## TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN DESA DALAM KERANGKA OTONOMI DESA DI INDONESIA

## Oleh
Ari Wibowo Yana Kusnadi Srijadi
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## Abstrak
Desa  menjadi  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, eksistensinya  sudah  ada  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka.  Pada  awal  keberadaannya,  desa berkedudukan sebagai desa adat yang mejalankan otonominya sendiri (otonomi desa). Desa yang sejak dahulu memiliki otonominya sendiri (otonomi asli/otonomi desa), dalam beberapa kebijakan dinilai lebih ditempatkan sebagai kesatuan administratif. Saat ini desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pengaturannya sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan pada  bagian-bagian  penting  seperti  kedudukan  dan  otonominya.  Dalam  perspektif  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, desa lebih dititikberatkan sebagai desa otonom dan desa administratif, ini dikarenakan  istilah  desa  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tidak dicantumkan secara jelas dan tegas, sehingga pada tingkat Undang-Undang (UU Nomor 6 Tahun 2014) ketidakjelasan  kedudukan  desa  semakin  terlihat.  Lebih  lanjut,  pengaturan  desa  dalam  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  pada  perkembangannya  belum  sepenuhnya  memposisikan  desa  sebagai  “subjek kekuasaan”.
Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Desa, Otonomi Desa.

## PENDAHULUAN
Desa  merupakan  wadah  bagi  tiap-tiap  individu  untuk  hidup  dan  bertempat  tinggal dengan  berbagai  macam  kepentingan  yang  mengerucut  menjadi  kepentingan  bersama  dengan satu  tujuan,  yaitu  mencapai  kesejahteraan  bersama.  Apabila  di  lihat  dengan  menggunakan pendekatan  historis,  maka  akan  sulit  menemukan  hal  ikhwal  mengenai  kapan  awal  mulanya terbentuk  suatu  wadah  yang  disebut  dengan  desa,  akan  tetapi  yang  pasti  desa  sudah  ada  jauh sebelum  Indonesia  mencapai  kemerdekaannya.  Pada  awal  keberadaannya,  desa  tidak  dibentuk secara sengaja berdasarkan suatu regulasi atau ketentuan-ketentuan hukum tertulis, terbentuknya suatu  desa  di  awali  oleh  keinginan  dari  setiap  induvidu  yang  kemudian  menjadi  keinginan bersama  untuk  hidup  berkumpul  dan  berdampingan  dalam  rangka  mengusung  kepentingan secara bersama-sama untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
Menurut  Soetardjo  Kartohadikoesoemo,  kepentingan  bersama  itu  bermacam-macam jenisnya,  sehingga  yang  menjadi  alasan  dan  mendorong  seorang  manusia  untuk  bertempat tinggal  bersama  pada  suatu  tempat  bermacam-macam  pulalah  jenisnya.  Ada  tiga  alasan  pokok terkait dengan hal tersebut, pertama untuk hidup, yaitu mencari makan, pakaian dan perumahan, kedua untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. 1 Lebih jauh lagi, menurut HAW. Widjaja desa merupakan cikal bakal
1 Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa , PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984,  hlm. 18.
terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di  Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.  Struktur  sosial  sejenis  desa,  masyarakat  adat  dan  lain  sebagainya  telah  menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. 2
Apabila  menelaah  jauh  ke  belakang,  yaitu  pada  masa  Hindia  Belanda,  desa  mendapat sebutan Inlandsche Gemeente yang diartikan sebagai “suatu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri  berdasarkan  hukum  adat  dan  peraturan  perundang-undangan  Hindia  Belanda  untuk  hal- hal  tertentu,  dan  pemerintahannya  merupakan  bagian  terbawah  dari  susunan  Pemerintah Kabupaten dan Swapraja”. 3
Pada perkembangannya, hal-hal yang terkait dengan sistem pengelolaan desa diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu: Staatsblad Nomor 83 Tahun 1906 yang berlaku bagi desa- desa  di  pulau  Jawa  dan  Madura  yang  disebut Inlandsche  Gemeente  Ordonantie (IGO)  dan Staatsblad Nomor 490 Tahun 1938 yang berlaku bagi desa-desa di luar pulau Jawa dan Madura yang disebut Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB).
Politik  hukum  IGO  dan  IGOB,  adalah  menempatkan  struktur  pemerintahan  desa  di Indonesia  secara  heterogen  dan  tidak  berusaha  menciptakan  suatu  struktur  pemerintahan  baru bagi  masyarakat  desa. 4 Dengan  kata  lain  pada  masa  berlakunya  IGO  dan  IGOB  struktur pemerintahan  adat  diberikan  pengakuan  secara  hukum  dengan  tujuan  agar  mereka  legal  dalam hal  mewakili  Pemerintah  Hindia  Belanda.  Singkatnya,  kedua  peraturan  tersebut  banyak “menyerahkan”  persoalan  masyarakat  desa  kepada  hukum  adat  masing-masing.  Lain  halnya ketika  masa  penjajahan  jepang,  dimana  desa  disebut  dengan  istilah Ku yang  diartikan  sebagai “suatu  kesatuan  masyarakat  berdasarkan  adat  dan  peraturan  perundang-undangan  Pemerintah Hindia Belanda serta Pemerintah Jepang,  yang bertempat tinggal dalam suatu  wilayah tertentu, memiliki  hak  menyelenggarakan  urusan  rumah  tangganya  sendiri,  merupakan  suatu ketatanegaraan terkecil dalam daerah Syu , mempunyai  kepala  yang dipilih  oleh rakyatnya  yang disebut Kuco ,  dan  merupakan  bagian  dari  sistem  pemerintahan  militer”. 5 Pada  Pemerintahan Militer  Jepang,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1942  (Osamu  Saeire)  tanggal  7  Maret  1942 mengamanatkan  tidak  adanya  perubahan  yang  berarti  terhadap  peratuan  yang  sudah  ada sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang.
Peraturan  yang  mengatur  mengenai  desa  adalah  Osamu  Seirei  Nomor  7/2604  (1944), yang mengatur dan mengubah pemilihan Kepala Desa ( Kutyoo ) untuk masa jabatan kepala desa menjadi  4  (empat)  tahun.  Desa  ditempatkan  di  atas  kampung  atau  dusun  yang  merupakan institusi  terbawah,  dimana  otonomi  desa  dibawah  pengaturan  dan  pengendalian  pemerintahan Jepang secara ketat. 6
Sejalan  dengan  berakhirnya  masa  penjajahan  dan  bergulirnya  kemerdekaan  Negara Republik  Indonesia,  hal-hal  yang  terkait  dengan  desapun  diatur  lebih  lanjut  dalam  suatu instrumen  atau  produk  hukum  yang  berlabel  peraturan  perundang-undangan.  Pengaturan mengenai desa dimasukkan kedalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1945  tentang  Peraturan  Mengenai  Kedudukan  Komite  Nasional
2 HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 4.
3 Asep Suparman, Otonomi Daerah dan Otonomi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 5 Tahun 1979 , STHB, Bandung, 1991, hlm. 48.
4 Didik Sukriono, Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa , Setara Press, Malang, 2010, hlm. 5.
5 Asep Suparman, Op. cit , hlm. 50.
6 Didik Sukriono, Op. cit , hlm. 5-6.
Indonesia  Daerah  (KNID),  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1948  tentang  Pemerintahan Daerah,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah, Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah,  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1965  tentang  Desa  Praja,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974 tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Di  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang Pemerintahan  Desa,  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan saat ini berbagai hal yang berkaitan dengan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  pernah  berlaku  terdapat  kelebihan  dan kekurangan  terkait  pengaturan  desa.  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  dibentuk  dengan pertimbangan  bahwa  desa  memiliki  hak  asal  usul  dan  hak  tradisional  dalam  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  dan  berperan  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan sebagaimana  yang  diamanahkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Pertimbangan  selanjutnya,  dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur, dan  sejahtera.  Pertimbangan  lainnya  yaitu  bahwa  desa  dalam  susunan  dan  tata  cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:
1. memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  Desa  yang  sudah  ada  dengan keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
2. memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  Desa  dalam  sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  Desa  untuk  pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk  Pemerintahan  Desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  Desa  guna  mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  Desa  guna  mewujudkan masyarakat  Desa  yang  mampu  memelihara  kesatuan  sosial  sebagai  bagian  dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Mengacu pada dasar pertimbangan dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  di  atas,  seharusnya  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  tentang  desa  tersebut membawa  manfaat  bagi  kelangsungan  otonomi  desa  dan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa, akan tetapi pada perkembangannya masih terdapat permasalahan dan kendala. Pemasalahan yang terjadi  diantaranya  yaitu desa belum sepenuhnya mempunyai  kedudukan  sebagai  suatu  wilayah atau kesatuan masyarakat hukum yang memegang dan mengendalikan secara penuh otonominya yang disebut  dengan otonomi desa, selanjutnya desa masih kesulitan dalam menerapkan sistem
pengelolaan  berbasis  aplikasi  digital,  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  belum  meningkat secara signifikan, dan permasahalan serta kendala lainnya.
Permasalahan  tersebut  muncul  dikarenakan  salah  satu  yang  utama  ialah  pembentukan undang-undang kurang didasarkan pada pertimbangan mengenai keragaman dari masing-masing desa yang ada di Indonesia. Terkait keberadaan desa-desa di Indonesia dengan berbagai macam keragamannya,  maka  dalam  membentuk  hukum  yang  mengatur  mengenai  desa  yang  bersifat nasional  seyogyanya  para  pembentuk  undang-undang  memperhatikan  keragaman  tersebut,  agar dapat  ditemukan  suatu  formula  yang  cocok  guna  mengakomodir  segala  kepentingan  dan kebutuhan desa-desa tersebut. Hal ini dinilai perlu, sebab keragaman dari desa-desa yang ada di Indonesia  tersebut  mengandung  unsur-unsur  dari  jiwa  masyarakatnya  dan  dapat  dikatakan sebagai  dasar  dari  jiwa  bangsa  Indonesia,  maka  dari  itu  jika  dapat  ditemukan  suatu  formula hukum mengenai desa yang dapat menjawab keragaman tersebut, dapatlah pula dikatakan bahwa hukum tersebut telah mencerminkan jiwa bangsa Indonesia.
Apabila berbicara mengenai “hukum itu jiwa bangsa”, maka ada sebuah teori yang terkait dengan  hal  tersebut,  yaitu  teori  hukum  dari  Friedrich  Carl  Von  Savigny  (1779-1861)  yang mengatakan  bahwa  “Hukum  itu  Jiwa  Rakyat”.  Di  bawah  term volkgeist , 7 Savigny mengkonstruksi  teorinya  tentang  hukum.  Menurut  Savigny,  terdapat  hubungan  organik  antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari volkgeist . Oleh karena itu, “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam rahim volkgeist , harus dipandang sebagai  hukum  kehidupan  yang  sejati.  Hukum  sejati  itu,  tidak  dibuat.  Ia  harus  ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.
Jelaslah,  tugas  penting  di  bidang  hukum  bukan  sibuk  membuat  aturan  ini  dan  itu. Sebaliknya,  yang  perlu  digiatkan  adalah  menggali  mutiara  nilai  hukum  dalam  kandungan kehidupan  rakyat.  Begitu  juga,  persoalan  utama  dalam  pengelolaan  hukum,  bukan  membentuk asas  dan  doktrin  secara  artifisial.  Tapi  menemukan  asas  dan  doktrin  dalam  nilai-nilai  hukum yang hidup.  Kita harus  mengenal,  menemukan,  dan memahami nilai-nilai  dari hukum  sejati  itu dalam  kancah  kehidupan  bangsa  pemiliknya.  Untuk  memahami  nilai-nilai  hukum  itu,  tidak tersedia cara lain kecuali menyelami inti jiwa dari rakyat. Jiwa rakyat itu, bukanlah sesuatu yang dekaden dan statis. Ia merupakan mosaik yang terkonstruksi dari proses sejarah, dan akan terus berproses secara historis. Oleh karena itu, perlu kelengkapan metode budaya dan historis. 8 Menurut Savigny, untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa, bukanlah pekerjaan  yang  sekedar  teknis  yuridis  belaka.  Perlu  ada  riset  mendalam  mengenai  apa sebenarnya  semangat  jiwa  bangsa  itu,  dan  manakah  keyakinan-keyakinan  bangsa  yang  dapat menjadi dasar suatu tata hukum yang memadai. Jika ini dilalaikan, maka bahaya sudah di depan mata, yakni tercipta jurang antara jiwa bangsa dengan hukum yang diciptakan negara. 9 Roh dari hukum  itu  adalah volkgeist .  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  mengikuti  evolusi volkgeist melalui  penelitian  hukum  sepanjang  sejarah.  Maka  posisi  ilmuan  hukum  berada  di  depan pembuat  undang-undang.  Perundang-undangan  menyusul  pada  tingkat  terakhir  setelah  ilmuan hukum  berhasil  mengungkapkan  roh volkgeist lewat  risetnya.  Pendek  kata,  para  ilmuan  hukum menyediakan  bahan  mentah  berupa  fakta-fakta  tentang volkgeist ,  sedangkan  pembuat  undang- undang merumuskan secara teknis dalam wujud aturan formal. Jadi kerja ilmiah seorang ilmuan
7 Bernard  L.  Tanya,  Yoan  N.  Simanjuntak,  Markus  Y.  Hage, Teori  Hukum  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas Ruang dan Generasi , Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 103.
8 Ibid , hlm. 103-104.
9 Ibid , hlm. 104.
hukum,  pada  dasarnya  adalah  melakukan  riset  tentang volkgeist itu.  Persoalan  bagaimana merumuskan  sebagai  rumusan  hukum,  merupakan  pekerjaan  para  teknolog  hukum  (pembuat hukum). Bagi Savigny, pembuat hukum harus setia pada volkgeist . Karena unsur volkgeist inilah, maka  suatu  tatanan  hukum  (termasuk  dalam  wujud  perundang-undangan)  tidak  bisa  bersifat universal. Hukum selalu bersifat kontekstual bagi bangsa tertentu. 10
Dengan  memperhatikan  Teori  Hukum  dari  Friedrich  Carl  Von  Savigny  yang menyebutkan bahwa “Hukum itu Jiwa Rakyat”, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang baik itu adalah hukum  yang akibat dari penerapannya  itu mengandung nilai-nilai  kebaikan  sehingga membawa manfaat  yang baik  bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.  Terkait dengan hal  itu, maka  untuk  mendapatkan  suatu  formula  hukum  yang  mengandung  nilai-nilai  kebaikan,  dalam proses perumusannya haruslah digali terlebih dahulu perjalanan hukum dari dari waktu ke waktu (aspek sejarah) yang berhubungan dengan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dalam  hal  ini  terkait  dengan  hukum  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam  jiwa  bangsa  (jiwa rakyat).
Dalam  konteks  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia  yang  dalam  hal  ini terkait  dengan  desa,  apabila  berbicara  mengenai  aspek  sejarah  yang  berhubungan  dengan  jiwa bangsa  (jiwa  rakyat),  maka  hal  itu  berkaitan  erat  dengan  keberadaan  desa  tersebut  beserta dinamika kehidupan masyarakatnya. Dengan  demikian, dalam menyusun dan membentuk suatu peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  desa,  haruslah  terlebih  dahulu  menggali nilai-nilai  yang  melekat  dalam  jiwa  masyarakat  desa  dengan  berbagai  macam  dinamika kehidupannya, agar hukum yang dihasilkan dapat diberlakukan dan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  dan  menjadi  bagian  dari  sejarah  bangsa Indonesia  yang  sampai  sekarang  masih  ada  dan  terpelihara  dengan  berbagai  macam dinamikanya,  serta  tidak  dapat  dipisahkan  dari  Republik  Indonesia  atas  dasar  apapun.  Jauh sebelum  Indonesia  merdeka,  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  disebut  dengan  desa  itu  sudah ada,  yang  pengelolaannya  diatur  secara  mandiri  demi  kepentingan  masyarakat  desa  secara keseluruhan, dan desa tersebut memiliki aturan-aturan (hukum) sendiri.
Setelah Indonesia mencapai kemerdekaanya, hal-hal yang terkait desa diatur lebih lanjut dalam  wadah  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  hal  ini,  desa  beserta  pengelolaanya,  atau dengan  kata  lain  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tentu  harus  selalu  ada  dalam  kerangka hukum  Indonesia,  hal  ini  dikarenakan  desa  merupakan  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  tidak  dapat  dipisahkan  atas  dasar  apapun.  Dalam  Pasal  1  Ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945),  disebutkan bahwa :
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”
Negara  Kesatuan  tersebut  tersusun  atas  daerah-daerah  bagian. 11 Dalam  hal  ini,  Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah Provinsi dan setiap daerah terbagi lagi atas  Kabupaten  dan  Kota.  Tiap-tiap  daerah  tersebut  memiliki  Pemerintahan  Daerah  sendiri, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:
10 Ibid , hlm. 105.
11 Ibid , hlm. 286.
“Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,  yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.
Makna  yang terkandung dalam Pasal 18  Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, ialah bahwa  setiap  daerah  memiliki  pemerintahan  daerah  sendiri  dan  setiap  daerah  diberikan kekuasaan  untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah  atau  dengan  kata  lain  setiap  daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Dalam Pasal 18 Ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  di  atas  tidak  ada  penegasan  mengenai  desa,.  Selain  itu  dalam Pasal  18  Ayat  (1)  tersebut,  terdapat  istilah  “dibagi  atas  daerah-daerah”,  dimana  hal  tersebut menunjukan  bahwa  selain  menghormati  daerah  otonom  juga  menegaskan  adanya  hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat hirarkis dan vertikal.
Apabila  melihat  jauh  kebelakang,  maka  gagasan  dan  pengakuan  terhadap  otonomi (termasuk otonomi desa) dapat dilihat dalam penjelasan ketentuan Pasal 18 angka II UUD 1945, yang menyebutkan bahwa:
“Dalam  territoir  Negara  Indonesia  terdapat  lebih  kurang  250 Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen seperti  desa  di  jawa  dan  Bali,  nagari  di Minangkabau,  dusun  dan  marga  di  Palembang  dan  sebagainya.  Daerah-daerah  itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.  Negara  Republik  Indonesia  menghormati  kedudukan  daerah-daerah  istimewa tersebut  dan  segala  peraturan  negara  yang  mengenai  daerah-daerah  itu  akan  mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.
Dengan  demikian,  apabila  memperhatikan  Penjelasan  Pasal  18  angka  II  UUD  1945 tersebut di atas, jelas bahwa terdapat penghormatan dan pengakuan terhadap “desa“. Penyebutan desa  sebagai  susunan  asli  yang  memiliki  asal-usul,  dapat  dikatakan  hanya  desa  yang  memiliki otonomi. Sedangkan daerah besar dan kecil lainya (propinsi, kabupaten (kota) atau kecamatan), dapat bersifat otonom atau administrasi belaka. 12
Istilah otonomi itu  sendiri secara  etimologinya  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  ” Autos ” yang  berarti  ” sendiri ”,  dan  ” Nomos ”  yang  Berarti  ” aturan ”.  Berdasarakan  etimologi  kata otonomi  ini,  Danuredjo  (1967:  10)  memberikan  arti  otonomi  sebagai zelwetgeving atau pengundangan  sendiri ,  sedang  Syariff  (1953:7)  memberi  arti  mengatur  atau  memerintah sendiri. 13

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Sejak Indonesia mencapai kemerdekaannya, dan selanjutnya sampai dengan saat ini, desa tetap  menjadi  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  “ peta ”  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  di  Indonesia.  Keberadaan  desa,  sebelum  diatur  dalam  hukum  tertulis  (peraturan perundang-undangan), pengaturannya didasarkan pada hukum  yang tumbuh dan berkembang di desa itu sendiri (hukum adat).
Baik  ketika  desa  masih  didasarkan  pada  hukum  adat  maupun  didasarkan  pada  hukum tertulis  (peraturan  perundang-undangan)  seperti  sekarang  ini,  yang  salah  satunya  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuannya tentu untuk mencapai nilai-nilai
12 R. Yando Zakaria, Merebut Negara, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2004, hlm. 42.
13 Krisnha  D.  Darumurti  dan  Umbu  Rauta, Otonomi  Daerah  Perkembangan  Pemikiran,  Pengaturan  dan Pelaksanaan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 18.
kebaikan  seperti  keadilan  dan  kemanfaatan  serta  kemakmuran  bagi  kehidupan  desa  dan masyarakatnya  yang  pada  akhirnya  memberikan  suatu  bentuk  keadaan  yang  dinamakan kesejahteraan.  Dengan  demikian,  secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  merupakan komponen penting untuk menjamin kelangsungan dan keberadaan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  demi  terjaminnya  keberadaan  desa,  hukum  yang ada  haruslah  mencerminkan  jiwa  masyarakatnya  (masyarakat  desa),  dan  kepada  desa  haruslah diberikan  hak  untuk  mengatur  dan  mengurus  serta  mengelola  berbagai  kepentingan  dan kebutuhan yang dapat disebut dengan pengelolaan rumah tangga desa. Hak tersebut merupakan bagian yang tali-temali dengan konsep otonomi, dan disebut sebagai hak otonomi.
Hak otonomi dalam konteks desa di kenal dengan istilah otonomi desa, dan otonomi desa itu  merupakan  bagian  yang  melekat  dengan  keberadaan  desa,  sebab  otonomi  desa  merupakan otonomi  yang  asli  dan  utuh  serta  merupakan  “ pola  dasar ”  dari  sebuah  konsep  yang  sesuai dengan  kepentingan  dan  kebutuhan  desa  serta  masyarakatnya.  Selain  itu  otonomi  desa merupakan otonomi yang lahir dari desa sesuai dengan dinamika kehidupan desa dan merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia.
Pengakuan  dan  penghormatan  negara  terkait  dengan  keberadaan  desa  tercermin  dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa:
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam undang-undang.
Jika  memperhatikan  ketentuan  Pasal  18B  UUD  NRI  Tahun  1945  di  atas,  maka  terlihat bahwa  negara  sebenarnya  mengakui  dan  menghormati  desa  dan  hak  otonominya  (dengan menyebutkan  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dan  hak-hak  tradisional),  akan  tetapi, tidak  secara  jelas  dan  tegas  pengakuan  serta  penghormatan  tersebut  ditujukan  kepada  desa  dan hak  otonominya  (otonomi  desa).  Hal  tersebut  menyebabkan  terjadinya  berbagai  macam  tafsir (multi tafsir), terkait dengan keberadaan desa dan kedudukannya.
Terlepas  dari  disebutkan  secara  jelas  dan  tegas  atau  tidaknya  istilah  desa  dalam  UUD NRI Tahun 1945, desa tetap ada dan hidup dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan  tetapi  yang  harus  diperhatikan  adalah  kedudukannya,  sebab  hal  tersebut  mempengaruhi eksistensi desa.
Pada  perkembangannya,  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  desa  memang  menjadi persoalan  yang  dipandang  perlu  untuk  di  tindak  lanjuti  dan  disempurnakan.  Desa  yang  sejak dahulu  memiliki  otonominya  sendiri  (otonomi  asli/otonomi  desa),  dalam  beberapa  kebijakan dinilai  lebih  ditempatkan  sebagai  kesatuan  administratif  yang  tidak  memiliki  otonomi,  hal  ini tercermin  dari  beberapa  kebijakan  yang  terformulasikan  ke  dalam  peraturan  perundang- undangan yang mengatur mengenai desa, yang ternyata menggambarkan ketidakpastian dan/atau inkonsistensi antara UUD NRI Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya, atau antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam satu peraturan perundang-undangan, baik pada tataran asas maupun konsepnya.
Misalnya,  meskipun  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  tidak  secara  jelas  dan  tegas menyebutkan  istilah  desa,  tapi  istilah  lain  seperti  penyebutan  “kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum adat” sudah cukup mencerminkan pengakuan terhadap eksistensi desa, dan penyebutan “
beserta  hak-hak  terdisionalnya”  cukup  juga  mengambarkan  pengakuan  terhadap  otonominya (otonomi  desa),  tapi  hal  tersebut  pada  akhirnya  pasti  akan  menimbulkan  penafsiran-penafsiran yang beragam dan akan menimbulkan persoalan-persoalan.
Sehubungan  dengan  itu,  UUD  NRI  Tahun  1945  mengakui  dan  menghargai keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan  masyarakat,  akan tetapi dalam beberapa peraturan perundang-undangan  yang mengatur pemerintahan desa seperti dalam  UU  Nomor  16  Tahun  2014  mencerminkan  seakan-akan  ada  kehendak    untuk menyamaratakan  ( Homogenitas )  bahkan  cenderung  mematikan  demokrasi  dan  membuat ketergantungan  desa  pada  Pemerintah  Kabupaten  atau  Kota,  Pemerintah  Propinsi  atau Pemerintah Pusat.
Hal-hal  tersebut  terjadi  diakibatkan  oleh  karena  tidak  pastinya  kedudukan  desa  dalam peraturan  perundang-undangan,  yang  pada  akhirnya  “warna”  dari  keberadaan  desa  pun  tidak jelas. Kedudukan desa  dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu desa adat atau desa sebagai kesatuan masyarakat  ( self  governing  community ),  desa  otonom  ( local  self  government )  dan  desa administratif ( local state government ).
Berdasarakan ketiga kedudukan desa seperti yang disebutkan di atas, dapat digambarkan mengenai  keberadaan  dan/atau  eksistensi  desa  yang  dalam  hal  ini  akan  dihubungkan  dengan Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai  desa  yaitu  UU  Nomor  6  Tahun  2014.  Dalam  UU Nomor  6  Tahun  2014,  terkait  dengan  desa  sedikit  banyak  menimbulkan  persoalan,  dan  hal  ini mempengaruhi  keberadaan  dan/atau  eksistensi  desa.  Persoalan  tersebut  terjadi  dikarenakan belum  jelasnya  kedudukan  desa  yang  memiliki  hak  otonomi  atau  otonomi  desa,  yang  pada akhirnya persoalan tersebut memunculkan permasalahan.
Pada  awal  keberadaannya,  desa  yang  berada  dalam  teritorial  Indonesia  merupakan cerminan  dari  desa  yang  berkedudukan  sebagai  desa  adat  yang  mejalankan  otonominya  sendiri (otonomi  desa),  akan  tetapi  pada  perjalanannya  kedudukan  desa  lebih  diarahkan  pada  desa otonom  sebagai  konsekuensi  dari  diterapkannya  sistem  otonomi  daerah,  atau  ditempatkan sebagai  desa  administratif.  Hal  tersebut  tentu  akan  menimbulkan  permasalahan,  sebab  konsep desa  adat  apabila  dipaksakan  menjadi  desa  otonom  atau  desa  administratif,  hanya  akan  cocok untuk beberapa wilayah desa saja seperti desa-desa di Jawa, akan tetapi untuk wilayah-wilayah lain belum tentu cocok atau bahkan tidak akan cocok.
Keberadaan  desa  dalam  perspektif  UU  Nomor  6  Tahun  2014  cenderung  lebih dititikberatkan pada desa otonom dan desa administratif, yang menempatkan desa seperti daerah otonom  atau  daerah  administratif,  tetapi  hal  itu  pun  masih  menimbulkan  ketidakjelasan.  UU Nomor 6 Tahun 2014 tidak sepenuhnya mengamalkan asas desentralisasi sebagai salah satu satu konsekuensi  dari  penyelenggaraan  otonomi  daerah  kepada  desa.  Apabila  dikaji  lebih  dalam, memang wajar penerapan asas desentralisasi tidak sampai ke desa, karena UUD NRI Tahun 1945 sebagai  sumber  acuan  dari  Undang-Undang  (UU  Nomor  6  Tahun  2014) tidak  secara  jelas  dan tegas menyebut istilah “desa”, melainkan hanya menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi  atas  daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota, sehingga  konsekuensinya  ialah  desentralisasi  berhenti  pada  provinsi,  kabupaten  dan  kota,  tidak sampai ke desa.
Kalaupun  penerapan  desentralisasi  sampai  kepada  desa,  materinya  belum  tentu  cocok untuk desa-desa yang ada di Indonesia, sebab desentralisasi yang dikehendaki oleh negara yang materinya  dirumuskan  dalam  bentuk  peraturan-perundang-undangan,  tentu  akan  sama  untuk semua desa. Sedangkan, desa-desa di Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi, dimana suatu pola pengelolaan desa antara satu desa dengan desa lainnya belum tentu sama.
Keadaan seperti itu disebabkan oleh karena desentralisasi merupakan bagian dari otonomi daerah,  dan  otonomi  daerah  tersebut  merupakan  otonomi  yang  “ada”  karena  diberikan  negara, sehingga  materi  dari  otonomi  tentu  diseragamkan  untuk  skala  nasional.  Sedangkan  untuk  desa merupakan otonomi yang lahir dengan sendirinya atau bukan merupakan “otonomi pemberian”, otonominya  sesuai  dan  selaras  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan  dari  masing-masing  desa, antara  satu  desa  dengan  desa  lainnya  memiliki  corak  dan  pola  yang  berbeda  dan  beragam, sehingga  ketika  desa  ditempatkan  dalam  landas  batas  otonomi  daerah,  maka  akan  sulit menemukan “konstruksi” yang cocok mengenai pola penyelenggaraan rumah tangganya (rumah tangga desa). Atau dengan kata lain jika ingin diperoleh kesesuaian, agar dapat disamakan atau diseragamkan,  maka  harus  hati-hati  dalam  memformulasikan  bentuk  penyelenggaraan  rumah tangga desa, antara desa yang satu dengan desa lainnya.
Maksud  dari  uraian  ini  ialah,  bukan  berarti  keberadaan  desa  berserta  hak  otonominya dibiarkan tanpa ada aturan hukum yang jelas, melainkan materi terkait desa dan hak otonominya (otonomi  desa)  dimungkinkan  untuk  diseragamkan,  asalkan  penyeragaman  itu  memperhatikan dan  mengakomodir  keanekaragaman  dari  berbagai  kebutuhan  dan  kepentingan  desa-desa  dan masyarakatnya. Selain itu yang tidak kalah penting ialah, apabila berbicara mengenai pengaturan desa,  maka  harus  tetap  memperhatikan  aspirasi  atau  keinginan  dari  masyarakat  desa,  dan haruslah  sesuai  dengan  adat-istiadat  setempat,  asal-usul,  dan  karakteristik  desa  serta masyarakatnya.
Pada  UU  Nomor  6  Tahun  2014  belum  secara  jelas  menempatkan  desa  sebagai  “subjek kekuasaan”,  melainkan  sebagai  “objek  kekuasaan”,  padahal  desa  yang  notabene  memiliki otonominya sendiri idealnya ditempatkan sebagai “subjek kekuasaan”. Sebenarnya, UU Nomor 6 Tahun  2014  mengakui  dan  menghormati  otonomi  desa,  hal  ini  tercermin  dari  Pasal  1  angka  1 yang menyebutkan bahwa:
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” Kalimat  “berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia” merupakan  cerminan  dari  pengakuan  terhadap  otonomi  desa,  akan  tetapi  hal  tersebut  tidak “senada” dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:
“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa”
Kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  penataan  desa  menimbulkan ketidakpastian  terhadap  eksistensi  otonomi  desa  bagi  desa.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan bahwa  UU  Nomor  6  Tahun  2014  di  satu  sisi  memberikan  pengakuan  terhadap  otonomi  desa, tetapi di sisi lain tidak menindak lanjuti pengakuan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai  otonomi  apa  yang  diberikan  kepada  desa  oleh  UU  Nomor  6  Tahun  2014,  apakah otonomi  desa  atau  desa  merupakan  bagian  dari  otonomi  daerah  yang  mempunyai  kedudukan sama  dengan  daerah  otonom  atau  tidak  ada  otonomi  untuk  desa.  Menjadi  persoalan  karena kedudukan dari desa belum jelas, yang kembali lagi menimbulkan pertanyaan apakah desa dapat menjalankan  otonominya  sendiri,  sehingga  dapat  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri  atau  desa  hanya  berwenang  mengurus  urusan  pemerintahan  atasannya  saja.  Jika  desa
hanya  berwenang  mengurus  tanpa  berwenang  mengatur,  maka  cita-cita  untuk  mencapai kesejahteraan akan sulit terwujud.
Persoalan lain yang nampak dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:
“Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan  Permusyawaratan  Desa  melalui  Musyawarah  Desa  dengan  memperhatikan  saran dan pendapat masyarakat Desa”.
Meskipun  ketentuan  ini  telah  mengadopsi  perhatian  terhadap  prakarsa  pemerintah  desa bersama  badan  permusyawaratan  desa,  namun  pengaturan  bahwa  desa  dapat  diubah  menjadi kelurahan  adalah  tidak  tepat,  dan  tidak  ada  penjelasan  mengapa  kelurahan  diasumsikan  lebih sesuai.
Menyikapi permasalahan desa yang terkait dengan otonominya, kembali lagi seperti yang telah  dibahas  sebelumnya,  bahwa  seyogyanya  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai  desa harus dapat mengakomodir keragaman  yang terdapat di desa-desa, dengan memperhatikan desa dalam  kedudukannya  sebagai  desa  adat  ( self  governing  community )  yang  dipadupadankan dengan desa dalam kedudukannya sebagai desa otonom ( local self government ), hal ini penting agar desa tidak terhenti hanya pada pengakuan, tetapi lebih luas lagi  yaitu memiliki kedudukan yang  sama  seperti  daerah  otonom,  sehingga  fungsi  pemerintahan  dapat  berjalan  selaras  dengan asal-usul dan adat istiadatnya.
Dengan  demikian,  tujuannya  ialah  desa  selain  akan  berwujud  sebagai  entitas  adat,  akan berwujud  pula  sebagai  entitas  otonom,  sehingga  kemajuan  dan  kesejahteraan  akan  dapat terwujud  di  desa.  Apabila  dalam  desa  hanya  terwujud  desa  sebagai  entitas  otonom,  maka kemajuan  yang  akan  terjadi  di  desa  akan  mengurangi  atau  menghilangkan  adat  istiadat  desa tersebut, padahal adat istiadat merupakan warisan sejarah yang harus di jaga dan di pelihara pada masa-masa  berikutnya.  Dikatakan  akan  menguruangi  atau  menghilangkan  adat  istiadat,  sebab bila entitas otonom dalam desa tidak dibarengi dengan entitas adat, maka yang terjadi kemajuan desa akan sama dengan daerah otonom, dimana adat istiadat sudah tidak nampak lagi.
Dalam  mewujudkan  entitas  otonom  di  desa  (wujud  kemandirian  desa)  dan  entitas  adat (wujud dari desa adat), haruslah dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip otonomi desa  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  tidak  hanya  berhenti  pada pengakuan tetapi berlanjut pada penerapan dan pelaksanaannya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pada  dasarnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  Nomor  6 Tahun  2014)  telah  cukup  lengkap  mengatur  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan dengan  desa,  hanya  saja  masih  terdapat  beberapa  kekurangan,  yaitu  keberadaan  desa dalam perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014  lebih dititik beratkan sebagai desa otonom dan desa administratif, ini dikarenakan istilah desa dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak disebutkan  secara  jelas  dan  tegas,  sehingga  pada  tingkat  UU  (UU  Nomor  6  Tahun 2014) ketidakjelasan kedudukan desa tersebut semakin nampak.
2. Pengaturan  desa  dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014  pada  perkembangannya  belum sepenuhnya memposisikan desa sebagai “subjek kekuasaan”.

## Saran
Rekomendasi atau saran yang dapat penulis berikan, antara lain:
1. Perlu  diadakan riview terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  desa,  khususnya  dalam  hal  kedudukan  dan  jenis  otonomi  seperti  apa  yang sesuai untuk desa.
2. Pengaturan  desa  selain  perlu  memperhatikan  keanekaragamannya,  perlu  juga mempertimbangan aspek historisnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asep Suparman, 1991. Otonomi Daerah dan Otonomi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 5 Tahun 1979 , Bandung, STHB.
Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Yogyakarta, Genta Publishing. Didik Sukriono, 2010. Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa , Malang Setara Press.
HAW.  Widjaja,  2003. Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli  Bulat  dan  Utuh ,  Jakarta, RajaGrafindo Persada.
Krisnha D. Darumurti, dan Umbu Rauta, 2003. Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan , Bandung, Citra Aditya Bakti. R. Yando Zakaria, 2004. Merebut Negara, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama. Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984. Desa , Jakarta, PN Balai Pustaka.