SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)
Monica 1 , Made Sugi Hartono 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {monicasels2017@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id , raiyuliartini@gmail.com , }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  tindakan  kebiri  kimia  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dari perspektif hak asasi manusia (HAM), dan mengetahui bagaimana tindakan kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ditinjau dari tujuan pemidanaan. Jenis penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  jenis  pendekatan  peraturan perundang-undang ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan historis ( historical approach ). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  ialah  teknik  studi  kepustakaan  dan  teknik  peraturan  perundang-undangan  yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa (1) tindakan kebiri kimia dianggap sebagai penyiksaan, tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia dari perspektif hak asasi manusia, (2) tindakan kebiri kimia ditinjau dari tujuan pemidanaan dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan karena lebih berpusat pada pembalasan terhadap pelaku kekerasan seksual.
Kata kunci : kebiri kimia, hak asasi manusia, tujuan pemidanaan.

## ABSTRACT
This study aims to find out how chemical castration is based on Law Number 17 of 2016 in terms of human rights  (HAM),  and  find  out  how  chemical  castration  is  based  on  Law  Number  17  of  2016  in  terms  of  the purpose  of  punishment.  The  type  of  research  used  is  normative  legal  research  using  a  legal  approach,  a conceptual  approach,  and  a  historical  approach.  The  legal  materials  used  are  primary,  secondary,  and tertiary  legal  materials.  The  technique  of  collecting  legal  materials  is  a  literature  study  technique  and  a technique of legislation that is relevant to the problem being discussed. Based on this research, it is know that (1) chemical castration is considered as torture, inhumane, cruel, and degrading to human dignity from the perspective of human rights, (2) chemical castration in terms of the purpose of punishment is considered not in  line  with  the  purpose  of  punishment  due  it  is  more  centered  on  revenge  against  perspetrators  of  sexual violence.
Keywords : chemical castration, human rights, purpose of punishment.

## PENDAHULUAN
Kasus  kekerasan  seksual  di  Indonesia mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya, korban  yang  ditimbulkan  bukan  hanya berasal dari kalangan dewasa, namun berasal pula  dari  kalangan  remaja  maupun  anak  di bawah umur (Friandy, 2017:153). Kekerasan seksual  merupakan  sebuah  isu  penting  dan rumit  di  seluruh  peta  kekerasan  terhadap perempuan,  laki-laki,  maupun  anak-anak. Istilah  kekerasan  seksual  ialah  perbuatan
yang  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu hubungan dan tingkah laku dari seksual yang tidak  wajar,  sehingga  hal  ini  menimbulkan kerugian yang serius bagi setiap korban baik dari  fisik  hingga  psikis  yang  permanen (Mardiya,  2017:215-216).  Anak-anak  yang rentan  menjadi  korban  tindak  kejahatan, salah satunya ialah kekerasan seksual. Anak- anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang  mana  oleh  pelaku  dianggap  bahwa anak-anak  tidak  mempunyai  daya  bertahan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
untuk  melindungi  diri  sendiri  sehingga sangat  mudah  untuk  memaksa  anak-anak melakukan  hubungan  seksual  (Hutapea, 2020:28).
Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak  merupakan  suatu  pelanggaran  terhadap norma  kesusilaan  dan  merupakan  kejahatan yang  luar  biasa  ( extraordinary  crime ) sehingga pemerintah pun memberikan upaya perlindungan  hukum  dengan  disahkannya Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Perlindungan  Anak  yang  mana  di dalam  Undang-Undang  tersebut  termuat sanksi tindakan kebiri kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap  anak  dengan  diterapkan  selama  2 (dua)  tahun  (Hutapea,  2020:28).  Penerapan tindakan  kebiri  terhadap  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak  menuai  polemik  atas pemberlakuannya
karena
dianggap melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) (Hutapea, 2020:131).
Hak  Asasi  Manusia  merupakan  hak yang paling dasar yang dimiliki oleh seluruh umat  manusia  yang  mana  hak  tersebut merupakan anugerah tertinggi yang diberikan oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  karena  dengan hak  inilah  manusia  menjadi  makhluk  hidup yang bermartabat. Penerapan tindakan kebiri kimia  dianggap  bertentangan  dengan  Pasal 33  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk  tidak  disiksa,  bebas  dari  penyiksaan atau  perlakuan  yang  merendahkan  martabat manusia (Hassanah, 2018:307). Penolakan  penerapan  tindakan  kebiri kimia datang dari ICJR, Komnas HAM, dan Lembaga Advokasi yang menganggap bahwa tindakan  kebiri  kimia  dengan  metode penyuntikkan  zat  kimia  ke  dalam  tubuh pelaku kekerasan seksual tidak menghasilkan suatu  kesembuhan  bagi  pelaku  dan  tidak menjamin  adanya  suatu  pemulihan  terhadap pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak (Widyaningrum,  2017:383).  Selain  dianggap melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM), tindakan  kebiri  kimia  juga  dianggap  tidak sejalan  dengan  Tujuan  Pemidanaan.  Tujuan pemidanaan berkaitan dengan suatu perlindungan  terhadap  umum  ( protection  of the  public )  dan  memperbaiki  pelaku ( rehabilitation of the criminal ). Jika ditelaah
di  dalam  tindakan  kebiri  kimia  hanya berfokus  pada  orientasi  yang  tertuju  pada pelaku  dan  bukan  pada  perlindungan terhadap umum ( protection of the public ) dan memperbaiki  pelaku  ( rehabilitation  of  the criminal )  (Munthe,  2016:119).  Tindakan kebiri  kimia  merupakan  cerminan  dari pembangunan  hukum  belum  berkembang dengan baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Roszana, 2020:28).
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas  dengan  melihat  penerapan  tindakan kebiri  kimia  kepada  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak  di  mana  tindakan kebiri  kimia  ini  melanggar  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  dan  tidak  sejalan  dengan Tujuan  Pemidanaan  maka  perlu  dilakukan pengkajian  terkait  Sanksi  Kebiri  Kimia dalam  Tindak  Pidana  Pencabulan  Anak Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2016  tentang  Perlindungan  Anak ditinjau  dari  Tujuan  Pemidanaan  dan Perspektif Hak Asasi Manusia.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif,  merupakan  jenis penelitian  yang  mengkaji  atau  menganalisis suatu  studi  dokumen,  norma-norma  hukum yang baru menuju ke sebuah fakta-fakta yang cenderung  melihat  hukum  dari  sudut pandang  suatu  norma  (Sonata,  2014:25). Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan ( statue approach ) merupakan penelitian yang menggunakan  pendekatan  suatu  Undag- Undang  dari  berbagai  aturan  hukum  yang memiliki  korelasi  dengan  isu  hukum (Suhaimin, 2018:207-209). Pendekatan peraturan  perundang-undang  ini  meliputi Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak,  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  70 Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Tindakan  Kebiri  Kimia,  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia. Pendekatan konseptual ( conceptual approach )  merupakan  pendekatan  yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip  ini  dapat  ditemukan  dalam pandangan  sarjana  maupun  doktrin  hukum (Marzuki,  2016:177).  Terkait  pendekatan  ini
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
mempelajari  asas-asas  hukum,  asas-asas hukum  acara  pidana,  dan  doktrin  hukum. Pendekatan  historis  (historical  approach) merupakan  pendekatan  yang  membantu untuk memahami sebuah filsofi suatu aturan hukum  (Marzuki,  2016:166).  Bahan  hukum yang  digunakan  terdapat  3  (tiga)  jenis,  yaitu bahan  hukum  primer,  bahan  sekunder,  dan bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer adalah  bahan  hukum  yang  bersifat  mengikat masalah-masalah yang akan diteliti (Soekanto,  1986:52).  Bahan  hukum  primer ini terdiri Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016  tentang  Perlindungan  Anak,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  Peraturan  Pemerintah  (PP) Nomor  70  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Kebiri  Kimia.  Bahan  hukum sekunder  terdiri  atas  jurnal  hukum  tentang perlindungan  anak,  dan  tindakan  kebiri kimia,  literatur  hukum  tentang  perlindungan anak  dan  kebiri  kimia,  dan  artikel  tentang permasalahan  tindak  pidana  pencabulan anak.  Bahan  hukum  tersier  menggunakan kamus  besar  bahasa  indesia  (KBBI)  dan kamus hukum untuk menerjemahkan pengertian-pengertian  yang  belum  jelas. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan  adalah  teknik  studi  kepustakaan dan  teknik  pengumpulan  bahan  hukum peraturan perundang-undangan. Teknik analisis  bahan  hukum  yang  diperoleh  dalam suatu  penelitian  kemudian  dideskripsikan mengenai  pokok  permasalahan  yang  telah dikaji  secara  yuridis  dan  di  dalam  deskripsi tersebut  dilakukan  dengan  isi  ataupun struktur  hukum  positif  dengan  memaparkan suatu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
HASIL DAN PEMBAHASAN SANKSI KEBIRI KIMIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  17  TAHUN  2016  DALAM
PERSPEKTIF  HAK  ASASI  MANUSIA (HAM) Kebiri  merupakan  tindakan  yang bertujuan  untuk  menurunkan  dorongan seksual  pada  pria  maupun  wanita.  Di Indonesia,
tindakan kebiri kimia diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Menurut penelitian menyebutkan bahwa kadar hormon
testosterone  pada  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak  cenderung  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  pria  normal.  Menurut Frank  W.  Putnam  dengan  karyanya  yang berjudul Ten Year Research Update Review: Child  Abuse yang  mana  di  dalam  karya tersebut  Frank  W.  Putnam  menyatakan bahwa  kekerasan  seksual  yang  terjadi terhadap  anak-anak  bukan  hanya  sekedar sebuah  perilaku  menyimpang  namun  lebih terhadap  pada  pengalaman  hidup  yang kompleks  dan  paling  menyakitkan  terhadap anak-anak (Rusmiwalati, 2020:251).
Merujuk  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (5) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016 tentang  Perlindungan  Anak  yang  mana penerapan tindakan kebiri kimia di Indonesia diterapkan  secara  terbatas  terhadap  pelaku kekerasan  seksual  anak  yang  memenuhi kualifikasi yuridis sebagai berikut:
a. Menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu) orang.
b. Mengakibatkan  luka  berat,  gangguan jiwa, penyakit menular seksual, hilangnya  fungsi  reproduksi,  dan  korban meninggal dunia (Rusmiwalati,
2020:256).
Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7 Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Tindakan  Kebiri  Kimia  dikenakan  dengan jangka  waktu  selama  2  (dua)  tahun  dan berdasarkan  pada  Pasal  6  Peraturan Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020  tindakan kebiri kimia akan dilakukan dengan melewati 3  (tiga)  tahapan,  yaitu  penilaian  klinis, kesimpulan,  dan  pelaksanaan.  Penilaian klinis  merupakan  tindakan  wawancara  klinis dan  psikiatri,  beserta  pemeriksaan  fisik terpidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak. Tata  cara  penilaian  klinis  memuat  beberapa langkah sebagai berikut:
a. Kementerian  yang  berwenang  dibidang hukum  menyampaikan  pemberitahuan terhadap jaksa.
b. Pemberitahuan  dilakukan  paling  lambat 9  (sembilan)  bulan  sebelum  terpidana kekerasan  seksual  terhadap  anak  selesai menjalankan pidana pokoknya.
c. Jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi  dengan  kementerian  yang berwenang dibidang hukum guna melakukan penilaian klinis dalam jangka
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  adanya pemberitahuan.
d. Penilaian  klinis  haruslah  dimulai  paling lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  diterima pemberitahuan tersebut. Kesimpulan adalah hasil penilaian klinis guna memastikan apakah terpidana kekerasan  seksual  terhadap  anak  layak  atau tidak  layak  untuk  diterapkan  tindakan  kebiri kimia tersebut. Kesimpulan ini paling lambat disampaikan  kepada  jaksa  14  (empat)  belas hari  sejak  diterimanya  pemberitahuan  dari jaksa  tersebut.  Sedangkan,  pelaksanaan merupakan  dijalakannya  tindakan  kebiri kimia  dengan  memberikan  suntikkan  zat kimia  kepada  terpidana  kekerasan  seksual terhadap  anak  yang  telah  dinyatakan  layak setelah melalui 2 (dua) tahapan. Pelaksanaan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:
a. Pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia dilakukan  setelah  adanya  kesimpulan bahwa  terpidana  kekerasan  seksual terhadap  anak  dinyatakan  layak  untuk diterapkan tindakan kebiri kimia terhadap dirinya.
b. Jaksa  memerintahkan  dokter  yang berwenang untuk dilakukannya pelaksanaan tindakan kebiri kimia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja  sejak  diterimanya  kesimpulan tersebut.
c. Pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia dilakukan  setelah  terpidana  kekerasan seksual terhadap anak dinyatakan selesai menjalankan pidana pokoknya.
d. Pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia dilakukan di rumah sakit daerah maupun di  rumah  sakit  milik  pemerintah  yang telah ditunjuk.
e. Pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia  harus dihadiri  oleh  jaksa,  kementerian  yang berwenang di bidang
hukum, kementerian  di  bidang  sosial,  dan kementerian di bidang kesehatan.
f. Pelaksanaan  tindakan  kebiri  kimia dimasukkan ke dalam berita acara.
g. Jaksa  memberitahukan  kepada  korban beserta  keluarga  korban  bahwa  telah dilakukannya pelaksanaan tindakan kebiri kimia terhadap terpidana kekerasan seksual terhadap anak
tersebut.
Tindakan
kebiri kimia yang diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap  anak  berdasarkan  perspektif  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  melanggar  2  (dua) prinsip  yang  merupakan  sebuah  amanat reformasi,  yaitu  prinsip  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  dan  demokrasi.  Tindakan  kebiri kimia  berdampak  bagi  hilangnya  hak seseorang  untuk  melanjutkan  keturunan  dan terpenuhi kebutuhan dasar. Hal ini merupakan  suatu  hal  yang  bertentangan dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan hingga  saat  ini  belum  ada  kajian  yang menunjukkan  bahwa  tindakan  kebiri  kimia dapat  menekan  tindakan  kekerasan  seksual terhadap  anak  hal  ini  dibuktikan  dengan kasus  yang  terjadi  pada  Wayne  Dumond  di Amerika Serikat yang mana ia dikebiri lebih dari  1  (satu)  dekade  karna  memperkosa  dan membunuh wanita.
Wayne  Dumond  mengatakan  bahwa tindakan  kebiri  kimia  yang  diberikan terhadap  dirinya  merupakan  serangan kekerasan.  Pada  akhirnya  ia  dibebaskan bersyarat  oleh  kandidat  presiden  dari  Partai Republik  Mike  Huckabee  pada  tahun  1999, setelah  Dumond  dibebaskan  ia  kembali melakukan  tindakan  pemerkosaan  dan membunuh  seorang  wanita.  Kekerasan seksual  merupakan  hal  yang  kompleks  yang mana  tidak  bisa  hilang  hanya  dengan memberikan hukuman berupa tindakan kebiri kimia.  Pengebirian  yang  diberikan  bukanlah merupakan suatu jalan keluar yang adil bagi korban  dan  pelaku  dan  tidak  ada  hubungan yang  signifikan  dengan  berkurangnya kekerasan  seksual  yang  terjadi  (Daming, 2020:33). Menurut  Wimpe  Panghalila  selaku Ketua  Bidang  Andrologi  dan  Seksologi Fakultas  Kedokteran  Universitas  Udayana yang  menyatakan  bahwa  tindakan  kebiri  di dalam  dunia  medis  disebut  kastrasi  atau castration yang  mana  merupakan  sebuah obat  antitestosteron  yag  akan  diberikan kepada  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak  dapat  memberikan  efek  yang  sama dengan  kebiri  fisik  yaitu  kehilangan  hasrat seksual.  Pemberian  zat  kimia  terhadap pelaku  selain  berdampak  pada  kehilangan hasrat  seksual  juga  memiliki  efek  samping berupa mengurangi kepadatan tulang ( osteoporosis ),  dan  meningkatkan  resiko
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
penyakit jantung dan pembuluh darah (Amir, 2020:202).
Pada  Pasal  5 Declaration  of  Human Rights dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  menyatakan  bahwa setiap  manusia  berhak  untuk  menerima perlakuan atau penghukuman yang manusiawi, tidak kejam, tidak menyiksa, dan tidak  merendahkan  martabat.  Menurut pandangan Komnas HAM tentang penerapan tindakan  kebiri  kimia  kepada  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  mana pemberian  sanksi  berupa  tindakan  kebiri kimia  dapat  dikualifikasikan  sebagai  bentuk hukuman  keji  dan  tidak  manusiawi  yang tidak  sesuai  dengan  landasan  konstitusi  dan komitmen  Negara  dalam  melindungi  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  di  Indonesia  (Rizal, 2021:62-63).
Menurut  Reza  Indragiri  Amriel  selaku Psikolog  Forensik  menyatakan  bahwa tindakan  kebiri  kimia  seperti  ini  tidak  akan menimbulkan  efek  jera,  akan  tetapi  hanya akan  membuat  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak semakin buas karena dianggap mengabaikan kehendak dari pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak.  Tindakan kebiri  yang  selama  ini  berlaku  di  beberapa Negara dilakukan dengan permintaan pelaku merupakan  filosofi  rehabilitasi  (Supiyati, 2020:249).
Berdasarkan  Pasal  28I  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 jo . Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999  yang  mana  menggolongkan  hak  untuk tidak  disiksa  sebagai nondegorable  rights yang  mana  merupakan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  yang  tidak  dapat  untuk  dikurangi dalam keadaan apapun (Hartono, 2017:11). Menurut  postulasi  pemikiran  Sahardjo yang merupakan Tokoh Hukum dan Mantan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia yang  menyatakan  bahwa  tiap  orang  adalah manusia  dan  harus  diperlakukan  secara manusia,  meskipun  telah  tersesat  dan  tidak boleh ditunjukkan bahwa narapidana itu ialah penjahat.  Ia  harus  merasa  dipandang  dan diperlakukan  secara  manusia.  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  merupakan  wujud  nyata penganggalangan  kesadaran  seluruh  dunia dalam  pengakuan  dan  perlindungan  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang
dikenal  dengan Universal  Declaration  of Human  Rights (Deklarasi  Umum  Hak  Asasi Manusia  atau  yang  dikenal  dengan  sebutan DUHAM)  pada  tanggal  10  Desember  1948 di  Paris,  Perancis.  Di  dalam Declaration  of Human  Rights (Deklarasi  Umum  Hak  Asasi Manusia/DUHAM)  memuat  berbagai  hak- hak  salah  satunya  di  dalam  Pasal  5 Declaration  of  Human  Rights (DUHAM) yang  menyatakan  bahwa  tidak  seorang  pun yang  boleh  untuk  disiksa  atau  diperlakukan secara  kejam,  diperlakukan  atau  dihukum secara tidak manusiawi dan dihina (Renggong,  206:2).  Berdasarkan  Pasal  5  ini telah  memberikan  pengakuan  yang  kuat bahwa  setiap  manusia  berhak  untuk menerima  perlakuan  maupun  hukuman  yang manusiawi  terhadap  dirinya,  sekalipun  ia bersalah  dimata  hukum.  Jadi,  dalam  hal  ini tidaklah  sepantasnya  terpidana  kekerasan seksual  terhadap  anak  diterapkan  kebiri kimia,  karena  tindakan  kebiri  kimia  ini merupakan  hukuman  yang  kejam,  tidak manusiawi,  dan  bahkan  merendahkan martabat.  Efek  yang  ditimbulkan  dengan diberikannya  suntikkan  zat  kimia  ini  hanya akan memperburuk kondisi psikis dan mental dari  terpidana  kekerasan  seksual  terhadap anak dan bukanlah sebagai solusi yang teoat untuk memberikan efek jera ataupun sebagai solusi untuk menghapuskan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.
Menurut  Mansyur  Effendi  bahwa  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  dan  hukum  adalah satu  kesatuan  yang  sulit  untuk  dipisahkan yang  mana  keduanya  merupakan  dua  sisi dalam satu mata uang. Jika hukum dibangun tanpa  adanya  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) yang  mana  adalah  pengawal  bagi  hukum dalam merealisasikan nilai-nilai yang terkandung  keadilan  kemanusiaan,  maka sebaliknya  jika  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) dibangung  tanpa  adanya  suatu  komitmen hukum yang jelas, maka Hak Asasi Manusia (HAM)  hanya  akan  menjadi  sebuah bangunan  yang  rapuh  dan  dengan  mudah untuk  disimpangi.  Yang  artinya  bahwa, hukum  haruslah  menjadi  instrumentarium yuridis, alat, dan saran untuk memperhatikan suatu  penghormatan  prinsip-prinsip  yang terkandung  di  dalam  Hak  Asasi  Manusia (HAM) (Hamzah, 2020:135).

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Menurut  dr.Eka  Viora,  SP.KJ(K)  yang merupakan  Wakil  Ketua  Pengurus  Pusat Perhimpunan  Dokter  Speasilis  Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia dapat memberikan efek membunuh  kepada  terpidana  kekerasan seksual  terhadap  anak.  Efek  negatif  yang dihasilkan  dari  pengebirian  kimia  kepada pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak dapat  digolongkan  menjadi  sebuah  bentuk penyiksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 28I Undang-Undang  Republik  Indonesia  Tahun 1945 jo . Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mana menggolongkan hak untuk  tidak  disiksa  sebagai nondegorable rights , yang mana merupakan hak yang tidak dapat untuk dikurangi dalam keadaan apapun (Hartono, 2017:11).
Tujuan dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang  pada  dasarnya  berkaitan  dengan moralitas.  Apabila  terjadi  suatu  pelanggaran terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  maka perlu  dilakukan  suatu  penyelesaian  yang tepat guna mewujudkan suatu rasa keamanan dan  keadilan  yang  merupakan  perwujudan dari bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)  yang  melekat  pada  manusia
(Widyati, 2014:51-52). Masalah kemanusiaan yang berarti menjaga,
menghormati hak-haknya merupakan tanggungjawab dari pemerintah. Oleh karena pemerintah  yang  memegang  amanat  dan kepercayaan  guna  menjaga  hak-hak  tersebut (Arinanto, 2012:79).
Manusia  pada  dasarnya  tidak  akan mungkin  bisa  lepas  dari  sistem  hukum  yang berlaku,  oleh  karena  pelaksanaan  hak  asasi tidak  pernah absolut .  Hak  Asasi  tersebut terikat  oleh  aturan-aturan  formal  yang  mana aturan tersebut menghormati keberadaan hak asasi  itu  sendiri.  Menghormati  hak  asasi manusia  pada  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak atas penerapan tindakan kebiri kimia yang akan diberikan padanya bukanlah berarti  memberikan  keistimewaan  dan memanjakan  pelaku  tersebut,  namun  justru untuk memanusiakan manusia. Tanpa adanya pengakuan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  nilai atau  martabat  kemanusiaan  sejatinya  tidak aka nada (Arinanto, 2012:83).
Tindakan  kebiri  kimia  tidak  sejalan dengan  prinsip  yang  dimiliki  dalam  Hak Asasi Manusia (HAM) dan bahwa Indonesia
telah  berprinsip  sesuai  dengan  Pasal  33  ayat (1) Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  bahwa  setiap orang  berhak  bebas  dari  penyiksaan, penghukuman,  perlakuan  yang  kejam,  tidak manusiawi,  dan  merendahkan  martabat manusia. Norma Hak Asasi Manusia (HAM) yang  mana  tidak  melakukan  penghukuman yang  tidak  manusiawi  dan  kejam  telah menjadi  norma  hukum  di  Indonesia.  Meski kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan kejahatan yang serius ( extraordinary crime ), namun  norma  dan  prinsip  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  haruslah  tetap  menjadi pengangan dalam menyusun dan menerapkan hukum di Indonesia (Priyasmoro, 2021:1).
Komisi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)
Perserikatan Bangsa-bangsa
(PBB) menegaskan  bahwa human  rights  could  be generally  defined  as  those  rights  which  are inherent in our nature and without which can live  as  human  being yang  berarti  ialah  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  hak-hak yang  telah  melekat  kepada  seluruh  manusia dan  tanpa  adanya  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  manusia  mustahil  untuk  hidup sebagai  manusia.  Oleh  karena  itu  tidak  ada satupun  kekuasaan  di  dunia  ini  yang  dapat mencabutnya  (Triyanto,  2013:33).  Maka  itu hendaknya Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat  pada  diri  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak tersebut untuk tidak direndahkan  martabatnya  sebagai  manusia dengan  pemberian  tindakan  kebiri  kimia yang  dianggap  sebagai  pelanggaran  Hak Asasi Manusia (HAM).
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ini  merupakan  setiap  perbuatan  oleh seseorang  atau  kelompok  atau  aparat penegak  hukum  yang  disengaja  maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hukum  dengan  mengurangi,  menghalangi, membatasi,  dan  mencabut  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  dan  tidak  memperoleh penyelesaian  hukum  yang  benar  dan  adil berdasarkan  mekanisme  hukum  yang  telah dijamin  oleh  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Manusia (Irmansyah, 2013:67). Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi Anti  Penyiksaan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1998  yang  mana  pertama  kali  di deklarasikan  pada  tanggal  9  Desember  1975
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa- bangsa  (PBB)  deklarasi  ini  tentang perlindungan  semua  orang  dari  penyiksaan, perlakuan,  atau  penghukuman  yang  kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.  Salah  satu  alasan  Indonesia meratifikasi  Konvensi  Anti  Penyiksaan  ini adalah  untuk  penyempurnaan  Perundang- undangan  nasional,  yang  mana  akan meningkatkan  perlindungan  hukum  lebih efektif,  sehingga  menjamin  hak-hak  setiap warga  Negara  bebas  dari  perlakuan, penyiksaan,  dan  penghukuman  yang  kejam, tidak  manusiawi.  Pengesahan  isi  konvenksi ini  menunjukkan  kesungguhan  Negara Indonesia  dalam  upaya  pemajuan  dan perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) terkhususnya  adalah  hak  bebas  dari penyiksaan (Salam, 2002:25-29).
Pada kenyataannya Indonesia memberlakukan  tidakan  kebiri  kimia  pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mana merupakan penghukuman yang termasuk  ke  dalam  penyiksaan  dan merendahkan  martabat  manusia,  selain termasuk  kemunduran  dalam  Hak  Asasi Manusia,  tindakan  kebiri  kimia  juga melanggar  Konvensi  Anti  Penyiksaan  yang termasuk  dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Berdasarkan  teori  yuridism  hukum harus membantu manusia berkembang sesuai pada  kodratnya,  menjungjung  martabat manusia,  keadilan,  menjamin  kesamaan  dan kebebasan, dan memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum (Djamil, 2013:53). Menurut  pandangan  Sukardi  yang menilai  bahwa  hal-hal  mendasar  diperlukan guna  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  di  dalam  Negara  hukum  yang  mana dituangkan  di  dalam  konstitusi,  oleh karenanya  sejarah  lahirnya  Negara  hukum diperuntukkan  guna  melindungi  hak  warga negaranya  (Muhshi,  2015:20).  Berdasarkan pandangan dari Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengungkapkan bahwa penghukuman  pada  peradaban  modern tetaplah  menuntut  penghukuman  yang manusiawi  yang  mana  diupayakan  suatu mekanisme rehabilitasi, sama halnya dengan pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak hendaknya  mendapatkan  hukuman  yang tidak menyiksa, merendahkan derajat martabat  dari  pelaku  kekerasan  seksual
terhadap  anak,  dan  manusiawi  (Sunggara, 2021:77).
Tindakan  kebiri  kimia  yang  mana  telah melanggar  larangan  mutlak  bebas  dari penyiksaan,  perlakuan  hukuman  kejam,  dan tidak  manusiawi.  Penghukuman  seperti  ini hanyalah  memperparah  kekejaman  pelaku dan tidak menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi setiap  harinya  (Amnesty  Internasional, 2021:1). Dengan membuat kebijakan tindakan  kebiri  kimia  kepada  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang bertentangan  dengan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  tidak  dapat  dijadikan  alasan pembenar  untuk  memberikan  efek  jera terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak (Fernida, 2016:1).
Berdasarkan  penelitian  Nikolaus  Helm pada  tahun  1981  di  Jerman  Barat  dengan pelaku  kekerasan  seksual  sejumlah  36  (tiga puluh  enam)  yang  telah  dikebiri  secara sukarela,  mengatakan  bahwa  frekuensi senggama,  pikiran  seksual,  dan  masturbasi berkurang  seiring  pengebirian.  Namun, sebanyak  31%  (persen)  pelaku  kekerasan seksual  tetap  merasakan  dorongan  seksual dan tetap mampu untuk melakukan hubungan seksual. Sebaiknya pemerintah lebih mempertimbangkan dalam penerapan tindakan  kebiri  kimia  terhadap  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  dan  lebih fokus terhadap penanganan korban kekerasan seksual (Zahro, 2021:1).
Menurut
Natalius Pigai selaku Komisioner  Komnas  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  yang  menilai  bahwa  hak  hidup seseorang tidaklah boleh untuk dikurangi dan dibatasi ( nondegorable rights ) oleh Undang- Undang.  Ia  berpendapat  bahwa  yang diutarakannya  bukanlah  sebagai  bentuk  dari pembelaan  untuk  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak dan mengesampingkan korban kekerasan  seksual,  melainkan  lebih  kepada menekankan  pada  aspek  kemanusiaan  yang ada pada Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwa tindakan kebiri kimia yang merupakan suatu bentuk penghukuman tidaklah boleh mengesampingkan  aspek  kemanusiaan  pada pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak sekalipun  pelaku  tersebut  telah  berbuat kejahatan (Sumanto, 2017:137).

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
SANKSI KEBIRI KIMIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  17  TAHUN  2016  DITINJAU

## DARI TUJUAN PEMIDANAAN
Hukum Pidana merupakan suatu peraturan  hukum  mengenai  pidana.  Pidana memiliki  arti  dipidanakan  yakni,  suatu instansi  yang  berkuasa  melimpahkan  pada seorang  oknum  sebagai  hal  yang  tidak  enak dirasakannya  dan  hal  yang  tidak  sehari-hari dilimpahkan.  Alasan  pelimpahan  pidana  ini sehubungan  dengan  suatu  keadaan  yang mana di di dalamnya terdapat seorang oknum yang  bertidak  kurang  baik.  Hal  inilah  yang menjadi  hukuman  sebagai  suatu  pembalasan tersirat  dalam  kata  pidana  (Prodjodikoro, 2009:1).  Hukum  pidana  dikenal  dengan istilah pedang bermata dua, yang mana disatu sisi hukum pidana bertujuan untuk melindungi  seluruh  individu  dari  berbagai jenis  kejahatan  yang  melukai  kepentingan hukumnya,  namun  disatu  sisi  lain  hukum pidana memberikan individu yang disangkakan  atau  diduga  atau  diputuskan bersalah  perlakuan  baik  atas  tubuh,  atas nyawa, dan harta benda (Savitri, 2008:70). Tujuan  pemidanaan  adalah  mencegah dilakukannya  tindak  pidana  yang  mana menegakkan  hukum  guna  mengayomi, memasyarakatkan  dan  pembinaan  terpidana sehingga terpidana menjadi orang yang baik, dan  menyelesaikan  konflik  akibat  adanya perbuatan pidana. Ketentuan tujuan pemidanaan harus menjadi
dasar pertimbangan  guna  mengukur  penghukuman kebiri  kimia  pada  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak, yang mana pengukuran dalam penghukuman kebiri kimia haruslah terdapat unsur-unsur,  mencegah,  memasyarakatkan, memulihkan  keseimbangan,  mendatangkan rasa  damai,  dan  membebaskan  rasa  bersalah terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak (Afifah, 2017:31).
Menurut  Agustinus  Pohan  selaku  Pakar
Hukum Pidana Universitas Katolik Parahyangan mengungkapkan bahwa
penerapan  hukuman  kebiri  tidak  diperlukan dan  hanya  perlu  untuk  menerapkan  pidana maksimal  karena  sanksi  pidana  maksimal selama  20  (dua  puluh)  tahun  penjara  jarang diterapkan.  Menurutnya  pemerintah  belum berhasil  dalam  meningkatkan  kualitas  sosial masyarakat  hal  ini  disebabkan  pendidikan
seks  di  dalam  masyarakat  belum  mumpuni untuk  mencegak  tindakan  kekerasan  seksual terhadap anak (Amalia, 2021:1).
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  81 ayat (8) Undang-Undang Perlindungan Anak yang  menentukan  bahwa  sanksi  tindakan kebiri kimia diputuskan secara bersama-sama bersama  dengan  pidana  pokoknya.  Dalam frasa  bersama-sama  ini  seakan-akan  sedang membuktikan bahwa teramat rentan dimuatnya  hukuman  kebiri  kimia  di  dalam penerapannya  agar  tidak  terjadi double punishment yang tidak sesuai dengan prinsip double  track  system karena  tindakan  kebiri kinia  berbeda  dengan  alasan  utama  ( ratio d’etre )  tindakan  di  dalam  hukum  pidana  di Indonesia.  Tindakan  sendiri  bertujuan  guna memberi  keuntungan  ataupun  memperbaiki pelaku  atau  terpidana,  sedangkan  di  dalam tindakan  kebiri  kimia  sendiri  bukanlah merupakan  suatu  bentuk  sarana  rehabilitasi yang  dapat  menyembuhkan  penyimpangan seksual  yang  dialami  oleh  pelaku  kekerasan seksual terhadap anak (Diva, 208:10-11). Dilihat dari konsideransi dan jenis-jenis pemberatan  pidana  yang  bertumpu  pada tujuan  untuk  menimbulkan  efek  pencegahan sehingga  tidak  akan  terjadi  lagi  kejahatan yang  sama  di  masa  yang  akan  datang terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak  ( special  prevention )  dan  masyarakat luas  ( general  prevention ).  Tujuan  seperti  ini tidak  tepat  apabila  dihubungkan  dengan pidana  penjara  karena  di  Indonesia  sendiri telah  melakukan  perubahan  konsep  atas pemenjaraan  yang  menjadi  pemasyarakatan sejak tahun 1963. Perubahan konsep tersebut menunjukkan  bahwa  terjadi  perubahan orientasi  pemidanaan  menjadi  pembinaan yang  sebagai  upaya  guna  perbaikan narapidana.  Istilah  rumah  penjara  yang  dulu digunakan  di  Indonesia  kini  diganti  dengan nama  Lembaga  Pemasyarakatan  (LAPAS) dengan menggunakan konsep pemasyarakatan  ini  haruslah  orientasi pemenjaraan  bertujuan  untuk  memperbaiki hidup  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak  agar  dapat  kembali  hidup  dengan normal bukan untuk menimbulkan efek yang menyiksa (Wibowo, 2017:7).
Usaha  Negara  dalam  mempertahankan dan  menyelenggarakan  ketertiban  dan melindunginya  dari  perkosaan-perkosaan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
pada  kepentingan  hukum,  secara  represif Negara  diberikan  hak  dan  kekuasaan  untuk menjatuhkan  pidana  dan  Negara  pun diberikan  hak  dan  kekuasaan  untuk menjatuhkan tindakan ( maatregelen ) (Adami,  2014:23).  Tindakan  kebiri  kimia  di dalam  tujuan  pemidanaan  perlu  dikaji  ulang karena tidak sejalan dengan tujuan pemidaan. Menurut  Bismar  Siregar  bahwa  yang  harus diperhatikan  dalam  pemberian  pidana  ialah bagaimana  cara  agar  hukuman  badaniah tersebut  bisa  mencapai  sasaran  sehingga dapat  mengembalikan  keseimbangan  yang terganggu  akibat  dari  perbuatan-perbuatan terpidana  dan  adapun  tujuan  penghukuman ialah untuk mewujudkan kedamaian di dalam tatanan kehidupan manusia (Sambas,
2010:18). Hukuman  terbentuk  dan  berkembang sebagaimana  produk  yang  mempengaruhi dan  mencerminkan  dinamika  interaksi  yang terus-menerus  yang  berkonfrontasi  dengan kenyataan  dan  penghayatan  oleh  manusia pada  kemasyarakatan,  yang  mana  berakar pada  pandangan  hidup.  Hukum  yang  baik dan  adil  bukanlah  semata-mata  bertitik  pada hukum  yang  pada  prosesnya  memenuhi syarat  formal,  namun  haruslah  dapat  diuji dengan norma pengujinya yakni, cita hukum dan ide hukum (Suseno, 2013:255).
Penerapan tindakan kebiri kimia terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap anak  bukanlah  jalan  keluar  yang  adil  untuk korban,  karena  sama  sekali  tidak  ada keterkaitan  antara  kebiri  kimia  dengan berkurangnya  kekerasan  seksual  terhadap anak,  dan  tidak  ada  efek  ilmiah  yang membuktikan  bahwa  korban  kekerasan seksual  akan  pulih.  Oleh  karena  itu,  kebiri kimia  merupakan  respon  emosional  dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan  dan  tujuan  pemidanaan.  Kebiri kimia  juga  dianggap  sebagai  upaya  Negara guna balas dendam
meminta pertanggungjawaban
pelaku kekerasan seksual  terhadap  anak  kepada  korban kekerasan seksual (Afifah, 2017:31).
Menurut Van Bemmelen (dalam
Hamzah,  2010:9) ultimatum  remidium atau obat  terakhir  yang  mana  sebisa  mungkin untuk  dibatasi.  Artinya,  bahwa  bagian  lain dari  hukum  sudah  tidak  mampu  untuk menegakkan  norma-norma  yang  diakui  oleh
hukum,  barulah  hukum  pidana  ditegakkan. Namun,  seiring  dengan  penerapan  tindakan kebiri  kimia  kepada  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak  yang  diberikat  jangka waktu 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak menjalani  masa  pidana  pokok,  yang  mana berarti  bahwa  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak  ini  akan  mendapatkan hukuman  ganda  atas  perbuatan  yang  telah dilakukannya.  Paradigm  pemidanaan  di Indonesia  sendiri  bukanlah  memberikan suatu  bentuk  balas  dendam  maupun  balasan atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pelaku,  namun  sebuah  pemulihan  dan memperbaiki  keadaan  terpidana  kekerasan seksual terhadap anak (Yuliana, 2016:117).
Penerapan tindakan kebiri kimia dianggap  tidak  sesuai  dengan  Tujuan Pemidanaan  karena  dengan  penyuntikkan kebiri  kimia  hanya  berlangsung  secara sementara  saja  setelah  penyuntikkan  zat kimia  dihentikan  maka  nafsu  seksual  dari terpidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak akan  kembali  muncul  dan  memiliki kemungkinan  akan  menjadi  lebih  agresif, perasaab negatif akan sakit hati, dendam, dan marah  kemungkinan  akan  terjadi  jika terpidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak ini  merasakan  viktimisasi  atas  dirinya (Yuliana, 2016:120-121).
Poin  terpenting  untuk  disempurnakan ialah aspek pemulihan dan perlindungan bagi korban  kekerasan  seksual  terhadap  anak. Adanya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2016  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70 Tahun  2020  yang  mengatur  mengenai tindakan  kebiri  kimia  yang  dianggap  masih menggunakan  paradigm  klasik  yakni,  teori pembalasan.  Yang  mana  hukuman  pada pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak hanya  berpusat  sebagai  bentuk  pembalasan dan  merupakan  suatu  kemunduran  karena masih  menggunakan  paradigma  klasik  di dalam  hukum  pidana.  Padahal  seharusnya, aspek  terpenting  ialah  perlindungan  dan pemulihan  korban  kekerasan  seksual  dan perundang-undangan  tidak  hanya  berpusat pada  pembalasan  terhadap  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak  semata  (Arliman, 2021:1).

## SIMPULAN

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan pembahasan  di  atas  makan  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan hak yang melekat pada mausia dan tidak dapat untuk dihilangkan maupun dihapuskan  yang  mana  hak  tersebut wajib  untuk  dihormati,  dilindungi,  dan dijunjung tinggi oleh Negara, pemerintah,  dan  seluruh  manusia  di dunia.  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) tertuang  di  dalam  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia. Tindakan kebiri kimia di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016  yang  diperuntukkan  bagi  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  selama jangka  waktu  2  (dua)  tahun  dilihat  dari perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) dianggap  melanggar  Pasal  33  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak untuk  bebas  dari  hukuman  yang menyiksa. Tidakan kebiri kimia dianggap sebagai hukuman yang menyiksa,  kejam,  tidak  manusiawi,  dan merendahkan  martabat  manusia  yang melanggar  prinsip  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  yaitu, nondegorable  rights yang mana  merupakan  hak  yang  tidak  dapat untuk dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Tindakan  kebiri  kimia  tidak  sejalan dengan  tujuan  pemidanaan  karena tindakan  kebiri  kimia  hanya  berpusat pada  pembalasan  terhadap  pelaku kekerasan seksual terhadap dan bukanlah sebagai  rehabilitasi  terhadap  pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tindakan  kebiri  kimia  ini  dianggap bukan  solusi  yang  tepat  atas  kekerasan seksual terhadap anak.

## SARAN
1. Kepada pemerintah agar mengkaji ulang penerapan  tindakan  kebiri  kimia  bagi pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak karena  tindakan  kebiri  kimia  ini bertentangan  dengan  Pasal  33  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  199  tentang Hak  Asasi  Manusia  yang  mana  pada menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak bebas  dari  hukuman  yang  menyiksa  dan tindakan  kebiri  kimia  ini  tidak  sejalan
tujuan  pemidanaan  yang  mana  tujuan pemidanaan  menitikkan  pada  membina atau memasyarakatkan
pelaku, menyelesaikan  konflik  yang  timbul akibat adanya perbuatan tindak pidana.
2. Terkait  tindakan  kebiri  kimia  ini  harus lebih  diperhatikan  secara  mendalam karena  tindakan  kebiri  kimia  ini menyangkut  atas  tubuh  seseorang  di mana  tindakan  kebiri  kimia  ini  dapat menimbulkan efek negatif yang membahayakan  tubuh  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak  yang  dapat menyerang  fisik  dan  psikologis  dari pelaku.  Tindakan  kebiri  kimia  ini  juga tidak menyelesaikan konflik yang terjadi akibat adanya kekerasan seksual terhadap anak justru dikhawatirkan akan menimbulkan konflik baru yang membahayakan  korban.  Seharusnya, lebih  mengoptimalkan  sanksi  pidana penjara  terhadap  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak  yang  belum berjalan dengan baik dan benar. .

## DAFTAR RUJUKAN BUKU
Adami,  Chazami.  2014. Pelajaran  Hukum Pidana Bagian I Stelcel Pidana, Tindak Pidana,  Teori-teori  Pemidanaan,  dan Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Arinanto,  Satya  dan  Ninuk  Triyanti  (eds). 2012.
Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi . Jakarta: Rajawali Pers. Djamil,  M.  Natsir.  2013. Anak  bukan  untuk dihukum  Catatan  Pembahasan  UU Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU- SPPA) . Jakarta: Sinar Grafika. Irmansyah,  Rizky  Ariestandi.  2013. Hukum, Hak  Asasi  Manusia,  dan  Demokrasi . Yogyakarta: Graha Ilmu. Marzuki,  Adam.  2016. Penelitian  Hukum Edisi  Revisi .  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Muhshi,  Adam.  2015. Teologi  Konstitusi Hukum  Hak  Asasi  Manusia  atas Kebebasan  Beragama  di  Indonesia . Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. Prodjodikoro,  Wirjono.  2009. Asas-asas Hukum  Pidana  di  Indonesia  Edisi Ketiga . Bandung: PT Refika Aditama.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Renggong,  Ruslan.  2016. Hukum  Pidana
Khusus  Memahami  Delik-delik  diluar KUHP .  Jakarta:  Prenadamedia  Group Kencana.
Salam,  Faisal.  2002. Peradilan  HAM  di Indonesia . Bandung: Pustaka.
Sambas,  Nandang.  2010. Pembaharuan Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia .
Yogyakarta: Graha Ilmu.
Savitri, Niken. 2008. HAM Perempuan Kritik Teori  Hukum  Feminis  terhadap  KUHP .
Bandung:PT Refika Aditama.
Soekanto,  Soerjono.  1986. Pengantar Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas Indonesia (UI Pers).
Suseno,  Sigid  dan  Nella  Sumika.  2013. Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Triyanto.  2013. Negara  Hukum  dan  HAM .
Yogyakarta: Ombak.
Widyati,  Anis.  2014. Hukum  Pidana Internasional . Jakarta: Sinar Grafika.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Amir,  Asyari.  2020.  “Tinjauan  Yuridis Pidana  Kebiri  Kimia  bagi  Pelaku Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak dalam  Perspektif  HAM”. Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , Volume 26, Nomor 2.
Arliman,  Laurensius.  2017.  “Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2016 sebagai Wujud  Perlindungan  Anak  ditinjau  dari Perspektif Hukum Tata Negara”. Jurnal Hukum Positum , Volume 1, Nomor 2. Daming,  Saharuddin.  2020.  “Mengkaji Pidana  Kebiri  Kimia  dalam  Perspektif Medis,  Hukum,  dan  HAM  ( Assesing
Chemical  Castrated  Penal  in  Medical,
Legal, and Human Rights Perspectives )”. Jurnal  Kajian  Ilmu Hukum  Supremasi  Hukum ,  Volume  9, Nomor 1.
Diva, I Putu Reza Bella Satria dan Ayu Dike Widhyaastuti. 2018. “Relevansi Pengkualifikasian  Sanksi  Kebiri  Kimia sebagai  Sanksi  Tindakan  dalam  Hukum Pidana”. Jurnal  Serambi  Hukum , Volume 11, Nomor 1.
Friandy,  Bob.  2017.  “Sanksi  Kebiri  Kimia (Analisis  UU  No.  35  Tahun  2014  Studi Komparatif  Hukum  Pidana  Indonesia
dan  Hukum  Pidana  Islam)”. Jurnal
Justicia Islamica , Volume 14, Nomor 2.
Hamzah, Any Suryani, dkk. 2020. “Hukuman  Kebiri  terhadap  Pelaku Kejahatan  Pedofilia  dalam  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Anak”. Jurnal  Dinamika Sosial Budaya , Volume 22, Nomor 2. Hartono,  Rudi.  2017.  “Tinjauan  Yuridis terhadap  Sanksi  Pidana  Kebiri  Kimia dalam Perkara Tindak Pidana Pedofilia”. JOM  Fakultas  Hukum ,
Volume 4, Nomor 2.
Hasanah,  Nur  Hafizal  dan  Eko  Soponyono. 2018. “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri  Kimia  dalam  Perspektif  HAM dan  Hukum  Pidana  Indonesia”. Jurnal Magister  Hukum  Udayana ,  Volume  7, Nomor 3.
Hutapea,  Messy  Rachel.  2020.  “Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam Perspektif  Hak  Asasi  Manusia”. Jurnal Hukum  Magnum  Opus ,  Volume  3,
Nomor 1.
Mardiya,  Nuzul  Qur’ani.  2017.  “Penerapan Hukuman  Kebiri  Kimia  bagi  Pelaku Kekerasan  Seksual”. Jurnal  Konstitusi , Volume 14, Nomor 1.
Munthe,  Cesar  Antonio.  2016.  “Relevansi Sanksi  Kebiri  Kimia  dalam  Perppu  No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak terhadap  Tujuan  Pemidanaan”. Jurnal Justicia et Pax , Volume 6, Nomor 2. Rizal,  Sofian  Syaiful.  2021.  “Penjatuhan Kebiri  Kimia  bagi  Pelaku  Kejahatan Seksual  Anak  dalam  Perspektif  HAM”. Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum  Legal Studies , Volume, 1, Nomor 1.
Roszana,  Dina.  2020.  “Eksistensi  Hukuman Kebiri  Kimia  bagi  Pelaku  Kekerasan Seksual  terhadap  Anak  ditinjau  dari Pembentukan  Norma  Hukum  Pidana”. Jurnal Hukum , Volume 7, Nomor 3. Rusmiwalati,  Windari  dan  Azmi  Syahputra. 2020.  “Menakar  Aspek  Kemanfaatan dan Keadilan pada Sanksi Kebiri Kimia terhadap  Pelaku  Kekerasan  Seksual Anak  di  Indonesia”. Jurnal  Sumatera Law Review , Volume 3, Nomor 2. Sumanto,  Atet.  2017.  “Tindakan  Kebiri Kimia  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Persetubuhan  dengan  menggunakan Kekerasan terhadap Anak di Indonesia”. Jurnal Perspektif , Volume 22, Nomor 2.
Sunggara,  Muhammad  Adystia.  2021.
“Sanksi Tindakan Kebiri Kimia berdasarkan  Asas equality  before  the law ”. Jurnal  Hukum  Pidana  dan Kriminologi , Volume 3, Nomor 2.
Supiyati.  2020.  “Kebijakan  Hukum  Kebiri Kimia  terhadap  Pelaku  Kejahatan Seksual  dalam  Perspektif  Pemidanaan”.
Jurnal Rechtsregel Ilmu Hukum ,
Volume 3, Nomor 2.
Wibowo,  Ari.  2017.  “Kebijakan  Pemberatan Pemidanaan  pada  Pelaku  Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan  Pemidanaan”. Jurnal  Yuridis ,
Volume 4, Nomor 1.
Widyaningrum,  Irene  dan  Irwansyah.  2017. “Politik  Hukum  Pemidanaan  Kastrasi:
Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  ( The Political  Crime  of  Castration  a  Human Rights  Perspective )”. Jurnal  IUS , Volume 5, Nomor 3.
Yuliana,  Fitria  Nur.  2016.  “Tinjauan  Tujuan
Pemidanaan  terhadap  Tindakan  Kebiri dan  Pemasangan  Alat  Pendekteksi Elektronik dalam Undang-Undang
Nomor  17  Tahun  2016  (Perubahan Kedua  Atas  Perlindungan  Anak)”. Jurnal  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta  Recidive ,  Volume  5,  Nomor
1.
Yuliartini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). Jurnal IKA , 8 (2).
Yuliartini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti  Denda  Untuk  Korporasi Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal IKA , 14 (1).
Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1),  31- 43.
Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection
For  Victims  Of  Criminal  Violations (Case  Study  Of  Violence  Against Children  In  Buleleng  District). Veteran Law Review , 2 (2), 30-41.
Ariani,  N.  M.  I.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Terhadap  Curanmor  yang  dilakukan Oleh  Anak  di  Kabupaten  Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM, I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penjatuhan Sanksi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di
Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam Perkara  NO.  124/PID.  B/2019/PN. SGR). Jurnal  Komunitas  Yustisia , 3 (1),
48-58.
Cristiana,  N.  K.  M.  Y.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,
&  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019).  Sanksi  Pidana  Penyalahgunaan Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika
(Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati,  A.  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan Yuridis  Terkait  Permohonan  Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Lindasari,  L.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini, N.
P. R. (2020).

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan  Diplomatik  Ditinjau  Dari Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi Kasus:  Bom  Bunuh  Diri  Di  Kabul Afghanistan  Dekat  Kedutaan  Besar Amerika  Serikat). Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan  Undiksha , 8 (3),  29- 41. Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R. (2020).  Diseminasi  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Di  Desa Sidetapa  Terkait  Urgensi  Pencatatan Perkawinan  Untuk  Memperoleh  Akta Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan  Undiksha , 8 (1),  138- 155.

## ARTIKEL DALAM INTERNET
Amalia, Yunita. 2021. “Pemerintah Diingatkan  Terapkan  Pidana  Maksimal dibandingkan Pidana Tambahan Kebiri”. Tersedia pada http:www.merdeka.com/peristiwa.html (diakses  tanggal  30  Mei  2021  pukul 21.20).
Amnesty  Internasional.  2021.  “Kebiri  Kimia adalah Hukuman yang Kejam dan Tidak
Efektif”. Tersedia
pada http:www.amnesty.id  (diakses  tanggal
20 Mei 2021 pukul 21.08). Afifah,  Rizalina  Mega.  2017.  “Pengaturan
Hukuman  Kebiri  bagi  Pemerkosa
Anak”. Tersedia
pada http:www.ejournal.unesa.ac.id  (diakses pada tanggal 19 Mei 2021 pukul 19.55).
Priyasmoro,  M.  Radityo.  2021.  “Komnas
HAM minta Penerapan Hukuman Kebiri Kimia  dicermati,  Ini  Alasannya”. Tersedia
pada
http:www.liputan6.com/news/read.html (diakses  tanggal  19  Mei  2021  pukul 13.29). Zahro,  Salsabila  Rahma.  2021.  “Kebiri Kimia  dalam  Hukum  Konstitusi  dan
HAM”.
Tersedia pada http:www.advokatkonstitusi.com (diakses  tanggal  20  Mei  2021 pukul 21.42). Fernida,  Indwa.  2016.  “Kebiri  Kimia:  Jalan Pintas  ala  Pemerintah”.  Tersedia  pada http:www.dw.com  (diakses  tanggal  20 Mei 2021 pukul 21.09).