## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 5 Nomor 2, Januari-Juni 2022 e-ISSN : 2597-5234

## THE RELEVANCE OF DSN-MUI TO BSI ACTORS IN MURABAHAH CONTRACTS IN SUMATERA

## RELEVANSI DSN-MUI DENGAN PELAKU BSI DALAM AKAD MURABAHAH DI SUMATERA
Dame Siregar 1 , Fauzi Rizal 2 , Sawaluddin Siregar 3 , Neila Hifzhi Siregar 4 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 1,2,3.4 damesiregar03@gmail.com 1 , fauzirizal@gmail.com 2 , sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id 3 , neilahifzhi@gmail.com 4

## ABSTRACT
Murabahah is a form of sale and purchase contract that is based on rules set by syara'. Murabahah is the most  dominant  contract  transaction  used  by  Islamic  banks  in  Indonesia.  In  carrying  out  murabaha transactions, Islamic banks must follow the rules set out in Islamic law and must also comply with the rules issued  by  the  DSN-MUI.  With  the  implementation  of  compliance  with  these  rules,  murabaha  contracts carried out by Islamic banks will avoid elements of usury. One of the best achievements made by an Islamic financial institution is avoiding the element of usury, because basically Islamic banks are bound by Islamic rules.
Keywords: Murabahah, DSN-MUI, Bank Syariah Indonesia

## ABSTRAK
Murabahah merupakan sebuah bentuk dari akad jual beli yang bertumpu pada aturan yang telah ditetapkan oleh syara’. Murabahah ini merupakan suatu transaksi akad paling dominan yang selalu dilakukan oleh bank syariah di Indonesia. Dengan menjalankan transaksi murabahah bank syariah harus mengikuti aturan yang telah diatur dalam syariat Islam dan juga harus menyesuaikannya dengan aturan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Dengan terlaksananya kesesuaian aturan tersebut, akad murabahah yang dilakukan oleh bank  syariah  akan  terhindar  dari  unsur  riba.  Salah  satu  pencapaian  terbaik  yang  dilakukan  oleh  suatu lembaga keuangan syariah ialah menghindari unsur riba, karena pada dasarnya bank syariah telah terikat dengan aturan Islam.
Kata Kunci: Murabahah, DSN-MIU, Bank Syariah Indonesia

## PENDAHULUAN
Bank  syariah  memiliki  peran penting  bagi  masyarakat,  yaitu  sebagai perantara  keuangan  serta  sebagai penghimpun  dana  dan  dapat  disalurkan lagi dengan sistem pengelolaan bagi para pihak  yang  membutuhkan  dana.  Bank syariah  Indonesia  juga  merupakan lembaga keuangan syariah yang
melakukan  usahanya  di  Indonesia.
Perbankan  syariah  didirikan  pada  1
November  1991  yang  disebut  dengan bank muamalat.(Makkulau & Abdullah, 2017, hlm. hlm. 1.)
Seiring  dengan  berkembangnya zaman,  nama  bank  muamalat  dirubah dengan  bank  syariah  Indonesia  yang didirikan  berdasarkan  prinsip  syariah yang mewajibkan seluruh kegiatan harus
sesuai  dengan  syariat  Islam.  Seiring dengan berkembangnya zaman,
kini  bank  syariah  mulai  berkembang sangat pesat karena pemahaman masyarakat  yang  semakin  meningkat. Bunga dan modal yang hasil perhitungannya telah ditentukan terlebih dahulu  dapat  dikategorikan  sebagai survey yang tidak sesuai dengan syariat Islam.  Dalam  menjalankan  bisnis menuntut profesionalisme dalam pengelolaan  lembaga  keuangan  syariah dipandang  sangat  penting.  Hal  ini dikarenakan  lembaga  keuangan  syariah dipercaya oleh masyarakat luas (muslim dan  non  muslim)  sebagai  mitra  dalam urusan  bisnis  dan  jasa  keuangan.  Oleh karena  itu,  lembaga  keuangan  syariah harus mampu mengakomodir kebutuhan
masyarakat  tersebut  dalam  produk  atau jasa keuangan yang unggul.
Berbagai macam jenis bisnis yang telah  diselenggarakan  oleh  perbankan syariah,  diatur  dalam  Undang-Undang
No.  1  Tahun  2002  pasal  1  angka  25 mengenai  perbankan  syariah  yaitu sebuah transaksi bagi hasil (mudharabah),  sewa  menyewa  (ijarah), jual  beli  (murabahah)  dan  pinjam- meminjam.  Beberapa  jenis  pembiayaan perbankan  syariah  tersebut,  murabahah merupakan salah satu akad yang paling sering  dilakukan.  (Damayanti,  2018, hlm.  hlm.  211-214.)  Bank  syariah Indonesia  juga  menerapkan  prinsip kehati-hatian  yang  dapat  mengurangi resiko  kerugian.  Lembaga  perbankan syariah  ini  juga  di  atur  oleh  DSN-MUI yang  dapat  meminimalisir  terjadinya pemungutan  bunga  (riba)  pada  bank syariah  Indonesia.  Aturan  murabahah telah jelas diatur di dalam syariat Islam maupun  hukum  positif,  berdasarkan aturan tersebut para pihak akan semakin mudah  dalam  melaksanakan  transaksi akad murabahah.
Pendistribusian  uang  di  bank syariah berbeda halnya dengan angsuran di  bank  konvensional.  (Alfiani  et  al., 2018, p.p. 71.) Jika pendistribusian pada bank  syariah  tergolong  pada  ketentuan syariah  yang  mengelompokkan  dan menentukan akad sesuai pengalokasiannya, berbeda halnya dengan    angsuran  yang  ada  pada  bank konvensional.  Pengalokasian  dana  pada bank konvensional, bagaimanapun pengalokasiannya bentuk bisnis, panganan,  aset  operasi,  investasi, perniagaan, pendapatan, pertanian
maupun berbagai jenis lainnya dikatakan juga  dengan  tunggal  (angsuran).  Dari penjelasan tersebut dapat artikan bahwa angsuran  (kredit)  yang  mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan bentuk bunga kepada pihak bank. Maka pembelanjaan berdasarkan prinsip
syariah  yaitu  mengembalikan  utang dengan bentuk bagi hasil atas kesepakatan  nasabah  dan  peminjam.
Contohnya  pengelolaan  jual  beli bertujuan  untuk  membeli  produk, sedangkan  yang  memakai  prinsip  sewa bertujuan  untuk  mendapat  jasa.  Prinsip bagi  hasil  ini  digunakan  sebagai  bisnis bersama-sama  yang  berguna  untuk mendapatkan barang dan jasa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian jenis lapangan (field research) melalui  pendekatan  kualitatif.  Data primer yaitu data terkini dan teraktual di mana  keabsahannya  diperlukan  untuk mengindikasikan  orisinalitas  penelitian. Sedangkan  teknik  pengolahan  data dibuat  supaya  dapat  menghasilkan  data secara  akurat  dan  aktual  terkait permasalahan  yang  diteliti.  Untuk  itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengolahan  data  seperti  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Teknik analisis  data  adalah  teknik  yang dilakukan  dengan  cara  melakukan pemeriksaan  data  serta  menyajikannya dengan  sebaik  mungkin,  sehingga  dari data  tersebut  dapat  diperoleh  gambaran terkait  keadaan  di  lapangan  yang  telah diamati peneliti. Teknik analisis data ini mencakup  kegiatan  data  maupun pengelompokan  data,  memilih  dan memilah  serta  menetapkan  apa  yang telah  diperoleh  dan  memutuskan bagaimana cara memaparkannya.
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN Dapat dikatakan bahwa perkembangan  ekonomi  syariah  di Indonesia  cukup  maju.  Salah  satu indikatornya adalah semakin banyaknya lembaga  keuangan  baik  bank  maupun non  bank  yang  mengadopsi  prinsip syariah.  Pertumbuhan  jumlah  lembaga
keuangan  syariah  bukan  hanya  tren bisnis  sementara.  Namun,  keberadaan lembaga  keuangan  syariah  dianggap sebagai kebutuhan masyarakat, khususnya bagi umat Islam.
Bank  syariah  adalah  lembaga keuangan  syariah  yang  menggunakan prinsip-prinsip  syariah  saat  melakukan suatu  perjanjian  (akad).  Prinsip  yang diterapkan berfungsi untuk menghindari adanya  riba.  Bank  syariah  berperan sebagai  lembaga  keuangan  yang  dapat menerima  dan  menyalurkan  uang  dari masyarakat  untuk  memperoleh  dana, menyalurkan  dana  dan  produk  yang ditawarkan  oleh  berbagai  bank  syariah. Penerapan  jual  beli  di  bank  syariah adalah  nasabah  sebagai  penerima  dana menjadi  pembeli  barang  dan  bank syariah  menjadi  penjual  barang  dengan menggunakan  mekanisme  cicilan  yang ditentukan  oleh  sistem  perbankan. (Fathoni,  2013,  hlm.  hlm.  53-54.).  ada dua arah penerapan prinsip syariah pada bank syariah. Pertama , mendukung dan meyakini  dukungan  pendapat  bahwa bank  syariah  mampu  menghindari  riba. Kedua ,  mengapa  bank  syariah  tidak dapat menghindari adanya riba.
Fatwa  adalah  suatu  pemikiran
hukum Islam yang melakukan pengembangan  dan  penerapan  kaidah Islam.  Fatwa  juga  memiliki  kekuatan hukum  dan  mengikat  para  penerima fatwa,  sedangkan  hakim  mengikat  para pihak  yang  diberhentikan.  Fatwa  DSN- MUI merupakan arahan untuk mengatasi permasalahan lembaga keuangan syariah khususnya  perbankan  syariah.  Banyak fatwa yang membahas masalah perbankan  syariah.  Fatwa  DSN-MUI tersebut  menjadi  acuan  bagi  perbankan Indonesia untuk melaksanakan ketentuan  perbankan  syariah  dan  setiap lembaga keuangan syariah juga memiliki Direksi Syariah. Fatwa DSN-MUI sudah ada sejak tahun 2000 dan selalu diupdate setiap kali muncul permasalahan. Fatwa
tersebut ditandatangani pada tahun 2006. Fatwa  yang  didedikasikan  untuk perbankan  syariah  lebih  dominan dibandingkan  dengan  fatwa  yang didedikasikan  untuk  lembaga  keuangan lainnya.  (Fathoni,  2013,  hlm.  hlm.  55.) Fatwa  mengenai  akad  murabahah  di perbankan  syariah  merupakan  fatwa yang  paling  lengkap  dari  akad  yang lainnya. Disebut dengan fatwa terbanyak karena  telah  mencakup  beberapa  hal mengenai transaksi jual beli antara lain: tata  cara  jual  beli  yang  digunakan, berbagai  transaksi  jual  beli  yang dilakukan, uang muka jual beli, jaminan akad  jual  beli,  potongan  harga  saat pembayaran  jual  beli,  denda  angsuran dana jual beli.
Murabahah  merupakan  bentuk masdar dari kata  ر اﺑ
ﺢ  yang berarti dapat memberikan  keuntungan  ataupun  laba kepada  para  pihak  yang  melakukan perjanjian (akad). Berdasarkan terminologi murabahah memiliki berbagai  pengertian  yang  disampaikan oleh Wahbah Zuhaily, murabahah adalah penjual  akan  memberitahukan  berapa harga  barang  dan  keuntungan  yang didapatkan pembeli. Sedangkan menurut
Syaid Sabiq murabahah adalah penjualan  barang  yang  setara  dengan membelinya  dengan  keuntungan  yang diberikan  oleh  pembeli.  Menurut  Ibnu Rusyd  murabahah  adalah  jual  beli dimana  penjual  mengumumkan  harga barang  yang  dibeli  dan  meminta keuntungan kepada pembeli. (Al-Hasan, 2015, hlm. hlm. 58-59.) Menurut DSN- MUI murabahah adalah menjual barang yang  mengkonfirmasi  harga  pembelian kepada pembeli, dan pembeli membayarnya  dengan  harga  yang  lebih tinggi  sebagai  keuntungan.  Undang- undang  No.  1  Tahun  2008  menyatakan bahwa murabahah adalah akad pembiayaan barang dengan cara pembeli menetapkan  harga  beli  dan  pembeli
membayarnya  dengan  harga  yang  lebih tinggi dari harga yang disepakati.
Dari  berbagai  penjelasan  diatas murabahah  dapat  disimpulkan  sebagai suatu transaksi penjualan barang dengan mengutarakan  berapa  harga  dan  laba yang disepakati oleh kedua belah pihak. pembayaran  terhadap  perjanjian  (akad) jual  beli  dapat  dilakukan  secara  kredit ataupun  secara  tunai.  Penjualan  yang dilakukan secara kredit harus dipisahkan secara ditel antara harga dan keuntungan yang didapatkan. Keuntungan yang telah diseoakati  tidak  dapat  dirubah  kembali selama  akad  belum  selesai.(Damayanti, 2018,  hlm.  hlm.  217.)  Apabila  terdapat kesulitan  saat  melakukan  pembayaran karena  kelalaian  dari  nasabah,  nasabah akan  dikenakan  denda  dan  sebaliknya akan  dilakukan  dengan  restrukturisasi. Denda  tersebut  akan  dianggap  sebagai dana  kebajikan.  Dalam  murabahah terdapat  juga  uang  muka  yang  diakui sebagai pengurangan harga jual.
Akad  merupakan  suatu  perjanjian yang  diakui  oleh  hukum  Islam keabsahannya,  yang  mana  terdapat sebuah prinsip hukum yang mengatakan bahwa iapapun dapat melakukan segala jenis  akad  tanpa  terikad  pada  nama- namanyang  telah  ditentukan  syariat Islam dan memasukkan klausul apa saja dalam  akad  yang  dibuat  harus  sesuai dengan kepentingan yang tidak mengakibatkan memakan harta seseorang  dengan  cara  batil.(M.  Sholeh
Mauluddin,  M.Ei.,  2018,  hlm.  hlm.  18- 19.)  Apabila  suatu  jaminan  ditujukan untuk memeriksa keamanan bagi kedua belah pihak, maka jaminan tersebut bisa dibuat  sebagai  klausul  dalam  krontrak murabahah yang akan dibuat.
Penerbitan  akad  murabahah  oleh bank  syariah  di  Indonesia  didasarkan pada  keputusan  fatwa  Dewan  Syariat
Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan keputusan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dilihat
dari  Keputusan  Fatwa  DSN  No. 04/DSN-MUI/IV/2000,
ketentuan murabahah  pada  bank  syariah  adalah: Pertama,  bank  dan  nasabah  harus mengadakan  akad  murabahah  yang menghindari  riba.  Kedua,  barang  yang diperdagangkan  tidak  dilarang  menurut hukum  Islam.  Ketiga,  bank  membiayai secara  penuh  atau  sebagian  harga pembelian barang yang telah disepakati keabsahannya. Keempat, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dengan identitas  bank  sendiri,  dan  pembelian harus  halal  dan  menghindari  riba. Kelima, bank harus menyerahkan segala hal  yang  menyangkut  pembeli  jika dilakukan dengan cara mencicil (utang). Keenam,  bank  menjual  produk  kepada nasabah dengan harga jual sama dengan harga  ditambah  keuntungan.(Lathif, 2013, hlm. hlm. 74.) Beberapa peraturan tersebut mengharuskan bank untuk jujur kepada  nasabah  tentang  berapa  harga barang dan berapa uang yang dibutuhkan. Ketujuh, pelanggan membayar harga barang yang disepakati dalam  jangka  waktu  yang  disepakati. Kedelapan,  bank  dapat  mengadakan perjanjian  khusus  dengan  nasabah  jika diramalkan terjadi penyalahgunaan atau kerusakan  terhadap  perjanjian  tersebut. Kesembilan,  jika  bank  ingin  mewakili nasabah  untuk  membeli  barang  dari pihak  ketiga,  akad  jual  beli  murabahah harus  diselesaikan  setelah  barang tersebut  pada  hakekatnya  telah  menjadi milik bank.
Peraturan Pelaksanaan Murabahah juga  diatur  dalam  perbankan  syariah berdasarkan  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  No.  9/19/PBI/2007  bersama dengan Surat Edaran BI No. 14/10/DPbS tanggal  17  Maret  2008:  Pertama,  bank bertindak  sebagai  penyedia  keuangan untuk  pembelian  barang  yang  terkait dengan  kegiatan  transaksi  murabahah, dimana nasabah disebut sebagai pembeli barang. Kedua, barang adalah objek jual
beli yang kualitas, kuantitas, harga beli, dan  data  teknisnya  harus  diketahui secara  tepat.  Ketiga,  bank  harus menjelaskan  kepada  nasabah  mengenai karakteristik produk keuangan berdasarkan  akad  Murabahah  serta  hak dan kewajiban nasabah yang disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kejelasan  Produk  Perbankan  dan Penggunaan Informasi Pribadi Nasabah. (Lathif,  2013,  hlm.  hlm.  75.)  Keempat, bank  harus  menganalisis  permintaan keuangan  berdasarkan  akad  murabahah yang menyangkut aspek personal, yaitu analisis sifat keuangan atau aspek bisnis, termasuk analisis keamanan usaha, aset keuangan  dan/atau  prospek  usaha. Kelima, bank dapat membiayai sebagian atau  seluruh  barang  untuk  membeli properti  yang  diperjanjikan  memenuhi syarat. Keenam, bank harus menyediakan dana untuk menyelesaikan pengiriman  barang  yang  dipesan nasabah. Ketujuh, akad margin ditetapkan  hanya  satu  kali  pada  awal pembiayaan  berbasis  murabahah  dan tidak  berubah  selama  jangka  waktu pembayaran.  Kedelapan,  bank  dan nasabah  harus  membuat  perjanjian tertulis  berupa  akad  pembiayaan murabahah.  Kesembilan,  saat  nasabah membayar  harga  barang  kepada  bank, ditentukan oleh kesepakatan antara bank dan nasabah. Akad baku pembiayaan murabahah  pada  bank  syariah  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah selama akad tersebut memenuhi keabsahan  akad  yaitu  memenuhi  rukun dan  syarat  akad  murabahah  tidak melanggar  bagian  yang  dilarang  syariat yaitu gharar, maysir, riba, penyalahgunaan dan barang haram yang tidak melanggar prinsip-prinsip perjanjian  syariah  yaitu  kebebasan kontrak, persetujuan, kejujuran,
ketulusan,  kesetaraan,  keseimbangan, keadilan  dan  kepercayaan.  (Hakim  &
Anwar,  2017,  hlm.  hlm.  9.)  Akad  baku pembiayaan  murabahah  pada  beberapa bank  syariah  memuat  klausula  sesuai dengan karakteristik pembiayaan murabahah  dan  syarat  minimal  akad tersebut  harus  dimuat  dalam  fatwa
Dewan Syariah Nasional yang disusun di Bank Indonesia.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa penerapan  prinsip  syariah  dalam  akad murabahah  sudah  sesuai  dengan  fatwa MUI,  sekalipun  harga  jual  subjek  akad yaitu  harga  beli  plus  keuntungan (ribhun), biasanya lebih mahal dari pada memberikan pinjaman beragunan kepada bank konvensional, tetapi dengan murabahah nasabah diuntungkan karena murabahah  ini  tidak  dikenakan  bunga sehingga nasabah tidak rugi ketika suku bunga pasar naik atau turun. Sedangkan murabahah yang digunakan adalah harga jual  yang  tidak  berubah  selama  masa akad.  (Yuspin,  2007,  hlm.  hlm.  65.) Dengan  demikian,  sejak  awal  nasabah sudah  mengetahui  berapa  cicilan  yang harus dibayar selama masa kontrak dan tidak  akan  mengalami  kenaikan  atau penurunan.
Begitu  pula  di  BSI  menerapkan aturan perbankan syariah dalam pelaksanaannya untuk menghindari riba. BSI dan fatwa MUI Indonesia memiliki pandangan yang sama tentang murabahah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan murabahah pembiayaan  modal  kerja  sama-sama dapat diterima oleh BSI dan fatwa MUI. (Tarigan,  2021,  hlm.  hlm.  211.) Mekanisme jual beli menggunakan akad Murabahah dengan BSI, BSI menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan  akad  Murabahah  dalam beberapa tahapan yaitu: tahap persiapan pembiayaan,  tahap  pengumpulan  dan analisis  informasi  keuangan,  tahap persetujuan  dan  pencairan  pembiayaan (implementasi)  dan  terakhir  tahap pemantauan.
Dengan  adanya  aturan  yang  telah diatur  oleh  DSN-MUI  dan  perbankan syariah,  maka  nasbah  tidak  perlu khawatir  lagi  mengenai  adanya  bunga (riba),  karena  telah  dijelaskan  bahwa Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan  riba.  Akad  murabahah juga  sangat  komplek  dibahas  dalam aturan  yang  telah  ditetapkan.  Jual  beli murabahah sangat membantu perokonomian masyarkat karena terdapat  unsur  kehati-hatian  di  dalam pelaksanaannya yang dapat meminimalisir terjadinya kerugian
kepada salah satu pihak.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan  bahwa  bank  syariah adalah  lembaga  keuangan  syariah  yang menggunakan  prinsip-prinsip  syariah saat melakukan suatu perjanjian (akad). Prinsip yang diterapkan adalah menghindari riba. Bank syariah berperan sebagai  lembaga  keuangan  yang  dapat menerima  dan  menyalurkan  uang  dari masyarakat  untuk  menghimpun  dana, menyalurkan  dana  dan  produk  yang ditawarkan  oleh  berbagai  bank  syariah. Penerapan  jual  beli  di  bank  syariah adalah  nasabah  sebagai  penerima  dana menjadi  pembeli  barang  dan  bank syariah  menjadi  penjual  barang  dengan menggunakan  mekanisme  pembayaran yang ditentukan oleh sistem perbankan.
Dalam pengaplikasiannya, aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  BSI dan  DSN-MUI  memiliki  kesamaan pandangan terhadap Murabahah dimana dapat di simpulkan bahwasanya implementasi  pembiayaan  modal  kerja dengan  menggunakan  akad  murabahah ini  sama  sama  dapat  diterima  oleh  BSI dan  Fatwa  MUI.  Dengan  keterkaitan kedua  aturan  ini  dapat  menjadi  acuan yang  sangat  penting  bagi  kedua  belah pihak,  karena  dapat  memberikan
keuntungan bagi kedua belah pihak. akad murobahah  ini  juga  diterapkan  dengan menggunakan  prinsip  kehati-hatian, sehingga  akan  terhindar  dari  resiko kerugian yang dapat membuat ke pailitan suatu  instansi.  Dari  kesesuaian  aturan tersebut akan dapat membangun perekonomian  masyarakat  yang  lebih unggul lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiani, M., Anwar, A. Z., & Darwanto, D.  (2018).  Analisis  Pembiayaan Murabahah  Pada  BMT. Jesya (Jurnal  Ekonomi  &  Ekonomi
Syariah) , 1 (2).
Al-Hasan,  F.  A.  (2015). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (BMT) . Damayanti, E. (2018). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan  Syariah. El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam , 5 (2). Fathoni,  N.  (2013).  KONSEP  JUAL BELI  DALAM  FATWA  DSN- MUI. Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 4 (1). Hakim,  L.,  &  Anwar,  A.  (2017).
Pembiayaan  Murabahah  Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif  Hukum  Di  Indonesia . 1 (2).
Lathif,  Ah.  A.  (2013).  Konsep  Dan Aplikasi  Akad  Murâbahah  Pada Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.
AHKAM :  Jurnal  Ilmu  Syariah ,
12 (2).
M.  Sholeh  Mauluddin,  M.Ei.  (2018). Pembiayaan  Murabahah  Dalam Perspektif Fatwa Dsnmui. Qawãnïn  Journal  Of  Economic Syaria Law , 2 (1).
Makkulau,  A.  R.,  &  Abdullah,  M.  W.
(2017). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat. Jurnal Iqtisaduna , 3 (1), 60.
Tarigan,  A.  N.  S.  (2021). Implementasi Pembiayaan Modal Kerja Dengan Menggunakan  Akad  Mudharabah Pada  Bank  Syariah  Indonesia (BSI). 4 (3). Yuspin,  W.  (2007). Penerapan  prinsip syariah  dalam  pelaksanaan  akad murabahah .