## PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN ASAHAN
(Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
Bahmid
Fakultas Hukum Universitas Asahan E-mail: bahmidpanjaitan@yahoo.co.id

## Abstract
Tax is the largest contribution to the country as well as the implementaion of regionl autonomy. District or City expects tax as a large contribution to local revenue. One source of  tax received by the state  is  Acquisition Duty of  Right on Land and Building (Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)). Law Number 28 of 2009 concerning Regional Tax and Regional Retribution, Acquisition Duty of  Right  on  Land  and  Building.  Regional  Regulation  Number  3  of  2011 concerning  Collection  Procedure  of  Acquisition  Cost.  District  Head  Regulation Number 16 of  2011 concerning Acquisition Duty of Right on Land and Building in  Asahan.  Taxable  object  of  BPHTB  is  acquisition  duty  of  right  on  land  and building. In Application, to knowing and explaining even giving evaluation how to calculate  the  cost  of  acquisition  duty  of  right  on  land  and  building  based  on Regional Regulation of Asahan Number 3 of 2011 concerning Acquisition Duty of Right on Land and Building.

## Kata Kunci: Bea, Hak Atas Tanah, Bangunan

## A. Latar Belakang
Setiap  orang  memerlukan  kebutuhan  hidup  yang  berbeda-beda,  sehingga harus  memiliki  penghasilan  agar  dapat  memenuhi  dan  membiayai  semua kebutuhan hidup tersebut. Negara juga tidak jauh berbeda dengan keadaan di atas, karena  negara  juga  memiliki  kebutuhan  serta  membutuhkan  biaya  pembangunan semua  sarana  dan  prasarana  untuk  kepentingan  warga  masyarakatnya.  Sebagai upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut,  negara  melalui  pemerintah  sebagai penyelenggara  pemerintahan  memperoleh  kebutuhan  tersebut  ada  yang  berasal dari  dalam  negeri  dan  ada  yang  dari  luar  negeri.  Sumber  dana  yang  berasal  dari luar  negeri  biasanya  merupakan  dana  pelengkap,  baik  berupa  penanaman  modal
asing  maupun  berupa  pinjaman  yang  dilakukan  secara  bilateral  atau  multilateral. Sumber dana dari dalam negeri dapat berasal dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah  atau  dari  pajak  yang  dibayar  oleh  masyarakat  sebagai  salah  satu sumber pemenuhan kebutuhan tersebut.
Pajak  adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan),  yang  ter- hutang oleh  yang wajib  membayarnya menurut  peraturan-peraturan dengan  tidak mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang  gunanya untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Brotodiharjo 2008: 6).
Pajak  pada  mulanya  merupakan  upeti  atau  pemberian  secara  cuma-cuma, namun  sifatnya  merupakan  suatu  kewajiban  yang  dapat  dipaksakan  yang  harus dilaksanakan  oleh  masyarakat  kepada  seorang  raja  atau  penguasa.  Pada  masa dahulu  rakyat/masyarakat  memberikan  pajak  atau  upeti  berupa  benda  natura seperti padi, ternak dan hasil tanam lainnya seperti pisang, kelapa dan sebagainya. Pemberian  tersebut  dilakukan  karena  kedudukan  raja  yang  tinggi  dalam  struktur kemasyarakatan pada waktu itu (Ilyas & Burton 2004: 3). Dalam perkembangan- nya  sifat  upeti  tidak  hanya  diberikan  untuk  kepentingan  raja/penguasa,  tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri yaitu upeti yang diberikan digunakan  sebagai  alat  untuk  meminta  perlindungan  keamanan,  maupun  untuk melakukan kepentingan umum lainnya.
Pesatnya  perkembangan  dalam  sistem  kemasyarakatan  apalagi  setelah adanya  pemisahan  antara  rumah  tangga  pribadi,  rumah  tangga  raja  dan  rumah tangga negara atau dengan kata lain sudah mulai terbentuknya negara, upeti yang semula hanya untuk kepentingan raja mulai mendapat tempat sebagai pendapatan negara  (Suandy  2002:  5).  Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  pajak  telah menjadi  primadona  sebagai  sektor  yang  memberikan  penerimaan  terbesar  bagi negara,  serta  merupakan  salah  satu  sumber  dana  utama  dalam  melakukan  pem- bangunan termasuk di negara Indonesia tercinta ini.
Dengan  keadaan  ini  memberikan  arti  bahwa  kemandirian  bangsa  dan negara dalam pembiayaan pengeluaran negara yang menjadi tujuan dari reformasi perpajakan  akan  semakin  nyata  untuk  terwujud,  dan  jika  dibandingkan  dengan
keadaan  pada  pertengahan  dekade  tahun  70-an  sampai  dengan  tahun  80-an, penerimaan  negara  dalam  APBN  masih  dikuasai  oleh  penerimaan  dari  sektor minyak  dan  gas  (Migas).  Akhir  tahun  80-an  ketika  potensi  minyak  mulai menurun,  maka  pajak  muncul  sebagai  penerimaan  negara  yang  besar  dan menggantikan  peran  dari  minyak  dan  gas  (Migas).  Secara  implisit  ini  berarti bahwa peranan rakyat semakin besar dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga seharusnya  pemerintah  pun  lebih  peduli  dan  lebih  memperhatikan  kepentingan rakyatnya  baik  dalam  melaksanakan  penerapan  peraturan  perpajakan  juga terhadap penggunaannya (Ismawan 2000: 4).
Dasar hukum penerapan pemungutan pajak di  Indonesia adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 huruf A Undang Undang Dasar 1945 (Amandemen Ketiga)  yang  berbunyi:  Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk keperluan  negara  diatur  dengan  undang-undang.  Besarnya  peran  yang  diberikan oleh  pajak  sebagai  sumber  dana  dalam  pembangunan  nasional,  maka  tentunya perlu  lebih  digali  lagi  potensi  pajak  yang  ada  dalam  masyarakat  sesuai  dengan situasi  dan  kondisi  perekonomian  serta  perkembangan  bangsa  ini.  Salah  satu sumber  potensi  pajak  yang  patut  digali  sesuai  situasi  dan  kondisi  perekonomian, serta  perkembangan  pembangunan  bangsa  sekarang  ini  adalah  jenis  Pajak  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Siahaan 2003: 6).
Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (selanjutnya  disebut BPHTB),  sebenarnya  bukanlah  hal  yang  baru  dalam  bidang  perpajakan  yang dipungut  oleh  pemerintah,  karena  pajak  jenis  ini  telah  pernah  diberlakukan  di Indonesia  ketika  masih  di  bawah  penjajahan  Belanda.  Pajak  jenis  ini  terhapus dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), tetapi kemudian diberlakukan lagi sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  dalam  UUPA.  Dasar  hukum  pemungutan  atas  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  adalah  Undang-undang Nomor  21  Tahun  1997  tentang  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan (UU No. 21 Tahun 1997), yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1997.
Dalam  memori  penjelasan  UU  No.  21  Tahun  1997,  disebutkan  bahwa tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa,
serta  memiliki  fungsi  sosial,  disamping  memenuhi  kebutuhan  dasar  untuk  papan dan  lahan  usaha,  juga  merupakan  alat  investasi  yang  sangat  menguntungkan. Selain  itu,  bagi  pihak  yang  memperoleh  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  wajib menyetorkan kepada negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini BPHTB.
Pada awal UU No. 21 Tahun 1997, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 1997  ditetapkan  mulai  berlaku  secara  efektif  pada  tanggal  1  Januari  1998,  tetapi pada  tanggal  31  Desember  1997  pemberlakuan  BPHTB  yang  semula  direncana- kan  berlaku  efektif  pada  tanggal  1  Januari  1998  ditangguhkan  dengan  dikeluar- kannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1997 tentang  BPHTB  ditangguhkan.  Kemudian  BPHTB  belaku  efektif  pada  tanggal  1 Juli 1998, sedangkan tujuan pembentukan undang-undang tentang BPHTB adalah perlunya  diadakan  pemungutan  pajak  atas  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan, sebagaimana telah pernah dilaksanakan dan dilakukan sebagai, upaya kemandirian  bangsa  untuk  memenuhi  pengeluaran  pemerintah  berkaitan  dengan tugasnya  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  umum  dan  pembangunan (Siahaan 2003: 44).
Dalam  perkembangannya  sesuai  juga  dengan  perubahan  yang  terjadi dalam  kehidupan  dan  perekonomian  bangsa  Indonesia,  maka  pada  tahun  2000, dilakukan penyempurnaan terhadap UU No. 21 Tahun 1997 dengan dikeluarkan- nya  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2000  tentang  perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  21  Tahun  1997.  Selanjutnya  pada  tahun  2009,  lahirlah  Undang- undang  No.  28  Tahun  2009  tentang  Undang-undang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (UU No. 28 Tahun 2009), salah  satu  hal  pokok  yang  mendasar  adalah  diserahkannya  kewenangan pemungutan  BPHTB  kepada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 huruf k.
Menyikapi  lahirnya  UU  No.  28  Tahun  2009,  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Asahan  dan  DPRD  Kabupaten  Asahan  telah  melahirkan  Peraturan Daerah  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunann (Perda Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011), sebagai payung hukum Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan  Bangunan,  peraturan  daerah  tersebut  ditetapkan  di  Kisaran  pada  tanggal  16 Maret  2011  dan  telah  dimasukkan  dalam  lembaran  Daerah  Kabupaten  Asahan Tahun 2011 Nomor 3 dan berlaku efektif pada tanggal ditetapkan.
Sebagai  pelaksana  dari  Perda  Kabupaten  Asahan  No.  3  Tahun  2011, Bupati Asahan juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di  Kabupaten  Asahan,  dengan  demikian  peraturan  peraturan  Bupati  Asahan  ini merupakan  pelaksana  dari  perintah  Perda  Kabupaten  Asahan  No.  3  Tahun  2011 yang lebih rinci mengatur sistem dan prosedur pemungutan BPHTB.
BPHTB  merupakan  salah  satu  pajak  obyektif  atau  pajak  kebendaan dimana  pajak  terutang  didasarkan  pertama-tama  pada  apa  yang  menjadi  obyek pajak  baru  kemudian  memperhatikan  siapa  yang  menjadi  subyek  pajak  (Siahaan 2003:  59).  Pemungutan  BPHTB  dilakukan  dengan  cara self  assessment ,  yaitu wajib  pajak  diberikan  kepercayaan  untuk  menghitung  sendiri,  serta  membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (SSPD)  BPHTB  dan  melaporkannya tanpa  mendasarkan  kepada  adanya  surat  ketetapan  pajak.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Bupati  Asahan  No.  16 Tahun 2011.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Perda  Kabupaten  Asahan  No.  3 Tahun 2011, dijelaskan yang menjadi obyek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Wirawan B. Ilyas dan Richard  Burton (2004: 90), mengatakan  bahwa  BPHTB  adalah  perolehan  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman di atasnya), tanah dan bangunan, atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi karena adanya peralihan hak  yang  meliputi  peristiwa  hukum  dan  perbuatan  hukum  yang  terjadi  antara orang  atau  badan  hukum  sebagai  subyek  hukum  yang  oleh  undang-undang  dan peraturan  hukum  yang  berlaku  diberikan  kewenangan  untuk  memiliki  hak  atas tanah  dan  bangunan,  dan  menurut  hukum  peralihan  hak  terjadi  karena  dua  hal, yaitu hak beralih dan hak dialihkan.
Hak beralih adalah suatu peralihan hak atas tanah dan atau bangunan yang disebabkan  oleh  orang  yang  memiliki  suatu  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan meninggal dunia, sehingga hak tersebut beralih secara langsung kepada ahli waris, atau dapat juga dikatakan peralihan hak terjadi dengan tidak sengaja melalui suatu perbuatan melainkan terjadi karena hukum, atau dapat juga dikatakan bahwa hak atas  tanah  dan  atau  bangunan  beralih  karena  peristiwa  hukum.  Hak  dialihkan adalah suatu peralihan hak  atas tanah dan atau bangunan  yang dilakukan  dengan sengaja sehingga hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak  lain,  dengan  kata  lain  peralihan  hak  terjadi  melalui  perbuatan  hukum tertentu  yang  dapat  berupa  jual  beli  atau  hibah,  wasiat  dan  sebagainya  (Siahaan 2003: 61).
Untuk  menentukan  apakah  suatu  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan sebagai  obyek  pajak  adalah,  bahwa  peralihan  yang  terjadi  baik  karena  peristiwa hukum  maupun  perbuatan  hukum,  mengakibatkan  terjadinya  perolehan  hak  atas tanah dan bangunan oleh seseorang atau badan hukum secara permanen. Selain itu peralihan hak yang terjadi juga harus sesuai dan tunduk kepada ketentuan hukum yang  berlaku  di  Indonesia,  yaitu  dilakukan  dengan  menggunakan  akta  autentik, oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang. Selain peralihan hak, pemberian hak baru juga dikenakan BPHTB.
Dalam  pelaksanaanya,  BPHTB  melibatkan  banyak  pihak  yang  terkait seperti: Kantor Pertanahan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank, Pemerintahan Daerah, Pengadilan termasuk lembaga-lembaga yang ada di bawah- nya,  selain  itu  peraturan-peraturan  yang  mendukung  pelaksanaan  BPHTB  juga saling terkait antara satu dengan lainnya. Akibat saling keterkaitan tersebut, baik keterkaitan peraturan maupun lembaga-lembaganya, maka dalam praktiknya tidak jarang  malah  dapat  menimbulkan  masalah.  Salah  satu  masalah  ketidakpahaman masyarakat tentang bagaimana cara prosedur penagihan dan pembayaran BPHTB dan  lembaga  apa  yang  berwenang  dalam  mengutip  uang  yang  bersumber  dari BPHTB, dan dalam kaitannya dengan Perda Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011 yang relatif baru, selain  BPHTB merupakan salah satuh sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Asahan, maka  penulis tertarik untuk menelitinya lebih
lanjut  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  penerapan  penetapan bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  dalam  peralihan  hak  atas  tanah berdasarkan Perda Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dan  bersifat  deskriptif, maksudnya bahwa penelitian ini difokuskan untuk menganalis dan mendeskripsi- kan  penerapan  penetapan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  dalam peralihan hak atas tanah berdasarkan Perda Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011. Sumber  data  penelitian  adalah  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder,  sedangkan  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  studi  dokumen.  Data  yang  terkumpul,  dianalisis  dengan  menggunakan tehnik analisis kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis
1. Tinjauan umum tentang pajak .
Ada  banyak  definisi  pajak  yang  diberikan  oleh  para  sarjana,  salah  satu definisi  menurut  P.J.A.  Adriani,  sebagaimana  dikutip  Brotodiharjo  (2008:  2) dikatakan bahwa:
Pajak  adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat  dipaksakan),  yang  ter- hutang  oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut  peraturan-peraturan dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk, dan  yang  gunanya  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut  Rochmat  Soemitro,  sebagaimana  dikutip  Handoko  (2000:  3), dikatakan  bahwa:  “pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat  dipaksakan) dengan tiada  mendapat  jasa timbal  balik  yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.
Berdasarkan  defenisi  yang  dipaparkan  di  atas,  maka  menurut  Soemitro (1979:  23-24),  dikatakan  bahwa  unsur-unsur  pajak,  mencakup  hal-hal  sebagai berikut:
a. Pajak  adalah  suatu  iuran  kepada  negara  (yang  sifatnya  wajib),  artinya  setiap orang  yang  mendapat  penghasilan  tertentu  wajib  menyerahkan  sebagian penghasilan  kekayaannya  kepada  negara  dan  hukumnya  wajib,  baik  dalam bentuk badan hukum maupun perorangan.
b. Pajak  dapat  dipaksakan,  artinya  yang  berhak  memungut  pajak  hanya  negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang), dan jika wajib pajak tertentu tidak membayar  pajaknya,  baik  kepada  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah pusat,  maka  fiskus  akan  menerapkan  sanksi-sanksi  keras  kepadanya,  yaitu barang-barang  wajib  pajak  akan  disita,  baik  barang  bergerak  maupun  barang tidak  bergerak  oleh  juru  sita  dan  setelah  disita  barang-barang  tersebut  akan dilelang yang hasilnya menjadi hak negara untuk membangun negara.
c. Berdasarkan  undang-undang,  artinya  pajak  dipungut  berdasarkan  kekuatan undang-undang, serta aturan pelaksanaannya. Pengaturan pajak tersebut tidak boleh berdasarkan peraturan yang berada di bawah undang- undang.
d. Tanpa  imbalan  (kontraprestasi),  artinya  setiap  orang  yang  membayar  pajak tidak  mendapat  kontraprestasi  secara  langsung  dari  pemerintah.  Dalam pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya  kontraprestasi  individual oleh pemerintah.
e. Untuk  kepentingan  masyarakat,  artinya  penerimaan  pajak  negara  digunakan untuk  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  kesejahteraan  masyarakat  umum. Digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni  pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dalam  negara  yang berdasarkan  atas hukum,  tentunya  mempunyai  tujuan yang  hendak  ditegakan  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahnya  yang berdasarkan  hukum  tersebut.  Tujuan  hukum  tersebut  menurut  Aristoteles  adalah membuat  adanya  keadilan.  Menurut  Soemitro  (1979:  23-24),  dikatakan  bahwa tujuan  hukum  tersebut  oleh  para  sarjana  dijadikan  juga  sebagai  tujuan  hukum pajak  yang  harus  ditempuh  dengan  mengusahakannya  yang  mana  dalam pemungutan pajak harus diselenggarakan secara  umum dan merata. Tujuan  yang menjadi asas pemungutan pajak dinamainya: “ The Four Maxim ”, yaitu:
a. Asas keadilan Dari  keterangan  yang  telah  disebutkan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  keadilan merupakan tujuan dari hukum pajak.
b. Asas yuridis Seperti halnya asas keadilan, maka pada asas yuridis ini juga berasal dari asas- asas yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu asas certainty yang menekan- kan  pentingnya  kepastian  mengenai  pemungutan  pajak,  yaitu  kepastian mengenai  subyek  pajak  dan  objek  pajak,  serta  kepastian  mengenai  tata  cara pemungutannya.
Dalam asas  ini seperti  juga halnya asas certainty , pemungutan pajaknya juga harus  terdapat  jaminan  hukum  yang  memberikan  perlindungan  terhadap
keadilan secara tegas, baik untuk warga maupun untuk negaranya. Salah satu bentuk  jaminan  tersebut  adalah  dengan  menetapkan  undang-undang  untuk mengatur  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pajak.  Sebagai  contoh dapat  dilihat  dalam  Pasal  23  huruf  A  Undang  Undang  Dasar  1945,  yang menegaskan,  bahwa  pemungutan  pajak  untuk  keperluan  negara  harus dilaksanakan  berdasarkan  undang-undang.  Sehingga  dengan  adanya  jaminan dalam  bentuk  undang-undang  untuk  mengatur  setiap  orang  tidak  merasa dirinya ragu untuk  menjalankan kewajibannya untuk  membayar pajak karena segala  sesuatunya  telah  diatur  secara  jelas.  Apabila  si  wajib  pajak  merasa berkeberatan  atas  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar,  maka  oleh  Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan, dimungkinkan  dilakukannya  pengaduan  ketidakpuasan  tersebut  kepada  pihak atasan  yang berwenang mengenai  penetapan pajaknya  yang dirasakan kurang adil.
c. Asas ekonomis Dalam  pemungutan  pajak  selain  mempunyai  fungsi budgeter ,  pajak  juga berfungsi  sebagai  alat  untuk  menentukan  politik  perekonomian.  Untuk  itu dalam  pelaksanaannya  diharapkan  tidak  mengganggu  kehidupan  ekonomis dari wajib pajak.
d. Asas finansial Pada asas terakhir ini dimaksudkan bahwa dalam pemungutan dan pengenaan pajak diusahakan menggunakan biaya yang sekecil dan sehemat mungkin dan mencukupi untuk pengeluaran.
Hukum pajak dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: (1) hukum pajak materil;  dan (2) hukum  pajak formil.  Hukum  pajak materil  membuat  aturan atau norma yang menerangkan suatu keadaan, perbuatan-perbuatan dan atau peristiwa hukum  yang  harus  dikenakan  pajak,  siapa-siapa  yang  dikenakan  sebagai  wajib pajak,  berapa  jumlah  hutang  pajak,  artinya  segala  sesuatu  yang  timbul  terhadap akibat  dari  pembayaran  pajak  tersebut,  termasuk  besaran  dan  hapusnya  utang pajak  dan  hubungan  hukum  anatara  fiskus  dan  wajib  pajak.  Juga  yang  betalian dengan  peraturan-peratuan  yang  memuat  segala  bentuk  kenaikan-kenaikan, denda-denda  dan  hukuman-hukuman  serta  cara-cara  tentang  pembebasan- pembebasan dan pengembalian pajak, serta memberikan kewenangan bagi fiskus untuk  memberikan  hak  tagih  utama  kepada  fiskus  dan  sebagainya  diliputinya (Brotodiharjo 2008: 44-45). Hak tagih utama seperti wajib pajak mengalami pailit atau  objek  pajak  dilelang,  maka  fiskus  mempunyai  hak  utama  mendapatkan penyelesaian hutang wajib pajak.
Hukum pajak materil ini dalam kenyataannya segala aturan produk hukum seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  daerah  yang  memuat segala  aturan  mengenai  aturan  mengenai  aturan  yang  menentukan  subjek  dan objek  pajak,  besaran  jumlah  pajak  terhutang,  upaya-upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  wajib  pajak  apa  bila  terjadi  sengketa  pajak  dan  sanksi-sanksi  pidana yang  diancamkan  kepada  wajib  pajak,  fiskus  atau  bahkan  pihak  ketiga  (seperti konsultan, notaris, PPAT) yang mempunyai kaitan khusus dengan wajib pajak dan fiskus.
Hukum  materil  pajak  merupakan  suatu  aturan  bagi  orang/badan  hukum untuk  bertindak  dan  memahami  hak  dan  kewajibannya  sebagai  objek  dan  atau subjek  pajak.  Dengan  adanya  hukum  materil  tersebut  sehingga  terukur  hak  dan kewajiban  wajib  pajak  maupun  fiskus,  contoh  dalam  BPHTB  wajib  pajak  dapat menghitung besaran pajak terhutang dari uraian-uraian ketentuan undang-undang atau  peraturan  daerah,  yang  memuat  bagaimana  wajib  pajak  tersebut  dapat dibebankan hutang pajak.
Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjelmakan  hukum  materil  tersebut  di  atas  menjadi  suatu  kenyataan.  Bagian hukum  ini  memuat  cara-cara  penyelenggaraan  mengenai  penetapan  suatu  utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak  (sebelum  dan  sesudah  menerima  surat  ketetapan  pajak),  kewajiban  pihak ketiga,  dan  prosedur  dalam  pemungutanya.  Maksud  hukum  formil  adalah  untuk melindungi, baik fiskus maupun wajib pajak. Jadi untuk memberi jaminan bahwa hukum  materilnya  akan  dapat  diselenggarakan  setepat-tepatnya.  Peraturan- peraturan yang ditujukan untuk meneliti apakah ada kewajiban membayar pajak.
Dalam membicarakan hukum pajak materil yang telah disinggung di atas, bahwa  misalnya  dalam  pajak  pendapatan  terdapat  ketentuan-ketentuan  bahwa seseorang baru dapat  dikenakan pajak atas penghasilannya  jika memenuhi syarat subjektif  maupun  syarat  objektifnya.  Fiskus  baru  bergerak  setelah  mengetahui dimana wajib pajak tinggal, apakah penghasilannya memenuhi syarat kena pajak, besarnya tanggungan keluarga, dan sebagainya.
Pembedaan  antara  hukum  pajak  materil  dan  formil  sangat  penting, terutama harus dimengerti bahwa peraturan dari hukum formil tidak pernah akan menimbulkan suatu utang pajak, ini semata-mata ditentukan oleh hukum materil, tetapi  adakalanya  karena  adanya  peraturan-peraturan  formil  tertentu,  maka  suatu pajak yang telah ditentukan oleh peraturan materil, pemungutanya tidak mungkin diselenggarakan.  Sebagai  contoh  menurut  Brotodiharjo  (2008:  72)  adalah  dalam hal  tuntutan  kemudian  ( navordering ),  yang  tertuang  pada  Pasal  14d  Ordinasi Pajak Pendapatan sebagai berikut:
a. Jika telah dikenakan ketetapan pajak yang kerendahan, atau diputuskan untuk tidak  dikenakan  pajak,  pun  bila  ketetapan  pajak  yang  telah  dikenakan  salah dikurangkan atau dibatalkan, maka pajak yang kurang pungut itu dapat ditagih kemudian, selama semenjak akhir tahun takwin tidak terlalu lewat tiga tahun.
b. Pajak  yang  termasuk  ke  dalam  suatu  ketetapan  tagihan,  kemudian  ditambah seratus perseratus dari jumlah pajak itu, dan seterusnya.
Dengan  terang  disini  dapat  terlihat,  bahwa  dalam  ayat  (1)  pada  kalimat tambahan  terakhir,  terdapat  suatu  jangka  waktu  (3  tahun)  sebagai  suatu  syarat formil tagihan yang kemudian ditagih. Dengan demikian walaupun menurut syarat materilnya  seorang  dapat  dikenakan  pajak  yang  lebih  tinggi,  tapi  karena  syarat formilnya tidak terpenuhi, sehingga pengenaan pajak yang sewajarnya tidak dapat dijalankan (Brotodiharjo 2008: 72).
Praktik  pemungutan  pada  pajak  pada  umumnya  mengenal sistem  official assessment , self assessment , dan withholding . Sistem official assessment ( official assessment  system )  adalah  sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada  pemerintah  (fiskus)  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang.  Adapun ciri-ciri  dari official  assessment  system ,  yaitu:  (a)  wewenang  untuk  menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus; (b) wajib pajak bersifat pasif; dan (c) utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkannya  surat  ketetapan  pajak  oleh  fiskus. Negara  yang  menganut  sistem  pemungutan  pajak  ini  adalah  Belanda  (Handoko 2000: 3). Kelemahan dari sistem pemungutan pajak ini adalah masyarakat kurang bertanggungjawab  memikul  beban  negara  yang  pada  hakikatnya  adalah  untuk kepentingan sendiri dalam hidup bermasyarakat,  bernegara, dan berpemerintahan (Judisseno 1999: 24), dan hal ini terjadi karena wajib pajak bersifat pasif.
Sistem self assessment ( self assessment system ) adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  besar- nya pajak  yang harus dibayar. Negara yang menganut sistem ini  adalah Amerika Serikat,  Jepang  dan  Indonesia  (Handoko  2000:  32).  Contohnya:  pengenaan  PPh dan  BPHTB. Self  assessment  system adalah  sistem  pengenaan  pajak  yang  mem- beri  wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan  sendiri  besarnya  pajak yang terutang dengan ciri-ciri, bahwa: (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak; (b) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor,  melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang;  dan  fiscus  tidak  ikut  campur dan hanya mengawasi.
Sistem withholding ( withholding  tax  system )  adalah  sistem  pemungutan pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  pihak  ketiga  untuk  memotong  atau memungut  besarnya pajak  yang terutang oleh Wajib Pajak. Pemotong pajak bisa majikan,  bendahara  atau  pemberi  kerja,  disebut  juga  sistem Pay  as  You  Earn (PYE)  dan Pay  as  You  Go (PYGO)  yang  artinya  bayarlah  pajak  sebelum menerima gaji atau sebelum pergi (Handoko 2000: 32). Contohnya di  Indonesia: pengenaan  PPh  berdasarkan  Pasal  21  UU  NO.  17  Tahun  2000,  bahwa  pajak penghasilan  yang  dikenakan  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  apapun  sehubungan  dengan pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  orang  pribadi dalam negeri (Waluyo dan Ilyas 1999: 91).

## 2. Deskripsi ringkas kabupaten Asahan
Kabupaten  Asahan  adalah  sebuah  kabupaten  yang  terletak  di  Propinsi Sumatera  Utara,  yang  terdiri  dari  25  Kecamatan,  177  Desa,  27  Kelurahan,  dan 1.538  Dusun/Lingkungan,  dengan  wilayah  seluas  3.675  km 2 .  Ibukota  Kabupaten Asahan  adalah  Kisaran,  yang  berdasarkan  Sensus  2010  mempunyai  penduduk sebanyak  668.272  jiwa,  sebagian  besar  adalah  suku  Melayu  (75%),  sering  juga disebut  Melayu  Asahan  atau  Melayu  Batubara  (https://id.wikipedia.org.  diakses tanggal 25 Maret 2016). Mayoritas penduduk Kabupaten Asahan adalah beragama Islam,  yaitu  sebanyak  623.624  orang  (89.12%),  diikuti  dengan  yang  beragama
Kristen  sebanyak  64.063  orang  (9.16%),  Budha  sebanyak  7.187  orang  (1.03%), Katholik  sebanyak  4.725  orang  (0.68%),  Hindu  sebanyak  113  (0.02%),  dan terkecil  Khonghucu  sebanyak  8  orang  (0.01%)  (https://asahankab.bps.go.id. diakses tanggal 25 Maret 2016).
Jumlah  Kecamatan  di  Kabupaten  Asahan  seperti  tersebut  di  atas,  dengan jumlah  desa/kelurahan  sebanyak  204  (177  desa  +  27  Kelurahan),  dapat  dilihat perinciannya  sebagai  berikut  (https://asahankab.bps.go.id.  diakses  tanggal  25 Maret 2016):
1. Kecamatan  Aek  Kuasan,  terdapat  7  desa/kelurahan,  yaitu:  Aek  Loba,  Aek Loba  Afdeling  I,  Aek  Loba  Pekan,  Alang  Bombon  (Bonbon),  Lobbu  Jior (Lobu Jiur), dan Rawa Sari Sengon Sari.
2. Kecamatan  Aek  Ledong,  terdapat  7  desa/kelurahan,  yaitu:  Aek  Bange,  Aek Korsik, Aek Ledong, Aek Nabuntu, Ledong Barat, Ledong Timur, dan Padang Sipirok.
3. Kecamatan  Aek  Songsongan,  terdapat  9  desa/kelurahan,  yaitu:  Aek  Bamban, Aek  Songsongan,  Lobu  Rappa,  Marjanji  Aceh,  Mekar  Marjanji,  Perkebunan Bandar Pulau, Perkebunan Bandar Selamat, Situnjak dan Tangga.
4. Kecamatan  Air  Batu,  terdapat  12  desa/kelurahan,  yaitu:  Air  Genting,  Air Teluk  Hessa,  Danau  Sijabut,  Hessa  Air  Genting,  Hessa  Perlompongan, Perkebunan  Air  Batu  I-II,  Perkebunan  Air  Batu  III-IV,  Perkebunan  Pulahan, Pinanggiripan, Pulau Pule, Sei/Sungai Alim Ulu, dan Sijabut Teratai.
5. Kecamatan  Air  Jorman,  terdapat  7  desa/kelurahan,  yaitu:  Air  Joman,  Air Joman Baru, Banjar, Binjai Serbangan, Pasar Lembu, Punggulan, dan Subur.
6. Kecamatan  Bandar  Pasir  Mandoge,  terdapat  9  desa/kelurahan,  yaitu:  Bandar Pasir Mandoge, Gotting Sidodadi, Huta Bagasan, Huta Padang, Sei Kopas, Sei Nadoras, Silau Jawa, Suka Makmur, dan Tomuan Holbung.
7. Kecamatan  Bandar  Pulau,  terdapat  10  desa/kelurahan,  yaitu:  Aek  Nagali, Bandar  Pulau  Pekan,  Buntu  Maraja,  Gajah  Sakti,  Gonting  Malaha,  Gunung Berkat,  Huta  Rao,  Padang  Pulau,  Perkebunan  Aek  Tarum,  dan  Perkebunan Padang Pulau
8. Kecamatan  Buntu  Pane,  terdapat  9  desa/kelurahan,  yaitu:  Ambalutu,  Buntu Pane,  Karya  Ambalutu,  Lestari,  Mekar  Sari,  Perkebunan  Sei  Silau,  Prapat Janji, Sei Silau Timur, dan Sionggang
9. Kecamatan  Kisaran  Barat  Kota,  terdapat  13  desa/kelurahan,  yaitu:  Bunut, Bunut  Barat,  Dadi  Mulyo,  Sidodadi,  Sei  Renggas,  Kisaran  Barat,  Kisaran Kota,  Tebing  Kisaran,  Kisaran  Baru,  Mekar  Baru,  Sidomukti,  Sendang  Sari, dan Tegal Sari.
10. Kecamatan  Kisaran  Timur  Kota,  terdapat  12  desa/kelurahan,  yaitu:  Kisaran Naga,  Gambir  Baru,  Lestari,  Kisaran  Timur,  Teladan,  Mutiara,  Sentang, Siumbut-umbut, Siumbut Baru, Kedai Ledang, Selawan, dan Karang Anyer.
11. Kecamatan  Meranti,  terdapat  7  desa/kelurahan,  yaitu:  Air  Putih,  Gajah, Meranti, Perkebunan Sei Balai (Baleh), Sei Beluru, Serdang, dan Sukajadi.
12. Kecamatan  Pulau  Rakyat,  terdapat  12  desa/kelurahan,  yaitu:  Bangun,  Baru, Manis,  Mekar  Sari,  Ofa  Padang  Mahondang,  Orika,  Padang  Mahondang, Persatuan,  Pulau  Rakyat  Pekan,  Pulau  Rakyat  Tua,  Sei  Piring,  dan  Tunggul Empat Lima.
13. Kecamatan Pulo Bandring, terdapat 10 desa/kelurahan, yaitu: Bunut Seberang, Gedangan,  Perhutaan  Silau,  Pulo  Bandring,  Sidomulyo,  Suka  Damai,  Suka Damai Barat, Suka Makmur, Taman Sari, dan Tanah Rakyat.
14. Kecamatan  Rahuning,  terdapat  7  desa/kelurahan,  yaitu:  Batu  Anam,  Gunung Melayu,  Perkebunan  Aek  Nagaga,  Perkebunan  Gunung  Melayu,  Rahuning, Rahuning I, dan Rahuning II.
15. Kecamatan Rawang Panca Arga, terdapat 7 desa/kelurahan, yaitu: Panca Arga, Pondok  Bungur,  Rawang  Baru,  Rawang  Lama,  Rawang  Pasar  IV,  Rawang Pasar V, dan Rawang Pasar VI.
16. Kecamatan Sei Dadap, terdapat 10 desa/kelurahan, yaitu: Bahung Sibatu-batu, Pasiran,  Perkebunan  Sei  Dadap  I-II,  Perkebunan  Sei  Dadap  III-IV,  Sei  Alim Hasak,  Sei  Kamah  Baru,  Sei  Kamah  I,  Sei  Kamah  II,  Tanjung  Alam,  dan Tanjung Asri.
17. Kecamatan  Sei  Kepayang,  terdapat  6  desa/kelurahan,  yaitu:  Bangun  Baru, Perbangunan,  Pertahanan,  Sei  Kepayang  Kanan,  Sei  Kepayang  Tengah,  dan Sei Paham.
18. Kecamatan  Sei  Kepayang  Barat,  terdapat  6  desa/kelurahan,  yaitu:  Sei  Jawi- jawi,  Sei  Kepayang  Kiri,  Sei  Lendir,  Sei  Nangka,  Sei  Serindan,  dan  Sei Tualang Pandau.
19. Kecamatan  Sei  Kepayang  Timur,  terdapat  5  desa/kelurahan,  yaitu:  Sarang Helang, Sei Lunang, Sei Pasir, Sei Sembilang, dan Sei Tempurung.
20. Kecamatan  Setia  Janji,  terdapat  5  desa/kelurahan,  yaitu:  Bangun  Sari,  Sei Silau Barat, Sei Silau Tua, Silau Maraja, dan Urung Pane.
21. Kecamatan  Silau  Laut,  terdapat  5  desa/kelurahan,  yaitu:  Bangun  Sari,  Lubuk Palas, Silo Baru, Silo Bonto, dan Silo Lama.
22. Kecamatan Simpang Empat, terdapat 8 desa/kelurahan, yaitu: Anjung Gadang, Perkebunan  Hessa,  Perkebunan  Suka  Raja,  Sei  Dua  Hulu,  Sei/Sungai  Lama, Silomlom, Simpang Empat, dan Sipaku Area.
23. Kecamatan  Tanjung  Balai,  terdapat  8  desa/kelurahan,  yaitu:  Asahan  Mati, Bagan Asahan, Bagan Asahan Baru, Bagan Asahan Pekan, Kapias Batu VIII, Pematang Sungai/Sei Baru, Sei/Sungai Apung, dan Sei/Sungai Apung Jaya.
24. Kecamatan  Teluk  Dalam,  terdapat  6  desa/kelurahan,  yaitu:  Air  Teluk  Kiri, Mekar  Tanjung,  Perkebunan  Teluk  Dalam,  Pulau  Maria,  Pulau  Tanjung,  dan Teluk Dalam
25. Kecamatan  Tinggi  Raja,  terdapat  7  desa/kelurahan,  yaitu:  Padang  Sari,  Piasa Ulu, Sidomulyo, Sumber Harapan, Teladan, Terusan Tengah, dan Tinggi Raja.
Berdasarkan  data  terakhir  pada  tahun  2014,  jumlah  penduduk  Kabupaten Asahan  sebanyak  699.720  jiwa,  yang  jumlah  penduduknya  pada  masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1:
Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Asahan Tahun 2014 NO KECAMATAN JENIS KELAMIN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 1  B. P. Mandoge 17.631 16.762 34.393 2  Bandar Pulau 10.961 10.462 21.423 3  Aek Songsongan 8.677 8.558 17.235 4  Rahuning 9.239 9.068 18.307 5  Pulau Rakyat 16.582 16.467 33.049 6  Aek Kuasan 12.037 11.832 23.869 7  Aek Ledong 10.420 10.171 20.591 8  Sei Kepayang 8.902 8.993 17.895 9  Sei Kepayang Barat 6.757 6.639 13.396 10  Sei Kepayang Timur 4.622 4.367 8.989 11  Tanjung Balai 18.525 18.013 36.538 12  Simpang Empat 20.836 20.438 41.274 13  Teluk Dalam 9.105 8.952 18.057 14  Air Batu 20.598 20.369 40.967 15  Sei Dadap 16.336 15.929 32.265 16  Buntu Pane 11.770 11.832 23.602 17  Tinggi Raja 9.483 9.464 18.947 18  Setia Janji 5.983 5.994 11.977 19  Meranti 10.056 10.232 20.288 20  Pulo Bandring 14.595 14.413 29.008 21  Rawang Panca Arga 9.293 9.053 18.346 22  Air Joman 24.165 23.802 47.967 23  Silo Laut 10.552 10.524 21.076 24  Kisaran Barat 28.611 29.383 57.994 25  Kisaran Timur 35.679 36.588 72.267 TOTAL 351.415 348.305 699.720
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan Tahun 2015.
3. Penerapan  BPHTB  perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  di Kabupaten Asahan
Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok berupa tempat tinggal, maka hampir  semua  orang  pernah  atau  akan  melakukan  transaksi  pengalihan  hak  atas tanah dan atau bangunan. Apabila mendengar atau akan melakukan transaksi jual beli rumah, tentu menimbulkan pertanyaan tentang prosedur pengalihan hak atas tanah  dan  atau  bangunan,  misalnya  terkait  dengan  transaksi  pengalihan  hak  atas
tanah dan bangunan yang dikenakan pajak, atau terkait dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
Sebelum  keluarnya  UU  No.  21  tahun  1997,  tidak  ada  dasar  hukum  yang jelas untuk pemungutan pajak atas pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan, bahkan  di  dalam  UU  No.  5  Tahun  1950  yang  menggantikan  semua  peraturan pertanahan di Indonesia, juga tidak ada mengatur pengenaan bea balik nama atas jual  beli  tanah  dan  atau  bangunan.  Sebelum  berlakunya  UU  No.  5  Tahun  1960, maka  setiap  pemindahan  hak  atas  harta  tetap  yang  ada  di  wilayah  Indonesia, dipungut Bea Balik Nama berdasarkan Ordonansi Bea Balik Nama Staatblad 1924 Nomor  291.  Objek  Bea  Balik  Nama  (BBN)  menurut  ordonansi  tersebut  adalah pemindahan  hak  yang  dilakukan  dengan  pembuatan  akta  berdasarkan  Ordonansi Bea Balik Nama Staatblad 1834 Nomor 27.
Berlakunya  UU  No.  5  Tahun  1960,  membawa  konsekuensi,  bahwa  BBN atas  harta  tetap  berupa  tanah  tidak  dapat  dilaksanakan,  karena  pungutan  tersebut melekat  ada  hukum  tanah  berdasarkan  Buku  II  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata, sedangkan ketentuan Buku II ini sepanjang yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah dicabut oleh UU No. 5 Tahun 1960,  akibatnya  bahwa  BBN  atas  tanah  tidak  dapat  dipungut  lagi,  dan  untuk menggantikan  pungutan  BBN  atas  harta  tetap  berupa  tanah,  maka  Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat untuk memberlakukan UU No.  21  Tahun  1997,  yang  sekaligus  mencabut  Ordonansi  Bea  Balik  Nama Staatblad 1924 Nomor 291.
Awal  berlakunya  UU No. 21  Tahun 1997, keadaan perekonomian negara Indonesia  sedang  memerlukan  pembenahan  secara  menyeluruh  di  segala  sektor. Dengan  pertimbanga  usulan  dari  berbagai  pihak  terutama  pihak-pihak  yang mempunyai  kepentingan  dengan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  tanah  dan bangunan  (seperti  Real  Estate  Indonesia)  ditambah  lagi  dengan  keadaan perekonomian  yang  sedang  kurang  kondusif,  maka  UU  No.  21  Tahun  1997 ditangguhkan  pemberlakuannya  selama  6  (enam)  bulan  berdasarkan  Peraturan Perpu No. 1 Tahun 1997, yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1997.
Perpu  No.  1  Tahun  1997  disetujui  oleh  DPR  dan  ditetapkan  menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998, dan dengan demikian maka pemberlakuan terhadap  aturan  tentang  BPHTB,  baru  dapat  berlaku  efektif  sejak  tanggal  1  Juli 1998.  Selanjutnya  dengan  diberlakukan  pula  Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009), yang bertujuan  untuk  menyesuaikan  kebijakan  otonomi  daerah,  sebagaimana  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah (yang telah diubah beberapa kali,  terakhir dengan  dalam Undang-undang  Nomor 12 Tahun 2008) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k UU No. 28 Tahun 2009,  maka  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Asahan  pada  tanggal  16  Maret  2011 telah  menetapkan  Perda  Nomor  3  Tahun  2011  sebagai  payung  hukum  untuk melakukan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di daerah Kabupaten Asahan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak  yang  dikenakan  atas  perolehan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan,  yang selanjutnya  disebut  pajak  (Siahaan  2003:  42).  BPHTB  pada  dasarnya  dikenakan atas  setiap  perolehan  hak  yang  diterima  oleh  orang  pribadi  atau  badan  hukum yang  terjadi  dalam  wilayah  hukum  Negara  Indonesia,  yang  merupakan  pajak terhutang dan harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan  agar  akta  peralihan  hak  seperti  jual  beli,  hibah,  tukar  menukar,  atau risalah  lelang,  atau  surat  keputusan  pemberian  hak  atas  tanah  dapat  dibuat  dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Tujuan  pembentukan  undang-undang  tentang  BPHTB  sebagai  supaya kemandirian  Bangsa  Indonesia  untuk  memenuhi  pengeluaran  pemerintah berkaitan  dengan  tugasnya  untuk  menyelenggarakan  Pemerintahan  Umum  dan Pembangunan  Nasional.  Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  UU  No.  21  Tahun  1997 ditentukan  bahwa  yang  menjadi  subyek  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan yang  memperoleh  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan  (Grafika  2002:  82). Maksudnya  bahwa  pajak  dikenakan  kepada  pihak  yang  memperoleh  hak  dari
suatu  peralihan  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  sehingga  orang  atau  pribadi  atau badan hukum yang memperoleh hak atas tanah yang menjadi wajib pajak BPHTB.
Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan  atau  modal  yang  merupakan kesatuan,  baik  yang  melakukan  usaha,  maupun  tidak  melakukan  usaha  yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,  Kongsi,  Koperasi,  Dana  Pensiun,  Persekutuan,  Perkumpulan,  Yayasan, Organisasi  Sosial  Politik,  atau  Organisasi  yang  sejenis,  Lembaga,  bentuk  usaha tetap, dan bentuk badan lainnya (Siahaan 2003: 72).
Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Perda Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011 ditentukan bahwa yang menjadi obyek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Obyek perolehan pada BPHTB haruslah tanah dan/atau bangunan. Dengan  demikian  apabila  obyek  perolehan  hak  bukan  tanah  dan  bangunan, misalnya jual beli saham suatu perusahaan yang memiliki kantor dan pabrik, maka perolehan hak yang terjadi bukan merupakan obyek BPHTB.
Perda  Kabupaten  Asahan  tersebut  mengatur  bahwa  perolehan  hak  atas tanah  dan  bangunan  yang  menjadi  obyek  pajak  terjadi  karena  2  (dua)  hal,  yaitu: (a)  pemindahan  hak;  dan  (b)  pemberian  hak  baru.  Pemindahan  hak  yang merupakan obyek BPHTB, meliputi 13 (tiga belas) jenis perolehan hak, yaitu:
a. Perolehan  hak karena jual  beli,  yaitu perolehan  hak atas tanah dan bangunan oleh  pembeli  dari  penjual  (pemilik  tanah  dan  bangunan  atau  kuasanya)  yang terjadi  melalui  transaksi  jual  beli,  dimana  atas  perolehan  tersebut  pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;
b. Perolehan  hak  karena  tukar  menukar,  yaitu  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan yang diterima oleh seorang atau suatu badan hukum dari pihak lain dan sebagai gantinya orang atau badan hukum tersebut memberikan tanah dan bangunan  miliknya  kepada  pihak  lain  tersebut  sebagai  pengganti  tanah  dan bangunan yang diterimanya;
c. Perolehan  hak  karena  hibah,  yaitu  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup;
d. Perolehan hak karena hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai  pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau  badan  hukum  tertentu,  yang  berlaku  setelah  pemberi  hibah  wasiat meninggal dunia;
e. Perolehan hak karena waris, yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh ahli  waris  dari  pewaris  (pemilik  tanah  dan  bangunan)  yang  berlaku  setelah pewaris meninggal dunia;
f. Perolehan hak karena pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai hasil pengalihan hak atas tanah  dan  bangunan  dari  orang  pribadi  atau  badan  hukum  kepada  perseroan atau badan hukum lain;
g. Perolehan  hak  karena  pemisahan  hak  yang  mengakibatkan  peralihan,  yaitu perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  yang  berasal  dari  pemindahan sebagian  hak  bersama  atas  tanah  dan  atau  bangunan.  oleh  orang  pribadi  atau badan kepada sesama pemegang hak bersama;
h. Perolehan  hak karena  penunjukan pembeli  dalam lelang,  yaitu perolehan  hak atas  tanah  dan  bangunan  oleh  seorang  atau  suatu  badan  hukum  yang ditetapkan  sebagai  pemenang  lelang  oleh  pejabat  lelang  sebagaimana  yang tercantum  dalam  risalah  lelang.  perolehan  hak  sebagai  pelaksanaan  putusan hakim  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  yaitu  terjadi  dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki  suatu  tanah  dan  bangunan  kepada  pihak  yang  ditentukan  dalam putusan hakim menjadi pemilik baru dari tanah dan bangunan tersebut;
i. Perolehan hak karena penggabungan usaha, yaitu perolehan hak atas tanah dan bangunan  oleh  badan  usaha  yang  tetap  berdiri  dari  badan  usaha  yang  telah digabungkan ke dalam badan usaha yang tetap berdiri tersebut;
j. Perolehan  hak  karena  peleburan  usaha,  yaitu  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan  oleh  badan  usaha  baru  sebagai  hasil  dari  peleburan  usaha  dari badan-badan usaha yang tergabung dan telah dilikuidasi;
k. Perolehan  hak  karena  pemekaran  usaha,  yaitu  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan oleh badan usaha yang baru didirikan yang berasal dari aktiva badan usaha induk yang dimekarkan; dan
l. Perolehan hak karena hadiah,  yaitu perbuatan hukum  berupa penyerahan  hak atas  tanah  dan  atau  bangunan  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  atau  badan hukum kepada penerima hadiah.
Pemberian  hak  baru  yang  mengakibatkan  perolehan  hak  atas  tanah  dan bangunan  yang  merupakan  obyek  BPHTB  meliputi  2  (dua)  jenis  perolehan  hak, yaitu:
a. Perolehan  hak  karena  pemberian  hak  baru  sebagai  kelanjutan  pelepasan  hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak; dan
b. Perolehan  hak  karena  pemberian  hak  baru  di  luar  pelepasan  hakim  yaitu pemberian  hak  baru  atas  tanah  kepada  orang  pribadi  atau  badan  hukum  dari negara  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (PMNA/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara).
Berdasarkan Perda Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011, dapat diketahui bahwa  setelah  akta  peralihan  hak  ditandatangani  berarti  sudah  jelas  pula  obyek dari BPHTB yang dapat dialihkan. Untuk melakukan perhitungan pajak terutang, terlebih  dahulu  harus  ditentukan  nilai  dari  perolehan  obyek  pajak  dan  hal  ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011, yang menentukan bahwa nilai perolehan obyek pajak meliputi:
a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihak hak adalah nilai pasar;
h. peralihan  hak  karena  karena  pelaksanaan  putusan  hakim  yang  mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i. pemberian  hak  baru  atas  tanah  sebagai  kelanjutan  dari  pelepasan  hak  adalah nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. penunjukan  pembeli  dalam  lelang  adalah  harga  transaksi  yang  tercantum dalam risalah lelang.
Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Perda Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011, ditentukan pula bahwa dalam hal nilai pasar lebih rendah dari pada nilai jual obyek  pajak  pajak  bumi  dan  bangunan,  maka  nilai  perolehan  obyek  pajak  yang digunakan  sebagai  dasar  pengenaan  BPHTB  adalah  nilai  jual  obyek  pajak  pajak bumi  dan  bangunan  pada  tahun  terjadinya  perolehan.  Apabila  nilai  perolehan obyek  pajak  dari  terjadinya  perolehan  hak  sudah  jelas,  maka  untuk  melakukan perhitungan selanjutnya adalah dengan mengetahui berapa nilai obyek pajak tidak kena pajak.
Ketentuan  tentang  nilai  obyek  pajak  tidak  kena  pajak  BPHTB  dari  harta diatur dalam Pasal 7 Perda Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011 yang menentu- kan  bahwa  Nilai  Obyek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  (NOPTKP)  ditetapkan  secara regional  paling  banyak  Rp.  60.000.000,00  (enam  puluh  juta  rupiah),  kecuali dalam  hal  perolehan  hak  karena  waris,  atau  hibah  wasiat  yang  diterima  orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu  derajat  ke  atas  atau  satu  derajat  ke  bawah  dengan  pemberi  hibah  wasiat, termasuk  suami/istri,  Nilai  Obyek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  ditetapkan  secara regional  paling  banyak  Rp.  300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah).  Untuk melakukan perhitungan BBHTB dari hibah wasiat yang harus dibayar, besarannya berdasarkan  regulasi  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  5  Perda  Kabupaten  Asahan No.  3  Tahun  2011  yang  menentukan  bahwa  tarif  pajak  ditetapkan  sebesar  5% (lima  persen).  Hal  ini  berarti  ada  pembedaan  antara  perolehan  hak  atas  dengan wasiat  dan  lainnya.  Besarnya  BPHTB  yang  harus  dibayar  berdasarkan  nilai
perolehan  obyek  pajak  dari  perolehan  hak  tersebut  setelah  dikurang  dengan  Rp. 60.000.000.-  (enam  puluh  juta  rupiah),  yaitu  pengurangan  dari  Nilai  Perolehan Objek  Pajak  Tidak  Kena  Pajak  (NPOPTKP)  kemudian  dikalikan  dengan  5%. Khusus  untuk  hibah  wasiat  dikurangkan  dengan  Nilai  Perolehan  Objek  Pajak Tidak  Kena  Pajak  (NPOPTKP)  sebesar  Rp.  300.000.000  (tiga  ratus  juta  rupiah) dikalikan dengan 5%.
Cara perhitungan sebagai contoh yang dapat diambil sebagai berikut: Tuan A hendak membeli sebidang  tanah  dari Tuan  B.  Jual beli tersebut  hendak  dibuat dalam  akta  jual  beli  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  bahwa sebelum  Akta  dibuat  oleh  PPAT,  Tuan  A  harus  terlebih  dahulu  membayar kewajibannya berupa pembayaran BPHTB. PPAT dilarang membuat akta jual beli tanah  apabila  belum  dilakukan  pelunasan  BPHTB,  misalnya  tanah  yang  hendak dibeli dari Tuan B seluas 400 m 2 dan berdiri bangunan di atasnya seluas 300 m 2 . Untuk  mengetahui  perhitungan  BPHTB  yang  harus  dibayarkan  oleh  Tuan  A, maka  terlebih  dahulu  dihitung  NJOP  (Nilai  Jula  Objek  Pajak)  dari  tanah  dan bangunan  yang  akan  dijual,  dan  penentuan  besar  NJOP  Jual  beli  adalah  harga transaksi  jual  beli  atau  tidak  boleh  lebih  rendah  dari  NJOP  PBB.  Besarnya kewajiban  atas  BPHTB  dari  jual  beli  tersebut  adalah  dengan  langkah-langkah berikut:
a. Penetapan objek BPHTB
Dalam  contoh  kasus  perhitungan  BPHTB  terhadap  hak  atas  tanah  dan bangunan yang diterima oleh Tuan A, maka penetapan atas hak atas tanah dan bangunan  telah  dilakukan  dengan  pembuatan  akta  jual  belinya  di  hadapan PPAT, apabila kewajiban pembayar BPHTB telah lunas.
b. Penentuan nilai perolehan obyek pajak (NPOP) dari jual beli
Pada  penerimaan  hak  atas  tanah  akibat  jual  beli  tersebut,  sesuai  dengan  akta jual  beli,  yaitu  tanah  seluas  400  m 2 dan  bangunan  di  atasnya  seluas  300  m 2 . Sesuai  Pasal  4  Perda  Kabupaten  Asahan  No.  3  Tahun  2011,  maka  nilai perolehan obyek pajak didasarkan pada jual  beli  waktu  didaftarkan peralihan haknya. Misalnya transaksi jual beli antara Tuan A dan Tuan B yang dipakai NJOP-nya  berdasarkan  transaksi  jual  beli  atas  tanah  dan  bangunan,  yaitu
sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), maka nilai perolehan objek pajak dari jual beli adalah Rp. 300.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
c. Penentuan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) dari jual beli
Berdasarkan Pasal 7 Perda Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011, maka obyek pajak  tidak  kena  pajak  ditetapkan  secara  regional  paling  banyak  Rp. 60.000.000,00  (enam  puluh  juta  rupiah),  kecuali  dalam  hal  perolehan  hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan  keluarga  sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus  satu  derajat  ke  atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan karena dalam contoh kasus ini adalah jual beli, maka yang menjadi nilai obyek pajak tidak kena pajak adalah sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).
d. Penghitungan besarnya BPHTB dari jual beli yang harus dibayar
Berdasarkan perhitungan yang diuraikan  di atas, maka besarnya BPHTB  dari jual beli yang harus dibayar oleh Tuan A atas tanah 400 m 2 dan bangunan 300 m 2 adalah  sebesar  Rp.  300.0000.000,-  Rp.  60.000.000,-  (NJOPTKP)  =  Rp. 240.000.000,- sehingga BPHTB terutang Tuan A adalah 5% x Rp. 240.0000,- berarti  sebesar  Rp.  12.000.000,-  (dua  belas  juta  rupiah).  Setelah  perhitungan BPHTB, maka Tuan A membayarkan kewajibannya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Asset  (DPPKA)  Kabupaten  Asahan,  dan  setelah formulir  pembayaran  BPHTB  divalidasi  oleh  DPPKA  Kabupaten  Asahan, maka PPAT dapat membuat akta jual beli yang dimohonkan kepadanya.
Berdasarkan  Pasal  20  ayat  (2)  UU  No.  21  Tahun  1997 jo Keputusan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No.  518/KMK.04/2000  dan  Keputusan Direktur  Jenderal  Pajak  No.  KEP-221/Pj/2002  tanggal  8  Maret  2002),  maka terhadap  BPHTB  yang  telah  ditetapkan,  maka  wajib  pajak  masih  dapat  meng- ajukan pengurangan terhadap BPHTB, yaitu dalam hal sebagai berikut:
a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak yaitu:
1) wajib  pajak  orang  pribadi  yang  memperoleh  hak  baru  melalui  program pemerintah  di  bidang  pertanahan  tidak  mempunyai  kemampuan  secara ekonomis;
2) wajib pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai  tanah dan/atau bangunan secara fisik  lebih dari 20 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan wajib pajak dan keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat;
3) wajib  pajak  orang  pribadi  yang  memperoleh  hak  atas  tanah  dan  atau bangunan rumah sederhana (RS), dan rumah susun sederhana serta rumah sangat  sederhana  (RSS)  yang  diperoleh  langsung  dari  pengembang  dan dibayar secara angsuran; atau
4) wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menerima  hibah  dari  orang  pribadi  yang mempunyai  hubungan  keluarga  sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus  satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
b. Kondisi  Wajib  Pajak  yang  ada  hubungannya  dengan  sebab-sebab  tertentu, yaitu:
1) wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti  rugi  pemerintah  yang  nilai  ganti  ruginya  di  bawah  nilai  jual  objek pajak;
2) wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum  yang memer- lukan persyaratan khusus;
3) wajib pajak badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak  luas  pada  kehidupan  perekonomian  nasional  sehingga  wajib pajak  harus  melakukan  restrukturisasi  usaha  atau  utang  usaha  sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
4) wajib  pajak  Bank  Mandiri  yang  memperoleh  hak  atas  tanah  yang  berasal dari  Bank  Bumi  Daya,  Bank  Dagang  Negara,  Bank  Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha (merger);
5) wajib  pajak  badan  yang  melakukan  pembangunan  usaha  (merger)  atau lepeburan  usaha  (konsolidasi)  dengan  atau  terlebih  dahulu  mengadakan likuidasi  dan  telah  memperoleh  keputusan  persetujuan  penggunaan  nilai buku  dalam  rangka  penggaungan  atau  peleburan  usaha  dari  Direktur Jenderal Pajak;
6) wajib  pajak  yang  memperoleh  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan  yang tidak  berfungsi  lagi  seperti  semula  disebabkan  bencana  alam  atau  sebab- sebab  lainnya  seperti  kebakaran,  banjir,  tanah  longsor,  gempa  bumi, gunung meletus, huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta; atau
7) wajib  pajak  orang  pribadi  veteran,  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI),  Polisi  Republik  Indonesia  (Polri),  Pensiunan PNS,  Purnawirawan  TNI,  Purnawirawan  Polri  atau  janda/dudanya  yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah.
c. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang  semata-mata  tidak  untuk  mencari  keuntungan  antara  lain  untuk  panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
Pajak  merupakan  iuran  wajib  kepada  negara  yang  dipungut  berdasarkan kekuatan  undang-undang,  tanpa  adanya  kontraprestasi  dari  pemerintah  dan digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  negara,  yakni  pengeluaran-penge- luaran  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  luas.  Pelaksanaan  pemungutan  pajak dapat diserahkan kepada daerah, dan oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan  menyikapinya  dengan  mengeluarkan  Perda  No.  3  Tahun  2011.  Perda  ini pada  dasarnya  mengatur  tentang  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  yang menjadi  obyek  pajak  yang  terjadi  karena  pemindahan  hak  dan  pemberian  hak baru.

## 2. Saran
PPAT  dapat  membuat  akta  jual  beli  tanah  dan/atau  yang  dimohonkan kepadanya  setelah  formulir  pembayaran  BPHTB  divalidasi  oleh  DPPKA,  oleh sebab itu PPAT diharapkan dapat lebih maksimal dalam pelaksanaan pemungutan pajak karena adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Erli Suandi. 2002. Hukum Pajak . Jakarta: Salemba Empat.
Ismawan Indra. 2000. Memahami Reformasi Perpajakan , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Rimsky  Judisseno.  1999. Pajak  dan  Strategi  Bisnis,  Suatu  Tinjauan  Tentang Kepastian  Hukum  dan  Penerapan  Akutansi  di  Indonesia ,  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Rochmat  Soemitro.  1979. Dasar-dasar  Hukum  Pajak  dan  Pajak  Pendapatan . Bandung: PT. Eresco.
Rukiah  Handoko.  2000. Pengantar  Hukum  Pajak .  Buku  A,  Seri  Buku  Ajar. Jakarta.
Santoso  Brotodiharjo,  R.  2008, Pengantar  Ilmu  Hukum  Pajak ,  Cetakan  Ke  20, Bandung: PT. Refika Aditama.
Siahaan,  Marihot  Pahala.  2003. Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan Teori dan Praktik . Edisi I. Cetakan I. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2004. Hukum Pajak , Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.

## Internet:
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Asahan.  “Kependudukan”. https://asahankab. bps.go id. diakses tanggal 25 Maret 2016.
Wikipedia.  “Kabupaten  Asahan”. https://id.wikipedia.org .  diakses  tanggal  25 Maret 2016.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Bahmid, S.H., M.Kn Pekerjaan :  Dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan Jabatan :  Lektor Nomor HP :  085261396981 E-mail :  bahmidpanjaitan@yahoo.co.id
Alamat Kantor  :  Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan
Kisaran Timur