Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 903-910
Dinamika Lembaga dan Aset Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia (Total Lembaga dan Aset 2019 – Mei 2023)
Nabilatun Nada 1*) ,  Mugiyati 2) 1,2 Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya *Email korespondensi: nabielanada97@gmail.com

## Abstract
This research utilizes a literature review method to investigate the dynamics of Islamic banking institutions and their assets in Indonesia from 2019 to May 2023. The 2022 Islamic Financial Development Report of Indonesia reveals  a  significant  growth  of  15.87%  in  the  assets  of  the  Islamic  financial  industry.  The  Financial  Services Authority  (OJK)  emphasizes  the  resilience  of  the  Islamic  economic  and  financial  sector,  including  Islamic banking, in facing the challenges of the COVID-19 pandemic. In 2022, the assets of the Islamic financial industry reached  IDR  2,375.84  trillion,  with  growth  primarily  occurring  in  the  Islamic  capital  market  (15.51%)  and Islamic  Non-Bank  Financial  Institutions  (20.88%).  Indonesia  remains  a  key  player  in  the  Islamic  Finance Development Indicator 2022. This research describes the development of Islamic banking institutions from 2019 to  May  2023,  highlighting  fluctuations  in  the  number  of  branches  and  Islamic  banks.  Consolidation,  Islamic financial literacy, and digital technology are key factors shaping the dynamics of this sector. Despite a decrease in the number of Islamic banks, total assets increased from IDR 624.564 trillion in December 2019 to IDR 785.646 trillion in May 2023. These factors support the growth and resilience of the Islamic banking sector in Indonesia.
Keywords: The Dynamics of Development, Islamic Banking Institutions, Islamic Banking Assets, Islamic Banks in Indonesia.
Saran  sitasi :  Nada,  N.,  &  Mugiyati.  (2024).  Dinamika  Lembaga  dan  Aset  Lembaga  Perbankan  Syariah  di Indonesia  (Total  Lembaga  dan  Aset  2019  –  Mei  2023). Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  10 (01),  903-910.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11937
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11937

## 1. PENDAHULUAN
Bank-bank  syariah  beroperasi  sesuai  dengan hukum  Islam  dan  mematuhi  batasan-batasan  yang ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama Indonesia (Utama, 2018). Indonesia mendirikan bank syariah perdananya pada tahun 1990 setelah lokakarya yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama  Indonesia  mengenai  bunga  bank  dan  sistem perbankan di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 18-20 Agustus  1990.  Hasil  lokakarya  ini  kemudian ditindaklanjuti  dalam  Musyawarah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia  ke-4  di Jakarta pada  tanggal  22-25 Agustus  1990.  Konferensi  ini  berkonsentrasi  pada pembentukan tim khusus untuk memajukan perbankan  syariah  di  Indonesia  (Haryanto  &  Rudy, 2020).  Upaya  tim  ini  menghasilkan  pendirian  Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, dan mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Mei 1992.  Setelah  pendirian  Bank  Muamalat  Indonesia,
beberapa  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS) didirikan,  termasuk  BPRS  Berkah  Amal  Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, dan BPRS Amanah Rabah. Beberapa BPRS lainnya juga didirikan, seperti BPRS Amanah Rabaniah di Bandung dan BPRS Hareukat di Aceh (Shandy Utama, 2020).
Pemerintah menciptakan kerangka kerja legislatif yang  dirancang  untuk  kegiatan  perbankan  syariah untuk membantu pertumbuhan bank-bank syariah. Era perbankan  ganda  di  Indonesia  ditetapkan  dengan mengimplementasikan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  72  tahun 1992 (Munir, 2018). Sistem perbankan yang dibahas adalah  sistem  perbankan  konvensional  dan  sistem perbankan  berbasis  bagi  hasil  (syariah).  Perubahan dilakukan  terhadap  UU  No.  7  tahun  1992  tentang Perbankan pada tahun 1998, yang menghasilkan UU No.  10  tahun  1998.  Peraturan  ini  memungkinkan bank-bank tradisional untuk beroperasi sesuai dengan
standar  syariah  dengan  mendirikan  Unit  Usaha Syariah  (UUS).  Bank  Indonesia  menegaskan  bahwa adopsi  produk  dan  layanan  perbankan  syariah  yang terus meningkat dapat meningkatkan stabilitas sistem keuangan lokal dan mendukung stabilitas harga dalam jangka panjang (Amir & Selamet, 2020). Pentingnya perbankan  syariah  semakin  meningkat  setelah disahkannya  UU  No.  10  tahun  1998,  yang  merevisi UU No. 7 tahun 1992. Undang-undang yang direvisi secara eksplisit  mengizinkan  Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan Rakyat yang menganut sistem konvensional  dan  prinsip-prinsip  syariah  untuk beroperasi dan menjalankan kegiatannya (Sihombing &  Nuraeni,  2019).  Didirikan  pada  tahun  1998, Lembaga  Penelitian  dan  Pengembangan  Perbankan Syariah Bank Indonesia (LPPBS-BI) bertujuan untuk melakukan  penelitian  dan  menetapkan  peraturan untuk  perbankan  syariah.  Dewan  Syariah  Nasional (DSN) didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada  tahun  1999,  sebagaimana  dinyatakan  dalam Surat  Keputusan  MUI  No.  Kep-754/MUI/II/1999, tertanggal 10 Februari 1999.
Pada  tahun  2008,  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  memberlakukan  UU  No.21  tahun  2008, yang berkaitan dengan Perbankan Syariah dan masih berlaku  hingga  saat  ini.  Kerangka  kerja  legislatif untuk pendirian dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia diuraikan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang  Perbankan  Syariah  (Rahma  Putri  & Rachmawati,  2022).  Undang-undang  ini  mengakui dan  mengatur  keberadaan  bank  syariah,  serta menetapkan  kerangka  hukum  untuk  menjalankan fungsinya.      Lebih  lanjut,  UU  No.  21  Tahun  2008 mengatur prinsip-prinsip dasar, prosedur operasional, pengawasan,  dan  aspek-aspek  lain  yang  relevan  dari perbankan syariah. Undang-undang ini juga menetapkan  kerangka  hukum  untuk  kemajuan perbankan  syariah  di  Indonesia,  yang  mencakup penerapan prinsip-prinsip bagi hasil dan bagi kerugian dalam  usaha  operasional  bank  syariah.  Oleh  karena itu,  UU  No.  21  Tahun  2008  merupakan  kerangka hukum yang sangat penting bagi kemajuan perbankan syariah di Indonesia (Nurul Muyasaroh, 2022).
Perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan substansial  dalam  beberapa  tahun  terakhir  dan  telah menjadi  komponen  penting  dalam  sistem  keuangan. Menyediakan  layanan  keuangan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  Syariah  menawarkan  alternatif  bagi individu  yang  mencari  layanan  yang  sesuai  dengan Islam  dan  menandakan  kemajuan  dalam  perspektif
ekonomi  global  (Edgina,  2023).  Perbankan  syariah menghadapi  berbagai  rintangan  yang  mengharuskan seluruh pelaku industri ini untuk terus berinovasi dan meningkatkan  sistem  ekonomi  dan  perbankan  yang sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  (Putra  & Febriati,  2022).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis perkembangan historis lembaga perbankan syariah dan menilai total aset yang dimiliki dari tahun 2019 hingga Mei 2023.
Pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia mengalami  peningkatan  yang  substansial  karena adanya  merger  antara  bank-bank  syariah,  yang meningkatkan aset, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi biaya pembiayaan. OJK telah mendukung  merger  ini  sebagai  taktik  untuk menegakkan  stabilitas  sistem  keuangan  di  tengah pandemi COVID-19, dengan menerapkan penjadwalan  ulang  dan  persyaratan  ulang  sebagai sarana untuk mendukung UMKM. Perbankan syariah mengalami pertumbuhan aset dan efisiensi operasional yang signifikan setelah merger, tetapi juga menimbulkan masalah seperti bahaya pendanaan dan operasional.  Studi  ini  berfokus  pada  prospek  dan hambatan  dalam  kemajuan  perbankan  syariah  di Indonesia bagi para pemangku kepentingan, terutama di tengah pandemi COVID-19 (Fiqri et al., 2021).
Perkembangan  lembaga  perbankan  syariah terkait  erat  dengan  kemajuan  ekonomi  dan  sosial. Lembaga  perbankan  syariah  semakin  penting  dalam mendorong inklusi dan keberlanjutan ekonomi karena meningkatnya  keinginan  masyarakat  akan  solusi keuangan  yang  sesuai  dengan  keyakinan  Islam (Qotrunnada  &  Yazid,  2022).  Oleh  karena  itu, pemahaman  yang  mendalam  tentang  sejarahnya menjadi  krusial  untuk  merangkai  gambaran  yang lengkap  tentang  kontribusinya  terhadap  sistem keuangan  khususnya  di  Indonesia.  Studi  ini bermaksud  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang perkembangan  ekonomi  dan  potensi  pertumbuhan sektor keuangan berbasis syariah dengan menganalisis total aset lembaga perbankan syariah dari tahun 2019 hingga  Mei  2023.  Data  yang  berkaitan  dengan  aset agregat  akan  dijelaskan  dengan  teliti  dan  cermat, menggambarkan  lintasan  pertumbuhan  serta  faktor- faktor  penentu  yang  mempengaruhinya  selama periode penelitian.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan analisis komprehensif tentang sejarah dan pertumbuhan  lembaga  perbankan  syariah.  Penelitian ini  juga  akan  mengkaji  total  aset  mereka  dari  tahun
2019  hingga  Mei  2023.  Tujuannya  adalah  untuk meningkatkan  pemahaman  kita  tentang  peran  yang dimainkan  oleh  lembaga  perbankan  syariah  dalam mendorong  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Selain  itu, laporan  ini  juga  berupaya  memberikan  wawasan tentang  dinamika  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh sektor ini dalam merespons perubahan global.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  dipilih  adalah penelitian  kepustakaan,  yang  terkadang  disebut  juga sebagai penelitian bibliografi. Teknik ini menekankan pada  pengumpulan  data  dari  sumber-sumber  yang ditemukan  di  perpustakaan,  termasuk  buku,  jurnal ilmiah, dan dokumen hukum pemerintah. Strategi ini melibatkan  penelaahan  materi-materi  yang  relevan untuk  memperoleh  pemahaman  yang  komprehensif dan  mendalam  tentang  masalah  yang  diteliti.  Studi kepustakaan  ini  dilakukan  secara  metodis  melalui serangkaian tahapan (Jundi & Dalle, 2022). Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengidentifikasi topik penelitian dan membuat serangkaian pertanyaan penelitian  yang  harus  dijawab.  Selanjutnya,  peneliti akan  melakukan  tinjauan  literatur  tentang  topik penelitian  dengan  mencari  di  perpustakaan  atau menggunakan  sumber-sumber  elektronik.  Sumber- sumber  ini  dapat  berupa  buku,  artikel  jurnal,  surat- surat  resmi,  dan  sumber-sumber  informasi  lainnya yang menawarkan wawasan dan data tentang sejarah dan  perkembangan  lembaga  perbankan  syariah  dan total aset di Indonesia.
Kemudian,  peneliti  membaca,  memahami,  dan mencatat  informasi  penting  dari  literatur  yang ditemukan.  Proses  membaca  dan  mencatat  ini dilakukan  secara  kritis  untuk  memastikan  bahwa hanya  informasi  yang  relevan  dan  berkualitas  tinggi yang  diambil.  Setelah  pengumpulan  data,  peneliti menganalisis  informasi  tersebut  untuk  merumuskan temuan atau sintesis yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.  Penelitian  ini  secara  khusus  fokus  pada sejarah  dan  perkembangan  lembaga  serta  aset perbankan  syariah  di  Indonesia  dari  tahun  2019 hingga 2023. Melalui metode library research, peneliti bertujuan  untuk  menyajikan  pemahaman  yang mendalam  mengenai  perkembangan  tersebut  dengan merinci peristiwa-peristiwa kunci, kebijakan- kebijakan  yang  memengaruhi,  dan  faktor-faktor  lain yang  turut  berperan.  Dengan  pendekatan  ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang kokoh terhadap dinamika
perbankan syariah di Indonesia selama periode waktu yang ditentukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Dinamika Perkembangan Lembaga dan Aset Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah  merilis Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) untuk tahun 2022, yang menunjukkan bahwa total  aset  industri  keuangan  syariah  telah  mencapai Rp2.375,84 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan  yang  substansial  dari  tahun  2021,  yang mencapai Rp2.050,44 triliun, atau naik 15,87 persen. Laporan  ini  menegaskan  upaya  OJK  untuk memperkuat  sektor  keuangan  syariah  di  Indonesia, khususnya  selama  fase  pemulihan  ekonomi  pasca pandemi COVID-19, dengan fokus pada pemberdayaan  ekosistem  ekonomi  syariah  dan digitalisasi  untuk  meningkatkan  keuangan  syariah dalam  mendukung  ketahanan  ekonomi  nasional (Abdul et al., 2022). OJK menyatakan bahwa laporan ini  dihasilkan  melalui  kolaborasi  dan  koordinasi antara  Bank  Indonesia,  Kementerian  Keuangan,  dan Komite  Nasional  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah (KNEKS).  Pada  tahun  2022,  ekonomi  Indonesia menunjukkan  ketahanan  dengan  kenaikan  Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,3 persen, setelah era pemulihan  pasca  pandemi  (Rusydiana,  2019). Kemajuan  positif  ini  dipengaruhi  oleh  peningkatan kinerja  ekspor  dan  surplus  perdagangan,  yang didorong oleh kenaikan tajam harga komoditas global, termasuk  batu  bara,  yang  merupakan  produk  ekspor utama Indonesia.
OJK menekankan kekuatan sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, yang  mencakup perbankan,  pasar  modal,  dan  perusahaan  keuangan non-bank  berbasis  syariah.  Strategi  sektor  ini  yang mudah  beradaptasi  telah  menumbuhkan  optimisme dan  memberikan  pengaruh  positif  dalam  mengatasi pembatasan  ekonomi  yang  muncul  selama  pandemi (Abdul Majid Toyyibi, 2021). Laporan Perkembangan Keuangan  Syariah  Indonesia  (LPKSI)  tahun  2022 menunjukkan dampak industri keuangan syariah yang terus  meningkat  terhadap  perekonomian  Indonesia. Pada tahun 2022, total aset industri keuangan syariah tumbuh 15,87 persen menjadi Rp2.375,84 triliun dari Rp2.050,44 triliun pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan  ini  melampaui  pencapaian  tahun  2021 sebesar 13,82 persen secara tahunan (Yanuar Ali et al., 2021).  Pasar  modal  syariah  berkontribusi  sebesar
60,08%  terhadap  total  aset  keuangan  syariah, menunjukkan  kenaikan  tahunan  sebesar  15,51%, melampaui  kenaikan  14,83%  pada  tahun  2021. Industri  perbankan  syariah,  yang  menyumbang 33,77% dari total aset, mengalami tingkat pertumbuhan  yang  lebih  cepat  sebesar  15,63%  per tahun,  melampaui  kenaikan  13,94%  dari  tahun sebelumnya  (Syihabuddin  et  al.,  2022).  Industri Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  syariah  mengalami pertumbuhan  substansial  sebesar  20,88  persen  dari tahun  ke  tahun,  melampaui  kenaikan  3,90  persen  di tahun 2021, dan kini memiliki pangsa 6,15 persen dari aset keuangan syariah global.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  menyoroti pengakuan  global  yang  terus  meningkat  terhadap industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Indonesia  mempertahankan  peringkat  ketiga  dalam Indikator  Pengembangan  Keuangan  Syariah  2022 (Maulidiyah  et  al.,  2022),  yang  menunjukkan kepemimpinannya  dalam  pengelolaan  keuangan syariah  global  meskipun  belum  pulih  dari  dampak pandemi.  Indonesia  telah  mengimplementasikan rencana  strategis  seperti  Peta  Jalan  Pengembangan Perbankan  Syariah  Indonesia  2020-2025  dan  Peta Jalan Pengembangan Pasar Modal Syariah 2020-2024 sebagai  bagian  dari  Rencana  Induk  Sektor  Jasa Keuangan  Indonesia  2021-2025,  yang  menunjukkan komitmen  kuat  untuk  memajukan  sektor  keuangan syariah.

## 3.2. Perkembangan Lembaga dan Aset Perbankan Syariah di Indonesia (2019 – Mei 2023)
Krisis moneter tahun 1997 memberikan pengaruh yang  merugikan  di  berbagai  sektor,  mengakibatkan lonjakan  kemiskinan  dan  peningkatan  pengangguran yang signifikan karena banyak perusahaan yang tutup akibat  kebangkrutan.  Di  tengah-tengah  depresi ekonomi saat ini, berbagai entitas seperti pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan perusahaan- perusahaan lain telah mengakui perlunya mengadopsi sistem  syariah  sebagai  pendekatan  atau  solusi alternatif  (Wijaya  et  al.,  2023).      Sebagai  ilustrasi, pemerintah telah menetapkan sistem bisnis perdagangan  yang  menargetkan  individu  dengan sumber  daya  terbatas,  karena  diantisipasi  bahwa wirausaha  akan  memberikan  kesempatan  kerja  bagi orang  lain.  Dalam  skenario  ini,  masyarakat  dapat memenuhi kebutuhan modal untuk perusahaan mikro kecil,  menengah,  atau  besar  dengan  mencari
pendanaan dari bank atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) (Oktavian & Renny, 2018).
Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, termasuk lembaga keuangan dan perbankan tradisional. Namun demikian, terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah  relatif  tidak  terpengaruh  oleh  krisis  tersebut. Bank  Muamalat  Indonesia,  bank  syariah  pertama  di Indonesia,  berhasil  mempertahankan  kelangsungan hidupnya tanpa bantuan keuangan dari pemerintah dan bahkan  menghasilkan  keuntungan  di  tengah  krisis (Sarasati & Tomo, 2021).
Perbankan  syariah  di  Indonesia  berkembang pesat  dan  diproyeksikan  akan  terus  berkembang, sehingga dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan keuangan.  Antara  tahun  2000  dan  2017,  bank-bank syariah  di  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  dan perkembangan yang substansial, yang mengarah pada peningkatan  yang  cukup  besar  dalam  industri perbankan syariah (Setiawan & Mugiyati, 2023). Dari tahun  1992  hingga  1999,  Indonesia  memiliki  satu organisasi  perbankan  syariah  yang  disebut  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI).  Pada  tahun  1999, Indonesia  mendirikan  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM) sebagai  Bank  Umum  Syariah  yang  baru.  Pada tahun 2000,  Bank  Negara  Indonesia  Syariah  (BNIS) didirikan,  diikuti  dengan  pendirian  Bank  Permata Syariah (BPS) pada tahun 2002. Bank Syariah Mega Indonesia  (BSMI)  didirikan  pada  tahun  2004, menandai  kemajuan  lebih  lanjut.  Bank  Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) didirikan pada tahun 2008. Sektor  perbankan  syariah  di  Indonesia  telah menunjukkan  pertumbuhan  yang  substansial  sejak tahun tersebut, yang ditunjukkan dengan meningkatnya  daya  saing  dan  daya  tarik  di  antara bank-bank  umum  syariah,  BPRS,  dan  Unit  Usaha Syariah (UUS) (Suhendro, 2018).
Pemerintah  Indonesia  memberlakukan  UU  No. 21  tahun  2008  pada  tanggal  16  Juli  2008,  sebagai reaksi  atas  pertumbuhan  substansial  perbankan syariah  dalam  sistem  keuangan  nasional.  Undang- undang ini dibuat untuk memberikan struktur hukum yang  unik  bagi  organisasi  keuangan  syariah  di Indonesia.  Peraturan  ini  secara  efektif  menjamin keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  yang mencari keadilan, khususnya dalam operasi komersial yang  mengikuti  hukum  Syariah,  dari  sudut  pandang filosofis dan yuridis (Shandy Utama, 2020). Saat ini, lembaga-lembaga  keuangan  yang  sesuai  dengan
prinsip-prinsip syariah telah berkembang ke berbagai wilayah di Indonesia. Lembaga-lembaga ini berdedikasi  untuk  menjalankan  operasinya  sesuai dengan nilai-nilai Islam, berusaha untuk memaksimalkan  keuntungan  sambil  meminimalkan potensi  kerugian.  Akibatnya,  masyarakat  semakin memilih  untuk  menyimpan  uang  mereka  di  lembaga keuangan  syariah  daripada  di  lembaga  keuangan konvensional.
Bank-bank syariah di Indonesia telah menunjukkan  kemampuannya  dalam  menstimulasi perkembangan  dan  kemajuan  ekonomi  masyarakat
Indonesia.  Hal  ini  juga  merupakan  faktor  yang menarik  individu  untuk  memilih  bank  syariah daripada  bank  konvensional.  Bank-bank  syariah  di Indonesia dianggap relatif baru dibandingkan dengan bank  konvensional,  namun,  kemajuan  dan  ekspansi perbankan  syariah  telah  menunjukkan  prestasi  yang patut dipuji (Asmita, 2021). Penulis akan menyajikan dan  menjelaskan  perkembangan  lembaga  perbankan syariah  dan  kinerja  perbankan  syariah  di  Indonesia dari  tahun  2019  hingga  Mei  2023  melalui  tabel berikut:
Tabel 1 Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Tahun 2019 – Mei 2023
Desember 2019 Desember 2020 Desember 2021 Desember 2022 Mei 2023 Bank Umum Syariah - Jumlah Bank - Jumlah Kantor 14 1.919 14 2.034 12 2.035 13 2.007 13 1.935 Unit Usaha Syariah - Jumlah Bank Umum Konvensional - Jumlah Kantor 20 381 20 392
21
444 20 438 20 453 BPRS - Jumlah Bank - Jumlah Kantor 164 617 163 627 164 659 167 668 171 686
Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).
Berdasarkan analisis tabel, tergambar perubahan signifikan dalam jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019,  jumlah  Bank  Umum  Syariah  (BUS) mencapai 14  dan  meningkat  menjadi  2020,  tetapi  jumlah tersebut  kemudian  menurun  menjadi  12  pada  tahun 2021.  Seiring  dengan  fluktuasi  ini,  jumlah  kantor cabang  mengalami  kenaikan  dari  1.919  pada  tahun 2019 menjadi 2.034 pada tahun 2020, tetapi kemudian menurun menjadi 2.035 pada tahun 2021. Pada tahun 2022,  meskipun  jumlah  BUS  kembali  naik  menjadi 13, jumlah kantor cabang justru mengalami penurunan dari 2.007 menjadi 1.935 hingga Mei 2023.
Data pada Tabel 1 menunjukkan fluktuasi jumlah cabang bank syariah di Indonesia dari Desember 2019 hingga  Mei  2023.  Jumlah  cabang  Bank  Umum Syariah  (BUS)  menurun  dari  1.919  pada  Desember 2019  menjadi  1.935  pada  Mei  2023.  Jumlah  cabang Unit Usaha Syariah (UUS) meningkat dari 381 pada Desember 2019 menjadi 453 pada Mei 2023. Jaringan kantor  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS) meningkat  dari  617  kantor  pada  Desember  2019 menjadi  686  kantor  pada  Mei  2023.  Berbagai  faktor
dapat  menjelaskan  transformasi  ini.  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  mendorong  proses  transformasi bank syariah. Penggabungan dua bank syariah, Bank Syariah  Mandiri  (BSM)  dan  Bank  Tabungan Pensiunan  Nasional  Syariah  (BTPN  Syariah), menyebabkan  penurunan  jumlah  cabang.  Penurunan jumlah bank syariah pada tahun 2021 disebabkan oleh merger  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  dan  Bank Syariah  Mandiri  (BSM),  sehingga  jumlah  bank syariah  turun  dari  14  menjadi  12  bank  syariah. Pandemi  COVID-19  pada  tahun  2020  menyebabkan penurunan jumlah cabang karena adanya pembatasan pergerakan.
Pada tahun 2022, kenaikan jumlah kantor cabang dapat  diatributkan  kepada  pelonggaran  pembatasan mobilitas,  mencerminkan  dampak  pandemi  pada perkembangan  jaringan  kantor  perbankan  syariah  di Indonesia.Pertumbuhan  bank  syariah,  khususnya dalam  hal  Unit  Usaha  Syariah  (UUS),  telah mengalami  fluktuasi  dari  tahun  ke  tahun,  dengan adanya  peningkatan  dan  penurunan.      Pada  tahun 2019-2020,  terdapat  total  20  bank  UUS,  dan  jumlah kantor meningkat dari 381 menjadi 392 kantor.   Pada
tahun 2021, jumlah bank UUS meningkat menjadi 21 bank,  disertai  dengan  pertumbuhan  jumlah  kantor yang sesuai menjadi 444 kantor.   Antara tahun 2022 dan  Mei  2023,  jumlah  bank  UUS  menurun  menjadi 20, sementara jumlah kantor meningkat dari 438 pada tahun 2022 menjadi 453 pada tahun 2023.
Selanjutnya,  peningkatan  literasi  dan  inklusi keuangan syariah turut mendorong permintaan produk dan  layanan  perbankan  syariah,  khususnya  di  sektor BPRS  yang  mencatat  peningkatan  jumlah  kantor. Selain  itu,  adopsi  teknologi  digital  dalam  perbankan syariah  memungkinkan  perluasan  jaringan  tanpa pembukaan  kantor  fisik  baru,  terutama  melalui layanan perbankan digital seperti mobile banking dan internet banking  (Munir, 2018). Analisis lebih lanjut mengenai  faktor-faktor  ini  menunjukkan  bahwa proses  konsolidasi  bank syariah,  peningkatan  literasi dan  inklusi  keuangan  syariah,  serta  penggunaan teknologi digital telah memainkan peran kunci dalam dinamika  jumlah  jaringan  kantor  perbankan  syariah.
Secara  keseluruhan,  fluktuasi  ini  mencerminkan respons  adaptif  terhadap  perubahan  struktural  dan kebutuhan  pasar,  yang  menunjukkan  dinamika  yang positif dalam pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia.
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) mengalami  fluktuasi  pertumbuhan  dan  penurunan setiap tahunnya.   Pada tahun 2019, terdapat total 164 bank yang beroperasi melalui 617 kantor.   Pada tahun 2020,  jumlah  bank  menurun  menjadi  163  bank, diiringi dengan penurunan jumlah kantor menjadi 627 kantor.  Selama  periode  2021-2023,  jumlah  bank  di BPRS  mengalami  pertumbuhan  yang  stabil.  Secara rinci,  pada  tahun  2021,  terdapat  164  bank  dengan jumlah kantor sebanyak 659 kantor. Pada tahun 2022, jumlah  bank  meningkat  menjadi  167  bank  dengan jumlah  kantor  yang  juga  meningkat  menjadi  668 kantor.  Terakhir,  pada  tahun  2023,  jumlah  bank meningkat lagi menjadi 171 dengan total 686 kantor.
Tabel 2 Perkembangan Total Aset Perbankan Syariah Tahun 2019 – Mei 2023
Desember 2019 Desember 2020 Desember 2021 Desember 2022 Mei 2023 Bank Umum Syariah 350.364 397.073 441.789 531.860 533.863 Unit Usaha Syariah 174.200 196.875 234.947 250.240 251.783
Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).
Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa jumlah bank syariah  di  Indonesia  mengalami  penurunan  dari  142 bank  pada  Desember  2019  menjadi  138  bank  pada Mei  2023.  Meskipun  demikian,  total  aset  perbankan syariah  justru  mengalami  kenaikan  yang  signifikan, meningkat  dari  Rp624,564  triliun  pada  Desember 2019  menjadi  Rp785.646  triliun  pada  Mei  2023. Beberapa  faktor  dapat  menjelaskan  fenomena  ini. Pertama,  terdapat  proses  konsolidasi  bank  syariah yang telah didorong oleh OJK selama beberapa tahun terakhir. Pada periode Desember 2019 - Mei 2023, dua bank syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank  Tabungan  Pensiunan  Nasional  Syariah  (BTPN Syariah),  mengalami  merger.  Proses  konsolidasi  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  daya saing  bank  syariah  melalui  peningkatan  skala ekonomi, pengurangan biaya operasional, peningkatan kualitas aset, dan perluasan jaringan.
Selanjutnya, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga  (DPK)  juga  menjadi  faktor  utama  yang berkontribusi  pada  kenaikan  total  aset  perbankan syariah.  Kredit  perbankan  syariah  tumbuh  dari Rp536,9  triliun  menjadi  Rp715,2  triliun,  sementara
DPK  tumbuh  dari  Rp607,6  triliun  menjadi  Rp870,4 triliun  dalam  periode  yang  sama.  Pertumbuhan  ini didorong  oleh  kondisi  ekonomi  Indonesia  yang positif,  kebijakan  pemerintah  yang  mendukung perbankan  syariah,  serta  peningkatan  literasi  dan inklusi keuangan syariah. Terakhir, bank syariah juga melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas  melalui  digitalisasi,  peningkatan  literasi keuangan  syariah,  dan  perluasan  jaringan  (Rahma Putri  &  Rachmawati,  2022).  Digitalisasi  membantu mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperluas akses nasabah. Peningkatan literasi keuangan syariah, pada gilirannya, dapat meningkatkan permintaan kredit dan DPK,  mengurangi  risiko  kredit,  dan  meningkatkan kepercayaan nasabah. Secara keseluruhan, penurunan jumlah  bank  syariah  tetapi  kenaikan  total  aset  dapat dijelaskan  oleh  proses  konsolidasi,  pertumbuhan kredit dan DPK, serta upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas  bank  syariah.  Semua faktor ini  bersinergi untuk mendukung pertumbuhan dan ketahanan sektor perbankan syariah di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Sektor keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan  yang  substansial  pada  tahun  2022, dengan aset meningkat dari Rp 2.050,44 triliun pada tahun  2021  menjadi  Rp  2.375,84  triliun,  menandai peningkatan  hampir  15,87%.  Laporan  Lembaga Penelitian  Keuangan  Syariah  Indonesia  (LPKSI) berjudul "Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Syariah dan  Digitalisasi  untuk  Penguatan  Keuangan  Syariah dalam  Mendukung  Ketahanan  Ekonomi  Nasional" menekankan  inisiatif  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) untuk  mendorong  sektor  ini,  terutama  dalam menghadapi  pandemi  COVID-19.  Kolaborasi  antara OJK,  Bank  Indonesia,  Kementerian  Keuangan,  dan KNEKS  meningkatkan  kontribusi  industri  keuangan syariah terhadap perekonomian nasional. Antara tahun 2019  dan  Mei  2023,  telah  terjadi  pertumbuhan  aset perbankan  syariah  yang  cukup  signifikan  meskipun terjadi  sedikit  penurunan  jumlah  bank  syariah. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan implementasi strategi seperti konsolidasi, peningkatan efisiensi,  digitalisasi,  dan  peningkatan  literasi keuangan  syariah,  yang  sejalan  dengan  rencana pemerintah  untuk  mengembangkan  sektor  keuangan syariah.

## Saran
Penelitian  mengenai  evolusi  institusi  dan  aset perbankan  syariah  di  Indonesia  dari  tahun  2019 hingga  Mei  2023  ini  memberikan  beberapa rekomendasi penting bagi para pemangku kepentingan. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan  digitalisasi  dalam  layanan  dan  produk untuk  meningkatkan  aksesibilitas  dan  efisiensi,  serta menyelaraskannya dengan preferensi digital nasabah. Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui kerja sama  antara  pemerintah  dan  lembaga  perbankan syariah untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan  pemahaman  masyarakat  terhadap produk-produk syariah. Disarankan untuk meningkatkan  kerja  sama  antara  lembaga  perbankan syariah  dan  berbagai  sektor  keuangan  untuk meningkatkan  ekosistem  keuangan  syariah  dan mendorong inovasi produk. Menerapkan wakaf tunai dipandang sebagai taktik untuk memperluas pengaruh sosial  dan  mengembangkan  aset.  Mengelola  risiko pembiayaan musyarakah secara efektif sangat penting untuk  memastikan  keberlanjutan  dan  pertumbuhan aset.  Memanfaatkan  tren  ekonomi  global  saat  ini, seperti  surplus  neraca  perdagangan  dan  kenaikan
harga  komoditas,  dipandang  sebagai  peluang  untuk meningkatkan industri perbankan syariah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  menyampaikan  penghargaan  kepada semua  pihak  yang  telah  mendukung  penelitian  ini. Kami  mengucapkan  terima  kasih  kepada  para  dosen dan  mahasiswa  Program  Magister  Ekonomi  Syariah UIN  Sunan  Ampel  Surabaya  atas  kontribusi  dan dukungannya yang sangat penting dalam menyelesaikan  penelitian  ini.  Kami  juga  berterima kasih kepada para editor dan reviewer dari Journal of Islamic  Economics  (JIEI)  atas  evaluasi  yang menyeluruh  dan  dukungan  yang  berharga  dalam menerbitkan karya ini.

## 6. REFERENSI
Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S.  (2022).  TANTANGAN  PERKEMBANGAN PERBANKAN  SYARIAH  DI  INDONESIA. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance ,
5 (2), 352–365. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505 Abdul Majid Toyyibi. (2021). Pemahaman
Masyarakat  tentang  Perbankan  Syariah  Melalui Keberadaan  Lembaga  Keuangan  Syariah  di  Era Industri  4.0. SAUJANA :  Jurnal  Perbankan Syariah  Dan  Ekonomi  Syariah , 3 (01),  33–40. https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.32 Amir, D. F., & Selamet, H. (2020). Sejarah Perbankan Syariah (Dari  Konseptual Hingga  Institusional). Journal of Islamic Banking , I (Desember), 1–23. Asmita, N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat dalam Memilih . 8 (2), 135–138. Edgina,  I.  M.  (2023).  URGENSI  AUDITOR SYARIAH  PADA  INDUSTRI  KEUANGAN. Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis  Krisnadwipayana , 10 (c), 1353–1359.
Fiqri, A. A. A., Azzahra, M. M., Branitasandini, K. D.,
&  Pimada,  L.  M.  (2021).  PELUANG  DAN TANTANGAN  MERGER  BANK  SYARIAH MILIK  NEGARA  DI  INDONESIA  PADA MASA PANDEMI COVID-19. El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah , 9 (1), 1–18. Haryanto, M. M., & Rudy, D. R. (2020). Manajemen Pemasaran Bank Syariah (Teori dan Praktik) . Jundi,  M.,  &  Dalle,  M.  (2022).  Bahasa  Daerah  Dan Bahasa Indonesia; Nasionalisme Atau Fanatisme. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) , 3 (1), 106. https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.5987
Maulidiyah, A., Aprissa, D. M., Ainiyah, F., & Huda,
B. (2022).

## IMPLEMENTASI
TOTAL QUALITY  MANAJEMEN  PADA  BANK

## SYARIAH INDONESIA KCP
GRESIK
MENGANTI. Journal of Islamic Accounting and Finance , 2 (2), 274–300.
Munir, M. (2018). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan  Inflasi  terhadap  Profitabilitas  Perbankan Syariah di Indonesia. Ihtifaz: Journal of Islamic Economics,  Finance,  and  Banking , 1 (1),  89. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.285 Nurul  Muyasaroh.  (2022).  Eksistensi  Bank  Syariah dalam  Persfektif  Undang-Undang  No.21  Tahun 2008  Tentang  Perbankan  Syariah. Syarikat: Jurnal  Rumpun  Ekonomi  Syariah , 5 (2),  12–31. https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).1 0657
Oktavian, R. D., & Renny, O. (2018). Perkembangan Ekonomi  dan  lembaga  Keuangan  Syariah  di Indonesia. Skripsi , 7 , 1–5.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik
Perkembangan Perbankan Syariah . 10 , 1–16.
Putra,  P.  P.,  &  Febriati,  N.  (2022).  Peluang  Dan Tantangan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia Pasca Merger. Asas , 13 (2), 80–94. https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11281 Qotrunnada,  A.,  &  Yazid,  M.  (2022).  Analisis Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Pembiayaan. ISTIKHLAF: Jurnal  Ekonomi,  Perbankan  Dan  Manajemen Syariah , 4 (1), 45–59. https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i1.447
Rahma  Putri,  D.  A.,  &  Rachmawati,  L.  (2022).
Analisis  Tingkat  Pertumbuhan  Bank  Syariah  di Indonesia. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam ,
5 (1), 1–12. https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p1-12 Rusydiana, A. S. (2019). PREDIKSI PERTUMBUHAN  PERBANKAN  SYARIAH DI  INDONESIA  TAHUN  2020  DENGAN QUANTITATIVE METHODS. JURNAL EKONOMI SYARIAH , 4 (2). https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1154 Sarasati, B., & Tomo, H. S. (2021). THE CELESTIAL
MANAGEMENT;  HISTORICAL  STUDY  OF
BANK MUAMALAT
RESILIENCE THROUGH  THE  ECONOMIC  CRISIS  1998- 2000. Jurnal Nisbah , 7 (July), 1–9.
Setiawan, J. A., & Mugiyati, M. (2023). Peluang dan Tantangan  Bank  Syariah  di  Indonesia  Dalam Mempertahankan  Eksistensi  di  Era  Digital. Al- Kharaj :  Jurnal  Ekonomi,  Keuangan  &  Bisnis
Syariah , 6 (1), 834–845.
https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2396 Shandy Utama, A. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah  Di  Indonesia. UNES  Law  Review , 2 (3), 290–298. https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121 Sihombing,  L.  A.,  &  Nuraeni,  Y.  (2019).  Tindak Pidana  Perbankan  Berdasarkan  Undang-undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan. Jurnal  Hukum  Positum , 4 (2),  1. https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3179 Suhendro,  D.  (2018).  Tinjauan  Perkembangan  dan Pertumbuhan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia. Human Falah .
Syihabuddin, A., Huda, B., & Asiyah, B. N. (2022). Politik  Uang. Al-Qanun: Jurnal  Pemikiran  Dan Pembaharuan  Hukum  Islam , 25 (1),  98–111.
https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.98- 111 Utama,  A.  S.  (2018). Sejarah  dan  Perkembangan Regulasi  Mengenai  Perbankan  Syariah  Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia . 2 (2), 187–
200.
Wijaya, Ghozdawani, O. I. A., Sayidina, I. M., Fanani, A. A., Adawiyah, S. R., Tanjung, L., & Huda, B.
(2023).  Implementasi  Wakaf  Uang  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2018: Studi  Pada  Bank  Syariah  Indonesia. EKOMA : Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Akuntansi , 3 (1), 439–453. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2536 Yanuar  Ali,  I.,  Triaulina,  L.,  &  Huda,  B.  (2021).
STUDI  ANALISIS  TERHADAP  FAKTOR RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA  BANK  UMUM  SYARIAH  DAN  UNIT USAHA SYARIAH. Journal of  Islamic Accounting and Finance , 1 (2).
https://media.neliti.com