## MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN)
Imam Ali Bashori
STAI Khozinatul Ulum Email: imam_alba@yahoo.com

## Abstract
Mediation  is  an  alternative  way  to  resolve  disputes.  With  the  approach  of  a  win-win  solution, mediation can bring a sense of fairness in resolving disputes without going through trial procedures are familiar with legal terminology that is difficult to understand by the general public. However, not all disputes can be resolved through mediation way. Perma No. 1 of 2008 on mediation procedure in court mediation limit applies only to disputes / civil cases. This paper questions the back of the scope and  types  of  cases that  can  use  alternative  settlement  by  way  of mediation.  Here  will be  presented mediation according to the viewpoint of Islam well as analysis for Perma No. 1 Year 2008. Islamic law is an integral part of building laws in Indonesia, so that it opens the possibility of treasures in Islamic law becomes the input for the law in Indonesia, including on mediation. In the mediation of Islam known as Sulh encompass  a broader scope than the scope of mediation in Perma No. 1 Year 2008. This paper will parse the opportunity to broaden the scope of mediation in Perma No. 1 of 2008 is based on the viewpoint of Islamic law, one of which is mediation in criminal cases. The State does not  only  present  as  a  punisher,  but  more  widely  present  state  as  a  mediator  in  criminal  matters (public).
Keywords: Court, mediation, peace, dispute, Perma No. 1 Year 200

## Abstrak
Mediasi merupakan  salah satu  alternative  cara  dalam menyelesaikan  sengketa.  Dengan pendekatan win-win  solution,  mediasi  bisa  menghadirkan  rasa  keadilan  dalam  menyelesaikan  persengketaan tanpa melalui prosedur persidangan yang akrab dengan istilah-istilah hukum yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam. Namun tidak semua sengketa bisa diselesaikan melalui jalan mediasi. Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan membatasi mediasi berlaku hanya pada sengketa/perkara perdata. Tulisan ini menyoal kembali tentang ruang lingkup dan jenis perkara yang bisa menggunakan alternative penyelesaian dengan jalan mediasi. Di sini akan dipaparkan mediasi menurut  sudut  pandang  islam  sekaligus  menjadi  analisis  bagi  Perma  No.  1  Tahun  2008.  Hukum Islam  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  bangunan  hukum  di  Indonesia,  sehingga  terbuka kemungkinan  khazanah  dalam  hukum  islam  menjadi  masukan  bagi  hukum  di  Indonesia  termasuk tentang  mediasi.  Dalam  Islam  mediasi  yang  dikenal  dengan  istilah  Sulh  mencakup  ruang  lingkup yang lebih luas dibanding dengan ruang lingkup mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2008. Tulisan ini akan mengurai  peluang  untuk  memperluas  ruang  lingkup  mediasi  pada  Perma  No.  1  Tahun  2008 berdasarkan sudut pandang Hukum Islam, salah satunya adalah mediasi pada perkara pidana. Negara tidak hanya hadir sebagai penghukum, namun lebih luas Negara hadir sebagai mediator pada perkara pidana (public).
Kata kunci : Pengadilan , mediasi, perdamaian, sengketa, Perma No. 1 Tahun 2008

## Pendahuluan
Indonesia adalah Negara hukum, sehingga diharapkan hukum menjadi panglima di setiap  sendi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  baik  di  bidang  ekonomi,  politik,  sosial kemasyarakatan  dan  lain  sebagainya.  Negara  hukum  menempatkan  lembaga-lembaga hukum  sebagai  sarana  atau  tempat  untuk  mencari  keadilan  dan  kebenaran.  Diantara lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia, lembaga peradilan adalah tempat di mana proses pencarian kebenaran dan keadilan ditemukan.
Peradilan  adalah  proses  pemberian  keadilan  di  suatu  lembaga  yang  disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga  atau  badan  yang  bertugas  menerima,  memeriksa, mengadili  dan  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Dalam  mengadili dan menyelesaikan suatu perkara itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan oleh  hakim  baik  tunggal  maupun  majelis. 1 Berdasarkan  kewengan  perkara  yang  bisa diselesaikan, terdapat beberapa jenis Pengadilan yang ada di Indonesia seperti Pengadilan Negeri,  Pengadilan  Agama,  Pengadilan  Tata  Usaha,  Pengadilan  Militer  dan  lainnya. Berdasarkan  herarki  wilayah  administrasinya,  pengadilan  terstruktur  pada  Pengadilan Tingkat  Pertama,  baik  Pengadilan  Negeri  maupun  Pengadilan  Agama,  Pengadilan  Tinggi Negeri dan Pengadilan Tinggi Agama serta Mahkamah Agung.
Di  sebagian  perkara  seperti  di  jelaskan  oleh  PERMA  No.  1  Tahun  2008,  mediasi menjadi  langkah  pertama  yang  harus  ditempuh  sebagai  usaha  untuk  menyelesaikan perkara.  Dalam  hukum  acara  di  Indonesia  terdapat  mekanisme  perdamaian  yang  bisa mencegah dan mengurangi penumpukan perkara sekaligus membuat proses peradilan bisa berjalan dengan efektif. Bahkan dalam pasal 2 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan “tidak menempuh prosedur mediasi dalam peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan  HIR  pasal  130  dan  pasal  145  RBg  yang  mengakibatkan  putusan  batal  demi hukum”. 2 Pada pasal 130 ayat satu HIR (Herziene Indonesisch Reglement) atau disebut juga sebagai Reglemen Indonesia baru menyebutkan “jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan memperdamaikan mereka itu”. 3
Namun  tidak  semua  perkara  diwajibkan  atau  bisa  diselesaikan  melalui  prosedur mediasi,  menurut  PERMA  No.  1  Tahun  2008.  Perkara  pidana  misalnya,  dalam  hukum positif  di  Indonesia  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  proses  di  luar  pengadilan.  Pada praktiknya  penegakan  hukum  perkara  pidana  sering  diselesaikan  melalui  proses  di  luar persidangan, seperti yang terjadi jika penyelesaian perkara pidana tersebut melalui deskresi pengak hukum, mekanisme perdamaian, hukum adat dan sebagainya.
Melihat  praktik  penegakan  hukum  yang  terjadi,  ruang  lingkup  perkara  yang  bisa dimediasi tidak sebatas apa yang di sebut oleh PERMA No. 1 Tahun 2008. Dimungkinkan sekali peluang untuk mengubah PERMA No. 1 Tahun 2008, yang membatasi perkara yang bisa diselesaikan mediasi adalah perkara perdata dan menambahkan perkara pidana masuk ke dalam ruang lingkup perkara yang bisa diselesaikan dengan mediasi dala PERMA No.1 Tahun 2008. Selain mengkaji peluang perubahan PERMA No. 1 Tahun 2008, dalam tulisan
1 Ali,  Daud,  Muhammd, Hukum  Islam (Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia), (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), h. 250
2 PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Jogjakarta: Liberty, 2002),  h. 105
ini  juga  akan  melihat  mediasi  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2008  menurut  sudut  pandang Hukum Islam.

## Pembahasan Pengertian Mediasi
Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  menjalankan  kehidupannya  dengan  melakukan interaksi  antar  sesama  manusia  yang  lain.  Interaksi  social  ini  menjadi  penghubung  dan penyampai kepentingan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Tak jarang dalam perjalanan  interaksi  tersebut  terjadi  konflik  atau  sengketa  yang  bisa  saja  disebabkan perbedaan kepentingan maupun perbedaan sudut pandang.
Sengketa  atau  konflik  yang  tidak  terkelola  dengan  baik  bias  mengarahkan  pihak yang  bersengketa  mengambil  nalar  sendiri-sendiri  dalam  menyelesaikannya.  Keduanya (sengketa atau konflik) merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana  orang-oran  sedang  mengalami  perselisihan  yang  bersifat  factual  maupun perselisihan-perselisihan  yang  ada  pada  persepsi  mereka  saja. 4 Dari  pengertian  tersebut secara  garis  besar  konflik  atau  sengketa  disebabkan  oleh  masalah-masalah  faktual  seperti masalah  yang  konkret  terjadi  di  masyarakat,  maupun  sebab  yang  lebih  abstrak  yakni persepsi atau pandangan seseorang.
Ketika konflik ataupun sengketa terjadi diantara kedua belah pihak atau lebih, maka Peradilan  menjadi  rujukan  dan  tempat  mencari  keadilan  dan  kebenaran.  Hakim  akan melihat dan menganalisis konflik maupun sengketa berdasarkan proses persidangan yang telah  berlangsung.  Namun  terdapat  penyelesaian  yang  tidak  mengharsukan  pihak-pihak yang  bersengkata  hadir  dan  melalui  proses  persidangan  yang  panjang  dan  melelahkan. Penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi menjadi solusi jika terjadi situasi yang kurang kondusif  khususnya  di  Pengadilan  itu  sendiri,  seperti  menumpuknya  perkara  yang  harus diselesaikan.
Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti ada di tengah. 5 Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  mediasi  diberi  arti  sebagai  proses  pengikutsertaan pihak  ketiga  dalam  penyelesaian  suatu  perselisishan  sebagai  penasihat. 6 Secara  istilah  ada beberapa  pengertian  diantaranya,  menurut  Takdir  Rahmadi,  mediasi  adalah  suatu  proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan  bantuan  pihak  netral  yang  tidak  memiliki  kewenangan  memutus. 7 Sedangkan dalam  Peraturan  Mahakimah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  menyebutkan  Mediasi merupakan  salah  satu  proses  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat  dan  murah,  serta dapat  member  akses  lebih  besar  kepada  para  pihak  menemukan  penyelesaian  yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. 8
4 Takdir  Rahmadi, Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Dengan  Pendekatan  Mufakat ,  (Jakarta; Rajagrafindo, 2011), h.1
5 Syahrizal  Abbas ,  Mediasi  Dalam  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  Dan  Hukum  Nasional ,  (Jakarta: Kencana Prenada Medi), 2000, h. 2
6 Tim  penyususn  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569
7 Takdir rahmadi, Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat, h.12
8 PERMA No. 1 Tahun 2008
Dari  pengertian  pengertian  di  atas,  setidaknya  bisa  ditarik  esensi  dasar  dari  mediasi adalah:
1. Proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak dengan cara bermufakat atau berunding.
2. Kedua  belah  pihak  atau  pihak  yang  bersengketa  meminta  pihak  ketiga  untuk membantu menengahi permufakatan atau perundingan yang disebut mediator.
3. Pihak ketiga atau mediator tidak memiliki kewenangan dalam memutus dan hanya membantu  para  pihak  yang  bersengketa  dalam  mencari  penyelesaian  yang  bias diterima oleh pihakyang berperkara.
Pendekatan  konsesus  atau  mufakat  dalam  proses  mediasi  mengandung  pengertian bahwa  segala  sesuatu  yang  dihasilkan  dalam  proses  mediasi  harus  merupakan  hasil kesepakatan  atau  persetujuan  para  pihak.  Mediasi  dapat  ditempuh  oleh  para  pihak  yang terdiri  atas  dua  pihak  yang  bersengketa  maupun  oleh  lebih  dari  dua  pihak.Penyelesaian dapat  dicapai  atau  dihasilkan  jika  semua  pihak  yang  bersengketa  dapat  menerima penyelesaian  itu.  Namun,  ada  kalanya  karena  berbagai  factor  para  pihak  tidak  mampu mencapai  peyelesaian  sehingga  mediasi  berakhir  dengan  jalan  buntu.Situasi  ini  yang mebedakan  mediasi  dengan  litigasi.Litigasi  pasti  berakhir  dengan  sebuah  penyelesaian hukum,  berupa  putusan  hakim,  meskipun  penyelesesain  hukum  belum  tentu  mengakhiri sebuah  sengketa  karena  ketegangan  di  antara  pihak  masih  berlangsung  dan  pihak  yang kalah selalu tidak puas. 9
Mediasi  sebagai  penyelesaian  sengketa  perkara  memiliki  kekuatan-kekuatan  sehingga memiliki manfaat diantaranya;
1. Penyelenggaraan  proses  mediasi  tidak  diatur  secara  rinci  dalam  peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak  terperangkap  dalam  bentuk-bentuk  formalism,  seperti  halnya  dalam  proses litigasi. Dengan melihat proses yang demikian, mediasi lebih bias menarik bagi para pihak sengketa untuk membahas dan mendudukkan masalah yang lebih substansial dan tidak terjebak pada perdebatan teknis hukum.
2. Pada  umumnya  mediasi  diselenggarakan  secara  tertutup  atau  rahasia.  Artinya bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak  lain  tidak  diperkenankan  untuk  menghadiri  sidang-sidang  mediasi. Kerahasiaan  ini  menjadi  daya  tarik  bagi  pihak  yang  berperkara  sehingga  masalah yang  mendera  pihak  berperkara  tidak  terpublikasikan.  Sebaliknya  dalam  siding- sidang pengadilan terbuka untuk umum, masalah yang mendera pihak berperkara bias dengan mudah terpublikasikan.
3. Dalam proses mediasi, pihak materiil atau principal dapat secara langsung berperan serta  dalam  melakukan  perundingan  dan  tawar-menawar  untuk  penyelesaian perkara  tanpa  harus  diwakili  kuasa  hukum  masing-masing.  Karena  prosedur mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi. Hal ini menjadi daya tarik bagi pihak yang bersengketa karena mediasi tidak mengharuskan teknik-teknik hukum, bahasa-bahasa hukum yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum.
4. Para  pihak  melalui  proses  mediasi  dapat  membahas  berbagai  aspek  atau  sisi  dari perselisihan  mereka,tidak  hanya  aspek  hukum,  tetapi  juga  aspek-aspek  lainnya. Mediasi  lebih  memungkinkan  mengena  sasaran  yang  lebih  luas  dan  dalam  dalam penyelesaian perkara, karena perundingan yang terjadi tidak dibatasi oleh prosedur peradilan.
5. Sesuai  sifatnya  yang  konsesnsual  atau  mufakat  dan  kolaboratif,  mediasi  dapat mengahasilkan  penyelesaian  menang-menang  bagi  para  pihak  (win-wins  solution). Dalam hal ini tidak ada pihak yang dikalahkan atau (win-lose solution). Dan terakhir keeneam, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relative murah dan tidak memakan waktu jika dibandingkan dalam proses persidangan. 10
Sedangkan  kelemahan-kelemahan  dalam  mediasi  sebagai  penyelesaian  sengketa setidaknya adalah;
1. Bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memilik kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara consensus. Jika hanya salah satu pihak saja maka mediasi tidak akan pernah terjadi.
2. pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan waktu proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya tidak mematuhi jadwal pertemuan mediasi.
3. beberapa  jenis  kasus  mungkin  tidak  dapat  dimediasi,  terutama  kasus-kasus  yang bersifat  ideologis  dan nilai  dasar  yang  tidak  menyediakan  ruang  bagi  pihak  untuk melakukan kompromi-kompromi.
4. Mediasi dibatasi hanya pada kasus-kasus yang bersifat privat dan tidak dalam ranah hukum  pidana.  Artinya  lingkup  mediasi  dibatasi  oleh  peraturan  dan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pada  beberapa  kasus,  seperti  sengketa  hak,  atau kepemilikan  atau  penguasaan  sesuatu  maka  kasus  tersebut  harus  diputuskan  oleh hakim.
Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak bersengketa dengan  pihak  ketiga  yang  netral  dan  imparsial.  Mediasi  dapat  mengantarkan  para  pihak pada perwujudan kesepakatan dami yang permanen dan lestari, menginngat penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  menempatkan  kedua  belah  pihak  pada  psosisi  yang  sama  dan tidak  ada  pihak  yang  dikalahkan  seperti  posisi  ( win-lose  solution ). 11 Dengan  keunggulan penyelesaian hukum di atas para pihak yang bersengketa memiliki wilayah yang lebih luas dalam pembahasan perkara dan pro aktif dalam penyelesaian perkara.
Manfaat  dari  mediasi  adalah  dapat  tercapainya  kesepakatan  yang  mengakhiri persengketaan  secara  adil  dan  saling  menguntungkan.Bahkan  dalam  mediasi  yang  gagal pun,  di  mana  para  pihak  belum  mencapai  kesepakatan,  sebenarnya  juga  telah  dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu  mengklarifikasikan  akar  persengketaan  dan  mempersempit  perselisishan  diantara mereka. 12
Mediasi  sebagai  salah  satu  bentuk  penyelesaian  sengketa  memiliki  ruang  lingkup utama  berupa  wilayah  privat/perdata.  Sengketa-sengketa  perdata  berupa  sengketa
10 Ibid ., h. 25 11 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional , h. 24
keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbangkan, bisnis dan berbagai jenis sengketa perdata lainya dapat diselesaikan dengan jalur mediasi. 13
Dalam  perundang-undangan  Indonesia  ditegaskan  ruang  lingkup  sengketa  yang dapat  dijalankan  kegiatan  mediasi.  Dalam  UU Nomor  3  tahun  1999  tentang  arbritase  dan alternative penyelesaian sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat  diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui  alternative  penyelesaian  sengketa  yang didasarkan  pada  itikad  baik  dengan  menyampingkan  penyelesaian  secara  litigasi  di pengadilan negeri. Dalam PERMA Nomor 2 tahun 2003 pasal 2, diterangkan bahwa setiap perkara  perdata  yang  diajukan  pada  pengadilan  tingkat  pertama  wajib  terlebih  dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

## Mediasi dalam Islam
Di  dalam  ajaran  islam  perdamaian  bukanlah  hal  yang  baru,  bahkan  di  dalam  Al- Qur`an surat An-Nisa` ayat 128 disebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik, yang artinya  “Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nusyuz  atau  sikap  tidak  acuh  dari suaminya,  maka  tidak  mengapa  bagi  keduanya  mengadakan  perdamaian  yang  sebenar- benarnya,  dan  perdamaian  itu  lebih  baik  (bagi  mereka)  walaupun  manusia  itu  menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Tafsir Al-Mishbah mentafsiri ayat sebagai berikut; “ dan jika seorang wanita  khawatir  menduga  dengan  adanya  tanda-tanda  akan  nusyuz  keangkuhan  yang mengakibatkan  ia  meremehkan  istrinya  dan  menghalangi  hak-haknya  atau  bahkan  walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak  mendapatkan  lagi  sikap  ramah,  baik  dalam  percakapan  atau  bersebadan  dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar  kepada  perceraian,  maka  tidak  mengapa  bagi  keduanya  mengadakan  antar keduanya  perdamaian  yang  sebenar-benarnya,  misalnya  istri  atau  suami  memberi  atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama  tidak  melanggar  tuntutan  Ilahi  adalah  lebih  baik  bagi  siapapun  yang  bercekcok termasuk  suami  istri,  walaupun  kekikiran  selalu  dihadirkan  dalam  jiwa  manusia  secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Bedamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan  sanksi  Allah,  antara  lain  keburukan  nusyuz  dan  sikap  tak  acuh,  atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan dating adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 14
Selain ayat di atas beberapa prinsip-prinsip perdamaian juga ditemukan di ayat-ayat lainya seperti pada Q.S. An-Nisa` ayat 34:
ۡىِِٓن ََّٰٕ ۡيَأ  ٍِۡي ْإُمَفََأ ٓاًَِبَٔ  ٖض ۡعَب  َّٰىَهَع  ۡىَُٓض ۡعَب ُ َّللَّٱ َمَّضَف اًَِب ِءٓاَسُِّنٱ ىَهَع  ٌَُٕي َََّّٰٕل ُلاَجِّزنٱ ًِٰ ََّّٰنٱَٔ  َُّللَّٱ َ ِفَٰ اًَِب ِ ٍَۡيۡهِّن  ل ََِّٰٰف ََّٰٰ  ح ََََُِّّٰٰٰل  ُ  ََِّٰٰه َََّّٰٰنصَف
اَخَت ٍَِٓۡهَع ْإُيۡبَت  َلََف  ۡىُكَُ ۡعَطَأ  ٌِۡإَف  ٍََُُّّْٕۖبِز ۡضٱَٔ ِعِجاَضًَۡنٱ ًِف  ٍَُُّْٔزُجْۡٱَٔ  ٍَُُِّْٰٕعَف  ٍََُّْسُٕشَُ  ٌَُٕف ا ازٍِبََ ااٍِّهَع  ٌَاََ َ َّللَّٱ  ٌَِِّ ۗ  الٍَِبََ  ٍَّ
13 Ibid 14 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah , Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 604
Artinya : “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena  Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki- laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh,  ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).  wanita-wanita  yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  Maka  nasehatilah  mereka  dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha Tinggi lagi Maha besar ”. 15
Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Sa„id bin Rabi„ yang telah  menampar  istrinya,  Habibah  binti  Zaid  bin  Abi  Hurairah,  karena  telah  melakukan nusyûz  (pembangkangan).  Habibah  sendiri  kemudian  datang  kepada  Rasul  saw.  dan mengadukan  peristiwa  tersebut  yang  oleh  Rasul.  Rasul  kemudian  memutuskan  untuk menjatuhkan  qishash  kepada  Sa„id.  Akan  tetapi,  Malaikat  Jibril  kemudian  datang  dan menyampaikan wahyu surat an-Nisa„ ayat 34 ini. Rasulullah saw. pun lalu bersabda (yang artinya), “Aku menghendaki satu perkara, sementara Allah menghendaki perkara yang lain. Yang dikehendaki Allah adalah lebih baik.”Setelah itu, dicabutlah qishash tersebut.
Dalam Al Qur`an surat An-Nisa` ayat 35;
ا اََّٰٰه ۡصِِ ٓاَدٌِزٌُ ٌِِ ٓآَِهَْۡأ  ٍِّۡي ا اًَكََٰٔ ۦِِّهَْۡأ  ٍِّۡي ا اًَكَٰ ْإُثَعۡبصَف آًٍََُِِۡب َقاَمِش  ۡىُٰۡفِخ  ٌَِِۡٔ ا ازٍِبَخ ااًٍِهَع  ٌَاََ َ َّللَّٱ  ٌَِِّ ۗ ٓآًٍَََُُۡب ُ َّللَّٱ ِكِّفٌَُٕ
Artinya : “Danjika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal ”. 16
Pada  ayat  ini  Allah  menjelaskan,  bahwa  jika  kamu  khawatir  akan  terjadi  syiqaq (persengketaan)  antara  suami  istri,  sesudah  melakukan  usaha-usaha  yang  telah  Allah jelaskan  dalam  ayat  sebelumnya  (An-Nisa:  34),  maka  kirimlah  seorang  hakim  (juru pendamai)  dari  keluarga  perempuan  dan  seorang  hakim  dari  keluarga  laki-laki.  Kedua hakim itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.
Di  dalam  hadist  nabi  juga  ditemukan  Dalam  penyelasaian  sengketa,  langkah pertama  yang  Rasulullah  tempuh  adalah  jalan  damai.  Seperti  sebuah  hadits  yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:
: َلاَل َىَّهَََٔ ٍَِّْهَع ُ َّاللَّ ًَهَص ِ َّاللَّ ُلََُْٕر  ٌََّا َُُّْع ُ َّاللَّ ًَِضَر ًََِِّشًُْنَا  ٍفَْٕع ٍِْبَٔ ِزًَْع  ٍَْع الاَلََٰ َوَّزَٰ ااْٰهُص َّلاِا ، ًٍٍَِِْهْسًُنا  ٍٍََْب حشِئاَج ُحْهَُّٰنَا
،ْىِِٓطُْٔزُش ًَْهَع  ًٌَُِْٕهْسًُنأَ ،ااياَزََّٰهََٰأَ
) ََُّّٰٰصَٔ ُّيذيْزّٰنا ِأر (ااياَزَٰ َّمََٰأَٔ الا َلََٰ َوَّزَٰ ااطْزَش َّلاِِ
Artinya : “ Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu `anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal
15 Departemen Agama RI , Al-Qur`an dan Terjemahannya , Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005, h.
85
16 Departemen Agama RI , Al-Qur`an dan Terjemahannya , h. 85
yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka,  kecuali  syarat  yang  mengharamkan  hal  yang  halal  atau  menghalalkan  hal  yang  haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi) . 17
Mediasi  yang  bertujuan  mencari  titik  temu  perdamaian  dalam  islam  diistilahkan dengan  “ sulhu ”.  Terlihat  dari  beberapa  dalil  di  atas  mengenai  posisi sulhu dalam  perkara yang  melingkupi  kehidupan  umat  islam  begitu  penting.  Bahkan  ruang  lingkup  mediasi dalam dalil-dalil di atas tampak lebih luas dibanding yang dikonsepsikan di dalam PERMA No.  1  Tahun 2008.  Pada  pasal  4 PERMA  No.  1 Tahun 2008  menyebutkan Kecuali  perkara yang  diselesaikan  melalui  prosedur  pengadilan  niaga,  pengadilan  hubungan  industrial, keberatan  atas  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,  serta  keberatan  atas pustusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha,  semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke pengadilan  tingkat  pertama  wajib  untuk  lebih  dahulu  diselesaikan  melalui  perdamaian dengan bantuan mediator.
Seperti yang terlihat pada dalil-dalil di atas, usaha perdamaian dalam hukum islam dilakukan pada perkara yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Dalam hukum islam  dikotomi  antara  hokum  privat  (sipil)  dan  hokum  public  tidak  begitu  tajam.  Hal  ini yang membuat penyelesaian perkara melalui ishlah menjadi luas.
Dari  beberapa  dalil-dalil  di  atas  setidaknya  bisa  kita  sarikan  unsur-unsur  dalam usaha  penyelesaian  perkara  melalui  perdamaian;  adanya  niat  untuk  melakukan  “ishlah”, adanya  hakam  atau  penengah  di  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa  dan  ishlah  atau perdamaian  tidak  berlawanan  dengan  hukum  islam.  Prinsip  ini  selalu  hadir  dalam  setiap bentuk mediasi di dalam islam.
Dalam  Q.S.  An-Nisa`  ayat  34-35  menerangkan  posisi  mediasi  pada  sengketa  yang terjadi pada lingkup rumah tangga atau dalam hukum positif di Indonesia di sebut sebagai hukum  perdata.  Selanjutnya  beberapa  ayat  Al-Qur`an  yang  menjelaskan  posisi  mediasi dalam hukum pidana islam bisa dilihat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 178:
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                       
            
Artinya:  “ Hai  Orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu  kisas  berkenaan  dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka hamba dengan hamba dan wanita dengan  wanita,  maka  barang  siapa  yang  mendapatkan  suatu  pemaafan  dari  saudaranya  hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan membayar (diat) kepada yang member maaf dengan baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itumaka baginya siksa yang sangat pedih”. 18
Pembunuhan  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  termasuk  dalam  Delik  Pidana dimana penyelesaiannya harus melalui proses peradilan. Namun jika menilik ayat di atas,
17 Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram , (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 184
18 Departemen Agama RI , Al-Qur`an dan Terjemahannya, h. 28
terdapat  kemungkinan  lain  selain  dilakukan  kisas.  Jika  mendapatkan  pemaafan  dari  ahli waris,  maka  hukuman  kisas  tidak  berlaku.  Pemaafan  dari  ahli  waris  tersebut  merupakan celah dimana bisa dilakukan proses mediasi dalam delik pidana. Karena salah satu prinsip mediasi  adalah  menemukan  atau  mendudukan  persoalan  diantara  beberapa  pihak  yang terlibat  perkara,  maka  sangat  mungkin  sekali  pemaafan  dalam  kasus  pembunuhan  bisa terjadi. Begitu juga pada Q.S. An-Nisa` ayat 92-93 yang menerangkan pemaafan yang terjadi pada kasus pembunuhan.
Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama  lima belas  tahun. 19 Jika  menggunakan  nalar mediasi  pada  Q.S.  Al-  Baqarah  dan An- Nisa` di atas, maka hukuman lima belas tahun penjara bisa jadi berkurang bahkan bebas jika ahli waris memberikan pemaafan. Pemaafan tidak muncul tanpa ada komunikasi dua arah yang sangat mungkin sekali diarahkan oleh mediator.

## Mediasi Penal
Seperti  yang  sudah  disampaikan  di  awal,  bahwa  perkara  pidana  tidak  bisa diselesaikan  melalui  proses  di  luar  persidangan.  Berdasarkan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia  saat  ini  (hukum  positif)  pada  prinsipnya  kasus  pidana  tidak  dapat diselesaikan  di  luar  pengadilan,  walaupun  dalam  hal-hal  tertentu,  dimungkinkan  adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. 20 Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan isti-lah ADR atau  ” Alternative  Dispute  Reso-lution ”;  ada  pula  yang  menyebutnya  “ Apro-priate  Dispute Resolution ” 21 ). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata 22 , tidak untuk kasus-kasus pidana. 23
Mediasi  Penal  adalah  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  musyawarah  dengan bantuan mediator yang netral dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat. 24
Walaupun  pada  umumnya  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  hanya  ada dalam  sengketa  perdata,  namun  dalam  praktek  sering  juga  kasus  pidana  diselesai-kan  di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian  atau  lembaga  permaafan  yang    ada  di  dalam  ma-syarakat (musyawarah  keluarga;  musya-warah  desa;  musyawarah  adat  dsb.).  Praktek  penyelesaian
19 Moeljanto, KUHP , (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 122 20 Barda  Nawawi  Arif “Aspek  Kebijakan  Mediasi  Penal  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan yang  disajikan  dalam  Seminar  Nasional  “ Pertanggungjawaban  Hukum  Korporasi  dalam Konteks Good Corporate Governance ”, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta,  27  Maret  2007  dan  dari  makalah “Mediasi  Pidana  (Penal  Mediation)  Dalam  Penyelesaian Sengketa/Masalah  Perbankan  Beraspek  Pidana  di  Luar  Pengadilan” dalam “Dialog  Interaktif  Mediasi Perbankan” , Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006
21 New York State Dispute Resolution Association, Inc., Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview , sbr internet
22 Lihat UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 23 Barda Nawawi Arif, Aspek Kebijakan, h. 2
24 DS.  Dewi  dan  Fatahillah  Abdussyukur, Mediasi  Penal:  Penerapan  Restorative  Justice  di Pengadilan Anak  Indonesia , (Jakarta Inde-Publishing, 2011), h. 86
perkara  pidana  di  luar  pengadilan  selama  ini  tidak  ada  landasan  hukum  formalnya, sehingga  sering  terjadi  suatu  kasus  yang  secara  informal  telah  ada  penyelesaian  damai (walaupun  melalui  mekanisme  hukum  adat),  namun  tetap  saja  diproses  ke  pengadilan sesuai hukum yang berlaku. 25
Keuntungan dengan menempuh jalur mediasi penal adalah;
a. Bertemunya  antara  pelaku  dengan  korban  memungkinkan  adanya  komunikasi yang  bersifat win-win  solution ,  tidak  ada  dendam,  tidak  terpaku  pada  hukum acara pidana, fleksibel, dan murah.
b. Seperti  halnya  dengan  mediasi  pada  perkara  perdata,  mediasi  penal  bisa mengurangi  penumpukan  perkara  pada  pengadilan  dan  memungkinkan penyelesaian masalah yang lebih cepat.
c. Mediasi  Penal  memungkinkan  terbangunnya  kerukunan  atau  hubungan  yang harmonis antara pelaku dan atau keluarganya dan korban atau keluarganya.
Adapun bentuk-bentuk dari mediasi penal adalah sebagai berikut:
Dalam  “Explanatory  memorandum”  dari  Rekomendai  Dewan  Eropa  No.  R  (99)  19 tentang  “ Mediation  in  Penal  Matters” ,  dikemukakan  beberapa  model  mediasi  penal sebagai berikut : 26
a. " informal mediation"
b. "Traditional village or tribal moots"
c. "victim-offender mediation"
d. ”Reparation negotiation programmes"
e. "Community panels or courts"
f. "Family and community group conferen-ces",
(a) Model  " informal  mediation" Model  ini  dilaksanakan  oleh  personil  peradilan pidana  ( criminal  justice  person-nel )  dalam  tugas  normalnya,  yaitu  dapat  dilakukan oleh  JPU  (Jaksa  Penuntut  Umum)  dengan  mengundang  para  pihak  untuk  mela- kukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penun-tutan apabila tercapai  kesepakatan;  dapat  dilakukan  oleh  pekerja  sosial  atau  pejabat  pengawas ( probation  officer ),  oleh  pejabat  polisi,  atau  oleh  Hakim.  Jenis  intervensi informal  ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.
(b) Model  " Traditional  village  or  tribal  moots " Menurut  model  ini,  seluruh masyarakat ber-temu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.
1) Model  ini  ada  di  beberapa  negara  yang  kurang  maju  dan  di  wilayah  pedesaan/ pedalaman.
2) Model ini lebih memilih keuntungan bagi  masyarakat luas.
3) Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program  mediasi  modern.  Pro-gram  mediasi  modern  sering  mencoba memperkenalkan  berbagai  keuntungan  dari  pertemuan  suku  ( tribal  moots )  dalam bentuk  yang  disesuaikan  dengan  struktur  masyarakat  modern  dan  hak-hak individu yang diakui menurut hukum.
25 Barda Nawawi Arif, Aspek Kebijakan, h. 2-3 26 I bid ., h. 6
(c) Model " victim-offender mediation "
4) Mediasi  antara  korban  dan  pelaku  meru-pakan  model  yang  paling  sering  ada dalam pikiran orang.
5) Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang  ditunjuk.  Banyak  variasi  dari  model  ini.  Mediatornya  dapat  berasal  dari pejabat formal,  mediator independen, atau kombi-nasi.
6) Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijak- sanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
7) Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutilan, perampokan  dan  tindak  kekerasan).  Ada  yang  terutama  ditujukan  pada  pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.
(d) Model ” Reparation negotiation programmes "
1) Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus  dibayar  oleh  pelaku  tindak  pidana  kepada  korban,  biasanya  pada  saat pemeriksaan di pengadilan.
2) Program  ini  tidak  berhubungan  dengan  rekonsiliasi  antara  para  pihak,  tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
3) Dalam model  ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.
(e) Model " Community panels or courts "
1) Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penun- tutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan infor- mal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.
(f) Model " Family and community group conferences "
1) Model  ini  telah  dikembangkan  di  Australia  dan  New  Zealand,  yang  melibatkan partisipasi  masyarakat  dalam  SPP  (sistem  peradilan  pidana).  Tidak  hanya melibatkan  korban  dan  pelaku  tindak  pidana,  tetapi  juga  keluarga  pelaku  dan warga  masyarakat  lainnya,  pejabat  tertentu  (seperti  polisi  dan  hakim  anak)  dan para pendukung korban.
2) Pelaku  dan  keluarganya  diharapkan  menghasilkan  kesepakatan  yang  kompre- hensif  dan  memuaskan  korban  serta  dapat  membantu  untuk  menjaga  sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.
Seperti  yang  disampaikan  di  atas,  bahwa  mediasi  penal  belum  memiliki  landasan hukum positif namun pada praktiknya telah terjadi pada hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Aceh dan Bali. Dengan local wisdom yang ada mereka menempuh cara yang  telah  dimusyawarahkan  guna  menyelesaikan  perkara-perkara  yang  terjadi  di masyarakatnya.  Pada  pasal  82  KUHP  ayat  1  disebutkan  bahwa  kewenangan  menuntut pelanggaran  yang  diancam  dengan  denda  saja,  menjadi  hapus,  kalo  dengan  sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam
waktu yang ditetapkan olehnya. Pasal ini  menjadi titik yang bisa digunakan sebagai awal munculnya pasal-pasal yang lain berkait dengan mediasi penal.
Harapan juga muncul pada RKUHP tahun 2006 Pasal 145 yang berbunyi; 27
Kewenangan penuntutan gugur, jika:
a. elah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. terdakwa meninggal dunia;
c. daluwarsa;
d. penyelesaian di luar proses;
e. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak  pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
f. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak  pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
g. Presiden memberi amnesti atau abolisi;
h. penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan  kepada  negara lain berdasarkan perjanjian;
i. tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
j. pengenaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.
Pada  poin  d  kewenangan  penuntutan  gugur  jika  terdapat  penyelesaian  di  luar proses,yang  berarti  RKUHP  tersebut  di  atas  membuka  ruang  bagi  penyelesaian  perkara dengan menggunakan mediasi penal dalam perkara pidana.

## Simpulan
Sebagai  alternative  penyelesaian  perkara  atau  sengketa,  mediasi  tidak  selalu digunakan di setiap jenis perkara. Pada pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 telah disebutkan hanya  sebagian  perkara  perdata  saja  yang  wajib  diselesaikan  melalui  mediasi.  Sedangkan dalam sumber hukum Islam, perdamaian yang menjadi tujuan dari mediasi memiliki ruang yang lingkup yang lebih luas daripada PERMA No. 1 Tahun 2008, yakni mencakup perkara perdata  dan  pidana.  Dasar  dari  ruang  lingkup  tersebut  terdapat  di  beberapa  dalil-dalil dalam Al-Qur`an dan hadis, seperti pada Q.S. An-Nisa` ayat 34-35 dan Q.S. Al-Baqoroh ayat 178. Mediasi pada perkara pidana atau yang disebut Mediasi Penal tidak secara rinci diatur dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  meskipun  pada  praktiknya  beberapa  hukum  adat memberlakukannya,  seperti  di  Aceh  dan  Bali.  Dengan  Perspektif  Hukum  Islam,  ruang lingkup PERMA No.1 Tahun 2008 bisa direvisi dan diperluas, apalagi dengan pertimbangan praktik hukum adat yang telah berlangsung di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas , Syahrizal, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Abdussyukur,  Fatahillah, Mediasi  Penal:  Penerapan  Restorative  Justice  di  Pengadilan  Anak Indonesia , Jakarta Inde-Publishing, 2011
Al Asqalani, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar, Bulughul Maram , Beirut: Darul Fikr, tt,. Ali,  Daud,  Muhammad, Hukum  Islam (Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia), Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000.
Departemen Agama RI , Al-Qur`an dan Terjemahannya , Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005. Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia , Jogjakarta: Liberty, 2002. Moeljanto, KUHP , Jakarta: Bumi Aksara, 2001 Nawawi  Arif,  Barda, “Aspek  Kebijakan  Mediasi  Penal  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan yang  disajikan  dalam  Seminar  Nasional  “ Pertanggungjawaban  Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance ”, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP,  di  Inter  Continental  Hotel,  Jakarta,  27  Maret  2007  dan  dari  makalah “Mediasi  Pidana  (Penal  Mediation)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa/Masalah  Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan” dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan” , Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.
PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Rahmadi,  Takdir, Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Dengan  Pendekatan  Mufakat ,  Jakarta; Rajagrafindo, 2011.
Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah , Jakarta: Lentera Hati, 2000.
Tim  penyususn  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988. UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa