Palita: Journal of Social Religion Research
April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita DOI: http://10.24256/pal.v8i1.3659

## Praktik Sosial - Politik Birokrasi Pemerintahan dalam Pemilukada di Indonesia: Perspektif Teori
Strukturasi
1 Olan Nur Rakhmat Johansyah, 2 Andi Yakub, 3 Gustiana Anwar Kambo 1,2,3 Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Kota Makassar E-mail: olannurrakhmat@gmail.com

## Abstract
The expectation of reform for the bureaucracy remains neutral in elections and still encounters structural conflicts inherent in the bureaucracy as an agency. In the context of local politics, the government bureaucracy plays a crucial role in influencing the results of the regional elections. This  article  employs  Anthony  Giddens'  theory  of  structuration  to  examine  the  strategic behaviour of the Indonesian government bureaucracy in regional elections. The data collection method used in this study was literature research, which aimed to gather data and information using  various  materials  available  in  the  library.  The  results  of  this  study  found  that  the bureaucracy  involved  in  regional  elections  is  at  the  level  of  discursive  and  practical consciousness, which originates from the bureaucracy's ability to reflect on itself and monitor similar practices in broader space and time. Integrating space and time in social practices is fundamental in observing agents' actions in interacting with the structure. The room and time of the regional elections are closely related to the space and time of governance.
Keywords : Bureaucracy, Agency, Structure, Structuration, Elections.

## Abstrak
Harapan reformasi agar Birokrasi bersikap netral dalam Pemilu masih menemukan benturan- benturan struktural yang melekat pada Birokrasi sebagai agensi. Dalam konteks politik lokal, Birokrasi pemerintahan dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi hasil Pemilukada.Tulisan ini menggunakan perspektif teori strukturasi milik Anthony Giddens dalam  melihat  perilaku  strategis  Birokrasi  Pemerintahan  di  Indonesia  dalam  Pemilukada. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  riset  kepustakaan  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  dengan  bantuan  berbagai  material  yang  terdapat  di ruangan  perpustakaan.  Hasil  studi  ini  menemukan  bahwa,  birokrasi  yang  terlibat  dalam Pemilukada berada pada tingkatan dimensi kesadaran diskursif sekaligus praktis yang berasal dari kemampuan birokrasi dalam merefleksikan diri dan mengawasi praktik-praktik serupa di ruang  dan  waktu  yang  lebih  luas.  Integrasi  ruang  dan  waktu  dalam  praktik  sosial  sangat fundamental  guna  melihat  tindakan  agen  dalam  berinteraksi  dengan  struktur.  Ruang  dan waktu Pemilukada memiliki keterkaitan erat dengan ruang dan waktu pemerintahan.
Kata Kunci : Birokrasi, Agensi, Struktur, Strukturasi, Pemilu.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36

## Pendahuluan
Asas otonomi daerah dan desentralisasi terhadap berlakunya Undang- Undang  (UU)  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  saat  ini sudah  diganti  dengan  UU  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, sejatinya  memberikan  implikasi  pada  kehidupan  politik  di  tingkat  daerah. Keinginan  mendekatkan  kehidupan  politik  kepada  masyarakat  yang  berada di  daerah  menjadi  upaya  yang  coba  dibangun  oleh  negara  dalam mewujudkan  masyarakat  yang  demokratis.  Implementasi  dari  UU  ini memampukan  masyarakat  daerah  untuk  menentukan  keputusan  politik mereka  yang  dimanifestasikan  dalam  bentuk  memberikan  suara  dalam Pemilihan  Umum  (Pemilu)  kepada  para  legislator  maupun  kepala  daerah untuk mengatur kehidupan mereka. Kondisi demikian menimbulkan gejolak dan gairah politik di tingkat daerah. 1
Gairah  politik  di  tingkat  daerah  berkelindan  dengan  tumbuh kembangnya komponen-komponen politik di daerah. Hal ini dapat dianggap sebagai  sebuah  konsekuensi  logis  dari  pembangunan  demokrasi  di  tingkat daerah  oleh  sebab  berlakunya  otonomi  daerah.  Infrastruktur  maupun suprastruktur  politik  di  tingkat  daerah  ikut  memperoleh  dampak  dari pemberlakuan  otonomi  daerah,  seperti  hadirnya  lembaga  eksekutif  dan legislatif  di  tingkat  daerah,  hadirnya  kelompok  kepentingan  dan  kelompok penekan  dengan  daya  jangkau  yang  lebih  kecil,  berkesinambungan  dengan antusias partisipasi politik di daerah yang juga ikut bergelora. Sebagai salah satu  komponen  politik  yang  menerima  buah  dari  perubahan  paradigma politik pemerintahan di Indonesia, yaitu Birokrasi dalam aspek politik. 2
Birokrasi  sebagai  lembaga  nampaknya,  menjadikan  asas  otonomi daerah  sebagai  sarana  mereka  dalam  mewujudkan  diri  mereka  sebagai sebuah  kekuatan  politik  di  tingkat  daerah.  Bagaimanapun  juga,  kondisi  ini merupakan sebagai sebuah refleksi sosial-politik pada masa reformasi. Masa reformasi  yang  ditandai  dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pemilukada) nyatanya  memberikan  implikasi  terhadap  praktik  sosial-politik  Birokrasi pemerintahan di tingkat daerah.
1 Gejolak dan gairah politik  di daerah (politik lokal) ditandai dengan dijadikannya arena  legislatif  dan  partai  politik  sebagai  wahana  persaingan  sosial  dan  politik;  Kehadiran elit  lokal  seperti  tokoh  masyarakat  (tomas),  tokoh  agama  (toga)  dan  tokoh  adat  (toda), birokrat,  politisi,  pengusaha,  dan  lain-lain  menjadi  pentolan  politik  yang  naik  ke  pentas politik  lokal  juga  sebagai  wujud  kehadiran  gairah  dan  gejolak  politik  di  tingkat  daerah. Dalam  Erond  L.  Damanik, Politik  Lokal  Dan  Dinamika  Etnisitas  Pada  Era  Desentralisasi  Di Sumatera Utara (Medan: Simetri Institute, 2018), 32 – 33.
2 R. Siti Zuhro, “Birokrasi Dan Politik,” in Buku Putih Pemerintahan Indonesia , 1st ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 194.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
Awal masa reformasi, Birokrasi menjadi salah satu sasaran utama oleh para  kaum  reformis  kala  itu,  agar  politik  berjarak  dengan  Birokrasi.  Sebab, hubungan  yang  terjahit  antara  politik  dan  Birokrasi  dalam  sejarah Indonesia — baik pada Orde Lama maupun pada Orde Baru — terbilang cukup kelam  jika  ditinjau  menggunakan  perspektif  demokrasi  sebagai  sebuah sistem  politik.  Misalnya  ketika  masa  Orde  Baru,  Birokrasi  terjebak  dalam dominasi  kekuasaan  dan  menjadi  pilar  politik  milik  Presiden  Soeharto selama  kurang  lebih  32  tahun  lamanya.  Kiranya  sekitar  32  tahun  di  masa Orde  Baru,  Birokrasi  dianggap  sebagai  salah  satu  dari  tiga  pilar  kekuatan politik  yang  dimiliki  oleh  Soeharto,  yakni  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia (ABRI), Birokrasi dan Golongan Karya (Golkar). Ketiganya dikenal dengan  istilah  kelompok  ABG.  Ketiganya  menjalin  relasi  yang  sangat dominan  dalam  sistem  politik  di  Indonesia.  Adapun,  Birokrasi  atau  kaum birokrat  kala  Orde  Baru  terjebak  dalam  pusaran  politik  milik  kekuasaan. Birokrasi  yang  memiliki  jaringan  luas  sampai  ke  daerah-daerah  paling  luar menjadi agen bagi kekuasaan untuk menerapkan dominasi kekuasaan politik kala itu. 3 Kondisi demikian melahirkan sebuah tradisi dalam tubuh Birokrasi bahwa mereka sebagai sebuah kekuatan politik dalam Pemilu dan boleh ikut melibatkan diri dalam Pemilu-Pemilu berlangsung.
Sementara  itu,  proses  Pemilu  masa  pasca  reformasi  yang  kian  jauh signifikan  berbeda  dengan  masa  orde  baru  masih  saja  sulit  untuk memberikan  jarak  antar  politik  dan  Birokrasi  dalam  ruang  dan  waktu Pemilu.  Harapan  reformasi  agar  Birokrasi  bersikap  netral  dalam  Pemilu masih  menemukan  benturan-benturan  struktural  yang  melekat  pada Birokrasi  sebagai  agensi.  Terdapat  sejumlah  praktik  yang  menunjukkan bahwa Birokrasi tidak sepenuhnya netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu).
Kaitannya  dengan  peran  Birokrasi  dalam  kehidupan  politik  di  tingkat daerah,  banyak  penelitian  yang  telah  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh mana  pengaruh  Birokrasi  terhadap  dinamika  politik  daerah.  Penelitian- penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  meskipun  reformasi  telah memberikan  harapan  untuk  membuka  ruang  partisipasi  politik  yang  lebih luas,  tetapi  keterlibatan  Birokrasi  dalam  proses  politik  di  daerah  masih sangat  signifikan.  Kondisi  ini  dapat  dilihat  dari  praktik-praktik  seperti penggunaan  sumber  daya  Birokrasi  untuk  kepentingan  politik,  pengaruh Birokrasi  dalam  Pemilukada,  dan  penempatan  pejabat  Birokrasi  di  posisi strategis untuk mempengaruhi keputusan politik. Oleh karena itu, memahami peran Birokrasi dalam kehidupan politik daerah sangatlah penting, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
3 Miftah Thoha, “Perkembangan Birokrasi Di Indonesia,” in Buku Putih Pemerintahan Indonesia , 1st ed. (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 238.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
Hal  tersebut  dapat  disimak  dari  berbagai  penelitian  yang  telah dilakukan  pasca  reformasi.  Penelitian  Hanifah  Sadikin,  Subhilhar  dan  Heri Kusmanto dapat menjadi landasan pernyataan sebelumnya. Hanifah Sadikin, Subhilhar  dan  Heri  Kusmanto  dalam  penelitiannya  menemukan  kurangnya netralitas Birokrasi dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Asahan. 4 Pelaksanaan netralitas Birokrasi yang masih jauh dari harapan juga ditemukan  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur  Putri  Jayanti. 5 Kondisi  di  Kabupaten  Gowa  dalam  penelitian  Wiwid  Ambarwati,  Gustiana Anwar Kambo dan Muhammad menemukan kondisi yang tidak jauh berbeda. Adanya pengerahan Birokrasi oleh salah satu pasangan calon dalam Pemilu. 6 Hasil temuan tersebut melihat kuatnya aspek struktur terhadap agen dalam Pemilu.
Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan politik Birokrasi dalam Pemilu masih terjadi pasca reformasi, meskipun seharusnya Birokrasi  harus  netral.  Temuan  tersebut  menunjukkan  betapa  pentingnya memahami  aspek  struktur  yang  mempengaruhi  perilaku  agensi  dalam Pemilu.
Sementara  itu  Fauzan  Hidayat 7 dalam  temuan  penelitiannya menemukan,  bahwa  aspek  Birokrasi  sebagai  Agensi  dapat  terlihat.  Dengan melihat  kehadiran  Kepala  Daerah  sebagai  Pejabat  Pembina  Kepegawaian (PPK)  dapat  mempengaruhi  tindakan  Birokrasi  dalam  ruang  dan  waktu Pemilu. Atau kehadiran motif-motif yang bersifat internal dan eksternal yang dimiliki  kelompok  Birokrasi  dalam  terlibat  praktis  dalam  Pemilukada  di Kabupaten  Solok  Tahun  2020  oleh  Wahib  Assyahri,  dkk 8 dapat  menjadi informasi  yang  penting  bahwa,  di  samping  kehadiran  struktur,  kehadiran kekuasaan agensi tidak dapat terbantahkan dalam ruang dan waktu pemilu.
4 Hanifah Sadikin, Subhilnar, and Hari Kusmanto, “Netralitas Aparatur Si pil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020,” PERSPEKTIF 11, no. 1 (2022): 355 – 71, https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5639.
5 Nur Putri Jayanti, “Netralitas Peran Aparatur Sipil Negara Dal am Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum (Neutrality of The Role of State Civil Apparatus in Publik Policies and General Election),” Jurnal Analis Kebijakan 3, no. 1 (2019).
6 Wiwid  Ambarwati,  Gustiana  Anwar  Kambo,  and  Muhammad,  “The  Violation  of Bureaucracy  at  Local  Election  in  Gowa  South  Sulawesi:  Based  on  Weberian  and  Marxism Concept,” Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora) 08, no. 2 (2020): 297 – 311.
7 Fauzan  Hidayat,  “Politisasi Birokrasi:  Analisis  Dampak  Inkonsistensi  Interpretasi Makna  Pasal  Dalam  Undang- Undang  Aparatur  Sipil  Negara,” Jurnal  Politik  Pemerintahan Dharma Praja 14, no. 2 (2021): 11 – 21.
8 Wahib Assyahri et al., “Motif Penalanggaran Ne tralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Kabupaten  Solok  Tahun  2020,” JESS  (Journal  of  Education  on Social Science) 6, no. 2 (2022): 112 – 21, https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jess.v6i2.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
Penelitian oleh Sukri Tamma 9 yang berlandaskan pendekatan Birokrasi Weber dan Marx dalam melihat kondisi Birokrasi di Indonesia, dapat menjadi wahana  guna  melihat  praktik  Birokrasi  di  Indonesia.  Dalam  temuannya terlihat, bahwa Pemilu pada dasarnya telah menjadi ajang bagi para birokrat lokal  dan  calon  untuk  saling  menguntungkan  dalam  mencapai kepentingannya  masing-masing.  Sehingga  melihat  bahwa  Birokrasi  yang hadir di Indonesia lebih condong kepada pendekatan Birokrasi Marx.
Dalam konteks politik lokal, Birokrasi pemerintahan dianggap memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  mempengaruhi  hasil  Pemilukada.  Peran tersebut  dapat  terlihat  dari  kebijakan  yang  diterapkan  dan  dijalankan  oleh Birokrasi,  termasuk  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  mereka  sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah.
Dengan  menggunakan  perspektif  teori  strukturasi  Anthony  Giddens, 10 praktik sosial-politik Birokrasi pemerintahan dalam Pemilukada dapat dilihat dipengaruhi  oleh  struktur  sosial-politik  yang  ada.  Dalam  konteks  teori strukturasi,  praktik  sosial-politik  Birokrasi  pemerintahan  dipahami  sebagai produk  dari  interaksi  antara  agensi  (Birokrasi  pemerintahan)  dengan struktur  sosial-politik  yang  ada.  Oleh  sebab  itu,  untuk  memahami  peran Birokrasi  pemerintahan  dalam  Pemilukada,  diperlukan  analisis  yang mempertimbangkan aspek-aspek struktural dan agensi dari teori strukturasi. Birokrasi  sebagai  agen  memiliki  kemampuan  untuk  mengambil tindakan dan melakukan keputusan dalam konteks politik di tingkat daerah. Namun, tindakan dan keputusan tersebut terbentuk melalui proses diskursif dan rekursif 11 , yang dipengaruhi oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam  lingkungan  politik.  Konsep  agensi  juga  menunjukkan  bagaimana Birokrasi  sebagai  agen  memiliki  kebebasan  untuk  mengambil  tindakan  dan keputusan  dalam  batasan-batasan  yang  ditetapkan  oleh  lingkungan  politik tersebut.
Sejauh  ini,  masih  sedikit  penelitian  yang  mengeksplorasi  peran Birokrasi pemerintahan dalam Pemilu maupun Pilkada dengan menggunakan perspektif teori strukturasi. Dalam hal ini, teori strukturasi dapat membantu dalam  menganalisis  hubungan  antara  struktur  (misalnya  peraturan  dan kebijakan  maupun  dominasi)  dengan  praktik  sosial  (misalnya  tindakan Birokrasi  dalam  Pemilu)  dan  bagaimana  struktur  mempengaruhi  praktik
9 Sukri  Tamma,  “Paradox  of  Bureaucracy  Neutrality  in  The  Indonesia  Regional Election,” Palita:  Journal  of  Social-Religion  Research 1,  no.  2  (2018):  95 – 112, https://doi.org/10.24256/pal.v1i2.69.
10 Anthony  Giddens, Teori  Strukturasi:  Dasar-Dasar  Pembentukan  Struktur  Sosial Masyarakat , ed. Saifuddin Zuhri Qudsy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
11 Lihat Kesadaran Diskursif dan Rekursif dalam Giddens, 10.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
sosial tersebut. Penting untuk memahami keterkaitan antara struktur, agen, dan praktik sosial untuk dapat memahami dilematisnya ASN sebagai agensi dalam Pemilu.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi  pengembangan  teori  dan  pemahaman  tentang  praktik  sosial-politik Birokrasi  pemerintahan  dalam  Pemilukada  di  Indonesia.  Kehadiran  konsep diskursif  dan  rekursif  di  dalam  Birokrasi  pemerintahan  lokal  yang  akan memengaruhi  cara-cara  mereka  dalam  mengambil  keputusan  dan  tindakan dalam  konteks  politik  di  daerah.  Dan  hal  ini  perlu  lebih  diperhatikan mengingat  perhatian  penelitian  cenderung kepada  struktur  ataupun  agensi, dan tidak berfokus kepada keterkaitan antara keduanya. Bagaimana perilaku strategis  Birokrasi  pemerintahan  di  Indonesia  dalam  Pemilukada?
Merupakan  sebuah  pertanyaan  penelitian  yang  diharapkan  mampu menjawab  permasalahan  antara  Politik  dan  Birokrasi  khususnya  dalam ruang  dan  waktu  Pemilukada,  diharapkan  masalah  ini  dapat  diungkapkan melalui kerangka teori strukturasi.

## Metode
Tulisan  ini  menggunakan  perspektif  teori  strukturasi  milik  Anthony Giddens  dan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam  melihat  perilaku strategis  Birokrasi  Pemerintahan  di  Indonesia  dalam  Pemilukada.  Teori strukturasi  digunakan  sebagai  upaya  mengungkapkan  keterkaitan  antara agen  dan  struktur  dalam  ruang  dan  waktu  Pemilukada.  Teori  strukturasi dianggap mampu menggambarkan kondisi dilematis Birokrasi dalam Pemilu.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  riset  kepustakaan
( library  research )  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi dengan  bantuan  bermacam-macam  material  yang  terdapat  di  ruangan perpustakaan. 12 Dalam penelitian ini, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk  menggambarkan  proses  penelitian  yang  berasal  dari  hasil  studi pustaka,  yaitu  buku,  riset  lembaga  survei,  dan  konsultan  politik. 13 Dengan demikian  peneliti  melakukan  riset  kepustakaan  terkait  Birokrasi  dalam Pemilu dengan mencari literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, makalah, dan lain-lain.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif. Setelah  itu,  literatur  yang  dikumpulkan  dianalisis  oleh  peneliti,  termasuk
12 Akil  Tahir  et  al.,  “Direct  Election  System  In  City  of  Makassar  In  Islamic  Law Perspective,” Jurnal of Research and Multidisiplinary 2, no. 1 (2019): 71 – 83. 13 Febrihada  Gahas  Candramukti,  “Peranan  Agama  Dalam  Menyikapi  Konflik Komunal Pada Pilpres 2019,” ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu- Ilmu Sosial 2, no. 2 (2019): 245 – 56.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
mengidentifikasi  tema  dan  pola,  membandingkan  serta  mengevaluasi  hasil penelitian,  serta  mengembangkan  gagasan  baru.  Adapun  tujuan  dari  teknik ini  adalah  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  dapat  memberikan gambaran terhadap proses yang diteliti dan menganalisis makna yang ada di balik  data  yang  diperoleh  yang  kemudian  akan  ditarik  kesimpulan berdasarkan  permasalahan  yang  telah  dirumuskan  untuk  melihat  perilaku strategis Birokrasi Pemerintahan di Indonesia dalam Pemilukada.

## Hasil dan Diskusi
Birokrasi  jika  ditinjau  dari  segi  Bahasa  berasal  dari  bahasa  Yunani, yaitu Cratein yang  berarti  mengatur, 14 sedangkan  dalam  Bahasa  Perancis Birokrasi  berasal  dari  kata bureau yang  berarti  kantor  atau  meja  tulis. 15 Rourke  menjelaskan  bahwa  Birokrasi  merupakan  sistem  administrasi  dan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis, dijalankan oleh bagian tertentu terpisah dari bagian lainnya  oleh  orang  yang  dipilih  berdasarkan  kemampuan  dan  keahlian  di bidangnya. 16
Karya Max Weber, seorang sosiolog asal Jerman pada awal abad ke-19, telah  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  bagi  negara-negara  berbahasa Inggris dan di daratan Eropa melalui konsep tipe ideal Birokrasi yang masih dikenal hingga saat ini. Konsep tipe ideal ini kurang dikenal tentang kritiknya terhadap  seberapa  jauh  peran  Birokrasi  terhadap  kehidupan  politik,  atau bagaimana  peran  politik  terhadap  Birokrasi.  Birokrasi  Weberian  hanya menekankan  bagaimana  seharusnya  mesin  Birokrasi  itu  secara  profesional dan rasional dijalankan. 17
Secara  historis,  Max  Weber  melihat  pentingnya  Birokrasi  sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Weber menggambarkan Birokrasi sebagai  bentuk  lain  dari  organisasi  yang  memiliki  keunggulan  teknis  dan memiliki kompleksitas dalam sistem. 18 Weber mengidentifikasi beberapa ciri penting yang harus ada dalam sebuah lembaga Birokrasi yang efektif, seperti memisahkan tugas-tugas dalam pembagian kerja, mempromosikan karir para
14 Azhari  dalam  Amran  Mahmud, Birokrasi  Dan  Tata  Pemerintahan  Bersih: Aktualisasi Nilai Budaya Islam Lokal (Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2017), 37.
15 M. Mas’ud Said, Birokrasi Di Negara Birokratis (Malang: UMM Press, 2007), 1.
16 Rourke dalam Said, 2.
17 Miftah  Thoha, Birokrasi  Dan  Politik  Di  Indonesia (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2003), 16.
18 Asuman Altay, “The Efficiency of Bureaucracy on the Public Sector,” Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Science Journal 14, no. 2 (1999): 35 – 51, https://dergipark.org.tr/en/pub/deuiibfd/issue/22772/243068.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
birokrat  melalui  pelatihan  dan  keahlian  khusus,  menggunakan  struktur organisasi  formal  yang  hierarkis  untuk  menghindari  duplikasi  unit administrasi,  serta  menetapkan  aturan  dan  prosedur  yang  jelas  untuk memastikan garis wewenang dan akuntabilitas di dalam organisasi. 19
Di satu sisi ada yang melihat Birokrasi sebagai sebuah organisasi yang bekerja secara rasional dan profesional, pada sisi lain kelompok Marxis hadir dengan pandangan yang berbeda. Bagi Marx Birokrasi itu bukannya mewakili asli  dirinya  sendiri.  Marx  melihat  bahwa  negara  itu  bukan  mewakili kepentingan  umum.  Pandangan  Marx,  tidak  ada  kepentingan  umum ( general ),  yang  ada  adalah  kepentingan  partikular  yang  mendominasi kepentingan  partikular  lainnya. 20 Yang  berarti  bahwa,  terdapat  masalah politik  dalam  Birokrasi.  Mereka  (Birokrasi)  tidak  hanya  bekerja  secara profesional,  tetapi  juga  memiliki  intensi  terhadap  politik.  Sehingga  pada akhirnya  Kepentingan  partikular  yang  menang  dalam  proses  perjuangan pertentangan  kelas  pada  akhirnya  yang  menjadi  kelas  dominan  dan berkuasa.
Birokrasi  menurut  Karl  Marx  merupakan  suatu  kelompok  partikular yang  sangat  spesifik.  Birokrasi  bukanlah  klas  masyarakat,  walaupun eksistensinya berkaitan dengan pembagian masyarakat kedalam kelas-kelas tertentu.  Menurut  Karl  Marx  Birokrasi  adalah  negara  atau  pemerintah  itu sendiri.  Birokrasi  merupakan  instrumen  yang  dipergunakan  oleh  klas  yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya.  Dengan  kata  lain  Birokrasi  memihak  kepada  klas  partikular  yang mendominasi  tersebut. 21 Pandangan  Marx  dan  beberapa  pemikir  Marxis berpandangan  bahwa  profesionalisme  dalam  Birokrasi,  seperti  yang dijelaskan oleh Weber, tidak mungkin tercapai. Mereka berpandangan bahwa Birokrasi  selalu  terkait  dengan  konflik  kelas,  yang  merupakan  suatu keharusan dalam sejarah umat manusia.
Dengan  demikian  pandangan  Marx  dapat  dimaknai  bahwa  Birokrasi tidak  akan  pernah  terlepas  dari  keterlibatan  politik,  yang  berarti  secara inheren Birokrasi akan selalu berada dalam kepentingan (politik).

## Birokrasi  dalam  Pemilukada  Menggunakan  Perspektif  Teori Strukturasi
Teori  Strukturasi  adalah  sebuah  teori  sosial  yang  dikemukakan  oleh Anthony Giddens. Teori ini menggabungkan pandangan struktur dan agensi
19 George Krause and Kenneth J. Meier, “Politics, Policy, and Organization Frontier in Scientific Study of Bureaucracy,” Ann Arbor: University of Michigan Press 8 (2005).
20 Thoha, Birokrasi Dan Politik Di Indonesia , 23.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
dalam  melihat  bagaimana  tindakan  sosial  terbentuk  dan  diatur.  Menurut teori ini, struktur sosial tidak hanya merupakan kumpulan norma, nilai, dan aturan  yang  ada  di  masyarakat,  tetapi  juga  merupakan  hasil  dari  tindakan individu atau agen yang terlibat dalam interaksi sosial. Di sisi lain, tindakan individu  atau  agen  tidak  dapat  terlepas  dari  struktur  sosial  yang  mengatur dan membentuk konteks tindakan tersebut. Dalam teori strukturasi, struktur sosial  dan  tindakan  individu  saling  terkait  dan  saling  mempengaruhi, sehingga teori ini menawarkan cara pandang yang kompleks dalam melihat hubungan antara individu dan masyarakat. 22
Teori  strukturasi  memberikan  pemahaman  tentang  agensi,  bahwa internal  aktor/agensi  memiliki  tiga  dimensi 23 yaitu  motivasi  tidak  sadar ( unconscious  motives ) 24 ,  kesadaran  praktis  ( practical  consciousness ) 25 dan kesadaran  diskursif  ( discursive  consciousness ). 26 Dengan  demikian  guna melihat  perilaku  strategis  birokrasi  dalam  Pemilukada  penting  untuk memperhatikan  dimensi-dimensi  ini.  Menurut  Giddens,  agen  juga  dibekali sebuah kemampuan yang dinamakan kemampuan untuk introspeksi diri atau mawas diri ( reflexive monitoring of conduct ). 27 Hal ini berarti para agen tidak hanya mengawasi dan berharap orang lain untuk memperhatikan tindakan si agen, tetapi si agen juga secara rutin memperhatikan aspek-aspek sosial dan fisik dari lingkungan sekitar mereka. 28 Giddens juga memperhatikan bahwa, agen  memiliki  maksud  ( intention )  dan  alasan  ( reason ),  dalam  hal  ini “maksud”  dan  “alasan” yang  akan  mendorong  agen  untuk  menciptakan rasionalisasi  tindakan. 29 Tindakan  yang  memiliki  maksud  dan  alasan  inilah berasal  dari  pengetahuan  agen  terhadap  struktur  yang  agen  hadapi  yang masuk ke dalam kesadaran praktis.
Selain agen, teori strukturasi memiliki konsep struktur. Struktur dalam pandangan  Giddens  sebagai  aturan-aturan  dan  sumber  daya  yang  terlibat
22 B.  Herry  Priyono, Anthony  Giddens  Suatu  Pengantar (Jakarta:  KPG  Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), 21 – 22.
23 B. Herry Priyono, 28.
24 Menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan , tapi bukan tindakan itu sendiri.
25 Menyangkut pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. Dalam fenomenologi,  inilah  wilayah  kepribadian  yang  berisi  gugus  pengetahuan  yang  sudah diandaikan  ( taken  for  granted  knowledge ).  Gugus  pengetahuan  yang  sudah  diandaikan  ini merupakan ‘rasa aman ontologis’ ( ontological security ).
26 Mengacu pada kapasitas kita merfleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan.
27 B. Herry Priyono, Anthony Giddens Suatu Pengantar , 30.
28 Giddens, Teori Strukturasi: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat ,
8 – 9.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
secara  terus  menerus  dan  membentuk  praktik  sosial. 30 Struktur  sebagai aturan dan sumber daya ini yang menjadi prinsip praktik-praktik di berbagai tempat  dan  waktu  tersebut  merupakan  hasil  perulangan  berbagai  tindakan agen  yang  disebut  sebagai  dualitas  struktur. 31 Dalam  gagasan  Giddens, struktur selain bersifat mengekang ( constraint ) juga bersifat memberdayakan  ( enabling )  yang  berarti  memungkin  praktik  sosial.  Oleh sebab  itu,  struktur  juga  sebagai  sarana  ( medium dan resources ). 32 Struktur dibagi  ke  dalam  tiga  gugus,  yaitu  Struktur  signifikasi  (penanda);  Struktur dominasi  yang  mencakup  skemata  penguasaan  atas  orang  (politik)  dan barang/hal  (ekonomi).  Ketiga,  Struktur  legitimasi  (pembenaran).  Dalam praktik-praktik  sosial,  ketiga  gugus  prinsip  struktural  tersebut  terikat  satu sama  lain.  Struktur  signifikasi  pada  gilirannya  juga  mencakup  struktur dominasi dan legitimasi. 33
Dalam  konteks  Pemilukada,  Birokrasi  dianggap  sebagai  agen/aktor yang  memiliki  agensi  atau  kemampuan  untuk  bertindak.  Namun,  agensi birokrasi ini dibatasi oleh struktur sosial atau aturan-aturan yang mengatur tindakan-tindakan mereka. Sementara regulasi yang bersifat formal maupun informal  yang  berinteraksi  dengan  Birokrasi  (Agensi)  merupakan  aspek struktur yang terikat dalam ruang dan waktu Pemilukada.
Struktur  yang  berinteraksi  dengan  Birokrasi  beragam  dalam  konteks
Pemilukada. Pertama yaitu  skemata  signifikansi  berupa  netralitas  Birokrasi (ASN)  dan  ASN  sebagai  kekuatan  politik; Kedua ,  skemata  dominasi  berupa norma  formal  seperti  UU  No  5  Tahun  2014  tentang  ASN,  PP  No  94  Tahun 2021  tentang  Disiplin  ASN  dan  UU  No  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu, sementara  norma  informal  berupa  kehadiran  Kepala  Daerah  sebagai  PPK, kehadiran  Calon  Petahana; Ketiga ,  skemata  legitimasi  berupa  Pembenaran
30 Giddens, xxxvi.
31 B. Herry Priyono, Anthony Giddens Suatu Pengantar , 22.
32 B. Herry Priyono, 22 – 23.
33 B. Herry Priyono, 28.
Gambar 1. Skema Dualitas Struktur
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
terhadap tindakan politik Birokrasi dalam Pemilu. Perlu diingat bahwa dalam praktik  sosial  skemata  ini  akan  terkait  satu  sama  lainnya.  Struktur signifikansi  pada  gilirannya  akan  mencakup  struktur  dominasi  dan  juga skemata dominasi akan menyangkut skemata legitimasi. 34
Kehadiran  skemata  siginifikan si  ‘netralitas  Birokrasi’  pada  gili rannya mencakup  skemata  dominasi  ‘Otoritas  UU dan  PP terhadap  ASN’  dan juga skemata  legitimasi  ‘penggunaan  hak  politik  ASN  dalam  Pemilu  yang  sesuai dengan  UU  maupun  PP’.  Di  sisi  lain,  kehadiran  skemata  signifikasi  ‘ASN sebagai  kekuatan  politik’  pada  gilira nnya  mencakup  skemata  dominasi ‘otoritas  Kepala  Daerah  (Petahana)  sebagai  PPK  dalam  melakukan  mutasi ASN’ yang pada akhirnya akan mencakup skemata ‘Keterlibatan praktis ASN yang menguntungkan kepentingan masing- masing pihak”.

## Analisis Perilaku Strategis Birokrasi dalam Pemilukada di Indonesia
Telah  disinggung  sebelumnya  bahwa,  struktur  selain  sebuah  regulasi juga  merupakan  sebagai  sarana-antara  ( medium )  bagi  agen  dalam  praktik sosial. Tindakan Birokrasi mengambil sumber daya signifikasi, dominasi, dan legitimasi  merupakan  upaya  Birokrasi  sebagai  agensi  guna  dijadikan  bekal pengetahuan sekaligus proses melakukan introspeksi dan mawas diri dalam memahami kondisi Pemilukada yang berlangsung.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Assyahri,  dkk 35 yang  menggali  terkait motif di  balik  pelanggaran  netralitas  ASN  dalam Pemilukada  dapat  menjadi perhatian dalam tulisan ini. Assyahri, dkk memusatkan perhatiannya kepada kelompok  Birokrasi  yang  terletak  di  Kabupaten  Solok  pada  Tahun  2020. Penelitian  Assyahri,  dkk  menempatkan  birokrasi  dalam  kondisi  yang memahami  betul  secara  diskursif  akan  lingkungan  (Pemilukada)  yang dihadapi;  tindakan  berfoto  dengan  menyimbolkan  jari  yang  mengarah kepada  salah  satu  calon;  tindakan  memasang  spanduk/baliho  sejatinya menempatkan kekuasaan terletak pada agensi.
Mencermati kesadaran diskursif dan kesadaran praktis birokrasi dalam pemilukada  dapat  terbaca  dari  penelitian  Assyahri,  dkk.  Assyahri,  dkk menjelaskan  bahwa  Birokrat  yang  terjun  ke  dalam  politik  praktis  akibat adanya  rasa  ketidakpercayaan  diri  dan  tidak  yakin  dengan  potensi  yang dimiliki Birokrat tersebut, sehingga untuk mendapatkan posisi jabatan yang lebih  baik  maka  Birokrat  menggunakan  cara  untuk  mendukung  calon  yang berpotensi  menang  dalam  Pemilukada.  Kondisi  demikian  dapat  dilihat sebagai praktik sosial-politik birokrasi yang berjalan atas kehadiran struktur
34 B. Herry Priyono, 24 – 25.
35 Assyahri  et  al.,  “Motif  Penalanggaran  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  Dala m Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Solok Tahun 2020.”
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
yang  bersifat  dualitas.  Artinya,  Birokrasi  sebagai  agensi  memahami  bahwa kehadiran skemata dominasi yang dikuasai oleh Kepala Daerah sebagai PPK memberdayakan  Birokrat  untuk  bertindak  sebagai  kekuatan  politik  (calon) Kepala  Daerah  dan  membenarkan  tindakan  tersebut  sebagai  rasionalisasi tindakan mereka terhadap struktur atau skemata yang mereka hadapi dalam Pemilukada. Dengan demikian, praktik sosial-politik birokrasi itu melahirkan sebuah konsekuensi yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki yang akan mempengaruhi  nasib  mereka  sebagai  Birokrat.  Ikut  dalam  kampanye merupakan  ciri- ciri  mendasar  ‘penetrasi’  sadar  mereka  terhadap  sistem politik dan pemerintahan di daerah.
Dapat dicermati bahwa, birokrat yang ikut berfoto dengan menyiratkan mendukung  salah  calon  atau  ikut  berkampanye  dapat  diperhatikan  berada pada  tingkatan  yang  berada  pada  dimensi  kesadaran  diskursif  sekaligus praktis. Mereka sangat memahami realitas sosial yang mereka hadapi sebagai birokrat — yang  dituntut  untuk  berada  dalam  posisi  netral,  tapi  di  sisi  lain keberadaan mereka juga berada dalam dominasi kepala daerah sebagai PPK dalam  konteks  pemerintahan.  Mereka  tidak  dapat  dikatakan  tidak  paham akan  regulasi  formal  yang  melekat  pada  diri  mereka.  Malah  sebaliknya, tindakan ‘pelanggaran’ itu  hadir  oleh  akibat  mereka  sangat  memahami lingkungan  konteks-konteks  lain  tempat  mereka  melakukan  aktivitas. Pemahaman itu lahir berasal dari kemampuan mereka dalam merefleksikan diri  dan  mengawasi  praktik-praktik  serupa  di  ruang  dan  waktu  yang  lebih luas.  Pada  tingkat  kesadaran  diskursif  sekaligus  praktis,  tindakan  mereka bukanlah  ingin  menjadi  ‘pelanggar  aturan’,  melainkan  dimotivasi  oleh pengetahuan  mereka  terhadap  konsekuensi  ketika  calon  yang  mereka dukung  memenangkan  Pemilukada.  Dalam  hal  ini,  birokrat  terlihat melakukan  pelanggaran  secara  sadar  dan  sengaja.  Interpretasi  mereka terhadap  konteks  yang  mereka  hadapi  melahirkan  sebuah  upaya rasionalisasi tindakan bagi birokrat.
Assyahri,  dkk  juga  menemukan  kondisi  bagaimana  aspek  struktur menjadi  elemen  yang  menghambat  ( constraint )  sekaligus  memungkinkan ( enabled )  dalam  praktik  sosial  Birokrat  dalam  Pemilukada  di  Kabupaten Solok.  Praktik  sosial-politik  Birokrat  yang  bertindak  mendukung  salah  satu calon  akibat  adanya  keterpaksaan  demi  mempertahankan  posisi  mereka sebagai  birokrat  merupakan  wujud  dari  skemata  dominasi  yang  menjadi sarana  bagi  agen  dalam  bertindak.  Namun,  sekali  lagi  bahwa  struktur  itu mirip  pedoman  yang  menjadi  prinsip  terhadap  praktik  sosial,  dan  struktur bukanlah benda ‘skemata yang hanya tampil dalam praktik - praktik  sosial’ 36
Dengan kata lain, proses dialektika antara birokrasi dan calon kepala daerah
36 B. Herry Priyono, Anthony Giddens Suatu Pengantar , 23.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
merupakan  memanfaatkan  kehadiran  struktur  berdasarkan  praktik-praktik keduanya.
Aktivitas  birokrat  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  sengaja  tersebut memperlihatkan konsekuensi yang tak dikehendaki dalam ruang dan waktu yang  lebih  luas,  yakni  mereka  ikut  mereproduksi  tindakan  keterlibatan Birokrasi dalam Pemilu; memperkuat tradisi mobilisasi birokrasi oleh agen- agen politik; dan memberdayakan struktur dominasi kepala daerah  sebagai PPK  dalam  ruang  dan  waktu  Pemilu;  memberdayakan  Badan  Pengawas Pemilu  (Bawaslu)  dalam hal  melakukan  pengawasan  terkait  netralitas  ASN; memberdayakan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN);  memberdayakan pemilihan  pejabat  birokrasi  tanpa  sistem  merit;  sampai  dengan memberdayakan  penelitian-penelitian  multidisiplin,  yang  pada  akhirnya akan membentuk sebuah sistem sosial dalam pemilukada.
Setelah  menelisik  motif-motif  tindakan  birokrasi  dalam  ruang  dan waktu  Pemilukada,  kita  luaskan  skala  ruang  dan  waktu  yang  berhubungan erat  dengan  Pemilukada,  yakni  rekrutmen  pegawai  pemerintah.  Giddens melibatkan  ruang  dan  waktu  sebagai  faktor  yang  lebih  sentral  bagi keberadaan  hidup  manusia. 37 Ini  penting  sebab,  ruang  dan  waktu menentukan  makna  tindakan.  Giddens  mempertegas  “tanpa  ruang  dan waktu, tidak ada tindakan”. 38 Dengan kata lain ruang dan waktu Pemilukada merentang  hingga  proses  mutasi  jabatan  di  tubuh  birokrasi  pemerintahan. Dengan  demikian,  mutasi  jabatan  setelah  pemilihan  bisa  dipahami  sebagai bagian dari dinamika sosial-politik yang terjadi dalam sistem birokrasi yang berkaitan  dengan  pemilihan.  Mutasi  jabatan  ini  juga  dapat  mempengaruhi kinerja  birokrat,  baik  secara  positif  maupun  negatif,  tergantung  pada  cara birokrat  menanggapi  dan  merespon  perubahan  dalam  struktur  organisasi mereka.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Firman 39 perlu  dicermati  dalam konteks  ini.    Firman  menemukan,  telah  terjadi  mutasi  jabatan  kepada birokrat ke daerah-daerah terpencil pasca berlangsungnya Pemilukada, dan mereka yang dipindahkan adalah birokrat yang mendukung pasangan calon yang  kalah  dalam  Pemilukada. 40 Kondisi  ini  dapat  dilihat  bahwa  integrasi ruang  dan  waktu  dalam  praktik  sosial  sangat  fundamental  guna  melihat
37 B. Herry Priyono, 37.
38 B. Herry Priyono, 37.
39 Firman, “Meritokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pengaruh Pilkada Langsung,” IJPA-The International Journal of Public Administration 3, no. 2 (2017): 1 – 18.
40 Pasca  pelaksanaan  Pilkada  Tahun  2015  di  Kabupaten  Soppeng,  terjadi  mutasi besar-besaran  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah  Soppeng.  Sebanyak  131  pejabat  baru dilantik,  beberapa  oknum  ASN  dianggap  terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam memberikan dukungan dalam Pilkada 2015 tersebut.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
tindakan  agen  dalam  berinteraksi  dengan  struktur.  Dengan  kata  lain  buah dukungan para birokrat dalam ruang dan waktu Pemilukada memiliki kaitan dengan identitas mereka sebagai birokrat dalam skala ruang dan waktu yang lebih luas, dalam hal ini ruang pemerintahan.
Ruang  dan  waktu  bagi  Birokrat  selalu  mengalami  pengulangan setidaknya  dalam  5  tahun  sekali  potensi  sebagai  birokrat  untuk  memiliki karir  yang  baik  di  tubuh  birokrasi  memiliki  keterkaitan  dengan  ruang  dan waktu  pemilukada  dengan  memasukkan  Kepala  Daerah  sebagai  PPK  dalam skemata  dominasi.  Menjadi  rutinisas  bagi  Birokrasi,  dalam  5  tahun  akan terjadi perubahan posisi pejabat dalam tubuh birokrasi.
Kepala  Daerah  dalam  pemerintahan  sebagai  aktor  yang  mendominasi skemata  dominasi  (politik)  bagi  birokrasi  tentunya  mengontrol  aktivitas- aktivitas  birokratnya.  Kondisi  sedikit  berbeda  ditemukan,  ketika  memasuki ruang dan waktu Pemilukada. Kontrol yang dimiliki Kepala Daerah terbatas, dan  hanya  mampu  mengawasi  aktivitas-aktivitas  birokratnya  selama  masa pemilukada.  Akan  tetapi,  koordinasi  ruang  dan  waktu  pemerintahan  dan ruang  dan  waktu  Pemilukada  memastikan  agensi  (birokrat  dan  Kepala Daerah) merasionalisasikan tindakan mereka.
Yang  perlu  dipahami  bahwa,  pemosisian  tubuh 41 mereka  (birokrasi) sebagai agensi dalam ruang dan waktu Pemilukada pada dasarnya memiliki kekuasaan  penuh  atas  tindakannya,  tetapi  dalam  ruang  dan  waktu  yang direntangkan  sampai  ke  ruang  dan  waktu  pemerintahan  pemosisian birokrasi berada dalam kekuasaan kepala daerah sebagai PPK. Dengan kata lain,  hak  politik  yang  dimiliki  birokrasi  dalam  pemilu  menjadikan  mereka berkuasa penuh atas segala tindakannya, sementara dalam ruang dan waktu pemerintahan  posisi  Kepala  Daerah  sebagai  PPK  memiliki  sumber  daya otoritatif untuk mendominasi kelompok birokrat.
Koordinasi  antara  ruang  dan  waktu  pemilukada  dan  pemerintahan dimanipulasi  oleh  agensi  yang  terlibat  di  dalamnya.  Pemartisian ( partitoning ) 42 ruang  dan  waktu  terlihat  dalam  cara  Kepala  Daerah memutuskan lokasi dan penempatan para pejabat publik setelah pemilihan.
41 Pemosisian  ( positioning )  dalam  teori  strukturasi  meminjam  pemosisian  dalam pengertian Focault. Pemosisian ini merujuk pada posisi atau kedudukan yang diambil oleh agen  dalam  suatu  praktik  sosial.  Konsep  ini  menunjukkan  bahwa  agen  tidak  hanya dipengaruhi  oleh  struktur  tetapi  juga  secara  aktif  membentuk  dan  memposisikan  diri mereka  dalam  struktur  tersebut.  Posisi  atau  kedudukan  yang  diambil  oleh  agen  akan mempengaruhi cara mereka bertindak dan menafsirkan praktik sosial yang mereka hadapi.
42 Pemartisian  ( Partitioning )  dalam  strukturasi  merujuk  pada  cara  struktur  sosial membagi-bagi  ruang menjadi wilayah-wilayah  atau lokasi-lokasi yang memiliki makna dan fungsi  tertentu.  Pemartisian  ruang  dapat  terlihat  dalam  berbagai  konteks,  seperti  dalam perencanaan kota, pembangunan infrastruktur, atau bahkan dalam organisasi sosial seperti perusahaan atau pemerintahan.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
Misalnya,  pejabat  publik  tertentu  mungkin  dipindahkan  ke  lokasi  yang berbeda atau ditempatkan di wilayah tertentu sesuai dengan kebijakan atau kepentingan  tertentu.  Dengan  demikian,  pemartisian  ruang  dapat mempengaruhi  dinamika  sosial  dan  kekuasaan  di  wilayah  tertentu  serta mempengaruhi  tindakan  dan  perilaku  birokrasi  dalam  melaksanakan tugasnya. Birokrat yang menduduki posisi jabatan sebagai ‘kepala - kepala’ di organisasi  pemerintahan  sebagai  upaya  dari  manipulasi  ruang  dan  waktu oleh Kepala Daerah dalam menentukan siapa saja yang telah membantunya (menjadi  tim  sukes)  di  masa  Pemilukada,  dalam  wujud  koordinasi  jabatan. Ruang tersebut sebagai upaya Kepala Daerah memperlihatkan kekuasaannya dalam rentang ruang dan waktu Pemilukada.
Ini  dapat  dicermati  sebagai  pengelolaan  ruang  pemerintahan  yang dimiliki  sang  Kepala  Daerah.  Bagaimanapun  juga,  posisi  sebagai  Kepala Organisasi  Pemerintah  (Misalnya,  Kepala  Dinas)  yang  memiliki  nilai  lebih dibanding staf  ASN  ‘biasa’  oleh  para  birokrat  dan  juga  masyarakat,  yang mana posisi tersebut diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya otoritatif yang  dimiliki  sang  Kepala  Daerah  dalam  menentukan  orang-orang  yang menempati  posisi  tersebut.  Bagian  ini  menyiratkan  seperti  hasil  penelitian Sukri dalam tulisannya, dan menyatakan bahwa:
“ In  fact,  there  is  a  tendency  that  the  election  process  was  an opportunity for civil servants, not only for those who target positions at  a  high  level  and  important  in  the  structure  of  local  bureaucracy because it has been formally qualified to get a promotion if the head of the region is pleased to promote it. The interest of regional election is due to be an opportunity for civil servants, although not yet eligible to be  promoted  in  high  positions,  but  they  still  have  the  opportunity  to access positions at the level corresponding to their rank level. ” 43
Dengan demikian, interaksi antara agen (birokrasi) dengan struktur (Kepala Daerah/PPK)  menjadi  sebuah  praktik  sosial-politik  birokrasi  yang  saling memberikan  keuntungan  satu  sama  lain.  Akibat  dari  praktik  yang  terus berulang  ini,  terjadi  dualitas  agensi  dan  struktur  yang  menyebabkan reproduksi sosial. Praktik sosial tersebut terbangun atas tindakan birokrasi terhadap  struktur  (Kepala  Daerah  sebagai  PPK)  dalam  pemilu.  Hal  ini menyebabkan  struktur  tersebut  diproduksi,  diperkuat,  dan  dipertahankan. Birokrasi  yang  terlibat  dalam  tindakan  tersebut  memiliki  andil  dalam mempertahankan struktur sosial tersebut.
Kondisi-kondisi  demikian  yang  terus  berulang  merupakan  sebuah kecenderungan  praktik  sosial-politik  birokrasi  dalam  pemilukada  yang terjadi  di  Indonesia,  adalah  sebagai  konsekuensi  terhadap  aturan  yang meletakkan  posisi  birokrasi  dalam  posisi  yang  dilematis.  Kepala  Daerah
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
sebagai  PPK  dengan  sendirinya  akan  menguasai  struktur  dominasi  yang dipantau oleh birokrasi dalam mengambil tindakan dalam Pemilukada yang terjadi  di  Indonesia.  Tentunya  regulasi  terkait  Kepala  Daerah  sebagai  PPK memiliki intention dan reason sebagai  wujud  otonomi  daerah  dalam mengurus  rumah  tangganya  masing-masing,  tetapi  maksud  dan  alasan melahirkan  konsekuensi  yang  tidak  disengaja  ( unintended  consequences). Yaitu  meletakkan  Kepala  Daerah  sebagai  aktor  yang  memiliki  sumber  daya otoritatif  dalam  melakukan  mutasi  jabatan  dalam  tubuh  birokrasi  pasca Pemilukada.
Tentunya  struktur  signifikasi  seperti  ‘netralitas  birokrasi  (ASN)’; skemata dominasi berupa UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No 94 Tahun 2021  tentang  Disiplin  ASN  dan  UU  No  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu;  dan skemata  legitimasi  yaitu  pembenaran  terhadap  tindakan  politik  Birokrasi dalam  Pemilu,  juga  merupakan  struktur  dalam  artian  sumber  daya  bagi birokrasi sebagai agensi dalam ruang dan waktu pemilukada.
Sehingga  praktik  sosial-politik  birokrasi  dalam  pemilukada  baik  yang bersifat melanggar maupun tidak rupanya berasal dari tindakan Birokrasi itu sendiri. Oleh sebab, birokrasilah yang memproduksi struktur tersebut sendiri secara sengaja maupun tidak.

## Kesimpulan
Dalam  isu  birokrasi  pada  Pemilukada,  skema  dualitas  struktur  ini menunjukkan  bahwa  birokrasi  sebagai  agensi  memiliki  kebebasan  dalam bertindak sesuai dengan pemahaman mereka terhadap struktur yang mereka hadapi.  Struktur  tersebut  juga  sekaligus  menjadi  sumber  daya  Birokrasi dalam melakukan tindak melalui proses mawas diri dan atau introspeksi diri. Perilaku  strategis  birokrasi  dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia dipengaruhi  oleh  kesadaran  diskursif  dan  praktis  mereka  terhadap lingkungan  politik  yang  mereka  hadapi.  Meskipun  diharapkan  tetap  netral, birokrat terkadang melakukan pelanggaran secara sengaja dan sadar dengan motivasi  untuk  mempertahankan  posisi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya struktur yang memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan tersebut.
Pentingnya untuk memahami peran ruang dan waktu dalam dinamika sosial-politik  terkait  dengan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pemilukada). Koordinasi  antara  ruang  dan  waktu  pemilukada  tidak  akan  dapat  terlepas dari  ruang  dan  waktu  pemerintahan.  Dengan  arti  lain,  bahwa  tindakan birokrasi  dalam  ruang  dan  waktu  pemilukada  merupakan  upaya merasionalisasikan tindakan, dengan mengambil sumber daya-sumber daya yang mereka tangkap selama arus kehidupan mereka sebagai birokrat.
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
Sehingga  pemaknaan ‘mobilisasi  politik’,  ataupun  ‘birokrasi  sebagai kekuatan  politik’  tidak  akan  dapat  dilepaskan  dari  praktik  sosial -politik birokrasi  pada  pemilukada  yang  terus  berulang  akibat  dari  tindakan  agen yang  menjadi  rutinitas  5  tahunan  bagi  birokrasi  dengan  demikian  akan membentuk  skemata  signifikansi  dan  pada  akhirnya  berkaitan  dengan skemata  legitimasi  yang  menjadi  pembenaran  terhadap  tindakan  birokrasi dalam ruang dan waktu pemilukada.
Maka,  penting  kiranya  untuk  memperhatikan  kehadiran  koordinasi antara  ruang  dan  waktu  pemilu  dengan  dengan  ruang  dan  waktu pemerintahan yang dihadapi oleh birokrasi. Peranan Kepala Daerah sebagai PPK secara langsung akan memberikan implikasi besar terhadap power yang dimiliki  dalam  menguasai  skemata  dominasi.  Oleh  sebab  itu  mudah  bagi kepala  daerah  untuk  memanipulasi  praktik  politik  Birokrasi  dengan mengintegrasikan ruang dan waktu pemerintahan ke dalam ruang dan waktu pemilukada.  Sehingga,  aturan  main  terkait  kehadiran  Kepala  Daerah  dalam menjalankan  peran  sebagai  PPK  perlu  diregulasi  lebih  lanjut  tanpa melupakan keterkaitan ruang dan waktu pemilukada dan pemerintahan, oleh sebab  segala  aktivitas  birokrasi  pada  ruang  dan  waktu  pemilukada  akan selalu terkait dengan ruang dan waktu pemerintahan.

## Daftar Pustaka
Altay,  Asuman.  “The  Efficiency  of  Bureaucracy  on  the  Public  Sector.” Dokuz Eylül  University  Faculty  of  Economics  and  Administrative  Science Journal 14, no. 2 (1999): 35 – 51.
https://dergipark.org.tr/en/pub/deuiibfd/issue/22772/243068.
Ambarwati, Wiwid, Gustiana Anwar Kambo, and Muhammad. “The Violation of  Bureaucracy  at  Local  Election  in  Gowa  South  Sulawesi:  Based  on Weberian  and  Marxism  Concept.” Jurnal  Aristo  (Social,  Politic,
Humaniora) 08, no. 2 (2020): 297 – 311.
Assyahri,  Wahib,  Dio  Prasetyo  Budi,  Mercya  Vaguita,  Rahmi  Suci,  and  Nia Ramadhani.  “Motif  Penalanggaran  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Solok Tahun 2020.” JESS (Journal  of  Education  on  Social  Science)  6,  no.  2  (2022):  112 – 21. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jess.v6i2.
B.  Herry  Priyono. Anthony  Giddens  Suatu  Pengantar.  Jakarta:  KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2016.
Candramukti,  Febrihada  Gahas.  “Peranan  Agama  Dalam  Menyikapi  Konflik Komunal  Pada  Pilpres  2019.” ENTITA:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial 2, no. 2 (2019): 245 – 56.
Damanik,  Erond  L. Politik  Lokal  Dan  Dinamika  Etnisitas  Pada  Era Desentralisasi Di Sumatera Utara. Medan: Simetri Institute, 2018.
F irman.  “Meritokrasi  Dan  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Dalam
Johansyah ONR dkk, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2023, Vol.8, No.1, hal.19-36
Pengaruh  Pilkada  Langsung.” IJPA-The  International  Journal  of  Public Administration 3, no. 2 (2017): 1 – 18.
Giddens,  Anthony. Teori  Strukturasi:  Dasar-Dasar  Pembentukan  Struktur Sosial Masyarakat. Edited by Saifuddin Zuhri Qudsy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Hidayat,  Fauzan.  “Politisasi  Birokrasi:  Analisis  Dampak  Inkonsistensi Interpretasi Makna Pasal Dalam Undang- Undang Aparatur Sipil Negara.”
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja 14, no. 2 (2021): 11 – 21.
Jayanti,  Nur  Putri.  “Netralitas  Peran  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Kebijakan Publik  Dan  Pemilihan  Umum  (Neutrality  of  The  Role  of  State  Civil Apparatus  in  Publik  Policies  and  General  Election).” Jurnal  Analis Kebijakan 3, no. 1 (2019).
Krause,  George,  and  Kenneth  J.  Meier.  “Politics,  Policy,  and  Organization Frontier  in  Scientific  Study  of  Bureaucracy.” Ann  Arbor:  University  of Michigan Press 8 (2005).
Mahmud, Amran. Birokrasi Dan Tata Pemerintahan Bersih: Aktualisasi Nilai Budaya Islam Lokal. Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2017.
Sadikin,  Hanifah,  Subhilnar,  and  Hari  Kusmanto.  “Netralitas  Aparatur  Sipil Negara  Dalam  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Kabupaten  Asahan
Tahun 2020.” PERSPEKTIF 11, no. 1 (2022): 355 – 71.
https://doi.org/https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5639.
Said, M. Mas’ud. Birokrasi Di Negara Birokratis. Malang: UMM Press, 2007. Tahir, Akil, Sultan, Syamsuddin, and Sabri. “Direct Election System In City of Makassar  In  Islamic  Law  Perspective.” Jurnal  of  Research  and Multidisiplinary 2, no. 1 (2019): 71 – 83.
Tamma, Sukri. “Paradox of Bureaucracy Neutrality in The Indonesia Regional Election.” Palita: Journal of Social-Religion Research 1, no. 2 (2018): 95 – 112. https://doi.org/10.24256/pal.v1i2.69. Thoha,  Miftah. Birokrasi  Dan  Politik  Di  Indonesia. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2003.
———. “Perkembangan Birokrasi Di Indonesia.” In Buku Putih Pemerintahan Indonesia, 1st ed., 229 – 53. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.
Zuhro, R. Siti. “Birokrasi Dan Politik.” In Buku Putih Pemerintahan Indonesia,
1st ed., 194 – 214. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.