## Wacana Hukum:

## ANALISIS YURIDIS  CABANG PEMERINTAHAN KEEMPAT DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Tri Suhendra Arbani ** ** Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta,  E-mail: arbani305@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk: 05/03/2018
Revisi: 15/03/2018 Diterima: 29/03/2018 Terbit: 30/06/2018

## Keywords:
Fourth  Government  Branch,  and State Institutions. The development of the modern state system is also followed by the establishment of new institutions  as  a  support  of  the  institutions  that  have  been  there  before.  The  most significant  event  in  the  development  and  establishment  of  institutions  is  the  new  power branch,  which  is  called  by  the  experts  in  constitutional  as  an  independent  state commission.  Independent  state  commission  institution  which,  if  seen  from  the  character and the authority, the agency in some literature in American constitutional law is referred to as the fourth branch of power (The Fourth Branch of Government). Some things that make  this  institution  called  the  fourth  branch  of  government  (The  Fourth  Branch  of Government) is the fact that the agency, or commission or the state body run more than one function of government as well. The existence of a fourth branch of government (The Fourth  Branch  of  Government)  with  the  characteristics  of  state  institutions  whose authorities  are  quasi,  combinations,  as  well  as  the  accumulation  of  three  existing government functions and make this institution to be difficult to identify in thought Trias Politica.  The  phenomenon  of  the  rise  of  an  institution  with  a  new  concept  that  has influenced the constitutional system in many countries.

## Abstrak
Kata Kunci: Cabang Pemerintahan Keempat, dan Lembaga Negara.
P-ISSN: 1412-310x E-ISSN: xxxxxxxxx Perkembangan  sistem  ketatanegaaran  modern  dikuti  pula  dengan terbentuknya  lembaga-lembaga  baru  sebagai  penunjang  dari  lembaga  yang telah ada sebelumnya. Hal yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan  institusi  domokratis  tersebut  tidak  lain  adalah  cabang kekuasaan  baru  yang  biasa  disebut  oleh  kalangan  ahli  tata  negara  sebagai komisi  negara  independen.    Lembaga  komisi  negara  independen  yang  jika dilihat  dari  sifat  dan  kewengannya,  lembaga  tersebut  dalam  beberapa literatur  hukum  tata  negara  di  Amerika  disebut  sebagai  cabang  kekuasaan keempat (The Fourth Branch of Goverment). Beberapa hal yang membuat lembaga  negara  ini  disebut  sebagai  cabang  pemerintahan  keempat  (The Fourth  Branch  of  Government)  adalah  fakta  bahwa  lembaga,  atau  komisi atau badan negara tersebut menjalankan lebih dari satu bahkan ketiga fungsi pemerintahan  sekaligus.  Eksistensi  cabang  pemerintahan  keempat  (The Fourth Branch of Government) dengan karakteristik lembaga negara yang kewenangannya yang bersifat kuasi, kombinasi, maupun akumulasi dari tiga fungsi  pemerintahan  yang  ada  dan  menjadikan  lembaga  ini  untuk  sulit diidentifikasi dalam pemikiran Trias Politica. Fenomena munculnya sebuah lembaga  dengan  konsep  baru  tersebut  telah  ikut  mempengaruhi  sistem ketatanegaraan dibanyak negara .

## PENDAHULUAN
Pada konteks ketatanegaraan Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen telah menampilkan sebuah gagasan barunya setelah melakukan perubahan yang secara bertahap dilakukan oleh Majeleis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selama empat tahun yakni tahun 1999, 2000,  2001  dan  2002,  walaupun  menurut  Mahfud  Md,  tidak  tepat  bila  dikatakan  perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sejak tahun 1999 sudah diubah sebanyak empat kali. Hal yang benar menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 diubah atau di amandemen sebanyak satu kali, dibahas selama  tiga  tahun  dengan  cermat  dan  disahkan  dalam  empat  tahap  sidang  tahunan  Majeleis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Proses yang amat panjang ini membuktikan bahwa perubahan

## Wacana Hukum:
itu  sudah  dilakukan  dengan  cermat,  bukan  dengan  terburu-buru  karena  ada  kesepakatan  dasar yang selalu dijadikan landasan yang berkelanjutan dalam pembahasan-pembahasan. 1 Terlepas dari penyebutan secara kontekstual, dapat dilihat bahwa perubahan atau hasil amandemen 1945 sudah jauh lebih baik dari pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, hal ini sulit dibantah oleh siapapun.
Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tampak dengan jelas bahwa perkembangan demokrasi tumbuh dengan baik. Adanya perubahan itu sendiri sudah merupakan suatu kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi sebab pada masa lalu setiap gagasan untuk mengubah Undang- Undang  Dasar  1945  dianggap  sebagai subversif . 2 Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  telah memunculkan  ketentuan  tentang checks  and  balences dimana  setiap  lembaga  negara  saling mengontrol  satu  sama  lain.  Setelah  amandemen,  Undang-Undang  Dasar  1945  telah  melahirkan beberapa  lembaga  baru  seperti  Komisi  Yudisial  (KY)  dan  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  selain lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 banyak pula lahir lembaga-lembaga negara  yang  bersifat  independent  ( independent  agient )  maupun  lembaga-lembaga  non  struktural lainnya, serta komisi eksekutif  ( eksekutive branch agencie ) dan lembaga negara yang bersifat ad hoc atau sementara. Banyaknya lembaga baru tersebut sangat mempengruhi struktur ketatanegaraan di Indonesia.
Struktur  ketatanegaraan  di  Indonesia,  lembaga  negara  secara  umum  dibagi  menjadi  kedalam tiga  bagian  yakni  lembaga  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  konsep klasik  tentang  pemisahan  kekuasaan  teori Trias  Politica dari Baron  de  Montesquie 3 ,  secara implementasi Indonesia tidak menganut secara murni konsep Trias Politca tersebut. Perkembangan sistem  ketatanegaaran  modern  dikuti  pula  dengan  terbentuknya  lembaga-lembaga  baru  sebagai penunjang dari lembaga yang telah ada sebelumnya. Perkembangan lembaga baru tersebut telah eksis serta menjadi fenomena yang menarik dan penting untuk dikaji. Hal yang paling signifikan dalam  perkembangan  dan  pembentukan  institusi  domokratis  tersebut  tidak  lain  adalah pembentukan lembaga negara yang baru yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan baru yang biasa disebut oleh kalangan ahli tata negara sebagai komisi negara independen.  Lembaga komisi negara independen yang jika dilihat dari sifat dan kewengannya, lembaga tersebut dalam beberapa literatur  hukum  tata  negara  di  Amerika  disebut  sebagai  cabang  kekuasaan  keempat  ( The  Fourth Branch of Goverment ).
Melihat  pula  dalam  perspektif  sejarah,  perkembangan  pelaksanaan  demokrasi  modern  di banyak negara tidak cukup hanya mengandalkan cabang-cabang kekuasaaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu . Cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif itu dipandang tidak mampu  dan  tidak  efektif  lagi  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  ada  di  abad  sekarang  ini. 4 Sehingga dibutuhkan suatu organ tambahan yang mampu menjawab masalah tersebut. Lembaga negara  sebagaimana  dalam  “ The  Fourth  Branch  Of  Government” disebut  sebagai  cabang  kekuasaan keempat yang  telah  banyak  disinggung  sebagai  sebuah  analisis  administratif  yang  baru  terhadap cabang-cabang  pemerintahan  di  era    modern.  Salah  satu  ahli  yang  mengemukakan  hal  tersebut adalah  Donald  S.  Dobkin  dalam  penelitiannnya  berjudul The  Rise  Administrative  States  :  A Prescription For Lawlessness , sebagaimana dikutip oleh Rizki Ramadani:
“ The  Rise  Administrative  bodies  probably  has  been  the most  significant  legal  trend  of  the  last  century  and perhaps more values today are affected by their decisions than by those of all the courts, review of administrative
1 Moh.Mahfud MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, p. xi.
2 Ibid. , p. xiii.
3 Nama lengkap Montesquie, Charles Louis de Secondat Baron de la Brede et de Montesquieu.
4 Firmansyah Arifin, 2005, Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara , Konsorsium Reformasi Hukum Nasioanal bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,  p. 1.

## Wacana Hukum:
decisions apart..They have become a eritable fourth branch of the Government, which has deranged our three- branch legal theories much as the concept of a fourth dimension unsettles our three dimensional thinking”. 5 Adapula  pendapat    dari Yves  Meny  and  Andrew  Knaap, sebagaimana  dikutip  oleh  Jimly Asshidiqie, sebagai berikut : “Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the united states (where it is sometimes referred to as the headles fourth branch of the government. It take the  form of what are generally knwon as independen regulatory commissions. 6
Cabang pemerintahan keempat ( The Fourth Branch of Government ) yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga, komisi, instansi atau organ yang sifatnya independen, dalam arti tidak di bawah cabang kekuasaan lainnya. Beberapa hal yang membuat lembaga negara ini disebut sebagai cabang pemerintahan keempat ( The Fourth Branch of Government ) adalah fakta bahwa lembaga, atau komisi atau  badan  negara  tersebut  menjalankan  lebih  dari  satu  bahkan  ketiga  fungsi  pemerintahan sekaligus.  Eksistensi  cabang  pemerintahan  keempat  ( The  Fourth  Branch  of  Government )  dengan karakteristik  lembaga  negara  yang  kewenangannya  yang  bersifat  kuasi,  kombinasi,  maupun akumulasi  dari  tiga  fungsi  pemerintahan  yang  ada  dan  menjadikan  lembaga  ini  untuk  sulit diidentifikasi  dalam  pemikiran Trias  Politica .  Fenomena  munculnya  sebuah  lembaga  dengan konsep  baru  tersebut  telah  ikut  mempengaruhi  sistem  ketatanegaraan  dibanyak  negara.  Pada konteks ketatanegaraan Indonesia, ada kecendrungan dalam teori dan praktek administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas dari tugas cabang kekuasaan yang baru. Misalnya, kewenangan penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan,  dan  penyitaan)  dan  pencegahan  atas  tindak  pidana  korupsi  dilaksanakan  pula  oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Selain  itu,  kewenangan  menyelenggarakan  pemilihan umum  yang  tadinya  berada  dibawah  kendali  menteri  dalam  negeri,  saat  ini  dilaksanakan sepenuhnya  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  secara  independen,  yang  kemudian  menjadi cabang kekuasaan yang baru karena karakteristik dan sifat yang dimilikinya. 7
Ide  pembaruan  yang  menyertai  pembentukan  lembaga-lembaga  baru  pada  umumnya didasarkan  atas  dorongan  untuk  mewujudkan  lembaga  yang  memiliki  suatu  idealisme  serta mendorong suatu moderenisasi dan efektifitas pelayanan. Akan tetapi, yang menjadi masalah ialah proses  pembentukan  lembaga-lembaga  baru  itu  tumbuh  cepat  tanpa  didasari  atas  desain  yang matang  dan  komperhesif.  Masalah  lain  yang  muncul  ialah  kedudukannya  dalam  struktur ketatanegaraan. Sebagian pandangan mengatakan bahwa organ yang berada di konstitusi sifatnya lebih  permanen,  dibanding  yang  berada  diperaturan  perundang-undangan  dibawahnya.  Hingga saat  ini  kita  masih  mendengar  perdebatan  soal  permanen  atau  tidaknya  komisi  pemberantasan korupsi yang biasa disebut KPK, oleh karena tugasnya yang dianggap sementara, hingga kejaksaan dan kepolisian berfungsi dengan baik. Namun, karena bahasa undang-undang pembentukan KPK sama sekali tidak mengamanatkan perihal kesementaraan KPK. 8
Perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam sistem dan struktur kekuasaan negara  merupakan  implikasi  tuntutan  reformasi  serta  aspirasi  keadilan  yang  berkembang  di masyarakat, sekaligus sebagai upaya mendorong terwujudnya cita-cita negara demokrasi, tegaknya hak asasi manusia dan hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. 9 Terlepas  dari  berbagai  permasalahan  tersebut,  kehadiran  cabang  pemerintahan  keempat ( The  Fourth  Branch  of  Goverment )  telah  menjadi  solusi  dalam  pemecahan  masalah  kenegaraan  di
5 Rizki Ramadani, 2015, Hukum dalam Bunga Rampai Pemikiran , Genta Press, Yogyakarta, p. 84.
6 Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta. p. 8.
7 Gunawan A. Tauda, 2012, Komisi Negara Independen (Eksistensi Independen Agiencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan) , Genta Press, Yogyakarta, p. 148.
8 Zainal Arifin Mochtar, 2016, Lembaga Negara Independen , Rajawali PERS, Jakarta, p. 134-135.
9 Firmansah Arifin, Op.Cit., p. 1.

## Wacana Hukum:
masa  sekarang  ini.  Demi  menjawab  tantang  dimasa  yang  akan  datang  maka  dibutuhkan  suatu konsep  baru  dalam  menjalankan  fungsi  dari  suatu  bangsa  untuk  menjamin  kesejahtraan  dan kemakmuran dari rakyat demi terwujudnya cita-cita dari negara Indonesia. Berdasar uraian diatas dapat  dikaji  mengenai  kehadiran “the  Fourth  Branch  of  Government“  atau  cabang  kekuasaan  keempat dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Tulisan ini akan fokus membahas beberapa hal diantaranya, kedudukan  “ the  Fourth  Branch  of  Government“  atau cabang  pemerintahan  keempat  dalam  struktur ketatanegaraan di Indonesia dan implikasinya terhadap struktur ketatanegaraan di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## Kedudukan The  Fourth  Branch  Of  Government  dalam  Struktur  Ketatanegaraan  di Indonesia
Birokrasi pemerintahan makin dirasakan tidak efisien dalam memenuhi tuntutan aspirasi rakyat yang  terus  meningkat.  Dari  sinilah  kemudian  muncul  banyak  lembaga  negara  yang  mendukung fungsi  lembaga  negara  pokok.  Praktek  ketatanegaraan  dan  pelayanan  publik  yang  semakin kompleks menjadikan kebutuhan akan adanya lembaga semacam ini. Jumlah lembaga pendukung juga semakin banyak dan sangat powerful . Daniel E. Hall mengemukan hal ini karena first, the job of governing  has  become  too  large  for Congress,  the  coutrs,  and  the  President  to  handle.  Second,  agencies  possess expertise.  They  can  hire  specialists  and  benefit  from  continous  contact  with  the  same  subjects ” 10 Selanjutnya hampir semua negara mengadakan pembaruan di sektor birokrasi dan administrasi publik sebab “ bureaucracy  has  become  absolute ”. 11 Semua  lembaga  pendukung  tersebut  bukan  dan  tidak  dapat diperlakukan  sebagai  organisasi  swasta  atau  lembaga  non  pemerintahan  ( ornop ). 12 Keberadaan lembaga  ini  tidak  berada  dalam  ranah  cabang  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  ataupun  cabang kekuasaan  kehakiman.  Kedudukan  mereka  sebagai  lembaga  yang  membantu    lembaga  pokok, bahkan  tidak  jarang  dari  mereka  yang  menjalankan  fungsi  campuran.  Oleh  karena  itu  ada  yang bersifat independen, dan ada pula yang semi atau quasi independen. 13
Untuk  status  lembaga  pendukung  yang  bersifat  independen  ada  beberapa  kriteria  yang menentukan yaitu:
a. Dinyatakan secara tegas oleh Kongres dalam Undang-Undang tentang komisi tersebut.
b. Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan ( discretionary decision ) pemberhentian sang pimpinan komisi
c. Kepemimpinan yang kolektif, bukan seorang pimpinan
d. Kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu
e. Masa  jabatan  para  pemimpin  komisi  tidak  habis  secara  bersamaan,  tetapi  bergantian ( staggered terms ). 14
Menurut Crince le Roy, terdapat kekuasaan lainnya disamping tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu.  Akan  tetapi  para  ahli  sering  tidak  memberikan  tempat  bagi  kekuasaan  yang ditemukan itu di dalam pola kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Akibatnya menurut
10 Daniel E. Hall, 1997, Constitutional Law Case and Commentary , Delmar Publishers , United State of America , p. 285.
11 Warren G. 1996, Bennis, The Coming Death of Bureaucracy , Think, p 30-35. dalam Jimly Asshiddiqie, Op Cit. , p. 4.
12 “Agencies have been analogized to a ”forth branch” of government. This is not accu-rate, as the constitution establishes only three branch and does not permit the creation of a fourth. Even more as you will learn, agencies are accontable to tree constitutional branches. Though they are not a branch of government, they do perform the functions  of all three branches of government, creating  separation of powers problems. Lihat Daniel E. Hall., Op Cit ., p. 286.
13 http://course.unt.edu.chandler  /SLIS5647/Slides/cs4_02_adminiReg  /  sld008.htm,  diakses  pada  tanggal  12 Agustus 2016.
14 William  F.  Fox , Funk    dan    Seamon    dalam    Dede    Mariana, Efektifitas  Keberadaan  Lembaga-Lembaga  Non Struktural  Di  Indonesia ,  Makalah, Disampaikan  pada  Diskusi  “Pengkajian  Lembaga-Lembaga  Non  Struktural  di Indonesia,  diselenggarakan  oleh  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia  dan  Universitas  Padjadjaran  Bandung  7 Agustus 20.

## Wacana Hukum:
Crince  le  Roy,  terjadi  ketegangan-ketegangan  antara  hukum  tertulis  di  satu  pihak  dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya. Bahkan, ada ahli yang mengatakan kekuasaan tersebut  tidak  mempunyai  alamat.  Menurut  Crince  le  Roy,  apabila  kekuasaan  tersebut  tidak mempunyai alamat, maka harus diusahakan kekuasaan tersebut mendapatkan alamat. 15 Terhadap kekuasaan  ini,  sering  disebut  sebagai  keuasaan  ke-empat,  beberapa  ahli  menyebut  sebagai De Vierde  Macht  atau  The  Fourth  Branch  of  The  Government. Pada  negara  Amerika  Serikat  (selanjutnya disingkat AS) juga muncul kekuasaan lain disamping kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Beberapa ahli menyebutnya sebagai The Fourth Branch of The Government. Kekuasaan tersebut adalah independent  agencies.  Sebagaimana  diketahui  Konstitusi  AS  didasari  pada  prinsipprinsip pemisahan kekuasaan, menurut konstitusi AS kekuasaan legislatif yang dijamin dalam konstitusi diserahkan kepada Kongres. Kekuasaan  eksekutif harus diserahkan kepada Presiden. Sedangkan kekuasaan judisial AS pada satu Mahkamah Agung, dan pada semacam Pengadilan rendah karena Kongres dari waktu ke waktu akan memberikan keputusan dan ketetapan.
Pertumbuhan luar biasa pada lembaga-lembaga pemerintahan dengan kekuasaan regulasi yang luas  di  AS  terjadi  pada  abad  ke-20. 16 Pertumbuhan  ini  telah  menimbulkan  banyak  masalah kebijakan  dan  koordinasi  di  pemerintahan.  Perkembangan  ini  pada  akhirnya  mendorong Brownlow  untuk  membuat  pernyataannya  yang  terkenal  dengan  istilahnya  lembaga-lembaga independen  sebagai  “ The  Fourth  Branch  of  The  Government” ,  bertindak  tanpa  tanggung-jawab  dan tidak  dikoordinir  oleh  Presiden.  Menurut  Saskia  Lavrijssen,  posisi  dari  lembaga-lembaga independen dengan kekuasaan regulasi yang luas akan sangat dapat digabungkan dengan prinsip- prinsip pemisahan kekuasaan dari Konstitusi AS Oleh karena itu, Saskia Lavrijssen berpendapat bahwa  dalam  hal  lembaga-lembaga  independen  dibentuk  setiap  kekuasaan  harus  mampu melaksanakan  sistem checks  and  balances dari  kekuasaan  lainnya  dalam  mengontrol  tindakan lembaga.  Presiden,  Kongres  dan  Judisiari  terus  mengecek  tindakan-tindakan  dari  lembaga- lembaga independen dan eksekutif. Selain itu, menurut Saskia Lavrijssen the Fourth Branch of The Government yang  tidak  disebut  dalam  Konstitusi  AS,  memainkan  satu  peranan  penting  dalam sistem checks and balances antara tiga kekuasaan asli. 17
Lahirnya cabang kekuasaan baru atau cabang kekuasaan keempat, dimana di Indonesia biasa disebut sebagai komisi-komisi independen membuat masyarakat merasa memiliki kekuatan baru, tidak  hanya  melalui  komponen  infra  strurktur  politik  namun  juga  melalui  lembaga  independen untuk  lebih  terlibat  dalam  ruang  gerak  birokrasi.  Independensi  dapat  ditentukan  sesuai  kriteria yang telah dikemukakan. Pada kasus Indonesia, banyak lembaga baru yang dibentuk tanpa kajian yang mendalam sehiingga satu dengan yang lainnya saling berbenturan dalam hal kewenangan dan fungsinya. Disisi lain banyaknya lembaga tersebut membuat sulit untuk benar-benar dipilah mana saja  yang  termasuk  kedalam  lembaga  negara  independen  yang  dalam  hal  ini  termasuk  cabang kekuasaan  keempat  atau  lembaga  yang  masuk  kedalam  ranah  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif. Selain  lembaga-lembaga  yang  memang  dasarnya  didisain  untuk  terbebas  dari  ranah  cabang kekuasaan lainnya, ada juga lembaga-lembaga tanpa struktur yang jelas atau biasa disebut dengan lembaga  non  struktural.  Adapun  beberapa  hal  yang  menjadi  dasar  terbentuknya  Lembaga  Non Struktural, antara lain:
15 Crince le Roy, 1981, Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang , diterjemahkan oleh Soehardjo, Semarang, p. 21.
16 Keberadaan independent agencies di AS sebenarnya telah ada di AS lebih dari seratus tahun. Misalnya, Komisi Perdagangan  Internasional  (ICC),  yang  mempunyai  tugas  untuk  meregulasi  perkereta-apian,  didirikan  tahun  1887. Komisi  Perdagangan  Federal  (FTC)  dibentuk  tahun  1914  dan  mengikuti  model  ICC  karena  kekuasaan  dan kewenangan  yang  independent  seperti  ICC.  Akan  tetapi,  pada  awal  abad  ke-duapuluh  perkebangannya  semakin meningkat.  Saskia  Lavrijssen,  An  Analysis  of  The  Constitutional  Position  of  The  US  Independent  Agemcies,  (1 Januari 2008), terdapat di situs < http://www . tilburguniversity.nl/tilec/publications/discussionpapers/2004-001.pdf > diakases pada tanggal 1 September 2016.
17 Ibid.

## Wacana Hukum:
a. Terjadinya delegitimasi lembaga-lembaga negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya  asumsi  yang  menyatakan  bahwa  terjadi  korupsi  sistemik  yang  mengakar  dan sulit untuk diberantas.
b. Tingginya  beban  kerja  lembaga  yang  telah  ada  sehingga  diperlukan  lembaga  baru  sebagai pelengkap.  Demi  tercapainya  pelayanan  publik  yang  optimal  bagi  masyarakat,  maka Pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru.
c. Sebagai  langkah  penyesuaian  negara  terhadap  perkembangan  sistem  ketatanegaraan  dan tuntutan  masyarkat.  Perubahan  sistem  ketatanegaraan  RI  memaksa  negara  melakukan reformasi  dalam  berbagai  lini,  termasuk  reformasi  kelembagaan.  Beberapa  Lembaga  Non Struktural  dibentuk  untuk  mengakomodir  hal  ini,  termasuk  penegakan  supremasi  hukum, perbaikan citra pengadilan.
d. Perkembangan  kewenangan  bidang  pemerintahan  tertentu  yang  diselenggarakan  oleh organisasi pemerintahan yang semakin kompleks, sehingga tidak dimungkinkan lagi dikelola secara regular dalam organisasi yang bersangkutan
e. Dalam  rangka  menerapkan  tata  kelola  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ).  Timbul pemikiran  bahwa  dengan  dibentuknya  lembaga-lembaga  tambahan  yang  bersifat  non struktural  akan  lebih  membuka  peluang  dalam  upaya  menerapkan  prinsip-prinsip good governance . 25 Jika  lembaga a uxiliary diartikan  sesuai  dengan arti harfiahnya yaitu  sebagai  lembaga supporting atau subordinary , maka sebenarnya telah banyak lembaga seperti ini di Indonesia yang berada dalam lingkungan kekuasaan eksekutif. Lembaga ini sering disebut lembaga non departemen. Lembaga ini  mendukung  atau  membantu  departemen-departemen  dalam  lingkungan  eksekutif,  sehingga kedudukanya berada di bawah departemen-departemen yang ada, namun fungsinya tetap sebagai lembaga  pembantu.  Ada pula  lembaga  pendukung  yang  tidak  berada  dibawah  departemen,  tapi berfungsi  membantu  langsung  cabang  kekuasaan  legislatif  atau  judikatif  atau  eksekutif,  bahkan ada  yang  memiliki  fungsi  campuran.  Landasan  yuridis  lahirnya  lembaga-lembaga  pendukung  ini sangat  beragam.  Sebagian  lembaga  hanya  memiliki  dasar  penunjukannya  saja  dalam  undang- undang, namun eksistensinya diatur oleh PP, Perpres atau Kepres. Lembaga seperti ini biasanya dilahirkan  karena  suatu  permasalahan  baru  yang  diatur  undang-undang  dan  membutuhkan lembaga  untuk  menegakan  peraturan  tersebut,  contohnya  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang  anti  monopoli,  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  yang  dibentuk  berdasarkan  undang-undang  perlindungan  saksi  dan  korban.  Ada  pula lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan  ratifikasi  Perjanjian  Internasional  seperti  Komisi  Anti Kekerasan  terhadap  Perempuan  yang  dibentuk  berdasarkan  ratifikasi  dari  CEDAW.  Jika  ingin mengidentifikasi  lahirnya  suatu  lembaga  maka  dikaji  terlebih  dahulu  landasan  yurudis pembentukannya. Landasan tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini.
NO. PRODUK  HUKUM LEMBAGA NONSTRUKTURAL NOMOR TENTAMG 1. Keputusan Presiden  Nomor  15 Tahun  2000 Komisi Hukum Nasional Komisi Hukum Nasional 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Komisi Kepolisian Nasional 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha 4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2003 Komisi Perlindungan Anak Indonesia Komisi Perlindungan Anak Indonesia 5.  Peraturan Presiden Nomor 65 Komisi Nasional Anti Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap

## Wacana Hukum:
Tahun 2005 Kekerasan Terhadap Perempuan Perempuan 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Kejaksaan Komisi Kejaksaan 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 Komisi Kejaksaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Kesejahteraan Lanjut Usia Komisi Nasional Lanjut Usia 9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 Komisi Nasional Lanjut Usia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia 10. Keppres No. 267/M/2003 Pembentukan dan Masa Jabatan Anggota KPI Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Merek Komisi Banding Merek 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 OTK Komisi Banding Merek Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Merek Komisi Banding Paten 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Haji Komisi Pengawas Haji Indonesia 14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 15. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum 16. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 Komite Nasional Keselamatan Transportasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi 18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk- bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak 19. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Standardisasi Nasional Komite Akreditasi Nasional 20.  Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 Komite Akreditasi Nasional

## Wacana Hukum:
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan 21. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Standardisasi Nasional Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran 22. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001 Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2005 Komite Standar Akuntansi Pemerintah Komite Standar Akuntansi  Pemerintah 23. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2006 Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan 24.  Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur 25. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 Komite Nasional Pengendalian Flu Burung Komite Nasional Pe-ngendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Meng- hadapi Pandemi Influenza 26.  Keppres nomor 12 Tahun 2006 Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun 27. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 Komite Olah Raga Nasional Indonesia Komite Olah Raga Nasional Indonesia 28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 Komite Inovasi Nasional Komite Inovasi Nasional 29. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Lembaga Produktivitas Nasional 30. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 Lembaga Produktivitas Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 Perfilman Nasional Lembaga Sensor Film 31. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Lembaga Kerja Sama Tripartit 32. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 TSO Lembaga Kerja Sama Tripartit Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat 33. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 34. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1999 Dewan Buku Nasional Dewan Buku Nasional 35. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 Dewan Gula Nasional Dewan Gula Nasional 36. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 Dewan Riset  Nasional Dewan Riset  Nasional 37. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1999 Dewan Koperasi Indonesia  Dewan Koperasi Indonesia (pending) 38. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah Dewan Pertimbangann Otonomi Daerah 39. Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000 Dewan Pertimbangann Otonomi Daerah
Keputusan Presiden Nomor 21  Dewan Kelautan Indonesia  Dewan Kelautan Indonesia

## Wacana Hukum:

## Tahun 2007
40. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 41. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Dewan Pengupahan Nasional 42. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Dewan Pengupahan Nasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Pangan Dewan Ketahanan Pangan *) 43. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 Dewan Ketahanan Pangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Energi Dewan Energi Nasional 44. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 Dewan Energi Nasional Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pers Dewan Pers 45. Pasal 16 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden Dewan Pertimbangan Presiden 46. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Dewan Pertimbangan Presiden Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 Dewan Sumber Daya Air Nasional Dewan Sumber Daya Air Nasional 47.  Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional) 48. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 jo Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 49. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 jo Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan 50. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 jo Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun 51. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 Dewan Ketahanan Nasional  Dewan Ketahanan Nasional 52. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 Dewan Nasional Perubahan Iklim Dewan Nasional Perubahan Iklim 53. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Nasional Dewan Jaminan Sosial Nasional 54.  Peraturan Presiden Nomor 44 Susunan OTK, Tata Cara

## Wacana Hukum:
Tahun 2008 Peng-angkatan, Penggantian, & Pemberhentian Anggota DJSN Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Dewan Pengem-bangan Kawasan Timur Indonesia 55. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1998 Jo  Nomor 49 Tahun 1993 Dewan Penerbangan Antariksa Nasional Dewan Penerbangan Antariksa Nasional 56. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 57. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2002 Badan Pengembangan KAPET Badan Pengem-bangan KAPET 58. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Nasional Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Nasional 59. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Sumber Daya Air Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 60. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 Badan Pengelola Dana Abadi Umat Badan Pengelola Dana Abadi Umat 61. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Minyak dan Gas Bumi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 62. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengang-kutan Gas Bumi Melalui Pipa Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Pembentukan Badan Penga- tur Penyediaan dan Pendis- tribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi 63. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 Badan Nasional Sertifikasi Profesi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Badan Perlindungan Konsumen Nasional Badan Perlindungan Konsumen Nasional 64. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggaraan Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum 65. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 jo Nomor 27 Tahun 2008 Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura 66. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang wilayah Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 67. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 68. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Badan Amil Zakat Nasional  Badan Amil Zakat Nasional 69.  Peraturan Presiden Nomor 81 Badan Koordinasi Badan Koordinasi Keamanan Laut

## Wacana Hukum:
Tahun 2005 Keamanan Laut 70. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik 71. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Penyelenggaraan Keolahragaan Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan 72. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Penyelenggaraan Keolahragaan Badan Olahraga Profesional 73. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan 74. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1994 Perfilman Badan Pertimbangan Perfilman Nasional 75. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 Badan Pertimbangan Kepegawaian Badan Pertimbangan Kepegawaian 76. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1994 Pengelolaan Masjid Istiqlal  Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal 77. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pene-tapan Peraturan Pemerin-tah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Th. 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang menjadi UU Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang 78. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 79. Perpu No 1 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun 80. Perppu No 1 Tahun 2007 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Per-dagangan Bebas dan Pela-buhan Bebas Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan 81. Perppu No 1 Tahun 2007 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 Ten-tang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 48  Kawasan Perdagangan Bebas

## Wacana Hukum:
Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Selain  lembaga  yang  telah  disebutkan  di  atas,  ada  pula  lembaga  yang  dasar  pendiriannya memang ditujukan untuk bertindak dan memilki pengaruh kuat terhadap cabang kekuasaan yang telah ada ( constitutional importance ). Lembaga tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah. 18
NO. PRODUK  HUKUM LEMBAGA NEGARA NOMOR TENTANG 1.  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2004 Komisi  Yudisial Komisi  Yudisial 2.  Peraturan Presiden  Nomor   68  Tahun  2012 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2007 dan Pelabuhan Bebas Bintan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1994 Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional 82. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tim Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan 83.  Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) 84. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia Ombudsman Republik Indonesia 85. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran Konsil Kedokteran Indonesia 86. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 87. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2003 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 88. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2002 Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1995 Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan

## Wacana Hukum:
4.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia Ombudsman Republik Indonesia 6.  Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 Sekretariat Jenderal Ombudsman RI Sekretariat Jenderal Ombudsman RI 7. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia 8.  Tap MPR NO.XVII/MPR/1998, Undang- Undang No. 39 tentang HAM Komisi Perllindungan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Komisi Pengawas

## Persaingan Usaha
Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jika  dikaitkan  dengan    kriteria  independensi  seperti  yang  telah  dikemukakan,  maka  di Indonesia  status  lembaga  pendukung  ini  ada  yang  bersifat  independen,  ada  pula  yang  dibentuk untuk  membantu  atau  mendukung  kinerja  eksekutif,  namun  penetapan  status  independen berdasarkan kritaria Indepedensi tidak jelas dalam setiap dasar hukumnya. Salah satu dampak dari perbedaan  dasar  hukum  pendirian  lembaga  pembantu  adalah  mengenai  sumber  anggran. Lembaga pendukung yang memiliki dasar hukum undang-undang, alokasi anggarannya langsung dari APBN, sedangkan jika dasar hukum dari lembaga pendukung ini adalah Kepres atau Perpres maka  sumber  anggarannya  tidak  menjadi  langsung  melainkan  melalui  Sekretariat  Negara. Perbedaan  sumber  anggaran  ini,  terjadi  beberapa kasus  keterlambatan  pencairan,  misalnya yang terjadi  pada  Komisi  Ombudsman  Negara  (sebelum  berubah  menjadi  Undang-Undang)  dan Komisi Hukum Nasional (KHN). 19 Menjalankan kewenangannya, lembaga-lembaga pembantu ini juga  sering  mengalami  friksi  antara  lembaga  yang  membantu  dan  yang  dibantu,  contohnya sengketa  antara  MA  dan  KY 20 ,  antara  komisi  penyiaran  Indonesia  KPI  dan  Depkominfo,  serta lembaga-lembaga lain yang masih mungkin  berpotensi untuk saling bersengketa.
19 Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang  pembentukan Komisi Hukum Nasional (KHN).
20 KY  mulai  menjalankan  tugas-tugasnya  untuk  menjaga  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  hakim,  terutama hakim agung. Ketegangan muncul ketika KY merasakan adanya kesulitan untuk meminta keterangan dari Ketua MA tentang kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Selain itu KY juga merasa kesulitan untuk melakukan pemeriksaan- pemeriksaan  atau  pemanggilan  terhadap  beberapa  hakim  agung.  Puncak  permasalahannya  adalah  ketika  KY menggagas Perppu tentang Kocok Ulang Hakim Agung. 31 orang hakim agung kemudian mengajukan permohonan uji  materi  atas  UU  Nomor  22  Tahun  2004  terhadap  UUD,  khususnya  yang  menyangkut  kewenangan  KY  untuk mengawasi  hakim  agung.  Lihat  Mohammad  Mahfud  M.D,  “Konflik  Mahkamah  Agung  Vs  Komisi  Yudisial  dalam perspektif  politik  hukum”,  http://arfanhy.blogspot.  com/  2008/04/konflik-mahkamah-agung-VS-komisi.html, Tanggal 18 September 2016.

## Wacana Hukum:
Kedudukan the Fourth Branch of Goverment dalam Struktur  Ketatanegaraan Indonesia Menurut Jimly Asshiddiqie terdapat lebih dari 34 organ, jabatan, atau lembaga-lembaga yang secara  eksplisit  disebut  dan  diatur  keberadaannya  dalam  UUD  1945.  Organ  tersebut  dapat dibedakan  dari  dua  kriteria,  yaitu  (i)  kriteria  hirarki  bentuk  sumber  normatif  yang  menentukan kewenangannya,  dan  (ii)  kualitas  fungsinya  yang  bersifat  utama  atau  penunjang  dalam  sistem kekuasaan negara. Dari segi hirarkinya lembaga atau organ negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis:
1. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara, yakni:  presiden dan wakil presiden,  DPR,  DPD,  MPR,  MK,  MA  dan  BPK.  Seluruh  lembaga  tersebut  mendapat kewenangan dari UUD 1945.
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, yakni: menteri negara, TNI, Polri, KY, KPU, dan BI. Lembaga-lembaga tersebut ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang- undang.
3. Organ lapis ketiga adalah lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau  pembentuk  peraturan  di  bawah  undang-undang.    Misalnya  Komisi  Hukum  Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional. 21
Kehadiran  lembaga  negara  baru  dan State  auxiliary  institutions mempengaruhi  bentuk  struktur ketatanegaraan dan konsep mengenai lembaga negara itu sendiri. Menurut Bagir Manan lembaga negara dapat dibagi berdasarkan “fungsi”. Negara dijalankan oleh lembaga-lembaga sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi ketatanegaraan, fungsi administrasi, fungsi auxiliary , dan fungsi ad-hoc . Jimly Asshiddiqie juga mengemukakan bahwa di antara lembaga tersebut ada yang dapat dikatagorikan sebagi organ utama atau primer ( primary constitutional organs ), dan organ pendukung ( auxiliary state organs ). 22 Jika digunakan pendekatan “dasar hukum” atau sumber kewenangan, maka posisi state auxiliary  institutions akan  seperti  dalam  bagan  struktur  ketatanegaraan  Amerika.  Keterlibatan masyarakat  melalui  lembaga  pendukung  menjadi  sebuah  suasana  baru  dalam  struktur ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. 23 Jika dikaji posisi dari the fouth branch of government, dan dihubungkan  dengan  lembaga  negara  utama,  maka  kedudukan  antara  cabang  kekuasaan    satu dengan yang lainnya memiliki kedudukan yang setara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya.  Pembagian lembaga pada bagan di atas dilakukan berdasarkan fungsi kekuasaan negara dan  sama  sekali  tidak  berkaitan  dengan  hirarki  kelembagaan.  P osisi  lembaga negara  bantu ada pada “fungsi  auxiliary . State  auxiliary  institutions yang  bersifat  independen  berada  di  tengah antara  infra struktur  politik  dan  supra  struktur  politik. State auxiliary  institutions dapat  dikatakan  menjadi jembatan penghubung antara kekuatan masyarakat dan kekuasaan negara.
Lembaga pendukung yang merupakan executive agency menjadi lembaga pendukung yang lebih condong kekuasaan  pemerintah.  Lembaga  yang  berstatus  independen  akan  lebih  condong  pada kekuatan  masyarakat.  Disinilah  terjadi  penyeimbangan  kekuatan  politik.  Garis  putus-putus  yang menghubungkan  antara  lembaga  independen  dengan  lembaga-lembaga  pokok  tersebut menggambarkan  bahwa  lembaga  independen  ini  tidak  terpisah  sama  sekali  dengan  lembaga negara  pokok  namun  tetap  merupakan  lembaga  pembantu  bagi  lembaga  negara  pokok.Sesuai
21 Ibid., p. 49-51.
22 Jimly Asshiddiqie, Loc.Cit., p.xi.
23 Struktur ketatanegaraan suatu negara meliputi dua suasana, supra struktur politik dan Infra struktur politik. Supra struktur politik adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut alat perlengkapan negara termasuk segala hal yang berhubungan dengannya. Hal-hal yang termasuk dalam supra struktur politik ini adalah mengenai kedudukannya, kekuasaannya, wewengnya, tugasnya, pembentukannya, serta hubungan antara alat-alat perlengkapan  itu.  Infra  struktur  politik  adalah  struktur  politik  yang  berada  di  bawah  permukaan.  Infra  strutur politik  meliputui  lima  komponen  yaitu  partai  politik,  golongan  kepentingan,  alat  komunikasi  politik  golongan penekan, tokoh politik. Antara supra dan infra struktur politik terdapat hngan tbbalik. Lihat, Sri Soemantri, 1984, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara , Rajawali, Jakarta, p.39.

## Wacana Hukum:
dengan  istilah actual  governmental  process ,  maka  lembaga-lembaga  dalam  struktur  ketatanegaraan harus  membentuk  satu  kesatuan  proses  yang  satu  sama  lain  saling  berhubungan  dalam  rangka penyelenggaraan fungsi negara. Kesatuan proses ini tercapai dengan tegasnya fungsi, kewenangan dan posisi kedudukan lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan. State auxiliary institutions yang tidak  memiliki  ketegasan  independensi menjadi  tidak  memiliki  posisi  jelas  dalam  struktur ketatanegaraan  Indonesia.  Eksperimentasi  kelembagaan  dengan  pembentukan state  auxiliary institutions tidak boleh dilakukan secara parsial. Keberadaan state auxiliary institutions harus dikaitkan dengan  lembaga-lembaga lain  yang  telah  ada  karena  sifat  dasarnya  yang  merupakan  lembaga pembantu. State auxiliary institutions harus menjadi satu kesatuan proses bersinergi dengan suasana struktur ketatanegaraan (antara suasana supra struktur politik dan infrastruktur politik).
Implikasi the  Fourth  Branch  of  Government  terhadap  Struktur  Ketatanegaraan  di Indonesia
Pada  bagian  pembahasan  sebelunya  telah  dibahas  perihal  latarbelakang  serta  kedudukan kehadiran the  Fourth  Branch  of  Government”  atau Cabang  Pemerintahan    Keempat,  termasuk perbandingannya  dengan  negara  lain.  kehadiran  “ the  Fourth  Branch  of  Government”  atau Cabang Pemerintahan    Keempat  tentu  memberikan  implikasi  terhadap  struktur  ketatanegaraan  di Indonesia.  Menurut  penulis,  secara  umum  implikasi  tersebut  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori yakni : Implikasi secara yuridis dan implikasi secara politis. Zainal Arifin Mochtar dalam bukunya lembaga  negara  independen,  membagi  dua  implikasi  yuridis  dari  kehadiran  lembaga  negara independen,  yakni  Implikasi  substansi  yuridis  dan  implikasi  Administartif  Yuridis. 24 Pada pemabahasan kali ini penulis hanya akan membahas implikasi yuridis secara umum. Implikasi ini detailnya  dapat  dipetakan  menjadi  beberapa  bagian,  yakni:  implikasi  pada  hubungan  keuasaan keempat  dengan  lembaga  negara  lainnya,  implikasi  pada  posisi  kelembagaan  dalam  struktur ketatanegaraan,  implikasi  terhadap  pembiayaan  lembaga,  implikasi  terhadap  pengambilan keputusan yang dikeluarkan.
Dasar  yuridis  pembentukan  lembaga  negara  merupakan  pondasi  dalam  menjalankan  setiap tugas dan fungsinya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga negara kadangkali menemui gesekan  tentang  klaim  kewenangan  antara  tiap  lembaga.  Masalah  yang  sering  ditemui  ialah, lembaga-lembaga  tersebut  kesulitan  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi  yang  sifatnya  koordinatif, oleh karena ketiadaan kewenangan yang disematkan untuk melakukan tindakan itu. Misalnya saja benturan  kewenangan  antara  KPK  dengan  PPATK,  dalam    hal  penanganan  tindak  pencucian uang.  Menjalankan  kewenangannya,  lembaga-lembaga  ini  juga  sering  mengalami  friksi  antara lembaga  yang  membantu  dan  yang  dibantu,  contohnya  sengketa  antara  MA  dan  KY 25 ,  antara Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  dan  Depkominfo,  serta  lembaga-lembaga  lain  yang  masih mungkin  berpotensi untuk saling besengketa.
Penyelesaian  permasalahan  benturan  kewenangan  dapat  diselesaikan  melalui  beberapa  cara, yakni: pertama ,  penyelesaian  sengketa  harus  dimulai  sejak  pembentukan  lembaga  dengan melakukan kajian mendalam mengenai fungsi dan kewenangan yang jelas, agar ketika terbentuk
24 Zainal Arifin Mochtar, 2016 , Lembaga negara .... Op.Cit ., p. 133.
25 KY  mulai  menjalankan  tugas-tugasnya  untuk  menjaga  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  hakim,  terutama hakim agung. Ketegangan muncul ketika KY merasakan adanya kesulitan untuk meminta keterangan dari Ketua MA tentang kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Selain itu KY juga merasa kesulitan untuk melakukan pemeriksaan- pemeriksaan  atau  pemanggilan  terhadap  beberapa  hakim  agung.  Puncak  permasalahannya  adalah  ketika  KY menggagas Perppu tentang Kocok Ulang Hakim Agung. 31 orang hakim agung kemudian mengajukan permohonan uji  materi  atas  UU  Nomor  22  Tahun  2004  terhadap  UUD,  khususnya  yang  menyangkut  kewenangan  KY  untuk mengawasi  hakim  agung.  Lihat  Mohammad  Mahfud  M.D,  “Konflik  Mahkamah  Agung  Vs  Komisi  Yudisial  dalam perspektif  politik  hukum”,  http://arfanhy.blogspot.  com/  2008/04/konflik-mahkamah-agung-VS-komisi.html, Tanggal 18 September 2016.

## Wacana Hukum:
tak ada benturan kewenangan. Kedua , jika suatu lembaga telah terbentuk dan memilki dasar yuridis mengenai tugas dan fungsinya, maka penyelesaiaannya dibawah ke ranah peradilan yang dalam hal ini  Mahkamah  Konstitusi  memilki  kewenangan  akan  hal  tersebut.  Mahkamah  Konstitusi  dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK menentukan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk:  a.  …;  b.  memutus  sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945. 26 Ketiga ,  membentuk  undang-undang  khusus  yang  mengatur penataan dan pengaturan hubungan setiap lembaga negara. keempat , lembaga negara yang memiliki kewenangan yang sama salah satunya dihapus atau diintegrasikan/ dilebur menjadi satu lembaga.
Adapun  implikasi  posisi  kelembagaan  dalam  struktur  ketatanegaraan  adalah  dasar  pendirian suatu lembaga berbeda yang satu dengan yang lainnya, ada lembaga yang didirikan atas perintah konstitusi, undang-undang, dan ada yang didirikan atas dasar kepres. Beragamnya landasan yuridis pendirian  suatu  lembaga  membuat  posisi  setiap  lembaga  juga  berbeda.  Hal  ini  akan  sangat menentukan tinggi rendahya derajat suatu lembaga.  Akibat tidak adanya kesetaraan bentuk alas hukum tersebut, sedikit banyaknya telah memberikan efek terganggunya model penataan lembaga negara  independen.  Hal  ini  akan  sulit  menentukan  mana  lembaga  negara  utama  dan  mana lembaga  negara  sampiran  ( auxiliary ).  Secara  sederhana,  lepas  diterimanya  pandangan  ini, menggunakan  pandangan  Jellineck  tentang  organ mittelbare dan unmitelbare, organ  yang pembentukannya bersandar pada konstitusi bisa dikatakan memiliki urgensi lebih tinggi dibanding yang dibentuk berdasarkan undang-undang, karena tanpa kehadirannya, negara dinilai tidak dapat berjalan.  Namun,  dalam  praktinya  pandangan  ini  memicu  perdebatan,  misalnya  saja,  konstitusi yang menjamin hak asasi manusia, bukan berarti tidak membutuhkan Komnas HAM, dan lebih butuh Komisi Yudisial yang diberi tempat di konstitusi. 27
Penentuan posisi setiap lembaga negara tetunya harus dikaji dari berbagai aspek, seperti teori yang dikembangkan olej Jimly Asshiddiqie, didalam bukunya dia membangi Organ tersebut, dapat dibedakan  dari  dua  kriteria,  yaitu  (i)  kriteria  hirarki  bentuk  sumber  normatif  yang  menentukan kewenangannya,  dan  (ii)  kualitas  fungsinya  yang  bersifat  utama  atau  penunjang  dalam  sistem kekuasaan  Negara.  sehinga  dengan  adanya  pembagian  ini  sedikit  banyaknya  dapat  ditarik keimpulan  mengenai  posisi  tiap  lembaga  negara,  baik  yang  bersifat  utama  dan  penunjang  serta herarki  dan  kedudukannya.  Adapun  implikasinya  terhadap  pembiayaan  besar  terhadap  lembaga negara  baru  atau  lembaga  negara  yang  masuk  dalam  ranah  lembaga  negara  non-struktual merupakan  salah  satu  implikasi  dari  hadirnya  lembaga  tersebut.  Jika  dikaitkan  dengan  kriteria independensi seperti yang telah dikemukakan, maka di Indonesia status lembaga pendukung ini ada yang bersifat independen, ada pula yang dibentuk untuk membantu atau mendukung kinerja eksekutif, namun penetapan status independen berdasarkan kritaria Indepedensi tidak jelas dalam setiap  dasar  hukumnya.  Salah  satu  dampak  dari  perbedaan  dasar  hukum  pendirian  lembaga pembantu  adalah  mengenai  sumber  anggran.  Lembaga  Pendukung  yang  memiliki  dasar  hukum undang-undang,  alokasi  anggarannya  langsung  dari  APBN,  sedangkan  jika  dasar  hukum  dari lembaga  pendukung  ini  adalah  Kepres  atau  Perpres  maka  sumber  anggarannya  tidak  menjadi langsung melainkan melalui Sekretariat Negara. Perbedaan sumber anggaran ini, terjadi beberapa kasus  keterlambatan  pencairan,  misalnya  yang  terjadi  pada  Komisi  Ombudsman  Negara 28
26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24  Tahun  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
27 Zainal Arifin Mochtar, 2016, Op.Cit., p. 134.
28 Lembaga ini di bentuk pada tanggal 10 Maret tahun 2000 dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Negara.

## Wacana Hukum:
(sebelum  berubah  menjadi  Undang-Undang)  sekarang  berubah  menjadi  Ombudsman  RI 29 dan Komisi Hukum Nasional (KHN).
Laporan  yang  dirilis  oleh  Forum  Indonesia  untuk  Transparansi  Anggaran  (FITRA) memperikirakan  sekitar  Rp  2,1  triliun  dana  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN) terhamburkan untuk total 89 lembaga non struktural. Jumlah itu masih ditambah dengan duit dari non-APBN  Rp  2,8  triliun.  Sebanyak  10  dari  89  lembaga  nonstruktural  tersebut  tidak menghabiskan  anggaran  APBN  seperti  di  antaranya  Satuan  Kerja  Khusus  Pelaksana  Kegiatan Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi  (SKK  Migas).  SKK  Migas  setiap  tahun  menghabiskan anggaran  Rp  1,8  triliun.  "Anggaran  itu  penggunaannya  tidak  dalam  pengawasan  DPR,  sama dengan  anggaran  CSR  ( Corporate  Social  Responsibility ).  Menurut  catatan  FITRA,  89  lembaga nonstruktural  tersebut  memiliki  total  aset  sebesar  Rp  9,6  triliun.  Pemerintah  telah  menghapus beberapa lembaga-lembaga nonstruktural sebagai bentuk penghematan anggaran karena lembaga tersebut  tidak  efektif.  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  juga  menyebut  akan  mendirikan lembaga ekonomi kreatif.
Kepala  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  Andrinof  Chaniago menyebutkan, lembaga ekonomi kreatif itu akan menjadi eksekutor atas pengembangan kegiatan ekonomi kreatif. Badan ini tidak akan membuat kebijakan. Badan tersebut, akan mengintegrasikan aktivitas  promosi  produk  dan  jasa  dalam  negeri  ke  luar  negeri.  Anggaran  untuk  badan  tersebut akan  masuk  dalam  pembahasan  Rancangan  APBN  tahun  2015.  Pada  bulan  september  2016, Jokowi telah membubarkan 10 lembaga nonstruktural yaitu Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional; Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat; Dewan Buku Nasional; Komisi Hukum Nasional; Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan  Perumahan  dan  Permukiman  Nasional.  Komite  Antar  Departemen  Bidang Kehutanan;  Badan  Pengembangan  Kawasan  Pengembangan  Ekonomi  Terpadu;  Komite  Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; Dewan Pengembangan Kawasan  Timur  Indonesia;  dan  Dewan  Gula  Indonesia.Dari  10  lembaga  tersebut,  hanya  dua lembaga yang mendapat duit dari APBN, yaitu Komisi Hukum Nasional yang mendapat Rp 13,5 miliar setiap tahun dan Dewan Gula Indonesia yang mengantongi Rp 1,3 miliar.30. 31
Jika  dilihat  besarnya  anggaran  yang  digunakan  dalam  mengerakkan  suatu  lembaga,  maka kebijakan pemerintah dalam membubarkan lembaga yang memilki kewenangan yang sama telah tepat.  Demi  mewujudkan  lembaga  yang  ideal  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tuntutan perkembangan zaman, maka dibutuhkan suatu penataan  diberbagai aspek kelembagaan. Adanya penataan  baik  dari  aspek  penganggaran  dan  aspek  lainnya  akan  memberikan  dampak  baik  bagi berjalannya suatu negara dan pemerintahan.  Sebelum perubahan Undang-undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita tidak mengenal yang namanya sengketa kewenangan antar lembaga  negara.  Adapun  latar  belakang  munculnya  pengaturan  tentang  sengketa  kewenangan antar  lembaga  negara  dilatarbelakangi  oleh  perubahan  struktur  ketatanegaraan  Indonesia  yang terkait  dengan  penataan  kelembagaan  negara  dimana  kita  tidak  dapat  mengenal  lagi  sebutan lembaga  tinggi  negara  dimana  kita  mengenal  lagi  sebutan  lembaga  tinggi    dan  tertinggi  negara sebagaimana  dahulu  dikenal  sebelum  perubahan  UUD  1945.  Hal  ini  dikarenakan  perubahan kedudukan MPR sebagai lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat sebelum perubahan UUD 1945. Tetapi  setelah  amandemen  pemegang  kedaulatan  rakyat  kembali  kepegang  aslinya  yakni  rakyat
29 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2008  Tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia, Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.
30 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141215155052-12-18253/triliunan-duit-///__apbn terhambur- buat- 89-lembaga-nonstruktural/ , diakses pada tanggal 20 September 2016. 31 Ibid .

## Wacana Hukum:
secara langsung. Sehingga posisi masing-masing lembaga negara didalam UUD 1945 berada dalam posisi  masing-masing  lembaga  negara  pada  posisi  sejajar  atau  horizontal  dengan  penguatan prinsip checks and balances .
PENUTUP
Dari uraian yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan dalam  makalah  ini  sebagai  berikut: Pertama, posisi  cabang  kekuasaan  keempat  jika  dikaitkan dengan dua suasana struktur ketatanegaraan, akan berada di tengah di antara infra struktur politik dan supra struktur politik. Posisi ini mencerminkan maksud pendiriannya untuk menjadi jembatan penghubung  antara  kekuatan  masyarakat  dan  kekuasaan  negara.  Masyarakat  merasa  memiliki kekuatan baru melalui lembaga cabang kekuasaan baru tersebut untuk lebih terlibat dalam ruang gerak  birokrasi.  Kekuasaan  keeepat  yang  menjelma  menjadi lembaga  negara  baru  tidak  terpisah sama  sekali  dengan  lembaga  negara  pokok  namun  tetap  merupakan  lembaga  pembantu  bagi lembaga  negara  pokok. Kedua, implikasi  kehadiran  cabang  kekuasaan  keempat    dapat  di kelompokkan menjadi dua yakni, Implikasi secara yuridis dan Implikasi secara Politis. Implikasi secara yuridis dapat dipetakan menjadi beberapa bagian, yakni: implikasi pada hubungan keuasaan keempat  dengan  lembaga  negara  lainnya,  implikasi  pada  posisi  kelembagaan  dalam  struktur ketatanegaraan,  implikasi  terhadap  pembiayaan  lembaga,  implikasi  terhadap  pengambilan keputusan yang dikeluarkan. Implikasi politis yang akan dibahas secara umum yang dalam hal ini membahas tentang pola hubungan antar lembaga negara dan proses tarik-ulur kepentingan yang bersifat politis. Jika dikelompokkan maka dapat dipilah menjadi 2 bagian yakni Implikasi terhadap pemilihan  pimpina  lembaga,  dan  implikasi  terhadap  ketegangan    hubungan  dengan  lembaga negara lainnya.

## REFERENCES
A. Tauda, Gunawan 2012, Komisi Negara Independen (Eksistensi Independen   Agiencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem   Ketatanegaraan) , Genta Press, Yogyakarta.
Arifin Mochtar, Zainal, 2016, Lembaga Negara Independen , Rajawali PERS,  Jakarta. Arifin,  Firmansyah,  2005, Lembaga  Negara  Dan  Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga Negara , Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasioanal  bekerjasama  dengan  Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia.
Asshiddiqie,  Jimly,  2010, Perkembangan  dan  Konsulidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi. Sinar Grafika, Jakarta.
.2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Buana Ilmu, Jakarta .2004, Menjaga  Denyut  Nadi  Konstitusi:  Refleksi  Satu  Tahun  Mahkamah  Konstitusi ,  Konstitusi Press, Jakarta.
Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia, Jakarta. E. Hall, Daniel, 1997, Constitutional Law Case and Commentary , Delmar  Publishers , United State of America.
Isra,  Saldi,  2010, Pergeseran  Fungsi  Legislatif:  Menguatnya  model  Legislasi      Parlementer  Dalam  Sistem Presidensial Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta.
Iver, Mac, 1965, The Web of Goverent , Mac Millan Co, New York. Indra, Mexsasai, 2011, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia , Refika Aditama, Bandung. Juanda,  2006, Hukum  Pemerintahan  Daerah  (Pasang  Surut  Hubungan  Kewenangan  DPRD  dan  Kepala Daerah) , Alumni, Jakarta.
Kusnardi, Moh.  dan Bintan R, Saragih, 2000, Ilmu Negara , Gaya Media Pratama, Jakarta.

## Wacana Hukum:
Mahfud, Moh.MD, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta. Manan, Bagir, 1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara , Mandar Maju, Bandung. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara  Indonesia , Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Meny,  Yves  and  Andrew  Knapp,  1998, Government  and  Politic  in  Western    Europe:  Britain,  France, Italy, Germany, Oxford University Press, Oxford. Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Sinar Grafika, Jakarta.
Natabaya,  H.A.S,  “Lembaga  (tinggi)  Negara  Menurut  UUD  1945”,  dalam    Refly  Harun,  dkk  , 2004,  Menjaga  Denyut  Konstitusi,  Refleksi  Satu    Tahun  Mahkamah  Konstitusi,  Konstitusi Press, Jakarta.
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 1997, Metedologi Penelitian, Bumi Pustaka, Jakarta. Ramadani, Rizki, 2015, Hukum dalam Bunga Rampai Pemikiran , Genta Press,Yogyakarta. Raisul,  Muttaqien, Teori  Umum  Tentang  Hukum  Dan  Negara, 2006,  Nusamedia  dan  Penerbit Nuansa, Bandung. Sukanto, Soerjono, 1970, Sosiologi Suatu Pengantar , UI Press, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu  Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soemantri, Sri, 1984, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara , Rajawali, Jakarta.