## Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)
Rodhi Agung Saputra, Muhamat Ilza Amanda, Lukmanul Hakim, Okta Ainita Fakultas Hukum, Universitas Lampung Correspondence: rodhiagungsaputra@gmail.com; muhamadilzaamanda@gmail.com; lukmanulhakim@gmail.com; oktaainita@gmail.com
Abstrak. Peneitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  terkait  Putusan  Nomor:  3/Pid.C/2021/PN  Gdt,  yang menyatakan  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Penganiayaan ringan”  terhadap  buruh  bangunan  menggunakan  metode  penelitian  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris,  terkait  penerapan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  buruh  bangunan.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan statute approach dan pendekatan case approach serta pendekatan socio-legal approach. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt.
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penganiayaan, Buruh Bangunan
Abstract. This study aims to analyze the Decision Number: 3/Pid.C/2021/PN Gdt, which states that the Defendant is  legally  and  convincingly  proven  guilty  of  committing  the  criminal  act  of  "light  maltreatment"  against construction  workers  using  the  research  method.  The  research  method  used  in  this  study  is  normative  legal research and empirical legal research, related to the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of persecution against construction workers. The problem approach used in this research is to use a statute approach and a case approach as well as a socio-legal approach. The problems that will be discussed in  this  study  are  what  are  the  factors  that  cause  the  perpetrators  to  commit  criminal  acts  of  mistreatment  of construction  workers  based  on  Decision  Number:  3/Pid.C/2021/PN  Gdt  and  how  to  apply  criminal  sanctions against  perpetrators  of  criminal  acts  of  mistreatment  of  construction  workers  based  on  Decision  Number: 3/Pid.C/2021/PN Gdt.

## Keywords : Criminal Sanctions, Persecution, Construction Workers

## PENDAHULUAN
Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang dilarang dalam Hukum Pidana karena penggunaan kekerasaan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu  dalam  KUHP  telah  dirumuskan  dan  diancamkan  pidana  terhadap  berbagai  cara  dan  akibat  dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. Sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang paling banyak digunakan  dalam  menjatuhkan  hukuman  kepada  seseorang  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana. 1 Bentuk  sanksi  pidananya  pun  bermacam-macam,  seperti  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup, pidana penjara, kurungan, dan denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak  tertentu,  perampasan  barang-barang  tertentu  dan  pengumuman  hak-hak  tertentu. 2 Putusan hakim untuk seluruhnya adalah hukuman tambahan. Jenis-jenis kejahatan tersebut tertulis dalam Pasal 10 KUHP. 3 Jenis kejahatan ini juga berlaku untuk delik yang ditulis di luar KUHP. Jenis sanksi pidana
1 Johny, Ruby Hadiarti. "Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (Studi etiologi kriminal di wilayah hukum Polres Banyumas)." Jurnal Dinamika Hukum 11.2 (2011): 214-229.
2 Amran,  Erwin,  Muliaty  Pawennei,  and  Zainuddin  Zainuddin.  "Efektivitas  Penyidikan  Korban  Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak." Journal of Lex Theory (JLT) 1.2 (2020): 181-195.
3 Asmadi,  Erwin.  "Peran  Psikiater  dalam  Pembuktian  Kekerasan  Psikis  Pada  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2018): 39-51.
dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, denda dan pidana. 4 Sedangkan pidana tambahan berupa  pencabutan  hak  tertentu,  penyitaan  barang  tertentu  dan  pengumuman  putusan  hakim.  Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan jika sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal-hal tertentu. 5 Pembunuhan  dan  penganiayaan  dimulai  dari  pembunuhan  dan  penganiayaan  yang  merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang  lain,  perkelahian  tanding di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai  duel satu  lawan satu,  sampai  pada  penggunaan  kekerasan oleh sejumlah  orang bersama-sama  dalam  berbagai bentuknya diatur dala KUHP. 6 Pasal 170 KUHP jo . Pasal 351 KUHP mengancamkan pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian di mana terlibat beberapa orang”. 7 Sekalipun dalam pasal ini tidak secara tersurat (eksplisit) disebutkan unsur “kekerasan”, tetapi suatu  penyerangan  atau  perkelahian  dengan  sendirinya  berupa  penggunaan  kekerasan. 8 Dalam menghadapi  suatu  kasus  di  mana  terjadi  penggunaan  kekerasan  oleh  beberapa  orang  akan  muncul pertanyaan  tentang  pasal  mana    yang  lebih  tepat  untuk  diterapkan.  Kedua  pasal  tersebut  memiliki ancaman  pidana  yang  beratnya  berbeda  relatif  cukup  banyak,  sehingga  penentuan  hal  tersebut mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap para terdakwa. 9
Dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Pasal  170  KUHP jo .  Pasal  351  KUHP  yang  berbunyi  sebagai berikut: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun,  (3)  jika  mengakibatkan  mati,  dikenakan  pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”. 10 Maraknya tindakan penganiayaan  yang dilihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang  kurang  terkontrol  baik  itu  yang  dikarenakan  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  pengaruh lingkungan  pergaulan  yang  kurang  baik.  Perselisihan  baik  secara  personal  ataupun  kelompok  dapat menjadi  suatu  faktor  yang  dapat  mengundang  terjadinya  tindak  kekerasan  yang  berujung  pada penganiayaan. 11 Terkait  dengan  pengaturan  hukum  tentang  tindak  pidana  penganiayaan  yang  telah dipaparkan tersebut, salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi penyusun tertarik untuk membahas mengenai kasus penganiayaan akibat minuman beralkohol. Perlu disadari bahwa pada saat seseorang telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka kesadaran diri orang tersebut mulai berkurang  bahkan  bisa  sampai  mengakibatkan  hilangnya  kesadaran  atau  dapat  dikatakan  bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana karena  sulit  mengendalikan  pikiran  dan  perilakunya  sehingga  mudah  menyakiti  orang-orang  di sekitarnya. 12
Berdasarkan  hal  tersebut,  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  sangatlah penting  untuk  mengambil  pertimbangan  dalam  penerapan  sanksi  pidana,  apakah  terdakwa  dapat dinyatakan  bersalah  dan  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  dakwaan  dan
4 Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem." Jurnal Komunitas Yustisia 2.2 (2020): 78-87.
5 Satjipto Rahardjo, 2017. Kitab Undang-undang Hukum . Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 636.
6 Salabi Mujahid. 2020. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol . Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, hlm. 19.
7 Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20.4 (2020): 619-636.
8 Sopyana, Dede Irpan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah Hukum Polres Bandung dihubungkan dengan Undang-undang no. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian . Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. 234
9 Bilher Hutahaean. 2013. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg) , Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunajaya, Bontang, hlm. 10.
10 Moeljatno. 2011. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakata, hlm.150.
11 Fadhlurrahman,  Fadhlurrahman,  Rafiqi  Rafiqi,  and  Arie  Kartika.  "Proses  Penyidikan  Dalam Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Yang  Dilakukan  Oleh  TNI-AD  (Studi  Di Pengadilan Militer I-02 Medan)." JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 1.1 (2019): 52-64.
12 Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.
tuntutan penuntut umum. 13 Ditambah lagi dengan sering terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap  tindak  pidana  yang  sama  ( same  offence )  dalam  prakteknya  di  pengadilan  atau  yang  lebih dikenal dengan disparitas putusan hakim atau disparitas pidana yang disebabkan karena hingga saat ini KUHP belum mempunyai pedoman pemidanaan. 14 Salah satu contoh penerapan sanksi pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  adalah  pada  Putusan  Nomor:  3/Pid.C/2021/PN  Gdt,  yang menyatakan  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Penganiayaan ringan” sebagaimana dalam resume, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika  di  kemudian  hari  ada  putusan  Hakim  yang  menentukan  lain  disebabkan  karena  Terpidana melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  masa  percobaan  selama  6  (enam)  bulan  berakhir  dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 15 Berdasarkan uraiana diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja yang menjadi  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  buruh  bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  buruh  bangunan  berdasarkan  Putusan  Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt. 16

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian hukum empiris, terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan. 17 Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan statute approach dan pendekatan case approach serta pendekatan socio-legal approach. 18 Selain  itu  juga  diadakan  pemeriksaan  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  untuk kemudian  mengusahakan  pemecahan  atas  permasalahan  yang  timbul  didalam  gejala  yang bersangkutan. 19

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Terhadap  Buruh  Bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt.
Tindak pidana  penganiayaaan  ( eigenrichting) adalah suatu  tindakan kesewenang-wenangan dimana perbuatan tersebut telah mencelakakan seseorang yang masih diduga melakukan suatu tindak pindana. Perlakuan seperti tindak pidana penganiayaaan ini telah melanggar undang-undang yang berlaku dan telah berkembang di dalam masyarakat, seperti pada contoh tindak pidana penganiayaan terhadap  buruh  bangunan  yang  terjadi  di  Pesawaran. 20 Berdasarkan  kronologi  dapat  disimpulkan bahwa ketika masyarakat menjadi masa bodoh terhadap hukum yang berlaku, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana  yang ada  dengan  semaunya  tanpa  memikirkan  dampaknya.  Sikap  inilah  yang  akan  menyebabkan masyarakat akan  lebih dominan menggunakan hukum rimba dibanding  hukum pidana. 21 Dengan
13 Hehanussa, Deassy JA, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Sabdamas 1.1 (2019): 292-297 14 Lamintang. 2011. Hukum Panitensir Indonesia . Arimeco, Bandung, hlm 58 15 Gagundali,  Deysky  Neidi.  "Visum  Et  Repertum  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Lex Administratum 5.9 (2017).
16 Fauziah,  Anwita,  Ridho  Mubarak,  and  Wessy  Trisna.  "Implementasi  Tindak  Pidana  Ringan  Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 178/Pid. B/2017/PN. Mdn)." JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 1.1 (2019): 31-40.
17 Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Gema Keadilan Vol 7. No 1, 2020, hlm 20-33.
18 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34
19 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.
20 Prihatinah,  TriLisiani,  Noor  Asyik,  and  Kartono  Kartono.  "Kendala  Perlindungan  Hukum  Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap." Jurnal Dinamika Hukum 12.2 (2012): 312-320.
21 Hanifah, Ida. "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 5.1 (2020): 10-23.
Rodhi Agung Saputra et al., Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)
cara  melakukan main hakim sendiri masyarakat merasa telah  menyelesaikan suatu permasalahan hukum, tetapi tindakan tersebut salah dan melanggar hukum, padahal bila terjadi tindak pidana di dalam lingkungan masyarakat, maka seharusnya masyarakat tersebut melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan kata lain yaitu kepolisian untuk dilakukannya penyelesaian hukum sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan,  dengan  melaporkan  kejadian  suatu  tindak  pidana  kepada pihak yang berwenang, maka tidaklah terjadi suatu tindak pidana penganiayaaan atau penganiayaan terhadap seseorang. 22
Terdapat  beberapa  faktor  yang  mengakibatkan  seseorang  melakukan  tindak  pidana penganiayaaan yaitu dapat dilihat melalui Teori Anomie , seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaaan,  mereka  tidak  mempercayai  lagi  dengan  adanya  hukum,  dengan  kata  lain  mereka telah mengalami kekecewaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dimana nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan juga dilaksanakan menjadi semakin tidak jelas dan kehilangan relevansi. Maka jika di dalam suatu masyarakat tersebut telah mengalami kekecewaan terhadap hukum maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut melakukan suatu pengadilan jalanan yaitu  dengan  melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan. 23 Tindak  pidana  penganiayaaan  dengan demikian  dapat  dikatagorikan  sebagai anomie atau  dalam  kasus  penganiayaan  ini  terjadi ketidaksesuaian  dalam  penerapan  fungsi  hukum  dengan  tujuan  yang  diinginkan  oleh  masyarakat, pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri. 24
Dalam  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah dan lembaga hukum gagal dalam menjalankan tugasnya dengan benar, jika suatu tugas atau aturan itu sudah dikatakan berhasil maka masyarakatlah yang  menilainya  dan  berkemauan  mengikuti  segala  aturan  hukum  yang ada, contoh dari kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan adanya aksi tindak pidana penganiayaaan, itu sudah mencerminkan kegagalan penegak hukum dalam menumpas tindak kejahatan dan contoh kedua kegagalan penegak hukum dalam menjalankan  tugasnya  yaitu masyarakat  sering  kali  menemukan  adanya  keganjilan  dalam  proses  penegakkan  hukum  yang dilakukan  oleh  pihak  kepolisian,  masyarakat  berpresepsi  bahwa  seseorang  yang  telah  melakukan tindak  pidana  dapat  begitu  saja  keluar  dari  tindakan  kasus  tersebut  dengan  kata    lain    pihak kepolisian  dapat  saja  melepaskan  seseorang  yang melakukan tindak pidana karena orang tersebut telah  membayar  kepada pihak Kepolisian agar kasusnya dapat terselesaikan dan kemudian bebas, hal  itulah  yang  membuat  masyarakat  tidak  lagi  dapat  sepenuhnya  mempercayai  adanya  proses penegakkan hukum yang adil, baik, dan benar.
Durkheim mempergunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan “deregulation” di dalam  masyarakat  yang  diartikan  sebagai  tidak  ditaatinya  aturan-aturan  yang  terdapat  pada masyarakat  sehingga  orang  tidak  tahu  apa  yang  diharapkan  dari  orang  lain  dan  keadaan  ini memudahkan  terjadinya  penyimpangan  perilaku  ( deviasi ).  Dapat  diberikan  kesimpulan  dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Durkheim menjelaskan bahwa ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi  segala  peraturan  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  dan  itulah  yang  menjadikan masyarakat  tidak  mengetahui  apa  yang harus  mereka  lakukan  dalam menciptakan  suatu  hukum yang  baik  dan  benar,  bila  suatu  masyarakat yang mengerti akan hukum maka mereka melakukan suatu perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan hukum, dan menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
Untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaaan yang terjadi langsung di lapangan, sebagai berikut :
a. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaaan yaitu, masyarakat dalam melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan  disebabkan  karena  adanya  faktor  dorongan  yang
22 Nurhaipah, Titih. Potensi Radio Komunitas Caraka FM Sebagai Media Advokasi Buruh Migran di Desa Ciborelang  Kec.  Jatiwangi  Kab.  Majalengka .  Diss.  Fakultas  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Islam  Bandung Bandung 2017, 344
23 Lumoring, Erwin. "Peran Pemerintah Terhadap Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri." Lex Et Societatis 7.6 (2019). 56
24 Anandari,  Yeni  Apriana,  Onitiya  Sekarini,  and  Anik  Widiastuti.  "Keadaan  Sosiologis  Mantan  Buruh Migran Korban Trafficking Di Desa Nomporejo Galur Kulon Progo Yogyakarta." JIPSINDO, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia 5.1 (2018): 44-60.
Rodhi Agung Saputra et al., Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)
diberikan  oleh  masyarakat  lainnya,  menjadikan  satu  masyarakat  kepada  masyarakat  lainnya menjadi ikut-ikutan dalam melakukan aksi tindak pidana penganiayaaan tersebut.
b. Faktor  penyebab  masyarakat  melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan  yaitu,  adanya  faktor emosional  yang  terdapat  di dalam  diri  seseorang, dikarenakan  adanya  suatu  anggapan  bahwa tindakan  yang  dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut tercela dan telah melanggar hukum.
c. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaaan yaitu, masyarakat tersebut memiliki  sikap  kurang  percaya  terhadap  hukum  yang  berlaku,  dikarenakan  adanya  proses penegakkan  hukum  yang  tidak  baik.  Contohnya  dengan  melakukan  sogokan  terhadap  pihak penegak  hukum  (Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan)  oleh  pelaku  ataupun  sebaliknya,  agar terciptanya suatu  penegakkan  hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.
d. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaaan yaitu, terkait dengan tindak pidana penganiayaaan  yang dilakukan oleh masyarakat Pesawaran tersebut mengatakan bahwa jika  seseorang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan  itu  bisa  karena  mereka  mamiliki  rasa pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana tersebut, karena masyarakat yang melakukan tindak  pidana  penganiayaaan  ini  pernah  mengalami  suatu  tindak  pidana  dan  menjadi  korban dalam  tindak  kejahatan,  ataupun  keluarganya  pernah  menjadi  korban  dalam  tindak  pidana tersebut, baik itu pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya, maka dilakukannya suatu pembalasan  dendam  terhadap  pelaku  tindak  pidana  kejahatan, kemudian melakukan tindak  pidana  penganiayaaan  untuk  memenuhi  hasrat  yang  timbul  pada  diri  masyarakat  yang menjadi korban kejahatan tersebut.
e. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaaan yaitu, dikarenakan adanya situasi yang memungkinkan mereka melakukan tindak pidana penganiayaaan, yaitu yang pertama kurangnya  kesigapan    Kepolisian   untuk    langsung   datang    ketempat    kejadian  perkara,  yang kedua  karena  massa yang  begitu  banyak jadi  mereka berpikir  jika  melakukan  tindakan  main hakim  sediri  maka  tidak  ada yang dapat mengetahui siapa-siapa saja yang melakukannya karena banyaknya massa tersebut.
Faktor-faktor  penyebab  seseorang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan  yang  terjadi langsung di lapangan, sebagai berikut :
a. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaaan yaitu, dikarenakan dalam melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan  tersebut  mereka  melakukannya  karena  pada  saat  itu tindak kejahatan yang terjadi didaerah tersebut sedang marak dan masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaaan itu agar tindak kejahatan didaerah tersebut tidak terjadi kembali.
b. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaaan yaitu, karena mereka ikut- ikutan dengan masyarakat yang lainnya.
c. Faktor  penyebab  masyarakat  melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan  yaitu,  memiliki  rasa emosional yang sangat tinggi, tidak dapat diredamnya emosi tersebut oleh karena kejadian tindak pidana dimata masyarakat sudah sangat marak dan sangat tidak terpuji maka dilakukanlah tidakan penganiayaan.
Agar mendapatkan suatu pandangan penegakkan hukum yang benar dari hakim, maka terdapat kesimpulan-kesimpulan  yang  dapat  diambil  untuk  menjawab  faktor-faktor  penyebab  seseorang melakukan tindak pidana penganiayaaan yang terjadi langsung di lapangan, sebagai berikut:
a. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaaan yaitu, masyarakat bersikap emosional, banyak faktor yang menyebabkan mereka bersikap emosional, yaitu dengan mereka melihat  tindak  kejahatan  di  sekitarnya  bagi  mereka  yang  tidak  mengerti  akan  hukum  mereka melakukan tindakan main hakim sendiri itu dengan bebas tidak adanya sikap merasa bersalah, masyarakat  tidak  dapat  mengendalikan  dirinya  jika  mendapati  tindak  kejahatan  yang  melukai orang lain di sekitarnya, karena itu sudah menjadi suatu respon secara spontan.
b. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaaan yaitu, karena adanya faktor ikut-ikutan.
c. Faktor  penyebab  masyarakat  melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan  yaitu,  karena  dengan adanya situasi yang memungkinkan mereka melakukan tindak pidana penganiayaaan.
d. Faktor  penyebab  masyarakat  melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan  yaitu,  ketika  mereka sudah  selesai  melakukan tindak pidana penganiayaaan pak hakim memberikan pendapat bahwa mereka melakukannya dalam keadaan sadar terhadap apa yang mereka perbuat.
Faktor-faktor  penyebab  seseorang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan  yang  terjadi
Rodhi Agung Saputra et al., Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)
langsung di lapangan, sebagai berikut:
a. Faktor  penyebab  masyarakat  melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan  yaitu,  melakukannya secara  bersama-sama  atau  ikut-ikutan  dengan  masyarakat  yang  lainnya  karena  menemukan perbuatan jahat di sekitar lingkungan mereka.
b. Faktor  penyebab  masyarakat  melakukan  tindak  pidana  penganiayaaan  yaitu,  memiliki  kondisi perekonomian  yang  kurang  baik  di  dalam  keluarga  individu  masyarakat  tersebut,  atau  sedang memikili  kondisi  yang  kurang  baik  karena  sedang  terjadi  adanya  masalah  yang  dihadapi  oleh masyarakat yang melakukan tindak pidana penganiayaaan itu.
c. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaaan  yaitu, memiliki karakter yang brutal, karakter brutal ini sebenarnya sama saja masuk ke dalam sisi emosional di dalam masyarakat tersebut.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  maraknya  tindakan  penganiayaan yang  dilihat  dari  berbagai  sumber  menjadi  pertanda  bahwa  hal  tersebut  tidak  lepas  dari  perilaku masyarakat  yang  kurang  terkontrol  baik  itu  yang  dikarenakan  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan pengaruh  lingkungan  pergaulan  yang  kurang  baik.  Perselisihan  baik  secara  personal  ataupun kelompok  dapat  menjadi  suatu  faktor  yang  dapat  mengundang  terjadinya  tindak  kekerasan  yang berujung  pada  penganiayaan.  Di  dalam  KUHP  telah  mengklasifikasikan  beberapa  pasal  yang berkaitan  dengan penganiayaan  dan  juga jenis  ataupun  bentuk  penganiayaan yang  tentu memiliki konsekuensi  pemidanaan  yang  berbeda.  Delik  penganiayaan  merupakan  suatu  bentuk  perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain.  Tidak  hanya  itu,  terdapatnya  aturan  pidana  dari  penganiyaan  yang  dapat  menyebabkan  luka berat  ataupun  menyebabkan  hilangnya  nyawa  orang  lain  jelas  harus  dipandang  sebagai  suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.
Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah sebagai berikut faktor emosional yaitu perasaan di dalam diri seseorang untuk  melakukan  suatu  perbuatan  yang  berdampak  positif  ataupun  negatif. Faktor  ikut-ikutan yaitu dorongan dari dalam  diri seseorang untuk  melakukan suatu tindakan atau  perbuatan. Faktor kurang mempercayai hukum yaitu  karena tindakan  yang penegak hukum itu lakukan tidak sesuai dengan  nilai  dan  norma  tersebut  dan  tidak  terdapat  ketidaksesuaian  dalam  menjalankan  hukum tersebut. Serta faktor situasi yaitu kondisi atau keadaan dimana seseorang melihat suatu keadaan itu dari situasi tempat, waktu, dan suatu permasalahan baik itu permasalahan hidup yang sedang mereka (masyarakat) hadapi.
2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Buruh Bangunan Berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt.
Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  buruh bangunan  berdasarkan  Putusan  Nomor:  3/Pid.C/2021/PN  Gdt  adalah  menyatakan  Terdakwa  M. Udzu Alfi Aqil bin Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  “Penganiayaan  ringan”  sebagaimana  dalam  resume,  menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak  perlu  dijalani  kecuali  jika  di  kemudian  hari  ada  putusan  Hakim  yang  menentukan  lain disebabkan  karena  Terpidana  melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  masa  percobaan  selama  6 (enam)  bulan  berakhir  dan  membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 25
Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya  perkara  sejumlah  Rp5.000,00  (lima  ribu  rupiah).  Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku
25 Shova, Kikie Ichwanus. "Penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari pasal 351 ayat (1) kuhp dan pasal 82 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (analisa putusan no. 695/pid. sus/2015/pn. tng)." (2017).234
Rodhi Agung Saputra et al., Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)
tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  buruh  bangunan  berdasarkan  Putusan  Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 26
Bagi sebagian besar orang, hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam. Hal  ini  tampak  dari  karakteristik  sanksi  yang  dimilikinya,  yang  dapat  berupa  perampasan  nyawa manusia, kebebasan, maupun harta benda yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Berbeda dengan sanksi  dalam  lapangan  hukum  perdata  maupun  hukum  administrasi  negara  yang  berupa  ganti kerugian serta pencabutan izin maupun denda. Sifat menderita dari sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana  merupakan  karakteristik  hukum  pidana  dari  masa  lalu  hingga  masa  kini  bahkan  tidak berlebihan jika dikatakan sampai dikemudian hari. Maka tidaklah mengherankan jika pembicaraan tentang  pidana  akan  selalu  terbentur  pada  suatu  titik  pertentangan  yang  paradoxal,  yaitu  bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata  memperkosa  kepentingan  seseorang  yang  lain  dengan  memberikan  hukuman  berupa penderitaan ini berarti bahwa sifat (penderitaan) tersebut tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana itu sendiri. 27
Ketika seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan, pada dasarnya pelaku  akan  dijerat  dengan  Pasal  353  KUHP  dengan  ancaman  hukuman  selama-lamanya  empat tahun  penjara,  jika  menimbulkan  luka  berat  dihukum  selama-lamanya  tujuh  tahun,  dan  apabila menimbulkan kematian maka sitersalah diancam hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Masing-masing  ancaman  pidana  sebagaimana  disebutkan  di  atas  akan  ditambahkan  sepertiganya bagi mereka yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terhadap orang-orang maupun  menggunakan  bahan  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  356  KUHP.  Dengan demikian,  misalnya  seseorang  yang  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  berencana  kepada ibunya sehingga menyebabkan kematian sang ibu maka terhadap pelaku berlaku Pasal 353 jo. Pasal 356 angka 1e KUHP dengan total ancaman pidana selama-lamanya dua belas tahun penjara. 28 Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika ada unsur-unsur formil yaitu harus ada nas  yang  melarang  perbuatan  dan  mengancam  dengan  hukuman,  unsur  materil  yaitu  melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan maupun sikap tidak berbuat, dan unsur moral yaitu pelaku harus seorang mukallaf artinya dia bertanggungjawab atas tindak pidana yang diperbuat. Sebuah kejahatan jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak bisa dikatakan jarimah  (tindak  pidana).  Sementara  itu  unsur  khusus  dari  suatu  kejahatan  berbeda-beda  dengan berbedanya  sifat  dari  tiap-tiap  kejahatan.  Adapun  unsur-unsur  dalam  tindak  pidana  (jarimah) Penganiayaan berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas yang paling utama adalah  adanya  perbuatan  menyakiti  yang  ditujukan  terhadap  anggota  badan  manusia  dan  pada umumnya  berupa  perbuatan  merusak  seperti  pelukaan,  pemukulan,  pemotongan,  penempelengan dan lain sebagainya. Kemudian adanya subjek dari tindak pidana penganiayaan, serta adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Di samping pidana pokok yakni pidana penjara, di dalam tindak pidana penganiayaan yang dimuat dalam KUHP terdapat pula pidana tambahan yang dapat diberikan khusus untuk pelaku penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 35 angka 1 sampai 4 KUHP. 29
26 Witianingsih, Naning. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Uu Pasal 351-358 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pid. B/2020/PN Purwodadi) . Diss. Universitas Ngudi Waluyo, 2022. 125
27 Rahim,  Abdul  Jabar.  "Tinjauan  Hukum  Terhadap  Penyelesaian  Pidana  Menurut  Adat  Tolaki  Dalam Perkara  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Di  Desa  Tirawuta  Kecamatan  Pondidaha  Kabupaten  Konawe." Jurnal Hukum Responsif 7.2 (2019): 84-99.
28 Yanti, Apriyani Damai. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 4.1 (2016): 1444-1453.
29 SEBA,  Maria  Jollyvia.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penerapan  Sanksi  Atas  Penganiayaan  Berencana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam KUHP. Lex administratum , 2017, 5.9. 23
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dianalisis  bahwa  perbuatan  penganiayaan  sebagai suatu  perbuatan  pidana,  penganiayaan  juga  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Bab XX tentang penganiayaan dari Pasal 351 sampai Pasal 358 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana penganiayaan diatur dalam KUHP berupa pidana  penjara.  Berat  ringannya  pidana  penjara  yang  diancamkan  berbeda-beda  dari  setiap  jenis penganiayaan. Untuk jenis penganiayaan biasa, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, serta penganiayaan berat yang direncanakan maksimal hukuman penjara yang diberikan dapat ditambah sepertiganya dari yang telah ditentukan masing-masing pasal apabila memenuhi kriteria yang dimuat dalam  Pasal  356  KUHP.  Di  samping  pidana  penjara  terdapat  pula  pidana  tambahan  yang  dapat diberikan khusus untuk pelaku penganiayaan berencana dan penganiayaan berat berencana berupa pencabutan hak-hak tertentu. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah Terdakwa M. Udzu Alfi Aqil bin Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  “Penganiayaan  ringan”  sebagaimana  dalam  resume,  menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak  perlu  dijalani  kecuali  jika  di  kemudian  hari  ada  putusan  Hakim  yang  menentukan  lain disebabkan  karena  Terpidana  melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  masa  percobaan  selama  6 (enam)  bulan  berakhir  dan  membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). 30

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  berdasarkan  Putusan  Nomor 3/Pid.C/2021/PN  Gdt  adalah  faktor  emosional  yaitu  perasaan  di  dalam  diri  seseorang  untuk melakukan  suatu  perbuatan  yang  berdampak  positif  ataupun  negatif.  Faktor  ikut-ikutan  yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Faktor kurang mempercayai hukum yaitu karena tindakan  yang penegak hukum itu lakukan tidak sesuai dengan nilai  dan  norma  tersebut  dan  tidak  terdapat  ketidaksesuaian  dalam  menjalankan  hukum  tersebut. Serta  faktor  situasi  yaitu  kondisi  atau  keadaan  dimana  seseorang  melihat  suatu  keadaan  itu  dari situasi  tempat,  waktu,  dan suatu  permasalahan  baik  itu  permasalahan  hidup  yang  sedang  mereka (masyarakat) hadapi.
2. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  buruh  bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah Terdakwa M. Udzu Alfi Aqil bin Arifin tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Penganiayaan  ringan”  sebagaimana  dalam  resume,  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  bulan,  menetapkan  pidana  tersebut  tidak  perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan  membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp5.000,00  (lima  ribu rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. Amran, Erwin, Muliaty Pawennei, and Zainuddin Zainuddin. "Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak." Journal of Lex Theory (JLT) 1.2 (2020): 181-195.
Anandari, Yeni Apriana, Onitiya Sekarini, and Anik Widiastuti. "Keadaan Sosiologis Mantan Buruh Migran Korban Trafficking Di Desa Nomporejo Galur Kulon Progo Yogyakarta." JIPSINDO, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia 5.1 (2018): 44-60.
Andi Hamzah. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.
Asmadi,  Erwin.  "Peran  Psikiater  dalam  Pembuktian  Kekerasan  Psikis  Pada  Korban  Tindak  Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 3.1 (2018): 39-51.
30 Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." Jurnal Darma Agung 28.1 (2020): 84-91.
Rodhi Agung Saputra et al., Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)
Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." Gema Keadilan Vol 7. No 1, 2020, hlm 20-33.
Bilher Hutahaean. 2013. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor  50/Pid.B/2009/PN.Btg) ,  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Trunajaya,  Bontang,  hlm. 10.
Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Peran Kepolisian  Sebagai  Penyidik  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem." Jurnal Komunitas Yustisia 2.2 (2020): 78-87.
Fadhlurrahman,  Fadhlurrahman,  Rafiqi  Rafiqi,  and  Arie  Kartika.  "Proses  Penyidikan  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)." JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 1.1 (2019): 52-64. Fauziah,  Anwita,  Ridho  Mubarak,  and  Wessy  Trisna.  "Implementasi  Tindak  Pidana  Ringan  Dalam Kasus  Penganiayaan  (Studi  Putusan  Nomor:  178/Pid.  B/2017/PN.  Mdn)." JUNCTO:  Jurnal Ilmiah Hukum 1.1 (2019): 31-40.
Gagundali,  Deysky  Neidi.  "Visum  Et  Repertum  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Penganiayaan  Ringan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana." Lex Administratum 5.9 (2017).
Hanifah,  Ida.  "Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri." De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 5.1 (2020): 10- 23.
Hehanussa, Deassy JA, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Sabdamas 1.1 (2019): 292- 297
Johny,  Ruby  Hadiarti.  "Tindak  pidana  kekerasan  terhadap  perempuan  (Studi  etiologi  kriminal  di wilayah hukum Polres Banyumas)." Jurnal Dinamika Hukum 11.2 (2011): 214-229. Lamintang. 2011. Hukum Panitensir Indonesia . Arimeco, Bandung, hlm 58 Lumoring, Erwin. "Peran Pemerintah Terhadap Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri." Lex Et Societatis 7.6 (2019). 56 Moeljatno. 2011. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakata, hlm.150. Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34
Nurhaipah,  Titih. Potensi  Radio  Komunitas  Caraka  FM  Sebagai  Media  Advokasi  Buruh  Migran  di Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka . Diss. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung Bandung 2017, 344
Prihatinah,  TriLisiani,  Noor  Asyik,  and  Kartono  Kartono.  "Kendala  Perlindungan  Hukum  Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap." Jurnal Dinamika Hukum 12.2 (2012): 312-320.
Rahim,  Abdul  Jabar.  "Tinjauan  Hukum  Terhadap  Penyelesaian  Pidana  Menurut  Adat  Tolaki  Dalam Perkara  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Di  Desa  Tirawuta  Kecamatan  Pondidaha  Kabupaten Konawe." Jurnal Hukum Responsif 7.2 (2019): 84-99. Salabi  Mujahid.  2020. Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penganiayaan Akibat  Minuman  Beralkohol .  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Mataram, Mataram, hlm. 19.
Satjipto Rahardjo, 2017. Kitab Undang-undang Hukum . Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 636.
SEBA,  Maria  Jollyvia.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penerapan  Sanksi  Atas  Penganiayaan  Berencana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam KUHP. Lex administratum , 2017, 5.9. 23
Shova,  Kikie  Ichwanus.  "Penerapan  sanksi  pidana  bagi  anak  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan ditinjau dari pasal 351 ayat (1) kuhp dan pasal 82 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (analisa putusan no. 695/pid. sus/2015/pn. tng)." (2017).234
Sopyana,  Dede  Irpan. Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penganiayaan  ringan  di  wilayah Hukum  Polres  Bandung  dihubungkan  dengan  Undang-undang  no.  02  Tahun  2002  tentang Kepolisian . Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. 234
Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." Jurnal Darma Agung 28.1 (2020): 84-91.
Rodhi Agung Saputra et al., Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)
Witianingsih, Naning. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Uu Pasal 351-358 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pid. B/2020/PN Purwodadi) . Diss. Universitas Ngudi Waluyo, 2022. 125
Yanti, Apriyani Damai. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 4.1 (2016): 1444-1453.
Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20.4 (2020): 619-636.