e-ISSN: 2541-1314

## PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN
Sayifullah 1 , Tia Ratu Gandasari 2
1 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa E-mail: sayifullah@untirta.ac.id
2 Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa E-mail: tia.ratu@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Poverty  is  a  problem  faced  by  all  of  countries  in  the  world,  especially  in  the  developing countries,  such  as  Indonesia.  Poverty  is  a  complex  problem  influenced  by  many  interrelated factors,  including  income  levels,  unemployment,  health,  education,  access  to  goods  and services, location, geography, gender, and environment. Poverty in Banten Province is relatively higher than other provinces in Indonesia, although Banten not included among the ten poorest regions  in  Indonesia.  This  study  purpose  is  to  analyze  how  and  how  much  the  influence  of Human  Development  Index  and  Unemployment  to  Poverty    in  Banten  Province  during  the period  of  2008  to  2012.  This  study  uses  multiple  regression  analysis  with  panel  data  as  the analysis method. This study focuses on six regencies and municipalities in Banten Province as cross-section  data  and  time  duration  between  2008  to  2012  as  time  series  data.  The  study resuts  show    that  simultaneously,  there  is  influence  of  the  variable  of  Human  Development Index  (HDI)  and  Unemployment  variable  to  Poverty.  Then,  partially,  the  variable  of  Human Development  Index  (HDI)  show  has  positive  and  significant  influence  to  poverty  variable, whereas  the  variable  of  unemployment  show  insignificant  influence  to  poverty  variable  in Banten Province. In addition, the determinant coefficient shows 0.96.
Keywords : Poverty, the Human Development Index (HDI) and Unemployment

## ABSTRAK
Kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama di  negara  berkembang.  Kemiskinan  adalah  suatu  permasalahan  kompleks  yang  dipengaruhi oleh  banyak  faktor  yang  terkait,  termasuk  tingkat  pedapatan,  pengangguran,  kesehatan, pendidikan, akses pada barang dan jasa, lokasi, geografi, gender, dan lingkungan. Kemiskinan di  Provinsi  Banten  masih  relatif  lebih  tinggi  daripada  provinsi  lain  di  Indonesia,  mesikipun Provinsi Banten tidak termasuk antara sepuluh dari daerah termiskin di Indonesia. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  dan  berapa  besar  pengaruh  Indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi banten dalam kurun waktu 2008 sampai 2012. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan panel data  sebagai metode  analisis. Penelitian  ini fokus  pada  enam kabupaten dan kota  di  Provinsi Banten sebagai data cross-section dan rentang waktu antara 2008 sampai 2012 sebagai data
runtut  waktu.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  ada  pengaruh  antara variabel  indeks  pembangunan  manusia  dan  pengangguran  terhadap  kemiskinan.  Kemudian secara  parsial,  variabel  indeks  pembangunan  manusia  mempunyai  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap varabel kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran menunjukkan hasil yang  tidak  signifikan  terhadap  variabel  kemiskinan.  Selanjutnya,  nilai  koefisien  determinasi menunjukkan 0.96.
Kata kunci: Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran

## 2.2 PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  merupakan  salah  satu  bidang  pembangunan  nasional dengan  tujuan  mensejahterakan  masyarakat.  Tingkat  kesejahteraan masyarakat,  dilihat  dari  aspek  ekonominya  dapat  diukur  dengan  pendapatan nasional  perkapita.  Peningkatkan  pendapatan  nasional  terjadi  dengan  adanya pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  yang  diukur  dengan  naiknya  PDB  (produk domestik bruto) dari tahun ketahun.  Pertumbuhan PDB menjadi suatu hal yang sangat  penting  untuk  dicapai  dalam  pembangunan  ekonomi,  oleh  karena  itu tidak  mengherankan  jika  dibanyak  negara  pada  awal  pembangunan  ekonomi lebih  berorientasi  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pembangunan ekonomi maka dapat  mendorong  terjadinya  pertumbuhan  ekonomi  begitu  juga  sebaliknya, dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi  maka  dapat  memperlancar pembangunan ekonomi (Hidayat, 2013).
Pembangunan  ekonomi  memiliki  tiga  indikator  pokok,  yaitu  :  (1)  Indikator moneter,  yaitu  indikator  yang  berhubungan  dengan  uang,  uang  disini  berupa tingkat  income  yang  diterima  oleh  masyarakat.  Dalam  indikator  moneter  ini indikator yang dapat diukur adalah pendapatan per kapita, karena pendapatan per kapita seringkali  digunakan  pula sebagai  indikator  pembangunan  selain untuk membedakan  tingkat  kemajuan  ekonomi  antara  negara-negara  maju dengan  negara  sedang  berkembang  (NSB).  Dengan  kata  lain  pendapatan  per kapita  selain  bisa  memberikan  gambaran  tentang  laju  pertumbuhan kesejahteraan  masyarakat  di  berbagai  negara  juga  dapat  menggambarkan perubahan corak tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara. (2) Indikator non-moneter, indikator ini merupakan indikator yang  diambil  dari  beberapa  hal  pokok  yang  berkaitan  dengan  kehidupan masyarakat.  Indikator  ini  memiliki  beberapa  macam  sub  indikator  yaitu,  (a) indikator sosial, yaitu membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara untuk membandingkan  tingkat  kesejahteraan,  (b)  indeks  kualitas  hidup  dan  indeks pembangunan  manusia,  yaitu  untuk  mengukur  tingkat  kesejahteraan masyarakat,  (3)  Indikator  campuran,  indikator  ini  disebut  campuran  karena merupakan  campuran  dari  indikator  sosial  dan  indikator  ekonomi  yaitu, pendidikan,  kesehatan,  perumahan,  angkatan  kerja,  ekonomi,  kriminalitas, perjalanan  wisata  dan  akses  media  masa.  Indikator-  indikator  diatas  memiliki masalah  yang  paling  mendasar  yaitu  pendapatan  per  kapita,  indeks
pembangunan  manusia,  angkatan  kerja  yang  semakin  meningkat  dan  tingkat kemiskinan, semua hal ini dapat terselesaikan jika pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan baik (Lincolin Arsyad, 2004:25).
Dalam konteks pembangunan ekonomi di suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam  pola  dasar  pembangunan  daerah.  Hal  ini  menandakan  bahwa  IPM menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi IPM  dan  indikator  pembangunan  manusia  lainnya  akan  menjadi  kunci  bagi terlaksananya  perencanaan  dan  pembangunan  yang  terarah.  IPM  yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah sebaiknya berkorelasi positif terhadap
kondisi  kemiskinan  di  wilayah  tersebut  karena  diharapkan  suatu  daerah  yang memiliki IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah (Kurnia Lismawati, 2007).
Sejak  dilaksanakan  pembangunan  di  Indonesia,  jumlah  penduduk  miskin selama  periode  (1976-1996)  telah  mengalami  penurunan  secara  drastis. Sebagai ilustrasi,  selama  periode  (1976-1981)  kemiskinan  turun  dari  54,2 juta  jiwa menjadi 40,6 juta jiwa (13,6%), pada tahun 1990 turun lagi menjadi 27,2 juta jiwa (13,4%), pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin tinggal 22,5 juta jiwa atau (4,7%). Di Indonesia, penelitian jumlah orang miskin, oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas atau garis miskin dari besarnya rupiah yang  dibelanjakan  per  kapita  sebulan  untuk  memenuhi  kebutuhan  minimum makanan  dan  bukan  makanan.  Untuk  kebutuhan  makanan  dipakai  patokan 2100  kalori  per  hari.  Sedangkan  pengeluaran  kebutuhan  minimum  bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Komponen pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.
Banten,  ternyata  tidak  lepas  dari  kemiskinan,  Provinsi    muda  ini  mempunyai masalah kemiskinan yang cukup  kompleks.  Meskipun  rata-rata kemiskinan  di Banten sebesar 5.71% lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu sebesar 11.6% pada  tahun  2012,  tetapi  tidak  meratanya  pembangunan  serta  kemiskinan dimana-  mana  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  harus  segera  diselesaikan  oleh pemerintah  Provinsi  Banten.  Berikut  ini  adalah  gambaran  umum  penduduk miskin menurut Kota/Kabupaten di Provinsi Banten. Jumlah  penduduk  miskin di  Provinsi  Banten  setiap  tahunnya  semakin  menurun  sekitar  1%  -  2  % pertahunnya secara keseluruhan, namun demikian pada kenyatannya penduduk miskin  di  Provinsi    Banten    ini    semakin  terlihat    dari    tahun    ke    tahunnya terutama  Banten  bagian    selatan.    Kemiskinan    yang    tersebar    di    daerah- daerah  selatan  Provinsi Banten seperti Kabupaten Lebak, Pandeglang maupun daerah  Kabupaten  Tangerang  mendeskripsikan  bahwa  minimnya  peran pemerintah daerah Provinsi Banten dalam mereduksi kemiskinan, ditambah lagi dengan  rendahnya  komitmen  dan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam
merancang kegiatan pendekatan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan untuk  berpihak  kepada  masyarakat  miskin  (proopoor)  yang  didasari  oleh pemahanan akan kemiskinan yang multidimensional.
Kondisi kemiskinan di Provinsi Banten ini kerap kali menjadi sorotan pemerintah pusat  dan  bahkan  mancanegara,  dengan  keindahan  dan  kealamian  alamnya serta  sumber  daya  alamnya  yang  melimpah  ternyata  tidak  mengurangi  angka kemiskinan yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, menjelaskan bahwa  ada  beberapa  faktor  penyebab  terkait  peningkatan  jumlah  dan presentase penduduk miskin terus melonjak, penyebab  yang dimaksud adalah, faktor      laju      pertumbuhan      penduduk      yang      tinggi      tidak      diimbangi dengan pendapatan  riil  warganya,  inflasi  umum  relatif  tinggi, upah  buruh konstruksi  secara  riil  turun,  upah  riil  pembantu  rumah  tangga  juga  turun  dan melambatnya perekonomian.
Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang  berpenghasilan  dibawah  Rp  7.057  per  orang  per  hari.  Penetapan  angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang  mencakup  kebutuhan  makanan  dan  non  makanan.  Untuk  kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Garis kemiskinan  non  makanan  adalah  kebutuhan  minimum  untuk  perumahan  (luas lantai  bangunan,  penggunaan  air  bersih,  dan  fasilitas tempat pembuangan air  besar),  pendidikan  (angka  melek  huruf,  wajib  belajar  sembilan  tahun,  dan angka  putus  sekolah),  dan  kesehatan  (rendahnya  konsumsi  makanan  bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).
Pertumbuhan  penduduk  miskin  di  Banten  mengalami  peningkatan  dan penurunan  dari  tahun  ketahunnya.  Pada  tahun  1961-  1971  pertumbuhan penduduk  miskin  di  Banten  sebesar  2.25%,  kemudian  pada  tahun  1971-1980 naik  menjadi  3.12%,  pada  tahun  1980-1990  naik  lagi  menjadi  4.04%,  pada tahun  selanjutnya  yaitu  tahun  1990-2002  pertumbuhan  penduduk  miskin  di Banten  mulai  mengalami  penurunan  menjadi  3.10%,  kemudian  pada  tahun 2002-2010  turun  lagi  menjadi  2.78%,  pada  tahun  2010-2011  turun  menjadi 2.23%,  dan  pada  tahun  2011-2012  masih  turun  menjadi  2.16%.  Penyebab- penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious  cyrcle  of  poverty).  Teori  lingkaran  setan  kemiskinan  mula-  mula dikemukakan  oleh  seorang  ahli  ekonomi  asal  Swedia  dan  penerima  hadiah nobel  untuk  ekonomi,  Ragnar  Nurkse.  Teori  ini  menjelaskan  sebab-sebab kemiskinan  di  negara-negara  sedang  berkembang  yang  umumnya  baru merdeka  dari  penjajahan  asing.  Pada  pokoknya  teori  ini  mengatakan  bahwa negara-negara  sedang  berkembang  itu  miskin  dan  tetap  miskin,  karena produktivitasnya  rendah.  Karena  rendah  produktivitasnya,  maka  penghasilan seseorang  juga  rendah  yang  hanya    cukup    untuk    memenuhi    kebutuhan konsumsinya,  karena  itulah  mereka tidak bisa menabung, padahal tabungan
adalah  sumber  utama  pembentukan  modal  masyarakat.    Untuk    bisa membangun  kesejahteraan  yang  lebih  baik,  maka lingkaran setan itu harus diputus, yaitu pada titik lingkaran rendahnya produktivitas, sebagai sebab awal dan pokok. Caranya adalah dengan memberi modal kepada pelaku ekonomi.
Akar    masalah    kemiskinan    ini    dapat    diilustrasikan    sebagai    berikut    : pertama,  karena  miskin,  seseorang  pasti  memiliki  pendapatan  yang  kecil. Karena pendapatannya kecil, daya beli informasi dan pengetahuannya rendah. Daya  beli  pengetahuan  dan  informasi  yang  rendah  ini,  akan  menyebabkan  si miskin  tidak  memiliki  pengetahuan  yang  cukup.  Pengetahuan  yang  kurang, akan  menyebabkan  produktivitas  seseorang  menjadi  kecil.  Karena produktivitasnya  yang  kecil,  akan  menyebabkan  jatuh  miskin  lagi.      Kedua, karena  miskin,  seseorang  pasti  hanya  akan  memiliki  tabungan  yang  kecil. Karena  memiliki  tabungan  yang  kecil,  akan  membuat  kepemilikan  modal seseorang menjadi rendah yang akan mengakibatkan produksinya rendah serta pendapatannya  kecil.  Karena  pendapatannya  kecil,  akan  mennyebabkan  jatuh miskin  lagi.  Ketiga,  karena  miskin,  seseorang  pasti  hanya  akan  memiliki kemampuan konsumsi yang rendah. Kemampuan konsumsi yang rendah  akan membuat    seseorang    tidak    dapat    memenuhi    kebutuhan    papan,  sandang, dan    pangannya    secara    layak.    Hal    ini    juga    akan    berdampak    pada buruknya status gizi seseorang. Seseorang dengan status gizi yang buruk hanya akan  memiliki  produktivitas  kerja  yang  buruk  akan  menyebabkan  produksinya menjadi  rendah,  sehingga  akan  menyebabkan  jatuh  miskin  lagi.  Secara  garis besar  dapat  disimpulkan  bahwa  penyebab  kemiskinan  adalah  pemerataan pembangunan  yang  belum  merata  terutama  di  daerah  pedesaan.  Penduduk miskin  di  daerah  pedesaan  diperkirakan  lebih  tinggi  dari  penduduk  miskin  di daerah  perkotaan.  Penyebab    yang    lain    adalah    masyarakat    miskin    belum mampu    menjangkau  pelayanan    dan    fasilitas    dasar    seperti    pendidikan, kesehatan,  air  minum  dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk juga masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan  sosial  bagi  masyarakat  miskin  yang  belum  memadai.  Bantuan sosial  kepada  masyarakat  miskin,  pelayanan  bantuan  kepada  masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim  piatu), dan cakupan jaminan  sosial bagi  rumah tangga miskin masih kurang memadai. Makna dari lingkaran  setan  kemiskinan  tersebut  adalah  keharusan  semua  pihak  terutama pemerintah untuk memiliki keinginan yang kuat untuk memutus alur tersebut. Lingkaran  itu  tidak  akan  pernah  terpotong  apabila  tidak  ada  satu  bagian  saja yang dihilangkan.
Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk  miskin.  Kualitas  sumber  daya  manusia  dapat  dilihat  dari  indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia  (IPM)  akan  berakibat  pada  rendahnya  produktivitas  kerja  dari penduduk.  Produktivitas  yang  rendah  berakibat  pada  rendahnya  perolehan pendapatan.  Sehingga      dengan      rendahnya      pendapatan      menyebabkan tingginya   jumlah penduduk miskin.
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  merupakan  indikator  komposit  atau gabungan dari beberapa indikator yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi  dari  pembangunan  manusia,  tetapi  mengukur  tiga  dimensi  pokok pembangunan  manusia  yang  dinilai  mampu  mencerminkan  kemampuan  dasar (basic  capabilities)  penduduk.  Ketiga  kemampuan  dasar  itu  adalah  umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan  untuk  mencapai  standar  hidup  layak.  UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan  bagi  penduduk  dalam  hal  pendapatan,  kesehatan,  pendidikan, lingkungan  fisik  dan  sebagainya.  Empat  hal  pokok  yang  perlu  diperhatikan dalam  pembangunan  manusia      adalah      produktivitas,      pemerataan, kesinambungan,   pemberdayaan (UNDP, 1995 : 12). Titik berat pembangunan nasional  Indonesia  sesungguhnya  sudah  menganut  konsep  tersebut,  yakni konsep  pembangunan  manusia  seutuhnya  yang  menghendaki  peningkatan kualitas  hidup  penduduk  secara  fisik,  mental  maupun  spiritual  (Mohammad Bhakti Setiawan dan Abdul Hakim, 2003).
Indeks Pembangunan Manusia boleh dikatakan sebagai pengukur kesejahteraan yang  telah  disempurnakan.  Dan  salah  satu  indikator  tingkat  kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapitanya. Dimana  PDRB adalah    jumlah    tambah    barang    dan    jasa    yang    dihasilkan    dari  seluruh kegiatan    perekonomian    diseluruh    daerah    adalah    tahun    tertentu    atau periode  tertentu  dan  biasanya  satu  tahun.  Penghitungan  PDRB  menggunakan dua  macam  harga  yaitu  harga  berlaku  dan  harga  konstan.  PDRB  harga  atas harga  berlaku  merupakan  nilai  tambah  barang  dan  jasa  yang  dihitung menggunakan harga yang berlaku pada  tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.
Selain  faktor  Indeks  Pembangunan  Manusia,  adapula  indikator  lain  yang digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin pada  Kabupaten/Kota di Provinsi  Banten  yaitu  seberapa  besar  jumlah  pengangguran  yang  ada  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tersebut. Karena pengangguran merupakan masalah  kependudukkan  yang  yang  berhubungan  erat  dengan  kemiskinan. Pengangguran  bisa  disebabkan  oleh  bertambahnya  angkatan  kerja  baru yang  terjadi  setiap  tahunnya,  sementara  itu  penyerapan  tenaga  kerja  tidak bertambah.  Selain  itu    adanya    industri    yang    bangkrut    sehingga    harus merumahkan   tenaga kerjanya.  Masalah ketenagakerjaan  merupakan masalah yang  begitu  nyata  dan  dekat    dengan    lingkungan    masyarakat.    Bahkan, masalah ketenagakerjaan  dapat menimbulkan masalah-masalah baru di bidang ekonomi maupun non-ekonomi.
Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya  memicu  munculnya  kemiskinan.  Meningkatnya  jumlah  usia produktif  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  bertambahnya  jumlah pengangguran  di  Banten.  Jumlah  angka  pengangguran  di  Provinsi  Banten
periode Februari 2012 menempati urutan tertinggi dibandingkan Provinsi lain di Indonesia,  yaitu  mencapai  12,52%  dari  jumlah  penduduk  di  Provinsi  Banten. Pengangguran  didominasi  oleh  warga  pribumi  bukan  pendatang.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN) tentang tenaga kerja pada februari 2012,  tingkat  pengangguran  terbuka  di  Provinsi  Banten  di  atas  DKI  Jakarta yaitu mencapai 12,52%, sedangkan DKI Jakarta 10,72% dari jumlah penduduk DKI  Jakarta.  Walaupun  angka  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  di  Provinsi Banten mengalami penurunan  dari  14,76%  menjadi  12,52%  pada  februari 2012,  namun  angka pengangguran di Provinsi Banten masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 6,32%, dan pengangguran tertinggi di Indonesia adalah di Provinsi Banten.

## 2.2.1 Tinjauan Literatur

## Kemiskinan
Kemiskinan  adalah  awal  dan  akhir  dari  suatu  proses  kemelaratan masyarakat. Bersama-sama faktor-faktor kelemahan jasmani, kerawanan, ketidakberdayaan dan  isolasi,  serta  kemiskinan  membuat  masyarakat  terjebak  dan  sulit  keluar dari  sindrom  kemiskinan.  Semua  orang  dimanapun  berada  pasti  sudah  tidak asing  lagi  mendengar  kata  miskin  dan  kemiskinan,  namun  mereka  enggan menelaah  lebih  jauh  apa  sebenarnya  arti  dari  kemiskinan  tersebut  dan apa sebabnya seseorang dapat dikatakan miskin.
Kemiskinan  didefinisikan  sebagai  standar  hidup  yang  rendah,  yaitu  adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum      berlaku      dalam      masyarakat      yang      bersangkutan.      Secara ekonomis,  kemiskinan  juga  dapat  diartikan sebagai  kekurangan  sumber    daya yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kesejahtaraan  sekelompok  orang. Kemiskinan  memberi  gambaran  situasi  serba  kekurangan  seperti  terbatasnya modal  yang  dimiliki,  rendahnya  pengetahuan  dan  keterampilan,  rendahnya produktivitas, rendahnya  pendapatan,  lemahnya  nilai  tukar  hasil  produksi orang  miskin    dan  terbatasnya  kesempatan  berperan  serta  dalam pembangunan.  Sedangkan  BAPPENAS      (2004)      mendefinisikan      kemiskinan sebagai   kondisi   dimana seseorang  atau  sekelompok  orang,  laki-laki  dan perempuan,    tidak    mampu  memenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar  tersebut  antara  lain,  terpenuhinya  kebutuhan  pangan,  kesehatan, pendidikan,  pekerjaan,  perumahan,  air bersih, pertanahan,  sumber  daya  alam dan  lingkungan  hidup,  rasa  aman  dari  perlakuan  atau      ancaman      tindak kekerasan   dan   dan   hak   untuk   berpartisipasi   dalam lingkungan sosial.
Teori-teori    kemiskinan    pada    umumnya    bermuara    pada    dua    paradigma besar  yang  juga  berpengaruh  pada  pemahaman  mengenai  kemiskinan  dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas
terutama  dalam  melihat  kemiskinan  maupun  dalam  memberikan  solusi penyelesaian  masalah  kemiskinan.  Paradigma  yang  dimaksud  adalah  sebagai berikut :
Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006: 95). Pendekatan ini menempatkan kebebasan  individu  sebagai  komponen  penting  dalam  suatu  masyarakat.  Oleh karena  itu  dalam  melihat  kemiskinan,  pendekatan  ini  memberikan  penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan  akibat  dari pilihan-pilihan    individu.    Bagi    pendekatan    ini    kekuatan  pasar  merupakan kunci  utama  untuk  menyelesaikan  masalah  kemiskinan.  Hal  ini  dikarenakan kekuatan  pasar  yang  diperluas  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  akan menghapuskan    kemiskinan.    (Syahyuti,    2006:    95).    Bagi    pendekatan    ini strategi  penanggulangan  kemiskinan  bersifat  sementara  dan  peran  negara sangat  minimum.    Peran    negara    baru    dilakukan    bila    institusi-institusi    di masyarakat,  seperti      keluarga,      kelompok-kelompok      swadaya,      maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mempu lagi menangani kemiskinan.
Paradigma  neo-liberal  ini  digerakan  oleh  Bank  Dunia  dan  telah  menjadi pendekatan  yang  digunakan  oleh  hampir  semua  kajian  mengenai  kemiskinan. Teori-teori  modernisasi  yang  menekankan  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigma ini (Suharto, 2002). Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP), yang sejak tahun 1950-an mulai  dijadikan  indikator  pembangunan.  para  ilmuwan  sosial  selalu  merujuk pada  pendekatan  ini  saat  mengkaji      masalah  kemiskinan  suatu  Negara. Pengukuran
kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty yang menggunakan  pendapatan  sebagai  satu-satunya  indikator      garis  kemiskinan (Edi  Suharto,  2009).  Kelemahan  paradigma  ini  adalah  terlalu  memandang kemiskinan  hanya  melalui  pendapatan  dan  kurang  melibatkan  orang  miskin sebagai  subyek  dalam  permasalahan  kemiskinan.  Hal  ini  mengakibatkan bentuk-bentuk  kemiskinan  yang  muncul  dalam  masyarakat  kurang mendapatkan  perhatian.  Bentuk-bentuk    kemiskinan    yang    tidak    dapat ditangkap  oleh  paradigma  ini terutama bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial dalam masyarakat  atau  kelompok  masyarakat.  Akibatnya akar    permasalahan    yang  menjadi  penyebab  kemiskinan  juga  tidak  dapat ditemukan. Namun memang pendekatan income poverty ini lebih mudah dilihat dan  dikaji  karena  langsung  dapat  terukur,  serta  sasaran  pada  perbaikan ditingkat individu langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

## Indeks Pembangunan Manusia
Ukuran  pembangunan  yang  digunakan  selama  ini,  yaitu  PDRB  dalam  konteks nasional  dan  PDRB  dalam  konteks  regional,  hanya  mampu  memotret pembangunan    ekonomi    saja.    Untuk  itu    dibutuhkan    suatu  indikator    yang lebih  komprehensif,  yang  mampu  menangkap  tidak  saja  perkembangan
ekonomi  akan  tetapi  juga  perkembangan  aspek  sosial  dan  kesejahteraan manusia.  Pembangunan  manusia  memiliki  banyak  dimensi.  Menurut  Badan Pusat Statistik (2007), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian  pembangunan  manusia  berbasis  sejumlah  komponen  dasar  kualitas hidup.  IPM  menggambarkan  beberapa  komponen,    yaitu    capaian    umur panjang    dan    sehat    yang    mewakili    bidang  kesehatan;      angka      melek huruf,   partisipasi   sekolah   dan   rata-rata   lamanya bersekolah mengukur kinerja  pembangunan  bidang  pendidikan,  dan  kemampuan  daya  beli masyarakat  terhadap  sejumlah  kebutuhan  pokok  yang  dilihat  dari  rata-  rata besarnya  pengeluaran  per  kapita.  Sedangkan  menurut  (Tulus,  2003:167)  IPM atau dikenal dengan sebutan Human Development Index (HDI) adalah indikator yang  digunakan  untuk  mengukur  salah  satu  aspek  penting  yang  berkaitan dengan  kualitas  dari  hasil  pembangunan  ekonomi,  yakni  perkembangan manusia.  IPM  adalah  suatu  indeks  komposit  yang  didasarkan  pada  tiga indikator,  yakni  (a)  kesehatan,  (b)  pendidikan  yang  dicapai,  dan  (c)  standar kehidupan.
Penghitungan  IPM  sebagai  indikator  pembangunan  manusia  memiliki  tujuan penting, diantaranya:   1) Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan            manusia    dan    perluasan    kebebasan    memilih,    2) Memanfaatkan  sejumlah  indikator  untuk  menjaga  ukuran  tersebut  sederhana, 3) Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar, 4) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini : 1) Umur panjang dan kehidupan yang sehat, dengan indikator angka harapan hidup, 2) Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari  angka  partisipasi  sekolah  untuk  tingkat  dasar,  menengah  dan tinggi, 3) Standar hidup yang layak, dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP).

## Tingkat Pengangguran
Menurut  BPS  (2001),  Pengangguran  adalah  istilah  untuk  orang  yang  tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu,  atau  seseorang  yang  sedang  berusaha  mendapatkan  pekerjaan. Sedangkan  definisi  pengangguran  secara  teknis  adalah  semua  orang  dalam jangka waktu tertentu (usia angkatan kerja) yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian aktif dalam mencari kerja. Sedangkan  dalam  standar  pengertian  yang  sudah  ditentukan  secara internasional,  yang  dimaksud  dengan  pengangguran  adalah  seseorang  yang sudah  digolongkan  dalam  angkatan  kerja    yang  secara  aktif  sedang  mencari pekerjaan  pada  suatu  tingkat      upah      tertentu,      tetapi      tidak      dapat memperoleh      pekerjaan      yang  diinginkannya.  Sedangkan  menurut  Kuncoro (2013  :  64),  pengangguran  adalah  mereka  yang  sedang  mencari  pekerjaan atau  mereka  yang  mempersiapkan  usaha,  atau  mereka  yang  tidak  mencari kerja  karena  merasa  tidak  mungkin  mendapatkan  pekerjaan  (sebelumnya
dikategorikan sebagai bekerja) dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja  (jobless).  Pengangguran  dengan  konsep  atau  definisi  seperti  ini biasanya disebut dengan pengangguran terbuka (open unemployment).
Berikut ini adalah jenis-jenis pengangguran menurut faktor penyebabnya:
1.  Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan  adanya  kendala  waktu,  informasi  dan  kondisi  geografis  antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.
2.  Pengangguran Struktural / Structural Unemployment
Pengangguran    struktural    adalah    keadaan    di    mana    penganggur    yang mencari  lapangan  pekerjaan  tidak  mampu  memenuhi  persyaratan  yang ditentukan  pembuka  lapangan  kerja.  Semakin  maju  suatu  perekonomian suatu  daerah  akan  meningkatkan  kebutuhan  akan  sumber  daya  manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
3.  Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment
Pengangguran  musiman  adalah  keadaan  menganggur  karena  adanya fluktuasi  kegiaan  ekonomi  jangka  pendek  yang  menyebabkan  seseorang harus  menganggur.  Contohnya  seperti  petani  yang  menanti  musim  tanam, tukang jualan duren yang menanti musim durian.
4.  Pengangguran Siklikal
Pengangguran    siklikal    adalah    pengangguran    yang    menganggur   akibat imbas  naik  turun  siklus  ekonomi  sehingga  permintaan  tenaga  kerja  lebih rendah dari pada penawaran kerja.
Pengangguran juga dibagi kedalam lima Bentuk, yaitu :
1. Pengangguran  terbuka  :  baik  sukarela  (mereka  yang  tidak  mau  bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan).
2. Setengah  menganggur  (underemployment):  yaitu  mereka  yang  bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka biasa kerjakan.
3. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh: yaitu mereka yang tidak  digolongkan  sebagai  pengangguran  terbuka  dan  setengah pengangguran.
4. Tenaga kerja yang lemah (impaired): yaitu mereka yang mungkin bekerja full time, tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakitan.
5. Tenaga  kerja  yang  tidak  produktif  : yaitu  mereka  yang mampu  untuk bekerja secara produktif tetapi karena sumber daya-sumber daya penolong kurang  memadai  maka  mereka  tidak  bisa  menghasilkan  sesuatu  dengan baik.

## 2.2.2 Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Indeks  Pembangunan  Manusia  terdiri  dari  tiga  komponen  yang  berhubungan dengan  tingkat  produktifitas  masyarakatnya.  Dengan  masyarakat  yang  sehat dan  berpendidikan,  produktifitas  masyarakat  akan  meningkat  dan  akan meningkatkan  pula  pengeluaran  untuk  konsumsinya.  Teori  pertumbuhan  baru menekankan  pentingnya      peranan      pemerintah      terutama      dalam meningkatkan      IPM      dan  mendorong  penelitian  dan  pengembangan  untuk meningkatkan  produktivitas  manusia.    Kenyataannya    dapat    dilihat    dengan melakukan    investasi    pendidikan  akan  mampu  meningkatkan  kualitas sumberdaya  manusia  yang  diperlihatkan  dengan  meningkatnya  pengetahuan dan  keterampilan  seseorang.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan  produtivitas  kerjanya.  Perusahaan  akan  memperoleh  hasil  yang lebih  banyak  dengan  mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  produktivitas  yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberika gaji yag lebih tinggi kepada yang  bersangkutan.  Di  sektor  informal  seperti  pertanian,  peningkatan ketrampilan  dan  keahlian  tenaga  kerja  akan  mampu  meningkatkan  hasil pertanian,  karena  tenaga  kerja  yang  terampil  mampu  bekerja  lebih  efisien. Pada  akhirnya  seseorang  yang  memiliki  produktivitas  yang  tinggi  akan memperoleh      kesejahteraan      yang      lebih      baik,      yang      diperlihatkan melalui  peningkatan  pendapatan  maupun  konsumsinya.  Rendahnya produktivitas  kaum  miskin  dapat  disebabkan  oleh  rendahnya  akses  mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M dalam Purriyanti Septina Franciari, 2012).
Todaro  (2003)  juga  mengatakan  bahwa  pembangunan  manusia  merupakan tujuan  pembangunan  itu  sendiri.  Yang  mana  pembangunan  manusia memainkan  tujuan  peranan  kunci  dalam  membentuk  kemampuan  sebuah negara dalam menyerap kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern  untuk  membangun  kapasitas  agar  tercipta  pertumbuhan  serta pembangunan  yang  berkelanjutan.  Menurut  Yani  Mulyaningsih  (2008),  indeks pembangunan  manusia  memuat  tiga  dimensi  penting  dalam  pembangunan yaitu  dengan  aspek  pemenuhan  kebutuhan  akan  hidup  panjang  umur (longevity),  dan  hidup  sehat  (healthy  life),  untuk  mendapatkan  pengetahuan (the  knowledge)  dan  mempunyai  akses  kepada  sumber  daya  yang  bisa
memenuhi  standar  hidup.  Artinya  tiga  dimensi  penting  dalam  pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.
Apriliyah  S.  Napitupulu  (2007),  mengatakan  bahwa  Indeks  Pembangunan Manusia  mempunyai  pengaruh  dalam  penurunan  jumlah  penduduk  miskin. Indeks  Pembangunan    Manusia    memiliki    indikator    komposit    dalam penghitungannya  antara  lain  angka  harapan  hidup,  angka  melek  huruf,  dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan  per  kapita  memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

## Pengaruh   Tingkat   Pengangguran   Terhadap   Jumlah   Penduduk Miskin
Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Bagi sebagian besar orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk  diantara  kelompok  masyarakat  kelas  menengah  ke  atas.  Namun, salah  jika  beranggapan  bahwa  setiap  orang  yang  tidak  mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedang yang bekerja secara penuh adalah orang kaya.  Hal ini karena kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari   pekerjaan   yang   lebih   baik   yang   lebih   sesuai   dengan tingkat  pendidikannya.  Mereka  menolak  pekerjaan  yang  mereka  rasakan  lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka (Prima Sukmaraga, 2011).
Menurut  Sadono  Sukirno  (2004),  efek  buruk  dari  pengangguran  adalah mengurangi  pendapatan  masyarakat  yang  pada  akhirnya  mengurangi  tingkat kemakmuran  yang  telah  dicapai  oleh  seseorang.  Semakin  turunnya kesejahteraan  masyarakat  karena  menganggur  tentunya  akan  meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila  pengangguran  di  suatu  negara  sangat  buruk,  kekacauan  politik  dan sosial  selalu  berlaku  dan  menimbulkan  efek  yang  buruk  bagi  kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.
Lincolin  Arsyad  (1997)  menyatakan  bahwa  ada  hubungan  yang  erat  sekali antara  tingginya  tingkat  pengangguran  dan  kemiskinan.  Bagi  sebagian  besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada  diantara  kelompok  masyarakat  yang  sangat  miskin.  Masyarakat  yang bekerja  dengan  dengan  bayaran  tetap  di  sektor  pemerintah  dan  swasta biasanya termasuk  diantara kelompok  masyarakat  kelas menengah  keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang
bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih  baik  dan  yang  lebih  sesuai  dengan  tingkat  kependidikannya.  Mereka menolak  pekerjaan-  pekerjaan    yang    mereka    rasakan    lebih    rendah    dan mereka  bersikap  demikian karena mereka  mempunyai  sumber-sumber  lain yang bisa  membantu  masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut  menganggur  tetapi  belum  tentu  miskin.  Sama  juga  halnya  adalah, banyaknya  individu  yang  mungkin  bekerja  secara  penuh  per  hari,  tetap memperoleh  pendapatan  yang  sedikit.  Banyak  pekerja  yang  mandiri  disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka sering masih tetap miskin.

## 2.3 METODE PENELITIAN
Data  yang dipergunakan  dalam penelitian ini  adalah data  sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  ataupun  publikasi  lainnya.  Data sekunder yang  digunakan  adalah  penggabungan  dari  deret  berkala  (time  series)  dari tahun      2008-2012      dan     deret      lintang     (cross      section)     sebanyak     6 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten.  Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini adalah :
1. Data Presentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten tahun 2008 - 2012
2. Data  Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  Komponen  Pembentuknya di Provinsi Banten tahun 2008-2012
3. Data Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten tahun 2008-2012
Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu ( time  series)  dan  kerat  lintang  (cross  section).  Untuk  menggambarkan  data panel secara singkat, misalkan pada data cross section, nilai dari satu variabel atau  lebih  dikumpulkan  untuk  beberapa  waktu.  Dalam  data  panel,  unit  cross section yang sama di survey dalam beberapa waktu. Dalam model panel data, persamaan  model  dengan  menggunakan  data  cross  section  dapat  ditulis sebagai berikut :
Y=β 0 + β 1 X i +ε i ; i=1,2, ……N (1)
Keterangan :
Y         =  variabel dependen
X         =  variabel bebas
i          =  jumlah data
N        =  banyaknya data cross section
β 0 β 1 =  koefisien regresi
Sedangkan persamaan model dengan time series adalah :
Y=β 0 + β 1 X t +ε t ; t=1,2, ……T (2)
Keterangan :
t          =   jumlah waktu
T         =   banyaknya data time series
Karena  data  panel  merupakan  gabungan  dari  data  time  series  dan  cross section, maka model dapat ditulis sebagai berikut :
Y=β 0 + β 1 X it +ε it ;
i=1,2, ……N dan t=1,2, ……T
(3)
Keterangan :
N         =  banyaknya observasi
T         = banyaknya waktu
X it =  variabel bebas untuk data ke-i dan waktu ke-t
ε it =  gabungan error term
N x T  = banyaknya data panel
Persamaan ekonometrika dari model di atas adalah sebagai berikut:
Kemiskinan  =  β_0+ β_1  IPM + β_2  Pengangguran+ μ_t (4)
Keterangan :
Kemiskinan      = Kemiskinan
IPM                  = Indeks Pembangunan Manusia
Pengangguran = Pengangguran

## 2.4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  dari  variabel  penelitian  yang  ditetapkan,  maka diperoleh nilai koefisien  sebagai berikut:
Kemiskinan = 106.9057 - 1.390841IPM - 0.037614Pengangguran
Dari  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan,  secara  parsial  masing-masing variabel  independen  yakni  indeks  pembangunan  manusia  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kemiskinan  dan  pengangguran  berpengaruh  negatif dan  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Sedangkan  untuk  hasil  pengujian secara  serentak  atau    simultan,    variabel    independen    secara    serentak berpengaruh  signifikan terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tahun 2008-2012.

## Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  terhadap Kemiskinan
Dari  hasil  regresi  ditemukan  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan pada α = 5% terhadap output  total  pada  6  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten.  Kenaikan  Indeks PembangunanManusia    sebesar    1    persen    akan    menurunkan    tingkat kemiskinan  pada  6  Kabupaten/Kotadi  Provinsi  Jawa  Tengah  sebesar  0.96  (96 persen).  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  penelitian  yang  menunjukkan Indeks  Pembangunan  Manusia  berpengaruh  positifdan  signifikan  terhadap tingkat kemiskinan,sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, sehingga hipotesis penelitian dapatditerima.
Dari  hasil  regresi  ditemukan  bahwa  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) memberikan  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan,  indeks  pembangunan manusiamemuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat  (healthy  life),  untuk  mendapatkan  pengetahuan  (the  knowledge)  dan mempunyai    akses    kepada    sumberdaya    yang    bisa    memenuhi    standar hidup.  Artinya,  tiga  dimensi  penting  dalam  pembangunan  manusia  tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

## Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan
Dari hasil regresi ditemukan bahwa Pengangguran memberikan pengaruh yang negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  6  Kabupaten/Kota  di
Provinsi Banten. Kenaikan Pengangguran sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan   tingkat   kemiskinan   sebesar   0.04   persen   namunhasil   ini tidak  signifikan.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  penelitian  yang menunjukkan  bahwa  pengangguran  berpengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan tidak sesuai denganhipotesis penelitian yang diajukan.
Dari hasil regresi ditemukan bahwa Pengangguran memberikanpengaruh yang negatif    namun    tidak    signifikan    terhadap    tingkat    kemiskinan    6 Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Banten.  Hasil  penelitian  ini  sependapat  dengan pendapat  Whisnu    Adhi    Saputra    (2011),    yaitu    karena    seperti  halnya penduduk yangtermasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam  penganggur,yaitu  mereka  yang  mencari  kerja,  mereka  yang mempersiapkan  usaha,  mereka  yang  tidakmencari  pekerjaan  karena  merasa tidak  mungkin  mendapatkan  pekerjaan  dan    yangterakhir mereka  yang  sudah punya  pekerjaan  tetapi  belum  mulai  bekerja.  Diantara  empat  kategori pengangguran  terbuka  diatas  bahwa  sebagian  diantaranya  ada  yang    masuk dalam  sektor  informal,  dan  ada  juga  yang  mempunyai  pekerjaan  dengan  jam kerja  kurang  dari  35  jam  dalam  seminggu.  Selain  itu  pastilah  juga  ada  yang berusaha  atau  mempersiapkan  usaha  sendiri,  ada  juga    yang    sedang menunggu    mulainya    bekerja,    adajuga    yang    mempunyai  pekerjaan  paruh waktu (Part Time) namun dengan penghasilan melebihi orang bekerja  secara normal,    dan    yang  mana    semua    golongan   tersebut    masukdalam kategori pengangguran terbuka.

## 2.5 KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Indeks   Pembangunan   Manusia   berpengaruh   terhadap   kemiskinan di  Provinsi  Banten.  Menurunnya  kemiskinan  saat  IPM  meningkat merupakan  indikasi    bahwa    peningkatan    IPM  merupakan  indikasi tingginya  kualitas sumber  daya  manusia  yang  akan  berakibat  pada meningkatnya  produktivitas  tenaga  kerja  penduduk  yang  akan meningkatkan  perolehan  pendapatan.  Dengan  pendapatan  yang meningkat  akan  menyebabkan  masyarakat  mampu  memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Pengangguran  tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi Banten. Artinya  pada  saat  pengangguran  meningkat  atau  menurun maka    relatif  tidak    ada  perubahan  yang  terjadi  pada  kemiskinan  di Provinsi Banten.

## Saran
1. Variabel  Indeks  Pembangunan  Manusia  yang  berpengaruh  terhadap kemiskinan  di  Provinsi  Banten  ini  mengidentifikasikan  faktor  kesehatan, pendidikan  serta  daya  beli  masyarakat  perlu  ditingkatkan,  pemerintah Provinsi  Banten juga dapat memberikan pelayanan khusus pada bidang pendidikan      secara  gratis  dan  cuma-cuma  khususnya  bagi  masyarakat miskin.    Sehingga kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten ini akan  meningkat  dan  lebih  baik  yang  diharapkan  dapat  mengurangi pengangguran  dan  kemiskinan.  Perhatian  pemerintah  terhadap  bidang kesehatan  juga  tidak  bisa  diabaikan,  perlu  ada  peningkatan  dengan pelayanan-pelayanan  kesehatan  gratis,  memperbanyak  puskesmas  di Provinsi Banten khususnya di desa yang tergolong miskin dan tertinggal seperti Banten bagian selatan.
2. Pemerintah Provinsi Banten diharapkan memberlakukan kebijakan secara global, seperti misalnya kemudahan pada masyarakat untuk memperoleh dana  kredit,  mengakses  layanan  publik,  membuka  lapangan  kerja sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Pemerintah Provinsi  Banten  juga  harus  lebih  banyak  lagi  melakukan  perluasan kesempatan  kerja  dengan  cara  mendirikan  industri-industri  baru  yang bersifatpadat karya serta menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industri.

## 2.6 REFERENSI
Andaiyani.      2012,      Pengaruh      Indeks      Pembangunan      Manusia, Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Belanja  Operasional  terhadap  Jumlah  Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten.Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Tanjungpura, Kalimantan Barat.
Arianti, Nyayu Neti, et al. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Regional di Kota Bengkulu, Bengkulu 2006.
Arsyad,  Lincolin.  2004.  Ekonomi  Pembangunan.  Yogyakarta  :  Penerbit  Aditya Media.
Astika,  Ketut  Sudhana.  2010.  Budaya  Kemiskinan  di  Masyarakat  :  Tinjauan Kondisi  Kemiskinan  dan  Kesadaran  Budaya  Miskin  di  masyarakat,  Universitas Udayana Bali, Vol.1 No.01.
Cholili,   Fatkhul   Mufid.   2014.   Analisis   Pengaruh   Pengangguran,   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah  Penduduk  Miskin  (Studi  Kasus  33  Provinsi  di  Indonesia),  Universitas Brawijaya Malang.
Fahmi,  Fahrizal.  2012,  Teori  Lingkaran  Setan  Kemiskinan.  From  Fahrizal fahmi.blogspot.com.
Gujarati,  Damodar.  2003.  Basic  Econometri,  Penerbit  :  Mc.Graw-Hill/Irvin. Hidayat,  Januardy  A.J.  Juni  2013,  Analisis  Struktur  Perekonomian  di  Kota Manado, Universitas Samaratulangi Manado, Vol.1 No.3.
Jonaidi,  Arius.  April  2012,Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Kemiskinan  Di Indonesia, Kabupaten Agam, Vol.1, No.1.
Kuplale, SP, MSC, Raihan. oktober 2012, Faktor – Faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kota Ambon, Agrilan, Volume 1 No.1.
Maryani,  Sri.  November  2009,  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau, Pekanbaru, Vol.1, No.3.
Mubbarak,  Moch  Miftachul.  2011,  Analisis Pengaruh Jumlah  Penduduk Buta Huruf dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, Jakarta.
Napitupulu, A.S. 2007. Pengaruh Indikator Komposit IPM Terhadap Penurunan Jumlah  Penduduk  Miskin  Di  Sumatera  Utara.  Sumatera  Utara  :  Universitas Sumatera Utara.
Putri,  LA  Septyana  Mega.,Ni  Nyoman  Yuliarni.  oktober  2013,  Beberapa  Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali, Universitas Udayana, Volume 2, No.10.
Rejo,    Sinamo    (2013).    Lingkaran    Setan    Kemiskinan    Indonesia. From Pakpakposblogspot.com/2013/04/lingkaran-setan-kemiskinan- indonesia.html.
Ryzmelinda  (2012).  Pengertian  Kemiskinan  Menurut  Beberapa  Ahli.  From Ryzmelinda-ryzmelinda.blogspot.com/2012/04/pengertian-kemiskinan-menurut- beberapa.html.
Saputra,  Wisnu  Adi.  2011,  Analisis  Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  PDRB,  IPM, Pengangguran  terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Kabupaten/Kota  Jawa  Tengah, FE UNDIP-Semarang.
Setiawan,  Mohammad  Bhakti,  Abdul  Hakim.  April  2013,  Indeks  Pembangunan Manusia, UniversitasIslamIndonesia, Volume 9,Nomor 1.
Statistik  Website.  April  2012,  PDRB  PerkapitaProvinsi  Banten,  From banten.bps.go.id.
Statistik Website. April 2012, PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan 2000, From banten.bps.go.id.
Statistik  Website.  April  2012,  Pertumbuhan  Penduduk  Miskin  di  Banten,  From banten.bps.go.id
Statistik  Website.  April  2012,  Presentase  Penduduk  Miskin  di  Banten,  From banten.bps.go.id.
Suharto,  Edi.  2002,  Mengembangkan  Pendekatan  Pekerjaan  Sosial  Dalam Mengkaji dan Menangani Kemiskinan. IPB Bogor.
Sukirno. Sadono. 2000. Teori Pengantar Makroekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sukmaraga,  Prima.  2011,  Analisis  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia, PDRB Per kapita dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi jawa Tengah. FE UNDIP-Semarang.
Syahbani, Wahid. 2012, Kemiskinan dan Pengangguran. Jakarta.
Syahyuti.   2006,   30   Konsep   Penting   Dalam  Pembangunan   Pedesaan dan Pertanian. Jakarta : PT Bina Rariwana.
Todaro,  Michael  P,  Stephen  C  Smith.  2006.  Pembangunan  Ekonomi  Edisi Kesembilan Jilid 1. Jakarta : Penerbit Erlangga.
Widarjono,  Ph.D,  Agus.  2013,  Ekonometrika  Pengantar  dan  Aplikasinya  Edisi Keempat. Yogyakarta : Penerbit UPP STIM YKPN.
Wiguna,  Van  Indra.  Agustus  2013,  Analisis  Pengaruh  PDRB,  Pendidikan  dan Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  Universitas Brawijaya.
Wijayanto,   Ravi   Dwi.   2010.   Analisis   Pengaruh   PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  Di  Kabupaten/Kota  Jawa  Tengah  Tahun 2005-2008.Undip-Semarang.
Yacoub,  Yarlina.  oktober  2012,  Pengaruh  Tingkat  Pengangguran  Terhadap Tingkat  Kemiskinan  Kabupaten/Kota  di  Povinsi  Kalimantan  Barat,  Volume  8, Nomor.3.