## URGENSI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA DI INDONESIA
Oleh :

## DESI APRIANI

## Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

## Abstrak
Abstract Jauh  sebelum  berbagai  bentuk hukum  masuk  ke  kepulauan nusantara,  masyarakat  yang hidup sejak bermulanya peradaban  di  nusantara  ini (Indonesia) telah memiliki hukum sebagai pengatur kehidupan.Hal ini sejalan dengan  ungkapan  Cicero, Ubi Societas  ibi  ius. Hukum  asli sebagai  pengatur  kehidupan tersebut lahir dari ide (pemikiran),  hati  dan  jiwa masyarakat  yang  kemudian diistilahkan  oleh  para  ahli dengan  hukum  adat.Dalam Kehidupan  bernegara  hukum adat  tidak  bisa  dilepaskan  dari pembentukan dan pembangunan  hukum  nasional termasuk hukum pidana.Hukum  Pidana  warisan Belanda  yang  tidak  sesuai dengan  nilai-nilai  budaya  dan kepribadian  masyarakat  harus diperbaharui dengan mengambil  bahan  dari  hukum adat  agar  hukum  pidana  yang berlaku  dapat  efektif  dan  ideal, karena  hukum nasional  yang ideal  adalah  hukum  nasional yang responsive.
Long  before  the various forms  of legal entry into the  archipelago, people who lived  since the beginning  of civilization in this archipelago (Indonesia) have had as a regulator kehidupan.Hal law is  in  line with  the expression  of Cicero, Ubi Societas ibi original ius.Hukum as  a  regulator  of the life that is  born from an  idea (thought), the  heart  and soul  of the  people who later termed by experts with state law Life adat.Dalam customary  law can not be  separated from the establishment and development of national  law,  including criminal law pidana.Hukum Dutch heritage which is  not in accordance  with  the cultural values and personality society must  be  renewed by  taking  the material of customary  law that criminal  law can  be effective and ideal, because the ideal of national law is a  national law that responsive.

## A. Pendahuluan
Setiap  saat  hidup  kita  dikuasai  oleh  hukum.Hukum  mencampuri urusan manusia sebelum lahir dan bahkan masih mencampurinya sesudah manusia  meninggal.Sejak  lahir  manusia  merupakan  pendukung hak.Segala benda yang mengelilingi manusia merupakan objek hak. Ikatan hukum yang jumlahnya tak terhingga menghubungkan manusia satu sama lain  dan  dunia  jasmani  yang  mengelilinginya.  Setiap  pergaulan  manusia terjadi daripada hubungan yang tak terhingga diatur oleh hukum.Jika kita pikirkan  terasalah  bahwa  hukum  tak  terbatas  tetapi  terdapat  di  mana- mana. 1
Hukum  yang  mengatur  kehidupan  manusia  pun  tidaklah  satu macam  saja.Dalam  perkembangan  kehidupan  manusia  dan  masyarakat terdapat  berbagai  macam hokum, baik  dilihat  dari  sumbernya  maupun ruang lingkup berlakunya. Terdapat hukum adat sebagai hukum yang lahir dari  kehidupan  masyarakat,  hukum  raja  sebagai  ketentuan  raja,  hukum agama (tsamawi/langit) sebagai ketentuan Tuhan, hukum Negara sebagai hukum  atau  ketentuan  badan  penguasa  Negara  dan  hukum-hukum (aturan) yang lainnya.
Bangsa  Indonesia  Sendiri menurut  keterangan  ahli-ahli  sejarah, nenek  moyangnya  telah  berada  di  wilayah  nusantara  semenjek  _+  2500 SM 2 , tentunya nenek  moyangbangsa Indonesia sejak awal telah memiliki peraturan kehidupan, karena hukum merupakan suatu keniscayaan ketika manusia  hidup  bermasyarakat.  Pada  awalnya  hukum  adatlah  sebagai hukum  asli  bangsa  Indonesia,  Yang  bermula  dari  Adat Malaio  Polinesia dan telah  ada  semenjak  zaman  kuno  jauh  sebelum  datangnya  agama Hindu dan agama lainnya. 3 Hal ini juga mengukuhkan bahwa hukum adat jauh  lebih  dahulu dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia  sebagai  pranata
1 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 6
2 Ali  Akbar  DT.Pangeran, Islam  dan  Adat Andiko  44  Melayu  Riau , LAMR,Pekanbaru, 2006, hlm. 56
3 Tolib  Setyadi, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  Dalam  Kajian  Kepustakaan , Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 45
kehidupan  dibandingkan  hukum  penjajah  yang  tentunya  baru  dikenal semenjak  Indonesia  dijajah  oleh  Belanda.Orang – orang Belanda  sendiri baru menginjakkan  kaki  di  tanah  air  Indonesia  pada  tahun  1596 (akhir abad ke 16 M) dan kemudian memberlakukan kodifikasi hukumnya pada tahun 1848 berdasarkan asas  Konkordansi di  Hindia  Belanda (Indonesia sekarang). Pada saat itu tentunya hukum adat telah ada dan eksis (hidup) dalam kehidupan masyarakat.
Hukum  adat  tentunya  juga  jauh  lebih  dahulu  dikenal  sebagai pengatur  kehidupan  masyarakat  dibanding  hukum  nasional  Negara Indonesia  yang  kelahirannya  setelah  Indonesia  merdeka  sebagai negara.Pada  tanggal  17  Agustus  1945  Indonesia  merdeka  dari  penjajah ditandai dengan proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan dari seluruh rakyat  dan  bangsa  Indonesia.Sebagai  Negara  yang  merdeka  tentu  saja Indonesia  harus  memiliki  hukum  nasional  sebagai  pengatur  kehidupan bernegara.  Tidak  dipungkiri  hukum  warisan  penjajah  (Belanda) berpengaruh  terhadap  hukum  nasional  Indonesia,  khususnya  hukum pidana yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.
Secara  yuridis  formal  pemberlakuan  hukum  pidana  Belanda  di Indonesia didasarkan kepada Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan  penegasan pemerintah  Indonesia  untuk  memberlakukan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berlaku pada tanggal 18 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia. 4 Undang – undang  Nomor  1  Tahun  1946  sendiri  ditetapkan  pada  tanggal  26 Pebruari 1946.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  saat  ini  berlaku  di Indonesia  berasal  dari  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  ( Wetboek Van  Strafrecht )  di  negeri  Belanda.Hingga  hampir  70  tahun  Indonesia Merdeka  KUHP  tersebut  masih  tetap  sebagaimana  aslinya  menjadi peraturan  hukum  pidana  di  Indonesia.Seperti  yang  diketahui  bersama
4 Eman sulaeman, Delik Perzinaan , Walisongo Pers, 2008, hlm. 132
bahwa Hukum pidana Belanda sebagaian besar mencontoh hukum pidana Jerman 5 .
Namun  sebenarnya  upaya  untuk  mereformasi hukum  pidana nasional  telah  dilakukan  semenjak  tahun  1964,  dimana  tim  penyusun konsep pertama buku I KUHP yang baru di tahun 1964 menyatakan dalam penjelasan  umum  nya  bahwa  :  walaupun  UU  No.  1  Tahun  1946  telah berusaha  untuk  disesuaikan  dengan  suasana  kemerdekaan,  namun  pada hakikatnya  asas-asas  dan  dasar-dasar  tata  hukum  pidana  dan hukum pidana  masih  tetap  dilandaskan  pada  ilmu  hukum  pidana  dan  praktek hukum  pidana  kolonial.  Pada  hakikatnya  asas-asas  dan  dasar-dasar  tata hukum  pidana  dan  hukum  pidana  kolonial masih  tetap  bertahan  dengan selimut  dan  wajah  Indonesia. 6 Oleh  karena  itulah  mayoritas  kalangan memandang  perlu dilakukannya pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia.
Menurut  Prof.  Barda  Nawawi  Arief,  latar  belakang  rekonstruksi hukum pidana nasional adalah : 7
1. KUHP dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai  masalah  dan  dimensi  perkembangan  bentuk-bentuk tindak pidana baru,
2. Kurang  sesuai  dengan  nilai-nilai  sosio-filosofis,  sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat,
3. Kurang  sesuai  dengan  perkembangan  pemikiran/ide  dan aspirasi
tuntutan/kebutuhan masyarakat
(nasional/internasional),
4. Tidak merupakan system hokum pidana yang utuh, karena ada pasal/ delik-delik yang dicabut.
5 Topo santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam , Bandung, 2000, hlm. 23
6 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum    Pidana  Indonesia, Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro  Semarang, Semarang, 2009, hlm. 6-7
Hukum  Pidana  harus  senantiasa  direorientasi  dan  direformasi dengan  berbagai  pendekatan  agar  sesuai  dengan  nilai-nilai  sosial  dan politik  bangsa  Indonesia,  sehingga  perannya  dalam  rangka  menjaga  dan melindungi  dan  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  ( social  defence dan  social  welfare ),  khususnya  sebagai  pengendali  kejahatan  dapat diwujudkan. 8
Dari  uraian  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  perombakan  atau reformasi hukum  pidana  di  Indonesia  merupakan  agenda  yang  sangat penting  dilakukan  dan harus disikapi  secara  serius.  Merupakan  kondisi yang sangat ironis ketika Negara yang merdeka dan berdaulat hampir 70 tahun, namun memiliki dan menggunakan asas-asas dan landasan hukum pidana kolonial dengan berselimut wajah  bangsa  Indonesia.    Padahal bangsa  Indonesia  sejak  dahulu  kala  juga  telah  memiliki  system  hukum sendiri  yang  bersumber  dari  akar  budaya  bangsa  turun  temurun  yaitu hukum adat.
Tulisan ini selanjutnya akan membahas bagaimana peran penting hukum  adat  sebagai  hukum  asli  bansga  Indonesia  dalam  usaha pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  dalam  rangka    mewujudkan hukum  pidana  nasional  yang  responsive,  atau  sesuai  dengan  jiwa  dan kepribadian bangsa.

## B. Hukum Adat Merupakan Jati Diri Bangsa Indonesia
Istilah  hukum  adat  adalah  terjemahan  dari  bahasa  Belanda  yang dicatat  oleh  Snouck  Hurgronye  ketika  ia  melakukan  penelitian  di  Aceh (1891-1892)  yaitu “Adatrecht” ,  dimaksudkan  untuk  membedakan  antara kebiasaan  atau  pendirian  dengan  adat  yang  mempunyai  sanksi  hukum. Sejak  saat  itu  maka  istilah adatrecht yang  kemudian  diterjemahkan sebagai hukum adat menjadi terkenal, terutama semenjak ia dimasak oleh Van  Vollenhoven sehingga  menjadi  ilmu  pengetahuan  hukum
8 Eman Sulaeman, op.cit , hlm.22
adat. 9 Namun  tidaklah  berarti  adat  maupun  hukum  adat  (yang  oleh  para ahli  berbeda  pengertian)  baru  ada  semenjak  tahun  penelitian  Snouck Hurgronye  tersebut.Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa hukum  adat  adalah  hukum  masyarakat,  sehingga  keberadaannya  tentu saja  seiring  dengan  berawalnya  kehidupan  masyarakat  tersebut.Hal  ini sejalan dengan pernyataan Hilman Hadikusuma yang mengatakan bahwa hukum  adat  adalah  aturan  kebiasaan  manusia  dalam  hidup bermasyarakat.Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, dalam perkembangan hidupnya terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang  diberi  Tuhan  akal,  pikiran  dan  perilaku  sebagai  sumber  dari kebiasaan dan aturan dalam kehidupan mereka. 10
Soepomo  mengatakan  bahwa  system  hukum  adat  bersendi  atas dasar-dasar alam pikiran Bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran  yang  menguasai  system  hukum  Barat. 11 Seperti  diketahui  bahwa dari zaman dahulu kehidupan bangsa Indonesia sudah terkenal di seluruh dunia  sebagai  bangsa  yang  menjunjung  tinggi  nilai  kebersamaan ( komunalistis ),  menjunjung  tinggi  nilai  keagamaan,  kemanusiaan, keadilan, kesusilaan dan permusyawaratan.
Hukum adat di Indonesia pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional,  keagamaan,  kebersamaan,  konkret,  terbuka  dan  sederhana, dapat  berubah  dan  menyesuaikan,  tidak  terkodifikasi,  musyawarah  dan mufakat. 12 Corak  hukum  adat  yang  tradisional  berarti  bahwa  hukum  adat itu lahir dan hidup secara turun-temurun dari generasi ke generasi.
Selanjutnya  corak  hukum  adat  yang juga sangat  dominan  adalah keagamaan.Keagamaan  di  sini  selain berarti  religio  magis  (pengaruh animisme  sebagai  bentuk  kepercayaan  pertama  bangsa  Indonesia),  juga berarti  kepercayaan  kepada  Tuhan  yang  Maha  Esa  yang  tetuang  dalam
9 Hilman Hadikusuma, op.cit, hlm. 9
10 Ibid, hlm.1
11 R.Soepomo, Bab-bab  Tentang  Hukum  Adat ,  Pradnya  Paramita,  Jakarta,  1977, hlm.25
12 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat  Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33
berbagai  agama yang  dianut  oleh  masyarakat.Sebagaimana  diketahui bahwa semenjal masuknya agama ke Nusantara (diawali oleh Hindu abad ke  7  M  dan  disusul  oleh  agama-agama  berikutnya  seperti  Islam),  maka hukum  adat  sangat  dipengaruhi  oleh  hukum  agama  tersebut.Pada umumnya hal-hal  yang  dilarang  oleh  hukum  agama,  kemudian  dilarang pula oleh hukum adat. Walaupun pengaruh agama tentunya akan berbeda pada tiap masyarakat (tergantung kekentalan penganutan agama tersebut oleh masyarakatnya).
Corak kebersamaan juga ciri kehidupan masyarakat Indonesia dan tertuang  dalam  berbagai  aturan  adat.Corak  kebersamaan  ini  pula  yang sangat  membedakan  bangsa  Indonesia  dengan  bangsa  Barat  yang  lebih berfalsafah individualistis.Dalam hukum adat kepentingan bersama sangat diutamakan diatas kepentingan pribadi. Selain itu walaupun hukum adat dikenal  sebagai unsatutair  law atau hukum  yang  tidak  tertulis,  namun hukum  adat  bercorak  kongkrit  atau    nyata.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari hidupnya hukum adat itu di tengah – tengah masyarakat walaupun tidak ada kitab undang-undang tertulis yang mengaturnya.
Hukum  adat  bersifat  sederhana  karna  ketentuannya  lahir  dari pemikiran, tingkah laku dan kehidupan masyarakat yang juga sederhana. Namun di sisi lain hukum adat juga bersifat terbuka sehingga hukum adat juga  bercorak  dapat  berubah  dan  menyesuaikan  (dinamis).  Dikarenakan hukum  adat  lahir  dan  berlaku  di  tengah  kehidupan  masyarakat,  maka hukum  adat  juga ikut  berkembang  siring  dengan  perkembangan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.
Hukum  adat  bercorak musyawarah  dan  mufakat  artinya  hukum adat  lahir  dari  falsafah  hidup  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi kebersamaan  dan  perdamaian.Segala  keputusan  yang  ideal  menurut hukum adat adalah keputusan yang lahir dari musyawarah, bukan hanya berdasarkan  kehendak  pribadi  seorang  pemimpin.Begitu  juga  dalam penyelesaian  suatu  pelanggaran  adat  diselesaikan  dengan  jiwa kebersamaan dalam musyawarah dan mufakat.
Lebih lanjut Bushar Muhammad mengatakan bahwa seperti halnya semua  system  hukum  di  bagian  lain  di  dunia  ini,  maka  hukum  adat  itu senantiasa  tumbuh  dari  suatu  kebutuhan  hidup  yang  nyata,  cara  hidup dan  pandangan  hidup  yang  keseluruhannya  merupakan  kebudayaan masyarakat  tempat  hukum  adat  itu  berlaku. 13 Dari  uraian  tersebut  dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah cerminan dari kehidupan, karakter, sifat dan kepribadian masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.

## C. Hukum  Adat  Merupaka  Sumber  Yang  Sangat  Urgen  Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia
Hukum Negara tidak akan dapat bekerja efektif kalau tidak sesuai dengan  konteks  sosialnya,  sementara  konsep  hukum  sebagai  rekayasa sosial biasanya tidak akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan kalau Negara  mengabaikan  agensi-agensi  lain  di  luar  dari  institusi  Negara. 14 Pernyataan  Ratno  Lukito  tersebut  didasari  atas  hubungan  antara efektifitas  hukum  dengan  pola  pikir  (sudut  pandang),  cara  hidup  dan kepribadian (kebudayaan) suatu masyarakat. Bagaimana mungkin hukum bisa  diikuti  masyarakat  secara baik  (ideal) jika  materi  hukum  yang berlaku tidak seiring sejalan dengan sifat dan kepribadian masyarakatnya.
Senada dengan uraian tersebut Ade Saptomo mengatakan “hukum akan  berjalan  efektif  jika  mengakomodir  kebudayaan  atau  kondisi  sosial masyarakat,  karena  hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  responsive”. 15 Hukum  yang  responsive  itu sendiri adalah 16 hukum  yang  pembentukan dan  pembuatannya  dilakukan  secara  partisipatif  dalam  arti  melibatkan masyarakat  secara  terbuka,  muatannya  bersifat  aspiratif  dalam  arti menggambarkan  kehendak  umum  masyarakat  dan  cakupannya  bersifat
13 Bushar  Muhammad, Asas  Asas Hukum  Adat  Suatu  Pengantar ,  Pradnya Paramita Jakarta, 1975,hlm.42
14 Ratno  Lukito, Hukum  Sakral  dan  Hukum  Sekuler ,  Pustaka  Alpabet,  Jakarta,
2008, hlm8
15 Ade Saptomo, Disampaikan dalam Kuliah Umum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau , Tanggal 17 Juli 2010
16 Mahfud  MD,  Kata  pengantar  dalam  buku  Achmad  Sodiki,  Politik  Hukum Agraria, Konstitusi Press, Jakarta, 2013
limitative  dalam arti  tidak  bisa  ditafsirkan  sembarangan  secara  sepihak melalui peraturan turunan oleh pemerintah.
Lebih  lanjut  Bushar  Muhammad  mengatakan  bahwa,  tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum tertentu yang asing itu bertentangan  dengan kemauan  orang  terbanyak  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan  atau tidak  mencukupi  rasa  keadilan  rakyat  yang  bersangkutan,  pendeknya bertentangan  dengan  kebudayaan  rakyat  yang  bersangkutan. 17 Artinya tidak mungkin hukum penjajah (Belanda) dapat berlaku secara efektif di Indonesia, karena dibentuk berdasarkan falsafah hidup orang Barat yang asing  bagi bangsa Indonesia.
Perlu  juga  digaris  bawahi  bahwa  sekalipun  suatu  aturan  hukum sudah memenuhi tuntutan keberlakuan secara yuridis,  aturan hukum itu tidak  akan  berlaku  efektif  dalam  masyarakat  apabila  tidak  memenuhi tuntutan  keberlakuan  secara  sosiologis  dan  secara  filosofis.  Hal  ini disebabkan  karena  setiap  hukum  yang  baik  karenanya  dapat  berlaku efektif selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara yuridis, sosiologis, filosofis  dan  historis.Artinya  secara  yuridis  hukum  itu  sah,  harus  juga keberlakuannya didukung masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai serta cita-cita  hidup  masyarakat  yang  bersangkutan,  juga  memiliki relevansi dengan tradisi hukum masyarakat itu sendiri. 18
Dari  awal  kehidupan  bangsa  Indonesia  dengan  kebudayaannya yang  begitu  tinggi,  maka  segala  falsafah  hidup  bangsa  telah  tertuang sedemikian  rupa  dalam  aturan  hidup  masyarakat  yang  dalam perkembangannya diistilahkan hukum  adat.Hukum  adatlah  sebagai refleksi atau cerminan kehidupan bangsa dari dahulu kala termasuk dalam hal ini hukum pidana adatnya.
Menilik  keberadaan  hukum  adat  dalam  hukum  pidana  yang berlaku  sekarang  ini  tentu  saja  akan  didapatkan  jawaban  bahwa  roh daripada  hukum  adat  sebagai  cerminan  falsafah  hidup  bangsa  Indonesia
17 Bushar Muhammad, Op.cit,hlm. 43
18 Eman Sulaeman, op.cit , hlm. 24-25
sama  sekali  tidak  terkandung  dalam  KUHP  tersebut.  Hal  ini  karena semenjak  diberlakukan  sebagai  hukum  pidana  nasional  berdasarkan  UU No.  1  Tahun  1946,  Indonesia  belum  berhasil melahirkan  KUHP  yang dibangun  berdasarkan  nilai-nilai  dan  falsafah  hidup  bangsa  hingga  hari ini,  meskipun  usaha  kearah  pembaharuan  KUHP  tersebut  telah  dimulai semenjak tahun 1964.
Alhasil penegakan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia dirasa  jauh  dari rasa  keadilan  yang  hidup  di  tengah  kehidupan masyarakat.Apa yang menurut masyarakat merupakan sesuatu yang salah karena  mengganggu  keseimbangan  dan  mencoreng  rasa  keadilan, bukanlah  perbuatan  yang  salah  menurut  hukum  pidana  yang  berlaku. 19 Sementara  itu  apa  yang  menurut  rasa  keadilan  dalam  masyarakat (menurut  hukum  adat)  perbuatan  yang  dapat  diselesaikan  dengan  jalan musyawarah, kekeluargaan atau diselesaikan secara damai (untuk pidana ringan), 20 namun berdasarkan system hukum pidana yang berlaku sebagai hukum  nasional  dipandang  perbuatan  yang  sangat  formal  dan  dengan penyelesaian yang formal pula (di pengadilan), sehingga terkesan keadilan hanya  bisa  di  dapatkan  di  suatu  lembaga  formal  yang  bernama Pengadilan.
Kondisi  yang  tidak  ideal  ini  terjadi  berpuluh-puluh  tahun  di Negara  Indonesia  hingga  sekarang.Hukum  yang  berlaku  berikut  system penegakan  hukumnya  yang  mengadopsi  hukum  asing  (Barat)  membawa
19 Seperti masalah zina .Konsep zina yang hidup di tengah kehidupan masyarakat (menurut hukum adat) adalah suatu perbuatan  persetubuhan yang dilakukan  oleh laki- laki  dan  perempuan  yang  masing – masing  tidak  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah (tidak menjadi soal apakan laki-laki dan perempuan tersebut sudah memiliki isteri/suami atau  berstatus  lajang.Berbeda  dengan  konsep  zina  dalam  KUHP  yang  berlaku  sebagai warisan Belanda, zina adalah suatu hubungan yang sifatnya tetap dan berlangsung dalam tenggang  waktu  yang  relative  lama  antara  seorang  pria  yang  telah  menikah  dengan seorang  wanita yang  bukan  isterinya  atau  antara  wanita  yang  telah  menikah  dengan seorang pria yang bukan suaminya.
20 Seperti  perkelahian  antar  mahasiswi  karna  latar  belakang  asmara,  mencuri buah  yang  jatuh  di  bawah  pohonnya,  menebang  tanaman  milik  orang  lain  karena mengganggu jalan dan tindak pidana ringan lainnya
dekadensi  moral  di  tengah  masyarakat 21 ,  bahkan  menghilangkan  rasa komunalistis  serta  kekeluargaan  di  tengah  masyarakat.Dengan  system yang  berlaku  sekarang  memungkinkan  anak  memperkarakan  orangtua yang melahirkan dan membesarkan, begitu pula sebaliknya.Hal ini sebagai pengaruh  nilai  individualistis  dan  liberalistis  yang  terkandung  dalam hukum  Barat  tersebut.Sesuatu  yang  sebenarnya  jauh  dari  cara-cara  yang diwariskan leluhur bangsa yang lebih mengedepankan jalan kekeluargaan dan perdamaian. 22
Prof.  Soepomo  dalam  dies  natalis  UNGAMA  Yogyakarta  pada tanggal 17 Maret 1947 menegaskan sebagai berikut : 23
1. Bahwa dalam lapangan hidup kekeluargaan hukum adat masih akan menguasai bangsa Indonesia,
2. Bahwa  hukum  pidana  dari  suatu  Negara  wajib  sesuai  dengan corak  dan  sifat – sifat  bangsanya  atau  masyarakatnya.  Oleh karena itu maka hukum adat pidana akan memberi bahan yang sangat  berharga dalam  pembentukan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk Negara kita,
3. Bahwa  hukum  adat  sebagai  hukum  kebiasaan  yang  tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum baru dalam hal-hal yang belum atau tidak ditetapkan undang-undang.
21 Saat sekarang hubungn seks pra nikah dianggap hal yang biasa dengan alasan pembenaran “suka sama suka”, akibat tidak merupakan suatu delik yang diancam sanksi pidana menurut hukum pidana yang berlaku
22 Dalam  hukum  adat  apabila  terjadi  suatu  kejahatan,  maka  hal  itu  dianggap perbuatan  yang  dapat  mengganggu  keseimbangan  kehidupan  dalam  masyarakat. Penyelesaian  yang  dikedepankan  dalam  hukum  adat  adalah  dengan  jalan  damai  yang penuh kekeluargaan dalam arti mengusahakan keseimbangan dapat kembali pada bentuk semula  melalui  cara“baik-baik”.  “kalau  patah  disambung,  kalau  panjang  di  kerat  dan kalau  bengkok  diluruskan”.  Dalam  hukum  adat  penyelesain  yang  baik  itu  adalah  suatu penyelesaian  yang  membuat  pelaku  tidak  keberatan menjalani  hukuman,  namun membuat  korban  merasa  diuntungkan  dengan  penyelesaian  tersebut.Bahkan  habis undang karena berkerelaan, dalam artian jika korban tidak merasa dirugikan (menerima dengan  rela  /ikhlas)  maka  pelaku  tidak  perlu  lagi  menjalani  hukuman.Keseimbangan dianggap telah kembali dengan berkerelaan tersebut.
Memang  pada hakikatnya  di  dalam  Negara  hukum  Indonesia  ini keadilan  dan  kebenaran  yang  hendak  dituju  oleh  hukum  itu  wajib merupakan  kebenaran  dan  keadilan  yang  dicerminkan  oleh  perasaan keadilan  dan  kebenaran  yang  hidup  di  dalam  hati  nurani  rakyat.  Hal  ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Tolib Setyadi bahwa sesungguhnya hukum  adat  itu  adalah  salah  satu  petunjuk  identitas  bangsa.  Oleh karenanya  maka  bahan-bahan  yang  akan  memberi  dasar  dan  jiwa keindonesiaan  asli  kepada  Negara  Republik  Indonesia  tidak  mungkin didapat selain  dari  bahan-bahan  yang  telah  dimiliki  oleh  bangsa  itu sendiri. 24 Teranglah  bahwa  begitu  penting  kededukan  hukum  adat pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia yaitu hukum adat sebagai sumber,  acuan  ataupun  pedoman  dalam  pembaharuan  hukum  pidana tersebut.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Prof.  M.  Nasrun  seperti  yang dikutip  Tolib  Setyadi  bahwa,  justeru  adat  itulah  yang  menentukan  sifat dan corak ke-Indonesiaan dari kepribadian bangsa Indonesia.Justeru adat itulah yang merupakan salah satu penjelman jiwa Indonesia dari abad kea bad. 25 Jadi  sesuanggunya  hukum  adat  merupakan  salah  satu  bentuk identitas  bangsa,  sehingga  pembentukan  hukum  suatu  Negara  tidak  bisa telepas dari identitas bangsanya.
Terkait  dengan  hal  tersebut  diatas,  pada  dasarnya  usaha  untuk mewujudkan  hukum  (khususnya  hukum  pidana)  yang  responsive  telah lama dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Berbagai  ketentuan  dalam  rancangan  hukum  pidana  baru  telah disesuaikan  sedemikian  rupa  dengan  kepribadian  bangsa  yang  dilakukan dengan  cara  mengambil  bahan-bahan  dari hukum  adat  sebagai  sumber dan  asas-asas  pembentukannya.  Namun  kesemua  itu  baru  dalam  bentuk draft  atau  rancangan yang  belum  sempurna  dan sudah  lama  menunggu pengesahan
24 Tolib Setyadi, op.cit, hlm. 73

## D. Hukum  adat  Dalam  Beberapa  ketentuan  RUU (Rancangan Undang-Undang) KUHP
Dalam  rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  versi Indonesia,  pengakuan  terhadap  hukum  adat  sebagai  norma  yang  tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat serta aktualisasi hukum adat sebagai bahan atau unsur dalam pembaharuan hukum pidana tersebut dapat kita lihat mulai dari pasal 1 RUU(rancangan undang-undang) KUHP tersebut.
Pasal 1 dalam RUU KUHP selengkapnya berbunyi : 26
(1)  Tiada  seorang  pun  dapat  dipidana  atau  dikenakan  tindakan, kecuali  perbuatan  yangdilakukan  telah  ditetapkan  sebagai  tindak pidana  dalam  peraturan  perundangundanganyang  berlaku  pada saat perbuatan itu dilakukan.
(2)  Dalam  menetapkan  adanya  tindak  pidana  dilarang menggunakan analogi.
(3)  Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak mengurangi  berlakunyahukum  yang  hidup  dalam  masyarakat yang  menentukan  bahwa  seseorang  patutdipidana  walaupun perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturanperundang- undangan.
(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud  pada  ayat(3)  sepanjang  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
Dari  rumusan  rancangan  KUHP  tersebut  di  atas  dapat  dilihat bahwa hukum adat ditempatkan dan mendapatkan pengakuan sedemikian rupa pada pasal 1 ayat 3 dan 4 RUU tersebut.Pada dasarnya RUU KUHP tetap  menganut  asas  legalitas,  namun  tidak  bersifat  tertutup  atau  kaku
dalam  menyikapi  hukum  yang  tidak  tertulis  dan  hidup  dalam masyarakat.Artinya  kendati  seseorang  melakukan  perbuatan  yang  tidak diatur  oleh  Undang-undang  Negara  yang  tetulis,  namun  perbuatan tersebut melanggar hukum adat yang hidup dalam kehidupan masyarakat, maka  seseorang  tersebut  tetap  dapat  dipidana.  Hanya  saja  berlakunya hukum  tidak  tertulis (hukum  adat) dalam  konteks hukum pidana  tetap dibatasi  oleh  ayat  4  rancangan  KUHP  tersebut,  yaitu  sepanjang hukum yang  hidup  di  dalam  masyarakat  itu  sesuai  dengan  Pancasila  dan atau prinsip prinsiphukum umum. Hal ini tentunya sesuatu yang sangat wajar dan ideal dalam kerangka kehidupan Negara dengan ideology Pancasila.
Seperti  yang  diketahui  selama  ini  penegakan hukum  pidana  di Indonesia  yang  dipengaruhi  oleh  positivisme  Barat  menganut  asas legalitas  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  1  ayat  1  KUHP  warisan Belanda.Inilah  yang  pada  dasarnya  tidak  sesuai  dengan  identitas  bangsa karena  dengan  asas  legalitas  tersebut  segala hukum  yang  tidak  tertulis (hukum adat) tidak mendapat pengakuan dari hukum pidana yang berlaku sebagai hukum nasional.Padahal jika kita menyimak pendapat Prof. Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum pidana sebagai bagian dari proses peradilan  pidana  seyogyanya  tidak  semata-mata  didasarkan  pada  asas legalitas  formal  menurut  pasal  1  KUHP,  yang  hanya  mengakui  undang- undang  sebagai  sumber hukum  (sumber  pemidanaan). 27 Artinya  hukum adat yang hidup dalam masyarakatpun seharusnya harus tetap dipandang sebagai hukum dan sumber hukum.Kita pun semua tahu bersama bahwa tujuan  penegakan hukum  bukanlah  semata-mata  kepastian hukum, namun lebih dari itu adalah agar terwujudnya keadilan.
Dalam  upaya  pembaharuan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Indonesia,  konsep  perzinaan  juga  telah  mengalami  perubahan  dan perkembangan.Penyusun  RUU  KUHP  berusaha  menyesuaikan  materi hukum  pidana  Indonesia  dengan  nilai–nilai  yang  hidup  dalam
27 Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 55
masyarakat. Delik perzinaan diatur pada bagian ke empat pada pasal 484 yang berbunyi : 28
(1).  Dipidana  karena  zina  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima) tahun :
a. Laki-laki  yang  berada  dalam  iktan  perkawinan  melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan isterinya;
b. Perempuan  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan melakukan  persetubuhan  dengan  laki-laki  yang  bukan suaminya;
c. Laki-laki  yang  tidak  dalam  perkawinan  melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan  dengan  laki-laki,  padahal  diketahui  bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan;atau
e. Laki-laki  dan  perempuan  yang  masing-masing  tidak  terikat pada perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
Rumusan  di  atas  merupakan  rumusan  yang  sangat  progresif,  dan sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat.Dalam  hukum adat,  larangan  berzina  tidak  memiliki  batasan  seperti  dalam  KUHP warisan Belanda.Hukum adat yang sangat menjunjung tinggi nilai moral, etika  dan  kesusilaan  serta  sangat  dipengaruhi  oleh  hukum  agama, menganngaap  bahwa  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  dan perempuan di luar ikatan perkawinan adalah melanggar hukum. Tidak ada batasan  pengertian  apakah  pelaku  sudah  terikat  atau  bebas  dari  ikatan perkawinan  dengan  perempuan  atau  laki-laki  lain.  Seperti  diketahui bahwa  delik  zina  dalam  KUHP  warisan  Belanda  dirumuskan  hanya perbuatan  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  dengan  perempuan  yang  salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan pihak lain.
Selain  itu  Dalam  pembaharuan  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  Indonesia  juga  memidana  delik-delik  lain  yang  berkaitan  dengan perzinaan  diantaranya  persetubuhan  dengan  anak-anak,  kumpul  kebo, pelacuran,  dan incest (persetubuhan  antara  pasangan  yang sedarah). 29 Inilah  kepribadian  bangsa  Indonesia  sebenarnya.Bangsa  yang terkenal dengan kebesarannya, memiliki budaya yang tinggi, menjunjung tinggi nilai agama, moral, etika dan kesusilaan.
Demikian  beberapa  contoh  pembaharuan hukum pidana  yang telah  mengambil  bahan-bahan  dari  hukum  adat  dalam  rangka penyesuaian hukum pidana dengan karakter, sifat dan kepribadian bangsa Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  asas  kebersamaan,  kemanusiaan, kesusilaan  dan  agama.Prof.  Muladi  mengomentari  RUU  KUHP  dimana menurut beliau implemantasi ide keseimbangan sangat diperhatikan yaitu keseimbangan  antara  moralitas  institusional,  moralitas  social  dan moralitas individual; keseimbangan antara individual right dan collective right ;  keseimbangan  antara  kepentingan  pelaku  dan  korban; keseimbangan  antara  aspek  obyektif  (perbuatan)  dengan  aspek  subyektif (sikap  bathin);  keseimbangan  antara  kepastian  hukum,  kelenturan  dan keadilan; keseimbangan antara legalitas formal dan lagalitas materil yang memberi ruang kepada Theliving law . 30

## E. Penutup
Pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia  merupakan  harga mati.Hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  harus  menjadi  identitas bangsa  Indonesia  di  mata  dunia.  Hukum  pidana  akan  berjalan  efektif apabila sesuai  dengan sifat dan kepribadian bangsa sendiri. Hukum adat merupakan  cerminan  jiwa,  kepribadian  dan  sifat  bangsa  Indonesia  yang tidak  bisa  dilepaskan  atau  diabaikan  dalam  usaha    pembaharuan  hukum pidana  nasional  dalam  rangka  menuju  hukum  pidana  yang  responsive.
29 Lihat Rancangan KUHP
30 Muladi, Beberapa  Catatan  Terhadap  Buku  II  RUU  KUHP,  blogdetik.com, diakses tanggal 22 Januari 2014
Semoga rancangan Kitab Undang-Unsang Hukum Pidana segera disahkan dan  diberlakukan  demi  kemerdekaan  dan  kedaulatan  hukum  bangsa Indonesia.
F. Daftar Pustaka
Ali  Akbar  DT.Pangeran, Islam  dan  Adat  Andiko  44  Melayu  Riau , LAMR,Pekanbaru, 2006
Barda  Nawawi  Arief, Reformasi  Sistem Peradilan  (Sistem  Penegakan Hukum) Di Indonesia , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009 -------------------------, RUU  KUHP  Sebuah  Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem  Hukum    Pidana  Indonesia, Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2009
Bushar Muhammad, Asas - Asas Hukum Adat Suatu Pengantar , Pradnya Paramita Jakarta, 1975
Eman sulaeman, Delik Perzinaan , Walisongo Pers, 2008
Hilman  Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat  Indonesia ,  Mandar
Maju, Bandung, 1992
L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
Ratno  Lukito, Hukum  Sakral  dan  Hukum  Sekuler ,  Pustaka  Alpabet,
Jakarta, 2008
----------------, Tradisi Hukum Indonesia , IMR Press, Cianjur, 2013
R.Soepomo, Bab-bab  Tentang  Hukum  Adat , Pradnya  Paramita, Jakarta,
1977
Tolib  Setyadi, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  Dalam  Kajian Kepustakaan , Alfabeta, Bandung, 2008
Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam , Bandung, 2000
Undang – Undang Dasar 1945