085228438068 
jurnallivinghadis@gmail.com  http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living SUNNAH GHAIRU TASYRI'IYYAH YUSUF AL- QARDHAWI'S PERSPECTIVE AND IT’S RELEVANCE IN

## BUILDING RELIGIOUS MODERATIO N
DOI: https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2732
Umi Sumbulah, Muhammad Zainuddin Dan Dio Alif Bawazier Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang umisumbulah@uin-malang.ac.id

## Abstract
This  article  contains  the  moderate  thoughts  offered  by  Yusuf  al-Qardhawi  in understanding  al-Sunnah.  Sunnah  is  defined  differently  according  to  the  scientific  field emphasized. There is a definition of sunnah according to hadith experts, ushul fiqih experts and jurists. Sunnah in terms of content, there are sunnah qauliyyah, sunnah fi'liyah and taqririyah. The degree of sunnah is second only to the Qur'an. The division of the sunnah into tasyri'iyah and ghairu tasyri'iyah had its seeds in the classical period of the history of Islamic  law.  In  the  contemporary  period  the  division  of  the  sunnah  into  tasyri'iyah  and ghairu tasyr'iyah got its perfect form. One of the scholars who developed the distribution of the  sunnah  is  Yusuf  al-Qardhawi.  He  emphasized  a  moderate  understanding  in understanding the sunnah. The trick is to divide the sunnah into sunnah tasyri'iyah and ghairu  tasyri'iyah  so  as  not  to  fall  into  an  extreme  understanding,  as  groups  that  claim sunnah  in  its  various  forms  must  be  obeyed  and  groups  that  claim  to  separate  worldly things from religions that are too extreme. This idea is an idea that is considered effective in balancing religious understanding so as not to become a group that is too extreme left or right. Especially in the midst of widespread intolerance, extremism and  radicalism that is exposed to some contemporary Muslim society.
Keywords :  Sunnah,  Tasyri’iyyah,  Ghairu  Tasyri’iyyah,  Yusuf  al-Qardhawi, Religious Moderation.

## Abstrak
Artikel  ini  mendiskusikan  pemikiran  moderat  yang  ditawarkan  Yusuf  al-Qardhawi dalam  memahami  al-Sunnah.  Pembagian  sunnah  menjadi  tasyri'iyah  dan  ghairu tasyri'iyah  bermula  dari  periode  klasik  sejarah  hukum  Islam,  dan  mendapatkan bentuknya  yang  sempurna  di  masa  kontemporer.  Salah  satu  ulama  yang mengembangkan  sunnah  adalah  al-Qardhawi.  Ulama  Mesir  ini  menekankan moderatisme  dalam  memahami  sunnah.  Caranya  adalah  dengan  membagi  sunnah menjadi sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah agar umat islam tidak jatuh pada pemahaman  yang  ekstrem.  Hal  ini  karena  di  satu  sisi  ada  kelompok  yang  menuntut sunnah dalam berbagai bentuknya harus ditaati dan pada sisi lain ada kelompok yang memisahkan  hal-hal  duniawi  dari  agama.  Tawaran  metodologis  al-Qardhawi  ini berupaya  menyeimbangkan  pemahaman  agama  agar  umat  Islam  tidak  terjerembab pada  kelompok  ekstrem  kiri  maupun  ekstrem    kanan.  Hal  ini  menjadi  penting mengingat  maraknya  intoleransi,  ekstremisme  dan  radikalisme  yang  memapar  ke sebagian masyarakat Muslim kontemporer.
Kata  Kunci :  Sunnah,  Tasyri’iyyah,  Ghairu  Tasyri’iyyah,  Yusuf  al-Qardhawi,  Moderasi Beragama.
Tanggal masuk : 02 Nov 2021
p-ISSN : 2528-756
e-ISSN : 2548-4761

## A. Pendahuluan
Fungsi  al-Sunnah  sebagai  sumber  Islam  yang  kedua  adalah menginterpretasikan  dan  mengejawantahkan  pemahaman  ayat-ayat  al-Qur’an yang  masih  global,  belum  jelas,  dan  singkat.  (Rijal  Hamid,  2012,  p.  103)  Al- Sunnah  berbeda  dengan  al-Qur’an  karena  al-Qur’an  merupakan  firman  Allah yang diwahyukan kepada Nabi saw secara redaksi dan substansi dengan jalan qath’iy .  Sedangkan  al-Sunnah  dalam  bentuk  oral  sering  kali  ditransmisikan tidak  secara  mutawatir,  sehingga  transmisinya  dinilai  sebagai  sesuatu  yang tidak qath’iy, melainkan dzanniy. (Ash-Shiddieqy,  2009,  p.  129)  Sedangkan  al- Sunnah  yang  ditransmisikan  secara mutawatir, maka  sifatnya  menjadi qath’iy atau  bersifat  pasti  datang  dari  Nabi.  Contoh  hadits mutawatir adalah  hadits tentang jumlah rakaat shalat. (Al-Qardhawi, 2006, p. 38) Pembagian sunnah ini adalah  dalam  hal  pentransmisiannnya.  Artinya,  dari  jalur  transmisinya  yang sampai  kepada  Nabi  ada  yang  dapat  dipastikan  dan  ada  yang  masih  dapat dipertanyakan.  Selain  itu,  sunnah  juga  dapat  dibedakan  menurut pengindikasiannya terhadap hukum.
Dalam  mengindikasikan  hukum,  terdapat  sunnah  yang  bersifat  pasti ( qathiy  al-dilala )  dan  dugaan  ( dzanniy  al-dilala) .  (Al-Qardhawi,  2006,  hlm.  39) Dalam hal ini, maka medan ijtihad pemahaman itu terletak pada sunnah yang bersifat dzanniy al dilala . Sebagian Sunnah tersebut dapat berbentuk perbuatan nabi.  Perbuatan  nabi  inilah  yang  seringkali  disalahpahami  penunjukkan hukumnya sehingga banyak menimbulkan perdebatan di antara para mujtahid. Implikasinya  adalah  terdapat  sebagian  ulama  yang  membagi  sunnah  menjadi sunnah tasyri’iyah dan ghairu tasyri’iyah .
Pembagian  sunnah  tersebut  nampaknya  belum  dipahami  oleh  sebagian umat  Islam  sehingga  dalam  kehidupan  sehari-hari  perdebatan  mereka  masih berkutat pada masalah larangan memanjangkan celana sampai menutupi mata kaki ( isbal ), minum dengan berdiri, makan dengan tiga jari dan sunnah-sunnah yang  lainnya.  Namun  mereka  lupa  bahwa  banyak  sunnah-sunnah  yang  lebih substantif yang penting untuk dilakukan. Akan tetapi di sisi lain terdapat umat Islam yang terlalu sembrono menyepelakan al-Sunnah yang berkaitan dengan masalah  duniawi,  seperti  contoh  tidak  mementingkan  makan  menggunakan tangan kanan atau kiri.
Sejauh ini, kajian terhadap sunnah menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi telah  banyak  dilakukan  oleh  para  peneliti,  di  antaranya: pertama ,  kajian pemahaman sunnah dan relevansinya pada kondisi masyarakat masa kini dari pengkategorian sunnah tasyri’iyah dan ghairu tasyri’iyah perspektif Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi. (Arifin & Hasbi, 2019) Kedua , kajian tentang pemikiran sunnah  perspektif  al-Qardhawi  sebagai  sumber  Iptek  dan  peradaban  dengan
penekanan lebih ke arah relevansinya terhadap ekonomi Islam. (Mosiba, 2017) Ketiga ,  kajian  tentang  gagasan  Musa  Syahin  yang  merasa  gerah  terhadap munculnya term sunnah tasyri’iyah dan ghairu tasyri’iyah. (Imam, 2013) Keempat, kajian  tentang  pemahaman  hadits  al-Qardhawi  dalam  menjawab  tantangan zaman di bidang hukum Islam era kontemporer. (Handika, 2019) Kelima , kajian tentang metodologi interpretasi hadits al-Qardhawi yang membedakan antara sunnah  syariat  dan  sunnah  yang  bukan  syariat,  antara  sunnah  yang  bersifat umum  dan  abadi.  (Zulkifli,  2018) Keenam ,  kajian  tentang  relevansi  antara sunnah,  sains  dan  peradaban  manusia  perspektif  al-Qardhawi  yang  mana menurut  peneliti  gagasan  tersebut  menekankan  pada  pemikiran  akal  yang merujuk  kepada  sunnah  sebagai  sumber  kontekstual.  (Putra  &  Rumondor, 2020)
Setelah meninjau beberapa kajian terdahulu dan problematika dewasa ini, tidak  sedikit  dari  sekelompok  umat  Islam  memahami  bahwa  seluruh  sunnah Nabi  adalah  syari’at  dan  harus  ditaati  dalam  berbagai  situasi  dan  kondisi, sehingga  terjerumus  dalam  kekakuan  relijius  yang  pada  gilirannnya  akan menjadi bibit-bibit radikalisme dalam agama dan ada juga sebagian umat yang cenderung  memisahkan  sunnah  Nabi  yang  mengatur  agama  dan  masalah duniawi,  namun  pada  akhirnya  terjerumus  pada  pengabaikan  sunnah  sama sekali  dalam  masalah  duniawi.  Oleh  karena  itu,  penting  sekali  dilakukan pembahasan  yang  adil  dan  seimbang  untuk  melengkapi  kekurangan  dari penelitian-penelitian yang  disebutkan di atas  dalam  memahami sunnah, yang dalam tulisan ini lebih menekankan pada pandangan Yusuf al-Qardhawi yang dinilai sebagai ulama’ muslim masa kini yang gagasan dan pemikirannya selalu menawarkan pemahaman Islam yang moderat dan berimbang.

## B. Biografi Yusuf al-Qardhawi dan Latar Belakang Keilmuan
Yusuf  al-Qaradhawi  adalah  seorang  pakar  hukum  Islam  dari  Mesir.  Ia lahir pada tanggal 9 bulan September tahun 1926 di Shafth Turab, Kairo, Mesir. Ia masyhur sebagai  seorang mujtahid masa  kontemporer  hari  ini.  (“Yusuf  al- Qaradawi,” t.t.) Keluarga al-Qardhawi adalah keluarga yang relijius. Ayahnya wafat  ketika  ia  berusia  2  tahun.  Setelah  wafatnya  sang  ayah,  ia  diasuh  oleh pamannya  yang  ia  anggap  seperti  orang  tua  kandungnya  sendiri.  Ia  mulai menghafal  al-Qur’an  sejak  berusia  5  tahun  dan  pada  usia  10  tahun  telah menyelesaikan  hafalannya  30  Juz.  Di  bawah  institusi  departemen  pendidikan Mesir,  ia  tidak  mempelajari  ilmu  agama  saja,  tetapi  ilmu  umum  juga,  seperti kesehatan, sejarah, matematika, dan lain-lain. (Alisriani, 2016, p. 29)
Setelah  menamatkan  pendidikannya  di  Ma'had  Thantha  dan  Ma'had Tsanawi,  al-Qardhawi  melanjutkan  studinya  ke  Fakultas  Ushuluddin,
Universitas al-Azhar. Ia lulus tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Tamat kuliah  dari  Ushuluddin,  ia  kuliah  di  jurusan  bahasa  Arab  selama  2  tahun.  Di jurusan  ini  ia  menyelesaikan  studi  dengan  peringkat  pertama  di  antara  500 mahasiswa.  Kemudian  ia  melanjutkan  perjalanan  intelektualnya  ke  Lembaga Tinggi  Riset  dan  Penelitian  Masalah-Masalah  Islam  dan  Perkembanganya selama  3  tahun.  Pada  tahun  1960,  al-Qardhawi  kuliah  di  pascasarjana Universitas al-Azhar, Kairo mengambil jurusan Tafsir Hadist. (Haq, 2013, p. 73) Al-Qardhawi melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas al-Azhar, Kairo,  ia  menulis  disertasi  dengan  judul  “Zakat  dan  Pengaruhnya  dalam Mengatasi  Problematika  Sosial”.  Dalam  menyelesaikan  disertasi  tersebut,  ia terlambat  dari  yang  direncanakan  semula  karena  sejak  tahun  1968-1970,  ia ditahan  (masuk  penjara)  oleh  penguasa  militer  Mesir  karena  dituduh mendukung  gerakan  Ikhwanul  Muslimin.  Disertasi  ini  telah  dibukukan  dan diterjemahkan  ke  dalam  beberapa  bahasa,  termasuk  dalam  edisi  bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan  nuansa  modern.  Gelar  doktornya  baru  dia  peroleh  pada  tahun  1972 dengan  disertasi  “Zakat  dan  Dampaknya  Dalam  Penanggulangan Kemiskinan”,  yang  kemudian  di  sempurnakan  menjadi  Fiqh  Zakat.  Sebuah buku  yang  sangat  komprehensif  membahas  persoalan  zakat  dengan  nuansa modern. (“Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi,” t.t.)

## C. Pembagian Sunnah Tasyri’iyyah dan Ghairu Tasyri’iyyah
Bertolak  dari  pemaparan  definisi  al-Sunnah,  hampir  tidak  ditemukan perbedaan  di  kalangan  ulama  bahwa  tingkatan  derajat  al-Sunnah  dalam hukum  Islam  memiliki  posisi  yang  istimewa.  Posisi  itu  mengharuskannya sebagai tempat rujukan yang wajib dipergunakan dalam setiap putusan hukum Islam. Jika kedudukan al-Sunnah sudah jelas dari segi otoritasnya, namun tidak dalam  tataran  pemahamannya,  sehingga  masih  dan  akan  selalu  menjadi diskursus.
Pada  periode  abad  pertama  Islam  (pemikiran  klasik),  telah  berlaku perdebatan  antara ahlu  al-hadits dan ahlu  al-ra’yi dalam  memahami  al-Sunnah sebagai  sumber mu’tabar . Ahlu  al-hadits yang  digawangi  oleh  Imam  Syafi’i menginterpretasikan  hadits  dengan  fokus  penekanan  pada  sisi  aturan kebahasaan, sedangkan ahlu al-ra’yi memberikan penekanan pada sisi rasional dan kontekstualitas. (Alamsyah, 2020, p. 2)
Konsep ahlu al-hadits berdasar pada ayat al-Qur’an yang mengindikasikan bahwa ىحوي يحو لاإ وه نإ ىولها نع قطني امو (Q. S an-Najm : 3-4) , sehingga salah satu kategori Sunnah adalah qaul Nabi. Oleh karena perkataan Nabi saw itu adalah
wahyu  dan  pasti  benarnya,  maka  Sunnah  juga  merupakan  wahyu.  Pemikiran ini  merupakan  gagasan  utama  dari  Imam  Syafi’i  dan  pandangan  inilah  yang mendominasi  dan  berpengaruh  luas  dalam  pemikiran  umat  Islam  periode setelahnya hingga beratus-ratus tahun lamanya.
Abu Zahrah  memaparkan dengan ringkas tentang pembagian tindakan Nabi  menurut  para  ulama’  menjadi  tiga  macam,  (Zahrah,  t.t.,  p.  114)  yaitu tindakan  yang  memiliki  kaitan  dengan  penjelasan  masalah  agama,  tindakan yang  berlaku  sebatas  dilakukan  oleh  Nabi  seperti  beristri  melebihi  batas maksimal empat, dan tindakan-tindakan yang merefleksikan sifat kemanusiaan Nabi. (Ipandang, 2019, p. 15)
Imam  al-Haramain  dalam  hal  ini  membagi  tindakan  Nabi  menjadi  dua macam. Tindakan pertama adalah tindakan yang mengandung nilai ibadah dan tindakan  kedua  adalah  tindakan  yang  tidak  mengandung  nilai  ibadah. Tindakan yang mengandung nilai ibadah pun juga terbagi menjadi dua, yaitu tindakan ibadah yang khusus dilakukan oleh Nabi seperti tindakan melakukan puasa wishal (puasa  terus-menerus  tanpa  sahur  dan  berbuka)dan  menikahi perempuan  lebih  dari  empat,  sehingga  perbuatan  tersebut  tidak  boleh dilakukan  oleh  umatnya.  Tindakan  ibadah  selanjutnya  adalah  tindakan  yang bukan khusus untuk Nabi, sehingga umat pun bisa melakukan ibadah tersebut. (Al-Jawi, 2006, p. 92–95)

## 1. Tindakan Ibadah yang khusus dilakukan oleh Nabi
Tindakan  ibadah  yang  tidak  khusus  dilakukan  oleh  Nabi  ini hukumnya diperselisihkan ulama’. Ibnu Suraij, Abu Sa’id al-Ishthakhry, Ibn Khairan dan Imam al-Razi berpendapat bahwa tindakan Nabi yang mengandung  substansi  ibadah  dan  bukan  kekhususan  bagi  Nabi  ini diarahkan  kepada  hukum  wajib,  baik  bagi  beliau  sendiri  maupun  bagi umatnya.  Artinya,  umat  Nabi  juga  harus  melakukan  tindakan  yang dilakukan  oleh  Nabi.  Mengarahkan  tindakan  tersebut  ke  hukum  wajib adalah  merupakan  bentuk  dari  kehati-hatian.  (Al-Jawi,  2006,  p.  95) Sedangkan  menurut  Imam  Syafi’i,  tindakan  Nabi  ini  diarahkan  kepada suatu  perbuatan  yang  sunnah,  karena  hukum  sunnah  ini  merupakan pengejewantahan  minimal  ( al-Muhaqqaq )  dari  pelaksanaan  suatu perintah.  Artinya,  tuntutan  untuk  melakukan  tindakan  ini  diarahkan kepada  tuntutan  yang  tidak  mesti  harus  dilaksanakan  ( ghair  al-jazm ). Adapun  Imam  Malik  mengarahkan  tindakan  ini  kepada  hukum ibahah , karena hukum asal dari setiap hal pada kenyataannya tidak ditemukan adanya tuntutan, baik yang mengarah pada hukum wajib atau sunnah. Sebaliknya ada pula yang memilih mauquf sebagaimana pandangan Abu
Bakar  ash-Shairafi  dan  al-Baidhawi  yang  tidak  berani  memberikan keputusan  mengenai  tindakan  tersebut,  karena  terdapat  pertentangan antara  dalil  yang  mengarahkan  hukum  wajib,  dalil  yang  mengarahkan hukum sunnah, dan dalil yang mengarah pada hukum ibahah . (Al-Jawi, 2006, p. 95)

## 2. Perbuatan Nabi yang Tidak Memiliki Nilai Ibadah
Perbuatan Nabi yang kedua adalah perbuatan yang tidak memiliki nilai  ibadah,  akan  tetapi  merupakan  rutinitas  yang  sering  dilakukan manusia  pada  umumnya  ( al-Jibilly )  seperti  makan,  minum,  berjalan, berdiri, tidur, dan seterusnya, oleh karenanya diarahkan kepada hukum mubah , baik untuk Nabi sendiri maupun umatnya. (Al-Jawi, 2006, p. 96).
Pembagian  tindakan  Nabi  saw  menurut  Imam  al-Haramain  dan  Abu Zahrah  tersebut  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  tindakan  Nabi  menjadi sumber hukum dan mengikat. Tindakan nabi yang dimaksud adalah tindakan nabi  yang  merupakan  refleksi  dari  kemanusiaan  Nabi.  Tindakan  inilah  yang kemudian  oleh  al-Qardhawi  dimasukkan  sebagai  sunnah ghairu  tasyri’iyah menurut  istilah  ulama  kontemporer,  meskipun  para  ulama  sebelumnya  tidak menamakannya  dengan  istilah  tersebut.  Tokoh  yang  termasuk  memberikan perhatian  terhadap  penjelasan  sunnah tasyri’iyyah dan ghairu  tasyri’iyyah dan memberikan istilah tersebut adalah Syaikh Mahmud Syaltut. Ia mengutip dari tulisan  al-Dahlawi,  Rasyid  Ridha  dan  al-Qarafi  serta  dari  selain  mereka,  dan membaginya  dalam  suatu  pembagian  yang  baik.  Pembagian  tersebut  adalah sebagai berikut; (Syaltut, 2001, p. 499–500)
Pertama , sesuatu yang merupakan cara memenuhi kebutuhan manusiawi seperti  makan,  minum,  tidur,  berjalan,  saling  mengunjungi,  mendamaikan  di antara dua pihak dengan cara-cara yang umum, memberikan pertolongan, dan tawar-menawar  dalam  jual  beli. Kedua ,  sesuatu  yang  merupakan  hasil pengalaman dan kebiasaan pribadi atau sosial, seperti yang ada dalam urusan- urusan  pertanian,  medis  dan  ukuran  memanjangkan  dan  memendekkan pakaian. Ketiga ,  sesuatu  yang  merupakan  aturan  di  dalam  urusan  manusia dengan memperkirakan situasi dan kondisi tertentu, seperti pembagian tentara- tentara  sesuai  medan  peperangan,  cara  mengatur  pasukan,  persembunyian, penyerangan, pelarian, memilih tempat singgah, dan lain-lain dari hal-hal yang disandarkan kepada petunjuk situasi dan kondisi serta pengalaman tertentu.
Setiap  sesuatu  yang  diambil  dari  tiga  hal  pertama  tersebut,  bukanlah syariat  yang  berkaitan  dengan  tuntutan  melakukan  atau  meninggalkan.  Itu
hanyalah  sebagian  dari  urusan-urusan  manusia  yang  dilakukan  rasul  sebagai manusia, bukan syariat dan bukan pula sumber syariat.
Keempat , sesuatu yang merupakan bagian dari syariat, baik yang umum ( ‘amm )  maupun  yang  khusus  ( khass ).  Syariat  yang  umum  itu  seperti  hal-hal yang  disampaikan  Nabi  saw  dalam  kapasitasnya  sebagai  nabi,  seperti menjelaskan yang mujmal dari al-Qur’an, men- takhshis yang ‘ aam , memberikan batasan ( taqyid ) terhadap yang muthlaq atau menjelaskan urusan ibadah, halal, haram, akidah, akhlak dan yang berkaitan dengannya. Ini adalah syariat umum yang  harus  dijalankan  sampai  hari  kiamat.  Jika  syariat  itu  berupa  hal  yang dilarang,  maka  harus  dijauhi  oleh  manusia,  dan  pelarangan  tersebut  hanya bergantung  ( tawaqquf )  kepada  ilmu  dan  kemampuan  menjangkaunya. Sedangkan  syariat  yang  khusus  adalah  syariat  yang  muncul  dari  nabi  dalam kapasitas menjadi pemimpin politik dan pemegang kekuasaan peradilan, maka hukumnya  adalah  syariat  khusus  yang  tidak  dapat  dilakukan  setiap  orang melainkan orang  itu memiliki kapasitas pemimpin politik maupun pemegang kekuasaan peradilan.
Al-Qardhawi  tidak  menjelaskan  secara  definitif  mengenai  pengertian sunnah ghairu tasyri’iyah tersebut. Ia hanya  menjelaskan  bahwa  sunnah ghairu tasyri’iyah itu  telah  dibahas  oleh  ulama  sebelumnya,  namun  dengan  istilah “ laisa bi sunnah” atau dengan kata lain ketika ulama kontemporer mengatakan sunnah ghairu  tasyri’iyah maka  artinya  adalah  sama  dengan  istilah laisa  bi sunnah yang  digunakan  oleh  ulama  sebelumnya.  (M.  Jakfar,  2017,  p.  126) Sedangkan laisa bi sunnah berarti sunnah yang tidak ditujukan bagi penetapan hukum dan tidak harus diikuti. (M. Jakfar, 2017, p. 127) Oleh karena itu, sunnah ghairu  tasyri’iyah juga  diartikan  sebagai  sunnah  yang  tidak  menjadi  sumber hukum dan tidak wajib diikuti.
Kriteria sunnah ghairu tasyri’iyah versi al-Qardhawi hampir sama dengan kriteria yang dikemukakan oleh Syaltut sebelumnya. Akan tetapi al-Qaradhawi memperluas cakupan sunnah ghairu tasyri’iyah lebih luas dari versi pembagian Syaltut dan menambahkan  beberapa kriteria yang  dikembangkannya.  Kriteria sunnah ghairu tasyri’iyah versi al-Qaradhawi adalah sebagai berikut:
Pertama ,  tindakan  dan  ujaran  Nabi  saw  yang  berasal  dari  eksperimen beliau  beserta  perkara-perkara  teknisnya,  misalnya  pertanian,  industri, kedokteran,  dan  sejenisnya  adalah  aspek-aspek  teknis  dan  bukan  sunnah tasyri’iyah yang harus diikuti. (M. Jakfar, 2017, p. 279) Contoh yang lain seperti penggunaan manjaniq (senjata  pelontar,  meriam  kuno)  dalam  peperangan sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dalam al-Marasil ;
نَع لوُح كَم نَأ ِب نلا ى لَص ُالل ِه يَلَع َم لَسَو َبَصَن َقيِناَجَم لا ىَلَع ِل هَأ ِفِئا طلا
“Diriwayatkan  dari  Makhul  bahwa  Nabi  Saw.  memasang manjaniq  dalam  rangka  menggempur  penduduk  Thaif”. (Hadits Abu  Dawud  no.  335  dalam al-Marasil, Hadits  Tirmidzi  no.
27762). (Abu Dawud, t.ta, p. 248; At-Tirmidzi, 1998, p. 391)
Al-Qaradhawi menyatakan bahwa jenis persenjataan yang dipergunakan dalam  pertempuran,  cara  penggunaannya,  cara  membuatnya  dan  lain sebagainya  itu  bukan domain agama,  namun domain kementerian  pertahanan dan angkatan bersenjata. Sehingga model dan fungsi akan senantiasa berubah. Jika jenis persenjataan yang digunakan di masa lalu adalah pedang, panah dan tombak  sebagai  senjata  utama,  namun  di  masa  mendatang  akan  berubah menjadi  senjata manjaniq sebagaimana  hadits  yang  disebutkan  sebelumnya mengenai manjaniq ,  dan  pada  masa  setelahnya  senjata-senjata  yang  telah disebutkan  tidak  relevan  lagi  dan  perlu  dilakukan  pembaruan  jenis persenjataan  yang  lebih  modern,  efektif  dan  canggih  seperti  meriam,  roket, bom, peluru kendali dan lain sebagainya. (M. Jakfar, 2017, pp. 280–281)
Kedua ,  tindakan  dan  ujaran  nabi  selaku  hakim  dan  kepala  negara.  Al- Qaradhawi  memberikan  contoh  sunnah ghairu  tasyri’iyah yang  kedua  ini dengan  hadits  tentang  imperatif  Nabi  saw  dalam  penarikan jizyah dari ahl  al- Dzimmi. (M. Jakfar, 2017, p. 336)
نَع ذاَعُم نَأ ِب نلا ى لَص ُالل ِه يَلَع َم لَسَو ا مَل ُهَه جَو َلِإ ِنَمَي لا ُهَرَمَأ نَأ َذُخ َيَ نِم ِ لُك ِلاَح ِن عَ ي اًمِلَت ُمُ اًراَنيِد وَأ ُهَل دَع َنِم ِ يِرِفاَعلما باَيِث ُنوُكَت ِنَمَي لِبِ .
“Diriwayatkan  dari  Muadz  bahwa  Nabi  Saw.  ketika memerintahkan ia ke negeri Yaman.  Nabi  memerintahkan agar ia mengambil  (jizyah)  dari  tiap-tiap  orang  dewasa  satu  dinar  atau yang nilainya setara dengannya dari jenis kain baju mu’afiri yang ada  di  Yaman.” (Hadits  Abu  Dawud  no.  3038,  Hadits  Al- Baihaqi  no.  18666).  (Abu  Dawud,  t.tb,  p.  167;  Al-Baihaqi, 2003, p. 324)
Hadits  tersebut  menjadi  landasan  bagi  pemungutan jizyah (pajak) terhadap ahl  al-Dzimmi .  Pada  masa  Nabi  dan  Abu  Bakar, jizyah ini  diambil sejumlah  satu  Dinar  atau  yang  setara  dengannya.  Namun,  pada  saat  Umar menjadi  penguasa,  ia  membuat  kebijakan  tentang jizyah yang  berbeda.  Ia
membagi  para  wajib  pajak  ke  dalam  tiga  bagian  dan  besaran jizyah -nya disesuaikan  dengan  jumlah  penghasilan  yang  diperoleh  oleh  mereka.  Orang yang  kaya  wajib  menyerahkan jizyah 48  dirham  dalam  setahun;  orang  yang pendapatannya  menengah  harus  membayar  24  dirham;  orang  yang penghasilannya  dibawah  rata-rata  hanya  wajib  menyerahkan  12  dirham.  (M. Jakfar,  2017,  p.  336)  Tindakan  Umar  ini,  menurut  al-Qardhawi,  dinilai  tidak melanggar  sunnah  Rasulullah  Saw,  tetapi  justru  mengikuti  petunjuk  beliau, yaitu  menjaga  kemaslahatan  sesuai  masa,  tempat  dan  kondisinya.  (M.  Jakfar, 2017, p. 337)
Ketiga , perintah atau larangan Nabi yang bernada anjuran. Dalam rangka mendiagnosis  perintah  ataupun  larangan  Nabi,  al-Qardhawi  merujuk  kepada penjelasan  ulama ushul  al-fiqh ,  ia  menyebutkan  bahwa  perintah  atau  larangan tersebut  wajib  memiliki  relevansi  dengan  kemaslahatan  atau  kemanfaatan duniawi.  Ini  menunjukkan  bahwa  larangan  atau  perintah  tersebut  hanya berkaitan dengan urusan duniawi, dan tidak akan mendapat tambahan pahala atau pengurangan pahala di akhirat nanti. Oleh karenanya dapat dipahami dari sebagian  sikap  para  sahabat  yang  tidak  berat  hati  ( ridha )  untuk  tidak melakukan  perintah  Nabi  bahwa  dalam  anggapan  mereka  perintah  ataupun larangan  tadi  hanya  bersifat  anjuran  atau  pengarahan  dalam  rangka  mencari kemaslahatan  atau  kebaikan  duniawi.  Contohnya  adalah  hadits  nabi  tentang perintah bercelak, yang menurut al-Qardhawi hadits tersebut bersifat anjuran. Sehingga  konsekuensi  hukumnya  adalah  apabila  ada  seorang  muslim  yang selama hidupnya tidak pernah memakai celak, maka ia tidak berdosa.
نَع ، رِباَج َلاَق : ُت عَِسَ لوُسَر ِ للّا ى لَص ُالل ِه يَلَع ،َم لَسَو ُلوُقَ ي : مُك يَلَع ِدِ ثِْ لِْبِ َد نِع ،ِم و  نلا ُه نِإَف وُل َيَ ،َرَصَب لا ُتِب نُ يَو َرَع شلا .
“Dari  jabir,  ia  berkata:  aku  mendengar  Rasulullah  saw  bersabda: Istiqamahlah  kalian  bercelak  mata  dengan  Itsmid  sewaktu  akan tidur,  karena  sesungguhnya  itu  menjernihkan  pandangan  dan menumbuhkan  bulu  mata.” (Hadits  Ibn  Majah  no.  2496).  (Al- Quzwaini, t.th, p. 1156)
Keempat ,  perbuatan  murni  Nabi  saw,  yaitu  perbuatan  yang  tidak  ada indikasi ibadah. Sama halnya dengan pengertian dari sunnah ghairu tasyri’iyyah itu sendiri yang bermakna hanya sekedar menunjukkan kebolehan. Menurut al- Qardhawi, perbuatan murni Nabi hanya menunjukkan atas kebolehan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut kepada  hukum wajib, sunnah, atau mubah. Dalam kata lain, bahwa perbuatan murni Nabi baru berubah dari sekedar  perbuatan  yang  diizinkan  belaka  (sunnah ghairu  tasyri'iyyah ),  kepada
perbuatan  ibadah  (sunnah tasyri’iyyah )  apabila  ada  indikasi  yang mengarahkannya,  baik  berupa qauliyah (perkataan), fi’liyah (perbuatan),  atau lainnya.
Dalam  hal  ini,  al-Qardhawi  memberikan  beberapa  contoh,  misalnya masalah makan. Apabila terdapat tuntunan dalam sunnah fi’liyah bahwa Nabi makan  dengan  tangan,  tidak  menggunakan  sendok  ataupun  garpu,  bahkan caranya pun dengan menggunakan tiga jari serta duduk lesehan di lantai, maka jika tidak ada sunnah qauliyah atau qarinah al-hal yang menegaskan keharusan makan demikian berarti itu hanya perbuatan murni Nabi dan statusnya sunnah ghairu  tasyri’iyah .  Dengan  alasan  inilah  al-Qardhawi  mengkritisi  pendapat kelompok yang menganggap bahwa cara makan Nabi yang seperti itu sebagai sunnah tasyri'iyah, yang  apabila  tidak  melakukan  hal  demikian,  maka  itu dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan sunnah dan dihukumi bid’ah . (Al-Qardhawi, 2000, p. 23)
Al-Qardhawi  menambahkan,  bahwa  masalah  ini  adalah  bagian  dari kebiasaan sehari-hari yang berbeda-beda bentuknya antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu zaman dengan zaman yang lain. Nabi saw makan dengan  cara  demikian  karena  kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  lingkungan beliau,  lebih  dari  itu  hal  tersebut  karena  menggambarkan  sifat  beliau  yang memberikan  kemudahan, tawadhu’ dan zuhud .  Dengan  demikian,  makan dengan  menggunakan  meja  makan  atau  menggunakan  sendok  dan  garpu bukan  berarti  melawan  sunnah.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  hal  masalah makan dan minum dengan tangan kanan, karena yang demikian itu memang ada tuntunan atau dalil qauliyah yang mengharuskan demikian. (Al-Qardhawi, 2002, p. 65)
Berdasarkan hadits nabi;
َم لَسَو ِه يَلَع ُالل ى لَص ِالل  َلوُسَر  نَأ ،َرَمُع ِن با  نَع : َلاَق اَذِإ َلَكَأ مُكُدَحَأ لُك أَي لَ ف
،ِهِلاَمِشِب ُلُك َيَ َناَط ي شلا  نِإَف ِهِنيِمَيِب   بَر شَي لَ ف  َبِرَش اَذِإَو ،ِهِنيِمَيِب
ِهِلاَمِشِب ُبَر شَيَو
“Dari  Ibnu  ‘Umar  bahwasanya  Rasulullah  saw bersabda  :“Jika salah seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya  dan  jika  minum  maka  minumlah  dengan  tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum  dengan  tangan  kirinya  pula.” (Hadits  Muslim  no.2020; Hadits  Ahmad  no.4537) (Al-Naisaburi,  t.tc,  p.  1598;  Al- Syaibani, 2001, p. 136)
Qarinah tersebut  adalah  bahwa  larangan  makan  dengan  tangan  kiri,  karena serupa dengan perbuatan setan. (M. Jakfar, 2017, p. 288)
Kelima , perbuatan Nabi sebagai manusia. Menurut al-Qardhawi, hal ini sama dengan perbuatan murni nabi. (M. Jakfar, 2017, p. 289) Contohnya adalah bahwa Nabi Muhammad saw suka memakan paha kambing dan suka kepada sayur dubba’ (sejenis sayuran buah labu).
ِفِ َم لَسَو ِه يَلَع ُالل ى لَص ِ ِب نلا َعَم ا نُك :َلاَق ،ُه نَع ُ للّا َيِضَر َةَر  يَرُه  ِبَِأ  نَع ، ةَو عَد َعِفُرَ ف ِه يَلِإ
ًةَس هَ ن اَه  نِم َسَهَ نَ ف ُهُبِج عُ ت  تَناَكَو ،ُعاَرِ ذلا “Dari  Abu  Hurairah  ra,  ia  berkata:  kami  pernah  bersama  Nabi saw dalam  sebuah  undangan.  Kemudian  dibawakanlah  paha kambing, dan beliau menyukainya. Kemudian beliau menggigitnya satu  gigitan.” (Hadits  Bukhari  no.3340;  Hadits  Muslim  no. 194). (Al-Bukhari, 2001, p. 134; Al-Naisaburi, t.t, p. 184)
:ُلوُقَ ي ، كِلاَم َن ب َسَنَأ َعَِسَ ُه نَأ ،َةَح لَط  ِبَِأ ِن ب ِ للّا ِد بَع ِن ب َقاَح سِإ  نَع ِه يَلَع ُالل ى لَص ِ للّا  َلوُسَر اَعَد اًطا يَخ  نِإ
: سَنَأ  َلاَق ،ُهَعَ نَص  ماَعَطِل َم لَسَو َلِإ  َب رَقَ ف ،ِماَع طلا َكِلَذ  َلِإ َم لَسَو ِه يَلَع ُالل ى لَص ِ للّا  ِلوُسَر َعَم ُت بَهَذَف
َم لَسَو ِه يَلَع ُالل ى لَص ِ للّا  ِلوُسَر اًز  بُخ نِم ، يرِعَش اًقَرَمَو يِدَقَو  ء بُِد ِهيِف ، د : سَنَأ َلاَق « ِل وَح  نِم َء بُِّدلا ُع بَ تَ تَ ي َم لَسَو ِه يَلَع ُالل ى لَص ِ للّا َلوُسَر ُت يَأَرَ ف ِةَف ح صلا » ذِئِم وَ ي  نِم َء بُِّدلا ُّبِحُأ  لَزَأ  مَلَ ف ،
. “Dari Ishaq  bin  Abdullah  bin  Abu  Thalhah,  ia  mendengar  Anas bin Malik, dia berkata: Sesungguhnya seorang tukang jahit pernah mengundang Rasulullah  saw menghadiri  jamuan  makan  yang  ia buat.  Anas  berkata:  Lalu  aku  bersama Rasulullah  berangkat memenuhi  undangan  tersebut.  Kemudian  penjahit  itu menyodorkan  kepada Rasulullah  roti  gandum  dan  sup  yang  di dalamnya terdapat buah labu dan daging yang telah dikeringkan. Anas berkata:  Maka  aku  melihat Rasulullah  memilih-milih  buah labu  dari  sekitar  bejana  tersebut.  Sejak  hari  itu  aku  senantiasa menyukai labu.” (Hadits Bukhari no.5439; Hadits Muslim no.
2041). (Al-Bukhari, 2001, p. 79; Al-Naisaburi, t.t, p. 1610)

## D. Pandangan Al-Qardhawi terhadap Sunnah Tasyri’iyyah dan Sunnah Ghairu Tasyri’iyyah
Al-Qardhawi  menerangkan  bahwa  terdapat  dua  kutub  yang  ekstrem  di dalam  menghadapi  hadits.  Kelompok  pertama  adalah  kelompok  yang
mengutarakan  pandangan  bahwa  segala  sesuatu  yang  terdapat  di  dalam sunnah  nabi  adalah  hukum  yang  harus  ditaati  setiap  waktu,  dalam  segala situasi  dan  kondisi.  Kelompok  ini  merasa  tidak  berhajat  terhadap pengkategorian  maupun  pemisahan  antara  perkara  agama  dan  perkara duniawi. Ushuliyyun (pakar ushul  al-fiqh )  memandang  mereka  sebagai kelompok yang tidak memperhatikan dalil. Mereka juga tidak memilah-milah dalil  yang  hanya  menunjuk  perintah  atau menunjuk  kebolehan, yang  penting tindakan  tersebut  dapat  menjadi  sarana  mendekatkan  diri  kepada  Allah.  (Al- Qardhawi,  2002,  p.  19)  Al-Qardhawi  tidak  sependapat  dengan  pakar ushul  al- fiqh, menurutnya  sunnah Nabi itu merupakan ijtihad Nabi, berbeda dengan al- Qur’an yang memiliki garansi asli dari Allah. Walaupun demikian, nabi adalah orang yang ma’shum , jadi ijtihad yang dihasilkan oleh beliau tidak semata-mata karena  mengikuti  hawa  nafsu  yang  itu  berarti  legitimasinya  juga  bersifat wahyu. (Alamsyah, 2020, p. 47)
Kelompok yang kedua adalah mereka yang condong memisahkan antara sunnah  Nabi  dengan  perkara  duniawi.  Perkara  adat  kebiasaan,  tatacara  ber- mu’amalah ,  ekonomi,  politik,  keamanan  dan  lain  sebagainya  tidak membutuhkan perintah sunnah Nabi. Hal tersebut dikarenakan sunnah sendiri tidak  mengatur  perkara-perkara  tersebut.  Mereka  berdalih  dengan  sebuah hadits yang menurut al-Qardhawi telah mereka selewengkan artinya ke dalam arti yang tidak sebenarnya, ialah hadits: متنأ ملعأ مكيندرمبأ
yang artinya kamu lebih mengetahui urusan duniamu. (Al-Qardhawi, 2002, p. 20)
Al-Qardhawi  mengilustrasikan  implikasi  dari  perdebatan  dua  kubu tersebut, salah satunya dalam persoalan adab makan. Kelompok yang pertama mencegah  menggunakan  meja,  sendok  dan  garpu  untuk  makan  serta mengganggap  bahwa  menjilat  tangan  sesudah  makan  sangat  dianjurkan (sunnah).  Menurut  mereka  siapapun  yang  tidak  mengikuti  tata  cara  tersebut berarti  tidak  mengikuti  sunnah  Nabi.  Sedangkan  kelompok  yang  kedua menganggap  tata  cara  makan  atau  minum  menggunakan  tangan  kanan  atau kiri itu bukanlah sesuatu yang urgen dan bukan bagian dari pengejawantahan tujuan  pokok  agama,  melainkan  perkara  duniawi  yang  dapat  berubah  sesuai tuntutan waktu dan tempat. Kelompok ini berpandangan bahwa agama tidak mengajari tata cara makan dan minum dengan tangan. (Al-Qardhawi, 2002, p. 22)
Dalam  perkara-perkara  ini,  al-Qardhawi  menampakkan  dirinya  sebagai orang  yang  berpandangan  cukup  moderat.  Ia  juga  menempatkan  perkara  ini secara  berimbang.  Ia  tidak  sewenang-wenang  dengan  menyalahkan pemahaman kelompok yang  pertama, namun tidak  pula menjustifikasi secara
keseluruhan.  Menurutnya,  mereka  adalah  orang-orang  yang  berangkat  dari kepedulian penuh dan spirit yang kuat mengikuti sunnah Nabi. Mereka adalah hamba-hamba  Tuhan  yang tawadhu’ , qana’ah dan zuhud dari  perhiasan  dunia dan  memiliki  harapan  besar  terhadap  ganjaran  pahala  yang  setimpal  dengan niat  mereka.  Namun  kesalahan  mereka  hanya  satu,  yaitu  menyalahkan kelompok  lain  yang  tidak  sejalan  dengan  pemahaman  mereka.(Al-Qardhawi, 2002, hlm. 22)
Berbeda  dengan  kelompok  yang  pertama,  kelompok  kedua  ini  adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan mencampuradukkan perkara yang urgent dan tidak urgent . Tata cara makan dan minum yang ada dalam sunnah Nabi dianggap seolah-olah tidak penting. Pandangan yang mendekati kepada kebenaran dan bersifat lebih hati-hati menurut al-Qardhawi adalah keluar dari kedua kelompok ini dan membuat poros baru, yaitu memandang dan bersikap moderat  dengan  cara membedakan  antara  sunnah tasyri’iyyah dengan  sunnah ghairu  tasyri’iyyah atau  sunnah  yang  harus  diikuti  dengan  sunnah  yang  tidak berlaku  secara  terus  menerus.  Ini  semua  membutuhkan  pemikiran  yang mendalam dan pemahaman yang tajam terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi- Nya. (Al-Qardhawi, 2002, p. 22)
Selaras  dengan  hal  ini,  ulama  sebelumnya  seperti  Ibnu  Qutaibah  juga telah  memberikan  indikasi  pemahaman  yang  menuju  ke  arah  moderasi.  Hal tersebut  tampak  ketika  beliau  mengelompokkan  sunnah  Nabi  menjadi  tiga bagian (Al-Qardhawi, 2002, p. 25).
Pertama,  sunnah  yang  didasarkan  pada  wahyu.  (Al-Qardhawi,  2002,  p. 25) Sunnah ini disampaikan Jibril kepada Nabi dari Allah. Misalnya hadits:
ِنَع ِ ِب ع شلا َعَِسَ اًرِباَج َيِضَر ُ للّا ،ُه نَع َلاَق : ىَهَ ن ُلوُسَر ِ للّا ى لَص ُالل ِه يَلَع َم لَسَو نَأ َحَك نُ ت ُةَأ رَلما ىَلَع اَهِت مَع وَأ اَهِتَلاَخ
“dari al-Sya’bi, ia mendengar dari Jabir r.a, ia berkata : Rasulullah Saw  melarang  dikawinkannya  perempuan  (secara  madu)  bersama dengan  saudari  ayah  dan  saudari  ibunya” (Hadits  Bukhari  no. 5108,  Hadits Muslim no. 1408, Hadits Nasa’i no. 3297) (Al- Bukhari,  2001,  p.  12;  Al-Naisaburi,  t.t,  p.  1029;  Al-Nasa’i, 1986, p. 97)
Kedua,  sunnah  yang  dibolehkan  Allah  untuk  mengikutinya.  Dalam mengikuti sunnah tersebut, seseorang harus menggunakan akal. Dalam sunnah ini juga diberikan keringanan bagi yang menghendakinya sesuai dengan ‘ illah - nya,  seperti  pengharaman  sutera  bagi  laki-laki,  namun  Nabi  memberi
keringanan  bagi  Abdurrahman  bin  ‘Auf  karena  suatu  alasan  (Al-Qardhawi, 2002, p. 25).
اَنَ ث دَح ، ديِعَس نَع ،َةَداَتَ ق نَأ اًسَنَأ مُهَ ث دَح : نَأ ِب نلا ى لَص ُالل ِه يَلَع َم لَسَو َص خَر ِد بَعِل ِنَ حْ رلا ِن ب ،  ف وَع ِ يرَ بُّزلاَو ِفِ صيِمَق نِم ، ريِرَح نِم ة كِح تَناَك اَمِِبِ .
“Said memceritakan hadits kepada kami dari Qatadah, bahwa Anas menceritakan  hadits  kepada  mereka:  “bahwa  Rasulullah  Saw memberi  keringanan  bagi  Abdurrahman  bin  Auf  dan  az-Zubair untuk  memakai  pakaian  dari  sutera  karena  penyakit  kulit  yang menimpa mereka.” (hadits Bukhari no. 2919) (Al-Bukhari, 2001, p. 42)
Ketiga,  sunnah  yang  diperintahkan  sebagai  pengajaran  yang  jika dilakukan akan mendapatkan keutamaan dan jika ditinggalkan tidak berdosa, seperti  mengikatkan  surban  di  leher,  larangan  makan  binatang jallalah yang makan kotoran dan memberi upah kepada tukang bekam. (Al-Qardhawi, 2002, p. 27)
Berangkat  dari  perdebatan  dua  kutub  tersebut  maka  al-Qardhawi kemudian  mengemukakan  pendapat  yang  berbeda  terhadap  pemahaman sunnah ghairu  tasyri’iyyah .  Ia  menyatakan  bahwa  walaupun  sunnah ghairu tasyri’iyyah ini  merupakan  sunnah  yang  tidak  memiliki  konsekuensi  hukum, bukan  berarti  harus  ditinggalkan.  Hal  tersebut  berdasarkan  hadits  mengenai larangan  Nabi  terhadap  penyerbukan  kurma  yang  kemudian  menyerahkan urusan  tersebut  kepada  sahabat  tersebut  lalu  menyampaikan  hadits ‘antum a’lamu biamri dunyakum’ . (Zulkifli, 2018, p. 53)
Lebih lanjut Al-Qardhawi menegaskan bahwa hadits tersebut tidak dapat digunakan  sebagai  argumentasi  untuk  menegasikan  perbuatan  dan  perkataan nabi  yang  bukan tasyri’i .  Alasannya,  jika  sebuah  hadits  dipahami  seperti  itu maka  akan  mengakibatkan  hadits-hadits  nabi  dalam  berbagai  bentuk  dan bersifat duniawi ditinggalkan sama sekali. Namun di sisi yang lain ia juga tidak sependapat jika sunnah ghairu tasyri’iyyah itu diamalkan sebagaimana adanya, baik berupa ucapan nabi maupun perbuatan beliau. (Zulkifli, 2018, hlm. 53)

## E. Relevansi  Konsep  Sunnah  Menurut  Al-Qardhawi  terhadap  Moderasi Beragama
Di  abad  21  M,  dunia  semakin  maju.  Hal  ini  ditandai  dengan  kemajuan teknologi  yang  serba  digital,  insfrastruktur,  robotik,  dan  lain  sebagainya,
sehingga  hal  ini  juga  berdampak  pada  pemahaman  agama.  Terobosan- terobosan  metode  pemahaman  agama  yang  sesuai  untuk  mengarungi  zaman ini  sangat  dibutuhkan.  Tak  ketinggalan  pula  metode  tentang  bagaimana memahami  sunnah  juga  sangat  diperlukan,  mengingat  kedudukannya  dalam hierarki sumber hukum Islam sangat vital.
Gagasan-gagasan al-Qardhawi dalam kitabnya as-Sunnah Mashdaran li al- Ma’rifah  wa  al-Hadlarah memiliki  sumbangsih  yang  sangat  besar  untuk memahami sunnah di zaman ini. Lebih luas dari itu, bahkan orang-orang yang membaca dan mengkaji dengan seksama pemikiran al-Qardhawi yang tertuang dalam karya tulisnya, maka ia akan terkesan akan hal tersebut. Wawasan yang luas  dan  pemikiran  yang  moderat  menjadikannya  dikagumi  oleh  banyak kalangan  akademisi,  baik  akademisi  muslim  maupun  non  mulim.  Dari  pihak muslim,  mereka  di  antaranya  adalah  Syaikh  Muhammad  al  Ghazali, Muhammad Imarah, dan Isham Talima, sementara dari kalangan non-muslim ada George Ishaq. (Zulkifli, 2018, p. 49)
Moderasi  secara  bahasa  berarti  pengurangan  kekerasan  atau penghindaran  keekstreman.  (“Arti  kata  moderasi  -  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  Online,”  t.t.)  Sedangkan  pengertian  moderat  ( wasathiyyah ) secara  umum  adalah  mendahulukan  keseimbangan  dalam  hal  keyakinan, moral,  dan  watak,  baik  ketika  memperlakukan  orang  lain  sebagai  individu, maupun  ketika  berhadapan  dengan  institusi  negara.  (Alamsyah,  2020,  p.  15) Moderasi merupakan obat yang sangat ampuh dalam menanggulangi masalah berkebangsaan  di  tengah  merebaknya  intoleransi,  radikalisme  dan  fanatisme kelompok  yang  berlebihan,  sehingga  berpotensi  memecah  kebinekaan. (“Pentingnya  Moderasi  Beragama  di  Indonesia  -  Lajnah  Pentashihan  Mushaf Al-Qur’an,” t.t.)
Dalam  memahami  sunnah  yang  dikembangkan  oleh  Mahmud  Syaltut yaang membagi sunnah ke dalam kategori tasyri’iyah dan ghairu tasyri’iyah , al- Qardhawi mengembangkan konsep tersebut dengan konsep yang moderat. Ia menyatakan  bahwa  walaupun  sunnah ghairu  tasyri’iyyah merupakan  sunnah yang  tidak  memiliki  konsekuensi  hukum,  bukan  berarti  harus  ditinggalkan. Alasannya,  Alasannya,  jika  sebuah  hadits  dipahami  seperti  itu  maka  akan mengakibatkan hadits-hadits nabi dalam berbagai bentuk dan bersifat duniawi ditinggalkan sama sekali. Moderasi yang ditawarkan oleh al-Qardhawi adalah dengan  tidak  sependapat  jika  sunnah ghairu  tasyri’iyyah itu  diamalkan sebagaimana adanya baik yang berupa ucapan nabi maupun perbuatannya.
Tawaran model pemahaman sunnah al-Qardhawi menguatkan eksistensi moderasi Islam dalam tubuh Islam itu sendiri, yang kemudian berangkat dari sana akan  mempresentasikan kemoderatan umat Islam dalam kacamata umat
agama lainnya. Moderasi agama merupakan keharusan, apalagi dalam konteks keindonesiaan  yang  sangat  mejemuk.  Sikap  moderat  sebenarnya  merupakan esensi  dari  Islam  itu  sendiri.  Secara  historis,  Islam  muncul  sebagai  penengah bagi  agama-agama  pendahulunya,  yaitu  agama  Yahudi  dan  Nasrani.  Agama Yahudi  berada  pada  posisi  yang  sangat  keras,  sedangkan  agama  Nasrani berada  pada  posisi  yang  terlalu  lembek.  Dalam  kasus qishash ,  agama  Yahudi menetapkan  jika  seorang  ditampar  sekali,  maka  dia  harus  membalas  dua  kali tamparan.  Sebaliknya  dalam  agama  Kristen,  jika  seorang  ditampar  pipi kanannya  maka  ia  dianjurkan  memberikan  pipi  kirinya  untuk  ditampar  lagi. Beda halnya dalam Islam, kasus qishash , misalnya membunuh seorang maka dia juga  harus  dibunuh  sebagai qishash (balasan),  tapi  memaafkan  pelaku  adalah sikap yang lebih baik. Demikian bentuk kemoderatan Islam. (Qustulani, Irfani, Ishak Fariduddin, & Suhendra, 2019, p. 17)

## F. Simpulan
Dalam  hierarki  sumber  hukum  Islam,  Sunnah  berada  di  posisi  kedua setelah  al-Qur’an.  Kedudukan  sunnah  dalam  hal  wajibnya  untuk  diikuti  dan ditaati  sama  seperti  halnya  al-Qur’an.Pencetus  istilah  sunnah tasyri’iyyah dan ghairu tasyri’iyyah adalah Syaikh Mahmud Syaltut. Ia mengutip dari tulisan al- Dahlawi, Rasyid Ridha dan al-Qarafi serta selain mereka.
Al-Qardhawi  menerangkan  bahwa  terdapat  dua  kutub  yang  ekstrem  di dalam menghadapi hadits. Pertama, kelompok yang mengutarakan pandangan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam sunnah nabi adalah hukum yang harus  ditaati  setiap  waktu,  dalam  segala  situasi  dan  kondisi. Kedua, kelompok yang  condong  memisahkan  antara  sunnah  Nabi  dan  perkara  duniawi. Berangkat  dari  sanalah  al-Qardhawi  membuat  poros  baru  sebagai  penengah dari kedua kutub tersebut. Pendapatnya, walaupun sunnah ghairu tasyri’iyyah ini merupakan sunnah yang tidak memiliki konsekuensi hukum bukan berarti harus ditinggalkan dan juga tidak diamalkan sebagaimana adanya.
Tawaran model pemahaman sunnah al-Qardhawi menguatkan eksistensi moderasi  Islam  secara  internal,  yang  kemudian  berangkat  dari  sana  akan mempresentasikan  kemoderatan  umat  Islam  dalam  kacamata  umat  agama lainnya.  Moderasi  agama  merupakan  keharusan,  apalagi  dalam  konteks keindonesiaan yang sangat mejemuk.

## G. Daftar Pustaka
Abu Dawud, S. bin al-A. bin I. bin B. bin S. bin A. al-A. A.-S. (t.t). Al-Marasil . Beirut: Muassasah al-Risalah.
Abu  Dawud,  S.  bin  al-A.  bin  I.  bin  B.  bin  S.  bin  A.  al-A.  A.-S.  (t.t). Sunan  Abi Dawud Juz 3 . Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah.
Alamsyah. (2020). Otoritas Sunnah Nabi di Era 4.0 (Refleksi Pemikiran Syahrur dan al-Qaradawi) . Bandarlampung: Pusaka Media. Al-Baihaqi, A. B. A. bin H. bin A. bin M. (2003). Al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi Juz 9 . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Al-Bukhari, M. bin I. bin I. bin al-M. ibn B. (2001). Shahih al-Bukhari Juz 4 . Beirut: Dar Thauq al-Najah.
Al-Bukhari, M. bin I. bin I. bin al-M. ibn B. (2001). Shahih al-Bukhari Juz 7 . Beirut: Dar Thauq al-Najah.
Alisriani, W. (2016). Telaah Terhadap Fatwa Yusuf Al Qardhawi Tentang Bank Air Susu  Ibu  Dan  Konsekuensinya  Terhadap  Larangan  Perkawinan  Karena Sepersusuan (Tesis,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim). Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim,  Riau.  Diambil  dari http://repository.uin-suska.ac.id/2497/
Al-Jawi, A. bin A. al-K. bin A. al-Minangkabawi. (2006). An-Nafahat ala Syarh al- Waraqat . Surabaya: al-Haramain.
Al-Naisaburi,  A.  al-H.  M.  bin  al-Hajjaj  al-Qusyairi.  (t.t). Shahih  Muslim  Juz  1 . Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-’Arabiyah.
Al-Naisaburi,  A.  al-H.  M.  bin  al-Hajjaj  al-Qusyairi.  (t.t). Shahih  Muslim  Juz  2 . Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-’Arabiyah.
Al-Naisaburi,  A.  al-H.  M.  bin  al-Hajjaj  al-Qusyairi.  (t.t). Shahih  Muslim  Juz  3 . Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-’Arabiyah.
Al-Nasa’i, A. A. A. bin S. bin A. al-Kharasaniy. (1986). Al-Sunan al-Sughra li al- Nasa’i Juz 6 . Syiria: Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyah. Al-Qardhawi, Y. (2000). As-Sunnah wa al-Bid’ah . Beirut: Muassasah Ar-Risalah. Al-Qardhawi,  Y.  (2002). Al-Sunnah  Mashdaran  Li  al-Ma’rifah  Wa  al-Hadharah . Kairo: Daar Al-Syuruq.
Al-Qardhawi, Y. (2006). Metodologi Hasan Al-Banna Dalam  Memahami Islam (M. N. Usman, Penerj.). Solo: Media Insani Press.
Al-Quzwaini, A. A. M. bin Y. bin A. bin M. (t.th). Sunan Ibn Majah Juz 2 . t.t: Dar Ihya al-Kutub al-’Arabiyah.
Al-Syaibani, A. A. A. bin M. bin H. bin H. bin A. (2001). Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz 8 . Beirut: Muassasah al-Risalah.
Arifin,  J.,  &  Hasbi,  M.  R.  (2019).  Klasifikasi  Sunnah  Tasyri’iyah  dan  Ghairu Tasyri’iyah  Perspektif  Pemikiran  Ahmad  Syah  Waliyullah  Al-Dahlawi. Jurnal Pemikiran Islam , 43 (1), 21.
Arti  kata  moderasi—Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online.  (t.t.). Diambil 29 Maret 2021, dari https://kbbi.web.id/moderasi
Ash-Shiddieqy,  T.  M.  H.  (2009). Sejarah  dan  Pengantar  Ilmu  Hadits .  Semarang:
Pustaka Rizki Putra.
At-Tirmidzi, A. I. M. bin I. bin S. (1998). Sunan at-Tirmidzi Juz 4 . Beirut: Dar al- Gharb al-Islami.
Biografi  Dr.  Yusuf  Al-Qaradhawi.  (t.t.).  Diambil  6  Maret  2021,  dari  Biografi Tokoh website: https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/
Handika, C. (2019). Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan
Hukum  Islam. al-Mawarid  Jurnal  Syari’ah  dan  Hukum , 1 (2),  164–178. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art4
Haq,  A.  F.  (2013). Konsep  Pendidikan  Islam:  Kajian  Terhadap  Epistemologi Pengetahuan  Dan  Sistem  Pendidikan  Islam  Prespektif  Yusuf  Al  Qardhawi (Skripsi, UIN Sunan Ampel). UIN Sunan Ampel, Surabaya. Diambil dari http://digilib.uinsby.ac.id/1988/
Imam,  M.  A.  (2013).  Problematika  Sunnah  Tasyri’iyah  Dan  Gairu  Tasyri’iyah. ADDIN , 7 (2), 24. Ipandang. (2019). Fiqih dan Realitas Sosial . Yogyakarta: Bildung.
M.  Jakfar,  T.  (2017). Otoritas  Sunnah  Non-Tasyri’  Iyyah  Menurut  Yusuf  Al- Qaradhawi . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Mosiba,  R.  (2017).  Sunnah  Sebagai  Sumber  Iptek  Dan  Peradaban  (Studi  atas Pemikiran  Yusuf  Al-Qardhawi). Inspiratif  Pendidikan , 6 (2),  367. https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5768
Pentingnya Moderasi Beragama di Indonesia—Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an. (t.t.). Diambil 29 Maret 2021, dari Kementrian Agama Republik Indonesia website: https://lajnah.kemenag.go.id/berita/538-
pentingnya-moderasi-beragama-di-indonesia
Putra,  A.,  &  Rumondor,  P.  (2020).  Sunnah,  Sains  dan  Peradaban  Manusia;
Menelaah  kembali  Pemikiran  Yusuf  al-Qardhawi. EL-BANAT:  Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam , 10 (1), 1–19.
Qustulani, M., Irfani, F., Ishak Fariduddin, E., & Suhendra, A. (2019). Moderasi Beragama  Jihad  Ulama  Menyelamatkan  Umat  dan  Negeri  dari  Bahaya  Hoax . Semarang: PSP Nusantara.
Rijal Hamid, S. (2012). Buku Pintar Hadits . Jakarta: Qibla.
Syaltut, M. (2001). Al-Islam ’Aqidah wa Syari’ah . Kairo: Daar Al-Syuruq.
Yusuf  al-Qaradawi.  (t.t.).  Diambil  4  Maret  2021,  dari  Wikipedia  bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas website:
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yusuf_al- Qaradawi&oldid=14021620 Zahrah, M. A. (t.t.). Ushul al-Fiqh . Mesir: Daar Al-Fikr Al-’Arabiy.
Zulkifli, R. (2018). Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Al-Qaradhawi. el-Buhuth:  Borneo  Journal  of  Islamic  Studies , 1 (1). https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318