## KEBIJAKAN ADAPTASI DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Siti Yunianti, Ede Surya Darmawan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia
Email: dr.sitiyunianti@gmail.com ABSTRAK Kata kunci: Adaptasi, Dokter Spesialis, Fasyankes, Kebijakan Latar  belakang:  Jumlah  dokter  spesialis  di  Indonesia  masih  kurang  untuk memenuhi  kebutuhan  pelayanan  spesialistik.  Adaptasi  dokter  spesialis  Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri (WNI LLN) di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  dalam memenuhi  kebutuhan  dan  peningkatan  mutu  layanan  dokter  spesialis.  Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  kebijakan  yang  terkait dengan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Metode: Penelitian ini melakukan  pemeriksaan  literatur  (metode  literatur  review,  research  terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu tujuh peraturan dan tiga artikel  yang  didapatkan  melalui  pencarian  pada  Google  Scholar.  Selain  itu penelitian ini juga menggunakan analisis pustaka/ library research dari berbagai sumber diantaranya laporan Badan Pusat Statistik (BPS), data registrasi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), profil tenaga kesehatan, dan sumber data lainnya dari  berbagai  artikel  internasional  yang  terkait.  Hasil:  Hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa peraturan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes telah dipersiapkan dengan cukup baik oleh Pemerintah dimana leading sektor nya adalah Kementerian Kesehatan dan KKI. Sampai bulan Agustus 2023 atau dalam kurun  waktu  1(satu)  tahun  kebijakan  ini  dilaksanakan  sudah  memberikan kontribusi yang cukup baik yaitu ada 16 dokter spesialis WNI LLN yang telah ditempatkan di RSUD khususnya wilayah terpencil yang membutuhkan layanan spesialistik. Kesimpulan: Diharapkan ke depan, implementasi kebijakan adaptasi dokter  spesialis  ini  di  dukung  oleh  semua  stakeholder  terkait  khususnya Pemerintah daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan layanan spesialistik di daerah secara optimal. ABSTRACT Keywords: Adaptation, Specialist Doctors, Health Facilities, Policy Background: The number of specialist doctors in Indonesia is still less to meet the needs of specialist services. The adaptation of specialist doctors Indonesian citizens graduated abroad (WNI LLN) in health service facilities is one of the efforts made by the government in meeting the needs and improving the quality of specialist doctor services. Objective: This study aims to determine the policy picture  related  to  the  adaptation  of  specialist  doctors  Indonesian  citizens graduated abroad specialists in health facilities. Methods: This study conducted a literature examination (literature review method, research on all related laws and regulations, namely seven regulations and three articles obtained through a search  on  Google  Scholar.  In  addition,  this  study  also  uses  library  research analysis  from  various  sources  including  Central  Bureau  of  Statistics  reports, Indonesia  Medical  Council  registration  data,  profiles  of  health  workers,  and other  data  sources  from  various  related  international  articles.  Results:  The results  of  this  study  show  that  the  adaptation  policy  for  specialist  doctors Indonesian citizens graduated abroad in health facilities has been prepared quite
well by the Government where the leading sectors are the Ministry of Health and the Indonesian Medical Council. Until August 2023 or within one year, this policy has contributed quite well, namely there are 16 of specialist doctors Indonesian citizens graduated abroad who have been placed in hospitals, especially remote areas that need specialist services. Conclusion: It is hoped that in the future, the implementation of the adaptation policy for specialist doctors Indonesian citizens graduated abroad will be supported by all relevant stakeholders, especially local governments so that they can optimally meet the needs of specialist services in the regions.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  jumlah  dokter  spesialis  belum  memadai  dalam  menunjang  pelayanan spesialistik.  WHO  menyatakan  bahwa  rasio  ideal  antara  dokter  dan  masyarakat  adalah  1:1000 orang, yang berarti satu dokter melayani 1000 orang di sebuah wilayah (WHO, 2017). Saat ini, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 275, 77 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023),  sedangkan  ketersediaan  dokter  spesialis  di  Indonesia  per  31  Desember  2022  sebanyak 49.220,  sehingga  rasio  dokter  spesialis  adalah  0,18  per  1000  penduduk  (Konsil  Kedokteran Indonesia,  2023).  Rasio  untuk  7  (tujuh)  jenis  dokter  spesialis  per  1000  penduduk  yaitu  Ilmu Penyakit Dalam 0,026, Anak 0,022, Bedah 0,022, Obstetri dan Ginekologi 0,022, Anestesiologi dan Terapi Intensif 0,014, Radiologi 0.009, dan Patologi Klinik 0,008 (Kementerian Kesehatan RI, 2023b). Kondisi ini masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan spesialistik. Maka dari itu perlu dilakukan percepatan penambahan jumlah untuk memenuhi rasio dan pemerataan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia.
Permasalahan  rasio  di  atas  terlihat  paradoks  dengan  banyak  WNI  yang  menempuh pendidikan  dokter  spesialis  di  luar  negeri  dan  bahkan  bekerja  di  negara  lain.  Selain  itu,  di  era globalisasi saat ini wacana dokter WNA yang akan masuk ke Indonesia untuk mengisi kekosongan pelayanan  spesialistik,  yang  terdekat  adalah  menyongsong  era  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA)  tahun  2025  dimana  dokter  spesialis  WNA  akan  diperbolehkan  untuk  berpraktik  di Indonesia begitu pula sebaliknya menjadi hal yang urgen untuk ditindak lanjuti (Juni Angkasawati & Laksmiarti, 2014, hlm. 338).
Pilar  ke  lima  dari  Transformasi  Kesehatan  adalah  transformasi  SDM  kesehatan  yang mencakup terjaminnya ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dalam hal ini adalah dokter spesialis. Pemerintah mengajak diaspora khususnya dokter spesialis dan yang sudah lulus menempuh pendidikan dokter spesialis di luar negeri untuk kembali  mengabdi  ke  Indonesia,  melalui  program  adaptasi  dokter  spesialis  WNI  LLN  di fasyankes.  Dalam  rangka  memenuhi  layanan  dokter  spesialis  yang  terdistribusi  baik  di  setiap daerah  di  Indonesia  dan  meningkatkan  pendayagunaan  dokter  spesialis  di  fasyankes  maka dilakukan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes yang dimulai pada bulan Mei 2022  sebagai  tindak  lanjut  dari  implementasi  Permenkes  Nomor  14  tahun  2022.  (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Dalam pelaksanaanya melibatkan stakeholder yang cukup banyak antara lain yaitu Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, KKI, kolegium dokter spesialis, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, Persatuan Rumah Sakit Indonesia, organisasi profesi dan tentunya Pemerintah daerah serta rumah sakit Pemerintah
di daerah.
Adaptasi adalah evaluasi kemampuan melakukan praktik kedokteran (Republik Indonesia, 2004) yang terdiri dari berbagai kegiatan untuk menyesuaikan kompetensi dan kemampuan dokter spesialis  WNI  LLN  di  fasyankes  sesuai  dengan  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  di  Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes juga merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  mutu  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan  di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2022, jumlah dokter spesialis WNI LLN yang memenuhi syarat untuk mengikuti program adaptasi mencapai 100%, berdasarkan hasil pada angkatan pertama, tiga dokter spesialis Orthopedi dan Traumatologi telah  ditempatkan  di  RSUD  Fauziah  Bireun  Aceh,  RSUD  Cut  Meutia  Aceh  Utara,  dan  RSUD ODSK Sulawesi Utara, dan pada angkatan kedua, tiga dokter spesialis Ilmu Penyakit Dalam telah ditempatkan  di  RSUD  Kubu  Raya  Kalimantan  Barat,  RSUD  Palmatak  Kepulauan  Riau.  Oleh karena itu, tercapainya target 7 sehingga capaiannya adalah 100% (Kementerian Kesehatan RI, 2023a, hlm. 70–71). Selanjutnya akan dilakukan percepatan proses dari program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes ini.
Dibutuhkan  pembaharuan  sistem  untuk  meningkatkan  kompetensi,  produksi,  dan pemerataan dokter spesialis di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan program adaptasi dokter spesialis di fasyankes merupakan salah satu upaya untuk membantu menyelesaikan krisis jumlah dokter  spesialis  agar  mampu  melayani  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  khususnya  spesialistik seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal ini, peneliti bermaksud melakukan pemeriksaan literatur untuk mendapatkan gambaran kebijakan tentang adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes.

## METODE
Kebijakan  adaptasi  dokter  spesialis  WNI  LLN  di  fasyankes  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  dibahas  dalam  penelitian  ini  melalui kepustakaan  atau  penelitian  literatur.  Pencarian  dan  tinjauan  ulang  artikel  dilakukan  melalui internet. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis pustaka/ library research dari berbagai sumber diantaranya laporan BPS, data registrasi KKI, profil tenaga kesehatan, dan sumber data lainnya dari berbagai artikel internasional yang terkait sebagai pembanding pelaksanaan adaptasi untuk  menjamin  kualitas  layanan  spesialistik  dan  memenuhi  kebutuhan  dokter  spesialis  di Indonesia. Penelitian kebijakan tentang adaptasi dokter spesialis WNI di fasyankes ini bertujuan untuk  mengumpulkan  gambaran  kebijakan  dan  mengembangkan  strategi  kebijakan  untuk pelaksanaan adaptasi dokter spesialis LLN di fasyankes. Penilaian dan penetapan ketercakupan yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel penelitian yang komprehensif dan dapat diakses yang  berkaitan  dengan  adaptasi  dokter  spesialis  WNI  LLN  di  fasyankes  serta  upaya  untuk menjamin kualitas dan memenuhi kebutuhan layanan spesialistik di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelusuran  peraturan  undang-undang  dan  kebijakan  atau  regulasi  yang  berlaku  di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa peraturan yang berkaitan dengan adaptasi dokter spesialis
WNI LLN di fasyankes baik secara langsung maupun tidak langsung. Peraturan ini disajikan dalam tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1 Peraturan Perundang-Undangan Yang Berhubungan Dengan Adaptasi
Dokter Spesialis WNI LLN Di Fasyankes No Bentuk Peraturan Keterangan 1 UUD 1945 Pasal 28 H (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan lahir dan batin, tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta akses ke pelayanan kesehatan. Pasal  34  (3)  menyatakan  bahwa  negara bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak. 2. UU Nomor 17 Tahun  2023  Tentang Kesehatan Pasal  241  dijelaskan  bahwa  bagi  tenaga medis  dan  tenaga  kesehatan  WNI  LLN  yang akan  melaksanakan  praktik  di  Indonesia  harus mengikuti  evaluasi  kompetensi  yang  meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian  kemampuan  praktik.  Apabila  hasil penilaian  kompeten  maka  tenaga  medis  dan tenaga  kesehatan  dapat  mengikuti  adaptasi  di fasyankes. Namun jika dinilai belum kompeten maka harus mengikuti penambahan kompetensi.  Ketentuan  dalam  pasal  241  ini dikecualikan  bagi  tenaga  medis  dan  tenaga kesehatan  WNI  LLN  yang  merupakan  lulusan dari  penyelenggara  pendidikan  di  luar  negeri yang  telah  direkognisi  dan  telah  melakukan praktik  minimal  2(dua)  tahun  di  luar  negeri, atau jika WNI LLN tersebut adalah seorang ahli dalam  bidang  unggulan  tertentu  dalam pelayanan  kesehatan  yang  dapat  dibuktikan dengan adanya sertifikat kompetensi (Republik Indonesia, 2023)
Pasal 242 dijelaskan bahwa tenaga medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan  luar  negeri  yang  akan  mengikuti adaptasi  pada  fasyankes  harus  memiliki  STR dan SIP.
3. Peraturan  Menteri Kesehatan  (Permenkes) Nomor  13  Tahun  2022 Tentang  Perubahan  Atas Permenkes  Nomor  21 Tahun  2020  Tentang Rencana Strategis Kementerian  Kesehatan Tahun 2020- 2024
Salah  satu  yang  utama  dalam  mencapai lima strategi kesehatan nasional adalah sumber daya  manusia  kesehatan  (SDMK)  sehingga Pemerintah  terus  mendorong  peningkatan sumber  daya  kesehatan  dengan  menambah jumlah  SDMK,  kapasitas  dan  kualifikasi  yang sesuai standar. 4. Permenkes  Nomor 14  Tahun  2022  Tentang Program Adaptasi Dokter  Spesialis  Warga Negara Indonesia Lulusan  Luar  Negeri  Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah  38  Pasal,  yang  terbagi  menjadi Bab  I  berisi  tentang  Ketentuan  Umum,  Bab  II tentang  Penyelenggaraan  Adaptasi  Dokter Spesialis  yang  terdiri  dari  8  bagian  yaitu Umum, Komite Bersama, Perencanaan, Penilaian Kompetensi Pra Adaptasi, Penempatan  Adaptasi  Dokter  Spesialis  WNI LLN,  Hak  dan  Kewajiban,  Pemantauan  dan Evaluasi,  Pendanaan,  BAB  III  tentang Pembinaan  dan  Pengawasan,  dan  BAB  IV tentang Ketentuan Penutup. 5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil)  Nomor  97 Tahun  2021  Tentang Adaptasi Dokter Spesialis  Warga  Negara Indonesia  Lulusan  Luar Negeri Jumlah  19  Pasal,  yang  terbagi  menjadi
Bab  I  berisi  tentang  Ketentuan  Umum,  Bab  II tentang Persyaratan Adaptasi, BAB III tentang Komite  Bersama  Adaptasi  yang  terdiri  dari  3 bagian yaitu Pembentukan,
Penilaian Kompetensi  Pra  Adpatasi,  Pembekalan,  BAB
IV  tentang  Penerbitan  Sertifikat  Kompetensi
Adaptasi,  SIP,  dan  STR  yang  terdiri  dari  3 bagian  yaitu  Penerbitan  Sertifikat  Kompetensi Adaptasi,  Penerbitan STR Adaptasi , Surat Izin Praktik Adaptasi, BAB V tentang Tempat dan
Waktu  Pelaksanaan  Adaptasi,  BAB  VI Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Adaptasi, BAB VII Pembinaan dan Pengawasan,  BAB  VIII  tentang  Pendanaan, BAB IX tentang Ketentuan Peralihan, dan BAB
X tentang Ketentuan Penutup.
6. Perkonsil  Nomor 111 Tahun 2023 Tentang Penambahan Kompetensi Dokter  Spesialis  Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Sebanyak 16 Pasal, terdiri dari Bab I yang membahas  Ketentuan  Umum,  Bab  II  yang membahas Penilaian Calon Peserta yang Sesuai untuk  Penambahan  Kompetensi,  Bab  III  yang membahas  Jangka  Waktu,  Materi,  dan  Lokasi Penambahan  Kompetensi,  dan  Bab  IV  yang membahas  Surat  Tanda  Registrasi  Peserta Penambahan Kompetensi. BAB V Pemantauan dan  Evaluasi,  BAB  VI  tentang  Surat
Keterangan  Selesai  Penambahan  Kompetensi, BAB  VII  tentang  Pendanaan,  dan  BAB  VIII tentang Ketentuan Penutup. 7. Perkonsil  Nomor 112 Tahun 2023 Tentang Registrasi Dokter Spesialis  Warga  Negara Indonesia  Lulusan  Luar Negeri  Peserta  Program Adaptasi Dan Penambahan Kompetensi
Sebanyak 16 Pasal terdiri dari Bab I, yang membahas  Ketentuan  Umum,  Bab  II,  yang membahas  Tujuan,  Bab  III,  yang  membahas Registrasi  Dokter  Spesialis  WNI  LLN  Peserta Program Adaptasi, dan Bab IV, yang membahas Registrasi  Dokter  Spesialis  WNI  LLN  Peserta Program  Penambahan  Kompetensi,  BAB  V
Duplikat STR, BAB VI tentang Ketidakberlakukan  STR,  BAB  VII  tentang Penolakan  Penerbitan  STR,  dan  BAB  VIII tentang  Pembayaran  STR,  BAB  IX  tentang
Jangka Waktu Penerbitan STR, BAB X tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan,  dan  BAB  XI tentang Ketentuan Penutup
Selain  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  di  atas,  hasil  penelusuran literature melalui mesin pencarian dan telah dilakukan skrinning penilaian kesesuaian dengan tujuan dan kriteria inklusi dari penelitian ini, diperoleh sebanyak 3 (tiga) jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang terkait dirangkum pada tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Penelitian Yang Terkait Dengan Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN Di Fasyankes Dan Upaya Penjaminan Mutu Serta Pemenuhan Kebutuhan Layanan
Spesialistik Di Indonesia No Judul Metode Hasil
1 Gambaran Kebijakan  Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter  Spesialis  Di Indonesia (Villeny Rosita Dewi dkk., 2023) Kepustakaan atau literatur review Peraturan perundangundangan menentukan kebijakan Pemerintah,  tetapi  upaya Pemerintah daerah diperlukan  agar  kebijakan tersebut dapat berguna dengan optimal. 2 Pendayagunaan Dokter Spesialis Terhadap  Pemerataan Pelayanan  Kesehatan Berdasarkan Hak Asasi Manusia  (Syahbuddin, 2020) Yuridis normatif atau penelitian  hukum normatif Untuk menjamin Kesetaraan Hak Asasi Manusia, Pendayagunaan Dokter Spesialis harus mematuhi Peraturan Presiden  Nomor  29  Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis. 3 Analisis Implementasi Kebijakan Dokter Spesialis  Jaga On  Site Di Instasi Gawat Darurat  Rumah  Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Kms Anhar, 2015) Kualitatif Karena masalah komunikasi,  disposisi,  dan struktur  organisasi  yang buruk serta kebutuhan sumber  daya  yang  masih besar menyebabkan implementasi kebijakan dokter spesialis jaga on site belum berjalan dengan baik. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan  jumlah  tenaga kerja  dan  kompetensi  yang sesuai dengan standar, revisi prosedur  operasi  standar, penyiapan  alat  komunikasi, peningkatan fasilitas, memperkuat fungsi koordinasi  dan  pengawasan secara teratur, dan dukungan untuk
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Berikut ini adalah uraian peraturan dari berbagai produk kebijakan yang harus dilaksanakan dalam program adaptasi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri di fasyankes.

## Undang-Undang Dasar NRI 1945
Berdasarkan  Pasal  28H  dan  Pasal  34  UUD  1945,  jelas  bahwa  negara  bertanggung  jawab untuk memberikan hak atas kesehatan setiap warga negara Indonesia, termasuk akses ke fasilitas kesehatan dan pelayanan umum. Pengakuan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) menegaskan  bahwa  negara  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  hak  tersebut.  Dalam  hal  ini, negara bertanggung jawab untuk menyiapkan pelayanan umum dan fasilitas kesehatan untuk setiap warganya.  Sebaliknya,  negara  tidak  boleh  mengabaikan  siapa  pun  atas  dasar  suku,  agama,  ras, antar-golongan (SARA), status sosial ekonomi, atau jenis kelamin (Affandi, 2019, hlm. 37–38). Kesehatan adalah kebutuhan utama setiap orang, hak dasar untuk hidup sehat harus dilindungi. Setiap orang akan dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya jika mereka berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. Latar belakang kemartabatan manusia ( human dignity ) adalah falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM (Ardinata, 2020, hlm. 325).
Kualitas  layanan  kesehatan  di  fasyankes  dipengaruhi  oleh  lokasi,  peralatan  medis, kemampuan medis yang terkiat dengan tenaga medis secara langsung, dan faktor-faktor lainnya, sehingga diperlukan kebijakan untuk menjamin layanan kesehatan (Fu dkk., 2021).

## Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Pada pasal 4 UU Kesehatan yang baru dijelaskan bahwa setiap orang berhak unuk hidup sehat,  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  aman,  bermutu,  dan  terjangkau  agar  dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan mendapatkan akses atas sumber daya kesehatan. Masalah utama dalam pelayanan kesehatan di dunia adalah terbatasnya atau kurangnya tenaga kesehatan, baik  dokter,  perawat  dan  petugas  kesehatan  lainnya.  WHO  menyatakan  bahwa  tidak  hanya  di Indonesia,  di  berbagai  negara,  petugas  kesehatan  menghadapi  keterbatasan  pada  semua  tingkat perkembangan sosial ekonomi, baik dari sudut pendidikan, pengaturan lapangan kerja, termasuk distribusi dan retensi di tempat kerja, dan kinerja (Aditama, 2023).
Salah  satu  jenis  profesional  medis  adalah  dokter  spesialis.  Dalam  undang-undang  ini, Pemerintah,  yang  diwakili  oleh  Kementerian  Kesehatan,  dan  Pemerintah  daerah,  baik  Provinsi maupun Kabupaten/Kota, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis. Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan pelayanan kesehatan di rumah  sakit,  termasuk  pembinaan  dan  pengawasan  rumah  sakit,  meminimalkan  pengembangan kebijakan  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  tenaga  kesehatan  di  rumah  sakit,  dan
penjaminan untuk masyarakat bahwa meraka akan menerima layanan kesehatan yang terstandar dan berkualitas (Susetiyo & Iftitah, 2021, hlm. 105).
UU Kesehatan ini juga mengatur mengenai adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Pada pasal 241 menyebutkan bahwa bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI LLN yang akan melaksanakan praktik di Indonesia harus mengikuti evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan  administrasi  dan  penilaian  kemampuan  praktik.  Apabila  hasil  penilaian  kompeten maka  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan  dapat  mengikuti  adaptasi  di  fasyankes.  Namun  jika dinilai belum kompeten maka harus mengikuti penambahan kompetensi. Ketentuan dalam pasal 241 ini dikecualikan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI LLN yang merupakan lulusan dari penyelenggara pendidikan di luar negeri yang telah direkognisi dan telah melakukan praktik minimal 2(dua) tahun di luar negeri, atau jika WNI LLN tersebut adalah seorang ahli dalam bidang unggulan  tertentu  dalam  pelayanan  kesehatan  yang  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  sertifikat kompetensi (Republik Indonesia, 2023)
Selanjutnya pada pasal 242 dijelaskan bahwa tenaga medis dan Tenaga Kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan mengikuti adaptasi pada fasyankes harus memiliki STR dan SIP. Hal ini adalah bentuk penjaminan dari negara akan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat adalah berkualitas dan aman.
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
Salah satu tujuan transformasi kesehatan pilar kelima adalah untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja kesehatan yang kompeten dan merata. Kementerian Kesehatan memiliki tujuan untuk meningkatkan  pemenuhan  SDMK  sesuai  standar  melalui  indikator  program  Presentase  RSUD kabupaten/kota yang mempunyai empat dokter spesialis dasar dan tiga dokter spesialis penunjang. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis dan memastikan bahwa tenaga medis memenuhi standar. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan telah menetapkan beberapa sasaran program atau kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan pendayagunaan dokter spesialis. Sasaran tersebut  meliputi  jumlah  calon  dokter  spesialis  yang  melakukan  penugasan  khusus,  total keseluruhan dokter spesialis yang didayagunakan, dan jumlah dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter  gigi  spesialis  yang  mendapatkan  pelatihan  dalam  rangka  meningkatkan  kompetensi  dan kualidikasi  dengan  mengikuti  program  bantuan  pendidikan  dokter  spesialis-subspesialis  dan dokter gigi spesialis.
Sesuai  data  KKI,  jumlah  dokter  spesialis  yang  teregistrasi  per  31  Desember  2022  adalah sebanyak 49.220 orang. Jumlah terbanyak ada di provinsi DKI Jakarta yaitu 8.883 orang, Jawa Timur 6.694 orang dan Jawa Barat 6.485 orang dokter spesialis. Sedangkan untuk provinsi yang paling  sedikit  dokter  spesialisnya  adalah  Sulawesi  Barat  yang  hanya  memiliki  70  orang  dan Maluku Utara 84 orang dan Papua sebanyak 105 orang dokter spesialis.  Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2022 masih terdapat adanya maldistribusi dokter spesialis di Indonesia.
Menurut Permenkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, dijelaskan bahwa setiap rumah sakit diwajibkan memiliki 7 jenis dokter spesialisasi yang lengkap yaitu  penyakit  dalam,  anak,  obstetrik  dan  ginekologi,  bedah,  patologi  klinik,  radiologi,  dan anestesiologi. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan ketersediaan dokter spesialis di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di seluruh provinsi di Indonesia. Profil Tenaga Kesehatan Indonesia dari Kementerian Kesehatan pada bulan Juli 2023, jumlah RSUD provinsi yang memiliki lengkap 7 dokter spesialis dasar sebanyak 224 atau sebesar 30, 52%. Ada 2 provinsi yang tidak memilki RSUD yang lengkap 7 dokter spesialis dasar yaitu Kalimantan Tengah (18 RSUD provinsi) dan Maluku (17 RSUD provinsi)., sedangkan Sulawesi Tengah dari 24 RSUD hanya 2 RSUD yang lengkap (8,33%) (Kementerian Kesehatan RI, 2023c).
Permenkes  Nomor  14  Tahun  2022  Tentang  Program  Adaptasi  Dokter  Spesialis  Warga Negara  Indonesia  Lulusan  Luar  Negeri  Di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  dan  Pekonsil Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri
Permenkes dan Perkonsil ini adalah bentuk kepastian hukum untuk program adaptasi dokter spesialis  WNI  LLN  agar  dapat  melakukan  praktik  kedokteran  di  fasyankes.  Program  ini diperkenalkan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  para  dokter  spesialis  WNI  LLN mendapatkan  izin  praktik  di  fasyankes.  Program  ini  juga  bertujuan  untuk  meningkatkan pengalaman  klinis  para  dokter  spesialis,  serta  memudahkan  akses  masyarakat  mendapatkan layanan kesehatan yang terstandar dan berkualitas. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes. Salah satunya adalah perbedaan sistem pendidikan di luar negeri yang berbasis rumah sakit ( hospital based ), sedang di Indonesia berbasis universitas sehingga proses penilaian kompetensi pra adaptasi yang melibatkan banyak stakeholder dalam komite bersama mendapati berbagai kendala. Selain itu,  ada  juga  beberapa  hambatan  administrasi  dan  sumber  daya  dalam  pelaksanaan  program adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes.
Minat  dari  diaspora  dalam  mengikuti  program  adaptasi  mengalami  kenaikan.  Pada  akhir bulan Juli 2023 tercatat ada 57 pendaftar, 54 berkas sudah terverifikasi, 25 orang sudah selesai penilaian kompetensi dan dinyatakan lulus, 17 orang dalam tahap pembekalan, 16 orang sertifikat kompetensi telah diterbitkan dan 14 orang yang sudah mendapatkan STR adaptasi sehingga siap memberikan layanan di fasyankes (Kemenkes, 2023). Sebanyak 16 dokter spesialis WNI LLN yag telah dinyatakan kompeten mengabdi di berbagai wilayah di Indonesia sesuai dengan perencanaan kebutuhan nasional. Mereka terdiri dari 3 orang dokter spesialis Orthopedi dan Traumatologi, 3 orang dokter spesialis penyakit dalam, 4 orang dokter spesialis obstetri dan ginekologi, 1 orang dokter spesialis mata, 4 orang dokter spesialis dermatologi dan venereologi, dan 1 orang dokter spesialis anak. 16 fasyankes yang menjadi tempat pelaksanaan adaptasi tersebut yaitu RSUP Prof Dr. R.D Kandou Provinsi Sulawesi Utara, RSUD Cut Meautia Aceh Utara Provinsi Aceh, RSUD
dr.  Fauziyah  Bireun  Provinsi  Aceh,  RSUD  Palmatak  Anambas  Kepulauan  Riau,  RSUD  Zainal Abidin Pagar Alam Provinsi Lampung, RSUD Kubu Anyar Provinsi Kalimantan Barat, RSUD Dolopo,  Madiun  Provinsi  Jawa  Timur,  RSUD  Otanaha  Provinsi  Gorontalo,  RSUD  dr.  H. Kimpulan Pane Provinsi Sumatera Utara, RSUD Muyang Kute Redelong, Provinsi Aceh, RSUD Noongan Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, RSUD Bendan Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, RSUD  Batara  Guru  Luwu,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  RSUD  Sawerigading  Palapa,  Provinsi Sulawesi Selatan. RSUD Jaraga Sasameh Barita Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, dan RSUD Banten Serang Provinsi Banten (Kementerian Kesehatan RI, t.t.). Selain memberikan insentif bagi dokter  spesialis  yang  mengikuti  program  adaptasi  (adaptan),  waktu  yang  jelas  pelaksanaan adaptasi  di  fasyankes  selama  2  (dua)  tahun  dan  dilakukan  percepatan  proses  dengan  aplikasi meluncurkan platform  digital  webbased  application untuk  adaptasi  dokter  spesialis  WNI  LLN sehingga  lebih  mudah  dan  cepat  dalam  proses  pendaftaran  peserta  dan  verifikasi  berkas  serta penilaian pra adaptasi menjadi lebih cepat dengan target waktu kurang dari satu bulan (Widyawati, 2022).
Mengenai adaptasi yang terkait dengan penjaminan mutu layanan kesehatan juga dilakukan oleh negara lain. Misalnya di Cina, sistem pelatihan standar untuk dokter spesialis di Cina menjadi peluang dan tantangan baru bagi dokter. Sangat penting untuk melatih dokter berkualitas tinggi untuk sistem layanan medis negara mana pun. Seperti yang bisa kita lihat, Cina sedang memasuki era populasi yang menua, menghadapi permintaan akan layanan kesehatan lebih dari 1,3 miliar orang, yang menjadi tantangan besar bagi Pemerintah dan dokter Cina. Untuk para dokter lulusan luar  negeri  atau  mengikuti  praktik  internasional,  Cina  secara  bertahap  meningkatkan  langkah- langkah kunci untuk membangun sistem pelatihan dokter nasional. Seperti diberitakan, pelatihan residensi standar atau standardised residency training (SRT) telah dipromosikan secara luas di Cina, dan telah menjadi pelatihan wajib bagi semua lulusan kedokteran termasuk juga bagi yang lulus dari luar negeri (Xiao dkk., 2022).
Di Belanda, untuk meningkatkan kinerja profesional dokter dilakukan 5(lima) strategi yaitu: 1)  mengelola  dan  memantau  kinerja  secara  aktif,  2)  membangun  pola  pikir  kolektif,  3) memprofesionalkan  seleksi  dan  orientasi,  4)  meningkatkan  kesejahteraan  kerja,  dan  5) menyelaraskan prosedur kerja. Kelima strategi tersebut memiliki kaitan yang jelas dengan kinerja profesional, kualitas, dan keamanan dokter (Debets dkk., 2022) . Hal ini selaras dengan program adaptasi  yang  dilakukan  di  bawah  supervisi  dokter  spesialis  sesuai  bidang  spesialis  untuk memberikan  bimbingan  dan  secara  kolaboratif  berbagi  pengalaman  dalam  mencapai  perawatan berkualitas tinggi dan aman.
Salah satu tahapan adaptasi adalah evaluasi kompetensi sebelum dokter spesialis WNI LLN turun  langsung  memberikan  layanan  spesialistik  ke  masyarakat.  Hal  ini  selaras  dengan  hasil penelitian di Inggris tentang seleksi masuk bagi warga negara Inggris yang menerima gelar medis mereka  di  luar  negeri,  didapatkan  hasil  bahwa  regulator  dan  penyeleksi  harus  terus
mengembangkan  proses  yang  kuat  untuk  seleksi  dan  penilaian  dokter  dalam  pelatihan.  Ini menyiratkan bahwa untuk meningkatkan kinerja pendidikan pascasarjana dari dokter yang lulus dari  luar  negeri,  peluang  pelatihan  tambahan  bisa  efektif.  Selain  itu,  tidak  semua  dokter  yang mengikuti pelatihan Inggris dari luar negeri telah menyelesaikan pelatihan dasar mereka, dokter- dokter ini memerlukan pengawas (terkadang dari luar negeri) untuk memverifikasi bahwa mereka telah mencapai kompetensi dasar (Sertifikat Alternatif Kompetensi Dasar). Studi ini menunjukkan bahwa peraturan yang mengatur hak praktik kedokteran di negara tertentu tidak boleh ditentukan oleh kewarganegaraan atau tempat kualifikasi. Sebaliknya mereka harus didasarkan pada evaluasi kemampuan klinis yang andal dan adil dan kualitas pribadi lainnya yang penting untuk praktik kedokteran dalam konteks nasional tertentu. Pengenalan ujian lisensi di Inggris akan memberikan kesempatan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dampaknya perlu dilakukan evaluasi dengan hati-hati  untuk  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  peningkatan  keselamatan  dan  kualitas  perawatan pasien (Tiffin dkk., 2018).
Penelitian  lainnya  menunjukkan  bahwa  melatih  dokter  untuk  berkomunikasi  lebih  baik dengan  pasien  sangat  bermanfaat  dalam  memberikan  layanan  kesehatan  terutama  untuk  pasien dengan gejala yang tidak dapat dijelaskan secara medis (Weiland, 2019). Hal ini sejalan dengan manfaat  dari  adaptasi  yang  tidak  hanya  fokus  pada  penyesuaian  kompetensi  tetapi  juga kemampuan lainnya dalam praktik kedokteran termasuk kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif dengan pasien. Penelitian di Jepang terkait program pembelajaran lanjutan untuk dokter melalui metode problem based learning di fasilitas pelayanan kesehatan primer secara langsung selama  2  (dua)  tahun  menunjukkan  adanya  perubahan  sikap  dan  perilaku  dokter  dalam memberikan perawatan. Seperti yang kita ketahui bahwa aspek spesifik dari suatu program yang efektif  adalah  adanya  perubahan  sikap  dan  perilaku  (Seki  dkk.,  2022).  Hal  ini  sejalan  dengan pelaksanan program adaptasi dokter spesialis di fasyankes selama 2 (dua) tahun diharapkan juga akan memberikan pengaruh yang positif untuk sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Di  Australia,  dokter  spesialis  lebih  cenderung  memberikan  layanan  ke  kota  terdekat  jika mereka  bekerja  secara  pribadi.  Distribusi  layanan  dan  model  penjangkauan  bervariasi  sesuai dengan  tempat  tinggal  spesialis  serta  sektor  praktik  spesialis  di  daerah  pedesaan  Diperlukan pendekatan  kebijakan  dan  perencanaan  bertingkat  untuk  mempromosikan  penjangkauan  yang terintegrasi dan dapat diakses di pedesaan dan terpencil Australia akan layanan dokter spesialis (O’Sullivan  dkk.,  2016) . Serangkaian  strategi  penting  untuk  meningkatkan  layanan  kesehatan melalui strategi penguatan layanan kesehatan dan pendekatan implementasi, penguatan organisasi layanan kesehatan, meningkatkan kinerja penyedia layanan kesehatan individu, dan pemberdayaan masyarakat.  Melibatkan  pemangku  kepentingan/ stakeholder menjadi  sangat  penting  dalam implementasi kebijakan layanan kesehatan. Maka dari itu kebijakan adaptasi dokter spesialis WNI LLN di fasyankes membutuhkan dukungan dari stakeholder terkait khususnya Pemerintah daerah.
Penyelenggaraan/Proses  Adaptasi  berdasarkan  Permenkes  Nomor  14  Tahun  2022  dan Perkonsil Nomor 97 Tahun 2021
Ada 3 (tiga) tahapan dalam proses adaptasi yaitu:

## Perkonsil  Nomor  111  Tahun  2023  Tentang  Penambahan  Kompetensi  Dokter  Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri
Perkonsil  ini  mengatur  tentang  penambahan  kompetensi  bagi  dokter  spesialis  WNI  LLN yang  dinilai  belum  kompeten  dari  hasil  evaluasi  kompetensi  yang  telah  diikuti  pada  tahap  pra adaptasi.  Mengikuti  penambahan  kompetensi  di  bidang  keilmuan  kedokteran  merupakan  salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan praktik kedokteran di Indonesia.

## Perkonsil  112  Tahun  2023  Tentang  Registrasi  Dokter  Spesialis  Warga  Negara  Indonesia Lulusan Luar Negeri Peserta Program Adaptasi Dan Penambahan Kompetensi
Registrasi wajib dilakukan oleh dokter spesialis WNI LLN yang akan mengikuti program adaptasi  dan  penambahan  kompetensi.  Adapun  tujuan  dari  registrasi  ini  adalah  melakukan pencatatan resmi terhadap dokter spesialis WNI LLN yang akan memberikan layanan spesialistik selama  mengikuti  adaptasi  atau  sedang  tahap  penambahan  kompetensi  yang  akan  melakukan praktik  kedokteran  dalam  rangka  adaptasi  atau  penambahan  kompetensi  di  Indonesia  selain sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat terhadap praktik yang diberikan oleh dokter spesialis WNI LLN pada saat mengikuti program adaptasi ataupun penambahan kompetensi.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak peraturan atau kebijakan yang telah disusun Pemerintah.  Pemerintah  juga  telah  melakukan  banyak  hal  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan pemerataan  dokter  spesialis  melalui  program  penyediaan  dan  pendayagunaan  dokter  spesialis. Adaptasi  dokter  spesialis  WNI  LLN  di  fasyankes  adalah  salah  satunya.  Program  adaptasi  juga bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  layanan  spesialistik  di  seluruh  wilayah  Indonesia  melalui
Pra adaptasi
Pengajuan adaptasi 1. Verifikasi dokumen
2. Penilaian kompetensi pra adaptasi 3. Pembekalan Penerbitan sertifikat 1. Sertifikat kompetensi adaptasi 2. STR adaptasi Adaptasi 1. Dilaksanakan  di  RS Pemerintah Pusat, Pemda,  dan  RS  lain yang ditetapkan Menteri 2. Jangka  waktu  selama 2  tahun  dan  pada tahun  ke  2  boleh melakukan praktik tambahan Pasca Adaptasi Penerbitan STR 1. Sertifikat kompetensi adaptasi
2. STR Adaptasi
koordinasi  lintas  sektoral.  Agar  tenaga  dokter  spesialis  dapat  dimaksimalkan,  upaya  ini  harus mendapatkan  dukungan  dari  Pemerintah  daerah.  Untuk  menarik  minat  bagi  diaspora  terhadap program adaptasi, Pemerintah telah menyediakan platform digital sebagai upaya percepatan proses verifikasi dan administrasi, insentif bagi dokter spesialis yang mengikuti program adaptasi ini, dan kejelasan waktu pelaksanaan. Program adaptasi mendukung diaspora dan dokter spesialis WNI LLN agar bisa memberikan layanan spesialistik kepada masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan  Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Kesehatan  terus  berupaya  dalam  mendorong transisi dokter spesialis WNI LLN sehingga bisa mengikuti proses adaptasi dengan lancer.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditama, T. Y. (2023). Aspek Pendidikan Dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. eJournal Kedokteran Indonesia, 11(1), 1–2. https://doi.org/10.23886/ejki.11.401.1-2
Affandi,  H.  (2019).  Implementasi  Hak  atas  Kesehatan  Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945: Antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara. Jurnal Hukum Positum, 4(1), 36. https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3006
Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal HAM, 11(2), 319. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319- 332
Badan Pusat Statistik. (2023). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022 [Data Sensus]. https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan- tahun.html
Debets, M. P. M., Silkens, M. E. W. M., Kruijthof, K. C. J., & Lombarts, K. M. J. M. H. (2022). Building  organisations,  setting  minds:  Exploring  how  boards  of  Dutch  medical  specialist companies address physicians’ professional performance. BMC Health Services Research, 22(1), 155. https://doi.org/10.1186/s12913-022-07512-6
Fu, S., Liu, Y., & Fang, Y. (2021). Measuring the Differences of Public Health Service Facilities and Their Influencing Factors. Land, 10(11), 1225. https://doi.org/10.3390/land10111225 Juni  Angkasawati,  T.,  &  Laksmiarti,  T.  (2014).  Peraturan  Perundangan  Dalam  Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) Di Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 17, 337–344. https://media.neliti.com/media/publications-test/20912-regulation- of-legislation-in-utilization-523dd6ed.pdf
Kementerian Kesehatan RI. (t.t.). 16 Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri Kembali Mengabdi (hlm. 3 Agustus 2023). https://www.instagram.com/p/CvfF8AUviNr/?img_index=1
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2022).  PMK  Nomor  14  Tahun  2022  Tentang  Program  Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri di Fasyankes.pdf.
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2023a).  Laporan  Kinerja  Direktorat  Jenderal  Tenaga  Kesehatan Tahun 2022.
Kementerian Kesehatan RI. (2023b). Profil Tenaga Kesehatan. https://ditjen-nakes.kemkes.go.id/ Kementerian Kesehatan RI. (2023c). Profil Tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehatan.
Kms Anhar. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Dokter Spesialis Jaga On Site Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang. Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia, 1(3). https://doi.org/10.7454/arsi.v1i3.2182
Konsil Kedokteran Indonesia. (2023). Registrasi Keseluruhan. http://www.kki.go.id/
O’Sullivan, B. G., McGrail, M. R., Joyce, C. M., & Stoelwinder, J. (2016). Service distribution and models of rural outreach by specialist doctors in Australia: A national cross-sectional study. Australian Health Review, 40(3), 330. https://doi.org/10.1071/AH15100
Republik  Indonesia,  P.  (2004).  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran.
Republik Indonesia, P. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Seki, M., Fujinuma, Y., Matsushima, M., Joki, T., Okonogi, H., Miura, Y., Ohno, I., & Hiramoto,
J.  (2022).  Use  of  a  2-year  continuing  professional  development  programme  to  change Japanese  physicians’  attitudes  to  learning  primary  care:  A  qualitative  study.  BMJ  Open, 12(7), e059925. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-059925
Susetiyo,  W.,  &  Iftitah,  A.  (2021).  Peranan  dan  Tanggungjawab  Pemerintah  dalam  Pelayanan Kesehatan  Pasca  Berlakunya  UU  Cipta  Kerja.  Jurnal  Supremasi,  92–106. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648
Syahbuddin,  D.  H.  (2020).  Pendayagunaan  Dokter  Spesialis  Terhadap  Pemerataan  Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hak Asasi Manusia. Aktualita, 3 No 1, 599–615.
Tiffin, P. A., Orr, J., Paton, L. W., Smith, D. T., & Norcini, J. J. (2018). UK nationals who received their medical degrees abroad: Selection into, and subsequent performance in postgraduate training: a national data linkage study. BMJ Open, 8(7), e023060. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-023060
Villeny  Rosita  Dewi,  R.  N.,  Oktamianti,  P.,  &  Muliawati,  D.  (2023).  Gambaran  Kebijakan Pemenuhan  Kebutuhan  Tenaga  Dokter  Spesialis  Di  Indonesia.  Jurnal  Cahaya  Mandalika, 551–562.
Weiland,  A.  (2019).  Training  doctors  to  communicate  better  with  patients  with  medically unexplained symptoms. Journal of Psychosomatic Research, 121, 108. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2019.03.030 WHO. (2017). The Republic of Indonesia Health System Review. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254716/9789290225164-eng.pdf Widyawati. (2022, Juni 14). Luncurkan Platform Digital, Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri Makin Mudah dan Cepat.
https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20220610/3440126/luncurkan-platform- digital-adaptasi-dokter-spesialis-wni-lulusan-luar-negeri-makin-mudah-dan-cepat/
Xiao, Y., Zhu, S.-Y., & Huang, Y.-H. (2022). Standardised training system for specialists in China:
A new opportunity and challenge for doctors. Postgraduate Medical Journal, 98(e3), e155– e156. https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2020-139408

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License