Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang

## Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis

## Di Kota Bandar Lampung
Rita pertiwi 1 , Tubagus Muhammad Nasaruddin 2 dan Andre Pebrian Perdana 3 Universitas Lampung 1 , Universitas Malahayati 2,3
Ritapertiwi1010@gmail.com, tbmnasaruddin@gmail.com, andrepebrianp@gmail.com

## Abstract
The City Government of Bandar Lampung established Regional Regulation Number 03 of 2010 concerning the Guidance of Street Children, Homeless and Beggars with the aim that street  children,  homeless  and  beggars  get  a  decent  living  and  life.  However,  since  this Regional Regulation was enacted and implemented by the Social Service, social problems related  to  street  children,  homeless  people  and  beggars  have  not  been  fully  addressed. Therefore, this study discusses how the implementation mechanism, inhibiting factors and how to optimize the implementation of the Bandar Lampung City Regulation Number 03 of 2010  concerning  the  development  of  street  children,  homeless  people  and  beggars.  The type of research used is empirical or sociological legal research. The nature of the research is  descriptive  analysis  with  a  normative  and  empirical  approach.  The  data  collection method is library and field research. While the data analysis that the author uses includes the  collection  and  processing  of  all  data  and  then  conclusions  are  drawn  using  the Deductive Thinking method, namely based on general facts and concrete events. The results of  this  study  indicate  that  the  implementation  of  Regional  Regulation  No.  03  of  2010 concerning the Development of Streets, Homeless and Beggars in Bandar Lampung City has  not  been  implemented  optimally.  This  is  caused  by  several  factors,  such  as: communication on the target of development is still not carried out properly and optimally, supervision and coordination mechanisms are not yet effective among stakeholders.

## Keywords: Implementation, Regional Regulation, Guidance

## Abstrak
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis pada pelaksanaannya memiliki tujuan agar anak jalanan, gelandangan dan pengemis  serta  mendapat  perhatian  khusus  dari  pemangku  kepentinngan  dalam  hal  ini Dinas Sosial Kota Bandar Lampung karena persoalan ini menjadi masalah klasik seolah menjadi  musiman  dan  pelaksanan  penindaklanjutannya  masih  kurang  evaluasi.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  mekanisme  pelaksanaan,  faktor penghambat dan bagaimana upaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota  Bandar  Lampung  Nomor  03  Tahun  2010  tentang  pembinaan  anak  jalanan, gelandangan  dan  pengemis.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum empiris  atau  sosiologis.  Sifat  penelitian  deskriptif  analisis  dengan  metode  pendekatan normatif  dan  empiris.  Metode  pengumpulan  data  yaitu  Penelitian  kepustakaan  dan
Lapangan.  Sedangkan  analisis  data  yang  penulis  gunakan  meliputi  pengumpulan  dan pengolahan keseluruhan data kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode berfikir Deduktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang Kongkrit. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun 2010 Tentang Pembinaan Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung belum  terlaksana  secara  maksimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti  : Komunikasi  yang  dilakukan  secara  internal  sudah  cukup  baik.  Sedangkan  komunikasi secara eksternal masih belum terlaksana dengan baik dan maksimal; Sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.03 tahun 2010 dari pemerintah dari segi kualitas dan kuantitas sudah memadai. Untuk sumber daya dana masih sangat terbatas, terbukti dengan belum adanya anggaran untuk memenuhi sarana prasaran panti sosial, dan kurangnya dana untuk kegiatan sosialisasi
Kata Kunci : Analisis, Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010, Pembinaan

## A. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  adalah  negara  hukum.  Pernyataan tersebut  tercantum  secara  jelas  dalam  pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 hasil amandemen keempat yang menetapkan bahwa  “Negara  Indonesia  Adalah  Negara  Hukum”.  Hal  ini  menegaskan  bahwa  Negara Indonesia  berdasarkan  hukum  bukan      berdasarkan  atas  kekuasaan.  Dengan  demikian penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan atas hukum dan juga terdapat prinsip jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap setiap warga negara.
Pada prinsip negara hukum, selain dinyatakan tindak pemerintahan harus berdasarkan hukum,  Indonesia  juga  merupakan  negara  yang  melindungi  dan  menjamin  HAM  setiap warga  negarannya  yang  tercantum  utuh  dalam  UUD  NRI  tahun  1945.  Hal  itu  tentunya dimaksutkan agar terbentuknya Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi persamaan hak dan menghormati perbedaan, serta cinta perdamaian atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga terwujudnya masyarakat  yang aman, tertib, damai, adil, makmur, dan sejahtera  atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penjabaran mengenai negara hukum sebagaimana dijelaskan diatas jelas menegaskan bahwa,  Indonesia  sebagai  negara  hukum  merupakan  negara  yang  menjamin  hak konstitusional setiap warga negaranya. Hal ini kemudian tercantum dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu mengenai hak-hak apasaja yang harus dilindungi dan diberikan kepada setiap warga negaranya, termasuk hak terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 34 Ayat (1) disebutkan bahwa: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar  dipelihara  oleh  negara” pemeliharaan  terhadap  fakir  miskin  dan  anak-anak terlantar  yang  ada  di  Indonesia  adalah  sebuah  tujuan  negara  hukum  untuk  menjamin
terpenuhinya  hak  Konstitusional  terhadap  fakir  miskin  dan  anak-anak    terlantar  yang dinyatakan oleh pasal tersebut agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal diatas guna memenuhi kebutuhan dasar kemanusaiaan sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 1
Persoalan  fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  yang  dapat  digambarkan  dalam fenomena anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang dialami hampir diseluruh wilayah kota di Indonesia, salah satunya yaitu di Kota Bandar Lampung Provinsi  Lampung.  Permasalahan  sosial  ini  merupakan  akumulasi  dari  berbagai permasalahan  yang  terjadi.  Mulai  dari  kemiskinan,  tingkat  pendidikan  yang  rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya. Faktor ekonomi yaitu perihal kemiskinan dan pengangguran merupakan Faktor yang lebih dominan menjadi penyebab munculnya masalah kesejahteraan sosial terhadap keberadaan  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  di  Indonesia.  Faktor  ini  mendorong  mereka untuk datang ke kota-kota besar dan melakukan kegiatan menggelandang, mengemis dan mengamen  sebagai  pekerjaan  akibat  dari  ketidakmampuan  mereka  untuk  memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Masih  maraknya  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di  kota  Bandar  Lampung merupakan persoalan tersendiri.
Dinas  sosial  sebagai  bagian  dari  pemerintahan  yang  menjalankan  fungsi  pembinaan terhadap  anak  jelanan,  gelandangan  dan  pengemis  menganggap  fenomena  ini  sebagai kesenjangan  sosial.  Keberadaan  anak  jalanan,  gelandangan,  dan  pengemis  merupakan fenomena  sosial  yang  keberadaannya  membahayakan  diri  sendiri  dan  orang  lain  serta ketertiban  umum  dan  memungkinkan  mereka  menjadi  sasaran  eksploitasi  dan  tindak kekerasan. Mengingat bahwa anak jalanan, gelandangan dan pengemis merupakan warga yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  serta  perhatian  yang  sama  sehingga  perlu dilakukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah dan  non pemerintah agar mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak. Berdasarkan fakta pada penjelasan tersebut, maka pemerintah  daerah  untuk  menjalankan  amanah  Pasal  34  ayat  (1)  UUD  NRI  tahun  1945 yang  menyatakan  bahwa  “Fakir  miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara” pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.
1 Z Zulfahmi, “Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia”, Neliti, 23 Januari 2020, Hal. 2
Terhitung sejak Perda ini undangkan dan diselenggarakan oleh Dinas sosial dan instansi terkait, masalah sosial terkait Anak Jalanan, gelandangan dan pengemis masih juga belum sepenuhnya tertangani. Anak jalanan, gelandangan dan pengemis masih banyak terlihat di pusat  kota  yang  menjadi  pusat  perekonomian  seperti  pasar  dan  pertokoan,  jembatan penyebrangan dan hampir disepanjang jalan protokol di setiap traffict light (lampu merah) Kota  Bandar  Lampung.  Pada  umumnya  anak  jalanan  melakukan  kegiatan  mengemis dengan  cara  meminta-minta  kepada  pengguna  jalan  yang  lalu  lalang.  Namun  pada perkembangannya  mereka  mulai  melakukan  cara-cara  yang  kreatif  untuk  lebih  menarik pengguna jalan.
Pengemis dalam bentuk badut dan manusia bercat silver kini marak banyak ditemui di berbagai  titik Kota Bandar Lampung. Selain itu, banyak di temui bahwa anak  jalanan yang melakukan kegiatan mengemis dengan cara menyamar sebagai badut dan manusia bercat silver merupakan pelajar aktif  dan bukan merupakan anak yang tergolong anak terlantar. Hal ini tentu meresahkan masyarakat Kota Bandar Lampung terutama pengguna jalan yang lalu  lalang  di jalanan Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan terkait dengan penelitian yang sekarang sedang penulis teliti:
Tabel 2.1 Jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis tahun 2016-2018 2 No Tahun Jumlah % 1 2016 38 orang 17,35%
2
2017 68 orang 31,05% 3 2018 113 orang 51,59%
Dilihat dari data diatas, persentase tingkat jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan  jelas  bahwa  keberadaan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis masih  sangat  mengganggu  dan  mengkhawatirkan.  Sehingga  tidak  jarang  masyarakat yang  mengungkapkan  kegelisahannya  pada  aparat  pemerintah  yang  seharusnya melaksanakan perda tersebut. Menanggapi fenomena ini dikutip dari salah satu artikel, Direktur  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  APIK  lampung,  mengatakan  bahwa
2 Raka Wijaya, “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan,Gelandangan dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah” (Bandar Lampung, UIN RIL 2019) Hal. 24
aktivitas anak jalanan yang mengecat tubuhnya dan meminta-minta di lampu merah ini mengadopsi  dari  kota  Bandar  Lampung 3 .  Kegiatan  ini  memunculkan  kekhawatiran masyarakat,  kekhawatiran  bahwa  kegiatan  ini  merupakan  tindakan  Eksplotasi  anak. Dimana,  anak-anak  ini  dipelopori  orang  tertentu  untuk  melakukan  kegiatan  ini  dan dimintai setoran oleh orang dewasa yang mengorganisir.
Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi tiga pertanyaan, yang Pertama, Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung? Kedua faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.03 tahun 2010  tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Banda  Lampung? Ketiga Bagaimana  upaya  Pemerintah  dan  Instansi  terkait  dalam mengoptimalisasikan  Peraturan  Daerah  No.03  tahun  2010  tentang  pembinaan  anak jalanan,  gelandangan  dan pengemis  di  Kota  Bandar Lampung.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Sifat penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan normatif dan empiris. Metode pengumpulan data yaitu  Penelitian  kepustakaan  dan  Lapangan.  Sedangkan  analisis  data  yang  penulis gunakan  meliputi  pengumpulan  dan  pengolahan  keseluruhan  data  kemudian  ditarik kesimpulan menggunakan metode berfikir Deduktif yaitu be rdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang Kongkrit.

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Gambaran Umum
Kota  Bandar  Lampung  merupakan  Ibu  Kota  Provinsi  Lampung, selain  sebagai pusat  kegiatan  pemerintahan, sosial, politik, pendidikan  dan  kebudayaan, kota  ini  juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung
Penelitian  ini  mendeskripsikan  dan  menganalisis  bagaimana  pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung. Guna mendapatkan data untuk penelitian ini, penulis telah  melakukan  wawancara  dan  observasi  di  lapangan  secara  langsung  dan  mendalam berdasarkan teori implementasi kebijakan George C.Edward III. Dalam teori implementasi
3 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) APIK lampung dikutip media lampung Tv
kebijakan George C.Edward III menekankan bahwa efektifitas suatu kebijakan bergantung pada  empat  komponen  atau  isu  yang  saling  berhubungan,  saling  mempengaruhi  satu dengan lainnya bahkan dapat menjadi aspek penghambat maupun penunjang implementasi kebijakan. Keempat komponen yang harus diperhatikan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan, struktur birokrasi.
Komunikasi: Komunikasi dalam pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung No.03 tahun 2010  tentang  pembinaan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  dilakukan  melalui komunikasi  internal  dan  eksternal.  Komunikasi  internal  terjadi  antara  Pemerintah  Kota Bandar Lampung, antar pejabat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan, Instansi terkait yang  mempunyai  hubungan  tugas  pokok,  dan  fungsi  dengan  masalah  anak  jalanan, gelandangan  dan  pengemis.  Komunikasi  internal  ini  disampaikan  dalam  bentuk  formal seperti rapat dan in-formal seperti perintah langsung atasan terhadap bawahan. Komunikasi eksternal  terjadi  antara  pejabat  Dinas  Sosial  dengan  anak  jalanan,  gelandangan  dan pengemis.  Dalam  komunikasi  ini  bertujuan  agar  mereka  mengetahui  keadaan  lapangan yang sesungguhnya. Apa yang harus disiapkan dan dilaksanakan guna tujuan pelaksanaan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat tercapai dan terwujud.
Sumber Daya: Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumber daya tersebut meliputi  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  anggaran,  dan  sumber  daya  peralatan  dan sumberdaya kewenangan.
a) Sumber daya manusia : Dalam pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung No.03 tahun 2010  tentang  pembinaan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis,  sumber  daya manusia  yang  dimaksud  adalah  Dinas  Sosial  Kota  Bandar  Lampung  sebagai  intansi pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk sosialiasisi Perda ini. Secara kualitas dan  kuantitas  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  Dinas  Sosial  untuk  menjalankan program sudah memadai. Hal ini sesuai dengan catatan dalam dokumentasi Struktur dan Tata Kerja Dinas Kota Bandar Lampung.
b) Sumber daya anggaran : Dalam pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung No.03 tahun 2010  tentang  pembinaan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  tentu  saja membutuhkan  sumber  dana  yang  berasal  dari  pemerintah/pemda  maupun  dari masyarakat.  Menurut  keterangan  Bapak  suheri  selaku  Kepala  Seksi  Pelayanan  dan Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Bandar  Lampung  menyebutkan  bahwa  untuk
melaksanakan  program  pembinaan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  Dinas sosial  memperoleh  dana  dari  APBD  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah)  Kota Bandar  Lampung.  Selain  untuk  dana  pembinaan,  dana  tersebut  juga  nantinya  akan digunakan untuk biaya sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program  pembinaan  dan  pengawasan.  Dalam  wawancara  pada  tanggal  tanggal  3 September 2020 Bapak Suheri selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyebutkan bahwa: “ Dinas sosial ini memperoleh dana dari APBD, tapi sayangnya dana  APBD  ini  masih tergolong kecil,  padahal tugas  dinas  sosial  itu  banyak.  malah sekarang anggaran untuk sosialiasi melalui media cetak sudah ditiadakan, selain itu kami juga butuh dana untuk sarana panti, karena perlu diketahui kita ini belum punya panti  yang  khusus  untuk  menampung  anak  jalanan,  gelandangan  yang  ada  di  Kota Bandar Lampung” . Dari uraian dan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa pada pelaksanaan Perda Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dalam hal pelaksanaan program dan pemenuhan sarana masih mengalami kendala soal pendanaan dimana  sampai  sekarang  belum  ada  anggaran  khusus  yang  dialokasikan  untuk pemenuhan sarana Panti Sosial.
Disposisi: Dalam  pelaksanaan  Perda  Kota  Bandar  Lampung  No.03  Tahun  2010  tentang pembinaan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis,  aparat  pelaksana  terlihat  kurang mempunyai  kemauan  dan  tanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik. Pelaksana  dalam  Kebijakan  Perda  Kota  Bandar  Lampung  No.3  Tahun  2010  tentang pembinaan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis,  antara  lain: Pemerintah  (  Bidang Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial,  khususnya  Seksi  Pelayanan  Sosial  Anak  dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial) .
Hal  ini  sesuai  dengan  wawancara  dengan  Bapak  Suheri  Kepala  Seksi  Pelayanan  dan Rehabilitasi  Sosial  terkait yang  mengatakan  bahwa: “Dinas sosial sejauh ini belum ada rencana  untuk  merancang  program    penanganan  lebih  lanjut  terhadap  anak  jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung setelah Pandemi Covid-19 berakhir, kami masih menyelenggarakan program yang sama dengan program yang sudah dibuat, termasuk  program  untuk  menelusuri  keresahan  masyarakat  terkait  adanya  tindakan eksploitasi terhadap anak bercat silver” Sikap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan terlihat kurang serius dalam melaksanakan program pembinaan sesuai dengan Perda Kota Bandar  Lampung  No.03  Tahun  2010  tentang  pembinaan  anak jalanan,  gelandangan  dan pengemis. Terutama masalah kekhawatiran masyarakat terkait adanya tindakan eksploitasi
anak  jalanan  dan  pengemis  yang  banyak  ditemui  di  berbagai  titik  lampu  merah  dan pemukiman  masyarakat  Kota  Bandar  Lampung.  Padahal  masalah  ini  dinilai  termasuk masalah yang cukup serius dan mengkhawatirkan, mengingat tindakan Ekploitasi adalah tindakan yang melanggar hak-hak anak dan penyandang masalah sosial lainnya. Selain itu, aparat pelaksana juga belum memberikan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat umum. Tetapi dengan adanya program pembinaan yang terencana yakni usaha pencegahan, usaha penanggulangan  dan  rehabilitasi  sosial  dari  Dinas  sosial,  Bidang  Pelayanan  dan Rehabilitasi Sosial, khususnya Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial ini juga membuktikan bahwa aparat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan terhadap penyandang masalah sosial seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung.
Struktur Birokrasi : Struktur birokrasi berpengaruh pada pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung No.03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, terutama pada prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya  (Standard Operating Procedures). Para  pelaksana  jarang  mempunyai  kemampuan  untuk  menyelidiki  dengan  seksama  dan secara  inividual  setiap  keadaan  yang  mereka  hadapi.  Sebaliknya  mereka  mengandalkan pada  prosedur-prosedur  biasa  yang  menyederhanakan  pembuatan  keputusan  dan menyesuaikan  tanggung  jawab  program  dengan  sumber-sumber  yang  ada.  Disamping dengan  cara-cara  yang  disesuaikan  dengaan  ukuran-ukuran  dasar,  pemakaian  waktu  dan pemborosan  dapat  menghambat  implementasi.  SOP  sangat  mungkin  menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe- tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan.
3. Faktor  penghambat  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun    2010 tentang  pembinaan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Bandar lampung
Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.03 Tahun 2010 menurut Bapak Suheri selaku  Kepala  Seksi  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Tuna  Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Bandar Lampung  adalah :  “Faktor  penghambat  pelaksanaan  pembinaan  anak  jalanan, gelandangan   dan  pengemis  oleh  Dinas  Sosial  Kota  Bandar  Lampung  yaitu,  belum adanya  panti  asuhan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  Kota  Bandar  Lampung,  Panti asuhannya  masih bekerja  sama  dengan  pihak  swasta dan  kurangnya  kerja  sama  antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi anak jalanan,gelandangan dan pengemis di  Kota  Bandar  Lampung”. Hambatan  lainnya  menurut  kepala  seksi  pelayanan  dan
rehabilitasi tuna sosial yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari  akibat buruk dari tindakan memberikan uang dijalanan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.  Sehingga  Meskipun  kegiatan  razia  rutin  dilaksanakan.,  anak  jalanan, gelandangan dan pengemis cendrung kembali beraktifitas mencari penghasilan di jalanan. disebabkan  karena  mereka  dengan  mudahnya  bisa  mendapatkan  banyak  uang  dari masyarakat yang memberikan uang dengan cuma-cuma. Selain itu Pandemi Covid-19 yang terjadi  saat  ini juga  menjadi  faktor  yang  menghambat  Dinas  Sosial untuk  melaksanakan Program pembinaan secara maksimal. Dari hasil pengamatan dan wawancara maka penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembinaan anak jalanan gelandangan dan pengemis yaitu:
1) Banyaknya  Anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  yang  berasal  dari  luar  Kota Bandar Lampung. hal ini sebabkan oleh faktor lokasi dimana Kota Bandar Lampung merupakan pusat perdagangan, industri dan pariwisata yang terletak di wilayah yang strategis yaitu daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau sumatera dan pulau jawa  sehingga  menguntungkan  bagi  pertumbuhan  dan  pengembangan  Kota  Bandar Lampung.  Dengan  banyak  potensi  yang  dimiliki  kota  Bandar  Lampung  banyak penduduk daerah lain yang merantau ke Kota Bandar Lampung untuk mengadu nasib, maka  sangat  dimungkinkan  banyak  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  yang datang  dari  luar  daerah  Kota  Bandar  Lampung.  Hal  ini  sesuai  dengan    wawancara penulis dengan salah satu gelandangan yang berasal dari Kota Bumi Lampung Utara, yang menyebutkan: “Saya asalnya dari Kota Bumi, hidup sendiri merantau ke bandar lampung.   karena  gak  punya  kerjaan  ya  gini  saya  memulung,  saya  gak  tidur dijalanan   tapi saya nempati rumah kosong di daerah enggal bareng kawan-kawan pemulung juga”
2) Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program pembinaan  terhadap anak jalanan, gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Bandar  Lampung.  Menurut  Kepala  seksi pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial dinas sosial Kota Bandar Lampung APBD yang dianggarkan untuk melaksanakan program dinas sosial tidak seimbang dengan tugas yang harus di laksanakan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah sosial di Kota Bandar Lampung. sehingga program yang terealisasi masih belum optimal dan belum berani mengadakan program besar bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal ini juga sesuai  dengan  pengamatan  penulis  selama  melakukan  penelitian  di  Kantor  Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dimana fasilitas yang dimiliki kantor dinas sosial kurang mendukung para staff untuk menjalankan tugasnya mengatasi berbagai masalah sosial
di  Kota  Bandar  Lampung  terutama  dalam  melaksanakan  program  pembinaan  anak jalanan, gelandangan dan pengemis secara optimal.
3) Secara  fisiologis  mereka  yang  sudah  diberi  motivasi  dan  penanganan,  ada  yang kembali ke jalan tergantung relativitas moral baik anak jalanan, gelandangan maupun pengemis  itu  sendiri.  Anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  sering  kali  mudah dipengaruhi  keadaan  lingkungan.  Mereka  yang  sudah  diberi  pembinaan  seringkali kembali melakukan aktifitas di jalanan, dikarenakan diajak teman atau mereka berada di lingkungan yang juga terdiri dari orang-orang yang melakukan aktifitas dijalanan.
4) Kehidupan  bertahun-tahun  di  jalanan  tidak  seimbang  dengan  program  pembinaan yang seharusnya dilaksanakan secara serius. Dalam pelaksanaannya dilapangan Dinas sosial  melakukan  razia  setiap  1  (satu)  bulan  sekali.  menurut  wawancara  yang dilaksanakan penulis terhadap anak jalanan dan pengemis yang pernah terjaring razia menyebutkan  bahwa  mereka  hanya  dibina  untuk  tidak  kembali  lagi  kejalanan kemudian di lepaskan lagi. Hal ini tidak memberikan pengaruh yang besar bagi anak jalanan,  gelandangan  dan  pengemis.  Padahal  harapan  dengan  diadakannya pelaksanaan  program  pembinaan  secara  penuh  dan  serius  dapat  memberikan kesadaran  dan  solusi  bagi  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dengan cara yang lebih layak.
5) Kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh Dinas Sosial.
4. Upaya Pemerintah dan Instansi terkait dalam Mengoptimalisasikan pelaksanaan Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun  2010  tentang  pembinaan  anak  jalanan, gelandangan dan, pengemis di Kota Bandar Lampung
Berdasarkan hasil wawancara, maka adapun upaya pemerintah dan Dinas Sosial sebagai instansi  terkait  dalam  mengoptimalkan  pelaksanaan  Perda  No.  03  tahun  2010  tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan, pengemis di Kota Bandar Lampung adalah:
1) Memberikan Pembinaan: Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh  pemerintah  dan/atau  masyarakat  untuk  mengatasi  masalah  anak  jalanan, gelandangan, pengemis dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap  mengutamakan  hak-hak  dasar  bagi  kemanusiaan.  Bapak  Suheri  Sebagai Kepala Seksi  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Tuna  Sosial  Dinas  Sosial  Kota  Bandar  Lampung mengatakan bahwa  : “Upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan Perda No. 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan,  gelandangan  dan,  pengemis  di  Kota  Bandar  Lampung  adalah  dengan memberikan pembinaan berupa usaha pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi
sosial kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak kembali melakukan kegiatan sebagai gelandangan dan, pengemis serta untuk  memperoleh  penghidupan  dan  kehidupan yang layak”.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Perda No. 03  tahun  2010  adalah  dengan  memberikan  pembinaan  kepada  anak  jalanan, gelandangan dan pengemis sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Perda Kota Bandar Lampung No.03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu berupa usaha pencegahan, usaha penanggulangan dan rehabilitasi sosial. Dalam  memberikan Pembinaan, Dinas Sosial bekerjasama dengan Unsur POLRI dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi terkait,  Unsur mahasiswa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat membantu Dinas Sosial dalam melaksanakan program-program  pembinaan  terhadap  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis terutama usaha penanggulangan yang meliputi pelaksanaan 1) Razia; 2) Perlindungan; 3) Pengendalian sewaktu-waktu; 4) Penampungan sementara; 5) Pendekatan awal; 6) Pengungkapan dan pemahaman masalah ( assessment ); 7) Pendampingan sosial; dan 8) Rujukan  berdasarkan  seleksi.  Pelaksanaan  pembinaan  berupa  usaha  pencegahan, pengendalian dan rehabilitasi sosial telah di laksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sejak tahun 2010 setelah Perda tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan,  pengemis  ditetapkan.  Adapun  hasil  kenyataan  berdasarkan  pengamatan  yang penulis  lakukan  dilapangan  adalah  bahwa  tidak  semua  program  pembinaan  terhadap anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Bandar  Lampung  berjalan  dengan optimal. Sehingga program pembinaan yang telah diselenggarakan masih dirasa kurang berhasil  untuk  menghalangi  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  untuk  tidak melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, beraksi seperti anak bercat silver, dan  kegiatan  lain  seperti  berjualan  koran  dan  tysu  di  jalanan.  Sehingga  sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban bagi pengguna jalan lalu lintas di berbagai titik Kota Bandar Lampung
2) Memberikan  Modal  Usaha:  Dalam  mengoptimalisasikan  pelaksanaan  Perda  Kota Bandar Lampung No.03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis  maka  diperlukan  pemberian  bantuan  stimulan  kepada  penyandang  masalah kesejahteraan  sosial  yang  berada  dibawah  penanganan  Dinas  Sosial  sebagai  instansi pemerintah  yang  berwenang  untuk  melaksanakan  program  pembinaan  yang  sesuai dengan  Perda  Kota  Bandar  Lampung  No.  03  tahun  2010  tentang  pembinaan  anak,
jalanan,  gelandangan  dan  pengemis.  Sebagai  mana  dikemukakan  oleh  Bapak  Suheri selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung,  yang  mengatakan  bahwa :  “Selain  memberikan  pembinaan,  Dinas  Sosial Kota Bandar Lampung juga  berupaya  memberikan  bantuan  Modal  usaha  Ekonomi Produktif (UEP) kepada gelandangan dan pengemis yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan  kemandirian  usaha  sehingga  dapat  hidup  secara  layak  dan bermartabat”. Upaya  pemerintah  dalam  melaksanakan  Perda  No.03  tahun  2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan, pengemis di Kota Bandar Lampung semaksimal mungkin telah dilakukan. Dari hasil wawancara bahwa salah satu program yang paling efektif untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan dan, pengemis di Kota Bandar Lampung adalah dengan memberikan bantuan stimulan berupa peralatan kerja dan/atau modal usaha ekonomi produktif (UEP). Sehingga penyandang masalah kesejahteraan  sosial  seperti  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  tidak  kembali turun ke jalanan untuk mencari sumber penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat hidup secara layak dan bermartabat.
Analisis penulis bahwa dalam upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perda tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis telah diusahakan semaksimal mungkin.  Namun  mengingat  dana  yang  diperoleh  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program pembinaan masih sangat  kecil  dan  kurang  seimbang  dengan  jumlah  rancangan  program  pembinaan  yang harus  di  laksanakan  oleh  Dinas  Sosial.  Maka,  perlunya  penambahan  anggaran  untuk membiayai  seluruh  kebutuhan  yang  dibutuhkan  untuk  mengoptimalkan  pelaksanakan Perda  pembinaan  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Bandar  Lampung. Terutama  anggaran  untuk  menjalankan  program  pemberian  bantuan  stimulan  peralatan kerja  dan/atau  modal  usaha  agar  tujuan  untuk  memberikan  kehidupan  yang  layak  dan bermartabat  kepada  penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  seperti  anak  jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung dapat tercapai secara optimal.

## C. PENUTUP

## 1. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  selesaikan  dengan  proses  analisis menurut  teori  Implementasi  Kebijakan  Publik  Model  Edward  III  yang  terdiri  dari Komunikasi,  Sumberdaya,  Disposisi  dan,  Struktur  Birokrasi.  Maka  penyimpulan  akhir tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Jalanan,
Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung belum terlaksana secara maksimal. Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  masih  banyaknya  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan  Peraturan  Daerah  no.03  tahun  2010  tentang  pembinaan  anak  jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bandar Lampung, antara lain yaitu: a) Komunikasi yang dilakukan secara internal sudah cukup baik. Sedangkan komunikasi secara eksternal masih belum terlaksana dengan baik dan maksimal; b) Sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah  No.03  tahun  2010  terkait  penyelenggaraan  program  pembinaan  anak  jalanan, gelandangan dan pengemis antara lain sumber daya manusia dan sumber daya dana. Untuk sumber  daya  manusia  dari  pemerintah  dari  segi  kualitas  dan  kuantitas  sudah  memadai. Untuk sumber daya dana masih sangat terbatas, terbukti dengan belum adanya anggaran untuk  memenuhi  sarana  prasaran  panti  sosial,  dan  kurangnya  dana  untuk  kegiatan sosialisasi;  c) Disposisi/sikap  pelaksana  yaitu  Dinas  Sosial  belum  sepenuhnya  sungguh- sungguh  dalam  memberikan  sosialisasi,  pembinaan  dan,  pengawasan  terhadap  masalah sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis; d) Struktur birokrasi yang menggambarkan posisi dan pembagian tugas sudah tersusun dengan baik. Namun hambatan yang ditemukan dalam  pelaksanaan  Perda Kota  Bandar  Lampung  No.03  Tahun  2010  tentang  pembinaan anak jalanan, gelandangan dan, pengemis adalah terletak pada mekanisme koordinasi yang belum efektif diantara stakeholder yang membuat kurang lancarnya komunikasi diantara unit-unit organisasi dan kedekatan personel;

## 2. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  mengenai Pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung tentang  pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis adalah sebagai berikut: a) Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui yaitu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dengan Perda tersebut harus serius dan berlaku adil dalam  melaksanakan  program  pembinaan  serta  memberikan  sanksi  yang  tegas  terhadap sasaran yang sesuai dengan isi Perda Kota Bandar Lampung  No.03 Tahun 2010 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan dan, pengemis tersebut agar memberikan efek jera untuk tidak kembali melakukan aktifitas dijalanan; b) Diharapkan kepada Instansi terkait seperti POLRI, serta unit kerja dalam lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang mempunyai hubungan tugas pokok dan fungsi dengan masalah anak jalanan, gelandangan dan  pengemis  untuk  dapat  membantu  menegakkan  aturan  yang  termuat  dalam  Perda tersebut;  c)  Pemerintah  perlu  melakukan  penambahan  anggaran  demi  mendukung pelaksanaan  program  pembinaan  terutama  untuk  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program pembinaan. Seperti perlunya anggaran untuk
pemenuhan  sarana  panti  rehabilitasi  sosial  yang  dimiliki  Dinas  Sosial  Kota  Bandar Lampung sendiri, sehingga Dinas Sosial dapat ikut serta melaksanakan pembinaan secara optimal, serta perlunya anggaran yang digunakan untuk sosialiasi melalui media cetak dan media eletronik demi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi  masalah  anak  jalanan,  gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Bandar  Bandar Lampung;  d)  Pemerintah  juga  diharapkan  dapat  membuat  program  pembinaan  lanjutan yang bertujuan untuk memelihara penyandang masalah sosial anak jalanan, gelandangan dan  pengemis  dari  tindakan  eksploitasi.  yaitu  dengan  melakukan  penelusuran  lebih mendalam khususnya terhadap fenomena anak bercat silver dan pengemis yang melakukan aktivitas mengemis di area pemukiman masyarakat. Sehingga tujuan Perda Kota Bandar Lampung No.03 Tahun 2010 Tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk melindungi hak dan kewajiban keberadaan penyandang masalah sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU DAN JURNAL
Ali, Zainuddin, 2017, ”Metode Penelitian Hukum” . Jakarta, Sinar Grafika.
Asshiddiqie,  Jimly,  2010, “Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia” .  Jakarta,  Sinar Grafika.
Ashri,  Muhammad,  2018,” Hak  Asasi  Manusia:  Filosifi,  Teori  &  Instrumen  Dasar” , Makasar,  CV.Social Politic Genius (SIGn).
Abdul  Ghafur,  Waryono,  2012 ,”Interkoneksi  Islam  dan  Kesejahteraan  Sosial:  Teori,
Pendekatan, dan Studi Kasus”, Yogyakarta, Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Suka dan Penerbit Samudra Biru.B.sore,Uddin, dkk, 2017, “Kebijakan publik” Makasar, CV.SAH MEDIKA.
Elisabeth  Langkai,Jeane,  2020 ,  ”Kebijakan  Publik” Malang-Jawa  timur,  CV.Seribu Bintang.
Husen,  La  ode,  2019, “Negara  hukum,  Demokrasi  Dan  pemisahan  Kekuasaan” Makasar,CV.Social Politic Genius (SIGn).
Ilmar, Aminuddin, 2014, “Hukum Tata Pemerintahan” . Jakarta, Prenadamedia Group.
Kadafi,  Muhammad,  dkk,  2016, “Metodologi  Penelitian  Hukum” .  Medan,  Perdana Publishing.
K.M, Smith Rhona, 2008, “Hukum Hak Asasi Manusia” . Yogyakarta, PUSHAM UII.
J.  meleong,  Lexy,  2012,  “Metode  penelitian  kualitatif”,  Bandung,  PT.  Remaja Rosdakarya.
Muntoha, 2013, ”Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945” . Yogyakarta, Kaukaba Dipantara.
Patawari,  2019, ”Teknik  Pembentukan  Peraturan  Perundang  undangan”, Malang, Inteligensia Media.
Ridwan,  Juniarso,dkk,2017, “Hukum  Administrasi  Negara” .  Bandung,  Nuansa Cendekia.
Saleh, Arifin, 2020 ,”SILUA POLITIK (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN COVID- 19)” ,Medan, Graha Media Kreasi.
Sunarno, Siswanto, 2008, ”Hukum Daerah di Indonesia” . Jakarta, Sinar Grafika.
Salamah,  Ummu,  2012, ”Pengantar  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial” Bandung,  Insan Akademika.
Suharto,  Edi,  2006, “Membangun  Rakyat  Memberdayakan  Masyarakat” .  Bandung, Refika   Aditama.
Tersiana, Andra, 2018 , “Metode penelitian” Yogyakarta, penerbit Yogyakarta
Qamar,  Nurul,  dkk,  2018,”Negara  Hukum  atau  Negara  Kekuasaan  (Rechtsstaat  or
Machtstaat)”,   Makasar, CV.Social Politic Genius (SIGn).
Qamar,  Nurul,  Dkk,  2017,  “ Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods)” , Makasar, CV.Social Politic Genius (SIGn).
Hamzani,  Achmad  Irwan,  2014, “Menggagas  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  Yang Membahagiakan  Rakyatnya” .  Yustisia  Jurnal  Hukum,  Vol.18,  No.2,  Solo, Universitas Negeri Sebelas Maret.
Husna,  Nurul,  2014 ,”Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial” .  Jurnal Kesejahteraan Sosial,   Vol.20, No.1
Kalimasada,  Dinar  AngkaWijaya,  2015 ,”Pembinaan  Anak  Penyandang  Masalah kesejahteraan Sosial di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri  Kota Surabaya”. Jurnal Administrasi Negara, Vol.3, No.1
Oki, Wahju Budijanto, 2012 , “Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong   Praja
Dalam  Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat” . Jurnal HAM, Vol.3, No.3, ISSN : 1693-8704.
Purwowibowo, P, 2020 ,”Perkembangan Konsep Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial Profesional  di  Era  Global” .Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial  HUMANITAS, Vol.1,   No.2.
Trianingrum,  Nuni,  2017 ,”Model  Penegakan  Perturan  Daerah  (Perda)  Terhadap
Pedagang Kaki  Lima  (PKL)  oleh  Satuan  Pamong  Praja  (SATPOL  PP  Berbasis
Pemberdayaan  Partisipatif di   Kabupaten Batang” . Jurnal Hukum, Vol.12, No.1