Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018

## PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PUTUSAN PERKARA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG
Ladju Kusmawardi 1 , Suteki 2 , Aprista Ristyawati 3
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 ladjukusma17@gmail.com

## ABSTRACT
In  carrying  out  its  duties  and  authorities,  the  State  Administrative  Court  (PTUN)  in  Indonesia  is perceived as not meeting the expectations of justice seekers. This journal discusses the application of administrative  sanctions,  the  obstacles  it  faces  and  the  concept  of  implementing  administrative sanctions in effective TUN case decisions at Semarang Administrative Court. His research method is socio  legal. The  results  of  his research  were  first,  the  application  of  administrative  sanctions  in  the decision  of  the  case  of  TUN  in  Semarang  Administrative  Court  was  not  optimal.  Secondly,  the constraints  are  the  low  level  of  awareness  of  Government  Officials,  lack  of  active  participation  from Defendants and lack of supervision, the absence of specific budget regulations. Third, the concept of its application is effective, namely the existence of a legal basis for the Administrative Court to include administrative sanctions in the ruling, revise the relevant Article Provisions, there needs to be a clear commitment from the TUN Agency or Official and his superior, the need for supervision. Keywords : Semarang State Administrative Court; Administrative Sanctions.

## ABSTRAK
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia dirasakan  belum  memenuhi  harapan  masyarakat  pencari  keadilan.  Jurnal  ini  membahas  penerapan sanksi  administratif,  kendala  yang  dihadapinya  dan  konsep  penerapan  sanksi  administratif    dalam putusan perkara TUN di PTUN Semarang yang efektif. Metode penelitiannya yaitu socio legal. Hasil penelitiannya  adalah pertama,  Penerapan  sanksi  administratif  dalam  putusan perkara  TUN  di  PTUN Semarang belum optimal. Kedua, kendalanya yaitu kesadaran Pejabat TUN yang rendah, tidak adanya partisipasi  aktif  dari  Tergugat  dan  kurangnya  pengawasan,  belum  adanya  peraturan  mengenai anggaran khusus. Ketiga, konsep penerapannya  agar efektif yaitu adanya dasar hukum bagi PTUN untuk mencantumkan sanksi administratif dalam amar putusan,  merevisi Ketentuan Pasal terkait, perlu adanya komitmen yang jelas dari Badan atau Pejabat TUN beserta Atasannya, perlunya pengawasan.
Kata kunci : Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; Sanksi Administratif.
1 Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
3 Penulis Korespondensi
Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018

## I. Pendahuluan

## A. Latar Belakang
Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945  telah  diterangkan dan ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan  atas  hukum  (rechtsstaat)  bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), sehingga dapat disimpulkan bahwa segala  aspek  peri  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  wajib  berpedoman  pada  hukum  yang berlaku di Indonesia ( Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat).
Sehubungan negara Indonesia merupakan negara  yang  berdasarkan  atas  hukum,  maka salah  satu  prinsip  negara hukum  adalah  adanya jaminan  penyelenggaraan  kekuasaan  lembaga peradilan  yang  merdeka,  bebas  dari  segala campur  tangan  pihak  kekuasaan  ekstrayudisial untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian  hukum  yang  mampu  memberikan pengayoman kepada masyarakat.
Asas  kebebasan  kekuasaan  kehakiman dalam  Undang-Undang  tentang  Pokok-pokok Kekuasaan  Kehakiman,  yaitu  bebas  dari campurtangan  kekuasaan  negara  lainnya  dan bebas  dari  paksaan,  direktive  atau  rekomendasi dari  pihak  ekstra  yudisial,  kecuali  dalam  hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang (I Gusti Ketut Ariawan, Jurnal, 2010:318).
Sehubungan  hal  tersebut  di  atas,  agar pembangunan dibidang hukum dapat dikategorikan  berhasil,  maka  harus  ada  jaminan kepastian  hukum  (law  enforcement),  sehingga segenap  lapisan  masyarakat  Indonesia  dapat mempercayai,  menghormati  dan  tidak  apriori terhadap  proses  pelaksanaan  hukum  di Indonesia. Pembangunan dibidang hukum jangan hanya  memfokuskan  pada  pembuatan  peraturan perundang-undangan  saja  (legal  drafter),  namun juga  memperhatikan  dari  sisi  kualitas  (skill)  dan mentalitas  aparat  penegak  hukumnya (Rimdan, 2012: 5).
Pada  bagian  lain  untuk membangun sumber daya manusia, baik dari sisi kualitas (skill) maupun  mentalitas  aparat  penegak  hukumnya memerlukan  biaya  yang  tidak  sedikit  dan membutuhkan  waktu  yang  relatif  lama,  namun seiring  sejalan  dengan  pembangunan  dibidang hukum,  pemerintah  Indonesia  telah  berusaha melakukan  segala  upaya  mengadakan  dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan (diklat) serta  pembinaan  bagi  aparat-aparat  penegak hukum  dan  juga  tidak  kalah  pentingnya melakukan  perubahan atau penyempuraan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang ada atau yang masih berlaku. (Rimdan, 2012: 10).
Pada  kesempatan  ini Penulis  akan melakukan penelitian mengenai penerapan sanksi administratif dalam  putusan perkara  tata  usaha
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018
negara  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Semarang setelah perkara diputus oleh Hakim.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dibentuk berdasarkan  Pasal  47  Undang-Undang  No.5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara  yang  menyatakan bahwa  pengadilan bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Pasal  47  Undang-Undang  No.5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara). Tujuan dibentuknya  peradilan  tata  usaha  negara  adalah sebagai  pengendali  yuridis  terhadap  tindakan- tindakan  badan/pejabat  tata  usaha  negara,  baik secara  preventif  maupun  secara  represif.  Selain itu tujuan peradilan tata usaha negara adalah juga untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi badan/pejabat  tata  usaha  negara  itu  sendiri apabila  telah  bertindak  benar  sesuai  dengan peraturan  hukum  yang  berlaku  (H.  A.  Muin Fahmal, 2008:290).
Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991  jo. Pasal  5  ayat  (1)  Keputusan Menteri Keuangan No.1129 Tahun 1991, memang mengatur dapat dijatuhkannya sanksi administratif terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang  bersangkutan,  tetapi  penjatuhan  sanksi administratif itu bersifat limitatif hanya sebatas berkaitan  dengan  kelalaiannya  mengakibatkan negara membayar ganti kerugian. Jadi tidak ada kaitannya  dengan  perbuatan  yang  tidak  mau melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah
mempunyai  kekuatan  hukum  tetap (inkracht  van gewijsde).
Berdasarkan hal tersebut di  atas, maka Penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Penerapan  Sanksi  Administratif Dalam  Putusan Perkara  Tata  Usaha  Negara  Di  Pengadilan  Tata Usaha Negara Semarang”.
B. Kerangka Pemikiran

## a. Kerangka Konseptual
Hukum sengaja diciptakan dan dibuat oleh manusia  untuk  diberlakukan,  dilaksanakan  dan ditegakkan  karena  tanpa  hukum,  kehidupan masyarakat  tidak  akan  berjalan  secara  baik, masyarakat  sendiri  juga  dibangun  diatas  fondasi hokum (Satjipto Rahardjo, 1980: 85).
Agar  suatu  permasalahan  hukum  dapat dilihat  atau  dianalisis  secara  mendetail  maka diperlukan  beberapa  teori  yang  mendukung sehingga  merupakan  suatu  rangkaian  asumsi, konsep, model, dan definisi untuk mengembangkan,  menegaskan,  menekankan, menerangkan  dan  menjelaskan  suatu  gejala sosial secara sistematis dan terarah.
Prinsipnya,  suatu  teori  merupakan hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih  yang telah  diuji  kebenarannya ( Soerjono  Soekanto, 2001:30).

## b. Kerangka Teoretis
Penelitian dalam  jurnal ini menggunakan beberapa  teori,  antara  lain  yaitu,  “Teori Bekerjanya  hukum”  yang  mana  menurut  William
Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018
J.  Chambliss  dan  Robert  B.  Seidman  bahwa menyusun  suatu  model  mengenai  bekerjanya hukum  di  dalam  masyarakat.  Setiap  sistem hukum  mempengaruhi,  mendorong,  atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga  pembuat  peraturan  perundang- undangan  dan  lembaga  kekuasaan  Negara (Suteki, 2013: 190-192)
Kedua,  “Teori  Perlindungan  Hukum”  yang mana  memberikan  pengayoman  terhadap  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain dan  perlindungan  hukum  itu  diberikan  kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

## C. Penelitian Sebelumnya
Penelitian  sebelumnya  yaitu  oleh  Sapta Hartana,  S.H.  mengenai  Pelaksanaan  Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Mengenai  Ganti Rugi Dalam Sengketa Kepegawaian (Studi Kasus Putusan  Nomor  :  01/G/Tun/1995/  PTUN.Smg) yang kesimpulannya adalah (Sapta Hartana, S.H., Tesis, 2016) :
1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  yang  sudah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap (inkracht  van  gewijsde)  dalam sengketa  kepegawaian  terhadap  Putusan Nomor : 01/G/TUN/ 1995/PTUN.Smg  tentang ganti  rugi  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan dikarenakan  tidak  terdapatnya  lembaga eksekutorial  dan  kekuatan  memaksa  dalam pelaksanaan  putusan  PTUN sehingga
pelaksanaan  putusan  PTUN  tergantung  dari kesadaran  dan  inisiatif  dari  Pejabat  TUN. walaupun  telah  ada  didalam  Pasal  116  UU No.51  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara,  namun  belum  ada  peraturan pelaksanaannya  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  sanksi  penerapan  uang  paksa  dalam putusan  tersebut  belum  terlaksana  secara efektif.
2. Hambatan  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam  sengketa  kepegawaian  terhadap putusan Nomor : 01/G/TUN/1995/ PTUN.Smg tentang ganti rugi, meliputi :
a) belum  adanya  ketentuan  atau  peraturan tentang  pelaksanaan  uang  paksa  di Pengadilan Tata Usaha Negara
b) tidak adanya partisipasi aktif dari Tergugat dan  kurangnya  pengawasan  pelaksanaan putusan  oleh  Pengadilan  Tata  Usaha Negara
c) ketiadaan peraturan dan anggaran khusus bagi pelaksanaan upaya paksa
3. Solusi dalam menghadapi hambatan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mengenai Ganti Rugi Dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor: 01/G/ TUN/1995/PTUN.Smg, meliputi :
a. Perlunya  komitmen  yang  jelas  dari  Badan atau  Pejabat  TUN  untuk  melaksanakan
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018
suatu putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap.
b. Perlunya  pengawasan  pelaksana  an putusan pengadilan TUN c. Perlunya anggaran Khusus
Selain  itu,  penelitian  sebelumnya  juga dilakukan oleh M. Herry Indrawan P., S.Sos, SH mengenai Pemberian Sanksi Administrasi Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Bandung  sebagai  Upaya  Pembentukan Aparatur yang bersih dan berwibawa, kesimpulan yang dapat diambil adalah (M. Herry Indrawan P, Tesis, 2008) :
1. Proses  pemberian  sanksi administrasi  disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pengadilan  Tata Usaha Negara Bandung.
2. Kendala dalam pemberian sanksi administrasi disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung .
3. Dampak  pemberian  sanksi  administrasi terhadap  kedisiplinan  Pegawai  Negeri  Sipil  di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

## D. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka yang menjadi pokok permasalahan, yakni sebagai berikut :
1. Bagaimana  Penerapan  Sanksi  Administratif Dalam Putusan Perkara Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi sehubungan Penerapan Sanksi  Administratif Dalam
Putusan  Perkara  Tata  Usaha  Negara  Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ?
3. Bagaimana  konsep/model  Penerapan  Sanksi Administratif    Dalam  Putusan  Perkara  Tata Usaha Negara yang efektif sehingga menjamin kepastian hukum bagi pihak Penggugat ?

## II. Metode Penelitian
Suatu  penelitian untuk  memenuhi  syarat sebagai karya ilmiah diperlukan metode penelitian atau metodologi penelitian. Secara lebih luas lagi Sugiyono  menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang  valid,  dengan  tujuan  dapat  ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan  tertentu  sehingga  pada  gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2009: 6).

## a. Metode Pendekatan
Penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode socio  legal. Dalam  socio  legal mencerminkan  keterkaitan  antar  konteks  dimana hukum berada.
Teori  ilmu  hukum  secara  umum  dapat diartikan  sebagai  ilmu  atau  disiplin  ilmu  hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum,  baik  sendiri  maupun  dalam  kaitan keseluruhan,  baik  dalam  konsepsi teoretisnya maupun  dalam  implementasinya,  dengan  tujuan untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik dan  memberikan  penjelasan  tentang  bahan
Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018
hukum  yang  tersaji  dan  kegiatan  yuridis  dalam kenyataan  di  masyarakat (Alimuddin,  Aplikasi Pembaharuan  Hukum  dalam  Teori  Sosio  Legal Studies, Ditjen Badan Peradilan, www.badilag.net, diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 20.00 WIB).
Kajian  sosio  legal  sebagai  kajian  hukum interdisipliner dilakukan dengan cara mengaplikasikan  perspektif  keilmuan  sosial terhadap  studi hukum,  termasuk  diantaranya sosiologi  hukum,  antropologi  hukum,  sejarah hukum,  psikologi  dan  hukum,  studi  ilmu  politik peradilan,  dan  ilmu  perbandingan,  dengan mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif  dilakukan  terlebih  dahulu,  kemudian dibahas  mengenai  teks-teks,  norma,dan  kerja- kerja  doktrinal  hukum  yang  selanjutnya  studi dengan  pendekatan  doktrinal  itu  apakah dirasakan  memberikan  kepuasan,  terutama menjawab konteks keadilan yang lebih substantif dan lebih diterima oleh publik (PPSL – EPISTEMA – AFH, Journal Term Of Reference, 2014).
b. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni suatu penelitian  yang  berusaha  menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada di lapangan  secara  rinci, yang  berkaitan dengan “Penerapan Sanksi Administratif Dalam Putusan
Perkara  Tata  Usaha  Negara  Di  Pengadilan  Tata Usaha Negara Semarang”.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Menurut  Eko  Yulianto,  Sofyan  Iskandar  dan Sarjoko,  ketiganya  Hakim  pada  Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, menerangkan bahwa  penerapan  sanksi  administratif  dalam putusan  perkara  tata  usaha  negara  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Semarang belum  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal/ optimal  karena  belum  adanya  perangkat perundang-undangan  mengenai  Peradilan Tata  Usaha  Negara  yang  bersifat  memaksa terhadap  badan/pejabat  tata  usaha  negara untuk  melaksanakan  putusan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van gewijsde)  tersebut,  sehingga  pelaksanaan amar  putusan  terkesan  mandul,  maka berdasar Pasal  116  Undang-Undang  Nomor 51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Ketua Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dapat mengajukan  permohonan  tertulis  kepada Presiden  selaku  Kepala  Pemerintahan Tertinggi untuk memberikan tekanan (presure) kepada  pihak    Tergugat  agar  melaksanakan putusan  yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (Eko Yulianto, Sofyan Iskandar,  Sarjoko,  wawancara  pribadi, ketiganya  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha
Negara  Semarang  ,  dilaksanakan  masing- masing  pada  tanggal  8  Februari  2018  pukul 10.15 WIB, pukul 10.45 WIB dan pukul 11.15 WIB).
2. Kendala  yang  dihadapi  sehubungan Penerapan  Sanksi  Administratif dalam
Putusan Perkara  Tata  Usaha  Negara  di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Semarang adalah sebagai berikut : (Eko Yulianto, Sofyan Iskandar,  Sarjoko,  wawancara  pribadi, ketiganya  Hakim  Pengadilan Tata  Usaha Negara  Semarang  ,  dilaksanakan  masing- masing  pada  tanggal  8  Februari  2018  pukul 10.15 WIB, pukul 10.45 WIB dan pukul 11.15 WIB).
a. Masih  rendahnya  kesadaran  Para Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
b. Tidak  adanya  partisipasi  aktif  dari Tergugat  dan  kurangnya  pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Semarang  yang  berkekuatan  hukum tetap.
Dengan  demikian  pelaksanaan  putusan menjadi  tidak  efektif  sama  sekali walaupun dalam undang-undang dijelaskan  bahwa  pelanggarnya  dapat dibebankan  upaya  paksa  jika  putusan tersebut  tidak  dilaksanakan  (Delfina
Gusman, Jurnal, 2010:225).
c. Belum  adanya  peraturan  perundang- undangan  mengenai  Peradilan TUN dan anggaran  khusus  dalam  pelaksanaan sanksi administratif  di  Pengadilan  Tata Usaha Negara Semarang.
3. Konsep/model Penerapan Sanksi Administratif dalam  Putusan  Perkara  Tata  Usaha  Negara yang  efektif  sehingga  menjamin  kepastian hukum  bagi  pihak  Penggugat,  menurut pendapat  Eko  Yulianto,  Sofyan  Iskandar  dan Sarjoko adalah
a. Adanya dasar hukum bagi Pengadilan Tata
Usaha  Negara    untuk  mencantumkan sanksi administratif dalam amar putusan. Agar  fungsi  peradilan  dan  fungsi pengawasan  oleh  PTUN  dapat  sesuai dengan  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,  perlu  disusun  undang- undang baru  mengenai  PTUN.  Upaya harmonisasi tersebut perlu  dilaksanakan, untuk  memberi  kepastian  hukum  bagi masyarakat (Aju  Putrijanti,  Lapon
T.Leonard  dan  Kartika  Widya  Utama, Jurnal, 2017:274).
b. Merevisi  Ketentuan  Pasal  116  ayat  4 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
c. Perlu  adanya  komitmen  yang  jelas  dari
Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara beserta  Atasan  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  dalam  proses  putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.
d. Perlunya pengawasan pelaksanaan putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara dengan  memberi  batasan  tenggang  waktu bagi  Tergugat  untuk  melaksanakan  isi Putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap setelah dilakukan  pemanggilan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  sebagaimana  diuraikan  tersebut  di atas,  maka  Penulis  dapat  memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan sanksi administratif dalam putusan perkara  Tata  Usaha  Negara di  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  Semarang belum  dapat dilaksanakan secara maksimal/ optimal karena belum adanya perangkat perundang-undangan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat memaksa terhadap badan/pejabat tata usaha  negara  untuk  melaksanakan  putusan tata  usaha  negara  yang  telah  berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
2. Kendala  yang  dihadapi sehubungan penerapan sanksi administratif dalam Putusan Perkara  Tata  Usaha  Negara  di  Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang, yaitu :
2.1. Masih  rendahnya  kesadaran  Para  Pejabat Tata  Usaha  Negara  dalam  melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2.2. Tidak  adanya  partisipasi  aktif  dari  Tergugat dan  kurangnya  pengawasan  terhadap pelaksanaan  putusan  Pengadilan  Tata Usaha Negara Semarang yang berkekuatan hukum tetap.
2.3. Belum  adanya  peraturan  perundang- undangan  dan  anggaran  khusus  dalam melaksanakan putusan sanksi administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
3. Konsep/model Penerapan Sanksi Administratif    Dalam  Putusan  Perkara  Tata Usaha  Negara  yang  efektif  sehingga menjamin  kepastian  hukum  bagi  pihak Penggugat, yaitu sebagai berikut:
3.1. Adanya  dasar  hukum  bagi  Pengadilan  Tata Usaha Negara  untuk mencantumkan sanksi administratif dalam amar putusan.
3.2. Merevisi  Ketentuan  Pasal  116  ayat  4 Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3.3. Perlu  adanya  komitmen  yang  jelas  dari Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara beserta  Atasan  Badan  atau  Pejabat  Tata Usaha  Negara  dalam  proses  putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  telah
Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018
berkekuatan hukum tetap.
3.4. Perlunya  pengawasan  pelaksana- an putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara dengan  memberi  batasan  tenggang  waktu bagi  Tergugat  untuk  melaksanakan  isi Putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap setelah  dilakukan    pemanggilan  oleh  Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

## B. Saran
1. Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van gewijsde)  sebaiknya  secara  sukarela melaksanakan  putusan  yang  telah berkekuatan tetap tersebut untuk menjamin kepastian hukum.
2. Untuk  menjamin  kepastian  hukum  (law enforcement)  agar  pelaksanaan  putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum  tetap  (inkracht  van  gewijsde) dilaksanakan  oleh  Pejabat  Tata  Usaha Negara,  maka  diperlukan  hal-hal  sebagai berikut :
a. Diperlukan dasar hukum bagi
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  untuk mencantum- kan  sanksi  administratif dalam amar putusan.
b. Peraturan perundang- undangan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara menentukan jenis-jenis sanksi
administratif yang dapat dikenakan dan tata cara penerapan sanksi admnistratif tersebut.
c. Pada saat ada permohonan pelaksanaan  isi  putusan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van gewijsde) yang diajukan oleh Penggugat kepada  Ketua  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  sebaiknya  Ketua  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  juga  memanggil Atasan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  yang  bewenang  untuk menjatuhkan  sanksi  administratif  agar apabila  Tergugat  (Badan/Pejabat  Tata Usaha  Negara)  tidak  melaksanakan  isi putusan,  maka  Atasan  Pejabat  Tata Usaha  Negara  yang  berwenang  dapat menghukum  dengan  menjatuhkan sanksi administratif.
d. Adanya  batasan  tenggang waktu  bagi Tergugat  (Badan/Pejabat  Tata  Usaha Negara)  untuk  melaksana- kan  isi putusan  tata  usaha  negara  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van gewijsde) setelah dilakukan pemanggilan  oleh  Ketua  Pengadilan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fahmal, H.  A.  Muin.  (2008). Peran  Asas-asas Umum  Pemerintahan  Yang  Layak  Dalam
Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018
Mewujudkan  Pemerintahan  Yang  Bersih. Yogyakarta : Penerbit Kreasi Total Media. Rahardjo, S. (1980). Hukum  dan  Masyarakat.
Bandung :  Angkasa.

## Rimdan.  (2012). Kekuasaan Kehakiman  Pasca
Amandemen Konstitusi. Jakarta : Kencana Pramdena Grup.
Soekanto, S. (2001). Sosiologi Suatu Pengantar.
Jakarta :  Raja Gravindo Persada.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan:

## Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Suteki. (2013). Hukum dan Alih Teknologi : Suatu
Tinjauan  Sosiologis.  Jogjakarta :  Thafa
Media.

## Perundang-undangan
Undang  Undang  Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata Usaha Negara.

## Jurnal dan Seminar
Putrijanti, Aju., Leonard,  Lapon  T., dan Utama,
Kartika  Widya. (2017).  Model  Fungsi Pengawasan Oleh Pengadilan Tata Usaha
Negara Sebagai Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan  yang  Baik. Jurnal  MIMBAR HUKUM,Vol.29 (No.2, Juni 2017), p. 274.
Ariawan, I Gusti  Ketut.  (2010). Penerobosan Terhadap Batas-batas Kebebasan
Kekuasan  Kehakiman. Masalah-masalah Hukum,  Jilid  39 (No.4,  Desember  2010),
p.318.
Gusman, Delfina. (2010). Efektifitas Pelaksanaan Upaya  Paksa  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha  yang  Telah  Berkekuatan  Hukum Tetap. Masalah-masalah  Hukum,  Jilid  39 (No.3. September 2010), p . 225.

## Tesis
Hartana,  Sapta.  (2016). Pelaksanaan    Putusan Pengadilan    Tata    Usaha  Negara Mengenai    Ganti  Rugi    Dalam    Sengketa Kepegawaian    (Studi    Kasus    Putusan Nomor      :      01/G/Tun/1995/  PTUN.Smg). Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
Indrawan P, M. Herry. (2008). Pemberian   Sanksi Administrasi      Disiplin  Pegawai      Negeri Sipil   di Pengadilan   Tata   Usaha Negara Bandung   sebagai Upaya   Pembentukan Aparatur   yang   bersih   dan berwibawa.
Universitas Diponegoro Semarang.

## Internet
Alimuddin,  Aplikasi  Pembaharuan  Hukum  dalam Teori  Sosio  Legal  Studies,  Ditjen  Badan Peradilan, Retrieved from www.badilag.net, diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 20.00 WIB.

## Wawancara
Eko  Yulianto,  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha

## Negara Semarang
Sofyan  Iskandar,  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha
Negara Semarang,
Sarjoko,  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Semarang,
Mamik  Hermindjaja,  Panitera  Pengadilan  Tata
Usaha Negara Semarang