## MEDIASI PENAL DALAM PRAKTIK PENANGANAN PERKARA PENELANTARAN RUMAH TANGGA
Oleh:
Salesius Jemaru salejemaru@gmail.com Dosen STIH Umel Mandiri
Yulianus Pabassing yulianuspabassing@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri
Junaidi Abdullah Ingratubun j.a_ingratubun@yahoo.com

## Dosen Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  dapat  dikatakan  telah  menjadikan  kekerasaan  dalam  rumah  tangga yang pada awalnya merupakan bentuk kekerasan di ranah domestik menjadi kekerasan di  ranah  publik.  Dengan  demikian  sudah  ada  sebuah  sistem  hukum  yang  menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Mediasi Penal sebagai alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar  prosedur  peradilan  pidana  atau  menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik  berdasarkan  beberapa  pertimbangan,  yang  salah  satunya  adalah  mediasi  penal telah  direkomendasikan  oleh  PBB  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  di luar  pengadilan  untuk  mengatasi  dampak  negatif  operasionalisasi  peradilan  pidana. Pelaksanaan  mediasi  penal  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  sudah  dipraktikkan sebagai  penyelesaian  sengketa  alternatif  yang  membawa  hasil  yang  positif,  baik  bagi korban,  pelaku  maupun  masyarakat  sehingga  mediasi  penal  dapat  dijadikan  sarana penyelesaian  perkara  pidana  yang  sah  dan  hasil  kesepakatannya  bersifat  mengikat terhadap  para  pihak,  aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat.  Dalam  perkara penelantaran  rumah  tangga  putusan  hakim  hendaknya  memperhatikan  realitas  sosial bahwa  baik  pelaku maupun  korban menghendaki  adanya  perdamaian  agar  kehidupan mereka tetap berlangsung.
Kata Kunci :  Mediasi Penal, Penelantaran, Rumah Tangga.

## A.  PENDAHULUAN
Kekerasan  yang  terjadi  dalam suatu masyarakat, sesungguhnya berangkat  dari  satu  ideologi  tertentu yang  mengesahkan  penindasan  di  satu pihak,  baik  perseorangan  maupun kelompok  terhadap  pihak  lain  yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan  yang  ada  di  dalam masyarakat.  Kedudukan  istri  yang diposisikan sub ordinasi terhadap suami menuntut  seorang  istri  harus  selalu tunduk  terhadap  suaminya.  Demikian juga  seorang  anak  yang  tidak  pernah dianggap  sebagai  mitra  oleh  orang tuanya, sehingga dalam kondisi apapun anak  harus  mengikuti  kehendak  orang tuanya.  Ideologi  ini  muncul  sejak  lama dan  sudah  mendarah  daging  dalam masyarakat.
Justifikasi  atas  otoritas  itu  bisa lahir  didukung  oleh  perangkat  undang- undang  negara  atau  persepsi-persepsi sosial dalam bentuk mitos-mitos superioritas  seorang  laki-laki  yang dipercayai masyarakat tertentu. Dengan menggunakan  alur  fikir  semacam  ini, maka  kekerasan  yang  terjadi  dalam lingkup rumah tangga ( domestic violence )  merupakan  jenis  kekerasan
yang berbasis gender. Artinya kekerasan  itu  lahir  disebabkan  oleh perbedaan  peran-peran  gender  yang dikontsruksi secara sosial dimana salah satu  pihak  menjadi  subordinat  dari pihak  lain.  Konsep  gender  merupakan suatu  sifat  yang  melekat  pada  kaum laki-laki  maupun  perempuan  yang  di konstruksi secara sosial maupun kultural. 1
KDRT  dalam  prakteknya  sulit diungkap karena beberapa sebab Pertama ,  kekerasan  dalam  rumah tangga  terjadi  dalam  lingkup  kehidupan rumah  tangga  yang  dipahami  sebagai urusan  yang  bersifat  privasi,  di  mana orang  lain  tidak  boleh  ikut  campur (intervensi). Kedua ,  pada  umumnya korban  (istri/anak)  adalah  pihak  yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini, korban pada umumnya selalu mengambil  sikap  diam  atau  bahkan menutup-nutupi tindak kekerasan tersebut,  karena  dengan  membuka kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga ke publik berarti membuka aib keluarga.
1 Mansour  Fakih,  2008, Analisis  Gender  Dan Transformasi  Sosial ,  Yogyakarta,  Insist  Press, hlm. 8.
Ketiga ,  kurangnya  pengetahuan  dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. Keempat ,  adanya  stigma  sosial  bahwa kekerasan  yang  dilakukan  oleh  suami dipahami  oleh  masyarakat  sebagai  hal yang  mungkin  dianggap  wajar  dalam kerangka  pendidikan  yang  dilakukan oleh  pihak  yang  memang  mempunyai otoritas  untuk  melakukannya.  Pada posisi ini korban sering enggan melaporkan pada aparat penegak hukum  karena  khawatir  justru  akan dipersalahkan ( blame the victim ). 2
Kondisi  ini  merupakan  bagian dari  latar  belakang  lahirnya  Undang- undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Sebuah undang- undang  yang  selain  mengatur  ihwal pencegahan  dan  perlindungan  serta pemulihan  terhadap  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga,  juga  mengatur secara  spesifik  kekerasan  yang  terjadi dalam  rumah  tangga  dengan  unsur- unsur  tindak  pidana  yang  berbeda dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. Undang-undang ini juga mengatur  ihwal  kewajiban  bagi  aparat
2 Ridwan.  2006. Kekerasan  Berbasis  Gender . Purwokerto, Pusat Studi Gender STAIN. hlm 50
penegak  hukum,  tenaga  kesehatan, kerja  sosial,  relawan  pendamping  atau pembimbing  rohani  agar  mereka  lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan  rumah  tangga  yang  sejak awal  diarahkan  pada  keutuhan  dan kerukunan  rumah  tangga.  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  ini  (selanjutnya  disebut UU  PKDRT)  dapat  dikatakan  telah menjadikan  kekerasaan  dalam  rumah tangga  yang  pada  awalnya  merupakan bentuk  kekerasan  di  ranah  domestik menjadi  kekerasan  di  ranah  publik. Dengan  demikian  sudah  ada  sebuah sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan  jalan  keluarnya.  Di  satu  sisi KDRT  tetaplah  sebuah  kekerasan, sebuah  tindakan  yang  menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa  pelakunya  dapat  dipidana.  Di sisi  lain  apabila  pelaku  dipidana, keluarga  akan  menanggung  malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut.  Apabila  pelaku  adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu,
keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama. Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan
sebuah  cara  yang  melindungi  semua orang dalam rumah tangga, memberikan rasa nyaman, tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat  diambil  terhadap  pelaku  KDRT. Kebijakan  rasional  yang  dapat  diterima oleh  semua  pihak  diperlukan  dalam penanganan  KDRT.  Perlu  dipikirkan cara yang win-win solution untuk kasus- kasus KDRT ini. 3
Penanganan
perkara penelantaran rumah tangga yang berpedoman pada KUHAP tidak menjamin  persoalan  dalam  rumah tangga  selesai.  Padahal  antara  pelaku tindak  pidana  dengan  korbannya  pada umumnya mempunyai ikatan kekeluargaan  yang  sangat  kuat,  yang tidak  mudah  dipisahkan  begitu  saja. Penjatuhan  pidana  penjara  atau  denda kepada  pelakunya  akan  mengancam keutuhan rumah tangga dan menimbulkan kegoncangan dalam keluarga. Selain itu, menjadikan penelantaran  rumah  tangga  sebagai domain  perkara  pidana  berimplikasi
3 Satjipto  Raharjo,  2006, Membedah  Hukum Progresif ,  Jakarta  Penerbit  Buku  Kompas.  hlm 91
pada tidak dapat dihindarkannya penggunaan asas hukum yang menyatakan  bahwa  pemberian  maaf oleh  korban  kepada  pelaku  tindak pidana tidak dapat membebaskan pelaku dari pemidanaan. Ia hanya akan dijadikan sebagai alasan untuk meringankan  pidana  yang  dijatuhkan kepada pelaku apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. 4
Mediasi  merupakan  salah  satu jalan yang dapat ditempuh dalam upaya penyelesaian KDRT ini. Dengan mediasi  maka  para  pihak  akan  duduk bersama  untuk  memcahkan  masalah. Korban  akan  terlindungi  dan  terlibat dalam  setiap  tahapan  pengambilan keputusan.  Sehingga  kerugian  dan perlakuan  yang  di  alaminya  dapat terobati  atau  di  pulihkan  dengan kosekuensi  yang  harus  di  penuhi  oleh pelaku.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  masalah  yaitu  pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris.  Menurut  Mukti  Fajar  dan
4 Moerti  hadiati  Soeroso,  2011, Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Prespektif Yuridis-Viktimologis , Jakarta, Sinar Grafika. hlm 4-5
Yulianto bahwa penelitian hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  yang meletakkan  hukum  sebagai  sebuah bangunan  sistem  norma. 5 Sistem  yang dimaksud  adalah  menangani  asas- asas,  norma,  kaidah  dari  peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.
Sedangkan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis  mempunyai  objek  kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat  yang  dikaji  adalah  perilaku yang  timbul  akibat  berinteraksi  dengan sistem  norma  yang  ada.  Interaksi  ini muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat  atas  diterapkannya  sebuah ketentuan  perundang-undangan  positif dan  bisa  pula  dilihat  dari  perilaku masyarakat  sebagai  bentuk  aksi  dalam memengaruhi  pembentukan  sebuah ketentuan hukum positif. 6
Jadi  penelitian  yuridis  normatif dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan menginventarisir  dan  meneliti  bahan kepustakaan yang terkait dengan Mediasi Penal Dalam Praktek Penanganan Perkara Penelantaran
5 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad,  2013,
Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm 20
6 Ibid hlm 51
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga melalui  proses  Mediasi.  Sedangkan pendekatan  yuridis  empiris  adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari  hukum  dalam  kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat  dan  sikap  yang  berkaitan dengan  proses  Mediasi  Penal  dalam Penanganan Perkara Penelantaran Rumah Tangga.
1.  Jenis Data
Dalam penelitian ini menggunakan data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  merupakan  data  yang  diperoleh langsung  dari  korban  dan  beberapa narasumber  lainnya  yang  bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai  penelantaran  rumah  tangga yang  dialami  oleh  masyarakat  di Kabupaten  Lanny  Jaya.  Sedangkan data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dari  studi  kepustakaan  yang berhubungan  dengan  kekerasan  dalam rumah tangga.
2.  Sumber Data
1)  Bahan Hukum Primer:
a.  Undang-undang  Dasar  Republik
Indonesia Tahun 1945
b.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
c.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga d.  Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban e.  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. f.  Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 2)  Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder
terdiri dari buku teks, hasil penelitian,  jurnal  hukum,  koran, pendapat para sarjana dan laporan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.
Data  yang  telah  dikumpulkan akan  dianalisis  secara  kualitatif  yaitu data  yang  telah  diperoleh  dari penelitian lapangan kemudian dihubungkan  dengan  pendapat  para ahli yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh
jawaban  atas  permasalahan  yang diajukan. Dalam analisis ini
menggunakan  cara  berpikir  induktif yaitu  menyimpulkan  dari  hal  yang
sifatnya  khusus  ke  hal  yang  sifatnya umum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penanganan Perkara Penelantaran Rumah Tangga a.  Praktik  Mediasi  Penal  Oleh Penegak Hukum Menurut  Barda  Nawawi  Arief pembaharuan  hukum  pidana  harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan  karena  pada  hakikatnya pembaharuan  hukum  pidana  hanya merupakan  bagian  saja  dari  kebijakan atau  politik  hukum  pada  umumnya  dan khususnya  bagian  dari  politik  hukum pidana. 7 Politik hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari  politik  penegakan  hukum,  politik kriminal  dan  politik  sosial.  Oleh  karena itu, di dalam setiap kebijakan dipertimbangkan  sebagai  nilai,  maka pembaharuan hukum pidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang dapat dipakai sebagai acuan dalam
7 Barda  Nawawi  Arief,  2010, Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana ,  cetakakan  kedua, Jakarta,  PT.  Kencana  Prenada  Media  Group. hlm. 30
pembaharuan  hukum  pidana  nasional Indonesia.
Mediasi  Penal  sebagai  alternatif penyelesaian  perkara  pidana  di  luar prosedur peradilan pidana atau menjadi bagian dari mekanisme peradilan pidana di Indonesia mempunyai prospek  yang  cukup  baik  berdasarkan beberapa  pertimbangan,  yang  salah satunya  adalah  mediasi  penal  telah direkomendasikan  oleh  PBB  sebagai alternatif  penyelesaian  perkara  pidana di  luar  pengadilan  untuk  mengatasi dampak negatif operasionalisasi peradilan pidana. 8 Dalam upaya memberikan
perlindungan
kepada
korban penelantaran rumah tangga, hendaknya di  introdusir  mekanisme  mediasi  dan peradilan  restorative  ( restoratif  justice ) sebagai  salah  satu  upaya  penanganan perkara pidana, mediasi penal sudah di praktikkan sebagai penyelesaian sengketa  alternatif  yang  membawa hasil  yang  positif,  baik  bagi  korban, pelaku dan masyarakat.
Selain  itu,  berbagai  pola  mediasi dilakukan  oleh  kepolisian,  penuntut umum, pengadilan dan melalui lembaga
8 I  Ketut  Sudira,  2016,  Mediasi  Penal  :  Perkara Penelantaran  Rumah  Tangga,  Yogyakarta,  UII Press. hlm 111
informal  yang  dipilih  oleh  pihak  pelaku dan korban. Jika mediasi penal berhasil dilakukan dengan tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban, maka proses penyidikan akan dihentikan  atau  penuntutan  dihentikan atau proses peradilan dihentikan Penanganan perkara pidana khususnya perkara penelantaran rumah tangga  perlu  digunakan  mediasi  penal karena  gagasan  mediasi  penal  sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki  akar  dalam  budaya  bangsa, khususnya  dalam  hukum  adat  guna terciptanya  perdamaian  antara  pelaku dan  korban  dengan  pemberian  restitusi kepada korban dan pelaksanaan denda adat.
b.  Mediasi  Penal  Dalam  Sistem Peradilan Pidana
Kebijakan untuk menetapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian  perkara  pidana  yang merupakan bagian dari proses pengadilan  pidana  sangat  dibutuhkan, sehingga dapat menjadi sarana penyelesaian  perkara  pidana  yang  sah dan  hasil  kesepakatannya  bersifat mengikat  terhadap  para  pihak,  aparat penegak  hukum  dan  masyarakat.  Oleh karena itu tindak pidana yang
diselesaikan  melalui  mediasi  penal menghapuskan kewenangan untuk menuntut.
Sistem  perdamaian  di  beberapa negara  telah  diadopsi  dalam  RUU KUHP  2012  guna  dijadikan  model dalam  penanganan  perkara  pidana  di Indonesia.  Selain  itu,  jika  dibandingkan dengan  penyelesaian  perkara  anak, ternyata  bahwa  diversi  dimungkinkan dalam  hal  syarat-syaratnya  terpenuhi, sehingga dalam sistem peradilan pidana  diversi  dapat  digunakan  dalam penanganan perkara penelantaran rumah  tangga  yang  secara  filosofis mempunyai kesamaan dalam hal perlindungan terhadap anak.
Berdasarkan hasil penelitian,
dapat Peneliti jelaskan bahwa penyelesaian perkara penelantaran rumah  tangga  dapat  dilakukan  secara bertahap sebagai berikut:
a) Tahap Penyidikan
Tahap penyidikan merupakan tahap awal dari proses peradilan  pidana.  Pada  tahap penyidikan dimungkinkan bagi penyidik  untuk  meneruskan  atau tidak  meneruskan  pemeriksaan tindak  pidana  ke  dalam  tahap proses  peradilan  pidana.  Pada
tahap  ini  merupakan  tahap  yang dapat memediasikan tindak pidana guna menghindari proses peradilan pidana dengan pencarian solusi yang
menguntungkan semua pihak baik pelaku  maupun  korban  tindak pidana.
Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban,  maka  hasil  kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final,  sehingga  merupakan  alasan penghapus  penuntutan.  Dengan adanya  hasil  kesepakatan,  maka penyidik menyatakan bahwa kasus  tidak  dilanjutkan  kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. b)  Tahap Penuntutan
Pelaksanaan  mediasi  penal pada  tahap  penuntutan  setelah jaksa penuntut umum mempelajari tindak pidana  yang  dilakukan  oleh pelaku,  ia  dapat  menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku  tindak  pidana.  Mediasi  ini dilakukan berdasarkan persetujuan  secara  suka  rela  dari pelaku  dan  korban  tindak  pidana.
Jika kedua pihak menyetujui untuk dilakukan mediasi, maka persetujuan untuk mediasi
diberikan  kepada  Jaksa  Penuntut Umum  yang  bentuknya  berupa pengadaan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian
kepada korban.
Jika  mediasi  penal  tidak mencapai kesepakatan, maka perkara  pidana  akan  dilanjutkan dengan  proses  pemeriksaan  di sidang pengadilan dengan dilakukan  penuntutan  terhadap tindak  pidananya.  Jika  mediasi mencapai kesepakatan damai yang  di  terima  oleh  semua  pihak, maka  akta  kesepakatan  berlaku sebagai  putusan  yang  final  dan tidak  dapat  diadakan  penuntutan, sehingga  dapat  berfungsi  sebagai alasan penghapus penuntutan.
c)  Pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Pemeriksaan  pada  tingkat pengadilan dilakukan dengan diskresi  yang dimiliki  hakim dalam tingkat  pemeriksaan  persidangan menyangkut penetapan penahanan saja dan tidak
mempunyai wewenang untuk
mengeluarkan  terdakwa  sebagai terdakwa dari proses pemeriksaan persidangan. Diskresi muncul karena  terdapat  tujuan  kehidupan bernegara  yang  harus  dicapai yang antara lain untuk menciptakan  kesejahteraan  rakyat dan penegakan hukum yang berorientasi pada kebijakan hukum  keadilan  dan  kemanfaatan hukum. Mediasi penal yang dilakukan pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan adalah setelah perkara dilimpahkan  ke  pengadilan  oleh penuntut umum. Mediasi dilakukan seperti perkara perdata, dalam arti hakim menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan  cara  perdamaian  kepada para  pihak  yaitu  pihak  pelaku sebagai  terdakwa  dengan  pihak korban  sebelum  dilakukan  proses pemeriksaan  di  depan  sidang pengadilan
dengan memperhatikan kriteria tindak pidana.
2.  Penanganan Perkara Penelantaran Rumah Tangga Hingga saat ini proses penanganan perkara penelantaran rumah  tangga  masih  menggunakan hukum  acara  pidana  konvensional dengan  mengacu  kepada  KUHAP. Umumnya  dimulai  dengan  pembacaan surat  dakwaan,  pemeriksaan  saksi, tuntutan pidana, pembelaan dan berakhir  dengan  diucapkannya  putusan oleh hakim. Putusan akhir ini diperlukan untuk  menyelesaikan  suatu  perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam arti suatu  perkara  pidana  dianggap  selesai ditandai  dengan  adanya  putusan  akhir yang  isinya  bisa  berupa  putusan pemidanan, putusan bebas atau putusan  lepas  dari  segala  tuntutan hukum.
Menurut  Peneliti,  setiap  putusan hakim seharusnya berguna untuk setiap orang  maupun  masyarakat  dan  negara
dimana dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku,  korban  dan  masyarakat.  Jika putusan hakim hanya melindungi kepentingan  pelaku  semata  dan  tidak memberikan perhatian kepada kepentingan  korban  dan  masyarakat, maka  putusan  hakim  dianggap  belum
mencerminkan  putusan  yang  baik. Dalam  perkara  penelantaran  rumah tangga  putusan  hakim  hendaknya  juga memperhatikan  realitas  sosial  bahwa baik pelaku maupun korban sebenarnya menghendaki  adanya  perdamaian  agar kehidupan keluarga mereka tetap berlangsung. Jika putusan malah menyengsarakan korban yang sebenarnya masih membutuhkan kehadiran pelaku, justru dianggap belum  mencerminkan  putusan  yang baik  serta  tidak  menimbulkan  konflik baru  antara  pelaku  dan  korban  serta keluarganya.
Untuk itu Peneliti mencoba mengkaji putusan-putusan hakim dalam kaitannya  dengan  penelantaran  rumah tangga  agar  setiap  putusan  yang dijatuhkan  dapat  bermanfaat  tidak hanya  bagi  pelaku,  tapi  juga  bagi korban dan masyarakat, sebagai berikut:
a)  Putusan  yang  mencerminkan
Kepastian Hukum
Bismar Siregar, mantan Hakim Agung, menyatakan bahwa KUHAP lebih menitikberatkan kepada  kepastian  hukum  dan perlindungan  hak  terdakwa  dari penegakan  keadilan  itu  sendiri.
Untuk memahami kepastian
hukum,  hakim  harus  terjun  ke tengah-tengah  masyarakat,  agar hakim lebih peka terhadap perasaan hukum dan rasa keadilan  yang  berguna  dalam masyarakat.  Jika  terjadi  benturan bunyi  hukum  antara  apa  yang dirasakan  adil  oleh  masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan
hendaknya  dipaksakan  dan  rasa keadilan masyarakat dikorbankan.
Terkait dengan perkara penelantaran rumah tangga terkadang hakim hanya memperhatikan  pada  kepastian hukum sebagaimana halnya penanganan  perkara  pidana  pada umumnya.  Kasus  yang  sering terjadi  misalnya  seorang  suami tidak  memberikan  nafkah  kepada isteri  dan  keluarganya  selama bertahun-tahun  dan  membiarkan keluarganya terlantar tanpa diberikan  nafkah  batin  maupun nafkah  lahir  sehingga  kehidupan isterinya  menjadi  terlantar  dan menderita. Kemudian isteri
melaporkan masalah ini dan diproses  secara  hukum  kemudian
suami  dipidana  penjara  karena telah  melakukan  tindak  pidana penelantaran rumah tangga.
Putusan pidana penjara yang diberikan  kepada  seorang  suami yang telah menelantarkan isterinya  menurut  Peneliti  belum mencerminkan  kepastian  hukum, karena majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan implikasi dari  penjatuhan  pidana  penjara kepada  terdakwa  yang  masih berstatus suami dari saksi korban. Dalam mempertimbangkan hal-hal yang  memberatkan  dan  yang meringankan,  majelis  hakim  sama sekali  tidak  mempertimbangkan bahwa  antara  terdakwa  dengan saksi  korban  masih  berstatus sebagai suami isteri yang kemungkinan masih dapat dipertahankan perkawinannya. Sebaiknya  untuk  masalah  ini Mediasi  Penal  dapat  digunakan dalam menyelesaikan kasus seperti ini.
b)  Putusan  yang  mencerminkan Keadilan
Dalam  menangani  perkara penelantaran rumah tangga, hakim  dituntut  dapat  menegakkan
keadilan.  Pada  realitanya  seorang hakim akan sangat sulit menjatuhkan  putusan yang  sesuai dengan  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebabnya adalah karena  mencapai  putusan  yang mengandung  aspek  keadilan  di dalamnya,  hakim  dituntut  memiliki integritas  dan  kepribadian  yang tidak  tercela,  jujur,  adil  dan professional  serta  berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain frase “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa” dalam  putusan  hakim  berkaitan erat  dengan  kesungguhan  hakim untuk  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Tanpa  hal  itu sulit  berharap  bahwa  putusan hakim  mencerminkan  nilai-nilai keadilan hukum.
Dalam  suatu  persidangan majelis hakim harus dapat
mempertimbangkan  rasa  keadilan dalam hubungannya dengan masalah penelantaran rumah tangga.  Misalnya  seorang  suami yang  menceraikan  isterinya  dan telah  dikarunia  beberapa  orang anak, kemudian perkaranya
diputus  pengadilan  dan  ayahnya pergi  begitu  saja  meninggalkan keluarganya  sehingga  anak  dan isterinya  menjadi  kesulitan  dalam kehidupannya  karena  selama  ini bersandar kepada suami/bapak. c)  Putusan  yang  mencerminkan Kemanfaatan Hukum Kemanfaatan  hukum  sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan  yaitu  agar  terdakwa tidak  mengulangi  kembali  suatu tindak  pidana  dan  agar  setiap orang  berhati-hati  untuk  tidak melanggar  hukum  karena  akan dijatuhi pidana sebagaimana halnya  terdakwa.  Dalam  konteks putusan  hakim,  ia  harus  memberi manfaat  tidak  hanya  bagi  dunia peradilan  dan  masyarakat  umum, tapi  juga  bagi  perkembangan  ilmu pengetahuan.
Putusan hakim dalam perkara penelantaran rumah tangga yang mencerminkan kemanfaatan adalah putusan Mahkamah  Agung RI Nomor 307K/Pid.Sus/2010.  Pasal  yang digunakan  sebagai  dasar  hukum dakwaan  adalah  Pasal  49  huruf  a jo  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-
undang  PKDRT,  dimana  dalam kasus penelantaran  rumah  tangga seorang  suami  wajib  memberikan nafkah  kepada  isteri  dan  anak- anaknya setiap bulan.
Perdamaian  yang  dilakukan antara  korban  dengan  pelaku terkait dengan penanganan penelantaran  rumah  tangga  dapat berupa permintaan maaf, pernyataan rasa menyesal, pemberian ganti rugi, baik
pemberian biaya perawatan, biaya perbaikan maupun biaya pemakaman  merupakan  bentuk tanggung  jawab  pelaku  kepada korban  atas  perbuatan  yang  telah dilakukan.

## D. PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
Kebijakan untuk menetapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana
merupakan bagian dari proses pengadilan  pidana  sehingga  dapat menjadi  sarana  penyelesaian  perkara pidana dan hasil kesepakatannya bersifat  mengikat  terhadap  para  pihak,
aparat penegak hukum dan masyarakat. Pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan perkara pidana khususnya perkara penelantaran rumah tangga tetap menjadi alternatif penyelesaian sengketa  karena  memiliki  akar  budaya bangsa,  khususnya  dalam  hukum  adat guna  terciptanya  perdamaian  antara pelaku  dan  korban  dengan  pemberian restitusi kepada korban dan pelaksanaan  denda  adat.  Sanksi  adat dikenakan  kepada  warga  masyarakat yang melanggar, bahkan terhadap delik biasa sekalipun seringkali oleh masyarakat dibebani sanksi adat meskipun si pelaku sudah dipidana oleh pengadilan.
Penanganan perkara penelantaran rumah  tangga  hingga  saat  ini  masih menggunakan  hukum  acara  pidana konvensional  dengan  mengacu  kepada KUHAP.  Dalam  perkara  penelantaran rumah tangga putusan hakim hendaknya  memperhatikan  bahwa  baik pelaku  maupun  korban  sebenarnya menghendaki adanya perdamaian, sehingga  setiap  putusan  hakim  harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

## 2.  Saran
Adapun  saran  yang  dapat  Peneliti sampaikan sebagai berikut:
Mensosialisasikan  mediasi  penal kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh  akademisi  maupun  pihak  yang berwenang  sehingga  tidak  menambah beban dari sistem peradilan pidana.
Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diharapkan  keluarga  mengerti  dan memahami hak dan kewajibannya serta
menjaga  komunikasi  yang  baik  antara suami  isteri  maupun  anggota  keluarga yang  lain  agar  terhindar  dari  hal-hal yang  tidak  diinginkan,  dan  apabila terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga sebaiknya  segera  melapor  kepada pihak  yang  berwenang  agar  dapat ditangani  secara  maksimal  sehingga pelaku  jera  dan  tidak  mengulangi perbuatannya lagi.
Daftar Pustaka:
Buku:
Barda  Nawawi  Arief,  2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , cetakakan  kedua,  PT.  Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
I  Ketut  Sudira,  2016. Mediasi  Penal: Perkara Penelantaran Rumah Tangga , UII Press, Yogyakarta.
Mansour  Fakih,  2008. Analisis  Gender Dan Transformasi Sosial , Yogyakarta, Insist Press. Moerti Hadiati Soeroso, 2011.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Dalam  Prespektif  Yuridis-Viktimologis ,
Sinar Grafika, Jakarta.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad,  2013.
Dualisme Penelitian
Hukum
Normatif  dan  Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Ridwan.  2006. Kekerasan  Berbasis Gender .  Purwokerto,  Pusat  Studi Gender STAIN.
Satjipto  Raharjo,  2006, Membedah Hukum  Progresif ,  Penerbit  Buku Kompas, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004
tentang Penghapusan  Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 tentang Perlindungan Saksi  dan Korban
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang Hukum Perkawinan