Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember 2021, Hal. 624-628| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4156.624-628

## PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA PT. ANGKASA PURA SUPORT BADUNG
Ni Luh Putu Emi Sukasih, Anak Agung Laksmi Dewi, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia putuemi9697@gmail.com, laksmidewi2909@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  globalisasi  yang  sedang  berlangsung  akan  membawa  dampak  secara  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  eksistensi  kaum  pekerja,  salah  satunya  adalah  dalam  hal  mutu  produksi  dan  prosedur ketenagakerjaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk    mengkaji  pengaturan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu (PKWT)  pada  PT.  Angkasa  Pura  Suport  Badung  dan  mengungkapkan  akibat  hukum  pelanggaran  perjanjian kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  terhadap  hak  dan  kewajiban  pada  PT.  Angkasa  Pura  Suport  Badung.  Metode Penelitian  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  serta  pendekatan  masalah  yaitu  pendekatan  Perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan  melalui  metode dokumentasi dan pencatatan. Selanjutnya data diolah dan dianalisis dengan deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  perjanjian  kerja  waktu tertentu  (PKWT) pada  PT.  Angkasa  Pura  Suport  Badung  dibuat  dengan    menggunakan  bentuk  perjanjian  baku,  sehingga  wajib tunduk  pada  ketentuan  peraturan  Perundang-undangan  yang  merupakan  syarat  pokok  sahnya  suatu  perjanjian dan  sekaligus  merupakan  dasar  hukum  dari  perjanjian  kerja  waktu  tertentu.  Akibat  hukum  pelanggaran perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  terhadap  hak  dan  kewajiban  pada  PT.  Angkasa  Pura  Suport  Badung dikenakan sanksi berbentuk  teguran, surat peringatan (SP), dan Skorshing serta terakhir terjadi PHK. Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT), Sanksi bagi Pekerja

## Abstract
The ongoing development of globalization will have a direct or indirect impact on the existence of workers, one of which is in terms of the quality of production and labor procedures. This study aims to examine the arrangement of a certain time work agreement (PKWT) at PT. Angkasa Pura Support Badung and revealed the legal consequences of violating a certain time work agreement (PKWT) on the rights and obligations of PT. Angkasa Pura Support Badung. The research method uses normative legal research and a problem approach, namely the legislation approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials collected through documentation and recording methods. Furthermore, the data is processed and analyzed  by qualitative descriptive. The  results  showed  that the arrangement of a certain time  work agreement (PKWT) at PT. Angkasa Pura Support Badung is made using a standard form of agreement, so it must comply with the provisions of the legislation which is the main requirement for the validity of an agreement and is also the legal basis of a work agreement for a certain time. The legal consequences of violating a certain time work agreement (PKWT) on the rights and obligations of PT. Angkasa Pura Support Badung is subject to sanctions in the form of a warning, a warning letter (SP), and suspension and finally layoffs occur.
Keywords: Employment, Specific Time Work Agreement (PKWT), Sanctions for Workers

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  globalisasi  saat  ini  sangat  membawa  dampak  terhadap  keberadaan  tenaga  kerja. Globalisasi,  yang  ditandai  dengan  transfer  model  antar  negara,  telah  menyebabkan  keunggulan perusahaan  multinasional,  keterbukaan  mereka  terhadap  investor  asing,  dan  penggunaan  standar internasional  dalam  segala  hal  terutama  dalam  hal    kualitas  manufaktur  dan  proses  kerja (Saputra, 2018) & (Hendro  Setyo  Wahyudi,  2014) .  Hal  ini  memperhitungkan  fakta  bahwa  faktor ketenagakerjaan  sangat  penting  dalam  mempengaruhi  kelangsungan  hidup  suatu  usaha.  Dapat dikatakan  tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  aset  usaha  karena  kualitas  tenaga  kerja  mempengaruhi perkembangan  usaha  ke  depan,  namun  kemajuan  usaha  perlu  dapat.  Ini  membawa  kemakmuran, terutama bagi pekerja dan masyarakat pada umumnya (Mustika, 2006) .
Sejak  berdirinya  negara  ini,  bangsa  kita  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  27  (Pasal  27), pekerjaan telah menjadi kebutuhan dasar warga negara untuk menghidupi martabat dan penghidupan rakyat  yang  berkecukupan. Sutedy,  (2009) setiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  bermartabat  bagi  rakyatnya.  Untuk  menghindari  banyaknya  angka  penangguran maka  negara  harus  memberikan  solusi  dengan  membuka  lapanga  pekerjaan.  Salah  satunya  dengan memberika modal usaha UMKM sehingga menampun beberapa karyawan.
Pada  dasarnya  perjanjian  kerja  harus  dibuat  secara  legal  guna  menajamin  hak  dan  kewajiban baik  pekerja  maupun  pemberi  kerja.  Namun  dalam  pembuatanya    tidak  bisa  menolak  hukum  harus mengikuti  atura  perundang-undangan.  Jika  pekerjaan  yang  disepakati  adalah  salah  satu  bagian  dari pemahaman bisnis, itu harus diungkapkan dengan jelas. Kondisi legitimasi pekerjaan yang disepakati dan  pekerjaan  yang  disetujui  harus  substansial  dan  disebut  kondisi  target  karena  termasuk  objek pemahaman.  Dengan  asumsi  kondisi  target  tidak  terpenuhi,  pengaturannya  tidak  valid,  menyiratkan bahwa pemahaman tidak akan pernah ada selama ini. Jika syarat abstrak tidak terpenuhi, perkumpulan tidak  memberikan  persetujuan  dengan  sengaja,  atau  orang  tua  atau  penjaga  tidak  dapat  mencapai kesepakatan,  mereka  dapat  meminta  hakim  untuk  membatalkan  kesepakatan.  Oleh  karena  itu, sepanjang  tidak  dibatalkan  oleh  hakim,  maka  perjanjian  itu  mempunyai  kekuatan  hukum (Abdul, 2014)
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  masalah  yang  relevan  dengan  penelitian  ini yaitu Ramlan  &  Fitri,  (2020) mengungkapkan  bahwa  walaupun  telah  ada  payung  hukum  terhadap karyawan  yang  bekerja  dalam  perusahaan  tentang  surat  perjanjian  kontrak  kerja  yang  dimuat  dalam Undang-undang  ketenaga  kerjaaan,  namun  belum  bisa  menjamin  keamanan  karyawan.  Hal  ini  bisa dilihat  bahwa  masih  banyak  perusahaan  yang  memutuskan  hubungan  kerja  terhadap  karywannya secara  sepihak.  Perjanjian kerja sama antara pekerja dengan perusahaan berfungsi  untuk melakukan evaluasi  pekerja  yang  bersifat    tetap    guna  menguji    kemampuan,    kualitas    kerja,    sikap    pekerja kontrak sebelum diangkat. Melalui perjanjian kerja ini memuat pernyataan perjanjian secara bersama oleh  pihak  perusahaan  dengan  pekerja  dalam  waktu  tertentu  biasanya  selam  satu  tahun  tergantung perusahaan.  Apa  bila  pihak  perusahaan  memberhentikan  pekkerja  tersebut  sebelum  masa  kontrak habis  maka  perusahaan  wajib  mengikuti  prosedur  dengan  membayarkan  pesangon  kepada  yang bersangkutan (Dewi  et  al.,  2013) & (Maslikan  &  Sukarmi,  2018) .  Walaupun  sudah  banyak  kajian terkait  kasus  perjanjian  kerja    sama,  namun  diketahui  sampai  saat  ini,  kasusu  ini  masih    menjadi masalah serius yang meresahkan karyawan yang menjadi korban PHK secara sepihak tanpa diberikan hak  penuh  kepada  mereka    walaupun  sudah  ada  perjanjian  kerja.  Berdasarkan  fenomena  ini,  maka ingin  melakukan  penelitian  sebagai  lanjutan  dari  penelitian  sebelumnya  yang  bertujuan  mengkaji pengaturan  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  pada  PT.  Angkasa  Pura  Suport  Badung  dan mengungkapkan akibat hukum pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap hak dan kewajiban pada PT. Angkasa Pura Suport Badung.

## II. METODE  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  serta  pendekatan  masalah  yaitu  pendekatan Perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Penyidikan  ini  menggunakan  jenis  penyidikan hukum,  yaitu  penyidikan  terhadap  dokumen  hukum  (library  investigation)  yang  diperoleh  langsung dari  sumber  hukum  primer  dan  dokumen  hukum  sekunder (Soemitro,  1983) .  Dokumentasi  hukum dasar yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam hal ini, saya melakukan studi kepustakaan dengan tujuan  untuk  memberikan  dokumentasi  tentang  masalah  yang  dibahas.  Dokumen  yang  berkaitan dengan  1945,  KUH  Perdata,  Hukum  No.  13  2003,  Pekerjaan  dan  Kontrak  Kerja  Waktu  Tertentu. Dokumen hukum sekunder, yaitu dokumen hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku,  jurnal  dan  hasil  penelitian  ahli.  Adapun  teknik  atau  cara  pengumpulan  bahan  hukum dipergunakan  adalah  study  pencatatan  yaitu  pengumpulan  dokumen  hukum  dengan  mencatat  dan menganalisis  dokumen  hukum  primer  dan  sekunder,  khususnya  kontrak  kerja  waktu  tetap  pada  PT
Angkasa  Pura  Suport  Perusahaan  Badung  di  lingkungan  universitas.  Selanjutnya  study  dokumentasi yaitu  kumpulan  dokumen  hukum  primer  dan  sekunder  dengan  mengamati,  mencatat  dan mendokumentasikan  kontrak  kerja  waktu  tetap  di  PT.  Angkasa  Pura  Suport  Badung,  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Setelah  mengumpulkan  dokumen  hukum  dasar  dan sekunder,  kami  akan  menyimpan  dokumen  hukum  temuan.  Selanjutnya  dianalisis  berdasarkan  teori atau  ketentuan  hukum  dan  menarik  kesimpulan.  Tinjau  dokumen  hukum  yang  dikumpulkan  dan diubah ke format deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Angkasa Pura Suport Badung
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  kontrak  waktu  tetap  sering  digunakan  ketika  membuat  kontrak,  baru- baru ini penggunaan kontrak kerja waktu tetap menjadi populer, dan kontrak kerja waktu tetap banyak digunakan. Variabel sebagai pengganti kontrak kerja jangka tetap. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana yang satu menjanjikan yang lain, atau keduanya bersama-sama berjanji untuk mencapai sesuatu (Subekti, 2002) . Kontrak kerja adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang mempunyai hubungan suka sama suka tentang suatu akibat hukum (Mertokusumo, 1998) . Dalam penggunaannya, kontrak  forward  dan  kontrak  forward  memiliki  maksud  dan  tujuan  yang  sama (Simanjuntak,  2007). Dari  pengertian  tersebut  sangat  jelas  bahwa  suatu  kontrak  juga  merupakan  “perjanjian”,  atau  dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian yang sah secara hukum jika tidak dihormati. Bab II KUHPerdata membahas  tentang  komitmen.  Komitmen  yang  timbul  dari  suatu  kontrak  atau  kesepakatan  bahwa penafsiran  suatu  kontrak  dengan  kesepakatan  satu  arah  merupakan  perbuatan  yang  mengikat  secara hukum (Mertokusumo, 1999) .
Menurut  konsep  hubungan  kerja,  dalam  hal  ini  adalah  kontrak  kerja  waktu  tetap,  yaitu hubungan  yang  terjalin  antara  pekerja  dengan  perusahaan  berdasarkan  kontrak  kerja  yang  disepakati oleh  kedua  belah  pihak,  dan  memuat  isi  pekerjaan.  Kontrak  pada  dasarnya  mencakup  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak.  Pasal  1601a  KUHPerdata  mengatur  sebagai  berikut.  Kontrak  kerja adalah  kontrak  di  mana  satu  pihak  atau  karyawan  membuat  kontrak  untuk  jangka  waktu  tertentu  di bawah  perintah  majikan  yang  merupakan  pihak  lainnya.  ,  saya  dibayar  untuk  bekerja.  Penafsiran serupa  ditemukan  dalam  Pasal  ,  Nomor  13,  Pasal  1,  Pasal  15  Undang-undang  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  Tahun  2003,  yang  menyatakan  bahwa:  Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara pemberi  kerja  dengan  pemberi  kerja.  Oleh  karena  itu,  hubungan  kerja  timbul  setelah  majikan mengadakan  kontrak  kerja  dengan  karyawan  baik  dalam  bentuk  lisan  maupun  tertulis.  Isi  kontrak kerja, kondisi kerja, hak dan kewajiban para pihak, dan kontrak kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan  dan  perjanjian  kerja  bersama  (PKB)  atau  peraturan  perusahaan  (PP) Masyarakat  Republik  Indonesia.  Pekerja  berhak  untuk  bekerja  dan  dibayar  upah,  dan  tugas  mereka untuk  mematuhi  seluruh  perintah  yang  diberikan  kepada  mereka  oleh  majikan  mereka.  Hak  pekerja dan perusahaan adalah hak untuk memberikan pekerjaan dan perintah kepada pekerja, dan kewajiban perusahaan  adalah  kewajiban  untuk  memberikan  pekerja  dengan  upah  yang  sesuai  dengan pelaksanaan  pekerjaannya  (Djumadi,  1988).  Secara  umum,  kontrak  kerja  dapat  dibagi  menjadi  dua jenis:  kontrak  kerja  waktu  tetap  (PKWTT)  dan  kontrak  kerja  waktu  tetap  (PKWT).  UU  RI  Tahun 2003 No. 13 tentang Sumber Daya Manusia .

## 2. Akibat  Hukum  Apabila  Terjadi  Pelanggaran  Hak  dan  Kewajiban  (PKWT)  Pada  PT.Angkasa Pura Suport Badung
Hubungan  kerja  yang  menghasilkan  hasil  secara  otomatis  dibuat  berdasarkan  kontrak  kerja  selama periode  waktu  tertentu.  Menolak  apa  yang  dijanjikan  akan  mengakibatkan  keduanya  menyetujui kemitraan. Secara umum pelanggaran yang biasa terjadi dalam hubungan kerja dapat disebabkan oleh perilaku majikan terhadap karyawan dan Perilaku karyawan terhadap majikan. Akibat hukum berupa sanksi  terhadap  pekerja  secara  khusus,  dalam  Pasal  6  dan  8  PKWT  ,  mereka  yang  melanggar ketentuan  ini  yang  disebutkan  dalam  surat  penetapan  kontrak  kerja  paruh  waktu  menetapkan  hal-hal berikut:
Pasal 6 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  (PKWT) menentukan bahwa :
1. Selama  jangka  waktu  kontrak  kerja  ini,  pihak  kedau  akan  sepenuhnya  mematuhi  peraturan  yang ditetapkan  oleh  PT.  Angkasa  Pura  Suport  Badung  menetapkan  syarat  atau  ketentuan  lain  yang berkaitan  dengan  kepentingan  dan  kerahasiaan  Pihak  Pertama,  serta  hal-hal  lain  yang  dapat diterapkan atau ditetapkan oleh pihak pertama.
2. Pihak kedua tidak memiliki kerjasama langsung atau tidak langsung dengan perusahaan lain dalam kontrak kerja ini.
3. Pelanggaran  bagian  dua  dari  aturan  yang  berlaku  dari  PT.  Angkasa  Pura  Suport  Badung  atau ketentuan disiplin lainnya  akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin, teguran (SP), skorsing atau pemecatan sesuai dengan ketentuan PT Angkasa Pura Badung Support.
4. Jika  pihak  kedua  melakukan  pelanggaran  disiplin  dan  menyebabkan  kerugian  besar  pada  pihak pertama, pihak kedua berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak pertama.
5. Bagian  kedua  tidak  menimbulkan  masalah  perburuhan  di  PT.  Angkasa  Pura  Suport  Badung  atau perusahaan tempatnya berlokasi
Pasal 8 Perjanjian Kerja Watu Tertentu  (PKWT) menentukan bahwa:
Segala  perselisihan  yang  timbul  dari  perjanjian  kerja  ini  akan  diselesaikan  secara  musyawarah  dan mufakat  jika  tidak  diselesaikan  oleh  para  pihak  melalui  pendaftaran  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar, yang  berlaku  bagi  pegawai  yang  melanggar  syarat-syarat  kontrak  dan  setuju  untuk  bekerja  dalam jangka  waktu  tertentu.  Jika  karywan  tidak  mematuhi  ketentuan  yang  sudah  disepakati,  maka perusahaan memberikan teguran sesai SOP yaitu mengeluarkan surat peringatan (SP 1) diikuti dengan surat  peringatan  kedua  (SP  2).  Jika  kepribadian  pekerja  tidak  baik,  langkah  ketiga  dari  surat peringatan  (SP  3)  adalah  keputusan  untuk  memberhentikan  pekerja  (pemutusan  hubungan  kerja) sesuai aturan PT. Angkasa Sports Badung, dan sanksi terakhir berupa klausul skorsing .

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kontrak kerja waktu tetap (PKWT) di PT. Angkasa Pura Suport Badung menggunakan kontrak standar, sehingga sangat ringkas dan efisien. Oleh  karena  itu,  jika  anda  membuat  kontrak  kerja  untuk  jangka  waktu  tertentu,  anda  tidak  perlu membuat  perjanjian  sebelumnya  tentang  jangka  waktu  seperti  biasa.  Kontrak  harus  mengacu  dan mematuhi ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata. Implikasi  hukum  pelanggaran  kontrak  jam  kerja  tertentu  (PKWT)  terhadap  hak  dan  kewajiban  PT. Angkasa  Pura  Suport  Badung  dengan  pekerja  yang  dijelaskan  dalam  kontrak  kerja  per  jam  tertentu, Pasal  6  dan  8  PKWT.  Ada  teguran  perusahaan,  teguran  (SP  1),  teguran  kedua  (SP  2),  dan  terakhir etika  pegawai  yang  baik  yang  dapat  diterapkan  kepada  pegawai  yang  melanggar  isi  kontrak  kerja tanpa  saya  bekerja  untuk  beberapa  waktu.  Selanjutnya,  pada  langkah  3  surat  peringatan  (SP  3), pekerja tersebut akan diputus kontrak kerjanya (PHK) dan kemungkinan diberhentikan sementara .

## 2. Saran
Berkaitan  dengan  hasil  penelitian  di  atas,  adapun  saran  yang  disampaikan  peneliti  yaitu  diharapkan kepada  pihak  perusahaan  dalam  membuat  surat  kontrak  kerja  harus  mempertimbangkan  jaminan karyawan  dan  tetap  memenuhi  standar  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-undang  ketenagakerjaan. Selanjutnya  kepada  karyawan  diharapkan  sebelum  menandatangani  surat  kontrak  kerja  untuk memahami lebi dahulu poi-poin yang dimuat dalam surat perjanjian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, K. (2014). Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan . PT.Citra Aditya Bakt: Bandung.
Dewi,  L.  P.  A.  S.,  Darmadha,  I.  N.,  &  Mudana,  I.  N.  (2013).  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (PKWT)pada  Money  Changer  PT.  Dinar  Artha  Kencana  di  Ubud  Bali. Jurnal Kertha Semaya , 1 (10). Djumadi. (1988). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja . Sinar Grafika: Jakarta. Hendro  Setyo  Wahyudi,  M.  P.  S.  (2014).  Teknologi  dan  Kehidupan  Masyarakat. Jurnal  Analisa Sosiologi , 3 (1), 13–24.
Maslikan, & Sukarmi. (2018). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan dengan Kontrak Kerjasama. Jurnal Akta , 5 (1), 11–16. Mertokusumo, S. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia . Raja Grafindo: Bandung.
Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Liberty: Yogyakarta.
Mustika, M. D. S. (2006). Kebijakan Muamalah Pemerintah  Indonesia terhadap Sumber Daya  Alam Investasi  Swasta  Sektor  Pariwisata  dan  Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Provinsi  Bali  (Sebuah Analisis Tipologi Daerah). Jurnal Ekonomi Dan Sosial , 2 (1), 15–19.
Ramlan,  &  Fitri,  R.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  Dari  Tindakan  PHK
Perusahaan di Masa Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum , 8 (2), 58–73 .
Saputra,  A.  D.  (2018).  Hakikat  Perjanjian  Reklamasi  Pantai  Antara  Investor  dengan  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 227–249. Simanjuntak, R. (2007). Teknik Perancangan Kontrak Bisnis . Gramedia: Jakarta. Soemitro, R. H. (1983). Methodologi Penelitian Hukum . Ghalia: Jakarta. Subekti. (2002). Hukum Perjanjian . Intermasa. Sutedy, A. (2009). Hukum Perburuhan Indonesia . Sinar Grafika: Jakarta.