PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DOKUMEN ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI KOTA MAKASSAR (Studi Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.MKS)
Syarif Saddam Rivanie

## Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Dosen Hukum

## ABSTRAK
Adanya  Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau yang  biasa disingkat dengan UU  ITE Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. ITE merupakan payung  hukum  bagi  semua  aktivitas  dan  transaksi  di  internet  dan  media  elektronik  misalnya  memindahkan  dokumen elektronik milik orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap  pelaku  pemindahan  dokumen  elektronik  milik  orang  lain  putusan  No.  69/PID.B/2012/PN.MKS  serta  untuk mengetahui  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Putusan  No.  69/PID.B/2012/PN.MKS.  Jenis  data  yang digunakan  oleh  penulis  dalam  proses  penyusunan  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder  sedangkan  tipe penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  empiris  dan  normative.    Sumber  data  yang  penulis peroleh,  yaitu  melalui  hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta Panitera yang bersangkutan. Data-data yang telah diperoleh baik dari data primer maupun sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  Penerapan  hukum  pidana  materiil  oleh  hakim  terhadap  pelaku  pemindahan  dokumen elektronik milik orang lain dalam Putusan No.69/PID.B/2012/PN.MKS surat yaitu dakwaan  yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku pemindahan  dokumen  elektronik  milik  orang  lain  dalam  putusan  No.69/PID.B/2012/PN.M  yaitu  Perbuatan  terdakwa menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain  dan  dapat  menghilangkan  kepercayaan  orang  kepada  lembaga  perbankan  serta meresahkan masyarakat
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pencurian, Dokumen Elektronik,

## ABSTRACT
The Law on Information and Electronic Technologies or commonly abbreviated as ITE Law No. 11 of 2008 is intended to ensure legal certainty in the field of information and electronic transactions. ITE is a legal umbrella for all  activities and transactions on the Internet and electronic media for example, moving an electronic document belonging to someone else. The purpose of this study was to investigate the application of substantive criminal law by judges against the perpetrators of the transfer of electronic documents belonging to others the decision No. 69 / Pid.B / 2012 / PN.MKS and to know Judge Legal Considerations in Decision No. Dropping 69 / Pid.B / 2012 / PN.MKS. The data used by the author in the process of preparation of this study are primary data and secondary data, while this type of research is a type of empirical research and  normative.  The  authors  obtained  data  sources,  through  interviews  with  The  Makassar  District  Court  judge  who  is deciding the case, as well as the Registrar concerned. The data have been obtained from both primary and secondary data, and then analyzed qualitatively. Furthermore, the data is written descriptively in order to provide a clear understanding and  direction  of  research.  The  results  showed  that  the  adoption  of  substantive  criminal  law  by  judges  against  the perpetrators of the transfer of electronic documents belonging to others in Decision 69 / Pid.B / 2012 / PN.MKS letter that the indictments filed by the public prosecutor had qualified formal and material indictment as referred to in article 143 paragraph  2  of  the  Criminal  Code.  While  things  into  consideration  law  by  judges  in  applying  penalties  against  the perpetrators  of the  transfer  of  electronic  documents  belonging  to  others  in  decision  69  /  Pid.B  /  2012 /  PN.M  that  the defendant acts cause harm to others and can eliminate the trust people the banking institutions as well as disturbing the public
Keywords : Criminal Sanctions, Theft, Electronic Documents
e-ISSN 2621-6159

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  dan  kemajuan Tekonologi  Informasi  yang  demikian pesat  telah  menyebabkan  perubahan kegiatan  kehidupan  manusia  dalam berbagai  bidang  yang  secara  langsung telah  mempengaruhi  lahirnya  bentuk- bentuk  peraturan  hukum  yang  baru (Undang-Undang  no.11  tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, Menimbang Point C)
Transaksi  Elektronik  dari  kartu kredit  Indonesia  selalu  ditolak  dalam komunitas  E-Commerce  dunia  sehingga kehilangan potensi pendapatan miliaran dollar  AS.  Uni  Eropa  juga  telah merekomendasikan untuk tidak
melakukan  transaksi  elektronik  ke Negara yang belum memiliki perundangan  di  bidang  teknologi informasi.
Latar  belakang  adanya  Undang- Undang  Informasi  dan  Teknologi Elektronik  atau  yang  biasa  disingkat dengan  UU  ITE  Nomor  11  Tahun  2008 ini  adalah  bertujuan  untuk  menjamin kepastian  hukum  di  bidang  informasi dan  transaksi  elektronik.  Jaminan tersebut penting, mengingat perkembangan teknologi  informasi telah mengakibatkan perubahan- perubahan  di  bidang  ekonomi  dan
sosial. Perkembangan teknologi informasi  telah  memudahkan  kita mencari  dan  mengakses  informasi dalam  dan  melalui  sistem  computer serta membantu kita untuk menyebarluaskan atau melakukan tukar menukar  informasi  dengan  cepat. Jumlah  informasi  yang  tersedia  di internet semakin bertambah terus tidak dipenagruhi  oleh  perbedaan  jarak  dan waktu.
Menurut M.Arsyad Sanusi (2007:419)  materi  muatan  (substansi) Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang telah dibentuk  di  Indonesia  adalah  materi- materi  yang  mengatur  lebih  lanjut ketentuan dalam Batang Tubuh Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun  1945  khususnya pasal 28F  Amandemen  Keempat  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang berbunyi sebagai berikut :
“Setiap  orang  berhak  untuk berkomunikasi  dan  memperoleh informasi untuk mengembangkan  pribadi  dan memperoleh  informasi  untuk mengembangfkan  pribadi  dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk
mencari,
memperoleh
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”
ISSN 2528-360X
e-ISSN 2621-6159
Dengan demikian difahami bahwa materi muatan atau subtansi UU Informasi  dan  Transaksi  Elektronik adalah  turunan  dari  ketentuan  yang telah  digariskan  dalam  Pasal  28F Amandemen  Keempat  UUD  Negara Republik  Indonesia  1945.  Sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik mencakup  ketentuan-ketentuan  yang mengatur  kegiatan  komunikasi  dan kegiatan  memperoleh  informasi,  yang meliputi  dan  menyampaikan  informasi dengan  menggunakan  segala  jenis saluran yang tersedia.
UU ITE merupakan
payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi  di  internet  dan  media elektronik misalnya memindahkan dokumen  elektronik  milik  orang  lain. Bahwa  aturan  ini  tertuang  dalam  pasal 32  ayat  1  UU  ITE  No.10  tahun  2008, yang berbunyi :
“Setiap  orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  atau  melawan hukum  dengan  cara  apapun mengubah,
menambah,
mengurangi,
melakukan transmisi, merusak,
menghilangkan,  memindahkan, menyembunyikan
suatu informasi  elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik” Bahwa  yang  dimaksud  dengan hukum  siber (cyber  law) adalah  aspek
hukum  yang  ruang  lingkupnya  meliputi setiap aspek yang berhubungan  dengan orang  perorangan  atau  subjek  hukum yang  menggunakan  dan  memanfaatkan teknologi  internet  yang  dimulai  pada saat  mulai  online  dan  memasuki  dunia cyber  atau  maya. Cyber  law sendiri merupakan  istilah  yang  berasal  dari cyberspace law.
Di  Indonesia  sendiri  tampaknya belum  ada  satu  istilah  yang  disepakati atau  paling  tidak  hanya  sekedar terjemahan  atas  terminology “cyber law” .  Sampai  saat  ini  ada  beberapa istilah  yang  dimaksudkan  sebagai terjemahan  dari “cyber  law” ,  misalnya,
Hukum  Sistem  Informasi,  Hukum Informasi, dan HukumTelematika (Telekomunikasi dan Informatika).
Kegiatan  melalui  media  system elektronik,  yang  disebut  juga  ruang siber (cyber  space) ,  meskipun  bersifat virtual  dapat  dikategorikan  sebagai tindakan  atau  perbuatah  hukum  yang nyata.  Secara  yuridis  kegiatan  pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional  saja  sebab  jika  cara  ini yang  ditempuh  akan  terlalu  banyak kesulitan  dan  hal  yang  lolos  dari pemberlakuan  hukum.  Kegiatan  dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang
berdampak  sangat  nyata  meskipun  alat buktinya bersifat elektronik.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian  hukum  dalam  pemanfataan teknologi informasi, media, dan komunikasi  agar  dapat  berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan  di cyber  space, yaitu pendekatan    aspek  hukum,  aspek teknologi,  aspek  sosial,  budaya,  dan etika.  Untuk  mengatasi  gangguan keamanan dalam penyelenggaraan system  secara  elektronik,  pendekatan hukum  bersifat  mutlak  karena  tanpa kepastian hukum, persoalan pemanafaatan teknologi informasi menjadi  tidak  optimal.(Dikutip  dari Penjelasan  Umum  UU  ITE  No.10  tahun 2008)
Bahwa  semenjak  adanya  UU  ITE ini,  telah  terjadi  kejahatan  di  Kota Makassar yang melanggar UU ITE no.10 tahun  2008  dengan  memperhatikan pasal  48  ayat  1  Jo  Pasal  32  ayat  (1)  Jo. Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Adanya penganjuran dari tersangka utama yang saat  ini  tersangka  utamanya  melarikan diri  menganjurkan (uitlokker) seorang perempuan  yang  bernama  Lili  Heryani untuk  turut  serta    melakukan  tindak
pidana  “Dengan  Sengaja  dan  melawan hukum  mentransmisi,  memindahkan suatu  informasi  elektronik  /  dokumen elektronik  milik  orang  lain  berulang kali).  Bahwa  terdakwa  telah  dijatuhkan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun,
3 (tiga) bulan.
Menurut  UU  ITE  No.10  Tahun 2008,  Isi  dari  pasal  48  ayat  1  adalah “Setiap  orang  yang  memenuhi  unsure sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  32 ayat (1) dipidana penjara paling lama 8 (delapan)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
Sedangkan  isi  dari  pasal  32  ayat
1  UU  ITE  No.11  tahun  2008  adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak  atau  melawan  hukum  dengan  cara apapun mengubah, menambah,
mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,  menyembunyikan  suatu Informasi Elektronik dan.atau Dokumen Elektronik  milik  orang  lain  atau  milik public.

## B. METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  yang  dipilih penulis bertempat di Pengadilan Negeri Makassar.  Lokasi  penelitian  dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan  Negeritersebut  merupakan
e-ISSN 2621-6159
tempat diputus perkara
No.69/PID.B/2012/PN.MKS yang merupakan  objek  sasaran  kasus  yang diangkat  oleh  penulis.  Jenis  data  yang digunakan  oleh  penulis  dalam  proses penyusunan  penelitian  ini  adalah  data primer dan data sekunder.Tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris  dan  normative.  Sumber  data yang penulis peroleh, yaitu melalui hasil wawancara dengan Para Hakim Pengadilan  Negeri  Makassar  yang memutus  perkara  ini,  serta  Panitera yang  bersangkutan.Dalam  penelitian  ini penulis menggunakan teknik pengumpulan  data  berdasarkan,  yaitu  : a)  Wawancara (interview) ,  dilakukan dengan  jalan  mengadakan  wawancara dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri Makassar  yang  memutus  perkara tersebut, atau Panitera yang bersangkutan. b) Penelitian kepustakaan (Library  Research),  yaitu untuk  mengumpulan  data-data  melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi  hukum,  peraturan- peraturan  perundang-undangan  dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.Data- data yang telah diperoleh baik dari data primer  maupun  sekunder,  kemudian dianalisis  secara  kualitatif.  Selanjutnya
data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

## C. KERANGKA TEORI

## 1. Tindak Pidana
Menurut  Amir  Ilyas  (2012:19) Delik  yang  dalam  bahasa  Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri  atas  tiga kata,  yaitu straf,  baar ,  dan feit .  Yang masing-masing memiliki arti:
 Straf diartikan sebagai pidana dan hukum
 Baar diartikan  sebagai  dapat dan boleh
 Feit diartikan  sebagai  tindak, peristiwa,  pelanggaran,  dan perbuatan..
Jadi  istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa  yang  dapat  dipidana atau  perbuatan  yang  dapat dipidana.
Menurut
Erdianto Effendi,
(2011:97-99)  istilah  tindak  pidana adalah  terjemahan  paling  umum  untuk istilah strafbaar  feit dalam  bahasa Belanda  walaupun  secara  resmi  tidak ada  terjemahan  resmi strafbaar  feit . Andi  Zainal  Abidin  Farid  adalah  salah seorang  ahli  hukum  pidana  Indonesia yang tidak sepakat dengan
e-ISSN 2621-6159
penerjemahan strafbaar  feit menjadi tindak pidana.
Sedangkan  menurut  Clark  dan Marshall  (po.cit.:243),  bahwa  telah merupakan prinsip umum bahwa orang yang berkemampuan bertanggung jawab  mengetahui  apayang  sedang dilakukannya, dan dianggap mempunyai kesengajaan  terhadap  hasil  atau  akibat perbuatannya  sesuai  dengan  lazim terjadi atau sesuai dengan kemungkinan terjadinya.
Menurut Moeljatno
dalam
Erdianto  Effendi  (2011:98-99),  dapat diketahui  unsur-unsur  tindak  pidana sebagai berikut :
1. Perbuatan itu harus
merupakan perbuatan manusia 2. Perbuatan itu harus dilarang  dan  diancam
dengan  hukuman  oleh undang-undang 3. Perbuatan itu
bertentangan dengan hukum (melawan hukum) 4. Harus  dilakukan  oleh seseorang  yang  dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan  kepada  si pembuat.
Menurut  rumusan  R.  Tresna dalam Adami Chazawi (2002:80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu :
1. Perbuatan  /  rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan 3. Diadakan tindakan penghukuman
Sedangkan  menurut  Vos  dalam Adami  Chazawi  (2002:80),  unsure- unsur tindak pidana yaitu:
1. Kelakukan manusia;
2. Diancam dengan pidana;
3. Dalam  peraturan  perundang- perundangan
Menurut  Jonkers  (penganut paham  monism)  dalam  adami  Chazawi (2002:81)  dapat  dirinci  unsure-unsur tindak pidana adalah :
a. Perbuatan (yang)
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
c. Kesalahan (yang dilakukan  oelh  orang yang dapat)
d. Dipertanggungjawabk an
2. Locus Delicti dan Tempus Delicti
Yurisprudensi  mengenal  3  (tiga) macam teori locus delicti, yaitu :
e-ISSN 2621-6159
1. teori  perbuatan  materiil  ; perbuatan madi
2. teori alat
3. teori akibat
a) Teori Perbuatan Materiil
Delicta  Commissionis (delik-delik
yang diwujudkan  dengan berbuat aktif) pada  umumnya  terjadi  di  tempat  dan waktu  pembuat  (dader)  mewujudkan segala  unsure  perbuatan  dan  unsure pertanggungjawaban  pidana (criminal liability) .  Tempat  dan  waktu  terjadinya delictaomissionis  (delik  yang  hanya dapat  diwujudkan  dengan  perbuatan pasif  atau  tidak  berbuat  atau  berbuat lain  daripada  yang  diperintahkan  oleh hukum)  terwujud  di  tempat  dan  waktu permbuat  seharusnya  berbuat  menurut perintah hukum pidana.
b) Teori Alat
Azenwijse  paard-arrest,  H.R. pada  tanggal  6  April  1915  (N.J.1915,
p.427)  memutuskan  bahwa  tempat
(locus  delicti) terwujudnya  delik  ialah tempatdimana alat (instrument) bekerja. Hoge  Raad di  Netherland menganut  ajaran  tersebut.  Di  Jerman, teori  alat  tersebut theorie  der  langen Hand (hr. : teori tangan panjang) dan di Netherland  disebut der  leer  van  her instrument (ajaran tentang alat).
c) Teori Akibat
Menurut Hazenwinkel-Suringa
(1973-171)  untuk  delik-delik  materiil, yaitu  yang  mensyaratkan  terwujudnya suatu  akibat  substansil,  teori  yang paling  cocok  digunakan  ialaha  teori sebab-akibat.
Ajaran  tentang  de  meervoudige locus  delicti,  yaitu  beberapa  (lebih  dari satu)  tempat  yang  dterima  sebagai tempat  terwujudnya  delik.  Dalam hubungan  ini  perlu  diperhatikan pendapat  van  Hamel  (1927:212)  yang mengemukakan  bahwa  harus  diterima sebagai locus delicti, adalah :
a. tempat seseorang pembuat  (dader)  telah melakukan perbuatannya yang dilarang (atau yang diperintahkan) oleh undang-undang pidana
b. tempat alat yang dipergunakan oleh pembuat bekerja; c. tempat  akibat  langsung perbuatannya telah terwujud; dan
d. tempat  sesuatu  akibat konstitutif telah terwujud
3. Bentuk-Bentuk Cybercrime
e-ISSN 2621-6159
Menurut  Abdul  Wahid  dan M.Labib  dalam  Budi  Suhariyanto, (2012:14-16)  Sesungguhnya  banyak perbedaan  diantara  para  ahli  dalam mengklasifikasi  kejahatan  komputer
(computer crime) . Ternyata dari
klasifikasi  tersebut  terdapat  kesamaan dalam beberapa hal.
Untuk memudahkan klasifikasi kejahatan komputer (cyber  crime) tersebut,  maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan:
1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer 2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut
program atau software komputer.
3. Pemakaian fasilitas-
fasilitas komputer
tanpa wewenang untuk kepentingan- kepentingan yang tidak  sesuai  dengan tujuan pengelolaan atau operasinya
4. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer 5. Tindakan merusak peralatan komputer atau  peralatan  yang berhubungan  dengan komputer  atau  sarana penunjangnya.
4. Cybercrime di Indonesia Menurut Budi Suhariyanto (2012:17-18) Peringkat Indonesia dalam  kejahatan  di  dunia  maya (menggunakan internet) telah
menggantikan  posisi  Ukraina  yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi  di  dunia  maya.  Data  tersebut berasal dari penelitian Verisign,
perusahaan yang memberikan pelayanan  intelijen  di  dunia  maya  yang berpusat  di  California,  Amerika  Serikat.
Hal  ini  juga  ditegaskan  oleh  Staf  Ahli Kapolri  Brigjend  Anton  Tabah  bahwa jumlah cybercime di  Indonesia  adalah yang  tertinggi  di  dunia.  Indikasinya dapat  dilihatt  dari  banyaknya  kasus pemalsuan kartu kredit dan pembobobal sejumlah bank.
5. Dokumen  Elektronik  /  Informasi Elektronik
Dikutip  dari  penjelasan  UU  ITE No.10  tahun  2008  pasal  1  ayat  (4) bahwa  Dokumen  elektronik  adalah setiap informasi yang dibuat,
diteruskan,  dikirimkan,  diterima  atau disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan  dan/atau  didengar  melalui computer  atau  sistem  elektronik, termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan,  suara  atau  gambar,  peta, rancangan,  foto,  atau  sejenisnya,  huruf, tanda,  angka,  kode  akses,  symbol,  atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau  dapat  difahami  oleh  orang  yang mampu memahaminya.

## D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
1. Penerapan Hukum Pidana
Materiil  Oleh  Hakim  Terhadap Pelaku  Pemindahan  Dokumen Elektronik  Milik  Orang  Lain Putusan No. 69/PID.B/2012/PN.MKS Sebelum  penulis  menguraikan mengenai  penerapan  hukum  pidana materiil dalam kasus putusan No.69/PID.B/2012/PN.MKS, maka perlu diketahui  terlebih  dahulu  posisi  kasus dan  penjatuhan  putusan  oleh  majelis hukum dengan melihat acara pemeriksaan  biasa  pada  Pengadilan Negeri  Makassar  yang  memeriksa  dan mengadili perkara ini.
Lili  Hendrayani  bersama-sama dengan Saksi TEO alias AKAP pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 dan pada  hari  JUmat  tanggal  23  September 2011  serta  pada  hari  Kamis  tanggal  6 Oktober  2011  atau  setidak-tidaknya masih  dalam  bulan  September  2011 sampai  dengan  bulan  Oktober  Tahun 2011  atau  setidak-tidaknya  masih dalam  tahun  2011  bertempat  di  Mall Panakkukang  tepatnya  di  Toko  Gaudi, Kota  Makassar  atau  setidaknya  pada tempat  tertentu  yang  masih  termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Makassar  yang  berwenang  mengadili, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak melawan  hukum  dengan  cara  apapun mengubah,  menambah,  mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikamn  suatu  informasi elektronik  atau  dokumen  elektronik milik  orang  lain.  Awalnya  terdakwa diajak oleh Saksi TEO alias AKAP untuk bekerjasama  dalam  mengambil  data yang  terdapat  dalam  kartu  Debit pembeli  yang  melakukan  transaksi  di took  dimana  terdakwa  bekerja  sebagai supervisor  dan  atas  hal  tersebut terdakwa  dijanjikan  akan  diberikan imbalan  sebesar  Rp.75.000,-  (tujuh puluh  lima  ribu  rupiah)  untuk  kartu

## ATM Silver dan untuk ATM Gold sebesar
Rp.100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  dan untuk jenis Platinum sebesar Rp.150.000,-  (seratus  lima  puluh  ribu rupiah)  sedangkan  untuk  ATM  yang lengkap  dengan  nomor  PIN  akan diberikan imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Bahwa  atas  ajakan  tersebut terdakwa  kemudian  menyanggupinya dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang  merupakan  Karyawan  Gaudi  pada tempat  sebagaimana  tersebut  di  atas, menerima  beberapa  pembeli  yang melakukan  transaksi  dengan  cara melakukan pembayaran dengan menggunakan  Debit  diantaranya  saksi emilia  basony  sarunggallo,  saksi  viktor tunarso,  saksi  musdalifa  mega  lestari yang masing-masing melakukan transaksi  dengan  menggunakan  Kartu Debit Bank Mandiri.
Bahwa  setelah  menerima  kartu dari  para  saksi  tersebut  kemudian menggesekannya di Mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk kepentingan  transaksi  dan  kemudian kembali  menggesekkan  kartu  tersebut ke  mesin  skimmer  dimana  mesin tersebut  berfungsi  untuk  mengambil data-data di kartu ATM milik para saksi
selanjutnya data-data elektronik tersebut  akan  tersimpan  di  komputer kasirdan oleh terdakwa data tersebut di copy  untuk  dipindahkan  ke  Flash  Disk selanjutnya data-data tersebut selanjutnya data-data tersebut diserahkan  kepada  saksi  AKAP  melalui Email  milik  saksi  AKAP  dengan  alamat email  kasmar1980@yahoo.com  atau melalui Pr. nuruna dengan alamat email 198922@yahoo.com  atau  dikirimkan melalui alamat email istri AKAP dengan alamat  email  santiken@yahoo.com  atau dapat  diserahkan  juga  melalui  sms  ke nomor HP (handphone) saksi AKAP dan oleh  saksi  AKAP  selanjutnya  data tersebut diserahkan kembali kepada Lk. RUSLI  dan  oleh  Lk.  RUSLI  data-data tersebut  dibuatkan  Kartu  ATM  untuk digunakan  bertransaksi  seolah-olah transaksi  tersebut  dilakukan  oleh  para saksi  yang  kartu  ATM  nya  telah digandakan yaitu dengan cara melakukan  penarikan  tunai  melalui mesin  ATM  untuk  saksi  EMYLIA  BASO SARUNGALLO  pada  tanggal  7  Oktober 2011 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 8 Oktober 2011 sebesar Rp.4.500.000,-  (empat  juta  lima  ratus ribu  rupiah),  dan  tanggal  9  Oktober 2011  sebesar  Rp.5.000.000,-  (lima  juta rupiah)  dengan  total  transaksi  sebesar
Rp.13.500.000,-  (tiga  belas  juta  lima ratus  ribu  rupiah)  dan  untuk  saksi MUSDALIFA MEGA LESTARI juga ditarik secara bertahap melalui ATM yaitu pada tanggal  10  Oktober  2011  sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan masih pada hari yang sama sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus  ribu  rupiah)  dan  Rp.5.000.000,- (lima  juta  rupiah)  sehingga  total transaksi  sebesar  Rp.13.000.000,-  (tiga belas juta rupiah)
Berdasarkan  hal  tersebut  maka dalam  dakwaan  jaksa  tertulis  bahwa Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana  diatur  dan  diancam dengan  pidana  pasal  48  ayat  (1)  Jo. Pasal 32 ayat (1) UU Republik Indonesia No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  Jo.  Pasal  65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 48 ayat (2) Jo. Pasal 32 ayat (2) UU Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo. Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.Atau Ketiga: Perbuatan terdakwa sebagiaman diatur  dan  diancam  pidana  pasal  363 ayat (1) ke-4 KUHP :
Tuntutan  jaksa  Penuntut  Umum, Nomor  Registrasi  Perkara  :  PDM- 06/MKS/EP.1/12/2011,  yang  pada pokoknya  meminta  kepada  Majelis Hakim untuk memutuskan :
a) Menyatakan terdakwa Lili
Hendrayani  terbukti  secara  sah dan meyakinkan melakukan tindak  pidana  “secara  tanpa  hak memindahkan  suatu  informasi elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  milik  orang  lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana  Kesatu  :  48  ayat  (1) Jo.Pasal 32 ayat (1) UU Republik Indonesia  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik    Jo.  Pasal  65  ayat  (1) KUHP  Jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP
b) Menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa Lili Hendrayani dengan pidana  penjara  selama  2  (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada  dalam  tahanan  dengan perintah untuk tetap ditahan;
Menurut  penulis  surat  dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi  syarat  formal  dan  materiil surat  dakwaan  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  143  ayat  2  KUHP,  yaitu harus  memuat  tanggal  dan  ditanda
tangani  oleh  penuntut  umum  serta identitas  lengkap  terdakwa,  selain  itu juga  harus  memuat  uraian  secara cermat,  jelas,  dan  lengkap  mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana dilakukan.  Penyusunan  surat  dakwaan penuntut  umum  harus  bersifat  cermat atau  teliti  terutama  yang  berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya  surat  dakwaan  atau  unsure- unsur  dalam  dakwaan  tidak  berhasil dibuktikan.
Terdakwa  dalam  kasus  ini berdasarkan  surat  dakwaan  penuntut umum,  dikenakan  pasal  48  ayat  (1)  jo pasal 32 ayat 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektroniik  jo  pasal  65  ayat  1  KUHP  jo pasal  55  ayat  1  ke-1  KUHP  tersebut maka  perbuatan  terdakwa  haruslah memenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut
:
1. Unsur Setiap Orang : Unsur  setiap  orang  adalah  yang ditujukan kepada manusia sebagai subjek  hukum  yang  bersifat jasmani  dan  rohani  dan  mampu bertanggung  jawab  /  dapat
dipertanggung  jawabkan  secara hukum  dan  diajukan  sebagai rerdakwa ke persidangan
2. Unsur dengan Sengaja :
Bahwa  yang  dimaksud  “dengan sengaja”  atau “opzetilijk” .  Undang- undang  juga  tidak  memberikan pengertian  pengertian  yang  jelas tentang  maknanya,  akan  tetapi dalam  doktrin  hukum  pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzitilijk” haruslah menunjukkan  adanya  hubungan sikap  batin  pelaku,  baik  dengan wujud  perbuatannya  maupun akibat dari perbuatannya.
Menimbang  bahwa  hubungan sikap  batin  pelaku  baik  dengan wujud perbuatannya maupu dengan akibat perbuatannya dapat dilihat  dalam  2  (dua)  teori  yaitu teori kehendak (wills theorie) yang menitikberatkan  kepada  apa  yang dikehendaki dan teori pengetahuan
(voorstellings theorie) ,  yang  menitik  beratkan pada apa yang diketahuinya;
Menimbang  bahwa  dari  kedua teori  tersebut  diatas  dapat  ditarik suatu  tafsiran  bahwa  “dengan sengaja” atau “opzetilijk” diartikan bahwa  menghendaki  terjadinya
e-ISSN 2621-6159
perbuatan  yang  dimaksud  dan pelaku  sadar  atau  mengetahui bahwa  dari  perbuatan  yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain  dan  hal  ini  yang  lebih mengetahui terdakwa sendiri.
3. Unsur dengan cara apapun
mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi,
merusak menghilangkan,
memindahkan,  menyembunyikan
suatu informasi elektronik
dan/atau  dokumen  elektronik milik orang lain atau milik public. Menimbang  bahwa  unsure  ke-3
tersebut adalah bersifat alternative,  artinya  cukup  salah satu dari rumusan unsure tersebut yang harus dibuktikan.
4. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan
Menimbang  bahwa  berdasarkan fakta  persidangan  sebagaimana telah  dipertimbangkan  di  atas ternyata  bahwa  terdakwa  telah menyuruh  Fitriani,  Kasir  Toko
Gaudy  yang  berada  dibawah pengawasannya untuk menggesekannya kartu ATM
Customer pada alat skimmer yang telah  terdakwa  pasang  pada
komputer  kasir  toko  Gaudy tersebut, kemudian terdakwa melakukan sendiri perbuatan transmisi dan memindahkan data- data  kartu  ATM  milik  customer yang  telah  tersimpan  dalam  alat skimmer  tersebut  ke  dalam flashdisk dan mengirimkan datanya  kepada  Irda  Firdaus (AKAP)  melalui  email,  dengan menggunakan komputer  toko Gaudy termpat terdakwa bekerja.
Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa terdakwa  adalah  sebagai  orang yang  melakukan  sendiri  atau pelaku  yang  memindahkan  atau mentransmisi  data  ATM  miik orang  lain  dan  menyerahkan kepada orang lain
Menimbang bahwa oleh karena itu maka  unsure  pasal  55  ayat  (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
5. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan  yangharus  dipandang sebagai  perbuatan  yang  berdiri sendiri
Menimbang bahwa yang dimaksud dengan  perbarengan  disini  adalah beberapa  perbuatan  yang  masing- masing dipandang sebagai
e-ISSN 2621-6159
perbuatan tersendiri-tersendiri yang  masing-masing  memiliki kejahatan  yang  terancam  dengan hukuman utama yang sejenis.
Menimbang bahwa oleh karena  iitu  maka  menurut Majelis,  unsure  pasal  65  ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi.
Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama  dengan  pelaku  lain  yang bekerja  di  toko  lain,  maka  terdakwa dibebani  tanggung  jawab  yang  sama dengan  pelaku  lainnya,  yakni  masing- masing  dibebani  tanggungjawab  yang sama dengan orang lain.
2. Pertimbangan  Hukum  Hakim dalam  Menjatuhkan  Putusan  No. 69/PID.B/2012/PN.MKS
Menimbang,  dalam  persidangan telah  di  dengar  keterangan  saksi-saksi yang  memberikan  keterangan  dengan sumpah  masing-masing  pada  pokoknya sebagai berikut :
a) Saksi Fitriani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:
Bahwa kejadiannya bulan Agustus 2011 atau  bulan  September  2011.  saksi pernah  menggesek  kartu  ATM  milik Customer,  ke  alat  skimmer    kemudian
barulah digesek ke mesin EDC dan saksi tidak  pernah  meminta  no.PIN  kepada customer.  Kata  terdakwa  kalau  ada customer  yang  berbelanja  pakai  ATM, digesek  dulu  kartunya  kea  lat  skimmer setelah  gesek  muncul  namanya  di computer  lalu  saksi  tanyakan  kepada customer  atas  nama  ini  ya,  lalu  yang sudah  tergesek  di  alat  itu  saksi  simpan di  dalam  computer  itu  karena  disuruh oleh  terdakwa,  kemudian  barulah digesek  ke  mesin  EDC  dan  kata terdakwa  nanti  terdakwa  yang  lihat apakah  kartu  itu  maestro  atau  tidak, karena  saksi  sebagai  kasir  takut nantinya saksi nombok sebesar Rp.10.000,-.  Bahwa  setelah  digesek kealat  skimmer  barulah  kartu  digesek ke  mesin  EDC  untuk  dikeluarkan  strok pembayarannya untuk diberikan kepada  customer  dan  mengenai  data yang  disimpan  tadi  saksi  tidak  tahu menahu.Saksi  addi  wimbandioko  asah  ; pada  pokoknya  sebagai  berikut.  Saksi tahu  dengan  terdakwa  pada  saat  saksi melakukan  investigasi  di  toko  tempat terdakwa  bekerja  pada  bulan  Oktober 2011.  Saksi  mengetahui  terdakwa  telah melakukan  pencurian  data  karena  ada laporan  dari  3  orang  nasabah  dan setelah dicek ternyata ada penggandaan kartu  ATM.  Bahwa  pada  saat  transaksi
data dan PIN nya nasabah diperhatikan dan  setelah  itu  terdakwa  menyimpan datanya  dengan  cara  kartu  digesek  2 kali  sedangkan  biasanya  kartu  hanya digesek  1  kali  saja,  namanya  Mesin EDC.Bahwa untuk transaski wajar, kartu digesek  ke  mesin  EDC  dan  tidak diperlukan mesin skimmer tersebut;
b) Saksi Emylia Basoni Sarungallo Bahwa  yang  saksi  ketahui tentang terdakwa ini yaitu saksi sebagai korban
Debit kartu sebanyak Rp.3.000.000,-  pada  Bank  Mandiri. Bahwa  hal  itu  bisa  terjadi  karena  saksi telah melakukan transaksi pada tanggal 23  September  2011  sekitar  jam  09.00 malam di Toko Gaudi Mall Panakkukang. Bahwa  kartu  ATM  saksi  terdebet  di Surabaya  tanggal  7  Oktober  2011 sebesar  Rp.3.000.000,-  padahal  saksi tidak  pernah  berbelanja  di  Surabaya.. Bahwa  setelah  kartu  ATM  saksi terdebet, saksi mengecek saldonya, uang saksi  terdebet  Rp.3.000.000,-  pada  hari Jumat  tanggal  7  Oktober  2011, kemudian pada hari Senin saksi buatkan keluhan nasabah di bank Mandiri.
c) Saksi Tri Hidayat
Bahwa  saksi  bekerja  pada  toko Planet  Surf  Kota  Makassar  selaku  kasir sudah 3 tahun.
Adapun  poin-poin  yang  menjadi ratio  decidendi  dari  putusan  hakim adalah  sebagai  berikut  Menimbang, bahwa oleh karena selama  persidangan tidak  ditemukan  alasan  yang  dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa  baik  alasan  pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah  dinyatakan  bersalah  dan dijatuhi  pidana  yang  setimpal  dengan kesalahannya tersebut.Menimbang, bahwa  oleh  karena  terdakwa  telah dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas kesalahan melakukan  tindak  pidana  sebagaimana disebutkan  di  atas  dan  dijatuhi  pidana, maka  berdasar  pasal  22  KUHAP, terdakwa  harus  dibebani  pula  untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan  disebutkan  dalam  amar  putusan ini.Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa ditahan, maka masa penahananan  yang  telah  dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.Menimbang,
bahwa pemidanaan bukan merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pelajaran untuk mendidik agar terdakwa  menyadari  kesalahannya  dan akhirnya  terdakwa    akan  merasa  jera dan  tidak  mengulangi  perbuatannya  di
masa  yang  akan  datang.Menimbang,
bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan  hukuman  terlebih  dahulu akan  dipertimbangkan  hal-hal  yang dapat memberatkan dan dapat
meringankan Terdakwa
guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut :
a) Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan terdakwa menimbulkan  kerugian  bagi orang lain dan dapat menghilangkan  kepercayaan orang kepada
lembaga
perbankan  serta  meresahkan masyarakat.
b) Hal yang meringankan :
1. Terdakwa  mengakui terus terang
perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa masih muda
dan masih dapat diharap merubah kelakuannya  domasa yang akan datang; Menimbang bahwa oleh  karena  Terdakwa dinyatakan  bersalah maka  Terdakwa  juga harus
dibebani
membayar
biaya perkara ini.
Berdasarkan  putusan  ini  hakim dalam  putusannya  memvonis  bahwa terdakwa  telah terbukti secara sah dan meyakinkan berslaah melakukan tindak pidana  “Dengan  sengaja  dan  melawan hukum  mentransmisi,  memindahkan suatu  informasi  elektronik  /  dokumen elektronik  milik  orang  lain  berulang kali”  Menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara selama 1 (satu) tahun  3 (tiga) bulan;

## E. PENUTUP
Penerapan hukum pidana materiil  oleh  hakim  terhadap  pelaku pemindahan  dokumen  elektronik  milik orang lain dalam putusan No.69/PID.B/2012/PN.MKSsurat  yaitu dakwaan  yang  disusun  oleh  penuntut umum  telah  memenuhi  syarat  formal dan materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat  2  KUHP,  yaitu  harus  memuat tanggal  dan  ditanda  tangani  oleh penuntut  umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan
waktu  dan  tempat  pidana  dilakukan..
Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan  hukum  oleh  majelis hakim  dalam  menerapkan  hukuman terhadap  pelaku  pemindahan  dokumen elektronik  milik  orang  lain  dalam putusan  No.69/PID.B/2012/PN.M  yaitu Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian  bagi  orang  lain  dan  dapat menghilangkan kepercayaan orang kepada  lembaga  perbankan  serta meresahkan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahid  dan  M.  Labib,  2005. Kejahatan  Mayantara  Cybercrime.
Refika Aditama, Bandung.
Adami  Chazawi,  2001,  Stelsel  Pidana,
Tindak Pidana, Teori-Teori
Pemidanaan dan Batas Berlakunya
Hukum  PIdana:  Pelajaran  Hukum
Pidana. Rajawali Press. Jakarta.
Amir  Ilyas,  2012,  Asas-Asas  Hukum Pidana  I  :  Memahami  Tindak
Pidana  dan  Pertanggungjawaban Pidana
sebagai
Syarat
Pemidanaan.  Rangkang  Education dan PuKAP Indonesia. Yogyakarta.
Amir  Ilyas,  2012,  Asas-Asas  Hukum Pidana II. Rangkang Education dan PuKAP Indonesia. Yogyakarta.
Andi Zainal Abidin Farid, 2007.  Hukum Pidana 1. Sinar Grafika. Jakarta.
Budi  Suhariyanto,  2012,  Tindak  Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi  Pengaturan  dan  Celah Hukumnya. Rajawali Press.
Jakarta.
Erdianto  Effendi,  2011,  Hukum  Pidana
Indonesia:  Suatu  Pengantar,  PT.
Refika Aditama, Bandung.
E.Y.Kanter  dan  R.Sianturi,  1982,  Asas
Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya. Alumni AHM-
PTHM. Jakarta.
Lilil  Mulyadi,2007.  Hukum  Acara
Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, dan  Permasalahannya.  Alumni. Bandung.
M.Arsyad  Sanusi,  2007.  Konvergensi Hukum  dan  Teknologi  Informasi (Sebuah Torehan Empiris-Yuridis).
Indonesia Rearch. Jakarta.
Moeljatno,  1983.  Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban dalam Hukum  Pidana.  Bina  Aksara,
Jakarta.
Mustafa  Abdullah  dan  Ruben  Achmad.
1989.  Intisari    Hukum  Pidana. Ghaka Indonesia. Jakarta.
P.A.F.Lamintang,  1997.  Dasar-Dasar Hukum  Pidana  Indonesia.  Citra Aditya Bakti. Bandung.
S.R.Sianturi,  1986.  Asas-Asas  Hukum
Pidana di Indonesia dan
e-ISSN 2621-6159

## Penerapannya.  Alumni  Ahaem,
Petehaem. Jakarta.