## PENGARUH PENDAPATAN TRANSFER DAN SILPA TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Abstract
Efendi Jikwa 1 jurnalmkd@gmail.com Agustinus Salle 2 agustinussalle@gmail.com Paulus K. Allo Layuk 3
This study attempts to know whether income transfers and remaining budget (SILPA) have  positive  impact  on  capital  expenditure  in  Mamberamo  Tengah  Regency.  Methods used  in  this  research  to  cultivate  and  analyzed  data  and  information  using  a  qualitative approach (descriptive) and quantitative. Technique of analysis  in this  research consisting of  descriptive  analysis  and  statistical  analysis.  The  value  of  influence  done  by  estimating the coefficients using the concept of ordinary least square (OLS). The results show that: (a) based on the qualitative approach through a method of linear seen that the transfer of the central  government  through  a  source  of  share  funds  (DBH),  general  allocation  funds (DAU), special allocation funds (DAK) and special autonomy (Otsus) have the proportion of  capital  spending  influence,  this  can  be  seen  from  the  coefficients  above  all  having  a positive sign. Sources of share funds (DBH) has an influence that was dominant compared with other sources of funds, (b) through the estimation results of the regression coefficient obtained  that  SILPA  affects  capital  spending  in  a  positive  way,  this  is  supported  with  a value of a coefficient at 83,9 percent (marked positive).
Keyword: APBD, DBH, DAU, DAK, OTSUS, SiLPA, capital expenditure, balancing funds

## PENDAHULUAN
Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya pelayanan di berbagai sektor  terutama  sektor  publik.    Peningkatan  pelayanan  publik  ini  diharapkan meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini  tentunya  dapat  terwujud  apabila  ada  upaya  serius  (Pemerintah)  dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.  Desentraliasi  fiskal  di  satu  sisi  memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar dalam  pengelolaan  daerah,  tetapi  disisi  lain  memunculkan  persoalan  baru, dikarenakan  tingkat  kesiapan  fiskal  daerah  yang  berbeda-beda.  Penelitian  yang dilakukan  Adi  (2005)  menunjukan  terjadi  disparitas  pertumbuhan  ekonomi  yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Sektor Publik  Pemerintah  Daerah  sebenarnya  merupakan  output  pengalokasian sumberdaya  dan  pengalokasian  sumberdaya  merupakan  permasalahan  yang mendasar dalam penganggaran sektor publik. Keterbatasan sumberdaya sebagai akar  masalah  utama  dalam  pengalokasian  anggaran  sektor  publik  dapat  diatasi dengan  pendekatan  ilmu  ekonomi  melalui  berbagai  teori.  Tuntutan  untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).
Untuk  mengatasi  ketimpangan  fiskal  dan  adanya  kebutuhan  pendanaan daerah  yang cukup  besar,  pemerintah memberikan  dana  perimbangan  dan  salah satu  komponen  dana  ini  yang  memberikan  kontribusi  terbesar  adalah  Dana Alokasi  Umum  (2005).  Dalam  beberapa  tahun  berjalan,  proporsi  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  terhadap  penerimaan  daerah  masih  tertinggi  dibandingkan  dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (Adi, 2006). Hal ini  menunjukkan  masih  tingginya  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat ini,  Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan  semacam  ini  harus  menjadi  semakin  kecil.  Berbagai  investasi yang  diberlakukan  pemerintah  diharapkan  memberikan  hasil  yang  positif  yang tercermin dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan  otonomi  daerah  merupakan  pendelegasian  kewenangan  yang disertai  dengan  penyerahan  dan  pengalihan  pendanaan,  sarana  dan  prasarana dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dalam  kerangka  desentralisasi  fiskal.  Dalam menghadapi  desentralisasi  fiskal  menunjukan  bahwa  potensi  fiskal  pemerintah daerah  satu  dengan  daerah  yang  lain  bisa  jadi  sangat  beragam.  Perbedaan  ini pada  gilirannya  dapat  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  beragam  pula. Hasil penelitian yang dilakukan Oates (1995), Lin dan Liu (2000) dalam Darwanto (2007) menunjukan desentralisasi  fiskal  memberikan dampak yang sangat berarti bagi  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  membuktikan  adanya  hubungan  yang positif dan signifikan. Sedangkan penelitian Darwanto (2007) menunjukkan bahwa pertumbuhan  ekonomi  memiliki  korelasi  positif    namun  tidak  signifikan  terhadap anggaran  belanja  modal.  Dengan  demikian  bahwa  desentralisasi  memberikan dampak  yang  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dengan  mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan layanan publik.
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  terdiri  dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah.  Menurut  Mardiasmo  (2002)  saat  ini masih  banyak  masalah  yang  dihadapi  pemerintah  daerah  terkait  dengan  upaya
meningkatkan  penerimaan  daerah.  Keterbatasan  infrastruktur  seperti  sarana  dan prasarana  yang  tidak  mendukung  untuk  investasi  menimbulkan  pertanyaan bagaimana  sebenarnya  Alokasi  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  anggaran belanja modal, apakah karena Pendapatan Asli Daerah yang rendah atau alokasi yang kurang tepat?.
Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah  secara  keseluruhan.  Meskipun  proporsi  PAD  maksimal  hanya  sebesar 10%  dari  total  pendapatan  daerah,  kontribusinya  terhadap  pengalokasian anggaran  cukup  besar,  terutama  bila  dikaitkan  dengan  kepentingan  politis (Abdullah, 2004).
Menurut  Setiaji  (2005)  perbedaan  pertumbuhan  PAD  tidak  diikuti  dengan kenaikan  share  (kontribusi)  PAD  terhadap  anggaran  belanja  modal  dan peningkatan PAD tidak sebanding dengan peningkatan total belanja mereka.
Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et.al., (1985) dalam  Darwanto  (2007)  menyatakan  bahwa  terdapat  keterkaitan  sangat  erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik  mereka  menegaskan  bahwa  variable-variabel  kebijakan  pemerintah daerah  dalam  jangka  pendek  disesuaikan  (adjusted)  dengan  transfer  yang diterima,  sehingga  memungkinkan  terjadinya  respon  yang  non  linier  dan asymmetric.
Konsekuensi  akibat  penyerahan  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  mengakibatkan  perlunya  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  yang menyebabkan  terjadinya  transfer  yang  cukup signifikan  di  dalam  APBN  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah,  dan pemerintah  daerah  secara  leluasa  dapat  menggunakan  dana  tersebut  untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang  mungkin  tidak  penting.  Dengan  adanya  transfer  dana  dari  pusat  ini diharapkan  pemerintah  daerah  bisa  lebih  mengalokasikan  PAD  yang  didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.
Dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  selain  DAU adalah  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  yaitu  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan prioritas  nasional  (UU  No.  33  tahun  2004).  DAK  ini  penggunaannya  diatur  oleh Pemerintah  Pusat  dan  hanya  digunakan  untuk  kegiatan  pendidikan,  kesehatan, keluarga  berencana,  infrastruktur  jalan  dan  jembatan,  infrastruktur  irigasi,
infrastruktur  air  minum  dan  sanitasi,  prasarana  pemerintah  daerah,  lingkungan hidup,  kehutanan,  sarana  prasarana  pedesaan,  perdagangan,  pertanian  serta perikanan  dan  kelautan  yang  semuanya  itu  termasuk  dalam  komponen  belanja modal. Oleh karena itu, selain pertumbuhan ekonomi, SiLPA, PAD dan DAU, DAK memiliki  pengaruh  terhadap  anggaran  belanja  modal,  karena  DAK  ini  cenderung akan  menambah  aset  tetap  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  guna  meningkatkan pelayanan publik.
Hasil  penelitian  yang dilakukan oleh  Situngkir  (2009) menunjukkan  bahwa secara  simultan  pertumbuhan  ekonomi,  PAD,  DAU  dan  DAK  berpengaruh signifikan  terhadap  anggaran  belanja modal.  Secara  parsial  hanya variabel  PAD, DAU  dan  DAK  yang  berpengaruh  siginifikan  terhadap  anggaran  belanja  modal. Selain  itu,  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Romario  (2012)  berdasarkan  uji  F dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum, dan  dana  bagi  hasil  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka  tujuan  dari  Penelitian  yang  akan dilakukan,  yaitu  :  (1)  Untuk  menganalisis  dan  mengetahui  Pengaruh  Pendapatan Transfer    terhadap  Belanja  Modal  di  Kabupaten  Mamberamo  Tengah;  (2)  Untuk menganalisis  dan  mengetahui  Pengaruh  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Mamberamo Tengah.
Istilah “Governance” menunjukkan  suatu  proses  di  mana  rakyat  bisa mengatur  ekonominya,  institusi  dan  sumber-sumber  sosial  dan  politiknya  tidak hanya  dipergunakan  untuk  pembangunan,  tetapi  juga untuk menciptakan  kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, bahwa kemampuan suatu  negara  mencapai  tujuan  negara  sangat  tergantung  pada  kualitas  tata kepemerintahan  di  mana  pemerintah  melakukan  interaksi  dengan  sektor  swasta dan masyarakat (Thoha; 2000, 12).
Sedangkan United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan governance  sebagai  “the  exercise  of  political,  economic,  and  administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Menurut definisi ini, governance mempunyai  tiga  kaki  ( three  legs ),  yaitu  economic,  political,  dan  administrative.
Economics  governance  meliputi  proses-proses  pembuatan  keputusan  ( decision- making  processes )  yang  memfasilitasi  aktivitas  ekonomi  di  dalam  negeri  dan interaksi  diantara  penyelenggara  ekonomi.  Economic  governance  mempunyai implikasi terhadap equity, property dan quality of  life. Political governance adalah proses-proses  pembuatan  keputusan  untuk  formulasi  kebijakan,  sedangkan
administrative  governance  adalah  sistem  implementasi  proses  kebijakan.  Oleh karena itu institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state ( negara atau pemerintahan ),  private  sector  ( sektor  swasta  atau  dunia  usaha ),  dan  society ( masyarakat ), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000 : 5).
Anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial, sedangkan  penganggaran  adalah  proses  atau  metode  untuk  mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2002).
Menurut  Halim  (2004  ;  141).  “Dana  Alokasi  Umum  adalah  dana  yang berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaraannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”
Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah 'tertentu'  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat menurut  prakarsa  sendiri  tetapi  sesuai  dengan  hak  dan  aspirasi  masyarakat  di daerah tersebut.
Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua diberikan  oleh Negara  Republik
Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Tahun  2001  No.  135  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  No.  4151)  yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843).  UU  21/2001  yang  terdiri  dari  79  pasal  ini  mengatur  kewenangan- kewenangan Provinsi  Papua dalam  menjalankan Otonomi  Khusus.  Selain  hal-hal yang  diatur  secara  khusus  dalam  UU  ini,  Provinsi  Papua  masih  tetap menggunakan UU tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia.
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  dengan  memperhatikan  potensi  daerah penghasil  berdasarkan  angka  persentase  tertentu  untuk  mendanai  kebutuhan daerah  dalam    rangka    pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  itu sendiri  terdiri  dari  DBH  Pajak  dan  DBH  Sumber  Daya  Alam  (SDA).  Yang  akan penulis jelaskan disini adalah Dana Bagi Hasil Pajak.
Perlu  penulis  sampaikan  juga  dasar  hukum  dari  DBH  yaitu  : UU No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU  No.  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan;  UU  No.  11  Tahun  1995  yang telah  diubah  menjadi  UU  No.  39  Tahun  2007  tentang  Cukai;  UU  No.  33  Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  PP  No.  55  Tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan;  PP  No.  58  Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah.
DBH  Pajak  berasal  dari  Penerimaan  Negara  atas  Penerimaan  Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Dalam Negeri atas PPh menurut  Pasal  25  dan  Pasal  29  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh) serta PPh atas Pemungutan/Pemotongan Penghasilan Wajib Pajak menurut Pasal 21 UU PPh.
Dalam hal penganggaran tentunya bisa terjadi selisih antara pendapatan dan belanja  daerah  penyebabnya  bisa  sangat  beragam,  tetapi  surplus  atau  defisit daerah yang timbul tersebut tentunya perlu disikapi oleh daerah dengan kebijakan Pembiayaan  Daerah.  Bila  terjadi  surplus  maka  daerah  harus  menganggarkan untuk  pengeluaran  pembiayaan  tertentu  semisal  untuk  investasi  atau  dapat  juga dengan  mengoptimalisasi  dana  tersebut  untuk  mendanai  belanja  kegiatan  yang telah  direncanakan.  Akan  tetapi  bila  terjadi  defisit  maka  daerah  perlu  mencari alternatif pembiayaan yang bisa berupa pinjaman daerah, penggunaan SiLPA atau melakukan  penghematan  anggaran  dengan  melakukan  penyisiran  kegiatan  yang tidak perlu dilaksanakan atau ditunda pelaksanannya.
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Belanja modal  meliputi  antara  lain  belanja  modal  untuk  perolehan  tanah,  gedung  dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (PP Nomor 24 Tahun 2005). Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,  termasuk  di  dalamnya  adalah  pengeluaran  untuk  biaya  pemeliharaan yang  sifatnya  mempertahankan  atau  menambah  masa  manfaat,  meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Penelitan ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori  dan  kajian  penelitian  yang  mendahuluinya.  Dimana  Anggaran  Daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik  dan  merupakan  output  pengalokasian  sumberdaya.  Keterbatasan  sumber daya  adalah  pangkal  masalah  utama  dalam  pengalokasian  anggaran  daerah. Pemerintah  Daerah  (Pemda)  mengalokasikan  dana  dalam  bentuk  anggaran belanja  modal  dalam  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  untuk menambah  asset  tetap.  Alokasi  Belanja  Modal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan daerah  akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas pemerintahan  maupun  untuk  kualitas  pelayanan  publik.  Besarnya  belanja  modal
yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut. Posisi keuangansuatu daerah dapat diilihat dari  besarnya  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  pada  daerah  tersebut.  Untuk  menyederhanakan  alur pemikiran  tersebut,  maka  kerangka  konseptual  dalam  penelitian  ini  dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar    1.2  Gambaran  Alur  pengaruh  Dana  Tranfer  dan  SiLPA  Terhadap Belanja Modal
Sumber: Berbagai Sumber, 2016

## METODE PENELITIAN
Data  yang  dikumpulkan  selanjutnya  diolah  dan  kemudian  dianalisis  secara kualitatif (deskriptif) dan kuantitatif.  Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri dari analisis  deskriptif  dan  analisis  statistik.  Kedua  teknik  ini  digunakan  untuk mendapatkan  hasil  yang  optimal.  Sementara  itu  juga  peneliti  mengunakan pendekatan  jenis  data  kuantitatif  dan  kualitatif.  Pendekatan  Kuantitatif  digunakan dalam  menganalisis  pendapatan  hususnya  sumber  dana  DAU,  DAK,  DBH,  dan SILPA  sedangkan  belanja  daerah  di  khususnya  belanja  modal  yang  mana  tipe penelitian  ini  merupakan  timeseries.  Sedangkan  pendekatan  kualitatif  digunakan dalam  menganalisis  sifatnya  deskriptif  analitik  terhadap  Data  yang  diperoleh seperti  hasil  pengamatan,  hasil  pemotretan,  analisis  dokumen,  catatan  lapangan, disusun peneliti  di  lokasi  penelitian,  tidak  dituangkan  dalam bentuk angka-angka. Peneliti  segera  melakukan  analisis  data  dengan  memperkaya  informasi,  mencari

## Pendapatan Transfer
 Dana AlokasiUmum (DAU)
 Dana Bagi Hasil (DBH)
 Dana Alokasi Khusus (DAK)
 Dana Otonomi Khusus (OTSUS)
Sisah Lebih Pembiayan Anggaran (SiLPA)
Belanja Modal
hubungan,  membandingkan,  menemukan  pola  atas  dasar  data  aslinya. Selanjutnya  Analisis  desktiptif  digunakan  untuk memberikan gambaran mengenai variabel  penelitian.  Statistik  deskriptif  yang digunakan  antara  lain; mean, median, minimum, maximum, dan standard deviation.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap belanja Modal
Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c Permendagri No  59  Tahun  2007  tentang  perubahan  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  pengelolaan  Keuangan  Daerah  digunakan  untuk  pengeluaran  yang dilakukan  dalam  rangka  pengadaan  aset  tetap  berwujud  yang  mempunyai  nilai manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintahan.  Sedangkan  menurut  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (PSAP)  Nomor  2,  Belanja  Modal  adalah  pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang  memberi  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi. Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan salah satu daerah otonom baru  (DOB)  di  Provinsi  Papua,  tuntutan  ketersediaan  modal  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan  masyarakat  merupakan fokus bagi Kabupaten Mamberamo Tengah.
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  analisis  data  menunjukkan  sumber Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan  sumber  pendanaan  yang  sangat mempengaruhi secara positif dan dominan terhadap alokasi belanja modal dalam struktur APBD di Kabupaten Mamberamo Tengah. Dalam artian bahwa jika terjadi peningkatan  penerimaan  transfer  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dari  Pihak  Pusat  maka akan meningkatkan alokasi belanja modal sebesar 99,9 persen, dukungan sumber dana  ini  memiliki  Juklak/Juknis  Tatacara  Penggunaan Dana Bagi  Hasil  (DBH)    di tingkat  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  dapat  memberikan  suatu  pengertian  bahwa semakin  tinggi  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  mendorong  adanya penerimaan  asli  daerah  dapat  secara  tidak  langsung  mampu  memberikan  efek kepada  jumlah  penerimaan  transfer  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan    mampu meningkatkan  belanja  modal  daerah  di  Kabupaten  Mamberamo  Tengah.  Hal  ini didukung  dengan  Pada  Tahun  2010  jumlah  transfer  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  bagi Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp.17,563,412,911,- dengan perkembangan yang terjadi maka pada tahun 2016 menerima transfer Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.80,737,642,000,.  Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Darmayasa, (2014) Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki hubungan yang positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi. Alokasi
DBH dalam ABPD Provinsi ditentukan oleh kebijakan pemerintah provinsi. Dalam kurun  waktu  2011-2013  DBH  terbukti  digunakan  untuk  membangun  infrastruktur daerah, DBH merupakan faktor penentu alokasi Belanja Modal.
Secara kerangka penignkatan pendapatan asli daerah, peningkatan belanja modal  yang  ditujukan  untuk  menciptakan/mendukung  ekspolitasi  positif  sumber daya  alam  mampu  memberikan  dampak  tersendiri  baik  bagi  pemerintah  daerah maupun  masyarakat.  Pemerintah  Daerah  memiliki  sejumlah  penerimaan  daerah yang  mana  mampu  meingkatkan  kemandirian  fiskal  daerah  sedangkan masyarakat.  mampu  terlibat  dalam  upaya  dan  turut  berproses  dalam  eksploitasi sumber  daya  alam.  Secara  kuantitatif  ditemuai  bahwa  perubahan  nilai  rupiah belaja modal dengan DBH menjadi faktor utama dalam menentukan nilai pengaruh yang  dominan  dibandingkan  sumber  pendapatan  transfer  dan  SilPA  dalam penelitian ini. Namun jika cermati berdasarkan hasil pengamatan, bahwa peranan belanja  yang  mampu  mendorong  pembangunan  di  Kabupaten  Mamberamo Tengah  dalam  kerangka  peningkatan  modal  sektoral  sebagai  ujung  tombak pembangunan ialah berasal dari sumber DBH.
Tahun  2016  penerimaan  DBH  bukan  pajak/sumber  daya  alam  sebesar Rp.70 Miliar dengan komposisi bagi hasil dari kehutanan sebanyak Rp. 68 Milliar, sektor  kehutanan  sebanyak  Rp.715  Juta,  dan  Dana  Bagi  Hasil  dari  Perikanan sebesar Rp.1,080 milliar. Secara intuitif  diketahui bahwa penerimaan dari sumber dana  bagi  hasil  secara  proporsi  dominan  digunakan/dianggarkan  untuk peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaaan sarana dan prasarana produksi sektor-sektor unggulan terkait di Kabupaten Mamberamo Raya.
Sedangkan  untuk  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  memiliki  pengaruh  yang sangat kecil hanya 39,4 persen terhadap kapasitas belanja modal melalui alokasi belanja  modal  yang  bersumber  dari  DAU  pada  penyusunan  APBD  di  Kabupaten Mamberamo  Tengah  pada  tahun  2010-2016.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) difungsikan  sebagai  Kebutuhan  fiskal  daerah  merupakan  kebutuhan  pendanaan daerah  untuk  melaksanakan  fungsi  layanan  dasar  umum.  Layanan  dasar  publik yang  dimaksud  antara  lain  penyediaan  layanan  kesehatan  dan  pendidikan, penyediaan  infrastruktur,  dan  pengentasan  masyarakat  dari  kemiskinan  (Yani, 2008;144).  Berdasarkan  informasi  yang  cukup  minim  melalui  dokumen  APBD pada  tahun  2013  belanja  DAU  dianggarakan  untuk  pembiayaan  perkantoran, koordinasi,  dan  lain-lain.  Kegiatan  yang  ditujukan  untuk  belanja  modal  masih terbatas pada pemeliharaan kendaraan operasional, pelepasan tanah adat.
Pada  tahun  2016  berdasarkan  potret  belanja  bahwa,  Dana  DAU  dalam mendukung  peningkatan  belanja  Modal  Pemerintah  Daerah  Mamberamo  Raya
ialah,  bantuan  organisasi  kemansyarkatan  yakni  bantuan  pembangunan  gereja bethel  sebesar  Rp.  5.100  Milliar,  porsi  alokasi  belanja  DAU  di  Kabupaten Mamberamo  Raya  difokuskan  kepada  program-program  penyediaan  jasa  surat menyurat,  rehablitasi  sedang  gedung  pemerintah,  dukungan  terhadap  pelaporan kinerja  pemerintah  daerah,  pengadaan  aplikasi  surat  menyurat,  penyusunan peraturan daerah, dan Penyusunan APBD.
Dana Alokasi Khusus (DAK) diketahui memiliki tujuan pembangunan sebagai berikut: (1) Mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan sesuai dengan kerangka pengeluaran  jangka  menengah  (medium  term  expenditure  framework)  dan penganggaran  berbasis  kinerja  (performance  based  budgeting);  (2)  Membantu daerah-daerah  yang  memiliki  kemampuan  keuangan  relatif  rendah  dalam membiayai  pelayanan  publik  dalam  rangka  pemerataan  pelayanan  dasar  dan mendorong pencapaian SPM; (3) Meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK yang ditujukan untuk mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang  efektif,  efisien,  dan  tepat  waktu;  (4)  Meningkatkan  koordinasi  pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari sumber-sumber pendanaan lainnya; (5) Meningkatkan penyediaan data-data teknis yang lebih akurat sebagai basis kebijakan kementerian dan Iembaga dalam rangka meningkatkan keserasian dan  menghindari  duplikasi  kegiatan  antar  bidang  DAK;  (6)  Mendorong penggunaan  kinerja  pelaporan  sebagai  salah  satu  pertimbangan  dalam penyusunan kriteria pengalokasian DAK.
Dana Otonomi Khusus (OTSUS) di Kabupaten Mamberamo Tengah secara perhitungan  statistik  diketahui  positif  mempengaruhi  belanja  modal.  Walaupun secara  pengaruh  sangat  kecil,  namun  kontribusi  sumber  dana  OTSUS  terhadap pembangunan  sektor  khususnya  belanja  modal  memiliki  andil  yang  cukup signifikan. Hal ini, terungkap pada tahun 2016 alokasi proporsi belanja modal yang bersumber  dari  Dana  OTSUS  antara  lain:  pembangunan  gereja  KOBAKMA, bantuan  Lembaga  Adat  Masyarakat,  Bantuan  Pendidikan  seacra  wujud  investasi Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada  jenjang  pendidikan  PAUD,  SD,  SMP,  SMA, dan Perguruna Tinggi, Pembangunan Kesehatan baik tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, belanja modal kendaraan roda 4 bagi gereja 15 unit merek Triton.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  model  Sumber  Dana  yang  berasal  dari transfer  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  memiliki pengaruh  terhadap  Belanja  Modal  sebesar  57  persen.  Hal  ini  dapat  dibuktikan
dengan  salah  satu  kasus  bahwa  pada  tahun  2016  penggunaan  DAK  diarahkan kepada  DAK  reguler  dimana  membiayai  Bidang  Kesehatan  dan  KB,  Bidang perumahan,  Air  Minum,  dan  Sanitasi,  Bidang  Kedaulatan  Pangan,  Lingkungan Hidup,  Biang  Transportasi,  Bidang  Perdagangan,  DAK  IPD,  DAK  Afirmasi  yang dianggarkan  yakni  belanja  modal  Air  Minum,  Sanitasi,  Infrastruktur,  Jalan,  dan Transportasi  Perdesaan.  Sedagkan  untuk  DAK  Non  Fisik  digunakan  untuk pembiayaan  (1)  Bantuan  Operasional  Penyelenggaraan  PAUD,  (2)  Tambahan Penghasilan  Guru,  (3)  Bantuan  Operasional  Kesehatan,  (4)  Jaminan  Persalinan, (5)  Bantuan  Operasional  KB.  Dimana  dnegan  nilai  pengaruh  57  persen  hal  ini dapat  dibuktikan  bahwa  banyaknya  kegiatan  yang  arahkan  kepada  penyediaan belanja  modal  pada  bidang-bidang  pembangunan  yang  mana  merupakan perioritas pembangunan nasional di Indonesia.

## 2. Pengaruh Positif SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal
SiLPA  diketahui  mamu  memberikan  pengertian  yang  beragam,  menajdi wacana  umum  bahwa  tingginya  SilPA  mampu  memebrikan  gambaran  lemahnya efektifitas realisasi keuangan dan fisik dalam penyelenggaraan APBD , faktor lain yang  mampu  mendorong  ialah  keterlambatan  penyusunan  APBD  juga memberikan  warna  tersendiri  dalam  peningkatan  SiLPA  di  Tahun  anggaran tertentu.  Dalam  penelitian  ini  bahwa  ,  ingin  diketahui  apakah  SiLPA  digunakan dalam tahun berkutnya dalam kerangka peningkatan belanja modal. Berdasarkan hasil  estimasi  pengukuran  bahwa  diketahui  pengaruh  SiLPA  terhadap  Belanja Modal  memiliki  pengaruh  yang  positif.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  model, diketahui bahwa SiLPA cukup besar mempengaruhi alokasi belanja modal selama 2010-2016 di Kabupaten Mamberamo Tengah, hal ini dibuktikan nilai 83,9 persen berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.
Keberadaan  SiLPA  di  Kabupaten  Mamberamo  Tengah  ini  diantaranya  juga disumbang  oleh  penyerapan  belanja  modal  yang  rendah.  Semakin  besar  SiLPA menunjukkan  ketidakcermatan  dalam  penganggaran  (perencanaan  yang  kurang baik)  atau  adanya  kelemahan  dalam  pelaksanaan  anggaran.  Beberapa  hal  yang menyebabkan  rendahnya  penyerapan  belanja  modal  adalah  sebagai  berikut:  (a) Adanya kegiatan/proyek yang belum dapat didanai disebabkan oleh keterbatasan keuangan  daerah;  (b)  Terjadi  efisiensi  dalam  belanja,  dimana  kegiatan/proyek dalam  belanja  modal  dapat  diselesaikan  dengan  biaya  lebih  rendah  dari  pagu anggarannya;  (c)  Terdapat  masalah  pembebasan  lahan  dalam  kegiatan pembangunan  proyek  infrastruktur  pemerintah;  (d)  Ada  masalah  dalam  proses pengadaan barang dan jasa;  (e) Sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk
menyelesaikan  program/kegiatan  belanja  modal  daerah;  dan  (e)  Petunjuk  teknis pelaksanaan DAK yang terlambat diterima daerah.
Beberapa  kegiatan  yang  telah  dilaksankan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Mamberamo  Tengah  Antara  lain:  dilakukan  pembangunan  rumah  dinas, pengadaan  kendaraan  operasional,  pelayanan  transportasi  udara,  pembangunan gedung  SD,  dan  penyertaan  Modal  kepada  Badan  Usaha  Milik  Daerah  selain  itu juga  dana  SilPA  digunakan  untuk  pendatan  dan  validasi  Asset  Daerah.  Hal  ini membuktikan  bahwa  walaupun  SiLPA  tidak  menjadi  faktor  yang  dominan  yang mempengaruhi  belanja  modal,  namun  secara  perencanaan  dan  penganggaran kegiatan.  SiLPA  secara  positif  turut  berkontribusi  dalam  peningkatan  modal  dan asset pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1.  Kesimpulan
a.  Hasil  penelitian  ini  menghasilkan  model  yang  dapat  menjelaskan  bahwa transfer  pemerintah  pusat  melalui  sumber  dana  DBH,  DAU,  DAK  dan OTSUS  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  belanja  modal.  Sumber  Dana Bagi  Hasil  (DBH)  memiliki  pengaruh  yang  dominan  dibandingkan  dengan sumber dana lainnya.
b.  SiLPA  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal.  Pemerintah  Kabupaten Mamberamo  Tengah  menggunakan  sumber  SiLPA  antara  lain  untuk pembangunan  rumah  dinas,  pengadaan  kendaraan  operasional,  pelayanan transportasi udara, pembangunan gedung SD, dan penyertaan modal.
2.  Saran
a.  Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah perlu secara konsisten dalam  penggunan  alokasi  DBH  dalam  rangka  meningkatkan  sektor pertambangan,  kehutanan,  dan  perikanan.  Sejalan  dengan  hal  ini,  dapat bersamaan menggali dan mengoptimal sektor lainnya dalam rangka adanya pemanfaatan potensi  daerah.  Selain  itu  juga  kepatuhan  dalam penggunaan masing-masing  Sumber  Dana  perlu  diperhatikan  dalam  penyusunan Anggaran pada tingkat SKPD.
b.  Sumber  Dana  DAK  menjadi  salah  satu  sumber  dana  perimbangan  yang cukup  dominan  mempengaruhi  belanja  modal  pemerintah  daerah. Berdasarkan  hal  tersebut  memiliki  implikasi  penganggaran  bahwa pemerintah  pusat  perlu  menaikkan  porsi  transfer  DAK  yang  secara  positif mampu  mendorong  mewujudkan pelayanan publik di Kabupaten Mamberamo Tengah.
c.  Pemerintah  Daerah  diharapkan  melakukan  restrukturisasi  sumber  daya manusia  (SDM)  atau  melakukan  kalkulasi  kebutuhan  DAU.  Dalam  rangka penghematan  belanja  tidak  langsung  dan  lebih  mengutamakan  alokasi kepada  belanja  modal  langsung  yang  memiliki  pengaruh  positif  terhadap pelayanan publik.
d.  Perlu adanya kebijaksanaan dalam pengelolaan Sumber Dana yang berasal dari  SiLPA,  hal  ini  dapat  diwujudkan  dalam  penyusunan  PERBUB  terkait kewajiban  lainnya  yang  perlu  dibiayai  pada  tahun  anggaran  berjalan. Sehingga pengunaan SiLPA dalam rangka peningkatan belanja modal yang mendukung  pelaksanaan  pembangunan daerah dapat dimanfaatkan secara baik dan akuntabel.
e.  Pemerintah  Daerah  melalui  perlu  melakukan  review  terhadap  peluang- peluang  setiap  sumber  daya  keuangan  dari  pendapatan  transfer  untuk  di anggarkan  sebijak-bijaknya  dalam  upaya  meningkatkan  pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Pemerintah Daerah  :  Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  di  Jawa  dan  Bali”,  Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
Abdullah,  Syukriy,  2004.  “Perilaku  Oportunistik  Legislatif  dalam  Penganggaran Daerah:  Pendekatan  Principal-Agent  Theory.  Makalah  disajikan  pada Seminar  Antarbangsa  di  Universitas  Bengkulu.  Bengkulu,  4-5  Oktober 2004.
Bappenas,  2003.  Peta  Kemampuan  Keuangan  Propinsi  dalam  Era  Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Jenderal Pengembangan Otonomi Daerah, Jakarta.
Boediono, 1985. Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4 BPFE. Yogyakarta.
Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari  2007.  “  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal  :  Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  di  Jawa  dan Bali”, Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli 2007.
Ghozali,  Imam.  2005.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  SPSS..
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim,  Abdul  2004,  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Edisi  Revisi,  Salemba  Empat, Jakarta
Halim,  Abdul  &  Syukriy  Abdullah  2006,  Hubungan  dan  Masalah  keagenan  di Pemerintahan  Daerah:  Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  dan Akuntansi Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (1) : 53-64
Hari  Priyo  Adi,  2007,  “Hubungan  Antara  Pertumbuhan  Ekonomi,  Belanja Pembangunan,  dan  Pendapatan  Asliu  Daerah  (PAD):  Studi  Kasus
Kabupaten/Kota  Se  Jawa- Bali”,  Simposium  Nasional  Akuntansi  IX, Padang.
Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta.
Nugroho,  Bhuono,  Agung.  2005.  Strategi  Jitu  Memilih  Metode  Statistik  Peneltian dengan SPSS, Edisi I. Andi. Yogyakarta.
Keefer,  Philip  and  Khemani,  Democracy,  Publik  Expenditures,  and  The  Poor,
2003, Work Bank Policy Research Working Paper 3164.
Rubin,  Irene  1993.  The  Politics  of  Publik  Budgeting:  Getting  and  Spending,
Borowing and Balancing. Second Edition. Chatam, NJ: Chatman House Publishers, Inc.
Kuncoro,  Mudrajat,  2004,  Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah;  Reformasi
Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Keban,  Yeremias  T.,  2000,  Good  Governance  dan  Capacity  Building  sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, dalam  Jurnal Perencanaan Pembangunan, Jakarta.Lembaga Administrasi Negara, 2000,
Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta.
Samuels, David 2000. Fiskalhorizontal accountability? Toward theory of budgetary “checks  and  balances”  In  presidential  systems.  University  of  Minnesota, Working  paper presented  at  the Conference  on  Horizontal  Accountability In New Democracies, University of Notre Dame, May.
Samuelson,  Paul  2004.  Ilmu  Makro  Ekonomi,  Edisi  17  (terjemahan).  Penerbit
Media Global Edukasi. Jakarta.
Siagian  Monika ,  2008,  “  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  pendapatan  lain-lain  yang  dianggap  sah  terhadap belanja  Pemerintah  Daerah  :  Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  di  Propinsi Sumatera Utara.
Saragih,  Juli  Panglima,  2003.  Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  dalam
Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sugiono, 2005. Metode Penelitian Bisnis Cetakan Kedelapa, Alfabeta, Bandung.
Thoha,  Miftah,  2000,  Peranan  Administrasi  Publik  dalam  Mewujudkan  Tata Kepemerintahan  yang  Baik,  Disampaikan  pada  Pembukaan  Kuliah Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.
Van,  Hogen,  2005,  Political  Economy  of  FiskalInstitutions,  Discussion  paper  149, Governance and efficiency of Economic System, GESY.
-----------------,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun  2002  tentang Pedoman  Pengurusan,  Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah,  Serta  Tata  Cara  Penyusunan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Daerah,  Pelaksanaan  Tata  Usaha  Keuangan  Daerah  dan  Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
-----------------,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006,  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
-----------------, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
-----------------, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan    Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
-----------------, Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.