Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## SPEKULASI DALAM TRANSAKSI PASAR MODAL SYARIAH (POTENSI KEBERADAAN DAN SOLUSI PENANGANAN)

## Ahmad Azizi dan Muhammad Syarif Hidayatullah
Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin Email: syarif.muhammad849@gmail.com

## Abstract
The  research  objective  in  this  paper  is  to  analyze  the  potential  existence  of speculation in transactions on the Islamic capital market and solutions in an effort to  overcome  the  practice  of  speculation.  Speculative  activity  that  differentiates between  Islamic  investment  and  conventional  investment  is  a  problem  in  the contract  concept.  Gharar  which  is  translated  as  speculation  is  equated  with gambling because of the uncertainty of both parties (seller and buyer). Speculative activities that can damage liquidity and share prices make it a prohibited activity. The  solution  as  an  effort  that  can  be  done  to  reduce  speculative  activity  in  the Islamic capital market is to implement a minimum holding period policy, which is a policy of a minimum period for selling shares.
Kata Kunci : Spekulasi, Gharar, Pasar Modal Syariah

## A. Pendahuluan
Perkembangan  ekonomi  dengan  prinsip syariah  dewasa  ini  berkembang  pesat  dan semakin  begerak  dinamis.  Secara  umum praktik  dan  implementasi  prinsip  syariah  pada sektor  keuangan  di  berbagai  negara  banyak muncul di mulai pada abad ke-20. Hal ini dapat dilihat  dari  sejarah  munculnya  lembaga keuangan syariah baik  perbankan maupun non perbankan. Lahirnya lembaga keuangan syariah merupakan respon dari meningkatnya permintaan  jasa  pelayanan  keuangan  yang sesuai  dengan  prinsip  hukum  Islam  (syariah).
Secara  bertahap  praktik  ekonomi  dan keuangan syariah terus dilakukan. 1
Pasar modal syariah termasuk lembaga  keuangan  yang  berkembang  cukup pesat.  Perkembangan  pasar  modal  syariah ditunjukkan  oleh  perkembangan  Daftar  Efek Syariah  (DES),  sampai  akhir  desember  2016 jumlah  saham  syariah  tercatat  sebanyak  347 saham,  dimana  total  saham  syariah  tersebut mencapai  57,56%  dari  total  emiten.  Di Indonesia  perkembangan  instrument  syariah
1 Bank  Indonesia, Dinamika  Produk  dan Akad  Keuangan  Syariah  Di  Indonesia (Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016), hal. xii.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
di pasar modal sudah terjadi sejak tahaun 1997. Diawali  dengan  lahirnya  reksadana  syariah yang  diprakarsai  dana  reksa.  Selanjutnya  PT Bursa  Efek  Jakarta  (BEJ)  bersama  PT  Dana Reksa Investment Management (DIM) meluncurkan  Jakarta  Islamic  Index  (JII)  yang mencakup  39  jenis  saham  dari  emiten-emiten yang  kegiatan  usahanya  memenuhi  ketentuan tentang hukum  syariah.  Penentuan kriteria dari komponen  JII  tersebut  disusun  berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. 2 h Prinsip  pasar  modal  syariah  tentunya berbeda  dengan  pasar  modal  konvensional, sejumlah  instrument  syariah  di  pasar  modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat, misalkan  saham  syariah,  obligasi  syariah,  dan reksa  dana  syariah.  Pasar  modal  syariah  sudah diluncurkan  pada  tanggal  14  Maret  2003. Banyak kalangan meragukan manfaat diluncurkannya  pasar  modal  syariah  ini,  ada yang mencemaskan nantinya akan ada dikotomi  dengan  pasar  modal  yang  ada.  Akan tetapi, badan pengawas pasar modal (Bapepam) menjamin  tidak  ada  tumpang  tindih  kebijakan yang  mengatur,  justru  dengan  diluncurkannya pasar  modal  syariah  ini  masyarakat  semakin memiliki  alternatif  bisnis  terutama  bagi  pasar umat  Islam.  Dalam  kerangka  kegiatan  pasar modal  syariah  ada  beberapa  lembaga  penting
2 Nurul  Huda  dan  Mustafa  E.  Nasution, Investasi  pada  Pasar  Modal  Syariah (Jakarta:  Kencana Prenada Media, 2008), hal. 55.
yang secara langsung terlibat  dalam kegiatan pengawasan dan perdagangan yaitu Bapepam,  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN), bursa  efek,  perusahaan  efek,  emiten,  profesi dan  lembaga  penunjang  pasar  modal  serta pihak  terkait  lainnya.  Khusus  untuk  kegiatan pengawasan  akan  dilakukan  secara  bersama oleh Bapepam dan DSN. 3
Perkembangan  ekonomi  Islam  pun diikuti  oleh  pasar  modal  dengan  munculnya Pasar  Modal  Syariah.  Dalam  konsideran fatwa  DSN  MUI  No  40  tahun  2003  bahwa perkembangan  ekonomi  suatu  negara  tidak lepas  dari  perkembangan  pasar  modal. Investasi  merupakan  salah  satu  solusi  yang paling efektif dan efisien di era sekarang ini. Manfaatnya  yang  besar  bagi  permodalan ternyata  tidak  terlepas  dari  berbagai  resiko yang  dapat  timbul  darinya.  Pemerintah melalui  OJK  melarang  spekulasi  yang dilakukan  di  pasar  modal  syariah,  selain  itu Dewan  Syariah  Nasional  juga  mengeluarkan fatwa mengenai hal tersebut.
Dalam  fatwa  DSN  No.  80/DSN- MUI/III/2011  tentang  Penerapan  Prinsip Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat  Ekuitas  Di  Pasar  Reguler  Bursa Efek. dijelaskan bahwa transaksi perdagangan  efek  yang  diharamkan  adalah setiap  transaksi  yang  ada  unsur  spekulasi.
3 Huda dan Nasution, 56.
Spekulasi  dan  investasi  merupakan  salah  satu ciri  utama  perbedaan  antara  investasi  saham syariah  dengan  investasi  saham  konvensional. Penulis  telah  menemukan  cukup  banyak kutipan  mengenai  pelarangan  spekulasi  dalam investasi syariah. Di antaranya adalah Peraturan  OJK  No.  15/POJK.04/2015  tentang Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal Syariah  dan  Fatwa  DSN  MUI.  No  40/DSN- MUI/X/2003  tentang  Pasar  Modal  Syariah  dan Pedoman  Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di Pasar Modal.
Pendefinisian “spekulasi” dalam beberapa  literatur  dipersamakan  sebagai risk taking action, sedangkan para spekulan dikenal dengan  nama blind  speculation. Sering  kita dengar,  bisnis  adalah  pengambilan  risiko sebagaimana  prinsip  dasar  dalam  bisnis  yaitu no  risk,  no  return, sedangkan  prinsip  dasar utama  dalam  investasi  adalah high  risk,  high return. Memang  dalam  ilmu  bisnis  dikenal yang  namanya  risiko,  dikatakan  juga  bahwa setiap  bisnis  memiliki  risiko,  untuk  itulah dikenal  yang  namanya  konsep  manajemen risiko  hal  tersebut  untuk  meredam  atau menangani  risiko.  Dalam  Islam,  berurusan dengan  risiko  dalam  perdagangan  diakui  dan didukung,  karena  risiko  yang  ada  ditanggung
bersama  secara  adil. 4 Jika  begitu  maka gharar tidak  bisa  sepenuhnya  disamakan dengan  risiko,  dengan  kata  lain  ada  risiko yang  bisa  termasuk gharar dan  ada  juga risiko lainnya yang diperbolehkan.
Berbagai  keterangan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa risiko  pasif termasuk gharar karena  kurangnya  informasi (jahala, ignorance) pada  pihak  yang  melakukan kontrak (akad). Jika melihat permasalahan di atas,  konsep  akad  dalam  fikih  muamalah telah  mengatur  mekanisme  pengaplikasian akad dalam bermuamalah (termasuk jual beli dalam  pasar  modal).  Menurut  penulis, pembelian  untuk  berspekulasi  berdampak buruk bagi emitem karena dapat mengganggu stabilitas pasar sehingga gejolak pasar saham menjadi  tidak  pasti,  karenanya  transaksi saham  syariah  dengan  cara  berspekulasi termasuk  mengandung  unsur gharar, dan praktek tersebut juga dilarang dalam bermuamalah
Mekanisme yang memungkinkan untuk membeli saham dan menjualnya meski baru saja dibeli, dapat mengakibatkan gejolak harga  pasar  yang  menjadikan  ketidakstabilan harga. Sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip syariah, seharusnya terdapat
4 Ibrahim Warde, Islamic Finance: Keuangan Islam  dalam  Perekonomian  Global ,  trans.  oleh Andryadi  Ramli  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2009), 127.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
mekanisme  yang  mampu  mencegah  terjadinya praktik gharar tersebut. Maka,  praktik  yang terlarang dalam bermuamalah seharusnya tidak boleh  dilakukan  dalam  pasar  modal  syariah. Sehingga  perlu  sebuah  regulasi  yang  mengatur prihal tersebut.
Jika  spekulasi  dilarang  dalam  hukum ekonomi  syariah,  maka  pemerintah  melalui OJK  seharusnya  dapat  membuat  mekanisme pasar  modal  yang  mengaturnya.  Dibuatnya aturan  main  yang  dapat  mencegah  praktik spekulasi merupakan pengaturan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah di pasar  modal.  Salah  satu  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  penerapan  kebijakan minimum holding  period atau  jangka  waktu  memegang saham  minimum.  Dengan  aturan  ini  saham tidak  dapat  diperjualbelikan  setiap  saat, sehingga  dapat  meredam  motivasi  cari  untung dari  pergerakan  harga  saham  semata  oleh  para investor atau para spekulan.
Adanya  berbagai  kebijakan  di  atas adalah  salah  satu  upaya  untuk  memastikan investasi  syariah  benar-benar  sesuai  dengan hukum  ekonomi  syariah.  Tetapi,  meskipun demikian, penulis masih mendapati permasalahan lain yaitu tidak adanya kebijakan yang ampuh meredam praktik spekulasi karena termasuk gharar. Melalui  Tulisan  ini  penulis berharap  beberapa  persoalan  di  atas  dapat terjawab,  sehingga  dapat  menjadi  tulisan  yang
bermanfaat  bagi  perkembangan  ekonomi syariah,  khususnya  bagi  sektor  Investasi Syariah dan Pasar Modal Syariah.
B. Konsep Akad dalam Fikih
Muamalah
Akad  ( al-„aqd, jamaknya al-„uqud ) secara bahasa berarti al-rabt (ikatan, mengikat). 5 Menurut  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah,  akad  adalah  kesepakatan dalam  suatu  perjanjian  antara  dua  pihak  atau lebih  untuk  melakukan  dan/atau  tidak melakukan  perbuatan  hukum  tertentu. 6 Dari berbagai pendefinisian di atas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah ikatan antara dua  pihak  atau  lebih  berdasarkan  aturan hukum  Islam  yang  melahirkan  akibat  hukum pada objeknya.
Menurut  jumhur  fuqaha‟  selain Hanafiah,  rukun  akad  adalah  apa  yang keberadaannya  tergantung  kepada  sesuatu dan  ia  bukan  bagian  dari  hakikat  sesuatu. Berdasarkan  definisi  ini  maka  yang  menjadi rukun  akad  ialah aqidain (adanya  dua  orang yang  berakad), ma‟qud  alaih (objek  akad), dan shigat aqad (ijab dan kabul). 7 Kemudian
5 Ghufron  A.  Mas‟  adi, Fiqh  Muamalah Kontekstual (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada,  2002), hal. 75.
6 Mardani, Hukum  Sistem  Ekonomi  Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 144.
7 Mardani, hal. 144.
dari  ketiganya  terdapat  beberapa  persyaratan lagi sehingga pada tiap-tiap rukun akad melekat beberapa  persyaratan  didalamnya  sebagaimana yang  akan  kita  paparkan  berikut.  Ada  juga pendapat  lainnya  menyatakan  bahwa  rukun akad  terdiri  atas,  pihak-pihak  yang  berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. 8 Adapun  yang  menjadi  syarat akad yaitu:
a) Akid (orang  yang  berakad),  disyaratkan mempunyai  kemampuan  (ahliyah)  dan (wilayah)  kewenangan  untuk  melakukan akad.
b) Ma‟qud „alaih (objek akad),
Dalam  syariat  ditentukan  bahwa yang menjadi objek akad adalah harta atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing  pihak.  Sebab  itulah  akad menjadi  tidak  sah  secara  syar‟i  apabila objeknya terlarang dalam syariat, peraturan perundang-undangan,  ketertiban  umum dan kesusilaan. 9
c) Shigat akad,  merupakan  sesuatu  yang bersumber  dari  dua  orang  atau  dua pihak yang melakukan akad yang terdiri dari ijab dan qabul.

## C. Pasar Modal Syariah
Istilah  pasar  biasanya  digunakan  istilah
8 Muhammad  Djakfar, Hukum  Bisnis (Malang: UIN Maliki Press, 2009), hal. 151.
9 Djakfar, hal. 152.
bursa, exchange, dan market. Sementara istilah modal diartikan dengan efek, securities, dan stock. Pasar  modal  menurut Tcipto Darmadji adalah pasar untuk berbagai instrumen  keuangan  jengka  panjang  yang bisa  diperjualbelikan  baik  dalam  bentuk utang  ataupun  modal  sendiri . 10 Pengertian Pasar  Modal  dalam  UU  Pasar  Modal  adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran  Umum  dan  perdagangan  Efek, Perusahaan  Publik  yang  berkaitan  dengan Efek  yang  diterbitkannya,  serta  lembaga  dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 11
Pasar  Modal  Syariah  secara  sederhana diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan transaksi  ekonomi  dan  terlepas  dari  hal-hal yang  dilarang,  seperti  riba,  perjudian, spekulasi  dan  lain-lain.  Sejumlah  instrumen syariah  sudah  digulirkan  di  pasar  modal seperti  dalam  betuk  saham,  obligasidengan kriteria tertentu. 12
Manfaat  dan  fungsi  dari  pasar  modal antara  lain  berfungsi  mewujudan  pertemuan kepentingan  investor  dengan  pihak  yang membutuhkan dana. Selain itu ialah meyediakan dana jangka panjang,
10 Andri  Soemitra, Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 109- 110.
11 UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
12 Soemitra, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Syariah , 111.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
memberikan wahana investasi, serta memungkinkan  masyarakat  ambil  bagian. 13
Dengan  adanya  pasar  modal  perkembangan ekonomi  pada  sektor  hulu  dapat  ditopang  oleh masyarakat secara luas.

## D. Aspek Yuridis Pasar Modal Syariah
Landasan  yuridis  terkait  pasar  modal syariah  ialah  dari  hukum  Islam  baik  Qur‟an, Hadis,  dan  Kaidah-kaidah  fikih,  serta  hukum positif, yakni dari UU NO 8 tahun 1995 tentang Pasar  Modal.  Peraturan  OJK,  dan  Fatwa  DSN MUI. QS. an-Nisa (4): 29
اَهُّيَأٰۤ ي َهْيِذَّنا ا ْىُىَماَء َل آ ْىُهُكْأَت ْمُكَنا َىْمَأ ْمُكَىْيَب ِمِطاَبْناِب َّلِّا ْنَأ َن ْىُكَت ة َز  جِت ْهَع ضا َزَت ْمُكْىِّم َل َو آ ْىُهُتْقَت ْمُكَسُفْوَأ َّنِا ََّاللّ َناَك ْمُكِب ا مْي ِح َر
۲ ۹۝
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  Berlaku  dengan  suka  sama- suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
Hadits Nabi SAW:
ِهَع ِهْبا ،  ساَّبَع َلاَق : َلاَق ُلىُس َر َِّاللّ ىَّهَص ُالل ِهْيَهَع َمَّهَس َو « : َل َر َزَض َل َو َرا َز ِض » 14 13 Andri  Soemitra, Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 112-114 14 Abû  „Abdullah  Ahmad  bin  Muhammad  bin Hanbal  bin  Hilâl  bin  bin  Asad  asy  Syaibânî, Musnad
“ Dari  Ibnu  abbas,  ia  berkata:  Rasulullah Saw.  Bersabda:  „tidak  boleh  mendatangkan bahaya  pada  diri  sendiri  dan  tidak  boleh pula  mendatangkan  bahaya  kepada  orang lain.” (HR. Ahmad).
Serta kaidah fikih:
ُمْصَ ْلْا يِف ِت َلََماَعُمْنا ِّم ِحْنا ْمَناَم ُّلُدَي ُمْيِنَّدنا ىَهَع ِمْي ِزْحَّتنا
“Hukum  asal  muamalah  adalah  boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang melarangnya.”
Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar Modal dapat dilihat dari Pasal 1 ayat 2 POJK 15/POJK.04/2015  bahwa  prinsip  syariah  di pasar  modal  adalah  prinsip  hukum    Islam dalam  kegiatan  syariah  di  pasar  modal berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  selama  tidak bertentangan  dengan  POJK.  Sedangkan  pada ayat  3  disebutkan  bahwa  efek  syariah  adalah akad,  aset  yang  melandasi  akad,  dan  aset terkait efek tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 15
Adapun dalam Pasal 2 POJK
15/POJK.04/2015 ialah sebagai berikut:
1. Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah  di Pasar Modal mencakup antara lain:
Ahmad ,  vol.  5  (Beirut:  Muassasah  ar-Risâlah,  2001), hal. 55.
15 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan    Nomor 15/Pojk.04/2015  Tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah Di Pasar Modal
a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
b. jasa keuangan ribawi;
c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian  (gharar)  dan/atau  judi (maisir); dan
d. memproduksi, mendistribusikan,
memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
1) barang  atau  jasa  haram  zatnya ( haram li-dzatihi );
2) barang  atau  jasa  haram  bukan karena  zatnya  ( haram  li-ghairihi )
yang ditetapkan oleh Dewan
Syariah  Nasional  -  Majelis  Ulama Indonesia; dan/atau
3) barang  atau  jasa  yang  merusak moral dan bersifat mudarat.
2. Transaksi yang bertentangan dengan Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal  mencakup antara lain:
a. perdagangan  atau  transaksi  dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
b. perdagangan  atau  transaksi  yang  tidak disertai  dengan  penyerahan  barang dan/atau jasa;
c. perdagangan  atas  barang  yang  belum dimiliki;
d. pembelian  atau  penjualan  atas  Efek yang menggunakan atau
memanfaaatkan informasi orang dalam  dari  Emiten  atau  Perusahaan Publik;
e. transaksi  marjin  atas  Efek  Syariah yang mengandung unsur bunga (riba);
f. perdagangan  atau  transaksi  dengan tujuan penimbunan (ihtikar);
g. melakukan perdagangan atau transaksi  yang  mengandung  unsur suap (risywah); dan
h. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi  (gharar),  penipuan  (tadlis) termasuk menyembunyikan kecacatan (ghisysy), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir). Pada  operasional  maupun  sistem transaksi  pasar  modal  syariah  terdapat beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam menjaga kesyariahan usahanya, yakni tentang kegiatan  usaha  emiten,  efek  yang  diterbitkan oleh  emiten,  serta  mekanisme  perdagangan yang  dilakukan  oleh  investor  haruslah  sesuai dengan prinsip syariah. 16
Transaksi  yang  sifatnya  manipulatif dan  dilarang  dalam  hukum  Islam  yang menimbulkan  rekayasa  pasar  dan  dapat terjadi  di  pasar  modal  syariah  adalah najasy (rekayasa  permintaan)  dan ihtikar (rekayasa
16 Anna  Nurlita,  “Investasi  Di  Pasar  Modal Syariah Dalam Kajian Islam,” Kutubkhanah 17,  no. 1
(1 Februari 2015): hal. 19.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
penawaran).  Kedua  bentuk  transaksi  ini dilakukan  untuk  merekayasa  keseimbangan penawaran  jual  dan  permintaan  beli  saham untuk  mempengaruhi  pergerakan  transaksi saham. 17
Manifestasi  industri  keuangan  syariah saat  ini  salah  satunya  adalah  hadirnya  pasar modal  syariah,  dimana  perusahaan  yang termasuk  di  dalamnya  dilarang  melakukan aktivitas  yang  diharamkan  seperti  perjudian ( maysir ), ketidakpastian ( gharar ), sistem bunga (riba),  dan  ketidakadilan.  Eksistensi  dan operasionalisasi  Pasar  modal  syariah  dalam rumusan fatwa syariah di Indonesia diatur oleh Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 40/DSN- MUI/X2003.  Berdasarkan  fatwa  DSN-MUI tersebut  tentang  penerapan  prisnsip  Syariah  di pasar  modal  mencakup  beberapa  hal,  antara lain: Pertama , jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah. Kedua ,  pelaksanaan  transaksi  harus  menurut prinsip  kehati-hatian  serta  tidak  diperbolehkan melakukan  spekulasi  dan  manipulasi  yang
17 Sawaluddin  Siregar,  “Perspektif  Hukum Islam  Mengenai  Mekanisme  Manipulasi  Pasar  Dalam Transaksi  Saham  Di  Pasar  Modal,” Yurisprudentia: Jurnal  Hukum  Ekonomi 3,  no.  2  (2017):  hal.  87, https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v3i2.1523.
didalamnya  mengandung  unsur dharar, gharar,  riba,  maisir,  riswah,  maksiat dan kezhaliman. 18

## E. Proses Penyaringan Emiten
Berikut  adalah  Proses  penyaringan Emitem di JII: 19

## Seleksi Syariah
Emitem tidak mejalankan Usaha
Perjudian, dan permainan, serta perdagangan terlarang lainnya Emitem bukan lembaga keuangan
konvensional atau ribawi Emitem tidak memproduksi, mendistribusi  dan  memperdagangkan barang haram Emitem tidak memproduksi,
mendistribusi  dan  memperdagangkan barang mudharat

## Seleksi Kapitalisasi
Memilih perusahaan yang tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan sudah tercatat selama 3 bulan Memilih  saham  berdasarkan  laporan
18 Budi  Setiawan,  “Perbandingan  Kinerja Pasar Modal Syariah Dan Konvensional : Suatu Kajian Empiris  Pada  Pasar  Modal  Indonesia,” Jurnal  Ilmiah Ekonomi  Global  Masa  Kini 8,  no.  1  (25  Juli  2017): hal. 37, https://doi.org/10.35908/jiegmk.v8i1.234.
19 Soemitra, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Syariah , 131.
keuangan  tahunan  yang  memiliki  rasio kewajiban  terhadap  aktiva  maksimal 90%

## Seleksi Volume Transaksi
Memilih 30 saham dengan urutan tingkat likuiditas  rata-rata  nilai  selama  satu tahun terakhir

## Proses evaluasi
Kajian  ulang  dilakukan  setiap  6  bulan sekali dan emitem terus dimonitoring

## F. Analisis  terhadap  Spekulasi  dalam
Pasar Modal Syariah:
Potensi

## Keberadaan dan Solusi Penanganan
Sejarah  perkembangan  pasar  modal mencatat  bahwa  sampai  tahun  1970  sejumlah besar  masyarakat  muslim  masih  tidak  dapat terlibat  dalam  investasi  di  pasar  modal dikarenakan larangan Islam dalam hal tertentu. Untuk  memenuhi  kepentingan  pemodal  yang ingin  berinvestasi  berdasar  prinsip  syariah, maka  sejumlah  bursa  efek  dunia  menyusun komponen  saham  yang  tergolong  kegiatannya tidak bertentangan dengan syariah. 20

## Praktik jual beli saham dapat  dikatakan
20 Huda  dan  Nasution, Investasi  pada  Pasar Modal Syariah , hal. iv.
merupakan  hal  baru  dalam  ekonomi  Islam. Instrumen  saham  pada  masa  Rasulullah  dan para  sahabat  memang  belum  dikenal,  yang ada  pada  saat  itu  hanyalah  perdagangan komoditas  barang  riil  seperti  yang  terjadi layaknya  pada  pasar  biasa.  Pengakuan kepemilikan  sebuah  perusahaan  ( syirkah ) pada masa itu belum direpresentasikan dalam bentuk  saham  seperti  sekarang.  Dengan demikian, bukti kepemilikan atas sebuah aset hanya melalui mekanisme jual beli biasa dan belum  melalui initial  public  offering dengan saham sebagai instrumennya. 21
Sebagai  lembaga  jasa  keuangan  yang di  Indonesia  Pasar  Modal  Syariah  tentu memiliki landasan hukum sebagai landasannya.  Selain  terikat  dengan  Undang- undang  Pasar  Modal,  Pasar  moda  syariah juga terikat dengan peraturan yang dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan. Dalam  hal  Mekanisme  dalam  transaksi  di Pasar  Modal  syariah,  pasar  modal  syariah terkait dengan berbagai aspek legal dari fatwa yang  dikeluarkan  Dewan  Syariah  Nasional yang  kemudian  dijadikan  bahan  pembuatan peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  oleh OJK, yakni dalam berbagai aturan berikut:
1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53  /Pojk.04/  2015  Tentang  akad  Yang
21 Huda dan Nasution, hal. 65.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal;
2) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 61  /Pojk.04/  2016  Tentang  Penerapan Prinsip  Syariah  Di  Pasar  Modal  Pada Manajer Investasi;
3) Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 15/Pojk.04/  2015  Tentang  Penerapan
Prinsip Syariah Di Pasar Modal
Adapun  terkait  mekanisme  transaksi  di Pasar  Modal  Syariah,  OJK  mengeluarkan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 15/Pojk.04/  2015  Tentang  Penerapan  Prinsip Syariah  Di  Pasar  Modal.  Dalam  Pasal  1  ayat (2)  disebutkan  bahwa  Prinsip  Syariah  di  Pasar Modal  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam Kegiatan  Syariah  di  Pasar  Modal  berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia,  sepanjang  fatwa  dimaksud  tidak bertentangan  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  ini  dan/atau  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  lainnya  yang  didasarkan  pada  fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
Pasal  1  ayat  (4)  menyatakan,  kegiatan Syariah  di  Pasar  Modal  adalah  kegiatan  yang terkait dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi  syariah  di  Pasar  Modal,  dan  Emiten atau  Perusahaan  Publik  yang  berkaitan  dengan Efek  Syariah  yang  diterbitkannya  Perusahaan
Efek  yang  sebagian  atau  seluruh  usahanya berdasarkan  prinsip  syariah,  serta  lembaga dan  profesi  yang  berkaitan  dengan  Efek Syariah.
Pasal  2  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa Kegiatan  dan  jenis  usaha  yang  bertentangan dengan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal mencakup antara lain:
a. Perjudian  dan  permainan  yang  tergolong judi;
b. jasa keuangan ribawi;
c. jual  beli  risiko  yang  mengandung  unsur ketidakpastian  (gharar)  dan/atau  judi (maisir);
Dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1) huruf C dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan  “ gharar” adalah  ketidakjelasan yang  menimbulkan  perselisihan.  Contoh jual  beli  risiko  yang  mengandung  unsur ketidakpastian ( gharar ) antara lain asuransi konvensional dan transaksi derivatif ( forward, futures, swap ) atau opsi yang mengandung spekulasi. Yang dimaksud  dengan  “ maisir” adalah  setiap kegiatan  yang  melibatkan  perjudian  di mana pihak yang memenangkan perjudian akan  mengambil  taruhannya  dan  pihak yang kalah akan kehilangan taruhannya.
d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
1) Barang  atau  jasa  haram  zatnya  ( haram li-dzatihi );  Contoh  barang  atau  jasa haram  zatnya  ( haram  li-dzatihi )  antara lain  minuman  keras,  hewan  yang diharamkan  secara  syariah,  dan  produk turunannya.
2) Barang  atau  jasa  haram  bukan  karena zatnya ( haram li-ghairihi ) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah
Nasional  -  Majelis  Ulama  Indonesia; Contoh  barang  atau  jasa  haram  bukan karena zatnya ( haram li-ghairihi ) antara lain  daging  dari  binatang  yang  halal secara  syariah  namun  disembelih  tanpa membaca basmalah.
3) Barang  atau  jasa  yang  merusak  moral dan  bersifat  mudarat.  Contoh  barang atau  jasa  yang  merusak  moral  dan bersifat  mudarat  antara  lain  rokok, media  dan/atau  penyedia  jasa  yang mengandung  unsur  pornografi  dan pornoaksi. 22
Adapun  pada  Pasal  2  ayat  (2) menyebutkan,  Transaksi  yang  bertentangan dengan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal mencakup beberapa hal antara lain:
a. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
22 Lihat  Pasal  2  beserta  penjelasannya  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  15/Pojk.04/ 2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal
Dalam  penjelasannya  dinyatakan Transaksi  Efek  yang  diawali  pergerakan harga  cenderung  naik  ( uptrend ),  yang disebabkan  oleh  serangkaian  transaksi yang  dengan  sengaja  dilakukan  oleh inisiator  beli  agar  membentuk  harga  naik hingga level tertinggi yang diinginkannya. Setelah  harga  Efek  mencapai  level tertinggi  yang  diinginkannya,  pihak-pihak yang  berkepentingan  terhadap  kenaikan harga tersebut, melakukan transaksi sebagai  inisiator jual Efek dengan volume yang signifikan ( pump and dump ).
Transaksi  suatu  Efek  yang  diawali oleh  pergerakan  harga  cenderung  naik ( uptrend ) yang disebabkan oleh serangkaian transaksi yang dengan sengaja dilakukan oleh inisiator beli agar membentuk  harga  naik  hingga  mencapai level  tertinggi  yang  diinginkannya  yang disertai  dengan  adanya  informasi  positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, menyesatkan  ( misleading ).  Setelah  harga mencapai level tertinggi yang diinginkannya, pihak-pihak yang
berkepentingan  terhadap  kenaikan  harga tersebut  melakukan  serangkaian  transaksi sebagai  inisiator jual Efek dengan volume yang signifikan ( hype and dump ) .
Permintaan  atau  penawaran  palsu (creating  fake  demand/supply ),  yaitu
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
adanya  1  (satu)  atau  lebih  pihak  tertentu melakukan  pemasangan  order  beli  atau  jual pada  level  harga  terbaik,  tetapi  jika  order beli atau jual yang dipasang sudah mencapai harga  terbaik  ( best  price )  maka  order tersebut  dihilangkan  ( deleted )  atau  diganti ( amended )  baik  dari  jumlah  dan/atau harganya  diturunkan  secara  berulang  kali. Hal  ini  dilakukan  untuk  memberi  kesan adanya  permintaan  atau  penawaran  yang tinggi  sehingga  pasar  terpengaruh  untuk membeli atau menjual.
b. perdagangan  atau  transaksi  yang  tidak disertai  dengan  penyerahan  barang  dan/atau jasa;
c. perdagangan  atas  barang  yang  belum dimiliki;  yakni  seperti  Contoh  perdagangan atas  barang  yang  belum  dimiliki  adalah perdagangan  Efek  Syariah  yang  belum dimiliki  (bai‟  al-ma‟dum/short  selling). Pengertian  “barang”  mencakup  pula  Efek Syariah.
d. pembelian  atau  penjualan  atas  Efek  yang menggunakan atau
memanfaaatkan informasi  orang  dalam  dari  Emiten  atau Perusahaan Publik;
e. transaksi  marjin  atas  Efek  Syariah  yang mengandung unsur bunga (riba);
f. perdagangan  atau  transaksi  dengan  tujuan penimbunan (ihtikar);
g. melakukan  perdagangan  atau  transaksi yang  mengandung  unsur  suap  (risywah); dan
h. transaksi  lain  yang  mengandung  unsur spekulasi (gharar), penipuan (tadlis) termasuk menyembunyikan kecacatan (ghisysy), dan upaya untuk mempengaruhi pihak  lain  yang  mengandung  kebohongan (taghrir).
Dalam  penjelasan  Pasal  2  ayat  (2) huruf h hanya dijabarkan mengenai penipuan ( tadlis ) termasuk menyembunyikan kecacatan ( ghisysy ),  dan  upaya  yang  mengandung kebohongan  ( taghrir ) . Sayangnya  tidak terdapat  penjelasan  mengenai  bagaimana tindakan  spekulasi  ( gharar )  yang  dimaksud, padahal  spekulasi  merupakan  hal  yang  hal yang  masih  menjadi  permasalahan  dalam pasar  modal  syariah.  hal  ini  sebagaimana telah  dijelaskan  dalam  Fatwa  DSN-MUI Nomor  40/DSN-MUI/X/2003  tentang  Pasar Modal Syariah dan pedoman Umum Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal yang  menekankan  pentingnya  tercipta  harga pasar yang wajar dalam pasar modal syariah. perbuatan  spekulasi  dengan  jual-beli  saham dalam  jangka  pendek  dapat  mengakibatkan tingginya  volatilitas  (tingginya  gejolak  naik- turunnya harga saham). Dengan begitu, maka Otoritas  Jasa  Keuangan  sebagai  lembaga yang  berwenang  mengatur  dengan  membuat
regulasi  bagi  para  pihak  yang  terlibat  di  pasar modal  syariah,  termasuk  bagi  perusahaan sekuritas  sebagai  platrofm  yang  memiliki sistem  yang  mempertemukan  pembeli  dan penjual saham.
Berkembang  pesatnya  ekonomi  syariah menuntut  kajian  serta  kebijakan  dalam  hukum ekonomi  syariah  berjalan  dinamis  dan  mampu menyikapi berbagai persoalan mengenai hukum ekonomi  syariah  kekinian.  Salah  satu  bentuk preventif  hukum  Islam  dalam  terjadinya berbagai  permasalahan  ekonomi  ialah  adanya akad  yang  menjadi  syarat  wajib  dalam bermuamalah.  Maka  untuk  melihat  bagaimana praktik  jual  beli  saham  di  pasar  modal  syariah dilihat  dari  jenis  akadnya,  yakni  sebagai berikut:
1. Dilihat  dari  keabsahannya,  jika  tidak terdapat  unsur  lain  yang  dilarang  seperti praktik  riba,  gharar  dan  maysir  maka termasuk akad yang sahih/sah.
2. Dari  segi  sifat  akad,  termasuk  Akad  sahih yaitu  akad  yang  sempurna  syarat  dan rukunnya,  akibat  hukumnya  adalah  akad berlaku secara pasti dan mengikat.
3. Dari  segi  sifat  benda  jual  beli  saham  di pasar  modal  termasuk  jenis  akad  „ ainiyah
yang  untuk  kesempurnaannya  dengan penyerahan barang.
4. Dilihat  dari  bernama  atau  tidaknya termasuk  akad    musammah  yang  telah ditetapkan nama-namanya oleh syara.
5. Dilihat  dari  tujuan  akad  termasuk  al- tamlikat yang bertujuan pada kepemilikan  benda  atau  manfaat,  karena membeli  saham  adalah  bertujuan  untuk memiliki  saham  atau  nilai  investasi  di dalamnya.
6. Dari  berhubungannya  pengaruh  akad termasuk  akad  munajaz  yang  tidak berhubungan  dengan  syarat  dan  waktu, karena  investor  dapat  memiliki  saham secara  sempurna,  ia  dapat  menjualnya ataupun tidak.
Melihat hal tersebut di atas, sebenarnya  tampak  tidak  terdapat  sesuatu yang  salah  dalam  pasar  modal  syariah.  Dari segi  objek  akad,  pemerintah  juga  telah mengatur  mekanisme  untuk  setiap  produk yang  listing  adalah  yang  tidak  mengandung unsur  haram,  selain  itu  saham  yang diperjualbelikan juga memang dapat diserahkan  kepemilikannya,  namun  ada  satu hal  lagi  yang  menjadi  masalah  dalam  pasar modal syariah, yaitu adanya praktik spekulasi.
Fatwa  telah  dikeluarkan  oleh  Dewan Syariah  Nasional  serta  Peraturan  OJK  juga melarang  aktifitas  spekulasi  karena  termasuk gharar .  Hal  ini  sebagaimana  terdapat  dalam

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
Fatwa DSN MUI pasal  5 ayat 1 “ Pelaksanaan transaksi  harus  dilakukan  menurut  prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan  spekulasi  dan  manipulasi  yang  di dalamnya  mengandung  unsur  dharar,  gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.” 23
Namun,  bagaimana  larangan  tersebut bisa menjadi sebuah mekanisme pasar, sehingga  pasar  saham  syariah  bukan  hanya memperdagangkan  saham  syariah,  tetapi  dapat mengatur  sistem  dan  pola  perdagangan  sesuai hukum  ekonomi  syariah.  Untuk  menjawab pertanyaan tersebut, terdapat uraian
problematika berikut: 1. Praktik Spekulasi Yang Dapat Dilakukan Di Pasar Modal Syariah Untuk
mempermudah bahasan selanjutnya,  kita  perlu  memahami  konsep gharar dalam  ekonomi  syariah.  Terdapat berbagai  macam  dilema  pendefinisian gharar yang  secara  bahasa  berarti  kekhawatiran  atau risiko,  berarti  juga  menghadapi  kecelakaan, kerugian,  atau  kebinasaan . Definisi gharar menurut  pendapat  mayoritas  fuqaha  adalah seperti  pendapat  Imam  Sarkashi  berikut  ini, “ gharar adalah  sesuatu  yang  akibatnya  tidak
23 Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  Nomor 40/Dsn-Mui/X/2003 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  Di  Bidang  Pasar Modal
dapat  diprediksi.” 24 Dalam  interpretasi  dunia keuangan, gharar bisa  diartika  sebagai “ketidakpastian,  risiko  atau  spekulasi.” Definisi  lain  mengatakan  bahwa  dalam bahasa  Arab gharar diterjemahkan  sebagai risiko,  sesuatu  yang  tidak  pasti,  atau ketidakpastian  ( uncertainty ),  sebagaimana Nabi  bersabda, janganlah  kalian  membeli ikan  di  dalam  air  (laut),  karena  perbuatan semacam  itu  termasuk  gharar  (tidak  pasti). (HR. Ahmad).
Ibnu  Taymiyah  dan  Ibnu  Qayyim menjelaskan gharar sebagai “things  with unknownfate, so selling auch things is maysir or  gambling”. Dengan  demikian,  transaksi jual  beli  yang  tidak  pasti  ( gharar )  dilarang dalam  Islam  karena  termasuk  kategori perbuatan maysir atau perjudian (spekulasi). 25
Selain hadis Nabi di atas, banyak juga hadis- hadis  lain  yang  memperluas  pengertian gharar,  seperti  hadis  yang  melarang  jual  beli apa saja yang masih berada dalam kandungan (rahim),  jual  beli  isi  susu  perah,  jual  beli kayuhan  seorang  penyelam  (jual  beli  lebih dahulu dari hasil selaman penyelam). 26
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No. 80/DSN-MUI/III/2011  tentang  Penerapan
24 Huda  dan  Nasution, Investasi  pada  Pasar Modal Syariah , hal. 30.
25 Huda dan Nasution, hal. 40.
26 Warde, Islamic  Finance:  Keuangan  Islam dalam Perekonomian Global , hal. 127.
Prinsip Syariah Dalam Mekanisme
Perdagangan  Efek  Bersifat  Ekuitas  Di  Pasar Reguler  Bursa  Efek.  Dalam  ketentuan  umum menjelaskan bahwa Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai  kualitas  atau  kuantitas  objek  akad maupun penyerahannya. 27
2. Antara Praktik spekulasi dan gharar
Pendefinisian “spekulasi” dalam beberapa  literatur  dipersamakan  sebagai risk taking  action, sedangkkan  para  spekulan dikenal dengan nama blind speculation. Sering kita  dengar,  bisnis  adalah  pengambilan  risiko sebagaimana  prinsip  dasar  dalam  bisnis  yaitu no  risk,  no  return, sedangkan  prinsip  dasar utama  dalam  investasi  adalah high  risk,  high return.
Jika risiko tidak dapat dipisahkan dalam investasi  saham  atau  dalam  jual  beli  saham, maka  pengertian  risiko  perlu  kita  urai.  Oleh Reilly  dan  Brown  risiko  diartikan “the uncertainty  of  future  outcomes”. Jones  “ the probability of adverse outcomes.” Brigham dan Houston mengartikan “ peluang bahwa beberapa  kejadian  yang  tidak  menguntungkan akan  terjadi.” Al-Suailem  membagi  resiko menjadi  dua  tipe,  yaitu  risiko  pasif  seperti game  of  chance yang  hanya  mengandalkan faktor  keberuntungan  dan  risiko  responsif,
27 Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 721.
seperti game  of  skill atau  yang  disebut rational  speculation yang  memungkinkan adanya  distribusi  probabilitas  hasil  keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis. 28
Dalam  ilmu  bisnis  dikenal  yang namanya  risiko,  dikatakan juga bahwa setiap bisnis  memiliki  risiko,  untuk  itulah  dikenal yang  namanya  konsep  manajemen  risiko  hal tersebut  untuk  meredam  atau  menangani risiko. Dalam Islam, berurusan dengan risiko dalam  perdagangan  diakui  dan  didukung, karena  risiko  yang  ada  ditanggung  bersama secara  adil. 29 Jika  begitu  maka gharar tidak bisa  sepenuhnya  disamakan  dengan  risiko, dengan  kata  lain  ada  risiko  yang  bisa termasuk gharar dan  ada  juga  risiko  lainnya yang diperbolehkan.
Konsep gharar yang  dianut  secara umum  dalam fiqh  muamalah  maliyah (transaksi  keuangan)  adalah  adanya  unsur yang  tidak  diketahui  atau  tersembunyi  untuk tujuan  yang  merugikan  atau  membahayakan. Gharar yang  membatalkan  transkasi  adalah gharar yang bersifat eksesif atau fahisy serta harus  dalam  kontrak  atau  transaksi  yang bertujuan  tukar  menukar  barang  atau  tukar menukar sesuatu (akad mu‟awadhat ).
Kontrak di luar hal tersebut, misalnya kontrak
28 Huda  dan  Nasution, Investasi  pada  Pasar Modal Syariah , hal. 41.
29 Warde, Islamic  Finance:  Keuangan  Islam dalam Perekonomian Global , hal. 127.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
pemberian  barang  atau  hibah,  tidak  termasuk dalam  jenis  yang  dapat  gugur  atau  dilarang karena adanya unsur gharar . 30 Triyanta 630
Gharar cenderung merefleksikan
“ketidakpastian” dan “untung-untungan”.
Refleksi  ini  bisa  dilihat  dari  hasil  yang  tidak jelas dan keuntungan atau kerugian yang hanya berpihak  kepada  salah  satu  pihak, zero-sum games .  Disinilah  kemudian  risiko  mulai mewujud. Transaksi yang inheren dengan unsur gharar mengkonstruk ketidakadilan dan ketidakrelaan,  oleh  karena  itu,  transaksi  ini termasuk  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis  yang terlarang dalam hukum ekonomi syariah. 31
Jika  dilihat  dari  sisi  etika  transaksi Islam, gharar menyalahi  keetisan  dalam transaksi.  Sistem  etik  ekonomi  menekankan produk,  kewajaran  dan  kejujuran  di  dalam perdagangan  serta  kompetisi  yang  adil. gharar merupakan  situasi  dimana  terjadi uncomplete information karena  adanya  ketidakpastian kedua  belah  pihak  yang  bertransaksi,  dan bahkan  mengubah  sesuatu  yang  seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. 32
30 Agus  Triyanta,  “Gharar;  Konsep  Dan Penghindarannya  Pada  Regulasi  Terkait  Screening Criteria  Di  Jakarta  Islamic  Index,” Jurnal  Hukum  IUS QUIA  IUSTUM 17,  no.  4  (18  Oktober  2010):  hal.  630, https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6. 31 Sirajul  Arifin,  “Gharar  Dan  Risiko  Dalam Transaksi  Keuangan,” TSAQAFAH 6,  no.  2  (30 November 2010): hal. 332,
https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.123.
32 Efa  Rodiah  Nur,  “Riba  Dan  Gharar:  Suatu Tinjauan  Hukum  Dan  Etika  Dalam  Transaksi  Bisnis
Spekulasi  dan  investasi  merupakan salah  satu  ciri  utama  perbedaan  antara investasi  saham  syariah  dengan  investasi saham konvensional. Penulis telah menemukan cukup banyak kutipan mengenai pelarangan spekulasi dalam investasi syariah. Di antaranya adalah 15/POJK.04/2015 Tentang  Penerapan  Prinsip  Syariah  Di  Pasar Modal  dan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional tentang pasar modal syariah.
Berbagai  keterangan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa risiko  pasif termasuk gharar karena  kurangnya  informasi (jahala, ignorance) pada  pihak  yang  melakukan kontrak (akad). Jika melihat permasalahan di atas,  konsep  akad  dalam  fikih  muamalah telah  mengatur  mekanisme  pengaplikasian akad dalam bermuamalah (termasuk jual beli dalam pasar modal).
Menurut penulis, terdapat dua permasalahan  dalam  aktivitas  spekulasi  di pasar  modal  syariah  dalam  kaitannya terhadap konsep akad dalam fikih muamalah. Pertama, terdapat  beberapa  pendapat  yang mengatakan  bahwa  objek  investasi  yang dibeli  dengan  berspekulasi  adalah  akad  yang jahalah,  tidak  diketahui  jelas  (kualitasnya) apakah  saham  tersebut  baik  dan  berpotensi mengalami  peningkatan.  Jika  demikian,  itu
Modern,” AL-‟ADALAH 12,  no.  1  (2015):  hal.  660- 661, https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.247.
artinya  tidak  memenuhi  kualifikasi  dalam syarat  sahnya  objek  karena  termasuk maysir . Kedua, pembelian untuk berspekulasi berdampak  buruk  bagi  emitem  karena  dapat mengganggu  stabilitas  pasar  sehingga  gejolak pasar  saham  menjadi  tidak  pasti,  karenanya transaksi saham syariah dengan cara berspekulasi  termasuk  mengandung  unsur gharar. Dan  praktek  tersebut  juga  dilarang dalam bermuamalah.
Berdasarkan  dua  permasalahan  di  atas, terlihat  bahwa  transaksi  saham  pada  pasar modal  syariah  pada  dasarnya  tidak  bermasalah selama tidak mengandung unsur-unsur terlarang  didalamnya,  dengan  konsep  akad dalam  fikih  muamalah,  maka  praktik  yang terlarang dalam bermuamalah seharusnya tidak boleh dilakukan dalam pasar modal syariah.

## 3. Konsepsi  pencegahan  praktek  spekulasi di pasar modal syariah
Sudah  seharusnya,  seorang  muslim yang  menjadi  investor  dalam  melakukan investasi tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial namun juga mempertimbangkan nilai- nilai  atau  ajaran  Islam  melaui  syariatnya, Investor yang demikian akan menolak berinvestasi pada perusahaan yang menghasilkan  produk  atau  aktivitas  bisnisnya bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama  Islam  mulai  dikembangkan  investasi
berbasis  syariah,  dimana  investasi  tersebut mengintegrasikan nilai-nilai  ekonomi syariah dalam  kegiatan  investasi  dengan  cara melakukan  proses  seleksi  ( screening) dalam memilih perangkat investasinya dan alah satu sarana  dalam  berinvestasi  sesuai  prinsip syariah
adalah melalui pasar modal syariah. 33
Investasi  dalam  perspektif  hukum ekonomi syariah berbeda dengan pemahaman investasi  secara  konvensional.  Kemaslahatan dengan dimensi dunia dan akhirat mempunyai  prioritas  yang  utama,  sehingga investasi bertujuan jangka panjang. Sementara  spekulasi  bertujuan  hanya  untuk mencari  untung  dalam  jangka  pendek  tanpa memperhatikan  kepentingan  orang  lain  serta sering  kali  menggunakan  cara-cara  yang melanggar rule  of  the  game yang  berlaku. Selain  itu  walaupun  investasi  syariah  tidak akan luput dari adanya risiko, namun investor merasakan  kenyamanan  dalam  berinvestasi karena tidak adanya unsur riba, maysir (judi), gharar (ketidakpastian).  Investasi  dilakukan dengan  memperhatikan  prinsip  syariah  yang bersumber  pada  tata  aturan  dalam  al-Qur‟an dan  hadits  yang  representasikan  melalui
33 Ida  Syafrida,  Indianik  Aminah,  dan Bambang  Waluyo,  “Perbandingan  Kinerja  Instrumen Investasi  Berbasis  Syariah  Dengan  Konvensional  Di Pasar  Modal  Indonesia,” Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu Ekonomi  Syariah 6,  no.  2  (29  Juli  2014):  hal.  198, https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1230.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
rumusan fikih muamalah, bukan bersumber dan bersandar  pada  keinginan  hawa  nafsu  orientasi kemutlakan profit sebagaimana  dilakukan  oleh spekulator  yang  dapat  merugikan  banyak pihak. 34
Spekulasi  dilarang  bukan  karena  nilai saham  yang  tidak  pasti,  melainkan  bagaimana investor  menggunakan  ketidakpastian  tersebut, spekulasi  yang  dilakukan  dapat  merusak stabilitas  harga  dan  likuiditas  suatu  saham, sehigga hal tersebut dapat berpotensi merugikan  baik  investor  maupun  emitem. Ketika  investor  menanggalkan  syariat  dengan tujuan memperoleh keuntungan dari ketidakpastian,  itulah  yang  dilarang  dalam Islam  karena  termasuk  konsep gharar  dan maysir , kedua konsep tersebut sangat berkaitan dengan  bahaya  ( hazard  /  mudarat ).  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  Hadits  Nabi  Muhammad Saw.
ِهَع ِهْبا ،  ساَّبَع َلاَق : َلاَق ُلىُس َر َِّاللّ ىَّهَص ُالل ِهْيَهَع َمَّهَس َو « : َل َر َزَض َل َو َرا َز ِض » 35
“ Dari Ibnu abbas, ia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda:  „tidak  boleh  mendatangkan  bahaya pada  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  pula mendatangkan  bahaya  kepada  orang  lain.” (HR. Ahmad).
34 Diana  Wiyanti,  “Perspektif  Hukum  Islam Terhadap  Pasar  Modal  Syariah  Sebagai  Alternatif Investasi  Bagi  Investor,” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM 20, no. 2 (2013): hal. 253, https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4.
35 asy Syaibânî, Musnad Ahmad , 5:hal. 55.
Jika  spekulasi  dilarang  dalam  hukum ekonomi  syariah,  maka  pemerintah  melalui OJK  seharusnya  dapat  membuat  mekanisme pasar  modal  yang  mengaturnya.  Dibuatnya aturan  main  yang  dapat  mencegah  praktik spekulasi merupakan pengaturan untuk menerapkan  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah di  pasar  modal.  Salah  satu  yang  dapat dilakukan adalah dengan penerapan minimum holding  period atau  jangka  waktu memegang saham minimum. 36 Dengan aturan ini  saham  tidak  dapat  diperjualbelikan  setiap saat,  sehingga  dapat  meredam  motivasi  cari untung  dari  pergerakan  harga  saham  semata oleh para investor atau para spekulan.
Aturan  minimum holding  period dapat  membuat  investasi  di  pasar  modal menjadi  likuid,  hal  ini  bisa  terjadi  ketika investor yang rasional benar-benar membutuhkan  likuiditas  mendadak  sehingga ia  harus  segera  mencairkan  sahamnya, sedangkan  ia  terhalang  dengan  adanya minimum holding  period. Maka  untuk permasalahan  tersebut,  perlu  kajian  lanjutan di  berbagai  aspek  baik  aspek  ekonomi,  dan aspek  syariah  dari  segi  akad,  dan  lain sebagainya.
Dari  contoh  pada  berbagai  norma tersebut  terkait  transaksi  saham  di  pasar
36 Huda  dan  Nasution, Investasi  pada  Pasar Modal Syariah , hal. 79.
modal  syariah memang  sudah  terdapat  pasal tentang pelarangan praktik gharar dari beberapa  norma  tersebut  sebagai  aturan  dalam bertransaki  di  pasar  modal  syariah.  namun, aturan  tersebut  tidak  memiliki  dampak  yang signifikan, seakan-akan tidak memiliki konsekuensi  hukum  karena  hanya  sebatas norma,  namun  tidak  dijadikan  sebuah  sistem tertentu yang dapat mencegah praktik spekulasi tersebut  seperti  halnya  penerapan  konsep minimum  holding  period. Akhirnya,  platform sekuritas  syariah  pun  tidak  menerapkan  sistem holding period. Hal tersebut akan menjadi lebih tepat jika DSN-MUI mengeluarkan rekomendasi  dan  OJK  mengeluarkan  aturan agar sistem  holding  period harus  diterapkan oleh perusahaan securitas atau perusahaan efek khusus untuk platform syari‟ah.
Upaya mencegah atau minimal mengurangi  prtaktik  spekulasi  yang  masih dapat  dilakukan  di  pasar  modal  syariah menurut hasil analisis penulis kuncinya terletak pada perusahaan securitas, dan DSN serta OJK lah  yang  memiliki  domain  untuk  menghimbau dan mengatur hal tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan  sekuritaslah  yang  menyediakan sistem mekanisme traksaksi investor. Sehingga seaindainya setiap perusahaan securitas membuat  mekanisme  sistem  transaksi  saham syariah  di  pasar  modal  syariah  mengunakan sistem minimum  holding  period ,  misalnya
dengan  membuat  sistem  saham  yang  baru dibeli  tidak  bisa  dijual  kembali  kecuali setelah  jangka  waktu  7  (tujuh)  hari.  Dengan cara  seperti  ini  maka  secara  sistem  praktik spekulasi  di  pasar  modal  syariah  dapat dicegah atau minimal dapat dikurangi.
Imam  al-Syatibi  secara  lebih  detail menjelaskan bahwa setiap perbuatan dipandang  oleh  syara‟  berdasarkan  maslahat atau mafsadatnya:
1) Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk rukun.
2) Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa besar.
3) Jika perbuatan tersebut memiliki maslahat yang tidak besar, maka perbuatan tersebut termasuk kategori ihsan.
4) Jika perbuatan tersebut memiliki mafsadat yang kecil, maka perbuatan tersebut termasuk kategori dosa kecil.
Dengan  cara  seperti  ini,maka  bisa dibedakan antara rukun dan prinsip agama ini dengan furu‟ nya. 37 Dari  pembagian  yang demikian  itu,  menurut  penulis  penerapan kebijakan minimum  holding  period memiliki maslahat  yang  besar  karena  selain  dapat meredam  aktifitas  perbuatan  gharar  dan
37 Huda dan Nasution, hal. 56.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
maisir  yang  dilarang,  ia  juga  dapat  membuat likuiditas saham syariah menjadi lebih baik dan lebih  stabil.  Dari  pandangan  demikian  maka kebijakan minimum  holding  period adalah termasuk  suatu  hal  yang  rukun  dan  menjadi keniscayaan  untuk  segera  diterapkan  pada pasar  modal  syariah  melalui  payung  hukum yang baik.

## G. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  pada bagian  penutup  ini  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Perkembangan  Pasar  Modal  Syariah  telah dibarengi  dengan  berbagai  payung  hukum yang  kuat.  Setidaknya  terdapat  Undang- undang  pasar  modal,  beberapa  Peraturan Ojk  dan  Fatwa  DSN  MUI  yang  berkaitan dengan Pasar Modal Syariah 2. Aktivitas  spekulasi  yang  menjadi  pembeda antara  investasi  syariah  dan  investasi konvensional  menjadi  sebuah  permasalahan dalam  konsep  akad.  Berbagai  kajian mengatakan  bahwa  aktivitas  spekulasi mengandung  unsur gharar dan  termasuk maysir yang merupakan  salah satu  hal  yang dilarang  dalam  ekonomi  syariah.  Kegiatan spekulasi  yang  dapat  merusak  terhadap likuiditas  serta  harga  saham  menjadikannya kegiatan yang terlarang.
3. Beberapa  pakar  menilai  bahwa  solusi untuk  meredam  aktivitas  spekulasi  di pasar  modal  adalah  dengan  menerapkan kebijakan  minimum holding  period yakni kebijakan  jangka  waktu  minimum  untuk menjual  saham.  Dengan  pembatasan waktu minimal dalam melakukan jual beli saham  para  spekulan  tidak  dapat  leluasa berspekulasi  dengan  hanya  mengandalkan fluktuasi harga, dan pengaplikasian wacana  tersebut  tidak  bermasalah  selama hal  tersebut  dapat  mencegah  trjadinya praktik  yang  terlarang  dalam  pasar  modal syariah.

## Reference
Arifin,  Sirajul.  “Gharar  Dan  Risiko  Dalam Transaksi Keuangan.” TSAQAFAH 6, no.  2  (30  November  2010):  312–33. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2
.123.
Dewan  Syariah  Nasional  MUI. Himpunan Fatwa  Keuangan  Syariah .  Jakarta: Erlangga, 2014.
Djakfar, Muhammad. Hukum Bisnis . Malang: UIN Maliki Press, 2009.
Huda,  Nurul,  dan  Mustafa  E.  Nasution.
Investasi  pada  Pasar  Modal  Syariah . Jakarta:  Kencana  Prenada  Media, 2008.
Indonesia, Bank. Dinamika Produk dan Akad Keuangan  Syariah  Di  Indonesia . Departemen  Riset  Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016.
Mardani. Hukum  Sistem  Ekonomi  Islam . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Mas‟  adi,  Ghufron  A. Fiqh  Muamalah
Kontekstual . Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002. Nur,  Efa  Rodiah.  “Riba  Dan  Gharar:  Suatu Tinjauan  Hukum  Dan  Etika  Dalam Transaksi Bisnis Modern.” AL- ‟ADALAH 12,  no.  1  (2015):  647–62.
https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.2
47.
Nurlita,  Anna.  “Investasi  Di  Pasar  Modal Syariah Dalam Kajian Islam.” Kutubkhanah 17,  no.  1  (1  Februari 2015): 1–20.
Setiawan,  Budi.  “Perbandingan  Kinerja  Pasar Modal  Syariah  Dan  Konvensional :
Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia.” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Global  Masa  Kini 8,  no.  1  (25  Juli 2017): 35–40. https://doi.org/10.35908/jiegmk.v8i1.23 4.
Siregar, Sawaluddin. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam  Transaksi  Saham  Di  Pasar Modal.” Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 3,  no.  2  (2017):  70–87. https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.
v3i2.1523.
Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan
Syariah . Jakarta: Kencana, 2009.
Syafrida,  Ida,  Indianik  Aminah,  dan  Bambang
Waluyo. “Perbandingan

## Kinerja
Instrumen  Investasi  Berbasis  Syariah
Dengan  Konvensional  Di  Pasar  Modal
Indonesia.” Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu Ekonomi  Syariah 6,  no.  2  (29  Juli 2014):
195-206–206.
https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1230.
Syaibânî,  Abû  „Abdullah  Ahmad  bin Muhammad  bin  Hanbal  bin  Hilâl  bin bin Asad asy. Musnad Ahmad . Vol. 5. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001.
Triyanta,  Agus.  “Gharar;  Konsep  Dan
Penghindarannya Pada Regulasi Terkait  Screening  Criteria  Di  Jakarta Islamic  Index.” Jurnal  Hukum  IUS
QUIA IUSTUM 17, no. 4 (18 Oktober 2010): 615–32. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17
.iss4.art6.
Warde,  Ibrahim. Islamic  Finance:  Keuangan Islam  dalam  Perekonomian  Global . Diterjemahkan  oleh  Andryadi  Ramli. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Wiyanti,  Diana.  “Perspektif  Hukum  Islam
Terhadap Pasar Modal Syariah
Sebagai  Alternatif  Investasi  Bagi Investor.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM 20,  no.  2  (2013):  234–54. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20 .iss2.art4.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021