## Variasi (Format) Sistem Pendidikan di Indonesia

## Pepen Supendi
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Haris Nasution No. 105 Cibiru, Bandung, 40614 e-mail: pepen.supendi@gmailcom
Abstrak: Ada  beberapa  jalur  untuk  mengenal  budaya  dari  suku,  bangsa  atau negara.  Pertama,  melalui  sarana  perniagaan  atau  kehidupan  ekonomi.  Kedua, melalui penaklukan atau peperangan. Ketiga, adanya kontak antar negara melalui kerja  sama  bilateral  yang  bersifat  mutual-cooperation,  baik  dalam  bentuk pertukaran para ahli maupun pengembangan di bidang pengetahuan. Kontak antar negara  dalam  bentuk  kerja  sama  pengembangan  pendidikan  secara  langsung maupun  tidak  langsung  akan  sangat  bermanfaat  untuk  memperluas  cakrawala terhadap  pendidikan  nasional  dan  diharapkan  dapat  mengambil  nilai-nilai  positif dari  negara  tertentu  untuk  menunjang  usaha  peningkatan  kualitas  pendidikan nasional.  Berdasarkan  hal  itu,  dalam  tulisan  ini  memaparkan  variasi  (format) sistem pendidikan di Indonesia, sebagai bahan kajian kita demi tercapainya salah satu cita-cita bangsa kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ini.
Kata Kunci: Sistem, Pendidikan, Indonesia .

## Pendahuluan
Bangsa  Indonesia,  sebenarnya  telah  memiliki  nilai-nilai  filosofis  dan edukatif  yang  mendasari  perilaku  kehidupannya;  namun  demikian  formulasi  dari nilai-nilai  filosofis  tersebut  yang  dijadikan  sebagai  filsafat  pendidikan  nasional hingga  sekarang  masih  terus  dicari  untuk  ditemukan.  Meskipun  sangat  sukar merumuskan  filsafat  pendidikan  nasional  Indonesia  yang  tepat,  namun  dasar- dasarnya  dapat  kita  temukan  dari  tiga  aspek  dasar,  yaitu:  konsep  manusia,  nilai dasar manusia Indonesia, dan visi pendidikan Indonesia ke depan.
Pertama, konsep  manusia.  Pertanyaan  “siapakah  manusia  itu?”,  telah menjadi tema sentral sepanjang zaman, dan tidak pernah bisa dijawab secara final. Para  teolog,  filosof,  psikolog,  dan  saintis  lainnya  terus  mencari  jawab  atas pertanyaan  tersebut,  tetapi  semakin  banyak  pertanyaan  diajukan  tentang  siapa
manusia  itu?,  maka  semakin  kelihatan  betapa  luasnya  penge-tahuan  yang  masih terpendam tentang diri manusia itu sendiri. Manusia sebagai sebuah misteri.
Aristoteles  (384-322  SM),  seorang  filsuf  besar  Yunani  Kuno, mendefinisikan  manusia  sebagai  hewan  yang  berakal  sehat,  yang  mengeluarkan pendapatnya,  yang  berbicara  berdasarkan  akal  piki-rannya (the  animal  that reasons). Sementara  DC  Mulder  (seorang  sarjana  Protestan),  manusia  adalah mahluk  yang  berakal,  akallah  yang  merupakan  perbedaan  pokok  di  antara manuisa  dan  binatang;  akallah  yang  menjadi  dasar  dari  segala  kebudayaan. Sementara  menurut  Marxisme  (ajaran  Karl  Mark)  manusia  adalah  mahluk  yang memakai alat-alat, mahluk yang bekerja, mahluk yang berproduksi.
Berbeda dengan konsepsi para filosof dan ilmuwan di atas, dalam konsep Islam,  manusia  terdiri  dari  tiga  unsur,  tubuh,  hayat,  dan  jiwa 1 .  Tubuh  bersifat materi,  tidak  kekal  dan  dapat  hancur.  Hayat  berarti  hidup,  dan  jika  tubuh  mati, maka  kehidupan  pun  berakhir.  Sedangkan  jiwa  bersifat  kekal.  Menurut  filosof Islam, pada binatang dan tumbuh-tumbuhan ada juga jiwa. Tetapi eksistensi jiwa di sini terikat dengan tubuh yang bersifat materi. Oleh karena itu, jika mahluk itu mati, jiwa pun ikut hancur.
Lebih terinci lagi, al-Quran menyebut manusia dengan menggunakan tiga kategori: pertama, manusia sebagai mahluk biologis (al-Basyar) pada hakekatnya terdiri dari struktur organ-organ fisik (QS. al-Hijr: 28; al-Tin: 4). Kedua, manusia sebagai mahluk psikis (al-Insan) mempunyai potensi rohani seperti fitrah (QS. al- Rum:  30), qalb (QS.  al-Hajj:  46),  dan  akal  (QS.  Ali  Imran:  190-191).  Potensi tersebut  menjadikan  manusia  sebagai  mah-luk  tertinggi  derajatnya  yang  berbeda dengan  mahluk  lainnya  (QS.  al-Isra:  70).  Tetapi  bila  potensi  rohani  dan  akal tersebut  tidak  digunakan,  maka  manusia  tidak  ubahnya  seperti  binatang  bahkan lebih  hina  (QS.  al-A'raf:  179;  QS.  al-Furqaan:  44),  sedangkan  bentuk insaniyahnya (humanism) terletak pada iman dan amalnya (QS. al-Tin: 6). Ketiga, manusia  sebagai  mahluk  sosial (al-Naas) mempunyai  tugas  sosial  dan  tanggung jawab  sosial  terhadap  alam  semesta.  Klasifikasi  ketiga  ini  karena  manusia
1 A Maksum dan LY Ruhendi, Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post- Modern: Mencari Visi Baru Alas Realitas Baru Pendidikan Kita, (Yogyakarta: IRCISoD, 2004), h. 230
berfungsi  tidak  hanya  sebagai 'abdullah (hamba  Allah)  (QS.  al-Dzariyat:  56), tetapi juga sebagai khalifatullah (wakil Allah di muka bumi) (QS. al-Baqarah: 30; QS. Yunus: 14), dengan mandat untuk mewujudkan ke-makmuran (QS. Hud: 61) dan  kebahagiaan  (QS.  al-Ahzab:  71;  QS.  al-Ra'd:  29)  dalam  kehidupan  di  dunia dan  akhirat  (QS.  al-Qashash:  77).  Manusia  dengan  fungsinya  sebagai  mahluk sosial  tersebut  harus  bisa  mengembangkan  nilai-nilai  insani  yang  Islami  dalam kehidupan  masyarakatnya.  Nilai-nilai  tersebut  meliputi  persaudaraan (ukhuwah insaniyah), kerja  sama (ta’awun) saling  kenal  mengenal (ta’aruf), per-damaian (islah), kasih sayang (rahmat), kebaikan (ihsan), toleransi (qasamuh), dan pemaaf (afwun).
Kedua, nilai  dasar  manusia  Indonesia.  Bangsa  Indonesia  yang  sering dikategorikan bangsa Timur mewarisi nilai-nilai ketimuran, seperti sopan-santun, jujur,  ramah,  berani,  cakap,  dan  tegas.  Pada  dasarnya  manusia  Indonesia  adalah manusia  yang  jujur  dan  tidak  sombong;  bahkan  kejujurannya  dalam  banyak  hal digunakan  oleh  orang  atau  bangsa  lain  untuk  memperlemah  posisi  manusia Indonesia  sendiri.  Manusia  Indonesia  juga  memiliki  sifat  sopan  dan  santun terhadap  orang  lain,  ramah  kepada  sesama,  berani  membela  kebenaran,  cakap menghadapi  kehidupan,  dan  tegas  menghadapi  segala  bentuk  persoalan kehidupan.
Ketiga, visi  pendidikan  Indonesia.  UUD  1945  mengamanatkan  bahwa hakikat  visi  pendidikan  nasional  adalah  “untuk  menciptakan  manusia  Indonesia seutuhnya”.  Manusia  seutuhnya  menyangkut  keunggulan  dalam  bidang  ilmu pengetahuan, spiritual, keterampilan, produktivitas, dan daya saingnya. Untuk itu semua  warga  negara  Indonesia  memiliki  hak  yang  sama  untuk  mengikuti pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  di  semua  satuan,  jalur,  jenis, dan jenjang pendidikan.
Kesempatan  memperoleh  pendidikan  tersebut  tidak  dibedakan  menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis. Pemerataan dan perluasan  kesempatan  ini  menekankan  bahwa  setiap  orang  tanpa  memandang asal-usulnya  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan
sehingga  diharapkan  bahwa  keadilan  di  dalam  pelayanan  pendidikan  akan meningkat.
Lebih  terperinci,  fungsi  dan  tujuan  pendidikan  Nasional  (Indonesia) dijelaskan dalam UUSPN No. 20 Tahun 2003, yang tercantum dalam bab II, pasal 3  tentang  fungsi  pendidikan  nasional  dijelaskan:  Pendidikan  Nasional  berfungsi mencerdaskan  kehidupan  bangsa  melalui  pengembangan  kemampuan  serta pembentukan  watak  dan  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  di  tengah masyarakat  dunia.  Sementara  pada  pasal  4,  yang  menjelaskan  tentang  tujuan, dijelaskan:  Pendidikan  nasional  bertujuan  mengembangkan  potensi  peserta  didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  serta  menjadi  warga negara  yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jika  kita  berpedoman  pada  landasan  yuridis  pendidikan  nasional sebagaimana  diuraikan  di  atas,  tujuan  pendidikan  nasional  berkaitan  dengan kehidupan  individu,  kehidupan  sosial,  dan  kehidupan  profesional.  Kehidupan individu  bisa  meliputi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  individu-individu,  seperti agama,  hak,  tingkah  laku,  aktivitas  dan  pencapaiannya,  pertumbuhan  yang diinginkan  oleh  pribadi  mereka,  dan  persiapan  untuk  menjalani  kehidupan  dunia dan  akhirat.  Kehidupan  sosial  bisa  meliputi  kehidupan  masyarakat  secara keseluruhan,  berbangsa,  dan  bernegara.  Kehidupan  profesional  bisa  meliputi pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, kemandirian, kreativitas, kewirausahaan, dan kecakapan. 2
Pada dasarnya pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia dari generasi  ke  generasi  sepanjang  zaman,  atau  dapat  dikatakan  bahwa  pendidikan tidak  terlepas  dari  keseluruhan  hidup  manusia  di  dalam  segala  aspeknya  seperti politik,  ekonomi,  hukum,  sosial,  agama  dan  kebudayaan. 3 Oleh  karena  itu, pendidikan  berjalan  dan  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  peradaban
2 Ibid., h. 233
3 H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.
1 dan Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000), h.
kehidupan manusia tersebut, sebagaimana pernyataan W Robert Houston 4 bahwa “The  development  of  education  throughout  history  parallels  the  development  of civilizations” .
Perubahan  kehidupan  manusia  bagaimanapun  bersifat  dinamis,  dan semakin  lama  berlangsung  semakin  cepat  dengan  dukungan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Sejalan  dengan  pemikiran  ini  Terence  J  Lovat  dan David  L  Smith 5 mengemukakan “Currently,  as  human  being,  we  are  facing changes  that  are  happening  more  quickly,  and  are  more  fundamental,  than  ever before” .  Selain  berlangsung  lebih  cepat  dan  lebih  fundamental,  perubahan tersebut  juga  menembus  ke  seluruh  bidang  kehidupan  manusia. 6 Berkenaan dengan itu, bidang pendidikan juga mengalami berbagai perubahan sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam bidang lain dari kehidupan masyarakat.
Dengan  lingkungan  kehidupan  yang  berubah  dan  berkembang  sangat cepat,  pendidikan  dihadapkan  kepada  tantangan  yang  serius,  seperti  dalam ungkapan  Houston 7 bahwa “Education  is  challenging  and  education  is challenged” .  Pendidikan  merupakan  tantangan,  karena  untuk  mendidik  dengan baik  agar  peserta  didik  mampu  belajar  untuk  belajar  ( learning  how  to  learn ) dalam  lingkungan  yang  selalu  berubah  dan  berkembang  merupakan  tantangan bagi  para  pendidik.  Sementara  itu  pendidikan  ditantang  untuk  dapat mempersiapkan peserta didik dengan berbagai nilai-nilai, sikap, kemampuan dan keterampilan yang berguna bagi peranannya di masa depan.
Dengan  tugas  yang  berorientasi  pada  masa  depan  tersebut  maka  menjadi suatu keharusan atau kewajiban bagi para pendidik untuk memahami masa depan agar dapat mempersiapkan peserta didik dengan bekal kemampuan yang berguna untuk menjalani kehidupan masa mendatang. Apabila para pendidik tidak mampu memahami  masa  depan  maka  besar  kemungkinan  pengalaman  belajar  atau
4 W  Robert  Houston,  ( et.al .), Touch  the  Future:  Teach!, (St  Paul:  West  Publishing Company, 1988), h. 22
5 Terence J Lovat dan David L. Smith Curriculum: Action on Reflection, (Wentworth Falls NSW: Social Science Press. 1993), h. 200
6 Winzer  Marzurek  dan  Majorek, Education  in  a  Global  Society:  a  Comparative Perspective, (Boston: Allyn and Bacon, 2000), h. 8-9
7 W Robert Houston, Touch, h. 5
kurikulum yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan lebih lanjut justeru akan menambah masalah sosial. 8 Dalam kerangka untuk memahami masa  depan  itulah  maka  sungguh  penting  dan  sangat  menarik  untuk  mengkaji mengenai variasi (format) sistem pendidikan di Indonesia ini.

## Pengertian Sistem Pendidikan
Istilah  sistem  berasal  dari  bahasa  Yunani sistema yang  artinya:  suatu keseluruhan  yang  tersususn  dari  banyak  bagian  ( whole  compounded  of  several parts ). 9 Di  antara  bagian-bagian itu terdapat  hubungan  yang  berlang-sung  secara teratur.  Definisi  sistem  yang  lain  dikemukakan  Hasbullah  sistem  adalah  jumlah keseluruhan  dari  bagian-bagiannya  yang  saling  bekerja  sama  untuk  mencapai hasil  yang  diinginkan  berdasarkan  kebutuhan  yang  telah  ditentukan. 10 Di  dalam sistem  itu  ada  tujuan,  proses,  dan  berbagai  unsur  atau  komponen  untuk mewujudkannya.
Dikemukan  oleh  Ryans,  sistem  adalah  sejumlah  elemen  (objek,  orang, aktivitas,  rekaman,  informasi  dan  lain-lain)  yang  saling  berkaitan  dengan  proses dan  struktur  secara  teratur,  dan  merupakan  satu  kesatuan  organisasi  yang berfungsi  untuk  mewujudkan  hasil  yang  dapat  diamati  (dapat  dikenal  wujudnya) sehingga tujuan tercapai. 11 Sistem adalah suatu kesatuan komonen yang satu sama lain  saling  berkaitan  dan  saling  berinteraksi  untuk  mencapai  suatu  hasil  yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 12
Rumusan  yang  lain  dikemukakan  oleh  Elis  M  Award  yang  dikutip  oleh Anas Sudjana, ia  menambahkan  unsur rencana ke dalamnya, sehingga sistem itu dikatakannya  merupakan  sehimpunan  komponen  atau  sub  sistem  yang
8 Ornstein dan Hunkins, Curricu-lum: Foundations, Principles, and Issues , (Boston: Allyn and Bacon, 1998), h. 389
9 Tatang Amirin, Pengantar Sistem, (Jakarta : Rajawali Press, 1886), h. 11.
10 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta : Rajawali Press, 2006), h. 123.
11 Ryans, System  Analysis  in  Education  Planning, (London  :  Rontledge  and  Kegan  Paul, 1982), h. 63-64.
12 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h. 47.
terorganisasikan  dan  berkaitan  sesuai  dengan  rencana  untuk  mencapai  suatu tujuan. 13
Dari beberapa pengertian tentang sistem tersebut dapat dirinci unsur-unsur dari  suatu  sistem  yaitu  terdiri  dari  :  (1)  himpunan  bagian-bagian,  (2)  bagian- bagian  itu  saling  berkaitan,  (3)  masing-masing  bekerja  secara  mandiri  dan bersama-sama  yang  satu  sama  lain  saling  mendukung,  (4)  semuanya  ditunjukan untuk  pencapaian  tujuan  bersama,  dan  (5)  terjadi  di  dalam  sebuah  lingkungan yang rumit dan komplek.
Namun  istilah  sistem  baru  memiliki  pengertian  yang  jelas  jika dihubungkan  dengan  istilah  lain  yang  mensifatinya.  Seperti  sistem  pendidik-an, sistem  politik,  sistem  ekonomi,  dan  sistem  keamanan.  Adapun  dalam  kajian  ini yang dimaksud adalah sistem pendidikan nasional di Indonesia.
Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  menciptakan  suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan adalah kesatuan komponen-komponen  yang  terkait  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Semua unsur itu saling terkait dan bersatu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara teori, sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan.
Dalam  aktivitas  pendidikan  terdapat  enam  komponen  pendidikan  yang dapat  membentuk  pola  interaksi  atau  saling  mempengaruhi  namun  komponen integrasinya  terutama  terletak  pada  pendidik  dengan  segala  kemampuannya  dan keterbatasannya.  Keenam  komponen  tersebut  meliputi:  (1)  tujuan,  (2)  pendidik, (3) murid, (4) isi/materi, (5) metode, dan (6) situasi lingkungan. 14 Noeng Muhajir mengungkapkan bahwa komponen-komponen pendidikan terdiri dari : (1) tujuan, (2)  subjek  pendidik,  (3)  pendidik,  (4)  lingkungan.  Dari  kedua  pendapat  tersebut
13 Anas  Sudjana, Pengantar  Administrasi  Pendidikan  Suatu  Sistem, (Bandung:  Rosda Karya, 1997), h. 26.
14 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), h. 121
maka  komponen-komponen  pendidikan  terdiri  dari  :  (1)  tujuan,  (2)  murid,  (3) pendidik, (4) metode, (5) isi, (6) lingkungan. 15
Sementara  menurut  pendapat  Ahmad  Tafsir,  komponen  yang  terlibat dalam  pendidikan  setidaknya  ada  sepuluh,  yaitu  (1)  tujuan  pendidikan,  (2) pendidik, (3) siswa, (4) alat-alat pendidikan, (5) kegiatan. Alat pendidikan dirinci lagi  (6)  kurikulum  atau  bahan  ajar,  (7)  metode  pengajaran,  (8)  evaluasi,  (9) pembiyayaan atau gaji, (10) peralatan berupa benda. 16

## Realitas Sistem Pendidikan Nasional
Setiap  bangsa  memiliki  sitem  pendidikan  nasional.  Pendidikan  nasional masing-masing  bangsa  berdasarkan  pada  jiwa  dan  kepribadia  kebudayaannya. Sistem  pendidikan  di  Indonesia  disusun  berdasarkan  kebudayaan  bangsa Indonesia dan berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945.
India  dan  Malaysia  merupakan  contoh  bagi  hadirnya  pengaruh  sistem pendidikan  kolonial  Inggris  atas  kelanjutan  sistem  pendidikan  yang  berlaku  di kedua  negara  tersebut.  Beberapa  praktek  pendidikan  yang  dilaksanakan  Inggris ternyata  diteruskan,  bisa  jadi  karena  dianggap  masih  relevan,  baik  oleh  India maupun  Malaysia.  Pengalaman  yang  sama  bisa  dipakai  untuk  menjelaskan  akar sistem  pendidikan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Bedanya,  meskipun  pengaruh penjajahan  Belanda  di  Indonesia  telah  berlangsung  selama  tiga  setengah  abad, justru  sistem  pendidikan  yang  banyak  digunakan  adalah  masa  kependudukan jepang.  Sebut  saja  sistem  penjenjangan  pendidikan  di  Indonesia  pasca kemerdekaan.  Ketika  akhir  pendudukan  Jepang,  pola  sistem  penjenjangan  yang berlaku  adalah  6-3-3-4,  begitu  Indonesia  merdeka  ternyata  sistem  penjenjangan ini  diteruskan  dengan  menerapkan  6  tahun  bagi  SD,  3  tahun  bagi  SMP,  3  tahun bagi SMA, dan 4 tahun sampai 6 tahun bagi perguruan tinggi.
Tentu  saja  dengan  menyebut  kolonial  tersebut  bukan  menunjukkan totalitas  karena  terlalu  banyaknya  perbedaan  yang  dikembangkan  oleh  negara bersangkutan  setelah  merdeka.  Pasca  kemerdekaan,  sistem  pendidikan  di
15 Noeng Muhajir, Ilmu, h. 78.
16 Ahmad Tafsir, Epistimologi untuk Pendidikan Islam, (Bandung : Fakultas Tarbiyah IAIN SGD, 1995), h. 100.
Indonesia mengalami serangkaian transformasi dari sistem persekolahannya. 17 Hal ini  bisa  dilihat  dengan  adanya  perubahan  undang-undang  tentang  pendidikan, yaitu  UU  No.  4  Tahun  1950  tentang  dasar-dasar  pendidikan  dan  pengajaran  di sekolah  untuk  seluruh  Indonesia  dan  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Melalui undang-undang ini, maka pendidikan nasional telah mempunyai  dasar  legalitasnya.  Namun  demikian  pendidikan  nasional  sebagai suatu  sistem  bukanlah  merupakan  suatu  hal  yang  baku.  Suatu  sistem  merupakan suatu  proses  yang  terus-menerus  mencari  dan  menyempurnakan  bentuknya. 18 Meskipun  demikian,  pendidikan  di  Indonesia  selama  ini  belum  mampu menghasilkan  lulusan  yang dapat diandalkan  dalam  menciptakan  lapangan kerja, bahkan lulusan yang dihasilkan juga masih disanksikan kualitasnya.
Gerakan  reformasi  tahun  1998,  menuntut  diadakannya  reformasi  bidang pendidikan.  Forum  Rektor  yang  lahir  7  November  1998  di  Bandung,  juga mendeklarasikan  perlunya  reformasi  budaya,  melalui  reformasi  pendidikan. Tuntutan  reformasi  itu  dipenuhi  oleh  DPR-RI  bersama  dengan  pemerintah, dengan  disahkan  Undang-undang  No.  20  Taun  2003  tentang  Sisitem  Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tanggal 11 Juni 2003. 19
Dalam  Undang-Undang  SISDIKNAS  Tahun  2003  disebutkan  bahwa, pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
a. Pendidikan Prasekolah
Disebut  prasekolah  karena  anak  pada  usia  antara  3  tahun  sampai  5  tahun yang  dimaksudkan  menjadi  peserta  pendidikan  diarahkan  untuk  persiapan  dan
17 Abd.  Rachman  Assegaf, Internalisasi  Pendidikan:  Sketsa  Perbandingan  Pendidikan Negara-Negara Islam dan Barat, (Yogyakarta : Gema Media, 2003), h. 267-268
18 H.A.R. Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21, (Magelang : Indonesia Tera, 1999), h. 1
19 Anwar Arifin, Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang SISDIKNAS, (Jakarta : Depag RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Islam, 2003), h. 1
adaptasi  bagi  pendidikan  berikutnya  di  SD.  Metode  dan  materi  pelajarannya berpola learning  by  doing, dengan  memperbanyak  permainan  untuk meningkatkan daya kreativitas anak. Itu sebabnya disebut dengan Taman Kanak- kanak  (TK).  Umumnya  TK  ini  terdiri  dua  tingkat,  yaitu:  TK  Kecil  usia  4  tahun dan  TK  Besar  usia  5  tahun.  Namun  tidak  semua  orang  tua  mengikuti  ketentuan tersebut secara ketat. Di antara mereka ada yang memasukkan anaknya langsung ke TK Besar selama setahun, lalu ke SD menjelang anak berusia 6 tahun. Bahkan dalam kasus tertentu seorang anak diterima masuk SD tanpa melewati pendidikan prasekolah ini.
Umumnya kegiatan belajar di TK sederhana, materi pelajarannya berkisar pada pengenalan warna, benda, huruf dan angka, selebihnya diberikan permainan dan  keterampilan  untuk  kreativitas  anak,  seperti  menggunting,  melipat,  atau mewarnai. 20 Namun  demikian,  kurang  lebih  mulai  tahun  1990-an  di  Indonesia juga mengembangkan Kelompok Bermain atau Play Group.
b. Pendidikan Dasar
Pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun yang terdiri atas program pendidikan 6 tahun yang diselenggarakan di SD dan 3 tahun di SMP. Kurikulum pendidikan  dasar  menerapkan  sistem  semester  yang  membagi  waktu  belajar  satu tahun  ajaran  menjadi  dua  bagian  waktu,  yang  masing-masing  disebut  semester gasal  dan  semester  genap.  Kurikulum  pendidikan  dasar  disusun  untuk  mencapai tujuan  pendidikan  dasar.  Kurikulum  pendidikan  dasar  merupakan  seperangkat rencana  dan  pengaturan  mengenai  isi  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan  belajar  mengajar  di  SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP atau Madrasah Tsanawiyah (MTS).
Padanan  dari  SD  adalah  MI,  sedangkan  SMP  adalah  MTS.  Bedanya,  SD dan  SMP  berada  di  bawah  Departemen  Pendidikan  Nasional  (Depdiknas), sedangkan  MI  dan  MTS  di  bawah  Kementerian  Agama  (Kemenag).  Di  samping itu,  komposisi  kurikulum  agamanya  lebih  banyak  di  MI  dan  MTS  dengan  rasio 70% umum, 30% agama, sedangkan di SD dan SMP hanya memberikan pelajaran agama dua jam pelajaran dalam satu pekan. Jam belajar di SD lebih panjang dari
20 Abd. Rachman Assegaf, Internalisasi , h. 268-269
pada  TK.  Normalnya  siswa  masuk  kelas  pukul  07.00  dan  pulang  pada  pukul 12.00. Meskipun demikian, sebagian SD, terutama yang bernaung di bawah ormas Islam  seperti  Muhammadiyah  dan  NU,  menambah  jam  belajarnya,  baik  untuk kegiatan  ekstra  kurikuler  maupun  pelajaran  yang  menjadi  ciri  khas  ormas  Islam tersebut  sehingga  siswa  bisa  pulang  sekolah  pada  pukul  13.30.  Beberapa  SD unggulan kadang kala memperpanjang jam belajarnya hingga sore hari atau biasa dikenal  dengan full  days  school. Di  sini  siswa  masuk  mulai  pukul  07.00  dan pulang  pada  pukul  16.00,  sementara  istirahat,  sholat,  makan  siang  dimasukkan dalam program pendidikan oleh lembaga tersebut.
Isi  kurikulum  pendidikan  dasar  memuat  mata  pelajaran  Pendidikan Agama,  Pendidikan  Kewarganegaraan,  Bahasa  Indonesia,  Matematika,  Ilmu Pengetahuan  Alam,  Ilmu  Pengetahuan  Sosial,  Kerajinan  Tangan  dan  Kesenian, Pendidikan  Jasmani  dan  Kesehatan,  Bahasa  Inggris,  dan  Muatan  Lokal.  SD menggunakan sistem guru kelas, kecuali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan  Pendidikan  Jasmani  dan  Kesehatan,  sedangkan  SMP  menggunakan  sistem guru bidang studi. 21

## c. Pendidikan Menengah
Pendidikan  menengah  meliputi  SMA,  Sekolah  Menengah  Kejuruan (SMK),  Madrasah  Aliyah  (MA),  atau  yang  sederajat  dengannya.  Tujuan pendidikan  menengah  adalah  meningkatkan  pengetahuan  siswa  dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  kesenian  serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya.
Program  pelajaran  di  SMA  dan  kejuruan  lebih  luas  dari  pada  pendidikan dasar.  Program  pengajaran  umum  mencakup  bahan  kajian  dan  pelajaran  yang disusun dalam mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa,  dan  Sastra  Indonesia,  Sejarah  Nasional  dan  Sejarah  Umum,  Ilmu Pengetahuan  Alam  (Fisiska,  Biologi,  dan  Kimia),  Ilmu  Pengetahuan  Sosial (Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi), dan Pendidikan Seni. Sejak kurikulum 1994,
21 Ibid, h. 269-270
program  pengajaran  di  jenjang  pendidikan  menengah  ini  diatur  dalam  program pengajaran  khusus  yang  meliputi  tiga  jurusan,  yakni  program  Bahasa,  Ilmu Pengetahuan  Alam  (IPA),  dan  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  (IPS).  Program Pengajaran  Khusus  ini  diselenggarakan  di  kelas  II  dan  dipilih  oleh  siswa  sesuai dengan  kemampuan  dan  minatnya.  Program  ini  dimaksudkan  untuk mempersiapkan  siswa  guna  melanjutkan  pendidikan  pada  jenjang  pendidikan tinggi  dalam  bidang  pendidikan  akademik  ataupun  pendidikan  profesional  dan mempersiapkan  siswa  secara  langsung  atau  tidak  langsung  untuk  siap  terjun  ke lapangan kerja.
Kurikulum  SMA  dan  yang  sederajat  menerapkan  sistem  semester  yang membagi waktu belajar satu tahun ajaran menjadi dua bagian waktu yang masing- masing  disebut  semester  gasal  dan  semester  genap,  sedangkan  sistem pengejarannya memakai sistem guru bidang studi. 22

## d. Pendidikan Tinggi
Setelah  seorang  siswa  yang  telah  menamatkan  studi  di  SMA  atau  yang setaraf  dengannya,  apabila  ia  bermaksud  untuk  melanjutkan  pendidikannya  bisa memilih  perguruan  tinggi  manapun  yang  ada  di  Indonesia.  Berbeda  dengan sekolah  menengah,  perguruan  tinggi  menerapkan  sistem  kredit  semester  (SKS). Di  perguruan  tinggi,  seorang  mahasiswa  jika  dapat  menghabiskan  jumlah  kredit mata  kuliah  yang  ditargetkan  dan  dapat  menempuhnya  dalam  waktu  tertentu sesuai  dengan  rencana  yang  diprogramkan,  mahasiswa  tersebut  dapat menyelesaikan pendidikan tinggi Strata Satu (S.1) dalam waktu 4 tahun. Namun, bila  tidak  sanggup  karena  banyak  mengulang  mata  kuliah  yang  rendah  nilainya atau  karena  cuti,  waktu  yang  ditempuh  untuk  diwisuda  sebagai  seorang  sarjana bisa  lebih  dari  4  tahun.  Kalau  ia  berhasil  wisuda  dan  berniat  melanjutkan  studi lanjut,  masih  ada  dua  tahap  dalam  pendidikan  tinggi  yang  dapat  ditempuhnya, yaitu  jenjang  S.2  atau  Magister  yang  normalnya  ditempuh  selama  2  tahun  dan jenjang  S.3  atau  Doktor  yang  efektifnya  ditempuh  selama  2  tahun,  sedangkan sisanya  untuk  penelitian.  Apabila  seluruh  tahap  pendidikan  tinggi  ini  ditempuh,
22 Ibid, h. 272-273
diberi  gelar  Doktor  untuk  bidang  yang  dipilihnya.  Jenjang  ini  mengakhiri  karier akademik seseorang secara formal.
Seperti  halnya  di  banyak  negara  lain,  di  Indonesia  juga  dikenal  adanya perguruan  tinggi  negeri  yang  dikelola  langsung  oleh  pemerintah  dan  perguruan tinggi  swasta.  Dalam  realitasnya,  pelajar  Indonesia  banyak  yang  mendaftar  ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terlebih dahulu, baru menetapkan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kesan sekolah negeri dan PTN lebih unggul dan absah serta dianggap  lebih  mudah  mendapat  kerja  masih  melekat  dan  banyak  diyakini  oleh masyarakat.  Padahal,  setelah  peraturan  Badan  Akreditasi  Nasional  (BAN)  untuk perguruan  tinggi  diberlakukan  dengan  status terakreditasi dan nonterakreditasi , sebenarnya  PTN  dan  PTS  diperlakukan  sama.  Bahkan,  bisa  jadi  PTS  mendapat nilai lebih baik daripada PTN. Soal unggul dan jaminan kerja merupakan perkara yang  relatif.  Perguruan  tinggi  sekedar  menyiapkan  pesertanya  untuk bermasyarakat,  sedang  keberhasilan  itu  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor. Perguruan  tinggi  diharapkan  berfungsi  sebagai agent  of  change bagi pola kehidupan masyarakat modern. Sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian, pendidikan dilangsungkan dalam bentuk  perkuliahan  di  ruang  kelas,  penelitian  atau  riset  dilakukan  terutama  oleh mahasiswa  semester  akhir  sebelum  diwisuda  (berupa  penulisan  skripsi,  tesis, ataupun  disertasi),  sedangkan  pengabdian  dilakukan  dalam  bentuk  Kuliah Kerjanyata Mahasiswa(KKM), atau kalau di universitas keguruan berupa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 23
Berpijak  pada  paparan  di  atas,  sistem  pendidikan  di  Indonesia  dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan berikut:
23 Ibid, hlm. 275-276
Sistem Persekolahan Di Indonesia Dalam Uu Ri No. 20 Tahun 2003
Usia 24
Pendidikan Tinggi Doktor (S-3) Program Doktor (S-3) Spesialis II (SP II) 23 Magister (S-2) Program Magister (S-2) Spesialis I (SP I) 22 Sarjana (S-1) Program Sarjana (S-1) Diploma 4 (D-4) 21 Diplom a 3 (D-3) Diploma 2 (D-2) Diplo ma 1 (D-1) 20 19 18 Pendidikan Menengah Madrasah Aliyah (MA) Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 17 16 15 Pendidikan Dasar Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 14 13 12 Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sekolah Dasar (SD) 11 10 9 8 7 6 5
Pra- Sekolah
Bustanul Athfal (BA) Raudlatul Athfal (RA) 4
3
Kelompok Bermain (KB) atau Play Group (PG)

## Standarisasi Pendidikan di Indonesia
Jika  kita  ingin  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Indonesia,  kita  juga berbicara  tentang  standardisasi  pengajaran  yang  kita  ambil.  Tentunya  setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil.
Seperti  yang  kita  lihat  sekarang  ini,  standar  dan  kompetensi  dalam pendidikan  formal  maupun  informal  terlihat  hanya  keranjingan  terhadap  standar dan  kompetensi.  Kualitas  pendidikan  diukur  oleh  standar  dan  kompetensi  di dalam  berbagai  versi,  demikian  pula  sehingga  dibentuk  badan-badan  baru  untuk melaksanakan  standardisasi  dan  kompetensi  tersebut  seperti  Badan  Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP).
Selain  itu,  akan  lebih  baik  jika  kita  mempertanyakan  kembali  apakah standar  pendidikan  di  Indonesia  sudah  sesuai  atau  belum?.  Dalam  kasus  UAN yang  hampir  selalu  menjadi  kontrofesi  misalnya.  Kami  menilai  adanya  sistem evaluasi  seperti  UAN  sudah  cukup  baik,  namun  yang  kami  sayangkan  adalah evaluasi  pendidikan  seperti  itu  yang  menentukan  lulus  tidaknya  peserta  didik mengikuti  pendidikan,  hanya  dilaksanakan  sekali  saja  tanpa  melihat  proses  yang dilalu  peserta  didik  yang  telah  menenpuh  proses  pendidikan  selama  beberapa tahun. Selain hanya berlangsug sekali, evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi 3 bidang  studi  saja  tanpa  mengevaluasi  bidang  studi  lain  yang  telah  didikuti  oleh peserta didik.
Penyebab  rendahnya  mutu  pendidikan  di  Indonesia  juga  tentu  tidah  hanya sebatas yang kami bahas di atas. Banyak hal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan  kita.  Tentunya  hal  seperti  itu  dapat  kita  temukan  jika  kita  menggali lebih  dalam  akar  permasalahannya.  Semoga  jika  kita  mengetehui  akar permasalahannya, kita dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia sehingga jadi lebih baik lagi.
Berkaitan dengan  standarisi  pendidikan di  Indonesia kita bisa  mengkajinya melalui  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasionl Pendidikan,  lingkup  standar  nasional  pendidikan  di  Indonesia  Bab  II  Pasal  (2), yaitu  meliputi:  (a)  Standar  Isi,  (b)  Standar  Proses,  (c)  Standar  Kompetensi Lulusan, (d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (e) Standar Sarana dan Prasarana,  (f)  Standar  Pengelolaan,  (g)  Standar  Pembiayaan,  dan  (h)  Standar Penilaian Pendidikan.

## Proses Belajar Mengajar
a. Efektifitas Pendidikan di Indonesia
Pendidikan  yang  efektif  adalah  suatu  pendidikan  yang  memungkinkan peserta  didik  untuk  dapat  belajar  dengan  mudah,  menyenangkan  dan  dapat tercapai  tujuan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Dengan  demikian,  pendidik (dosen,  guru,  instruktur,  dan  trainer)  dituntut  untuk  dapat  meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna.
Selama ini, banyak pendapat beranggapan bahwa pendidikan formal dinilai hanya menjadi formalitas saja untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia. Tidak  perduli  bagaimana  hasil  pembelajaran  formal  tersebut,  yang  terpenting adalah telah melaksanakan pendidikan di jenjang yang tinggi dan dapat dianggap hebat  oleh  masyarakat.  Anggapan  seperti  itu  jugalah  yang  menyebabkan efektifitas  pengajaran  di  Indonesia  sangat  rendah.  Setiap  orang  mempunyai kelebihan  dibidangnya  masing-masing  dan  diharapkan  dapat  mengambil pendidikaan  sesuai  bakat  dan  minatnya  bukan  hanya  untuk  dianggap  hebat  oleh orang lain.
Dalam  pendidikan  di  sekolah  menegah  misalnya,  seseorang  yang mempunyai  kelebihan  dibidang  sosial  dan  dipaksa  mengikuti  program  studi  IPA akan  menghasilkan  efektifitas  pengajaran  yang  lebih  rendah  jika  dibandingkan peserta  didik  yang  mengikuti  program  studi  yang  sesuai  dengan  bakat  dan minatnya. Hal-hal sepeti itulah yang banyak terjadi di Indonesia. Dan sayangnya masalah gengsi tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan rendahnya efektifitas pendidikan di Indonesia.
b. Efisiensi Pengajaran di Indonesia
Efisien  adalah  bagaimana  menghasilkan  efektifitas  dari  suatu  tujuan dengan proses yang lebih ‘murah’. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika  kita  memperhitungkan  untuk  memperoleh  hasil  yang  baik  tanpa  melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati.
Beberapa masalah efisiensi pengajaran di dindonesia adalah mahalnya biaya pendidikan,  waktu  yang  digunakan  dalam  proses  pendidikan,  mutu  pegajar  dan banyak  hal  lain  yang  menyebabkan  kurang  efisiennya  proses  pendidikan  di Indonesia.  Yang  juga  berpengaruh  dalam  peningkatan  sumber  daya  manusia Indonesia yang lebih baik.
Jika  kita  berbicara  tentang  biaya  pendidikan,  kita  tidak  hanya  berbicara tenang  biaya  sekolah,  training,  kursus  atau  lembaga  pendidikan  formal  atau informal lain yang dipilih, namun kita juga berbicara tentang properti pendukung seperti buku, dan berbicara tentang biaya transportasi yang ditempuh untuk dapat sampai ke lembaga pengajaran yang kita pilih. Di sekolah dasar negeri, memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran, nemun peserta didik tidak  hanya  itu  saja,  kebutuhan  lainnya  adalah  buku  teks  pengajaran,  alat  tulis, seragam  dan  lain  sebagainya  yang  ketika  kami  survey,  hal  itu  diwajibkan  oleh pendidik  yang  berssngkutan.  Yang  mengejutkanya  lagi,  ada  pendidik  yang mewajibkan  les  kepada  peserta  didiknya,  yang  tentu  dengan  bayaran  untuk pendidik tersebut.
Selain  masalah  mahalnya  biaya  pendidikan  di  Indonesia,  masalah  lainnya adalah  waktu  pengajaran.  Dengan  survey  lapangan,  dapat  kita  lihat  bahwa pendidikan tatap muka di Indonesia relative lebih lama jika dibandingkan negara lain. Dalam pendidikan formal di sekolah menengah misalnya, ada sekolah yang jadwal pengajarnnya perhari  dimulai dari pukul 07.00 dan diakhiri sampai  pukul 16.00. Hal tersebut jelas tidak efisien, karena ketika kami amati lagi, peserta didik yang  mengikuti  proses  pendidikan  formal  yang  menghabiskan  banyak  waktu tersebut,  banyak  peserta  didik  yang  mengikuti  lembaga  pendidikan informal  lain seperti  les  akademis,  bahasa,  dan  sebagainya.  Jelas  juga  terlihat,  bahwa  proses pendidikan  yang  lama  tersebut  tidak  efektif  juga,  karena  peserta  didik  akhirnya mengikuti pendidikan informal untuk melengkapi pendidikan formal yang dinilai kurang.
Yang  kami  lihat,  kurangnya  mutu  pengajar  disebabkan  oleh  pengajar  yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misalnya saja, pengajar A mempunyai dasar pendidikan  di  bidang  bahasa,  namun  di  mengajarkan  keterampilan,  yang
sebenarnya  bukan  kompetensinya.  Hal-tersebut  benar-benar  terjadi  jika  kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebanarnya. Hal lain adalah pendidik tidak  dapat  mengomunikasikan  bahan  pengajaran  dengan  baik,  sehingga  mudah dimengerti dan menbuat tertarik peserta didik.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, kita menggunakan sistem pendidikan kurikulum  1994,  kurikulum  2004,  kurikulum  berbasis  kompetensi  pengubah proses  pengajaran  menjadi  proses  pendidikan  aktif,  hingga  kurikulum  baru lainnya  (KTSP).  Ketika  mengganti  kurikulum,  kita  juga  mengganti  cara pendidikan  pengajar,  dan  pengajar  harus  diberi  pelatihan  terlebih  dahulu  yang juga  menambah  cost  biaya  pendidikan.  Sehingga  amat  disayangkan  jika  terlalu sering  mengganti  kurikulum  yang  dianggap  kuaran  efektif  lalu  langsung menggantinya dengan kurikulum yang dinilai lebih efektif.
Konsep  efisiensi  akan  tercipta  jika  keluaran  yang  diinginkan  dapat dihasilkan  secara  optimal  dengan  hanya  masukan  yang  relative  tetap,  atau  jika masukan  yang  sekecil  mungkin  dapat  menghasilkan  keluaran  yang  optimal. Konsep  efisiensi  sendiri  terdiri  dari  efisiensi  teknologis  dan  efisiensi  ekonomis. Efisiensi  teknologis  diterapkan  dalam  pencapaian  kuantitas  keluaran  secara  fisik sesuai dengan ukuran hasil yang sudah ditetapkan. Sementara efisiensi ekonomis tercipta jika ukuran nilai kepuasan atau harga sudah diterapkan terhadap keluaran.

## Evaluasi 24 Pendidikan di Indonesia
Grounlund,  menyatakan  bahwa  istilah  evaluasi  dalam  bahasa  Inggris evaluation adalah  suatu  proses  yang  sistematis  untuk  menentukan  atau  membuat keputusan  samapai  sejauh  mana  tujuan  atau  program  tercapai. 25 Pendapat  yang sama  dikemukakan  oleh  Wrighstone,  dkk.,  bahwa  evaluasi  pendidikan  adalah
24 Evaluasi  berbeda  dengan  pengukuran.  Pengukuran  bersifat  kuantitatif.  Pengukuran bermaksud menentukan luas, dimensi, banyaknya, derajat atau kesanggupan suatu hal atau benda. Tugas  pengkuran  berhenti  pada  mengetahui  “berapa  banyak  pengetahuan  yang  telah  dimiliki peserta didik”, tanpa memperhatikan arti dan penafsiran mengenai banyaknya pengetahuan yang dimiliki itu. Apabila hasil pengukuran itu ditafsirkan artinya berdasarkan norma-norma dan tujuan tertentu,  maka  pekerjaan  itu  ditafsirkan  sebagai  penilaian.  Oemar  Hamalik, Kurikulum  dan Pembelajaran, (Jakarta:  Bumi  Aksara,  2001),  cet.  ke-3,  h.  156-157.  Oemar  Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar baru Algensindo Offset, 2004), cet. ke-4, h. 203-204.
25 Norman E Grounlund, Human Behavior at Work, (New York : Mc. Graw Hill, 1975), h. 141.
penaksiran  terhadap  pertumbuhan  dan  kemauan  siswa  ke  arah  tujuan  atau  nilai- nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 26
Evaluasi  yang  dilakukan  terus-menerus  adalah  salah  satu  di  antara komponen  pendidikan  nasional.  Evaluasi adalah  tindakan  penilaian  yang menganalisa  semua  aspek  belajar    guna  mempertinggi  efektivitas    belajar. 27
Penilaian  meliputi  semua  aspek  belajar.  Penilaian  adalah  suatu  upaya  untuk memeriksa  sejuah  mana  peserta  didik  telah  mengalami  kemajuan  belajar  atau telah  mencapai  tujuan  belajar  dan  pembelajaran. 28 Dalam  proses  belajar  dan pembelajaran, evaluasi itu ada dua jenis, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran.
Evaluasi  hasil  belajar  merupakan  keseluruhan  kegiatan  pengukuran, pengolahan,  penafsiran  dan  pertimbangan  untuk  membuat  keputusan  tenta-ng tingkat  hasil  belajar  yang  dicapai  oleh  peserta  didik  setelah  melakukan  kegiatan belajar  dalam  upaya  mencapai  tujuan  pembelajaran  yang  telah  ditetapkan. 29 Evaluasi ini berfungsi untuk: (1) memberikan informasi tentang kemajuan peserta didik  dalam  upaya  mencapai  tujuan-tujuan  belajar  melalui  berbagai  kegiatan belajar,  (2)  memberikan  informasi  yang  dapat  digunakan  untuk  membina kegiatan-kegiatan  belajar  peserta  didik  lebih  lanjut,  baik  keseluruhan  kelas maupun  masing-masing  individu,  (3)  memberikan  informasi  yang  dapat digunakan  untuk  mengetahui  kemampuan  peserta  didik,  menetapkan  kesulitan- kesulitannya  dan  menyarankan  kegiatan-kegiatan  remedial,  (4)  memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi belajar peserta  didik  dengan  cara  mengenal  kemajuannya  sendiri  dan  merangsangnya untuk  melakukan  upaya  perbaikan,  (5)  memberikan  informasi  tentang  semua aspek  tingkah  laku  peserta  didik,  sehingga  pendidik  dapat  membantu perkembangannya  menjadi  warga  masyarakat  dan  pribadi  yang  berkualitas,  dan (6) memberi-kan informasi yang tepat untuk membimbing peserta didik memilih
26 Wrighsthone, Effective  Teaching:  A  Practicall  Guide  to  Improve  Your  Teaching, (New York : Longman Group UK Limited, 1982), h. 211.
27 Yunus Namsa, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 116.
28 Oemar Hamalik, Kurikulum, h. 157.
29 Ibid., h. 159.
sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan minat dan bakatnya. 30 Sasaran evaluasi  hasil  belajar  adalah  tujuan  yang  ditetapkan  dalam  belajar,  yaitu  ranah kognitif 31 , ranah afektif 32 dan ranah psikomotor 33 .
Yang  dimaksud  dengan  evaluasi  pembelajaran  adalah  evaluasi  terhadap proses  belajar  dan  pembelajaran.  Secara  sistemik,  evaluasi  pembelajaran diarahkan  kepada  komponen-komponen  sistem  pembelajaran,  yang  mencakup komponen input, yakni perilaku awal peserta didik, komponen input insturmental, yaitu  kemampuan  profesional  pendidik,  komponen  kurikulum  (program  studi,
30 Ibid., h. 160-161. 31 Untuk  menilai  pengetahuan  dipergunakan  pengujian  di  antaranya  sebagai  berikut:  (1) sasaran  penilaian  aspek  pengenalan (recognition) ,  caranya  dengan  memberikan  pertanyaan- pertanyaan bentuk pilihan ganda yang menuntut peserta didik dapat melakukan identifikasi tentang fakta, definisi, contoh-contoh yang betul; (2) Sasaran penilaian aspek mengingat kembali (recall) , caranya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka tertutup langsung untuk mengungkapkan jawaban- jawaban  yang  unik;  (3)  Sasaran  penilaian  aspek  pemahaman (comprehension) ,  caranya  dengan mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  menuntut  identifikasi  terhadap  penyataan-pernyataan yang betul dan konklusi atau klasifikasi; dengan daftar pertanyaan matching (menjodohkan) yang berkenaan  dengan  konsep,  contoh,  aturan,  penerapan,  langkah-langkah  dan  urutan,  dengan pertanyaan bentuk essay yang menghendaki uraian, perumusan kembali dengan kata-kata sendiri, contoh-contoh. Ibid., hlm. 161-162. Oemar Hamalik, Psikologi, h. 209. 32 Sasaran evaluasi aspek afektif (sikap dan nilai) meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) Aspek  penerimaan,  yakni  kesadaran  peka  terhadap  gejala  dan  stimulus  serta  menerima  atau menyelesaikan stimulus aa gejala tersebut; (2) Sambutan, yakni aktif mengikuti dan melaksanakan sendiri suatu gejala di samping menyadari dan menerimanya; (3) Aspek penilaian, yakni perilaku yang  konsisten,  stabil  dan  mengandung  kesungguhan  kata  hati  dan  kontrol  secara  aktif  terhadap perilakunya;  (4)  Aspek  organisasi,  yakni  perilaku  menginter-nalisasi,  mengorganisasi  dan memantapkan interaksi antara nilai-nilai dan  menjadikannya sebagai suatu  pendirian  yang teguh; (5) Aspek karakteristik diri dengan suatu nilai atau kompleks nilai, ialah menginternalisasikan satu nilai  ke  dalam  sistem  nilai  dalam  diri  ndividu,  yang  berperilaku  konsisten  dengan  sistem  nilai tersebut. Oemar Hamalik, Kurkulum, h. 162. 33 Sasaran  evaluasi  keterampilan  reproduktif  meliputi:  (1)  Aspek  keterampilan  kognitif, misalnya  masalah-masalah  yang  familier  untuk  dipecahkan  dalam  rangka  menentukan  ukuran- ukuran ketepatan dan kecapatan melalui latihan-latihan jangka panjang, evaluasi dilakukan dengan metod-metode  tertutup;  (2)  Aspek  keterampilan  psikomotorik  dengan  tes  tindakan  terdapat pelaksanaan  tugas  yang  nyata  atau  yang  disimulasikan,  dan  berdasarkan  kriteria  ketepatan, kecapatan,  kualitas  penerapan  secara  objektif.  Contoh:  latihan  mengetik,  keterampilan menjalankan mesin,  dan  lain-lain; (3)  Aspek  keterampilan reaktif, dilaksana-kan  secara langsung dengan  pengamatan  obyektif  terhadap  tingkah  laku  pendekatan  atau  penghindaran,  secara  tidak langsung  dengan  kuisioner  sikap;  (4)  Aspek  keterampilan  interaktif,  secara  langsung  dengan menghitung  frekuensi  kebiasaan  dan  cara-cara  yang  baik  yang  dipertunjukkan  pada  kondisi- kondisi tertentu. Adapun evaluasi keterapilan produktif, meliputi: (1) Aspek keterampilan kognitif, misalnya  masalah-masalah yang tidak familier untuk dipecahkan dan pemecahannya tidak begitu rumit,  dengan  menggunakan  metode  terbuka  tertutup  ( open ended methods );  (2)  Aspek keterampilan  psikomotorik,  yani  tugas-tugas  produktif  yang  menuntut  perencanaan  strategi. Evaluasi  terhadap  hasil  dan  proses  perencanaan  adalah  dengan  observasi  dan  diskusi;  (3)  Aspek keterampilan  reaktif,  secara  langsung  mengamati  sistem  nilai  masyarakat  dalam  tindakannya  di luar  sekolah;  dan  (4)  Aspek  keterampilan  interaktif  dengan  observasi  keterampilan  dam  situasi senyatanya. Oemar Hamalik, Kurkulum, h. 162-163. Oemar Hamalik, Psikologi, h. 212-214.
metode,  media),  komponen  administrasi  (alat,  waktu,  dana),  komponen  proses, yaitu  prosedur  pelaksanaan  pembelajaran,  komponen  output  yaitu  hasil pembelajaran  yang  menandai  ketercapaian  tujuan  pembelajaran. 34 Jadi,  dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pendidikan adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan pendidikan.
Ada  tiga  aspek  dalam  evaluasi  itu,  yaitu: Pertama, kegiatan  evaluasi merupakan  proses  yang  sistematis.  Yaitu  kegiatan  yang  terencana  dan  dilakukan secara  berkesinambungan.  Evaluasi  bukan  hanya  merupakan  kegiatan  akhir  atau penutup dari suatu program proses pembelajaran, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung setelah program itu dianggap  selesai. Kedua, di  dalam  kegiatan  evaluasi  diperlukan  berbagai informasi dan data yang menyangkut obyek yang sedang dievaluasi. Ketiga, setiap kegiatan evaluasi pengajaran tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan pengajaran yang hendak dicapai.
Tujuan  evaluasi  pendidikan  adalah  untuk  mendapat  data  objektif  yang menunjukkan tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan kurikuler.  Hasil  evaluasi  digunakan  oleh  guru-guru  dan  pengawas  pendidikan untuk  menilai  keefektifan  pengalaman  pembelajaran,  kegiatan-kegiatan  belajar, dan metode-metode pembelajaran yang digunakan.

## Penutup
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa: Kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila di bandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya  yaitu  efektifitas,  efisiensi,  dan  standardisasi  pendidikan  yang  masih kurang  dioptimalkan.  Masalah-masalah  lainya  yang  menjadi  penyebabnya  yaitu: rendahnya  sarana  fisik,  rendahnya  kualitas  guru,  rendahnya  prestasi  siswa, rendahnya  kesempatan  pemerataan  pendidikan,  rendahnya  relevansi  pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan.
34 Oemar Hamalik, Kurikulum , h. 171.
Adapun  solusi  yang  dapat  diberikan  dari  permasalahan  di  atas  antara  lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa.

## Daftar Pustaka
Ansyar,  Mohd, Proses  Pendidikan  Guru  dan  Arus  Perubahan ,  Makalah  yang disajikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II di Medan, 4-8 Februari 1992.
American  Marketing  Association, Dictionary  of  Marketing  Terms.  [Online] , Tersedia:http://www.marketingpower.com/mg-dictionary-view4089.php., [10 Oktober.2011. pukul 14.20], 2011.
Buchori,  Mochtar, Menyongsong  Globalisasi:  Dibutuhkan  Loncatan  Konseptual dan  Kepemimpinan  Intelektual ,  Hasil  Wawancara,  Mimbar  Pendidikan, Journal Pendidikan No. 4 Tahun IX, 1990.
Depdikbud, Komunikasi  Pendidikan ,  Program  Akta  Mengajar  V-B  Komponen Bidang  Studi  Teknologi  Pengajaran,  Buku  Modul  22-DIK  (1982/1993),
Jakarta: Proyek PIPT, Dirjen Dikti Depdikbud, 1993.
Edgar, Faure, et.al ., Belajar untuk Hidup: Dunia Pendidikan Hari Kini dan Hari Esok ,  Terj.  oleh  PT.  Bhatara  Karya  Aksara,  Jakarta:  Unesco-Bhatara, 1981.
Fowles, J. et.al ( ed .), Handbook of Futures Research , London: Greenwood Press, 1984.
Frenkel, Jack R., dan Norman E. Wallen, How Design and Evaluate Research in Education. Second Edition , New York: McGraw-Hill International, 1990. Fullan, M., The Challenge of School Change , Illinois: IRI/SkyLight Training and Publishing Inc., 1997.
Hamijoyo,  Santoso  S., Lima  Jurus  Strategi  Dasar  Pendidikan  Nasional  dalam Era Globalisasi , Mimbar Pendidikan, Journal No. 4 Tahun IX, 1990. Hasan, Fuad, Mendekatkan Anak Didik pada Lingkungan, Bukan Mengasingkannya , (Dialog), Prisma No.2 Tahun XV, 1986. Houston,  W.R.  Warner, Touch  the  Future:  Teach! ,  St  Paul:  West  Publishing Company, 1988.
J.,  Pear  dan  R.  Robinson, Manajemen  Strategik:  Formulasi,  Implementasi,  dan Pengendalian , (Terjemahan), Jakarta: Binarupa Aksara, 1997. Joni,  T.  Raka, Penelitian  Pengembangan  dalam  Pembaharuan  Pendidikan , Jakarta: P2LPTK Ditjen Depdikbud, 1984.
Lovat, T.J., and Smith, D.L., Curriculum: Action on Reflection , Wentworth Falls NSW: Social Science Press, 1993.
Makagiansar,  Makaminan, Dimensi  dan  Tantangan  Pendidikan  dalam  Era Globalisasi ,  (Hasil  Wawancara),  Mimbar  Pendidikan,  Jurnal  Pendidikan No. 4 Tahun IX, 1990.
Maksum, A. dan Ruhendi, L.Y., Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern: Mencari Visi Baru alas Realitas Baru Pendidikan Kita , Yogyakarta: IRCISoD, 2004.
Marzurek, K. Winzer, M.A. dan Majorek, C. ( ed ), Education in a Global Society: a Comparative Perspective, Boston: Allyn and Bacon, 2000. Ornstein,  A.C.  and  Hunkins,  F.P., Curriculum:  Foundations,  Principles,  and Issues , Boston: Allyn and Bacon, 1998.
Rini,  Riswanti,  Cicih  Sutarsih,  dan Udik  Budi  Wibowo, Makalah  Konsep  Dasar Futurologi Pendidikan, Bandung: PPs UPI, 2005. Rivai,  Tb.  B., Futurologi ,  Ringkasan  Ceramah  pada  Sekolah  Staf  dan  Komando
TNI AD, tanggal 22 Maret 1984, Bandung: t.th., 1984.
Sayling, W., Future of Education (Masa Depan Pendidikan): Pandangan Seorang Usahawan  Teknologi  tentang  Peran  IT  dalam  Merevolusi  Pendidikan  di Asia , Batam: Lucky Publisher, 2003.
Salim, Emil, Pembekalan Kemampuan Intelektual untuk Menjinakkan Gelombang Globalisasi , (Hasil  Wawancara), Mimbar Pendidikan,  Journal  Pendidikan No. 4 Tahun IX, 1990.
Shane,  Harold  G., Arti  Pendidikan  Bagi  Masa  Depan ,  Jakarta:    RajaGrafindo Persada, 2002.
Sudarmono,  Pratiwi, Globalisasi  sebagai  Peluang  untuk  Pengembangan  Diri , (Hasil  Wawancara),  Mimbar Pendidikan, Journal  Pendidikan No.4 Tahun IX, 1990.
Supriadi, Dedi, Globalisasi: Dunia Tanpa Tabal Batas , (Tinjauan Buku), Mimbar Pendidikan, Journal Pendidikan No. 4 Tahun IX, 1990.
Tilaar,  H.A.R., Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional ,  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2000.
Tirtamihardja,  Umar  dan  La  Sula, Pengantar  Pendidikan ,  Jakarta:  Rineka  Cipta, 2000.
Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan , Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000.
Tirtarahardja,  Umar  dan  S.L.  La  Sulo.  2005. Pengantar  Pendidikan .  Jakarta: Rineka Cipta