INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1894-1905 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran dan Optimisme Politik Hukum di Indonesia
Ismaidar 1 ✉ , Azfar Hairi Putra 2
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: ismaidarisma@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Mahasiswa memiliki peranan diri secara profesional serta proporsional yang ada dimasyarakat maupun didunia pendidikan sebagai kaum yang intelektual serta anggota masyarakat yang mempunyai nilai tambah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam mengawal konstitusi dan peranan  mahasiswa  dalam  membangun  kesadaran  serta  optimisme  politik  masyarakat.  Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah penelitian doktrinal dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengambilan artikel ini penulis mengambil sumber pustaka  dengan  online  menggunakan  google  schoolar.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu pengawalan konstitusi bukan hanya milik MK atau segelintir orang dan lembaga khusus saja, namun juga tugas mahasiswa. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memainkan perannya sebagai the guardian of  constitution  mengingat  hakikat  mahasiswa  sebagai  intelektual  muda.  Pengawalan  ini  dapat dilaksanakan  dalam  berbagai  cara,  di  antaranya  pengajuan  Judicial  Review  oleh  mahasiswa. Pentingnya mahasiswa bekerja membangun kepercayaan masyarakat terhadap politik. Karena salah satu problem serius dalam bernegara dan berbangsa saat ini adalah soal kepercayaan masyarakat terhadap politik.
Kata Kunci: Mahasiswa, Konstitusi, Optimisme Politik, Politik Hukum.

## Abstract
Students  have  a  professional  and  proportional  role  in  society  and  in  the  world  of  education  as intellectuals and members of society who have added value. The aim of this research is to determine the role of students in guarding the constitution and the role of students in building political awareness and optimism in society. The research method used in this research is doctrinal research and uses a conceptual approach and a statutory approach. In taking this article, the author took library sources online using Google Schoolar. The conclusion from this research is that guarding the constitution does not only belong to the Constitutional Court or a handful of people and special institutions, but is also the  task  of  students.  Therefore,  students  must  play  their  role  as  guardians  of  the  constitution considering the nature of students as young intellectuals. This supervision can be carried out in various ways, including submitting a Judicial Review by students. The importance of students working to build public trust in politics. Because one of the serious problems in the state and nation today is the issue of public trust in politics.
Keywords: Students, Constitution, Political Optimism, Legal Politics.

## PENDAHULUAN
Mengenai istilah “Konstitusi” pertama kali di kenal di negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis “ Constituer ”, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara. Dengan pemakaian istilah konstitusi, yang dimaksud adalah  pembentukan  suatu  negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  konstitusi  mengandung permulaan dari  segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah  tersebut muncul karena Perancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala sosial. Hal tersebut tidak mengherankan karena negara itu  paling  sering  menghadapi  persoalan  konstitusi.  Sampai  masa  republik  ke-4  (1946) Perancis  sudah  mengenal  12  macam  konstitusi.  Dalam  liberator  bahkan  Perancis  sering disebut sebagai Laboratory of constitution making.
Konstitusi  Perancis  dikatakan  paling  lengkap  karena  mengandung  beberapa  unsur, yaitu:
- Sendi-sendi dasar filsafat artinya perenungan yang mendalam terhadap sesuatu ilmu;
- Art/hasil dari seni artinya kata-katanya tidak menimbulkan banyak penafsiran;
- Konstitusi itu harus sistematis artinya  didalam konstitusi itu harus sistematis. Antara pasal yang satu dengan pasal yang lain tidak boleh saling bertentangan; dan
- Kalimatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Pertumbuhan dan perkembangan konstitusi tidak hanya dalam materi muatannya saja.
Pertumbuhan  dan  perkembangan  juga  terjadi  pada  proses  dan  tata  cara  menyesuaikan
konstitusi  dengan  tuntunan  perubahan  jaman.  Undang-undang  bukan  hanya  sekedar melaksanakan konstitusi, tetapi juga menumbuh kembangkan konstitusi itu sendiri. Akan tetapi bagaimanakah peranan undang-undang dalam suatu negara tergantung pada sistem hukum yang dianut dan dijalani oleh negara yang bersangkutan.
Dalam  setiap  konstitusi  yang  tertulis  atau  Undang-Undang  Dasar,  bagaimanapun baiknya  tidak  akan  terlepas  dari  kekurangan-kekurangan.  Hal  ini  disebabkan  oleh masyarakat  yang  selalu  berkembang,  dimana  selalu  terjadi  perubahan-perubaha  serta dinamika  dan  struktur  masyarakat.  Karena  itulah  pada  umumnya  suatu  undang-undang dasar, dalam satu atau beberapa pasalnya memuat cara mengubah undang-undang dasar tersebut  guna  menampung  aspirasi  dari  dinamika  dala  masyarakat  yang  mengikuti perkembangan  zaman.  Tidak  bisa  dipungkiri  dalam  memberikan  perubahan  terhadap perjalanan bangsa indonesia mahasiswa mempunyai peranan sebagai calon intelektual serta sebagai agen  sosial yang terus memberikan konstribusi.  Penumbangan rezim orde lama dibawah pemerintahan Soekarno serta gerakan mahasiswa 1966 dengan tujuan perjuangan yang dikenal Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).
Peran  mahasiswa  juga  terlihat  lewat  aksi  yang  ditunjukkan  lewat  isu-isu  mengenai pemerintahan  Orde  Baru,  kekuasaan  yang  disalahgunakan,  Hak  Asasi  Manusia  yang diabaikan,  serta  adanya  kesanjangan  ekonomi  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Lewat Dewan Mahasiswa atau dikenal dengan Dema yang memberikan pengaruh sangat besar untuk mewujudkan solidaritas mahasiswa nasional dengan dimotori dukungan yang berasal dari organisasi intra kampus ini dinamika gerakan menjadi lebih meningkat serta solid.
Pilar dalam sebuah negara adalah pemuda Indonesia. Dalam kancah kenegaraan hal inilah  yang  menjadi  penyebab  pemuda  menjadi  penggerak  sekaligus  merupakan  aktor intelektual. Dalam dinamika kenegaraan pemuda senantiasa mengambil peran seperti pada era kemerdekaan sampai saat ini. Mahasiswa merupakan salah satu dari entitas potensi yang dimiliki  oleh  pemuda.  Mahasiswa  diharapkan  bisa  menjadi  insan  akademis  yang  bisa membawa negara pada arah yang lebih baik serta progresif sebagai pemangku pendidikan tinggi.  Sehingga  nilai  pengabdian  masyarakat  yang  mewakili  dari  nilai  sosialitas  yang terkandung dalam tri dharma perguruan tinggi.
Mahasiswa  memiliki  peranan  diri  secara  profesional  serta  proporsional  yang  ada dimasyarakat  maupun  didunia  pendidikan  sebagai  kaum  yang  intelektual  serta  anggota masyarakat  yang  mempunyai  nilai  tambah.  Lebih  dari  pada  itu  peran  mahasiswa  bukan hanya memiliki peran untuk hanya sekedar kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di kampus,  di  perpustakaan  serta  akses  internet  saja  yang  mempunyai  hubungan  dengan disiplin ilmu. Mahasiswa bukanlah lulusan SMA yang tidak sengaja terdampar di kampus.
Pada  pelaksanaan  pendidikan  politik  terhadap  warga  negara  dimana  mahasiswa merupakan  bagian dari elemen  penting yang bisa membantu  pemerintah. Sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Purnama  menyatakan  bahwa  mahasiswa  sendiri  mempunyai beberapa peran yakni agent of change, iron stock, dan guardian of value. Mahasiswa sebagai manusia yang mempunyai ketangguhan dimasa depan merupakan peran sebagai iron stock. Mahasiswa  sebagai  penjaga  keutuhan  nilai  yang  ada  dimasyarakat  merupakan  peran mahasiswa  sebagai guardian  of  change.  Mahasiswa  sebagai  agen  pembawa  perubahan dalam masyarakat merupakan peran mahasiswa sebagai agent of change.
Mahasiswa diyakini memiliki kemampuan untuk menghasilkan gagasan yang dalam memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Upaya pertama yang dilakukan agar mahasiswa mampu  menjadi  kaum  idealis  dalam  memajukan  pendidikan  yakni  mereka  harus  peduli terhadap  pendidikan  di  Indonesia.  Rasa  peduli  terhadap  pembangunan  bangsa  melalui pendidikan perlu tumbuh pada diri mahasiswa agar nantinya mereka berpikir, bagaimana cara untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Namun  terkadang  pemikiran  seorang  mahasiswa  yang  masih  kental  dengan  jiwa mudanya cenderung bersifat memaksa dan instan. Maksudnya adalah kehendaknya yang harus diikuti saat itu juga. Bahkan ada juga yang bersikap brutal. Misalnya, mahasiswa yang melakukan  demonstrasi  tanpa  mengikuti  prosedur  yang  berlaku  bahkan  sampai  terjadi perkelahian dengan aparat pemerintah. Hal ini juga sangat perlu dan harus dibenahi dalam diri mahasiswa agar gagasan – gagasannya untuk memajukan pendidikan dapat tersalurkan dengan baik. Juga hal yang terpenting adalah kemungkinan keberhasilan dari gagasan yang disampaikan. Maksudnya, kita memiliki target berapa persen keberhasilan yang dicapai bila ide  yang disampaikan tersebut diwujudkan. Hal ini bertujuan agar ide yang disampaikan penuh  perhitungan  yang  matang  sehingga  ide  tersebut  cukup  meyakinkan.  Memang kesadaran di Indonesia tidak bisa sepenuhnya ditumpahkan kepada para mahasiswa. Karena keterpurukan saat ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran konstitusi dalam setiap sendi kehidupan masyarakat.
Pada  sisi  lain,  konstitusi  sebagai supreme  law  of  the  land  memiliki  posisi  strategis sebagai haluan negara. Munculnya Mahkamah Konstitusi juga menjadi bukti urgensi dari kedudukan  Undang-Undang  Dasar  Negara  sebagai  dokumen  politik  hukum  Indonesia. Konstitusi penting untuk dikawal. Hal ini disebabkan karena konstitusi yang mengandung perlindungan  dan  penjaminan  atas  hak  asasi  manusia.  Sebut  saja  dalam  Bab  XA  yang mengatur khusus tentang hak asasi manusia. Mulai dari hak yang bersifat fundamen seperti hak untuk hidup hingga hak berkomunikasi diwadahi dalam konstitusi. Ini menjadi salah satu
alasan mengapa konstitusi harus dikawal. Pengawalan konstitusi bukan hanya milik MK atau segelintir orang dan lembaga khusus saja, akan tetapi dal hal ini mahasiswa juga mempunyai tugas penting. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memainkan perannya sebagai the guardian of constitution mengingat hakikat mahasiswa sebagai intelektual muda.
Demonstrasi yang pada masa lalu kerap menjadi primadona aktualisasi mahasiswa, hari ini bisa jadi tidak jadi solusi lagi. Hard diplomacy yang dilakukan oleh mahasiswa justru menjadi  bumerang  di  sosial  masyarakat.  Anarkisme  yang  terselip  dalam  pergerakan mahasiswa juga menjadi ancaman serius dimata masyarakat. Maka dari itu, mahasiswa perlu menemukan  jalan  lain  dalam  penyikapan  setiap  isu  kenegaraan.  Diantara  jalan  tersebut adalah soft diplomacy yang mengedepankan diplomasi kooperatif dan solutif.
Mahasiswa dalam mengawal konstitusi setidaknya dapat dilalui melalui dua jalur antara lain  pengawalan  secara langsung ( direct uphold) dan pengawalan secara tidak langsung ( indirect uphold). Pengawalan secara langsung memiliki fungsi kontrol represif atas adanya peluang inkonstitusionalitas tindakan negara baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Pengawalan ini dapat dilaksanakan dalam berbagai cara, di antaranya pengajuan Judicial Review  oleh  mahasiswa.  Adapun  pengawalan  secara  tidak  langsung  memiliki  fungsi preventif.
Sosialisasi, edukasi, dan penyikapan isu-isu yang dikandung dalam konstitusi seperti pemenuhan  hak  rakyat  merupakan  salah  satu  bentuk  pengawalan  tidak  langsung  oleh mahasiswa.  Pengawalan  ini  memang  lebih  berfokus  pada  pencerdasan  dan  pengawalan jangka panjang. Oleh sebab itu, pergerakan mahasiswa hari ini tidak boleh hanya berbasis isu-isu temporal, namun harus lebih visioner yakni berbasis konstitusi. Hal ini memang logis mengingat  urgensitas  pengawalan    konstitusi  dan  strategisitas  peran  mahasiswa  di Indonesia dalam mewujudkan bangsa yang lebih baik dan bermartabat.
Mahasiswa memegang peran penting dalam mengawal konstitusi serta membangun kesadaran  dan  optimisme  politik  hukum  di  sebuah  negara.  Mereka  bukan  hanya representasi  dari  masa  depan,  tetapi  juga  merupakan  pilar  utama  dalam  menjaga keseimbangan  demokrasi.  Dalam  peran  mereka  sebagai  agen  perubahan,  mahasiswa memiliki  tanggung  jawab  moral  untuk  memperkuat  fondasi  konstitusi  negara  dan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dipelihara secara konsisten.
Ketika berbicara tentang pengawalan konstitusi, mahasiswa bukan sekadar pengamat pasif. Mereka memiliki  peran aktif dalam memantau kebijakan  dan tindakan pemerintah, serta  menyoroti  setiap  tindakan  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  yang  tertera dalam  konstitusi.  Keterlibatan  mahasiswa  dalam  menganalisis  kebijakan  publik  juga memainkan peran penting  dalam memastikan kepatuhan  pemerintah terhadap kerangka
hukum yang telah ditetapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengawalan Konstitusi
Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealismenya. Bahkan dalam sejarah perjuangan bangsa, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia.
Jika melihat realitas yang berkembang, gerakan mahasiswa belakangan ini juga tidak terlepas dari cita-cita mulianya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebab akhir- akhir ini wakil rakyat yang kita percaya ternyata tidak sepenuhnya memperjuangkan aspirasi tersebut. Berdasarkan hasil survei Cirus Surveyor Group, sebanyak 47,9% responden menilai bahwa Anggota DPR Periode 2009-2014 tidak membuat undang-undang yang bermanfaat bagi rakyat. Bahkan di tingkat daerah ada sekitar 3.143 perda bermasalah yang dicabut oleh pemerintah.
Data-data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat ( res publica) tidak bisa didiamkan begitu saja. Pemerintah cenderung hanya mengumbar  janji-janji  politik  saja  dalam  kampanye,  setelah  terpilih  mereka  lupa  akan janjinya  bahkan  mensubordinasikan  masyarakat  (Huijbers,  1982).  Apabila  hal  ini  terus dibiarkan tentunya akan sangat berbahaya bagi eksistensi demokrasi di Indonesia.
Berdasarkan  potensi  dan  kesempatan  yang  dimiliki  oleh  mahasiswa  sebagai  kaum intelektual, maka ia harus memiliki keyakinan dan pemikiran yang tidak boleh ditunggangi oleh siapapun kecuali oleh kepentingan rakyat. Oleh karena itu, posisi sentral mahasiswa harus didayagunakan untuk memperjuangkan rakyat demi menyeimbangkan kepentingan di antara keduanya (pemerintah dan rakyat).
Pertama,  mahasiswa  harus  menjadi  penyambung  lidah  pemerintah.  Keterbatasan pemerintah  dalam  menyampaikan  kebijakan  yang  dibuatnya  mengharuskan  mahasiswa sebagai  kaum  terdidik  untuk  berperan  dalam  melakukan  sosialisasi  kebijakan  tersebut, misalnya  melalui  program  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN).  Sebab  kebijakan  pemerintah  yang sangat  beragam  sangat  tidak  mudah  untuk  dipahami  masyarakat  dengan  bahasa  yang ringkas dan sederhana.
Untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bertanggung  jawab  dibutuhkan pengawasan  dan  pengawalan  dari  masyarakat  agar  tidak  terjadi  penyelewengan  dalam
suatu pemerintahan. Masyarakat diberikan hak untuk mengetahui mengenai hal apa saja yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan. Tentunya hal ini selain untuk memberikan informasi  kepada  masyarakat  untuk  mewujudkan  demokrasi  yang  melibatkan  rakyat seutuhnya.
Hadirnya Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan tonggak penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah  bentuk freedom  of  information  act,  undang-undang  ini  mengatur  pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Kehadiran UU KIP sekaligus memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan saja merupakan bagian dari  hak  asasi  manusia  secara  universal,  namun  juga  merupakan constitutional  rights sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  28F  perubahan  kedua  UUD  1945.  Banyak  pihak berharap hadirnya UU KIP mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level.
Keterbukaan  informasi  publik  diyakini  dapat  menjadi  sarana  penting  untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurusi kepentingan publik. Salah seorang perumus Undang- Undang Dasar Amerika, James Madison, bahkan pernah menyebutkan bahwa keterbukaan informasi  merupakan  syarat  mutlak  untuk  demokrasi  yang  berarti  pula  perwujudan kekuasaan yang terbatas dan berada dalam kontrol publik. Keterbukaan informasi memberi peluang  bagi  rakyat  untuk  berpartisipasi  dalam  berbagai  kebijakan  publik.  Kondisi  ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan  publik  dituntut  untuk  menyediakan  informasi  yang  lengkap  mengenai  apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.
Namun di tengah harapan yang membuncah itu, muncul pula sejumlah kekhawatiran dan kesangsian mengenai efektivitasnya UU KIP ini dalam tataran implementasinya. Hal ini disebabkan  karena  masih  adanya  kenyataan  bahwa  tidak  sedikit  aturan  perundang- undangan  yang  substansinya  demokratis.  Namun  pelaksanaanya  justru  kontraproduktif dengan  semangat  demokrasi.  Dalam  konteks  ini,  kontraproduktif  diartikan  sebagai  tidak terwujudnya  demokrasi  yang  kita  impikan  dalam  realita  yang  sebenarnya.  Contohnya mengenai:  1.  Kurangnya  keterbukaan  informasi  publik  dari  Badan  Publik  itu  sendiri;  2. Partisipasi masyarakat yang cenderung enggan mencari tahu; 3. Ketidaktahuan masyarakat mengenai wadah aduan yang ingin mereka aspirasikan.
Selain  merupakan  imperatif  normatif  UU  KIP  keberadaan  Komisi  Informasi  tentu diharapkan menjadi implementor yang mampu mengejawantahkan freedom of information act  secara  signifikan.  Pertanyaannya  kemudian,  bagaimana  arah  dan  orientasi  Komisi Informasi  sehingga  mampu  mendorong  terciptanya governability  melalui  keterbukaan
informasi publik sebagai salah satu kuncinya. Advokasi yang kami maknai adalah sebuah upaya sistematis untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mampu menjadi motor dalam masyarakat untuk menmgkritisi dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan rakyat. Selain itu kegiatan ini juga dimaksud kan untuk menitiktekankan etos perjuangan pada diri mahasiswa guna mendongkrak kembali peran mahasiswa sebagai agent of change.

## B. Optimisme Politik Masyarakat
Tabel 1. Optimisme Terhadap Lembaga Negara
Survei  Parameter  Politik  Indonesia  menunjukkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap perbaikan kinerja partai politik paling rendah. Tingkat optimismenya hanya 5,1 dari skala 0- 10.  Semakin  rendah  nilainya  maka  semakin  buruk    kepercayaan  masyarakat  terhadap perbaikan kinerja suatu lembaga. Posisi partai politik berada di bawah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedua lembaga tersebut masing- masing  memiliki  tingkat  optimisme  sebesar  5,3  poin  dan  5,4  poin.  Sementara  tingkat optimisme tertinggi diraih oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sebesar 7,9. Posisi TNI berada  di  atas  lembaga  kepresidenan  dan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  yang masing-masing memiliki tingkat optimisme sebesar 7,1 dan 6,8. Parameter Politik Indonesia melakukan survei secara acak terhadap 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi pada 3-8 Februari 2021. Toleransi kesalahan atau margin of error dalam survei ini sebesar ±2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Disini sangat terlihat jelas bahwa persepsi publik perihal pengalaman sebagai indikator pokok  untuk  menilai  kemampuan  seseorang  menjadi  lemah  dan  tak  cukup  berdasar. Pengalaman memang sangat penting, tetapi yang sering diabaikan publik adalah kenyataan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 TNI Lembaga Kepresidenan KPK Mahkamah Konstitusi BPK Mahkamah Agung Kepolisian MPR-RI DPR-RI Partai Politik
bahwa di abad ini. Kurangnya pengalaman secara usia dapat disubstitusi oleh anak muda dengan beragam akselerasi kognitif dan mobilitas intensif. Dua hal yang menjadi penanda zaman  now.  Narasi  zaman  ini  adalah  narasi  kaum  muda.  Kita  sedang  menyaksikan transformasi kepemimpinan global sedang mengarah kepada partisipasi politik kaum muda yang  seluas-luasnya.  Ada  semacam  fenomena  kejenuhan  publik  terhadap  praktek  dan perilaku politik gaya lama yang cenderung korup dan konservatif, dan kerap dipertontonkan politisi tua.
Di  sisi  lain muncul fenomena  yang menggembirakan yakni bergesernya paradigma politik anak muda menjadi lebih progresif dan aktif. Hal tersebut ditandai oleh kesadaran dan perhatian mereka yang makin tinggi terhadap isu-isu publik. Anak muda hari ini mulai aktif tergerak untuk turun tangan dan secara kritis menyikapi setiap persoalan-persoalan politik kebangsaan. Pergeseran paradigma politik anak muda ini membawa implikasi positif terhadap relasi politik dan iklim demokrasi. Karakter dan warna politik mereka yang berbeda dibanding  karakter  politik  generasi  tua,  serta  kemampuan  dan  daya  aksesnya  yang  baik terhadap teknologi membuat kehadiran dan partisipasi politik anak muda hari ini mewakili secara utuh aspirasi semangat zaman yang menghendaki perubahan.
Justin Trudeau, Emmanuele Marcon, Obama, adalah sedikit contoh pemimpin yang merepresentasikan semangat itu. Ada juga Nathan Law, aktivis pro-demokrasi Hongkong yang pada pemilu 2016 terpilih menjadi anggota parlemen di usia 23 tahun. Di Malaysia ada Syed Saddiq, pemuda 25 tahun yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri urusan Pemuda dan  Olahraga  di  kabinet  Mahathir  Mohamad.  Jika  memperhatikan  postur  demografi Indonesia saat  ini,  dimana proporsi  penduduk  dengan  rentang usia kategori muda yang berjumlah besar, maka tidak berlebihan bila kita meyakini bahwa fenomena perubahan itu akan terjadi pula di negara kita. Selain itu, partisipasi politik kaum muda Indonesia juga mulai mengalami  peningkatan  belakangan  ini.  Anak-anak  muda  mulai  tak  canggung  untuk mengekspresikan aspirasi  politik  secara terbuka  dengan cara-cara  yang lebih kreatif dan variatif. Gerakan  politik moral kaum muda makin banyak  bermunculan  lewat komunitas- komunitas dan relawan-relawan yang terkonsolidasi berdasarkan isu-isu aktual kebangsaan.
Demikian halnya juga dalam ruang politik praktis, sejumlah partai mulai memberikan kesempatan  yang  besar  bagi  munculnya  tokoh-tokoh  muda  potensial  untuk  memegang peran  politik  yang  strategis.  Tak  sampai  di  situ,  partai-partai  politik  itu  juga  mulai memberikan porsi yang cukup besar bagi keterlibatan anak-anak muda dalam kontestasi elektoral.  Meskipun  upaya  tersebut  masih  terkesan  hanya  sebatas  strategi  untuk memenangkan pasar pemilih muda, tapi semua itu tidak cukup menumbuhkan optimisme dan harapan dalam mendorong perbaikan politik.
Pengawalan terhadap berbagai agenda demokrasi yang mandeg. Optimisme ini juga menjadi stimulan untuk meneguhkan kembali keyakinan kita bahwa kepemudaan sejatinya adalah komponen krusial dan tulang punggung masa depan bangsa. Gagasan kepemudaan adalah ekstraksi penting dalam menyongsong limpahan bonus demografi generasi muda kita di masa yang mendatang.
Penting untuk diingat bahwa tahun 2020-2035 mendatang akan menjadi tahun puncak bonus  demografi  di  Indonesia.  Di  rentang  waktu  itu,  postur  penduduk  Indonesia  akan didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif. Tetapi limpahan bonus demografi ini hanya  akan  mendatangkan  kemanfataan  serta  berkontribusi  besar  terhadap  upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa jika dikelola secara benar dan serius. Artinya, kelompok usia produktif Indonesia di masa yang mendatang wajib mendapatkan ruang yang terbuka dan  terberdayakan  dengan  baik.  Jika  tidak  demikian  maka  bonus  demografi  yang  kita harapkan hanya akan menjadi beban dan bencana demografi bagi negara. Oleh karena itu, perubahan  struktur  penduduk  ini  mengharuskan  disusunnya  rumusan  agenda  serta kebijakan kepemudaan yang komprehensif dan berlanjutan.
Dalam  frame  itulah,  narasi  politik  kaum  muda  menemukan  urgensi  kontekstualnya. Partisipasi politik kaum muda diharapkan bukan hanya sebatas penggembira dalam setiap momentum  politik  elektoral,  tapi  lebih  jauh  lagi  dalam  memperjuangkan  agenda kepemudaan lewat keterlibatan aktif dalam politik kebijakan. Keterlibatan pemuda dalam politik  kebijakan  ini  menjadi  ikhtiar  strategis  untuk  memastikan  terakomodirnya  setiap agenda kepemudaan secara berkelanjutan. Sebaliknya, absennya kaum muda justru hanya akan menjadi kelemahan utama pembangunan Indonesia di masa depan.
Jika optimisme ini menjadi keyakinan kita bersama, maka tak perlu menunggu waktu yang lama untuk mempraksiskan semangat zaman ini ke dalam lapangan politik kita. Tentu saja  memperjuangkan  agenda  kepemudaan  melalui  kerja-kerja  politik  bukanlah  perkara yang mudah, terlebih jika direspon sebagai ancaman oleh elit politik tua. Yang perlu kita lakukan segera adalah mengonsolidasi kekuatan anak muda yang terserak menjadi kekuatan kolektif yang utuh.

## C. Peran Mahasiwa Terhadap Politik Hukum di Indonesia
Peran mahasiswa dalam konteks politik hukum di Indonesia memegang nilai penting dalam mengawal demokrasi, mendorong keadilan, serta memperkuat sistem hukum negara. Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki peran krusial dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan politik hukum di Indonesia.
Pertama, mahasiswa sering sekali menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi
masyarakat terkait perubahan hukum dan kebijakan publik. Mereka mengadvokasi isu-isu kritis yang terkait dengan keadilan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua warga. Melalui aksi-aksi demonstrasi, kampanye sosial, atau  advokasi  publik,  mahasiswa  berkontribusi  dalam  membentuk  opini  publik  dan menuntut perubahan yang lebih baik dalam sistem hukum.
Kedua,  peran  mahasiswa  juga  terletak  dalam  pengawasan  terhadap  kebijakan- kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  hukum.  Mereka  melakukan  analisis  kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang  diusulkan atau  diimplementasikan, menyoroti potensi dampaknya terhadap keadilan sosial, hak-hak individu, atau konsistensi dengan konstitusi negara.  Mahasiswa  sering  kali  menjadi  pengawal  dalam  mengidentifikasi  potensi pelanggaran  hukum  atau  upaya-upaya  yang  melemahkan  sistem  hukum  yang  adil  dan berkeadilan.
Selain  itu,  peran  edukasi  yang  dimainkan  oleh  mahasiswa  dalam  membangun kesadaran akan politik hukum juga sangat berarti. Mereka menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat terkait hak-hak dan kewajiban yang tercakup dalam sistem hukum.  Melalui  kegiatan  seminar,  diskusi,  atau  program  edukatif  lainnya,  mahasiswa memperluas  pemahaman  masyarakat  tentang  pentingnya  peran  hukum  dalam  menjaga keadilan sosial serta memotivasi partisipasi aktif dalam proses politik dan hukum.
Dengan demikian, mahasiswa memiliki peran yang signifikan dalam mengawal politik hukum di Indonesia, tidak hanya sebagai pengkritik terhadap kebijakan atau pelaksanaan hukum,  tetapi  juga  sebagai  penggerak  utama  dalam  membangun  kesadaran  akan pentingnya hukum yang adil, demokratis, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran mereka  menjadi  kunci  dalam  memperkuat  fondasi  hukum  yang  kokoh  dalam  menjaga keadilan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

## SIMPULAN
Pengawalan  konstitusi  bukan  hanya  milik  MK  atau  segelintir  orang  dan  lembaga khusus saja, namun juga tugas mahasiswa. Oleh  sebab itu, mahasiswa harus memainkan perannya  sebagai  the  guardian  of  constitution  mengingat  hakikat  mahasiswa  sebagai intelektual  muda.  Pengawalan  ini  dapat  dilaksanakan  dalam  berbagai  cara,  di  antaranya pengajuan Judicial  Review  oleh  mahasiswa.  Adapun  pengawalan  secara  tidak  langsung memiliki fungsi preventif. Sosialisasi, edukasi, dan penyikapan isu-isu yang dikandung dalam konstitusi seperti pemenuhan hak rakyat merupakan salah satu bentuk pengawalan tidak langsung oleh mahasiswa.
Pengawalan ini memang lebih  berfokus pada  pencerdasan dan pengawalan  jangka
panjang.  Pentingnya  mahasiswa  bekerja  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap politik. Karena salah satu problem serius dalam bernegara dan berbangsa saat ini adalah soal  kepercayaan  masyarakat  terhadap  politik.  Sebagian  masyarakat  melihat  politik  itu minor, bahkan bilang politik itu kotor, karena masyarakat hanya melihat politik dari konflik dan skandal yang dilakukan oleh para pejabat yang diseleksi melalui proses politik, yakni pemilu.  Politik  dianggap  jadi  pemecah  dan  disharmoni  bangsa  serta  menjadi  jalan  para politisi yang tidak benar. Untuk itu mahasiswa hendaknya berperan membantu terwujudnya sistem politik yang sehat akan membentuk pemerintahan yang kredibel dan berintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi Di Indonesia, Jurnal Yustisia, Vol. 2, No. 3, 2013.
Akmaluddin  Rachim, Politik  Hukum  Pengampunan  Pajak  Dalam  Perspektif  Law  and Development, Jurnal Majalah Hukum Nasional, No. 2, 2019.
Argi  Trinandityo, Optimisme  dan  Skeptisisme  Peran  Hukum  dalam  Pembangunan  di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2021.
Astim Riyanto, Teori Konstitusi, (Bandung: Yapemdo, 2000), hal 17.
Desy Maryani, Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.1, No. 2, 2017.
Hariyadhie, 2017, Perspektif Gerakan Mahasiswa 1978 Dalam Percaturan Politik Nasional, PT. Golden Terayyon Press, Jakarta.
Ikka  Puspitasari, Politik  Hukum  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  Dalam  Mewujudkan Kepastian Hukum, Jurnal Meta Yuridis, Vol. 1, No. 2, 2018.
Jon Heri, Peran Pemuda Dalam Pembangunan Politik Hukum di Indonesia, Jurnal Nurani, Vol.15, No. 1, 2019, Page 85-100
Lawrence M .Friedman, (2009), Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Penerbit Nusa Media, hal. 15-19.
Nadiroh, 2016, Teori Dan Konsep Konstitusi, CV. Calmara, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2003, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.