Achmed Faiz Yudha Siregar 1 , Jasmine Rizky El Yasinta 2 1, 2 Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Hak Cipta © 2024 Achmed Faiz Yudha Siregar, Jasmine Rizky El Yasinta DOI: https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i1.232 Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp.154-165 | e-ISSN 2807-5447, p-ISSN 2807-5560

## ARTIKEL

## Reflektivitas Anak Muda di Fase Transisi sebagai Pekerja Rentan dalam Akses Perlindungan Sosial dan Masa Depan Kerja

## Studi Kasus Mahasiswa sebagai Pekerja di Universitas Gadjah Mada

## Reflectivity of Youth in the Transition Phase as Vulnerable Workers in Accessing Social Protection and Future of Work

## Case Study of Students as Workers at Gadjah Mada University

## Penulis Korespondensi
Achmed Faiz Yudha Siregar achmedfaiz.srg@gmai.com
Histori Artikel Diajukan: 18 April 2024 Revisi Akhir: 20 Juni 2024 Disetujui: 21 Juni 2024
Terbit: 30 Juni 2024

## Abstrak
Artikel ini berfokus pada bagaimana dinamika anak muda sebagai mahasiswa dalam mengakses perlindungan sosial saat menjadi pekerja, yang pada prosesnya menggunakan perspektif transisi dan mencoba mengaitkannya dengan masa depan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan isu, observasi partisipan, dan studi dokumen dalam pengambilan data. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan sudut pandang reflektif para informan sebagai pekerja rentan dan dikaitkan dengan sejauh apa bayangan tentang perlindungan sosial. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi proyeksi masa depan kerja mereka. Dengan menggunakan analisis tematik terkait data yang diperoleh, lalu melihat perspektif pemuda dalam kesenjangan sebagai prekariat yang rentan dengan batasan jangkauan akses perlindungan sosialnya, penelitian ini melihat 4 aspek yang akan menjadi penghambat dalam proses transisi mereka ke dunia kerja seperti (1) Keterbatasan regulasi; (2) de-standarisasi pekerjaan; (3) gap awarness terkait perlindungan sosial dan flexploitation; serta (4) Hambatan akademik & relevansinya terkait proyeksi masa depan. Pada akhirnya, penulis ingin menunjukkan bahwa dalam perubahan dan perkembangan berbagai jenis kelas pekerjaan (termasuk prekariat) sampai saat ini perlu penyesuaian terhadap akses perlindungan sosial terutama di kalangan anak muda.

## Kata Kunci
Prekariat; Reflektivitas; Transisi Anak Muda; Masa Depan Kerja; Akses Perlindungan Sosial

## Abstract
This article focuses on how the dynamics of youth as students in accessing social protection when they become workers, which in the process uses a transitional perspective and tries to link it with the future of work. This research uses a qualitative case study approach, by conducting in-depth interviews with several informants who are related to the issue, participant observation, and document study in data collection. The findings in this study show the reflective perspectives of the informants as vulnerable workers and are linked to the extent of the shadow of social protection. This article explains how these dynamics affect their projections of the future of work. By using thematic analysis of the data obtained, and then looking at the perspective of youth in the gap as a vulnerable precariat with limited access to social protection, this study looks at 4 aspects that will become obstacles in their transition process to the world of work such as (1) Regulatory limitations; (2) job destandarisation; (3) gap in awareness related to social protection & flexploitation; and (4) Academic barriers & their relevance related to future projections. Finally, the author would like to point out that in the changes and development of various types of occupational classes (including the precariat) to date, adjustments to access to social protection are needed, especially among youth.

## Keywords
Precariat; Reflectivity; Youth Transitions; Future of Work; Access to Social Protection
Reflektivitas Anak Muda di Fase Transisi sebagai Pekerja Rentan dalam Akses Perlindungan Sosial dan Masa Depan Kerja

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan status pekerjaan utama, pekerja pada sektor pekerjaan informal mendominasi lebih banyak dibanding pekerja yang bekerja di sektor formal. Badan Pusat Statistik memaparkan definisi pekerja sektor informal sebagai individu yang memiliki status pekerjaan utama, yang mencakup kegiatan seperti berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap, berusaha dengan bantuan buruh tetap, pekerja/karyawan, pekerja bebas di sektor pertanian, pekerja bebas di sektor non- pertanian, dan pekerja keluarga yang tidak mendapatkan bayaran ( Badan Pusat Statistik, 2023 ). Menurut data Badan Pusat Statistik per Februari 2023, sebanyak 83,34 juta orang (60,12%) menjadi pekerja informal, naik 0,15% dibanding Februari 2022, sedangkan pekerja formal mengalami penurunan sebanyak 0,15% menjadi 55,29 juta orang (39,88%) ( Sukmawijaya, 2023 ). Hal tersebut tak hanya menunjukkan minat dan peluang kerja yang lebih tinggi di sektor informal, pun ada hal yang menjadi fundamental ketika melihat tingginya angka pekerja informal, yaitu tentang perlindungan atau kesejahteraan sosial para pekerja informal.
Perlindungan atau kesejahteraan sosial para pekerja informal menjadi penting hingga Komnas HAM (2022) telah mengeluarkan Kertas Kebijakan yang menyoroti urgensi perlindungan serta pemenuhan hak bagi pekerja sektor informal, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori pekerja prekariat. Kelompok pekerja prekariat muncul sebagai hasil dari hubungan kerja yang baru dan berbeda dari norma yang telah ada, yang dikenal sebagai bentuk pekerjaan non-standar ( International Labor Organization, n.d. ). Peningkatan perubahan demografis, kebijakan pasar tenaga kerja, dan kesulitan makroekonomi, telah mengubah bentuk hubungan kerja menjadi non-standar yang menyebabkan ketidakpastian posisi kerja bagi pekerja sehingga berada dalam kondisi rentan atau genting (prekariat).
Pekerja informal atau prekariat seringkali tidak memiliki jaminan atau regulasi dari risiko kerja, seperti jaminan keamanan kerja, jaminan perlindungan sosial, dan jaminan kesehatan yang meningkatkan risiko kerja, yang dapat mengakibatkan kesejahteraan mereka terjejas serta rentan mengalami eksploitasi ( Abimanyu & Westra, 2021 ). Menurut beberapa ahli dalam pembahasan kelompok kerja bidang ketenagakerjaan G20 beberapa
waktu lalu, perlindungan sosial dalam regulasi dan infrastruktur data untuk melindungi para pekerja informal dan rentan menjadi perhatian penting ( Thea, 2023 ). Istilah prekariat pada umumnya ditujukan untuk pekerja kontrak dan alih-daya ( outsourcing ) di sektor manufaktur, dan para pekerja kontrak tidak menentu di kalangan industri kreatif ( Polimpung, 2018 ). Jenis kontrak kerja seperti praktik magang ( internship ), kerja paruh waktu ( part-time ) dan kerja lepas ( freelance ) atau bahkan pekerja sukarela ( volunteer ) juga turut menambah diskursus terkait prekariat di isu-isu perburuhan Indonesia. Anggota INSP!R Indonesia dari JBM, Savitri Wisnuwardhani dalam pertemuan kelompok kerja bidang ketenagakerjaan ( The 2nd Employment Working Group/EWG Meeting ) menyoroti beberapa permasalahan, seperti ketiadaan jaminan sosial, upah yang layak, kekerasan dalam lingkungan kerja dan akses pendataan yang sulit ( Thea, 2023 ). Hal ini menjadi salah satu concern dalam beberapa diskusi dan temuan yang ada di dalam artikel ini.
Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang potensial menjadi pekerja prekariat karena keleluasaannya dalam berkegiatan di luar kuliah ( Firdasanti et al ., 2021 ). Menurut Lewchuk mahasiswa memiliki situasi “antara”; belum sepenuhnya bekerja, masih mencari pengalaman, dan umum jika dibayar dibawah upah standar pun didukung dengan alasan mengembangkan jaringan yang dianggap lebih penting daripada menghasilkan uang. Hal ini sering disebut fase transisi, dengan salah satu bentuk kegiatannya seperti student volunteering ( Siregar, 2023 ). Salah satu praktik yang melibatkan mahasiswa mendapat upah di bawah standar hingga tak dibayar adalah magang. Izzati (2021) mengklaim bahwa terdapat keterbatasan cakupan regulasi dalam implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020, yang hanya mengatur skema pelatihan kerja lembaga sebagai bentuk " apprenticeship " bukan " internship " untuk mahasiswa yang membuka peluang bagi perusahaan untuk menggunakan program magang sebagai alat untuk menciptakan pekerja murah tanpa pertimbangan yang memadai dan menciptakan tren pada perusahaan untuk membuka lowongan magang yang tidak lagi didasarkan pada tujuan edukasi, melainkan penghematan biaya tenaga kerja, dengan mengabaikan hak-hak mahasiswa.
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 154-165
Sebenarnya bukan hanya tentang seberapa besar upah atau seberapa murah pekerja yang berstatus mahasiswa tersebut, namun tidak jarang beban pekerjaannya yang cukup menyita banyak tenaga dan waktu atau bahkan melebihi beban kerja yang seharusnya.
Dalam lingkup kampus, ada beberapa jenis/status pekerjaan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa demi mencari ‘pengalaman’ diantaranya seperti magang, part- time atau bahkan pekerjaan-pekerjaan volunteer . Dalam kacamata student volunteering memang kegiatan atau pengalaman tersebut akan sangat membantu mahasiswa saat berproses di masa transisi ke dunia kerja ( Siregar, 2023 ). Namun ada dilema tentang hadirnya ketidaksadaran dalam bentuk kekhawatiran anak muda dalam melihat risiko-risiko yang hadir di masa depan ( Siregar, 2023 ; Meiji, 2019 ). Terlepas dari hal tersebut, jika dilihat dari lensa pemenuhan hak pekerja, proses- proses seperti itu perlu ditinjau kembali agar mahasiswa sebagai anak muda memiliki gambaran yang tidak abu- abu soal pemenuhan hak mereka sebagai pekerja meskipun masih dalam masa transisi. Perspektif transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja merupakan diskursus penting bagi anak muda untuk dapat melihat kondisi rentang yang dihadapi dalam proses reproduksi sosialnya ( Woodward, 2020 ). Domain tersebut yang akan menjadi tumpuan dalam artikel ini.
Artikel ini diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam perlindungan pekerja prekariat atau pekerja yang merupakan kelompok rentan di kalangan mahasiswa yang juga menjadi pekerja dalam lingkup internal kampus. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Sejauh mana reflektivitas anak muda, khususnya mahasiswa terhadap pemenuhan hak mereka sebagai pekerja informal di lingkungan kampus mencerminkan tantangan perlindungan sosial?
b) Apa jenis-jenis ketimpangan yang termanifestasi dalam perlindungan sosial yang dihadapi mahasiswa sebagai pekerja informal di lingkungan kampus?
Dengan mengidentifikasi masalah tersebut, penulis dapat memetakan permasalahan sekaligus bagaimana bayangan dan aspirasi anak muda, khususnya mahasiswa dalam mendapatkan pemenuhan hak sebagai pekerja. Hal tersebut menjadi landasan awal penulis dalam melihat dan memilih konteks tulisan. Terutama terkait
anak muda sebagai pekerja di kampus yang sering kali jarang diperhatikan kesejahteraan dan perlindungan sosialnya.

## 1.1. Kajian Literatur/Kerangka Teori
1.1.1. Kesenjangan Sosial dari Perspektif Prekariat
Kesenjangan sosial dan ketidakadilan akibat perubahan struktural di bidang ekonomi dan pasar kerja menciptakan kelas prekariat ( Senoret et al ., 2022 ). Dalam artikel berjudul Platform Capitalism, Platform Cooperativism, and the Commons , kelas prekariat diperkenalkan sebagai kelas yang baru dan sangat rentan dengan eksploitasi di luar dua kelas utama (borjuis dan proletar) karena mereka tidak sepenuhnya berstatus sebagai buruh sebab tidak memiliki hubungan kerja tetap yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak kerja standar seperti buruh ( Papadimitropoulos, 2021 ). Pekerjaan mereka bersifat sementara, tidak pasti, dan seringkali tidak teratur. Dari perspektif kesenjangan sosial, prekariat berada pada posisi paling rawan dalam struktur kelas ( Mıhcı, 2022 ). Mereka hidup dalam ketidakpastian ekonomi dan sosial yang signifikan, selain itu risiko terkait minimnya kesehatan dan pola hidup tidak baik juga sangat rawan terjadi ( Macmillan & Shanahan, 2021 ). Dari kacamata prekariat, banyak kesenjangan yang terjadi. Pertama, prekariat tidak memiliki jaminan sosial dikarenakan tidak adanya kontrak atau standar yang mencakup asuransi kesehatan, pensiun, atau manfaat sosial lainnya seperti pekerja formal. Kedua, tidak terpenuhinya hak-hak kerja, seperti upah yang sangat rendah dan tidak menentu. Ketiga, sistem perlindungan ketenagakerjaan, suara, dan kepentingan pekerja prekariat kurang terakomodasi dalam banyak kebijakan ( Papadimitropoulos, 2021 ; Budiman & Rahmat, 2024 ). Papadimitropoulos melalui tulisannya mendorong diskusi lebih lanjut terkait intervensi sosial untuk mengatasi persoalan kelas prekariat. Akan tetapi, sumber data utama yang didapat oleh Papadimitropoulos bersumber dari studi pustaka sebelumnya sehingga kurang melibatkan data primer melalui survei lapangan, dalam penelitian ini tidak ada pelibatan Indonesia sebagai salah satu negara untuk dikaji, pun belum mengusulkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan kelas prekariat.
Reflektivitas Anak Muda di Fase Transisi sebagai Pekerja Rentan dalam Akses Perlindungan Sosial dan Masa Depan Kerja
Pelibatan Indonesia sebagai salah satu negara kajian prekariat terdapat dalam tulisan Pemenuhan Hak Pekerja-Pekerja Prekariat ( Precarious Workers ) di Lingkungan Lahan Basah di Kabupaten Barito Kuala oleh Budiman dan Rahmat (2024) , pokok masalah dalam penelitian tersebut berhubungan dengan upaya mengidentifikasi kondisi dan masalah yang dihadapi pekerja prekariat, serta memahami hak-hak mereka yang terlanggar, sehingga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya memastikan pemenuhan hak-hak pekerja prekariat yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Budiman dan Rahmat (2024) memberikan masukan kebijakan positif bagi pemerintah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak pekerja prekariat di sektor lahan basah pun menggunakan metodologi penelitian yang dinilai tepat dengan pendekatan interdisipliner ( socio-legal ). Akan tetapi, ruang lingkup pekerja prekariat yang diteliti relatif sempit, hanya dua kategori pekerjaan tertentu (buruh tani harian dan buruh tani bagi hasil), belum menganalisis secara mendalam penyebab utama masalah dan kerentanan pekerja prekariat dan belum ada usulan kebijakan yang konkret untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi. Berbeda dengan artikel Budiman dan Rahmat (2024) , penelitian ini akan lebih berfokus untuk menelisik permasalahan dalam perlindungan pekerja prekariat di kalangan anak muda, khususnya mahasiswa yang juga menjadi pekerja dalam lingkup internal kampus.

## 1.1.2. Perlindungan Sosial untuk Prekariat
Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Melalui perlindungan sosial, setiap warga negara Indonesia diharapkan terlindungi dari guncangan dan kerentanan sosial sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Habibullah (dalam Asrandi et al ., 2022 ) menyimpulkan bahwa perlindungan sosial komprehensif merupakan serangkaian tindakan publik yang bertujuan untuk menghadapi risiko dan mengatasi kemiskinan, baik dilakukan oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah, maupun kelompok masyarakat. Perlindungan sosial komprehensif mencakup berbagai
bentuk seperti bantuan sosial, asuransi sosial, serta skema perlindungan sosial berbasis komunitas. Penting untuk dicatat bahwa perlindungan sosial tidak dapat berhasil secara sendiri, tetapi harus bekerja secara sinergis dengan skema lain seperti pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja.
Rustanto (dalam Retnaningsih, 2021 ) melihat perlindungan sosial melalui perspektif prekariat, yang dapat diimplementasikan menjadi kebijakan-kebijakan yang juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang layak, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan sehingga dapat mengurangi risiko mereka menjadi semakin rentan. Beberapa rekomendasi juga diberikan melalui tindakan analisis mengenai karakteristik pekerja prekariat dan tantangan yang dihadapi; pengadaan skema perlindungan sosial khusus untuk menjamin pekerja prekariat yang dapat berupa asuransi sosial fleksibel, program bantuan sosial, atau insentif pajak. Dalam membentuk kebijakan tersebut, Rustanto (dalam Astuti et al ., 2022 ) mengklaim bahwa pemerintah perlu mengatur dan memfasilitasi akses pekerja prekariat terhadap perlindungan sosial, misalnya dengan melakukan sinkronisasi database peserta, program sosialisasi, dan skema pendaftaran mandiri.
Habibullah (dalam Irawan, 2023 ) menyebut bahwa untuk mencapai implementasi perlindungan sosial yang terintegrasi dan partisipatif tak bisa hanya mengandalkan pemerintah, pembagian peran dan tanggung jawab setiap kelompok dan golongan menjadi sangat penting dalam pelaksanaannya. Ada tiga pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Pertama, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam merencanakan prosedur, anggaran, dan menetapkan target populasi di setiap wilayah yang tercakup dalam program asistensi sosial. Selain itu, pemerintah pusat juga harus menyediakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah agar mereka dapat melaksanakan layanan perlindungan sosial di wilayah masing-masing. Kedua, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan sosial berdasarkan pedoman program kepada penerima tertentu dan menyebarkan program serta mencapai kelompok penerima. Ketiga, penerima bantuan bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan bantuan dan aktif berpartisipasi, sehingga membantu
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 154-165
pemerintah dan pemerintah daerah dalam memperbarui sistem penargetan dengan cara yang jelas ( Irawan, 2023 ).

## 1.1.3. Mahasiswa Sebagai Kelompok Potensial Menjadi Prekariat
Terdapat banyak alasan dan keadaan yang menjadikan mahasiswa dapat menjadi prekariat, mahasiswa tidak dapat menyempurnakan ketujuh jaminan ketenagakerjaan, salah satunya adalah mahasiswa yang bekerja sebagai magang. Mahasiswa magang dapat menjadi prekariat karena mereka hanya memperoleh sedikit upah atau tidak dibayar secara stabil. Dalam penelitiannya Nurliana dan Wibawanto (2023) , membahas bagaimana mahasiswa Universitas Gadjah Mada dapat menjadi prekariat melalui program magang MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), dinamika yang terjadi dalam proses magang serta kerentanan yang dialami peserta. Tulisan yang berjudul Kerentanan Peserta Magang Melalui Program MBKM (Studi Pada Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang Mengikuti Magang Melalui program MBKM Sebagai Pekerja Prekariat) ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif serta teori prekariat milik Guy Standing untuk mendeskripsikan dinamika dan kerentanan peserta magang sebagai prekariat. Hasil penelitian menunjukkan peserta magang mengalami eksploitasi selama kegiatan magang walaupun program MBKM ditawarkan pemerintah dengan banyak manfaat. Peserta magang menemui berbagai risiko yang membuatnya rentan sebelum magang (pendaftaran dan seleksi) dan selama magang (jam kerja dan beban kerja yang berlebihan; upah yang rendah; dan kurangnya perlindungan sosial). Relevan dengan penelitian ini, mahasiswa menjadi subjek penelitian utama, yang membedakan adalah penelitian milik Nurliana dan Wibawanto (2023) menggunakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai pekerja magang untuk program MBKM, sedangkan penelitian ini berlaku untuk semua mahasiswa yang bekerja untuk Universitas Gadjah Mada (pekerja magang, pekerja paruh waktu, hingga pekerja lepas).
Banyaknya kondisi yang membuat mahasiswa dapat menjadi prekariat tidak langsung membuat mereka peduli untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Walaupun mereka berasal dari kalangan terdidik namun mereka tidak memiliki ‘kesadaran kelas’ untuk
memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui tulisannya, Jahja (2021) mengklaim bahwa hal tersebut dikarenakan mereka tidak mau digolongkan ke dalam kelas buruh (proletar), dan tidak memiliki kesadaran bersama (solidaritas). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran kelas ini yang dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan dan situasi sosial, seperti jam kerja yang tinggi dan kepadatan kerja membuat mereka sulit melakukan interaksi sosial yang cukup intensif di tempat mereka bekerja ( Jahja, 2021 ). Di samping itu, adanya alienasi juga dialami oleh para pekerja prekariat ini karena beban kerja yang ditanggung oleh para pekerja ( Jahja, 2021 ). Ditambah lagi kondisi ini diperburuk oleh aturan perusahaan yang melarang mereka berserikat. Mereka diminta untuk mengajukan keluhannya sendiri atas ketidakpuasannya dalam pekerjaan. Tekanan pekerjaan serta sikap atasan ini membuat mereka tidak mau memperjuangkan nasib mereka dan memilih untuk pindah ke perusahaan lain jika kondisinya sudah tidak nyaman lagi.
Mahasiswa menjadi subjek penting karena pekerjaan yang mereka lakukan memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kinerja akademik serta menambah kompleksitas kerentanan mahasiswa sebagai kelompok prekariat selain dituntut bekerja dengan baik juga perlu memerhatikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dalam capaian akademik ( Arul & Nawawi, 2019 ). Implikasi lainnya adalah bahwa mereka tidak terlalu berpikir serta tidak merasa menjadi bagian solidaritas komunitas karena mereka tidak merasa terlibat dalam proses precariatisation, yang merupakan proses bagaimana seseorang menjadi prekariat ( Yuliantia & Eddyono, 2023 ). Kondisi tersebut dapat membuat mereka menjadi semakin rentan. Untuk menghindari kondisi prekariat, mahasiswa harus memiliki pengetahuan tentang kondisi pasar tenaga kerja dan menjadi lebih peduli terhadap solidaritas komunitas. Serta tidak hanya berpikir tentang keuntungan, tetapi juga tentang kesejahteraan dan keseimbangan yang dapat diperoleh melalui bekerja. Penelitian ini akan menelisik dinamika, kerentanan, hingga kemungkinan eksploitasi yang dialami mahasiswa sebagai prekariat yang bekerja untuk Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan.

## 1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Artikel ini menjadi langkah konkret untuk melihat sejauh mana kesadaran kelas dan hak-hak anak muda yang merupakan mahasiswa sebagai pekerja dengan penuh kerentanan saat bernegosiasi dengan sekitarnya. Melakukan identifikasi tentang perlindungan sosial apa saja yang dirasakan melalui pengalaman anak muda sebagai mahasiswa sekaligus pekerja yang terikat kontrak dengan berbagai tuntutan dan dinamikanya. Artikel ini ingin memberikan pemahaman lebih mengenai kelayakan atas pemenuhan hak-hak yang seharusnya dapat dirasakan oleh anak muda sebagai mahasiswa saat menjadi pekerja di masa transisi. Oleh karena itu, penulis ingin menyelaraskan kerentanan yang ada dan perlindungan sosial yang relevan dengan konteks tersebut. Selain mengetahui reflektivitas dari para subjek utama, penulis juga ingin menjadikan artikel ini sebagai landasan diskusi para pemangku kebijakan dan penyedia lapangan kerja yang menargetkan mahasiswa sebagai pekerja dalam mengoptimalkan pemenuhan atas hak- hak mereka sebagai pekerja melalui perlindungan sosial.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pandangan Creswell dalam Pahleviannur et al . (2022) penelitian kualitatif digunakan sebagai metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna melalui proses memahami suatu fenomena sosial dan persoalan manusia. Menurut Pahleviannur et al . (2022) , pendekatan studi kasus dapat memberikan akses dan peluang besar untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif dan menyeluruh melalui tahapan terhadap penelitian terkait kasus tertentu. Dalam artikel ini metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang ada dalam kehidupan mahasiswa saat ini bahwa mahasiswa juga dapat berperan sebagai pekerja yang menimbulkan persoalan lainnya mengenai keadaan mereka sebagai mahasiswa dan pekerja yang berpotensi mengalami kerentanan. Lebih lanjut, studi kasus dipilih menjadi pendekatan yang dirasa tepat karena dapat menelisik lebih dalam bagaimana pengejawantahan dalam realita mahasiswa sebagai pekerja di Universitas Gadjah Mada.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan tahapan wawancara, observasi, dan studi
dokumen. Lalu kemudian menguji keabsahan ( validitas ) data dengan triangulasi data dan member check dengan tujuan untuk menelusuri suatu masalah melalui batasan tertentu, dengan pengambilan data secara mendalam ( primer ) dan mengkorelasikan dengan berbagai sumber informasi ( sekunder ). Limitasi yang terdapat dalam penelitian ini melalui waktu, tempat, dan kasus yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas dan individu. Studi kasus yang dieksplorasi dalam artikel ini adalah aktivitas anak muda sebagai mahasiswa saat bekerja di Universitas Gadjah Mada. Perilaku anak muda tersebut menjadi penting untuk dieksplorasi karena memiliki ciri khas tersendiri, yaitu pemicu konflik yang disebabkan anak muda di sana lebih banyak disebabkan oleh faktor kesenjangan bidang sosial dan kesenjangan bidang politik.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik dari Labra et al . (2019) , yaitu dengan mengorganisir, menganalisis, dan mengidentifikasi tema- tema utama berdasarkan data temuan yang ada. Kemudian, menginterpretasikannya berdasarkan hasil diskusi dan proses triangulasi data yang telah dilakukan. Analisis ini digunakan agar didapatkan hasil yang komprehensif antar tema yang termuat dalam pertanyaan dari wawancara yang dilakukan, mulai dari peran mahasiswa dalam akademik, mahasiswa sebagai pekerja, serta transisi yang terjadi ketika mahasiswa berperan sebagai pekerja dan seseorang yang memiliki beban akademik.
Gambar 1. Model Analisis Tematik ( Lebra et al., 2019 ).
Informan yang terlibat dalam penelitian merupakan anak muda sebagai mahasiswa dengan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 154-165
mempertimbangkan keragaman gender yaitu laki-laki dan perempuan yang berada di Yogyakarta dan sedang atau memiliki pengalaman bekerja sebagai pekerja paruh waktu, magang, hingga pekerja lepas dalam lingkup Universitas Gadjah Mada.
Tabel 1. Latar Belakang Pekerja Mahasiswa Yang Merupakan Anak Muda dalam Masa Transisi Sebagai Mahasiswa
Sumber: Hasil Interview Penulis (2024).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1. Kerentanan dan Kesenjangan Sosial Mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai Prekariat
Setelah dilakukan pengumpulan data oleh penulis melalui wawancara kepada informan yang berperan sebagai pekerja sekaligus mahasiswa didapatkan beberapa temuan bahwa mahasiswa sebagai pekerja dapat menjadi rentan karena banyak waktu digunakan untuk bekerja dan memenuhi standar serta ekspektasi akademik. Tentu sebagai mahasiswa dan pekerja ada tuntutan untuk membagi waktu agar tidak terlewat tanggung jawab antara satu dan lainnya. A, B, C, D, E, F, dan I mengaku mengalami kesulitan ketika membagi waktu antara perkuliahan dan pekerjaan yang mereka lakukan. Diperlukan adaptasi selama beberapa waktu untuk bisa menyesuaikan kedua aktivitas tersebut. Sementara itu, H dan G mengaku bahwa pekerjaan yang ia jalani terkadang menghambat kegiatan akademik hingga terkadang ia tidak hadir dalam kegiatan perkuliahan.
Tabel 2. Analisis Tematik Terkait Kerentanan dan Kesenjangan Sosial Mahasiswa sebagai Prekariat

## Sumber: Analisis Penulis
Kegiatan sebagai pekerja dan mahasiswa membuat mereka rentan sehingga harus disiasati dengan bermacam strategi agar keduanya dapat dilaksanakan secara paralel dan tidak mengganggu satu sama lain. Mayoritas informan mengatakan bahwa untuk melakukan banyak kegiatan ini diperlukan manajemen diri dan waktu yang cermat, penentuan skala prioritas, dan pemanfaatan kemudahan yang diberikan, seperti fleksibilitas dalam bekerja harus dimanfaatkan dengan baik. Namun, G dan Hmengaku bahwa ia menyiasati hal ini dengan penggunaan ketidakhadiran dalam kelas hingga mencapai batas yang ditetapkan oleh departemen tempat ia berkuliah. Sedangkan mayoritas informan berpendapat bahwa mereka lebih memprioritaskan kegiatan akademik mereka.
Lebih lanjut, penulis menelisik apakah pekerjaan yang saat ini dilakukan oleh para informan dapat berpengaruh pada jenjang karier setelah mereka tidak melakukan pekerjaan mereka saat ini/setelah lulus kuliah. A, B, D, E dan F mengklaim bahwa pekerjaan yang mereka jalani saat ini membantu mereka dalam memilih jenjang karier, mendapatkan pembelajaran mengenai dunia kerja yang nanti diproyeksikan menjadi pekerjaan mereka setelah lulus kuliah, dan linier dengan pendidikan yang mereka tempuh saat ini. Di sisi lain, C G, H, dan I mengaku bahwa pekerjaan yang saat ini mereka jalani tidak sepenuhnya membantu mereka dalam memetakan/
Informan Usia Status Pekerjaan Durasi Bekerja A 20 tahun Magang < 3 Bulan B 21 tahun Paruh waktu > 1 tahun C 22 tahun Magang < 3 bulan D 20 tahun Paruh waktu < 3 bulan E 21 tahun Paruh waktu > 1 tahun F 23 tahun Magang > 6 bulan G 20 tahun Paruh waktu > 3 bulan H 21 tahun Paruh waktu > 1 tahun I 22 tahun Paruh waktu > 6 bulan
Tema Kategori Representasi Kata Kerentanan dan Kesenjangan Sosial
Mahasiswa sebagai Prekariat Kekhawatiran terhadap performa akademis dan tanggung jawab kerja Pembagian waktunya sih' ‘antara kuliah dan pekerjaan’ 'kadang suka skip kelas' ‘jadwal bentrok’ ‘skip kelas sering terjadi’ 'Mengganggu tugas perkuliahan’ 'skripsi sulit dikerjakan’ Risiko ketidakpastian 'Tambahan tugas' ‘ada pekerjaan di luar jobdesk’ 'Tidak mendukung secara langsung’ ‘upah dan beban dan jadwal kerja tidak menentu’ ‘tidak menjamin dapat pekerjaan pasti’
Minim wujud relevansi masa depan jangka panjang 'bukan target pekerjaan di masa depan’ ‘belum ada bayangan’ 'tidak berkaitan dengan masa depan saya mas'
Reflektivitas Anak Muda di Fase Transisi sebagai Pekerja Rentan dalam Akses Perlindungan Sosial dan Masa Depan Kerja
menentukan jenjang karier jangka panjang atau kurang relevan terhadap fokus pendidikan yang mereka tempuh.

## 3.2. Akses Perlindungan Sosial untuk Mahasiswa Universitas Gadjah Mada sebagai Prekariat
Setelah melakukan wawancara dengan semua informan, hanya 3 dari 9 informan yang mengetahui hal-hal terkait perlindungan sosial untuk pekerja, pun hal tersebut masih mereka nilai sebagai sesuatu yang tidak familier. Penulis menemukan bahwa dari wawancara yang dilakukan, akses atas perlindungan sosial kepada mahasiswa sebagai prekariat masih sangat terbatas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan 7 dari 9 informan yang mengaku bahwa mereka tidak mendapat sosialisasi terkait hak-hak yang didapat sebagai pekerja di bawah instansi terkait. Selanjutnya, 5 dari 9 informan mengaku bahwa jika mereka mendapat pekerjaan tambahan/pekerjaan lapangan tidak ada insentif atau honor tambahan atas pekerjaan yang dilakukan karena sudah termasuk dalam gaji.
Tabel 3. Analisis Tematik terkait Akses Perlindungan Sosial Mahasiswa sebagai Prekariat
Sumber: Analisis Penulis
Ketika ditanya mengenai asuransi/jaminan perlindungan sosial semua informan mengaku bahwa perlindungan sosial lain seperti asuransi/jaminan kesehatan tidak diberikan oleh instansi terkait. Kemudian, jika pekerja prekariat mengalami sakit/
kelelahan maka biaya pengobatan tidak akan ditanggung oleh instansi terkait. Hal ini tentu membuat mereka menjadi sangat rentan karena adanya beban ganda sebagai mahasiswa dan pekerja yang harus dipenuhi. Mayoritas informan mengaku bahwa jaminan/ perlindungan sosial untuk prekariat sebaiknya diatur dan diregulasikan. F mengklaim bahwa pekerjaan yang ia lakukan sangat rentan mengalami kecelakaan kerja karena ia bekerja di Laboratorium Biokimia yang akan terus berhadapan dengan berbagai zat kimia yang dapat membahayakan pekerja, maka dari itu jaminan kesehatan/perlindungan kecelakaan kerja sangat dibutuhkan dalam pekerjaan yang ia jalani.
Perlindungan/jaminan sosial terhadap prekariat menjadi penting karena potensi eksploitasi yang dialami oleh pekerja. Hal ini terbukti dari wawancara yang dilakukan bahwa 5 dari 9 informan mengklaim bahwa jam kerja mereka masih belum terarah dengan baik, mereka juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar tugas dalam status pekerjaan mereka. Anindhya dan C mengaku bahwa selain melakukan pekerjaan utama, mereka kerap kali berganti dengan pemagang lain untuk melakukan beberapa pekerjaan lain di luar jobdesc mereka. Sementara itu, G, H, dan I mengaku bahwa waktu untuk bekerja tidak berbanding lurus dengan upah yang didapat, mereka mengklaim bahwa pekerjaan yang dilakukan menghabiskan banyak waktu dan mendapatkan sedikit upah.

## 3.3. Aspek-Aspek Penghambat Keberlanjutan Mahasiswa sebagai Prekariat dalam Fase Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja
Setelah melakukan beberapa analisis terkait dengan temuan berdasarkan kerentanan dan akses perlindungan di bab sebelumnya, ada dugaan melalui data juga menunjukkan berbagai anomali yang berkaitan dengan performa para informan tersebut dalam fase transisi. Dalam perspektif studi kepemudaan, perspektif transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja adalah hal krusial untuk dapat didiskusikan berdasarkan proses sosial yang berlangsung ( Woodward, 2020 ). Dalam hal ini membuat penulis memiliki landasan untuk mempertanyakan secara reflektif ‘apakah yang dialami oleh para informan bermanfaat untuk proses mereka?’ atau ‘sejauh apa hal itu akan membantu mereka dalam mencapai masa depan, khususnya setelah lepas dari dunia
Tema Kategori Representasi Kata Keterbatasan dalam Akses Perlindungan Sosial sebagai pekerja Minim Kesadaran terhadap perlindungan sosial 'Nggak tau’ ‘belum paham secara penuh’ ‘nggak pernah mendengar itu’ ‘sebatas bpjs’ Minim literasi ‘tidak ada sosialisasi’ ‘disampaikan hanya upah dan fasilitas, tapi tidak detail’ Regulasi yang belum terarah 'belum ada regulasi yang jelas di Indonesia’ ‘haknya dapat disesuaikan sesuai part time atau magang”
Minim tindak lanjut dari aspirasi
‘beragam workload dan komposisi tim yang banyak, terhambat disampaikan’ ‘gap bahasa dalam pekerjaan’
'Terbuka, tapi saya tau atasan tidak bisa berbuat apa apa juga’ ‘mendengar masukan, tapi sudah diatur’
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 154-165
pendidikan?’. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terpantik oleh beberapa temuan yang berkaitan dengan adanya kerentanan, kesenjangan dan keterbatasan para informan dalam proses sosialnya (bekerja dan menempuh pendidikan) sebagai pekerja rentan. Penulis menduga ada beberapa aspek yang dapat menjadi aspirasi sekaligus penghambat dalam proses tersebut sekaligus menjadi bahan diskursus secara reflektif.

## 3.3.1. Kaitannya Status dengan Upah, Beban, dan Waktu Tak Menentu dengan Keterbatasan Regulasi
Ketika informan dimintai pernyataan mengenai upah, beban, dan jam kerja dengan pertanyaan “Apakah jam kerja sudah sesuai porsi yang ditentukan dalam kontrak?”, H menjawab “Waktu yang dipake buat kerja lebih banyak dari upah yang didapet sih”; hal ini diperkuat oleh jawaban G “Kadang kita klaim buat upah lebih sedikit dari yang dilakukan”; I menyatakan bahwa jam kerja yang ia jalani tidak sesuai dengan kontrak kerja. Kondisi ini dapat menjadikan mahasiswa menjadi sangat rentan sebagai pekerja yang dipertegas dengan pernyataan dari H bahwa dalam pekerjaannya tidak terdapat kontrak kerja untuk mengatur hak dan kewajibannya sebagai pekerja. Status ‘magang’ yang tidak konkret cakupan kerjanya juga dirasakan oleh Informan F bahwa status tersebut tidak bersifat pasti dan dalam kontraknya tidak tertulis cakupan kerja yang jelas. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa meskipun mereka menjalankan tugas tersebut, secara sadar para informan merasa ketidaksesuaian ini cukup membuat mereka merasa ‘aneh’ karena proses yang tidak tentu.
Dalam manifestasinya terdapat celah seperti ketidaksesuaian kontrak dan pengejawantahannya dalam realita mahasiswa sebagai pekerja. Celah tersebut dapat menjadikan mereka rentan untuk dieksploitasi dengan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan beban kerja hingga tidak teraturnya jam kerja. Meskipun demikian, para informan juga merasa perlu menyampaikan aspirasinya dalam proses ini namun mereka juga menyadari bahwa hal tersebut percuma karena regulasi yang mengatur juga tidak terarah dengan jelas. Pasalnya, sewaktu mereka mencoba untuk menyampaikan aspirasinya, pihak atasan atau pemberi kerja juga tidak bisa berbuat apapun karena dalih bahwa hal tersebut sudah diatur dalam regulasi yang ‘ada’.
Dalam perspektif perlindungan sosial, jaminan- jaminan yang mengatur jelas tidaknya sebuah status pekerjaan bergantung kepada regulasi yang mengatur ( Thea, 2022 ). Hal ini bisa dimulai dari negara atau kebijakan unit/kampus sebagai pemberi kerja. Para informan tidak merasa adanya regulasi yang jelas terkait hal tersebut, baik di kontrak maupun berbagai edaran terkait ketenagakerjaan di lingkungan kampus. Tentunya temuan ini dapat menjadi pertimbangan bersama bahwa regulasi perlu diatur secara jelas (termasuk sistem kerja) yang inklusif untuk berbagai status baik internship, part- time , freelance maupun volunteer .

## 3.3.2. Kekeliruan Standarisasi dalam Beban dengan Jaminan yang Tak Sebanding
Tidak jarang beban kerja dan jaminan yang tidak sesuai menjadi pemakluman atau dinormalisasikan oleh para Informan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, menunjukkan bahwa beberapa informan memiliki beban pekerjaan yang lebih dari seharusnya. A, F, dan C menyampaikan bahwa mereka melakukan pekerjaan- pekerjaan dengan beban di luar kapasitas atau kontrak dan sering menyita banyak waktu mereka.
“Kalau dibilang sesuai kontrak sih iya, tapi kadang ada pekerjaan-pekerjaan lain karena aku di rekrut sebagai videografer, tapi kantor nggak selalu butuh videografer, jadi kadang aku juga jadi editor, dan ngelakuin pekerjaan lain sih.” – C
Di sisi lain, F sebagai asisten laboratorium mengaku bahwa beban kerja yang ia dapat serta fasilitas dan jaminan yang ia terima masih kurang. “ kan aku kerja di lab, apalagi biokimia, itu aku lebih berharap dapat jaminan buat kalau ada kecelakaan kerja atau kemudahan lain kaya akses lab untuk keperluan skripsi ”. Bahkan tidak jarang bekerja di luar jam kerja seperti lembur dan bekerja di hari libur. “ karena weekdays padat jadwal kuliah, hari Sabtu dan Minggu menjadi pilihan jadwal yang pas ” dikatakan oleh H selama menjadi asisten dosen. Lalu “lembur udah biasa mas” ditambahkan oleh G sebagai staf media di departemennya. Apalagi ada risiko keamanan dan kesehatan yang berkaitan dengan pola hidup akibat banyaknya tuntutan.
Kondisi tersebut seakan mudah untuk dinormalisasikan bagi para informan namun mereka juga
Reflektivitas Anak Muda di Fase Transisi sebagai Pekerja Rentan dalam Akses Perlindungan Sosial dan Masa Depan Kerja
menyadari bahwa reward atau upah yang diterima tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Celah ini yang dilihat oleh penulis sebagai destandarisasi atau penurunan standar dalam bekerja. Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil diskusi bersama, penulis melihat adanya potensi hambatan-hambatan dalam menentukan standar dalam pekerjaan di masa depan. Kekhawatiran ini dilihat berdasarkan pewajaran atas upah yang minim, jam kerja yang tak menentu atau fleksibel dan cakupan kerja yang tak menentu. Apabila hal ini terus dinormalisasikan, ada kekhawatiran dalam kesulitan untuk memproyeksikan tentang kondisi ideal dalam mengakses perlindungan sosial di pekerjaan selanjutnya.

## 3.3.3. Gap Awarness dan Flexploitation dalam Kerja dan Ruang Digital
Meskipun di era informasi dan digital yang sudah berkembang sampai saat ini, masih ada beberapa informan yang belum tersosialisasikan atau mengetahui apa itu perlindungan sosial dalam pekerjaan. Pada umumnya memang menyadari adanya BPJS atau jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan namun berdasarkan sudut pandang perlindungan sosial, jaminan upah atau beban kerja juga menjadi salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan. Penulis meyakini berdasarkan data yang diperoleh, meskipun statusnya masih internship, part-time, freelance maupun volunteer tetap memerlukan pemahaman tentang perlindungan sosial. “Kemudahan untuk menggunakan lab dan alat lab bagi mahasiswa yang juga bekerja, upah yang lebih baik, dan jam kerja yang lebih jelas karena masih harus kerja di lab dan mengoreksi tulisan praktikan.”- F. Hal ini menjadi indikasi bahwa dengan adanya gap dan keterbatasan akses dalam perlindungan sosial, tidak jarang tindakan-tindakan yang cenderung eksploitatif seperti beban kerja, besaran upah, waktu kerja atau hak- hak lain seperti insentif atau jaminan kesehatan yang seharusnya dimiliki mereka sulit dikontrol.
Hal-hal yang bersifat manajerial seperti tidak adanya sosialisasi atau akses perlindungan sosial dan batasan waktu kerja dengan pemberian batas waktu dari pekerja full-time juga menjadi persoalan. Di samping itu, peran digitalisasi dalam ruang lingkup pekerjaan memang sangat membantu untuk berkomunikasi, menjadi fleksibel dan bahkan menambah peluang pendapatan namun pada faktanya ini menjadi pisau bermata dua bagi
para informan. Dengan kesadaran yang minim terkait hak sebagai pekerja prekariat, manajerial yang tidak disiplin dari atasan dan fleksibilitas kerja yang tinggi saat ini, membuat pekerja kesulitan menyeimbangkan prioritas akademik dengan pekerjaan mereka, bahkan bekerja di waktu lembur dan di hari libur sudah merupakan hal yang biasa bagi mereka (destandarisasi kerja). Apalagi didukung dengan kondisi dimana para pemberi kerja tidak memerhatikan waktu yang memanfaatkan peran ruang digital dalam kerja sehingga tidak menyadari celah adanya ruang yang bersifat eksploitatif. Hal ini juga sejalan dengan diskusi terkait flexploitation atau merupakan kondisi dimana pekerja dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi pada pekerjaan (seperti dalam industri kreatif), namun dihadapkan ketidakpastian ekonomi dan konsekuensi negatif keberlanjutan karier mereka ( Oktari et al ., 2023 ). Kondisi ini juga berlaku bagi para pekerja yang berstatus mahasiswa ini dan dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian dalam dinamika kerjanya.

## 3.3.4. Risiko Performa Akademik dan Keterbatasan Proyeksi Masa Depan
Pada faktanya proses ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi para informan karena merasa sulit mengatur waktu sehingga ada penurunan dalam performa akademik mereka, lalu tidak jarang juga jenis pekerjaan mereka tidak relevan dengan jurusan dan juga tidak terlalu membantu mereka dalam memproyeksikan pekerjaan apa yang diinginkan di masa depan. Dalam perspektif transisi, hal ini dapat menjadi hambatan untuk mencapai domain-domain yang berkaitan dengan proses pendewasaan (dunia pendidikan ke dunia kerja). Waktu dan tenaga yang sudah terfokuskan pada pekerjaan yang dilakukan kadang menjadi dilema bagi mereka untuk dapat menyeimbangkannya dengan tanggung jawab secara akademis.
Meskipun para informan memprioritaskan target akademik mereka, namun tidak sedikit yang merasa pengalaman profesional ini menjadi penting untuk dapat diisi sebagai pengalaman kerja atau CV. Diskusi dalam artikel ini tidak sedang membuktikan korelasi masa depan dengan prosesnya saat ini melainkan penulis melihat kesulitan mengatur waktu antara perkuliahan dan pekerjaan menjadi salah satu faktor mereka dalam penundaan kelulusan, salah satunya karena merasa
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 4(1) 2024, pp. 154-165
pengalaman-pengalaman serupa tidak begitu membawa dampak jangka panjang sehingga merasa perlu mencari pengalaman lebih banyak dengan menghabiskan lebih banyak waktu. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan terkait sejauh apa pengalaman ini dapat membantu mereka dalam memproyeksikan masa depan, mereka tidak merasa bahwa ini akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau kepastian dalam kelulusan mereka. Pada akhirnya, penulis melihat ini tidak hanya menjadi persoalan yang subjektif namun masih dapat dibenahi dengan berbagai persoalan dalam sistem dan regulasi kerja secara top-down maupun bottom up.

## 4. Kesimpulan
Artikel ini memuat beberapa hasil temuan yang berangkat dari pemahaman reflektif secara komprehensif lalu dielaborasikan dengan diskusi dan pembahasan di atas sehingga penulis menggarisbawahi beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian yaitu (1) pentingnya kesadaran dan pemahaman kolektif dalam perumusan pemenuhan hak-hak pekerja rentan (termasuk yang berstatus mahasiswa) berdasarkan perspektif secara utuh untuk menemukan celah-celah yang sulit terdeteksi, (2) Terlepas dari berbagai ketimpangan atau praktik eksploitatif dalam pekerja prekariat yang termanifestasi dalam isu ini, penting untuk mengontrol fleksibilitas terhadap dinamika pekerja secara konkret terutama anak muda yang sedang dalam fase transisi (berstatus mahasiswa), (3) Keterbukaan akses perlindungan sosial menjadi penting untuk reflektivitas anak muda dalam memandang pekerjaan untuk menghindari atau mengantisipasi berbagai ketimpangan. Lalu kemudian (5) normalisasi standar rendah atau destandarisasi kerja dengan kualitas minim akan menjadi hambatan dalam proses anak muda untuk dapat menjadi bahan reflektif terkait jaminan sosial dan sistem kerja yang ideal di masa depan.
Temuan-temuan yang didiskusikan dalam penelitian ini masih bersifat fluktuatif, selayaknya sistem kerja yang terus berkembang dinamis mengikuti kemajuan hingga saat ini. Penulis mengakui bahwa limitasi dengan keterbatasan jangkauan informan yang ada dan cakupan penelitian yang spesifik, membuat analisis dan diskusi masih terbatas sehingga tidak dapat diaplikasikan secara umum (generalisasi). Berdasarkan limitasi tersebut,
peneliti meyakini bahwa isu ini masih terus dapat berkembang namun setidaknya diskusi ini dapat menjadi landasan awal atau tambahan perspektif untuk dapat menyuarakan aspirasi para pekerja rentan yang celahnya belum banyak teridentifikasi (salah satunya adalah pekerja yang berstatus mahasiswa) untuk masa depan pekerjaan yang lebih humanis. Penulis memandang masa depan kerja tidak hanya tentang perkembangan jenis, variasi, potensi dan risiko dalam pekerjaan berdasarkan berkembangnya teknologi saja, namun dapat diikuti dengan berkembangnya akses perlindungan sosial dalam pekerjaan tersebut.

## Ucapan Terima Kasih
Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan artikel ini. Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan artikel ini tidak dapat berjalan dengan baik. Terima kasih khususnya untuk para informan (A,B,C, D, E, F, G, H, dan I) yang bersedia dimintai pernyataan dan menjadi subjek dalam penelitian ini. Semoga Allah AWT, memberikan balasan dengan segala kebaikan atas keikhlasan dan kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Harapan penulis semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya pengembangan untuk ilmu sosial dan studi kepemudaan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam artikel ini. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk menyempurnakan artikel ini dimasa yang akan datang.

## Referensi
Abimanyu, R. P. I., & Westra, I. (2021). Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Sektor Informal Sebagai Wujud Pelaksanaan Sila Kelima Uud Nri 1945. Kertha Desa, 9 (3), 91-101. Crossref
Arul, A. J., & Nawawi, A. H. (2019). Informal Student Employment And Its Influence On Students' Academic Performance. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 5 (2), 479-492.
Asrandi, A., M., Wati, S. A., Wahab, A., & Alfian, A. (2022). Efektivitas Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-Ng) dalam Mendukung Program SLRT dan Puskesos Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3 (9), 1295-1305. Crossref | Google Scholar
Astuti, H. P., Susilowati, E., & Nainggolan, A. (2022). Perlindungan Sosial Anak Korban Konflik Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Kabupaten Demak. PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, 21 (2), 259-268. Crossref | Google Scholar
Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023. Badan Pusat Statistik . Retrieved from https:// w w w . b p s . g o . i d / i d / p u b l i c a t i o n / 2023/06/09/5ce5c75f3ffabce2d6423c4a/keadaan-angkatan-kerja- di-indonesia-februari-2023.html .
Budiman, & Rahmat, M. S. B. (2024). Pemenuhan Hak Pekerja-Pekerja Prekariat (Precarious Workers) di Lingkungan Lahan Basah di Kabupaten Barito Kuala. Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah, 9 (2), 1-12. Google Scholar
Firdasanti, A. Y., Khailany, A. D., Dzulkirom, N. A., Sitompul, T. M. P., & Savirani, A. (2021). Mahasiswa dan Gig Economy: Kerentanan Pekerja Lepas (Freelancer) di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik. Jurnal PolGov, 3 (1), 195-234. Google Scholar
Reflektivitas Anak Muda di Fase Transisi sebagai Pekerja Rentan dalam Akses Perlindungan Sosial dan Masa Depan Kerja
International Labor Organization. (n.d.). Non-standard forms of employment. Retrieved from https://www.ilo.org/global/topics/ non-standard-employment/lang--en/index.html .
Irawan, N., C. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Peluang dan Tantangan . Pustaka Peradaban. Google Scholar
Izzati, N. R. (2021). Eksistensi Yuridis dan Empiris Hubungan Kerja Non- Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Masalah- Masalah Hukum, 50 (3), 290-303. Crossref | Google Scholar
Jahja, R., S. (2021). Produksi Kelas Prekariat oleh Perguruan Tinggi di Indonesia. Saskara: Indonesian Journal of Society Studies, 1 (2), 79-90. Crossref | Google Scholar
Komnas HAM. (2022). Kertas Kebijakan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pelaksanaannya Pada Klaster Ketenagakerjaan Terhadap Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Pekerja Prekariat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia . Retrieved from https:/ /www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2022/02/03/141/ kertas-kebijakan-tinjauan-atas-undang-undang-nomor-11- tahun-2020-tentang-cipta-kerja-dan-peraturan-pelaksanaannya- pada-klaster-ketenagakerjaan-terhadap-hak-atas-pekerjaan-dan- penghidupan-yang-layak-bagi-pekerja-prekariat.html .
Labra, O., Castro, C., Wright, R., & Chamblas, I. (2020). Thematic Analysis in Social Work: A Case Study. IntechOpen , 1-20. Crossref | Google Scholar
Macmillan, R., & Shanahan, M. J. (2021). Why Precarious Work Is Bad for Health: Social Marginality as Key Mechanisms in a Multi-National Context. Social Forces, 100 (2), 821–851. Crossref | Google Scholar
Meiji, N. H. P. (2019). Pemuda (Pe)kerja Paruh Waktu: Dependensi dan Negosiasi. Jurnal Studi Pemuda, 8 (1), 15-28. Crossref | Google Scholar
Mıhcı, H. (2022). Precariat: A New Class or a Dangerous Notion for the Class Struggle. Efil Journal of Economic Research, 5 (3). Google Scholar Nurliana, F. (2023). Kerentanan Peserta Magang Melalui Program MBKM (Studi Pada Mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang Mengikuti Magang Melalui program MBKM Sebagai Pekerja Prekariat) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). Google Scholar
Oktari, T., Indiahono, D., Faozanudin, M., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Flexploitation in The Creative Economy Industry: Implications for Public Policy. Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 15 (3), 35-47. Crossref | Google Scholar
Pahleviannur, M. R., Grave, A. D., Saputra, D. N., Mardianto., Sinthania, N., Hafrida, L., Bano, V., O., Susanto, E., Mahardhani, A., J., Amruddin, Lisya, M., & Ahyar, D. B. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pradina Pustaka. Google Scholar
Papadimitropoulos, E. (2021). Platform Capitalism, Platform
Cooperativism, and the Commons. A Journal of Economics, Culture, & Society, 33 (2), 246-262. Google Scholar
Polimpung, H. Y. (2018). Ngomong-Ngomong Apa Itu Pekerja Prekariat. The Conversation . Retrieved from https://theconversation.com/ ngomong-ngomong-apa-itu-pekerja-prekariat-83048 .
Retnaningsih, H. (2021). Urgensi Perlindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, 12 (2), 237-253. Crossref | Google Scholar
Sarwendah, M. A. K. (2023, Juni 9). SARDEIN: Petaka Tren Magang bagi Mahasiswa dan Tenaga Kerja. CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia . Retrieved from https://cwts.ugm.ac.id/2023/06/09/sardein-petaka- tren-magang-bagi-mahasiswa-dan-tenaga-kerja .
Señoret, A., Ramirez, M, I. & Rehner, J. (2022). Employment and sustainability: The relation between precarious work and spatial inequality in the neoliberal city. World Development, 153 , 1-13. Crossref | Google Scholar
Siregar, A. F. Y. (2023). Pemaknaan" Ngevent" dengan Perspektif Student Volunteering: Menjadi Mahasiswa yang Lebih ‘Bernilai’dalam Masa
Transisi Anak Muda. Jurnal Studi Pemuda, 11 (2), 131-147. Crossref | Google Scholar
Sukmawijaya, A. (2023). Jumlah Pekerja Formal di RI Turun, Realisasi Investasi Dinilai Tidak Optimal. Kumparan . Retrieved from https:// kumparan.com/kumparanbisnis/jumlah-pekerja-formal-di-ri- turun-realisasi-investasi-dinilai-tidak-optimal-20LocotSJa9/full .
Thea, A. (2022). Masyarakat Sipil Ingatkan G20 Atas Pentingnya Perlindungan Sosial bagi Pekerja. Hukum Online . Retrieved from https://www.hukumonline.com/berita/a/masyarakat-sipil- ingatkan-g20-atas-pentingnya-perlindungan-sosial-bagi-pekerja- lt627d603ff4115 .
Woodward, L. (2020). Poverty, Vulnerability and Social Protection Programs: Implications for Young People in Mountain Java. Faculty of Arts: Asia Research Centre . Google Scholar
Yulianita, D., V., B., Q. & Eddyono, S. (2023). Potret Kerja dan Resiliensi Generasi Muda Pekerja Lepas pada Sektor Ekonomi Platform Kreatif Digital Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Google Scholar