## Donggala: From Imperialism to the Regency Establishment

## DONGGALA:

## FROM  IMPERALISM TO THE REGENCY ESTABLISHMENT
Oleh:
Lukman Nadjamuddin 1 and Idrus 2

## Abstract
The  Effort  exerted  by  the  Dutch  to  conquer  Banawa  Kingdom,  particularly Donggala  City,  began  with  the  assumption  derived  from  economic  and  political calculation that the confiscation would make it possible for the Dutch to pacify its trade channel  in  Makasar  narrows  and  extend  economic  exploitation,  given  that  Donggala had  a  strategic  port,  related  to  the  chain  of  Archipelago’s  trade.  The  method  of confiscation-friendship  relation  was  not  realized  because  resistances,  in  the  form  of physical attack- began to come forward. In Donggala, Molanda played a role as the main actor in the rebellion. In Sigi, Toma I Dompo consistently attacked, both after and before arrested in Sukabumi. In Sojol, Toma Tarima along with his son assailed the Dutch and in Kulawi, Toma Itorengke set about the Dutch as well.
During  the  Japanese  imperialism,  the  education  system  of the  Dutch  was eliminated, and replaced with Japanese education which required to speak  Japanese and Indonesia  languages,  to  sing  Kimigayo,  to  give  respect  to  Hinomaru,  to  do  Seikrei, Kinrohosyi  and  Taiso.  The  social  and  political  organization  was  limited,  while  those which supported the mass mobilization were established, such as Seinendan. This led the nationalists  to  do  the  underground  movement.  In  the  agriculture,  native  people  were obligated  to  plant  cotton,  rice,  corn  and  cassava  as  to  overcome  the  lack  of  food  and clothing.
After the independence was announced, Donggala faced by two struggle  NICA attack  and to  establish  the  Donggala Regency.  The  effort  to  maintain  the  freedom  was conducted  in  two  ways,  physical  struggle  and establish  of  social  and  political organization,  while  the  establishment  of  Donggala  Regency  gained  two  important momentum;  the  establishment  of  Administrative  region  of  Donggala  on  the  basis  of Sulawesi  Governor’s  verdict  no.  633  on  October  25 th ,  1951  and  the  establishment  of Donggala Regency on the basis of Government regulation no.33 on August 12 th .1952.
Keyword : Donggala, Imperialism, Regency.
1 Dosen  pada  Program  Studi  Pendidikan  Sejarah  serta  pembantu  dekan  III  FKIP Universitas Tadulako, Palu.
2 Widyaiswara pada LPMP Sulawesi Tengah serta dosen luar biasa pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Tadulako, Palu.

## Donggala: From Imperialism to the Regency Establishment

## A. Pendahuluan
Donggala  yang  menjadi  fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  sebuah kota  tua  yang  kondisi  masyarakatnya  heterogen  dan  sejak  lama  telah berinteraksi  dengan  dunia  luar.  Meskipun  demikian,  kajian  sejarah  lokal  oleh sejarawan  yang  berkembang  pesat  belakangan  ini  belum  banyak  menyentuh Donggala.   Muklis   Paeni 3 merumuskan   bahwa   sejarah   lokal   berhubungan dengan kisah dari hal ikhwal masa lampau masyarakat yang berada pada suatu ruang  lingkup  geografis  yang  terbatas.  Keterbatasan  ruang  lingkup  geografis tidak berarti meniadakan pengaruh luar yang merubah keadaan lokal.
Sebutan  Donggala  bersumber  dari Don  'Nggolo, nama  kapten  kapal Spanyol yang merapat di muara Teluk Palu pada tahun 1200 untuk mengisi air tawar. Sebutan Don 'Nggolo kemudian berubah menjadi Donggala sesuai dialek setempat  dan  sejak  itu  kata  Donggala  mulai  diperkenalkan. 4 Dalam  literatur Perancis  kata  Donggala  disebut  dengan  kata Dunggally .  Pemuatan  kata Dunggally tersebut  dapat  dilihat  dalam  peta  tua  Pulau  Sulawesi  yang  dibuat pada tahun 1805 oleh D. Woodard, sementara peta Pulau Sulawesi yang dibuat oleh  Lodocus  Hondius  pada  tahun  1611,  Donggala  disebut  dengan  istilah Durate. 5
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengikuti  prosedur  kerja dalam penelitian sejarah yang dikemukakan oleh Isaiah Berlin 6 , yakni berusaha menemukan,  melukiskan,  dan  menerangkan  aspek  sosial  serta  akibat  yang ditimbulkan  oleh  apa  yang  dilakukan  dan  diderita  manusia.  Menurut  Louis Gottschalk 7 prosedur  metode  sejarah  meliputi  pengumpulan  informasi  yang diperlukan  dari  berbagai  sumber,    pengujian    otentisitas  sumber-sumber  yang didapatkan  (kritik  eksternal)  dan  penentuan  kredibilitas  sumber-sumber  yang ditemukan (kritik internal).
3 Muklis  Paeni,  1985.  Sejarah  Kabupaten  Daerah  Tk.  II  Sidenreng-Rappang,  Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, hal ii.
4 Andi  Mas  Ulun  Parenrengi  Lamarauna,  1998.  Pelabuhan  Donggala  dalam  Tinjauan Sejarah. Manuskrip, hal 1.
5 E.J.  BRILL, 1918.  "La Cartographic Neerlandaise  de La Celebes, D'Apres  Des Modeles Etrangers  1590-1670,"  dalam:  E.  C.  Abendanon, Expedition  De  La  Celebes  Centra  Ie,  Voyages Geologiques  Et  Geographiques  A  Travers  La  Celebes  Centrale  1909-1910 .  Leyde:  Librairie  et Imprimerie Ci-Devant, hal 1457.
6 T.B. Bottomore, 1971. S ociology: A Guide to Problem and Literature . London: George Alien & Unwin Ltd, hal 308.
7 Louis Gottschalk, 1986. Terj. Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal 32.

## Donggala: From Imperialism to the Regency Establishment
Jenis-jenis  sumber  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber primer  dan  sekunder.  Sumber  primer  berupa Besluit  van  Gouverneur  Generaal , Besluit van Resident Manado, Memorie van Overgave Afdeling  Donggala, Koloniaal Verslag , Indische Verslag , Politik Verslag , Regeerings Almanak van Nederlandsch Indie , dan Staatsblad van Nederlandsch Indie . Sumber sekunder adalah buku, jurnal, dan hasil wawancara saksi sejarah atau yang memiliki pengetahuan tentang sejarah Donggala, terutama pada masa pendudukan Jepang dan setelah kemerdekaan.
Penelitian  ini  berusaha  menjawab  pertanyaan:  (1)  bagaimana  bentuk hegemoni  pemerintahan  Belanda  dan  resistensi  yang  muncul;  (2)  bagaimana proses  pendudukan  Jepang  dan  dampaknya  dalam  kehidupan  sosial;  dan  (3) bagaimana  dinamika  setelah  kemerdekaan  dan  proses  penetapan  Donggala sebagai Kabupaten?

## B. Hegemoni Pemerintahan Belanda dan Munculnya Resistensi
Berdasarkan  surat  keputusan  Gubernur  Jenderal  tanggal  18  Agustus 1924, 8 Sulawesi  memiliki  dua  karesidenan,  yakni  Sulawesi  serta  bawahannya dan  Manado.  Untuk  karesidenan  Manado  terbagi  dalam  lima  afdeling,  yakni: Afdeling  Manado,  Afdeling  Gorontalo,  Poso,  Donggala,  dan  Afdeling Kepulauan  Sangihe  &  Talaud.  Afdeling  Donggala  terbagi  dalam  empat onderafdeling  yakni:  Onderafdeling  Donggala,  Palu,  Parigi,  dan  Onderafdeling Tolitoli.  Perkembangan  berikutnya,  Afdeling  Donggala  berubah  menjadi Afdeling    Sulawesi    Tengah    yang    diikuti    dengan    pembagian    sejumlah onderafdeling  sebagai  berikut: 9 (1) Teluk  Palu,  yang  mencakup  daerah  Palu,
Sigi-Biromaru, Dolo, Rindau, Dolo Kaleke, Banawa atau Donggala, Tavaeli dan daerah sekitarnya di bawah civiel gezaghebber yang berkedudukan di Donggala;
(2) Tolitoli di bawah seorang civiel gezaghebber yang berkedudukan di Kampung Baru;  dan  (3)  Teluk  Tomini  yang  mencakup  Moutong,  Sigenti,  Kasimbar, Toribulu, Ampibabo, Parigi, Sausu, Poso, Tojo, Kepulauan Togean dan Una-Una serta Mapane di bawah Kontrolir.
8 Staatsblad Nederlansch-Indie No. 366, tahun 1927 dan Army van den Boch, op.cit ., hal 138.
9 ANRI,   “Besluit   van   Gouverneur   Generaal   9   December   1904”,   bundel Algemeen Secretarie .

## Donggala: From Imperialism to the Regency Establishment
Sektor  ekonomi  yang  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  dan menentukan  perkembangan  Donggala  menjadi  sasaran  eksploitasi  pemerintah Belanda sejak  dekade  terakhir  abad  XIX  dan  semakin  intensif ketika  memasuki abad  XX.  Kebijakan  ekonomi  kolonial  bukan  hanya  ditopang  oleh  kepentingan pemerintah  kolonial,  tetapi  juga  ditentukan  oleh  kepentingan  kapitalis  swasta. Bersamaan  dengan  intensifikasi  dalam  perdagangan  kopra  di  Makassar  dan Manado,  pemerintah  Belanda  juga  mencoba  untuk  mencari  pasokan  kopra dalam jumlah memadai di Donggala. 10
Untuk  kepentingan  pengangkutan  kopra  dari  pelabuhan  Donggala  ke Jawa  dan  Eropa,  pemerintah  kolonial  membuat  kontrak  dengan  perusahaan perkapalan Koninklijke  Paketvaart  Maatschappij (KPM)  yang  menerima  hak monopoli  untuk  mengelola  armada  pengangkutan  di  seluruh  wilayah  Hindia Belanda.  KPM  memiliki  kapal-kapal  yang  digerakkan  oleh  tenaga  uap  dengan tonase  cukup  besar.  Dengan  demikian  KPM  berhasil  menghubungkan  antara Jawa  dan  seluruh  wilayah  di  luar  Jawa,  kemudian  menghubungkan  antara daerah-daerah  tertentu  di  luar  Jawa  dan  Jawa  dengan  pusat-pusat  konsumen produk   tropis   di   Eropa   dan   Asia. 11 Dari   14   jalur  pelayarannya,   KPM mencantumkan  pelabuhan  Donggala  sebagai  salah  satu  jalur  yang menghubungkan  pelabuhan  Surabaya  dengan  pelabuhan  Makassar  dan Manado.
Produk lain yang menjadi sasaran eksploitasi adalah hasil hutan terutama kayu besi, kayu hitam, rotan, dan damar, karena harganya yang mahal di pasar internasional.  Kayu  dan  produk  hutan  lainnya  diangkut  dengan  kapal-kapal KPM  dari  pelabuhan  Donggala,  kemudian  dibawa  ke  pasar  lelang  kayu  di Surabaya dengan harga yang tinggi, sehingga pemerintah Belanda memperoleh keuntungan  yang  besar. 12 Dalam  eksploitasi  kayu,  pemerintah  kolonial mengalami  kesulitan,  karena  prasyarat  utama  yang  diperlukan  adalah ketersediaan   modal   usaha   dan   pengetahuan   memadai   tentang   hasil   hutan
10 H.J.  Vingerhoets,  1933.  "Coprahcontracten  in  de  Minahassa",  dalam Koloniaal Tijdschrift , jilid ke-22, hal 301 - 310.
11 J.A.  Campo,  1994.  "Steam  navigation  and  state  formation",  dalam  Robert  Cribb  (ed.) The Late Kolonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880- 1942. Leiden: KITLV Press, hal 18. Posisi yang diraih oleh KPM dalam pelayaran uap di Hindia Belanda ini sering digambarkan sebagai monopoli baru oleh sebuah perusahaan perkapalan atas perdagangan dan pengangkutan inter-regional dan internasional.
12 J.S.  van  Braam,  1914.  "De  Buitenbezittingen  en  het  boschwezen", Tijdschrift  voor Binnenlands Bestuur , jilid 47, hal 275-290. Surabaya merupakan pusat lelang kayu untuk kawasan Indonesia bagian Timur.

## Donggala: From Imperialism to the Regency Establishment
tersebut. Kedua prasyarat itu tidak dimiliki oleh pemerintah kolonial,  sehingga solusi  yang  ditempuh  adalah  melibatkan  pihak  swasta  untuk  memborong konsesi  ekploitasi  hutan.  Pada  tahun  1891  dilakukan  pelelangan  untuk eksploitasi  kayu  selama  40  tahun  dan  penawar  tertinggi  diajukan  oleh  firma Lamerts van Bueren. 13 Sebelum melakukan eksploitasi, perusahaan ini membagi tiga  hutan  Dampelas  yakni Levono, Mafida,  dan Kaliburu. Firma  ini membuka kantor  cabang  di  Batusuya  untuk  mengawasi  eksploitasi  hutan  di  Dampelas. Kebutuhan  tenaga  kerja  dipenuhi  dengan  cara  mendatangkan  para  kuli  tebang dari daerah lain dengan gaji harian.
Firma  Lamerts  van  Beuren  mengeksploitasi  secara  besar-besaran  jenis- jenis kayu dan hasil hutan yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Dalam  masa  kontrak  selama  40  tahun,  Firma  Lamerts  van  Beuren  tidak melakukan  peremajaan  sehingga  hutan  Dampelas  menjadi  gundul  dan  kritis. Ketika  pemerintah  kolonial  membutuhkan  kayu  untuk  pembangunan infrastruktur,  harus  membeli  dengan  harga  tinggi  dari  firma.  Hal  ini  dianggap sebagai  kerugian  bagi  pemerintah  kolonial,  sehingga  Residen  Manado mengusulkan  kepada  pemerintah  pusat  di  Batavia  agar  tidak  memperpanjang konsesi  Firma  Lamerts  van  Beuren  tersebut.  Pada  tahun  1931,  ketika  masa konsesi  firma  ini  berakhir  dan  meminta  perpanjangan  konsesi,  pemerintah Batavia menolak kemudian mengambil alih konsesi hutan Dampelas dari firma tersebut. 14
Sasaran  monopoli  lainnya  oleh  pemerintah  kolonial  adalah  garam.  Di Donggala,  terutama  di  daerah  Banawa,  pembuatan  garam  dilakukan  secara tradisional  yakni  menguapkan  air  laut.  Konsumen  garam  terbesar  terdapat  di Banawa Selatan dan Sirenja karena kondisi geologi kedua daerah ini yang tidak memungkinkan  pembuatan  garam  sehingga  harus  membeli  dari  tempat  lain. Ketika  terjadi  pertumbuhan  ekonomi  dan  perluasan  pemukiman  di  Donggala, kebutuhan garam sebagai konsumsi sehari-hari semakin meningkat. Pemerintah kolonial  melihat  peluang  tersebut  sebagai  sesuatu  yang  menguntungkan sehingga mengambil alih perdagangan garam. 15
Untuk  menopang  akses  ekonomi  dan  politik,  pemerintah  membangun jalan, antara lain: (1) Donggala-Watusampu 20 km; (2) Donggala-Tulongano 21
13 Koloniaal Verslag over het jaar 1891 , hoofdstuk C, hal 16 - 17.
14 ANRI, “Besluit  van  Resident  Manado  17  Agustus 1931  no. 28/1/3”,  bundel Algemeen Secretarie .
15 ANRI, “Agenda Nomor 11952/07”, bundel Algemeen Secretarie .

## Donggala: From Imperialism to the Regency Establishment
km  sepanjang  pantai  dari  Limboro;  (3)  Tondo  (batas  Palu-Tavaeli)-Siojong  144 km; dan (4) Donggala ke arah Selatan sampai Siruyu 35 km dengan dua cabang Tanjung  Karang  32  km  dan  Kola-Kola  2  km  sebagai  perpanjangan  jalan  di Polege  (jalan  ini  menuju  ke  Siruyu  arah  Selatan)  ke  arah  Watu  dan  Surumana. Setelah  pembuatan  jalan  dirampungkan,  program  berikutnya  membuat jembatan, terutama yang menghubungkan antara kota Donggala dan pelabuhan yang menghabiskan biaya sebesar f 3.713.59.
Menyadari  peran   strategis   pelabuhan   Donggala,   pemerintah   Belanda membangun  sejumlah  fasiltas,  seperti  gudang  dan  dermaga.  Peran  strategis tersebut sudah lama berlangsung, karena pada masa pemerintahan Raja Banawa II,  pelabuhan  Donggala  ramai  dikunjungi  perahu-perahu  besar  dan  kapal dagang  milik  orang  asing, 16 bahkan  pada  era  pemerintahan  Raja  Banawa  III, berperan  sebagai  "penghubung"  dengan  kerajaan-kerajaan  luar  seperti kesultanan  Ternate,  kerajaan  Gowa,  Bone,  dan  Mandar  untuk  kepentingan perdagangan kopra, rotan, kayu, damar, dan sapi. Pada masa pemerintahan raja Banawa  V,  pelabuhan  Donggala  menjadi  tempat  bertemu  antara  pedangang Gujarat,  Cina,  dan  Arab,  sehingga  perhiasan  emas,  permata,  serta  kain  dan benang sutra berdatangan di Pelabuhan Donggala yang dibarter dengan kopra, rotan,  dan  damar. 17 .  Stibbe  mencatat  bahwa  tahun  1914.  Pelabuhan  Donggala menjadi  pelabuhan  terbanyak  kedua  dikunjungi  kapal-kapal  asing  jenis  kapal uap  dan  kapal  layar  setelah  pelabuhan  Manado  dalam  wilayah  Residen Manado. 18
Obsesi  Pemerintah  Belanda  untuk  menjadikan  Donggala  sebagai  basis perekenomian  di  Sulawesi  Tengah  disertai  hegemoni  politik  berdampak  pada munculnya  resistesi  dalam  bentuk  perang  fisik  di  berbagai  daerah.  Di  kota Donggala,  Malonda  mengambil  peran  sebagai  aktor  utama  pembangkangan terhadap  Belanda;  Di  Sigi,  Toma  I  Dompo,  secara  konsisten  melawan,  baik sebelum  ditawan  maupun  setelah  ditawan;  Di  Sojol,  Toma  Tarima  bersama anaknya  melawan  Belanda;  dan  di  Kulawi  Toma  Itorengke  melakukan  hal serupa.  Dari  sekian  banyak  bentuk  perlawanan  terhadap  Belanda,  tampaknya sumber  tertulis  lebih  banyak  menjelaskan  tentang  Toma  I  Dompo.  Perlawanan Toma I Dompo, terutama disebabkan oleh kerja wajib dalam penyediaan lahan
16 Andi  Mas  Ulun  Parenrengi  Lamarauna,  1998.  Pelabuhan  Donggala  dalam  Tinjauan Sejarah. Manuskrip, hal 2.
17 Ibid ., hal 3.
18 Stibbe, D.G. 1935. Encyclopaedic Van Nederlandsch Indie , S-Gravenhage: Martnus Nijhoff, hal. 395
untuk pembangunan jalan, material bangunan yang ada di lokasi pembangunan tanpa  ganti  rugi,  dan  tenaga  kerja  wajib  tanpa  dibayar.  Ketiga  tuntutan    itu dianggap  oleh  Toma  I  Dompo  sebagai  pelanggaran  atas  kewenangannya  dan akan banyak merampas tanah di wilayah Biromaru.
Pada  awal  Desember  1904,  Engelenberg  memerintahkan  memulai pembangunan  jalan  di  Tambarana.  Ditempat  ini,  Toma  I  Dompo  diwajibkan untuk menyiapkan tenaga kerja dan material bangunan. Ketika hari mulai siang para  pekerja  istirahat,  Engelenberg  memerintahkan  agar  terus  bekerja,  tetapi mereka  menolak.  Engelenberg  memerintahkan  aparat  pribumi  untuk  bertindak tegas,  akibatnya  rakyat  menjadi  marah  dan  menyerang  aparat  pemerintah. Pertempuran  tidak  dapat  dihindarikan.  Beberapa  orang  aparat  pemerintah terbunuh  dan  terluka,  tetapi  Engelenberg  dan  Intje  Dahlan  berhasil menyelamatkan diri.
Engelenberg  segera  meminta  kepada  komandan  pasukan  Belanda  di Donggala, Kapten Mazee, untuk mengirim pasukan ke Tambarana. Orang-orang Biromaru  yang  dipimpin  Toma  I  Dompo  masih  menguasai  Tambarana sepanjang  hari  dan  bertekad  untuk  melakukan  perlawanan.  Pasukan  Belanda yang  terdiri atas  20-an  serdadu bersenjata api tiba  di Tambarana dan langsung menyerbu  pengikut  Toma  I  Dompo.  Pertempuran  terjadi  kembali,  pasukan Belanda  berhasil  membubarkan  konsentrasi  orang  Biromaru.  Beberapa  korban jatuh  dan  lainnya  lari  menyerahkan  diri  kepada  Engelenberg  dan  bersedia mengerjakan jalan sesuai dengan instruksinya. 19 Di antara mereka adalah Papa I Jaelani  dan  Papa  I  Tarumpae  yang  bersedia  membayar  denda  sebagai kompensasi  atas  perbuatan  mereka.  Engelenberg  tidak  mentaati  janji  yang diberikan  bahwa  mereka  yang  menyerah  dan  telah  membayar  pajak  akan dibebaskan dan dikembalikan pada posisinya. Kedua pembantu Toma I Dompo tersebut  tetap  ditahan  dan  diadili.  Pada  bulan  September  1905  atas  keputusan Landraad  Donggala,  Papa  I  Jaelani  dan  Papa  I  Tarumpae  tidak  diperkenankan tinggal  di  wilayah  Sulawesi  Tengah.  Pada  bulan  Oktober  1905,  beberapa  tokoh pengikut  Toma  I  Dompo  antara  lain;  Hanusu  dan  penguasa  Pakawa ditangkap. 20
19 Koloniaal Verslag over het jaar 1906,  hoofdstuk  C.  Di  antara mereka  yang  berhasil lolos adalah Papa I Lila dan Uma I Baturu yang merupakan orang-orang kepercayaan Karanjalemba atau Toma I Dompo untuk memimpin orang-orang Biromaru.
20 Koloniaal Verslag over het jaar 1910. Daerah Pekava belum aman meskipun penguasanya telah   ditangkap,   Pimpinan   baru   yaitu   I   Gompo   tetap   tidak   mau   menjalankan   perintah
Setelah keamanan di  Tambarana dipulihkan,  pasukan  Belanda  di  bawah pimpinan  Kapten Mazee bergerak  menuju Biromaru untuk  menangkap  Toma I Dompo.  Tanpa  banyak  perlawanan,  Biromaru  berhasil  diduduki  dan  Toma  I Dompo  bersama  keluarganya  ditangkap  dan  ditahan  di  Watunonju  sebelum dibawa  ke  Donggala. 21 Setelah  interogasi  terhadap  Toma  I  Dompo  dilakukan, Engelenberg menerima perintah dari Residen Manado untuk membawa Toma I Dompo ke  Manado  menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri (landraad) di Manado.  Ketika  sampai  di  Manado,  Toma  I  Dompo  langsung  dimasukkan dalam  penjara  untuk  mempermudah  pengumpulan  bukti  dan  data  mengenai keterlibatannya  dalam  gerakan  melawan  pemerintah.  Dalam  persidangan  pada pertengahan  Mei  1906,  dituduh  dengan  dakwaan  primer  melakukan  makar terhadap  pemerintahan  yang  sah  dan  dakwaan  sekunder,  dianggap  telah membangkang  instruksi    pemerintah  untuk  membuat  jalan    dari  Biromaru  ke Donggala,  melanggar korte  verklring yang  telah  ditandatanganinya,  dan menghambat  program  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Landraad maupun   Residen   Manado   tidak   bisa   menjatuhkan   vonis sehingga  menyerahkan  besarnya    hukuman  bagi  Toma  I  Dompo  kepada pemerintah  pusat  di  Batavia.  Atas  pertimbangan  dari  Direktur  Kehakiman, Gubernur  Jenderal  J.  B.  van  Heutsz  diputuskan  hukuman  sepuluh  tahun pembuangan  di  Sukabumi.  Setelah  mempertimbangkan  usul  dari  Direktur Pemerintahan (Binnenlandsch  Bestuur), 22 pada  minggu  pertama  bulan  Juni  1906, Toma I Dompo diberangkatkan ke Sukabumi dengan kapal uap milik KPM.
Sampai  tahun  1913,  stabilitas  keamanan  di  Sigi  tidak  bisa  dikendalikan, terutama di pegunungan Larangganau dan Pekava, serta kerja wajib yang sukar diterapkan.  Pemerintah  kolonial  mengambil  kebijakan  untuk  mengembalikan Toma  I  Dompo  dari  Sukabumi.  Pengaruh  Toma  I  Dompo  yang  masih  besar  di Biromaru  menjadikan  pemerintah  Belanda  berharap  dapat  membuat kesepakatan  dengan  Toma  I  Dompo  agar  bersedia  menjadi  mediator  untuk melaksanakan  instruksi  dalam  membuka  jalan  di  pedalaman.  Toma  I  Dompo
pemerintah  dan  akhirnya  pasukan  militer  dikirim  ke  Pekava  tanggal  1  September  1909  untuk memaksanya menyerah.
21 Koloniaal  Verslag  over  het  jaar 1906,  hoofdstuk  C.  Menurut  laporan  Kapten  Mazee, dalam perjalanan kembali dari  Biromaru  perlawanan  pengikut  Toma I  Dompo  jalan Biromaru- Palu  sangat  mengganggu.  Akibatnya  untuk  sementara  Toma  I  Dompo  ditempatkan  di Watunonju dan tidak dibawa ke Donggala.
22 ANRI, Besluit van Gouverneur Generaal 3 Juni 1906 no. 14, bundel Algemeen Secretarie .
juga  akan  dijamin  dikembalikan  pada  posisi  lamanya  sebagai  penguasa Biromaru  dan  diminta  untuk  menenangkan  kembali  daerah  Larangganau  dan Pekava. Atas keputusan dari pemerintah di Batavia, maka pada bulan Juni 1915, Toma  I  Dompo  dibebaskan  dari  tahanannya  di  Sukabumi  dan  kembali  ke Biromaru. 23
Setibanya  di  Biromaru,  sesuai  dengan   instruksi  pemerintah  Belanda, Toma  I  Dompo  menemui  para  pemimpin  To  Larangganau  di  pegunungan Biromaru.  Pertemuan  yang  berlangsung  bulan  November  1916  dengan  para tokoh  To  Larangganau,  dimanfaatkan  untuk  menyampaikan  maksudnya mengembalikan  kekuasaan  kerajaan  Biromaru  seperti  sebelum  tahun  1907. Pembicaraan kemudian tidak lagi menyangkut masalah pembukaan jalan, tetapi menyusun  kekuatan  untuk  melawan  tekanan  pemerintah  kolonial.  Para bangsawan  Biromaru  dan  penguasa  yang  berpengaruh  di  Larangganau mendukung maksud tersebut. 24
Pada akhir Maret 1917, Toma I Dompo mengundang tokoh Biromaru dan Larangganau dalam upacara adat Mentaka di desa Manusi untuk meminta restu para  roh  leluhur  agar  memberikan  kemenangan  dalam  peperangan.  Upacara adat  ini  ditandai  dengan  pemotongan  seekor  kerbau  dan  boneka  kayu  yang melambangkan  seorang  budak.  Darah  kerbau  kemudian  dipercikkan  kepada semua orang yang hadir karena dianggap sebagai zimat kekebalan menghadapi senjata musuh. Setelah berakhirnya upacara itu, seruan perlawanan disebarkan ke  segala  penjuru  hingga  ke  Palu. 25 Rencana  tersebut  diketahui  oleh Civiel Gezaghebber Palu, sehingga memerintahkan pasukan militer untuk berangkat ke Biromaru  yang  dengan  cepat  berhasil  mengepung  rumah  Toma  I  Dompo  dan menangkapnya  tanpa  perlawanan.  Toma  I  Dompo  kemudian  dibawa  ke Donggala  untuk  diadili  dengan  tuduhan  penyalahgunaan  kekuasaan,  dan kembali dijatuhi hukuman seumur  di Sukabumi. 26
23 Koloniaal Verslag over het jaar 1915, hoofdstuk C, hal 33-34. Pengaruh Toma I Dompo ini masih cukup  besar  yang dari  penyambutan para  bangsawan Biromaru  di  pelabuhan Donggala ketika kembali dari pengasingan.
24 ANRI,  “Missive  van  Gouvernement  Secretaris  tanggal  3  November  1916  no.  461”, bundel Algemeen  Secretarie .  Residen  Kroon  dan  Asisten  Residen  Grijzen  telah  menyampaikan keberatannya  terhadap  pengembalian  Toma  I  Dompo  ke  Biromaru  karena  keduanya  menduga bahwa akan timbul masalah baru dengan tokoh ini.
25 Koloniaal Verslag over het jaar 1917, hoofdstuk C, hal 33-34.
26 ANRI,  “Nota  voor  den  adviseur  voor  de  bestuurszaken  der  buitenbezittingen ajun  adviseur  voor  Bestuurszaken  der  Buitenbezittingen  AJ.  Knaap”, Besluit  van Gouverneur Generaal 12 Mei 1917 no. 1, bundel Algemeen Secretarie . Toma I Dompo
Orang-orang  Larangganau  di  bawah  pimpinan  I  Ngaja  yang  mendengar berita  tentang  penangkapan  Toma  I  Dompo,  melarikan  diri  ke  pegunungan untuk menghindari penangkapan pasukan kolonial. Pengejaran terus dilakukan, sehingga  pada  bulan  Oktober  1917,  I  Ngaja  berhasil  ditangkap  dan  dibawa  ke Biromaru.  Orang-orang  Larangganau  diperintahkan  untuk  kembali  ke pemukimannya,  tetapi  sebagian  besar  tetap  melakukan  perlawanan  hingga  ke daerah Sausu. Meskipun semua perlawanan berhasil dipatahkan, tetapi aktivitas di Larangganau masih dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Karena  itu,  pada  bulan  Oktober  1918  dengan  alasan  untuk  merayakan  panen besar,  Kontrolir  Palu  melaksanakan  pesta  rakyat  di  kampung  Janu,  tempat pemukiman  orang-orang  Larangganau  yang  menyerah  dan  berharap  para pelarian  yang  lain  bersedia  kembali.  Keinginan  ini  tidak  terwujud,  sehingga Kontrolir  Palu  mengirim  tiga  orang  tokoh  Larangganau  untuk  mendatangi orang-orang  yang  masih  bersembunyi  di  Sausu.  Para  pemberontak  di  bawah pimpinan  Labarisi  tidak  bersedia  menyerah,  tetapi  sebaliknya  menyerang utusan Kontrolir Palu tersebut. 27
Kontrolir  Palu  kemudian  mengirimkan  pasukan  untuk  mengejar  para pemberontak  Larangganau.  Akibat  serangan  ini,  kaum  pemberontak  terpecah menjadi dua: satu kelompok di bawah pimpinan Labarisi bertahan di Biromaru, sementara  kelompok  lain  di  bawah  pimpinan  Lalowe  bergerak  menuju  Parigi. Pengejaran terhadap  keduanya  terus dilakukan,  sehingga  pada  bulan Juli 1919, Lalowe  terdesak  dalam  suatu  operasi  militer  di  Parigi  dan  tertangkap.  Lalowe dibawa  ke  Palu  untuk  diadili.  Melalui  operesi  militer  pada  bulan  Desember 1919,  Labarisi  berhasil  ditangkap  di Biromaru  kemudian  ditahan  di Palu.  Sejak itu  perlawanan  masyarakat  Larangganau  berhenti, 28 tetapi gangguan  keamanan yang  bersifat  kriminal  masih  terus  berlangsung  sampai  akhir  pemerintahan Belanda.

## C. Pendudukan Jepang
Pada  bulan  April  1942,  pasukan  Angkatan  Laut  Jepang (Kaigun) tiba  di Donggala  dengan  kapal  penjelajah  bersama  beberapa  kapal  pemburu  torpedo, kemudian  menemui  raja-raja  lokal  di  Donggala.  Sebelum  pendaratan  dimulai, Pelabuhan Donggala dihujani bom sehingga bangunan sepanjang pantai hancur
dituduh  menyalahgunakan kepercayaan  yang diberikan kepada pemerintah  Belanda dan menjadi tokoh pengganggu keamanan dan ketertiban di wifayah Sulawesi Tengah.
27 Koloniaal Verslag over het jaar 1919, hoofdstuk C, hal. 71.
28 Koloniaal Verslag over het jaar 1920, hoofdstuk C.
rata dengan tanah. 29 Setelah tentara Jepang mendarat, langsung mencari pejabat- pejabat  pemerintahan  Belanda,  tetapi  Asisten  Residen  Donggala  de  La  Vuente bersama  keluarganya  telah  menyingkir  ke  Napu,  bergabung  dengan  teman- temannya, menuju Kolonodale.
Periode pendudukan Jepang, semua pendidikan pribumi dan pendidikan peninggalan  Belanda  dihapuskan  dan  digantikan  dengan  sistem  pendidikan Jepang  didominasi  oleh  kurikulum  pelajaran  Jepang  seperti  lagu-lagu  dan bahasa Jepang, kemudian dilarang mengunakan bahasa Belanda. Lagu Kimigayo harus  dihafal  dan  dinyanyikan  oleh  murid-murid  sekolah  setiap  melakukan upacara  bendera.  Murid-murid  sangat  takut  kepada  guru,  sehingga  mereka menghafal  lagu  tersebut,  karena  jika  ada  yang  tidak  menghafal  akan mendapat  hukuman. 30 Taiso (olah  raga)  juga  menjadi  bahan  ajar  yang  penting.
Tujuan  Jepang  melakukan  pembinaan  olah  raga  adalah  merupakan  strategi untuk  persiapan  perang,  karena  mengharapkan  hanya  orang  Jepang  di Indonesia  itu  tidak  mungkin  sehingga  mereka  juga  membutuhkan  tentara cadangan dari penduduk.
Masa   pendudukan   Jepang   menyebabkan,   hubungan   dagang   dengan daerah lain menjadi terputus, sehingga tidak ada kapal komersial yang berlabuh di  pelabuhan  Donggala.  Kalaupun  ada  yang  berlabuh,  berada  di  bawah pengawasan tentara Sekutu dan tidak diperbolehkan melakukan bongkar  muat logistik  untuk  kepentingan  Jepang.  Hal  ini  menyebabkan  pakaian  sangat  sulit diperoleh,  umumnya  pakaian  dibuat  dari  karung  atau  kain  kasur  yang  telah dikeluarkan  kapuknya.  Akhirnya  rakyat  diwajibkan  menanam  kapas  untuk diolah  menjadi  bahan  pakaian.  Rakyat  juga  kekurangan  bahan  makanan sehingga diwajibkan menanam singkong sebagai bahan makanan. Tanaman lain yang  diharuskan  ditanam  adalah  labuh,  kentang,  dan  padi,  juga  diwajibkan menanam kama yang akan dijadikan bahan baku membuat karung. 31
Tanaman   kapas   merupakan   prioritas   utama   sehingga   perawatannya dilakukan secara teratur. Jika diketahui ada yang menanam tanaman lain disela- sela  tanaman  kapas,  seperti  tanaman  jagung  dan  kacang  maka  akan  mendapat hukuman,  bahkan  jika  di  antara  tanaman  kapas  terdapat  rumput  yang  lebat, Jepang  tidak  segan-segan  untuk  menampar  pemilik  kebun  kapas  tersebut.  Hal
29 Wawancara dengan Tomas di Donggala pada tanggal 20 Juni 2006.
30 Wawancara dengan Lubis Ponulele di Biromaru Donggala pada tanggal 25 Juni
31 Ibid.,
ini pernah dialami oleh  Mama  Yakan  yang  ketahuan  menanam  kacang  dan jagung  di kebun kapasnya.
Perlawanan  rakyat  Donggala  terhadap  pendudukan  Jepang  tidak seheroik di Tolitoli, Poso, dan Luwuk, karena resistensi dilakukan dalam bentuk gerakan  di  bawah  tanah,  yang  dipengaruhi  oleh  tokoh-tokoh  merah  putih Gorontalo. Dalam buku Sejarah  Sulawesi Tengah dinyatakan bahwa:
"Pergerakan   di   bawah   tanah   di   Sulawesi   Tengah    pada    mula hubungannya  dengan  pergerakan  Merah  Putih  di  Gorontalo  sejak pada  masa-masa  menjelang  kedatangan  Jepang  dan  dilanjutkan  pada masa  pendudukan  Jepang  sampai  ketika  Jepang  kalah,  sehingga dengan  cepat  pengambilalihan  kekuasaan  pemerintah  Jepang  dapat dilaksanakan.” 32
Kutipan  ini  membuktikan  bahwa  gerakan  di  bawah  tanah  yang  berjalan sejak  tahun  1939-an  berlangsung  hingga  masa  pendudukan  tentara  Jepang  di Sulawesi Tengah. Pada bulan Nopember 1945 kelompok pemuda yang dipimpin oleh  A.  T.  Nurdin  dan  A.  Baro  menyerang  Bivak  atau  Pos  NICA  di  KM  4 Donggala dan berhasil menyita satu pucuk karaben dan dua samurai Jepang. 33

## D. Dinamika  setelah  Kemerdekaan  dan  Proses  Penetapan  Donggala  sebagai Kabupaten
Untuk  mempertahakan  kemerdekaan,  aktivis  Laskar  Pemuda  Indonesia Merdeka  (PIM)  melakukan  sejumlah  gerakan  sebagai  berikut:  (1)  pada  tanggal 11  Nopember  1945,  mereka  menaikkan  bendera  merah  putih  di  depan  Kantor Doane  Donggala  setelah  merobek  bendera  Belanda  yang  berwarna    biru sehingga tinggal warna merah putih. 34 Kegiatan ini merupakan show of force dari pemuda-pemuda Donggala dalam memperlihatkan jati dirinya sebagai pejuang sejati.  Kegiatan  laskar  ini  sesuai  dengan  issue  nasional  mengenai  upaya  empat bulan  dalam  mempertahankan  kemerdekaan  di  wilayah  Donggala;  (2)  pada tahun 1946,   Datu   Aras   dengan   kekuatan   40   orang   anak   muda   menyerang
32 Ibid ., 33 Rusdi  Toana  dkk.  1990.  Sejarah  Perjuangan  Rakyat  Kabupaten  Donggala. Palu: Pemerintah Daerah Tingkat II Donggala.
34 Rusdy  Toana  dkk,    1990. Sejarah    Perjuangan    Rakyat    Kabupaten Donggala, Hasil Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Donggala. Palu: Pemda Tingkat II Donggala, hal 106.

## Donggala: From Imperialism to the Regency Establishment
pos Nederlands  Indische  Civiel  Administratie (NICA)  di  Lono  atau  Ganti  serta  A. Baro dan Abdul Wahid memimpin 30 orang pemuda untuk menghadang patroli NICA  di  Salumbone  atau  Tovale  dan  juga  merusak  jembatan  agar  dapat menghadang NICA di Limboro; (3) pada tahun 1947, A. Baro bersama 25 orang pemuda  menghadang  patroli  NICA  di  Surumana.  Ladising  bersama  5  orang pemuda membumihanguskan gedung kopra milik Coprafounds . Pembakaran ini dimaksudkan  untuk  melumpuhkan  kekuatan  ekonomi  Belanda;  dan  (4)  pada tahun  1948,  Umar  bersama  25  orang  pemuda  menyerang  patroli  NICA  di Bambaira.
Pada   malam   tanggal   11   November   1945,   yakni   setelah   peristiwa perobekan bendera di halaman kantor doane yang dipimpin oleh A. T. Nurdin, Lagama Borahima, Abd. Wahid Maluku, dan Ladising, NICA menelusuri aktivis PIM, sehingga sejumlah pemuda ditangkap. Penangkapan tersebut menimbulkan solidaritas dan kesadaran berbangsa di kalangan pemuda. Karena itu,  PIM  membentuk  sepuluh  kesatuan  atau  sektor-sektor  pertahanan  untuk membendung  keganasan  tentara  NICA.  Sektor-sektor  pertahanan  tersebut terdiri dari:
1. Sektor  kota  Donggala:  dipimpin  oleh  Lagama  Borahima,  Ladising, Sanusi Jengi, dan Lamado.
2. Sektor Kabonga/Loli : dipimpin oleh Umar Kandia, Taha, Muhammad Tang, dan Abu Latake.
3. Sektor  Ganti/Surumana:  dipimpin  oleh  Andi  Baro  L.  Datuara Lamakagili, Mislaini La Ujeng, Abd. Wahid Maluku, dan Labatji.
4. Sektor   Bambaira:   dipimpin   oleh   Andi   Ngaru   Pettalolo,   Lapalu, Larumpa, dan A. Wahab.
5. Sektor Palu Kota: dipimpin oleh   M. Ali   Pettalolo, Ismail Masloman, dan M. Amin Alimuda
6. Sektor  Palu  Barat:  dipimpin  oleh  M.  Jabar,  Idris  Sunusi,  dan  Arsyad Parampasi
7. Sektor Palu Timur: dipimpin oleh Bestari Borahima, Philips Ranti, dan Umar
8. Sektor Wani: dipimpin oleh A. Baso, dan Abdullah Nento
9. Sektor Tibo: dipimpin oleh Adam
10. Sektor Banawa Utara : dipimpin oleh A. T  Nurdin, Muhammad Habi, A. Hamid, Ismail Kabdina, dan Majid Dansa. 35
Bulan Desember 1945 para pemuda bertemu di Kaleke dipimpin oleh Hi. Daeng  Pawindu,  untuk  merumuskan  strategi  menghadapi  NICA.  Saat  itu  PIM Donggala  diwakili  oleh  Lagama  Borahima,  Andi  Ngaru  Pettalolo,  Moh.  Tang dan  Labatji.  Pertemuan  berikutnya  yang  dilaksanakan  di  Tovale,  Watatu,  dan Bambaira,  berhasil  membangun  jaringan  dengan  kelompok  pergerakan  di Makasar  dan  mendapat  petunjuk  dari  Ratulangi  tentang  cara-cara melumpuhkan  tentara  NICA.  Dampak  dari  pertemuan  tersebut,  sejumlah aktivis  PIM  ditangkap  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  tahanan  NICA  di Besusu.
Pertemuan  ”rahasia“  juga  digelar  di  Biromaru,  di  rumah  Lolonto  Mene Lamakarate, untuk merespons instruksi Ratulangi melalui Piolo Isai, agar dapat mempertahankan  kemerdekaan.  Salah  satu  keputusan  dalam  pertemuan tersebut  adalah  menunjuk  Mene  Lamakarate  sebagai  pemimpin  yang mengkoordinir  pembentukan  laskar-laskar  yang  akan  mempertahankan kemerdekaan.  Sejumlah  laskar  segera  terbentuk,  salah  satunya  adalah  Laskar Pemuda Merah Putih. Di Biromaru, laskar ini dipimpin oleh Mene Lamakarate, di  Dolo  oleh  Dg.  M.  Gagaramusu,  serta  di  Tavaeli  oleh  D.  M.  Lamakarate  dan Dj. Jotolembah.
Bertempat  di  rumah  M.  Dj.  Abdullah  di  Sidera,  Laskar  Pemuda  Merah Putih  melakukan  pertemuan  untuk  membicarakan  utusan  yang  akan  ke Makasar  melaporkan  perkembangan  kelaskaran  di  Sulawesi  Tengah.  Mene Lamakarate  dan  D.  M.  Gagaramusu  yang  ditunjuk  sebagai  utusan  ke  Makasar. Menjelang  berakhirnya  pertemuan,  tentara  NICA  yang dipimpin Qune  Indo mengepung  rumah  Abdullah  dan  menangkap  Mene  Lamakarate,  mereka menyita  seluruh  dokumen  yang  diketemukan.  Penangkapan  tersebut  ditentang keras oleh Raja Palu dan atas jaminannya, Mene Lamakarate dibebaskan.
Setelah NICA mengetahui ada gerakan di bawah tanah dan mempunyai jaringan  dengan  Makasar,  mereka  segera  melakukan  pengamanan  secara  ketat dan  menangkap  orang-orang  yang  terlibat  secara  langsung.  Pada  awal Nopember  1945,  A.  Monoarfah  ditangkap  kemudian  ditahan  di  kamp  militer
35 Ny.  Mas  Ulun  Andi  Bara  Lamarauna,  1986.  Suatu  Hubungan  Sosial Masyarakat  Kerajaan  Banawa  Kabupaten  Donggala  dan  Susunan  Raja-Raja  yang Memerintah. Palu: Tidak Diterbitkan, hal 99.
NICA.  Pada  pertengahan  Nopember  1945,  NICA  melakukan  penangkapan secara besar-besaran terhadap tokoh-tokoh politik antara lain: Hi. Dg. Pawindu, Hi.  Lasingka,  Lakacinda,  Dg.  Pawara,  Thalib  Latjinala,  dan  M.  Dj.  Abdullah. Konsekuensi  dari  penangkapan  tersebut,  Lolonto  Mene  Lamakarate mengkoordinir  gerakan  yang  berkekuatan  1000  orang,  berasal  dari  Tavaili, Kaleke,  Pewunu,  Dolo,  dan  Biromaru,  dengan  bersenjatakan  tombak,  bambu runcing, guma, dan sumpit.
Lolonto Mene Lamakarate segera bertemu dengan Kapten Barrow untuk menuntut  pembebaskan  para  tahanan  politik,  jika  tidak  dibebaskan  maka  akan terjadi  pertumpahan  darah.  Kapten  Barrow  menyarankan  bahwa  sebelum tuntutan  tersebut  dipenuhi,  Lolonto  Mene  Lamakarate  bertemu dengan  Dewan Raja-Raja, akhirnya hasil pertemuan tersebut memutuskan untuk membebaskan seluruh  tahanan  politik.  Pada  tanggal  11  Pebruari  1946,  pemuda  yang  terdiri dari: Panituru, Sobe, L. Pandan, Dj. Pakamundi, Dg. Matadjo Gagaramusu, Dg. Mangesa  Datu  Palinge,  Andi  Nawir  Sangi,  dan  Abd.  Hafid  Tayeb  di  bawah pimpinan  H.J.  Dg.  Pawindu  mengibarkan  bendera  merah  putih  di  halaman masjid Al Mujahidin Kaleke. Pertemuan di rumah Hi. J. Dg. Pawindu tanggal 3 Maret  1946,  disepakati  bahwa  laskar-laskar  di  Sulawesi  Tengah  harus meningkatkan  perlawanan  terhadap  NICA,  dengan    cara    menggalang persatuan dan kesatuan.
Disadari bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak cukup jika  hanya  mengandalkan  kekuatan  fisik,  sehingga  sejumlah  organisasi  sosial dan  politik  dibentuk.  Di  Sigi  terbentuk  Perjuangan  Rakyat  Indonesia  Merdeka (PRIMA) yang diketuai oleh Hi. J. Dg. Pawindu dan sekretaris M. Dj. Abdullah; di  Tavaeli  terbentuk  Gerakan  Rakyat  Indonesia  Merdeka  (GERAM)  yang pengaruhnya sampai ke Parigi, di ketuai oleh Jondi Maranua dan sekretaris Dg. Maraja  Lamakampali;  di  Wani  terbentuk  Partai  Rakyat  Indonesia  (PRI)  dengan ketua  R.  Ambija  dan  sekretaris  Junus  Sanusi;  di  Biromaru  terbentuk  Persatuan Wanita  (PERWANI)  dengan  ketua  Ny.  Kalsum  L.  Raja  Tiangso  dan  sekretaris Ny. S. Subaedah Abdullah serta penasehat dr. Suwondo.
Pada tanggal 24 Desember 1946, van Mook membentuk Negara Indonesia Timur  (NIT)  yang  bertujuan  untuk  memecah  Negera  Kesatuan  Republik Indonesia.  Setelah  melalui  Konferensi  Malino  dan  Konferensi  Denpasar  tahun 1946,  Makasar ditetapkan sebagai ibukota  NIT dengan Presiden Tjokorde Gede Rake  Sukowati.  Dampaknya  bagi  Sulawesi  Tengah,  terjadi  penyatuan  wilayah yang  sebelumnya  terdiri  dari  Afdeling  Donggala  dan  Poso  menjadi  Sulawesi
Tengah  dengan  Kepala  Daerah  Radjawali  Muhammad  Pusadan  yang berkedudukan di Poso.
Pada  tanggal  2  Januari  1947,  untuk  menggalang  persatuan  di  kalangan politisi,  maka  seluruh  partai  politik  lokal  menyatu  dalam  Gabungan  Partai Perjuangan  Rakyat  Indonesia  Sulawesi  Tengah  (GAPPRIST)  dengan  susunan pengurus  sebagai  berikut:  Penasehat,  dr.  Suwondo;  Ketua,  Hi.  Moh.  Arsyad (Parindo  Wani);  Sekretaris,  M.  Dj.  Abdullah  (Prima  Sigi-Dolo);  anggota,  Prima Palu,  Gerima  Tavaeli,  Parindo  Wani,  Prima  Sigi-Dolo,  Api  Palu,  dan  Perwani Biromaru.  Tujuan  utama  GAPPRIST  adalah  menghimpun  kekuatan  untuk meneruskan perjuangan dan membangun jaringan dengan daerah lain terutama Jawa, Sulawesi Selatan, Poso, Tolitoli, dan Gorontalo.
Keputusan  politik  yang  dilahirkan  oleh  GAPPRIST  adalah  membuat pernyataan  dukungan  terhadap  keberadaan  Pemerintah  Republik  Indonesia yang  berpusat  di  Yogyakarta  dan  tidak  mengakui  NIT.  Akibatnya,  Asisten Residen  Belanda  memanggil  pimpinan  GAPPRIST  yang  diwakili  oleh  Djabar Pasau  dan  M.  Dj.  Abdullah  untuk  menjelaskan  kedudukan  Sulawesi  Tengah dalam  NIT.  Kedua  tokoh  ini,  atas  nama  GAPPRIST  menyatakan  menolak keberadaan  NIT,  ketegasan  sikap  mereka  membesarkan  jiwa  tokoh  pergerakan lainnya  sehingga  semakin  agresif  melakukan  aksi-aksi  penyadaran  untuk menjaga  keutuhan  Republik  Indonesia.  Bentuk  penolakan  terhadap  NIT  dapat dicermati  dari  isi  kawat  Ikatan  Persatuan  Perjuangan  Rakyat  Indonesia  (IPPRI) yang dikirim ke DPR di Makasar sebagai berikut.
Imade     geria/dpr     empreshotel     Makasar     kami     partai-partai pergerakan  sulawesi  tengah  di  Palu  koma  tavaeli  koma  donggala dan  sigi  dolo  terdiri  dari  29  partai  koma  memutuskan  setuju  dan menyokong  adanya  gerakan  pembubaran  nit  dengan  segera  dan terbentuknya  Negara  Kesatuan  RI  titik  habis  "IPPRI"  (Palu  3  April 1950 ttd rambing abdullah. 36
Pada  bulan  Desember  1951  keluar  Surat  Keputusan  penyerahan  tugas oleh  Radjawali  Muhammad  Pusadan  kepada  Abdul  Latif  Dg.  Masikki  sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) di Poso dan Ince Nairn Daeng Mamangung sebagai  Kepala  Pemerintahan  Negeri  (KPN)  di  Donggala.  Menurut  Laporan Politik tahun 1953 37 yang menjadi penggerak terbentuknya Kabupaten Donggala
36 Ibid. , hal 114.
37 Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi (Laporan Politik), no registrasi 236.
antara lain: Laparendrengi (Kepala Swapraja Banawa); Abdurachman Mardjukie (Jaksa di Donggala); L.A. Sondakh (Letnan PDM Donggala); A. Supit (Inspeksi); Jondi  Maranua  (Pegawai  Telepon-Central  di  Tavaeli);  Nicolas  Djiloy  (Asisten Wedana  Kulawi);  Labaso  Borman  (Pegawai  Kantor  Agama  Kabupaten Donggala);  Andi  Raga  Pettalolo  (Peninjau  Bahagian  Politik  Kantor  Daerah Donggala);  Frans  Josep  Mamahit  (Kepala  Administrasi  Kantor  Kewedanan Borsumy  Donggala);  A.  Bustan  (Klerk  Kantor  Borsumy  Donggala);  dan  Daeng Maraja  Lamakarate  (KPN  Donggala).  Nama-nama  tersebut  diambil  dari kepanitiaan yang disusun untuk Festival Internasional di Jakarta setelah setahun terbentuk Kewedanan Donggala.
Menindaklanjuti   Surat   Keputusan   Gubernur,   DPRD-S   melaksanakan sidang  pada  tanggal  16  Nopember  1951  dan  secara  aklamasi  memutuskan  dua hal:  (1)  menyetujui  Sulawesi  Tengah  dipecah  menjadi  dua  daerah  yakni  Poso dan  Donggala,  dan  (2)  membuat  pernyataan  yang  isinya  tentang  pembekuan DPRD-S dan dewan pemerintahannya serta tugas kekuasaan diserahkan kepada Gubernur  Sulawesi  dibantu  oleh  Badan  Penasehat  yang  diangkat  oleh  Menteri dalam  Negeri.  Pernyataan  tersebut  disyahkan  oleh  Gubernur  Sulawesi  melalui Surat Keputusan No. 118 tanggal 14 Maret 1952. Pada tanggal 12 Agustus 1952, dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  33  tahun  1952 yang  menetapkan  bahwa Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Donggala  ibukota  sementara  berkedudukan  di Palu  dengan  Kepala  Daerah  Ince  Nairn  Dg.  Mamangun  kemudian  Kabupaten Daerah Tingkat II Poso dengan ibukota berpusat di Poso dengan Kepala Daerah Radjawali Muhammad Pusadan.
Konsekuensi  dari  munculnya  kabupaten  baru,  sejumlah  partai  politik bermunculan.  Menurut  Laporan  pada  tahun  1952,  ada  dua  partai  politik  baru didirikan di Kabupaten Donggala yakni Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI).  Pengurus  Dewan  Pimpinan  Cabang  Partai  Masyumi  Kabupaten Donggala  dibentuk  pada  tanggal  22  Desember  1952  dengan  susunan  pengurus sebagai berikut: Ketua Umum merangkap bendahara, H. N. Parendrengi; Wakil Ketua I, Abdurahman Marzukie; Wakil Ketua II, Jondi Maranua; Sekrtaris, M.Dj. Abdullah;  Wakil  Sekretaris,  Andi  Aksa  Tombolotutu,  sedangkan  anggotanya adalah: Said Naser, Said Ali, D. Taleb, dan A. Amu.
Pengurus  Dewan  Pimpinan  PNI  Kabupaten  Donggala  di  Palu  sebagai berikut:  Ketua,  Z.  Tumbol  di  Palu;  Sekretaris,  K.  B.  Parengkuan;  Bendahara, Hasal  Albanjar;  Ketua  Cabang  PNI  Parigi,  H.  Pondaag  sebagai;  Ketua  cabang PNI   Donggala,   L.   Lamarauna;   Ketua   cabang   PNI   Kaleke,   Hadji   Daeng

## Donggala: From Imperialism to the Regency Establishment
Pawindu. 38 PNI  cabang  Donggala  ini  terbentuk  sejak  tanggal  1  Nopember  1952 di Palu.
Delapan  tahun  kemudian  atau  pada  tahun  1960  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  151/1960  tanggal  13  Desember  1960, yang  menetapkan  pemekaran  Sulawesi  menjadi  dua  Propinsi  yakni:  Propinsi Sulawesi  Selatan  Tenggara  dengan  ibukota  Makasar  dan  Propinsi  Sulawesi Utara  Tengah  dengan  ibukota  Manado.  A.  A.  Baramuli,  SH  ditunjuk  sebagai Gubernur  Propinsi  Sulawesi  Utara  Tengah.  Pemekaran  ini  diikuti  dengan penambahan  jumlah  kabupaten  menjadi  empat  yakni:  (1)  Kabupaten  Daerah Tingkat  II  Donggala  dengan  ibukota  sementara  di  Palu;  (2)  Kabupaten  Daerah Tingkat  II  Poso  dengan  ibukota  di  Poso;  (3)  Kabupaten  daerah  Tingkat  II  Buol Tolitoli dengan ibukota di Tolitoli; dan (4) Kabupaten daerah Tingkat II Banggai dengan ibukota di Luwuk.

## E. Kesimpulan
Obsesi  Pemerintah  Belanda  untuk  melakukan  eksploitasi  ekonomi  dan hegemoni  politik  permanen  di  Donggala  pasca  pemaksaan  ”kontrak persahabatan,”  tidak  mudah  terwujud  karena  muncul  resistensi  dalam  bentuk perlawanan fisik  seperti; perlawanan Malonda di Donggala,  Toma I Dompo Di Sigi, Toma Tarima bersama anaknya di Sojol, dan Toma Itorengke mengobarkan perlawanan di Kulawi.
Pendudukan   Jepang   mengakhiri  penjajahan   Belanda   setelah   pasukan Kaigun tiba  di  Donggala  dengan  kapal  penjelajah  bersama  beberapa  kapal pemburu  torpedo  pada  bulan  april  1942.  Pendidikan  peninggalan  Belanda dihapus  dan  keberadaan  organisasi  sosial  politik  dibrangus  kecuali  yang mendukung  mobilisasi  massa  untuk  kepentingan  perang.  Pendudukan  Jepang meninggalkan penderitaan dan kelangkaan pangan dan pakaian.
Dinamika  baru  muncul  di  Donggala  setelah  kemerdekaan  yakni  upaya mempertahankan  kemerdekaan  dari  serangan  NICA  dan  perjuangan pembentukan  kabupaten  Donggala.  Untuk  menghadapi  NICA  dilakukan dengan  perjuangan  fisik  dan  penggalangan  kekuatan  sosial  politik  dengan membentuk;  Laskar  Pemuda  Indonesia  Merdeka  (PIM),  Rakyat  Indonesia Merdeka  (PRIMA),  Gerakan  Rakyat  Indonesia  Merdeka  (GERAM),  Partai Rakyat  Indonesia  (PRI),  Persatuan  Wanita  (PERWANI).  Sementera  itu,  upaya
38 Arsip  Rahasia  Propinsi  Sulawesi  (Laporan  Politik  Sulawesi  Tengah),  nomor registrasi 236.
menjadikan  Donggala  sebagai  kabupaten  mendapat  dua  momentum  penting yakni:  pembentukan  Daerah  Administratif  Donggala  berdasarkan  Surat Keputusan  Gubernur  Sulawesi  no.  633  tanggal  25  Oktober  1951  dan pembentukan  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Donggala  berdasakan  Peraturan Pemerintah no. 33 tanggal 12 Agustus 1952.

## Kepustakaan
Andi   Mas   Ulun   Parenrengi   Lamarauna,   1998.   Pelabuhan   Donggala   dalam Tinjauan Sejarah. Manuskrip
ANRI,  “Besluit  van  Gouverneur  Generaal  9  December  1904”,  bundel Algemeen Secretarie .
ANRI,  “Besluit  van  Resident  Manado  17  Agustus  1931  no.  28/1/3”,  bundel
Algemeen Secretarie .
ANRI, “Agenda Nomor 11952/07”, bundel Algemeen Secretarie .
ANRI,  Besluit  van  Gouverneur  Generaal  3  Juni  1906  no.  14,  bundel Algemeen Secretarie .
ANRI,  “Missive  van  Gouvernement  Secretaris  tanggal  3  November  1916  no.
461”, bundel Algemeen Secretarie .
ANRI,  “Nota  voor  den  adviseur  voor  de  bestuurszaken  der  buitenbezittingen ajun  adviseur  voor  Bestuurszaken  der  Buitenbezittingen  AJ.  Knaap”, Besluit  van  Gouverneur  Generaal 12  Mei  1917  no.  1,  bundel Algemeen Secretarie .
Arsip Rahasia Propinsi Sulawesi (Laporan Politik), no registrasi 236.
Arsip  Rahasia  Propinsi  Sulawesi  (Laporan  Politik  Sulawesi  Tengah),  nomor registrasi 236.
Brill,  E.  J.  1918.  La  Cartographic  Neerlandaise  de  La  Celebes,  D'Apres  Des Modeles  Etrangers  1590-1670,  dalam:  E.C.  Abendanon, Expedition  De La  Celebes  Centra  Ie,  Voyages  Geologiques  Et  Geographiques  A  Travers  La Celebes Centrale 1909-1910 . Leyde: Librairie et Imprimerie Ci-Devant.
H.J.  Vingerhoets,  1933.  "Coprahcontracten  in  de  Minahassa",  dalam Koloniaal Tijdschrift , jilid ke-22
J.A.  Campo,  1994.  "Steam  navigation  and  state  formation",  dalam  Robert  Cribb (ed.) The  Late  Kolonial  State  in  Indonesia:  Political  and  Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942. Leiden:  KITLV Press.
J.S.  van  Braam,  1914.  "De  Buitenbezittingen  en  het  boschwezen", Tijdschrift voor Binnenlands Bestuur , jilid 47.
Koloniaal Verslag over het jaar 1891, hoofdstuk C.
Koloniaal Verslag over het jaar 1906, hoofdstuk C.
Koloniaal Verslag over het jaar 1907, hoofdstuk C.
Koloniaal Verslag over het jaar 1908, hoofdstuk C.
Koloniaal Verslag over het jaar 1909, hoofdstuk C.
Koloniaal Verslag over het jaar 1915, hoofdstuk C
Koloniaal Verslag over het jaar 1916, hoofdstuk C.
Koloniaal Verslag over het jaar 1917, hoofdstuk C.
Koloniaal Verslag over het jaar 1919, hoofdstuk C
Koloniaal Verslag over het jaar 1920, hoofdstuk C.
Louis  Gottschalk,  1986.  Terj.  Nugroho  Notosusanto, Mengerti  Sejarah .  Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Muklis Paeni, 1985. Sejarah Kabupaten Daerah Tk. II Sidenreng-Rappang, Ujung

## Pandang: Universitas Hasanuddin
Ny. Mas Ulun Andi Bara Lamarauna, 1986. Suatu Hubungan Sosial Masyarakat Kerajaan  Banawa  Kabupaten  Donggala  dan  Susunan  Raja-Raja  yang Memerintah. Palu: Tidak Diterbitkan
Rusdi  Toana  dkk.  1990.  Sejarah  Perjuangan  Rakyat  Kabupaten  Donggala.  Palu: Pemerintah Daerah Tingkat II Donggala.
Staatsblad Nederlansch-Indie No. 366, tahun 1927.
Stibbe,  D.G.  1935. Encyclopaedic  Van  Nederlandsch  Indie ,  S-Gravenhage:  Martnus Nijhoff.
T.B. Bottomore, 1971. S ociology: A Guide to Problem and Literature . London: George Alien & Unwin Ltd
Tentang Penulis.
Drs.  Lukman  Nadjamuddin,  M.  Hum. Dosen  Pendidikan  Sejarah  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tadulako Palu. Menamatkan Program S1 Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tadulako Palu tahun 1991 dan S2  Ilmu  Sejarah  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta  tahun  2000.  Saat  ini menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu.
Idrus,  S.Pd.  SH. Mantan  guru  sejarah  (1995-2006),  Dosen  Luar  Biasa  pada Pendidikan Sejarah FKIP-Untad (1996-2003) dan sejak 2006 sebagai widyaiswara pada  LPMP  Sulawesi  Tengah.  Menamatkan  Program  S1  Pendidikan  Sejarah Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  (FKIP)  Universitas  Tadulako  Palu tahun  1994  dan  S1  Ilmu  Hukum  (Tata  Negara)  Universitas  Muhammadiyah Palu tahun 2007. Saat ini sedang menempuh Program Magister Pendidikan IPS PPS UNY.