PRAKTEK KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI LAMPUNG
Zainal Abidin 1) Tobibatussa’adah 1) Abdul Mujib 1)
Institut Agama Islam Negeri Metro
Email: zainal.abidin@metrouniv.ac.id Email: tobibahsaadah@metrouniv.ac.id Email: abdulmujib@metrouniv.ac.id
Abstrak
Masalah  kesetaraan  gender  dalam  berbagai    bidang      menjadi  isu  krusial  di beberapa negara, begitu juga  di Indonesia.   Salah satu masalah  gender adalah adanya kesenjangan  dalam  partisipasi  pendidikan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini menjadi  salah  satu  perhatian  di  kalangan  para  aktifis  gender,  dan  melahirkan  berbagai gerakan  gender  yang  memperjuangkan  nasib  perempuan  yang  dianggap  mengalami marginalisasi  dalam  konteks  kehidupan  sosial,  politik,  budaya,  ekonomi  dan  tentunya pendidikan.  Salah  satu  gerakan  persamaan  derajat  dalam  bidang  pendidikan  adalah semangat    pendidikan  untuk  semua  (Education  for  All).    Semangat  tersebut  mulai direspon  oleh  pemerintah  dengan  lahirnya  kebijakan  gender  mainstream  atau Pengarustamaan  Gender    (PUG)  tahun  2000.  Bersamaan  dengan  itu  dalam  konteks pendidikan  non  formal  lahir  lembaga  pendidikan  yang  berbasis  pada  masyarakat  yaitu Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM)  yang  menyelenggarakan  pendidikan kesetaraan,  dan  memberikan  peluang  yang  lebar  untuk  partisipasi  perempuan  dalam bidang  pendidikan  dan  mensejajarkannya  dengan  laki-laki.  Hasil  penelitian  tentang praktek kesetaraan gender dalam pendidikan pada PKBM di Lampung yaitu PKBM Al- Suroya,  PKBM  Roona  dan  PKBM  Permata  menujukkan  bahwa  program-program pendidikan   telah  dilaksanakan secara inklusif  sehingga  tidak ada bias gender baik dari aspek kurikulum, proses belajar mengajar, hingga evaluasi dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang responsif gender . Kosa  Kata: Kesetaraan  Gender,  Pendidikan  dan  PKBM  (Pusat  Kegiatan  Belajar Masyarakat)

## Abstract
The issue of gender equality in various fields has become a crucial issue in several countries, as well as in Indonesia. One of the gender problems is the gap in educational participation  between  men  and  women.  This  has  become  a  concern  among  gender activists,  and  has  spawned  various  gender movements  that  fight for the  fate  of women who are considered marginalized in the context of social, political, cultural, economic and educational life. One of the equality movements in the field of education is the spirit of education for all (Education for All). The government began to respond to this spirit with the  birth  of  a  mainstream  gender  policy  or  Gender  Mainstreaming  (PUG)  in  2000. Simultaneously, in the context of non-formal education, a community-based educational institution was born, namely the Community Learning Activity Center (PKBM) which
provides equality education, and provides wide opportunities for women's participation in education and on an equal footing with men. The results of research on the practice of gender equality in education at PKBM in Lampung, namely PKBM Al-Suroya, PKBM Roona and PKBM Permata show that educational programs have been implemented in an inclusive  manner  so  that  there  is  no gender  bias  in terms  of  curriculum,  teaching  and learning processes, and evaluations are carried out. by applying the principles of gender responsive learning.
Keywords: Gender Equality, Education and PKBM (Center for Community Learning Activities)

## A. Pendahuluan
Permasalahan  kesetaraan  pendidikan  berbasis  gender  masih  menjadi topik  yang  menarik  di  dunia  hingga  saat  ini,  bahkan  bisa  dianggap  sebagai trending topik kajian-kajian dalam berbagai forum, terutama bagi aktifis gender dunia.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  kondisi  faktual  masih  adanya  disparitas kesempatan  pendidikan  yang  tajam  berdasarkan  kacamata  gerakan  feminisme, antara kaum laki-laki dan perempuan. Gerakan gender itu sendiri berangkat dari aktifis-aktifis feminisme dunia yang berjuang dalam hal penyetaraan derajat laki- laki  dan  perempuan  dalam  semua  bidang  kehidupan,  sosial,  politik,  ekonomi, budaya dan pendidikan.
Perbedaan  kesempatan  dalam  bidang  pendidikan  antara  laki-laki  dan perempuan tidak hanya terjadi lembaga-lembaga formal tetapi juga di lembaga pendidikan non formal baik yang dikelola oleh negara maupun pihak swasta, di sekolah-sekolah,  lembaga-lembaga  kursus,  lembaga  pelatihan  dan  sebagainya. Fenomena ini juga tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara maju, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu program pendidikan yang berbasis pada kesetaraan gender menjadi prioritas pendidikan nasional  sehingga  akses  pendidikan  bisa  dinikmati  oleh  semua  warga  negara ( education  for  all ).    Lembaga  pendidikan    baik  formal  maupun  nonformal, dianggap  bagus  jika  program  pembelajarannya  mempunyai  nilai  sensitifitas gender, yakni kepedulian kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  (PKBM)  merupakan  lembaga  pendidikan  yang  didirikan  untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang mempunyai tugas  mendidik  dan  melatih  penduduk  Indonesia  di  bidang  pendidikan. Kemunculan  lembaga  pendidikan  tersebut  didasarkan  pada  beberapa  regulasi pendidikan yang ada di Indonesia, terutama regulasi pendidikan yang lahir pada era  reformasi.  Pada  era  sebelumnya  program  yang  senada  dengan  PKBM sesunguhnya  sudah  ada  melalui  program  pendidikan  non-formal  yang  di selenggarakan oleh pemerintah melalui program kelompok belajar (kejar) dalam bentuk  kelompok  belajar  paket  A,  B  dan  C,  atau  lebih  dikenal  dengan  Kejar Paket.  Namun  setelah  reformasi  berlangsung,  sejumlah  perubahan  pun  terjadi termasuk  dalam  penyelenggraaan  pembelajaran  di  masyarakat,  di  mana  untuk melaksanakan  kegiatan  tersebut  diberikan  wewenang  sepenuhnya  kepada masyarakat  atau  swasta  untuk  menyelengarakan  kegiatan.  Kegiatan    atau program itu berorientasi membantu masyarakat supaya bisa mendapatkan ijazah atau pendidikan penyetaraaan, dalam rangka mendukung program wajib belajar
(wajar) yang telah dikembangkan oleh pemerintah.   Di samping itu PKBM juga menjadi wadah untuk memberikan sejumlah pelatihan keterampilan praktis ( life skills )  yang  berguna  untuk  menjalani  aktifitas  kehidupannya,  siap  berkarya dalam berbagai pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat.
Sebagai  lembaga  pendidikan  non  formal  dan  sekaligus  lembaga  non- pemerintah  PKBM  dituntut  untuk  mampu  berkiprah  dalam  mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan semangat pendidikan untuk semua.  Hal ini senada dengan lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya. Namun demikian banyak  ditemukan  kendala-kendala  di  lapangan  terutama  berkaitan  dengan akses  pendidikan  yang  belum  merata,  khususnya  dalam  perimbangan pendidikan  bagi  peserta  didik  laki-laki  dan  perempuan,  misalnya  yang  masih terlihat belum seimbang bukan hanya dalam perspektif peserta didiknya tetapi juga dalam konteks pendidiknya.
Beberapa data dan fakta tentang masalah kesetaraan gender dalam dunia pendidikan akhir-akhir ini menjadi fenomena yang krusial di dunia bukan hanya di Indonesia,  termasuk bidang-bidang strategis lainnya. Berdasarkan data yang dirilis  UNDP  menunjukkan  bahwa  indeks  kesetaraan  gender  Indonesia  berada dalam  posisi  103  dari  162  negara  atau  menempati  posisi  terendah  ke-3  di kasawan  negara-negara  ASEAN.    Dalam  situasi  pandemi  Covid  19  kondisi ketimpangan gender itu semakin  meningkat terutama dalam sektor pendidikan, dan  beban  sebagai  pencari  nafkah    hingga  masalah  ekonomi  lainnya  bahkan ancaman kekerasan dalam rumah tangga. 1
Menurut  hasil  penelitian  Puslitbang  Wanita,  Anak  dan  Pembangunan Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas Lampung (UNILA), bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Provinsi  Lampung.  Laporan  tersebut    dibukukan  dalam sebuah  buku    hasil  penelitian  dengan  judul  “Profil  Gender  Provinsi  Lampung tahun  2019”,  menunjukkan  hasil  bahwa  masih  terdapat  kesenjangan  gender dalam  pendidikan  yang  tersebar  di  beberapa  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di Propinsi  Lampung.  Kesenjangan  kesempatan  memperoleh  pendidikan  tersebar dalam  berbagai  jenjang  pendidikan,  dari  jenjang  SD,  SMP,  dan  SMA/SMK. 2 Berdasarkan  data-data  tersebut,  maka  tulisan  ini  akan  menganalis  beberapa pertanyaan  utama  sesuai  denga  topik  yaitu  bagaimanakah  praktek  kesetaraan gender  dalam  pendidikan  pada  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM)  di Lampung  dan  apa  kendala  yang  dihadapi  PKBM  dalam  merealisasikan kesetaraan gender dalam pendidikan?

## B. Sejarah Pemikiran dan Gerakan  Kesetaraan Gender
1 Media  Indonesia, Kesetaraan  Gender  di  Indonesia  Masih  Rendah ,  MI,  08  Oktober 2020.
2 Novita  Tresiana,  dkk, Profil  Perempuan  Provinsi  Lampung  2019 ,  (Bandar Lampung,  LPPM  Unila  dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Provinsi Lampung, tahun 2019.
Secara etimologis “gender” berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. 3 Dalam  kamus Webster’s    New  World  Dictionary ,  gender  diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. 4 Berdasarkan pengertian dari dua kamus itu terlihat bahwa gender bisa    juga  diartikan  sebagai  perbedaan    jenis  kelamin  antara  laki-laki  dan perempuan,  tetapi  juga  diartikan  sebagai  perbedaan  berdasarkan    nilai  dan perilaku antara laki-laki dan perempuan.
Para  ahli  tentang  gender  secara  berbeda-beda  mendefinisikan    gender dalam perspektif yang  beragam. Misalnya Hillary M Lips, sebagaimana dikutip oleh Mufidah   mengartikan  gender sebagai  “cultural expectation  for women and  men”  yang  berarti  berbagai  harapan  ideal  antara  relasi  laki-laki  dan perempuan. 5 Sementara  itu  bagi  Margaret  L  Andersen  lebih  luas  lagi,    di samping  mengartikan  gender  sebagai  perbedaan  objektif  berdasarkan  jenis kelamin,  akan  tetapi  gender  menurutnya  merupakan    kesempatan  yang  sama secara sosiologis antara laki-laki dan perempuan dalam konteks peranan sosial, bukan  semata-mata  perbedaan  berdasarkan  jenis  kelamin. 6 Menurut  Mufidah, setelah  membandingkan  pendapat-pendapat  ahli  tentang  gender,  menyatakan bahwa  gender  adalah  pembedaan  peran,  fungsi  dan  tanggung  jawab  antara perempuan  dan  laki-laki  yang  dihasilkan    dari  konstruksi  sosial  budaya  dan dapat  berubah  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Gender  juga  dapat dipahami sebagai jenis kelamin sosial. 7
Dalam konteks sejarah, sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi, disinyalir gerakan gender yang digerakkan oleh feminisme telah ada, akan tetapi gerakan tersebut  masih  samar-samar.  Plato  misalnya  menyinggung  peran  perempuan dalam politik dan dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam negara, sebagai warga negara.  Tulisan  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  karyanya  yang  berjudul Republic .  Oleh  karena  itu  Plato  oleh  sebagian  kalangan  dikategorikan  sebagai laki-laki  pertama  yang  menyuarakan  gerakan  feminisme.  Walaupun  dalam beberapa  pemikirannya  masih  tidak  konsisten  tentang  perempuan,  dan menganggap bahwa perempuan masih banyak kelemahannya. 8
Pada  abad  pertengahan  atau  era  skolastik,  di  mana  filsafat  di  bawah kontrol gereja Katolik, muncul kesadaran feminisme di kalangan biarawati, yang menolak hirarkhi dan dominasi di gereja yang sangat maskulin. Pada tahun 1405 Cristine  de  Pizzan  menulis  sebuah  buku  yang  berjudul The  Book  of  The  City  of
3 John  Echols  dan  Hasan  Shadili ,  Kamus  Ingggris  Indonesia (Gramedia: Jakaarta,1984) h. 256
4 Elaine  Neufeldt, Webster’s  New  World  Dictionary ,  (New  York:  Webster’s    New World Cleveland, 1984), h. 561.
5 Mufidah, Bingkai Sosial Gender, Islam Strukturasi dan Konstruksi Sosial, (Malang: UIN-Maliki  Press,  2010)  h.  1.  Hillariy  M  Lips ,  Sex  and  Gen der:  A  Introduction ,  (London, 1993) h.
6 Mufidah, Bingkai  Sosial  Gender,  h.  2. Margaret  L  Andersen, Thinking  About Women  Sosiological  Perspectives  on  Sex  And  Gender (New  York:  Macmillan  Publishing Company, 1988), h. 75.
7 Mufidah, Bingkai Sosial Gender ,  h. 5.
8 Alifia Putri Yudanti, Sejarah Feminisme Barat, Perjuangan untuk Keadilan Gender , dalam kumparan.com.
Ladies , yang menggambarkan masyarakat utopis yang menempatkan perempuan secara  bebas  seperti  laki-laki.  Kemudian  disusul  oleh  Marie  de  Gourany  yang menulis  buku The  Equality  of  Men  and  Women tahun  1622M,  buku  ini  menjadi dasar-dasar  gerakan  equality  perempuan  dan  laki-laki,  dan  mulai mempengaruhi pemikiran tentang kesetaraan gender atau kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan persamaan hak (equa rigths) secara universal. 9 Setelah era renaissance, filsafat memasuki era modern, setelah  melewati masa  pencerahan    ( aufklarung )  di  Eropa  dan  masa  Modern  inilah  gerakan kesadaran  gender  mulai  muncul,  karena  ciri  filsafat  modern  itu  sendiri menekankan  pada  pemikiran,  rasional,  empiris,  kritisisme,  dan  humanisme. 10 Dengan  semangat  paradigma  sains  yang  bisa  digunakan  untuk  menggugat kemapanan  sebuah  teori  yang  dianggap  benar  dilakukan  secara  kritis,  karena kebenarannya  ilmiah  juga  bersifat  tentatif,  selama  belum  ada  teori  lain  yang menggugurksnys.  Begitu  termasuk  doktrin-doktrin  tentang  posisi  perempuan yang  selama  ini  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  tabu  untuk  dikritik,  maka semangat  kritisime  dan  humanisme  dalam  filsafat  modern,  mulai mempertanyakannya  dan  lahirlah  pemikiran-pemikiran  dan  kesadaran kemanusiaan yang berusaha menggugat posisi perempuan yang masih marginal, melalui  tulisan-tulisan  dan  pergerakan  emansipasi  perempuan  di  Eropa. Gerakan  feminisme,  emansipasi  dan  kesetaraan  gender  mulai  menyeruak  pada masuk abad ke 19, dan terus berkembang ke seluruh penjuru dunia. Kebanyakan dilakukan oleh para aktifis perempuan.
Setelah revolusi Perancis muncul sebuah karya aktifis HAM, Olympe  de Gouse  yang  menulis Declaration  of  The  Rigth  of  Women  and  The  Female  Citizen tahun 1791. Buku ini dirulis berdasarkan pengalaman pribadi De Gouse sendiri yang  menikah  pada  usia  17  tahun.  Setelah  menikah  justeru  dia  semakin produktif  menulis  beberapa  karya  pemikiran  tentang  peran  perempuan  di bidang  politik,  begitu  juga  mengakampanyekan  tentang  penolakan  terhadap perbudakan, hak perceraian, dan isu-isu sosial perempuan lainnya.  Serta kritik- kritik  yang  tajam,  terutama  dalam  menyuarakan  hak  poiltik  perempuan  di perancis, menyebabkan dia di hukum mati oleh rezim Robespiere. 11
Tulisan  lain yang terkenal dalam  menyuarakan kritik politik yang tidak melibatkan perempuan pernah di tulis oleh Mary Wollstonecraft, yang berjudul A  Vidication  of  The  Right  of  Woman ,    (1792M),  tulisan  ini  berisi  tentang  kritikan sejarah revolusi Perancis yang tidak pernah menyebutkan dan peran perempuan, bahkan cenderung menggambarkan laki-laki dan sama sekali tidak menyebutkan peran  perempuan  pada  revolusi  itu,  seakan-akan  peran  perempuan  dicoret dalam  sejarah  revolusi  perancis  tersebut. 12 Mary  Wollstonecraft,  sesungguhnya merupakan  filosof  perempuan  Inggris  yang  datang  ke  Perancis  saat  Revolusi Perancis,  dalam  karyanya  yang  terkenal  itu,  ia  mengkritik  pemikiran  yang manyatakan  bahwa  perempuan  harus  bergantung  pada  laki-laki,  bahkan  Mary
9 Alifia Putri Yudanti, Sejarah Feminisme Barat,
10 Ahmadi, Ideologi  Pendidikan  Islam,  Paradigma  Humanisme  Teosentris , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 39
11 Alifia Putri Yudanti, Sejarah Feminisme Barat ,
12 Flavia  Yunazar, Perjalanan Feminisme,
juga mengkritik pemikiran filosof Perancis yang terkenal J.J Rouseau mengenai perempuan yang diciptakan untuk membantu dan membuat senang laki-laki. 13 Walaupun demikian ada pendapat lain yang mengatakan bahwa gerakan gender  dan  feminisme  mulai  muncul  sejak  abad  ke  18  dan  berkembang  pesat pada abad ke 20. Pada tahun 1890 an istilah feminisme muncul yang berasal dari bahasa Latin dari kata Femina atau perempuan, dan aktivisnya disebut feminis. Gerakan  ini  pada  dasarnya  memperjuangkan  emansipasi  atau  keadilan  dan kesetaraan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  serta  gerakan  untuk memperoleh    hak-hak  perempuan  Pada  prinsipnya  gerakan  feminisme  atau gerakan  gender  merupakan  advokasi  perempuan    untuk  mendapakan  hak-hak perempuan yang setara dibidang politik, ekonomi, dan sosial. 14
Semangat gender menjadi isu menarik pada awal 1880an, karena pada era ini muncul isu mengenai diskriminasi gender dan kelas.Saat itu lahir pemikiran- pemikiran  mengenai  harapan  kesetaraan    gender  dan  kehidupan  yang  layak. Tokoh-tokoh  feminisme yang  muncul      pada  era  itu,  antara  lain  Claire  Demar, seorang  jurnalis  sekaligus  penulis  dan  anggota  gerakan  Saint-Simonis,  yang banyak  meyuarakan  kritik  tentang  masalah-masalah  gender.  Aktifis  lainnya yaitu  Jeanne  Deroin  merupakan  seorang  feminis-sosialis  Perancis  yang mengkapanyekan  bahwa  perempuan  dan  laki-laki  mempunyai  perbedaan preferensi  sehingga  harus  mewakili  dirinya  masing-masing.  Bagi  Deroin, kesetraraan  gender  tidak  akan  pernah  terwujud,  jika  perempuan  selalu  harus diwakili laki-laki. 15
Tokoh feminisme lainnya adalah Flora Tristan yang menulis The Worker’s Union tahun  1843,  yang  mengemukakan  pemikiran  bahwa  laki-laki  dan perempuan  harus  mempunyai  kesempatan  profesional  yang  sama  dan  dia menolak  opresi  terhadap  perempuan  dan  faham  proletarianisme.  Di  Amerika mencatat terjadi pertemuan atau koferensi perempuan pertama, yaitu Seneca Falls Convention tahun  1848  di  Seneca  Falls,  New  York.  Dalam  komunike  bersama disepakati tentang hak-hak perempuan dan keadilan gender. Dalam pertemuan yang  dihadiri  peserta  399  peserta  itu,  berhasil  menghasilkan  sebuah  deklarasi, Declaration  of  Righ  and  Sentimens .  Di  samping  itu  pada  tahun  1851,  tokoh perempuan kulit hitam bernama Sojourner Truth, dia merupakan aktifis pekerja perempuan, yang ikut dalam Konvensi Hak Asasi Wanita Ohio pada tahun 1851.
Sojourner, mengkritik terhadap gerakan perempuan pada masa itu yang masih diskrimiminatif terhadap perbedaan warna kulit, ras dan kelas tertentu. 16 Secara  faktual  Sojouner  adalah  aktifis  gender  yang  berkulit  hitam,  ketutunan Afrika, sehingga dia merasakan betul diskriminasi rasialis di Amerika pada masa itu, temasuk terhadap para perempuan.
Pada  abad  ke    20  hingga  abad  ke  21,  gerakan  gender  semakin  massif, tersebar diberbagai negara, atensi terhadap masalah gender secara internasional misalnya bisa dilihat dari lahirnya komitmen internasional pada tahun 1978 yang
13 Alifia Putri Yudanti, Sejarah Feminisme di Barat
14 Flavia  M  Yunazar,  Studen.s  Column, Perjalanan  Feminisme  di  Indonesia  dan Tokohnya , Binus University, communication. Binus. ac.  Id.
15 Alifia Putri Yudanti, Sejarah Feminisme
melahirkan  sebuah  konvensi  perlawanan  terhadap  tindakan  diskriminasi perempuan  yaitu  CEDAW  ( Convention  on  The  Elimination  of  All  Forms    of Discrimination  Again  The  Womens ),  dan  lahirnya  sebuah  komintmen  terhadap gender, Gender Mainstreaming tahun 1995. 17 Pergerakan mainstreaming gender juga masuk ke Indonesia melalui kesadaran perempuan dalam berbagai bidang terutama dalam pendidikan dan karir  perempuan.

## C. Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan
Wacana  gender  sebagai  sebuah  gerakan  keagamaan  artinya  bukan sebagai  gerakan  sekuler  telah  diperjuangkan  oleh  para  aktifis  muslim,  sejak tahun 1980 dan  1990 mulai berpengaruh di Indonesia terutama pada para aktifis gender.  Hal  ini  terjadi  karena  beberapa  buku-buku  penulis  muslim  tentang gender  dalam  Islam  mulai  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia,  karya- karya aktifis gender muslim, semisal Aminah Wadud Muhsin, Fatimah Mernisi, Zahrullah Khan dan lain sebagainya. Meskipun begitu buku-buku tersebut oleh sebagian kelompok fundamentalis dianggap kontroversial. 18
Memang pada era tahun 1980 an dan tahun 1990 an, situasi pemikiran di Indonesia mulai dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam, baik melalui karya- karya  intelektual  muslim  Indonesia,  seperti  Nurcholis  Madjid,  Abdurrahman Wahid,  Jalaluddin  Rahmat,  Amin  Rais,  Kuntowijoyo,  dan  lain-lain.  Buku-buku itu menjadi bahan bacaan mahasiswa muslim di seluruh perguruan tinggi Islam. Termasuk buku-buku terjemahan dari penulis muslim dari luar negeri, misalnya Syed  Husein  Nasr,  Fazlurrahman,  Rifat  Hasan,  Maryam  Jamelah  dan  lain-lain. Pada umumnya buku-buku mereka juga membahas wacana gender dalam Islam, sehingg  tidak  heran  kesadaran  gender  di  kalangan  kaum  muslim  terpelajar mulai berkembang hingga sekarang, telah melahirkan aktif gender di Indonesia. Kalau  bisa  disebut  bahwa  pada  era  tahun  1980  sampai  akhir  tahun  1990an, pengaruh  aliran  intelektual  Islam  di  Indonesia  berkembang  pesat,  sehingga muncul  berbagai  corak  pemikiran  yang  berbeda-beda,  misalnya  kelompok pemikir  yang  dianggap  neo-Muktazilah,  misalanya  corak  pemikiran  Harun Nasution,  kemudian  pemikiran  Neo  Modernisme  Islam  yang  dikembangkan oleh Nurcholish Madjid, dan Abdurrahaman Wahid dan sebagainya.
Khusus  tema-tema  tentang  pemikiran  gender  dalam  Islam  melahirakan pemikir  muslim  yang  menuliskan  gagasan  pemikirannya  dalam  majalah  Ulum al-Qur’an,  yang  pada  era  1990  an  yang  dipandang  sebagai  jurnal  yang  sangat berbobot,    kompeten  dalam  bidang  studi  Islam  dan  pemikiran  Islam  di Indonesia,  karena  penulis-penulis  artikelnya  adalah  tokoh-tokoh  cendekiawan msulim  terkenal.  Tidak  hanya  dalam  majalah  tema-tema  gender  juga  telah menjadi  judul-judul  penelitian  setingkat  disertasi  dan  buku-buku  terbitan lainnya.  Misalnya  disertasi  yang  disusun  Zaitunah  Subhan.  Kemudian  buku- buku  karya  ulama  dan  intelektual  muslim  Indonesia,  seperti  Buya  Hamka, Mahmud  Yunus,  Nasaruddin  Umar. 19 Kajian  tentang  gender  di  Indonesia
17 Tolchah Hasan,  Pengantar,  dalam Mufidah, Bingkai Sosial Gender , h. Vi.
18 Mufidah Ch, Bingkai Sosial Gender ,  h. 40.
19 Mufidah Ch, Bingkai Sosial Gender , h. 42.
mamasuki abad ke 21, atau tahun 2000an, kian berkembang lagi, dan melahirkan aktifis-aktifis  gender  yang  beragam  latar  belakang  akademiknya,  intelektual, afiliasi  keagamaannya    dan  lain  sebagainya.  Bahkan  terlihat  semangat  gender semakin  progresif  melalui  kegiatan-kegiatan  yang  nyata,  terutama  dalam konteks Indonesia dipengaruhi perubahan politik nasional pasca Reformasi 1998.
Pendidikan  merupakan  salah  satu  sarana  penting  yang  berjasa  dalam membentuk kesadaran gender di Indonesia, terutama di kalangan perempuan, di samping  faktor  ajaran  agama,  ideologi,  pengaruhn  budaya  modern  dari  Barat yang juga berkembang di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari munculnya tokoh- tokoh  perempuan  di  Indonesia  yang  sadar  akan  pentingnya  kesetaraan  gender berasal  dari  kaum  perempuan  yang  terdidik,  baik  pengaruh  pendidikan  Barat modern, atau tokoh-tokoh perempuan yang didik secara tradisional di pesantren dan  madrasah-madrasah.  RA.  Kartini  misalnya  beliau  terkenal  sebagai  tokoh emansipasi wanita pada abad ke 19 di Indonesia. Katini merupakan perempuan ningrat  yang  terdidik  secara  Barat  di  sekolah  yang  didirikan  oleh  pemerintah Hindia  Belanda.  Kemampuan  kartini    berbahasa  Belanda  dijadikan  sebagai senjata untuk memperjuangkan kesetaran gender pada masanya, melalui tulisan- tulisan tangannya sehingga lahirlah buku “Dari Gelap Terbitlah Terang”. Buku ini merupakan ekspresi keprihatinan Kartini terhadap kondisi perempuan pada masanya  yang  masih  sangat  rendah  pendidikannya,  bahkan  kebanyakan  tidak pernah sekolah, sehingga praktis perempuan pada masa itu banyak yang masih buta  huruf  dan  suram  masa  depannya.  RA  Kartini  secara  aktif  kemudian melakukan  perjuangan  dengan  mendirikan  sekolah-sekolah  puteri  yang bertujuan  memajukan  derajat  perempuan  dengan  mendidik  mereka  di  sekolah tersebut, untuk memberikan bekal pada mereka menghadapi masa depan yang lebih baik. 20
Di samping Kartini, ada juga tokoh-tokoh perempuan yang mendapatkan didikan  secara  agama,  dan  menjadi  tokoh  emansipasi  perempuan,  misalnya  El Yunusiah di Sumatera Barat, dan Nyai Ahmad Dahlan yang terkenal gerakannya memajukan  pendidikan  kaum  muslimat  di  Indonesia,  melalui  pendidikan  dan dakwah.  Bukan  berarti  Kartini  tidak  didik  secara  agama,  dalam  beberapa literatur yang ada, RA. Kartini  (1879-1909) tercatat sebagai santri dari KH, Saleh Darat  di  Semarang,  jadi  ada  kemungkinan  gagasan  emansipasi  perempuan Kartini juga dibentuk dari hasil belajar agama pada Kyai Saleh Darat. Perjuangan gender pada masa kolonial Belanda telah diperjuangkan oleh perempuan pada zamannya. Pada awalnya perjuangan semua bersifat individual dan kedaerahan, seperri Kartini, dan Dewi Sartika dan sebagainya. Akan tetapi pada masa pergerakan,  mulai bermunculan organisasi Islam maupun nasionalis yang mempunyai bagian organisasi perempuan yang berjuang untuk kesetaraan gender  atau  bagian  yang  mengurusi  peran  perempuan.  Muhammadiyah (1912) misalnya  mempunyai      organisasi  Aisyah    tahun  1920  yang  dipimpin  tokoh- tokoh  perempuan  Muhammadiyah.    Kemudian  NU  (1926)  mempunyai organisasi    Muslimat  dan  Fatayat.  Sebelumnya Boedi  Oetomo  (1908)  yang  juga mempunyai  organisasi  perempuan,    Poetri  Mardika  yang  lahir  tahun  1912.
20 Syahrul Amar ,  Perjuangan Gender Dalam Dalam Kajian Sejarah Wanita Indonesia Abad XIX ,  Jurnal Fajar Hitoria , Vol 1 Edisi 2 2017, h. 110.
Begitu juga organisasi perempuan juga lahir dari agama Katolik, Protestan dan lain sebagainya. 21
Gerakan gender atau feminisme secara modern pasca kemerdekaan mulai muncul  dan terdengar kembali di Indonesia sekitar tahun 1960 an. Pada tahun 1970an gerakan gender mulai menjadi isu pembangunan. Tahun 1985-1995 mulai muncul  gerakan  secar  masif  untuk  mengadvokasi  perempuan  setelah  terjadi kasus-kasus  hukum  yang  banyak  melibatkan  korban  perempuan,  advokasi hukum  juga  upaya  untuk  meningkatkan  derajat  perempuan.Sejak  saat  itu  ada upaya untuk  mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan dan lain-lain. 22
Pada  era  kemerdekaan  RI,  gerakan  perempuan  Indonesia  tersebar  dan diwakili  dalam  organisasi-organisasi  sosial  keagamaan  dan  organisasi  sosial politik yang ada di Indonesia. Milsalnya dalam organisasi Muhammadiyah, NU, al-Wasliyah  dan  lain  sebagainya.  Termasuk  organisasi  perempuan  yang  ada  di dalam  partai-partai  politik  yang  ada  di  Indonesia  yang  ikut  dalam  kontestasi politik dalam negeri dan pemilu. Dalam konteks tertentu parpol-parpol yang ada bisa  memobilisasi  kaum  perempuan  untuk  kegiatan-kegiatan  politik  sesuai dengan trend politik yang terjadi.
Di  Indonesia  perlindungan  terhadap  perempuan  telah  direalisasikan dalam  beberapa  regulasi  yang  mengatur  tentang  perlindungan  perempuan. Misalnya UU No. 7 Tahun 1984 tentang  Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi  Perempuan.Inpres  No.9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan Gender  dalam  Pembangunan  Nasional.  Kemudian  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak.  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dan  Undang-Undang  No.  21 tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Perdagangan  Orang.  Begitu  juga beberapa  peraturan  lainnya  yang  mengatur  perlindungan  perempuan  dan anak. 23 Dari  berbagai  regulasi  tersebut  pemerintah  Indonesia  terlihat  memiliki komitmen  kuat  terhadap  perlindungan  perempuan,  terbukti  telah dikeluarkannya  sejumalah  Undang-undang  dan  berbagai  peraturan  yang melindungi hak-hak perempuan dalam kehiduan sosial, politik, kenegaraan dan lain  sebagainya,  termasuk  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  layak. Meskipun  demikian  kesetaraan  gender  dalam  pendidikan  juga  masih  cukup banyak  persoalan  yang  terjadi,  terhadap  peran  perempuan  dalam  dunia pendidikan.
Setelah reformasi politik di Indonesia perhatian negara terhadap masalah gender  terlihat  semakin  serius.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam    Instruksi  Presiden/ Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam segala bidang,  termasuk  di  bidang  pendidikan  yang  bisa  meningkatkan  peran  serta perempuan  dan  meningkatkan  derajatnya  setara  dengan  kaum  pria.  Dalam
21 Sri Hidayati Djoeffan, Gerakan Feminisme di Indonesia di Indonesia Tantangan dan Strategi Mendatang , dalam Jurnal Mimbar, No. 3 tahun XVII Juli- September 2001, h. 3-4.
22 Flavia  M  Yunazar, Perjalanan  Feminisme  di  Indonesia  dan  Tokohnya, Binus University.
23 Tolchah Hasan,  Pengantar dalam Mufidah, Bingkai Sosial Gender , h.vi.
Inpres  No.  9  tahun  2000  ditandangani  oleh  Presiden  Abdurrahman  Wahid tanggal  19  Desember  tahun  2000.  Salah  satu  inti  dari  Inpres  adalah  untuk meningkatkan  kualitas  dan  partisipasi  perempuan  dalam  pelaksanaan pembangunan nasional
Setelah  Inpres  No,  9  Tahun  2000  tersebut  kemudian  bermunculan berbagai  regulasi    pemerintah  yang  berkaitan  dengan  masalah  gender  di Indonesia. Salah satunya adalah keluarnya Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  Dalam  pendidikan yang ditandatangani  oleh Mendiknas, Bambang Soedibyo tanggal 28 Desember 2008.  Permen  ini  lahir    jauh  setelah  Presiden  Abdurrahman  Wahid  tidak menjabat  sebagai  Presiden  pada  tahun  2001.  Ini  mengindikasikan  bahwa kesadaran gender mulai serius diperhatikan oleh pemerintah sejak era reformasi terutama  pada  masa  pemerintahan  Gus  Dur.    Kemudian  pada  era  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lahir Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan. Meskipun  Inpres  tersebut  secara  eksplisit  ditujukan  untuk    Departemen Pendidikan  Nasional  untuk  melaksanakan  pendidikan  yang  responsif  gender atau pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan. Namun kebijakan itu juga berkembang di Departemen Agama  yang kemudian mengikutinya dengan merespon  kebijakan pengarusutaman gender tersebut, dengan jalan membentuk tim  PUG (Pengarusutamaan  Gender)  di  Lingkungan Departemen/Kementerian Agama RI. Kebijakan pemerintah ini mendapat sambutan yang baik dari lapisan sosial  secara  luas,  termasuk  di  lingkungan  pendidikan  di  bawah  payung Kementerian Agama.
Selain  pemerintah,  beberapa  LSM  yang  konsens  terhadap  permasalahan kesempatan  pendidikan  bagi  perempuan.  Misalnya Network  fo  Education  Watch Indonesia (NEW  Indonesia)    atau  Jaringan  Pemantau  Pendidikan  Indonesia (JIPPI)  yang  memiliki  perhatian  terhadap  upaya  mendorong    pendidikan  di Indonesia yang adil dan berkualitas, juga melakukan sejumlah pelatihan tentang gender  maintreaming  dalam  kebijakan  pendidikan. 24 Hal  ini  dilakukan  sebagai bentuk  implementasi  dari  amanat  UU  No.  20  tahun  2003  tentang SietemPendidikan  Nasional  pada  Pasal    4  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  “ Pendidikan  diselenggarakan  secara  demokratis    dan  berkeadilan  serta  tidak diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan, nilai kultural dan nilai kemajemukan bangsa”. Dan yang paling esensial tentang kesempatan pendidikan, terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berisi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”.
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merahnya, bahwa negara menjamin  semua  warga  negara  mempunyai  hak  yang  sama  dalam  bidang pendidikan  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  apapun,  termasuk  jenis  kelamin, agama,  etnis,  budaya  dan  lain  sebagaianya.  Hal  ini  juga  memperkuat kesempatan  yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  mengenyam pendidikan  secara  bersama,  baik  di  lembaga-lembaga  pendidikan  formal
24 NEW  Indonesia ,  Soal  Keadilan  Gender  dalam  Pendidikan,  Indonesia  Peringkat Utama di Asia , 16 Oktober 2016.
maupun  lembaga  pendidikan  non  formal,  karena  semua  dijamin  oleh  undang- undang dasar negara Republik Indonesia.

## D. Perkembangan PKBM  di Indonesia
UNESCO  tahun  1998  memberikan  definisi  PKBM  atau  CLC  (Comunity Learning Centre), sebagai berikut: A CLC is a local educational institution outside of formal education system, for villages or urban areas, usually set up and managed by local peaople  to  provide  various  learning  oppotunities  for  community  development  and improvement of people’s quality of life . 25 Berdasarkan definisi tersebut bahwa PKBM merupakan lembaga pendidikan non formal yang berdiri atas inisiasi masyarakat dan  dikelola  oleh  masyarakat  itu  sendiri  baik  di  desa  maupun  di  kota  yang menyelenggarkan  berbagai  program  pendidikan  untuk  masyarakat  dalam rangka  mengembangkan  dan  meningkatkan  taraf  hidupnya.  Dalam  perspektif ini  tampaknya  ide  dan  gagasan  pendirian  PKBM  sangat  menghargai  prinsip- prinsip  demikrasi  pendidikan.  Dari  definisi  tersebut  juga  menguatkan  bahwa perkembangan PKBM mulai marak di dunia sekitar tahun 1990 an.
Sejarah  berdirinya  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM)  di Indonesia  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari  sejarah  berdirinya  lembaga  tersebut dalam  perspektif  global,  munculnya  gerakan  kesetaraan  di  bidang  pendidikan dan  demokrasi  pendidikan  di  dunia.  Kemunculan  gerakan  kesadaran  dibidang dengan  slogan  “  pendidikan  untuk  semua”  ( Education  for  All )  pada  saat  itu menjadi  semacam  kesadaran  universal  yang  menjadi  moment  penting  lahirnya semacam  aksi-aksi  nyata  dalam  pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang pendidikan tanpa membedakan kelas sosial, termasuk perbedaan gender. Dalam perspektif lain, perkembangan CLC ada yang menyebutkan  bahwa kemunculan CLC  berasal  dari  beberapa  negara  yang  mengalami  kesulitan  di  bidang pendidikan.  Misalnya  Jepang,    ide  semacam  CLC  telah  ada  sejak  tahun  1948 pasca  kekalahannya  dalam  PD  II,  dengan  sebutan Kominkan dengan  semangat kebangkitan  kembali  masyarakatnya  dari  keterpurukan  dan  meningkatkan kualitas  sumberdaya  manusianya.  Namun  kebanyakan  para  ahli  pendidikan nonformal menyatakan bahwa munculnya gagasan pendidikan non formal yang berbentuk CLC baru mengemuka.
Sarah  Simson  menyatakan  bahwa  munculnya  CLC  di  Amerika  terjadi sejak  tahun  1990  an.  Dia  menyatakan  bahwa  pendirian  CLC  atau  PKBM  di Amerika  pada    tahun  1994,  meskipun  gagasan  pembentukan  lembaga pendidikan  tersebut  pernah  diprogramkan  pada  tahun  1965  terutama  dalam pendidikan  dasar  yang  terkenal  dalam  program The  Improving  America’s  School Act ,  pada  tahun  1994,  sebagai  penyempurnaan  program  yang  pernah  digagas pada tahun 1965 dengan program Elementary and Secondary Education Act. Pada tahun 1995  program pendidikan dalam CLC di Amerika  makin dimekarkan lagi tidak  hanya  menyasar  pendidikan,  tetapi  juga  kesehatan,  pelayanan  sosial  dan lain  sebagainya.  Keberadaan  lembaga  pendidikan  ini  terus  berkembang  hingga sekarang. 26
25 Comunity Learning Centre ,  Unesco 1998
26 Sarah  Simson, A  Brief  History  of  21  st  Century  Community  Learning  Centers , Afterschool Snack, dalam www. Afterschoolingalliance. Org.
Mengenai kemunculan PKBM di Indonesia terjadi perbedaan pendapat di antara  para  ahli.  Dalam  beberapa  literatur  disebutkan  bahwa  PKBM  lahir  di Indomesia  pada  pertengahan  tahun  1970-an  dengan  tujuan  memberikan pelayanan  pendidikan  bagi  masyarakat    berupa  pendidikan  luar  sekolah  atau pendidikan  non  formal  yang  berbasis  pada  masyarakat.  Kemudian  pada  taun 1990-an    di  bawah  Direktorat  Pendidikan  Masyarakat  (Dikmas),  Departemen Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Perkembangan  PKBM  semakin  meningkat terutama  setelah  terjadinya  krisis  1998  atau  pada  era  Reformasi,  di  mana  pada saat  itu  terjadi  krisis  ekonomi,  dan  krisis  politik,  di  mana  layanan  kebutuhan pendidikan  juga  semakin  meningkat,  yang  ditandai  oleh  meningkatknya penduduk  miskin  dan  tingginya  anak  putus  sekolah,  setingfkat  SD,  SMP  dan SMA.  Keberadaan  PKBM  sebagai  lembaga  pendidikan  non  formal  sangat dibutuhkan  oleh  mereka  yang  terdampak  krisis  ekonomi,  untk  melanjutkan jenjang  pendidikan  melalui  jalur  pendidikan  non  formal,  termasuk  sebagai lembaga yang memberikan keterampilan praktis atau life skill.
Pendapat lain juga sejalan dengan pernyataan diatas  bahwa di Indonesia CLC  atau  PKBM    mulai  digagas  melalui  beberapa  riset  di  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  sejak  tahun  1997  dan  lahir  nama  Pusat  Kegiatan Belajar  Masyarakat  (PKBM).  Pasca  krisis  politik  era  reformasi,  PKBM  mulai terlihat  bentuknya  dan  mendapat  apresiasi  yang  tinggi  dari  masyarakat.  Pada periode  tahun  2002  hingga  sekarang  tahun  2021    PKBM  mengalami pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Meskipun  pada  era reformasi PKBM yang muncul merupakan inisiatif murni dari masyarakat tetapi keberadaanya  semakin  kuat,  karena  didukung  oleh  pemerintah  dan  sekaligus keberaaannya  diakui  dalam  UU  No.  20  tahun  2003  tetang  Sistem  Pendidikan Nasional,  yang  mengakui  dan  memperkuat  PKBM  sebagai  Satuan  Pendidikan Nonformal.  Dengan  demikian  posisi  kuat  PKBM  secara  resmi  mendapatkan perhatian karena ada dalam undang-undang tersebut.
Eksistensi program PKBM  pada tahun 2000an menjadi progresif karena didukung dan dilindungi oleh pemerintah, sebagai sarana pengembangan SDM Indonesia yang berdaya saing, dalam konteks ini pemerintah berfungsi sebagai agent konsultatif bagi kegiatan penting PKBM. Namun demikian ada juga yang mengkaitkan  keberadaan  PKBM  dewasa  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dengan program  pemberantasan  buta  aksara  yang  telah  dirancang  sejak  Indonesia merdeka sekitarn tahun 1950-an, dan pada era Orde Baru tahun 1980-an melalui program pemberantasan buta huruf dan wajib belajar yang semakin digaungkan pada  tahun  1990-an.  Tidak  heran  jika  tahun  1990  bisa  dianggap  sebagai  awal kesadaran  pendidikan  untuk  semua,  terutama  sejak  deklarasi  dunia  tentang Education for All (pendidikan untuk semua) pada tahun itu, di Jomtien, Thailand. Kemudian  ditindaklanjuti  dengan  ide  pendirian  CLC  ( Community  Learning Center ),    dan  gagasan  ini  terus  menyebar  ke  seluruh  dunia  termasuk  di Indonesia,  dengan  bentuk  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM),  sebuah lembaga  pendidikan  luar  sekolah  yang  disetarakan  dengan  sekolah  formal terutama  ijazah  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  tersebut,  dalam  membantu masyarakat yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal, tentunya dengan serangkaian pembelajaran dan ujian yang diakui oleh negara.
Pada  umumnya  PKBM  didirikan  dan  diselenggarakan  oleh  masyarakat atau  lembaga  swasta,  namun  ternyata  ada  juga  PKBM  yang  dikelolah  oleh negara atau PKBM Negeri, seperti PKBM Negeri 17  Penjaringan Jakarta Utara, kemudian PKBM Negeri 37 Jakarta yang semua dikelola oleh pemerintah daerah DKI  Jakarta.  Di  samping  itu,  PKBM  juga  mempunyai  kegiatan  yang  mirip dengan  lembaga  pendidikan  luar  sekolah  lainnya  misalnya  Rumah  Pintar (RUMPIN),  dan  Kelompok  Belajar  Usaha  (KBU),    TBM  (Taman  Belajar Masyarakat) bahkan di luar negeri juga ada PKBM yang didirikan oleh diaspora WNI  atau  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri.  PKBM  terdapat  di  beberapa negara  misalnya  PKBM  PPI    Taiwan  yang  mempunyai  akreditasi  A  (Unggul), PKBM  di  Serawak  Malaysia  dan  lain  sebagainya.  Dalam  konteks  ini    dapat dilihat bahwa PKBM juga harus melalui proses akreditasi, sama halnya dengan lembaga  pendidikan  formal  seperti  sekolah  dan  madrasah.  Akreditasi  PKBM juga dilakukan di dalam negeri untuk menilai kualitas  PKBM yang ada.
Tampaknya dalam hal kualitas pelaksanaan pembelajaran di PKBM tidak bisa  sembarangan  karena  ada  badan  akreditasi  eksternal  yang  menentukan kualitas  dan  peringkatnya.  Walaupun  secara  realitas  menurut  kronologis perkembangan  PKBM  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  program-program  kejar paket  A,  B,  dan  C,  di  mana  pada  masa  lalu  meruapakan  program  pemerintah untuk  pemberantasan  buta  huruf  di  kalangan  masyarakat.  Namun  kemudian program  itu  berkembang  terutama  pada  era  Orde  Baru,  yang  mencanangkan progam  Wajar  (wajib  belajar)  yang  menwajibkan  pendidikan  warga  negara Indonesia  minimal  berpendidikan  dasar    6  tahun,  setingkat  SD,  kemudian diteruskan  menjadi  Wajib  Belajar  9  tahun  dan  terakhir    12  tahun,    artinya minimal  masyarakat  Indonesia  minimal  pendidikannnya  setingkat  pendidikan menengah atas.
Pada konteks sejarahnya program wajib belajar (Wajar) telah dicanangkan secara nasional  pada dekade awal 1980 an, pada masa pemerintahan  presiden Suharto.  Pada  saat  itu  menteri  Nugroho  Notosusanto  memprakarsai  program Wajar tersebut. Menurut Darmaningtyas, namun begitu sebenarnya wajib belajar 6  tahun  atau  serendah-rendanhya    lulus  SD  itu  sudah  diamantkan  dalam  UU No.  4  tahun  1950,  namun  karena  kondisi  itu  negara  Republik  Indonesia  baru merdeka  sehingga  program  itu  tidak  berjalan  dengan  baik.  Pada  era  Suharto, menteri  pendidikan  dan  kebudayaan  dijabat  oleh  Nugroho  Notosusanto meluncurkan  program  Wajib  Belajar  6  tahun  dimulai  dengan  serius.  Suharto sebagai presiden menginginkan generasi muda berusia 7 hingga  12 tahun paling tidak bisa sekolah sampai lulus SD. 27
Program  wajib  belajar  ini  akhirnya  berhasil  dicanangkan  pada  hari Pendidikan  Nasional  tanggal  2  Mei  1984,  mengikuti  hari  lahir  Ki  Hajar Dewantara.  Dengan  melalui  upacara    di  Stadion  Utama  Senayan,  presiden Suharto  bersama  ibu  Tien  Suharto,  tujuan  gerakan  Wajar  ini  menurut  Suharto untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai amanat UUD 1945. Gerakan ini akhirnya  mendapat  antusiame  masyarakat,  menurut  menteri  Koordinator Kesejahteraan  Masyarakat  pada  waktu  itu,  Alamsyah  Ratu  Perwira  Negara,
27 Petrik  Matanasi  dalam  Tirto.  Id.      “  Mengenang  Lahirnya  Program  Wajib Belajar” ,  edisi 02 Mei 2019.
menyebutkan lebih dari 1,2 juta anak usia sekolah  yang tidak mampu belajar di sekolah,  dan  sekitar  700  ribu  yang  putus  sekolah  pada  tahun  1984,  ketika program Wajar ini mulai dicanangkan. Pemerintah Orde Baru sejak awal 1980 an telah  membangun  sekolah-sekolah  SD  Inpres  di  wilayah-wilayah  pedesaan untuk mendukung kegiatan tersebut.  Untuk lancarnya program Wajib belajar 6 tahun    itu  pula,  pemerintah  menggencarkan  gerakan  orang  tua  asuh,  yang terkenal  dengan  GNOTA  (Gerakan  Nasional  Orang  Tua  Asuh).  Namun  belum genap  setahun  program  Wajar  6  tahun  dan  GNOTA,  menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  (P&K),  Nugroho  Notosusanto,  meninggal  dunia  tanggal  3  Juni 1985. 28 Akan  tetapi  program  wajar  ini  terus  dilanjutkan  dan  dikembangkan hingga  sekarang.  Satu  dekade  kemudian  tepatnya  pada  tahun  1994,    Wajar ditingkatkan  menjadi  9  tahun  atau  setingkat  SMP,  berarti  serendah-rendahnya pendidikan  masyarakat  Indonesia,  harus  setingkat  lulusan  SMP.  Tampaknya program  Wajar  oleh  pemerintah  RI  terus  ditingkatkan  levelnya  hingga  pada tahun  2015,  program    Wajib  belajar  ditingkatkan  lagi  menjadi  Wajar  12  tahun. Untuk  mendukung  program  tersebut  mulai  digalakkkan  pendidikan  dari berbagai jenjang dan jenisnya sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional,  dan  lembaga-lembaga  pendidikan  pun  semakin  banyak  jenisnya termasul  lembaga-lembaga  pendidikan  luar  sekolah  atau  lembaga  pendidikan non-formal, semacam PKBM dan lain sebagainya.
Setelah  reformasi    tahun  1998  program  pendidikan  non  formal  atau pendidikan  luar  sekolah,  terutama  yang  mendukung  Wajib  Belajar  termasuk program pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat Indonesia terus mengalami  perubahan  dan  mendapatkan  prioritas  utama.  Hal  ini  bisa  dilihat dari  sisi  anggaran  pendidikan  yang  terus  ditingkatkan,  dan  ditetapkan  dalam Undang-undang  yang  mengamanahkan  bahwa  anggaran  pendidikan  harus dialikasikan  sebanyak  20  %  dari  jumlah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  atau  APBN  setiap  tahunnya.  Keberadaan  lembaga  pendidikan  yang berusaha  memberdayakan  kualitas  dan  jenjang  pendidikan  non-formal  atau pendidikan  luar  sekolah  terus  berkembang,  walaupun  secara  faktual  lembaga- lembaga tersebut kebanyakan berasal dari swadaya masyarakat, termasuk PKBM yang dikembangkan oleh pihak swasta, dan sebagian ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Secara  regulatif  dalam  UU  Sisdiknas  (Sistem  Pendidikan  Nasional) Nomor  20  tahun  2003,  tentang  jenis  dan  jenjang  pendidikan  atau  jalur pendidikan  pada  pasal  13  ayat  1  yang  menyatakan  bahwa  “jalur  pendidikan terdiri  atas  pendidikan  formal,  nonformal  dan  informal  yang  dapat  saling melengkapi  dan  memperkaya”. 29 Kemudian  pada  pasal  26  ayat  4  ditegaskan tentang  jenis-jenis  lembaga  pendidikan  non  formal  yang  berbunyi  “Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar,  pusat  kegiatan  belajar  masyarakat  dan  majelis  taklim,  serta  satuan pendidikan  yang  sejenis”. 30 Dalam  pasal  26  ayat  4  tersebut,    jelas  sekali kedudukan  PKBM  sebagai  salah  satu  lembaga  pendidikan  nonformal  yang
28 Petrik Matanasi dalam Tirto Majalah Sejarah.
29 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 30 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
diakui  oleh  pemerintah,  dan  sebagai  bagian  dari  penyelenggara  pendidikan formal,  termasuk  beberapa  satuan  pendidikan  yang  ada  dalam  pasal tersebut.Pasal itu juga   mengatur satuan pendidikan di Indonesia. Sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal, status PKBM kini semakin diperkuat dengan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Permendikbud)  No.  81  tahun 2013,  tentang Pendirian  Satuan  Pendidikan  Nonformal (PNF),  sebagai  penjabaran dari  UU  Sisdiknas  tahun  2003.  Disebutkan  dalam  pasal  3  bahwa  keberadan Satuan PNF (Pendidikan Non Formal), meliputi: 1.  LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan),  2. Kelompok Belajar, 3. PKBM,  4. Majelis Taklim dan, 4. Satuan PNF sejenis. 31
PKBM  sebagai  penyelenggara  pendidikan  non-formal  berperan memberikan  pendidikan  kepada  masyarakat    dalam  rangka  meningkatkan kualitas  hidup  dan  mengembangkan  komunitas  yang  ada  pada  masyarakat, termasuk  melaksanakan  konsep  pendidikan  seumur    hidup  ( life  long  education ) secara  aktual. 32 Di  samping  itu  PKBM  juga  menyelenggarakan  program kesetaraan  dalam  pendidikan,  bukan  hanya  menjadi  pusat  solusi  bagi masyarakat untuk melanjutkan studi sesuai jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia,  namun  secara  faktual  PKBM  juga  melaksanakan  misi    kesetaraan gender  dalam  pendidikan  karena  sifatnya  yang  inklusif,  artinya menyelenggarakann pendidikan secara terbuka untuk semua kalangan baik laki- laki maupun perempuan.
Salah  satu  program  belajar  PKBM  yang  cukup  mulia  adalah  sebagai lembaga yang tetap konsisten dengan program pemberantasan buta huruf masa lalu  dan  sebagai  tempat  melaksanakan  program  pemberdayaan  masyarakat melalui  pemberatasan  3-buta  (buta  huruf,  buta  angka,  dan  buta  pengetahuan dasar)  serta  program  pelatihan  lainnya,  termasuk    melaksanakan  pendidikan kesetaraan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK dengan program Kelompok Belajar Paket A, B dan C. 33 Namun dalam konteks kekinian, masalah Tri-Buta  tersebut  terutama  buta  aksara,  jumlahnya  semakin  sedikit  bahkan hampir tidak ada lagi sehingga yang lebih identik dengan PKBM adalah sebagai lembaga pendidikan alternatif  yang membantu mereka yang belum mengeyam pendidikan  formal  untuk  mendapatkan  kualifikasi  akademik  sesuai  jenjang pendidikan yang diinginkan, melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Di  akui  atau  tidak  program  pendidikan  kesetaraan  tersebut  sangat  membantu masyarakat,  dengan  tetap  mengikuti  standar  evaluasi  yang  ditetapkan  oleh Kemendikbud.
Lebih  dari  itu  di  luar  negeri  keberadaan Comunity  Learning  Centers atau Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM)  menjadi  alternatif  pendidikan  bagi
31 Permendikbud  nomor  81  tahun  2013,  tentang  Pendirian  Satuan  Pendidikan Non Formal.
32 Mita  Septiani, Pengalaman  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat    (PKBM)  dalam Memfasilitasi Masyarakat Belajar Sepanjang Hayat , dalam Jurnal Ilmiah Visi PPTK PAUDNI Vol. 10 No. 2 Desember 2016, h. 68.
mereka  yang  terdiskualifikasi  dalam  jenjang  pendidikan  formal. 34 Tampaknya pendapat  Reber  lebih  sesuai  dengan  konteks  PKBM  pada  umumnya  termasuk yang  ada  di  Indonesia,  sebagai  lembaga  pendidikan  alternatif  atau  lembaga pendidikan non-formal yang membantu dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan  kualifikasi  pendidikannya.  Oleh  karena  itu  PKBM  yang  baik harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Paling tidak PKBM yang  memenuhi  standar  pendidikan  antara  lain  harus  memenuhi  kriteria tertentu,  misalnya  mempunyai  ruang  belajar  mengajar,  mempunyai  fasilitas bacaan  masyarakat,  mempunyai  tenaga  pendidik  atau  pelatih  yang  profesional dan didukung oleh manajemen pendidikan yang baik. 35

## E. Pendidikan Kesetaraan Gender pada PKBM di Lampung
Sebagai  lembaga  pendidikan  non  formal  yang  menyelenggarakan pendidikan  kesetaraan  sebenarnya  program  pendidikan  di  PKBM  sangat demokratis  dan  responsif  gender.  Kalau  dilihat  secara  universal,  fungsi  dan peran  PKBM  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  resposif  gender  bisa  dilihat dari  fungsi  PKBM  itu  sendiri,  antara  lain:  sebagai  tempat  belajar  masyarakat ( Learning  Society ),  sebagai  tempat  Tukar  Belajar  ( Learning  Excange )  informasi, ilmu  pengetahuan,  keterampilan  dan  lain-lain,  Sebagai  Pusat  pengetahuan, informasi  dan  Perpustakaan  masyarakat,  sebagai  Sentra  pertemuan  berbagai lapisan  masyarakat,  pemerintah,  ormas,      LSM  dan  lain  sebagainya,  dalam rangka  pengembangan  pendidikan  pada  masyarakat  untuk  melaksanakan life long  education dan life  long  learning ,  dan  Sebagai  Pusat  penelitian  masyarakat ( community  research  centre ).  PKBM  bisa  dijadikan  sebagai  tempat  menggali, mengkaji  atau  menelaah  berbagai  persoalan  pendidikan  terutama  dalam meningkatkan SDM  melalui pendidikan non formal. 36
Berdasarkan fungsi PKBM tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya PKBM sangat berperan penting dalam turut memberikan akses yang baik kepada masyarakat  luas  tidak  dibatasi  oleh  sekat-sekat  yang  menjadi  problem pendidikan  modern.    Terurutama  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  yang demokratis  dan  lepas  dari  paradigma  diskriminasi    gender,  singkatnya keberadaan  PKBM  menjadi  pendidikan  alternatif  yang  responsif  gender  dan demokratis.
Dalam  konteks  pembelajaran  yang  responsif  gender,  menurut  Mufidah dkk,  paling tidak terdapat empat prinsip pengembangan  pembelajaran inklusif gender. Pertama, kesamaan akses bagi laki-laki dan perempuan. Kedua , kesamaan partisipasi  atau  peranserta  laki-laki  dan  perempuan. Ketiga ,  kesamaan kontrol/tanggung  jawab  laki-laki  dan  perempuan. Keempat ,  kesamaan  manfaat
34 Reber , M.F. “An Alternative Frameork for Comunity Learning Centres in The 21st  Century:  A  System  Design  aproach  toward  the  Creation  of  a  Transformational Learning System” Dissertation .com. boopump.com.
35 Deny  Firmansyah  Sutisna,  dkk, Peranan  PKBM  (Pusat  Kegiatan  Belajar Masyarakat  dalam  Menumbuhkan  Minat  Baca  Warga  Belajar ,  dalam    Student  e-Journals, htttp://jounal.unpad. ac. Id. 2012.
36 Ditjen  PLS 2001. Lihat Juga Sihombing , Pendidikan  Luar  Sekolah  Kini dan Masa Depan (1999).
terhadap hasil pendidikan untuk laki-laki dan perempuan. 37 Tujuan pendidikan berprespektif gender paling tidak ada tiga. Pertama , mempunyai akses yang sama dalam  bidang  pendidikan  antara  laki-laki  dan  perempuan  tanpa  terkecuali. Kedua ,    mempunyai  kewajiban  yang  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan, dalam konteks mencari ilmu di lembaga-lembaga pendidikan. Ketiga , persamaan kedudukan dan peranan antara kaum perempuan dan laki-laki dalam berbagai kegiatan dalam membangun peradaban, dan kemajuan bangsa. 38
Dengan  memperhatikan    prinsip  pembelajaran  inklusif  gender    atau pendidikan  berprespektif  gender  tersebut,  maka  PKBM  yang  responsif  gender seharusnya  juga  menerapkan  keempat  prinsip  itu  dalam  proses pembelajarannya,  sehingga  program  kesetaraan  gender  dalam  pembelajaran  di PKBM  bisa  sesuai  dengan  idealitas  sekaligus  realitas  keadilan  gender  dalam dunia pendidikan termasuk dalam pendidikan non formal. Praktek  kesetaraaan gender  pada  PKBM,  bisa  dilihat  dari  profil  dan  program  pendidikan  pada PKBM berikut ini:

## 1. PKBM Al-Suroya
PKBM Al-Suroya berdiri  secara pada tahun 2008. Pada awalnya PKBM al- Suroya merupakan lembaga pendidikan berupa Pokjar (Kelompok belajar) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Namun seiring perkembangan waktu pokjar  tersebut  berubah  menjadi  PKBM,  dan  pada  tahun  2012    resmi  berubah menjadi PKBM al-Suroya. Hingga saat ini PKBM al-Suroya mempunyai peserta didik 400 orang, dan tutor dan tenaga pendidik sebanyak 20 orang.
PKBM  al-Suroya  berkembang  sangat  pesat,  dengan  fasilitas  pendidikan yang lengkap berupa ruang belajar dan praktek berlantai 3. Pembelajaran pada masa  pandemik  dilaksanakan  secara  online,  dengan  memperhatikan  protokol kesehatan.    Saat  ini  PKBM  Al-  Suroya  menyelenggarakan  Program  pendidikan antara lain : Pendidikan Kesetaraan (Paket B dan C), Pendidikan anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan  Kecakapan Wirausaha,  Taman  Bacaan  Masyarakat  (TBM), Kursus Komputer, dan Sanggar Seni 39
Untuk  memberikan  keterampilan  praktis  bagi  para  peserta  didiknya, PKBM  al-Suroya  juga  memberikan  pelatihan  ketarampilan  praktis  kepada peserta  didik,  antara  lain  misalnya  keterampilan  Ms.  Office  (komputer), Administrasi Perkatoran, Tata Boga, Kewirausahaan, kursus Rias pengantin, dan lain sebagainya. Dalam laman facebook terlihat bahwa kegiatan yang menunjang pendidikan  profesional  peserta  didik  PKBM  al-Suroya  sangat  beragam,  untuk membekali  alumninya  supaya  siap  bekerja  dan  menjadi  wirausahwan  sesuai dengan  minatnya.  Menurut  M.  Muchlis  banyak  alumni  PKBM  al-Suroya  yang sangat  terbantu  dengan  program-program  yang  telah  diterima  selama pembelajaran.  Bahkan  diantaranya sudah  ada  yang  lanjut  kuliah  ke jenjang  S1, dan ada juga yang sudah lulus sarjana.
37 Mufidah dkk, Pakem dan Pembelajaran Kontekstual Inklusif Gender .
38 Warni  Tune  Sumar, Implementasi  Kesetaraan  Gender  dalam  Pendidikan ,  dalam Jurnal Musawa, Vol. 7 No.1 Juni 2015.
39 Wawancara  dengan  Kepala  PKBM  al-Suroya,  M.  Muchlis,  M.Pd  tanggal  26 Agustus 2021.
Saat ini PKBM al-Soroya juga membina beberapa Pokjar (kelompok belajar) yang  tersebar  di  kota  Metro  dan  Lampung  Timur  antara  lain:  Pokjar  21 Yosodadi,  Pokjar  23  Karangrejo,  Pokjar  38  Banjarrejo,  Batanghari,Pokjar    21 Yosomulyo  dan  Pokjar  Kelurahan  Metro.  Di  samping  itu  untuk  pendidikan kesetaraan,  yang  banyak  dikuti  oleh  beberapa  peserta  didik,  tercatat  ada beberapa pesertanya berasal dari luar negeri yaitu TKI yang belajar diluar negeri dan  mengikuti  program  pendidikan  kesetaraan tersebut.  Para  TKI  yang  belerja diluar  negeri  dan  tidak  sempat  mengenyam  pendidikan  formal,  menjadikan PKBM  menjadi  solusi  untuk  mengejar  ketertinggalannnya  pada  jenjang  formal dengan mengikuti pendidikan kesetaraan, untuk memperoleh ijazah yang setara dalam  kejar paket B dan C.

## 2. PKBM Permata
PKM  Permata  merupakan  kelanjutan  dari  lembaga  pendidikan  PUD Permata, yang berdiri tahun 2006. Perubahan dari PAUD menjadi PKBM tersebut dilakukan karena banyaknya kebutuhan pendidikan non formal di kota Metro. PKBM Permata mempunyai peserta didik sekitar 250 siswa, dan tenaga pendidik dan tutor sebanyak 12 orang. PKBM Permata hampir 100% dikelola oleh tenaga pendidik  perempuan,  dan  program  yang  dilaksanakan  pada  PKBM  ini  adalah pendidikan kesetaraan yaitu menyelenggarakan pendidikan jenjang kejar Paket B dan C. Di samping itu juga menyelenggarakan pendidikan PAUD sebagaimana awal lembaga pendidikan ini didirikan.
PKBM Permata berlokasi di jalan Satelit I  Iring Mulyo, 15 A Kota Metro, tepat  di  tengah  kota  Metro  Lampung.  Pelaksanaan  pembelajaran  di  masa pandemi  dilakukan  secara  daring,  dan  memberikan  tugas  secara  luring  bagi peserta  didik  yang  tidak  mempunyai  media  pembelajaran  online,  misalnya untuk  pembelajaran  PAUD,  maka  orang  tua  anak  didik  PAUD  setiap  minggu bisa  menyetorkan  tugas  ke  PKBM  untuk  dinilai  oleh  guru  PAU  di  PKBM tersebut.  Biasanya  yang  mendapat  tugas  secara  luring  adalah  orang  tua  siswa PAUD  yang  tidak  mempunyai  media  belajar  online  seperti  HP  android  atau Laptop yang memungkinkan mereka bisa mengikuti pembelajaran online.
Hingga  saat  ini  PKBM  Permata  menyelenggarakan  beberapa  program pendidikan antara lain: PAUD Kelompok Bermain, Paket B/ Setara SLTP, Paket C/  Setara  SLTA,  PKM  (Pendidikan  Kecakapan)/Life  Skill,  Taman  Bacaan Masyarakat, Kursus Komputer, Kursus Sulam Tapis dan lain-lain
Saat  ini  PKBM  Permata  Kota  Metro  telah  mempunyai  beberapa  Pokja (Kelompok  Kerja)    antara  lain  Pokja  Hatim,  Pokja  23  Karangrejo,  dan  Pokja  29 Banjarsari  Kota  Metro.  Pada  awalnya  seluruh  PKBM  di  Kota  Metro  masih menyelenggarakan  pendidikan  kesetaraan  setingkat  SD  atau  Paket    A,  namun kebijakan  pemerintah  Kota  Metro  hanya  memberikan  izin  untuk menyelenggarakan  pendidikan  kesetaraan  pada  jenjang  Paket  B  dan  C  saja, karena  kota  Metro  adalah  kota  pendidikan  dan  penduduknya  rata-rata  atau mayoritas  sudah  berpendidikan  SD.    Oleh  karenanya  maka  izin  PKBM  dalam penyelenggaraan  pendiidikan  kesetarana  atau  Paket  diharuskan  dimulai  pada jenjang SMP hingga SMA atau Paket B dan Paket C saja.
Kegiatan  PKBM  Permata  Kota  Metro  dalam  merealisaskian  program pendidikan  kecakapan  atau  vokasi  dilakukan  dalam  beberapa  kegiatan  sejak
berdirinya,    antara  lain  menyelenggrakan  dan  memberikan  keterampilan  yang khas untuk produk kerajinan  yang berasal dari Lampung, misalnya pada tahun 2020  telah  menyelenngarakan  pelatihan  “Sulam  Tapis”  untuk  peserta  didik PKBM  dan  tutornya.  Hal  ini  dilakukan  untuk  tetap  melestarikan  hasil  karya tradisional  khas  budaya  Lampung  yaitu  seni  pembuatan  kain  tapis.  PKBM Permata juga membuka beberapa program keahlian (vokasi) lainnya antara lain kursus  komputer  program  desain  grafis  bagi  peserta  didiknya.  Karena  secara fisik  PKBM  Permata  mempunyai  fasiltas  pendidikan  yang  memadai  misalnya gedung  laboratorium  komputer  dan  ruang  kelas  yang  memadai,  serta  jaringan wifi yang bagus.

## 3. PKBM Ronaa
PKBM    Roona  adalah  lembaga  pendidikan  noformal  yang  berada  di daerah  16  C  Kota  Metro,  tepatnya  berada  di  Jalan  Kurma  Ganjar  Agung  Kota Metro. PKBM Roona berdiri tahun 2006, dan sekarang menempati gedung yang cukup  megah  di  daerah  itu.  Barawal  dari  penyelenggaraan  Pokjar  (Kelompok Belajar) dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatakan pendidikan kesetaraan, kemudian berubah menjadi PKBM yang cukup maju di kota Metro. Alamat  PKBM  ini  ada  di  dua  lokasi  yaitu  di  Jalan  Yos  Sudarso  80  Kecamatan Metro  Pusat  dan  di  jalan  Kurma  16  C  Kota  Metro.  PKBM  Roona menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  kecakapan  hidup  ( life  skill ),  di samping menyelenggarakan pembelajaran kesetaraan berupa Paket belajar B dan C. Tenaga pendidik 20 orang dan jumlah peserta didik sebanyak 450 orang dari berbagai  jenjang  dan  jenisnya.  Sejumlah  penghargaan  telah  dimenangkan  oleh PKBM  ini.  Gedung  pusat  adminisntrasi  PKBM  ini  berada  di  jalan  Yos  Sudarso Metro  Pusat,    Kauman  Kota  Metro.  Sedangkan  untuk  gedung  praktek  dan pembelajaran berada di Ganjar Agung Kota Metro.
Selama  masa  pandemi  Corona,  PKBM  Roona  tetap  melaksanakan pembelajaran  secara  daring  dengan  melaksanakan  protokol  kesehatan  secara ketat.  Menurut  data  yang  terdapat  dalam  data.kemdikbud.go.id  PKBM  Rona mempunyai  7  Rombel  dan  siswa  laki-laki  sebanyka  316  dan  siswa  perempuan 112  orang,  dan  guru  tetap  4  orang.  Sedangkan  kurikulum  yang  digunakan adalah  kurikulum  2013.  Penyelenggaraan  pendidikan  dilakukan  selama  6  hari. PKBM  Ronaa  dipimpin  oleh  Al-Makruf  Kusnan  Fitrio  Atmaja,  Spdi  (alumnus STAIN Jurai Siwo Metro/IAIN Metro) dan operator PKBM Fera  Meizar, dengan status terakreditasi B. 40
Sama dengan PKBM lainnya di Kota Metro, PKBM Ronaa termasuk salah satu  SPNF  (Satuan  Pendidikan  Non  Formal)  yang  tumbuh  dan  berkembang pesat.  Beberapa  kali  kompetisi  antar  SPNF,  PKBM  ini    memperoleh  beragam penghargaan.  Meskipun  awalnya  PKBM  Ronaa  hanya  menyelenggarakan pendidikan  kesetaraan  (Kelompok  Belajar/  Kejar  Paket),  namun  kini  lembaga pendidikan  non  formal  ini  juga  menyelenggarakan  pendidikan  vokasi  atau keahlian  praktis  bagi  peserta  didiknya,  dan  tetap  mempertahankan  program kesetaraan  sebagai  basis  utama  PKBM  Ronaa.  Pembelajaran  vokasi  dipilih berdasarkan  kebutuhan kerja  yang  praktis  dan banyak  dibutuhkan  masyarakat
era  sekarang.    Dalam  deskripsi  kegiatan  pembelajaran  vokasi  di  PKBM  Ronaa bertujuan memberikan keterampilan praktis bagi siswa yang belajar di lembaga pendidikan tersebut. 41
Hingga  saat  ini  PKBM  Ronaa  tetap  menyelanggarakan  pendidikan kesetaraan  atau    kejar  Paket  B  Dan  C,  dan  meningkatkannya  dengan memberikan keterampilan vokasional bagi peserta didiknya secara gratis sebagai bagian  dari  program beasiswa,  dengan  harapan  setelah lulus  nantinya menjadi alumni  yang  siap  bekerja  di  masyarakat.  Pilihan  pendidikan  vokasi  yang ditawarkan  juga  beragam  jenisnya,  misalnya  memberikan  keterampilan  desain grafis, kursu seni Kriya akrilik dan Resin dan sebagainya. 42
Kiprah  PKBM  Ronaa  sangat  progresif,  di  samping  memppunyai  web tersendiri, juga santer mempromosikan kegiatan pembelajaran sekaligus sebagai ajang promosi melalui media sosial facebook, twitter, instagram, blog, dan lain- lain. Dalam laman facebook PKBM Ronaa memperliatkan padatnya kegiatan di lembaga  pendidikan  non  formal  tersebut,  tanggal  27  Agustus  2021  kedatangan tamu  PKBM  Insan  Cendekia  di  PKBM  Ronaa  untuk  menimba  ilmu  Seni  Kriya Akrilik.  Menurut kepala PKBM Ronaa sebenarnya banyak PKBM, khususnya di kota Metro dulunya pernah belajar di PKBM Roona dan  sekarang mereka juga berjuang dilembaga pendidikan non formal dan mendirikan beberapa PKBM di wilayahnya masing-masing. Kebanyakan mereka adalah alumni dari STAIN atau IAIN Metro. 43
Jenis  program yang dijalaknan oleh PKBM Ronaa pada awalnya  berupa program-program  pembelajaran    antara  lain;  Pendidikan  Kesetaraan  Paket  B, Pendidikan Kesetaraan Paket  C,  Taman  Bacaan Masyarakat (TBM),  Pendidikan Pemberdayaan  Perempuan,  Kelompok  Bermain./  Play  Goup  dan  Magang  ke Jepang.
Disamping  menyelengarakan  pendidikan  kesetaraan,  PKBM  Ronaa  juga memberikan  sejumlah  keterampilan  praktis  berupa  kegiatan  kursus    atau pendidikan vokasi dengan tujuan penguatan teknis aplikatif: Kursus Komputer, Kursus Menjahit, Tata Kecantikan Rambut, Bahasa Jepang, Aplikasi Perkantoran, Desain grafis, Moviemakers, animasi, instalasi,  Edu Consult, Komunitas, Taman Pendidikan  Quran  (TPQ)  Ronaa,  Taman  Bacaan  Masyarakat  (TBM)  Ronaa, Program Kemitraan Pendidikan bahasa Asing Jepang Korea 44
Salah  satu    program  utama  PKBM  Roona  adalah  pemberdayaan perempuan,  hal  ini  menujukkan  bahwa  masalah  gender  benar-benar mendapatkan  perhatian  yang  penting  dalam  program  pembelajaran  di  PKBM tersebut,  di  samping  program-program  lainnya  yang  mendukung  kemajuan lembaga  dan  nilai  lebih  dari  PKBM  tersebut  dalam  menyelenggarakan pendidikan  yang  responsif  gender.Berdasarkan  jenis-jenis  program  yang ditawarkan oleh tiga PKBM yang menjadi objek penelitian ini semua mempunyai
41 Pkbmronaa.sch.id/2021
42 Pkbmronaa.sch.id/2021
43 Wawancara dengan kepala PKBM Ronaa,  al-Makruf tanggal  23 Agustus 2021. 44 Pkbmronaa.blogspot.com.
program-program yang sangat beragam. Hal ini menujukkan pada bervariasinya minat  peserta  didik  untuk  memilih  sesuai  dengan  minat  dan  bakat  mereka.  Di samping  itu  dalam  perspektif  program  yang  ditawarkan  menujukkan  bahwa PKBM  yang  selama  ini    hanya  terkenal  sebagai  lembaga  untuk  mendapatkan ijazah setara dengan lembaga-lembaga pendidikan formal setingkat SD, SMP dan SMA  bagi  masyarakat  atau  anak  putus  sekolah,  ternyata  di  dalamnya  juga diberikan  keterampilan  yang  bermanfaat  bagi  masa  depan  mereka  berupa keahlian  atau  keterampilan  praktis  yang  dapat  membantu  dalam  persaingan kerja, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pada awalnya PKBM sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal (PNF) bersifat terbuka untuk semua lapisan  masyarakat,  karena  fungsinya  memberikan  solusi  bagi  mereka  yang belum  menyelesaikan  pendidikan  formal,  karena  kendala  tertentu.    Namun sekarang  keberadaannya  mengalami  transformasi  yang  begitu  cepat  menjelma menjadi  lembaga  pendidikan  nonformal  yang  menyelenggrakan  berbagai program-program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sosial, dan menjelma menjadi  lembaga  pendidikan  yang  menyelenggarakan  kegiatan  kejuruan  dan keahlian  atau  vokasi,  disamping  tentunya  tetap  mempertahankan  misinya sebagai lembaga pendidikan kesetaraan.
Keberadaan ketiga  PKBM  tersebut , diakui atau tidak, mempunyai peran menjadi  solusi  sekaligus  pendidikan  alternatif  yang  sangat  berperan  dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Sejak kemunculannya PKBM telah menunjukkan kiprahnya dengan melaksanakan pendidikan yang mengakomodasi  terhadap  masyakarat  yang  membutuhkan  pendidikan  non formal dari berbagai kelas sosial, dan berbagai jenis gender yang ada, tanpa ada diskriminasi,  sifat  pembelajarannya  inklusif  termasuk  dalam  memandang perbedaan  gender  yang  ada.  Sebagai  salah  satu  komponen  dalam  subsitem pendidikan  nasional  PKBM  mempunyai  tugas  yang  cukup  berat  dalam pemerataan pendidikan bagi semua anak bangsa.
Penciptaan iklim pembelajaran yang inklusif gender salah satunya yang harus  diperhatikan  hal  ini  sesuai  semangat  pengarusutamaan  gender  dalam pendidikan  termasuk  dalam  jalur  PNF  (Pendidikan  Non  Formal). Pengarusutamaan  gender    (PUG)  dalam  pendidikan  sudah  lama  didesain  dan menjadi kebijakan pemerintah mulai dari Kemendiknas dan Kemenag RI. Alasan pentingnya pengarusutamaan gender ( Gender Mainstreaming ) dalam pendidikan antara  lain. Pertama ,  pengarusutamaan  gender  dalam  pendidikan    yang bertujuan    atas  terselenggaranya  perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan, pemantauan  dan  evaluasi    atas  kebijakan  dan  program  dalam  pendidikan nasional,  merupakan    salah  satu  proses  untuk  mewujudkan  keadilan  dan kesetaraan    gender  dalam  kehidupan  keluarga,  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  di  bidang  pendidikan. Kedua ,  penerapan  strategi  PUG  pada  bidang pendidikan  akan  meminimalisir    kesenjangan    gender  dalam  pendidikan.  Bagi Indonesia, pelaksanaan komitmen internasional seperti pendidikan untuk semua ( Education  for  All ),  Konvensi    Hak  Anak,  Tujuan  Pembangunan  Millenieum ( Millenium  Development  Goals/MDGs), serta  kesepakatan    dunia  untuk pembangunan  berkelanjutan  ( World  Summit  on  Sustanaible  Development )  yang secara tegas menyatakan pentingnya pendidikan sebagai salah satu  cara untuk
meningkatkan  keadilan  dan  kesetaraan  gender,  serta  terwujudnya  keadilan sosial dalam masyarakat menjadi satu yang sangat krusial. 45
Dalam pengamatan dan hasil wawancara terhadap pengelola PKBM yang menjadi  objek  penelitian  ini  mengindikasikan,  bahwa  secara  faktual  ketiga PKBM  tersebut  telah  melaksanakan  pendidikan  berbasis  gender  dengan  baik. Berdasarkan wawancara dengan kepala atau direktur PKBM  antara lain dengan kepala  PKBM  Roona,  PKBM  al-Suroya  dan  PKBM  Permata,  pada  prinsipnya mereka sadar akan pentingya menciptakan pembelajaran yang mengedepankan penerapan  pembelajaran  yang  responsif  gender.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  isi kurikulum  yang  ditentukan  oleh  Kementerian  Pendidikan  Nasional  melalui Direktorat  PNF  sangat  menekankan  arti  penting  gender  dalam  konten kurikulum  pendidikan  non  formal.  Begitu  juga  dalam  pelaksanaan  proses pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran semua dilaksanakan dengan dasar- dasar pendidikan inklusi atau sensitif gender, yang mensetarakan antara peserta didik  laki-laki  maupun  perempuan  untuk  mendapatkan  pelayanan  pendidikan yang sama. 46
Dalam perspektif tenaga pendidikan atau tenaga pengajar sebagian besar tutor  atau  pengajar  dari  tiga  PKBM  tersebut  secara  gender  telah  melibatkan tenaga  pendidik  perempuan  dan  laki-laki,  khususnya  di  PKBM  Permata. Berdasarkan  wawancara  dengan  kepala  PKBM  menyatakan  bahwa  90% pengajarnya perempuan, namun tenaga pendidik laki-laki juga dilibatkan dalam proses belajar dan mengajar. Hal ini bisa dimengerti karena sebelumnya PKBM ini  merupakan  lembaga  pendidikan  PAUD  Permata,  di  mana  yang  menjadi pendidiknya  adalah  para  Sarjana    alumni  prodi  PAUD.  Akan  tetapi  setelah menjadi  PKBM,  pelaksanaan  pembelajaran  dilaksanakan  secara  inklusif  karena lembaga  pendidikan  non  formal  tersebut  juga  melebarkan  sayap  dengan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui kejar paket A. B dan C, yang tidak  hanya  menyelenggarakan  pendidikan  PAUD  saja.  Semua  pendidik  di PKBM  ini  adalah  Sarjana  S1  yang  beragam  latar  belakangnya,  kebanyakan berasal  dari  Fakultas  Tarbiyah  dan  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan (FKIP).  Dengan  demikian  PKBM  Permata  merupakan  transformasi  dari  PAUD Permata  menjadi  PKBM.  Fenomena  ini  juga  dialami  beberapa  PKBM  di  kota Metro  yang  berkembang  dari  TPA  (Taman  Pendidikan  Al-Qur’an)  kemudian menjadi  PKBM,  dari  Taman  Bacaan  Masyarakat  kemudian  berkembang  pesat dan berubah menjadi PKBM.
Sedangkan  untuk  PKBM  al-Suroya,  dan PKBM  Ronaa,  dalam  perspektif tenaga pendidiknya,  jumlahnya berimbang  antara pegajar perempuan dan laki- laki.    Dalam  konteks  jumlah  peserta  didiknya  tergantung  dari  program  yang ditawarkannya, misalnya untuk program vokasi terlihat perbedaannya, misalnya untuk  program  tata  boga  atau  rias  penganten  tutornya  perempuan  dan pesertanya juga perempuan, tetapi program ini juga secara inklusif memberikan kesempatan  pada  peserta  didik  laki-laki,  jika  berminat  untuk  belajar  tata  rias
45 Tim  Gender dan Inklusi Sosial, Kebijakan dan Anggaran Pendidikan Dasar  Yang Responsif Gender, ( Indonesia Australia Patnership  in Basic Education, 2007), h. 39-40.
46 Wawancara dengan kepala PKBM Roona, PKBM al-Suroya dan PKBM Permata Kota Metro, tanggal  3 Oktober 2021.
tersebut.    Dilihat  dari  segi  pendidikan  para  tenaga  pengajar  atau  tutor  dari PKBM  Roona  dan  PKBM  al-Suroya  mayoritas  berasal  dari  Sarjana  Fakultas Tarbiyah,  bukan  hanya  alumni  S1,  bahkan  sebagian  di  antaranya  sudah menamatkan jenjang pendidikan S2.
Berdasarkan  wawancara  dengan  kepala  PKBM  baik  al-Suroya,  PKBM Roona,  dan  PKBM  Permata  mengindikasikan  bahwa  pada  dasarnya  mereka mengerti  tentang  konsep  kesetaraan  gender  dan  secara  aplikatif  diterapkan dalam setiap model pembelajarannya.  Begitu juga para gurunya atau tutor yang bekerja  di  ketiga  PKBM  tersebut.  Pada  umunya  tenaga  pendidik  atau  tutor PKBM  di  kota   Metro  semuanya  merupakan  sarjana  berpendidikan  S1. Bahkan sebagian diantaranya adalah alumpni progran Magister dari beberapa perguruan tinggi  ternama  di  Lampung,  antara  lain  Alumni  UIN  Raden  Intan  Lampung, UNILA (Universitas Negeri Lampung) dan IAIN Metro Lampung. Artinya dari konteks  perundangan  mereka  sudah  memenuhi  kualifikasi  sebagai  guru,  yang berprofesi  di  bidang  pendidikan  non-Forma,  dan  terhadap  masalah  sensitifitas pendidikan meraka benar-benar memahami dan menerapkannya dalam PKBM. Dengan  demikian  secara  filosofis  dalam  maisntream  pemikiran  para  pengelola PKBM tersebut telah terbentuk pentingnya pendidikan yang responsif gender. Kalau  dilihat  dalam  perspektif  prinsip-prinsip  pembelajaran  inklusif gender, sebenarnya tiga PKBM  (Roona, Al-Soroya, dan Permata), semua sudah memenuhi  beberapa  prinsip-prinsip  pembelajaran  tersebut.  Menurut  prinsip pengembangan pembelajaran inklusif gender bahwa pembelajaran yang inklusif gender itu paling tidak harus memenuhi prinsip-prinsip pengembangan gender.
Pertama ,  Kesamaan  akses/  kesempatan  bagi  laki-laki  dan  perempuan. Kedua , kesamaan  partisipasi/  Peran  serta  laki-laki  dan  perempuan. Ketiga ,  persamaan kontrol/tanggungjawab  laki-laki  dan  perempuan. Keempat, kesamaan  manfaat terhadap hasil pendidikan untuk laki-laki dan perempuan. 47
Prinsip-prinsip  pengembangan  pembelajaran  inklusif  gender,  menurut para  guru  dan  kepala  PKBM  yang  menjadi  tempat  penelitian  menyebutkan bahwa  prinsip-prinsip  itu  telah  diterapkan  ke  empat-empatnya  dalam  proses pembelajaran  di  PKBM  Roona,  PKBM  al-Suroya  dan  PKBM  Permata.  Dalam menjalankan program-program pembelajaran di kota Metro, semua PKBM selalu dalam  pengawasan  Pemkot  terutama  dari  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kota  Metro,  khususnya  dalam  menjaga  kualitas  pembelajarannya,  juga penerapan pendidikan yang inklusif gender. Berdasarkan wawancara dengan M. Mukhlish, (Kepala PKBM al-Suroya,  AK.Fitrio Atmaja,  (Kepala PKBM Ronaa), dan  Marni,  (Kepala  PKBM  Permata),  menyatkan  bahwa  prinsip-prinsip pembalajaran  berbasis  gender  telah  diterapkan  sejak  PKBM  didirikan  hingga sekarang  tidak  ada  diskriminasi  antara  laki-laki  dan  perempuan,  baik  dalam memberikan  kasempatan  atau  akses  pendidikan,  partisipasi,  kontrol,  dan kemanfaatan  semua  program-program  pembelajaran  dilakukan  dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran yang responsif gender. 48
Menurut  para  tutor,  keberadaan  PKBM  di  Kota  Metro  kebanyakan merupakan  inisiatif  dari  kelompok  masyarakat  yang  terdidik,  dan  sekaligus
47 CTL-PAKEM Inklusif Gender 1, tt,  h. 7.
memberikan  peluang  kepada  para  sarjana    untuk  mengamalkan  ilmunya sekaligus  memberikan  lapangan  pekerjaan  baru.  Semangat  gender  di  antara meraka  juga  terlihat  dari  pada  program-program  pendidikan  yang  seimbang dalam  memberikan  peluang  dan  kesempatan  antara  laki-laki  dan  perempuan. Tenaga  pendidik  di  lembaga  pendidikan  nonformal  PKBM  merasa  terhormat dengan profesinya sebagai pendidik, untuk mengamalkan ilmu pendidikan yang telah  diperoleh  dari  berbagai  lembaga  pendidikan  tinggi  yang  menjadi almamternya, sekaligus memperoleh pengalaman baru sebagai tenaga pendidik atau  tutor  di  PKBM. 49 Berdasarkan  penjelasan  dari  pengelola  ataupun  tenaga pendidik di PKBM tersebut menunjukkan bahwa masalah gender dalam konteks pembelajaran  telah  dilakukan  dengan  berimbang  baik  dari  aspek  proses pembelajarannya,  pembagian  kerja  dalam  pengelolaanya  maupun  dalam perspektif  evaluasi  dan  kesempatan  untuk  mengakses  pendidikan  di  lembaga nonformal.
Permasalahan  pendidikan  yang  responsif  gender  masih  cukup  besar, terutama di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Apalagi menurut sensus penduduk terakhir tahun 2020, mengindikasikan bahwa jumlah Populasi perempuan  di  Indonesia  sangat  tinggi  dibandingkan  dengan  jumlah  populasi laki-laki, termasuk di Propinsi Lampung. Meskipun kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan bersifat netral gender, namun pada kenyataannya perbedaan gender  masih  menjadi  permasalahan  dalam  memperolah  pendidikan  yang bermutu. 50
Usaha  untuk  mengurangi  atau  menghapus  kesenjangan  gender  tidak hanya  berasal  dari  pusat,  akan  tetapi  juga  diupayakan  oleh  pemerintah  daerah dengan  jalan  membuka  dan  memperluas  kesempatan  di  bidang  pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM baik guru maupun siswa. Termasuk meningkatkan  dan  menambah  fasilitas  pendidikan  yang  lengkap,  memberikan akses  pendidikan  seluasnya  bagi  masyarakat  Indonesia,  termasuk  propinsi Lampung. Di samping itu pemerintah memberikan kesempatan untuk lembaga- lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta, baik lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non formal.
Pendidikan  non  formal  yang  diselenggaran  PKBM    mayoritas  dikelola oleh  swadaya  masyarakat,  maka  dibutuhkan  kreatifitas  dan  kecerdasan  yang luar biasa dari pengelolanya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, dan hal  ini  membutuhkan  sokongan  dana  yang  tidak  sedikit,  untuk  membangun fasilitas pendidikan yang berkualitas, dan ini menjadi masalah yang cukup pelik bagi  penyelenggara  pendidikan  non  formal.  Hal  ini  sangat  berguna  untuk mempertahankan keberadaan lembaga pendidikan non formal tersebut di tengah persaingan pendidikan dan lapangan kerja yang responsif gender.

## F. Kesimpulan
49 Wawancara dengan guru atau tutor PKBM al-Suroya, Roona dan Permata.
Berdasarkan  paparan  dalam  beberapa  bab  dalam  penelitian  ini,  maka dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  utama  penelitian  sesuai  dengan  rumusan masalah atau pertanyaan penelitian.
Pertama, Praktek  kesetaraan  gender  dalam  PKBM  dilaksanakan  dalam semua  proses  pembelajaran  yang  responsif  gender,  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan  pembelajaran,  dan  evaluasi  pembelajaran  dengan  memperhatikan prinsip-prinsip  pembelajaran  responsif  gender  antara  lain Pertama ,  Kesamaan akses/ kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Kedua , kesamaan partisipasi/ Peran serta laki-laki dan perempuan. Ketiga , persamaan kontrol/tanggungjawab laki-laki dan perempuan. Keempat, kesamaan manfaat terhadap hasil pendidikan untuk  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  ini  sesuai  dengan  misi  PUG (Pengarusutamaan  Gender  atau  Gender  Mainstreaming  dalam  bidang pendidikan,  yang  telah  dicanangkan  pada  era  reformasi  oleh  Kementerian Pendidikan Nasional.
Kedua ,  PKBM  dalam  melaksanakan  tugas  pendidikan  merupakan lembaga  atau  satuan  pendidikan  nonformal  yang  keberadaannya  diatur  oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 81 tahun 2013. Dalam melaksanakan program-program  pembelajaran,  PKBM  mengikuti  pola  pembelajaran  yang responsif  gender,  karena  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  pembelajaran berbasis  gender  sebagaimana  semangat  PUG  (Pengarusutamaan  Gender) melalui Inpres No 9 tahun 2000 dan diperkuat oleh Permendikbud  No.  84 tahun 2008. Meskipun demikian dalam pelaksanaan pendidikan mainstreming gender, PKBM  juga  mempunyai  beberapa  hambatan  antara  lain  masalah  pandangan yang tidak adil dari  masyarakat tentang lulusan PKBM yang masih dipandang sebelah  mata,  jika  dibandingkan  dengan  lulusan  lembaga  pendidikan  formal. Padahal secara yuridis formal keberadaan satuan pendidikan nonformal diakui oleh  negara  setara  dengan  lembaga  formal,  terutama  dalam  UU  No-20  tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kendala lainnya yang dialami PKBM adalah  masalah  anggaran  karena  secara  realitas,  semua  PKBM  yang  ada diinisiasi  oleh  masyarakat  atau  swasta.  Untuk  mengatasinya  sangat  ditentukan oleh kecerdasan pengelolanya dan promosi yang masif supaya PKBM tetap eksis dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  melayani  dan  memberdayakan masyarakat.  Kejelian  dan  kemampuan  untuk  kerjasama  dengan  lembaga- lembaga  lainnya  sangat  dibutuhkan,  apalagi  pada  masa  sulit  ketika  terjadi pandemi covid-19.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Zainal, Kesetaraan  Gender  dan  Emansipasi  Perempuan  dalam  Pendidikan Islam , dalam Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2017.
Ahmadi, Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
Alifia Putri Yudanti, Sejarah Feminisme Barat, Perjuangan untuk Keadilan Gender , dalam kumparan.com.
Ais-Irmawati, Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Mengurangi Buta  Aksara  di  Kabupaten  Karimun ,  dalam  Jurnal  Pendidikan  & Kebudayaan, 10 Agustus 2017.
Burhan Bungin (ed), Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. Comunity Learning Centre (CLC), UNESCO, 1998. CTL - Pakem dan Pembelajaran Kontekstual Inklusif Gender . Deny Firmansyah Sutisna, dkk, Peranan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Menumbuhkan Minat Baca Warga Belajar , dalam  Student e-Journals, htttp://jounal.unpad. ac. Id. 2012.
Dewi    Ratnawati  dkk, Kesetaraan  Gender  Tentang  Pendidikan  Laki-Laki  dan Perempuan ,  dalam  Jurnal  Harkat  :  Media  Komunikasi  Gender,  15  (1), 2019.
Elaine  Neufeldt, Webster’s  New  World  Dictionary ,  (New  York:  Webster’s    New World Cleveland, 1984),
Flavia  M  Yunazar,  Studen.s  Column, Perjalanan  Feminisme  di  Indonesia  dan Tokohnya , Binus University, communication. Binus. ac.  Id. Hardjono  dkk, Model  Pemberdayaan  Pusat  Kegiatan  belajar  Masyarakat  dalam
Pengelolaan  Program  Pendidikan  Kesetaraan  berbasis  Lifeskill  dan Kewirausahaan , Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, dalam Journal.unnes. ac.id.
Hillary M Lips , Sex and Gender: A Introduction , London, 1993.
http://pkbmmnc.blog.com. Sejarah  Berdirinya  PKBM  Di  Indonesia ,  dalam  PKBM Manunggal Nusantara Cyberschool, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kejar Paket ABC,  homeschooling, dan kursus lifeskill, Juli 2020.
Inpres  No.  9  Tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  Dalam Pembangunan.
John Echols dan Hasan Shadili , Kamus Ingggris Indonesia Gramedia: Jakarta,1984. Lexy J. Meoloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda Karya, 2002 Imam    Syafei  dkk, Konsep  Gender  Dalam  Perspektif  Pendidikan  Islam ,  dalam  Al- Tazdkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 11, No. 2 (2020)
Margaret L Andersen, Thinking About Women Sosiological Perspectives on Sex And Gender New York: Macmillan Publishing Company, 1988. Marzuki, Kajian Awal tentang  Teori-Teori Gender ,  dalam Jurnal Civics, Vol 4 No. 2 2007,  UNY
Media Indonesia, Kesetaraan Gender di Indonesia Masih Rendah , MI, 08 Oktober 2020.
Moh. Nazir, Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia Indah, 1991. Mita  Septiani, Pengalaman  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat    (PKBM)  dalam Memfasilitasi Masyarakat Belajar Sepanjang Hayat , dalam Jurnal Ilmiah Visi PPTK PAUDNI Vol. 10 No. 2 Desember 2016.
Mufidah, Bingkai  Sosial  Gender,  Islam  Strukturasi  dan  Konstruksi  Sosial, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
NEW Indonesia , Soal Keadilan Gender dalam Pendidikan, Indonesia Peringkat Utama di Asia , 16 Oktober 2016.
Nina  Sardjuani,  “Kesetaraan  Gender  dalam  Pendidikan  di  Indonesia”,    dalam ACDP Indonesia, Education Sector Analytical  and Capacity Develompment Patnership , September 2013.
Permendikbud  Nomor  81  tahun  2013,  tentang Pendirian  Satuan  Pendidikan  Non Formal.
Permendiknas No. 84 Tahun 2008, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pendidikan .
Petrik  Matanasi  dalam    Majalah  Tirto.  Id.      “  Mengenang  Lahirnya  Program Wajib Belajar”,  edisi 02 Mei 2019.
Ratna  Megawangi, Membiarkan    Berbeda:  Sudut  Pandang  Baru  Mengenai  Relasi Gender , Bandung: Mizan  : 1999 Reber  ,  M.F. An  Alternative  Frameork  for  Comunity  Learning  Centres  in  The  21st Century: A System Design Aproach toward The Creation of a Transformational Learning System , Dissertation .com. boopump.com.
Sarah  Simson, A  Brief  History  of  21  st  Century  Community  Learning  Centers , Afterschool Snack, dalam www. Afterschoolingaliance.org.
Syahrul  Amar ,    Perjuangan  Gender  Dalam  Dalam  Kajian  Sejarah  Wanita  Indonesia Abad XIX ,  Jurnal Fajar Hitoria , Vol 1, Edisi 2, 2017.
Sihombing , Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan (1999).
Sri  Hidayati  Djoeffan, Gerakan  Feminisme  di  Indonesia  di  Indonesia  Tantangan  dan Strategi  Mendatang ,  dalam  Jurnal  Mimbar,  No.  3  tahun  XVII  Juli- September 2001.
Tim  Gender  dan  Inklusi  Sosial, Kebijakan  dan  Anggaran  Pendidikan  Dasar  Yang Responsif  Gender, Indonesia  Australia  Patnership    in  Basic  Education,
2007.
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , 2003. www. kejarpaket. Web.id. Kejar Paket A, B, C untuk Siapa? PKBM Memberi Solusi . 2021.
Warni Tune Sumar, Implementasi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan , dalam Jurnal Musawa, Vol. 7 No.1 Juni 2015.