Efektivitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terhadap Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
Riko Riyanda email: riyanda.fisip@gmail.com
(Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Putra Batam)

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  efektifitas  perda  nomor  11  Tahun  2013 Tentang pengelolaan sampah di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan  deskriptif  dengan  data  primer  dan  sekunder,  teknik  pengumpulan  data    melalui  metode obervasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi/menarik kessimpulan. Hasil penelitiannya adalah bahwa efektifitas perda Nomor  11  Tahun  2013  Tentang  pengelolaan  sampah  di  kota  Batam  sudah  efekfif,  hanya  saja  awal- awal terbentuk perda ini pada tahap pelaksanaannya terdapat beberapa  kendala. Diantara kendalanya adalah:  penduduk  KotaBatam  baik  jumlah  penduduk  yang  datang  dan  penduduk  yang  lahir  cepat pertumbuhannya,  ketidakpatuhan  hukum  masyarakat  dalam  melaksanakan  perda  dan  faktor masyarakat  kurang  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  sampah.  Walaupun  terdapat  kendala,  Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar perda ini efektif dijalankan,  sehingga  kesadaran  masyarakat  akan  pengelolaan  sampah  dapat  ditingkatkan.  Adapun faktor  pendukung  dari  perda  tersebut  adalah:    Terlihat  sebagian  masyarakat  dalam  gerakan  bank sampah cukup efektif, kemudian adanya kerjasama dengan pemerintah pusat dan badan usaha dalam pemberdayaan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah di  Kecamatan Punggur.
Kata kunci: Efektifitas, Sampah, Sosialisasi

## Pendahuluan
Perkembangan  dunia  industri  dan pertambahan  jumlah  penduduk  yang semakin  meningkat  dari  tahun  ke  tahun berimplikasi meningkatnya sampah industri  dan  sampah  domestik  yang dihasilkan oleh penduduk sehingga semakin  membebani  tanah,  udara  dan sungai  yang  mengalir  dalam  wilayah perkotaan.Akibat pertambahan jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami  peningkatan,  jarang  sekali dalam  suatu  wilayah  kota  ditemukan ruang  terbuka  yang  dapat  digunakan
untuk  daerah  pemukiman  yang  layak.  (Ul Qadri, 2014)
Persoalan  sampah  dipemukiman perkotaan merupakan masalah serius yang mesti  di  pikirkan  bersama-sama  dalam mencari  solusinya,  perilaku  membuang sampah tidak pada tempatnya kemungkinan karena pengetahuan tentang lingkungan  yang  belum  baik.Perilaku masyarakat  terbentuk  sejak  lama  dan bertahan apabila didasarkan pada pengetahuan  yang  baik.  Pengetahuan dapat meliputi pengetahuan tentang sampah, dampak dan cara pengelolaannya. Pengetahuan yang baik akan mengarahkan pola pikir, persepsi/sikap seseorang
sehingga  akan  melakukan  hal  yang  benar karena  sadar  dan  tahu  akan  akibat perbuatan tersebut. Hermawan dan Roesman (2008) menyatakan bahwa pengetahuan tentang kebersihan lingkungan  hidup  akan  mempengaruhi perilaku pengelolaan kebersihan. (Mardhiah, 2016)
Setiap  masyarakat  yang  tinggal diperkotaan sejatinya menginginkan sebuah  lokasi  pemukiman  yang  layak  dan nyaman.  Tidak  terkecuali  di  Kota  Batam, dengan  dilabeli  sebagai  ikon  kota  industri dan  wilayah  pembangunan  berkembang tentunya masyarakat mengharapkan Batam menjadi kota yang memliki lingkungan  yang  bersih,  indah  dan nyaman. Untuk mewujudkan dan menciptakan  Kota  Batam  yang  bersih, hijau,  indah  dan  nyaman  tidak  terlepas dari  kepedulian  baik  masyarakat  maupun pemerintah  saling  bahu  membahu  dan saling  bekerja  sama  untuk  menciptakan lingkungan yang bersih tersebut.
Untuk  mewujudkan  Kota  yang bersih,  hijau,  indah  dan  nyaman,  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Batam  menjadi “leading sektor” dalam menangani kebersihan  di  Kota  Batam.  Salah  satu bentuk  keseriusan  Pemerintah  Kota  Batam dalam menangani sampah maka dirumuskan sebuah kebijakan yaitu Peraturan  Daerah  No.11  Tahun  2013 tentang  pengelolaan  sampah.Dalam  perda ini  ini  tidak  hanya  dijelaskan  tentang mengelola sampah tetapi bagaimana sampah  tersebut  menjadi  barang  yang benilai  ekonomis.Serta  diatur  sangsi  bagi masyarakat  yang  melanggar  aturan  yang telah dijelaskan di dalam perda
tersebut.Peraturan daerah ini juga mengharapkan adanya kesadaran masyarakat khususnya mulai dari lingkungan sekolah sudah memperlakukan dan  membuang  sampah  dengan  benar sampai dengan lingkungan masyarakat.
Salah  satu  maksud  dan  tujuan  dari perda  ini  adalah  membentuk  paradigma Batam bersih sampah pada setiap individu masyarakat  di  Kota  Batam.Pada  perda  ini sudah  memaparkan  tentang  pengolahan sampah.  Pelaksanaan  pengelolaan  sampah meliputi  pewadahan  dan  atau  pemilihan, penyapuan dan pengumpulan, pemindahan, pengelohan antara, pengangkatan, pengolahan akhir.Pemerintah daerah
menyelenggarkana  pengelolaan  sampah meliputi  pewadahan  dan  atau  pemilihan, penyapuan  jalan  umum,  pengangkutan sampah  dari  TPS  ke  TPA,  pengaturan, penetapan  dan  penyediaan  TPS  dan  TPA, pengolahan  dan  pemanfaatn  sampah. Sedangkan  menurut  peraturan  daerah  ini menjelaskan  tentang  teknis  pengolahan sampah bahwa pengolahan sampah menjadi  tanggungjawab  bersama  antara pemerintah daerah dan masyarakat.(Apriana, 2016) Perda  Nomor  11  Tahun  2013 dianggap kurang efektif, sebab menimbulkan dampak nyata bagi
masyarakat.Misalnya  perda  nomor  11
Tahun  2013  tentang  pengelolaan  sampah.
Perda ini dinilai tidak optimal mewujudkan  Batam  kota  bersih  karena hingga saat ini masih banyak wilayah atau titik di batam yang masih dibanjiri sampah. Misalnya  di  depan  perumahan  parama residence,  Marina  Sekupang  misalnya sudah  2  minggu  lebih  sampah  tidak diangkut.  Akibatnya,  tumpukan  sampah tersebut  menggunung  dan  berserakan hingga ke bahu jalan.
Pemandangan  serupa  juga  terlihat di  sagulung.Di  wilayah  ini  masih  terjadi penumpukan sampah di beberapa titik.Baik di kawasan pemukiman maupun di  tempat-tempat  pembuangan  sementara (TPS).Petugas  dari  Dinas  Lingkungan Hidup  (DKL)  Kota  Batam  kewalahan mengangkut  sampah  di  wilayah  itu.Di wilayah Batam Kota, permsalahan sampah
tidak  jauh  berbeda.Warga  juga  kerap mengeluhkan lambatnya pegangkutan sampah oleh DKL.Sebab saat ini ada enam kecamatan di Kota Batam yang pengelolaan  sampahnya  ditangani  Pemko Batam melalui DKL Batam. Yakni Kecamatan  Batuaji,  Sagulung,  Sekupang, Batam  kota,  Seibeduk,  dan  Nongsa. http://suparizaltanjung.wordpress.com/2016/02 /18/13-perda-batam-mandul.
Dengan permasalahan sampah yang  terjadi  di  Kota  Batam  tersebut  jika tidak  dicarikan  solusinya  pada  masa mendatang  sampah  akan  menjadi masalah serius karena faktor-faktor yang menyebabkan  timbunan  sampah  seperti jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi serta  kemajuan  teknologi  diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan  (Slamet,  2000).  Permalahan tersebut  timbul  karena  manusia  kurang sadar  bahwa  pada  kegiatan  yang  mereka lakukan  ada  aspek-aspek  pendukung lainnya yang harus diperhatikan khususnya  adalah  lingkungan.  Dengan kata lain lingkungan yang bersih menciptakan kondisi yang sehat sebaliknya lingkungan yang kotor akan menyebabkan banyak sumber-sumber penyakit.
Tinjuan Pustaka
Tinjuan Pustaka
A. Efektivitas Efektivitas adalah tercapainya sasaran  atau  tujuan-tujuan  dari  suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya.Dalam  efektivitas  terkandung makna  berdaya  tepat  atau  berhasil  guna untuk  menyebutkan  bahwa  sesuatu  itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna,  secara  tepat  dan  target  telah tercapai.Selain  itu  terkandung  makna efisiensi,  yaitu  berdaya  guna  untuk menunjukan  bila  suatu  tindakan  atau usaha  sudah  efektif  dan  ekonomis,  baru dikatakan  efisien.Berdasarkan  beberapa
pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa  Efektivitas  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  suatu  pencapaian hasil  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Batam  yang  bertujuan mensosialisasikan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2013  dengan  menggunakan  sumber daya  manusia  pelaksana,  jangka  waktu, dan  sumber  dana  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. (Amalia Rosmalina Salisa, 2014) Menurut Sondang
efektivitas adalahpemanfaatan  sumber  daya,  sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan  sejumlah  barang  atas  jasa kegiatan  yang dijalankannya.  Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat
Muasaroh  (2010:  13),  efektivitas  dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program  dapat  dilihat  dari  aspek-aspek antara lain:
(1) Aspek  tugas  atau  fungsi,  yaitu lembaga  dikatakan  efektivitas  jika melaksanakan  tugas  atau  fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran  akan  efektif  jika  tugas dan  fungsinya  dapat  dilaksanakan dengan  baik  dan  peserta  didik  belajar dengan baik
(2)  Aspek  rencana  atau  program,  yang dimaksud dengan rencana atau
program disini adalah rencana pembelajaran  yang  terprogram,  jika seluruh  rencana  dapat  dilaksanakan maka rencana atau progarm dikatakan efektif
(3)  Aspek  ketentuan  dan  peraturan, efektivitas  suatu  program  juga  dapat dilihat  dari  berfungsi  atau  tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.  Aspek  ini  mencakup aturan-aturan  baik  yang  berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan  dengan  peserta  didik, jika  aturan  ini  dilaksanakan  dengan
baik  berarti  ketentuan  atau  aturan telah berlaku secara efektif
(4) Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program  kegiatan  dikatakan  efektif dari  sudut  hasil  jika  tujuan  atau kondisi ideal

## B. Sampah
Menurut Widiwijoto (1983:26), sampah  adalah  sisa-sisa  bahan  yang  telah mengalami  perlakuan  baik  telah  diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan,  dan  sudah  tidak  bermanfaat, dari  segi  ekonomi  sudah  tidak  ada harganya  serta  dari  segi  lingkungan  dapat menyebabkan  pencemaran  atau  gangguan kelestarian  alam.  Murtadho  dan  Gumbira dalam  Widiwijoto  (1983:26),  membedakan sampah  atas  sampah  organik  dan  sampah anorganik.Sampah organik meliputi limbah  padat  semi  basah  berupa  bahan- bahan organik yang umumnya berasal dari limbah hasil pertanian.Sampah ini memiliki sifat mudah terurai oleh mikroorganisme  dan  mudah  membusuk karena  memiliki  rantai  karbon  relatif pendek.Sedangkan sampah anorganik berupa  sampah  padat  yang  cukup  kering dan  sulit  terurai  oleh  mikroorganisme karena  memiliki  rantai  karbon  yang panjang  dan  kompleks  seperti  kaca,  besi, plastik, dan lain-lain.
Menurut
Notoatmodjo dalam Prihandarini(2004:25)  mekanisme,  sistem, atau  cara  pengangkutannya  untuk  daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah daerah setempat, yang didukung  oleh  partisipan  masyarakat produksi  sampah,  khususnya  dalam  hal pendanaan.  Sedangkan  untuk  daerah pedesaan,  pada  umumnya  sampah  dapat dikelola  oleh  masing-masing  keluarga tanpa memerlukan
TPS
maupun
TPA.Sampah rumah tangga daerah pedesaan umumnya dibakar atau dijadikan pupuk.
Dalam Undang-undang No.18
Tahun  2008  tentang  pengelolaan  sampah,
jenis sampah yang diatur adalah:
1. Sampah rumah tangga
Yaitu  sampah  yang  berbentuk  padat yang  berasal  dari  sisa  keguatan  sehari- hari  di  rumah  tangga,  tidak  termasuk tinja  dan  sampah  spesifik    dan  dari proses alam yang berasal dari lingkungan  rumah  tangga.  Sampah  ini bersumber  dari  rumah  atau  kompelk perumahan.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga
Yaitu  sampah  rumah  tangga  yang berskala  bukan  dari  rumah  tangga  dan lingkungan  rumah  tangga  melainkan berasal  dari  sumber  lain  seperti  pasar, pusat  perdagangan,  kantor  sekolah, rumah  sakit,  rumah  makan,  hotel, terminal,  pelabuhan,  industri,  taman kota, dan lainnya.
3. Sampah spessifik
Yaitu  sampah  rumah  tangga  atau sampah  sejenis  rumah  tangga  yang karena  sifat,  konsentrasi  dan  atau jumlahnya  memerlukan  penanganan khussus, meliputi sampah yang mengandung  B3  (bahan  berbahaya  dan beracun  seperti  batere  bekas,  bekas toner,  dan  ssebagainya,  sampah  yang mengandung limbah B3 (Sampah
medis),  sampah  akibat  becana,  puing bongkaran, sampah yang secara teknologi  dapat  diolah,  sampah  yang timbul  secara  periode  (sampah  hasil kerja bakti).

## Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian  deskriptif  kualitatif.Penelitian deskriptif  kualitatif  adalah  salah  satu metode  untuk  mendapatkan  kebenaran dan  tergolong  sebagai  penelitian  ilmiah yang  dibangun  atas  dasar  teori-teori  yang berkembang  dari  penelitian dan  terkontrol atas  dasar  empirik.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  berusaha  memecahkan  masalah
dengan menggambarkan efektivitass Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Batam  terhadap sosialisassi  Perda  Kota  Batam  Nomor  11 tahun  2013  tentang  pengelolaan  sampah. Karena  tujuan  tersebut,  maka  relevan  jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Data yang diperoleh dari penelitian ini  akan  dianalisis  dengan  menggunakan model  analisis  interaktif  dari  Miles  dan Huberman.  Miles  &  Huberman  (1994) mengungkapkan  bahwa  proses  analisis data terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu: 1. Reduksi  data  ( data  reduction ),    adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan,
membuang  yang  tidak  perlu  dan mengorganisasikan dengan cara sedemikian  rupa  sehingga  kesimpulan- kesimpulan  finalnya  dapat  ditarik  dan diverifikasi.  Pada  tahapan  ini,  peneliti berupaya  memilih  dan  memilih  data primer  dan  skunder  penganggaran partisipatif  di  Kabupaten  Bima  yang telah diperoleh dilapangan sesuai dengan  kebutuhan  analisis  data.  Data- data  yang  tidak  diperlukan  akan disisihkan.  Proses  ini  berlangsung  terus menerus selama proses penelitian berjalan sampai penelitian berakhir.
2. Penyajian data ( data display ), merupakan bagian dari analisis untuk menampilkan data  yang  diperoleh  melalui  kegiatan reduksi sehingga memungkinkan
peneliti menarik kesimpulan dan mengambil  tindakan.  Penyajian  data dilakukan  dalam  penelitian  dilakukan secara  naratif  dan  dapat  pula  disajikan dalam  bentuk  tabel,  diagram,  matriks, bagan  dan  bentuk  lainnya  mengenai penganggaran partisipatif di Kabupaten Bima.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  dasar untuk menarik kesimpulan dan verifikasi.
3. Menarik  kesimpulan  dan  verifikasi terhadap data yang terkumpul
( conclution ).  Menarik  kesimpulan  pada
hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data (validitas) selama
penelitian,  sedangkan  verifikasi  adalah suatu  tujuan  ulang  atau  pembuktian terhadap kesimpulan yang telah diambil. Untuk mendapatkan data yang valid  diperlukan  verifikasi  terhadap data  yang  ada  sehingga  kesimpulan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan.  Peneliti  mulai mengambil  kesimpulan  atau  verifikasi sejak proses pengumpulan data dilakukan.  Setiap  data  yang  direduksi dan  disajikan  pada  dasarnya  telah memiliki  kesimpulan  sesuai  dengan konteksnya,  tetapi  kesimpulan  yang diambil masih bersifat parsial, diragukan dan belum sempurna.
Kemudian  dengan  bertambahnya  data, kesimpulan semakin teruji dan kuat.

## Temuan dan Analisis
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas  Perda  Nomor  11  Tahun  2013 Tentang Pengelolaan Sampah
Dalam  perda  ini  diatur  dalam rangka  pengurangan  sampah  adalah  salah satunya dengan program bank sampah.Gambaran mengenai bank sampah di  Kota  batam  sendiri adalah 70  unit  bank sampah.  Hanya  saja  berbagai  informasi dan  sosialisasi  terus  kita  lakukan,  akan tetapi kendalanya adalah:
1. Penduduk  Kota  Batam  baik  jumlah penduduk  yang  datang  dan  penduduk yang lahir cepat pertumbuhannya
Penduduk  Kota  Batam  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya,  ini  akibat faktor  urbanisasi  yang  begitu  cepat.  Tidak dapat  dipungkiri  Batam  sebagai  Kota industri merupakan magnet tersendiri bagi pendatang  ke  Kota  Batam.  Dampak  dari penduduk yang datang ini adalah mempengaruhi
efektifitas terhadap
sosialisasi  perda  itu  sendiri.  Gambaran
penduduk Kota Batam sebagai berikut:
Tabel Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 Wilayah Jenis Kelamin Jumlah Pria Wanita Belakang Padang 10.701 10.422 21.123 Bulang 5.803 5.432 11.235 Galang 8.791 7.712 16.503 Sei beduk 41.375 40.249 81.624 Sagulung 91.529 84.057 175.586 Nongsa 31.964 28.882 60.846 Batam Kota 80.099 78.907 159.006 Sekupang 64.368 61.345 125.713 Batu Aji 64.448 60.897 125.345 Lubuk Baja 46.243 45.915 92.158 Batu Ampar 33.968 31.278 65.246 Bengkong 53.324 51.140 104.464 Jumlah / Total 532.613 506.236 1.038.849 Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Akibat pesatnya jumlah
pertumbuhan penduduk Kota Batam setiap tahunnya,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota mengalami  kendala  dalam  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  terhadap perda  No.11  Tahun  2013.Informasinya tidak  cukup  komprehensif  sampai  pada penduduk  yang  baru  datang  ke  Kota Batam.  Pada  dasarnya  Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Batam  sudah  melakukan sosialisasi dari berbagai media, baik media cetak  dan  elektronik.  Ternyata  sosialisasi itu tidak cukup optimal dalam menggerakkan  masyarakat  untuk  peduli akan  kebersihan  lingkungan.  Pertemuan untuk bersosialisasi sudah sering dilakukan,  hanya  saja  tingkat  kesadaran masyarakat untuk peduli dengan lingkungan  juga  masih  kurang.Hal  ini dikarenakan rasa memiliki terhadap lingkungan  tidak  menjadi  kesadaran  oleh masyarakat  Kota  Batam.  Oleh  karana  itu, tingkat kesadaran akan kepedulian menjadi  hal yang  prinsip  dalam  menujang
kebersihan  lingkungan  di  Kota  Batam, sebab  sesering  apapun  sosialisasi  tentang perda Nomor 11 Tahun 2013 ini tidak akan berpengaruh  secara  signifikan  dan  efektif dalam  mencapai  tujuan  Kota  Batam  yang bersih, hijau, asri dan nyaman.

## 2. Ketidak-Patuhan  Tindakan  Hukum Masyarakat  Dalam  Perda  Nomor  11 Tahun 2013
Tindakan  hukum  di  dalam  perda tersebut  ada  denda  berupa  uang  dan pidana  yang  dikenakan  pada  masyarakat. Untuk  mendukung  itu  Dinas  Lingkungan Hidup  yang  dulunya  bernama  Dinas Kebersihan  dan  Pertamanan  memiliki penyidik  PPMS  (Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil). Apabila didapati masyarakat membakar dan membuang sampah sembarangan  dan  melakukan  penimbunan sampah  di  sembarangan  tempat  akan dikenai  pidana  atau  dikenakan  semacam denda.  Dampak  dari  hukum  denda tersebut  terdapat  efek  jeranya,  karena
perda  ini  ketika  diundangkan  oleh pemerintah  daerah  dan  DPRD  maka  tahu atau tidak tahu masyarakat tetap diberlakukan  perda  tersebut.  Masyarakat yang  dikenai  sangsi  tersebut  nanti  dari mulut  ke  mulut  menyampaikan  ke sekeliling  masyarakat  lainnya  tidak  boleh membuang sampah sembarangan.
Dari gambaran Kota Batam saat ini, sampah  yang  dihasilkan  Kota  Batam berasal  dari  hitungan  9  kecamatan  adalah 1.114  ton/hari  dengan  jumlah  populasi penduduk  kurang  lebih  1.200.000.  Dari lembaga studi menyebutkan setiap manusia menghasilkan  sampah  setiap  hari nya  itu  0,7  kg  dimana-pun  dia  berada. Maka  tidak  ada  manusia  yang  lahir  di dunia ini tidak menghasilkan sampah.
Di  undangkannya  Perda  Nomor  11 Tahun  2013  ini  bertujuan  mengatur pengelolaan pengurangan sampah. Muatan dalam perda ini diwajibkan setiap masyarakat  itu  wajib  menyiapkan  yang namanya  tong  sampah.  Akan  tetapi  tong sampah  yang  disediakan  sering  juga  tidak dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Selain  tong  sampah  di  Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Batam  juga  memiliki  armada pembuangan  sampah.  Armada  di  dinas lingkungan  hidup  berjumlah  119  armada sampah, itu belum dihitung ada armada di setiap kecamatan yang jumlahnya berbeda- beda,dari armada 119 tersebut terdapat 755 pekerja. Memang dari jumlah armada yang terdapat  di  Kota  Batam  belum  cukup memadai  namun  setidaknya  dampak  nya tidak  akan  berpengaruh  signifikan asalkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan peduli  tentang  sampah  dapat  terus ditingkatkan.
Pada prinsipnya perda ini secara isi sudah  bagus,  bahkan  Dinas  Lingkungan Hidup  sudah  melakukan  sidang  beberapa kali  terhadap  pelanggaran-pelanggaran perda  ini,  tapi  efek  jera  bagi  yang melakukannya  saja.  Bagi  yang  belum kedapatan  masih  saja  ada  pelanggaran
terkait dengan pelanggaran buang sampah sembarangan  dan  tidak  mematuhi  perda nomor  11  tahun  2013  tantang  sampah. Dengan  kata  lain  secara  komprehensif kepatuhan  terhadap  perda  ini  belum dipatuhi  oleh  semua  kelompok/komponen masyarakat kota Batam.
Perda  ini  terbit  tahun  2013,  Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sekarang diubah namanya menjadi dinas Lingkungan hidup teru-menerus
melakukan  sosialisasi.  Di  dalam  perda  ini juga  diwajibkan  kepada  setiap  masyarakat untuk pengurangan sampah yang melibatkan masyarakat, misalnya  program bank  sampah.Tujuan  utama  pendirian bank  sampah  adalah  untuk  membantu menangani  pengolahan  sampah  di  Kota Batam.  Tujuan  bank  sampah  selanjutnya adalah  untuk  menyadarkan  masyarakat akan  lingkungan  yang  sehat,  rapi,  dan bersih.  Bank  sampah  juga  didirikan  untuk mengubah  sampah  menjadi  sesuatu  yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.
Melalui  bank  sampah  ini  semacam solusi untuk mengurangi timbunan sampah  di  lingkungan  Kota  Batam.Bank sampah ini adalah gerakan
masyarakat.Bukan pemerintah yang
membentuk tapi pemerintah hanya memfasilitasi.Bank  sampah  ini  merupakan gerakan  nyata  bagi  masyarakat  untuk melakukan  pengurangan  volume  sampah tersebut.Dengan bergabungnya bank sampah  tersebut,  sampah  ekonomis  yang dihasilkan  setiap  rumah  tangga  itu dikumpulkan,  lalu  dijual  dan  diolah kembali.
Dari  setiap  kelompok  masyarakat yang  ada  di  cipta  Asri  misalnya,  setiap seminggu  atau  sebulan  sekali  baik itu  dari kantong  plastik,  botol  plastik  dan  segala macamnya  akan  ditimbang.  Lalu  akan menghasilkan  uang  dalam  buku  tabungan bank  sampah,  dan  itu  kapan  saja  dapat
diambil.  Itu  salah  satu  langkah  program yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup dalam rangka mengurangi sampah.
Secara
kebijakan nasional untuk mengurangi  jumlah  sampah  plastik  di Indonesia,  Maka  dulu  pemerintah  pernah melakukan  gerakan  bayar  plastik  dengan mengganti  uang  200  rupiah  per-plastik. Kemaren  diedukasikan,  belanja  pakai  tas atau  kertas.  Karena  berdasarkan  informasi Indonesia  menghasilkan  sampah  plastik terbesar  nomor  2  di  dunia  setelah  Negara Cina. Maka target selanjutnya adalah tahun 2020 Indonesia ini mesti bebas sampah.
Gerakan  yang  pernah  dilakukan  di Batam dalam rangka pengurangan sampah adalah  diadakan  kelompok  bank  sampah, bergabung  dengan  kelompok  mahasiswa peduli  lingkungan,  terus  bergabung  pada kelompok pramuka dengan nama sakalpataru.  Ada  ide  dan  gagasannya  dari dinas  sendiri  dan  ada  pula  permohonan tersebut datang dari masyarakatnya. Kegiatan Dinas lingkungan hidup  untuk 1 hari melakukan kegiatan dengan mahasiswa  peduli  lingkungan,  kegiatan memperingati hari peduli sampah nasional Dinas  Lingkungan  Hidup  membersihkan sampah  yang  ada  di  Tanjung  Riau  dan  di Belakang  Padang,    membersihkan  sampah di pesisir lokasinya di Pelantar.
3. Faktor Masyarakat Kurang Berpartisipasi Dalam masyarakat yang mempengaruhi efektivitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yaitu  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  dalam  mematuhi  peraturan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang
menyebabkan tidak efektifnya suatu perundang-undangan.Peran serta
masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah merupakan  kesediaan  masyarakat  untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai
dengan  kemampuan  setiap  orang  tanpa mengorbankan kepentingan sendiri.
Tanpa adanya peran serta masyarakat  semua  program  pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia- sia.  Salah  satu  pendekatan  masyarakat untuk dapat membantu program
pemerintah  dalam  keberhasilan  adalah membiasakan  masyarakat  pada  tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan  yaitu  merubah  persepsi masyarakat  terhadap  pengelolaan  sampah yang  tertib,  lancar  dan  merata,  merubah kebiasaan  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah  yang  kurang  baik  dan  faktor- faktor sosial, stuktur dan budaya setempat.
Secara  total  dalam  lima  sub  sistem pengelolaan  sampah    yang  meliputi  sub sistem  kelembagaan,  sub  sistem  teknis operasional,  sub  sistem  finansial,  sub sistem  hukum  dan  peraturan  serta  sub sistem  peran  serta  masyarakat.  Menurut salah  satu  alternatif  yang  bisa  dilakukan adalah melaksanakan program pengelolaan  sampah  berbasis  masyarakat seperti minimasi limbah dan melaksanakan 5 R (Reuse, Recycling, Recovery, Replacing dan Refiling). Kedua program tersebut bisa dimulai  dari  sumber  timbulan  sampah hingga ke lokasi TPA.
Persoalan  dalam  program  bank sampah  ini  adalah  ketika  datang  ke  lokasi masyarakatnya
kurang berpartisipasi.Walaupun terdapat sejumlah masyarakat yang berpartispasi tapi jumlahnya  tidak  dominan.Banyak  langkah program  yang  di  buat  dalam  rangka mengurangi  jumlah  volume  sampah  yang dihasilkan sebesar 15 % dalam setahun.Dari  data  volume  sampah  ada peningkatan  karena  jumlah  penduduk bertambah.Artinya  permasalahan  sampah di Kota Batam kompleks.
Permasalahan Bank sampah di Kota Batam  adalah  pada  belum  merata  di seluruh komponen masyarakat.Bank sampah  belum  optimal,  sebab  nya  masih
dalam  bentuk  acara  seremoni,  belum terlihat  gerakan  masyarakat  yang  antusias dalam  program  bank  sampah.Misalnya Dinas  Lingkunan  Hidup  Kota  Batam memproduksi  bank  sampah  di  Komplek Perumahan  Cipta  10  bank  sampah,  tapi yang  aktif  hanya  1  saja,  yang  9  nya pasif.Keadaan yang seperti itu
menyebabkan  program  bank  sampah menjadi kurang optimal, akibat anggotanya  pasif  dan  tidak  bergerak, dengan  demikian  tidak  ada  yang  mau menyumbangkan sampahnya.
Pada prinsipnya Dinas Lingkungan Hidup  menfasilitasi  pembentukan  baik berupa  buku,  pengangkutan,  penjualan. Jadi  kelompok  masyarakat  yang  memiliki bank  sampah  itu  ketika  penjualan  kita fasilitasi,  panduan  dalam  melakukan penjualan,  penimbangan  dan  pengaturan organisasi  unit  bank  sampah  sampai  dia berjalan normal.Hanya saja percuma kalau anggotanya  tidak  ada.Bukan  masalah unitnya  yang  banyak,  tapi  efektifitas  dari unit  yang  ada.Walaupun  cuma  1  unit  tapi sampah  yang  dihasilkan  bisa  2  ton.Dari pada  10  unit  tapi  sampah  yang  dihasilkan juga 2 ton, jelas tidak efektif produktifitasnya.
Faktor Pendorong Efektifitas Perda Nomor 11  Tahun  2013  Tentang  Pengelolaan Sampah

## 1. Gerakan Masyarakat Dalam Efektifitas Bank Sampah
Dalam proram mengurangi volume sampah,  sejatinya  Dinas  Lingkungan Hidup  Kota  Batam  sudah  melakukan peran-nya  agar  sosialisasi  itu  dapat berjalan  maksimal.Sosialisassi  ini  tidak hanya  mulut,  tapi  juga  spanduk,  pamlet, brosur,  media  sosialisasi.  Bisa  juga  pakai media  radio,  iklan,  koran,  atau  setiap acara-acara  masyarakat  diselipkan  akan pentingnya  menjaga  lingkungan.  Sejak perda  ini  diundangkan  tahun  2013  sudah
banyak  perda  ini  melakukan  edukasi kepada masyarakat.Kegiatan dalam mengaktifkan  gerakan  masyarakat  adalah dengan  gerakan  hari  peduli  sampah nasional,  gerakan  peduli  lingkungan, mendorong peran serta masyarakat. Terkait dengan sosialisasi, masyarakat juga sudah  terlibat  dalam  gerakan  efektifitas bank sampah.
Contohnya adalah bagaimana menjadi mekanisme menjadi nasabah bank sampah  di  Koperasi  Adijaya  secara individu dan kelompok:
1. Secara individu/perorangan :
Masyarakat  langsung  ke  kantor Bank  Sampah  Koperasi  Adijaya   Batam dengan  membawa  sampah  yang  akan ditabung 2. Secara kelompok :
Melalui  kelompok  binaan  Bank Sampah  Koperasi  Adijaya   Batam   dengan ketentuan :
1. Membentuk pengurus kelompok binaan pada ketua, sekretaris, dan bendahara
2. Mencari  anggota  kelompok  binaan, yaitu untuk masyarakat 20 orang dalam rumah  tangga/  KK  dan  untuk  sekolah minimal 40 siswa
3. Mengisi  form  pendaftaran  keanggotaan unit BSB
Terdapatnya  mekanisme  menjadi nasabah  bank  sampah  ini,  seyogyanya diharapkan  mampu  mengurangi  volume timbunan  sampah  di  Kota  Batam.Oleh karenanya  untuk  menjalankan  program tersebut diperlukan kemauan dan komitmen masyarakat agar dapat menjalankan  program  tersebut  secara efektif,  efesien  dan  dilakukan  secara kontinue (terus-menerus).
2. Kerja  Sama  Dengan  Pemerintah  Pusat Dan Badan Usaha Dalam Pemberdayaan dan Pengolahan
Tempat  Pembuangan  Akhir  Sampah Di Punggur
Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Batam  saat  ini  sedang  melakukan  tahap studi  melakukan  pengelolaan  sampah  di TPA.  Terdapat  program  dari  pemerintah pusat  bekerja  sama  dengan  badan  usaha untuk pemantapan alat yang akan digunakan pengolahan sampah di TPA. Ke depan  itu  karena  jumlah  lahan  di  Kota Batam ini terbatas, sebuah pulau kecil yang jumlah  TPA  nya  hanya  47  hektar  dengan tingkat  pertumbuhan  penduduk 10  persen pertahun, ini tidak cukup memadai. Untuk mengantisipasi hal demikian, Dinas
Lingkungan  Hidup  bekerja  sama  dengan pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan  sampah  di  TPA.  Kerja  sama ini  merupakan  project  nasional  yang sedang  dimatangkan.  Jadi  kedepan  nanti setiap  sampah  yang  masuk  akan  diolah menjadi  energi  listrik  dan  energi  yang menghasilkan  gas.  Dengan  demikian semakin banyak sampah yang dimasukkan akan semakin banyak gas yang dihasilkan.
Projek  tersebut  lagi  dalam  proses studi, dan pembangunannya itu
membutuhkan  waktu  5  tahun.  Projek  nya ini  sudah  berjalan,  mungkin  dalam  tahun ini selesai peraturannya semua, kemungkinan sudah bisa di lelangkan dan dapat  dipakai  dalam  5  tahun  ke  depan. Pembanguna fisiknya mencapai 2 sampai 3 tahun.Pembangunan proyek ini merupakan  langkah  yang  yang  cukup berarti dalam mengembangkan
pemberdayaan  sampah  menajdi  energi listrik, gas dan hasil nya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Batam itu  sendiri.Sekalipun  project  ini  belum teralisasi namun dapat dikatakan merupakan  langkah  maju  yang  progresif yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup Kota Batam kedepannya.

## Penutup
Di-undangkannya
Peraturan
Daerah  Nomor  11  Tahun  2013  Tentang Pengolahan  Sampah  merupakan  jawaban
atas  permasalahan  sampah  di  Kota  Batam yang  cukup  kompleks.  Pada  awalnya terbentuknya  Perda  ini  belum  dapat dikatakan  cukup  efektif,  dari  tahun  2014 sampai  dengan  tahun  2015  sampah mengalami  penumpukan  di  mana-mana. Namum program sosialisasi terus dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota  Batam  dalam  rangka  agar  efektifitas tersebut  dapat  tercapai.Outpunya  pun sudah  mulai  dirasakan  oleh  masyarakat Kota  Batam.  Hanya  saja  dalam  tahap implementasinya  pelaksanaan  perda  ini belum  mencapai  sasaran  yang  optimal, dikarenakan:
1. Persoalaan  kesadaran  masyarakat  yang kurang terhadap kebersihan lingkungan sekitar
2. Dari  data    diketahui  tingkat  kepatuhan masyarakat  terhadap  perda  masih  saja terlihat  dengan  ada  beberapa  oknum masyarakat yang terkena sangsi hukum pidana  berupa  denda  yang  selesai  di pengadilan
3. Faktor  tingkat  partisipasi  masyarakat yang rendah
Sosialisasi  dan  program  bank  sampah yang dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup  sejak  perda  ini  diundangkan membawa  dampak  pengaruh  yang signifikan,  namun  jika  tidak  didorong oleh  partisipasi  masyarakat  terkait dengan bank sampah maka tidak cukup efektif  dalam  mengoptimalkan  manfaat dari  bank  sampah  tersebut.  Padahal diketahui  bahwasannya  bank  tersebut bernilai ekonomis dan dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarga.
Dari  kendala  demikian,  efektifitas perda  nomor  11  tahun  2013  tidak  hanya diukur  dari  seringnya  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota  Batam  saja,  namun  bagaimana masyarakat  dapat  peduli  akan  program pemerintah, ikut aktif dalam gerakan bank sampah, kegiatan kebersihan dan lingkungan  sehingga  seyogyanya  tujuan
sampah  tidak  lagi  menjadi  masalah  yang serius  namun  justru  sampah  merupakan potensi  yang  dapat  dijadikan  bernilai ekonomis  dan  pengolahan  sampah  dapat dimanfaatkan  menjadi  energi  alternatif untuk menghasilkan gas dan listrik.

## Daftar Pusataka
Amalia Rosmalina Salisa. (2014). "Efektifitas sosialisasi kebijakan pemerintah  kota  Bandar  Lampung Waktu  Pembuangan  Sampah  Sebagai Upaya Menciptakan Kebersihan Lingkungan", 14 (1), 1–9.
Apriana,  L.  (2016).  "Evaluasi  Peraturan Daerarah  Nomor  11  Tahun  2013 Tentang  Pengolahan  Sampah", Nasklah Publikassi , 18.https://suprizaltanjung.wordpress.c om/2016/02/18/13-perda-batam- mandul/.(n.d.).  Perencanaan  Pemko Buruk, SKPD Saling lempar tanggung jawab.
Mardhiah,  A.  dan  N.  (2016).  "Pengaruh sosialisassi pengelolaan sampah
terhadap  prilaku  membuang  sampah di  sungai  di  Desa  Mideun  geudong kecamatan  samalangka  kabupaten Bireun". Serambi Seantia , Vol.IV, No .
Naditya,  R.,  Suryono,  A.,  &  Rozikin,  M.
(2010). "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang nomor 10 Tahun 2010  Tentang  Pengelolaan  Sampah", 1 (6), 1086–1095. Ratiabriani, N. M., Bagus, I., & Purbadharmaja,  P.  (n.d.).  "Partisipasi Masyarakat  dalam  Program  Bank Sampah : Model Logit", 53–58.
Sahil,  J.,  Henie,  M.,  Al,  I.,  Rohman,  F.,  &
Syamsuri, I. (2016). "Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa- Dufa Kota Ternate".
Sedarmayanti.  (2013).  " Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Reformasi  Birokrasi  Dan Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil (6th ed.)". Bandung.
Shentika, P. A., Ekonomi, F., & Malang, U. N.  (2016).  "Pengelolaan  Bank  Sampah di Kota Probolinggo", 8 (1), 92–100. Sugiono. (2012). " Metode Penelitian Kuantitatif  dan  R  &  D" .  Bandung: Alfabeta.
Ul  Qadri.  (2014).  "Manajemen  Pengelolaan
Sampah Kota Batam Yang Berwawasan  Lingkungan". Cahaya Keadilan , volume 2.N , 209.