## JURNAL ABDIMAS ILMIAH CITRA BAKTI
Volume 4, Nomor 4, November 2023 ISSN 2721-9178
PENDAMPINGAN LEGALITAS SPP-IRT DAN HALAL PADA UMKM KRIPIK TEMPE KRENYEZZ DAN UMKM ALZA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Miftakhur Rohmah 1)* , Suharni Milenia Wati 2) , Anton Rahmadi 3) , Sulistyo Prabowo 4)
Universitas Mulawarman
1) miftakhurrohmah@faperta.unmul.ac.id , 2) suharnimilenia1@gmail.com ,
3) antonrahmadi@gmail.com , 4) sprabowo@faperta.unmul.ac.id
Histori artikel Abstrak Received: 23 Agustus 2023 Accepted : 20 November 2023 Published: 29 November 2023
Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (IRTP)  menghasilkan  berbagai macam  produk  olahan  pangan,  namun  belum  memiliki  legalitas izin  edar  seperti  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah Tangga (SPP-IRT) dan Sertifikat Halal, padahal legalitas izin edar tersebut  merupakan  hal  penting  yang  wajib  dimiliki  para  pelaku usaha yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.031.23.04.12.2206  Tahun  2012  Tentang  Cara  Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan Undang-undang  No.  33  Tahun  2014  mengenai  Jaminan  Produk Halal  (JPH).  Salah  satu  penyebab  para  pelaku  usaha  belum memiliki  legalitas  izin  edar  adalah  kurangnya  pengetahuan, kesadaran dan kemampuan dalam mengolah lingkungan produksi sesuai  dengan  standar.  Penerapan  CPPB-IRT  dan  SJPH diharapkan  akan  menghasilkan  pangan  yang  aman,  layak,  serta terjamin  mutu  dan  kehalalannya.  Tujuan  dari  pengabdian  ini adalah  melakukan  pendampingan  pada  UMKM  Kripik  Tempe Krenyezz  dan  UMKM  ALZA  memenuhi  dan  menerapkan  standar CPPB-IRT dan SJPH. Pendampingan dilakukan dengan beberapa tahapan  yaitu:  1)  Observasi  dan  wawancara,  2)  Identifikasi  gap pemenuhan  aspek  CPPB-IRT  dan  SJPH,  3)  Pendampingan penerapan  CPPB-IRT  dan  SJPH,  4)  Penyiapan  dokumen persyaratan  dan  pendaftaran  SPP-IRT  dan  Sertifikat  Halal.  Hasil dari pengabdian ini adalah terbitnya SPP-IRT dan Sertifikat Halal, selain  itu  dampak  yang  dapat  dirasakan  yaitu  dapat  menambah kepercayaan  konsumen  terhadap  produk  yang  dihasilkan  oleh kedua UMKM.
Kata-kata kunci: CPPB-IRT, IRTP, SJPH, SPP-IRT, UMKM
*Penulis Koresponden: Miftakhur Rohmah ( miftakhurrohmah@faperta.unmul.ac.id )
Abstract. The  Home  Food  Industry  (IRTP)  produces  many  kinds  of  processed  food  products,  but unfortunately these products do not have the legality of distribution permits such as the Home Industry Food  Production  Certificate  (SPP-IRT)  and  Halal  Certificates,  even  though  the  legality  of  the distribution permit is an important matter. which must be owned by business actors as a sign that the business has met the standards set by BPOM RI Head Regulation No. HK.031.23.04.12.2206 of 2012 concerning Good Food Production Methods for Home Industries (CPPB-IRT) and Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH). One of the reasons why business actors do not yet have the legality of the distribution permit is due to a lack of knowledge and lack of awareness and ability to process production environments according to standards. The application of CPPB-IRT is expected to produce  food  that  is  safe,  proper  and  of  guaranteed  quality.  In  addition,  the  implementation  of  the Halal Product Guarantee System (SJPH) also needs to be implemented so that the products produced can  be  guaranteed  to  be  halal,  considering  that  the  majority  of  Indonesian people  are  Muslims.  The purpose  of  this  service  is  to  provide  assistance  to  help  UMKM  Kripik  Tempe  Krenyezz  and  UMKM ALZA  meet  the  legality  requirements  for  distribution  permits  by  applying  CPPB-IRT  and  SJPH standards so that they can produce quality processed food in accordance with food safety and product halalness.  Assistance  is  carried  out  in  several  stages,  namely:  1)  Observation  and  interview,  2) Identification of gaps in fulfillment of CPPB-IRT and SJPH aspects, 3) Assistance in the application of CPPB-IRT  and  SJPH,  4)  Preparation  of  required  documents  and  registration  of  SPP-IRT  and  Halal Certificates.  The  result  of  this  service  is  the  issuance  of  the  SPP-IRT  and  Halal  Certificate  as  the legality of the distribution permits of the two UMKM.
Keywords: CPPB-IRT, IRTP, SJPH, SPP-IRT, UMKM

## PENDAHULUAN
Produk-produk yang beredar di masyarakat merupakan produk yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)  yang merupakan perusahaan pangan yang tempat usahanya  berada  di  tempat  tinggal  dengan  penggunaan  peralatan  pengolahan  pangan manual  hingga  semi  otomatis  (Naimah  &  Soesilo,  2015),  IRTP  yang  berdiri  haruslah memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  mengacu  pada  Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.031.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang  Baik  untuk  Indistri  Rumah  Tangga  (CPPB-IRT).  Namun  seiring  perkembangan tersebut,  banyak  IRTP  yang  berdiri  tanpa  memiliki  legalitas  izin  edar  Sertifikat  Produksi Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT),  legalitas  izin  edar  tersebut  merupakan  hal penting yang wajib dimiliki para pelaku usaha. Kurangnya penerapan CPPB-IRT disebabkan karena  kurangnya  pengetahuan  para  pelaku  usaha  mengenai  standar  CPPB-IRT  serta kurangnya  kesadaran  dan  juga  kemampuan  dalam  mengolah  lingkungan  produksi  yang sesuai  dengan  standar.  Kurangnya  penerapan,  pengetahuan  serta  kesadaran  dan kemampuan  pelaku  usaha  sejalan  dengan  laporan  tahunan  BPOM  pada  tahun  2020  yang menunjukkan  bahwa  sebanyak  73,15%  IRTP  yang  belum  menerapkan  CPPB-IRT. Berdasarkan  hasil  laporan  BPOM  2020 diketahui  terdapat  ketidak  sesuaian  dokumen  yang tidak  lengkap  atau  tidak  dapat  tertelusur,  sarana  prasarana  yang  tidak  memenuhi persyaratan serta aspek sanitasi dan higienitas karyawan (Roseno et al., 2022). Penerapan standar  CPPB-IRT  sangat  penting  untuk  diterapkan,  karena  dikhawatirkan  jika  tidak  sesuai
dengan  standar  akan  menimbulkan  dampak  yang  tidak  baik  untuk  kesehatan,  dikarenakan pangan  yang  dihasilkan  tidak  aman,  kurang  terjamin  mutu  dan  kelayakannya.  Salah  satu pangan  yang  bermutu  adalah  pangan  yang  terbebas  dari  bakteri  contohnya  bakteri  E.coli, olahan pangan yang mengandung bakteri dapat berdampak pada kesehatan, salah satunya yaitu diare (Apriani et al., 2020).
Masyarakat  perlu  jaminan  produk  yang  akan  dikonsumsi  mengenai  keamanan pangan pada produk makanan maupun minuman. Pentingnya menjamin keamanan pangan yang dihasilkan oleh IRTP, dimana ini merupakan kewajiban pelaku usaha, maka keamanan pangan  harus  memenuhi  standar  yang  berlaku  agar  tidak  membahayakan  kesehatan manusia  serta  tidak  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan,  dan  budaya  masyarakat sehingga  aman  untuk  dikonsumsi,  sebagaimana  sesuai  dengan  UU  No.  36  tahun  2009 tentang  Kesehatan  yang  dapat  disebut  UKK,  mengenai  pentingnya  jaminan  keamanan pangan. Berdasarkan pasal 1 ayat (6) UKK dinyatakan bahwa Makanan dan Minuman yang tidak  memenuhi  ketentuan  standar,  persyaratan  kesehatan,  dan/atau  membahayakan kesehatan, dilarang untuk diedarkan, harus ditarik dari peredaran, serta dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah berwenang serta bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan,  pendistribusian  makanan  dan  minuman  pasal  112  UKK,  termasuk  pangan olahan  IRT  (Naimah &  Soesilo,  2015).  Oleh  sebab  itu  diperlukannya  penerapan CPPB-IRT pada  IRT  yang  berdasarkan  Peraturan  Kepala  BPOM  RI  Nomor  HK.031.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang CPPB-IRT agar dapat memperoleh SPP-IRT yang merupakan jaminan tertulis  yang  diberikan  oleh  Bupati/Walikota  terhadap  pangan  produksi  Industri  Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan  yang  Baik  untuk  Indistri  Rumah  Tangga  CPPB-IRT  (Winiati  P.  Rahayu,  Feri Kusnandar, Ruki Fanaike, Sarmauli N. Purba, Retno Anggrina K.D, Indra Pramularsih, Nurita Lastri  T,  2020)  dalam  hal  ini  yaitu  dinas  kesehatan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  UMKM yang  telah  memiliki  sertifikat  SPP-IRT  dapat  memasukkan  Nomor  P-IRT  yang  terdaftar  ke dalam label kemasan sebagai bukti bahwa produk tersebut telah terdaftar didinas kesehatan.
Selain itu, standar kehalalan pada produk IRTP juga penting serta perlu diperhatikan oleh  para  pelaku  usaha,  agar  produk  tersebut  dapat  dipercaya  kehalalannya  oleh  para konsumen di Indonesia yang mayoritas merupakan umat muslim, selain itu kehalalan produk saat  ini  bukan  saja  mengenai  keyakinan  agama,  namun  juga  mengenai  kesehatan, keamanan  serta  perkembangan  ekonomi  saat  ini.  Undang-undang  No.  33  Tahun  2014 mengenai  Jaminan  Produk  Halal  (JPH)  pasal  (4)  menyatakan  bahwa  produk  yang  masuk, beredar, serta diperdagangkan di wilayah Indonesia, maka wajib bersertifikat halal. Sertifikat
halal tersebut adalah pengakuan kehalalan pada suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  yang  berdasarkan  fatwa  halal  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Pengertian  Produk  Halal  sendiri  menurut UU  No.  33  Tahun  2014  pada  Pasal  1  ayat  (2)  adalah  Produk  yang  telah  dinyatakan  halal sesuai dengan syariat Islam, dengan tujuan memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan  Produk  yang  dikonsumsi  dan  digunakan  masyarakat.  Peraturan  mengenai Jaminan  Produk  Halal  ini  juga  bermanfaat  bagi  para  produsen,  karena  dapat  memberikan panduan  mengenai  bagaimana  mengolah,  memproses,  memproduksi,  serta  memasarkan produk  kepada  masyarakat,  masyarakat  beranggapan  bahwa  produk  halal  terbukti berkualitas  dan  baik  untuk  kesehatan  tubuh  manusia  sehingga  masyarakat  lebih  memilih produk  yang  telah  bersertifikat  halal,  dan  tentu  saja  hal  ini  akan  berdampak  pada peningkatan penjualan (Astuti, 2020).
Saat  ini  Sertifikat  Halal  dapat  diperoleh  melalui  jalur Self  Declare .  Adanya  sertifikat halal  yang  dimiliki  oleh  IRTP  dapat  menambah  kepercayaan  konsumen  terhadap  produk tersebut,  dikarenakan  IRTP  dapat  mencantumkan  logo  halal  pada  label  kemasan  produk. Sehingga dapat sejalan dengan peraturan Pemerintah pasal 10 No. 69 Tahun 1999 tentang Label  dan  Iklan  Pangan  yang  mejelaskan  bahwa  “setiap  orang  yang  memproduksi  atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan  bahwa  pangan  tersebut  halal  bagi  umat  islam,  bertanggung  jawab  atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label” (Rohmanu, 2021).
UMKM  Kripik  Tempe  Krenyezz  dan  UMKM  ALZA  merupakan  IRTP.  UMKM  Kripik Tempe  Krenyezz  adalah  IRTP  yang  memproduksi  kripik  tempe,  yang  didirikan  oleh  Ibu  Tri Wahyuni  pada  awal  tahun  2018  yang  berlokasi  di  Desa  Bangun  Rejo  II,  L3  Blok  A  RT.  08 Tenggarong  seberang,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  selanjutnya  UMKM  ALZA memproduksi  minuman  bubuk  rempah,  yang  didirikan  oleh  Ibu  Eka  Fitri  Handayani  sejak tahun  2020  yang  berlokasi  di  Desa  Manunggal  Jaya,  L2  Blok  E  RT.  11  Tenggarong seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Tujuan  pengabdian  ini  adalah  melakukan  pendampingan  untuk  membantu  UMKM Kripik  Tempe  Krenyezz  dan  UMKM  ALZA  memenuhi  syarat  legalitas  izin  edar  dengan menerapkan standar CPPB-IRT dan SJPH agar dapat menghasilkan produk olahan pangan yang  berkualitas  sesuai  dengan  keamanan  pangan  serta  kehalalan  produk  pangan, sehingga konsumen mendapatkan jaminan keamanan dan kehalalan terhadap produk yang dihasilkan oleh kedua UMKM tersebut. Adapun hasil atau target luaran dari pendampingan ini adalah terbitnya SPP-IRT dan Sertifikat Halal sebagai legalitas izin edar usaha.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan  dengan  melibatkan  serta bekerja  sama  dengan  pemilik  usaha  yaitu  Ibu  Tri  Wahyuni  pemilik  UMKM  Kripik  Tempe Krenyezz  dan  Ibu  Eka  Fitri  Handayani  pemilik  UMKM  ALZA.  Pendampingan  ini menggunakan metode yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh  Putri et al (2023). Proses pendampingan dimulai dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
1.  Observasi dan wawancara
Observasi  dilakukan  dengan  cara  meninjau  secara  langsung  lokasi  usaha  untuk mengetahui  kondisi  awal  pada  UMKM  Kripik  Tempe  Krenyezz  dan  UMKM  ALZA, observasi  untuk  mengetahui  produk  yang  dihasilkan,  melihat  kondisi  lingkungan  sekitar tempat  usaha,  serta  melakukan  wawancara  kepada  pemilik  usaha  agar  dapat memperoleh data mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kedua UMKM.
2.  Identifikasi gap pemenuhan aspek CPPB-IRT dan Sistem Jaminan Produk Halal.
Pada  tahap  ini  akan  dilakukan  penilaian  kesesuaian  persyaratan  prasarana  dan  sarana IRTP  yang  mengacu  pada  Peraturan  Kepala  BPOM  Nomor  HK.03.1.23.04.2206  Tahun 2012  tentang  CPPB-IRT  dan  kesesuaian  persyaratan  Sistem  Jaminan  Produk  Halal berdasarkan  formulir  audit  internal.  Perolehan  hasil  identifikasi  digunakan  untuk pendampingan kepada pelaku usaha agar kedua UMKM tersebut dapat memenuhi serta menerapkan aspek-aspek CPPB-IRT dan SJPH.
3.  Pendampingan penerapan CPPB-IRT dan SJPH
Pada  tahap  ini  kedua  UMKM  akan  didampingi  secara  langsung  dalam  pemenuhan persyaratan yang belum dimiliki serta melakukan perbaikan dan penerapan aspek-aspek yang belum terpenuhi. Pendampingan dilakukan mulai dari bulan November 2022 hingga bulan Mei 2023.
4.  Penyiapan  dokumen  persyaratan  dan  melakukan  pendaftaran  SPP-IRT  dan  Sertifikat Halal.
Pada  tahap  ini,  kedua  UMKM  melakukan  pendaftaran  SPP-IRT  melalui  aplikasi  OSS ( Online  Single  Submission) dan  Sertifikat  Halal Self  Declare melalui  aplikasi  SiHalal. Dokumen yang harus dimiliki diantaranya yaitu: KTP, NPWP, NIB, Sertifikat PKP, dan SK Penetapan penyelia Halal.

## Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1.  Tahap Observasi dan Wawancara
Tahapan  studi  lapangan  pertama  yang  dilakukan  oleh  pengabdi  yaitu  observasi dan  wawancara  yang  dilakukan  secara  langsung  dengan  mengunjungi  lokasi  UMKM Kripik Tempe Krenyezz dan UMKM ALZA untuk mengetahui kondisi awal UMKM.
UMKM Kripik Tempe Krenyezz adalah UMKM yang didirikan Ibu Tri Wahyuni pada awal  tahun 2018 yang berlokasi  di  Desa  Bangun  Rejo  II,  L3  Blok  A RT.  08  Tenggarong seberang.  Usaha  yang  didirikan  merupakan  usaha  yang  bergerak  dibidang  pangan dengan menghasilkan produk Kripik tempe yang dikemas dengan menggunakan standing pouch transparan  dengan  berat  bersih  100  gram  yang  dijual  dengan  harga  Rp.  12.  000 dan kemasan 1 kg dengan harga jual Rp. 120.000.
Selanjtnya  UMKM  ALZA  yang  didirikan oleh  Ibu  Eka  Fitri  Handayani  sejak  tahun 2020 yang berlokasi di Desa Manunggal Jaya, L2 Blok E RT. 11, Tenggarong seberang, Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Usaha  ini  merupakan  usaha  yang  bergerak  dibidang pangan  dengan  menghasilkan  produk  berupa  minumam  bubuk  dari  rempah-rempah. UMKM  ALZA  memiliki  beberapa  varian  minuman  bubuk  rempah  yang  dikemas  dengan menggunakan kemasan botol plastik bening ukuran 200 gram yang dijual dengan kisaran haga Rp. 20.000 – Rp. 30.000. Beberapa varian minuman bubuk rempah yang diproduksi yaitu: Jahe kunyit, Jahe pandan, Jahe komplit, Kencur, Temulawak, dan Manjakani.
Berdasarkan  dari  observasi  dan  wawancara  yang  telah  dilakukan  kepada  kedua UMKM tersebut diketahui bahwa sejak awal berdiri kedua UMKM belum memiliki legalitas
usaha  baik  berupa  SPP-IRT  maupun  Sertifikat  Halal,  kedua  UMKM  juga  belum memahami  bagaimana  proses  pengajuan  legalitas  usaha  serta  apa  saja  persyaratan untuk pengajuan legalitas usaha P-IRT dan Sertifikat Halal.
a. UMKM Kripik Tempe Krenyezz
b. UMKM ALZA
Gambar 2. Tahap Observasi UMKM
2.  Identifikasi gap pemenuhan aspek CPPB-IRT dan Sistem Jaminan Produk Halal.
Pada  tahapan  kedua  ini  diperoleh  hasil  penilaian  kesesuaian  persyaratan prasarana  dan  sarana  IRTP  yang  mengacu  pada  Peraturan  Kepala  BPOM  Nomor HK.03.1.23.04.2206 Tahun 2012 tentang CPPB-IRT dan kesesuaian persyaratan Sistem Jaminan Produk Halal berdasarkan formulir audit internal.
Identifikasi  gap  ketidaksesuaian  aspek  CPPB-IRT  pada  kedua  UMKM  dilakukan untuk  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  oleh  kedua  UMKM  tersebut  dalam  penerapan CPPB-IRT sehingga kendala tersebut dapat segera diatasi. Adapun hasil dari  identifikasi tersebut diketahui bahwa terdapat 7 aspek persyaratan CPPB-IRT yang belum memenuhi standar CPPB-IRT pada UMKM Kripik Tempe Krenyezz dan terdapat 5 aspek yang belum terpenuhi pada UMKM ALZA.
Tabel 1. Identifikasi gap ketidaksesuaian aspek CPPB-IRT
No. Aspek CPPB-IRT UMKM Keterangan UMKM Kipik Tempe Krenyezz UMKM ALZA
1. Bangunan dan fasilitas √ × Dinding area cuci tidak terawat, kotor. 2. Fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi × √ Tidak tersedia sarana cuci tagan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan. 3. Kesehatan dan higiene karyawan × × Karyawan dibagian produksi pangan tidak mengenakan celemek dan pelindung kepala.
4. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi × √ Hewan peliharaan terlihat berkeliaran di sekitar ruang produksi pangan. 5. Pengendalian proses × × Tidak memiliki diagram alir produksi pangan. 6. Pelabelan pangan × × Tidak memiliki label pangan yang sesuai degan standar. 7. Pengawasan oleh penanggung jawab × √ Tidak mempunyai penanggung jawab yang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). 8. Pencatatan dan dokumentasi × × Tidak memiliki dokumen produksi serta tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi. Keterangan : − Telah memenuhi Aspek CPPB-IRT = ( √) − Tidak memenuhi Aspek CPPB-IRT = (×)
Hasil  penilaian  identifikasi  gap  pemenuhan  kriteria  SJPH disajikan pada  Tabel  2, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kedua UMKM belum memenuhi 4 kriteria.
Tabel 2. Identifikasi gap pemenuhan kriteria SJPH Pada Kedua UMKM
No. Persyaratan kriteria SJPH Kondisi UMKM 1. Komitmen dan tanggung jawab ▪ Kedua UMKM belum menetapkan Kebijakan halal dan belum disosialisasikan. ▪ Kedua UMKM belum memiliki Penyelia halal/penanggung jawab proses produksi. ▪ Kedua UMKM belum melakukan Pembinaan/pelatihan kompetensi halal untuk karyawan. 2. Bahan ▪ Kedua UMKM tidak memiliki Daftar bahan halal dan catatan pembelian. ▪ Kedua UMKM tidak memiliki catatan Resep produk sebagai acuan/rujukan.
3. Proses produk halal Kedua UMKM tidak memiliki SOP proses produksi. 4. Produk Produk kedua UMKM telah memenuhi kriteria halal. 5. Pemantauan dan evaluasi Kedua UMKM belum pernah melakukan audit internal.

## 3.  Pendampingan penerapan CPPB-IRT dan SJPH
Pada  tahapan  ketiga  ini  dilakukan  pendampingan  penerapan  CPPB-IRT  dan SJPH.  Hasil  dari  pendampingan  yang  telah  dilakukan  dapat  dilihat  dari  Tabel
perbandingan sebelum dan sesudah pendampingan CPPB-IRT dan SJPH kepada kedua UMKM yang disajikan pada tabel 3 dan tabel 4.
Tabel 3. Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan CPPB-IRT
No. Aspek CPPB-IRT Kondisi awal UMKM Kondisi akhir UMKM UMKM Kripik Tempe Kreyezz UMKM ALZA 1. Lokasi dan lingkungan produksi Lokasi dan lingkungan terawat, bersih, bebas dari kotoran sampah dan debu. 2. Bangunan dan fasilitas × Dinding area cuci terwat, tidak kotor dan mudah dibersihkan. 3. Peralatan produksi Peralatan terpelihara dan dibersihkan secara rutin. 4. Suplai air atau sarana penyediaan air Air bersih tersedia dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi 5. Fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi × Tersedia sarana untuk pembersihan/ pencucian lengkap dengan sabun dan lap sebagai alat pengering. 6. Kesehatan dan hygiene karyawan × × Karyawan di bagian produksi pangan menggunakan celemek dan penutup kepala saat kegiatan produksi. 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi × Program hygiene dan sanitasi dilakukan secara rutin, dan hewan peliharaan dikurung di tempat khusus. 8. Penyimpanan Bahan baku dan produk akhir disimpan di tempat yang terpisah. 9. Pengendalian proses × × Membuat dan mengikuti diagram alur produksi pangan.
10. Pelabelan pangan × × Membuat desain label pangan yang sesuai dengan syarat label pangan. 11. Pengawasan oleh penanggung jawab × Pemilik usaha sudah memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Penanggung jawab memiliki pengetahuan hygiene dan sanitasi pangan serta proses produksi yang ditanganinya. 12. Penarikan produk Pemilik usaha melakukan penarikan produk pangan secara rutin untuk mencegah penemuan produk yang tidak sesuai dengan syarat keamanan pangan. 13. Pencatatan dan dokumentasi × × Pemilik usaha telah membuat buku catatan produksi yang berisikan resep pembuatan produk, diagram alur proses produksi, dan pencatatan dokumentasi produksi. 14. Pelatihan karyawan Pemilik usaha telah mengikuti Penyuluhan keamanan pangan yang dibuktikan dengan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), dan siap menerapkan serta mengajarkannya kepada karyawan.
Pada  tabel  berikut  ini  menyajikan  perbandingan  sebelum  dan  sesudah  dilakukannya pendampingan kepada UMKM Kripik Tempe Krenyezz dan UMKM ALZA dalam pemenuhan aspek-aspek SJPH.

## Tabel 4. Perbandingan sebelum dan sesudah pendampingan penerapan SJPH
No Kriteria SJPH Kondisi awal Kedua UMKM Kondisi akhir Terpenuhi Tidak terpenuhi 1. Komitmen dan tanggung jawab √ ▪ Kedua UMKM telah membuat kebijakan halal dan poster terkait pengetahuan halal dan haram. ▪ Kedua UMKM telah menetapkan penyelia halal sebagai penanggung jawab proses produksi halal. ▪ Kedua UMKM telah memberikan pembinaan melalui pelatihan soal kompetensi bidang halal sesuai yang tercantum dalam SJPH. 2. Bahan √ ▪ Kedua UMKM telah membuat dan menyusun daftar bahan halal. ▪ Kedua UMKM telah membuat catatan pembelian bahan sesuai dengan template yang terdapat dalam SJPH. ▪ Kedua UMKM telah membuat catatan resep produk di dalam buku catatan produksi. 3. Proses produk halal √ Kedua UMKM telah membuat proses produksi di dalam buku catatan produksi. 4. Produk √ Produk UMKM ALZA dan UMKM Kripik Tempe Krenyezz tidak menggunakan nama, bentuk, dan kemasan yang diharamkan serta diproduksi dengan menggunakan bahan dan fasilitas produksi yang bersih dan bebas dari najis. 5 Pemantauan dan evaluasi √ Kedua UMKM telah melakukan audit dengan seluruh karyawan melalui formulir pada SJPH.

## Pembahasan
Pendampingan Perbaikan CPPB-IRT
Aspek  pertama,  Bangunan  dan  fasilitas  pada  IRTP  ALZA  telah  dilakukan  perbaikan pada  dinding  area  cuci,  dimana  sebelum  dilakukan  perbaikan  are  cuci  tidak  memenuhi standar  yaitu  dinding  pada  area  cuci  terlihat  kotor  dan  susah  dibersihkan,  sehingga dilakukan perbaikan dengan membersihkan area cuci kemudian dilakukan pengecatan agar tampak lebih bersih.
Gambar 3. Foto dinding area cuci tangan
sebelum perbaikan Gambar 4. Foto dinding area cuci tangan setelah perbaikan
Aspek  kedua,  fasilitas  dan  higiene  dan  sanitasi,  IRTP  Kripik  Tempe  Krenyezz  telah melakukan perbaikan yaitu dengan menyediakan tempat cuci tangan yang  lengkap dengan sabun  cuci  dan  alat  pengering  tangan.  Mencuci  tangan  menggunakan  sabun  akan membunuh  kuman  terdapat  perbedaan  jumlah  kuman  pada  tangan  yang  tidak  dicuci menggunakan  sabun,  penggunaan  sabun  dapat  mengurangi  jumlah  mikroba  pada  tangan (Rezki,  2020).  Pegetahuan  serta  pemahaman  mengenai  sanitasi  sangatlah  penting  untuk IRTP dengan menerapkan sanitasi maka diharapkan dapat terciptanya produk yang bersih, aman serta bebas dari bahaya kesehatan.
Gambar 5. Foto sebelum pemenuhan fasilitas higiene dan sanitasi CPPB-IRT
Gambar 6. Foto sesudah pemenuhan fasilitas higiene dan sanitasi CPPB-IRT
Aspek  ketiga,  pemeliharaan  dan  program  hygiene  dan  sanitasi  harus  dilaksanakan secara  rutin  untuk  mencegah  terjadinya  kontaminasi  silang  pada  pangan  olahan.  Program higiene dan sanitasi telah diterapkan dengan baik oleh IRTP Kripik Tempe Krenyezz dengan menjaga  dan  memelihara  peralatan  produksi  agar  tetap  bersih,  higienis  serta  bebas  dari kontaminan.  Hewan  peliharaan  seperti  kucing  sudah  tidak  berkeliaran  di  sekitar  ruang produksi pangan.
Aspek  keempat,  pengawasan  oleh  penanggung  jawab.  Industri  Rumah  Tangga haruslah memiliki penanggung jawab yang dibuktikan dengan memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan  Pangan  (PKP).  Sertifikat  Penyuluhan  Keamanan  Pangan  diterbitkan  oleh  Dinas Kesehatan bagi peserta yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan telah lulus post  test .  Sertifikat  Keamanan  Pangan  sangatlah  penting  untuk  dimiliki  IRTP  karena merupakan syarat dasar untuk mendapatkan SPP-IRT. Ibu Tri Wahyuni pemilik IRTP Kripik Tempe Krenyezz telah mengikuti penyuluhan dan lulus post test, yang diselenggarakan oleh Kedaireka  pada  tanggal  13  Desember  2022.  Mengikuti  Penyuluhan  keamanan  pangan sangatlah penting untuk diikuti oleh para pelaku usaha karena dengan mengikuti penyuluhan pagan dapat membantu pemilik usaha dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam  mengolah  dan  memproduksi  pangan  yang  aman,  sehingga  dapat  mengurangi  risiko kontaminasi pada saat proses pengolahan (Palupi et al., 2023).
Aspek kelima,  kesehatan dan higiene karyawan perlu dijaga serta diperhatikan agar tidak  terjadi  kontaminasi  silang  antara  karyawan  ke  pangan  olahan.  Sanitasi  dan  higiene karyawan  perlu  diperhatikan  agar  dapat  mencegah  kontaminasi  mikroorganisme,  patogen atau  kotoran  yang  bersumber  dari  karyawan  (Roseno  et  al.,  2022).  Karyawan  yang melakukan produksi harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang sakit dan mencuci tangan sebelum  dan  sesudah  kegiatan  pengolahan  pangan,  serta  tidak  menggunakan  aksesoris seperti  cincin  dan  gelang  selama  proses  produksi.  Karyawan  menggunakan  pakaian  yang bersih  saat  produksi  dengan  menggunakan  celemek,  penutup  kepala  untuk  mencegah kemungkinan  terjatuhnya  rambut  atau  ketombe  ke  dalam  alat  pengolahan  atau  ke  dalam adonan dan juga masker (Izharrido, 2021) . Penanganan makanan olahan yang tidak baik, seperti tidak menjaga kebersihan karyawan dan juga penyimpanan produk yang baik dapat menimbulkan  penyakit-penyakit  yang  disebabkan  oleh  bakteri Salmonella,  Shigella, dan Campylobacter (Rezki, 2020) .
a. UMKM Kripik Tempe Krenyezz
b. UMKM ALZA
Gambar 7. Kesehatan dan Higiene karyawan kedua UMKM telah memenuhi standar CPPB-IRT
Aspek  keenam,  pengendalian  proses  harus  diterapkan  dengan  benar  agar menghasilkan  produk  yang  aman  dan  bermutu  maka  kedua  IRTP  harus  membuat  dan menerapkan pengendalian proses. Pengendalian proses dapat dilakukan dengan mengecek bahan-bahan  yang  digunakan,  serta  membuat diagram alir  proses  pembuatan  kripik  tempe dan pembuatan minuman bubuk rempah serta mengikuti diagram alir yang telah dibuat.
Aspek ketujuh, pelabelan pangan harus mengikuti standar sesuai dengan peraturan Pemerintah  No.  69 Tahun  1999  tentang Label  dan  Iklan  Pangan, pada  pasal  10 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat  islam,  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  pernyataan  tersebut  dan  wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. Menurut Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 mengenai Label Pangan Olahan dijelaskan bahwa pada Label Pangan Olahan setidaknya memuat: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama  dan  alamat  pihak  yang  memproduksi,  halal  bagi  yang  dipersyaratkan,  tanggal  dan kode  produksi,  keterangan  kadaluwarsa,  nomor  izin  edar  dan  asal  usul  bahan  pangan tertentu  (Rohmanu,  2021).  Hasil  pendampingan  yang  telah  dilakukan  kepada  kedua  IRTP telah  membuat  dan  memiliki  label  pangan  yang  telah  sesuai  dengan  peraturan.  Adapun berikut label pangan dari kedua UMKM yang telah dibuat mengikuti peraturan tersebut.
Gambar a. UMKM Kripik Tempe Krenyezz

## b. UMKM ALZA

## Gambar 8. Pelabelan Pangan
Aspek  kedelapan,  Pencatatan  dan  dokumentasi  harus  dilakukan  dengan  sebaik mungkin  agar  mempermudah  penelusuran  jika  terjadi  masalah  terkait  proses  produksi  dan distribusi serta mencegah produk melewati tanggal kadaluarsa. Kedua IRTP telah membuat buku  catatan  produksi  yang  berisi:  (1)  resep  pembuatan  amplang;  (2)  diagram  alir  proses produksi; (3) dokumen pencatatan produksi IRT.

## Pendampingan Pemenuhan Kriteria SJPH
Pendampingan yang  telah  dilakukan dalam  pemenuhan aspek SJPH  kepada kedua UMKM telah dilakukan dengan bukti bahwa 4 kriteria telah terpenuhi diantaranya:
1.  Pemenuhan  kriteria  komitmen  dan  tanggung  jawab,  kedua  UMKM  telah  memenuhi komitmen  dan  tanggung  jawab  untuk  konsisten  dalam  menghasilkan  produk  yang  halal dengan  memastikan  seluruh  karyawan  bertanggung  jawab  serta  menjaga  kehalalan produk  yang  dihasilkan sesuai dengan  syarat-syarat  Proses  Produk Halal  (PPH).  Kedua UMKM  juga  telah  menentapkan  penyelia  halal/  penanggung  jawab  PPH  yang  telah tercantum dalam  dokumen  manual SJPH.  Komitmen  dan  tanggung  jawab  kedua  UMKM juga  diterapkan  dengan  pembuatan  poster  kebijakan  halal  dan  poster  yang  berkaitan dengan pengetahuan halal dan haram yang kemudian poster tersebut ditempelkan pada lingkungan  produksi  sebagai  bentuk  sosialisasi  halal  kepada  konsumen  dan  seluruh karyawan.
a. UMKM Kripik Tempe Krenyezz
b. UMKM ALZA
Gambar 9. Pemasangan poster kebijakan halal Kedua UMKM
2.  Kriteria  kedua  yaitu  penggunaan  bahan,  bahan  yang  digunakan  dalam  proses  produksi pada  kedua  UMKM  telah  dipastikan  kehalalannya  yaitu  bahan-bahan  yang  digunakan merupakan  bahan  yang  halal,  dibuktikan  dengan  adanya  Sertifikat  Halal  pada  setiap bahan-bahan yang digunakan, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan bahan nabati, pengunaan bahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

## Tabel 5. Tabel Penggunaan bahan Kedua UMKM
a. Daftar Bahan Halal UMKM Kripik Tempe Krenyezz
No Nama dan Merek Produsen Nomor Sertifikat Halal Masa Berlaku Sertifikat Halal 1 Kacang Kedelai Tempe Pasar Pasar Tradisional - - 2 Kemiri Pasar Tradisional - - 3 Biji Ketumbar Pasar Tradisional - - 4 Daun Jeruk Nipis Segar Pasar Tradisional - - 5 Bawang Putih Pasar Tradisional - - 6 Tepung Tapioka Rose Brand PT. Budi Starch & Sweetener Tbk ID00410000088710 720 13-08-2025 7 Tepung Beras Putih Rose Brand PT. Budi Makmur Perkasa ID00410000088740 620 13-08-2025 8 Masako Rasa Ayam PT.Ajinomoto Indonesia ID00410000088320 221 06 -05-2025 9 Garam Dolpin PT. Susanti Megah ID 353100001198906 21 27-08-2025 10 Sungliht Cairan Pencuci Piring Jeruk Nipis 100 PT. Unilever Indonesia Tbk ID00410000008400 120 19-05-2024 11 Minyak Goreng Rose Brand PT. Tunas Baru Lampung ID00410000089420 720 13-08-2025 12 Air Putih Murni/Air masak - - - 13 Air Pencuci Alat dan Bahan PDAM - - 14 Kemasan Standing pouch BluTop PT. Klipindo Plastik Pratama - - 15 Madina Minyak Goreng PT. PACIFIC MEDAN INDUSTRI ID00410001101601 022 15 -02-2026 b. Daftar Bahan Halal UMKM ALZA No Nama dan Merek Produsen Nomor Sertifikat Halal Masa Berlaku Sertifikat Halal 1 Jahe Merah Pasar Tradisional Bahan Nabati - 2 Daun Pandan Pasar Tradisional Bahan Nabati - 3 Cengkeh Pasar Tradisional Bahan Nabati - 4 Sereh Pasar Tradisional Bahan Nabati - 5 Kayu Manis Pasar Tradisional Bahan Nabati - 6 Kencur Pasar Tradisional Bahan Nabati - 7 Temulawak Pasar Tradisional Bahan Nabati - 8 Manjakani Pasar Tradisional Bahan Nabati - 9 Daun Sirih Pasar Tradisional Bahan Nabati - 10 Buah Pinang Pasar Tradisional Bahan Nabati - 11 Kunci Pepet Pasar Tradisional Bahan Nabati - 12 Cabai Jamu Pasar Tradisional Bahan Nabati - 13 Kunyit Kuning Pasar Tradisional Bahan Nabati - 14 Kayu rapet wangi Pasar Tradisional Bahan Nabati - 15 Air Putih Murni PDAM Air Murni -
16 Gula Kristal Putih Rose brand PT. Adikarya Gemilang ID00410000080820 320 30-09- 2025 17 Gula pasir-Gulaku Tebu 1000 g PT. Gula Putih Mataram ID00410000207320 221 28-05-2025 18 Gula merah Aren Batok Shuga Gula Aren ID64110000059171 220 15 -04-2025 19 Sunlight Cairan Pencuci Porong Jeruk Nipis 100 PT. MITRSPSK ERAMANDIRI ID00310000241450 222 19 -05-2026 20 Mama Lemon Extra Clean Jeruk Nipis PT.Lioan wings ID00410000196820 721 23-09-2025 21 Kemasan PET TO-10- 01-PET Toples Rempah 150 ml PT. Asia Pramulia ID35300000652911 20 04-03-2025 22 Air Pencuci Alat dan Bahan PDAM - -
3.  Kriteria  ketiga  yaitu  proses  produk  halal  yang  berisikan  proses  kegiatan  pembuatan produk  untuk  memastikan  proses  yang  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  sehingga terjaminnya kehalalan produk yang dihasilkan oleh kedua UMKM.
4.  Kriteria keempat adalah produk, produk dari kedua UMKM merupakan produk yang telah memenuhi  kriteria  SJPH,  pada  UMKM  Kripik  Tempe  Krenyezz  produk  yang  diajukan adalah kripik tempe dan UMKM ALZA mengajukan produk minuman bubuk dari rempah- rempah.  Produk  dari  kedua  UMKM  tersebut  merupakan  produk  yang  aman  dikonsumsi, diproduksi  menggunakan  peralatan,  fasilitas  produksi,  sistem  pengemasan  dan pendistribusian  yang  tidak  terkontaminasi  dengan  bahan  tidak  halal.  produk  tersebut dapat dilihat pada gambar 11.
a. UMKM Kripik Tempe Krenyezz
b. UMKM ALZA
Gambar 10. Foto Produk
5.  Kriteria  kelima  yaitu  pemantauan  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  penyelia  halal menggunakan  prosedur  audit  internal  untuk  memantau  penerapan  SJPH.  Bukti  dari pelaksanaan audit disimpan dan hasil audit tersebut dilaporkan kepada BPJPH.
Penyiapan  dokumen  persyaratan  dan  melakukan  pendaftaran  SPP-IRT  dan  Sertifikat  Halal kategori Self declare .
Dokumen  dan  persyaratan  yang  dibutuhkan  dalam  pengajuan  SPP-IRT  adalah:  (1) akun  OSS;  (2)  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB);  (3)  data  produk  yang  meliputi  (nama  produk pangan,  jenis  produk  pangan,  nama  jenis  pangan,  jenis  kemasan,  isi  bersih,  komposisi, proses  produksi,  cara  penyimpanan,  jenis  dan  masa  simpan  produk);  (4)  rancangan  label produk  yang  telah  sesuai  dengan  standar  persyaratan  label  pangan.  Proses  pendaftaran SPP-IRT dapat dilihat pada gambar 12.

## Gambar 11. Diagram Alur proses pendaftaran SPP-IRT
Sertifikat  P-IRT  kedua  UMKM  telah  terbit  otomatis  dengan  nomor  PIRT  PB-UMKU: 061222005103600000001  untuk  IRTP  Kripik  Tempe  Krenyezz  dan  IRTP  ALZA  dengan beberapa nomor PIRT PB-UMKU diantaranya yaitu: 080922003275600010005 (produk Jahe Kunyit), 080922003275600010009 (produk Jahe komplit), 080922003275600010010 (produk jahe  pandan),  080922003275600010006  (produk  kencur),  080922003275600010008 (produk manjakani) dan 080922003275600010007 (produk temulawak).
Selanjutnya  proses  pendaftaran  Sertifikat  Halal Self  declare harus  melengkapi persyaratan  dan  doukumen  pengajuan  sertifikat  halal.  Berikut  berkas  yang  harus dipersiapkan:
1.  Data pelaku usaha:
1)  KTP pemilik usaha
2)   Penanggung jawab
3)  Aspek Legal (NIB & NPWP).
2.  Data Penyelia Halal:
1)  Foto KTP penyelia halal
2)  SK penetapan penyelia halal
3)  Sertifikat penyelia halal (jika ada).
3.  Data Pengajuan ( Self Declare) :
1)  Jenis layanan, jenis produk, nama usaha, area pemasaran
2)  Pemilihan lokasi, lembaga, dan nama pendamping PPH.
4.  Pabrik & Outlet: Pabrik dan Outlet (sesuai dengan lokasi produksi dan penjualan) 5.  Bahan:
1)  Daftar nama bahan dan kemasan
2)  Bahan kategori cleaning agent (air, sabun pencuci dll)
3)  Nama kemasan produk ( standing pouch , dll)
6.  Produk:  Klasifikasi  produk,  rincian,  nama,  merek,  foto  produk,  jumlah  bahan  yang digunakan.
7.  Proses  Produk  Halal:  Pembelian,  penyimpanan  bahan,  pengolahan,  pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusi.
Gambar 12. Diagram alur proses pendaftaran Sertifikat Halal self declare
Kedua  UMKM  telah  memiliki  Sertifikat  Halal  dengan  nomor  ID64110002023850223  untuk UMKM Kripik Tempe Krenyezz dan UMKM ALZA dengan nomor sertifikat ID64110002024210323.  Serifikat  Halal  kedua  UMKM  tersebut  terbit  oleh  BPJPH  pada tanggal 03 Mei 2022.

## KESIMPULAN
Pengabdian  masyarakat  ini  didukung  oleh  Jurusan  Teknologi  Hasil  Pertanian Universitas  Mulawarman  dan  Dinas  Koperasi  UKM  Kutai  Kartanegara,  Kalimantan  Timur. Kelebihan  dari  program  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  membantu  menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh UMKM Kripik Tempe Krenyezz dan UMKM ALZA dalam hal penerapan  aspek-aspek  CPPB-IRT  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  BPOM  RI  Nomor HK.031.23.04.12.2206  Tahun  2012  dan  SJPH  serta  membantu  pengurusan  pendaftaran legalitas SPP-IRT dan Sertifikat Halal.
Pendampingan yang telah dilakukan pada UMKM Kripik Tempe Krenyezz dan UMKM ALZA dapat memberikan dampak yang baik terhadap kedua UMKM tersebut. Perbaikan dan pemenuhan CPPB-IRT dan SJPH telah dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik hal itu dapat dilihat  dari  perubahan  kondisi  awal  sebelum  pendampingan  dan  kondisi  akhir  setelah pendampingan,  yaitu  1)  Kedua  UMKM  telah  menerapkan  aspek-aspek  CPPB-IRT  yang mengacu pada  Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.031.23.04.12.2206 Tahun 2012  dan aspek-aspek SJPH, 2) UMKM Kripik Tempe Krenyezz telah mengikuti pelatihan Penyuluhan Keamanan  Pangan  dan  memiliki  Sertifikat  Penyuluhan  Keamanan  Pangan  yang  diadakan oleh  Dinas  Koperasi  UKM  Kutai  Kartanegara,  Kalimantan  Timur,  3)  Kedua  UMKM  yang sebelumnya belum memiliki desain label kemasan yang sesuai dengan standar label pangan kini telah memiliki desain label kemasan yang telah sesuai dengan standar, 4) Kedua UMKM kini  telah  memiliki  Buku  Catatan  Produksi,  5)  Kedua  UMKM  telah  mendapatkan  legalitas usaha  berupa  P-IRT  dan  Sertifikat  Halal.  Dengan  adanya  pendampingan  kepada  kedua UMKM  ini  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  kepada  UMKM  lainnya  untuk  memiliki  legalitas izin edar berupa SPP-IRT dan Sertifikat Halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani, R., Zubaedah, R., & Atsar, A. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produksi Pangan yang tidak memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan yang tidak Memiliki Izin Edar. Lambung Mangkurat Law Journal , 5 (1), 42.
https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i1.142
Astuti,  M.  (2020).  Pengembangan  Produk  Halal  Dalam  Memenuhi  Gaya  Hidup  Halal  (Halal
Lifestyle). Iuris Studia , 1 (1), 14 –20. https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16
Izharrido,  M.  T.  P.  dan  B.  (2021).  Penilaian  Skor  Keamanan  Pangan  Pada  UMKM  Rumah Makan ABC di Kabupaten Sumba. Pengolahan Pangan , 6 (2), 61 –70.
Naimah,  &  Soesilo.  (2015).  Manfaat  Legalitas  P-IRT  Bagi  Pengembangan  Usaha  Dalam Program IbM Kripik Pisang Berkulit. Pengabdian Masyarakat IPTEKS , 1 , 51 –63.
Palupi,  F.  H.,  Noviyati,  T.  D.,  &  Ribhi,  A.  A.  (2023). Sosialisasi  Penyuluhan  Keamanan Pangan pada UMKM . 1 (2), 361 –368.
Putri, A. A., Rohmah, M., Emmawati, A., & Rahmadi, A. (2023). Penerapan CPPB-IRT dan sistem  jaminan  produk  halal  sebagai  upaya  peningkatan  mutu  dan  kehalalan  produk UMKM. JIPEMAS , 6 (204), 373 –391. https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19633
Rezki,  R.  (2020).  Evaluasi  Penerapan  CPPB-IRT  Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (  IRTP  )
Minuman Tradisional di Desa Mekarharja ( Evaluation of the Application of CPPB-IRT in Traditional Beverages Home Industry in Mekarharja Village ). Pusat Inovasi Masyarakat , 2 (1), 28 –33.
Rohmanu,  I.  F.  dan  A.  (2021).  Labelisasi  Produk  Pangan  UMKM  di  Kecamatan  Pulung Ponorogo. Antologi Hukum , 1 (1), 1 –15.
Roseno,  M.,  Widyastiwi,  &  Sudaryat,  Y.  (2022).  Pendampingan  Industri  Rumah  Tangga Pangan  (  IRTP  )  Pendampingan  Industri  Rumah  Tangga  Pangan  (  IRTP  )  dalam Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik – Industri Rumah Tangga ( CPPB-IRT ) di Kota Bandung. Jurnal SOLMA , April . https://doi.org/10.22236/solma.v11i1.7769
Winiati P. Rahayu, Feri Kusnandar, Ruki Fanaike, Sarmauli N. Purba, Retno Anggrina K.D, Indra  Pramularsih,  Nurita  Lastri  T,  A.  D.  P.  (2020). Modul  penyuluhan  keamanan pangan untuk industri rumah tangga pangan .