AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1, https://ojs.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/

## KEABSAHAN HAJI DENGAN TALANGAN PERSPEKTIF PARA ULAMA
Chairul Fajar Isnaini, Ah. Kholis Hayatuddin

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
iamchairulfajar@gmail.com , kholishayatuddin69@gmail.com
Accepted:
Feb 30 th 2024 Reviewed: March 30 th 2024 Published:
May 30 th 2024
Abstract: Hajj Bailout Financing is a loan from a sharia bank to a customer to cover the lack of funds to obtain a Hajj seat at the time of repayment of BPIH (Hajj Travel Costs). It is known that the Hajj bailout fund agreement at a sharia bank contains multiple contracts, where the contract used is Qard wal Ijarah. From the perspective of muamalah fiqh, qardh and ijarah are permissible. Meanwhile, several studies state that in the view of Islamic law regarding taking ujrah fees from the hajj bailout funds is not in accordance with sharia because the percentage of ujrah fees obtained is based on the amount of funds from qardh. Interestingly, researchers will analyze whether or not carrying out the Hajj is valid using bailouts,  while  one  of  the  conditions  for  carrying  out  the  Hajj  is  istita'ah.  This  research  uses  descriptive  analysis techniques.  What  is  meant  by  descriptive  analysis  is  an  assessment  by  explaining  data  that  has  been  collected  and arranged well. According to most scholars, the basic law of bailouts is that it is permissible, including for religious purposes. However, it is necessary to pay attention to the legal requirements for the use of bailout funds. If the use of these funds is self-imposed, this is not permitted and other variables must be looked at. For example, does the person receiving the bailout potentially have the ability to pay it or not at the time of the bailout agreement? If it turns out he doesn't have the ability or is forcing himself, then that is not permitted.
Keywords : Hajj Bailout, Validity, Opinion of Ulama
Abstrak: Pembiayaan Talangan Haji adalah pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Diketahui bahwa akad dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad, di mana akad yang digunakan adalah Qard wal Ijarah. Dalam perspektif fikih muamalah, qardh dan ijarah adalah boleh. Sedangkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa dalam pandangan hukum Islam mengenai pengambilan fee ujrah pada dana talangan haji tidak sesuai dengan syariah dikarenakan  prosentasi  fee  ujrah  didapatkan  berdasarkan  besaran  dana  dari  qardh.  Menariknya,  peneliti  akan menganalisis mengenai keabsahan sah atau tidaknya melaksanakan haji dengan menggunakan talangan, sedangkan salah satu syarat untuk melaksanakan haji adalah istita’ah. Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif. Yang dimaksud dengan Analisis deskriptif ialah pengkajian dengan cara menjelaskan data yang telah terhimpun dan tersusun secara baik. Hukum dasar talangan menurut Sebagian besar ulama adalah dibolehkan, termasuk didalamnya untuk kepentingan ibadah. Akan tetapi, perlu memperhatikan syarat dari hukum bolehnya penggunaan dana talangan tersebut. Jika penggunaan dana tersebut sifatnya memaksakan diri, hal itu tidak diperbolehkan serta harus melihat variabel yang lain. Misalnya, apakah pada saat di dalam akad talangan itu orang yang memperoleh talangan secara potensial dia memiliki kemampuan untuk membayarnya atau tidak? Jika ternyata dia tidak memiliki kemampuan atau memaksakan diri, maka hal itu tidak diperkenankan.
Kata Kunci: Talangan Haji, Keabsahan, Pendapat para Ulama

## PENDAHULUAN
Dana talangan haji adalah hasil ijtihad DSN MUI dalam menanggapi permintaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pengurusan haji dan talangan pelunasan  Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji  (BPIH).  (Farid,  2019:107)  Karena  produk  ini  merupakan buatan manusia maka tak luput dari kesalahan dan ada sisi negatif serta sisi positifnya. Apabila ini sah  maka  akan  menjadi  bisnis  bagi  umat  muslim,  berbisnis  merupakan  aktivitas  yang  sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah sendiri telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka. (Desy Safira & Alif Ilham Akbar Fatriansyah, 2020, hlm. 58) Dana talangan haji memberikan dampak positif kemaslahatan yaitu berupa adanya kemudahan kepada nasabah untuk
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1, https://ojs.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/
mendapatkan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji dan juga memajukan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penggerak ekonomi umat muslim. Sisi positif lainnya adalah sebagai jalan untuk umat muslim yang kesulitan dana untuk pergi haji. Nasabah terjamin mendapat kuota haji, walaupun dana dari mereka tidak cukup untuk pembayaran biaya perjalanan haji saat mendaftar, kemudian biaya administrasi yang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal. (Ahmad Maulidizen, 2017, hlm. 301) Dampak negatifnya yaitu dana talangan haji ini semakin menghilangkan kriteria mampu dalam berhaji serta semakin  memperpanjang  daftar  tunggu  keberangkatan  haji  hingga  20  tahun  bahkan  mencapai  40 tahun karena banyaknya jumlah pendaftar. Produk ini menimbulkan kontroversi pendapat di antara para ulama, di mana ada yang setuju dengan praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah karena dianggap telah sejalan dengan kriteria fatwa. (Diana Kartika dan Erni Susana, 2013, hlm. 323) Namun  ada  juga  yang  berseberangan  pendapat  berhubungan  dengan  pelaksanaan  akad,  mereka berargumen  bahwa  pelaksanaan  fatwa  tentang  dana  talangan  haji  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan.  (Syamsul  Hadi  dan  Widyarini,  2011,  hlm.  96)  Dampak  negatif  lainnya  yakni  bisa  saja melanggar hak orang lain yang ingin pergi haji karena kuota yang terbatas telah digunakan oleh calon Jamaah  haji  yang  menggunakan  dana  talangan,  menurut  Islam,  hak  manusia  terbatas  dengan  hak orang lain (hurriyyatu al- mar’i mahdu datun bi hurriyyat ghairihi), kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain sehingga muncullah hak dan kewajiban. (Mhd Abduh Saf, 2018) Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang bisa memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya.
Kemudian  disamping  adanya  dampak  negatif  dari  dana  talangan  haji,  ada  juga  masalah keabsahan tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi yaitu akad Qardh dan Ijarah dalam hal  ini.  (Maka  pada  kesempatan  ini  penulis  akan  menganalisis  tentang  penggabungan  dua  akad tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. (Noor Juliansyah, 2012, hlm. 35) Penelitian ini menjadi penting dikarenakan banyak dari kaum muslimin menggunakan akad ini guna mencapai kursi haji. Yang menjadi landasan akad ini adalah fatwa DSN MUI yang menurut peneliti butuh dikaji kembali. Ada  beberapa  penelitian  sebelumnya,  di  antaranya  penelitian  yang  berjudul:  Dana  Talangan  Haji Problem  dan  Hukumnya,  yang  ditulis  oleh  Talabah.  (Talabah,  2013,  hlm.  96)  Penelitian  ini menyimpulkan bahwa lebih baik bagi seorang muslim meninggalkan akad dana talangan haji, karena pada dana talangan haji terdapat beberapa ma ḍ arat juga ada ulama yang mengharamkan akad ini, maka dari itu disunnahkan bagi seorang muslim keluar dari perbedaan pendapat  tersebut dengan tidak  menggunakan  akad  ini.  Penelitian  ini  membahas  sedikit  tentang  multi  akad  yang  ada  dana talangan haji, namun belum membahas bagaimana syarat-syarat bolehnya multi akad.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Talangan Haji
Haji menurut pengertian termonologi adalah menuju Baitullah al-Haram bagi tiap-tiap orang
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1, https://ojs.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/
Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan kepergiannya  itu  hingga  ia  dapat  sampai  ke  tempat  tersebut  dalam  keadaan  serba  sempurna. (Muhammad  Rif’at  Adiakarti  Farid,  2019,  hlm.  107) Waktu  yang  ditentukan  tersebut  adalah sekitar Ka ’ bah, Muzdalifah dan Mina dan dilaksankan mulai tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah. (Said Agil  Munawar  dan  Abdul  Halim,  2003,  hlm.  2)  Talangan  adalah  perantara  dalam  jual  beli, sedangkan menalangi adalah memberikan pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membeli barang  dengan  membayar  kemudian.  (Tim  Prima  Pena,  2015,  hlm.  607)  Sedangkan  menurut Ensiklopedia Ekonomi Talangan sama dengan Bail yaitu seseorang yang  menerima harta miliki orang  lain  dibawah  suatu  bailment  contract  dan  bertanggung  jawab  atas  kontak  itu,  untuk memelihara  harta  milik  itu  dan  mengembalikan  dalam  keadaan  baik  ketika  kontrak  itu dilaksanakan. (Oki Pramabakti, 2011, hlm. 79)
Dana  talangan  haji  adalah  hasil  ijtihad  DSN  MUI  dalam  menanggapi  permintaan  Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  atas  pengurusan  haji  dan talangan  pelunasan  Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji  (BPIH). (Muhammad  Rif’at  Adiakarti  Farid, 2019, hlm. 110) Talangan haji menggunakan multi akad yaitu qardh bil ujrah, Akad mempunyai pengertian membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua terhadap perjanjian atas suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syar’i . (Ahmad Wardi Muslich, 2017, hlm. 302) Dasar hukum haji dalam Islam secara jelas tertulis dalam firman  Allah  swt  dalam  al­Qur’an,  surat  ali  Imran  Ayat  97  dan  surat  al  Baqarah  ayat  196. Berdasarkan kesepakatan para ulama’ juga memutuskan bahwa haji diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu dengan kewajiban mengerjakan sekali seumur hidup, sementara selebihnya adalah sunnah.

## B. Rukun dan Syarat Sah Haji
Adapun  rukun  haji  ada  empat  macam,  yakni:  Ihram,  Wukuf,  Sa’i  dan  Tawaf  Ifadhah. Sedangkan syarat sah haji meliputi: (M. Hamdan Rasyid, 2011, hlm. 25)
a. Syarat wajib dan sahnya haji, kedua syarat ini merupakan syarat yang menyebabkan seseorang wajib  melaksanakan  haji  dan  menjadi  syarat  sahnya  seseorang  dalam  berhaji.  Syarat  ini meliputi; orang Islam dan orang yang berakal.
b. Syarat  wajib  dan  diterimanya  haji,  kedua  syarat  ini  merupakan  syarat  yang  menyebabkan wajibnya  seseorang  melaksanakan  ibadah  haji  dan  menjadi  syarat  yang  menyebabkan diharuskannya  seseorang  untuk  melaksanakan  ibadah  haji.  syarat  ini  meliputi;  Orang  yang sudah Balligh dan orang merdeka (bukan budak).
c. Syarat wajib saja yaitu syarat yang menjadikan seseorang diwajibkannya melaksanakan ibadah haji. Syarat ini hanya satu yaitu mampu untuk menunaikan ibadah haji.

## C. Istitha’ah dalam Haji
Pada  umumnya  makna  mampu  sering  diartikan  sebagai  kemampuan  secara  jasmani  dan kemampuan  secara  harta.  Hal  itu  mengingat  pelaksanaan  ibadah  haji  sendiri  yang  terdiri  dari
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1, https://ojs.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/
ibadah fisik dan ibadah mãliyah, karena selain membutuhkan kekuatan fisik yang cukup ibadah ini  juga  memerlukan  harta  yang  cukup  sesuai  dengan  kebutuhan  selama  perjalanan  dan  juga kebutuhan  selama  bermukin  di  Makkah.  Seperti  halnya  yang  telah  dinyatakan  oleh  Qardawi (Yusuf Qordowi, 2007, hlm. 577) bahwa selain bekal harta dan kesehatan tubuh, ada syarat-syarat lain yang masuk dalam kategori makna mampu yakni keamanan selama perjalanan dari tanah air sampai ke Makkah.
Akan tetapi jika dilihat dari perjalanan waktu dari masa ke masa di mana masa lampau dengan situasi dan kondisi daerah yang berbeda dengan masa sekarang yang juga memiliki kondisi dan situasi  serta  daerah  yang  berbeda  pula,  telah  menyebabkan  perbedaan  hasil  ijtihad  para  ulama mengenai suatu hukum. Salah satunya adalah ijtihad ulama tentang pemaknaan mampu dalam haji. Hal ini berangkat dari tidak adanya makna baku yang disebutkan dalam al­Qur’an ataupun Hadits sehingga memungkinkan bagi para mujtahid atau pa ra ulama’ yang memiliki kemampuan dalam berijtihad untuk melakukan ijtihad terhadap pemaknaan istilah istitha’ah dalam haji.
Sementara dalam pemaknaan haji sendiri oleh para mujtahid, tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang mereka alami saat itu ketika mereka berijtihad terhadap hal ini. Akibatnya, banyak ditemukan perbedaan pendapat tentang istitha’ah di kalangan para mujt ahid termasuk ke empat imam  mazhab  sehingga  dari  sini  peneliti  perlu  menguraikan  pendapat  mereka  masing-masing mengenai pemaknaan mereka terhadap istilah istitha’ah dalam haji. Peneliti mengutip beberapa perbedaan pendapat dari 4 imam mazhab sebagai berikut:
1. Imam Hanafi
Mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  makna istitha’ah menjadi  3  macam  yakni  badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji  dan  juga  harta  untuk  menafkahi  keluarga  dan  tanggungannya  yang  ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji. (Syaikhu, 2020, hlm. 20)
2. Imam Maliki
Mazhab maliki terkenal dengan konsistensi nya dalam memegang hadist yang mana prioritas kemaslahatan menjadi dasar dalam pembentukan hukum islam. (M Najich Syamsuddini, 2022,  hlm.  106) Mazhab  Maliki  memaknai  istitha’ah  dengan  3  hal  yakni  kemampuan fisik/badan,  adanya  bekal  yang  cukup,  dan  kemampuan  perjalanan.  Berkaitan  dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab  ini  tidak  mensyaratakan  perjalanan  dengan  kendaraan  secara  hakiki,  maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan  dalam  keadaan  kesulitan  ekonomi  asal  tidak  menyebabkan  kematian, hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini. (Nazra Hafizul Hasana, 2018, hlm. 18) Haji menurut prinsip sewa-menyewa pada umumnya (al ijarah), yaitu, apabila bayarannya
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1, https://ojs.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/
kurang maka dia harus  menanggungnya sendiri, tetapi apabila ada kelebihan, maka itu menjadi haknya.
3. Imam Syafi’i
Mazhab Syafii memaknai istitha’ah dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan.  Berhubungan  dengan  harta  adalah  yang  mencukupi  seseorang  untuk melakukan  perjalanan  dan  setelah  pulang  berhaji.  Begitu  pula  bagi  keluarga  yang  ia tinggalkan. (Nina M Armando, 2005, hlm. 179)
4. Imam Hanbali
Mazhab  Hanbali  berpendapat  bahwa  istitha’ah  berkaitan  dengan  bekal  dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan  yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi  keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi. (Maghfirotul Hasah, Chofifah, & Yulia Nur Zukarnain, 2023, hlm. 90)
Standar  kemampuan  haji  yang  sudah  disepakati  oleh  para  imam  madzhab,  di  antaranya adalah:  1)  mampu  dalam  biaya  perjalanan  termasuk  memungkinkan  tersedianya  sarana  untuk menuju ke Baitullah, 2) ada nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan, 3) keamanan dalam  perjalanan,  4)  dan  bagi  perempuan,  ada  tambahan  berupa  aman  dari  fitnah  sehingga kemudian dewasa ini ditetapkan jika ditemani oleh kerabat atau mahramnya atau suami. (Ibnu Rusyd, 2005, hlm. 657) menurut Imam Malik sebaiknya orang yang berangkat haji itu tak memiliki tanggungan apa-apa. (Imam Malik bin Anas, 2016, hlm. 304)

## D. Pendapat Ulama tentang Talangan Haji
Umat  Islam,  khususnya  para  ulama  dari  ulama  terdahulu  (salaf)  hingga  ulama  sekarang (khalaf), tidak pernah meyakini dan menganggap seluruh hadis yang ada itu otentik atau shahih semuanya. Sebaliknya, para ulama juga tidak meyakini bahwa semua hadis yang ada itu adalah palsu. Para orientalis cenderung menganggap bahwa hadis-hadis itu semuanya palsu, tidak otentik karena bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. (Latifah Anwar, 2020, hlm. 41) Berdasarkan hasil penelitian pada berbagai jurnal, diketahui bahwa akad yang digunakan dalam dana talangan haji adalah al-qard wal ijarah. Maka dalam dana talangan haji telah terjadi multi akad atau terdapat dua  akad  dalam  satu  transaksi.  Mengenai  status  hukum  multi  akad,  ulama  berbeda  pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Ada ulama yang berpendapat bahwa multi akad ini sah dan diperbolehkan dan ada juga yang berpendapat bahwa batal dan dilarang untuk dipraktikkan.
Para fukaha, Imam mazhab dan mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin  Idris  al-Syafi ’ i,  Ahmad  ibn  Hanbal  dan  lainnya,  masing-masing  menawarkan  kerangka metodologi, teori dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi landasan mereka dalam menemukan dan menetapkan  hukum.  (Muhammad  Syarif  Hidayatullah,  2020,  hlm.  398)  Metodologi,  teori  dan kaidah-kaidah yang diformulasikan oleh para imam mazhab ini bertujuan untuk memberikan jalan dan langkah-langkah atau upaya dalam menjawab persoalan hukum dan menyelesaikan berbagai
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1, https://ojs.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/
problematika hukum yang dihadapi, baik dalam memahami nash al- Qur’an dan sunnah maupun kasus-kasus hukum baru.
Mayoritas  ulama  Hanafiyah,  sebagian  pendapat  ulama  Malikiyah,  ulama  Syafi’iyah,  dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang  membolehkan  beralasan  bahwa  hukum  asal  dari  akad  adalah  boleh  dan  sah,  tidak diharamkan  dan  dibatalkan  selama  tidak  ada  dalil  hukum  yang  mengharamkan  atau membatalkannya.  (Abdullah  Al-Imrani,  2010,  hlm.  238)  Imam  Syafi ‟ i  memperbolehkan  untuk melaksanakan haji dengan dana yang berasal dari pinjaman, selagi tidak memberatkan salah satu pihak,  menurutnya  orang  yang  tidak  mampu,  maka  ia  tidak  wajib  haji,  akan  tetapi  jika  ia melaksanakannya, maka hajinya sah. Bahkan ia berpendapat hajinya orang fakir dan semua orang yang  tidak  mampu  itu  sah  selama  ia  termasuk  orang  merdeka  dan  mukallaf  (muslim,  berakal, baligh), sebagaimana sah orang sakit yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. (Muhammad Az-Zuhaili, 2009, hlm. 88)
Menurut Ibn Taimiyyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. (Muhammad Furqon Almurni, Nuradi, & Trisiladi Supriyanto, 2022, hlm. 201)
Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. (Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah, 1991) Karena  hukum  asalnya  adalah  boleh,  maka  setiap  akad  dan  syarat  yang  belum  dijelaskan keharamannya  oleh  Allah  tidak  bisa  dinyatakan  sebagai  haram.  Allah  telah  menjelaskan  yang haram  secara  rinci,  karenanya  setiap  akad  yang  dinyatakan  haram  harus  jelas  keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan,  begitu  pula  tidak  boleh  menghalalkan  yang  telah  diharamkan  oleh-  Nya.  (Ibn  al- Qayyim Al-Jauziyah, 1991)
Al-Syatiby  menjelaskan  perbedaan  antara  hukum  asal  dari  ibadah  dan  muamalah. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan ( ta’abbud ) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya  bukan  terletak  pada  praktiknya  (iltifat  ila  ma’any ).  Dalam  hal  ibadah  tidak  bisa dilakukan  penemuan  atau  perubahan  atas  apa  yang  telah  ditentukan,  sementara  dalam  bidang muamalat  terbuka  lebar  kesempatan  untuk  melakukan  perubahan  dan  penemuan  yang  baru, karena  prinsip  dasarnya  adalah  diperbolehkan  (al-idzn)  bukan  melaksanakan  ( ta’abbud ).  (M. Djalaluddin, 2015, hlm. 295)
Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1, yang artinya:
“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ” (QS. Al- Ma’idah: 1 ), (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur’an, 2019)
Akhir kalimat di atas adalah akad-akad ( ‘uqu’d).Dalam ayat ini Allah meme - rintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1, https://ojs.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/
menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al- Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa-menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan  berlakunya  suatu  nadzar,  ayat  di  atas  dapat  dijadikan  dalil,  karena  keumuman  ayat menunjukkan  kebolehan  segala  bentuk  akad,  termasuk  akad  penjaminan  (kafalah),  sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.
Nash lain yang menjadi dasar Nisa’ ayat 29 yang artinya:
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesa- mamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ” (QS. AL- Nisa’:29) . (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur’an, 2019)
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  dalam  perniagaan  hanya  disyaratkan  suka  sama  suka.  Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar  bagi  kehalalan,  maka  setiap  aktivitas  yang  didasari  kerelaan  menjadi  halal  berdasarkan petunjuk al- Qur’an, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat di- simpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.
Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yeng menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 menjelaskan, yang artinya :
“Allah  Telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba” (QS.  Al-Baqarah:  275).  (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur’an, 2019)
Jual  beli  yang  dihalalkan  Allah  adalah  segala  bentuk  jual  beli,  kecuali  yang  telah  nyata diharamkan.  Karena  itu,  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  transaksi  kebendaan  pada  dasarnya diperbolehkan. (Shobirin, 2015)
Pendapat  ini  juga  didukung  oleh  kaidah  fikhiyah  yang  mengelompokkan  akad,  syarat,  dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum al- ashlu fi’ al - mu’amalah al -ibahah atau al- ‘adah muhakkamah. Berangkat d ari sini, semua kegiatan  sosial  muamalah  hukumnya  boleh  kecuali  yang  telah  nyata  jelas  disebutkan keharamannya. (Awaluddin, 2020, hlm. 698)
Pertimbangan  lain  dari  pendapat  pertama  ini  adalah  tidak  ditemukannya  keterangan  yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama yang dijelaskan adalah secara umum tentang  halalnya  akad  dan  tidak  dijelaskan  keharamannya,  kecuali  atas  objek  tertentu.  Karena tidak ada penjelasan yang menyatakan haram, maka akad hukumnya halal.
Ulama  lain,  terutama  dari  kalangan  Dhahiriyyah  mengharamkan  multi  akad.  Menurut kalangan Dhahiriyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. (Hasanudin, 2009, hlm. 74)
Kalangan  Dhahiriyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah di- jelaskan apa yang diperlukan  oleh  manusia.  Setiap  perbuatan  yang  tidak  disebutkan  dalam  nash-  nasah  agama
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1, https://ojs.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/
berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam al- Qur’an surat al -Baqarah ayat 229:
“Barangsiapa melampaui ketentuan -ketentuan Allah, maka merekalah orang- orang yang dhalim” (QS. Al- Baqarah : 229). (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur’an, 2019)
Akad  dan  syarat  yang  tidak  diajarkan  oleh  agama  adalah  bentuk  tindakan  me-  lampaui ketentuan  agama  dan  membuat  hal  baru  dalam  agama. Allah  telah  menyempurnakan  turunnya Islam semasa Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al- Ma’idah ayat 3 yang artinya:
“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu” (QS. al- Ma’idah: 3) (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al- Qur’an, 2019)
Mendasarkan pada argument di atas, kalangan Dhahiriyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehannya oleh agama.
Dalil  lain  yang  menguatkan  pendapat  Dhahiriyah  ini  adalah  hadis  Nabi  Muhammad  yang mengatakan:
“Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat -syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al- Qur’an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al- Qur’an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ke- tentuan Allah lebih benar dan perjanjian- Nya lebih kuat”. (HR. Bukhari)
Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al- Qur’an dan hadis Nabi. Arti - nya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut ( Sa’id bin Hazm, tt: 15)
Istidlal dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Dhahiriyah ini dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia terutama dalam bidang muamalah dan khususnya masalah kegiatan yang berkenaan dengan keuangan. Nash-nash yang disebutkan oleh pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-Q ur’an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis Nabi yang cukup dikenal, di mana Nabi menyerahkan urusan dunia kepada yang ahlinya. “Kalian lebih tahu dalam hal urusan dunia”, kata Nabi.
Hadis ini memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali  dan  belum  pernah  dipraktikkan  dalam  zaman  Nabi,  selama  akad  itu  tidak  melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.
Dari  sisi  relevansi  dengan  kebutuhan  zaman,  pembaruan  dan  penemuan  akad  mutlak dibutuhkan.  Perkembangan  modern  membuktikan  bahwa  banyak  praktik  muamalah  dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1, https://ojs.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/
jelas hukumnya dalam agama.Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. (Hasanudin, 2009, hlm. 76)
Kalangan  Malikiyyah  dan  Ibn  Taimiyyah  berpendapat  bahwa  multi  akad  merupakan  jalan keluar  dan  kemudahan  yang  diperbolehkan dan  disyariatkan  selama  mengandung  manfaat  dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. (Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Abdul Halim, 2001)

## KESIMPULAN
Dana  talangan  haji  memiliki tujuan  yang  luhur,  yaitu  memudahkan  kaum  muslimin  untuk mendapatkan  kursi  haji.  Ketika  kaum  muslimin  mendapat  antrian  haji  yang  sangat  panjang sedangkan mereka tidak memiliki dana sebesar dua puluh lima juta untuk mendapatkan kursi haji, maka  dana  talangan  haji  sangat  memberikan  solusi.  Di  samping  memiliki  dampak  positif  dana talangan haji pun memiliki dampak negatif sebagaimana yang disampaikan oleh menteri agama Yaqut Cholil Qoumas dalam acara peresmian Wisma Asrama Haji Sudiang, Makassar pada hari Sabtu, 3 April 2021. Beliau menambahkan akan mengambil kebijakan tidak akan ada lagi dana talangan haji. Masa tunggu haji di Indonesia cukup panjang. Rata-rata masa tunggu lebih dari 20 tahun. Sedangkan di sebagian Provinsi ada yang 9 sampai 10 tahun, akan tetapi ada juga yang hampir mendekati 40 tahun.
Ketika  sebuah  produk  keuangan  syariah  dikeluarkan  tentunya  tujuannya  adalah  agar mendapat  profit  dan  keuntungan.  Akan  tetapi  sebagai  seorang  muslim  harus  berhati-hati  dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan itu sudah sesuai dengan syariah atau sebaliknya. Dana talangan haji menggabungkan antara dua akad yaitu akad hutang dan akad ij ā rah. Asal hukum dari multi akad adalah diperbolehkan. Akan tetapi para ulama telah memberikan batasan-batasan terhadap multi akad dengan menelaah dalil-dalil Al- Qur’an dan Al -Sunnah. Batasan-batasan yang telah digariskan oleh para ulama ini tidak boleh dilanggar, jika dilanggar maka hukum multi akad akan berubah yang tadinya dibolehkan menjadi terlarang.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1, https://ojs.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Al-Imrani. (2010). al-Uqûd al-M ā liyah al-Murakkabah (4 ed.). Riyadh: Dar Kunuz Isbaliya. Ahmad Maulidizen. (2017). Analisis Kritikal terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru. Intizar , Vol. 23 No. 2 , 301. Ahmad Wardi Muslich. (2017). Fiqh Muamalat (Ed. 1, Cet. 4.). Jakarta: Amzah.
Awaluddin. (2020). Analisis Fiqh terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. Jurnal Sainteks , 698.
Desy  Safira,  &  Alif  Ilham  Akbar  Fatriansyah.  (2020).  Bisnis  Jual  Beli  Online  dalam  Perspektif Islam. Jurnal Al-Yasini: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan , 5 (1), 2527 – 3175.
Diana  Kartika  dan  Erni  Susana.  (2013).  Pelaksanaan  Pembiayaan  Dana  Talangan  Haji  Pada Perbankan Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan , Vol. 17 No. 2 , 323.
Hasanudin. (2009). Multi Akad Dalam Transaksi Syari’ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Di Indonesia: Konsep dan Ketentuan (Dhawabith) dalam Perspektif Fiqh. makalah IAEI . Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah. (1991). I’l ā m al-Muwaqqi ’ ī n . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Ibnu Rusyd. (2005). Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid jilid 1 . Beirut: Dar al-Fikr. Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Abdul Halim. (2001). al-Qaw ā ’ id al-Nûr ā niyyah (1 ed.). Dammam: Dar Ibn al-Jauzi.
Imam  Malik  bin  Anas.  (2016). Al- Muwaththa’  Imam  Malik  Jilid  2,  Penerjemah  Muhammad  Iqbal  Qadir . (Ahmad Taufiq Abdurrahman, Ed.) (Cet. 3.). Jakarta: Pustaka Azzam.
Latifah Anwar. (2020). SANAD DAN MATAN HADIS DALAM PERSPEKTIF ORIENTALIS. Al- Yasini , 5 (1), 41.
M. Djalaluddin. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. Al Daulah. Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , Vol. 4 No. 2 , 295.
M.  Hamdan  Rasyid.  (2011). Agar  Haji  &  Umrah  Bukan  Sekedar  Wisata .  (Kartini  &  Sussanti,  Ed.). Depok: Zhita Press.
M Najich Syamsuddini. (2022). Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif). Jurnal Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan , Vol. 7 No. 2 , 106. Diambil dari http://doi.org/10.55102.alyasini.v7i1,
Maghfirotul Hasah, Chofifah, & Yulia Nur Zukarnain. (2023). Representasi Makna Istath ā ’ a pada QS. Ali Imran: 97 Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam Konteks Haji. USHULUNA: JURNAL ILMU USHULUDDIN , Vol. 9 No. 2 , 90.
Mhd Abduh Saf. (2018). PERSOALAN HAM DAN HUKUM ISLAM. Jurnal Al-Yasini , Vol. 3 (1), 34. Muhammad Az-Zuhaili. (2009). Al- Mu’tamad Fiqih Imam Syafi’i (Zakat, Puasa, Haji, Ubudiyyah), Jilid 2 . Yogyakarta: Gema Insani.
Muhammad  Furqon  Almurni,  Nuradi,  &  Trisiladi  Supriyanto.  (2022).  Analisis  Hukum  Multi Akad  pada  Dana  Talangan  Haji  Bank  Muamalat. NUKHBATUL  ‘ULUM: Jurnal  Bidang Kajian Islam , Vol. 8 No. 2 , 201.
Muhammad Rif’at Adiakarti Farid. (2019). Dana Talangan Haji ; Problem atau Solusi Jitu ? PALITA: Journal of Social-Religion Research , Vol. 4 No. 2 , 107 – 20.
Muhammad Syarif Hidayatullah. (2020). Imam Syafi’i sebagai Mujtahid dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis, Yuridis, dan Sosiologis). Jurnal Al-Yasini , Vol. 5 (2), 398. Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung.
Nazra  Hafizul  Hasana.  (2018).  Istitha’ah dalam  Ibadah  Haji  serta  Implikasinya  terhadap Penundaan  Keberangkatan  Jamaah  Haji  di  Sumatera  Barat. Ijtihad:  Jurnal  Hukum  Islam  dan Pranata Sosial , Vol. 34 No. 1 , 18. Nina M Armando. (2005). Ensiklopedi Islam . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
Noor Juliansyah. (2012). Metode Penelitian . Jakarta: Kencana Prenada Media.
Oki Pramabakti. (2011). Ensiklopedia Ekonomi (Bilingual) (Vol. 1). Jakarta: Citra Unggul Laksana.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v9i1, https://ojs.alyasini.ac.id/index.php/alyasini/
Said  Agil  Munawar  dan  Abdul  Halim.  (2003). Fikih  Haji;  Penuntun  Jama’ah  Mencapai  Haji  Mabrur . Jakarta: Ciputat Press.
Shobirin. (2015). Jual beli dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam , Vol. 3 No. 2 , 244. Syaikhu. (2020). Istitha’ah dalam Haji. Jurnal: El Mashlahah , Vol. 10 No. 1 , 20.
Syamsul Hadi dan Widyarini. (2011). Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS),” Asy - Syir’ah. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum , Vol. 45 No. 2 , 1484 – 96.
Talabah. (2013). Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya. Tarjih , Vol. 45 No. 2 , 96.
Tim  Penyempurnaan  Terjemahan  Al- Qur’an.  (2019). Al- Qur’an  dan  Terjemahannya  Edisi
Penyempurnaan . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an.
Tim Prima Pena. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru . Surabaya: Gitamedia Press. Yusuf  Qordowi.  (2007). MiatuSu’al ‘ani al -Hajj wa al-Umrah, diterjemahkan H Nazirudin & H. M. Yusuf Sinaga, Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban . Jakarta: Embun Publishing.