## PEMBIAYAAN MIKRO UMKM DESA WISATA; KAJIAN EKONOMI KELEMBAGAAN

## (MICRO FINANCING FOR TOURISM VILLAGE UMKM; INSTITUTIONAL ECONOMIC STUDIES)
M. Yuwana Marjuka

## Fakultas ekonomi Universitas Parahyangan Bandung
* yuwonomurjoko@yahoo.com

## Abstract
Coordination and synchronization are the most urgent and difficult aspects of inter and intra government intervention  through  program  for  Micro,  Small  and  Medium  Enterprise  (UMKM)  in Indonesia.  First,  this article  is conducted to find out solution for the problem relating to the empowerment of that many laws and government orders that are not synchronous, harmonious, overlapping to each other’s and they prone to cause of inequality distribution program relate to micro finance for SME. Second, this paper is a critical review of a research and mapping for SME conducted by Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas ekonomi sekretariat TNP2K and Lembaga Demografi Fakultas ekonomi dan bisnis Univesitas Indonesia (TNP2K, 2020). The title of these research
is:
“(Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Their research is important because it is a pioneer research mapping of government interventions and numerous programs linking empowerment and financing attainment by Small and Medium Enterprise. The research found many and various UMKM (64) program designed and conducted by more than 22 ministries and government organizations (K/L) at the year of 2019. But the research found that there are so many inefficiencies and overlap over the programs cause of lack of coordination and synchronization among the ministries and government organization. On the other side, the research also has limitations, especially in the “academic and economics theory frame work”. These articles try to criticize and interpretive of the such phenomenon by and based on “agency theory” approach. Consequently, the academic and economics theory should be derived from and reverse to the New Institutional Economics (NIE). According to NIE there are some relevant theories such as Agent-Principal theory, Transaction cost theory, property rights and contract theory need to be implemented in these government institutional research. Keywords: Tourism SME, public goods, agency theory.

## Abstrak
Koordinasi dan sinkronisasi merupakan masalah terus menerus yang tak ada ujungnya kalau menyangkut program intervensi pemerintah di segala tingkat maupun isi kegiatan pembantuan. Ego sektoral menjadi masalah yang  latent dan  sulit  dicarikan  jalan  keluarnya.  Termasuk  di  dalamnya  pembantuan  untuk  UMKM  Pariwisata. Bukan saja tidak terjadi sinkronisasi program antar K/L bahkan internal (Kementerian/Lembaga) K/L  namun juga  tak  jarang  terjadi  kolaborasi  semua  di  dalamnya  apabila  menyangkut  anggaran/budget.  Hal  yang demikian menciptakan biaya transaksi yang semakin besar. Tujuan penelitian ini merefleksi kritis atas Pemetaan Program Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh  Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas ekonomi oleh TNP2K dan Lembaga Demografi FEB – UI pada tahun 2020. Dan menetapkannya 22 K/L yang memberikan dana  pembantuan  berupa  64  program  pada  tahun  2019.  Namun  demikian  program-program tersebut tidak saling bertautan bahkan kurang ada sinergi atau tumpeng tindih. Selain hasil pemetaan ini terbatas pada  usulan  program  sinkronisasi,  yang  lebih  penting  adalah tidak  adanya  teori  kelembagaan  yang  mampu memberikan konstruksi teoritik mengapa sinkronisasi antar K/L tidak terjadi? Kajian kritis ini merupakan sebuah usulan mengenai pentingnya teori ekonomi kelembagaan yaitu “teori agency”. Teori ini penting karena pengadaan barang/jasa  publik  yang  dilakukan  oleh  K/L  memiliki  dimensi  asymteric  information  dan juga biaya transaksi yang cukup besar. Sehingga apabila sinkronisasi bisa dilakukan maka eksternalitas negative program pembantuan tersebut dapat diurai dan diminimalisasi dampaknya.
Kata Kunci : UMKM Pariwisata, barang publik, teori agensi.

## PENDAHULUAN
Komitmen  pemerintah  untuk  mendukung UMKM  Pariwisata  telah  ditunjukkan  dalam berbagai  peraturan,  program,  serta  adanya institusi  setingkat  kementerian  yang  khusus mengurus UMKM. Paling tidak terdapat 3 K/L yang  secara  langsung  beririsan  dalam pengembangan  UMKM  Pariwisata  yaitu: Kemenparekraf, Kemendes PDTT dan Kemen Kop  dan  UKM.  Berdasarkan  narasi  Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Perdesaan  dan  Perkotaan  pada  20  September 2017  perihal  “Pengembangan  Desa,  Desa Membangun Indonesia”, sejak 5 tahun terakhir program  Pendampingan  Desa  Wisata  telah dilakukan  oleh  tiga  kementerian  sekaligus, yaitu  Kementerian  Pariwisata;  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Program  tersebut  digagas  sejak  2011. Dasar hukumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.  Kendati  demikian,  hingga  2022, belum ada upaya terstruktur untuk mensinergikan program dan kegiatan pengembangan  UMKM  antarsektor.  Padahal, masing-masing  K/L  teknis  memiliki  program dan kegiatan pengembangan UMKM. Kementerian  Koperasi  dan  UKM  mencatat hingga Februari 2022 sudah 17,25 juta pelaku UMKM  yang  terhubung  ke  dalam  ekosistem digital.  Menurut  Sandiaga  Uno  (2021)  sektor pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  (parekraf) memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  UMKM karena  70  persen  pelaku  usaha  pariwisata merupakan  UMKM.  Pemerintah  berencana meluncurkan  Rp  2  triliun  untuk  UMKM  di sektor  pariwisata  dalam  program  Bangga Wisata  Indonesia  yang  pada  2021  diinisiasi. Selain itu, April 2021 disalurkan insentif senilai Rp  400  miliar  kepada  UMKM  sektor pariwisata.  Demikian  pun  Kemendes  pada tahun  2019,  mengalokasikan  dana  desa  untuk desa  wisata  sebesar  Rp  552  milyar (sipede. ppmd. Kemendesa.go.id)
Berbagai  program  dan  kebijakan  untuk UMKM  di  Indonesia  yang  diselenggarakan oleh  berbagai  K/L  sebenarnya  sangat membantu pelaku UMKM. Namun, sering kali terjadi tumpang-tindih atau segregasi kebijakan antar-kementerian,  yang  berdampak  pada penyampaian informasi dan bantuan yang tidak merata.  Koordinasi,  sinergi,  dan  sinkronisasi menjadi  hal  yang  langka  dalam  implementasi program  pembantuan  pemerintah  untuk UMKM  Pariwisata  (Yahya,  2018).  Tujuan penelitian  ini  Merefleksi  kritis  atas  Pemetaan Program Pemberdayaan UMKM yang dilakukan  oleh  Tim  Kebijakan  Peningkatan Kapasitas ekonomi oleh TNP2K dan Lembaga Demografi  FEB  –  UI  pada  tahun  2020.  Dan menetapkan  22  K/L  yang  memberikan  dana pembantuan  berupa  64  program  pada  tahun 2019.
Pada  tahun  2021,  Kemenparekraf  melalui event Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) mengindentifikasi  adanya  1.831  desa  wisata baik  yang  masuk  kategori  wisata  tematik maupun  desa  wisata.  Dan  pada  tahun  2022 peserta ADWI  meningkat  menjadi  3.419  desa wisata  yang  berasal  dari  34  provinsi. Kemenparekraf  mengindikasikan  bahwa  70% pelaku dan pengelola desa wisata adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian  yang  dihadapi  oleh  UMKM pariwisata seperti halnya dihadapi oleh UMKM pada umumnya yaitu masalah pembiayaan ultra mikro-mikro,  akses  pasar,  SDM,  inovasi produk, kepemimpinan local, dll.
Jawa  Barat  terdapat  251  destinasi  Desa Wisata yang tercatat di Dinas Pariwisata Jawa Barat  Deddy Taufik (2020). Jawa Timur telah mengembangkan  290  Desa  Wisata.  Menurut Kofifah  Gubernur  Jatim  Khofifah  Indar Parawansa  menyatakan,  sebanyak  267  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Jawa  Timur telah mengelola unit usaha wisata, (2021), ada sekitar 26 diantaranya sudah maju dan mampu mendatangkan  wisatawan  domestik  maupun mancanegara  (Liputan6.com  2021).  Jawa Tengah merupakan propinsi dengan pertumbuhan  jumlah  Desa  Wisata  tertinggi dimana sebelumnya tercatat sebanyak 229 Desa
Wisata di tahun 2018 menjadi 353 Desa Wisata di  tahun  2019  (Disporapar  Jateng,  2019). Yogyakarta  tercatat  memiliki  132  desa  wisata yang terdiri dari 10 desa wisata di daerah Kulon Progo,  39  desa  wisata  di  wilayah  Bantul,  19 desa  wisata  wilayah  gunung  Kidul,  47  desa wisata di wilayah Sleman, dan 17 desa wisata di  wilayah  kota  Yogyakarta.  Khusus  Sleman, tercatat 65 desa wisata dimana 18 desa tidak aktif, vakum  atau  tidak  terdeteksi  adanya  aktivitas wisata dan 47 desa wisata yang aktif. Kemudian diklasifikasikan  lagi  lebih  mendalam  dengan menggunakan  faktor  Atraksi,  Aksesibilitas, Amenitas,  Manajerial,  Peran  Masyarakat, Strategi Pemasaran, Kunjungan wisatawan, dan Kepemilikan  Aset.  Hasilnya  adalah:  11  desa wisata dengan kategori mandiri, 11 desa wisata dengan  kategori  berkembang,  14  desa  wisata dengan  kategori  tumbuh,  dan  11  desa  wisata dengan kategori rintisan (Sitinjak, 2021).
Pemetaan desa wisata pada suatu Kawasan seperti Yogyakrta, terutama di Kabupaten Sleman ditemukan  18  desa  wisata  tidak  aktif,  vakum dan berada pada tahapan rintisan. Hal itu disebabkan karena beberapa alasan antara lain: konflik terkait pendapatan  dan  status  kepemilikan,  Pengelola tidak aktif, tidak ada kegiatan wisata dan tidak tersedia  pembiayaan  untuk  operasional  desa wisata. Probabilitas setiap desa untuk  mandiri dan  aktif  masih  cukup  rendah  hanya  sekitar 15%.  Faktor  utama  posisi  desa  wisata  tidak aktif dan bahkan berada pada tahapan rintisan dalam  jangka  waktu  lama  dikarenakan  faktor pembiayaan. Data Kemenpar 2018 menunjukkan bahwa  hampir  70%  pengelola  (stakeholder) desa wisata adalah pengusaha mikro dan kecil. Seperti  pada  umumnya  kinerja  UMKM,  yang dihadapi  oleh  keberadaan  desa  wisata  adalah ketersediaan  akses  pembiayaan  maupun  juga akses pemasaran (Sitinjak, 2021).
Dari  sisi  pemerintah,  sebenarnya  sudah cukup  banyak  program  penguatan  maupun program  intervensi  (pembantuan)  untuk UMKM  pariwisata.  Hal  itu  dilakukan  melalui DAK  Kemenpar,  Dana  Desa  Kemendes maupun  juga  program  Koppari  (Koperasi Pariwisata  Republik  Indonesia)  Kemen  Kop dan UMKM.

## METODE
Tulisan  ini  disusun  sebagai  kajian  kritis terhadap penelitian mengenai Pemetaan Program Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), termasuk  UMKM Pariwisata, yang dilakukan oleh Tim Kebijakan Peningkatan  Kapasitas  ekonomi  sekretariat TNP2K  dan  Lembaga  Demografi  Fakulatas ekonomi  dan  bisnis  Univesitas  Indoensia (TNP2K, 2020).
Penelitian mereka menghubungkan pencapaian  Berbagai  program  pemberdayaan dilaksanakan  untuk  membuka  akses  UMKM terhadap  sumber  pembiayaan,  meningkatkan kapasitas  SDM  dan  kemampuan  teknologi, mengembangkan  usaha,  dan  memperluas jaringan pemasaran. Hasil penelusuran TNP2K baik  melalui  desk  review  serta  wawancara dengan  informan  ditemukan  terdapat  64 program/kegiatan yang dilaksanakan di 22 K/L. Sebelum  membahas  lebih  lanjut  mengenai penelitian TNP2K ada baiknya dibahas terlebih dahulu  dasar  pemikiran  yang  menurut  saya melatarbelakangi penelitian mereka.
Hasil  Pemetaan  Program  Pemberdayaan UMKM menunjukkan  terdapat  29  K/L  yang melaksanakan  120  program/kegiatan.  Data tersebut diperoleh setelah melakukan penelusuran  dengan  menggunakan  kata  kunci pada  Perpres  78  Tahun  2020  tentang  APBN. Selain itu, menurut data alokasi anggaran yang terkait  dengan  UMKM  tahun  anggaran  2019- 2020  di  Direktorat  Jenderal  Anggaran Kementerian  Keuangan,  tercatat  ada  sembilan K/L yang melaksanakan 72 program/kegiatan. Dari  hasil desk  review dan  wawancara mendalam  LD  FEB  UI,  teridentifikasi  ada  22 K/L yang melaksanakan 64 program (TNP2K, 2020).
Dari  64  program  hasil  pemetaan  LD  FEB UI,  sebanyak  21  program  diusulkan  menjadi program  unggulan  karena  keberlanjutannya , memiliki
anggaran dan cakupan penerima/peserta  cukup  besar,  dan  menyasar kelompok  rentan,  seperti  warga  miskin  dan perempuan.  Beberapa  program  merupakan kombinasi dari beberapa bentuk/jenis pemberdayaan,  seperti  PNM  ULaMM  dan
UPPKS,  yang  memiliki  unsur  pembiayaan, pelatihan,  pendampingan,  dan  bantuan  akses pasar.  Sejumlah  program  juga  teridentifikasi memiliki  karakteristik  yang  hampir  sama, seperti  UMi  dan  PNM  Mekaar,  serta  industri rumahan  dan  UPPKS.  Banyak  program berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan kecil,  sementara  program  untuk  membangun kompetensi  sumber  daya  manusia  dan perluasan pasar memiliki cakupan yang relatif kecil  dan  tidak  memiliki  target  yang  jelas. Adapun  keterbatasan  pada  hasil  pemetaan program  pemberdayaan  ini  adalah  tumpang- tindih  penerima  manfaat  program  tidak  dapat diketahui  karena  belum  ada  sistem  atau  basis data terpadu pengelolaan UMKM.
Bentuk kegiatan dan program pembantuan tersebut dapat dikategorikan sbb: 1. Pembiayaan,  baik  dalam  bentuk  bantuan tunai,  pemberian  fasilitas  pinjaman  modal usaha  dengan  skema  kredit  atau  dana bergulir,  atau  bantuan  subsidi  bunga pinjaman modal.
2. Pelatihan/penguatan kapasitas (tanpa pendampingan) dalam peningkatan kapasitas  pelaku  usaha,  peningkatan keterampilan berwirausaha, hingga pembekalan  sistem  pelaporan  keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Pendampingan (coaching dan/atau mentoring),  baik  melalui  program-program yang  disertai  pemberdayaan  reguler  oleh pendamping  maupun  pembangunan  Pusat Layanan Usaha Terpadu KUKM.
Yahya dkk. (2018) mengemukakan sejumlah  kendala  dan  keterbatasan  pada program  pemberdayaan  dan  pembantuan UMKM Pariwisata antara lain:
a. Karakteristik Agen pelaksana
Karakteristik  organisasi  berhubungan dengan struktur organisasi serta fragmentasi. Model  kebijakan  yang  terdapat  pada program  ini  adalah  model  top-down  yang tercermin  dari  pembuatan  kebijakan  yang terpusat  di  Kemenparekraf,  Kemenkop UKM  dan  dinas  koperasi  dan  UKM  serta Kemendes  sebagai  pelaksana  kebijakan.
Masing-masing pelaksana sudah mengetahui  tugas  dan  fungsinya  masing- masing.  Dari  sisi  standar  operasional prosedur  (SOP),  program  sudah  memiliki SOP  yang  jelas  namun  implementasinya masih belum optimal. Sementara itu, sanksi program masih bersifat administratif.
b. Komunikasi  antar-organisasi  dan  aktivitas pelaksana
Komunikasi  program  dilakukan  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Namun sebagian besar komunikasi dilakukan secara tidak langsung. Informasi mengenai program belum  secara  optimal  disampaikan  kepada masyarakat/calon wirausaha pemula. Contohnya, informasi  di  situs  web  Deputi  Bidang Pembiayaan yang mestinya bisa menjadi salah satu sarana komunikasi dan sosialisasi yang efektif, belum diperbarui. Sehingga, tenggat program dan keberadaan situs tersebut belum banyak diketahui masyarakat. Kejelasan tujuan dan standar komunikasi antara regulator dan pelaksana program sebenarnya sudah tercapai. Namun konsistensi dan keseragaman penyampaian informasi kepada pihak eksternal belum optimal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemetaan Program UMKM Pariwisata
Ada 3 K/L yang secara langsung membentuk sinergi penguatan UMKM Pariwisata. Pertama, Kemenparekraf dengan program Pengembangan akses permodalan sektor non-perbankan Bimtek Desain & Bimtek Packaging Subsektor Kuliner dan  Pendampingan  Desa  Wisata;  Pembinaan Kemitraan Usaha Rakyat. Kedua, Kementerian Desa dengan program Pemberdayaan masyarakat desa;  Pengembangan  usaha  ekonomi  desa; Pengembangan  ekonomi  kawasan  perdesaan; Bantuan  Pengembangan  Usaha  BUMDesa, Bantuan  Revitalisasi  Pasar  Desa.  Ketiga, kementeriam  Koperasi  dan  UMK  dengan program  dukungan  pada  Wirausaha  pemula berupa  modal  awal  usaha  (startup  capital); Pembiayaan  (fasilitas  pinjaman  modal  usaha, bantuan  wirausaha  pemula)  Pendampingan (coaching  dan/  atau  mentoring),  pelatihan/ penguatan kapasitas.
No K/L Program Anggaran dalam milyar Penerima manfaat Pembiayaan (Ph); pelatihan (Pl); pendampingan (Pd); Akses pasar(Ap) 1 Kemen- Parekraf Pendampingan Desa Wisata dan Kemitraan Usaha Rakyat/ Percepatan Pengembangan 5 Destinasi
Pariwisata Super- Prioritas
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Produk/Jasa Ekonomi Kreatif Bimtek Desain & Bimtek Packaging Subsektor Kuliner 10
13,1
335 individu 1.875 produk
Pl, Pd dan Ap 2 Kemen- Desa-PDTT Bantuan Pemerintah Pengembangan Ekonomi Lokal (PPID-PEL) Pemberdayaan masyarakat desa Pengembangan usaha ekonomi desa Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan 50 117 desa Pb dan Ap 3 Kementerian Koperasi dan UMK Bantuan Wirausaha Pemula Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT); Usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola KUR 30 96 2603 individu
debitur Pb, Pd dan Ap Sumber: TNP2K, 2021 tabel 18

## Landasan Konseptual
Ekonomi public dan Agency Theory
Program pendampingan, penguatan maupun  pembantuan  pemerintah  (public) dalam  pengadaan  barang  public  dan  belanja modal merupakan ranah kajian ekonomi public maupun  ekonomi  kelembagaan.  Secara  umum program perbantuan merupakan jenis
pengeluaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah melalui kebijakan fiskalnya. Dalam keiatannya untuk pengadaan brang publik baik pengadaan barang  dan  jasa,  transfer  pendapatan  dan pembayaran  lain  merupakan  inti  pokok ekonomi public (Rosen dan Gayer, 2008 dalam Wihana, 2021).
Terdapat 3 keterbatasan pokok pada Pemetaan UMKM yang dilakukan TNP2K, 2020. Pertama, substansi/ kategori  UMKM; beragam  masalah UMKM  Pariwisata  dalam  dunia  nyata, termasuk akses pembiayaan mikro, pemasasaran, standard komptensi SDM pariwisata, kepemimpinan local (agent), kelembagaan, dll.
Kedua,  dalam  rangka  melaksanakan program  prioritas  nasional,  K/L  memberikan penugasan  kepada  pemerintah  daerah  baik provinsi  maupun  kabupaten/  kota  dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi. Keterbatasan perangkat vertikal K/L di daerah menjadi  salah  satu  pertimbangan  dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
Ketiga, hierarki hubungan penugasan antar pemerintah  disertai  kewajiban  pelaporan  dan pertanggungjawaban  berkaitan  selesai  proyek tersebut.
Keterbatasan pendekatan pemetaan tersebut  perlu  dilengkapi  dengan  pendekatan hubungan  antar  Lembaga  atau  instansi  yang kerapkali  disebut  dengan  teori  keagenan ( agency theory ). Teori keagenan menggambarkan  hubungan  keagenan  yakni kontrak penugasan antara prinsipal (pemerintah pusat)  dan  agen  (pemerintah  daerah  atau kontraktor)  untuk  melaksanakan  pekerjaan sesuai dengan mandat yang diberikan prinsipal melalui pelimpahan sebagian otoritas pembuat keputusan (Wihana Kirana, 2021).
Agency  theory memandang  bahwa  setiap pihak baik principal maupun agen adalah utility maximizer .  Agen  berpotensi  bertindak  tidak selalu  sesuai  dengan  keinginan  prinsipal. Kondisi  ini  terjadi  karena  permasalahan informasi  asimetris  antara  prinsipal  dan  agen yang  mengakibatkan  dua  problem  keagenan yakni adverse  selection  and  moral  hazard . Ketidaksesuaian tindakan agen dengan keinginan  prinsipal  dapat  dikurangi  melalui pembuatan  desain  kontrak  paling  optimal (Ferry Prasetyia, 2012; Patrick Keil, 2014). K/L selaku  prinsipal  dalam  tugas  pembantuan menetapkan  petunjuk  teknis  untuk  mengatur pelaksanaan  penugasan  di  daerah  termasuk  di dalamnya kontrak dan insentif yang diberikan pada agent.
Pada kasus tatakelola destinasi pariwisata, setiap  operator  destinasi  wisata  desa  baik individu,  kelompok  sadar  wisata  (Pokdarwis), maupun  Badan  Usaha  Millik  Desa  BUMDES yang berbadan hukum memiliki kesalingsinambungan  satu  dengan  yang  lain. Kelindan antar aktor ini dapat dianalisis melalui relasi  Agent-Principal  yang  didalamnya terdapat biaya transaksi. Teori agent – principal (teori agency) menetapkan siapa yang berposisi sebagai  principal  dan  siapa  yang  berposisi sebagai  agent,  sangat  bervariatif,  tergantung konteks wisata desanya. Dalam sebuah UMKM desa  wisata,  pemilik  (BUMDES)  menjadi principal  dan  manajer  menjadi  agen.  Bahkan pada  beberapa  kasus  wisatawan  pun  bisa menjadi menjadi principal, sedangkan penyedia jasa  wisata  menjadi  agen  yang  menajalankan kontrak perjalan tertentu.
Masalah agensi muncul bila principal tidak puas  (dissatisfied)  atas  kinerja  agennya  yang tidak  sesuai  dengan  preferensi  principal tersebut.  Peran  agen  adalah  memaksimalkan utilitas  atau  kepuasan  dari  principal.  Teori agensi  berasumsi  bahwa  agen  memiliki inofrmasi lebih banyak daripada principal. Hal ini terjadi karena adanya asimetrik information dan secara diametrikal mengurangi kemampuan principal untuk memantau aktvitas agen.  Karena  baik  principal  maupun  agen bertindak untuk kepentingannya sendiri. Maka akan terjadi konflik kepentingan.
Ronald  Coase  (1993)  dan  North  (1993) dalam Gary D. Libecap dan Richard A. Postner menaruh  perhatian  pada  pentingnya  ekonomi kelembagaan melalui konsep biaya transasksi. Ketika biaya transaksi menjadi semakin tinggi maka diperlukan institusi dalam mencari solusi. Dalam  kaitan  dengan  program  penguatan UMKM  dan  dana  pembantuan  K/L  pada UMKM  pariwisata,  maka  setiap  transaksi, dalam  bentuk  kontrak  proyek  pengadaan barang dan jasa, harus berisi kesepaktan tentang sejumlah  jenis  biaya  seperti  biaya.  Misalnya biaya negosiasi kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK)  dengan  pihak  pelaksana tender.  Dan  setiap  kontrak  yang  dibuat  akan menimbulkan  biaya  transaksi.  Bagi  Coase
(1993)  biaya  transaksi  adalah  biaya  untuk memperoleh  informasi,  biaya  pembuatan kontrak  (negosiasi  dan  formulasi  kontrak), monitoring (pengecekan kualitas dan kuantiass barang/jasa, harga ketepatan waktu penyerahan proyek, keamanan dan kepatuhan pada kontrak antara principal dan agent.
Williamson (1981)
menekankan pentingnya minimalisasi biaya transaksi ( Transction cost economics/TCE ) dalam konrak pengadaan  barang  dan  jasa  public  antara principal  (K/L)  dengan  agen  (pelaksana program).  Menurut  Williamson  (1981), keenomian sebuah biaya transaksi akan sangat krusial  dan  sangat  tergantung  kompleksitas struktur  organisasi  pada  masing-masing  baik principal  maupun  agen.  Dalam  hal  ini pengendalian dan pengaturan struktur kelembagaan  menjadi  penting  karena  setiap transaski  harus  efisien  dan  menghindari  biaya transasksi yang tinggi.
Sebagai  contoh  pemerintah  Kabupeten  Y mendapatkan DAK dari K/L untuk pembangunan Menara pengawas pantai wisata senilai  Rp  1  milyar.  Rinciannya  Rp  50  juta biaya admin, untuk perencanaan umum seperti penyediaan  informasi  bahan  konstruksi  dan upah tukang, biaya detailed engineering design (DED)  Rp  100  juta,  biaya  iklan  tender  dan pengumuman  pemenang  tendr  Rp  10  juta. Misalnya,  dari  lima  calon  kontraktor,  maka kontraktor  A  ditetapkan  sebagai  pemenang tender dengan nilai Rp 975 juta. Pasca kontrak maka pembuatan menara pengawas dikerjakan dan  diperlukan  pengawasan.  Adapun  biaya pengawas Rp 90 juta, biaya revisi desain Rp 40 juta  serta  biaya  pengecekan  lapangan  Rp  25 juta.  Setelah  6  bulan  pekerjaan  selesai  dan diterima  oleh  pemerintah  daerah  Y  sebagai pemilik proyek.
Masalahnya berapakah biaya transaski ex- ante dan ex-post serta biaya total proyek yang ditanggung  oleh  pemilikproyek  dalam  hal  ini pemerintah daerah Y? Pada area ini efisien dan tidaknya  dana  pembantuan  tersebut  diukur maksimalisasi manfaatnya.
Perspektif pendelegasian tugas di pemerintahan  mengacu  pada  pola  hirarki. Mardiasmo  (2018)  mengemukakan  bahwa pelimpahan  tugas  pekerjaan  dapat  memenuhi kriteria  hubungan  keagenan  apabila  memiliki tiga  hal  yaitu  pemerintah  mendelegasikan pekerjaan kepada satuan kerja pemerintah yang lebih  rendah,  pemerintah  memberikan  alokasi sumber daya termasuk pendanaan untuk penugasan pekerjaan  tersebut,  pemerintah  mempunyai kepentingan dengan capaian output kinerja.
Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi  tindakan  agen  yang  tidak  sesuai dengan  kepentingan  prinsipal  adalah  memberi pengawasan  agen  dengan  mereplikasi  peran audit  dan  memberlakukan  prinsip corporate governance sehingga  segala  tindakan  agen dapat sesuai dengan kepentingan prinsipal, dan memberi  insentif  sebagai  reward  kepada  agen dengan struktur yang tepat. Hal ini diharapkan dapat  mengarahkan  agen  untuk  berperilaku terbaik sesuai kepentingan prinsipal.
Pihak pemerintah selaku prinsipal membutuhkan pengukuran kinerja untuk mengevaluasi capaian agen.  Pengukuran  kinerja  yang  dilakukan sering  tidak  menampilkan  gambaran  yang sebenarnya  dari  perilaku  agen.  Pengukuran perilaku  agen  diusahakan  tidak  menggunakan ukuran  tunggal  karena  memiliki  risiko  besar. Risiko  pengukuran  tersebut  dapat  dieliminasi dengan beberapa ukuran.
Pelaksanaan tugas pembantuan terkadang belum sepenuhnya sesuai harapan. Hal ini diakibatkan salah  satunya  adalah  lemahnya  perencanaan, pengelolaan,  dan  pertangungjawaban  pada pihak  pemberi  tugas  maupun  penerima  tugas. Perencanaan  yang  menggunakan unit  cost dengan  memperhatikan  kondisi  yang  sama untuk  seluruh  Indonesia,  pemerintah  daerah selaku  agen  mengalami  kesulitan  untuk mewujudkan output yang optimal.

## Analisis
Sampai saat ini (2022), program pembantuan K/L  berupa  pembiayaan  UMKM  Pariwisata, bahkan  yang  sudah  menerapkan  model pembiayaan  inklusif  pun  belum  mampu menarik  secara  masif  para  pengelola  UMKM homestay,  UMKM  Suvenir,  UMKM  kuliner. Sebagai  contoh,  UMKM  transportasi  yang jumlahnya ribuan baik yang langsung berada di Kawasan  destinasi  premium  maupun  di  luar Kawasan (Jiwa Sarana dan Yeni Septia, 2021) belum banyak yang berminat untuk memanfaatkan  program  pembantuan  tersebut. Alasan  kurangnya  permodalan  tapi  tidak berkeinginan  untuk  memanfaatkan  program pembantuan UMKM disebabkan karena usaha mikro dan kecil diakui sebagai usaha individu atau  badan  usaha  perorangan  yang  modal usahanya  adalah  modal  sendiri,  sedangkan modal  pinjaman  dari  lembaga  keuangan dianggap  menetapkan  suku  bunga  dianggap terlalu tinggi. Selain itu juga karena persyaratan secara  administratif  dan  teknis  yang  diminta oleh  bank  tidak  dapat  dipenuhi  (Pitter Leiwakabessy, 2018).
Teori  NIE  menawarkan  platform  teoritis untuk  memahami  secara  lebih  komprehensif ketrekaitan  antara  pembiayaan  UMKM pariwisata  dengan  Lembaga  –  Lembaga pemerintah.  Program  pembantuan  K/L  yang telah  terpetakan  oleh  LP2PK  2021  secara konseptual  berada  pada  ranah  pendekatan institutional.  Terdapat  dua  pendekatan  dalam operasionalisasi  pembiayaan  mikro  UMKM. Pendekatan pertama pendekatan institutionalis, dimana pendekatan ini mengutamakan penciptaan Lembaga keuangan untuk melayani
klien-klien  yang  tidak  terlayani  maupun  yang tidak  dilayani  dengan  baik  oleh  sistem keuangan formal (bank komersial). Pendekatan ini  bertujuan  untuk  mencapai  kemandirian finansial,  jangkauan  luas  dan  mendalam  serta pengaruh  klien  yang  positif. Arah  pendekatan institutional adalah keberhasilan institusi yang diukur  dengan  kemajuan  Lembaga  dalam mencapai  kemandirian  finansial.  Pendekatan institutional  yang  paling  sering  dijadikan prototipe  keberhasilan  adalah  pendekatan kelembagaan versi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selanjautnya pendekatan kedua adalah pendekatan kesehateraan  ( welfarist ).  Dengan  pendekatan ini  pembiayaan  mikro  diharapkan  berhasil untuk  mengurangi  tingkat  kemiskinan  dengan cara  secara  langsung  memberikan  pinjaman sekaligus pelatihan dan coaching clinic . Model welfarist yang  berhasil  dan  bertahan  saat  ini adalah  Koperasi  dan  Lembaga  swadaya masyarakat (LSM) dalam segala bentuknya.
Pemetaan  program  intervensi  K/L  pada UMKM  baik  yang  berasal  dari  DAK  maupun Dana Desa diidentfikasi adanya 15 tahapan proses dana  pembantu  Memetakan  dan  menganalisis program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh sejumlah K/L. Melakukan asesmen kesiapan sinkronisasi  program  pemberdayaan  UMKM. Memberikan  rekomendasi  yang  diperlukan dalam sinkronisasi program pemberdayaan UMKM. (LP2PK dan LEB-UI, 2021). Dari 65 program yang  telah  dilakukan  pada  24  K/L  tersebut setidaknya terdapat 21 program pemberdayaan UMKM  di  bawah  19  K/L  yang  telah  berjalan cukup lama ( sustainable ) dengan nilai anggaran dan  jumlah  penerima/  peserta  program  yang relatif  besar,  serta  menyasar  kelompok  rentan (miskin,  perempuan).  Untuk  peningkatan kapasitas usaha (Inovasi Desa – Ekonomi Lokal, Desa Wisata, Sentra Kewirausahaan, Pemberdayaan Pelaku usaha dan Export Coaching ) sebesar Rp 0,5  triliun,  untuk  pembiayaan  (Kredit  Usaha Rakyat,  Bantuan  Wirausaha  Pemula,  Umi, PNM  Mekar,  Peningkatan  Keluarga  Sejahtera Dan KUBE mikro) Rp 167,3 triliun dan untuk ekosistem  (Pusat  Layanan  Unit  Terpadu (PLUT), Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Penyusunan Laporan Keuangan) sebesar Rp 0,3
triliun.  Mekanisme  pendataan,  pembaharuan atau penerima manfaat dan penyaluran program pemberdayaan  tenagakerja  mandiri  dapat dipetakan sbb:
Menurut Yahya (2018) program – program pembantuan terebut tidak cukup efisien karena lemahnya  koordinasi  dan  control  pnggunaan anggaran. Dan masih kuatnya egosektoral antar Lembaga  dan  kedinasan.  Walaupun  secara normative koordinasi dan synkroniasi program pembantuan antar K/L tersebut sudah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan, namun koordinasi dan sinkronisasi lintas K/L tersebut tidak serta merta berjalan. Hal ini dikarenakan adanya  gap  dan  egosektoral  antar  K/L.  Istilah ego sektoral berkaitan dengan mental cerobong (silo  mentality  atau  silo  thinking )  yaitu  pola pikir dan tindakan yang  melekat  pada sekktor atau bagian tertentu tidak ingin berbagi informasi dengan  pihak  lain  dalam  suatu  organisasi/ perusahaan/negara  yang  sama.  Akibatnya bukan  hanya  mereduksi  efisiensi  operasional secara keseluruhan juga akan menggerus moral kebersamaan sehingga tidak mau berkontribusi
dan  sangat  sulit  untuk  mencapai  sinergi (Suharyono S. Hadinagoro. 2020).
Semakin  tinggi  tingkat  egosektoral  maka semakin dalam pula ketidak efisienan program pembantuan  K/L.  Menurut  konsep  agency dimana  antara  principal  dan  agency  tidak memiliki  informasi  yang  sama  (asymmetric information)  maka  akan  terjadi  konflik kepentingan.  Terdapat  dua  bentuk  dasar informasi asimetris yang dapat dibedakan. Yang perama adalah hidden knowledge yang merujuk pada  situasi  dimana  satu  pihak  memiliki informasi  lebih  dari  pihak  lain  dari  besaran anggaran  dan  peruntukkannya.  Yang  kedua yakni hidden action yaitu bila salah satu pihak dapat  mempengaruhi  “kualitas”  barang/jasa yang  dikontrakkan  dengan  tindakan  yang belum tentu dapat diamati atau dikontrol oleh pihak  lain.  Contoh  adanya  hidden  knowledge yang dimiliki oleh agen. Di satu sisi agen sangat tahu  persis  kualitas  barang  dan  harga barang/jasa yang sedang disediakan, di sisi lain principal hamper tidak tahu persis kualitas dan harga  barang  tersebut.  Maka  hal  ini  akan
Kemnaker Dirjen Binapenta &
PKK Pedoman (Juknis) Sosialisasi (Sisnaker) Lembaga Pemerintah atau Nonpemerintah 1. Penentuan Lokasi
2. Penerbitan SK 3. Penandatanganan MoU Verifikasi Administrasi
Identifikasi Lokasi Usulan atau Proposal
(Sisnaker)
Laporan Kegiatan (Sisnaker) Pendampingan dan Pembinaan Pembekalan dan Pemberian BSU Pengajuan Pencairan Dana Monitoring & Evaluation Legalitas Kelembagaan WUB, Sinergitas- Ditjen Binalattas,
Bimtek CSR, Expo, dll
merugikan  pihak  principal  (adverse  election). Untuk  mengurangi  konflik  kepentingan  yang terejadi karena a-simetrik information tersesbut maka  harus  ada  kontrak  yang  jelas  dan memiliki tatalaksana yang konsisten diterapkan.  Kontrak  dan  monitoring  ini memerlukan biaya transaksi yang cukup besar yang  cenderung  memperlemah  pengadaan barang  dan  jasa  yang  berkualitas.  Sehingga anggaran  yang  tersedia  bukan  saja  terserap sebanyak mungkin tetapi juga tepat sasaran dan sesuai  dengan  tatalaksana  kontrak  antara principal dan agensi.
Beberapa  Lembaga  Keungan  MIKRO yang  sangat  menerapkan  manajemen  risiko yang ketat telah menetapkan bahwa kredit dan bantuan untuk UMKM tidak akan dialokasikan kepada  sketor  atau  segmentasi  usaha  yang memiliki  biaya  transaksi  yang  tinggi,  karena akan  memperkeacil  ruang  profitabilitasnya. (Yani Muyaningsih, 2021). Karena apapun juga biaya  transaksi  akan  menciptakan  capaian LKM  yang  tidak  efektif  dan  kompetitif.  Dari sisi  keterkaitan  peran  antar  K/L,  salah  satu aspek  penentu  efisiensi  dan  efektivitas  dana pembantuan  adalah  seberapa  besar  fungsi koordinasi antar lembaga yang ada di dalamnya terkoneksi dengan baik.
Program  pembiyaan  inklusif  merupakan usaha  LKM  untuk  mengurangi  a-simetric information  antara  principal  (LKM)  dengan pihak  pelaku  UKM.  Berbagai  jenis  LKM  dan mekanisme  pelayanannya  telah  melakukan sinkronisasi  dan  integrasi  yang  berjenjang (Airlangga,  2021).  Mulai  dari  UMKM  yang unbackable  seperti  dana  bantuan  social,  dana PKB-CSR  Swasta,  sampai  pada  LKM  yang bankabale  dengan  subsidi  bunga  dari pemerintah, KUR dengan penjaminan pemerintah sampai ke kredit komersial melalui mekanisme  pasar  (Hartarto,  2021).  Integrasi pembiyaan  mikro  tersebut  akan  mengurangi besaran biaya transaksi yang mengurangi profit dari pelaku UMKM.

## KESIMPULAN
Pemetaan  program  dan  kelembagaan pemerintah yang terlibat pada dana pembantuan
untuk  UMKM  sangat  berguna  untuk pembangunan perekonomian UMKM Pariwisata.  Karena  baik  besaran  dana  yang dibelanjakan  oleh  K/L  dan  penerima  manfaat yang  sudah  dipetakan  dengan  proses  yang sistmatik  telah  berperan  dalam  kebijakan publik. Namun demikian pemetaan yang terasa makanistik tersebut belum menujukkan tingkat efisien  dan  efektivitas  kontribusi  pembantuan K/L.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  kajian  lanjut dengan  menggunakan  teori  agency.  Teori  ini mampu  menjawab  mengenai  besaran  efisiensi pemanfatan  dana  pembantuan  K/L  karena melibatkan  konsep  hubungan  antara  principal dan  agensi.  Selain  itu  dapat  diketahui  pula besaran  biaya  transasksi  yang  terjadi  dalam setiap kontrak yang dibuat antar pihak.
Salah  satu  kendala  untuk  melakukan kolaborasi dan sinkronisasi program pembantuan  antar  K/L  adalah  masih  besarnya ruang ego sektoral. Dengan ego sektoral yang massif  dan  lebar  di  antara  K/L  maka  akan dengan  mudah  memunculkan  a-symetric information. Dan setiap a-symetric information akan  menciptakan  kepentingan  yang  beragam dan akhirnya terjadi konflik kepentingan antara agen dan principal.
Untuk  memperkecil  biaya  transaki  maka pilihan  memperkecil  a-symetric  information menjadi  sangat  mendesak.  Setiap  kontrak antara  prinsipal  dan  agen  yang  berpeluang untuk  terjadinya hidden  action  dan  adverse selection (pengambilan  keputusan  yang  bias) harus  dihitung  detail  dengan  cara  membatasi biaya transaksi seminimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA
Airlangga,  Hartarto,  (2021);  Pembiayaan UMKM,  Raja  Grafindo  Perkasa, Jakarta.
Benjamin  Abdurahman  (2022);  Dinamika Pemanfaatan  Kerjasama  Antar  Daerah dalam  Otonomi  daerah:  gagasan  dan Kritik, Peneerbit Kompas, Jakarta Deddy Taufik (2020). Dinas Pariwisata Jabar , Kompas, 6, 10, 2020; Kofifah (2021); Disporapar,  (2019).  Buku  Pariwisata  Jawa Tengah Dalam Angka (pp. 1–59).
Disporapar  Jawa  Tengah.  http:  //disporapar. jatengprov.go.id/ content/files/ Statistik Pariwisata 2019 (DRAFT).pdf Douglas, North (1993) dalam Gary D. Libecap (2018); Dogulas C. North: Transaction Cost,  Property  rights,  and  economic outcomes.  NBER  Working  paper 24585; Cabridge, Massachutsetts Ferry Parasetya, (2012). Teori Informasi Asymetrik, Universitas Brawijaya, Malang. Jiwa Sasrana dan Yeni Septia (2021). Daya saing dan Iknlusivitas Bank Perkreditan Rakyat dalam  memberikan  layanan  keuangan bagi  UMKM,  dalamYeni  Septia,  Daya Saing dan Inklusivitas Perbankan dalam mendorong  Pengembangan  UMKM  di sector Perikanan, Obor-LIPI, Jakarta K.  Eisenhardt;  1989;  Agency  Theory:  An Assessment and Review; DOI: 10.5465/AMR.1989.4279003 ;
Corpus ID: 55516669
Patrick Keil, 2014. Principal Agent Theory and its Application to Analyze Outsourcing of  Software  Development  Technische Universität München, keilp@in.tum.de Kompas, 2022, Peningkatan Pelayanan Publik, dalam  Otonom  Daerah:  gagasan  dan Kritik ,
Liputan6.com 2021- Surabaya, Gubernur Jatim Khofifah  Indar  Parawansa  tetang  Desa wisata.
Mardiasmo  (2018);  Otonomi  dan  Manajemen Keuangan  Daerah,  Penerbit  Andi, Yogyakarta.
Nico  Groenendijk,  1997,  A  principal-agent model of corruption, jurnal Crime, Law & Social Change 27: 207–229, 1997. Pitter  Leiwakabessy,  dan  Fensca  F.Lahallo,
2018;  Pembiyaan  UMKM  sebagai solusi dalam meningkatan produktivitas usaha pada UMKM Kabupaten Sorong; jurnal Depace,  vol1,  no.1  desember, 2018.
Ronald Coase and Methodology dalam Richard A  Postner  (1993;  the  problem  of transaction  cost;  journal  of  ecnomics perspectives, vol 7, number 4, fall 1993, pages 195-210.
Sitinjak, 2021, Kajian peranan nilai desa wisata berbasis  Komunitas,  Kualits  detinasi, dan  Pengalaman  berwisata  erhadap kepuasan berwisata dan niat berperilaku wisatawan  pada  destinasi  wisata pedesaan, Disertasi S3 , Binus, Jakarta. Suharyono S. Hadinagoro (2020); Reduksi Ego
Sektoral  Dan  Perkuat  Sinergi  Demi Produktivitas; Nasional, Berita Perpustakaan Nasional; 06 Jun 2020 Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi  Sekretariat  TNP2K  dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan  Bisnis  Universitas  Indonesia, (2021), Pemetaan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah  (umkm); Edisi  Pertama, Maret 2021; ISBN: 978-602-275-216-5 Williamson,  E  (1981);  The  economics  of organization:  the  transaction  cost approach;  DOI:10.1086/  227486;  the journal  of  American  journal  of sociology, vol 87 number 3; Pages 548- 577
Wihana Kirana (2021); Ekonomi Kelembagaan. Studi kasus sectotransportasi dan sector ekonomi  lainnya.  PT.  Elex  Media Komputido, Jakarta.
Yahya,  A.  (2018).  Mengelola  Dan  Merebut Pasar Millenials. Kementrian Republik Indonesia. https://doi.org/10.1007/s00062-014- 0334-2