Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI
CROSS BORDER E-COMMERCE SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
Firmansyah Umar 1 , Fenty U. Puluhulawa 2 , Fence M. Wantu 3
123 Magister hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia firmansyahumar7@gmail.com, fentypuluhulawa@ung.ac.id, fence.wantu@yahoo.co.id
Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023

## Abstract
This article aims to explore consumer protection in cross-border e-commerce transactions and the resolution of consumer disputes arising from losses experienced in such transactions. The research  employs  a  normative  legal  approach,  utilizing  secondary  data  such  as  legal regulations. Legal protection for consumers in e-commerce transactions is governed by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law No. 19 of 2016 amending Law No. 11 of  2008  concerning  Electronic  Information  and  Transactions.  Dispute  resolution  in  cross- border  e-commerce  transactions  involves  various  issues,  particularly  concerning  standard clauses referring to foreign jurisdictions. The Information and Electronic Transactions Law provides  a  legal  basis  for  e-commerce,  but  it  does  not  specifically  regulate  cross-border agreements. Various dispute resolution methods, such as mediation, arbitration, and Online Dispute Resolution (ODR), become relevant in this context. In conclusion, legal protection for consumers  in  cross-border  e-commerce  transactions  needs  to  be  strengthened.  Dispute resolution  involves  the  role  of  institutions  such  as  the  Consumer  Dispute  Settlement  Body (BPSK)  and  the  National  Arbitration  Body  of  Indonesia  (BANI),  but  the  implementation  of ODR can be an innovative solution to handle disputes efficiently, especially on an international scale.
Keywords: Consumer  Protection,  Dispute  Resolution,  Cross-Border  E-Commerce Transactions
* Alamat korespondensi: Universitas Negeri Gorontalo E-mail: bellahunowu@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan yang signifikan dalam teknologi informasi telah mengubah secara fundamental aktifitas manusia di berbagai sektor. Keberadaan teknologi menjadi semakin krusial dan mendorong kebutuhan untuk bertindak dengan cepat, efisien, dan praktis terutama dalam melaksanakan transaksi. Tuntutan akn proses transaksi yang efektif dan efisien dijawab oleh perusahaan dan penyedia barang serta jasa dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan menghubungkan konsumen dengan penyedia melalui implementasi aplikasi teknologi informasi modern, seperti teknologi e-commerce . Penerapann  teknologi  elektronik  dalam  melakukan  transaksi  yang  lebih  dikenal  sebagai transaksi elektronik, merupaka isitilah dan konsep yang diakui dalam hukum positif indonesia. Definisi transaksi  elektronik  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008  Tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik, transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
Fenomena e-commerce di  indonesia  telah  dikenal  sejak  tahun  1996  diikuti  oleh  munculnya berbagai  situs  yang  menyelenggarakan  transaksi e-commerce .  Meskipun  demikian  eksistensi e- commerce di indonesia mengalami penurunan selama krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, namun sejak tahun 2020 hingga 2023, khususnya saat pendemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk tinggal di  rumah,  transkasi e-commerce kembali  menjadi  perhatian  utama  bagi  masyarakat  indonesia  yang mengenal teknologi.
Perdagangan lintas batas negara ( croos border e-commerce) memiliki bebrapa bentuk, dimana salah  satunya  adalah  kemampuan  konsumen  sebagai  individu  untuk  langsung  membeli  produk  atau layanan  dari  luar  negri.  Sebagai  contoh  lazada  menyediakan  platform  untuk  bertransaksi  secara langsung  dengan  tao  bao,  perusahaan e-commerce dari  cina.  Demikian  pula  shopee  berkolaborasi dengan jingdong dalam model serupa. Bahkan BUMN di indonesia blanja.c0m memberikan fasilitas bagi pembeli di indonesia untuk berbelanja langsung melalui platform inline di Amerika Serikat.
Perkembangan  ekonomi,  terutama  di  sektor  industri  dan  perdagangan  telah  menghasilkan berbagai  macam  barang  dan  jasa.  Globalisasi  dan  perdagangan  bebas,  didukung  oleh  kemajuan teknologi  telekomunikasi  dan  informatika,  telah  memperluas  cakupan  transaksi  barang  dan  jasa melintasi batas negara. Akibatnya barang dan jasa yang tersedia menunjukan variasi yang signifikan mencakup  produk-produk  baik  yang  diproduksi  dalam  maupun  luar  negeri.  Situasi  seperti  ini memberikan  keuntungan  bagi  konsumen  karena  memungkinkan  pemenuhan  kebutuhan  mereka terhadap  barang  dan  jasa  yang  diinginkan.  Selain  itu,  terdapat  kekebasan  yang  lebih  besar  bagi bkonsumen untuk memilih dari berbagai jenis dan kualitas barang serta jasa sesuai dengan preferensi dan  kemampuan  mereka.  Di  sisi  lain  dampak  dan  keadaan  tersebut  dapat  menyebabkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, dengan konsumen mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Konsumen menjadi subjek dari kegiatan bisnis yang bertujuan untuk  mengoptimalkan  keuntungan  oleh  pelaku  usaha,  sering  kali  melalui  praktik-praktik  yang merugikan  seperti  penerapan  kontrak  standar  atau  kontrak  baku  yang  memberatkan  konsumen. Konsumen terkadang hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak ( take it or leave it ) kontrak yang  diajukan  oleh  pelaku  usaha.  Sementara  itu,  pelaku  usaha  merasa  memiliki  keunggulan  sosial, ekonomis, psikologis, dan politis yang mengatasi posisi konsumen.
Munculnya cara baru dalam bertransaksi e-commerce melahirkan masalah dalam perlindungan hak dan kewajiban konsumen, beberapa permasalahan yang muncul dalam transaksi eloktronik antara lain;  (1) non-delivery of goods ordered (barang yang dipesan tidak dikirim); (2) long delivery delays (lamanya  keterlambatan  pengiriman  barang);  (3) slow  reimbursement  deposit  or  amounts  paid (lambatnya penggantian uang muka atau seluruh jumlah yang telah dibayarkan); (4) inadequate nature of good delivered (barang pesanan  tidak sesuai dengan gambar atau keinginan konsumen), dan lain sebagainya.
Berbagai persoalan tersebut menandakan bahwa perdagangan secara elektronik mempunyai dua sisi yang berbeda, di satu sisi memberikan peluang dan berbagai kemudahan, namun di sisi lainnya juga memberikan  dampak  negatif  berupa  kemungkinan-kemungkinan  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen.
Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  mengenai  Perlindungan  Konsumen  mengatur  hak  hak pelanggan.  Pada  pasal  4  UU  Perlindungan  Konsumen,  diantaranya  “(e)  hak  untuk  memperoleh advokasi, perlindungan, serta usaha penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan patut; (h)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi maupun penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan (i). hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”.
Jika hubungan antara pelaku usaha dan konsumen berada dalam yurisdiksi yang sama, seperti yurisdiksi indonesia, maka aspek hukum perlindungan konsumen akan berlaku. Namun, jika pelaku usaha  dan  konsumen  berada  dalam  yurisdiksi  berbeda,  dapat  timbulkan  permasalahan.  Jika  pelaku usaha  beroperasi  di  luar  wilayah  indonesia  penyelesaiannya  bergantung  pada  perjanjian  yang  telah disahkan  sebelumnya.  Biasanya,  kontrak  akan  mencakup  klausul  “ choice  of  law” (pilihan  hukum). Namun, beberapa platform pasar, seperti Amazon.Com, dalam klausul “ condition of use“ menyatakan bahwa the law of the state of washington berlaku untuk semua transkasi, menciptakan dilema karena konsumen  mungkin  tidak  memiliki  pilihan  hukum  yang  jelas  dalam  penyelesaian  sengketa  dengan pelaku usaha atau e-commerce .
Dalam  konteks  permasalahan  tersebut,  timbul  pertanyaan  seputar  pemenuhan  hak-hak konsumen yang diatur oleh UUPK dan perlindungan hukumnya ketika terlibat dalam transaksi  lintas batas  ( cross  border ),  termasuk  penyelesaian  sengketa e-commerce lintas  batas.  Isu  ini  menciptakan ketidakpastian hukum disebabkan hilangnya perlindungan hukum terhadap konsumen.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada asasnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau hukum teoritis. Disebut demikian, karena pada penelitian normatif  ini  fokus  pada  kajian  tertulis  yakni  menggunakan  data  sekunder  seperti  menggunakan peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Perlindungan konsumen dalam transaksi Cross Border E-commerce
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam ranah bisnis e-commerce dapat ditemui dalam peraturan  hukum  Indonesia,  yakni  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1997  tentang  Perlindungan Konsumen  (selanjutnya  disebut  UU  PK)  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya  disebut  UU  ITE).  UU  PK  menjadi  dasar  hukum  untuk  melindungi  hak  konsumen  di Indonesia, sedangkan UU ITE menjadi dasar hukum bagi pelanggan yang terlibat dalam perjanjian e- commerce. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perjanjian e-commerce dapat memunculkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, dalam analisis ini, akan diuraikan beberapa isu kunci terkait perjanjian e-commerce dan cara penanganannya berdasarkan UU PK dan UU ITE.
Berdasarkan  UU  PK,  setiap  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara  bersama-sama  terikat  oleh ketentuan UU PK. Semua hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pelanggan dan pelaku usaha secara rinci diatur dalam UU PK. Ketika terbentuk hubungan hukum antara pelanggan dan pelaku usaha, baik dalam  konteks  barang  maupun  jasa,  UU  PK  secara  otomatis  menjadi  bagian  integral  dari  kerangka hukum yang mengatur.
Hak-hak  konsumen  diatur  dalam  UUPK  dengan  maksud  memberikan  keamanan  bagi konsumen  saat  bertransaksi,  karena  hak-hak  tersebut  dilindungi  oleh  hukum  dengan  sanksi  dan konsekuensi hukum yang berlaku jika dilanggar oleh pelaku usaha, termasuk dalam ranah e-commerce. Hal  ini  terkait  dengan  ketentuan  Bab  III  Bagian  Pertama  Pasal  4,  yang  mencakup  hak-hak  seperti kepuasan, kebebasan memilih barang, informasi yang akurat, menyampaikan pendapat dan keluhan, mendapatkan advokasi, serta hak untuk menerima pelayanan yang baik dan jujur.
Apabila merujuk pada konsumen e-commerce lintas batas yang tidak memperoleh kepastian hukum  yang  tegas,  terutama  dalam  pengaturan  perjanjian  e-commerce  lintas  batas,  hal  ini  jelas melanggar  prinsip  ke-5  pada  Pasal  4  UU  PK  yang  menyatakan  "hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak".
Selanjutnya,  UU  ITE  merupakan  landasan  hukum  utama  untuk  e-commerce  di  Indonesia. Undang-undang  tersebut  disahkan  pada  tanggal  21  April  2008  dan  langsung  diberlakukan  sejak diundangkan  (Pasal  54  ayat  1  UU  ITE).  UU  ITE  berlaku  bagi  semua  individu  yang  terlibat  dalam perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. Oleh karena itu,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
cakupan undang-undang ini tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga internasional. Pasal 2 UU ITE menyebutkan  bahwa  undang-undang  ini  memiliki  yurisdiksi  tidak  hanya  terhadap  perbuatan  hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia atau di wilayah Indonesia, tetapi juga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing, serta badan hukum Indonesia atau badan hukum internasional yang berdampak hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Teknologi Informasi untuk Informasi Digital dan Transaksi Elektronik dapat memberikan manfaat lintas wilayah dan global (UU ITE).
E-Commerce menghadapi  tantangan  yang  lebih  luas  di  ranah  keperdataan  karena  transaksi digital  dalam  aktivitas  jual-beli  melalui  sistem  digital  (electronic  commerce)  telah  menjadi  integral dalam  perdagangan  baik  dalam  negeri  maupun  lintas  batas.  Ruang  maya  ini  tidak  dapat  dijangkau sepenuhnya  melalui  parameter  dan  regulasi  hukum  konvensional  karena  mengadopsi  pendekatan semacam  itu  dapat  menimbulkan  hambatan  dan  permasalahan  hukum  yang  tidak  terdeteksi  dengan jelas.

## Penyelesaian sengketa dalam transaksi Cross Border E-Commerce
Permasalahan yang muncul dalam transaksi lintas batas melibatkan klausula baku yang tertulis dalam perjanjian antara pelaku usaha dan pelanggan, dengan alasan merujuk pada yurisdiksi luar negeri. Contohnya,  terdapat  perbedaan  dalam  penyelesaian  sengketa  e-commerce  antara  beberapa  negara, seperti di Inggris yang menggunakan metode penyelesaian sengketa secara online yang dikenal sebagai EODR (European Commission Dispute Resolution). Di Indonesia, lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  dan  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  memiliki  wewenang untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dari  perjanjian  cross  border  dalam  ranah  e-commerce (Afwija, 2021).
Hingga  saat  ini,  masih  terjadi  praktik-praktik  penyelewengan,  terutama  dalam  transaksi  e- commerce,  di  mana  setiap  kegiatan  transaksi  dilakukan  dengan  metode  "klik"  tanpa  adanya  proses tawar-menawar,  meskipun  UUPK  telah  secara  rinci  mengatur  prosedur  untuk  pembuatan  perjanjian baku. Salah satu bentuk penyelewengan dalam perjanjian e-commerce dapat ditemukan dalam praktik perjanjian eksonerasi, seperti pencantuman klausula pilihan hukum di dalam kontrak.
Perjanjian mengenai pilihan hukum ini umumnya terjadi dalam transaksi e-commerce lintas negara, di mana pilihan hukum menentukan hukum negara yang akan diterapkan ketika terjadi sengketa. Hal ini seringkali muncul dalam konteks sengketa antara pelanggan dan pelaku usaha yang berada di luar  negeri.  Adanya  kelemahan  dalam  UU  PK  adalah  ketidakmampuannya  mencakup  pelaku  usaha yang beroperasi di luar wilayah Indonesia.
UU ITE telah mengatur mengenai pilihan hukum melalui Pasal 18 ayat (2), di mana disebutkan bahwa para pihak memiliki keleluasaan untuk menetapkan hukum yang berlaku untuk transaksi digital luar  negeri  yang  mereka  lakukan.  Namun,  berbeda  dengan  UUPK,  UU  ITE  tidak  secara  khusus mengatur perjanjian baku. Oleh karena itu, pelanggan terpaksa tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh pelaku usaha tanpa memiliki dasar hukum seperti yang diatur dalam UUPK. Penggunaan perjanjian baku  mengenai  penentuan  hukum  dapat  ditemukan  dalam  End  User  License  Agreement  (EULA), seperti  yang  diterbitkan  oleh  amazon.com,  yang  menyatakan  bahwa  "setiap  perjanjian  yang  terjadi dengan  amazon.com  akan  tunduk  pada  hukum  negara  bagian  Washington  (Amazon,  2023)."  Oleh karena itu, pelanggan yang melakukan perjanjian dengan amazon.com dari berbagai negara akan patuh pada hukum negara bagian Washington sesuai dengan ketentuan tersebut.
Tetapi jika pelaku usaha merugikan konsumen, maka konsumen harus mengajukan gugatan di negara bagian Washington, yang tentu saja akan memerlukan biaya yang substansial dan menjadi beban tambahan  bagi  konsumen.  Sebagai  dasar  hukum  untuk  perjanjian  e-commerce,  seharusnya  UU  ITE mencakup ketentuan mengenai penyelesaian hukum dalam perjanjian e-commerce internasional, karena Pasal 18 ayat 2 UU ITE saat ini tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pelanggan.
Perlindungan  kosumen  merupaka  prasyarat  mutlak  dalam  menciptakan  perekonomian  yang sehat  dengan  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Penyelesaian sengketa  konsumen,  sebagai    salah  satu  mekanisme  perlindungan  konsumen.  Pilihan  penyelesaian sengketa konsumen tersebut tidak menutup peluang untuk mencapai penyelesaian damai antara para pihak yang berselisih.
UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  merupakan  dasar  hukum  yang mengatur  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Namun,  kelemahan  yang  terdapat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dalam  UU  ini  adalah  ketidakadanya  aturan  yang  secara  spesifik  mengatur  transaksi  cross  border  e- commerce.  Kelemahan  ini  seringkali  menjadi  sumber  konflik  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha, dengan banyak pihak memilih menempuh jalur hukum baik dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi.
Penyelesaian sengketa dalam transaksi e-commerce sering kali menjadi perhatian kompleks di antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  berbeda  yurisdiksi.  Dalam  pasal  45  Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK),  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  dalam  pelaksanaan  penanganan  dan penyelesaian sengketa konsumen. Proses ini dapat melibatkan mediasi, arbitrase, atau konsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. BPSK tidak hanya berfungsi sebagai medium penyelesaian konflik, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar larangan tertentu yang berlaku bagi mereka.
Dispute  Resolution merupakan  metode  penyelesaian  konflik,  khususnya  dalam  menangani sengketa  bisnis  dengan  lebih  efisien.  Seiring  dengan  perkembangan  bisnis  di  Indonesia  yang  terus berkembang, terdapat kebutuhan untuk mengatur penyelesaian sengketa bisnis secara cepat. Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) hadir sebagai landasan hukum untuk menangani sengketa di luar peradilan. UU ini memberikan dasar hukum bagi pelaku bisnis yang memilih untuk menghindari litigasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka. Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS memberikan beberapa opsi penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
Arbitrase  adalah  suatu  metode  penyelesaian  sengketa  perdata  di  luar  ranah  peradilan konvensional yang bergantung pada perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Hasil dari proses arbitrase ini adalah terbentuknya suatu keputusan dan kesepakatan, di mana semua pihak  setuju  untuk  menyelesaikan  perselisihan  melalui  bantuan  pihak  netral  dalam  suatu  proses adjudikasi privat. Banyak pihak memilih arbitrase karena prosesnya yang lebih cepat, memungkinkan pemenuhan rasa keadilan.
Dalam hal penyelesaian sengketa transaksi elektronik yang bersifat online terkait cross border e-commerce belum  berkembang  secara  baik,  dikarenakan  BPSK  atau  lembaga  alternatf  lain  belum memakai metode online untuk menanggulangi pertikaian. Pelanggan diwajibkan harus melaksanakan konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase secara umum. Hal tersebut sebenarnya tidak pantas, dikarenakan negara yang lain sudah menciptakan metode penyelesaian sengketa dengan cara ODR ( Online Dispute Resolution ) agar bisa memajukan prosedur alternatif penyelesaian sengketa (Katadta, 2023).
ODR mencakup sejumlah proses yang secara urnum mempunyai dua ciri: "DR" (yakni dispute resolution)  dan  "0"  (yakni  online).  Dengan  kata  lain,  menyelesaikan  sengketa  dan  dilakukan  secara elektronik.  Semua  bentuk  APS  tradisional  terwakili  di  jaringan.  Selain  itu,  ada  proses  penyelesaian sengketa baru: automated atau blind-bidding negotiation, ini adalah contoh mekanisme yang hanya ada di online. Gambaran lain adalah non-binding arbitration. Meskipun tidak seluruhnya tidak ada di offline, tetapi ini cenderung menggambarkan seluruh potensi online dan sebagai salah satu mekanisme ODR paling menonjol untuk jenis-jenis sengketa tertentu (Gabrielle, 2004).
Keuntungan  konsumen  transaksi  e-commerce  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  ODR, antara lain (Siburian, 2004).
1. penghematan  waktu  dan  uang.  Sesungguhnya  ha1  ini  sudah  tampak  dalam  APS  secara "tradisional"  dibandingkan  dengan  penyelesaian  melalui  jalur  litigasi.  Namun,  penyelesaian sengketa secara online akan lebih hemat dibandingkan dengan alternatif penyelesaian sengketa ofline. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya yang hams dikeluarkan untuk menghadiri persidangan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan ha1 itu. Kecepatan ODR adalah salah satu keuntungan dasarnya. Pihak-pihak dan pihak netral tidak perlu melakukan perjalanan untuk bertemu; mereka tidak perlu ada di waktu yang sama; jangka waktu antara penyerahan dapat singkat; penyelesaian dapat berdasarkan dokumen saja.
2. biaya layanan penyelesaian sengketa perdata adalah gabungan dari biaya institusi penyelesaian sengketa, fee dan biaya pihak netral (Mediator atau Arbiter), dan biaya para pihak, termasuk ongkos hukum. Dalam ODR, beberapa biaya ini tidak ada atau berkurang signifikan. Sebagai contoh tidak ada biaya perjalanan bagi para pihak yang netral dan para pihak yang bersengketa.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3. pihak  yang  menggunakan  akses  internet  lebih  yakin  dalam  menghadapi  proses  yang  akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespons apa yang terjadi dalam proses;
4. ika  para  pihak  enggan  melakukan  tatap  muka,  dapat  menghindari  pertemuan  dengan  pihak lawannya. Para pihak dapat menghindarkan diri perasaan takut akan diintimidasi dalam proses. Hal ini merupakan persoalan psikologis.
Negara  harus  mendorong  penggunaan  teknologi  untuk  menyelesaikan  sengketa e-commerce dalam transaksi konsumen. Pada saat ini, pergi ke pengadilan bukan satu-satunya cara menyelesaikan sengketa hukum. Pilihan lain adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan pada metode di luar pengadilan,  yang  meliputi  "negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  dan  arbitrase".  Dengan  ODR  untuk menyelesaikan sengketa global online dalam transaksi konsumen akan mengurangi masalah harus pergi ke yurisdiksi asing guna mengajukan pengaduan terhadap merchant/pelaku usaha atau sebaliknya.

## IV.  KESIMPULAN
Pertama,  Konsumen  seringkali  berada  dalam  posisi  yang  lebih  lemah  dibandingkan  pelaku usaha,  terutama  dalam  transaksi e-commerce lintas  negara.  Kelemahan  ini  muncul  akibat  berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah perbedaan yurisdiksi,
Kedua,  untuk  mengatasi  posisi  tawar  konsumen  yang  lemah,  intervensi  negara  diperlukan dalam  bentuk  perlindungan  hukum.  Beberapa  negara  telah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen e-commerce dalam berbagai aspek, termasuk tanggung jawab produk, lembaga perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa konsumen. Meskipun institusi internasional seperti UNCITRAL, OECD, dan WTO memberikan saran bagi negara, perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum nasional dan internasional masih belum mencapai tingkat maksimal dan komprehensif.
Ketiga, di Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara masih terbatas. Meskipun beberapa usulan telah diajukan oleh institusi internasional, regulasi nasional belum secara khusus memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi keterbatasan ini.
Keempat, Dalam perjanjian jual beli online andaikata terjadi persengketaan serta terdapat pihak yang dirugikan maka penyelesaiannya adalah dengan menuntut ganti kerugian terhadap ingkar janji, dikarenakan ingkar janji itu sudah menyebabkan pihak lain merugi. Langkah yang bisa dipakai untuk perjanjian  jual  beli  online  terhadap  penanggulangan  sengketa  ialah:  dengan  cara  Litigasi  maupun dengan  prosedur  pengadilan  berdasarkan  Pasal  38  ayat  (1)  UU  ITE  serta  dengan  cara  non  Litigasi ataupun menangani sengketa di luar pengadilan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU ITE serta Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No.30 tahun 1999 mengenai Arbitrase serta Alternatif penyelesaian sengketa.

## REFERENSI
Ahmad Firmansyah, “Kajian  Kendala Implementasi E-Commerce Di Indonesia,” Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Volume: 8 No. 2. Desember 2017.
Amazon, “AWS Elemental End User License Agreement” dikutip dari www.amazon.com diakses pada 1 Desember 2023.
Az. Nasution, “Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet” Jurnal Keadilan Gabrielle  Kaufmann-Kohler  dan  Thomas  Schultz,  Online  Dispute  Resolution:  Challenges  For Contemporaly Justice (The Netherlands: Kluwer Law Internasional, 2004).
http://www.solusihukum.com/news.php?p=artikel&id= 31.htm Di akses pada tanggal 17 aktober 2023 Irwansysah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penullisan Artikel, Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).
Katadata.co.id  “Indonesia  Butuh  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Yang  Lebih  Baik’  dikutip  dari https://katadata.co.id/shabrinaparamacitra/indepth/623bcfc543fb6/indonesia-butuh- penyelesaian-sengketa konsumen-yang-lebih-baik diakses pada 1 desember 2023
Kurniawan, C., Fajarianto, O., Sari, I. N., Wulandari, T. C., & Marlina, E. (2022). Assessing Learning Management  System  (LMS)  for  The  Dairy  Farmer:  Obstacles  to  Delivering  Online  Learning Content. JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan , 24 (3), 341-352.
Paustinus  Siburian, Arbitrase  Online: Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Secara  Elektronik  (Jakarta: Djambatan, 2004).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Shidarta  , Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia  edisi  Revisi  2006, Jakarta  :  PT  Gramedia Widiasarana.
Sjahputra, Iman, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, Bandung: PT. Alumni, 2010. Undang-Undang  No  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No  11  Tahun  2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Wulandari,  S.,  Lestari,  A.  D.,  Fajarianto,  O.,  &  Sari,  P.  K.  (2022).  OPTIMALISASI  FITUR AUTOCRAT  GOOGLE  SHEET  UNTUK  MEMBUAT  E-CERTICATE  PADA SEKOLAH. Abdimas Awang Long , 5 (2), 43-48.
Zahwa  Maulidina  Afwija.  “Penyelesaian  Sengketa  Atas  Kerugian  Konsumen  Sebagai  Bentuk Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Cross  Border  E-  Commerce”,  Skripsi,  Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2021).