## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah(EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 939 − 945 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1553

## Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Puji Rahayu, Imarotus Suaidah *
Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Kadiri Jalan Sersan Suharmaji No.38, Kode Pos 64128, Kediri, Indonesia Email: 1 pujirahayu@uniska-kediri.ac.id, 2* imarotus@uniska-kediri.ac.id Email Penulis Korespondensi: imarotus@uniska-kediri.ac.id Submitted: 28/04/2022 ; Accepted: 30/05/2022 ; Published: 30/05/2022
Abstrak −Perubahan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah membuat masyarakat kurang pemahaman. Perubahan tersebut juga dirasakan oleh Wajib Pajak UMKM. Semula pajak UMKM diatur dalam PP 46 Tahun 2013, diubah dengan PP 23 tahun 2018, dan  terakhir  diubah  dengan  UU  HPP.  Perubahan  yang  relative  singkat  ini  menimbulkan  berbagai  persepsi  oleh  para  UMKM. Adanya  persepsi  yang  menganggap  tidak  terdapat  aspek  keadilan  di  indikasi  membuat  perilaku  Wajib  Pajak  cenderung  tidak mematuhi peraturan tersebut. Sehingga peneliti ingin mengangkat isu tersebut untuk dilakukan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui  pengaruh  keadilan,  perilaku  dan  persepsi  kemudahan  penerapan  UU  HPP  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM di kota kediri pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan Purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan SPSS dengan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Perilaku  Wajib  Pajak  dan  persepsi  kemudahan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  Wajib Pajak.  Namun,  secara  simultan  keadilan,  perilaku,  dan  persepsi  kemudahan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak. Implikasi penelitian  ini bagi  petugas pajak  untuk  melakukan pendampingan terhadap WP  UMKM.  Agar para  UMKM  muncul persepsi dan berperilaku yang positif dengan membayar pajak tepat waktu.
Kata Kunci: Perilaku; Keadilan; UMKM; Persepsi; Kepatuhan Wajib Pajak
Abstract −Changes  in  tax  regulations  that  often  change  make  people  less  understanding.  This  change  is  also  felt  by  MSME taxpayers. Initially, the MSME tax was regulated in PP 46 of 2013, which was amended by PP 23 of 2018, and lastly was amended by the HPP Law. This relatively short change has given rise to various perceptions by MSMEs. There is a perception that there is no aspect of justice in the indications that the behavior of taxpayers tends to not comply with these regulations. So the researcher wants to raise this issue for research. The purpose of this study was to determine the effect of justice, behavior and perceptions of the ease of implementing the HPP Law on MSME taxpayer compliance in the city of Kediri in 2022. This study used quantitative research. The data source used is primary data. The sampling method used purposive sampling. The data analysis technique used is SPSS with multiple linear regression analysis method. The results showed that partially fairness had a significant positive effect on  taxpayer  compliance.  Taxpayer  behavior  and  perception  of  convenience  have  no  effect  on  taxpayer  compliance.  However, simultaneously justice, behavior, and perception of convenience affect taxpayer compliance. The implication of this research is for tax officers to provide assistance to WP UMKM. So that MSMEs appear to have a positive perception of justice and behave by paying taxes on time.
Keywords : Behavior; Justice; MSME; Perception; Taxpayer Compliance

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan  peraturan  perpajakan  yang  sering  berubah-ubah  membuat  masyarakat  kurang  pemahaman.  Khususnya pada Wajib Pajak Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah (UMKM). Semula peraturan perpajakan yang mengatur tentang Pajak UMKM yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 (PP 46) tahun 2013, dengan pengenaan tarif pajak 1% (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2013). Wajib Pajak UMKM beranggapan dengan pengenaan tarif pajak 1% dari omset dinilai tidak adil, karena para pengusaha harus tetap membayar pajak meskipun belum tentu usahanya laba (Eliysabet, Nurmantu, and Vikaliana 2022). Apalagi untuk UMKM yang baru memulai usahanya 1% dari omset itu, dianggap  pengenaan  pajak  yang  sangat  besar  (Kusno,  Wijayanti,  and  Santika  2021).  Sehingga  pada  tahun  2018 pemerintah telah menurunkan tariff Pajak UMKM menjadi 0,5% kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 (PP 23) Tahun 2018 (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2018). Pada tahun 2021 telah diganti dengan kebijakan baru melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
UU  HPP  merevisi  tentang  pajak  penghasilan  bagi  Wajib  Pajak  dengan  peredaran  bruto  tertentu  atau  sering disebut  pajak  UMKM.  Kebijakan  ini  mengatur  batasan  lapisan  omset  yang  dikenakan  tariff  pajak  UMKM.  Omset sampai dengan Rp 500  juta dikenakan tariff 0%, omset  diatas Rp 500 juta  -  Rp 4,8 milyar dikenakan tariff  0,5%, diatas Rp 4,8 milyar - Rp 50 milyar dikenakan tariff pasal 31E, diatas Rp 50 milyar menggunakan tariff pasal 17 UU PPh(Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia  2021).  Hal  ini  menimbulkan  berbagai  persepsi  di masyarakat. Ada pula yang memiliki persepsi tidak terdapat aspek keadilan membuat para Wajib Pajak berperilaku enggan  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  pembayar  pajak.  Persepsi  tersebut  muncul  karena  para  UMKM  yang telah memanfaatkan PP 23 Tahun 2018 sejak awal, tidak bisa menikmati tariff pajak 0% karena terbentur aturan di dalam  PP  23  yang  mana  ada  batasan  waktu  dalam  memanfaatkannya,  bagi  WP  Orang  Pribadi  hanya  bisa memanfaatkan  selama  7  Tahun,  CV,firma  dan  koperasi  hanya  4  Tahun, PT  hanya  3  Tahun  saja,  setelah  itu  wajib menggunakan tariff pajak normal(Kurnianingsih 2022).

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah(EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 939 − 945 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1553
Tabel 1. Batasan Masa Penggunaan Tarif Pajak UMKM
Tahun Pelaku UMKM Orang Pribadi Firma CV Koperasi PT 2016 Mulai berdiri 2017 PP 46 Mulai Berdiri Mulai Berdiri Mulai Berdiri 2018 PP 23 PP 23 PP 23 PP 23 Mulai Berdiri 2019 PP 23 PP 23 PP 23 PP 23 PP 23 2020 PP 23 PP 23 PP 23 PP 23 PP 23 2021 PP 23 PP 23 PP 23 PP 23 PP 23 2022 UU HPP Tarif Normal Tarif Normal Tarif Normal Tarif Normal 2023 UU HPP Tarif Normal Tarif Normal Tarif Normal Tarif Normal 2024 UU HPP Tarif Normal Tarif Normal Tarif Normal Tarif Normal 2025 Tarif Normal Tarif Normal Tarif Normal Tarif Normal Tarif Normal Sumber : (Kurnianingsih 2022)
Perpajakan yang menyatakan adil adalah semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar(Prastiwi  and  Tresnajaya  2021).  Jika  Wajib  Pajak  memiliki  keyakinan  pada  manfaat  yang  diperoleh  bila berperilaku  patuh  terhadap  ketentuan  pajak, maka  akan  mendorong  Wajib  Pajak  UMKM  semakin patuh.  Semakin besarnya  persepsi  Wajib  Pajak  UMKM  tentang  manfaat  pajak,  akan  menjadi  pengontrol  Wajib  Pajak  berperilaku patuh(Magdalena  and  Frederica  2021).  Begitu  pula  sebaliknya  bila  kurangnya  pemahaman  tentang  manfaat  dari penurunan tariff pajak atau regulasi yang dibuat pemerintah dapat mempengaruhi perilaku patuh Wajib Pajak(Yuliati and Fauzi 2020).
Terdapat  perbedaan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  peneliti  terdahulu,  (Apriliawati  and  Muhammad 2021) menyatakan ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan regulasi penurunan tariff pajak UMKM, membuat  Wajib Pajak  terstimulus dan meningkatkan kepatuhan. Hasil tersebut  serupa dengan  penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, Narulita, and Iswahyudi (2020); Kusno, Wijayanti, and Santika (2021); Rosmawati (2021). Berbeda  dengan  Poernomo  (2020)  yang  berpendapat  peraturan  perpajakan  yang  menurunkan  tariff  pajak  UMKM tidak dapat mempengaruhi responden dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Hal inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk mengangkat isu tersebut yaitu berkaitan tentang penerapan UU HPP yang baru saja disahkan oleh Presiden tahun 2021 di tengah banyaknya peraturan perpajakan yang berubah. Maka peneliti ingin melakukan penelitian pada usaha mikro kecil menengah di Kota kediri, yakni berkaitan dengan keadilan pajak, perilaku, dan persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  ditarik  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana  pengaruh keadilan,  perilaku,  persepsi  penerapan  UU  HPP  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Hasil  dari  penelitian  ini  bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Dirjen Pajak dalam menentukan kebijakan pajak di masa mendatang. Sedangkan bagi UMKM bisa mengetahui peraturan pajak terbaru dan bisa melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai UU HPP.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. “penelitian kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan”(Sugiyono 2019). Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang di kuantitatifkan.

## 3.1 Definisi Operasional Variabel

## 3.1.1 Keadilan
Variabel  ini  diukur  dengan  indikator  berikut: benefit  principle,  the  equality  principle,The  ability  to  pay principle,certainty principle (Prastiwi and Tresnajaya 2021)

## 3.1.2 Perilaku Wajib Pajak
Variabel  Perilaku  Wajib  Pajak  diukur  dengan  indikator  berikut:  1)  Keyakinan  dan  Kesadaran  membayar  pajak,  2) Taat dan Disiplin untuk membayar pajak, 3) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan(Wardani and Rahayu 2020)

## 3.1.3 Persepsi penerapan UU HPP
Variabel  ini  diukur  dengan  indikator  berikut:  1)  tarif  yang  rendah,  2)  cara  perhitungan  sederhana,  3)  mekanisme pelunasan dan pelaporan yang mudah(Sholehah and Ramayanti 2022).
3.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .
Variabel  ini  diukur  dengan indikator  berikut:  1)  “tepat  waktu  dalam  menyampaikan SPT  untuk  semua  jenis  pajak dalam satu tahun, 2) tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, 3) tidak pernah dijatuhi hukuman karena

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah(EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 939 − 945 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1553
melakukan  tindak  pidana  dalam  bidang  pajak,  4) dalam  2  tahun  terakhir  menyelenggarakan  pembukuan  dan  telah dilakukan  pemeriksaan,  5)  Wajib  Pajak  yang  laporan  keuangannya  diaudit  dalam  2  tahun  terakhir”(Hantono  and Sianturi 2022).

## 3.2 Sumber dan Jenis Data
Sumber data diperoleh langsung dari  responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.  Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Adapun data primer yang diperoleh adalah hasil angket yang diberikan kepada responden. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa UU HPP Tahun 2021, PP No. 23 Tahun 2018, PP No. 46 Tahun 2013 dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan analisa oleh peneliti

## 3.3 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar di kantor UMKM Kota Kediri berjumlah 50 UKM. Karena  keterbatasan  dana  dan  waktu  maka  peneliti  mengambil  sampel  untuk  pengambilan  data  penelitian.  Teknik pengambilan sampel ini menggunakan metode purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun tujuan dari metode ini untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut:
a. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki NPWP
b. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang memilih menggunakan PP No. 23 Tahun 2018
c. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang sudah mendapatkan sosialisasi UU HPP d. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang mau dijadikan sampel.

## 3.4 Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Untuk menganalisis data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  instrumen  untuk  menguji  kevalidan  dan  reliabilitas  angket,  pengujian asumsi  klasik  dan pengujian hipotesis  menggunakan regresi  berganda. Dengan menggunakan alat pengolahan data yaitu SPSS.

## 3.5 Keadilan Perpajakan
Agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan  hambatan  atau  perlawanan,  salah  satu  syarat  pemungutan  pajak  yaitu keadilan(Rahayu 2019). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan  pajak  harus  adil.  Adil  dalam  perundang-undangan  diantaranya  mengenakan  pajak  secara  umum  dan merata,  serta  disesuaikan  dengan  kemampuan  masing-masing.  Sedang  adil  dalam  pelaksanaannya  yakni  dengan memberikan  hak  bagi  Wajib  Pajak  untuk  mengajukan  keberatan,  penundaan  dalam  pembayaran  dan  mengajukan banding kepada pengadilan pajak.(Prastiwi and Tresnajaya 2021)

## H1 : Keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## 3.6. Perilaku Wajib Pajak
Berdasarkan theory of planned behavior , perilaku seseorang akan muncul bila ada niat dari individu tersebut. Ada 3 faktor  yang  mempengaruhi  individu  mengambil  tindakan  yaitu : behavior  belief adalah  sikap  yang dihasilkan  dari keyakinan atas perilaku yang dilakukan, normatif belief adalah pengaruh lingkungan yang dapat membentuk perilaku seseorang, control belief adalah pemahaman atau persepsi yang bersumber dari dalam diri individu atas kontrol dirinya untuk melakukan atau tidaknya suatu perilaku.(Wardani and Rahayu 2020)

## H2 : Perilaku Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## 3.7. Persepsi Wajib Pajak
Persepsi adalah suatu pandangan yang terbentuk dari tindakan individu terhadap sesuatu baik itu pandangan positif maupun negatif(Naradiasari and Wahyudi 2022). Persepsi positif dari Wajib Pajak mengenai perubahan tariff pajak, mudahnya  perhitungan  dan  mekanisme  pelaporan  pajak  akan  membuat  Wajib  Pajak  memiliki  keyakinan  setelah membayar pajak(Hertati 2021).

## H3 : Persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## 3.8. Kepatuhan Wajib Pajak
“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya”(Magdalena  and  Frederica  2021).  Dalam  menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi(Rosmawati 2021). Ada 2 macam kepatuhan perpajakan yaitu kapatuhan formal dan kepatuhan material(Kusno, Wijayanti, and Santika 2021).
H 4 : Keadilan, perilaku Wajib Pajak, persepsi penerapan UU HPP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM .

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah(EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 939 − 945 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1553

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Uji Validitas
Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur suatu instrumen apakah sudah layak digunakan dalam pengumpulan data. Hasil dari uji validasi instrumen tersaji pada tabel 2 berikut :
Tabel 2. Hasil Uji Validitas No. Variabel Nomor Soal Nilai Korelasi r Tabel Kesimpulan 1 Keadilan ke-1 0,607 0,001 Valid ke-2 0,475 0,012 Valid ke-3 0,518 0,006 Valid ke-4 0,657 0,000 Valid ke-5 0,641 0,000 Valid 2 Perilaku ke-1 0,486 0,010 Valid ke-2 0,625 0,000 Valid ke-3 0,480 0,011 Valid ke-4 0,417 0,031 Valid ke-5 0,535 0,004 Valid 3 Persepsi ke-1 0,567 0,002 Valid ke-2 0,538 0,004 Valid ke-3 0,397 0,040 Valid ke-4 0,629 0,000 Valid ke-5 0,520 0,005 Valid 4 Kepatuhan ke-1 0,449 0,019 Valid ke-2 0,636 0,000 Valid ke-3 0,585 0,001 Valid ke-4 0,448 0,019 Valid ke-5 0,420 0,029 Valid
Sumber : Data Diolah SPSS 16,2022
Dari tabel hasil uji validitas diatas, item instrumen dari keempat variabel adalah valid, karena nilai probabilitas korelasi [sig.(2-tailed) < dari taraf signifikan (  ) sebesar 0,05.

## 3.2 Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas instrumen bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi suatu test, yakni sejauh mana suatu test dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang tetap. Relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda- beda. Hasil dari analisis output SPSS adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas
No. Variabel Alpha Keputusan 1 Keadilan 0,719 Reliabel 2 Perilaku WP 0,662 Reliabel 3 Persepsi 0,678 Reliabel 4 Kepatuhan WP 0,669 Reliabel Sumber : Data Diolah SPSS 16, 2022
Berdasarkan output pada tabel 3, nilai Alpha pada tiap variabel hasilnya di atas 0,60 sehingga hasilnya Reliabel. Hasil data angket memiliki tingkat reliabilitas yang baik dan dapat dipercaya.

## 3.3 Analisis Regresi Linier Berganda
Pada  bagian  ini  digunakan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  penelitian.  Untuk  mencari  pengaruh  suatu  variabel penelitian terhadap variabel lainnya maka dilakukan uji regresi linear berganda. Analisis ini mengetahui pengaruh dari keadilan, perilaku dan persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 3.3.1 Uji t
Uji  hipotesis  dengan  menggunakan  uji  t,  yaitu  untuk  mengetahui  tingkat  signifikan  pengaruh  variabel  keadilan, perilaku dan persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan wajib pajak. pengujian ini membandingkan probabilitas kesalahan t hitung dengan signifikansi 5%.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah(EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 939 − 945 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1553
Tabel 4. Hasil Uji t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.189 5.262 .796 .434 Keadilan .342 .161 .385 2.128 .044 Perilaku .137 .214 .115 .638 .530 Persepsi .317 .191 .294 1.664 .110 a. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber : data output SPSS 16,2022
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa uji t sebagai berikut: Pada variabel keadilan (X1) ditemukan nilai t hitung sebesar  2,128, kemudian nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada taraf 5%, df-n atau 27 – 4 = 23 hasil t tabel 1,714 dan nilai Signifikan 0,05 > 0,044. Disimpulkan bahwa variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan (t hitung > t tabel, 2,128 > 1,714; 0,05 > 0,044). maka (H1) diterima. Pada variabel perilaku (X2) ditemukan nilai t hitung sebesar 0,638, kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel 1,714  dan  nilai  signifikan  0,05  <  0,530.  Disimpulkan  bahwa  variabel  perilaku  tidak  berpengaruh  secara  parsial terhadap kepatuhan (t hitung < t tabel, 0,638 < 1,714; 0,05 < 0,530). maka (H2) ditolak.
Pada  variabel  persepsi  penerapan  UU  HPP  (X3)  ditemukan  nilai  t  hitung  sebesar  1,664,  kemudian dibandingkan  dengan  t  tabel  1,714  dan  nilai  signifikan  0,05  <  0,110.  Disimpulkan  bahwa  variabel  persepsi  tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan (t hitung < t tabel, 1,664 < 1,714; 0,05 < 0,110). maka (H3) ditolak. Dengan ketentuan dari penerimaan atau penolakan pada penelitian sebesar 5% atau 0,05

## 3.3.2 Uji F
Uji  hipotesis menggunakan uji F untuk  mengetahui  pengaruh secara bersama-sama variabel  keadilan, perilaku dan persepsi penerapan UU HPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan ketentuan dari penerimaan atau penolakan pada penelitian sebesar 5% atau 0,05 .
Tabel 5. Hasil Uji F ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 17.097 3 5.699 4.114 .018 a Residual 31.866 23 1.385 Total 48.963 26
a. Predictors: (Constant), Persepsi, Perilaku, Keadilan
b. Dependent Variable: Kepatuhan
Sumber : Data output SPSS 16, 2022
Tabel  hasil  uji  F  menunjukan  F  hitung  untuk  variabel  keadilan,  perilaku,  dan  persepsi  penerapan  UU  HPP sebesar 4,114, kemudian nilai F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel pada taraf 5% dengan rumus df1 = k  – 1 dan df2 = n – k, dimana k adalah variabel bebas dan terikat dan n adalah jumlah sampel, maka df1 = 4 – 1 = 3 dan df2 = 27 – 4 = 3. Dari rumus tersebut F tabel sebesar 3,03 dan nilai uji signifikansi sebesar 0,05> 0,018. Disimpulkan bahwa  secara  simultan  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  keadilan,  perilaku,  dan  persepsi  penerapan  UU  HPP terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (F hitung > F tabel, 4,114 > 3,03; 0,05 > 0,018). maka (H4) diterima 3.3.3 Uji Determinasi (R 2 )
Uji ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam memerangkap variasi variabel dependen. Nilai R 2 adalah 0 dan  1.  Semakin  besar  nilai  R 2 yang  diberikan  maka  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  tersedia  untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Berikut ini hasil uji determinasi tersaji pada tabel 6 berikut :
Tabel 6. Hasil Koefisiensi Determinasi
Model Summary b Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1  .591 a .349 .264 117.706 a. Predictors: (Constant), Persepsi, Perilaku, Keadilan b. Dependent Variable: Kepatuhan Sumber : Data out Put SPSS 16

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah(EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 939 − 945 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1553
Besarnya pengaruh keadilan, perilaku, dan persepsi kemudahan terhadap kepatuhan diperoleh nilai R Square sebesar 0,349 menjelaskan bahwa variabel keadilan, perilaku, dan persepsi memiliki kekuatan sebesar 34,9% untuk mempengaruhi  variabel  kepatuhan  secara  bersama-sama.  Sisanya  65,1%  dipengaruhi  variabel  lain  yang  tidak  ada dalam penelitian ini seperti sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sebagainya.

## 3.4 Pembahasan

## 3.4.1 Pengaruh Keadilan Terhadap Kepatuhan
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sehingga semakin tinggi keadilan dalam sistem perpajakan akan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati (2021); Wulandari (2017) bahwa keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM. Adanya rasa keadilan bagi Wajib Pajak melalui pengenaan breaket tariff progresif, membuat Wajib Pajak patuh(Kurnianingsih 2022).
Terbukti  dalam  UU  HPP  telah  dijelaskan  bahwa  batasan  omset  yang  dikenakan  pajak  penghasilan  atas peredaran bruto tertentu yaitu penghasilan bruto diatas Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 4.800.000.000 dikenakan tariff  0,5%.  Sedangkan  penghasilan  bruto  sampai  dengan  Rp  500.000.000  dikenakan  tariff  0%.  Hal  tersebut menunjukan bahwa semakin besar penghasilan maka akan dikenakan pajak yang lebih tinggi(Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 2021).

## 3.4.2 Pengaruh Perilaku Terhadap Kepatuhan
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel perilaku tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan, hal ini disebabkan kurangnya angka kesadaran dari Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri akan  manfaat  pajak.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Maharriffyan  and Oktaviani (2021) kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Magdalena and Frederica (2021) perilaku UMKM dipengaruhi oleh kontrol perilaku agar patuh menjadi Wajib Pajak.

## 3.4.3 Pengaruh Persepsi Terhadap Kepatuhan
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan hasil variabel persepsi kemudahan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Maryani (2019) yang menyatakan persepsi kemudahan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Didukung  oleh  Poernomo  (2020)  hasil  penelitian menunjukan tidak ada variabel yang signifikan,  karena tidak ada kemudahan dalam memilih bagi WP OP  UMKM tentang pemberlakuan waktu PP no. 23 yaitu hanya 7 tahun.
Meskipun telah adanya sosialisasi UU HPP tentang batasan omset yang dikenakan pajak atas peredaran bruto tertentu, namun pada saat Wajib Pajak badan telah berdiri dan menggunakan PP 23 Tahun 2018 maka Wajib Pajak badan tersebut wajib mengikuti aturan di PP 23 yakni bila Wajib Pajak badan (PT) telah beroperasi lebih dari 3 tahun maka wajib menggunakan tariff pajak pasal 17 UU PPh  tidak boleh lagi menggunakan aturan pajak UMKM. Sama halnya  dengan  Wajib  Pajak  badan  berbentuk  CV,  Firma,  dan  Koperasi  tidak  boleh  lebih  dari  4  tahun  menerapkan tariff pajak UMKM. Sedangkan bagi WP OP yang memiliki usaha lebih dari 7 tahun dan telah menggunakan PP 23 maka Wajib Pajak tersebut harus menggunakan tariff pajak pasal 17 sesuai aturan yang tertuang dalam UU PPh.

## 3.4.4 Pengaruh, Keadilan, Perilaku, Dan Persepsi Terhadap Kepatuhan
Berdasarkan  hasil  pengujian  keadilan,  perilaku,  dan  persepsi  kemudahan  secara  simultan  signifikan  terhadap kepatuhan. Variabel  keadilan, perilaku, persepsi  kemudahan memiliki kekuatan sebesar 35% untuk mempengaruhi kepatuhan  Wajib  Pajak.  55%  sisanya  dipengaruhi  variabel  lain  seperti  sanksi  pajak,  pengetahuan  perpajakan, sosialisasi  perpajakan,  dan sebagainya.  Sehingga bisa menjawab rumusan masalah penelitian ini bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Kediri dipengaruhi oleh keadilan, perilaku, dan persepsi kemudahan dalam menerapkan UU HPP. Para UMKM merasa adil atas pemotongan tariff karena untuk pengusaha yang memiliki omset dibawah Rp 500.000.000  dikenakan  tariff  0%.  Namun  perlu  adanya  pendampingan  dari  DJP  agar  perilaku  dan  persepsi  para UMKM di kota Kediri tentang membayar pajak itu bagian dari kontribusi masyarakat terhadap Negara agar bangsa ini  lebih  maju.  Bangsa  dikatakan  maju  bila  ada  pembangunan.  Oleh  karena  itu,  Negara  perlu  pendanaan  untuk pembangunan  tersebut  maka  pendanaan  itu  diperoleh  dari  pajak  yang  dipungut  atau  dibayarkan  oleh  masyarakat termasuk pajak UMKM.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hasil penelitian bahwa tingkat keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sehingga semakin tinggi keadilan dalam sistem perpajakan akan semakin tinggi  kepatuhan  Wajib  Pajak.  Sedangkan  perilaku  dan  persepsi  tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap kepatuhan.  Karena  pelaku  UMKM  atau  Wajib  Pajak  masih  merasa  pajak  yang  dibayarkan  belum  sesuai  dengan manfaat  yang  diterimanya.  Selain  itu  persepsi  kemudahan  dalam  penerapan  tentang  UU  HPP  tidak  mengubah kepatuhan WP UMKM akan membayar pajak. Karena Wajib Pajak tidak memiliki pilihan dalam menentukan masa pemanfaatan  pajak  UMKM.  Namun,  keadilan,  perilaku,  dan  persepsi  kemudahan  penerapan  UU  HPP  secara

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah(EKUITAS)
Vol 3, No 4, Mei 2022, Hal 939 − 945 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i4.1553
keseluruhan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Karena pandangan UMKM tentang tariff pajak yang ada  dalam  UU  HPP  sudah  adil,  sedangkan  perilaku  dan  persepsi  tentang  membayar  pajak  bisa  berubah  bila  ada pendampingan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  regulasi  yang  telah  dilakukan  pemerintah  tidak  bisa  mempengaruhi kepatuhan  Wajib  Pajak  secara  maksimal.  Agar  tujuan  pemerintah  tercapai  dalam  meningkatkan  kepatuhan  Wajib Pajak dalam membayar pajak maka perlu dilakukan edukasi secara langsung atau penyuluhan ke UMKM, sehingga para UMKM bisa memiliki persepsi yang positif terhadap DJP. Bila WP UMKM memiliki persepsi positif maka akan berperilaku  yang  positif  pula  dengan membayar  pajak  tepat  waktu  karena  merasa  DJP  adil  dalam memperlakukan semua WP.

## REFERENCES
Apriliawati,  Yeti,  and  Rahma  Nazila  Muhammad.  2021.  “ANALISIS  PERUBAHAN  TARIF  PPH  FINAL  TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN.” Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik 16(1): 119–32. https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/jipak/article/view/8034.
Eliysabet, Wahyu Sinta, Safri Nurmantu, and Resista Vikaliana. 2022. “Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM : Sebuah Studi Pemetaan Sistematis .” IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora 6(1): 46–56. https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/1484.
Hantono, and Riko Fridolend Sianturi. 2022. “Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kota Medan.” OWNER : Riset & Jurnal Akuntansi 6(1): 747–58.
Hertati,  Lesi.  2021.  “Pengaruh  Ti  Gkat  Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Modernisasi  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” JRAK : Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis 7(2): 59–70.
Iqbal, Achmad, Sari Narulita, and M Iswahyudi. 2020. “Determinan Kemauan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menjadi Wajib Pajak.” Sentralisasi 9(1): 22–34. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2013. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN  2013  TENTANG  PAJAK  PENGHASILAN  ATAS  PENGHASILAN  DARI  USAHA  YANG  DITERIMA  ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DENGAN . https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/PP Nomor 46 Tahun 2013.pdf.
———.  2018. PERATURAN  PEMERINTAH  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  23  TAHUN  2018  TENTANG  PAJAK PENGHASILAN  ATAS  PENGHASILAN  DARI  USAHA  YANG  DITERIMA  ATAU  DiPEROLEH  WAJIB  PAJAK  YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU .
———. 2021. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . Kurnianingsih, Retno. 2022. “Analisis Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP
Orang Pribadi.” Journal Competency Of Business 5(2): 112–29. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/JCoB/article/view/1097/1040.
Kusno, Hendra Sanjaya, Dahyang Ika Leni Wijaya Wijayanti, and Sisca Santika. 2021. “Pengaruh Pemahaman Ketentuan Umum Perpajakan Dan Peraturan Pemerintah Tentang Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” AKUNTABEL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan 18(1): 120–29. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/9266.
Magdalena,  Febriani  Cristina  Susianti,  and Diana  Frederica.  2021.  “Kepatuhan  Perpajakan Dari  Pelaku E-Commerce.” Jurnal PETA : Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi 6(1): 62–76.
Maharriffyan,  Maharriffyan,  and  Rachmawati  Meita  Oktaviani.  2021.  “KAJIAN  PERILAKU  PAJAK  UMKM  DARI
PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR.” Jurnal Akuntansi Bisnis 14(2): 126–35.
Maryani, Ni Komang Juli. 2019. “Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penggunaan E-Filling Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Gianyar.” Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen 1(2): 107–50. Naradiasari,  Nella  Sersa,  and  Djoko  Wahyudi.  2022.  “Pengaruh  Persepsi  ,  Motivasi  ,  Minat  ,  Dan  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Berkarir DiBidang Perpajakan.” OWNER : Riset & Jurnal Akuntansi 6(1): 99–110. Poernomo, Yosep. 2020. “Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.” Simposium Nasional Keuangan Negara : 932–53.
Prastiwi,  Yustika  Dewi,  and  Rd  Tatan  aka  Tresnajaya.  2021.  “ANALISIS  PERUBAHAN  KETENTUAN  SUBJEK  PAJAK ORANG PRIBADI PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN MOBILITAS SUMBER DAYA MANUSIA.” PKN STAN : Jurnal Pajak dan Keuangan Negara 3(1): 98–111. Rahayu, Puji. 2019. PERPAJAKAN Disesuaikan Dengan Peraturan Perpajakan Terbaru . Sidoarjo: Indomedia. Rosmawati.  2021.  “PERSEPSI  KEADILAN  PAJAK  TERHADAP  PERILAKU  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK.” Amnesty : Jurnal Riset Perpajakan 4(1): 99–113.
Sholehah, Lia, and Rizka Ramayanti. 2022. “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Covid 19.” IKRA-ITH EKONOMIKA 5(2): 25–36. https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/1312/1051. Sugiyono. 2019. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
Wardani,  Dewi  Kusuma,  and  Puji  Rahayu.  2020.  “Pengaruh  E-Commerce,Tarif  Pajak  Terhadap  Penggelapan  Pajak.” Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri 5(1): 43–49.
https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13915/1481.
Wulandari, Soliyah. 2017. “Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiba Perpajakan.” Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam 8(2): 239–68. Yuliati, Ni Nyoman, and Agus Khazin Fauzi. 2020. “Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” ABM : Akuntansi Bisnis & Manajemen 27(2): 26–44.