E-ISSN: 2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 4, April 2024

## TANGGUNG JAWAB PIHAK ASURANSI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM HAL DEBITUR MENINGGAL DUNIA
Mochammad Iqbal Saputra 1* , Gunawan Djajaputera 2
Universitas Tarumanagara, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia 1,2 Email: iqbalsaputra1007@gmail.com 1*

## Abstrak
Perjanjian kredit biasanya dibarengi perjanjian agunan serta perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi inilah menjadi sarana pengalihan risiko bagi bank, khususnya asuransi jiwa dalam hal debitur meninggal dunia, disamping kredit juga dapat jatuh kepada ahli waris jika debitur meninggal  dunia  sebelum  melunasi  sisa  kreditnya.  Penelitian  in  bertujuan  untuk menganalisis akibat Hukum terhadap Perjanjian Kredit Bank dalam hal Debitur Meninggal Dunia  dan  mengetahui  tanggung  Jawab  Pihak Asuransi  terhadap  Perjanjian  Kredit  Bank dalam hal Debitur Meninggal Dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia ada dua  kemungkinan  yaitu  kredit  jatuh  ke  ahli  waris  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  833 KUHPerdata  (Burgerlijk  Wetboek)  atau  jaminannya  dieksekusi  pihak  bank,  serta kemungkinan kedua adalah kredit hapus karena adanya klausula asuransi jiwa atau perjanjian asuransi jiwa dengan syarat banker’s clause, artinya disini pihak asuransi harus bertanggung jawab melunasi sisa utang debitur yang meninggal sesuai syarat dan ketentuan dalam polis, jika  tidak  maka  pihak  yang  berkepentingan  dapat  mengajukan  somasi  hingga  menggugat pihak asuransi. Dari hal tersebut, simpulannya para pihak haruslah memahami betul isi dari perjanjian  kredit  yang  dibuat,  sehingga  nantinya  jika  terjadi  risiko  tersebut,  maka  ada kejelasan terhadap pembayaran sisa utang debitur.
Kata Kunci : Perjanjian Kredit Bank, Debitur Meninggal Dunia, Ahli Waris Debitur, Tanggung Jawab Pihak Asuransi

## Abstract
Credit  agreements  are  usually  accompanied  by  collateral  agreements  and  insurance agreements. This insurance agreement is a means of risk transfer for banks, especially life insurance in the event of the debtor's death, in addition to credit can also fall to heirs if the debtor  dies  before  paying  off  the  remaining  credit.  This  study  aims  to  analyze  the  legal consequences of the Bank Credit Agreement in the event of the Debtor's Death and find out the responsibility of the Insurance Party to the Bank Credit Agreement in the event of the Debtor's Death. This research uses normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that the legal consequences of the credit agreement in the event of the debtor's death there are two possibilities, namely the credit falls to the heirs as stipulated in article 833 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) or the guarantee is executed by the bank, and the second possibility is credit removal due to the existence  of  a  life  insurance  clause  or  life  insurance  agreement  with  banker's  clause conditions, meaning that here the insurance must be responsible for paying off the remaining debt of the deceased debtor According to the terms and conditions in the policy, if not, the interested party can file a summons to sue the insurance. From this, the conclusion is that
the parties must fully understand the contents of the credit agreement made, so that later if the risk occurs, there will be clarity on the payment of the remaining debtor's debt.
Keywords: Bank Credit Agreement, Deceased Debtor, Debtor's Heirs, Insurance Party Liability

## Pendahuluan
Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang atau lebih berjanji kepada orang lain untuk berbuat sesuatu, atau pun untuk tidak berbuat sesuatu (Subekti, 2009).  Perjanjian  ada  banyak  macamnya  tergantung  kebutuhan  kita,  salah  satunya perjanjian  kredit  (Wati  et  al.,  2021).  Menyalurkan  kredit  merupakan  cara  bank  untuk memperoleh keuntungan. Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank (Torey, 2019). Dalam pemberian kredit bank terdapat  banyak  sekali  risiko,  sehingga  bank  perlu  menerapkan  prinsip  kehati-hatian (Mulyati & Dwiputri, 2018). Sebagai contoh risiko dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi sisa hutangnya, ini terkait nasib sisa hutang debitur (Wati et al., 2021).
Dalam hal debitur meninggal dunia selama selama kredit masih berjalan ahli waris mempunyai  kewajiban  dalam  hal  pembayaran  hutang,  hibah  wasiat,  dan  lain-lain  dari pewaris, sebagaimana pasal 833 ayat (1) KUHPerdata (Danovand et al., 2023). Namun terdapat kekaburan norma dalam pasal 833 (1) tersebut dalam frasa “dengan sendirinya”. Tidak ada kejelasan apakah ahli waris harus menerima dengan pasrah begitu saja seluruh warisan  termasuk  hutang  yang  dibebankan  padanya,  ataukah  pasal  tersebut  memiliki maksud  bahwa  pemberian  warisan  (khususnya  pembebanan  utang)  tersebut  hanyalah secara formil atas dasar hukum saja karena di sisi lain ahli waris memiliki hak berpikir serta  boleh  menentukan  sikap  apakah  akan  menerima  atau  menolak  warisan  yang diberikan padanya atau dibebankan padanya (pasal 1023 KUHPedata). Selain hal tersebut dalam  prakteknya  juga  banyak  perjanjian  kredit  bank  sudah  mencantumkan  klausula asuransi jiwa dengan syarat banker’s clause atau meminta calon debitur untuk ikut serta dalam polis asuransi jiwa sebagai solusi jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi utang-utangnya, sehingga bank mengalihkan risikonya kepada pihak asuransi jiwa.
Penelitian  in  bertujuan  untuk  menganalisis  akibat  Hukum  terhadap  Perjanjian Kredit Bank dalam hal Debitur Meninggal Dunia dan mengetahui tanggung Jawab Pihak Asuransi terhadap Perjanjian Kredit Bank dalam hal Debitur Meninggal Dunia

## Metode Penelitian
Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan melihat peristiwa atau perbuatan hukum yang ada di dalam masyarakat (Marzuki, 2013); (Soekanto & Mamudji, 2015)  dan  melihat  peraturan-peraturan  hukum  serta  pendekatan  yang  digunakan  yaitu dengan  mempergunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep Sumber  data  dalam  pengkajian  permasalahan  hukum  tersebut  dengan  sumber  bahan hukum.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Ahmad & Seymour, 2008). Metode yang digunakan dalam  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  dengan  cara  mengumpulkan,  mengkaji,  dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis peraturan perundang-  undangan.  Selanjutnya,  diolah  dan  dianalisis  secara  sistematis  dengan menggunakan  metode  argumentasi  hukum  berdasarkan  logika  hukum  deduktif  dan induktif.  Hasil  analisis  dipaparkan  secara  deskriptif,  dengan  harapan  dapat menggambarkan  secara  jelas  mengenai  tanggung  jawab  pihak  asuransi  terhadap perjanjian kredit bank dalam hal debitur meninggal dunia, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti (Hidayat, 2020).

## Hasil dan Pembahasan
Akibat  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Kredit  Bank  Dalam  Hal  Debitur  Meninggal Dunia
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Gunartha, 2013). Perjanjian kredit bank merupakan salah satu contoh perjanjian baku yang telah ditetapkan sepihak  oleh  pihak  bank.  Perjanjian  Kredit  adalah  perjanjian  mengenai  pemberian fasilitas Kredit dari pihak bank kepada debitur (Indriani, 2018). Jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian itu dibuat yaitu khususnya pada poin kesepakatan para pihak, maka sebenarnya  klausula  baku  pada  perjanjian  kredit  merupakan  kecacatan  kehendak. Mengingat  seharusnya  terdapat  negosiasi  atau  perundingan  antara  para  pihak  untuk menentukan isi dari perjanjian namun disini isi perjanjian telah dibuat secara sepihak oleh pihak  bank,  dan  nasabah  debitur  hanya  memiliki  pilihan  untuk  menerima  atau menolaknya.
Penting untuk memahami keseluruhan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak terutama disini dalam hal perjanjian kredit bank, calon nasabah debitur harus memahami betul isinya, sehingga calon nasabah debitur tidak dianggap lemah dan mudah diperdaya oleh  oknum-oknum  bank  yang  tidak  bertanggung  jawab  (Leonard,  2022).  Sehingga klausula-klausula  seperti  rincian  jumlah  angsuran  pokok,  bunga  yang  harus  dibayar, jangka waktu pinjaman, jatuh tempo, hingga mengenai hal-hal yang dapat terjadi diluar kehendak  seperti  jika  debitur  meninggal  dunia  apakah  ahli  waris  yang  menanggung utang-utangnya  atau  ada  asuransi  sebagai  penjamin  sisa  utang,  bagaimana  sistemnya, apakah system banker’s clause atau tidak. Inilah hal-hal yang riskan dan perlu dipahami betul oleh para pihak khususnya calon nasabah debitur.
Berbicara mengenai meninggalnya seseorang secara langsung akan berhubungan dengan hukum waris, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa alam yaitu kematian  itulah  sebabnya  hukum  waris  sangat  erat  kaitannya  dengan  ruang  lingkup kehidupan  manusia  (Danovand  et  al.,  2023).  Ketika  seseorang  meninggal  dunia  maka akan  timbul  akibat  hukum  yang  berakitan  dengan  harta  kekayaannya,  bagaimana perpindahan kelanjutan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya kepada para ahli waris  ataupun  pihak-pihak  yang  masih  memiliki  hubungan  darah  dengan  pewaris (Listyawati & Dazriani, 2015). Hukum waris itu sendiri mengatur mengenai perpindahan kekayaan serta proses dan pengaturan bagaimana tata cara peralihan herta kekayaan si pewaris  pada  tiap-tiap  ahli  waris  (Wuisan,  2016).  Oleh  karena  itu  jika  seseorang meninggal otomatis sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya pewaris akan berpindah kepada  ahli  warisnya.  Berbicara  khususnya  dalam  hukum  perdata  hal  ini  ditegaskan dalam Pasal 833 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang  yang  meninggal.”  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  seluruh  harta  warisan  yang ditinggalkan  pewaris  otomatis  menjadi  hak  para  ahli  waris.  Namun  pada  Pasal  1023 KUHPerdata juga dijelaskan pula bahwa “Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan,  dan  ingin  menyelidiki  keadaan  harta  peninggalan,  agar  mereka  dapat mempertimbangkan, apakah harta tersebut akan bermanfaat bagi mereka untuk menerima warisan tersebut secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya.” Jadi dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap  calon  ahli  waris  diberikan  waktu  dan  berhak  untuk  berpikir  dan  menimbang
terlebih  dahulu  apa  yang  akan  diputuskan  olehnya  sehingga  calon  ahli  waris  dapat menentukan sikap menolak ataupun menerima warisan yang ditinggalkan pewaris. Jika calon ahli waris menolak warisan artinya adanya keengganan calon ahli waris jika harus bertanggungjawab atas harta peninggalan tersebut karena tidak semua orang senang atas status ahli waris yang didapatnya. Jika ahli waris menolak warisan dan tidak bersedia sebagai  ahli  waris  maka  penolkana  tersebut  harus  dilakukan  dengan  tegas  serta  harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan kepada pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang  dalam  daerah  hukumnya  warisan  itu  terbuka.  Hal  ini  tercantum  jelas  pada  Pasal 1057 KUHPerdata sehingga dampak dari penolakan harta warisan itu sendiri adalah orang tersebut tidak pernah dianggap menjadi ahli waris dalam keluarganya dan ini juga akan berdampak  pada  keturunan  yang  masih  hidup  dari  si  penolak  tersebut  tidak  dapat menggantikan  posisinya  sebagai  ahli  waris.  Tercantum  jelas  dalam  Pasal  1060 menjelaskan bahwa “orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau bila semua ahli waris, menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.”(Ayu & Dewi, 2020).
Seperti  hal  terjadi  sesuatu  diluar  kehendak  para  pihak  yaitu  dalam  hal  debitur meninggal  dunia  sebelum  sempat  melunasi  seluruh  pinjamannya,  maka  akibat  hukum yang dapat terjadi terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat adalah perjanjian kredit hapus sehingga utang lunas dikarenakan pembayaran melalui pihak ketiga yaitu lembaga asuransi  sebagai  lembaga  peralihan  risiko  jika  sebelumnya  telah  diatur  dalam  isi perjanjian, dan debitur telah membayar premi asuransi bersamaan dengan utangnya tiap bulannya, atau utang juga dapat jatuh kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 833 KUHPerdata.
Jika  dalam  perjanjian  kredit  tersebut  tidak  mencantumkan  klausula  mengenai asuransi jiwa, maka ketentuan pasal 833 KUHPerdata dapat menjadi dasar hukum untuk nasib sisa kredit debitur. Namun masih terdapat kekaburan norma mengenai ketentuan pasal  833  KUHPerdata  tersebut,  bahwa  dinyatakan  di  dalamnya  ahli  waris  dengan sendirinya  karena  hukum  mendapatkan  warisan  termasuk  utang-piutang  pewaris  yang meninggal. Dari sini kita dapat melihat frasa “dengan sendirinya karena hukum” masih memiliki  arti  yang  multitafsir,  sebut  saja  yang  pertama  dapat  dipahami  bahwa  secara otomatis ahli waris menerima tanpa ada celah penolakan semua warisan yang diberikan dan  dibebankan  padanya,  kedua  dapat  diartikan  bahwa  ahli  waris  secara  hukum menanggung semua warisan pewaris secara formil namun tetap memiliki hak berpikir untuk menerimanya atau menolaknya secara materiil.
Mengingat dalam pasal 1023 KUHPerdata ahli waris memiliki hak berpikir terkait harta peninggalan termasuk utang pewaris selama empat bulan lamanya. Namun, tetap hal ini harus sesuai prosedur yaitu harus dicatat oleh Panitera Pengadilan. Sehingga jika masa waktu empat bulan telah habis, maka ahli waris harus menentukan sikap dengan menyatakan salah satu hal berikut (Suparman 2018).
1. Menerima warisan tanpa syarat atau menyeluruh Bahwa berdasarkan pasal 1045 KUHPerdata setiap orang tidak berkewajiban untuk menerima harta warisan. Akibat dari menerima warisan secara penuh maka ahli waris bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  segala  kewajiban  yang  melekat  pada  warisan tersebut, termasuk utang pewaris.
2. Menerima warisan dengan syarat atau pencatatan (Beneficiaire aanvaarding); berarti apabila  dalam  pencataatan  serta  pengecekan  harta  warisan  tersebut  lebih  banyak pasiva daripada aktiva, maka ahli waris tidak dapat mempertanggungjawabkannya.
Jadi  ahli  waris  hanya  bertanggung  jawab  atas  utang  pewaris  sebatas  jumlah  harta warisan yang ia peroleh saja. Jadi, ada beberapa pengertian penerimaan berdasarkan pasal 1032 KUHPerdata yaitu sebagai berikut:
a. Ahli  waris  tidak  wajib  untuk  membayar  utang  pewaris  melebihi  jumlah  harta warisan yang ia terima;
b. Ahli waris membebaskan diri dari utang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada kreditur;
c. Harta kekayaan pribadi ahli waris dengan harta warisan yang ia terima dipisahkan dan  tidak  dapat  dicampur.  Maka  jika  kreditur  ingin  menuntut  dan  menggugat hanya sebatas terkait jumlah utang saja, dan utang ini selanjutnya dibayar dengan harta warisan pewaris, jika ada sisa barulah menjadi hak ahli waris.
3. Menolak warisan (Verwerping) Penolakan  harta  warisan  dapat  terjadi  bila  terdapat  harta  warisan  yang  terbuka.
Akibat dari ditolaknya warisan, maka ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris,  dan  hal  ini  berlaku  surut.  Apabila  penolakan  warisan  oleh  ahli  waris merugikan  kreditur  (jika  terdapat  utang-utang  dari  pewaris),  maka  kreditur  dapat meminta  kepada  hakim  agar  diberi  kuasa  untuk  menggantikan  ahli  waris  dan memperoleh harta warisan itu atas nama dan untuk kedudukan ahli waris.
Jika  ahli  waris  menolak  warisan  dan  tidak  bersedia  sebagai  ahli  waris  maka penolakan  tersebut  harus  dilakukan  dengan  tegas  serta  harus  terjadi  dengan  cara memberikan pernyataan kepada pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya  warisan  itu  terbuka.  Hal  ini  tercantum  jelas  pada  Pasal  1057  KUHPerdata sehingga  dampak  dari  penolakan  harta  warisan  itu  sendiri  adalah  orang  tersebut  tidak pernah dianggap menjadi ahli waris dalam keluarganya dan ini juga akan berdampak pada keturunan yang masih hidup dari si penolak tersebut tidak dapat menggantikan posisinya sebagai ahli waris. Tercantum jelas dalam Pasal 1060 menjelaskan bahwa “orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris bila ia  itu  satu-satunya  ahli  waris  dalam  derajatnya,  atau  bila  semua  ahli  waris,  menolak warisannya, maka anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama.”(Pradnyani et al., 2022).
Oleh karena itu ahli waris perlunya mengecek terlebih dahulu apa saja warisan yang ditinggalkan oleh pewaris karena warisan tidak hanya berupada harta kekayaan namun juga kewajiban yang harus dilaksanakan ahli waris ketika ia menerima warisan tersebut. Kewajiban  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  salah  satunya  utang  atau  kredit  yang dimiliki pewaris. Pada pasal 1024 KUHPerdata dijelaskan “Mengenai jangka waktu yang diberikan  kepada  ahli  waris  yaitu  selama  empat  bulan  dihitung  dari  hari  dimana pemberian  pernyataan,  untuk  menyuruh  pengadaan  perincian  harta  itu  untuk  berpikir. Dan pengadilan negeri berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tersebut diatas, berdasarkan keadaan-keadaan mendesak, bila ahli waris itu dituntut di hadapan hakim.” Sehingga dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang ditinggalkan oleh pewaris, segala utang-utang yang belum terselesaikan semasa hidup pewaris akan jatuh ke tangan ahli  waris  yang  secara  sah  menerima  warisan  dan  ia  pun  harus  menyelesaikan  dan bertanggungjawab  atas  segala  kewajiban  tersebut.  Untuk  dapat  bertindak  sebagai  ahli waris  maka  seseorang  harus  sudah  ada  pada  saat  warisan  itu  dibuka,  dengan mengindahkan ketentuan pasal 832 Kuhperdata (Dewantari et al., 2017). Pewarisan yang muncul  dapat  berdasarkan  surat  wasiat  atau  undang-undang.  Sesuai  dalam  Pasal  830 KUHPerdata disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi apabila adanya kematian, hal ini
berarti  bahwa  kematian  seseorang  (pewaris)  menjadi  syarat  utama  untuk  dapat dilakukannya pewarisan (Yama et al., n.d.).
Sesuai  dengan  Pasal  1243  KUHPerdata  dituliskan  bahwa  hal-hal  yang  dapat dilakukan  kreditur  bagi  debitur  yang  wanprestasi,  salah  satunya  adalah  memenuhi perjanjian disertai dengan ganti rugi. Maka dalam keadaan debitur yang telah meninggal dunia artinya utang beralih kepada ahli waris yang sah maka dapat diupayakan dengan melakukan  perjanjian  baru/ulang  antara  bank  dengan  para  pewaris  karena  dalam perjanjian  yang  dilakukan  antara  bank  dengan  debitur  sebelumnya  tidak  menyebutkan klausula ahli waris. Oleh karena ini perjanjian baru diperlukan agar pertanggungjawaban para  ahli  waris  dapat  dilaksanakan  dan  mengikat  secara  hukum.  Sehingga  dalam melakukan  pelunasan  maka  utang-utang  dari  kredit  macet  pewaris  dibagi  rata  sesuai dengan  seberapa  besar  warisan  yang  di  dapatkan  oleh  pewaris  beserta  bunga  yang dikenakan kreditur. Pembentukan perjanjian baku atau pencantuman klausul baku dalam perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Ayu & Dewi, 2020). Keadaan ini diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdata yang menjelaskan  bahwa  “Para  ahli  waris  bersedia  menerima  warisan,  harus  ikut  memikul pembayaran  utang,  hibah  wasiat  dan  beban  beban  lain,  seimbang  dengan  apa  yang diterima masing-masing dari warisan itu.”
Jadi dari beberapa hal tersebut di atas maka jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi utang-utangnya maka ahli waris dapat menentukan sikap terkait warisan yang ditinggalkan pewaris, dengan syarat melapor dan menyatakan dimuka hakim bahwa ia hendak menggunakan hak berpikirnya selaku ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan yang ditinggalkan pewaris. Pihak bank selaku kreditur tidak dapat memaksa ahli waris melunasi utang-utang pewaris sebelum ahli waris menyatakan menerima warisan pewaris secara penuh.
Disamping masalah ahli waris terkait pertanggungjawaban utang debitur, ada juga lembaga peralihan risiko yaitu lembaga asuransi yang dapat menjamin pembayaran atau pelunasan  utang-utang  debitur  yang  meninggal  sebelum  sempat  melunasi  utang- utangnya. Namun hal ini haruslah sudah diatur sebelumnya dalam isi perjanjian kredit, atau mungkin sebelumnya debitur telah terikat perjanjian asuransi jiwa terhadap lembaga asuransi. Maka pihak bank selaku kreditur harus jeli terkait beberapa risiko yang nantinya dapat  terjadi  dalam  hal  pemberian  kredit,  sehingga  dapat  ditangani  dengan  cepat. Asuransi jiwa pada umumya hanya mengenal pihak penanggung (perusahaan asuransi), pihak  tertanggung  (orang  yang  jiwanya  dipertanggungkan),  dan  pihak  penerima manfaat/yang  ditunjuk  (pihak  yang  berhak  menerima  pembayaran  uang  santunan), biasanya ahli waris dari tertanggung (Mursid 2018).
Perjanjian kredit biasanya tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dilengkapi dengan  adanya  perjanjian  agunan  serta  perjanjian  asuransi,  walaupun  perjanjian  dapat dibuat  secara  lisan  atau  tulisan,  ada  baiknya  dibuat  secara  tertulis  dalam  bentuk  akta, sehingga  memiliki  kekuatan  hukum  yang  kuat  dan  menjadi  bukti  sempurna.  Polis asuransi  sebagai  perjanjian  asuransi  sebaiknya  tertulis  dalam  bentuk  akta  sehingga memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  terhadap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan para  pihak  (pasal  255  ayat  1)  KUHD).  Jaminan  merupakan  langkah  antisipatif  dalam menarik  kembali  dana  yang  telah  disalurkan  kepada  debitur  (Pambudi  and  Pujiyono 2016).
Dalam perjanjian asuransi khususnya disini asuransi jiwa yang mana tidak dapat dilepaskan dari perjanjian kredit yang ada, para pihak yang menjadi sentral di dalamnya yaitu pihak asuransi selaku penanggung, nasabah debitur selaku tertanggung, dan pihak
bank  sebagai  pemegang  polis  asuransi.  Pada  dasarnya  pihak  tertanggung  hanya  perlu menyetujui  dan  menandatangani  surat  tanda  kepesertaannya  ketika  ingin  meminjam uang/ dana dari pihak bank. Pencantuman klausula asuransi atau adanya polis asuransi adalah  sebagai  upaya  preventif  untuk  menanggulangi  risiko  bank  yang  dapat  terjadi seperti misalnya pencantuman klausula asuransi jiwa untuk menyikapi jika ada debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi semua angsuran kreditnya. Dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi utang-utangnya pada bank, dengan adanya pencantuman klausula asuransi jiwa dalam hal ini dapat menjadi solusi untuk melunasi utang-utang  debitur  kebada  bank  selaku  kreditur.  Jadi  disini  pihak  asuransilah  yang bertanggungjawab  terhadap  utang-utang  tertanggungnya,  sehingga  ahli  waris  tidak dibebani  lagi.  Maka  karena  hal  tersebut  asuransi  sering  dikatakan  sebagai  pertukaran yang tidak seimbang (aleatory contact), artinya ada kemungkinan beban yang ditanggung pihak asuransi kadang tidak seimbang dengan jumlah premi yang telah dibayarkan.
Ketika  risiko  terjadi  maka  pemegang  polis  akan  mengajukan  klaim  asuransi tersebut, mekanisme pencairan dana asuransi yang mana preminya telah dibayarkan tiap bulannya bersamaan dengan pinjaman pokok biasanya pihak bank menggunakan metode banker’s  clause  atau  klausula  bank.  Jadi  klausula  ini  dicantumkan  sebagai  akibat  dari adanya  hubungan  hukum  berupa  utang-piutang  antara  debitur  dengan  kreditur  dimana obyek  pertanggungannya  menjadi  jaminan  bank.  Maka  klausula  ini  bukan  merupakan klausula baku dalam suatu perjanjian kredit ataupun asuransi, namun dalam keadaan hal tertentu  saja  dimintakan  oleh  bank  yang  bekerjasama  kepada  pihak  asuransi  guna memberikan perlindungan kepada pihak bank ketika memberikan pinjaman/kredit kepada nasabah  debitur.  Dari  sinilah  kita  melihat  adanya  tangung  jawab  dari  pihak  asuransi kepada  pihak  ketiga  yaitu  ketika  terjadi  klaim  terhadap  asuransi  tersebut,  maka  pihak asuransi  harus  mencairkan  dana  pihak  tertanggung  untuk  dipergunakan  sesuai  dengan kepentingan dalam isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.
Perjanjian  asuransi  merupakan  perjanjian  konsensual,  artinya  perjanjian  tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut. Apabila  untuk  itu  terjadi  evenemen  dari peristiwa yang tidak pasti yaitu tentang meninggalnya seseorang, maka tertanggung atau ahli waris berhak atas uang santunan dari penanggung, tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi jiwa, juga berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung  yang  jumlahnya  telah  ditetapkan  berdasarkan  perjanjian.  Tuntutan  ganti kerugian  oleh  tertanggung  kepada  penanggung  inilah  yang  biasanya  disebut  klaim" (Rastuti, 2016).
Seorang  tertanggung  atau  pemegang  polis  jika  akan  mengajukan  klaim  maka pemegang  polis  dapat  langsung  menghubungi  perusahaan  asuransi  yang  bersangkutan untuk  memperoleh  uang  santunan  dengan  meminta  surat  pengajuan  klaim  serta melengkapi syarat-syarat yang diperlukan.
Pengajuan klaim dapat dilakukan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam polis. Perusahaan  asuransi,  mempunyai  unit  klaim  yang  bertugas  untuk  mengurus  semua peserta asuransi yang akan mengajukan klaim. Unit klaim ini akan memeriksa arsip dan database untuk mengetahui jumlah premi yang sudah dilunasi serta kondisi-kondisi yang lain.
Perusahaan  asuransi  menentukan  bahwa  pada  tertanggung  atau  pemegang  polis dapat  mengajukan  klaim  secepatnya  setelah  terjadinya  evenemen  atau  jika  evenemen tidak  terjadi  sampai  masa  pertanggungan  berakhir  dengan  batas  maksimal  dua  tahun.
Namun  apabila  klaim  baru  diajukan  setelah  lebih  dari  dua  tahun,  pihak  perusahaan asuransi  masih  bisa  menberikan  dispensasi  jika  ada  alasan  yang  dapat  dipertanggung jawabkan,  misalnya  saja  seorang  ahli  waris  baru  mengajukan  klaimnya  setelah  empat tahun  sejak  terjadinya  evenemen  karena  ahli  waris  tidak  tahu  sebelumnya  kalau tertanggung mengikuti asuransi jiwa, maka dalam hal ini perusahaan akan memberikan dispensasi dan membayar santunan tersebut kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh tertanggung.
Namun  disamping  hal  tersebut  diatas,  jika  pihak  asuransi  tidak  mau  menerima klaim asuransi terhadapnya, maka tanggung jawab pihak asuransi dapat dituntut sesuai ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 2014 yaitu dalam pasal 52 UU Perasuransian ini menjelaskan  bahwa  kedudukan  pemegang  polis  merupakan  hal  yang  utama  dan kedudukannya  lebih  tinggi  dari  pihak  lainnya.  (Alfiandi,  1993).  Jangka  waktu pembayaran  klaim  asuransi  berdasarkan  pasal  40  ayat  (1)  Peraturan  OJK No.69/POJK/201627  yaitu  selama  30  hari  sejak  disetujuinya  permintaan  klaim.  Pihak asuransi harus bertanggungjawab terhadap kewajibannya serta hak pemegang polis dan tertanggung, karena jika tidak dapat dikenakan sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha  bahkan  pencabutan  izin  usaha  (pasal  37  PP  73/1992  tentang  Penyelenggaraan Usaha Perasuransian). Hal ini berarti pihak asuransi telah melakukan wanprestasi karena tidak bertanggung jawab sesuai isi polis, namun harus dibuktikan terlebih dahulu, jika memang pihak asuransi benar lalai memenuhi kewajibannya terhadap tertanggung atau pun pemegang polis.
Karena hal tersebut, jika pihak asuransi tidak bertanggung jawab atas kewajiban yang ditanggungnya maka pemegang polis atau pihak nasabah debitur (ahli warisnya) dapat  mengajukan  gugatan  atas  tidak  terlaksananya  klaim  untuk  melunasi  sisa  utang debitur namun sebelum mengajukan gugatan wanprestasi, dilakukan upaya somasi atau teguran terlebih dahulu, jika tidak ada respon yang baik, maka dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum. Disamping itu upaya mediasi juga dapat ditempuh melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

## Kesimpulan
Akibat Hukum Perjanjian Kredit dalam hal Debitur Meninggal Dunia. Mengingat sekian banyak risiko yang dapat terjadi dalam pemberian kredit oleh bank, salah satunya yaitu  meninggalnya  debitur  ketika  kredit  masih  berjalan.  Jadi  akibat  hukum  bagi perjanjian  kreditnya  terdapat  dua  kemungkinan  yaitu  perjanjian  kredit  hapus  karena adanya  jaminan  asuransi  jiwa  dalam  perjanjian  kredit  yang  telah  dibuat,  serta kemungkinan  kedua  yaitu  ahli  waris  sebagaimana  pasal  833  KUHPerdata  dengan sendirinya karena hukum berhak atas warisan serta piutang pewaris/debitur. Namun perlu diingat  bahwa  ahli  waris  memiliki  hak  berpikir  apakah  akan  menerima  sepenuhnya, menerima  dengan  syarat  atau  pun  menolak  warisan  dari  pewaris  tersebut  (pasal  1023 KUHPerdata).  Kemudian,  tanggung  Jawab  Pihak Asuransi Terhadap  Perjanjian  Kredit Bank Dalam hal Debitur Meninggal Dunia. Klausula asuransi jiwa menjadi hal penting mengingat  asuransi  merupakan  lembaga  peralihan  risiko.  Dengan  adanya  klausula asuransi jiwa serta perjanjian asuransi, pihak asuransi memiliki tanggung jawab untuk melunasi sisa utang debitur jikalau debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi sisa kreditnya. Ketika klaim terjadi maka pihak asuransi mencairkan dana dan dikirim langsung  ke  rekening  bank  dengan  syarat  banker’s  clause  sehingga  pembayaran  sisa utang menjadi tujuan utamanya. Jika pihak asuransi menolak untuk bertangung jawab dan mengingkari  kewajibannya,  maka  pihak  yang  berkepentingan  dapat  mengupayakan
mediasi  maupun  somasi  hingga  melakukan  gugatan  perdata  ke  pengadilan,  jika  upaya somasi tidak diindahkan.

## BIBLIOGRAFI
Ahmad,  N.,  &  Seymour,  R.  G.  (2008). Defining  entrepreneurial  activity:  Definitions supporting frameworks for data collection .
Ayu, K., & Dewi, K. (2020). Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank. Jurnal Kertha Semaya ,
8 (4), 657–666.
Danovand, C., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2023). Penyelesaian Perjanjian Kredit Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (Studi di PT. Bank Nagari Cabang Utama). UNES Law Review , 6 (1), 3874–3889.
Dewantari, P. P. K. S., Darmadi, A. A. S. W., & Putrawan, S. (2017). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli Waris Lebih Dulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Kerta Semaya , 5 (2).
Gunartha,  I.  D.  K.  A.  (2013).  Analisis  Potensi  Retribusi,  Efektivitas,  Efisiensi  Serta Kinerja Pelayanan Tera dan Tera Ulang pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi. E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 44814.
Hidayat, A. R. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile  Legends:  Bang  Bang  Dalam  Tinjauan  Fiqih  Muamalah. Jurnal  Syntax Admiration , 1 (1), 13–22.
Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 246–263.
Leonard,  T.  (2022).  Kewenangan  Ahli  Waris  Direktur  Perseroan  Komanditer  yang Meninggal  Dunia  Sebelum  Jangka  Waktu  Kredit  Berakhir. JURNAL  ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT , 20 (2), 103–124.
Listyawati, P. R., & Dazriani, W. (2015). Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti  Berdasarkan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  Hukum  Kewarisan Menurut KUHPerdata. Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (3), 335–344. Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum .
Mulyati,  E.,  &  Dwiputri,  F.  A.  (2018).  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Menganalisis Jaminan  Kebendaan  Sebagai  Pengaman  Perjanjian  Kredit  Perbankan. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 1 (2), 134–148.
Pradnyani,  I.  G.  A.  R.,  Puspawati,  I.  G.  A.,  Sutama,  I.  B.  P.,  Ramanda,  I.  G.  R., Sukranatha, A. A.  K., Agung, A. A.  S.  I., Westra,  I.  K.,  Gde,  D.,  Dewi,  S.  R.,  & Wiryawan, I. W. (2022). Ni Nyoman Yuli Astuti, I Gede Yusa .
Rastuti, T. (2016). Aspek Hukum perjanjian asuransi . MediaPressindo.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet XVII. Rajawali Pers, Jakarta . Subekti, D. (2009). Analisis hubungan persepsi mutu pelayanan dengan tingkat kepuasan pasien balai pengobatan (bp) umum puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009 . UNIVERSITAS DIPONEGORO.
Torey, M. J. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku. Lex Privatum , 7 (3).
Wati, N. P. P., Mahendrawati, N. L. M., & Arini, D. G. D. (2021). Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap  Perjanjian  Kredit  Bank  Dalam  Hal  Debitur  Meninggal  Dunia. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1), 196–201.
Wuisan, E. N. (2016). Sengketa Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Di Kuasai Oleh Ahli Waris Yang Bersengketa. Lex Crimen , 5 (6).
Yama, I., Arta, P. B., & Swardhana, G. M. (n.d.). Akibat Hukum Pemberian Warisan Saat Pewaris Masih Hidup Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum , 5 , 1–5.

## Copyright holder:
Mochammad Iqbal Saputra, Gunawan Djajaputera (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: