JPPNu (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara) Vol. 3 ● No. 1 ● Juli-2021
E-ISSN: 2685-3884, P-ISSN: 2685-4783 Available online at http://journal.unublitar.ac.id/jppnu
PENDAMPINGAN LEGALITAS SERTIFIKAT WAQAF DI DUSUN NGIPIK DESA KANIGORO MALANG
Fitrotul Hikmah
Program Studi PIAUD, IAI Al Qolam Malang, Indonesia.
fitrotulhikmah719gmail.com

## ABSTRAK
Waqaf  merupakan  bentuk  aksi  sosial  secara  pribadi  untuk  kepentingan  umum  dalam  bentuk  hibah  tanah,uang, ataupun yang lain. Saat sekarang, waqaf tanah memerlukan sertifikat guna memperkuat keabsahannya dan menjadi bukti pembelaan jika ada masalah. Target pendampingan ini terletak di Desa Kanigoro pada tiga tempat yakni dua musala, dan satu madrasah diniyah. Ada beberapa strategi dalam proses pendampingan. Pertama, pendekatan secara internal, dilanjutkan proses pemecahan problem, dan pendampingan saat mengurus sertifikat waqaf. Luaran  bentuk pengabdian ini berupa penerbitan akta waqaf yang telah disahkan oleh KUA Kecamatan Pagelaran.
Kata Kunci : Pendampingan, sertifikat, waqa
PENDAHULUAN Waqaf  bagian  dari  ritual  sosial  yang  disahkan  secara  sistemik  dalam  agama  Islam. Sejalan dengan perkembangan waqaf, ada dua aspek penting yang termuat di dalamnya, yakni  nilai  moral  manusia  kepada  Tuhan  atas  kepatuhan  dan  ketakwaan  dirinya  dan nilai moral kepada manusia sebagai mahluk sosial.
Antusias masyarakat terhadap pelaksanaan waqaf telah menarik perhatian pemerintah untuk  mengatur  pengelolaan  waqaf  sebagai  salah  satu  sektor  untuk  membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Pengaturan tentang waqaf dalam Perundang- undangan telah dilakukan di Indonesia sejak jaman penjajahan hingga saat ini 1 . Namun dalam tataran realitas di lapangan, transaksi waqaf masih bertaraf aqad secara lisan dan banyak  yang  belum  bersertifikat  secara  resmi.  Selain  itu,  adanya  pertimbangan  bahwa praktik waqaf dalam  masyarakat  belumlah  berjalan  dengan  tertib  dan  efisien  sehingga berbagai kasus bisa saja terjadi. Misal, kasus harta waqaf oleh nadzir tidak dikelola dengan semestinya, ada pihak  atau  ahli waris  yang akan menggugat  dengan  semena-mena  dan lain lain 2 .
Problem  lain  yang  muncul  adalah  masyarakat  kurang  peduli  pada  waqaf  untuk memelihara  harta waqaf atau  tidak  memahami  tentang  status  harta  benda waqaf yang perlu dilindungi bersama. Selain itu, pemanfaatan waqaf masih kurang optimal sehingga pengurangan  problem  masyarakat  tentang  kesejahteraan  sosial  dan  kemiskinan  masih belum  terselesaikan  dengan  baik.  Padahal  melalui waqaf dan  pengelolaan  secara  masif permasalahan itu akan berkurang.
Sejalan  dengan  berbagai  permasalahan  di  atas,  pendampingan  dalam  pengurusan legalitas  dalam  bentuk  Akta  Ikrar  Waqaf  (AIW)  sebagai  alat  yang  sangat  siginifikan terhadap  problem  yang  mungkin  terjadi.  Permasalahan  bangunan  yang  belum bersertifikat  Akta  Ikrar  Waqaf    (AIW)  terdapat  di  tempat  ibadah  ataupun  lembaga
1 Publikasi Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal 14 Maret 2014
2 Kasus sengketa masjid  marak di Kerawang (republika, ahad  Juni 2016), jual tanah waqaf  tiga warga Serang sebagai tersangka (detiknews, Rabu 24 Juli 2019), miris, banyak tanah waqaf di Sukoharjo terbelit sengketa (Jawa Pos Radar Solo, 31 Oktober 2019)
pendidikan  yang  ada  di  Desa  Kanigoro  Kecamatan  Pagelaran.  Berdasarkan  data  yang ada, tempat ibadah dan lembaga pendidikan berjumlah 44 bangunan. Dari 44 bangunan, sekitar 90% sudah mempunyai akta ikrar waqaf (IAW) dan tersisa enam bangunan yang belum  mempunyai  IAW.  Tempat  ibadah  dan  lembaga  pendidikan  yang  belum mempunyai  AIW  menjadi  peluang  dalam  pendampingan  pengurusan  sertifikat  AIW. Adapun 15% dari keseluruhan data yang ada menjadi tujuan dan peluang pendampingan pengurusan sertifikat secara akselerasi.
Luaran dari pendampingan pengurusan sertifikat AIW adalah seluruh tempat ibadah dan bangunan di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran mempunyai bukti yang kuat dan legal.  Selain  itu,  bangunan  yang  memiliki  sertifikat  AIW  dapat  diusulkan  menjadi penerima bantuan dalam bentuk apapun.

## METODE PELAKSANAAN
Proses pemetaan masalah, solusi penyelesaian, dan pendampingan merupakan bagian dari metode pelaksanaan pengabdian dalam pengurusan AIW. Tahap pertama, filantropi Islam merupakan premis awal yang menjadi platform dalam pendampingan pengurusan AIW.  Pengabdi  bersama  mahasiwa  menggali  informasi  dengan  melakukan  berbagai pendekatan kepada masyarakat untuk menangkap  potensi filantropi yang ada.
Pemecahan  masalah  pengabdian  ini,  memakai  metode Action  Riset atau  PAR. Langkah-langkah dalam metode PAR dapat dirumuskan sebagai berikut.
1) Pendekatan  secara  emosional  dan  sosial  kepada  masyarakat  dengan  keterpihakan kepentingan secara internal. Pengabdi bersama mahasiswa melakukan dialog secara terjadwal dan merata kepada masyarakat dalam penggalian data.
2) Jika  data  dan  informasi  terkumpul,  maka  dilakukan  pemecahan  atas  problem tersebut  bersama  masyarakat.  Pengabdi  dan  masyarakat  merumuskan  penyelesaian secara  terorganisir  mulai  dari  perencanaan  hingga  indikator  pencapaian  yang diharapkan.  Saat  tahap  pelaksanaan,  evaluasi  dilakukan  antara  perencanaan  dan realisasi yang sedang dijalankan untuk diketahui perbedaan keduanya.
3) Refleksi  pelaksanaan  kegiataan  antara  pengabdi  dengan.  masyarakat  berkaitan luaran yang menjadi kesepakatan awal dalam pemdampingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik filantropi diawali dengan kesukarelaan, bantuan sosial,  masalah sumbangan, layanan    untuk    mengatur    asosiasi,  dan  yayasan  filantrofi  -  adalah  indikator  fungsi masyarakat  sipil 3 .  Islam  juga  mengatur  kedermawanan  antar  pengikutnya  lewat  ranah zakat , sadaqah , dan waqaf . Pelaksanaan ketiga ranah tersebut telah diatur sedemikian rupa dan ada ketentuan penerimanya kecuali waqaf. Waqaf merupakan bentuk hibah berupa tanah atau benda apapun oleh seseorang kepada tempat ibadah, lembaga sosial, ataupun lembaga  pendidikan.  Transaksi waqaf masih  berlanjut  hingga  sekarang,  tak  terkecuali masyarakat Desa Kanigoro.
Desa Kanigoro berpenduduk 11.242 jiwa yang tersebar pada tiga dusun, 5 RW, dan 51  RT.  Penduduk  Desa  Kanigoro  hampir  99%  beragama  Islam  dan  menyisakan  dua orang beragama Kristen. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan tempat ibadah yang begitu  banyak.    Tempat  ibadah  berupa  masjid,  mushala,  dan  lembaga  pendidikan tersebar  di  berbagai  tempat  dan  menjadi  akses  yang  memudahkan  masyarakat  dalam beribadah.
3 Amelia, Fauzia, Faith  and  the  State:  A  History  of  Islamic  Philanthropy  in  Indonesia ,  (The Netherlands: Koninklijke Bill NV,2001), hal 2
Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada November 2020 sampai Februari tahun 2021. Kegiatan  pengabdian  diawali  dengan  silaturahmi  ke  kantor  Desa  Kanigoro.  Saat berkunjung ke kantor Desa Kanigoro, pengabdi menyampaikan tujuan dan memaparkan rencana  pengabdian  yang  akan  dilakukan.  Setelah  mendapatkan  persetujuan  dan mendapatkan  data  dari  pihak  desa,  pengabdi  bersama  mahasiswa  menemui  tokoh masyarakat.

## Gambar 01. Proses Pengalian Data untuk Mendapatkan Informasi yang Valid tentang Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan yang Belum Bersertifikat Waqaf/IAW
Tahapan  silaturahmi  kepada  tokoh  masyarakat  dilakukan  berkali-kali  hingga didapatkan  data  yang  valid.  Fakta  yang  ada,  tempat  ibadah  dan  lembaga  pendidikan banyak  yang  berstatus  waqaf  karena  telah  terbit  IAW  dan  ada  beberapa  yang  belum bersertifikat.  Tempat  ibadah  dan  lembaga  pendidikan  yang  belum  bersertifikat  menjadi proyek pengabdi dan mahasiwa untuk menyelesaikannya. Proyek yang perlu dikerjakan untuk  dibantu  proses  sertifikat  IAW  ada  35  masjid  atau  mushala  dan  8  lembaga pendidikan agama/TPA/Madin.
Tabel 01. Data potensi Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan yang Belum dan Telah Bersertifikat Akta Ikrar Waqaf (AIW)
NO. NAMA MUSHOLLA/ MASJID LOKASI ADA AIW TANPA AIW 1 Ar-Rosyidin Dusun Ngipik RT 12 RW 02 √ - 2 Sullamul ulum Dusun Ngipik RT 07 RW 01 √ - 3 Badiuz Suhur Dsn Ngipik RT/RW 01/01 √ - 4 Al-fudholi Dsn Ngipik RT/RW 01/01 √ - 5 Al-ikhlas Dsn Ngipik RT/RW 09/01 √ - 6 Sabilillah RT 20 RW 02 Ngipik Kanigoro √ - 7 Nurul-Islam RT 18 RW 02 Ngipik Kanigoro √ - 8 Nurul-Huda 2 RT 17 RW 02 Ngipik Kanigoro √ - 9 Baitur-Rohman 2 RT 16 RW 02 Ngipik Kanigoro √ - 10 Ar-Rohman 2 RT 16 RW 02 Ngipik Kanigoro √ - 11 Silahul Muttaqin RT 14 RW 02 Ngipik Kanigoro √ - 12 Roudotul Hasanah RT 14 RW 02 Ngipik Kanigoro √ - 13 Nurul-Isyya' RT 13 RW 02 Ngipik Kanigoro √ - 14 Al-Musthofa RT 12 RW 02 Ngipik Kanigoro √ - 15 Al-Munir RT 11 RW 01 Ngipik Kanigoro √ -
16 Nurul-Huda RT 11 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 17 Baitul-Jannah RT 10 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 18 Baitur-Ridho RT 10 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 19 Nuru-Ulum RT 09 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 20 Al-Ikhlas 2 RT 08 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 21 Al-Firdaus RT 08 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 22 Ar-Ridhoo RT 08 RW 02 Ngipik Kanigoro - √ 23 Al-Barokah RT 07 RW 01 Ngipik Kanigoro - √ 24 As-Syukur RT 07 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 25 Ar-Rohman RT 07 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 26 Silahul-Mu'min RT 06 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 27 Baitur-Rohman RT 06 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 28 Al-Ikhlas RT 06 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 29 An-Nur RT 05 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 30 Ar-Ridho RT 04 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 31 Umar-Fadil RT 04 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 32 Al-Jufri RT 02 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 33 Ar-Roshiy RT 02 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 34 Al-Fudoli RT 01 RW 01 Ngipik Kanigoro √ - 35 TPQ / Madin Al-Mustawa Dusun Ngipik Rt 02 Rw 01 - √ 36 TPQ Al-Ikhlas Dusun Ngipik Rt 05 Rw 01 √ - 37 TPQ / Madin Sullamul Ulum Dusun Ngipik Rt 07 Rw 01 √ - 38 PP. At-Taqwa Dusun Ngipik Rt 17 Rw 02 √ - 40 TPQ An-Nur Asshobirin Dusun Ngipik Rt 10 Rw 01 √ - 41 RA Al-Khumairoh Dusun Ngipik Rt 20 Rw 02 √ - 42 TK dan MI Al-Falah Dusun Ngipik Rt 04 Rw 01 √ - 43 MTs Al-Azhar Dusun Ngipik Rt 16 Rw 02 √ -
Data  yang  ada,  tiga  musala  dan  tiga  lembaga  pendidikan  agama/TPA/Madin  yang belum  mempunyai  sertifikat  AIW.  Lima  musala  dan  satu  lembaga  pendidikan  dapat dirinci sebagai berikut.
1) Objek waqaf berupa tanah dan bangunan luas 25 m 2 , diperuntukkan untuk musala Ar Ridho    dengan  wakif  Bapak  Munari  terletak  di  RT08  RW  02  Dusun  Ngipik  Desa Kanigoro.
2) Objek Waqaf berupa tanah dan bangunan luas 20 m 2 , diperuntukkan untuk musala Al Barokah  dengan  wakif  Bapak  Sunawi  terletak  di  RT08  RW  02  Dusun  Ngipik  Desa Kanigoro.
3) Objek  waqaf  berupa  tanah  dan  bangunan  45  luas  62  m 2 ,  diperuntukkan  untuk TPQ/Madin  Mustawa  dengan  wakif  Bapak  Bajuri  terletak  di  RT02  RW  01  Dusun Ngipik Desa Kanigoro.
Pengabdi  berkunjung  dan  mengadakan  pertemuan  dengan  pengurus  mushala  atau masjid  dan  lembaga  pendidikan  Islam/TPQ/madin.  Proses  pertemuan  dilakukan berkali-kali  dalam  bentuk  kunjungan  ataupun  bentuk  koordinasi  lainnya.  Tahap selanjutnya  pengumpulan  berkas-berkas  persyaratan  waqaf.    Berkas-berkas  itu  meliput sertifikat  hak  atas  tanah  (bagi  yang  sudah  sertifikat),  atau  surat-surat  pemilikan  tanah (termasuk  surat  pemindahan  hak,  surat    keterangan    warisan,  girik,  dan  lain-lain)  bagi tanah  hak  milik  yang  belum  bersertifikat.  Selain  itu,  surat  Pernyataan  waqaf  asli  dan fotokopi  rangkap  empat,  surat  keterangan  dari  lurah/kades  setempat  yang  diketahui camat  bahwa  tanah  tersebut  tidak  dalam  sengketa.  Persiapan  dokumen  lain  yakni susunan  pengurus  masjid/mushalla  atau  lainnya  yang  ditanda  tangani  Ketua  dan diketahui oleh lurah/kades setempat dan mengisi formulir model WK dan WD.
Tahap  lain  yang  perlu  dipersiapkan  fotokopi  KTP  wakif  (yang  berwaqaf)  apabila masih hidup,  fotokopi  KTP para pengurus yang akan ditetapkan sebagai nazhir waqaf. Fotokopi  KTP  para  saksi,  diikuti  dengan  penyerahan  materai  bernilai  Rp  6.000  (enam ribu  rupiah)  sebanyak  tujuh  lembar  (delapan  lembar    jika  wakif  telah  meninggal). Pewaqaf  yang  masih  hidup  menandatangani  Ikrar  Waqaf  (W1)  dan  Akta  Ikrar  Waqaf (AIW)/Akta  pengganti Akta Ikrar Waqaf (APAIW). Setelah semua surat-surat lengkap dan  diketik  oleh  petugas  maka  pewaqaf  membuat  surat  kuasa  kepada  PPAIW  untuk proses pendaftaran ke BPN (blanko ada di KUA).
Proses  ini  memerlukan  waktu  lama  karena  dokumen  yang  disiapkan  banyak. Dokumen tidak terkumpul secara bersamaan, dikarenakan ada beberapa kendala seperti pemilik  tanah  telah  meninggal  dunia,  sertifikat  tanah  hilang,  pengesahan  susunan pengurus yang belum ditandatangani pihak desa, ataupun permasalahan lainnya.
Permasalahan  pemilik  tanah  yang  telah  meninggal  dunia  juga  menjadi  pemicu keterlambatan  pengumpulan  dokumen  persyaratan  AIW.  Berkaitan  dengan  hal  ini diperlukan penanganan khusus yakni pemanggilan dan persetujuan ahli waris Kendala  lain  pada  proses  pengukuran  tanah  ada  perbedaan  antara  data  yang  tertera dalam  surat  dengan  ukuran  tanah  secara  nyata.  Durasi    yang  cukup  lama  pada  proses legalitas  pemisahan  antara  rumah  dengan  tempat  ibadah  ataupun  lembaga  pendidikan merupakan  salah  satu  penghambat  pada  pengumpulan  dokumen  pembuatan  akta  ikrar waqaf (AIW).
Dengan  berbagai  permasalahan  diatas,  pihak  pengabdi  melakukan  pendampingan khusus  terkait  dengan  pengelola  waqaf  yang  persyaratan  waqaf  masih  belum  lengkap. Pendampingan  ini  diupayakan  secara  intensif  sehingga  persyaratan  dapat  diperoleh secara maksimal dan pelaksanaan akta ikrar waqaf (AIW) dapat berjalan dengan lancar.

## Gambar 2.Proses Ikrar Akta Waqaf di Madin Mustawa oleh Ahli Waris
Proses pengurusan Akta Ikrar Waqaf (AIW) objek waqaf telah selesai dilakukan oleh pengabdi sampai batas  waktu  yang telah  direncanakan.  Hal  ini  dengan dikeluarkannya akta ikrar waqaf pada tiga lembaga sebagai berikut.
1) Pemohon  Fathul  Asrori  dengan    nomor:  kk.10.09.06/066/12/II/2020;  berupa sebidang tanah luas 25 m2 terletak di RT 08  RW 02 Dusun Ngipik  Desa Kanigoro, diperuntukkan  untuk  musala  Al  Barokah  dengan  nadzir  Alwi  dan  wakif  Bapak Munari.
2) Pemohon  Muhammad  Zainal  Qorik  dengan    nomor:  kk.13.09.06/068/01/II/2021; berupa  sebidang  tanah  luas  45  m2  diperuntukkan  untuk  Madin  Mustawa  dengan nadzir H.Bahri dan wakif Bapak H.Sholeh (alamrhum).
3) Pemohon  Fitrotul  Hikmah  dengan  nomor:  kk.15.10.06/068/02/II/2021;  berupa sebidang  tanah  luas  20  m2  diperuntukkan  musala  dengan  nadzir  Alwi    dan  wakif Bapak Sunawi.

## SIMPULAN
Pendampingan sertifikat Akta Ikrar Waqaf (AIW) direncanakan pada dua musala dan satu  lembaga  pendidikan.  Pelaksanaan  pendampingan  sesuai  dengan  target  yang  telah direncanakan dengan dikeluarkan nomor Akta Ikrar Waqaf (AIW). Sertifikat dalam akta ikrar  waqaf  merupakan  bentuk  legalitas  tanah  dan  peralihan  kepemilikan  dari  individu untuk  kepentingan  sosial.  Faktor  lain  yang  menjadi  target  dalam  sertifikat  ini  bentuk legilitas  yang  sudah  disahkan  akan  menjadi  titik  terang  terhadap  problem  yang kemungkinan akan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia, Fauzia.2001. Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia . The Netherlands: Koninklijke Bill NV.
Publikasi Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal 14 Maret 2014.