbasis website. Namun dalam  pelaksanaannya  tidak  selalu  berjalan  lancar  diakibatkan  munculnya  kendala seperti  akses  internet  yang  terkadang  lemah,  loading  yang  lambat  dikarenakan  banyak ASN  yang  menginput  secara  bersamaan,  dan  kurangnya  pemahaman  dari  ASN  dalam mengoperasikan aplikasi tersebut.
Dalam  melaksanakan  kebijakan  Peraturan  Gubernur  (PERGUB)  Riau  Nomor  8 Tahun  2018  Tentang  Sistem  Penilaian  Kinerja  Aparatur  Secara  Elektronik    (E-Sikap), semua ASN baik yang berstatus Pejabat Struktural maupun ASN Pelaksana diharuskan melakukan  penginputan  target  Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  pada  awal  tahun  paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan Januari.
Tabel 1.1  Data Penginputan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
No  TAHUN Jumlah ASN Keseluruhan ASN Menginput Tepat Waktu Persentase ASN Terlambat Menginput Persentase 1 2018 515 124 24,00 391 76,00 2 2019 509 148 29,00 361 71,00 3 2020 542 97 18,00 445 82,00
Sumber : Subbag.  Kepegawaian dan Umum Dinas PUPRPKPP (2020)
Data pada tabel diatas untuk tahun 2018 yaitu jumlah ASN dari Dinas PUPR ditambah jumlah  ASN  dari  Dinas  PKPP  secara  keseluruhan  berjumlah  515  orang.    Dari  515 jumlah  ASN  tersebut,  ASN  yang  menginput  SKP  tepat  waktu  hanya  berjumlah  124 orang atau 24%.  Sedangkan ASN yang terlambat menginput SKP berjumlah 391 orang atau  76%.    Data  tahun  2019  juga  tidak  banyak  mengalami  perubahan,  tetap  masih sedikit  ASN  yang  menginput  SKP  tepat  waktu  yaitu  148  orang  atau  29%,  sedangkan yang terlambat menginput berjumlah 361 orang atau 71% dari total keseluruhan jumlah ASN 509 orang.
Selanjutnya  untuk  data  penginputan  Sasaran  Kerja  Pegawai  tahun  2020  ketika  Dinas PUPR  dan  Dinas  PKPP  sudah  digabung  menjadi  satu  Dinas  dengan  nama  Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau seperti terlihat pada tabel diatas, ASN yang menginput SKP tepat  waktu  justru  semakin  menurun  yaitu  berjumlah  97  atau  18%  dari  jumlah  ASN keseluruhan  542  orang.  Sedangkan  ASN  yang  terlambat  menginput  SKP  jumlahnya sangat banyak yaitu 445 orang dari total pegawai yang ada sebanyak 542 orang.
Dari  keterangan  yang  penulis  dapatkan  di  lokasi  penelitian,  keterlambatan penginputan bukan hanya hitungan hari, tapi keterlambatan bisa sampai berganti bulan. Keterlambatan penginputan SKP yang dilakukan oleh banyak ASN sudah disikapi oleh pimpian  OPD  dengan  mengeluarkan  himbauan-himbauan  baik  melalui  surat  edaran dalam bentuk  Nota Dinas maupun himbauan melalui perangkat elektronik seperti grup Whatsapp dan pengumuman melalui pengeras suara yang ada di dinas tersebut, namun keterlambatan terus saja terulang, dan jumlah ASN yang lambat menginput juga masih tetap banyak.
Komponen sasaran kerja pegawai (SKP)  yang dinilai adalah meliputi kuantitas, kualitas,  waktu  dan  biaya  dengan  bobot  nilai  60%,  sedangkan  untuk  perilaku  kerja, komponen  yang  dinilai  yaitu  orientasi  pelayanan,  integritas,  komitmen,  disiplin,  kerja sama, dan kepemimpinan dengan bobot nilai 40%. Dari semua komponen yang dinilai itu akan menghasilkan nilai 100%.  Hasil penilaian capaian kerja bulanan ASN yang ada pada sistem aplikasi e-SIKAP juga menjadi salah satu syarat penghitungan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Berdasarkan  pengamatan  dilapangan,  peneliti  menemukan  penilaian  kinerja  ASN secara  elektronik  (e-SIKAP)  dilingkungan  Dinas  PUPRPKPP  Provinsi  Riau  terdapat masalah, yaitu:
1. Kurangnya  pemahaman  ASN  dalam  menginput    Sasaran  Kerja  Pegawai menggunakan aplikasi online (e-SIKAP) sehingga selalu mengalami keterlambatan dalam penginputan SKP disetiap awal tahun.
2. Pejabat penilai lebih dominan hanya sebagai legalitas penginputan SKP, serta dalam menilai  capaian  kinerja  bulanan  belum  obyektif  dikarenakan  bisa  berpengaruh kepada pemotongan uang tunjangan tambahan pegawai (TPP). Akibatnya penilaian yang  dilakukan  terlalu  lunak,  sehingga  penginputan  nilai  pada  sistem  semuanya diberi nilai sempurna.

## Metode
Dalam    hal    ini,    Peneliti    menggunakan    metode  kualitatif  deskriptif.  Menurut Sugiono,  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  dimana  peneliti  ditempatkan  sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif.
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  yaitu gambaran  deskriptif  mengenai  Penilaian  Kinerja  ASN  Secara  Elektronik  (e-SIKAP) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  (PUPRPKPP)  Provinsi  Riau,  maka  peneliti  menggunakan  pendekatan kulaitatif  dengan  mendeskripsikan  data  yang  peneliti  peroleh  sebagai  hasil  suatu penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian  Penilaian  Kinerja  ASN  Secara  Elektronik  (e-SIKAP)  Pada  Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau, penulis menggunakan teori yang disampaikan oleh Wayne F.  Cascio  mengenai  5  (lima)  indikator  efektifitas  penilaian  kinerja  untuk  mengukur efektif  atau  tidaknya  penilaian  kinerja  tersebut.  Adapun  indikator  tersebut  adalah relevan,  sensitivitas,  reliabilitas,  akseptabilitas,  dan  praktis.  Dari  hasil  penelitian Penilaian  kinerja  ASN  secara  elektronik  (e-SIKAP)  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum,
Penataan  Ruang,  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  Provinsi  Riau adalah sebagai berikut :
1. Relevansi
Prinsip  relevansi  dalam  hal  ini  adalah  bahwa  sebuah  penilaian  kinerja  ASN seyogyanya  harus  berkaitan  langsung  dengan  pekerjaan.  Untuk  memperoleh informasi  hasil  kerja  yang  maksimal  tentu  dibutuhkan  sistem  penilaian  kinerja yang  selaras  dan  ada  hubungan  dengan  uraian  tugas  ASN  dan  tujuan  organisasi ditempat ASN tersebut bekerja.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bahwa  standar  kinerja  yang  dinilai  pada  sistem penilaian  kinerja  secara  elektronik  seperti  Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  yang diinput kedalam sistem sudah sesuai karena yang dinilai adalah uraian tugas ASN sesuai jabatan masing-masing, namun tidak sedikit ternyata ASN yang menginput uraian  tugas  ke  dalam  sistem  tidak  sesuai  dengan  yang  dikerjakanya  sehari-hari, dikarenakan  ASN  tersebut  lebih  fokus  melakukan  pekerjaan  tugas  tambahan ketimbang  tugas  yang  sesuai  uraian  tugas  jabatannya.  Penulis  melihat  penilaian kinerja menggunakan aplikasi e-SIKAP ini tidak tersedia menu penginputan tugas tambahan, berbeda dengan penilaian yang dilakukan secara manual ada form isian untuk  tugas  tambahan.  Boleh  jadi  keadaan  ini  memunculkan  prinsip  bagi pimpinan  yang  penting  sudah  dilakukan  penilaian  terhadap  uraian  tugas  yang diinput  oleh pegawainya. Namun  secara keseluruhan standar kinerja  yang dinilai memiliki hubungan dengan tujuan organisasi.
2. Sensitivitas
Sebuah  Penilaian  kinerja  di  sebut  baik  dan  memiliki  kepekaan  ketika  mampu menciptakan  suatu  gambaran  tepat  mengenai  kinerja  ASN  yang  dinilai. Indikatornya  adalah  sistem  penilaian  kinerja  yang  digunakan  mampu membedakan  ASN  yang  bekerja  secara  efektif  dan  tidak  efektif.  Jika  tidak  bisa membedakan, dan pegawai terbaik dinilai tidak berbeda dari pegawai yang buruk, maka  sistem  penilaian  tidak  dapat  digunakan  untuk  tujuan  administratif  apapun itu.
Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa sistem penilaian kinerja ASN yang  dirancang  secara  elektronik  dirasa  sudah  cukup  efektif  karena  sudah  bisa menggambarkan serta melihat ASN yang bekerja baik dan tidak baik dikarenakan penilaian  dilakukan  sendiri  oleh  atasan  langsung  dari  ASN.  Kemudian  terkait penilaian  perilaku  kerja,  disini  pimpinan  dianggap  paling  mengetahui  perilaku kerja  bawahannya  karena  lebih  instensif  berinteraksi  di  dalam  melaksankan program kegiatan.
3. Reliabilitas (Kehandalan)
Dari hasil wawancara penilaian kinerja menggunakan aplikasi eletronik e-SIKAP bisa  diandalkan  karena  unsur-unsur  penilaian  masih  mengunakan  SKP  dan Perilaku  kerja  seperti  saat  penilain  masih  dilakukan  secara  manual.    Menurut informan  diatas  yang  masih  menjadi  permasalahan  justru  pada  penguasaan aplikasinya.  Karena  walaupun  secara  keseluruhan  ASN  sudah  terbiasa  dengan penilaian  menggunakan  unsur  SKP  serta  Perilaku  kerja,  namun  jika  penguasaan pada aplikasi yang digunakan untuk melakukan penginputan serta penilaian tidak dikuasi,  tentu  ini  menjadi  masalah  tersendiri  karena  penilaian  kinerja  yang dilakukan tidak akan bisa berjalan maksimal.

## 4. Akseptabilitas
Sistem penilaian kinerja harus akseptabel, artinya dapat diterima oleh semua yang terlibat  dengan  penilaian  kinerja.  Mereka  yang  berhubungan  dengan  penilaian kinerja  adalah  organisasi  yang  membuat  sistem  penilaian  kinerja  dengan  ASN yang  dinilai.  Organisasi  menggunakan  penilaian  kinerja  untuk  mengukur  apakah ASN melaksanakan pekerjaan dan menghasilkan kinerja seperti yang diharapkan. Penilaian kinerja juga harus diterima oleh pejabat penilai yang akan melaksanakan penilaian, serta dapat diterima oleh ASN atau staf yang di evaluasi.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Plh.  Kasubbag  Kepegawaian  dan  Umum  dapat diketahui bahwa semua ASN baik pimpinan maupun staf tidak ada kesulitan yang berarti dan menganggap bahwa metode penilaian yang ada sudah jelas dan dapat dipahami  karena  sudah  memiliki  aturan  teknis  bagaimana  cara  pelaksanaannya sampai dengan hasil penilaiannya. Hanya saja masalah  yang dihadapi sebetulnya adalah  penguasaan  terhadap  aplikasinya.  Karena  penilaian  kinerja  ini  kan dilakukan  dengan  sistem  online  menggunakan  aplikasi  eklektronik,  sehingga proses penginputan SKP dan penilaiannya sering terjadi keterlambatan  dari batas waktu  yang  telah  ditetapkan.  Sehingga  penulis  menyimpulkan  untuk  sistem penilaian kinerja yang dirancang secara elektronik bisa dikatakan sudah ada yang bisa menerima dan ada juga yang belum bisa menerima.
5. Praktis
Indikator  kepraktisan  salah  satunya  bermaksud  bahwa  dalam  mengukur  kinerja ASN  alat  penilaian  mudah  dimengerti,  praktis  dan  tidak  memakan  waktu  lama. Sistem  penilaian  kinerja  harus  praktis  maksudnya  adalah  mudah  dipahami  dan dapat dilaksanakan oleh pejabat penilai dan ASN yang dinilai dengan mudah. Dengan kemudahan dalam menggunakan sistem penilaian kinerja yang diterapkan diharapkan penilaian kinerja ASN yang dilakukan dapat dilakukan secara objektif dan tepat waktu.
Dari  hasil  wawancara    yang  dilakukan  penulis  bahwa  untuk  sistem  penilaian kinerja  yang  terkait  proses,  mayoritas  pejabat  penilai  dan  ASN  sudah  mengerti dan  bisa  dalam  menggunakan  sistem  penilaian,  namunterkait  aplikasi  yang digunakan yaitu dalam hal ini adalah aplikasi e-SIKAP, ternyata tidak semua ASN bisa  menggunakan  aplikasi  tersebut  dengan  dibuktikan  masih  banyak  yang dibantu dalam menggunakannya.

## Hambatan  dalam  Penilaian  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Secara Elektronik (e-SIKAP) Pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
Kendala-kendala  yang  di  peroleh  atas  penilaian  kinerja  aparatur  sipil  Negara secara  elektronik  (e-SIKAP)  pada  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang, Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan  (PUPRPKPP)  Provinsi  Riau adalah sebagai berikut :
1. kurangnya  pemahaman  ASN  pada  aplikasi  e-SIKAP  menjadi  salah  satu penyebab  sering  terjadinya  keterlambatan  di  dalam  penginputan  SKP  pada awal tahun dan penginputan realisasi capaian sasaran kerja bulanan.
2. Faktor  usia  ASN  juga  menjadi  hambatan  tersendiri  dalam  pelaksanaan penilaian  kinerja  yang  dilakukan  secara  elektronik.  Karena  umur  40  tahun keatas  akan  mengalami  kesulitan  jika  harus  menggunakan  sarana  prasarana berbasis aplikasi elektronik.
3. Penilaian  kinerja  dengan  aplikasi  e-SIKAP  lebih  mudah  dijalankan  dengan komputer  atau  laptop.  Maka  ketersediaan  jaringan  internet  yang  baik  sangat penting untuk menjalankan aplikasi e-SIKAP ini. Namun biasanya pada awal tahun  sedikit  mengalami  kendala  dikarenakan  pengadaan  sarana  internet kantor harus melalui tender dulu dengan waktu tunggu bisa cukup lama.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  di  bahas  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan  penilaian  kinerja  menggunakan  aplikasi  elektronik  e-SIKAP memilki tujuan untuk meningkatkan kinerja ASN. Disamping itu aplikasi ini dijadikan  salah  satu  instrumen  pendukung  untuk  mempermudah  pimpinan dalam  melakukan  penilaian  serta  merekap  data  capaian  kerja  atau  SKP bulanan  sebagai  dasar  perhitungan  tambahan  penghasilan  pegawai  (TPP).
Secara garis besar proses penerapan penilaian kinerja ASN secara elektronik ini  berjalan  dengan  baik,  namun  ada  beberapa  hal  yang  perlu  di  lakukan evaluasi  diantaranya  adalah  keterlambatan  yang  terus  berulang  dalam penginputan  SKP  diawal  tahun  dan  penginputan  capaian  kerja  di  setiap bulannya.
2. Hambatan  Penilaian  Kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  Secara  Elektronik  (e- SIKAP) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau yaitu :
- Pengetahuan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  kurang  begitu  baik  terhadap alur penggunaan aplikasi e-SIKAP
- Faktor  umur  ASN  menjadi  hambatan  tersendiri  dalam  pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan secara elektronik.
- Ketersediaan jaringan internet

## Referensi
Cascio, W. F. 2003. Managing Human Resorces : Productivity, Quality Of  Work Life, Profit, New York, Mc Grow - Hill.
Priyono, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Sidoarjo : Zifatama Publisher Rianto  Rahadi,  Dedi,  2010. Manajemen  Kinerja  Sumber  Daya  Manusia. Malang  : Tunggal  Mandiri
Adamy,  Marbawi,  2016. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Teori,  Praktik  dan Penelitian. Ljokseumawe : Unimal Press.
Mangkunegara,  A.A.  Prabu.  2017  .  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan. Bandung : Remaja Rosdakarya, PT
Masram  &  Mu’ah,  2017, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Sidoarjo  :  Zifatama Publisher.
Prof.  Dr.  Sugiyono.   2018. Metode   Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan   R&D . Bandung: Alfabeta.
Marwansyah, 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia.Edisi kedua .Bandung : Alfabeta, CV.
Ajabar, 2020. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Budi Utama, CV. Wahyudi,  Jhon.  2014.  Penilaian  Pegawai  Negeri  Sipil  (Kajian  Pra  Implementasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2011  Tentang  Penilaian  Prestasi  Kerja PNS  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Barito  Timur).  Jurnal  Administrasi
Publik  dan  Birokrasi  (Vol.  1  No.  3,artikel  3  ISSN  :  2356-3885  20  ).  Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Peraturan    Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2019  Tentang  Penilaian  Kinerja  Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Gubernur  Riau  Nomor  8  Tahun  2018  Tentang  Sistem  Penilaian  Kinerja Aparatur Secara Elektronik (e-SIKAP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau