E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## STRATEGI PENGENDALIAN ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN
KINERJA ANGGARAN (STUDI EVALUASI PENGISIAN APLIKASI SMART DAN E-MONEV DALAM KINERJA ANGGARAN DI KPU KAB/KOTA JAWA TIMUR)

## Dwi Putranto Riau
Faculty of Law, Social and Political Sciences Universitas Terbuka, Indonesia Email: dwiputranto@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Pengisian  aplikasi  SMART  dan  e-Monev  dalam  meningkatkan  kinerja  anggaran instansi  Pemerintah  membutuhkan  pengelolaan  yang  cermat  oleh  pimpinan organisasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  manajemen  kinerja pengendalian  organisasi dalam monitoring dan evaluasi pengisian aplikasi SMART dan  e-Monev  menjadi  perhatian  pimpinan  agar  visi  dan  misi  organisasi  dapat tercapai.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan  studi  kasus.  Pengumpulan  data  primer  melalui  wawancara  mendalam terhadap  staf  yang  menangani  Aplikasi  SMART  dan  e-Monev  dan  pengumpulan data  sekunder  melalui  website,  mas  media,  jurnal    dan  lain-lain.    Analisis  dalam penelitian  ini  terdiri  dua  tahap.  Pada  tahap  pertama,  analisis  data  kualitatif dilakukan dengan menggunakan teori strategi dan tahap kedua mengunakan analisis SWOT  untuk  menentukan  strategi  pengendalian  organisasi.  Analisis  data  dengan melakukan  Langkah  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan manajemen pengendalian kinerja  secara  konsiten  dan  hasil  analisis  SWOT    menghasilkan  8  strategi    yaitu  : Penguatan      komitmen  Pimpinan  Satker  dalam  pemberdayaan  kapasitas  keuangan dan    pelaksanaan  pengisian  Smart  dan  e-Monev;      Peningkatan    implementasi Kinerja  Keuangan  sesuai  PP  39  th  2006    dan  Permenkeu  Nomor  214  Th 2017;Peningkatan  sosialisasi  dan  perbaikan  pelaksanaan  pengisian  aplikasi SMART  dan  e-monev  kepada  staf  keuangan;  Peningkatan    komunikasi  secara internal  KPU  dan  ekternal  dengan  KPU  Propinsi,    KPU  RI  dan  Inspektorat  KPU; Peningkatan  sumberdaya  secara  bertahap  dalam  peningkatan  kinerja  keuangan; Peningkatan  koordinasi  Kasubag  dengan  Staf  dalam  Pengisian  Samrt  dan  e- Monev;Penguatan tugas dan fungsi sub bagian urusan keuangan dalam Peningkatan Kinerja  laporan    keuangan;  dan    Melakukan  Studi  Referensi  ke  Satker  KPU  yang Berprestasi.
Kata Kunci : strategi; smart; e –monev ; kinerja anggaran

## Abstract
Filling  smart  and  e-Monev  applications  in  improving  budget  performance  in Government  agencies  requires  careful  management  by  the  organization's leadership.  This  research  aims  to  analyze  the  management  of  organizational
control  performance  in  monitoring  and  to  evaluate  the  filling  of  SMART  and  e- Monev  applications  to  leaders'  attention  so  that  the  organization's  vision  and mission can be achieved. This research uses descriptive qualitative methods with a case study approach. Primary data collection through in-depth interviews with staff handling SMART And e-Monev Applications and secondary data collection through websites,  media,  journals,  and  others.  The  analysis  in  this  study  consists  of  two stages.  In  the  first  stage,  qualitative  data  analysis  is  carried  out  using  strategy theory,  and  the  second  stage  uses  SWOT  analysis  to  determine  organizational control  strategies.  As  well  as  data  analysis  by  performing  data  reduction  steps, data  presentation,  and  conclusion  or  verification.  The  results  showed  that  the implementation of performance control management in a consistent manner and the results  of  the  SWOT  analysis  resulted  in  8  strategies,  namely:  Strengthening  the commitment  of  Satker  Leaders  in  Empowering  financial  capacity  and Implementing  Smart  and  e-Monev  Filling;  Improved  implementation  of  Financial Performance  in  accordance  with  PP  39  2006  and  Permenkeu  Number  214  Th 2017;  Improved    socialization  and  improvement  of  the  implementation  of  SMART and  e-money  application  acquisitions  to  financial  staff;  Improved  communication internally  KPU  and  external  with  the  Provincial  KPU,  KPU  RI  and  KPU Inspectorate;  Gradual increase in resources in improving financial performance; Increased  coordination  of  Kasubag  with  Staff  in  Filling  Smart  and  e-Monev; Strengthening  tasks  and  functions  as  part  of  economic  affairs    in  Improving  the Performance  of  budget  reports;  and  Conducting  Reference  Studies  to  the Outstanding KPU Satker.

## Keywords: strategy; smart; e –monev; budget performance

## Pendahuluan
Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  tahun  2006  tentang  Tata  Cara Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan(Indonesia,  2006)  dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja  Anggaran  Atas  Pelaksanaan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian Negara/Lembaga.Kementerian  (Rahmat  et  al.,  n.d.)  mengadakan  evaluasi  Pemantauan Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  serta  capaian  Realisasi  Fisik  tahun  2019  dan Evaluasi  Pelaksanaan  Kegiatan  serta  Capaian  keluaran/Output.  Dari  hasil  Evaluasi Tersebut  sampai  dengan  bulan  Pebruari  2020  masih terdaftar  Satker  yang  belum  sama sekali mengisi/belum mengisi secara lengkap Laporan Realisasi Fisik melalui Aplikasi PP 39 e-Monev Bappenas dan Laporan  capaian keluaran/output melalui aplikasi sistem monitoring  dan  evaluasi  kinerja    Kementerian  Keuangan  (SMART)  dari  bulan  januari sampai  dengan  desember  2019  melalui  aplikasi  PP39  E-Monev  Bappenas.  Evaluasi pemantauan  ini  dimaksudkan  agar    penganggaran  berbasis  kinerja  dimaksudkan  agar tercipta  efektivitas,  efisiensi,  dan  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  anggaran  belanja publik  dengan  output  dan  outcome  yang  jelas  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional. (Andriana, 2020).
Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran dan capaian fisik  tahun 2019 dan pencapaian  target  keluaran/output  tahun  2019  melalui  aplikasi  PP39  E-Monev
BAPPENAS  dan  aplikasi  Sistem  Monitoring  dan  Evaluasi  Kinerja  Terpadu Kemenetrian  Keuangan  (SMART),  maka  Satker  KPU/KIP  Provinsi  dan  KPU/KIP Kabupaten/Kota  diminta  :  mengisi/menginput  laporan  Realisasi  anggaran  dan  capaian realisasi  fisik  tahun  2019  melalui  website  http://e-monev.bappenas.go.id  dan  laporan capaian keluaran/output tahun 2019 melalui website http://monev.anggaran.kemenkeu.g o.id.  penganggaran  berbasis  kinerja  mendorong  kinerja  penyerapan  anggaran  instansi pemerintah dan akuntabilitas anggaran yang lebih baik. (Biswan et al., n.d.)
Satker  KPU/KIP  Propinsi  Aceh  dan  KPU/KIP  Kabupaten  /Kota  yang  tidak  dapat melaksanakan  penyerapan  anggaran  dan  realisasi  capaian  output  dengan  target persentase  paling  sedikit  95  %  dan  tidak  melakukan  pengisian  laporan  realisasi anggaran, capaian  realisasi  fisik  dan  capaian  keluaran/output melalui  aplikasi  PP39  E- Monev  BAPPENAS  dan  aplikasi  sistem  Monitoring  dan  Evaluasi  Kinerja  Terpadu Kementerian  Keuangan  (SMART),  KPU  RI  akan  memberikan  terguran/sanksi  dalam bentuk  pengurangan  anggaran  berikutnya  sesuai  dengan  peraturan  Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lemba ga.
Sesuai  Surat  KPU  RI  Nomor  :  327/KU.03.2-8D/e1/  SJ/III/2020  tanggal  18  Maret 2020  perihal  surat  teguran  dan  Peringatan  Pengisian  Aplikasi  SMART  dan  E-Monev. Realisasi dan capaian output pada Aplikasi E-monev BAPPENAS per tanggal 4 maret 2020  pukul  10.00  WIB  masalah  keuangan  sebanyak  40  Satker  yang  belum mengisi/belum  melengkapi,  Logistik  sebanyak  47  Satker  yang  belum  mengisi/belum melengkapi,  Pelaksanaan  dan  Data  sebanyak  53  Satker  yang  belum  mengisi/belum melengkapi,  Sumberdaya  Manusia  sebanyak  20  Satker  yang  belum  mengisi/belum melengkapi,  Umum  sebanyak  68  Satker  yang  belum  mengisi/belum  melengkapi, Inspektorat  sebanyak  45  Satker  yang  belum  mengisi/melengkapi,  Hukum  sebanyak  44 Satker yang belum mengisi/belum melengkapi, Teknis dan Hupmas sebanyak 68 Satker yang belum mengisi/belum melengkapi.
Pada lingkup KPU Jawa Timur  satker yang belum lengkap mengisi capaian output Emonev  kemenkeu  (SMART)  per  tanggal  04  maret  2020  pukul  10.00  WIB  yaitu  4 Kabupaten : Blitar, Gresik, Pamekasan, Tuban  dan 3 Kota yaitu Surabaya, Kediri dan Probolinggo yang belum lengkap mengisi data tersebut perlu dicari penyebab mengapa hal tersebut bisa terjadi apakah Manajemen Organisasi yang belum berjalan di instansi tersebut.  Fungsi-fungsi  Manajemen  yang  terdiri  dari  Perencanaan  ( planning ), Pengorganisasian ( organizing ), Sumberdaya ( resourcing ), Komunikasi ( communacating ), Kepemimpinan ( Leadership ), Motivasi ( motivation ) dan Pengendalian  ( Controlling )  perlu  dicari  faktor  yang  mempengaruhi  permasalahan tersebut(Ulber  Silalahi,  2017).  Dari    ketujuh  faktor  Manajemen  diatas  dapat  diurutkan faktor yang mempengaruhi yaitu Pengendalian, Motivasi, Kepemimpinan, Komunikasi, Sumberdaya,  Organisasi  dan  Perencanaan.  Pengaruh  Faktot-faktor  tersebut  perlu dilakukan  penelitian  yang  mana  yang  paling  berperan  dalam  pengendalian  pekerjaan tersebut.  Pengendalian  terhadap  staf  dalam  melakukan  pekerjaan  perlu  dilakukan
pimpinan secara terus menerus agar implementasi kebijakan dapat terlaksana(Mahmudi, 2015). Sesuai dengan yang dikemukakan Lasswell, H. D. (1951) bahwa siklus kebijakan merupakan  salah  satu  strategi  yang  paling  bermanfaat  dalam  mendorong  pencapaian kinerja implementasi kebijakan. Dalam hal ini, Lasswell memandang bahwa monitoring dan evaluasi kebijakan adalah satu rangkaian dengan implementasi kebijakan(Lasswell, H.  D.  (1951)  dikutip  oleh  Fischer  et  al.,  2006).  Dengan  dilakukan  monitoring  dan evaluasi  dari  pimpinan  organisasi  terhadap  pekerjaan  staf  dalam  mengisi  SMART  dan e-Monev  anggaran  maka  pengisian  aplikasi  dan  pengiriman  hasil  laporan  anggaran dalam dilakukan tepat waktu. (Lasswell, H. D. (1951) dikutip oleh Fischer et al., 2006).
Monev  adalah  salah  satu  tantangan  paling  signifikan  dalam  reformasi  sistem Monev  di  Indonesia  yang  menciptakan  insentif  yang  kuat  dalam  pelaksanaan  Monev, dan agar temuan-temuan yang ada digunakan dalam pengambilan keputusan. Informasi Monev  hanya  memiliki  nilai  (manfaat)  jika  dapat  diandalkan  dan  dapat  digunakan. Tantangan lainnya adalah banyaknya aktor yang terlibat. Koordinasi proses perencanaan dan penganggaran dilakukan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, sementara K/L memiliki peran aktif. (Keuangan & Stan, 2020).
E-monev berawal dengan penuntutan supaya penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan  agenda  pemerintah  dapat  memanfaatkan  media  elektronik  dan  tujuan adanya  sistem  e-monev  ini  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan  kinerja  satuan  kerja dalam laporan keuangan yang telah tersedia sebelumnya dapat mengalami peningkatan yang semakin baik serta dengan adanya e-monev maka terjadinya penyelewengan tugas dan  wewenang  bisa  dicegah,  terutama  dengan  menggunakan  sistem  elektronik  dimana adanya  penyelewengan  keuangan  bisa  dihindari.  (Seyselis  et  al.,  2017).  Aplikasi SMART  dan  emonev  merupakan  suatu  beban  bagi  satker  daerah  dalam  membuat laporan  kinerja  keuangan  dari  hasil  penelitian  dan  survey    melalui  Evaluasi  Kinerja Anggaran  menggunakan  aplikasi  SMART  Ditjen  Anggaran  dan  eMonev  Bappenas diketahui  bahwa  sebagian  satker  mempunyai  persepsi  bahwa  pengisian  data  Monev belanja  K/L  sebagai  beban  kerja  tambahan  dan  tidak/kurang  dirasakan  manfaatnya. Untuk  meningkatkan  persepsi  manfaat  Monev  belanja  K/L,  maka  perlu  dibedakan kebutuhan  informasi  untuk  unit  eselon  1  pusat  dengan  satker  daerah  pada  aplikasi SMART dan eMonev. (Suliantoro & Deviyani, n.d.)
Makna  evaluasi  kinerja  anggaran  dalam  pengukuran,  penilaian,  dan  analisis  atas kinerja tersebut sejalan dengan penjelasan Mardiasmo (2002) bahwa pengukuran kinerja pemerintah  dilakukan  untuk  memenuhi  3  (tiga)  tujuan,  yaitu  memperbaiki  kinerja pemerintah,  membantu  mengalokasikan  sumber  daya  dan  pembuatan  keputusan,  serta mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan  memperbaiki  komunikasi  kelembagaan. Lebih  lanjut,  Suliantoro  (2020)  mendetilkan  bahwa  tujuan  pengukuran  pengukuran kinerja  meliputi look  back,  look  ahead,  compensate,  motivate,  roll  up,  cascade  down, dan compare .(Implementasi et al., 2021).

## Metode Penelitian
Kab/Kota Jawa Timur)
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif/Kuasi Kualitatif(Bungin,  2017) . Metode  deskriptif  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang bertujuan  membuat  deskripsi  atas  suatu  fenomena  sosial  atau  fenomena  alam  secara sistismatis,  faktual  dan  akurat.  Data  yang  berwujud  kata-kata  dan  bukan  rangkaian angka didapatkan dengan berbagai cara, yaitu observasi, wawancara, intisari dokumen, atau  dengan  cara  lain  yang  biasanya  diproses  dahulu  sebelum  siap  digunakan,  tetapi analisis  kualitatif  tetap  mengunakan  kata-kata,  yang  biasanya  disusun  kedalam  teks yang  diperluas.  (Miles,  1992:  15-16).  Kajian  data  primer  melalui  teknik  pengumpulan data dengan wawancara melalui pengajuan pertanyaan kepada pejabat structural dan staf yang menangani SMART dan e Monev dan kajian data sekunder melalui pengumpulan data melalui data base, website, media social dan bahan presentasi dan lain-lain.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif seperti apa yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003) dimana tujuannya adalah untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  menggunakan  analisis  yang  lazimnya dikemukakan  berdasarkan  teknik  analisis  statistic(Rachman,  2018).  Analisis  data mengunakan strategi  SWOT dan menarik kesimpulan.
Fenomena yang akan diteliti yaitu permasalahan keterlambatan pengisian aplikasi SMART  dan  e  Monev  di  KPU  Kab/Kota  Jawa  Timur.  Fenomena-fenomena permasalahan  akan dideskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  memonitoring  pekerjaan  pengisian  aplikasi  SMART  dan  e  monev  yang dilakukan  setiap  bulan,  pimpinan  organisasi  harus  terus  melakukan  komunikasi  secara intensip  kepada  staf  secara  internal  dengan  sering  melakukan  rapat  secara  formal minimal  setiap  minggu  maupun  secara  informal.  Pertemuaan  rapat  dilakukan  dengan mengevaluasi  kegiatan  laporan  keuangan  apakah  ada  kendala  dalam  pelaksanaan. Apabila ada kendala diperlukan pemecahan masalah secara bersama-sama. Manajemen kinerja  perlu  diterapkan  dalam  mengukur  kemajuan  program  atau  aktivitas  dalam mencapai  hasil  atau  outcome  yang  diharapkan  sesuai  visi  dan  misi  organisasi. Konsistensi  pimpinan  organisasi  dalam  mematuhi  perencanaan  program  yang  dibuat, melaksanakan  kegiatan  dan  evaluasi  kegiatan  apabila  implementasi  kebijakan  yang diterapkan  tidak  sesuai  hasil  yang  diharapkan.  Dalam  kasus  ini  karena  staf  terlambat dalam pengisian aplikasi SMART dan e-Monev perlu dilakukan strategi-strategi untuk memperbaikan kegiatan pengisian aplikasi keuangan.
Pimpinan  organisasi  memonitor  apakah  tugas-tugas  terlaksana  secara  efektif  dan sumberdaya digunakan secara efisien atau apakah tujuan organisasional tercapai secara efektif dan effisien. Pengendalian merupakan proses pemonitoring kegiatan operasional untuk  mengetahui  apakah  kinerja  actual  sesuai  dengan  tujuan  organisasi  yang diharapkan(Kathryn  M,  bartol,  1994).  Sebagai  suatu  proses  maka  pengendalian  adalah kegiatan penetapan standar kinerja, monitoring dan pengukuran kinerja, membandingkan hasil kinerja actual hasil pengukuran dengan standar yang telah dibuat,
serta  mengambil  tindakan  korektif  dan  penyesuaian  atau  pengembangan  bilamana dibutuhkan. (John R, Schermerhon, 1996) (Ulber Silalahi, 2017).
Menurut  Ulber  Silalahi  (2017,  385)  pengendalian  sebagai  proses,  maka  fungsi pengendalain  secara  garis  besar  mengikuti  tahapan    yaitu  :  (1)  tetapkan  standar;  (2) ukuran  kinerja  akurat;  (3)  bandingkan  kinerja  actual  dengan  standar;  (4)  Ambil Tindakan perbaikan (atau penyesuaian) untuk memperkuat kemajuan.
Pada  tahap  pertama  standar  secara  singkat  dapat  diartikan  sebagai  kriteria sederhana  tentang  kinerja(Byars,  1992),  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  nilai  yang digunakan  sebagai  titik  referensi  untuk membandingkan  dengan  nilai  yang  lain(Chuck Willliams,  2005).  Ia  merupakan  basis  perbandingan  bagi  pengukuran  sejauhmana kinerja  organisonal  memuaskan  atau  tidak  memuaskan  (John  R,  Schermerhon,  1996). Jadi  standar  adalah  suatu  kriteria  tentang  hasil  yang  diinginkan  atau  peristiwa  yang diharapkan  dengan  manajer  dapat  membandingkan  subsekuensi  kegiatan,  pelaksanaan dan  hasil  kerja,  atau  perubahan  yang  terjadi  dalam  pencapain  tujuan.dalam  kegiatan pengisian  aplikasi  SMART  dan  e  monev  standar  yang  digunakan  adalah  Peraturan Pemerintah  Nomor  39  tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  214 Tahun  2017  tentang  Pengukuran  dan  Evaluasi  Kinerja  Anggaran  Atas  Pelaksanaan Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga.Kementerian  dalam mengisi  aplikasi  PP39  E-Monev  BAPPENAS  dan  aplikasi  Sistem  Monitoring  dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementrian Keuangan (SMART).
Pada  tahap  kedua  pimpinan  organsasi  memonitor  dan  mengukur  kinerja  atau tampilan kerja actual (tentang outcome pengukuran kinerja). Kinerja adalah ‘the level of individual’s  work  achievement  that  come  only  after  effort  has  been  exerted.”)  dalam pelaksanaan  kegiatan  dapat  mengukur  atau  mengevaluasi  dua  hal:  (1)  keluaran  aktual yaitu  hasil  dari  perilaku  dari  anggotanya  dan  (2)  perilaku  itu  sendiri.  Dalam  keluaran actual  adalah  bahwa  pada  lingkup  KPU  Jawa  Timur    satker  yang  belum  lengkap mengisi capaian output Emonev kemenkeu (SMART) per tanggal 04 maret 2020 pukul 10.00  WIB  yaitu  4  Kabupaten  :  Blitar,  Gresik,  Pamekasan,  Tuban    dan  3  Kota  yaitu Surabaya, Kediri dan Probolinggo. Dan perilaku staf belum bekerja dan pimpinan lalai memonitor dalam mengisi aplikasi SMART dan e-Monev.
Tahap  ketiga  adalah  membandingkan  hasil  kinerja  actual  dengan  standar.  Dalam kasus ini nampak hasil kinerja tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Tahap  keempat  adalah  proses  pengendalian  mengambil  tindakan  managerial dengan  perbaikan  monitoring  pimpinan  terhadap  kasubag  dan  staf  yang  menangani pengisian aplikasi SMART dan e Monev dan pengembangan dengan melakukan strategi komunikasi,  koordinasi  secara  internal  pemberdayaan  komptensi  staf  dalam peningkatan  kinerja  anggaran  keuangan.  Pemberdayaan  kompetensi  staf  dilakukan dengan penerapan budaya organisasi sesuai dengan penelitian factor budaya organisasi dalam  kesuksesan  penerapan    e-monev  bahwa    adanya  hubungan  antara  budaya organisasi  dengan  kesuksesan  penerapan  E-Monev  serta  perlunya  diterapkan  budaya
organisasi yang terdiri dari asumsi dasar, nilai-nilai budaya, dan artefak untuk mencapai tujuan penerapan E-Monev. (Murniati et al., 2015).
Menurut  Moh  Taher  Haning  et  all  (2021:12)  kerangka  konsep  strategi implementasi kebijakan publik yaitu :
1. Desain kebijakan yang Cerdas (Smart Policy Design). Desain kebijakan yang smart ( cermat) meliputi  kebijakan  yang  sesuai  logika  ( nalar ),  memiliki  landasan  teoritis dan  empiris  sesuai  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (justifikasi), dan kemudahan dalam penerapannya ( feasibility ). Kebijakan perundang- undang  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  tahun  2006  tentang  Tata  Cara Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  dan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran  Atas  Pelaksanaan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian Negara/Lembaga.Kementerian  mengadakan  evaluasi  Pemantauan  Pelaksanaan Rencana  Pembangunan  serta  capaian  Realisasi  Fisik  tahun  2019  dan  Evaluasi Pelaksanaan  Kegiatan  serta  Capaian  keluaran/Output.  Dari  hasil  Evaluasi  Tersebut sampai  dengan  bulan  Pebruari  2020  masih  terdaftar  Satker  yang  belum  sama  sekali mengisi/belum  mengisi  secara  lengkap  Laporan  Realisasi  Fisik  melalui  Aplikasi  PP 39 e-Monev Bappenas dan  laporan  capaian keluaran/output melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja Kementerian Keuangan (SMART) dari bulan januari sampai dengan desember 2019 melalui aplikasi PP39 E-Monev Bappenas.
2. Pelibatan  stakeholder  dan  kelompok  target  kebijakan  (Engagement  Policy  Target Groups). Strategi implementasi kebijakan ini melibatkan peran serta seluruh individu atau  kelompok  secara  internal  yaitu  atasan  langsung  staf  yaitu  Kasubag  Umum  dan Keuangan,  Sekretarus  KPU  dan  Komisioner  KPU  sedangkan  secara  Ekternal  yaitu KPU Propinsi,  KPU RI dan Inspektorat KPU RI. peran KPU Propinsi dan KPU RI sebagai policy  makers mampu  membagi tugas,  komunikasi  secara  rutin,  koordinasi, monitoring, evaluasi, dan waktu penyelesaian tugas.
3. Menciptakan  lingkungan  kebijakan  kondusif  (Creating  Conducive  Policy Implementation). Kondisi  lingkungan  kebijakan  yang  kondusif  memiliki  peran penting dalam implementasi kebijakan. Dukungan lingkungan internal dari Sekretaris KPU  dan  Komisioner  dan eksternal  organisasi  public  yaitu  KPU  Propinsi  dan  KPU RI, sikap dan perilaku pelaku kebijakan, kelompok target kebijakan, dan analisis isu yang  berkembang  dan  teknik  antisipatif  menjadi  prasyarat  dalam  proses implementasi kebijakan.
4. Penguatan  kapasitas  implementer  kebijakan  (Strengthening  policy  implementer capacity). Strategi  ini  terkait  dengan  kemampuan  organisasi  mengikuti  kegiatan KPU  Kab/Kota  untuk  memperkuat  kapasitas  implementer  kebijakan  (pelaku kebijakan)  yang  meliputi:  Meningkatan  pengetahuan,  keterampilan  dan    keahlian dengan  mengikuti  acara  yang  dilakukan  KPU  Propinsi  dan  KPU  RI  secara  offline maupun  online  Webinar  maupun  dari  Kantor  Pelayanan  Perbendahraan  Negara (KPPN) terkait Kinerja Anggaran serta peningkatan pengetahuan  akuntabilitas, trust, komitmen, dan integritas dari KPU Propinsi, KPU RI dan Inspektorat KPU RI.
Berdasarkan  identifikasi  terhadap  factor  Internal  dan  Eksternal  KPU  Kab/Kota dalam meningkatkan  kinerja Keuangan dan hasil wawancara mendalam dengan pelaku kunci  implementasi  maka  dapat  diusulkan  strategi-strategi    yang  akan  dilaksanakan dalam  peningkatan  kinerja  sesuai  matrik Strengths,  Weakness,  Opportunities dan Treaths (SWOT  )  melalui  pendekatan  kualitatif  sesuai  Tabel  1  SWOT  Strategi Pengendalian  Kinerja  Laporan  keuangan  sebagai  berikut  (Kusumah  &  Suryana,  2018; Rangkuti, 2004):

## Tabel 1
SWOT Strategi Pengendalian Kinerja Laporan Keuangan
INTERNAL BIROKRASI EKSTERNAL BIROKRASI STRENGTHS (kekuatan) 1. Adanya Dasar Hukum PP 39 th 2006  dan Permenkeu Nomor 214 Th 2017 2. Struktur Birokrasi ada di Kasubag Program Data 3. Implementasi Keuangan Rutinitas WEAKNESS (Kelemahan) 1. Komunikasi  internal  kurang 2. Sumberdaya (SDM, dana, sistem informasi, kewenangan dan peralatan) kurang 3. Disposisi/kecenderungan sikap pimpinan SKPD kurang OPPORTUNITIES (Peluang) 1. Pengawasan Instansi atasnya secara hirarkis 2. Insentif Penambahan Anggaran Instansi 3. Penghargaan Prestasi Kinerja Keuangan Instansi

## Strategi SO
1. Peningkatan  implementasi Kinerja Keuangan sesuai PP dan Permenkeu 2. Penguatan  tugas dan fungsi seksi Program dan Data dalam Peningkatan Kinerja Keuangan 3. Perbaikan pelaksanaan Pengisian Aplikasi Smart dan e-monev

## Strategi WO
1. Peningkatan  komunikasi secara internal dari kepala Satker, Kasi dan Staf
2. Peningkatan sumberdaya secara bertahap
3. Penguatan   komitmen Pimpinan Satker dalam Pelaksanaan Pengisian Smart dan e-Monev

## TREATHS (Ancaman)
1. Sanksi Pengurangan anggaran tahun depan
2. Sanksi Displin PNS Kinerja tidak Tercapai 3. Minimnya Penghargaan di bidang Keuangan Satker

## Strategi ST
1. Peningkatan sosialisasi Pengisian Smart dan e-
Monev
2. Peningkaran Pertemuan Kasubag dgn Staf dalam Pengisian SMART dan e- Monev 3. Melakukan Studi Referensi ke Satker yang Berprestasi Strategi WT 1. Peningkatan  sosialisasi kepada staf keuangan
2. Peningkatan sumberdaya dalam peningkatan Kinerja Keuangan 3. Komitmen kepala Satker dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Keuangan
Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2022
Dari hasil Tabel 1 SWOT  Strategi Pengendalian Kinerja Laporan keuangan diatas didapat strategi-strategi dalam   pengendalian Kinerja Laporan keuangan yaitu :
1. Peningkatan  implementasi Kinerja Keuangan sesuai PP 39 th 2006  dan Permenkeu Nomor 214 Th 2017
2. Penguatan    tugas  dan  fungsi  (Tupoksi)  seksi  Program  dan  Data  dalam  Peningkatan Kinerja Keuangan
3. Peningkatan Sosialisasi dan Perbaikan pelaksanaan  Pengisian Aplikasi Smart dan e- monev kepada staf keuangan
4. Peningkatan  komunikasi  secara  internal  dari  kepala  Satker,  Kasi  dan  Staf  dan ekternal dengan Instansi Vertikal (KPU Propinsi dan KPU RI)
5. Peningkatan sumberdaya (SDM, Anggaran, sarana dan prasarana serta e government) secara bertahap dalam peningkatan kinerja keuangan
6. Penguatan komitmen Pimpinan Satker dalam Pemberdayaan, kapasitas keuangan dan Pelaksanaan Pengisian Smart dan e-Monev
7. Peningkatan  koordinasi  rapat/pertemuan  Kasubag  dgn  Staf  dalam  Pengisian  Samrt dan e-Monev
8. Melakukan Studi Referensi ke Satker KPU yang Berprestasi Prioritas  strategi  diatas  dapat  disusun  program-program  Peningkatan  Kinerja
Laporan Keuangan sesuai Tabel 2 berikut :

## Tabel 2
Strategi dan Program Peningkatan Kinerja Laporan Keuangan No (Prioritas) Strategi Program 1. Penguatan      komitmen  Pimpinan Satker dalam Pemberdayaan kapasitas keuangan dan  Pelaksanaan Pengisian Smart dan e-Monev Pelatihan  Smart  dan  e-Monev  kepada kasubag  dan  Staf  Keungan  secara  formal dan informal 2. Peningkatan  implementasi Kinerja Keuangan sesuai PP 39 th 2006  dan Permenkeu Nomor 214 Th 2017 Peningkatan Kewenangan pelaksana dalam mengambil keputusan sesuai kebijakan 3. Peningkatan Sosialisasi dan Perbaikan pelaksanaan Pengisian Aplikasi Smart dan e-monev kepada staf keuangan. - Pelaksanaan  sosialisasi Smart dan e-monev kepada SDM keuangan. - Pelaksanaan KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas) Smart dan e- monev dengan instansi terkait dioptimalkan. 4. Peningkatan  komunikasi secara internal KPU dari kepala Satker, Kasi dan Staf dan ekternal dengan KPU Propinsi,  KPU RI dan Inspektorat KPU Peningkatan wewenang seksi KPU  dalam peangisian smart dan e-monev 5. Peningkatan sumberdaya (SDM, Anggaran,  sarana dan prasarana serta e government) secara bertahap dalam peningkatan kinerja keuangan a. Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas SDM teknis keuangan b. Peningkatan  Anggaran    keuangan  per tahun c. Peningkatan    peralatan  komputer  yang sesuai spesifikasi smart. 6. Peningkatan  koordinasi  Kasubag  dgn Staf  dalam  Pengisian  Smart  dan  e- Monev Perbaikan SOP pelaksanaan laporan keuangan per tahun. 7. Penguatan  tugas dan fungsi (Tupoksi)  seksi Program dan Data dan seksi umum dan keuangan dalam Pelaksanaan  koordinasi secara intensip antar  seksi sekretariat KPU penyelenggara keuangan.
No (Prioritas) Strategi Program 1. Penguatan      komitmen  Pimpinan Satker dalam Pemberdayaan kapasitas keuangan dan  Pelaksanaan Pengisian Smart dan e-Monev Pelatihan  Smart  dan  e-Monev  kepada kasubag  dan  Staf  Keungan  secara  formal dan informal Peningkatan Kinerja Keuangan 8. Melakukan Studi Referensi ke Satker KPU yang Berprestasi Peningkatan sosialisasi melalui diseminasi smart dan e-monev
Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2022

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan  Pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Melakukan manajemen pengendalian kinerja dengan empat tahap yaitu tahap pertama  penerapan  standar  kegiatan  pengisian  Aplikasi  SMART  dan  e  monev  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  39  tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga;  tahap  kedua    yaitu: pimpinan  organisasi  memonitor  dan  mengukur  kinerja  atau  tampilan  kerja  actual (tentang  outcome  pengukuran  kinerja)  ;  tahap  ketiga  adalah  membandingkan  hasil kinerja  actual  dengan  standar.  Dalam  kasus  ini  Nampak  hasil  kinerja  tidak  sesuaid dengan standar yang ditetapkan; Tahap keempat adalah proses pengendalian mengambil tindakan managerial dengan perbaikan monitoring pimpinan terhadap kasubag dan staf yang  menangani  pengisian  aplikasi  SMART  dan  e  Monev  dan  pengembangan  dengan melakukan  strategi  komunikasi,  koordinasi  secara  internal,  pemberdayaan  kompetensi staf  dalam  peningkatan  kinerja  anggaran  keuangan.  2)  Dari  hasil  pembahasan  didapat prioritas  strategi  dalam  meningkatkan  kinerja  anggaran,  yaitu  :  (1)  Penguatan komitmen Pimpinan Satker dalam Pemberdayaan kapasitas keuangan dan   Pelaksanaan Pengisian Smart dan e-Monev; (2)  Peningkatan  implementasi Kinerja Keuangan sesuai PP  39  th  2006    dan  Permenkeu  Nomor  214  Th  2017;(3)  Peningkatan  Sosialisasi  dan Perbaikan  pelaksanaan  Pengisian  Aplikasi  Smart  dan  e-monev  kepada  staf  keuangan; (4) Peningkatan  komunikasi secara internal KPU dari kepala Satker, Kasi dan Staf dan ekternal  dengan  KPU  Propinsi,    KPU  RI  dan    Inspektorat  KPU;  (5)  Peningkatan sumberdaya  (SDM,  Anggaran,    sarana  dan  prasarana  serta  e  government)  secara bertahap dalam peningkatan kinerja keuangan; (6) Peningkatan koordinasi Kasubag dgn Staf  dalam  Pengisian  Smart  dan  e-Monev;  (7)  Penguatan    tugas  dan  fungsi  (Tupoksi) seksi  Program  dan  Data  dan  seksi  umum  dan  keuangan  dalam  Peningkatan  Kinerja Keuangan; (8) Melakukan Studi Referensi ke Satker KPU yang Berprestasi.

## BIBLIOGRAFI
Biswan,  A.  T.,  Grafitanti,  I.  D.,  Jenderal,  D.,  &  Negara,  K.  (N.D.). Studi  Implementasi Penganggaran Sektor Publik . 35–56.
Byars, L. W. R. And L. L. (1992). Management:Skills And Aplication (Fourth Rdi). Richsrd D Irwin. Inc.
Chuck Willliams. (2005). Management (Thomson). Thomson. Implementasi, A., Satuan, P., Lingkup, K., & Ri, B. (2021). Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara  Indonesia  Impact  Of  Pandemic  Covid-19  On  Budget  Performance  Of Implementation  Aspect  At  Units  Level  In  Indonesia  ’  S  National  Government  Internal Auditor : A Comparative Analysis . 3 (2). Indonesia, R. (2006). Www.Bphn.Go.Id . John R, Schermerhon, J. (1996). Management (Fifth Edit). John Wiley & Sons, Inc. Kathryn M, Bartol, And D. C. Ma. (1994). Management (Second Edi). Mcgraw-Hill, Inc. Kusumah, R. T., & Suryana, H. (2018).  Model Analisis Swot Dan Qspm Dalam Pemilihan Strategi Pemasaran Distro. Seminar Nasional Ienaco 2018 , 6 (6), 433–440. Lasswell, H. D. (1951) Dikutip Oleh Fischer Et Al., (2006). (2006). The Policy Orientation, The Policy Sciences, Pp. 3–15 . Stanford University Press. Mahmudi.  (2015). Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik (Edisi  Keti).  Unit  Penerbit  Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn.
Andriana,  N.  (2020). Efektivitas  Dan  Efisiensi  Belanja  Berdasarkan  Anggaran  Berbasis Kinerja Pada Kpp Pratama Bulukumba . 130 – 139.
Keuangan,  P.,  &  Stan,  N.  (2020). Duplikasi  Sistem  Monitoring  Dan  Evaluasi  Belanja Kementerian / Lembaga Irwan Suliantoro . Suliantoro,  I.,  &  Deviyani,  A.  M.  (N.D.). Evaluasi  Belanja  K  /  L  Sebagai  Beban  Kerja Tambahan .
Moh. Thahir Haning, Mashuri H. Tahili, R. H. (2021). Implementasi Kebijakan Publik (Edisi Pert). Universitas Terbuka.
Murniati,  L.  S.,  Santosa,  P.  I.,  &  Nugroho,  L.  E.  (2015). Identifikasi  Faktor  Budaya Organisas Dalam Kesuksesan Penerapan E-Monev Kota Surakarta . Snik , 89–94.
Nugroho, R. (2008). . Public Police . Elex Media Komputindo. Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (N.D.). Www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id .
Rangkuti,  F.  (2004). Analisis  Swot  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis .  Penerbit  Pt.  Gramedia Pustaka Utama.
Seyselis, M., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., Surabaya, U. N., Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F.,
& Surabaya, U. N. (2017). Efektivitas Sistem Electronic Monitoring Dan Evaluasi ( E- Monev ) Di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya . Ulber Silalahi. (N.D.). Studi Tentang Ilmu Administrasi (Kesebelas). Sinar Baru Algensindo. Ulber  Silalahi.  (2017). Asas-Asas  Manajemen (Sabda  Ali  Mifka,  Ed.;  Keempat).  Pt.  Refika Aditama.
William  N.  Dunn.  (2003). William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Pulblik- Gadjah-Mada-University-Press-2003_Compressed-1.Pdf (P. 710).

## Copyright holder:
Dwi Putranto Riau (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: