## PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN TONDONG TALLASA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 MENGENAI LARANGAN PERKAWINAN AKIBAT HUBUNGAN PERSUSUAN
Jusmiati 1 , Asni 2 , Musyfikah Ilyas 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: jusmiatiahmad8@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  penelitian  ini  adalah  Pandangan  Masyarakat  Kecamatan  Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan. Adapun sub masalah yakni:1) Sejauhmana pemahaman masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  terhadap  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Mengenai  Larangan  Perkawinan Akibat  Hubungan  Persusuan?  2)  Bagaimana  dampak  pandangan  masyarakat  Kecamatan Tondong  Tallasa  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  terhadap  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  Mengenai  Larangan  Perkawinan  Akibat  Hubungan  Persusuan?.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  masyarakat  Tondong  Tallasa  sangat  kurang, baik  pengetahuan  agama  maupun  pendidikan  sehingga  mereka  tidak  mengetahui  adanya larangan  perkawinan  bagi  mereka  yang  memiliki    hubungan  persusuan.  Dampak  yang ditimbulkan  yaitu  banyaknya  masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  hubungan  persusuan, putusnya  hubungan  perkawinan,  adanya  kesamaan  genetik,  anaknya  berisiko  tinggi mengalami cacat lahir, sistem imun lemah dan berisiko kematian.
Kata  Kunci: Pandangan  Masyarakat,  Perkawinan  Hubungan  Persusuan,  Masyarakat Tondong Tallasa.

## Abstract
The main problem of  this  research is  the Community Views of  Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene  Regency  and  the  Islands  of  Law  No.  1  of  1974  concerning  the  Prohibition  of Marriage  Due  to  Dairy  Relations.  The  sub-problems  are:  1)  How  far  the  community understands Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene Regency and the Islands of Law No. 1 of  1974  concerning  the  Prohibition  of  Marriage  Due  to  Dairy  Relations?  2)  What  is  the impact  of  the views  of the people of  Tondong Tallasa  District, Pangkajene Regency and the Islands  on  Law  No.  1  of  1974  concerning  the  Prohibition  of  Marriage  Due  to  Dairy Relations?  The  results  of  this  study  indicate  that  the  understanding  of  the  Tondong  Tallasa community is  very lacking, both  in  religious knowledge and education, so they do not  know about  the  prohibition  of  marriage  for  those  who  have  breastfeeding  relationships.  The resulting impact is the large number of people who engage in breastfeeding marriages, break up  of  marriages,  genetic  similarities,  their  children  are  at  high  risk  of  birth  defects,  weak immune systems and risk of death.
Keywords: Community Views, Dairy Relationship, Tondong Tallasa Community.
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  perjanjian  yang  menghalakan  percampuran,  mengikat  hak ataupun kewajiban, serta tolong menolong. Agar terbentuk fungsi masing-masing pihak dalam  ikatan  lahir  batin,  sehingga  terbentuklah  suatu  hubungan  sah  yaitu  hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita dalam jangka waktu yang lama. 1
Menurut  Pasal  1  Bab  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, perkawinan  merupakan  hubungan  suami  isteri  antar  seorang  laki-laki  dan  wania  yang bertujuan  untuk  membentuk  rumah  tangga  kekal  dan  bahagia. 2 Perkawinan  terbentuk atas  karunia  tuhan  terhadap  manusia  sebagai  makhluk  yang  beradab,  oleh  karena  itu perkawinan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ajaran  yang  diturunkan  Allah  kepada  manusia yang beradab. 3
Menurut    Kompilasi  Hukum  Islam,  Perkawinan  merupakan  akad  yang  miitsaaqan ghaliizhan (sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.  Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah, warahmah. 4
Secara  istilah  perkawinan  merupakan  perjanjian  yang  menghalalkan  terjadinya persetubuhan ( istimta’) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukanlah wanita yang haramkan dikawini karena hubungan persusuan atau karena sebab keturunan. 5
Perkawinan harus diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum yang telah  berlaku,  adapun  berbagai  macam  larangan  perkawinan  bagi  orang  yang  memiliki hubungan  kekerabatan  dan  disebabkan  adanya  pertalian  persusuan.  Larangan perkawinan  dalam  bahasa  agama  disebut  dengan  mahram,  mahram  adalah  orang  yang
1 Kumedi Ja’far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020) h. 4-5
2 Abdul Wasik Dan Samsul Arifin, Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas (Yogyakarta: penerbit depublish, 2015) h.3-4
3 Kumedi Ja’far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia , (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020) h. 7
4 Sudarto, Fikih Munakahat , (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019) H. 3-5
5 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern , (Yogyakarta: graha ilmu, 2011) h. 4
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
haram untuk dikawini karena hubungan nasab, hubungan perkawinan atau karena adanya ikatan  perkawinan.  Terdapat  dalam  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  Yang  Di  larang,  Salah  satu  bunyi  Pasal  yaitu  poin  D  berbunyi “Berhubungan  Susuan,  yaitu  orangtua  susuan,  anak  susuan,  saudara  susuan  dan bibi/paman susuan”.
Perkawinan  hubungan  persusuan  adalah  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki- laki dan wanita yang memiliki hubungan nasab dalam hal ini hubungan persusuan. Yang dimaksud dengan perkawinan hubungan persusuan apabila seorang laki-laki mengawini salah  satunya,  yaitu Ibu  persusuan,  nenek  persusuan,  bibi  persusuan,  dan  saudara persusuan  perempuan,  ataupun  sebaliknya  seorang  perempuan  kawin  dengan  Ayah persusuan, kakek persusuan, paman persusuan, dan saudara persusuan laki-laki.
Walaupun perkawinan tersebut sekarang jarang ditemukan pada masyarakat, meski tidak banyak namun masih ada beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan yakni kawin dengan saudara persusuan mereka.
Salah  satu  faktor  yang  mendorong  terjadinya  perkawinan  hubungan  persusuan  yaitu kurangnya  pengetahuan,  kurangnya  pengetahuan  baik  pengetahuan  agama  maupun pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui adanya larangan perkawinan bagi mereka yang memiliki  hubungan persusuan. Faktor yang kedua adalah tidak ada ketegasan dari pihak  yang  berwajib  dan  tidak  ada  sosialisasi  dari  pemerintah  dalam  menangani peristiwa perkawinan hubungan persusuan.

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis  proses  berpikir  induktif  terkait  dinamika  hubungan  antara  fenomena  yang diamati,  dan  menggunakan  pemikiran  ilmiah.  Berdasarkan  pemikiran  tersebut  diatas, penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  (field  research)  dimana  penelitian  ini berfokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang terekam. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan pendekatan  yuridis,  yaitu  penulis  berpedoman  dari  ketentuan-ketentuan  atau  aturan- aturan  yang  ditetapkan  dalam  syariat  Islam  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang relevan  dengan  masalah  yang  dibahas,  terutama  mengenai  perkawinan,  dengan  jalan mencari penjelasan dari peraturan yang berlaku guna mendukung legalitas dari persoalan yang  dibahas.  Dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  kualitatif  karena dalam  menggunakan  pendekatan  kualitatif  data  hasil  penelitian  diperoleh  secara langsung, misalnya wawancara dan observasi, sehingga dapat di simpulkan sebagaimana adanya.  Dan  dalam  penelitian  ini  peneliti  juga  menggunakan  pendekatan  syar’I,  yaitu penulis berpedoman dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat  Islam  seperti  Al-Qur’an,  al-hadist,  ijma,  dan  fatwa  yang  berkaitan  dengan masalah yang dibahas.
Alat  pengumpulan  data  yang  di  gunakan  yaitu  observasi,  yang  dimaksud  dengan observasi  adalah  yang  dilakukan  secara  sistematis  bukan  observasi  secara  kebetulan, serta  mengamati  keadaan  yang  wajar  dan  yang  sebenarnya  tanpa  usaha  yang  disengaja untuk memengaruhi, mengatur atau memanipulasinya.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pemahaman  Masyarakat  Kecamatan  Tondong  Tallasa  Kabupaten  Pangkajene Dan  Kepulauan  Terhadap  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan.
Perkawinan  mempunyai  kedudukan  yang  penting,  karena  dengan  perkawinan terbentuklah  ikatan  secara  resmi  antara  dua  orang  yang  berlainan  jenis  kelamin  dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga. 6 Islam telah menegaskan perkawinan sebagai  mitsaqan  ghalizhan  (perjanjian  yang  sangat  kuat)  karena  syariat  perkawinan
6 Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dibawah Umur (Dini) , Jurnal Al-Qadau. Vol. 2  No. 1, 2015, h. 15
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
dalam  Islam  terkait  dengan  dimensi  teologis,  filosofis  dan  sosiologis. 7 Sampai  saat  ini, kedudukan  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  semakin  memperoleh pengakuan  yuridis.  Pengakuan  berlakunya  hukum  Islam  dalam  bentuk  peraturan  dan perundangan  yang  berimplikasi  kepada  adanya  pranata-pranata  social,  budaya,  politik dan hukum. Salah satunya yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan. 8 Perkawinan  hubungan  persusuan  adalah  Perkawinan  yang dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  dan  wanita  yang  memiliki  hubungan  persusuan,  Yang dimaksud dengan perkawinan hubungan persusuan apabila seorang laki-laki mengawini salah  satunya,  yaitu Ibu  persusuan,  nenek  persusuan,  bibi  persusuan,  dan  saudara persusuan  wanita,  ataupun  sebaliknya  seorang  wanita  kawin  dengan  ayah  persusuan, kakek  persusuan,  paman  persusuan,  dan  saudara  persusuan  laki-laki.  yang  menjadi mahram  dari  hubungan  susuan  adalah  apa-apa  yang  menjadi  mahram  dari  hubungan nasab.
Hubungan  persusuan  selain  berkembang  kepada  hubungan  nasab,  hubungan  persusuan juga  berkembang  pada  hubungan  mushaharah.  Bila  seseorang  tidak  boleh  mengawini istri  dari  ayah,  maka  keharaman  ini  juga  berlaku  kepada  istri-istri  dari  ayah  persusuan. Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak dari istri, keharaman ini juga berlaku kepada  wanita  yang  disusui  oleh  istri  tersebut,  bila  haram  mengawini  isteri  dari  anak kandung,  maka  keharaman  ini  juga  berlaku  kepada  isteri  dari  anak  persusuan.  Bila haram  mengawini  ibu  dari  istri,  maka  haram  juga  mengawini  orang  yang  menyusukan istri itu.
Ada  tiga  macam  model  hubungan  saudara  persusuan  yaitu  seorang  laki-laki  menyusu kepada  ibunya  seorang  wanita,  seorang  wanita  menyusu  kepada  ibunya  seorang  laki- laki,  seorang  wanita  dan  seorang  laki-laki  sama-sama  menyusu  di  ibunya  orang  lain. Adapun  syarat  kadar  persusuan  yang  dapat  mengharamkan  perkawinan  menurut  para
7 Hj. Asni, Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama , Jurnal Ahkam. Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105
8 Musyifikah Ilyas, Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan, Jurnal Diktum. Vol. 13 No. 1, Januari 2015, h. 31
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
ulama  adalah  dengan  memenuhi  tujuan  menyusui  serta  rukun  dan  syaratnya,  empat madzhab  berbeda  pendapat  mengenai  hal  tersebut.  Madzhab  Maliki  dan  Hanafi berpendapat  bahwa  dalam  penyusuan  tidak  ada  batasan  yang  tegas,  karena  menurut mereka  yang  penting  adalah  air  susu  yang  diisap  itu  sampai  ke  perut  anak,  sehingga memberikan  energi  dalam  pertumbuhan  anak.  Sedangkan  menurut  Madzhab  Hambali dan Madzhab Syafi’I kadar susuan yang bisa mengharamkan perkawinan adalah dengan menyusui  lima  kali  sampai  kenyang  atau  lebih  dan  di  lakukan  secara  terpisah.  Syarat kedua,  dikatakan  saudara  persusuan  yaitu  anak  yang  menyusu  tersebut  umurnya  di bawah  dua  tahun.  Syarat  ketiga,  air  susu  ibu  yang  menyusui  tersebut  adalah  air  susu orang  hidup  bukan  air  susu  orang  yang  sudah  meninggal.  Perkawinan  hubungan persusuan merupakan perkawinan yang haram dilakukan menurut Al-Qur’an dan hadist, serta  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  kompilasi  hukum  islam  juga  melarang perkawinan hubungan persusuan.
Menurut  penuturan  Tokoh  Agama  dari  hasil  survei  pada  masyarakat  sekitar,  beliau mengemukankan  bahwa  meski  tidak  banyak  namun  sebagian  masyarakat  belum mengetahui  adanya  larangan  perkawinan  bagi  seseorang  yang  memiliki  hubungan persusuan.
Selain  itu  menurut  penuturan  masyarakat  yang  melakukan  hubungan  persusuan, memandang  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  seseorang  yang  memiliki hubungan persusuan merupakan perkawinan yang tidak haram dan boleh dilakukan.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tondong Tallasa memandang bahwa Seorang pria dan wanita  yang  memiliki  hubungan  nasab  dalam  hal  ini  hubungan  Persusuan  tidak  boleh melakukan  perkawinan  karena  jelas  dalam  Al-Qur’an  dan  hadist  bahwa  perkawinan hubungan  persusuan  tersebut  dilarang  dan  hukumnya  adalah  haram,  dan  dari  segi Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  kompilasi  hukum  islam  juga  melarang  adanya perkawinan  hubungan  persusuan,  jika  terjadi  suatu  perkawinan  bagi  orang  yang memiliki  hubungan  persusuan  maka  harus  di  cegah,  selanjutnya  jika  telah  terlanjur terjadi  perkawinan  diantara  keduanya  sebelum  mereka  mengetahui  bahwa  keduanya memiliki  hubungan  persusuan  maka  perkawinannya  harus  di  pisahkan  atau  dibatalkan
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
perkawinannya,  perkawinan  hubungan  persusuan  dikategorikan  sebagai  perkawinan rusak (fasakh).
Pertimbangan  hukum  yang  menyebabkan  terjadinya  pembatalan  perkawinan  dari pengadilan  agama  adalah  karena  perkawinan  tersebut  tidak  memenuhi  syarat-syarat perkawinan, adanya penipuan status dari calon mempelai, kurang telitinya pemeriksaan administrasi calon suami istri, kurang pahamnya masyarakat terhadap ketentuan hukum islam  dan  Undang-undang  perkawinan.  Penegakan  hukum  dan  keadilan  merupakan bagian  yang  sangat  penting  dalam  masyarakat. 9 Bagaimanapun  keadilan  harus ditegakkan agar mampu memaknai supermasi hukum, menghilangkan imparsial hukum dan  tetap  pada  entitas  keadilan,  karena  hukum  akan  menjadi  mati  ketika  kehilangan keadilan. 10 Banyak  akibat  yang  ditimbulkan  dari  suatu  proses  pembatalan  perkawinan diantaranya yaitu  akibat  hukum  terhadap pembatalan perkawinan mempunyai  beberapa dampak hukum antara lain terhadap suami istri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu  diantara  keduanya  dianggap  tidak  pernah  terjadi  perkawinan.  Jadi  putusan pengadilan  berlaku  surut  terhadap  perkawinan  yang  telah  dibatalkan,  maksudnya  sejak perkawinan  mereka  dilangsungkan  sampai  dengan  adanya  putusan  pembatalan perkawinan  maka  perkawinan  keduanya  dianggap  tidak  pernah  terjadi,  sebagaimana yang  tertera  dalam  Pasal  28  Undang-undang  Perkawinan  bahwa  “Keputusan  berlaku sejak  berlangsungnya  perkawinan”.  Dan  hal  ini  berlangsung  setelah  pembatalan perkawinan  tersebut  memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap,  yaitu  setelah  mendapat keputusan Pengadilan.

## 2. Dampak Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong
Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga dengan putusan pengadilan  yang  menyatakan  bahwa  perkawinan  tersebut  dibatalkan  maka  perkawinan tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada  walaupun  perkawinan  baru  dilangsungkan  ataupun
9 Hj. Asni, Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton , Jurnal Al- ‘Adalah. Vol. 14 No. 1, 2017, h. 82
10 Marilang, Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif , Jurnal Konstitusi. Vol. 14 No. 2, Juni 2017, h. 2
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
telah berlangsung lama. Dan Diharamkan melakukan hubungan suami istri bagi mereka yang  perkawinannya  dibatalkan.  Dalam  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  jo  Pasal  75  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  batalnya  suatu perkawinan  dimulai  setelah  keputusan  Pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan didalam pasal 28 ayat (2) sub  b  disebutkan  bahwa  batalnya  suatu  perkawinan  tidaklah  berlaku  surut  terhadap Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan  perkawinan  didasarkan  atas  adanya  perkawinan  lain  yang  lebih  dahulu. Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa  norma-norma  hukum  yang  telah  dituangkan dalam aturan-aturan hukum, dan yang telah menjadi bagian dari hukum, menuntut agar masyarakat  menyesuaikan  tindak  lakunya  sesuai  dengan  hukum  yang  telah  menjadi aturan hukum. 11
Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  memiliki  hubungan  persusuan membawa  sebab  dan  akibat,  karena  bagaimanapun  juga  dalam  setiap  perbuatan  pasti akan  menimbulkan  faktor-faktor  dan  dampaknya,  ini  merupakan  suatu  hal  yang  tidak dapat ditolak.
Masyarakat  Kecamatan  Tondong  Tallasa  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan memandang bahwa perkawinan yang dilakukan karena hubungan persusuan disebabkan karena beberapa faktor yang ditimbulkan yaitu:

## a. Kurangnya Pengetahuan dan Ilmu Agama
Ketidak  adilan  terhadap  perempuan  biasanya  diawali  di  rumah  tangga  dalam  bentuk diskriminasi  atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Biasanya pendidikan bagi  anak  laki-laki  lebih  diprioritaskan  ketimbang  anak  perempuan  dengan  dasar pertimbangan bahwa anak perempuan akhirnya akan ke dapur juga. 12 Menurut penelitian Niniek  Farani,  perempuan  berpotensi  mencapai  keberhasilan  dalam  memimpin sebagaimana  pria  karena  perempuan  juga  dapat  memiliki  karakter  yang  dimiliki  oleh
11 Muh. Jamal Jamil, Pembuktian di Peradilan Agama , Jurnal Al-Qadau. Vol. 4 No. 1, Juni 2017, h. 26
12 Hj. Asni, Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Telaah Kompilas Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender) , Jurnal Al-‘Adl, 2008,  h. 2
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
seorang  pemimpin. 13 Salah  satu  penyebab  seseorang  menikah  dengan  saudara persusuannya yaitu kurangnya pengetahuan baik ilmu pendidikan maupun ilmu agama. 14 Menurut  Tokoh  Masyarakat  dan  Tokoh  Agama  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan adanya  peristiwa  perkawinan    dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  baik  pengetahuan agama maupun pendidikan. 15
Pada tahun 2015 di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tingkat partisipasi masyarakat mengenai  pendidikan  memang  mengalami  peningkatan  yg  disebabkan  karena  adanya program  pendidikan  gratis  dari  pemerintah  guna  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  mengenyam  bangku  pendidikan  serta  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas  sarana  maupun  prasarana  sekolah.  Namun  sayangnya  kesempatan  tersebut tidak  dipergunakan  dengan  baik  oleh  siswa  ataupun  mahasiswa  yang  menuntut  ilmu, bahkan banyak siswa ataupun mahasiswa di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak belajar  dengan  sungguh-sungguh  agar  dapat  lebih  memahami  hukum-hukum  yang berlaku baik hukum positif maupun hukum agama.
Kualitas  yang  dihasilkan  tidak  semaksimal  yang  diharapkan,  dikarenakan  tenaga pendidik atau guru dalam memberikan metode pelajaran belum memenuhi standar yaitu berbasis (K-13) atau Kurikulum 2013 yang notabenenya kurikulum tersebut diharapkan baik  siswa  maupun  guru  mampu  mengembangkan  kompetensi  belajar  mengajar disekolah. Selain itu, ketidak maksimalan proses belajar mengajar dan kurangnya sarana dan prasarana di sekolah belum mendukung untuk dilaksanakan proses belajar mengajar yang  efektif.  Melihat  paradigma  berpikir  siswa  dalam  menilai  pelajaran  bukan  sebagai prioritas utama melainkan hanya untuk memperoleh gelar semata.
b. Banyak Yang Menikah dengan Keluarga Dekat
13 Hj. Asni, Perempuan Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah di Pasar Baruga Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam , Jurnal Al-Izzah, Januari 2018,  h. 68
14 H. Abd Hakim (68), Tokoh Agama Tondong Tallasa, Wawancara, 17 Desember 2020
15 M. P. Lewa (60), Tokoh Masyarakat Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
Faktor kedua yaitu banyaknya orang yang melakukan perkawinan dengan keluarga dekat mereka  sendiri,  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  keluarga  dekat  hukumnya  adalah makruh. 16
Meskipun  melakukan  perkawinan  dengan  keluarga  dekat  hukumnya  makruh  dan  tidak haram dilakukan, namun sebaiknya perkawinan dengan keluarga dekat tidak di lakukan, dikarenakan  tidak  menutup  kemungkinan  mereka  mempunyai  hubungan  nasab  ataupun hubungan  persusuan  tanpa  sepengetahuan  mereka.  Selain  itu,  perkawinan  dengan kerabat  dekat  juga  bertentangan  dengan  tujuan  biologis  dari  perkawinan,  yaitu percampuran DNA. Semakin  besar persamaan genetik, masalah yang muncul pun akan semakin  besar,  akibatnya  empat  sampai  tujuh  persen  anak-anak  yang  lahir  dari perkawinan  dengan  kerabat  dekatnya  bisa  cacat  lahir,  bahkan  ada  yang  sampai meninggal. 17
Kejadian-kejadian  seperti  melakukan  perkawinan  dengan  keluarga  dekatnya  ataupun melakukan  perkawinan  dengan  saudara  persusuan,  perkawinan  yang  seperti  ini  kadang terjadi  di  kalangan  masyarakat  namun  tidak  terlihat  dan  mereka  memang  tidak mengetahui dari segi larangan perkawinan bagi yang memiliki hubungan nazab maupun persusuan  karena  memang  tidak  diberi  tahu  oleh  orang  tua  ataupun  keluarga  mereka, namun lewat akibat dari perkawinan yang mereka lakukan itu ada.
c. Kurangnya silaturahmi antara keluarga
Perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  dengan  saudara  persusuannya  juga  disebabkan karena  kurangnya  jalinan  silaturahmi,  sehingga  mereka  tidak  saling  mengenal  sama sekali antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. 18
16 Muhammad Ependi (58), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020
17 Muhammad Ependi (58), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020
18 Simbah (50), Keluarga Pelaku Perkawinan Saudara Persusuan, Wawancara, 20 Desember 2020
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
d. Tidak ada ketegasan dari pihak yang berwajib (KUA, pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat).
Faktor  ke  empat  yang  menjadi  pemicu  terjadinya  perkawinan  hubungan  persusuan dikarenakan tidak ada ketegasan dari pihak berwajib. Ketegasan adalah suatu keputusan yang  harus  diambil  secara  cepat  dan  jelas  dalam  situasi  yang  tidak  mengambang  dan berlarut-larut, sebab tugas yang paling berarti bagi seorang pemimpin adalah mengambil keputusan  yang  baik,  tepat  dan  normatif.  Selain  itu  kurangnya  sosialisai  kepada msyarakat  mengenai  larangan  perkawinan  akibat  hubungan  persusuan  juga  sangat berpengaruh  pada  perkawinan  hubungan  persusuan  pada  masyarakat  dikarenakan kurangnya  pengetahuan  dan  ketidak  tegasan  pemerintah  dalam  menangani  peristiwa tersebut. 19
Pemerintah,  Tokoh  Agama,  Tokoh  masyarakat,  Pihak  KUA  dan  PPN  sangat  berperan penting  dalam  menangani  peristiwa  perkawinan  hubungan  persusuan  dengan mengadakan sosialisasi mengenai larangan perkawinan hubungan persusuan tersebut dan melakukan pendataan secara khusus kepada msyarakat agar tidak lagi terjadi perkawinan persusuan. Namun sayangnya  tidak ada penegasan dari pemerintah dan pihak berwajib dalam mencegah perkawinan hubungan persusuan tersebut. 20
e. Faktor ekonomi dan faktor kepercayaan.
Selanjutnya faktor yang mempengaruhui seseorang memiliki hubungan persusuan adalah faktor  ekonomi  dan  faktor  kepercayaan.  Orang  tua  yang  ekonominya  kurang  memadai sehingga  mereka  tidak  bisa  membeli  susu  formula,  dengan  begitu  mereka  menyusukan anak mereka kepada ibu orang lain sehingga menimbulkan ikatan saudara persusuan.
Selain itu, perkawinan hubungan persusuan juga terjadi dikarenakan faktor kepercayaan, sebagian orang tua menganggap dengan menyusui anak seseorang akan menyelamatkan anak  tersebut.  Ia  tidak  peduli  asal  tujuannya  menyelamatkan  bayi  orang  lain  dan  tidak
19 Muhammad Ependi (58), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020
20 Abdul Salam (56), Penghulu dan Kepala KUA Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
melihat  akibat  kedepannya.  kejadian  seperti  menikah  dengan  saudara  kandung,  yang jelas  haram  hukumnya  saja  pernah  terjadi,  apalagi  perkawinan  dengan  saudara persusuan. Perkawinan hubungan persusuan seperti ini kadang tidak terlihat dikarenakan keduanya  tidak  mengetahui  status  kekeluargaannya  dan  tidak  tahu  mengenai  adanya Undang-undang  yang  melarang  perkawinan  saudara  persusuan  dikarenakan  kurangnya ekonomi dalam mengenyam pendidikan. 21
Adapun  dampak  dari  pandangan  masyarakat  kecamatan  tondong  tallasa  kabupaten pangkajene  dan  kepulauan  mengenai  larangan  perkawinan  akibat  hubungan  persusuan yaitu:
a. Banyaknya  masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  yang  hukumnya  haram  karena adanya hubungan persusuan.
Salah satu faktornya yaitu Kurangnya pengetahuan mengenai larangan perkawinan bagi seseorang  yang  memiliki  hubungan  persusuan,  faktor  tersebut  menimbulakan  dampak yang  sangat  fatal  yakni  sebagian  masyarakat  tidak  mengetahui  tentang  keharaman melakukan  hubungan  perkawinan  dan  larangan  perkawinan  bagi  orang  yang  memiliki hubungan persusuan.
Perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat dengan saudara persusuannya disebabkan kurangnya pengetahuan mereka mengenai adanya larangan perkawinan bagi orang  yang  memiliki  hubungan  persusuan,  sehingga  mereka  melakukan  perkawinan yang  dilarang  oleh  hukum  Allah  SWT,  Sunnah  Rasulullah  SAW,  Kompilasi  Hukum Islam  dan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  mengenai  larangan  perkawinan  akibat hubungan persusuan. 22
b. Putusnya hubungan Perkawinan
Dampak kedua yang ditimbulkan dari pandangan mengenai larangan perkawinan akibat hubungan persusuan yaitu perkawinannya menjadi putus.
21 Simbah (50), Keluarga Pelaku Perkawinan Saudara Persusuan, Wawancara, 20 Desember 2020
22 Simbah (50), Keluarga Pelaku Perkawinan Saudara Persusuan, Wawancara, 20 Desember 2020
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
Perkawinan  yang  dibatalkan  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada  walaupun  perkawinan baru dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama. Terkait dengan status mantan istri, dengan  dibatalkannya  perkawinan  tersebut,  maka  perkawinan  menjadi  putus  dan  istri berstatus  janda.  Adapun  mengenai  hak  mantan  istri  akibat  putusnya  perkawinan  ini, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.
c. Adanya kesamaan genetik
Selanjutnya,  dampak  yang  ditimbulkan  dari  perkawinan  hubungan  persusuan  yaitu adanya  kesamaan  genetik.  Kerabat  tingkat  pertama  termasuk  keluarga  inti,  memiliki kesamaan genetic hingga lima puluh  persen.  Kondisi ini perlu diwaspadai  karena tidak semua unsur genetik bersifat baik.
Misalnya,  ada  gen  yang  bertemu  sehingga  terjadi  suatu  penyakit.  Oleh  karena  itu  anak hasil  perkawinan  hubungan  persusuan  beresiko  tinggi  mengalami  penyakit  keturunan dan kelainan genetic, seperti albinisme, fibrosis kistik dan hemophilia.
d. Anak dari perkawinan hubungan persusuan Berisiko tinggi mengalami cacat lahir Setidaknya  ada  empat  puluh  persen  anak  hasil  hubungan  persusuan  (keluarga  inti) berisiko  tinggi  mengalami  kelainan  yang  bersifat  autosomal  resesif,  malformasi  fisik bawaan, atau deficit intelektual yang parah.
Kondisi  cacat  lahir  yang  rentan  dialami  anak  hasil  perkawinan  hubungan  persusuan, seperti tumbuhnya jari tambahan pada tangan dan kaki (polidaktili), jari tangan menyatu, dwarifisme, gangguan jantung, serta berat bayi lahir rendah (BBLR)
e. Sistem Imun Lemah
Selain  adanya  kesamaan  genetic  dan  anak  yang  dilahirkan  berisiko  tinggi  mengalami cacat  lahir,  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  memiliki  hubungan  persusuan juga berdampak pada sistem imum anak yang dilahirkan.
Saudara  kandung  memiliki  kesamaan  genetic  hingga  lima  puluh  persen,  hal  ini mempengaruhi kualitas sistem imun pada keturunannya, karena keturunannya memiliki susunan  DNA  yang  hampir  sama,  dan  memberikan  kualitas  sistem  imun  yang  sama
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
dengan  ibunya.  Akibatnya,  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  hubungan  persusuan rentan mengalami sakit disebabkan daya tahan tubuh anak yang lemah.
f. Resiko kematian
Resiko  kematian anak yang dilahirkan dari perkawinan hubungan persusuan cenderung tinggi.  Hal  ini  disebabkan  karena  kuranganya  variasi  geneti  dan  sistem  imun  yang lemah.  Kasus  yang  sering  terjadi  adalah  kematian  saat  bayi  dilahirkan  atau  kematian neonatal,  bahkan  selain  kematian  bayi,  sang  ibu  juga  memiliki  resiko  yang  sama, terutama ketika melahirkan pada usia lebih dari empat puluh tahun. 23

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Tondong Tallasa  sangat  kurang,  baik  pengetahuan  agama  maupun  pendidikan  sehingga  mereka tidak  mengetahui  adanya  larangan  perkawinan  bagi  mereka  yang  memiliki    hubungan persusuan.  Menurut  mereka  menikah  dengan  saudara  persusuan  tidak  dilarang  dan dibolehkan dalam islam
Tidak  ada  sosialisasi  dan  tidak  ada  ketegasan  dari  pemerintah  dalam  menangani peristiwa  tersebut  sehingga  menurut  masyarakat  menikah  dengan  saudara  persusuan tersebut dibolehkan dan tidak di larang.
Adapun  dampak  dari  pandangan  masyarakat  terhadap  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974    mengenai  larangan  perkawinan  akibat  hubungan  persusuan  yaitu  banyak masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  hubungan  persusuan,  putusnya  hubungan perkawinan,  adanya  kesamaan  genetik,  anaknya  berisiko  tinggi  mengalami  cacat  lahir, sistem imun lemah, dan anaknya berisiko kematian.

## 2. Saran
Untuk  masyarakat,  pelaku  perkawinan  hubungan  persusuan  dan  keluarga  agar  lebih memiliki  kesadaran  hukum  mengenai  perkawinan  terkhususnya  mengenai  larangan
23 Simbah (50), Keluarga Pelaku Perkawinan Saudara Persusuan, Wawancara, 20 Desember 2020
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
perkawinan bagi yang memiliki hubungan persusuan, agar perkawinan antara seseorang yang memiliki hubungan persusuan tidak terus menerus terjadi.
Untuk Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tondong  Tallasa,  dan  terkhususnya  Pengadilan  Agama,  Kepala  KUA  dan  Penghulu, serta  PPN,  agar  sebaiknya  melakukan  sosialisasi  secara  terang-terangan  kepada masyarakat  dan  melakukan  pengarahan  kepada  calon  mempelai  dalam  hal  perkawinan, rukun  perkawinan,  syarat-syarat,  serta  hukumnya  dan  melakukan  pendataan  secara khusus  kepada  masyarakat  mengenai  perkawinan  terkhususnya  mereka  yang  memiliki hubungan  persusuan.  serta  lebih  peduli  dengan  orang-orang  di  lingkungan  sekitar mereka,  agar  masyarakat  tidak  salah  langkah  dan  memahami  betul  mengenai  apa  yang diatur dalam  Al-Qur’an  dan Hadist, serta dalam  Hukum Kompilasi  Islam dan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai larangan perkawinan.

## Daftar Pustaka
Al-Quran
Kementrian Agama RI , Al-Qur’an danTerjemahannya.
Buku
Ja’far, Kumedi. Hukum Keluarga Islam di Indonesia . Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
Sudarto. Fikih Munakahat . Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019.
Mardani, HukumKeluarga Islam di Indonesia , (Jakarta: Prenadamedia Group: 2016)
Wasik, Abdul dan Samsul Arifin. Fiqih Keluarga Antara Konsep Dan Realitas. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015

## Jurnal
Asni,  M.  (2019).  Peran  Peradilan  Islam  dalam  Penegakan  Hukum  Islam  di  Kesultan1an Buton. IAIN Kendari .
Asni, A. (2014). Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah , 17 (1).
Asni, A. (2008). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender). Al-'Adl , 1 (2), 36-45.
Asni,  A.  (2018).  Perempuan  Kepala  Keluarga  dan  Pencari  Nafkah  di  Pasar  Baruga  Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian , 12 (2), 67-84.
Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan
Jusmiati, Asni, Musyfikah Ilyas
Ilyas, M. (2015). Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum , 13 (1), 30-39.
Jamil,  J.  (2017).  Pembuktian  di  Peradilan  Agama. Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam , 4 (1), 25-39.
Marilang,  M.  (2017).  Menimbang  Paradigma  Keadilan  Hukum  Progresif. Jurnal Konstitusi , 14 (2), 315-331.
Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan Di Bawah Umur (Dini). Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 2 (1), 15-30.

## Narasumber
Muhammad  Ependi  (58),  Ketua  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Tondong  Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020
H. Abdul Hakim (68), Tokoh Agama Tondong Tallasa, Wawancara, 17 Desember 2020 M. P. Lewa (60), Tokoh Masyarakat Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020 Abdul Salam (56), Penghulu Dan Kepala KUA  Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020
Simbah  (50),  Keluarga  Pelaku  Perkawinan  Hubungan  Persusuan,  Wawancara,  20  Desember 2020