http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## Kajian Desentralisasi Fiskal Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

## Wira Hendri
Abstract. Welfare of society was the form big problem and finished yet and we know that of prospirety  prom  the  Human  Development  Index  is  conducted  in  different  blooming  between regency  and  provincy  especially  in  NTB  the  West  of  Nusa  Tenggara  and  differences  arrising  is caused presence of potential financial and there were differenced in organizer from each of teritory the potential of financial through fiscal desentralization and organizer of financial was an effective instrument to pushed prospirety of society life to goverment wanted but as we know that is till now occured pro and contra betweet some expert about the importance of function fiscal desetralization and organizer of finncial to developed prospirety of society is still unconsistant or diffrent opinion from experts till now about the relation between variable to show signify the final relation that and it needed comprehensive model to determine of indication variable.  So it coud solved the welfare problem between regancy and prosvincy in the west of Nusa (NTB). The purposed of this research is  analysed  the  effect  of  fiscal  desentralization  and  local  financial  performance  in  regency  toward the local economy performance, disparity income, and welfare of society especialy in regency area and  provincy  of  Nusa  (NTB)  and  the  researched  variable  is  used  in  this  analysis  were:  fiscal desentralization,  the  local  financial  performance,  the  local  economy  performance,  disparity  of income, and welfare of society. The data in this research is used the panel data. And the composite from  ten  Regency  and  provincy  withtiming  distace  2008  –  2017.  And  this  data  i  got  from Department of financial, and statistic center in west of Nusa (NTB) whereas tecnique of data is used by the PLS model. The conclusion from the product analysed were: (1) there were effect of fiscal desentralization positif and significant of local financial performance; (2) fiscal desentralization and local  financial  performance  was  positif  and  significant  influential  toward  local  economy performance;  (3)  fiscal  desentralization  was  negative  influential  and  didn’t  significant  toward disparity income, whereas the local financial performance and the local economy performance  was positive  influented  and  significant  disparity  income;  (4)  fiscal  desentralization  was  positive influented  but  it  didn’t  significant  of  welfare  of  society,  whereas  variable  of  local  financial performance,  the  local  economy  performance  and  disparity  income  in  positive  imfluenced  and significant  toward  welfare  of  society;  (5)  the  local  financial  performance  was  the  full  mediation variable from fiscal desentralization toward the local economy performance; (6) the local financial performance is constituted in full mediation variable from fiscal desentalization to disparity income. (7) the local economy performance didn’t able to made with full mediation from the local economic performance to disparity income; (8) the local financial performance and disparity income it able to full mediation from fiscal desentralization to welfare of society; (9) the local economy performance and disparity income able with full mediation from fiskal desentralization to welfare of society; (10) disparity income didn’t able mediation (non mediation) from local economy performance to welfare of society.
Key Words: Local Financial Performance, Local Economy Performance, Disparity Income, Fiscal Desentralization
Latar Belakang Hakekat pembangunan ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai yang diamanatkan  oleh  UUD  1945.  Perwujudan kesejahteraan  utamanya  dilakukan  melalui program pembangunan yang terencana,
terpadu  dan  memiliki  perspektif  jangka panjang.
Otonomi  daerah  dilaksanakan  dengan memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata, dan  bertanggungjawab  kepada  daerah  secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan,  pembagian,  dan  pemanfaatan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
sumberdaya  nasional  yang  berkeadilan  serta perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintahan  daerah.  Di  samping itu,  penyelenggaraan  otonomi  daerah  juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan  potensi  dan  keanekaragaman daerah.  Provinsi  merupakan  daerah  otonom dan  sekaligus  wilayah  administrasi  sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur.
Salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang menerima otonomi penuh semenjak diberlakukannya  kebijakan  otonomi  daerah pada  tahun  2001  adalah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat.  Dengan  diberlakukannya otonomi  daerah,  pemerintah  akan  semakin dekat  dengan  masyarakatnya  sehingga  akan lebih mensejahterakan masyarakatnya.
Dengan demikian, daerah dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui
peningkatan  pembangunan  manusia  yang tercermin  dari  Angka  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  yang  meningkat.  Paradigma pembangunan menempatkan manusia (penduduk)  sebagai  fokus  dan  sasaran  akhir dari  seluruh  kegiatan  pembangunan,  yaitu tercapainya  penguasaan  atas  sumber  daya, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan pendidikan. Selama tahun 2012 - 2017  perkembangan  IPM  di  Kabupaten/Kota di  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  terus mengalami peningkatan seperti yang disajikan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Nasional Tahun 2012 - 2017 (dalam Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Tahun 2018 (Diolah)
Berdasarkan  Tabel  1.1  di  atas  dapat dilihat bahwa secara rata-rata IPM di provinsi Nusa  Tenggara  Barat  berada  di  bawah  rata- rata IPM secara nasional. Hal ini terjadi karna masih  belum  efektif  dan  meratanya  alokasi pembangunan  pada  setiap  daerah.  meskipun berada  di  bawah  rata-rata  nasional,  IPM  di provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  mengalami trend  peningkatan  dari  62,98  persen  pada tahun  2012  menjadi  64,77  persen  pada  tahun 2017.  Daerah  yang  memiliki  IPM  paling tinggi  adalah  Kota  Mataram  dengan  indeks rata-rata  76,13  persen,  sementara  yaang terendah  adalah  Kabupaten  Lombok  Utara dengan  indeks  sebesar  60,67  persen.  Dari Tabel  1.1  dapat  dilihat  pula  bahwa  tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan IPM di wilayah Kabupaten/Kota agak timpang demikian pula Jika dilihat dari perkembangan per  Provinsi  juga  menunjukkan  hal  yang sama.  IPM  NTB  berada  pada  urutan  keenam terendah  dari  34  Provinsi  yang  ada  di Indonesia.
Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut Provinsi Tahun 2017 – 2018 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018
Berdasarkan  Gambar  1.1  IPM  Provinsi
Nusa  Tenggara  Barat  berada  pada  posisi keenam  terendah  setelah  Kalimantan  Barat, Kalimantan  Utara,  Nusa  tenggara  Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dari 34  provinsi  yang  ada.  Rendahnya  IPM
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
tersebut  berasal  dari  indikator  pendidikan yang  mencakup  angka  melek  huruf  dan  rata- rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas  serta  indikator  kesehatan  yang  diproksi dengan  usia  harapan  hidup  yang  masih rendah.  Angka  melek  huruf  penduduk  Nusa Tenggara  Barat  pada  tahun  2018  tercatat 81,05  persen,  jauh  di  bawah  angka  rata-rata nasional  (92,91  persen)  dan  rata-rata  lama sekolah pada tahun yang sama baru mencapai 6,77 tahun dibandingkan angka nasional (7,92 tahun)  pada  tahun  2018.  Selain  itu,  usia harapan  hidup  juga  menjadi  penyebab  utama rendahnya  IPM  tersebut.  Pada  tahun  2017, usia  harapan  hidup  penduduk  Nusa  Tenggara Barat  adalah  62,1  tahun,  jauh  lebih  rendah dibandingkan  rata-rata  nasional  yakni  69,4 tahun.  Di  lain  pihak,  faktor  ekonomi  berupa kemampuan  daya  beli  diproksi  dengan pengeluaran  per-kapita  yang  disesuaikan menunjukkan  Nusa  Tenggara  Barat  lebih tinggi  dibandingkan  rata-rata  nasional  yakni Rp.  639,89  berbanding  Rp.  633,64.  Hal  ini dapat  mengesankan  bahwa  kemampuan  daya beli  yang  cukup  tinggi  tidak  mampu digerakkan  untuk  memperoleh  pendidikan dan kesehatan yang memadai (BPS, 2018).
Beberapa  faktor  yang  menyebabkan perbedaan kesejahteraan masyarakat diberbagai  daerah  yang  dicerminkan  oleh perbedaan  IPM  adalah  perbedaan  potensi yang dimiliki daerah tersebut. Kalau dikaitkan dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Ciri utama  yang  menunjukkan  suatu  daerah otonom  mampu  berotonomi  terletak  pada potensi  keuangan  atau  desentralisasi  fiskal dan  pengelolaan  atau  kinerja  keuangannya. Artinya,  desentralisasi  fiskal  dan  kinerja keuangan  yang  bagus  akan  berdampak terhadap  kualitas  kinerja  ekonomi  daerah. Kinerja  keuangan  daerah  menurut  Halim (2001) dapat dilihat dari: efektivitas, efisiensi, kemandirian  keuangan,  keserasiannya  dan upaya  pemungutan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Di  lain  pihak,  kinerja  ekonomi  dapat dilihat  dari  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi, pengangguran dan kemiskinan. Dengan adanya kinerja ekonomi yang baik menyebabkan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Adanya hubungan tersebut mendorong para  ahli  melakukan  penelitian  antara  lain Oates  (1993);  Bird  (1993);  Bird,  Ebel,  dan Wallich  (1995);  Bahl  dan  Linh  (1992)  dan Gramlich  (1993)  mengatakan  bahwa  dengan diserahkannya  beberapa  kewenangan  kepada pemerintah  daerah,  diharapkan  pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya  akan  mendorong  pertumbuhan ekonomi.  Kemudian  juga  dipertegas  oleh penelitian oleh Prud’homme (1995), Peterson (1996),  Zang  dan  Zao  (1998)  mengatakan terdapat  pengaruh  positif  desentralisasi  fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, World Bank (1997), Martinez  dan  NcNab  (2001)  mengingatkan bahwa  desentralisasi  fiskal  dapat  juga berdampak  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal dapat mendorong  kearah  ketidakstabilan  ekonomi makro yang pada gilirannya akan menghambat  pertumbuhan  ekonomi  sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran  pemerintah  dan  pajak  yang berbasis  pada  pemerintah  pusat  yang  dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilisasi. Kemudian  juga  dipertegas  oleh  beberapa penelitian  diantaranya,  Philips  dan  Woller (1998), Davodi dan Zao (1998) untuk negara- negara  berkembang,  serta  Zang  dan  Zao (2001)  dalam  penelitiannya  di  cina.  Dan  di Indonesia oleh Swasono (Simanjuntak, 2010).
Terlepas  dari  hasil  studi  tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi  yang  beragam  tersebut,  pendapat dan  argumentasi  bahwa  desentralisasi  fiskal dapat meningkatkan efisiensi yang selanjutnya  akan  mendorong  kesejahteraan masyarakat  cendrung  diterima  secara  luas.
Hal  ini  ditunjukkan  dari  implementasi desentralisasi fiskal yang semakin berkembang  diberbagai  negara,  pengamatan terkini  sebagaimana  dikemukakan  Robert (2010) menunjukkan bahwa 63 dari 75 negara berkembangan  dan  transisional  telah  dan sedang melakukan desentralisasi fiskal, termasuk  didalamnya  adalah  Indonesia.  Hal tersebut  menyiratkan  harapan  dari  negara- negara  tersebut  bahwa  dengan  implementasi desentralisasi  fiskal  akan  dapat  terwujud
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
efisiensi  ekonomi  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sampai  saat  ini  masih  terjadi  pro  dan kontra  dari  para  ahli  mengenai  pentingnya peranan  desentralisasi  fiskal  dan  pengelolaan keuangan  dalam  mendorong  kesejahteraan masyarakat sehingga terdapat ketidak konsistenan  dari  para  ahli  terhadap  arah hubungan  antar  variabel  yang  menandakan belum  berakhirnya  arah  hubungan  tersebut. Dibutuhkan  suatu model  yang  kompeherensif dalam  menentukan  arah  hubungan  antar variabel sehingga dapat memecahkan masalah perbedaan  kesejahteraan  masyarakat  antar daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nusa Tenggara Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan dalam artian yang  sangat luas  mencakup  berbagai  tindakan  yang dilakukan  manusia  untuk  mencapai  taraf hidup  yang lebih baik, taraf hidup yang lebih baik  ini  tidak  hanya  diukur  secara  ekonomi dan fisik belaka, tapi juga ikut memperhatikan aspek  sosial,  mental  dan  segi  kehidupan spiritual.  Kesejahteraan  sosial  dapat  diartikan sebagai kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial pada umumnya meliputi kesehatan, keadaan ekonomi,  kebahagiaan  dan  kualitas  hidup rakyat.  Di  Indonesia  kesejahteraan  sosial dijamin  oleh  UUD  1945  pasal  33  dan  pasal 34. Dalam UUD 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran  rakyat  yang  lebih  diutamakan dari  pada  kemakmuran  perseorangan,  fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.  Namun  pada  kenyataannya  hingga saat  ini  masih  banyak  rakyat  Indonesia  yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terlantar tidak mendapatkan perhatian.
Indikator  kesejahteraan  masyarakat yang hanya didasarkan pada Produk Domestik Bruto  merupakan  cara  pandang  yang  terlalu sederhana  dalam  memahami  kesejahteraan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pengembangan model  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan masyarakat  dilakukan  dengan  memasukkan aspek harga lokal ke dalam Produk Domestik Bruto  (PDRB)  sehingga  menjadi purchasing power  adjusted  real Produk  Domestik  Bruto. Formulasi  Produk  Domestik  Bruto  (PDRB)
per-kapita dengan memperhitungkan daya beli mengakibatkan  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  suatu  wilayah  menjadi  lebih  obyektif jika  dibandingkan  dengan  Produk  Domestik Bruto  wilayah  lain,  namun  tetap  saja  bahwa transformasi  indikator  Produk  Domestik Bruto  per-kapita  berdasarkan  daya  beli tetaplah  dianggap  subyektif  karena  ukuran tingkat  kesejahteraan  masyarakat  menjadi sangat  ekonomi  dan  kuantitatif.  Hal  inilah yang  kemudian  memunculkan  ukuran-ukuran yang  baru  mengenai  indikator  kesejahteraan masyarakat  sebagai  ukuran  keberhasilan pembangunan.
Teori  kesejahteraan  diklasifikasikan menjadi  tiga,  yaitu classical  utilitarian, neoclassical welfare theory, dan new contractarian  approach. Classical  utilitarian menekankan bahwa kepuasaan atau kesenangan  seseorang  dapat  diukur  dan bertambah.  Tingkat  kepuasan  setiap  individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. Neoclassical welfare menekankan pada prinsip pareto  optimality.  Pareto  optimum didefinisikan  sebagai  sebuah  posisi  di  mana tidak memungkinkan suatu relokasi input atau output  untuk  membuat  seseorang  menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang  lebih  buruk. New  contractarian approach menekankan  pada  konsep  dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga pandangan  tersebut  menekankan  bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung  pada  tingkat  kepuasaan  dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannnya. United  Nations  Development  Program (UNDP) mengenalkan formula Human Development  Index  (HDI)  atau  disebut  pula dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) pada  tahun  1990.  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  dapat  digunakan  untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah merupakan negara/daerah maju, berkembang, atau terbelakang dan juga untuk  mengukur  pengaruh  kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  fiskal  berarti  pelimpahan kewenangan  di  bidang  penerimaan  yang
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
sebelumnya tersentralisasi baik secara administratif  dan  pemanfaatannya  diatur  atau dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  (Elmi, 2003).  Setidaknya  terdapat  empat  agen  yang berperan  penting  dalam  desentralisasi  fiskal, yaitu: pemerintah pusat, unit-unit administratif  lokal,  pemerintah  daerah,  dan penduduk setempat atau entitas politik.
Oates  (1993),  menjelaskan  tentang Fiscal Decentralization and Economic Development yang  dilaksanakan  di  58  negara dengan  hasil  bahwa  sentralisasi  fiskal berhubungan  negatif  dan  signifikan  terhadap tingkat  pendapatan  per-kapita.  Bhal  (1999) menjelaskan
bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal di suatu wilayah ditentukan  oleh  12  ketentuan  peraturan, yaitu desentralisasi  fiskal  harus  dipandang  sebagai sebuah sistem yang komprehensif, desentralisasi  fiskal  harus  diikuti  dengan desentralisasi  keuangan,  pemerintah  pusat harus  mempunyai  kekuatan  untuk  memonitor dan mengevaluasi implementasi desentralisasi fiskal.

## Kinerja Keuangan Daerah
Kinerja  Keuangan  Daerah  adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola  sumber-sumber  keuangan  asli daerah  dalam  memenuhi  kebutuhannya  guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung  sepenuhnya  kepada  pemerintah pusat  dan  mempunyai  keleluasaan  di  dalam menggunakan  dana-dana  untuk  kepentingan masyarakat  daerah  dalam  batas-batas  yang ditentukan  peraturan  perundang-undangan (Syamsi, 1986).
Pemerintah  Daerah  sebagai  pihak yang diberikan tugas
menjalankan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan masyarakat wajib
melaporkan pertanggungjawaban  keuangan  atas  sumber daya  yang  dihimpun  dari  masyarakat  sebagai dasar  penilaian  kinerja  keuangannya.  Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja
Keuangan
Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang  telah  ditetapkan  dan  dilaksanakannya (Halim, 2007).
Dengan  demikian  setiap  Pemerintah Daerah  untuk  mengukur  Kinerja  Keuangan Daerahnya  menggunakan  beberapa  Rasio Kinerja  Keuangan  Daerah  yang  antara  lain: Rasio  Drajat  Desentralisasi  Fiskal,  Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio
Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah,  Rasio Keserasian, Upaya Fiskal dan Rasio

## Pertumbuhan

## Kinerja Ekonomi Daerah
Kinerja  Ekonomi  diartikan  sebagai gambaran bagus tidaknya perekonomian suatu daerah.  Variabel  -  variabel  yang  dapat memperlihatkannya  adalah  variabel  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  inflasi, pengangguran, tenaga kerja dan kependudukan,  (Kuncoro,  2003).  Menurut McEachern  (2000)  untuk  mengukur  kinerja ekonomi  pada  suatu  wilayah  dapat  dilakukan dengan  berbagai  cara,  antara  lain  dengan melihat jumlah pekerja, rata-rata penghasilan, jumlah produksi, jumlah dan ukuran perusahaan.  Disamping  itu,  ukuran  kinerja perekonomian yang sering diperhatikan untuk mengetahui kemajuan ekonomi suatu wilayah atau negara adalah pertumbuhan ekonomi dan tenaga  kerja,  produktivitas,  standar  hidup, pengangguran, inflasi, tabungan dan formulasi modal, serta variabel lainnya.

## Ketimpangan Pendapatan
Kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai  perbedaan  kemakmuran  ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tercermin  dari  perbedaan  pendapatan  (Robert E  Baldwin,  1986).  Masalah  kesenjangan pendapatan  sering  juga  diikhtisarkan,  bahwa pendapatan  riil  dari  yang  kaya  terus bertambah  sedangkan  yang  miskin  terus berkurang.  Ini  berarti  bahwa  pendapatan  riil dari  yang  kaya  tumbuh  lebih  cepat  dari  pada yang  miskin  (Bruce  Herrick/Charles  P Kindleberger, 1988).
Secara  teoritik,  kesenjangan  ekonomi antarwilayah  dapat  dijelaskan  menggunakan Hipotesis  Neoklasik.  Penganut  Hipotesis Neoklasik    menyatakan  pada  permulaan proses pembangunan suatu negara, kesenjangan ekonomi antarwilayah cenderung meningkat.  Proses  ini  akan  terjadi  sampai kesenjangan  tersebut  mencapai  titik  puncak.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Bila  proses  pembangunan  berlanjut,  maka secara
berangsur-angsur kesenjangan ekonomi  antar  wilayah  akan  menurun.  Hal tersebut  dikarenakan  pada  waktu  proses pembangunan  baru  dimulai  di  NSB,  peluang pembangunan yang ada umumnya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi  pembangunan  sudah  lebih  baik. Sedang  daerah  yang  tertinggal  tidak  mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan  sarana  dan  prasarana  serta rendahnya kualitas SDM karena pertumbuhan ekonomi  lebih  cepat  di  daerah  dengan kondisinya lebih baik, sedangkan daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan maka kesenjangan ekonomi antarwilayah cenderung meningkat.

## Kerangka Konsep
Berdasarkan  kerangka  berfikir  diatas, maka  hubungan  antar  variabel  penelitian ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.
KU 2 KU 3 KU 4 KU 5 KU 6 Kinerja Keuangan (X2) KU 1 DF 1 DF 2 DF 3 Desentralisasi Fiskal (X1) KE 5 KE 4 KE 3 KE 2 KE 1 Kinerja Ekonomi (Y1) KE 6 KP 1 KP 2 KP 3 Ketimpangan Pendapatan (Y2) KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 Kesejahteraan Masyarakat (Y3) KM 1

## Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Rancangan  penelitian  (research  design)
Kajian Desentralisasi Fiskal dan
Kesejahteraan  Masyarakat  di  Provinsi  Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk memecahkan pokok  masalah,  tujuan  dan  hipotesis  yang diajukan.  Dalam  penelitian  ini  pendekatan yang  digunakan  adalah  penelitian  kuantitatif dengan  tingkat  eksplanasi  assosiatif  dengan pengukuran  statistik  yang  didukung  data sekunder dengan dimensi waktu menggunakan  data  panel  (Pooled  data)  yaitu kombinasi  dari  pengamatan  cross  section sebanyak  10  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Nusa Tenggara Barat  dan time series selama
10  tahun  periode  2008  –  2017.  pendekatan tingkat Eksplanasi assosiatif mencoba mencari  kejelasan  tentang  fenomena  atau hubungan  antar  satu  variabel  dengan  variabel lain  dengan  menggunakan  data  kuantitatif. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan observasi  melalui  studi  pustaka,  wawancara mendalam baik secara langsung maupun tidak langsung dan dokumentasi.
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  sebagai  salah satu provinsi dari ke 33 provinsi di Indonesia seperti  peta  yang  ditunjukkan  pada  gambar 4.1.  secara  administrasi  provinsi  Nusa Tenggara Barat mencakup 10 Kabupaten/Kota yang terdiri dari: 1)
Kabupaten  Lombok  Timur;  2)  Kabupaten Lombok  Tengah;  3)  Kabupaten  Lombok Barat;  4)  Kabupaten  Lombok  Utara;  5) Kabupaten Sumbawa; 6) Kabupaten Sumbawa Barat; 7) Kabupaten Bima; 8) Kota Bima;  9)  Kota  Mataram;  10)  Kabupaten Dompu.
Pemilihan  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  sebagai  lokasi  penelitian  di  landasi beberapa pertimbangan. Pertama, pasca reformasi perkembangan pemerintahan
Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  sampai  saat pengamatan  ini  telah  terbentuk  menjadi  10 Kabupaten/Kota  secara  definitif.  Namun masih  tercatat  memiliki  persentase  angka kemiskinan  relatif  tinggi  (BPS  2016);  kedua, Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat    memiliki kekayaan  sumber  daya  alam  melimpah, namun  yang  baru  di  kelola  secara  menonjol pada  sektor  pertanian,  pertambangan  dan pariwisata  yang  berkontribusi  relatif  besar dalam  struktur  ekonomi  daerah;  ketiga, pertumbuhan  ekonomi  antar  wilayah  yang tidak merata akibat terkonsetrasinya pembangunan  pada  bagian  Kabupaten/Kota yang  berada  di  wilayah  pusat  kota;  kelima, adanya  sebaran  penduduk  tidak  merata  antar Kabupaten/Kota dimana Kabupaten/Kota yang  berada  di  pulau  Lombok  lebih  besar jumlah penduduknya
dibandingkan Kabupaten/Kota  yang  berada  di  wilayah Sumbawa;  keenam,  penelitian  ilmiah  seperti ini  sangat  sedikit  dilakukan  di  provinsi  Nusa Tenggara Barat oleh peneliti sebelumnya.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753

## Teknik Analisa Data
Teknik  analisis  data  dalam    penelitian ini  menggunakan  pendekatan Partial  Least Square (PLS).  PLS  merupakan  model  SEM yang berbasis komponen atau varian. Adapun langkah-langkah permodelan persamaan struktural  berbasis  PLS  dengan software Smart-PLS,  yaitu:  (1)  merancang  model struktural;  (2)  merancang  model  pengukuran (outer  model) ;  (3)  menkonstruksi  diagram jalur;  (4)  konversi  diagram  jalur  ke  dalam sistem  persamaan  untuk outer  model ;  (5) estimasi;  (6)  pengujian Goodness  of  Fit Model ; dan (7) pengujian hipotesis.

## HASIL PENELITIAN
Model Persamaan Struktural Uji Outer Model
Untuk  mengetahui  apakah  indikator yang  digunakan  untuk  membentuk  konstruk atau  variabel  latent  dalam  penelitian  adalah valid,  maka  dilakukan  analisis  sebagai berikut.
1) Convergent Validity
Hampir semua indikator yang membentuk  konstruk  eksogen  (reflektif), yaitu: Desentralisasi fiskal, Kinerja Keuangan, Kinerja Ekonomi dan
Ketimpangan Pendapatan memiliki nilai outer loading diatas 0,50 dan secara statistik adalah signifikan  dengan  nilai  t-hitung  lebih  besar dari  1,96.  Hal  ini  berarti  terpenuhi  syarat convergent  validity,  kecuali  untuk  indikator KE3  (Penyerapan  Tenaga  Kerja)  terhadap konstruk Kinerja Ekonomi.
Indikator tersebut memiliki nilai outer loading lebih kecil dari 0,50 dan nilai t-hitung lebih kecil dari 1,96, sebagai tindak lanjut hal tersebut maka KE3  harus di drop.
2) Discriminant Validity
Untuk  mengetahui  validitas  suatu konstruk  juga  dapat  dilihat  dari  discriminant validity.  Discriminant  validity  pada  indikator reflektif adalah  dengan  melihat cross  loading indikator  terhadap  konstruk  atau  latennya. Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa discriminant  validity  sudah  terpenuhi  dengan melihat  cross  loading  yang  sudah  terpenuhi dengan  baik,  karena  indikatornya  memiliki cross  loading  pada  konstruknya  lebih  tinggi dibandingkan terhadap konstruk lainnya.
Kelayakan  konstruk  yang  dibuat  juga dapat  dilihat  dari  discrimant  validity  melalui Average Variance Extracted (AVE), diketahui bahwa  konstruk  desentralisasi  fiskal,  kinerja keuangan,  kinerja  ekonomi,  ketimpangan pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat memiliki  nilai  AVE  diatas  0,50  sehingga dikatakan baik.
Uji Inner Model
Uji  inner  model  merupakan  pengujian antar  variabel  dengan  melihat  nilai R-Square dan  Q²  atau Stone  Geiser  Q  Square  test . Konstruk dengan melihat pengaruh signifikan antar konstruk yang diuji.
Gambar 3. Diagram Jalur Inner Model Model  struktural  dalam  PLS  perlu dievaluasi  dengan  menggunakan R-square untuk variabel dependen dan nilai signifikansinya  berdasarkan  nilai t-values pada  setiap path .  Tabel  1.  menunjukkan nilai R-square untuk setiap variabel endogen.
Tabel  1.  Nilai R  Square untuk  Variabel Konstruk Endogen
Berdasarkan R 2 pada Tabel 2. diperoleh nilai Q 2 sebesar 0,930, dapat diartikan bahwa 93  persen  variasi  dari  variasi dalam kesejahteraan  masyarakat  di  jelaskan  oleh variabel desentralisasi fiskal, kinerja keuangan,  kinerja  ekonomi  dan  ketimpangan pendapatan.
Pengaruh  Langsung,  Pengaruh  Tidak Langsung, dan Pengaruh Total
Untuk  mengetahui  pengaruh  langsung antarvariabel  konstruk  dapat  dilihat  dari hasil analisis nilai path coefficients yang ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Path Coefisient Desentralisasi Fiskal (X1), Kinerja Keuangan Daerah (X2), Kinerja
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Ekonomi (Y1), Ketimpangan Pendapatan (Y2) dan Kesejahteraan Masyarakat (Y3)
Berdasarkan  Tabel  2  diatas  diketahui bahwa  desentralisasi  fiskal    berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  daerah  dan  kinerja  ekonomi. Namun, tidak berpengaruh signifikan
terhadap ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan  masyarakat.  Kinerja  keuangan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja  ekonomi,  ketimpangan  pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja ekonomi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan  masyarakat.  Demikian  juga Ketimpangan  pendapatan  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Untuk  mengetahui  pengaruh  tidak langsung  antarvariabel  konstruk  dapat  dilihat dari  hasil  analisis  nilai Indirect  Effect yang ditampilkan pada Tabel 3.
Tabel  3. Nilai  Indirect  Effect Desentralisasi Fiskal  (X1),  Kinerja  Keuangan Daerah (X2), Kinerja Ekonomi (Y1), Ketimpangan  Pendapatan  (Y2)  dan Kesejahteraan Masyarakat (Y3)
Ket = *)Signifikan pada α = 5% Berdasarkan  Tabel  2  dan  Tabel  3 dapat  dihitung  pengaruh  langsung,  pengaruh tidak langsung dan pengaruh total antarvariabel  dalam  penelitian  ini,  yaitu desentralisasi  fiskal  (X 1 ),  kinerja  keuangan (X 2 ),  kinerja  Ekonomi  (Y 1 ),  ketimpangan pendapatan (Y 2 ) dan Kesejahteraan Masyarakat  (Y 3 ).  Penghitungan  pengaruh langsung,  pengaruh  tidak  langsung  dan
pengaruh  total  disarikan  dan  disajikan  pada Tabel 5.32.
Tabel  4  Ringkasan  Pengaruh  Langsung, Pengaruh  Tidak  Langsung,    dan Pengaruh Total Antarvariabel Penelitian

## PEMBAHASAN Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  desentralisasi  fiskal  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja keuangan daerah. Dengan demikian,
desentralisasi fiskal yang diukur
menggunakan indikator pengeluaran,
indikator  pendapatan  dan  indikator  otonomi mampu menjelaskan dengan baik perkembangan  kinerja  keuangan  daerah  yang diukur menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, upaya fiskal dan pertumbuhan  pendapatan  daerah.  Hasil  studi ini  mendukung  hipotesis  pertama  yaitu desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  daerah. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik kualitas  desentralisasi  fiskal,  maka  akan semakin  baik  kinerja  keuangan  daerah  yang ditunjukkan  oleh  meningkatnya  indikator rasio  kemandirian,  rasio  efektivitas,  upaya fiskal dan pertumbuhan pendapatan daerah.
Hasil  temuan  ini  mendukung  hasil penelitian  sebelumnya  Syahrudin,  2006; Siddik,  2002;  Fontanella  dan  Rossieta,  2014; Lay,  2001;  Kurniasih,  2011;  dan  Mursinto, 2004  dimana  desentralisasi  fiskal  mampu meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah. Berdasarkan  hasil  analisis  dapat  diketahui bahwa  koefisien  seluruh  indikator  pada desentralisasi  fiskal  menunjukkan  positif  dan signifikan,  yang berarti keseluruhan indikator
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan.  Namun  pengaruhnya  berasal  dari bantuan  pemerintah  pusat  dalam  bentuk dana perimbangan  masih  mendominasi  sumber penerimaan  daerah  dibandingkan  dengan sumber  yang  berasal  dari  pendapatan  riil daerah  seperti  PAD.  Hal  ini  dapat  diketahui uji  kontribusi  yang  dilakukan  selama  periode penelitian dari Tahun 2008 - 2017 menemukan bukti bahwa mayoritas pengelolaan keuangan daerah sumber dananya berasal  dari  dana  perimbangan  pemerintah pusat  yang  mencapai  80,6  persen  dari  total penerimaan  daerah  yang  digunakan  untuk membiayai  pembangunan,  sementara  PAD hanya  memberikan  kontribusi  8,4  persen dari total penerimaan daerah.
Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja  Keuangan  Terhadap  Kinerja Ekonomi
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa desentralisasi  fiskal  dan  kinerja  keuangan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kinerja ekonomi. Hal ini berarti semakin baik kualitas  desentralisasi  fiskal  dan  pengelolaan keuangan  daerah,  maka  semakin  baik  pula kinerja ekonomi daerah. Temuan ini membuktikan adanya hubungan searah antara desentralisasi  fiskal  dan  kinerja  keuangan terhadap  kinerja  ekonomi.  Hasil  studi  ini mendukung pandangan yang pro desentralisasi  fiskal  seperti  Tanzi,  1996, Litvack  et  al.  1998,  Tiebout,  1956,  Oates, 1972,  Tresch,198,  Breton,  1996,  Weingast, 1995, Akai dan Sakata, 2002, Thiessen, 2003, dan  Desai  et  al.  2003.  dimana  desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi.
Adanya  hubungan  yang  Positif  dan signifikan  dari  variabel  desentralisasi  fiskal dan  kinerja  keuangan  terhadap  kinerja ekonomi  disebabkan  karena  adanya  peran penting  dari  belanja  daerah  sebagai  sumber pembiayaan  pembangunan.  Belanja  daerah merupakan  komponen  utama  pemerintah daerah  dalam  membiayai  pembangunan. Belanja  daerah  yang  terdiri  dari  belanja langsung  dan  tidak  langsung  merupakan komponen  pengeluaran  daerah  yang  sudah pasti  terjadi  karena  bersifat  untuk  pendanaan
kegiatan rutin terutama untuk aparatur daerah pada  daerah  yang  bersangkutan,  misalnya belanja modal untuk membiayai pembangunan, membayar gaji pegawai negeri dan  honorarium  sebagai  kompensasi  bagi pegawai  negeri  terhadap  aktivitas  kegiatan yang  dilakukan  di  daerah.  Penerimaan  gaji pegawai  negeri  dan  honorarium  di  daerah yang  bersangkutan  oleh  pegawai  negeri  akan menjadi  faktor  pendapatan  yang akan digunakan  untuk  kegiatan  konsumsi  membeli barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  pegawai negeri  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kegiatan membeli  barang  dan  jasa  akan  menimbulkan permintaaan  barang  dan  jasa  yang  akan direspon oleh produsen/para pengusaha untuk menghasilkan  barang  dan  jasa  sesuai  dengan kebutuhan  konsumen,  sehingga  akan  terjadi aktivitas ekonomi.
Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Kinerja Keuangan dan Kinerja Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa desentralisasi  fiskal  berpengaruh  negatif  dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.  Hasil  ini  menolak  hipotesis ketiga  yang  diajukan  bahwa  desentralisasi fiskal  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Dalam penelitian  ini  indikator  desentralisasi  fiskal yang  terdiri  indikator  pengeluaran,  indikator pendapatan  dan  derajat  otonomi  tidak berpengaruh signifikan terhadap  ketimpangan pendapatan  yang  terdiri  dari  indikator  indeks Williamson,  indeks  Entropi  Theil  dan  indeks Jamie  Bonet.  Hal  tersebut  membuktikan bahwa  desentralisasi  fiskal  belum  mampu menurunkan  ketimpangan  pendapatan  di Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat.
Hasil temuan ini mendukung
penelitian  Nugrahanto  &  Muhyiddin  (2008) dalam  Nurhaemi  dan  Suryani  (2015)  yang mengkaji secara empiris dampak desentralisasi  fiskal  dengan  ketimpangan wilayah di Indonesia. Pandangan konvensional menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan  wilayah  karena  tekanan  dari pemerintah pusat untuk redistribusi pendapatan  antara  daerah  menjadi  lebih
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
rendah  setelah  desentralisasi  fiskal.  Di  sisi lain,  desentralisasi  fiskal  mendorong  upaya peningkatan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) untuk membiayai pengeluaran daerah, sehingga  tidak  tergantung  pada  hibah  dari pemerintah pusat.
Hasil penelitian menunjukkan  ketika  desentralisasi  fiskal meningkat,  maka  ketimpangan  pendapatan pun  ikut  meningkat.  Tidak  signifikannya peranan  desentralisasi  fiskal  mengurangi ketimpangan  pendapatan  disebabkan  oleh masih terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah  (PAD)  terutama  yang  berasal  dari pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sehingga pemerintah  daerah  memiliki  keterbatasan memprioritaskan  skala  pembangunan  yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan otonomi  daerah  melalui  desentralisasi  fiskal di  ukur  dengan  melihat  besarnya  PAD  yang peroleh. Semakin tinggi PAD maka kemampuan daerah membiayai pembangunan akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya  semakin  rendah  PAD  maka semakin  rendah  pula  kemampuan  daerah membiayai  pembangunan  daerahnya.  Untuk membuktikan rendahnya PAD peneliti menggunakan uji kontribusi dengan membandingkan  PAD  dengan  penerimaan daerah.
Berdasarkan uji kontribusi PAD terhadap  total  penerimaan  daerah  selama periode penelitian dari 2018 - 2017 ditemukan bukti  kontribusi  PAD  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  hanya  mencapai  8,6  persen dari  total  pendapatan  daerah.  Hal  ini menunjukkan  kemampuan  daerah  membiayai pembangunan berdasarkan sumber asli penerimaan  daerah  masih  rendah.  hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  teori  hipotesis  U terbalik dari Kuznets dimana pada tahap awal pembangunan ketimpangan pendapatan semakin  memburuk.  Menurut  Tarigan  (2004) desentralisasi  fiskal  yang  rendah  di  masing- masing daerah secara bertahap akan menurunkan pemerataan antar wilayah/menambah  ketimpangan.  Hal  ini dapat dijelaskan dengan teori kutub pertumbuhan  yaitu  semakin  sedikit  kutub pertumbuhan  dalam  suatu  daerah  maka  akan semakin  tidak  rata  distribusi  pendapatan daerah  tersebut,  walaupun  daerah-daerah
kumuh  (slum)  akan  muncul.  Tetapi  lambat laun daerah ini akan berkurang seiring dengan munculnya kutub-kutub pertumbuhan
ekonomi yang baru.\ Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,  Kinerja Keuangan, Kinerja ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan hasil penelitian diperoleh temuan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menolak hipotesis keempat yaitu desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal  ini  berarti  semakin  baik  kualitas desentralisasi  fiskal  justru  kesejahteraan masyarakat menurun.
Hasil temuan ini mendukung penelitian    Suryanto  dkk  (2005)  bahwa desentralisasi fiskal belum banyak bermanfaat bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Hasil  yang  sama  juga  ditunjukkan  oleh penelitian  Faridli  (2011)  bahwa  pemerintah pusat  seharusnya  mendelegasikan  kekuatan fiskalnya  kepada  pemerintah  Provinsi  dan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
masyarakat di Pakistan.
Adanya  hubungan  negatif  ini  tentu memberikan  dampak  yang  tidak  baik  bagi kesejahteraan  masyarakat  dimana  respon masyarakat  terhadap  kualitas  desentralisasi fiskal  yang  dikelola  oleh  pemerintah  daerah tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan  hasil  penelitian selama  periode tahun  2008  -  2017  ditemukan bukti  bahwa  pelaksanan  desentralisasi  fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan daerah belum mampu memberikan kesejahteraan bagi
masyarakatnya.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari beberapa  faktor  pendukung  antara  lain  masih rendahnya  sumber-sumber  penerimaan  asli masing-masing  daerah  (PAD)  sebagai  alat ukur  kemandirian  daerah.  Berdasarkan  uji Kontribusi  PAD  terhadap  total  pendapatan daerah  ditemukan  kontribusi  PAD  hanya mencapai  8,6  persen  per  tahun.  Hal  ini menunjukkan  anggaran  yang  tersedia  untuk membiayai  program  pembangunan  daerah
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
tidak  sesuai  dengan  rencana  pembangunan yang  telah  di  susun  pada  masing-masing Kabupaten/Kota sehingga pelayanan terhadap masyarakat  seperti  pelayanan  kesehatan, pendidikan,  pendapatan  yang  layak  tidak dapat  dilakukan  secara  optimal.    Faktor selanjutnya  adalah  sering  kali  Regulasi- regulasi  yang  dibuat  pemerintah  provinsi tidak  sesuai  dengan  keinginan  pemerintah daerah.  Misalnya  perda  daerah  mengenai larangan  penggalian  bahan  tambang  tapi bagi beberapa  daerah  malah  memberikan  izin penambangan.
Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap
Kinerja Ekonomi Melalui Kinerja

## Keuangan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa secara  tidak  langsung  desentralisasi  fiskal berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja ekonomi  melalui  kinerja  keuangan  Hasil penelitian  ini  mendukung  hipotesis  yang diajukan  bahwa  ada  pengaruh  tidak  langsung desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi melalui  kinerja  keuangan.    Hasil  temuan  ini membuktikan bahwa kinerja keuangan sebagai  variabel  perantara  memiliki  peran penting  mempengaruhi  kinerja  ekonomi. Hasil  temuan  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Hamzah  (2007),  Ronald  dan Sarmiyatiningsih  (2010)  menemukan  bukti kinerja  keuangan  melalui  rasio  kemandirian dan  rasio  efisiensi  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi. Semakin besar desentralisasi  fiskal  daerah  maka  semakin besar  pula  kemampuan  daerah  mengelola keuangan daerahnya.
Salah  satu  faktor  penting  yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pembangunan  daerah  adalah  kemampuan keuangan  daerah  yang  memadai.  Semakin besar  keuangan  daerah,  maka  semakin  besar kemampuan daerah membiayai pembangunan daerah.  Menurut  Djokroamidjojo  (1993) pemerintah  daerah  akan  dapat  menjalankan fungsinya  dalam  rangka  otonomi  atau desentralisasi  secara  baik  bila  diterima sumber-sumber  keuangan  yang  cukup  untuk membiayai  fungsi  tersebut.  Sumber-sumber keuangan  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat selama  periode  penelitian  masih  didominasi
oleh  bantuan/transfer  pemerintah  pusat  serta PAD.  Sumber  keuangan  ini  kemudian digunakan oleh pemerintah daerah membiayai pembangunan  melalui  belanja  daerah  yang telah  direncanakan  sebelumnya.  Belanja daerah  selanjutnya  direspon  oleh  para pengusaha  dengan  menciptakan  barang  dan jasa  yang  dibutuhkan  pemerintah.  Produksi barang  dan  jasa  ini  akan  menciptakan  PDRB yang  secara  keseluruhan  akan  meningkatkan kinerja ekonomi daerah.
Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Ketimpangan  Pendapatan  Melalui  Kinerja Keuangan dan Kinerja Ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa secara  tidak  langsung  desentralisasi  fiskal berpengaruh signifikan terhadap  ketimpangan pendapatan  melalui  kinerja  keuangan  dan kinerja ekonomi. Hasil penelitian ini mendukung  hipotesis  keenam  yang  diajukan bahwa ada pengaruh tidak langsung desentralisasi  fiskal  terhadap  ketimpangan pendapatan  melalui  kinerja  keuangan  dan kinerja ekonomi. Hasil temuan ini membuktikan  bahwa  kinerja  keuangan  dan kinerja  ekonomi  sebagai  variabel  perantara memiliki peran penting mempengaruhi ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  Nusa Tenggara Barat.
Desentralisasi fiskal dikatakan berhasil  apabila  daerah  mampu  menggali sumber-sumber  penerimaan  daerah.  Sumber- sumber  penerimaan  daerah  ini  dimanfaatkan oleh pemerintah utuk membiayai pembangunan  melalui  pengelolaan  keuangan yang efektif, efisien dan memiliki kemadirian yang tinggi. Pengelolaan keuangan selanjutnya digunakan membiayai
pembangunan  melalui  belanja  daerah  yang telah  direncanakan.  Dengan  adanya  belanja daerah ini akan mendorong kenaikan aktivitas ekonomi.  Semakin  tinggi  aktivitas  ekonomi maka akan mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi masyarakat.
Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap Ketimpangan  Pendapatan  Melalui  Kinerja Ekonomi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa secara  tidak  langsung  kinerja  keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan  pendapatan  melalui  kinerja
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
ekonomi. Hasil penelitian ini tidak mendukung  hipotesis  ke  tujuh  yang  diajukan bahwa  ada  pengaruh  tidak  langsung  kinerja keuangan  terhadap  ketimpangan  pendapatan melalui  kinerja  ekonomi.  Hasil  temuan  ini membuktikan bahwa kinerja ekonomi sebagai variabel  perantara  tidak  memiliki  peran penting mempengaruhi ketimpangan pendapatan.  Hasil  temuan  ini  tidak  sejalan dengan penelitian Shahbaz (2011)
menemukan  bahwa  kinerja  keuangan  secara tidak langsung mampu mengurangi
ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan  ekonomi  di  Pakistan.  Tidak signifikannya
kinerja keuangan mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui kinerja ekonomi dikarenakan Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  masih  pada  tahap  awal pembangunan  ekonomi.  Pada  tahap  awal pembangunan ekonomi, ketimpangan ekonomi  antar  masyarakat  akan  terus  terjadi. Hal  ini  sesuai  dengan  teori  hipotesis  U terbalik  yang  dikemukakan  oleh  Kuznets bahwa  pada  awal  pembangunan  ekonomi ketimpangan  akan  terjadi  dimana-mana  dan apabila pembangunan ekonomi terus menerus dilakukan  maka  pada  suatu  titik  ketimpangan pendapatan  antar  masyarakat  akan  menurun sehingga terjadi pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat. Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Melalui Kinerja  Keuangan,  Kinerja  Ekonomi  dan Ketimpangan Pendapatan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa secara  tidak  langsung  desentralisasi  fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan  masyarakat  melalui  kinerja keuangan,  kinerja  ekonomi  dan  ketimpangan pendapatan.  Hasil  penelitian  ini  mendukung hipotesis  yang  diajukan  bahwa  ada  pengaruh tidak  langsung  desentralisasi  fiskal  terhadap kesejahteraan  masyarakat  melalui  kinerja keuangan,  kinerja  ekonomi  dan  ketimpangan pendapatan.  Hasil  temuan  ini  membuktikan bahwa kinerja keuangan, kinerja ekonomi dan ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  sebagai  variabel  perantara memiliki peran penting mempengaruhi kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  temuan  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Ganie dkk, 2019; Nangoli dkk, 2015; Fictoria, 2018  dan  Sossberg,  2017  menemukan pentingnya  peranan  kinerja  keuangan  dan ketimpangan pendapatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Desentralisasi  yang  semakin  baik direflesikan  dengan  kemampuan  pemerintah daerah menggali potensi sumber daya yang di miliki. Semakin besar sumber-sumber penerimaan  daerah  (PAD),  maka  semakin besar  pula  kemampuan  pemerintah  dalam mengelola  keuangan  daerahnya.  Dengan kemampuan  yang  besar  berarti  komponen belanja daerah seperti belanja modal semakin tinggi dan semakin banyak program pembangunan  ekonomi  yang  bisa  dilakukan pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya.  Selain  itu, semakin  besar  kemampuan  daerah  mengelola keuangannya  melalui  meningkatnya  program pembangunan  tentu  juga  direspon  oleh  para pengusaha  dengan  menciptakan  barang  dan jasa  yang  dibutuhkan  pemerintah.  Proses menciptakan  barang  ini  secara langsung  akan membentuk  PDB  yang  nilainya  akan  terus bertambah  yang  pada  akhirnya  meningkatkan kinerja ekonomi daerah dimana pengangguran menurun,  investasi  swasta  akan  meningkat dan jumlah penduduk yang berada diatas garis kemiskinan  akan  meningkat.  Meningkatnya kinerja  ekonomi  tentu  juga  akan  menambah pusat-pusat terbentuknya daerah pertumbuhan ekonomi baru yang selanjutnya akan menimbulkan  distribusi  pendapatan  yang semakin  merata  di  Kabupaten/Kota  di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Terhadap kesejahteraan Masyarakat Melalui Kinerja Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa secara  tidak  langsung  kinerja  keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan  masyarakat  melalui  kinerja ekonomi  dan  ketimpangan  pendapatan  Hasil penelitian  ini  mendukung  hipotesis  yang diajukan  bahwa  ada  pengaruh  tidak  langsung kinerja  keuangan  terhadap  kesejahteraan masyarakat  melalui  kinerja  ekonomi  dan ketimpangan  pendapatan.  Hasil  temuan  ini membuktikan  bahwa  kinerja  ekonomi  dan ketimpangan  pendapatan  sebagai  variabel
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
perantara memiliki peran penting mempengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kinerja  keuangan  akan  semakin  efektif dan  efisien  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat  apabila  kinerja  ekonomi  dan pemerataan  pendapatan  meningkat.  Semakin efektif  dan  efisien  pengelolaan  keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya.  Dengan  kemampuan  mengelola keuangan  yang  besar  akan  meningkatkan kinerja  ekonomi  yang  diwujudkan  melalui penurunan angka pengangguran, meningkatnya pendapatan
perkapita
masyarakat akibat dari bertambahnya investasi  swasta  dan  bertambahnya  jumlah penduduk yang  berada  di  atas  garis kemiskinan.  Selanjutnya,  dengan  semakin meningkatnya kinerja ekonomi akan membentuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang selanjutnya akan menurunkan  ketimpangan  pendapatan  antar daerah  yang  pada  akhirnya  menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Pengaruh  Kinerja  Ekonomi  Terhadap kesejahteraan Masyarakat Melalui Ketimpangan Pendapatan.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  kinerja  ekonomi  berpengaruh  tidak signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat melalui  ketimpangan  pendapatan.  Dengan demikian,  kinerja  ekonomi  yang  diukur menggunakan  indikator  penyerapan  tenaga kerja,  pendapatan  perkapita,  investasi  swasta, dan PDRB per-kapita tidak mampu menjelaskan  dengan  baik  secara  tidak langsung perkembangan kesejahteraan masyarakat  yang  diukur  menggunakan  angka harapan  hidup,  harapan  lama  sekolah,  rata- rata  lama  sekolah  dan  pengeluaran  perkapita. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis  kesepuluh  yaitu  kinerja  ekonomi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kesejahteraan
masyarakat melalui ketimpangan pendapatan. Tidak signifikannya kinerja  ekonomi  terhadap  kesejahteraan masyarakat  melalui  ketimpangan  pendapatan lebih disebabkan oleh faktor tidak inklusifnya
pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## Simpulan
1. Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi.
3. Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, kinerja keuangan dan kinerja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
4. Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif dan tidak signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat.
Kinerja
keuangan, kinerja ekonomi dan ketimpangan  pendapatan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
5. Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kinerja  ekonomi melalui kinerja keuangan.
6. Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  ketimpangan pendapatan melalui kinerja ekonomi.
7. Kinerja keuangan berpengaruh positif dan tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan pendapatan melalui kinerja ekonomi.
8. Desentralisasi  fiskal  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kesejahteraan masyarakat  melalui  kinerja  keuangan, kinerja ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
9. Kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat  melalui  kinerja  ekonomi  dan ketimpangan pendapatan.
10. Kinerja ekonomi berpengaruh positif dan tidak  signifikan  terhadap  kesejahteraan masyarakat melalui ketimpangan pendapatan.
Saran
1. Pemerintah  daerah  sebaiknya  berfokus pada  peningkatan  sumber  penerimaan daerah  (PAD)  dengan  jalan  meningkatkan entrepreneurship  usaha  milik  pemerintah dengan  meningkatkan  SDM,  memperbaiki sistem dan membuka akses seluas-luasnya;
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
mempermudah  izin  usaha  pada  semua sektor dan mendorong semangat masyarakat  untuk  berwiraswasta.  Harapan tersebut  dapat  memperoleh  pendapatan melalui pajak dan retribusi.
2. Dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan  sangat  penting  bagi  pemerintah untuk  menetapkan  ukuran  keberhasilan PAD  tidak  hanya  dari  jumlah  yang  dapat dipungut  atau  diterima,  namun  juga  dari perannya  dalam  mengatur  perekonomian masyarakat  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk menurunkan ketimpangan pendapatan  hendaknya  didorong  melalui pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  serta penguatan  lembaga  -  lembaga  sosial masyarakat.
4. Dalam  upaya  mempercepat  kesejahteraan masyarakat, sangat penting bagi pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat  untuk  memberikan  perhatian  pada peningkatan angka harapan hidup, harapan lama  sekolah,  rata-rata  lama  sekolah  dan pengeluaran per-kapita.

## DAFTAR PUSTAKA
Akai,  Nobuo,  &  Sakata,  Masayo.  (2002).
Fiscal  Decentralization  Contributes To  Economic  Growth:  Evidence From  State-Level  Cross-Section Data  For  The  United  States. Journal  Of  Urban  Economics  52 (2002) 93–108. Akai, & Sakata. 2005. Fiscal Decentralization,  Commitment  and Regional Inequality: Evidence
Fromstate  Level  Cross-Sectional Data For The United States. Osaka:
Osaka International University. Arsyad, Lincoln. 2004. Ekonomi Pembangunan, UPP YPKN, Yogyakarta. Badan  Pusat  Statistik.  2009. PDRB  Propinsi Nusa  Tenggara  Barat  Menurut Kabupaten/Kota. Badan Pusat Statistik  Propinsi  Nusa  Tenggara Barat. Mataram. Badan Pusat Statistik. 2018. Indeks Pembangunan  Manusia  2008  - 2017 . BPS, Nusa Tenggara Barat.
Badan  Pusat  Statistik.  2014. NTB  Dalam
Angka . Katalog BPS 1102001.52 Mataram: BPS Nusa Tenggara Barat. ___________________,  2016. NTB  Dalam Angka . Katalog BPS 1102001.52 Mataram: BPS Nusa Tenggara Barat. ___________________,  2018. NTB  Dalam Angka . Katalog BPS 1102001.52 Mataram: BPS Nusa Tenggara Barat.
Bahl, R. W. & Linh, J. 1992. Urban finance in development  countries. New  York: Oxford University Press.
Bahl,  Roy  W.  1999. “China:  Evaluating  the Impact  of  Intergovernmental  Fiscal Reform,”  Fiscal  Decentralization  in Developing Countries.
Baskaran,  T.,  &  Feld,  P  Lars.  2009.  Fiscal Decentralization  and  Economic  Growth in  OECD  Countries:  Is  there  a Relationship? Cesifo  Working  Paper No. 2721.
Baskaran,  et  all.  2014.  Fiscal  Federalism, Decentralization and Economic Growth: Survey and meta-analysis CESifo Working Paper (2014), p. 4985 . Bird,  Richard  M.,  1990. Intergovernmental Finance  and  Local  Taxation  in Developing  Countries  Some  Basic
Consideration for Reformers. Public Administration and Development. Bird, Richard M. 1993. "Threading the Fiscal Labyrinth:  Some  Issues  in  Fiscal Decentralization". National Tax
Journal 46 (3): 207-227. Davoodi,  H.,  &  Zou,  Heng-fu.  (1998).  Fiscal Decentralization and Economic
Growth:  A  Cross-Country  Study. Journal  of  Urban  Economics,
43:244-57.
Elmi,  B.  2002.  Keuangan  Pemerintah  Daerah Otonom  di  Indonesia. Penerbit Universitas  Indonesia  (UIPress),
Jakarta.
Galbraith,  James  K.,  and  Hyunsub  Kum.
2012.  Inequality  and  Economic Growth:  Data  Comparisons  and Econometric  Tests.  UTIP  Working Paper Number 21. Gramlich,  E.  1993. "A  Policy  Maker's  Guide To Fiscal Decentralization".
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
National  Tax  Journal  XLVI,  229- 235 Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai Menejemen Keuangan Daerah.
Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan . Halim,  Abdul.  2007.  Akuntansi  Sektor
Publik-Akuntansi Keuangan
Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Halim,  Abdul  dan  Jamal  A  Nasir.  2006.
“Kajian  Tentang  Keuangan  Daerah Pemerintah
Kota Malang ”.
Majalah  Manajemen  Usahawan Indonesia. No. 06/TH XXXV.
Halim,  Abdul.  2004. Manajemen  Keuangan Daerah .  Penerbit  UPP  Akademi
Manajemen  Perusahaan  YKPN. Yogyakarta. Indriani. 2011. Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di
Indonesia. Jurnal.  Diakses  dari http://www.econosains.com/index . pada  tanggal  07  April  2016  pukul 11.27 WIB.
Iriani,  Dewi.  2015.  Pengaruh  Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat  DI  Provinsi  Papua Tahun  1997-2013. Other  thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
Iswanto.  2015.  Ketimpangan  Pendapatan
Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Provinsi Jawa  Timur. Vol.  4  No.  1  April
2015.
Jhingan,  ML.  1999. Ekonomi  Perencanaan
dan Pembangunan . Jakarta: Rajawali Pers.
Kuncoro,  Mudrajad.  2003. Otonomi  dan Pembangunan  Daerah:  Reformasi, Strategi, Perencanaan dan Peluang. Jakarta: Erlangga. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Ekonomika Pembangunan:  Teori,  Masalah, dan  Kebijakan, UPP  Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
Kuncoro,  Mudrajad.  2013. Metode  Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis. Jakarta:
Erlangga.
Kuncoro,  Sri.  2014.  Analisis  Pengaruh
Pertumbuhan  Ekonomi,  Tingkat Pengangguran dan Pendidikan
Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2009- 2011.
Kuznets, Simon. 1955. Economic Growth and Income  Inequality. The  American Economic Review, 45(1): 1–28.
Kuznet,  Simon.  1995.  Quantitative  Aspec  of
the Economic Growth of Nation : I. Economic
Development and
Cultiral Change, Vol. V. Mankiw, N. Gregory. (2003),
Macroeconomics.  4th  ed .  New
York: Worth Publisher.
Mankiw, N. Gregory. 2006. Macroeconomics,
4 th Edition, Worth Publisher, Madison, Avenue, New York.
Mardiasmo.  2001.  Budgeting  Management Structure  in  Decentralization  Era.
Workshop  Paper  SIAGA  Project. Yogyakarta: STIE. Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen Keuangan  daerah. Penerbit  :  Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo.  2009. Kebijakan  Desentralisasi Fiskal  di  Era  Reformasi:  2005  - 2008. Dalam Abimanyu, Anggito &
Megantara, Andie. Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep  dan  Implementasi. Jakarta:
Penerbit Kompas.
McEachern,  William,  A,  2000, Ekonomi Makro  Pendekatan  Kontenporer, Terjemahan, Sigit Triandaru, Salemba Empat, Jakarta. McKinnon.  1997.  Market  Preserving  Fiscal Federalism in The American Monetary  Union  dalam  Vito  Tanzi ed.  Macroeconomic  Dimensions  of
Public  Finance:  Essays  in  Honour of  Vito  Tanzi. Vol  36,  Routledge, London.
Mydrall,  G.  1957. Economic  Theory  and Underdeveloped  Region. Methuen London.
Oates,  Wallace  E.  1972.  Fiscal  Federalism.
Harcourt Brace Jovanovich.
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
Oates, Wallace E. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. National Tax Journal Vol. 46 No. 2 (June, 1993) 237-243. Raswita dan Utama. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan  Pendapatan  Antar Kecamatan  Di  Kabupaten  Gianyar
2013. E-Jurnal  EP  Unud,  2  [3]  :
119 -128
Samuelson,  Paul  A,  dan  Nordhaus.  1995.
Pembangunan Ekonomi (edisi terjemahan).  Edisi  ke-12.  Jakarta: Erlangga. Ter-Minassian,
Teresa.
1997. Fiscal Federalism in Theory and Practice . Washington, International Monetary Fund. Thiessen, Ulrich. 2003. Fiscal Decentralization  and  Economic Growth  in  High  Income  OECD
Countries. Fiscal  Studies  Vol.  24 No. 3. Thresch, Richard W. 1981. Public Finance: A
Normative Theory . California: Academic Press.
Tjokroamidjojo. 1994 , Dasar Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
Tiebout,  Charles  M.  1956.  A  pure  theory  of local  expenditures. The  Journal  of Political  Economy,  64/  5  (October 1956 ) , 416 - 424 . The University of Chicago Press.
Todaro,  Michael,  P.  2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Erlangga, Jakarta.
Todaro,  Michael,  P.,  1997. Pembangunan Ekonomi  di  Dunia  Ketiga. Alih
Bahasa Indonesia: Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar.
Todaro,  Michael,  P.  2004. Pembangunan Ekonomi  Di  Dunia Ketiga.  Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
Todaro,  Michael  P. And Smith  Stephen  C.,
2003, Economic Development ,
Eighth  Edition,  United  Kingdom  : Pearson Education Limited.
Todaro,  M.  P  dan  Smith  S.C,  2004,
Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia
Ketiga , Alih Bahasa Harris Munandar  dan  Puji  A.L,  Erlangga Jakarta. Todaro,  Michael  P.,  &  Smith  Stephen  C. 2006. Pembangunan Ekonomi
(Yelvi  Andri,  Penerjemah), Edisi  9.
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Thresch, Richard W. 1981. Public Finance: A Normative Theory. California: Academic Press. Verbeek, Baltagi. 2008.. Econometric Analysis of Panel data , John Wiley
& Sons, LTD, New York.
Waluyo,  Joko.  2007.  Dampak  Desentralisasi
Fiskal  Terhadap  Pertumbuhan  dan Aplikasi  Untuk  Ekonomi  dan Bisnis. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA .
Wei,  Y  Dennis.,  dan  Fan  C  Cindy.  (2000).
Regional  Inequality  in  China:  a Case  Study  of  Jiangsu  Province. Asian  Economic  Journal.  Vol.  52,
455-469.
Weingast.  1995.  The  economic  role  of political  institutions:  Market  - Preserving federalism and
economic  development. Journal  of
Law, Economics, and Organization,
11, 1-31.
Wetzels.  2002.  Using  Pls  Path  Modeling  for
Assessing Hierarchicalconstruct
Models:  Guidelines  and  Empirical illustration .  MIS  Quarterly  Vol.  33
No. 1.
World  Bank,  1997. On  Line  Source  Book  on Decentralization and Rural Development , Decentralization
Thematic Team, SDA.
Williamson,  J.  G.  1965.  Regional  Inequality and  The  Process  of  National Development: A Description of The Patterns.  Economic  Development and Cultural Change, 13 (4), 1–84.
Williamson, J.  G.  1997.  Regional  and  Equity and  the  Process  of  National Development;  A  Description  of Patern  Economics  and  Cultural Change, Vol. 13, No. 4: 3-45.Work. 2002. Overview  of  decentralization worldwide:  A  stepping  stone  to improved  governance  and  human
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Vol. 4. No. 2 Maret 2020 p-ISSN: 2598-9944 e-ISSN: 2656-6753
development. Manila 2nd International Conference on Decentralization.
Wulandari.  2001.  Kemampuan  Keuangan
Daerah  di  Kota  Jambi  Dalam
Melaksanakan  Otonomi  Daerah .
Jurnal  Kebijakan  dan  Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan
Daerah (Vol. 5, No. 2). November.
Xie, D., Zou, H., & Davoodi, H. 1998. Fiscal Decentralization and Economic
Growth  in  the  United  States. Journal  of  Urban  Economics,  45: 228-239. Yamoah,  Afia  Boadiwaa.  2007. The  Effects
Of  Fiscal  Decentralization  On
Economic Growth In U.S. Counties.
Dessertation, The Ohio State University.
Zhang  Tao,  &  Zou  Heng-Fu.  1998. Fiscal
Decentralization.  Public  Spending and  Economic  Growth  in  China . Journal  of  Public  Expenditure,  67: 221- 240.