Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022

## PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OLEH AHLI WARIS
Oleh:

## Felinsia Wiyono
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  Universitas Surabaya
Felinsia99@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penulisan  artikel  adalah  sebagai  suatu  syarat  untuk  kelulusan  dan mendapatkan  gelar  Magister  Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya.  Tujuan praktis  yaitu  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  putusan  BPN  dapat  dimohonkan pembatalan  ditinjau  dari  analisis  putusan  MA  Nomor  63  K/TUN/2011.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa bahwa putusan MA Nomor 63 K/ TUN/2011 yang membatalkan akta jual beli  antara  T.  Mulyanto  dan  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin  adalah  tidak  tepat,  karena,  Bidang  tanah seluas 6808 m 2 atas nama almarhum Timin, merupakan harta warisan yang belum dibagi dua ahli warisnya yaitu Tantyo dan T Mulyanto, masing-masing mempunyai hak yang sama atas harta  warisan. Bidang tanah tersebut dijual oleh Tantyo  kepada PT Jagad Pertala  Nusantara tanpa bukti sertifikat, karena sertifikat masih dipegang oleh T. Mulyanto yang dijual kepada Hioe (Sioe) Lie Njin. Adapun saran yang dikemukanan dalam skripsi ini Hendaknya dengan meninggalnya  pewaris,  para  ahli  waris  sesegera  melakukan  pembagian  harta  waris  melalui Akta  Pembagian  Hak  Bersama  (APHB)  di  hadapan  notaris  yang  berwenang.  APHB  dibuat manakala  ada  sebidang  tanah  yang  kepemilikannya  adalah  milik  bersama  dari  beberapa orang, kemudian akan dibuat menjadi milik satu orang atau lebih yang nantinya jadi pemilik HAT tersebut.
Kata Kunci: Pembatalan, Akta Jual Beli

## ABSTRACT
Purpose writing of the article is as a requirement for graduation and get a law degree at  the  Faculty  of  Law,  University  of  Surabaya.  The  practical  purpose  is  to  determine  and analyze  the  decision  of  BPN  can  be  applied  for  cancellation  in  terms  of  the  analysis  of  the Supreme Court decision No. 63 K / TUN  / 2011. The results  showed  that that  the Supreme Court decision No. 63 K / TUN / 2011 which canceled the deed of sale between T. Mulyanto and Hioe (Sioe) Lie Njin is not appropriate, because, plot area of  6808 m2 in the name of the deceased Thymine, an inheritance not split the two heirs Tantyo and T Mulyanto, each having equal  rights  to  inheritance.  Parcels  of  land  were  sold  by  Tantyo  to  PT  Nusantara  Universe Pertala  without  proof  certificate,  because  the  certificate  is  still  held  by  T.  Mulyanto  sold  to Hioe (Sioe) Lie Njin. The advice in this thesis dikemukanan Should the death of the testator, the  heirs  as  soon  as  did  the  division  of  property  inheritance  through  the  Joint  Deed  of Entitlement  (APHB)  in  the  presence  of  an  authorized  notary.  APHB  made  when  there  is  a piece of land whose ownership is the common property of some people, then it will  be made belong to one or more persons who will be the owner of the HAT.
Keywords: Cancellation of, Sale and Purchase Agreements

## A. PENDAHULUAN
Timin  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  dua  anak  kandung  yakni  Tantyo  dan  T. Mulyanto.  Selain  meninggalkan  dua  ahli  waris  tersebut,  Timin  meninggalkan  harta  warisan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 188/Pondok Cina atas nama Timin seluas 6808 m 2 . Bidang tanah tersebut oleh T. Mulyanto dijual kepada Hioe (Sioe) Lie Njin dan telah dilakukan balik nama oleh Hioe (Sioe) Lie Njin dengan dibagi menjadi tiga petak atas bidang tanah tersebut.
Didaftarkannya  bidang  tanah  tersebut,  membuat  PT  Jagad  Pertala  Nusantara  merasa dirugikan,  dengan  menyatakan  dirinya  lebih  berhak  atas  tanah  tersebut.  Menurut  PT  Jagad Pertala  Nusantara  bidang  tanah  tersebut  diperoleh  melalui  transaksi  jual  beli  dari  Iwan Leonardi, ahli waris Tan Kwang Seng yang membeli tanah tersebut dari Tantyo jauh sebelum T.  Mulyanto  menjual  bidang  tanah  tersebut  kepada  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin.  Karenanya mengajukan  permohonan  pembatalan  akta  jual  beli  yang  dibuat  antara  T.  Mulyanto  dengan Hioe (Sioe) Lie Njin dengan alasan bahwa bidang tanah tersebut sebelumnya telah dibelinya.
Permohonan  pembatalan  akta  jual  beli  yang  dibuat  antara  T.  Mulyanto  dengan  Hioe (Sioe) Lie Njin tersebut ternyata dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bogor tanggal 8 Januari 1997  No.  109/Pdt/G/1995/PN.  Bgr.,  jis  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung  tanggal  28 Mei1997 No. 139/Pdt/1997/PT Bdg, putusan Mahkamah  Agung Republik  Indonesia tanggal 26  April  2001  No  516  PK/Pdt/2000 juncto putusan  Pengadilan  Negeri  Cibinong  tanggal  15 Oktober  2003  No.  67/PDT.PLW/2003/PN.  Cbn.,  jis  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Bandung tanggal  8  September  2004  No.  312/Pdt/2004/PT.  Bdg,  yang  mana  terhadap  jual  beli  yang dilakukan  antara  T.  Mulyanto  dengan  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin,  BPN  menerbitkan  Surat Keputusan  Nomor  2/Pbt/BPN.RI/2009  tertanggal  11  September  2009  tentang  Pembatalan Sertifikat  Hak  Milik  No.  188/Pondok  Cina  atas  nama  Timin  dan  nomor  251,252,  dan 253/Pondok Cina atas nama Hioe (Sioe) Lie Njin, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ).  Pembatalan  akta  jual  beli  tersebut  dengan  alasan  jual beli  dilakukan  oleh  orang  yang  bukan  berhak.  Atas  dibatalkannya  sertifikat  tersebut,  T. Mulyanto  dan  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin  menggugat  pembatalan  sertifikat  HAT  tersebut  pada Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN).
PTUN Jakarta melalui putusan Nomor: 186/G/2009/PTUN-JKT, tanggal 17 Mei 2010 telah memutuskan yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak diterima ( niet ontvan kelijke verklaard );
40
2. Menghukum  para  penggugat  secara  tanggung  renteng  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp 2.938.000.00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
T.  Mulyanto  dan  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin  mengajukan  banding  atas  putusan  PTUN tersebut.  Penggugat  putusan  PTUN  Jakarta  tersebut  telah  dikuatkan  oleh  PTTUN  Jakarta dengan putusan Nomor 161/B/2010/PT. TUN.JKT tanggal 23 September 2010. T. Mulyanto dan  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin  mengajukan  upaya  kasasi  pada  Mahkamah  Agung  (selanjutnya disingkat MA). Hal yang mendasari T. Mulyanto dan Hioe (Sioe) Lie Njin melakukan upaya kasasi pada MA yaitu karena merasa menjadi pihak yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara  (KTUN)  yang  membatalkan  akta  jual  beli  antara  T.  Mulyanto  dan  Hioe  (Sioe)  Lie Njin,  akan  tetapi  oleh  MA  dalam  putusan  Nomor  63  K/TUN/2011,  amarnya  menolak permohonan kasasi T. Mulyanto dan Hioe (Sioe) Lie Njin.
Putusan  MA  ini  disertai  pertimbangan  hukum  bahwa  bidang  tanah  tersebut sebelumnya telah dijual sehingga jual beli dilakukan oleh orang yang bukan berhak. Putusan MA  tersebut  mengambil  alih  pertimbangan  hukum  putusan  PTUN  yang  memeriksa  pada tingkat  pertama  dan  dikuatkan  oleh  PTTUN  dalam  tingkat  banding  bahwa  bidang  tanah tersebut telah dijual sebelumnya.
T.  Mulyanto  maupun  Tantyo  merupakan  anak  almarhum  Timin,  sehingga  keduanya merupakan  ahli  waris  harta  peninggalan  Timin  di  antaranya  HAT  sengketa.  Pewarisan merupakan  suatu  proses  beralihnya  harta  kekayaan  seseorang  kepada  ahli  warisnya  yang terjadi karena kematian.

## B. METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  dalam  penulisan  ini,maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif,yaitu merupakan penelitian  yang  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai  acuan utamanya,  dalam  hal  ini  dalam  hal  ini  UU  PA,  Perkaban  No.3  Tahun  1999,  Perkaban  No.9 Tahun  1999.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari buku-buku,  artikel-artikel  dan  pendapat  dari  para  pakar  hukum.,  sedangkan conseptual approach adalah  pendekatan  melalui  konsep,  pendapat-pendapat  para  sarjana  yang  ada  di buku-buku  literatur  dan  dosen  pengajar  di  Fakultas  Hukum  Universitas  Surabaya,  serta peraturan  perundang-undangan  lainya  yang  berkaitan  dengan  bahan  hukum  primer sebelumnya.  Pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah “Statute Approach ” dan “ Conceptual Approach” . Statute Approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  dengan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
permasalahan  yang  akan  dibahas. Conceptual  Approach adalah  pendekatan  yang  dilakukan oleh  peneliti  dengan  cara  membahas  pendapat  para  sarjana  sebagai  landasan  pendukung. Penulisan  skripsi  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dari inventarisasi,  dan  selanjutnya  bahan  hukum  tersebut  akan  diklasifikasikan  menurut  obyek penelitian  yang dalam hal  ini berkaitan dengan  materi  yang dibahas  yaitu tentang  perjanjian penggunaan  nuklir  dengan  tujuan  damai,  serta  pada  akhirnya  bahan-bahan  hukum  tersebut disistematisasikan.  Pada  langkah  analisis,  guna  memperoleh  suatu  jawaban  maka  akan digunakan  penalaran  deduktif,  serta  dalam  menjawab  permasalahan  tersebut  digunakan penafsiran sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Memperhatikan uraian kasus tersebut, dapat dijelaskan bahwa dibatalkannya sertifikat HAT  oleh  PTUN,  berarti  putusan  tersebut  tidak  batal  dengan  sendirinya  tetapi  disebabkan adanya  pengajuan  permohonan  pembatalan  HAT  oleh  pihak  yang  berkepentingan  pada Kantor  Pertanahan  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  58  Perkaban  No.  3  Tahun  2011.  Dengan dibatalkannya  sertifikat  HAT  tersebut,  maka  tidak  ada  lagi  bukti  kuat  atas  pemilikan  HAT sebagaimana  dimaksud  oleh  pasal  32  PP  No.  24  Tahun  1997,  karena  dianggap  sebagai pendaftaran  yang  beritikad  tidak  baik,  yakni  pendaftaran  HAT  yang  tidak  memenuhi  syarat administrasi  pendaftaran  tanah.  Pada  pembahasan  ini,  MA  dalam  putusannya  menyatakan bahwa Hioe (Sioe) Lie Njin sebagai pemegang HAT yang telah didaftarkan dan memperoleh bukti  berupa  sertifikat  sebagaimana  pasal  19  UUPA  dianggap  sebagai  pendaftar  yang beritikad tidak baik.
Menurut  pasal  32  PP  No.  24  Tahun  1997,  bagi  pendaftar  yang  beritikad  tidak  baik maka sertifikat HAT dapat dibatalkan. Namun jika merujuk pada asal-usul bidang tanah, baik Tantyo  maupun  T.  Mulyanto  adalah  ahli  waris  dari  Timin,  dan  merupakan  ahli  waris golongan  pertama,  sehingga  kedua  belah  pihak  sama-sama  mempunyai  HAT  sengketa. Apabila Tantyo menjual bidang tanah tanpa persetujuan dari T. Mulyanto dan sebaliknya T. Mulyanto menjual bidang  tanah tanpa persetujuan dari Tantyo, maka jual beli tersebut tidak memenuhi  syarat materiil  sahnya jual beli  yaitu penjual berhak untuk  menjual  sehingga jual beli HAT tersebut batal. Hal ini berarti bahwa putusan MA yang membatalkan sertifikat HAT, dan  membenarkan  PT  Jagad  Pertala  Nusantara  adalah  tidak  benar,  karena  keduanya  tidak mempunyai  hak  untuk  menjual  bidang  tanah  sengketa,  karena  bidang  tanah  yang  dijadikan obyek  jual  beli  adalah  tanah  warisan  milik  ahli  waris  yaitu  Tantyo  dan  T.  Mulyanto  yang keduanya mempunyai hak sama.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
Dibatalkannya  sertifikat  HAT  dari  hasil  pemecahan  tersebut  mengakibatkan  Hioe (Sioe) Lie Njin merasa dirugikan. Kerugian tersebut terjadi tidak  lepas dari  kesalahan PPAT yang menerbitkan akta jual beli HAT sebagaimana dimaksud oleh pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Oleh karena BPN telah menerbitkan sertifikat HAT dan kemudian T. Mulyanto menjual bidang tanah, padahal bidang tanah tersebut sebelumnya telah dijual oleh ahli waris yang lain yaitu Tantyo, yang sebenarnya juga telah salah menjual bidang tanah hingga sampai ke tangan PT Jagad Pertala Nusantara tanpa persetujuan ahli waris yang lain.
Bidang  tanah  dengan  bukti  sertifikat  Hak  Milik  Nomor  188/Pondok  Cina  atas  nama Timin,  seluas  6808  m 2 ,  dijual  oleh  Tantyo  sebagai  ahli  waris  lain  dari  Timin  sedangkan  T. Mulyanto  belum  dibagi  waris,  sehingga  jika  Tantyo  menjual  bidang  tanah  tersebut,  berarti menjual  bidang  tanah  milik  orang  lain.  Demikian  halnya  jika  T.  Mulyanto  mengajukan permohonan pemecahan bidang tanah kepada BPN, jika pemecahan tersebut dikabulkan maka BPN  telah  melakukan  kesalahan  karena  T.  Mulyanto  tidak  berhak  atas  tanah  warisan  yang belum  dibagi  tersebut.  Demikian  halnya  dengan  PPAT  yang  membuat  akta  peralihan  HAT (akta  jual  beli)  dari  T.  Mulyanto  kepada  orang  tua  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin  yang  kemudian dikuasai  atas  dasar  hak  mewaris,  padahal  sertifikat  masih  atas  nama  Timin,  maka  akta  jual beli tersebut adalah cacat hukum. Tantyo maupun T. Mulyanto yang sama-sama sebagai ahli waris  tidak  berhak  untuk  mengalihkan  bidang  tanah  tersebut,  karena  bidang  tanah  warisan tersebut masih atas nama Timin yang belum dibagi.
PPAT seharusnya menolak membuat akta jual beli tanah tersebut, karena penjual tidak berhak untuk menjual  bidang tanah tersebut, demikian halnya dengan BPN seharusnya  tidak menerbitkan  sertifikat  pemecahan  HAT  karena  bidang  tanah  atas  nama  Timin  yang mengajukan permohonan pemecahan adalah T. Mulyanto.
Bidang tanah  yang dipecah atas permohonan HAT oleh T. Mulyanto  yang  kemudian hasil  dari  pemecahan  tersebut  dibagi  menjadi  tiga  bagian  atas  nama  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin, seharusnya sesuai dengan pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, Hioe (Sioe) Lie Njin lebih berhak mendapatkan perlindungan hukum dibandingkan dengan PT Jagad  Pertala  Nusantara yang  juga  mendaftarkan  bidang  tanah  tersebut.  Karena  sertifikat  atas  nama  Hioe  (Sioe)  Lie Njin  dibatalkan  oleh  MA,  apabila  akibat  pembatalan  tersebut  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin  merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap T. Mulyanto berupa ganti kerugian.
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  berkaitan  dengan  putusan  Mahkamah  Agung Nomor  :  63  K/TUN/2011,  yang  membatalkan  akta  jual  beli  antara  T.  Mulyanto  dan  Hioe (Sioe) Lie Njin dapat dijelaskan bahwa T Mulyanto maupun Tantyo sebagai ahli waris Timin
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
yang lain sama-sama berhak atas bidang tanah  sertifikat Hak Milik Nomor 188/Pondok Cina atas  nama  Timin.  Sebagai  ahli  waris ab  intestato mempunyai  hak  mutlak  yang  tidak  dapat disimpangi  dengan  janji  apapun.  Bidang  tanah  tersebut  belum  dibagi  dan  sertifikat  bidang tanah atas nama Timin dibawa oleh T Mulyanto, namun tanpa persetujuan T Mulyanto bidang tanah  tersebut  dijual  oleh  Tantyo  dan  T  Mulyanto  berbekal  sertifikat  hak  milik  tanah  atas nama Timin tersebut menjual kepada pihak lain. Kondisi jual beli bidang tanah tersebut sama- sama tidak berlandaskan hukum dan dapat dikatakan penjual tidak memenuhi  syarat materiil sahnya jual beli tanah, karena tidak mempunyai hak untuk menjual. Bidang tanah merupakan harta  warisan  dan  jika  salah  satu  pihak  menjual  kepada  pihak  lain,  maka  yang  terjadi  atas bidang tanah tersebut adalah tanah sengketa.
Jual beli bidang  tanah  yang tidak memenuhi  syarat  materiil,  meskipun peralihan hak dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT yakni akta jual beli dan telah dilakukan balik nama, baik akta jual beli maupun proses peralihan balik nama atas tanah tersebut adalah cacat  hukum  dan  dapat  dikatakan  batal  demi  hukum.  Jual  beli  bidang  tanah  baik  yang dilakukan  oleh  Tantyo  maupun  T  Mulyanto  yang  batal  demi  hukum  tersebut  jika kenyataannya  MA  dalam  putusannya  hanya  menyatakan  jual  beli  yang  dilakukan  oleh  T Mulyanto  atas  bidang  tanah  tersebut  yang  dibatalkan,  maka  putusan  MA  tersebut  dapat dikatakan  tidak  tepat,  karena  seharusnya  yang  dibatalkan  tidak  hanya  akta  jual  beli  yang dibuat oleh T Mulyanto melainkan juga yang dibuat oleh Tantyo.
Dibatalkannya peralihan HAT antara T. Mulyanyo selaku penjual kepada  Hioe (Sioe) Lie Njin  selaku pembeli, jika Hioe (Sioe) Lie Njin merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan ganti kerugian. Perihal gugatan ganti kerugian dapat timbul karena adanya perbuatan ingkar  janji  atau  wanprestasi  maupun  karena  adanya  perbuatan  melanggar  hukum  atau onrechtmatige daad. Gugatan ganti kerugian atas dasar ingkar janji karena tidak terpenuhinya kewajiban  yang timbul dari adanya perjanjian, dalam hal  ini perjanjian jual beli  yang dibuat antara  T.  Mulyanto  dengan  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin.  Apabila  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin  merasa dirugikan  karena  tidak  dapat  memiliki  obyek  jual  beli,  dapat  menggugat  T.  Mulyanto  atas dasar perbuatan  melanggar hukum,  yakni menjual barang  yang bukan miliknya dan jual beli tersebut tidak memenuhi syarat materiil sahnya jual beli tanah.  Di dalam jual beli HAT harus memenuhi syarat materiil yakni penjual mempunyai hak untuk menjual, pembeli mempunyai hak untuk membeli, tanah tidak dalam sengketa dan telah sepakat mengenai barang dan harga. Oleh  karena  syarat  materiil  yakni  penjual  berhak  untuk  menjual  tidak  terpenuhi,  maka  jual beli  tersebut  menjadi  batal  demi  hukum  dan  dianggap  tidak  pernah  terjadi  jual  beli  yang
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 3 Januari 2022
obyeknya  HAT.  Hioe  (Sioe)  Lie  Njin  yang  merasa  dirugikan  dapat  menggugat  ganti  rugi terhadap T. Mulyanto atas dasar telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

## a. Simpulan
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  sebagaimana  bab  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan bahwa putusan MA Nomor 63 K/ TUN/2011 yang membatalkan akta jual beli antara T. Mulyanto dan Hioe (Sioe) Lie Njin adalah tidak tepat, karena:
1. Bidang  tanah  seluas  6808  m 2 atas  nama  almarhum  Timin,  merupakan  harta  warisan yang  belum  dibagi  dua  ahli  warisnya  yaitu  Tantyo  dan  T  Mulyanto,  masing-masing mempunyai hak yang sama atas harta warisan.
2. Bidang  tanah  tersebut  dijual  oleh  Tantyo  kepada  PT  Jagad  Pertala  Nusantara  tanpa bukti sertifikat, karena sertifikat masih dipegang oleh T. Mulyanto yang dijual kepada Hioe (Sioe) Lie Njin.

## b. Saran Tindak Lanjut
1. Hendaknya  dengan  meninggalnya  pewaris,  para  ahli  waris  sesegera  melakukan pembagian  harta  waris  melalui  Akta  Pembagian  Hak  Bersama  (APHB)  di  hadapan notaris  yang  berwenang.  APHB  dibuat  manakala  ada  sebidang  tanah  yang kepemilikannya  adalah  milik  bersama  dari  beberapa  orang,  kemudian  akan  dibuat menjadi milik satu orang atau lebih yang nantinya jadi pemilik HAT tersebut.
2. Satu APHB dapat memuat satu atau beberapa bidang tanah sekaligus, satu APHB juga dapat  memuat  beberapa  letak  bidang  tanah  dibeberapa  wilayah  kerja  notaris.  Dalam hal bidang tanah terletak pada beberapa daerah maka pembuatan APHB dapat dipilih akan  dibuat  dinotaris  pada  daerah  kerja  mana  yang  dipilih  oleh  kesepakatan  para pihak.  Namun  blangkonya  nanti  diberikan  kepada  masing-masing  wilayah  kerja notaris dimana bidang tanah tersebut masing-masing berada. Proses selanjutnya sama seperti pembuatan akta lainnya.
3. T.  Mulyanto  seharusnya  mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali  atas  putusan MA  Nomor  63  K/TUN/2011  dengan  alasan  dalam  putusan  terdapat  suatu  kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana pasal 67 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 TAHUN 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah  Agung  dan  melanggar  asas keadilan dan kecermatan.
Vol 19 No 3 Januari 2022

## DAFTAR BACAAN
Hadjon,  Philipus  M  2, Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan  yang  Bersih , Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar,  Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial , LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, Buku  I  Beberapa  Pengertian  Dasar  Hukum  Tata  Usaha  Negara , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
Lotulung,  Paulus  Effendi, Himpunan  Makalah  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik (AAUPB ), Citra Aditya Bhakti, Jakarta.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum  Perikatan ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragin, Pokok-pokok Hukum Perikatan , 1985.
Parlindungan, AP, Pendaftaran Tanah Di Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1999.
Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung, 1991.
Santoso,  Urip, Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, 2010.
Soerodjo, Irawan, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia , Surabaya, 2003.
Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata , Alumni, Bandung, 1998.
Vollmar, Inleiding  tot  de  studie  van  het  Nederlands  Burgerlijk  Recht ,  Terjemahan Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta, 1962.
Wignjodipuro,  Surojo, Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum  Adat ,  Sumur  Bandung,  Jakarta, 1982.