## TATAKELOLA KOPERASI DI SALATIGA*

## Tri Budiyono, Christina Maya Indah Susilowati
Fakultas Hukum Universitas Kristen Salatiga Jl. Diponegoro Nomor 52- 60 Salatiga, 50711 trbuuksw61@yahoo.com; mayauksw@yahoo.co.id

## Abstract
The cooperative governance without based on good cooperative governance will make a negative impact for healthy of cooperative and for the sustainaible development in   having prosperous to member.  This  research  is  used  social  legal  approach.  This  anaylisis  of  research  is  giving contribution  in  reﬂection  of  cooperative  governance  in  Salatiga.  The  cooperatve  governance principle is a frame work in the form of role, rule, and relationship in cooperative organ with the derivation in directing and controlling effort to realize the goal of cooperative. Good cooperative governance arise from ethics and rule.

## Keywords : Good Governance; Cooperative

## Abstrak
Tata kelola koperasi yang tidak berbasis pada prinsip good cooperative governance berpotensi rmemunculkan  dampak  buruk  bagi  kesehatan  koperasi  dan  kelangsungan  pengembangan  bagi koperasi  yang  seharusnya  dipumpunkan  pada  upaya  untuk  mensejahterakan  anggota.  Kajian penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  juridis  sosiologis.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan memberikan  kontribusi  dalam  mereﬂeksi  penatakelolaan  koperasi  di  Kota  Salatiga.  Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan  (relationship)  dari  organ-organ  Koperasi  beserta  dengan  turunannya  dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Good coorporative governance didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan
Kata Kunci : Tata kelola; Koperasi

## A. Pendahuluan
1.     Latar Belakang Permasalahan K o p e r a s i   m e r u p a k a n   o rg a n i s a s i ekonomi yang memiliki ciri yang berbeda jika dibandingkan  dengan  organisasi  ekonomi lain. Perbedaan ini, terletak pada sistem nilai etis  yang  melandasi  kehidupannya  dan terjabar  dalam  prinsip-prinsipnya  yang kemudian  berfungsi  sebagai  norma-norma etis  untuk  mempolakan  tata  laku  koperasi sebagai  organisasi  ekonomi.  Ciri  utama koperasi  terletak  pada  kerjasama  para anggota  dengan  tujuan  untuk  mencapai kesejahteraan hidup bersama. Karakter inilah yang  terumus  sebagai  prinsip self-help atau menolong diri sendiri.
Dalam  perspektif  yuridis,  Koperasi
memiliki  landasan  ideal  yakni  Pancasila, landasan  konstitusional  bersumber  UUD 1 9 4 5 ,   d a n   l a n d a s a n   o p e r a s i o n a l   U U Perkoperasian. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tegas  dinyatakan  bahwa:  “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan a t a s   a s a s   k e k e l u a r g a a n ” .   B e n t u k p e r e k o n o m i a n   b e r a s a s   k e k e l u a rg a a n disarikan      dalam  wadah  koperasi  yang b e r k e d u d u k a n   s e b a g a i   “ s o k o   g u r u perekonomian nasional” dan menjadi bagian yang  tidak  terpisahkan dalam  sistem p e r e k o n o m i a n   n a s i o n a l .   L a n d a s a n operasional  Koperasi  adalah  UU  No.  25 Tahun  1992.  UU  No.  25  Tahun  1992  telah diubah  dengan  UU  No.  17  Tahun  2012, namun  karena  UU  No.  17  Tahun  2012
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
* Penelitian Hibah Bersaing dengan Sumber Pendanaan Hibah Bersaing Dikti Tahun 2016 Tahun ke-2.
dipandang memiliki kelemahan yang bersifat prinsipil  UU  tersebut  dibatalkan  melalui judicial  review oleh  Mahkamah  Konstitusi (MK)  melalui  putusan  MK  No.  65/PUU- XI/2013,  dan  Putusan  MK  No.  28/PUU- XI/2013,  UU  No.  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian  berlaku  untuk  sementara waktu  sampai  terbentuknya  undang-undang yang baru.
Koperasi  di  Indonesia  tidak  semata- mata  dipandang  sebagai  bentuk  perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk  membangun  sistem  perekonomian Indonesia.  Koperasi  diharapkan  dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Pada saat ini Koperasi berada pada titik nadir, oleh  karena  dasar  legalitas  operasional koperasi yaitu UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian  telah  kehilangan  kekuatan hukum  keberlakuannya.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  ingin  memberikan  model  tata kelola Koperasi yang baik ( good cooperative g o v e r n a n c e )   a g a r   K o p e r a s i   d a p a t memerankan amanatnya.

## 2. Kerangka Teori
Konsep cooperative  governance sejatinya  adalah  bagian  dari corporate governance dengan  karakteristik  khusus koperasi  sebagai  lembaga  ekonomi  yang berwatak  sosial.  Sekalipun  harus  diakui bahwa  terma governance pada  mulanya dikaitkan  dengan government dalam  rangka m e n c i p t a k a n   t a t a c a r a   p e n g e l o l a a n pemerintah yang baik (Effendi, 2005), namun dalam  perkembangannya  kajian corporate governance berkembang  jauh  lebih  pesat. Banyak  pemikir  yang  mengembangkan konsep  tatakelola  perusahaan.  Per  Lekvall, dalam  bukunya The  Nordic  Corporate Governance  Model menyatakan:  'By c o r p o r a t e g o v e r n a n c e w e m e a n   t h e framework  through  which  a  company  is governed in order to ensure that the company is  run  in  the  best  interest  of  its  owners (Lekvall, 2014).
G r e g   S h a i l e r   m e n g e m u k a k a n : ' Corporate  governancebroadly  refers  to  the
mechanisms,  processes  and  relations  by which  corporations  are  controlled  and directed (Shailer, 2004) . Center for European Policy Study (CEPS) mengkonsepkan ( good ) corporate  governance sebagai  keseluruhan perangkat  yang  dibentuk  mulai  dari  hak ( right ),  proses,  dan  pengendalian  baik  yang ada  di  dalam  maupun  di  luar  manajemen (Sutedi, 2012). Dengan catatan, bahwa hak di sini adalah hak dari seluruh stakeholders dan bukan  hanya  terbatas  pada  satu stakeholder saja.
Karakteristik khusus yang membedakan Koperasi dengan bentuk usaha yang lain ada pada  motivasi  yang  mengikat  anggota  yang bergabung  dalam  Koperasi.  R.M.  Margono D j o j o h a d i k o e s o e m o ,   m e n g k o n s t a t a s i Koperasi  sebagai  perkumpulan  orang- seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya. Mohamad  Hatta,  dalam  bukunya The Cooperative  Movement  in  Indonesia , mengungkapkan  bahwa  Koperasi  adalah usaha  bersama  untuk  memperbaiki  nasib penghidupan  ekonomi  berdasarkan  tolong menolong (Hasan, 1987). Pemikiran Hatta ini memiliki kesejajaran pandangan dengan apa y a n g   d i k e m u k a k a n   o l e h   H .   C a l v e r t sebagaimana dikutib oleh Hans H. Munkner dalam bukunya Co-Operative Principles and Co-Operative Law , yang menyatakan bahwa Koperasi  adalah  suatu  bentuk  organisasi dimana  orang-orang  bergabung  secara sukarela,  sebagai  manusia,  atas  dasar persamaan  untuk  memajukan  kepentingan ekonomi  bagi  dirinya  sendiri  (Munkner, 2011).  Hatta,  yang  diakui  sebagai  arsitek P a s a l   3 3   U U D   1 9 4 5   s e c a r a   s a d a r memposisikan  Koperasi  sebagai  soko  guru perekonomian nasional dengan mendasarkan pada  argumentasi  pemikiran:  (a)  Koperasi mendidik  sikap self-helping;  ( b ) Koperasi mempunyai  sifat  kemasyarakatan,  di  mana kepentingan  masyarakat  harus    lebih diutamakan  daripada  kepentingan  dri  atau golongan  sendiri;  (c)  Koperasi  digali  dan dikembangkan  dari  budaya  asli  bangsa Indonesia (Sudarsono  &  Edilius,  2010);  (4) Koperasi  menentang  segala  paham  yang berbau individualisme dan kapitalisme.
Berdasarkan konsep Koperasi tersebut, prinsip Koperasi diletakkan dan dirumuskan. Pada  dasarnya,  orang-orang  sepakat  untuk saling  bekerjasama  karena  prinsip  yang tercakup  dalam  Koperasi  adalah  tolong menolong  melalui  perkumpulan.  Dalam p r i n s i p   t o l o n g   m e n o l o n g   m e l a l u i perkumpulan,  ada  dua  prinsip  yang  tersirat didalamnya  yang  secara  jelas  menunjukkan karakteristik  Koperasi,  yaitu  'prinsip peningkatan  ekonomi  anggota'  dan  'prinsip identitas'.  Prinsip  peningkatan  ekonomi anggota memiliki makna bahwa tugas utama Koperasi  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  anggotanya  dan  atas  dasar kepentingan ekonominya sendiri, sedangkan prinsip  identitas  memiliki  makna  bahwa keanggotaan  Koperasi  bersifat  terbuka, sehingga Koperasi terbuka untuk setiap orang yang hendak berpartisipasi secara aktif serta mampu bertanggung jawab atas kerjanya. Hal terakhir  merupakan  prinsip  identitas  yang memberikan  watak  khusus  pada  Koperasi sebagai organisasi swadaya (Munkner, 2011).

## 3. Hasil Penelitian Terdahulu
P e n e l i t i   p a d a   t a h u n   2 0 1 5   t e l a h melakukan  penelitian  tentang  Pergeseran Politik  Hukum  Koperasi  Dalam  UU  No.  25 Tahun 1992 dan UU No. 17 Tahun 2012 serta Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.28  PUU- XI/2013.  Pemberlakuan  UU  No.  17  Tahun 2012  sejatinya  merupakan  upaya  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  Legislator untuk  memperbaiki  dasar-legal  operasional P e r k o p e r a s i a n   d i   I n d o n e s i a ,   n a m u n pergeseran  politik  hukum  dalam  UU Perkoperasian dalam UU No. 17 Tahun 2012 telah  mengakibatkan  Koperasi  kehilangan marwahnya  sebagai  lembaga  ekonomi  yang diharapkan  mampu  mengartikulasikan values-ethics Koperasi,  sehingga  Koperasi tidak berbeda dengan lembaga ekonomi lain di luar Koperasi. Oleh karenanya, dirasa perlu membangun suatu model tata kelola koperasi yang baik.
4. Permasalahan dan Tujuan Penelitian
Bertitik  tolak  dari  persoalan  tersebut, yang  menjadi  isu  penelitian  ini  adalah
bagaimana   model tata kelola koperasi yang baik diadaptasi dalam ruang lingkup kegiatan koperasi  di  Salatiga?  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mengelaborsi model tata kelola koperasi  yang  baik  dalam  lingkup  kegiatan koperasi khususnya di Salatiga.

## 5. Metode Penelitian
P e n e l i t i a n   i n i   a d a l a h   p e n e l i t i a n kualitatif  dengan  berpendekatan  socio-legal (Ibrahim,  2007).  Tipe  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  eksploratif, d e n g a n t u j u a n u n t u k menemukan/memperoleh  fakta/ fact  ﬁnding ( S o e k a n t o ,   1 9 8 6 ) .   T e r k a i t   d e n g a n problematika penatakelolaan koperasi dalam mengadaptasi  model  tata  kelola  untuk membangun  tata  kelola  koperasi  yang  baik. Data primer digali dengan melakukan indepth interview terhadap  pengurus  koperasi, pengelola  koperasi,  pengawas  koperasi,  dan anggota  koperasi,  serta  dinas  koperasi Salatiga  dan  diolah  dalam  metode  analisis data kualitatif.

## B. Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  mengkaji  13  Koperasi yang ada dan beroperasi di Salatiga. Dari 13 (tiga belas) Koperasi yang diteliti, diperoleh data  bahwa  semua  Koperasi  telah  memiliki status sebagai Badan Hukum (BH). Koperasi sebagai badan  hukum,  memiliki  implikasi bahwa Koperasi merupakan   subjek hukum. Ini berarti, Koperasi menjadi pendukung hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan dan dapat  memiliki  kewajiban,  serta  dapat menuntut  dan  dituntut.  Koperasi  memiliki karakter  sebagai  badan  hukum  buatan ( artiﬁcial legal entity), yang memiliki peran penting  dalam  kegiatan  perekonomian  yang utama  dan  sejalan  dengan  perkembangan koperasi. Kedudukan koperasi sebagai subjek hukum  memiliki  dimensi  penting,  yakni masalah rechtsbekwaam (kecakapan  secara hukum), rechtsbevoegd/ kecakapan  secara hukum  (Budiyono,  2012).  Orang  yang memiliki  kecakapan  ( valid  in  law )  tidak secara  otomatis  memiliki  kompetensi ( competence  in  law ).  Kompetensi  berkaitan dengan perwenangan  untuk melakukan suatu perbuatan  hukum.  Permasalahan  kecakapan dan kewenangan memiliki implikasi pada sah
Tri Budiyono, Christina Maya Indah Susilowati, Tata Kelola Koperasi Salatiga
tidaknya  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukannya.
Implikasi  dari  status  ini  adalah  bahwa Koperasi  merupakan  subjek  hukum,  yaitu Koperasi  sebagai  pendukung  hak  dan kewajiban.  Koperasi  dapat  memiliki  hak (kekayaan), dapat memiliki kewajiban, dapat menuntut,  dan  dapat  dituntut.  Dengan statusnya  sebagai  subjek  hukum,  berlaku doktrin  keterpisahan  ( separation  doctrine ). Dengan doktrin ini, sejatinya antara Koperasi dengan anggotanya merupakan subjek hukum yang  terpisah.  Artinya,  Koperasi  adalah subjek  hukum,  sementara  anggota  adalah subjek hukum juga.
S e m e n t a r a   r a t a - r a t a   d a u r   h i d u p K o p e r a s i   a d a l a h   1 4 , 5   t a h u n .   U m u r p e r u s a h a a n   a d a l a h   l a m a n y a   s e b u a h perusahaan  berdiri,  berkembang  dan bertahan.  Usia  perusahaan  sejatinya berkorelasi  dengan  tingkat  ketahanan  dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan (“Umur  Perusahaan:  Deﬁnisi  dan  Analis Selama  4  tahun,”  n.d.).  Sebuah  perusahaan dapat dikatakan sukses apabila telah melewati 5-10 tahun, perusahaan tersebut tetap berdiri atau  bahkan  terus  berkembang  serta mengalami  kemajuan  yang  signiﬁkan. Dengan  melihat  indikator  ini,  sejatinya Koperasi  dapat  dikategorikan  sebagai perusahaan  yang  sukses  dapat  bertahan melampoi masa kritis, yaitu 5-10 tahun.
Sekalipun  demikian,  rata-rata  daur hidup  Koperasi  tersebut  sebenarnya  jauh  di bawah daur hidup Koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD), yaitu Koperasi didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun dan setelah itu dapat diperpanjang lagi.  Dengan  demikian,  rata-rata  usia Koperasi tersebut masih jauh di bawah daur hidup  gelombang  pertama.  Secara  empiris, hanya  ada  2  (dua)  Koperasi  yang  memiliki usia di atas 40 tahun, yaitu Koperasi Jaya Eka Sakti  dan  Koperasi  Daya  Manunggal Damatex-Timatex.
Dari  13  (tiga  belas)  Koperasi  yang diteliti, diperoleh data bahwa semua Koperasi telah memiliki AD. Anggaran Dasar Koperasi adalah  aturan  dasar  tertulis  yang  memuat keterangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  8  UU  No.  25  Tahun  1992  tentang Perkoperasian.  Anggaran  Dasar  Koperasi
m e m u a t   k e t e n t u a n - k e t e n t u a n   p o k o k mengenai tata laksana organisasi, cara kerja, kegiatan  usaha,  kewajiban-kewajiban  resiko yang  harus  ditanggung  dan  keadaan  apabila t e r j a d i   s e s u a t u   y a n g   m e n y e b a b k a n berhentinya organisasi Koperasi.
Anggaran  Dasar  bagi  perusahaan (termasuk  di  dalamnya  adalah  Koperasi), adalah  konstitusi  perusahaan  ( corporate constitution ).  AD  pada  dasarnya  menjadi rujukan  dalam  pengelolaan  Koperasi  yang k e d u d u k a n n y a   d i   b a w a h   p e r a t u r a n perundang-undangan  yang  keberlakuanya bersifat  memaksa.  Secara  teoritik,  AD s e h a r u s n y a   b e r k e m b a n g   m e n g i k u t i perkembangan  kondisi  empiriknya.  Dengan demikian,  perubahan  AD  pada  dasarnya merupakan  keniscayaan.  Materi  perubahan anggaran  dasar  koperasi  dapat  menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan  koperasi.Perubahan  anggaran dasar  koperasi  yang  menyangkut  perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi  wajib  mendapat  pengesahan  dari pejabat yang berwenang.
Bertitik tolak dari data tersebut di atas, diperoleh  data  ada  7  (tujuh)  Koperasi  yang telah  melakukan  perubahan AD.  Jika  ditilik dari masa berlakunya, AD Koperasi Eka Jaya Sakti  memiliki  masa  berlaku  yang  paling panjang,  yaitu  34  tahun  dan  AD  Koperasi Daya Manunggal memiliki masa berlaku 30 tahun. Baru setelah itu, AD Koperasi diubah. Bagi  Koperasi  yang  melakukan  perubahan anggaran  dasar,  rata-rata  perubahan  AD terjadi dalam jangka waktu 15 tahun. Jangka waktu  terpanjang  perubahan  AD  adalah  34 tahun,  sementara  jangka  waktu  perubahan terpendek adalah 3 tahun.
Dalam  sistem  hukum  Indonesia  organ yang  dapat  menjalankan  fungsi  untuk melakukan  perbuatan  hukum  atas  koperasi adalah Pengurus. Pengurus koperasi   adalah orang orang yang bertanggung jawap dalam pengelolaan  koperasi.  Fungsi  dasar  dari Pengurus  Koperasi  adalah  menjalankan kegiatan usaha Koperasi untuk mewujudkan maksud  dan  tujuan  Koperasi  sebagaimana dirumuskan  dalam  AD  Koperasi,  dan mewakili Koperasi baik di depan maupun di luar pengadilan. Kedua fungsi tersebut biasa dirumuskan  sebagai  tugas  pengurusan  dan
tugas  representasi.  Pengurus  koperasi terdiridari Ketua dan wakil ketua. Sekretaris dan  wakilnya  serta  bendahara  koperasi  dan wakilnya. Jumlahnya tidak harus tergantung besar  kecilnya  koperasi  yang  dimiliki. Pengurus Koperasi jumlahnya berkisar antara 3-11 orang, dan  diawasi oleh Pengawas.
A d a p u n   v i s i   d a n   m i s i   k o p e r a s i s e b a g a i m a n a   h a s i l   p e n e l i t i a n   d a p a t dikemukakan bahwa hampir semua Koperasi yang  diteliti  memiliki  visi,  misi  dan  moto sebagai  cerminan  dari  budaya  perusahaan. Namun,  tidak  semua  Koperasi  memilikinya secara lengkap. Visi dan misi sejatinya adalah pedoman ( guidance ) yang memberikan arah bagaimana  Koperasi  harus  dikembangkan. Oleh  sebab  itu,  visi  dan  misi  Koperasi memiliki peran yang sangat penting. Namun demikian  dari  data  penelitian  ditemukan Koperasi  yang  idak  memiliki  visi  dan  misi, atau  setidak-tidaknya  visi  dan  misi  tidak dirumuskan secara tegas. Selain visi dan misi, sebagian  besar  Koperasi  memiliki  moto sebagai  slogan  usaha.  Pembuatan  slogan bertujuan  untuk  memudahkan  mengingat setiap  bentuk  ekspresi  dari  sebuah  ide  atau visi-misi.
Koperasi  juga  memiliki  target  usaha. Dalam memetakan target, ada Koperasi yang merumuskan  secara  umum,  tetapi  ada  pula Koperasi yang membagi dan menggolongkan t a rg e t   k e d a l a m   b e r b a g a i   k l a s i ﬁ k a s i . M i s a l n y a ,   K o p e r a s i   A r t h a   M u l i a mengelompokkan  target  ke  dalam  target jangka  pendek  dan  target  jangka  panjang. Koperasi  Eka  Persada  memilah  menjadi target  simpanan  dan  target  pinjaman. Koperasi yang memilah target lebih terperinci dapat  ditemukan  pada  Koperasi  Eka  Jaya Sakti, yaitu target organisasi, target SDM, dan target  keuangan.  Sementara  Koperasi Manunggal  Damatex-Timatex  mentarget pada aspek kesehatan, yaitu Sehat organisasi, sehat mental, dan sehat usaha.
Dalam  mengelola  kegiatan  usaha, Standart  Operating  Procedure (SOP) menjadi  indikator  yang  penting.  SOP  selain menjadi pedoman kerja satu unit atau bagian, juga  menjadi  dasar  bagaimana  interaksi a n t a r o r g a n / b a g i a n / u n i t   s e h a r u s n y a dilaksanakan.  Dari  13  (tiga  belas)  Koperasi yang  diteliti,  hanya  3  (tiga)  Koperasi  yang terkategori  memiliki  SOP  yang  lengkap,
sedangkan  10  (sepuluh)  Koperasi  lainnya memiliki SOP tetapi tidak lengkap. Koperasi yang  memiliki  SOP  lengkap  juga  memiliki usia  usaha  yang  cukup  panjang.  Apabila dikaitkan  ideal  usaha  (Koperasi)  yang  baik, harus  ditopang  dengan  SOP  yang  lengkap sehingga  masing-masing  bagian  memiliki pedoman  yang  dapat  dipergunakan  untuk mengukur  profesionalitas  kerja  dan  juga dapat  dipergunakan  untuk  membangun interaksi  antar  bagian.  Suatu  tatakelola organisasi  yang  baik  (termasuk  didalamnya Koperasi)  dipumpunkan  pada  rule,  role  dan relation. Rule pada  umumnya  didasarkan pada  ketersediaan  aturan  hukum,  AD,  dan S O P.   S e m e n t a r a r o l e d a n r e l a t i o n dipumpunkan  pada  SOP.  Ketersediaan  SOP yang  lengkap  akan  memudahkan role dan perankan dan rule dijalankan. Dari indikator ini,  sebagian  besar  Koperasi  belum  dapat dikategorikan  sebagai  Koperasi  yang bertatakelola yang baik.
Dalam menjalankan usahanya, Koperasi harus  memenuhi  standar  pengelolaan berdasarkan  norma/kaidah  yang  ditetapkan dalam  peraturan  perundang-undangan  atau dalam  AD  Koperasi.  Dengan  kata  lain, pemenuhan  tuntutan  norma/kaidah  adalah standar  minimum  yang  harus  dipenuhi  oleh pengelola Koperasi.
Tabel 1. Kompilasi Aturan Hukum, Pedoman Tatakelola, Job Description,
Best Practices, Motto
KAH : Kompilasi Aturan Hukum PTL : Pedoman Tatakelola JD : Job Discription BP : Best Practices MT : Moto sebagai Budaya Perusahaan 261 No Nama Koperasi KAH PTL JD BP MT 1 Koperasi Anugerah (KSP) - - V - - 2 Artha Mulia (KSP) v - V v v 3 Mulia (KSP) - - - - v 4 Eka Persada (KSP)
- - V v v 5 Jaya Eka Sakti (KSP) v - V v
6 Mitra Jaya Abadi (KSP) - - V v v 7 Tabita (KSP) - - V - v 8 Talenta (KSP)
v V V - 9 Bhineka Usaha (KSU - - V - - 10 Primkopal Manunggal Damatex-Timatex v - V - v 11
Modern (KSU)
- - V - v 12 Muhajirin (KSU) - - V - v 13 Wahana Prima (KSU - V V - v
Data  yang  dipaparkan  pada  tabel tersebut di atas menunjukkan sumber kaidah primer (yaitu kompilasi peraturan perundang- undangan,  dan AD)  tidak  tersedia  di  kantor Koperasi. Dari 13 (tiga belas) Koperasi hanya ada  4  (empat)  Koperasi  yang  menyediakan kompilasi  aturan  hukum  yang  dapat dikualiﬁkasi  ( relative )  lengkap.  Sisanya  9 (sembilan)  Koperasi  tidak  menyediakan. Demikian juga pedoman tatakelola Koperasi hanya  ditemukan  pada  2  (dua)  Koperasi, s i s a n y a   11   ( s e b e l a s )   K o p e r a s i   t i d a k memilikinya.  Pedoman  tatakelola  pada Koperasi  adalah  uraian  tugas  dan  moto sebagai  uraian  singkat  atas  visi  dan  misi. Selain  itu  praktek  pengelolaan  perusahaan yang  baik  ( best  practices )  hanya  ditemukan pada 4 (empat) Koperasi.
Bertitik  tolak  dari  indikator-indikator tersebut,  bahwa  sebagian  besar  Koperasi tidak  melengkapi  kompilasi  aturan  hukum, pedoman tatakelola usaha, dan best practices , namun sebagian besar Koperasi yang diteliti memiliki  uraian  tugas  dan  moto  sebagai s l o g a n   u s a h a .   K o n d i s i   d e m i k i a n menunjukkan  bahwa  Koperasi  belum dikelola sebagai suatu organisasi usaha yang baik.  Sebaliknya,  Koperasi  masih  dikelola sebagai kegiatan ekonomi dengan indikator- indikator yang konvensional.
Koperasi  dikelola  dengan  melibatkan beberapa  bagian  dengan  karakter  sifat ketergantungan  antar  bagian.  Ini  sejatinya menunjukkan  bahwa  Koperasi  adalah  suatu sistem,  yang  terdiri  antar  bagian  dan optimalnya tujuan organisasi tergantung pada peran  dan  interaksi  antar  bagian.  Bertitik tolak  dari  cara  berpikir  yang  demikian, relations (interaksi)  memiliki  urgensi  yang sangat tinggi.
Tabel 2. Model Koordinasi Antar Organ Koperasi
Sumber: data primer dan data sekunder pada responden koperasi.
Data yang diperoleh dari 13 (tiga belas) Koperasi yang telah dipaparkan pada tabel di atas  menunjukkan  bahwa  ada  2  (dua) Koperasi  yang  memiliki  model  koordinasi antar  bagian  dengan  baik,  yaitu  Koperasi
Manunggal  Damatex-Timatex  dan  Koperasi Talenta.  Koperasi  Manunggal  Damatex- Timatex  memiliki  model  koordinasi  yang bersifat rutin antar organ Koperasi dan antar bagian  dengan  baik.  Koperasi  Talenta dilakukan melalui koordinasi antar organisasi dan  antar  personil  dilakukan  berdasarkan struktur  organisasi  yang  ada,  sehingga  alur dapat  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  salah arah dalam tugas dan tanggung jawab. Secara teknis, koordinasi dilakukan melalui berbagai media  komunikasi,  diantaranya:  Secara langsung  melalui brieﬁng , meeting dan d i s k u s i - d i s k u s i ;   Te l e p h o n ; C h a t t i n g (whatsapp,  BBM),  Group  Chat  (digunakan untuk  koordinasi  dengan  beberapa  staf  atau seluruh staf); Email per staf, digunakan untuk data dan ﬁle.
Sebagian  besar  Koperasi  yang  diteliti (11 Koperasi) menafsirkan model koordinasi antar  organ  dan  antar  bagian  dengan m e n a f s i r k a n   p a d a   u r a i a n   t u g a s   ( j o b description ) yang dimilikinya. Tentu saja jika ini  yang  terjadi,  kemungkinan  salah menafsirkan  terhadap  bagaimana  interaksi antar organ dan antar bagian dapat terjadi dan pada ujungnya interaksi antar organ dan antar bagian tidak dapat terlaksana dengan baik.
D a l a m   m e m b a n g u n   m o d e l penatakelolaan  koperasi  yang  baik,  dikaji bahwa  koperasi  juga  mengikuti  prinsip- prinsip  pengelolaan  perusahaan  pada umumnya,  hanya  saja  penatakelolaan Koperasi  tidak  cukup  (hanya)  semata-mata mengikuti  prinsip  pengelolaan  perusahaan yang  baik  ( good  corporate  governance ), tetapi  juga  harus  mengembangkan  model tata-kelola  yang  mampu  mengadopsi  sifat kekhususan tersebut dalam model tata-kelola Koperasi.  Kekhususan  Koperasi  sejatinya yang  member  warna  bahwa  tata-kelola Koperasi berbeda dengan tata-kelola bentuk usaha  yang  lain.  Prinsip  Koperasi  sejatinya adalah  indikator  pembeda  Koperasi  dengan bentuk  usaha  yang  lain.  Prinsip-prinsp Koperasi tersebut meliputi :
1. Keanggotaan Koperasi bersifat   terbuka dan sukarela,
2. Pengelolaan  Koperasi  (dilakukan  oleh organ  Koperasi:  Rapat  Anggota, pengurus,  dan  pengawas)  secara
demokratis,
3. Prinsip  pembagian  surplus  hasil  usaha d i t e n t u k a n   b e r d a s a r k a n   j a s a pengembangan Koperasi,
4. Kemandirian Koperasi diindikatori oleh Koperasi  merupakan  badan  usaha swadaya yang otonom dan independen,
5. Koperasi  melayani  anggota  secara prima  dan  memperkuat  gerakan Koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan  kegiatan  pada  tingkat  lokal, nasional dan Internasional,
6. Pendidikan Koperasi, dan
7. Koperasi  bekerja  untuk  pembangunan berkelanjutan  bagi  lingkungan  dan masyarakatnya.
Bertitik  tolak  dari  prinsip  pengelolaan perusahaan dan karakteristik khusus koperasi yang  tercermin  dalam  prinsip  dan  azas Koperasi  tersebut,  dapat  dibuat  model  tata- kelola Koperasi. Tatakelola Koperasi adalah kerangka  kerja  ( framework )  dalam  bentuk peran  ( role ),  aturan  ( rule )  dan  pola keterhubungan  ( relationship )  dari  organ- organ  Koperasi  beserta  dengan  turunannya dalam  mengarahkan  dan  mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Tatakelola Koperasi memiliki dasar idiil  Pancasila  dengan values kegotong- r o y o n g a n n y a .   S e m e n t a r a   d a s a r konstitusionalnya  adalah  UUD  1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) yang meletakkan prinsip perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Di  atas  dasar  ideal  dan  dasar  konstitusional disusun  prinsip  atau  azas  Koperasi,  yang sejatinya bersifat meta juridis.
P r i n s i p   d a n   a z a s   K o p e r a s i   a k a n menaungi peraturan (hukum positif) sebagai kaedah  atau  norma  sebagai  dasar  legalitas Koperasi,  visi  dan  misi  serta  sasaran Koperasi,  pedoman good  cooperative governance ,  dan best  practices pengelolaan koperasi. Good  cooperative  governance memiliki  5  (lima)  pumpunan  yang  biasa disingkat sebagai TARIF, yaitu transparency ( k e t e r a w a n g a n ) , a c c o u n t a b i l i t y ( a k u n t a b i l i t a s ) , r e s p o n s i b i l i t y (pertanggungjawaban), independency (independensi),  dan  fairness  (kewajaran). Antara Good  Corporate  Governance dan
Tri Budiyono, Christina Maya Indah Susilowati, Tata Kelola Koperasi Salatiga
Good  Cooperative  Governance sejatinya berdiri atas prinsip yang sama, yaitu TARIF. Hanya  saja  dalam  implementasinya  akan berbeda  karena  pada  Koperasi  harus diadaptasikan dengan prinsip Koperasi.
Lekvall berpendapat bahwa “ A corporate governance  model  is  how  this  framework  is set  up  for  a  certain  type  of  company,  e.g.  a listed  company,  or  a  geographical  region. Good  Cooperative  Governance  Code sejatinya  adalah  adalah  kode  etik  yang memiliki 3 (tiga) pumpunan, yaitu:
1. Statutory  regulation  in  the  form  of cooperative  law  and  other  mandatory rules  issued  by  the  government  or ofﬁcial authorities.
2. Self-regulation deﬁned and enforced by the cooperative sector itself.
3. Informal  norms  and  practices  that inﬂuence  how  cooperative  governance is  carried  out  in  practice.  (Lekvall, 2014) .
Dengan  demikian, framework  (good) cooperative  governance sejatinya  bersifat b e y o n d   l a w s ( m e l a m p a u i   p e r a t u r a n perundang-undangan),  sebab  pengelolaan Koperasi  tidak  cukup  hanya  sebatas memenuhi  peraturan  perundang-undangan semata, tetapi juga harus memenuhi prinsip- prinsip penata-kelolaan kegiatan usaha yang baik,  sebagai  hasil  dari  kristalisasi  praksis bisnis, memenuhi etika bisnis, dan menjabar pada prinsip dan azas Koperasi.
Bangunan  tata  kelola  koperasi  yang baik  adalah  bagian  Kultur  koperasi  yang memiliki  orientasi  pada  perwujudan kesejahteraan  annggota.  Kultur  koperasi dijiwai oleh Pancasila dan Pasal 33 UUD NRI Tahun  1945  sebagai  landasan  ﬁlosoﬁs  dan konstitusional.  Derivasi  dari  Koperasi sebagai  perekonomian  yang  berbasis  asas kekeluargaan akan muncul di dalam regulasi yang  ada  pada  lapisan  berikutnya,  seperti: P e d o m a n   U m u m G o o d   C o r p o r a t e Governance, hukum positif, dalam hal ini UU Perkoperasian,  Visi  Misi  dan  sasaran koperasi, cooperative best practices .
Lapisan yang lebih aktual adalah pada penuangan  tata  kelola  koperasi  yang  baik yang tercermin dalam role, rule dan relation of cooperative pada job description, anggaran
dasar ,  standard  operating  procedure  of cooperative yang  harus  diimplementasikan dalam  lingkup  kegiatan  koperasi .  Job d e s c r i p t i o n , S O P,   d a n   A D   K o p e r a s i merupakan rincian pedoman kerja bagi semua organ  Koperasi  beserta  dengan  turunannya. Konsep  turunan  organ  Koperasi  mencakup bagian dari struktur organisasi Koperasi yang tidak  masuk  sebagai  bagian  dari  Rapat Anggota,  Pengurus,  atau  Pengawas  tetapi mereka diangkat dan bekerja di bawah organ K o p e r a s i   s e r t a   b e r t a n g g u n g   j a w a b kepadanya.  Yang  termasuk  pada  kelompok ini,  misalnya  manajer  dan  karyawan  yang bekerja  di  bawah  perintah  dan  karenanya bertanggung  jawab  kepada  Pengurus Koperasi.
Dengan  demikian,  model  tatakelola Koperasi  sejatinya  tidak  hanya  menjadi pedoman  bagi  organ  Koperasi  (Rapat Anggota,  Pengurus,  dan  Pengawas)  saja, tetapi juga menjadi acuan kerja turunan organ Koperasi.  Dalam  bahasa  KNKG  dinyatakan b a h w a :   P e n e r a p a n g o o d   c o r p o r a t e governance (GCG)  dapat  didorong  dari  dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (ethical  driven) datang  dari  kesadaran individu-individu  pelaku  bisnis  untuk m e n j a l a n k a n   p r a k t i k   b i s n i s   y a n g m e n g u t a m a k a n   k e l a n g s u n g a n   h i d u p perusahaan,  kepentingan stakeholders, dan m e n g h i n d a r i   c a r a - c a r a   m e n c i p t a k a n keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (regulatory  driven) “memaksa” perusahaan  untuk  patuh  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Kedua pendekatan  ini  memiliki  kekuatan  dan k e l e m a h a n n y a   m a s i n g - m a s i n g   d a n seyogyanya  saling  melengkapi  untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.
Dalam  konsep  tata  kelola  terkandung makna pengendalian ( control) dan mengatur ( regulate) sebagai  suatu  proses.  Tata  kelola koperasi  tak  lepas  dari  suatu  kesatuan  yang mencakup substansi, struktur, maupun kultur h u k u m   k o p e r a s i   d a n   k e l e n g k a p a n institusional lainnya berupa mekanisme yang didasarkan  pada  konsep  pengendalian koperasi dan sistem akuntabilitas dari pihak yang memegang kendali dalam hal ini adalah pengurus.  Konsep  tata  kelola  koperasi  yang baik,  memiliki  5  pilar  yang  biasa  disingkat
m e n j a d i   a k r o n i m   TA R I F,   y a k n i :   ( a ) Transparency ,  (b)  Accountability,  (c) Responsibility, (d) Independency, dan  (e)

## Fairness.
Tata  kelola  Koperasi  harus  memiliki kerangka acuan minimal, yaitu: (a) Koperasi memiliki  status  badan  hukum,  (b)  Koperasi memiliki AD dan ART, (c) Koperasi memiliki struktur  organ  koperasi  yang  jelas  yakni pengawas,  pengurus,  anggota,  (d)  Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan, (e) Koperasi memiliki target, (f) Koperasi memiliki Aturan Hukum  yang  berlaku  mengikat  pada Koperasi,  yakni  UU  No.  25  Tahun  1992 Tentang  Perkoperasian,  Permenkop  No.  20 Tahun  2015  Tentang  Standar  Akutansi Koperasi,  Permenkop  No.  15  Tahun  2015 Tentang  Standar  Pelaporan  Keuangan Simpan  Pinjam,  (g)  Koperasi  memiliki Pedoman  Tata  Kelola  Koperasi  baik  yang t e r c e r m i n   d a l a m     K e b i j a k a n   I n t e r n Manajemen,  berupa  Kebijakan  Mutu  dan Sasaran  Mutu,  (h)  Koperasi  memiliki ketentuan Job  Description pada  masing- masing organ atau bagian dalam Koperasi, (i) Koperasi memiliki pedoman Best Practices , (j)  Koperasi  memiliki  SOP,  Memiliki  SOP dan  SOM  Koperasi  yang  dikeluarkan  oleh Departemen Koperasi yang diberikan melalui Dinas koperasi, (k) Koperasi memiliki Motto sebagai  budaya  perusahaan,  (l)  Koperasi memiliki  tenaga  kerja  yang  digaji  sepenuh waktu  pada  Koperasi,  (m)  Koordinasi  antar Organ  Koperasi  (Rapat  Anggota,  Pengurus, dan  Pengawas,  berjalan  sangat  baik  dan sinergitas  terjaga  untuk  kemajuan  koperasi yang  bermuara  kepada  kesejahteraan anggota.
Dengan  mengacu  pada  hasil  penelitian terhadap 13 (tiga belas) Koperasi di Salatiga, maka dapat dikemukakan tidak/belum semua tuntutan  minimal  indikator  penatakelolaan Koperasi  telah  dipenuhi  dengan  baik. Pengelolaan  Koperasi  di  Salatiga  masih didominasi  dengan  model  pengelolaan Koperasi  yang  konvensional.  Pengelolaan Koperasi  ini  masih  didasarkan  pada  standar dan  indikator  pengelolaan  Koperasi  sangat mendasar  (misalnya,  ketersediaan  Koperasi sebagai  badan  hukum,  ketersediaan  Visi, Misi, Moto, dan uraian tugas). Indikator yang terkait dan mendukung role , rule , dan relation
belum  tersedia.  Sementara,  sebagian  besar K o p e r a s i   d i   K o t a   S a l a t i g a   b e l u m menggambarkan  model  tatakelola  Koperasi yang  baik  ( good cooperative  governance ) sebagaimana  yang  tergambar  dalam  model tatakelola koperasi yang baik sebagai berikut :
Gambar 1. Model Tata kelola koperasi yang Baik

## C. Simpulan
Tata kelola koperasi yang baik bermuara pada  etika  dan  aturan  yang  harus  diemban oleh koperasi. Penuangan tata kelola koperasi yang  baik  yang  tercermin  dalam role-rule- dan  relation  of  cooperative pada job description, anggaran  dasar ,standard operating  procedure  of  cooperative yang harus  diimplementasikan  dalam  lingkup k e g i a t a n   k o p e r a s i .   K o p e r a s i   d a p a t mengembangkan  diri  dengan  baik  dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan yang telah  ditetapkan  akan  lebih  baik  jika mengadopsi model tatakelola Koperasi yang baik  dengan  pumpunan  pada:  (a)  Landasan idial,  konstitusional,  dan  operasional;  (b) M e m e n u h i   t u n t u t a n   y u r i d i s   d e n g a n m e m e n u h i   s e m u a   t u n t u t a n   h u k u m ( normative )  sebagai  standart  minimal pengelolaan  Koperasi;  (c)  Melengkapi pedoman  pengelolaan  Koperasi  dengan pedoman good cooperative governance , visi- m i s i - s a s a r a n / t a r g e t   K o p e r a s i ,   d a n mengadopsi best  practices ;  (d)  Mengelola Koperasi dengan prinsip beyond the law yaitu
Cooperative Culture Implementasi Internalisasi/sosialisasi Human dignity’s of cooperative member Job des, SOP, AD Koperasi (Role, Rule-relation Good Cooperative governance Code
Pedoman GCG Hukum Positif Visi, misi, sasaran Cooperative’s best practice UUD 1945 Pasal 33 Pancasila
Tri Budiyono, Christina Maya Indah Susilowati, Tata Kelola Koperasi Salatiga
p e n g e l o l a a n   K o p e r a s i   t i d a k   s e b a t a s memenuhi  tuntutan  hukum  tetapi  lebih  dari itu dengan memasukkan indicator good (baik) dalam  penatatakelolaan  Koperasi;  (e) Menyeimbangkan role , rule dan relation antar organ dan bagian/unit dalam Koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiyono,  T.  (2012).  Hukum  Perusahaan: Telaah terhadap UU No. 40 tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas.  Salatiga: Griya Media.
E f f e n d i .   ( 2 0 0 5 ) .   M e m b a n g u n   G o o d Governance  Tugas  Kita  bersama.
R e t r i e v e d   A p r i l   1 5 ,   2 0 1 5 ,   f r o m w w w . s o ﬁ a n . s t a f f . u g m . a c . i d
/ a r t i k e l / m e m b a n g u n - g o o d - governance.pdf
Hasan,  A.  (Ed.).  (1987).  Koperasi  dalam
Pandangan  Islam:  Suatu  Tinjauan  dari Segi  Falsafah  Etik,  dalam  Membangun Sistem  Ekonomi  Nasional.  Jakarta:  UI Press.
Ibrahim,  J.  (2007).  Teori  &  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif.  Surabaya:
B a y u m e d i a   P u b l i s h i n g .
Lekvall,  P.  (Ed.).  (2014).  The  Nordic C o r p o r a t e   G o v e r n a n c e   M o d e l . Stockholm: SNS
Forlag.Munkner,  H.  (2011).  Co-Operative
Principles  and  Co-Operative  Law,
Membangun UU Koperasi Berdasarkan
Prinsip-Prinsip  Koperasi.  Jakarta:
R e k a   D e s a . S h a i l e r ,   G .   ( 2 0 0 4 ) .   A n Introduction  to  Corporate  Governance i n   A u s t r a l i a .   S y d n e y :   P e a r s o n
Education
Australia.Soekanto,  S.  (1986).  Pengantar
Penelitian Hukum (3rd ed.). Jakarta: UI Press. Sudarsono  &  Edilius.  (2010).  Koperasi
Dalam  Teori  dan  Praktik  (5th  ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
S u t e d i ,   A .   ( 2 0 1 2 ) .   G o o d   C o r p o r a t e Governance  (2nd  ed.).  Jakarta:  Sinar
Graﬁka.Umur Perusahaan: Deﬁnisi dan Analis Selama 4 tahun. (n.d.). Retrieved from ciputrauceo.net/blog