Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)

## Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Periode Tahun 2018-2023 Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi
A Zarkasi 1) , Dimas Rizal 2)
1 Fakultas Hukum, Universitas Jambi
2 Ilmu Politik, Universitas Jambi
1 zarkasi.unja@gmail.com , 2 dimas_rizalcr7@yahoo.com
Abstrak. Pemilihan  pemimpin  secara  langsung  merupakan  salah  satu  ciri  khas  dari demokrasi  modern.  Perubahan  demokrasi  ke  arah  yang  lebih  positif  dapat  dilihat  dari keikutsertaan  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  daerah.  Oleh  sebab  itu,  dalam  upaya peningkatan  partisipasi  masyarakat  harus  adanya  upaya  yang  serius  dari  para  kandidat  serta pelaksana  dari  pemilihan  umum  untuk  menarik  minat  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pemilihan  umum.  Karena  salah  satu  tolok  ukur  dari  keberhasilan  demokrasi  adalah  sejauh mana  masyarakat  terlibat  dalam  proses  politik  yang  ada.  Keikutsertaan  masyarakat  dalam proses  politik  akan mencerminkan  sejauh  mana  kualitas  dan  kapasitas  dari  masyarakat  untuk terlibat  dalam  pengambilan  kebijakan  suatu  pemerintahan.  Semakin  tinggi  tingkat  partisipasi maka  akan  semakin  sedikit  yang  terlibat,  berbanding  terbalik  dengan  semakin  rendah  tingkat partisipasi  masyarakatnya  maka  semakin  banyak  masyarakat  yang  terlibat.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan kualitatif desktriptif. Sumber data yang di gunakan ini ada dua jenis yaitu  sumber  data  primer  dan  data  sekunder.  Adapun  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah Partisipasi  politik  masyarakat  Kecamatan  Telanaipura  Kota  Jambi  dalam  pemilihan  walikota tahun  2018-2023  adanya  penurunan  dari  pemilihan  walikota  sebelumnya  pada  periode  2013- 2018.
Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Umum,  Kota Jambi
Abstract. The  direct  election  of  leaders  is  one  of  the  characteristics  of  modern democracy. Changes in democracy in a more positive direction can be seen from the people's participation  in  the  regional  head  election.  Therefore,  in  an  effort  to  increase  public participation  there must  be a  serious  effort  by  the  candidates  and  the  executor  of  the  general election to attract the interest of the public to participate in the general election. Because one of the benchmarks of the success of democracy is the extent to which people are involved in the existing  political  process.  Community  participation  in  the  political  process  will  reflect  the extent to which the quality and capacity of the community to be involved in policymaking in a government. The higher the  level of participation, the less involved, inversely proportional to the  lower  level  of  community  participation,  the  more  people  involved.  This  research  uses  a descriptive  qualitative  approach.  Data  sources  used  are  of  two  types,  namely  primary  data sources and secondary data. The conclusion of this study is the involvement of the community of Telanaipura Sub-district of Jambi City in the mayor election in 2018-2023 an increase from the mayor election period 2013-2018.
Keywords: Political Participation, Elections, Jambi City
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah negara berkembang yang menganut  sistem  demokrasi.  Salah  satu indikator  perkembangan  demokrasi  yaitu semakin  terbukanya  kesempatan  bagi warga  negara  untuk  terlibat  dalam  proses politik  atau  dikenal  dengan  partisipasi politik.  Dalam  sudut  pandang  politik, partisipasi  politik  masyarakat  merupakan ciri  khas  modernisasi  politik,  disini kemajuan  demokrasi  dapat  dilihat  sampai seberapa besar partisipasi politik masyarakat disertakan (Samuel
Huntington,  1994).  Sehingga,  partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik merupakan prasyarat mutlak dalam sebuah tatanan  negara  yang  demokratis.  Hal  ini didasari bahwa masyarakat memiliki peran yang  sangat  besar  dalam  penyelenggaraan demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh  karena  itu  masyarakat  tidak  dapat dipisahkan dengan pemilihan umum karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan  menjadi  faktor  utama  serta  penentu berjalan  suksesnya  sebuah  pelaksanaan pemilihan umum.
Partisipasi  politik  masih  dianggap oleh  masyarakat  sebagai  keikutsertaan dalam  kegiatan  pemilihan  umum  yaitu mencoblos  di  tempat  pemungutan  suara waktu pemilihan umum. Padahal jauh dari pada  itu,  partisipasi  politik  merupakan kegiatan  sukarela  dari  warga  masyarakat melalui  mana  mereka  mengambil  bagian dalam  proses  pemilihan  pejabat  publik, dan  secara  langsung  atau  tidak  langsung, dalam  proses  pembentukan  kebijakan umum.  Hal  ini  dilihat  terutama  adalah tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrak,  yaitu  usaha  untuk  mempengaruhi alokasi  nilai  secara  otoritatif  untuk masyarakat (Miriam Budiardjo, 2014).
Pemilihan  kepala  daerah  secara langsung diyakini memiliki kapasitas yang
memadai  untuk  meningkatkan  partisipasi politik  masyarakat,  sehingga  masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih  secara  bebas  calon  pemimpin daerahnya tanpa adanya tekanan, intimidasi,  kekerasan  politik,  maupun penekanan  jalur  birokrasi.  Hal  ini  dapat dikatakan  pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  adalah  momentum  yang  tepat munculnya  berbagai  varian  preferensi pemilih  yang  menjadi  faktor  dominan dalam  melakukan  suatu  tindakan  atau prilaku politik dari masyarakat.
Oleh  sebab  itu,  dalam  upaya peningkatan  partisipasi  politik  masyarakat harus  berdasarkan  pada  analisis  dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk membuat langkah strategis  dalam  peningkatan  kuantitas  dan kualitas  partisipasi  politik  masyarakat dalam pemilihan umum serta penyempurnaan  sistem  pemilihan  umum yang  lebih  baik  kedepannya.  Itu  artinya argumentasi dan analisis yang timbul mesti berbasis  pada  metodologi  atau  kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika  partisipasi  politik,  serta  didasari dengan  kepekaan  yang  kuat  terhadap dinamika  politik  yang  berkembang  dalam wilayah  administratif,  ekonomi,  serta sosial budaya masyarakat.
Pemilihan  kepala  daerah  secara serentak tahun 2018 digelar di  171 daerah di  Indonesia,  salah  satu  daerah  yang mengikuti  pemilihan  kepala  daerah  secara serentak  yaitu  daerah  Kota  Jambi.  Dari hasil rekapitulasi perhitungan jumlah DPT: 384.366, jumlah DPPh:708, jumlah pemilih  DPTh:6.910,  dengan  jumlah  total pemilih  sebanyak  391.984.  Dari  hasil perhitungan suara pemilihan tingkat partisipasi  masyarakat  secara  keselurahan 272.572  atau  69.53  %  (KPU  Kota  Jambi, 2018). Padahal target partisipasi masyarakat  dalam  politik  nasional  adalah sebesar  77,5%,  seharusnya  masyarakat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
kota  harus  memiliki  tingkat  partisipasi politik yang tinggi.
Tingkat partisipasi masyarakat Kota  Jambi  pada  pemilihan  kepala  daerah secara serentak pada tahun 2018 menimbulkan pertanyaan mendasar karena tidak  bisa  mencapai  target  nasional. Padahal  kota  jambi  seharusnya  menjadi parameter partisipasi politik masyarakat di Provinsi Jambi. Hal itu karena masyarakat kota jambi menjadi contoh dalam pemilihan  di  provinsi  Jambi  dimana masyarkatnya sangat berfikir logis terhadap pemilihan umum.
Berdasarkan  uraian  yang  telah dipaparkan  di  atas,  maka  peneliti  tertarik untuk  mengkaji  lebih  mendalam,  agar dapat  diketahui  secara  jelas  mengenai fenomena yang berkenaan dengan Partisipasi  Politik  Masyarakat  Dalam Pemilihan  Walikota  dan  wakil  walikota Jambi  Periode  Tahun  2018-2023  di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berangkat  dari  perspektif  fokus  penelitian yang  mengacu  pada  kualitas  makna (Moleong:  2007).  Metode  pengumpulan data  adalah  penelitian  kepustakaan  yang didukung  oleh  media  cetak  seperti  buku, majalah,  surat  kabar,  jurnal,  laporan  dari berbagai sumber, dan juga media elektronik,  terutama  internet  di  mana  data merupakan  sumber  sekunder.  Selain  data sekunder diatas penulis juga menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara  bersama  pihak  yang  kompeten dalam  menjawab  persoalan  penelitian  ini. Setelah  didapatkan  datanya,  maka  data- data diatas akan dianalisis dalam kerangka teoritis  yang  telah  ditentukan  untuk membuktikan  bahwa  hipotesis  itu  akurat dan  akhirnya  dapat  menjawab  pertanyaan penelitian.  Data  yang  terkumpul  dianalisis menggunakan  analisis  deskriptif  untuk lebih mudah dalam menggambarkan Partisipasi  Politik  Masyarakat  kota  jambi
dalam  Pemilihan  Walikota  dan  wakil walikota Jambi pada Periode Tahun 2018- 2023.  Untuk  mensistematisasikan  data yang  dikumpulkan,  analisis  ini  dilakukan melalui  beberapa  tahapan,  yaitu:  reduksi data,  pemaparan  data,  deskripsi,  dan verifikasi serta menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  kepala  daerah  atau  yang selanjutnya  disebut  (Pilkada)  merupakan sarana  bagi  rakyat  di  daerah  untuk melakukan aktivitas seleksi kepemimpinan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil.  Dalam  pemilihan  kepala daerah  rakyat  berperan  penuh  untuk memilih  siapa  pemimpinnya,  wakilnya yang layak untuk memimpin dan menduduki parlemen dalam struktur pemerintahan.  Hal  diatas  telah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017.
1. Partisipasi  Politik  dalam  Konteks Politik Elektoral
Pada sistem demokrasi yang dianut di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, partisipasi  politik  merupakan  bagian  yang penting  dalam  dinamika  politik  Indonesia. Melalui partisipasi politik, warga masyarakat  negara  mempunyai  haknya untuk  terlibat  aktif  dalam  proses  politik praktis. Hal ini disebabkan karena sebagai warga  negara  mempunyai  kebutuhan- kebutuhan tertentu yang memang menyangkut  persoalan  masyarakat  secara menyeluruh.  Oleh  karena  itu,  untuk mewujudkan  semua  yang  diatas  tersebut. Maka sudah selayaknya masyarakat negara Indonesia  berkontribusi  langsung  dalam proses  elektoral.  Baik  itu  dalam  bentuk pemberian  suara,  melakukan  diskusi- diskusi  mengenai  politik,  menghadiri kampanye,  dan  lain-lain.  Dalam  proses elektoral,  salah  satu  indikator  pemerintah untuk  mengukur  indeks  keberhasilan pemilihan  umum  karena  melihat  pada tingkat  partisipasi  politik  secara  kuantitas. Dan  mengetahui  sejauh  mana  parameter keberhasilan  tingkat  kesadaran  dalam partisipasi  politik.  Menurut  Setiadi  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Kolip  dalam  Pengantar  Sosiologi  Politik (2013:  128-129),  mengemukakan  bahwa secara  sederhana  partisipasi  politik  dapat dipahami  sebagai  kegiatan  seseorang  atau kelompok  orang  untuk  ikut  serta  secara aktif  dalam  kehidupan  politik,  yaitu dengan  cara  memilih  langsung  pemimpin dan  wakilnya.  Kegiatan  ini  mencakup tindakan  seperti  memberikan  suara  dalam pemilihan  umum,  menghadiri  kampanye, diskusi  politik,  mengadakan  komunikasi dengan  pejabat  pemerintah  atau  anggota parlemen, dan sebagainya.  Oleh sebab itu, partisipasi  politik  merupakan  kehendak sukarela masyarakat baik individu maupun kelompok.
Sementara itu, Herbert Miclosky dalam buku  yang  sama  mengemukakan  bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela  dari  warga  masyarakat  melalui mana  mereka  mengambil  bagian  dalam proses  pemilihan  penguasa,  baik  secara langsung  atau  tidak  langsung,  dalam proses  pembentukan  kebijakan  umum. Selain  itu,  proses  politik  elektoral  bukan hanya  sebatas  meningkatkan  partisipasi politik  secara  kuantitas  semata;  untuk mencapai  suatu  pemilu  yang  ideal,  maka masyarakat  pun  perlu  diberikan  wawasan akan pentingnya pendidikan politik (politic education) .    Dalam  konteks  proses  politik elektoral  biasanya  selalu  menampilkan drama-drama  politik.  Seperti  adanya manajemen  konflik  (hoaks,  isu-isu  suku, agama,  ras,  dan  antar  golongan  serta  hal- hal  lain)  yang  sengaja  dibuat  untuk mendelegitimasi  kontestan  atau  pasangan lain.  Maka  dari  itu  diperlukan  sebuah sistem  yang  baik  untuk  mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
2. Tipologi Partisipasi Politik
A.  Rahman  H.I  (2007:  288) menyatakan  bahwa  secara  umum  tipologi partisipasi  sebagai  kegiatan  dibedakan menjadi: 1) Partisipasi aktif, yaitu partisipasi  yang  berorientasi  pada  proses input dan output. 2) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi  yang  berorientasi  hanya  pada output, dalam arti hanya menaati peraturan
pemerintah,  menerima  dan  melaksanakan saja  setiap  keputusan  pemerintah,  3). Golongan  putih  (golput)  atau  kelompok pemilih  yang  apatis,  karena  mengangap sistem  politik  yang  ada  menyimpang  dari yang dicita-citakan.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa  orientasi  partisipasi  politik  aktif terletak  pada  input  dan  output  politik. Sedangkan  partsipasi  pasif  terletak  pada outputnya  saja.  Selain  itu  juga  ada anggapan  masyarakat  dari  sistem  politik yang  ada  dinilai  menyimpang  dari  apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus  kedalam  partisipasi  politik  yang apatis.  Pemberian  suara  dalam  piwakot merupakan  salah  satu  wujud  partisipasi dalam  politik  yang  terbiasa.  Kegiatan  ini walaupun  hanya  pemberian  suara,  namun juga menyangkut semboyan yang diberikan dalam kampanye, bekerja dalam membantu  pemilihan,  membantu  tempat pemungutan suara dan lain-lain.
Partisipasi politik juga dapat dikategorikan  berdasarkan  jumlah  pelaku yaitu  individual  dan  kolektif.individual yakni  seseorang  yang  menulis  surat  berisi tuntutan  atau  keluhan  kepada  pemerintah. Sedangkan  yang  dimaksud  partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara serentak  untuk  mempengaruhi  penguasa seperti  kegiatan  dalam  proses  pemilihan umum.  Partisipasi  kolektif  dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional  yang  seperti  melakukan kegiatan  dalam  proses  pemilihan  umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan  yang  tidak  sah,melakukan hura-hura,  menguasai  bangunan  umum. Partisipasi  politik  kolektif  agresif  dapat dibedakan  menjadi  dua  yaitu  aksi  agresif yang  kuat  dan  aksi  agresif  yang  lemah. Suatu  aksi  agresif  dikatakan  kuat  dilihat dari  tiga  ukuran  yaitu  bersifat  anti  rezim (melanggar  peraturan  mengenai  aturan partisipasi  politik  normal),  mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan  kelompok  yang  dilakukan  oleh
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
monoelit.  Sedangkan,  partisipasi  politik kolektif  agresif  yang  lemah  adalah  yang tidak  memenuhi  ketiga  syarat  tersebut diatas.
Di  negara  berkembang  partisipasi politik  cenderung  digerakkan  secara  masif dan  juga  diarahkan  untuk  kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan  demonstrasi  atau  memberikan suara  dengan  jalan  tersebut  tampaknya merupakan  wujud  nyata  dari  partisipasi politik  yang  mudah  serta  mengudang perhataian dari berbagai kalangan.
3. Bentuk Partisipasi Politik
Paige  dalam  Cholisin  (2007:153) merujuk  pada  tinggi  rendahnya  kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem  politik  menjadi  empat  tipe  yaitu partisipasi aktif, partisipasi apatis, partisipasi  militan  radikal  ,  dan  partisipasi pasif.  Partisipasi  aktif,  yaitu  apabila seseorang  memiliki  kesadaran  politik  dan kepercayaan  kepada  pemerintah  tinggi. Sebaliknya  jika  kesadaran  politik  dan kepercayaan  kepada  pemerintah  rendah maka  partisipasi  politiknya  cenderung pasif-tertekan  (apatis).  Partisipasi  militan radikal  terjadi  apabila  kesadaran  politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah  sangat  rendah.  Dan  apabila kesadaran  politik  sangat  rendah  tetapi kepercayaan  terhadap  pemerintah  sangat tinggi  maka  partisipasi  ini  disebut  tidak aktif (pasif).
Bentuk-bentuk  partisipasi  politik yang  dikemukakan  oleh  Almond  yang dikutip oleh Mohtar Mas’oed (2011:57-58) yang  terbagai  dalam  dua  bentuk  yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional.
Adapun  rincian  bentuk  partisipasi  politik konvensional dan non konvensional.
1). Partisipasi politik konvensional:
Pemberian  suara  atau  voting,  Diskusi politik,  Kegiatan  kampanye,  Membentuk dan bergabung dalam, kelompok kepentingan, Komunikasi individual dengan  pejabat  politik  atau  administratif.
2).  Partisipasi  politik  nonkonvensional:
Pengajuan petisi, Berdemonstrasi, Konfrontasi,  Mogok,  Tindak  kekerasan politik  terhadap  harta  benda  seperti: pengrusakan,  pemboman,  pembakaran, dan  Tindakan  kekerasan  politik  terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang, revolusi.
4. Pemilihan Walikota dan Wakil

## Walikota Jambi Periode 2018-2023
Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah serentak  tahun  2018,  hampir  sebagian besar  daerah  di  Indonesia  melakukan pemilihan,  salah  satunya  adalah  Kota Jambi.  Pemilihan  Walikota  dan  wakil walikota Jambi  dilaksanakan  pada  tanggal 27  Juni  2018.  Semua  Calon  Walikota  dan Wakil  Walikota  Jambi  diusulkan  melalui Partai  Politik  atau  gabungan  Partai  Politik sehingga  mengahasilkan  dua  pasangan calon kandidat  walikota  dan  wakil walikota jambi yang terdiri dari:
1) Pasangan  Drs.  H.  Abdullah  Sani, M.Pd.I  dan  Kemas  Alfarizi  Arsyad, S.E. Pasangan ini didukung 2 kekuatan besar yakni PDIP dan PAN. Dengan  dukungan  dari  2  partai  ini, pasangan Abdullah dan Kemas berhasil  mengantongi  dukungan  11 kursi di DPRD Kota Jambi.
2) Pasangan  Dr.  H.  Syarif  Fasha,  M.E dan  Dr.  dr.  H.  Maulana,  M.KM. Pasangan  ini  didukung  oleh  10  Partai diantaranya  Partai  Golkar,  Demokrat, Gerindra,  Hanura,  PKB,  PBB,  PPP, PKPI  dan  Nasdem.  Dengan  perahu sebanyak itu, pasangan Fasha- Maulana berhasil mengantongi dukungan  34  kursi  dari  45  kursi  di DPRD Kota Jambi.
Pilkada tersebut menjadi suatu pertarungan  yang  sengit  dikarenakan kedua  pasangan  calon  tersebut  adalah incumbent atau  petahana  yakni  Syarif Fasha  yang  merupakan  Walikota  Kota Jambi    periode  2013-2018  dan  Abdullah Sani  yang  merupakan  wakil  dari  Syarif Fasha.  Berikut  perolehan  suara  pasangan calon  Walikota  dan  wakil  Walikota  Jambi pada Pilwako 2018:
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Gambar 1: Perolehan Suara Pada Pilwako- Wawako Jambi Periode 2018-2023

## Sumber: KPU Kota Jambi
Dari  gambar  diatas  dapat  kita ketahui,  Syarif  Fasha-Maulana  berhasil memenangkan  Pilwako  dan  Wawako Jambi  untuk  periode  2018-2023  dengan memperoleh  55,70%  suara  masyarakat kota  jambi.  Pada  hari  rabu  tanggal  07 November  2018  pasangan  Fasha-Maulana resmi  dilantik  oleh  Plt  Gubernur  Provinsi Jambi  Fachrori  Umar  di  rumah  dinas Gubernur Provinsi Jambi.
5. Partisipasi Politik
Masyarakat dalam  Pemilihan  Walikota  dan Wakil Walikota Jambi
di Kec.Telanaipura tahun 2018.
Pemilihan  Walikota  Jambi  pada Tahun  2018  menjadi  sebuah  fakta  yang menarik  untuk  dilihat  seberapa  jauh tingkat partisipasi politk masyarakat dalam peristiwa politik tersebut. Karena Pilwakot menjadi  salah  satu  indikator  stabil  dan dinamisnya demokratisasi di sebuah wilayah.  Sementara  pilwakot  dianggap sebagai  sebuah  peristiwa  periodik  yang akan berlangsung, tetapi dalam pelaksanaannya selalu meninggalkan catatan  penting  tentang  sejauh  mana tingkat partisipasi masyarakatnya.
Berbicara  tentang  Pilwakot  maka agenda sejatinya adalah bagaimana bangsa ini  kedepannya  tidak  melepaskan  dari upaya penguatan partisipasi dan kemandirian  rakyat  melalui  proses  yang demokratis.  Hal  ini  merupakan  catatan penting mengingat karakter dan kemampuan  demokrasi  rakyat  masih terlalu  rendah,  sementara  dalam  tataran lapangan  dan  pelaksanaannya,  rakyat
hidup  dalam  ruang  yang  sangat  terbuka akan informasi.
Hal yang sebenarnya sangat paradox  dengan  kondisi  masyarakat  yang belum  diiringi  dengan  mental  yang  cukup siap  dalam  berdemokrasi.  Kebebasan politik  yang  terus  ‘menggema’  tidak didukung  oleh  sebuah  pemikiran  rasional, daya  kritis  dan  kemandirian  bersikap ditengah  masyarakat.  Padahal  nilai  ini adalah  modal  utama  yang  diusung  dalam kerangka  demokrasi  yang  turut  pula mengusung terbukanya ruang-ruang politik.
Kebebasan  yang  tidak  didasari pada sebuah pemikiran kritis dan rasionalitas  politik,  pada  akhirnya  akan menjadikan masyarakat hanya sebagai alat penguatan  kekuasaan  para  elite  politik  di Indonesia. Upaya penguatan dan perebutan kekuasaan  semata  pada  aras  politik  lokal akan mengundang konflik politik perebutan  kekuatan  dan  akan  terus meningkat seiring dilaksanakannya mekanisme pemilihan kepala daerah secara  langsung.  Dalam  sebuah  kondisi belum  menguatnya kesadaran dalam berpolitik  di  tingkatan  masyarakat  luas, maka momentum pemilu menjadi pertarungan  politik  yang  kian  terbuka  dan membuka ruang potensi manipulasi, konflik,  politik  uang,  dan  intimidasi politik.
Dari  hasil  penelitian  ditemukan bahwa  dalam  tingkat  partisipasi  politik masyarakat  kota  jambi  dalam  pemilihan walikota  dan  wakil  walikota  jambi  ada pergesaran menuju lebih baik dibandingkan dengan pilwakot pada periode  sebelumnya.  Pada  pilwakot  2013 partisipasi  politik  masyarakat  kota  jambi berjumlah  249.848 (60.19%) dari 415.068 Suara  yang  terdaftar  di  DPT.  Sedangkan pada  Pilwakot  Jambi  2018  Partisipasi Poltik  Masyarakat  Kota  Jambi  berjumlah 272.572 (69.54%) dari 391.984 suara yang terdaftar. (Data KPU Kota Jambi).
Namun,  dalam  konteks  partisipasi politik masyarakat di kecamatan
55,70% 44,30%
Fasha- Maulana Sani-Izi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
telanaipura dalam pilwakot 2018
mengalamai  penurunan  dari  pilwakot sebelumnya  pada  2013.  Pada  pilwakot 2013 jumlah partisipasi politik masyarakat kecamatan  telanaipura  mencapai  29.650 suara.  Sedangkan  pada  pilwakot  jambi 2018  di  kecamatan  telanaipura  hanya 21.443  suara.  Ini  menunjukkan  bahwa partisipasi  politik  masyarakat  kecamatan telanaipura mengalami penurunan.
Gambar 2: Partisipasi Politik Perkecamatan pada Pilwakot Jambi 2018

## Sumber: Wikidipedia Pilwakot Jambi 2018
Dari  gambar  diatas  kita  bisa melihat  bahwasahnya  partisipasi  politik masyarakat  kota  jambi  dalam  pemilihan walikota  dan  wakil  walikota  jambi  sedikit bergerak  kearah  yang  lebih  baik,  namun sebaliknya  pada  kecamatan  telanaipura tingkat  partisipasi  politik  masyarakat dalam  pilwakot  jambi  2018  mengalami penurunan  dari  pilwakot  sebelumnya  pada tahun  2013.  Ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  tingkat  partisipasi  politik masyarakat dalam pilkada.
1. Peran Media Massa
Peran media Massa dalam
demokrasi sangat penting. Media diharapkan dapat menjalankan fungsi tidak hanya  sebagai  sumber  informasi  namun juga  diharapkan  dapat  menjadi  sarana dalam pendidikan politik. Isi media dalam memberikan informasi secara luas
mengenai Pilwakot Jambi juga mendorong terciptanya  kesadaran  seluruh  masyarakat kota jambi khususnya masyarakat telanaipura  untuk  berpartisipasi  dalam pilwakot  Jambi  2018.  Sebaliknya  jika media  massa  rendah  intensitasnya  dalam memberitakan informasi politik, khususnya informasi tentang penyelenggaraan  Pilwakot  kota  jambi dapat mendorong rendahnya juga partisipasi politik masyarakat.
2. Kinerja KPUD Kinerja  KPUD  juga  merupakan Salah satu faktor penting dalam mendorong  tingginya  partisipasi  politik masyarakat  pada  Pilwakot  Jambi  pada tahun  2018.  Penataan  daftar  pemilih  tetap (DPT)  yang  baik  sangat  mendukung tingginya  partisipasi  politik.  Sementara persoalan  ini  sering  menjadi  masalah selama pelaksanaan Pemilu karena banyaknya  warga  yang  sering  tidak terdaftar sehingga menjadi sebuah permasalahan krusial yang tidak mendapatkan  solusi.  Sebaliknya  tanpa adanya  kerja  yang  baik  dari  KPUD  maka partisipasi masyarakat juga akan
berdampak.
3. Peran dari pasangan calon
Peran dari para calon juga menjadi
Faktor  yang  sangat  berpengaruh  pada tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada setiap pemilu. Kecamatan telanaipura  menjadi  pusat  perhatian  bagi semua  kecamatan  yang  ada  di  kota  jambi, dikarenakan posisinya yang sangat strategi dimana  pusat  politik  dan  pemerintahan provinsi  jambi  berada  di  kecamatan telanaipura. Sehingga semua cawako jambi memusatkan  pada  masyarakat  kecamatan telanaipura.  Berbagai  macam  cara  dan strategi dilakukan oleh semua tim pemenangan kandidat walikota jambi.
4. Faktor Sosial dan budaya Faktor  terakhir  yang  juga  sangat mempengaruhi  pada  tingkat  partisipasi politik  adalah  faktor  sosial  dan  budaya. Pragmatisme  merupakan  sebuah  budaya yang cukup subur tumbuh di negara ini. Ini
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
berdasarkan beberapa literatur dan penelitian  yang  pernah  ada  dan  sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, menunjukan  fakta  bahwa  pragmatisme masyarakat dalam mengikuti pemilu sangat  besar.  Dan  bisa  dipastikan  budaya tersebut  memang  sudah  menjadi  adat istiadat  atau  kebiasaan  yang  berkembang sudah cukup lama ditengah masyarakat.
Kecamatan telanaipura yang merupakan  kecamatan  yang  terletak  di pusat  pemerintahan  provinsi  jambi  tidak lepas  dari  budaya  pragmatisme.  Beberapa masyarakat  telanaipura  yang  coba  penulis wawancarai mengenai politik uang (Money Politic) hampir semuanya mengakui bahkan  merasakan  langsung  dampak  dari praktek  politik  uang  yang  terjadi  pada pilwakot jambi 2018.
Demikianlah  beberapa  faktor  yang sangat memperngaruhi tinggi dan rendahnya  partisipasi  politik  masyarakat dalam  setiap  pemilu,  khususnya  pilwakot jambi  di  kecamatan  telanaipura  Kota Jambi 2018.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini  dapat  disimpulkan  bahwa  partisipasi politik masyarakat pada pemilihan walikota  dan  wakil  walikota  jambi  pada tahun  2018  semakin  membaik.  Namun sebaliknya pada tingkat Kecamatan Telanaipura,  mengalami  penurunan  dari jumlah  partisipasi  politik  masyarakat dalam  pemilihan  walikota  dan  wakil walikota  jambi  dari  sebelumya  yaitu  pada tahun 2013.
Kemudian faktor-faktor yang sangat mempengaruhi tinggi dan rendahnya partisipasi politik pada masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada)  adalah  media  massa,  peran KPUD,  Peran  dari  para  calon,  dan  yang terakhir  faktor  sosial  dan  budaya.  Semua faktor itu merupakan hasil dari pengamatan  peneliti,  sehingga  peneliti mengambil
kesimpulan
mengapa
partisipasi politik masyarakat di
kecamatan telanaipura rmengalami kemunduran  pada  pilwakot  jambi  tahun 2018, hal itu disebabkan oleh faktor-faktor diatas.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  Rahman,  H.I.  2007. Sistem  Politik Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta. Budiarjo, Miriam. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Bandung.
Cholisin,  dkk.  2007. Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press. Huntington,  Samuel  P.  1984. Partisipasi Politik  Di  Negara    Berkembang. Jakarta, Sangkar Pulsar.
KPUD  Kota  Jambi, Hasil  Pilwakot  Jambi Periode 2018-2023
Maleong,  J.  Lexy.  Metodologi  Penelitian Kualitatif.  Bandung.  PT  Remaja Rosdakarya, 2004.
Mas'oed,  Mochtar.  (2011).  Perbandingan Sistem  Politik.  Yogyakarta:  Gadjah Mada University
Michael,  Rush,  Althof,  Philip.  2005.
Pengantar Sosiologi Politik . Jakarta, Rajawali Pers
Miles,  Matthew  B,  dan  Huberman.  1992.
Analisis  Data  Kualitatif.  Jakarta,
Universitas Indonesia Press.
Ranjabar,Jacobus. 2016. Pengantar Ilmu Politik. Bandung , Alfabeta. Surbakti,  Ramlan.  1992. Memahami  Ilmu Politik . Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Setiadi,  M,  Kolip.  2013. Pengantar Sosiologi. Jakarta, Kencana.
Undang-Undang  (UU)  Nomor  7  tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum (Pemilu).
Syahrial, Sarbaini, dkk. 2011.
Pengetahuan  Dasar  Ilmu  Politik . Bogor, Ghalia Indonesia.