## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 22, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## ANALISIS HUKUM IMPLEMENTASI PERPINDAHAN PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN
Oleh :
Abd Aziz Tambunan, Dhiauddin Tanjung 1

## Abstrak
Pernikahan  merupakan  suatu  ibadah  yang sangat  dianjurkan  oleh  ajaran  agama,  yang bertujuan untuk melanjutkan eksistensi generasi khalifah di muka bumi. Dasar dan acuan tentang pernikahan  sudah  dijabarkan  dalam  berbagai aturan  hukum,  baik  fikih  maupun  regulasi hukum  Indonesia.  Wali  di  dalam  suatu pernikahan merupakan suatu rukun yang mesti ada  di  dalam  suatu  perkawinan.  Hal  ini  sudah ditetapkan  oleh  hukum  Islam  termasuk  KHI. Bahkan  di  dalam  UU  Perkawinan,  prasyarat mengenai  hal  ini  juga  sudah  ditegaskan. Meskipun  regulasi  yang  ada  tidak  secara  rinci menjelaskan  tentang  masalah  perwalian  dan perpindahan  yang  ada  terkait  dalam  masalah tersebut.
Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengalihan Jaminan, Pernikahan
Abstract
Marriage is a worship that is highly recommended  by  religious  teachings,  which aims  to  continue  the  existence  of  the  caliph generation  on  earth.  The  basis  and  references regarding  marriage  have  been  elaborated  in various  legal  regulations,  both  fiqh  and Indonesian legal regulations. The guardian in a marriage is one of the pillars that must exist in a marriage.  This  has  been  regulated  by  Islamic law including KHI. Even in the Marriage Law, the prerequisites  regarding  this  matter  have  also been  emphasized.  Although  the  existing regulations do not explain in detail the issues of guardianship  and  transfer  related  to  this problem.
Keywords : Implementation, Transfer Of Collateral, Marriage
1 Dosen UIN Sumatera Utara

## A.  Pendahuluan
Pernikahan  adalah  bagian  dari  ibadah yang  mengantar  kepada  eksistensi  generasi manusia  di  muka  bumi  menjadi  khalifah.  Demi mempertahankan eksistensi ini manusia dituntut melakukan  pernikahan  agar  generasi-generasi setelahnya dapat melanjutkan estafet perjuangan menjadi khalifah di muka bumi.
Agar  pernikahan  yang  dilaksanakan tidak  bertentangan  dengan  aturan  Allah,  maka tentunya pernikahan harus dilaksanakan sesuai hukum  Islam  dan  sebagai  warga  negara  yang baik,  pernikahan  juga  harus  sesuai  dengan regulasi  yang  ada  di  Indonesia.  Salah  satu regulasi  yang  mengatur  tentang  pernikahan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) disamping juga UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan.
Di dalam KHI disebutkan, bahwa untuk melaksanakan  sebuah  perkawinan  terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantara syarat  dan  rukun  perkawinan  tersebut  salah satunya  adalah  adanya  seorang  wali  nikah. Pernikahan  tidak  dianggap  sah  apabila  tidak ada  wali  yang  menikahkannya.  Dalam  KHI, masalah  wali  nikah  ini  diatur  dalam  Pasal  19 sampai 23.
Tulisan  ini  berupaya  mengulas  kajian analisis  perpindahan  perwalian  dari  perspektif hukum terkait pernikahan dalam perspektif KHI yang menjadi payung hukum bagi WNI (Warga Negara  Indonesia)  yang  beragama  Islam maupun UU Perkawinan serta regulasi lainnya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
B.  Perwalian  Dalam  Perspektif  Konsep Hukum Islam Perwalian secara etimologi
(bahasa),berasal dari kata wali, dan jamak dari kata  “ awliya ”.  Kata  ini  berasal  dari  kata  Arab yang berarti teman, klien, sanak, pelindung”. 2
Disebutkan juga, kata wali berasal dari bahasa  Arab,  yaitu al-waliy ,  dimana muannats ( femimim )nya  adalah al-waliyah dan  bentuk jamak  atau  pluralnya  adalah alawliya’ berasal dari  kata walayali - walyan dan walayatan yang artinya  teman  dekat,  sahabat,  pemimpin,  atau orang  yang  melakukan  pengurusan  perkafa orang  lain. 3
Dalam  paparan  lainnya  disebutkan, perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai  arti  orang  lain  selaku  pengganti orang  tua,  yang  menurut  hukum  diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum. 4
Adapun  yang  dimaksud  perwalian dalam terminologi para ulama fikih sebagaimana dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili ialah  kekuasaan  atas  otoritas  (yang  dimiliki) seseorang  untuk  secara  langsung  melakukan suatu  tindakan  sendiri  tanpa  harus  bergantung (terikat) atas seizin orang lain. 5 Sebagaimana dikemukan Amir
Syarifuddin, 6 pemaknaan  wali  secara  umum
2 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia , (Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren Al - Munawwir 1984), h. 124 3 Muhammad Ali as-Sabuni, Shafwah al-Tafsir , ed. In, Tafsir-Tafsir Pilihan, (terj: Yasin), jilid 2,
(Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), h.. 290 Lihat: Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135
4 Sudaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga , (Jakarta: Sinar grafika, 1992), h. 60.
5 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia  Islam ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2005), h. 134-135
adalah  seseorang  yang  karena  kedudukannya berwenang  untuk  bertindak  atas  nama  orang lain,  karena  orang  lain  ini  memiliki  sesuatu kekurangan  sehingga  tidak  memungkinkan  ia bertindak  secara  sendiri  secara  hukum,  baik dalam hal harta maupun atas dirinya.
Perwalian  secara  terminologi  dimaknai dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepada seseorang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan hukum  sebagai  wakil  untuk  kepentingan  dan atas  nama  anak  yang  tidak  mempunyai  kedua orangtua  atau  orangtuanya  masih  hidup  tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. 7
Menurut  Pasal  1  huruf  h  Kompilasi Hukum  Islam,  perwalian  adalah  kewenangan yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk melakukan  sesuatu  perbuatan  hukum  sebagai wakil  untuk  kepentingan  dan  atas  nama  anak yang  tidak  mempunyai  kedua  orang  tua,  atau kedua  orang  tua  masih  hidup  tetapi  tidak caka melakukan perbuatan hukum.

## C.  Kedudukan  Wali  dalam  Perkawinan Perspektif Fikih Islam
Nikah 8 dan  kawin  pada  dasarnya merupakan  istilah  yang  mempunyai  arti  yang sama, yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis, 9 sementara  kata  kawin  juga  diartikan sebagai melakukan hubungan intim. 10
6 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69
7 Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14 8 Nikah berasal dari kata bahasa Arab yang berati mengumpul.
9 Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h. 518
10 Ibid .
Lihat juga Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwri, h. 1460.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sedangkan  nikah  menurut  ilmu Fiqh adalah akad yang membolehkan hubungan suami istri dengan lafal  nikah/kawin atau yang semakna. 11 Meskipun  ada  beberapa  ulama yang memberikan defenisi lain tetapi esensinya tetaplah  sama.  Nikah  adalah  akad  yang menimbulkan  akibat  hukum  berupa  halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan  perempuan,  saling  tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. 12
Sedangkan  menurut  Wahbah  Zuhaili, kata nikah adalah sebuah akad yang mengandung  pembolehan  bersenang-senang dengan  perempuan,  dalam  arti  sempit  yaitu berhubungan  intim,  menyentuh,  mencium, memeluk dan sebaginya. 13
Perkawinan  yaitu  akad  yang  sangat kuat atau miitsaagon qholiidhan untuk mentaati perintah  allah  SWT  dan  melaksanakannya merupakan ibadah. 14 Dengan kata lain pernikahan  atau  perkawinan  merupakan  akad yang  menghalalkan  pergaulan  dan  membatasi hak  dan  kewajiban  serta  bertolong  menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan  yang  diantara  keduanya  bukan muhrim.
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan ketuhanan  yang  Maha  Esa. 15 Perkawinan
11 Tim Penulis, Ensiklopedi Hukum Islam, ( Jakarta: PT Van Hoeve, 1999), hal 1329.
12 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.3 13 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu , ed. In, Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39
menurut  hukum  islam  adalah  perjanjian  suci membentuk  keluarga  antara  seorang  laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup kekal, menyantuni,  mengasihi,  aman,  dan  bahagia serta untuk melanjutkan keturunan. 16
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  pengertian  perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  ketuhanan  yang  Maha  Esa. Pengertian perkawinan  menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini bukan hanya sekedar perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan. 17
Jadi, perkawinan merupakan salah satu asas  pokok  kehidupan  yang  utama  dalam pergaulan  atau  komunitas  masyarakat  yang sempurna  dan  bukan  saja  hanya  merupakan salah  satu  jalan  yang  amat  mulia  untuk mengatur  kehidupan  rumah  tangga  dan perkembangan generasi keturunan, akan tetapi juga  dapat  dipandang  sebagai  satu  jalan menuju pintu perkenalan antara suatu komunitas  dengan  komunitas  lainnya  yang tentunya  pelaksanaan  dan  implementasinya harus  berdasarkan  dengan  berbaga  regulasi yang telah ditetapkan.
Manusia  adalah  mahluk  yang  sangat dimuliakan Allah, sehingga di dalam kebutuhan biologisnya
diatur dalam hukum perkawinan.Oleh Karena itu, manusia terdorong
14 Pasal 2 KHI
15 A.Rahman  Bakri  dan  Ahmad  Sukardja, Hukum Perkawinan  Islam ,  UU  Perkawinan  dan  BW, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 11
16 Moch. Idris Ramulyo , Hukum Perkawinan Islam ,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1
17 Abdurahman, Masalah-Masalah Hukum
Perkawinan di Indonesia , (Bandung: Alumni, 1978), h. 9

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
untuk melakukan hubungan diantara lawan jenis sesuai  dengan  prinsip-prinsip  hukum  islam  itu sendiri.  Hal  ini  diharapkan  agar  manusia  di dalam  berbuat  tidak  menuruti  hawa  nafsu semata.
Syariah telah menganjurkan nikah bagi setiap umat muslim, dan hal ini dapat ditemukan di dalam Alqur’an dan hadis.
Salah satunya adalah firmanNya:
“... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi …”. 18
Adapun dalam Hadis, ada ditemukan suatu riwayat Muslim, bahwa رشعماي :ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :لاق الله دبع نع ضغأ هنإف , جوزـتـيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم ,بابـشلا هل هنإف ,موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو ,جرـفلل نصحأو رصبلل
.ءاجو 19
“Dari  Abdullah  berkata:  Rasulullah  saw bersabda:  Wahai  anak  muda,  barang  siapa  di antara  kalian  mampu  menikah,  menikahlah, karena  nikah  itu  lebih  dapat  menundukkan pandangan    dan  lebih  dapat  memelihara kehormatan.  Dan  barangsiapa  belum  mampu, hendaklah  ia  berpuasa.  Karena  sesungguhnya puasa adalah perisai baginya.”
Dengan  kata  lain,  perkawinan  adalah ikatan lahir  batin  antara  seorang  lelaki  dengan seorang  wanita  untuk  mengaruhi  hidup  dalam rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan pamnduan dan aturana agama.
Sedangkan tujuan lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup  jasmani  maupun  rohani  manusia  juga sekaligus  untuk  membentuk  keluarga  dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani  hidupnya  di  dunia  ini,  juga  untuk pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan
18 Q.S. An-Nisa’/4: 3.
19 Imam  Abi  Zakaria  Yahya  bin  Syarfun Nawawi al-Dimaski , Syarah Shahih Muslim (Bairut-
dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.
Menurut  hukum  syariat  bahwa  sebuah pernikahan dipandang sah jika memenuhi rukun nikah yang meliputi calon membelai pria, calon membelai  wanita,  wali  mempelai  wanita,  2 orang  saksi  dan  ijab  qobul,  serta  memenuhi syarat-syarat nikah. Sedangkan menurut undang-undang  perkawinan,  selain  memenuhi aturan syariat, pernikahan haruslah dicatat oleh Petugas Pencatatan Pernikahan.
Adapun  Wali  merupakan  salah  satu rukun  nikah, maka  nikah  tanpa  wali  hukumnya tidak sah, Allah Swt berfiman,
Apabila  kamu  mentalak  istri-istrimu,  lalu  habis masa  iddanya,  maka  janganlah  kamu  para (wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi  dengan bakal  suaminya,  apabila  terdapat  kerelaan diantara  mereka  kamu  kepada  Allah  dan  hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah  mengetahui,  sedangkan  kamu  tidak mengetahui. (QS. AlBaqarah ayat 232)
Ayat  tersebut  turun  berkenaan  dengan Ma’qil bin Yasar ketika ia bersumpah tidak akan menikahkan  saudara  perempuannya  dengan laki-laki  yang  menceraikannya.  Seandainya wanita  itu  boleh  menjalani  akad  nikah  dengan dirinya sendiri tanpa wali, tentu Rasulullah tidak melarang Ma’qil yang menghalangi pernikahan saudara  perempuannya  itu.  Rasulullah  Saw bersabda,
لدع يدهاشو يلوب لاإ حاكن لا
Nikah  itu  tidak  sah  kecuali  ada  wali  dan  dua orang saksi laki-laki yang adil. 20
Wali  sebagai  rukun  dalam  perkawinan  harus memenui  beberapa  syarat,  dalam  Kompilasi
Libanon: Dark al-Fikr, 2000), Jilid V, h.146.
20 Abi Isa Muhammad, Sunan al-Tirmidzi , Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 352

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Hukum Islam pasal 20 ayat (1) dinyatakan yang bertindak  sebagai  wali  nikah  ialah  seoarang laki-laki  yang  memenuhi  syarat  dalam  hukum Islam  yakni  muslim,  aqil,  dan  baliqh.  Apabila tidak dipenuhi maka status pernikahannya tidak sah. 21
Keberadaan  seorang  wali  dalam  akad nikah  adalah  suatu  yang  harus  ada  dan  tidak sah  jika  akad  pernikahan  tidak  dilakukan  oleh wali.  Wali  ditempatkan  sebagai  rukun  dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat  berkedudukan  sebagai  orang  yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat  pula  sebagai  orang  yang  diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. 22
Para ulama sepakat mendudukkan wali sebagai  rukun  dan  syarat  dalam  akad perkawinan  terhadap  mempelai  baik  laki-laki atau  perempuan  yang  masih  kecil.  Hal  ini dikarenakan  mempelai  yang  masih  kecil  tidak dapat  melakukan  akad  dengan  sendirinya  dan oleh  karenanya  akad  tersebut  dilakukan  oleh walinya.  Namun  terhadap  perempuan  yang telah  dewasa  baik  ia  sudah  janda  atau  masih perawan,  para  ulama  berbeda  pendapat. Perbedaan  pendapat  tersebut  dapat  dirinci sebagai berikut: 23
a.  Ulama  Hanafiyah,  Ulama  Syi‟ah  Imamiyah berpendapat  bahwa  untuk  perkawinan  anak kecil  baik  sehat  akal  atau  tidak  sehat  akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan wanita  yang  sudah  dewasa  dan  sehat  akalnya
21 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), h. 57
dapat
melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
b.  Ulama  Syafi’iyah  dan  ulama  Hanabilah berpendapat  bahwa  setiap  akad  perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau  masih  kecil,  janda  atau  masih  perawan, sehat  akalnya  atau  tidak  sehat.  Tidak  ada  hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya.
c. Ulama Dzahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan  yang  masih  kecil  atau  tidak  sehat akal  diwajibkan  adanya  wali,  sedangkan  untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.
Terkait  rukun  dan  syarat  perkawinan dalam  Islam,  perkawinan  dalam  islam  adalah sah  apabila  memenuhi  rukun  dan  syaratnya perkawinan  menurut  hukum  islam  yakni  harus ada:  Calon  suami,  calon  isteri,  wali  nikah,  dua orang  saksi  serta  ijab  dan  qabul.  Dalam  suatu perkawinan bahwa  wali sangatlah penting bagi calon  mempelai  wanita,  sebagaimana  yang termuat dalam Pasal 19 KHI yaitu
Adanya  wali  nikah  merupakan  rukun yang  harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai wanita  yang  bertindak  untuk  menikahkan.  Di dalam  Pasal  1  huruf  h  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) disebutkan: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak  yang  tidak  mempunyai  orang  tua  yang masih  hidup,  tidak  cakap  untuk  melakukan perbuatan hukum”.
22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2009), h. 69 23 Ibid. h. 74

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya.  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. 24
Seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat persetujuan dari orang tuanya, dalam  undang-undang  ditentukan  untuk  pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan untuk pihak  perempuan mencapai  16  tahun,  tiap-tiap Negara  dapat  menentukan  batas  umur  untuk kawin.
Syarat  sahnya  perkawinan  menurut  hukum islam :
1)  Adanya  calon  pengantin  laki-laki  dan perempuan
2)  Calon  pengantin  keduanya  harus  sudah baliq / dewasa.
3)  Persetujuan bebas antara kedua mempelai 4)  Ada wali bagi calon pengantin perampuan
5)  Harus ada mahar dari calon pengantin laki- laki
6)  Harus  dihadiri  sekurang-kurangnya  dua orang saksi 7)  Harus ada upacara ijab qobul 8)  Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan sesuai dengan analogi Q. II : 282 harus diadakan ilanun nikah ( pendaftaran nikah ) kepada pejabat pencatat nikah.
Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :
1)  Tidak ada paksaan di dalam perkawinan 2)  Pria harus berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun
3)  Harus  ada  izin  dari  masing-masing  orang tua
4)  Tidak  ada  hubungan  darah  antara  kedua calon pengantin
5)  Tidak terikat perkawinan dengan orang lain 6)  Perkawinan  harus  dilangsungkan  menurut tata  cara  perkawinan  yang  diatur  oleh peraturan  pemerintah  nomor  9  tahun  1975 jo.  Peraturan  Menteri  Agama  No.  3  Tahun 1975  tentang  pencatatan  nikah,  talak  dan rujuk
24 Moch  Asnawi, Himpunan  Peraturan  Undang- undang  RI  tentang  perkawinan  serta  peraturan
Syarat sahnya perkawinan menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW ) 1) Bagi laki-laki akan kawin disyaratkan 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun 2) Harus ada izin dari orang tua
3) Calon pengantin harus terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya untuk  nikah kepada pegawai catatan sipil di tempat tinggal salah satu di antara keduanya
4) Perkawinan harus dilakukan sebelum 1 bulan sejak  pendaftaran  jika  tidak  perkawinan  tidak dapat dilangsungkan kecuali melakukan pendaftaran  kedua  kalinya  kepada  kantor catatan sipil
5) Perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta  perkawinan  yang  diberikan  oleh  pejabat catatan  sipil  dimana  perkawinan  tersebut dilangsungkan.

## D.  Wali Nikah dalam Regulasi Hukum di Indonesia
Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas  dalam  UU  perkawinan.  Ia  hanya  sebatas memberikan izin, dan izinnya merupakan syarat sahnya  untuk  melakukan  perkawinan  bagi orang  yang  dibawah  kewaliannya,  hal  tersebut berlaku  bagi  wanita  yang  belum  dewasa. Namun  demikian  untuk  pengaturan  kehidupan keluarga,  dalam  hal  ini  perkawinan  diatur menurut perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 tahun 1974. UndangUndang tersebut melegalisasi pemakaian hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, khususnya hukum perkawinan. Oleh  karena itu  tentang  kedudukan  wali  dalam pelaksanaan  perkawinan  merujuk  pada  hukum Islam. Hukum Islam yang telah menjadi hukum
pelaksanaan , ( Jakarta: Pustaka Dinaman Indonesia, 1975) h. 5

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
positif  di  Indonesia  adalah  Kompilasi  Hukum Islam (KHI). Sebagaimana termuat dalam Pasal 19  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang menyebutkan  bahwa:  “Wali  nikah  dalam perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang bertindak untuk menikahkannya”.
Oleh  karena  dalam  KHI  mensyaratkan adanya wali dan ia juga sebagai pelaksana ijab akad  nikah  dalam  perkawinan,  maka  demikian pulalah UU Perkawinan di Indonesia, kerena UU Perkawinan  menganggap  sah  perkawinan apabila  telah  dianggap  sah  secara  hukum agama  yang  bersangkutan.  Dalam  Pasal  19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara  rinci,  apakah  calon  mempelai  wanita dimaksud  belum  dewasa  atau  sudah,  ataukah masih  gadis  atau  sudah  janda.  Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan berlaku umum  dan  menganggap  sah  perkawinan  jika ada  wali  dan  ia  yang  melaksanakan  ijab  akad nikah tersebut. Sedangkan wali yang dimaksud adalah  meliputi  wali  nasab  dan  wali  hakim. Sehingga,  setiap  perkawinan  harus  ada  wali, karena  keberadaan  wali  menentukan  sah  atau tidaknya perkawinan itu. Dalam Pasal 6 ayat 2 UU  Perkawinan  menentukan,  bagi  perkawinan yang  belum  dewasa  harus  mendapatkan  izin dari kedua orang tua wali.
Dalam pasal 14 dan 19 KHI, menyebutkan adanya wali nikah baik perkawinan  gadis,  janda,  dewasa,  maupun belum dewasa, dan ia (wali) yang melaksanakan ijab akad nikah. Sehingga antara Kompilasi  Hukum  Islam  dan  UU  Perkawinan bertentangan,  disatu  pihak  membolehkan melakukan perkawinan tanpa ada izin wali bagi yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun  atau  lebih  dan  dilain  pihak  menyatakan
semua calon mempelai wanita harus mempunyai  wali  untuk  melangsungkan  akad nikah.  Akan  tetapi  pada  dasarnya  kedua peraturan perundang-undangan tersebut saling mendukung  dan  mengisi  kekosongan  satu sama  lain,  dengan  demikian  kedudukan  atau peran  wali  dalam  perkawinan  menurut  UU Perkawinan  bukan  hanya  memberi  izin  saja, namun  berperan  sebagai  pelaksana  ijab  akad nikah,  baik  yang  masih  gadis  atau  pun  yang berstatus  janda,  dewasa  maupun  yang  belum dewasa.
Status  Wali  Nikah  dalam  Hukum Perkawinan merupakan rukun yang menentukan  sahnya  akad  nikah  (perkawinan). Seseorang  yang  menjadi  wali  nikah  harus memenuhi  Syarat  wali  nikah,  yaitu  laki-laki, dewasa,  mempunyai  hak  perwalian  dan  tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (1)  bahwa  yang  bertindak  sebagai  wali  nikah ialah  seorang  laki-laki  yang  memenuhi  syarat hukum  islam,  yakni muslim , aqil dan baligh . Dalam  pelaksanaan  akad  nikah , penyerahan ( ijab ) dilakukan oleh wali nikah perempuan atau yang  mewakilinya.  dan  Penerimaan  ( qabul ) dilakukan oleh mempelai laki-laki.
Wali  Nikah  dalam  Hukum  Perkawinan  terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:
1. Wali Nikah Nasab
Wali  Nikah  Nasab  ialah  wali  nikah  yang  hak perwaliannya  didasari  oleh  adanya  hubungan darah.  Contoh  wali  Nikah  Nasab:  orang  tua kandung,  sepupu  satu  kali  melalui  garis ayahnya.
2. Wali Nikah Hakim
Wali  Nikah  Hakim  adalah  wali  nikah  yang  hak perwaliannya timbul karena orang tua

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perempuan  menolak  atau  tidak  ada,  atau karena sebab lainnya.
Urutan  Wali  Nikah  dalam  Pasal  22  Kompilasi Hukum islam dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Ayah Kandung
2.  Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke  atas dalam garis laki-laki)
3.  Saudara laki-laki sekandung
4.  Saudara laki-laki seayah
5.  Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6.  Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7.  Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8.  Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9.  Saudara laki-laki ayah sekandung
10.  Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11.  Anak laki-laki dari paman sekandung 12.  Anak laki-laki dari paman seayah
13.  Saudara laki-laki kakek seayah
14.  Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
15.  Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah Wali-wali ini apabila dipandang dari kekuasaannya dapat dibagi yaitu; 25
1.  Wali Mujbir. Yaitu wali yang terdiri dari ayah atok hingga ke atas.
2.   Wali  Ghairu  Mujbir  yaitu  wali  yang  terdiri selain yang disebut di atas tadi yaitu: a.  Saudara laki-laki seibu sebapak. b.  Anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki seibu sebapak.
c.  Saudara laki-laki seibu.
d.  Anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki sebapak.
e.  Anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki
25 Hasballah Thaib, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam, (Medan: Universitas al Azhar, 2010), h.74
seibu.
3.  Wali Hakim yaitu kepala Negara Islam atau pejabat yang ditunjukkan olehnya, dan yang ketiga  ini  (hakim)  apabila  betul-betul  tidak ada wali yang yang tadi, ataupun ashabah - ashabah tidak ada, maka berpindahlah wali itu kepada Hakim (qadhi).
E.  Analisis  Hukum  tentang  Peralihan Perwalian:  Antara  Fikih,  KHI  dan Regulasi lainnya
Kehadiran KHI di Indonesia merupakan suatu terobosan yang sangat baik, dimana KHI menjadi  aturan  hukum  Islam,  sehingga  dapat dikatakan  hokum  Islam  menjadi  aturan  yang digunakan  di  Indonesia  khusus  bagi  orang- orang yang beragama Islam. Salah satu konten yang ada di dalamnya adalah terkait pernikahan, sehingga dalam pernikahan semua Warga Negara Indonesia (WNI) harus
mematuhi  aturan  pernikahan  yang  ada  di dalamnya,  termasuk  tentang  perwalian  dalam pernikahan.
Dalam realitanya, terjadi banyak kejadian penolakan seorang wali untuk menikahkkan anak perempuannya yang disebabkan  berbagai  alasan.  Hal  ini  disebut dengan ‘adhal . Menurut Wahbah Zuhaili, ‘adhal wali  adalah  penolakan  wali  untuk  menikahkan anak  perempuannya  yang  berakal  dan  sudah baligh  dengan  laki-laki  yang  sepadan  dengan perempuan  itu.  Jika  perempuan  tersebut  telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing  calon  mempelai  itu  saling mencintai,  maka  penolakan  demikian  menurut syara dilarang. 26

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Sedangkan Ibnu Rusyd mengemukakan ‘adhal wali  adalah  wali  yang menghalangi anak yang di walinya (dari kawin), manakala anak tersebut menghendaki pasangan  yang  telah  se- kufu’ dan  dengan mahar mitsil nya. 27 Menurut  Sayid  Sabiq, penetapan  bahwa  seorang  wali  dinyatakan „aḍal  harus  didasarkan  pada  pertimbangan yang  sesuai  dengan  syariah.  Oleh  karena  itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya  kurang  dari  mahar mitsil ,  atau  ada peminang  lain  yang  lebih  sesuai  dengan derajatnya,  maka  dalam  keadaan  seperti  ini perwalian  tidak  pindah  ke  tangan  orang  lain. Karena  wali  tidak  dianggap  enggan  atau ‘adhal . 28
Dalam perspektif fikih mazhab, penyelesaian ‘adhal wali ini secara umum tidak berbeda.  Menurut  ulama  mazhab, ‘adhal wali dapat  dilakukan  peralihan  kepada  wali-wali yang mempunyai nasab dengan anak. Menurut pendapat Imam Hanafi, wali aqrab (dekat) yang melakukan  pencegahan  terhadap maula nya
(anaknya)  dari  kawin  dengan  pasangan  yang telah sekufu’ berikut  dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaianya sama halnya dengan  penyelesaian  atas  wali  yang  ghaib (hilang)  yang  sulit  untuk  ditemukan.  Yaitu, dengan  melakukan  peralihan  kewalian  kepada wali  yang  lain  sesuai  dengan  urutan  perwalian yang  ada,  hingga  pada  wali  hakim. 29 Adapun Imam Malik mengemukakan, cara penyelesaian wali  mujbir (seperti  ayah  dan  kakek)  atau  wali
27 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid , ed. In, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun), cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 269
28 Sayyid Sabiq, Fiqhu alSunnah , (terj: Asep
aqrab (dekat)  menolak  untuk  menikahkan anaknya  tanpa  ada  alasan  yang  dibenarkan dalam syariah, apalagi calon pasangan anaknya dianggap  sepadan,  maka  perwalian  tidak dilakukan peralihan kepada wali yang jauh ( wali ab’ad ),  namun  terlebih  dahulu  si  anak  harus melaporkan  kepada  hakim  dan  penetapan perwaliannya  kemudian  diserahkan  kepada hakim. 30 Menurut  Im am  Syafi’i,  wali  yang enggan  menikahkan  anak  (karena ‘adhal ),  ada dua  pendapat.  Pendapat  pertama  bahwa  wali bisa langsung digantikan kepada wali anak yang lainnya  sesuai  dengan  urutan  perwalian  yang ada, dan pendapat kedua yaitu dinikahkan oleh hakim  secara langsung.  Dalam  pendapat  yang kedua  ini,  hakim  dipandang  berhak  untuk menikahkan  anak  perempuan  yang  tidak mempunyai  wali. 31 Demikian  juga  menurut Imam Ahmad, ‘aḍhal wali dapat diganti dengan wali yang senasab dengan anak, jika tidak ada, maka perwalian jatuh pada hakim. 32
Hal  ini  merujuk  kepada  hadis  yang bersumber Dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw. bersabda:  “Wanita  manapun  yang  menikah tanpa  seizin  walinya  maka  nikahnya  adalah batal,  nikahnya  adalah  batal,  nikahnya  adalah batal.  Jika  dia  telah  digauli  maka  dia  berhak mendapatkan  mahar,  karena  suami  telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali.”
Hal ini menunjukkan bahwa ‘adhal wali tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Apabila
Sobari), jilid 2, (Jakarta: Al-I‟Tishom, 2013), h. 386 29 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al- Muqtashid, h. 177
30 Ibid
31 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami .., h. 203
32 Ibid, h. 204

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ada ditemukan wali yang menolak menikahkan anak  tanpa  ada  alasan  yang  dibenarkan syariah,  maka  penyelesaiannya  yaitu  dialihkan kepada  orang-orang  yang  memiliki  hubungan nasab  dengan  anak  yang  mempunyai  hak perwalian atasnya. Untuk itu ia bisa menggantikan  wali  yang  ‘adhal  tersebut. Apabila  jika  tetap  tidak  ada  wali  yang  berhak menikahkan  sang  anak,  maka  hakim  dapat dijadikan  wali  nikah  bagi  anak  perempuan tersebut.
KHI  menegaskan  kedudukan  wali, dimana  Pasal  Pasal  19  Wali  nikah  dalam perkawinan  merupakan  rukun  yang  harus dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang bertindak  untuk  menikahkannya.  Sementara pada  ketentuan  Pasal  23  ayat  (1)  dan  ayat  (2) KHI  disebutkan  “Wali  hakim  baru  dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau ‘adhal atau enggan. Dalam hal ‘adhal wali atau  enggan  maka  wali  hakim  baru  dapat bertindak  sebagai  wali  nikah  setelah  ada putusan  Pengadilan  Agama  tentang  wali tersebut.” 33
Dalam  Undang-undang  Perkawinan sendiri  tidak  diatur  secara  merinci  tentang  tata cara  maupun  pelaksanaan  dari  wali  hakim  itu, namun  sebagaimana  yang  termuat  dalam Pasal-Pasal  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  hanya  menyebutkan antara  lain:  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan sebagai berikut: Ayat 2 “Untuk melangsungkan Perkawinan  seseorang  yang  belum  mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat
33 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan
izin  kedua  orang  tua”.  Ayat  3  menyatakan, “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan tidak mampu menyatakan  kehendaknya, maka izin  dimaksud  ayat  (2)  pasal  ini  cukup  peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua  yang  mampu  menyatakan  kehendaknya. Ayat 4 menyatakan “Dalam hal kedua orang tua telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan tidak mampu  untuk menyatakan  kehendaknya, maka  izin  diperoleh  dari  wali,  orang  yang memelihara  atau  keluarga  yang  mempunyai hubungan  darah  dalam  garis  lurus  ke  atas selama  mereka  masih  hidup  dan  dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30 Tahun  2005  Tentang Wali  Hakim memperjelas aturan  regulasi  yang  ada  pada  KHI,  dimana dalam aturan ini disebutkan:Pasal 1 ayat 2, wali hakim  adalah  Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama untuk  bertindak  sebagai  wali  nikah  bagi  calon mempelai  wanita  yang  tidak  mempunyai  wali, Pasal  2  ayat  1,  bagi  calon  mempelai  wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar  negeri/di  luar  wilayah  territorial  Indonesia, tidak mempunyai  wali  nasab  yang  berhak  atau wali  nasabnya  tidak  memenuhi  syarat,  atau mafqud,  atau  berhalangan,  atau  adhal,  maka pernikahanya dilangsungkan oleh wali hakim.
Paparan  diatas  menunjukkan,  aturan dalam  pelakasanaan  wali  hakim  di  Indonesia tidak  diatur  secara  detail  baik  dalam  UU Perkawinan  maupun  Kompilasi  Hukum  Islam, namun  kedua  peraturan  tersebut  hanya menjelaskan  prasyarat  dari  wali  hakim  itu sendiri.  Sedangkan  terkait  implementasi  wali
Perwakafan , (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), h. 48

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hakim diatur lain yaitu melalui Peraturan Menteri Agama RI tahun 2005 tentang wali hakim, yang isiny  pada  pasal  1  ayat  (2), Wali  hakim  adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  untuk  bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
Eksistensi  wali  hakim  dalam  UU Perkawinan adalah merupakan pihak pelaksana pelaksanaan  ijab  akad  nikah  yang  juga  bisa direalisasikan  dalam  bentuk  pengganti  wali nasab  atau  wali  aqrab  yang  tidak  dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali dikarenakan  adanya  alasan  atau  halangan tertentu yang dapat diperbolehkan hokum Islam. Hal ini bisa dalam bentuk alasan atau halangan yang  bersifat  pribadi  dari  para  wali  tersebut, disebabkan  wali tersebut  enggan  dan  menolak ( ‘adhal )  untuk  menikahkan  mempelai  wanita atau  juga  disebabkan  adanya  faktor  eksternal dari para wali tersebut seperti misalnya mafqud (hilang  tidak  diketahui  keberadaanya),  atau sakit,  wafat,  jauh  dari  lokasi  pelaksanaan pernikahan,  atau  belum  memenuhi  syarat- syarat wali yang telah ditetapkan dalam syariah seperti  misalnya  wali  belum  mencapai  usia baligh,  atau  disebabkan  wali  tersebut  memiliki gangguan kejiwaan sebagaimana yang termaktub  di  dalam  UU  Perkawinan  Republik Indonesia.
Sebagaimana  yang  dikemukan  dalam Buku  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan Tekniks  Peradilan  agama,  langkah  yang  harus ditempuh  calon  mempelai  perempuan  yang walinya enggan menikahkan ( ‘adhal ) yaitu harus mengajukan  permohonan  wali  nikah  pada pengadilan yang berada di wilayah
34 Mahkamah Agung RI, Buku II; Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
kediamannya. Disebutkan di dalamnya, permohonan  penetapan  wali  ‘adhal  diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak  mau  (enggan)  melaksanakan  pernikahan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  dalam  wilayah  hukum  dimana  calon mempelai  wanita  tersebut  bertempat  tinggal. Permohonan  ini  dapat  dilakukan  secara kumulatif  (secara  bersamaan)  dengan  izin kawin  kepada  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah. 34
Namun  tentunya  sebelum  masuk  ke ranah peradilan, pihak KUA setelah mendapatkan  laporan  atau  pengaduan  wanita yang akan menikah terkait keengganan walinya menikahkan  dirinya  dengan  lelaki  pilihannya, pihak  KUA  perlu  mengutus  perwakilan  kepada pihak-pihak terkait untuk memastikan realitas ini dan melakukan  mediasi hokum kepada berbagai pihak terkait. Namun setelah diberikan nasehat  hukum,  dan  wali  teta  enggan menikahkan,  barulah  pihak  wanita  membuat laporan ke Pengadilan Agama untuk kemudian meminta  hakim  memutuskan  perkara  yang dialaminya.
Tentunya  regulasi  yang  sudah  ada  ini belum bisa dikatakan cukup, mengingat realitas di  lapangan  sangat  memungkinkan  terjadinya problematika yang lebih luas. Untuk itu regulasi tentang  pernikahan  di  NKRI    khususnya masalah  perwalian  perlu  untuk  diperkuat  dan diperbaharui  untuk  lebih  bisa  mengakomodir dan  menjadi  payung  berbagai  problematika perwalian  yang  ada  dewasa  ini.  Salah  satunya yang tidak jarang terjadi, adanya para wali yang melakukan ‘adhal, disebabkan  tidak  dipenuhi permintaannya  terkait  sejumlah  dana  tertentu
Agama , (Jakarta: Dirjen Peradilan Agama, 2013), h.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepada  pihak  wanita  yang  akan  menikah.
Realitas  ini  bisa  saja  terjadi  bagi  kaum  wanita yang  akan  menikah  memiliki  sejumlah  harta yang  banyak  atau  memiliki  profesi  yang prestisius di mata masyarakat umum.

## F.  Penutup
Pernikahan  merupakan  suatu  ibadah yang  sangat  dianjurkan  oleh  ajaran  agama, yang  bertujuan  untuk  melanjutkan  eksistensi generasi  khalifah  di  muka  bumi.  Dasar  dan acuan  tentang  pernikahan  sudah  dijabarkan dalam  berbagai  aturan  hukum,  baik  fikih maupun regulasi hukum Indonesia.
Wali  di  dalam  suatu  pernikahan merupakan  suatu  rukun  yang  mesti  ada  di dalam  suatu  perkawinan.  Hal  ini  sudah ditetapkan  oleh  hukum  Islam  termasuk  KHI. Bahkan  di  dalam  UU  Perkawinan,  prasyarat mengenai  hal  ini  juga  sudah  ditegaskan. Meskipun  regulasi  yang  ada  tidak  secara  rinci menjelaskan  tentang  masalah  perwalian  dan perpindahan  yang  ada  terkait  dalam  masalah tersebut.
Namun  tentunya  regulasi  yang  ada harus  senantiasa  terus  diupgrade  untuk semakin meningkatkan kekuatan payung hukum  bagi  semua  masyarakan  Indonesia khususnya yang WNI beragama Islam.

## Daftar Pustaka
Abdurahman.  1978.  Masalah-Masalah  Hukum Perkawinan  di  Indonesia.  Bandung: alumni
As-Sabuni,  Muhammad  Ali.  2011.  Shafwah  al- Tafsir,  ed.  In.  Tafsir-Tafsir  Pilihan, (terj: Yasin). jilid 2. Jakarta: Pustala al- Kausar
Asnawi,  Moch.  1975.  Himpunan  Peraturan
Undang-undang RI tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaan. Jakarta: Pustaka Dinaman Indonesia
At-Tirmidzi,  Abi  Isa  Muhammad.  1994.  Sunan al-Tirmidzi. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr Bakri  A.Rahman  dan  Sukardja,  Ahmad.  1981.
Hukum Perkawinan Islam, UU
Perkawinan  dan  BW.  Jakarta:  PT.
Hidakarya Agung, 1981
Chairah,  Dakwatul.  2014.  Hukum  Perkawinan Islam  Di  Indonesia.  Surabaya:  Uin Sunan Ampel Pers
Departmen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
Mahkamah Agung RI. 2013. Buku II; Pedoman Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi Peradilan  Agama.  Jakarta:  Dirjen
Peradilan Agama Munawwir, Ahmad Warson. 1984. Al-Munawwir Kamus  Arab-Indonesia.  Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren Al- Munawwir Nawawi,  Imam  Abi  Zakaria  Yahya  bin  Syarfun al-Dimaski.  2000.  Syarah  Shahih Muslim.  Jilid  V  Bairut-Libanon:  Dark
al-Fikr
Nuruddin, Amiur. 2004. Hukum Perdata Islam di

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Indonesia. Jakarta: Prenada Media Ramulyo. Moch. Idris.1996, Hukum Perkawinan
Islam. Jakarta: Bumi Aksara
Rusyd,  Ibnu.  2007.    Bidayah  al-Mujtahid  wa
Nihayah al-Muqtashid, ed. In,
Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid. (terj: Imam Ghazali Said dan Achmad  Zaidun).  cet.  3.  jilid  2. Jakarta: Pustaka Amani
Sabiq,  Sayyid.  2013.  Fiqhu  alSunnah.  (terj: Asep  Sobari).  jilid  2.  Jakarta:  Al- I‟Tishom
Soimin,  Sudaryo.  1992.  Hukum  Orang  dan Keluarga. Jakarta: Sinar grafika Suma,  Muhammad  Amin.  2005.  Hukum Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Syarifuddin,  Amir.    2009.  Hukum  Perkawinan Islam  Islam  di  Indonesia.  Jakarta:
Kencana
Thaib, Hasballah. 2010. Hukum Keluarga dalam
Syariat  Islam.  Medan:  Universitas  al Azhar
Tim  Penulis.  1999.  Ensiklopedi  Hukum  Islam.
Jakarta: PT Van Hoeve
Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia.  2008.  Kompilasi Hukum  Islam;  Hukum  Perkawinan, Kewarisan  dan  Perwakafan.  Jakarta:
Nuansa Aulia
Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI. 2000. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Zuhaili,  Wahbah.  2011.  Al-Fiqh  al- Islāmī  wa
Adillatuhu, ed. In,  Fiqih Islam;
Pernikahan,  Talak,  Khulu’,  Ila’,  Li’an, Zihar  dan  Masa  Iddah.  (terj:  Abdul Haiyyie  Al-Kattani,  dkk).  jilid  9.
Jakarta: Gema Insani