(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si h tt p :/ /j o u rn al .u n is mu h .a c. id /i n d ex .p h p /k o la b o ra si

## Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Desa Sungai Landai
Benuara Jaya 1* , Entang Adhy Muhtar 2 , Darto 3
1 Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia
2 Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia
3 Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

## Abstract
One important step that should be taken by village government to achieve village development goals is to prepare a village development plan or RPJM Desa. One of the village development strategies  to  improve  community  welfare  and  reduce  poverty  is  through  the  development  of local economic potential as stated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Therefore, the village  government  prepares  a  strategic  plan  or  a  plan  for  targeted  and  sustainable  village development  activities  to  develop  one  of  the  local  economic  potentials  in  its  area.  This  study aims  to  find  out  why  strategic  planning  in  this  village  related  to  the  development  of  local economic  potential  has  not  been  optimal.  This  research  was  conducted  in  Sungai  Landai Village,  Mestong  District,  Muaro  Jambi  Regency  and  uses  a  qualitative  descriptive  approach using interview, observation, and documentation techniques. The results showed that there were several  reasons  that  caused  the  unoptimal  process  of  preparing  the  RPJM  Desa.  The  village government  has  not  identified  the  formal  and  informal  mandates  as  well  as  the  follow-up strategies for developing local economic potentials.
Keywords : strategic planning, village development planning

## Abstrak
Langkah  pertama  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa  untuk  mewujudkan  tujuan pembangunan desa adalah menyusun perencanaan pembangunan Desa atau RPJM Desa. Salah satu  strategi  pembangunan  desa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan penanggulangan kemiskinan adalah melalui pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Oleh  karena  itu, pemerintah  desa  hendaknya  menyusun  rencana  strategis  atau  rencana  kegiatan  pembangunan desa  yang  terarah  dan  berkelanjutan  untuk  mengembangkan  salah  satu  potensi  ekonomi  lokal yang  ada  diwilayahnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengapa  perencanaan strategis pembangunan desa dalam rangka pengembangan potensi ekonomi lokal belum optimal. Penelitian  ini dilakukan di Desa  Sungai  Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan  teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan  yang  menyebabkan  proses  penyusunan  RPJM  Desa  terkait  pengembangan  potensi ekonomi  lokal  di  Desa  Sungai  Landai  belum  optimal  seperti  belum  mengidentifikasi  mandat formal dan informal dan belum menentukan isu strategis dalam pengembangan potensi ekonomi lokal .
Kata kunci : perencanaan strategis, perencanaan pembangunan desa
* benuara.jaya@gmail.com
https://doi.org/10.26618/kjap.v7i3.6343
/jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si h tt p :/ /jo u rn al. u n is mu h .a c. id /in d ex .p h p /k o la b o ra si
298
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Semenjak diterbitkannya Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  paradigma  pembangunan  desa mengalami perubahan yang sebelumnya sebagai  objek  pembangunan  berubah menjadi  subjek  atau  aktor  utama  yang melaksanakan pembangunan desa.
Sebagai  subjek  pembangunan  berarti desa harus mampu melaksanakan proses pembangunan  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan.  Yang
menjadi tantangannya adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat memampukan desa dalam melaksanakan pembangunan (Eko, 2014). Dengan semakin baik kemampuan  desa  dalam  melaksanakan pembangunan, maka diharapkan manfaat yang dirasakan melalui
pembangunan  desa  semakin  besar dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014  tentang  Peraturan  Pelaksana Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  bahwa  yang  menjadi tujuan pembangunan desa adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan  kemiskinan  melalui
pemenuhan
kebutuhan dasar,
pembangunan  sarana  dan  prasarana desa,  pengembangan  potensi  ekonomi
lokal,  dan  pemanfaatan  sumber  daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  Secara  umum  isu  dalam pembangunan desa meliputi
kemiskinan, rendahnya pendapatan,
pengangguran, dan kesenjangan wilayah (Nugroho & Dahuri, 2016). Oleh karena itu, hendaknya kebijakan diatas menjadi pedoman  bagi  desa  dalam  menentukan arah kebijakan pembangunan desa.
Pertama kali yang perlu diperhatikan  agar  pembangunan  desa dapat  berjalan  dengan  baik  adalah tentang perencanaan pembangunan desa,  sebagaimana  terkandung  dalam konsep  manajemen  organisasi  dalam mencapai  tujuan.  Melalui  perencanaan akan  ditentukan  kegiatan-kegiatan  apa yang  akan  dilaksanakan,  bagaimana, kapan  dan  oleh  siapa,  untuk  mencapai tujuan yang maksimal dengan menggunakan  sumber  daya  yang  ada (Muhammad, 2017). Terkait perencanaan  pembangunan  desa,  maka penentuan  rencana  kegiatan  hendaknya juga memikirkan bagaimana keberlanjutan dan mengurangi kesenjangan pendapatan diantara masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi (Dandekar,
2015).
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Kemudian, untuk mendukung
pencapaian  tujuan  pembangunan  desa sesuai  dengan  kewenangan  desa  dan
prioritas desa, maka pemerintah
memberikan  bantuan  yang  dinamakan dengan  Dana  Desa  yang  menjadi  salah
satu sumber pendapatan desa.
Kebijakan  ini  tertuang  dalam  Peraturan
Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara. Untuk
mengoptimalkan
penggunaan  dana  desa  tersebut,  maka
pemerintah menetapkan kebijakan terkait  prioritas  penggunaan  dana  desa dalam menunjang program pembangunan  desa  dan  pemberdayaan
masyarakat.
Kebijakan
tersebut
ditetapkan  setiap  tahunnnya  untuk menjadi  pedoman  dalam  menyusun kegiatan  perencanaan  pembangunan desa.  Dengan  adanya  dana  desa,  maka secara umum dapat memberikan
bantuan  yang  berarti  bagi  pemerintah
desa dan masyarakat dalam pembangunan desa dalam rangka
meningkatkan perekonomian, sosial dan
politik di desa (Sofianto, 2017).
Secara  umum  prioritas  dana  desa yang  ditetapkan  mulai  dari  tahun  2016 sampai  dengan  2020,  memperhatikan alur  pembangunan  yang  dimulai  dari
infrastruktur dasar, infrastruktur
ekonomi, pengembangan ekonomi
produktif, infrastruktur sosial dasar, dan peningkatan  kapasitas  tenaga  kerja.
Kemudian  kegiatan  yang  berkaitan dengan peningkatan ekonomi
masyarakat  juga  lebih  banyak  menjadi perhatian.  Terutama  bagi  desa  dengan kategori  desa  berkembang,  desa  maju dan  desa  mandiri.  Bagi  kategori  desa tersebut,  upaya  peningkatan  ekonomi masyarakat difokuskan kepada pengembangan  ekonomi  produktif  dan pengembangan  produk  unggulan  desa yang  dikelola  oleh  BUMDesa.  Maka dari itu, bagi desa yang termasuk dalam kategori desa berkembang dan selanjutnya, perlu memperhatikan strategi peningkatan ekonomi masyarakat dalam menyusun
perencanaan pembangunan desa. Hal ini merupakan  mandat  bagi  desa  dari pemerintah  yang  mesti  diperhatikan dalam  pembangunan  desa.  Karena mandat  merupakan  kewajiban  yang harus  dilaksanakan  oleh  organisasi sehingga  berimplikasi  pada  tindakan yang  harus  dilakukan  (John  M  Bryson
& Alston, 2010).
Salah  satu  strategi  pembangunan
yang mengutamakan peningkatan
peluang kerja, pendapatan rumah tangga,  pengangguran  dan  pengurangan kemiskinan bagi penduduk lokal adalah melalui pengembangan potensi ekonomi lokal (Saragih, 2015). Kemandirian desa
300
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
yang  berdampak  kepada  peningkatan
ekonomi masyarakat juga dapat
diwujudkan melalui pengembangan potensi  ekonomi  lokal  (Sidik,  2015).
Hal  tersebut  sejalan  dengan  kandungan dalam  prioritas  penggunaan  dana  desa, yang mana pengembangan usaha ekonomi produktif dan produk unggulan desa  ditujukan  untuk  menciptakan  dan
mengembangkan aktivitas ekonomi oleh rumah tangga atau kelompok masyarakat  dengan  berbasis  sumber daya lokal untuk meningkatkan penghasilan  masyarakat  terutama  bagi keluarga  miskin,  membuka  lapangan kerja,  dan  meningkatkan  pendapatan
asli desa. Dengan demikian,
pengembangan  potensi  ekonomi  lokal melalui pengembangkan usaha ekonomi produktif  dan  produk  unggulan  desa berbasis  potensi  dan  sumber  daya  lokal perlu  diperhatikan  dalam  perencanaan
pembangunan desa. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya kesempatan kerja (Martati,  .,  &  Syarifuddin,  2013)  dan
juga  berdampak  pada  peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya  angka  kemiskinan  (M. Zulkarnaen, 2017; Sayuti, 2011;
Susanti, 2013).
Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan produk perencanaan
pembangunan  desa  yang  disusun  oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan unsur  masyarakat  desa.  Secara  umum RPJM  Desa  memuat  tentang  kondisi umum  desa,  visi  dan  misi  kepala  desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana  program  dan  kegiatan  desa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan  pembangunan  selama  6 tahun  kedepan.  Kemudian,  RPJM  Desa tersebut menjadi dasar dalam penyusunan  RKP  Desa  yang  memuat rencana  detail  untuk  melaksanakan program  dan  kegiatan  desa  untuk  satu tahun  pelaksanaan  berjalan.  Dengan melihat karakteristik RPJM Desa diatas, maka  dapat  dikatakan  RPJM  Desa adalah  produk  dari  proses  perencanaan strategis yang ada di desa sebagai upaya untuk  mencapai  tujuan  pembangunan desa.  Karena  perencanaan  strategis dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk menentukan  keputusan  atau  tindakan dimasa  depan  tentang  apa  yang  perlu dilakukan  dan  mengapa  dilakukan  oleh suatu  organisasi  atau  entitas  lainnya untuk menjadi pedoman dalam
mencapai tujuannya  (JOHN M. Bryson,
Crosby,  &  Bryson,  2009).  Oleh  karena
itu,  dalam  penyusunan  RPJM  Desa
perlu  memperhatikan  konsep-konsep dalam proses perencanaan strategis agar menghasilkan  strategi  atau  rencana program  dan  kegiatan  yang  baik  untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan  uraian  diatas  tentang pentingnya memperhatikan strategi pengembangan  potensi  ekonomi  lokal dalam  penyusunan  RPJM  Desa,  maka terdapat  suatu  permasalahan yang terjadi di Desa Sungai Landai terkait hal tersebut.  Desa  Sungai  Landai  adalah salah  satu  desa  di  wilayah  Kecamatan Mestong,  Kabupaten  Muaro  Jambi dengan  jumlah  penduduk  6.410  jiwa. Desa  ini  terletak  pada  lintasan  jalan Lintas  Timur  Sumatera  yaitu  33  Km kearah  selatan  dari  Ibukota  Provinsi
Jambi  dan  sekitar  15  Km  dari perbatasan  Provinsi  Sumatera  Selatan. Desa  Sungai  Landai  memiliki  beberapa potensi  ekonomi  lokal  seperti  karet, sawit,  pinang,  ternak  ayam,  dan kerajinan.  Selain  dari  beberapa  potensi tersebut,  Desa  Sungai  Landai  juga memiliki  potensi  tanaman  resam  yang dapat  diolah  menjadi  produk  kerajinan. Hanya  saja  dalam  RPJM  Desa  Sungai Landai  Tahun  2019-2025  yang  disusun pada akhir tahun 2019 tidak
menguraikan  rencana  strategis  untuk pengembangan  potensi  ekonomi  lokal yang  mengarah  pada  produk  unggulan desa  seperti  pengembangan  kerajinan resam atau potensi lokal lainnya.

## Tabel 1.
Rencana pembangunan desa terkait pengembangan ekonomi masyarakat
pada RPJM Desa Sungai Landai Tahun 2019-2025 No Program/Kegiatan Volume Rencana Tahun Pelaksanaan Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5 Thn 6 1. Pembangunan jalan usaha tani 1 desa √ √ √ √ √ √ 2. Bantuan perikanan 1 paket √ √ √ √ √ √ 3. Pelatihan teknologi tepat guna 1 paket √ √ √ √ √ √
4. Bantuan pertanian dan peternakan 1 paket √ √ √ √ √ √ 5. Pelatihan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian 1 paket √ √ √ √ √ √
Sumber: (Pemerintah Desa Sungai Landai, 2020)
Dari  tabel  1  diatas  terlihat  bahwa
rencana  kegiatan  dalam  RPJM  Desa
Sungai  Landai  masih  bersifat  umum,
sehingga belum fokus dalam menentukan arah pengembangan
potensi  ekonomi  lokal.    Dalam  RPJM Desa  Sungai  Landai  juga  belum
dijelaskan secara tegas potensi apa yang akan  dikembangkan  sebagai  usaha ekonomi  produktif  dan  produk  ungulan desa.  Selain  itu  pada  rencana  kegiatan juga  belum  terlihat  alur  atau  pola  yang dimulai  dari  upaya  pengembangan sampai  dengan  pemasaran  sebagai
302
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
upaya keberlanjutan dan
keberlangsungan.  Dari  sisi  penentuan waktu  pelaksanaan,  belum  terlihat tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan.
Dari  daftar  rencana  kegiatan  yang  ada pada  RPJM  Desa  Sungai  Landai, terkesan  seperti  asal  ada  kegiatan pengembangan  potensi  ekonomi  lokal atau rencana kegiatan yang masih coba- coba,  sehingga  akan  mempersulit  desa
untuk mewujudkan
tujuan pembangunan desa secara optimal. Berdasarkan  penjelasan  diatas,
maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk
mencari sebab dalam tahapan penyusunan RPJMDesa, mengapa
perencanaan  strategis  di  desa  dalam rangka  pengembangan  potensi  ekonomi lokal  belum  optimal,  khususnya  pada studi  kasus  di  Desa  Sungai  Landai.
Penelitian ini menggunakan model “ The Strategy Change Cycle ” sebagai panduan,  yang  terdiri  dari  beberapa tahapan  dalam  rangka  penyusunan perencanaan  strategis  yaitu Initiate  and agree  on  a  strategic  planning  process,
Identify organizational mandates,
Clarify  organizational  mission  and values, Assess the external and internal environments,  Identify  the  strategic
issues facing the organization,
Formulate  strategies  to  manage  the issues,  Review  and  adopt  the  strategies or  strategic  plan (J.  M.  Bryson,  2004) .
Model  ini  dipilih  karena  khusus dibentuk  bagi  organisasi  sektor  publik dan  organisasi  non  profit,  yang  dapat diaplikasikan  pada  berbagai  tingkatan
organisasi pemerintah, fungsi, kolaborasi,  dan  wilayah  atau  regional. Selain  itu  juga  prosesnya  tahapannya memiliki  kesamaan  dengan  tahapan dalam penyusunan RPJM Desa.
Penelitian terdahulu tentang
perencanaan  strategis  pada  organisasi publik  yang  dilakukan  oleh  Johnsen (2018) dengan judul Impacts of
strategic  planning  and  management  in municipal  government:  an  analysis  of subjective survey and objective production  and  efficiency  measures  in Norway menyatakan bahwa
perencanaan  strategis  dan  manajamen
strategis  memiliki  dampak  terhadap peningkatan kinerja
dalam
pemerintahan  daerah  di  Norwegia. Melalui  penelitian  tersebut  juga  terlihat adanya  konsistensi  terhadap  pandangan bahwa perencanaan strategis dan manajemen  strategis  merupakan  “cara untuk  mengetahui”  yang  dianggap berhasil oleh beberapa praktisi.
Selanjutnya  penelitian  terdahulu tentang perencanaan pembangunan desa telah  membahas  beberapa  hal.  Pertama adalah  penelitian  tentang  perencanaan strategis  pembangunan  desa  yang  dapat menghasilkan  beberapa  strategi  seperti
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
pengembangan  sumber  daya  manusia, memperkuat  perekonomian  masyarakat, pelayanan  kesehatan  dan  pembangunan
infrastruktur (Syahputra,  Rusli,  &
Yuliani, 2018). Kedua adalah penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam  perencanaan  pembangunan  desa dipengaruhi  oleh  faktor  kepemimpinan kepala desa, komunikasi dan pendidikan masyarakat  (Akbar, Suprapto, & Surati, 2018).  Kemudian  yang  ketiga  adalah penelitian  yang  membahas  tentang perencanaan  pembangunan  desa  yang
harus melibatkan semua unsur masyarakat untuk mewujudkan
akuntabilitas  pada  proses  perencanaan pembangunan  desa  (Ra’is  &  Rini,
2018). Beberapa penelitian diatas
memiliki  kesamaan  dengan  penelitian ini  dalam  hal  pembahasan  perencanaan strategis dan perencanaan pembangunan desa.  Namun  perbedaannya  adalah peneliti memfokuskan pembahasan tentang  tahapan  perencanaan  strategis
pada  perencanaan  pembangunan  desa khususnya terkait dengan pengembangan potensi ekonomi lokal.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  yaitu  mencari pemahaman dengan membangun sebuah gambaran yang menyeluruh dan
kompleks  dari  sebuah  masalah  sosial
atau  manusia  (Creswell,  2016).  Untuk
analisis data, penelitian ini menggunakan  teknik Qualitative  Data
Analysis yang  terdiri  dari  pengumpulan data  ( data  collection ),  reduksi  data ( data  reduction ),  penyajian  data  ( data display )  dan  kesimpulan  ( conclusion )
(Miles  &  Huberman,  1994).  Dalam pengumpulan  data,  peneliti  melakukan
wawancara mendalam terhadap informan  yang  dipilih  yaitu  Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa,  Pendamping  Lokal  Desa,  Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kecamatan  Mestong,  Kepala  Desa,
Sekretaris  desa,  Anggota  BPD,  Pelaku ekonomi  di  desa,  Ketua  LPM  dan Perwakilan  RT  untuk  memperoleh informasi  dan  cara  pandang  tentang penyusunan  perencanaan  pembangunan desa.  Selanjutnya  peneliti  melakukan observasi  berupa  pengamatan  langsung ke  lokasi  penelitian  dan  pengumpulan dokumen  seperti  peraturan  dan  RPJM Desa serta foto kegiatan yang relevan.
Kemudian  untuk  proses  analisis, peneliti melakukan pengelompokan data yang  telah  dikumpulkan  berdasarkan
tahapan  perencanaan  strategis  dan menyajikannnya dalam bentuk
informasi  yang  terkompresi  untuk memudahkan dalam melihat dan memahami  apa  yang  terjadi  dalam penyusunan RPJM Desa Sungai Landai.
304
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Terakhir dilakukan penarikan
kesimpulan  disertai  dengan  verifikasi dengan  melihat  kembali  data-data  yang telah  dikumpulkan  dari  setiap  tahapan perencanaan strategis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Inisiasi  dan  Kesepakatan  Dalam

## Proses Perencanaan Strategis
Tahapan  pertama  yaitu Initiate and  agree  on  a  strategic  planning process dilakukan  untuk  mendapatkan kesepakatan awal antara pemerintah dan stakeholder  tentang  kegunaan  atau tujuan  dari  penyusunan  perencanaan strategis  dan  tahapan  apa  saja  yang perlu  dilakukan  (J.  M.  Bryson,  2004). Melalui kesepakatan awal ini juga dapat menumbuhkan dukungan dan komitmen
dari para stakeholder (Zuhaidha, Santoso, & Maesaroh, 2014).
Keterlibatan  stakeholder  sangat  penting dalam  perencanaan  strategis,  karena kunci kesuksesan dari organisasi publik dan  non  profit  adalah  kepuasan  dari
stakeholder utama (Light, 1998).
Kepuasan tersebut dapat tercapai
melalui  pemenuhan  kebutuhan  atau harapan dari stakeholder.
Dengan  demikian,  pada  tahapan ini  perlu  ada  salah  satu  pihak  yang
bertindak sebagai inisiator atau penggagas untuk melaksanakan pertemuan antara stakeholder. Selanjutnya  inisiator  menentukan  siapa saja stakeholder yang terlibat. Kemudian  dalam  pertemuan  tersebut, perlu  membahas  dan  menyepakati tentang kebutuhan dan harapan
stakeholder.  Dengan  menyepakati  apa yang  menjadi  kebutuhan  dan  harapan, maka  akan  memperjelas  arah  kebijakan perencanaan  tentang  apa  yang  paling penting  untuk  dipenuhi  dari  kebutuhan dan harapan stakeholder.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun  2019  tentang  Pedoman  Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, bahwa tahap pertama yang  dilakukan  dalam  penyusunan RPJM  Desa  adalah  menyelenggarakan musyawarah  desa  yang  dihadiri  oleh pemerintah desa, seluruh anggota Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan perwakilan unsur-unsur masyarakat
desa. Musyawarah desa ini dilaksanakan untuk membahas visi misi kepala desa, pokok-pokok pikiran BPD, dan prakarsa unsur masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka berikut gambaran pelaksanaan musyawarah desa di Sungai Landai.

## Tabel 2.

## Pelaksanaan Musyawarah Desa Tahap Pertama
Penyusunan RPJM Desa Sungai Landai

## Sumber: Analisis Penulis, 2021
Berdasarkan tabel 2 diatas,
penggagas  untuk  musyawarah  tidak murni  berasal  dari  desa.  Berdasarkan hasil  wawancara,  hal  ini  disebabkan pemahaman  perangkat  desa  tentang peraturan  yang  masih  kurang,  sehingga menimbulkan  kekhawatiran  takut  salah jika  melaksanakan  lebih  dulu  tanpa informasi  dari  Kecamatan.  Setelah  ada informasi dari kecamatan maka pemerintah desa Sungai Landai bersama BPD dapat menyelenggarakan
musyawarah desa.
Berikutnya,  dari  tabel  2  diatas terlihat  bahwa  unsur-unsur  masyarakat tidak semuanya hadir seperti perwakilan masyarakat miskin dan pelaku ekonomi selain  kelompok  tani  karet.  Padahal
keterlibatan stakeholder pada kesepakatan awal dalam proses
perencanaan
strategis
sangat dibutuhkan.  Keterlibatan  stakeholder tersebut tidak hanya dalam memberikan dukungan  atau  komitmen,  tapi  yang paling  penting  adalah  menyediakan informasi  yang vital  bagi  upaya perencanaan  strategis  (Bryant,  2003). Karena masing-masing stakeholder dapat memberikan informasi yang tidak bisa  diperoleh  dari  stakeholder  lainnya, atau dengan kata lain setiap stakeholder
memiliki informasi yang khusus
(Thomas  &  Thomas,  1995).  Dengan demikian,  kurangnya  kehadiran  unsur masyarakat  bisa  berimplikasi  terhadap kurangnya  informasi  untuk  menjaring kebutuhan dan harapan masyarakat.
Kemudian juga dari tabel 2 diatas, kesepakatan yang dihasilkan dari musyawarah desa baru menentukan Tim Penggagas Unsur  Masyarakat Yang Hadir Hasil Kesepakatan Kecamatan mendorong pemerintah desa untuk  melaksanakan musyawarah desa. Kemudian Pemerintah Desa bersama BPD menyelenggarakan musyawarah desa.
a. Perwakilan Kecamatan
b. Pemerintah Desa
c. BPD
d. Pendamping Desa
e. Babinsa
f. Babinkantibmas
g. Tokoh Masyarakat
h. Perwakilan  Kelompok  Tani Karet
i. Perwakilan  wilayah  (Ka. Dusun dan RT)
j. Perwakilan PKK
k. Perwakilan Karang Taruna Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan susunan formasi: a. Kepala Desa (pembina)
b. Perangkat Desa (ketua)
c. Ketua RT (sekretaris)
d. PKK, 1 orang (anggota)
e. Karang Taruna, 1 orang (anggota)
f. Perangkat Desa, 2
orang (anggota)
306
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Penyusun  RPJM  Desa,  dan  belum
mengakomodir atau mencantumkan tentang  apa  yang  menjadi  kebutuhan atau  harapan  masyarakat  khususnya terkait  pengembangan  potensi  ekonomi desa.  Padahal  kebutuhan  dan  harapan masyarakat  tersebut  dapat  terkandung
dalam pembahasan pokok-pokok pikiran  BPD  dan  prakarsa  unsur
masyarakat.  Dari  hasil  pembahasan tersebut selanjutnya juga dapat digunakan  oleh  organisasi  sebagai kriteria atau indikator dalam
menentukan  apa  yang  harus  dilakukan (Rainey,  2009).  Berdasarkan  hasil wawancara,  hal  ini  disebabkan  belum adanya  peraturan  tentang  petunjuk teknis  yang  detil  untuk  melaksanakan hal tersebut.
Dengan demikian,
kebijakan  perencanaan  pembangunan desa  khususnya  terkait  pengembangan potensi  ekonomi  lokal  menjadi  bersifat umum dan belum terarah.

## Identifikasi Mandat Organisasi
Tahapan  kedua  yang  dilakukan
adalah Identify organizational mandates. Pada  tahap  ini,  berupaya
untuk mengidentifikasi apa yang menjadi  mandat  organisasi.  Mandat organisasi  dapat  diartikan  sebagai kewajiban  atau  tugas  yang  harus dilakukan  atau  tidak  boleh  dilakukan oleh  suatu  organsasi  (J.  M.  Bryson,
2004).  Hal  ini  perlu  diketahui  dengan jelas  baik  secara  formal  maupun informal,  agar  organisasi  memiliki batasan tentang apa yang mesti dilakukan  atau  kebutuhan  apa  yang harus  dipenuhi  (J.  M.  Bryson,  2004). Kemudian  Bryson  (2004)  menjelaskan bahwa mandat formal cenderung diketahui atau ditemukan dalam aturan- aturan  yang  menjadi  pedoman  bagi organisasi  tersebut,  seperti  undang- undang, peraturan pemerintah,
peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan  lainnya  yang  diakui  oleh negara. Sedangkan untuk mandat
informal  dapat  ditemukan  pada  norma,
harapan atau kebutuhan dari stakeholder organisasi tersebut, seperti permasalahan  atau  masukan-masukan yang disampaikan oleh unsur masyarakat.  Dengan  demikian  untuk mengidentifikasi  mandat  pembangunan desa  terkait  pengembangan  potensi ekonomi  lokal,  maka  perlu  menelusuri, menelaah  dan  menganalisa  peraturan- peraturan  serta  kebutuhan  dan  harapan masyarakat.
Berdasarkan penelusuran peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan desa
khususnya terkait pengembangan
potensi  ekonomi  lokal,  maka  dapat diidentifikasi  beberapa  mandat  atau arahan  secara  formal.  Dalam  tabel
berikut  dapat  dirinci  beberapa  mandat atau arahan tersebut.

## Tabel 3.
Mandat Formal Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Desa
UU No. 6/2014 Permendesa, PDT, Transmigrasi No. 11/2019 Perda Kab. Muaro Jambi No.2/2014 & No.8/2017 a. Memprioritaskan pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif a. Prioritas  dana  desa  untuk perluasan ekonomi pertanian  dan  peternakan berskala produktif. a.  Kebijakan  tata  ruang  wilayah kecamatan  mestong  sebagai kawasan  budidaya  pertanian, perkebunan dan peternakan. b. Memprioritaskan pengembangan dan pemanfaatan TTG untuk kemajuan ekonomi b. Prioritas  dana  desa  untuk perluasan produk  unggulan desa. b.  Kebijakan  tata  ruang  untuk wilayah  Kabupaten  Muaro Jambi untuk mendorong pengembangan pertanian modern,  pemasaran  produk hasil  pertanian,  serta  industri pengolahan  hasil  pertanian dan perkebunan. c. Prioritas  dana  desa  untuk penguatan  usaha  ekonomi masyarakat melalui BUMDes
Sumber: Analisis Penulis, 2021
Dari  tabel  diatas  terlihat  beberapa batasan  dan  tindakan  yang  perlu diperhatikan  dan  dipedomani  dalam rangka  pengembangan  potensi  ekonomi lokal, seperti memprioritaskan pembangunan  di  sektor  pertanian  atau pemanfaatan  TTG,  perluasan  produk unggulan  desa,  penguatan  BUMDes, dan  kawasan  mestong  untuk  budidaya pertanian,  perkebunan  dan  peternakan.
Hanya saja berdasarkan hasil wawancara,  Pemerintah  Desa  Sungai Landai  dan  Tim  Penyusun  RPJM  Desa belum mengidentifikasi dan
menyusunnya secara rinci. Mereka baru mengetahui  dan  memahami  secara umum  apa  yang  menjadi  tuntutan  dari peraturan terkait pengembangan potensi ekonomi lokal yaitu pentingnya
meningkatkan  pendapatan  masyarakat dan  membantu  masyarakat  miskin. Dengan  demikian  pemerintah  desa  dan Tim  Penyusun  RPJM  Desa  belum mengetahui secara jelas dan spesifik apa batasan  yang  mesti  dilakukan  dan
ditindaklanjuti dalam
rangka pengembangan  potensi  ekonomi  desa, sehingga  penyusunan  rencana  strategis lebih terarah.
Selanjutnya  untuk  memperjelas tindakan  atau  kebutuhan  yang  harus dipenuhi,  maka  perlu  diketahui  apa yang  menjadi  kebutuhan  dan  harapan masyarakat. Namun sebagaimana dijelaskan  pada  tahapan  pertama,  maka pemerintah  desa  dan  Tim  Penyusun RPJM  Desa  belum  menyusun  atau menyepakati apa yang menjadi
308
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kebutuhan  dan  harapan  masyarakat terkait  pengembangan  potensi  ekonomi lokal  desa.  Jika  dilihat  berdasarkan
analisis hasil wawancara dengan perangkat  desa,  BPD  dan  tokoh masyarakat,  serta  analisis  dokumentasi RPJM  Desa,  maka  harapan  masyarakat terkait  pengembangan  potensi  ekonomi
mengarah kepada peningkatan pendapatan dan mengurangi
pengangguran, serta pengembangan budidaya  tanaman  kunyit  dan  usaha kerajinan.  Hal  tersebut  jika  disepakati
sebagai kebutuhan dan harapan masyarakat, maka dapat menjadi mandat  informal  yang  memperjelas sasaran  tindakan  atau  kebutuhan  yang harus  dipenuhi.  Hanya  saja  identifikasi mandat  informal  tersebut  juga  belum dilakukan dan disusun secara terperinci.
Dari gambaran mandat formal dan informal  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa  mandat  formal  bisa  digunakan sebagai batasan umum dalam
melaksanakan  pengembangan  potensi ekonomi  desa  seperti  bentuk  program atau  arah  kebijakan,  sedangkan  mandat informal  mengarahkan  kepada  sasaran dan  potensi  atau  produk  apa  yang  akan dikembangkan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai batasan dalam menyusunan  RPJM  Desa.  Dengan belum  adanya  identifikasi  mandat formal  dan  informal  secara  terperinci,
maka  Desa  Sungai  Landai  belum mengetahui  dengan  jelas  batasan  atau kebutuhan  yang  harus  dipenuhi  dalam pengembangan  potensi  ekonomi  lokal, sehingga  perencanaan  pengembangan potensi  ekonomi  desa  di  Sungai  Landai menjadi bersifat umum.

## Memperjelas Misi Organisasi
Tahapan yang ketiga yaitu Clarify organizational  mission  and  values .
Tahapan ini dilakukan untuk memperjelas  apa  yang  menjadi  misi organisasi.  Misi  adalah  upaya  atau
tindakan yang akan dilakukan organisasi  untuk  menanggapi  mandat formal  dan  informal,  sehingga  artinya misi  memiliki  kandungan  tujuan  yang ingin  diwujudkan  oleh  organisasi  dan menjadi  sebab  atau  alasan  apa  yang akan  dilakukan  oleh  organisasi  (J.  M. Bryson,  2004).  Dengan  memperjelas misi, maka organisasi akan
memfokuskan  tentang  apa  yang  benar- benar penting dalam pembahasan perencanaan  strategis.  Untuk  itu,  agar misi  dapat  ditentukan  dengan  jelas, maka dalam tahapan ini perlu
menentukan apa yang menjadi
kebutuhan  dasar  yang  harus  dipenuhi atau ditangani.
Kebutuhan  dasar  bagi  organisasi terkandung  atau  dapat  dilihat  dalam mandat  formal  dan  informal  yang  telah
diidentifikasi pada tahapan sebelumnya.
Kemudian dari kebutuhan dasar tersebut,  akan  terlihat  apa  yang  harus
dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi atau mengatasinya. Gambaran  tentang  apa  yang  harus
dilakukan inilah yang kemudian
dirumuskan  dalam  sebuah  pernyataan
misi.  Berdasarkan  hasil  identifikasi mandat  formal  dan  informal  yang
peneliti  lakukan  sebagaimana  pada tahapan kedua, maka gambaran
kebutuhan dasar dan perkiraan tindakan untuk  memenuhinya  dapat  dilihat  pada tabel berikut.
Tabel 4.

## Perkiraan Tindakan/Misi Rencana Pembangunan Desa Dalam Rangka Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal
Kebutuhan Dasar Perkiraan Tindakan/Misi a. Peningkatan pendapatan bagi masyarakat Meningkatkan pendapatan masyarakat
melalui pengembangan pertanian dan kerajinan sebagai produk unggulan desa.
b. Tersedia lapangan kerja
c. Pengembangan produk unggulan desa.
d. Pengembangan kunyit.
e. Pengembangan usaha kerajinan.
Sumber: Analisis Penulis, 2021
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat, bahwa  penentukan  tindakan  dilakukan berdasarkan  kebutuhan  mendasar  yang diperoleh  melalui  identifikasi  mandat. Hal  ini  akan  semakin  memperjelas tindakan  apa  yang  akan  dilakukan dalam  perencanaan  pembangunan  desa sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan.
Tindakan  inilah  yang  kemudian  setelah dibahas dan disepakati, dapat ditetapkan menjadi  pernyataan  salah  satu  misi  dan tujuan  dari  pembangunan  desa.  Dengan semakin  jelasnya  misi  organisasi  yang menjadi  tujuan  untuk  dicapai,  maka
organisasi dapat
memfokuskan pembahasan  strategi  pada  apa  yang benar-benar  penting  (J.  M.  Bryson,
2004).  Dengan  memperjelas  tujuan
organisasi  atau  maksud  dari  strategi organisasi  juga  akan  mempengaruhi hasil  kinerja  dengan  signifikan,  karena salah  satu  faktor  terpenting  untuk pencapaian  tujuan  adalah  kejelasan tujuan  itu  sendiri.  Semakin  spesifik tujuannya akan semakin besar kemungkinan  tercapainya  (Nutt,  2002; Sawhill & Williamson, 2001).
Berdasarkan  hasil  wawancara, bahwa  pernyataan  misi  dalam  RPJM Desa  Sungai  Landai  dirumuskan  oleh calon  kepala  desa  pada  saat  pemilihan kepala  desa  sebagai  syarat  pencalonan. Misi  tersebut  dirumuskan  berdasarkan harapan  dan  keinginan  calon  kepala desa  untuk  membangun  desa.  Setelah kepala  desa  terpilih,  selanjutnya  Tim
310
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Penyusun RPJM Desa langsung
mengambil  atau  mengadopsi  rumusan misi  tersebut  untuk  menjadi  rumusan misi  dalam  RPJM  Desa  tanpa  melalui proses  diskusi  yang  mendalam  terkait kondisi  desa  saat  itu.  Adapun  rumusan
misi yang berkaitan dengan pengembangan  ekonomi  lokal  adalah misi  yang  ke  5  yaitu  “Mewujudkan Perekonomian dan Kesejahteraan
Warga Desa”.
Berdasarkan  proses  perumusan
misi  yang  dilaksanakan  dan  rumusan misi  yang  ada,  maka  pada  proses perumusan misi tersebut belum memperhatikan  mandat  dan  kebutuhan dasar  di  Desa  Sungai  Landai  terutama terkait  pengembangan  potensi  ekonomi lokal  seperti  pada  tabel  4.  Hal  ini menyebabkan,  rumusan  misi  dalam RPJM  Desa  Sungai  Landai  menjadi bersifat  umum  dan  belum  menyatakan dengan  jelas  apa  yang  akan  dilakukan serta bagaimana caranya untuk
memenuhi  kebutuhan  dasar  tersebut.
Dengan demikian, hal ini mengakibatkan  rencana  pembangunan
desa  menjadi  tidak  fokus,  kurang terarah  dan  dapat  melebar  keberbagai bentuk kegiatan.

## Penilaian  Lingkungan  Eksternal  dan

## Internal
Tahapan  keempat  dari  proses perencaan  strategis  yaitu Assess  the external  and  internal  environments. Pada  tahapan  ini,  organisasi  berusaha memahami dimana posisi mereka terhadap  kondisi  eksternal  dan  internal agar  dapat  mengembangkan  strategi yang  efektif  untuk  menghubungkan kedua  kondisi  tersebut,  sehingga  public value  dapat  tercipta  (J.  M.  Bryson,
2004). Agar organisasi dapat
memahami  dengan  baik,  maka  pada tahapan  ini  dilakukan  penilaian  atau pengkajian  terhadap  kondisi  eksternal
yaitu Opportunities and Threat/Challanges berupa  peluang  dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi, serta penilaian atau pengkajian kondisi internal yaitu Strengths and Weekness berupa kekuatan  dan  kelemahan  yang  dimiliki untuk menghadapi peluang dan tantangan  tersebut.  Tujuannya  adalah untuk  mendapatkan  informasi  yang mendukung  pembuatan  ide-ide  untuk memandu penyusunan rencana strategis. Dengan demikian pada tahapan ini perlu dilakukan  penyusunan  atau  pendataan
informasi tentang peluang dan tantangan serta informasi tentang
kekuatan dan kelemahan.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Salah  satu  potensi  yang  ada  di
Desa  Sungai  Landai  yaitu  tanaman
resam yang dapat dikembangkan
menjadi  bentuk  kerajinan  anyaman.
Berdasarkan  hasil  penggalian  informasi
yang  peneliti  lakukan  petensi  tersebut, maka  dapat  disusun  informasi  tentang peluang  dan  tantangan  serta  kekuatan dan  kelemahan  tentang  pengembangan
kerajinan resam seperti berikut. Tabel 5.
Penilaian (SWOT) terhadap pengembangan kerajinan resam
di Desa Sungai Landai
Sumber: Analisis Peneliti, 2021
Dari  tabel  diatas  dapat  terlihat informasi  bagi  Desa  Sungai  Landai untuk  mengembangkan  salah  satu potensi  desa  berupa  pengembangan usaha kerajinan tanaman resam. Produk dari  kerajinan  tersebut  juga  dapat
dikembangkan menjadi produk unggulan desa yang dapat
meningkatkan  pendapatan  masyarakat dan mengurangi pengangguran. Dengan adanya  informasi  tersebut  diatas,  maka dapat  memberikan  panduan  bagi  Tim Penyusun  RPJM  Desa  untuk  mencari
ide-ide  tentang  tindakan  strategis  atau rencana  kegiatan  yang  akan  dilakukan secara berkesinambungan dalam mewujudkan  tujuan  pembangunan  desa
pada proses tahapan perencanaan strategis selanjutnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan dokumentasi,  bahwa  pada  saat  proses penyusunan  RPJM  Desa  di  Sungai Landai,  Tim  Penyusun  RPJM  Desa telah  berupaya  melakukan  pengkajian keadaan lingkungan dengan cara menggali dan mengumpulkan informasi Faktor yang dapat membantu pencapaian tujuan Faktor yang dapat menghalangi pencapaian tujuan Kondisi Internal Kekuatan (Strenghts) a. Tersedianya  anggaran  (prioritas  dana desa). b. Desa memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan pengadaan bibit, pelatihan, pemasaran dan lain-lain. c. Tersedia  BUMDes  untuk  dijadikan mitra.
Kelemahan (Weakness)
a. Terbatasnya anggaran.
b. PADes masih sedikit.
c. Kegiatan  terbatas  pada  pelatihan,  perlu rangkaian kegiatan yang komprehensif.
d. BUMDes  kurang  aktif  dan  belum  ada  unit usaha perdagangan atau usaha kerajinan.
Kondisi
Eksternal
Peluang ( Opportunities )
a. Tanaman  resam  dapat  dijual  sebagai bahan baku dengan kisaran  20.000/kg.
b. Resam  dapat  diolah  menjadi  berbagai bentuk  kerajinan  dengan  nilai  50  ribu s.d 100 ribu/produk.
c. Permintaan kerajinan resam  sampai ke pasar internasional.
d. Modal  dan  penjualan  dapat  bermitra atau kerjasama dengan BUMDes Tantangan/Hambatan ( Threat/Challenges )
a. Masyarakat belum mengenal nilai tanaman resam dan kerajinannya.
b. Butuh proses waktu belajar dan pengalaman  praktek  6  s.d  8  bulan  untuk menjadi  menjadi  pengrajin  ahli  agar menghasilkan produk yang berkualitas.
c. Warga  belum  memiliki  modal  untuk pengembangan.
d. BUMDes kurang aktif untuk bisa menjadi mitra di desa.
312
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
tentang  aset  desa,  potensi  dan  masalah yang  ada  didesa.  Kegiatan  tersebut dilaksanakan  melalui  pendataan  profil
desa  dan  penggalian  gagasan  dusun dengan cara menyelenggarakan
musyawarah  ditingkat  dusun.  Dari kegiatan  tersebut,  didapat  informasi
tentang  potensi  dan  masalah  yang  ada disetiap  dusun  seperti  pada  tabel
berikut.
Tabel 6. Rekapitulasi Data Potensi dan Masalah

## Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal di Desa Sungai Landai
No Potensi dan Masalah Lokasi Dusun A.  Potensi 1. Pengrajin kayu Tengah, Pasar, Sungai Jerat, Plangki 2. Kolam Ikan Tengah, Pasar, Sungai Jerat, Plangki 3. Lahan Pertanian Tengah, Pasar, Sungai Jerat, Plangki B.  Masalah 1. Kurangnya  keterampilan  mengolah  hasil pertanian Tengah, Pasar, Sungai Jerat, Plangki.
2. Kurangnya prasarana UKM bagi pemuda
Tengah, Pasar, Sungai Jerat, Plangki.
3. Pendapatan  warga  terpaku  pada  hasil pertanian.
Tengah, Pasar, Sungai Jerat, Plangki.
Sumber: (Pemerintah Desa Sungai Landai, 2020)
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa informasi  yang  disajikan  masih  bersifat umum  dan  belum  terperinci.  Dalam RPJM  Desa  Sungai  Landai  juga  belum tersedia  informasi  tentang  apa  saja faktor  pendukung  dan  masalah  dari
masing-masing potensi untuk
dikembangkan.
Selain itu juga,
berdasarkan  hasil  dokumentasi,  bahwa hasil  dari  pendataan  aset  desa  hanya menyajikan data inventaris yang
dimiliki oleh desa, dan belum menghasilkan informasi yang menggambarkan  tentang  kekuatan  dan
kelemahan  yang  dimiliki  yang  dapat
memberikan pengaruh
terhadap
penyelesaian  masalah  dan  potensi  desa.
Dengan  demikian,  pengkajian  keadaan
lingkungan  belum  menggali  informasi secara  mendalam  agar  menghasilkan informasi tentang peluang dan hambatan serta kekuatan dan kelemahan seperti pada tabel 5. Maka hal ini dapat menyebabkan ide-ide untuk penyusunan rencana strategis menjadi sangat terbatas  pada  rencana  kegiatan  yang biasa dilakukan atau berasal dari usulan masyarakat.
Identifikasi Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi Tahapan kelima dari proses
perencanaan  strategis  yaitu Identify  the
strategic issues facing the organization.
Tahapan ini dilakukan untuk
mengidentifikasi  isu-isu  strategis  atau
isu-isu  yang  sangat  penting  dihadapi
oleh  organisasi.  Isu-isu  strategis  adalah pertanyaan-pertanyaan kebijakan mendasar atau tantangan-tantangan
kritis yang dapat mempengaruhi mandat
dan  misi  organisasi,  produk,  layanan, pembiayaan, struktur, proses dan manajemen  (J.  M.  Bryson,  2004).
Melalui  identifikasi  isu-isu  strategis juga dapat mengarahkan kepada penentuan  prioritas  dalam  perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan (Alam & Mamu, 2016). Agar sebuah isu dapat  dinilai  sebagai  sebuah  isu strategis,  maka  isu  tersebut  harus
memiliki  kejelasan  hubungan  atau kaitan dengan tahapan sebelumnya yaitu mandat,  misi  dan  SWOT.  Apabila sebuah  isu  belum  memiliki  kaitan dengan faktor atau tahapan sebelumnya, maka  isu  tersebut  bukanlah  sebuah  isu strategis (J. M. Bryson, 2004).
Berdasarkan  hasil  pembahasan dari  tahapan  pertama  sampai  tahapan keempat  yaitu  mengenai  identifikasi mandat,  perumusan  misi,  dan  analisis SWOT,  maka  dapat  dirumuskan  contoh identifikasi isu strategis di Desa Sungai Landai seperti pada tabel berikut.

## Tabel 7.

## Perumusan Isu Strategis di Desa Sungai Landai
Rumusan Isu Strategis Mandat dan Misi Kondisi Internal Kondisi Eksternal Bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengolahan tanaman resam sebagai produk unggulan desa?
Mandat: a. Meningkatnya pendapatan masyarakat.
b. Terdapatnya  produk unggulan desa. Kekuatan (Strenghts)
a. Tersedianya anggaran (prioritas dana desa). b. Desa memiliki kewenangan melaksanakan kegiatan pengadaan bibit, pelatihan, pemasaran dan lain-lain. c. Tersedia  BUMDes untuk dijadikan mitra. Peluang ( Opportunities ) a. Tanaman  resam  dapat dijual  sebagai  bahan baku  dengan  kisaran
20.000/kg.
b. Resam  dapat  diolah menjadi berbagai bentuk kerajinan dengan nilai 50 ribu s.d 100 ribu/produk. c. Permintaan kerajinan resam  sampai  ke  pasar internasional. d. Modal  dan  penjualan dapat bermitra atau kerjasama dengan BUMDes Misi: Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan pertanian dan kerajinan sebagai produk unggulan desa. Kelemahan (Weakness)
a. Terbatasnya anggaran.
b. PADes masih sedikit.
c. Kegiatan  terbatas  pada pelatihan,
perlu rangkaian  kegiatan  yang komprehensif. d. BUMDes  kurang  aktif dan belum ada unit usaha perdagangan  atau  usaha Tantangan/Hambatan ( Threat/Challenges ) a. Masyarakat belum mengenal nilai tanaman resam dan kerajinannya. b. Butuh  proses  waktu belajar dan pengalaman praktek  6  s.d  8  bulan untuk  menjadi  menjadi
314
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kerajinan. pengrajin ahli agar menghasilkan produk yang berkualitas. c. Warga  belum  memiliki modal pengembangan. d. BUMDes  kurang  aktif untuk bisa menjadi mitra Sumber: Analisis Peneliti, 2021 Dari tabel diatas tergambar hubungan  antara  mandat,  misi,  dan SWOT.  Dari  hubungan  tersebut,  maka
dapat disusun sebuah pertanyaan kebijakan mendasar yang dapat
dilakukan  oleh  pemerintah  desa.  Dalam hubungan  tersebut  dapat  memberikan jawaban  terhadap  pertanyaan  berupa strategi  potensial  yang  dapat  dilakukan.
Apabila  sebuah  isu  belum  memiliki kaitan dengan tahapan mandat, misi dan SWOT,  maka  isu  tersebut  bukanlah sebuah  isu  strategis  atau  isu  paling penting  untuk  diatasi.  Apabila  sebuah isu  belum  memiliki  hubungan  dengan tahapan  sebelumnya,  maka  rencana
strategis  yang  disusun  menjadi  kurang relevan  atau  kurang  efektif  dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.
Pada  proses  penyusunan  RPJM Desa  Sungai  Landai,  Tim  Penyusun telah berupaya mengumpulkan informasi  tentang  potensi  dan  masalah dari  masyarakat  melalui  musyawarah dusun.  Kemudian  informasi  tersebut
disusun dalam sebuah daftar
permasalahan  dan  potensi  seperti  pada tabel  6.  Selanjutnya  Tim  Penyusun RPJM Desa merangkum berbagai permalasahan yang ada menjadi
beberapa  pokok  permasalahan    seperti pada tabel berikut.
Tabel 8. Pokok Permasalah Bidang Ekonomi di Desa Sungai Landai No Pokok Permasalahan Penyebab 1. Masih kurangnya penghasilan masyarakat. Masyarakat  masih  banyak  yang  masih mengandalkan hasil perkebunan karet. 2. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat dalam mengolah hasil kebun. Rendahnya pengetahuan masyarakat.
Sumber:  (Pemerintah Desa Sungai Landai, 2020)
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa, uraian pada pokok permasalahan  belum memiliki  kejelasan  apa  yang  perlu dilakukan  untuk  mengatasi  masalah tersebut,  sehingga  belum  jelas  arah
tindakan  yang  bisa  dilakukan  oleh pemerintah desa. Selanjutnya pada tabel
diatas  baru  membahas  hubungan  antara pokok
permasalahan
dengan
penyebabnya,  dan  belum  membahas
hubungannya dengan mandat, misi, dan SWOT  seperti  pada  tabel  7  untuk menilai  suatu  isu  menjadi  strategis.
Maka  dari  itu,  dari  hubungan  tersebut belum  terlihat  garis  besar  strategi
potensial untuk menyelesaikannya.
Dengan  demikian  uraian  pada  pokok permasalahan diatas belum dapat dikatakan  sebagai  isu  strategis  yang menjadi  isu  paling  penting  untuk ditangani,  karena  masih  bersifat  umum.
Hal  ini  dapat  menyebabkan  rencana pembangunan  desa  menjadi  melebar dan kurang terarah.

## Perumusan  Strategi  untuk  mengatasi isu strategis
Tahapan  keenam  dari  proses perencanaan  strategis  yaitu Formulate strategies to manage the issues. Strategi dapat  diartikan  sebagai  pola  tujuan, kebijakan, program, tindakan,
keputusan,  dan  alokasi  sumber  daya yang  memberi  gambaran  apa  yang dilakukan  dan  mengapa  melakukannya (J.  M.  Bryson,  2004).  Tahapan  ini dilakukan  dalam  rangka  merespon  atau menangani  isu  strategis  yang  telah diidentifikasi  untuk  digunakan  atau dilaksanakan  dalam  mencapai  tujuan organisasi. Hasil dari tahapan ini adalah tersusunnya  draf  atau  rancangan  dari rencana  strategis  yang  menggambarkan
apa  yang  dilakukan  untuk  menangani isu  strategis  dan  sekaligus  mencapai tujuan  organisasi.  Agar  strategi  yang dirumuskan dapat berjalan efektif, maka strategi  tersebut  harus  dibangun  diatas kekuatan  yang  ada  dan  mengambil keuntungan  dari  peluang  ketika  strategi itu meminimalisir atau mengatasi kelemahan dan tantangan (J. M. Bryson, 2004).
Jika  melihat  perkiraan  rumusan misi, tujuan dan isu strategis khususnya yang  berkaitan  dengan  pengembangan ekonomi lokal sebagaimana pada
pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat dirumuskan  perkiraan  strategi  atau rencana  kegiatan  pembangunan  desa untuk  menjawab  isu  strategis  dengan memperhatikan kondisi lingkungan (SWOT), tujuan dan misi pembangunan desa sebagaimana pada tabel berikut.
316
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Tabel 9.

## Perkiraan Perumusan Strategi di Desa Sungai Landai
Rumusan Misi Tujuan Isu Strategis Strategi berdasarkan SWOT Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan produk olahan atau kerajinan sebagai produk unggulan desa. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui produk unggulan desa. Bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengolahan tanaman resam sebagai produk unggulan desa? a. Kebijakan prioritas anggaran untuk pemanfaatan dan pengolahan tanaman resam sebagai produk unggulan desa. b. Sosialisasi pemanfaatan dan pengolahan tanaman resam.
c. Pelatihan pemanfaatan dan teknik kerajinan resam. d. Fasilitasi pemasaran bahan mentah  dan  produk  kerajinan resam melalui BUMDes. e. Peningkatan Kapasitas BUMDes f. Promosi produk kerajinan resam.
g. Monitoring.
Sumber: Analisis Peneliti, 2021
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa setiap strategi atau rencana pembangunan dirumuskan untuk
menjawab  isu  strategis  berdasarkan kondisi lingkungan atau analisis SWOT.
Oleh  karena  itu,  strategi  tersebut memiliki  hubungan  yang  mendukung
pencapaian tujuan dan misi
pembangunan  desa.  Dengan  demikian rencana  pembangunan  desa  menjadi
fokus dalam mengatasi isu strategis dan mencapai  tujuan  pembangunan  desa. Selain  itu  juga  setiap  rencana  kegiatan tersebut  memiliki  peran  strategis  dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut.
Berdasarkan dokumen RPJM
Desa  Sungai  Landai,  maka  proses perumusan strategi pengembangan
potensi  ekonomi  lokal  di  desa  Sungai Landai seperti pada tabel berikut.
Tabel 10.

## Proses Perumusan Strategi di Desa Sungai Landai
No. Uraian Masalah Penyebab Alternatif Tindakan Tindakan Yang Layak 1. Masih kurangnya penghasilan masyarakat. Masyarakat masih banyak  yang  masih mengandalkan  hasil perkebunan karet. Pemberian bantuan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemberian  bantuan stimulus. 2. Kurangnya  pengetahuan masyarakat dalam mengolah hasil kebun. Rendahnya pengetahuan masyarakat. Mengadakan pelatihan peningkatan ekonomi Melaksanakan penyuluhan/pelatiha n.
Sumber : (Pemerintah Desa Sungai Landai, 2020)
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa strategi  atau  rencana  kegiatan  yang
dirumuskan  masih  bersifat  mendasar
dan belum memiliki arah yang diprioritaskan. Hal ini dapat menyebabkan rencana kegiatan pembangunan desa bisa menjadi
beraneka  ragam  bentuk  dan  kurang terarah  pada  potensi  ekonomi  tertentu yang  akan  dikembangkan.  Jika  melihat pembahasan  sebelumnya,  bahwa  pokok masalah  diatas  belum  dapat  dikatakan sebagai  isu  strategis,  maka  dari  itu strategi yang dirumuskan belum menjawab  isu  yang  paling  penting.
Selanjutnya strategi tersebut juga belum dibangun  atas  kekuatan  dan  peluang
serta mengatasi kelemahan dan tantangan, sehingga belum menggambarkan  pola  hubungan  untuk memenuhi mandat dan misi
pembangunan  desa  sebagaimana  pada tabel 9. Dengan demikian, pada strategi tersebut belum memiliki gambaran yang efektif  untuk  mendukung  pencapaian tujuan pembangunan desa.

## Peninjauan  Ulang  dan  Pengesahan

## Rencana Strategis
Tahapan ketujuh proses perencanaan  strategis  yaitu Review  and
adopt  the  strategies  or  strategic  plan adalah upaya untuk mendapatkan
keputusan atau pengesahan secara resmi dari  rencana  stretagis  yang  telah dirumuskan,  agar  kemudian  dapat dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan (J.  M.  Bryson,  2004).  Keputusan  atau pengesahan tersebut harus disetujui oleh stakeholder  dan  pelaksana  kegiatan dengan memperhatikan pencapaian tujuan.  Untuk  itu  stakeholder  dan pelaksana  kegiatan  perlu  diyakinkan bahwa rencana strategis yang dirumuskan adalah upaya untuk
mengatasi  isu  strategis  atau  isu  yang paling  penting  dan  merupakan  solusi yang  efektif  atau  yang  nampak  akan berhasil.  Dengan  demikian,  mereka dapat memberikan tanggapan dan
dukungan  terhadap  rencana  strategis tersebut.
Proses pengesahan pada penyusunan  RPJM  Desa  Sungai  Landai dilakukan pertama kali melalui
musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas prioritas kegiatan dalam  jangka  waktu  enam  tahun berdasarkan hasil dari pengkajian tindakan  pemecahan  masalah  atau perumusan  rencana  kegiatan  seperti pada  tabel  10.  Kemudian  hasil  dari musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut dilanjutkan dengan
musyawarah  desa  untuk  membahas  dan menyepakati  draf  final  RPJM  Desa. Selanjutnya  yang  terakhir,  berdasarkan
318
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
hasil  kesepakatan  musyawarah  desa, pemerintah  desa  menyusun  rancangan
peraturan desa tentang penetapan RPJM Desa. Rancangan peraturan desa tersebut dibahas dan disepakati bersama
antara  pemerintah  desa  dan  BPD  untuk ditetapkan sebagai peraturan desa tentang RPJM Desa.
Dalam  proses  pengesahan  diatas
Pemerintah  Desa  Sungai  Landai  telah berupaya melaksanakannya dengan baik dan  sesuai  peraturan.  Hanya  saja  dalam proses  pengesahan  yang  dilaksanakan belum terlihat pengulasan kembali yang menjelaskan  dan  membahas  tentang strategi  atau  rencana  kegiatan  yang  ada merupakan  upaya  untuk  mengatasi  isu yang paling penting yang sesuai dengan mandat  atau  kebutuhan  dan  harapan
masyarakat, serta
mendukung pencapaian  misi  pembangunan  desa.
Hal  ini  dikarenakan  Tim  Penyusun
RPJM  Desa  belum  mengetahui  dan melaksanakan proses tahapan perencanaan strategis sebagaimana
pembahasan sebelumnya. Sehingga
penjelasan  dalam  musyawarah  masih bersifat  umum.  Terkait  pengembangan potensi  ekonomi  lokal  secara  khusus, perlu ada penjelasan secara lengkap dan
terperinci karena membutuhkan pelaksanaan  yang  berkesinambungan.
Dengan  demikian,  pengesahan  RPJM
Desa  Sungai  Landai  baru  berdasarkan
persujuan bersama dan belum
dilandaskan pada keyakinan dan
dukungan  bahwa  rencana  strategis  atau rencana  kegiatan  pembangunan  desa akan  mengatasi  isu  atau  permasalahan
yang paling penting
dalam
pengembangan potensi ekonomi lokal.

## KESIMPULAN
Terdapat  beberapa  alasan  pada tahapan  penyusunan  RPJM  Desa  yang menyebabkan perencanaan strategis dalam  rangka  pengembangan  potensi ekonomi  lokal  di  Desa  Sungai  Landai menjadi belum optimal, yaitu: 1) belum membahas  dan  menyepakati  tuntutan dan  harapan  masyarakat  pada  saat
musyawarah desa, 2) belum
mengidentifikasi  mandat  formal  dan informal  secara  terperinci  sebagai batasan  apa  yang  perlu  dilakukan,  3) perumusan  misi  pembangunan  desa terkait  pengembangan  potensi  ekonomi lokal  belum  memperhatikan  kebutuhan dasar  yang  terkandung  dalam  mandat,
4)  pada  saat  pengkajian  keadaan  desa belum  menggali  informasi  tentang kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan tantangan  secara  mendalam  dan  terarah pada  potensi  yang  akan  dikembangkan, 5) belum menentukan isu strategis yang memiliki  hubungan  dengan  mandat, misi,  dan  penilaian  lingkungan,  sebagai isu  yang paling penting untuk ditangani
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
dalam  rangka  pengembangan  potensi ekonomi  lokal,  6)  perumusan  strategi
bergantung  pada  usulan  atau  masukan dari masyarakat dan belum
memperhatikan  isu  strategis  atau  isu yang  paling  penting,  7)  pada  saat
penentuan  prioritas  dan  pengesahan RPJM Desa, belum menjelaskan
hubungan strategi atau rencana kegiatan
dengan isu strategis dan tujuan
pembangunan  desa,  sehingga  belum terlihat  peranan  suatu  rencana  kegiatan dalam  mencapai  tujuan  pengembangan potensi ekonomi lokal.
Penulis  memiliki  saran  sebagai rekomendasi terhadap penyusunan
RPJM  Desa  terkait  pengembangan potensi ekonomi lokal yaitu:
1. Pemerintah  Kabupaten  Muaro
Jambi  melakukan  pembinaan dan pendampingan secara rutin dan  berkala  terutama  pada  saat
melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan desa  di  setiap  proses  tahapan. Pembinaan  dan  pendampingan hendaknya memperhatikan substansi  dari  setiap  proses tahapan serta membuat petunjuk  teknis  yang  lengkap dan detail agar pedoman penyusunan rencana
pembangunan  desa  menjadi
lebih jelas.
2. Pada  saat  penyusunan  RPJM
Desa  khususnya  dalam  rangka pengembangan potensi
ekonomi lokal, hendaknya rencana  kegiatan  tidak  hanya mengandalkan usulan dari
unsur masyarakat sehingga rencana  pembangunan  desa
menjadi tidak fokus dan
bersifat  umum.  Tim  Penyusun
RPJM Desa sebaiknya
menggali  informasi  sebanyak mungkin  dari  berbagai  pihak untuk  melihat  peluang  dan tantangan  serta  kekuatan  dan kelemahan, sehingga dapat
melahirkan ide-ide tentang kebutuhan  atau  tahapan  untuk mengembangkan potensi
ekonomi  lokal  menjadi  produk unggulan desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Pemerintah Kabupaten  Muaro  Jambi,  Kecamatan Mestong,  dan  Desa  Sungai  Landai  atas informasi dan data yang diberikan, serta terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai sponsor  yang  memberikan  beasiswa sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
320
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## REFERENSI
Akbar, M. F., Suprapto, S., & Surati, S. (2018).  Partisipasi  Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan  di  Desa  Jatimulya Kabupaten Boalemo. Publik : (Jurnal  Ilmu  Administrasi) , 6 (2),
135.https://doi.org/10.31314/pjia. 6.2.135-142.2017
Alam,  A.  S.,  &  Mamu,  A.  (2016).  Isu-
Isu  Strategis  dalam  Pembangunan
Desa  di  Kecamatan  Pitumpanua
Kabupaten  Wajo. Jurnal  Ilmu
Pemerintahan , 9 (114),  95–102. Retrieved from https://journal.unhas.ac.id/index.p hp/government/article/view/1095 Bryant,  J.  (2003). The  six  dilemmas  of collaboration: interorganizational relationships as drama . Wiley.
Bryson, J. M. (2004). Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations : a Guide to  Strengthening  and  Sustaining
Organizational  Achievement  (3rd ed) . San Franscisco: Jossey-Bass.
Bryson,  JOHN  M.,  Crosby,  B.  C.,  &
Bryson, J. K. (2009). Understanding  Strategic  Planning and the Formulation and Implementation of Strategic Plans as  a  Way  of  Knowing:  The Contributions  of  Actor-Network Theory. International Public Management Journal , 12 (2), 172– 207.https://doi.org/10.1080/10967 490902873473 Bryson,  John  M,  &  Alston,  F.  K. (2010). Creating and implementing your strategic plan: A  workbook  for  public  and nonprofit  organizations (Vol.  1).
John Wiley & Sons.
Creswell,  J.  W.  (2016). Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran.  Terjemahan  Achmad
Fawaid  dan  Rianayati  Kusmini
Pancasari .  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar. Dandekar, H. C. (2015). Rural Planning:  General (J.  D.  B.  T.-I. E.  of  the  S.  &  B.  S.  (Second  E. Wright, ed.). https://doi.org/https://doi.org/10.1 016/B978-0-08-097086-8.74039-6 Eko, S. (2014). Buku “Desa Membangun  Indonesia.” Sleman, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Johnsen, Å. (2018). Impacts of strategic planning  and  management  in municipal government: an analysis  of  subjective  survey  and objective production and efficiency  measures  in  Norway. Public Management Review , 20 (3), 397–420. https://doi.org/10.1080/14719037. 2017.1285115 Light, P. C. (1998). Sustaining innovation:  Creating  nonprofit and  government  organizations that  innovate  naturally .  Jossey- Bass. M. Zulkarnaen, R. (2017). Pengembangan  Potensi  Ekonomi Desa  Melalui  Badan  Usaha  Milik Desa  (Bumdes)  Pondok  Salam Kabupaten Purwakarta. Dharmakarya , 5 (1). https://doi.org/10.24198/dharmak arya.v5i1.11430 Martati,  I.,  .  S.,  &  Syarifuddin,  A. (2013). Model Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pengembangan  Ekonomi  Lokal Pada  Kecamatan  Samarinda  Ilir. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 15 (2),  123–130. https://doi.org/10.9744/jmk.15.2.1 23-130
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M. (1994). Qualitative  data  analysis: An expanded sourcebook .
Thousand Oaks, California: Sage.
Muhammad,  M.  (2017).  Perencanaan Pembangunan.  In Sekolah  Tinggi Ilmu Administrasi Al-Gazali Barru .  Sekolah  Tinggi Ilmu Administrasi Al-Gazali Barru. Nugroho,  I.,  &  Dahuri,  R.  (2016). Pembangunan Wilayah: Perspektif  ekonomi,  sosial  dan lingkungan . LP3ES.
Nutt,  P.  C.  (2002).  Why  decisions  fail:
Lessons  about  what  works,  what doesn’t  and  why  from  a  20-year study  of  400  decisions. San Francisco,  CA.:  Berrett-Koehler.
Additional Information from Ohio State  University.  Retrieved  June , 24 , 2002. Pemerintah Desa Sungai Landai.
(2020). Rencana  Pembangunan
Jangka  Menengah  Desa  Sungai Landai  Tahun  2019-2025 .  Muaro Jambi.
Ra’is,  D.  U.,  &  Rini,  Y.  T.  (2018).
Analisa  Peran  Partisipatif  Dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan  Desa  (Studi  Kasus Desa  Sumberngepoh  Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Reformasi , 8 (2), 143. https://doi.org/10.33366/rfr.v8i2.1 101 Rainey,  H.  G.  (2009). Understanding and managing public organizations .  John  Wiley  &
Sons.
Saragih,  J.  R.  (2015). Perencanaan wilayah dan pengembangan
ekonomi lokal berbasis pertanian: teori dan aplikasi . Pustaka Pelajar.
Sawhill, J. C., & Williamson, D. (2001). Mission  Impossible?:  Measuring Success in Nonprofit Organizations. Nonprofit Management and Leadership , 11 (3), 371–386. https://doi.org/10.1002/nml.11309 Sayuti,  H.  M.  (2011).  Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) Sebagai Penggerak
Potensi  Ekonomi  Desa  Dalam Upaya  Pengentasan  Kemiskinan Dikabupaten Donggal. Jurnal ACADEMICA Fisip Untad , 03 (02), 717–728.
Sidik,  F.  (2015).  Menggali  Potensi Lokal  Mewujudkan  Kemandirian Desa. JKAP  (Jurnal  Kebijakan Dan  Administrasi  Publik) , 19 (2),
115.https://doi.org/10.22146/jkap.
7962 Sofianto,  A.  (2017).  Kontribusi  Dana Desa  terhadap  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen  dan  Pekalongan. Matra Pembaruan , 1 (1), 23–32. https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2 017.23-32
Susanti,  E.  (2013).  Pengembangan
Ekonomi  Lokal  Dalam  Sektor
Pertanian  (Studi  Pada  Kecamatan Pagelaran  Kabupaten  Malang). Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya , 1 (4), 31–40. Retrieved from https://www.neliti.com/publicatio ns/74443/pengembangan- ekonomi-lokal-dalam-sektor- pertanian-studi-pada-kecamatan- pagelaran#cite
Syahputra,  S.,  Rusli,  Z.,  &  Yuliani,  F.
(2018). Perencanaan Strategis
Pembangunan  Kampung  (Desa). JIANA  (Jurnal  Ilmu  Administrasi Negara) , 15 (1), 119–127. Retrieved from https://jiana.ejournal.unri.ac.id/ind ex.php/JIANA/article/view/6788
Thomas,  J.  C.,  &  Thomas,  F.  D.  R. (1995). Public  participation  in public  decisions:  New  skills  and strategies  for  public  managers . Jossey-Bass.
Zuhaidha,  S.  A.,  Santoso,  S.,  & Maesaroh, M. (2014). Perencanaan Strategi Pengembangan  Ruang  Terbuka Hijau  Kota  Semarang  (Studi Kasus : Hutan Wisata
322
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik , Desember 2021, Volume 7, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Tinjomoyo). Journal  of  Public
Policy  and  Management  Review , 3 (2),  390–399.  Retrieved  from https://ejournal3.undip.ac.id/index
.php/jppmr/article/view/5168