## PEMBERATAN HUKUMAN TERHADAP RESIDIVIS DALAM KUHP DITINJAU MENURUT  HUKUM  ISLAM
Oleh: Syarifuddin Usman & M. Zikru

## Abstrak
Pemberatan hukuman  terhadap  residivis  ditinjau  menurut  hukum  Islam ini  bertujuan antara lain: Pertama,untuk mengetahui aturan KUHP Indonesia menetapkan unsur-unsur pemberatan hukuman bagi para residivis,  dan pandangan hukum  Islam  terhadap pemberatan hukuman bagi residivis yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Residivis yaitu pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dihukum karena kejahatan yang sama, dan di dalam kejahatan sebelumnya sudah diputuskan oleh hakim, dan suatu kejahatan secara umum dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana. Kedua,  untuk mengetahui pandangan hukum  Islam  terhadap pemberatan hukuman bagi residivis  yang  diatur dalam hukum positif Indonesia,  serta pemberatan pidana terhadap residivis menurut hukum  Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian dengan pendekatan masalah secara deskriptif komparatif terhadap bahan hukum,  yang  kedua teknik pengumpulan bahan hukum,  yang ketiga analisa bahan hukum. Sumber utama yang  penulis ambil dalam penelitian ini adalah aturan KUHP Indonesia dalam hal pemberatan hukuman bagi para residivis dan pemidanaan dalam hukum  Islam. Hukum  Islam  telah  menetapkan  aturan-aturan  pokok pengulangan  tindak  pidana  secara  keseluruhan.  Meskipun demikian,  para  fuqaha  tidak membedakan  antara  pengulangan  umum  dan  pengulangan  khusus,  juga  pengulangan sepanjang masa dan pengulangan berselang waktu. Bahwa seorang pelaku tindak pidana harus  dijatuhi  hukuman  yang  telah  ditetapkan  untuk  tindak  pidana  tersebut,  tetapi  jika pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dapat diperberat.
Kata Kunci : Pemberatan Hukuman, Residivis, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Selain dasar pemberat pidana yang diatur dalam Buku I KUHP, dalam Buku II dan Buku III KUHP  juga  mengatur  adanya  pemberatan  pidana  dalam  pasal-pasal  tertentu secara  khusus.  Dasar  pemberat  pidana  ini  sebenarnya  mengacu  pada  Pasal  63  ayat  (2) KUHP  yang  mengatur  tentang  penerapan  aturan  pidana  yang  bersifat  khusus  (asas "Iex specialis  derogat  legi  generalis" ).  Benar  apa  yang  dikemukakan  Jan  Remmelink  bahwa Pasal 63 ayat (2) KUHP kurang tepat dimasukkan dalam Bab tentang perbarengan tindak pidana.  Sehubungan  dengan  itu,  menurut  penulis  ketentuan  ini  akan  lebih  tepat  kalau
dimasukkan ke dalam aturan penutup dari Buku Kesatu KUHP. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 KUHP juga dapat dikatakan mengandung asas "lex specialis derogat legi generalis" . 1
Akan tetapi patut diketahui bahwa logika hukum penerapan di antara kedua pasal itu memang  berbeda. Pasal  103  merupakan  pengecualian  dari  Buku  Kesatu  KUHP  dengan Undang-undang  Pidana  Khusus  di  luar  KUHP.  Sementara  Pasal 63  ayat  (2)  KUHP merupakan  pengecualian  dari  Buku  Kedua  dan  Ketiga  KUHP  dengan  Undang-undang Pidana Khusus. Di samping itu, Pasal 63 ayat (2) bisa juga dijadikan sebagai dasar hukum dalam  memilih  pasal-pasal  yang  bersifat  khusus,  baik  pada  Buku  Kedua  KUHP,  Buku Ketiga  KUHP  dan  juga  pasal-pasa1  yang  bersifat  khusus  dalam  Undang-undang  Pidana Khusus di luar KUHP, guna diterapkan pada suatu kasus yang bersifat khusus pula. 2

## B. Pandangan  Hukum  Islam terhadap Pemberatan  Hukuman bagi Residivis yang Diatur dalam Hukum Positif Indonesia.

## 1. Macam-macam pemberatan pidana terhadap residivis
Bentuk-bentuk  pemberatan  pidana  yang  diberikan  kepada  warga  binaan  saat  ini, yaitu:
a. Pembinaan mental
Pembinaan ini merupakan dasar untuk menempa seseorang  yang  telah sempat terjerumus terhadap perbuatan jahat, sebab pada umumnya orang menjadi jahat itu karena mentalnya sudah turun  ( retardasi mental),  sehingga untuk memulihkan kembali  mental seseorang seperti sediakala sebelum terjerumus,  maka pembinaan  mental  harus benar- benar diberikan sesuai dengan porsinya. 3
1 Adamichazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm 131
2 Sudarto, HukumPidana 1, (Semarang: YayasanSudarto  FHUndip, 1991), hlm.232.
3 E. Sumaryono, Etika dan  Hukum Relevansi Teori Hukum  Kodrat Thomas Aquinas, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 142.

## b. Pembinaan sosial
Pembinaan sosial ini diberikan kepada warga binaan dalam kaitannya warga binaan yang sudah sempat disingkirkan dari kelompoknya sehingga diupayakan memulih kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat sekitarnya.
c. Pembinaan keterampilan
Dalam pembinaan ini diupayakan untuk memberikan berbagai bentuk pengetahuan mengenai keterampilan misalnya bentuk pengetahuan mengenai keterampilan berupa pendidikan menjahit, pertukangan, bercocok tanam dan lain sebagainya.
Dalam integrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
a. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana  yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya,  di  mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.
b. Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana  yang telah menjalani dua pertiga masa pidananya, di mana masa dua pertiga itu sekurang- kurangnya sembilan bulan.
Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan,  yaitu  proses  pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya  di  lembaga pemasyarakatan  (LAPAS). 4 Terhadap narapidana, diberikan pembinaan,  yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan  Yang  Maha Esa, intelektual ,  sikap dan perilaku profesional,
4 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 23.
kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan  (WBP)  yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: 5
a) Kegiatan masa pengamatan,  penelitian,  dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan  program  pembinaan kepribadian dan kemandirian.  Waktunya  dimulai  pada  saat  yang  bersangkutan  berstatus  sebagai narapidana  sampai  dengan  1/3  dari  masa  pidananya.  Pembinaan  pada  tahap  ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimum ( maximum security) .
b) Kegiatan  lanjutan  dari  program  pembinaan  kepribadian  dan  kemandirian  sampai dengan  penentuan  perencanaan  dan  pelaksanaan  program  asimilasi  yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian.
c) Kegiatan  berupa  perencanaan  dan  pelaksanaan  program integrasi yang  dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan.
Menyadari  bahwa  pembinaan  warga  binaan  berdasarkan  sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana,petugas dan masyarakat, maka peran  serta  masyarakat  merupakan  salah  satu  hal yang  mutlak  diperlukan. 6 Tanpa  peran serta  masyarakat  dalam  pembinaan,  tujuan sistem  pemasyarakatan  melalui  upaya reintegrasi  warga  binaan  tidak  akan  tercapai bagaimanapun  baiknya  kualitas  program- program pembinaan yang diterapkan.
Bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan sebagai sarana kegiatan pembinaan,antara lain peran serta masyarakat harus dipandang sebagai aspek integral dari upaya pembinaan, sehingga dukungan masyarakat sangat diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembinaan warga binaan. Salah satu bentuk peran serta masyarakat ini diwujudkan
5 Yeni Widowati, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UMY, 2007), hlm.5.
6 Romli  Atmasasmita, Teori  dan  Kapita  Selekta Kriminologi, (Bandung:  Refika  Aditama,  2007), hlm. 33.
melalui  program  kemitraan  dalam bentuk  berbagai  kerjasama  antara  lapas  atau  bapas dengan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.
Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang  bebas  atau  pembebasan  bersyarat  dan  pembinaannya dilakukan  di  luar  lapas oleh  balai  pemasyarakatan  (BAPAS)  yang  kemudian  disebut pembimbingan  klien pemasyarakatan. 7 Mengingat  residivis  ini  merupakan  penanggulangan  kejahatan  di  mana atas  kejahatan  yang  dilakukan  terdahulu  yang  telah  dijatuhi  pidana  dan  mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Kitab Undang-Undang.
Tahap-tahap pembinaan tersebut sudah diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 9 PP No. 31 Tahun 1999  tentang Pembinaan dan Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan yaitu: 8

## Pasal 7
(1) Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
(2)  Tahap  pembinaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  terdiri  atas  3  (tiga)  tahap, yaitu: a. tahap awal; b. Tahap lanjutan; dan c. tahap akhir.
(3)  Pengalihan  pembinaan  dari  satu  tahap  ke  tahap  lain ditetapkan  melalui  sidang  Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
(4)  Data  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  merupakan  hasil  pengamatan,  penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
(5)  Ketentuan  mengenai  pengamatan,  penilaian,  dan  pelaporan sebagaimana  dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
Pasal 9
(1) Pembinaan  tahap  awal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7ayat  (2)  huruf  a  bagi narapidana  dimulai  sejak  yang bersangkutan  berstatus  sebagai  narapidana  sampai dengan1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
(2) Pembinaan  tahap  lanjutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  b meliputi:
a.Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana;
7 Purniati  Mangunsong, Aspek-Aspek  Hukum  yang  Mempengaruhi Penerimaan  Bekas  Narapidana dalam Masyarakat, (Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1988), hlm. 16.
8 Bambang  Poernomo, Pelaksanaan  Pidana  Penjara dengan  Sistem  Permasyrakata, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 94.
b.Tahap  lanjutan  kedua,  sejak  berakhirnya  pembinaan  tahap lanjutan  pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
(3) Pembinaan  tahap  akhir  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  huruf  c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.
Dari  penjelasan pasal-pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  tahap-tahap pembinaan narapidana menurut PP No.31 Tahun 1999 dibagi dalam tiga tahap, yaitu:
1. Pembinaan tahap awal (Pasal 9 (1) PP 31/99) Pembinaan  ini  dilakukan  baik  bagi  tahanan  maupun  bagi  narapidana. Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas  atau  pembebasan  bersyarat  dan pembinaannya  dilakukan  di  luar  lapas  oleh balai  pemasyarakatan(BAPAS)  yang  kemudian  disebut  pembimbingan  klien pemasyarakatan.
2. Pembinaan tahap lanjutan (Pasal 9 (2) a PP 31/99) Waktunya  dimulai  sejak  berakhirnya  tahap  awal  sampai  dengan  1/2dari  masa pidananya.  Pada  tahap  ini  pembinaan  masih  dilaksanakan  di dalam  LAPAS  dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security .
3. Pembebasan tahap akhir (Pasal 9 (3) PP 31/99) Pada tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap minimum  security . Dalam  tahap  lanjutan  ini,  narapidana  sudah memasuki  tahap asimilasi. Selanjutnya,napi dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan minimum security .

## C. Pemberatan Pidana terhadap Residivis menurut Hukum Islam
Meski  pemberatan  pidana  terhadap  residivis  dimungkinkan dalam  hukum  Islam, dalam  penerapannya  tetap  ada  batasan  dan  aturan.  Pidana  ini  termasuk  pidana ta’zir , sehingga untuk aturan penerapan dan pelaksananya harus mengikuti kaidah-kaidah umum penjatuhan  pidana ta’zir .  Di antara  azas-azas  umum  pidana ta’zir yang paling  penting adalah:
1. Berbeda  dengan  pidana hudud,  qishash ,  dan diyat yang  ukurannya  sudah ditentukan, pidana ta’zir adalah pidana yang tidak ada ketentuan kadarnya. Karena itu, imam/hakim dalam penjatuhan pemberatan pidana haruslah menentukan kadar yang pantas dan adil bagi semua pihak: masyarakat, pelaku, dan korban.
2. Dalam ta’zir harus diperhatikan kondisi pelaku dan jenis perbuatannya. Ini berbeda dengan  pidana hudud,  qishash,  diyat ,  dan  kafarat  yang  hanya  melihat  jenis kejahatan saja; sepanjang unsur delik telah terpenuhi, pidana harus dijatuhkan tanpa melihat  kondisi  pelaku.  Karena  itu,  dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana  penjara (yang  sudah  jelas  merupakan  bagian  dari ta’zir ),  kondisi  pelaku  harus dipertimbangkan  juga.  Kadar  pidana  penjara  untuk  orang  yang  bandel  dan  sehat harus berbeda dengan kadar untuk mereka yang penurut dan lemah fisiknya.
3. Tujuan  utama  pidana ta’zir adalah  untuk  pembalasan,  pelajaran,  dan  pencegahan.
Karena  itulah,  pidana  penjara,  mengingat  termasuk  pidana ta’zir yang  di antara tujuannya adalah untuk pembalasan, bagaimanapun juga, harus mengandung unsur nestapa  bagi  pelaku  dan  jangan  terlalu  ‘memanjakannya’,  tapi  juga  jangan  terlalu menyengsarakannya  secara berlebihan.  Inilah  yang  mungkin  sering  dilupakan dalam  konsep  pidana  penjara  barat,  di mana  sering kali  pidana  penjaranya  terlalu mengedepankan  unsur  pendidikan,  sampai  kemudian  penjara  dianggap  sebagai ‘lembaga  pemasyarakatan’  dan  ‘sekolahan  para  napi’  semata,  yang  di dalamnya sangat  minim  penderitaan.  Pola  penjara  seperti  di  barat  ini  sangat  memperhatikan bahkan  memanjakan  posisi  pelaku  ( offender ),  dan  sangat  mengabaikan  posisi korban ( victim ). 9
4. Harus  diperhatikan efektivitas dari  penjatuhan  pemberatan  pidananya.  Apabila pidana  penjara  diperkirakan  justru  akan  menjadi  madlarat,  seperti  menjadi  ajang berbagi ilmu kejahatan antara para napi misalnya, maka pidana ini harus dihindari dan diganti dengan jenis ta’zir lainnya.
Sebagaimana  disebutkan  faktor-faktor  yang  memberatkan  hukuman  dalam  hukum positif  bagi  residivis  adalah  pelaku  yang  telah  dihukum  akibat  dari  tindak  pidana  yang
9 Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, (Bandung: Tarsito, 1997), hlm.23.
telah  mempunyai  keputusan  tetap,  dilakukan  berulang-ulang  dengan  tindak  pidana  yang sama.  Menurut  pandangan  hukum  Islam  seseorang melakukan  tindak  pidana  yang  telah mempunyai  keputusan  tetap,  maka  hukuman  yang  diberikan  kepada  pelaku  dapat diperberat. Kasus tindak pidana ini disebut dengan jarimah pengulangan.
Dalam masalah pengulangan jarimah ini para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku  kejahatan  sesuai  dengan  ancaman  pidananya,  sebab menurut  mereka dikatakan pengulangan  terhadap jarimah oleh  seseorang  setelah  ia mendapat  putusan  akhir. Sebenarnya  hal  itu  dapat  menunjukkan  sifat  membandelnya  si pelaku jarimah dan  telah mempunyai  hukuman  pertama.  Oleh  karena  itu,sewajarnya  kalau  timbul  kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan jarimah yang akan dikenakan. Jadi,antara hukum Islam dan  hukum  positif  sama-sama  memperberat  hukuman  bagi  residivis (pengulangan jarimah ).

## D. Pemidanaan dalam Hukum Islam
Pemidanaan  dalam  hukum  Islam,  dalam  bahasa  Arab  disebut  ‘ uqubat .  Lafaz  ini diambil  dari  lafaz  ( ﺐﻗﺎﻋ )  yang  sinonimnya  ( ﻞﻌﻓﺎﻤﺑءاﻮﺴھاﺰﺟ ),  artinya:  membalasnya sesuai  dengan  apa  yang  dilakukannya. Allah  SWT  telah  menetapkan  hukum-hukum ‘uqubat (pidana, sanksi, dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai “pencegah” dan “penebus”.  Selain  kedua  hal  tersebut,  pemidanaan  menurut  Islam  juga  bertujuan  sebagai perbaikan dan pendidikan. Sebagai pencegah, karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal, dan sebagai penebus, karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari  ‘azab  Allah  di  hari  kiamat.  Sistem  pidana  Islam  sebagai  “pencegah”,  akan  membuat jera  manusia  sehingga  tidak  akan  melakukan  kejahatan  serupa.  Misalnya  dengan menyaksikan hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan, akan membuat anggota masyarakat enggan  untuk  membunuh  sehingga  nyawa  manusia  di  tengah  masyarakat  akan  dapat
terjamin  dengan  baik. 10 Keberadaan  ‘ uqubat dalam  Islam,  yang  berfungsi  sebagai pencegah,  telah  diterangkan  dalam  al-Qur’an  yang  mengatur  tentang  hukuman qisas :Dan dalam qishash itu  ada  (jaminan  kelangsungan)  hidup  bagimu,  hai  orang-orang  yang berakal, supaya kamu bertakwa. Firman Allah SWT dalam (Q.S. al-Baqarah (2) : 179)
                                                                    Artinya  : Dan  dalam  qishash  itu  ada  (jaminan  kelangsungan)  hidup  bagimu,  Hai  orang- orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
Pada ayat di atas, dijelaskan bahwa dengan pelaksanaan hukuman  yang dalam hal ini hukuman qisas , ada jaminan kelangsungan hidup bagi orang-orang yang berakal. Yang dimaksud  dengan  “ada  jaminan  kehidupan”  sebagai  akibat  pelaksanaan  qisas  adalah melestarikan kehidupan  masyarakat,  bukan  kehidupan  sang  terpidana.  Sedangkan  bagi masyarakat  yang  menyaksikan  penerapan  hukuman  tersebut  (bagi  orang-orang  yang berakal)  tentulah  menjadi  tidak  berani  membunuh,  sebab  konsekuensi  membunuh  adalah dibunuh. 11 Demikian  pula  halnya  dengan  hukuman  lainnya,  sebagai  bentuk  pencegahan terjadinya kriminalitas yang merajalela.
Sebagaimana dalam hadist nabi :
ﻦﻣ ﮫﻟ نﺎﻛ ىﺪھ ﻰﻟا ﺎﻋد ﻦﻣ لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر نأ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻰﺿر ةﺮﯾﺮھ ﻰﺑأ ﻦﻋ ﺟا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺾﺘﻨﯾ ﮫﻌﺒﺗﻻ ﻦﻣ رﻮﺟا ﻞﺜﻣ ﺮﺟﻻا ﻞﺜﻣ ﻢﺛﻷا ﻦﻣ ﮫﯿﻠﻋ نﺎﻛ ﺔﻟﻼﺿ ﻰﻟا ﺎﻋد ﻦﻣو ﺎﺌﯿﺷ ﻢھرﻮ
(ﻢﻠﺴﻣ هاور) ﺎﺌﯿﺷ ﻢﮭﻣﺎﺛا ﻦﻣ ﻚﻟذ ﺾﻘﺘﻨﯾﻻ ﮫﻌﺒﺗ ﻦﻣ مﺎﺛأ 12
Artinya: “ Abu  Hurairah  r.a  :  Rasulullah  SAW  bersabda.  Siapa  yang  mengajak  ke jalan hidayat,  maka  baginya  dari  pahala  seperti  pahala  (sebanyak  pahala)
10 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam , (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 43.
11 Djoko  Prakoso, Kejahatan-Kejahatan  yang  Merugikan  dan  Membahayakan  Negara, (Jakarta: Bima Aksara, 2002), hlm. 81.
12 Ali  Mohammad  Daud, Hapusnya PertanggungJawaban  Pidana, (Jakarta:  Rajawali  Press,  2002), hlm. 21.
pengikutnya,  dengan  tidak  mengurangi  sedikit pun  dari  pahala  mereka.  Dan siapa yang mengajak ke jalan sesat, maka menanggung dosa sebanyak dosa-dosa pengikutnya, dengan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun (H.R. Muslim)
Sedangkan  sebagai  “penebus”,  artinya  sistem  pidana  Islam  akan  dapat menggugurkan  dosa  seorang  muslim  di  akhirat  nanti.  Sebuah  hadis  yang  diriwayatkan Bukhari  dari  Ubadah  bin  Shamit  RA  menyebutkan:  “Dalam  peristiwa  Bai‘at  ‘Aqabah  II, Rasulullah  SAW  menerangkan  bahwa  barangsiapa yang  melakukan  suatu  kejahatan, seperti  berzina,  mencuri,  dan  berdusta,  lalu  ia  dijatuhi  hukuman  atas  perbuatannya  itu, maka  sanksi  itu  akan  menjadi kaffarah (penebus  dosa)  baginya.”  Maka,  dalam  sistem pidana Islam, kalau orang mencuri lalu dihukum potong tangan, di akhirat Allah tidak akan menyiksanya  lagi  akibat  pencurian  yang  dilakukannya  di  dunia.  Hukum  potong  tangan sudah menebus dosanya itu. 13

## 1. Tujuan pemidanaan
Tujuan  pemidanaan  sebagai  “perbaikan  dan  pendidikan”,  adalah  untuk  mendidik pelaku jarimah agar  ia  menjadi  orang  yang  baik  dan  menyadari  kesalahannya.  Setelah mendapatkan  hukuman,  diharapkan  akan  timbul  dalam  diri  pelaku  suatu  kesadaran, sehingga  pelaku  tidak  akan  mengulangi  perbuatan jarimah bukan  karena  takut  akan hukuman,  melainkan  karena  kesadaran  diri  dengan  harapan  mendapat  ridha  dari  Allah SWT  untuk  kembali  lagi  kepada  masyarakat  dengan  akhlak  yang  lebih  baik.  Tentu  saja tujuan ini hanya dapat berlaku pada hukuman selain hukuman mati, sebab pada hukuman mati tidak ada kesempatan lagi untuk kembali kepada masyarakat.
Selain  itu,  pemidanaan  juga  bertujuan  untuk  “mewujudkan  keadilan”. Tidak diragukan lagi bahwa para kriminal ketika melakukan tindak kejahatan berarti telah
melakukan  sebuah  tindakan  yang  dianggap  tidak  mengindahkan  kaidah  hukum,  dan  juga dengan  melakukan  tindakan  itu  ia  telah  mengebiri  rasa  keadilan  atau  membuat  resah masyarakat.  Hal  inilah  yang  akan  mendorong  mereka  untuk  melakukan  perlawanan terhadap  tindakan  ini,  begitu  juga  hal  ini  akan  menumbuhkan  rasa  dendam  dari  korban terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu rasa marah dan dendam yang ada pada korban terhadap pelaku kejahatan tidak akan terobati kecuali setelah melihat pelaku kejahatan itu dijatuhi  hukuman  sebagai  balasan  atas  apa  yang  telah  dilakukannya.  Maka  hukuman  ini telah  mengembalikan  rasa  keadilan  yang  sempat  hilang  karena  akibat  tindak  kejahatan yang  dilakukan  kriminil,  dan  hukuman  ini  juga  dapat  mengembalikan  rasa  tenteram  di masyarakat terlebih pada korban dan keluarganya.
Pada prinsipnya hukum Islam dalam menetapkan hukuman yaitu menekankan pada aspek  pendidikan  dan  pencegahan.  Pendidikan  dimaksudkan  agar  seseorang  yang  akan melakukan kejahatan membatalkan niatnya, sedangkan yang sudah terlanjur melakukannya tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  walaupun  dalam  bentuk  yang  berbeda.  Selain mencegah,  syari‘ah  tidak  lalai  dalam  memberikan  pelajaran  demi  perbaikan  pribadi pelakunya,  sehingga  apabila  pelakunya  tidak  mengulangi  lagi  bukan  karena  takut hukuman, tetapi karena memang kesadaran diri.

## 2. Bentuk-bentuk pemidanaan
Untuk  mencapai  bentuk  pemidanaan  seperti  di  atas  pentingnya menambah  bentuk pemidanaan yang sudah ada dalam Pasal 10 KUHP dengan mengadopsi model pemidanaan pada  hukum  Islam  yaitu  memerhatikan  kepentingan  korban  dan  kepentingan  pelaku kejahatan  secara  bersamaan,  serta  model  pemidanaan  pada  hukum  adapt  dengan
memulihkan  keseimbangan  yang  telah  rusak  menjadi  harmonis  kembali  antara  pelaku kejahatan, korban dan masyarakatnya. 14
Dalam hukum Islam ada pembayaran diyat atau denda yang dibayarkan oleh pelaku kejahatan  kepada  korban  atau  orang  yang  telah  dirugikan,  demikian  pula  dalam  hukum adat kita ada pembayaran denda yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan dan ada pidana kerja sosial yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk memulihkan keharmonisan dalam masyarakatnya.
Untuk  itu,  bentuk  pemidanaan  dalam  Pasal  10  KUHP  harus  ditambah  dengan pembayaran  denda  yang  harus  dibayar  pelaku  kejahatan  kepada  korban  atau  orang  yang dirugikan. 15 Serta mencantumkan pidana kerja sosial yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk  kepentingan  korban  atau  masyarakatnya misalnya,  untuk  tindak  pidana  pencurian pelaku  kejahatan  tidak  hanya  dipidana  dengan  penjara  tapi  juga  dipidana  dengan  denda atau  kerja  sosial  untuk  kepentingan  korban  atau  orang  yang  dirugikan. 16 Dengan pemidanaan  seperti  ini  diharapkan  hak-hak  korban  akan  kembali  pulih  baik  didapat  dari denda  dan/atau  kerja  sosial,  sebaliknya  hal  ini  bisa  menjadi  efek  penjara  bagi  pelaku kejahatan karena dia tidak hanya dihukum penjara tapi juga dihukum untuk membayarkan kembali  apa  yang  telah  diambilnya  dari  korban  baik  lewat  denda  atau  kerja  sosial  untuk kepentingan korban, begitu juga untuk tindak pidana-tindak pidana lainnya.
Hal  itu tentu menjadi catatan tersendiri bahwa tidak menutup kemungkinan terpidana  yang  telah divonis bersalah kemudian menjalankan hukumannya setelah bebas mengulangi kembali perbuatannya atau biasa dikenal dengan istilah residivis  seakibat
14 Press Room, PemulihanHak-HakSipilMantanNapi, Minggu, 15 November 2009 http://www.crimonologi.fisip.ui.ac.id,, (18:23)_
15 R.  Soeparmono,  Prapengadilan  dan Penggabungan  Perkara  Gugatan  Ganti  Kerugian  dalam KUHAP, (Bandung: Mandar Maju, 2003). hlm. 27.
16 Harsono HS, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm 102.
keadaan masyarakat di sekitarnya. Pada prinsipnya manusia merupakan makhluk rasional yang  dapat  memilih  secara  sadar  tentang  kesenangan  dan  menghindari  dari  kesusahan. Dengan  telah  diketahui  bahwa  residivis  tersebut  merupakan  masalah  yang  harus ditanggulangi  oleh  para  penegak  hukum,  kendala  tersebut  disebabkan  masih  kurangnya kesadaran hukum dari berbagai  aspek kehidupannya dan hal ini merupakan sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan.
Residivis  merupakan  gejala  sosial  yang  tumbuh  dari  masyarakat  dan  perlu penanganan  serius,  karena  akibat  adanya  residivis  tersebut  dapat  memberikan  dampak negatif  bagi  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  keresahan  mengganggu  rasa aman bagi masyarakat tersebut. Timbulnya residivis baik secara kuantitas maupun kualitas ataupun motif dan cara melakukan suatu tindak kejahatan, cenderung meningkat, baik yang berulang kali melakukan tindak pidana. 17
Kecenderungan  peningkatan  kejahatan  ini  sebenarnya  tidak  dikehendaki  oleh masyarakat,  akan  tetapi  sedikit  banyak  masyarakat  dapat  menciptakan  seseorang  menjadi residivis.  Karena  perilaku  kejahatan  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dari  masyarakat  dan masyarakatlah yang dinilai dari seseorang menjadi residivis. Tidak terlepas dari pengaruh masyarakat  atau  lingkungan  yang  kurang  baik  merupakan  juga  faktor  yang  sangat berpengaruh  untuk  terjadinya  tindak  pidana  residivis  di samping  itu  faktor  pendidikan, faktor  ekonomi  dan  faktor  keturunan,  juga  merupakan  penyebab  terjadinya  tindak  pidana residivis dan semua ini tidak terlepas dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis agar dapat  menimbulkan  efek  jerah  bagi  para  terpidana  dan  pembinaan  yang  dilakukan  oleh lembaga  pemasyarakatan  sebagai  gerbang  terakhir  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya residivis.
17 Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta, Rineka Cipta, 2004), hlm. 24.
Sebenarnya  tanggung  jawab  itu  tidak  hanya  dibebankan  kepada  masyarakat  saja, negara  melalui  lembaga  pemasyarakatan  berupaya  melakukan  pembinaan  secara  tepat terhadap  narapidana  ketika  berada  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  yang  harapannya adalah  agar  narapidana  tidak  mengulangi  tindak  pidana  sehingga  bisa  kembali  diterima oleh lingkungannya dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 18
Macam-macam  metode  pembinaan  dalam  sistem  pemasyarakatan  telah tersusun dan dikelompokkan ke dalam bentuk pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dan di luar  lembaga  pemasyarakatan.  Seperti  pemberian pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang bebas,  dan  cuti  bersyarat  merupakan  bentuk pembinaan  yang  diberikan  bagi  setiap narapidana.  Pembinaan  itu  berupa  hak narapidana  untuk  dibina  di  luar  lembaga pemasyarakatan atau dikembalikan kepada masyarakat sebelum masa pidananya berakhir, dengan  begitu  diharapkan narapidana  bisa  berintegrasi  dengan  masyarakat  dan  segera diterima  oleh masyarakat.  Pembinaan  ini  merupakan bagian  penting  dari  evaluasi  hasil pembinaan  yang  dilakukan  terhadap  narapidana  selama  di  lembaga pemasyarakatan. Pembinaan  tersebut  diperoleh  bagi  narapidana  yang  telah memenuhi  persyaratan- persyaratan berupa persyaratan substantif dan persyaratan administratif.
Pelaksanaan  pembinaan  narapidana  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  diatur dalam Undang-undang Nomor  12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan,  yang salah satu asasnya menganut  asas  persamaan  perlakuan  dan  pelayanan  yang  dalam penjelasannya  asas tersebut memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan  yang sama kepada warga binaan  pemasyarakatan  yaitu  narapidana,  anak didik  pemasyarakatan  dan  klien pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang sebagai asas secara khusus.
18 Arswendo Atmowiloto, Hak-Hak Narapidana, (Jakarta: Elsam, 1996), hlm. 63.

## E. Analisa Penulis
Sesuai  dengan  judul skripsi  ini  yaitu Pemberatan  Hukuman  Terhadap  Residivis Dalam  KUHP  Ditinjau  Menurut  Hukum  Islam, di sini penulis  menganalisa  sebagian masalah  residivis merupakan  gejala  sosial  yang  tumbuh  dari  masyarakat  dan  perlu penanganan  serius,  karena  akibat  adanya  residivis  tersebut  dapat  memberikan  dampak negatif  bagi  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  keresahan  mengganggu  rasa aman  bagi  masyarakat  tersebut.  Sedangkan  permasalahan  bagi  narapidana  adalah kebanyakan  mereka  dan  rata-rata  setelah  keluar  dari lembaga  permasyarakatan  baik  itu yang bebas murni atau pun masih dalam bimbingan Balai Permasyarakatan (BAPAS) tidak mempunyai atau tidak dibekali keahlian khusus, mengingat selama berada di dalam lapas tidak  ada  bentuk  pembinaan  yang  sekiranya  dapat  membantu  mencari  pekerjaan  di  luar lapas.
Oleh  karena  itu,  penulis  ambil  beberapa  hal  yang  mengenai  tentang  residivis tersebut,  misalnya  definisi  residivis  yaitu residivis  (Pengulangan  tindak  pidana)  adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.
Pengulangan  ( residivis )  juga  diatur  secara  umum  dalam Buku  I  (sebagai  alasan pemberatan pidana yang umum). Jadi perbedaan dengan KUHP saat ini, yang mengaturnya sebagai  alasan  pemberatan  pidana  yang  khusus  untuk  delik-delik  tertentu  (diatur  dalam Buku  II  dan  III).  Yang  dikatakan  dengan  “pengulangan”  menurut  konsep  (Pasal  23), apabila orang yang melakukan  pengulangan tindak pidana dalam waktu 5 tahun yang lalu:
1. Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan.
2. Pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan.
3. Kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kadaluarsa.
Pemberatan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  132  KUHP,  yaitu  maksimumnya diperberat  maksimum  sepertiga.  Salah  satu  unsur  yang  menentukan  terjadinya  kejahatan residivis  adalah  berdasarkan  waktu  terjadinya  tindak  pidana.  Batasan  yang  dipergunakan, asal surat dakwaan menguraikan suatu tempus delikti yang didasarkan pada perkiraan yang bersifat fleksibel, yang mengacu pada patokan.
Pembebanan  tersebut  dikarenakan  perbuatan  yang  dilakukannya  itu  adalah menimbulkan  sesuatu  yang  bertentangan  dengan  hukum,  dalam  artian  perbuatan  yang dilarang secara syar’i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan.

## F. Kesimpulan
Residivis  merupakan  suatu  tindakan  pengulangan perbuatan  pidana  sesudah dijatuhi  pidana  dengan  keputusan  hakim  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena perbuatan  yang  dilakukannya  dahulu.  Sedangkan  pelaku  atau  orang  yang  melakukan recidive  disebut  residivis.  Pengulangan  kejahatan  yang  dilakukan  tersebut  dapat dikelompokan kedalam tiga macam recidive, yaitu:
a. Residivis umum
b. Residivis khusus, dan
c. Residivis tussen stelsel
Selain  dasar  pemberatan  pidana  yang  diatur  dalam  Buku  Kesatu  KUHP,  dalam Buku  Kedua  dan  Buku  Ketiga  KUHP  juga  mengatur  adanya  pemberatan  pidana  dalam pasal-pasal tertentu secara khusus. Dasar pemberatan pidana ini sebenarnya mengacu pada Pasal  63  ayat  (2)  KUHP  yang  mengatur  tentang  penerapan  aturan  pidana  yang  bersifat khusus  (asas "Iex  specialis  derogat  legi  generalis" ).Meski  pemberatan pidana  terhadap residivis  dimungkinkan  dalam  hukum  Islam,  dalam  penerapannya  tetap  ada  batasan  dan aturan.  Pidana  ini  termasuk  pidana ta’zir ,  sehingga  untuk  aturan  penerapan  dan pelaksananya harus mengikuti kaidah-kaidah penjatuhan pidana ta’zir .
Pemidanaan  dalam  hukum  Islam,menetapkan  hukum-hukum  ‘ uqubat (pidana,  sanksi,  dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai “pencegah” dan “penebus”. Selain kedua hal tersebut,  pemidanaan  menurut  Islam  juga  bertujuan  sebagai  perbaikan  dan  pendidikan.
Sebagai  pencegah,  karena  ia  berfungsi  mencegah  manusia  dari  tindakan  kriminal,  dan sebagai  penebus,  karena  ia  berfungsi  menebus  dosa  seorang  muslim  dari  ‘azab  Allah  di hari  kiamat.  Sistem  pidana  Islam  sebagai  “pencegah”,  akan  membuat  jera  manusia sehingga tidak akan melakukan kejahatan serupa. Misalnya dengan menyaksikan hukuman qisas bagi  pelaku  pembunuhan,  akan  membuat  anggota  masyarakat  enggan  untuk membunuh  sehingga  nyawa  manusia  di  tengah  masyarakat  akan  dapat  terjamin  dengan baik.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Anonim, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan RI & Balai Pustaka. 1990,
Adami Chazawi ,Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1 , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
A. Hasan, Al Furqan (Tafsir Quran), Surabaya: Al-Ikhwan, 1986.
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
A. Djzuli, Fiqh Jinayah, Cet. I, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1996
As. Shiddiqi, Muhammad Hasbi. Hukum-hukum Fikih Islam. Semarang: PT. Pustaka Teuku Rizki Putra. 1997
Ali.  Mohammad  Daud. Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Tahun 2002.
Basyir. Ahmad Azhar. Pokok-pokok Ajaran Islam. Jakarta: Rajawali Pres. 1994
Barda  Nawawi  Arief. Perbandingan  Hukum  pidana. Jakarta:  PT. Raja  Grafindo  Persada. 1990
Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam, Siti Syamsiah, Solo, Cet I, 1958
Chazawi,  Adami. Kejahatan  Terhadap  Tubuh  dan  Nyawa. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. 2004
CST.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka,1986.
————, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. Packer, L. Herbert,  1969, The  Limit  of  Criminal  Sanction, California:  StanfordUniversity Press.
Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtian Buru Van Hoeve. Cet. IV. 2000
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan , Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1995
Hanafi. A. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993.
Idris,  Abdul  Fatah  dkk, Terjemahan  Ringkas  Fiqh  Islam  Lengkap. Jakarta:  Rineka  Cipta 1990
Idris  Ramulyo, Asas-Asas  Hukum  Islam:  Sejarah  Timbulnya  dan  Berkembangnya Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  di Indonesia, Jakarta:  Sinar Grafika,1995.
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Tahun. 1976.
Reid, Soetitus. Criminal Criminology, San Francisco, Fourth Edition, 1990
Siswantoro Sunarto. Penegakan Hukum Kerja Sosiologi . Jakarta : Raja Grafindo Persada. Tahun 2004.  Hal. 142
Syarifuddin Amir. Garis-garis Besar Fikih. Jakarta: Kencana. 2003
Sodarsono, S.H., Kamus Hukum, Cet. I, Rineka Cipta, 1992.