Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  6, No. 2, Agustus 2023, pp. 175~182
ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.249 ║ 175
The role of the business competition supervisory commission in response to allegations of predatory pricing practices in
e-commerce
Peran komisi pengawas persaingan usaha terhadap adanya dugaan praktik jual rugi pada e-commerce
Komaria Nur Aulia AP 1* , Al Qodar Purwo Sulistyo 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Sutorejo No.59, Surabaya, Indonesia Email: 1 komarianuraulia17@gmail.com; 2 alqodar@fh.um-surabaya.ac.id *Corresponding Author: komarianuraulia17@gmail.com

## ABSTRACT
The presence of E-Commerce provides various conveniences, one of which is the ease of exporting and importing goods, as E-Commerce is a trade that has no geographical boundaries. However, because of this, there are allegations of predatory pricing practices in E-Commerce that have caught the attention of the government,  as  they  can  cause losses  for other  businesses  and consumers.  The  allegations involve the discovery of imported products being sold at much lower prices than local products. Nevertheless, not all actions  can  be  considered  as  prohibited  predatory  pricing  practices,  there  is  a  need  for  advidence  or assessment to  be conducted  by the Business Competition  Supervisory  Commission  (KPPU). This study utilizes  normative  juridical  research.  The  result  of  this  study  is  that  preatory  pricing  practices  are prohibited under Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of  Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, where a matter can be considered a prohibited predatory pricing practice if it fulfills the elements stated in Article 20. In the case of allegations of predatory pricing practices in E- Commerce,  The  KPPU  can  also  impose  administrative  sanctions  on  businesses  proven  to  engage  in prohibited predatory pricing practices under competition law.
Keywords: E-Commerce; Predatory Pricing; Business Competition Supervisory Commission (KPPU)

## ABSTRAK
Hadirnya E-Commerce memberikan  berbagai  macam  kemudahan  salah  satunya  adalah kemudahan  untuk  mengekspor  dan  mengimpor  barang,  sebab E-commerce merupakan perdagangan  yang  tidak  memiliki  batas  geografis.  Namun,  karna  hal  itu  pula,  ada  dugaan praktik  Jual  Rugi (Predatory  Pricing) di E-commerce dan  menjadi  sorotan  Pemerintah  sebab dapat  menimbulkan  kerugian  untuk  pelaku  usaha  lain  maupun  konsumen.  Dugaan  tersebut berupa ditemukannya produk-produk impor yang dijual dengan harga jauh lebih murah dari pada produk lokal. Tetapi meski begitu, tidak semua tindakan dapat dikatakan sebagai praktik Predatory  Pricing yang  dilarang,  perlu  adanya  pembuktian  atau  pengkajian  yang  harus dilakukan  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU).  Penelitian  ini  menggunakan metode yuridis normative. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  praktik Predatory  Pricing dilarang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  dimana  suatu  hal  dapat  dikatakan  praktik Predatory  Pricing yang dilarang jika memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 20. Dalam hal adanya dugaan praktik Predatory Pricing di E-Commerce , KPPU akan melakukan penyelidikan dan pengujian terhadap laporan tersebut dengan menggunakan pendekatan rule of reason . KPPU juga dapat memberikan  sanksi  administratif  terhadap  pelaku  usaha  yang  terbukti  melakukan  praktik Predatory Pricing yang dilarang dalam hukum persaingan usaha.
Kata Kunci: E-Commerce ; Jual Rugi ; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
176

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  saat  ini  sedang  mengalami  kemajuan  yang  signifikan,  dan  salah  satu manfaatnya  adalah  kemudahan  dalam  melakukan  transaksi  perdagangan.  Pada  masa  lalu  transaksi dilakukan  secara  konvensional,  tetapi  sekarang  orang  dapat  dengan  mudah  melakukan  transaksi perdagangan  secara  online  melalui  platform  digital Electronic  Commerce  (E-Commerce).  E-Commerce merupakan  sebuah  konsep  inovatif  yang  dapat  dijelaskan  sebagai  proses  jual  beli  barang  atau  jasa melalui internet. Dengan hadirnya E-Commerce ini, orang-orang tidak perlu lagi melakukan pertemua langsung dan mengeluarkan banyak tenaga hanya untuk melakukan transaksi jual beli karena dengan menggunakan platform internet, semua transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat (Nasrullah et al., 2016). E-Commerce mampu memberikan berbagai kenyamanan untuk konsumen berupa kemudahan mencari  barang  baik produc  local  maupun  impor  sebab E-Commerce memberikan  peluang  transaksi secara  lebih  luas  tanpa  ada  batas  letak  geografis,  penawaran  barang  yang  bervariatif,  serta  promo- promo  dan  diskon  yang  menarik  (Puspitasari  &  Sulistyo,  2022).  Platform E-Commerce juga menguntungkan para pelaku bisnis khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebab dapat membantu  mereka  untuk  bisa  mengembangkan  usahanya  lebih  luas  dan  hal  tersebut  dapat memberikan  konstribusi  untuk  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Namun  dibalik  berbagai  manfaat yang diberikan oleh E-Commerce , terdapat pula beberapa potensi permasalahan yang dapat merugikan pelaku  usaha  maupun  konsumen. Salah  satunya  adalah  adanya  indikasi  praktik  Jual  Rugi  ( Predatory Pricing ) Mustapa  Kamal  Rokan  dalam  Bukunya  menyebutkan  bahwa  jual  rugi  atau Predatory  Pricing menurut teori ekonomi adalah sebuah keadaan dimana pelaku usaha melakukan penetapan harga jual barang atau jasa yang ia produksi dibawah biaya total rata-rata (Average Total Cost - ATC ). Agar dapat mencapai keuntungan, pelaku usaha perlu menetapkan harga jual mereka diatas ATC, atau setidaknya mencapai titik impas (break even point) untuk menutupi biaya modal. Ini berarti bahwa jika harga jual sama  persis  dengan  ATC,  pelaku  usaha  hanya  akan  mencapai  titik  impas  di  mana  pendapatan  yang diperoleh  sama  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  (Rokan,  2010).  Hal  tersebut  bisa  saja  menimbulkan indikasi  adanya  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Meita  Fadhilah  dalam  jurnalnya  menyebutkan  bahwa persaingan  usaha  tidak  sehat  merupakan  tindakan  yang  bersifat  menghalangi  atau  mencegah persaingan.  Tindakan  tersebut  digunakan  oleh  pelaku  usaha  yang  ingin  memegang  posisi  monopoli dengan  mencegah  calon  pesaing  atau  menyingkirkan  pesaing  secara  tidak  wajar  (Fadhilah,  2019). Menurut  Dheni  Biantara  dalam  penelitiannya,  penerapan  strategi Predatory  Pricing merupakan Tindakan  yang  melanggar  hukum  sebab  dapat  menyebabkan  terjadinya  praktik  monopoli, meskipun terlihat sebagai strategi bisnis yang wajar. Namun, hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan  produksi  local  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) di Indonesia (Biantara et al., 2022).
Sama  hal  nya  dengan  ditemukannya  produk-produk  impor  yang  dijual  dengan  harga  yang  jauh lebih murah daripada harga produk local menjadi salah satu yang diduga sebagai praktik Jual rugi atau Predatory  Pricing yang  terjadi  di E-Commerce dan  berpotensi  membahayakan  para  pelaku  UMKM . Kementrian  Perdagangan  di  Tahun  2018  dan  Kementrian  Perindustrian  pada  2019  melansir  data bahwa  hampir  90  persen  produk  yang  di  jual  di E-Commerce dalam  negeri  dipasok  produk  impor. Diperkuat  dengan  data  dari  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kementrian  Keuangan  yang menyatakan  bahwa  kurun  waktu  3  Tahun  terakhir,  statistika  barang  kiriman  mengalami  kenaikan yang  sangat  signifikan  dalam  volume  impor  (Dwi  Aditya  Putra,  2021).  Produk  impor  yang  banyak diminati  adalah  produk  elektronik  seperti  smartphone,  TV  serta  barang  barang  fashion.  Produk tersebut  banyak  diminati  sebab  produknya  langka  di  pasar  Indonesia  dan  harganya  relative  lebih murah seperti hasil survey yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 1.626 pembeli dan penjual oline di seluruh Indonesia (Cargo, 2022). Data-data tersebut  membuktikan  bahwa  memang  produk  impor  lebih  digandrungi  konsumen  dan  berpotensi mematikan para pelaku UMKM. Mengenai hal ini, Presiden Jokowi menegaskan tidak ingin ada praktik perdagangan yang tidak fair dalam bentuk Predatory Pricing pada E-Commerce yang dapat berpotensi menghancurkan keberlangsungan pelaku usaha UMKM di Indonesia. (Asmara, 2021)
Dari data data yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa banyaknya produk impor yang masuk di E-Commerce dengan harga jual yang lebih murah dari produk local akan merugikan pelaku usaha  lain  juga  para  konsumen.  Namun  dugaan Predatory  Pricing tersebut  tidak  bisa  serta  merta dikatakan sebagai praktik Predatory Pricing yang dilarang oleh hukum persaingan usaha. Perlu adanya pembuktian  dan  peran  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  sebagai  suatu  Lembaga  yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap aktifitas pelaku usaha di Indonesia untuk melakukan  penegakan  hukum  terhadap  praktik Predatory  Pricing yang  terjadi  di E-Commerce
177
(Timotius  &  Kemala,  2022).  Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  bermaksud  untuk  melakukan penulisan dengan judul “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Adanya Dugaan Praktik Jual Rugi Pada E-Commerce ”

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yaitu  penulisan  yang  menekankan  pada penafsiran  hukum  positif  dan  menganalisa  dengan  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan,  dan norma-norma  hukum  tertulis.  Dalam  metode  yang  digunakan  ini  mendasarkan  pada  data  serta informai yang bersifat umum, diantaranya Peraturan Perundang-undangan, teori maupun doktrin, dan pendapat  ahli  (Irawan  et  al.,  2021).  Perolehan  analisis  data  dengan  menggunakan  teknik  mengolah dari  hasil  bahan  primer  dan  bahan  sekunder,  yang  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  untuk menarik  kesimpulan  yang  menjawab  masalah  yang  dibahas  sekaligus  memberikan  preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan(Rahadian Irhamil, 2022)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Mengenai  Larangan  Praktik Predatory  Pricing Berdasarkan  Hukum Persaingan Usaha
Hukum Persaingan Usaha ada untuk mendukung pembentukan dari system ekonomi pasar yang menginginkan adanya persaingan yang sehat antara pelaku usaha. Melalui hukum ini diharapkan agar bisa  membuat  para  pelaku  usaha  tetap  eksis  serta  adil  saat  melakukan  operasinya  dalam perekonomian, sehingga konsumen dapat terlindungi dari praktik-prakti bisnis yang dapat merugikan mereka  (Sudiarto,  2021).  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat merupakan hukum positif yang menjadi kiblat dalam hal persaingan usaha,  dimana  pada  Pasal  3  Undang-Undang  ini  menetapkan  ada  tiga  aspek  penting  yang  menjadi tujuan  dari  Undang-Undang  ini  yaitu  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional,  menciptakan lingkungan  usaha  yang  sehat  untuk  memastikan  kesempatan  yang  setara  bagi  semua  pihak  pelaku usaha,  dan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Sumadi, 2017). Dalam hal larangan praktik Predatory Pricing, diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  yang  menyebutkan  bahwa  “ Pelaku usaha  dilarang  melakukan  pemasokan  barang  dan  atau  jasa  dengan  cara  melakukan  jual  rugi  atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya  di  pasar  bersangkutan  sehingga  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan atau persaingan usah a tidak sehat.” (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 1999).
Secara  garis  besar  tujuan  dari  praktik Predatory  Pricing adalah  untuk  menghancurkan  pelaku usaha lain di pasar yang sama, membatasi pesaing dengan menerapkan jual rugi sebagai penghalang masuk,  mendapatkan  keuntungan  besar  di  masa  depan,  menutup  kerugian  di  masa  lalu,  dan menggunakan  harga  promosi  sebagai  strategi  pemasaran  untuk  memperkenalkan  produk  baru (Usman, 2013). Jadi bisa dijabarkan bahwa Predatory Pricing adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menyingkirkan competitor dengan cara menetapkan harga dibawah ongkos produksi (Lubis et al., 2017) yang kemudian setelah competitor tersebut tersingkirkan, harga barang akan dinaikkan. Dan hal tersebut merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya yang tidak mampu untuk bersaing harga. Penjualan  produk  dengan  harga  yang  tidak  masuk  akal  tersebut  jelas  akan  merugikan  pelaku  usaha lainnya khususnya UMKM bahkan juga dapat merugikan para konsumen. Pada periode pendek, praktik Predatory Pricing memang menguntungkan sebab konsumen dapat menikmati harga barang atau jasa yang rendah. Namun, dalam jangka panjang, setelah pesaing-pesaing telah dikeluarkan dari pasar yang terkait,  pelaku  usaha  yang  melakukan  praktik Predatory  Pricing akan  meningkatkan  kembali  harga barang  atau  jasa.  hal  ini  berpotensi  menyebabkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan/atau  persaingan usaha tidak sehat (Simanjuntak, 2022)
Praktik Predatory Pricing juga dapat diterapkan oleh produsen yang melakukan ekspor, di mana mereka menjual  barang ke suatu negara dengan harga yang  jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga  di  negara  asalnya  atau  negara  lain.  Tujuannya  adalah  untuk  mendorong  minat  pembelian  di negara tujuan agar produsen atau pelaku usaha pengekspor dapat menguasai pasar di negara tersebut. Hal serupa diduga juga terjadi pada platform E-Commerce di Indonesia . Ditemukannya produk impor yang dijual dengan harga lebih murah daripada harga produk local menjadi salah satu indikasi praktik Predatory Pricing. Namun hal tersebut tidak bisa serta merta disebutkan sebagai Tindakan dari praktik
178
Predatory  Pricing yang  dilarang  oleh  hukum  persaingan  usaha.  Sebab  kegiatan Predatory  Pricing itu dilarang  secara rule  of  reason ,  yang  artinya  pengadilan  akan  mempertimbangkan  factor-faktor kompetitif dan menetapkan apakah kegiatan tersebut akan memberikan hambatan perdagangan atau tidak.  Apakah  tindakan  tersebut  bersifat  mencampuri,  mempengaruhi  ataukah  menghambat  proses persaingan dalam perdagangan. Terhadap dugaan praktik Predatory Pricing, perlu adanya pembuktian sejumlah  unsur  yang  ada  pada  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Unsur  unsur  yang  ada  padal  Pasal  20 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:
a. Unsur pelaku usaha: pelaku usaha merujuk pada individua tau entitas, baik berbentuk badan hukum  maupun  bukan  badan  hukum,  yang  didirikan  atau  melakukan  kegiatan  di  wilayah hukum  Indonesia,  baik  secara  individu  maupun  melalui  penjanjian,  untuk  menjalankan berbagai kegiatan ekonomi.
b. Unsur  pemasokan: menyediakan  pasokan  baik  barang  maupun  jasa  untuk  kegiatan  jual  beli, sewa menyewa, sewa beli ataupun sewa guna usaha
c. Unsur  barang:  setiap  benda  berwujud  atau  benda  tidak  berwujud,  bergerak  atau  tidak bergerak  yang  bisa  diperdagangkan,  digunakan,  dipakai,  atau  dimanfaatkan  oleh  konsumen atau pelaku usaha
d. Unsur  jasa:  setiap  layanan  yang  bentuknya  pekerjaan  atau  prestasi  yang  diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha
e. Unsur jual rugi: pelaku usaha menetapkan harga jual dibawah biaya produksi
f. Unsur  harga  yang  sangat  rendah:  menurut  KPPU  harga  yang  sangat  rendah  mengacu  pada harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang tidak masuk akal rendahnya (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009)
g. Unsur dengan maksud: kegiatan itu dilakukan dengan niat atau tujuan
h. Unsur  menyingkirkan  atau  mematikan:  menyingkirkan  atau  mengeluarkan  peaku  usaha pesaing dari pasar yang sama
i. Unsur usaha pesaing: usaha dari pelaku usaha lain didalam pasar yang sama
j. Unsur pasar: suatu Lembaga ekonomi dimana terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa secara langsung maupun tidak langsung
k. Unsur pasar bersangkutan: pasar yang terkait dengan wilayah distribusi tertentu oleh pelaku usaha untuk barang dan/atau jasa yang sejenis atau sama.
l. Unsur praktik monopoli: pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan  pengendalian  produksi  dan/atau  pemasaran  atas  barang  atau  jasa  tertentu sehingga menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan bisa merugikan kepentingan umum
m. Unsur  persaingan  usaha  tidak  sehat:  persaingan  antara  pelaku  usaha  dalam  menjalankan kegiatan  produksi  atau  pemasaran  barang  atau  jasa  miliknya  yang  dilakukan  dengan  tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha
Suatu  Tindakan  dapat  dikatakan  sebagai  praktik Predatory  Pricing jika  tindakan  itu  memenuhi secara  kumulatif unsur-unsur  yang  ada  pada  Pasal  20  tersebut.  Dengan  demikian  secara  garis  besar ciri-ciri Predatory  Pricing adalah  Tindakan  tersebut  ditujukan  untuk  menetapkan  harga  jual  rugi sebagai entry  barrier dengan  tujuan  mematikan  atau  menyingkirkan  pelaku  usaha  pesaing  di  pasar bersangkutan yang sama kemudian dimasa mendatang setelah pelaku usaha pesaing tersingkir ia akan menetapkan harga yang lebih tinggi atau harga monopoli untuk menutup kerugian sebelumnya. (Lubis et al., 2017)
2. Peran  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Dalam  Penegakan  Hukum  Pada  Praktik Predatory Pricing di E-Commerce
KPPU adalah sebuah Lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan  serta  penegakan  hukum  dalam  praktik  persaingan  usaha  (Effendi, 2020).  KPPU  sebagai sebuah  Lembaga  khusus  tidak  hanya  bertanggung  jawab  untuk  menciptakan  keteraturan  dalam persaingan usaha, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang kondusif. Selain itu KPPU juga melakukan evaluasi dan Tindakan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam persaingan usaha yang tidak sehat. KPPU memiliki Deputi Prencegahan yang bertugas    mengawasi  platform  digital  bisnis  dan  memantau  adanya  perilaku  diskriminasi  yang mungkin terjadi (Nugroho, 2014). Dalam hal kebijakan, KPPU memiliki wewenang untuk memberikan
179 saran  dan  rekomendasi  kepada  Pemerintah  terkait  kebijakan  dan  pembentukan  peraturan  hukum tterkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terutama dalam sector ekonomi digital.  Sebagai  Lembaga  independent,  KPPU  juga  berperan  sebagai  mediator  dalam  mengawasi jalannya bisnis dan persaingan usaha dalam ekonomi digital (Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tatat Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2014).
Dalam hal adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  sehat,  KPPU  mempunyai  dua  pendekatan untuk  menganalisa  apakah  benar  telah  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha. Pendekatan  yang  dilakukan  adalah  pendekatan per  se  illegal dan rule  of  reason .  Pendekatan per  se illegal adalah  pendekatan  positivistic  yang  artinya  adalah  untuk  menentukan  suatu  tindakan melanggar  Undang-Undang  persaingan  usaha  atau  tidak,  dinilai  berdasarkan  peraturan  Perundang- undangan. Suatu Tindakan dinilai berdasarkan kesesuaianya dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  (Jemarut,  2020).  Sedangkan  pendekatan rule  of  reason merujuk  pada  pendekatan- pendekatan yang digunakbasrian oleh Lembaga otoritas persaingan usaha untuk melakukan evaluasi terhadap  dampak  dari  suatu  perjanjian  atau  kegiatan  usaha  tertentu,  dengan  tujuan  untuk menentukan  apakah  perjanjian  atau  kegiatan  tersebut  menghambat  atau  mendukung  persaingan (Khemani, 1995). Dalam hal praktik Predatory Pricing, akan menggunakan pendekatan rule of reason, KPPU harus mengkaji apakah praktek Predatory Pricing tersebut dapat menimbulkan kerugian, maka KPPU  sebagai  pihak  otoritas  akan  mulai  mencari  fakta-fakta  yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  untuk dapat diadili.
Pada  pelaksanaannya,  jika  ada  laporan  terkait  adanya  dugaan  praktik Predatory  Pricing, KPPU akan melakukan penyelidikan dan pengujian terhitung sejak pelaku usaha terlapor melakukan dugaan praktik Predatory  Pricing sampai  dengan  pelapor  melaporkan  dugaan  terjadinya  praktik Predatory Pricing (Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara Penanganan  Perkara  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  2019) . Pengujian  yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu:
a. Tahap  pertama,  Mengkaji  Adanya unreasonably  low  price :  dilakukan  pengkajian  mengenai apakah harga rendah yang ditetapkan oleh suatu pelaku usaha terlapor tersebut merupakan harga yang unreasonable.
b. Tahap  kedua, Recoupment  test :  merupakan  penyelidikan  awal  dimana  apabila  pelaku  usaha terlapor terbukti tidak menyingkirkan atau menghalangi pelaku usaha pesaingnya masuk ke pasar  bersangkutan  yang  sama,  atau  tidak  terbukti  melakukan  upaya  penutupan  kerugian, maka  dapat  memungkinkan  pihak  otoritas  untuk  membebaskan  pelaku  usaha  terlapor  dari tuduhan sebagai pelaku Predatory Pricing dan tidak perlu melanjutkan pengujian tahap ketiga . Tetapi jika pelaku usaha terlapor benar memang melakukan Tindakan menaikan harga untuk menutupi kerugian, maka akan dilakukan test pengujian tahap ketiga.
c. Tahap ketiga, Price-Cost test: menurut Areeda dan Turner,  penetapan harga barang atau jasa dapat  dikataan  sebagai  harga  predator  apabila  ditetapkan  lebih  kecil  dari  biaya  marginal jangka pendeknya (Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2009).
Jika  setelah  dilakukan  pengujian  dan  penyelidikan  terhadap  dugaan  praktik Predatory  Pricing telah terbukti bahwa Tindakan tersebut termasuk praktik Predatory Pricing yang dilarang oleh hukum persaingan  usaha,  maka  sesuai  dengan  Pasal  118  Angka  (4)  Undang-Undang  Nomer  6  Tahun  2023 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2022 Tentang Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang,  menyebutkan  bahwa  pelaku  usaha  dapat  dikenakan  sanksi administrative  berupa:  perintah  untuk  menghentikan  kegiatan  yang  terbukti  menimbulkan  praktik monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat,  serta  denda  minimal  Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliar  rupiah)  (Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2023). Lalu pada Pasal 118 Angka (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga menyebutkan pelaku usaha juga dapat dipidana  jika  selama  masa  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  KPPU,  pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha dapat  dikenakan  pidana  denda  maksimal  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  atau  pidana kurungan maksimal 1 (satu) Tahun sebagai pengganti pidana denda (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 2023).
180
Terkait  adanya  indikasi  praktik  Jual  Rugi  pada  produk  impor  yang  dipasarkan  di E-Commerce dengan harga jual yang jauh lebih murah daripada produk local, tidak memenuhi beberapa unsur dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Unsur yang tidak terpenuhi adalah:
a. Unsur  jual  rugi  dan  harga  yang  sangat  rendah:  produk  impor  menjadi  lebih  murah  karena factor  efisiensi  dalam  produk  tersebut  (Timorria,  2021)  Seperti  produk  cina  dijual  di Indonesia karna biaya produksi bisa ditekan dengan sangat rendah.
b. Unsur praktik monopoli: pelaku usaha yang memasarkan harga barang dengan sangat murah di E-Commerce akan kesulitan melakukan pemusatan kekuatan ekonomi sebab setelah pelaku menurunkan harga produk dan konsumen cenderung memilih produk tersebut lalu kemudian pelaku  usaha  menaikkan  harga  produk,  konsumen  masih  memiliki  pilihan  subtitusi  dari penjual  yang  lain  sebab  di E-Commerce pembeli  dapat  dengan  mudah  menemukan  barang yang sejenis
c. Unsur  menyingkirkan  atau  mematikan  usaha  pesaing:  Untuk  sementara  waktu  memang penjual yang menawarkan harga murah dapat memperoleh pembeli dari barang murah yang ditawarkan. Hal ini dapat mengakibatkan pelaku usaha lain yang menawarkan barang sejenis kehilangan  minat  pembeli  dan  berpotensi  menghentikan/menutup  usahanya.  Namun,  yang perlu  digarisbawahi  adalah  pelaku  usaha  dapat  dengan  mudah  kembali  masuk  ke  pasar E- Commerce, sebab E-Commerce merupakan pasar yang ytidak terbatas oleh Batasan geografis.
(Rahmawati, 2021)
Maka dari itu dugaan mengenai adanya indikasi praktik Predatory Pricing pada ditemukannya produk impor dengan harga jauh lebih murah dibanding harga produk local, tidak bisa disebut sebagai praktik Predatory  Pricing yang  dilarang  sebab  pada  pembuktiannya  ada  beberapa  unsur  dari  Pasal  20  tidak terpenuhi.

## 4. KESIMPULAN
Pengaturan mengenai praktik Predatory Pricing diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Praktik Predatory Pricing dilarang sebab menimbulkan kerugian baik pada konsumen maupun pelaku usaha lain. KPPU sebagai  suatu  Lembaga  negara,  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  menciptakan  iklim  persaingan usaha yang kondusif serta melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Mengenai adanya dugaan praktik Predatory Pricing yang terjadi di E-Commerce tidak bisa serta merta dikatakan sebagai praktik Predatory Pricing yang dilarang. KPPU akan melakukan penyelidikan dan pengujian terhadap laporan dugaan Predatory Pricing tersebut. Akan ada proses pembuktian sejumlah unsur yang ada pada Pasal 20  Undang-Undang  Nomer  5  Tahun  1999  oleh  KPPU  dengan  pendekatan rule  of  reason .  KPPU  juga akan mengkaji apakah praktek tersebut dapat menimbulkan kerugian dengan cara mencari fakta fakta yang  dapat  dijadikan  alat  bukti  untuk  dapat  diadili.  Jika  telah  terbukti  bahwa  Tindakan  tersebut termasuk  Tindakan Predatory  Pricing yang  dilarang  maka  KPPU  dapat  memberikan  sanksi administrative, maupun pidana denda atau pidana kurungan
SARAN Mengingat E-Commerce sudah menjadi bagian penting dari bentuk perdagangan era modern yang sangat  diminati  masyarakat, maka  perlu  adanya  regulasi  khusus  yang  mengatur  segala  hal yang  ada dalam E-Commerce yang melibatkan Pemerintah, KPPU, pelaku usaha, asosiasi industry dan konsumen dalam penyusunan regulasi tersebut. Diperlukan juga penguatan pengawasan terhadap produk impor yang beredar di E-Commerce dengan meningkatkan Kerjasama antara Lembaga Bea Cukai dan KPPU serta penegakan hukum yang tegas juga perlu dilakukan terhadap praktik-praktik yang dilarang oleh hukum persaingan usaha. Pemerintah juga perlu mengkaji ulang system pajak dan  bea masuk untuk produk impor yang dijual di E-Commerce agar dapat menciptakan keadilan dalam persaingan antara produk impor dan produk local sehingga harga jual produk tidak terlalu terdistorsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Biantara, D., Margaretha, V., & Lesmana, I. (2022). ANALISIS PERAN REGULATOR DAN ASPEK BIAYA  DALAM  PENCEGAHAN  PRAKTIK  PREDATORY  PRICING  DI  E-COMMERCE INDONESIA . 6 (1), 72 – 88.
181
Effendi, B. (2020). PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BISNIS DIGITAL ( E- COMMERCE ) OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ) DALAM . 4 (April), 21 – 32.
Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Kerangka  Ekstrateritorial. Jurnal  Wawasan  Yuridika ,
3 (1), 55. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217
Irawan,  A.  D.,  Samudra,  K.  P.,  &  Pratama,  A.  (2021).  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  oleh Pemerintah  pada  Masa  Pandemi  COVID-19. Jurnal  Citizenship  Virtues , 1 (1),  1 – 6. https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902
Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. Widya Yuridika , 3 (2), 377. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688
Nasrullah,  D.,  Hidayatullah,  A.,  &  Unggul  WP,  S.  (2016).  Pendampingan  E-Commerce  dan Pendidikan  di  Cerme  Kecamatan  Ngimbang  Lamongan. Aksiologiya:  Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 11. https://doi.org/10.30651/aks.v1i1.301 Puspitasari,  R.  J.,  &  Sulistyo,  A.  Q.  P.  (2022).  Perlindungan  Hukum  bagi  Korban  Penipuan Online Shop Dengan Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Eksaminasi: Jurnal Hukum , 2 (1), 1 – 8. http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/2088%0Ahttp://jurnal. umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/2088/1213
Rahadian  Irhamil,  A.  D.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Jual  Beli  Online  Atas Barang Tidak Sesuai. Jurnal Education and Development , 10 (3), 264.
Simanjuntak, M. S. H. (2022). Dugaan Praktek Predatory Pricing Dalam Electronic Commerce Di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah I KPPU) . 10 (3), 1 – 51. https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7635
Timotius,  A.  D.,  &  Kemala,  R.  (2022). Keterkaitan  Konsep  Predatory  Pricing  Dalam  Praktik Diskon  Harga  Pada  Industri  Konveksi  Baju  Melalui  E-Commerce  Berdasarkan  Perspektif Hukum Persaingan Usaha . 10 , 314 – 322.

## Buku
Khemani,  R.  S.  (1995).  THE  POLITICAL  BACKGROUND  TO  THE  ADOPTION  OF  A COMPETITION LAW AND ITS EFFECTIVE IMPLEMENTATION. Economic Policy , 95 , 1 – 60. Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha.  (2009).  Pedoman  Pelaksanaan  Pasal  20  Tentang  Jual Rugi (Predatory Pricing). In Www.Kppu.Go.Id (Issue Predatory Pricing).
Lubis,  A.  F.,  Anggraini,  A.  maria  T.,  Toha,  K.,  Kagramanto,  L.  B.,  Hawin,  M.,  Sirait,  N.  N., Prananingtyas, P., Sukarmi, Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). Hukum Persaingan Usaha . Nugroho,    susanti  adi.  (2014). HUKUM  PERSAINGAN  USAHA  DI  INDONESIA,  DALAM  TEORI DAN  PRAKTIK  SERTA  PENERAPAN  HUKUMNYA (Pertama).  Kencana,  Prenadamedia Group.
https://books.google.co.id/books?id=bOzpkQEACAAJ&printsec=frontcover&hl=id&sour ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Rokan,  M.  K.  (2010). Hukum  Persaingan  Usaha :  Teori  dan  Praktiknya  di  Indonesia . Rajagrafindo Persada.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_persaingan_usaha/WgoeKQEACAAJ?h l=id
Sudiarto.  (2021). Pengantar  Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia .  Prenada  Media. https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Persaingan_Usaha_Di_Indo /oCwzEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
Sumadi, P. S. (2017).  PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Hukum Acara Persaingan Usaha?). In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952.
Usman,  R.  (2013). Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia .  Sinar  Grafika. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Persaingan_Usaha_di_Indonesia/3uxX EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
182

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sekretariat Negara (1999).
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (2023).
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  01  Tahun  2014  Tentang  Organisasi dan Tatat Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 1 (2014).
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara Penanganan  Perkara  Praktik  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  Kppu  1 (2019).

## Website
Asmara, C. G. (2021). Jokowi: Predatory pricing Hati-Hati, Bisa Membunuh! CNBC Indonesia . https://www.cnbcindonesia.com/news/20210305102532-4-228052/jokowi- predatory-pricing-hati-hati-bisa-membunuh
Cargo,  P.  (2022).  IMPORTED  PRODUCTS  IN  INDONESIAN  E-COMMERCE. Prima  Cargo . https://www.primacargo.co.id/produk-impor-di-e-commerce-indonesia/ Dwi  Aditya  Putra,  S.  N.  A.  (2021).  Produk  Impor Kuasai  Situs  Belanja  Online. Merdeka.Com . https://www.merdeka.com/khas/produk-impor-kuasai-situs-belanja-online.html Timorria, I. F. (2021). Wajar! Ini Alasan Produk Impor LebihLaris di E-Commerce. Ekonomi Bisnis . https://ekonomi.bisnis.com/read/20210224/12/1360615/wajar-ini-alasan- produk-imporlebih-laris-di-e-commerce
Journal Homepage:
https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/index