Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 590-598
Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center
Poppy Arsil 1) ,  Rumpoko Wicaksono 2) Hety Handayani Hidayat 3) ,  Dian Novitasari 4) 1,2,3,4 Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah *Email korespondensi: poppy.arsil@unsoed.ac.id

## Abstract
The  halal  industry  has  the  potential  to  grow,  supported  by  a  gradual  implementation  of  a  mandatory  halal regulation according to Law No 33 the year 2014 regarding Halal Product Guarantee. To support this program, Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) has encouraged universities to establish Halal Centers since 2019. The goal of this study is to investigate the Halal Center's collaboration strategy with other agencies supporting halal mandatory programs using the Analytical Hierarchy Process approach. This research interviewed 40 food and beverage business owners and experts in 2021. Data analysis is divided into three stages: decomposition, pairwise comparisons, and priority synthesis. The hierarchical structure is comprised of four levels, namely the variables affecting collaboration, the actors involved, the goals, and the cooperation strategy. The results show that capital (0.617) and institutional policy (0.30) affect the growth of Halal Center cooperation. While BPJPH (0.33), the government (0.31), and private institutions (0.12) all contribute to the development of the halal center collaboration. The purpose of developing the halal center collaboration is to help accelerate MSME to obtain halal certification (0.67). While the Cooperation strategy suggests the use of government assistance funds (0.46), as well as collaboration with private institutions (0.34).
Keywords : Analytical Hierarchy Process, BPJPH, halal center, sertifikasi halal, UMKM
Saran  sitasi: Arsil,  P.,  Wicaksono,  R.,  Hidayat,  H.  H.,  &  Novitasari,  D.  (2022).  Strategi  Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (01), 590-598. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794

## 1. PENDAHULUAN
Industri  halal  merupakan  salah  satu  penunjang sektor  ekonomi  yang  sedang  berkembang  pesat. Berdasarkan  data  dari  (Dinnar  Standard,  2021), muslim di dunia menghabiskan US $ 2,2 triliun pada tahun  2018  pada  sektor  halal  termasuk  pangan, farmasi,  finansial  dan  gaya  hidup  yang  berbasiskan ekonomi  Islam.    Ekonomi  Islam  merujuk  kepada sektor  dimana  inti  bisnis  produk  dan  jasa  berbasis hukum dan etika Islam. Indonesia sendiri menempati peringkat  kelima    ekonomi  halal  dunia  di  berbagai sektor  pada  tahun  2019,  naik  5  peringkat  dari  tahun sebelumnya  yang  berada  pada  peringkat  10  (Dinnar Standard,  2020).    “Halal  Ekonomi  Masterplan” merupakan  strategi  nasional  untuk  meningkatkan ekonomi  Islam  dengan  tujuan  menjadikan  Indonesia sebagai  produsen  utama  industri  halal  global  pada tahun 2024 (Kementrian Koperasi Republik
Indonesia,  2021).  Sejalan  dengan  kebijakan  ini, pemerintah  telah  mengeluarkan  UU  No.  33  tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini mengatur  bahwa  “Produk  yang  masuk,  beredar,  dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (pasal 4) dan mulai berlaku secara bertahap  sejak  17  Oktober  2019.  Penerapan  wajib halal  dimulai  dari  produk  makanan  dan  minuman, diikuti  oleh    produk  obat-obatan,  kosmetik  dan lainnya.  Data  menunjukkan  bahwa Usaha  Mikro, Kecil dan Menegah ( UMKM) di bidang makanan dan minuman  yang  telah  memiliki  sertifikat  halal  pada tahun 2019  adalah sebanyak 69.577 unit atau setara dengan 0,11 persen dari sekitar 65 juta UMKM yang terdaftar  di  Kementrian  Koperasi  dan  UKM  pada tahun 2019. Jumlah ini tentu sangat rendah. Selain itu, perpindahan  kepengurusan  sertifikasi  halal  dari LPPOM  MUI  ke  Badan  Penyelenggara  Jaminan
Produk  Halal  (BPJPH)  ikut menjadi  faktor penghambat  proses  sertifikasi  halal  karena  perlunya regulasi baru dan persiapan sistem yang membutuhkan waktu (Malau & Svinarky, 2020).
Untuk mendorong percepatan wajib halal produk yang  beredar  di  Indonesia,  maka  pemerintah  -dalam hal ini  BPJPH-  mendorong  universitas atau  lembaga pendidikan berbasis agama mendirikan dan mengembangkan halal center. Halal center merupakan institusi yang terdiri dari penyelia halal dan memiliki kemampuan untuk melakukan riset maupun pendampingan, pembinaan, dan pengawasan  Jaminan Produk  Halal  (JPH)  (Sukoso,  2020).  Sesuai  dengan pasal 28 ayat 1 UU JPH maka Penyelia Halal bertugas: a.  mengawasi  Proses  Produksi  Halal  (PPH)  di perusahaan,  b.  menentukan  tindakan  perbaikan  dan pencegahan,  c.  mengoordinasikan  PPH,  dan  d. mendampingi  Auditor  Halal  LPH  pada  saat pemeriksaan.  Keberadaan  Halal  Center  memiliki peran penting bagi UMKM dalam implementasi PPH dan  proses  sertifikasi  halal  sekaligus  membantu pemerintah dalam mensukseskan program wajib halal yang sudah ditetapkan melalui UU JPH. Keberadaan Halal  Center  mulai  bermunculan  pada  akhir  tahun 2019 sejalan dengan peralihan pengurusan sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke BPJPH. Sebagai salah satu institusi  halal  yang  baru,  maka  Halal  Center  perlu mengembangkan  organisasinya  melalui  strategi kerjasama untuk meningkatkan performansi organisasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  Dekiawan  & Subagyo  (2018)  yang  mengatakan  kerjasama merupakan alternatif strategi suatu oraganisasi untuk berkembang termasuk pengembangan institusi pendidikan.  Kerjasama  ini  dapat  diinisiasi  di lingkungan sejenis (akademik) maupun antar lembaga non  akademik  lainnya.  Halal  Center  memiliki kapasitas yang terbatas secara finansial untuk inovasi dan  pengembangan  sehingga  kerjasama  dengan instusi  lain  dapat  membantu  akses  kapital,  investasi dan  peningkatan  kredibilitas.  Sejauh  ini  penelitian mengenai Halal Center masih sangat jarang dijumpai karena  organisasi  ini  baru  berkembang  pada  akhir tahun  2019.  Penelitian  halal  di  Indonesia  lebih berfokus  kepada  potensi  pariwisata  halal  (Jaelani, 2017), perilaku konsumer terkait produk halal  (Arsil et  al.,  2018)  dan  faktor  penghambat  dan  pendorong dalam adopsi sertifikasi halal (Prabowo et al., 2015). Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan  strategi  kerjasama  instusi  halal dalam  implementasinya  pada  halal  center  dengan
menggunakan  pendekatan  Analytical  Hierarchy Process (AHP).
AHP  merupakan  suatu  model  pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada suatu permasalahan yang kompleks. Permasalahan  tersebut  diuraikan  menjadi  beberapa struktur  multi-faktor  atau  kriteria  dalam  satu  hirarki. Level pertama merupakan tujuan dan diikuti oleh sub- kriteria  seperti  faktor,  aktor  yang  berperan  hingga alternatif  strategi  sehingga  permasalahan  yang kompleks  menjadi  lebih  terstruktur  dan  sistematis (Saaty, 1993). Prinsip dari AHP adalah mengkuantifikasikan kepentingan relatif dari beberapa  set  prioritas.  Preferensi  ditentukan  oleh perbandingan  berpasangan  dengan  skala  rasio tertentu.  AHP  juga  sudah  banyak  digunakan  seperti dalam  perancangan  aplikasi  tracking  kuliner  halal (Sucipto  et  al.,  2018),  prioritas  resiko  dalam  rantai pangan halal (Khan, Khan, Haleem, et al., 2019)  dan evaluasi hambatan dalam mengadopsi sertifikasi halal UMKM  (Khan,  Khan,  &  Haleem,  2019).    Menurut Lubis  et  al.,  (2019)  menyatakan  bahwa  strategi pengembangan oraganisiasi bisnis berbasis pertanian melibatkan  faktor  internal  dan  eksternal  dimana melibatkan seluruh subsistem industri yakni pemasaran,  pengolahan,  produksi,  kelembagaan hingga penyediaan sarana dan prasarana produksi.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1. Pengumpulan data
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021. Terdapat sekitar 66 ribu UMKM di Kabupaten  Banyumas  yang  sebagian  besar  bergerak dibidang  makanan  dan  minuman.  Sebanyak  empat puluh  pengambil  keputusan  UMKM  makanan  dan minuman, juru sembelih halal dan perwakilan instansi pemerintah  terkait  dengan  kebijakan  wajib  halal seperti  Dinas  Perindustrian,  Dinas  Koperasi  dan UMK,  Kementrian  Agama  Kabupaten  Banyumas ditanya mengenai faktor, aktor dan strategi yang tepat dalam  pengembangan  Halal  Center  dengan  metode Analytical Hierarchy Proces. Jumlah responden sudah memenuhi  persyaratan  dengan  menggunakan  AHP dengan  minimal  responden  4  (Sucipto  et  al.,  2018; Maryati  et  al.,  2016).  Responden  dipilih  secara purposive yang  merupakan  pemilik  atau  pengambil keputusan  dalam  UMKM  dan  atau  memiliki pengetahuan  mengenai  regulasi  kewajiban  halal. Pertanyaan  terdiri  dari  dua  bagian.  Bagian  pertama terkait  sosiodemografi  responden,  pengetahuan  dan
persepsi  responden  mengenai  kewajiban  halal  di Indonesia.  Pada  bagian  kedua  responden  ditanya mengenai  penilaian  berpasangan  dua  elemen  pada matrik AHP terkait pengembangan strategi kerjasama Halal Center. Masing-masing responden mendapatkan souvenir  sebagai  penghargaan  terhadap  waktu  yang telah disediakan.

## 2.2. Data analisis
Tahapan analisis AHP
a. Dekomposisi  yaitu  mengkonstruksi  hirarki  yang terdiri dari beberapa level atau tingkatan, dimana level pertama menunjukkan tujuan dari penelitian. Hirarki yang terdiri dari beberapa kriteria dan sub- kriteria  disusun  berdasarkan  hasil  kajian  pustaka (contoh Sucipto et al., 2018; Silalahi et al., 2021) dan Focus  Grup  Discussion (FGD)  yang melibatkan 10 peserta terdiri dari UMKM, dosen dan pemerhati halal. Hasil FGD kemudian disusun ke dalam satu hirarki dan selanjutnya dikonsultasikan kepada pakar halal -dalam hal ini dosen  peneliti  halal  di  kampus  Universitas Jenderal  Soedirman-  untuk  mendapatkan  saran
perbaikan.  Hirarki  dibagi  menjadi  4  tingkatan terdiri  dari  tujuan  yaitu  strategi  pengembangan kerjasama Halal Center, faktor yang mempengaruhi  strategi  kerjasama  Halal  Center, aktor  yang  berperan,  tujuan    kerjasama  dan alternatif strategi (Gambar 1). Pada kriteria faktor yang  mempengaruhi  kerjasama  terdiri  dari  tiga elemen yaitu: modal, kebijakan instansi dan pasar dan  kepercayaan  konsumer.  Sedangkan  aktor yang  berperan  dalam  strategi  kerjasama  Halal Center diantaranya BPJPH, pemerintah, perusahaan  swasta,  Halal  Center,  UMKM, konsumer dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Adapun tujuan dari strategi kerjasama terdiri dari 3  yaitu:  1)  memperkuat  Halal  Center,  2) mempercepat  sertifikasi  halal  UMKM  dan  3) memperkuat  kinerja  antar  lembaga.  Alternatif strategi  dikembangkan  menjadi  3  yaitu:  1) kerjasama  dalam  pemanfaatan  dana  pendamping pemerintah  2)  kerjasama  dengan  swasta,  dan  3) kerjasama dengan LSP.
Faktor Modal Kebijakan instansi/Lembaga Pasar dan kepercayaan konsumer Aktor BPJPH   Pemerintah   Perush. Swasta   Halal center     UMKM   Konsumen    LSP Tujuan  Memperkuat Halal Mempercepat sertifikasi Memperkuat kinerja Center halal UMKM antar lembaga Strategi   Kerjasana dengan swasta Kerjasama dalam pemanfaatan Kerjasama dana pendampingan pemerintah dengan LSP
Gambar 1. Hirarki pengembangan kerja sama Halal Center.
b. Melakukan perbandingan berpasangan diantara dua elemen baik pada setiap level hirarki dan diantara level dari keseluruhan hirarki dengan menggunakan nilai yang berkisar antara 1-9 (Tabel 1) (Saaty, 1993).
Tabel 1. Skala penilaian matrik berpasangan Tingkat kepentingan Deskripsi 1 3 5 7 9 2,4,6,8 Sama pentingnya dibandingkan dengan yang lain Lebih penting dibandingkan dengan yang lain Cukup penting dibandingkan yang lain Sangat penting dibandingkan yang lain
Ekstrim pentingnya dibandingkan yang lain Nilai diantara dua elemen yang berdekatan
c. Sintesis  prioritas  untuk  menentukan  bobot prioritas  masing-masing  elemen.  Nilai  eigen untuk setiap level dihitung dan dikalikan dengan matriks di atas untuk menghasilkan skala prioritas alternatif perencanaan strategis (Saaty, 1993).
A =   [aij] = [ 1 𝑎12 1 𝑎12 1 ⋯ 𝑎1𝑛 𝑎2𝑛 ⋮        ⋮ … ⋮ 1 𝑎1𝑛 1 𝑎2𝑛 ⋯ 1 ] (1)
Jika A merupakan matriks yang konsisten, maka penilaian  komparatif  diwakili  oleh  aij.  Jika  aij adalah  1,  maka  aji  adalah  1/aij  ( reciprocal ) dimana, i, j mewakili 1, 2, …, n. Bobot Wi dan aij dihitung dengan menggunakan rumus
a ij = wi wj , i, j = 1,2,...,n (2)
Dimana  n  menunjukkan  jumlah  kriteria  yang dibandingkan,  wi  menunjukkan  bobot  yang ditetapkan  untuk  kriteria-i,  dan  aij  menunjukkan rasio bobot yang ditetapkan untuk kriteria i dan j, masing-masing.  Nilai  eigen  dan  vektor  eigen untuk  setiap  matriks  yang  konsisten  kemudian dihitung  dengan  menghitung  nilai  eigen  terbesar (Saaty, 1993).
λmax = ∑ 𝑎𝑖𝑗( 𝑊𝑗 𝑊𝑖 ) 𝑛 𝑗=1 (3)
Namun,
konsistensi dalam menentukan kepentingan relatif harus diperiksa, karena proses pengambilan  keputusan  bersifat  subjektif  dan berulang,  yang  dapat  membuat  responden  bosan dan mengakibatkan inkonsistensi dalam menetapkan nilai pada kepentingan relatif. Indeks Konsistensi ( Consistency Index , CI) menunjukkan penilaian  konsistensi.  Indeks  Acak  ( Random Index ,  RI)  menunjukkan  indeks  konsistensi acak dengan  berbagai  ukuran  matriks  prioritas  seperti yang  ditentukan  pada  Tabel  2.  Nilai λmax menunjukkan  nilai  eigen  maksimum  yang diperoleh dari matriks yang konsisten sedangkan n menunjukkan ukuran matriks perbandingan.
𝐶𝐼 = λmax−n n−1 (4)
Keputusan konsistensi dinilai dari rasio konsistensi ( Consistency ratio , CR) yang dihitung dari  CI  dibagi  RI.  Nilai  CR  harus  kurang  atau sama  dengan  0,1,  menunjukkan  konsistensi  dan akuntabilitas  penilaian  matrik  berpasangan  oleh responden (Saaty, 1993).
𝐶𝑅 = 𝐶𝐼 𝑅𝐼
(5)
Tabel 2. Nilai RI pada berbagai ukuran matrik n  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13  14  15 RI  0  0  0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian
3.1.1. Sosio demografi responden
Responden terdiri dari 30 pemilik UMKM dan 10 pakar yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan  UMKM,  Kementrian    Agama,  pengelola  pasar, pengelola  Rumah Potong Hewan, Dinas Perindustrian dan  Perdagangan,  LSP  dan  berbagai  bank  yang bergerak  di  ekonomi  Islam  di  wilayah  keresidenan Banyumas. Secara umum responden berjenis kelamin laki-laki, berpendidikan sarjana, beragama Islam dan berusia dibawah 40 tahun. Data ini sejalan dengan data BPS  (2021)  yang  menunjukkan  bahwa  Tingkat Partisipasi  Angkatan  Kerja  (TPAK)  laki-laki    di Banyumas  lebih  besar  daripada  perempuan  yaitu sebesar 81,78%.
Merujuk  kepada  UU  Nomor  20  Tahun  2008 tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah , salah  satu  parameter  yang  digunakan  untuk mengkategorikan usaha mikro dan kecil adalah jumlah pendapatan.  Usaha  mikro  memiliki  pendapatan  rata- rata usaha/omzet paling banyak Rp. 300 juta per tahun atau  sekitar  Rp.  25  juta  perbulan.  Sebanyak  66,7 persen  UMKM  dikategorikan  sebagai  usaha  mikro (Tabel  3).  Hanya  10  persen  UMKM  yang  memiliki sertifikasi  halal.  Beberapa  kendala  UMKM  dalam mendapatkan sertifikasi halal diantaranya 1) kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal, 2) biaya yang dikeluarkan dalam  pengurusan  sertifikasi  halal  cukup  besar,  3) kurangnya SDM yang memiliki kemampuan mengenai sistem jaminan halal yang cukup kompleks.
Tabel 3. Sosiodemografi Responden Kategori Jumlah (n=40) Frekuensi  Presentase Karakteristik Responden Jenis kelamin Perempuan 9 22,5 Laki-laki 31 77,5 Usia (tahun) < 30 14 35 < 40 22 55 ≥40 4 10 Agama Islam 38 95 Pendidikan terakhir Sarjana 23 58 SMA 16 40 SMP 1 2 Menikah 35 87,5
Kategori Jumlah (n=40) Frekuensi  Presentase Status pernikahan Belum Menikah 5 12,5 Pekerjaan Pengusaha (UMKM) 30 75 Pakar (perwakila n pemerintah , bank dan LSP) 10 25 Pengetahua n tentang UU No 33 tahun 2014 Tidak tahu 27 67,5 Sudah tahu 13 32,5 Karakteristik UMKM (n=30) Usaha didirikan < 2010 5 16,7 < 2020 23 76,7 ≥2020 2 6,7 Apakah sudah memiliki sertifikasi halal? Sudah 3 10 Jumlah karyawan (orang) 1-5 20 66,7 6-10 8 26,7 >10 2 6,7 Luas pemasaran Nasional 1 3,3 Regional 29 96,7 Pendapatan rata-rata usaha (juta rupiah) <25 24 80 25-50 6 20

## 3.1.2. Strategi Kerjasama Halal Center Faktor yang mempengaruhi pengembangan kerjasama halal center
Hasil analisis rasio konsistensi (CR) dari semua matrik menunjukkan nilai yang konsisten (< 0,1) dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Saaty (1993). Analisa preferensi responden terhadap faktor yang berperan dalam pengembangan kerjasama Halal Center  dalam  mempercepat  proses  sertifikasi  halal dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 1. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kerja sama Halal Center
Aktor  yang  berperan  dalam  strategi  kerjasama halal center
Gambar 2. Aktor yang berperan dalam strategi kerja sama Halal Center
Tiga  aktor  pnting  yang  berperan  dalam  strategi kerja  sama  Halal  Center  dengan  instansi  lain  adalah BPJPH  (bobot  0,33),  pemerintah  (bobot  0,31), perusahaan swasta (bobot 0,12).

## Tujuan strategi kerjasama Halal Center
Tujuan  kerjasama  Halal  Center  yang  paling utama menurut responden adalah membantu UMKM dalam akselerasi sertifikasi halal dengan (bobot 0.67), jauh lebih penting dibandingkan dengan memperkuat kinerja  antar  lembaga  (bobot  0,21)  dan  memperkuat fungsi halal center (bobot 0,11) (Gambar 3).
Gambar 3. Tujuan pengembangan kerja sama Halal Center.
0,617 0,3 0,083 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Modal Kebijakan instansi kepercayaan konsumer dan pasar 0,33 0,31 0,12 0,08 0,06 0,05 0,05 0 0,1 0,2 0,3 0,4 BPJPH Pemerintah Perusahaan swasta Halal Center UMKM Konsumer LSP
0,67 0,21 0,11 0 0,2 0,4 0,6 0,8
Membantu UMKM dalam akselerasi sertifiaksi halal Memperkuat kinerja antar lembaga Memperkuat Fungsi Halal Center

## Alternatif strategi kerjasama Halal Center
Hasil  survei  menunjukkan  halal  center  dapat mengembangkan  Kerjasama  dengan  memanfaatkan dana pendampingan pemerintah untuk akselerasi halal (bobot  0,46),  lebih  penting  dari  kerjasama  dengan perusahaan  swasta  (bobot  0,34)  dan  Kerjasama dengan LSP (0,2) (Gambar 4).
Gambar 4. Strategi pengembangan kerjasama Halal Center dengan instansi/lembaga otoritas terkait

## 3.2. Pembahasan
Faktor utama yang berpengaruh pada pengembangan kerja sama halal center adalah modal (0,617).  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Kamila (2020) bahwa biaya yang dikeluarkan UMKM untuk pengurusan sertifikasi halal merupakan kendala utama dalam  penerapan  wajib  halal.  Pengurusan  sertifikasi dianggap  berbiaya  tinggi,  dimulai  dari  persiapan dokumen,  implementasi  SJH,  perlunya  tambahan tenaga  kerja  sebagai  penyelia  halal,  pembayaran pelatihan  eksternal  yang  merupakan  persyaratan jika ingin  menggunakan  LPH  LPPOM  MUI,  dan  biaya audit  eksternal.  Berdasarkan  komunikasi  personal dengan  beberapa  UMKM  biaya  yang  dikeluarkan berkisar  diantara  2-3  juta  rupiah.  Hal  senada  juga diungkapkan  Suhodo  (2015)  bahwa  sebagian  pelaku UMKM belum sepakat tentang pentingnya sertifikasi halal.  Hal  ini  disebabkan  pertimbangan  mengenai kesiapan SDM yang memiliki pengetahuan mengenai Sistem  Jaminan  Halal  (SJH),  dan  prioritas  biaya produksi  dan  pemasaran  yang  masih  terbatas.  Bagi usaha  mikro,  biaya  sertifikasi  halal  cukup  besar, sehingga program kerjasama Halal Center diharapkan lebih  fokus  untuk  membantu  UMKM  dalam pengurusan  sertifikasi  halal  khususnya  meringankan beban  biaya  usaha  mikro.  Kerjasama  halal  center dengan institusi lain dapat melalui pemanfaatan dana- dana  pendampingan  pemerintah  dan  swasta  (dana CSR).  Harapannya  dengan  terjalinnya  kerja  sama Halal  Center  dengan  berbagai  instansi  dapat
menjembatani  UMKM  mendapatkan  sertifikasi  halal dengan biaya yang seminimal mungkin.
Kebijakan  instansi  merupakan  faktor  kedua terpenting  dalam  strategi  kerja  sama  Halal  Center dengan  institusi  lain.  Kebijakan  instansi  terkait dengan  kebijakan  Halal  Center  itu  sendiri  maupun kebijakan lembaga lain di luar Halal Center dalam hal percepatan wajib halal. Sebagai contoh, pasal 140 UU Nomor  39  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mengatakan bahwa “Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan,  minuman,  hasil  sembelihan,  dan  jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 Oktober 20l9 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024”. Kebijakan ini kurang disosialisasikan dan diedukasi ke UMKM terkait.  Bahkan  hasil  survei  responden  mengenai pengetahuan  terhadap  UU  No  33  tahun  2014,  yang sudah  enam  tahun  dikumandangkan  masih  belum dipahami  dengan  baik  oleh  responden  (67,5  persen reponden menjawab belum tahu, Tabel 1). Sosialisasi dan  edukasi  mengenai  kebijakan  pemerintah  dan instansi merupakan salah satu faktor kurang efektifnya penerapan  UU  JPH  (Nukeriana,  2018).  Revisi  UU JPH dalam UU Cipta Kerja (pasal 4A) terkait aturan self-declare juga  belum  dipahami  dengan  baik  oleh UMKM  baik  prosedur,  persyaratan  dan  biaya  yang harus  dikeluarkan  (komunikasi  pribadi).  Kebijakan instansi  berperan  penting  dalam  hal  memberikan kepastikan hukum kepada UMKM dalam percepatan sertifikasi halal. Implementasi strategi kerjasama halal center  dengan  institusi  lain  dapat  berkaitan  dengan sosialisasi  dan  edukasi  kebijakan,  prosedur  dan pengetahuan  mengenai  standar  sistem  jaminan  halal yang  sesuai  dengan  aturan  yang  dikeluarkan  oleh BPJPH.  Kepercayaan  konsumen  dan  pasar  tidak berpengaruh  penting  dalam  strategi  kerjsama  ini karena  konsumer  bukanlah  sasaran  utama  dalam kewajiban sertifikasi halal.
Tiga aktor yang berperan dalam strategi kerjsama Halal Center adalah BPJPH, pemerintah dan instansi swasta. Sesuai UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH merupakan lembaga pemerintah di  bawah  Kementrian  Agama  yang  khusus  dibentuk untuk  menerbitkan  sertifikasi  halal  dan  melakukan pegawasan  terhadap  jaminan  produk  halal.  BPJPH dibentuk pada tahun 2017 (Sukoso, 2020). Sebelumnya, pengurusan sertifikasi halal dikeluarkan oleh  LPPOM  MUI.  Selain  BPJPH,  pemerintah merupakan aktor penting dalam pengembangan kerja sama  Halal  Center.  Pemerintah  memiliki  komitmen
0,46 0,34 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Pemanfaatan dana pendampingan dari pemerintah Kerjasama dengan institusi swasta Sertifikasi profesi yang berkaitan dengan kehalalan produk
untuk percepatan sertifikasi halal bagi UMKM. Usaha percepatan ini difasilitasi melalui penandatangan nota kerja  sama  antara  10  pimpinan  Kementerian  dan Lembaga  (K/L)  Negara  di  Kementerian  Agama, Jakarta. Kementrian atau lembaga terkait diantaranya 1) Kementerian Agama, 2) Kementerian Koperasi dan Usaha  Kecil  dan  Menengah,  3)  Kementerian Perdagangan,    4)  Kementerian  Perindustrian,  5) Kementerian Dalam Negeri, 6) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 7) Badan Pariwisata dan  Ekonomi  Kreatif,  8)  Kementerian  Badan  Usaha Milik Negara, 9) Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan 10) Komite Nasional Ekonomi Dan  Keuangan  Syariah  (KNEKS).  Pemerintah  juga berencana memberikan sertifikasi gratis bagi UMKM dengan omzet dibawah 1 Milyar  (Sekertariat Kabinet Republik Indonesia, 2020).
Perusahan  swasta  merupaka  aktor  ketiga terpenting  dalam  pengembangan  kerjasama  Halal Center. Hal ini sejalan dengan pernyataan Plt. Kepala BPJPH,  Mastuki  bahwa  perkuatan  industri  halal  di Indonesia  perlu  adanya  kerjasama  dari  segala  pihak baik  pemerintah,  instansi  swasta,  perguruan  tinggi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat  secara  umum.  Beliau  menyadarai  bahwa BPJPH tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelenggarakan  jaminan  produk  halal.  Sementara itu,  Direktur  Industri  Produk  Halal  KNEKS,  Afdhal mendorong  adanya  sertifikasi  halal  gratis  bagi UMKM  dengan  omzet  dibawah  1  Milyar.  Skema sertifikasi halal gratis dapat melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, BUMN, instansi swasta, perguruan  tinggi,  halal  center  dan  lembaga  wakaf untuk  ikut  bekerja  mensukseskan  wajib  sertifikasi halal (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2021). Kerja  sama  dapat  berupa  bantuan  pendanaan  dan kegiatan sosialisasi kepada UMKM.
Hasil  survey  menunjukkan  Halal  Center  belum berperan  sebagai  aktor  yang  dominan  dalam kewajiban  sertifikasi  halal.  Hal  ini  wajar,  karena keberadaan Halal Center baru di dorong setelah tahun 2019  sehingga  belum  banyak  berkiprah  dalam masyarakat. Halal Center dapat memperkuat kerjasama  dengan  BPJPH,  pemerintah  dan  instansi swasta dalam berbagai skema kerjasama dalam rangka mendorong percepatan sertifikasi halal. Halal Center yang  mempunyai  penyelia  halal  dapat  berperan sebagai pendamping UMKM dalam penerapan Sitem Jaminan  Halal  (SJH).  Hal  ini  senada  dengan pernyataan  ketua  BPJPH,  Sukoso,  bahwa  salah  satu
fungsi  Halal  Center  adalah  membantu  memperkuat BPJPH dalam penerapan kewajiban halal di Indonesia sesuai  dengan  UU  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal (Sukoso, 2020).
Seperti  yang  telah  disampaikan  diatas  bahwa pemerintah  memiliki  komitmen  terhadap  akselerasi sertifikat  halal  UMKM  dengan  membuat  nota kesepahaman  diantara  10  kementrian/Lembaga. Pemanfaatan  dana  pendampingan  dari  pemerintah merupakan  strategi  terpenting  dilakukan  dalam pengembangan  kerja  sama  Halal  Center.  Pemerintah telah  berkomitmen  membebaskan  biaya  sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro sesuai dengan Peraturan Menteri  Keuangan  nomor  57  tahun  2021.  Strategi pemanfaatan dana pendampingan pemerintah dianggap  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  strategi bekerja sama dengan instansi swasta (bobot 0,34) dan bekerjasama  dengan  sertifikasi  profesi  terkait kehalalan  produk.  Skema  pembiayan  UMKM  untuk akselerasi sertifikasi halal juga sudah diluncurkan oleh berbagai bank perintah seperti Bank Jateng dan Bank Syariah  Indonesia  (BSI)    serta  bank  swasta  seperti Bank Niaga (Nugu, 2019).

## 4. KESIMPULAN
Faktor  yang  mempengaruhi  kerjasama  Halal Center  dengan  institusi  lain  adalah  modal  dan kebijakan  instansi.  Strategi  kerjasama  utama  adalah pemanfaatan  dana  pendampingan  pemerintah.  Halal center  dapat  menjalin  kerjasama  dengan    berbagai kementrian atau lembaga dalam hal perannya sebagai pendamping,  pembina  UMKM  dalam  implementasi Sistem  Jaminan  Halal  seperti  dengan  Kementerian Agama,  Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi,  &  UMKM, Bank Indonesia, Bank Jateng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Bank Syariah Indonesia. Pengembangan  kerja  sama  yang  dimaksud  dapat dalam  bentuk  kerja  sama  memfasilitasi  sertifikasi halal bagi UMKM, edukasi dan pembekalan mengenai sertifikasi  halal.  Selain  itu,  Halal  Center  juga  dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta yang mendukung  penerapan  kewajiban  halal di  Indonesia. Penelitian ini hanya melibatkan UMKM makanan dan minuman di kabupaten Banyumas dan beberapa pakar dari  pemerintah  dan  perguruan  tinggi.  Pengkajian lebih lanjut dapat melibatkan UMKM sektor obat dan kosmetik diluar Kabupaten Banyumas.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapkan  terimakasih  ke  Rahajeng  Aina  atas bantuan pengambilan data di lapangan. Penelitian ini didanai  oleh  dana  BLU  Universitas  Jenderal Soedirman skema Riset Dasar Unggulan ( Perjanjian Kontrak Nomor T/705/UN23.18/PT.01.03/2021 ).

## 6. REFERENSI
Arsil,  P.,  Tey,  Y.  S.,  Brindal,  M.,  Phua,  C.  U.,  & Liana,  D.  (2018).  Personal  values  underlying halal food consumption: evidence from Indonesia and  Malaysia. British  Food  Journal , 120 (11), 2524–2538. https://doi.org/10.1108/BFJ-09- 2017-0519
BPS Kabupaten Banyumas. (2021). Jumlah Penduduk Berumur  15  Tahun  Ke  Atas  Menurut  Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banyumas, 2020. In BPS Kab. Banyumas .
Dekiawan, H., & Subagyo, H. (2018). Simulasi Model Swot-Ahp  Dalam  Penentuan  Pilihan  Alternatif Strategi Pengembangan Perguruan Tinggi Vokasi D3. Erudio  Journal  of  Educational  Innovation , 5 (1),  19–34.  https://doi.org/10.18551/erudio.5- 1.3
Dinnar  Standard.  (2020).  State  of  the  global  islamic economy  report:  Driving  the  islamic  economy revolution 4.0. In Dubai International Financial Centre .  https://cdn.salaamgateway.com/special- coverage/sgie19-20/full-report.pdf Dinnar  Standard.  (2021). State  of  the  global  islamic economy report: Driving the uncertainty .
Jaelani,  A.  (2017).  Halal  Tourism  Industry  in Indonesia:  Potential  and  Prospect. International Review of Management and Marketing , 7 (3), 25– 34. Kamila, N. (2020). Respon Pedagang Bakso terhadap Kewajiban  Sertifikasi  Halal  di  Kabupaten Bureuen,  Aceh .  Universitas  Islam  Indonesia,
Yogyakarta.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia.  (2021). Ini
Enam Upaya Kemenag Dorong Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia .
https://kemenag.go.id/read/ini-enam-upaya- kemenag-dorong-halal-indonesia-untuk- masyarakat-dunia-8npw4
Kementrian  Koperasi  Republik  Indonesia.  (2021).
Peraturan  Menteri  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil Dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan
Menengah Tahun 2020u20132024. In
Kementrian Koperasi RI (Nomor 5 Tahun 2021).
Khan,  S.,  Khan,  M.  I.,  &  Haleem,  A.  (2019).
Evaluation  of  barriers  in  the  adoption  of  halal certification:  a  fuzzy  DEMATEL  approach. Journal  of  Modelling  in  Management , 14 (1), 153–174.  https://doi.org/10.1108/JM2-03-2018- 0031
Khan,  S.,  Khan,  M.  I.,  Haleem,  A.,  &  Jami,  A.  R.
(2019). Prioritising the risks in Halal food supply chain:  an  MCDM  approach. Journal  of  Islamic
Marketing , ahead - of - p (ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0206 Lubis,  F.  A.,  Harisudin,  M.,  &  Fajarningsih,  R.  U.
(2019). Strategi Pengembangan Agribisnis Cabai Merah  di  Kabupaten  Sleman  dengan  Metode Analytical Hierarchy Process. AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research , 5 (2).
https://doi.org/10.18196/agr.5281 M  Nugu.  (2019). CIMB  Niaga-BPJPH  Bersinergi Dorong Industri Halal . Republika.
https://www.republika.co.id/berita/pzchks383/ci mb-niagabpjph-bersinergi-dorong-industri-halal Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Analisis Perspektif Hukum  Pengurusan  Sertifikasi  Halal  Dalam Upaya  Perlindungan  Konsumen. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 7 (3), 547–
559.
Maryati,  T.,  Syarief,  R.,  &  Hasbullah,  R.  (2016).
Analisis Faktor Kendala dalam
PengajuanSertifikat  Halal. (Studi Kasus:  Pelaku Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  Makanan Beku diJabodetabek). Jurnal Ilmu Produksi Dan Teknologi  Hasil  Peternakan , 4 (3),  364–371. https://doi.org/10.29244/jipthp.4.3.364-371
Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal pada  Produk  Pangan  di  Kota  Bengkulu. Qiyas Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan , 3 (2), 154– 166.
Prabowo,  S.,  Abd  Rahman,  A.,  Ab  Rahman,  S.,  & Samah, A. A. (2015). Revealing factors hindering halal certification in East Kalimantan Indonesia. Journal  of  Islamic  Marketing , 6 (2),  268–291. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2014-0040 Saaty, T. L. (1993). Pengambilan keputusan bagi para pemimpin .  PT.  Pustaka  Binaman  Pressindo, Jakarta.
Sekertariat  Kabinet  Republik  Indonesia.  (2020).
Pemerintah Percepat Fasilitasi Sertifikasi Halal Usaha Mikro dan Kecil .
https://setkab.go.id/pemerintah-percepat- fasilitasi-sertifikasi-halal-usaha-mikro-dan- kecil/
Silalahi,  S.  A.  F.,  Fachrurazi,  F.,  &  Fahham,  A.  M.
(2021). Factors affecting intention to adopt halal practices:  case  study  of  Indonesian  small  and medium enterprises. Journal of Islamic
Marketing , ahead - of - p (ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0152
Sucipto, S., Effendi, M. ud, Khilmi, M. U., Arif, M., Kamal, Pinandito, A., & Tolle, H. (2018). Halal Culinary Tracking Application at Food
Souvenirs Center Based on Analytical Hierarchy Process ( AHP ) Method . Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities,  25 (S), 51 – 64.
Suhodo, D. S. (2015). Sertifikasi Halal: Modal untuk Produk yang Terpercaya . LIPI, Jakarta. Sukoso.  (2020). LPH  dan  Halal  Center . BPJPH, Jakarta .