PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM
PEMBUATAN PERJANJIAN JAMINAN KREDIT DAN COVER NOTE (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 253/PDT.G/2020/PN BYW)
Jesslyn Joevy*, Siti Hajati Hoesin **
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Depok 16424 Email: jesslyn.joevy11@ui.ac.id, s-hayati@ui.ac.id
Naskah diterima : 11/05/2022, revisi : 28/06/2022, disetujui 04/07/2022

## ABSTRACT
Notary/Official Land Deed Maker (PPAT) has a role in a credit agreement and security agreement. The case raised in this study originated from a credit agreement between BTN and PT AW which was made before Notary/PPAT SK. As security for the loan, PT AW as the debtor  provides  security  in  the  form  of  land.  In  relation  to  the  administration  of  land certificates for the purpose of providing security, Notary/PPAT SK issued Cover Notes and therefore the credit is disbursed early to PT AW. However, Notary/PPAT SK did not carry out what he promised in the Cover Notes and the Land Mortgage on behalf of BTN was never established. Several certificates turned out to have been encumbered with Land Mortgage on behalf of other parties. Consequently, BTN was at a loss due to credit arrears and was unable to execute the previously agreed security. The main issues raised in this study are the responsibilities of  Notary/PPAT in making Land Mortgage encumbrance agreement and  its  implementation  in  the  Banyuwangi  District  Court  Decision  Number 253/Pdt.G/2020/PN Byw and the enforceability of the Cover Note made by Notary/PPAT in connection with security administration. This is normative juridical research. The type of data  used  is  secondary  data  obtained  through  literature  study.  In  the  case  of  the Banyuwangi  District  Court  Decision  Number  253/Pdt.G/2020/PN  Byw,  Notary/PPAT  SK did not inform the creditor about the appropriate form of security for land rights and the procedure  for  its  encumbrance  to  the  detriment  of  BTN.  The  Cover  Notes  issued  by Notary/PPAT  SK  contained  guarantees  on  matters  that  are  not  within  the  authority  of Notary/PPAT to guarantee it.
Keywords: Credit Agreement, Land Mortgage, Cover Note.

## ABSTRAK
Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  memiliki  peran  dalam  suatu perjanjian kredit dan perjanjian jaminan kredit. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini berawal dari perjanjian kredit antara BTN dengan PT AW yang dibuat di hadapan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Notaris/PPAT  SK.  Sebagai  jaminan  atas  kredit  tersebut,  PT  AW  sebagai  debitur memberikan  jaminan  berupa  tanah.  Berkaitan  dengan  pengurusan  sertipikat  dalam rangka pemberian jaminan, Notaris/PPAT SK mengeluarkan Cover Note sehingga kredit dapat  terlebih  dahulu  dicairkan  kepada  PT  AW.  Namun  Notaris/PPAT  SK  tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya dalam Cover Note dan Hak Tanggungan atas nama BTN tidak pernah lahir. Sejumlah sertipikat ternyata telah dibebankan Hak Tanggungan atas nama pihak lain. Oleh karena itu, BTN dirugikan karena terjadi tunggakan kredit dan  tidak  dapat  mengeksekusi  jaminan  kredit  yang  telah  diperjanjikan  sebelumnya. Pokok  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  tanggung  jawab Notaris/PPAT  dalam  pembuatan  perjanjian  pembebanan  Hak  Tanggungan  dan implementasinya dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw serta keberlakuan Cover Note yang dibuat oleh Notaris/PPAT sehubungan dengan pengurusan jaminan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis  normatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw, Notaris/PPAT SK tidak menginformasikan kreditur mengenai lembaga  jaminan  yang  sesuai  untuk  hak  atas  tanah  dan  prosedur  pemberiannya sehingga  merugikan  BTN. Cover  Note yang  diterbitkan  oleh  Notaris/PPAT  SK mengandung  jaminan  mengenai  suatu  hal  yang  bukan  merupakan  kewenangan Notaris/PPAT untuk menjaminnya.
Kata Kunci: Perjanjian Kredi,  Hak Tanggungan, Cover Note.

## A. Pendahuluan
Dalam  membuat  perjanjian  kredit  dan  perjanjian  pemberian  jaminan, Notaris/Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  seharusnya  memahami  betul  perbuatan hukum yang bersangkutan dan berpegang pada koridor hukum yang berlaku. Hal ini agar para  penghadap  sebagai  pihak-pihak  yang  bertransaksi  memperoleh  kepastian  hukum. Notaris  adalah pejabat umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik mengenai semua perjanjian yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. 1 Salah satu perjanjian yang pada  umumnya  dibuat  menggunakan  akta  autentik  adalah  perjanjian  kredit.  Untuk menjamin pelunasan utang, kreditur dapat meminta debitur untuk memberikan jaminan, seperti Hak Tanggungan yang dibebankan atas suatu hak atas tanah. Adapun pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang  dibuat  di  hadapan  PPAT. 2 Dengan  demikian,  Notaris/PPAT  memiliki  kewenangan yang  besar  sebagai  pejabat  pembuat  akta  autentik  dan  sudah  sepatutnya  menjalankan
1 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, (selanjutnya UU No. 2 Tahun 2014), LN Nomor 3, Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15 ayat 1.
2 Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah , UU No. 4 Tahun 1996, (selanjutnya UU No. 4 Tahun 1996), LN Nomor 42, Tahun 1996, TLN No. 3632, Ps. 10 ayat (2).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
jabatannya  dengan  penuh  tanggung  jawab  sesuai  hukum  yang  berlaku.  Namun  pada praktiknya  terdapat  Notaris/PPAT  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dalam pembuatan  akta  perjanjian  kredit  dan  pengurusan  jaminan  sehingga  merugikan penghadap.
Notaris  adalah  jabatan  kepercayaan,  di  mana  masyarakat  (pengguna  jasa) mempercayai  Notaris  dengan  menggunakan  jasa  hukumnya  dan  negara  mempercayai dengan memberikan kewenangan di bidang hukum privat kepada Notaris, yang ditentukan oleh  undang-undang. 3 Pada  mulanya,  lembaga  notariat  merupakan  lembaga kemasyarakatan  yang  lahir  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  alat  bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang terjadi di antara masyarakat. 4 Kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti. Pasal 1870 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  bahwa  “akta  autentik  merupakan bukti  yang  sempurna  bagi  kedua  belah  pihak,  ahli  warisnya,  dan  orang-orang  yang mendapat  hak  daripadanya”.  Derajat  kekuatan  pembuktian  suatu  akta  autentik  adalah sempurna  dan  mengikat. 5 Dengan  kata  lain,  sebuah  akta  autentik  diakui  kebenarannya tanpa perlu dibuktikan dengan alat bukti yang lain.
Seseorang yang menjabat sebagai Notaris pada umumnya merangkap jabatan sebagai PPAT. Hal demikian diperbolehkan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun  1998 juncto Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Peraturan Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (Peraturan  Jabatan  PPAT).  PPAT  didefinisikan sebagai  “pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta  autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”. 6
Mengingat  pentingnya  jabatan  Notaris/PPAT  dalam  lalu  lintas  keperdataan masyarakat,  Notaris/PPAT  harus  memiliki  nilai  moral  dan  etika  yang  baik,  di  samping memiliki  pengetahuan  umum  dan  pengetahuan  hukum  yang  memadai.  Notaris/PPAT harus menjalankan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dan secara kompeten. Dalam membuat sebuah akta, Notaris/PPAT harus memahami betul dasar hukum yang berlaku bagi perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam akta agar tidak membawa kerugian bagi masyarakat. Adapun contoh perjanjian yang pada umumnya dituangkan ke dalam bentuk akta notariil adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, terutama di mana bank menjadi pihak kreditur, seringkali dibuat di hadapan Notaris. Kemudian, PPAT juga berperan dalam perjanjian pemberian jaminan kredit yang berkaitan dengan hak atas tanah.
3 Pieter  Latumeten,  “Code  of  Ethics,  Code  of  Conduct  &  Sense  of  Ethics  sebagai  Sistem  Etika  dan  Pola Perilaku
Notaris,”
https://ikanotariatui.com/kode-etik-
notaris/#:~:text=Notaris%20adalah%20jabatan%20kepercayaan%2C%20di,yang%20ditentukan%20oleh%20 Undang%2DUndang., diakses 20 Maret 2022.
4 G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 2.
5 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan Putusan Pengadilan , Cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 581.
6 Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun  1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah , PP No. 24 Tahun 2016, (selanjutnya PP No. 24 Tahun 2016), LN Nomor 120, Tahun 2016, TLN No. 5893, Ps. 1 angka 1.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Bank  adalah salah  satu  lembaga  di  masyarakat  yang  kegiatan  utamanya  berkaitan dengan pemberian kredit atau pinjaman dana. Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan ( financial intermediaries ) yang memiliki fungsi utama untuk menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat.  Penyaluran  dana  kepada  masyarakat yang membutuhkan dapat dilakukan dalam bentuk kredit. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  kredit  merupakan “penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan  pemberian  bunga”.  Bagi  pelaku  usaha,  pemberian  kredit  oleh  bank  dapat membantu pengembangan kegiatan usaha.
Dalam  memberikan  kredit  kepada  debitur,  bank  harus  memiliki  keyakinan  atas itikad,  kemampuan,  dan  kesanggupan  nasabah  untuk  melunasi  utangnya  sesuai  dengan yang diperjanjikan. Dalam menilai hal-hal tersebut, bank menggunakan prinsip 5C, yaitu: character ; capacity ; capital ; collateral ; dan condition of economics. 7 Collateral atau jaminan adalah  sesuatu  yang  diberikan  debitur  kepada  kreditur  untuk  menimbulkan  keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu  perikatan. 8 Pada  umumnya  dalam  perjanjian  kredit,  bank  sebagai  kreditur  akan mensyaratkan debitur untuk menyerahkan jaminan. Jaminan berfungsi sebagai pelunasan utang debitur dalam hal debitur wanprestasi.
Salah  satu  jaminan  kredit  yang  pada  praktiknya  diterima  oleh  bank  adalah  Hak Tanggungan.  Pembebanan  Hak  Tanggunan  atas  suatu  hak  atas  tanah  sebagai  jaminan kredit harus diperjanjikan antara para pihak yang bersangkutan, yaitu pemegang hak atas tanah yang sah dan kreditur. Dalam hal ini, PPAT berperan dalam membuat APHT. Oleh karena itu, Notaris/PPAT memiliki peran yang cukup signifikan baik di dalam transaksi kredit dan jaminan kredit. Namun perlu diingat dalam hal ini bahwa Notaris/PPAT bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut, melainkan sebagai pejabat yang membuatkan akta autentik untuk kepentingan para pihak dalam perjanjian.
Sehubungan  dengan  perjanjian  kredit  dan  pembebanan  Hak  Tanggungan,  pada praktiknya  Notaris/PPAT  sering  diminta  untuk  menerbitkan Cover  Note.  Cover  Note menjadi pegangan sementara bagi bank sampai Hak Tanggungan lahir dan Sertipikat Hak Tanggungan  diserahkan  kepada  bank.  Dalam  hal  tertentu, pemberian  Hak  Tanggungan tidak  dapat  langsung  dilakukan  setelah  ditandatanganinya  perjanjian  kredit  sebab terdapat  beberapa  persyaratan  atau  prosedur  yang  harus  dipenuhi  dan  tindakan  yang perlu  diambil,  seperti  balik  nama  sertipikat,  pemecahan  sertipikat,  penggabungan sertipikat, dan lain sebagainya. Notaris/PPAT akan mengeluarkan Cover Note yang isinya menerangkan  bahwa  terdapat  proses  pengurusan  jaminan  yang  masih  berlangsung sehubungan  dengan  perjanjian  kredit  yang  telah  dibuat.  Dengan  dikeluarkannya Cover
7 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , ed. revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 108.
8 Hartono Hadisaputro, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 50.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Note oleh  Notaris,  pada  umumnya  bank  akan  mencairkan  kredit  ke  debitur  walaupun proses pembebanan Hak Tanggungan selesai.
Cover Note sendiri merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris/PPAT dan bukan merupakan akta autentik. Pembuatan Cover Note pada prinsipnya tidak termasuk dalam kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) maupun kewenangan PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan PPAT. Pembuatan Cover Note juga bukan merupakan salah satu prosedur dalam penerbitan Hak Tanggungan. Pada  putusan  Pengadilan  Negeri  Banyuwangi  Nomor  253/Pdt.G/2020/PN  Byw, gugatan  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  Notaris/PPAT  SK  berkaitan  dengan pengurusan jaminan hak atas tanah oleh yang bersangkutan. Diketahui bahwa sehubungan dengan proses penerbitan jaminan kredit, Notaris/PPAT SK telah mengeluarkan dua Cover Note .  Notaris/PPAT  SK  tidak  melakukan  apa  yang  harus  dilakukan  dan  dijanjikannya sehubungan  dengan  proses  pemberian  jaminan  oleh  debitur  kepada  kreditur,  sehingga kreditur  pada  akhirnya  dirugikan.  Lebih  lanjut,  dalam  salah  satu Cover  Note yang dikeluarkan  oleh  Notaris/PPAT  SK,  dinyatakan  bahwa  saksi  Notaris  akan  bertanggung jawab dalam pengurusan jaminan.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, Notaris/PPAT memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembuatan perjanjian kredit dan pemberian jaminan. Berkaitan dengan hal tersebut,  perlu dilakukan  penelitian  untuk  menganalisis  tanggung  jawab  dan  kewajiban yang  dimiliki  oleh  Notaris/PPAT  dalam  pembuatan  perjanjian  pembebanan  Hak Tanggungan. Kemudian, keberlakuan Cover Note juga menjadi suatu pokok permasalahan yang menarik untuk dibahas sebab pada prinsipnya UUJN maupun Peraturan Jabatan PPAT tidak mengatur mengenai kewenangan pembuatan Cover Note oleh Notaris/PPAT. Mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw,  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah pertanggungjawaban  Notaris/PPAT  sehubungan  dengan  perjanjian  jaminan  kredit  dan implementasinya  dalam  putusan  tersebut  serta  keberlakuan Cover  Note sehubungan dengan pengurusan jaminan kredit dalam putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini disampaikan dengan judul “ Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam  Pembuatan  Perjanjian  Jaminan  Kredit  dan Cover  Note (Studi  Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw) ”.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yang  difokuskan  terhadap tanggung  jawab  Notaris/PPAT  sehubungan  dengan  pembuatan  perjanjian  pembebanan Hak Tanggungan  dan Cover  Note dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Banyuwangi  Nomor 253/Pdt.G/2020/PN  Byw.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Sumber data sekunder yang dimaksud meliputi: peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer; buku, makalah,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
artikel ilmiah, dan lain sebagainya sebagai bahan hukum sekunder; dan buku pegangan sebagai bahan hukum tersier. 9
Dikarenakan  penelitian  ini  akan  menganalisis  mengenai  tanggung  jawab Notaris/PPAT  dalam  pembuatan  perjanjian  pembebanan  Hak  Tanggungan,  maka penelitian  akan  berdasarkan  pada  bahan  hukum  primer,  yaitu  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  mengenai  jabatan  Notaris  dan  PPAT  serta  pembebanan  Hak Tanggungan.  Adapun  penggunaan  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan kenyataan  hukum  dalam masyarakat.  Seluruh  data  yang  diperoleh  diolah  dan  dianalisis dengan pendekatan kualitatif .

## C. Hasil dan Pembahasan
Tanggung  Jawab  Notaris/PPAT  dalam  Pembuatan  Perjanjian  Pembebanan  Hak Tanggungan sebagai Jaminan Perjanjian Kredit dan Implementasinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw
Perjanjian  kredit  pada  dasarnya  merupakan  perjanjian  pinjam  meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjam meminjam adalah “perjanjian di mana satu pihak memberikan sejumlah tertentu barang yang bersifat habis karena pemakaian kepada pihak lain, dan pihak yang terakhir akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”. Terdapat dua  pihak  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam,  yaitu  pihak  yang  meminjamkan  atau kreditur  dan  peminjam  atau  debitur.  Istilah  perjanjian  kredit  pada  umumnya  dipakai dalam  suatu  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  di  mana  bank  berkedudukan  sebagai kreditur.
Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1992 juncto UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU  Perbankan)  mengatur  bahwa  dalam  memberikan  kredit,  bank  wajib  memiliki keyakinan bahwa debitur akan melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan ,  dan  prospek  usaha  debitur  sebelum  memberikan  kredit. 10 Walaupun  di dalam  praktik  terdapat  fasilitas  kredit  tanpa  agunan,  agunan  atau  jaminan  merupakan salah satu unsur yang penting dalam pemberian kredit. Pemberian jaminan oleh debitur menjadi  salah  satu  faktor  yang  meningkatkan  keyakinan  bank  bahwa  debitur  akan melunasi kredit dan dengan demikian dapat memudahkan persetujuan pemberian kredit.
Adapun perjanjian jaminan bersifat accesoir yang berarti bahwa perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian
9 Sri  Mamudji et.  al .,  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum,  cet.  1,  (Depok:  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30-31.
10 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan , UU No. 10 Tahun 1998, (selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998), LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Penjelasan Ps. 8.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
pinjam meminjam atau perjanjian kredit. 11 Salah satu jenis jaminan yang dikenal adalah jaminan  kebendaan.  Jaminan  kebendaan  adalah  jaminan  yang  memberikan  kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. 12 Jaminan kebendaan tergolong sebagai jaminan khusus yang memberikan hak untuk didahulukan ( preference ) kepada kreditur dalam pemenuhan pembayaran  utang.  Salah  satu  jaminan  kebendaan  yang  dapat  diberikan  oleh  debitur adalah hak atas tanah melalui pemberian Hak Tanggungan.
Sebagaimana  didefinisikan  dalam  Pasal  1  angka  1  UUHT,  Hak  Tanggungan  adalah “hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan.” Hak Tanggungan adalah satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah menurut Hukum Tanah Nasional. 13 Pasal 6 UUHT mengatur bahwa “dalam hal terjadi kredit macet di mana debitur tidak dapat melunasi utangnya, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek yang dibebankan dengan Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut”. Hak Tanggungan  lahir  melalui  serangkaian  proses  sebagaimana  diatur  dalam  UUHT.  Secara garis besar, pembebanan Hak Tanggungan dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pemberian Hak Tanggungan yang dilakukan di hadapan PPAT dan tahap pendaftaran yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. 14
Sebagai  suatu  perjanjian  jaminan  yang  bersifat accesoir ,  pembebanan  Hak Tanggungan diawali dengan dibuatkannya perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Perjanjian  kredit  sebagai  perjanjian  pokok  wajib  mencantumkan  janji  pemberian  Hak Tanggungan  sebagai  jaminan  pelunasan  utang  yang  bersangkutan,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUHT. Dalam hal ini, janji pemberian Hak Tanggungan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit. Pemberian Hak Tanggungan kemudian diperjanjikan secara terpisah. UUHT mewajibkan agar perjanjian pembebanan Hak Tanggungan  dituangkan  ke  dalam bentuk  akta  autentik,  yaitu  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan  (APHT)  yang  dibuat  di  hadapan  PPAT. 15 Dalam  membuat  APHT  untuk kepentingan para penghadap, PPAT harus memperhatikan ketentuan Pasal 11 sampai 12 UUHT serta mengikuti format APHT yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 8 Tahun 2012.
Sebelum  APHT  dibuat,  pada  umumnya  dibuat  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak Tanggungan  (SKMHT).  SKMHT  bukan  merupakan  hal  yang  wajib.  Pada  dasarnya, pembebanan  Hak  Tanggungan  harus  dilakukan  sendiri  oleh  pemberi  Hak  Tanggungan.
11 Frieda  Husni  Hasbullah, Hukum  Kebendaan  Perdata:  Hak-Hak  yang  Memberi  Jaminan  Jilid  II ,  cet.  3, (Jakarta: Ind Hill-Co, 2009), hlm. 7.
12 Ibid. , hlm. 18.
13 Arie Hutagalung, “Praktek Pembebanan dan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 2 (April-Juni 2008), hlm. 149. 14 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya , cet. 4, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2018), hlm. 430.
15 UU No. 4 Tahun 1996, Ps. 10 ayat (2).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Namun, UUHT memberikan alternatif berupa penerbitan SKMHT dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT pada saat penandatanganan APHT. SKMHT merupakan  surat  kuasa  yang  diberikan  oleh  pemberi  Hak  Tanggungan  yang  isinya memberikan  kuasa  kepada  pihak  lain  selaku  penerima  kuasa  untuk  memberikan  Hak Tanggungan  dan  menandatangani  APHT  yang  bersangkutan.  Isi  SKMHT  terbatas  hanya kepada  perbuatan  membebankan  Hak  Tanggungan  dan  tidak  memuat  kuasa  untuk melakukan perbuatan hukum lain. 16
SKMHT  dapat  dibuat  di  hadapan  Notaris  ataupun  PPAT.  Notaris  dapat  membuat SKMHT mengenai objek Hak Tanggungan yang terletak di luar daerah kerjanya, sementara kewenangan  PPAT  terbatas  pada  pembuatan  SKMHT  yang  objek  Hak  Tanggungannya berada di dalam daerah kerja PPAT yang bersangkutan. Perlu diperhatikan bahwa dengan ditandatanganinya SKMHT oleh para pihak di hadapan Notaris atau PPAT, Hak Tanggungan belum lahir. Dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) dan (4) UUHT, SKMHT wajib diikuti dengan pembuatan APHT. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan APHT belum dibuat, maka SKMHT akan menjadi batal demi hukum. 17
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUHT, Hak Tanggungan lahir setelah didaftarkan ke Kantor Pertanahan. PPAT wajib mengirimkan  APHT ke Kantor Pertanahan selambat- lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  penandatanganan  APHT.  Kemudian  Kantor Pertanahan  akan  melakukan  pendaftaran  Hak  Tanggungan.  Dalam  hal  ini,  Kantor Pertanahan  akan  membuatkan  buku tanah Hak Tanggungan  dan  melakukan  pencatatan dalam buku tanah hak atas tanah yang dibebankan Hak Tanggungan dan sertipikat hak atas tanah  tersebut.  Hak  Tanggungan  lahir  pada  hari  tanggal  buku  tanah  Hak  Tanggungan. Sebagai  tanda  bukti  adanya  Hak  Tanggungan,  Kantor  Pertanahan  akan  menerbitkan Sertipikat  Hak  Tanggungan. 18 Sertipikat  Hak  Tanggungan  tersebut  kemudian  akan diberikan kepada kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan. 19 Di sisi lain, sertipikat hak atas  tanah  yang  telah  diberikan  catatan  pembebanan  Hak  Tanggungan  dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. 20
Dalam  kasus  putusan  Pengadilan  Negeri  Banyuwangi  Nomor  253/Pdt.G/2020/PN Byw,  Penggugat  yaitu  PT  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)  Tbk.  (selanjutnya  disingkat BTN) menggugat Notaris/PPAT SK (Tergugat I) dengan dasar perbuatan melawan hukum. Kasus ini berawal dari Perjanjian Kredit Nomor 47 tertanggal 29 Mei 2012 yang dibuat oleh dan  antara  BTN  dan  PT  AW  (Tergugat  II),  di  hadapan  Notaris/PPAT  SK,  di  mana  BTN melalui Kantor Cabang Jember menyetujui untuk memberikan kredit konstruksi kepada PT AW senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Sehubungan dengan kredit  tersebut,  yang  dijadikan  jaminan  pokok  adalah  aset  berupa  lahan  di  lokasi
16 Ibid. , Ps. 15 ayat (1) huruf a.
17 Ibid. , Ps. 15 ayat (6).
18 Ibid. , Ps. 14 ayat (1).
19 Ibid. , Ps. 14 ayat (5).
20 Ibid. , Ps. 14 ayat (4).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Perumahan Garuda Regency, terletak di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, yang terdiri dari:
1. tanah  seluas  8.595  m 2 dengan  peta  bidang  NIB  No.  12.37.17.02.00955,  Persil Nomor 87, Blok S.l., Kohir Nomor 2, terletak di Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri,  Kabupaten  Banyuwangi,  yang  akan  dilakukan  proses  pensertipikatan  Hak Milik atas nama NH; dan
2. tanah  Sertipikat  Hak  Milik  sebanyak  46  buah  sertipikat  pecahan  yang  akan digabung menjadi Sertipikat Hak Milik Induk (SHM Induk) atas nama NH.
Tanah-tanah tersebut akan dibalik nama, digabung dan kemudian dipecah menjadi 125  (seratus  dua  puluh  lima)  buah  Sertipikat  Hak  Milik  yang  keseluruhannya  menjadi jaminan  untuk  kredit  PT  AW  kepada  BTN.  Pada  tanggal  31  Mei  2012,  Notaris/PPAT SK membuat Cover Note Nomor 119/SK/NOT-PPAT/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang isinya menerangkan bahwa: “ apabila proses balik nama telah selesai, maka sertipikat-sertipikat tersebut  akan  diserahkan  kepada  BTN  Cabang  Banyuwangi  selambat-lambatnya  3  bulan sejak dibuatnya Surat Keterangan ini ”.
Pada tanggal 27 November 2013, BTN menyetujui penambahan plafon kredit sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sesuai Adendum Perjanjian Kredit Nomor 124 tertanggal  27  November  2013,  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris/PPAT  SK.  Pada  sekitar bulan Maret 2015, muncul tunggakan kredit dan BTN belum kunjung menerima sertipikat yang  menjadi  objek  jaminan.  BTN  pun  meminta  ketegasan  dari  pihak  Notaris/PPAT  SK mengenai kepastian kapan proses balik nama, penggabungan dan pemecahan sertipikat barang jaminan BTN dapat selesai dan diserahkan kepada BTN. Pada tanggal 23 September 2015,  Notaris/PPAT  SK  telah  mengeluarkan Cover  Note Nomor  08/SK/NOT- PPAT/IX/2015 yang isinya antara lain menerangkan bahwa: “ untuk proses tersebut di atas, kami akan selesaikan dalam jangka waktu 3 bulan, jika dalam tempo tersebut sertipikat hak milik  atas  nama  NH  belum  selesai,  Saksi  Notaris  akan  bertanggung  jawab  dalam penyelesaiannya; dan apabila proses-proses tersebut telah selesai, maka akan kami serahkan kepada  BTN  Cabang  Banyuwangi ”.  Namun  sampai  tanggal  17  November  2015, Notaris/PPAT SK menyatakan bahwa sertipikat masih dalam proses di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.
Pada  tanggal  21  April  2016,  BTN  mengirimkan  surat  ke  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Banyuwangi,  dengan  surat  Nomor  388/S/JMB.III/CML/IV/2016  perihal Permohonan  Penarikan  Jaminan  Kredit  atas  nama  PT.  AW/NH,  Perumahan  Garuda Regency Banyuwangi, dan pada tanggal 7 Juni 2016, diperoleh fakta bahwa proses tersebut telah selesai dengan jumlah 125 (seratus dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik dan telah diserahkan kepada PT AW, yang oleh PT AW telah diserahkan kepada Notaris/PPAT SK, namun Notaris/PPAT SK hanya menyerahkan 26 (dua puluh enam) sertipikat kepada BTN, sedangkan 99 (sembilan puluh sembilan) sertipikat selebihnya justru diserahkan kembali kepada PT AW melalui NH.
Diketahui kemudian bahwa dari 99 (sembilan puluh sembilan) sertipikat tersebut, 27 (dua puluh tujuh) Sertipikat Hak Milik pecahan telah dijaminkan oleh Notaris/PPAT SK dan PT AW kepada pihak ketiga antara lain:
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
1. 23 (dua puluh tiga) sertipikat dalam penguasaan BPR DA (Tergugat IV);
2. dua sertipikat berada dalam penguasaan Koperasi Serba Usaha ST (Tergugat V);
3. satu sertipikat berada dalam penguasaan Koperasi Simpan Pinjam TR (Tergugat VI); dan
4. satu sertipikat berada dalam penguasaan Koperasi Simpan Pinjam Gj (Tergugat VII). Berdasarkan uraian kasus posisi di atas, diketahui bahwa Hak Tanggungan atas 125
(seratus  dua  puluh  lima)  Sertipikat  Hak  Milik  dengan  BTN  sebagai  penerima  Hak Tanggungan belum lahir. Dari sisi BTN, BTN menganggap bahwa 125 (seratus dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik tersebut telah menjadi barang jaminan sah sejak diadakannya perjanjian  kredit  dengan  PT  AW  di  hadapan  Notaris/PPAT  SK. 21 Adapun  Notaris  telah mengetahui  maksud  para  pihak  terkait  dengan  jaminan  kredit  berupa  hak  atas  tanah. Notaris  dalam  hal  ini  seharusnya  memberikan  penjelasan  kepada  para  pihak,  terutama BTN, mengenai lembaga hak jaminan atas tanah yang berlaku berdasarkan Hukum Tanah Nasional yaitu Hak Tanggungan.
Pasal  16  UUJN  mengatur  bahwa  “Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  wajib bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Salah satu kewenangan Notaris berdasarkan Pasal  15  UUJN  juga  mencakup  pemberian  penyuluhan  hukum  sehubungan  dengan pembuatan  akta.  Dalam  menuangkan  kehendak  para  pihak  ke  dalam  akta,  Notaris seharusnya  memberikan  informasi  tentang  hukum  yang  berlaku  sehubungan  dengan perbuatan  hukum  yang  dimaksudkan  oleh  para  pihak.  Hal  ini  ditujukan  agar  perjanjian yang  diadakan  di  antara  pihak  memenuhi  syarat  sah  perjanjian,  terutama  syarat  sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 juncto 1337 KUH Perdata. Lebih lanjut, pemberian  informasi  hukum  juga  penting  agar  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sehubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan.
Dalam kasus ini, Notaris mengetahui bahwa terkait perjanjian kredit antara BTN dan PT AW, PT AW akan memberikan jaminan berupa hak atas tanah. Adapun objek yang akan dibebankan dengan jaminan adalah 125 (seratus dua puluh lima) Sertipikat Hak Milik yang terletak di Perumahan Garuda Regency, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi.  Lembaga  jaminan  yang  sesuai  dengan  objek  jaminan  tersebut  adalah  Hak Tanggungan.  Hak  milik  atas  tanah  merupakan  hak  atas  tanah  yang  dapat  dibebani  Hak Tanggungan. 22 Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  10  ayat  (1)  UUHT,  janji  pemberian  Hak Tanggungan  harus  dicantumkan  dalam  perjanjian  kredit.  Notaris  sebagai  pejabat  yang membuatkan  akta  perjanjian  kredit  bagi  BTN  dan  PT  AW  seharusnya  memperhatikan ketentuan tersebut dan memastikan agar para pihak memperjanjikan hal tersebut dalam perjanjian kredit.
Kemudian  setelah pengurusan  berupa  balik  nama,  penggabungan,  dan  pemecahan sertipikat di Kantor Pertanahan selesai, PPAT membuatkan APHT untuk para pihak dan
21 Pengadilan Negeri Banyuwangi, Putusan No. 253/Pdt.G/2020/PN Byw, hlm. 71.
22 UU No. 4 Tahun 1996, Ps. 4 ayat (1) huruf a.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
mendaftarkan  APHT  tersebut  ke  Kantor  Pertanahan.  Dalam  kasus  ini,  diketahui  bahwa PPAT tidak membuatkan APHT ataupun SKMHT untuk kepentingan BTN sebagai kreditur. Oleh karena itu belum ada Hak Tanggungan apa pun yang lahir atas 125 (seratus dua puluh lima)  Sertipikat  Hak  Milik  dan  BTN  belum  menerima  jaminan  apa  pun  dari  PT  AW. Dipegangnya  26  (dua  puluh  enam)  sertipikat  oleh  BTN  tidak  berarti  bahwa  BTN  telah memegang jaminan atasnya.
Lebih lanjut, diketahui fakta bahwa telah dibebankan Hak Tanggungan atas:
1. 23 (dua puluh tiga) Sertipikat Hak Milik, dengan BPR DA sebagai penerima Hak Tanggungan; dan
2. satu Sertipikat Hak Milik, dengan Koperasi Serba Usaha ST sebagai penerima Hak Tanggungan.
Atas pembebanan Hak Tanggungan tersebut, telah dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  diketahui  bahwa  seluruh  sertipikat  tersebut  masih dalam  keadaan  bersih  dan  belum  terikat  Hak  Tanggungan  apa  pun  sebelumnya. Pembebanan  Hak  Tanggungan  tersebut  juga  dapat  dibuktikan  dengan  Sertipikat  Hak Tanggungan. Berdasarkan fakta tersebut, BTN dirugikan karena tidak menerima jaminan yang  dimaksudkan  dan  tidak  dapat  berkedudukan  sebagai  pemegang  Hak  Tanggungan pertama.
Notaris/PPAT  memiliki  peran  dalam  pembuatan  perjanjian  kredit  dan  pemberian jaminan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw, Notaris/PPAT  tidak  melaksanakan  jabatannya  dengan  amanah,  jujur,  saksama  sehingga merugikan  pihak  kreditur.  Notaris/PPAT  sebagai  profesi  hukum  seharusnya memperhatikan  peraturan  yang  berlaku  atas  penjaminan  hak  atas  tanah  dan menginformasikannya  kepada  para  pihak  agar  kedua  belah  pihak  memahami  betul perbuatan hukum yang akan dilaksanakan dan mengetahui langkah apa saja yang harus diambil.  Di  samping  itu,  dalam  membuat  sebuah  akta  Notaris/PPAT  wajib  menaati ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang terkait dengan perbuatan hukum yang menjadi maksud para pihak.
Keberlakuan Cover  Note Sehubungan  dengan  Pengurusan  Jaminan  Perjanjian  Kredit dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw
Cover Note merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT untuk mendukung  pelaksanaan  jabatannya.  Pada  umumnya, Cover  Note berisikan  pernyataan bahwa pekerjaan tertentu dalam kaitannya dengan pembuatan akta autentik masih dalam proses.  Oleh  karena  itu,  akta  autentik  belum  dapat  dikeluarkan  dan  diserahkan  kepada para  pihak  karena  adanya  alasan-alasan  yang  dibenarkan  secara  hukum. 23 Cover  Note sendiri  bukan  merupakan  akta  autentik,  karena  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  1868 KUH Perdata.
23 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, 12 Januari 2017, Lampiran III hlm. 18.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Cover Note sering diterbitkan sehubungan dengan perjanjian kredit dan pemberian jaminan  kredit.  Perlu  diperhatikan  bahwa Cover  Note bukan  jaminan  kredit  itu  sendiri. Adapun Cover Note menjadi pegangan bagi bank sebagai kreditur untuk mencairkan kredit kepada  debitur  sebelum  jaminan  lahir  dan/atau  diterimanya  dokumen  jaminan  oleh kreditur.  Lahirnya  jaminan,  terutama  Hak  Tanggungan,  memerlukan  proses  dan  waktu. Dalam sebuah perjanjian pemberian Hak Tanggungan, Notaris/PPAT seringkali membantu klien dalam pengurusan sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut,  Notaris/PPAT  akan  diminta  untuk  menerbitkan Cover  Note yang  isinya menerangkan  bahwa  terdapat  hal-hal  sehubungan  dengan  pembuatan  akta  yang  masih sedang  dalam  proses,  misalnya  pengurusan  atau  balik  nama  sertipikat. Cover  Note memberikan  tambahan  keyakinan  bagi  bank  bahwa  pencairan  kredit  dapat  dilakukan karena syarat-syarat pencairan kredit telah dilaksanakan atau sedang dalam proses. 24 Kewenangan  Notaris/PPAT  untuk  membuat Cover  Note tidak  diatur  dalam  UUJN ataupun  Peraturan  Jabatan  PPAT .  Cover  Note dibuat  berdasarkan  kebiasaan  dengan memperhatikan aspek-aspek hukum perikatan dan perjanjian serta tidak merugikan bagi para  pihak. 25 Ketiadaan  pengaturan  mengenai  kewenangan  Notaris/PPAT  dalam pembuatan Cover Note dan isi Cover Note Notaris/PPAT dalam UUJN maupun Peraturan Jabatan PPAT menyebabkan banyaknya variasi Cover Note dalam praktiknya . Tidak jarang Cover  Note yang  dikeluarkan  Notaris/PPAT  menimbulkan  permasalahan  dan  sengketa yang melibatkan Notari/PPAT.
Dalam  hukum  perbankan, Cover  Note disebutkan  dalam  Lampiran  III  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2019  tentang  Prinsip  Kehati-hatian  dalam Aktivitas  Sekuritisasi  Aset  bagi  Bank  Umum  (POJK  No.  11/POJK.03/2019). Cover  Note menjadi  salah  satu  dokumen  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  akad  kredit  atau pembiayaan  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR).  Berdasarkan  Lampiran  III  POJK  No. 11/POJK.03/2019, Cover  Note adalah  “surat  keterangan  resmi  dari  Notaris  yang menyatakan  bahwa  seluruh  berkas  agunan  asli  yang  belum  diterima  masih  digunakan dalam proses administrasi di instansi pemerintah yang berwenang dan akan diserahkan kepada  bank  pada  waktu  yang  sudah  disepakati  setelah  proses  administrasi  dimaksud selesai dilakukan”.
Cover Note yang dijadikan pegangan sementara bagi bank untuk mencairkan kredit ke  debitur  pada  umumnya  termasuk  dalam  perikatan  yang  bersumber  dari  perjanjian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1233  KUH  Perdata.  Kekuatan  mengikat Cover  Note bukan  sebagai  jaminan  kredit,  tetapi  terbatas  pada  eksistensi Cover  Note sebagai pernyataan bahwa telah ditandatangani perjanjian kredit dan dokumen-dokumen terkait pemberian jaminan kredit masih dalam pengurusan Notaris/PPAT. Pada dasarnya, Cover Note lahir dari kesepakatan antara Notaris/PPAT dengan bank untuk membantu proses
24 Rahmiah Kadir, et. al ., “Pertanggungjawaban Notaris pada Penerbitan Covernote,” Jurnal Mimbar Hukum 2 (Juni 2019), hlm. 196.
25 I  Made  Ari  Nurjaya,  I  Nyoman  Sumardhika,  Ida  Ayu  Putu  Widiati,  “Kewenangan  Notaris  terhadap Pembuatan Covernote,” Jurnal Konstruksi Hukum 2 (Oktober 2020), hlm. 423.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
pengurusan  dokumen  jaminan  dan  untuk  menyerahkan  dokumen  jaminan  kredit  yang diberikan oleh debitur. Selain isinya memuat keterangan bahwa dokumen tertentu masih dalam proses, dalam Cover Note , Notaris/PPAT memberikan janji dan kesanggupan untuk menyerahkan  dokumen  yang  bersangkutan  kepada  pihak  yang  berhak.  Terkait  dengan pemberian  janji  dan  kesanggupan  Notaris/PPAT  dalam  sebuah Cover  Note ,  menurut Notaris/PPAT  Agung  Iriantoro,  dalam  membuat Cover  Note sebaiknya  Notaris  tidak memberikan  jaminan  bahwa  proses  yang  sedang  berlangsung  akan  selesai  pada  waktu yang ditentukan, terutama apabila pengurusan dokumen bergantung pada pihak lain. 26 Walaupun tidak ada pedoman baku mengenai bentuk dan isi Cover Note , Cover Note pada umumnya memuat keterangan Notaris/PPAT antara lain mengenai:
1. penyebutan identitas Notaris/PPAT dan wilayah kerjanya;
2. keterangan mengenai jenis, tanggal dan nomor akta yang dibuat;
3. keterangan mengenai pengurusan akta, sertipikat, balik nama atau lain sejenisnya yang masih dalam proses;
4. keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian proses;
5. keterangan mengenai pihak yang berhak menerima dokumen apabila proses telah selesai dilakukan;
6. tempat dan tanggal pembuatan Cover Note , tanda tangan dan stempel Notaris. 27
Lebih lanjut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menetapkan rekomendasi dan kesatuan sikap terkait isi dan pembuatan Cover Note sebagai berikut:
1. tidak memuat hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang jabatan Notaris.  Pembuatan Cover  Note hanya  dilakukan  apabila  akta  sudah ditandatangani lengkap dan dibuat dengan memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
2. memberikan  pemahaman  kepada  pihak  Bank  untuk  tetap  memperhatikan pemenuhan  prinsip  kehati-hatian  bank  dalam  pencairan  kredit  dan  pencairan kredit tidak terkait dengan ada atau tidaknya Cover Note dari Notaris;
3. tidak membuat Cover Note yang sifatnya menjamin sesuatu keadaan yang bukan kewenangan Notaris untuk menjamin/menyatakan hal tersebut. 28
Sebagai  surat  keterangan  yang  diterbitkan  oleh  Notaris/PPAT  dalam  rangka menunjang  pelaksanaan  jabatannya,  Notaris/PPAT  harus  mempertanggungjawabkan  isi dan  pelaksanaan Cover  Note tersebut.  Dalam  mengeluarkan Cover  Note ,  Notaris/PPAT harus bersikap hati-hati agar tidak membawa kerugian bagi para pihak, terutama kreditur, dan  juga  untuk  melindungi  dirinya  sendiri.  Apabila  Notaris/PPAT melakukan  kesalahan dalam membuat Cover Note , baik secara sengaja maupun lalai, dan menimbulkan kerugian bagi kreditur, Notaris/PPAT dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan
26 Ferinda  K.  Fachri,  “Pentingnya  Notaris  Berhati-hati  dalam  Pembuatan  Cover  Note,” https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-notaris-berhati-hati-dalam-pembuatan-cover-note- lt6218ad300175e/?page=all, diakses 8 Mei 2022.
27 Rahmiah Kadir, et. al ., Op.Cit. , hlm. 195.
28 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, Lampiran III hlm. 19.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
hukum. Selain pertanggungjawaban secara perdata, Notaris/PPAT juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila terbukti bahwa Notaris/PPAT telah melakukan tindak pidana sehubungan dengan pembuatan dan/atau pelaksanaan Cover Note. Dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Banyuwangi  Nomor  253/Pdt.G/2020/PN  Byw, Notaris/PPAT SK telah menerbitkan 2 (dua) Cover Note sehubungan dengan pemberian jaminan kredit dari PT AW kepada BTN . Cover Note pertama yang diterbitkan adalah Cover Note Nomor 119/SK/NOT-PPAT/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang isinya menerangkan bahwa: “ apabila proses balik nama telah selesai, maka sertipikat-sertipikat tersebut akan diserahkan kepada BTN Cabang Banyuwangi selambat-lambatnya 3 bulan sejak dibuatnya Surat  Keterangan  ini ”. Cover  Note tersebut  diterbitkan  setelah  ditandatanganinya perjanjian kredit oleh BTN dan PT AW di hadapan Notaris/PPAT SK.
Berdasarkan  rumusan  yang  tertera  dalam Cover  Note Nomor  119/SK/NOT- PPAT/V/2012 tanggal 31 Mei 2012, diketahui bahwa Notaris/PPAT SK telah memberikan janji dan kesanggupan kepada BTN untuk memberikan sertipikat yang telah dibalik nama dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Cover Note. Notaris/PPAT SK dapat dikatakan telah menjamin suatu keadaan yang bukan merupakan kewenangannya untuk menjamin hal tersebut, yaitu selesainya proses balik nama sertipikat. Balik nama sertipikat merupakan  kewenangan  dari  Badan  Pertanahan  Nasional,  dan  bukan  kewenangan Notaris/PPAT.  Pemberian  janji  seperti  demikian  membuka  celah  bagi  kreditur  untuk menggugat Notaris/PPAT dalam hal proses balik nama tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
Kemudian, pada tanggal 23 September 2015,  Notaris/PPAT SK menerbitkan Cover Note kedua, yaitu Cover Note Nomor 08/SK/NOT-PPAT/IX/2015 yang isinya antara lain menerangkan bahwa: “ untuk proses tersebut di atas, kami akan selesaikan dalam jangka waktu 3 bulan, jika dalam tempo tersebut sertipikat hak milik atas nama NH belum selesai, Saksi Notaris akan bertanggung jawab dalam penyelesaiannya; dan apabila proses-proses tersebut telah selesai, maka akan kami serahkan kepada BTN Cabang Banyuwangi ”. Cover Note Nomor 08/SK/NOT-PPAT/IX/2015 juga mencantumkan jaminan suatu keadaan yang bukan  merupakan  kewenangan  Notaris/PPAT  untuk  menjamin  hal  tersebut.  Bahkan, dalam Cover Note kedua tersebut, Notaris/PPAT SK melibatkan saksi dan menyatakan saksi sebagai pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelesaian pengurusan sertipikat.
Dengan  dikeluarkannya  kedua Cover  Note atas  nama  Notaris/PPAT  SK  tersebut, Notaris/PPAT SK menjadi terikat dan bertanggung jawab akan isi dan pelaksanaan dari Cover  Note yang  bersangkutan.  Notaris/PPAT  SK  telah  mengikatkan  diri  untuk menyerahkan  kepada  BTN  sertipikat  yang  telah  dibalik  nama  dalam  jangka  waktu sebagaimana tertulis dalam Cover Note . Di kemudian hari, diketahui bahwa pengurusan sertipikat telah diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan Notaris/PPAT SK telah menerima seluruh sertipikat yang telah dibalik nama namun tidak diberikan kepada PT AW  sebagaimana  dinyatakan  dalam Cover  Note. Dalam  hal  ini,  Notaris/PPAT  SK  tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikannya dan telah terbukti melakukan tindak pidana
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
sehubungan dengan pelaksanaan Cover Note sehingga menjadi dasar  bagi PT AW untuk menggugat Notaris/PPAT SK atas dasar perbuatan melawan hukum.

## D. Simpulan dan Saran
Notaris/PPAT  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  sebuah perjanjian kredit dan pemberian jaminan kredit. Perjanjian kredit yang melibatkan bank sebagai kreditur pada umumnya dituangkan dalam bentuk akta notariil. Kemudian, apabila kredit  dijaminkan  dengan  Hak  Tanggungan,  maka  Notaris/PPAT  berperan  dalam membuatkan SKMHT, sebagaimana relevan, dan APHT. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri  Banyuwangi  Nomor  253/Pdt.G/2020/PN  Byw,  Notaris/PPAT  SK  tidak melaksanakan  jabatannya  dengan  amanah,  jujur,  saksama  sehingga  merugikan  BTN. Notaris/PPAT  SK  tidak  menginformasikan  kreditur  mengenai  lembaga  jaminan  yang sesuai  untuk  hak  atas  tanah  dan  prosedur  pemberiannya.  Dengan  demikian,  Hak Tanggungan  atas  nama  BTN  sebagai  pemegangnya  tidak  pernah  lahir  dan  BTN  tidak menerima  jaminan  apa  pun  atas  kredit  yang  diberikan  kepada  PT  AW.  Dalam melaksanakan  jabatannya,  Notaris/PPAT  sebagai  profesi  hukum  harus  memperhatikan peraturan yang berlaku dan aktif memberikan informasi atau penyuluhan hukum kepada kliennya  agar  klien  memahami  betul  perbuatan  hukum  yang  akan  dilaksanakan  dan mendapatkan perlindungan hukum.
Di  bidang  perbankan, Cover  Note menjadi  pegangan  bagi  bank  untuk  mencairkan kredit kepada debitur meskipun jaminan belum lahir. Tidak jarang ditemukan Cover Note yang  mencantumkan  janji  dan  kesanggupan  Notaris/PPAT  untuk  melakukan  suatu  hal tertentu, seperti penyerahan dokumen kepada pihak yang berhak. Berkaitan dengan hal tersebut, Cover Note pun menjadi perikatan yang lahir karena perjanjian. Dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 253/Pdt.G/2020/PN Byw, Notaris/PPAT SK telah mengeluarkan  2  (dua) Cover  Note yang  keduanya  memberikan  jaminan  kepada  BTN mengenai  suatu  hal  yang  bukan  merupakan  kewenangan  Notaris/PPAT  untuk menjaminnya. Kemudian, terbukti pula bahwa Notaris/PPAT SK juga tidak melaksanakan apa  yang  telah  dijanjikannya  dalam Cover  Note dan  telah  melakukan  tindak  pidana sehubungan  dengan  pelaksanaan Cover  Note .  Hal  ini  menjadi  dasar  gugatan  perbuatan melawan  hukum  yang  diajukan  oleh  PT  AW  terhadap  Notaris/PPAT  SK.  Sehubungan dengan Cover Note , perlu diatur ketentuan mengenai kewenangan pembuatan Cover Note dan isi Cover Note dalam peraturan jabatan Notaris dan PPAT. Dalam membuat Cover Note, Notaris/PPAT  sebaiknya  hanya  menyatakan  hal-hal  yang  termasuk  dalam  kewenangan dan/atau  pekerjaannya  saja  dan  tidak  memberikan  jaminan  apa  pun  di  luar kewenangannya.

## E. Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Ibu Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. atas bimbingannya dalam penulisan penelitian ini. Terima kasih kepada segenap Tim Jurnal Pakuan Law Review yang telah membantu dalam publikasi penelitian ini.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## F. Biodata Singkat Penulis
Jesslyn  Joevy,  S.H. lulus  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  pada  tahun  2021 dengan  peminatan  Hukum  Ekonomi  dan  Teknologi.  Sejak  tahun  2021,  menempuh pendidikan lanjutan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dr.  H.  Siti  Hajati  Hoesin,  S.H.,  M.H.,  C.N. adalah  staf  pengajar  Bidang  Studi  Hukum Administrasi  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  sejak  tahun  1988.  Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum (1986), Spesialis Notariat (1995), Magister Ilmu Hukum (1996), dan Doktor Ilmu Hukum (2006) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau pernah menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta (2016-2020), dan saat  ini  masih  menjadi  anggota  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  DKI  Jakarta  (2019- 2022).
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Perbankan ,  UU  No.  7  Tahun  1992,  LN  No.  31  Tahun 1992, TLN No. 3473.
Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah , UU No. 4 Tahun 1996, LN Nomor 42, Tahun 1996, TLN No. 3632.
Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan , UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790. Indonesia. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris , UU No. 30 Tahun 2004, LN Nomor 117, Tahun 2004, TLN No. 4432.
Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, Tahun 2014, TLN No. 5491.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah . PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52, Tahun 1998, TLN No. 3746.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah ,  PP  No.  24 Tahun 2016, LN Nomor 120, Tahun 2016, TLN No. 5893.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek ]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
Indonesia,  Otoritas  Jasa  Keuangan. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  tentang  Prinsip Kehati-hatian  dalam  Aktivitas  Sekuritisasi  Aset  bagi  Bank  Umum .  POJK  No. 11/POJK.03/2019.

## B. Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Banyuwangi. Putusan No. 253/Pdt.G/2020/PN Byw.

## C. Buku
Harahap,  M.  Yahya. Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Cet. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Mmeberi Jaminan Jilid II . Cet. 3. Jakarta: Ind Hill-Co, 2009.
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Ed. Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
Mamudji, Sri, et. al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Tobing, G. H. S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris . Cet. 4. Jakarta: Erlangga, 1996.

## D. Jurnal
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 08,  Nomor 03, Juli-September 2022, Halaman 704-721 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v8i3 .
Ham,  Nadya  Tahsya  Rachmasari.  “Penggunaan  Covernote  Notaris  sebagai  Salah  Satu Pertimbangan Pencairan Kredit.” Indonesian Notary 2 (2020). Hlm. 486-517. Hutagalung,  Arie.  “Praktek  Pembebanan  dan  Pelaksanaan  Eksekusi  Hak  Tanggungan  di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 2 (April-Juni 2008). Hlm. 148-174. Juliyanto, Dwi Wahyu dan Moch Najib Imanullah. “Problematika Covernote Notaris sebagai Pegangan Bank untuk Media Realisasi Pembiayaan/Kredit dalam Dunia Perbankan.” Jurnal Repertorium 2 (2018). Hlm. 51-64. Kadir, Rahmiah, et. al . “Pertanggungjawaban Notaris pada Penerbitan Covernote.” Jurnal Mimbar Hukum 2 (Juni 2019). Hlm. 191-204.
Nurjaya, I Made Ari, I Nyoman Sumardhika, dan Ida Ayu Putu Widiati. “Kewenangan Notaris terhadap Pembuatan Covernote.” Jurnal Konstruksi Hukum 2 (Oktober 2020). Hlm. 421-425.
Rachmayani,  Dewi  dan  Agus  Suwandono.  “Covernote  Notaris  dalam  Perjanjian  Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan.” Acta Diurnal 1 (Desember 2017). Hlm. 73-86. Sanjaya,  I  Dewa  Made  Dwi.  “Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  terhadap  Penerbitan Covernote  dalam  Pemberian  Kredit.” Riau  Law  Journal  2 (November  2017).  Hlm. 180-204.
Widiantara,  Pande  Nyoman  Putra,  dan  A.A  Sagung  Wiratni  Darmadi.  “Akibat  Hukum Covernote yang Dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.” Jurnal Kertha Semaya 9 (Juli 2019). Hlm. 1-13.

## E. Internet
Fachri,  Ferinda  K.  “Pentingnya  Notaris  Berhati-hati  dalam  Pembuatan  Cover  Note.” https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-notaris-berhati-hati-dalam- pembuatan-cover-note-lt6218ad300175e/?page=all. Diakses 8 Mei 2022.
Latumeten, Pieter. “Code of Ethics, Code of Conduct & Sense of Ethics sebagai Sistem Etika dan Pola Perilaku Notaris.” https://ikanotariatui.com/kode-etik- notaris/#:~:text=Notaris%20adalah%20jabatan%20kepercayaan%2C%20di,yang %20ditentukan%20oleh%20Undang%2DUndang. Diakses 20 Maret 2022.