Tantangan dan Peluang Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung dalam Memperoleh Pekerjaan di Masa Covid-19
Didan Akbar Zaelani 1 , Divo Sangrila Yusuf 2 , Ade Yunita Mafruhat 3 , Wiedy Yang Essa 4 1,2,3 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Kode Pos 40116, didanakbarz@gmail.com, divosangrila07@gmail.com , ade.yunita.mafruhat@unisba.ac.id , 4 Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Kota  Bandung,  Kode  Pos  40117, litbangkotabandung@gmail.com
Diterima: 04/06/2022. Direview: 26/07/2022. Diterbitkan: 31/07/2022.
Hak Cipta © 2022 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH) *This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Subject Area:  Socioeconomics & Humanities Abstract
This  article  seeks  to  identify  the  barriers  to  employment,  as  well  as  the opportunities and rights fulfilment for those with physical impairments in the City of Bandung during the Covid-19 period. It's intriguing to talk about the chances and difficulties people have; they worry about obtaining work in the Covid-19 era. The descriptive qualitative approach of data analysis employed in this study refers to the events that occurred and data collection methods using  interviews,  observations,  and  documentation.  By  interviewing  22 people  with  physical  disabilities  in  the  city  of  Bandung.  The  results  of  the article show that labor absorption and policies to fulfil the right to work for people with physical disabilities in Bandung City have not been optimal, with six challenges faced, including limited information related to employment and training,  low  self-confidence,  negative  stigma,  educational  background,  job opportunities and skills. On the other hand, there are four opportunities for people with physical disabilities in the city of Bandung to find work, including the  government  monitoring  the  absorption  of  workers  with  disabilities,  the availability  of  job  seekers  applications,  the  ability  to  work  for  people  with physical disabilities and the implementation of training programs.
Keywords: People with Physical Disabilities, Employment, and Covid-19

## Pendahuluan
Coronavirus  atau  Covid-19  telah  dinyatakan  sebagai  pandemi  global,  Covid-19  dengan  mudah menyebar melalui droplet atau tetesan pernafasan (Rifai & Humaedi, 2020). Virus ini merupakan virus baru yang  belum  dikenal  hingga  mewabah  di  Wuhan  China,  pada  Desember  2019.  WHO  kemudian  akan mendorong semua  orang  untuk mencegah penyebaran  Covid-19  dan menjaga  jarak  setidaknya 1meter  satu sama lain (Radissa et al., 2020). Pemerintah Indonesia memberlakukan beberapa kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.  Salah satunya Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimana  merupakan  kebijakan  protokol  pencegahan  Covid-19  di  Indonesia  yang  diterapkan  di  beberapa wilayah yang memiliki kasus positif Covid-19 terbanyak. Diberlakukannya PSBB memiliki dampak kepada seluruh lapisan masyarakat dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan.  Dengan diberlakuan kebijakan pemerintah tersebut mengakibatkan banyak kegiatan yang terhenti.
Berbagai  masalah  muncul  selama  pandemi  Covid-19  ini,  Kompas  dalam  (Radissa  et  al.,  2020) melakukan riset yang tertera dalam “Laporan Asesmen Cepat Dampak Covid-19 bagi Penyandang Disabilitas
Tahun 2020” dengan 1.683 responden di 32 provinsi di Indonesia (bebas.kompas.id/baca/riset/2020/06/28/potret-disabilitas-di-masa-pandemi.diakses pada 17 Mei 2022 pukul 10.00).  Muncul  bahwa  hambatan  terbesar  bagi  penyandang  disabilitas  di  masa  pandemi  Covid-19  yaitu sulitnya bergerak atau mobilitas. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari kemampuan mereka, masa pandemi membuat  sulit  untuk mengakses berbagai  aktivitas.   Sebagai  salah satu  kelompok  paling rentan  terdampak pandemi  Covid-19,  penyandang  disabilitas  fisik  beresiko  tinggi  terpapar  Covid-19  dan  kesulitan  dalam menjalani kegiatan sehari-hari termasuk dalam mengikuti protokol pencegahan Covid-19 (Rifai & Humaedi, 2020). Dalam situasi Covid-19 dengan adanya pembatasan aktifitas ekonomi yang berdampak kepada para penyandang  disabilitas  fisik  dalam  beraktifitas,  bekerja  maupun  mencari  pekerjaan  akan  terhambat. Penyandang  disabilitas  fisik,  seperti  halnya  warga  negara  Indonesia  mempunyai  hak,  keistimewaan,  dan kesempatan yang sama. “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi umat manusia,” menurut Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Semua warga negara berhak untuk bekerja dan hidup mandiri. Oleh  karena  itu,  penyandang  disabilitas  fisik  memiliki  kesempatan  kerja  yang  sama  dengan  masyarakat lainnya.  Kesempatan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  kini  tertuang  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  :  “Pemerintah  Pusat  dan  pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban  untuk  menjamin  proses ketenagakerjaan.  Undang-Undang  ini  hadir  untuk  menghapus  hambatan bagi  penyandang  disabilitas  dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya sama dengan masyarakat lainnya” (Marsitadewi & Widnyani, 2021).
Mobilitas penyandang disabilitas sangat terbatas dalam mencari pekerjaan, dan banyak perusahaan dan lembaga  yang  mempekerjakan  pekerja  menekankan  standar  umum:  kesehatan  fisik  dan  mental  (Junaedi, 2003). Kondisi tersebut secara tidak langsung mengecualikan akses kerja untuk mencegah akses kerja bagi penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 2003 menyatakan semua pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak di dalam dan di luar  negeri  dan  perusahaan  swasta  disyaratkan  bahwa  setidaknya  1%  penyandang  disabilitas  dipekerjakan. Namun permasalahan saat ini adalah karena keterbatasannya penyandang disabilias tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari angkatan kerja, dan masih banyak perusahaan  dan institusi yang terkesan terpinggirkan secara ekonomi dari lingkungan kerja. Hal ini juga dimungkinkan karena kemampuan penyandang disabilitas untuk mendukung kemajuan perusahaan belum diketahui (Latif Raiz et al., 2020).
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tentang Perlindungan dan Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas  menyebutkan  bahwa  Penyandang  Disabilitas  adalah  bagian  dari  masyarakat  di  Kota  Bandung dengan  kedudukan,  hak  dan  kewajiban  yang  sama.  Perda  ini  menetapkan  bahwa  penyandang  disabilitas memiliki  hak  untuk  mencari  pekerjaan  dan  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak,  khususnya  penyandang disabilitas di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung mulai memperhatikan perkembangan dan membantu para  penyandang  disabilitas  yang  sedang  mencari  pekerjaan,  namun  dengan  keadaan  pandemi  Covid-19 panyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.  Didalam RPJMsD Kota Bandung  Tahun  2018-2023  tertera  permasalahan  penyandang  disabilitas  dan  menangani  permasalahan
tersebut  dengan  meningkatkan  dan  memfasilitasi  penyaluran  bantuan  bagi  penyandang  disabilitas  dan pelayanan kesejahteraan.
Penyerapan tenaga kerja berkurang di masa pandemi Covid-19 yang menjadi salah satu tantangan bagi para  penyandang  disabilitas  fisik  di  Kota  Bandung  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Salah  satu  tantangan penyandang  disabilitas  memiliki  rasa  percaya  diri  yang  rendah,  terstigma  dan  diskriminatif (Armitage  & Nellums, 2020) . Meskipun menghadapi banyak tantangan, penyandang disabilitas juga memiliki peluang dalam mendapatkan pekerjaan dan bersaing untuk mendapatkan posisi tertentu disuatu perusahaan sesuatu dengan kemampuan yang mereka miliki.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  Covid-19  berdampak  kepada  penyandang disabilitas  fisik  dalam  memperoleh  pekerjaan.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana peluang dan tantangan para penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung selama masa pandemi Covid-19. Adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tantangan  dan  peluang  yang  dihadapi penyandang  disabilitas  fisik  di  Kota  Bandung  dalam  memperoleh  pekerjaan  di  masa  pandemi  Covid-19. Manfaat penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan rekomendasi pada masyarakat banyak dan peneliti selanjutnya dengan cara mendiskusikan tantangan dan peluang penyandang disabilitas fisik dalam memperoleh pekerjaan dimasa Covid-19.

## Tinjauan Pustaka
Indonesia  memiliki  berbagai  macam istilah  bagi  kelompok  penyandang  disabilitas,  berbahai istilah tersebut  menimbulkan  perdebatan  bagi  semua  kelompok  penyandang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas didefinisikan  sebagai  pembatasan  atau  ketidakmampuan  untuk  melakukan  peran  masyarakat  biasa  karena kondisi medis atau gangguan yang dialaminya (Connoly, 2009). Penyampaian istilah penyandang disabilitas sangat  penting  dalam  mengontruksikan  pemahaman  (Syafi’ie,  2014).  Istilah  cacat  bagi  para  penyandang disabilitas memiliki kontroversi yang negatif terhadap kaum disabilitas. Dengan adanya makna cacat tersebut membawa dampak negatif yang besar terhadap masyarakat dalam memandang penyandang disabilitas.
Terdapat  4  ragam  penyandang  disabilitas  diantaranya;  disabilitas  fisik,  disabilitas  intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik Marwandianto dalam (Tan & Ramadhani, 2020). Tetapi, artikel ini membahas  khusus  penyandang  disabilitas  fisik.  Penyandang  disabilitas  fisik  memiliki  arti  disabilitas  yang memiliki  kekurangan  pada  bagian  tubuh,  yang  mempengaruhi  fungsi  tubuh  seperti  gerakan,  penglihatan, pendengaran,  dan  bicara.  Disabilitas  fisik  atau  tunadaksa  merupakan  dimana  seseorang  mengalami ketidaksempurnaan  dari  segi  fisik,  terganggunya  fungsi  gerak,  paraplegi,  cerebral  palsy  akibat  amputasi, stroke, kusta yang dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau kelainan bawaan. Penyadang disabilitas fisik memiliki hambatan dalam aktifitas sehari-hari karena kekurangan yang dideritanya. Menurut National Agricultural  Workers  Survey  NAWS  kecacatan  yaitu  keadaan  berkurangnya  fungi  pribadi  sehingga menyebabkan  keterbatasan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Aulia,  Siti  Asiah,  & Irfan, 2021).

## Tabel 1. Data Penyandang Disabilitas Fisik Kota Bandung Tahun 2021
Penyandang Disabilitas Fisik Usia Produktif Tidak Produktif Laki-Laki Perempuan Jumlah 684 Orang 416 Orang 715 Orang 565 Orang 1280 Orang

## Sumber :Dinas Sosial (2021)
Berdasarkan usia produktif, usia produktif lebih banyak dari pada usia tidak produktif dan berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh penyandang disabilitas fisik laki-laki. Dengan kesadaran bahwa masalah Covid- 19 bukanlah hal yang sepele dan ada banyak cara untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, penyandang disablitas fisik memiliki kemungkinan yang kecil dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dimasa Covid-19. Mendapatkan  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas  sama  pentingnya  dengan  kebutuhan  dasar  lainnya, termasuk pendidikan, kesejahteraan dan kenyamanan (Rozali et al., 2017)
Problem  ketenagakerjaan  di  Indonesia  saat  ini  adalah  tingginya  tingkat  pengangguran,  pencari  kerja yang memenuhi standar kesehatan fisik masih mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, bagi pencari kerja dari kaum rentan yaitu disabilitas juga masih mengalami problem yang lebih serius dalam mengakses kesempatan  kerja  (Latief  et  al.,  2017).  Pada  dasarnya  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  sudah dijamin oleh Negara sebagaimana dapat dilihat pada peraturan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Berdasarkan aturan tersebut maka dapat dipastikan bahwa mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan hak setiap orang termasuk bagi penyandang disabilitas tanpa terkecuali.
Namun  pada  kenyataannya,  mendapatkan  pekerjaan  merupakan  hal  yang  sulit  bagi  penyandang disabilitas.  Penyandang  disabilitas  menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  memperoleh  hak  dalam  bekerja seperti  adanya  stigma  yang  negatif  dari  masyarakat,  syarat  dan  ketentuan  dalam  bekerja  yang  tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja, latar belakang pendidikan mereka yang belum memenuhi syarat pekerja serta serta rasa malu yang mereka alami dengan keterbatasan kondisi fisik mereka sendiri (Tan &  Ramadhani,  2020).  Para  penyandang  disabilitas  berupaya  untuk  bisa  mengakses  pekerjaan  agar  bisa memenuhi  kebutuhan  sosial  ekonominya,  adapun  upaya  yang  dapat  penyandang  disabilitas  lakukan  yaitu dengan  meningkatkan  kepercayaan  diri  dengan  cara  bekerja  dan  juga  bergabung  dengan  lingkungan  yang memiliki  kondisi  seperti  mereka  sehingga  mereka  bisa  saling  memberikan  semangat,  mengikuti  pelatihan berwirausaha untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan (Amaliah & Hos, 2020)
Di  masa  pandemi  Covid-19  penyandang  disabilitas  merupakan  kelompok  paling  rentan  terdampak, mulai  dengan  adanya  PSBB  yang  menyulitkan  penyandang  disabilitas  untuk  mengakses  berbagai  kegiatan seperti  mengakses  kesehatan,  mengakses  lapangan  pekerjaan  maupun  mengakses  kegiatan  yang  dapat memenuhi kebutuhan dasar lainnya (Radissa et al., 2020). Menurut beberapa studi pendahuluan menunjukkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi, yakni melalui penyediaan kesempatan kerja, hak-hak penyandang disabilitas harus dipenuhi dalam kuota tenaga kerja yang diatur oleh Undang-Undang. oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan swasta Kota Bandung akan memberlakukan peraturan yang menguntungkan bagi  semua  penyandang  disabilitas  di  Kota  Bandung  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Metode  ini  dipilih karena data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk penjelasan  kata-kata (Moelong, 2014). Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi kerumah para informan di Kota Bandung setiap beberapa kecamatan berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Alasan dari penelitian ini karena ingin mengungkapkan realitas yang terjadi pada para penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan pada  saat  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  dilakukann  dengan  menggunakan  Teknik  purposive  sampling untuk  pengambilan  informan,  dengan  melibatkan  hanya  22  penyandang  disabilitas  dari  12  kecamatan disabilitas fisik di Kota Bandung, karena ada keterbatasan dan kesulitan dalam mencari informan. Banyaknya penyandang  disabilitas  fisik  di  Kota  Bandung  yang  sudah  berpindah  alamat  dan  meninggal.  Data  yang didapatkan dalam penelitian ini yang bersumber dari data primer dan sekunder.
Tahap  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dengan  beberapa  dari  penyandang  disabilitas  sebagai pihak yang merasakan dampak pandemi dalam hak atas pekerjaan, sumber hukum juga merupakan sumber hukum  yang  berkuasa  dan  dapat  berupa  norma  dasar  Pancasila,  peraturan  dasar  seperti  UUD  1945,  dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan ketenagakerjaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas. Analisis dokumen di media internet yang berkaitan dengan topik dan jurnal yang dibahas, serta artikel referensi dan studi kepustakaan, untuk mengumpulkan bahan studi kasus. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, visualisasi,  dan  penarikan  kesimpulan,  serta  teknik  triangulasi  untuk  menilai  keefektifan  data.  Dengan menggunakan  teknik  triangulasi,  peneliti  membandingkan  hasil  wawancara  dari  masing-masing  sumber penelitian atau informan penelitian untuk memastikan kebenarannya.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Tantangan  Penyandang  Disabilitas  Fisik  Kota  Bandung  dalam  Memperoleh  Pekerjaan  di  Masa Covid-19
Penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  Dasar  lainnya,  mencari  pekerjaan  diperlukan  bagi  penyandang  disabilitas  (Rozali  et  al.,  2017). Mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas fisik adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat untuk membantu memberikan bantuan perlindungan dan memberikan peluang untuk menyediakan akses kerja bagi  penyandang  disabilitas  fisik,  hal  ini  memungkinkan  penyandang  disabilitas  untuk  menerapkan keterampilan dan kemampuannya, terutama di berbagai bidang yang terkait dengan pekerjaan. Agar terpenuhi hak atas pekerjaan yang telah dimanatkan dalam Undang-Undang harus didasarkan pada pengetahuan yang saling melengkapi dan memenuhi 3 indikator, yaitu ketersediaan, aksesibilitas dan akseptabilitas.
Ketika  kesempatan  bekerja  bagi  penyandang  disabilitas  fisik  terbuka  luas,  hal  tersebut  tidak  tentu dapat  terakses  dengan  optimal  oleh  para  penyandang  disabilitas  fisik  di  Kota  Bandung.  Di  masa  pandemi Covid-19, ada tantangan bagi panyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak kerjanya. Pandemi Covid-19 membuat  penyandang  disabilitas  menjadi  kelompok  yang  paling  terdampak.  Penyandang  disabilitas  sangat
rentan terpapar Covid-19 dan kondisi kesehatan yang dapat memburuk bahkan meninggal dunia karena Covid- 19.  Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  kepada  masyarakat  untuk  melakukan  sosial distancing,  physical distancing untuk  mengurangi  penyebaran  Covid-19.  Kebijakan  tersebut  berpengaruh  terhadap  beberapa perusahaan  yang  mengakibatkan  pengurangan  tenaga  kerja  di  perusahan  tersebut.  Penyerapan  tenaga  kerja berkurang  pada  saat  keadaan  pandemi  Covid-19,  yang  menjadi  salah satu  tantangan  bagi  para  penyandang disabilitas  fisik  Kota  Bandung  untuk  memperoleh  pekerjaan.  Berikut  analisis  dari  tantangan  penyandang disabilitas  fisik  di  Kota  Bandung  dalam  memperoleh  pekerjaan  di  masa  Covid-19  dapat  diuraikan  sebagai berikut:

## Keterbatasan Informasi Terkait Lapangan Pekerjaan dan Pelatihan Kerja
Jaminan  atas  ketersediaan  akses  informasi  serta  jaminan  bahwa  informasi  tersebut  harus  dapat dijangkau dan dipahami oleh penyandang disabilitas. Namun belum teraksesnya informasi penyerapan tenaga kerja untuk penyandang disabilitas fisik di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyandang disabilitas  fisik,  hingga  saat  ini  mereka  belum  mendapatkan  informasi  tentang  lowongan  pekerjaan  bagi mereka. Hal tersebut menjadi tantangan kepada penyandang disabilitas fisik untuk memenuhi kebutuhan hak bekerja.
Pelatihan kerja dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia kerja maupun untuk membuka usaha sendiri seperti yang mereka harapkan. Dalam Pasal 9-30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan  Pelatihan  Kerja,  disebutkan  bahwa  pelatihan  kerja  diselenggarakan  dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  kerja.  Namun  pelatihan  tersebut  belum  dapat  terakses  oleh  para  penyandang disabilitas fisik Kota Bandung.
Tabel 2. Jawaban Informan Mengenai Aksesibilitas Informasi Mengenai Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Pelatihan Kerja
No Jawaban Responden Jumlah 1 Baik 5 2 Buruk 17
Sumber : Data Hasil Olahan Kuisioner 2022
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa akses terhadap informasi lapangan kerja dan pelatihan masih  belum  baik,  17  orang  penyandang  disabilitas  fisik  masih  mengalami  kesulitan  dalam  mengakses informasi  dan  tidak  pernah  mendapatkan  informasi  terkait  dengan  ketersediaan  lapangan  pekerjaan  dan program pelatihan bagi penyandang disabilitas fisik Kota Bandung. Sementara hanya 5 orang dari penyandang disabilitas fisik yang merasa bahwa ketersediaan informasi lapangan pekerjaan dan program pelatihan sudah baik.

## Rasa Percaya Diri Rendah
Konsep diri yang lemah dari para informan menjadi salah satu faktor permasalahan bagi penyandang disabilitas  fisik  untuk  mengakses  pekerjaan.  Konsep  diri  yang  dimaksud  yaitu  rasa  percaya  diri  dari  para informan. Penyandang disabilitas fisik mengalami tidak percaya diri atas kekurangan yang mereka alami dan mereka kurang berani tampil di publik. Penyandang disabilitas fisik yang sebelumnya memiliki kondisi fisik yang normal, kemudian mengalami disabilitas fisik menjadi kendala bagi mereka.
Setelah mengalami disabilitas fisik akibat kecelakaan atau penyakit sebagian besar dari mereka tidak mencoba untuk melamar pekerjaan atau mecari pekerjaan karena merasa dengan kekurangannya tidak akan ada perusahaan yang akan memperkerjakannya.
Tabel 3. Jawaban Informan Terkait Keinginan Bekerja
No Jawaban Responden Jumlah 1 Punya 15 2 Tidak 7 Sumber : Data Hasil Olahan Kuisioner 2022
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  dilihat  para  penyandang  disabilitas  fisik  Kota  Bandung  yang mempunyai keinginan untuk bekerja 15 orang, namun menurut hasil wawancara dengan beberapa informan terdapat kemiripan jawaban walaupun tidak sama persis “Keinginan kerja sih ada tapi dilihat dari kondisi fisik  saya  dan  umur  saya  siapa  yang  mau  ngasi  kerjaan,  kalo  ada  modal  mending  saya  buka  usaha  kecil- kecilan” dapat  disimpulkan  yang  mempunyai  keinginan  untuk  bekerja  pesimis  dengan  kondisi  fisik  yang dialminya  dan  lebih  memilih  berwirausaha  apabila  memiliki  modal.  Sementara  7  orang  dari  penyandang disabilitas fisik Kota Bandung yang tidak memiliki keinginan bekerja

## Stigma Negatif
Penyandang disabilitas fisik kerap dianggap lemah karena keterbatasan fisik yang mereka alami. Para penyandang  disabilitas  fisik  sering  dipandang  tidak  mampu  untuk  mengerjakan  pekerjaan  yang  dilakukan sebagaimana manusia normal lainnya. Sebagian perushaaan mencari tenaga kerja yang memiliki kualitas dan tanpa kekurangan fisik, stigma muncul karena perusahaan beranggapan para penyandang disabilitas fisik akan sulit untuk menghadapi dunia kerja dan mengurangi produktifitas perusahaan.
Tabel 4. Jawaban Informan Mengenai Diskriminasi Yang Dialami Dalam Mencari Pekerjaan No Jawaban Responden Jumlah 1 Pernah 12 2 Tidak Pernah 9
Sumber : Data Hasil Olahan Kuisioner 2022
Berdasarkan data 12 orang penyandang disabilitas fisik mengalami diskrminasi dalam upaya mereka mencari  pekerjaan.  Diskriminasi  yang  mereka  alami  beragam,  syarat  kesehatan  jasmani  dan  rohani  yang mengharuskan mereka berfisik lengkap hingga penolakan setelah wawancara kerja dan tidak ada pemanggilan kembali untuk bekerja. Dapat disimpulkan bahwa stigma negatif perusahaan terhadap penyandang disabilitas fisik mempersulit mereka dalam memperoleh pekerjaan.
Kurangnya  penyerapan  lapangan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  fisik  dapat  disebabkan  oleh kapasitas  suatu  perusahan untuk  memperkerjakan  mereka,  padahal  para  penyandang  disabilitas  fisik  hanya terhalang oleh kekurangan fisik yang dimilikinya, tetapi mereka memiliki potensi dan kesempatan kerja yang sama  seperti  masyarakat  lainnya.  Dalam  hal  hak  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  fisik,  garis  pertahanan pertama  pemerintah  adalah  memberlakukan  kebijakan  tentang  hak  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  fisik. Dalam hal ini, pemerintah Kota Bandung perlu lebih memperhatikan penyandang disabilitas fisik, khususnya di lingkungan sekitar. Terlepas dari asumsi negatif dari masyarakat maupun perusahaan, sebagian penyandang disabilitas fisik Kota Bandung mereka berusaha untuk tidak tergantung kepada orang lain.

## Pendidikan
Latar belakang pendidikan saat ini menjadi penilaian bagi penyedia lapangan kerja untuk menyeleksi tenaga kerja yang ingin bekerja di suatu perusahaan tertentu. Pendidikan tinggi sebagai penilaian untuk dapat di terima dalam pekerjaan disuatu perusahaan, pendidikan minimal untuk mendapatkan pekerjaan diharuskan mempuyai pendidikan yaitu SMA, SMK, D1, D2, D3 dan S1.
Tabel 5. Jawaban Informan Mengnai Jenjang Pendidikan Terakhir No Jawaban Jumlah 1 SD 4 2 SMP 9 3 SMA 9
Sumber : Data Hasil Olahan Kuisioner 2022
Berdasarkan  tabel  di  atas,  analisis  informan  disabilitas  fisik  yang  berpendidikan  terakhir  adalah  9 orang  SMA,  9  orang  SMP,  dan  4  orang  SD.  Hal ini menyulitkan mereka yang memiliki  keterbatasan  fisik untuk  mengikuti  alur  kerja  yang  dilakukan  oleh  swasta  maupun  BUMN  dan  BUMD  yang  menggunakan standar pendidikan terakhir S1.

## Kesempatan Kerja
Dengan kekurangan fisik yang dialami penyandang disabilitas di Kota Bandung bukan berarti mereka tidak bekerja dengan baik. Menurut Pasal 5 UU No 13 Tahun 2003, “ Semua pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi” dalam hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Penyandang disabilitas membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini Kemunkinkan mencari pekerjaan bagi penyandang disabilitas tidak menjadi halangan, karena penyandang disabilitas memiliki hak dan status yang sama.
Hal  tersebut  mendorong  tindakan  pemerintah  dan  masyarakat  sekitar,  tanggapan  ini  didukung  oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan, kondisi kerja yang  layak khususnya penyandang disabilitas fisik. Meningkatnya minat pekerja penyandang disabilitas juga mulai menarik perhatian pemerintah, Undang- Undang Hak Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas mengharuskan pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menyisihkan setidaknya 2% dari seluruh pekerja  untuk  penyandang  disabilitas.  Ada  kewajiban  hukum  bagi  sektor  swasta  untuk  mempekerjakan setidaknya 1% dari semua karyawan bagi penyandang disabilitas. Tentu saja ditegaskan, dan Undang-Undang itu untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Masyarakat juga mendukung pemerintah dengan bersedia meberikan  penyandang  disabilitas  pekerjaan  bagi  kelompok  masyarakat  yang  menjalankan  usaha  mandiri (Siallagan, 2016).
Namun  berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dilakukan,  pemerintah  Kota  Bandung  masih  kurang perhatian  dalam  pemenuhan  hak  atas  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas  dan  adanya  perlakuan diskriminatif oleh perusahaan yang membuat penyandang disabilitas sulit mengakses pekerjaannya. Karena persyaratan kerja masih menggunakan kriteria kerja yang tidak dapat dipenuhi bagi penyandang disabilitas fisik.  Di  era  globalisasi  dan  pandemi  Covid-19  ini  tenaga  kerja  dituntut  untuk  memiliki  kualitas  karena
penyedia lapangan kerja menginginkan sumber daya yang berkualitas, sebagian masyarakat masih mengalami diskriminasi  saat  mencari  pekerjaan,  para  pencari  kerja  yang  mempunyai  standar  kesehatan  jasmani  masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, kesempatan bagi penyandang disabilitas fisik mengalami hal  sulit  dalam  mendapatkan  pekerjaan  dengan  kekurangan  yang  mereka  alami.  Hal  tersebut  tampaknya membuat para penyandang disabilitas fisik kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan belum mendapatkan hak kesetaraan.

## Keterampilan
Banyak  kegiatan  yang  dianggap  suatu  keterampilan,  ketika  penguasaan  telah  dicapai  seseorang menggambarkan tingkat keterampilannya. Terampil dalam seni lukis, bermusik, bernegosiasi, berwirausaha, publik  speaking  dan  lain  sebagainya,  hal  tersebut  menghasilkan  nilai  dari  sumber  daya  manusia  dalam mendapatkan pekerjaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para penyandang disabilitas memiliki keterampilan  yang  berbeda-beda,  tetapi  kurangnya  wadah  untuk  menyalurkan  keterampilan  yang  mereka miliki dan banyak para pencari kerja yang tidak mengetahui mereka memiliki keterampilan, mereka menilai kekurangan yang mereka miliki saja.

## B. Peluang  Penyandang  Disabilitas  Fisik  Kota  Bandung  dalam  Memperoleh  Pekerjaan  di  Masa Covid-19
Penyandang disabilitas fisik Kota Bandung memiliki beberapa tantangan yang harus mereka hadapi dalam memperoleh pekerjaan di pandemi masa Covid-19. Meskipun banyak tantangan, mereka juga memiliki kesempatan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  bersaing  untuk  mendapatkan  posisi  tertentu  di  perusahaan, tergantung  pada  keahlian  mereka.  Perda  Kota  Bandung  No.15  Tahun  2019  tentang  Perlindungan  dan Pelaksanaan  Hak  Bagi  Penyandang  Disabilitas  menjelaskan  bagaimana  penyandang  disabilitas  dalam perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersebut telah memberi ruang bagi penyandang disbilitas fisik dalam memenuhi  hak-hak  mereka  terutama  dalam  memperoleh  pekerjaan.  Hal  tersebut  menjadi  bukti  bahwa pemerintah Kota Bandung dalam menjamin hak seluruh masyarakatnya, adapun peluang yang dapat diuraikan sebagai berikut :

## Pemerintah Kota Bandung Memantau Penyerapan Tenaga Kerja Bagi Penyandang Disabilitas
Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dalam memperoleh  pekerjaan  di  perusahaan  swasta  maupun  perusahaan  daerah.  Dibentuknya  Komisi  Nasional Disabilitas  (KND)  membuktikan  bahwa  pemerintah    memperhatikan  perlindungan  hak  bagi  penyandang disabilitas.  Pada tanggal  25  Desember  2020  pemerintah  Kota  Bandung  mensosialisasikan  peraturan  daerah tentang  perlindungan  dan hak  penyandang  disabilitas.  Pemerintah  daerah  melindungi  dan menegakkan  hak untuk hidup tanpa stigma, privasi, keadilan, perlindungan hukum, dan hak atas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum mendukung penuh atas pembentukan KND dan menegaskan bagi perusahaan-perusahaan untuk menerima karyawan penyandang disabilitas.
Wakil  Gubernur  menegaskan  dalam  acara  Jabar  Punya  Informasi  (JAPRI)  bahwa  pihaknya  akan melakukan pengecekan ke perusahaan-perushaan yang ada di Jawa Barat apakah sudah menerima karyawan dan  karyawati  yang  disabilitas.  Dengan  adanya  program  KND  akan  lebih  mendorong  pemahaman  bagi perusahaan swasta dan perushaan pemerintah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja untuk penyandang
disabilitas.  Dengan  adanya  program  yang  dilakukan  pemerintah  dan  mensosialisasikan  penyerapan  tenaga kerja penyandang disabilitas akan menjadi peluang bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung.

## Tersedianya Aplikasi Pencari Kerja
Peluang selanjutnya bagi penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan pekerjaan di Kota Bandung ditemukan  adanya  aplikasi  pencari  kerja.  Aplikasi  Bandung  Integrated  Manpower  Management  Aplikasi (BIMMA),  aplikasi  yang  diluncurkan  pada  tahun  2016,  yang  dapat  diakses  melalui  website http://disnaker.bandung.go..id/disnaker-bursakerja dan versi android google play store BIMMA-Bursa Kerja. Aplikasi  BIMMA  mempermudah  para  pencari  kerja  dalam  menemukan  lowongan  pekerjaan,  lowongan pekerjaan  yang  tersedia  didalam  aplikasi  dapat  diakses  untuk  masyarakat  umum  dan  tersedia  lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan tertentu dan menyediakan kuota tenaga kerja bagi mereka seperti  yang  tertera  dalam  peraturan  Undang-Undang.  Penyandang  disabilitas  fisik  juga  dapat  mengakses aplikasi pencari kerja selain yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu dengan adanya platform  kerjabilitas.  Kerjabilitas  merupakan  platform  online  yang  menghubungkan  antara  pencari  kerja penyandang  disabilitas  dengan  penyedia  lapangan  pekerjaan  untuk  penyandang  disabilitas  yang  dapat memberikan  peluang  bagi  para  penyandang  disabilitas  fisik  di  Kota  Bandung.dan  dapat  diakses  untuk disabilitas diseluruh Indonesia.

## Kemampuan Bekerja yang Dimiliki dari Penyandang Disabilitas
Kemampuan  yang  dimiliki  para  penyandang  disabilitas  fisik  berbeda-beda,  Menurut  Govemment  of Western Australia Departement of Communities Disability Service dalam penelitian ( Susiana & Wardah, 2019) menjelaskan  bahwa  banyak  manfaat  yang  didapat  dalam  memperkerjakan  penyandang  disabilitas,  yaitu: Konsisten, penyandang disabilitas jarang mengambil cuti sakit dan bekerja lebih lama dibandingkan pekerja normal. Produktif, Ketika para penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka, hasil pekerjaan sama dengan hasil pekerja lainnya. Murah, biaya rekrutmen lebih rendah dari proses rekrutmen umum. Keselamatan, penelitian menunjukan bahwa lebih sedikit penyandang disabilitas yang teluka dalam pekerjaan dibandingkan pekerja lain. Baik mambantu bisnis dan memungkinkan penyandang disabilitas dapat membangun hubungan yang baik dengan pelanggan mereka.
Penyandang  disabilitas  dapat  meningkatkan  moral  dan  moralitas  pekerja  lain  dengan  menciptakan lingkungan kerja yang berbeda. Loyalitas berkaitan erat dengan kinerja dan dedikasi, penyandang disabilitas adalah karyawan yang setia menurut enam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai manfaat perusahaan  yang  memperkerjakan  penyandang  disabilitas,  mereka  lebih  fokus  dalam  pekerjaan  dan  lebih menghargai  pekerjaan  (Lindsay  et  al.,  2018).  Namun  masih  banyak  perusahaan  yang  tidak  membuka penerimaan pekerja peyandang disabilitas, merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas fisik membutuhkan penyesuaian dan persiapan dalam hal hubungan kerja, fasilitas, dan jam kerja. Dengan dilakukannya sosialisasi perusahaan  dalam  menginformasikan  pembukaan  tenaga  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  fisik  dapat menjadikan peluang bagi mereka.

## Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung
Pemberian pelatihan yang bersifat untuk menumbuhkan usaha mandiri bagi penyandang disabilitas yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Dalam  menjalankan  tugas  terhadap  perluasan  lapangan  pekerjaan.  Kegiatan
berikut  ini  diperuntukkan  bagi  penyandang  disabilitas  yang  ingin  membentuk  suatu  perusahaan  yang menyeluruh  dan  kemudian  bekerja  dalam  kelompok  untuk  meningkatkan  operasi  atau  memberikan kesempatan  kerja  yang  lebih  luas,  yang  semuanya  dikenal  sebagai  UKM  (Usaha  Kecil  Menengah). Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  rangka  mengembalikan  keberfungsian  sosial  dan  mewujudkan kemandirian  disabilitas  dalam  kehidupan,  kemampuan,  bewirausaha  dan  siap  memasuki  pasar  kerja  dinas sosial provinsi jawabarat mengadakan kelas keterampilan untuk disabilitas angkatan 2020 sebanyak 86 orang berbagai  penyandang  disabilitas  dari  20  kabupaten  kota  di  Jawa  Barat  akan  mengikuti  kelas  keterampilan selama 8 bulan dari bulan maret hingga November 2020.
Pelatihan tersebut merupakan pelatihan rutin yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Jawa Barat tiap tahunnya.  Penyandang  disabilitas  mereka  mendapatkan  bimbingan  sosial,  mental,  fisik  dan  keterampilan sesuai amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan disabilitas.  Sedangkan  selama  pandemi  Covid-19  penyandang  disabilitas  belum  mendapatkan  kembali pelatihan kerja khususnya untuk penyandang disabilitas dalam mendapatkan kerja maupun mengembangkan usaha (UKM).
Pada tahun 2021 terdapat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Program Pelatihan Motivasi  Usaha,  Sumber  Modal  Usaha  Dan  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Penyandang  Dsibailitas  Dan Kelompok  Usaha  Di  Wilayah  Kecamatan  Sukajadi  Kota  Bandung“  yang  dilaksanakan  oleh  beberapa mahasiswa dari Universitas Bakrie Indonesia. Program pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 16 maret 2021  yang  bertempat  di  aula  Kecamatan  Sukajadi  Kota  Bandung  yang  diikuti  oleh  18  peserta  penyandang disabilitas. Dengan diadakannya pelatihan dan penyebaran informasi yang sesuai akan berdampak bagi para penyandang  disabilitas  untuk  menjadikan  peluang  mereka  untuk  memperoleh  pekerjaan  dimasa  Covid-19. Pemerintah  Kota  Bandung  sudah  memberikan  aksesibilitas  pelayanan  kepada  penyandang  disabilitas  fisik yang  tertuang  dalam  beberepa  kebijakan  dan  Undang-Undang  yang  ada.  Oleh  karena  itu,  penyandang disabilitas  fisik  berhak  mendapatkan  perlakuan  yang  adil  dalam  memperoleh  pekerjaan.  Pemerintah  Kota Bandung menyediakan pelatihan  bagi penyandang  disabilitas  tetapi masih  belum  optimal,  seperti  pelatihan menjahit,  wirausaha  dan  kerajinan  tangan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pemerintah  Kota  Bandung  belum berperan dengan maksimal dikarenakan minimnya informasi yang dapat diakses penyandang disabilitas fisik terkait  program  pelatihan  dan  masih  banyaknya  pelatihan  yang  tidak  sesuai  dengan  minat  penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan tersebut.

## Kesimpulan
Pandemi Covid-19 sangat berdampak luas pada semua aspek kehidupan sosial. Penyandang disabilitas sebagai kelompok yang paling rentan tedampak merasakan dampak pandemi sebagai situasi krisis. Pemerintah pertama-tama  memikirkan  peraturan  ketika  menyusun  pedoman  untuk  menempatkan  keadilan  dan kemanusiaan di garis depan sesuai dengan keinginan dan cita-citanya.
Pemerintah  Kota  Bandung sudah memberikan  aksesibilitas  pelayanan  kepada  penyandang  disabilitas fisik yang tertuang dalam beberepa kebijakan dan Undang-Undang yang ada. Oleh karena itu, penyandang disabilitas  fisik  berhak  mendapatkan  perlakuan  yang  adil  dalam  memperoleh  pekerjaan.  Berdasarkan  hasil
penelitian pemerintah Kota Bandung belum berperan dengan maksimal dikarenakan minimnya informasi yang dapat  diakses  penyandang disabilitas  fisik terkait  program  pelatihan tersebut  masih kurang  disosialisasikan dengan  baik.  Masyarakat  Kota  Bandung  masih  beranggapan  negatif  terhadap  keberadaan  penyandang disabilitas, dan masih ada perusahaan di Kota Bandung yang menilai penyandang disabilitas fisik adalah orang yang  sulit  mendapatkan  pekerjaan.  Akibatnya,  penyandang  disabilitas  fisik  terhambat  dalam  mendapatkan pekerjaan dan merasa malu untuk mencari pekerjaan.
Penyandang  disabilitas  fisik  memiliki  tantangan-tantangan  tertentu  dalam  hal  memperoleh  hak  atas pekerjaan, seperti adanya minimnya informasi terkait lapangan pekerjaan dan pelatihan, memiliki rasa percaya diri yang rendah, stigma negatif dari para pencari tenaga kerja, minimnya tingkat pendidikan yang dimiliki, kondisi  kerja  yang  tidak  memberikan  kesempatan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kota  Bandung  dan keterampilan  yang  dimiliki  tidak  dapat  disalurkan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Kota  Bandung  maupun perusahaan swasta diharapkan agar dapat mengimplementasikan regulasi yang sudah ada dan meningkatkan kinerja untuk lebih memperhatikan penyandang disabilitas, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.
Penyandang  disabilitas  fisik  Kota  Bandung  memiliki  beberapa  tantangan  yang  harus  mereka  hadapi dalam memperoleh pekerjaan di pandemi masa Covid-19. Meskipun banyak tantangan, mereka juga memiliki kesempatan  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dan  bersaing  untuk  mendapatkan  posisi  tertentu  di  perusahaan, tergantung  pada  keahlian  mereka.  Perda  Kota  Bandung  No.15  Tahun  2019  tentang  Perlindungan  dan Pelaksanaan  Hak  Bagi  Penyandang  Disabilitas  menjelaskan  bagaimana  penyandang  disabilitas  dalam perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersebut telah memberi ruang bagi penyandang disbilitas fisik dalam memenuhi hak-hak mereka terutama dalam memperoleh pekerjaan.
Selain  tantangan-tantangan  yang  dihadapi  terdapat  peluang  bagi  para  penyandang  disabilitas  fisik  di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung memantau penyerapan tenaga kerja untuk penyandang disabilitas dengan mensosialisasikan peraturan daerah yang menegaskan kepada perusahaan-perusahaan untuk menerima karyawan penyandang disabilitas, tersedianya aplikasi pencari kerja bernama BIMMA untuk mempermudah masyarakat  Kota  Bandung  dalam  mencari  pekerjaan  dan  menjadi  peluang  bagi  penyandang  disabilitas, kemampuan bekerja yang dimiliki penyandang karena banyak manfaat yang didapat dalam memperkerjakan disabilitas,  penyelenggaraan  program  pelatihan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  walaupun  masih  banyak yang  belum  dapat  mengakses  informasi  terkait  program  tersebut  tetapi  dapat  menciptakan  peluang  untuk penyandang disabilitas fisik dikemudian hari dalam memperoleh pekerjaan. Keterbatasan dalam malakukan penelitian ini yaitu kesulitan pada saat mencari penyandang disabilitas di Kota Bandung yang beradasarkan data yang sudah diperoleh untuk melakukan wawancara.

## Daftar Pustaka
Amaliah,  H.,  &  Hos,  J.  (2020).  STRATEGI  PENYANDANG  DISABILITAS  DALAM  PEMENUHAN KEBUTUHAN  SOSIAL  EKONOMI  (Studi  Pada  Perkumpulan  Penyandang  Disabilitas  Indonesia (PPDI) Provinsi Sulawesi Tenggara). Journal of Social Welfare , Vol. 1 No. 2 .
http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2577933&val=24176&title=STRATEGI% 20PENYANDANG%20DISABILITAS%20DALAM%20PEMENUHAN%20KEBUTUHAN%20SOS IAL%20EKONOMI%20Studi%20Pada%20Perkumpulan%20Penyandang%20Disabilitas%20Indonesi a%20PPDI%20Provinsi%20Sulawesi%20Tenggara
Armitage, R., & Nellums, L. B. (2020). Considering inequalities in the school closure response to COVID-19.
The Lancet Global Health , 8 (5), e644. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30116-9
Aulia, F. D., Siti Asiah, D. H., & Irfan, M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19  Bagi  Penyandang  Disabilitas. Prosiding  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat ,
7 (3), 489. https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.29137 Connoly, M. (2009). Disability: It’s Complicated . Vol. 22 .
https://ww2.amstat.org/committees/cmtesd/articles/MicheleConnollyArticle.pdf Joe Moelong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif .
Junaedi,  C.  M.  (2003). MENGELOLA  DIVERSITAS:  PENYEBAB  KEGAGALAN  DAN  MODEL  YANG EFEKTIF . https://media.neliti.com/media/publications/143403-ID-mengelola-diversitas-penyebab- kegagalan.pdf
Latief, A., Aji, D., Haryani, T. N., & Maret, S. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas Diversity in Work Realm: Opportunity and Threat to Disability. Spirit Publik , 12 (2), 83– 93.
Latif Raiz, M., Sahrul, M., Jakarta, M., Dahlan, J. K. H. A., Ciputat, C., & Selatan, T. (2020). Kompetensi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dalam Dunia Kerja . https://difabel.tempo.co
Lindsay, S., Cagliostro, E., Albarico, M., Mortaji, N., & Karon, L. (2018). A Systematic Review of the Benefits of Hiring People with Disabilities. In Journal of Occupational Rehabilitation (Vol. 28, Issue 4, pp. 634– 655). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/s10926-018-9756-z
Marsitadewi, K. E., & Widnyani, I. A. P. S. (2021). Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Memperoleh  Pekerjaan. POLITICOS:  Jurnal  Politik  Dan Pemerintahan , 1 (2), 98–112. https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.98-112
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. (n.d.). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas .
Perda Kota Bandung. (2019). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas .
Radissa,  V.  S.,  Wibowo,  H.,  Humaedi,  S.,  &  Irfan,  M.  (2020).  Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar  Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19. Pekerjaan Sosial , 3 No: 1 , 61–69.
Rifai, A. A., & Humaedi, S. (2020). Inklusi Penyandang Disabilitas Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) .
Rozali, N., Abdullah, S., Ishak, S. I. D., Azmi, A. A., & Akhmar, N. H. (2017). Challenges Faced by People with Disability for Getting Jobs: Entrepreneurship Solution for Unemployment. International Journal of
Academic Research
in Business and Social Sciences , 7 (3), 333–339.
https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v7-i3/2738
RPJMD  Kota  Bandung.  (2018). Rancangan  Akhir  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 .
Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia (Vol. 18, Issue 2).
Susiana, & Wardah. (2019). PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DI BUMN .
Syafi’ie, M. (2014). PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS. INKLUSI , Vol. I No.2 .
https://www.researchgate.net/publication/319646859_Pemenuhan_Aksesibilitas_Bagi_Penyandang_Di sabilitas
Tan,  W., &  Ramadhani,  D.  P.  (2020).  Pemenuhan  Hak  Bekerja  bagi  Penyandang  Disabilitas  Fisik  di  Kota Batam. Jurnal HAM , 11 (1), 27. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37
Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (n.d.-a). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang Penyandang Disabilitas .
Undang-Undang Republik Indonesia. (n.d.-b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 .