Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENJALIN HUBUNGAN KERJASAMA INTERNASIONAL ANTAR ANGGOTA

## Hartana, Made Dwi Wahyuni
Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : hartana_palm@yahoo.com, dwi.wahyuni.3@undiksha.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan secara rinci bagaimana Hukum Organisasi Internasional berperan begitu penting. Hukum Organisasi Internasional adalah asosiasi wilayah berdaulat  dan  independen  di  dunia  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kepentingan  bersama melalui  sistem  organ  ganda  asosiasi.  Metode  penelitan  penulisan  ini  yaitu  menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa: (1) organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat musyawarah untuk memupuk kerjasama dan mengurangi atau mencegah kepadatan  perselisihan  antar  sesama  anggota.  (2)  Organisasi  internasional  juga  dapat dipekerjakan  untuk  merundingkan  dan  menerapkan  pilihan  yang  secara  konsensual menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini sangat menarik untuk kita cermati bersama, bagaimana  Organisasi  Internasional  berperan  dalam  Hubungan  Internasional  yang  dijadikan wadah guna menyelesaikan kepentingan bersama.
Kata Kunci : Organisasi Internasional, Hubungan Internasional, Negara, Kerjasama.

## Abstract
The purpose of this paper is to explain the critical role of International Organizational Law. International Organizational Law is an association of independent and sovereign countries, aiming to achieve common interests through the various organs of the association. By using normative  juridical  research  methods,  it  can  be  concluded:  (1)  The  organization  acts  as  a forum  or  place  for  discussion  to  foster  cooperation  and  prevent  or  reduce  the  intensity  of disputes  among  fellow  members.  (2)  International  organizations  are  also  a  means  for negotiations and produce decisions that are mutually agreed upon and mutually beneficial to the  parties  involved.  This  is  very  interesting  for  us  to  examine  together,  how  International Organizations play a role in International Relations which is used as a forum for resolving common interests.
Keywords : International Organizations, International Relations, Countries, Cooperation.

## PENDAHULUAN
Masyarakat  internasional  merupakan  istilah  yang  mengacu  pada  munculnya  ikatan yang  telah  lama  terjalin  masing-masing  bangsa  dalam  berbagai  setting.  Sebenarnya  dimulai dengan kemitraan primitif dan akan berkembang menjadi  kemitraan  yang lebih maju secara teknologi. Fenomena hubungan menjadi faktual padahal manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan tambahan dari orang lain. Negara diartikan sebagai suatu wilayah atau sering  juga  disebut  sebagai  suatu  wilayah  di  atas  kerak  bumi  yang  memiliki  kewenangan mengatur sistem keamanan, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sistem pertahanan lainnya. Dalam rangka  mewujudkan ketertiban dunia,  lahirnya  hukum internasional kini menjadi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kendali  lingkungan  hukum  internasional  dalam  menjalankan  hukum  nasional. 1 Hubungan Internasional  didefinisikan  sebagai  suatu  jalinan  kepada  negara  satu  dengan  negara  lainnya atau antar individu satu dengan individu lainnya dari berbagai negara di manca negara ataupun kelompok, entah itu berwujud hubungan ekonomi, politis, pertahanan dan keamanan (hankam) ataupun budaya bisa juga dengan pengertian lain yang di definisikan sebagai hubungan antar negara yang tidak sama dalam seluruh aspek.
Organisasi internasional  telah dibentuk sebagai tanggapan atas kebutuhan akan kerja sama. Ketergantungan pada orang lain tampaknya tumbuh secara bertahap selama kesempatan untuk perkembangan sosial, dan ini berlaku baik untuk masyarakat domestik maupun lembaga internasional. Masalah yang sering terjadi dan membutuhkan aktivitas kolaboratif pertama kali dirasakan  di  ranah  nonpolitik.  Tujuan  dibentuknya  organisasi  internasional  pada  awalnya adalah  untuk  mendukung  hal-hal  berupa  kerjasama  pada  masa  revolusi  industri.  Dalam organisasi  internasional  yang  nyata,  dasar  hukum  digunakan  dan  aksesori  Organisasi Internasional  untuk  hukum  internasional  dilampirkan.  Karena  subyek  hukum  internasional adalah  masyarakat  internasional,  maka  hukum  internasional  bekerja  dengan  cara  mengikat suatu organisasi internasional. Organisasi internasional memiliki hubungan dan direncanakan sebagai  forum  diskusi  untuk  forum  yang  menyatukan  semua  wilayah  dunia  ini  di  arena internasional  sebagai  produk  dan  layanan  hukum  internasional. 2 Oleh  sebab  itu  Organisasi internasional  tentu  pasti  akan  melahirkan  kerja  sama  antar  negara  begitu  pula  dengan membentuk  suatu  Organisasi  Internasional  bisa  membuat  banyak  kontribusi  dalam  taraf internasional serta mensejahterakan secara internasional. Organisasi internasional saat ini juga mencakup  organisasi  antar  pemerintah  dan  non-pemerintah;  namun,  frase  organisasi internasional  pada  dasarnya  mencakup  kurang  dari  organisasi  antar  pemerintah;  sebagai hasilnya,  peningkatan  fokus  pertama  dalam  karakterisasi  yang  akan  datang  hanya  berfokus pada satu organisasi, terutama mengenai organisasi antar pemerintah; sebagai akibat dari cukup banyak urusan global diputuskan untuk dilakukan oleh pemerintah nasional dari negara-negara peserta yang terkait dengannya. 3

## METODE PENELITIAN
Secara  umum,  pokok  bahasan  penelitian  ini  adalah  disiplin  ilmu  hukum,  yaitu mengenai  Organisasi  Hukum  Internasional,  khususnya  mengenai  peran  organisasi internasional  dalam  menjalin  hubungan  kerja  sama  antar  anggota,  sehingga  penelitian  ini merupakan  bagian  dari  penelitian  yaitu  analisis  data  hukum  kepustakaan,  yang  melibatkan harus  membaca  literature-literatur  yang  ada.  Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka serta meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pembentukan dan Komposisi Organisasi Internasional
1. Akta Konstitutif
Akta  konstitutif  dapat  dimulai  dengan  melakukan  sesuatu  yang  inovatif  dalam konsensus internasional atau dengan perjanjian sebelumnya  yang diubah menjadi perjanjian  internasional  telah  mengalami  beberapa  modifikasi,  seperti  perubahan
1 Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Perspektif Teori Monosime Dan Teori Dualisme. Jurnal Perbandingan Mahzab, 1, 166-179.
2 Anak Agung banyu Perwita, 2011 pengantar ilmu Hubungan Internasional, Bandung, rosdakarya, hal 34.
3 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hal. 12.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sifat  yuridisnya.  Jika  suatu  negara  telah  sepakat  untuk  membentuk  organisasi internasional, perjanjian tersebut harus diakui secara formal dalam bentuk dokumen yang  mengikat  secara  hukum  yang  dikenal  sebagai  Undang-Undang  Konstitutif (Misalnya:  Piagam  PBB).  Khusus  mengenai  Undang-undang  Dasar  hasil kesepakatan  baru,  mekanisme  pembentukannya  sama  dengan  yang  digunakan untuk mengembangkan konvensi internasional dalam struktur forum internasional.
a) Pembentukan Melalui Perjanjian Multilateral Pendekatan-pendekatan  untuk  membantu  menyelenggarakan  Konferensi mungkin sangat baik muncul dari kemampuan untuk mengikuti:
1) Hubungan wilayah-wilayah di dunia dengan preferensi, seperti AS, Inggris, Uni republik sosialis soviet, serta China, selain empat negara-negara untuk berperang  melawan  Italia  dan  Jerman  dengan  pengecualian  Prancis,  yang juga  menolak  untuk  berpartisipasi  dalam  konferensi  San  Francisco,  yang diarahkan untuk mengusulkan Piagam PBB pada tahun 1945.
2) Satu negara: yaitu Prancis, hingga Deklarasi Schumann pada tanggal 9 Mei 1959, merupakan pengelolaan Konferensi Paris, yang berlangsung dari Juni 1950  hingga  April  1951  dan  menghasilkan  pembentukan  Komunitas Batubara dan Baja Eropa.
3) Organisasi  Internasional  yang  mapan:  Majelis  Umum  PBB  bertanggung jawab  atas  pembentukan  beberapa  organisasi  dunia,  seperti  IMCO  pada tahun 1948 dan WHO pada tahun 1946.
b) Aspek-aspek Konstitusional Akta Pembentukan
1) Perjanjian, apakah dirancang oleh negara-negara anggota atau dirancang oleh komunitas antar pemerintah sendiri.
2) Akta  Konstitutif  wajib  dianggap  sebagai  satu  kesatuan,  sehingga spesifikasi  teknis  tidak  berlaku  dalam  hal  ini.  Tidak  mungkin  suatu perusahaan berfungsi dengan baik jika anggota organisasi internasional tidak mematuhi pedoman yang sama.
3) Modifikasi Akata Konstitusif dalam organisasi internasional umumnya ditolak  oleh  negara-negara  anggota,  hal  tersebut  dikarenakan  negara- negara anggota tidak meratifikasi amandemen yang berarti.
4) Undang-undang  Konstitusi  organisasi  internasional  umumnya  tidak memiliki tenggat waktu yang sulit.
5) Undang-Undang  Konstitusi  organisasi  internasional  harus  mencakup ketentuan mengenai tujuan, struktur, dan otoritas organisasi.
6) Anggota-Anggota Organisasi Internasional Menurut  Theodore  A.  Coulombis  &  James  H.  Wolfe  terdapat  pada  buku Introduction to International Relations: Power and Justice, IGOs mengklasifikasikan  ke  dalam  4  (empat)  kategori  berdasarkan  keanggotaan  dan tujuannya, antara lain : 4
1) Kelompok  yang  pesertanya  memiliki  tujuan  yang  sama.  Organisasi  ini memang  memiliki  jangkauan  yang  luas  dan  terus  menjalankan  berbagai fungsi,  antara  lain  keamanan,  melindungan  hak  asasi  manusia,
4 Definisi dan Klasifikasi Organisasi Internasional. https://text-id.123dok.com/document/ky6j9794q-definisi- dan-klasifikasi-organisasi-internasional.html
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
pembangunan  ekonomi  dan  social,  pertukaran  budaya,  dan  masih  banyak lagi. PBB adalah salah satu contohnya.
2) Organisasi  dengan  partisipasi  yang  luas  dan  tujuan  yang  spesifik.  Karena sepenuhnya  didedikasikan  untuk  fungsi  tertentu,  organisasi  juga  dikenal sebagai  struktur  organisasi.  Organisasi  Buruh  Internasional  (ILO), Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO),  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk AIDS (UNAIDS), dan berbagai lainnya adalah contohnya.
3) Organisasi  dengan  anggota  kecil  tetapi  misinya  luas.  Jenis  organisasi  ini biasanya merupakan organisasi regional dengan fungsi dan tanggung jawab keamanan,  politik,  dan  sosial  ekonomi  yang  luas.  Uni  Eropa,  Organisasi Negara-Negara  Amerika  (OAS),  dan  Uni  Afrika  adalah  beberapa contohnya.
4) Organisasi  dengan keanggotaan dan tujuan terbatas Organisasi  ini terbagi menjadi organisasi sosial-ekonomi, misalnya Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika  Latin  (LAFTA),  serta  organisasi  militer/pertahanan,  misalnya Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) dan Pakta Warsawa.
Pengelompokkan  Organisasi  Internasional  ditinjau  dari  tujuan  dan aktivitasnya  berkisar  dari  yang  bersifat  umum  sampai  ke  bersifat  istimewa  serta dibagi  berdasarkan  orientasinya,  yaitu  menuju  pada  jalinan  kerjasama  seluruh anggotannya,  menurunkan  tingkat  pertentangan  atau  menghasilkan  konfrontasi diantara anggota atau yang tidak termasuk ke dalam anggota. Pengelompokan yang terakhir ialah berdasarkan bagan organisasi internasional. Dalam melihat bagannya, jadi  kesimpulanya  semua  lihat  bagaimana  sebuah  institusi  melihat  perbedaan diantara anggota yang satu dengan anggota yang lain, oleh karena itu hal tersebut dapat  semua  lihat  bagaimana  suatu  organisasi  internasional  dalam  memberi perhatian  anggotannya.  Tidak  hanya  yang  dijelaskan  sebelumnya,  bagian-bagian pula  bisa  dilihat  seberapa  independen  suatu  institusi  berasal  pada  anggota  dapat berwujud  pemerintahan  serta  melihat  keseimbangan  diantara  suatu  pemerintahan serta non pemerintahan.
a) Hak untuk ikut dalam suatu Organisasi Internasional. Ada  beberapa  rezim  hukum  yang  mengatur  sertifikat  pendaftaran.
Negara-negara yang telah memutuskan untuk menandatangani Undang-Undang Konstitutif memiliki keanggotaan yang komprehensif dalam organisasi tersebut, meskipun negara lain dibatasi untuk menjadi anggota Associate atau Observer. 5 Kecuali  kesempatan  untuk  memilih,  negara-negara  terkait  memiliki hak  yang sama sebagai anggota. Mereka yang berstatus Observer atau pengamat, di sisi lain, memiliki kewenangan yang lebih terbatas dan umumnya hanya ikut serta dalam  tindakan  organisasi  yang  secara  langsung  memang  berdampak  pada kepentingannya
b) Penerimaan dalam Organisasi Internasional.
Perekrutan dalam Organisasi Internasional tersebut tidak menimbulkan pertentangan untuk negara yang mendirikan organisasi internasional. Beberapa negara  tersebut  merupakan  anggota  dari  wilayah  asal,  antara  lain  mereka memiliki  tanggung  jawab  untuk  kerangka  organisasi  tersebut  dan  telah mengikuti  serta  dalam  penyusunan  suatu  piagam  konstitutif  yang  mencakup kebijakan konferensi. Kebobolan negara-negara otentik tanpa harus menjalani prosedur khusus.
5 Cornelesz, Puteri. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. Lex Et Societatis Vol. VI/No. 6
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Secara  umum,  kemitraan  dengan  penerimaan  tidak  menimbulkan masalah bagi organisasi universal. Negara-negara yang ingin bergabung cukup mengkomunikasikan  niatnya  melalui  prosedur  yang  telah  ditentukan.  Jika bukan merupakan hak suatu Negara untuk menolak penerimaan ke dalam suatu organisasi, Oleh sebab itu, diwajibkan untuk menetapkan syarat-syarat teruntuk beberapa  negara  yang  berminat  untuk  berpartisipasi  kepada  organisasi  yang bersangkutan.
c) Penarikan diri dari Organisasi Internasional Kebebasan  negara-negara  yang  menjadi  anggota  untuk  meninggalkan organisasi internasional dibatasi oleh ketentuan piagam konstitutif organisasi. Setiap  kali  suatu  negara  mundur,  piagam  konstitutif  organisasi  tersebut dibatalkan secara sepihak. Dalam hal ini, negara harus tunduk pada ketentuan penarikan umum yang diatur dalam Pasal 54 dan 56 UU Traktat 1969. 6 Apabila aturan-aturan  tersebut hilang atau tanpa adanya suatau kesepakatan, pemecatan dari  jabatan  masih  dimungkinkan  jika  anggota  negara  yang  terkait  dalam kesepakatan  menyetujui  menyebabkan  akan  dilakukan  penarikan  anggota atupun pembatalan anggota.
b. Peran Organisasi Internasional
Peran Organisasi Internasional pada menjalin internasional sudah disebut atas pencapaian  mereka  saat  mencoba  menyelesaikan  bermacam  masalah  diderita  sebuah wilayah.  Hingga  sekarang,  Organisasi  Internasional  dianggap  mampu  memberikan pengaruh  perilaku  negara  dengan  cara  langsung  maupaun  tidak  langsung.  Adanya Internasional melakukan sesuatu baik keperluan seseorang dalam bekerja sama maupun tempat  dalam  menghadapi  masalah-masalah  yang  terjadi  akibat  kerjasama  tersebut. Bertumbuhnya  jalinan  Internasional  dengan  cara  menyeluruh  mengakibatkan terbentuknya beraneka ragam Organisasi Internasional yang harus ditantang oleh dunia sebagai proses pembentukan tatanan baru. Jenis prosedur ini tidak selalu berlangsung lama, melainkan mengikuti perjalanan sejarah; Namun, proses ini memiliki arti khusus. Adapun tiga peran dalam organisasi internasional antara lain adalah: 7
a) Sebagai  forum  maupun  tempat  berdiskusi  dalam  memupuk  kerja  sama  dan mengantisipasi atau lebih sedikit intensitas perselisihan antar anggota;
b) Sebagai ajang tawar-menawar serta pembuatan kesepakatan antar anggota dengan sama-sama memberi keuntungan;
c) Lembaga pendidikan independen dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan
Organisasi  Internasional  mempunyai  peran  yaitu  menjadi  wadah  untuk membina  kerjasama  dan  juga  menangkal  intensitas  pertentangan  antar  sesama anggota. 8 Melainkan  hal  tersebut,  Organisasi  Internasional  pula  berperan  sebagai tempat  bagi  negosiasi  serta  menghasilkan  kesepakatan  yang  dicapai  seluruh  anggota dan sama-sama memberi keuntungan pihak-pihak yang ikut serta. Selain itu, Organisasi internasional  juga  berperan  sebagai  lembaga  independen  atau  independen  untuk melangsungkan  aktivitas  misalnya  kegiatan  sosial,  kemanusiaan  serta  pelestarian lingkungan dalam memberi bantuan. Organisasi internasional mempunyai kepentingan pada perkara politik, ekonomi serta sosial. Pada perkara sosial, organisasi internasional
6 Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Dasar 1945
7 Organisasi Internasional: Definisi, Sejarah, Jenis dan Keanggotaan Indonesiaan. https://www.gramedia.com/literasi/organisasi-internasional/
8 https://elib.unikom.ac.id
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
bertugas  agar  pengamanan  serta  pemeliharaan  keadaan  pada  situasi  kerja  yang seimbang dan berperikemanusiaan untuk siapapun di kawasan anggota organisasi.  Dan yang  terakhir,  organisasi  internasional  berperan  untuk  memperkenalkan  atau memasarkan  dan  membantu  organisasi  Palang  Merah  yang  memiliki  tujuan  dalam menambah  kesehatan,  mencegah  penyair  serta  menurunkan  penderitaan  di  seluruh dunia.
Kita  sering  menjumpai  beberapa  wujud  keperluan  dalan  nasional  di  seluruh negara dan bangsa  yang tidak dapat dipenuhi di negaranya sendiri dalam batas-batas kerjasama  internasional.  Kerjasama  internasional  diartikan  sebagai  kebalikan  dari konflik  internasional,  dan  juga  merupakan  komponen  hubungan  internasional. 9 Masalah inti kerjasama internasional antara lain sepanjang apakah kelebihan bersama yang didapatkan dari perhimpunan tersebut bisa menunjang konsep preferensi tindakan unilateral serta kompeten. Kerjasama internasional tidak sengaja terrjadi pembentukan akibta fakta bahwa aktivitas sehari-hari mancanegara mencakup spektrum bidang yang sangat  menyeluruh  antara  lain  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  lingkungan hidup, pertahanan, serta keamanan. Negara serta aktor internasional lainnya tidak bisa menghindari  yang  namanya  kerjasama  internasional.  Keharusan  ini  berasal  dari interaksi  yang  semakin  meningkat  baik  bagi  badan  internasional  maupun  makhluk hidup, selain itu tiada tersebarnnya secara menyeluruh asset kekayaan yang dibutuhkan oleh aktor internasional.
Seluruh  peran  utama  organisasi  internasional  diartikan  untuk  alat  dipakai dengan  anggota  organisasi  sebagai  suatu  tujuan.  Ini  paling  populer  pada  IGO,  yang anggotanya  merupakan  kedaulatan  pada  negara  juga  dengan  kemampuan  untuk membentengi  perilaku  Organisasi  Internasional.  Peran  organisasi  internasional digunakan  untuk  instrumen  diyakini  memiliki  kemampuan  sosial  yang  mensupport kebutuhan  pada  negara  anggota  nasional.  Organisasi  internasional  memiliki  peran dalam instrumen kepada negara anggota bukan bermaksud pada seluruh kesepakatan politik  yang  totalnya  sejumlah  lima  puluh  satu  organisasi  internasional  tersebut ditujukan  bagi  melayani  kebutuhan  anggota  tersebut.  Apabila  sebuah  Organisasi Internasional  dibentuk,  itu  menyiratkan  bahwa  kesimpulan  terbatas  telah  dicapai  di antara  negara-negara  dalam  bentuk  perjanjian  instrumental  untuk  pengawasan peraturan multilateral atas tindakan negara-negara dalam strategi yang sempit.
Organisasi  berguna pada kepentingan kebijakan  nasional dan juga koordinasi multilateral terus membuat tujuan dalam masa depan pemerintah nasional. 10 Ada dua organisasi internasional itu berfungsi dalam tempat atau disebut dengan kelompok aksi yang  akan  segera  berlangsung  nantinya.  Dalam  contoh  khusus  ini  yaitu  organisasi internasional  mempersiapkan  tempat  pertemuan  yang  sesuai  bagi  anggotanya  untuk bermusyawarah  serta  bekerja  secara  kolaboratif.  Organisasi  internasional mempersiapkan  forum  untuk  pandangan  masyarakat  yang  bersaing  serta  juga  dapat berfungsi sebagai kekuatan diplomasi publik untuk kebijakan mereka, baik itu selama perang  dingin  ataupun  perang  pembebasan  nasional.  Peran  yang  terakhir  organisasi internasional yaitu berguna tokoh independen, dimana juga mempunyai makna bahwa mereka bisa mengambil keputusan dalam berperilaku meskipun tidak terpengaruh oleh tekanan yang lain. Bagi suatu tersebut, organisasi internasional bisa mengasihi saran-
9 Sandi, Adi dkk. “Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Ketertarikan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional”. D.I Yogyakarta
10 Hasim, H. (2019). Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Perspektif Teori Monosime Dan Teori Dualisme. Jurnal Perbandingan Mahzab, 1, 166-179.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
saran  dengan  cara  adil  walaupun  tidak  adannya  suatu  kebutuhan-kebutuhan  yang memberikan pengaruh lainnya.
Organisasi internasional sangat penting dan dibutuhkan dengan tujuan menjalin kerjasama  negara  agar  semakin  tinggi  kesejahteraan,  dan  juga  untuk  menyelesaikan masalah  sesama  dan  menyelesaikan  perselisihan  masing-masing  sesama  negara anggota.  Sebagai  konsekuensinya,  mengenali  subjek  hukum  dari  organisasi internasional  menjadi  sangat  penting. Apakah semua organisasi  internasional  tunduk pada  hukum  internasional,  terlepas  dari  kenyataan  bahwa  setiap  organisasi internasional memiliki gaya dan variasi yang unik, sebagaimana dibuktikan tidak hanya oleh  ukurannya,  tetapi  juga  oleh  kepentingannya  dalam  kemitraan  internasional. Demikian pula dengan persoalan tentang sumber hukum organisasi internasional dan juga objek hukum organisasi internasional. Dalam Organisasi Internasional bukanlah satu-satunya  subjek  hukum  dari  organisasi  internasional;  ada  juga  regional  atau subregional.
Organisasi  internasional,  berperan  menjadi  penghubung  antara  yang  berbeda, mengikuti  prinsip  otorisasi  dan  berbagai  kepentingan.  Sementara  itu,  organisasi regional  memiliki  anggota  yang  sedikit  tetapi  memiliki  kepentingan  yang  luas. Sedangkan  objek  hukum  organisasi  internasional  antara  lain  negara-negara,  baik sebagai  peserta  organisasi  internasional  maupun  bukan,  organisasi  internasional  dan regional  lainnya,  sampai  organisasi  yang  mengikuti  gerakan  secession  memiliki pengakuan dalam subjek hukum organisasi internasional, misalnya South West African People's. Organisasi (SWAPO) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Apabila terjadi sengketa, Hukum Internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam menuntaskan sengketa internasional antara lain sebagai berikut: 11
1) Secara  teori,  Hukum  Internasional  bertujuan  untuk  menjalin  kekeluargaan sesama  anggota  melalui  hubungan  antar  negara  yang  sangat  baik  dan  tidak memprediksi terjadinya sengketa.
2) Hukum  internasional  peraturan  dasar  atau  kaidah  yang  wajib  untuk  ditaati kepada peserta negara untuk mencapai kesepakatan.
3) Hukum Internasional menyerahkan kebebasan untuk pihak-pihak yang terkait untuk  memilih  tatanan,  cara,  ataupun  waktu  dan  tenaga  tujuannya  akan digunakan agar mencapai kesepakatan.
4) Padahal  jika  perselisihan  tersebut  sesama  anggota  negara  atau  suatu  anggota negara  bersama  subjek  hukum  internasional  sebagainya,  global  kontemporer pada dasarnya memang merekomendasikan penyelesaian melalui negosiasi.

## PENUTUP Kesimpulan
Hubungan  Internasional  digambarkan  sebagai  hampir  semua  korelasi  baik  itu  pada negara satu  dengan semua anggota negara, baik  itu dengan individu  dari berbagai  negara di negara  atau  komunitas  asing,  baik  hubungan  politik,  budaya,  ekonomi,  atau  pertahanan  dan keamanan.  Kontribusi  Organisasi  Internasional  dalam  urusan  internasional  telah  diakui  atas prestasi  besar  mereka  dalam  upaya  menyelesaikan  berbagai  masalah  yang  diderita  suatu negara. Kehadiran Organisasi Internasional tentunya akan mendorong kerjasama internasional, demikian juga dengan berdirinya Organisasi Internasional bisa berpartisipasi dengan banyak keikutsertaan di tingkat Internasional dan mensejahterakan baik itu nasional maupun global. Organisasi internasional berperan, terutama sebagai wadah untuk meningkatkan koordinasi dan menghilangkan  intensitas  konflik  di  antara  banyak  anggota  kelompok.  Organisasi
11 Adolf, Huala, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Internasional  sangat  penting  dan  dibutuhkan  saat  menjalin  kerjasama  antar  sesama  anggota dengan  tujuan  yaitu  menambah  kesejahteraan,  selain  itu  juga  untuk  menyelesaikan  masalah sesama anggota dan menyelesaikan perselisihan masing-masing sesama negara anggota.

## Saran
1. Organisasi Internasional dengan keanggotaan yang relatif kecil tetapi misinya luas. Mereka diharapkan bisa memiliki tanggung jawab dan lebih tertata dengan baik pada saat bekerja atas  keamanan,  politik,  dan  sosial  ekonomi  dalam  skala  besar,  organisasi  seperti  ini umumnya bersifat regional.
2. Diharapkan seluruh anggota negara yang menjadi bagian dalam kerjasama pada Organisasi Internasional,  dapat  terbilang,  penegasan  suatu  negara  atau  subjek  hukum  internasional yang  lain  menjadi  peserta  organisasi  internasional,  dapat  menggunakan  organisasi internasional  sebagai  kerjasama  yang  erat  antara  kedua  belah  pihak.  berbagai  negara dengan harus menyesuaikan diri dengan prinsip pendaftaran dan klub dan organisasi jika timbul perselisihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2004 Anak Agung Banyu Perwita, 2011. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: Cornelesz,  Puteri.  (2018).  Kedudukan  Organisasi  Internasional  Sebagai  Wadah  Kerjasama Antar  Negara  Menurut  Kajian  Hukum  Internasional.  Lex  Et  Societatis  Vol. VI/No. 6
Dewi, Y. T. N., Sunarimahingsih, Y. T., & Nurhayati, B. R. (2017). Designing Public Space to Promote  Understanding  on  Diversity  in  Religious  Conflict  Prone  Areas  in Ambon and Poso. International Journal of Social Science and Humanity , 7 (9), 624-627.
Hartana, H. (2017). PELAKSANAAN AKUISISI  DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA  DALAM  PELAKSANAAN  EKSPANSI  PERUSAHAAN Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU  DARI  UNDANG-UNDANG  NOMOR  25  TAHUN  2007 Hartana, H.  (2019).  SEJARAH  HUKUM  PERTAMBANGAN  DI  INDONESIA. Jurnal Hartana,  H.  (2022).  IMPLIKASI  EKSPANSI  PERUSAHAAN  GROUP  PADA  SEKTOR PERTAMBANGAN  BATUBARA  DI  INDONESIA. Jurnal  Pendidikan Hartana,  H.  (2022).  PENGEMBANGAN  UMKM  DI  MASA  PANDEMI  MELALUI Hasim,  H.  (2019).  Hubungan  Hukum  Internasional  Dan  Hukum  Nasional,  Perspektif  Teori Monosime Dan Teori Dualisme. Jurnal Perbandingan Mahzab, 1, 166-179.
http://idrusonly.blogspot.com/2013/11/hukum-oragnisasi-internasional.html (diakses  pada tanggal 22 Desember 2023).
https://elib.unikom.ac.id (diakses pada tanggal 22 Desember 2022)
https://text-id.123dok.com/document/ky6j9794q-definisi-dan-klasifikasi-organisasi- internasional.html (diakses pada tanggal 22 Desember 2022)
Kewarganegaraan Undiksha , 10 (1), 251-260.
Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (1), 145-154.
Nurhayati, B. R. (2020). Children Friendly Schooling to Fulfill the Right to Education. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 243-252. OPTIMALISASI TEKNOLOGI. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS , 3 (2), 50-64. Rosdakarya Sandi, Adi dkk. “Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Ketertarikan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional”. D.I Yogyakarta
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, PT. Tatanusa, Jakarta, 2007, hal. 12. Tenripadang, A. (2016). Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 14(1), 67-76.
TENTANG PENANAMAN MODAL. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 4 (1), 27-45.