## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2640/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peranan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pemadam Dan Kebakaran Kota Bima

## Adilansyah
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP)
Mbojo Bima Article Info Abstrak Article history: Received 22 November 2021 Publish 24 November 2021
“Peranan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Prestasi Kerja pada  Dinas  Pemadam  dan  Kebakaran  Kota  Bima. Rumusan  masalah  yang diangkat  dalam  pembahasan  ini  yaitu,  Bagaimana  Peranan  Pendidikan  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  Dalam  Meningkatkan  Prestasi  Kerja  Pegawai  pada  Dinas Pemadam  dan  Kebakaran  Kota  Bima?;  Adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini adalah untuk  menjelaskan  Peranan Pendidikan Pegawai  Negeri Sipil (PNS) Dalam Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima.
Jenis  penelitian  yaitu  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  yaitu  wawancara,  observasi,  dandokumentasi.  Penentuan  sampel  dalam penelitian  ini  penulis  dalam  menentukan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan snowball  sampling atau  didasarkan  atas  subyek  yang  menguasai  permasalahan, Kemudian  teknik  analisis  yang  digunakanya  itu  analisis  secara  deskriptif  kualitatif merupakan  cara  pendekatan  dalam  melakukan  penelitian  yang  berdasarkan  pada fakta  empiris  dan  apa  yang  dialami  informan,  yang  akhirnya  dicarikan  rujukan teorinya.  Berdasarkan  analisis  terhadaps  ejumlah  variable  penelitian  dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu : 1Pendidikan  dan  pelatihan  jabatan  adalah  proses  pengumpulan  dan  pemeriksaan atas  aktivitas  kerja  utama  di  dalam  sebuah  posisi  serta  kualifikasi  (keahlian, pengetahuan,  kemampuan  serta  sifat  individu  lainya)  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  aktivitas  tersebut;  2.  Tanggung  jawab  pendidikan  dan  pelatihan dalam  organisasi  berada  pada   seluruh  komponen  organisasi  pimpinan  organisasi memiliki  tanggung  jawab  atas  penyampaian-penyampaian  kebijakan  umum  dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam menerapkan program-program pelatihan, melakukan  pengendalian  administratifterhadap  pelaksanaan  program  pelatihan. sumber daya dalam program pelatihan
Keywords:
Peranan Pendidikan Prestasi kerja Pegawai Damkar Kota Bima
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:

## Adilansyah
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (STISIP) Mbojo Bima Email : mhan_imoet@yahoo.com

## 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah
Setiap  organisasi  baik  swasta  maupun  instansi  pemerintahan,  memiliki  visi  untuk memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  pelanggan.  Hal  itu  dapat  diwujudkan  melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat  pengguna jasa.  Dalam  pencapaian  cita-cita tersebut  di  butuhkan  beberapa  strategi  yang  pada  dasarnya  dalam  sasaran  misi  organisasi maupun  Instansi  pemerintahan.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  terus berkembang pesat, secara langsung disadari maupun tidak disadari pasti memiliki dampak yang luar  biasa  terhadap  perkembangan  organisasi.  Perubahan  tersebut  selain  memiliki  dampak
positif di sisi lain dapat berdampak negatif terhadap organisasi. Dengan demikian di butuhkan sumber  daya  manusia  yang  mampu  menyikapi  perubahan  yang  tidak  pernah  berhenti.  Sumber daya  manusia  di  harapkan  dapat  mengolah  sumber-sumber  lain  yang  dapat  mendukung pencapaian visi organisasi.
Uraian-uraian di atas dapat di perhatikan di setiap bidang organisasi atau instansi. Dengan demikian di butuhkan beberapa usaha atau strategi yang dapat mengembangkan beraneka ragam pengetahuan setiap elemen yang ada di dalam organisasi tersebut. Negara kita memiliki jumlah organisasi  yang  sangat  banyak,  baik  yang  diolah  oleh  pihak  swasta  maupun  milik  Negara. Setiap instansi ataupun badan pemerintahan yang berdiri di bawah pimpinan Negara merupakan sarana pendukung demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945. Salah satu badan yang berada di dalam naungan pemerintahan Negara  Kesatuan  Repulik  Indonesia  adalah  Badan  Kepegawaian  Negara.  Badan  inilah  yang memiliki fungsi untuk memperhatikan kondisi kepegawaian Indonesia. Badan ini memiliki unit yang  lain  salah  satunya  adalah  Badan  Kepegawaian  Daerah  (BKD).  Pihak-pihak  atau  badan yang  tersebut  diatas  memiliki  peran  yang  besar  dalam  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia.
Teori  yang  berkaitan  dengan  peran  pendidikan  PNS,  peraturan  pemerintah  republik indonesia  NO  101  tahun  2000  tentang  pendidikan  dan  pelatihan  jabatan  pegawai  negeri  sipil, menyatakan  bahwa  untuk  membentuk  sosok  pegawai  negeri  sipil  seperti  disebut  di  atas, diperlukan pendidikan dan pelatihan  yang mengarah pada:  1. Peningkatan sikap dan semangat mengabdi  yang  berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat,  bangsa,  negara  dan  tanah  air;  2. Peningkatan  kompetensi  tehnis  manajerial,  dan  atau  kepemimpinanya;  3.  Peningkatan  dengan semangat kerja sama dengan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi.
Sedangkan  sasaran  pendidikan  dan  pelatihan  adalah  terwujudnya  pegawai  negeri  sipil yang  memiliki  kompetensi  yang  sesuai  dengan  jabatan  masing-masing.  Jenis  pendidikan  dan pelatihan sesuai dengan peraturan pemerintah republik indonesia NO 101 tahun 2000 adalah: 1. Pendidikan pelatihan prajabatan, di laksanakan untuk memeberikan pengetahuan dalam rangka membentuk  wawasan  kebangsaan,  kepribadian  dan  etika  pegawai  negeri  sipil,  di  samping pengetahuan  dasar  tentang  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  bidang  tugas  dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat; 2. Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, dilaksanakan untuk  menyembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai negeri sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik- baiknya.
Simamora  (2006)  penilaian  kerja  adalah  alat  yang  berfaedah  tidak  hanya  untuk mengevaluasi  kerja  dari  para  karyawan,  tetapi  juga  untuk  menyembangkan  dan  memotivasi kalangan karyawan. Dalam penilaian kinerja tidak hanya semata mata menilai hasil fisik, tetapi pelaksanaan kinerja secara keseluruhan  yang menyangkut berbagai bidang tugasnya semuanya layak untuk dinilai.
Timpen  (1992)  mengungkapkan  kinerja  adalah  tingkat  prestasi  seseorang  atau  karyawan dalam  suatu  organisasi  atau  prusahaan  yang  dapat  meningkatkan  produktivitas.  Terdapat  dua faktor  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor  yang berhubungan  dengan  sifat-sifat  seseorang,  meliputi  sikap,  sifat-sifat  pribadi,  sifat  fisik, keinginan  atau  motivasi,  umur,  jenis  kelamin,  pendidikan,  pengalaman  kerja,  latar  belakang budaya  dan  variabel  lainnya.  Faktor  eksternal  merupakan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kinerja  karyawan  yang  berasal  dari  lingkungan,  kepemimpinan,  tindakan  rekan  -  rekan  kerja, jenis latihan dan pengawasan, sistem upa dan lingkungan sosial.
Byars  dan  Rue  (1984)  dalam  sutrisno  (2010:150)  mengartikan  prestasi  kerja  sebagai tingkat kecakapan seseorang pada tugas-tugas yang mencakup pada pekerjaan.
Bernadin  dan  Russel  (1993)  dalam  sutrisno  (2010:150)  memberikan  definisi  tentang prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diproleh dari fungsi-fungsi pekerjaan-pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurung waktu tertentu.
Dalam  konteks  prusahaan,  Handoko  (2001)  mengemukakan  bahwa  suatu  cara  untuk meningkatkan  prestasi  kerja,  motivasi  dan  kepuasaan  kerja  karyawan  adalah  dengan  memberi kompensasi.  Hasibuan  (2006)  menyatakan  kompensasi  adalah  semua  pendapatan  yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung  yang di terima sebagai imbalan atas jasa yang  di  berikan  kepada  prusahaan.  Lebih  lanjut  Sikula  (2005)  yang  menyatakan  kompensasi adalah pemberian upah yang merupakan imbalan, pembayaran untuk pelayanan yang di berikan oleh karyawan.

## 1.2 Rumusan Masalah
Bertolak  dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka  didalam penulisan  ini  penulis  dapat  merumuskan  masalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  Peranan Pendidikan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Dalam  Meningkatkan  Prestasi  Kerja  Pegawai  pada Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  Peranan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Akademik
Sebagai  salah  satu  syarat  untuk  mendapatkan  kebulatan  studi  jejang  sarjana  (S1) pada  Program  Studi  Administrasi  Negara  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik (STISIP) Mbojo-Bima.
b. Secara Praktis
Sebagai bahan masukan bagi pegawai pada Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima  dan  birokrasi  yang  terkait.  Sebagai  bahan  informasi  bagi  penulis  lain  untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

## 1.4 Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  memuat  rincian  pernyataan  tentang  cakupan  atau  topik-topik  pokok yang  akan  diungkap/digali  dalam  penelitian  ini.  Apabila  digunakan  istilah  rumusan  masalah, focus  penelitian  berisi  pertanyaan-pertanyaan  yang  akan  dijawab  dalam  penlitian  dan  alasan dilakukannya pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang akan diungkapkan di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus didukung oleh alasan-alasan mengapa hal tersebut ditampilkan.
Menurut  Moeleong  (1991:55),  focus  dasarnya  adalah  masalah  yang  bersumber  dari pengalaman  penelitian  atau  melalui  pengetahuan  yang  bersumber  dari  pengalaman  peneliti. Melalui  pengetahuan  yang  diperolehnya,  melalui  kepustakaan  ilmiah  atau  kepustakaan. Penentuan fokus peneltian memiliki dua tujuan yaitu: a. Penentuan focus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya focus penentuan tempat menjadi layak, b. Penentuan focus secara efektif  menetapkan  kriteria  inklusi-inklusi  untuk  menyaring  informasi  yang  masuk.  Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan maka data itu tidak dipakai (Moeleong, 1991:27).
Pendidikan  dan  Pelatihan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disebut  Diklat  adalah proses  penyelenggaraan  belajar  mengajar  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan  Pegawai Negeri  Sipil.  Untuk  mencapai  daya  guna  dan  hasil  guna  yang  sebesar-besarnya  diadakan pengaturan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.
Tujuan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai negeri Sipil adalah pencapaian prestasi kerja antara lain :
1. Meningkatkan  pengetahuan,  keahlian,  ketrampilan  dan  sikap  untuk  melaksanakan  tugas jabatan  secara  profesional  dengan  dilandasi  kepribadian  dan  etika  PNS  sesuai  dengan kebutuhan instansi.
2. Menciptakan aparatur  yang mampu berperan sebagai  pembaharu dan perekat  persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan  sikap  dan  semangat  pengabdian  yang  berorientasi  pada  pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan  kesamaan  visi  dan  dinamika  pola  pikir  dalam  melaksanakan  tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.
Jadi, fokus penelitian dalam  ini ialah, antara lain :
Peranan pendidikan dan  pelatihan Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  prestasi  kerja pada  Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima yang dimaksud dalam penelitian ini, diantaranya :
1. Pengembangan kemampuan keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya;
2. Peningkatan  kemampuan  untuk  inovasi  dan  kreativitas  dalam  melakukan  pekerjaan sehingga dapat meningkatkan citra dan kinerja instansi masing-masing;
3. Membentuk kesungguhan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya (committed to work)
4. Peningkatan  motivasi  dan  komitmen  pelayanan  yang  tinggi  sehingga  meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat, serta;
5. Memegang teguh etika profesional.

## 2 LANDASAN TEORI
a. Beberapa Pengertian
Tinjauan  pustaka  merupakan  uraian  tentang  pengertian-pengertian  yang  menjelaskan tentang judul yang akan menjadi masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi pengetahuan yang telah ada.

## b. Peranan Pendidikan Pengertian Peranan Pendidikan
Peranan bersinonim  dengan  pengaruh.   Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  pengaruh berarti  daya  yang  ada  atau  timbul  dari  sesuatu  (orang,  benda)  yang  ikut  membentuk  watak, kepercayaan,  atau  perbuatan  seseorang.  Jika  dikaitkan  dengan  sesuatu  yang  bersifat  kolektif  di dalam  masyarakat,  maka  pengaruh  adalah  daya  yang  ada  atau  timbul  dari  organisasi  yang  ikut membentuk  watak,  kepercayaan,  atau  perbuatan  masyarakat.  Makna  peranan  secara  implisit menunjukkan  kekuatan.  Kekuatan  tersebut  berlaku  baik  secara  internal  maupun  eksternal terhadap individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut.
Secara  umum,  pengertian  peranan  adalah  kehadiran  di  dalam   menentukan  suatu  proses keberlangsungan  (Hari  Soegiman,  1990:  2).  Sementara  itu,  Alvin  L.  Bertrand,  seperti  dikutip oleh  Soleman  B.  Taneko  menyebutkan  bahwa:  "Yang  dimaksud  dengan  peran  adalah  pola tingkah  laku  yang  diharapkan  dari  seseorang  yang  memangku  status  atau  kedudukan  tertentu" (Soleman B. Taneko, 1986: 23).
Hal  tersebut  senada  dengan  yang  dikatakan  oleh  Margono  Slamet  (1985:  15),  yang mendefinisikan  peranan  sebagai  “sesuatu  perilaku  yang  dilaksanakan  oleh  seseorang  yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto  (1979:94) menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun  penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.
Pendidikan  adalah  pembelajaran  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kebiasaan  sekelompok orang  yang diturunkan dari satu  generasi  ke generasi  berikutnya melalui pengajaran, pelatihan,
atau  penelitian.  Pendidikan  sering  terjadi  di  bawah  bimbingan  orang  lain,  tetapi  juga memungkinkan  secara  otodidak.  Setiap  pengalaman  yang  memiliki  efek  formatif  pada  cara orang  berpikir,  merasa,  atau  tindakan  dapat  dianggap  pendidikan.  Pendidikan  umumnya  dibagi menjadi  tahap  seperti  prasekolah,  sekolah  dasar,  sekolah  menengah  dan  kemudian  perguruan tinggi, universitas atau magang.
pengertian pendidikan berdasarkan apa yang di sampaikan oleh bapak pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara, beliau telah menjelaskan tentang pengertian pendidikan sebagai berikut:  Pendidikan  yaitu  tuntutan  di  dalam  hidup  tumbuhnya  anak-anak,  adapun  maksudnya, pendidikan  yaitu  menuntun  segala  kekuatan  kodrat  yang  ada  pada  anak-anak  itu,  agar  mereka sebagai  manusia  dan  sebagai  anggota  masyarakat  dapatlah  mencapai  keselamatan  dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Pengertian pendidikan atau definisinya menurut pendapat para ahli lain yaitu : Pengertian  pendidikan  menurut  Prof.  Dr.  M.J  Langeveld:  Pendidikan  ialah  pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya.
Prof.  Zaharai  Idris  seorang  Ahli  Epistimologi  juga  menyampaikan  pendapatnya  tentang pengertian pendidikan ialah: Pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya.
c. Peranan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Menurut Soedaryono dalam  bukunya (2000) pengertian pegawai  adalah  “seseorang  yang melakukan  penghidupannya  dengan  bekerja  dalam  kesatuan  organisasi,  baik  kesatuan  kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta”.
Dan menurut Robbins (2006) pengertian pegawai adalah “orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja”.
Berikut Pokok-Pokok dari UU No. 5/2014 tentang ASN yang mengatur peran pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara:

## Jenis, Status, dan Kedudukan
Pegawai  ASN  terdiri  atas:  a.  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS);  dan  b.  Pegawai  Pemerintah dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK).  PNS  sebagaimana  dimaksud  merupakan  Pegawai  ASN  yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai  dengan  perjanjian  kerja  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  (PPK)  sesuai  dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN.
"Pegawai  ASN  berkedudukan  sebagai  unsur  aparatur  negara,  yang  melaksanakan kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pimpinan  Instansi  Pemerintah,  harus  bebas  dari  pengaruh  dan intervensi  semua  golongan  dan  partai  politik,"  bunyi  Pasal  8  dan  Pasal  9  Ayat  (1,2)  Undang- Undang ini.

## Jabatan ASN
Jabatan  ASN  terdiri  atas:  a.  Jabatan  Administrasi;  b.  Jabatan  Fungsional;  dan  c.  Jabatan Pimpinan Tinggi.
Jabatan  Administrasi  sebagaimana  dimaksud  terdiri  atas:  a.  Jabatan  administrator;  b. Jabatan pengawas; dan c. Jabatan pelaksana.
Pejabat  dalam  jabatan  administrator  menurut  UU  ini,  bertanggung  jawab  memimpin pelaksanaan  seluruh  kegiatan  pelayanan  publik  serta  administrasi  pemerintahan  dan pembangunan.  Adapun  pejabat  dalam  jabatan  pengawas  bertanggung  jawab  mengendalikan pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pelaksana;  sementara  pejabat  dalam  jabatan
pelaksana  melaksanakan  kegiatan  pelayanan  publik  serta  administrasi  pemerintahan  dan pembangunan.
"Setiap  jabatan  sebagaimana  dimaksud  ditetapkan  sesuai  dengan  kompetensi  yang dibutuhkan," bunyi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini.
Sedangkan  Jabatan  Fungsional  dalam  ASN  terdiri  atas  jabatan  fungsional  keahlian  dan jabatan fungsional ketrampilan. Untuk jabatan fungsional keahlian terdiri atas: a. Ahli utama; b. Ahli  madya;  c.  Ahli  muda;  dan  d.  Ahli  pertama.  Sementara  jabatan  fungsional  ketrampilan terdiri atas: a. Penyelia; b. Mahir; c. Terampil; dan d. Pemula.
Untuk jabatan Pimpinan Tinggi  terdiri atas:  a. Jabatan pimpinan tinggi  utama; b. Jabatan pimpinan tinggi madya; dan c. Jabatan pimpinan tinggi pratama.
Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi  Pemerintah  melalui:  a.  Kepeloporan  dalam  bidang  keahlian  profesional;  analisis  dan rekomendasi  kebijakan;  dan  kepemimpinan  manajemen;  b.  Pengembangan  kerjasama  dengan instansi lain; dan c. Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN, dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.
"Untuk  setiap  jabatan  Pimpinan  Tinggi  ditetapkan  syarat  kompetensi,  kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan," bunyi Pasal 19 Ayat (3) UU ini sembari menambahkan, ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Sebagaimana  lazimnya,  pada  bagian  pembahasan  ini  akan  diuraikan  analisis  terhadap beberapa  permasalahan  yang  diajukan  pada  bab    I.  Dalam  penelitian  ini,  sejumlah  permasalahan yang  dianalisis  dimaksud  akan  diuraikan  secara  deskriptif  serta  berturut-turut  sebagaiman  pada hasil wawancara berikut ini.
Pada  bab  ini  diuraikan  hasil  penelitian  yang  didapatkan  penulis  selama  melakukan penelitian  di  Dinas  Damkar    Kota  Bima  beserta  pembahasannya.  Bab  ini  menguraikan  tentang Peranan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima.
Sebagaimana  disebutkan  pada  bab  sebelumnya,  bahwa  teknik  pengumpulan  data  adalah observasi  dan  wawancara  terhadap  para  pegawai  dan  dengan  menggunakan  teknik snowball supling .  Informan  atau  narasumber  dipilih  karena  sesuai  dengan  penguasaan  masalah,  sehingga dapat mewakili sejumlah populasi di lokasi penelitian.
Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  tertib  administrasi  pemerintahan  desa  merupakan tanggung  jawab  seorang  pemimpin  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  pemimpin  yang  harus dilakukan  seorang  Dinas  Damkar  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Dalam  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  tertib  administrasi  Dinas  Damkar  mengadakan  pengawasan  terhadap bidang  pengadministrasian  pembangunan  dan  bidang  keuangan.  Sedangkan  dalam  pengawasan Dinas  Damkar  melakukan  sosialisasi  tentang  pelaksanaan  penyelenggaraan  sistem  atau  prosedur administrasi  pemerintahan  tentang  cara  pembuatan  surat  dinas  dan  format  surat  resmi kepemerintahan.
Pada  hakekatnya  fungsi  pembinaan  Dinas  Damkar  merupakan  ujung  tombak  dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang di limpahkan oleh Wali Kota untuk di laksanakan dalam wilayah Dinas Damkar. Sesuai dengan strategi pembangunan masyarakat  yang  di  kembangkan  dan  di  arahkan  sebagai  aktor  pejuang  bangsa  dan  pembangunan nasional,  antara  lain  perlu  di  berikan  pendidikan  kepemimpinan  dalam  hal  ini  kepemimpinan pancasila,  yang  adalah  suatu  kenyataan  sikap  masyarakat  selalu  mempunyai  kekuatan  dan
kelemahan  sendiri  yang  di  bawah  oleh  pengarah  lingkungan  dan  keadilan  sosial  ekonomi  dan politik pada saat tertentu.
Hal  yang  terpenting  dari  fungsi  pembinaan  Dinas  Damkar  itu  sendiri  adalah  adanya koordinasi  serta  kerja  sama  yang  di  lakukan  oleh  setiap  lembaga  atau  aparat  pemerintah  desa dengan masyarakat, sehingga setiap kebijakan-kebijakan  yang di keluarkan oleh pemerintah dapat di  jalankan  dan  di  laksanakan  dengan  baik  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Sehingga  demikian  akan menciptakan  suatu  masyarakat  yang  beradab,  di  mana  dapat  menunjang  setiap  program-program dan kegiatan-kegiatan demi terciptanya suatu pembangunan yang adil dan merata di segala bidang. Sangat  di  harapkan  agar  perangkat  desa  benar-benar  harus  berperan  secara  aktif  dalam menyukseskan setiap agenda-agenda yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.
Didalam  penelitian  ini  akan  didePenelitiankan  beberapa  pembinaan  pegawai  pada  Dinas Pemadam  dan  Kebakaran  Kota  Bima    meliputi  :  Pengembangan  kemampuan,  keterampilan,  dan keahlian;  peningkatan  kemampuan  untuk  inovasi  dan  kreatif;  membentuk  kesungguhan  dan tangunggu  jawab  terhadap  pekerjaan;  peringatan  motifasi  dan  komitmen  pekerjaan;  memegang teguh  etika  profesional.Kelima  aspek  tersebut  diperlukan  untuk  mensinergikan  orientasi pemerintahan  yang  ideal.  Untuk  lebih  jelasnya  akan  dijabarkan  mengenai  peran  Dinas  Damkar tersebut yaitu sebagai berikut :
3.1 Pengembangan  kemampuan  keterampilan  dan  keahlian  sesuai  dengan  bidang pekerjaannya.
Peningkatan  kualitas  sumber  daya  pegawai  menjadi  sangat  urgen  dan  perlu  dilakukan secara  terencana,  terarah,  dan  berkesinambungan  dalam  rangka  meningkatkan  kemampuan dan profesionalisme. Sasaran dari pengembangan kualitas sumber daya pegawai adalah untuk meningkatkan  kinerja  operasional  pegawai  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan. Selain itu, kualitas sumberdaya pegawai  yang tinggi  akan bermuara pada  lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas-tugas rutin sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing- masing secara lebih efisien, efektif, dan produktif.
Untuk  mengetahui  tanggapan  responden  terhadap  peranan  pendidikan  dan  pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima dibidang pengembangan kemampuan keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya, dapat dilihat pada hasil wawancara berikut:
Hasil  wawancara  dengan  Pak  Didi,M.T  selaku  Kadis  Pemadam  dan  Kebakaran  Kota Bima sebagai berikut:
Peran  pendidikan  pegawai  negeri  sipil  dalam  menciptakan  dan  meningkatkan  prestasi kerja pegawai untuk mengembangkan kemampuan, keahlian dan keterampilan sudah diberikan pendidikan pada masa pelatihan Prajabatan untuk  menguasai  hal-hal  dalam bidang pekerjaan untuk  menguasai  kinerja  dalam  pelayanan  dan  mencapai  visi-misi  organisasi.  (Hasil Wawancara, 12 November 2021).
Hasil  wawancara  dengan  sumber  lain,  dengan  Muhtar,  S.Sos  selaku  Kasi  Pelayanan Umum pada Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima sebagai berikut :
Peran  pendidikan  pegawai  negeri  sipil  dalam  menciptakan  prestasi  kerja  untuk mewujudkan keterampilan, dan keahlian dalam bekerja sudah sangatlah tepat sehingga kinerja pegawai  untuk  menguasai    pekerjaan  didalam  bidangnya,  seperti  hal  memberikan  pelatihan disiplin  tugas  untuk  kearsipan.  Tak  ada  kata  keterlambatan  dalam  hal  penyelesaian  tugas sesuai  dengan  bidang  keahlian  dan  kemampuan  para  pegawai.  (Hasil  Wawancara  12 November 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat    dijelaskan    secara  umum  tata  cara  yang digunakan dalam pendidikan pegawai negeri sipil untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai pada Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima adalah sudah baik, hal tersebut dapat dilihat
dari  jawaban  responden  yaitu  memberikan  pelatihan  dan  pendidikan  sesuai  dengan  bidang kemampuan, keahlian dalam bidang pekerjaannya.
Sehingga kesimpulan dari uraian responden dan wawancara diatas  menunjukan bahwa peran pendidikan pegawai negeri sipil dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai pada Dinas Pemadam  dan  Kebakaran  Kota  Bima  sangatlah  berperan  penting  untuk  meningkatkan kemampuan dan prestasi kerja para pegawai dalam mencapai visi-misi organisasi.
3.2 Peningkatan  kemampuan  untuk  inovasi  dan  kreativitas  dalam  melakukan  pekerjaan sehingga dapat meningkatkan citra dan kinerja instansi masing-masing.
Seringkali karyawan atau pelanggan/rekanan mengeluh karena ide  atau usulan mereka tidak ditanggapi. Hal ini bisa saja terjadi karena proses pengambilan keputusan yang lama atau karena  proses  birokrasi  yang  terlalu  berliku-liku.  Kondisi  seperti  ini  sering  mematahkan semangat  orang  untuk  berkreasi  ataupun  menyampaikan  ide  dan  usulan  perbaikan.  Biasanya semakin besar organisasi, semakin panjang proses birokrasi, sehingga masalah yang terjadi di lapangan  tidak  bisa  langsung  terdekteksi  oleh  top  managemen  karena  harus  melewati  rantai birokrasi  yang  panjang.  Saat  ini  banyak  organisasi  dunia  memecah  diri  menjadi  unit-unit bisnis  yang  lebih  kecil  untuk  memperpendek  birokrasi  agar  lebih  gesit  dalam  berkreasi menampilkan ide-ide segar bagi para pelanggan ataupun dalam kecepatan mendapatkan solusi.
Masalah seperti kegagalan, kesulitan, kekalahan, kerugian memang menyakitkan.Tetapi bukan  berarti  usaha  kita  untuk  memperbaiki  ataupun  mengatasi  masalah  tersebut  harus terhenti. Justru dengan adanya masalah, kita merasa terdorong untuk memacu kreatifitas agar dapat menentukan cara lain yang lebih baik, lebih cepat dan lebih efektif.
Untuk  mengetahui  tanggapan  responden  terhadap  peranan  pendidikan  dan  pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima dibidang peningkatan kemampuan untuk inovasi dan kreativitas dalam melakukan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan citra dan kinerja instansi masing-masing, dapat dilihat pada hasil wawancara berikut:
Hasil wawancara dengan Didi,M.T selaku Kadis  Pemadam  dan Kebakaran Kota Bima sebagai berikut:
Peran pendidikan pegawai negeri sipil dalam meningkatkan kemampuan untuk inovasi dan kreativitas  dalam melakukan pekerjaan hal  ini didukung oleh cara-cara berpikirnya  yang kreatif.  Pemikiran  kreatif  itu  sendiri  didukung  oleh  dua  hal  yaitu  pengerahan  daya  imajinasi dan  proses  berpikir  ilmiah.  Dengan  pemikiran  yang  kreatif  kita  bisa  memecahkan  berbagai macam  permasalahan.  Kreatifitas  dapat  dikembangkan  melalui  peningkatan  jumlah  masukan atau  rangsangan  ke  otak,  terutama  tentang  hal  yang  baru,  dengan  memanfaatkan  daya  ingat, daya  khayal  dan  daya  serap  dari  otak  akan  dapat  ditumbuhkan  berbagai  ide  baru  menuju Kreatifitas  Kreatifitas  adalah  karya  yang  merupakan  hasil  pemikiran  dan  gagasan.  (Hasil Wawancara, 12 November 2021).
Hasil  wawancara  dengan  sumber  lain,  dengan  Rusdin,S.Sos  selaku  Sekretaris  Dinas Damkar pada Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima sebagai berikut :
Peran  pendidikan  pegawai  negeri  sipil  dalam  menciptakan  prestasi  kerja  untuk mewujudkan  prestasi  kerja  pegawai  dalam  meningkatkan  pegawai  yang  kreatif  dan  inovatif dalam  hal  ini  Kreatifitas  akan  menghadirkan  suatu  gagasan  baru.  Kreatifitas  itu  merupakan sebuah  proses  yang  dapat  dikembangkan  dan  ditingkatkan.  Anda  harus  mengetahui  bahwa Kreatifitas tiap-tiap orang berbeda-beda, kemampuan seseorang dalam bakat, pengetahuan dan lingkungan juga mempengaruhi kreativits. Mengasah otak dengan melatih berpikir kritis dan kreatif  akan  mendorong  seseorang  menjadi  benar-benar  kreatif.  Seseorang  dikatakan  kreatif apabila  dia  memiliki  gagasan  yang  lain  dari  yang  pernah  ada  dan  mewujudkan  gagasan tersebut. (Hasil Wawancara 12 November 2021).
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat    dijelaskan    secara  umum  tata  cara  yang digunakan dalam pendidikan pegawai negeri sipil untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai pada Dinas Pemadam dan Kebakaran Kota Bima adalah sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari  jawaban  responden  yaitu  memberikan  pelatihan  dengan  cara  berpikir  kritis  dan  kreatif untuk menawarkan hal-hal yang baru dalam gagasan berpikir.
Sehingga kesimpulan dari uraian responden dan wawancara diatas  menunjukan bahwa peran pendidikan pegawai negeri sipil dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai pada Dinas Pemadam  dan  Kebakaran  Kota  Bima  sangatlah  berperan  penting  untuk  meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan hal baru dalam menciptakan sebuah kinerja.

## 4 KESIMPULAN
1. Pendidikan  dan  pelatihan  jabatan  adalah  proses  pengumpulan  dan  pemeriksaan  atas  aktivitas kerja utama di dalam sebuah posisi serta kualifikasi (keahlian, pengetahuan, kemampuan serta sifat individu lainya) yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut.
2. Tanggung  jawab  pendidikan  dan  pelatihan  dalam  organisasi  berada  pada   seluruh  komponen organisasi  pimpinan  organisasi  memiliki  tanggung  jawab  atas  penyampaian-penyampaian kebijakan umum dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam menerapkan program-program pelatihan,  melakukan  pengendalian  administratifterhadap  pelaksanaan  program  pelatihan. Bagian  kepegawaian  atau  personalia  pada  intinya  memberikan  dukungan  staf.  Bagian  ini membantu   manajemen lini dalam pelatihan dan  pengembangan dengan  menyediakan sumber daya dalam program pelatihan.
3. Melalui  pelatihan,  pelatih  memastikan  bahwa  pegawai  dapat  megaplikasikan  teknologi  baru secara  efektif.  Perubahan  teknologi  pada  gilirannya,  berarti  bahwa  pekerjaan  senantiasa berubah  dan  keahlian  serta  kemampuan  pegawai  haruslah  dimuktahirkan  melalui  pelatihan, sehingga  kemajuan  teknologi  dapat  diintgrasikan  dalam  organisasi  secara  sukses. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, karena alasan inilah, beberapa penyelenggara orientasi  melakukan  upaya  bersama  dengan  tujuan  mengorientasikan  para  pegawai  baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar.
4. Peningkatan kualitas pelayanan oleh pegawai pemerintah daerah dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai strategi, diantaranya perluasan institusional dan mekanisme pasar, penerapan manejemen    publik  modern,    dan  perluasan  makna  demokrasi,  dan  kepercayaan  kepuasan masyarakat.
5. Tujuan  pendidikan  dan  pelatihan  yaitu  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  kemampuan,  sikap dan  keterampilan  pegawai  agar  lebih  profesional  dalam  menjalankan  pekerjaannya  sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan memiliki keterkaitan dengan kinerja pegawai. Sedangkan manfaat  pendidikan  dan  pelatihan  yaitu  untuk  meningkatkan  stabilitas  pegawai  dan  dapat memberikan  kesempatan  bagi  pegawai  untuk  mengembangkan  diri  agar  dalam  melaksanakan tugas  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien,  serta  meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam memegang teguh etika profesional kerja.

## Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas peneliti menyarankan:
1. Perlunya peningkatan lagi  dalam hal  pelatihan untuk  pengembangan pegawai  agar bisa lebih baik  pada  hal  keterampilan  dan  keahlian  sesuai  bidang  kerja  untuk  meningkatkan  pekerjaan dalm hal pelayanan publik.
2. Perlunya peningkatan pemahaman pegawai  tentang  asas-asas penggunaan tenaga dan pikiran melalui pemanfaatan dan pencontohan melalui penyuluhan.
3. Perlunya  pemerintah  lebih  memperhatikan/mempertimbangkan  tentang  pengawasan  pada Dinas Damkar diwilayah tersebut agar lebih memenuhi persyaratan- persyaratan kualitatif baik dari segih pendidikan, pengalaman dan kemampuan-kemampuan induvidual.
4. Pemerintahan  yang  baik  adalah  pemerintahan  yang  mampu  memberikan  dan  menciptakan pelayanan  yang  baik  pula  kepada  masyarakat,  untuk  itu  diharapkan  dapat  dipertahankan  dan ditingkatkan.
5. Perlunya  peningkatan  pengawasan  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk meningkatkan  stabilitas  pegawai  dan  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  pegawai  untuk mengembangkan  diri  agar  dalam  melaksanakan  tugas  dapat  berjalan  dengan  efektif  dan efisien, serta meningkatkan kinerja pegawai dalam memegang teguh etika profesional kerja.

## 5 DAFTAR PUSTAKA
Effendi, Sofian. 1995 Pengertian Tekhnik Analisah Data. R&D Alfabeta, Bandung. Fandi  prasetio, teor i teori prestasi kerja. http://fandiprasetio.blogspot.co.id/2014/02/teori-teori- prestasi-kerja .html?=1  ( diakses 17 Oktober 2015)
Fandy. 1990, Penentuan Informen Dalam Penelitian. Ando Offset. Surakarta Faisal. 1995 Pengertian Obserfasi . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Hasibuan, Malayu S.P. 2012 Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Handoko, peningkatan prestasi kerja dan motivasi dalam kerja. 2001 Halide.Papayungan, Langkah Penelitian Dalam Menelaah Problematika untuk Dipecahkan. 2003 Hutajulu,  Mutiara. pentingnya  Peranan  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Dalam  Peningkatan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Sumatera Utara. http://repository.usu.ac.id/xmlui/handle/123456789/51238 . (diakses 17 oktober 2015) http://www.rider-system.net/2011/10/pendidikan-dan-pelatihan-bagi-pegawai.html . (diakses  17 oktober 2015).
Muhammad Taufan pada Senin, Oktober 31, 2011. .
Martoyo, Susilo. 2000 Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Meoleong, 1991. Fokus Penelitian. Penentuan Fokus Penelitian. Remaja Rosdakarya. Bandung Miler dan Hubermen. 1993, Tahapan Analisis Data Kualitatif. ITB Press. Bandung. Notoatmodjo. Pengertian Perilaku Manusia. 2003
Panggabean, Mutiara S, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta Peraturan pemerintah RI, pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. NO 101 tahun 2000
Rachmawati, Ike Kusdyah. 2007 Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Andi Tahi, Handoko., 1987, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE