## PAMPAS: Journal Of Criminal Law

## PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KUHP BARU
Della Aprilianita, Usman Fakultas Hukum, Universitas Jambi dellaaprilianita95@gmail.com

## ABSTRAK
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  ialah:  1)  Bagaimana pengaturan  tindak  pidana  penghinaan  terhadap  Presiden  dan Wakil  Presiden  dalam  KUHP?  Serta  2)  Bagaimana  Kebijakan Hukum pidana terhadap Urgensi dari Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sehingga dicantumkan dalam kitab Undang  Hukum  Pidana  baru?  Skripsi  ini  ditulis  dengan menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif,  yang  meliputi penelaahan  kekaburan  norma  dan  menggunakan  berbagai pendekatan,  termasuk  pendekatan  Perundang-Undangan, pendekatan  konseptual,  pendekatan  komparatif,  pendekatan sejarah. Hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pengaturan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru,  bukan  merupakan  pelanggaran  ataupun  pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013- 022/PUU- IV/2006  karena  terdapat  kemajuan  dari  pengaturan  tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru 2) perlindungan secara khusus terhadap harkat dan martabat kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi hal  yang  patut  untuk  diperhatikan  dalam  sistem  presidensial seperti  Indonesia  sebab  KUHP  dianggap  tidak  mampu  lagi menopang berbagai perkara dan dimensi perkembangan bentuk- bentuk  tindak  pidana  baru.  KUHP  yang  merupakan  warisan belanda  juga  di  pandang  tidak  sesuai  dengan  perkembangan pemikiran  atau  ide  dan  aspirasi  tuntutan  atau  kebutuhan masyarakat baik di skala nasional hingga skala internasional.
Kata Kunci: Penghinaan,
Mahkamah Konstitusi, KUHP

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2024-05-15
Accepted: 2024-06-06
Publish: 2024-06-17 KEYWORDS: Contempt, Constitutional Court, Criminal Code.

## ABSTRACT
The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is:  1)  How  is  the regulation of the criminal act of insult against the President and Vice President in the Criminal Code? And 2) What is the criminal law policy on the urgency of the article of insult to the president and vice president so that it is included in the new criminal code? This thesis is written using a normative juridical type of research, which  includes  the  study  of  norm  vagueness.  This  thesis  uses various  approaches,  including  the  Legislation  approach, conceptual  approach,  comparative  approach,  historical approach. The results of the study found that 1) The regulation on insults to the President and Vice President in the new Criminal Code, is not  a violation or defiance of the Constitutional Court Decision  Number  013-022  /  PUU-IV  /  2006  because  there  is
progress  from  regulating  the  criminal  act  of  insult  to  the President and Vice President in the new Criminal Code 2) special protection of the dignity and dignity of the honor of the President and/or Vice President is something that deserves attention in a presidential system like Indonesia because the Criminal Code is considered  no  longer  able  to  support  various  cases  and dimensions  of  the  development  of  new  forms  of  crime.  The Criminal  Code,  which  is  a  Dutch  heritage,  is  also  seen  as incompatible  with  the  development  of  thoughts  or  ideas  and aspirations,  demands  or  needs  of  the  community,  both  on  a national and international scale.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  persatuan  dan  kesatuan  yang dipimpin oleh suatu Kepala Negara atau Presiden dan hanya memimpin satu wilayah kesatuan yang berbentuk Republik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  Negara  dinyatakan  berhasil  mencapai  tujuan  dan  cita-cita  bangsa  yang tercantum dalam peraturan Perundang-Undangan khususnya UUD 1945, bergantung pada kualitas dan bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan poros roda negara dan pemerintahan. 1 Jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemegang  tampuk  kekuasaan  pemerintahan  sekaligus  sebagai  perwakilan  Negara tertinggi  di  Indonesia  yang  memiliki  tugas  mengatur  suatu  Negara  supaya  dapat menjadi Negara yang adil dan makmur bagi rakyatnya.
Maraknya kasus penghinaan terhadap presiden dan Wakil Presiden belakangan ini  setidaknya  terdapat  9  kasus  yang  terjadi  salah  satu  contoh  yaitu  pelaku  yang bernama Rizal Ali Zain ditangkap pada Kamis 21 Juli 2017. Dimana pelaku melakukan penghinaan terhadap Presiden dengan menggunggah sejumlah gambar yang diduga mengandung  unsur  penghinaan,  serta  melakukan  penghinaan  terhadap  Partai, Ormas,  Polri  dengan  kontennya  yang  berisi  hatespech  dan  hoax,  atas  perbuatan tersebut maka  pelaku  dijerat  dengan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang informasi dan transaksielektronik Pasal 27 ayat 3 dengan ketentuan sanksi diatur dalam  Pasal  45  ayat  1. 2 Dari  kasus  tersebut  sudah  dapat  menjadi  sebuah  contoh sekaligus pembelajaran bahwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dilarang  oleh  Undang-Undang  dan  hukum  akan  melaksanakan  tugas  dengan semestinya agar memberikan efek jera terhadap pelaku. Supremasi hukum memiliki prinsip  bahwa  segala  permasalahan  atau  perkara seharusnya  diselesaikan dengan hukum  sebagai  pedoman  tertinggi.  Indonesia  yang  menganut  sistem  Presidensial, dimana konstitusi yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai kepala negara. 3
1 Nurus Zaman, Rekntruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Cet. 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2018. Hlm. 53.
2 Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, “Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden”, PAMPAS: Journal of Criminal Law , Volume  3, Nomor  1,  2022, hlm.  33. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17790>.
3 Tyesta Lita, Perancangan Hukum Pembentukan Perundang-UndanganTeori DanTeknik, Cet. 1, CV. Mahata, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020. hlm. 17.
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  bukanlah  Negara  yang  berdasarkan kekuasaan (machstaat) tetapi negara yang berdasarkan hukum (rechstaat). 4 Pasal 1 ayat  3  UUD NRI  menjelaskan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  hukum  dimana tatanan kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari negara hukum demokrasi dan berkaitan  erat  dengan  paham  negara  kesejahteraan  dan  paham  negara  hukum materiil berdasarkan bunyi keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945 yang dapat mewujudkan negara kesejahteraan di Indonesia. Penghinaan merupakan suatu tindakan yang melukai nama baik, merendahkan diri orang lain, memandang rendah  serta  menyerang  harkat  dan  martabat  dan  kehormatan  seseorang, penghinaan  bersifat  relatif  sebab  bergantung  dari  pada  objek  itu  sendiri,  apakah merasa diserang harkat dan martabatnya ataukah tidak dan beberapa pakar hukum sering  juga  menyebutnya  sebagai  pidana  kehormatan. 5 Berkembangnya  teknologi informasi  dan  komunikasi  dengan  sangat  cepat  terutama  di  Indonesia, mengakibatkan segala sesuatunya dapat diketahui dengan mudah bahkan peristiwa apa  yang  terjadi  di  dunia. 6 Kejahatan  tersebut  terjadi  pasti  memiliki  suatu  alasan kenapa seseorang melakukan kejahatan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian orang lain. 7 Perkembangan kejahatan yang berasal dari kecanggihan teknologi yang sangat  pesat  menimbulkan  dua  dampak  yang  saling  bertentangan  yaitu  dampak positif  dan  dampak  negatif  hal  ini  tergantung  pada  pemanfaatannya. 8 Apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyerang nama baik ataumartabat  orang  lain  menjadi  tercemar,  yang  dapat  menyebabkan  citra karakteristik telah rusak, cacat atau buruk dimata publik maka dapat dikategorikan sebagai  pencemaran  nama  baik. 9 Sebagai  hukum  publik,  maka  pencemaran  nama baik  atau  penghinaan  diatur  dalam  hukum  pidana  agar  mendukung  harmonisasi dalam kehidupan berwarga negara. 10
4 Zahermann  Armandz  Muabezi,  “Negara  Berdasarkan  Hukum  (Rechtsstaats)  Bukan Kekuasaan  (Machtsstaat)”,  Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan,  Volume  6,  Nomor  3,  2017,  hlm. 421.<https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.
5 Mochammad Ikhsan safa Fahrezi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Penghinaan Kepada Badan Umum Melalui Tulisan ( Studi Putusan No . 73 /Pid . B / 2020 / Pn . Bjr.)", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, hlm. 53-54.
6 Nisa  Nindia  Putri,  Sahuri  Lasmadi,  Erwin,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Perusahaan  Pers Terhadap  Pemberitaan  Yang  Mencemarkan  Nama  Baik  Orang  Lain  Melalui  Media  Cetak  Online”, PAMPAS:  Journal  Of  Criminal,  Volume  2,  Nomor  2,  2021,  hlm.  124.  https://online-  journal.unja. ac.id/Pampas/article/view/14761.
7 Ardi  Saputra  Gulo,  Sahuri  Lasmadi,  Khabib  Nawawi,  “Cyber  Crime  Dalam  Bentuk  Phising Berdasarkan Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, PAMPAS: Journal of Criminal Law , Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 70. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>.
8 Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa, “Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Tempus  Delicti  Sebagai  Upaya  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Pembuat  Video  Pornografi  ”, PAMPAS  :  Journal  Of  Criminal,  Volume  2,  Nomor  2,  2021,  hlm.  73.  https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771.
9 Muhammad  Zhafran  Rahman,  Hafrida  Hafrida,  Mohamad  Rafiq,  “Perbandingan  Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Indonesia Dan Australia”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 2. <https://doi.org/10.22437/ pampas.v3i1.17673>.
10 Ahmad  Fadlil  Sumadi,  Achmad  Edi  Subiyanto,  dan  Anna  Triningsih,  Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 9.
Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya telah diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi  No.  013-022/PUU-IV/2006,  menyatakan  Pasal  tersebut  tidak  lagi mempunyai  kekuatan  mengikat  atau  tidak  berlaku  lagi.  Salah  satu  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat  final. 11 Mahkamah  Konstitusi  menimbang  bahwa  Pasal- Pasal  tersebut  dapat  dimultitafsirkan  dengan  sulitnya  membedakan  apakah pernyataan  pendapat  atau  pikiran  merupakan  kritik  atau  penghinaan  terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, apabila ini terjadi maka dapat menghambat hak atas  kebebasan  berpendapat  baik  secara  lisan,  tulisan  dan  ekspresi.  Mahkamah Konstitusi juga menimbang bahwa delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menurut hukum seharusnya cukup dengan Pasal 310-Pasal 321 KUHPidana apabila  penghinaan  ditujukan  pada  diri  pribadinya  dan  Pasal  207  KUHPidana ditujukan  kepada  Presiden  dan  Wakil  Presiden  selaku  pejabat  atau  penguasa umum. 12
Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam BAB II, yaitu pada Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Pasal ini menggunakan delik aduan, artinya hanya presiden dan wakil presiden yang memiliki legal standing mengadukan dugaan tindak pidana tersebut dan sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi  Pemerintah  telah  mengubah  delik  pasal  penghinaan  terhadap  Presiden dan  Wakil  Presiden  yang  sebelumnya  merupakan  delik  formil  menjadi  delik materiil. 13 Berbeda dengan Pasal sebelumnya yaitu Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dimana Pasal ini masih  menggunakan delik biasa,  artinya semua pihak dapat melaporkan dugaan penghinaan kepada presiden dan wakil presiden.
Di Jerman, penghinaan terhadap Presiden dikualifikasikan sebagai kejahatan yang membahayakan negara hukum yang demokratis (democratishe rechtsstaat). Hakim Konstitusi I Gede Palguna dan Soedarsono berpendapat, bahwa dalam sebuah negara yang berbentuk Monarki Konstitusional, kehormatan negara dianggap melekat dalam diri Raja/Ratu, maka negara yang berbentuk Republik menganut sistem Presidensial seperti  Indonesia,  kehormatan  negara  melekat  dalam  diri  Presiden.  Berbeda  di Negara Liberal seperti Amerika Serikat yang meniadakan Pasal Penginaan terhadap kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden yang pada akhirnya di pandang hal biasa, maka apabila hal ini diterapkan di Indonesia smaa saja tidak memberikan penghormatan nilai-nilai luhur pancasila seperti nilai ketuhanan, nilai
11 Mahkamah Konstitusi, „Putusan Nomor Nomor 013-022/PUU- IV/2006‟, 2006, 60.
12 Dian  Cahyaningrum,  “Polemik  Pasal  Penghinaan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RKUHP)”, Info Singkat Hukum, Volume 5, Nomor 8, 2013,  hlm.  3.  https://berkas.dpr.go.id  /puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-9-I-  P3DI-Mei- 2013-24.pdf.
13 Khotbatul  Laila,  “Hukum  Progresif  Sebagai  Solusi  Kebebasan  Berpendapat  dengan  Asas Demokrasi  Pancasila”,  Jurnal  Cakrawala  Hukum,  Volume  10,  Nomor  2,  2019,  hlm.  185. https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546.
kemanusiaan,  nilai  persatuan  dan  kesatuan,  nilai  kerakyatan  serta  nilai  keadilan selaku dasar negara hukum di Indonesia. 14
Sebenarnya  kebebasan  berpendapat  telah  menjadi  hak  asasi  warga  negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28 E UUD 1945 NRI, bahwa rakyat Indonesia diberikan  jaminan  berserikat,  mengeluarkan  pendapat  dalam  berpartisipasi membangun  negara  yang  adil  dan  makmur.  Tetapi  perlu  diketahui  bahwasannya suatu  kritik  dan  penghinaan  itu  berbeda.  Kritik  ialah  koreksi  dari  warga  negara terhadap kebijakan atau jabatan diri seseorang. Sedangkan penghinaan ialah murni bertujuan  untuk  menyerang  kehormatan  seseorang.  Berdasarkan  latar  belakang diatas  penulis  tertarik  dan  terfokuskan  untuk  membahas  lebih  dalam  tentang “PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KUHP BARU”.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif. Dengan  Bahan-bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  baik  bahan  hukum  primer, sekunder  maupun  tersier  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan  yang  diteliti dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis berupa opini yang tertulis dalam penulisan skripsi, yang kemudian akan dipaparkan secara deskriptif-analitis dan mengkajinya dari  bahan-bahan  yang  ada  dan  menggunakan  penilaian  kriteria  prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan masalah yang dianalisa dalam penelitian skripsi ini.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Tindak  Pidana  Penghinaan  Terhadap  Presiden  dan  Wakil Presiden Dalam KUHP
Pengaturan tindak pidana penghinaan telah diatur di dalam KUHP Pasal 134,
136 bis, dan Pasal 137 KUHP:
a. Pasal 134 KUHP
Pasal 134 berbunyi “Penghinaan dengan sengaja terhadap presidenatau wakil pre  siden  dihukum  dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  enam  tahun atau  denda  sebanyak- banyaknya  empat  ribu  lima  ratus  rupiah”.  Pasal  ini mengancam seseorang yang dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Presiden  atau  Wakil  Presiden,  yang  dimaksud  penghinaan  dengan  sengaja ialah  perbuatan-perbuatan  macam  apapun  yangmenyerang  nama  baik, martabat,  atau  keagungan  Presiden  atau  Wakil  Presiden.  Pada  Pasal  134 KUHP ini bahwa penghinaan terhadadap Presiden atau Wakil Presiden tidak memerlukan  pengaduan  dari  yang  dihina,  berbeda  dengan  penghinaan terhadap  orang  biasa  umumnya  tidak  dapat  dituntut,  apabila  tidak  ada pengaduan dari orang yang dihina atau delik aduan.
b. Pasal 136 bis KUHP
Pasal  ini  berbunyi  “Pengertian  penghinaan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  134  mencakup  juga  perumusan  perbuatan  dalam  Pasal  135,  Jika  itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku  di muka
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.
umum,  maupun  tidak  di  muka  umum  baik  lisan  atau  tulisan,  namun dihadapan  lebih  dari  empat  orang,  atau  di  dengan  kehendaknya  dan  oleh karena itu merasa tersinggung”.
c. Pasal 137
Pasal ini berbunyi:
1)  Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil  Presiden,  dengan  maksud  supaya  isi  penghinaan  diketahui  atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2)  Jika  yang  bersalah  melakukan  kejahatan  pada  waktu  menjalankan pencariannya,  dan  pada waktu  itu  belum  lewat  dua  tahun  sejak  adanya pemidanaan  menjadi  tetap  karena  kejahatan  semacam  itu  juga,  maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
Maraknya kasus penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden saat ini di dalam  masyarakat,  membuat  dihidupkannya  kembali  Pasal  penghinaan terhadap  presiden  yang  sebelumnya  telah  dinyatakan  inkonstitusional  oleh Mahkamah  Konstitusi.  KUHP  yang  berlaku  sejak  tahun  1918  menunjukkan bahwa  apabila  seseorang  melakukan  sebuah  penghinaan,  maka  dianggap sebagai  suatu  tindak  kejahatan  yang  diancam  sanksi  pidana  bagi  setiap pelakunya.  Adapun  beberapa  Pasal  dalam  KUHP  baru  yang  mengatur  tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden:
a. Pasal 217 KUHP
Pasal 217 KUHP   berbunyi   “Setiap   orang   yang   menyerang   diri Presiden dan / atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih  berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun”. Didalam Pasal ini mengancam pula hukuman terhadap penghinaan dengan menyerang  diri  presiden  dan/atau  wakil  presiden,  Tindak  pidana penyerangan  diri  seseorang  dapat  dengan  berbagai  tindak  pidana,  seperti penganiayaan atau melakukan kekerasan. Karena penghinaan ini ditujukan kepada  diri  presiden  atau  wakil  presiden  makajika  ancaman  pidana  tidak termasuk  dalam  pidana  yang  lebih  berat,  maka  berlaku  ketentuan  dalam Pasal ini. 15
Dalam Pasal ini juga menjelaskan bahwa penghinaan terhadap presiden dan wakil  presiden  harus  dituntut  dengan  adanya  pengaduan  atau  delik  aduan dari yang dihina yaitu presiden atau wakil presiden sendiri, berbeda dengan Pasal  sebelumnya  masih  menggunakan  delik  biasa,  artinya  semua  orang dapat mengadukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.
b. Pasal 218 KUHP
15 Zico Junius Fernando, Pujiyono, Nur Rochaeti, “Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding, Volume 11, Nomor 1, 2022, hlm. 139.
Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pasal 218 berbunyi:
(1)  Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan  martabat  diri  Presiden  atau  Wakil  Presiden  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2)  Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat (3)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  jika  perbuatan  dilakukan  untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Penjelasan  dari  Pasal  218  KUHP  baru  adalah  arti  frasa  menyerang kehormatan  atau  harkat  dan  martabat  diri  merupakan  tindakan  yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden,  dengan  cara  memfitnah,  menghina,  menebar  kebencian  dan  lain sebagainya.  Ketentuan  ini  tidak  bermaksud  untuk  mengurangi  atau menghalang-halangi  kebebasan  berpendapat  atau  mengekspresikan  diri melalui  kritikan  terhadap  kebijakan  pemerintah.  Penghinaan  merupakan perbuatan tercela yang dapat menimbulkan kebencian terhadap dirinya serta dapat  merendahkan  kehormatan,  harkat  dan  martabat  Presiden  atau WakilPresiden. Kepentingan umum yang dimaksud dalam Pasal 218 ayat 2 adalah untuk melindungi atau memberikan jaminan kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berpendapat, hak berdemokrasi, dan hak  berekspresi. 16 Kehadiran  norma  muatan  pada  Pasal  218  ayat  2  yang merupakan  pengecualian,  sekaligus  menjadi  pembatas  kapan  sebuah tuduhan dianggap bukan suatu penghinaan yaitu karena kepentingan umum atau pembelaan diri. Proses pengadilan yang akan menentukan dari berkas yang akan diperiksa hakim, tanya saksi, peringkat pertama dalam pembuktian pidana,  saksi  ahli,  bukti  surat,  maka  terdapat  fakta  yang  akan  dinilai  dan disimpulkan oleh hakim atau fakta hukum. Apabila terdapat fakta bahwa hal tersebut dilakukan untuk kepentingan umum maka tidak boleh dipidana atau terjadilah penghapusan pidana. Contohnya si A menyatakan bahwa Presiden tidak  becus  dalam  pembangunan  Sumber  Daya  Manusia,  hal  ini  dapat diperiksa  dalam  persidan  gan  apakah  benar  dia  bekerja  tidak  profesional maka  itu  merupakan  kritik.  Hakim  dapat  mengatakan  itu  bukan  tuduhan namun  kritik,  yang  jelas  orang  mengkritik  pasti  dia  mengetahui  tujuan akhirnya suatu perbuatan itu, misalnya agar tidak banyak pengangguran di Indonesia namun nyatanya masih banayk pengangguran di Indonesia maka ini  merupakan  kritik  yang  diperbolehkan.  Jadi  hakim  dalam  melakukan keputusan  tentunya  tetap  berdasarkan  pada  bukti  dan  fakta  yang  ada  di persidangan.  Pasal  ini  pengganti  Pasal  134  KUHP.  Pasal  134  KUHP mengancam  pelaku  penghinaan  terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden pidana penjara maksimum enam tahun atau denda 4500 rupiah. Pengertian penghinaan pada Pasal 134 KUHP dapat dicari dalam BAB XVI Buku II KUHP. Penghinaan dalam Pasal ini merupakan nama kumpulan yang meliputi jenis penghinaan, seperti penistaan dari Pasal 310 KUHP atau fitnah dari Pasal 311,
16 Ibid., hlm. 140.
atau penghinaan bersahaja di Pasal 315 KUHP. Perbuatan penghinaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah  diatur agar dapat dikenakan Pasal 315 KUHP,  dimana  juga  dinyatakan  dalam  Pasal  136bis.  Dibandingkan  dengan Pasal dalam KUHP baru, Pasal ini hampir memiliki redaksi yang sama dengan Pasal  134  KUHP.  Perbedaannya  hanya  pada  lamanya  pidana  penjara  dan jumlah  denda  yang  ditetapkan.  Dalam  Pasal  218  KUHP  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  3  tahun,  sedangkan  Pasal  134  KUHP  lama ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Sedangkan denda pada Pasal 218 KUHP dijatuhkan paling banyak kategori IV dibandingkan denda di dalam Pasal  134  KUHP  dijatuhkan  paling  banyak  4500  rupiah.  Penjatuhan  denda pada  Pasal  218  KUHP  lebih  disesuaikan  dengan  kondisi  masyarakat  di Indonesia yaitu paling banyak kategori IV yang tercantum dalam Pasal 79 ayat 1  (d)  KUHP  baru,  denda  dalam  kategori  IV  mencapai  paling  banyak  Rp. 200.000.000,00.
c. Pasal 219 KUHP
Pasal  ini  memuat  “Setiap  Orang  yang menyiarkan,  mempertunjukkan,  atau menempelkan  tulisan  atau  gambar  sehingga  terlihat  oleh  umum, memperdengarkan  rekaman  sehingga  terdengar  oleh  umum,  atau menyebarluaskan  dengan  sarana  teknologi  informasi  yang  berisi penyerangan  kehormatan  atau  harkat  dan  martabat  terhadap  presiden dan/atai  Wakil  Presiden  dengan  maksud  agar  isinya  diketahui  atau  lebih diketahui  umum,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat) tahun a tau pidana denda paling banyak kategori IV.
Pasal ini memberikan rumusan tindak pidana sebagai berikut:
a.  Menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar.
b.  Sehingga terlihat oleh umum.
c.  Memperdengarkan rekaman.
d.  Sehingga terdengar oleh umum.
e.  Berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.
f.  Dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum.
Pasal  ini  memuat  delik  penyebaran  (verpreidingsdelict).  Penyebaran merupakan  menyebarluaskan  barang  dengan  jumlah  banyak,  diumpamakan seperti  memperbanyak  atau  mencetak  surat  selebaran,  majalah,  koran,  buku- buku, kaset, atau gambar dan sebagainya. Substansi yang berisikan pencemaran nama baik disebarluaskan kepada umum. Pasal ini tidak mencantumkan apakah orang  tersebut  berbuat  demikian  dengan  sengaja  akan  menghina  atau  tidak, akan tetapi ia sudah dapat dihukum apabila ia tahu dan sadar akan perbuatan yang  bersifat  menghina  itu  dan  memang  ia  ada  maksud  untuk  menyebarkan luaskan  agar  lebih  tersiar  lagi.  Sengaja  atau  dolus  adalah  kesalahan  yang dilakukan  padahal  memiliki  pengetahuan  dan  memiliki  kehendak  untuk mewujudkan delik tersebut secara sadar.
Pasal  ini  pengganti  dari  Pasal  137  KUHP  yang  mengancam  pelaku  tindak pidana penghinaan penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah bagi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan  atau  menempelkan  sehinggat  terlihat  oleh  umum,  tulisan atau  gambar  yang  berisi  penghinaan  terhadap  Presiden  atau  Wakil  Presiden,
dengan tujuan agar isinya yang mengandung unsur penghinaan dapat diketahui umum Ketentuan di dalam Pasal 219 KUHP bila dibandingkan dengan Pasal 137 KUHP  sebenarnya  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  kriminalisasi  murni,  sebab masih  memuat  hal  yang  hampir  sama  hanya  mengalami  modifikasi  atau perubahan  dari segi  redaksional  maupun sanksinya,  khususnya  sanksi  denda. Dalam  Pasal  219  KUHP  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  tahun, dibandingkan dengan Pasal 137 KUHP lama ancaman pidanapenjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Sedangkan pidana denda dalam Pasal 219 KUHP baru paling banyak kategori IV, dibandingkan dengan denda di dalam Pasal 137 KUHP lama yaitu paling banyak sebesar 4500 rupiah. Terdapat ancaman hukuman pidana dalam  Pasal  219  KUHP  baru  yaitu  memperdengarkan  rekaman  yang mengandung  penghinaan  terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang  berisi  penyerangan  kehormatan  atau  harkat  dan  martabat  terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan maksud  agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Redaksi ini sebelumnya tidak ada di dalam Pasal  137 KUHP lama.
a. Pasal 220 KUHP
Pasal ini memuat 2 butir ayat, yaitu: (1) Tindak Pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. (2) Pengaduan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penjelasan dalam Pasal 220 KUHP  ialah  dimana  suatu  perkara  dapat  dijadikan  sebagai  tindak  pidana penghinaan  terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  apabila  adanya pengaduan  langsung  dari  diri  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  dapat dilakukan  secara  tertulis.  Pertanggung  jawaban  pidana  dalam  KUHP  baru memandang bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas dasar atau  pokok  dalam  pertanggung  jawaban  tindak  pidana.  Namun  KUHP  juga memungkinkan adanya pengecualiaan terhadap berlakunya asas tiada pidana tanpa  kesalahan.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  37  KUHP  yang memungkinkan diterapkannya asas strict liability dan asas vicarious liability. Asas Strict Liability merupakan suatu pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability  without  fault)  berarti  bahwa  seseorang  dapat  dipidana  jika  telah melakukan  perbuatan  yang  melanggar  Undang-Undang  tanpa  melihat bagaimana sikap batinnya.  Konsep ini merupakan penyimpangan dari asas kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 37 (a) KUHP baru. Bunyi dalam Pasal terse but  yaitu:  “Dipidana  semata -mata  karena  telah  dipenuhinya  unsur- unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan”. 17 Sedangkan Vicarious Liability tercantum dalam Pasal 37 (b) KUHP baru yang merupakan pertanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan atasan  dan  bawahan  atau  hubungan  majikan  dan  buruh  atau  hubungan
17 Subaidah Ratna Juita, Dewi Tuti Muryati, dan Ani Triwati, “Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Hasi Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2013. hlm. 19-20
pekerjaan. 18 Pertanggungjawaban  pidana  berdasarkan  kesalahan  terutama dibatasi  pada  dolus  (perbuatan  sengaja).  Dapat  dipidananya  delik  culpa hanya  bersifat  perkecualian  apabila  ditentukan  secara  tegas  oleh  Undang- Undang diperberat ancaman pidananya, hanya dikarenakan kepada terdakwa apabila ia sepertinya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu  atau  apabila  sekurang-kurangnya  ada  kealpaan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa KUHP baru tidak menganut doktrin erfolgshaftung atau pemberatan pidana terhadap akibat suatu perbuatan pidana tertentu, secara murni tetapi tetap  diorientasikan  pada  asas  kesalahan.  Unsur  dari  Pasal  penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam KUHP lama dan KUHP baru tidak  jauh  berbeda.  Meskipun  demikian  KUHP  baru  memuat  klausul pengecualian yang dapat menghapuskan pelanggaran dalam Pasal 218 ayat (2)  dimana  tidak  merupakan  penghinaan  apabila  jelas  dilakukan  demi kepentingan umum atau pembelaan diri.
Penafsiran kepentingan umum dan pembelaan diri dalam kasus penghinaan pada Pasal 218 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus secara konseptual,  kepentingan  umum  dan  pembelaan  diri  dapat  dibuktikan  di pengadilan  sebagai  fakta  hukum.  Hal  ini  merupakan  kemajuan  dari  KUHP yang  lama  karena  dapat  memperjelas  makna  dan  melindungi  masyarakat dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dilihat dari jenis dan lama pidana KUHP lama maupun KUHP baru masih menggunkan jenis pidana yang sama,  yaitu  penjara  dan  denda  yang  diancamkan  secara  alternatif.  Namun lama waktu yang   diancam dalam KUHP baru dalam Pasal 218 lebih rendah satu  tahun  dibandingkan  dengan  ancaman  pidana  dalam  KUHP  lama. Perumusan tentang penghinaan secara lex certa dan lex stricta berguna untuk potensi  penyalahgunaan  Pasal  penghinaan  ini.  Fenomena  pejabat melaporkan orang yang mengkritiknya dapat membuat turunnya demokrasi suatu  Negara.  Yang  kedua  adalah  dari  struktur  hukum  yakni  aparat penegakan  hukum,  sosialisasi  dalam  berhati-hati  atau  bijak  dalam berkomentar  di  media  sosial  sudah  sering  kita  lihat,  namun  selain masyarakat,  aparat  penegak  hukum  harus  mampu  membedakan  dan  atau menilai antara penghinaan, kritik, dan pendapat biasa.
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  terhadap  Urgensi  dari  Pasal  Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Sehingga Dicantumkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Baru.
Kebijakan  hukum  pidana  berasal  dari  istilah  Inggris  “policy”  atau  Belanda “politiek”. Dari kedua istilah tersebut, maka “kebijakan hukum pidana” disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Politik hukum pidana sering juga dikenal dengan  istilah  lain  yaitu  penal  policy,  criminal  law  policy  atau  strafrechts politiek. Marc Ancel memandang bahwa penal policy merupakan ilmu sekaligus
18 Muhammad Isra Mahmud, „Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi‟, Jurnal Lex Renaissance, 5 (2020).
seni  yang memiliki  tujuan  dirumuskannya  peraturanhukum  positif  yang lebih baik. 19
Beberapa kasus penghinaan yang terjadi dengan mengedit foto presiden yang mengandung  unsur  pornografi  ini  merupakan  contoh  bahwa  pelaku  bukan mengkritik  melainkan  menghina  harkat  dan  martabat  seorang  presiden. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  Masrullah  mengat akan  bahwa:  “Penghinaan terhadap  presiden  ini  dapat  merujuk  kepada  teori  Perlindungan  hukum  dari pemerintah  dapat  dikatakan  lebih  efektif  sebab  setiap  orang  yang  melanggar peraturan Perundang-Undangan tersebut akan mendapatkan ancaman berupa sanksi pidana sebab bersifat publik dan berlaku untuk semua masyarakat.
Pasal  134,  136bis  dan  137  KUHP  yang  dinyatakan  inkonstitusional  dan dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  013-022/PUU- IV/2006,  sangat  berbeda  dengan  pengaturan  tentang  penghinaan  terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam BAB II (dua) KUHP baru diatur Pasal 217, 218 dan 219 dan 220. Deklarasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  yaitu  termasuk  Pasal-Pasal  yang  berkaitan  dengan  penghinaan terhadap  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  Proyek  KUHP  baru,  bukan merupakan  pelanggaran  terhadap  pembuat  undang-  undang  atau  pembentuk undang-undang  terhadap  putusan-putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  juga mengatur  berbagai  masalah  dan  tujuannya  sebagai  salah  satu  cara mempertahankan  perilaku  masyarakat  kepala  kepala  negara.  Presiden  dan Wakil  Presiden  yang  dengan  seharusnya  dihormati  serta  dijunjung  tinggi kehormata, harkat dan martabatnya.
Maka dari itu untuk dapat menindak tegas para pelaku penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, Dewan perwakilan rakyat bersama Kementerian Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  melakukan  peninjauan  dan  penataan kembali  Peraturan  Perundang-Undangan.  Peninjauan  dan  penataan  kembali peraturan  perundang-  undangan  adalah  bentuk  dari  upaya  mewujudkan program  legislasi  nasional  dengan  melakukan  pembaharuan  atau  rekontruksi terhadap hukum. Dimana rekontruksi disini dimaknakan sebagai membangun kembali  atau  menata  ulang  bangunan  sistem  hukum  pidana  Indonesia. 20 Program  legislasi  nasional  ini  merupakan  bagian  dari  manajemen  dan  politik dalam  perencanaan  program  pembentukan  atau  perbaikan  Undang-undang yang  sistematis.  Pembaharuan  hukum  pidana  merupakan  sebagian  dari kebijakan hukum pidana (penal policy). Banyak alasan mengapa perlu adanya suatu  pembaharuan  hukum  pidana,  sebab  pada  perkembangannya  KUHP dianggap  tidak  mampu  lagi  menopang  berbagai  perkara  dan  dimensi perkembangan  bentuk-bentuk  tindak  pidana  baru.  KUHP  yang  merupakan warisan belanda juga di pandang tidak sesuai dengan perkembangan pemikiran atau ide dan aspirasi tuntutan atau kebutuhan masyarakat baik di skala nasional hingga  skala  internasional.  Upaya  pembaharuan  yang  dilakukan  sayangnya
19 Barda  Nawawi  Arief,  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Cet.  6,  Kencana,Jakarta, 2017, hlm. 26-27.
20 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Cet. 5, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 2.
masih terbatas dan terkesan tambal sulam, dimana banyak Pasal yang seenaknya ditambahkan di dalam KUHP maupun di hapus dari KUHP tanpa melihat KUHP sebagai satu kesatuan sistem hukum pidana yang utuh. Seperti yang kita ketahui bahwa  penghinaan  terhadap  presiden  dan  wakil  presiden  sebelumnya  telah diatur dalam KUHP Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP, namun tidak memiliki  kekuatan  mengikat  atau  sudah  tidak  berlaku  lagi  melalui  putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU- IV/2006. Mahkamah Konstitusi dalam ptutusannya telah gagal dalam mempertimbangkan secara tepat kaidah dari hak atas kebebasan berpendapat, yang dikaitkan dengan paham kedaulatan rakyat, secara  tidak  langsung  telah  melahirkan  pendekatan  sangat  liberal  (bebas) terhadap  makna  hak  atas  kebebasan  berpendapat  itu  sendiri.  Padahal penghinaan sudah jelas merupakan perbuatan menyimpang yang dilarang untuk dilakukan  sebab  telah  menyerang  kehormatan,  harkat  dan  martabat  diri Presiden dan Wakil Presiden.
Maka  penulis  menilai  menghapus  Pasal  tentang  penghinaan  terhadap Presiden  dan  Wakil  Presiden  akan  menimbulkan  pengabaian  terhadap perlindungan kehormatan terhadap presiden. Namun apabila pengaturan yang sama  dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  134,  136bis,  dan  Pasal  137  KUHP  juga dapat mengabaikan kepentingan hukum masyarakat dan ketidakpastian hukum. Jadi solusi yang tepat ialah dengan cara membatasi kemungkinan penggunaan Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden perlu adanya upaya perlindungan terhadap harkat dan martabat kehormatnnya. Jika terjadi kejahatan penghinaan martabat Presiden diserahkan sepenuhnya pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat 3 atau juga menggunakan Pasal 310  ayat  1,  Pasal  310  ayat  2  dan  Pasal  315  KUHP  lama,  yang  pada  dasarnya digunakan untuk melindungi masyarakat. KUHP sebagai lex generali bagi aturan hukum pidana materiil pada akhirnya tidak dapat lagi digunakan dalam menjerat pelaku  kejahatan  mutakhir  seperti  kejahatan  penghinaan  terhadap  presiden dan/atau  wakil  presiden.  Diaturmya  kembali  Pasal  perlindungan  terhadap Presiden  dari  tindak  pidana  penghinaan  dalam  KUHP  baru  merupakan  suatu langkah  maju  dalam  Perundang-  Undangan  Indonesia.  Inilah  latar  belakang munculnya  atau  urgensi  dari  Pasal  penghinaan  terhadap  presiden  dan/atau wakil  presiden  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## D.  SIMPULAN
Indonesia  telah  melakukan  pembaharuan  kebijakan  hukum  pidana  dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana  salah  satu  didalamnya  memuat  aturan  tentang  tindak  pidana  terhadap martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yaitu Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219, dan  Pasal  220  KUHP.  Pasal-Pasal  yang  berkaitan  dengan  penghinaan  terhadap Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  KUHP  baru,  bukan  merupakan  pelanggaran ataupun  pembangkangan  terhadap  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  013- 022/PUU- IV/2006. Sebab terdapat suatu pengecualian, sekaligus menjadi pembatas kapan sebuah tuduhan dianggap bukan suatu penghinaan yaitu karena kepentingan
umum atau pembelaan diri dan KUHP yang baru menggunakan delik aduan. Perlu adanya  upaya  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  kehormatan  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden.  Sebab  pada  perkembangannya  KUHP  dianggap  tidak mampu lagi menopang berbagai perkara dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru. KUHP yang merupakan warisan belanda juga di pandang tidak sesuai  dengan  perkembangan  pemikiran  atau  ide  dan  aspirasi  tuntutan  atau kebutuhan masyarakat baik diskala nasional hingga skala internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

## Buku
Ahmad  Fadlil  Sumadi,  Achmad  Edi  Subiyanto,  dan  Anna  Triningsih,  Hukum  Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik,  Cet. 1,  PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. 2, Mandar maju, Bandung,
2008.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet. 6, Kencana, Jakarta, 2017.
Barda  Nawawi  Arief,  RUU  KUHP  Baru  Sebuah  Restrukturisasi/Rekontruksi  Sistem Hukum  Pidana  Indonesia,  Cet.  5,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, 2012.
Irwansyah,  Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel,  Cet.  4,
MirraBuana Media, Yogyakarta, 2021.
Nurus  Zaman,  Rekntruksi  Kekuasaan  Wakil  Presiden  Dalam  Sistem  Pemerintahan  Di Indonesia, Cet. 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum:  Edisi  Revisi,  Cet.  14,  Prenadamedia Group,Jakarta, 2019.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu TinjauanSingkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Tyesta  Lita,  Perancangan  Hukum  Pembentukan  Perundang-UndanganTeori  Dan Teknik, Cet. 1, CV. Mahata, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Anas  Aditya  Wijanarko,  Ridwan,  Aliyth  Prakarsa,  “Peran  Digital  Forensik  Dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi ”, PAMPAS : Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 73. https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771.
Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, “Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan  Undang- Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik”,  PAMPAS: Journal of Criminal Law,  Volume 1, Nomor 2, 2020,  hlm. 70. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1 i2.9574>.
Dian  Cahyaningrum,  “Polemik  Pasal  Penghinaan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Dalam Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)”,  Info  Singkat Hukum, Volume 5, Nomor 8, 2013, hlm. 3. https://berkas.dpr.go.id /puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-9-I-P3DI-Mei- 2013-24.pdf.
Khotbatul Laila, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila”, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 10, Nomor 2, 2019, hlm. 185. https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546.
Laksamana Rihdo Parsada, Elly Sudarti, Nys Arfa, “Kebijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 33. <https://doi.org/10.22437/pampas .v3i1.17790>.
Muhammad  Isra  Mahmud,  „Peran  Vicarious  Liability  Dalam  Pertanggungjawaban Korporasi‟, Jurnal Lex Renaissance, 5 (2020).
Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida Hafrida, Mohamad Rafiq, “Perbandingan Proses Penyelesaian  Tindak  Pidana  Pencemaran  Nama  Baik  Di  Indonesia  Dan Australia”, PAMPAS:   Journal of   Criminal Law,   Volume   3,   Nomor   1,   2022, hlm. 2. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>.

## Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui
Media Cetak Online”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 2, 2021, hlm. 124. https://online- journal.unja. ac.id/Pampas/article/view/14761.
Zahermann  Armandz  Muabezi,  “Negara  Berdasarkan  Hukum  (Rechtsstaats)  Bukan Kekuasaan  (Machtsstaat)”,  Jurnal  Hukum  Dan  Peradilan,  Volume  6,  Nomor  3, 2017, hlm. 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.
Zico  Junius  Fernando,  Pujiyono,  Nur  Rochaeti,  “Telaah  Pasal  Penghinaan  Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia”, Jurnal Rechts Vinding, Volume 11, Nomor 1, 2022, hlm. 139.