e-ISSN 2528-2581
Vol 3 No 1, Januari 2018

## Susunan Redaksi
Penanggungjawab Iwan Setya Putra
Pemimpin Editor Sulistya Dewi Wahyuningsih
Sekretaris Editor Yuyung Rizka Aneswari
Dewan Editor Siti Sunrowiyati Retno Murnisari
Manajemen Hanif Yusuf Seputro Regi Sura Esa Pratama Sura Klaudia
Alamat Redaksi: Jurnal PETA Program Studi Akuntansi
STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788 Email : peta@stieken.ac.id
e-ISSN 2528-2581

## Daftar Isi
Retno Murni Sari
Kontribusi  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran  dan  Pajak  Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung .... 1-21 Amram Rohi Bire, Jeremias A. Alang, Heny M. Sauw Perancangan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Bagi  Usaha  Ikan  Bakar Liliba (L2b) Di Kota Kupang ...................................................... 22-33

## Dewi Novitasari, Ari Dewi Cahyati
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Underpricing Saham  pada Penawaran  Umum  Perdana  di  Bursa  Efek  Indonesia  (Studi pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) ................................................... 34-64 Ludi Wishnu Wardana, Yuli Agustina Tunjangan  Kinerja  Pegawai    di  Lingkungan  Pemerintahan  Kota Mojokerto. ............................................................................... 65-84 Dewi Agustiya Ningsih, Ani Hayatul Masruroh Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional ........................................ 85-94 Norma Yunita, Iwan Setya Putra Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Guna Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Porbudpar Kota Blitar ................................................................ 95-108
Sura  Klaudia,  Titik  Nur  Rohmah,  Yuwanda  Vintia  Devi, Caecellia Ratu Luphita Ayu Menakar Pengaruh Risiko, Return , Pemahaman Investasi, dan Modal  Investasi  Terhadap  Minat  UMKM  dalam  Memilih Jenis Investasi ......................................................................... 109-124
Hal 95 - 108

## FAKTOR  –  FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI PENYERAPAN  ANGGARAN  BELANJA  DAERAH GUNA  OPTIMALISASI  PENGELOLAAN  KEUANGAN DAERAH DI DINAS PORBUDPAR KOTA BLITAR
Norma Yunita 1
Iwan Setya Putra 2 1 2 STIE Kesuma Negara Blitar
Surel : iwan@stieken.ac.id
Abstrak.  Faktor  –  Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran Belanja  Daerah  Guna  Optimalisasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di Dinas  Porbudpar  Kota  Blitar .  Salah  satu  instrumen  kebijakan  fiskal  dalam mempengaruhi perekonomian adalah melalui sektor pengeluaran pemerintah. Pada  dasarnya  pengeluaran  pemerintah  tersebut  bertujuan  untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhi kebutuhan dasar  masyarakat yang  tidak  dapat  disediakan  oleh  pihak  swasta.  Oleh  karena  itu  diperlukan proses penyerapan anggaran belanja negara yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat  proses  pembangunan  dan  memacu  tingkat  pertumbuhan ekonomi.  Pola  penyerapan  anggaran  belanja  yang  terjadi  pada  Dinas Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota  Blitar  untuk  Tahun Anggaran  2014,  2015  &  2016  belum  sesuai  dengan  target  yang  telah ditetapkan,  nilai  ini  dapat  dilihat  dari  Laporan  Realisasi  Anggaran  di  setiap akhir  Tahun  Anggaran.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif dengan  metode  perbandingan.  Sampel  yang  digunakan  adalah  Dokumen Perencanaan  dan  Laporan  Realisasi  Anggaran.  Berdasarkan  target  yang ditetapkan  penulis  membandingkan  dengan  hasil  penyerapan  anggaran. Penelitian  ini  memiliki  4  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  penyerapan anggaran  yakni  Faktor  Perencanaan  anggaran,  proses  Pengadaan  &  syarat administrasi,  proses  pembayaran  dan  Sumber  Daya  Manusia.dari  keempat faktor ini seluruhnya menjadi pendorong pencapaian target penyerapan lebih maksimal di pemerintah daerah.
Kata Kunci : Perencanaan anggaran,Laporan Realisasi Anggaran
Abstract.  Factors  That  Influence  The  Budgeting  Of  Budget  Shopping  For Optimization Of Financial Management In Porbudpar City Of Blitar. One of the necessary tools in the making is through the government sector. In essence, this is the goal to provide goods and services, as well as the various needs that can not be provided by the private sector. Therefore a dynamic and scheduled process is needed to accelerate the development process and spur the rate of economic growth. Pattern of Fund Updates that occurred at the Department of Youth, Sports, Culture, and Tourism of Blitar City for Fiscal Year 2014, 2015 & 2016 not in accordance with the target set, namely: This
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018
research is a quantitative study by comparison method. The sample used is Planning Document and Budget Realization Report. Based on the target set by the author with the  results  of  budget  absorption.  This  research  has  four  factors  that  can  affect  the existing  budget,  Procurement  process  and  also  administration,  payment  process  and Human Resources. From this institution become the driving of attainment of maximal target in local government.
Keywords: Budget Planning, Budget Realization Report
Kota  Blitar  merupakan  kota  kecil yang  berada  di  ujung  selatan  dari propinsi Jawa Timur. Sebagai kota perdagangan  barang  dan  jasa menjadikan  pemerintah  daerah setempat harus jeli dalam menjaga laju  perokonomiannya,  utamanya dalam  mengatur  keuangan  daerah yang  memegang  peranan  yang sangat  penting  dalam  menjamin kesejahteraan masyarakat. Perlunya ketepatan dalam menyusun,  merencanakan  dan melaksanakan  anggaran  belanja sebagai bentuk mendukung program  –  program  kepala  daerah dalam mencapai visi dan misi yang dibawa.  Anggaran  Belanja  Daerah yang sudah disusun atau direncanakan  akan  direalisasikan melalui  kegiatan  –  kegiatan  yang sudah  direncanakan  sesuai  jadwal pelaksanaan  dalam  satu  periode anggaran. Dalam Laporan keuangan  Pemerintahan,  Belanja dibedakan  menjadi  dua  yaitu Belanja  Langsung  Dan  Belanja Tidak Langsung. Sedangkan laporan  realisasi  anggaran  belanja akan  disajikan  melalui  Laporan Realisasi Anggaran yang didalamnya memberikan informasi tentang  berapa  jumlah  anggaran yang  terealisasi  baik  anggaran pendapatan  dan  Belanja yang masing  –  masing  diperbandingkan dengan anggarannya. Dari laporan Realisasi Anggaran akan dijelaskan lebih  rinci  didalam  Catatan  Atas Laporan Keuangan, dimana dalam CALK ini mencantumkan hal –hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan  yang  material  antara anggaran  dan  realisasinya.  Selain itu daftar – daftar yang menjelaskan  angka  –  angka  yang dianggap  perlu  untuk  dijelaskan, harus  tetap  dimunculkan  dalam sebuah  CALK..  Namun  dalam merealisasikan  anggaran  belanja daerah kadang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini bisa dilihat dari penyajian Laporan Realisasi  Anggaran  (  LRA  ) melalui jumlah prosentase penyerapan  anggaran  dari  masing –  masing  kegiatan  yang  sudah dilaksanakan, sehingga jika prosentase realisasi ini bisa dihitung  maka  bisa  diketahui tingkat  penyerapan  anggaran  yang perlu ditingkatkan apabila prosentase  yang  diharapkan  tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila tingkat penyerapan  diketahui  memiliki prosentase  yang  rendah  tentunya akan berdampak pada pengambilan keputusan bagi Pengguna  Anggaran  di  sebuah Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah maupun  Kepala  Daerah  di  sebuah Pemerintah Daerah. Tingkat realisasi  anggaran  di  Pemerintah Kota  Blitar  khususnya  di  Dinas Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018
dan  Pariwisata  Kota  Blitar  tentu saja menjadi perhatian yang cukup serius  bagi  pemerintahan  di  Kota Blitar.  Diperlukan  langkah  – langkah yang tepat guna mencegah dampak  yang  kurang  baik  bagi masyarakat. Dimana dengan terjadinya  keterlambatan  realisasi, masyarakat merasa dirugikan karena  tidak  segera  merasakan manfaatnya.  Sebagai  SKPD  yang memiliki  peranan  yang  sangat penting dalam mendorong perekonomian di Kota Blitar, salah satunya  menjadi  pintu  gerbang kedatangan  para  wisatawan  baik wisatawan Domestik maupun manca Negara yang mana dampak kunjungan ini membawa multiefek yang  sangat  berperan  dalan  laju perdagangan  barang  dan  jasa  di Kota Blitar, perlunya berhati – hati dalam  menjalankan  Tugas,  Pokok dan  Fungsinya  dengan  seoptimal mungkin. Dari penyusunan anggaran  belanja  yang  ada  di Dinas Porbudpar Kota Blitar perlu dievaluasi lebih lanjut agar anggaran  yang  sudah  ditetapkan bisa dibelanjakan secara efektif dan efisien  .  Hal  ini  bertujuan  supaya penyusunan  anggaran  benar  – benar bisa optimal dalam menentukan  mana  kegiatan  yang paling  prioritas  dan  mana  yang tidak.  Sebab  perencanaan  yang tepat  tentu  saja  berdampak  pada pelaksanaan  kegiatan  itu  sendiri dimana tidak akan terjadi kesulitan atau  kendala  dikemudian  hari. Ketepatan dalam penyusunan anggaran  ini  bertujuan  untuk mengantisipasi rendahnya penyerapan  anggaran.  Selain  itu adanya  perubahan  dan  revisi penyusunan anggaran pada saat P- APBD dimana perubahan anggaran  ini  biasanya  terjadi  di tribulan  akhir  Tahun  Anggaran, bisa    mempengaruhi  pencapaian realisasi kegiatan dan juga anggaran  pada  sebuah  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (  SKPD  ) mengingat  adanya  keterbatasan waktu  pelaksanaan.  Berdasarkan uraian  diatas  penulis  mengambil judul  “faktor  –  faktor  yang mempengaruhi penyerapan anggaran  Belanja  Daerah  guna optimalisasi  pengelolaan  keuangan Daerah  dengan  studi  kasus  Di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Blitar. Permasalahan Anggaran Belanja di Dinas Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kota Blitar telah  disusun  dan  tertuang  dalam bentuk  DPA-SKPD  (  Dokumen Perencanaan  Anggaran-  Satuan Kerja Perangkat Daerah ) dan telah disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam merealisasikan anggaran dilaksanakan  melalui  berbagai macam Program dan kegiatan yang telah ditentukan jadwal pelaksanaannya diawal tahun anggaran.  Dalam  setiap  periode laporan  keuangan  akan  terlihat penyerapan realisasi anggaran belanja  yang  terdiri  dari  beberapa rekening  Belanja  dari  kegiatan  – kegiatan  di  SKPD.  Sesuai  dengan kebijakan  keuangan  yang  sudah ditentukan  penyerapan  realisasi anggaran dengan perhitungan 10 % di Triwulan 1, 40 % di Triwulan II,
30  %  di  Triwulan  III,20  %  di Triwulan IV. Namun dari Laporan Realisasi Anggaran belum menunjukan  penyerapan  sesuai
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018
dengan  prosentase  yang  telah ditentukan. Di lihat dari penyajian Laporan  Keuangan  yang  terdiri dari  Neraca,  LRA  dan  CALK diketahui  Prosentase    penyerapan kurang  dari  100  %,  hal  ini diketahui  dari  prosentase  yang muncul  khususnya  di  Laporan realisasi  Anggaran  pada  tahun 2015  yaitu  pada  rekening  Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Barang/Jasa  dan  Belanja  Modal. Dari  penelitian  ini  diharapkan akan  bisa  diketahui  langkah  – langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah  Kota  Blitar  guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan  Daerah. Rumusan Masalah Bagaimana  menganalisis  faktor  – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Belanja Daerah guna optimalisasi pengelolaan keuangan Daerah ? Tujuan Penelitian Untuk  menganalisis  faktor  – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Belanja Daerah guna optimalisasi pengelolaan keuangan Daerah Kegunaan Penelitian Bagi Peneliti penelitian ini diharapkan  dapat  menambah  ilmu dan  wawasan  tentang  Akuntansi Sektor  Publik  khususnya  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Bagi  Dinas  Porbudapar  Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Blitar  guna  meningkatkan  target penyerapan  Anggaran  Belanja
Daerah ditahun – tahun berikutnya sebagai  bentuk  kepedulian  kami akan  majunya  pembangunan  di bidang  Olahraga,  kebudayaan  dan pariwisata  di  Kota  Blitar.  Bagi Pembaca  Penelitian  diharapkan dapat menjadi acuan guna penelitiaan selanjutnya.

## TELAAH LITERATUR Hasil Penelitian Terdahulu
Carlin  Tasya  Putri  (2013)  dengan judul  “Analisis  Faktor  –  factor yang  mempengaruhi  penyerapan Anggaran  pada  Satuan  Kerja
Perangkat  Daerah  Di  Pemerintah Provinsi  Bengkulu”.  Adapun  hasil penelitiannya  ada  5  faktor  yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, Sumber Daya Manusia,  Dokumen,  Pengadaan dan Uang Persediaan. Penelitian  lainnya  oleh  Prasetyo Adi Priatno (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis  Faktor  –  factor  yang mempengaruhi penyerapan Anggaran  pada  Satuan  Kerja Lingkup  Pembayaran  di  KPPN Blitar”.  Hasil  penelitian  “ada  3 faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu administrasi dan SDM, Perencanaan dan Pengadaan Barang dan Jasa” Penelitian oleh Iwan Dwi Kuswoyo (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor – factor penyebab penumpukan  anggaran  belanja  di akhir  tahun  anggaran  pada  satuan kerja  diwilayah  KPPN  Kediri”.
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 Hasil  penelitiannya  ada  4  faktor yang  mempengaruhi  penyerapan anggaran yaitu perencanaan anggaran,pelaksanaan anggaran,
pengadaan  barang  dan  jasa,  dan factor internal satker.
Pengertian Penyusunan Anggaran
Pengertian  Penyusunan  Anggaran menurut  Bastian  (  2006:189  )  “ Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah    (APBD  )  merupakan rencana  kerja  Pemerintah  Dearah dalam  bentuk  satuan  uang  yang diperuntukan  dalam  satu  tahun dan  bertujuan  untuk  kesejahteraan rakyat”.    Beberapa  ahli  juga mengatakan diantaranya Haruman &  Rahayu  (  2007:3  )  pengertian Anggaran adalah “ suatu pendekatan  formal  dan  sistematis daripada  pelaksanaan  tanggung jawab manajemen didalam perencanaan koordinasi dan pengawasan”. Dalam penyusunan anggaran tahun  2015  didasarkan  pada prinsip sebagaimana tertuang dalam  Permendagri  No.37  tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan  anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Pengertian Belanja Daerah Berdasarkan  Permendagri  No.13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat1 Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan  Urusan  wajib,  urusan pilihan,  atau  klasifikasi  menurut organisasi,  fungsi,  Program  dan kegiatan serta jenis belanja. Sedangkan  menurut  Peraturan menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi  Anggaran,  Anggaran dibedakan menjadi Belanja Pegawai,  Belanja  Barang,  Belanja Modal,  Belanja  Bunga  Utang, Belanja  Subsidi,  Belanja  Hibah, Belanja  Bansos  &  Belanja  Lain- lain.  Adapun  pengklasifikasian belanja  daerah  ini  bertujuan Sebagai  bahan  untuk  membuat laporan  keuangan  yang  sesuai dengan  kebutuhan  penggunanya seperti  para  pengambil  keputusan, masyarakat,  kepala  satuan  kerja perangkat daerah                          ( SKPD  ),  Bagian  keuangan  dan sebagainya); Sebagai bahan mencukupi kebutuhan administrasi anggaran  dan  akuntansi  anggaran; dan  Sebagai  bahan  pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Penganggaran  belanja  langsung  di Pemerintah Daerah melalui penyusunan APBD dilakukan untuk mencapai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri  dari  urusan  wajib  dan urusan pilihan. Adapun penganggaran  belanja  langsung dimaksud  akan  dituangkan  dalam bentuk  program  dan  kegiatan, dimana manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung  oleh  masyarakat  dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan  public  keberpihakkan pemerintah daerah kepada kepentingan public. Pengertian  Pengadaan Barang/Jasa Menurut Christopher & schooner ( 2007  )  Pengadaan  adalah  “suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif  dan  efisien  sesuai  dengan kebutuhan dan keinginan
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 penggunanya  “.  Sedangkan  dalam arti khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh  Barang/Jasa  yang dilaksanakan  oleh  SKPD  yang dalam  prosesnya  diawali  dengan proses  perencanaan  kebutuhan, dalam  hal  ini  masing  –  masing Satker  menyusun  Rencana  Umum Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya diproses guna memperoleh Barang/Jasa dimaksud. Kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Walikota  Blitar  No.7  Tahun  2015 Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.  Proses  pengadaan  barang dan  jasa  di  pemerintah  daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang sudah  memiliki  sertifikat  keahlian pengadaan barang dan jasa dengan tanda bukti pengakuan dari pemerintah  atas  kompetensi  dan kemampuan  profesi  di  bidang pengadaan  Barang  /  Jasa.  Dalam pelaksanaanya pengadaan barang/jasa  berpedoman  pada Perwali  No.7  Tahun  2015  Barang /  Jasa  yang  sudah  dilakukan pengadaannya  akan  diserahkan kepada  pejabat  penerima  hasil pekerjaan  baik  itu  pengadaan barang/jasa maupun barang kontruksi  /jasa  lainnya  dengan dibuktikan  Berita  Acara  Serah Terima. Ada  beberapa  jenis  proses pengadaan barang/jasa diantaranya  Swakelola,  Kontrak, Metode Penunjukan Langsung dan Metode Lelang Terdapat perbedaan dokumen atau syarat  administrasi  yang  harus dipenuhi  dalam  setiap  jenis  proses
pengadaan.  Adapun  dokumen syarat  administrasi  yang  harus dicukupi  dalam  setiap  proses pengadaan    telah  ditetapkan  oleh pejabat  pengadaan.  Apabila  dalam melakukan proses pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan dengan baik  dan dapat melengkapi semua dokumen  atau  syarat  administrasi yang  diperlukan  maka  realisasi anggaran  belanja  dalam  masing  – masing  program  dan  kegiatan dapat segera terrealisasikan. Sehingga  tidak  terjadi  penundaan penyerapaan  anggaran.  Namun terkadang masing – masing PPKom mengalami kendala dalam proses  pengadaan  yang  dilaluinya, hal  ini  disebabkan  masih  adanya dokumen  atau  syarat  –  syarat administrasi yang belum terpenuhi.
Pengertian Penyerapan Anggaran Dalam proses percepatan penyerapan anggaran dapat melalui beberapa strategi diantaranya melalui penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran, penyederhanaan  prosedur  revisi anggaran,  percepatan  penagihan kegiatan proyek oleh pihak kontraktor, penyederhanaan format DPA –SKPD dalam rangka meningkatkan  fleksibilitas  dalam pelaksanaan anggaran dan integrasi  database  RKA  –SKPD dan  DPA  sehingga  mempercepat penerbitan DPA. Peran pemerintah dalam  percepatan  anggaran  juga diwujudkan dalam bentuk penerapan reward  and  punishment untuk  mengupayakan  pengelolaan keuangan  Negara  secara  efektif. Penerapan kebijakan tersebut dimaksudkan  untuk  meningkatkan kualitas perencanaan dan
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 pelaksanaan dan pelaksanaan belanja Pemerintah Pusat / Daerah.  Berdasarkan  apa  yang disampaikan oleh Menteri Keuangan  M.Chatib  Basri  pada saat  penyerahan  DIPA  Tahun 2014 bertempat di Istana Kepresidenan Bogor ( MoF (Fiscal) News  :  2013  )  dalam  mendorong percepatan  penyerapan  anggaran.
Selain  hal  –  hal  diatas  dalam menjaga governance, pemerintah juga  menerapkan  kebijakan  DIPA tanpa  blokir  yang  artinya  apabila masih  ada  alokasi  anggaran  yang belum  memenuhi  ketentuan  yang berlaku,  suatu  misal  belum  ada persetujuan dari Dewan Perwakilan  Rakyat  (  DPR  )  atau belum  ada  dasar  hukumnya  atau adanya  alokasi  anggaran  yang belum jelas keperuntukannya maka alokasinya dapat dituangkan dalam  output  cadangan  atau diberikan  catatan  dalam  dokumen DIPA  sehingga  Kuasa  Pengguna Anggaran atau Pengguna Anggaran  dapat  segera  memenuhi kewajibannya  seperti  apa  yang dipersyaratkan  sehingga  anggaran tersebut segera dapat direalisasikan. Hubungan  antara  faktor  –  faktor yang  mempengaruhi  penyerapan anggaran  belanja  daerah  guna optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah, pada tahap awal yang  harus  dilakukan  adalah menyusun  perencanaan  anggaran. Dalam  menyusun  perencanaan anggaran ini dibutuhkan kecermatan  dan  ketelitian  dalam menentukan  jenis  belanja  sesuai dengan  kebutuhan.  Hal  tersebut bertujuan  agar  program  dan kegiatan  yang  akan  dilaksanakan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan secara administrasi telah  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  .  Program  dan  kegiatan yang sudah direncanakan dimaksud hendaknya dilaksanakan dan direalisasikan pembelanjaannya sesuai perencanaannya.  Namun  apabila terjadi  kesalahan  dalam  proses perencanaan  anggaran  ini,  akan berdampak  kurang  baik  dalam proses pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.  Sehingga perlu  waktu  lagi  dalam  proses revisi Dokumen Perencanaan Anggaran. Proses revisi inilah yang dapat  menyebabkan  terjadinya penundaan pelaksanaan dan keterlambatan penyerapan anggaran. Selanjutnya setelah proses perencanaan selesai dilanjutkan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Daerah, dimana dalam tahapan ini memiliki  beberapa  metode  dan kelengkapan  administrasi  yang sudah berpedoman pada  peraturan yang berlaku. Diperlukan ketepatan dalam pemilihan metode pengadaan  Barang/Jasa  dengan memperhatikan  syarat  –  syarat pengadaan yang sudah ditentukan, hal ini bertujuan agar program dan kegiatan  yang  dilaksanakan  dapat diproses  lebih  lanjut  dan  diakui sebagai realisasi anggaran yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun  apabila  syarat  –  syarat administrasi ini tidak dapat dipenuhi maka belum bisa dilaporkan sebagai realisasi anggaran. Sedangkan tertib administrasi  merupakan  salah  satu bentuk pengelolaan keuangan yang
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 baik  yaitu  kepatuhan  terhadap pedoman  pengelolaan  keuangan daerah. Sehingga peneliti menentukan bahwa proses pengadaan  dan  syarat  –  syarat administrasi  memiliki  hubungan yang  erat  dengan  penyerapan anggaran guna optimalisasi pengelolaan  keuangan  daerah. Untuk  mewujudkan  pelaksanaan Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah  (  APBD  )  yang  efektif, efisien,  transparan  dan  akuntabel, maka  pelaksanaan  anggaran  harus tetap  mengacu  pada  peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan. Penatausahaan  belanja  memegang peranan yang sangat dominan atas pengelolaan  pengeluaran  kas  atas beban  APBD.    Proses  pengajuan pembayaran ini, disesuaikan dengan  kebutuhan  dan  jenis belanjanya. Pemilihan proses pengajuan  dengan  tepat  akan memperlancar  pencairan  dana, sehingga  anggaran  belanja  segera terealisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.  Sebaliknya  apabila proses  pengajuan  pembayaran  ini mengalami  keterlambatan  maka akan terjadi keterlambatan realisasi dan  belum  bisa  dilaporan  sebagai penyerapan  anggaran.  Diperlukan kerjasama  dan  koordinasi  yang baik  antara  Pejabat  Pengelola Keuangan  untuk  mensinkronkan pemilihan  pengajuan  pembayaran ini  agar  penyerapan  anggaran dapat  dilakukan  dengan  tepat waktu.  Faktor  Sumber  Daya Manusia yang ada didalam instansi pememerintah  perlu  diaudit dalam rangka  memastikan  bahwa  semua Pejabat Pengelola Keuangan sudah memiliki kompetensi di Bidangnya,  hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Adanya sertifikasi  bagi  pejabat  pengelola keuangan akan menentukan pemahaman bagi masing – masing pejabat  akan  Tupoksinya.  Hal  ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan  atau  praktek  – praktek KKN yang dapat berdampak  kurang  baik  bagi dirinya  sendiri  dan  juga  bagi instansi  yang  ditempati.    Masih adanya keterbatasan jumlah personil  dan  tidak  didukungnya dengan  pembekalan  bagi  Pejabat Pengelola Keuangan akan menyebabkan  proses  pelaksanaan program  dan  kegiatan  yang  telah direncanakan tidak berjalan dengan  lancar.  Ketidakpahaman akan  suatu  prosedur  administrasi, prosedur  pengelolaan  keuangan, pelaporan dan bentuk pertanggungjawabab suatu kegiatan akan mempersulit terealisasinya  anggaran  dengan tepat  waktu.  Diperlukan  pelatihan dan pembekalan tentang pengelolaan keuangan dan prosedur  –  prosedur  pembelanjaan untuk  menghindari  kesalahan  – kesalahan yang dapat menghambat proses penyerapan anggaran.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan tempat penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  selama  4 bulan  mulai  tanggal  10  Juli  2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017  bertempat  di  Dinas  Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Jenis penelitian Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian  ilmiah  yang  sistematis
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan- hubungannya dengan metode perbandingan.

## Definisi operasional variabel
Perencanaan  anggaran  merupakan suatu  proses  untuk  menentukan anggaran untuk mendanai program dan  kegiatan  dalam  satu  tahun anggaran, sesuai dengan TUPOKSI  (  Tugas  Pokok  dan Fungsi ) di masing – masing SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ).
Proses  pengadaan  barang  /  jasa pemerintah  merupakan  kegiatan untuk  memperoleh  barang/jasa oleh  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  yang  prosesnya  dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai  diselesaikannya  seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.  Selanjutnya  seluruh rangkaian kegiatan tersebut dipertanggungjawabkan secara administrasi dengan memperhatikan  peraturan  yang berlaku dan mengacu pada pedoman yang sudah ditentukan Pengajuan Pembayaran merupakan  proses  pemindahan sejumlah  uang  (  dana  )  dari rekening Kas Daerah kepada pihak penyedia Barang/jasa . Kemampuan Sumber Daya Manusia merupakan kwalitas seseorang  sesuai  dengan  tugas, pokok  dan  fungsinya  didalam sebuah instansi/perusahaan.
Populasi dan sampel Populasi adalah kumpulan individu  sejenis  yang  berada  pada wilayah  tertentu  dan  pada  waktu yang tertentu pula. Populasi dalam penelitian  ini  adalah data Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca & CALK . Sedangkan  untuk  sampel  data peneliti  mengambil  data  Laporan
Realisasi Anggaran di tahun 2015.

## Metode pengumpulan data
Metode  pengumpulan  data  pada penelitian ini adalah  (1) Observasi (2) Dokumentasi dan (3) Wawancara Observasi  dapat  diartikan  sebagai sebuah  teknik  pengumpulan  data melalui  pengamatan  langsung  dan mencatat  gejala  –  gejala  yang diselidiki.  Dalam  penelitian  ini peneliti  akan  mendatangi  tempat penelitian  dan  mengamati  proses pengelolaan keuangan dan mencari sample yang ada didalamnya. Dokumentasi  merupakan  sumber informasi  yang  tertuang  dalam bentuk dokumen - dokumen, buku, catatan,  surat,  laporan  keuangan dan data – data lain yang dianggap sebagai  sumber  informasi.  Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan  data  –  data  terkait dengan  data  keuangan  yaitu Laporan  Keuangan  di  Dinas Porbudpar  Kota  Blitar  terdiri  dari Neraca, Laporan Realiasi Anggaran,  Laporan  Penjabaran Realisasi  Pendapatan  dan  Belanja Daerah dan CALK ( Catatan Atas Laporan Keuangan ) Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan jawaban  dari  seorang  penanya kepada responden ( yang ditanya ) yang  dilakukan  secara  langsung  / bertatap  muka  atau  berhadapan. Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan wawancara  untuk  mengumpulkan
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 informasi  yang  belum  tertuang dalam  data  –  data  laporan keuangan.  Informasi  yang  didapat dari hasil wawancara akan disinkronkan  dengan  data  yang ada di laporan keuangan..
Teknis analisa data (1) Menganalisa Dokumen Perencanaan  Anggaran  (  DPA  ) SKPD  dengan  cara  melakukan perbandingan  jumlah  anggaran sebelum dan sesudah P-APBD. (2) Menganalisa  laporan    keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran  dengan  cara  melakukan perbandingan jumlah atau prosentase  penyerapan  anggaran dengan  target  penyerapan.  (3) Menganalisa  data  kepegawaian dengan cara melakukan perbandingan  antara  kompetensi pegawai  dengan  jabatan  yang diduduki. PEMBAHASAN DAN HASIL Gambaran Umum Tempat Penelitian Dinas Pemuda Olahraga, kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan dan pariwisata yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.  Dinas  ini  beralamat  di  jl. Ir.  Soekarno  No.11  Blitar.  Untuk menjalankan tugasnya dalam urusan  pemerintahan  daerah  di Bidang Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas ini  melaksanakan  beberapa  fungsi dan mempunyai kewenangan yang sudah  tertuang  di  Perwali  No.  30 tahun  2014.  Susunan  organisasi Dinas  Pemuda,  Olah  Raga, Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Blitar,  terdiri  dari  Sekretariat, Bidang  Pemuda  dan  Olah  Raga, Bidang Kebudayaan, Bidang Pengembangan  Potensi  Pariwisata dan  Ekonomi  Kreatif;  dan  Bidang Pengelolaan  Kawasan  Pariwisata. Masing  –  masing      memiliki  tugas menyelenggarakan secara operasional  sebagian  kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pemuda,  Olah  Raga,  Kebudayaan dan Pariwisata dan bertanggungjawab  kepada  Kepala Dinas.Visi Dinas Porbudpar “Terwujudnya pariwisata kebangsaan  yang  dilandasi  budaya lokal  dengan  didukung  pemuda dan  masyarakat  berprestasi  di bidang  olahraga  dan  seni”.  Misi Dinas  Porbudpar  Kota  Blitar ditetapkan  sebagai  diantaranya mewujudkan profesionalisme pelayanan masyarakat, mewujudkan  Generasi  muda  yang kreatif,  inovatif  dan  berdaya  saing tinggi melalui pemberdayaan pemuda dan pembinaan organisasi kepemudaan, meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, olahraga rekreasi masyarakat, mewujudkan  masyarakat  yang berkesenian  dan  berkebudayaan dengan  penguatan  seni  budaya lokal,  meningkatkan  pelayanan kepariwisataan dan pengembangan obyek wisata dengan mengedepankan  partisipasi  insan pariwisata.
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 ANALISA DATA Menganalisis perencanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan  Anggaran  (  DPA  ) SKPD Dalam  DPA  (  SKPD  )  Dinas
Pemuda,  Olahraga,  Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tertuang rencana  program  dan  kegiatan selama  satu  tahun  anggaran. Dilakukan perubahan perencanaan program  dan  kegiatan  disetiap tahun  anggaran  yaitu  di  Tahun 2014 s/d 2016. Peneliti  melakukan analisa  dengan  cara  melakukan perbandingan anggaran yang disusun  sebelum  dan  sesudah  P- APBD . Menganalisis penyerapan anggaran  belanja Penyerapan anggaran belanja disajikan  dalam  Laporan  Realisasi Anggaran . Didalam LRA disajikan  jumlah  pagu  anggaran dan  jumlah  prosentase  realisasi anggaran  yang  terjadi  selama  satu tahun  anggaran.  dalam  hal  ini peneliti  melakukan  perbandingan antara  pagu  anggaran  dengan realisasi belanja.
Menganalisis data kepegawaian Dari hasil wawancara dan pendataan pegawai jumlah personil Dinas  Pemuda,  Olah  Raga, Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Blitar  diketahui  jumlah  pegawai beserta status kepegawaian dimasing  –  masing  personil. Berdasarkan  penempatan  personil beberapa menjabat sebagai  pejabat pengelola  keuangan  .  Penempatan disesuaikan  dengan  kemampuan yang dimiliki. Peneliti menganalisa data  kepegawaian  dengan  cara membandingkan  jumlah  pegawai dengan kebutuhan.

## Pembahasan
Pada  tahun  2014  dapat  dijelaskan bahwa terjadi  pergeseran anggaran disemua program dan ada 1 ( satu ) kegiatan  yang  tidak  mengalamai perubahan anggaran yaitu kegiatan Penyediaan  Jasa  Surat  Menyurat, sedangkan  jika  dilihat  dari  sisi penganggarannya terjadi  kenaikan jumlah  anggaran  sebesar  Rp.
4.401.107.832,22,-.  Pada  tahun 2015  dapat  dijelaskan  bahwa terjadi  pergeseran  anggaran  pada semua program dan ada 7 ( tujuh ) kegiatan yang mengalami perubahan  anggaran,  sedangkan jika dilihat dari sisi penganggarannya terjadi penurunan    jumlah  anggaran sebesar  Rp.  2.629.639.155,18,-. Pada  tahun  2016  dapat  dijelaskan bahwa terjadi  pergeseran anggaran pada  semua  program  dan ada 16  ( enam  belas  )  kegiatan  yang mengalami  perubahan  anggaran, sedangkan  jika  dilihat  dari  sisi penganggarannya  terjadi  kenaikan jumlah  anggaran  sebesar  Rp. 749.000.000,-. Perbandingan Anggaran  dan  Realisasi  Belanja TA  2014,  terjadi  realisasi  belanja sebesar  Rp.  11.123.313.846,00,- atau    89,68  %  dari  total  anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 12.338.994.880,06. Perbandingan Anggaran dan Realisasi  Belanja  TA  2015,  terjadi realisasi  belanja  sebesar  Rp.
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 11.302.073.268,-    atau    90,49  % dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 12.490.064.891,82. Perbandingan Anggaran dan Realisasi  Belanja  TA  2016,  terjadi realisasi  belanja  sebesar  Rp. 16.835.852.644,-  atau  94,78% dari total  anggaran  yang  direncanakan sebesar                                       Rp. 17.763.767.381,-.    Daftar  pejabat pengelola keuangan Dinas Porbudpar  2014,  ada  10  pegawai yang  menduduki  sebagai  pejabat pengelola  keuangan,  sedangkan dilihat dari latar belakang pendidikan  ada  belum  ada  yang memiliki  latar  pendidikan  di bidang Administrasi Pemerintahan. Daftar  pejabat pengelola keuangan Dinas  Porbudpar  2014,  ada  12 pegawai  yang  menduduki  sebagai pejabat pengelola keuangan, sedangkan dilihat dari latar belakang  pendidikan    belum  ada yang  memiliki  latar  pendidikan  di bidang Administrasi Pemerintahan. Daftar  pejabat pengelola keuangan Dinas  Porbudpar  2014,  ada  12 pegawai  yang  menduduki  sebagai pejabat pengelola keuangan, sedangkan dilihat dari latar belakang  pendidikan    belum  ada yang  memiliki  latar  pendidikan  di bidang Administrasi Pemerintahan. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Sesuai dengan kebijakan pengelolaan  keuangan  pemerintah daerah,  pencapaian  prosentase penyerapan  anggaran  dimasing  – masing  triwulan  sebesar  10  %  di Triwulan  1,  40  %  di  Triwulan  II, 30  %  di  Triwulan  III,20  %  di Triwulan IV, namun dari masing - masing target penyerapan dimaksud  masih  belum  tercapai semua  sehingga  perlu  dilakukan pergeseran  anggaran  melalui  P- APBD.  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kota Blitar melakukan  perubahan  anggaran setiap  tahun,  sedangkan  jadwal  P- APBD  di  tetapkan    di triwulan  III setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan  anggaran  di  akhir  – akhir  tahun  yang  dapat  berisiko untuk  tidak  terserapnya  seluruh anggaran karena terbatasnya jangka waktu yang ada. Berdasarkan  Laporan  Keuangan 2014,  2015  &  2016  capaian Realisasi anggaran belum mencapai  100%  untuk  setiap tahunnya  dan  masih  dijumpai perubahan  anggaran  khususnya untuk  jenis  belanja  langsung  yang memiliki  program  dan  kegiatan yang  harus  dilinierkan  dengan agenda  pemerintah  propinsi  atau pemerintah  pusat.  Tahapan  atau prosedur  penatausahaan  dalam proses  pencairan  dana  masih dijumpai  kendala –  kendala dibeberapa  kegiatan  salah  satunya sering  terjadinya  kesalahan  – kesalahan administrasi diantaranya salah  penomoran  jenis  rekening belanja.
Selain itu adanya penundaan  pengajuan  pencairan dana  ketika  selesai  kegiatan mengakibatkan belum bisa diakuinya sebagai penyerapan anggaran  mengingat  pencapaian target  penyerapan  anggaran  hanya diakui  setelah  proses  penerbitan SP2D  (  Surat  Perintah  Pencairan Dana).  Pejabat  Pengadaan  Barang dan  Jasa  yang  ada  di  Dinas
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 Pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata  hanya  terdiri  dari  1  ( satu  )  orang  sesuai  surat  surat penunjukan  pejabat  pengadaan barang  /  jasa  SKPD  yaitu  pejabat yang bersertifikasi, sedangkan kondisi  di  di  Dinas  Pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata  Kota  Blitar  hanya  1 orang  saja  yang  memiliki  sertifikat dimaksud. Pejabat Pengelola Keuangan    yang  ada  di  Dinas Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kota Blitar  sebagian  belum  memiliki kompetensi  di  bidang  keuangan dan  masih  dijumpai  kesalahan kesalahan dalam melakukan administrasi, sehingga banyak koreksi  atau  penolakan  dalam proses  keuangan  dari  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Arsip Daerah Kota Blitar.
Saran
Guna  menghindari  penumpukan anggaran  diakhir  tahun  Dinas Pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata  Kota  Blitar  perlu memiliki  komitmen  bersama  oleh seluruh  pejabat pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai  jadwal  yang  ditetapkan, selanjutnya segera melakukan proses  pencairan  anggaran  setiap selesei  melaksanakan  kegiatan. Dalam proses penyusunan anggaran  hendaknya  melakukan koordinasi  yang  lebih  dalam dengan  pihak  -  pihak  terkait  ( instansi  terkait,pejabat  pengelola keuangan,  pengguna  anggaran, operator SIPAPBD ) untuk meminimalisasi kesalahan sehingga tidak terjadi kendala pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan sehingga  segera  dapat  dilakukan proses  pembayaran.  Diperlukan ketelitian, kecermatan dan verifikasi  terlebih  dahulu  terhadap dokumen  dan  bukti  –  bukti transaksi  oleh  pejabat  pelaksana sebelum mengajukan proses pembayaran  agar  tidak  terjadi penolakan  baik  di  pejabat  SKPD maupun Badan Pengelola Keuangan  dan  Aset  Dearah  Bagi pejabat  pengelola  keuangan  yang belum memiliki kompetensi dibidang  keuangan  diperlukan pelatihan dan bimtek khusus untuk menunjang tugas dan tanggungjawabnya  sebagai  pejabat pengelola keuangan, apabila belum mengikuti  pelatihan  dan  bimtek keuangan  dapat  meningkatkan ketrampilannya dengan meningkatkan  minat  belajar  untuk memperlancar  tugasnya  tersebut. Bagi  Dinas  Pemuda  Olahraga Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kota Blitar hendaknya melakukan evaluasi  kinerja  baik  dari  sisi pengelolaan  anggaran  maupun kinerja  karyawannya  setiap  akhir triwulan  untuk  mengantisipasi adanya  penumpukan  anggaran diakhir tahun.

## DAFTAR REFERENSI
Bastian.2006. Akuntansi Sektor Publik :Surat Pengantar .Erlangga.Jakarta Christopher dan Schooner.2007.Incrementali sm : Eroding   The Impediments  to  a  Global Public Procurement Market. Journal of International  Law 38(320)  : 529-576. George Washington  University  - Law School.Washington
Yunita , Putra Jurnal PETA Vol. 3 No. 1,  Januari 2018 Haruman dan Rahayu.2007. Penyusunan Anggaran Perusahaan .Edisi kedua.Graha Ilmu. Yogyakarta Kuswoyo,Iwan  Dwi.2011.Faktor  – factor penyebab penumpukan anggaran  belanja  di  akhir tahun anggaran apada satuan kerja diwilayah KPPN Kediri. Tesis .Program Studi S2 Magister Manajemen.Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta. Kotler  &  Keller.2012. Marketing manajemen Edisi Empat Belas .Erlangga.Jakarta Munandar,M.2014. Budgeting .BPF E.Yogyakarta Nafarin,M.2007. Penganggaran
Perusahaan. Salemba Empat.Jakarta News MoF (Fiscal).2013. Pemerintah Siapkan Langkah-langkah Dorong  Percepatan  Penyerapan Anggaran . https://www.kemenkeu.go.id/B
erita/pemerintah-siapkan- langkah-langkah-dorong- percepatan-penyerapan- anggaran. 10 Juni 2017 (11.17) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri RI  Nomor  37  tahun  2014 . Pedoman  penyusunan  anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015. Jakarta
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  Nomor
13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat 1 . Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006 . Jakarta Permenkeu No. 101/PMK.02/2011 .klasifikasi Anggaran. .Jakarta
Peraturan  Walikota  Blitar  Nomor 7 Tahun 2015 .Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  di  Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Pemerintah Kota Blitar Peraturan  walikota  Blitar  Nomor 18  Tahun  2014 .Kebijakan Akuntansi  Pemerintah  Kota Blitar. 30 Mei 2014. Pemerintah Kota Blitar Priatno,Prasetyo Adi.2013.Analisis Faktor – factor yang mempengaruhi  penyerapan anggaran  pada  Satuan  Kerja Lingkup Pembayaran di KPPN  Blitar. Skripsi .Jurusan Ilmu Ekonomi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.Malang Putri,Carlin Tasya.2014.Analisis Faktor – factor yang mempengaruhi  penyerapan Anggaran  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Skripsi .Program Studi Akuntansi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.Bengkulu