Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YANG MENGABULKAN GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk)
Jihan Al Litani 1 , Mohamad Fajri Mekka Putra 2 1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Jihanlitani18@gmail.com 1

## Abstract
The aim of this study is to determine the decision of the religious court judge who granted the marriage annulment lawsuit and the legal consequences of the religious court judge's decision which granted the marriage annulment lawsuit against the wife as the plaintiff. The research approach  used  is  normative  juridical  law  research  or  library  research,  with  descriptive research type. The data analysis method used is qualitative. The results of this study indicate that  the  decision  of  the  religious  court  judge  who  granted  the  marriage  annulment  suit  was based on the existence of parties who could apply for the annulment of marriage, namely: a. Families  in  a  straight  line  of  descent  from  husband  or  wife;  b.  husband  or  wife;  c.  The authorized official only as long as the marriage has not been decided; d. Designated official. Article  22  of  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage  states  that  the  annulment  of  a marriage  occurs  because  the  parties  do  not  meet  the  requirements  to  enter  into  a  marriage. The  reason  for  the  annulment  of  the  marriage  is  that  the  marriage  was  carried  out  under threats that violate the law and one of the parties falsifies his identity, for example falsifying age, status, and religion. The legal consequences of the decision of the religious court judge who granted the marriage annulment lawsuit against the wife as the plaintiff for the wife of the annulled marriage did not  get  the iddah subsistence right because since the  cancellation decision was made from the court, the marriage was considered never to have occurred.
Keywords: Judge's Decision, Lawsuit, Marriage Cancellation
 Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: jihanlitani18@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Perkawinan  menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara yuridis menurut Undang- Undang  Perkawinan,  terjadinya  suatu  perkawinan  hanya  akan  ada  apabila  dilakukan  antara seorang pria dan wanita, sehingga perkawinan bermakna sebagai perikatan ( verbindtenis ). 1 Perkawinan  pada  dasarnya  merupakan  persatuan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di dalam  hukum  keluarga,  dengan  pertalian  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  untuk  waktu  lama.  Ikatan  yang  ada  di  antara  mereka  adalah  ikatan  lahiriah, rohaniah-spiritual  dan  kemanusiaan. 2 Ikatan  perkawinan  ini  menimbulkan  akibat  hukum terhadap  diri  masing-masing  suami  istri,  maupun  akibat  berupa  hubungan  hukum  di  antara suami  istri  yang  berupa  hak  dan  kewajiban. 3 Hakikat  perkawinan  pada  dasarnya  adalah sebagai  ikatan  yang  sakral  antara  dua  manusia  yang  telah  memiliki  komitmen  untuk menjalani  kehidupan  bersama  dan  membangun  rumah  tangga.  Ajaran  Islam  mengariskan bahwa perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara  lelaki  dan  perempuan  dalam  rangka  mewujudkan  kebahagiaan  hidup  keluarga  yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. 4
Secara ideal tujuan dilaksanakan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis dan penuh dengan kerukunan. Tujuan tersebut merupakan dambaan dan  harapan  setiap  pasangan  suami  istri,  tetapi  pada  kenyataannya  tidak  sedikit  pasangan suami  istri  yang  tidak  dapat  meraihnya.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  pasangan  suami istri tidak dapat mewujudkan tatanan rumah tangga yang ideal, di antaranya adalah pada awal perkawinan,  pasangan  suami  istri  tidak  memilik  konsep  yang  matang  tentang  kerukunan rumah  tangga  dan  tidak  mengarahkan  seluruh  daya  untuk  mencapai  kedamaian  dan kerukunan rumah tangga. 5
Setiap pasangan yang akan memasuki kehidupan berumah tangga tentu menginginkan terbentuknya  keluarga  yang  ideal,  penuh  dengan  nilai-nilai  kebahagiaan,  kedamaian  dan kerukunan.  Perkawinan  yang  ideal  diawali  dengan  adanya  komitmen  untuk  mencapai  nilai- nilai  tersebut,  namun  dalam  kehidupan  sehari-hari  konflik  dalam  rumah  tangga  seringkali terjadi.  Pasangan  suami  istri  seharusnya  mengedepankan  keterbukaan,  kejujuran, kepercayaan  sehingga  berbagai  potensi  konflik  akan  dapat  dihindari,  sebelum  konflik  pada akhirnya dapat menjadi besar dan menjadi ancaman dalam berumah tangga.
Salah  satu  fenomena  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  dalam  kaitannya dengan peristiwa perkawinan adalah pembatalan perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan sah menjadi  terputus.  Hal  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  bahwa  perkawinan  dapat putus karena putusan pengadilan. Perkawinan sebagai suatu hubungan hukum yang tentunya mempunyai  akibat  hukum  pula,  dapat  berakhir  akibat  suatu  putusan  pengadilan.  Putusan pengadilan  dapat  terjadi  akibat  adanya  pihak-pihak  yang  mempersoalkan  perkawinan  yang dilakukan  oleh  suami  istri  atau  bahkan  suami  istri  itu  sendiri  yang  mempersoalkannya. 6
1 Ari Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang: Bina Ilmu, 1997), hal. 32..
2 Mochammad  Djais, Hukum  Harta  Kekayaan  dalam  Perkawinan (Semarang:  FH  Universitas  Diponegoro, 2006), hal. 4.
3 Amir  Syarifuddin, Hukum  perkawinan  Islam  di  Indonesia,  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 53.
4 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal.47.
5 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: FH UII., 2002), hal. 11.
6 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007), hlm.15
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Gugatan  adalah  suatu  surat  yang  diajukan  oleh  penguasa  pada  ketua  pengadilan  yang berwenang,  yang  memuat  tuntutan  hak  yang  didalamnya  mengandung  suatu  sengketa  dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara  dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Untuk perkara contentius produk hukumnya diberi judul "putusan" ( vonnis ). 7
Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau  membatalkan.  Dengan  demikian  maka fasakh sebagai  salah  satu  sebab  putusnya perkawinan ialah perbuatan yang merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah  berlangsung.  Secara  definitif,  sulit  untuk  memberikan  rumusan  tentang  pembatalan perkawinan,  namun  untuk  sekedar  memberikan  batasan  agar  dipahami  apa  yang  dimaksud pembatalan  perkawinan,  maka  pembatalan  perkawinan  diartikan  sebagai  tindakan  guna memperoleh  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  dilaksanakan batal. Fasakh disebabkan oleh dua hal yaitu pertama disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan kedua disebabkan terjadinya  sesuatu  dalam  kehidupan  rumah  tangga  yang  tidak  memungkinkan  rumah  tangga itu dilanjutkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  atau penelitian  kepustakaan (library  research), dengan  tipe  penelitian  deskriptif.  Pengumpulan data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan,  dari  berbagai  literatur  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  terkait.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  adalah  analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  ruang  kepada  pihak-pihak  tertentu  untuk memohonkan  pembatalan  perkawinan,  ketika  di  dalam  pelaksanaan  perkawinan  terjadi penyimpangan  syarat-syarat  perkawinan  atau  karena  hal-hal  lainnya  yang  tidak memungkinkan  suatu  perkawinan  dapat  dipertahankan.  Pembatalan  perkawinan  mempunyai akibat  hukum  terhadap  keberadaan  rumah  tangga  yang  dibatalkan.  Akibat  hukum  suatu perkawinan  yang  dibatalkan  adalah  terputusnya  hubungan  hukum  suami  istri  yang dibatalkan. 8
Pembatalan  perkawinan  adalah  tindakan  Pengadilan  yang  berupa  putusan  yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah ( no legal force ordeclared void ), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada ( never existed ). Terputusnya hubungan  hukum  suami  istri  berakibat  terhadap  berakhirnya  rumah  tangga  yang  sudah terbentuk,  sehingga  segala  sesuatu  yang  pada  mulanya  sah  maka  dengan  adanya  putusan pengadilan  menjadi  tidak  sah.  Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Undang- Undang Perkawinan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  di  atas  maka  diketahui  bahwa  dengan  adanya pembatalan  perkawinan,  maka  segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam  perkawinan  menjadi  tidak mempunyai  akibat  hukum  mengikat.  Artinya  segala  sesuatu  yang  dahulunya  sah  menjadi tidak  sah  setelah  adanya  putusan  pengadilan  yang  mengabulkan  permohonan  pembatalan perkawinan tersebut.
7 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata,  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 62.
8 H.A.  Damanhuri  HR, Segi-Segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta  Bersama (Bandung:  Mandar  Maju 2007), hlm. 23
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Undang-undang  perkawinan  yang  menganut  asas-asas  sesuai  dengan  kehidupan masyarakat modern menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal pokok yaitu kematian, perceraian, dan karena atas putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang  Perkawinan.  Namun  tidak  ada  penjelasan  mengenai  perbedaan  antara perceraian  dan  atas  putusan  pengadilan,  sehingga  menimbulkan  cara  penafsiran  sesuai kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat.  Pembatalan  perkawinan  tentunya  dapat  dipastikan masuk dalam area hukum acara atau hukum formal sehingga lahir suatu putusan pengadilan, karena  putusan  pengadilan  yang  dimaksud  adalah  putusnya  perkawinan  bukan  karena terjadinya  perceraian  akan  tetapi  karena  peristiwa  hukum  akibat  dari  perbuatan  hukum terhadap suatu perkawinan orang lain.
Perbuatan  hukum  yang  dimaksudkan  adalah  pengajuan  permohonan  pembatalan perkawinan  yang  ajukan  oleh  pihak  yang  mempunyai  hak  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  23  Undang-Undang  Perkawinan  yang  secara  limitatif  menyebutkan  pihak-pihak  yang yang dapat  mengajukan  permohonan pembatalan perkawinan yaitu:    a. Para keluarga dalam garis  keturunan  lurus  keatas  dari  suami  atau  isteri;  b.  Suami  atau  isteri;  c.  Pejabat  yang berwenang  hanya  selama  perkawinan  belum  diputuskan;  d.  Pejabat  yang  ditunjuk  tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang  mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 9 Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  pembatalan  perkawinan  terjadi karena  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Alasan pembatalan  perkawinan  menurut  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, jika  perkawinan  dilakukan  di  bawah  ancaman  yang  melanggar  hukum.  Kemudian  ayat  (2) nya,  jika  salah  satu  pihak  memalsukan  identitas  dirinya  misalnya  memalsukan  usia,  status, dan  agama.  Dalam  Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan,  bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dan atas dasar masih  adanya perkawinan. Selain itu, Pasal 71 KHI menentukan  bahwa:  ”perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Wali nikah dalam Pasal 20 KHI adalah wali nasab dan wali hakim. Ditegaskan dalam Pasal 23 KHI bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  atau ghaib  atau  adlal  atau  enggan.  Permohonan  pembatalan  perkawinan  diajukan  ke  Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilaksanakan atau di tempat tinggal suami istri.
Putusan  Hakim  adalah  putusan  akhir  dari  suatu  pemeriksaan  persidangan  di pengadilan  dalam  suatu  perkara. 10 Pengadilan  Agama  adalah  adalah  lembaga  negara  yang melakukan  kekuasaan  kehakiman  dalam  hal  memeriksa,  mengadili,  memutus  dan menyelesaikan  terhadap  perkara  perdata  tertentu,  dengan  menganut  asas  personalitas keislaman  yaitu  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam  dan  bagi  orang-orang  non  muslim yang tunduk pada hukum Islam. 11
Salah satu gugatan pembatalan perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung  Karang  adalah  dalam  Putusan  Nomor:  0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk.  Pihak  penggugat dalam  perkara  ini  adalah  seorang  istri  berusia  27  tahun,  pekerjaan  sebagai  dosen  dan bertempat  tinggal  di  Kecamatan  Labuhan  Ratu  Kota  Bandar  Lampung,  sedangan.  Adapun pihak  tergugat  adalah  suaminya  yang  berusia  45  tahun,  pekerjaa  sebagai  anggota  Polri bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur.
9 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Menurut  Perundangan  Hukum  Adat  dan  Agama. (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 37-38.
10 Sarwono, Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.27.
11 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 29
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 22 Januari 2020,  terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Register Nomor 0174/Pdt.G/2019/PA.Tnk. tanggal 23 Januari 2020, dengan dalil dan alasan sebagai berikut:
1. Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah  yang  nikahnya  dilaksanakan  pada Tanggal  20  Oktober  2019  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Labuhan  Ratu  dengan wali  Nikah  Orang  Tua  Pemohon  dengan  mas  kawin  berupa  Logam  Mulia  seberat  100 Gram  yang  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Labuhan  Ratu,  Kota  Bandar Lampung dengan Akta Perkawinan Nomor: 0235/17/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019
2. Pernikahan  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  di  dasarkan  atas  Paksaan  Orang  Tua Pemohon, Pemohon berstatus Perawan dan Termohon Berstatus Duda
3. Setelah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah  orang  tua  masing-masing hingga sampai saat ini
4. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba’da dukhul );
5. Pada mulanya rumah tangga antara Penggugat  dan  Tergugat  terjadi karena atas paksaan dari orang tua Penggugat dan selalu terjadi keributan yang disebabkan:
a. Bahwa Penggugat tidak pernah suka apalagi mencintai Tergugat
b. Bahwa  Penggugat  Menikah  karena  Paksaan  dari  kedua  orang  tua  Penggugat mengingat usia Penggugat yang sudah mengijak 27 (dua puluh tujuh) tahun
c. Bahwa  Penggugat  setelah  menikah  dengan  Tergugat  langsung  kembali  ke  rumah orang tua Penggugat
d. Bahwa  Penggugat  hingga  saat  ini  belum  pernah  bersetubuh  atau  bergaul  selayaknya suami istri dengan Tergugat
6. Puncak  pertengkaran  terjadi  pada  hari  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  dikarenakan Penggugat  tidak  pernah  mencintai  atau  suka  kepada  Tergugat  namun  Penggugat  tetap menghargai  orang  tua  Penggugat  hingga  acara  selesai  dan  penggugat  langsung  kembali kerumah orang tua Penggugat setelah acara selesai
7. Pengugat dan Tergugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan namun tidak berhasil
8. Atas perbuatan Penggugat dan Tergugat, tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahan Penggugat  dan  Tergugat,  Penggugat  merasa  tertipu  dan  menyimpulkan  bahwa  tidak mungkin lagi untuk mempertahankan pernikahan tersebut lebih baik dibatalkan saja.
Pada  perkembangan  selanjutnya  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Tanjung  Karang dalam  Putusan  Nomor:  0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk  mengabulkan  gugatan  Penggugat  dan membatalkan  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  dilangsungkan  pada tanggal 20 Oktober 2019 di Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Majelis hakim menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor 0235/17/10/2019 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan  hukum  serta  memerintahkan  kepada  Penggugat  untuk  melaporkan  pembatalan perkawinan  tersebut  kepada  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Labuhan  Ratu  Kota Bandar  Lampung  untuk  mencatatkan  pembatalan  perkawinan  tersebut  dalam  daftar  yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
Akibat  hukum  Putusan  hakim  Pengadilan  Agama  yang  mengabulkan  gugatan pembatalan  perkawinan  terhadap  penggugat  adalah  adanya  perlindungan  hukum  terhadap istri. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat  (2) butir (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan  bahwa:  keputusan  pembatalan  perkawinan  tidak  berlaku  surut  terhadap  suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat  hukum  yang  sah  bagi  suami  dan  istri  serta  terhadap  anak-anak  mereka.  Sehingga putusan  hakim  mengenai  batalnya  perkawinan  hanya  mempunyai  akibat  hukum  setelah
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pembatalan  tersebut.  Sedangkan  sebelum  adanya  pembatalan  perkawinan  tersebut  tetap dianggap  sebagai  perkawinan  yang  sah.  Hanya  saja  setelah  diputuskan  pembatalan perkawinan istri tidak mendapat  hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian.  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  membahas  secara  rinci  mengenai  pembatalan perkawinan. Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka beberapa ketentuan  dalam  KUHPerdata  mengenai  pembatalan  perkawinan  masih  berlaku  sepanjang tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tersebut.  Akibat  hukum dari  pembatalan  perkawinan  diatur  dalam  Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dan  Pasal  95-98  KUHPerdata  yang  dibedakan  menjadi:  pertama,  adanya  itikad  baik  dari suami dan istri, kedua, hanya salah satu pihak yang beritikad baik, ketiga, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri. Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya  perkawinan  akan  dibagi  dua  apabila  para  pihak  dalam  perkawinan  tidak  membuat perjanjian  kawin.  Dalam  hal  salah  satu  pihak  saja  yang  beritikad  baik  maka  perkawinan tersebut  hanya  mempunyai  akibat-akibat  yang  sah  dan  menguntungkan  bagi  pihak  yang beritikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami  dan  istri  maka  akibat  hukum  perkawinan  tersebut  sama  sekali  tidak  ada.  Keputusan hakim  akan  berlaku  surut  sampai  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan.  Pada  perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan.
Akibat  hukum  lainnya  adalah  istri  tidak  mendapat  perlindungan  hukum  dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Dalam arti istri tidak mendapatkan nafkah iddah. Karena begitu perkawinan dibatalkan, dianggap sudah tidak ada hubungan hukum lagi terhadap  istri.  Dari  uraian  tersebut  disimpulkan  bahwa  keputusan  pengadilan  tidak  berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (sama  dengan  saat  berlakunya  putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini  dilakukan  dengan  itikad  baik,  maka  diberi  perkecualian  dalam  hal  harta  bersama  yang diperoleh  selama  perkawinan  berlangsung,  yakni  setelah  perkawinan  dibatalkan  masing- masing  suami  dan  istri  tetap  memperoleh  harta  bersama.  Akibat  hukum  terhadap  istri  dari pembatalan perkawinan dilihat dari ada tidaknya unsur itikad baik dari kedua pihak. Jika ada unsur  itikad  baik  maka  istri  berhak  atas  harta  bersama,  tetapi  tidak  mendapatkan  nafkah iddah. Dalam pengertian istri tidak mendapat hak-hak perdatanya sebagaimana halnya akibat dari perceraian.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian di  atas  maka dapat  disimpulkan bahwa  hakim pengadilan agama yang  mengabulkan  gugatan  pembatalan  perkawinan  adalah  didasarkan  pada  adanya  pihak- pihak  yang  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  yaitu:    a.  Para keluarga  dalam  garis  keturunan  lurus  keatas  dari  suami  atau  isteri;  b.  Suami  atau  isteri;  c. Pejabat  yang  berwenang  hanya  selama  perkawinan  belum  diputuskan;  d.  Pejabat  yang ditunjuk.  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  pembatalan  perkawinan  terjadi karena  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah jika perkawinan  dilakukan  di  bawah  ancaman  yang  melanggar  hukum  dan  jika  salah  satu  pihak memalsukan identitas dirinya misalnya memalsukan usia, status, dan agama. Dalam Pasal 24 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan,  bahwa  pembatalan  perkawinan  dapat dilakukan  jika  salah  satu  pihak  atau  kedua  belah  pihak  dan  atas  dasar  masih  adanya perkawinan.
Akibat  hukum  putusan  hakim  pengadilan  agama  yang  mengabulkan  gugatan pembatalan  perkawinan  terhadap  pihak  istri  selaku  penggugat  istri  dari  perkawinan  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dibatalkan tidak mendapatkan hak nafkah iddah karena sejak dijatuhkan putusan pembatalan dari pengadilan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

## REFERENSI
Basyir. Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta. FH UII. 2002. Damanhuri  HR.  H.A. Segi-Segi  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Harta  Bersama. Bandung. Mandar Maju 2007.
Djais. Mochammad. Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan. Semarang. FH Universitas Diponegoro. 2006.
Hadikusuma.  Hilman.  2003. Hukum  Perkawinan  Indonesia.  Menurut  Perundangan  Hukum Adat dan Agama. Bandung. Mandar Maju. 2003. Harahap.  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata.  Tentang  Gugatan.  Persidangan.  Penyitaan. Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mujahidin. Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor. Ghalia Indonesia. 2014
Mulyadi. Ari. Hukum Perkawinan Indonesia. Semarang. Bina Ilmu. 1997.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun 1974 tentang Perkawinan
Prodjohamidjojo. Martiman. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta. Indonesia Legal Center Publishing. 2007.
Ronny  Hanitijo  Sumitro. Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri. (Jakarta.  Ghalia Indonesia. 1990.
Sarwono. Hukum Acara Perdata. Teori dan Praktik. Jakarta. Sinar Grafika. 2011
Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan. Yogyakarta. Liberty. 1986.
Syarifuddin.  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia.  Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta. Kencana. 2006.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan