## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ARSITEKTUR TRADISIONAL BALI PADA GERBANG DAN PAGAR DI BANJAR SAMPALAN NUSA PENIDA
Ida Ayu Putu Widiati,  Ketut Adi Wirawan, I Made Budiyasa, A.A. Sagung Laksmi Dewi
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
*Email: wiranisoe1202@gmail.com
DOI: 10.22225/KW.12.1.417.56-63 Halaman: 56-63

## Abstrak
Masyarakat Bali memiliki berbagai budaya lokal yang menjadi aset pariwisata pulau Bali. Salah satu budaya lokal nampak pada budaya arsitektur pada bangunan tradisional Bali. Sebagai upaya mempertahankan budaya arsitektur tradisional Bali maka pemerintah provinsi Bali membentuk Perda No. 5 tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan  Gedung.  Ketentuan  Pasal  15  perda  tersebut  mewajibkan  setiap  bangunan  non-tradisional  harus menerapkan  prinsip-prinsip  arsitektur  tradisional  Bali  pada  gerbang  dan  pagar.  Ketentuan  ini  sangat  penting diterapkan di wilayah kawasan strategis pariwisata Bali seperti Nusa Penida. Salah satu akses  laut menuju Nusa Penida adalah melalui pelabuhan Sampalan di Banjar Sampalan. Efektifnya keberlakuan Pasal 15 perda Bali No. 5 tahun  2005  di  banjar  Sampelan  akan  mendukung  program  pengembangan  kawasan  strategis  pariwisata  di  Nusa Penida. Beranjak dari hal tersebut maka akan dilakukan penelitian perihal penegakan hukum Pasal 15 perda Bali No. 5 tahun 2005 di banjar Sampalan desa Batununggul Nusa Penida.
Kata kunci: Penegakan hukum, Arsitektur tradisional Bali, Gerbang dan Pagar

## Abstract
Balinese society has various local cultures that become tourism assets of Bali Island. One of the local cultures is seen in the architectural culture of traditional Balinese buildings. In an effort to preserve the traditional Balinese architecture culture, the Bali Provincial Government established the Local Regulation No. 5 of 2005 on Building Architecture  Requirements.  The  provisions  of  Article  15  of  the  regulation  require  that  any  non-traditional buildings  should  apply  the  principles  of  traditional  Balinese  architecture  to  gates  and  fences.  This  provision  is very important to applied in the strategic areas of Bali tourism such as Nusa Penida. One of the sea access to Nusa Penida is through Sampalan port in Banjar Sampalan. The effectiveness of the implementation of Article 15 of the Bali Regulation No. 5 Year 2005 in Banjar Sampelan will support the development of strategic tourism program in Nusa Penida. Moving from that matter research concerning law enforcement Article 15 of Bali Regulation No. 5 Year 2005 in Banjar Sampalan Village Batununggul Nusa Penida will be conducted.
Keyword: Law enforcement, Traditional Balinese architecture, Gates and Fences

## I.  PENDAHULUAN
Melalui    pembukaaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia, the  founding  father telah mengamanatkan  tujuan  negara  Indonesia  sebagai berikut  “melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  dst”.
Demi  mewujudkan  tujuan  negara,  pemerintah  harus mengupayakan  berbagai  cara  yang  terangkum  dalam upaya pembangunan nasional berkelanjutan. Pembangunan  nasional  berkelanjutan  diupayakan dalam  berbagai  bidang  salah  satunya  bidang pariwisata.  Pariwisata  merupakan  salah  satu  pilar penopang  pembangunan  negara. 1 Pembangunan pariwisata Indonesia memerlukan peran berbagai pihak secara terintegrasi.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved Halaman 56
1.  Dadang Rizky Ratman, 2016, Pembangunan Pariwisata Prioritas 2016-2019 Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional  Kementerian Pariwisata  “Äkselerasi  Pembangunan  Kepariwisataan  Dalam  Rangka  Pencapaian  Target  12  Juta  Wisman  dan  260  Juta  Wisnus  2016” diunduh dari http://www.kemenpar.go.id/userfiles/Paparan%20-%20Deputi%20BPDIP.pdf pada 29 November 2017
Penegakan Hukum Terhadap kewajiban Penerapan Prinsip-Prinsp Arsitektur Traditional Bali  Pada Gerbang Dan  Pagar di Banjar Sampalan Nusa Penida
Indonesia  memiliki  pulau  Bali  sebagai  salah  satu daerah  tujuan  pariwisata  bagi  wisatawan  domestik maupun mancanegara. Bali dinobatkan menjadi daerah tujuan ( destinasy ) pariwisata dunia terbaik tahun  2017 versi trip  advisor . 2 Fakta  ini  menjadi  tantangan  bagi pemerintah  Indonesia  untuk  melakukan  upaya pembangunan  pariwisata  nasional  termasuk  Bali sebagai  rencana  pembangunan  pariwisata  nasional berkelanjutan.  Eksistensi  pulau  Bali  sebagai  daerah tujuan  wisatawan  tidak  dapat  dilepaskan  dari kebudayaan  tradisional  masyarakat  Bali.  Kebudayaan tradisonal  masyarakat  Bali  sebagai  daya  tarik  wisata meruapkan  aset  pengembangan  sektor  pariwisata Indonesia.  Mengacu  Pasal  1  angka  5  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10.Tahun  2009  tentang kepariwisataan  dijelaskan  bahwa  “daya  tarik  wisata adalah  segala  sesuatu  yang  memiliki  keunikan, keindahan,  dan  nilai  yang  berupa  keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi  sasaran  atau  tujuan  kunjungan  wisatawan”. Upaya  pembangunan  pariwisata  Indonesia  di  Pulau Bali  harus  memperhatikan  eksistensi  kebudayaan masyarakat  Bali  sebagai  sumbu  utama  daya  tarik wisata.
Merujuk Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomorr  5  Tahun  2017  Tentang  Pemajuan Kebudayaan  dijelaskan  bahwa  “Kebudayaan  adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan  hasil  karya  masyarakat”.  Kebudayaan  dapat meliputi cipta, rasa dan karsa masyarakat dalam bentuk fisik  maupun  non-fisik.  Pemerintah  Provinsi  Bali dalam  kerangka  otonomi  daerah  merespon  baik  upaya pemerintah  mengembangkan  pariwisata  dengan memberikan  perlindungan  serta  mengembangkan kebudayaan  masyarakat  lokal.  Berbagai  produk legislasi daerah Provinsi Bali di bidang kepariwisataan dibentuk, salah satunya adalah  Perda Provinsi Bali No. 5  Tahun  2005  tentang  Persyaratan  Arsitektur Bangunan  Gedung  (selanjutnya  disebut  Perda  Bali 5/2005).  Dimuat  dalam  konsideran  menimbang  Perda tersebut  bahwa  “bangunan  gedung  merupakan bangunan  yang  memiliki  fungsi-fungsi cultural dan fungsi-fungsi  arsitektural”.  Dapat  dipahami  bahwa dalam  arsitektur  tradisional  masyarakat  Bali  terdapat nilai  budaya/kebudayaan  yang  harus  dilestarikan sebagai salah satu aset fisik pariwisata Bali.
Mengacu  Peraturan  Daerah  Bali  No.  16  Tahun 2009  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi Bali Tahun  2009-2029  bahwa  beberapa  kawasan  di Bali  dikembangkan  sebagai  kawasan  strategis pariwisata, salah satunya adalah kawasan Nusa Penida. Nusa  Penida  merupakan  bagian  wilayah  Kabupaten Klungkung yang terpisah dengan pulau Bali. dipilihnya Nusa  Penida  menjadi  kawasan  strategis  pariwisata dikarenakan  pulau  ini  memiliki  beberapa  objek  yang memiliki  daya  tarik  bagi  wisatawan.  Untuk  menuju pulau  ini  wisatawan  harus  menempuh  jalur
penyeberangan  laut  dengan  titik  keberangkatan  di beberapa  dermaga/pelabuhan  di  Bali.  Dermaga  tertuju di  Nusa  Penida  salah  satunya  adalah  dermaga Sampalan di Banjar Sampalan Desa Batununggul Nusa Penida.
Sebagai satu kesatuan upaya terintegrasi pemerintah  provinsi  Bali  dalam  pengembangan kawasan  pariwisata  Nusa  Penida,  maka  Perda  Bali 5/2005  harus  diterapkan  pula  di  Nusa  Penida.  Bagian ketiga  mengenai  persyaratan  arsitektur  bangunan gedung Non-Tradisional Bali pada Pasal 15 Perda Bali 5/2005  memuat  ketentuan  sebagai  berikut:  “Desain pagar  dan  gerbang  disepanjang  jalan  raya  dan  jalan lingkungan  harus  menaati  prinsip-prinsip  arsitektur tradisional Bali”.  Dapat dipahami bahwa setiap tempat hunian masyarakat/ rumah untuk tujuan hunian pribadi harus  dibangun  dengan  mentaati  prinsip-prinsip arsitektur  Bali.  Kiranya  ketentuan  Pasal  15  Perda tersebut sangat penting diterapkan di Banjar Sampalan mengingat  sebagaian  wisatawan  yang  akan  memasuki wilayah  Nusa  Penida  akan  melewati  jalan  Banjar Sampalan.  Pemandangan  pertama  yang  akan  terlihat adalah  gerbang  dan  pagar  rumah  masyarakat  di sepanjang  jalan  Banjar  Sampalan.  Demi  menjamin keberlakuan  Pasal  15  Perda  Bali  5/2005  di  Banjar Sampalan  maka  diperlukan  upaya  penegakan  hukum oleh pemerintah.
Jurnal ini merupakan hasil daripada penelitian ilmu hukum  yang dilakukan dengan  metode empiris. Locus pada  penelitian  ini  antara  lain  Banjar  Sampalan  Desa Batununggul Nusa Penida, Kantor Sat. Pol.PP Provinsi Bali  dan  Kantor  Sat.  Pol.PP  Kabupaten  Klungkung. Adapun data primer diperoleh dari penelitian langsung ke locus penelitian  dengan  berfokus  pada  data kualitatif  (proses,  tempat  dan/atau  orang,).  Data sekunder  diperoleh  dari  telaah  pustaka  pada  buku, jurnal  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang relevan  dengan  penelitian  ini.  Data  kualitatif  yang diperoleh kemudian dianalisa dengan  metode tringular dengan  diperkuat  beberapa  teori,  kemudian  disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.
Beranjak dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya,  terdapat  permasalahan  yang  akan  dikaji dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana penegakan hukum  terhadap  kewajiban  penerapan  prinsip-prinsip arsitektur  tradisional  Bali  pada  gerbang  dan  pagar  di Banjar  Sampalan  Nusa  Penida  ?  permasalahan  kedua, apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum  terhadap  kewajiban  penerapan  prinsip-prinsip arsitektur  tradisional  Bali  pada  gerbang  dan  pagar  di Banjar Sampalan Nusa Penida?

## II.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Penegakan  Hukum Terhadap  Kewajiban Penerapan  Prinsip  -  Prinsip  Arsitektur
2.  Sri Anindiati Nursastri, Bali Dinobatkan sebagai Destinasi Wisata Terbaik di Dunia, http://travel.kompas.com/read/2017/04/14/200540027/ bali.dinobatkan.sebagai.destinasi.wisata.terbaik.di.dunia diunduh 29 November 2017
Tradisional  Bali  Pada  Gerbang  dan  Pagar  di Banjar Sampalan Nusa Penida
Penegakan  hukum  ( law  enforcement )  dalam Black’s Law Dictionary adalah  “1. The detection and punishment  of violations of the law , 2. Police officers and  other  member  of  the  executive  branch  of goverment  charged  with  carrying  out  and  enforcing the  criminal  law”. 3 Dapat  diartikan  sebagai  1.deteksi dan hukuman dari pelanggaran hukum, 2. Petugas dari cabang  eksekutif  dari  pemerintah  yang  bertanggung jawab  melaksanakan  dan  menegakan  hukum.  sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa penegakan  hukum  “sebagai  suatu  kegiatan  yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyerasaikan  nilai-nilai  yang  tercermin  dalam perilaku  masyarakat  untuk  menciptakan,  memelihara dan  menjaga  kedamaian  dalam  berkehidupan ” .  Dalam konteks  penelitian  ini  dapat  ditarik  benang  merah bahwa  penegakan  hukum  terhadap  kewajiban penerapan  prinsip-prinsip  arsitektur  tradisional  Bali dalam  membangun  gerbang  dan  pagar  di  Banjar Sampalan  Nusa  Penida  dimaksudkan  sebagai  upaya untuk  mewujudkan  ketaatan  masyarakat  Banjar Sampelan  terhadap    ketentuan  Pasal  15  Perda  Bali 5/2005.
Dalam  konsepsi  penegakan  hukum  terdapat beberapa  hal  yang  perlu  menjadi  fokus,  antara  lain: peraturan perundang-undangan yang ingin ditegakkan, penegak aturan hukum serta masyarakat yang menjadi tempat beroperasinya aturan hukum. Dalam pandangan positivisme hukum,  Hans  Kelsen  hukum  beberurusan denganbentuk ( forma ), bukan isi ( materia ). 4 Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal 15  Perda  Bali  5/2005  diatur  kewajiban  penerapan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali pada  gerbang dan  pagar  di  sepanjang  jalan  raya  dan  jalan lingkungan.  Terbitnya  Perda  Bali  5/2005  dilandasi pertimbangan  sosiologis  bahwa  bangunan  gedung dapat  menentukan  keselamatan  pengguna  dan lingkungannya serta mempengaruhi citra/kesan cultural suatu masyarakat sehingga bangunan gedung harus  diselenggarakan  berdasarkan  filsafat  Tri  Hita Karana, nilai-nilai luhur budaya masyarakat Bali dalam bidang  arsitektur    bangunan  gedung,  prinsip-prinsip arsitektur  tradisional  Bali,  persyaratan-persyaratan, bentuk,  karakter  dan  prinsip-prinsip  arsitektur bangunan gedung.
Secara  gramatikal,  pengertian  bangunan  gedung non tradisonal Bali dapat dilihat dari ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Perda Bali 5/2005 sebagai berikut:
“Bangunan  Gedung  adalah  wujud  fisik  hasil pekerjaan  konstruksi  yang  menyatu  dengan
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya  berada  di  atas  dan/atau  di  dalam tanah  dan/atau  air,  yang  berfungsi  sebagai tempat  manusia  melakukan  kegiatannya,  baik untuk  hunian  atau  tempat  tinggal,  kegiatan keagamaan,  kegiatan  usaha,  kegiatan  social, kegiatan  budaya,  kegiatan  campuran,  maupun kegiatan khusus”.
Sedangkan  arsitektur  non  tradisonal  Bali  diatur dalam Pasal 1 angka 8 sebagai berikut: “Arsitektur non tradisional  Bali  adalah  arsitektur  yang  tidak menerapkan  norma-norma  arsitektur  tradisional  Bali secara  utuh  tetapi  menampilkan  gaya  arsitektur tradisional Bali” (garis bawah dari penulis). Mengenai apa  yang  dimaksud  dengan  “norma-norma”  dalam konteks  arsitektur  tradisional  Bali  tidak  dijelaskan dalam Perda.
Kata  “norma”  dalam  bahasa  Inggris  dipersamakan dengan  “ norm ”. Black’s  law  dictionary memberi pengertian  “ norm” sebagai  berikut:  (1) a  model  or standard  accepted  (voluntary  or  involuntarily)  by society  or  other  large  group,  againts  which  society judges  someone  or  something (2) An  actual  or  set standar  determined  by  the  typical  or  most  frequent behaviour  of  a  group. 5 (Dapat  diartikan  sebagai berikut (1) model atau standar yang diterima (sukarela atau  tidak  disengaja)  oleh  masyarakat  atau  kelompok besar  lainnya,  yang  mana  masyarakat  menilai seseorang atau sesuatu (2) Standar aktual atau standar yang ditentukan oleh perilaku khas atau paling sering suatu  kelompok).  Simorangkir  dkk memberi pemahaman  norma  sebagai  kaidah,  patokan,  ukuran, pedoman  atau  petunjuk  untuk  berbuat  (atau  tidak berbuat)  dan  bertingkah  laku  sebagaimana  mestinya terhadap  sesama  manusia  di  dalam  lingkungan  suatu masyarakat  yang  tertentu. 6 Sejalan  dengan  itu,  Maria Farida  memberikan  pengertian  norma  sebagai  suatu ukuran  yang  harus  dipatuhi  oleh  seorang  dalam hubungannya  dengan  sesamanya  ataupun  dengan lingkungannya. 7
Beranjak  dari  pemahaman  mengenai  norma,  maka “norma-norma arsitektur tradisional Bali” dalam Pasal 1  angka  8  dapat  ditafsirkan  bahwa    dalam  sebuah arsitektur  tradisional  Bali  terdapat  aturan/  ukuran/ patokan/  kaidah  yang  harus  ditaati  agar  suatu bangunan  gedung  dapat  digolongkan  telah  memenuhi syarat  arsitektur  tradisonal  Bali.  Mengenai  apa  yang dimaksud dengan arsitektur tradisional Bali dijelaskan dalam  Pasal  1  angka  7  Perda  Bali  5/2005  “Arsitektur tradisional Bali adalah tata ruang dan tata bentuk yang pembangunannya  didasarkan  atas  nilai  dan  norma- norma  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang diwariskan secara turun-temurun”.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 58
3.  Garner, Bryan A., 1999, Black’s Law Dictionary , Ninth Edition, West Publishing, USA.hlm. 964.
4.  Darji  Darmodihardjo  dan  Shidarta,  2006, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum  Indonesia ,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,hlm.115.
5.  Bryan A. Garner, Op.cit ,hlm.1159
6.  Simorangkir,dkk, 2009, Kamus Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.106
7.  Maria Farida Inrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya , Penerbit kanisius, Yogyakarta,hlm.6
Penegakan Hukum Terhadap kewajiban Penerapan Prinsip-Prinsp Arsitektur Traditional Bali  Pada Gerbang Dan  Pagar di Banjar Sampalan Nusa Penida
Ketentuan  Pasal  1  angka  7  dan  ketentuan  Pasal  1 angka  8  terdapat  ketidak  sinkronan,  dimana  kedua ketentuan tersebut seharusnya mengandung pengertian yang inhern .  Pada  kedua  ketentuan  tersebut  terdapat kata  “norma”  yang  ternyata  mengandung  maksud berbeda  pada  masing-masing  pasal.  Norma  dalam Pasal  1  angka  7  tertuju  kepada  aturan/  ukuran/ patokan/  kaidah  yang  tumbuh  dan  berkembang  di masyarakat. Sedangkan pengertian norma dalam Pasal 1  angka  8  lebih  tertuju  pada  aturan/  ukuran/  patokan/ kaidah  sebagai  syarat  dapat  disebut  arsitektur tradisional Bali.
Menilik  kembali  ketentuan  Pasal  15  Perda  Bali 5/2005,  “Desain  pagar  dan  gerbang  disepanjang  jalan raya  dan  jalan  lingkungan  harus  menaati  prinsip- prinsip  arsitektur  tradisional  Bali”  (garis  bawah penulis).  Kata  Prinsip  dalam  bahasa  Inggris  berarti “ principal ”  yang  berarti  dasar,  azas,  pokok. 8 Dalam konteks  kalimat  Pasal  15  tersebut,  “dasar”  atau ”pokok”  memiliki  maksud  yang  berhubungan  dengan kata  “gaya”  pada  Pasal  1  angka  8  Perda a  quo. Gaya arsitektur  tradisional  Bali  dijelaskan  dalam  Pasal  1 angka  12 sebagai  ”corak  penampilan  arsitektur  yang dapat memberikan citra/nuansa arsitektur berlandasarkan  budaya  Bali  yang  dijiwai  oleh  agama Hindu  melalui  penerapan  berbagai  perinsip  bentuk yang  mengandung  identitas  maupun  nilai-nilai arsitektur tradisional Bali”. Padanan kalimat yang bisa dipakai  untuk  menjelaskan  hubungan  antara  gaya  dan prinsip  ialah  “ untuk  memunculkan  gaya  arsitektur tradisonal Bali pada bangunan gedung non-tradisional Bali,  maka  minimal  prinsip-prinsip  arsitektur tradisional  Bali  harus  diikuti ”.  Maksud  kata  ”norma” dan “prinsip” dalam perda ini menimbulkan penafsiran yang ambigu.
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan harus  memenuhi  beberapa  asas,  Van  der  Vlies membagi asas-asas tersebut ke dalam asas  formal  dan materiil yang meliputi:
1.  Asas-asas formal terdiri atas :
a)  Asas  tujuan  yang  jelas  ( beginsel  van  duidelijke doelstelling ),  mencakup  ketetapan  peraturan perundang-undangan dengan kebujakan pemerintah,  tujuan  khusus  peraturan  yang dibentuk, tujuan dari bagian yang akan dibentuk;
b)  Asas organ/ lembaga yang tepat ( beginsel van het juiste  organ ),  menetapkan  kejelasan  organ  yang menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut;
c)  Asas perlunya pengaturan ( het noodzakelijkheids beginsel ), menentukan alternatif maupun relevansi dibetuknya aturan  untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan;
d)  Asas  dapat  dilaksanakan  ( het  beginsel  van uitvoerbaarheid ),  peraturan  yang  dibuat  dapat ditegakan; dan
e)  Asas  konsensus  ( het  beginsel  van  consensus) , kesepakatan rakyat untuk menaati aturan sebagai konskwensi ditetapkannya aturan.
2.  Asas materiil terdiri atas :
a)  Asas  terminologi/sistematika  yang  benar (het beginsel  van  duidelijke  systematiek ),  setiap peraturan dipahami oleh masyarakat;
b)  Asas  dapat  dikenali  ( het  beginsel  van  de kenbaarheid ), hal ini untuk memberikan keadilan dalam praktik pelayanan dan penegakan hukum;
c)  Asas kepastian hukum ( het rechtszekerheidsbeginsel );
d)  Asas  pelaksanaan  hukum  sesuai  keadaan individual  ( het  beginsel  van  de  individuele rechtbedeling ), memberikan penyelesaiaan khusus menyangkut kepentingan individual; dan
e)  Asas  perlakuan  yang  sama  dalam  hukum  ( het rechtsgelijkheidsbeginse l). 9 Penggunaan  bahasa  sangat  penting  dalam hubungan  sosial  terlebih  pula  dalam  pembentukan peraturan daerah, sehingga maksud pengaturan sebuah peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan  maksud pembentuk.  Sejatinya  setiap  ketentuan  dalam  sebuah peraturan  perundang-undangan  ataupun  dalam  sebuah sistem  hukum  seharusnya  bersifat  konsisten  dan harmonis.  Sebuah  peraturan  perundang-undangan (dalam hal ini Perda) seharusnya menggunakan sebuah kata dengan konsisten sehingga tidak terjadi penafsiran yang  berbeda  dari  tujuan  pengaturannya.  Sejalan dengan pandangan Arief Sidharta sebagaimana dikutip oleh Hamzah halim dan Kemal Redindo (2009) bahwa hukum  dibangun  di  atas  bahasa,  tanpa  bahasa  hukum tiada. 10 Inkonsistensi  dalam  penggunaan  terminologi sebuah  peraturan  perundang-undangan  (perda)  akan menimbulkan  kekacauan  dalam  penerapan  maupun penegakan  hukumnya.  Apabila  “prinsip-prinsip” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perda Bali 5/2005 dimaksudkan  hal  dasar  yang  harus  ada  agar memunculkan gaya arsitektur tradisional Bali atau agar timbul  citra/nuansa  arsitektur  berlandasarkan  budaya Bali,  maka  apa  saja  prinsip-prinsip  arsitektur tradisional  Bali  yang  harus  dimunculkan  dalam membangun gerbang dan pagar ?
Perihal  prinsip-prinsip  dalam  arsitektur  tradisional Bali  dapat  dilihat  pada  bagian  penjelasan  lampiran Perda  No.  5  tahun  2005  bahwa  terdapat  beberapa prinsip antara lain prinsip tata ruang, prinsip tata letak, prinsip  tata  bangunan,  prinsip utilitas dan  ergonomi serta  prinsip  ornamen  dan  bangunan.  Perihal  prinsip-
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 59
8.  Simorangkir,dkk, Op.Cit , hlm.133
9.  Sirajuddin,dkk,  2015, Legislative  Drafting:  Metode  Partisipatif  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan ,  Setara  Press, Malang, hlm.34
10.  Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai manual) Konsep Teoritis menuju Artikulasi Empiris , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.68
Penegakan Hukum Terhadap kewajiban Penerapan Prinsip-Prinsp Arsitektur Traditional Bali  Pada Gerbang Dan  Pagar di Banjar Sampalan Nusa Penida
prinsip  yang  harus  ada  dalam  Gerbang  dan  pagar dalam  sebuah  rumah  tempat  tinggal  (rumah  hunian) non-tradisonal  Bali  tidak  dijelaskan  secara  terperinci dalam penjelasan lampiran Perda No. 5 tahun 2005.
Arsitektur  tradisonal  Bali  menganut  pada Asta Kosala-Kosali dan Asta Bumi yang mengandung   nilai -nilai  kegaiban  atau  magis  berdasarkan  Agama Hindu. 11 Asta atau Hasta berarti  ukuran  panjang  1 (satu)  hasta  yaitu  daripergelangantangan  sampai  siku. Sedangkan asta  kosala merupakan  nama  lontar/buku tentang ukuran membuat menara atau bangunan tinggi, wadah,  bade,  usungan  mayat.  Begitu  pula asta  kosali merupakan nama lontar/buku tentang ukuran membuat rumah. 12 Gerbang dalam arsitektur Bali disebut sebagai pemesuan atau angkul-angkul yang  merupakan perkembangan  dari palesatan yang  diberitambangan atap yang meng-ungkuli/ungkul-ungkul (berada di atas kepala) terhadap orang yang lewat. 13 Gerbang  dan  pagar  berdasarkan  prinsip  tata  ruang setidaknya  harus  menyesuaikan  dengan  lingkungan fisik  dan  lingkungan  budaya/sosial.  Serta  dibuat berdasarkan  ukuran-ukuran  tertentu. 14 Sejalan  dengan pendapat I Wayan Runa dikatakan sebagai berikut:
“Mengenai hal prinsip yang harus dimunculkan dalam  sebuah  gerbang  dan  pagar  agar  disebut bergaya  arsitektur  tradisonal  bali  sangat  sulit ditentukan. Mengingat dinamika model bangunan  terus  berkembang,  banyak  orang yang menggabungkan gaya arsitektur tradisonal Bali dengan gaya arsitektur luar. Hanya saja hal yang  sangat  prinsip  sekali  dapat  dilihat  pada bentuk,  struktur  dan  bahan.  Dari  aspek  bentuk, secara  filosofis  sebuah  bangunan  arsitektur tradisional  bali  termasuk  gerbang  dan  pagar terdiri  dari  3  bagian  antara  lain:  kepala,  badan dan  kaki.  Dari  segi  struktur  secara  prinsipil bangunan tradisinal Bali termasuk gerbang dan pagar  berbentuk  segi  tiga  dengan  titik  berat  di bagian  bawah  sehingga  terlihat  proporsional. Yang  terakhir  adalah  dari  segi  bahan  yaitu menggunakan  bahan  alami  yang  ada  di sekitarnya,  contohnya  paras,  batu  hitam,  batu bata,  kayu  bahkan  tanah  liat  juga  tergolong bahan alami”. 15
Mengenai  posisi  pintu  gerbang  rumah  tradisional Bali, dilakukan dengan hitungan membagi pekarangan dengan tiga  bagian,  lima  bagian atau sembilan  bagian
(dipilih  satu  hitungan).  Namun  semuanya  akan bertemu  kelak  pada  hitungan  yang  sama.  Contohnya hitungan  sembilan,  maka  sisi  pekarangan  akan  dibagi sembilan  yang  selanjutnya  penempatan  pintu  gerbang disesuikan  dengan  arah  kemana  menghadap  suatu pekarangan. 16 Perkembangan masyarakat dan perkembangan model di bidang arsitektur menimbulkan  kesulitan  untuk  menentukan  prinsip- prinsip  yang  harus  terpenuhi  dalam  sebuah  bangunan semi modern atau non-tradisional Bali khususnya pada gerbang  dan  pagar.  Apa  yang  dimaksudkan  dengan “Prinsip-prinsip  arsitektur  tradisional  Bali  pada gerbang  dan  pagar  bangunan  non-tradisonal”  masih memerlukan  kajian  lebih  lanjut  dari  ahli  arsitektur untuk dituangkan dalam bentuk aturan.
Fokus berikutnya pada penegak  hukum dari Perda Bali  5/2005.  Sebagai  satu  kesatuan  upaya  penegakan hukum,  di  samping  instrument  utama  yaitu  terdapat aturan  hukum  yang  baik  yang  ditegakan,  peran penegak  hukum  juga  tidak  dapat  dikesampingkan. Polisi  Pamong  Praja  (selanjutnya  disebut  Pol.  PP) merupakan instrument penegak hukum terhadap Perda Provinsi.  Terkait  dengan  Perda  Bali  5/2005, Pemerintah  Kabupaten  Klungkung  belum  membentuk Perda  Kabupaten  sebagai  Perda  Turunan  dari  Perda dimaksud,  sehingga  penegakan  hukum  oleh  Pol.  PP Provinsi  Bali mutatis  mutandis berlaku  di  Kabupaten Klungkung.  Tentunya  proses  penegakan  hukum  ini tetap  harus  berkordinasi  dengan  Pol.  PP  Kabupaten Klungkung.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Ketut Gede Arnawa selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Provinsi  Bali bahwa  sejak  Perda  Bali  5/2005  diterbitkan,  Pol  PP Provinsi  belum  pernah  melakukan  penegakan  hukum terkait  arsitektur  bangunan  di  Kabupaten  Klungkung termasuk di Nusa Penida. 17 Fakta ini mengindikasikan bahwa  penegakan  hukum  terhadap  Perda  Bali  5/2005 belum berjalan secara efektif di Kabupaten Klungkung (Nusa Penida).
Perda  Bali  5/2005  baru  ditegakkan  di  beberapa Kabupaten/Kotamadya antara lain Kotamadya Denpasar, Kabuapten Badung dan Kabupaten Gianyar. Penegakannya  pun  belum  memasuki  upaya  represif, hanya sebatas preventif melalui prosedur administrasi. Prosedur  administrasi  dimaksud  ialah  penerapan persyaratan  arsitektur  tradisional  Bali  bagi  pemohon IMB di dinas perizinan. Permohonan IMB diharuskan
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 60
11.  Made Bidja, 2000, A sta Kosala-Kosali: Asta Bumi , Balai Pustaka, Denpasar,hlm.6 12.  I Nyoman Gede Bendesa K. Tonjaya, 1992, Lintasan Asta Kosali , Penerbit Toko Buku Ria, Denpasar, hlm.5
13.  Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, 2010, A rsitektur Rumah  Tradisional Bali: berdasarkan A sta Kosala-Kosali , Udayana Press, Denpasar, hlm.71
14.  Dalam asta  kosala-kosali sebagai  dasar  arsitektur  bangunan  tradisional  Bali  dikenal  beberapa  jenis  ukuran  antara  lain: Depa,  Hasta, Musti, a tapak, a tapak ngandang . Lihat : Ida Bagus Gede Widana, 2011, Darmaning Hasta Kosala Kosali Arsitektur Tradisional Bali , Darma Pura, denpasar, hlm.15
15.  Wawancara  dengan  Prof.  Dr.  Ir.  I  Wayan  Runa,  MT  selaku  dosen  Teknik  Arsitektur  Uniersitas  Warmadewa  pada  Selasa,14  November 2017
16.  Ketut  Pasek  Suardika,  2009, Indik  W ewangunan:  Karang-Paumahan-Mrajan-Wadah  dan  Berbagai  permasalahannya ,  Paramitha, Surabaya, hlm.53
17. 17 Wawancara dengan Drs. Ketut Gede Arnawa,MAP selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Sat. Pol. Pamong Praja Provinsi Bali pada Kamis, 14 September 2017
Penegakan Hukum Terhadap kewajiban Penerapan Prinsip-Prinsp Arsitektur Traditional Bali  Pada Gerbang Dan  Pagar di Banjar Sampalan Nusa Penida
melampirkan rencana bangunan yang kemudian dinilai oleh  tim  ahli  Dinas  Pekerjaan  Umum.  Jika  rencana bangunan  dianggap  belum  memenuhi  persyaratan arsitektur  dengan  menonjolkan  gaya  arsitektur tradisional  Bali,  maka  ijin  IMB  dapat  ditunda penerbitannya  hingga  pemohon  merubah  rencana bangunan.
Berbagai permasalahan di tubuh hukum  itu sendiri maupun  disebabkan  dari  luar  hukum  (Perda  Bali 5/2005)  mengakibatkan  penegakan  hukum  terhadap perda  dimaksud  menjadi  tidak  efektif.  Ketidak efektifan penegakan hukum Perda Bali 5/2005 menjadi salah  satu  penyebab  gagalnya  perda  terbut  berlaku secara  efektif  di  masyarakat.  Ketidakefektifan penegakan  hukum  Perda  Bali  5/2005  di  banjar Sampalan  Nusa  Penida  tentunya  disebabkan  karena berbagai  kendala  baik  kendala  di  bidang  hukum maupun kendala lain di luar hukum.
B.  Kendala  dalam  Penegakan  hukum  terhadap kewajiban  penerapan  prinsip-prinsp  arsitektur tradisional  bali  pada  gerbang  dan  pagar  di Banjar Sampalan Nusa Penida
Penegakan  hukum  ( law  eforcement )  merupakan salah  satu  langkah  dalam  merekayasa/  mengarahkan masyarakat ke arah yang dicita-citakan ( rechtidee ) oleh Roscoe  Pound  diistilahkan  dengan  “ a  tool  of  social engineering ”. 18 Penegakan  hukum  dalam  konteks kewajiban penerapan prinsip-prinsp arsitektur tradisional Bali dalam membangun gerbang dan pagar di  Banjar  Sampalan  Nusa  Penida  sebagaimana ketentuan  Pasal  15  Perda  Bali  5/2005  tidak  efektif terlaksana.  Oleh  penulis,  berbagai  faktor  tersebut didikotomikan  menjadi  2  yaitu  faktor  yuridis  dan faktor non-yuridis. Faktor yuridis dimaksudkan aturan hukum  tertulisnya  (Perda  Bali  5/2005)  sedangkan faktor  non-yuridis  meliputi  faktor  lain  selain  aturan hukum tertulisnya.
1.  Faktor Yuridis
Pasal  15  Perda  Bali  5/2005  menegaskan  “Desain pagar  dan  gerbang  disepanjang  jalan  raya  dan  jalan lingkungan  harus  menaati  prinsip-prinsip  arsitektur tradisional  Bali”(garis  bawah  penulis).  Kata  “harus” dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan  sebuah  indikasi  bahwa  ketentuan  tersebut merupakan  jenis  norma imperatif (memaksa),  bukan fakultatif .  Norma imperatif pada  umumnya  diikuti dengan  sanksi  (administrasi,  perdata  ataupun  pidana). Namun  dalam  perda  ini  tidak  ditemui  ketentuan  yang memuat  sanksi.  Implikasinya  dalam  penerapan
ketentuan  ini  hanya  dapat  ditempuh  dengan  jalur preventif  (melalui  syarat  perizinan  IMB),  sedangkan represifnya tidak ada.
Selain  itu,  sebagaimana  telah  dipaparkan  pada bagian  terdahulu  bahwa  penggunaan  bahasa  (kata) pada ketentuan Pasal 15 Perda Bali Perda Bali 5/2005 tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  lain  dalam  perda yang  sama.  Bahkan  tidak  terdapat  penjelasan mengenai  apa  saja  prinsip-prinsip  yang  harus diterapkan  dalam  pembangunan  gerbang  dan  pagar pada  bangunan  gedung  non  tradisional  Bali. Kekaburan  norma  pada  aturan  hukum  ini  tentu  akan menimbulkan  multitafsir dalam penerapannya, apakah suatu  gerbang  dan  pagar  telah  memenuhi  prinsip arsitektur tradisional Bali ataukah tidak.
2.  Faktor Non-Yuridis
a.  Faktor  politik  hukum  pemerintah  Kabupaten Klungkung
Istilah  politik, politiek dalam  bahasa  Belanda  atau politics dalam bahasa Inggris, dipakaidalam berbagai arti.  Secara  umum  kedua-duanya  berarti  sesuatu yang berhubungan dengan negara. 19 politik dapat dimengerti sebagai  rangkaian  proses  dalam  menentukan  dan melaksanakantujuan-tujuan  dalam  konteks  politik (kenegaraan).  Ketika  dipadupadankan  dengan  kata “hukum” maka “politik hukum”  dapat berarti sebagai rangkaian  proses  dalam  upaya  mewujudkan  tujuan- tujuan  hukum.  Perda  Bali  5/2005  dibentuk  dengan tujuan  agar  budaya  Bali  di  bidang  arsitektur  dapat bertahan  bahkan  berkembang  di  tengah  arus modernisasi  masyarakat.  Dengan  bertahannya  budaya arsitektur  tradisonal  Bali  diharapkan  mampu menopang keberlanjtan pariwisata budaya di Bali.
Hingga  tahun  2017  Pemerintah  Kabupaten Klungkung  belum  membentuk  aturan  turunan  dari Perda Bali 5/2005. Tidak ditindaklanjutinya Perda Bali 5/2005  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Klungkung mengakibatkan  Pol.  PP  Provinsi  mengalami  kesulitan dalam  penegakan  perda  dimaksud  di  Kabupaten/ Kotamadya  yang  belum  membuat  aturan turunan  atas Perda  Bali  5/2005,  termasuk  Kabupaten  Klungkung (Banjar Sampalan Nusa Penida).
b.  Faktor  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  dalam penegakan hukum oleh Pol. PP. Provinsi Bali
Mengingat  Perda  Bali  5/2005  merupakan  Perda Provinsi, dan Kabupaten Klungkung belum membentuk  Perda  kabupaten  sebagai  turunan  Perda tersebut.  Implikasinya  adalah  penegakan  hukumnya
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 61
18.  Bernard  L.  Tanya,  Simanjuntak  Yoan  N,  eat.all,  2013, Teori  Hukum:  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generas i,  Genta Publishing,  Yogyakarta,hlm.155  ;  lihat  juga:  Lili  Rasdjidi  dan  Ira  Thania  Rasdjidi,  2002, Pengantar  Filsafat  Hukum ,  Penerbit  Mandar Maju, Bandung,hlm.67; lihat juga Darji Darmodihardjo dan Shidarta, 2006, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,hlm.130. “Pemikiran Roscoe Pound menganggap hukum bukan hanya produk rasio manusia  namun  lebih  dari  itu  merupakan  sebuah  produk  pengalaman  (indra  manusia).  Hukum  yang  kekal  adalah  hukum  yang  teruji menghadapi  ujian  akal  terus  menerus.  Sedangkan  akal  terbangun  dari  pengalaman  sehingga  hukum  harus  diuji  melalui  pengalaman. Pengalaman  membawa  hukum  lepas  dari  kerangka  positivisme,  dimana  hukum  harus  memperhatikan  berbagai  kepentingan  dalam masyarakat  (kepentingan  umum  ( public  interest) ,  kepentingan  masyarakat  ( social  interest )  dan  kepentingan  pribadi  ( private  interest )).
Keseimbangan berbagai kepentingan bermuara pada kebahagiaan sebagaimana pemikiran para penganut aliran utilitarianisme ”. 19.  Hamdan,1997, Politik Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo, Jakarta,hlm.2
Penegakan Hukum Terhadap kewajiban Penerapan Prinsip-Prinsp Arsitektur Traditional Bali  Pada Gerbang Dan  Pagar di Banjar Sampalan Nusa Penida
harus  dilakukan  oleh  Pol.  PP  Provinsi  dengan berkordinasi  dengan  Pol.  PP  Kabupaten  Klungkung. Berdasarkan  wawancara  dengan  Ketut  Gede  Arnawa bahwa    Pol  PP  Provinsi  per-tahun  2017  Pol.PP Provinsi  Bali  melakukan  penegakan  hukum  terhadap 56 Perda. Frekuensi beban kerja tentunya membutuhkan  tenaga  dan  anggaran  yang  mencukupi sehingga  tidak  semua  Perda  mampu  terjangkau  untuk diproses.  Terlebih  di  Banjar  Sampalan  Nusa  Penida yang  notabena  harus  ditempuh  dengan  jalur  laut. Sehingga  memerlukan  anggaran  yang  lebih  besar  dari jalur  darat. 20 Implikasi  jarak  dan  waktu  tempuh  ke Banjar  Sampalan  Nusa  Penida  mengakibatkan diperlukannya jumlah sumber daya manusia yang lebih banyak untuk melakukan pengawasan secara berkala di lokasi.
Jika  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Klungkung sebagai  turunan  Perda  Bali  5/2005  sudah  dibentuk, maka  dalam  penegakan  hukumnya  pun  dapat berkordinasi  penuh  dengan  Pol.  PP  Kabupaten Klungkung.  Dari  aspek  jumlah  sumber  daya  dan anggaran  dapat  ditanggulangi  dengan  meningkatkan koordinasi vertikal antara Pol. PP Provinsi dan Pol. PP Kabupaten Klungkung.
c.  Faktor  kesadaraan  hukum  masyarakat  Banjar Sampalan Nusa Penida
Kesadaran  hukum  oleh  Krabbe,  diartikan  sebagai kesadaraan  atau  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang  diharapkan  ada.  Beranjak  dari  pendapat  Krabbe maka kesadaraan hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu: kesadaran hukum positif yang identik dengan ketaatan hukum  dan  kesadaran  hukum  negatif,  identik  dengan ketidaktaatan  hukum. 21 Temuan  perihal  kesadaran hukum  masyarakat  di  Banjar  Sampalan  Nusa  Penida perihal  kewajiban  penerapan  prinsip-prinsp  arsitektur tradisional Bali dalam membangun gerbang dan pagar bahwa  kesadaraan  hukum  masyarakat  Banjar Sampalan  Nusa  Penida  masih  sangat  minim. Berdasarkan  wawancara  dengan  Ketut  Kurna  selaku Kepala  Desa  Batununggul  bahwa  dari  pihak  Provinsi maupun  pihak  Kabupaten  Kota  memang  tidak  pernah melakukan  sosialisasi  perihal  Perda  Bali  5/2005  2005 terlebih  Pasal  15  tentang  kewajiban  membangun gerbang dan pagar arsitektur Bali. 22 Di samping karena tidak  tahu,  tidak  semua  masyarakat  memiliki penghasilan menengah ke atas. Sehingga pembangunan  bangunan  gedung  hunian  termasuk gerbang  dan  pagarnya  hanya  “sekedar”  bisa  dijadikan hunian.  Bahkan  tidak  semua  masyarakat  yang membangun  di  Banjar  Sampalan  mengurus  perizinan (IMB) 23
Ditilik  lebih  jauh,  kesadaran  negatif  tersebut disebabkan ketidaktahuan ( unknowing ), ketidakmauan ( unwilling )  dan  ketidakmampuan  ( unnable ).  Sebagai upaya  penegakan  hukum  sesuai  dengan  nafas  hukum progresif maka selayaknya penegakan hukum terhadap Perda  Bali  5/2005  dilakukan  dengan  upaya  preventif seperti  sosialisasi  untuk  meningkatkan  pemahaman masyarakat,  upaya  persuasif  sebagai  pendekatan kemanusiaan dan sosial dalam penegakan hukum serta yang  terakhir  adalah  represif  sebagai  jalan  terakhir dengan menerapkan sanksi-sanksi bagi pelanggar.
Mengamati  berbagai  faktor  yang  memicu  kendala penegakan hukum kewajiban membangun gerbang dan pagar arsitektur Bali di Banjar Sampalan Nusa Penida, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatklan efektifitas penegakan hukum kewajiban membangun  gerbang  dan  pagar  arsitektur  Bali  di Banjar Sampalan Nusa Penida. Kendala berupa faktor yuridis    sebagaimana  diungkapkan  sebelumnya,  perlu ditanggulangi  dengan  melakukan  perubahan  Perda Bali  5/2005  agar  lebih  konsisten  dan  jelas  sehingga tidak  menimbulkan  penafsiran  berganda  dalam penerapannya.  Wujud  keseriusan  pemerintah  dapat diwujudkan  dengan  menambahkan  ketentuan  sanksi khususnya  terkait  dengan  Pasal  15  tentang  kewajiban membangun  gerbang  dan  pagar  arsitektur  Bali  pada bangunan  gedung  non-tradisional  Bali.  Alternatif  lain untuk  menanggulangi  ketidakjelasan  pengaturan  ialah dengan  menerbitkan  aturan  pelaksanaan  di  tingkat Provinsi  berupaa  Peraturan  Gubernur  ataupun  di tingkat  Kabupaten  yaitu  Perda  Kabupaten  Klungkung sebagai turunan Perda No. 5 Tahun 2005.
Faktor-faktor  kendala  di  bidang  non-yuridis  perlu juga  dicarikan  solusi  yang  tepat.  Perihal  kendala  di bidang  anggaran  dan  sumber  daya  manusia,  dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi Pemerintah  Provinsi  Bali  dan  Pemerintah  Kabupaten Klungkung  mengenai  kendala  penerbitan  aturan turunan  dari  Perda  Bali  5/2005.  Koordinasi  dimaksud bertujuan  untuk  mengarahkan  orientasi  politik  hukum Pemerintah Kabupaten Klungkung sehingga membentuk  perda  turunan  dari  Perda  Bali  5/2005 dengan  tetap  pada  koridor  otonomi  daerah.  Dengan terbitnya aturan turunan dari Perda No. 5 Tahun 2005 maka  perihal  anggaran  dan  keterbatasan  jumlah sumber  daya  manusia  penegak  hukum  dapat ditanggulangi.
Perihal  kesadaran  hukum  masyarakat,  diperlukan pendekatan persuasif dengan  menggandeng desa adat. Masyarakat  hukum  adat  Bali  termasuk  di  Desa Sampalan  Nusa  Penida  memiliki  pranata  hukum  adat yang  dituangkan  dalam awig-awig desa  adat  ataupun
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved
Halaman 62
20.  Wawancara  dengan  Drs.  Ketut  Gede  Arnawa,MAP  selaku  Kepala  Bidang  Ketentraman  dan  Ketertiban  Sat.  Pol.  Pamong  Praja  Provinsi Bali pada Kamis, 14 September 2017
21.  Achmad  Ali,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence) ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta,hlm.299
22.  Banjar Sampalan yang merupakan locus penelitian adalah salah satu Banjar adat yang masuk teritori Desa Adat Batununggul. 23.  Wawancara dengan Ketut Kurna selaku Kepala Desa Batununggul Nusa Penida Pada Jumat, 27 Oktober 2017
Penegakan Hukum Terhadap kewajiban Penerapan Prinsip-Prinsp Arsitektur Traditional Bali  Pada Gerbang Dan  Pagar di Banjar Sampalan Nusa Penida
hanya  berupa  kebiasaan  hasil  kesepakatan  bersama (konsensus).  Hukum  adat  memiliki  eksistensi  dalam masyarakat hukum adat Bali sebagai perwujudan nilai luhur  bersama  yang  dipercayai  akan  mendatangkan kebahagiaan.  Berdasarkan  kepercayaannya  tersebut, masyarakat  hukum  adat  memiliki  keterikatan  secara moral  untuk  mematuhi  hukum  adatnya  ( awig-awig maupun kebiasaan). Dimasukkannya ketentuan mengenai kewajiban penerapan prinsip-prinsp arsitektur  tradisional  Bali  pada  bangunan  gedung (khususnya gerbang dan pagar) pada awig-awig , maka pemberlakuan  dan  penegakan  hukum  Perda  Bali 5/2005  akan  memiliki  daya  ikat  yang  ganda.  Selain daya  ikat  secara  yuridis,  diperoleh  pula  daya  ikat secara adat (moral).

## III.  SIMPULAN
Beranjak  dari  kajian  permasalahan  sebagaimana dipaparkan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  beberapa poin sebagai hasil penelitian, sebagai berikut:
1.  Penegakan  hukum  terhadap  kewajiban  penerapan prinsip-prinsip  arsitektur  tradisional  Bali  pada gerbang  dan  pagar  di  Banjar  Sampalan  Nusa Penida  belum  berjalan  secara  efektif.  Hal  ini ditunjukan  dari  belum  belum  pernah  dilakukan rangkaian  proses  penegakan  hukum  berupa pembinaan,  pengawasan  maupun  penertiban terhadap  ketentuan  Pasal  15  Perda  Bali  5/2005 tentang  Persyaratan  Arsitektur  Bangunan  Gedung di  Kabupaten  Klungkung  khususnya  Banjar Sampalan Nusa Penida.
2.  Terdapat  kendala  dalam  penegakan  hukum terhadap  kewajiban  penerapan  prinsip-prinsip arsitektur  tradisional  Bali  pada  gerbang  dan  pagar di  Banjar  Sampalan  Nusa  Penida  yang  terdiri  dari faktor  yuridis  dan  non  yuridis.  Faktor  yuridisnya ialah masih terdapat kekurangan segi formal dalam pengaturan  Pasal  15  Perda  Bali  5/2005  tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung.
Sedangkan  faktor  non-yuridis  antara  lain:  Faktor politik  hukum  pemerintah  Kabupaten  Klungkung, faktor  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  dalam penegakan hukum oleh Pol. PP. Provinsi Bali serta faktor  kesadaraan  hukum  masyarakat  Banjar Sampalan Nusa Penida.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ali,  Achmad,  2009, Menguak  Teori  Hukum  (Legal Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence) ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Bidja,  Made,  2000, Asta  Kosala-Kosali:  Asta  Bumi , Balai Pustaka, Denpasar.
Darmodihardjo,  Darji  dan  Shidarta,  2006, Pokok- Pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan  Bagaimana
Filsafat  Hukum  Indonesia ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Dwijendra,  Ngakan  Ketut  Acwin,  2010, Arsitektur Rumah  Tradisional  Bali:  berdasarkan  Asta Kosala-Kosali , Udayana Press, Denpasar. Garner,  Bryan  A.,  1999, Black’s  Law  Dictionary , Ninth Edition, West Publishing, USA
Halim,  Hamzah  dan  Putera,  Kemal  Redindo  Syahrul,
2009, Cara  Praktis  Menyusun  dan  Merancang Peraturan  daerah  (Suatu  Kajian  Teoritis  dan Praktis  disertai  manual)  Konsep  Teoritis menuju  Artikulasi  Empiris ,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta.
Hamdan,1997, Politik  Hukum  Pidana ,  PT.  Raja Grafindo, Jakarta.
Rasdjidi,  Lili  dan  Rasdjidi,  Ira  Thania,  2002,
Pengantar  Filsafat  Hukum ,  Penerbit  Mandar Maju, Bandung
Simorangkir,  dkk,  2009, Kamus  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Sirajuddin,  dkk,  2015, Legislative  Drafting:  Metode Partisipatif  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan , Setara Press, Malang. Soeprapto,  Maria  Farida  Inrati, Ilmu  Perundang- Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya , Penerbit kanisius, Yogyakarta. Suardika,  Ketut  Pasek,  2009, Indik  Wewangunan: Karang-Paumahan-Mrajan-Wadah dan Berbagai permasalahannya , Paramitha, Surabaya.
Tanya, Bernard L., dkk, 2013, Teori Hukum: Strategi Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generas i, Genta Publishing, Yogyakarta.
Tonjaya, I Nyoman Gede Bendesa K., 1992, Lintasan Asta  Kosali ,  Penerbit  Toko  Buku  Ria, Denpasar.
Widana,  Ida  Bagus  Gede,  2011, Darmaning  Hasta Kosala  Kosali  Arsitektur  Tradisional  Bali , Darma Pura, denpasar.

## Sumber elektronik
Nursastri,  Sri  Anindiati,  Bali  Dinobatkan  sebagai Destinasi  Wisata  Terbaik  di  Dunia, http:// travel.kompas.com/ read/2017/04/14/200540027/ bali.dinobatkan.sebagai.destinasi.wisata.terbai k.di.dunia diunduh 29 November 2017
Ratman,  Dadang  Rizky,  2016,  Pembangunan
Pariwisata  Prioritas  2016-2019  Disampaikan pada  Rapat  Koordinasi  Nasional  Kementerian Pariwisata “Äkselerasi Pembangunan Kepariwisataan  Dalam  Rangka  Pencapaian Target  12  Juta  Wisman  dan  260  Juta  Wisnus 2016” diunduh dari http:// www.kemenpar.go.id/userfiles/Paparan%20-% 20Deputi%20BPDIP.pdf pada  29  November 2017 KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 1 2018 © All Right Reserved Halaman 63