## PERAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

## Nurhabni
UIN Sunan Kalijaga E-Mail: nurhabni24@gmail.com

## Abstrak
Arbitrase atau yang dikenal dengan Basyarnas merupakan lembaga yang memiliki kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa  syariah  di  luar  peradilan  umum. Arbitrase  diatur  dalam  UU  No.  30  Tahun  1999  yang  berkaitan  bahwa  arbitrase berhak  menyelesaikan  sengketa  syariah  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  yang meminta  Basyarnas  untuk  mengadili  perkara  yang  diajukan.  Perkara  yang  dapat diadili  oleh  badan  arbitrase  meliputi  bidang  ekonomi,  bisnis,  keuangan, perdagangan,  dan  industri  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  syariah.  Tujuan  dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran dan efektivitas badan arbitrase syariah  dalam  menyelesaikan  sengketa  bisnis  syariah  di  Indonesia.  Metode penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  deskriptif  normatif  dan  penelitian  ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Arbitrase syariah dinilai lebih fleksibel dalam menyelesaikan perkara syariah dengan mempertimbangkan biaya dan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan peradilan umum, sehingga  arbitrase  syariah  menjadi  pilihan  yang  baik  untuk  kasus-kasus  yang berbasis syariah
Kata Kunci: Arbitrase Syariah, Sengketa, Bisnis Syariah

## Abstract
Arbitration or known as Basyarnas is an institution that has the authority to resolve sharia disputes outside the general court. Arbitration is regulated in Law No. 30 of 1999 which relates that arbitration has the right to resolve sharia disputes for the parties to the dispute who request Basyarnas to hear the case submitted. Cases that can be tried by arbitration bodies include economic, business, financial, trade and industrial issues that apply sharia principles. The purpose of writing this article is to  determine  the  role  and  effectiveness  of  sharia  arbitration  bodies  in  resolving sharia  business  disputes  in  Indonesia.  The  research  method  in  this  article  uses descriptive normative and this research uses library research. Sharia arbitration is considered  more  flexible  in  resolving  sharia  cases  by  considering  costs  and relatively shorter time compared to general courts, so that sharia arbitration is a good choice for sharia-based cases.

## Keywords: Sharia Arbitration, Dispute, Sharia Business

## A. Pendahuluan
Perkembangan  bisnis  syariah  di  Indonesia  terlihat  sangat  pesat  dimulai dengan  adanya  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  seperti  perbankan  syariah,
asuransi syariah, rekasadana syariah dan lain sebagainya. Pemicu perkembangan bisnis  syariah  di  Indonesia  yang  dinilai  sangat  pesat  ini  didukung  oleh  sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam.
Bisnis  baik  berbasis  syariah  maupun  konvensional  tidak  terlepas  dari masalah  atau  sengketa  yang  menyebabkan  operasionalnya  akan  terganggu. Sengketa yang terjadi harus secepatnya diselesaikan untuk mendapatkan keadilan atas perkara yang  terjadi.
Dalam  hal  sengketa  bidang  bisnis  syariah,  proses  penyelesaian  sengketa  bisa diselesaikan melalui forum litigasi yaitu Pengadilan Agama dan forum non litigasi yaitu Badan Arbitrase Syariah. 1
Seiring  dengan  perkembangan  tersebut  Hukum  Islam  di  Indonesia mengalami  perkembangan  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pemberian  kewenangan  oleh    Peradilan  Agama  sebagai  peradilan  Islam  di Indonesia. 2
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  telah  diatur  setidaknya  ada  dua pilihan  penyelesaian  sengketa,  pertama,  penyelesian  sengketa  ekonomi  syariah jalur  litigasi  yakni  penyelesaian  sengketa  yang  diselesaikan  melalui  lembaga pengadilan  dengan  berbagai  hukum  acaranya.  Kedua  penyelesian  sengketa ekonomi  syariah  jalur  nonlitigasi  yakni  penyelesaian  sengketa  yang penyelesaiannya  diselesaikan  di  luar  pengadilan  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa meliputi APS (alternative penyelesaian sengketa) atau diistilahkan ADR (alternative dispute resolution), Arbitrase, dan lembaga konsumen. 3
Mengenai  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  atau  diluar  lembaga peradilan  formal,  yakni  dikenal  dengan  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  atau Aternative  Dispute  Resolution  (ARD)  maupun  arbitrase.  Arbitrase  adalah  cara penyelesaian  sengketa  perdata  diluar  pengadilan  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 4
Aternative  Dispute  Resolution  (ARD)  merupakan  Upaya  penyelesaian sengketa  diluar  litigasi,  dalam  ADR  terdapat  beberapa  bentuk  penyelesaian sengketa  selain  arbitrase,  diantaranya  ialah  konsultasi,  negoisasi,  mediasi, konsiliasi dan termasuk juga arbitrase yang menjadi pokok penelitian pada tulisan ini.  Berbeda  dengan  bentuk  ADR  lainnya  arbitrase  ini  memiliki  karakteristik tersendiri  yaitu  yang  hamper  sama  dengan  penyelesaian  sengketa  adjudikatif. Sengketa  dalam  arbitrase  diputus  oleh  seorang  arbiter  atau  majelis  arbiter  yang mana putusan tersebut bersifat final and binding .
Melihat  beberapa  pemaparan  diatas,  maka  dalam  tulisan ini  penulis  akan mengkaji  lebih  dalam  mengenai  peran  arbitrase  dan  efektifitas  arbitrase  syariah dalam menyelesaian sengketa bisnis syariah.
1 Tri  Setiady,  ‘Arbitrase  Islam  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Hukum  Positif’, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , Volume 9.No 3 (2015), 340–52.
2 Putra  Halomoan,  ‘Manajemen  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah’, TADBIR; Jurnal Manajemen Dakwah , Volume 2.No. 2 Desember (2020), 269–302.
3 Neni Herdiati, ‘Neni Hardiati, Sindi Widiana, Seproni Hidayat 2021’, Transekonomika – Akuntansi Bisnis Dan Keuangan , 1.5 (2021), 1–12.
4 Suyud Margono, ADR Dan Arbitrase (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

## B. Metode Penelitian
Metodologi dalam penelitian ini menggunakan library research (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan normatif yuridis. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer yang diambil dari hasil bacaan buku-buku, Undang-Undang dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengertian dan Sejarah Badan Arbitrase Syariah Nasional
Arbitrase  berasal  dari  bahasa  latin  arbitrare  atau  didalam  bahasa Belanda  arbitrage  yang  artinya  suatu  kekuasaan  untuk  menyelesaikan suatu  perkara  menurut  Keputusan  atau  kebijaksanaannya  bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seseorang yang diputus oleh arbiter dan dimana putusan tersebut harus ditaati. 5
Terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa  dijelaskan  bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dapat dibuat oleh para pihak yang bersengketa.
Arbitrase  secara  istilah  disebut  dengan takhim yang  mana  asal katanya berasal dari hakkama , yang artinya menunjuk seseorang sebagai penengah atas suatu perkara atau sengketa yang akan mengadili perkara tersebut. Lembaga ini dikenal sejak lama yaitu sejak Pra Islam. Meskipun pada  sejak  itu  belum  ada  lembaga  yang  dibuat  khusus  untuk  mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan hak milik, waris dan hak-hak lainnya dan  dilakukanlah  penyeleaian  sengketa  tersebut  melalui  bantuan  juru damai  yang  ditunjuk  dan  dipercayai  oleh  masing-masing  pihak  yang berselisih. 6
Untuk dapat lebih memahami arbitrase, ada beberapa pendapat dari sarjana  hukum  dan  peraturan  perundang-unangan  serta  prosedur  Badan Arbitrase  yang  telah  memberikan  pengertian  dari  arbitrase  itu  sendiri, diantaranya ialah sebagai berikut:
a. Arbitrase  menurut  Subekti  adalah  penyelesaian  atau  pemutusan sengketa  oleh  seorang  hakim  atau  beberapa  hakim  berdasarkan persetujuan  bahwa  para  pihak  yang  bersengketa  akan  tunduk  atau menaati Keputusan yang diberikan oleh arbiter.
b. Menurut  H.  Priyatna  Abdurrasyid  arbitrase  adalah  suatu  proses pemeriksaan  sengketa  yang  dilakukan  secara  yudisial  sebagaimana dikehendaki  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dan  penyelesaiannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.
c. Menurut  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  adalah  cara penyelesaian sengketa perdata diluar perasilan umum yang didasarkan
5 R. Subekti, Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase Dan Peradilan, Alumni (Bandung, 1980).
6 Setiady.
pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  pada  pihak yang bersengketa.
d. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam  Pasal  59  ayat  (1)  Arbitrase  merupakan  cara  penyelesaian sengketa  perdata  di  luar  pengadilan  yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sehingga  dengan  demikian  tidak  perlu  ada  keraguan  bahwa arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UUAAPS adalah merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan baik pengadilan umum maupun  pengadilan  agama  dan  UUAAPS  merupakan  satu-satunya undang-undang yang mengatur arbitrase termasuk juga arbitrase syariah. 7 Terbentuknya  arbitrase  syariah  ini  berawal  dari  perkembangan ekonomi Islam yang dinilai semakin pesat, kemudian terbesit pula saat itu kebutuhan  akan  lembaga  khusus  untuk  penyelesaian  sengketa  syariah dengan  jalur  perdamaian  yang  dilakukan  secara  cepat.  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) merupakan pelopor berdirinya badan arbitrase ini yang dahulunya  dikenal  sebagai  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia (BAMUI).
Pada umumnya, sengketa yang mucul dikarenakan ada wanprestasi atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, atau pihak yang satu melaksanakan apa yang disepakati tetapi tidak tunai, atau pihak yang satu melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi keliru dan atau salah satu pihak melaksanakan prestasi atau apa yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu,  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  inilah  yang memicu timbulnya sengketa. 8
Adapun tujuan dari dibentuknya BAMUI adalah untuk memberikan alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  adil  dan  cepat  dalam penanganannya,  perkara  yang  dapat  diadili  oleh  BAMUI  sendiri  yaitu yang berkenaan dengan sengketa-sengketa muamalah dalam bidang bisnis dan Perindustrian, keuangan, jasa dan lain-lain.
Peresmian  Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BAMUI) dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 1993. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pertama nama yang pertama kali diberikan adalah BAMUI. Peresmian  tersebut  dihadiri  dan  ditandatangani  oleh  para  pendiri,  yaitu Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat yang diwakili oleh K.H Hasan Basri dan H.S. Projokusumo dimana jabatan mereka pada saat itu ialah sebagai ketua umum dan sekretaris umum. Setelah sekitar 10 tahun lamanya  BAMUI  menjalankan  tugasnya  banyak  pula  tokoh-tokohnya
7 Agus  dan  Neila  Hifzhi  Siregar  Anwar  Pahutar,  ‘Solusi  Islami  Sebagai  Pendekatan Alternatif Dalam Sengketa Ekonomi’, Yurisprudentia, Jurnal Hukum Ekonomi , Volume 19.No. 2 (2023), 196–212.
8 Zaidah Nur Rosidah and Layyin Mahfiana, ‘Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)’, TAWAZUN :
Journal of Sharia Economic Law , 3.1 (2020), 15
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529>.
meninggal dunia, sehingga kejadian tersebut menjadi penghambat kinerja dan  dianggap  sudah  tidak  sesuai  dengan  kedudukan  BAMUI.  Dalam Salinan akta notaris nomor 15 tanggal 29 Januari Tahun 2004 dinyatakan pada Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Nomor: Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama BAMUI diubah menjadi BASYARNAS yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil  RAKERNAS  MUI  pada  tanggal  23-26  Desember  2002,  sehingga nama  Basyarnas  menjadi  badan  yang  dibawah  MUI  dan  merupakan perangkat organisasi MUI.

## 2. Dasar Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia
Terbentuknya lembaga arbitrase syariah di Indonesia tidak terlepas dari landasan hukum yang kuat baik itu dari hukum Islamnya sendiri dan dari  tinjauan  hukum  positif.    Dalam  Islam,  penggambaran  terhadap penyelesaian  setiap  sengketa  yang  terjadi  di  masyarakat  harus  di dahulukan, salah satunya ialah dengan musyawarah.
Pentingnya  Musyawarah  dianggap  sebagai  salah  satu  cara  untuk mencapai keadilan,  kebenaran, dan kebaikan. 9 Musyawarah dinilai cara yang  paling  dasar  untuk  menentukan  suatu  Keputusan  yang  diambil bersama.  Adapun  dasar  hukum  yang  mendasari  kebolehan  arbitrase  ini terdapat  dalam  al-Qur’an,  Sunnah  dan  Ijma’  Ulama.  Beberapa  dasar hukum yang terdapat dalam al-Qur’an adalah sebagai berikut:
1. QS. Al-Hujurat; 9-19
Artinya: “ Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah  mencintai  orang-orang  yang  berlaku  adil.  Orang-orang beriman  itu  sesungguhnya  bersaudara.  Sebab  itu  damaikanlah (perbaikilah  hubungan)  antara  kedua  saudaramu  itu  dan  takutlah terhadap Allah, supaya kamu   mendapar rahmat” 2. QS. An-Nisa; 35
Artinya: Dan  jika  kamu  khawatir  akan  ada  persengketaan  antara keduanya (suami-isteri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  Dan  jika kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan (perdamaian),  niscaya  Allah  akan  memberikan  petunjuk  kepada suami-isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah  maha  mengetahui  lagi  maha mengenal”
Adapun ijma’ ulama sebagai salah satu dasar hukum arbitrase juga memperkuat  keberadaan  lembaga  arbitrase  untuk  mengantisipasi persengketaan  seperti  setelah  Rasulullah  wafat,  banyak  arbitrase  ini
9 Anwar Pahutar.
dilakukan oleh para sahabat dan ulama setelahnya. Penyelesaian sengketa dilakukan  dengan  cara  mendamaikan  pihak  yang  bersengketa  melalui musyawarah.
Namun  dapat  disimpulkan  peraturan  yang  berlaku  yang  menjadi dasar  hukum  pembentukan  Lembaga  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. SKMUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-
09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syariah  Nasional.  BASYARNAS  adalah  lembaga  hakam  (arbitra sesyariah)satu-satunya di Indonesia yang mempunyai wewenang dalam memeriksa  dan  memutus  sengketa  muamalah  yang  timbul  dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain. 3. Fatwa DSN MUI Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) tentang hubungan muamalah senantiasa diakhiri dengan  ketentuan:  “Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan pihak,maka penyelesaiannya  dilakukan  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  setelah tidak  tercapai  kesepakatan  melalui  musyawarah”.BASYARNAS mempunyai  peraturan  prosedur  yang  memuat  ketentuan  antara  lain: permohonan  untuk  mengadakan  arbitrase,  penetapan  arbiter,  acara pemeriksaan,  perdamaian,  pembuktian  dan  saksi-saksi,  berakhirnya pemeriksaan,  pengambilan  putusan,  perbaikan  putusan,  pembatalan putusan,pendaftaran putusan, dan pelaksanaan putusan. 10

## 3. Kompetensi Basyarnas
BASYARNAS merupakan lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang tugas atau berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan bisnis.  Selain  itu,  lembaga  ini  juga  memiliki  suatu  rekomendasi  atau pendapat  hukum  ( bindend  advice )  yaitu  pendapat  yang  mengikat  tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang bertautan dengan pelasanaan suatu perjanjian.
Apabila lembaga arbitrase dirasa tidak dapat menyelesaikan suatu perkara,  maka  lembaga  peradilan  adalah  jalan  terakhir  yang  dapat ditempuh  dalam  menyelesaikan  perselisihan  untuk  memutus  suatu perkara.  Hakim  harus  memperhatikan  rujukan  yang  berasal  dari  arbiter yang  sebelumnya  telah  menangani  kasus  tersebut  sebagai  bahan pertimbangan untuk menghindari lamanta proses penyelesaian.
Selain daripada itu Basyarnas memiliki keunggulan tersendiri, yaitu:
1. Memberikan  rasa  percaya  kepada  para  pihak  karena  penyelesaiannya yang secara terhormat dan bertanggungjawab.
2. Semua perkara ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya.
10 Jefry Tarantang, Buku Ajar Arbitrase Syariah (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2022).
3. Proses pengambilan keputusan cepat dengan tidak bertele-tele sehingga tidak memakan waktu yang lama dan pastinya biayanya relative murah.
Para  pihak  menyerahkan  penyelesaian  persengketaannya  secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga  secara  sukarela  akan  melaksanakan  putusan  arbiter  sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati; Pada dasarnya  proses  arbitrase  hakikatnya  terkandung  perdamaian  dan musyawarah,  sedangkan  musyawarah  dan  perdamaian  merupakan keinginan setiap orang.
4. Prosedur  Penyelesaian  Perkara  Bisnis  Syariah  di  Badan  Arbitrase Syariah
Mengenai prosedur berperkara di BASYARNAS sebelumnya telah diatur dengan terstruktur dan sistematis sejak awal didirikan oleh BAMUI.
Secara  keseluruhan  aturan  tersebut  dituangkan  di  dalam  peraturan prosedur  Badan  Arbitrase    Muamalat  Indonesia  (BAMUI).  Adapun prosedur  atau  tahapan  awal  untuk  memulai  penyelesaian  perkara  di Basyarnas  dimulai  dengan  penyerahan  secara  tertulis  oleh  pihak  yang sepakat akan perkaranya yang nantinya akan diselesaikan secara arbitrase. Pihak  yang  bersengketa  sepakat  akan  menyelesaikan  sengketanya  pada pihak  arbitrase  melalui  jalur  perdamaian  (islah)  tanpa  ada  suatu persengketaan  berkenaan  dengan  perjanjian  atas  permintaan  para  pihak tersebut. Kesepakatan ini dicantumkan dalam klausul arbitrase. 11
Apabila terdapat perselisihan diantara kedua belah pihak kemudian para  pihak  memilih  arbitrase  sebagai  alat  untuk  menyelesaikan  perkara tersebut, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi yaitu:
1. Permohonan Arbitrase
Tahapan  awal  yang  harus  dilalui  ialah  dengan  cara  mendaftarkan permohonan  arbitrase.  Pada  waktu  mendaftarkan  wajib  melampirkan
Salinan naskah akta perjanjian yang secara suka rela untuk diputus oleh para arbiter. Pada surat permohonan setidaknya harus memuat (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) 12 :
a. Nama Lengkap dan tempat tinggal para pihak
b. Melampirkan secara singkat permasalahan dan bukti-bukti c. Menuliskan isi tuntutan yang jelas
2. Menunjuk Arbiter
Apabila para pihak tidak menunjuk arbiter, maka ketua arbitrase yang akan  menunjuk  arbiter  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  sengketa tersebut, apabila sengketa tersebut dianggap mudah maka akan ditunjuk arbiter tunggal untuk menyelesaikan perkaranya.
3. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak bebas menentukan
11 Eko Siswanto, “Peran Arbitrase Basyarnas…, hlm. 180
12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 .
jangka  waktu  dan  tempat  untuk  dilaksanakannya  proses  pemeriksaan atau persidangan, termasuk pula arbiter dan majelis arbitrasenya.
Setelah  mengajukan  dan  mendapatkan  arbiter  yang  dipilih  maka semua kegiatan dalam arbitrase akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan para  pihak  yang  akan  dilakukan  oleh  majelis  arbitrase,  mengenai keputusan  dalam  arbitrase  berbeda  dengan  keputusan  yang  dibuat  oleh badan peradilan umum, dimana jika tidak ada kepuasan terhadap putusan hakim maka Langkah selanjutnya dapat melakukan banding namun dalam hal  arbitrase  semua  keputusan  arbiter  dianggap  mutlak  dan  tidak  dapat diganggu gugat.

## D. Penutup
Kesimpulan
1. Proses peradilan di Indonesia dapat dilakukan tidak hanya dalam lingkup peradilan  umum,  cara  alternatif  yang  dianggap  sangat  mudah  untuk ditempuh salah satunya ialah melalui Badan Arbitrase Syariah.
2. Selain menghemat biaya arbitrase syariah dianggap juga dapat menghemat waktu dalam memutuskan perkara, karena akan dipilih seorang atau lebih arbiter  yang  ahli  dibidangnya  yang  secara  khusus  akan  mengadili  suatu perkara  tersebut  dengan  jangka  waktu  yang  diinginkan,  keputusan    yang dibuat  oleh  seorang  arbiter  bersifat  akhir  atau  mutlak  dan  tidak  dapat dijalankan proses lanjutan kedepannya karena sudah dianggap jalan akhir.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an QS. Al-Hujurat; 9-19 QS. An-Nisa; 35

## Buku
Margono, Suyud, ADR Dan Arbitrase (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) Subekti,  R., Kumpulan  Karangan  Hukum  Perakitan,  Arbitrase  Dan  Peradilan, Alumni (Bandung, 1980)
Tarantang,  Jefry, Buku  Ajar  Arbitrase  Syariah (Yogyakarta:  Penerbit  K-Media, 2022)

## Jurnal
Anwar Pahutar, Agus dan Neila Hifzhi Siregar, ‘Solusi Islami Sebagai Pendekatan Alternatif  Dalam  Sengketa  Ekonomi’, Yurisprudentia,  Jurnal  Hukum Ekonomi , Volume 19.No. 2 (2023), 196–212
Halomoan,  Putra,  ‘Manajemen  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah’, TADBIR;  Jurnal  Manajemen  Dakwah ,  Volume  2.No.  2  Desember  (2020), 269–302
Herdiati,  Neni,  ‘Neni  Hardiati,  Sindi  Widiana,  Seproni  Hidayat  2021’,
Transekonomika – Akuntansi Bisnis Dan Keuangan , 1.5 (2021), 1–12 Rosidah, Zaidah Nur, and Layyin Mahfiana, ‘Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah  Nasional  (Basyarnas)’, TAWAZUN :  Journal  of  Sharia  Economic Law , 3.1 (2020), 15 <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7529> Setiady, Tri, ‘Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif’, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , Volume 9.No 3 (2015), 340–52
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999