## Perbedaan Persentase Suara Dengan Persentase Perolehan Kursi Legislatif Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Tegal

## Zimamul Khaq
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik - Universitas Negeri Sunan Ample zimamulkhaq@ymail.com

## Abstract
In converting the ballots achieved by political parties to legislative seats, the General Election Commission  (KPU)  in  Indonesia  uses  different  Voter  Divider  Numbers  (BPP)  in  each electoral  district.  Determination  of  the  amount  of  BPP  is  done  by  dividing  the  number  of valid ballots for all political parties with the number of seats available in the electoral district in one region. Using the 2009 election case study in Tegal district, this study explained that the conversion model resulted in a large gap between the percentage of ballots achieved in the election and the percentage of seats gained in the legislature. This is due to the large number of  party  ballots  lost  in  each  electoral  district  in  one  region.  Thus,  there  is  a  need  for regulations that regulate the determination of the BPP which can minimize the ballots’ lost. Thus,  the  percentage  of  ballots  obtained  by  political  parties  tends  to  be  the  same  as  the percentage of seats gained in the legislature.
Keywords: elections, legislative seats, gap of ballots, voters divider number

## Abstrak
Dalam mengkonversi suara partai menjadi kursi legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan  Bilangan  Pembagi  Pemilih  (BPP)  yang  berbeda  di  setiap  Dapil.  Penentuan besaran  BPP  dilakukan  dengan  membagi  jumlah  suara  sah  seluruh  parpol  dengan  jumlah kursi yang tersedia di Dapil tersebut dalam satu Wilayah. Dengan menggunakan studi kasus pemilu  2009  di  kabupaten  Tegal,  studi  ini  menjelaskan  bahwa  model  konversi  tersebut mengakibatkan  adanya  kesenjangan  yang  besar  antara  persentase  suara  yang  diraih  dalam pemilu  dengan  persentase  perolehan  kursi  di  legislative.  Hal  ini  disebabkan  karena banyaknya suara partai yang hilang di setiap Dapil dalam satu Wilayah. Dengan demikian, perlu  adanya  regulasi  yang  mengatur  penentuan  BPP  yang  dapat  meminimalisir  suara partai  politik  yang  hilang/terbuang  percuma.  Sehingga  persentase  suara  yang  didapatkan partai politik cenderung sama dengan persentase perolehan kursi di legislatif.
Kata  kunci  :  pemilu,  kursi  legislatif,  kesenjangan  persentase  suara,  bilangan  pembagi pemilih

## Latar Belakang
Pemilihan  umum  atau  yang  sering  disebut  Pemilu  menurut  Undang Undang RI No. 10 tahun 2008 1 , adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
1 UU RI No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD
Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Sigit Pamungkas  (2009,  p.3)  Pemilu  adalah  kompetisi  untuk  mengisi  jabatan-jabatan politik  di  pemerintahan  yang  didasarkan  pada  pilihan  formal  dari  warga  negara yang  memenuhi  syarat.  Sedangkan  menurut  T.  May  Rudy  (2009,  p.87),  pemilu merupakan  pengejawantahan  sistem  demokrasi.  Melalui  pemilu,  rakyat  memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Pemilu di  Indonesia  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  Pemilu  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD dan  DPRD,  serta  Pemilu  untuk  memilih  Presiden  (Pilpres)  dan  Kepala  Daerah 2 (Pemilukada) baik Gubernur (Pilgub), Bupati (Pilbup), atau Walikota (Pilwalkot).
Sejak  proklamasi  kemerdekaan  hingga  tahun  2009,  Indonesia  telah melaksanakan  pemilihan  umum  sebanyak  sepuluh  kali,  yaitu  dimulai  tahun  1955 sampai  2009 3 .  Jumlah  kontestan  partai  partai  politik 4 dalam  pemilu  di  setiap tahunnya  tidak  selalu  sama,  kecuali  pada  pemilu  tahun  1977  sampai  1997 5 .  Pada masa  Reformasi  1998,  terjadilah  kebebasan  di  segala  aspek  kehidupan  berbangsa dan  bernegara. Politik  Indonesia merasakan  dampak  serupa  dengan  diberikannya ruang  bagi  masyarakat  untuk  merepresentasikan  politik  mereka  dengan  memiliki hak  mendirikan  partai  politik.  Banyak  sekali  parpol  yang  berdiri  di  era  awal reformasi.
Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai dari 141 partai terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM RI 6 .  Sebagaimana  diungkapkan  Kacung  Marijan  (2015,  p.74),  Pemilu  1999  angka threshold -nya  (Electroral  Threshold 7 )  adalah  dua  persen  dari  perolehan  kursi  di parlemen. Dari batasan demikian, hanya enam partai yang berhak mengikuti pemilu 2004, yaitu PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBB. Secara prosedural, partai-partai
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah
3 http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf
4 Partai Politik dalam hal ini adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggot-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Lihat Budiardjo (2002, p.160)
5 http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz
6 Pasal 3 PP Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1999 tentang pelaksanaan uu no 3/1999 ttg PEMILU
7 Threshold merupakan dukungan suara minimal yang harus dimiliki oleh partai atau seseorang untuk memperoleh kursi di parlemen.
di  luar  enam  partai  itu  tidak  diperkenankan  mengikuti  pemilu  2004.  Kalau  tetap bermaksud mengikuti, ia harus bergabung dengan partai-partai yang lain.
Pemilu 2004 untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik peserta Pemilu, ternyata hanya menghasilkan 16 partai politik yang memperoleh kursi di DPR 8 . Ke-24 partai ini ditetapkan sebagai peserta  Pemilu  2004  setelah  berhasil  melalui  3  tahap  penyaringan.  Penyaringan tahap  pertama  dilakukan  oleh  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Di  sini  tujuan  penyaringan  adalah  memberikan  status  atau  pengesahan partai politik sebagai sebuah badan hukum sebagaimana ditetapkan oleh UU No. 31 Tahun  2002  Tentang  Partai  Politik.  Pada  tahap  ini  ada  50  partai  politik  yang dinyatakan  lulus  penyaringan.  Penyaringan  tahap  kedua  adalah  verifikasi administratif  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).  Untuk  diketahui,  UU  No.  12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa  partai  politik  yang dibenarkan  mengikuti  Pemilu  adalah  partai  yang  sudah mendapat  pengesahan  sebagai badan  hukum  oleh  Depkeh dan  HAM.  Ke-50  partai yang  lulus  penyaringan  tersebut  kemudian  mendaftarkan  diri  ke  KPU  untuk menjadi  calon  peserta  Pemilu.  Penyaringan  tahap  ketiga  adalah  verifikasi  faktual. Pada  tahap  ini  yang  diteliti  adalah  memastikan  apakah  benar  dokumen-dokumen mengenai  kepengurusan  dan  keanggotaan  sebagaimana  di  dalam  verifikasi administratif  tersebut  memang  benar  adanya  di  lapangan.  KPU  menyusun ketentuan mengenai tata cara dan prosedur verifikasi tersebut di dalam Keputusan KPU No. 105/2003 dan yang diperbarui dengan Keputusan KPU No. 615/2003. Oleh karena  itu,  jumlah  partai  yang  mengikuti  proses  verifikasi  ada  44.  Setelah keseluruhan  proses  verifikasi  selesai,  ada  18 partai  yang lulus.  Ditambah dengan  6
8 http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf  (Partai  Nasional  Indonesia  Marhaenisme,  Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan  Demokrasi  Kebangsaan,  Partai  Perhimpunan  Indonesia  Baru,  Partai  Nasional  Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia,  Partai  Persatuan  Nahdlatul  Ummah  Indonesia,  Partai  Amanat  Nasional,  Partai  Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan,  Partai  Damai  Sejahtera,  Partai  Golongan  Karya,  Partai  Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor)
partai yang lulus threshold, jumlah keseluruhan partai yang berhak menjadi peserta Pemilu 2004 adalah 24 partai. 9
Sementara  itu,  pada  pemilu  2004  persentase  threshold  diperbesar  menjadi tiga  persen  dari  perolehan  kursi  di  parlemen.  Hal  ini  dilakukan  untuk  lebih memperketat  partai-partai  yang  mengikuti  pemilu  berikutnya  (pemilu  2009). Berangkat  dari  angka  threshold  tiga  persen  itu,  yang  bisa  mengikuti  pemilu  2009 hanya  tujuh  partai  politik  saja  (Marijan,  (2015,  p.74).  Pada  Pemilu  2009,  jumlah parpol yang dibentuk sekitar 132 partai, dan sekitar 22 partai politik lolos verifikasi sehingga  dapat  ikut  pemilu  ditambah  dengan  16  partai  politik,  yang  terdiri  atas  7 partai  politik  yang  lolos  ET  3%  dan  9  partai  politik  yang  mendapat  kursi  di  DPR. Jumlah  partai  politik  peserta  Pemilu  2009  semuanya  menjadi  38  partai  di  tingkat nasional dan 6 partai lokal di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). 10
Pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu  2009  dilaksanakan  dengan  sistem  proporsional  terbuka. 11 Rakyat  bisa memilih  calonnya  langsung  dengan  mencoblos  nama  calon  Legislatif  (caleg)  yang diinginkan. Caleg dengan suara terbanyak dalam satu partai bisa langsung menjadi anggota Legislatif dengan ketentuan setelah partai politiknya mendapatkan kursi di pemilu tersebut.

## Konversi Suara Pemilih
Dalam  pemilu  di  Indonesia,  konversi  suara  menjadi  kursi  ditentukan  oleh Bilangan  Pembagi  Pemilih 12 (BPP)  suatu  Daerah  Pemilihan  (Dapil),  dimana  BPP ditentukan  berdasarkan  jumlah  suara  sah  yang  masuk  perhitungan  dalam  satu Dapil  dibagi  dengan  jumlah  kursi yang  ada di Dapil  tersebut.  Sehingga  penentuan BPP  dalam  suatu  Dapil  di  tentukan  setelah  pemilu/pemungutan  suara  dilakukan.
9 http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20Pemilu/3)%20Pemil u%20tahun%202004/Partai%20Peserta%20Pemilu%202004.pdf
10 https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/292/229
11 UU RI N0 10 Pasal 5
12 Bilangan Pembagi Pemilihan bagi kursi DPR, selanjutnya disebut BPP DPR, adalah bilangan yang diperoleh  dari  pembagian  jumlah  suara  sah  seluruh  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  yang  memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional di satu daerah  pemilihan  dengan  jumlah  kursi  di  suatu  daerah  pemilihan  untuk  menentukan  jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu (UU RI No. 10 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 27).
Akibatnya  kadang  terdapat  perbedaan  persentase  yang  cukup  besar  antara persentase jumlah suara dalam pemilu dengan persentase jumlah kursi di legislatif. Hal inilah yang mencederai fungsi pemilu yaitu fungsi keterwakilan, di mana suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan, seakan dihilangkan oleh sistem penghitungan BPP setelah pencoblosan.
Peneliti  ini  mencoba  untuk  mendeskripsikan  tentang  BPP  yang  dihitung setelah  pencoblosan  sebagai  metode  konversi  suara  menjadi  kursi.  Metode  yang selama  ini  dipakai  oleh  sistem  penghitungan  suara  di  Indonesia  ini  mengandung banyak  kelemahan  dalam  sistem  demokrasi.  Untuk  mempersempit  pembahasan, penelitian  ini  mencoba  mengangkat  studi  kasus  di  kabupaten  Tegal.  Kabupaten Tegal dengan 18 Kecamatan, 13 memiliki pusat pemerintahan di kota Slawi, sehingga baik  Pemerintahan  Daerah  maupun  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) berada di kota tersebut.
Pemilu 2009 merupakan pemilu kesepuluh sejak kemerdekaan atau pemilu ketiga  sejak  reformasi.  Dalam  pengamatan  peneliti,  tidak  banyak  aktivitas  politik yang  dilakukan  parpol.  Aktivitas/kegiatan  parpol  meningkat  menjelang  pemilu, pemilihan  presiden  (Pilpres),  dan  pemilihan  umum  kepala  daerah  (Pemilukada). Parpol-parpol  yang  mempunyai  aktivitas  umumnya  adalah  parpol  yang  memiliki kursi legislatif.
Pada  7  Juli  2008,  KPU  mengumumkan  daftar  34  partai  politik  yang dinyatakan  lolos  verifikasi  faktual  untuk  mengikuti  Pemilu  2009,  dimana  18  partai diantaranya  merupakan  partai  politik  yang  baru  pertama  kali  mengikuti  pemilu ataupun  baru  mengganti  namanya,  16  partai  lainnya  merupakan  peserta  Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak  menjadi  peserta  Pemilu  2009.  Dalam  perkembangannya,  Mahkamah Konstitusi  memutuskan  bahwa  seluruh  partai  politik  peserta  Pemilu  2004  berhak menjadi peserta Pemilu 2009, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha
13 http://www.tegalkab.go.id/
Negara  (PTUN)  DKI  Jakarta  No.  104/VI/2008/PTUN.JKT,  KPU  menetapkan  4 partai politik lagi sebagai peserta Pemilu 2009 14 .
Sebagaimana di tingkat nasional, pemilu DPRD Kabupaten Tegal tahun 2009 diikuti  oleh  38  partai  politik. Berdasarkan  data  KPU  Kabupaten  Tegal,  pada  tahun 2009  jumlah  penduduk  Kabupaten  Tegal  mencapai  1.420.760  jiwa  dengan  jumlah Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  sebanyak  1,142,163  pemilih.  Berdasarkan  ketentuan pasal 26 ayat (2.g) 15 UU No. 10/2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan  DPRD,  maka  pemilu  2009  memperebutkan  50  (lima  puluh)  kursi  DPRD. Sementara  itu,  jumlah  calon  yang  diajukan  parpol  peserta  pemilu  sebanyak  1.042 (seribu  empat  puluh  dua)  orang  dengan  rincian  674  laki-laki  (64,68%)  388 perempuan (35.32 persen). Jumlah tersebut meningkat dari pemilu 2004 yang hanya memperebutkan 45 kursi.
Pemilu DPRD Kabupaten Tegal 2009 terdiri dari 6 Dapil yang mana masing- masing  Dapil  terdiri  dari  3  kecamatan. 16 Pada  pemilu  2004,  penentuan  perolehan kursi  didasarkan  pada  perolehan  suara  masing-masing  parpol  peserta  pemilu berdasarkan  nomor  urut  caleg.  Sedangkan  pada  Pemilu  2009,  perolehan  kursi menggunakan suara terbanyak dari masing-masing calon dari partai peserta pemilu yang memenuhi kuota kursi. Metode tersebut merupakan pembaruan dari pemilu- pemilu  terdahulu.  Dalam  pemilu  DPRD  Kabupaten  Tegal  tahun  2009,  Dapil disajikan dalam tabel berikut.

## Tabel 1. Daerah Pemilihan Pemilu DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009
NO Daerah Pemilihan Kecamatan Jumlah Penduduk Per kecamatan Jumlah Penduduk DAPIL Jumlah Kursi 1 1 Slawi, Lebaksiu, Dk.Waru 64608 84366 55868 204.842 8 2 2 Pangkah, Tarub, Kd. Banteng 96262 74461 40908 211.631 7
14 kpu.go.id
15 Ayat  (2)  ini  berbunyi,  “Jumlah  kursi  DPRD  kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) didasarkan  pada  jumlah  Penduduk  kabupaten/kota  yang  bersangkutan  dengan  ketentuan:  (g) kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi”
16 http://kpud-tegalkab.go.id
3 3 Jatinegara, Bojong, Bumijawa 57803 68053 90419 216.275 8 4 4 Balapulang, Margasari, Pagerbarang 85801 97859 57455 241.115 8 5 5 Adiwerna, Talang, Dk.Turi 118824 91526 93447 303.797 10 6 6 Kramat, Suradadi, Warureja 98110 81987 63003 243.100 9 J u m l a h 1.420.760 50

## (Sumber : KPU Kab. Tegal Tahun 2012)
Pemilu  DPRD  Kabupaten  Tegal  berjalan  relatif  tertib  dan  damai.  Hasil pemilu  DPRD  Kabupaten  Tegal  menunjukkan  dari  sebanyak  1.420.760  jiwa penduduk, sejumlah 949.348 atau 66.82% penduduk terdaftar sebagai pemilih. Dari seluruh  suara  yang  menggunakan  hak  pilih,  sejumlah  608.352  merupakan  suara sah 17 .  Pemilihan  Umum  Anggota  DPRD  Kabupaten/Kota  Tahun  2009  sudah dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi yaitu pada tanggal  09  April  2009.  Pelaksanaan  Pemilu  Legislatif  berjalan  lancar  dan  damai. Hasil pemilu Legislatif telah diumumkan KPU secara resmi pada 15 Mei 2009 18 .

## Hasil Pemilu Legislatif
Hasil  Pemilu  Legislatif  khususnya  di  kabupaten  Tegal  ditandai  4  (empat) perubahan.  Pertama,  Penurunan  dan  peningkatan  perolehan  suara  dan  kursi beberapa  partai  politik.  Misalnya,  suara  PKB  yang  dulunya  mendapatkan  14  kursi menurun  drastis  menjadi  8  kursi,  suara  PDIP  yang  dulunya  mendapat  11  kursi meningkat  menjadi  13  kursi.  Kedua,  Ada  parpol  baru  yang  memperoleh  suara banyak yaitu Partai Demokrat dengan jumlah suara menjadi 58.683 suara dengan 6 kursi  parlemen  di  DPRD  Kab.  Tegal  yang  dulunya  tidak  mendapat  kursi.  Partai Hanura  (18.578  suara),  Gerindra  (21.642  suara),  PKNU  (14.308  suara),  dan  Buruh (11.002  suara)  masing-masing  mendapat  1  kursi  di  parlemen  yang  dulu  di  pemilu 2004  tidak  mendapatkan  kursi.  Ketiga,  Kemajemukan  parpol  meningkat,  yaitu dengan  bertambahnya  jumlah  partai  yang  mendapatkan  jumlah  kursi  yang
17 Review data KPU Kab. Tegal
18 http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf
mengindikasikan  adanya  sistem  multi  partai  di  Indonesia.  Keempat,  adanya ketidaksesuaian  antara  persentase  jumlah  suara  yang  diperoleh  dengan  persentase jumlah  kursi  yang dicapai  oleh  sebuah  partai,  sebagai  contoh  di  DPRD  kab.  Tegal, PKB  yang  mendapatkan  suara  108.961  hanya  mendapatkan  8  kursi,  sedangkan  PD (58.683 suara) dan Golkar (57.712 suara) mendapatkan 6 kursi. 19
Sistem  penghitungan  konversi  suara  pemilu  menjadi  kursi  dilakukan  oleh KPU berdasarkan pasal 1 ayat 28 UU N0 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD 20 , menggunakan BPP yang berbeda antara dapil yang satu dengan dapil yang lain dalam satu wilayah/Kabupaten. Dalam hal ini, penentuan BPP tiap Dapil di kabupaten diperoleh setelah dilakukan pembagian penghitungan suara sah dalam satu dapil dengan kuota kursi yang tersedia dalam dapil tersebut. Penghitungan ini mengakibatkan adanya perbedaan persentase suara pemilu dengan persentase kursi di  legislatif  yang  berimbas  pada  ketidakadilan  ditandai  dengan  hilangnya  fungsi keterwakilan rakyat yang seharusnya ada dalam pemilihan umum.
Hal  ini  bisa  dihindari  jika  dalam  suatu  sistem  Pemilu  ada  regulasi penentuan BPP yang dapat mengkonversi suara menjadi kursi tanpa menghilangkan suara  yang  telah  diraih  oleh  parpol  atau  dapat  meminimalisir  penghilangan  suara parpol. Ada beberapa cara penentuan BPP tanpa menghilangkan suara rakyat dalam pemilu.  Pertama,  Penentuan  BPP dengan  membagi jumlah  suara  sah  pemilu  semua dapil  dalam  satu  wilayah/kabupaten  dengan  jumlah  kursi  dalam  satu wilayah/kabupaten. Dengan demikian, penghitungan konversi suara menjadi kursi Legislatif dalam menggunakan sistem satu wilayah/kabupaten satu Dapil dan satu BPP  memungkinkan  setiap  partai  untuk  mendapatkan  persentase  jumlah  kursi berdasarkan persentase jumlah suara yang didapatkan. Kedua, Penentuan BPP yang sama  dalam  satu  Wilayah/Kabupaten,  di  awal  pemilu  sebelum  dilakukan pemungutan suara/pencoblosan untuk semua Dapil dengan menentukan angka 1% dari  DPT  untuk  besaran  BPP.  Ketiga,  Penghitungan  konversi  suara  menjadi  kursi
19 Review data KPU Kab. Tegal
20 Bilangan  Pembagi  Pemilihan  bagi  kursi  DPRD,  atau  disebut  BPP  DPRD,  adalah  bilangan  yang diperoleh  dari  pembagian  jumlah  suara  sah  dengan  jumlah  kursi  di  suatu  daerah  pemilihan  untuk menentukan  jumlah  perolehan  kursi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  dan  terpilihnya  anggota  DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
dengan  penentuan  yang  selama  ini  dipakai KPU  dengan  sedikit  modifikasi  bahwa parpol yang tidak mencapai BPP berhak mendapatkan kursi sisa yang belum habis dibagi  parpol  peraih  suara  yang  mencapai  BPP  jika  suaranya  berjumlah  minimal 60% dari BPP yang ditentukan KPU.
Jika  dibandingkan  hasil  pemilu  2004  maka  hasil  pemilu  2009  ditandai dengan  turun  naiknya  perolehan  suara  dan  kursi  parpol  peserta  pemilu.  PKB menurun  paling  drastis.  Pada  pemilu  2004,  perolehan  PKB  sebesar  14  kursi sedangkan  pada  pemilu  2009  menjadi  8  kursi  dengan  108.961  suara  (17,91%). Sebaliknya, partai PDIP dan Demokrat mencatat peningkatan suara dan kursi. Pada pemilu 2004, partai PDIP memperoleh 11 kursi, pada pemilu 2009 menjadi 13 kursi dengan 143.817 suara (23.64%). Sedangkan Partai Demokrat, yang pada pemilu 2004 tidak  memperoleh  kursi,  mendapatkan  6  kursi  dengan  58.683  suara  (9.6%)  pada pemilu 2009 21 .
Tabel 2. Perbandingan Perolehan Kursi Beberapa Parpol Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2004 dan 2009
NO PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PEMILU 2004 PEMILU 2009 Jumlah Kursi Persentase Jumlah Kursi Persentase 1 PDIP 11 24,45 13 26 2 PKB 14 31,11 8 16 3 P. DEMOKRAT 0 6 12 4 GOLKAR 6 13,33 6 12 5 PKS 5 11,11 5 10 6 PAN 5 11,11 5 10 7 PPP 4 8,89 3 6 8 P. GERINDRA 0 1 2 9 P. HANURA 0 1 2 10 PKNU 0 1 2 11 P. BURUH 0 1 2
(Sumber : KPU Kab. Tegal Tahun 2012)
Dengan sistem transfer suara menjadi kursi yang digunakan KPU, sebanyak 11 parpol berhasil mengirimkan wakil di DPRD kab. Tegal. Rinciannya yaitu PDIP (13 kursi), PKB (8 kursi), PD (6 kursi), Partai Golkar (6 kursi), PKS (5 kursi) PAN (5 kursi), PPP (3 kursi) dan Partai Buruh, Gerindra, Hanura, PKNU (masing-masing 1 kursi).  Dengan  adanya  11  parpol  yang  menduduki  kursi  di legislatif,  maka  pemilu
21 Review data KPU Kab. Tegal
2009  menghasilkan  peningkatan  jumlah  parpol  di  DPRD  Kabupaten  Tegal dibandingkan dengan pemilu 2004 yang hanya diwakili 6 parpol saja.
Namun  demikian,  sistem  penghitungan  suara  atau  transfer  suara  menjadi kursi  yang  digunakan  KPU  tersebut  menciptakan  perbedaan  antara  persentase perolehan  suara  dan  persentase  perolehan  kursi  seluruh  parpol  peserta  pemilu DPRD  Kabupaten  Tegal.  Persentase  suara  PDIP  sebesar  23,640  persen  sedang persentase  kursinya  26  persen.  Suara  PKB  sebesar  17,911  persen  sedang persentase kursinya  16  persen.  Persentase  suara  PD  hanya  9,646  persen  sedang  persentase kursinya  mencapai  12  persen.  Persentase  suara  Partai  Golkar  sebesar  9,487  persen sedang  persentase  juga  mencapai  kursinya  12  persen.  PAN  7,120  persen,  kursinya mencapai  10  persen.  PKS  sebesar  7,913  persen,  persentase  kursinya  mencapai  10 persen.  Persentase  persentase  suara  PPP  sebesar  5,143  persen  adapun  persentase kursinya 6 persen. Kemudian partai kecil (Buruh, Gerindra, Hanura, PKNU) masing- masing persentase suara hampir sama (1.809%, 3.557%, 3.054%, 2.352%) mempunyai persentase kursi sama yaitu 2 persen (lihat tabel 3).
Tabel 3. Perbandingan Persentase Perolehan Suara dan Persentase Kursi Partai Politik Peserta Pemilu
DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009 NO PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SUARA KURSI Jumlah Persentase Jumlah Persentase 1 PDIP 143.817 23,64 13 26 2 PKB 108.961 17,91 8 16 3 DEMOKRAT 58.683 9,65 6 12 4 GOLKAR 57.712 9,49 6 12 5 PKS 48.136 7,91 5 10 6 PAN 43.317 7,12 5 10 7 PPP 31.288 5,14 3 6 8 GERINDRA 21.642 3,56 1 2 9 HANURA 18.578 3,05 1 2 10 PKNU 14.308 2,35 1 2 11 BURUH 11.003 1,81 1 2 Jumlah total 608.352 100 50 100
(Sumber : KPU Kab. Tegal Tahun 2012)
Dari tabel diatas, sangat jelas terlihat bahwa ada perbedaan antara persentase jumlah  suara  dengan  persentase  jumlah  kursi  yang  diperoleh.  Ada  4  partai  yang suaranya  ‘dirugikan’  dengan  turunnya  persentase  jumlah  kursi  dari  persentase jumlah suara. Padahal dalam sistem pemilu, satu suara bernilai sama yaitu One Vote One  Person  (Ovop) .  PKB  yang  mendapatkan  persentase  suara  17,91%  ketika
dikonversi  menjadi  kursi  turun  1,91%  menjadi  16%, begitu  juga  Gerindra, Hanura, dan  PKNU  yang  juga  dirugikan  dengan  turunnya  persentase  jumlah  kursi. Penurunan ini berakibat hilangnya sebagian suara (sisa suara) partai dalam jumlah besar  yang  seharusnya  bisa  dikonversi  menjadi  kursi  jika  penentuan  BPP  lebih mengedepankan  keadilan  dalam  satu  wilayah/Kabupaten.  Dan  sebaliknya,  terjadi kenaikan persentase di kursi Legislatif yang sangat signifikan dari persentase suara yang  didapat  parpol  sampai  menyentuh  angka  2,88%,  hal  ini  terjadi  akibat  adanya penentuan  BPP  yang  berbeda-beda  pada  setiap  dapil  di  satu  wilayah/kabupaten yang  diterapkan  pada  sistem  pemilu  di  Indonesia,  dan  keadaan  seperti  ini  akan berulang setiap lima tahun sekali dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, sistem penentuan  BPP  ini  akan  berpengaruh  dalam  penghitungan  konversi  suara  partai menjadi kursi di Legislatif tingkat Provinsi dan Pusat.
Salah satu penyebabnya adalah karena cara penetapan kursi yang didasarkan pada  BPP  dan  sisa  suara  terbesar  setiap  Dapil  yang  berbeda-beda  dalam  satu wilayah/Kabupaten.  Selisih  suara  antara  BPP  dan  sisa  suara  terbesar  cukup  besar, sehingga  parpol  yang  mempunyai  sisa  suara  terbesar  akan  dirugikan  oleh  suara parpol  yang  tidak  mencapai  BPP  tetapi  suaranya  melebihi  sisa  suara  terbesar  dari parpol yang telah memperoleh kursi BPP penuh.
Akan  tetapi  hasilnya  akan  berbeda  jika  konversi  penghitungan  suara menjadi  kursi  di  Legislatif  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  Satu Wilayah/Kabupaten Satu Dapil dan Satu BPP. Hal ini memungkinkan setiap partai akan  mendapatkan  persentase  jumlah  kursi  berdasarkan  persentase  jumlah  suara yang  didapatkan.  Konversi  suara  menjadi  kursi  juga  dapat  menggunakan  sistem Penentuan  BPP  yang  sama  dalam  satu  wilayah/kabupaten.  Caranya  dengan menentukan  angka  1%  dari  DPT  untuk  besaran  BPP  di  awal  pemilu  sebelum dilakukan pemungutan suara/pencoblosan untuk semua Dapil. Atau penghitungan konversi  suara  menjadi  kursi  dengan  penentuan  BPP  yang  telah  di  tentukan  KPU dengan  sedikit  modifikasi  bahwa  parpol  yang  tidak  mencapai  BPP,  berhak mendapatkan kursi sisa yang belum habis dibagi parpol peraih suara yang mencapai BPP  jika  suaranya  berjumlah  minimal  60%  dari  BPP  yang  ditentukan  KPU  (BPP
ditentukan  setelah  penghitungan  suara,  dengan  membagi  jumlah  suara  sah  dibagi kuota  kursi  yang  ada).  Dari  tiga  cara  diatas,  maka  akan  terlihat  seperti  pada  tabel berikut.
Tabel 4. Perbandingan Konversi Suara menjadi Kursi DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009 Antara sistem KPU (BPP tiap Dapil setelah pemilu), sistem satu Wilayah/Kabupaten satu Dapil satu BPP, sistem satu BPP 1% dari DPT (sebelum pemilu) dan sistem KPU 60%
NO. PARTAI POLITIK JUMLAH jml Jml Kursi Pem bu latan Jml Kursi Jml Kursi Kursi sistem sistem KPU KPU 1 Dapil 1 % DPT 60% 1 2 3 4 5 6 7 8 1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 18.578 1 1,53 1 1 1 2 PARTAI KARYA PEDULI BANGSA 12.373 1,02 1 3 PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA IND 2.646 0,22 4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL 7.241 0,60 1 5 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 21.642 1 1,78 2 0 0 6 PARTAI BARISAN NASIONAL 1.079 0,09 7 PARTAI KEADILAN PERSATUAN INDONE 961 0,08 8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 48.136 5 3,96 4 5 4 9 PARTAI AMANAT NASIONAL 43.317 5 3,56 4 4 4 10 PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU 0 0,00 11 PARTAI KEDAULATAN 504 0,04 12 PARTAI PERSATUAN DAERAH 226 0,02 13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 108.961 8 8,96 9 10 12 14 PARTAI PEMUDA INDONESIA 0 0,00 15 PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAEN 812 0,07 16 PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN 7.895 0,65 1 17 PARTAI KARYA PERJUANGAN 0 0,00 18 PARTAI MATAHARI BANGSA 2.570 0,21 19 PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONE 473 0,04 20 PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN 322 0,03 21 PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA 0 0,00 22 PARTAI PELOPOR 56 0,00 23 PARTAI GOLONGAN KARYA 57.712 6 4,74 5 6 5 24 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 31.288 3 2,57 3 3 2 25 PARTAI DAMAI SEJAHTERA 0 0,00 26 PARTAI NASIONAL BENTENG KERAK IND 174 0,01
27 PARTAI BULAN BINTANG 5.748 0,47 28 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA P 143.817 13 11,82 12 13 14 29 PARTAI BINTANG REFORMASI 6.237 0,51 30 PARTAI PATRIOT 167 0,01 31 PARTAI DEMOKRAT 58.683 6 4,82 5 6 7 32 PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA 0 0,00 33 PARTAI INDONESIA SEJAHTERA 789 0,06 34 PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA 14.308 1 1,18 1 1 0 41 PARTAI MERDEKA 0 0,00 42 PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL ULAMA 634 0,05 43 PARTAI SERIKAT INDONESIA 0 0,00 44 PARTAI BURUH 11.003 1 0,90 1 1 1 JUMLAH 608.352 50 50 50 50 50
(Sumber : KPU Kab. Tegal Tahun 2012)
Hal  tersebut  menarik  bagi  peneliti  untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai ketidaksinkronan  antara  persentase  perolehan  suara  dan  persentase  kursi  yang selama ini terjadi di setiap pemilu. Hal ini terjadi karena sistem penentuan BPP yang ditentukan  setelah  pemungutan  suara/pencoblosan  belum  bisa  memenuhi  unsur keadilan.  Perlu  adanya  kesetaraan  antara  persentase  suara  pemilu  dengan persentase  kursi  di  legislatif.  Ketidaksinkronan  itu  dirasakan  kurang  adil  dan bahkan merupakan pelanggaran prinsip keadilan pemilu, yakni satu suara mewakili satu  orang  dan  bernilai  sama  dengan  suara  yang  lain  dalam  satu Wilayah/Kabupaten.
Hasil  konversi  suara  menjadi  kursi  antara  sistem  yang  selama  ini  dipakai KPU (penentuan besaran BPP yang berbeda-beda antar dapil dalam satu kabupaten setelah  pencoblosan)  dengan  sistem  perhitungan  konversi  suara  menjadi  kursi dalam  satu  kabupaten  dijadikan/digabung  dalam  satu  Dapil.  Atau  dengan  sistem penentuan  BPP  diawal  pemilu/sebelum  pencoblosan  dengan  memakai  besaran angka  1%  dari  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT).  Atau  opsi  lainnya  dengan  sitem  yang selama ini dipakai KPU dengan aturan tambahan 60% bagi suara parpol yang tidak mencapai  BPP.  Beberapa  cara  tersebut  menunjukkan  adanya  perbedaan  distribusi kursi yang besar. Hasil konversi dengan sistem penentuan BPP setelah pemilu (yang selama  ini  dipakai  KPU)  memberikan  keuntungan  yang  besar  kepada  parpol  yang mempunyai suara pemilu yang tidak mencapai BPP, tetapi parpol yang mempunyai
suara  besar  melebihi  BPP  ternyata  sisa  suaranya  hilang  dikarenakan  sisa  suara tersebut  dibawah  parpol  dengan  suara  sedikit  yang  tidak  mencapai  BPP.  Sebagai contoh  di  Dapil  1  suara  PKB  14.686  mendapatkan  jumlah  kursi  yang  sama  dengan PAN yang hanya memperoleh suara 5.213 padahal suara PAN hanya sepertiga dari suara PKB. Secara perhitungan demokrasi (suara terbanyak) jika PAN memperoleh 1 kursi dengan jumlah suara 5.231 maka PKB akan mendapatkan 3 kursi di parlemen (atau  minimal  2  kursi  dengan  suara  yang  masih  sisa  4.260  suara  dari  suara  yang diperoleh  PAN).  Di  Dapil  2,  suara  PKB  lebih  tinggi  lagi  sebesar  18.276  namun mendapatkan  jumlah  kursi  yang  sama  dengan  Gerindra  yang  hanya  memperoleh suara  5.347.  Padahal  suara  Gerindra  hanya  sepertiga  dari  suara  PKB,  begitupun terjadi di Dapil yang lain 22 .
Selisih  perolehan  kursi  parpol  antara  partai  kecil  (Gerindra,  PPP,  PAN) dengan  partai  menengah  (PKB)  sangat  tidak  berimbang.  Dalam  hal  ini  partai menengah  selalu dirugikan karena  adanya  sisa  suara  yang berlaku  pada  BPP  yang ditentukan  KPU  selama  ini.  Jika  perhitungan  konversi  suara  menjadi  kursi diterapkan  dengan  BPP  diawal  atau  perhitungan  di  gabung dalam  satu  kabupaten menjadi  Satu  Dapil,  maka  sisa  suara  partai  politik  cenderung  bisa  diminimalisir untuk menghilangkan (paling tidak mengurangi) kerugian parpol menengah.
Proporsionalitas  hasil  pemilu  ditunjukkan  oleh  deviasi  alokasi  kursi  dan deviasi  proporsionalitas  distribusi  kursi.  Semakin  rendah  deviasi  alokasi  kursi berarti  semakin  tinggi  deviasi  proporsionalitas  distribusi  kursi.  Demikian  halnya semakin  tinggi  deviasi  alokasi  kursi  berarti  semakin  rendah  proporsionalitas distribusi kursinya. Jadi, distribusi kursi dikatakan paling proporsional jika deviasi alokasi  kursi  dan  deviasi  proporsionalitas  distribusi  kursinya  seimbang.  Hanya partai  yang  memenuhi  BPP  lah  yang  bisa  mengirimkan  wakilnya  di  lembaga legislatif, sesuai dengan suara yang didapat partai tersebut dalam pemilu. Sehingga suara  partai  yang  telah  mencapai  BPP  tidak  dirugikan  dengan  parpol  yang  hanya mendapatkan suara sedikit dan berharap pada sisa kursi yang belum terbagi habis oleh BPP.
22 Review data KPU Kab. Tegal
Semakin  besar  persentase  suara  partai  yang  tidak  berimbang  dengan persentase  kursi  -  yang  terjadi  pada  sistem  pemilu  yang  selama  ini  digunakan  - menunjukan  deviasi  proporsionalitas  yang  sangat  tinggi.  Hal  inilah  yang mengakibatkan hasil pemilu DPRD Kab. Tegal masih kurang proporsionalitas dalam hal  distribusi  kursi.  Tetapi  jika  kita  melihat  hasil  distribusi  kursi  yang  menganut dengan  sistem  satu  wilayah/kabupaten  Satu  Dapil,  hampir  tidak  ada  suara  parpol yang terbuang. Dengan kata lain deviasi proporsionalitas sangat kecil, yang berarti bahwa,  tingkat  distribusi  kursi  sangat  proporsional.  Memang  jika  dipaksakan dengan satu Dapil satu Kabupaten, distribusi kursi sangat proporsional.
Hal  ini  bisa  juga diterapkan jika  penentuan  BPP  dilakukan  di  awal  pemilu sebelum pencoblosan dengan besaran BPP 1% dari DPT, di mana setiap dapil akan mendapatkan  BPP  yang  sama.  Cara  ini  juga  bisa  meminimalisir  sisa  suara  yang terbuang, karena besaran BPP lebih seimbang dibanding BPP yang ditentukan KPU setelah  pencoblosan  (yang  angka  BPP  nya  cenderung  cukup  besar  dan  merugikan partai dengan sisa suara besar yang terbuang). Sistem KPU yang selama ini dipakai juga bisa diterapkan dengan catatan ada tambahan peraturan agar tidak merugikan partai yang memperoleh kursi melebihi BPP atau dengan kata lain peraturan dibuat untuk  melindungi  suara  sisa  partai  yang  memenuhi  BPP  agar  tidak  terbuang percuma.  Contohnya  seperti  parpol  yang  tidak  mendapatkan  suara  sebanyak  BPP bisa mendapatkan kursi minimal dengan suara 60% dari BPP yang telah ditentukan setelah  kursi  dibagi  kepada  parpol  peraih  BPP  penuh.  Parpol  dengan  suara  kecil tidak  bisa  mengandalkan  suaranya  untuk  mendapatkan  sisa  kursi  yang  belum terbagi habis sehingga distribusi kursi lebih proporsional.
Fungsi  keterwakilan  diketahui  dari  banyaknya  jumlah  partai  yang mengirimkan  wakilnya  di  suatu  dapil  dalam  parlemen.  Dari  sistem  seperti  yang diterapkan  oleh  KPUD,  maka  ada  11  parpol  yang  bisa  mengirimkan  wakilnya  di DPRD Kab. Tegal. Tetapi jika yang digunakan sistem Satu Wilayah/Kabupaten Satu Dapil,  maka  ada  3  parpol  baru  yang  bisa  mengantarkan  wakilnya  di  DPRD  Kab. Tegal.  Di  antaranya  yaitu  (2)  PKPB  dengan  12.373  suara,  (16)  PDP  7895  suara,  (4)
PPRN  7241  suara 23 .  Tiga  parpol  inilah  yang  membedakan  banyaknya  parpol  yang bisa berlaga di DPRD Kab. Tegal jika dibandingkan dengan sistem yang selama ini dipakai oleh KPUD. Kemajemukan parpol yang sekaligus keterwakilan masyarakat lebih proporsional dibandingkan dengan kemajemukan parpol dengan sistem yang selama ini dipakai. Fungsi keterwakilan dengan sistem satu wilayah/kabupaten satu dapil ini akan menambah jumlah kursi bagi partai yang mempunyai sisa suara besar yang hampir tidak dipakai dalam konversi suara menjadi kursi sistem yang selama ini berjalan, dengan  penambahan  suara  PKB  dan  Gerindra  masing–masing  1  kursi. Disisi  lain,  dengan  bertambahnya  3  parpol  baru  hasil  penghitungan  dengan  Satu Wilayah/Kabupaten  Satu  Dapil  Satu  BPP,  dan  bertambahnya  kursi  dari  sisa  suara besar yang dimiliki PKB dan Gerindra, maka akan ada partai yang kehilangan kursi. Di  antaranya  PKS,  PAN,  PG,  PD,  dan  PDIP  karena  jumlah  sisa  suara  partai  tidak bisa  bersaing  dengan  suara  3  partai  kecil  yang  digabung  antar  dapil  dalam kabupaten.
Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  dengan  banyaknya  kemajemukan  partai yang  dilihatkan  pada  sistem  satu  wilayah/kabupaten  satu  dapil,  maka  fungsi keterwakilan  lebih  proporsionalitas  sejalan  dengan  fungsi  pemilu.  Pemilu merupakan  pesta  rakyat  untuk  memilih  wakil-wakilnya  dengan  seadil-adilnya tanpa  membedakan  pangkat  jabatan  apapun  dengan  memegang  one  man,  one  vote, tanpa  adanya  suara  rakyat  yang  hilang.  Sehingga  sistem  satu  dapil  menghasilkan fungsi  keterwakilan  paling  baik  diantara  sistem  yang  ada,  dengan  menggabung- gabungkan  suara  parpol  dalam  satu  dapil.  Tetapi  sistem  penghitungan  ini  akan menemui  kendala  ketika  menentukan  calon  anggota  dewan  terpilih,  karena persebaran penduduk yang tidak merata. Jika suaranya digabung dalam satu Dapil besar,  maka  caleg dari  daerah  yang  padat  penduduk  akan diuntungkan  dibanding daerah  pedesaan  yang  cenderung  sedikit  penduduk,  khususnya  calon  Legislatif yang suaranya berimbang pada kecamatan yang berbeda
Begitu  juga  jika  konversi  suara  menjadi  kursi  dengan  memakai  sistem penentuan  BPP  di  awal  pemilu  sebelum  pencoblosan,  dengan  memakai  besaran
23 Review data KPU Kab. Tegal
angka  1%  dari  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  maka  akan  didapat  penambahan  kursi PKB  sebanyak  2  kursi  di  Dapil  Tegal  2  dan  Tegal  4  dibandingkan  dengan  sistem yang  selama  ini  dipakai.  Hal  ini  dikarenakan  sisa  suara  yang  lebih  besar  karena adanya  BPP  di  awal  pemilu  yang lebih  rendah  dibandingkan  BPP  yang  selama  ini dipakai KPU. Sehingga sisa suara PKB menjadi lebih besar dari PAN dan Gerindra, PAN  dan  Gerindra  akan  kehilangan  masing-masing  1  kursi.  PAN  kalah  jumlah suara dengan sisa suara yang dimiliki PKB di Dapil Tegal 4 dan Gerindra di Dapil 2.
Penghitungan  konversi  suara  menjadi  kursi dengan  sistem  BPP  ditentukan di awal pemilu sedikit berbeda dengan penghitungan konversi suara dengan sistem satu  wilayah/kabupaten  Satu  Dapil.  Hal  ini  karena  suara  Partai  Gerindra  dan  3 partai  kecil  -  yang  sebelumnya  mendapatkan  kursi  dalam  perhitungan menggunakan  sistem  satu  wilayah/kabupaten  satu  dapil  yang  cenderung  tidak besar  tapi  merata  pada  setiap  Dapil  -  tidak  dapat  diakumulasi/digabung  seperti dalam sistem satu wilayah/kabupaten satu dapil seperti dapat dilihat di tabel 4.
Begitu  juga  penghitungan  konversi  suara  menjadi  kursi dengan  penentuan BPP  yang  telah  di  tentukan  KPU, 24 maka  akan  lebih  besar  perubahannya  karena banyak  partai  yang  mendapatkan  kursi  dengan  suara  kecil  cenderung  kehilangan kursi.  Sebaliknya  partai  yang  mempunyai  sisa  suara  akan  mendapatkan  tambahan suara karena dengan adanya peraturan tersebut.
Dengan  sistem  ini,  kelemahan  yang  ada  di  sistem  yang  selama  ini  dipakai KPU  bisa  teratasi.  Seperti  contoh  PKB  yang  mendapatkan  suara  14.686  di  Dapil Tegal I mendapatkan kursi yang sama dengan PAN yang hanya mendapatkan 5.213 suara.  Dalam  hal  ini,  partai  dengan  suara  sangat  banyak  melebihi  BPP  justru mendapatkan kursi yang sama dengan partai yang hanya mempunyai suara sedikit. Hal  ini  sangat  tidak  adil  bagi  keberlanjutan  demokrasi.  Dari  sistem  inilah  akan didapat  konversi  suara  menjadi  kursi  yang  lebih  berimbang.  Sebagai  contoh  PAN dengan 5.213 suara tidak akan mendapatkan kursi karena suaranya tidak mencapai
24 dengan sedikit tambahan peraturan bahwa parpol yang tidak mencapai BPP, berhak mendapatkan kursi sisa yang belum dibagi habis parpol peraih suara yang mencapai BPP jika suaranya berjumlah minimal 60% dari BPP yang ditentukan KPU (BPP ditentukan setelah penghitungan suara, dengan membagi jumlah suara sah dibagi kuota kursi yang ada).
batas  minimal  60%  dari  BPP  sebesar  7.020  suara.  Kursi  PAN  bisa  beralih  ke  PKB yang  meraih  14.686 25 .  Sehingga  dengan  perhitungan  seperti  model  ini  maka  PKB akan mendapatkan tambahan 4 kursi dari sisa suara partai di dapil Tegal I, II, III, IV. Sementara  itu,  PDIP  akan  mendapatkan  tambahan  1  kursi  dari  sisa  suara  partai  di dapil  Tegal  II.  PD  akan  mendapatkan  tambahan  1  kursi  dari  sisa  suara  partai  di dapil  Tegal  V.  PAN  akan  mendapatkan  tambahan  1  kursi  dari  sisa  suara  partai  di dapil  Tegal  V.  PKS  akan  mendapatkan  tambahan  1  kursi  dari  sisa  suara  partai  di dapil Tegal  VI.  PAN  dan  PKS  akan  kehilangan  2  kursi.  Golkar,  PPP,  Gerindra  dan PKNU  kehilangan  1  kursi  karena  suara  yang  diraih  tidak  mencapai  60%  dari  BPP, sebagaimana digambarkan pada tabel 4 di atas.

## Kesimpulan
Sistem  konversi  suara  menjadi  kursi  di  legislatif  yang  selama  ini  dipakai oleh  KPU  yang  mengacu  pada  UU  No.  10  Tahun  2008  tentang  Pemilu  DPR,  DPD, dan  DPRD,  merugikan  beberapa  partai  politik.  Hal  ini  karena  adanya  perbedaan persentase  suara  dengan  persentase  yang  sangat  besar.  Akibatnya  ada  sisa  suara partai  politik  yang  hilang  karena  tidak  dapat  dikonversi  menjadi  kursi  karena  sisa suara  tersebut  lebih  kecil  dari  jumlah  suara  yang  diperoleh  partai  lain  yang  tidak sampai BPP. Hal inilah yang menciderai asas pemilu dimana suara rakyat yang telah disalurkan dalam pemilu tidak terwakili dalam lembaga legislatif.
Hal  ini  bisa  dihindari  jika  dalam  suatu  sistem  Pemilu,  ada  regulasi penentuan BPP yang dapat mengkonversi suara menjadi kursi tanpa menghilangkan suara  yang  telah  diraih  oleh  parpol  atau  dapat  meminimalisir  penghilangan  suara parpol.  Peneliti  menemukan  beberapa  cara  penentuan  BPP  tanpa  menghilangkan suara parpol dalam pemilu. Antara lain Pertama, Penentuan BPP dilakukan dengan cara membagi jumlah suara sah pemilu semua dapil dalam satu wilayah/kabupaten dengan  jumlah  kursi  yang  tersedia  dalam  satu  wilayah/kabupaten.  Dengan demikian,  penghitungan  konversi  suara  akan  menggunakan  sistem  satu wilayah/kabupaten satu Dapil dan satu BPP. Ini memungkinkan setiap partai untuk mendapatkan  persentase  jumlah  kursi  berdasarkan  persentase  jumlah  suara  yang
25 Review data KPU Kab. Tegal
didapatkan.  Kedua,  Penentuan  BPP  yang  sama  dalam  satu  Wilayah/Kabupaten  di awal  pemilu  sebelum  dilakukan  pemungutan  suara/pencoblosan  untuk  semua Dapil  dengan  menentukan  angka  1%  dari  DPT  untuk  besaran  BPP.  Ketiga, Penghitungan  konversi  suara  menjadi  kursi  dengan  penentuan  yang  selama  ini dipakai  KPU  dengan  sedikit  modifikasi  bahwa  parpol  yang  tidak  mencapai  BPP, berhak  mendapatkan  kursi  sisa  yang  belum habis  dibagi  parpol  peraih  suara  yang mencapai BPP jika suaranya berjumlah minimal 60% dari BPP yang ditentukan KPU.
Dengan  sistem  konversi  di  atas,  maka  hilangnya  suara  partai  yang jumlahnya  cenderung  besar  dapat  dihindari.  Fungsi  pemilu  sebagai  fungsi keterwakilan  pemilih  akan  terpenuhi  dengan  hadirnya  wakil-wakil  rakyat  di lembaga  legislatif  berdasarkan  pilihan  rakyat  lewat  suara  yang  disalurkan  dalam pemilu.
Dalam  sebuah  negara  demokrasi,  semakin  kecil  selisih  jumlah  parpol peserta  pemilu  dan  jumlah  parpol  di  legislatif  berarti  sistem  pemilu  semakin memusatkan  pada  sistem  kepartaian.  Semakin  kecil indeks  non-representasi (suara yang  tidak  terwakili)  berarti  pemilu  semakin  diterima  atau  mudah  diadaptasi pemilih  dan  menunjukkan  bahwa  pembagian  parpol  dalam  lembaga  Legislatif semakin  proporsional. Hal  ini  menggambarkan  bahwa  penghitungan  suara  pemilu menjadi kursi di legislatif bila menggunakan sistem yang tepat, akan sangat  sesuai dengan  prinsip  keadilan  yang  diinginkan  masyarakat  sehingga  masyarakat mempunyai perwakilan dalam pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Marijan, Kacung. (2011). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde
Baru, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Budiardjo, Miriam. (2002). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama.
Pamungkas, Sigit. (2009). Perihal Pemilu, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
Rudy, T. May. (2009). Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Refika Aditama.
Undang-Undang No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999 jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/420573157.pdf http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Dalam%20Negeri/1)%20Pemi lu/3)%20Pemilu%20tahun%202004/Partai%20Peserta%20Pemilu%202004.pdf