## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082

## PASCAKEBENARAN (POST-TRUTH) DALAM KEHIDUPAN SOSIAL POST-TRUTH IN SOCIAL LIFE
Marhan Pebrianto 1 , Yatin Mulyono 2
IAIN Palangka Raya, Indonesia Email: marhanpebrianto4@gmail.com 1 , yatin.mulyono@iain-palangkaraya.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  fenomena  pascakebenaran  dan  dampaknya  dalam  konteks kehidupan  sosial.  Pascakebenaran,  yang  merupakan  era  di  mana  kebohongan  dapat  disamarkan  sebagai kebenaran,  telah  mengubah  lanskap  informasi  dan  persepsi  masyarakat.  Artikel  ini  menelusuri  konsep pascakebenaran  dari  sudut  pandang  filsafat  dan  kontekstual.  Selain  itu,  dampaknya  terhadap  polarisasi sosial dan opini publik juga dieksplorasi. Polarisasi masyarakat semakin meningkat karena pascakebenaran memperkuat  pemisahan  antara  kelompok-kelompok  dengan  pandangan  yang  berbeda.  Hal  ini mempengaruhi  opini  publik,  dimana  emosi  dan  keyakinan  pribadi  seringkali  diutamakan  di  atas  fakta. Artikel ini juga membahas strategi pendidikan dan kebijakan publik yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari pascakebenaran. Peningkatan literasi media, transparansi informasi, pendidikan moral, dan  kerja  sama  antara  pemerintah,  media,  dan  institusi  pendidikan  menjadi  kunci  dalam  menghadapi tantangan  ini.  Dengan  demikian,  artikel  ini  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  fenomena pascakebenaran dan upaya untuk mengatasi dampaknya dalam kehidupan sosial.
Kata Kunci: pascakebenaran, kehidupan sosial, pendidikan.

## ABSTRACT
This research aims to analyze post-truth phenomena and their impact in the context of social life. Post- truth, which is an era where lies  can be disguised as truth, has changed the information landscape and public  perception.  This  article  explores  the  concept  of  post-truth  from  a  philosophical  and  contextual perspective.  Additionally,  its  impact  on  social  polarization  and  public  opinion  is  also  explored.  The polarization  of  society  is  increasing  because  the  post-truth  strengthens  divisions  between  groups  with different views. This influences public opinion, where emotions and personal beliefs often take precedence over facts. This article also discusses educational and public policy strategies that can be used to address the negative impacts of post-truth. Increasing media literacy, information transparency, moral education, and  cooperation  between  government,  media,  and  educational  institutions  are  the  keys  to  facing  this challenge. Thus, this article provides an in-depth understanding of the post-truth phenomenon and attempts to overcome its impact in social life.
Keywords: post-truth, social life, education.

## PENDAHULUAN
Fenomena  pascakebenaran  (post-truth) telah  menjadi  salah  satu  isu  penting  dalam kajian  kehidupan  sosial  kontemporer.  Istilah ini  mengacu  pada  keadaan  di  mana  fakta objektif  memiliki  pengaruh  yang  lebih  kecil dibandingkan  dengan  emosi  dan  keyakinan personal  dalam  membentuk  opini  publik.  Di era  digital  ini,  penyebaran  informasi  yang cepat  melalui  media  sosial  dan  platform digital  lainnya  telah  mengubah  cara  kita
memperoleh  dan  memproses  informasi. Fenomena  ini  memunculkan  tantangan  baru dalam menentukan kebenaran dan memelihara  integritas  informasi  di  tengah maraknya hoaks dan berita palsu. Latar belakang fenomena pascakebenaran dapat ditelusuri dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi  yang  memudahkan  akses  dan distribusi  informasi.  Namun,  kemudahan  ini juga  membuka  peluang  bagi  penyebaran
informasi  yang  tidak  akurat  atau  bahkan sengaja  dipalsukan  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Informasi  yang  disebarkan  melalui media  sosial  sering  kali  lebih  berfokus  pada menarik  perhatian  dan  memicu  emosi daripada  memberikan  fakta  yang  akurat. Hal ini  berdampak  pada  bagaimana  masyarakat membentuk persepsi mereka tentang kebenaran dan realitas.
Di  dalam  kehidupan  sosial,  dampak pascakebenaran  sangat  luas.  Salah  satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya  polarisasi  sosial.  Masyarakat cenderung  membentuk  kelompok-kelompok yang  berdasarkan  pada  keyakinan  dan  nilai- nilai yang sama, seringkali mengabaikan fakta yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Hal  ini  menciptakan  lingkungan  di  mana dialog  dan  perdebatan  konstruktif  menjadi sulit,  karena  setiap  pihak  lebih  cenderung mempertahankan pandangannya sendiri
daripada mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan orang lain. Lebih  lanjut,  pascakebenaran  juga
mempengaruhi bidang politik dan pemerintahan.  Kampanye  politik  sering  kali memanfaatkan strategi pascakebenaran dengan menyebarkan informasi yang mengedepankan  emosi  dan  keyakinan  untuk meraih dukungan. Hal ini dapat mengaburkan fakta  dan  membuat  pemilih  sulit  untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi  yang  benar.  Akibatnya,  kebijakan publik  yang  dihasilkan  mungkin  tidak didasarkan pada kebutuhan dan realitas yang sebenarnya,  tetapi  lebih  pada  narasi  yang dibentuk oleh emosi dan keyakinan.
Selain  itu,  dalam  konteks  keilmuan, pascakebenaran juga menghadirkan tantangan besar.  Masyarakat  yang  terpengaruh  oleh informasi  yang  tidak  akurat  cenderung meragukan  temuan  ilmiah  dan  otoritas akademik. Ini dapat menghambat
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kepercayaan publik terhadap  sains  dan  penelitian  menjadi terganggu. Oleh karena itu, penting bagi para akademisi dan ilmuwan untuk berperan aktif dalam  menyebarkan  informasi  yang  akurat dan mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi dan validasi informasi.
Dalam  rangka  menghadapi  tantangan pascakebenaran, diperlukan pendekatan multidisiplin  yang  melibatkan  pendidikan, kebijakan  publik,  dan  partisipasi  aktif  dari masyarakat. Literasi informasi harus ditingkatkan  melalui  pendidikan  formal  dan informal, yang menekankan pentingnya kritis dalam menyikapi informasi. Kebijakan publik juga  harus  diarahkan  untuk  mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyebaran informasi. Di sisi lain, masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi dalam menjaga  integritas  informasi  dengan  cara yang bertanggung jawab.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti mengambil  tiga  rumusan  masalah  yang diajukan  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  1)  Apa peran  media  sosial  dalam  penyebaran informasi pascakebenaran dan bagaimana hal ini mempengaruhi opini  publik? 2) Mengapa fenomena pascakebenaran berdampak terhadap  polarisasi  sosial  di  masyarakat?  3) Bagaimana strategi pendidikan dan kebijakan publik  dapat  digunakan  untuk  mengatasi dampak  negatif  dari  pascakebenaran  dalam kehidupan sosial?

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,  dengan  pendekatan  studi  pustaka (library  research).  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah studi kepustakaan (Library Research). Sedangkan  sumber  data  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  berdasarkan  buku  dan  jurnal

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
yang relevan untuk diteliti penulis. Artikel ini merupakan  sebuah  kajian  pustaka  dari beberapa  pilihan  artikel  terkait,  pencarian literature  dilakukan  dengan  mencari  artikel jurnal yang relevan. Beberapa penelitian juga dihasilkan  dengan  mencari  daftar  referensi melalui beberapa publikasi yang sudah teruji secara  ilmiah.  Demikian  pula  dengan  buku yang sesuai diambil materi beserta informasinya 1 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena  pascakebenaran  (post-truth) telah  menjadi  subjek  yang  semakin  relevan dalam  konteks  kehidupan  sosial  modern.  Di era ini, fakta objektif sering kali kalah dengan keyakinan  personal  dan  emosi  dalam membentuk opini publik. Budaya pascakebenaran  ini  menciptakan  lanskap informasi yang kompleks, di mana kebenaran menjadi  relatif  dan  subjektif.  Artikel  ini berusaha  mengkaji  dampak  dan  mekanisme fenomena  pascakebenaran  dalam  kehidupan sosial  serta  implikasinya  terhadap  berbagai aspek kehidupan 2 .
Salah  satu  dampak  signifikan  dari pascakebenaran  adalah  dominasi  emosi  dan keyakinan  personal  dalam  membentuk  opini publik.  Dalam  konteks  politik,  misalnya, informasi  yang  disampaikan  tidak  selalu berbasis  fakta,  tetapi  lebih  pada  bagaimana pesan  tersebut  dapat  memengaruhi  emosi audiens. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai kampanye politik yang menggunakan strategi komunikasi yang menekankan aspek
1 Rifa Zakiah Mahmudah and Mulyawan Safwandi Nugraha, “Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Persfektif Hadits,” Jurnal Mahasiswa Kreatif 1, no. 4 (July 2023): 148–61, https://doi.org/10.59581/jmk- widyakarya.v1i3.737.
2 Mohammad Refi Omar Ar Razy and Mumuh Muhsin Zakaria, “Truth & Post Truth Dewasa Ini,”
SOSFILKOM 15, no. 02 (2021): 19–35.
emosional  untuk  memenangkan  dukungan, mengabaikan fakta yang sebenarnya. Fenomena  ini  memperkuat  polarisasi  politik, di  mana  masyarakat  menjadi  lebih  terpecah berdasarkan  keyakinan  subjektif  mereka daripada fakta objektif 3 .
Media  sosial  memainkan  peran  besar dalam
memperkuat fenomena
pascakebenaran.
Platform-platform ini memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat  dan  luas  tanpa  adanya  mekanisme verifikasi yang memadai. Akibatnya, informasi yang tidak diverifikasi dan bahkan hoaks  dapat  dengan  mudah  menyebar  dan mempengaruhi opini publik. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna sering kali memprioritaskan konten yang memicu emosi, sehingga memperparah penyebaran informasi yang tidak akurat 4 .
Implikasi dari fenomena ini sangat luas, termasuk  dalam  bidang  keilmuan  dan pendidikan. Di era pascakebenaran, kepercayaan  terhadap  sains  dan  akademisi sering  kali  tergerus  oleh  keyakinan  personal yang  didorong  oleh  informasi  yang  tidak diverifikasi. Hal ini dapat berdampak negatif pada  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan inovasi,  karena  masyarakat  menjadi  kurang percaya  pada  penelitian  yang  berbasis  fakta. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  meneguhkan kembali komitmen  terhadap kebenaran objektif  melalui  pendidikan  kritis  yang menekankan pentingnya literasi informasi dan
3 Zainul Adzfar and Badrul Munir Chair, “Kebenaran Di Era Post-Truth Dan Dampaknya Bagi Keilmuan Akidah,” Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan 9, no. 2 (2021): 165–82, https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.12596.
4 Cevi Mochamad Taufik and Nana Suryana, Media, Kebenaran, Dan Post-Truth , ed. Ling Saefudin (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).
kemampuan  untuk  menganalisis  sumber informasi dengan cermat 5 .
Urgensi  kebajikan  intelektual  juga menjadi sangat penting dalam menghadapi era pascakebenaran. Epistemologi kebajikan yang dikemukakan oleh Linda Zagzebski menekankan  perlunya  kecakapan  intelektual dan kebajikan dalam mengevaluasi informasi dan  sumber-sumbernya.  Hal  ini  termasuk kemampuan  untuk  mempertanyakan  sumber informasi, memahami konteks, dan mengevaluasi  bukti  dengan  kritis.  Kebajikan intelektual  ini  tidak  hanya  penting  bagi individu  tetapi  juga  bagi  masyarakat  luas untuk  membangun  kembali  kepercayaan terhadap kebenaran objektif dalam kehidupan sosial 6 .

## Peran Media Sosial
Media  sosial  memiliki  peran  yang sangat signifikan dalam penyebaran informasi di  era  pascakebenaran.  Platform  seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memfasilitasi  penyebaran  informasi  dengan cepat dan luas, seringkali tanpa melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini memungkinkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan untuk tersebar luas sebelum dapat dikonfirmasi  kebenarannya.  Fenomena  ini dikenal  sebagai  pascakebenaran,  di  mana emosi dan keyakinan pribadi lebih mempengaruhi  opini  publik  dibandingkan dengan fakta objektif.
Dalam  konteks  pascakebenaran,  media sosial  sering  kali  menjadi  alat  untuk menyebarkan  informasi  yang  memanipulasi
5 Herdito Sandi Pratama, “Urgensi Kebajikan Intelektual Di Era Pascakebenaran: Suatu Deskripsi Analitis Melalui Pemikiran Epistemologi Kebajikan Linda Zagzebski,” RESPONS 23, no. 2 (2018): 167– 84.
6 Ibid.
7 Muhammad Qadri, “PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MEMBANGUN OPINI PUBLIK,”
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara , n.d.
emosi  dan  keyakinan  individu.  Algoritma media  sosial  cenderung  memperkuat  echo chambers,  di  mana  pengguna  lebih  sering disajikan  dengan  konten  yang  sesuai  dengan pandangan  mereka  sendiri,  memperkuat  bias konfirmasi  dan  polarisasi  sosial.  Akibatnya, individu  lebih  cenderung  percaya  pada informasi  yang  sesuai  dengan  pandangan mereka,  meskipun  informasi  tersebut  tidak benar 7 .
Opini  publik  sangat  dipengaruhi  oleh informasi  yang  tersebar  di  media  sosial. Informasi yang menyebar luas dan cepat dapat membentuk persepsi publik mengenai isu-isu tertentu,  baik  itu  dalam  politik,  kesehatan, maupun  isu-isu  sosial  lainnya.  Misalnya, selama  pemilu,  informasi  yang  salah  atau menyesatkan tentang kandidat dapat mempengaruhi  pilihan  pemilih  dan,  pada akhirnya, hasil pemilu.
Selain itu, media sosial juga mempengaruhi  partisipasi  politik.  Dengan adanya  informasi  yang  tersebar  luas  dan cepat, masyarakat lebih mudah terlibat dalam diskusi  politik  dan  menyuarakan  pendapat mereka. Namun, informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan misinformasi dan disinformasi, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan dan tindakan politik individu 8 . Secara keseluruhan, media sosial memainkan  peran  yang  krusial  dalam penyebaran  informasi  di  era  pascakebenaran dan  memiliki  dampak  signifikan  terhadap opini  publik.  Penting  bagi  pengguna  media sosial untuk memiliki literasi informasi yang
8 Juleha Juleha, Jusfira Yuniar, and Nur Riswandi Marsuki, “Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik Dan Partisipasi Politik Era Digital,” Concept: Journal of Social Humanities and Education 3, no. 1 (March 2024): 38–45, https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.951.

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
baik  dan  kritis  terhadap  informasi  yang mereka terima dan sebarkan 9 .
Dampak
Pascakebenaran
Dalam

## Kehidupan Sosial
Fenomena  pascakebenaran  berdampak signifikan  terhadap  polarisasi  sosial  di masyarakat  karena  berbagai  alasan.  Pertama, pascakebenaran  mengacu  pada  keadaan  di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh  dalam  membentuk  opini  publik dibandingkan  dengan  emosi  dan  keyakinan pribadi. Media sosial sering kali memfasilitasi penyebaran  informasi  yang  memicu  emosi, yang  memperkuat  bias  konfirmasi  pengguna dan memperkuat pandangan yang sudah ada, sehingga  memperdalam  perbedaan  pendapat di masyarakat.
Kedua,  perkembangan  teknologi  dan perubahan sosial telah menciptakan lingkungan  di  mana  debat  rasional  dan emosional  semakin  bercampur.  Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan pandangan pengguna,  menciptakan  echo  chambers  di mana informasi yang berbeda atau bertentangan jarang terlihat. Hal ini menyebabkan  masyarakat  menjadi  semakin terpolarisasi,  karena  setiap  kelompok  hanya terpapar  pada  informasi  yang  mendukung pandangan mereka sendiri 10 .
Ketiga, di era pascakebenaran, informasi  yang  tidak  didasarkan  pada  bukti sering  kali  lebih  menarik  dan  mudah disebarluaskan. Ini menyebabkan masyarakat terpecah  menjadi  kelompok-kelompok  yang saling  bertentangan  berdasarkan  informasi
9 Ibid.
10 Dominic Malcolm, “Post-Truth Society? An Eliasian Sociological Analysis of Knowledge in the 21st Century,” Sociology 55, no. 6 (December 1, 2021): 1063–79, https://doi.org/10.1177/0038038521994039.
yang tidak akurat atau sengaja disalahartikan. Polarisasi  ini  semakin  diperparah  oleh  peran media  massa  dan  media  sosial  dalam menyebarkan  narasi  yang  memecah  belah, yang  sering  kali  digunakan  untuk  tujuan politik atau komersial.
Keempat,  fenomena  pascakebenaran juga  menyebabkan  masyarakat  kehilangan kepercayaan  pada  institusi tradisional  seperti media arus utama, pemerintah, dan akademisi. Ketika  masyarakat  lebih  percaya  pada informasi  yang  sesuai  dengan  keyakinan mereka,  meskipun  tidak  berdasar  fakta, mereka  cenderung  memandang  pihak  lain sebagai musuh atau tidak dapat dipercaya. Ini menciptakan  jurang  yang  semakin  lebar antara berbagai kelompok dalam masyarakat, memperkuat polarisasi sosial 11 .
Secara keseluruhan, fenomena pascakebenaran memperkuat polarisasi sosial melalui penyebaran informasi yang memanipulasi  emosi,  memperkuat  bias,  dan mengikis kepercayaan pada institusi tradisional, sehingga menciptakan masyarakat yang semakin terpecah.

## Strategi dalam Mengatasi Dampak Negatif Pascakebenaran
Strategi  pendidikan  dan  kebijakan publik  dapat  memainkan  peran  kunci  dalam mengatasi  dampak  negatif  dari  fenomena pascakebenaran  dalam  kehidupan  sosial melalui beberapa cara berikut:
1) Peningkatan Literasi Media dan Informasi
Pendidikan harus fokus pada meningkatkan literasi media dan informasi di kalangan masyarakat. Ini termasuk
11 Shreeharsh Kelkar, “Post-Truth and the Search for Objectivity: Political Polarization and the Remaking of Knowledge Production,” Engaging Science, Technology, and Society 5 (April 3, 2019): 86–106, https://doi.org/10.17351/ests2019.268.
mengajarkan keterampilan kritis untuk mengevaluasi  sumber  informasi,  mengenali berita  palsu,  dan  memahami  bias  media. Program-program ini bisa dimasukkan dalam kurikulum  sekolah  dan  kampanye  kesadaran masyarakat 12 .
2) Kebijakan  Transparansi  dan  Keterbukaan Informasi
Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan  yang  mendorong  transparansi  dan keterbukaan informasi. Dengan menyediakan akses mudah terhadap informasi yang akurat dan  terpercaya,  masyarakat  dapat  lebih  baik membedakan  antara  fakta  dan  misinformasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik  (UU  KIP)  adalah  contoh  kebijakan yang  dapat  memperkuat  akses  masyarakat terhadap informasi yang benar.
3) Penguatan Pendidikan Moral dan Etika Pendidikan harus menekankan pentingnya  nilai-nilai  moral  dan  etika, termasuk  integritas,  kejujuran,  dan  tanggung jawab  sosial.  Dengan  membangun  karakter yang  kuat,  individu  akan  lebih  cenderung menghargai kebenaran dan menolak informasi yang menyesatkan 13 .
4) Kolaborasi antara Pemerintah, Media, dan Institusi Pendidikan:
Pemerintah, media, dan institusi pendidikan  harus  bekerja  sama  dalam mempromosikan  informasi  yang  akurat  dan mengoreksi misinformasi. Kampanye bersama  yang  berfokus  pada  edukasi  publik
12 Maskuri, “KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA,” JPII 2, no. 1 (October 2017): 78– 91.
13 Alber Tanjung et al., “Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik,” JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8, no. 2 (April 29, 2023): 545–51, https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24712.
tentang bahaya pascakebenaran dan pentingnya  verifikasi  fakta  dapat  membantu mengurangi dampak negatifnya 14 .
5) Pengembangan  Kebijakan  Publik  yang Mendukung:
Kebijakan publik harus dirancang untuk mendukung  pendidikan  yang  berkelanjutan dan inklusif. Ini bisa termasuk investasi dalam teknologi  pendidikan,  pelatihan  guru,  dan pengembangan  bahan  ajar  yang  relevan dengan konteks sosial dan teknologi saat ini 15 . Dengan menggabungkan strategi- strategi  ini,  pendidikan  dan  kebijakan  publik dapat  menciptakan  masyarakat  yang  lebih kritis  dan  resilien  terhadap  pengaruh  negatif dari  pascakebenaran,  sehingga  memperkuat kohesi sosial dan demokrasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan  media  sosial  memainkan  peran penting dalam penyebaran informasi pascakebenaran dengan memungkinkan informasi  yang  didasarkan  pada  emosi  dan keyakinan  pribadi  menyebar  lebih  cepat dibandingkan  fakta  objektif.  Hal  ini  dapat membentuk opini publik berdasarkan sentimen  emosional  daripada  kebenaran faktual,  menyebabkan  distorsi  persepsi  dan mempengaruhi perilaku politik Masyarakat.
Fenomena pascakebenaran berkontribusi  terhadap  polarisasi  sosial dengan memperkuat keyakinan yang telah ada dan memicu konflik antara kelompok dengan pandangan  yang  berbeda.  Ketika  fakta
14 Mansurni Abadi et al., “STRATEGI MITIGASI DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS SEBELUM DAN SESUDAH PEMILU,” Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 4, no. 2 (May 2023): 142–65, www.journal.kpu.go.id.
15 Tanjung et al., “Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik.”

## Berajah Journal
Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri
ISSN (p): 2797-1805 | ISSN (e): 2797-1082
diabaikan  dan  emosi  serta  opini  pribadi mendominasi  diskursus  publik,  masyarakat cenderung  terpecah  menjadi  kelompok- kelompok  yang  semakin  ekstrem  dan  sulit mencapai kesepakatan bersama.
Pendidikan  dan  kebijakan  publik  dapat digunakan  untuk  mengatasi  dampak  negatif pascakebenaran dengan:
1. Peningkatan Literasi Media dan Informasi,
2. Kebijakan  Transparansi  dan  Keterbukaan Informasi,
3. Penguatan Pendidikan Moral dan Etika,
4. Kolaborasi antara Pemerintah, Media, dan Institusi Pendidikan,
5. Pengembangan  Kebijakan  Publik  yang Mendukung.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  Mansurni,  Cenruang  Alung,  Iman
Permadi, and Yana Schova. “STRATEGI  MITIGASI  DAMPAK NEGATIF POLITIK IDENTITAS SEBELUM DAN SESUDAH PEMILU.” Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 4, no. 2 (May 2023): 142–65.
www.journal.kpu.go.id .
Adzfar,  Zainul,  and  Badrul  Munir  Chair. “Kebenaran  Di  Era  Post-Truth  Dan Dampaknya  Bagi  Keilmuan  Akidah.”
Fikrah:  Jurnal  Ilmu  Aqidah  Dan  Studi Keagamaan 9,  no.  2  (2021):  165–82. https://doi.org/10.21043/fikrah.v8i1.12
596 .
Ar Razy, Mohammad Refi Omar, and Mumuh Muhsin  Zakaria.  “Truth  &  Post  Truth Dewasa  Ini.” SOSFILKOM 15,  no.  02 (2021): 19–35.
Juleha,  Juleha,  Jusfira  Yuniar,  and  Nur
Riswandi Marsuki. “Peran Media Sosial Dalam  Dinamika  Opini  Publik  Dan Partisipasi Politik Era Digital.”
Concept: Journal of Social Humanities and  Education 3,  no.  1  (March  2024): 38–45.
https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.9 51 .
Kelkar,  Shreeharsh.  “Post-Truth  and  the
Search for Objectivity: Political Polarization  and  the  Remaking  of
Knowledge  Production.” Engaging Science,  Technology,  and  Society 5 (April 3, 2019): 86–106. https://doi.org/10.17351/ests2019.268 .
Malcolm, Dominic. “Post-Truth Society? An
Eliasian  Sociological  Analysis  of Knowledge  in  the  21st  Century.”
Sociology 55, no. 6 (December 1, 2021): 1063–79.
https://doi.org/10.1177/0038038521994
039 .
Maskuri.  “KEBIJAKAN  PENDIDIKAN

## SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA.” JPII 2,  no.  1  (October 2017): 78–91.
Pratama,  Herdito  Sandi.  “Urgensi  Kebajikan Intelektual  Di  Era  Pascakebenaran:
Suatu Deskripsi Analitis Melalui Pemikiran Epistemologi Kebajikan
Linda Zagzebski.” RESPONS 23, no. 2
(2018): 167–84.
Qadri,  Muhammad.  “PENGARUH  MEDIA SOSIAL  DALAM  MEMBANGUN OPINI  PUBLIK.” Qaumiyyah:  Jurnal Hukum Tata Negara , n.d.
Tanjung,  Alber,  Salma  Yetti,  Aldri  Frinaldi, and  Syamsir  Syamsir.  “Implementasi
Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik.” JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8, no. 2 (April 29, 2023): 545–51. https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.247 12 .
Taufik, Cevi Mochamad, and Nana Suryana.
Media,  Kebenaran,  Dan  Post-Truth . Edited  by  Ling  Saefudin.  Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022. Mahmudah,  Rifa  Zakiah,  and  Mulyawan
Safwandi Nugraha. “Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Persfektif  Hadits.” Jurnal  Mahasiswa Kreatif 1,  no.  4  (July  2023):  148–61. https://doi.org/10.59581/jmk- widyakarya.v1i3.737.