## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO
Mamluatun Ni’mah, M.Pd*
* IAI Zainul Hasan Genggong Probolinggo, email: luluknikmahasa@gmail.com
Abstract: Probolinggo  has  done  the  policy  of  planning  worthy children regency. It can be said that Probolinggo has just step up to  do  that  policy.  The  purpose  of  the  research  is  to  describe  the implementation  of  planning  worthy  children  regency  in
Probolinggo  and  to  know  the  factors  that  support  and  embedded the  success  of  the  policy.  The  research  used  qualitative  approach by descriptive research. The result of the research showed that the implementation  of  worthy  children  policy  used  Darwin  theory  by doing  3  steps:  interpreting,  organizing  and  applying.  The  factors that supports its success is the commitment of departments and the leader  in  fulfilling  the  facilities  and  budgeting,  although  the  ego- sectoral  of  departments  were  still  exist.  This  could  slow  up  the coordination  and  the  success  of  KLA.  In  sort,  it  needs  more intentional  coordination  and  the  same  commitment  and  paradigm from the regency to rural level.
Keywords: implementation, worthy children regency

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Probolinggo  memiliki  luas  wilayah  1.696,17  km 2 yang berbatasan  dengan  selat  Madura  di  sisi  utara,  sisi  selatan  berbatasan  dengan Kabupaten  Lumajang  dan  Malang,  sisi  barat  berbatasan  dengan  Kabupaten Pasuruan,  sisi  timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Situbondo  dan  Jember,  dan utara bagian tengah berbatasan dengan Kota Probolinggo. Kabupaten Probolinggo juga  terdiri  dari  24  kecamatan,  325  desa  dan  5  kelurahan  yang  pada  tahun  2014 jumlah penduduknya mencapai 1.092.036 jiwa.
Berbagai  program  pro-rakyat  telah  dicanangkan  untuk  bisa  mencakup  luas wilayah  tersebut  namun  masih  menyisakan  permasalahan  yang  cukup  berarti, salah satunya adalah permasalahan anak. Masih terdapat problem kekerasan anak yang  sering  mengemuka  di  tengah-tengah  masyarakat,  belum  adanya  kepedulian berbagai  pihak  terhadap  pendidikan  dan  kesehatan  anak.  Terlebih,  anak merupakan  anugerah  Allah  SWT.  yang  harus  mendapatkan  perhatian  khusus, sehingga tumbuh kembang dan kepribadiannya sesuai dengan harapan dan tujuan
penciptaannya.  Selain  itu,  anak  perlu  difasilitasi  kebutuhan  khususnya  dengan memberikan sarana terbaik bagi tumbuh kembangnya.
Sejalan  dengan  rencana  strategis  pemerintah  RI  yang  berkaitan  dengan perlindungan  anak  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 serta  upaya  untuk  membangun  generasi  bangsa  yang  sesuai  dengan  tumbuh kembang  anak  dan  juga  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak Republik  Indonesia, maka pada tanggal 29 Juli  2015, Bupati Probolinggo  Tantriana  Sari,  SE.,  mendeklarasikan  dan  me- launching Kabupaten Probolinggo  sebagai  Kabupaten  layak  Anak  (KLA).  Deklarasi  itu  sendiri  digelar di Pendopo Kabupaten dengan dihadiri Kak Seto sebagai tokoh Pemerhati Anak.
Dari  deklarasi  KLA  tersebut,  dibuatlah  keputusan  Bupati  nomor:
411.3/1485/426.12/2014  tentang  pembentukan  gugus  tugas  Kabupaten  Layak Anak  (KLA)  Kabupaten  Probolinggo.  Kabupaten  Probolinggo  berkomitmen mewujudkan  penguatan  kelembagaan,  pemenuhan  hak  sipil  anak,  pemenuhan lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif,  pemenuhan  kesehatan  dan kesejahteraan  dasar  anak,  pemenuhan  pendidikan  dan  rekreasi  anak  serta perlindungan khusus.
Selanjutnya,  dipilihlah  empat  kecamatan  sebagai pilot  project pelaksanaan program  kebijakan  tersebut,  antara  lain:  Kecamatan  Kraksaan,  Kecamatan Krejengan,  Kecamatan  Besuk  dan  Kecamatan  Paiton.  Dipilahnya  empat kecamatan  tersebut  sangatlah  beralasan  karena  keempatnya  telah  memiliki prasayarat  pelaksanaan program tersebut,  yaitu fasilitas umum  yang ramah anak, fasilitas  pendidikan  (sudah  banyak  sekolah  yang  ber-adiwiyata),  serta  fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan yang cukup layak.
Sejalan  dengan  upaya  Kabupaten  Probolinggo  dalam  mencanangkan Kabupaten  Layak  Anak,  Pemerintah  sebenarnya  telah  berupaya  aktif  dalam menangani  dan  melindungi  anak  melalui  kebijakan  dan  mengeluarkan  Undang- Undang  Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2013  Pasal  1  yang  berbunyi:  “Pemenuhan Hak  Pendidikan  Anak  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik pada usia anak secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Selain itu, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Pasal  4  tentang  perlindungan  anak: “Menyebutkan  bahwa  anak  mempunyai  hak  untuk  dapat  hidup  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Disebutkan  di  atas  salah  satunya  adalah  berpartisipasi  yang  dijabarkan  sebagai hak untuk berpendapat dan didengarkan suaranya.”
Karena  tiap  daerah  memiliki  kewenangan  masing-masing  untuk  mengatur dan  berinovasi  dalam  melaksanakan  program  di  daerahnya  maka  setiap  daerah mengimplementasikan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat  ini  menjadi berbeda-beda.  Kabupaten  Probolinggo  telah  melakukan  kebijakan  pencanangan Kabupaten  Layak  Anak.  Dari  latar  belakang  di  atas,  peneliti  tertarik  untuk mengetahui  gambaran  implementasi  kabupaten  layak  anak  di  kabupaten Probolinggo  yang  telah  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  selama  1  tahun  (tahun 2015).  Program  KLA  di  Kabupaten  Probolinggo  tergolong  baru  dimulai,  tetapi banyak  terobosan-terobosan  yang  sudah  dilakukan.  Salah  satunya  adalah  ruang publik  yang  ramah  anak,  seperti  taman  bermain  di  kawasan  alun-alun  Kraksaan, SL  Park sebagai  ruang  terbuka  hijau  dan  telah  dilengkapi  beberapa  sarana permainan.  Selain  gambaran  implementasi  kebijakan  kabupaten  layak  anak  di Kabupaten  Probolinggo,  peneliti  juga  ingin  mengetahui  faktor  pendukung  dan penghambat  yang  mempengaruhi  keberhasilan  ataupun  kegagalan  implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Probolinggo.
Implementasi adalah kegiatan merumuskan to implement
(mengimplementasikan)  yang  berarti  menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan sesuatu dan to give practical effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) termasuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan 1 . Implementasi kebijakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Udoji  dalam  Solihin  merupakan  penerapan  dari  kebijakan  publik  yang  telah dirumuskan  dan  bermuara  kepada  hasil  yang  dapat  berupa  kebijakan  itu  sendiri maupun  manfaat  yang  dapat  dirasakan  oleh  pemanfaat,  sehingga  implementasi kebijakan  perlu  dikaji  lebih  dalam  apakah  implementasi  tersebut  berhasil  sesuai dengan tujuan atau dampak dari kebijakan karena implementasi merupakan aspek yang  penting  dari  keseluruhan  proses  kebijakan  yang  menghasilkan  output  yang menyangkut  seberapa  besar  perubahan  yang  dicapai  dari  tujuan  yang  telah diprogramkan  dan  perubahan  tersebut  mudah  diukur,  dimana  pelaksanaan kebijakan  adalah  sesuatu  yang  penting,  bahkan  mungkin  jauh  lebih  penting  dari pada pembuatan kebijakan 2 .
Erwan Agus dan Dyah Ratih mengutip definisi implementasi dari Pressman dan Wildavsky yang memaknai implementasi dengan beberapa kata kunci sebagai berikut:  untuk  menjalankan  kebijakan  ( to  carry  out ),  untuk  memenuhi  janji-janji sebagaimana  dinyatakan  dalam  dokumen  kebijakan  ( to  fulfill ),  untuk menghasilkan  output  sebagaimana  dinyatakan  dalam  tujuan  kebijakan  ( to produce ),  untuk  menyelesaikan  misi  yang  harus  diwujudkan  dalam  tujuan kebijakan  ( to  complete ).  Proses  implementasi  berangkat  dari  adanya  suatu kebijakan dan proses tersebut dapat dilihat pada gambar 1 3 .
1 Solihin  Abdul  Wahab,  2004, Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara , cetakan keempat, Jakarta: Bumi Aksara, hal:1
2 Ibid, hal:59
3 Erwan  Agus dan Dyah Rati, 2012, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia , Yogyakarta: Gava Media, cet.1, hal:72
Gambar 1. Bagan Proses Implementasi
Bahwasanya  unsur-unsur  dari  Implementasi  Kebijakan  yang  mutlak  harus ada sebagaimana yang diungkapkan oleh Tachjan 4 antara lain:
1) Unsur  Pelaksana. Unsur  pelaksana  dapat  dikatakan  hal  yang  utama  dalam implementasi  karena  merupakan  penggerak  atau  yang  menjalankan  suatu kebijakan.
2) Adanya  program  yang  dilaksanakan. Program  merupakan  rencana  yang bersifat  komprehensif  yang  sudah  menggambarkan  sumber  daya  yang  akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan
3) Target  group  atau  kelompok  sasaran. Tachjan  mendefinisikan  bahwa  target group  yaitu  sekelompok  orang  atau  organisasi  dalam  masyarakat  yang  akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.
Darwin menyebutkan bahwa ada beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam  persiapan  proses  implementasi,  yaitu  pendayagunaan  sumber,  keterlibatan orang  atau  sekelompok  orang  dalam  implementasi,  interpretasi,  manajemen program,  penyediaan  layanan  dan  manfaat  bagi  publik 5 .  Hal  ini  dijabarkan  oleh Joko  Widodo  mengenai  implementasi  kebijakan  yang  mencakup  tiga  tahapan, yaitu:
a) Tahapan interpretasi ( interpretation )
Tahap  interpretasi  adalah  tahapan  penjabaran  sebuah  kebijakan  yang  masih bersifat  abstrak  kedalam  keluaran  kebijakan  atau  program  bersifat  teknis operasional.  Dalam  hal  ini  kegiatannya  adalah  mengkomunikasikan  kebijakan (sosialisasi)  agar  masyarakat  ( stakeholder )  dapat  mengetahui  dan  memahami
4 Tachjan, 2006, Implementasi kebijakan Publik dan Sosial Politik , Bandung: Puslit KP2W Lemlit UNPAD, hal: 26-35
5 Joko  Widodo,  2007, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Aplikasi,  Analisis  Proses  Kebijakan  Publik , Malang: Banyumedia. Cet. 4, hal: 89

## Kinerja Implementasi
Dampak Jangka Menengah Dampak Jangka Langsung Dampak Jangka Panjang Kebijakan: tujuan dan sasaran Keluaran Kebijakan Implementer Kelompok sasaran OUTCOMES
apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan yang telah ditetapkan.
b) Tahapan pengorganisasian ( To Organized )
Pada tahap pengorganisasian ini proses kegiatan mengarah pada:
1. Pelaksana kebijakan
Pelaksana  kebijakan  yaitu  pengaturan  dan  penetapan  siapa  yang  menjadi pelaksana  kebijakan  (penentuan  lembaga  organisasi,  mana  yang  akan melaksanakan dan siapa pelakunya). Pelaksana kebijakan mencakup: (a) Dinas, Badan,  Kantor,  Unit  Pelaksana  Teknis  di  lingkugan  Pemerintah  daerah,  (b) Sektor  swasta  ( private  sector ),  (c)  Lembaga  Swadaya  masyarakat  /  LSM,  (d) Komponen  masyarakat.  Penetapan  pelaku  kebijakan  bukan  hanya  sekedar menetapkan lembaga dan siapa yang melaksanakan kebijakan akan tetapi juga menetapkan  tugas,  pokok,  fungsi,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  dari masing-masing pelaku kebijakan.
2. Standar Prosedur Operasi ( Standard Operation Procedure / SOP )
Standar  prosedur  operasional  digunakan  sebagai  pedoman,  petunjuk,  tuntunan dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar dapat mengetahui apa yang harus disiapkan  dan  dilakukan,  siapa  sasarannya,  dan  apa  hasil  yang  ingin  dicapai dari  pelaksanaan  kebijakan,  kemudian  untuk  mencegah  timbulnya  perbedaan dalam  sikap  dan  tindakan  ketika  berhadapan  dengan  permasalahan  saat kebijakan dilaksanakan.
3. Sumber daya keuangan dan peralatan
Sumber  daya  keuangan  dapat  mencakup  berapa  besar  anggaran  yang diperlukan,  dari  mana  sumber,  bagaimana  penggunaan  dan  pertanggung jawabannya,  kemudian  penetapan  sarana  dan  prasarana  yang  mencakup peralatan apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.
4. Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan
Dalam  menetapkan  manajemen  pelaksanaan  kebijakan  perlu  menetapkan  pola kepemimpinan  dan  koordinasi  di  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Jika pelaksanaan kebijakan lebih dari satu lembaga sebagai pelaku kebijakan, maka harus  jelas dan tegas pola kepemimpinan  yang digunakan, baik menggunakan gaya kepemimpinan kolegal atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator.
5. Penetapan jadwal kebijakan
Penetapan  jadwal  pelaksanaan  kebijakan  digunakan  sebagai  pedoman  dalam melaksanakan  kebijakan  dan  standar  utuk  menilai  kinerja  pelaksanaan kebijakan yang dilihat melalui dimensi proses pelaksanaan kebijakan.
c) Tahap aplikasi ( Aplication )
Tahap  aplikasi  merupakan  perwujudan  dari  pelaksanaan  masing-masing kegiatan  dalam  tahapan  interpretasi  dan  pengorganisasian.  Tahapan-tahapan dalam implementasi dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan, yaitu  membentuk  organisasi,  mengerahkan  orang,  sumber  daya,  teknologi,
menetapkan  prosedur  dan  seterusnya  agar  tujuan  kebijakan  yang  telah ditetapkan dapat diwujudkan. 6
Terdapat  empat  variabel  kebijakan  publik  yang  sangat  menentukan keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan,  seperti  yang  dikembangkan  oleh George  C.  Edward  III  yatu Direct  and  Indirect  Impact  on  Implementation yang dikutip oleh Drs. AG. Subarsono:
a. Komunikasi
Komunikasi  yang  efektif  terjadi  apabila  para  pembuat  keputusan  sudah mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan.  Setiap  keputusan  kebijakan  dan peraturan  implementasi  harus  ditransmisikan  (atau  dikomunikasikan)  kepada bagian  personalia  yang  tepat.  Selain  itu,  kebijkan  yang  dikomunikasikan  pun harus tepat, akurat dan konsisten.
b. Sumber daya
Menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino 7 , sumber daya merupakan hal  penting  dalam  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan. Indikator  sumber-sumbernya  terdiri  dari  beberapa  elemen,  yaitu:  staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
c. Disposisi atau sikap
Disposisi  atau sikap dari pelaksana  kebijakan  adalah faktor dalam  pendekatan mengenai  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik.  Kebijakan  disebut  efektif apabila para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan  tetapi  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.
d. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan  yang  telah  diputuskan  secara  politik  dengan  jalan  melakukan koordinasi dengan baik.
Menurut  Edward  III,  terdapat  dua  hal  yang  dapat  mendongkrak  kinerja struktur  birokrasi/organisasi  kearah  yang  lebih  baik,  yaitu  melakukan Standar Operating  Prosedures  (SOP) dan  melaksanakan  fragmentasi.  SOP  adalah  suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat)  untuk  melaksanaka  kegiatan  pada  tiap  harinya sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  (atau  standar  minimum  yang  dibutuhkan warga).  Sedangkan  pelaksanaan  fragmentasi  adalah  upaya  penyebaran tanggungjawab kegiatan atau aktifitas pegawai di antara beberapa unit kerja.
Erwan  Agus  dan  Dyah  Ratih  dalam  bukunya  (2012:  60)  yang  mengutip Sabatier  mengungkapkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan  atau  kegagalan  dalam  implementasi.  Terdapat  6  variabel  yang dianggap memberi kontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi,
6 Joko Widodo, 2007, hal:90-94
7 Leo Agustino, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta, hal: 151
yaitu: tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, dukungan teori yang kuat  dalam  merumuskan  kebijakan,  proses  implementasi  memiliki  dasar  hukum yang  jelas,  sehingga  menjamin  terjadi  kepatuhan  para  petugas  di  lapangan  dan kelompok  sasaran,  komitmen  dan  keahlian  para  pelaksana  kebijakan,  dukungan para stakeholder , dan stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak. Setiap kabupaten/kota dapat  dikategorikan sebagai  KLA  apabila telah  memenuhi hak anak  yang diukur dengan  Indikator  KLA  yang  terbagi  atas  penguatan  kelembagaan  dan  5  kluster yaitu:  1)  hak  sipil  dan  kebebasan,  2)  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan aternatif,  3)  kesehatan  dasar  dan  kesejahteraan,  4)  pendidikan  dan  pemanfaatan waktu  luang  serta  kegiatan  budaya  dan  5)  perlindungan  khusus 8 .  Dari  setiap kluster tersebut memiliki indikator masing-masing:
a. Penguatan Kelembagaan
1. Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak
2. Presentase anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak
3. Jumlah  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  terlatih  KHA  (Konvensi  Hak Anak)
4. Keterlibatan  lembaga  masyarakat  dan  media  massa  dalam  pemenuhan  hak dan perlindungan anak
5. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak
6. Jumlah kegiatan inovatif
b. Kluster I : Hak Sipil dan Kebebasan
1. Presentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran
2. Tersedianya fasilitas informasi layak anak
3. Persentase  Forum  Anak,  termasuk  kelompok  anak  yang  ada  di Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa/kelurahan
4. Jumlah kegiatan peningkatan kapaditas Forum Anak
c. Kluster II : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
1. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun
2. Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak
3. Tersedianya program pengasuhan berkelanjutan
d. Kluster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
1. Angka kematian bayi (AKB)
2. Prevalensi gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita
3. Persentase ASI eksklusif
4. Persentase puskesmas ramah anak (PRA)
8 Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  No.  12  Tahun  2011  tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak yang ditetapkan di Jakarta tanggal 23 Desember 2011
5. Persentase imunisasi dasar lengkap
6. Jumah  lembaga  yang  memberikan  pelayanan  kesehatan  reproduksi  remaja, pencegahan NAPZA, HIV/AIDS , pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, dan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas
7. Persentase  anak  dari  keluarga  miskin  yang  memperoleh  akses  peningkatan kesejahtraan
8. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
9. Tersedia kawasan tanpa rokok
e. Kluster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
1. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
2. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun
3. Persentase sekolah ramah anak (SRA)
4. Jumlah  sekolah  yang  memiliki  program,  sarana  dan  prasarana  perjalanan anak ked an dari sekolah
5. Tersedia fasilitas utuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah
f. Kluster V : Perlindungan Khusus
1. Persentase anak yang mendapat layanan dalam kategori perlindungan khusus
2. Jumlah  proses  diversi  yang  diupayakan  bagi  anak  yang  berkonflik  dengan hukum
3. Tersedia  mekanisme  penanggulangan  bencana  yang  memperhatikan kepentingan terbaik anak
4. Persentase  anak  yang  dibebaskan  dari  bnetuk-bentuk  pekerjaan  terburuk anak
Penelitian  dengan  judul  Implementasi  Kebijakan  Kabupaten  Layak  Anak dengan pendekatan penelitian kualitatif termasuk jenis  penelitian deskriptif  yaitu penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  fenomena-fenomena  yang  ada, baik  fenomena  yang  bersifat  alamiah  ataupun  rekayasa  manusia.  Peneliti mengumpulkan data berupa cerita responden dan latar sosial yang akan diteliti di lapangan 9 .  Jenis  penelitian  ini  bermanfaat  untuk  memberikan  pemahaman  dan penafsiran  secara  mendalam  mengenai  keadaan  dan  fakta  yang  relevan  dari implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Probolinggo.
Penetapan  responden  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis snowball sampling 10 .  Pengambilan  sampel  dilengkapi  dengan  penentuan  subjek  dan  objek penelitian.  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  dua  orang  responden  dari  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Probolinggo, satu orang responden  dari  Dinas  Pendidikan  Kab.  Probolinggo,  satu  orang  dari  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Probolinggo,  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Anak  dan,
9 Nana  Syaodih  Sukmaddinata,  2005, Metode  Penelitian  Pendidikan ,  Bandung:  Kerjasama  Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan PT Remaja Rosdakarya, hal: 72
10 Emzir, 2012, Metode Penelitian Kualitatif Analisis data , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal: 54
Kepala  Muspika  Kecamatan  Kraksaan,  Krejengan,  Besuk  dan  Paiton,  Forum Anak Kabupaten dan Forum Anak Kecamatan.
Dalam  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  teknik  observasi (pengamatan),  wawancara  (interview),  dan  dokumentasi.  Observasi  dilakukan dalam dua tahap yaitu sebelum menulis proposal penelitian dan setelah dibuatnya proposal  penelitian.  Pada  tahap  sebelum  ditulisnya  proposal  peneliti  melakukan penjelajahan umum di lokasi penelitian. Tahap kedua yaitu melakukan pencarian bahan melalui dinas-dinas terkait kemudian dianalisis dan didefinisikan kegiatan- kegiatan  apa  saja  yang  dikembangkan  pemerintah  Kabupaten  Probolinggo  untuk mencapai tujuan pelaksanaan Kabupaten  Layak  Anak dan membandingkan data- data  yang  telah  terkumpul  dari  dinas-dinas  terkait  dengan  keadaaan  yang sebenarnya di lapangan.
Jenis  wawancara  yang  dilakukan  adalah  wawancara  terbuka  atau  tak terstruktur.  Dalam  pelaksanaannya,  wawancara  ini  tidak  menggunakan  pedoman wawancara  yang  telah  tersusun  secara  sistematis  dan  lengkap,  namun  yang digunakan  hanya  berupa  gars-garis  besar  permasalahan  yang  akan  ditanyakan (Sugiono,  2009:  83).  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat  memperoleh  informasi  yang lebih  dalam,  peneliti  menentukan  informan  dan  mengajukan  pertanyaan  dari pihak-pihak  terkait  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dan  kebijakan  Kabupaten  Layak Anak,  seperti:  BPPKB  sebagai  sekretaris  Gugus  tugas  KLA  Kab.  Probolinggo, Dinas  Pendidikan,  Dinas  Kesehatan,  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Anak  dan Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan.
Menurut  Basrowi  dan  Suwandi  (2008:  158)  metode  dokumentasi  adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia. Dokumen-dokumen  yang  dikumpulkan  oleh  peneliti  berupa  deskripsi  kerja, laporan kegiatan, brosur informasi, buku, website, gambar dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan kabupaten Layak Anak Kabupaten Probolinggo.
Teknik analisis data  yang dilakukan  yaitu dengan cara data-data  yang telah terkumpul  dari  hasil  proses  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dianalisis dengan  menggunakan  metode  deskriptif,  yaitu  dengan  mengambarkan  keadaan, realita  dan  fakta  yang  ada.  Data-data  ditafsirkan  secara  sistematis  agar  dapat menghasilkan  suatu  pemikiran,  pendapat,  teori  atau  gagasan  baru  yang  disebut sebagai  hasil  temuan  ( findings ).  Adapun  langkah-langkah  analisis  data  pada penelitian  ini  sesuai  dengan  yang  dijabarkan  oleh  Basrowi  dan  Suwandi  (2008: 209) yaitu Reduksi data, Penyajian data dan Menarik kesimpulan.
Untuk  memastikan  keabsahan  data  hasil  penelitian,  peneliti  melakukan triangulasi yaitu dengan menggabungkan data dari berbagai metode pengumpulan data  dan  sumber  yang  telah  ada.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan triangulasi  sumber  data 11 ,  yaitu  peneliti  mengecek  data  yang  diperoleh  melalui
11 Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administrasi , Bandung: Alfabeta, hal: 83
beberapa  sumber  yang  berbeda,  seperti  wawancara  kepada    BPPKB  sebagai sekretaris  Gugus  tugas  KLA  Kabupaten  Pobolinggo,  Dinas  Pendidikan,  Dinas Kesehatan,  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Anak  dan  forum  anak  kabupaten  dan forum anak kecamatan, kemudian divalidasi antara sumber yang satu dengan yang lain.

## PEMBAHASAN
Kabupaten  Probolinggo  memiliki  visi  dan  misi  yaitu  terwujudnya Kabupaten  Probolinggo  yang  sejahtera,  berkeadilan,  mandiri,  berwawasan lingkungan  dan  berakhlak  mulia,  dengan  misinya  antara  lain  mewujudkan masyarakat  yang  berakhlak  mulia  melalui  peningkatan  kualitas  pelaksanaan otonomi  daerah  dalam  penyelenggaraan  kepemerintahan  yang  baik  dan  bersih. Selain  itu,  tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  Pemerintah  Kab.  Pobolinggo  adalah meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan  agama  yang  diwujudkan  dalam  sasaran  peningkatan  kualitas  pelayanan pendidikan,  sosial  keagamaan  dan  kesehatan,  dan  juga  penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
Dalam  proses  implementasi  ini  peneliti  mengikuti  teori  Darwin  yang menyebutkan  bahwa  ada  beberapa  hal  penting  yang  harus  dilakukan  dalam persiapan  proses  implementasi,  yaitu  pendayagunaan  sumber,  keterlibatan  orang atau  sekelompok  orang  dalam  implementasi,  interpretasi,  manajemen  program, penyediaan  layanan  dan  manfaat  bagi  publik  (Joko  Widodo,  2007:  89).  Hal  ini dijabarkan  oleh  Joko  Widodo  (2007:  90-94)  mengenai  implementasi  kebijakan yang mencakup tiga tahapan, yaitu: 1) tahap interpretasi ( interpretation ), 2) tahap pengorganisasian ( to organized ), dan 3) tahap aplikasi ( application ).
Sejalan  dengan  rencana  strategis  pemerintah  RI  yang  berkaitan  dengan perlindungan  anak  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 serta  upaya  untuk  membangun  generasi  bangsa  yang  sesuai  dengan  tumbuh kembang  anak  dan  juga  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak Republik  Indonesia, maka pada tanggal 29 Juli  2015, Bupati Probolinggo  Tantriana  Sari,  SE.,  mendeklarasikan  dan  me launching Kabupaten Probolinggo  sebagai  Kabupaten  layak  Anak  (KLA).  Deklarasi  itu  sendiri  digelar di  Pendopo  Kabupaten  dengan  ditandai  pelepasan  balon  ke  udara  dan  bernyanyi bersama anak-anak yang juga dihadiri Kak Seto sebagai tokoh Pemerhati Anak.
Bupati  Probolinggo  menyatakan,  bahwa  KLA  akan  didukung  oleh  seluruh satuan  kerja,  baik  dari  sisi  anggaran  maupun  kegiatan.  Pihaknya  juga menginstruksikan  seluruh  satuan  kerja  untuk  merealisasikan  indikator  KLA, seperti  akses pendidikan dan kesehatan. Bupati  Probolinggo juga menambahkan, untuk menunjang KLA, Dinas pendidikan menyiapkan sekolah ramah anak, mulai sarana  prasarana,  guru  dan  tugas-tugasnya.  Bahkan,  Dispendik  sudah  menunjuk 10 Sekolah Dasar yang ramah anak.
Pemerintah  Kabupaten  Probolinggo  membentuk  Tim  Pelaksana  KLA dengan  diterbitkan  keputusan  Bupati  nomor  :    411.3/1485/426.12/2014  tentang pembentukan  gugus  tugas  Kabupaten  Layak  Anak  (KLA)  Kab.  Probolinggo. Kabupaten  Probolinggo  berkomitmen  mewujudkan  penguatan  kelembagaan, pemenuhan  hak  sipil  anak,  pemenuhan  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan alternatif,  pemenuhan  kesehatan  dan  kesejahteraan  dasar  anak,  pemenuhan pendidikan dan rekreasi anak serta perlindungan khusus.
Selanjutnya,  dipilih  empat  kecamatan  sebagai  pilot  project  pelaksanaan program  kebijakan  tersebut,  antara  lain:  Kec.  Kraksaan,  kec.  Krejengan,  Kec. Besuk dan kec. Paiton.  Dipilihnya empat kecamatan tersebut sangatlah beralasan karena keempatnya telah memiliki prasayarat pelaksanaan program tersebut, yaitu fasilitas  umum  yang  ramah  anak,  fasilitas  pendidikan  (sekolah  berwawasan lingkungan adiwiyata), serta fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan yang cukup layak.
Dalam tahap pengorganisasian  Implementasi Kabupaten  Layak Anak (Joko Widodo,  2007:  90-94),  dibagi  menjadi  4  tahap  : Pertama ,  penetapan  pelaksana KLA. Dalam hal ini, keputusan Bupati Probolinggo nomor: 411.3/371/426.12/2016  adalah  sebagai  kerangka  hukum  pelaksanaan  KLA  yang berupa  pembentukan  gugus  tugas  dan  sekretariat  Kabupaten  layak  anak  tahun angggaran  2016.  Gusus  tugas  ini  selanjutnya  memiliki  fungsi  mengevaluasi rencana  aksi  tahun-tahun  sebelumnya,  menentukan  sasaran  prioritas  program, menyusun  mekanisme  kerja,  menetapkan  tugas,  melakukan  koordinasi, melakukan  sosialisasi,  advokasi,  komunikasi  informasi  terkait  KLA,  melakukan analisis  kebutuhan,  menyiapkan  produk  hukum,  melaksanakan  monitoring  dan evaluasi,  dan  melaporkan  seta  mempertanggung  jawabkan.  Gugus  tugas  yang telah  dibentuk  terdiri  dari  pembina,  ketua,  wakil  ketua,  sekretaris,  dan  anggota yang terdiri dari : 1. Bidang kesehatan, yang diketuai oleh kepala dinas kesehatan. 2.  Bidang  pendidikan,  diketuai  oleh  kepala  dinas  pendidikan.  3.  Bidang perlindungan,  diketuai  oleh  kepala  Kesbangpol.  4.  Bidang  infrastruktur,  diketuai oleh kepala dinas pekerjaan umum.  5. Bidang  lingkungan hidup  dan pariwisata, diketuai oleh kepala badan lingkungan hidup, dan 6. Bidang sekretariat,  diketuai oleh badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kab. Probolinggo.
Kedua ,  sumberdaya  uang  dan  peralatan.  Dalam  hal  ini,  anggaran  program KLA  dianggarkan  berdasakan  integrasi  anggaran  dalam  RAD  KLA  dengan RPJMD  dan  renstra  SKPD,  sehingga  anggaran  KLA  telah  dianggarkan  sesuai dengan  tupoksi  SKPD  masing-masing  dengan  daya  dukung  pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Ketiga ,  penetapan  kluster  pelaksanaan  kegiatan.  Kluster  pelaksanaan kegiatan KLA terdiri dari 5 kluster, yaitu a) kluster 1 : hak sipil dan kebebasan. b) Kluster  2:  hak  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif.  c)  Kluster  3:  hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. d)  Kluster: hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu  luang,  dan  seni  budaya.  e)    Kluster  5:  hak  perlindungan  khusus.  Hal  ini
sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak.
Kluster 1: Pemenuhan hak sipil anak di Kabupaten Probolinggo diwujudkan dalam  pencataan  kelahiran  yang  berupa  akte  kelahiran  secara  gratis.  Hal  ini penting karena sangat bermanfaat untuk administrasi kependudukan sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Selain itu, pemerintah kabupaten Probolinggo menyediakan wadah partisipasi anak yang berada di desa dan  kecamatan.  Yang  tak  kalah  pentingnya  dalam  hak  sipil  anak  adalah terbentuknya pusat informasi layak anak yang tersebar di masing-masing desa dan kecamatan.  Sehingga  informasi  tentang  program  KLA  semakin  tersebar  dan merata sebagai wujud implementasi kebijakan Kabupaten Probolinggo.
Kluster  2:  Hak  lingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif  diwujudkan dalam program dan upaya menurunkan jumlah perkawinan dibawah usia 18 tahun. Dengan memberikan kesadaran dan sosialisasi oleh semua SKPD dan kementerian agama  diharapkan  berkurangnya  angka  pernikahan  dini  di  Kab.  Probolinggo. Selain  itu,  program  managemen  pengasuhan  anak  merupakan  target  dari pemenuhan hak lingkungan keluarga bagi anak.
Klster 3: Hak kesehatan  dasar dan kesejahteraan  yang merupakan kluster  3 dari  gugus  tugas  KLA  di  Kab.  Problinggo  memiliki  program  peningkatan persalinan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  dan  memberikan  pemahaman resiko  kehamilan.  Hal  ini  telah  dilakukan  untuk  memberikan  informasi  tentang kehamilan  resiko  tinggi,  memberikan  pembinaan  terhadap  dukun  desa,  dan membina  dan  melatih  MTBS  bagi  bidan  agar  informasinya  merata.  Selain  itu, kluster  ini  bertujuan  untuk  menurunkan  angka  balita  kekurangan  gizi, memaksimalkan  kelompok  pendukung  peduli  ASI,  memberikan  pemahaman dampak  dan  efek  imunisasi,  pemerataan  air  bersih,  dan  memberikan  jaminan kesehatan bagi anak dari kalangan keluarga miskin.
Kluster 4: Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan seni budaya yang merupakan  kluster  4  memiliki  program  untuk  menurunkan  angka  putus  sekolah pada  lembaga  menengah  formal,  memaksimakan  semua  desa  memiliki  PAUD, mewujudkan  sekolah  ramah  anak,  mengelola  kegiatan  budaya  dan  rekreasi  bagi anak, dan memaksimalkan keberadaan zona selamat sekolah.
Kluster  5:  Hak  perlindungan  khusus.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan perlindungan  kepada  setiap  anak  untuk  bebas  dari  pekerja  anak  dibawah  umur. Melalui kordinasi dengan LPA (lembaga perlindungan anak), harapan bahwa anak – anak di Kabupaten Probolinggo harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan perindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan verbal di dalam lingkungannya.
Wujud  kebijakan  tiap  SKPD  dalam  mewujudkan  Kabupaten  Layak  Anak sudah  mulai  bisa  dirasakan  hasilnya.  Dalam  tahap  ini,  peneliti  merujuk  pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12  Tahun  2011  Tentang  Indikator  Kabupaten/  Kota  Layak  Anak  dijelaskan tentang 31 indikator kabupaten layak anak:

## 1. Bidang penguatan kelembagaan
Untuk  memenuhi  kinerja  pelaksanaan  KLA  di  Kabupaten  Probolinggo dalam  bidang  penguatan  kelembagaan,  telah  dilaksanakan  2  kali  kegiatan pelatihan  Konfensi  Hak  Anak  (KHA)  yaitu  pada  bulan  Agustus  2016  bagi  PKM (Pengabdian  Kepada  Masyarakat)  ramah  anak  yang  dihadiri  oleh  petugas posyandu, puskesmas, rumah sakit dan bidan di kawasan Kabupaten Probolinggo. Dan  pada  bulan  September  2016,  telah  dilaksanakan  pelatihan  KHA  untuk sekolah  ramah  anak  yang  pesertanya  terdiri  dari  IGRA  (Ikatan  guru  RA),  IGTK (Ikatan  guru  TK)  dan  HIMPAUDI  dan  perwakilan  guru  sekolah  dasar  dan menengah pada setiap kecamatan di Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan-kegiatan  inovatif  yang  telah  dilaksanakan  oleh  gugus  tugas  KLA antara  lain:  kegiatan  sosialisasi  proram  KLA  di  Pendopo  Kecamatan  Kraksaan yang  digelar  oleh  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana bersama  GOW  (Gabungan  organisasi  Wanita)  pada  tanggal  11  Desember  2015 dan 23 Desember 205 yang pesertanya terdiri dari anggota Dharma Wanita, PKK, GOPTKI,  himpaudi,  IGTKI,  Anggota  Bhayangkari,  anggota  Persit  Kartika Chandra Kirana dari kecamatan Kraksaan dan kecamatan Krejengan.
Kegiatan  lainnya  adalah  pertemuan  peningkatan  kapasitas  petugas Puskesmas  bagi  kepala  Puskesmas  dan  petugas  promosi  kesehatan  pada  tanggal 13 Oktober 2015 dengan nara sumber dr. Faridha Nur Cahyani dari Propinsi Jawa Timur.  Kemudian  dilaksanakan  kegiatan  pengajian  umum  dalam  rangka sosialisasi  pencegahan trafficking dengan  tema  keluarga  sakinah  yang diselenggarakan oleh BPPKB Kab. Probolinggo pada tanggal 28 September 2016.
Kemudian  pada  tanggal  2  Nopember  2016  juga  dilaksanakan  kegiatan sosialisasi  program  KLA  tentang  pencegahan  pekerja  anak  pada  perkebunan tembakau di  Kabupaten  Probolinggo melalui pembentukan dan penguatan  forum multi pihak pada tingkat desa. Dan pada tanggal 29 Nopember telah dilaksanakan kegiatan  menyambut  hari  Ibu  dengan  bentuk  kegiatan  seminar  Pengarusutamaan Gender dengan tema “Peran Organisasi Perempuan dalam Mendukung Kabupaten Probolinggo Layak Anak” dengan narasumber Dr. Umidayati, M.Pd.
2. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan
Program  KLA  yang  tujuannya  memenuhi  kebutuhan  hak  sipil  yang  patut dibanggakan  dari  Kabupaten  Probolinggo  adalah  program  perekaman  e-KTP, penerbitan KK (Kartu Keluarga) dan kutipan akte kelahiran bagi masyarakat dan anak  diberikan  secara  gratis.  Presentasenya  senantiasa  meningkat.  Program  ini telah  dimulai  sejak  2014.  Program  ini  sejak  awal  dirancang  diperuntukkan  bagi seluruh warga yang berasal dari Kabupaten Probolinggo.
Selain  itu,  Pemkab  Probolinggo  telah  berupaya  memperbanyak  prosentase kecamatan  dan  desa/kelurahan  yang  memiliki  forum  anak.  Tercatat,  forum  anak Kabupaten  Probolinggo  telah  dikukuhkan  pada  tanggal  26  Maret  2015  yang diikuti  berbagai  kegiatan  lanjutan.  Selain  itu,  forum  anak  Kec.  Kraksaan  di resmikan  pada  tanggal  31  Maret  2016,  forum  anak  Kec.  Paiton  dideklarasikan pada  tanggal  04  Mei  2016,  forum  anak  Kec.  Besuk  diresmikan  pada  tanggal  10 Agustus  2016,  Forum  Anak  Kec.  Krejengan  dideklarasikan  pada  tanggal  11 Agustus  2016,  dan  forum  anak  Desa  Pakuniran  diresmikan  pada  tanggal  2 Nopember 2016. Adapun deklarasi kampung ramah anak dan pembentukan forum anak  desa  Sumberlele  pada  tanggal  23  Nopember  2016.  Sehingga  jumlah kecamatan yang telah berdiri forum anak terdapat 5 kecamatan dan 3 desa. Dalam tahap  selanjutnya,  di  tahun  2017  akan  lebih  banyak  lagi  forum  anak  yang  akan dibentuk di Kabupaten Probolinggo.

## 3. Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Di  bidang  kesehatan,  Pemerintah  Kabupaten  Probolinggo  memiliki  2 puskesmas  ramah  anak,  yaitu  puskesmas  Lumbang  dan  puskesmas  Maron. Puskemas  ini  dilengkapi  dengan  ruang  tunggu  khusus  anak  berikut  dengan  alat bermainnya.  Selain  itu,  layanan-layanan  untuk  anak  seperti  taman  gizi,  dokter spesialis  anak,  layanan  konseling  anak  dan  tempat  pelayanan  korban  kekerasan terhadap  anak  juga  terus  dilengkapi.  Di  samping  itu,  terdapat  mobil  puskesmas keliling setiap hari kerja dan disediakan pula mobil kesehatan.
Secara spesifik, untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak dan dalam rangka  menaikkan  indeks  pembangunan  manusia  dibidang  kesehatan,  Dinas kesehatan  melaksanakan  program  GEMASIBA  (Gerakan  Bersama  Selamatkan Ibu  dan  Anak).  Hal  ini  bertujuan  meminimalisir  angka  kematian  ibu  dan  anak, yang notabene di  tahun  2013 terdapat 12 kematian ibu  dan  anak, dan meningkat menjadi 24 kasus di tahun 2014. Kemudia pada tahun 2015 angka kematian bayi mencapai  13,08  %    (242  bayi)    dan  menurun  pada  tahun  2016  menjadi  12,25  % (184  bayi).  Selain  itu,  hal  ini  bertujuan  mensosialisasikan  dan  meningkatkan kesadaran  akan  pentingnya  kesehatan  ibu  dan  anak  sebelum  dan  sesudah persalinan.  Program  ini  merupakan  kerjasama  Dinas  Kesehatan,  Polres  dan Polresta Probolinggo, dan Kodim 0820.
Pada  tahun  2015,  gizi  buruk  di  Kabupaten  Probolinggo  mencapai  1,59  % yang turun menjadi 1,48 % pada tahun 2016. Sedangkan masalah kekurangan gizi mencapai 10,20 % pada tahun 2015, dan turun menjadi 10,17 % pada tahun 2016. Kemudian  masalah  Stunting  mencapai  15,40  %  pada  tahun  2015  dan  tidak  ada perubahan  di  tahun  2016.  Sedangkan  gizi  lebih  mencapai  peningkatan  menjadi 1,66 % pada tahun 2016 dari  1,60 % pada tahun 2015. Pemberian ASI eksklusif pada tahun 2015 mencapai 56,40 % meningkat menjadi 57,0 % pada tahun 2016. Sedangkan  presentasi  Imunisasi  Dasar  Lengkap  99,46  %  (target  91  %)  yaitu 18,179  %.  Prestasi  tersebut  sangat  dirasakan  karena  layanan  POSYANDU  tidak lagi  dipusatkan  di  puskesmas  yang  notabene  jaraknya  jauh  dari  masyarakat,
namun  masyarakat  dipermudah  dengan  layanan  POSYANDU  di  masing-masing kantor  desa/kelurahan  dan  bahkan  pelaksanaannya  juga  ditempatkan  di  rumah- rumah warga yang menjadi kader POSYANDU.
Lembaga  puskesmas  di  Kabupaten  Probolinggo  yang  memberikan pelayanan  kesehatan  reproduksi  remaja,  pencegahan  NAPZA,  HIV  AIDS, pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja dan pelayanan kesehatan bayi dan anak penyandang  disabilitas  ada  di  33  puskesmas  dan  2  Rumah  Sakit.  Hal  itu  sangat dirasakan  mampu  menekan  jumlah  penyebaran  virus  HIV  AIDS.  Selain  itu, Pemerintah  Kabupaten  Probolinggo  melalui  BPPKB  sudah  memiliki  Tim Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA)  yang  sudah  baik  dalam  penanganan perlindungan anak karena melibatkan berbagai stakeholders .
4. Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Salah  satu  indikator  Kabupaten  layak  anak  di  bidang  pendidikan  adalah pemenuhan  sekolah  berbasis  peduli  lingkungan.  Terdapat  14  sekolah  berbudaya lingkungan di 4 kecamatan (Kec. Kraksaan, kec. Besuk, kec. Krejengan dan kec. Paiton) di kabupaten Probolinggo, yang terdiri dari 1 sekolah Adiwiyata Mandiri, 2  Sekolah  Adiwiyata  Nasional,  dan  selebihnya  adalah  sekolah  Adiwiyata Kabupaten. Ada 4 prinsip adiwiyata yang berkaitan erat dengan upaya menjadikan kabupaten  layak  anak,  antara  lain  :a) Kebijakan  berwawasan  lingkungan,  b) Kurikulum  berwawasan  lingkungan,  c)  Sarana  dan  Prasarana  Lingkungan,  dan d) Makanan dan minuman sehat.
Selain  itu,  dalam  bidang  pendidikan,  Pemkab  Probolinggo  telah menyediakan  sarana  2  bus  sekolah  untuk  menjamin  keselamatan  anak  dari  dan pulang  ke  rumah  anak.  Selain  itu,  program  CSR  dari  PT.  IPMOMI  Paiton,  PT. PJB  Paiton,  dan  pabrik  gula  Pajarakan  juga  mendukung  program  KLA  melalui fasilitas  bus  antar  jemput  siswa.  Ditambah  lagi,  sarana  mobil  perpustakaan keliling juga disediakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan anak sekolah  untuk  membaca  dan  meminjam  buku  tanpa  harus  datang  langsung  ke perpustakaan  daerah.  Padahal,  di  perpustakaan  daerah  sendiri  juga  tersedia layanan  baca  buku  di  tempat  yang  jumlah  referensi  buku  selalu  ditambah  setiap tahunnya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Probolinggo juga bekerjasama dengan Perguruan  Tinggi  Swasta  di  wilayah  Kabupaten  Probolinggo  dalam  memberikan bantuan  kegiatan  workshop  dan  seminar  pendidikan  serta  bantuan  laptop  untuk mahasiswa  berprestasi  dari  keluarga  kurang  mampu  dan  bekerjasama  dengan PGRI,  PGTK,  IGRA  dalam  memberikan  pelatihan  dan  workshop  untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bagus dan ramah anak.
Pemerintah  Kabupaten  Probolinggo  telah  memindahkan  Perkantoran Pemerintah  daerah  di  Wilayah  Kecamatan  Kraksaan  dan  menjadikan  Kraksaan sebagai  ibukota  Kabupaten  Probolinggo.  Secara  khusus,  pemerintah  juga memberikan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah  sesuai  dengan  indikator  KLA  di  kluster  IV,  yaitu  dengan  penyediaan
ruang  terbuka  hijau  (RTH)  yang  dilengkapi  dengan  sarana  bermain  anak  sudah direalisasikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Probolinggo, diantaranya :
a. Taman bermain di kawasan alun- alun Kota Kraksaan. Kawasan alun-alun Kota Kraksaan telah dilengkapi dengan sarana Videotron yang bisa dijadikan sarana edukasi  melalui  penayangan  program  pemerintah,  sarana  air  mancur,  sarana permainan  anak, jogging  track ,  tempat  duduk  santai  keluarga,  dan  PKL  yang menjajakan makan sehat bagi anak dan masyarakat.
b. Sumberlele Park . Kawasan ini sejak 2015 telah dibangun sebagai ruang terbuka hijau dan telah dilengkapi beberapa sarana permainan, di antaranya : lapangan basket dan bola volley, skateboard track , tempat duduk santai keluarga, taman bermain  anak, jogging  track ,  dan  pohon  peneduh  sebagai  penghasil  oksigen yang bagus untuk tumbuh kembang anak.
c. RTH kawasan Stadion Gelora Merdeka. Kawasan ini dilengkapi dengan sarana bermain  anak  dengan  hamparan  hutan  kota  yang  luas  dan  telah  dilengkapi dengan kolam ikan, flying  fox , display daur ulang sampah organik,  dan kebun binatang  mini.  Kawasan  ini  sangat  strategis  karena  berada  di  tengah  Kota Kraksaan  dan  sangat  bermanfaat  untuk  sarana  rekreasi  gratis  bagi  masyarakat Probolinggo.
d. Kawasan Gedung Sasana Krida. Kawasan ini memiliki sarana lapangan basket yang  setiap  minggunya  dijadikan  tempat  latihan  basket  bagi  para  pemuda. Selain  itu,  dimalam  harinya,  tempat  ini  dijadikan  arena  berkumpulnya  anak- anak untuk mengembangkan bakatnya di bidang olah raga sepatu roda.
Jika  dipetakan,  ada  beberapa  hal  yang  mendukung  keberlangsungan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Probolinggo dalam penelitian ini. Pertama , komitmen  semua  jajaran  pemerintahan  Kabupaten  Probolinggo,  DPRD,  sektor swasta,  LSM  dan  masyarakat. Kedua ,  advokasi  dan  sosialisasi  kebijakan Kabupaten  Layak  Anak  kepada  pimpinan stakeholders ,  sehingga  terwujud komitmen  (SKPD,  LSM,  organisasi  masyarakat,  perguruan  tinggi,  penegak hukum,  sektor  swasta,  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  orang  tua,  anak-anak) dalam  pemenuhan  hak-hak  anak  serta  mengakomodasi  kepentingan  terbaik  bagi anak  dalam  Kabupaten  Layak  Anak. Ketiga ,  Tim  Pelaksana  Pengembangan Kabupaten  Layak  Anak  di  Kabupaten  Probolinggo  (Keputusan  Bupati  nomor: 411.3/1485/426.12/2014  tentang  pembentukan  gugus  tugas  Kabupaten  Layak Anak  (KLA)  Kab.  Probolinggo. Keempat ,  penandatangan  MoU  tentang Kesepakatan  dalam  Pengembangan  Kabupaten  Layak  Anak  oleh  Tim  Pelaksana Kabupaten  Layak  Anak. Kelima ,  monitoring  dan  evaluasi  pada  setiap  kegiatan sehingga efektivitas program Kabupaten Layak Anak dapat tercapai dengan baik.
Bupati  Probolinggo  juga  menunjukkan  komitmen  yang  kuat.  Dalam rancangan  APBD  2015  Kabupaten  Probolinggo  juga  telah  mengalokasikan anggaran untuk  menggarap indikator  Kabupaten  Layak  Anak termasuk melayani empat  kecamatan  di  Kabupaten  Probolinggo  yang  telah  dijadikan  proyek
percontohan Kabupaten  Layak Anak. Yang patut diapresiasi  juga, program  KLA di  Kab.  Probolinggo  sudah  dimasukkan  dalam  RPJMD  Kabupaten  Probolinggo 2015-2020. Hal ini bisa menjamin, berbagai indikator yang ada dalam Kabupaten Layak Anak bisa tercantum dalam RKPD dan dibiayai APBD setiap tahunnya.
Hal  ini  sesuai  dengan  Erwan  Agus  dan  Dyah  Ratih  dalam  bukunya  (2012: 60)  yang  mengutip  Sabatier  yang  mengungkapkan  bahwa  ada  6  variabel  yang dianggap memberi kontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi, yaitu:  1)  Tujuan  atau  sasaran  kebijakan  yang  jelas  dan  konsisten,  2)  Dukungan teori  yang  kuat  dalam  merumuskan  kebijakan,  3)  Proses  implementasi  memiliki dasar  hukum  yang  jelas,  sehingga  menjamin  terjadi  kepatuhan  para  petugas  di lapangan  dan  kelompok  sasaran,  4)  Komitmen  dan  keahlian  para  pelaksana kebijakan, 5) Dukungan para stakeholder dan 6) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik.
Di  samping  diuntungkan  oleh  adanya  faktor  pendukung,  pemerintah Kabupaten  Probolinggo  senyatanya  juga  menghadapi  berbagai  tantangan  yang pada  batas  tertentu  bisa  dikatakan  sebagai  faktor  penghambat.  Ada  beberapa  hal yang dapat dikatakan sebagai faktor penghambat.
Pertama ,  Gugus  Tugas  Kabupaten  Layak  Anak  (KLA)  di  Kabupaten Probolinggo  baru  berjalan  satu  tahun  implementasi  oleh  gugus  tugas,  meski Gugus  Tugas  KLA  sudah  dibentuk  melalui  Keputusan  Bupati  nomor: 411.3/1485/426.12/2014,  kendala  masih  sering  dan  banyak  dijumpai.  Misalnya, dalam  setiap  rapat  koordinasi,  yang  hadir  dalam  rapat  itu  kerap  berganti-ganti orang  atau  utusan,  sehingga  sosialisasi  selalu  dilakukan  secara  berulang-ulang oleh  BPPKB.  Bagi  SKPD  program  KLA  dianggap  kurang  “seksi”  dan  tidak mampu  mendongkrak  “citra”  pejabat  di  masyarakat.  Tampak  juga,  mind  set SKPD  masih  mengedepankan  “egosektoral”,  mereka  berpikir,  urusan  anak hanyalah  urusan  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  Keluarga  Berecana  (BPPKB) dan  Perlindungan  Anak,  bukan  urusan  mereka.  Cara  berpikir  seperti  itu  dapat menghambat  terwujudnya  Kabupaten  Probolinggo  sebagai  KLA,  sebab  semua SKPD sebetulnya harus mengintegrasikan kepentingan dan kebutuhan anak dalam program  dan  kegiatan  mereka  atau  yang  disebut  dengan pengarusutamaan hak anak.
Kedua,  keterlibatan  anak  dalam  Musrenbang.  Di  Kabupaten  Probolinggo, setiap  Musrenbang  di  setiap  tingkatan,  mulai  dari  desa/kelurahan  sampai  tingkat kabupaten  belum  semuanya  melibatkan  anak.  Meski  forum  anak  di  Probolinggo sudah  terbentuk,  tetapi  mereka  belum  banyak  melakukan  kegiatan  karena kurangnya pendampingan khususnya di tiap-tiap kecamatan. Sejauh ini sudah ada forum  anak  di  empat  kecamatan  yang  masing-masing  kecamatan  beranggotakan lebih dari 20 anak yang diambil dari berbagai sekolah setingkat SMP dan SMA di Kabupaten Probolinggo tetapi kegiatannya masih minim.

## PENUTUP
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dihasilkan deskripsi bahwa tahapan persiapan implementasi kebijakan KLA sebagai berikut : Pertama, penerbitan tim pelaksana gusus tugas KLA sesuai keputusan Bupati Nomor:
411.3/1485/426.12/2014.  Kedua,  penentuan  dan  pembagian  gugus  tugas berdasarkan  kluster.  Ketiga,  penentuan  SOP  dan,  Keempat,  penetapan  kluster pelaksana  kegiatan  sekaligus  jadwal  kegiatannya.  Selanjutnya,  tahapan pelaksananaan  antara  lain:  1)  penguatan  kelembagaan  melalui  kegiatan koordinasi, sosialisasi, pelaksanaan KHA bagi pelaksana KLA, dan pembentukan forum  anak  di  tingkat  Kabupaten,  Kecamatan  dan  Desa/Kelurahan.  2)  a. Pelaksanaan  kegiatan  dalam  kluster  pemenuhan  hak  sipil  berupa  penerbitan  KK, KTP,  akte kelahiran  gratis,  b. Kluster kesehatan  dasar dan kesejahteraan  melalui kegiatan  pemenuhan  fasilitas  ramah  anak  di  setiap  puskesmas  dan  pemenuhan kebutuhan  gizi  dasar  anak.  c.  Kluster  pendidikan,  pemanfaatan  waktu  luang  dan kegiatan  budaya  melalui  kegiatan  perluasan  sekolah  berbudaya  lingkungan  dan peningkatan keamanan anak dengan bis sekolah antar jemput,  peningkatan sarana ramah  anak  yaitu sumber  lele  park ,  kawasan  bermain  alun-alun  Kota  Kraksaan, kawasan bermain dan RTH stadion gelora merdeka
Sedangkan faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan kabupaten layak Anak adalah Pertama , komitmen semua jajaran  pemerintahan  Kabupaten  Probolinggo,  DPRD,  sektor  swasta,  LSM  dan masyarakat. Kedua ,  advokasi  dan  sosialisasi  kebijakan  Kabupaten  Layak  Anak kepada  pimpinan stakeholders ,  sehingga  terwujud  komitmen  (SKPD,  LSM, organisasi  masyarakat,  perguruan  tinggi,  penegak  hukum,  sektor  swasta,  tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, anak-anak) dalam pemenuhan hak-hak anak serta  mengakomodasi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dalam  Kabupaten  Layak Anak. Ketiga ,  Tim  Pelaksana  Pengembangan  Kabupaten  Layak  Anak  di Kabupaten  Probolinggo  (Keputusan  Bupati  nomor:  411.3/1485/426.12/2014 tentang  pembentukan  gugus  tugas  Kabupaten  Layak  Anak  (KLA)  Kab. Probolinggo. Keempat ,  penandatangan  MoU  tentang  Kesepakatan  dalam Pengembangan  Kabupaten  Layak  Anak  oleh  Tim  Pelaksana  Kabupaten  Layak Anak. Kelima , monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan. Sehingga, efektivitas program Kabupaten Layak Anak dapat tercapai dengan baik.
Sedangkan  faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dalam Implementasi  Kebijakan  Kabupaten  Layak  Anak  adalah  dalam  setiap  rapat koordinasi,  yang  hadir  dalam  rapat  itu  kerap  berganti-ganti  orang  atau  utusan sehingga  sosialisasi  selalu  dilakukan  secara  berulang-ulang  oleh  BPPKB.  Selain itu  belum  semuanya  melibatkan  anak  dalam  Musrenbang  di  setiap  tingkatan, mulai  dari  desa/kelurahan  sampai  tingkat  kabupaten.  Meski  forum  anak  di Probolinggo  sudah  terbentuk,  tetapi  mereka  belum  banyak  melakukan  kegiatan karena kurangnya pendampingan khususnya di tiap-tiap kecamatan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  peneliti  memberikan  beberapa saran:
1. Bahwasanya  untuk  menciptakan  KLA  diperlukan  kesamaan  paradigma mengenai  anak  sehingga  dibutuhkan  kerja  sama  yang  baik  di  antara  berbagai pihak yang betul-betul mau mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak
2. Perlunya meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media atau cara-cara lain
3. Diharapkan  lebih  intens  dalam  koordinasi  dan  kemitraan  antara  gugus  tugas KLA dan pemangku kepentingan terkait  dalam pemenuhan hak hak anak agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.
4. Diharapkan  ada  Pos  Pelayanan  untuk  konsultasi  masalah  anak  yang  dapat meminimalisir pelanggaran hak-hak anak dan kekerasan pada anak.

## DAFTAR RUJUKAN
AG.  Subarsono,  2005, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Emzir,  2012, Metode  Penelitian  Kualitatif  Analisis  data ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada
Erwan  Agus  dan  Dyah  Rati,  2012, Implementasi  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan Aplikasinya di Indonesia , Yogyakarta: Gava Media, cet.1
Joko  Widodo,  2007, Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep  dan  Aplikasi,  Analisis Proses Kebijakan Publik , Malang: Banyumedia. Cet. 4
----------------, Membangun Potensi Bangsa melalui UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2002, Jakarta
Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  11 Tahun  2011  tentang  Kebijakan  Pengembangan  Kabupaten/  Kota  Layak Anak.
Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  12 Tahun 2012 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak.
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administrasi , Bandung: Alfabeta
Tachjan, 2006, Implementasi kebijakan Publik dan Sosial Politik , Bandung: Puslit KP2W Lemlit UNPAD
Undang-Undang  Sisdiknas  Nomor  20  Tahun  2013  Pasal  1  tentang  Pemenuhan Hak Pendidikan Anak .
UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Wahab,  Solihin  Abdul,  2004, Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke Implementasi  Kebijaksanaan  Negara ,  cetakan  keempat,  Jakarta:  Bumi Aksara.