## Arlan Siddha
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani E-mail : arlansidda@gmail.com

## Witjaksono
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani
E-mail : witjaksono@gmail.com Diterima : 23 April 2018 Direvisi : 30 Mei 2018 Diterbitkan : 30 Juni 2018

## Abstract
The direct election of regional heads in a democratic system, in fact, becomes a challenge for a region to provide intelligent political education for its people. Unfortunately, however, the challenge must be tested by a group of strong people (local strongmen) an area that has its own characteristics in preserving its power for many years. Therefore, in this article, will be studied how the role of Election Supervisory Committee (Panwaslu) Cimahi City in dealing with money politics and local strongmen hegemony. This research uses  descriptive qualitative method with structured interview. The results of this study show that Panwaslu Kota Cimahi runs two roles, namely the role in the preparation stage and the role at the implementation stage. Where the results of both new formal actions and has not entered into the realm of substantial
Keywords: Democracy, Pilkada, local strongmen

## Abstrak
Direstuinya pemilihan umum kepala daerah secara langsung dalam sistem demokrasi, sejatinya menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  suatu  daerah  untuk  memberikan  pendidikan  politik  yang cerdas bagi masyarakatnya. Namun sayangnya, tantangan tersebut harus diuji oleh sekelompok orang  kuat (local  strongmen )  suatu  wilayah  yang  memiliki  karakteristik  tersendiri  dalam melestarikan  kekuasaannya  hingga  bertahun-tahun.  Maka  dari  itu  dalam  artikel  ini,  hendak dikaji  bagaimana  peran  dari  Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  Kota  Cimahi  dalam menyikapi  politik  uang  serta  hegemoni local  strongmen. Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  deskriptif  dengan  wawancara  terstruktur.  Hasil  dari  penelitian  ini  memperlihatkan bahwa Panwaslu Kota Cimahi menjalankan dua peran, yakni peran pada tahap persiapan dan peran pada tahap pelaksanaan. Dimana hasil dari keduanya baru tindakan-tindakan formal dan belum masuk ke ranah substansial
Kata Kunci: Demokrasi, Pilkada, local strongmen

## Latar Belakang
Demokrasi  dewasa  ini  dinilai  telah menjadi  konsep  yang  paling  ideal  dalam tatanan  sosio-politik  global.  Demokrasi  mulai berkembang  secara  pesat  pasca  berakhirnya perang  dunia  II,  dimana  hal  tersebut  diiringi dengan  kemenangan  demokrasi  liberal  sebagai
kekuatan  baru  dunia  yang  dinilai  solutif. Demokratisasi  mulai  menyebar  ke  seluruh penjuru dunia secara pesat. Hal ini disebabkan masih  mahalnya  kebebasan  dalam  berserikat, berkumpul  serta  menyatakan  pendapat  dalam kehidupan bernegara. Secara teoritis, demokrasi  tercermin  dari  makna  umum
demokrasi  itu  sendiri,  diantaranya  ialah  (1) adanya  perlindungan  hak  asasi  manusia,  (2) menjunjung tinggi hukum, (3) tunduk terhadap kemauan  rakyat,  (4)  adanya  perlindungan terhadap  kelompok-kelompok  minoritas,  dan (5)  supremasi  sipil  atas  militer.  (Budiyanto, 2005: 53).
Di Indonesia, perkembangan demokrasi  telah  mengalami  dinamika  pasang surut  yang  sangat  luar  biasa.  Selama  73  tahun berdirinya  Republik  Indonesia,  kita  banyak dihadapkan  terhadap  permasalahan  yang berkaitan  dengan  bagaimana  mempertinggi tingkat  kehidupan  ekonomi  di  samping membina  kehidupan  sosial  dan  politik  yang demokratis,  terlebih  dalam  masyarakat  yang beraneka ragam pola budayanya. Perkembangan  demokrasi  seutuhnya  di Indonesia
diawali sejak runtuhnya pemerintahan  orde  baru  dengan  demokrasi pancasila  nya.  Selama  32  tahun  orde  baru berkuasa,  rezim  menghadirkan  karakteristik politik utama, yaitu: (1) Lembaga kepresidenan yang  terlampau  dominan;  (2)  Rendahnya kesetaraan di antara lembaga tinggi Negara; (3) Rekruitmen politik yang tertutup; (4) Birokrasi sebagai  instrument  kekuasaan;  (5)  Kebijakan publik  yang  tidak  transparan;  (6)  Sentralisasi; (7) Implementasi HAM yang masih rendah; (7) Sistem  peradilan  yang  tidak  independen. (Gaffar, 2002: 149)
Karakteristik  tersebut  pada  akhirnya menjadi  sebuah  titik  tolak  untuk  melakukan perubahan dalam konteks ketatanegaraan yang dikenal  dengan  istilah  reformasi.  Konsekuensi dari  reformasi  itu  sendiri  salah  satunya  ialah tuntutan penyaluran aspirasi langsung masyarakat,  terlebih  lagi  dalam  penentuan kepala pemerintahan yang secara periodik terus berproses  dari  pemilihan  legislatif  langsung, hingga  kepala  pemerintahan  pusat  maupun daerah.
Arus baru demokratisasi pada prosesnya kemudian semakin menonjol setelah
diadakannya  pemilu  pada  tahun  1999  sebagai titik  tolak  derasnya  arus  demokratisasi Indonesia.  Dan  kemudian  pada  pemilu berikutnya,  yakni  2004,  presiden  telah  dipilih secara  langsung  oleh  rakyat.  Lahirnya kemudian  UU  Pemerintah  Daerah  Nomor  32 tahun  2004  semakin  menegaskan  tentang pemilihan  kepala  daerah  secara  regulatif  di Indonesia.  Berdasarkan  UU  Nomor  23  tahun 2014  menyatakan  bahwa:  “Komisi  Pemilihan Umum  Daerah  yang  selanjutnya  disebut KPU Provinsi, Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  22 tahun  2003  diberi  wewenang  khusus  oleh undang-undang  ini  untuk  menyelenggarakan pilkada  dan  wakil  kepala  daerah  di  setiap provinsi dana tau kabupaten/kota”
Hal  tersebut  pun  pada  hakikatnya merupakan  kepanjangan  tangan  dari  amanat pilkada yang tercantum dalam pasal 22 E ayat (5)  UUD  1945  yang  menentukan  bahwa “Pemilihan  umum  diselenggarakan  oleh  suatu Komisi  Pemilihan  Umum  yang  bersifat nasional. Tetap, dan mandiri”. Dari pernyataan tersebut,  jelas  bahwa  kemudian  aturan  yang berlaku  secara  menyeluruh  bahkan  ke  aras daerah,  menegaskan  bahwa  penyelenggaraan pilkada juga memerlukan KPU (dan KPUD di daerah) sebagai penyelenggara utama pemilihan kepala pemerintahan.
Berdasarkan pernyataan Syamsul Wahidin, dipilihnya KPUD sebagai penyelenggara  secara  mandiri  dimaksudkan bukan hanya untuk efisiensi dan profesionalisme  semata.  Akan  tetapi  yang paling  mendasar  adalah  dalam  rangka menciptakan independensi. Dan dari pelaksanaan  yang  efisien  berdasarkan  asas pemilu,  pada  prosesnya  kemudian  akan berimplikasi  pada  pemilihan  yang  demokratis (Wahidin: 2008: 41). Dan dalam
pengawasannya,  KPUD  diawasi  oleh  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Provinsi,
dan  Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  di tingkat Kabupaten/Kota.
Selama  berlangsung  sejak  tahun  1955, pemilihan umum langsung tidak mungkin tidak melahirkan  pelanggaran  baik  itu  tercatat maupun  tidak  tercatat.  Sejatinya  hal-hal tersebut  menjadi  dinamika  yang  mengikuti keberlangsungan  pemilihan  umum  langsung. Pelanggaran  bahkan  semakin  menguat  pasca pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  secara langsung.  Hal  ini  sejalan  dengan  kemunculan fenomena roving bandits pasca  runtuhnya  rezim Orde  Baru.  Menurut  Agustino  (2014),  ketika otonomi  dilaksanakan,  ternyata  perilaku pimpinan  di  daerah  tidak  jauh  berbeda  degan perbuatan elit-elit di Jakarta semasa Orde Baru berkuasa.  Mereka  memanfaatkan  kekayaan daerah  tanpa  berupaya  membangun  daerah yang  telah  dieksplorasi  dan  dieksploitasinya. Beberapa  wilayah  bahkan  melahirkan  tokoh- tokoh  lokal  atau  biasa  disebut  sebagai local strongmen yang pada prosesnya kemudian terjadi penguasaan  daerah  oleh  etnik  tertentu  dan menihilkan etnik lainnya. (Agustino, 2014: 113- 115)  dan  pada  akhirnya,  elit  lokal  yang  pada masa  Orde  Baru  dijadikan  tangan-tangan „Jakarta‟ untuk merampas kekayaan daerah, kini „orang-orang  kuat  daerah‟  sendirilah  yang menyantap  kekayaan  daerahnya.  Sayangnya, fenomena  tersebut  bahkan  menjalar  hingga detik ini.
Efek  domino  dari  fenomena Local Strongmen itu  sendiri  pada  akhirnya  ialah lahirnya  politik  dinasti  yang  mencengkeram  di daerah.  Salah  satu  daerah  yang  juga  diduduki oleh  politik  dinasti  ialah  Kota  Cimahi.  Kota Cimahi  sendiri  sebelum  melangsungkan Pilkada,  dipimpin  oleh  Atty  Suharti,  istri  dari mantan  Walikota  dua  periode  Kota  Cimahi, Itoc  Tochija.  Artinya,  selama  kurang  lebih  15 tahun,  kedua  pasangan  tersebut  memimpin Kota  Cimahi  dan  keduanya  muncul  sebagai kekuatan  tunggal  yang  memimpin  Kota Cimahi.  Sayang  kemudian,  menjelang  pilkada
langsung Kota Cimahi, Itoc dan Atty ditangkap KPK.  Atty  terjaring  operasi  tangkap  tangan menerima uang 500 juta rupiah yang ditransfer ke  rekening Itoc  Tochija dari  yang  dijanjikan Rp. 6 milyar terkait dengan izin Pembangunan Pasar Atas Baru senilai Rp. 57 milyar.
15 tahun berkuasa lantas tak membuat Itoc  dan  Atty  sama  sekali  tidak  memiliki kekuatan  di  daerahnya.  Jaringan  relasi  dan bisnis  jelas  terbangun  akibat  adanya  kekuatan tunggal  pada  suatu  daerah.  Asumsi  penulis, jaringan  relasi  tersebut  juga  berpotensi melahirkan  suap  dan  politik  uang  yang berkaitan  dengan  pencalonan  ulang  dinasti pada  pilkada  Cimahi  terbaru.  Maka  dari  itu, menarik kemudian bagi peneliti untuk menggali seberapa besar peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)  Kota  Cimahi  dalam  meminimalisir kecurangan  serta  desakan  kekuatan  penguasa daerah yang terlibat langsung dalam pencalonan  pemilihan  kepala  daerah  di  Kota Cimahi. Untuk mengetahui fenomena tersebut, peneliti  menuangkan  kedalam  proposal penelitian

## Hasil dan Pembahasan Panwaslu  dalam  Lingkaran  Dinamika
Pilkada Langsung
Pasca  diberlakukannya  Undang-undang Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah,  pemilihan  kepala  daerah  tidak  lagi dilakukan oleh DPRD, namun telah digantikan perannya oleh rakyat secara daulat penuh. Hal ini  ditegaskan  pada  pasal  24  ayat  5  yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dipilih  dalam  satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang  bersangkutan”.  Keberlangsungan  Pilkada langsung  kemudian  semakin  diteguhkan  oleh Undang-undang  Nomor  12  tahun  2008  serta undang-undang  lainnya  yang  hingga  detik  ini melegalkan pemilihan kepala daerah langsung.
Pilkada  langsung  pada  hakikatnya merupakan  alternatif  untuk  menjawab  segala konflik dan buruknya pelaksanaan hasil pilkada tidak  langsung  yang  dilakukan  oleh  DPRD dengan  landasan  hukum  Undang  undang nomor  22  tahun  1999.  Pilkada  langsung kemudian  menjadi  simbol  kedaulatan  rakyat dan  menjadi  indikator  baru  ciri  pembangunan demokrasi  yang  baik  serta  melahirkan  iklim good governance yang merata. Menurut M. Ma‟ruf, ada beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan  pemilukada  secara  langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Di antaranya ialah sebagai berikut: (a). Pemilukada langsung  merupakan  jawaban  atas  tuntutan aspirasi  rakyat  karena  Presiden  dan  Wakil Presiden,  DPR,  DPD,  bahkan  Kepala  Desa selama  ini  telah  dilakukan  pemilihan  secara langsung;  (b).  Pemilukada  secara  langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang  dasar  1945,  khususnya  pada pasal 18 ayat 4; (c). Pemilukada secara langsung dipandang  sebagai  sarana  pembelajaran demokrasi  (politik)  bagi  rakyat  ( civil  education ); (d).  Pemilukada  secara  langsung  merupakan sebagai  sarana  untuk  memperkuat  otonomi daerah;  (e).  Pemilukada  secara  langsung merupakan  sarana  penting  bagi  proses kaderisasi kepemimpinan nasional.
Seiring  dengan  masuknya  pemilukada dalam  rezim  pemilu,  penyelenggaraanya  pun diserahkan  kepada  KPU  yang  dalam  hal  ini adalah KPUD Provinsi untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dan KPUD
Kabupaten/Kota  untuk  pelaksanaan  Pemilu bupati/wakil  bupati  atau  walikota/wakil walikota.  Dalam  hubungan  ini,  KPUD direpresentasikan sebagai instansi yang tugasnya menyelenggarakan pemilu yang bebas, mandiri,  demokratis,  dan  transparan  dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di daerah.
Menurut  Abdullah  (2005:  57)  Untuk melaksanakan  pemilihan  umum,  yang  tentu
saja juga termasuk pemilukada maka KPU juga KPUD  mempunyai  tugas  dan  kewenangan sebagai berikut : (1). Merencanakan penyelenggaraan  Kepala  Daerah  dan  wakil Kepala  Daerah;  (2)  Menetapkan  tata  cara pelaksanaan  pilkada  dan  wakil  Kepala  Daerah sesuai  dengan  tahapan  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan; (3) Mengoordinasikan,  menyelenggarakan  dan mengendalikan  semua  tahapan  pelaksanaan pilkada  dan  wakil  Kepala  Daerah;  (4) Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pilkada dan wakil  Kepala  Daerah;  (5)  Meneliti  persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan  calon;  (6)  Meneliti  persyaratan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah; (7)  Menetapkan  pasangan  calon  yang  telah memenuhi persyaratan; (8) Menerima pendaftaran dan mengumunkan tim kampanye; (9) Mengumumkan sumbangan dana kampanye;  (10)  Menetapkan  hasil  rekapitulasi perhitungan  suara  dan  mengumumkan  hasil pilkada  dan  wakil  Kepala  Daerah;  (11) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pilkada  dan  wakil  Kepala  Daerah;  (12) Melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  yang diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan; (13) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.
Disamping  itu  tugas  dan  wewenang tersebut  diatas,  KPUD  juga  mempunyai kewajiban  sebagai  berikut  (a).  Memperlakukan pasangan  calon  secara  adil  dan  setara;  (b). Menetapkan  standardisasi  serta  kebutuhan barang  dan  jasa  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan  pilkada  dan  wakil  Kepala Daerah  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan;  (c).  Menyampaikan  laporan  ke DPRD  untuk  setiap  tahapan  pelaksanaan pemilihan  dan  menyampaikan  informasi kepada  masyarakat;  (d).  Memelihara  arsip  dan dokumen  pemilihan,  serta  mengelola  barang
inventaris  milik  KPUD  berdasarkan  peraturan perundang-undangan; (e).
Mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran  kepada  DPRD;  (f).  Melaksanakan semua  tahapan  pilkada  dan  wakil  Kepala Daerah Dipilihnya KPUD sebagai penyelenggara  secara  mandiri  dimaksudkan bukan hanya untuk efisiensi dan profesionalisme  semata.  Akan  tetapi  yang paling  mendasar  adalah  di  dalam  kerangka menciptakan  independensi.  Penyelenggaraan dari  pelaksanaan  yang  efisien  merujuk  pada upaya  menyelenggarakan  pemilihan  dan perhitungan  suara  secara  tepat  waktu berdasarkan  asas  pemilu  berimplikasi  pada pemilihan  yang  demokratis.Selain  itu,  dengan logistik  yang  cukup  serta  biaya  yang  sesuai dengan kondisi setempat yang tentunya paling mengerti  keadaaan  dimaksud.  Kondisi  seperti ini  menjadi  sangat  penting  di  dalam pelaksanaan pemilukada yang menjadi momentum  penting  bagi  rakyat  di  daerah untuk memilih pemimpin yang diharapkan.
Selain  itu,  secara  yuridis  yang  menjadi penyelenggara  pemilu  selain  KPUD  ialah Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Ketentuan  yang  mengatur  hal  tersebut  ialah pasal  57  ayat  (3)  yang  dinyatakan  bahwa  : “Dalam  mengawasi  penyelenggaraan  pilkada dan  wakil  kepala  daerah,  dibentuk  panitia pengawas pilkada dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya  terdiri  atas  unsur  kepolisian, kejaksaan,  perguruan  tinggi,  pers,  dan  tokoh masyarakat”.  bertindak  sebagai  pengawas terhadap  KPUD  yang dibentuk  dan bertanggungjawab kepada DPRD.
Tugas dan wewenang panitia pengawas Pilkada  meliputi  :  (1).  Mengawasi  semua tahapan  penyelenggaraan  pilkada  dan  wakil Kepala  Daerah;  (2).  Menerima  laporan pelanggaran  peraturan  perundang-undangan pilkada  dan  wakil  Kepala  Daerah;  (3). Menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  dalam
penyelenggaraan  pilkada  dan  wakil  Kepala Daerah;  (4).  Meneruskan  temuan  dan  laporan yang  tidak  dapat  diselesaikan  kepada  instansi yang  berwenang;  (5).  Mengatur  hubungan koordinasi  antarpanitia  pengawas  pada  semua tingkatan.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  lembaga  yang  bertugas  dalam menyelenggarakan  pilkada  secara  langsung ialah  KPUD  serta  panitia  pengawas.  Sifat kedua  lembaga  ini  ialah  independen.Selain  itu, kedua lembaga ini berperan untuk menciptakan suatu  pemilihan  yang  demokratis  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peran  Panwaslu  Kota  Cimahi  dalam menyikapi local strongmen di Kota Cimahi Berbicara  tentang Local  Strongmen sejatinya akan  sangat  sulit  tanpa  menyertakan terminologi  lain  seperti stationary  bandits ataupun roving  bandits. Menurut  McGuire  dan Olson  (1996:  93) stationary bandits ialah  “ … are rulers  with  long  lasting  base…,  they  also  want  to maximize  their  own  incomes.” Sedangkan roving bandits ialah  “ rationally  settles  down  and  takes  his theft  in the form  of regular  taxation and at  the same time maintains a monopoly on theft in his domain, then those from whom he exact taxes will have an incentive to produce” (Olson, 1993: 568)
Secara sederhana, stationary bandits dapat digambarkan  seperti  bagaimana  pada  masa rezim  diktator-represif  berkuasa,  seorang bandit  menguasai  sebuah  teritori  yang  sangat luas  dan  berperan  sebagai  stasiun  dimana banyak  kelompok  yang  dikuasai  dan dinaunginya,  berkumpul  dalam  satu  destinasi untuk  mengumpulkan  kekayaan  dan  menjaga kekuasaan  pusat.  Runtuhnya  rezim  pusat kemudian  memunculkan  apa  yang  disebut Olson sebagai roving bandits, yakni bandit-bandit kecil  yang  dipelihara  oleh  bandit  besar  untuk meraup keuntungan bagi stationary bandits. Menurut  Agustino  (2014:  99) roving bandits adalah bandit jenis berbeda yang saat ini
mengambil  alih  posisi  dan  peranan  yang pernah  dimainkan  oleh  bandit  besar  dalam level  dan  skala  teritori  yang  lebih  kecil. Menurut  Olson  dan  Mcguire,  Bandit  jenis  ini bukan  hanya  menjarah  habis  kawasan  yang dikuasainya  demi  keuntungan  mereka,  tetapi juga  berupaya  mencari  tempat  atau  kawasan baru  untuk  dijarah,  tentunya  dengan  cara berkolaborasi  dengan  bandit  tempatan  di daerah yang akan dieksploitasinya. Dan patron klien  dari stationary bandits itu  sendiri  lah  yang kemudian  bertransformasi  menjadi roving bandits, yang  dinamakan local  strongmen.  Local strongmen merupakan  perubahan  bentuk  baru dari roving bandits yang kehilangan „majikannya‟ Dalam  penelitian  ini, local  strongmen penulis sematkan pada rezim Itoch Tohija yang berkuasa selama kurang lebih 15 tahun dimana tongkat  estafet  dari  kekuasaannya  dilanjutkan oleh  istrinya  sendiri,  yakni  Atty  Suharti.  Dan Atty  sendiri,  mencalonkan  kembali  dirinya pada  pemilihan  kepala  daerah  Kota  Cimahi pada  tahun  2017.  Melihat  fenomena  tersebut, jelas Panwaslu perlu bekerja ekstra keras demi menjalankan  perannya  sebagai  lembaga  yang bersih dan netral.
Untuk  menggali  peran  dari  Panwaslu Kota  Cimahi,  penulis  membagi  perannya  ke dalam  dua  peran,  yakni  peran  pada  tahap persiapan,  dan  yang  kedua  ialah  peran  pada pelaksanaannya.  Objek  sasaran  dari  variabel yang  penulis  arahkan  sendiri  yakni  bagaimana Panwaslu Kota Cimahi melaksanakan program pilkada  yang  bersih  dan  netral,  dengan mengkaji  sikap  dari  panwaslu  Kota  Cimahi terhadap  Atty  Suharti  sebagai  calon incumbent dan juga representasi dari rezim penguasa yang hegemonik.
Pada peran tahap persiapan, panwaslu  Kota  Cimahi  melakukan  beberapa penanganan  preventif  terkait  keberlangsungan Pilkada ke depan, khususnya dalam menyikapi manuver-manuver local  strongmen .  Salah  satu upaya yang dilakukan ialah peningkatan kualitas
sumber  daya  manusia  yang  terampil  dan  juga netral.  Sumber  daya  manusia  tersebut diarahkan  untuk  menjadi  anggota  panitia pengawas  tingkat  kecamatan  dan  juga  tenaga pengawas  di  TPS  saat  pelaksanaan  yang  akan dibahas pada poin berikutnya.
Rekrutmen  dilakukan  secara  terbuka, dengan  harapan  upaya  tersebut  dapat memberikan  citra  bahwa  panwaslu  sudah bergerak secara terbuka dengan mengedepankan  aksebilitas  informasi  ke hadapan  masyarakat.  Format  seperti  ini  juga diharapkan  mampu  membantah  argumen masyarakat  bahwa  panwaslu  bergerak  tertutup dan  digerakkan  oleh  rezim  pemerintah  yang tengah  berkuasa,  yang  kemudian  akan mencalonkan diri kembali.
Selain  melakukan  eksternalisasi,  yakni pembukaan rekruitmen untuk tenaga pengawas,  panwaslu  Kota  Cimahi  juga  intens mengadakan  bimbingan  teknis  bagi  pegawai internal  panwaslu  Kota,  juga  untuk  panitia- panitia pengawas tingkat kecamatan (Panwascam),  hal  tersebut  sebagai  upaya pembekalan bagi perangkat kerja panwaslu agar tim siap menghadapi berbagai keluhan dan juga paham  menyikapi  pelanggaran-pelanggaran yang  kerap  terjadi  dalam  proses  kampanye. Internalisasi  ini  juga  diharapkan  mampu menjaga  kewibawaan  panwaslu  karena  mau bagaimanapun,  panwaslu  adalah  pihak  yang bertanggung  jawab  dalam  hal  penegakan administrasi di bidang pemilihan umum secara langsung.
Yang  kedua  ialah  penegasan  aturan yang telah ditetapkan agar peserta/calon tertib dan paham batasan dalam kampanye. Beberapa aturan  yang  ditetapkan  dalam  pilkada  Kota Cimahi  sejatinya  masih  mengacu  pada  aturan yang ditetapkan pusat (KPU dan Bawaslu RI). Namun  yang  perlu  digaris  bawahi  ialah bagaimana  panwaslu  tegas  dalam  penerapan aturan.  Panwaslu  sendiri  fokus  pada  beberapa aturan  yang  kerap  berlaku  dan  relevan  di
lapangan.  Berikut  merupakan  paparan  dari Zaenal, ketua Panwaslu Kota Cimahi:
“Dalam pilkada, pasangan calon hanya boleh memfasilitasi  transportasi  kepada  peserta kampanye,  tapi  bukan  dalam  bentuk  uang. Kalaupun  mau  ngasih  hadiah  juga  tidak boleh lebih dari Rp 1 juta. Jika ada salah satu pasangan  calon  yang  kedapatan  melakukan politik  uang,  maka  pencalonannya  bisa dicabut,  dan  yang  menerimanya  pun  akan mendapatkan sanksi,”
Ketua Panwaslu Kota Cimahi, walaupun  tidak  menyiratkan  secara  tegas bahwa  politik  uang  dilakukan  oleh  salah  satu atau  seluruh  calon,  terlebih incumbent yang memiliki  jaringan  luas,  namun  argumen tersebut setidaknya mampu menegaskan posisi panwaslu  Kota  Cimahi  dalam  rangka memerangi  patologi  dalam  pemilu,  khususnya yang dilakukan oleh calon-calon yang memiliki jaringan  yang  luas  dan  hegemonik  sehingga berpotensi  mempengaruhi  masyarakat  dengan kekuatan yang dimilikinya.
Terakhir,  peran  tahap  persiapan  dari panwaslu  Kota  Cimahi  terkait  pencegahan hegemoni local  strongmen ialah,  melakukan himbauan-himbauan dalam bentuk keterlibatan seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  sama-sama mengawasi  pemilihan  umum  kepala  daerah langsung.  berikut  merupakan  paparan  dari Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar  Lembaga  Panwaslu  Kota  Cimahi,  Yus Sutaryadi.
"Elemen  pelajar  dan  pemuda  merupakan lapisan  masyarakat  yang  harus  memiliki kontribusi  besar  terhadap  pengawasan sehingga membantu kelancaran pilkada,”
Target sasaran dari tim panwaslu Kota Cimahi  sendiri  ialah  generasi  milenial  di wilayah  perkotaan,  yakni  pelajar  dan  pemuda sebagai pendatang baru dalam pesta demokrasi terakbar  di  wilayah  Kota  Cimahi.  Dengan melibatkan  kalangan  pemuda  dalam  kegiatan seperti ini, pemuda akan merasa dilibatkan dan
penting,  sehingga,  rasa  berperan  tersebut membangkitkan sense  of  belonging dalam  tubuh pemuda  untuk  sama-sama  menjaga  pemilihan kepala  daerah  agar  berjalan  jujur,  bebas,  dan adil.
Kemudian  dalam peran tahap pelaksanaan ,  seperti  yang  sudah  diulas sebelumnya, panwaslu Kota Cimahi melakukan rekrutmen  besar-besaran  untuk  tim  pengawas guna  ditempatkan  di  Tempat  Pemungutan Suara  (TPS)  yang  tersebar  di  seluruh Kecamatan  di  Kota  Cimahi.  Tidak  tanggung- tanggung, jumlah yang direkrut  oleh panwaslu Kota Cimahi sebanyak 980 orang. Rekrut pun melalui sistem yang ketat, yakni melalui proses wawancara  guna  menghindari  keberpihakan terbuka  salah  satu  petugas  terhadap  salah  satu calon.  Terlebih  lagi  memang  kekhawatiran tersebut  cukup  beralasan  mengingat  jaringan salah satu calon cukup menggurita.
Panwaslu  Kota  Cimahi  kemudian terbantu  oleh  pengungkapan  kasus  korupsi yang  dialami  oleh  Atty  dan  juga  suaminya dalam  Operasi  Tangkap  tangan  (OTT)  yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Sehingga  kemudian,  praktek-praktek yang biasa dilakukan oleh rezim terdahulu yang sudah menjadi rahasia umum, dapat berkurang dan  dapat  ditekan.  Maka  kemudian,  aspek pelaksanaan hanya baru pada tahap perekrutan tenaga pengawas.

## Kesimpulan
Panwaslu Kota Cimahi dalam menerapkan aturan terkait ketertiban penyelenggaraan  pemilihan  Kepala  Daerah Langsung.  sejatinya  masih  bergantung  pada aturan-aturan  pusat.  Peran  dan  upaya  yang dilakukan  pun  baru  pada  tataran  perekrutan sumber  daya  manusia  dengan  fokus  pada kuantitas,  bukan  pada  kualitas.  Namun  upaya tersebut dirasa cukup mampu menekan asumsi mengenai  keberpihakkan  panwaslu  terhadap salah  satu  calon  karena  rekrutmen  dilakukan
secara terbuka dan transparan. Selain itu proses internalisasi  juga  dilakukan  yakni  melalui bimbingan teknis untuk pemutakhiran pengetahuan  tim  panwaslu  Kota  Cimahi  agar mampu dengan tegas menerapkan aturan demi terciptanya  pemilukada  yang  bebas,  rahasia, jujur dan adil.
Namun  memang  dalam  perekrutan tersebut terkendala pada hal dana dan logistik. Harapan  panwaslu  Kota  Cimahi  terkait perekrutan  sebanyak-banyaknya,  terbentur pada fee yang  disanggupi  oleh  mata  anggaran provinsi  maupun  kota,  sehingga  banyak  yang mundur  dalam  keterlibatannya.  Panwaslu  juga kurang  spesifik  dalam  meminta  golongan pemuda terlibat mengawasi pemilu. Seharusnya panwaslu  juga  memberikan  sosialisasi  terkait kondisi  sosial  politik  kota  Cimahi,  ditambah sosialisasi  norma-norma,  khususnya  terkait pelarangan money  politics dan  praktek  kolusi lainnya  yang  sejatinya  mampu  mencederai keberlangsungan  pemilu  yang  jujur  dan  adil serta netral.

## Daftar Pustaka
Buku Teks
Agustino,  Leo, Politik  Lokal  dan  Otonomi Daerah. (Bandung:  Penerbit  Alfabeta,
2013).
Feith,  H.. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. (Ithaca and London: Cornell University Press, 1973).
Henslin,  James.  M. Social Problems (2 nd Edition).
( New Jersey: Englewood Cliffs, 1990)
Labolo, Muhadam. Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya . (Jakarta: Rajawali Press,
2013)
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian  Kualitatif.
(Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya. 2004)
Morowitz,  D.L.  “ Demokrasi  Pada  Masyarakat Majemuk’ ”.  Dalam  Larry  Diamond  dan Mars  F  Plattner. Nasionalisme,  Konflik Etnik  dan  Demokrasi .  Bandung:  ITB Press, 1998)
Rauf,  M. Konsensus  Politik:  Sebuah  Penjajagan Teoritis. (Jakarta:  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Nasional, 2000)
Rasyid,  Ryaas. Otonomi  Daerah  dalam  Negara Kesatuan. (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar. 2002)
Riwu,  Josef. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara Republik  Indonesia. (Jakarta:  Rajawali Press, 2002)
Salusu,  J. Pengambilan  Keputusan  Stratejik  untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit. (Jakarta: Grasindo, 1998)
Weiner, M. Integrasi Politik dan Pembangunan Politik.  In  Y.  Muhaimin,  &  C.
MacAndrews, Masalah-masalah Pembangunan Politik (pp. 40-49). Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, 1977)

## Referensi Online dan Wawancara
Febriani,  Ririn  Nur.  “Panwaslu  ajak  semua pihak  untuk  awasi  Pilkada  Kota Cimahi”.http://www.pikiran- rakyat.com/bandung- raya/2016/11/30/panwaslu-ajak-semua- pihak-awasi-pilkada-kota-cimahi-386318. Diakses pada tanggal 8 April 2018.
P,  Feri,  “Panwas  Cimahi  tambah  Personel untuk Maksimalkan Pengawasan” https://jabar.antaranews.com/berita/61 364/pilkada-2017-panwas-cimahi- tambah-personel-untuk-maksimalkan- pengawasan.  diakses  pada  tanggal  8 April 2018..
Sutaryadi,  Yus, Wawancara Pribadi, Minggu  16 Februari 2018.
Zaenal, Wawancara Pribadi , Minggu 16 Februari 2018.