Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Amrillah 1* , M. Irwan 2 , M. Firmansyah 3 ,
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
*Corresponding Author: i2g019001@student.unram.ac.id Info Artikel ABSTRAK Kata Kunci: Metode Momen, Belanja Daerah, Pertumbuhan Daerah, Konvergensi Daerah Belanja  Pemerintah  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  masih  didominasi  oleh  belanja pegawai dan rendahnya belanja modal, serta capaian pertumbuhan ekonomi yang tidak  maksimal.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dampak belanja  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dinamis dengan pendekatan sistem  generalized  methode  of  moments  (Sys-GMM)  untuk  mengidentifikasi dampak dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi  oleh  belanja  pegawai, belanja  barang  dan  jasa,  belanja  modal  dan  tingkat  pertumbuhan  sebelumnya namun  dengan  arah  yang  berbeda.  Studi  ini  juga  menemukan  telah  terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi antarkabupaten dan kota.

## ABSTRACT
Keywords: Method of Moments, Local Government Expenditure, Regional Growth, Regional Convergence West  Nusa  Tenggara  Regional  Government  expenditure  is  still  dominated  by personnel  expenditure  and  low  capital  expenditure,  as  well  as  economic  growth achievements that are not optimal. Therefore, this study aims to examine the impact of government spending on economic growth in West Nusa Tenggara Province. This research uses dynamic panel data regression with a generalized method of moments (Sys-GMM)  system  approach  to  identify  the  impact  of  government  spending  on economic growth. The research results show that economic growth is influenced by personnel spending, goods and services spending, capital spending, and previous growth rates, but in different directions. This study also found that there has been a convergence of economic growth between districts and cities.

## Vol. 5, No. 2, September 2023

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah satu  indikator  dalam  menilai  keberhasilan pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  selain ukuran-ukuran penting lainnya seperti pengangguran,  inflasi,  tingkat  kemiskinan,  dan ketimpangan.  Syarat  sebuah  daerah  untuk  bisa mengejar ketertinggalan dalam bidang ekonomi sebagaimana  banyak  disebutkan  dalam  banyak literatur yaitu mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dinikmati  secara  merata  oleh  penduduk  suatu daerah.  Akan  tetapi,  mencapai  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  masih  menjadi  hambatan bagi  beberapa  daerah  di  Indonesia  terutama Provinsi NTB. Kondisi ini dapat dilihat dari data BPS yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di  NTB  secara  rata-rata  periode  2010-2020 berada  di  bawah  nasional  (Tabel  1).  Hakikat APBD  yang  disusun  oleh  pemerintah  daerah adalah harus dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat  di  wilayahnya,  sehingga  setiap belanja  dalam  program  dan  kegiatan  yang direncanakan  dalam  APBD  harus  bertumpu pada  hal  tersebut.  Belanja  daerah  merupakan bagian  utama  dalam  APBD  yang  berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dewi et al., 2017).
Kinerja  APBD  juga  dipengaruhi  oleh seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika melihat trend yang terjadi di NTB, realisasi PAD  tiga  tahun  terakhir  (2020-2022)  selalu  di bawah target (Hak dan Marlina, 2023). Hal ini tentu  akan  berdampak  pada  kebijakan  fiskal daerah.    Kebijakan  fiskal  daerah  berhubungan dengan pengeluaran (belanja) untuk mendorong pembangunan  daerah  yaitu  dalam  bentuk peningkatan  proporsi  dana  APBD  yang dialokasikan  untuk  belanja  publik  dan  belanja modal  (Sjafrizal,  2018).  Sejalan  dengan pernyataan  tersebut  Bank  Dunia  tahun  2011 merekomendasikan  kepada  Indonesia  bahwa belanja  modal  dapat  berpengaruh  terhadap kinerja badan pemerintah karena apabila belanja modal  dilakukan  secara  bijaksana  akan  dapat memberikan  efek  pengganda  (multiplier)  pada perekonomian Indonesia (Halim, 2016). Kondisi ini berbeda dengan kenyataan, adanya dominasi belanja  tak  langsung  yang  berupa  belanja
pegawai  masih  sangat  melekat  di  anggaran belanja  negara  maupun  pada  belanja  daerah (Nourmanita,  2016).  Struktur  belanja  dalam realisasi  APBD  2016  di  10  kabupaten/kota  di NTB menunjukkan pengeluaran terbesar pemerintah daerah masih untuk belanja pegawai (Primadianti & Sugiyanto, 2020). Hasil temuan Primadianti & Sugiyanto (2020) juga diperkuat oleh  data  Alokasi  APBD  Pemerintah  Provinsi NTB  yang  menunjukkan  struktur  belanja Pemerintah  Provinsi  NTB  masih  didominasi oleh belanja pegawai.
Tabel 1 Pertumbuhan Ekonom Nusa
Tenggara Barat dan Indonesia Tahun 2011- 2020 Tahun NTB Indonesia 2011 -3.91 6.16 2012 -1.54 6.16 2013 5.16 5.74 2014 5.17 5.21 2015 21.76 4.88 2016 5.81 5.03 2017 0.09 5.07 2018 -4.50 5.17 2019 3.90 5.02 2020 -0.64 -2.07 Rata-rata 3.13 4.64 Sumber: BPS (www.bps.go.id)
Porsi  belanja  pegawai  pada  tahun  2019 dan  2020  menempati  urutan  tertinggi  yaitu sebesar 31,74 persen dan 30,59 persen dari total belanja Pemerintah Provinsi NTB. Selanjutnya, porsi kedua ditempati oleh belanja hibah sebesar 29,07  persen  tahun  2019  dan  menurun  ditahun 2020  menjadi  25,25  persen.  Porsi  ketiga  yaitu belanja  barang  dan  jasa  yang  porsinya  hampir sama  yaitu  23,27  persen  pada  tahun  2019  dan naik sedikit ditahun 2020 menjadi 23,71 persen. Belanja  modal  yang  seharusnya  menjadi perhatian  pemerintah  hanya  sebesar  15,31 persen  tahun  2019  dan  menurun  ditahun  2020 menjadi  13,34  persen.  Sebagaimana  telah disampaikan  (Halim,  2016),  belanja  modal mempunyai  dampak  jangka  Panjang  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dibandingkan  dengan
belanja pegawai yang mempunyai dampak yang lebih pendek.
Sejatinya  kebijakan  desentralisasi  fiskal yang telah digulirkan pascareformasi diharapkan menjadi jalan keluar bagi tercapainya  efisiensi,  efektivitas  tata  kelola, stabilitas makro ekonomi, mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antarwilayah  dan  diharapkan  memberikan dampak pada maksimisasi pertumbuhan ekonomi,  serta  mampu  mereduksi  kemiskinan dan  ketimpangan  antarpenduduk  (Juanda  & Heriwibowo,  2016).  Oleh  karena  itu  tidak  ada alasan  bagi  pemerintah  daerah  tidak  cermat dalam mengalokasikan setiap belanjanya sehingga  diharapkan  dapat  terwujud  belanja daerah yang berkualitas sebagaimana digariskan pada PP No. 58 Tahun 2005 pasal 4.
Penelitian tentang pengeluaran pemerintah  di  sektor  publik,  dan  pengaruhnya terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sudah  banyak dilakukan  di  beberapa  negara.  Namun  masih menunjukkan hasil yang beragam dengan proxy pengukuran  variabel,  dan  metode  pendekatan yang  berbeda.  Penelitian  (Shina,  2016)  di Indonesia  dengan  menggunakan  pendekatan persamaan  simultan  data  panel  dinamis menggunakan  metode  GMM  Arellano-Bond untuk mengestimasi pengaruh total pengeluaran pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Temuan (Shina, 2016) menunjukkan pengeluaran  pemerintah  yang  diukur  dengan total  belanja  pemerintah  berpengaruh  positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian  ini  juga  didukung  oleh  temuan penelitian (Pratama & Utama, 2019) di Provinsi Bali  tahun  2011-2017  dengan  menggunakan regresi  data  panel  model  tetap  (fixed  effect model). Namun demikian, Penelitian
(Mukarramah  et  al.,  2019)  di  Kabupaten  Aceh Timur  memiliki  hasil  yang  berbeda.  Penelitian
(Mukarramah et al., 2019) dengan menggunakan analisis jalur menemukan belanja modal tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi.  Pengukuran  pengeluaran  pemerintah secara  agregat  sebagaimana  yang  dilakukan (Shina,  2016),  dan  (Pratama  &  Utama,  2019) bisa  menimbulkan  hasil  penelitian  yang  bias, karena  komponen  pengeluaran  yang  berbeda
dapat  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi dengan cara yang berbeda (Olaoye et al., 2019). Pernyataan  ini  dikuatkan  oleh  penelitian (Olaoye  et  al.,  2019)  yang  dilakukan  di  15 negara  yang  tergabung  dalam  Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS)  dengan  mengadopsi  sistem  GMM melalui penerapan kerangka PVAR dinamis.
Menurut Sasmal et al. (2016), volume dan sifat  belanja  publik  berbeda  di  negara  bagian yang berbeda. Efektivitas pengeluaran pemerintah  dalam  meningkatkan  produktivitas sangat  tergantung  pada  di  mana  uang  tersebut dibelanjakan dan seberapa efisien dana tersebut digunakan.  Temuan  (Sukomo,  2018)  di  Jawa Barat  periode  2005-2015  dengan  pendekatan fixed  effect  model  data  panel  menunjukkan bahwa  peningkatan  belanja  modal  dapat menurunkan  pertumbuhan  eknomi.  Temuan (Prasetyia  et  al.,  2011)  turut  mengkonfirmasi temuan tersebut. Namun, hasil yang sebaliknya ditunjukkan  oleh  belanja  fungsi  kesehatan  dan pendidikan  karena  mempunyai  pengaruh  yang positif terhadap pertumbuhan.
Temuan  (Olaoye  et  al.,  2019)  tidak mendukung hipotesis Wagner tentang pengeluaran  pemerintah  dan  teori  Keynesian tentang pengeluaran publik. Pengeluaran pemerintah  yang  diukur  secara  agregat  dalam penelitiannya tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak didukungnya  teori  Keynesian  dan  hipotesis Wagner  menurut  (Olaoye  et  al.,  2019)  juga dimungkinkan  disebabkan  oleh  penelitiannya hanya  berfokus  pada  hubungan  bivariat sederhana dan tidak mempertimbangkan dampak variabel makro ekonomi dan kelembagaan  lainnya  yang  dapat  memengaruhi pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan ekonomi  serta  pola  kausalitas  di  antara keduanya.
Teori  Keynesian  tentang  pengeluaran publik  menyatakan  dalam  jangka  pendek, kebijakan fiskal yang aktif, seperti peningkatan pengeluaran  pemerintah,  berdampak  pada permintaan  dan  mengarah  pada  peningkatan pendapatan  atau  kegiatan  ekonomi  di  suatu negara melalui efek pengganda (multiplier) dan akselerator.  Sedangkan,  hipotesis  Wagner
tentang hukum pengeluaran publik menyatakan pengeluaran pemerintah disebabkan oleh meningkatnya  permintaan  barang  publik  dan kontrol eksternalitas, oleh karena itu kausalitas berjalan dari pertumbuhan ekonomi ke pengeluaran pemerintah (Olaoye et al., 2019).
Hasil  penelitian  (Shina  (2016)  dan (Olaoye  et  al.  (2019)  telah  mengkonfirmasi adanya  efek  pertumbuhan  ekonomi  periode sebelumnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi yang  terjadi.  Temuan  ini  juga  didukung  oleh hasil penelitian (Lubis, 2013) di 18 Provinsi di Indoensia  dengan  pendekatan  Generalized Method of Moments (GMM).
Berdasarkan fenomena empiris tersebut di atas  yaitu  rata-rata  pertumbuhan  eknomi  yang rendah,  dan  proporsi  belanja  pemerintah  yang masih  didominasi  oleh  belanja  pegawai  maka penelitian  ini  perlu  dilakukan.  Alasan  lain tentang  pentingnya  penelitian  ini  adalah  (1) pentingnya mengakomodir heterogenitas wilayah (Guo et al., 2019), (Maipita et al., 2012) dan (Rahayu, 2020) yang dalam data panel telah terakomodir.  (2)  Adanya  perbedaan  efek pengaruh pada berbagai jenis belanja pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi sebagaimana rekomendasi (Olaoye et al., 2019) yang  dalam  beberapa  penelitian  masih  jarang diakomodir.  (3)  Variabel  ekonomi  banyak bersifat  dinamis  (Baltagi,  2005)  artinya besarannya  dipengaruhi  oleh  variabel  tersebut dimasa  lalu  seperti  pertumbuhan  ekonomi (Lubis, 2013), (Olaoye et al., 2019) dan (Shina, 2016). Akhirnya, untuk mengahiri bab ini, kami menyampaikan tujuan penelitian ini dalah untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya dan belanja  pemerintah  daerah  yang  diwakili  oleh belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial,  belanja  barang  dan  jasa  serta  belanja modal  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  apakah  terjadi  konvergensi pertumbuhan  ekonomi  antar  kabupaten/kota  di Provinsi  NTB.  Harapan  kami,  hasil  dari penelitian  ini  akan  memberikan  manfaat  bagi pengambilan  keputusan  yang  terkait  dengan kebijakan  fiskal  di  daerah  baik  pemberintah kabupaten/kota,  provinsi,  maupun  pemerintah pusat.

## 2. METODOLOGI
Pendekatan  pada  penelitian  ini  adalah menggunakan  jenis  penelitian  asosiatif  kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab  akibat  (Sugiyono,  2010).  Pendekatan  ini juga memungkinkan untuk mengukur kekuatan hubungan  serta  menunjukkan  arah  hubungan (Kuncoro 2011: 19). Model yang dikembangkan pada  penelitian  ini  akan  mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara belanja pemerintah  sebagai  variabel  independent  dan pertumbuhan  ekonomi  dengan  proxy  PDRB sebagai  variabel  Dependen.  Metode  analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah analisis regresi panel dinamis dengan pendekatan  sistem  generalized  methode  of moments (Sys-GMM) yang dikembangkan oleh (Blundell  &  Bond,  1998)  yang  merupakan pengembangan dari first differerences generalized  methode  of  moments  (FD-GMM) yang dikembangkan oleh Arellano-Bond (1991).  Pendekatan  yang  pertama  yaitu  Sys- GMM  lebih  efisien  dibandingkan  pedekatan kedua  FD-GMM  (Arellano  and  Bover,  1995). Model  pada  penelitian  ini  mengacu  pada penelitian  (Lubis,  2013),  (Sasmal  et  al., 2016), (Seran, 2017), (Ishak, 2017), (Mustaqimah et al., 2018),  (Sukomo,  2018),  (Olaoye  et  al.,  2019), dan (Primadianti & Sugiyanto, 2020).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Estimasi Model Penelitian
Hasil estimasi faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  dan  kota  di Provinsi NTB ditunjukkan oleh persamaan ke-4 dan Tabel 2. Hasil estimasi model menunjukkan terdapat  4  variabel  yang  mempunyai  pengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi NTB. Keempat variabel  tersebut  adalah  lag  PDRB,  belanja pegawai,  belanja  barang  dan  jasa  serta  belanja modal.  Sedangkan,  variabel  belanja  hibah,  dan bantuan sosial tidak memengaruhi besaran dari PDRB.

## Uji kriteria model
Uji  validitas  instrumen  dengan  Uji Sargan menunjukkan p-value = 0,76218 > 0,05 menunjukkan  tidak  tolak  H0: instrument valid. Hasil  uji  konsistensi  menunjukkan  m1  atau Autocorrelation test (1): normal = -1.132773 (p- value  =  0.25731)  tolak  H0  dan  m2  atau Autocorrelation test (2): normal = 1.673328 (p- value = 0.094263) artinya tolak H0 atau model konsisten.
Nilai  koefisien  lag  log  PDRB  pada model  Sistem  GMM  sebesar  0,947  lebih  besar dari  koefisien lag  log  PDRB  pada  model  FEM yaitu sebesar 0,416 dan lebih kecil dari koefisien
lag log PDRB pada model Pooled yaitu sebesar 0,951.  Artinya,  model  dengan  Sistem  GMM pada penelitian ini memenuhi kriteria ketidakbiasan.  Model  ini  lebih  baik  dari  pada model  FD  GMM  yang  tidak  memenuhi  unsur ketidakbiasan.
𝑙𝑛𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 = 0.947 𝑙𝑛𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑖 , 𝑡 −1 + 0.071 𝑙𝑛𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑖𝑡 − 0.001 𝑙𝑛𝐻𝑖𝑏𝑎 ℎ 𝑖𝑡 −
0.001 𝑙𝑛𝐵𝑎𝑛𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑡 − 0.040 𝑙𝑛𝐵𝑎𝑟𝐽𝑎𝑠 𝑖𝑡 + 0.030 𝑙𝑛𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑖𝑡 + 𝑢 𝑖𝑡 ………….(4)
Tabel 2 Hasil Estimasi Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB Variabel Koefisien Jangka Panjang Sys-GMM Fixed Effect Pooled LS FD-GMM Sys-GMM lnPDRB i,t-1 0.416040*** 0.9512873*** 0.386714*** 0.94731376*** - lnPegawai it 0.110139 0.0707127** 0.119034 0.07066367*** 1.341217 lnHibah it 0.014713 -0.0018986 0.016227*** -0.00083819 -0.015909 lnBansos it -0.010513 -0.0016001 -0.017642 -0.00142571 -0.027060 lnBarJas it 0.068477 -0.0016001 0.074566*** -0.04050133*** -0.768727 lnModal it 0.049258 0.0305959 0.048934** 0.03054259** 0.579707 Uji Sargan - - p-value = 1 p-value = 0.76218 Conv = 0.054125 m1 - - p-value = 0.17974 p-value = 0.25731 m2 - - p-value = 0.23983 p-value = 0.094263
Keterangan: Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Sumber: Hasil Olah Data

## Interpretasi Koefisien Model
Koefisien  lag  PDRB,  belanja  pegawai dan  modal  bernilai  positif  dan  signifikan. Artinya  kenaikan  PDRB  tiap-tiap  kabupaten kota  di  NTB  dipengaruhi  oleh  besaran  nilai PDRB  periode  sebelumnya,  belanja  pegawai dan  belanja  modal.  Besaran  nilai  koefesian  lag PDRB  kurang  dari  1  juga  menunjukkan  telah terjadi  konvergensi  antar  daerah  di  Provinsi NTB.
Ketiga koefisien sisanya bernilai negatif namun  hanya  belanja  barang  dan  jasa  bernilai signifikan. Artinya belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pada penelitian ini berdampak negatif terhadap besaran PDRB.

## Pembahasan Hasil
Penelitian Pengeluaran pemerintah harus ditujukan  untuk  merangsang  pertumbuhan ekonomi  yang  dapat  membantu  pemerintah
menghasilkan  sumber  daya  yang  dibutuhkan pemerintah di masa depan.
Pengaruh  Tingkat  Pertumbuhan  Periode Sebelumnya
terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Hasil  penelitian  menunjukkan  besaran pendapatan (PDRB) periode sebelumnya memengaruhi  pendapatan.  Temuan  penelitian ini mendukung temuan (Lubis, 2013) di delapan provinsi  di  Indonesia  periode  2007-2012,  dan (Hutahaean,  2019)  di  Indonesia  Periode  2004- 2015. Lubis dalam penelitiannya menyimpulkan pertumbuhan ekonomi yang diproxykan dengan PDRB (periode t) dipengaruhi oleh pertumbuhan  ekonomi  periode  sebelumnya yang  diperoxikan  dengan  PDRB  periode sebelumnya (periode t-1). Begitu juga Hutahaean, dalam penelitiannya menyimpulkan fluktuasi  PDB  konstan  di  masa  sebelumnya secara  konsisten  menjadi  faktor  dominan  yang
membentuk  PDB  konstan  di  masa  mendatang. Temuan ini juga mendukung temuan sebelumnya dari (Olaoye et al., 2019) di Negara- negara  ECOWAS.  Dalam  penelitian  tersebut (Olaoye  et  al.,  2019)  juga  sekaligus  menguji kekokohan  dan  kesesuaian  metode  GMM dibandingkan  kointegrasi  panel  biasa  yang digunakan oleh studistudi sebelumnya.
Hasil  temuan  ini  juga  mengkonfirmasi teori  pertumbuhan  endogen.  Model  teori pertumbuhan  endogen  dengan  menggunakan fungsi produksi sederhana, output (Y) merupakan  fungsi  dari  persediaan  modal  (K) dimana  akumulasi  modal  ditentukan  oleh investasi  dan  tabungan  (Mankiw,  2007). Lebih lanjut  Mankiw  menjelaskan  tabungan  dan investasi  dalam  model  pertumbuhan  endogen dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang berkesinambungan. Besarnya tabungan merupakan  proporsi  tertentu  dari  pendapatan (Falianty, 2019).
Shina  (2016)  dan  Olaoye  et  al.  (2019) telah mengkonfirmasi adanya efek pertumbuhan ekonomi periode sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Temuan ini juga  didukung  oleh  hasil  penelitian  (Lubis, 2013)  di  18  Provinsi  di  Indonesia  dengan pendekatan  Generalized  Method  of  Moments (GMM).
Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukkan  belanja pegawai  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  ini menguatkan pandangan bahwa belanja pegawai dapat  menggerakkan  ekonomi,  tetapi  hanya sesaat  (Kanwil  DJPb  NTB,  2020).  Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dudzevičiūtė et al., 2018) untuk  kasus  Swedia  dan  Slovakia.  Namun apakah  pendekatan  Keynesian  benar-benar berlaku  untuk  jenis  pengeluaran  ini  di  NTB, perlu dilakukan uji lebih lanjut misalnya dengan uji  kausalitas  Granger  seperti  yang  sudah dilakukan (Dudzevičiūtė et al., 2018).
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung temuan (Sasmal et al., 2016) di India. Perbedaan hasil  penelitian  ini  mungkin  disebabkan  oleh
pengukuran  belanja  pegawai  yang  dilakukan secara agregat yang mencakup banyak komponen  non-produktif  yang  meliputi  upah dan  gaji,  pensiun,  subsidi  dan  tunjangan  serta pembayaran  bunga  utang.  Jika  jenis  belanja tersebut diurai menjadi lebih spesifik, beberapa komponen  mungkin  muncul  sebagai  faktor pendorong pertumbuhan (Sasmal et al., 2016). Hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan (Ulfilianjani,  2014)  pada  penelitiannya  di Provinsi  Banten  dengan  menggunakan  data panel  terhadap  8  kabupaten  dan  kota  periode 2009-2012.  Temuan  tersebut  menunjukkan belanja  pegawai  selain  tidak  signifikan  juga mempunyai  kecenderungan  berdampak  negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
. Pengaruh Belanja Hibah Terhadap

## Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukkan  belanja hibah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  Temuan  ini  juga  mengungkapkan bahwa  pengeluaran  pemerintah  untuk  hibah tidak memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana temuan (Dudzevičiūtė et al., 2018) di Perancis, Belgia,  Jerman,  Portugal  dan  Siprus.  Namun apakah  pendekatan  Wagnerian  benar-benar berlaku  untuk  jenis  pengeluaran  ini  di  NTB, perlu dilakukan uji lebih lanjut misalnya dengan uji  kausalitas  Granger  seperti  yang  sudah dilakukan (Dudzevičiūtė et al., 2018).
Pengelolaan belanja daerah yang mengedepankan kualitas belanja akan memberi efek multiplier yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Sumardjoko & Irwanto, 2015).  Namun  ketiadaan  pengawasan  dalam bentuk
penggunaan secara khusus memungkinkan pemerintah daerah tidak terlalu fokus untuk mengarahkan pada kualitas belanja. Hal ini menyebabkan problem dalam penentuan penggunaan belanja daerah yang lebih mementingkan  kompromi  bersama  antara eksekutif dan legislatif karena adanya selfinterest.
Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukkan  belanja bantuan  sosial  tidak  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Temuan  ini  juga mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk  bantuan  sosial  tidak  memainkan  peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana temuan (Dudzevičiūtė et al., 2018) di Perancis, Belgia, Jerman, Portugal dan  Siprus.  Namun  apakah  pendekatan Wagnerian  benar-benar  berlaku  untuk  jenis pengeluaran  ini  di  NTB,  perlu  dilakukan  uji lebih  lanjut  misalnya  dengan  uji  kausalitas Granger seperti yang sudah dilakukan (Dudzevičiūtė et al., 2018).
Pengaruh  yang  tidak  signifikan  belanja bantuan  sosial  terhadap  pertumbuhan  ekonomi bisa  juga  disebabkan  alokasi  anggaran  yang tidak  signifikan.  Bila  diperhatikan  nilai koefisien  parameter  yang  negatif  walaupun tidak signifikan mengindikasikan adanya hubungan  yang  berlawanan  di  antara  kedua variabel  ini.  Data  distribusi  anggaran  belanja pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi NTB menunjukkan proporsi belanja bantuan sosial di semua kabupaten menurun dari tahun ke tahun dengan proporsi yang sangat kecil.
Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian  (Maipita  et  al.,  2010)  transfer pemerintah  kepada  kelompok  rumah  tangga pedesaan  sebesar  Rp.  100.000  (seratus  ribu rupiah)  dari  pendapatan  rata-rata  sebenarnya pada masingmasing rumah tangga menyebabkan GDP riil menurun hingga 0.002 persen. Namun apabila  dilihat  secara  sektoral,  peningkatan jumlah transfer pendapatan ini memiliki dampak positif  terhadap  output  pada  beberapa  sektor seperti  agrikultur;  utilitas  publik  (listrik,  gas, dan  air);  transportasi  dan  telekomunikasi;  dan keuangan;  sewa  menyewa,  dan  layanan  bisnis. Sedangkan penurunan output terjadi pada sektor tambang  dan  galian;  industri  manufaktur;  dan perdaganga, hotel, dan restoran.
Pengaruh Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukkan  belanja barang  dan  jasa  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  NTB.  Artinya,
adanya peningkatan belanja barang dan jasa oleh pemerintah  akan  menurunkan  pertumbuhan ekonomi  di  tiap-tiap  kabupaten  dan  kota  di NTB.
Pengaruh  negatif  belanja  pemerintah daerah di tiap-tiap kabupaten dan kota di NTB untuk  barang  dan  jasa  terhadap  pendaptan (PDRB) sama dengan pengaruh impor terhadap terhadap output (pendapatan). Mengikuti logika model Keynes di atas, diduga belanja barang dan jasa yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota  di  NTB  dilakukan  secara  impor.    Artinya untuk  memenuhi  kebutuhan  barang  dan  jasa dilakukan  dengan  membeli  dari  luar  daerah ataupun  luar  negeri.  Mengetahui  secara  pasti penyebab  ini  maka  perlu  dilakukan  penelitian lebih lanjut. Termasuk juga apakah pengeluaran pemerintah  untuk  belanja  barang  dan  jasa  di NTB  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi sebagaiaman  pendekatan  Wagnarian,  perlu dilakuka penelitian lebih lanjut.
Belanja  barang  yang  dialokasikan merupakan  pengeluaran  pemerintah  dalam rangka  pengadaan  barang/jasa  non  investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintah  (Azwar,  2016).  Sehingga  jenis belanja ini apabila semakin besar maka semakin tidak  efisien  (Wahyuni  et  al.,  2017)  dan  dapat mengurangi kemampuan pembiayaan pemerintah  yang  lebih  produktif.  Oleh  karena jenis  belanja  ini  yang  besifat  tidak  produktif, walaupun  bisa  menggerakkan  ekonomi  namun bersifat  jangka  pendek  (Kanwil  DJPb  NTB, 2020), serta fakta  empiris yang memperlihakan porsinya  yang  semakin  besar  dan  bahkan dampaknya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi kabupaten  dan  kota  di  NTB  negatif,  maka evaluasi  mengenai  jenis  belanja  ini  penting dilakukan.
Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya  dimana  belanja  barang  dan  jasa yang dilakukan pemerintah dapat berkontribusi meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  provinsi di  Indonesia  (Amri,  2020).  Hasil  penelitian  ini juga berbeda dengan hasil penelitian (Ulfilianjani,  2014)  yang  menemukan  belanja barang  dan  jasa  oleh  pemerintah  dapat mendorong  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten dan kota di Provinsi Banten.
Vol. 5, No. 2, September 2023
Pengaruh Belanja Modal Terhadap

## Pertumbuhan Ekonomi
Belanja  modal  merupakan  investasi publik  yang  ditujukan  untuk  menambah kapasitas  dan  kualitas  dari  aset  yang  dimiliki suatu  daerah  sehingga  alokasi  belanja  modal sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah  (Nurhamidah  &  Suhartini,  2015).  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  belanja  modal berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Hasil  ini  menerima hipotesis  yang  diajukan  yaitu  belanja  modal berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Hasil  penelitian  ini  menguatkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  (Ulfilianjani,  2014) (Deviani,  2016),  (Sasmal  et  al.,  2016), (Sumardjoko,  2017),  dan  (Scott-Joseph  & Turner, 2019). Penelitian Deviani, (2016) yang dilakukan di Sumatera Barat, dan (Sumardjoko, 2017) pada 12 kabupaten dan kota di Indonesia yang  dijadikan  sampel  menemukan  bahwa belanja  modal  dapat  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Temuan  penelitian (Sasmal  et  al.,  2016)  di  India  menyebutkan peningkatan  pada  belanja  modal  yang  diukur dengan belanja infrastruktur dapat meningkatkan  pendapatan  perkapita  di  India. Begitu  juga  dengan  penelitian  (Scott-Joseph  & Turner, 2019) di Uni Mata Uang Karibia Timur (ECCU)  menemukan  pengaruh  belanja  modal yang  diukur  dengan  pengeluaran  investasi pemerintah  terhadap  pertumbuhan  sektoral (pertanian,  manufaktur  dan  pertambangan) adalah positif dan signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Terdapat  perbedaan  hasil  penelitian  ini dengan  penelitian  yang  dilakukan  Prasetyia  et al.  (2011)  yang  meliputi  33  Provinsi  di Indonesia,  Badrudin  (2012)  di  Provinsi  Jawa Tengah  yang  meliputi  35  Kapupaten  dan  Kota periode  2004-  2008,  Nurhamidah  &  Suhartini, 2015) di Sumatera Selatan dan Sukomo (2018).
Pada  penelitian  ini  yang  termasuk belanja  modal  terdiri  atas  (1)  belanja  modal tanah, (2) belanja modal peralatan dan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (4) belanja
modal  jalan,  irigasi,  dan  jaringan,  dan  belanja modal aset tetap lainnya.

## Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi
Masalah disparitas telah menjadi masalah  global  dan  terjadi  tidak  hanya  antar negara. Namun masalah ini secara historis dapat terjadi  antar  daerah  dalam  suatu  negara  dari level  daerah  tertinggi  sampai  level  daerah terendah baik itu antar kecamatan (Amrillah & Yasa,  2013),  kabupaten/kota  (Primadianti  & Sugiyanto,  2020),  provinsi  (Yuniasih  et  al., 2013), bahkan kepulauan (Firdaus, 2013).
Disparitas pendapatan antar daerah telah terjadi  di  provinsi  NTB.  Kondisi  ini  telah dikuatkan oleh data BPS selama periode 2010- 2020 menunjukan hal tersebut. Mengikuti model penelitian  yang  diajukan,  mengurangi  tingkat disparitas pendapatan perlu dilakukan intervensi pemerintah melalui belanja pemerintah di tiap- tiap kabupaten dan kota di NTB.
Data BPS menunjukkan variasi pendapatan perkapita di tiap-tiap kabupaten dan kota  di  NTB  cukup  tinggi.  Tahun  2010  PDRB perkapita  tertinggi  di  Kabupaten  Sumbawa Barat  yaitu  157.487.000.  Sedangkan  PDRB perkapita  terendah  di  Lombok  Tengah  dan Lombok Timur masing-masing sebesar
5.412.000 dan 5.623.000. Variasi yang sangat besar ini dipengaruhi  oleh  kontribusi  sektor  tambang terhadap  PDRB  Kabupaten  Sumbawa  Barat yang  sangat  besar.  Apabila  kita  mengeluarkan sektor tambang maka PDRB perkapita tertinggi di Kota Mataram dan PDRB perkapita terendah di Lombok Tengah yaitu masing-masing sebesar 11.987 ribu dan 5.410 ribu. Sehingga selisihnya menjadi  sebesar  6.577  ribu  pada  tahun  2010. Demikian  juga  pada  tahun  2020  PDRB perkapitan  tertinggi  masih  di  Kabupaten Sumbawa  Barat  yaitu  sebesar  113.476  ribu. Sedangkan  PDRB  perkapit  terendah  ada  di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 10.577 ribu.  Artinya  masih  terdapat  kesenjangan  yang cukup lebar namun dalam kondisi yang menurun antara daerah yang mempunyai PDRB perkapita tertinggi dengan daerah yang mempunyai PDRB perkapita terendah yaitu menjadi 102.899 ribu.
Konvergensi  atau  penyatuan  kondisi ekonomi  harus  diupayakan  untuk  mengatasi permasalah  tersebut.  Melihat  data  dari  BPS tentang kondisi pendapatan perkapita kabupaten dan kota di NTB menunjukkan, dari tahun  2010 sampai  dengan  tahun  2020  terjadi  konvergensi pendapatan  (yang  diproxikan  dengan  PDRB) antar kabupaten dan kota di NTB. Meskipun dari data  tersebut  telah  menunjukkan  adanya konvergensi, namun kecepatan konvergensinya bisa dikatakan masih rendah.
Hasil  penelitian menunjukkan  koefisien variabel  lag  PDRB  sebesar  0.947  yang  lebih kecil dari satu menunjukkan proses konvergensi PDRB telah terjadi antar kabupaten dan kota di NTB.  Tingkat  konvergensi  sebesar  0,0541 artinya terjadi konvergensi sebesar 5,41 persen pertahun. Setiap tahun dengan asumsi tidak ada perubahan  ataupun  shok  dalam  perekonomian kabupaten  dan  kota  di  NTB  akan  terjadi konvergensi  atau  pengurangan  kesenjangan PDRB antar kabupaten di Provinsi NTB sebesar 5,41  persen.  Artinya  dibutuhkan  waktu  selama 18,5  tahun  bagi  daerah  yang  memiliki  PDRB terkecil  untuk  menutup  kesenjangan  (half  time convergence)  dan  bisa  menyusul  daerah  yang memiliki PDRB tertinggi.
Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap kabupaten  dan  kota  di  NTB.  Belanja  pegawai, dan belanja modal yang dilakukan oleh tiap-tiap pemerintah kabupaten dan kota diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan  belanja  barang  dan  jasa  dapat menghambat  bahkan  mengurangi  pertumbuhan ekonomi yang terjadi.
Mempercepat  terjadinya  konvergensi antar  daerah  di  NTB,  pemerintah  daerah maupun pusat harus mengupayakan pertumbuhan  yang  lebih  cepat  pada  kabupaten dan  kota  yang  mempunyai  pendapatan  lebih rendah  dibandingkan  dengan  kabupaten  kota yang  mempunyai  pendapatan  lebih  tinggi dengan  intrumen  yang  sudah  disebutkan. Belanja  modal  direkomendasikan  dilakukan terutama  untuk  membangun  infrastruktur  yang mampu  mendorong  peningkatan  produktivitas di  daerah  yang  berpendapatan  rendah  dan
diharapkan  akan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Rekomendasi  ini  diberikan  mengingat  daerah yang  belum  berkembang  mempunyai  rasio modal terhadap tenaga kerja yang lebih rendah sehingga  produktivitas  marginal  dari  investasi setiap satuan modal lebih tinggi di wilayah yang kurang berkembang (Firdaus, 2013). Akibatnya pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  yang  belum berkembang  dimungkinkan  bisa  lebih  tinggi dibandingkan dengan daerah yang sudah maju.
Temuan  dalam  penelitian  ini  yang menunjukkan telah terjadi konvergensi terhadap pendapatan  didukung  pula  oleh  beberapa temuan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan oleh (Firdaus & Yusop, 2009), (Firdaus, 2013) pada  pengamatannya  terhadap  provinsi  di Indonesia, (Yuniasih et al., 2013), (Nurhamidah & Suhartini, 2015). Namun perbedaan penelitian  ini  dengan  penelitian  yang  sudah dilakukan  tersebut  terdapat  pada  kecepatan konvergensi  yang  terjadi.  Misalnya  saja pengamatan  (Firdaus,  2013)  menunjukkan kecepatan  konvergensi  antar  provinsi  di Indonesia  sebesar  0,29  persen  pertahun  artinya proses cacth  up akan  terjadi,  namun  dalam periode yang sangat lama yaitu sekitar 200 tahun dan penelitian Nurhamidah & Suhartini  (2015) menunjukkan dibutuhkan waktu 22 tahun untuk mengurangi  setengah  ketimpangan  pendapatan yang  terjadi  di  Provinsi  Sumsel.  Sedangkan pada penelitian ini proses cacth up membutuha waktu  yang  lebih  pendek  yaitu  sekitar  18,5 tahun.
Hasil  berbeda  dengan  temuan  dalam penelitian ini telah didapatkan oleh (Rustariyuni & Setyari, 2012) dan (Dekiawan, 2014). Tidak terjadinya konvergensi menurut (Rustariyuni & Setyari,  2012)  disebabkan  oleh  perbedaan kontribusi  dan  pertumbuhan  masing-masing sektor ekonomi yang ada di tiap-tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali. Sedangkan menurut  (Dekiawan,  2014),  disebabkan  oleh belum  kuatnya  keterkaitan  antara  pengeluaran pemerintah  provinsi  yang  semakin  konvergen dengan  pendapatan  perkapita.  Pengeluaran pemerintah provinsi belum memberikan dampak yang merata pada pendapatan perkapita masing- masing  sehingga  masing-masing  provinsi
memiliki  kebijakan  pengeluaran  APBD  yang variatif.
Hasil  yang  berbeda  juga  didapat  dari temuan  (Firdaus,  2013)  ketika  mengamati proses  konvergensi  antar  kabupaten/kota  di pulau  jawa  dengan  menggunakan  data  PDRB. Namun  ketika  menggunakan  data  pengeluaran rumah  tangga,  hasil  yang  berbeda  didapatkan oleh  (Firdaus,  2013).  Kondisi  ini  menurut (Firdaus,  2013)  disebabkan  oleh  aktivitas produksi  di  daerah-daerah  di  Jawa  nilai tambahnya  tidak  kembali  ke  masyarakat  lokal, melainkan dikirim ke luar daerah bahkan ke luar negeri.

## SIMPULAN
Menguji  pengaruh  belanja  pemerintah secara  agregat  terhadap  pertumbuhan  ekonomi sebagaimana  disampaikan  oleh  (Olaoye  et  al., 2019) akan menghasilkan hasil yang bias karena setiap  jenis  belanja  akan  menghasilkan  efek yang berbeda. Kondisi ini juga dibuktikan oleh temuan  penelitian  ini  dimana  hasilnya  hanya belanja  pegawai  dan  belanja  modal  memiliki pengaruh posistif terhadap pertumbuhan ekonomi  sedangkan  belanja  barang  dan  jasa memiliki  dampak  negatif.  Dua  jenis  belanja lainnya  yaitu  belanja  hibah  dan  bansos walaupun  pengaruhnya  tidak  signifikan  namun memiliki  kecenderungan  untuk  berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan  periode  sebelumnya  yang  juga turut  diuji  dalam  penelitian  ini  dan  terbuti memiliki  pengaruh  yang  signifikan  pada petumbuhan ekonomi. Pengujian dengan memasukkan variabel lag pertumbuhan pendapatan  ini  juga  bermanfaat  untuk  menguji apakah terjadi konvergensi dan hasilnya adalah telah  terjadi  konvergensi  antar  simpulan kabupaten dan kota di NTB. Dibutuhkan waktu selama  18,5  tahun  bagi  daerah  yang  memiliki PDRB terkecil untuk menutup kesenjangan dan menyamai daeah yang memiliki PDRB terbesar.

## Implikasi Kebijakan
Pemerintah  daerah  dalam  upayanya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan  penting  terus  menjaga  agar pertumbuhan yang tinggi itu tetap terjadi dengan
memperhatikan variabel utama yang berpengaruh  yaitu  belanja  modal  walupun belanja  pegawai  juga  memiliki  pengaruh  yang posisitif  namun  dampaknya  bersifat  jangka pendek  menurut  beberapa  literatur  yang  sudah dibahas dalam penelitian ini.
Porsi belanja modal perlu diperbesar dan dilakukan  dengan  prinsip  efisien  dalam penggunaan  untuk  menjaga  keberlanjutan pertumbuhan  dalam  jangka  panjang.  Kajian tentang sektor ekonomi yang memiliki dampak rembesan  kebawah  ( trickle-down  effect )  dan pengganda  (multiplier)  yang  besar  perlu dilakukan  secara  kontinyu  bersama  dengan akademisi  dan  pihak  terkait  termasuk  DPRD sebelum memutuskan alokasi belanja yang akan ditetapkan dalam APBD.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri,  K.  (2020).  Kebijakan  Fiskal  dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Bukti Data Panel di Indonesia. AlMasharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman , 8(1), 1–18.
Amrillah,  A.,  &  Yasa,  I.  (2013).  Analisis Disparitas  Pendapatan  Per  Kapita  Antar Kecamatan  Dan  Potensi  Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Di Kabupaten Karangasem. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan  Universitas  Udayana, 2(4),
181–189.
Azwar.  (2016).  Peran  Alokatif  Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. Kajian  Ekonomi  Keuangan , 20(2). http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal
Dekiawan, H. (2014). Konvergensi Penerimaan Dan  Pengeluaran  Pemerintah  Provinsi  di Indonesia: Pendekatan Data Panel Dinamis Spasial. Buletin  Ekonomi  Moneter  Dan Perbankan , 17(1), 99–128. https://doi.org/10.21098/bemp.v1 7i1.52 Deviani.  (2016).  Analisis  Belanja  Daaerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan  (Studi  Empiris  Kota  dan Kabupaten  di  Sumatera  Barat ).  Jurnal Pendidikan  Ekonomi  Dan  Bisnis ,  8(1),  1– 13.
Dewi,  I.,  Paulus,  S.,  Koleangan,  R.  A.  M.,  & Engka, D. S. M. (2017). Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Kemiskinan  Melalui  Belanja  Daerah  di Kota Bitung . Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 18(5), 1–
18.
https://doi.org/https://doi.org/10.35794/jpe kd.15781.19.2.2017
Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A., & Liučvaitienė, A.  (2018).  Government  expenditure  and economic  growth  in  the  European  Union countries. International  Journal  of  Social
Economics , 45(2), 372–386. https://doi.org/10.1108/IJSE-122016-0365
Firdaus, M. (2013). Ketimpangan Pembangunan
Antar  Wilayah  di  Indonesia:  Fakta  dan Strategi Inisiatif. Orasi Ilmiah, 54.
Firdaus,  M.,  &  Yusop,  Z.  (2009).  Dynamic analysis  of  regional  convergence  in Indonesia. International Journal of
Economics and Management, 3(1), 73– 86.
Guo, Y., Zhou, Y., & Liu, Y. (2019). Targeted poverty alleviation and its practices in rural China:  A  case  study  of  Fuping  county, Hebei  Province. Journal  of  Rural  Studies , January, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.0 07 Hak,  M.  B.  U.,  &  Marlina,  N.  (2023).  The
Contribution  of  Regional  Tax  to  Regional Original  Income  of  West  Nusa  Tenggara Province  in  2018-2022.  Jurnal  Ilmu Ekonomi, 2(1).
Juanda,  B.,  &  Heriwibowo,  D.  (2016).
Konsolidasi  Desentralisasi  Fiskal  Melalui Reformasi  Kebijakan  Belanja  Daerah Berkualitas. Jurnal  Ekonomi  &  Kebijakan Publik , 7(1), 15– 28.
Kanwil  DJPb  NTB,  K.  K.  R.  I.  (2020). Kajian Fiskal  Regional  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat Tahun 2020. https://djpb.kemenkeu.go.id/port al/images/file_artikel/file_pdf/kfr /2020/29-KFR_2020_NTB.pdf
Lubis,  K.  A.  (2013).  Penerapan  Generalized Method  of  Moments  Pada  Persamaan Simultan Panel Dinamis Untuk Pemodelan Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia. Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember Surabaya.
Maipita,  I.  (2012).  Simulasi  Pengeluaran Pemerintah  dan  Dampaknya  terhadap Kinerja  Ekonomi  Makro:  Suatu  Model Computable General Equilibrium. Quantitative  Economics  Journal ,  1(2),  1– 15. https://doi.org/10.24114/qej.v1i2.17403
Mukarramah,  Yolanda,  C.,  &  Zulkarnain,  M.
(2019).  Analisis  Pengaruh  Belanja  Modal dan  IPM  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Timur. Jurnal Samudra Ekonomika , 3(2), 105–117.
Mustaqimah,  K.,  Hartoyo,  S.,  &  Fahmi,  I. (2018).  Peran  Belanja  Modal  Pemerintah Dan  Investasi  Pembangunan  Manusia Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di
Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 6(2), 1–15. https://doi.org/10.29244/jekp.6.2.1-15 Nourmanita,  N.  A.  (2016).  Belanja  Publik (Expenditure Assignment) Antara Masalah Dan Efektivitas Anggaran Belanja. Natapraja, 4(1), 31–48. https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12613
Nurhamidah,  R.,  &  Suhartini,  A.  M.  (2015).
Determinan  Konvergensi  Pendapatan  di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Dan  Pembangunan  Indonesia ,  15(1),  71. https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.554
Olaoye, O. O., Orisadare, M., & Okorie, U. U.
(2019).  Government  expenditure  and economic  growth  nexus  in  ECOWAS countries. Journal  of  Economic  and Administrative  Sciences ,  36(3),  204–225. https://doi.org/10.1108/jeas-012019-0010
Prasetyia,  F.,  Wulandari,  F.,  &  Hutama,  R.  S.
(2011). Pengeluaran Sektor Publik,
Pertumbuhan Ekonomi  dan  Kemiskinan di Indonesia. In Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia (Vol. 11, Issue 2,
pp. 99-116). https://doi.org/10.21002/jepi.v11i2.184
Pratama,  N.  R.  N.  S.,  &  Utama,  M.  S.  (2019).
Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  dan Investasi  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Koata  Provinsi  Bali. E-Jurnal
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 8(7), 651– 680.
Primadianti,  N.,  &  Sugiyanto,  C.  (2020).
Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi  Pro  Poor,  dan  Kemiskinan  di Nusa  Tenggara  Barat. Jurnal  Dinamika Ekonomi Pembangunan , 3(1), 1–20.
Rahayu,  H.  C.  (2020).  Faktor  Geografis  dan
Kelembagaan dalam Kemiskinan di Provinsi  Riau:  Analisis  Panel  Data  di Tingkat  Desa. Universitas  Sebelas  Maret Surakarta .
Rustariyuni, S. D., & Setyari, N. P. W. (2012). Konvergensi Perekonomian Di Bali: Inequality  Sebagai  Penyebab  Kemiskinan. Piramida, 7(2), 1–23.
Sasmal,  R.  S.  J.,  R,  S.,  &  S,  J.  (2016).  Public expenditure, economic growth and poverty alleviation. International Journal of Social Economics , 43(6), 604–618.
Scott-Joseph, A., & Turner, T. F. (2019). Does the composition of government expenditure matter  for  Eastern  Caribbean  economies’ longrun sectoral output growth? : An ARDL bound test approach. International Journal of  Development  Issues ,  November  2016. https://doi.org/10.1108/IJDI-012018-0011
Seran, S. (2017). Hubungan antara Pendidikan,
Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan  Kemiskinan. Jurnal  Ekonomi Kuantitatif Terapan, 59–71. https://doi.org/10.24843/jekt.2017. v10.i01.p07
Shina, A. F. I. (2016). Penerapan 2 SLS GMM- AB  pada  Persamaan  Simultan  Data  Panel Dinamis  untuk  Pemodelan  Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebagai Islamic Country. Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah, 7(1), 141. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v7i1.141 -162 Sukomo. (2018). Analisis Kredit Perbankan dan Belanja Sektor Publik Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan PDRB, Kemiskinan dan  Pengangguran  di  Jawa  Barat  Tahun 2005-2015. Univesitas  Sebelas  Maret Surakarta.
Sumardjoko,  I.,  &  Irwanto,  A.  (2015).  Peran Transfer  Dana  Penyesuaian  dan  Dana Perimbangan Terhadap Peningkatan
Belanja Modal Daerah Untuk Menciptakan
Quality  Spending. Simposium  Nasional Akuntansi 18, 1–23.
Ulfilianjani,  N.  (2014).  Pengaruh  Belanja Pemerintah  Daerah  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di  Provinsi  Banten. Institut  Pertanian Bogor .
Wahyuni,  S.,  Juanda,  B.,  &  Fahmi,  I.  (2017). Kualitas Belanja Daerah dan Hubungannya dengan  Kinerja  Pembangunan  di  Provinsi Banten.  Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan Pembanguan, 6(2), 16–31.
Yuniasih, A. F., Firdaus, M., & Fahmi, I. (2013).
Disparitas,  Konvergensi,  dan  Determinan
Produktivitas  Tenaga  Kerja  Regional  di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan
Pembangunan  Indonesia ,  14(1),  63–81. https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/J
EPI/article/view/447