## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI BIDANG PEMADAM KEBAKARAN BPBD KABUPATEN JAYAPURA
Siti Fatimah 1* , Amril Hans 2 , Hasbi Majid 3 , M. Farid Idris 1 , Elvira M. Usulu 3 , Yuliati Kala’Padang 3
1 Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Yapis Papua Jl. Dr. Sam Ratulangi No.11 Dok 5 Atas, Jayapura
2 Prodi Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar
3 Prodi Administrasi Negara Universitas Yapis Papua Jl. Dr. Sam Ratulangi No.11 Dok 5 Atas, Jayapura
*e-mail: fatimah.halim67@gmail.com

## Abstrak
Standar Pelayanan Minimal menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung  jawab  pemerintah  dalam  mengadopsi  berbagai  kebutuhan  masyarakat  dengan keterlibatan  lebih  banyak  para  pelaku-pelaku  (s takeholders )  dalam  menciptakan Good Governance sesuai  dengan  tuntutan  paradigma  baru  penanggulangan  bencana.  Kabupaten Jayapura  merupakan  daerah  yang  berpotensi  rawan  terjadi  kebakaran,  karena  dipengaruhi kondisi topografis. Secara umum permasalahan kebakaran di Kabupaten Jayapura diakibatkan faktor  geografis  dan  faktor  manusia,  sehingga  penanganan  kebakaran  ini  perlu  perencanaan dan  penanganan  yang  serius.  Untuk  mengurangi  resiko  kebakaran  maka  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.
Kata Kunci: Pelayanan Publik; Penaggulangan Bencana; Standar Pelayanan Minimal

## Abstract
The Minimum Service Standards are essential procedure in regional disaster management as a  government's  concrete  manifestation  and  responsibility  in  public  needs  that  involve multiple  actors  in  its  governance  process  in  accordance  with  new  paradigm  in  disaster management. The Jayapura regency is a district in Papua with high risk of fire incident due to its topographical conditions. In general, the fire incident in the district is mostly caused by geographical  and  human  factors,  thus  handling  this  incident  requires  serious  planning  and execution. As a means to minimize the incident, the Regional Disaster Management Agency (BPBD)  of  Jayapura  Regency  has  prepared  the  Minimum  Service  Standards  (SPM)  as  a guideline to improve basic services in fire handling mechanism to achieve public satisfaction.
Keywords : public service, minimum service standards, disaster management

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## A. Pendahuluan
Persoalan  penanganan  bencana  tidak  sekedar  hanya  mengelola  saat  bencana  saja, namun juga pada proses sebelum dan sesudah terjadinya bencana sehingga dapat  mengurangi risiko atau dampak yang timbul dari bencana. Saat ini, telah ada perubahan paradigma dalam penanganan  bencana  di  Indonesia  yang  menyangkut  tiga  hal,  yakni.  Penanganan  bencana tidak  lagi  berfokus  pada  aspek  tanggap  darurat  tetapi  lebih  pada  keseluruhan  manajemen risiko.
Kabupaten  Jayapura  merupakan  daerah  yang  berpotensi  rawan  terjadi  kebakaran, karena  dipengaruhi  kondisi  topografis.  Secara  umum  permasalahan  kebakaran  di  Kabupaten Jayapura diakibatkan faktor geografis dan faktor manusia, sehingga penanganan kebakaran ini perlu  perencanaan  dan  penanganan  yang  serius.  Untuk  mengurangi  resiko  kebakaran  maka Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Jayapura  menyusun  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  sebagai  acuan  dalam  peningkatan  pelayanan  dasar  pada masyarakat.
Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2018 disebutkan bahwa tujuan SPM adalah untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban  kebakaran,  dalam  hal  ini  cara  mengoperasionalkan  dan  mengukur  capaian  mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan sasaran : 1. Mengukur layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Mengukur layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
3. Mengukur layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
4. Mengukur layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
5. Mengukur layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
Tindak  lanjut  PP  No.  2  Tahun  2018,  Kementerian  Dalam  Negeri  menerbitkan Permendagri  No.  114  tahun  2018  tentang  SPM  Pemadam  Kebakaran  menggantikan Permendagri  No.  69  tahun  2012  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri nomor  62  tahun  2008  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM). Pada  SPM  Pemadam Kebakaran  yang  terbaru  terdiri  dari  1  poin  yaitu  Layanan  Penyelamatan  dan  Evakuasi  pada kondisi  membahayakan  manusia  (operasi  non  kebakaran)  oleh  Unit  Kerja/Organisasi  yang membidangi  tugas  tersebut  dalam  waktu  tanggap  (response  time).  Kondisi  membahayakan manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia.  Secara  teknis  dikenal  dengan  operasi  darurat  non  kebakaran,  yaitu  operasi

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
penyelamatan  terhadap  kondisi  yang  membahayakan  manusia  di  luar  kebakaran.  Dengan  2 indikator diantaranya adalah pertama, Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  dalam  waktu  tanggap  (Response  Time),  dan yang kedua, Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan  atau  komunitas  masyarakat  lainnya)  yang  dibentuk  dan/atau  dibawah  pembinaan  Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah.
Selama  Tahun  2019,  pada  Kabupaten  Jayapura,  terjadi  41  kali  kebakaran.  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Jayapura  memberikan  layanan  pemadaman, penyelamatan  dan  evakuasi  korban  kebakaran  dalam  rentang  waktu  tanggap (response  time) 15  menit  sejumlah  6  kejadian  kebakaran.  Selain  itu,  terdapat  4  kejadian  kebakaran  yang ditangani pertama kali oleh relawan kebakaran (Balakar dan/atau lainnya) yang dibentuk dan dibawah  pembinaan  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Jayapura  dalam rentang waktu tanggap (response time) 15 menit sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sedangkan, pada 35 kejadian kebakaran lainnya dilayani oleh Badan Penanggulangan Bencana  Daerah  Kabupaten  Jayapura  lebih  dari  rentang  waktu  tanggap (response  time) 15 menit.
Target  capaian  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jayapura  melalui  BPBD  Bidang Pemadam  Kebakaran adalah  48,76%  (empat  puluh  delapan  koma  tujuh  puluh enam  persen). Persentase  target  ini  diperoleh  atas  dasar  kondisi  awal  pencapaian  SPM  tahun  2019  yakni 24,38%  yang  akan  ditingkatkan  dua  kali  lipat  dari  pencapaian  sebelumnya.  Harapan  dari target ini adalah pemerintah daerah bidang kebakaran dapat hadir memberikan layanan pada setiap  kejadian  kebakaran  bagi  warga  Kabupaten  Jayapura  yang  masuk  dalam  Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
Dalam  penanggulangan  kebakaran  untuk  mencapai  target  capaian,  maka  kehadiran perguruan  tinggi  dapat  menjadi  mitra  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  kewajiban sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Kegiatan  pengabdian masyarakat  yang  dilakukan  menjadi  solusi  bagi  berbagai  sektor  kehidupan  masyarakat, diantaranya  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik.  Kegiatan difokuskan  kepada  kolaborasi  pembinaan  pemerintah  daerah  dalam  menciptakan  pelayanan yang  prima  serta  membantu  menyediakan  pedoman  yang  dapat  menjadi  rujukan  dalam pelaksanaan tugas.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## B. Masalah
Pelayanan publik  yang berkualitas bukan hanya mengacu pada pelayanan itu semata, juga  menekankan  pada  proses  penyelenggaraan  atau  pendistribusian  pelayanan  itu  sendiri hingga  ke  tangan  masyarakat  sebagai  konsumen.  Aspek-aspek  kecepatan,  ketepatan, kemudahan,  dan  keadilan  menjadi  alat  untuk  mengukur  pelayanan  publik  yang  berkualitas. Hal  ini  berarti,  pemerintah  melalui  aparat  dalam  memberikan  pelayanan  publik  kepada masyarakat  harus  memperhatikan  aspek  kecepatan,  ketepatan,  kemudahan,  dan  keadilan. (Hendrianus, 2017).
Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2018 disebutkan bahwa tujuan SPM adalah untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban  kebakaran,  dalam  hal  ini  cara  mengoperasionalkan  dan  mengukur  capaian  mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Dengan sasaran : 1. Mengukur layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
2. Mengukur layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian  kebakaran;
3. Mengukur layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
4. Mengukur layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
5. Mengukur layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
Kabupaten  Jayapura  merupakan  daerah  yang  berpotensi  rawan  terjadi  kebakaran, karena  dipengaruhi  kondisi  topografis.  Secara  umum  permasalahan  kebakaran  di Kabupaten Jayapura diakibatkan faktor geografis dan faktor manusia, sehingga penanganan kebakaran ini perlu  perencanaan  dan  penanganan  yang  serius.  Untuk  mengurangi  resiko  kebakaran  maka Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Jayapura  menyusun  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  sebagai  acuan  dalam  peningkatan  pelayanan  dasar  pada masyarakat.

## C. Metode Pelaksanaan
Metode Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura adalah : dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung  ke  Bidang  Pemadam  Kebakaran  BPBD  Kabupaten  Jayapura  yang  dimaksudkan untuk  mendapatkan  berbagai  informasi  berupa  kondisi  pelaksanaan  kepemerintahan  yang telah berlangsung selama ini, baik hambatan, maupun tantangan yang dihadapi. Disamping itu juga dilakukan penelusuran berbagai peraturan yang terkait dengan sasaran dari pada kegiatan

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ini. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data yang dapat dijadikan sebagai sarana penilaian dan  pendukung  dalam  merumuskan  yang  berkaitan  dengan  Bidang  Pemadam  Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura.
.

## D. Pembahasan
Standar  Pelayanan  Minimal  sebuah  Keniscayaan  Dalam  Penerapan  Pelayanan  Publik di  Era  Otonomi  Daerah.  Pemberian  pelayanan  publik  harus  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tuntutan  masyarakat  agar  lebih  terbuka,  sehingga  ketersediaan  kebijakan  Standar  Pelayanan Minamal  (SPM)  sebagai  sesuatu  yang  harus  dipenuhi  karena  urusan  wajib  dari  urusan konkuren yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. (Amri, 2016)
Adanya  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  yang  menjadi  suatu  tolok  ukur  yang dipergunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  penilaian  kualitas pelayanan  sebagai  komitmen  atau  janji  dari  penyelenggara  kepada  masyarakat  untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.(Roudo & Saepudin, 2008)
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang  merupakan  urusan  wajib  daerah  yang  berhak  diperoleh  setiap  warga  secara  minimal. Standar  Pelayanan  Minimal  juga  merupakan  spesifikasi  teknis  tentang  tolak  ukur  pelayanan minimum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  terhadap  masyarakat.  Dengan  tersedianya  SPM sub urusan kebakaran, dapat diperoleh manfaat,  antara lain :
1) Memberikan  jaminan  bahwa  masyarakat  akan  menerima  suatu  pelayanan  publik  urusan penanggulangan  kebakaran  dari  pemerintah  daerah  Kabupaten  Jayapura  sehingga  akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2) Dengan  ditetapkannya  SPM  akan  dapat  ditentukan  jumlah  anggaran  yang  dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik urusan penanggulangan kebakaran.
3) Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja.
4) Masyarakat  dapat  mengukur  sejauhmana  pemerintah  daerah  memenuhi  kewajibannya dalam  menyediakan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sehingga  hal  ini  dapat  meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.
5) Sebagai  alat  ukur  bagi  kepala  daerah  dalam  melakukan  penilaian  kinerja  yang  telah dilaksanakan  oleh  BPBD  Kabupaten  Jayapura  sebagai  penyedia  layanan  urusan penanggulangan kebakaran.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
6) Sebagai  benchmark  untuk  mengukur  tingkat  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam pelayanan publik.
7) Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan.
Standar  pelayanan  minimal  adalah  merupakan  pedoman  pemberian  pelayanan  untuk menilai kualitas pelayanan sebagai salah satu fungsi pemerintahan. Untuk mewujudkan proses pelayanan  publik  yang  prima,  maka  dibutuhkan  keterlibatan  semua  stakeholder,  sehingga semua komponen terlibat dalam smeua proses pengembangan layanan publik.
Kolaborasi antara lembaga perguruan tinggi dan Pemerintah daerah adalah merupakan salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Kolaborasi ini juga merupakan perwujuadan fungsi pengabdian kepada masyarakat di perguruan  tinggi  dalam  mengamalkan  dan  membudayakan  ilmu,  pengetahuan,  teknologi untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  seperti  yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 dan  48.  Disisi  lain  bagi  pemerintah  daerah,  kolborasi  ini  memberikan  solusi  berdasarkan kajian  akademik  atas  kebutuhan,  tantangan,  atau  persoalan  yang  dihadapi  masyarakat  dan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimum  (SPM)  Penanggulangan  Bencana Kebakaran  dilihat  dari  Program  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Bencana  Kebakaran Melalui Kemudahan Layanan. (Fitri et al., 2022)
Pendampingan  Penyusunan  Standar  Pelayanan  Minimal  di  Bidang  Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura adalah:
a. Persiapan.
Persiapan dilakukan dengan cara melakukan pertemuan formal dengan pejabat Bidang Pemadam  Kebakaran  BPBD  Kabupaten  Jayapura  yang  dimaksudkan  untuk  mendapatkan berbagai  informasi  berupa  kondisi  pelaksanaan  kepemerintahan  yang  telah  berlangsung selama ini, baik hambatan, maupun tantangan yang dihadapi.
b. Pengumpulan Data dan Dokumen
Kegiatan  ini  dilakukan  melalui  penelusuran  berbagai  peraturan  yang  terkait  dengan sasaran  dari  pada  kegiatan  ini.  Selain  itu  juga  dilakukan  pengumpulan  data  yang  dapat dijadikan sebagai sarana penilaian dan pendukung dalam merumuskan yang berkaitan dengan Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura.
c. Analisis Data

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahap  ini  merupakan  tahap  pengolahan,  dan  analisis  data.  Melalui  tahap  ini output berupa  rekomendasi  akademik  terhadap  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura.
d. Penulisan Laporan
Tahap  ini  merupakan  tahap  akhir  dari  seluruh  kegiatan  Pendampingan  Penyusunan Standar  Pelayanan  Minimal  Di  Bidang  Pemadam  Kebakaran  BPBD  Kabupaten  Jayapura. Laporan tertulis yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran yang singkat namun padat mengenai Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Jayapura.
Demikian  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  BPBD  Bidang  Pemadam  Kebakaran Kabupaten  Jayapura  Tahun  2020  ini  dibuat  dan  dapat  dijadikan  acuan  dalam  pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang kita harapkan dapat terwujud.

## E. Kesimpulan
Standar  Pelayanan  Minimal  menjadi  sangat  penting  artinya  dalam  mengaplikasikan berbagai  persoalan-persoalan  terkait  dengan  penanggulangan  bencana  daerah  sebagai  wujud nyata  dari  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  mengadopsi  berbagai  kebutuhan  masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku ( stakeholders ) dalam menciptakan Good Governance sesuai  dengan  tuntutan  paradigma  baru  penanggulangan  bencana.  Dalam melaksanakan SPM sub urusan kebakaran yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan  wajib,  selain  sosialisasi  konsep  penetapan  dan  petunjuk  teknis  pelaksanaannya  yang dilakukan,  juga  diperlukan  pemetaan  kondisi  awal  SPM  di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Jayapura,  khususnya  bidang  pemadam  kebakaran  pada  BPBD  Kabupaten  Jayapura  terkait untuk  menentukan  penetapan target  pencapaian  sasaran  SPM  pada  tahun  berjalan dan  tahun berikutnya  hingga  memenuhi  standar  capaian  SPM  secara  nasional.  Penghitungan  rencana pembiayaan  untuk  sasaran  capaian  tiap  tahunnya,  dan  mengintegrasikan  SPM  tersebut  ke dalam dokumen perencanaan. Langkah-langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

## F. Ucapan Terima Kasih
Atas  selesainya  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini,  maka  penulis mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kepala  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah Kabupaten Jayapura.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri,  H.  (2016).  Standar  Pelayanan  Minimal  sebuah  KeniscayaanDalam  Penerapan Pelayanan  Publik  di  Era  Otonomi  Daerah(Perspektif  UU  no.23  /2104  tentang Pemerintah Daerah). Jurnal Lingkar Widyaiswara , 3 (1), 83–89. www.juliwi.com
Fitri,  A.,  Musri,  &  Syahrial,  I.  (2022).  Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal  (  SPM  ) Penanggulangan  Bencana  Kebakaran  Pada  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Pesisir Selatan. JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi , 2 (1), 55–65.
Hendrianus.  (2017).  Efektivitas  Pelayanan  Publik  (  Studi  Tentang  Pemindahan  Ibukota Kecamatan Bongan  Dari Kampung Muara Kedang  Ke  Kampung Jambuk  Kabupaten Kutai Barat ). EJournal Ilmu Pemerintahan , 5 (1), 367–378.
Keban,  Yeremias,  T,  (2014).  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi.  Publik,  Konsep,  Teori dan Isu (Edisi Ketiga), Gava Media,. Yogyakarta.
Roudo,  M.,  &  Saepudin,  A.  (2008).  Meningkatkan  Pelayanan  Publik  Melalui  Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Spm) : Konsep, Urgensi Dan Tantangan.
Riptek , 2 (1), 1–6.
Permendagri No. 114 Tahun 2018 Tentang SPM Pemadam Kebakaran
Permendagri  No.  69  Tahun  2012 Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah