Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 39

## KONFLIK ELIT POLITIK
DI KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM TAHUN 1803-1821
Oleh:

## Ravico
Dosen Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan PGRI Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia

## Abstrak
Effected by the conflict which is very crucial in the Sultanate of Palembang  Darussalam  good  political  conflicts  between  the family of the sultan as well as fellow of the colonial never done since  the  year  1803  to  Sultanate  of  Palembang  Darussalam experienced the fall of the year 1821. In  this research historical methods  with  its  procedure  used  in.  This  study  is  a  research library  (library  research)  by  using  the  methods  of  descriptive analysis. From the results of the analysis note that the political elite divided the ruling political elite and non-elite to rule.  The ruling political elite was the sultan and the priyayi. They have a role regulating stability in society and create policies. While the non-ruling  political  elite  is  United  Kingdom  and  Netherlands colonial.  The  colonial  was  originally  cast  as  traders  who  try  to monopolize  trade  and  then  intervened  in  the  Affairs  of Government. The next conflict interen between Sultan Mahmud Badaruddin II to Sultan Ahmad Najamuddin II was the Sultan Mahmud Badaruddin II disappointment with treason committed by  his  brother  Sultan  Ahmad  Najamuddin  II,  the  internal conflicts  of  colonial  so  stimulated  by  internal  conflicts  are increasingly  complex.  While  the  conflict  with  the  Sultanate  of Palembang  Darussalam  differences  caused  by  the  colonial
40 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
interests. Sultanate of Palembang are trying to break away from colonial and gaining sovereignty.
Key Words: - conflicts, -the political elite, -sultanate and colonial

## A. Pendahuluan
Kesultanan Palembang  mendapat banyak julukan atas keberhasilan pembangunan  politik,  ekonomi,  dan  sosialnya.  Bagaikan  pusat perdaganggan  di  Eropa  yaitu  Venesia,  maka  Palembang  mendapat julukkan net indische Venetie. Bahkan nama darussalam diterjemahkan de  stad  des  vredes yang  berarti  tempat  yang  tentram.  Gambaran  ini dikemukakan  oleh  Mayor  M.H  Court  yang  dikutip  oleh  Djohan Hanafiah (1996: 48-49):
“Dari  seluruh  pelabuhan  di  wilayah  orang-orang  Melayu, Palembang  telah  membuktikan  dan  terus  secara  seksama  menjadi pelabuhan  yang  paling  aman  dan  dengan  peraturan  yang  paling baik, seperti dinyatakan oleh orang-orang pribumi dan orang-orang Eropa.  Begitu  memasuki  perairan  sungai,  perahu-perahu  kecil dengan  kewaspadaan  yang  biasa  dan  tindakkan-tindakkan pencegahan  yang  akan  mengamankan  dari  kekerasan  dan perampasan.  Di  bagian  luar  sungai  perahu-perahu  kecil  perampok setiap saat bersembunyi di dalam suak (anak-anak sungai kecil) dan terlindung  di  bawah  hutan  sepanjang  pantai  akan  memangsa perahu-perahu  dagang  kecil  yang  memasuki  sungai,  tetapi  hal  ini jarang  terjadi  karena  dijaga  oleh  kekuatan  sultan  dengan  segala peralatan .”
Keberhasilan  inilah  yang  pada  akhirnya  mengantarkan Kesultanan  Palembang  Darussalam  pada  berbagai  konflik  baik konflik  interen  maupun  konflik  eksteren.  Dalam  kasus  aristokrasi Kesultanan Palembang Darussalam hal ini tidak dapat dibantahkan.
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 41 Keberhasilan Sultan Muhammad Bahauddin membangun
perekonomian di Palembang menimbulkan konflik dari para elit dan para  bangsawan  berupaya  memperebutkan  posisi  Kesultanan Palembang Darussalam.
Ketika  Kesultanan  Palembang  Darussalam  dipimpin  Sultan Mahmud  Badaruddin  II,  selalu  disibukkan  oleh  konflik  para  elit politik.  Upaya  para  elit  untuk  memperoleh  kedudukan  dan memperebutkan  posisi  dan  kekuasaan  atas  wilayah  kesultanan dilakukan  dengan  berbagai  cara.  Kondisi  ini  sering  menimbulkan konflik  kepentingan  dan  persaingan  kekuasaan  antara  raja  dan priyayi  (elit).  Meskipun  kehidupan  keraton  menjamin  kehidupan enak  dan  beradab,  namun  elit  ini  sering  bermain  politik (Hanafiah,1995:173)  dalam  hal  ini  peran  antara  elit  di  dunia  politik yang  menghalalkan  segala  cara  dan  saling  menjatuhkan  serta memojokan  elit  lain  yang  dianggap  musuh  sehingga  menimbulkan bencana di keraton.
Masa  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II,  konflik  elit  politik  ini, memang  tidak  pernah  kunjung  selesai  hingga  jatuhnya  kekuasaan Kesultanan  Palembang  Darussalam  ke  tangan  elit  politik  Belanda. Dalam  catatan  sejarah,  pengkhianatan  para  bangsawan  (elit)  seperti pengkhianatan  oleh  saudara  kandung  Sultan  Mahmud  Badaruddin II  yaitu  Husin  Diauddin,  ia  bersekutu  dengan  elit  politik  Belanda untuk  menjatuhkan  kekuasaan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II. Belanda  menjanjikan  kedudukan  anaknya  Prabu  Anom  sebagai Sultan  dengan  gelar  Sultan  Ahmad  Najamuddin  IV.  Sedangkan  Ia menjadi Susuhunan (Hanafiah,1986:17).
Tidak hanya itu, sebelumnya telah terjadi konflik antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan elit politik Inggris. Dalam konflik ini Sultan Mahmud Badaruddin II dituduh terlibat dalam pembunuhan
42 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
masal  di  Loji  Sungai  Aur.  Sebagai  penengah  Pangeran  Adipati menjadi  juru  bicara  kesultanan  dan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II mengasingkan  diri  ke  Musi  Rawas.  Kondisinya  menjadi  terbalik ketika Pangeran Adipati melakukan pengkhianatan, Ia  memperoleh kedudukan  sebagai  sultan  penguasa  Kesultanan  Palembang Darussalam dengan gelar Ahmad Najamuddin (Hanafiah,1989: 65).
Kesetiaan  para  elit  politik  Kesultanan  Palembang  Darussalam mengalami  gelombang  pasang  surut.  Kehidupan  yang  serba  cukup dan mewah tidak membuat para bangsawan (elit) ini merasa cukup dengan  kedudukannya  (Hanafiah,1995:173).  Berbagai  cara  untuk memperoleh  kedudukan  yang  dicita-citakan.  Bahkan  tanpa memandang  ikatan  keluarga  para  elit  ini  terus  bersaing  dan  saling menjatuhkan.  Sering  kali  konflik  ini  muncul  kepermukaan  dan menimbulkan gerakan bawah tanah untuk menjatuhkan kedudukan yang sah.
Konflik  elit  politik  di  Kesultanan  Palembang  Darussalam menjadi sangat komplek dan krusial ketika para elit pedagang asing seperti Belanda dan Inggris ikut campur serta memberikan pengaruh politiknya  di  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Persaingan  di antara  bangsa-bangsa  Barat  dalam  perdaganggan  rempah-rempah dan  timah  yang  berasal  dari  Palembang  sering  membangkitkan  api peperangan. Pada umumnya latar belakang perselisihan ialah untuk memperoleh hak monopoli (PemProv,1986:28).
Kehadiran  kolonial  Belanda  dan  Inggris  sebagai  pedagang, melahirkan  elit  baru  di  masyarakat  dan  menjadi  elit  tandingan  ( the ruling  elite) bagi  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Akibatnya keseimbangan  masyarakat  pun  terganggu  dan  menyebabkan
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 43 semakin  tersisinya  kelompok-kelompok  elit  yang  ada  dalam masyarakat (Varma,1987:205-203).
Kolonial  Belanda  dan  Inggris  sebagai  elit  baru,  telah mendukung  kebenaran  teori  elit  yang  dikemukakan  oleh  Pareto bahwa masyarakat terdiri dari 2 kelas: pertama , lapisan atas yaitu elit yang terbagi ke dalam elit yang memerintah ( governing elite ) dan elit yang  tidak  memerintah  ( non-governing  elite ). Kedua ,  lapisan  yang lebih  rendah,  yaitu  non-elit.  (Varma,1987:202).  Sebagai  elit  baru kolonial  Inggris  dan  Belanda  berkedudukan  sebagai  elit  yang  tak memerintah.
Adanya  elit  baru  di  Kesultanan  Palembang  Darussalam  turut melahirkan  pertentangan  antar  elit.  Pertentangan  kelompok  (elit) didasarkan atas dikhotomi pembagian wewenang dalam perserikatan  yang  dikoordinasi  secara  memaksa  dapat  ditaruh sebagai  asumsi  dasar.  Asumsi  ini  ditambahkan  sebuah  proposisi bahwa  posisi  yang  dilengkapi  dengan  wewenang  yang  berbeda dalam  perserikatan  menyebabkan  pertentangan  kepentingan  orang yang  memegangnya.  Pemegang  posisi  dominan  dan  pemegang posisi  yang  ditundukkan,  berdasarkan  posisinya  itu  mempunyai kepentingan tertentu yang
berlawanan substansi dan pelaksanaannya (Dahrendorf,1986:212).
Pertentangan  antara  elit  penguasa  Kesultanan  Palembang Darussalam  dengan  kolonial  (Belanda  dan  Inggris)  telah  terjadi  di awal  pemerintahan  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Wewenang yang  berbeda  dalam  perserikatan  menyebabkan  pertentangan kepentingan yang memegangnya. Kesultanan
Palembang
Darussalam  sebagai  pemegang  wewenang  dominan  memiliki kepentingan terhadap wilayah-wilayah yang dimilikinya. Sedangkan
44 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
kepentingan  berbeda  dengan  kolonial  yang  memiliki  kepentingan memonopoli perdagangan di wilayah kesultanan.
Konflik  elit  politik  memang  tidak  dapat  dihindarkan  selama sistem  politik  masih  berjalan.  Perebutan  kekuasaan,  prestise  dan kehendak memonopoli perdagangan yang menimbulkan konflik elit politik  bukanlah  alibi  dasar  bagi  munculnya  konflik.  Sangat  tidak berimbang  jika  hanya  untuk  memperoleh  kekuasaan,  prestise  dan menguasai  monopoli  harus  mengorbankan  putusnya  ikatan kekerabatan serta hilangnya nyawa rakyat yang tidak terlibat dalam konflik  para  elit  tersebut.  Menurut  penulis  pasti  ada  nilai  strategis yang  menimbulkan  adanya  konflik.  Asumsi  awal  penulis,  nilai strategis  itu  terkait  dalam  hal  perekonomian  dalam  kaitan  kajian politik.  Oleh  karena  itu,  perlunya  pengkajian  yang  mendalam mengenai  nilai  strategis  yang  menjadi  penyebab  timbulnya  konflik di kalangan elit politik di tubuh Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial.
Dari  uraian  di  atas  yang  menjadi  masalah  pokok  penelitian adalah  bagaimana  konflik  elit  politik  di  Kesultanan  Palembang Darussalam 1803-1821. Untuk kepentingan analisis, maka
dirumuskan sub-sub  masalah  sebagai berikut. Bagaimana peran elit politik  di  Kesultanan  Palembang  Darussalam?  Bagaimana  konflik elit  politik  di  Kesultanan  Palembang  Darussalam?  Bagaimana peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  akibat  eskalasi  konflik  politik Kesultanan Palembang Darussalam?
Bertolak  dari  rumusan  masalah  tersebut  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  peran  elit  politik  di  Kesultanan Palembang Darussalam, konflik elit politik di Kesultanan Palembang
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 45
Darussalam dan  untuk  mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat eskalasi konflik politik Kesultanan Palembang Darussalam.
Umumnya  penggunaan  penelitian  untuk  dua  kepentingan yaitu  untuk  pengembangan  ilmu  dan problem  solving, maka kegunaan  penelitian,  secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi sejarah mengenai konflik elit  politik  di  Kesultanan  Palembang  Darussalam  serta  memberikan informasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat Palembang, khususnya mengenai sejarah lokal dalam peperangan melawan kolonial Belanda dan  Inggris.  Selain  itu,  menambah  khazanah  ilmu  pengetahuan sejarah  lokal  mengenai  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan  penjelasan mengenai  elit  politik  dalam  perannya  di  Kesultanan  Palembang Darussalam,  serta  upaya-upaya  atau  strategi  mereka  dalam memperebutkan  kekuasaan  Kesultanan  Palembang  Darussalam. Memberikan uraian mengenai situasi dan kondisi politik Kesultanan Palembang  Darussalam  dan  konflik  elit  politiknya  dalam  upaya untuk  memerebutkan  tahta  atau  kekuasaan,  dan  memberikan Informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat konflik elit politik Kesultanan Palembang Darussalam.

## B. Metodologi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  digunakan  metode  penelitian historis (sejarah)  yang  berupaya  menyelidiki  konflik  elit  politik  di Kesultanan  Palembang  Darusslam  tahun  1803-1821dengan  teknik dekriftif-analisis.  Dalam  hal  ini  penulis  mendeskritifkan  peristiwa- peristiwa  konflik  elit  politik  kemudian  dianalisis  dengan  berbagai ilmu  bantu  lainnya  untuk  merekontruksi  ulang  peristiwa-peristiwa
46 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
konflik.  Penelitian  ini  juga  mengunakan  pendekatan  sosiologis  dan ekonomi-politik.
Dilihat dari jenis dan tema penelitian ini merupakan penelitian
pustaka ( library research ) dengan laboratoriumnya adalah perpustakaan,  maka  alat  heuristiknya  adalah  katalog-katalog. Adapun  teknik  pengumpulan  data  dengan  kegiatan  membaca, mencatat sumber data, dan mengkategorikan data  berdasarkan sub- sub  pembahasan.  Setelah  data  telah  dikumpulkan  maka  data tersebut  di  verifikasi  (kritik  terhadap  sumber).  Kritik  tehadap sumber data dilakukan dengan kritik interen dan eksteren. Langkah selanjutnya  menginterpretasi  data  menurut  Kuntowijoyo  yang dikutip  oleh  Abdurahman  (2012:114)  menjelaskan  bahwa  keduanya analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi.  Analisis  itu  sendiri  bertujuan  melakukan  sintesis  atas sejumlah  fakta  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  sejarah  dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam satu interpretasi yang menyeluruh.
Langkah  selanjutnya  yaitu  historigrafi,  historigrafi  adalah langkah  final  dari  rangkaian  penelitian  yang  dilakukan.  Sebagai tahap  akhir,  penulis  berusaha  menyajikan  hasil  penelitian  sebaik mungkin  dalam  bentuk  sejarah  sebagai  sebuah  peristiwa  yang dituangkan.  Dalam  penulisan  ini  disusun  berdasarkan  kronologi atau  peristiwa  dan  sebab  akibat.  Historiografi  menjadi  sarana mengkomunikasikan  hasil-hasil  penelitian  yang  diungkap,  diuji (verifikasi) dan diintepretasi. Rekontruksi sejarah akan menjadi eksis apabila hasil-hasil pendirian tersebut ditulis (Daliman,2012:99).

## Karangka Teori
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 47
Dalam  penelitian  sejarah  teori  biasa  dinamakan  “karangka refrensi” atau “skema pemikiran”. Dalam penelitian yang lebih luas merupakan  suatu  perangkat  kaidah  yang  memandu  sejarawan dalam penelitiannya, menysusun bahan-bahan (data) yang diperoleh dari  analsis  sumber  dan  juga  mengevaluasi  hasil  penemuan (Abdurahman,  2012:  29).  Selanjutnya  pemaknaan  konflik  sendiri berasal  dari  bahasa  latin, conflictus yang  artinya  pertentangan (Poerwordaminto,  2000:  461).  Menurut  Webster,  istilah  “ Conflict ”  di dalam  bahasa  aslinya  suatu  perkelahian,  peperangan  atau perjuangan  yaitu  berupa  konfrontasi  fisik  antara  beberapa  pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan  kata  lain,  istilah  tersebut  sekarang  juga  menyentuh  aspek piskologis  di  balik  konfrontasi  fisik  yang  terjadi,  selain  konfrontasi itu  sendiri.  Secara  singkat,  istilah  “ conflict ”  menjadi  begitu  meluas sehingga  beresiko  kehilangan  statusnya  sebagai  sebuah  konsep. Dengan  demikian  konflik  diartikan  sebagai  persepsi  mengenai perbedaan kepentingan ( perceived of interest ), atau suatu kepercayaan bahwa  aspirasi  pihak-pihak  yang  berkonflik  tidak  dapat  dicapai secara simultan (Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin, 2004: 9).
Umumnya  konflik  (Nasikun,  1995:  21)  dapat  digambarkan sebagai  benturan  kepentingan  antar  dua  pihak  atau  lebih,  di  mana salah  satu  pihak  merasa  diperlukan  secara  tidak  adil,  kemudian kecewa.  Kekecewan  itu  dapat  diwujudkan  melalui  konflik  dengan cara-cara  yang  legal  dan  tidak  legal.  Konflik  juga  diartikan  sebagai hubungan  antara  dua  pihak  atau  lebih  (individu  atau  kelompok) yang  memiliki  atau  merasa  sasaran-sasaran  yang  tidak  sejalan. Proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang segala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan
48 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
meramalkan  gejala  tersebut.  Konflik  ini  terjadi  di  antara  kelompok- kelompok dengan tujuan untuk memperebutkan hal-hal yang sama. Dengan demikian konflik adalah merupakan gambaran dari sebuah permainan, baik untuk permainan yang memenangkan kedua belah pihak  ( Non-Zero  Sum  Conflict )  maupun  yang  juga  mengalahkan pihak lain ( Zero- Sum Conflict ) seperti kelas konflik yang terjadi pada masyarakat industri (Dahrendorf, 1986: 210-222).
Elit politik merupakan gabungan dua kata yaitu elit dan politik. Elit secara bahasa merupakan orang yang terbaik atau pilihan dalam suatu  kelompok  (Muda,  2006:  200),  sedangkan  politik  merupakan hal-hal  yang  berkenaan  dengan  tata  negara  atau  urusan  yang mencangkup  siasat  dalam  pemerintahan  negara  atau  negara  lain (Muda,2006:425).  Kemudian  dapat  disimpulkan  bahwa  elit  politik adalah  orang  yang  terbaik  yang  mampu  mengurus  dan  paham mengenai tata negara.
Selanjutnya  makna  elit  menurut  Pareto  yang  dikutip  Varma (1987:202)  merupakan  orang-orang  yang  berhasil  yang  mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Berangkat dari definisi  di  atas,  Pareto  membagi  dua  kelompok  elit  politik  yaitu kelompok elit memerintah dan elit tidak memerintah. Kelompok elit memerintah  adalah  kelompok  elit  yang  memiliki  kekuasaan, wewenang  dan  kebijakan  dalam  mengatur  masyarakat,  sedangkan elit tidak memerintah merupakan kelompok elit yang tidak memiliki peran dalam pemerintahan tetapi memiliki pengaruh di masyarakat. Dari pengertian tersebut yang dimaksud elit politik dalam penelitian ini merupakan elit politik yang memerintah dan non pemerintah. Elit pemerintah  adalah  kelompok  Kesultanan  Palembang  Darussalam,
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 49
sedangkan  kelompok  elit  tidak  memerintah  adalah  kelompok kolonial Belanda dan Inggris.

## I. ISI

## a. Landasan Teori
Pilihan  terhadap  suatu  teori  yang  akan  digunakan  untuk menggarap  suatu  subjek  penelitian  tentu  tidak  dengan  sendirinya dapat  digunakan  bagi  peneliti  subjek  yang  lain.  Karena  itu,  peneliti yang  bersangkutan  perlu  memeriksa  bahan-bahan  secara  seksama agar  memperoleh  kejelasan  untuk  menentukan  teori  yang digunakan.  Sehubungan  dengan  itu,  penelitian    yang  subjeknya menyangkut  konflik  elit  politik.  Maka  perlu  suatu  pemahaman terhadap  apa  yang  dimaksud  dengan  konflik  itu.  Konflik  berasal dari bahasa latin, conflictus yang artinya pertentangan
(Poerwordaminto,2000:461). Secara umum konflik dapat
digambarkan  sebagai  benturan  kepentingan  antar  dua  pihak  atau lebih,  di  mana  salah  satu  pihak  merasa  diperlakukan  secara  tidak adil,  kemudian  kecewa  (Nasikun,2005:21).  Menurut  Webster menyatakan bahwa:
“  Istilah  “ Conflict” di  dalam  bahasa  aslinya  suatu  perkelahian, peperangan  atau  perjuangan  yaitu  berupa  konfrontasi  fisik  antara beberapa pihak. Kata ini kemudian  berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan  yang  tajam  atau  oposisi  atas  berbagai kepentingan,  ide,  dan  lain-lain.  Dengan  kata  lain,  istilah  tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang  terjadi,  selain  konfrontasi  itu  sendiri.  Secara  singkat,  istilah “ conflict” menjadi  begitu  meluas  sehingga  beresiko  kehilangan statusnya  sebagai  sebuah  konsep.  Dengan  demikian  konflik  di artikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan ( perceived of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Rubin,2004:19).”
50 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
Hal  lain  yang  tampak  dari  sebuah  konflik  ialah  sifat konfrotansi yang merupakan tingkah laku individu yang bermaksud untuk  memojokkan,  merugikan  atau  melemahkan  lawan  mereka. Pada umumnya sifat konfrotantif berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang  yang  disebut  agresif.  Artinya  situasi  yang  dihadapi  oleh individu  melahirkan  hambatan  terhadap  tujuan  yang  hendak dicapai.
Dalam  kaitannya  dengan  konsep  konfrotansi  dikembangkan teori tentang “keterelakan sejarah” atau “hal-hal yang secara historis tak  terelakkan.”  Teori  ini  dikembangkan  oleh  Marx  berdasarkan tesis, antitesis dan sintesis. Marx berdasarkan teorinya pada konflik material dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang saling bertentangan, menurutnya:
“Ciri  utama  masyarakat    bukannya  stabilitas  dan  ketergantungan, melainkan konflik dan persaingan.  Setiap masyarakat baik di masa lalu maupun di masa sekarang ditandai dengan konflik sosial yang dimaksud  adalah  konflik  antara  kelas  kapitalis,  kaum  borjuis  yang memiliki  sarana-sarana  produksi  (majikan),  dengan  kelas  pekerja yang ter- ekspolitas dan kaum proletariat yang tidak memiliki sarana- sarana produksi (Maran,2001:20).”
Teori  konflik  yang  bertolak  dari  material  dan  ekonomi, kemudian  dikembangkan  oleh  beberapa  peneliti  untuk  melakukan penelitian,  khususnya  di  dalam  permasalahan  konflik  elit  politik. Sehubungan  dengan  pemahaman  tersebut  ,  Louis  Coser  yang dikutip  oleh  Decki  Natalis  Pigay  Bik  (2000:70)    memberikan definisinya:
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 51
“Konflik  adalah  perselisihan  mengenai  nilai-nilai  atau  tuntutan yang  berkenaan  dengan  status,  kuasa  (kekuasaan)  dan  sumber- sumber  kekayaan  yang  persediaanya  tidak  mencukupi/memenuhi, dimana  pihak-pihak  yang  bekonflik  tidak  hanya  bermaksud  untuk memperoleh  barang  yang  diinginkan  melainkan  juga  memojokkan, merugikan atau melemahkan lawan mereka.”
Selain  itu,  teori  transformasi  konflik  berasumsi  bahwa  konflik disebabkan  oleh  masalah-masalah  ketidaksetiaan  yang  muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.
Dari  definisi  dan  teori  yang  dikemukakan  di  atas,  terdapat dua  tujuan  dasar  konflik  yakni  tujuan  konflik  untuk  mendapatkan sumber-sumber  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  merupakan ciri  manusia  yang  bersifat  materil-jasmaniah  untuk  maupun spiritual-rohaniah  untuk  dapat  hidup  secara  layak  dan  terhormat dalam  masyarakat,  yang  ingin  diperoleh  manusia  meliputi  hal-hal yang  sesuai  dengan  kehendak  bebas  dan  kepentinganya.  Tujuan konflik  untuk  mempertahankan  sumber-sumber  yang  selama  ini sudah  dimiliki  juga  merupakan  kecenderungan  hidup  manusia. Manusia  ingin  memperoleh  sumber-sumber  ekonomi  yang  menjadi miliknya,  dan  berupaya  mempertahankan  dari  usaha  pihak  lain untuk  merebut  atau  mengurangi  sumber-sumber  tersebut,  yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya,  tetapi  juga  wilayah  atau  daerah  tempat  tinggal, kekayaan,  dan  kekuasaan  yang  dimiliki.  Tujuan  mempertahankan diri tidak menjadi monopoli manusia saja karena binatang sekalipun memiliki  watak  untuk  berupaya  mempertahankan  diri.  Maka dengan  itu  dirumuskan  tujuan  konflik  politik  sebagai  upaya  untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Surbakti,1999: 155).
Konflik elit politik terbentuk karena adanya penguasa politik. Karena  tidak  ada  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  penguasa politik artinya, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai konflik politik.  Dalam  hal  ini  konflik  politik  yang  terutama  adalah  konflik antar  penguasa  politik  dalam  melihat  objek  kekuasaan  politik. Konflik dapat terjadi karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau  karena  alternatif  yang  bersifat  dinilai  sulit  didapat.  Konflik dapat juga didefinisikan sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai kepentingan  bermanfaat  untuk  meramalkan  apa  yang  dilakukan orang.  Hal  ini  disebabkan  persepsi  yang  biasanya  mempunyai dampak yang bersifat segera terhadap perilaku (Jeffrey,2004:27).
Selain  pemahaman  makna  dan  teori  konflik  dalam  meneliti konflik elit politik, maka diperlukan juga pemahaman terhadap apa yang  dimaksud  dengan  elit  politik.  Elit  merupakan  seseorang  yang menduduki  jabatan-jabatan  politik  (kekuasaan).  Dalam  kajian  ini penulis  mengkatagorikan elit politik ke dalam dua kelompok yaitu, pertama elit politik memerintah ( governing elite) merupakan seseorang yang  menduduki  jabatan-jabatan  politik  (kekuasaan),  seperti khalifah,  raja,  sultan,  presiden,  gubernur,  dan  lainnya. Kedua ,  elit politik tidak memerintah (non-governing elite) adalah seseorang yang tidak  memiliki  jabatan  dalam  kekuasaan  namun  menduduki  posisi strategis  dan  mempunyai  pengaruh  untuk  memerintah  orang  lain dalam  lingkup  masyarakat,  seperti:  elit  keagamaan,  elit  pedagang, elit  organisasi  kemasyarakatan,  kepemudaan,  profesi  dan  lain sebagainya (Duverger,1987:179).
Perbedaan  tipe  elit  ini  diharapkan  selain  dapat  membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elit politik dalam proses perebutan kekuasaan pada
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 53 masa  Kesultanan  Palembang  Darussalam.  Teori  elit  mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup  (a)  sekelompok  kecil  manusia  yang  berkemampuan  dan karenanya  menduduki  posisi  untuk  memerintah;  dan  (b)  sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan sebagai  sekumpulan  orang  sebagi  individu-individu  yang  superior, yang  berbeda  dengan  massa  yang  menguasai  jaringan-jaringan kekuasaan  atau  kelompok  yang  berbeda  dilingkaran  kekuasaan maupun  yang  sedang  berkuasa.  Mosca  dan  Pareto  membagi stratifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (governing elit), elit  yang  tidak  memerintah (non-governing  elite) dan  massa umum (non-elite) (Duverger,1987:179).
Dalam  sirkulasi  elit,  konflik  bisa  muncul  dari  dalam kelompok  itu  sendiri  maupun  antar  kelompok  pengusaha  maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori  yaitu: Pertama, pergantian  terjadi  antara  kelompok- kelompok yang memerintah sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di antara  elit  dengan  penduduk  lainnya.  Pergantian  model  kedua  ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu- individu  dari  lapisan  yang  berbeda  ke  dalam  kelompok  elit  yang sudah  ada,  (b).  Individu-individu  dari  lapisan  bawah  yang membentuk  kelompok  elit  baru  dan  masuk  ke  dalam  kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada (Varma,1987:203). Dalam  sirkulasi  elit  yang  disebutkan  oleh  Masco,  terutama  karena terjadinya  “penjatuhan  rezim”,  konflik  pasti  tidak  terhindarkan, karena  masing-masing  pihak  akan  menggunakan  berbagai  macam cara.  Duverger  menjelaskan  bahwa  dalam  konflik-konflik  politik sejumlah  alat  digunakan  seperti  organisasi  dan  jumlah,  uang
54 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
(kekayaan),  sistem,  militer,  kekerasan  fisik,  dan  lain  sebagainya (Varma,1987:275).
b. Hasil Penelitian
1. Peran Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun
1803-1821
Dalam  kajian  ini  penulis  mengkatagorikan  elit  politik  ke dalam  dua  kelompok  yaitu,  pertama  elit  politik  memerintah ( governing elite ) dan elit politik tidak memerintah (non-governing elite ) (Duverger,1987:179).  Elit  politik  yang  memerintah  dalam  penelitian ini  adalah  sultan,  priyayi  seperti  pangeran,  raden,  adipati,  pepatih, penghulu  dan  hakim  (jaksa  negara).  Adapun  peran  mereka  dalam pemerintahan yang kemudian dikenal dengan mancanegara meliputi:
a. Pepatih ( rijksbestuurder) di sini namanya Pangeran Natadiraja memiliki peranan memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota  (negara)    maupun  di  daerah  hulu  sungai  (uluan).  Ia adalah mancanegara yang  pertama, yang  menjalankan  hukum adat  dalam  negeri  Palembang  serta  jajahannya.  Keterangan selanjutnya:  ia  adalah  sebenarnya  kepala  pemerintahan kerajaan,  orang  yang  mengusahakan  pelaksanaan  dari perintah-perintah raja. Di bawah pengawasannya pendapatan dari  kerajaan  dikumpulkan.  Kepadanya  semua  urusan kerajaan  disampaikan.  Dalam  perang,  ia  menguasai  sarana- sarana untuk berperang, meskipun ia sendiri tidak ke medan perang.  Ia  mengusulkan  pajak-pajak  dan  kerja-kerja  wajib kepada  raja,  dan  nasehat  (pendapatnya)  pun  diminta  oleh raja, jika mau menaikkan atau menurunkan pajak-pajak itu.
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 55
b. Nata-agama,  kepala  alim  ulama,  yang  mengadili  hal-hal sesuai dengan hukum-hukum agama.
c. Kyai Tumengung Karta, yang di dalam segala hal merupakan tangan  kanan  dari  Pepatih,  terutama  diserahi  pengadilan hakim  dan  pembesar  utama  di  Palembang.  Ia  memiliki seorang  Temenggung  sebagai  pembantunya.  Ia  mengadili menurut  al-Qur’an  dan  Hadist  atau  adat  dan  putusannya harus diperkuat oleh sultan sebelum dilaksanakan.
d. Pangeran Citra,  kepala dari pengalasan yaitu polisi bersenjata dari raja yang diserahi tugas pelaksanaan hukuman-hukuman mati.  Keterangan  selanjutnya:  dari  segala  orang  yang  akan ditangkap  atau  dibunuh,  diserahkan  kepada  Pangeran  Citra, kepala  dari  segala  pengalasan.  Adapun  pengalasan  adalah hulubalang sultan yang jaga kota. Pada umumnya hulubalang adalah  penjabat-penjabat  militer  yang  merupakan  pengawal dari  penguasa  dan  siap  sedia  untuk  melakukan  perintahnya kepada setiap kesempatan.
Husni Rahim (1998:69) memberikan gambaran mengenai mancanegara atau pancalang  lima. Masing-masing mancanegara mempunyai jajaran pegawai kesultanan yang terdiri dari:
a. Pegawai-pegawai  tinggi  (yang  dijabat  oleh  priyayi-priyayi yang  bergelar  pangeran,  raden  dan  kiagus);  Mantri-mantri sebagai  pegawai  rendahan  (yang  diberi  gelar  tumenggung, rangga,  demang  dan  ngabehi);  penjabat-penjabat  kehakiman; kesemuanya di bawah patih.
b. Para  hulubalang  dan  laskar  kesultanan  dengan  berbagai tingkatannya.  Mereka  berada  di  bawah  komando  Pangeran Citra (Adipati).
56 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
c. Penjabat-penjabat  agama  yang  dipimpin  oleh  Pangeran Penghulu  Nata  Agama,  baik  di  ibukota  Palembang  maupun daerah  uluan.  Penjabat  tersebut  terdiri  dari  para  khatib penghulu, khatib imam, khatib dan modin.
d. Penjabat  dan  pegawai  di  bidang  pelabuhan  yang  dikepalai oleh syahbandar.
Elit  politik  tidak  memerintah  ( non - governing elite )  adalah seseorang  atau  sekelompok  yang  tidak  memiliki  jabatan  dalam kekuasaan  namun  menduduki  posisi  strategis  dan  mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat, seperti: elit keagamaan, elit pedagang, elit organisasi kemasyarakatan,  kepemudaan,  profesi  dan  lain  sebagainya (Duverger,1987:179).  Dalam  kajian  ini  elit  politik  yang  tidak memerintah  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  ketegangan  dengan elit  politik  yang  memerintah  adalah  kelompok  aristokrat  dagang kolonial yaitu Belanda dan Inggris.
Peranan  kolonial  baik  Belanda  maupun  Inggris  pada  awalnya merupakan kongsi dagang bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Perkembangan  berikutnya  kolonial  dengan  segala  usaha  menekan harga  jual-beli  demi  mendapatkan  keuntungan  sebanyak  mungkin bagi pihaknya. Kemudian meningkatkan monopoli secara paksa, dan mulai mencampuri urusan dalam negeri kesultanan untuk akhirnya menguasai langsung kesultanan (Amin,1986:102).

## 2. Konflik  Elit  Politik  di  Kesultanan  Palembang  Darussalam Tahun 1803-1821
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 57
Tahun  1812  konflik  internal  muncul  ke  permukaan  ketika terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara kandung Sultan
Mahmud Badaruddin II yaitu Raden Husin Dhiauddin.
Pengkhianatan  terjadi  ketika  perang  Kesultanan  Palembang Darussalam  melawan  kolonial  Inggris  dan  Raden  Husin  Dhiauddin menjadi  panglima  perang  yang  menjaga  benteng  pertahanan  Pulau Borang yang saat itu merupakan benteng pertahanan terkuat. Raden Husin Dhiauddin yang bergelar Pangeran Adipati Husin Dhiauddin membiarkan  Inggris  masuk  tanpa  ada  perlawanan  dan  tanggal  24
April 1812 Pulau Borang dapat dikuasai oleh Inggris
(Mahruf,1999:5).  Inggris  yang  dipimpin  oleh  Raffles  mengangkat Pangeran  Adipati  Husin  Dhiauddin  sebagai  Sultan  Palembang dengan  gelar  Sultan  Ratu  Ahmad  Najamuddin  II,  untuk mendapatkan  keinginannya  menguasai  Pulau  Bangka  dan  hak monopoli atas timah (Hanafiah,1989:65).
Pengkhianatan  yang  dilakukan  oleh Sultan  Ahmad Najamuddin II sering diinterpretasikan sebagai tindakan yang buruk oleh  penulis  sejarah  lokal,  tanpa  adanya  interpretasi  ilmiah.  Jika dianalisis    kembali  pengkhianatan  yang  dilakukan  oleh  Sultan Ahmad  Najamuddin  II  merupakan  adanya  kesempatan  dan kekecewaan.  Ketika  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  meninggalkan keraton  dan  menyelamatkan  diri  ke  Bailangu  dan  keraton dipercayakan kepada  Sultan Ahmad Najamuddin  II yang ketika  itu ia  menjabat  sebagai  panglima  perang.  Kemudian,  ketika  Inggris menduduki  keraton,  Ia  tidak  bertemu  dengan  Sultan  Mahmud Badaruddin  II  dan  Inggris  hanya  bertemu  dengan  Ahmad Najamuddin  II  (Mahruf,1999:5  dan  lihat  juga  Hanafiah,1989:86). Karena  Inggris  tidak  mau  dianggap  gagal  dalam  upaya  menguasai kekayaan  yang  dimiliki  kesultanan.  Kemudian  Inggris  mengangkat
58 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
Sultan  Ahmad  Najamuddin  II  sebagai  sultan  baru,  kesempatan  ini diambil  untuk  menguasai  dan  menundukan  masyarakat  di  wilayah Kesultanan Palembang. Di sisi lain, bagi Sultan Ahmad Najamudin II diangkatnya  ia  sebagai  sultan  oleh  kolonial  Inggris  merupakan kesempatannya  untuk  menduduki  tahta  sultan  yang  selama  ini  ia dambakan sejak masa kanak-kanak.
Pemerintahan  Kesultanan  Palembang  Darussalam  yang dipimpin  Sultan  Ahmad  Najamuddin  II  berada  di  bawah  bayang- bayang  pemerintahan  kolonial  Inggris  di  Batavia.  Akibat  peristiwa tersebut,  konflik  internal  antara  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II semakin memanas. Di sisi lain, terjadi dualisme kepemimpinan, Sultan Ahmad Najamuddin II yang diangkat  oleh  Inggris  secara  undang-undang  menguasai  wilayah kesultanan,  akan  tetapi  secara  adat  dan  pengakuan  rakyat kedudukan  Sultan  Ahmad  Najamuddin  II  tidak  lain  hanya  sebuah boneka  bagi  Inggris  (Junaidi,2001:79).  Secara  penuh  rakyat kesultanan  masih  mengakui  status  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II sebagai  Sultan  Palembang  yang  sah  secara  adat.  Akibatnya  sikap saling mengkudeta di antara kedua belah pihak yang menimbulkan perang saudara yang tak berkesudahan (Mahruf,1999:10).
Selanjutnya  konflik  eksteren  antara  Kesultanan  Palembang Darussalam  dengan  kolonial  bermula  ketika  terjadinya  peristiwa pembantaian  loji  Belanda  di  Sungai  Aur.  Atas  peristiwa  tersebut terjadilah  perselisihan  antara  Belanda  dan  Inggris  serta  Kesultanan Palembang  Darussalam.  Dimana  pihak  Belanda  menganggap peristiwa  itu  adalah  perbuatan  Inggris  yang  memprovokasi Kesultanan  Palembang  untuk  menyerang  Loji  Belanda  di  Sungai Aur.  Akan  tetapi,  Raffles  mencoba  mencari  kambing  hitam  bahwa
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 59 peristiwa tersebut merupakan perbuatan Sultan Mahmud
Badaruddin II yang menggerakan masyarakat untuk menyerang Loji Belanda. Akan tetapi, alibi yang dikemukan oleh Raffles tidak dapat diterima  oleh  pihak  Belanda.  Akhirnya  Raffles  terpojok  dengan peristiwa Loji Belanda di Sungai Aur tersebut (Soetadji, 1996:12). Setelah  peristiwa  itu,  Inggris  menduduki  wilayah  Kesultanan dengan  mengangkat  Sultan  Ahmad  Najamuddin  II  sebagai  sultan  - boneka-  yang  sah  dengan  berbagai  perjanjian.  Lahirnya  sebuah perjanjian  dari  strategi  problem  solving  antara  kolonial  Inggris dengan Sultan Ahmad Najumuddin II, menurut penulis merupakan awal  lahirnya  politik  “ devide  et  impera ”  ala  kolonial  Inggris.  Politik adu  domba  yang  dimainkannya  cukup  berhasil  menumbuhkan benih-benih  konflik  internal  di  tubuh  Kesultanan  Palembang Darussalam.  Kolonial  Inggris,  tidak  terlalu  memfokuskan  diri terhadap  perlawanan  yang  dikerahkan  oleh  Sultan  Mahmud Badaruddin  II.  Karena  cukup  dengan  konflik  internal  antara  Sultan Ahmad  Najamuddin  II  dengan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II, membuat  langkah  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  teralihkan. Sehingga  kolonial  lebih  berfokus  pada  timah  di  Pulau  Bangka  dan Belitung yang kemudian kedua pulau tersebut diberi nama “ Duke of York Islands” (PemProv,1986:36).
Pulau  Bangka  dengan  segala  sumber  daya  timah  yang melimpah  menjadi  pemicu  bagi  lahirnya  konflik  di  Kesultanan Palembang.  Dari  relitas  di  atas,  sebenarnya  teori  konflik mempertanyakan  eksistensi  “kebutuhan-kebutuhan  sosial”.  Ia  lebih berkepentingan  dengan  berbagai  kebutuhan,  keinginan,  dan kepentingan individu-individu serta sub-kelompok dalam perjuangan  mereka  memperoleh  barang  dan  jasa  yang  bernilai  dan langka (Poloma,2003:146).
Teori  konflik  berdasarkan  pada  ekonomi,  telah  dikembangkan  oleh Marx yang didasarkan tesis, antitesis dan sintesis, menurutnya:
“Ciri utama masyarakat bukannya stabilitas dan ketergantungan,  melainkan  konflik  dan  persaingan.    Setiap masyarakat  baik  di  masa  lalu  maupun  di  masa  sekarang ditandai dengan konflik sosial yang dimaksud adalah konflik antara  kelas  kapitalis,  kaum  borjuis  yang  memiliki  sarana- sarana  produksi  (majikan),  dengan  kelas  pekerja  yang  ter- ekspolitas  dan kaum proletariat yang tidak memiliki sarana- sarana produksi (Maran,2001:20).”
Kovensi London tanggal 13 Agustus 1814 menetapkan bahwa Inggris  menyerahkan  kembali  kepada  Belanda  semua  koloninya  di seberang  laut  yang  dikuasai  sejak  Januari  1803  (Hanafiah,1989:72). Awal  Juli  1818  Muntinghe  memulai  aktivitasnya  di  Palembang karena mengemban tugas khusus yaitu menurunkan Sultan Ahmad Najamuddin  II  dan  setelah  itu  menghapus  Kesultanan  Palembang Darussalam (PemProv,1986:39).
Perundingan  pertama  dilakukan  oleh  Muntinghe  dengan Sultan  Mahmud  Badaruddin  II,  kemudian  dengan  Ahmad Najamuddin II. Hasilnya adalah bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II diangkat kembali menjadi sultan sedangkan Ahmad Najamuddin II  di non -aktifkan  dan  mendapat  bayaran  jika  menyerahkan  kembali semua  sarana  kebesaran  sultan  termasuk  Keraton  Kuto  Besak (Mahruf,1999:10).  Dalam  menghadapi  situasi  konflik  dualisme pemimpin  di  Kesultanan  Palembang  Darussalam,  Muntinghe tampak  melakukan  strategi problem  solving. Namun  situasi  ini  bagi Kesultanan  Palembang  merupakan  strategi contentious yang menekan  dan  mempersempit  gerak  para  sultan  untuk  menguasai
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 61 secara  penuh  terhadap  wilayahnya  sendiri.  Keseluruhan  daerah kerajaan Palembang dimasukkan ke dalam kekuasaan pemerintahan Belanda  secara  langsung  sebagaimana  termaktub  dalam  perjanjian tanggal  20  dan  24  Juni  1818.  Dengan  penandatanganan  perjanjian tersebut  merupakan  vonis  kematian  bagi  politik  di  Palembang (Akib,1978:47).

## 3. Peristiwa-Peristiwa  yang  terjadi  Akibat  Eskalasi  Konflik  Elit Poltik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821
Dalam  upaya  mengukuhkan  kedudukannya  di  wilayah Kesultanan  kolonial  Belanda  terus  melakukan  perjanjian-perjanjian yang  hanya  memihak  keuntungan  bagi  kolonial.  Akibatnya  terjadi eskalasi  konflik  dengan  lahirnya  berbagai  peperangan.  Tercatat peperangan  antara  Kesultanan  Palembang  dengan  kolonial  Belanda terjadi  3  kali  yaitu  perang  tahun  1819  babak  I  (Perang  Menteng), perang 1819 Babak II dan perang tahun 1821.
Menganalisis terjadinya perang antara Kesultanan Palembang dengan  kolonial  Belanda.  Diakibatkan  taktik contentious yang digunakan dengan cukup sukses di masa lalu oleh kolonial Belanda mengalami  kegagalan  karena  kehilangan  daya  gigit.  Selain  itu, Belanda  terlalu  sering  melakukan  gamesmanship,  mengeluarkan ancaman atau memberikan komitmen yang tidak dapat diurungkan, sementara Kesultanan Palembang Darussalam tidak lagi
menganggap  tindakan  itu  cukup  dapat  dipercaya  atau  pantas mendapatkan perhatian. Antara Kesultanan Palembang Darussalam dengan  kolonial  Belanda  semakin  mengenal  gerakkan  dan  isyarat masing-masing sehingga merasa tidak
62 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
mungkin  lagi  mencuri  kesempatan.  Setiap  tindakan  disambut tindakan  balik  yang  diorkestrasikan  dengan  tepat  dan  benar-benar dipelajari dengan baik (Pruitt dan Rubin,2011:286).

## D. KESIMPULAN
Konflik yang berarti persepsi mengenai perbedaan
kepentingan  atau  suatu  kepercayaan  bahwa  aspirasi  pihak-pihak yang  berkonflik  tidak  dapat  dicapai  secara  simultan.  Dari  uraian mengenai  konflik  elit  politik  di  tubuh  Kesultanan  Palembang Darussalam  dan  kolonial  dalam  perebutan  kekuasaan  tahun  1803- 1821 dapat disimpulkan:
Berdasarkan  teori  yang  dikemukan  oleh  Pareto  yang membagi  kelompok  elit  politik  yaitu  elit  politik  yang  memerintah (governing  elit) dan  elit  non-memerintah (non-governing  elit ).  Dalam penelitian  ini  yang  dimaksud  dengan  kelompok  elit  memerintah adalah sultan, menteri dan kelompok priyayi lainnya. Kelompok elit memerintah  memiliki  peran  penting  untuk  membuat  kebijakan, mengatur  stabilitas  ekonomi,  menjaga  keamanan  warga  di  wilayah kekuasaannya dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sedangkan elit non- memerintah  dalam  kajian  ini  adalah  kolonial  Inggris  dan  Belanda. Kelompok  elit  non-memerintah  memiliki  peran  sebagai  pendagang. Kemudian  peran  kolonial  mulai  menekan  ekonomi  kesultanan dengan  memonopoli  perdagangan  dan  kemudian  mencampuri urusan dalam negeri kesultanan.
Terkait  dengan  konflik  internal  di  Kesultanan  Palembang Darussalam  antara  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  dengan  Sultan Ahmad  Najamuddin  II  merupakan  konflik  yang  diakibatkan  oleh rasa  dari  kekecewaan  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  atas  sikap
Racico Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang … │ 63
Sultan Ahmad Najamuddin II yang berkhianat. Selain itu, konflik ini juga  distimulasi  oleh  kolonial  sehingga  konflik  ini  tidak berkesudahan.  Sedangkan  konflik  eksternal  antara  Kesultanan Palembang  Darussalam  dengan  kolonial  merupakan  konflik  yang dilatarbelakangi  oleh  upaya  mempertahankan  kedaulatan  dan kekayaan bagi kolonial adalah upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, keamanan dan meningkatkan kesejaterahan. Dalam konflik dengan  Kesultanan,  kolonial  lebih  banyak  menggunakan  strategi contentious yaitu strategi yang hanya menguntungkan kolonial.

## REFERENSI
Abdurrahman,  Dudung.  2011. Metode  Penelitian  Sejarah  Islam.
Yogyakarta: Ombak
Akib, R.H.M.1978. Sejarah Perjuangan: Sri Sultan Mahmoed Badaroedin ke II Palembang. Palembang: Rhama
Amin,  H.M.  Ali. Sejarah  Kesultanan  Palembang  Darussalam  dan Beberapa  Aspek  Hukumnya, dalam  KHO  Gadjahnata,  Sri  dan Edi  Swasono  (ed).  1968. Masuk  dan  Berkembangnya  Islam  di Sumatera Selatan. Jakarta; UIN Press
64 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015
Dahrendorf, Ralf. 1986. Konflik dan Konflik dalam Masyarakat  Industri, sebuah analisis konflik, terj. Ali Manda. Jakarta.  Rajawali
Daliman, A. 2012. Metode penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak
__________.  2012. Sejarah  Indonesia:  Abad  XIX-  Awal  Abad  XX.
Yogyakarta: Ombak
Duverger, Maurice. 1987. Sosiologi Politik . Jakarta: Rajawali Pers
______________. 2003. Sosiologi Politik. Terj. Daniel Dhakidea. Jakarta: RajaGrafindo Persada
Hanafiah,  Djohan.  1986 .  Perang  Palembang  1819-1821  M:  Perang  laut Terbesar di Nusantara . Palembang: Pariwisata Jasa Utama
_______________1989. Kuto  Besak;  Uapaya  Kesultanan  Palembang Menegakkan Kemerdekaan. Jakarta: Haji Masagung
______________. 1995. Melayu-Jawa; Citra Budaya & Sejarah Palembang .
Jakarta: Raja Grapindo Persada
Junaidi,  Heri.  2001. Sejarah  Kudeta  Dalam  Kebudayaan  Islam:  Studi Kesultanan  Palembang  Darussalam dalam Laporan  Penelitan, tidak  diterbitkan.  Palembang:  Pusat  Penelitian  IAIN  Raden Fatah.
Mahruf,  Kamil  dkk.1999. Pesemah  Sindang  Merdika:  1821-1866.
Jakarta: Pustaka Asri
Maran,  Rafael  Raga.  2001 .  Pengantar  Sosologi  Politik:  Suatu  Pemikiran dan Penerapan. Jakarta: Renika Cipta
Muda, Ahmad A.K. 2006. KAMUS Lengkap Bahasa  Indonesia. Jakarta: Reality Publisher
Nasikun.    1995 .    Sistem  Sosial  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Natalis,  Decki  dan  Pigay  Bik.  2000. Evolusi  Nasionalisme  dan  Sejarah Konflik di Papua . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
PemProv.  1986 .  Sejarah  Perjuangan  Sultan  Mahmud  badaruddin  II: Pahlawan  Kemerdekaan  Nasional. Pemerintah  Provinsi  Daerah TK.I, Palembang
Poerwadarminta, W.J.S. 2000. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai  Pustaka
Poloma,  Margaret  M.  2007. Sosiologi  Kontemporer .  Jakarta  :  PT RajaGrafindo Persada
Rahim,  Husni.  1998. Sistem  Otoritas  dan  Administrasi  Islam:  Studi Tentang  Penjabat  Agama  Masa  Kesultanan  dan  Kolonial  di Palembang . Jakarta: Logos
Pruitt,  Dean  &  G.  Jeffrey.  Z.  2004. Teori  Konflik  Sosial .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Surbakti, Ramlan. 1999 . Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia,
Varma, S. P. 1987. Teori Politik Modren . Jakarta: Rajawali Pers
66 │ Tamaddun Vol. XIV, No. 2/Juli – Desember 2015