AKUNTANSI ZAKAT: KAJIAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar)
Lince Bulutoding
Wiwi Anggeriani UIN Alauddin Makassar
E-mail : lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id , wiwi.anggeriani@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengelola  zakat  di  BAZNAS  Kota Makassar dalam mengimplementasikan Akuntansi Zakat PSAK 109. Untuk itu, maka penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Adapun  teknik  pengumpulan  data  penelitian  dilakukan  melalui  wawancara  dan didukung  dengan  data  sekunder  berupa  laporan  keuangan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengelola  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Kota Makassar telah  menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat sesuai dengan  Undang-undang  No.23    Tahun    2011.  Namun  demikian,  BASNAZ  kota Makassar belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 109 dalam pencatatan akuntansinya serta komponen akun yang terkandung dalam laporan keuangan .
Kata Kunci: Kash basis, Acrual Basis, Akuntansi Zakat, PSAK 109.

## ABSTRACT
This study aims to analyze the management of zakat in BAZNAS Kota Makassar on  implementing  Zakah  Accounting  based  on  PSAK  109.  This  is  a  qualitative research with case study. The data collection technique done through interview. The results  showed  that  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Makassar  City  has performed its duties and functions as the Amil Zakat Agency in accordance with Law No.23 Year 2011. However, the financial statements that have been compiled are not in accordance with the standard contained in PSAK 109 on Accounting for Zakah.
Keywords: Zakah Accounting, PSAK 109, BAZNAS, Makassar

## PENDAHULUAN
Zakat,  infak, dan sedekah (ZIS)  berasal dari orang Islam yang berkewajiban membayar  zakat  atau  disebut  muzakki.  Pemerintah  Indonesia  mendukung  kegiatan pengelolaan dana ZIS dengan membuat Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan  zakat.  Tujuannya  supaya  organisasi  pengelola  zakat  dan  infak/sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara (Pujianto dan Asrori, 2015).    Badan    Amil  Zakat  (BAZ)    sebagai  organisasi  sektor  publik  tentu  saja memiliki  stakeholdersyang  sangat  luas.  Konsekuensinya  Badan  Amil  Zakat  dituntut
memberikan  informasi  mengenai  pengelolaan  kepada  semua  pihak  yang berkepentingan (Shahnaz, 2015).
Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  sebagai  salah  satu  entitas  nirlaba  yang  bertujuan untuk  mengelola  zakat  dan  menyalurkannya  kepada  pihak  yang  membutuhkan  juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan  menghasilkan  suatu  informasi.Pada  awalnya  BAZ  di  Indonesia  menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan,  maka  Forum  Zakat  bersama  dengan  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI) menyusun  akutansi  zakat  pada  tahun  2007.  Pada  tahun  2008  IAI  menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat(Megawati  dan  Trisnawati,  2014).
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI)  sebagai  wadah  akuntan  di  Indonesia  sejak tahun 2008 telah membuat Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED    PSAK)    No.    109  tentang  Akuntansi    Zakat    dan    Infak/Sedekah.    Melalui pemberlakuan  PSAK  ini  diharapkan  dapat  terwujudnya    keseragaman    pelaporan, dan    kesederhanaan          pencatatan.    Sehingga  publik  dapat  membaca  laporan akuntansi  pengelola  zakat  serta  mengawasi  pengelolaannya.    Selain    itu    penerapan PSAK    109    ini    juga    bertujuan    memastikan  bahwa    organisasi    Pengelola    zakat telah  memakai  prinsip-  prinsip  syariah,  dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati dan Trisnawati, 2014).
Kota    Makassar    sebagai    ibu    kota    Sulawesi    Selatan    yang    mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar sehingga potensi zakat di Kota Makassar pastinya menjadi sangat besar pula. Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) mengungkapkan potensi  zakat  di  Makassar  diperkirakan  sebesar  Rp4  miliar  di  tahun  2016.  Oleh karena  itu   bentuk  pengelolaannya  harus   sesuai dengan  syariah  dan standar  yang diberlakukan di Indonesia (BAZNAS, 2016).
Besarnya  potensi  zakat  yang  dimiliki  Kota  Makassar  ditambah  dengan diterbitkannya  PSAK  109  sebagai  standar  baku  penyusuan  laporan  keuangan pengelolaa ZIS merupakan masalah penting yang perlu dikaji. Oleh karena itu, maka penelitian  terkait  dengan  implementasi  PSAK  109  oleh  BAZNAS  Kota  Makassar dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  pengelolaan  ZIS  oleh  BAZNAS  Kota Makassar.
Akuntansi Zakat
Mursyidi  (2006)  memberikan  definisi  akuntansi  zakat  sebagai  sebuah  proses pengidentifikasian  kekayaan  yang  dikategorikan  sebagai  objek  zakat,  pendefinisian objek-objek zakat dan peraturan akuntansinya, pengukuran dan penetapan nilai objek zakat,  serta  pelaporan  hasil  pengukuran  objek  zakat.  Adapun  Husein  As-Syahatah (2004) menyatakan bahwa akuntansi  zakat  adalah  bingkai  pemikiran  dan  aktivitas yang  mencakup  dasar-dasar  akuntansi  dan  proses-proses  operasional  yang berhubungan  dengan  penentuan,  penghitungan,  dan  penilaian  harta  yang  wajib dizakati  serta  menetakan  kadar  zakatnya  dan  pendistribusian  hasilnya  kepada  pos- posnya  sesuai  dengan  hukum  dan  dasar-dasar  syariat  Islam.  Akuntansi  zakat
Akuntabilitas, Volume 11, Nomor 1, Juni 2018,  Jurnal Ilmiah  Ilmu-ilmu Ekonomi
berpedoman  pada  dua  dasar  utama  yaitu  hukum  dan  dasar-dasar  zakat  harta  (fiqih zakat) dan dasar-dasar akuntansi bagi penghitungan zakat.
Prinsip-prinsip  yang  diterapkan  dalam  akuntansi  zakat  harus  sesuai  dan berdasarkan  dengan  Syariah  Islam.  Direktorat  Pemberdayaan  Zakat  Kementerian Agama,  menyatakan  bahwa    prinsip  tersebut  harus  distrukturkan  sesuai  dengan konsep  manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  secara  ekspisit  maupun  implisit dalam  rangka  memenuhi  kewajiban  membayar  zakat.  Akuntansi  zakat  dapat disimpulkan  adalah  proses  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  dan  pengungkapan transaksi  ZIS  sesuai  dengan  kaidah  syariat  Islam  untuk  memberikan  informasi pengelolaan ZIS oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Tujuan  akuntansi  zakat  adalah  menyajikan  informasi  mengenai  ketaatan organisasi  terhadap  syariah  Islam,  termasuk  informasi  mengenai  penerimaan  dan pengeluaran  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  syariah,  bila  terjadi,  serta  bagaimana penyalurannya. Berdasar pada  hal tersebut  maka  akuntansi  zakat terkait  dengan  tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi,   pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga  pengelola  zakat  sebagai manajemen    dengan    pihak-pihak    yang  berkepentingan  dengan  informasi  yang disediakan.
PSAK 109
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan  oleh  Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  Sistem  akuntansi  merupakan  alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman  yang  mengatur  tentang  pengakuan,  pengukuran,  dan  pelaporan  keuangan (Tahir dan Triantini, 2015).
PSAK  109  Tentang  Akuntasi  ZIS  bertujuan  guna  terwujudnya  keseragaman pelaporan,  dan  kesederhanaan  pencatatan,  sehingga  publik  dapat  membaca  laporan akuntansi  pengelola  zakat  serta  mengawasi  pengelolaannya.  Selain  itu  penerapan PSAK  109  ini  juga  bertujuan  memastikan  bahwa  organisasi  Pengelola  zakat  telah memakai  prinsip-  prinsip  syariah,  dan  seberapa  jauh  Organisasi  Pengelola  Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati dan Trisnawati, 2014).
Laporan keuangan amil yang diatur khusus dalam PSAK 109 tahun 2015 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah harus mempunyai komponen sebagai berikut;
1. Komponen Laporan Keuangan
Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari: (a) Neraca (laporan posisi keuangan);
(b) Laporan perubahan dana;
(c) Laporan perubahan aset kelolaan;
(d)Laporan arus kas; dan
(e) Catatan atas laporan keuangan.

## 2. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
Entitas  amil  menyajikan  pos-pos  dalam  neraca  (laporan  posisi  keuangan)  dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait,  yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
1. Aset (a) kas dan setara kas
(b) instrumen keuangan
(c) piutang
(d) aset tetap dan akumulasi penyusutan
2. Kewajiban
(e) biaya yang masih harus dibayar
(f) kewajiban imbalan kerja
3. Saldo dana
(g) dana zakat
(h) dana infak/sedekah
(i) dana amil
(j) dana nonhalal
Organisasi Pengelola Zakat
Organisasi  pengelola  ZIS  adalah  suatu  organisasi  yang  bergerak  dibidang penerimaan  dan  penyaluran  dana  zakat  dan  infak/sedekah  (Pujianto  dan  Asrori, 2015).  Selain  zakat,  sumber  dana  yang  dikelola  organisasi  pengelola  zakat  dan infak/sedekah  adalah  dana  infak/sedekah.  Sejalan  dengan  pengertian  yang  diberikan oleh (Rachmad, 2015) bahwa Badan Amil Zakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah  yang diamanahkan untuk  mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Definisi  pengelola  zakat  menurut  Undang-undang  Nomor  23  Tahun2011  tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan  terhadap  pengumpulan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat. Peraturan  perundang-undangan  tersebut  mengakui  adanya  dua  jenis  Organisasi Pengelola  Zakat  di  Indonesia,  yaitu  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan  Lembaga  Amil Zakat (LAZ).
BAZNAS    merupakan    lembaga    yang  berwenang  melakukan  tugas pengelolaan  zakat  secara  nasional  sesuai  dengan  amanat  konstitusi  melalui  pasal  6 UU No.23 tahun 2011. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi  perencanaan,  pelaksanaan,  pengendalian,  dan  pelaporan.  Adapun  yang dimaksud  dengan  Lembaga  Amil  Zakat  adalah  sebuah  organisasi  nirlaba  yang dibentuk  oleh  masyarakat  untuk  membantu  BAZ  dalam  peaksanaan  pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

## METODE PENELITIAN
Pengungkapan  implementasi  PSAK  109  dalam  pengelolaan  zakar  oleh BAZNAS  Kota  Makassar  dilakukan  melalui  penelitian  kualitatif  dengan menggunakanpendekatan  studi  kasus.  Dalam  penelitian  ini,  data  penelitian
dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan  para  informan  yang  menempati  posisi penting  dalam  penyusunan  pembukuan  pengelolaan  dana  zakat  di  BAZNAS  Kota Makassar.
Data  yang  diperoleh  dari  informan,  kemudian  diteruskan  kepada  pengujian keabsahan  data.  Adapun  pengujian  keabsahan  yang  digunakan  antara  lain  uji kredibilitas  (validitas  internal)  melalui  uji  triangulasi,  uji  transferabilitas  (validitas eksternal), dan uji dependabilitas (reliabilitas).
Setelah  melalui  pengujian  keabsahan  data,  maka  data-data  yang  didapatkan dari proses  wawancara  kemudian diolah dan  dianalisis  menggunakan  teknik analisis data  yang  model  Miles  dan  Huberman  (Sugiyono,  2014).  Adapun  tahapan  dalam menganalisis  data  kualitatif  yang  diperoleh  terbagi  menjadi  3  tahap.  Pertama, mereduksi  data  (reduction)  yaitu  merangkum  dan  memilah  hal-hal  pokok  kemudian memfokuskan  pada  hal  yang  penting  dengan  menghilangkan  bagian  yang  dianggap tidak relevan. Kedua, menyajikan data (displaying) yaitu memaparkan data-data yang diperoleh  kemudian  menghubungkan  dengan  penelitian  yang  dilakukan.  Langkah terakhir  adalah  menarik  kesimpulan  (conclusion),  yaitu  mengarahkan  kepada kesimpulan awal yang bersifat sementara untuk mengarahkan pada kesimpulan akhir yang kredibel.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Mursyidi  (2006)  mengatakan  bahwa  akuntansi  zakat  mencakup  proses pengidentifikasian  kekayaan  yang  dikategorikan  sebagai  objek  zakat,  pendefinisian objek-objek zakat dan peraturan akuntansinya, pengukuran dan penetapan nilai objek zakat,  serta  pelaporan  hasil  pengukuran  objek  zakat.  Salah    satu    tujuan    dari akuntansi    zakat    itu    sendiri    adalah    memberikan  informasi  yang  memungkinkan bagi lembaga  pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab  dalam  mengelola  secara  tepat  dan  efektif,  program  dan  penggunaan  zakat, infak,  sedekah,  hibah,  dan  wakaf  yang  menjadi  wewenangnya  dan  memungkinkan bagi  lembaga  pengelola  zakat  untuk  melaporkan  kepada  publik  (masyarakat)  atas hasil operasi dan penggunaan dana publik  (dana umat).
Dana  zakat  yang  dihimpun  dari  masyarakat  seharusnya  dilaporkan  dengan menggunakan  sistem  akrual  karena  jika  tidak  dilaporkan  secara  akrual  basis  maka tentunya ada laporan posisi kas  yang tidak  menggambarkan posisi  yang sebenarnya. Selanjutnya  penyajian  laporan  keuangan  belum  mengacu  kepada  SAK  109  yang dikeluarkan oleh IAI, hal ini terbukti dari jawaban responden bagian pembukuan Ibu Darma  bahwa:
Pembuatan laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Format laporan keuangan berdasarkan dari format  laporan keuangan  BAZNAS Pusat.
Pendapat Ibu Darma diperkuat oleh kepala bagian administrasi dan umum

## Bapak H Katjong Tahir bahwa:
Pembuatan  laporan  keuangan  Berpedoman  dengan  format  laporan  keuangan yang diberikan oleh BAZNAS Pusat.
Berdasarkan penjelasan dari kedua responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  pembuatan  laporan  keuangan  BAZNAS  kota  Makassar  belum  mengacu kepada  PSAK  109  karena  masih  mengacu  kepada  format  yang  diberikan  dari BAZNAS pusat yang pencatatanya masih sangat sederhana. Dari jawaban responden di atas maka seharusnya BAZNAS pusat dan BAZNAS, bersinergi dengan aturan IAI di dalam format pembuatan laporan keuangan.
Dalam  pencatatan  laporan  transaksi  penggunaan  kas,  BAZNAS  belum mengadopsi  pengelolaan  kas  secara  akrual  basis.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  responden  dan  informasi  laporan  keuangan  keuangan  yang  disajikan  maka penulis  menyimpulkan  bahwa  pencatatan  BAZ  di  kota  Makassar  masih  sangat sederhana  dengan  menggunakan  kas  basis,  hal  ini  terbukti  dari  hasil  wawancara dengan responden bagian pembukuan Ibu Darma bahwa:
Sistem  pencatatan  yang  digunkan  oleh  BAZNAS  kota  Makassar adalah  menggunakan  Cash  Basic.  Ketika  ada  uang  kas  masuk  atau keluar barulah dilakukan pencatatan .
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  maka  seharusnya  pencatan  kas  oleh BAZNAZ  pusat  dan  BAZNAS  daerah  seharusnya  dicatat  dengan  menggunakan akrual  basis.  Menurut  PSAK  no.  1  tahun  2007  bahwa  perusahaan  atau  organisasi harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam akuntansi  akrual,  aset,  kewajiban,  ekuitas,  penghasilan,  dan  beban  diakui  pada  saat terjadinya, bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatat serta disajikan di dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.
Berdasarkan  pada  PSAK  109,  komponen  laporan  keuangan  amil  harus mencakup  neraca  (laporan  posisi  keuangan),  laporan  perubahan  dana,  laporan perubahan  aset  kelolaan,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumen  laporan  keuangan  BAZNAS  kota makassar, maka diperoleh informasi responden Ibu Darmawati bahwa:
Laporan  BAZNAS  kota  Makassar  berdasarkan  format  yang  diberikan  oleh BAZNAS  pusat  yang  terdiri  dari  (1)  Laporan  posisi  keuangan,  (2)  Laporan aktivitas, (3) Laporan perubahan aktiva, (4) Laporan arus kas dan (5) catatan atas laporan keuangan.
Untuk  melihat  implementasi  PSAK  109  oleh  pengelola  BAZNAS  Kota Makassar,  maka  dilakukan  pencocokan  dan  analisa  terhadap  masing-masing komponen  laporan  keuangan  yang  dibuat.  Berdasarkan  informasi  responden  di  atas, maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  komponen  laporan  keuangan  yang dilaporkan  oleh  BANAS  kota  Makassar  sudah  memenuhi  kriteria  PSAK  109  tahun 2015. Menurut IAI tahun 2015 bahwa komponen laporan keuangan Amil terdiri dari: (a)  neraca  (laporan  posisi  keuangan);  (b)  laporan  perubahan  dana;  (c)  laporan perubahan aset kelolaan; (d) laporan arus kas; dan (e) catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  BAZNAS  kota  Makassar,  maka pencatatan neraca hanya mencakup 2 komponen utama, yaitu Aktiva dan Kewajiban. Hal ini dapat dilihat dalam laporan posisi keuangan tahun 2016 sebagai berikut:
Tabel 1.
Badan Amil Zakat Nasiona (Baznas) Kota makassar
Untuk tahun yang berakhir per31 Desember2016 URAIAN CAT ZAKAT INFAK DANA SOSIAL KEAGAMAAN TOTAL AKTIVA Aktivalancar Kas dan Setara Kas Total Aktiva Lancar AKTIVA TETAP Kendaraan &Inventasris TOTAL AKTIVA KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH
3.1
3.2
(Rp)
80.512.800 80.512.800 - 80.512.800 (Rp) 219.829.173 219.829.173 - 219.829.173 (Rp) 231.252.954 231.252.954 - 231.252.954 (Rp) 531.594.927 531.594.927 127.985.700 659.580.627 Kewajiban Aktiva Bersih Terikat Tet Tidak Terikat Total      Aktiva Bersih 3.4 - 80.512.800,- 80.512.800 - 219.829.173,- 219.829.173 - 231.252.954,- 231.252.954 127.985.700,- 531.594.927,- 531.594.927 Total Kewjiban Dan aktiva Bersih 80.512.800 219.829.173 231.252.954 659.580.627

## Sumber data: Laporan Keungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 2016
Berdasarkan  laporan  neraca  di  atas  menunjukkan  bahwa  BAZNAS  kota makassar tidak melaporkan komponen ke 3 dalam posisi neraca yang merupakan satu kesatuan  dari  laporan  neraca tersebut  yaitu  saldo  dana  yang  terdiri  dari;  dana  zakat,
dana infak/ sedekah, dana amil dan dana non halal (PSAK 109 tahun 2015). Hal ini diperkuat oleh penjelasan responden Ibu Darma bahwa:
Dana zakat, infak/sedekah, dana amil dan dana non halal disajikan secara terpisah.  Ada  3  jenis  laporan:    (1)  Laporan  Zakat  yaitu  zakat  harus  habis minimal 80% tersalurkan ke delapan  asnaf. Disalurkan dalam bentuk dana konsumtif.  (2)Laporan  Infak  minimal  75%  harus  tersalurkan,  tetapi  tidak harus  ke  delapan  asnaf.  Dilihat  dari  tingkat  kebutuhan  kaum  dhuafa  atau mustahik,  biasanya  disalurkan  dalam  bentuk  dana  bergulir  dan  dana produktif  (bantuan  modal  usaha,  pelatihan  menjahit,  dan  produksi makanan).  (3)Laporan  non  halal  yaitu  digunakan  untuk  biaya  operasional BAZNAS.  Misalnya  biaya  akomodasi  pimpinan,  pengadaan  sarana  dan prasarana, biaya penunjang kelancaran laporan BAZNAS Kota Makassar. ( wawancaratanggal17 Oktober 2017).
Menurut  PSAK  109  tahun  2015  bahwa  komponen  Neraca  (Laporan  Posisi Keuangan) menurut PSAK 109 tahun 2015  harus mencakup; (1) Aset terdiri dari (a) kas  dan  setara  kas,  (b)  instrumen  keuanga,  (c)  piutang  dan  (d)  aset  tetap  dan akumulasi  penyusutan  (2)  Kewajiban  (e)  biaya  yang  masih  harus  dibayar  dan  (f) kewajiban imbalan  kerja (3)   Saldo dana; (g) dana zakat, (h) dana infak/sedekah,  (i) dana  amil  dan  (j)  dana  nonhalal.  Dari  hasil  penyajian  neraca  dan  hasil  wawancara responden  yang  dibandingkan  dengan  pernyataan  PSAK  109  tahun  2015,  maka BAZNAS kota Makassar belum melakukan pembuatan neraca secara lengkap karena Saldo  dana;  (g)  dana  zakat,  (h)  dana  infak/sedekah,  (i)  dana  amil  dan  (j)  dana nonhalal belum disajikan di dalam neraca sebagai sebuah kesatuan dari laporan posisi keuangan.
Berdasarkan  data  laporan  posisi  keuangan  di  atas,  maka  terlihat  komponen aktiva  di  dalam  laporan  BAZNAS  kota  Makassar  belum  dilakukan  akumulasi penyusutan untuk aktiva tetap. Total Aktiva diperoleh dengan menjumlahkan Aktiva Lancar  dengan  Aktiva  Tidak  Lancar.  Dalam  PSAK  109  tahun  2015,  tertulis  bahwa akun  Total Aktiva terdiri atas Aktiva  Lancar,  Aktiva Tidak  Lancar, Aset  Tetap, dan Akumulasi  Penyusutan.      Pada  pos  Kewajiban  dalam  laporan  posisi  keuangan BAZNAS kota Makassar terdiri atas akun Kewajiban, Aktiva Bersih Terikat Net, dan Total  Tidak  Terikat.  Adapun  dalam  PSAK  109,  bahwa  akun  Kewajiban  itu  disusun oleh  Kewajiban  Jangka  Pendek,  Kewajiban  Jangka  Panjang,  dan  Saldo  Dana. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa neraca (Laporan  Posisi  Keunagan)  BAZNAS Kota  Makassar  belum  disajikan  dan belum sepenuhnya menyajikan pos-pos dalam neraca.
Komponen  laporan  keuangan  yang  kedua  adalah  Laporan  Perubahan  Dana. Penyajian  Laporan  Perubahan  Dana  mencakup  beberapa  komponen  berikut,  namun tidak terbatas  pada pos-pos tersebut (IAI, 2008). Pertama, laporan dana zakat terdiri atas penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat, saldo awal dana zakat, dan saldo akhir  dana  zakat.  Kedua,  dalam  laporan  dana  infak  atau  sedekah  terdiri  aas penerimaan  dana  infak/sedekah,  penyaluran  dana  infak/sedekah,  saldo  awal  dana infak/sedekah, dan saldo akhir dana infak/sedekah.  Ketiga, laporan dana amil terdiri
URAIAN CA T. ZAKAT INFAK Dana Sosial Keagama an Lainnya TOTAL %

## PENERIMAAN  ZIS,  CSR DAN DSKL
10 0
10
0 10
0 10
0 10
0 10 0
Kas dan Bank Awal Tahun 2016 80.512.800  219.829.173 - 300.341.973 ZakatPerorangan 1.1.1  400.672.825 - -  400.672.825 ZakatBadan/UPZ 1.1.2  493.680.600 - -  493.680.600 InfakPerorangan 1.2.1 - 17.250.000 - 17.250.000 InfakPerorangan/Haji 1.2.2 -  339.000.000 -    339.000.000 Infak Badan/UPZ 1.2.3 - 1.732.362.2 27 -  1.732.362.227 PenerimaanPiutang 1.3.1 - -  10.100.000 10.100.000 Ibah/APBD 1.3.2 - - 1.000.000.000 1.000.000.000, JasaGiro 1.3.3 - - 11.249.884 11.249.884 Total Penerimaan 974.866.225  2.308.441.400 1.021.349.884 4.304.657.509 PENGELUARAN ZIS, CSR DANDSKL Bidang Ekonomi 2.1.1  63.130.000 - - 63.130.000 BidangSosialPendidikan 2.1.2  111.800.000 - -  111.800.000 BidangSosialKemanusiaan 2.1.3  502.545.575 - -  502.545.575 BidangSosialKesehatan 2.1.4 105.084.150 - - 105.084.150 Bidang       Dakwah       dan Advokasi 2.1.5  111.793.700 - -  111.793.700 Bidang Ekonomi 2.2.1 - - - - BidangSosialPendidikan 2.2.2 -  248.046.820 -  248.046.820
dari  penerimaan  dana  amil,  penyaluran  dana  amil,  saldo  awal  dana  amil,  dan  saldo akhir  dana  amil.  Terakhir  adalah  dana  non  halal,  yang  terdiri  dari  penerimaan  dana non halal, penyaluran dana non halal, saldo awal dana non halal, dan saldo akhir dana non halal.
Analisa  terhadap  Laporan  Perubahan  Dana  BAZNAS  Kota  Makassar  belum menerapkan  PSAK  109  secara  penuh,  dilihat  bahwa  penyajikan  laporan  perubahan dana masih menggunkan nama komponen laporan keuangan yaitu Laporan Akitivitas. Laporan  perunahan  dana    zakat,  dana  infak/sedekah,  dana  amil,  dan  dana  non  halal belum  sepenuhnya  ditampilkan.  Laporan  aktivitas  BAZNAS  Kota  Makassar  tidak memisahkan  antara  penerimaan  dan  penggunaan  dana  zakat,  dana  infak/sedekah, dana  amil,  dan  dana  non  halal.  Laporan  Aktivitas  BAZNAS  Kota  Makassar menggabungkan  seluruh  penerimaan dan  mengabungkan  seluruh  penggunaan  dan amil juga tidak menyajikan dana non halal.
Tabel 2 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR LAPORAN AKTIVITAS PER 31 DESEMBER2016
BidangSosialKemanusiaan 2.2.3 - 391.904.580 - 391.904.580 44 - 90 0,4 6 BidangSosialKesehatan 2.2.4 - - - - Bidang       Dakwah       dan Advokasi 2.2.5 -  1.055.813.489 -  1.055.813.489 InfakAmil 2.2.6 - 392.847.338 - 392.847.338 InfakKeuanganPimpinan 3.3.1 - - 492.650.000 492.650.000 Biaya PerjalananDinas 3.3.2 - - 83.481.100 83.481.100 Pj.          Publikasi          dan DokumentasiSosialisasi 3.3.3 - - 123.705.365 123.705.365 PengadaanBarang/Investasi Ktr. 3.3.4 - - 37.500.000 37.500.000 Pj. Administrasi  Umum  dan Atk 3.3.5 - - 40.087.538 40.087.538 Pj.   Sosialisasi   Koordinasi Baznas 3.3.6 - - 6.151.679 6.151.679 BiayaOperasionalBank 3.3.7 - - 1.169.347 1.169.347 Bidang       Dakwah       dan Advokasi 3.3.8 - - 5.351.901 5.351.901 Total Pengeluaran 894.353.425 2.088.612.227 790.096.930 3.773.062.582 Kenaikan   Penurunan   Aktivitas Bersih 80.512.800 219.829.173 231.252.954 531.594.927

## Sumber: Laporan Keungan Badan Amil Zakat Nasiona l(BAZNAS) Kota Makassar
2016.
Komponen laporan keuangan ketiga adalah Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Entitas amil  menyajikan  laporan perubahan  aset  kelolaan  yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos  tersebut  (IAI,  2008).  Adapun  pos-pos  tersebut  adalah  (1)Aset  kelolaan  yang termasuk aset lancar, (2)Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan, (3)Penambahan dan pengurangan, (4)Saldo awal, dan (5)Saldo akhir.
Analisa terhadap Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kota Makassar belum sesuai dengan PSAK 109, nama komponen laporan perubahan aset  kelolaaan BAZNAS Kota Makassar  masih  menggunakan  laporan  perunahan  aktiva  bersih.  Laporan  perubahan  aset krlollan  BAZNAS  Kota  Makassar  belum  menyajikan  pos-  pos  seperti  aset  kelolaan  yang termasuk  aset  lancar,  aset  kelolaan  yang  termasuk  tidak  lancar  dan  akumulasi  penyusutan, penambahan  dan  pengurangan  serta  saldo  awal  dan  akhir.  Laporan  perubahan  aktiva  bersih BAZNAS Kota  Makassar hanya  menyajikan saldo  awal,  penambahan dana  zakat, infak dan dana  keagamaan  lainnya  dan  saldo  akhir.  Adapun  laporan  perubahan  Aset  BAZNAS  kota Makassar disajikan dalam Tabel 3 berikut;
Tabel 3 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar Laporan
Perubahan Aktiva Bersih Per31 Desember 2016 URAIAN TERIKAT TETAP TIDAK TERIKAT TOTAL Saldo Awal2016 ZAKAT ZakatPerorangan ZakatBadan/UPZ INFAK Infak Perorangan Infak Perorangan/Haji InfakBadan/UPZ Penerimaan Piutang Hibah/APBD JasaGiro ZAKAT BidangEkonomi Bidang SosialPendidikan Bidang SosialKemanusiaan Bidang SosialKesehatan Bidang       dakwah dan Advokasi INFAK BidangEkonomi Bidang SosialPendidikan Bidang SosialKemanusiaan Bidang SosialKesehatan Bidang       dakwah dan Advokasi HakAmil Dana      sosial      keagamaan lainnya ( DSKL) Hak keuangan pimpinan Biayaperjalanan dinas By.Publikasi&Dokumentasi (Sosialisasi)
Pengadaan                 Barang /InventarisKtr.
By.AdministrasiUmumdan
Atk
By.Sosialisasi      Koordinasi BAZNAS- (Rp) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (37.500.000) - - - (Rp) 300.341.973 400.672.825 493.680.600 17.250.000 339.000.000 1.732.362.227 10.100.000 1.000.000.000 11.249.884 (63.130.000) (111.800.000) (502.545.575) (105.084.150) (111.793.700) - - (248.046.820) (391.904.580) - (1.055.813.489) (392.847.338) (492.650.000) (83.481.100) (123.705.365) - (40.087.538) (6.151.679,00) (Rp) 300.341.973 400.672.825 493.680.600 17.250.000 339.000.000 1.732.362.227 10.100.000 1.000.000.000 11.249884 - (63.130.000) (111.800.000) (502.545.575) (105.084.150) (111.793.700) - - (248.046.820) (391.904.580) - (1.055.813.489) (392.847.338) - (492.650.000) (83.481.100) (123.705.365) 37.500.000) (40.087.538) BiayaOperasionalBank Bidang       Dakwah       dan Advokasi - - (1.169.347,0 0) (5.351.901,0 0) (1.169.347,00) (5.351.901,00)
Saldo 31Per31Desember2016 (37.500.000) 569.094.927 531.594.927
Sumber data : Laporan Keungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 2016.
Komponen laporan keuangan keempat adalah Laporan Arus Kas. Menurut IAI (2008), entitas  amil  menyajikan  laporan  arus  kas  sesuai  dengan  PSAK  2:  Laporan  Arus  Kas  dan PSAK yang relevan. Analisa terhadap Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Makassar diperoleh hasil bahwa laporan tersebut telah merujuk pada bentuk laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 2.
Komponen  laporan  keuangan  kelima  adalah  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan. Menurut  IAI  (2008),  Amil  menyajikan  catatan  atas  laporan  keuangan  sesuai  dengan  PSAK 101:Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan. Berdasarkan pada hasil analisas  terhadap  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  yang  disajikan  oleh  BAZNAS  Kota Makassar,  diperoleh  hasil  bahwa  laporan  yang  dibuat  telah  mencantumkan  pos-pos  yang sesuai  dengan  PSAK  101  tentang  penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah.  Dengan  kata  lain, BAZNAS Kota Makassar telah menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan dengan baik dan tepat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka    diambil  kesimpulan  bahwa pengelola  BAZNAS  Kota  Makassar  telah  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2011. Hal ini dilihat dari laporan keuangan BAZNAS Kota Makassar yang mana dalam Laporan Perincian Penerimaan Zakat  tahun 2016  yaitu sebesar Rp  4.004.315.536 sebagimana  yang ditargetkan BAZNAS kota Makassar dapat mengelola zakat di tahun 2016 sebesar Rp 4 Miliar.
Namun  demikian,  hasil  analisis  terhadap  Laporan  Keuangan  BAZNAS  Kota Makassar  ditemukan  bahwa  mereka  belum  menyusun  laporan  keuangannya  sesuai  dengan Akuntansi Zakat yaitu PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Pencatatan atas kas masih  menggunakan  cash  basis  padahal  PSAK  no  1  tahun  2007  mensyaratkan  bahwa transaksi  harus  dicatat  sesuai  pada  saat  kejadian  bukan  saat  kas  dan  setara  kas  diterima. BAZNAS  Kota  Makassar  dalam  mempetanggungjawabkan  laporan  keuangannya  telah menyajikan Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Aktivitas, Laporan Atas Perubahan Aktiva  Bersih,  Laporan  Arus  Kas,  dan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan.Laporan    Keungan BAZNAS    Kota    Makassar    telah    dibuat    dengan    5    komponen  laporam  keungan  amil sebagaimana  yang  diatur  oleh  PSAK  109.  Hanya  saja  akun-akun  atau  pos-  pos  yang seharusnya disajikan belum disajikan sesuai dengan ED (Exposure Draft) PSAK 109.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermawan,  Sigit  dan  Restu  Widya  Rini.  Pengelolaan  Dana  Zakat,  Infaq,  dan Shadaqah Perspektif Shariah Enterprise Theory. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 1(1). (2016): h. 13-24.
Huda,  Nurul.  dkk.  Zakat  Perspektif  Mikro-Makro  Pendekatan  Riset.  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2015.
Idris,  Irwan.  “Badan  Zakat  Nasional  Kota  Makassar  Target  Kelola  Zakat  Rp4  Miliar”, Makassar,               GoSulsel.com,               08               Juni               2016.
http://gosulsel.com/2016/06/08/badan-zakat-nasional-kota-makassar-target- kelola- zakat-rp4-miliar/.(16 Januari 2017).
Istutik.  Analisis  Implementasi  Akunatnsi  Zakat  dan  Infak/Sedekah  (Psak:  109)  pada Lemabaga  Amil  Zakat  di  Kota  Malang.  Jurnal  Akuntansi  Aktual.  2(1). (2013): h. 19-24.
Kementerian Agama RI.  Al-Qur’an dan terjemahnya. Bandung: Sukses Publishing,2012.
Komala, Adeh Ratna. Kualitas Informasi Akuntansi pada Organisasi Pengelola Zakat (Survey pada   organisasi   pengelola   zakat   di   Bandung).   Jurnal   Riset Akuntansi. VI(1). (2014): h. 1-18.
Kristin P, Ari dan Umi Khoirul Umah. Penerapan Akuntansi Zakat Pada LembagaAmil Zakat (Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang). VALUE ADDED.7(2). (2011): h. 68-97.
Lutfhiyah, Fitwi. Metode Penelitian Kualitatif. (Sistematika Penelitian Kualitatif),2010.
Mahmudi.  Pengembangan  Sistem  Akuntansi  Zakat  dengan  Teknik  Fund  Accounting, (Online), http://dokumen.tips/documents/akuntansi-zakat.html ,diakses  10April 2016),  2003.
Megawati, Devi dan Fenny Trisnawati. Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat   dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. Jurnal Penelitian sosial keagamaan. 17(1). (2014): h. 40-59.
Minu,  Ihwan  Wahid.  Peranan  Zakat  dalam  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota  Makassar (Studi  Kasus  Baznas  Kota  Makassar).  Tesis.  Makassar:  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar, 2017.
Moleong, Lexy, J.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Rosda. Bandung: Rosda, 2009.
Mufraini,  M,  Arif.  Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat.  Jakarta:  Kencana  PrenadaMedia, 2006.
Muin, Rahmawati. Manajemen Zakat. Makassar: Alauddin Press, 2011.
Mulawarman,  Aji  D.  Iwan  Triyuwono  dan  Unti  Ludigdo.  Rekonstruksi  Teknologi Integralistik  Akuntansi  Syari’ah:  Sharfate  Value  Added  Statement.  Jurnal  Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 4(1). (2007): h. 1-24.
Mulyana,  Dedy.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif:  Paradigma  Baru  Ilmu  Komunikasi  dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,  2013.
Nurhayati, Sri. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 3; Jakarta: Salemba Empat,2014.
Ikatan Akuntansi Indonesia.  Pernyataan Standar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah(PSAK), 2008.
________________________. Pernyataan Standar Akuntansi Zakat dan
Infak/Sedekah(PSAK),  2015.
Pujianto  dan  Asrori.  Implementasi  PSAK  109  Pada  Organisasi  Pengelola  Zakat  dan  Infak/ Sedekah  di  Kota  Semarang.  Accounting  Analysis  Journal.  4(1). (2015): h. 1-9.
Qaradhawi,   Yusuf.   Spektrum   Zakat   dalam   Membangun  Ekonomi    Kerakyatan.Cetakan Pertama; Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005.
_____________ .  Hukum Zakat. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
Rachmad,  Dedy.  Akuntansi  Zakat  Berdasarkan  Exposure  Draft  (Ed)  PernyataanStandar Akuntansi  (Psak)  No.  109  (Kajian  Di  Badan  Amil  Zakat  NasionalKabupaten Kepulauan Meranti). Inovbiz: Jurnal Inovasi dan Bisnis. 3(1). (2015): h. 87-96.
Rahmanti,  Virginia  Nur.    Sebuah  Kajian  Mengapa  Akuntansi  Syariah  Masih  SulitTumbuh Subur Di Indonesia. Jurnal Akuntansi & Investasi. 13(2). (2012): h.161-179.
Ramdhani,  Neila.  Model  Perilaku  Penggunaan  Tik  “Nr2007”  Pengembangan  Dari Technology  Acceptance  Model  (Tam).  Buletin  Psikologi  Fakultas  Psikologi Universitas Gadjah Mada. 17(1). (2009): h. 17-27.
Shahnaz,  Sabrina.  2016.  Penerapan  Psak  No.109  Tentang  Pelaporan  Keuangan  Akuntansi Zakat,  Infak/  Sedekah  Pada  Badan  Amil  Zakat  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 16(1 ). (2016): 449- 458.
Siptiaprawira,  Yodi.  Sri  Fadilah  dan  Nurhayati.  Pengaruh  Penerapan  Pernyataan  Akuntansi Keuangan  109  Terhadap  Implementasi  Good  Governance  Studi  Kasus    Organisasi Pengelola    Zakat.    Prosiding    Penelitian    SPeSIA    2015.  Sosial  dan  Himaniora  (1). (2015): h. 394-399.
Smith      dan      Skousen.      Akuntansi      Intermediate      Volume      Komprehensif.      Jakarta: Erlangga, 1986.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2010.
______,  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Alfabeta.  Bandung:  ,  Alfabeta, 2014.
Tahir,  Masnun  dan  Zusiana  ET.  Integrasi  Zakat  dan  Pajak  di  Indonesia  dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam. AL-‘ADALAH. XII(3). (2015): h.507-524.
Triyuwono,  Iwan.  Persfektif,  Metodologi,  dan  Teori  Akuntansi  Syariah..  Jakarta:  Rajawali Pres, 2009.
Undang-Undang No.23/20011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 6 dan Pasal 7.
Wahyuni,    Mirasanti.    Penerapan    Akuntansi    Islam    dan    Pelaporan    Corporate SocialResponsibility  Perbankan  Syariah.    PRESTASI  .  11A(1A).  (2013):  h.  1411- 1497.
Widodo,  Hertanto  dan   Kustiawan,  Teten.  Akuntansi  dan  Manajemen  KeuanganUntuk Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2001.
Yasin,  Ahmad  Hadi.  Panduan  Zakat  Praktis  The  World  of  Zakat.  Jakarta:  Dompet  Dhuafa Republika, 2011.
Zainuddin.  Hukum  Zakat  Perspektif  Normatif,  Kesejahteraan,  dan  Keadlian  Sosial.Gowa: Alauddin University Press, 2013.