## STATUS HAK KEBENDAAN TERHADAP TENCENT SELAKU PEMEGANG HAK MILIK KEBEBASAN YANG MUTLAK ATAS GAME PUBG MOBILE DALAM HUKUM PERDATA
Niken Widya Intan Permatasari 1 , H.R. Adianto Mardijono 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 E-mail: nikenwidyap6@gmail.com 1 , adianto@untag-sby.ac.id 2

## Abstract
All human activities and actions always involve objects, and the objects themselves always develop in harmony  with  the  evolution  of  the  times  that  have  developed  from  the  human  era.  The  rules  for managing  Indonesian  objects  themselves  are  regulated  in  the  Civil  Code  (KUHPerdata)  Volume  2. Something is understood to mean anything that can be claimed or owned (Article 499 BW). Entering the era of globalization, information technology plays an important role in changing  the  pattern of people's lives in various fields, and what is dreamed of is valuable property or possessions. Value here means that it has economic value and can be exchanged for real money through buying and selling transactions or exchange agreements between virtual objects. The dream of virtual property only exists in a virtual world, namely the online world or what is commonly called cyber
The purpose of this research is to find out and understand how good legal protection is from Tencent as  the  absolute  owner  of  virtual  property  in  the  PUBG  MOBILE  game  and  legal  protection  for consumers. This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach Keywords: Property Law, Virtual Property, Objects

## Abstrak
Segala  aktivitas  dan  perbuatan  manusia  selalu  melibatkan  benda,  dan  benda  itu  sendiri  selalu berkembang  selaras  dengan  evolusi  zaman  yang  berkembang  dari  zaman  manusia.  Aturan  untuk mengatur objek Indonesia sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Jilid 2. Sesuatu  dipahami berarti  segala  sesuatu  yang  dapat  diklaim  atau  dimiliki  (  Pasal  499  BW). Memasuki  era  globalisasi,  teknologi  informasi  berperan  penting  dalam  mengubah  pola  kehidupan masyarakat  di  berbagai  bidang,  dan  yang  diimpikan  adalah  harta  benda  atau  harta  benda  yang berharga.  Nilai  disini  berarti  memiliki  nilai  ekonomis  dan  dapat  ditukar  dengan  uang  yang  nyata melalui  transaksi  jual  beli  atau  perjanjian  tukar  menukar  antar  benda  maya.  impian  dari  virtual property hanya ada di global yang virtual pula yaitu global online atau yang biasa diklaim siber Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  dan  memahami  bagaimana  perlindungan  hukum  baik  dari Tencent  selaku  pemilik  mutlak  atas  virtual  property  dalam  game  PUBG  MOBILE  dan  perlindungan hukum  bagi  konsumen,  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan dan konseptual
Kata Kunci: Hukum Benda, Virtual Property, Benda

## PENDAHULUAN
Pada sistem aturan yg ada di negara kita, negara Indonesia tentang benda bisa dilihat dalam kitab II kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Benda dalam pengertian pengetahuan aturan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, tetapi menurut pasal 499 KUH Perdata objek adalah semua barang dan hak yang dapat dimiliki oleh setiap orang (objek hak milik). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan zak atau benda adalah
“harta”  dan  bukan  barang  yang  berwujud.  Dalam  hukum  perdata,  istilah  zark  digunakan dalam  dua  pengertian.  Yang  pertama  berarti  komoditas  material  dan  yang  kedua  berarti sebidang properti. Dalam pengertian kedua ini termasuk sebagai Zaak (yaitu sebagai bagian dari  kekayaan),  selain  barang  fisik,  juga  ada  hak-hak  tertentu  sebagai  barang  nonmateri. Menurut tata hukum perdata Eropa Barat yang diatur dalam KUHPerdata, benda-benda dapat dipisahkan  sebagai  berikut:  Barang habis  pakai  (vebruikbaar)  dan barang  tidak habis pakai (onverbruikbaar), barang yang sudah ada (tegenwordigezaken), dan barang yang akan terus ada  (toekmstigezaken)  menunjukkan  bahwa  hak  milik  adalah  materi  yang  paling  penting dibandingkan dengan hak milik. Kepemilikan berarti sesuatu yang tidak dapat digugat, karena benda itu adalah hak orang lain. Kaidah hubungan timbal balik antara orang dengan benda dalam  hukum  perdata  menyatakan  bahwa  hubungan  hukum  ini  memberikan  kekuasaan pribadi kepada mereka yang berhak menguasai benda yang di tangannya benda itu berada, dapat berlaku bagi  setiap orang.  Ketentuan  hukum  perdata  pada umumnya  bersifat  wajib, karena  hak  milik  pada  dasarnya  dibatasi  dalam  arti  bahwa  hak  hanya  ada  sejauh  yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi yang  pesat,  fungsi  dan  keberadaan  benda-benda  tersebut  mulai  bergeser  dari  bentuk tradisional ke bentuk digital dimana benda-benda tersebut tidak lagi memiliki ciri fisik yang nyata.  Tidak  ada  definisi  hukum  tentang  properti  virtual  itu  sendiri.  Pendapat  ahli mendefinisikan  Joshua  A.T.  Fairfield  menjelaskan  bahwa  properti  virtual  dari  kode  yang dibuat  di  dunia  maya  menggunakan  sistem  komputer  pribadi  dan  Internet  dibentuk  dan diperlakukan seperti objek nyata. Berbagai jenis properti virtual seperti akun email, situs web, Uniform Resource Locator (URL), ruang obrolan atau ruang obrolan impian, rekening bank, akun media online. Selain itu, jenis mimpi real estat lainnya mirip dengan barang seperti game online. Selain itu, Peter Brown dan Richard Raysman mendefinisikan aset virtual sebagai aset atau harta berharga. Nilai di sini berarti memiliki nilai ekonomis yang dapat diubah menjadi uang nyata atau dipulihkan menjadi uang nyata melalui aset virtual yang dirancang di dunia maya di luar alam mimpi. Keberadaan properti virtual ini menimbulkan beberapa kontroversi terkait kontrak hukum, status properti, atau lokasi.

## METODE PENELITIAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Dalam  metode  penelitian  yang  diuraikan  disini,  penulis  menggunakan  penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pengertian penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan masalah penelitian, penelaahan, dan pemahaman terhadap asas, aturan, atau  doktrin  hukum  yang  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  hukum  sesuai  dengan peraturan yang ada. Penulis menggunakan pendekatan hukum dalam melakukan penelitian ini. Yaitu untuk mengkaji berbagai regulasi mengenai status hak milik virtual pada game PUBG mobile  dari  perspektif  hukum  perdata  yang  menjadi  fokus  penelitian  saya.  Selanjutnya, pendekatan konseptual adalah mengkaji pandangan hukum, doktrin, konsep, dan asas dalam ilmu  hukum.  Pemahaman  terhadap  masalah  tersebut  memberikan  pedoman  bagi  penulis dalam merumuskan argumentasi sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah menggunakan berupa  bahan  hukum  primer berupa Kitab UU Hukum Perdata,  UU  Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hukum sekunder berupa penelitian dan kepustakaan berupa buku, jurnal dan bahan lainnya dan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Keabsahan Dan Status Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata
Definisi keabsahan hukum,  Menurut kamus hukum bahasa Indonesia, legalitas dalam berbagai  bahasa  meliputi  restorasi,  restorasi.  Ini  identik  dengan  verifikasi,  legalisasi, pengesahan, persetujuan, dan sarana untuk menyetujui atau meratifikasi sesuatu. Misalnya persetujuan desain. UU yang dibuat oleh DPR tetapi tidak disahkan oleh pemilik negara atau ditunjuk  oleh  Presiden  tidak  dapat  diajukan  kembali  di  sidang  DPR  selama  pemerintahan tahun ini. Menurut kamus hukum, legitimasi memiliki arti khusus. Untuk melengkapi definisi legalitas, Anda harus melengkapi definisi legalitas dalam artikel ini. Mengetahui pengertian legalitas secara detail, mudah untuk mengaitkannya dengan konsep kapasitas hukum, salah satu  kajian  dalam  artikel  ini  yang  mengkaji  tentang  pengertian  legalitas.  Validitas Diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Inggris  disebut  Validitas.  Kamus  Validitas  Hukum  Oxford mendefinisikannya sebagai: Agar hukum menjadi hukum, itu harus valid. Demikian penjelasan mengenai  peraturan  yang  valid  adalah  aturan  dan  aturan  yang  tidak  valid  bukanlah  suatu peraturan. Bab ini menjelaskan validitas aturan. Bagian pertama menjelaskan sifat legalitas
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
dan validitas peraturan. Bab ini juga membahas validitas sistem, yang menunjukkan bahwa pandangan  validitas hukum  yang dibenarkan  sesuai dengan  ketergantungan  pada  sumber- sumber faktual. Selain itu, ia membahas kesulitan pembenaran lainnya dalam menafsirkan sistem  hukum  individual,  dan  mencakup  diskusi  tentang  validitas  hukum  dalam  konteks positivisme. Dalam bahasa Indonesia artinya: Agar aturan menjadi norma hukum, itu harus benar-benar  legal  dari  sudut  pandang  hukum.  Agar  suatu  undang-undang  menjadi  aturan hukum yang sah, itu harus merupakan undang-undang yang sah atau undang-undang yang ditunjuk.  Pembenaran  aturan  adalah  aturan,  keberadaan  aturan  bukanlah  aturan.  Bab  ini menjelaskan  validitas  aturan-aturan  ini.  Bagian  pertama  berkaitan  dengan  kredibilitas kepastian hukum dan efektifitas peraturan. Universalitas juga dibahas dalam bab ini untuk menunjukkan  bahwa  justifikasi  keyakinan  tentang  keabsahan/kepastian  hukum  bersandar pada  sumber-sumber  yang  benar/faktual.  Dia  juga  membahas  kesulitan  lain  dalam membenarkan interpretasi tatanan hukum, termasuk diskusi tentang validitas hukum dalam konteks positivis.
Melihat terjemahan Law Dictionary dan Oxford Dictionary, kapasitas hukum kurang lebih  identik  dengan  kepastian  hukum.  Validitas  hukumnya  sangat  dekat  dengan  teori positivis  yang  dianut  di  Indonesia.  Hukum  yang  mengatur  adalah  undang-undang  yang dibentuk dengan undang-undang atau peraturan tertulis. Kalaupun ada aturan tidak tertulis sebagai hukum adat di Indonesia, itu juga diakui di Jepang. Legitimasi hukum menekankan kepercayaan  publik  terhadap  sumber  terpercaya  yang  dapat  dilihat  dan  diverifikasi  secara jelas dan dapat dipercaya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa validitas harus sudah ada dan valid.  Validitas  merupakan  standar  hukum  yang  berlaku,  nyata  dan  pasti.  Legalitas  di Indonesia  berarti  ditentukan  dalam  peraturan  tertulis  seperti  peraturan  perundang- undangan, peraturan pemerintah, surat edaran dan berbagai undang-undang tertulis lainnya seperti keputusan, peraturan pemerintah. Istilah validitas merupakan terjemahan dari istilah hukum  Belanda  "recht  matig",  yang  secara  harfiah  berarti  "oleh  hukum".  Istilah  validitas berarti  'keabsahan'  dalam  bahasa  Inggris  dan  berarti  'halal'  atau  sesuatu  menurut  hukum. Konsep ini lahir dari lahirnya konsep negara hukum (rechtsstaat). Dalam konsep ini, tindakan negara  harus  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  dan  ini  merupakan  inti  dari  penerapan prinsip “recht matig van het bestuur”. Legalitas dalam semua tindakan hukum negara.
Oleh karena itu, asas legitimasi/legalitas Sangat erat kaitannya menggunakan tujuan melindungi  hak-hak  warga  menurut  tindakan  negara.  Menurut  Kuntjoro  Purbopranoto,  2 kondisi  yg  wajib  dipenuhi  supaya  suatu  keputusan  sebagai  keputusan  yang  sah:  kondisi substantif  dan  kondisi  formil.  Berikut  merupakan  penerangan  rinci  mengenai  Kuntjoro Purbopranoto:  Persyaratan  substantif  sahnya  putusan  merupakan:Sarana  pengambilan keputusan pemerintah wajib diberi sanksi (aturan).
Kesediaan badan pemerintah buat merogoh keputusan nir boleh stigma aturan (geen yuridische gebreken in de welsvorming).
Keputusan wajib pada bentuk yg dipengaruhi sang anggaran dasar (vorm) dan apabila dipengaruhi  secara  ketat  sang  anggaran,  pula  wajib  mempertimbangkan  mekanisme pengambilan keputusan (Rechtmatig).
Isi  dan  tujuan  keputusan  wajib  konsisten  menggunakan  isi  dan  tujuan  yang  ingin dicapai (Dölmativ). Hak milik merupakan hak absolut atas benda, hak sipil. Hak ini menaruh wewenang pribadi buat membuang benda-benda & bisa dituntut terhadap siapa saja tanpa kecuali.
Hak  berwujud  mempunyai  ciri  eksklusif,  mempunyai  ciri  yang  lebih  unggul dibandingkan menggunakan barang hak individu, & mempunyai hak eksklusif menjadi barang tidak berwujud. Terlepas berdasarkan pengertian ini, objek (zaak) bisa berarti hal yg berbeda.
a. Benda menjadi objek aturan (Pasal 500 KUH Perdata)
b. Benda menjadi keuntungan (Pasal 1354 KUH Perdata)
c. Benda menjadi fenomena aturan (Pasal 1263)
d. Barang menjadi perbuatan aturan (Pasal kitab undang-undang hukum pidana 1792)
Pengertian aturan mal sendiri, aturan mal adalah terjemahan berdasarkan istilah bahasa Belanda “zakenrecht”. Menurut Profesor Soediman Kartohadiprodjo, aturan substantif merupakan segala anggaran aturan yg mengatur arti suatu benda & mengatur hak atas sesuatu. Sedangkan berdasarkan Profesor L.J. Apeldoorn, aturan substantif merupakan anggaran mengenai hak substantif. Menurut Profesor Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yg diatur pada Hukum Benda pertama-tama mengatur makna objek, lalu membedakan jenis objek, & lalu, pada poly hal, objek substantif yg bermacam-macam.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
Oleh lantaran itu, objek aturan dalam hakekatnya merupakan pengaturan aturan hak substantif yg absolut (P.N.H.Simanjuntak, 2015: 177) Sistem Hukum Objek Sistem pengaturan aturan  objek  merupakan  sistem  tertutup.  Artinya,  orang  nir  mampu  memasukkan  hak material  baru.  Segala  sesuatu  yg  nir  diatur  sang  undang-undang.  Oleh  lantaran  itu, kepemilikan hak-hak substantif terbatas dalam yg diatur sang undang-undang (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: ). Persekutuan atau perjanjian menggunakan apapun bisa dibentuk, baik yg telah diatur undang-undang juga yg belum diatur sama sekali. Jadi siapapun mampu menciptakan aliansi & konvensi mengenai apa saja. Dengan demikian, Undang-undang Aliansi mengakui  tujuh  prinsip  kebebasan  kontraktual.  Namun,  penerapan  asas  kebebasan berkontrak ini dibatasi sang undang-undang yg berlaku pada Indonesia, kesusilaan yg baik, & ketertiban umum. Hak material merupakan hak absolut atas benda, hak sipil. Hak ini menaruh kekuasaan  pribadi  atas  sesuatu  &  bisa  dilakukan  terhadap  siapa  saja.  Hak  berwujud mempunyai  ciri  eksklusif  &  ciri  yg  lebih  unggul  dibandingkan  menggunakan  barang  hak individu,  &  terdapat  hak  eksklusif  menjadi  barang  nir  berwujud.  Terlepas  berdasarkan pengertian ini, objek (zaak) bisa berarti hal yg berbeda. Yaitu
a. Benda menjadi objek aturan (Pasal 500 KUH Perdata)
b. Hal-hal yg sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUH Perdata)
c. Benda menjadi Realitas Hukum (Pasal 1263 kitab undang-undang hukum pidana 1263)
d. Benda menjadi Perbuatan Hukum (Pasal kitab undang-undang hukum pidana 1792) Status Hukum Bahan Harta Benda Virtual Menurut pakar Joshua AT Code yg dibentuk, dibentuk, dan diproses menggunakan cara yang sama menjadi objek pada global nyata, memakai sistem personal komputer dan internet pada global maya. Properti impian ini merupakan kode teknologi personal komputer yg dibentuk menurut rumus algoritme dan dibentuk menggunakan meniru objek yang terdapat pada global nyata. Hukum properti pada Indonesia wajib dipertimbangkan sejalan menggunakan aturan perdata. Menurut aturan Indonesia yg diatur pada Pasal 499 KUHPerdata, benda merupakan segala sesuatu, baik berwujud juga tidak berwujud Yang  dapat  digunakan  sebagai  virtual  properti.  Secara  hukum,  sesuatu  hanyalah sesuatu yang dimiliki seseorang atau dapat menjadi milik seseorang. Selain itu, item memiliki kepemilikan yang dapat dialihkan dan nilai ekonomi. Dalam hal ini, benda maya tidak memiliki
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
bentuk  yang  dapat  ditangkap  oleh  panca  indera  manusia,  itulah  yang  sering  disebut transparan  tetapi  tidak  berbentuk.  Karena  properti  virtual  hanya  ada  di  dunia  virtual. Meskipun properti virtual tidak berwujud, pada kenyataannya properti virtual sebagian besar dimiliki oleh orang dan memiliki nilai ekonomi. Properti virtual mencakup objek yang dibuat sedemikian  rupa  sehingga  pencipta  memiliki  hak  untuk  memiliki  objek  yang  dibuat.  Aset virtual  juga  termasuk  barang-barang  yang  tunduk  pada  jaminan,  yaitu  jaminan  fidusia berdasarkan  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  No.  42  Tahun  1999  dan  KUH  Perdata.  Aset virtual  dapat  didefinisikan  sebagai  fidusia  karena  merupakan  segala  sesuatu  yang  dapat dimiliki dan dialihkan. Karena barang ekonomi maya adalah benda tidak berwujud, mereka adalah benda menurut pasal 1 ayat 4 UUJF memiliki arti yaitu dapat dimiliki dan dialihkan baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud. Benda tak berwujud ini tidak mengecualikan benda  tak  berwujud  selain  hak.  Selain  itu,  karena  aset  virtual  ini  banyak  digunakan  dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, aset virtual ini memiliki nilai ekonomi dan termasuk dalam unsur  kepercayaan  dan  jaminan.  Properti  virtual  dilindungi  berdasarkan  Pasal  40  Undang- Undang Hak Cipta. Ini karena ini adalah karya komersial atau mandiri. Selanjutnya, karya yang ada sebagai informasi di dunia maya dan tidak berwujud fisik dapat diklasifikasikan sebagai karya milik pribadi dan karya tidak berwujud. Berdasarkan hal tersebut juga dapat dipahami bahwa virtual property tergolong properti atau properti yang memiliki nilai ekonomis
EULA menurut Pasal 1338 KUH Perdata berlaku sebagai kesepakatan antara pemain dan pengembang game. Jika pemain telah menerima EULA, ia dianggap telah menerima EULA dan harus mematuhi klausul atau peraturan yang terkandung di dalamnya dan siap menerima konsekuensi dari pelanggaran EULA.
EULA dan Terms of Use memuat peraturan atau rules mengenai hal-hal yang terkait dengan Aset Virtual.Diunggah ke perjanjian yang dijelaskan dalam Perjanjian Hak Cipta PUBG MOBILE dan Ketentuan Layanan:
DMCA/Kebijakan  Hak  Cipta  Kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk  menghormati  dan mematuhi undang-undang hak cipta, dan kami berharap pengguna kami melakukan hal yang sama.  Dalam  keadaan  tertentu,  adalah  kebijakan  kami  untuk  menghentikan  akun  game pengguna yang dicurigai atau diduga sebagai pelanggar berulang atas hak cipta pemilik.

## PERUBAHAN DAN PEMBARUAN TERHADAP LAYANAN EULA
EULA  ini  mengharuskan  Anda  menerima versi  terbaru  atau pembaruan untuk  terus menggunakan Layanan kami. Kami juga memberi tahu pengguna kami bahwa mereka dapat melakukan  ini  kapan  saja,  karena  mereka  memiliki  kebebasan  untuk  memperbarui  bagian mana pun dari layanan kapan saja. Kami, Pemilik, dapat (namun tidak berkewajiban untuk) memperbarui EULA ini jika kami anggap perlu. Tunduk pada hukum yang berlaku, jika kami melakukan  pembaruan  tersebut,  Anda  harus  menerima  EULA  yang  diperbarui  saat  Anda menggunakan Layanan di lain waktu atau saat Anda memberi tahu kami tentang EULA yang diperbarui. Untuk terus menggunakan Layanan Game, Pengguna harus menyetujui EULA yang diperbarui. Sebagai pemilik, kami dapat menyediakan Layanan dengan tambalan, pembaruan, atau  peningkatan  yang  harus  diinstal  agar  dapat  terus  menggunakan  Layanan.  Kami  dapat memperbarui  Layanan  dari  jarak  jauh  tanpa  pemberitahuan  kepada  Anda,  dan  Anda menyetujui kami melakukan koreksi, pembaruan, atau peningkatan tersebut. Jika perangkat Anda  dapat  mencegah  pembaruan  otomatis,  Anda  mungkin  tidak  dapat  menggunakan layanan sampai Anda memperbarui layanan secara manual di perangkat Anda. Kami dapat mengubah,  menangguhkan,  menangguhkan,  mengganti,  mengganti,  atau membatasi  akses ke  bagian  mana  pun  dari  Layanan  kapan  saja.  Tunduk  pada  hukum  yang  berlaku,  data karakter,  progres  game,  kustomisasi  game,  atau  informasi  lain  yang  terkait  dengan penggunaan game tertentu, dan elemen unik Layanan lainnya dapat dihentikan kapan saja tanpa  pemberitahuan.  Anda  setuju  bahwa  Ada  tambalan  dan  melakukan  pembaruan  atau pembaruan  layanan.  Anda  setuju  bahwa  kami  tidak  berkewajiban  untuk  memberikan pembaruan  atau  dukungan  sehubungan  dengan  Layanan.  Harga  layanan,  game,  barang virtual, mata uang atau konten game  dapat berubah sewaktu-waktu dan untuk alasan apa pun sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pemberitahuan atau tanggung jawab kepada Anda.
Properti virtual itu sendiri sering dilihat sebagai impian barang dan benda. Aset virtual atau perangkat  lunak  impian  dapat  digambarkan  sebagai  benda  atau  benda  tak  berwujud  yang dipertukarkan untuk digunakan dalam komunitas online atau game online. Dalam arti yang lebih sempit, ini dapat didefinisikan sebagai objek yang hanya ada dalam sistem permainan. Menurut  ahli  David  Nelson,  properti  virtual  didefinisikan  sebagai  berikut  :  Diterjemahkan secara lebih kecil virtual property adalah aset yang tidak berwujud dan aman. Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa mimpi tentang harta dan benda adalah benda yang tidak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
berwujud dan hanya ada di dunia maya. Penelitian tentang fitur yang diinginkan ini adalah penelitian baru. Survei ini merupakan survei penting seiring dengan popularitas penggunaan internet.
Virtual property sendiri berdasarkan eksistensi bersumber dari kegiatan internet dan personal  komputer  .  Adanya  acara  personal  komputer  langsung  yang  bisa  dimiliki  sang individu, terhubung melalui internet, dana bisa berinteraksi menggunakan orang lain sudah menunjuk  dalam  pemahaman  mengenai  kekayaan  atau  virtual  yang  baik.  Ada  3  macam Virtual  properti  yaitu  :  Rivalrous,  Persistent,  dan  Interconnected.  Properti  yanag  dimiliki properti mimpi ini dalam dasarnya meniru properti real estate atau benda yang ditemukan pada  global  konkret  atau  yang  biasa  diyakini  konkret.  Kompetitif  (aman)  tertentu  berarti hanya satu orang yang bisa mempunyai impian property virtual Anda. apabila seorang telah mempunyai sifat virtual, orang lain nir bisa memilikinya. Sebagai contoh atau contoh , Anda merupakan  pemilik  alamat  internet.  apabila  seorang  telah  mempunyai  alamat  internet menjadi alamat website, maka orang lain nir bisa memakai alamat yg sama lantaran alamat yang sama telah dipakai. Jadi bila seorang telah mempunyai alamat web, maka alamat web tadi  merupakan  milik  pemiliknya  dan  tidak  boleh  terdapat  orang  lain  yang  memilikinya. Persistent Persistent pada sini mengacu dalam mimpi bahwa harta itu terdapat secara tetap buat  jangka  ketika  tertentu.  Sebagai  contoh,  orang  global  konkret  memahat  patung  yang meletakkannya pada  taman  kota.  Sebab,  patung  tadi  telah  usang berada  pada  taman  kota dan tidak akan pernah hilang. Hal yang sama berlaku juga untuk virtual property,  misalnya email  milik  seorang.  apabila  seorang  mempunyai  email,  mereka  bisa  mengaksesnya berdasarkan  mana  saja,  dimana  saja  dan  kapan  saja,  pada  perangkat  apa  saja.  apabila sebelumnya orang tadi mengakses email melalui perangkat laptop, lalu mematikan laptop, dan lalu mengakses email tadi melalui perangkat PC, maka email tadi hadir secara tetap dan hilang.  Lantaran  email  tadi  disimpan  pada  server  penyedia  layanan  email  semenjak  awal. Terhubung  Kita  sanggup  terhubung  satu  sama  lain  pada  mimpi  kepemilikan.  Pemilik  bisa mengendalikan virtual real estat, namun pihak lain jua bisa berinteraksi menggunakan virtual real  estat,  namun  mereka  tentunya  tidak  bisa  merogoh  alih  email  tersebut.  Alamat  email seorang dipakai menjadi contoh. Sebagai pemilik alamat email, orang ini mempunyai kontrol penuh atas alamat email tadi. Sedangkan orang lain jua bisa berinteraksi melalui alamat email
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 1 Januari - April 2023
tadi,  dan  orang  tadi  bisa  mengirim  atau  membalas  pesan  sinkron  menggunakan  alamat emailnya.Top of FormBottom of Form

## KESIMPULAN
Dari sini dapat disimpulkan bahwa virtual property muncul dari adanya ciptaan atau kreasi yang muncul dari ide atau gagasan pemikiran manusia oleh ciptaan atau pencipta yang memanfaatkan kecerdasan intelektual manusia. Karena setiap orang yang membuat properti virtual ini langsung menerima paten dan hak kepemilikan mutlak atas objek yang dibuatnya. Pemilik  properti  virtual  bebas  menggunakan  apa  pun  yang  mereka  inginkan  seperti  yang dijelaskan dalam kaitannya dengan properti

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  A.,  Aprio,  K.,  Sugianta,  P.,  & Anwar,  K.  (n.d.). Kedudukan  Hak  Cipta  sebagai  Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta . 4 (42), 440 – 457.
Caesaryo,  R.  R.  D.,  Fakultas,  D.,  &  Universitas,  H.  (2021). PEMBELIAN  BARANG  VIRTUAL DALAM GAME ONLINE JENIS FREEMIUM DI INDONESIA . 9 (8), 848 – 863.
Hukum,  K.,  Perlindungan,  D.  A.  N.,  &  Sukamulia,  K.  (2017). (  STUDI  KASUS  PRAKTEK PERWAKAFAN  TANAH  DI  LEGAL  VALIDITY  ,  CERTAINTY  AND  PROTECTION  ON UNREGISTERED WAQF ( CASE STUDY OF THE LAND WAQF . Khairi,  I.  (2017). PENGEMBANGAN  MODEL  ASAS  DROIT  DE  PREFERENCE  TERHADAP KEPEMILIKAN TEMPAT USAHA PADA PASAR TANAH ABANG JAKARTA . 3 (2), 119 – 134. Misno. (2021). Virtual Property Pada Game Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah . Sitorus,  F.  M.,  Amirulloh,  M.,  &  Djukardi,  H.  (2022). Status  Hak  Kebendaan  Atas  Virtual Property Serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan  Mobile  Legends  Ditinjau  Dari Hukum  Perdata  Dan  Cyber  Law  Indonesia . 6 ,
109 – 124.
Tahun, N., Putu, N., Ventari, M., Ketut, N., Adnyani, S., & Sudiatmaka, K. (2020). INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING DALAM PRAKTIK JUAL BELI TANAH HAK MILIK DIKAJI DARI UNDANG-UNDANG Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha . 3 (2), 102 – 113.
Tjoanda,
M. (2020). Civil
law review . 1 (November), 47 – 53. https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424
Yudhantaka, L., & Nugraheni, N. (n.d.). THE CONCEPT OF AUTHORIZATION ( BEZIT ) IN SALES AND . 8 (1), 79 – 92.
Athaya,  G.  (2019). JAMINAN  FIDUSIA  ATAS  SAHAM  (STUDI  KASUS  JOINT  STOCK COMPANY“SUKHOI  CIVIL  AIRCRAFT”  DENGAN  PERSEROAN  TERBATAS  PETRONECK
ENERGY) . 8 , 312 – 326.
Hardianti, D., Padjadjaran, U., Pertama, R. R., Padjadjaran, U., Abdurahman, A., & Padjadjaran,
U. (2021). BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Undang Noor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ( selanjutnya UUHC ) adalah hak eksklusif pencipta yang nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 5 , 107 – 122. Lestari,  D.  (2022). KAJIAN  HUKUM  TERHADAP  HAK  PATEN  SEBAGAI  JAMINAN  KEBENDAAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MENGENAI PATEN DAN FIDUSIA . Marthauli Handayani, W. (2019). KEBERLAKUAN HUKUM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  28  TAHUN  2014  TENTANG  HAK CIPTA Widya . 214 – 224.
Saputra, R., Yahya, S., & Malang, S. (n.d.). Penerapan Teknologi Virtual Reality Pada Property Perumahan . 307 – 315. Widjaja, E. K., & Putra, W. T. (2019). Karakteristik Hak Kebendaan pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan . 12 (1), 14 – 28.