Submission Review Process Revised Accepted Published 15-12-2019 15-12 s/d 26-12-2019 25-12-2019 30-12-2019 25-01-2020
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1  No. 1, Januari  2020 (49-60)
Published by: Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Identitas Agama dan Pola Gerakan Sosial (Studi Kasus Front Pembela Islam Di Kota Palembang)

## Rendi Ariyansyah
Program Studi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang rendi2019@gmail.com

## Masyhur
Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masyhur@gmail.com

## Abstract
The title  of  this  research is  "Religious  Identity  and  Social  Movement  Pattern  (Case  Study  of Islamic  Defenders  Front  in  Palembang  City)".  This  study  examines  the  pattern  of  FPI  social movements in the city of Palembang in upholding Amar Ma'ruf Nahi Munkar and the impact of the  use  of  the  religious  identity.  This  paper  parses  and  discusses  how  the  FPI  in  eradicating immoral place (Controling) and other social activities carried out by the Islamic Defenders Front in the city of Palembang and how the impact of the use of religious identity on the FPI social movement in the city of Palembang.
The method used in this study is a qualitative method that is the method of field research. In this study there are two sources of data, namely primary data and secondary data sources. Data  collection  techniques  through  observation,  interviews,  documentation  and  data  were analyzed  descriptively  qualitatively.  Determination  of informants  in  research  carried  out in a manner that has been determined. The informants chosen in this study were the Chairperson of Palembang City FPI, Palembang City FPI Secretary and Palembang City FPI Secretary General Wing.
Keywords: religious identity, social movements, political identity

## Abstrak
Judul penelitian ini adalah "Identitas Agama dan Pola Gerakan Sosial (Studi Kasus Front Pembela Islam di Kota Palembang)". Studi ini mengkaji pola gerakan sosial FPI di Kota Palembang dalam menegakkan  Amar  Ma'ruf  Nahi  Munkar  dan  dampak  dari  penggunaan  identitas  keagamaan. Penelitian ini membahas bagaimana FPI dalam memberantas tempat tidak bermoral (Pengendalian) dan  kegiatan  sosial  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Front  Pembela  Islam  di  kota  Palembang  dan bagaimana dampak dari penggunaan identitas agama pada gerakan sosial FPI di kota Palembang.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yaitu  metode penelitian lapangan. Dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu data primer dan sumber data sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan  data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian dilakukan dengan cara yang  telah  ditentukan.  Informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  Ketua  FPI  Kota Palembang, Sekretaris FPI Kota Palembang, dan Sekretaris Jenderal FPI Kota Palembang.
Keywords : identitas agama, gerakan sosial, politik identitas

## PENDAHULUAN
Masalah  dalam  penelitian  ini  untuk  melihat  pola  gerakan  sosial  Front  Pembela  Islam  di  Kota Palembang. Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana pola gerakan sosial FPI di Kota Palembang dalam  menegakkan Amar  Ma’ruf  Nahi  Munkar dan  dampak  dari  penggunaan  identitas  Agama tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara FPI dalam memberantas tempat-tempat maksiat dan tempat kios penjualan miras yang mana hal tersebut berhubungan erat dengan kegiatan utama mereka,yaitu melakukan aksi-aksi sweeping terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat.
Alasan kenapa ini diteliti karena FPI dikenal sebagai ormas Islam yang menegakkan Amar Ma’ruf  Nahi  munkar ,  penegakkan  ini  menginspirasi  semua  metode  dakwahnya  baik  di  jalan maupun pengajian. Kategori perbuatan Amar Ma’ruf Nahi Munkar yang di definisikan tidak hanya mencakup masalah syariah. Melainkan juga mencakup urusan sosial, politik, ekonomi dan budaya (Syarif Zain, 2019).
Tujuan  utama  dari  FPI  adalah  meneggakan  amar ma‟ruf  nahi  mungkar.  Amar    ma‟ruf adalah    perintah    untuk   melaksanakan    segala    perkara    yang    baik  menurut  hukum  syara’  dan hukum  akal.  Sedangkan nahi  mungkar adalah  mencegah  setiap  kemungkaran  /kejahatan,  yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara’ dan hukum akal. Selain itu tunduk pada syari’at Islam dan  tunduk    pada    hukum    Negara    selama    tidak    berbenturan    dengan    ajaran    Islam. Sehingga, bila peraturan dan perundang-undangan negara yang bertolak belakang dengan syari’at Islam, maka FPI dalam perjuangannya akan berusaha untuk menyiasatinya hingga terhindar dari jebakan melawan hukum negara.
Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan FPI yang mengutamakan metode kebijaksanaan dan  lemah  lembut  melalui  langkah-langkah  mengajak  hikmah  (kebijaksanaan,  lemah  lembut),
memberi mau‟idzah hasanah (nasehat yang baik), dan berdiskusi dengan cara terbaik. Sedangkan dalam  melakukan nahi mungkar ,  FPI  mengutamakan  sikap  yang  tegas  melaui  langkah-langkah mengunakan kekuatan bila mampu dan lisan dan tulisan, bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan maka nahi mungkar dilakukan dengan menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran (Ismail, 2016).
Hasil penelitian ini menujukan bahwa Front Pembela Islam (FPI) ialah suatu organisasi Islam yang  ada  di  Kota  Palembang,  yang  tujuannya  untuk  mendukung  syariat  Islam  serta  penegakan amar  makruf  nahi  munkar di  kota  Palembang.  Strategi  yang  dilakukan  FPI  adalah Controling (mengawasi)  ke  tempat-tempat  maksiat  seputar  kota  banda  aceh,  FPI  selalu  menggunakan  cara konfrontatif saat turun mimbar ke jalan, merazia tempat-tempat maksiat seperti tempat perjudian dan  dunia  malam  lainya,  dan  menggunakan  cara  persuasif  biasanya  melalui  pengajian,  zikir, berdakwah dan tabliq akbar. Kemudian dalam gerakan kegiatan sosial FPI Kota Palembang, seperti keagamaan, pendidikan, kesehatan dan politik.
Dari pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa FPI sebagai salah satu ormas Islam  yang  bergerak  di  bidang  dakwah  dengan  tujuan  untuk  menegakkan amar  ma’ruf  nahi munkar ,  sebagaimana  dikemukakan  sebelumnya,  bahwa  salah  satu  latar  belakang  berdirinya organisasi ini adalah karena sudah merajalela dan menjamur kemaksiatan hampir di semua sektor kehidupan  umat.  Oleh  karena  itu  tidaklah  megherankan  jika  gerakan  anti  maksiat  dicetuskan semenjak  FPI  dideklarasikan.  Dalam  gerakannya  FPI  menggunakan  Hadist  Nabi  SAW  dan Alqur’an untuk melegitimasi cara beramar ma’ruf nahi munkar .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian field  research (penelitian  lapangan).  Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang  sedang  ditelitinya.  Menurut  jenis,  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  yaitu penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah yang bedasarkan data-data.
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  artinya  pendekatan  yang dilakukan dengan menjelaskan, menerangkan, dan menguraikan pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif (Sugiyono, 2008). Fokus penelitian ini pada identitas Agama sebagai landasan gerakan dan legitimasi yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) di Kota Palembang pada komunitas FPI sebagai objek penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gerakan  sosial  dalam  bahasa  inggris  ( social  movement) adalah  aktivitas  sosial  berupa  gerakan sejenis  tindakan  sekelompok  yang  merupakan  kelompok  informal  yang  berbentuk  organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. (Mikail, 2019)
Gerakan sosial mencul dalam segala bentuk dan ukuran . Untuk memenuhi berbagai jenis fenomena  ini  di  perlukan  sebuah  tipologi  yang  menggunakan  berbagai  kreteria  seperti  berikut. Gerakan  sosial  yang  berbeda  menurut  bidang  perubahan  yang  di  inginkan  .Ada  yang  terbatas tujuannya  hanya  untuk  mengubah  aspek  tertentu  kehidupan  masyarakat  tanpa  menyentuh  inti struktur institusinya  gerakan  yang hanya  mengiginkan perubhan di dalam ketimbang perubahan masyarakatnya sebagai keseluruhan.ini di sebut gerakan reformasi.
Gerakan sosial yang berbeda dalam kualitas perubahan yang di inginkan.Ada gerakan yang menekankan pada inovasi, berjuang untuk memperkenalkan institusi baru, bentuk kehidupan baru, dan keyakinan baru. Orientasi gerakan ini adalah ke masa depan dan gerakan ini d sebut gerakan progresif. Gerakan  yang  berbeda  dalam  target  perubahan  yang  di  inginkan.  Ada  memusatkan perhatian pada perubahan struktur sosial dan ada pada perubahan individual. Gerakan perubahan structural  dalam  bentuk  gerakan  sosial  politik  yang  berupaya  mengubah  statifikasi  politik, ekonomi, dan kelas.
Gerakan sosial yang berbeda dalam strategi yang melandasi atau logika tindakan mereka. (Mokhtari,  2019)  Ada  yang  mengikuti  logika  instrumental  gerakan  seperti  ini  berjuang  untuk mendapatkan kekuasaan politik dan dengan kekuatan politik itu memaksakan perubahan yang di inginkan  dalam  peraturan  hukum,  institusi,  dan  organisasi  masyarakat.  Tujuan  utama  mereka adalah control politik.
Teori  gerakan  sosial  dapat  di  pergunakan  untuk  menjelaskan  fenomena  gerakan  sosial secara  umum,  termaksud  gerakan  sosial  Islam  (Syarif  Zain,  2019).  Kendati  demikian  bagian tertentu  gerakan  sosial  Islam  memiliki  kekhasan  yang  tidak  sepenuhnya  sama  dengan  gerakan sosial yang dibuat untuk memahami gerakan Islam Syariah yang menjamur di Indonesia. (Ismail, 2016)

## Gerakan Kelompok Kepentingan
Di  sini  peneliti  menggunakan  teori  gerakan  Kelompok  kepentingan  yang  memiliki  pengertian sebagai  organisasi  yang  dibentuk  oleh  sejumlah  orang  karena  adanya  kesamaan  sikap, kepercayaan, dan tujuan. Kelompok kepentingan pada dasarnya asosiasi manusia yang terorganisir, memiliki keanggotaan, pola kepemimpinan, sumber keuangan untuk membiayai kegiatan, dan pola komunikasi  ke  dalam  maupun  ke  luar  organisasi.  Dalam  sistem  politik,  sebagaimana  teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan memiliki fungsi artikulasi, yakni memperkuat dan mengefektifkan penyampaian aspirasi/tuntutan-tuntutan masyarakat,  sehingga  dapat  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah.  Selain  fungsi  artikulasi, kelompok  kepentingan  juga  menjalankan  fungsi  pengawasan  dan  melakukan  kritik  terhadap kinerja pemerintah (Sagita, 2016).
Terdapat  4  (empat)  jenis  kelompok  kepentingan  dalam  mempengaruhi  kehidupan  sosial politik, yaitu:
a) Kelompok anomik, yakni kelompok kepentingan yang berasal dari unsur masyarakat dan tidak memiliki nilai atau norma standar yang mengatur sebagaimana halnya dalam suatu organisasi. Gerakan politik dilakukan secara spontan dan partisipasi politik cenderung bersifat non konvensional.
b) Kelompok non assosiasional, merupakan kelompok yang tidak terorganisir dengan baik, tidak memiliki agenda kerja secara berkala, umumnya berasal dari klan keluarga yang berpengaruh, pemimpin-pemimpin agama, kelompok etnis, kelompok regional maupun lokal.  Gerakan  politik  yang  dilakukan  dengan  memanfaatkan  hubungan  pribadi  dan kedekatan dengan elit politik.
c) Kelompok  institusional  adalah  kelompok  kepentingan  yang  bersifat  formal,  berbadan hukum. Anggota kelompok ini umumnya berasal dari basis profesi yang sama.
d) Kelompok  assosiasional  adalah  kelompok  kepentingan  yang  bersifat  formal, menggunakan staf yang bekerja penuh, memiliki agenda dan prosedur kerja yang teratur dan  diakui  masyarakat  atas  kemampuannya  secara  efektif  menyampaikan  tuntutan kepada pemerintah
Sedangkan dalam konteks kehidupan bernegara, Kelompok kepentingan memiliki 4 (empat) peranan dalam kehidupan bernegara yaitu:
1. Katalisasi perubahan sistem dengan cara melakukan advokasi dan berusaha membentuk kesadaran  kolektif  masyarakat  terhadap  masalah-masalah  yang  penting  dalam kehidupan.  Melalui  peran  ini,  kelompok  kepentingan  berusaha  mengembangkan kemauan politik dan inisiatif masyarakat sehingga dapat bersama-sama mempengaruhi kebijakan;
2. Monitoring  atau  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan. Melakukan  kritik  hingga  memprotes  apabila  ditemukan  indikasi  penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum oleh pejabat negara;
3. Memfasilitasi  rekonsiliasi  warga  negara  dengan  lembaga  peradilan.  Kelompok kepentingan ini kerap membela masyarakat umum yang kerap menjadi korban kekerasan dan korban ketidakadilan hukum oleh pemerintah, dan
4. Mewujudkan  sejumlah  program  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat.  Dalam penyampaian kepentingan, kelompok kepentingan bisa jadi berubah menjadi kelompok penekan apabila upaya penyampaian tuntutan disampaikan secara intensif dengan cara melancarkan  taktik-taktik  dan  tekanan  politik  yang  luar  biasa  untuk  mempengaruhi kebijakan,  sehingga  pemerintah  maupun  pejabat  politik  bersedia  menyetujui  tuntutan mereka.

## Pola Gerakan Sosial Front Pembela Islam Di Kota Palembang
Gerakan  menutup  tempat  maksiat  atau  razia  itu  pernah  dilakukan.  FPI  Kota  Palembang berkordinasi langsung dengan Polisi. Karena menurut FPI tidak ada payung hukum untuk FPI melakukan  itu,  jadi  FPI  kordinasi  dengan  pemerintah  Kota  atau  Provinsi  bahwa  FPI
mendapatkan laporan dari masyarakat, setelah itu FPI membuat surat mulai dari tingkat Lurah, Kecamatan,  Walikota  dan  Gubernur  sampai  ada  respon  dari  pemerintah.  FPI  membuat  surat laporan bahwasannya di lokasi pasar kuto lorong kulit ada prostitusi maupun minuman keras. Setelah itu melakukan rapat untuk mengkordinasi kapan kelapangan. FPI juga ikut serta turun lapangan. Tapi yang melakukan penangkapan, penyitaan dan sebagainya ataupun sweeping itu Polisi dan TNI. Gambar di bawah ini adalah hasil laporan FPI.
Gambar 1. Kegiatan Kontroling FPI Kota Palembang.
Muhammad Isa Anshori menyebut bahwa:
“Pada saat itu FPI tidak ikut, tapi yang berhak melakukan itu aparat dan FPI hanya  kerja  sama  dengan  aparat  tersebut.”(wawancara  dengan  M  Isa  Anshori, sekretaris FPI Sumsel)
Kemudian ketua FPI Al-Habib Mahdi menjelaskan bahwa:
“Ini adalah razia yang di lakukan polisi, atas laporan FPI, jadi kegiatannya FPI tidak berjalan sendiri, karena FPI ada mekanisme prosedur gerakan”. (Wawancara dengan Habib Mahdi Syahab, ketua FPI Sumsel)
Untuk mengetahui secara umum pola gerakan FPI dalam merespon kemunkaran terutama yang berkaitan  dengan  penyakit  masyarakat  sangat  bergantung  pada  kondisi  lokasi  terjadinya kemunkaran tersebut. Jika masyarakat setempat mendukung terjadinya kemaksiatan, maka FPI akan menggunakan cara persuasif, biasanya melakukan pengajian, zikir, berdakwah dan tabligh akbar.
FPI  akan  melaporkan  ke  aparat  paling  rendah  seperti  lurah,  camat  dan  polsek  beserta bukti-buktinya, mereka memintak tanda bukti atas laporan FPI, kemudian para anggota FPI Kota Palembang  meminta  batas  waktunya,  jika  masalah  itu  diselesaikan  oleh  aparat  paling  rendah berarti  dianggap  selesai.  Tetapi  jika  aparat  tidak  mampu,  FPI  akan  membawah  masalah  ini ketingkat  Walikota,  dan  Polres,  bahkan  sampai  ke  polda  dan  Gubernur.  Prinsipnya  FPI  tidak akan  melaporkan  ke  aparat  yang  jenjangnnya  lebih  tinggi  jika  sudah  bisa  ditangani  di  level bawahnya. .”(wawancara dengan M Isa Anshori, sekretaris FPI Sumsel)
Jika aparat tingkat Gubernur dan Polda tidak juga bertindak, maka FPI akan melakukan dialog  dengan  instansi  Pemerintah  sekaligus  pemilik  tempat  maksiat  yang  di  maksud.  Para anggota  FPI  ingin  tahu  apa  yang  masyarakat  pelaku  maksiat  itu  inginkan  serta  mereka  di dakwahi. Jika langkah atau kesempatan dialog ini juga tidak membuahi hasil, maka FPI akan melakukan unjuk rasa secara damai. Ini ialah salah satu dari peluang atau kesempatan  FPI di dalam  gerakannya  untuk  mendukung  syariat  Islam  di  Kota  Palembang,  dan  FPI  pun  terus berjuang di dalam mendukung syariat Islam dan menegakkan amar ma’ruf nahi munkar demi kemaslahatan  umat  Islam,  dan  terus  melakukan  syiar-syiar  agama,  berdakwah,  berdzikir  dan hisbah di kota palembang, supaya kota palembang menjadi kota yang di banggakan oleh umat Islam dan menjadi Kota yang syariat Islam nya tinggi. Menurut Muhammad Isa Anshori bahwa:
“Jika tidak ada tanggapan dari pemerintah maka FPI akan melakukan gerakan atau demo, untuk demo FPI selalu menggunakan demo damai bukan anarkis, kalau ada kekerasan atau anarkis bahwasannya propokator yang mengatas namakan FPI, masalah baju FPI banyak dijual  dimana-mana  buat  sendiri  juga  bisa.  Untuk  anak-anak  FPI  itu  insyaallah  dibawah komando  ulamanya,  tidak  pernah  melakukan  kegiatan  seperti  itu  sebelum  ada  perintah  dari gurugurunya”.
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara  di  atas  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam  pola  gerakan Controlingnya FPI  Kota  Palembang  selalu  mengikuti  prosedur  yang  sudah  ditetapkan  oleh oraganisasi untuk melakukan aksi-aksinya. FPI selalu menggunakan cara konfrontatif saat turun mimbar ke jalan, merazia tempat-tempat maksiat yang ada di Kota Palembang seperti tempat perjudian, pelacuran dan dunia malam lainnya. Aksi yang mereka lakukan setelah mendapatkan laporan  dari  masyarakat  bahwa  tempat  tersebut  ada  prostitusi  atau  semacamnya.  Maka  FPI membuat surat dari tingkat Keluran, Kecamatan, Walikota dan Gubernur. Setelah mendapatkan respon  dari  pemerintah  untuk  melakukan  penutupan  tersebut.  Dalam  melakukan  aksinya  FPI Kota  Palembang  selalu  menggunakan  jalur  hukum.  FPI  kota  Palembang  selalu  direspon  baik dari  pemerintahan,  sehingga  tidak  terjadi  konflik  seperti  di  jawa.  FPI  pusat  juga  sebenarnya sama  tapi  dari  pihak  media  selalu  menyiarkan  eksennya  saja  dan  tidak  melihat  tahapan- tahapanya.

## Pola Gerakan FPI Dalam Kegiatan Keagamaan
Untuk kegiatan keagaman FPI di Kota Palembang tidak jauh dari majlis takqlim. Jadi seluruh laskar FPI yang tergabung di Front Pembela Islam dan sayap juang itu di wajibkan mengikuti Majlis Ta’lim.
Adapun kegiatan keagaman FPI Kota Palembang sebagai berikut:
a) Membuka pegajian rutin satu pekan sekali di berbagai tempat yang ada diwilayah Kota Palembang pada khususnya dan wilayah Provinsi Sumatera Selata pada umumnya.
b) FPI Kota Palembang juga membuat lembaga dakwah yang resmi di bawah naungan FPI. Lembaga  dakwah  ini  diberi  nama  Majelis  Pencita  Islam  (MPI),  lembaga  dakwah  ini diresmikan  pada  tahun  2010  dibawah  kepemimpinan  habib  Umar  bin  Alwi  Assegaf, lembaga ini megadakan pengajian dari rumah ke rumah, masjid ke masjid dan seterusnya yang  diadakan  setiap  sepekan  satu  kali  tepatnya  tiap  malam  rabu  dan  terbuka  untuk umum.
c) Mengadakan pengajian rutin di markas FPI di Kota Palembang setiap kamis malam jum’at terbuka untuk umum.
d) Mengadakan majelis taqlim atau tabligh akbar di masjid Daarul Muttaqin setiap hari jum’at malam sabtu dan terbuka untuk umum.
e) Membuka pelatihan da’i di Kota Palembang yang mana anggotanya bukan hanya kader FPI akan tetapi siapapun yang berminat untuk mengikuti pelatihan tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa pola gerakan FPI dalam kegiatan keagamaan yaitu melakukan Majlis Taqlim  atau  Tabligh  Akbar  dari  masjid-kemasjid  khususnya  di  masjid  Daarul  Muttaqin,  itu dilakukan setiap malam sabtu. Kemudian pengajian rutin di marakas FPI setian malam jum’at, dan membuka pelatihan da’i di Kota Palembang, jadi kegiatan keagamaan organisasi ini terbuka untuk umum.

## Pola Gerakan FPI Dalam Kegiatan Sosial

## Pendidikan
Mengadakan  pendidikan  secara  gratis  di  markas  FPI  setiap  hari  dari  sesudah  magrib  sampai isya, khususnya belajar tentang agama seperti, pengajian hapalan kitab-kitab, dan lain-lainnya. Adapun yang belajar di mulai dari anak-anak, SD, SMP, SMA dan Mahasiswa. Ada yang dari Kerta Pati, Alang-Alang Lebar, Basuki Rahmat dan lain-lain.

## Kesehatan
1. Mengadakan sunatan masal setiap satu tahu sekali secara cuma-cuma.
2. Mengadakan donor darah secara sukarela ketika ada yang membutuhkan.
3. Menyediakan mobil ambulan untuk masyarakat Kota Palembang dan dan sekitarnya secara gratis.
4. Ikut melakukan bakti sosial yang diadakan oleh pemerintah bila diminta dan melakukan bakti sosial yang diadakan oleh masyarakat sekitar walaupun tidak diminta.
5. Membuka  posko-posko  untuk  para  korban  yang  terkena  musibah  baik  itu  kebakaran, tanah longsor, banjir dan lain-lain yang wilayahnya masuk wilayah Sumatra Selatan.
Habib Mahdi menambahkan, dalam bidang kesehatan FPI “FPI memiliki anak organisasi yaitu Hilal  Merah  Indonesia  (HILMI)  yang  bergerak  ketika  ada  musibah  dan  lain-lainya.  FPI
alhamdulillah tetap eksis di level nasional dan internasional maupun di Kota Palembang itu juga dilakukan”.
Dapat disimpulkan bahwa pola gerakan FPI dalam kegiatan sosial yaitu dalam bidang pendidikan FPI memberikan pendidikan secara geratis khusunya pendidikan keagamaan seperti, mengaji,  menghafal  Al-Qur’an  dan  pengetahuan  agama  lainya.  Sedangkan  untuk  kegiatan kesehatan  FPI  di  Kota  Palembang  umumnya  di  Sumatera  Selatan  seperti,  donor  darah,  sunat masal, menyediakan mobil ambulan, bakti sosial dan membuka posko-posko bagi yang terkena musibah,  baik  itu  kebakaran,  tanah  longsor  dan  bencana  lainya  baik  itu  di  Sumatera  Selatan maupun luar Sumatera Selatan. Hilal Merah Indonesia (HILMI) adalah anak organisasi FPI yang bergerak untuk membantu ketika ada musibah yang terjadi di Sumatera Selatan.

## Pola Gerakan FPI Dalam Kegiatan Politik
Untuk  kegiatan  politik  FPI  tidak  pernah  terlibat  dengan  politik  praktis  dan  FPI  tidak  akan menjadi partai politik, tapi FPI berhak untuk memperjuangkan aspirasinya melalui jalur politik hanya  memberikan  dukungan  kepada  calon-calon  yang  dianggap  oleh  FPI  mampu  untuk mengemban  amanah  dan  mewujukan  apa  yang  di  cita-citakan  oleh  bangsa  dan  negara  juga merupakan  cita-cita  dari  FPI.  Seperti  silaturahmi  yang  dilakukan  DPP  partai  bulan  bintang (PBB)  bersama  pengurus  DPW  PBB  Sumsel  dan  DPC  PBB  Palembang,  ke  markas  Front Pembela Islam (FPI), minggu (8/4) sore mendapatkan kesimpulan bahwa FPI siap mendukung dan  memperjuangkan  calon  legislatif  (caleg)  2019  dari  PBB  di  seluruh  wilayah  Sumatera Selatan.
Dampak Penggunaan Identitas Agama Pada Pola Gerakan Sosial Front Pembela Islam Di Kota Palembang.
Adapun pola gerakan sosial dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan FPI di Kota Palembang itu berdampak  positif.  Pertama,  pola  gerakan  FPI  dalam  kegiatan Controling menutup  tempat maksiat FPI di Kota Palembang belum pernah terjadi konflik dengan aparat, karena FPI bekerja sama  dengan  pihak  aparat  untuk  melakukan  penutupan  tempat  maksiat,  perjudian,  minuman keras  dan  prostitusi  di  lokasi  pasar  kuto  lorong  kulit.  FPI  hanya  melaporkan,  yang  wajib melakukan penyergapan adalah aparat pemerintahan.
Kedua,  kegiatan  dibidang  keagamaan  seperti,  majlis  taqlim,  pengajian,  hapalan  Al- qur’an dan kegiatan keagamaan lainnya. Ketiga, kegiatan di bidang sosial, pendidikan, yaitu FPI mengadakan pedidikan secara geratis di markas  FPI terbuka untuk umum yang ingin belajar. Kemudian kesehatan yaitu donor darah, sunatan masal, menyediakan ambulan secara geratis, bakti sosial dan membuat posko-posko untuk yang terkena musibah seperti korban kebakaran, longsor dan bencana lainnya. Keempat, kegiatan politik FPI untuk memperjuangkan aspirasinya
melalui jalur politik dan hanya memberikan dukungan kepada calon-calon yang dianggap FPI mampu untuk mengemban amanah dan mewujukan apa yang di cita-citakan oleh bangsa dan negara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dalam  penelitian  ini  maka  dapat  disimpulkan bahwa pola gerakan sosial FPI di Kota Palembang dalam kegiatan-kegiatannya yaitu:
1. Salah  satu  pola  aksi  lapangan  yang  digunakan  FPI  adalah controling tempat-tempat maksiat.  Biasanya  dilakukan  FPI  setelah  mendapatkan  laporan  dari  masyarakat  dan tentunya  mengikuti  prosedur-prosedur  yang  telah  ditentukan  dengan  standar  prosedur FPI.
2. Pola  gerakan  FPI  dalam  kegiatan  keagamaan  yaitu,  melakukan  Majlis  Ta’lim  atau Tabligh Akbar dari masjid-kemasjid khususnya di masjid Daarul Muttaqin, itu dilakukan setiap malam sabtu. Kemudian pengajian rutin di marakas FPI setian malam jum’at, dan membuka  pelatihan  da’i  di  Kota  Palembang,  jadi  kegiatan  keagamaan  organisasi  ini terbuka untuk umum.
3. Pola gerakan FPI dalam kegiatan sosial yaitu, dalam bidang pendidikan FPI memberikan pendidikan secara geratis khusunya pendidikan keagamaan seperti, mengaji, menghafal Al-Qur’an dan pengetahuan agama lainya. Sedangkan untuk kegiatan kesehatan FPI di Kota  Palembang  umumnya  di  Sumatera  Selatan  seperti,  donor  darah,  sunat  masal, menyediakan mobil ambulan, bakti sosial dan membuka posko-posko bagi yang terkena musibah,  baik  itu  kebakaran,  tanah  longsor  dan  bencana  lainya  di  Sumatera  Selatan. Hilal Merah Indonesia (HILMI) adalah anak organisasi  FPI  yang bergerak membantu ketika ada musibah yang terjadi di Sumatera Selatan.
4. Pola  gerakan  FPI  dalam  kegiatan  politik  untuk  menyuarakan  atau  mendukung  para caleg-caleg yang minta bantuan kepada FPI, terlebih dahulu harus ada kesepakatan dan membantu atau membela umat Islam dan memperjuangkan syariat Islam. Jika para caleg tersebut bersedia maka FPI siap membantu untuk memperjuangkan aspirasinya melalui jalur politik. Karena ini dianggap kewajiban bagi umat Islam dan merupakan tanggung jawab sebagai rakyat.
Adapun dampak dari penggunaan identitas agama pada pola gerakan yang dilakukan FPI dalam kegiatan-kegiatannya  itu  selalu  direspon  baik  pemerintah  dan  diterima  masyarakat  kota Palembang. Karena dampak dari setiap gerakan atau aksinya tidak pernah terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat yang ada di Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, Baldi dan Zuhdiyah. 2015. Tafsir. Palembang: Noerfikry. Annur, Saipul. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan . Palembang: Grafika Telindo Press. Faiz  Fahruddin.  2014.  Jurnal.  “ Front  Pembela  Islam:  Antara  Kekerasan  Dan Kematangan Beragama ” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Faiz,  F. 2017. Front Pembela Islam: Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama, Kalam . Diakses pada jum’at 23 november 2018 pukul 05:54
Febriansyah Ari Ismail. 2016. Skripsi. Kontsruksi Gerakan Islam Pembela Islam (FPI) Di Kota Makassar .
Indrawati Novie Sagita. Jurnal. Strategi Gerakan Kelompok Kepentingan Dalam Pengawasan Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  Kawasan  Bandung  Utara. Vol.  1,  No.  2,  Oktober 2016.
Jamhari, J.  J.  2004. Gerakan  Salafi  Radikal  di Indonesia ,  Jakarta:PT  Raja Grafindo  persada. Diakses  pada  selasa  20  november  2018  pukul  10:14  WIB  dari  Jurnal  Tata  Sukayat Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Jamil Abdul. 2013. Jurnal. Islam dan Kebangsaan: Teori dan Praktik Gerakan Sosial Islam Di Indonesia . Bandung: penelitian puslitbang keagamaan. Jurdi,  Syarifuddin.  2010. Sosiologi  Islam  dan  Masyarakat  Modern:  Teori,  Fakta dan  Aksi Sosial . Jakarta: Prenadamedia. Hlm. 132. Dari Jurnal Politik Profetik Volume 7, No. 1 Tahun 2019
Kusuma,  Dodiana.  2010.  Skripsi.  “ Strategi  Dakwah  Front  Pembela  Islam  (FPI) Dalam Menanggulagi  Dampak  Negatif  Globalisasi ”.  Universitas  Islam Negeri  Syarif Hidayatullah.
Maarif,  Ahmad  Syafii.  2012. Politik  Identitas  Dan  Masa  Depan  Pluralisme  Kita. Jakarta: Demokrasi Project.
Machdani  Laode  Afala.  2018. Politik  Identitas  Di  Indonesia .  Malang:  UB  Press.  M.  Muji Buddin SM. 2017. Skripsi. “ Tindakan Varian Radikalisme Front Pembela Islam (FPI) Mojokerto ”. Yogyakarta.
Marzatilla Mirja. 2017. Skripsi.“ strategi dakwah front pembela islam (FPI) dalam mendukung syariat islam di kota banda aceh ”. Universitas Islam Negeri Banda Aceh. Mikail, K., & Fatoni, A. (2019). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat  Iran  (1957-2006  M). Jurnal  Studi  Sosial  Dan  Politik , 3 (1),  1-16. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4064
Mokhtari,  M.  (2019).  A  Study  on  the  Social  Movements  in  Contemporary  Islamic  Thought.
Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (2), 114-129.
https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4389
Nasution,  N.  (2017).  Ulama  dan  Politik:  Keterlibatan  Ulama  Sumatera  Selatan  dalam  Politik Praktis  dan  Community  Empowerment  Pada  Abad  XX. Jurnal  Studi  Sosial  Dan Politik , 1 (2), 126-144. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v1i2.4038
Pertiwi, Aulia. 2015. Skripsi. “ analisis kriminologis terhadap terhadap tindakan main hakim sendiri oleh ormas FPI (front pembela islam) di wilyah hukum kota makssar (studi kasus 2011-2013) , universitas hasanuddin makassar.
Qomar, M. 2014. Implementasi Aswaja dalam Perspektif NU di Tengah Kehidupan Masyarakat, Kontemplasi. Volume 02 Nomor 01, Agustus. 161183. Diakses pada jum’at 23 november 2018 pukul 05:42 WIB dari Jurnal Tata Sukayat Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Saberi, R. (2019). Ethnic Enclosure in Multicultural Muslim Community  Life: Case Study in Golestan  Province,  I.R.  Iran. Jurnal  Studi  Sosial  Dan  Politik , 3 (2),  84-96. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4333
Sugiyono. 2008. Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , (Bandung: ALFABETA). Suryani dan Ana Sabhana Azmy. 2016. Politik Identitas dan Nasionalisme Kebangsaan. Jakarta: jurnal Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Uin Syarif Hiyahtullah Jakarta. Syaefuddin Machfud.  2014.  Jurnal.  “ Reinterpretasi  Gerakan  Dakwah  Front Pembela  Islam (FPI) ”. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Syarif Zain, Z., & Ari, A. (2019). The Efforts of Islamic Splinter Movements to Withstand from Heretical Issue in Indonesia: Study of LDII, MTA and Jam’iyyatul Islamiyah. Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (2), 97-113. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4331
Wahib Abdul Situmorang. 2007. Gerakan sosial: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Yasin, Yusuf. 2016 Skripsi. “ Sejarah Gerakan Dakwah Front Pembela Islam Kota Palembang , 1999-2016. Palembang.