## PEKERJA ANAK DAN PERMASALAHANNYA

## Oleh: Nandi*)

## ABSTRAK
Permasalahan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  akan  bertambah  dengan adanya  pengeksploitasian  dan  keberadaan  pekerja  anak.  Pekerja  anak adalah  sebuah  istilah  untuk  mempekerjakan  anak  kecil.  Istilah  pekerja anak  dapat  memiliki  konotasi  pengeksploitasian anak  kecil  atas  tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian  mereka,  keamanannya,  kesehatan,  dan  prospek  masa depan. Kebanyakan dari para pekerja anak tidak sempat lagi menikmati masa  bermain  atau  bersekolah  sebagaimana  anak-anak  yang  lain. Mereka  yang  belum  cukup  umur  itu,  bekerja  keras  layaknya  orang dewasa, baik di sektor formal maupun informal.
Upaya  penyelamatan  masa  depan  pekerja  anak  diperlukan  model pemecahan yang  bersifat holistik-komprehensif. Dari berbagai pendekatan  yang  bisa  dilakukan,  diantaranya  melalui  pendekatan  yang bersifat  client  centered  (berpusat  pada  klien/pekerja  anak)  yang merupakan pendekatan manajemen kasus.
Kata  kunci:  Pekerja  anak,  Ketenagakerjaan,  Penanggulangan  pekerja anak.

## 1. Pendahuluan
Anak  adalah  generasi  yang  akan  menjadi  penerus  bangsa sehingga  mereka  harus  dipersiapkan  dan  diarahkan  sejak  dini  agar dapat  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  anak  yang  sehat  jasmani  dan rohani,  maju,  mandiri,  dan  sejahtera  menjadi  sumber  daya  yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.
Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang  orangtua  dilarang  menelantarkan  anaknya,  sebagaimana  diatur oleh  Undang-undang  No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.
*) Nandi, S.Pd., adalah Dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.
Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat  menikmati  hak  tumbuh  dan  berkembang  karena  berbagai  faktor yang  berkaitan  dengan  keterbatasan  kemampuan  ekonomi  keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin, terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga  untuk  secara  kolektif  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Kondisi demikian  mendorong  anak-anak  yang  belum  mencapai  usia  untuk bekerja  terpaksa  harus  bekerja.  Hasil  penelitian  menunjukkan,  anak- anak  yang  bekerja  ternyata  bukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri, melainkan  justru  untuk  membantu  memenuhi  kebutuhan  ekonomi keluarga.  Dalam  UU  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, disebutkan  bahwa  pekerja  anak  adalah  anak-anak  yang  berusia  di bawah  18  tahun.  Anak-anak  boleh  dipekerjakan  dengan  syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Otonomi  Daerah  Nomor  5 Tahun  2001  tentang  Penanggulangan  Pekerja  Anak  Pasal  1, menyatakan  bahwa  pekerja  anak  adalah  anak  yang  melakukan  semua jenis  pekerjaan  yang  membahayakan  kesehatan  dan  menghambat proses  belajar  serta  tumbuh  kembang,  ayat  selanjutnya  menyatakan bahwa  Penanggulangan  Pekerja  Anak  atau  disebut  PPA  adalah  suatu kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  menghapus,  mengurangi  dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.
Pekerja  anak  adalah  masalah  sosial  yang  telah  menjadi  isu  dan agenda global bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukkan, jumlah pekerja anak di  dunia  mencapai  sekitar  200  juta  jiwa.  Dari  jumlah  itu,  75  persen berada di Afrika, 7 persen di Amerika Latin, dan 18 persen di Asia.
Di  Indonesia,  diperkirakan  terdapat  2,4  juta  pekerja  anak.  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  angka  lebih  besar,  yaitu  2,5  juta  jiwa. Angka  yang  tercatat  tersebut  baru  data  anak  jalanan,  belum  termasuk anak-anak yang terjun di sektor industri.
Menurut BPS, usia yang dapat dikategorikan pekerja anak adalah mereka  yang  berumur  10  -  14  tahun.  Jika  katagori  yang  dipakai  lebih luas sesuai dengan instrumen internasional tentang anak, yaitu usia 0 - 18  tahun,  jumlah  pekerja  anak  akan  jauh  lebih  besar.  Pekerja  anak diyakini  akan  terus  bertambah  menyusul  krisis  ekonomi  yang  tidak kunjung  usai  sejak  tahun  1997.  Kecenderungan  meningkatnya  jumlah pekerja  anak  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  anak  jalanan  setiap tahunnya.  Dalam banyak  kasus,  anak-anak  yang  masuk ke pasar  kerja merupakan  rasionalisasi  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  keluarga yang dilanda kemiskinan.
Sumbangan  pekerja  anak  untuk  ekonomi  keluarga  tidak  kecil. Menurut  laporan  yang  diungkap  PBB,  pekerja  anak  rata-rata  memberi
sumbangan  20  persen  bagi  ekonomi  keluarga.  Bahkan,  berdasarkan hasil  survei  Yayasan  Pendidikan  Indonesia  tahun  2001,  terungkap bahwa  100  persen  anak-anak  bekerja  atas  kemauan  sendiri.  Hal  yang menarik,  anak-anak  juga  merasakan  manfaat  selama  mereka  bekerja. Beberapa  manfaat  yang  diakui  para  pekerja  anak  sebagai  faktor  yang mendorong  mereka  bekerja  adalah  mendapat  uang  setiap  minggu, banyak  teman,  ada  kegiatan  yang  bermanfaat,  dapat  membantu orangtua, dan ada pengalaman kerja.

## 2. Perkembangan Pekerja Anak
Perkembangan  pekerja  anak  tahun  2002  -  2003  dapat  dilihat berdasarkan  hasil  Survey  Angkatan  Kerja  Nasional  yang  diuraikan  di bawah ini. Pada tahun 2002 terdapat 842, 228 ribu orang yang bekerja, menurun menjadi sebesar 566,526 ribu pada tahun 2003. Pekerja anak di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Pada tahun 2002, anak  yang  bekerja  di  perdesaan  berjumlah  82  persen,  dan  pada  tahun 2003  menurun  menjadi  sebesar  447,027  persen.  Di  perkotaan,  jumlah anak yang bekerja sebesar 18 persen atau 150,931 ribu.
Tabel 1 Jumlah Anak Usia < 15 Yang Bekerja Tahun 2002 - 2003
Daerah 2002 % 2003 % Kota 150.931 18 119.499 21 Desa 691.297 82 447.027 79 Jumlah 842.228 100 566.526 100
Sumber : Sakernas, 2002 dan 2003.
Sebagaimana  diuraikan  pada  tabel  di  atas,  pekerja  anak  lebih banyak  berada  di  perdesaan  dibandingkan  perkotaan,  padahal perdesaan  erat  kaitannya  dengan  sektor  pertanian.  Keadaan  tersebut dapat  dilihat dari  tabel  di  bawah  ini, dimana  sebagian  besar anak  yang bekerja  di  sektor  pertanian.  Pada  tahun  2002,  74  persen  bekerja  di sektor  pertanian.  Pada  tahun  2003,  jumlah  tersebut  menurun  menjadi sebesar  63  persen.  Selain  itu,  anak-  anak  yang  bekerja  pada  sektor industri, pada tahun 2002, sebesar 25 dan menurun menjadi sebesar 19 persen  pada  tahun  2003.  Sedangkan  pekerja  anak  pada  sektor  jasa, mengalami peningkatan dari sebesar 1 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 18 persen pada tahun 2003.
Tabel 2 Jumlah Anak Usia < 15 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 - 2003
Lapangan Usaha 2002 % 2003 % 1. Pertanian 622.181 74 355.988 63 2. Industri 210.663 25 108.735 19 3. Jasa 9.385 1 101.804 18 Jumlah 842.228 100 566.526 100
Sumber : Sakernas 2002 dan 2003
Tabel 3 Status Pekerja Anak Tahun 2002 - 2003
Status 2002 % 2003 % Berusaha sendiri 33.084 4 23.993 4 Berusaha dibantu buruh 77.257 9 17.544 3 Pekerja tetap 463 0 0 0 Buruh/Karyawan 106.200 13 78.704 14 Pek. Bebas Pertanian 24.402 3 14.905 3 Pek. Bebas Non-Pertanian 18.198 2 12.512 2 Pekerja tak dibayar 582.624 69 418.868 74 Jumlah 842.228 100 566.526 100
Sumber : Sakernas 2002 dan 2003
Bila  dilihat  menurut  status  pekerjaan,  anak-anak  lebih  banyak bekerja  di  sektor  non-formal  dibandingkan  sektor  formal.  Sektor  non formal  terdiri  atas  berusaha  sendiri,  misalnya  menjadi  penjual  koran, penyesemir  sepatu,  tukang  parkir,  atau  jenis  pekerjaan  lain.  Selain  itu, yang bekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian serta sebagai pekerja  tak dibayar  berjumlah  78 persen  pada  tahun  2002.  Dari  jumlah tersebut,  ternyata  sebagian  besar  (69  persen)  adalah  pekerja  tidak dibayar karena harus membantu usaha orang tua atau keluarga.
Pada  sektor  formal,  anak-anak  yang  bekerja  sebagai  pekerja tetap,  pada  tahun  2002  adalah  13  persen  menjadi  sebesar  14  persen pada  tahun  2003.  yakni  anak-anak  yang  bekerja  di  industri  besar sebagai buruh tetap.

## 3. Status Praktek Pekerja Anak-Anak dan Upah Pekerja Minimum
Buruh anak-anak ada baik di kota maupun desa, dan baik di sektor formal maupun non-formal. Sebuah survei oleh Himpunan
Kesejahteraan Anak Indonesia pada 1996 menemukan bahwa 1,92 juta anak-anak  berumur  antara  10  dan  14  tahun  bekerja  paling  tidak  4  jam sehari.  Himpunan  itu  percaya  bahwa  angka  ini  berarti  8,5  persen  dari semua anak-anak. Namun jumlah keseluruhan anak-anak yang bekerja barangkali  jauh  lebih  tinggi  karena  dokumen  tentang  usia  anak-anak mudah sekali dipalsukan dan karena anak-anak di bawah 10 tahun tidak disertakan  dalam  survei  itu.  Angka  itu  diyakini  sudah  lebih  tinggi  lagi akibat  krisis  ekonomi  1998.  Meskipun  data  tidak  tersedia,  masyarakat luas  sepakat  bahwa  sekitar  dua  juta  anak-anak  bekerja  paling  tidak empat jam sehari.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  pertama  yang  terpilih  untuk ikut  dalam  Program  Penghapusan  Buruh  Anak-Anak  Internasional (IPEC),  dan  menandatangani  sebuah  nota  kesepahaman  dengan  ILO pada  1992  untuk  memimpin  kerja  sama  di  bawah  program  ini. Pemerintah dan ILO menandatangani sebuah nota lain mengenai buruh anak-anak pada Maret 1997 yang mengikat mereka dalam kesepakatan untuk  memajukan  persyaratan  yang  memungkinkan  pemerintah melindungi buruh anak-anak dan secara bertahap melarang, membatasi dan mengatur buruh anak-anak dengan tujuan akhir menghapuskannya.
Pemerintah  mengakui  adanya  golongan  anak-anak  yang  harus bekerja  karena  alasan  sosial-ekonomi,  dan  pada  1987  Menteri  Tenaga Kerja  mengeluarkan  sebuah  peraturan,  "Perlindungan  bagi  Anak-Anak Yang  Terpaksa Bekerja."  Peraturan  ini  mengizinkan penggunaan anak- anak  di  bawah  usia  14  tahun  yang  terpaksa  bekerja  untuk  membantu pendapatan  keluarga  mereka.  Peraturan  ini  juga  mewajibkan  adanya izin  orang-tua,  melarang  pekerjaan  yang  berbahaya  dan  berat, membatasi lama kerja empat jam sehari, dan mewajibkan majikan untuk melaporkan  jumlah  anak  yang  bekerja  di  bawah  ketentuan  ini.  Namun peraturan  ini  tidak  menetapkan  usia  minimum  untuk  anak-anak  dalam kategori  ini,  yang  secara  efektif  menggantikan  ordinansi  pemerintah kolonial  tahun  1925  tentang  "Upaya  Membatasi  Buruh  Anak-Anak  dan Kerja Malam bagi Wanita" yang masih berlaku sebagai undang-undang sampai sekarang tentang buruh anak-anak dan yang menetapkan batas usia kerja minium 12 tahun. Peraturan tahun 1987 itu tidak diberlakukan. Belum  ada  majikan  yang  diajukan  ke  pengadilan  atas  pelanggaran terhadap  peraturan  tentang  hakikat  pekerjaan  anak-anak,  dan  belum ada  laporan  yang  dikumpulkan  dari  perusahaan-perusahaan  yang mempekerjakan anak-anak.
Undang-Undang  No.  1  tahun  1951  dimaksudkan  untuk melaksanakan  upaya  perburuhan  tertentu,  termasuk  ketentuan mengenai  buruh  anak-anak  yang  akan  menggantikan  perundang- undangan  tahun  1925  itu.  Namun,  peraturan  pelaksanaan  untuk ketentuan pekerja anak-anak belum pernah dikeluarkan. Jadi ketentuan
buruh anak-anak tahun 1951 itu masih belum sah. Pemerintah melarang kerja  paksa  dan  terikat  bagi  anak-anak,  tapi  tidak  melaksanakan larangan ini secara efektif (lihat Bagian 6.c.)
Undang-Undang  Ketenagakerjaan  tahun  1997  melarang  majikan mempekerjakan  anak-anak  di  bawah  umur  15  tahun,  namun  mereka boleh  mempekerjakan  anak-anak  yang  terpaksa bekerja  karena  alasan ekonomi. Undang-undang baru itu, yang dijadwalkan berlaku pada 1999, mengandung  larangan  serupa  dengan  yang  ada  pada  peraturan  tahun 1987  mengenai  majikan  yang  mempekerjakan  anak-anak.  Undang- undang  ini  juga  menyatakan  bahwa  remaja  (antara  15  dan  17  tahun) tidak  boleh  bekerja  pada  jam-jam  tertentu  di  malam  hari,  di  bawah tanah,  di  pertambangan,  atau  pada  pekerjaan  yang  bisa  memberi dampak negatif pada moral, seperti di tempat-tempat hiburan.
Menurut  data  perburuhan  pemerintah,  kebanyakan  buruh  anak- anak bekerja di sektor pertanian, meskipun jumlah pekerja anak-anak di kota-kota  sudah  meningkat  besar  karena  urbanisasi.  Sebuah  LSM terkemuka  memperkirakan  pada  1998  bahwa  1,92  juta  anak-anak bekerja lebih dari empat jam sehari. Dari jumlah ini, 1,67 juta bekerja di desa-desa  dan  249.000  bekerja  di  kota-kota.  Menurut  perkiraaan  LSM itu,  jumlah  buruh  anak  laki-laki  lebih  banyak  daripada  anak  perempuan di  pedesaan:  1,01  juta  anak  laki-laki  dan  662.000  anak  perempuan bekerja.  Sebaliknya  di  kota-kota  jumlah  anak  perempuan  yang  bekerja melampaui  anak  laki-laki:  119.402  anak  laki-laki  dan  130.000  anak perempuan bekerja.
Anak-anak  lebih  banyak  bekerja  di  sektor  non-formal  ketimbang sektor  formal.  Di  sektor  formal  pekerjaan  anak-anak  cenderung  ada  di garis  batas  antara  ekonomi  formal  dan  non-formal,  seperti  bersama- sama  dengan  orang  tua  mereka  di  industri  rumah  tangga  dan  di perkebunan,  di  toko  milik  keluarga  atau  pabrik  kecil,  terutama  pabrik yang  merupakan  "satelit"  bagi  industri  besar.  Ada  juga anak-anak yang bekerja  di  industri  besar  meskipun  jumlahnya  tidak  diketahui,  terutama karena dokumen yang membuktikan usia mereka mudah dipalsukan. Di sektor  informal,  mereka  menjadi  tukang  koran,  tukang  semir,  tukang parkir,  atau  cara  lain  untuk  mendapatkan  uang.  Banyak  anak-anak bekerja  di  lingkungan  yang  berbahaya  seperti  menjadi  pemulung  dan tukang  sampah,  atau  di  jermal  ikan  dan  kapal  nelayan.  Sebuah  LSM terkemuka memperkirakan bahwa pada 1998, 3.200 anak-anak bekerja di jermal-jermal lepas pantai, sering dalam kondisi yang mengenaskan.
Banyak  pembantu  rumah  tangga  adalah  wanita di  bawah  usia 15 tahun.  Meskipun  angka  yang  tepat  tidak  tersedia,  diperkirakan  jumlah pembantu  rumah  tangga  anak-anak  mencapai  1,5  juta. Para pengamat sepakat  bahwa  jumlah  ini  naik  pada  1998  sebagai  akibat  dari  krisis ekonomi.  Sebuah  survei  yang  dilakukan  pada  1995  mengungkapkan
bahwa jam kerja anak-anak ini panjang, upah mereka kecil dan mereka sering tidak sadar akan hak mereka serta sering jauh dari keluarga.
Sebuah  undang-undang  tahun  1994  memperpanjang  masa  wajib belajar dari enam tahun menjadi sembilan tahun, tapi undang-undang itu belum  sepenuhnya  dilaksanakan  karena  tidak  memadainya  fasilitas sekolah  serta  kurangnya  sumber  daya  keuangan  keluarga  untuk menunjang  agar  anak-anak  tetap  bersekolah.  Sebuah  LSM  terkemuka melaporkan  bahwa  8  juta  anak-anak putus  sekolah dasar  setelah  krisis ekonomi mulai pada 1997. Sejumlah majikan mempekerjakan anak-anak karena  mereka  lebih  mudah  diatur  ketimbang  orang  dewasa,  dan cenderung  tidak  membentuk  serikat  pekerja  atau  mengajukan  tuntutan kepada  majikan.  Anak-anak  yang  bekerja  di  pabrik  biasanya  bekerja sama lamanya dengan orang dewasa. Anak-anak bekerja antara lain di industri  perabotan  rumah  tangga  dari  rotan  dan  kayu,  industri  pakaian, industri sepatu, pengolahan makanan, dan pabrik mainan anak-anak.

## 4. Penanggulangan Pekerja Anak
Upaya  penanggulangan  pekerja  anak  perlu  dilakukan  secara terpadu antar sektor di pusat dan daerah. Penanggulangan pekerja anak merupakan  dilema  pemerintah  ingin  melarang  pekerja  anak  dan mengharapkan  semua  anak  usia  sekolah  dapat  mengembangkan intelektualitasnya di sekolah, untuk mendapatkan sumber daya manusia yang  bermutu  di  masa  depan.  Sementara  di  sisi  lain  pemerintah  pun tidak  dapat  menghindar  dari  kenyataan  bahwa  masih  banyak  keluarga miskin,  sehingga  mengijinkan  anak-anak  terpaksa  harus  bekerja.  Pada intinya pengentasan pekerja anak ini diupayakan melalui akarnya, yaitu dari sisi keluarga, yakni keluarga miskin.
Bagi  anak-anak  yang  terpaksa  karena  alasan  sosial  -  ekonomi, dalam  upaya  menambah  pendapatan  keluarga, maka pada  tahun  1987 Menteri  Tenaga  Kerja  mengeluarkan  peraturan,  "Perlindungan  bagi Anak-Anak  Yang  Terpaksa  Bekerja".  Dalam  ketentuan  ini  pemerintah mengijinkan  penggunaan  anak-anak  di  bawah  usia  14  tahun  dengan mewajibkan  adanya  izin  orang-tua  dan  melarang  pekerjaan  yang berbahaya, serta pekerjaan berat dan membatasi lama kerja empat jam sehari.  Di  samping  itu, pengusaha  wajib  melaporkan  jumlah anak  yang bekerja di bawah ketentuan tersebut.
Perlindungan  dari  sisi  penawaran  dilaksanakan  melalui  program lintas  sektor  yang  dimaksudkan  untuk  membatasi  pekerja  anak  dari sumber  atau  institusi  yang  melahirkan  pekerja  anak  dengan  melalui tindakan  preventif.  Program-program  aksi  antara  lain  Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Tabungan Keluarga Sejahtera, Kredit Usaha Keluarga Sejahtera,
Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Kemitraan Dalam Berusaha, Gerakan Wajib Belajar, Gerakan Nasional Orangtua Asuh.
Dari  sisi  permintaan,  upaya  penanggulangan  pekerja  anak dilakukan  melalui  industri  atau  perusahaan yang mempekerjakan  anak. Ditengarai  masih  ada  perusahaan  yang  mempekerjakan  anak  karena beberapa  hal  antara  lain  upah  yang  lebih  murah,  biaya  produksi  lebih sedikit,  usia  mereka  relatif  muda  sehingga  sangat  mudah  diatur,  tidak banyak menuntut seperti pekerja dewasa.

## 5. Model pemecahan
Mengingat  betapa  pentingnya untuk  menyelamatkan  masa  depan pekerja anak, tentu diperlukan model pemecahan yang bersifat holistik- komprehensif.  Dari  berbagai  pendekatan  yang  bisa  dilakukan,  ada pendekatan  yang  bersifat client  centered (berpusat  pada  klien/pekerja anak)  yang  juga  direkomendasikan  Pusat  Kajian  Pembangunan Masyarakat  Unika  Atmajaya  (2000),  yakni  pendekatan  manajemen kasus. Dalam pendekatan manajemen kasus ada langkah-langkah yang bisa dilakukan.
Pertama,  penggalian  kebutuhan.  Tahap  ini  dilakukan  untuk mengenal dan memahami kebutuhan pekerja anak. Di samping itu digali pula  tentang  kemampuan  anak  dan  kelompok  terdekatnya  (keluarga atau  teman  sebaya)  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan  kebutuhan emosionalnya.  Di  samping  itu  juga  dilakukan  upaya  untuk  menggali sumber  daya  lembaga  formal  (sekolah,  lembaga  sosial  dan  lain-lain) untuk  mengidentifikasi  bantuan  yang  dapat  diberikan  kepada  pekerja anak tersebut.
Kedua,  perencanaan  pelayanan.  Untuk  tahap  ini  dibentuk  tim penanganan  kasus  yang  terdiri  dari  berbagai  profesi/lembaga  yang terkait sesuai dengan masalah yang dihadapi pekerja anak.
Ketiga,  pengadaan  pelayanan.  Tahap  ini  merupakan  tahap implementasi dengan cara menghubungkan pekerja anak dengan pihak- pihak yang berkompeten untuk mendapatkan pelayanan.
Keempat,  pemantauan.  Hal  ini  perlu  dilakukan  secara  terus- menerus  agar  dapat  diketahui  perkembangan  kemajuan  klien  (pekerja anak), dan pelayanan yang diberikan tidak terputus di tengah jalan.
Inilah  bagian  kecil  dari  upaya  yang  bisa  dilakukan.  Bila  dalam pelaksanaannya  ada  perhatian  dan  keterpaduan  semua  pihak,  bukan mustahil  eksploitasi  anak  bisa  dikikis,  atau  setidaknya  bisa  mengurangi penderitan pekerja anak dalam menjalani kehidupannya.

## 6. Penutup
Permasalahan  pekerja  anak  di  Indonesia  akan  semakin  pelik  jika dibiarkan  saja.  Semakin  hari  semakin  meningkat  jumlah  anak  yang
menjadi  pekerja,  jika  tidak  dilindungi  oleh  undang-undang,  maka semakin  besar  pula  peluang  pengekploitasian  hak  asasi  anak  dan memperbesar angka kemiskinan penduduk baik di desa maupun di kota.
Banyak  penyebab  anak  sebagai  pekerja,  salah  satu  yang  paling mendasar  adalah  alasan  kebutuhan  sosial-ekonomi,  selain  seorang anak memutuskan untuk menjadi pekerja anak adalah keinginan sendiri. Pekerja  anak  tersebar  pada  beberapa  sektor  baik  formal  maupun informal  dengan  tingkat  pendapatan  rendah  dan  perlindungan ketenagakerjaan yang tidak pasti.
Untuk  mengatasi  masalah  pekerja  anak  dan  anak  putus  sekolah, seyogianya  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  yang  berpihak  pada rakyat  kecil,  seperti  menyediakan  lapangan  kerja,  memberikan  bekal keterampilan  dan  modal  usaha  yang  dapat  dikembangkan,  misalnya melalui koperasi unit desa.
Hal  yang  tidak  kalah  penting  adalah  sosialisasi  atau  kampanye mengenai pentingnya pendidikan. Memberikan pemahaman tentang arti pendidikan  bagi  generasi  lanjut  sangat  mendesak  dilakukan.  Hal  ini mengingat  para  orang  tua  dan  anak  cenderung  berpikir  pendek,  yakni bekerja  mencari  uang  untuk  bertahan  hidup.  Sosialisasi  bisa  dilakukan siapa  saja,  baik  oleh  lembaga  pemerintahan  maupun  organisasi kemasyarakatan.

## Daftar Pustaka
Davis, Shelley.1997. Child Labor in Agriculture . ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education Bloomington IN. Hafid.  2004. Hentikan  Eksploitasi  terhadap  Anak-anak  . Artikel  pada Pikiran-Rakyat Sabtu, 26 Juni 2004. Hamot,  Gregory  E.  -  Jensen,  Elizabeth  S.2003. Teaching  about  Child Labor  and  International  Human  Rights. ERIC  Clearinghouse  for Social Studies/Social Science Education Bloomington IN. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tanggal 8 Januari 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja
Anak.
Laporan  Amerika  Serikat  Tentang  Pelaksanaan  Hak  Asasi  Manusia  Di Indonesia  Tahun  1998.  Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat. Jakarta.
Supenti,  Titin  .  2003. DATA  DAN  ANALISIS  Perkembangan  Pekerja Anak Tahun 2002-2003 . Pusdatinaker, Balitfo.
Vaknin,  Sam. The  Morality  of  Child  Labor. United  Press  International (UPI) Thomas  R.  DeGregori.  2002. Child  Labor  or  Child  Prostitution?. Iowa State Press.
UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.