Muhammadiyah Law Review  2 (2), Juli 2018, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## IMPLEMENTASI PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA DALAM KEBIJAKAN EKONOMI: PERPU NO. 1 TAHUN 2020

## Firqoh Widyati, Nursiyam Rizqi Sahputra Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## ABSTRACT
Kebijakan ekonomi baru yang digadang-gadang pemerintah Indonesia dapat menekan laju resesi selama adanya  Covid-19  merupakan  harapan  bagi  semua  elemen  di  masyarakat.  Untuk  itu,  pemerintah mengevaluasi dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 (PERPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic Covid- 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan total anggaran sebesar Rp 406,1 triliun. Tidak hanya PERPU, tetapi juga menerbitkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun  2020  (PERPRES  54/2020),  dimana  perpres  tersebut  merupakan  tindak  lanjut  dari  PERPU 01/2020.1 Maka melihat dari sektor kebijakan ekonomi, beberapa langkah yang terkait dengan kebijakan fiskal  dan  moneter  adalah  bagian  yang  dibutuhkan  untuk  memberikan  daya  rangsang  ekonomi  serta memberdayakan  para  pelaku  usaha.  Oleh  karenanya  baik  dari  sektor  ekonomi  makro  maupun  mikro salama  adanya  pandemic  diharapkan  mampu  bertahan  dalam  mengahadapi  krisis  ekonomi. Dihadapkannya dalam hal ini adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diupaya kan  bisa  mempertahankan usaha  bisnisnya  dalam  kondisi  pandemi.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk menganalisis kebijakan ekonomi tindak lanjut ada pada PERPU 01/2020 dan PERPRES 54/2020 di segi implikasi  dan  implementasi  pemerintah  maupun  pelaku  usaha.  Kepenulisan  ini  menggunakan  metode deskripsi, argumentasi dari sumber data-data sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dimana peraturan Undang-undang yang terkait dengan kebijakan ekonomi dikaji dengan teori-teori yang berkaitan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan PERPU No. 1 Tahun 2020.
Kata kunci: Kebijakan Ekonomi Indonesia, Imlementasi Kebijakan Ekonomi, Ekonomi Covid – 19.

## 1. PENDAHULUAN
Covid-19 ( Corona Virus Diseases 2019 ) yang telah terdeteksi masuk ke negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, memaksakan timbulnya perubahan di sektor ekonomi sehingga dibuatkannya  kebijakan-  kebijakan  yang  diupayakan  dapat  menopang  keadaan  perekonomian Indonesia. Penularan langsung antar manusia ( human to human  transmission ) ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa hingga per tanggal 20 Oktober 2020 terkonfirmasi *Coresponding author.
E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .
terdapat 368.842 kasus Covid-19 di Indonesia. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia. 1
Beberapa kebijakan, yaitu kebijakan ekonomi di sektor kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Karenanya Covid-19 ( Corona Virus Diseases 2019 ) yang telah terdeteksi masuk ke negara Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, memaksakan timbulnya perubahan di sektor ekonomi sehingga  dibuatkannya  kebijakan-kebijakan  yang  diupayakan  dapat  menopang  keadaan perekonomian Indonesia. untuk menghadapi Covid-19, pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan  cepat  dan  prudensial  untuk  mengurangi  dampaknya  di  perekonomian.  Karenanya dampak yang dikhawatirkan bisa lebih besar dari dampak kesehatan dan pertumbuhan ekonomi melambat. 2
Ekonomi  adalah  salah  satu  faktor  penting  dalam  kehidupan  manusia  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup.  Organisasi  berskala  internasional  bidang  keuangan  yaitu International Monetary Fund dan World Bank memprediksi bahwa ekonomi global akan memasuki resesi yang terkoreksi sangat tajam. 3 Terjadi beberapa fluktuasi ekonomi  secara global, baik itu dari sektor keuangan hingga nilai tukar emas yang terus melonjak tinggi dan membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian Indonesia khususnya dari sisi pariwisata, perdagangan serta investasi.
Di  sektor  pariwisata  misalnya  yang  tidak  luput  dari  ancaman.  Data  dari  Badan  Pusat Statistik  menjelaskan  pada  tahun  2019  pelancong  asing  asal  Cina  yang  datang  ke  Indonesia menyentuh  angka  2.07  juta  pelancong.  Pandemi  Covid-19  mengakibatkan  wisatawan  yang datang  ke  Indonesia  menjadi  merosot  sehingga  sektor-sektor  pendukung  pariwisata  seperti restoran,  hotel  hingga  pengusaha  retail  juga  ikut  terdampak.  Pandemi  Covid-19  juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi dan mempengaruhi proyeksi pasar. Investor cenderung memilih untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar dan tidak  jelasnya supply  chain .  Pada  sektor  investasi,  Cina  adalah  salah  satu  negara  yang menginvestasikan modalnya di Indonesia. Pada tahun 2019 silam, investasi dari Cina menduduki peringkat  dua terbesar setelah Singapura. Contohnya saja investasi  dari  Cina untuk  salah satu wilayah  di  Indonesia  yaitu  Sulawesi  senilai  5  milyar  USD  sedang  dalam  tahap  pelaksanaan, namun pekerja dari China masih terhambat untuk datang ke Indonesia sehingga investasi tersebut masih ditunda. 4
Kasus  Indonesia  merupakan  kombinasi  dua  unsur  kasus  yang  terjadi  secara  bersamaan,
1 M. Arifin Nawas, Faisal Yurius. (2020). Respirologi Indonesia. Journal Of The Indonesia Society Of Respirology, 40, 119 – 129. http://jurnalrespirologi.org.
2 Edward UP Nainggolan. (2020). Kebijakan Fisakal Dan Moneter. Diakses 20 Oktober 2020, dari http://www.djkn.kemenkeu .go.id.
3 Dito Aditia Darma Nasution. (2020). Dampak Pandemi Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita, 212 – 224. http://wwwresearchgate.net.
4 Silpa Hanoatubun. (2020). Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia. EdupsyCouns Journal, 2, 146 – 153. http://ummaspul.e- journal.id.
dimana unsur eksternal berupa kepanikan keuangan dan lemahnya ekonomi nasional baik sektor perbankan  maupun  riil.  Perekonomian    nasional  yang  lemah  sangat  mudah  terkena  dampak negatif sehingga gejolak yang terjadi dalam waktu yang singkat berubah menjadi krisis ekonomi yang  dirasakan  oleh  negara  kita.  Berbagai  kebijakan  dan  stimulus  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia dalam rangka menangkal kondisi ekonomi global yang diakibatkan oleh Covid-19 .
Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya mengundang reaksi para pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan dilakukan penelitian mengenai kebijakan ekonomi guna menekan  resesi  di  Indonesia.  Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  karya  tulis  ini  adalah bagaimanakah implementasi dari kebijakan ekonomi baru dan sikap para pelaku usaha terhadap kebijakan yang dikeluarkan untuk menekan resesi yang diakibatkan oleh Covid-19.

## 2. METODE
Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di  lakukan  pendekatan  secara  sosiologis  yaitu  sebagai  suatu  penelitian  terhadap  hukum  di masyarakat  yang  pada  hakekatnya  merupakan  dari  penelitian  sosial.  Dengan  demikian,  maka penelitian  ini  disebut  juga  dengan  social-legal-reseach,  yaitu  penelitian  sosiologi  hukum  yang dilakukan  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dan  mengenai  praktek/penerapan  hukum  di masyarakat. 5
Pada penelitian ini masuk kategori penelitian kepustakaan ( library research ) yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan),  baik dari buku, catatan, laporan hasil penelitian dari penelitian  terdahulu  maupun  karya  ilmiah  lainnya.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  yaitu  pada proses  datanya  tidak  berdasarkam  perhitungan  angka  –  angka  dikarenakan  lebih  mengarah  ke analisis  peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah    Indonesia  tentang  kebijakan  ekonomi  sebagai upaya penanganan Covid-19.
Kemudian  melalui  pendekatan  yuridis  normatif,  yakni  mengkaji  berbagai  macam  aturan hukum  yang  bersifat  formal  seperti  Undang-undang,  literatur  yang  berisi  konsep  teoritis  dan kemudian  dikaitkan  dengan  permasalahan  yang  menjadi  pokok  pembahasan  terkait  dengan  isu hukum yang dihadapi untuk memperoleh suatu kesimpulan. Maka dengan dilakukaknnya analisis terhadap implementasi peraturan mengenai kebijakan ekonomi dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia di saat mewabahnya Covid-19.
5 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press),2006), hlm. 5.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Arah Baru Kebijakan Ekonomi Tahun 2020
Sejak ditetapkannya PERPU No. 1 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut pemerintah dalam upaya penanganan  Covid-19  yang  memiliki  dasar  hukum  Pasal  22  Ayat  (1)  UUD  1945.  Arah  baru kebijakan  ekonomi  dalam  penanganan  Covid-19  melalui  peraturan  tersebut  menimbulkan runtutan berbagai macam peraturan yang dalam upayanya dapat membantu para pelaku usaha. Dari  sektor  koperasi  dan  UMKM  (Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah)  yang merupakan  jenis usaha  yang  memiliki  peran  penting  dalam  peningkatan  PDB  (Produk  Domestik  Bruto)  yang dihadapkan  dengan  revolusi  industri  4.0  merupakan  otomatisasi  sistem  produk  dengan memanfaatkan big  data . 6 Namun,  akibat  dari  pandemi  global  yang  terjadi  pula  di  Indonesia memberikan dampak yang berdasarkan Kementrian Koperasi yang menggambarkan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak Covid-19, dimana kebanyakan koperasi yang terkena  dampak  dibidang  kebutuhan  sehari-hari,  sedangkan  di  sektor  UMKM  yang  paling terdampak di sektor makanan dan minuman.
Dalam  penanggulangan  pemerintah  melaksanakan  beberapa  upaya  yang  salah  satunya memasukan pelaku UMKM  dan Koperasi  sebagai  penerima bantuan pemerintah, seperti kartu prakerja,  subsidi  tarif  listrik,  dan  keluarga  harapan.  Pemerintah  juga  memberikan  keringanan pembayaran  pajak  selama  enam  bulan,  sejak  April  2020  hingga  September  2020.  Juga merelaksasi dan merestruksasi pembayaran pinjaman bagi pelaku UMKM dan Koperasi. 7
Dalam  penanggulangan  pemerintah  melaksanakan  beberapa  upaya  yang  salah  satunya memasukan  pelaku  UMKM  dan  Koperasi  sebagai  penerima  bantuan  pemerintah,  seperti  kartu prakerja,  subsidi  tarif  listrik,  dan  keluarga  harapan.  Pemerintah  juga  memberikan  keringanan pembayaran pajak selama enam bulan, sejak April 2020 hingga September 2020. Juga merelaksasi dan  merestruksasi  pembayaran  pinjaman  bagi  pelaku  UMKM  dan  Koperasi. 7 Kemudian  pada kebijakan  ekonomi  selanjutnya  adalah  disektor  kebijakan  fiskal  dan  kebijakan  moneter.  Pada bidang fiskal, pemerintah melakukan recofusing kegiatan dan realokasi anggaran. Dalam hal itu, presiden Joko Widodo menerbitkan INPRES No. 4 Tahun  2020,  yang  menginstruksikan seluruh Mentri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat recofusing kegiatan, realokasi anggaran  dan  pengadaan  barang  jasa  penanganan  Covid-19.  Lalu  Kementrian  Keuangan  akan merealokasikan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) senilai Rp62,3 triliun, dimana  dana  itu  diambil  dari  perjalanan  dinas,  belanja  non  operasional,  honor-honor,  untuk penanganan Covid-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. 6
6 6 Andi Amri. (2020). Dampak Covid – 19 Terhadap UMKM Indonesia. Jurnal Brand, 2, 123 – 130. http://ejournals.umma.ac.id.
7 Edward UP Nainggolan. (2020). Kebijakan Fiskal Dan Moneter. Diakses 20 Oktober 2020, dari http://www.djkn.kemenkeu.go.id.
Implementasi Pemerintah Dan Pelaku Usaha Dalam Kebijakan Ekonomi: Perpu No. 1 Tahun 2020 Firqoh Widyati, Nursiyam Rizqi Sahputra

## a) Implementasi Pemerintah Terhadap Kebijakan Ekonomi
PERPPU No. 1 Tahun 2020 memungkinkan timbulnya peraturan tentang kebijakan ekonomi  yang  lain  sebagai  tindak  lanjut  peraturan  tersebut  dan  wujud  implementasi  dari pemerintah, seperti PERPRES No. 54 Tahun 2020, INPRES No. 4 Tahun 2020, PMK No. 23 Tahun 2020 dan PMK No. 35/PMK.07/2020, dan sebagainya yang tidak lain halnya juga  untuk  tercapainya  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945.  Dalam  hal  demikian  tidak  tinggal diamnya pemerintah, bisa membantu para pelaku usaha sehingga memungkinkan untuk tetap bertahan dalam menghadapi Covid-19. Adapun isi dari kebijakan tersebut tentang penguatan penanganan Covid-19 yang insentif di dunia usaha yang dilakukan untuk membantu pelaku usaha  UMKM  dan  informal  dan  juga  adanya  arahan  dari  Presiden  RI  agar Kementrian/Lembaga  memprioritaskan  pembelian  produk  UMKM,  mendorong  BUMN memberdayakan  UMKM  dan  produk  UMKM  masuk e  –  catalog .  Bulan  Agustus  2020, melalui  Bantuan  Presiden  Produktif  untuk  Usaha  Mikro  (BPUM)  diberikannya  anggaran Rp2,4 juta diperantaran ke Kementrian Koperasi dan UMKM untuk disalurkan kepada setiap pelaku usaha mikro yang lolos sebagai penerima BPUM dengan tujuan agar pelaku usaha mikro tetap bertahan dan bertumbuh selama masa pandemi.
Kemudian, dalam memberikan stimulus pajak untuk karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh (Pajak Penghaslan), dan pertambahan insentif/fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdampak Covid – 19. Lain dari pada kebijakan fiskal yang telah disebutkan, sementara di dalam kebijakan moneter yang  harus    selaras  dengan  kebujakan  fiskal  yang  telah  disebutkan,  yaitu  meminimalisir damak Covid-19 terhadap perekonimian nasional. Maka dari itu otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. 8
Berdasarkan prinsip  Pareto,  dijelaskannya oleh  Sigit Pranomo,  pemerintah hanya perlu fokus  terhadap  penanganan  sebesar  20%.  Di  mana  pemerintah  dan  dunia  usaha  harus  bisa mengidentifikasikan dan menyepakati 20% pengusaha besar, 20% pengusaha menengah, 20% pengusaha UMKM yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Dan sisanya 80%  diharapkan bisa ditarik  ikut  bergerak  setelah  20%  bangkit  dan  beroperasi  kembali. 9 Prinsip  pareto  atau  aturan 80/20,  nama  tersebut  berdasarkan  penemunya  yaitu  Vilfredo  Pareto  pada  tahun  1895  yang menyimpulkan bahwa hampir semua kegiatan ekonomi tunduk pada prinsip tersebut. 10

## c) Sikap Pelaku Usaha Terhadap Kebijakan Ekonomi yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah untuk Menekan Resesi
Dalam menangani permasalahan Covid-19, pemerintah lebih condong kepada kebijakan fiskal yang  mengutamakan  bantuan  pada  sektor  tenaga  kerja  dan  rumah  tangga  dalam  bentuk job retention scheme, unemployment insurance, direct cash payment, dan relaksasi pajak. 11 Presiden Joko Widodo atas ditandatanganinya PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara  Dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Untuk  menangani  pandemi  Covid-19.  Dalam  hal  ini, pemerintah menyiapkan dana tambahan pembiayaan APBN Rp406,1 triliun  yang  terbagi untuk berbagai pengeluaran antara lain Rp75 triliun untuk kesehatan, Rp110 triliun untuk social safety net ,  Rp70,1  triliun  untuk  insentif  perpajakan  dan  stimulus  KUR,  serta  Rp150  triliun  untuk program  pemulihan  ekonomi  nasional.  Adapun  program  pemulihan  ekonomi  antara  lain penambahan  PKH,  Kartu  sembako,  peningkatan  kartu  pra  kerja,  pembebasan  biaya  listrik, insentif  perumahan,  insentif  pajak  dan  lain-lain.  Ketua  Kebijakan  Publik  Asosiasi  Pengusaha Indonesia  (Apindo),  Sutrisno  Iwantono  menyampaikan  apresiasi  dan  menilai  kebijakan  yang diambil pemerintah cukup baik dengan berbagai variasi kebijakan. 12
Menurut  Pasal  1  angka  3  UU  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  pelaku usaha  adalah  setiap  orang  perorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Februari 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan paket kebijakan sebesar USD725 juta untuk insentif  keuangan  bagi  berbagai  sektor  pariwisata,  jasa  penerbangan  dan  properti,  serta penambahan subsidi dan pemotongan pajak. Terdapat enam skema perlindungan dan pemulihan koperasi dan UMKM di tengah pandemi Covid-19, yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sector UMKM yang miskin dan rentan, (b) insentif pajak bagi UMKM, (c) relaksasi dan  restrukturisasi  kredit  bagi  UMKM,  (d)  perluasan  pembiayaan  modal  kerja  UMKM,  (e) menempatkan kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM, dan (f) pelatihan secara e-learning. 7
Dengan  perkembangan  implementasi  kebijakan  pemerintah  untuk  memberdayakan UMKM  yang  terdampak  pandemi  Covid-19,  terdapat  beberapa  langkah  tambahan  yang  dapat diambil sebagai pelengkap kebijakan yang ada. Strategi pelengkap tersebut berupa strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek diperlukan kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan UMKM saat ini dapat berjalan secara efektif selama dan sesudah pandemi
12 Fitri Novia. (2020). Respons Pelaku Usaha Terhadap Perppu Stabilitas Sistem Keuangan. Hukum Online. Diakses dari https://www.hukumonline.com.
Covid-19.  Beberapa  strategi  jangka  pendek  perlu  digalakkan  untuk  mendukung  langkah penyelamatan UMKM oleh pemerintah. Hal itu berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang  ketat,  pemberian  peluang  dan  dorongan  layanan  digital  sebagai  pendukung  UMKM, sosialisasi kepada asosiasi dan pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang ditujukan untuk menjamin agar di masa mendatang UMKM dapat tetap bertahan menjadi pemain utama dalam perekonomian pasca pandemi Covid-19. Strategi jangka panjang tersebut terkait dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan  UMKM,  membangun  teknologi  digital  sebagai  platform  dalam  proses  bisnis UMKM,  pengembangan  model  bisnis  UMKM  yang  modern,  serta  mendorong  kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM. 13

## 4. PENUTUP
a) Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  kebijakan ekonomi yang diupayakan untuk penanganan dampak Covid-19 baik dari ilmplementasi pemerintah  maupun  pelaku  usaha  menunjukan  kesesuaian  satu  sama  lain  dari  wujud tindak  lanjut  PERPU  No.  1  Tahun  2020  melalui  peraturan  turunannya.  Pertama,  dari pemerintah  mengimplementasikan    bantuan  ekonomi  atau  berupa  stimulus,  BANSOS, dan sebagainya, yang tertuang dalam beberapa peraturan turunan dari kelanjutan PERPU tersebut. Kemudian yang kedua dari pelaku usaha yang mendaftarkan dan terdaftar pada e  –  catalog dan  sebagai  penerima  bantuan  dana  stimulus,  untuk  mengupayakan  tetap bertahan  menjalankan  usahanya  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Melalui  strategi perkembangan  teknologi  industri  4.0  yaitu  memanfaatkan e  –  commerce atau pemanfaatan platform digital, maka besar harapan dan kemungkinan perekonomian bisa kembali  pulih.  Adapun  dalam  strategi  yang  dilakukan  pemerintah  dan  pelaku  usaha demikian bisa menerapkan prinsip Pareto yang sudah diuraikan.
b) Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  dalam  hal  ini  penulis  memberikan  saran bahwa  Perppu  harus  dipahami  juga  oleh  Pemda  dan  para  pelaku  usaha  agar  segala kebijakan berlaku efektif dan tercipta crisis mood sehingga langkah-langkah yang diambil dalam menangani permasalahan ekonomi untuk memutus mata rantai Covid-19 cepat dan tepat.  Kebijakan  yang holistic dalam  PERPU  No.1  Tahun  2020  memberikan  efek psikologis yang baik dan meningkatkan optimisme masyarakat serta dunia usaha dalam menghadapi Covid-19.

## Daftar Pusataka
Jurnal dan Website:
Amri Andi. (2020). “Dampak Covid – 19 Terhadap UMKM Indonesia”. Jurnal Brand Volume 2 (hlm. 123 – 130). Sulawesi Selatan: Universitas Muslim Maros.
Sigit  Hutomo.  2009.  Pajak  Penghasilan  Konsep  Dan  Aplikasi.  Yogyakarta:  Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.Sudaryanto.
Sugiri, D. (2020). “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  dari Dampak Pandemi Covid – 19”. Fokbis Volume 19 (hlm. 76 – 86). Politeknik Keuangan STAN.
Kementrian Luar Negeri RI. (2020). “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid – 19". http://kemlu.go.id, diakses pada 17 Oktober 2020.
Hanoatubun  Silpa.  (2020).  “Dampak  Covid  –  19  Terhadap  Perekonomian  Indonesia”.  Edupsy Couns  Journal  Volume  2  (hlm.  146  –  153).  Sulawesi  Selatan:  Universitas  Muhammad Enrekang.
Nasution  Darma  Aditia  Dito.  (2020).  “Dampak  Pandemi  Covid  –  19  Terhadap  Perekonomian  Indonesi”a.  Jurnal Benefita (hlm. 212 – 224). Sumatra Utara, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
Nawas Arifin M, Yurius Faisal. (2020). “Respirologi Indonesia”. Journal Of The Indonesia Society Of Respirology Volume 40 (hlm. 119 – 129). Jakarta Timur: Persatuan Dokter Paru Indonesia.
Badan Pengawas Keuangan. (2020). “PERPU Nomor 1 Tahun 2020”.
http://peraturan.bpk.go.id, diakses pada 19 Oktober 2020.
Kementrian Keuangan. (2020). “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1
Tahun 2020”. http://kemenkeu.go.id, diakses pada 19 Oktober 2020.
Ferdiani Rian Kabrian. (2020). “Prinsip Pareto 80/20 Membantu Anda Meraih Sukses”. http://www.modalrakyat.id, diakses pada 20 Oktober 2020.
Nainggolan Edward UP. (2020). “Kebijakan Fisakal Dan Moneter”.
http://www.djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada 20 Oktober 2020.
Rezkiana. (2020). “Berapa Lama Indonesia Bisa Bertahan Dari Krisis Akibat Pandemi”. http://infobanknews.com, diakses pada 20 Oktober 2020.
Masagung Suksmonohadi. (2020). “Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19”.
http://www.bi.go.id/id/publikasi/ekonomi-keuangan-kerjasama- internasional/documents/8.Bab-5_Artikel_ll-2020.pdf, diakses   pada  22 Oktober 2020.
Fitri N. (2020). “Respons Pelaku Usaha Terhadap Perppu Stabilitas Sistem Keuangan”. https://www.hukumonline.com, diakses pada 23 Oktober 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020.
Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945.
Inpres No. 4 Tahun 2020.
Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.