## STUDI KOMPARATIF PADA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN UTARA DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
Fathurrahman
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, rahmanfathur466@gmail.com

## ABSTRAK
UU  Nomor  23  Tahun  2014  ditegaskan  bahwa,  pemerintahan  daerah  dalam penyelenggaraaan  urusan  pemerintahan  memiliki  hubungan  dengan  pemerintah  dan  dengan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumberdaya  lainnya. Hubungan tersebut dilaksanakan secara  adil  dan  selaras,  dan  hubungan  tersebut  menimbulkan  hubungan  administrasi  dan kewilayahan antarsusunan pemerintah. Olehnya itu, pada hakekatnya sistem pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi bertingkat, yakni provinsi memiliki otonomi terbatas, kabupaten/kota  memiliki  otonomi  luas  dan  desa  memiliki  otonomi  asli.).Berdasarkan  hasil penelitian  yang  diperoleh  oleh  penulis  selama  penelitian,  maka  hasil  yang  didapatkan  bahwa kelengkapan  perangkat  pemerintahan  di  tingkat  Desa  jauh  lebih  lengkap  di  bandingkan  dengan perangkat pemerintahan di tingkat Kelurahan. Dimana di Desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  yang  memiliki  fungsi  chek  and  balance,  yakni  :  Legislasi,  budgeting  dan  controling terhadap  jalannya  pemerintahan  desa  .  Sedangkan  Pemerintahan  di  Kelurahan  tidak  memiliki lembaga  sebagaimana  BPD.  Selain  itu  kemudian  yang  ke  dua  Pemerintahan  Desa  memiliki kewenagan untuk membuat Peraturan desa,Peraturan Bersama kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa  sebagaimana diatur alam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama  oleh  BPD  sementra  di  pemerintahan  kelurahan  tidak  memiliki  kewenangan  untuk membuat peraturan kelurahan
Kata Kunci: Pemerintahan Desa,Pemerintahan Kelurahan,Otonomi Daerah

## PENDAHULUAN
Di  dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  Pemerintahan  Daerah  ditegaskan  bahwa, pemerintahan daerah dalam penyelenggaraaan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan  pemerintah  dan  dengan  Pemerintah  Daerah  lainnya.  Hubungan  tersebut meliputi  hubungan  wewenang,  keuangan,  pelayan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya alam, dan sumberdaya lainnya. Hubungan tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras, dan  hubungan  tersebut  menimbulkan  hubungan  administrasi  dan  kewilayahan antarsusunan  pemerintah. 1 Olehnya  itu,  pada  hakekatnya  sistem  pelaksanaan  otonomi daerah  di  Indonesia  menganut  sistem  otonomi  bertingkat,  yakni  provinsi  memiliki otonomi  terbatas,  kabupaten/kota  memiliki  otonomi  luas  dan  desa  memiliki  otonomi asli.
1 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hlm. 95
Pada  dasarnya  otonomi  adalah  penyerahan  urusan  pemerintah  daerah  yang bersifat  operasional  dalam  rangka  sistem  birokrasi  pemerintahan  dengan  tujuan mencapai  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat.  Penyerahan urusan  tersebut  diharapkan  akan  mampu  menumbuhkembangkan  daerah  dalam berbagai  bidang,  menumbuhkan  kemandirian  daerah,  dan  meningkatkan  daya  saing daerah dalam proses pertumbuhan (pembangunan). 2
Jika  melihat  tujuan  pemerintah,  fokus  pemerintah  dalam  pelaksanaan  kebijakan dan program pembangunan masyarakat adalah Desa dan Kelurahan. Hal ini didasarkan pada  pemahaman  bahwa  Desa  dan  Kelurahan  merupakan  unit  pemerintahan  yang terkecil dan paling bawah sebagai ujung tombak dalam urusan pembangunan. Di mana pemerintah  Desa  dan  Kelurahan  melaksanakan  fungsi  administrasi,  pelayanan  kepada masyarakat,  penyediaan  sarana  prasarana  meliputi  fasilitas  umum,  kesehatan, pendidikan, utamanya pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial, budaya masyarakat seperti bidang adat istiadat, dengan harapan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
Efektivitas  dan  efisiensi  pembangunan  membutuhkan  terpenuhinya  prasyarat berupa  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  (good  and  clean  government).  Aspek - aspek  penyelenggaraan  pemerintahan  mengeliminasi  praktek-praktek  tidak  sehat  dan merupakan  mekanisme  kontrol  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Sehubungan dengan  hal  tersebut,  Pemerintah  Desa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  di  desa juga  harus  menerapkan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik.  Guna  mendukung pelaksanaannya  maka  perlu  adanya  pengaturan  yang  jelas  sebagai  pedoman  dan  guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Meskipun masyarakat  desa  lebih  bersifat  homogen  namun  sebagaimana  adanya  pola  hubungan antar  individu,  maupun  antar  individu  dengan  Pemerintah  Desa,  antara  lembaga  yang ada di desa dan semua komponen yang berkepentingan di desa, maka perlu disepakati norma-norma  yang  secara  positif mengikat  dan diakui serta terlembaga dalam bentuk - bentuk peraturan perundangan .
Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  bangsa  Indonesia  harus  memulai  paradigma pembangunan  dari  bawah  (Desa)  karena  sebagian  besar  penduduk  Indonesia  beserta segala  permasalahannya  tinggal  di  Desa.  Tetapi  selama  ini,  pembangunan  cenderung berorientasi  pada  pertumbuhan  dan  bias  kota.  sumberdaya  ekonomi  yang  tumbuh  di kawasan  Desa  diambil  oleh  kekuatan  yang  lebih  besar,  sehingga  Desa  kehabisan sumberdaya  dan  menimbulkan  arus  urbanisasi  penduduk  Desa  ke  kota.  Kondisi  ini yang  menciptakan  ketidakadilan,  kemiskinan  maupun  keterbelakangan  senantiasa melekat pada Desa.
Kesenjangan  sejahteraan  yang  terjadi  antara  penduduk  yang  ada  di  kota  dan   di desa  di    akibatkan    perkembangan  pesat  ekonomi  di  kota-kota  besar  Indonesia  belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi  di desa-desa sehingga berdampak pada peningkatan perpindahan penduduk. Hal ini tentu jauh dari apa yang diharapkan konsep otonomi  daerah,  sebab  adanya  konsep  pemerintahan  ini,  menuntut  penyelenggaraan pemerintahan,  utamanya  pemerintahan  Desa  dan  Kelurahan,  untuk  selalu  siap  untuk
2 HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom . Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm.22
merespon  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat  secara  demokratis,  demi mewujudkan  tujuan  negara,  utamanya  keadailan  sosial  bagi  seluruh  rakyat.  Sehingga, perlu  kiranya  memperhatikan  hubungan  antar  susunan  pemerintahan  dan  antar pemerintahan  daerah,  potensi,  dan  keanekaragamannnya  dalam  menjalankan  amanah otonomi  daerah  secara  bertanggung  jawab  melakukan  penelitian  yang  disajikan  dalam dengan  Judul  Studi  Komparatif  Pada  Pemerintahan  Desa  Dan  Kelurahan  Di  Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara Dalam Perspektif Otonomi Daerah

## PEMBAHASAN
Otonomi  daerah  merupakan  amanah  dari  UUD  NRI  1945  yang  membagi  wilayah Indonesia atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan  daerah  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  18  ayat  (1).  Pemerintahan daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  tersebut  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Kalimantan Utara memiliki wilayah  yang cukup luas dengan persebaran penduduk tidak  merata.  Banyak  desa  yang  sulit  dijangkau,  sementara  akses  transportasi  masih terbatas  dan  jaringan  komunikasi  terhambat.  Provinsi  Kalimantan  Utara  merupakan provinsi  termuda di  Indonesia. Hingga tahun 2022 Provinsi  Kalimantan  Utara terdiri  dari lima  kabupaten/kota  yaitu  Kabupaten  Malinau,  Kabupaten  Bulungan,  Kabupaten  Tana Tidung,  Kabupaten  Nunukan,  dan  Kota  Tarakan.  Lima  kabupaten/kota  tersebut  terbagi menjadi  55  kecamatan,  447  desa,  dan  35  Kelurahan.  erdasarkan  topografi  wilayah,  pada tahun  2021  sebanyak  4  desa/  kelurahan  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  yang  berada  di lembah, 323 desa/ kelurahan yang berada di lereng/ puncak, dan 155 desa/kelurahan yang berada di dataran. Terdapat perbedaan angka yang cukup besar antara tahun 2021 dengan 2018,  dimana  pada  tahun  2018  terdapat  99  desa/kelurahan  di  Provinsi  Kalimantan  Utara yang  berada  di  lembah,  51  desa/  kelurahan  yang  berada  di  lereng/  puncak,  dan  332 desa/kelurahan yang berada di dataran. Perbedaan angka antara tahun 2018 dan tahun 2021 ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan metode pengambilan data di tahun 2021. Metode pengambilan  data  pada  tahun  2021  yaitu  dengan  menggunakan  data  pemetaan  yang diambil  dari  dari  citra  satelit  kemudian  dilakukan  penyesuaian  dengan  kondisi  daerah desa/kelurahan yang sebenarnya.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Memberikan  Definisi  Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak asal-usul,  dan/atau hak tradisional  yang diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Dengan  disahkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah disinggung perihal pemerintahan  desa  dan  otonomi  desa,  sehingga  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 telah  mengakui  otonomi  yang  dimiliki  oleh  desa.  Namun,  saat  itu  dasar  pelaksanaan  dari pengakuan tersebut baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72  Tahun  2005  tentang  Desa  sehingga  level  regulasinya  adalah  Peraturan  Pemerintah. Tahun 2014 inilah era pemerintahan desa dimulai, dengan disahkannya
Agar  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  dapat  lebih  peka  dalam  memahami aspirasi  dan  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat.  Sehubungan  dengan  hal  ini  ada  7 asas  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang  ditekankan,  yaitu:  1.  Asas  Kepastian
Hukum 2. Asas Tertib Kepentingan Umum 3. Asas Keterbukaan 4. Asas Profesionalitas 5. Asas Akuntabilitas  6. Asas  Efisiensi  7. Asas Efektivitas Kewenangan  yang dimiliki Desa tersebut  tidak  dapat  semuanya  diterapkan  di  seluruh  Desa,  melainkan  Desa  mempunyai kesempatan untuk memilih kewenangan yang sesuai dengan konteks dan kapasitas lokal.
Efektivitas  dan  efisiensi  pembangunan  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 sebagai payung hukum otonomi desa. Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya  adalah  suatu  proses  pembalikan  paradigma  politik,  dimana  proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang  berangkat  dari  desa.  Dalam  paradigma  baru  tersebut,  desa  merupakan  kesatuan hukum  yang  otonom  dan  memiliki  hak  dan  wewenang  untuk  mengatur  rumah  tangga sendiri.membutuhkan  terpenuhinya  prasyarat  berupa  tata  pemerintahan  yang  baik  dan bersih  (good  and  clean  government).  Aspek-aspek  penyelenggaraan  pemerintahan mengeliminasi  praktek-praktek  tidak  sehat  dan  merupakan  mekanisme  kontrol  dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan hal  tersebut,  Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan  pemerintahan  di  desa  juga  harus  menerapkan  prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Guna mendukung pelaksanaannya maka perlu adanya pengaturan yang  jelas  sebagai  pedoman  dan  guna  mewujudkan  kepastian  hukum  dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Meskipun masyarakat desa lebih bersifat homogen namun sebagaimana adanya pola hubungan antar individu, maupun antar individu dengan Pemerintah  Desa,  antara  lembaga  yang  ada  di  desa  dan  semua  komponen  yang berkepentingan di desa, maka perlu disepakati norma-norma yang secara positif mengikat dan diakui serta terlembaga dalam bentuk-bentuk peraturan perundangan. Sesuai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 institusi yang memikul tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan  desa  adalah  Pemerintah  Desa  beserta  aparatnya,  Badan  Permusyawaratan Desa yang didukung oleh masyarakat setempat.
NO PERBEDAAN KEPALA DESA LURAH 1 Dasar Hukum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan 2 Pengangkatan Dipilih langsung dari dan Oleh masyarakat setempat melaui Pilkades Diangkat Oleh Bupati atas Usulan Camat 3 Kedudukan Jabatan Terjadi ketidakpastian kedudukan, disatu sisi memilik otonomi sendiri, disisi lain adalah perangkat Kabupaten Peragkat organisasi yang berada di wilayah kecamatan 4 Masa Jabatan 6 Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode selanjutnya dengan maksimal 3 periode Tidak dibatasi dan disesuaikan dengan satusnya sebagai PNS dan Kebijakan Pemda. 5 Pertanggung- jawaban Kepada masyarakat melalui BPD dan Bupati Melalui Camat Kepada Bupati melalui Camat
6 Kewenangan 1.Menetapkan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama BPD 2.Mengangkat Perangkat Pemerintahannya. 3.Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan. 4.Mengangkat perangkat Pemerintahannya Menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan Tupoksinya.

## Sumber : Hasil olah data oleh penulis tahun 2022
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, Kepala Desa merupakan representasi dari keinginan  masyarakat  sebab  dipilih  langsung  oleh  masyarakat  melalui  proses  demokrasi (pemilihan langsung) sedangkan Lurah dan Desa tergantung pada kebijakan Bupati, sebab pada  dasaranya  Keluarahan  merupakan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Karena  itu keistimewaan  di  aras  Desa  ini  sering  disebut  sebagai  benteng  demokrasi  di  level  akar- rumput. Meskipun secara empirik dari beberapa penelitian menyebutkan, praktik pemilihan kepala  Desa  tidak  sepenuhnya  mencerminkan  kehendak  rakyat.  Pilkades  selalu  syarat dengan  rekayasa  dan  kontrol  pemerintah  supradesa  melalui  persyaratan  yang  dirumuskan secara  politik  dan  administratif,  karena  sekalipun  memiliki  otonomi  sendiri,  Desa  juga ditempatkan  sebagai  perangkat  Kabupaten  sehingga  terjadi  ketidakpastian  kedudukannya Sedangkan  Kelurahan  merupakan  sebuah  daerah  administratif  di  wilayah  Indonesia  yang berada  di  bawah  wilayah  kecamatan  dan  dipimpin  oleh  seorang  Lurah.  Lebih  jelas mengenai  konsep  kelurahan  di  atur  dalam  Pasal  1  angka  5  PP  73  Tahun  2005  yang menegaskan  bahwa  Kelurahan  adalah  wilayah  kerja  lurah  sebagai  perangkat  Daerah Kabupaten/Kota dalam  wilayah kerja Kecamatan. Mengenai  kedudukan  kelurahan berada di  wilayah  kecamatan  yang  bertanggunjawab  kepada  Bupati/Walikota  melalui  Camat.  Di Dalam  melakasanakan  tugasnya  Lurah  berpedoman  pada  Pasa  5  yaitu  :  a)  pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b) pemberdayaan masyarakat; c) pelayanan masyarakat; d)  penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  umum;  e)  pemeliharaan  prasarana  dan fasilitas  pelayanan  umum;  dan  f)  pembinaan  lembaga  kemasyarakatan  Difinisi  konsep kelurahan  juga  ditegaskan  oleh  Daldjoeni  yang  menegaskan  bahwa  kelurahan  adalah pembagian  wilayah  administrative  di  Indonesia  di  bawah  keacamatan.  Dalam  konteks otonomi  di  Indonesia,  kelurahan  adalah  wilayah  kerja  lurah  sebagai  perangkat  daerah Kabupaten/Kota.  Selanjutnya  kelurahan  merupakan  unit  pemerintahan  terkecil  setingkat dengan  desa  berbeda  dengan  desa,  kelurahan  memiliki  hak  untuk  mengatur  wilayahnya secara terbatas. 3
Salah  satu  program  unggulan  dari  desa  yakni  adanya    Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  adalah  lembaga  usaha  Desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi  Desa  dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADesa).  Sebagai  salah satu  lembaga  ekonomi  yang  beroperasi  di  pedesaan,  BUMDes  harus  memiliki  perbedaan dengan  lembaga  ekonomi  pada  umumnya.  Ini  dimaksudkan  agar  keberadaan  dan  kinerja BUMDes  mampu  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  peningkatan
3 https://www.scribd.com ., h. 1. Diakses tanggal 2 Oktober 2022
kesejahteraan  warga  Desa.  Disamping  itu,  supaya  tidak  berkembang  sistem  usaha kapitalistis di pedesaan.
Menurut  Hasil  Wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Desa (DPMD) Kalimantan Utara menyampaikan bahwa dari 447 desa di empat kabupaten, baru 382 desa memiliki
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Melalui BUMDes, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)," kata Kepala  DPMD  Kaltara  Edy  Suharto  di  Tanjung  Selor,  Bulungan,  Kamis. Hal  ini  akan  mengurangi  ketergantungan  pembiayaan  desa  hanya pada  dana  desa  dan Bantuan  Dana  Desa  lainnya.  “Selain  memaksimalkan  pemanfaatan  potensi  desa,  melalui BUMDes  diharapkan  juga  bisa  mengelola  Dana  Desa  yang  diberikan  ke  desa-desa Melihat masih adanya desa yang belum membentuk BUMDes, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pun mendorong agar desa-desa tersebut dapat segera membentuknya. Pembentukan  BUMDes  juga  sebagai  salah  satu  upaya  mewujudkan  kemandirian  Kaltara. Termasuk,  meningkatkan  status  desa  yang  Mandiri,  berdasarkan  IDM  (Indeks  Desa Membangun 4
Jumlah  seluruh  kelurahan  sekitar  8.000  kelurahan,  sedang  jumlah  desa  disekitar 73.000  desa  sampai  79.075  desa.  Kelurahan  dan  desa  mempunyai  persamaan  dan perbedaan sebagai berikut:
 Pertama,  pada  umumnya,  sebuah  kota  terbagi  menjadi  beberapa  kecamatan  dan kelurahan,  sebuah  kabupaten  terbagi  menjadi  beberapa  kecamatan  dan  desa. Sebuah kecamatan dapat terdiri atas beberapa kelurahan dan desa.
 Kedua,  desa  dan  kelurahan  berada  di  bawah  pengawasan  dan  pembinaan pemerintah  kabupaten/kota,  yang  dapat  dilimpahkan  kepada  Camat  (Pasal  84(2), keduanya–desa dan kelurahan-mendapat alokasi atau bagian APBN dan APBD.
 Ketiga,  sebuah  desa  lebih  mempunyai  karateristik  kegiatan  pertanian  dan ekstraktif,  sedang  sebuah  kelurahan  lebih  mempunyai  karakteristik  industri  yaitu bahwa  70%  penduduk  mempunyai  mata  percaharian  nonpertanian.  Sebuah  desa baru  layak  dibentuk  apabila  telah  berusia  lima  tahun  atau  lebih,  apabila  desa tersebut  berpenduduk  dan  berkeluarga  dalam  jumlah  minimum  tertentu  sesuai nama pulau. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan apabila terjadi kenaikan jumlah penduduk & keluarga dan/atau perubahan mendasar struktur perekonomian berbasis pertanian dan ekstraktif menjadi perekonomian berbasis industri.
 Keempat,  selain  kebupaten/kota  mandiri  sebagai  pemerintah  daerah  otonom, pemerintah  desa  juga  mempunyai  ciri  otonomi  tertentu.  Desa  mempunyai  status lebih mandiri dibanding kelurahan, pengelolaan desa berbasis masyarakat, karena itu  desa  berwewenang  mengatur  &  mengurus  kepentingan  masyarakat  desa (Paragraf  15)  ditambah  wewenang  limpahan  kabupaten/kota  dan  UU(Pasal  16), desa  berhak  menentukan  struktur  organisasi  dan  tata-kerja,  memilih  kepala  desa, BPD,  perangkat  desa  seperti  sekretaris  desa,  pelaksana  teknis  dan  perangkat kewilayahan  (Pasal  23),  memiliki  RPJP,  RPJM,  memiliki  semacam  DPRD Kabupaten,  kepala  desa  berwewenang  sebagai  hakim-perdamaian  dengan keputusan final dan mengikat (Paragraf 24(6), desa memiliki aset desa dan sumber pendapatan  dan  berwewenang  menentukan  belanja  pemerintah  desa  sendiri. Karena  mandiri,  Desa  bersama  BPD  dapat  berprakarsa  melebur  desa  menjadi kelurahan,  berarti  secara  sukarela  melepas  status  desa  mandiri  demi  kepentingan
4 https://kaltara.antaranews.com/berita/492861/382- desa-di-kaltara-sudah-memiliki-bumdes
masyarakat  umumnya,  demi  peningkatan  kualitas  hidup,  pelayanan  dan pemberdayaan  masyarakat  khususnya,  menjaga  kesatuan  &  persatuan  NKRI (Pasal  21)  umumnya,  meningkatkan  pelayanan  dasar  &  kehidupan  demokrasi khususnya.
 Kelima,  kepala  desa  dipilih  warga  desa,  ditetapkan  oleh  Bupati/walikota  dan disumpah (Pasal  25 dan  45(3)). Para  eksekutif desa ditetapkan  atau diangkat  dan diberhentikan  oleh  bupati/walikota,  sekretaris  daerah  dan  camat.  Ciri  pembatas otonomi  desa  dalam  tataran  NKRI  yang  lain  adalah  bahwa  bupati/walikota membentuk  panitia  pemilihan  kepala  desa  dengan  pembiayaan  APB  Desa bersumber dari APBD kabupaten/kota, kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/walikota apabila menjadi terdakwa pidana dan diganti sementara oleh pejabat  kepala  desa  yang  dipilih  dari  PNS  kabupaten/kota  (Pasal  32),  disidik (Pasal  33)  berdasar  persetujuan  tertulis  bupati/walikota,  diberhentikan  oleh bupati/walikota apabila terdakwa terbukti bersalah dan mendapat  keputusan tetap dari pengadilan sebagai  terpidana, dipulihkan kepada jabatan semula  yang belum habis  dijalani,  apabila  tidak  terbukti  bersalah  dan  dinyatakan  bebas  oleh pengadilan  (Pasal  29).  Sekretaris  desa  diangkat/diberhentikan  sekretaris kabupaten/kota atas-nama bupati/walikota(Pasal 35), sedang SDM perangkat desa selebihnya  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Camat  (Pasal  36)  mungkin  berdasar usulan  kepala  desa  (Pasal  24(3)a).  Pakaian  dinas  serta  penghasilan  tetap  kepala desa  dan  perangkat  desa  ditetapkan  dalam  APB  bersumber  dari  APBD kabupaten/kota.  Tatacara  pemilihan  dan  pemberhentian  kepala  desa  akan  diatur dalam sebuah peraturan pemerintah.
 Keenam,  kepala  desa  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa (Pasal  61)  secara  implisit  bertanggungjawab  atas  realisasi  anggaran  desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan LK desa.
Desa  dapat  berubah  menjadi  kelurahan  atau  sebaliknya,  kelurahan  dapat  berubah status  menjadi  desa  atau  desa  dan  kelurahan  (Pasal  13).  Apabila  desa  berubah  status menjadi  kelurahan,  maka  seluruh  barang  milik  desa  dan  sumber  pendapatan  pemerintah desa  dialihkan  menjadi  kekayaan  pemerintah  kabupaten/kota  (Pasal  11(1))  untuk kepentingan  masyarakat  dan  pendanaan  menjadi  bagian  anggaran  pendapatan  &  belanja daerah kabupaten/kota mandiri (Pasal 11(3)). 5

## PENUTUP
Pemerintahan  Desa  dan  Kelurahan  yaang  di  Kalimantan  Utara  memiliki  beberapa perbedaaan  terkait    dengan  kelengkapan  perangkat  pemerintahan.  Adpun  yang  menjadi perbedaan  mendasar    antara  keduanya  Pemerintahan  Desa  memiliki  perangkat pemerintahan yang lebih lengkap dibandingkan dengan Kelurahan, hal itu dapat dilihat dari adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah demokrasi masyarakat Desa, di  mana  BPD  menjalankan  fungsi:  legislasi,  budgeting,  dan  kontrol  penyelengaraan Pemerintahan  Desa  sehingga  menjamin  adanya  check  and  balance,  sedangkan  Pada
5 https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pemerintahan/uu-pemerintahan-daerah/index.html Diakses tanggal 13 Oktober 2022
Pemerintahan Kelurahan tidak terdapat lembaga sebagaimana BPD kemudian yang ke dua Pemerintahan  Desa  memiliki  kewenagan  untuk  membuat  Peraturan  desa,Peraturan Bersama  kepala  Desa  dan  Peraturan  Kepala  Desa    sebagaimana  diatur  alam  UU  No.6 Tahun  2014  tentang  Desa,  Peraturan  Desa  merupakan  peraturan  perundang-undangan yang  ditetapkan  oleh  kepala  desa  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  oleh  BPD. Dimana Peraturan  Desa  merupakan  kerangka  hukum,  kebijakan dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  di  ruang  lingkup  desa.  Penetapan  Peraturan  Desa  inilah yang  merupakan  penjabaran  atas  berbagai  kewenangan  yang  dimiliki  desa,  dengan mengacu  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Sebagai sebuah  produk  hukum,yang selanjutnya Peraturan Desa tidak  boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum sedangkan pada Pemerintahan Kelurahan tidak memeliki kewenangan untuk membuat Peraturan Kelurahan hanya  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  olehnya itu  perlunya  kedepan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan  untuk  terus  melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan dengan memberikan pelatiahan dan  pendampingan  secara  langsung  di  masyarakat  yang  berkelanjutan  sehingga  dapat mewujudkan  kemandirian  masyarakat  serta  peningkatan  kesejahteraan  masyaakat  desa mauapun kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Drs.  Moch.  Solekhan, Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa    Berbasis  Partisipasi    Masyarakat , Setara Press, Malang, 2014.
I  Nyoman  Beratha, Desa,  Masyarakat  Desa  dan  Pembangunan  Desa ,Galia  Indonesia,  Jakarta, 1982.
Ramlan, Eka NAM Sihombing, Hukum Pemerintahan Desa , Enam Media, Medan, 2021. J  Susanti, Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Mengawasi  Kinerja  Kepala    Desa  Dalam Melaksanakan  Peraturan  Desa  Dan  Kebijakan  Pemerintahan  Desa  Ditinjau  Dari  UU Tahun 2012.

## SUMBER LAIN:
Abdul  Asiz  Dumpa,  Perbandingan  Pemerintahan  Desa  Dan  Kelurahan  Di  Kabupaten  Luwu Ditinjau  Dari  Perspektif  Otonomi  Daerah’Fakultas  Hukum  Universitas  Hasanuddin,
Universitas Hasanuddin,2014
Ardian  Supriadi,  “ Peran  Kepala  Adat  Dalam  Pembangunan  Di  Desa  Tang  Payeh  Kecamatan Krayan  Kabupaten  Nunukan ”  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Mulawarman, Tahun 2015.
Ahmad Soleh, Strategi Pengembangan Potensi Desa, Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran, Tahun 2017.
Andi  Jusriadi, Kualitas  Kepemimpinan  Kepala  Desa  Dalam  Pembangunan  Di  Desa  Erabaru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Timur, Tahun 2020.
Ismail  Sumampouw, Peran  Kepala  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Di  Desa  Salibabu Kecamatan  Salibabu, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik  Universitas  Sam  Ratulangi,  Tahun 2019.
F  Semaun, Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik  Sintang, Universitas Kapuas, Tahun 2019.
Heni  Nur  Ifani, Pengawasan  Kinerja  Pemerintah  Desa  Oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  Di Kantor  Desa  Karangampel  Kecamatan  Baregbeg  Kabupaten  Ciamis, Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis, Tahun 2018.
K Srirejeki, Tata Kelola Keuangan Desa ,Universitas Jenderal Soedirman, Tahun 2015. Risno  Jawali, Fungsi  Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa  Terhadap  Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Kusu Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara , Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2019.

## SUMBER PERATURAN:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
Peraturan  Pemerintah  No.  11  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  kedua  atas    Peraturan  Pemerintah No.  43  Tahun  2014  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-undang  No.  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  41.  Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321).
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan