Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i2.1939
ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN (STUDI PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

## Rakhmat Hidayat
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin rakhmathidayat68@gmail.com
Fahmi al-Amruzi
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin fahmialamruzi@gmail.com
Akh. Sukris Sarmadi
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin akhmadsukris@uin-antasari.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  point  penting  sehingga  melatar  belakangi  adanya  penelitian  ini  Point Pertama  munculnya  pasal  39  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  memberikan  aturan bahwa perceraian hanya diakui/dianggap sah apabila dilakukan di depan persidangan pengadilan tersebut muncul,  meskipun  sudah  diketahui  bahwa  dalam  mazhab  Syafi’i  bahwa  talak  di  luar  pengadilan dihukumkan  sah.  Untuk  menganalisisnya  penulis  menggunakan  teori-teori  hukum  yang  digunakan  oleh beberapa  ahli  sosiologi  hukum.  sehingga  tujuan  dari  diundangkannya  sebuah  peraturan  dapat  tercapai. Perlu terobosan hukum, yang mengadopsi hukum yang hidup di masyarakat, semestinya ada sebuah pasal lagi dalam KHI maupu UU Nomor  1 Tahun 1974 yang mengatur tentang bagaimana talak bisa disahkan sesuai  dengan  keyakinan  Pemohon/Termohon  dan  juga  saksi  ahli  dalam  masyarakat  di  mana Pemohon/Termohon  berada.  Point  kedua  yang  menarik  adalah  bagaimana  upaya  untuk  mensinkronisasi antara  hukum  yang  hidup  di  masyarakat  dengan  hukum  nasional  yang  menjadi  pedoman  hakim  untuk menghukumkan  perkara  perceraian.  Kenapa  mesti  disinkronisasi  antara  hukum  yang  berlaku  dalam masyarakat  dalam  hal  ini  hukum  fikih.Pada  akhirnya  terjadi  ketidakharmonisan  dalam  hukum,  sehingga menimbulkan akibat hukum baru, yaitu pernikahan liar, meskipun secara formalitas negara masing-masing pihak  belum  resmi  bercerai,  namun  karena  pandangan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat,  menyatakan bahwa perceraian mereka sah,  maka menikah dengan pasangan yang lainnya, tentu tidak  masalah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis  normatif,  karena   Penelitian  ini  berhubungan  dan   bertitik  tolak pada perceraian di  depan sidang pengadilan pada pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.  Sedangkan  tipe    penelitian    ini    bersifat    penelitian    deskriptif    analisis. Hasil  penelitan  ini mengarah  kepada  peran  negara  untuk  membuat  sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang  bisa menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat tetap di perlukan. Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perceraian yang sah adalah di depan pengadilan (melalui putusan hakim), tetapi dalam hukum islam sebagaimana juga didukung oleh fatwa MUI Nomor 4 tahun 2012 bahwa perceraian  di  luar  pengadilan  tetap  sah.  Hal  itu  kemudian  menjadi  problematika  dalam  masyarkat. Sehingga  Pasal  39 UU  No  1 Tahun 1974 diadakan untuk merespon perkembangan zaman  karena konsep fikih  yang  digunakan  sebelum  adanya  Undang-Undang  perkawinan  dapat  dikatakan  kurang  mampu menjawab  permasalahan  yang  berkembang.  Dalam  penelitian  ini  penulis  memberi  pembanding  dengan perkawinan di bawah tangan yang masih diakomodir dengan isbat nikah, maka seharusnya ada mekanisme pengesahan perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.
Kata Kunci: Analisis yuridis, Perceraian, Pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974, Perkawinan

## Abstract
This research has several important points so that the background to this research is the first point of the emergence of article 39 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which provides a rule that divorce is only recognized/considered valid if it is carried out before the court hearing it appears, even though it is already known that in the Syafi’i madhab that divorce outside the court is legally punished. To analyze it, the writer  uses legal theories used by several  legal  sociologists. so that the purpose of  promulgation of  a regulation can be achieved. Legal  breakthroughs are needed, which adopt  laws that live in  society, there should be another article in KHI and Law Number 1 of 1974 which regulates how divorce can be legalized in  accordance  with  the  beliefs  of  the  Petitioner/Respondent  and  also  expert  witnesses  in  the  community where  the  Petitioner/Respondent  is  located.  The  second  point  of  interest  is  how  efforts  are  made  to synchronize  between  the  laws  that  live  in  society  and  the  national  law  that  guides  judges  in  sentencing divorce cases. Why does it have to be synchronized between the laws that apply in society, in this case fiqh law.  In  the  end,  disharmony  occurs  in  the  law,  giving  rise  to  new  legal  consequences,  namely  illegal marriages, even though formally the state of each party has not been officially divorced, but because of the legal views that exist in society, stating that their divorce is legal, then marrying another partner, of course there is no problem. This type of research is normative juridical research, because this research is related and  has  its  starting  point  on  divorce  before  a  court  hearing  in  article  39  of  law  number  1  of  1974 concerning  marriage.  While  this  type  of  research  is  descriptive  analysis  research.  The  results  of  this research lead to  the role of  the state in  making  laws and regulations that can create order and justice in society  which  are  still  needed.  Article  39  of  Law  No.  1  of  1974  concerning  marriage  states  that  a  legal divorce is before the court (through a judge's decision), but in Islamic law, as also supported by MUI fatwa No.  4  of  2012,  divorce  outside  the  court  remains  legal.  This  then  becomes  a  problem  in  society.  So  that Article 39 of Law No. 1 of 1974 was held to respond to the times because the concept of fiqh that was used before the existence of the Marriage Law could be said to be unable to answer the problems that developed. In this study the authors provide a comparison with underhanded marriages which are still accommodated by  marriage  certificates,  then  there  should  be  a  mechanism  for  validating  divorce  carried  out  by  the Religious Courts.
Keywords: Juridical analysis, Divorce, Article 39 of law number 1 of 1974, Marriage

## PENDAHULUAN
Penelitian ini  memiliki  beberapa  point  penting  sehingga    melatar  belakangi  adanya penelitian ini Point Pertama munculnya pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan aturan bahwa perceraian hanya diakui/dianggap sah apabila dilakukan di depan persidangan pengadilan tersebut muncul, meskipun sudah diketahui bahwa dalam mazhab Syafi‟i bahwa  talak  di  luar  pengadilan  dihukumkan  sah.  Bahkan  masyarakat  yang  mayoritas  Syafiiyah tersebut mengajukan usaha untuk legislasi hukum Islam ke sistem hukum nasional namun selalu berhadapan dengan kendala. 1 Diantara kendala yang ada adalah bahwa dalam penyusunan sebuah undang-undang harus melibatkan eksekutif dan legislative. Sudah dimaklumi bahwa eksekutif dan legislative adalah dua kekuatan politik yang dapat membentuk undang-undang, tentu dalam pasal- pasal  yang  hendak  diatur  dalam  undang-undang  tersebut  sarat  dengan  intrik  politik  masing- masing kepentingan partai yang didukungnya. 2
Hukum sebagai sebuah instrumen perubahan sosial, teori ini seharusnya dapat diterapkan. Namun di Indonesia pada khususnya belum dapat diterapkan secara baik. Untuk menganalisisnya
1 Warkum  Sumitro, Perkembangan  Hukum  Islam  Di  Tengah  Kehidupan  Sosial  Politik  Di Indonesia (Malang: Bayu Media, 2005), h. 214-15.
2 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (New York: Oxford University Press, 1964), h. 1.
penulis  menggunakan  teori-teori  hukum  yang  digunakan  oleh  beberapa  ahli  sosiologi  hukum. Sebagaimana pendapat ahli hukum Eugen Ehrlich, bahwa hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang berlaku  di  masyarakat  harus  juga  harmonis  dengan  hukum  yang  diterapkan  di  negara  secara umum,  sehingga  tujuan  dari  diundangkannya  sebuah  peraturan  dapat  tercapai.  Perlu  terobosan hukum,  yang  mengadopsi  hukum  yang  hidup  di  masyarakat,  semestinya  ada  sebuah  pasal  lagi dalam  KHI  maupu  UU  Nomor  1  Tahun  1974  yang  mengatur  tentang  bagaimana  talak  bisa disahkan  sesuai  dengan  keyakinan  Pemohon/Termohon  dan  juga  saksi  ahli  dalam  masyarakat  di mana Pemohon/Termohon berada.
Point kedua yang menarik adalah bagaimana upaya untuk mensinkronisasi antara hukum yang  hidup  di  masyarakat  dengan  hukum  nasional  yang  menjadi  pedoman  hakim  untuk menghukumkan  perkara  perceraian.  Kenapa  mesti  disinkronisasi  antara  hukum  yang  berlaku dalam  masyarakat  dalam  hal  ini  hukum  fikih  yang  diajarkan  oleh  para  tuan  guru,  dan  dai,  juga kitab-kitab  fikih  yang  difahami  dan  dipedomani  oleh  masing-masing  individu  dalam  beragama. Pada  akhirnya  terjadi  ketidakharmonisan  dalam  hukum,  sehingga  menimbulkan  akibat  hukum baru, yaitu pernikahan liar, meskipun secara formalitas negara masing-masing pihak belum resmi bercerai,  namun  karena  pandangan  hukum  yang  hidup  di  masyarakat,  menyatakan  bahwa perceraian  mereka  sah,  maka  menikah  dengan  pasangan  yang  lainnya,  tentu  tidak  masalah. Namun  menjadi  bermasalah,  ketika  diajukannya  pengesahan  nikah,  yang  menyebabkan  banyak hal  yang  dilalui,  penolakan  pengesahan,  hingga  syarat  harus  bercerai  secara  resmi,  padahal masing-masing  pihak  dengan  pasangan  baru  telah  memiliki  keturunan.  Tentu  hal  ini,  menjadi bahasan  dalam  upaya  mensinkronisasi  hukum  pada  pasal  39  UUP  tersebut  dengan  hukum  yang hidup  di  masyarakat.  Sebagaimana  pembentukan  perundang-undangan  mesti  memperhatikan factor sosiologis, yudikatif, dan filosofis, tentu dalam upaya ini juga perlu memperhatikan hal-hal demikian.  Fenomena  di  masyarakat,  sampai  kajian  etnografi  dengan  mengakaji  putusan-putusan pengadilan agama tentang perceraian dengan talak tiga di luar pengadilan, menjadi sangat penting untuk dijadikan pertimbangan.
Persoalan  ini,  belum  terjadi  titik  temu  antara  masyarakat  dan  pihak  yudikatif  maupun legislatif.  Sehingga  penulis  tertarik  untuk  menelitinya  dalam  sebuah  berjudul:    analisis  pasal  39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan fokus terhadap mengapa pasal 39 diadakan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, karena  Penelitian  ini  berhubungan dan    bertitik    tolak  pada  perceraian  di  depan  sidang  pengadilan  pada  pasal  39  undang-undang
nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  Sedangkan  tipe    penelitian    ini    bersifat    penelitian deskriptif    analisis  yaitu    menganalisa    data    yang    dipergunakan    baik    data  primer  dan  data sekunder. 3

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Talak di luar pengadilan membawa polemik di tengah masyarakat. Pasalnya talak ini telah menjadi pro kontra antara para ulama dengan para akedemisi hukum. Para ulama seperti Majelis Ulama  Indonesia  memandang  bahwa  talak  di  luar  pengadilan  tetap  dihukumi  sah. 4 Talak  yang dijatuhkan tidak memerlukan keputusan dari Hakim di Pengadilan Agama. Hal ini seperti dalam keputusan komisi fatwa MUI bidang masalah fikih kontemporer nomor 4 tahun 2012.
Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2012 pada pembahasan talak di luar pengadilan memberikan alasan  mengapa  praktik  talak  di  luar  pengadilan  terjadi  pada  masyarakat,  hal  itu  dikarenakan masyarakat  mengetahui  bahwa  pendapat  mayoritas  ulama  dalam  literatur  fiqih  tidaklah mengharuskan  talak  dilakukan  melalui  sidang  pengadilan.  Sehingga  Fatwa  MUI  tetap menghukumi sah talak diluar pengadilan yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam. Walaupun menghukumi sah Fatwa MUI tetap memberi penekanan yang  dimaksud  semua  syarat  dan  rukun  talak  tersebut  harus  dapat  dibuktikan  di  Pengadilan Agama  dan  untuk  kepentingan  kemaslahatan  dan  menjamin  kepastian  hukum,  talak  di  luar pengadilan harus dilaporkan (ikhbar) kepada pengadilan agama. 5
Meskipun demikian, Hukum sahnya talak di luar Pengadilan Agama oleh MUI membawa konsekuensi  berbeda  dengan  ketentuan  hukum  positif,  misalnya  waktu  dimulainya iddah. Fatwa tersebut bertolak belakang dengan pendapat para hakim yang mengedepankan hukum formal atau positif  memandang  bahwa  talak  yang  dilakukan  di  luar  pengadilan  tidak  sah  berdasarkan  bunyi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang tahun nomor 1 tahun 1974 yang menerangkan bahwa talak harus  dilakukan  di  depan  hakim  di  pengadilan.  Bahkan  dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam) tahun  1991  menyebutkan  bahwa  talak  akan  dianggap  sah  setelah  mendapatkan  keputusan  dari Hakim. Kedua sumber hukum ini menjadi acuan bagi hakim untuk tidak menggangap sah talak di luar pengadilan.
Perspektif lain dalam hukum Islam, tidak memberikan lembaga untuk menjatuhkan talak karena  hal  tersebut  merupakan  hak  mutlak  suami.  Contoh  talak  pada  masa  sahabat,  yaitu  ketika Umar  mencerikan  istrinya  ketika  sedang  haid  dan  mengadukanya  kepada  Rasulullah.  Hal  ini menjadi  petunjuk  bahwa  dalam  Islam  menjatuhkan  talak  tanpa  saksi  dan  tampa  lembaga  resmi
3 Nurbani  Salim  HS,  Erlies  Septiana, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 21.
4 Baqir Al Habsyi, Fiqih Praktis , (Bandung: Mizan, 2002), h. 181.
5 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan.,h.  20
dapat dilakukan oleh suami. Selama syarat dan rukun talak terpenuhi maka talak yang dijatuhkan suami sah menurut hukum Islam. 6
Karena  inilah,  sampai  sekarang  banyak  masyarakat  yang  masih  melakukan  praktik perceraian diluar pengadilan. Justru banyak sekali dampak daripada perceraian diluar pengadilan yang tidak disadari oleh masyarakat yaitu; berpengaruh kepada pencatatan perceraian, tidak diakui secara  hukum  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  sehingga  bisa  berakibat  terhadap terabaikanya  hak-hak  kedua  belah  pihak.  Akibat  perceraian  diluar  pengadilan  ini  bisa  menjadi timbulnya sifat semena-mena suami kepada istri untuk mentalak sesuai dengan keinginannya.
Dari  dua  perbedaaan  pendapat  tersebut  terletak  pada  perempuan  yang  ditalak  di  luar pengadilan. Apabila jika talak demikian dihukumi sah, maka perempuan itu haram disetubuhi dan harus dijauhi. Apabila talak dihukumi tidak sah, maka sang suami tetap berkewajiban menafkahi istrinya dan berhubungan dengan baik. Tentu suami dan istri dalam kondisi seperti itu akan serba salah.  Jika  mereka  melakukan  hubungan  baik  ( mu’asarah  bil  ma’ruf )  tentu  hal  ini  diharamkan kalangan  yang tidak mengesahkan seperti Para Ulama. Namun ketika  mereka berpisah dan sang suami tidak memberi nafkah, tentu para hakim akan menilai bahwa perbuatan ini salah. 7 Masalah di  atas  menjadi  problem  di  dalam  masyarakat.  Ketika  mereka  dihadapkan  pada  dua  pandangan yang sama-sama memiliki dalil dan dasar masing-masing.
Talak bukan hanya sebatas mengurai tali pernikahan. Namun lebih jauh lagi mengandung unsur  pahala  dan  dosa  sehingga  perlu  kehati-hatian  dalam  mengupasnya.  Sebab  semua  hal  yang sifatnya adalah hak seorang hamba juga merupakan hak Allah Swt juga. Dengan demikian maka dapat ditarik benang merah bahwa konteks penerapan talak harus di depan pengadilan perlu dikaji ulang.  Sebab  pada  mulanya  seorang  suami  yang  mengucapkan  kalimat  talak  pada  istrinya  akan jatuh talak. Namun kajian kontemporer apakah diperlukan syarat dilakukan di pengadilan  masih jadi  perdebatan  sengit.  Berdasarkan  kehati-hatian,  maka  alangkah  lebih  bijaknya  talak  demikian dianggap  sah  karena  jika  tidak  seseorang  akan  jauh  berbahaya  dengan  berurusan  dengan  dosa apabila ia ternyata tetap berhubungan dengan istrinya. 8
Islam  tidak  menjadikan  talak  di  tangan  hakim  kecuali  dalam  kondisi  sang  suami  tidak menafkahi,  memiliki  aib,  ghaib  dan  melakukan  kekerasan.  Selain  itu  hakim  tidak  memiliki wewenang  untuk  lebih  jauh  mengatur  hal  demikian.  Hal  ini  senada  dengan  komentar  Wahbah Zuhaili:  “Ketika  suami  mengucapkan  talak  pada  istrinya,  maka  jatuhlah  talak  tanpa  perlu menunggu  keputusan  hakim.  Sebab  talak  itu  seringkali  karena  disebabkan  urusan-urusan privasi yang tidak baik untuk disampaikan. Oleh karena itu jika andaikata talak itu semua bergantung dari
6 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern , (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011), h. 24
7 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 185
8 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 42.
keputusan hakim, niscaya rahasia rumah tangga semuanya akan terbongkar di depan meja hakim”. Pendapat Sayyid Sabiq tersebut, menegaskan tiga hal mendasar, yaitu:
1. Talak merupakan hak suami.
2. Talak tidak membutuhkan saksi.
3. Tidak ada dalil yang pasti tentang keharusan talak disaksikan.
Seruan menjadikan talak berada ditangan qadhi (hakim) tidak memiliki faidah karena hal ini bertabrakan dengan ketetapan syariat. Hal ini disebabkan laki-laki memiliki keyakinan secara agama  bahwa  ini  adalah  haknya.  Jika  talak  dijatuhkan,  terjadi  pengharaman  tanpa  menunggu keputusan qadhi.
Penegakkan  hukum  terhadap  perceraian  di  luar  pengadilan  agama  dalam  penerapannya hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum disatu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan  oleh  karena  hukum  bersifat  memaksa.  Tanpa  adanya  kekuasaan,  pelaksanaan  hukum dimasyarakat  akan  mengalami  hambatan.  Semakin  tertib  dan  teratur  suatu  masyarakat,  makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan.
Hukum  merupakan  salah  satu  sumber  dari  kekuasaan,  disamping  sumbersumber  lainnya seperti  kekuatan  dan  kewibawaan.  Selain  itu,  hukum  pun  merupakan  pembatas  bagi  kekuasaan, oleh  karena  kekuasan  itu  mempunyai  sifat  yang  buruk,  yaitu  selalu  merangsang  pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan yang melebihi apa yang dimilikinya.
Persoalan  perceraian  merupakan  persoalan  antar  individu  satu  dengan  indvidu  lainnya. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, diperlukan sebuah mekanisme yang baik yang tersusun dalam sebuah aturan yang mempunyai daya paksa agar ada kepastian hukum antar individu yang berkonflik.
Dari sudut pandang bernegara, dalam pandangan Islam suatu komunitas Islam dimanapun berada, akan menghadapi paling tidak tiga kategori hokum,  yaitu: hukum syari’ah , hukum fikih, dan siyasah  as-syari’ah .  Syari‟ah  sebagai  Kitab  Allah  terdiri  dari  norma-norma  yang  wajib dilaksanakan, baik dalam bentuknya sebagai ibadah, maupun sebagai pranata sosial, yang terdiri dari norma, moral, norma etika, dan norma hukum. Allah mewajibkan kepada umat Muslim untuk menjalankan  syari‟ah  itu  dalam  kehidupan  individual  maupun  bermasyarakat  dan  bernegara dengan penuh keyakinan dan kesadaran. 9
Hukum  Islam  sebagai  satu  pranata  sosial  memiliki  dua  fungsi,  pertama  sebagai  kontrol sosial dan kedua sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama, hukum Islam
9 M. anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.  70- 71.
ditempatkan sebagai kontrol sosial juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat.
Sementara  yang  kedua,  hukum  lebih  merupakan  produk  sejarah  yang  dalam  batas-batas tertentu  diletakkan  sebagai  justifikasi  terhadap  tuntutan  perubahan  sosial,  budaya  dan  politik. Oleh  karena  itu  dalam  konteks  ini  Hukum  Islam  dituntut  akomodatif  terhadap  persoalan  umat tanpa kehilangan prinsipprinsip dasarnya. Kembali kepada konsep “tujuan dari hukum Islam” itu sendiri,  kita  mengacu  pada  tujuan  umum  bahwa  hukum  Islam  berusaha  untuk  memenuhi kebutuhan  yang  berkenaan  dengan  kehidupan  manusia  serta  tujuan  spesifik  tertentu,  perintah hukum tersebut diterapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.
Sedangkan sasaran hukum Islam dapat digolongkan kedalam dua kategori, yaitu spesifik dan  umum.  Sasaran  umum  hukum  Islam  mengarahkan  kepada  kesejahteraan  manusia  pada umumnya.  Tujuannya  adalah  mereka  yang  memiliki  tujuan  mewujudkan  kesejahteraan  umum manusia,  baik  didunia  maupun  diakhirat.  Sedangkan  sasaran  spesifik  hukum  Islam  yaitu merealisir aktivitas  manusia  lebih  dangkal,  seperti  ekonomi,  kehidupan  berkeluarga,  dan  politik. Tujuan spesifik hukum Islam adalah hukum Islam yang berusaha untuk mewujudkan dalam ranah sempit aktivitas manusia, seperti ekonomi, kehidupan keluarga, atau tatanan politik. 10
Suatu  garis  hukum  yang  terdapat  di  dalam  Al-Quran  dan  hadis  Nabi  yang  telah  berhasil diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan, dan secara yuridis keberadaannya bersifat memaksa. Ketentuan-ketentuannya wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap orang. Disinilah baru berlaku asas legalitas yang secara yuridis menjamin suatu kepastian hukum terhadap  suatu  perbuatan  hukum  atau  suatu  peristiwa  hukum,  dan  memberikan  sanksi  dan hukuman bagi orang yang tidak mentaati suatu ketentuan hukum. 11
Dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum Nasional. Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, pemerintah menetapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis (living law) di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.
Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri:
1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara
2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan agama
3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi
10 Abdul  Manan  dan  M.Fauzan,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  Wewenang  Pengadilan  Agama (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000), 159.
11 Soetojo  Prawirohamidjojo, Plurasime  dalam  perundang-undangan  perkawinan  di  Indonesia , (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 124
4. Bersifat  rasional  yang  mencakup  rasionalitas  efisiensi,  rasionalitas  kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilai.
5. Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.
Jika di tilik lebih dalam, sebenarnya undang-undang perkawinan turut mengambil konsep- konsep Hukum Islam dalam pengaturannya. Artinya nilai-nilai Islam tidak dikesampingkan dalam penyusunan  undang-undang  ini.  hanya  saja  perlu  beberapa  penekanan  lebih  detail  terhadap pendapat ahli fikih agar lebih cocok untuk diterapkan pada saat ini.
Epistimologi  hukum  Islam  sangat  menentang  asumsi-asumsi  yang  muncul  terhadap sebuah persoalan tanpa melalui proses konfirmasi yang mendalam. Selain itu epistimologi hukum Islam  Indonesia  menempatkan  hukum  negara  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  proses penciptaan  kemaslahatan,  bukan  kemudian  menghadapkannya  dengan  hukum  Islam  yang notabene masih dalam kitab-kitab fikih tersebut.
Undang-undang perkawinan sendiri tidak mengatur tentang pemberian sanksi bagi pelaku perceraian di luar pengadilan. Sebab masalah perceraian bukanlah sebuah tindak kejahatan seperti pidana pada umumnya, yang mengharuskan ada sanksi ketika melanggarnya. Sama halnya dengan undangundang perkawinan, dalam hukum Islam juga tidak diatur tentang pemberian sanksi bagi pelaku  perceraian  di  luar  pengadilan.  Hal  ini  jelas,  dikarenakan  bahwa  dalam  ketentuan  fikih, dimanapun  di  ucapkan  kata  talak,  maka  hal  tersebut  dipandang  sah  secara  agama,  kecuali  jika rukun talak ada yang tidak terpenuhi, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 12
Sejak  awal  hukum  Islam  sebenarnya  tidak  memiliki  tujuan  lain  kecuali  kemaslahatan (keadilan) manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin  dan  duniawi  ukhrawi,  sepenuhnya  mencerminkan  kemaslahatan  manusia.  Namun  negara tidak  mungkin  dapat  memberlakukan  hukum  Islam  semata  dalam  persoalan  ini,  sebab  seperti diketahui, Indonesia merupakan negara pancasila dengan keanekaragaman yang ada didalamnya. Sehingga hukum yang bisa diterapkan adalah hukum yang mampu diterima oleh semua rakyatnya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, dan sosial budaya.
Pada dasarnya masalah perceraian termasuk ranah hukum privat, berbeda dengan hukum pidana,  yang  hubungannya  antara  individu  dengan  negara.  Akan  tetapi  peran  negara  untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang bisa menciptakan keteraturan dan keadilan dalam  masyarakat tetap di perlukan. Negara kiranya dapat  menjadi „mediator‟ dalam hal terjadi perselisihan  yang  terjadi  pada  masyarakat.  Agar  dalam  pelaksanaan  perundang-undangan  yang bertujuan  untuk  pembaharuan  itu  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya,  hendaknya  perundang-
12 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional, ed. 1-,Cet, 2, Jakarta, Prenada media group, 2011, h. 236
undangan  yang  dibentuk  itu  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  inti  pemikiran  aliran Sociological Jurisprudende, yaitu  hukum  yang  baik  hendaknya  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat.
Kaitan  yang  erat  antara  hukum  dan  nilai-nilai  sosial  budaya  masyarakat  itu  ternyata bahwa  hukum  yang  baik  tidak  lain  adalah  hukum  yang  mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup dalam  masyarakat.  Suatu  hal  yang  harus  diakui  bahwa  bidang  perkawinan  dalam  hukum  Islam memiliki  kompleksitas  masalah  yang  tidak  sederhana.  Oleh  karena  itu  penanganan  dan penyelesaian  sengketa,  khususnya  perceraian  tidak  boleh  tidak,  harus  melibatkan  kebijakan pemerintah/negara. Hal ini karena rumah tangga merupakan unit terkecil suatu negara. Jika rumah tangga  di  suatu  negara  itu  teratur,  harmonis,  bermoral,  terprogram  dan  tertata  rapi,  maka  akan nampak  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Karena  itu  keterlibatan  pemerintah/negara merupakan suatu keharusan.
Melakukan  perceraian  di  luar  pengadilan  memang  bukanlah  sebuah  kejahatan.  Sebab hingga  saat  ini  tidak  ada  satu  aturanpun  yang  menyatakan  bahwa  perbuatan  tersebut  dapat dihukum. Akibatnya sering terjadi kesewenangwenangan dari satu pihak yang pada akhirnya bisa merugikan  pihak  lainnya,  bahkan  bisa  juga  merugikan  keduanya. 13 Hal  ini  selain  bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat, juga bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Mendapati kenyataan tersebut, negara diharapkan dapat berperan serta dalam upaya memberikan  keadilan serta  kepastian  hukum  dengan  membuat  sebuah  regulasi  yang  didalamnya memuat ketentuan yang tidak berbenturan satu sama lain. 14
Dalam ajaran Islam, secara tekstual memang tidak ada keharusan memberlakukan hukum melalui  legislasi.  Namun  menurut  kaidah  Ushul  Fiqih:  “sesuatu  yang  mubah  itu  bisa  menjadi wajib,  jika  manfaat  yang  diberikan  oleh  sesuatu  itu  lebih  besar  untuk  memberikan  jalan  utama bagi  terlaksananya  sesuatu  yang  diperintahkan”.  Atas  dasar  itu,  jika  untuk  efektivitas  hukum Islam  di  Indonesia  diperlukan  campur  tangan  pemerintah,  maka  legislasi  merupakan  kebutuhan yang urgen.
Fikih merupakan hukum-hukum syar‟i yang bersifat teknis praktis yang dikaji dan digali dari  sumbernya  yang  asli  berupa  hukum  dasar  yaitu  Al-Quran  dan  Hadis  Nabi.  Untuk mengaplikasikannya  dalam  kehidupan  umat  manusia,  diperlukan  suatu  lembaga  yang  disebut siyasah  syar‟iyah.  Siyasah  syar‟iyah  didefinisikan  sebagai  kewenangan  pemerintah  untuk melakukan  kebijakan  yang  menghendaki  kemaslahatan  melalui  aturan  yang  tidak  bertentangan dengan agama.
13 Ariyadi,  Ariyadi.  "Tindak  Pidana  Pelaku  Eksploitasi  Seksual  pada  Anak  Menurut  Hukum Islam." Jurnal Hadratul Madaniyah 6.1 (2019): 43-67.
14 Abdul  Manan,  2016,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama,  edisi kedua,( Jakarta, Prenadamedia group, 2016), h. 189
Hukum bukan hanya memperhatikan subjeknya, tetapi sekaligus objeknya. Subjek hukum harus  memenuhi  syarat-syarat  fisik  psikalnya,  sedangkan  objeknya  tidak  mutlak  demikian. Komponen  yang menguatkan hukum dan mengabadikan hukum sebagai panglima bagi tegaknya keadilan dan persamaan hak serta kewajiban adalah:
1. Adanya  hukum  berupa  ajaran  yang  bersumber  dari  agama  yang  dianut  oleh masyarakat.
2. Adanya  hukum  yang  berbentuk  norma  sosial  yang  diyakini  kebenarannya  oleh masyarakat lokalnya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  peran  serta  negara  dalam  proses  penegakan  hukum, terlihat dari lahirnya lembaga-lembaga untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam keluarga yang didalamnya terdapat aturan hukum demi mencipakan tujuan negara yang sejalan pula dengan tujuan  hukum  Islam.  Sebagai  contoh,  adanya  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  serta  lembaga- lembaga  zakat  yang  semuanya  menegaskan  turut  andilnya  negara  dalam  pelaksanaan  hukum Islam di Indonesia.
Sejalan  dengan  tujuan  Syariat  Islam,  maka  pencapaian  yang  dikehendaki  adalah terciptanya ketertiban dan kepastian yang menuju pada keadilan bagi umat Islam. Segala sesuatu yang  dilakukan  di  muka  bumi  ini  tidak  lain  untuk  tercapainya  keadilan.  Negara  indonesia mengakui  keberadaan  hukum  Islam  sebagai  bagian  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  oleh karenanya,  percerian  di  luar  pengadilan  merupakan  ketentuan  yang  sudah  dipercaya  masyarakat akan  sahnya  percerian  tersebut  berdasarkan  ajaran  fikih.  Ada  beberapa  hal  yang  menjadikan perceraian tetap sah di luar pengadilan:
1. Talak merupakan hak suami
Islam tidak menjadikan talak di tangan hakim kecuali dalam kondisi sang suami tidak menafkahi,  memiliki  aib,  ghaib  dan  melakukan  kekerasan.  Selain  itu  hakim  tidak memiliki wewenang untuk lebih jauh mengatur hal demikian. Hikmah di balik semua itu adalah bahwa urusan keluarga itu tidak selayaknya diumbar ke orang lain.
2. Talak tetap berlaku
Apabila  seorang  suami  telah  melafalkan  talak  maka  hal  tersebut  akan  berlaku. Andaikata  ucapannya  itu  ditangguhkan  menunggu  persidangan  tentu  ucapan  talak suami  tersebut  telah  mengalami  kekosongan  makna.  Hal  ini  tidak  dibenarkan  sacara syariat.  Oleh  karena  itu  dalam  kondisi  apapun  ketika  seorang  suami  mengucapkan kalimat talak, maka ucapannya akan berlaku.
3. Talak tidak butuh saksi
Saksi  dalam  talak  hukumnya  hanya  sebatas  sunnah.  Hal  ini  sebagaimana  apa  yang dilakukan  Rasulullah  saw  yang  pernah  melakukan  talak  dan  tanpa  menghadirkan saksi.  Begitupun  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  para  sahabat.  Dari  sini  dapat dipahami  bahwa  talak  saja  agar  bisa  sah  tidak  sampai  membutuhkan  saksi.  Lantas akan sangat janggal apabila dikatakan bahwa talak untuk bisa sah harus dilakukan di depan pengadilan.
4. Menolak kemafsadatan
Syariat dalam melegalkan talak adalah melakukan yang paling minimal mafsadahnya ketika sudah dirasa tidak mungkin untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Pada dasarnya  talak  memiliki  dampak  buruk,baik  bagi  suami,  istri  dan  anak.  Tapi bagaimana  mungkin  tetap  menjaga  keutuhan  rumah  tangga  apabila  setiap  harinya selalu diisi dengan pertengkaran dan perselisihan. Maka talak sebenarnya adalah hal yang sifatnya darurat ketika tidak mungkin menjaga biduk rumah tangga.
Oleh karena itu, perceraian di luar pengadilan tetap sah. Berdasarkan syarat dan rukunnya terpenuhi.  Tidak  perlu  dilakukan  di  depan  hakim  pengadilan,  hal  ini  sebagaimana  berlaku  sejak dulu. Namun talak harus memilik dokumentasi. Dokumentasi yang dianggap sebagai barang bukti terkuat  untuk  menunjukkan  telah  terjadinya  perbuatan  hukum.  Dokumentasi  bahkan  dianggap lebih  valid  dari  pada  saksi.  Sebab  saksi  ada  kemungkinan  akan  lupa  dan  meninggal.  Namun dokumentasi jika dijaga dengan baik,  maka nilai keotentikannya akan sangat jitu daripada saksi. dokumentasi  merupakan  tradisi  (adat),  juga  sumber  hukum  yang  dipertimbangkan  oleh  syariat. Selama tradisi yang berlaku tidak bertentangan tentu hal ini berlaku mengikat.
Setiap  orang  pada  masa  sekarang  pasti  akan  membutuhkan  dokumentasi  pada  setiap perbuatannya. Hal ini sangat penting demi melindungi perempuan dari ketidak jelasan status dan menjaga  anak  dari  penelantaran.  Perempuan  juga  dapat  mendapatkan  hak-haknya  pasca  talak seperti nafkah iddah dan lain-lain. Perempuan akan sangat sulit menikah lagi secara sah menurut undang-undang  apabila  sang  suami  hanya  mentalaknya  di  luar  pengadilan  sebab  syarat  utama nikah lagi bagi pasangan yang pernah menyandang status suami istri adalah dengan menyodorkan akta perceraian.
Lebih  jauh,  temuan  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  argumentasi-argumentasi sebelumnya bahwa ketika pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak melalui Kantor Urusan Agama dikemudian hari dapat dimohonkan isbat nikah. Isbat nikah merupakan penetapan dari  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  sepasang  suami  isteri,  yang  telah  menikah  sesuai  dengan hukum  Islam  dengan  memenuhi  rukun  dan  syarat  pernikahan,  sehingga  secara  hukum fiqh pernikahan  itu  telah  sah.  Berdasarkan  ketentuan  pada  KHI  dikatakan  bahwa  pencatatan
perkawinan  bukanlah  merupakan  syarat  untuk  sahnya  perkawinan,  karena  perkawinan  sudah dianggap  sah  apabila  sudah  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaan  itu.  Mengenai  sahnya suatu  perkawinan  lebih  dipertegas  dalam  Pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mengatakan bahwa  perkawinan,  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal  2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Hal  tersebut  sejatinya  menjadi  pembanding  dalam  konteks  perkara  perceraian  diluar pengadilan.  Berdasarkan  teori-teori  dan  argumentasi-argumentasi  hukum  yang  telah  disajikan penulis,  perceraian  diluar  pengadilan  sudah  semestinya  diakomodir  dengan  mekanisme pengesahan perceraian oleh Pengadilan Agama. Bersama dengan apa yang tersaji di KHI Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya. Begitupun dalam analisis peneliti dalam konteks seharusnya juga perceraian dikembalikan  kehukum  masing-masing  agama.  Pengadilan  Agama  hanya  berada  diranah pengesahan perceraian.

## KESIMPULAN
Perceraian  di  luar  pengadilan  masih  menjadi  polemik  antara  akademisi,  hal  itu  terjadi karena  perbedaan  pandangan  tentang  sah  atau  tidaknya  perceraian  tersebut.  Perbedaan  tersebut membawa  konsekuensi  serius  karena  berkaitan  dengan  dimulainya  masa iddah atau  berkaitan dengan  kewajiban  nafkah  oleh  suami.  Pasal  39  UU  No  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan menyatakan  bahwa  perceraian  yang  sah  adalah  di  depan  pengadilan  (melalui  putusan  hakim), tetapi  dalam  hukum  islam  sebagaimana  juga  didukung  oleh  fatwa  MUI  Nomor  4  tahun  2012 bahwa  perceraian  di  luar  pengadilan  tetap  sah.  Hal  itu  kemudian  menjadi  problematika  dalam masyarkat.  Sehingga  Pasal  39  UU  No  1  Tahun  1974  diadakan  untuk  merespon  perkembangan zaman  karena  konsep  fikih  yang  digunakan  sebelum  adanya  Undang-Undang  perkawinan  dapat dikatakan  kurang  mampu  menjawab  permasalahan  yang  berkembang.  Dalam  penelitian  ini penulis  memberi  pembanding  dengan  perkawinan  di  bawah  tangan  yang  masih  diakomodir dengan isbat nikah, maka seharusnya ada mekanisme pengesahan perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Penelitian ini bisa dilanjutkan dalam beberapa penelitian lanjutan seperti mengkaji konsep fikih  kontemporer  terutama  perihal  perkawinan  dari  berbagai  asper  diantaranya  aspek  hukum keluarga,  baik  dari  pernikahan  maupun  perceraian  atau  bagaimana  aspek  ekonomi  masyarakat adat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  para  peneliti  mengucapkan  terima  kasih  sebesar-besarnya    kepada    seluruh    pihak yang  terkait  dalam penelitian  ini, terutama  para  informan  dan  instansi  kami (UIN   Antasari Banjarmasin)   serta penghargaan  sebesar-besarnya  kepada  pengelola  jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan  yang  bersedia  menerbitkan  penelitian  kami ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan,  2016,  Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Agama,  edisi kedua,( Jakarta, Prenadamedia group, 2016).
Abdul  Manan  dan  M.Fauzan,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  Wewenang  Pengadilan  Agama (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000).
Amir  Syarifuddin,  Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  antara  Fiqih  Munakahat  dan UndangUndang Perkawinan..
Ariyadi,  Ariyadi.  "Tindak  Pidana  Pelaku  Eksploitasi  Seksual  pada  Anak  Menurut  Hukum Islam." Jurnal Hadratul Madaniyah 6.1 (2019).
Baqir Al Habsyi, Fiqih Praktis , (Bandung: Mizan, 2002).
Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (New York: Oxford University Press, 1964).
Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 185 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , (Jakarta: Intermasa, 1985).
M. anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
Syahrizal Abbas, Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional, ed. 1-,Cet, 2, Jakarta, Prenada media group, 2011.
Soetojo  Prawirohamidjojo, Plurasime  dalam  perundang-undangan  perkawinan  di  Indonesia , (Surabaya: Airlangga University Press, 2006).
Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern , (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011).
Nurbani Salim HS, Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia (Malang: Bayu Media, 2005).