## PROBLEMATIKA SOMPA TANAH PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA WAJI KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE

## Neneng Hafidah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Neneghafidah28@gmail.com
Rahman Syamsuddin

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  terkait  hak  kepemilikan sompa tanah  pasca perceraian  dalam  kedudukannya  sebagai  mahar  perkawinan  yang  masih  dikuasai pihak  laki-laki.  Adapun  jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian lapangan  (field  research)  yang  berangkat  dari  pengamatan  dan  penemuan  fakta sosial  yan  dikaji  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor  yang menghambat peralihan sompa tanah  pasca  perceraian  adalah  faktor  kebudayaan  masyarakat yang  menengok  pada  kebiasaan  leluhur  bahwa  pemberian sompa dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yaitu secara kabu, haru na teme anak, atau sompa sandra.  Selanjutnya  faktor  lokasi sompa tanah  juga  ikut  menjadi  penghambat peralihan  serta  tidak  melakukan  pembalikan  hak  peralihan  atas  tanah.  2) penyelesaian  kepemilikan sompa tanah  pasca  perceraia  dapat  dilakukan  dengan jalur  non  litigasi  yakni,  mediasi  secara  kekeluargaan  yang  dibantu  Kepala  Desa setempat  atau  dilakukan  dengan  jalur  litigasi  dengan  mengajukan  gugatan sengketa  mahar  ke  Pengadilan  Agama  yang  berwenang.  Melalui  penelitian  ini penulis  menyarankan  bahwa:  1)  Penyerahan sompa tanah  sebaiknya memperhatikan  ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang  mahar.  2)  Jika  terjadi sengketa  tanah  mahar,  maka  sebaiknya  diselesaikan  secara  kekeluargaan  karena memakan waktu yang singkat dan tidak membutuhkan banyak biaya, namun jika perkala tidak terselesaikan barulah dapat mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama.
Kata Kunci : Sompa; Perceraian; Kompilasi Hukum Islam

## Abstract
The subject of this research concerns the right of post-divorce sompa estate in his position  as  still  dominated  marriage  dowry.  As  for  the  type  of  research  is  field research  that  leaves  behind  observations  and  findings  of  social  facts  approach. The study suggests that: 1) a factor that impedes the transition of the sompa after divorce is the cultural factor   of the people who look at the ancestral customs that the sompa administration is based on the initial agreement of kabu, haru na teme, or sompa Sandra. In turn, the location factors of the sompa region also contribute to a transition impediment and hold back from reversing the transition right to the soil.  2)  the  completion  of  the  sompa  ownership  of  the  post-divorce  can  be  done
with  the  non-litigation  line,  a  familial  mediation  with  the  local  village  chief  or with  the  litigation  through  litigation  by  appealing  to  the  imperial  court  for  the right  to  decide.  Through  this  study  the  authors  suggest  that:  1)  we  surrender  of sompa tanah should take care of the terms of the law governing mahar. 2) if there is a dispute over mahar's land, it is best to be settled familial because it takes a short  time  and  does  not  cost  much,  but  if  it  is  not  settled  then  it  can  appeal  the dowry case to the Pengadilan Agama Keywords: Sompa, divorce,KHI.

## PENDAHULUAN
Islam  sebagai  agama  yang  sempurna  telah  mengatur  kehidupan  manusia sebagai  realisasi  kemuliaan  penciptaannya  dibandingkan  dengan  makhluk  lain. Kadar-kadar yang ditetapkan menjadi batas pemenuhan rukun dan syarat sehingga hubungan yang terbentuk menjadi hal yang sah untuk dijalani.
Sistem  perkawinan  di  Indonesia,  secara  khusus  diatur  dalam  UU  Nomor 17  Tahun  1974  serta  bagi  masyarakat  pemeluk  agama  Islam  juga  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam.  Pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia,  hukum  positif tidak  berfungsi  sebagai  aturan  mutlak,  hanya  saja  sebagai  titik  acu  guna menertibkan  status  keperdataan  warga  negaranya.  Praktik  di  masyarakat, pelaksanaa perkawinan dominan dilakukan berdasar pada hukum agama dan adat setempat. Sehingga dalam pelaksanaan perkawinan suatu daerah berbeda dengan daerah  lain,  misalnya  tradisi  perkawinan  yang  ada  pada  suku  Bugis  menjadikan uang  panai’ dan sompa sebagai  seserahan yang  harus  dipenuhi  oleh  calon mempelai pria. Berbeda dengan adat perkawinan pada suku Minangkabau, justru wanitalah  yang  dibebankan  akan  pemenuhan  mahar  itu  sendiri.  Kewajiban  ini dilandaskan pada firman Allah swt. dalam QS An-Nisā’/4:4.
Jumhur  ulama  sepakat  bahwa  mahar  adalah  pemberian  wajib  seorang suami  sebagai  pemenuhan  hak  istri.  Namun  terkait  batasan  jumlah  mahar,  para ulama  berbeda  pendapat  dalam  menetapkan  takaran  jumlah  mahar.  Jika  ditinjau dari segi hukum di Indonesia, bahwa berdasarkan pasal 30 KHI menyatakan tidak ada  jumlah  minimum  mahar  yang  menjadi  seserahan  pihak  laki-laki,  hanya  saja
jenis  dan  bentuknya  harus  jelas  sehingga  tidak  adanya  beban  pemberatan  yang dihasilkan dari konsep ini.
Faktanya,  polemik  yang  muncul  ditengan  masyarakat  bukanlah  suatu  hal yang  mampu  terhindarkan.  Mahar  menemui  titik  singgung  dalam  dimanika kehidupan  yang  mengambil  peran  dalam  refleksi  sosial-kultural  dan  ekonomi sehingga  terhadap  kalangan  yang  memandang  adanya  batas  minimum  jumlah mahar naik ke ambang permukaan.
Peninjauan  konsep  sosial  memberikan  gambaran  bahwa  mahar  memiliki keterikatan  yang  condong  berkaitan  dengan  struktur  sosial.  Tiap  suku cenderung menggunakan  mahar  ini  untuk  menjelaskan  nobilitas  suatu  keluarga  atau  tepat dikatakan  penegasan  kelas  sosial  yang  dimiliki. 1 Prof.  Syarifuddin  Latif memaparkan  dalam  tulisannya  mengenai  Mahar  dalam  masyarakat  Bugis  yang diistilahkan  sebagai sompa. Bahwa  menurut  beliau,  masyarakat  Bugis  adalah masyarakat  yang  kental  dengan  adat  dan  tradisi.  Dogma  semacam  ini  yang dijadikan  sebagai  sebuah  tolok  ukur  kehormatan  dalam  perkawinan,  sehingga apabila  terjadi  sebuah  perkawinan  tidak  disertai  mahar  ( Botting  tenri  sompa ), maka dianggap sebagai perkawinan yang cacat adat. 2
Tingginya  standarisasi  yang  dijadikan  acuan  dalam  menempatkan  strata sosial  keluarga  menyebabkan  cacat  keseimbangan  antara  pandangan  dan pemahaman.  Disatu  sisi  seseorang  ingin  memperoleh  sesuatu  yang  lebih,  namun dari  pihak  lain  tidak  mampu  memberikan  secara  penuh  tetapi  menjadikan perkawinan sebagai kebutuhan.  Fakta lapangan sangat jelas memperlihatkan tidak
1 Noryamin Aini, “Tradisi Mahar di Rana Lokasi Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial di  Masyarakat Muslim Indonesia”, Ahkam XIV, no. 1(2014): h. 14.
2 Syarifuddin  Latif, Fikih  Perkawinan  Bugis  Tellumpoccoe, (Jakarta:  Gaung  Persada Press; 2017), h. 111
seimbangnya  antara  faham  yang  dimiliki  masyarakat  mengenai  tawaran  dari konsep mahar itu sendiri bagi si pemilik hak mutlak.
Persoalan sompa tidak pernah terlepas dari hak dan kepentingan. Sebagai observasi  awal  peneliti,  yang  menjadi  persoalan  apabila sompa yang  harusnya mutlak  dimiliki  oleh  seorang  wanita,  justeru  pada  beberapa  kasus  masih ditemukan  bahwa  mahar  masih  dalam  penguasaan  pihak  laki-laki.  Kasus  serupa kebanyak terjadi apabila mahar yang dijadikan seserahan berupa benda yang tidak bergerak  seperti  tanah  perkebunan,  atau pesawahan.  Ketika  kita melihat  dari  sisi tempat  kedudukan  benda  tersebut  kebanyakan  berada  di  daerah  pihak  laki-laki, maka  ketika  terjadi  perceraian  sulit  bagi  pihak  perempuan  menguasai  hak  milik atas mahar tersebut . Sehingga yang seharusnya dibawa oleh masing-masing pihak adalah kesadaran akan hak dan kewajiban.
Pada  dasarnya,  perempuan  telah  mempuanyai  hak  penuh  terhadap  harta atau  benda  yang  menjadi  bentuk  penilaian  dirinya  apatah  lagi  saat  terjadi perceraian  dari  pasangan  yang  telah  memiliki  keturunan.  Di  Desa  Waji,  ketika terjadi  perceraian  jika tidak  ada  keturunan  dalam  perkawinan  maka sompa tanah akan  kembali  dikuasai  oleh  pihak  suami secara  penuh.  Tentu  hal  demikian  tidak sejalan  dengan  maksud  Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  35  ayat  (1)  bahwa  ketika talak jatuh qobla al-dukhul maka istri berhak seperdua atas mahar nikah tersebut.
Masyarakat  Desa  Waji  mayoritas  adalah  masyarakat  yang  masih berpegang  pada  tradisi  nenek  moyang.  Hal  tersebut  terkadang  menyampingkan hukum positif  yang menjadi pijakan bagi rakyat Indonesia. Maka dari itu tulisan ini  dibuat  untuk  menyusun  konsep  penelitian  yang  berlanjut  tentang  fakta-fakta lapangan  yang  berkembang  menjadi  fenemona  terhadap sompa itu  sendiri.  Lain dari  pada  hal  tersebut,  peneliti  juga  berharap  bahwa  penelitian  yang  dihasilkan
mampu  menambah  pengetahuan  masyarakat,  hingga  menjadi  solusi  dari permaslahan yang ada.

## Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research ) yang  akan  meneliti  terkait  gejala-gejala  atau  peristiwa  yang  terjadinya  dalam kelompok  masyarakat.  Penelitian  ini  selanjutnya  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  sebagai  batu  uji  dalam  menganalisis  isu yang berkembang dalam masyarakat yang telah diatur oleh Undang-Undang.
Landasan Teori
A. Tinjauan Tentang Sompa (Mahar)
1. Pengertian Sompa (Mahar)
Secara etimologi, mahar berasal dari kata shadāq yang berarti ketulusan seorang  laki-laki  dalam  mencintai  wanita  yang  akan  dinikahinya. 3 Ketulusan tersebut  nampak  dari  harta  yang  diberikan  sebagai  hak  yang  harus  dipenuhi oleh  laki-laki  ketika  hendak  menikahi  seorang  wanita.  Kata  mahar  diserap  ke dalam  bahasa  Indonesia  yang  bermakna  sebagai  pemberian  wajib  laki-laki kepada wanita saat akad nikah baik berupa uang maupun barang. 4
Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal    1  huruf  d  menyebutkan  bahwa  mahar adalah “Pemberian  calon  mempelai  pria kepada  calon  mempelai  wanita,  baik berbentuk  barang,  uang  atau  jasa  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam”.  Aturan  ini  cukup  memberikan  penegasan  bahwa  salah  satu  bentuk wanita  dimuliakan  dari  kewajiban  mahar  yang  harus  dipenuhi  ketika  hendak dinikahi.
3 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Syayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, ( Jakarta: Amzah, 2015), h. 174-175.
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan  Islam di  Indonesia  antara Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan , (Cet. V; ,Jakarta: Kencana, 2007), h. 84.
Adat  perkawinan  suku  Bugis,  istilah  mahar  dikenal  dengan  istilah sompa.  Sompa adalah  pemberian  wajib  seorang  laki-laki  kepada  seorang wanita  saat  melaksanakan  perkawinan  sebagai  bentuk  penghormatan perkawinan. 5 Sompa dalam  masyarakat  Bugis  tidak  hanya  merupakan pemenuhan tuntutan pensyariatan agama saja, melainkan suatu adat kebiasaan turun  temurun  yang  dilakukan  ketika  anak  pianak  laki-laki  hendak melangsungkan  pernikahan,  wajib  memberikan  seserahan  berupa  barang berharga sebagai nilai dari kesungguhan hatinya.
2. Dasar Hukum Mahar ( Sompa)
Bab  Mahar  Pasal    30  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa, “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. 6 Dasar kewajiban  pembayaran  mahar  sejatinya  berdasar  dari  Al-Qur’an  dan  Hadist yang memberikan kedudukan terhormat bagi wanita dalam peranannya sebagai seorang  ibu,  istri,  anak,  saudara  maupun  dalam  peranan  lainnya.  Al-Qur’an telah mengabadikan wanita dalam Qs. An-Nisā’ dimana sebagian besar isinya membahas terkait kedudukan, peran, serta hak kewajibannya dalam pernikahan salah satunya terkait hak atas mahar nikah. Hukum taklifi mahar adalah wajib. 7
Banyak ayat dan Hadist yang menyebutkan tentang perintah pemenuhan mahar itu sendiri, salah satu dasarnya pada QS. An- Nisā’/04:24.
3. Macam-Macam dan Klasifikasi Mahar
5 Syarifuddin Latif, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe, h.111.
6 Nur  Avita,  “Mahar  dan Uang  Panaik dalam  Persfektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus Perkawinan  Masyarakat  Bugis  di  Kabupaten  Bone)”, Skripsi (Jakarta:  Fak.  Syariah  dan  Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 14.
7 Rusman,  dkk.,  “Pemahaman  Masyarakat  Bugis  Bone  Terhadap  Mahar  Tanah  dan Kedudukannya dalam Perkawinan”, Jurnal Diskursus Islam 5, no. 2 (2017): h. 108.
Mahar  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar musamma merupakan  mahar  yang  disebutkan  kadar  dan jenisnya  saat  akad  nikah  berlangsung.  Selain  itu,  mahar musamma ini  wajib dibayarkan  setelah dukhul atau  salah  seorang  diantara  suami  istri  meninggal dunia.  Sedangkan  mahar mitsil merupakan  mahar  yang  tidak  dijelaskan  kadar dan jenisnya sebelum atau saat terjadi akad. Apabila telah terjadil dukhul, atau salah  seorang  antara  suami  istri  meninggal  dunia,  maka  mahar  yang  akan diberikan disamakan dengan mahar orang yang sepadan dengannya dikeluarga bersangkutan. 8
Ditinjau  dari  Pasal    1  huruf  d  Kompilasi  Hukum  Islam,  dapat diklasifikasikan bahwa mahar dalam perkawinan bisa berupa barang atau jasa. Mahar dalam bentuk barang pada umumnya dijadikan mahar simbolik sebagai seserahan atau berfungsi sebagai mahar terselubung. Hal demikian terlihat dari besarnya  jumlah  dan  nilai  dari  barang  yang  dijadikan  sebagai  mahar perkawinan, atau dalam bentuk jasa yang terukur dari mutunya.
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian
1. Pengertian Perceraian
Perceraian  bukanlah  sesuatu  yang  dilarang  dalam  agama,  melainkan sebuah pilihan ketika tidak ada cara lain yang mampu menyelesaikan persoalan rumah  tangga.  Perceraian  merupakan  putusnya  hubungan  perkawinan  antara suami  istri  yang  disebabkan  karena  jatuhnya  talak  atau  atas  putusan  hakim karena  adanya  tuntutan  dari  salah  satu  pihak. 9 Ahli  Fiqih  memberikan  istilah bahwaperceraian  dapat  disebut  talak  atau  furqoh.  Talak  diartikan  sebagai
8 Harijah  Damis,  “Konsep  Mahar  dalam  Perspektif  Fikih  dan  Perundang-undangan”, Jurnal Yudisial 9, no. 1 (2016), h.24-25.
9 Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Perbandingan  Hukum  Perdata (Cet.  I;  Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.166.
pelepasan  ikatan  atau  membatalkan  perjanjian.  Sedangkan  Furqoh  berarti bercerai. 10

## 2. Dasar Hukum Perceraian
Perceraian  merupakan  hal  yang  yang  dibolehkan  dalam  Islam. Meskipun  demikian,  perbuatan  ini  salah  satu  perbuatan  yang  dibenci  oleh agama  dan  dilakukan  apabila  tidak  ada  jalan  lain  dalam  menyelesaikan permasalahan  dalam  keluarga.  Sejatinya  perceraian  memberikan  hak  kepada laki-laki  untuk  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya.  Talak  boleh  dilakukan dengan  alasan  atau  tanpa  alasan  yang  secara  prinsip  bisa  sah  hanya  sekedar pernyataan  dari  pihak  suami.  Hak  ini  bukan  berarti  memberikan  diskriminasi bagi  perempuan  dalam  penyaluran  hak  untuk  mengajukan  permintaan  cerai kepada suaminya ( khuluk ).
Allah  swt.  berfirman  dalam  QS  al-Baqarah/02:227  dan  QS  al- Baqarah/02:231 yang berbunyi sebagai berikut:
Terjemahnya:
“Dan  jika  mereka  berketetapan  hati  hendak  menceraikan,  maka sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui.” 11

## C. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

## 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  produk  Hukum  Nasional  yang bersumber  dari  al-Qur’an,  Hadis  serta  pendapat  para  imam  Mazhab,  yang dihimpun menjadi  sebuah  materi  hukum untuk  mengatur masyarakat  Islam  di Indonesia.  Secara  sederhana, istilah  kompilasi  dapat  diartikan  sebagai  sesuatu
10 Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Keadilan Progresif 5, no. 3 (2014): h. 125
11 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 36.
yang menghimpun atau mengumpulkan. 12 Pengumpulan yang dimaksud adalah himpunan dari berbagai aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berupa kebiasaan  masyarakat,  pendapat  mazhab  yang  bersifat  melengkapi, memperluas  penafsirandari  kitab-kitab  terhadap  di  dalamnya  termasuk membangdingkan  fatwa  ulama, 13 namun  sifatnya  tidak  bertentngan  dengan peratitan perundang-undangan yang ada.
Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  hukum  materil  yang  dijadikan pedoman  bagi  Pengadilan  Agama  dalam  mengambil  keputusan.  Hal  tersebut nampak  dari  kompetensi  absolut  yang  dimiliki  terkhusus  pada  perkara  orang- orang  yang  beragama  Islam  seperti  perkawinan,  perceraian,  hibah,  waqaf, kewarisan serta maslah keperdataan Islam lainnya. Meski demikian, Kompilasi Hukum Islam tidak serta merta mengambil alih kekuatan dari aturan lain yang juga  secara  khusus  mengatur  persoalan-persoalan  tersebut.  Melainkan  saling memberi  sumbangsi  kekuatan  dalam  mengatur  selama  tidak  saling bertentangan  satu  sama  lain.  Seperti,  UU  Perkawinan  yang  secara  khusus dalam  UU  Nomor  1  Tahun  1974  yang  mengalami  perubahan  menjadi  UU Nomor 16 Tahun 2019.
2. Ketentuan-ketentuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  aturan  khusus  yang  dibuat  untuk mengatur hubungan keperdataan Islam dalam masyarakat terdiri dari tiga buku. Buku  I  terkhusus  membahasa  tentang  Perkawinan  ( munakahat ),  buku  II tentang Kewarisan ( faroid ) didalamnya termasuk Wasiat dan Hibah, dan buku III mengatur tentang Perwakafan.
12 Supardin, Materi  Hukum  Islam, (Cet.  I;  Makassar:  Alauddin  University  Press,  2011), h.74.
13 Jonaedi Efendi, dkk., Kamus Istilah Hukum Populer ,(Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2018), h.235.
Kompilasi Hukum Islam terdiri dari  229 pasal  dari keseluruhan aturan dalam  tiga  buku  tersebut.  Dalam  buku  I  tentang  perkawinan  berjumlah  170 pasal  ,  dimulai  dari  Pasal    1  sampai  Pasal    170  yang  merupakan  bagian terbanyak  dalam  hal  jumlah  pasalnya.  Sedangkan  dalam  buku  II  tentang Kewarisan, terdapat sebanyak 23 pasal  yang meliputi Pasal  171 hingga Pasal 193,  sebanyak  16  pasal    tentang  wasiat  yang  dimulai  dari  Pasal    194  sampai 209, dan terkait hibah berjumlah 5 pasal  dari pasal  210 sampai 214. Adapun dalam  buku  III  tentang  wakaf  diatur  dalam  Pasal    215  sampai  227  yang berjumlah  13  pasal  .  Dan  terakhir    terdapat  aturan  terkait  ketentuan  peralihan dan penutup masing-masing berjumlah satu pasal . 14
Hasil Dan Pembahasan
A. Faktor-faktor  yang  menghambat  peralihan sompa tanah  diuraikan sebagai berikut:
1. Kebudayaan Masyarakat
Kebudayaan merupakan hukum adat turun temurun dari suatu generasi ke  generasi  lainnya.  Menurut  Edward  Burnett  Tylor  bahwa  kebudayaan mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, dan  kemampuan  lainnya  sebagai  anggota  masyarakat.  Kebudayaan mengandung  makna blueprint  of  behavior yang  memberikan  pedoman  atau patokan kelakuan masyarakat. 15
Pemberian sompa tanah  dalam  suku  Bugis  lahir  dari  aspek  adat  dan tradisi,  dimana  pelaksaan  pemberiannya  adalah  perpaduan  antara  hukum  dan perilaku  masyarakat.  Tinjauan  hukum sompa tanah  merupakan  keharusan pihak  laki-laki  saat akan  menikah  yang  bersumber  dari  kebiasaan  leluhur  dan
14 Edi Gunawan, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam”, (n.p), h.11
15 Suriyaman Mustari Pide, “ Hukum Adat ”, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017), h. 20.
tertanam sampai saat ini. Pemberiaan ini dilakukan saat akad nikah yang telah disepakati saat mappasi arekeng . 16 Hal ini sesuai dengan maksud pasal 30 KHI yang mengedepankan kesepakan dalam menunaikan mahar nikah.
Sompa tanah dalam kebudayaan Bugis terdiri dari tiga jenis, yaitu kabu, haru  na  temei  anak, dan sompa  sandra . 17 Hal  ini  diuraikan  dalam  penjelasan berikut:
a. Kabu
Kabu memiliki  makna  tidak  kembali.  Pemutusan sompa tanah  pada saat mappasi arekeng masing-masing pihak keluarga membicarakan tentang satus sompa apakah akan diberikan secara kabu atau dengan cara yang lain.
Sompa secara kabu bila pada akhirnya terjadi perceraian antar kedua belah pihak, sompa tanah sebagai hasil kesepakatan akan menjadi hak istri secara keseluruhan.  Hal  demikian  berlaku  bagi  perceraian qobla  dukhul ataupun setelah dukhul.
Jika hal tesebut ditinjau berdasar Pasal 35 ayat (1) KHI, kepemilikan sompa tanah  pasca  perceraian qobla  dukhul hanya  memberikan  seperdua dari  kesepakatan.  Sedangkan  adat  masyarakat  Desa  Waji  ketika pembicaraan sompa yang menjadi kesepakatan diberikan secara kabu, maka sepenuhnya  telah  menjadi  hak  istri. Padahal,  undang-undang  telah mengatur  mengenai  hak  terkait  mahar  untuk  masing-masing  pihak.  Hal demikian  tentu  harus  diperhatiakan  oleh  pemerintah  yang  berwenang terlebih bagi masyarakat yang faham dengan undang-undang sebagai sarana penertiban  hak  dan  kewajiban  yang  diaturnya.  Budaya  yang  mencakup aspek  hukum  dan  perilaku  seharusnya  tidak  menjadi  kambing  hitam  untuk
16 Syahril (37), Imam Desa, Wawancara, Waji, 14 Juli 2020.
17 Maming (52), Tokoh Agama, Wawancara, Waji, 10 Juli 2020.
kepentingan  masyarakat  yang  tumpul  akan  pemahaman  yang  ada,  namun budaya  adalah  hal  yang  patut  dijaga  dan ditertibkan  keberadaannya  hingga tidak  terjadi  tumpang  tindih  aturan.  Karena  pada  akhirnya  kebudayaanlah yang akan menjadi aspek penilai suatu daerah.
b. Haru Na Teme Anak
Haru  na  teme  anak termasuk  salah  satu  jenis sompa tanah  yang digunakan  oleh  masyarakat  Desa  Waji  saat  akan  menyepakati  mahar pernikahan.  Pemberian sompa dalam  jenis  ini  tentu  telah  memiliki pemaknaan dan tujuan yang akan memberi pengaruh pada pasangan, bahwa pernikahan  tidak  selalu  berbicara  tentang  kehidupan  bersama  namun  pada akhirnya  akan  terputus  baik  karena  perceraian  maupun  kematian. Berdasakan  hasil  wawancara sompa  haru  na  teme  anak adalah sompa (mahar) yang apabila terjadi perceraian dan memiliki keturunan maka mahar ini tidak akan kembali ke pihak laki-laki. Sebaliknya, ketika sewaktu-waktu terjadi  perceraian  namun  tidak  ada  anak  dalam  perkawinan  tesebut,  maka sompa tanah akan kembali pada pihak laki-laki meski sebelumnya pasangan telah sikacuang (terjadi dukhul ).
Patokan hak kepemilikan sompa tanah dalam perkawinan suku Bugis tepatnya  di  Desa  Waji  selalu  pada  adanya  keturunan.  Menurut  pandangan Kepala  Desa  Waji,  bahwa sompa tanah  saat  terjadi  perceraian  seharusnya tidak bisa dikembalikan, terlebih para pasangan memiliki keturunan karena sompa berupa  tanah  bisa  diwariskan  kepada  anaknya  atau  untuk  dijadikan sompa ketika anak tersebut akan menikah. 18
Penjelasan  diatas  penulis  memahami  folosofi  laki-laki  Bugis terkhusus  di  Desa  Waji  bahwa  perceraian  hanya  memutus  tanggung  jawab
18 Hj. Syamsiar (53), Kepala Desa Waji, Wawancara, Waji, 26 Juli 2020.
kepada  mantan  istrinya.  Sedangkan  persoalan  keturunan  tidak  bisa memutuskan  tanggung  jawabnya  sebagai  seorang  ayah  meski  dengan  jalan apapun.
Jika  ditinjau  berdasarkan  pasal  32  Kompilasi  Hukum  Islam,  mahar harusnya diperuntukkan bagi wanita sebagai hak milik pribadi. Namun hak tersebut tidak menghalangi pihak bilamana mahar nikah hendak diwariskan kepada  keturunannya  selama  proses  peralihannya  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Adapun  perceraian  yang  dilakukan  tanpa  adanya  keturunan, wanita  masih  memiliki  seperdua  mahar  nikah  ketika  talak  jatuh qobla dukhul . Patokan pemberian mahar selalu qobla dukhul. 19 Selain hal tersebut, dalam  Pasal  35  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  mengatur  apabila  putusnya perkawinan  karena  kematian qobla  dukhul, maka  mahar  sepenuhnya  hak istri  atau  perceraian qobla  dukhul namun  besar  mahar  belum  ditetapkan, pihak laki-laki wajib membayar mahar mitsil .
c. Sompa Sandra
Sompa  sandra adalah  jenis sompa tanah  yang  diberikan  kepada wanita  berupa  sepetak  tanah  gadai.  Apabila  tanah  tersebut  telah  ditebus kembali  oleh  pihak  yang  menggadaikan,  maka  uang  tebusan  diserahkan kepada wanita secara keseluruhan. 20

## 2. Lokasi Sompa Tanah
Salah satu yang menghambat peralihan sompa tanah adalah lokasi tanah itu  sendiri.  Pada  umunya,  tanah  yang  dijadikan sompa (mahar)  nikah  berada didaerah  laki-laki  dan  ketika  menikahi  gadis  diluar  daerahnya  laki-laki
19 Abdul  Samad  (54),  Kepala  Kantor  Urusan  Agama, Wawancara, Tokaseng,  23  Juli 2020.
20 Maming (52), Tokoh Agama, Wawancara, Waji, 10 Juli 2020.
mengikut  ke  kediaman  istri.  Hal  ini  tentu  menghambat  pengelolahan  benda mahar,  meskipun  persoalan  demikian  umum  terjadi  dalam  masyarakat  namun para pihak tidak merasa keberatan. Ukuran sompa tanah relatif kecil, sehingga beberapa kasus tanah sebagai benda mahar tetap dikelolah oleh orang tua pihak laki-laki  dengan  alasan  lebih  memudahkan  para  pihak  ketimbang  harus menggarap tanah yang luasnya tidak seberapa.
3. Tidak Melakukan Pembalikan Hak Milik atas Tanah Sompa
Umumnya  yang  berkembang  pada    masyarakat  Desa  Waji  tentang kepemilikan sompa tanah  hanya  tercatat  dalam  akta  nikah. Sompa tanah  saat akan  diberikan  oleh  pihak  laki-laki  harus  melengkapi  surat  keterangan  mahar dari  Kepala  Desa  yang  disertai  saksi  dan  SPPT.  Hal  demikian  berfungsi sebagai keterangan transaksi hak yang tercermin mengenai batas dan luasnya. 21
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  dan  dinyatakan  lengkap  serta  memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan pencatatan oleh KUA setempat. Keterangan mahar  tersebut  yang  menjadi  dasar  ketika  akan  melakukan  pencatatan  hak milik  atau  ketika  terjadi  sengketa  dapat  diajukan  sebagai  bukti  autentik  di pengadilan. 22
Indonesia  sebagai  negara  hukum  maka  seluruh  aspek  kehidupan warganya  harus  diatur  oleh  hukum  termasuk  tentang  mahar. Eksistensi mahar memiliki  aturan  yang  jelas  dan  secara  khusus  diatur  dalam  bab  empat Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi hukum di Indonesia, namun terkait jenis  dan  bentuknya  yang  berdasar  kesepakatan  kedua  belah  pihak. Sompa berupa  tanah  harusnya  menjadi  hak  mutlak  istri,  sehingga  saat  perkawinan
21 Hj. Syamsiar (53), Kepala Desa Waji, Wawancara, Waji, 26 Juli 2020.
22 Abdul  Samad  (54),  Kepala  Kantor  Urusan  Agama, Wawancara, Tokaseng,  23  Juli 2020.
efektifnya dilakukan peralihan hak milik atas tanah. Tentu hal demikian harus tunduk  pada  hukum  pertanahan  yang  diatur  dalam  UU  No.  5  Tahun  1960 tentang  Pokok-Pokok  Dasar  Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 23
Pasal 20 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan  kepada  pihak  lain.  Ketentuan  tentang  hak  milik  harus  didaftar berdasarkan  ketentuan  pasal  32  ayat  (1)  UUPA,  pendaftaran  ini  bertujuan sebagai  bukti  yang  kuat  mengenai  penghapusan  hak  milik  pihak  pertama  dan serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut (Pasal 32 ayat 2 UUPA). Sedangkan  dalam  PP  No.  24  tahun  1997  pasal  3  huruf  a  menyatakan  bahwa pendaftaran  tanah  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan hak bagi pemiliknya agar mudah untuk memberi pembuktian.
Bentuk  pendaftaran  tanah  dapat  melalui  pendaftaran  sistem  publikasi positif  dan  negatif.  Sistem  publikasi  positif  menggunakan  hak  sehingga  ada buku tanah yang bentuk penyimpanan dan penyajian datanya secara yuridis dan harus  disertai  sertifikat.  Sedangkan  sistem  publikasi  secara  negatif,  yang menjadi  perhatian  adalah  sahnya  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  atau perpindahan  hak  yang  tidak  menjadikan  pendaftaran  sebagai  bukti kepemilikan.  Hal  ini memberikan  peluang  bagi  atas  hak  tanah  mahar,  apabila alasan  penguasaan  atau  permintaan  mahar  kembali  atas  dasar  sertifikat,  maka sistem publikasi negatif memberikan solusi akta nikah sebagai bukti perbuatan hukum yang baru. 24

## B. Penyelesaian Kepemilikan Sompa Tanah Pasca Perceraian
23 Supriadi,  “Hak  Kepemilikan  Mahar  Berupa  Tanah  dalam  Perkawinan”, Al-Bayyinah III, no. 1 (2019), h. 30.
24 Mashuri,  “Efektivitas  Penggunaan  Tanah  Sebagai  Mahar  dalam  Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”, Al-Hikam I, no. I (2017), h.19.
1. Non Litigasi
Sengketa  mahar  yang  terjadi  pada  masyarakat  Desa  Waji  diselesaikan melalui  mediasi  secara  kekeluargaan.  Penyelesaian  sengketa  ini  dilakukan melalui  perantara  Kepala  Desa  atau  diselesaikan  melalui  perantara  orang  tua kedua  belah  pihak.  Sengketa  mahar  terjadi  umumnya  pasca  perceraian, berdasar  hasil  kesepakatan  jenis  penyerahan sompa sehingga  masyarakat tunduk  pada  hal  yang  dilakukan  turun  temurun  dan  tidak  berdasar  peraturan negara.
Penyelesaian  sengketa  mahar  secara  damai  biasanya  para  pihak memutuskan atau  mengambil  jalan tengah  tentang  mahar  yang  menjadi  objek permasalahan  akan  diserahkan  kepada  wanita  sebagai  pemilik  hak,  atau kembali  kepada  suami.  Hasil  kesepakatan  tergantung  pada  kekuatan mempertahankan  hak  dan  tuntutan  masing-masing  pihak.  Ketika  melalui Kepala  Desa  maka  pemutusan  hak  milik  mahar  harus  jatuh  pada  wanita, dengan  dalil  bahwa  hak  harus  diberikan  dan  status  wanita  tidak  bisa  kembali meskipun  perceraian  terjadi  tanpa  percampuran  suami  dan  istri. 25 Namun apabila  para  pihak  memutuskan  menyelesaiakan  secara  kekeluargaan  tanpa campur tangan Kepala Desa setempat, maka kepemilikan sompa tanah berdasar kabu atau haru na teme anak.

## 2. Litigasi
Sengketa  hak  milik  atas  mahar  dapat  diselesaiakan  secara  litigasi melalui  gugatan  sengketa  mahar  di  Pengadilan  Agama  yang  berwenang sebagaimana  maksud  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  Dasar  hukum  gugatan  sengketa  mahar  tersebut  tertuang  dalam
25 Hj. Syamsiar (53), Kepala Desa Waji, Wawancara, Waji, 26 Juli 2020.
Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa  selisih  tentang  mahar  dapat  diajukan  ke Pengadilan Agama yang berwenang. 26
Gugatan  mahar  pada  umumnya  diakumulasikan  dengan  gugatan  cerai yang  diajukan  oleh  pihak  istri  atau  dalam  gugatan  rekonvensi  saat  sidamg permohonan cerai talak. Namun tidak menutup kemungkinan gugatan sengketa mahar  diajukan  tersendiri.  Mekanisme  penyelesaian  sengketa  mahar  di Pengadilan  Agama  bahwa  pihak  penggugat  mengajukan  permohonan  gugatan di  Pengadilan  Agama  dengan  mencantumkan  secara  jelas  objek  dan  jenis mahar  secara  jelas.  Apabila  terdapat  permintaan  hal  lain  seperti  sita  dapat dicantumkan  dalam  posita  dan  petitum.  Pihak  penggugat  dapat  menggunakan kutipan akta  nikah  atau  sertifikat  peralihak  hak  milik  atas  tanah  yang  telah  di daftarkan  sebagai  alat  bukti  penting  dalam  persidangan  karena  memuat  unsur materil tentang jenis mahar yang diberikan oleh suami kepada istri.

## Kesimpulan
Faktor yang menjadi penghambat peralihan sompa tanah pasca perceraian diantaranya  adalah  kebudayaaan  masyarakat  yang  masih  terjaga  turun  temurun tentang  jenis,  bentuk,  dan  status  kepemilikan sompa tanah  pasca  perceraian. Pemberian sompa dalam  kedudukannya  sebagai  mahar  perkawinan  dalam  Suku Bugis  hukumnya  adalah  wajib.  Terkait  pemberian sompa tanah  sudah  menjadi warisan  leluhur  yang  mewajibkan  pemberian  mahar  kawin  berupa  tanah  dan masih  berkembang  sampai  saat  ini.  Kelanjutan  atas  kepemilikan  hak  atas  tanah pasca  perceraian  telah  dibicarakan  sebelum  kesepakatan  penyerahan sompa , apakah akan diberikan secara kabu,haru na teme anak, maupun sompa sandra. Hal demikianlah  yang  menjadi  penghambat  kepemilikan sompa tanah  pasca
26 Abdul  Samad  (54),  Kepala  Kantor  Urusan  Agama, Wawancara, Tokaseng,  23  Juli 2020.
perceraian.  Sealain  faktor  tersebut  lokasi sompa tanah  pada  umumnya  berada didaerah  laki-laki  dan  pihak  keluarga  menganggap  bahwa  tanah  yang  dijadikan sompa relatif  kecil  sehingga  hasil  dari  kebun  atau  pesawahan  sedikit  jika dikembalikan  untuk  diolah  sendiri  serta  tidak  adanya  pembalikan  hak  milik setelah  penyerahan  tanah  sebagai  mahar  perkawinan. Penyelesaian  kepemilikan sompa tanah  dapat  ditempuh  melalui  jalur  litigasi  dengan  mengajukan  gugatan sengketa  mahar  ke  Pengadilan  Agama  sebagai  lembaga  yang  berwenang mengadili  perkara  tersebut  dengan  menyertakan  bukti  sertifikat  peralihan  hak milik  atau  dengan  salinan  akta  nikah  yang  mencatat  tentang  jenis,  jumlah  dan lokasi mahar tanah tersebut. Jalur lain yang ditempuh adalah non litigasi melalui mediasi  secara  kekeluargaan  yang  akan  dibantu  oleh  Kepala  Desa  setempat  atau dilakukan secara mandiri oleh pihak keluarga.

## Implikasi
Penyerahan sompa tanah sebaiknya memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur  tentang  mahar.  Ketentuan  yang  dimaksud  adalah  Kompilasi  Hukum Islam  sebagai  kodifikasi  hukum  yang  secara  rinci  mengatur  tentang  mahar  dan sejalan  dengan  penerapan  hukum  Islam  sehingga  tidak  terjadi  hambatan  dalam peralihannya. Ketika  terjadi  sengketa  tanah  mahar,  maka  sebaiknya  diselesaikan secara  kekeluargaan  sebelum  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  yang berwenang.  penyelesaian  sengketa  mahar  secara  kekeluargaan  selain  memakan waktu  yang  singkat  biaya  berperkara  juga  lebih  murah.  Namun  ketika menginginkan kekuatan hukum yang kuat maka pihak dapat mengajukan gugatan sengketa mahar ke Pengadilan Agama .

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, Noryamin. “Tradisi Mahar di Rana Lokasi Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial di  Masyarakat Muslim Indonesia ”. Ahkam XIV, no. 1(2014): h. 14.
Latif,  Syarifuddin.  Fikih  Perkawinan  Bugis  Tellumpoccoe.  Jakarta:  Gaung Persada Press; 2017.
Azzam,  Abdul  Aziz  Muhammad  dan  Abdul  Wahhab  Syayyed  Hawwas.  Fiqh Munakahat.  Jakarta: Amzah, 2015.
Avita,Nur. “Mahar dan Uang Panaik dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)”. Skripsi. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
Kementrian  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya  (Surabaya:  Sukses Publishing. t.th.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2007
Rusman, dkk. “Pemahaman Masyarakat Bugis Bone Terhadap Mahar Tanah dan Kedudukannya  dalam  Perkawinan”. Jurnal  Diskursus  Islam 5,  no.  2 (2017): h. 114.
Damis,  Harijah.  “Konsep  Mahar  dalam  Perspektif  Fikih  dan  Perundang- undangan”. Jurnal Yudisial 9, no. 1 (2016): h.24-25.
Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  Perbandingan  Hukum  Perdata.  Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Rodliyah,  Nunung.  “Akibat  Hukum  Perceraian  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan”. Keadilan  Progresif 5,  no.  3 (2014): h. 125
Supardin.  Materi  Hukum  Islam.  Cet.  I;  Makassar:  Alauddin  University  Press, 2011.
Efendi,  Jonaedi,  dkk.    Kamus  Istilah  Hukum  Populer.  Cet.  2;  Jakarta:  Kencana,
2018.
Gunawan, Edi. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam”. n.p: h.11.
Pide, Suriyaman Mustari.“ Hukum Adat ”. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017.
Supriadi.  “Hak  Kepemilikan  Mahar  Berupa  Tanah  dalam  Perkawinan”. Al- Bayyinah III, no. 1 (2019):  h. 30.
Mashuri.  “Efektivitas  Penggunaan  Tanah  Sebagai  Mahar  dalam  Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”. Al-Hikam I, no. I (2017): h.19.