## UPAYA PERLINDUNGAN  HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE  WNA YANG  DIJIPLAK  OLEH  WNI  DALAM  PERSPEKTIF BERN  CONVENTION

## Ayu  Indirakirana,  Ni  Ketut  Millenia Krisnayanie
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Email : indira.kirana2000@gmail.com , millennia@undiksha.ac.id

## Info Artikel
Abstract
Intellectual  Property    Rights  are  rights  relating  to property  arising  from  human  intellectual  abilities. This ability can be in the form of works in the fields of technology,  science,  art  and  literature.  The development of technology today is very supportive of the development of a person's creative work which is increasingly diverse with high creativity. One of the media  that  is  currently  widely  used  is  youtube. Video uploaded on social media youtube is one of the copyrighted  works  protected  by  copyright  by  law, namely  Law  Number  28  of  2014  concerning Copyright.  However,  in  practice  there  are  still frequent  violations  of  video  copyright  works  which are the property of an author. One of the violations that often occurs is the plagiarism of foreign YouTube content  by  Indonesian  citizens.  Plagiarism  of  other people's  work  of  YouTube  content  is  a  copyright infringement. Copyright is an important topic for the YouTube  community.  Intellectual  Property  Rights are  so  important  in  relations  between  nations, they  are  closely  related  to  international  trade.  The activity  of  directly  plagiarizing  a  copyrighted  work will certainly greatly affect the creator's productivity in  producing  new  copyright  works  in  Indonesia, because  the  economic  rights  that  belong  to  the Creator are no longer respected in Indonesia. So that the Creator no longer has reasons and motivation to obtain economic rights that are beneficial to him in his  work.  In  addition,  phenomena  like  this  will certainly have a negative impact on the identity of the

## GANESHA LAW REVIEW
Volume 3 Issue 2, November 2021 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Masuk: 3 September 2021 Diterima: 3 October 2021 Terbit: 1 Nov 2021
Keywords: Intellectual Property Rights, Plagiarism, Youtube Content, Foreign nationals, Indonesian citizens
Indonesian nation as a country that makes law above everything,  and  which  has  followed  international agreements  but  Indonesia  is  still  unable  to  protect copyright owned by foreign citizens.

## Abstrak
Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  hak  yang berkenaan  dengan  kekayaan  yang  timbul  karena kemampuan  intelektual  manusia.  Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra.  Perkembangan teknologi saat ini, sangat mendukung perkembangan karya  cipta  seseorang  yang  semakin  beragam dengan kreatifitas tinggi. Salah satu media yang saat ini  banyak  digunakan  yaitu  youtube.  Video  yang diunggah di media sosial youtube merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta oleh Undang-Undang,  yaitu  adalah  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Namun dalam  prakteknya  sering  sekali  masih  terjadi pelanggaran- pelanggaran terhadap karya hak cipta video  yang  merupakan  hak  milik  dari  seorang pencipta. Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi yaitu  penjiplakan  konten  youtube  WNA  yang dilakukan  oleh  WNI.  Penjiplakan  terhadap  karya orang  lain  berupa  konten  YouTube  termasuk pelanggaran  hak  cipta.  Hak  Cipta  merupakan topik  penting  bagi  komunitas  YouTube.  Hak Kekayaan  Intelektual  menjadi  demikian  penting dalam hubungan antar bangsa, kaitannya yang erat dengan  perdagangan  internasional.  Aktivitas memplagiat suatu karya cipta secara langsung tentu akan  sangat  berpengaruh  terhadap  produktifitas Pencipta  dalam  menghasilkan  karya  cipta  baru  di Indonesia,  dikarenakan  hak  ekonomi  yang  menjadi milik  Pencipta  tidak  lagi  dihargai  di  Indonesia. Sehingga  Pencipta  tidak  lagi  memiliki  alasan  dan motivasi  untuk  memperoleh  hak  ekonomi  yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu,  fenomena  seperti  ini  tentu  akan  berdampak negatif  pada  jati  diri  bangsa  Indonesia  sebagai negara  yang  menjadikan  hukum  di  atas  segala-

## Kata kunci:
Hak  Kekayaan Intelektual,  Penjiplakan,
Corresponding Author: Ayu Indirakirana , e-mail : indira.kirana2000@gmail.co m
galanya,  dan  yang  telah  mengikuti  perjanjian- perjanjian internasional akan tetapi Indonesia masih belum bisa melindungi Hak Cipta milik warga negara asing.
@Copyright 2021.

## Pendahuluan
Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  hak  yang  berkenaan  dengan kekayaan  yang  timbul  karena  kemampuan  intelektual  manusia.  Kemampuan tersebut  dapat  berupa  karya  dibidang  teknologi,  ilmu  pengetahuan,  seni  dan sastra.  Secara  umum  Hak  Kekayaan  Intelektual  terdiri  dari  dua  hal  yaitu  Hak kekayaan  Industri  dan  Hak  Cipta.  HKI  adalah  suatu  hak  eksklusif  yang  berada dalam  ruang  lingkup  kehidupan  teknologi,  ilmu  pengetahuan,  ataupun  seni  dan sastra.  Kepemilikannya  bukan  terhadap  barangnya  melainkan  terhadap  hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide dan  gagasan  .  Hal  yang  terpenting  dari  setiap  bagian  hak  milik  intelektual  ini adalah  adanya  uatu  hasil  ciptaan  tertentu.  Ciptaan  ini  mungkin  dalam  bidang kesenian,  tetapi  mungkin  juga  di  dalam  bidang  industri  atau  pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dalam ketiga bidang tersebut yang masing-masing punya istilah tersebut.
Adanya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disebut  UUHC)  sebagai  payung  hukum  dalam melindungi berbagai karya cipta atau Ciptaan dari seorang Pencipta. Ciptaan yang dilindungi  dalam  UUHC  merupakan  karya  kreatif  manusia  yang  bersumber  dari intelektualnya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  angka  3  UUHC.  Karya  cipta  yang  mendapat  perlindungan apabila telah diwujudkan dan harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai bentuk ciptaan yang lahir kemampuan, kreativitas, atau keahlian  seseorang.  Salah satu ciptaan  yang  rawan  atas tindakan  seperti itu dalam  era  teknologi  dan  industri  kreatif  yaitu  karya  sinematografi.  Banyaknya penjiplakan  membuat  konten  creator  menjadi  resah  untuk  menuangkan  ide kreatifitas mereka. Bahkan orang yang menjiplak tersebut tanpa izin mengunggah dan  mendapatkan  keuntungan  dari  tindakannya  namun  merugikan  si  Pencipta. Meskipun  di  dalam  UUHC  telah  diatur  mengenai  perlindungan  hukum  atas  film sebagai karya sinematografi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC.
Perkembangan  bidang  sinematografi  di  Indonesia  semakin  mengalami kemajuan baik dinilai dari segi penggemar maupun peningkatan kualitas karya dari bidang sinematografi itu sendiri. Hak yang dimiliki pencipta dilindungi untuk tidak dirugikan oleh pihak lain yang tertuang pada UU hak Cipta, berdasarkan Pasal 1
ayat  4  UU  Hak  Cipta  “Pemegang  Hak  Cipta  adalah  Pencipta  sebagai  pemilik  Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah”. Namun dikarenakan kemajuan teknologi dan seolah tergiur dengan iming - iming uang  membuat  maraknya  pelaku  tindak  pidana  dalam  ranah  sinematografi  demi mendapatkan suatu keuntungan semata (A. S. Fadhil: 2018).
Dalam  perkembangan  beberapa  tahun  terakhir  muncul  ide  kreatif  dalam bidang karya sinematografi yang di unggah melalui media sosial youtube. Karena video yang diunggah dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi di kalangan publik figur  pun  juga  masyarakat  luas,  sehingga  banyak bermunculan  para YouTuber di tanah  air.  Selain  mendapat  keuntungan,  tak  jarang  hal  ini  membuka  kesempatan terjadinya  pelanggaran  Hak  Cipta  atas  karya  cipta  konten  yang  diunggah  ke YouTube. Hal ini tentu membuat para youtuber menjadi resah untuk menuangkan ide  dan  kreativitasnya ke  dalam YouTube.  Salah  satu tindakan pelanggaran  yaitu menjiplak  konten  hasil  karya  youtuber  WNA  tanpa  izin  oleh  youtuber  WNI  yang belakangan ini sering terjadi. Hal ini tentu menyebabkan kerugian moral maupun ekonomis  bagi  pencipta  konten  yang  diunggah  ke  YouTube-nya.  Ini  dikarenakan adanya  kekaburan  norma  terkait  perlindungan  hak  cipta  atas  konten  yang diunggah  ke  YouTube.  Dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  40  ayat  (1)  huruf  m bahwa  yang  mendapat  perlindungan  hak  cipta  adalah  karya  sinematografi. Fenomena-fenomena  memplagiarisme  atau  memplagiat  ciptaan  milik  warga negara asing di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini telah beberapa kali terjadi di Indonesia.
Pada dasarnya Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis  yang  berdasar  pada  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  Cipta  diwujudkan dalam bentuk nyata, hak eksklusif Pencipta itu sendiri terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dimana hak eksklusif tersebut adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta yang sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak- hak tersebut  tanpa  izin  dari  si  Pencipta.  Sementara  hak  eksklusif  yang  dimilik Pemegang Hak Cipta hanya sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya bisa melaksanakan hak ekonomi atas suatu Ciptaan yang telah diberikan oleh si Pencipta. Adapun  paraturan-peraturan  mengenai  perlindungan  hak  cipta  dan  segala  hak- haknya yang ada didalam hak cipta atas Ciptaan milik warga negara asing baik yang sudah maupun belum diumumkan atau baik yang sudah maupun belum didaftarkan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik dalam Undang- Undang  Hak  Cipta  yang  berlaku  di      Indonesia      maupun  peraturan  atas perjanjian Internasional mengenai hak cipta.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  di  paparkan  maka  penulis  tertarik untuk mengambil rumusan masalah yaitu Pertama, Bagaimana Perlindungan hak
cipta bagi konten WNA terhadap penjiplakan yang dilakukan WNI menurut UU No. 28  Tahun  2014?  Serta  Kedua,  Bagaimana  Upaya  Hukum  Pelanggaran  Hak  Cipta terhadap penjiplakan konten Youtube WNA oleh WNI menurut Bern Convention?
Penulisan ini disusun agar mencapai hasil yang baik dan mempunyai nilai yang  bermanfaat  bagi  berbagai  pihak.  Adapun  tujuan  penulisan  ini  yakni  untuk mengetahui perlindungan hak cipta bagi konten WNA terhadap penjiplakan yang dilakukan WNI menurut UU no. 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta tersebut menurut Bern Convention.

## Metode
Jenis  penelitian  menggunakan  Penelitian  hukum  normatif  menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang- undang.  Pokok  kajiannya  adalah  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau kaidah  yang  belaku  dalam  masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang. Sehingga  penelitian  hukum  normatif  berfokus  pada  inventarisasi  hukum  positif, asas-asas  dan  doktrin  hukum,  penemuan  hukum  dalam  perkara  in  concreto, sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi,  perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum. Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan  masalah  dengan  cara  melihat  peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal ini peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual, khususnya terkait dengan Hak Cipta serta perlindungan terhadap ciptaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu :
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan, norma, putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang akan menjelaskan mengenai bahan-bahan  hukum  primer  antara  lain  berupa  literatur-literatur  yang dalam  hal  ini  memiliki  keterkaitan  Hak  Kekayaan  Intelektual,  khususnya terkait dengan Hak Cipta serta perlindungan terhadap ciptaan.

## Pembahasan
Dalam  perkembangan  beberapa  tahun  terakhir  muncul  ide  kreatif  dalam bidang karya sinematografi yang di unggah melalui media sosial youtube. Karena video yang diunggah dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi di kalangan publik figur  pun  juga  masyarakat  luas,  sehingga  banyak bermunculan  para YouTuber di tanah  air.  Selain  mendapat  keuntungan,  tak  jarang  hal  ini  membuka  kesempatan terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas karya cipta konten yang diunggah ke
YouTube. Hal ini tentu membuat para youtuber menjadi resah untuk menuangkan ide  dan  kreativitasnya ke  dalam YouTube.  Salah  satu tindakan pelanggaran  yaitu menjiplak  konten  hasil  karya  youtuber  WNA  tanpa  izin  oleh  youtuber  WNI  yang belakangan ini sering terjadi. Hal ini tentu menyebabkan kerugian moral maupun ekonomis  bagi  pencipta  konten  yang  diunggah  ke  YouTube-nya.  Ini  dikarenakan adanya kekaburan norma terkait perlindungan hak cipta atas konten yang diunggah ke YouTube. Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf m bahwa yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya sinematografi. Fenomena-fenomena memplagiarisme  atau  memplagiat  ciptaan  milik  warga  negara  asing  di  Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini telah beberapa kali terjadi di Indonesia.

## Perlindungan  Hak  Cipta  Konten  Youtube  WNA  Menurut  UU  No.  28  Tahun 2014
Bersama  dengan  kemajuan  teknologi  dan  industri  kreatif  karya sinematografi pun ikut berkembang salah satunya yaitu konten video yang diunggah ke Youtube. YouTube merupakan media sosial paling populer di dunia. Video jenis apapun,  mulai  dari  video  informatif,  video  komedi,  bajakan  film  layar  lebar  dan televisi,  live  streaming,  video  musik,  pengetahuan,  agama,  hingga  video  yang  tak jelas  kebenarannya  dapat  kita  temui  di  YouTube.  Ciptaan  ini  pun  tidak  dapat terlepas  dari  permasalahan  hukum  modern,  terutama  yang  menyangkut pelanggaran Hak Cipta seperti pembajakan konten atau isi video, penyiaran ulang tanpa izin dari Pencipta, serta penjiplakan terhadap isi konten baik itu oleh oknum dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Sehingga  penting  untuk  melindungi  hak-hak Pencipta  yang  berhubungan  dengan  ciptaannya  sebagaimana  yang  dikatakan dalam UUHC tentang hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta. Pasal 4 UUHC menyatakan  bahwa  hak  eksklusif  terdiri  atas  hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan.
Hak  ekonomi  merupakan  hak  yang  dapat  dialihkan,  seperti  hak  untuk mengumumkan  dan  hak  untuk  memperbanyak  Hal  ini  telah  diatur  dalam  UUHC yang mana Hak Ekonomi diatur pada pasal 8 sampai dengan pasal 11 UUHC dan Hak Moral  diatur  pada  pasal  5  ayat  (1)  UUHC.  Merujuk  pada  aturan  tersebut, perlindungan atas hak ekslusif dalam konfigurasi hukum yang mencakup hak moral dan hak ekonomi yang menjamin setiap Pencipta. Hak moral itu sendiri mencakup dua  hal  utama  yaitu  right  of  paternity  dan  right  of  integrity.  Adapun  yang dimaksud  dengan  right  of  paternity  yaitu  hak  untuk  mencantumkan  atau menyebutkan nama Pencipta dalam Ciptaannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UUHC. Sedangkan yang dimaksud dengan right of integrity adalah sikap dan perlakuan terkait integritas atau martabat Pencipta sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat  (1) huruf e UUHC.
Penjiplakan/Plagiarisme terhadap karya orang lain berupa konten Youtube termasuk  pelanggaran  hak  cipta.  Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, plagiarisme  adalah  penjiplakan  yang  melanggar  hak  cipta.  Hak  Cipta  adalah  hak eksklusif  Pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  yang  berdasar  pada  prinsip deklaratif  setelah  suatu  Cipta  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata,  hak  eksklusif Pencipta itu sendiri terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dimana hak eksklusif tersebut adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta yang sehingga tidak ada  pihak  lain  yang  dapat  memanfaatkan  hak-hak  tersebut  tanpa  izin  dari  si Pencipta.  Sementara  hak  eksklusif  yang  dimilik  Pemegang  Hak  Cipta  hanya sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya bisa melaksanakan hak ekonomi atas suatu Ciptaan yang telah diberikan oleh si Pencipta. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Salah  satu  ciptaan  yang  dilindungi  hak  cipta  adalah  karya  sinematografi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC. Dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah  ciptaan  yang  berupa  gambar  bergerak  (moving  images)  antara  lain  film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film  kartun.  Karya  sinematografi  dapat  dibuat  dalam  pita  seluloid,  pita  video, piringan  video,  cakram  optik  dan/atau  media  lain  yang  memungkinkan  untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Menurut UHHC, konten Youtube yang  dimaksud  adalah  karya  sinematografi  hasil  ciptaan  Warga  Negara  Asing (WNA) yang disebut sebagai Pencipta. Mengacu pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa“Pencipta  adalah  seorang  atau  beberapa  orang  yang  secara  sendiri -sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi” dan pasal 1 angka 3 menyatakan “Ciptaan adala h setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata Pencipta”.
Unsur  plagiarisme  sangat  tidak  dibenarkan  karena  dinilai  sebagai “Dosa besar”  dalam  ruang  lingkup  hak  cipta.  Seorang  pencipta  tentunya  memiliki  hak eksklusif  terhadap  hasil  karya  ciptaan  nya  yang  kemudian  dinilai  melanggar  jika seseorang  memakai  hak  eksklusif  yang  dimiliki  oleh  orang  atas  karya  hak  cipta sinematografi  seseorang.  Termasuk  konten  Youtube  merupakan  salah  satu  dari bagian  dari  sinematografi  sebagai  ciptaan  yang  dilindungi  oleh  Hak  Cipta  sesuai dengan  Pasal  40  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta.  Sudah  sangat  jelas  bahwa  plagiarisme memang  dilarang,  akan  tetapi  hendaknya  kita  tau  batasan  sampai  mana  suatu karya  dinilai terdapat unsur plagiarisme. Di dalam Pasal 5 Huruf e UU Hak Cipta “Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan,
modifikasi  Ciptaan,  atau  hal  yang  bersifat  merugikan  kehormatan  diri  atau reputasinya”. Bunyi pasal ini dimaknai bahwa seorang pencipta memiliki hak atas setiap karya ciptaan nya. Hak tersebut melekat abadi, sehingga tindakan plagiarisme sangat tidak dibenarkan dalam bentuk cara apapun di dalam hak cipta.
Dalam hal ini sebagai langkah antisipasi pemerintah menetapkan Pasal 54 UU Hak Cipta untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta melalui media  social  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  pembuatan  dan  penyebaran konten  berhak  cipta.  Untuk  mencegah  pelanggaran  Hak  Cipta  dan  Hak  Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:
a. pengawasan  terhadap  pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri  dalam  pencegahan  pembuatan  dan  penyebarluasan  konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
c. pengawasan  terhadap  tindakan  perekaman  dengan  menggunakan  media apapun  terhadap  Ciptaan  dan  produk  Hak  Terkait  di  tempat pertunjukan.
Menurut  penjelasan  Pasal  54  UUHC  tersebut,  yang  dimaksud  dengan  konten adalah  isi  dari  hasil  Ciptaan  yang  tersedia  dalam  media  apapun.  Oleh  karena adanya perlindungan tersebut, perbuatan penjiplakan yang dilakukan oleh setiap orang  atau  badan  hukum  tidak  dibenarkan.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk melindungi  keaslian  serta  keontetikan  suatu  karya  cipta  berupa  konten  Youtube. Pelanggaran  hak  cipta  sinematografi  dengan  bentuk  plagiarisme  juga  memiliki ketentuan pidana yang disebutkan dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta “Setiap Orang  yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  Pencipta  atau  pemegang  Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.2 Mengenai penyelesaian  sengketanya  dapat  diselesaikan  dengan  diajukan  nya  gugatan  ganti rugi  ke  pengadilan  yang  berwenang  menangani  masalah  hak  cipta  ini  yaitu  ke pengadilan niaga.

## Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Penjiplakan Konten Youtube WNA Oleh WNI Menurut Bern Convention
Indonesia adalah negara hukum, segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Indonesia diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  masih  banyak  memiliki  kekurangan sehingga dalam kasus tertentu Indonesia juga ikut turut serta dalam meratifikasi
berbagai  persetujuan  dunia.  Indonesia  juga  tergabung  dalam  keangggotaan  WTO (World  Trade  Organization)  maka  sebagai  konsekuensi  yang  dihadapi  ialah Indonesia harus benar-benar mematuhi peraturan-peraturan terkait perdagangan yang  ditetapkan  dalam  WTO  dan  GATT  yang  dalam  hal  ini  Hak  Kekayaan intelektual juga turut diatur di dalamnya.
Hak-hak yang diberikan kepada pencipta sendiri atas adanya hak ekonomi ini  sendiri  ialah  pencipta  tersebut  dapat  mengeksploitasi  karya  cipta  yang dihasilkannya  demi  memperoleh keuntungan  bagi  dirinya  sehingga  dalam hal  ini diperlukan  adanya  perlindungan  hukum  yang  dapat  menjamin  hak-hak  sang pencipta dan dapat digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan permasalahan bilamana  terjadi  sengketa  antara  pemilik  hak  cipta  (pengelola)  dan  pihak-pihak yang melanggarnya. Sedangkan hak moral ini berkaitan dengan hak yang melekat pada  seorang  pencipta  yang  mana  hak  tersebut  tidak  dapat  dihilangkan  atau dihapus  tanpa  alasan  apapun  meskipun  hak  cipta  tersebut  atau  terkait  telah dialihkan  kepada  orang  lain.  Dalam  perkembangannya  terkait  perlindungan  hak cipta  di  bidang  sinematografi  ini  sendiri  pemerintah  telah  meratifikasi  konvensi Bern yang mana hal tersebut tertuang didalam Keputusan Presiden No 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Bern Convention For The Protection Of The Literarry and Artistic Works yang mana ratifikasi tersebut menjadi dasar dalam menjadikan suatu perjanjian  internasional  menjadi  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dengan demikian  apabila  suatu  perjanjian  tertentu  belum  diratifikasi,  walaupun  sudah ditandatangani belumlah merupakan suatu hukum positif.
Adapun yang menjadi objek perlindungan yang diatur didalam konvensi ini ialah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan  kesenian  dalam  cara  atau  bentuk  pengaturan  apapun  seperti  yang  tertuang dalam  ketentuan  di  Pasal  2  Konvensi  ini  termasuk  didalamnya  ialah  karya  cipta dibidang  sinematografi,  sinematografi  sendiri  ialah  ciptaan  yang  berupa  gambar bergerak seperti film dokumenter, film iklan, film reportase atau film kartun. Yang mana  karya  sinematografi  dapat  dibuat  dalam  pita  solenoid,  pita  video,  piringan cakram  atau  menggunakan  media  lain  yang  dapat  dipertunjukkan  di  bioskop, televisi  maupun  media  lainnya.5  Karya  sinematografi  ini  juga  merupakan  bagian dari audiovisual. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering kali terjadi di dalam dunia  sinematografi  di  Indonesia  ialah  adanya  unsur-unsur  plagiarisme  yang sering kali ditemukan dalam beberapa film, vlog, maupun konten-konten vidio di Youtube.  Salah  satu  kasus  terbaru  akhir-akhir  ini  yaitu  penjiplakan  konten  yang dilakukan  oleh  akun  Youtube  Calon  Sarjana  terhadap  konten  youtube  JT  yang merupakan seorang Warga Negara Asing. Berkaitan dengan kasus tersebut dalam hal  ini  pada  hakikatnya  Konvensi  Bern  telah  menjamin  bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh si pencipta hal ini dapat dilihat
dari  salah  satu ketentuan  pasal  yang  terdapat  dalam Konvensi  Bern  yakni  dalam Pasal 5 Ayat 1 dan 2 yang mana bunyi pasal tersebut tertuang didalam 3 prinsip dasar  yang  dianut  oleh  negara-negara  yang  meratifikasi  Konvensi  Bern.  Prinsip tersebut yakni:
1. National  treatment  principel:  ciptaan  yang  berasal  dari  salah  satu  Negara peserta  perjanjian,  ciptaan  seorang  warga  negara,  negara  peserta perjanjian,  atau  suatu  ciptaan  yang  pertama  kali  diterbitkan  disalah  satu Negara peserta perjanjian, harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang  sama  seperti  yang  diperoleh  ciptaan  seorang  pencipta  warga  negara sendiri;
2. Automatic  protection  principel:  pemberian  perlindungan  hukum  harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (must not be conditional upon compliance with any formality);
3. Independence  of  protection  principel:  suatu  perlindungan  hukum diberikan  tanpa  harus  bergantung  kepada  pengaturan  perlindungan hukum negara asal pencipta.
Dari  prinsip-prinsip  tersebut  terutama  prinsip  National  Treatment  menjadi dasar  atas  kewajiban  terhadap  negara-negara  yang  telah  menandatangani konvensi tersebut untuk melindungi secara hukum hak cipta karya para pencipta dari  negara  lain  yang  ikut  menandatangani  konvensi  tersebut  seolah-olah melindunginya  seperti  milik  negara  tersebut.  Namun,  dikarenakan  setiap  negara anggota  memiliki  sistem  dan  budaya  hukum  yang  berbeda-beda  sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut demi menjamin perlindungan hukum terhadap suatu  hak  cipta  di  suatu  negara  yang  mana  Indonesia  mewujudkannya  dengan mengeluarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta.  Dalam  hal  ini,  tanpa      pencipta konten  YouTube  tersebut  mendaftarkan  ciptaan  pun,  Indonesia  wajib  memberi perlindungan  hukum  yang  sama,  seperti  warga  negaranya  melalui  UUHC.  Jika pelaku plagiarisme  berada  di  Indonesia  dan merupakan  warga  negara  Indonesia, maka  pengadilan  yang  berhak  mengadili  adalah  pengadilan  niaga  sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) UUHC. Selain itu, berdasarkan Pasal 118 ayat (1)  Herzien  Inlandsch  Reglement  gugatan  perdata  dilayangkan  kepada pengadilan  di  daerah  hukum  siapa  tergugat  bertempat  diam  atau  jika  tidak diketahui  tempat  diamnya,  tempat  tinggal  sebetulnya.  Maka  dari  itu,  gugatan diajukan  di  pengadilan  di  Indonesia.  Terkait  aspek  pidana  pada  tindakan plagiarisme  tersebut,  jika  pencipta  atau  pemegang  ciptaan  atas  konten  YouTube tersebut keberatan, maka dapat melakukan upaya hukum. Patut dipahami bahwa Pasal  120  UUHC  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  hak  cipta  merupakan  delik aduan  murni,  artinya  pihak  yang  melakukan  upaya  hukum  atas  tindakan plagiarisme tersebut haruslah pihak yang dirugikan itu sendiri.
Demikian  juga  pada  proses  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  95  UUHC,  harus  ada  pihak  yang  dirugikan  secara  langsung  baik pencipta  maupun  pemegang  hak  cipta  yang  menggugat  ke  pengadilan  niaga. Selama  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  atas  konten  YouTube  tersebut  tidak melakukan  upaya  hukum,  baik  secara  perdata  melalui  pengadilan  niaga  maupun secara  pidana,  maka  pihak  lain  yang  tidak  terlibat  tidak  dapat  melakukan  upaya hukum.

## Kesimpulan
Bersama  dengan  kemajuan  teknologi  dan  industri  kreatif  karya sinematografi  pun  ikut  berkembang  salah  satunya  yaitu  konten  video  yang diunggah  ke  Youtube.  YouTube  merupakan  media  sosial  paling populer  di  dunia. Video jenis apapun, mulai dari video informatif, video komedi, bajakan film layar lebar dan televisi, live streaming, video musik, pengetahuan, agama, hingga video yang  tak  jelas  kebenarannya  dapat  kita  temui  di  YouTube.  Ciptaan  ini  pun  tidak dapat  terlepas  dari  permasalahan  hukum  modern,  terutama  yang  menyangkut pelanggaran Hak Cipta seperti pembajakan konten atau isi video, penyiaran ulang tanpa izin dari Pencipta, serta penjiplakan terhadap isi konten baik itu oleh oknum dalam  negeri  maupun  luar  negeri.  Sehingga  penting  untuk  melindungi  hak-hak Pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya sebagaimana yang dikatakan dalam UUHC tentang hak eksklusif yang diberikan kepada Pencipta. Menurut penjelasan Pasal 54 UUHC tersebut, yang dimaksud dengan konten adalah isi dari hasil Ciptaan yang  tersedia  dalam  media  apapun.  Oleh  karena  adanya  perlindungan  tersebut, perbuatan penjiplakan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum tidak dibenarkan.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  melindungi  keaslian  serta  keontetikan suatu karya cipta berupa konten Youtube.
Dalam  perkembangannya  terkait  perlindungan  hak  cipta  di  bidang sinematografi ini sendiri pemerintah telah meratifikasi konvensi Bern yang mana hal  tersebut  tertuang  didalam  Keputusan  Presiden  No  18  Tahun  1997  tentang Pengesahan  Bern  Convention  For  The  Protection  Of  The  Literarry  and  Artistic Works  yang  mana  ratifikasi  tersebut  menjadi  dasar  dalam  menjadikan  suatu perjanjian  internasional  menjadi  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dengan demikian  apabila  suatu  perjanjian  tertentu  belum  diratifikasi,  walaupun  sudah ditandatangani  belumlah  merupakan  suatu  hukum  positif.15  Adapun  yang menjadi  objek  perlindungan  yang  diatur  didalam  konvensi  ini  ialah  karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengaturan apapun seperti yang tertuang dalam ketentuan di Pasal 2  Konvensi  ini  termasuk  didalamnya  ialah  karya  cipta  dibidang  sinematografi, sinematografi  sendiri  ialah  ciptaan  yang  berupa  gambar  bergerak  seperti  film dokumenter,  film  iklan,  film  reportase  atau  film  kartun.  Yang  mana  karya
sinematografi dapat dibuat dalam pita solenoid, pita video, piringan cakram atau menggunakan media  lain yang dapat dipertunjukkan di bioskop, televisi maupun media lainnya. Karya sinematografi ini juga merupakan bagian dari audiovisual.

## Daftar Pustaka
Andrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, cet.II, Sinar Grafika, Jakarta https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e0ed5765ecd9/hukumny a-menjiplak-konten-i-youtuber-i-asing/
Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diakses pada tanggal 20 April 2020 Kholis  Roisah, “Kebijakan Hukum ‘Tranferability’ Terhadap  Perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” Law R eform 11, no. 2 (2015) Luh Mas Putri Pricillia  and I Made Subawa, “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6, no. 11 (2018)
Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the  Perspective  of  Human  Rights  in  Indonesia. International  Journal  of Criminology and Sociology , 10 , 538-547.
Ni  Ketut  Supasti  Dharmawan  et.al.,  2018,  Harmonisasi  Hukum  Kekayaan Intelektual Indonesia, Swasta Nulus, Denpasar
Ni  Made  Rian  Ayu  Sumardani  dan  I  Made  Sarjana,  2018,  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pencipta  Karya  Sinematografi  Terkait  Pembajakan  Film  Pada Situs  Online,  Vol.6  No.3,  Kertha  Semaya,  Fakultas  Hukum  Universitas Udayana, Denpasar
Rahmat Saputra, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing yang Belum  Didaftarkan  Volume  19  No.1,  Fakultas  Hukum,  Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya Regent, Alif Firdausa, Revlina Salsabila Roselvia, dkk. 2021. Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan UndangUndang Hak Cipta