## Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan

## Eddy Iskandar
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Dharmawangsa Medan Jalan KL. Yos Sudarso No. 224 Medan – Sumatera Utara e-mail: e.iskandar88@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  akan  mengungkap  berbagai  aplikasi  yang  digunakan  dalam system keuangann syariah pada perbankan. Sistem Keuangan Syariah merupakan sistem  keuangan  yang  menjembatani  antara  pihak  yang  membutuhkan  dana dengan  pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana  melalui  produk  dan  jasa  keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Syariah merupakan ketentuan hukum islam  yang  mengatur  aktivitas  umat  manusia  yang  berisi  perintah  dan  larangan, baik  yang  menyangkut  hubungan  interaksi  vertikal  dengan  Allah  maupun interaksi horizontal dengan sesama manusia. Ada beberapa bentuk  aplikasi yang digunakan  dalam  system  keuangann  syariah  pada  perbankkan,  diantaranya: menghimpun dana simpanan dan investasi, sistem bagi hasil ( profit Sharing ), jual beli dengan akad Murabahah, sewa menyewa (Ijarah) dan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan.
Kata Kunci: aplikasi, system keuangann, syariah, perbankan.

## PENDAHULUAN
Sistem  Keuangan  merupakan  tatanan  perekonomian  dalam  suatu  negara yang berperan untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam berbagai jasa keuangan yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  keuangan.    Lembaga  keuangan  mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian. Perekonomian suatu negara tidak akan bisa berjalan tanpa adanya lembaga keuangan. Proses berjalannya transaksi keuangan  pada  suatu  negara  juga  untuk  kepentingan  perekonomian  masyarakat. Dengan    lembaga  keuangan,  berbagai  aktivitas  perekonomian  dapat  dikelola dengan baik dan terstruktur.
Peranan  Perbankan  nasional  harus  ditingkatkan  sesuai  dengan  fungsinya menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat  dengan  lebih  memperhatikan pembiayaan  kegiatan  sektor  perekonomian  nasional  dengan  prioritas  kepada
koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi  sehingga  akan  memperkuat  struktur  perekonomian  nasional. Selanjutnya  Peranan  bank  konvensional  yang  menyelenggarakan  kegiatan  usaha berdasarkan  prinsip  ribawi  sudah  harus  menjadi  perhatian  kita  umat  muslim, karena  sudah  berdirinya  Perbankan  Syariah,  maka  gugurlah  alasan  darurat  oleh nasabah dapat menempatkan dana pada Bank Konvensional dengan mendapatkan bunga  atau  jasa  giro  dan  nama  lainnya  yang  tetap  mengandung  prinsip  riba. Prinsip  Syariah  perlu  ditingkatkan  untuk  menampung  aspirasi  dari  kebutuhan masyarakat yang mulai peduli untuk tidak mendekati riba.
Sistem Keuangan Syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara  pihak  yang  membutuhkan  dana  dengan  pihak  yang  memiliki  kelebihan dana  melalui  produk  dan  jasa  keuangan  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah.  (Andri  Soemitra,  2017:  17-18).  Syariah  merupakan  ketentuan  hukum islam  yang  mengatur  aktivitas  umat  manusia  yang  berisi  perintah  dan  larangan, baik  yang  menyangkut  hubungan  interaksi  vertikal  dengan  Allah  maupun interaksi horizontal dengan sesama manusia. Prinsip Syariah yang berlaku umum dalam  kegiatan  muamalah  mengikat  secara  hukum  bagi  sesama  pelaku  dan pemangku kepentingan (stakeholder) entitas yang melakukan transaksi syariah.
Sistem  Keuangan  Syariah  harus  berjalan  sesuai  Prinsip  Syariah  yaitu prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang  syariah,  bahkan  menyebutkan  bank  syariah  berdampingan  dengan  bank konvensional  dan  menyatakan  secara  rinci  sistem  produk-produk  perbankan syariah.
Dalam  kegiatannya  Bank  Syariah  menerbitkan  produk  dan  jasa  sesuai dengan prinsip Syariah. Produk Perbankan Syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan  beberapa  produk  perbankan  konvensioal,  namun  dalam  memberikan kompensasi  kepada  nasabah  sangat  berbeda  dari  Bank  Konvensional  yang mengandung  unsur  riba  dan  investasi  atas  dana  nasabah  yang  dihimpun  harus merujuk kepada prinsip syariah dan hukum islam.

## KAJIAN TEORI

## Prinsip-prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah
Andri  Soemitra  (2017:  33-36)  menyatakan  bahwa  prinsip  utama  yang dianut dalam sistem keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah:
1. Bebas MAGHRIB, yaitu Maysir (spekulasi), Gharar, Haram, Riba dan Bathil.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas Perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah
3. Menyalurkan Zakat, Infak dan Sadaqah
Disamping  itu  sebenarnya  ada  2  prinsip  utama  yang  mendasari  Sistem Keuangan  Syariah  yaitu  Prinsip  Syariah  dan  Prinsip  Tabi’i.  Beberapa  prinsip Syar’i dalam sistem keuangan  adalah yang juga harus menjadi perhatian adalah transaksti  tidak  menganut  prinsip  nilai  waktu  dari  uang (time  value  of  money) karena keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip tidak ada keuntungan tanpa resiko (no gain without accompanying risk).
Transaksi  tidak  menganut  prinsip  nilai  waktu  dari  uang (time  value  of money) karena  keuntungan  yang  diperoleh  dari  kegiatan  usaha  terkait  dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip tidak ada keuntungan  tanpa  resiko  ( no  gain  without  accompanying  risk). Transaksi  yang dilakukan harus didasarkan perjanjian yang jelas dan benar, mengandung prinsip win – win solution artinya tidak merugikan salah satu pihak, tidak menggunakan standard  ganda  harga  untuk  satu  akad,  tidak  menggunakan  dua  transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad.
Selanjutnya  Andri  Soemitra  (2017:  33-36)  menyatakan  bahwa  prinsip Tabi’i adalah  prinsip-prinsip  yang  dihasilkan  melalui  interpretasi  akal  dan  ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajemen permodalan, dasar dan analisa teknis , manajemen cash flow, manajemen resiko dan lainnya.  Jadi sistem keuangan  tidak  hanya  memperhatikan  aspek  keuntungan  semata,  tetapi  ikut memperhatikan nilai-nilai Islami.

## Pengertian Bank dan Produk Perbankan
Bila  seseorang    menyebutkan  tentang  sebuah  Gedung  tertentu  adalah Bank,  sudah  pasti  yang  terbayang  adalah  suatu  perusahaan  yang  menghimpun dana  masyarakat  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  lainnya  yang membutuhkan dengan perjanjian tertentu.
Undang-undang  RI  Nomor  10  tahun  1998  tanggal  10  November  1998 tentang  perbankan,  yang  merupakan  perubahan  Undang-Undang  No.7  tahun 1992,  menyebutkan  yang  dimaksud  dengan  Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas dapat kita jelaskan  bahwa  Bank  sebagai  lembaga  intermediasi  keuangan  yang  umumnya didirikan  dengan  kewenangan  untuk  menerima  simpanan  uang,  meminjamkan uang,  dan  menerbitkan promes atau banknote atau cheque untuk  menarik  atau memindahkan dana.
Produk Bank Konvensional /Umum tidak hanya terbatas pada Tabungan (Saving  Deposit) yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat, merupakan  simpanan pada  bank yang  penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh  bank dan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu  (ATM).  namun  dapat  berupa  Rekening  Giro (Demand  Deposit) ,  yaitu simpanan  pada  bank  yang  penarikannya  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan cek  atau  bilyet  giro.  Selanjutnya  Deposito (Deposit), merupakan  simpanan  pada Bank  yang  memiliki  jangka  waktu  tertentu,  pencairannya    dilakukan  pada  saat jatuh  tempo  yang  terdiri  dari  Deposito  Berjangka (time  deposit), Sertifikat Deposito (Certificate of Deposit) dan Deposit On Call . Kredit Investasi,  Kredit Modal  Kerja,  Kredit  Perdagangan,  Kredit  Produktif,  Kredit  Konsumtif,  Kredit Profesi dan Kredit lainnya merupakan produk Bank Konvensional.
Pemerintah  memberi  kesempatan  kepada  Bank  Konvensional  membuka Unit  Usaha  Syariah,  dengan  ketentuan  Unit  Usaha  Syariah,  yang  selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan
usaha  berdasarkan  Prinsip  Syariah,  atau  unit  kerja  di  kantor  cabang  dari  suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional  yang  berfungsi  sebagai  kantor  induk  dari  kantor  cabang  pembantu syariah  dan/atau  unit  syariah . (Lihat  Menteri  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang No.21 tahun 2008)

## Pengertian Bank Syariah  dan produk Perbankan Syariah
Bank  Syariah  merupakan  lembaga  perbankan  yang  menjalankan kegiatannya  dengan  prinsip  syariah.  Dalam  setiap  aktivitas  usahanya,  bank syariah  selalu  menggunakan  hukum-hukum  islam  yang  tercantum  di  dalam  Al- Qur’an  dan  Hadist.  Bank  konvensional  yang  mengandalkan  tawaran    biaya administrasi  yang  rendah  bahkan  gratis,  menawarkan  sistem  bunga  yang  tinggi pada  saat  merekrut  nasabah,  meski  Bank  berperan  sebagai  jembatan    antara pemilik  dana  dan  dunia  usaha,  perbankan  juga  masih  menjadi  penyekat  antara keduanya  karena  tidak  adanya  “transferability  risk  and  return”  sebaliknya  bank syariah menjadi manajer investasi, wakil atau pemegang amanat (custodian) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil, sehingga keberhasilan dan resiko dunia usaha atau pertumbuhan ekonomi secara langsung didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmonis . (Muhammad, 2004: 14).
Dengan  disyahkannya    Undang-undang    No.10    Tahun    1998,  yang merupakan  perubahan  Undang-Undang  No.7  tahun  1992,    yang  mengakui keberadaan  Bank  Syariah  dan  Bank  Konvensional  serta  memperkenankan  Bank Konvensional  membuka  Kantor  Cabang  Syariah,  telah  membuka  kesempatan yang luas kepada perbankan syariah untuk berkembang. Salah satu Bank Syariah yang  terbentuk  tanpa  didahului  oleh  Bank  konvensionalnya  adalah  Bank Muamalat  Indonesia  yang  berdiri  tahun  1992  atas  inisiatif    Majelis  Ulama Indonesia.  Bank  ini  terus  berkembang  dengan  berbagai  tantangan.    Namun Undang-Undang  ini  terus  disempurnakan  dengan  diterbitkan  Undang-undang No.21 tahun 2008 yang khusus membahas tentang Perbankan Syariah.
Bank  Syariah  tidak  hanya  berorientasi  kepada  system  keuangan  yang menyatakan  bebas  bunga,  tetapi  harus  memikirkan  bagaimana  memberikan kesejahteraan kepada para nasabahnya.
Beberapa karakteristik Bank Syariah:
1. Penghapusan riba
2. Pelayanan  kepada  kepentingan  publik  dan  merealisasikan  sasaran  sosio ekonomi islam
3. Bank  Syariah  bersifat  universal  yang  merupakan  gabungan  dari  bank komersil dan bank investasi
4. Bank  Syariah  akan  melakukan  evaluasi  yang  lebih  berhati-hati  terhadap permohonan pembiayaan yang beroientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
5. Bagi  Hasil  cenderung  mempererat  hubungan  antara  bank  syariah  dan pengusaha
6. Kerangka  yang  dibangun  dalam  membantu  bank  mengatasi  kesulitan likwiditasnya  dengan  memanfaatkan  instrument  pasar  uang  antar  bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah. (Andri Soemitra, 2009: 63).
Secara umum hubungan ekononi yang didasarkan kepada konsep Syariah selalu berdasarkan hubungan dalam bentuk perikatan “Akad”. Muhammad (2000: 35)  menyatakan  bahwa  ada  5  konsep  Akad  yang  sering  digunakan  dalam menjalankan Produk Bank Syariah yakni:
1. Sistem Simpanan Murni (al-Wadiah), memberikan kesempatan kepada pihak yang  kelebiha  dana  untuk  menempatkan  dananya  dalam  bentuk  al  wadiah. Al  Wadiah,  biasanya  digunakan  untuk  tujuan  investasi  dan  mendapatkan keuntungan,  seperti  halnya  tabungan  dan  deposito.  Dalam  perbankan konvensional produk ini sama dengan rekening giro.
2. Bagi  hasil  (Syirkah),  merupakan  suatu  system  yang  meliputi  tata  cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Seperti antara  nasabah  dengan  bank.    Bentuk  produk  yang  berdasarkan  prinsip  ini
adalah  Mudharabah  contohnya  tabungan  dan  deposito,  selanjutnya Musyarakah biasanya untuk pembiayaan.
3. Jual  Beli  (at-Tijarah),  merupakan  suatu  system  yang  menerapkan  tata  cara jual beli, dimana Bank akan membeli lebih dulu baran yang dibutuhkan atau mengangkat  nasabah  sebagai  agen  bank  melakukan  pembelian  barang  atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan atau margin.
4. Sewa – Menyewa ( al-Ijarah), prinsip sewa menyewa ini dapat dikategorikan menjadi
a. Ijarah,  sewa  murni,  seperti  disewakan  alat  berat/caterpillar  (operating lease),  bank  membeli  lebih  dahulu  heavy  equipment  yang  dibutuhkan nasabah,  selanjutnya  bank  menyewakan  dengan  harga    dan  waktu  yang disepakati bersama nasabah.
b. Ijarah  al  muntahiya    atu  Bai  al  takjiri  atau  sewa  beli,  yaitu  penyewa memiliki hak untuk memiliki arang pada akhir masa sewa (financial lease)
5. Prinsip  Fee/Jasa  (al-Ajr  walumullah),  prinsip  ini  meliputi  seluruh  layanan non pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Produk yang biasanya mencakup  layanan  ini  adalah  Bank  Garansi,  Kliring,  Inkaso,  Jasa  Transfer dan lainnya.
Akad  yang  sering  digunakan  dalam  operasional  Bank  Syariah  adalah Untuk transaksi investasi  seperti Akad Mudharabah muthlaqah, artinya Nasabah bertindak  sebagai  pemilik  dana  dan  bank  sebagai  pengelola  dana,  Keuntungan untuk  nasabah  dalam  bentuk  bagi  hasil.  Akad  ini  sering  diaplikasikan  pada Produk Tabungan.
Akad  lainnya  yang  digunakan  oleh  Bank  Syariah  adalah  Wadi’ah  yad- dhamanah, dalam akad ini Nasabah menitipkan dana kepada Bank.Bank Syariah terbuka untuk siapa saja, tidak hanya bagi pemeluk agama Islam, meski produk- produk  yang  dipilih  harus  sesuai  dengan  hukum  Islam  (syariah),  yakni berpedoman  pada    Alquran  dan  Fatwa  DSN-MUI  dan  hukum  yang  berlaku tentang Perbankan Syariah.
Produk Investasi Syariah lainnya yang terkait dengan Akad sudah masuk ke  area  Perbankan  Syariah  adalah Sukuk.  Sukuk  Ritel  bukan  surat  utang,  tetapi merupakan surat berharga syariah yang mencerminkan bukti kepemilikan investor atas Aset SBSN (underlying asset) yang disewakan.
Akad syariah yang digunakan adalah akad Ijarah Asset to be Leased , yaitu akad  ijarah  yang  obyek  ijarahnya  sudah  ditentukan  spesifikasinya  dan  sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek  ijarah  dilakukan  pada  masa  yang  akan  datang  sesuai  kesepakatan. Sedangkan  SBSN  Ijarah  Asset  to  be  Leased  adalah  surat  berharga  negara  yang diterbitkan  berdasarkan  prinsip  syariah,  sebagai  bukti  kepemilikan  atas  bagian dari aset SBSN yang menjadi obyek ijarah, baik yang sudah ada maupun akan ada (Fatwa DSN-MUI Nomor 76/2010).
Sukuk  Ritel  RS-001  tercatat  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BI)  tahun  2009, menggunakan  akad  perjanjian  ijarah  (sale  and  lease  back),  dengan  imbal  hasil 12%  dan  bertenor  3  tahun.  Sampai  tahun  2016  Pemerintah  melalui  Direktorat Jenderal  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan SR008, yaitu Sukuk Negara Ritel seri ke-8 yang merupakan  Surat Berharga Syariah Negara  yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset. Sukuk Riterl SR008 dijual  di  Pasar  Perdana  hanya  kepada  individu  WNI,  yang  dibuktikan  dengan KTP  yang  masih  berlaku,  melalui  Agen  Penjual  di  Pasar  Perdana,  Bentuk transaksi yang digunakan tetap Ijarah Asset to be leased.
Disamping Sukuk Ritel,  Pemerintah menerbitkan Sukuk Tabungan untuk membiayai  proyek-proyek  infrastruktur,  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu) telah  menerbitkan  instrumen  surat  utang  syariah  baru.  Sukuk  dengan  nama  ST- 001 ini akan ditawarkan pada 22 Agustus-2 September 2016 yang lalu. Beberapa keunggulan ST-001 dibandingkan dengan deposito bank.
"Imbal baru akan ditetapkan pada 19 Agustus   2016, dengan harga yang pasti kompetitif, dengan metode penetapan imbal yang sama dengan sukuk atau instrumen obligasi konvensional lainnya. Tapi kalau head to head dengan bunga
deposito  ada  beberapa  kelebihan.  Dari  pajak  sudah  berbeda.  Untuk  sukuk tabungan pajak dari imbal 15%, kalau pajak bunga deposito 20%,"
Selain itu, pembelian sukuk tabungan ST-001 juga lebih terjangkau untuk investor  ritel.  Harga  setiap  unit  ST-001  sebesar  Rp.1  juta  dengan  pembelian minimum Rp 2 juta dan kelipatannya.  Kemudian sukuk tabungan dijamin negara sampai  pembelian  maksimumnya  Rp  5  miliar.  Sementara  deposito  bank  hanya dijamin LPS senilai Rp 2 miliar limitnya’
Settlement sukuk tabungan pertama ini sendiri dimulai pada 7 September 2016  setelah  masa  penjatahan  selesai  pada  5  September  sebelumnya.  ST-001 dijual lewat 20 agen bank dan 6 perusahaan efek, dengan syarat pembelian hanya menyertakan KTP.

## Perbandingan Produk Bank Konvensional dengan Produk Bank Syariah
Pada  perbankan  umum,  nasabah  memperoleh  bunga  dari  uang  yang mereka  tabung  di  bank.  Sementara  itu,  Bank  syariah  melarang  adanya  bunga. Perbedaan utama produk dana bank syariah ada sistem bagi hasil yang diberikan sebagai  keuntungan  nasabah.  Semakin  baik  kinerja  bank,  maka  semakin  besar bagi  hasil  yang  diberikan  kepada  nasabah,  namun  terkait  produk  kredit,  prinsip berbagi resiko ini juga berlaku.
Menggunakan  prinsip  ini,  perhitungan  angsuran  yang  harus  dibayarkan adalah  harga  jual  rumah  oleh  bank  ditambah  margin  keuntungan  dibagi  secara merata  sepanjang  jangka  waktu  kredit.    Dengan  demikian,  nasabah  tidak  perlu khawatir  akan  perubahan  nilai  angsuran  kredit  di  kemudian  hari  apabila  terjadi perubahan suku bunga seperti yang terjadi pada bank konvensional.
Ketika  melakukan  akad  KPR,  bank  akan  membeli  rumah  dengan  nilai tertentu  dan  kemudian  menjual  ke  nasabah  dengan  margin  keuntungan  untuk bank.  Jumlah  nilai  harga  rumah  dan  margin  keuntungan  inilah  yang  nantinya akan  diangsur  dengan  cicilan  tetap  oleh  nasabah  selama  jangka  waktu  kredit. Selanjutnya  berbeda  dengan  perbankan  konvensional,  perbankan  syariah memiliki peran sebagai penghimpun dan dan penyalur zakat nasabahnya. Hal ini sangat membantu kewajiban zakat langsung dipotong dari rekening nasabah.
Biaya  Administrasi  dan  pembebanan  denda  tidak  terdapat  pada  bank syariah, bila nasabah ingin melunasi KPR, maka semua beban bunga dihapuskan dan tanpa denda karena membayar lebih cepat yang biasa dibebankan oleh Bank Konvensional.  Bahkan,  perbankan  syariah  hanya  mengalokasikan  investasi  ke perusahaan-perusahaan yang sejalan dengan hukum Islam, atau dengan kata lain usahanya  tidak  berhubungan  dengan  segala  sesuatu  yang  dianggap  haram, termasuk judi, alkohol, produk yang mengandung babi atau tembakau, produksi senjata pemusnah masal.
Inti untuk dapat beroperasinya dengan normal sebuah perbankan, kegiatan yang  pertama  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  luas  yang  dikenal dengan  kegiatan funding .  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  memakai  beberapa strategi  agar  masyarakat  mau  menanamkan  uangnya  di  bank,  termasuk  dengan memberikan  jasa  keuangan  baik  berupa  bunga,  jasa  giro  atau  hadiah.  Semakin tinggi  balas  jasa  atau  bunga  yang  diberikan  maka  semakin  tinggi  minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank konvensional.
Setelah  memperoleh  dana  dalam  bentuk  simpanan  dari  masyarakat,  maka  dana tersebut  akan  didistribusikan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  pinjaman  atau kredit ( lending ). Dalam pemberian kredit juga dikenakan  jasa pinjaman kepada penerima kredit ( debitur ) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.
Krisis Moneter di Indonesia tahun 1997, dimana Neraca keuangan seluruh Bank Konvensional  rugi besar bahkan nyaris  bangkrut, karena terjadi “negative spread”.  Kenapa ? Karena Bank terlalu berani memberikan bunga mencapai 70% kepada penabung atau nasabah yang melakukan deposito. Sebaliknya dana yang dimiliki  dari  nasabah  tidak  dapat  disalurkan  sebagai  kredit  kepada  peminjam, karena  bunga  kredit  paling  tinggi    berkisar  33%.  Padahal  kita  ketahui  Bank mendapatkan  keuntungan  dari  dana  yang  disalurkan  kepada  masyarakat.  Dalam kondisi  ini,  masyarakat  dibebankan  bunga  kredit  30%,  padahal  laba  yang mungkin  diperoleh  maksimal  20%  itupun  dengan  susah  payah.  Akhirnya masyarakat tidak sanggup bayar bunga kredit, apalagi pokok kredit. Kondisi ini
mengakibatkan “rasio kredit bermasalah”  atau disebut dengan istilah NPL (Non Performing  Loan)  sedangkan  bagi  bank  yang  berdasarkan  prinsip  syariah  dapat berdasarkan  bagi  hasil  atau  penyertaan  dana  sesuai  akad  mudharabah,  wadi’ah atau lainnya.
Krisis  moneter  menjadi  “blessing  in  disguise”  atau  hikmah  tersembunyi bagi Bank Syariah, bahkan seolah Allah ingin menunjukkan bahwa syariah Allah, begitu maslahat dan berkah.  Bank Syariah yang lolos dari kondisi tersebut.

## PEMBAHASAN

## Sistem Keuangan Syariah  pada Perbankan
Sistem  Keuangan  Syariah  harus  berjalan  sesuai  prinsip  hukum  Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di  bidang  syariah,  bahkan menyebutkan  bank  syariah  berdampingan  dengan  bank  konvensional  dan menyatakan secara rinci sistem produk-produk perbankan syariah.
Dalam  perbankan  syariah  yang  terdiri  dari  Bank  Umum  Syariah,  Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, melakukan kegiatan usaha penghimpunan  dana  dengan  cara  yang  adil  dalam  melakukan  mobilisasi  dan investasi  tabungan.  Dalam  mobililisasi  dana  tidak  dibenarkan  melakukan penumpukan  dan  penimbunan  harta,  tetapi  harus  digunakan  secara  produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial.
Keberhasilan  Bank  Syariah  sangat  ditentukan  oleh  bagaimana  bank tersebut  merebut  hati  masyarakat,  sehingga  peranan  bank  syariah  sebagai “financial  intermediary  berjalan  dengan  baik.  Maka  bagaimana  bank  melayani sebaik-baiknya  nasabah  yang  kelebihan  uang  dan  menyimpan  uangnya  dalam bentuk  giro  wadiah,  deposito  mudharabah,  tabungan  wadiah  maupun  tabungan mudharabah,  sukuk  tabungan  yang  dicanangkan  pemerintah  namun  ditawarkan melalui  bank  dan  lembaga  keuangan  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah.  Sebaliknya dana  yang  terkumpul  tersebut  ditawarkan  kepada  masyarakat  melalui  pemberian pembiayaan.

## Konsep dan Sistem Perbankan Syariah
Bagi Hasil Proses Penghimpun Dana Proses Penyaluran  Dana MM Konsep Penghimpun Dana : Konsep
Penyaluran Dana :
Gambar 1 : Siklus dan Distribusi Dana di Bank Syariah
Hubungan  antara  Bank  Syariah  dengan  nasabahnya,  bukan  hubungan antara  debitur  dan  kreditur  seperti  pada  bank  konvensional,  tetapi  hubungan kemitraan  antara  penyandang  dana  (shahib  al  maal)  dengan  Pengelola  Dana (mudharib).  Maka  tingkat  laba  yang  diperoleh  bank  syariah  bukan  saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang diberikan kepada pemegang saham tetapi  juga  berpengaruh  terhadap  bagi  hasil  dapat  diberikan  kepada  nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik sebagai professional investment manager  akan sangat menetukan kualitas usaha sebagai lembaga intermediary dan kemampuan menghasilkan laba. (Zainul Arifin, 2002: 51).
Bank  Syariah  sebagai  lembaga  keuangan  bagi  para  nasabah  dan masyarakat harus dapat mengelola dana yang dapat kita golongkan sebagai :
1. Kekayaan  yang  menghasilkan  (aktiva  produktif),  yakni  pembiayaan  untuk debitur  dan  penempatan  dana  di  bank  atau  investasi  lain  sesuai  standard syariah, yang menghasilkan.
2. Kekayaan  yang  tidak  menghasilkan  yaitu  kas  dan  harta  tetap  untuk operasional perusahaan.
3. Modal bank syariah berasal dari  :
a. Modal disetor/modal sendiri, cadangan dan hibah, infak/sadaqah.
Masyarakat Pemilik Dana
Bank Syariah Masyarakat Pengguna Dana 1. Al Wadiah; 2. Mudharabah & Musyarakah & Musyarakah
1. 1.Bagi Hasil (Mudharabah) 2. 2.Jual Beli (Murabahhah Istishna & Salam) 3. 3.Ujroh Ijarah & Ijarah Muntahiya Bittamlik )
b. Simpanan dan hutang dari pihak lain.
4. Pendapatan Bank Syariah, berupa bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan jasa administrasi serta jasa tabungan bank syariah.

## Simpanan dan Investasi
Simpanan  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh  nasabah  kepada  Bank Syariah  dan/  atau  Unit  Usaha  Syariah  berdasarkan  akad  wadi’ah  atau  akad  lain yang  tidak  betentangan  dengan  prinsip  syariah    dalam  bentuk  Giro,  Tabungan atau  bentuk  lainnya  yang  disamakan  dengan  itu. 5 .    Merujuk  kepada  Undang- undang  No.24  tahun  2004,  tentang    Lembaga  Penjamin  Simpanan,  yang  telah diubah  dengan  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.7  tahun  2009  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2008 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjadi anggota LPS. Dimana  LPS  sebagai  lembaga  berbadan  hukum  yang  independen,  bertanggung jawab  kepada  Presiden,  tetapi  hanya  bisa  menjamin  simpanan  untuk  setiap nasabah paling banyak Rp.100 juta.
Investasi  adalah  dana  dipercayakan  oleh  nasabah  kepada  bank  syariah dan/atau  UUS  berdasarkan  akad  Mudharabah  atau  akad  lainnya  yang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dalam  bentuk  deposito,  tabungan,  atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
Selanjutnya  bila  kita  merujuk  kepada  Pedoman  Distribusi  Bagi  Hasil Usaha  dana  pihak  ketiga  yang  ditempatkan  pada  Bank  Syariah,  DSN  MUI menerbitkan  Fatwa  No.14/DSN-MUI/IX/2000,  tentang  Sistem  Distribusi  Hasil usaha  dalam  LKS  dan  Fatwa  No.15/DSN-MUI/IX/2000,  tentang  Prinsip Distribusi  Hasil  Usaha  dalam  LKS  serta    Fatwa  No.87/DSN-MUI/IX/2012, tentang Metode Perataan Penghasilan (Income smoohing) dana pihak ketiga.
Berdasarkan  Fatwa  DSN,  Giro,  Tabungan,  Deposito  dapat  dibenarkan berdasarkan  prinsip  akad  wadi’ah,  mudharabah  atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## Sistem Pembiayaan Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)
Secara umum prinsip bagi hasil dalam Islamic Banking dapat dilakukan empat akad  utama  yaitu, al-Musyarakah dan al-Mudharabah , al-muzara’ah dan al- musaqah . Sungguh pun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al- musyarakah dan al-mudharabah ,  sedangkan al-muzara’ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantiation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.(Syafii Antonio, 2001).

## 1.  Musyarakah
Musyarakah adalah  akad  kerja  sama  antara  dua  belah  pihak  atau  lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana  (amal/expertise)  dengan  kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  risiko  akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jenis musyarakah terbagi kepada empat yaitu:
a.  Syirkah ‘Inan
Kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  setiap  pihaknya  memberikan kontribusi  berupa  dana,  keahlian  dan  tenaga,  tetapi  porsi  masing-masing pihak,  baik  dalam  dana  maupun  kerja,  tidak  harus  sama  dengan  bagi  hasil kesepakatan.

## b.  Syirkah Mufawadhah
Kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  setiap  pihaknya  memberikan kontribusi sama, baik berupa dana, tenaga dan keahlian, sehingga porsi bagi hasil didistribusikan merata kepada setiap pihak.
c.  Syirkah A’mal
Kesepakatan  kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  memiliki  profesi dan  keahlian  tertentu,  untuk  memerima  serta  melaksanakan  suatu  pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

## d.  Syirkah Wujud
Kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  membeli  sesuatu  tanpa  modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian profit sharing.
Karateristik dari transaksi ini dilandaskan karena adanya keinginan dari pada pihak (dua pihak atau lebih) untuk melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu,  di  mana  masing-masing  pihak  menyertakan  dan  menyetorkan modalnya  dengan  pembagian  keuntungan  di  kemudian  hari  sesuai kesepakatan.
Landasan  syariah  dari musyarakah adalah  seperti  tertera  dalam  Alquran surat  Shaad  ayat  24: Daud  berkata:  "Sesungguhnya  dia  Telah  berbuat  zalim kepadamu  dengan  meminta  kambingmu  itu  untuk  ditambahkan  kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian  mereka  berbuat  zalim  kepada  sebahagian  yang  lain,  kecuali  orang- orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amal  yang  saleh;  dan  amat  sedikitlah mereka  ini".  dan  Daud  mengetahui  bahwa  kami  mengujinya;  Maka  ia  meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat .
Hal  yang  perlu  diperhatikan  pembiayaan musyarakah ,  agar  semua bertanggung  jawab  dengan  keputusanya  masing-masing,  antara  lain  sebagai berikut:
a. Semua  modal  disatukan  sebagai  modal  usaha  dan  dikelola  bersama.  Setiap pemilik modal mempunyai hak turut serta dalam menetapkan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pengelola proyek (nasabah).
b. Adanya  transpirasi  dan  diketahui  para  pihak  terhadap  biaya  yang  timbul dalam pelaksanaan proyek serta jangka waktu proyek.
c. Keuntungan  usaha  dibagi  sesuai  kesepakatan,  sedangkan  kemungkinan  rugi dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.
d. Setelah  pekerja  (proyek)  selesai  modal  dikembangkan  pada  masing-masing pihak beserta sejumlah bagi hasil.
e. Akad  hendaknya  dibuat  selengkap  mungkin  sehingga  menghindarkan  risiko yang tidak diinginkan dikemudian hari.
Dari sisi pembiayaan secara musyarakah ini, diperoleh beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut:
a. Bank  akan  memperoleh  keuntungan  berupa  peningkatan  dalam  jumlah tertentu saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
b. Pengembalian pokok pinjaman disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
c. Bank lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha yang benar-benar halal,  aman  dan  menguntungkan  karena  hanya  keuntungan  yang  riil  dan benar-benar terjadi yang dibagikan.
d. Prinsip  bagi  hasil  dalam mudharabah/musyarakah ini  berbeda  dengan prinsip bunga tetap (yang dianut oleh bank konvensional) di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) untuk suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun nasabah menderita  rugi  akibat  krisis  moneter  yang  dijual  kemampuan  bank  untuk menolaknya.

## 2. Al-Mudharabah
Al-Mudharabah berasal  dari  kata dharb ,  berarti  memukul  atau  berjalan. Pengertian  memukul atau  berjalan  ini  lebih  tepatnya  adalah  proses  seseorang memukulkan  kakinya  dalam  dalam  menjalankan  usahanya. Mudarabah adalah sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama ( shahib al-mal )  menyediakan  seluruh  (seratus  persen)  kebutuhan  modal  (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayan suatu proyek), sedangkan nasabah sebagai pengelola ( mudharib ) mengajukan permohonan pembiayaan dan untuk ini nasabah sebagai pengelola menyediakan keahliannya.
Landasan  syariah  dari mudharabah ini  lebih  mencerminkan  agar  setiap umat dianjurkan untuk melakukan usaha, seperti tertera dalam Alquran surah Al- Jumu’ah,  ayat:  10  yaitu: Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  Maka  bertebaranlah kamu  di  muka  bumi;  dan  carilah  karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  banyak- banyak supaya kamu beruntung.
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  pembiayaan mudharabah agar  semua bertanggung jawab dengan keputusannya masing-masing adalah sebagai berikut:
a. Setiap  penyerahan  modal  dari  bank  kepada  pengelola  harus  jelas  syarat  dan waktunya.
b. Hasil usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad.
c. Bank  selaku  pemilik  dana  berhak  melakukan  pengawasan,  tetapi  tidak  ikut campur dalah usaha nasabah.
d. Hasil  yang  diperoleh  dari  pengelolaan  modal  dapat  menggunakan perhitungan,  seperti:  berdasarkan  perhitungan  pada revenue  sharing dan profit haring.
Keuntungan  pembiayaan  dengan mudharabah ,  antara  lain  dapat dikemukkan sebagai berikut:
a. Bank akan memperoleh peningkatan bagian hasil, tatkala keuntungan usaha nasabah meningkat.
b. Pengambilan pokok pinjaman diselaraskan dengan cash flow usaha nasabah sehingga tidak mengganggu bisnis nasabah.
c. Bank lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan nasabah yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.
d. Prinsip  bagi  hasil  ini  berbeda  dengan  prinsip  bunga  yang  diterabkan  dalam bank konvensional (bunga tetap), di mana bank akan menagih nasabah untuk suatu  jumlah  bunga  tetap  berapa  pun  keuntungan  yang  dihasilkan  nasabah.
Sekalipun nasabah menderita rugi akibat terjadi krisis ekonomi.
Kemudian resiko dalam mudharabah , antara lain sebagai berikut:
a. Dana yang diperoleh nasabah disalahgunakan untuk keperluan/tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula.
b. Nasabah melakukan kesalahan yang sengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja.
c. Nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/usaha perusahaan.

## 3. Al-Muzara’ah
Al-muzara’ah adalah  kerja  sama  pengelolaan  pertanian  antara  pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada
si  penggarap  untuk  ditanami  dan  dipelihara  dengan  imbalan  bagian  tertentu (persentase)  dari  hasil  panen.  Sering  juga muzara’ah diartikan  sama  dengan mukabarah , namun diantaranya terdapat juga perbedaan, yaitu: Muzara’ah , benih dari pemilik. Dan Murabahah , benih dari penggarap lahan pertanian. (Rivai:

## 4. AL-Musaqah
Al-Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di mana si  penggarap  hanya bertanggung  jawab  atas  penyiraman  dan  pemeliharaan.
Sebagaian imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

## Sistem Pembiayaan Jual Beli dan Sewa (Sale, Purchase and Rent)
Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidaknya diselesaikan dengan cara mudharabah dan musyarakah (bagi hasil), namun Islam banking dapat juga menjalankan  pembiayaan  dengan  akad jual  beli  dan  sewa,  Islami  banking  akan memperoleh  pendapatan  secara  pasti.  Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  dasar  teori pertukaran.(Vietzal Riva’i: 2002) Adapun sistem jual beli pembiayaan adalah:

## 1. Murabahah
Murabahah adalah  akad  jual  beli  barang  dengan  menyatakan  harga perolehan  dan  keuntungan ( margin )  yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.
Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts , karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).  Karena  dalam  definisinya  disebut  adanya  “keuntungan yang disepakati” karatristik Murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang  harta  pembelian  barang  dan  menyatakan  jumlah  keuntungan  yang ditambahkan pada biaya tersebut ( Adiwarman A. Karim; 2004)
Pembiayaaan murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank syariah bertindak  sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai  pembeli,  dengan  harga  jual  dari bank  adalah  harga  beli  dari  pemasok  ditambah  keuntungan  dalam  persentase tertentu  bagi  bank  syariah  sesuai  dengan  kesepakatan.  Dengan  cara  ini  pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki oleh penjual.  Kepemilikan  barang  akan  berpindah  kepada  nasabah  segera  setelah
perjanjian  jual  beli  ditandatangai  dan  nasabah  akan  membayar  tersebut  dengan cicilan  tetap  yang  besarnya  sesuai  kesepakatan  sampai  pelunasannya.  Aplikasi murabahah dalam perbankan syariah adalah:
a. Bank  bertindak  sebagai  penjual  sementara  nasabah  sebagai  pembeli.  Harga jual adalah harga beli bank dari produsen ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus meyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
b. Harga  jual  beli  dicantumkan  dalam  akad  jual  beli  dan  jika  telah  disepakati tidak  dapat  berubah  selama  berlaku  akad.  Dalam  perbankan, murabahah lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan.
c. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh. (Sunarso: 2005)
2. Bai’u Salam
Bai’u  Salam adalah  akad  jual  beli  atas  suatu  barang  dengan  jenis  dan dalam  jumlah  tertentu  yang penyerahannya  dilakukan  waktu  kemudian, sedangkan pembayarannya segera (dimuka).
Bai’u  Salam dalam  jual  beli  jenis  ini,  barang  yang  ingin  dibeli  biasanya belum ada (misalnya masih harus diproduksi atau pesan). Jual beli ini berlawanan dengan jual beli muajjal. Dalam jual beli as-salam , uang diserahkan sekaligus di muka,  sedangkan  barangnya  diserahkan  di  akhir  periode  pembiayaan.  Dengan demikian, bai’  salam ini  diartikan  sebagai  pembelianbarang  atau  produk  yang diserahkan  dikemudian  hari,  sedangkan  dalam  hal  pembayarannya  dilakukan  di muka.
3. Bai’u Istishna.
Transaksi Bai’u Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat  barang.  Dalam  kotrak  ini,  pembuat  barang  menerima  pesanan  dari pembeli.  Pembuat  barang  lalu  berusaha  melalui  orang  lain  membuat  atau membeli  barang  menurut  spesifikasi  yang  telah  disepakati  dan  menjualnya kepada  pembeli  akhir.  Kedua  belah  pihak  bersepakat  atas  harga  serta  sistem
pembayaran,  apakah  pembayaran  dilakukan  di  muka,  melalui  cicilan  atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.
Bai’u  istishna ini  adalah  jenis  transaksi  yang  merupakan  kontrak penjualan  antara  pembeli dengan  produsen  dan supplier .  Dalam  kontrak  ini produsen menerima pesanan dari pembeli. Produsen berusaha melalui orang lain membuat  atau  membeli  barang  menurut  spekulatif  yang  telah  disepakati  (sejak awal)  dan  menjualnya  kembali  kepada  pembeli  akhir.  Selanjutnya  kedua  belah pihak  sepakat  atas  harga  serta  sistem  pembayaran  (pembayaran  dimuka,  secara cicil atau tangguhan sampai waktu tertentu pada waktu yang akan datang).

## 4. Ijarah Dan Ijarah Wa Iqtisna.
Transaksi ijarah dilandasi  dengan  adanya  perpindahan  manfaat  (hak guna),  bukan  perpindahan  kepemilikan  (hak  milik).  Jadi  pada  dasarnya  prinsip ijarah sama  dengan  prinsip  jual  beli.  Perbedaannya  terletak  pada  objek transaksinya.  Pada  jual  beli,  objek  transaksinya  barang,  sedangkan  pada ijarah , objek  transaksinya  adalah  barang  maupun  jasa. Ijarah adalah  hak  untuk mendapatkan  barang/jasa  dengan  membayar  imbalan  tertentu,  dan ijarah  wa iqtina ( Ijarah Muntahia  Bit  Tamlik )  adalah  akad  sewa  menyewa  atas  barang tertentu antara bank sebagai pemilik barang ( mu’jir ) dan nasabah selaku penyewa ( musta’jir )  untuk  jangka  waktu  dan  dengan  harga  yang  disepakati.  Pada  akhir masa  sewa,  bank  memberikan  opsi  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang tersebut dengan harga disepakati.
5. Hawalah (Anjak piutang/Factoring).
Hawalah adalah  pengalihan  hutang/piutang  dari  orang  yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggunya/menerimanya. Hawalah  adalah  akad  pengalian  piutang  nasabah  ( muhal) kepada  bank  ( muhal ‘alaih ).  Nasabah  meminta  bank  agar  membayarkan  terlebih  dahulu  piutangnya atas  transaksi  yang  halal  dengan  pihak  yang  berutang  ( muhil )  Selanjutnya  bank akan menagih kepada pihak pihak yang berhutang tersebut.
Teknik operasionalnya perbankan syariah, hawalah lazimya dipergunakan untuk  membantu  supplier  mendapatakan  modal  tunai  agar  dapat  melanjutkan produksinya.  Bank  mendapat  ganti  biaya  atas  jasa  pemindahan  piutang.  Untuk mengantisipasi  resiko  kerugian  yanga  akan  timbul,  bank  perlu  melakukan penelitian atas kemampuan pihak  yang berutang dan kebenaran transaksi  antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

## 6. Rahn
Rahn ( mortgage )  adalah  pelimpahan  kekuasaan  oleh  satu  pihak  kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasa, maka penerima kekuasaan  dapat  mendapat  imbalan  tertentu  dari  pemberi  amanah  (Ascarya: 2007). Rahn merupakan  produk  penunjang  sebagai  alternative  pengadaian, terutama  untuk  membantu nasabah  dalam  memenuhi  kebutuhan  insidentilnya yang  mendesak.  Bank  tidak  manarik  manfaat  apa  pun,  kecuali  biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan. Akad rahn dapat pula diaplikasikan  untuk  memenuhi  permintaan  bank  akan  jaminan  tambahan  atas suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

## 7. Kafalah (garansi)
Kafalah ( guaranty )  adalah  jaminan,  beban  atau  tanggungan  yang diberikan  oleh  penanggung ( kafil )  kepada  pihak  ketiga  untuk  memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung ( makful ) kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung  jawab  orang  lain  sebagai  penjamin.  Atas  jasanya  penjamin  dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.
Dalam perbankan syariah, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank ( Bank Guarantee ), baik dalam rangka mengikuti tender ( bid bond ), pelaksanaan proyek  ( Performance  Bond ),  ataupun  jaminan  atas  pembayaran  lebih  dulu ( Advance Payment Bond ). Secara umum skema kafalah dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

## 8. Perwakilan (Wakalah)
Wakalah ( deputyship ),  atau  biasa  disebut  perwakilan  adalah  pelimpahan kekuasaan  oleh  satu pihak  ( muwakil )  kepada  pihak  lain  ( wakil )  dalam  hal-hal boleh  diwakilkan.  Atas  jasanya,  maka  penerima  kekuasaan  dapat  meminta imbalan  tertentu  dari  pemberi  amanah.  Dalam  hal  ini,  pihak  kedua  hanya melakukan  sesuatu  sebatas  kuasa  atau  wewenang  yang  diberikan  oleh  pihak pertama. Dalam prakteknya perbankan syariah, wakalah terjadi  apabila nasabah memberikan  kuasa  kepada  bank  untuk  mewakili  dirinya  melakukan  pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

## 9. Qardh.
Qardh adalah pinjaman uang.(Karim: 2004) Yakni adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan  tanpa  mengharapkan  imbalan.  Aplikasi qardh dalam  perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:
a. Sebagai  peminjaman  talangan  haji,  di  mana  nasabah  calon  haji  diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah melunasinnya sebelum keberangkatannya ke haji.
b. Sebagai  pinjaman  tunai  ( cash  Advanced )  dari  produk  kartu  kredit  syariah, dimana  nasabah  diberi  keluasaan  untuk  menarik  uang  tunai  milik  bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan  memberatkan  si  pengusaha  bila  diberikan  pembiayaan  dengan  skema jual beli , ijarah atau bagi hasil.
d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan  mengembalikan  dana  pinjaman  itu  secara  sisilan  melalui  pemotongan gajinya.

## Penutup
Pada  tulisan  ini  telah  dibahas  aplikasi  keuangan  Syariah  yang  berkaitan dengan  produk  perbankan  yakni  menghimpun  dana  simpanan  dan  investasi,
sistem  bagi  hasil  ( profit  Sharing ),  jual  beli  dengan  akad  Murabahah,  sewa menyewa (Ijarah) dan Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan.
Pelaksanaan  aplikasi  tersebut  sering  kita  jumpai  ditengah-tengah masyarakat,  karena  pelaksanaannya  sudah  dilakukan  oleh  masyarakat  walaupun pada  saat itu  mereka belum  memberikan nama dalam transaksinya,  namun yang sangat  penting  adalah  dalam  pelaksanaannya  mereka  melakukan  transaksi  yang tidak bertentangan dengan syariah.
Isue kontemporer yang dapat kita teliti lebih lanjut adalah Sukuk Ritel dan Sukuk  Tabungan  yang  sudah  menjadi  solusi  Pemerintah  dalam  membiayai pembangunan  berbagai  proyek  APBN  di  Indonesia. Sesuai  dengan  kemajuan zaman,  maka  transaksi  perbankan  akan  terus  berkembang  sesuai  dengan kebutuhan  manusia,  oleh  karena  itu  hendaknya  para  praktisi  perbankan  syariah hendaknya  akan  terus  meng-update    sehingga  bisa  bersaing  dengan  perbankan konvensional  yang  semakin  dicintai  oleh  nasabahnya.  Dengan  beroperasinya Bank  Syariah  di  Indonesia,  maka  semua  umat  islam  harus  beralih  kepada operasional perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman  A.  Karim.  2004, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan .  Edisi ketiga Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Andri  Soemitra,  2009 Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Edisi  Kedua,
Jakarta, Kencana.
Ascarya. 2007, Akad dan Bank Syariah . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Heri  Sudarsono. 2005, Bank dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskripsi  dan
Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori dan Praktek. Jakarta: Gema Insani.
Muhammad,  2014,  Manajemen  Dana  Bank  Syariah,  Depok,  PT  RajaGrafindo Persada
Musthafa Dib Al-Bugha. 2010 Buku Pintar Transaksi Syariah terj. Fakhri Ghafur. Jakarta: Hikmah.
Sutan    Remy  Sjahdeini,  2014. Perbankan  Syariah,  Produk-produk  dan  aspek- aspek hukumnya , Jakarta, Kencana Prenadamedia Group Ghafur. Jakarta:
Veithzal  Rivai  dan  Adriana  Permata  Veithzal.  2007 Credit  Management Handbook  Teori, konsep,  Prosedur  dan  aplikasi  Paduan  Praktis,  Bankir dan Nasabah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Veithzal  Rivai  dan  Adriana  Permata  Veithzal.  2008. Islamic  Financial Management, Teori, konsep dan aplikasi Paduan Praktis untuk Lembaga Keuangan,  Nasabah,  praktis  dan  Mahasiswa. Jakarta:  Rajagrafindo Persada
Zainul Arifin, Dasar-dasr Manajemen Bank Syariah, 2002. Jakarta, Alvabeta dan Tazkia Institute