## MEME: UPAYA REKONSILIASI 4.0 DALAM PEMILIHAN UMUM 2019 1

## Hezron Sabar Rotua Tinambunan* dan Dicky Eko Prasetio
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang Surabaya, Jawa Timur 60264 hezrontinambunan@unesa.ac.id

## Abstract
Polarization caused by high political tension in the election is feared to cause social cracks if the people themselves do not maintain solidarity among themselves. There needs to be reconciliation from both the candidate pairs and their supporters in order to create peace among the people so that  life  will  return  to  normal  without  any  restlessness  and  even  tensions  between  people.  The type of research used is legal research or legal research. Memes that have content or invitation messages  or  calls  for  synergy,  reconciliation,  'reunite'  can  minimize  horisontal  conflict  in  the virtual world, which can support the political elite to directly reconcile (the field) to maintain the integrity of the nation. So that with this political meme, it should strengthen the democratization process for our country in the future.
Keywords: Reconciliation; Meme; Election

## A bstrak
Polarisasi  yang  disebabkan  oleh  tingginya  tensi  politik  pada  Pemilu  2019  dikhawatirkan  akan menyebabkan  terjadinya  retakan  sosial  jika  masyarakat  sendiri  tidak  menjaga  solidaritas  antar sesama. Perlu adanya rekonsiliasi baik dari pihak pasangan calon serta para pendukungnya guna menciptakan ketenangan di kalangan masyarakat agar kehidupan kembali berjalan normal tanpa adanya keresahan dan bahkan terkadang ketegangan antar sesama manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau legal research . Meme yang mempunyai kandungan atau pesan  ajakan  maupun  imbauan  untuk  bersinergi,  berdamai,  „menyatu  kembali‟  dapat meminimalisir konflik horisontal di dunia virtual, yang mana hal ini dapat menunjang agar para elit  politik  melakukan rekonsiliasi  secara langsung (lapangan) untuk  menjaga keutuhan bangsa. Sehingga  dengan  adanya  meme  politik  ini,  hendaknya  menguatkan  proses  demokratisasi  untuk negara kita di masa mendatang .
Kata Kunci: Rekonsiliasi; Meme; Pemilu
1 Penelitian ini didanai RBA Unesa Tahun 2019

## A. Pendahuluan
Pemilihan  Umum  yang  selanjutnya disebut  Pemilu  adalah  sarana  kedaulatan rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan  Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,  jujur,  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pelaksanaan  pemilu  merupakan  bentuk aktualisasi bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam proses berdemokrasi. Dalam hal ini, satu suara dari masyarakat  dapat  menentukan  arah  masa depan  bangsa  yang  diharapkan  sesuai dengan  cita-cita  yang  telah  diamanatkan dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945. Sebagai  sarana  demokrasi  untuk  melakukan pergantian  periode  pemerintahan  yang  lama dengan  yang  baru,  pemilu  berfungsi  untuk pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik (Sanit, 1997).
Di  samping  itu,  Pemilu      sebagai sarana   memobilisasi,   menggerakan   atau menggalang  dukungan  rakyat  terhadap negara  dan  pemerintahan  dengan  jalan  ikut serta  dalam  proses  politik  (Alwy,  2017). Pemilihan Presiden 2019 merupakan kelanjutan Pemilihan Presiden 2014, dimana Joko  Widodo  kembali  berhadapan  dengan Prabowo  Subianto.  Masa  kampanye  yang dilaksanakan  dari  23  September  2019  dan berakhir  13  April  2019  meninggalkan banyak  cerita,  termasuk  konflik  horisontal antar pendukung pasangan calon. Bahkan, di Sampang  Jawa  Timur  terjadi  pembunuhan dikarenakan  mempunyai  perbedaan  pilihan dalam  perhelatan  Pilpres  2019  (Saputra, 2019).  Bukan  hanya  itu,  sepasang  suami- istri  di  Surabaya  harus  cerai  karena mempunyai  perbedaan  dukungan  Pilpres 2019 (Gunarso TS., 2019).
Permasalahan  pemilihan  legislatif  pun tidak  kalah  panas.  Akibat  mempunyai perbedaan  atas  pilihan  caalon  legislatif  di Bone Bolango, Gorontalo terdapat peristiwa makam yang dibongkar yang mengakibatkan dua kuburan harus dipindahkan ke TPU lain (Halid,  2019).  Dalam  dunia  virtual,  para pendukung antar paslon juga ikut „menyerang‟  satu  sama  lain,  sampai-sampai terdapat  labelisasi  dengan  menggunakan nama  binatang  ( cebong-kampret ).  Polarisasi yang disebabkan oleh tingginya tensi politik tersebut  dikhawatirkan  akan  menyebabkan terjadinya  retakan  sosial  jika  masyarakat sendiri  tidak  menjaga  solidaritas  antar sesama.  Perlu  adanya  rekonsiliasi  baik  dari pihak pasangan calon serta para pendukungnya guna menciptakan
ketenangan  di  kalangan  masyarakat  agar kehidupan  kembali  berjalan  normal  tanpa adanya  keresahan  dan  bahkan  terkadang ketegangan antar sesama manusia.
Dalam  era  4.0,  internet  memiliki  daya utilitas  yang  sangat  ideal.  Penggunaan internet dalam skala besar membuat konektivitas  manusia  lintas  negara  terjadi secara  terus  menerus  yang  dalam  hal  ini disebut dengan Internet  of  things (IoT).  IoT sebagai  salah  satu  pilar  yang  vital  dan fungsional  dari  revolusi  industry  4.0  telah menjadikan  seluruh  masyarakat  dari  lintas dunia  dapat  mengakses  dengan  mudah beragam  informasi  terkini  dari  berbagai penjuru  dunia.  Fenomena  tersebut  dapat terjadi  oleh  sebab  sifat  dunia  internet  yang virtual,  sehingga  beragam  informasi  yang berada  di  internet  tidak  mengenal  adanya batas ruang dan waktu.
Di sisi lain, fitur-fitur yang dimiliki oleh setiap aplikasi  medsos mempunyai  ciri khas yang mestinya juga menampakkan kelebihan masing-masing  dari  aplikasi  medsos  yang ada.  Dengan  demikian,  tidak  menutup kemungkinan  terjadinya  sebuah  rekonsiliasi secara digital dengan memanfaatkan optimalisasi  teknlogi  guna  menciptakan rekonsiliasi  4.0.  Konsep  rekonsiliasi  4.0 menurut penulis yaitu dengan memanfaatkan meme,  sebuah  konten  yang  berisi  ajakan untuk  menciptakan  demokrasi  sejuk  dalam
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 61-70
bentuk  gambar,  video,  yang  dapat  dibuat dengan menggabungkan beberapa hal seperti gambar disertai teks ataupun gambar disertai video,  yang  biasanya  diadaptasi  dari  suatu peristiwa  yang  terjadi  serta  mempunyai fungsi  memulihkan  hubungan  sosial  yang sempat terpolarisasi akibat perbedaan pilihan dalam Pemilu 2019.
Rekonsiliasi sebagaimana yang disampaikan  oleh  Trijono  (2007)  bahwa tujuan  dari  rekonsiliasi  adalah  untuk mendorong proses perdamaian berkelanjutan pasca konflik denga melakukan pendekatan- pendekatan yang bersumber pada masyarakat  itu  sendiri  (Nutfa  &  Anwar, 2015).  Dengan  demikian,  maka  rekonsiliasi yang  baik  haruslah  bersifat bottom-up , bukan hanya top-down semata. Sifat bottom- up dari  rekonsiliasi  inilah  yang  menuntut supaya  upaya  rekonsiliasi  harus  sejalan dengan budaya dan perkembangan masyarakat.  Dalam  hal  ini,  pengoptimalan sarana media sosial dalam upaya rekonsiliasi menjadi  hal  yang  penting  karena  di  era Revolusi  Industri  4.0  media  sosial  menjadi pilar utama dalam penyampaian informasi di tengah masyarakat (Suryani, 2014).
Harapannya,  dengan  memanfaatkan  media sosial  sebagai  sarana  rekonsiliasi  maka dapat
meningkatkan efektivitas penyampaian  pesan-pesan  rekonsiliasi  yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Perkembangan  teknologi  yang  linier dengan
perkembangan kehidupan masyarakat  menuntut  adanya  upaya-upaya pencegahan  dan  pemulihan  masyarakat pasca  pemilu  dengan  pendekatan  berbasis teknologi.  Pendekatan  berbasis  teknologi dalam  hal  ini  adalah  dengan  menggunakan meme  sebagai  sarana  untuk  menciptakan kondisi  yang  harmonis  dalam  masyarakat melalui jejaring media sosial yang diharapkan  dapat  melalukan  pendekatan lintas  sektoral  ( cross-sectoral  approach ) (Budhijanto, 2011). Pendekatan lintas sektoral  diharapkan  untuk  mempersatukan kembali  masyarakat  yang  sempat  terbelah pasca  kontestasi  pemilu.  Sehingga,  upaya rekonsiliasi  melalui  sarana  meme  dalam
media  sosial  merupakan  bentuk  penerapan sebuah maxim yaitu  bahwa  teknologi  harus menjadi kekuatan yang mampu memberikan solusi (Hartono, 1995).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ari  Listiyorini  (2017)  tentang Wacana
Humor  dalam  Meme  di  Media  Online sebagai Potret Kehidupan Sebagian
Masyarakat  Indonesia yang  menjelaskan bahwa  dalam  meme  terdapat  tiga  sentral yaitu  teks,  konteks,  dan  wacana.  Tiga  titik sentral  dalam  meme  tersebut  memberi pengaruh yang signifikan dalam penyebaran informasi melalui meme terutama menyangkut  aspek  aksesibilitasnya.  Selain itu,  penelitian  ini  juga  menjelaskan  bahwa selain sebagai bentuk informasi dan ekspresi dalam  suatu  topik  tertentu,  meme  juga dimanfaatkan sebagai media hiburan dengan konten-konten  yang  terkesan  humoris  atau jenaka.  Sehingga,  meme  juga  bisa  menjadi sarana hiburan bagi masyarakat (Listiyorini, 2017).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Christiany  Juditha  (2015)  tentang Meme  di Media  Sosial:  Analisis  Semiotik  Meme  Haji Lulung yang  menjelaskan  bahwa,  informasi atau  konten-konten  dalam  meme  dapat mempengaruhi  persepsi  masyarakat  tentang suatu  topik  tertentu.  Dalam  penelitian  ini juga  diungkapkan  bahwa  meme  dapat meningkatkan tingkat partisipasi dan kreativitas  masyarakat  dalam  suatu  topik tertentu. Dalam hal ini, terkait dengan meme Haji  Lulung  yang  dengan  kreativitas masyarakat  diedit  dengan  berbagai  macam jenis,  seperti  foto  Haji  Lulung  yang dipersamakan  dengan  Mail  (salah  satu karakter  dalam  film  Upin-Ipin), trend rambut  Haji  Lulung  yang  dipersamakan dengan  artis  luar  negeri,  serta  istilah  atau kata-kata humor tentang Haji Lulung seperti “Save  Haji  Lulung:  Haji  Lulung  Jalan Terus”.
Meski  dapat  meningkatkan  partisipasi dan  daya  krativitas  masyarakat,  namun meme dalam penelitian ini masih mengedepankan  fungsi  pokoknya  sebagai media  humor  dalam  masyarakat  (Juditha, 2015).  Sehingga,  dalam  penelitian  yang
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 61-70
penulis  lakukan  ini,  lebih  menitikberatkan pada  upaya  optimalisasi  fungsi  meme sebagai sarana untuk melakukan rekonsiliasi 4.0 sehingga dapat mempengaruhi masyarakat  untuk  menanggalkan  aspek fanatisme  dan  “kekubuan”  akibat  adanya pemilu  2019,  sehingga  memperluas  fungsi meme bukan hanya sebagai sarana informasi maupun  sarana  ekspresi  humor  masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh penelitian sebelumnya.
Bertitik tolak dari penjelasan sebelumnya,  dapat  diketahui  bahwa  dalam penelitian  ini  terdapat  dua  permasalahan hukum  yaitu (i) Bagaimana pengaruh meme terhadap  masyarakat  dalam  melaksanakan rekonsiliasi  4.0.?  dan  (ii)  Bagaimana optimalisasi  meme  untuk  meningkatkan integrasi dan persatuan bangsa pasca Pemilu 2019?  Kedua  rumusan  masalah  tersebut bertitik  tolak  pada  sebuah  permasalahan hukum  ( legal issue )  yakni  adanya legal gap antara hukum yang dicita-citakan/ das sollen yakni  pelaksanaan  pemilu  2019  yang seharusnya  berlangsung  secara  demokratis dan kondusif namun pada pelaksanaannya/ das  sein justru  membuat masyarakat  terpecah  menjadi  kedua  kubu yang  berpotensi  menimbulkan  disintegrasi bangsa.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menunjukan  implikasi meme terhadap masyarakat dalam melaksanakan rekonsiliasi 4.0. dan bertujuan untuk  mengetahui  upaya  optimalisasi  meme untuk  meningkatkan integrasi  dan persatuan bangsa pasca Pemilu 2019.

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  atau legal  research dengan  beberapa  pendekatan  penelitian meliputi  pendekatan  Perundang-undangan, pendekatan  konseptual,  pendekatan  sejarah dan  pendekatan  perbandingan . Penelitian hukum  normatif  merupakan  penelitian hukum  yang  dipengaruhi  oleh  doktrin hukum murni dan positivism (Sonata, 2008) . Secara  umum,  penelitian  hukum  normatif sering diistilahkan dengan penelitian kepustakaan  ( library  research ),  hal  ini
dikarenakan kecenderungan penelitian hukum normatif yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya.  Penelitian  hukum  normatif juga  diartikan  sebagai  penelitian  terhadap asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf sinkronisasi  hukum,  sejarah  hukum  sampai dengan  perbandingan  hukum  (Sunggono, 2011).
Jenis  bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan bahan  non  hukum.  Bahan  hukum  primer yang  digunakan  dalam  penelitian  ini diantaranya: UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan  yang  terkait.  Bahan hukum  sekunder  yang  memiliki  kaitan dengan bahan hukum primer untuk membantu  menganalisis  bahan  hukum primer seperti jurnal ilmiah, buku-buku yang ditulis  oleh  para  ahli  hukum,  serta  naskah- naskah penelitian lain yang sejenis. Sedangkan bahan non hukum yang membantu menjelaskan bahan hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder  seperti kamus,  ensiklopedia  dan  buku  non  hukum. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  menggunakan  studi  kepustakaan. Dari bahan-bahan yang terkumpul kemudian dianalisis  secara  kualitatif-normatif  dengan jalan  menafsirkan  dan  mengkontruksikan pernyataan  yang  terdapat  dalam  dokumen dan
perundang-undangan serta
menggunakan pendekatan perundang-
undangan ( statute approach), dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ).

## C. Hasil dan Pembahasan
Saat  ini,  problematika  yang  sedang terjadi  di  Indonesia  adalah  adanya  dampak atas  perhelatan  akbar  Pemilihan  Umum 2019,  khususnya  Pilpres  2019.  Polarisasi yang  sedang  terjadi  antara  pendukung Jokowi  dan  Prabowo  didasarkan  pada pilpres  2019  yang  merupakan rematch atau kelanjutan  pertarungan  antara  kedua  kubu tersebut  pada  Pilpres  2014  lalu  yang tampaknya tak kunjung selesai.
Perhelatan  pilpres  yang  sebenarnya menjadi ajang  kesempatan  pendidikan politik kepada masyarakat, berubah menjadi timbulnya konflik horisonal yang menyebabkan  polarisasi.  Fenomena  tersebut juga  diduga  disebabkan  oleh  para  elite politik yang terus menyudutkan dan menyerang  satu  sama  lain  dengan  isu-isu yang  sensutif  bagi  massa  pendukungnya masing-masing. Hal ini kerap kali dipertontonkan  ketika  para  elit  politik  ini tampil di layar kaca untuk membahas pilpres 2019.  Para  elit  terlihat  menekankan  teori “salah  benar,  harus  benar”,  yang  pada intinya  setiap  argumentasi  yang  dilontarkan oleh  para  politisi  ini  harus  dianggap  benar. Padahal,  elite  politik  dari  kedua  kubu  harus hati-hati  menyampaikan statement apapun, atau  dengan  kata  lain  memilih  diksi  yang membawa  suasana  perdamaian.  Masa-masa seperti  ini  sebenarnya  diperlukan  peran  dari elite politik untuk  meredakan tensi  tinggi  di kalangan grassroot .  Para  elit  politik  harus tahu dan memahami jangan sampai menyampaikan  pernyataan,  pidato-pidato atau jargon-jargon yang mengandung provokasi  dan  bersifat  memecah  belah masyarakat. Relasi tidak sehat antar pendukung pilpres berimplikasi pada hubungan  antar  identitas  yang  semakin berjarak. Apabila situasi ini terus berkembang  makin  jauh  hingga  melampaui batas kepatutannya,
wajar kita mengkhawatirkan masa depan persatuan dan kesatuan bangsa.
Mudahnya  aksesibilitas  informasi  yang disediakan  oleh  internet  (media  sosial) merupakan  kans  sebagai  saluran  untuk melakukan  pendidikan  politik.  Meskipun begitu,  media  sosial  juga  dapat  menjadi ancaman  untuk  memperkeruh  situasi  politik bangsa. Hal itu dibuktikan dengan polarisasi yang  terjadi  di  masyarakat  yang  disebabkan oleh  maraknya  ujaran  kebencian  dan  hoaks di media sosial. Hoaks dan ujaran kebencian memang diarahkan guna menyudutkan salah satu  paslon.  Media  sosial  sangat  mudah memicu  sisi  emosional  netizen  yang  dapat mengakibatkan  konflik  horisontal.  Hal  ini
sebabkan oleh tingkat minat literasi individu yang masih kurang.
Terkadang  polarisasi  di  media  sosial justru sering dijadikan „bahan‟ oleh para elit politik  sebagai  alasan  untuk  menghindari debat tentang hal-hal yang bersifat substantif,  misalnya  kebijakan,  lingkungan, pertahanan,  hukum,  ekonomi,  dan  lain-lain. Polarisasi  yang  terjadi  di  dunia  virtual  baik sebelum  atau  pasca  pemilu  memang  terlihat begitu  mencekam  dan  akut.  Netizen  atau para  pendukung  kedua  paslon  di  media sosial  mempunyai  „julukan‟  tersendiri. Tragisnya,  labeliasi  tersebut  menggunakan nama binatang. Sehari-hari, dalam melakukan  interaksi  di  media  sosial, pendukung petahana dijuluki dengan “cebong"  serta  untuk  pendukung  oposisi dijuluki  dengan  "kampret".  Apabila  hal tersebut dipertahankan, dikhawatirkan timbul  gesekan sosial  yang luas dan bahkan dapat  memicu  konflik  horisontal  di  tengah masyarakat,  misalnya  terjadinya  peristiwa pembunuhan  di  Sampang  Jawa  Timur  yang berawal dari „cek-cok‟ di media sosial akibat beda pilihan pilpres.
Seharusnya,  setelah  20  tahun  pasca- reformasi,  diharapkan  masyarakat  semakin dewasa  dalam  berdemokrasi  dan  terbiasa dalam  perbedaan  pilihan,  sesungguhnya demokrasi itu bukanlah tujuan tapi merupakan suatu cara guna mencari danmemilih  wakil  rakyat  yang  terbaik  serta bertanggung  jawab,  dan  memilih  pemimpin nasional  yang  mampu  menjalankan  cita-cita luhur  bangsa  Indonesia.  Konflik  atau gesekan  antar  dua  pendukung  dalam  hajat akbar  ini  menggambarkan  bahwa  perilaku masyarakat  justru  jauh  dari  nilai-nilai persatuan. Sangat susah
memisahkan  korelasi  antara  suatu  konflik dengan  kehidupan  manusia.  Pencapaian sebuah  tujuan  yang  melibatkan  individu maupun  kelompok  yang  mempunyai  visi yang  sama  juga  dapat  dipastikan  bahwa mereka  hampir  dipastikan  akan  berhadapan dengan  berbagai  pertentangan,  perlawanan maupun  konflik.  Hal  tersebut  dikarenakan selalu ada hal yang menjadi pembeda antara satu  orang  maupun  satu  kelompok  dengan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 61-70
orang  atau  kelompok  yang  lain  baik perbedaan pandangan, pendapat, pemahaman,  penafsiran,  kepentingan  atau perbedaan  lain  yang  lebih  luas  dan  umum seperti  perbedaan  agama,  ras,  suku,  bangsa, politik dan lain sebagainya. Adanya pembentukan  polarisasi  memang  dapat membuat  masyarakat  lebih  bijaksana  serta rasional dalam memilih paslon atau menghadapi  situasi  politik  yang  sedang terjadi.  Akan  tetapi,  faktanya  tidak  semua masyarakat berpikir demikian. Justru masyarakat  terhimpit  dalam  ego  politik masing-masing  yang  melahirkan  sikap fanatisme  terhadap  paslon  yang  mereka pilih.  „Terbelah‟-nya  masyarakat  dalam menghadapi  Pilpres  2019  hendaknya  segera diakhiri.  Jika  polarisasi  ini  tak  dihiraukan, maka  akan  menyebabkan  terganggu  dan terusiknya  keutuhan  hidup  berbangsa  dan bernegara.  Terlebih,  semua  pihak  harus memegang teguh komitmen untuk menempatkan  persatuan  bangsa  di  atas kepentingan politik golongan. Maka dari itu, sangat  perlu  akan  adanya  rekonsiliasi  untuk semua  pihak  guna  menjaga  dan  melindungi keutuhan bangsa yang berdasarkan Pancasila.
Dalam  skala  hukum  nasional,  istilah rekonsiliasi  berkaitan  dengan  Undang- Undang  Nomor  7  tahun  2012  tentang Penanganan  Konflik  Sosial.  Rekonsiliasi merupakan  salah  satu  upaya  pemulihan pasca konflik untuk mengembalikan keadaan  dan  memperbaiki  hubungan  yang tidak harmonis dalam masyarakat. Rekonsilisasi  dapat  dilakukan  dengan  cara perundingan secara damai, pemberian restitusi dan/atau pemaafan. Upaya rekonsiliasi juga diperkenankan untuk melibatkan  pranata  adat,  pranata  sosial  dan satgas penyelesaian dalam mengatasi problematika  konflik.  Akan  tetapi,  dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak  terdapat  definisi  rekonsiliasi  secara pasti.
Secara  umum,  rekonsiliasi  merupakan
proses
resolusi konflik
yang mentransformasi ke keadaan sebelum terjadinya  konflik,  yaitu  keadaan  kehidupan
yang  harmonis  dan  damai.  Jika  salah  satu pihak  yang  terlibat  konflik  salah,  lawan konfliknya harus memaafkan dan
mengampuni segala perbuatannya, begitupun sebaliknya agar tidak menyisakan dendam  yang  dapat  menimbulkan  konflik baru  dikemudian  hari  (Wirawan,  2016). Sedangkan  menurut  KBBI  rekonsiliasi adalah  perbuatan  memulihkan  hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan. Sebuah rekonsiliasi  yang  sejati  setidaknya  akan tercapai  jika  memenuhi  beberapa  syarat antara  lain:  (1)  kebenaran  ( truth ),  yang didalamnya terdapat pengakuan, transparansi,  pengungkapan,  dan  klarifikasi atas suatu kebenaran; (2) Adanya sifat welas asih ( mercy ) yang mana didalamnya terdapat unsur penerimaan, pengampunan, dukungan, keharusan, dan penyembuhan; (3) Perdamaian  dimana  didalamnya  terdapat unsur  harmoni,  kesatuan,  kesejahteraan, keamanan,  dan  penghargaan,  dan  yang terakhir  adalah  adanya  syarat  (4)  keadilan yang  mana  didalamnya  terdapat  unsur kesetaraan,   pemulihan  hubungan  atas  dasar hak-hak yang dimiliki seseorang, memulihan segala sesuatunya sesuai dengan hak-hak  dan  kewajibannya,  dan  adanya restitusi atau pengembalian hak-hak masing- masing individu (Lederach, 1999).
Tujuan dari rekonsiliasi adalah terciptanya suatu perdamaian atau kerukunan  (kembali)  dengan  meninggalkan rasa  kebencian,  amarah,  dan  dendam  serta sedia  membangun  dan  memelihara  kembali hubungan antar pihak yang sempat berseteru.  Perdamaian  kembali  mempunyai makna  yakni  menyelaraskan  hal-hal  yang pada awalnya menjadi sebab ketidakcocokan antara  dua  pihak.  Idealnya,  hasil  dari rekonsiliasi  adalah  terbangunnya  kesadaran tiap  individu  untuk  melebur  kembali  tanpa memandang adanya in-group dan out-group yang  menjadi  pembeda  relasi  sosial  (Nutfa & Anwar, 2015).
Rekonsiliasi  adalah  sebuah locus ,  yang menciptakan ruang yang dapat mempertemukan  pihak-pihak  yang  berbeda, mempertemukan segala energi yang ada, dan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 61-70
semua  paradoks  dari  kebenaran  dan  welas asih,  keadilan,  dan  perdamaian  akan bertemu (Wibisino, 2017). Pihak-pihak yang sebelumnya  bermusuhan,  mulai  mengejar sebuah  persekutuan  dengan  pihak  lain sembari  menerima  pengampunan  pihak  satu sama lain untuk saling menghargai dan tidak saling membenci.
Di  samping  itu,  kedua  pihak  tersebut dapat bersepakat untuk mengarahkan permasalahan  yang  lalu  ke  dalam  proses penyelesaian bersama hingga masalah tersebut  mencapai  akar  persoalan.  Konflik tidak  selamanya  bermakna  negatif.  Konflik yang dikelola dengan baik akan menghasilkan  dinamika  dalam  proses  sosial yang  menghasilkan  perubahan  sosial  yang lebih baik seperti halnya beberapa transformasi yang telah terjadi di atas.
Rekonsiliasi  merupakan  keharusan  bagi seluruh  masyarakat  untuk  menciptakan kehidupan  perdamaian  yang  tentram  dan sejahtera.  Rekonsiliasi  perlu  dilakukan  jika potensi  konflik  terdalam  yang  akan  dialami oleh  suatu  komunitas  adalah  rapuhnya kohesi  sosial  masyarakat  karena  beragam kekerasan  struktural  yang  terjadi  dalam dinamika  sejarah  komunitas  tersebut  (Astri, 2011).  Rekonsiliasi  harus  dilakukan  secara kontinu  guna  mengawal  berlangsungnya proses sinergi antara kedua belah pihak agar dapat berjalan dengan ajeg dan tidak terkena aral  yang  dapat  memunculkan  konflik  di kemudian hari.
Sesuai  dengan  perkembangan  zaman, upaya  rekonsiliasi  perlu  dibubuhi  hal-hal yang  inovatif  untuk  lebih  memulihkan  dan mengembangkan relasional antar pihak yang sedang  bertikai.  Pengembangan  tersebut dimaksudkan
agar penyelesaian permasalahan jauh lebih efektif dan menyeluruh  sesuai  dengan  konteksnya. Rekonsiliasi di era 4.0 juga dapat dilakukan bukan  hanya  di  lapangan,  akan  tetapi  juga dapat terimplementasikan menggunakan berbasis  digital,  yakni  dengan  pemanfaatan dari meme yang nanti disebarkan diberbagai media sosial.
Seiring  berjalannya  zaman,  internet telah  menghadirkan  beberapa platform
seperti  Instagram,  Twitter,  Facebook,  yang memudahkan  seseorang  untuk  berbagi  dan mengolah  suatu  informasi  melalui  media sosial.  Hampir  setiap  orang  yang  memiliki akses  internet  dapat  memproses  informasi digital  dan  menciptakan  konten  dari  media sosial  sendiri.  Salah  satu  konten  yang muncul dan viral dalam dunia virtual adalah meme.  Fenomena  penggunaan  meme  ini juga  terjadi  di  Indonesia  sebagai  negara yang  memiliki  pengguna  internet  cukup tinggi. Hingga Januari 2019 pengguna media sosial  di  Indonesia  telah  mencapai  150  juta atau  56%  dari  populasi  penduduk  Indonesia (Social, 2019).
Perkembangan  meme  terjadi  sangat pesat  salah  satunya  disebabkan  karena  sifat media  sosial  yang  terbuka  atas  semua  hal yang  disampaikan  dalam  bentuk  tulisan, gambar,  dan  lain  sebagainya  oleh  netizen. Perwujudan  meme  sendiri  tidak  hanya berbicara  masalah  sosial, entertainment , lingkungan  maupun  ekonomi,  tetapi  juga dalam  konteks  politik  terlebih  pada  tahun 2019 Indonesia melaksanakan pesta demokrasi.  Umumnya,  Meme  dikemas dalam  bentuk  humor  atau  parodi  yang bertujuan menghibur. Bentuknya bisa tulisan,  foto,  atau  gambar  dengan  kata-kata singkat,  video  parodi,  atau  apapun  untuk menyampaikan  ide  si  pembuat  agar  dapat diterima  dan  disebarluaskan  ke  khalayak luas (Adhiwijayanti, 2015). Kendati
demikian, meme bersifat kontekstual, sehingga  meme  politik  yang  ditampilkan bergantung  pada  konteks  situasi  yang sedang  berlangung,  yakni  Pilpres  2019. Dalam  hal  ini  meme  menjadi  media komunikasi  politik  dimana  ada  pesan,  ide, atau  gagasan  yang  berusaha  disampaikan melalui  meme  tersebut  untuk  kemudian dimaknai oleh  khalayak, yang  mana imbasnya  dapat  berpengaruh  pada  sistem politik  atau  bahkan  memiliki  konsekuensi dan akibat politik (Subiakto & Ida, 2012).
Meme  politik  merupakan  salah  satu kreativitas  dalam  bentuk  cipta  foto  atau gambar seorang figur politik yang ditambahkan  dengan  berbagai  kata  atau kalimat  tertentu  dengan  maksud  sebagai
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020, Halaman 61-70
bentuk  ekspresi  selaras  dengan  keinginan pembuatnya.  Pesan  digital  dalam  bentuk meme biasanya menampilkan sebuah parodi dari  suatu  peristiwa  politik  yang  terjadi, sehingga  penafsir  harus  memahami  objek serta  peristiwa  yang  diparodikan  agar  dapat menikmati  humor  yang  ditawarkan  serta memahami  pesan  yang  tersembunyi  di dalamnya.  Tidak  hanya  mengandung  pesan politik  yang  ringan,  namun  padat,  lugas dalam  bentuk  gambar,  video,  dan  tulisan, meme politik juga dapat mengundang humor bagi orang yang membaca atau melihatnya.
Meme mempunyai makna tertentu yang hendak  disampaikan  oleh creator -nya. Meme  sebagai  medium  komunikasi  yang dengan  bebas  digunakan  oleh  siapa  saja pengguna internet untuk menyatakan pendapat  dari  pembuatnya.  Makna  dari sebuah  meme  sendiri  antara  lain  seperti ajakan,  kritikan,  dan  lain-lain.  Praktisnya, jika  muatan  pesan  tersebut  merupakan sebuah  ajakan  pada  perdamaian  dan  rasa menghargai  akan  adanya  perbedaan  pilihan politik, maka hal ini akan mengaktualisasikan  rekonsiliasi  4.0.  Bukan hanya  itu,  meme  politik  yang  bersifat menyejukkan  akan  menarik  simpati  netizen lain  untuk  membantu  menyebarkan  meme tersebut.  Meme  akan  dapat  tersebar  secara cepat  ke  berbagai  media  sosial  melalui layanan share, retweet , atau repost dari satu akun ke akun lain melalui koneksi internet.
Tanggapan  akan  eksistensi  dari  meme harus  dilihat  dari  beberapa  perspektif,  bisa saja  pengaruh  sebuah  meme  politik  dapat menguntungkan  salah  satu  paslon  atau bahkan  dapat  menguntungkan  kedua  calon pasangan.  Seseorang  harus  dapat  melihat meme  dari  sisi  yang  berbeda,  yakni  bahwa selain  untuk  hiburan  semata,  meme  juga dapat digunakan sebagai sarana rekonsiliasi. Meme akan semakin disukai masyarakat jika penyampaiannya  mengandung  unsur  ajakan perdamaian  dan  tidak  memecah  belah. Himbauan  rekonsiliasi  melalui  pesan  yang terdapat  meme  merupakan  saluran  untuk berekspresi  dan  berkreasi  bahwasannya  kita sudah  jenuh  melihat  beberapa  pertikaian  di media sosial.
Narasi  yang  positif  serta  ajakan  untuk merajut  persatuan  dan  keutuhan  akan  dua kubu  politik  yang  berbeda  merupakan  nilai- nilai  yang  wajib  dibawa  oleh  meme  politik agar  dapat  menjadi  keuntungan  bagi  kedua calon pasangan maupun masyarakat. Keuntungan yang dimaksud adalah timbulnya rekonsiliasi 4.0, yakni kondusifnya  situasi  dan  kondisi  jagat  maya akan  konflik  horisontal  sehingga  berbagai macam  interaksi  negatif  seperti  umpatan, penghinaan,  fitnah,  ujaran  kebencian,  dan lain sebagainya di  media sosial  tidak terjadi kembali.  Nantinya,  dengan  mengedepankan muatan  imbauan  untuk  „rukun  kembali‟, meme  tersebut  dapat  memberikan  suatu ruang  kepada  netizen  untuk  berinteraksi tanpa  rasa  curiga,  dendam,  marah,  dan pretensi  antar  sesama  yang  berlebihan, sehingga  dapat  mendorong  sikap  untuk menghargai  perbedaan  pilihan  politik  yang telah mereka aktualisasikan ketika „berhadapan‟  dengan  lima  surat  suara  yang telah disediakan. Dengan demikian, meme dapat terwujud atas konstruksi dan konseptualisasi ide-ide  serta  strategi  yang  inspiratif  untuk mengajak sinergitas antar sesama masyarakat/netizen.  Meme  ini  berperan sebagai saluran persuasif guna memperlancar  masuknya  pesan  yang  ingin disampaikan  oleh  netizen  dengan  cara  yang fleksibel.  Eksistensi  dari  meme  rekonsiliasi nantinya, mempunyai makna bahwa warganet semakin partisipatif dalam menanggapi  berbagai  persoalan  politik paling  aktual  dengan  tanpa  perpecahan, bahkan  justru  mempererat  tali  persaudaraan yang sedang renggang akibat gelaran Pilpres 2019.
Meme yang mengandung unsur integratif  dapat  memunculkan  citra  positif dalam  pelaksanaan  demokrasi  Indonesia. Citra  politik  saat  ini  yang  dipandang  buruk akibat  adanya  polarisasi  yang  terjadi  akibat Pemilu  2019.  Citra  politik  itu  sendiri dipahami  sebagai  konstruksi  pemahaman atas  persepsi  publik  akan  suatu  partai politik,  individu,  dan  atau  aktor  politik mengenai semua hal yang berkenaan dengan
aktivitas politik (Firmanzah, 2007). Pemaknaan terhadap hal-hal yang terkandung  dalam  meme  tersebut,  seperti imbauan  untuk  kembali guyub  rukun, dapat menggambarkan  citra  Pemilu  2019  berjalan dengan  damai  dan  kemudian  disampaikan antar  individu  dan  dimaknai  oleh  khalayak umum.
Fenomena meme pada perhelatan Pemilu 2019 menjadi contoh bahwa eksistensi  dari  media  sosial  membawa  efek perubahan  interaksi  tidak  hanya  pada  level antar  individu  melainkan  juga  di  lingkup yang  lebih  luas.  Meme  politik  memberikan implikasi  dalam  dunia  politik.  Masyarakat diperbolehkan untuk mengekspresikan opininya  melalui  meme  politik.  Meme merupakan  „alat‟  rekonsiliasi  virtual  yang ampuh  dan  fleksibel  dalam  mengajak masyarakat lain untuk membantu menciptakan  kondusifitas  pasca  Pemilu 2019  dengan  menembus  ruang  dan  waktu. Meme politik sebagai bagian dari demokrasi secara digital menjadi modal berharga untuk mendorong  para  elite  politik  melakukan rekonsiliasi  dan  disampaikan  kepada  publik guna  memperkuat  tali  persatuan  Bangsa Indonesia,  yang  sempat  „terbelah‟  akibat Pemilu 2019.

## D. Simpulan
Hajat  Pemilihan  Umum  2019  memang membuat berbagai dinamika dalam kehidupan masyarakat, salah satunya polarisasi. Polarisasi yang dapat
menyebabkan perpecahan,
misalkan perceraian,  lunturnya  tali  persaudaraan, bahkan  sampai  pembunuhan  merupakan salah  satu warning bagi  kita  semua  agar lebih  bijak  dan  rasional  dalam  menyikapi suatu  permasalahan,  khususnya  perbedaan pilihan dalam pemilu 2019. Untuk itu, perlu adanya rekonsiliasi nasional  yang dalam era 4.0  saat  ini  dapat  diaktualisasikan  melalui meme memiliki implikasi terciptanya rekonsiliasi 4.0 guna terwujudnya demokrasi yang sejuk.
Meme  yang  mempunyai  kandungan atau  pesan  ajakan  maupun  imbauan  untuk bersinergi,  berdamai,  „menyatu  kembali‟
dapat  meminimalisir  konflik  horisontal  di dunia  virtual,  yang  mana  hal  ini  dapat menunjang  agar  para  elit  politik  melakukan rekonsiliasi  secara  langsung  (lapangan) untuk  menjaga  keutuhan  bangsa  sekaligus memberikan  pengaruh  bagi  masyarakat untuk  kembali  bersatu  pasca  momentum pemilu  2019.  Sehingga  dengan  adanya meme  politik  ini,  hendaknya  menguatkan proses  demokratisasi  untuk  negara  kita  di masa mendatang. Optimalisasi meme untuk
“memulihkan”  kembali  praktik  demokrasi dalam masyarakat pasca pemilu menjadi hal penting dalam memperkuat integrasi bangsa. Hal  ini  dikarenakan,  praktik  pemilu  2019 yang kemudian membuat masyarakat menjadi  berkubu-kubu  berpeluang  terhadap adanya  disharmonisasi  dalam  kehidupan  di masyarakat.  Oleh  karena  itu,  optimalisasi meme yang memberikan citra dan semangat untuk  bersatu  menjadi  hal  yang  harus dilaksanakan  dan  didukung  oleh  semua pihak dalam mewujudkan rekonsiliasi 4.0. di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhiwijayanti,  A.  (2015). Meme  dibaca mim . Jakarta: Bukune.
Alwy,  S.  (2017).  Partisipasi  Politik  Santri Pada  Pemilih  Bupati  Aceh  Barat  2017. Jurnal  Public  Policy  Universitas  Teuku Umar , 3 (2), 239.
Astri,  H.  (2011).  Penyelesaian  Konflik Sosial  Melalui  Penguatan  Kearifan Lokal. Aspirasi  Jurnal  DPR  RI , 2 (2), 155.
Budhijanto, D. (2011). Pembentukan Hukum  yang  Antisipatif  Terhadap Perkembangan  Zaman  dalam  Dimensi Konvergensi  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi. Ilmu Hukum , 14 (2), 243.
Firmanzah. (2007). Politik : Antara Pemahaman  dan  Realitas .  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Gunarso  TS.  (2019).  Berbeda  Dukungan
Capres  Suami  Istri  Terpaksa  Cerai.
Poskotanews , 1.
Halid,  A.  (2019).  2  Kuburan  di  Gorontalo Dipindahkan  Gegara  Pilihan  Caleg. Detik , 1.
Hartono,  S.  R.  (1995). Perspektif  Hukum Bisnis Pada Era Teknologi .
Juditha,  C.  (2015).  Meme  di  Media  Sosial:
Analisis  Semiotik  Meme  Haji  Lulung. Jurnal Pekommas , 18 (2), 109–111.
Lederach,  J.  P.  (1999). Buliding  Peace: Sustainable  Reconcilitation  in  Divided Societies . Vatican City: Caritas International.
Listiyorini,  A.  (2017).  Wacana  Humor dalam  Meme  di  Media  Online  sebagai Potret  Kehidupan  Sebagian  Masyarakat Indonesia. Jurnal Litera , 16 (1), 65.
Nutfa, M., & Anwar, S. (2015). Membangun
Kembali Perdamaian: Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust. Jurnal Kritis , 1 (1), 2015.
Sanit,  A.  (1997). Partai,  Pemilu,  dan
Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Saputra,  A.  (2019).  Pengakuan  Idris  yang Tembak  Mati  Subaidi  karena  Beda Pilihan Pilpres. Detik , 1.
Social, W. A. (2019). Global Virtual Report 2019 .
Sonata,  D.  L.  (2008).  Metode  Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode
Meneliti  Hukum. Jurnal  Justicia , 8 (1), 24.
Subiakto, H.,  &  Ida, R.  (2012). Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi . Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group.
Sunggono, B. (2011). Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Suryani,  I.  (2014).  Pemanfaatan  Media
Sosial sebagai Media Pemasaran Produk  dan  Potensi  Indonesia  dalam Upaya Mendukung ASEAN
Community  2015  (Studi  Social  Media Marketing Pada Twitter Kemenparekraf RI  dan  Facebook  Disparbud  Provinsi Jawa  Barat. Jurnal  Komunikasi , 8 (2),
128. https://journal.uii.ac.id/jurnal- komunikasi/article/view/6471/5830
Wibisino, T. S. (2017). Mahasiswa FISIPOL UGM  dan  Wacana  Rekonsiliasi  dalam Film  Dokumenter  (Analisis  Resepsi Audiens  terhadap  Film  Senyap  Karya Joshua Oppenheimer) . Universitas Gajah Mada.
Wirawan.  (2016). Konflik  dan  Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian, Cet. IV . Jakarta: Salemba Humanika.