DOI: 10.29303/jrpb.v8i2.175 ISSN 2301-8119, e-ISSN 2443-1354 Tersedia online di http://jrpb.unram.ac.id/

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN IRIGASI BERBASIS LIMA PILAR MODERNISASI IRIGASI DI BATANG ANAI SUMATRA BARAT

## Implementation of Irrigation Management Based on Five Pillars of Irrigation Modernization in Batang Anai West Sumatra
Suci Ristiyana 1,*) , Tri Wahyu Saputra 1 , Ika Purnamasari 1 , Sigit Supadmo Arif 2
1 Jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Jember 68121, Indonesia
2 Jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Indonesia
Email *) : suciristi@unej.ac.id
Diterima: Juli 2020 Disetujui: September 2020

## ABSTRACT
The purpose of this  research was to determine the irrigation modernization policy strategy positioning  at  Batang  Anai  Irrigation  System  (IS).  The  irrigation  modernization  policy determined by short-term and long-term. The data processed with AHP method and policies taken based on SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) method. The results of this study indicate that the Batang Anai IA strategy for irrigation management systems included in  the  turn  around  quadrant  III  (Opportunities  -  Weaknesses).  Whereas  the  pillars  of government  institutions  and  human  resources  included  in  the  SWOT  Defensive  Strategy Quadrant (Weaknesses - Threats). The irrigation modernization policy at Batang Anai begins with  the  accuracy  and  speed  of  response  to  damage  on  the  canal  in  accordance  with  the applicable operation and maintenance. In addition, the existing operation and maintenance funds must also be adjusted to the real need for operation and maintenance.
Keywords : irrigation; policy; modernization of irrigation

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menentukan  letak  strategi  kebijakan  modernisasi  irigasi, kebijakan  yang  diambil  berada  di  Daerah  Irigasi  Batang  Anai.  Penyusunan  kebijakan modernisasi irigasi ditentukan dengan tempo waktu jangka pendek dan jangka panjang. Data yang  ada  diolah  dengan  metode Analytical  Hierarchy  Proces s  (AHP)  dan  kebijakan  yang diambil  menggunakan  metode  SWOT (Strengths  Weaknesses  Opportunities  Threats) .  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Daerah Irigasi Batang Anai masuk dalam strategi turn around kuadran III ( Opportunities – Weaknesses ) untuk sistem pengelolaan irigasi. Sedangkan untuk pilar institusi pemerintah dan sumber daya manusia masuk dalam Strategi defensif kuadran IV ( Weaknesses – Threats ) SWOT.  Kebijakan modernisasi irigasi  Daerah Irigasi Batang Anai dimulai  dengan  ketepatan  dan  kecepatan  respon  terhadap  kerusakan  saluran  sesuai  dengan
operasi dan pemeliharaan yang berlaku. Selain itu, dana operasi dan pemeliharaan yang ada juga harus disesuaikan dengan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan.
Kata kunci : irigasi; kebijakan; modernisasi irigasi

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Air merupakan suatu kebutuhan utama bagi  manusia  di  dunia.  Air  juga  sangat diperlukan untuk kegiatan industri, perikanan,  pertanian  dan  usaha  yang  lain. Namun dalam kenyataannya manusia sering tidak  hati-hati  dalam  pemakaiannya, sehingga  dalam  pemanfaatan  tersebut diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan  antara  ketersediaan  dan kebutuhan  air  melalui  pengembangan, pelestarian,  perbaikan  dan  perlindungan. Pemanfaatan  air  terkait  pertanian  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan  serta pengembangan daerah atau wilayah (Priyonugroho, 2014).
Ketahanan  air  sangat  vital  dalam kehidupan manusia, dan terkait erat dengan ketahanan pangan dan energi, sebagai nexus ketahanan air, pangan, dan energi (Head & Cammerman, 2010), serta memiliki peranan penting  dalam  adaptasi  perubahan  iklim (Rasul  &  Sharma,  2016).  Ketahanan  air terkait  erat  dengan  kondisi  keseimbangan antara  pendayagunaan  sumber  daya  air untuk mendukung berbagai sektor kehidupan, dengan konservasi sumber daya air.
Irigasi  sebagai  salah  satu  komponen pendukung  keberhasilan  pembangunan pertanian  mempunyai  peran  yang  sangat penting.  Keterbatasan  anggaran  yang dimiliki  pemerintah  mengakibatkan  dana operasi  dan  pemeliharaan  menjadi  terbatas, sehingga dampaknya banyak kondisi teknis jaringan  irigasi,  baik  secara  fisik  maupun fungsi  menjadi  terganggu.  Hal  ini  dapat diatasi melalui kerja sama yang baik antara pemerintah  dan  masyarakat  khususnya petani  yang  merasakan  dampak  secara langsung  (Wiyono  &  Wachyuni, et  al , 2013).
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional  ( RPJMN)  2015 – 2019 disebutkan bahwa salah satu strategi dalam rangka  peningkatan  layanan  irigasi  adalah melalui  pembentukan  manajer  irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi. Pada  program Integrated  Participatory Development  and  Management  Irrigation Project (IPDMIP)  tentang Improvement  of irrigation  systems  field  management , disebutkan  bahwa  pembentukan  Unit Pengelola  Irigasi  ( Irrigation  Management Unit /IMU)  adalah  untuk  mencapai  kinerja sistem  irigasi  berkelanjutan  (Direktorat Irigasi dan Rawa, 2015).
Kebijakan  pengelolaan  irigasi  yang selama ini hanya ditangani pemerintah pada awalnya  dapat  memberikan  dampak  yang cukup  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dengan tercapainya swasembada pangan, khususnya beras  pada  tahun  1984.  Namun,  sangat disayangkan  bahwa  keberhasilan  tersebut tidak berkelanjutan karena fungsi prasarana irigasi,  baik  dari  segi  kuantitas,  kualitas maupun  fungsinya  mengalami  penurunan akibat  jaringan  irigasi  banyak  mengalami degradasi (Prasetijo, 2010)
Pengelolaan  irigasi  di  jaringan  utama oleh pemerintah dibedakan menurut arasnya berdasarkan pada luasan irigasi dan wilayah administratif.  Pemerintah  berwenang  pada Daerah Irigasi (DI) dengan luasan lebih dari 3000 ha, DI lintas provinsi, DI lintas negara dan  DI  strategis  nasional.  DI  dengan  luas layanan  1000  ha – 3000  ha  dan  lintas kabupaten/kota menjadi wewenang pemerintah  provinsi,  sedangkan  DI  dengan luas  layanan  di  bawah  1000  ha  dan  dalam satu  kabupaten/kota  menjadi  wewenang pemerintah kabupaten/kota tersebut (Murtiningrum & Ristiana, et al , 2014). Hal  ini  mendorong  pemerintah  untuk melakukan
penyempurnaan sistem pengembangan  dan  pengelolaan  irigasi menjadi sistem irigasi partisipatif yang lebih
efektif,
efisien, dan berkelanjutan ( sustainable )  atau  disebut  dengan  istilah modernisasi irigasi, yang lebih menitikberatkan  pada  upaya  meningkatkan efisiensi  irigasi  dan  tingkat  layanan. (Angguniko & Hidayah, 2017)
Menurut  FAO  (1997),  modernisasi irigasi  adalah “a  process  of  technical  and managerial upgrading of irrigation schemes combined  with  institutional  reforms,  if required,  with  the  objective  to  improve resource utilization (labor, water, economic, environmental) and water delivery service to farms” .  Modernisasi  irigasi  merupakan upaya  mewujudkan  sistem  pengelolaan irigasi partisipatif berorientasi pada pemenuhan  tingkat  layanan  irigasi  secara efektif,  efisien,  dan  berkelanjutan  dalam rangka  mendukung  ketahanan  pangan  dan air melalui peningkatan keandalan penyediaan  air,  prasarana,  pengelolaan irigasi, institusi pengelola, dan sumberdaya manusia (Arif & Prabowo, et al., 2014).
Hasil  keputusan  untuk  melakukan modernisasi irigasi tersebut telah diikuti oleh banyak  negara,  diantaranya:  Malaysia melakukan  pembangunan  dam,  stasiun- stasiun  pompa,  pengembangan  jalan inspeksi  kanal  dan  jalan  transportasi  hasil panen serta peningkatan efisiensi (Martief & Krisbandono,  2015);  Vietnam  membentuk Irrigation Modernization Frame (IMF) pada Red  River  Delta (RRD)  yang  merupakan manajemen  berorientasi  layanan  agar tercipta  efisiensi  eksploitasi  irigasi  (Nam, 2016).
Modernisasi  irigasi  juga  berbeda dengan rehabilitasi yang hanya menekankan pada  aspek  fisik  saja.  Dalam  konsep modernisasi irigasi, selain menekankan pada aspek fisik, juga dilakukan peningkatan pada aspek  kelembagaan  pengelolaan  dan sumberdaya  manusianya,  sehingga  dapat memberikan  pelayanan  kepada  petani (Hakim & Suriadi, et al ., 2012).

## Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah menentukan letak strategi kebijakan masing- masing  pilar  dalam  kuadran  SWOT  dan menyusun  kebijakan  modernisasi  irigasi yang ditentukan dengan tempo waktu jangka pendek dan jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

## Alat dan Bahan
Data  yang  digunakan  adalah  data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan:
a. Wawancara  menggunakan  kuesioner pada  3  pilar  modernisasi  irigasi,  yaitu pilar
sumber daya manusia, pengelolaan,  dan  institusi  pemerintah terhadap  pengelola  irigasi  yang  terdiri dari  BBWS  (Balai  Besar  Wilayah Sungai),  Balai  Provinsi,  Dinas  SDA (Sumber  Daya  Air)/Pengairan,  UPTD (Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah)  Dinas SDA/Pengairan,
Unit Pelaksana Bendung/Waduk, dan petani (IP3A/GP3A/P3A). Tabel 1 . Indikator Penilai Kuesioner Aspek Indikator Sumber Daya Manusia 1. Kuantitas Pimpinan, staf dan tenaga OP 2. Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP Institusi Pemerintah 1. Manajerial dalam pengelolaan irigasi 2. Respon terhadap kerusakan saluran 3. Keaktifan institusi 4. IP3A/GP3A/P3A mempunyai fasilitas penunjang Pengelolaan 1. Pengembangan, pengelolaan irigasi dan unit regulator 2. Pemerataan pembagian Air
3. Pemeliharaan jaringan 4. Kesesuaian AKNOP terhadap dana O&P irigasi 5. Tersedia manual operasi pintu dan operasi penangkap sedimen 6. Ketersediaan buku pendukung 7. Tata cara drainase
b. Kegiatan Focus  Group  Discussion (FGD) untuk P3A, GP3A, dan IP3A dan Mantri Pengairan/Juru.
c. Penelusuran  jaringan  irigasi  untuk menilai  fungsi  bangunan,  alat  dan saluran irigasi.
Data  sekunder  didapat  dari  kajian pustaka  dan  arsip  institusi  daerah  yaitu BAPPEDA,  Kantor  Kelurahan,  dan  Kantor Kecamatan,  Pekerjaan  Umum,  Dinas Pertanian,  Data  lingkungan  strategis.  Data yang dikumpulkan antara lain:
a. Data kuesioner
b. Data teknis DI Batang Anai
c. Peta DI Batang Anai
d. Data luas daerah layanan
e. Data pola tanam

## Metode
Hasil  data  yang  diperoleh  kemudian diolah  dengan  menggunakan  beberapa analisis.  Kerangka  metodologis  mencakup pengolahan data dengan integrasi Analytical Hierarchy  Proces s  (AHP)  dalam  Matriks SWOT.
Metode AHP ( Analytic Hierarchy Process ) Prosedur  penggunaan  metode  AHP dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa tahap, yaitu:
1. Menyusun  hierarki  dari  permasalahan yang  dihadapi  setiap  kriteria  dapat memiliki  sub  kriteria  di  bawahnya  dan setiap  kriteria  dapat  memiliki  nilai intensitas masing-masing (Gambar 1).
Gambar 1. Urutan Hierarki Sistem (Pr = Prasarana, S = Strengths, P = Pengelolaan, W = Weaknesses, Inst = Institusi, O = Opportunities, SDM = Sumber Daya Manusia, T = Threats )
2. Setelah  mengetahui  permasalahan  yang dihadapi,  langkah  selanjutnya  adalah menentukan  prioritas  elemen.  Langkah ini  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  membuat perbandingan  berpasangan  dan  mengisi matriks perbandingan berpasangan (Tabel 2).
Tabel  2. Contoh  matriks  perbandingan berpasangan berdasarkan kuesioner
3. Pertimbangan-pertimbangan
terhadap perbandingan  berpasangan  disintesis untuk  memperoleh  keseluruhan  prioritas dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menjumlahkan  nilai-nilai  dari  setiap kolom pada matriks.
b. Membagi  setiap  nilai  dari  kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi
matriks.
c. Menjumlahkan  nilai-nilai  dari  setiap matriks  dan  membaginya  dengan jumlah  elemen  untuk  mendapatkan nilai rata-rata.
d. Mengukur konsistensi dalam pembuat keputusan  penting  untuk  mengetahui seberapa  baik  konsistensi  yang  ada, karena keputusan tidak boleh ditetapkan  berdasarkan  pertimbangan dengan  konsistensi  yang  rendah. Karena  dengan  konsistensi  yang rendah,  pertimbangan  akan  tampak sebagai  sesuatu  yang  acak  dan  tidak akurat.  Konsistensi  penting  untuk mendapatkan  hasil  yang  valid  dalam dunia nyata.
AHP mengukur konsistensi
pertimbangan  dengan  rasio  konsistensi ( consistency  ratio ).  Nilai  rasio  konsistensi harus  10%.  Jika  lebih  dari  rasio  dari  batas tersebut,  maka  nilai  perbandingan  matriks dilakukan kembali.
Langkah-langkah menghitung nilai rasio konsistensi, yaitu:
a. Mengalikan nilai pada kolom pertama dengan  prioritas  relatif  elemen pertama,  nilai  pada  kolom  kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya.
b. Menjumlahkan setiap baris.
c. Hasil dari penjumlahan baris dibagikan  dengan  elemen  prioritas relatif yang bersangkutan.
d. Membagi  hasil  tersebut  dengan banyak  elemen  yang  ada,  hasilnya disebut eigen value ( λmax ).
e. Menghitung indeks konsistensi
( consistency index ) dengan persamaan 1. CI = λ max −𝑛
𝑛 ...................................... (1)
Ket: CI = Consistency Index λ max = Eigen Value n = Banyak elemen 1. Menghitung Consistency Ratio (CR) dengan persamaan 2.
CR = CI RC ............................................ (2)
Ket: CR = Consistency Ratio RC = Random Consistency CI = Consistency Index
Matriks random dengan skala penilaian  1  sampai  9  beserta  pertentangan sebagai random consistency (RC). Berdasarkan perhitungan saaty , jika pertimbangan memilih secara acak dari skala 1/9, 1/8, … , 1, 2, … , 9 akan diperoleh rata- rata konsistensi untuk matriks yang berbeda seperti pada Tabel 3.
Tabel 3. Nilai rata-rata konsistensi
Ukuran Matriks Konsistensi acak ( Random Consistency ) 1 0,0 2 0,00 3 0,58 4 0,90 5 1,12 6 1,24 7 1,32 8 1,41 9 1,45 10 1,49

## Analisis SWOT
Analisis  dilakukan  berdasarkan  posisi koordinat  SWOT  dari  matriks  IFAS (Internal  Factors Analysis  Summary) dan matriks  EFAS (External Factors  Analysis Summary). Matriks  SWOT  memiliki  4 kuadran  berdasarkan  pembagian  S-W-O-T yang merupakan 4 set kemungkinan strategi (Sinambela, et al , 2018).
Setelah  koordinat  diketahui,  dapat ditcntukan  Daerah  Irigasi  Batang  Anai masuk  ke  dalam  Kuadran  SWOT  yang kemudian dikelompokkan berdasarkan tipologi  strategi.  Penentuan  prioritas kegiatan untuk tiap pilar modernisasi irigasi didasarkan pada tipologi strategi dan faktor
faktor dominan  pada  matriks  IFAS  dan
EFAS. a. Berdasarkan  penilaian  faktor  SWOT pada masing-masing pilar dan pembobotan faktor SWOT menggunakan  metode  AHP  dapat disusun matriks IFAS dan EFAS.
b. Pengambilan kebijakan dilakukan dengan melihat nilai pembobotan IFAS dan  EFAS.  Untuk  kebijakan  jangka pendek  dipilih  nilai  bobot  yang  besar, sementara  nilai  bobot  lainnya  yang berada  pada  urutan  ke  2,  ke  3  dan seterusnya  dapat  dijadikan  sebagai kebijakan jangka panjang.
HASIL DAN PEMBAHASAN Penentuan bobot dengan Metode Analytical Hierarchy Process Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya,  metode  dalam  penentuan kebijakan  modernisasi  irigasi  ini  salah satunya adalah dengan metode pembobotan guna mendapatkan prioritas dari tiap faktor SWOT yang ada, yaitu dengan metode AHP (Analytical  Hierarchy  Process). Tabel  4 adalah  hasil  perhitungan  AHP  dari  pilar sumber daya manusia.
Tabel 4. Perhitungan metode AHP pilar sumber daya manusia
SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats Nilai   Eigen 0,537 0,547 0,413 0,570 0,099 0,109 0,245 0,333 0,364 0,345 0,167 0,097 0,063 0,111 λmax 3,095 3,054 5,443 3,025 CI 0,048 0,027 0,111 0,012 CR 0,082 0,047 0,099 0,021 Melalui Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai  CR  (Rasio  Konsistensi)  dari  keempat hasil perhitungan AHP strengths, weaknesses,  opportunities ,  dan threats memiliki  nilai  <  0,100;  sehingga  dapat disimpulkan bahwa hasil preferensi responden  adalah  konsisten.  Jika  hasil  CR
tersebut  sudah  memiliki  nilai  0,100;  maka hasil  perhitungan  nilai eigen dari  masing- masing  variabel  SWOT  dapat  digunakan sebagai  bobot  nilai  dalam  tabel  penentuan IFAS  dan  EFAS.  Sedangkan  untuk  hasil perhitungan  AHP  dari  pilar  institusi pemerintah disajikan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Perhitungan metode AHP pilar institusi pemerintah SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats Nilai Eigen 0,101 0,630 0,119 0,655 0,152 0,161 0,088 0,055 0,519 0,148 0,323 0,290 0,229 0,061 0,470 λmax 4,220 4,242 4,193 3,082 CI 0,073 0,081 0,064 0,041 CR 0,082 0,090 0,072 0,070 Hasil Tabel 5 merupakan keseluruhan nilai  CR  (Rasio  Konsistensi)  hasil perhitungan  AHP  atas  empat  variabel
SWOT  yang  ada  memiliki  nilai  <  0,100 dapat  dikatakan  bahwa  hasil  preferensi responden  adalah  konsisten.  Sehingga  nilai
eigen yang  diperoleh  dari  perhitungan matriks dengan skala saaty dapat digunakan sebagai  nilai  bobot  dalam  tabel  penentuan IFAS dan EFAS.
Terakhir adalah hasil perhitungan AHP pilar  pengelolaan  irigasi  pada  Tabel  6. Melalui Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai CR  (Rasio  Konsistensi)  dari  keempat  hasil perhitungan  AHP strengths,  weaknesses,
opportunities, dan threats memiliki  nilai <0,100  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa hasil preferensi responden adalah konsisten. Jika hasil CR tersebut sudah memiliki nilai 0,100,  maka  hasil  perhitungan  nilai eigen dari  masing-masing  variabel  SWOT  dapat digunakan  sebagai  bobot  nilai  dalam  tabel penentuan IFAS dan EFAS.
Tabel 6. Perhitungan metode AHP pilar pengelolaan SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats Nilai Eigen 0,575 0,635 0,072 0,270 0,241 0,287 0,649 0,594 0,123 0,078 0,279 0,052 0,062 0,085 λmax 4,175 3,096 3,066 4,256 CI 0,058 0,048 0,033 0,085 CR 0,065 0,082 0,057 0,095

## Hasil  Perhitungan  Berdasarkan  Pilar
Modernisasi Irigasi Dari  pengolahan  data  IKMI  (Indeks Kesiapan Modernisasi Irigasi)
yang dilakukan  dengan  menggunakan  Excel diperoleh hasil dari kelima pilar modernisasi irigasi  Daerah  Irigasi  Batang  Anai  yang disajikan  dalam  Tabel  7.  Melalui  hasil perhitungan nilai IKMI, dapat dilihat bahwa terdapat  3  pilar  modernisasi  irigasi  yang memiliki nilai <60, yaitu sistem pengelolaan,
institusi  pemerintah,  dan  sumber  daya manusia. Perbaikan yang dilakukan mungkin membutuhkan  waktu  1-2  tahun  agar  dapat memenuhi predikat memadai guna dilakukannya modernisasi irigasi.
Modernisasi  yang  dilakukan  dan  diterapkan di  daerah  irigasi  ini  nantinya  direncanakan dan  dapat  disusun  masukan  kebijakan- kebijakannya sebagai acuan pola pencapaian modernisasi irigasi ke depan.
Tabel 7. Nilai IKMI daerah irigasi Batang Anai Bobot Upaya Tingkat Predikat IKMI Ketersediaan Air 20 80 Memadai 16,0 Prasarana Irigasi 25 90 Memadai 22,5 Sistem pengelolaan 20 41 Kurang 8,2 Institusi Pengelola 20 53 Cukup 10,5 SDM 15 53 Cukup 8,0 Nilai IKMI 65,2

## Hasil Perhitungan Daerah Irigasi Batang Anai Berdasarkan Pilar Modernisasi
Sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa pilar modernisasi irigasi Batang Anai berada dalam predikat memadai. Terdapat tiga pilar
yang memiliki nilai <60.  Tabel 8 adalah tabel IFAS  dan  EFAS  pilar  Institusi  pemerintah Daerah Irigasi Batang Anai.
Tabel 8 . Nilai IFAS institusi pemerintah daerah irigasi Batang Anai
Faktor-faktor Nilai Bobot AHP Nilai x bobot Ket Jumlah S1 Dewan  SDA  Provinsi dan komisi irigasi wilayah  sungai  telah terbentuk dan aktif 3,33 0,10 0,34 Dilakukan peningkatan dan perhatian dalam kinerja 3,18 S2 Terwujudnya satu
kesatuan manajerial dalam pengelolaan irigasi 2,5 0,15 0,38 Strengths S3 Kinerja  Balai  Wilayah Sungai - Balai PSDA/UPTD/BUMD mempunyai kapasitas yang memadai dan peran nyata dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagai  developer  atau operator 4 0,52 2,07 S4 Pemda  punya  atensi terhadap pengembangan, pengelolaan  irigasi  dan unit regulator 1,71 0,23 0,39 Weaknesses W1 Respon terhadap kerusakan saluran 4 0,63 2,52 Kurangnya respon dalam menindak suatu kerusakan
3,70
W2 Ketersediaan tenaga
SDM  yang  ada  di lapangan 4 0,16 0,64 W3 Komisi Irigasi menunjukkan  peran  dan fungsinya  yang  nyata sebagai unit koordinator masih kurang maksimal 2 0,15 0,30
W4 Pemerintah belum mampu seutuhnya mengkoordinasikan pola tanam  dan  pembagian air 4 0,06 0,24
Berdasarkan Tabel 8, faktor kekuatan nilai terbesar dalam institusi pemerintah DI Batang  Anai  adalah  Kinerja  Balai  Wilayah Sungai-Balai  PSDA/UPTD/BUMD  yang mempunyai  kapasitas  memadai  dan  peran nyata dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi  sebagai developer atau  operator. Selain  itu,  adanya  peran  Pemda  dalam regulasi  dapat  meningkatkan  kekuatan institusi  pemerintah  yang  sudah  ada.
Sedangkan  pada  tabel weaknesses atau kelemahan,  yang  masih  menjadi  kendala adalah  kurangnya  respon  dan  kurangnya tenaga  sumber  daya  alam  yang  ada  di lapangan.  Selanjutnya  nilai opportunities serta threats pilar  institusi  pemerintah Daerah  Irigasi  Batang  Anai  tersaji  pada Tabel 9.
Tabel 9. Nilai EFAS institusi pemerintah Daerah Irigasi Batang Anai
Seperti yang dapat disaksikan di Tabel 9, opportunities atau kekuatan pilar institusi pemerintah  daerah  irigasi  Batang  Anai, faktor  yang  paling  dominan  adalah IP3A/GP3A  mempunyai  kapasitas  yang memadai  dan  peran  yang  nyata  dalam partisipasi  pengembangan  dan  pengelolaan irigasi  di  tingkat  jaringan  utama  sebagai pemanfaat  ( user ).  Peluang  yang  ada  ini  ke depannya  diharapkan  dapat  menjadi  cara bagi petani untuk lebih memperhatikan lagi
saluran irigasi dan pengelolaannya. Sedangkan untuk faktor ancaman dari luar, kurangnya pengetahuan petani akan kebutuhan  debit  serta  kurangnya  fasilitas yang  memadai  untuk  menunjang  kinerja petani dapat menjadi ancaman ke depan jika terus dibiarkan. Selanjutnya setelah dilakukan  pembobotan  dilakukan  penilaian dengan  menentukan  letak  pilar  institusi pemerintah di kuadran yang telah tersedia.
Tabel 10 . Pembobotan nilai institusi pemerintah Daerah Irigasi Batang Anai dengan AHP
Sistem Pengelolaan (Batang Anai) Strengths  Weaknesses S-W Opportunities Threats O-T 3,18 3,70 -0,52 3,2 2,67 0,53
Melalui Tabel 10 kemudian dilakukan penempatan  di  titik  koordinat  untuk mengetahui letak kuadran dari nilai institusi pemerintah. Gambar 2 adalah titik koordinat
yang  didapat  berdasarkan  perhitungan sebelumnya.
Faktor-faktor Nilai Bobot AHP Nilai x bobot Ket Jumlah Opportunities O1 IP3A/GP3A/P3A telah terbentuk dan aktif 3,99 0,12 0,47 Peluang GP3A/IP3A yang ada perlu dimaksimalkan ke depannya 3,2 O2 IP3A/GP3A/P3A berkoordinasi aktif 2 0,09 0,18 O3 IP3A/GP3A  mempunyai kapasitas  yang  memadai dan  peran  yang  nyata dalam partisipasi pengembangan dan pengelolaan  irigasi  di tingkat  jaringan  utama sebagai pemanfaat ( user ) 4 0,32 1,29 O4 P3A mempunyai kapasitas yang  memadai  dan  peran yang nyata dalam partisipasi  pengembangan dan  pengelolaan  irigasi  di tingkat  tersier  sebagai pemanfaat ( user ) 2,67 0,47 1,26 Threats T1 Besar debit yang masuk ke saluran lebih sering tidak diketahui oleh P3A/ GP3A 2,95 0,66 1,93 Kurangnya pengetahuan yang memadai 2,67 T2 Kebutuhan Dana dikarenakan kerusakan jaringan tiba-tiba 1,24 0,05 0,07 T3 Belum memadainya fasilitas penunjang IP3A/GP3A/P3A 2,31 0,29 0,67
Gambar 2. Diagram analisis SWOT pilar Institusi Pemerintah Daerah Irigasi Batang Anai
Dari  Gambar  2  dapat  dilihat  bahwa pilar  SDM  Daerah  Irigasi  Batang  Anai berada  pada  kuadran  III  ( Opportunities – Weaknesses ).  Pada  posisi  kuadran  ini  pilar institusi  pemerintah  sebenarnya  memiliki peluang yang besar, tetapi di lain pihak pilar ini  memiliki  kendala  atau  kelemahan  yang berasal  dari  intern.  Oleh  karena  itu, diperlukan peningkatan kemampuan- kemampuan  guna  menurunkan  tingkat kelemahan  intern  yang  ada,  sehingga
menimbulkan  suatu  kelebihan-kelebihan baru  guna  menjawab  tantangan  ke  depan yang lebih keras nantinya. Akan lebih baik jika  kegiatan  institusi  pemerintah  tersebut difokuskan  pada  penyelesaian  internal Daerah Irigasi Batang Anai terlebih dahulu, sehingga  dapat  mengatasi  kelemahan- kelemahan  yang  muncul.  Nilai strenghts serta weaknesses pilar  sistem  pengelolaan Daerah  Irigasi  Batang  Anai  tersaji  pada Tabel 11.
Tabel 11 . Penskoran IFAS sistem pengelolaan berdasarkan SWOT
Faktor-faktor Nilai Bobot AHP Nilai x bobot Ket Jumlah S1 Telah  menerapkan  aset manajemen 0 0,57 0,00 Perlu adanya perhatian lebih ketersediaan dan penerapan OP yang ada 0,33 S2 Manual  O&P  tersedia dan  dilaksanakan  secara konsisten 0 0,24 0,00 Strengths S3 Sistem pengelolaan air di tingkat  tersier  tersedia dan  dilaksanakan  secara konsisten 2,66 0,12 0,33 S4 Tersedia manual  operasi pintu dan operasi penangkap sedimen yang dilaksanakan secara baik dan benar 0 0,06 0,00 Weaknesse s W1 Dana O&P irigasi belum sesuai dengan AKNOP 2 0,63 1,27
Masih lemahnya teknologi 1,58 W1 Dana O&P irigasi belum sesuai dengan AKNOP 2 0,63 1,27 W1 Dana O&P irigasi belum sesuai dengan AKNOP 2 0,63 1,27
Faktor strengths atau  kekuatan  dari institusi  pemerintah  Daerah  Irigasi  Batang Anai,  yaitu  telah  dilakukannya  sistem pengelolaan air yang baik di tingkat tersier.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan  air  yang  dilakukan  oleh  para petani  sudah  menjadi  faktor  kekuatan  yang dapat  ditingkatkan.  Selain  itu,  petani  juga
dapat  lebih  baik  dalam  usaha  mengelola jaringan  sekunder,  bahkan  membantu institusi dalam pengelolaan jaringan primer. Sedangkan  kelemahan  yang  dihadapi  oleh sistem  pengelolaan  Daerah  Irigasi  Batang Anai  adalah  belum  ada  kesesuaian  dana operasi  dan  pemeliharaan  yang  dibutuhkan dengan  angka  kebutuhan  nyata  operasi  dan
pemeliharaan  (AKNOP).  Oleh  karena  itu, diperlukan  pembahasan  kembali,  sehingga kinerja operasi dan pemeliharaan dapat lebih maksimal  dan  tidak  terganggu  oleh  dana yang  ada.  Selanjutnya  nilai opportunities serta threats pilar sistem pengelolaan Daerah Irigasi Batang Anai tersaji pada Tabel 12.
Tabel 12. Nilai EFAS sistem pengelolaan daerah irigasi Batang Anai
Faktor-faktor Nilai Bobot AHP Nilai x bobot Ket Jumlah Opportunities O1  Tata cara pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara  baik  dan benar 0 0,07 0,00 Masih lemahnya teknologi 3,71 O2  Tata  cara  drainase dilaksanakan secara  baik  dan benar 4 0,65 2,60 O3  Tata  cara  operasi pemeliharaan pintu tersier tersedia dan dilaksanakan dengan  baik  dan benar 4 0,28 1,12 Threats T1  Perlu dilakukan revisi manual operasi dan pemeliharaan  agar lebih sesuai 0 0,27 0,00 Kemerataan air harus ditingkatkan 1,58 T2  Kesulitan distribusi air 1,9 0,59 1,13 T3  Pemerataan pembagian air 2,29 0,05 0,12 T4  Ketersediaan jaringan drainase 4 0,08 0,34
Diketahui dari Tabel 12, peluang atau opportunities, bahwa  faktor  penanganan drainase yang baik dan benar memiliki nilai yang  besar  pada  sistem  pengelolaan  di daerah irigasi Batang Anai. Selain itu, untuk faktor ancaman atau threats diketahui bahwa kesulitan  distribusi  air  menjadi  suatu ancaman  dari  luar  yang  dapat  menjadi kendala  dalam  upaya  peningkatan  kinerja pengelolaan  guna  menuju  modernisasi irigasi  ke  depannya.  Setelah  dilakukan
perhitungan,
selanjutnya dilakukan pembobotan masing-masing faktor strengths,  weaknesses,  opportunities, dan threats lalu  dilakukan  penilaian  dengan penempatan titik koordinat sistem pengelolaan  pada  kuadran  yang  ada. Berdasarkan  Tabel  13  kemudian  dilakukan penempatan  di  titik  koordinat  untuk mengetahui  letak  kuadran  dari  nilai  sistem pengelolaan (Gambar 3).
Tabel 13. Pembobotan nilai sistem pengelolaan Daerah Irigasi Batang Anai dengan AHP
Sistem pengelolaan (Batang Anai) Strengths  Weaknesses S-W Opportunities  Threats O-T 0,33 1,58 -1,26 3,71 1,59 2,13
Gambar 3. Diagram analisis SWOT pilar sistem pengelolaan daerah irigasi Batang Anai
Sistem  Pengelolaan  Daerah  Irigasi Batang  Anai  berada  pada  kuadran  III ( Opportunities – Weaknesses ).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  sistem  pengelolaan Daerah  Irigasi  Batang  Anai  sudah  dapat memanfaatkan  peluang  yang  ada,  tetapi adanya  kelemahan  internal  menyebabkan
pengenalan potensi-potensi kekuatan internal yang sebenarnya sudah bagus, tetapi belum  digiatkan  ke  semua  elemen pengelolaan  yang  berhubungan  dengan irigasi. Sedangkan untuk pilar sumber daya manusia  Daerah  Irigasi  Batang  Anai disajikan dalam Tabel 14.
Tabel 14. Penskoran IFAS Sistem SDM Daerah Irigasi Batang Anai berdasarkan SWOT
Faktor-faktor Nilai Bobot AHP Nilai x bobot Ket Jumlah Strengths S1 Kuantitas  Pimpinan,  staf dan tenaga OP memadai 1,95 0,537 1,05 Terpenuhinya kuantitas akan meningkatkan kinerja OP lebih baik S2 Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP yang berstatus pegawai negeri sipil >50%  dari  pegawai  yang ada 2,05 0,099 0,20 S3 Jumlah pimpinan, staf dan tenaga OP yang mempunyai jabatan fungsional  >  20%  dari pegawai yang ada 1 0,364 0,36 Weaknesses W1 Kurangnya kesadaran petani P3A dalam membayar iuran 1,22 0,547 0,67 Penyadaran terhadap petani lebih ditingkatkan 1,9 W2 Biaya OP yang besar 3,05 0,109 0,33 W3 Rendahnya  masyarakat tani memiliki rasa tanggung jawab, apresiasi terhadap irigasi dan respon  yang  nyata  dalam partisipasi 2,62 0,345 0,90 Berdasarkan hasil pembobotan dengan
AHP  dan  nilai  dari  kuesioner  variabel Strengths (kekuatan) pada pilar sumber daya
manusia  Daerah  Irigasi  Batang  Anai diketahui  bahwa  nilai  prioritas  atas  faktor- faktor  penyusun strengths terbesar  adalah
kuantitas pimpinan, staf dan tenaga  operasi pemeliharaan  memadai.  Hal  itu  menjadi prioritas,  karena  jika  tenaga  operasi  dan pemeliharaan  yang  ada  sudah  mencukupi, maka kinerja jaringan pun akan meningkat, terlepas  apakah  petugas  operasi  dan pemeliharaan  tersebut  sudah  diangkat sebagai  PNS  atau  tenaga  fungsional.
Sedangkan  untuk  kelemahannya,  sumber daya manusia memiliki rasa tanggung jawab, apresiasi terhadap irigasi, dan respon nyata dalam  partisipasi  yang  masih  rendah. Opportunities serta threats pilar  sistem pengelolaan  Daerah  Irigasi  Batang  Anai tersaji pada Tabel 15.
Tabel 15. Penskoran EFAS Sistem SDM Daerah Irigasi Batang Anai berdasarkan SWOT
Melalui  Tabel  15  diketahui  bahwa kekuatan  sumber  daya  manusia  Daerah Irigasi Batang Anai adalah jumlah pimpinan, staf,  serta  tenaga  operasi  dan  pemeliharaan (OP) yang telah mengikuti pelatihan O&P > 20% dari pegawai yang ada. Ini merupakan hal  yang  baik,  karena  dengan  banyaknya pelatihan yang diberikan nantinya para staf dapat  menularkannya  ke  para  petani sehingga  pengetahuan  yang  ada  dapat  juga diaplikasikan  di  lapangan  oleh  para  petani. Sedangkan diketahui bahwa adanya keinginan  pemilik  lahan  menentukan
budidayanya sendiri dapat menjadi ancaman yang  nantinya  dapat  merusak  pola  tanam yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah. Setelah  pemberian  skor  kuesioner dengan mengkualifikasikan  berdasarkan  kekuatan, peluang, ancaman, dan kelemahan selanjutnya  diolah  hingga  didapatkan  nilai pada  Tabel  16.  Nilai  pembobotan  dengan menggunakan  metode  AHP  pada  Tabel  16 selanjutnya diolah ke dalam bentuk kuadran SWOT  untuk  mengetahui  letak  titik  pilar sumber daya manusia Daerah Irigasi Batang Anai (Gambar 4).
Faktor faktor Nilai Bobot AHP Nilai x bobot Ket Jumlah Opportunities O1 Jumlah  pimpinan,  staf  dan tenaga operasi dan pemeliharaan yang mempunyai Sertifikat keahlian  O&P  >  20%  dari pegawai yang ada 0,75 0,41 0,31 Banyaknya pegawai terlatih dapat menjadi peluang yang baik 1,24 O2 Jumlah  pimpinan,  staf  dan tenaga  OP  yang  telah mengikuti pelatihan O&P > 20% dari pegawai yang ada 2,45 0,24 0,60 O3 Jumlah  P3A  yang  telah mendapat  pelatihan > 40% dari P3A yang ada 0 0,17 0,00 O4 Produktivitas padi di atas 5 ton/ha 1,9 0,06 0,12 O5 Adanya  dana  bantuan  lain selain dari P3A 1,9 0,11 0,21 Threats T1 Adanya keinginan memiliki lahan menentukan  budidayanya sendiri 2,48 0,570 1,41 Perlu adanya pengawasan lebih di lapangan 1,98 T2 Sebagian besar petani memiliki lahan < 2 ha 1,38 0,333 0,46 T3 Alih fungsi lahan 1,14 0,097 0,11
Tabel 16 . Pembobotan nilai sumber daya manusia Daerah Irigasi Batang Anai dengan AHP
SDM (Batang Anai) Strengths  Weaknesses S-W Opportunities Threats O-T 1,61 1,90 -0,29 1,24 1,98 -0,74
Gambar 4. Diagram analisis SWOT pilar sumber daya manusia DI Batang Anai
Pada  Gambar  4  terlihat  bahwa  letak pilar  sumber  daya  manusia  Daerah  Irigasi Batang  Anai  berada  pada  kuadran  IV ( Weaknesses – Threats ). Sebenarnya pilar ini berada dalam posisi yang sulit karena adanya kelemahan internal juga  berbagai  ancaman dari luar yang mengakibatkan sumber daya manusia  Daerah  Irigasi  Batang  Anai  tidak mampu  menangkap  berbagai  kesempatan yang  datang  serta  kekuatan  yang  ada  juga tidak dimaksimalkan.

## Penentuan Kebijakan Modernisasi Irigasi
Berdasarkan  penilaian  faktor  SWOT pada  Daerah  Irigasi  Batang  Anai  dan pembobotan  faktor  SWOT  menggunakan metode AHP, dapat disusun diagram secara keseluruhan.  Gambar  5  adalah  keseluruhan penempatan pilar modernisasi irigasi Daerah Irigasi  Batang  Anai  ke  dalam  koordinat SWOT.
Gambar 5. Diagram analisis SWOT keseluruhan pilar
Dari Gambar 5 dapat diketahui bahwa letak koordinat merata berada pada kuadran III dan IV, yaitu turn around dan defensive.
Selanjutnya  dilakukan  penentuan  strategi
yang  nantinya  menjadi  bahan  untuk menentukan  kebijakan  yang  bisa  diberikan sebagai  cara  untuk  meningkatkan  kinerja masing-masing pilar.
Tabel 17 . Penentuan strategi kebijakan modernisasi irigasi SWOT
Tipologi Kondisi Pilar modernisasi irigasi Strategi W-O Pilar  modernisasi  di  daerah  irigasi  tersebut menghadapi  peluang  yang  besar,  tetapi  di  pihak lain  menghadapi  beberapa  kendala/kelemahan internal 1. Institusi pemerintah 2. Sistem pengelolaan Turn Around W-T Situasi  sangat  tidak  menguntungkan,  irigasi  di daerah  tersebut  menghadapi  berbagai  ancaman dan kelemahan internal. 1. SDM Defensive Berdasarkan Tabel 17 dibuat rekomendasi  prioritas  kegiatan  untuk masing-masing pilar modernisasi berdasarkan  daerah  irigasinya  masing- masing.
Jenis kebijakan yang
direkomendasikan  atau  dipilih  berdasarkan kriteria dari masing-masing pilar modernisasi  irigasi  pada  indeks  kesiapan modernisasi  irigasi  dalam  buku  Pedoman Modernisasi  Irigasi  Kementerian  Pekerjaan
Umum.

## Topologi W-O dan W-T
Penentuan  kebijakan  berdasarkan letak  pilar  modernisasi  pada  kuadran  II ( Weaknesses – Opportunities )  dijelaskan pada  Tabel  18.  Sedangkan  Tabel  19 menunjukkan penentuan kebijakan berdasarkan  letak  pilar  modernisasi  pada kuadran IV ( Weaknesses – Threats ).
Tabel 18. Kebijakan Modernisasi Irigasi dengan Topologi W-O
Pilar modernisasi irigasi Kebijakan modernisasi irigasi Jangka Pendek Jangka Panjang Institusi pemerintah (Batang Anai) 1. Pembentukan dan Peningkatan kinerja dewan  SDA  atau  komisi  irigasi  agar lebih aktif 2. Peningkatan  respon  jika  terjadi kerusakan saluran oleh pemerintah 3. Peningkatan  koordinasi  aktif  bagi IP3A / GP3A / P3A 4. Peningkatan  pengetahuan  bagi  petani mengenai besar debit, atau kebutuhan debit di saluran dan petak-petak sawah masing-masing petani 1. Mewujudkan suatu kesatuan manajerial dan pengelolaan irigasi 2. Peningkatan  kinerja  PEMDA  dalam  peran yang  nyata  dalam  pengembangan  dan pengelolaan irigasi sebagai unit regulator
3. Peningkatan  jumlah  tenaga  SDM  di lapangan 4. Peningkatan pembentukan IP3A/ GP3A/P3A  dan  pengaktifan  organisasi tersebut 5. Peningkatan fasilitas penunjang bagi IP3A/ GP3A/P3A Sistem pengelolaan (Batang Anai) 1. Peningkatan penerapan aset manajemen 2. Peningkatan  ketersediaan  manual  OP dan dilaksanakan secara konsisten 3. Pengadaan  manual  operasi  pintu  dan operasi  penangkap  sedimen  yang dilaksanakan secara baik dan benar 4. Peningkatan  kesesuaian  dana  OP dengan AKNOP 5. Peningkatan  tata  cara  pemeliharaan jaringan dilaksanakan secara baik dan benar 1. Peningkatan ketersediaan sistem pengelolaan  air  di  tingkat  tersier  dan dilaksanakan secara konsisten 2. Pengadaan ketersediaan dokumen pendukung:  buku  DI,  BCP,  peta,  ikhtisar, skema irigasi dan peta petak
3. Peningkatan pengelolaan dan tata cara OP pintu tersier secara baik dan benar
4. Peningkatan kemerataan pembagian air
5. Peningkatan  pengadaan  dan  tata  cara jaringan
Tabel 19. Kebijakan Modernisasi Irigasi dengan Topologi W-T
Pilar modernisasi irigasi Kebijakan modernisasi irigasi Jangka Pendek Jangka Panjang SDM (Batang Anai) 1. Peningkatan  jumlah  pimpinan,  staf,  dan tenaga  OP  yang  berstatus  PNS  menjadi >50% dari pegawai yang ada 2. Peningkatan rasa memiliki, rasa tanggung jawab,  apresiasi  terhadap  irigasi  dan respon  yang  nyata  dalam  partisipasi irigasi 1. Peningkatan  jumlah  pimpinan,  staf  dan tenaga OP yang memiliki jabatan fungsional >20% dari pegawai yang ada
2. Peningkatan  jumlah  petani  yang  mampu membayar iuran P3A >60%
3. Peningkatan  produktivitas  padi  di  atas  5 ton/ha
3. Peningkatan  jumlah  P3A  yang  telah mendapatkan  pelatihan  menjadi  >40% dari P3A yang ada 4. Sosialisasi  dan  pemberian  saksi  yang tegas  dalam  penentuan  pola  tanam  bagi petani 4. Peningkatan  jumlah  petani  yang  memiliki lahan di atas 2 ha menjadi >20% dari jumlah petani yang ada

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pada  penelitian  ini  diperoleh  strategi turn  around kuadran  III  ( Opportunities – Weaknesses ) SWOT, yaitu:
sistem pengelolaan  Daerah  Irigasi  Batang  Anai pada  pilar  tersebut  memiliki  kelemahan internal,  tetapi  di  sisi  lain  terdapat  peluang yang  sangat  besar.  Selain  itu,  diperoleh strategi defensive kuadran IV ( Weaknesses – Threats ) SWOT, yaitu: institusi pemerintah di  dalam  Daerah  Irigasi  Batang  Anai  dan sumber  daya  manusia  pemeliharaan  yang ada  juga  harus  disesuaikan  dengan  angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan.

## Saran
Diharapkan artikel ini dapat
meningkatkan  pengetahuan  petani  tentang besar debit yang mengalir dari hulu hingga hilir  agar  petani  lebih  mandiri  dalam menghadapi  persoalan  irigasi  nantinya. Selain  itu,  artikel  ini  diharapkan  dapat menjadi referensi bagi pemerintah khususnya PU dalam
pengambilan kebijakan  modernisasi  irigasi  ke  depannya. Pemerintah dan petani  perlu lebih berperan nyata dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi,  baik  dari  primer,  sekunder  maupun tersier.  Pilar  tersebut  memiliki  kelemahan internal  dan  ancaman  eksternal  yang menjadikan  pilar  dalam  posisi  ini  menjadi sangat  tidak  menguntungkan.  Kebijakan modernisasi  irigasi  Batang  Anai  harus dimulai  dengan  ketepatan  dan  kecepatan respon  terhadap  kerusakan  saluran  sesuai dengan operasi dan pemeliharaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan kepada  Kementerian  PUPR  dan  Dirjen Bidang  Sumberdaya  Air  yang  memberikan
kesempatan  dan  sarana  untuk  melakukan penelitian  ini,  serta  kepada  Jurusan  Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM.

## DAFTAR REFERENSI
Angguniko,  B.  Y.,  &  Hidayah,  S.  (2017). Rancangan  Unit  Pengelola  Irigasi Modern  di  Indonesia. Jurnal  Irigasi ,
12 (1), 23-36.
Arif,  S.S.,  &  Prabowo,  A.,  Sastrohardjono, S., Sukarno, I., & Sidharti, T.S. (2014). Pokok-pokok  Modernisasi  Irigasi Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber  Daya  Air,  Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktorat  Irigasi  dan  Rawa.  (2015). Rencana  Strategis  Direktorat  Irigasi dan  Rawa  2015-2019.  Jakarta: Direktorat Irigasi dan Rawa, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat. FAO. (1997). Summary Report:
Modernization  of  Irrigation  Scheme: Past  Experiences  and  Future  Option. Rome,  Italy:  Food  and  Agriculture Organization, United Nations.
Hakim, A., Suriadi, A., & Masruri. (2012). Tingkat  Kesiapan  Masyarakat  Petani Terhadap Rencana Modernisasi Irigasi (studi  kasus  di  Daerah  Irigasi Barugbug, Jawa Barat). Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum, 4 (2), 67 –
78.
Head,  B.,  &  Cammerman,  N.  (2010).  The Water-Energy Nexus: A Challenge for Knowledge  and  Policy.  Urban  Water
Security Research Alliance,
(Technical Report No. 39).
Martief, M. M., & Krisbandono, A. (2015).
Modernisasi,  Peningkatan  Jaringan, atau  Rehabilitasi  Irigasi.  Jakarta, Indonesia:  Badan  Penelitian  dan Pengembangan,
Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat. Murtiningrum, Ristiana, S., & Wahyuningtyas, Y. (2014). Penyusunan  Strategi  Pemberdayaan
GP3A  untuk  Peningkatan  Partisipasi Pada  O&P  Jaringan  Utama  Sistem Irigasi. Jurnal Irigasi, 9 (2), 115-125.
Nam, V. H. (2016). Research and Proposal on  the  Irrigation  Modernization Framework  in  Red  River  Delta, Vietnam. Dalam International Conference  on  the  Mekong,  Salween and  Red  Rivers:  Sharing  Knowledge and Perspectives Across Borders (hlm.
429 – 455). Chulalongkorn University.
Prasetijo,  H.  (2010).  Studi  Pemberdayaan
Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi di Tingkat Desa. Jurnal Teknik
Pengairan, 1 (1), 1 – 12. Priyonugroho, A. (2014). Analisis
Kebutuhan  Air  Irigasi  (Studi  Kasus Pada Daerah Irigasi Sungai Air Keban Daerah  Kabupaten  Empat  Lawang). Jurnal  Teknik  Sipil  dan  Lingkungan, 2 (3), 457 – 470.
Rasul, G., & Sharma, B. (2016). The nexus approach to water – energy – food security:  an  option  for  adaptation  to climate change. Climate Policy, 16 (6),
682 – 702.
Sinambela,  Y.,  Darnianti.,  &  Panjaitan,  N.
(2018).  Analisis  Strategi  Pemasaran CV Karunia Makmur Persada (KMP) dan  Metode  SWOT. Juitech,  02 (02), 56 – 66.
Wiyono,  A.,  Wachyuni,  S.,  &  Rismanto. (2013).  Kajian  Peran  Serta  Petani Dalam  Operasi  dan  Pemeliharaan Infrastruktur  Jaringan  Irigasi  Dengan Pendekatan  Theory  of  Planned Behaviour  (TPB)  (Studi  Kasus : Daerah  Irigasi  Cirasea  Kabupaten
Bandung, Jawa Barat). Jurnal Sosioteknologi, 12(30) , 502 – 525.