## MAGISTRA Law Review
Volume 02 Nomor 01, Januari 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia

## KAJIAN UU CIPTA KERJA TERHADAP UU KESEHATAN DAN UU TENAGA KESEHATAN

## Sri Lestari
UPDT Puskesmas Bandarharjo, Indonesia *halizzta@yahoo.com

## ABSTRAK
Pengesahan Rancangan Undang  - Undang Cipta Kerja menjadi Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja banyak menuai Pro dan KOntra. Dalam bidang kesehatan juga ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan  Undang  -  Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan.    Pendekatan  yang digunakan adalah Yuridis normatif. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana perubahan di bidang Kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja dan Bagaiamana analisa Undang - Undang Cipta  Kerja  terhadap  Undang  -  Undang  Kesehatan  dan  Undang  -  Undang  Tenaga  Kesehatan. Didapatkan  kesimpulan  bahwa  Beberapa  poin  perubahan  yang  ditemukan  di  bidang  kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja adalah dalam hal jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenai PPN dan diberikan pada beberapa pekerjaan diluar tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Selain itu juga adanya aturan akreditasi Rumah Sakit setiap tiga tahun diharapkan bisa meningkatkan  kualitas  layanan  Rumah  Sakit  terhadap  masyarakat  karena  mutu  pelayanan senantiasa  terjaga.  Dan  ditemukannya  beberapa  hal  dalam  Undang  -  Undang  Cipta  Kerja  yang tidak  sesuai  dengan  Undang  -  Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  Undang  - Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  yang  telah  ada  sebelumnya  yang menimbulkan bias dalam pemahaman dan bisa menimbulkan gesekan serta masalah baru dalam bidang kesehatan.
Kata Kunci : Cipta, Kerja; Kesehatan; Tenaga

## ABSTRACT
Ratification  of  the  Work  Creation  Bill  into  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation  has reaped  many  Pros  and  Kontra.  In  the  health  sector,  several  things  were  found  that  were  not  in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 36 of 2014 concerning Health  Workers.  The  approach  used  is  normative  juridical.  The  issues  discussed  were  how  the changes in the health sector in the Job Creation Act and how to analyze the Job Creation Act against the  Health  Law  and  the  Health  Manpower  Act.  It  can  be  concluded  that  several  points  of  change found in the health sector in the Job Creation Law are in the case of medical health services that are not subject to value-added tax and are provided for several jobs outside of health workers and health worker  assistants.  In  addition,  the  existence  of  hospital  accreditation  rules  every  three  years  is expected to improve the quality of hospital services to the community because the quality of service is always  maintained.  And  the  discovery  of  several  things  in  the  Job  Creation  Law  that  are  not  in accordance with Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers that have previously existed which creates distortion in understanding and can cause friction and new problems in the health sector.
Keywords: Create; Health; Power; Work

## A. PENDAHULUAN
Omnibus  Law  adalah    ide  dari  presiden  Republik  Indonesia  Ir.  H.  Joko Widodo  untuk  mengatasi  permasalahan  terkait  hambatan  investasi,    rumitnya perizinan dan tumpang tindihnya peraturan yang bisa menghambat investasi. Ide presiden  tersebut  sebetulnya  sebelumnya  pernah  disinggung  oleh  Sofyan  Djalil selaku  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
Indonesia  pada  tahun  2017  dimana  ditemukan  banyak  sekali  peraturan  - peraturan    yang  dapat  menghambat  percepatan  pembangunan  dikarenakan terdapatnya peraturan yang saling bertentangan sehingga pemerintah melakukan upaya pembuatan  Undang - Undang omnibus ini untuk mempersingkat perizinan.
Kepeminpinan  era  Presiden  Ir.  H.  Joko  Widodo  senantiasa  berupaya  agar investasi  di  permudah  dari  segala  aspek.  Sehingga  banyak  sekali  langkah  - langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah supaya terjadi perubahan dalam hal  peraturan  yang  bisa  menghambat  investasi  di  Indonesia  dan  export  ke  luar negeri, karena dua hal ini lah yang penting untuk ditingkatkan, karena merupakan penopang  pertumbuhan  ekonomi  nasional dan  membuka  lapangan  pekerjaan  di Indonesia.  Demikian  disampaikan  oleh  Presiden  Ir.  H.  Joko  Widodo  pada  saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada hari Rabu 16 Mei 2018 siang, di hadapan para menteri Kabinet Kerja. Bapak presiden berharap  dengan adanya  omnibus  law  tersebut  bisa  memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi masyarakat dan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Omnibus  Law  mulai  dikenal  di  kalangan  masyarakat  Indonesia  sesudah Presiden  Republik  Indonesia  menyampaikan  hal  tersebut  pada  saat  pidato kenegaraan  dalam  pelantikannya  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia  dalam sidang  Majelis  Permusyawatan  Rakyat  tanggal  20  Oktober  2019.  Omnibus  law merupakan  fokus  presiden  dalam  penyelesaian  permasalahan  regulasi  dan birokrasi  yang  masih  tumpang  tindih.  Dengan  adanya  omnibus  law  diharapkan bisa  memberikan  pelayanan  yang  optimal  untuk  masyarakat  dan  bisa  menjadi daya  tarik  investor  asing  dalam  melakukan  investasi  di  Indonesia.  Tujuan pembentukan  omnibus  law  untuk  menggantikan  beberapa  undang-undang  yang ada  sebelumnya  dengan  undang-  undang  baru.  Undang  -  undang  baru  tersebut merupakan  payung  hukum  bagi  semua  ketentuan  hukum  yang  terkait  dalam Undang - Undang yang sudah digantikan dan sifatnya bisa lintas sektor. Hal inilah yang menjadikan Omnibus law menarik perhatian dikalangan masyarakat luas. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mengesahkan Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja pada tahun lalu tepat nya tanggal 5 Oktober 2020, walaupun pada saat proses pembahasan dan setelah pengesahan masih terjadi friksi antara pemerintah  dengan  parlemen.  Rangkaian  alur  pengesahan  Rancangan  Undang- Undang  Omnibus  Law  ini  adalah  Rancangan  Undang-Undang  Omnibus  Law disetujui  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  pemerintah,  selanjutnya  Rancangan Undang-Undang  tersebut  diserahkan  kepada  presiden  untuk  dibubuhkan  tanda tangan. Apabila dalam waktu 30 hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tersebut disetujui bersama tidak diitandatangani, maka Rancangan Undang-Undang  Omnibus  Law  tersebut  sah  menjadi  Undang-Undang  Omnibus Law  dan  wajib  diundangkan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Pengesahan  Rancangan  Undang  -  Undang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang  Undang Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  mendapat  banyak  reaksi  dari
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
masyarakat,  terutama  kaum  pekerja  yang  memberikan  reaksi  keras  terhadap Undang - Undang Cipta kerja ini karena dinilai banyak merugikan para pekerja Omnibus  Law  diwujudkan  dalam  bentuk  undang-undang  dimana  proses pembentukannya juga berdasarkan ketentuan  pembuatan peraturan perundang- undangan.  Berdasarkan  arahan  presiden  Republik  Indonesia,  Joko  Widodo,  di dalam rancangan Omnibus Law direncanakan ada 3 klaster undang-undang yakni Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Lapangan  Kerja,  Rancangan  Undang-Undang Perpajakan,  dan  Rancangan  Undang-Undang  Pemberdayaan  Masyarakat  (Usaha Mikro  Kecil  &  Menengah).  Undang-undang  Omnibus  ini  nanti  nya  akan menggantikan sebagian atau seluruh undang-undang yang saat ini sudah ada dan berkaitan dengan klaster dari Undang-undang Omnibus tersebut. Hambatan yang ditemukan  saat  pembentukan  Undang-Undang  Omnibus  diantaranya  adalah anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  masih  belum  paham  tentang  penyusunan Undang-Undang  Omnibus  sehingga  dibutuhkan    perhatian  khusus.  Kendala  lain yang  menghambat  pembentukan  Undang-Undang  Omnibus  adalah  padatnya agenda para anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Adanya  faktor  kerumitan  dalam  berinvestasi  di  Indonesia  menjadi  latar belakang  timbulnya  ide  omnibus  law.  Kerumitan  -  kerumitan  tersebut  timbul dalam  bidang  perijinan,  perpajakan,  pengadaan  tanah,  dan  aspek  lainnya  yang terkait dengan investasi. Munculnya omnibus law membawa harapan besar bagi para  investor  supaya  mereka  semakin  mendapatkan  kemudahan  dalam berinvestasi. Investasi dibutuhkan negara untuk :
1) mendapatkan  suntikan  modal  baru  dalam  membantu  pemerintah membangun infrastruktur
2) membuka lapangan kerja
3) kemajuan bidang tertentu
4) meningkatkan pemasukan negara
5) perlindungan negara.
Masuknya  investasi baru ke dalam negeri akan berimbas dengan suntikan modal  baru  yang  dipergunakan  dalam  membantu  pemerintah  untuk pembangunan  infrastruktur.  Berkaitan  dengan  keterbatasan  dana  milik pemerintah  dalam  pembiayaan  berbagai  macam  proyek  infrasturktur  maka peranan  investasi  tersebut  sangat  signifkan  untuk  pembangunan  infrastruktur dan  sektor-sektor  lain  yang  menarik  bagi  investor  untuk  dibiayai.  Apabila masuknya  dana  segar  ke  Indonesia  dalam  bentuk  valuta  asing  maka  akan menambah  pendapatan  di  sektor  pajak.  Penerimaan  Pajak  tersebut  secara langsung akan menjadi pendapatan negara. Manakala perihal perizinan investasi rumit  dan  tidak  jelas  di  Indonesia,  maka  investor  pun  tidak  akan  tertarik berinvestasi  di  Indonesia  dan  akan  lebih  memilih  untuk  berinvestasi  di  negara lain.  Seiring  dengan  hal  ini  pemerintah  Indonesia  senantiasa  berupaya  dalam menarik investor asing untuk membiayai sektor - sektor penting negara.
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
Berdasarkan data laporan Ease of Doing Business 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki ranking ke-73 dari 190 negara. Berangkat dari  hal  ini,  maka  pada  tahun  2021,  Presiden  Joko  Widodo  sudah  menentukan target  naik  ranking  ke  50  dari  190  negara.  Adapun  kemudahan  berinvestasi  di Indonesia  menjadi  salah  satu  indikator  penilaian  dari  Ease  of  Doing  Business. Adanya  investasi  asing  yang  masuk  ke  Indonesia  akan  memberikan  dampak positif  untuk  para  pencari  kerja  yakni  berupa  munculnya  lapangan  kerja  baru. Lapangan  kerja  ini  amat  berguna  untuk  masyarakat  karena  bisa  memberikan suatu  pemasukan  yang  bisa  untuk  menghidupi  keluarganya.  Akan  tetapi disamping  dampak  positif  tersebut, bisa  juga  terjadi  dampak  negatif  yakni  akan membiasakan masyarakat bergantung nasibnya pada para investor sehingga pada suatu  saat  para  investor  ini  pergi  dari  daerah  nya,  hal  ini  akan  menyebabkan masyarakat  tidak  mempunyai  pendapatan.  Dampak  lain  dari  masuk  investasi asing  ke  Indonesia  adalah  teknologi  dan  pengetahuan  baru  juga  ikut  masuk  dan bisa ditiru serta dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Pengembangan teknologi baru  tersebut  dapat  meningkatkan  daya  saing    Indonesia  dengan  negara  lain. Selain  itu  juga  Proteksi  teritorial  dari  masuknya  investasi  asing  ke  Indonesia disebabkan  para  investor  serta  pemerintah  pastinya  akan  senantiasa  berupaya menjaga  kondusivitas  stabilitas  nasional.  Oleh  karena  apabila  berbagai  hal  yang tidak  diinginkan  terjadi,  missal  nya  saja  kerusuhan  atau  ketidakstabilan keamanan,  akan  merugikan  bagi  para  investor  dan  bisa  menyebabkan penghentian  kegiatan  investasi  oleh  para  investor  dan  Indonesia  akan dimasukkan  dalam  daftar  hitam  target  investasinya.  Keadaan  yang  tidak dinginkan misalnya.
Omnibus law hadir diharapkan akan menjadi salah satu jalan keluar dalam menarik  investor  asing  masuk  ke  Indonesia.  Dalam  dunia  legislatif  Indonesia, Omnibus law bisa menjadi solusi bagi lambatnya proses legislasi di Indonesia. Hal ini  bisa  terlihat  dari  kinerja  DPR  RI  periode  2014-2019  yang  hanya  bisa menghasilkan 84 undang - undang, dimana jumlah ini lebih sedikit dibandingkan kinerja  legislasi  pada  periode  2009-2014  yang  bisa  menghasilkan  125  undang  - undang dalam kurun waktu 5 tahun. Terjadinya penurunan produktifitas legislasi disebabkan oleh beberapa faktor yakni :
1) adanya pergeseran fungsi legislasi dari tangan presiden ke DPR
2) birokrasi  penyusunan  undang  -  undang  semakin  panjang  dengan adanya DPD,
3) kegiatan  para  anggota  DPR  RI  yang  semakin  padat  sehingga mengganggu fungsi utama dari lembaga DPR RI
4) prosedur pembentukan undang - undang yang kaku dengan berkiblat pada sistem hukum civil.
Omnibus Law atau Undang - Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR  pada  tanggal  5  Oktober  2020  merupakan  aturan  yang  dibuat  secara  lintas
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
sektor.  Sehinnga  pengesahan  Omnibus  Law  secara  otomatis  mengamandemen beberapa  Undang  -  Undang  sekaligus.  Amandemen  beberapa  regulasi  lama sekaligus  dalam  satu  Undang  -  Undang  ini  lah  yang  menyebabkan  Omnibuslaw disebut  sebagai  Undang  -  Undang  sapu  jagat.  Sehingga  regulasi  dalam  bidang kesehatan  juga  termasuk  beberapa  poin  yang  diubah  dalam  Omnibus  Law  ini. Terlepas  dari  pro  dan  kontra  tentang  Undang  -  Undang  Cipta  Kerja  ini,  penulis ingin  mengupas  tentang  Undang  _  Undang  Cipta  kerja  ini  dalam  kaitannnya dengan  bidang  kesehatan,  baik  dari  sisi  regulasi  maupun  dari  sisi  pelayanan kesehatan langsung ke masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  metode pendekatan  normatif  yaitu  pendekatan  dengan  melihat  hukum  dari  perspektif hukum  positif  atau  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Spesifikasi  penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori  penelitian  hukum yang  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  suatu  penelitian  yang  berusaha menggambarkan  masalah  hukum,  sistem  hukum,  dan  mengkajinya  atau menganalisanya  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  penelitian  tersebut.  Penelitian deskriptif  merupakan  penelitian  non  hipotesas  sehingga  tidak  diperlukan perumusan  suatu  hipotesa.  Penelitian  deskriptif  artinya  penelitian  yang memberikan  gambaran  semua  data  yang  diperoleh  berkaitan  dengan  judul penelitian  secara  jelas  dan  rinci  yang  kemudian  dianalisa  guna  menjawab permasalahan yang ada.
Metode  pengumpulan  data  menggunakan  data  sekunder  yang dilakukan  melalui  studi  pustaka,  yaitu  dengan  membaca  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  buku  literatur  serta  dokumen-dokumen  lain  yang  ada kaitannya  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Analisa  data  dengan mengolah data yang diperoleh dari data kepustakaan selanjutnya di analisa secara kualitatif  normatif.  Analisa  kualitatif  normatif  yakni  data  atau  peraturan  yang didapatkan  dari  hasil  penelitian  dikelompokkan  dan  dipilih  kemudian dihubungkan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  berdasarkan  kualitas  dan kebenarannya sehingga akan diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam  analisa  kualitatif  pendekatan  yang  dipakai  oleh  penulis  adalah  deduktif yakni  metode  yang  dipergunakan  di  dalam  pembahasan  berawal  dari pengetahuan  yang  bersifat  umum,  untuk  kemudian  menilai  suatu  kejadian  yang bersifat khusus.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembentukan Undang - Undang Omnibus di Indonesia
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
Undang  -  Undang  Omnibus  merupakan  suatu  konsep  yang mengamandemen  beberapa  peraturan  perundang-undangan  menjadi  satu bentuk  undang-undang  baru.  Konsep omnibus  law dikenal  juga  dengan omnibus bill yang pada umumnya dipakai oleh negara yang menganut sistem hukum common law. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengatasi tumpang tindih  nya  beberapa  regulasi,  memangkas  beberapa  pasal  dari  undang- undang  sebelumnya  dan  memangkas  birokrasi,  yang  dapat  menghambat pelaksanaan beberapa kebijakan.
Undang - Undang Omnibus yang diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan  bisa  disamakan  dalam  konteks  hukum  Indonesia sebagai  undang-undang  sehingga  pembentukannaya  harus  selaras  dengan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang Undangan. Kedudukan Undang - Undang Omnibus sejajar dengan Undang  -  Undang  yang  lainnya  dan  bukan  merupakan  Undang  -  Undang pokok.  Undang  -  Undang  omnibus  akan  menggantikan  keseluruhan    atau hanya sebagian dari ketentuan Undang - Undang terkait yang sudah berlaku sebelumnya. Dalam pembuatan Undang - Undang omnibus ini, ada beberapa klaster  dan  kelompok  Undang  -Undang  yang  akan  digantikan  dengan Undang - Undang omnibus.
Klaster -klaster yang akan digabungkan ke dalam Undang - Undang omnibus tersebut terdiri dari:
a. klaster penataan kewenangan;
b. klaster persyaratan investasi;
c. klaster kegiatan berbasis resiko;
d. klaster pendukung ekosistem investasi;
e. klaster pembinaan dan pengawasan;
f. klaster sanksi .
Pembentukan  klaster  -  klaster  undang-undang  tersebut  ditujukan guna  memudahkan  dalam  penyusunan  Undang  -  Undang  omnibus,  yang ditargetkan segera selesai 3 Undang - Undang omnibus yang terdiri dari :
a. Rancangan Undang - Undang Cipta Lapangan Kerja;
b. Rancangan Undang - Undang Perpajakan,
c. Rancangan Undang - Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Dalam  Rancangan  Undang  -  Undang  Cipta  Lapangan  Kerja  ada  11 klaster  yang  mencakup  74  Undang  -  Undang  yang  akan  diidentifikasi bagian  -  bagian  mana  yang  berpotensi  menghambat  pertumbuhan ekonomi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan masuknya investasi.  Dari 11  klaster  yang  sudah  ditentukan  sudah  pasti  ada  ratusan  pasal  yang termuat  dalam  Undang  -  Undang  Cipta  Lapangan  Kerja  ini.  Kesebelas
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
klaster tersebut yakni:
1) Penyederhanaan Perizinan Tanah;
2) Persyaratan Investasi;
3) Ketenagakerjaan;
4) Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5) Kemudahan Berusaha;
6) Dukungan Riset dan Inovasi;
7) Administrasi Pemerintahan;
8) Pengenaan Sanksi;
9) Pengendalian Lahan;
10) Kemudahan Proyek Pemerintah, dan
11) Kawasan Ekonomi Khusus.
Sedangkan  Rancangan  Undang  -  Undang  Perpajakan  akan  terdiri dari  6  klaster  yang  hanya  akan  dibuat  sebanyak  28  pasal  saja,  dimana Rancangan  Undang  -  Undang  Perpajakan  ini  akan  mengamandemen  7 Undang  -  Undang  yang  meliputi  Undang  -  Undang  PPh,  Undang  -  Undang PPn,  Undang  -  Undang  KUP,  Undang  -  Undang  Kepabeanan,  Undang  - Undang  Cukai,  dan  Undang  -  Undang  Pajak  Daerah.  Keenam  klaster tersebut yakni :
1) Cara meningkatkan investasi melalui penurunan tarif Pph Badan dan PPh bunga;
2) Sistem teritorial;
3) Subyek orang pribadi;
4) Cara meningkatkan kepatuhan perpajakan;
5) Ekonomi digital dan
6) Insentif-insentif pajak.
Dan  untuk  Rancangan  Undang  -  Undang  Pemberdayaan  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah meliputi 7 klaster yakni :
1) Kriteria UMKM,
2) Perizinan;
3) Basis data tunggal;
4) Collaborative processing;
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021

## 5) Kemitraan;
6) Insentif, dan
7) Pembiayaan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
Klaster - klaster yang dibentuk dalam Rancangan Undang - Undang omnibus  adalah  kerangka  yang  nanti  nya  akan  diatur  dalam  Undang  - Undang omnibus tersebut. Klaster tersebut hanya  merupakan garis besar isi  Undang  -  Undang  omnibus  tersebut,  dimana  penyusunannya  tetap harus berpedoman pada Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
Sehingga  pembentukan  Undang  -  Undang  omnibus  terfokus  pada  3 Undang  -  Undang  baru  yang  meliputi  Undang  -  Undang  Cipta  Lapangan Kerja, Undang - Undang Perpajakan dan Undang - Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dimana dalam proses Pembentukannya harus mengikuti aturan pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga  harus  mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  menghambat pembentukan 3 Undang - Undang tersebut.
2. Substansi Undang - Undang Omnibus
Seluruh  kebijakan  dalam  pemerintahan  era  presiden  Joko  Widodo sekarang  ini  diarahkan  untuk  memudahkan  dan  menyederhanakan perizinan  dan  persyaratan  investasi  agar  bisa  menumbuh  kembangkan iklim  investasi  di  Indonesia  melalui  berbagai  program  kabinet  kerjanya. Adapun substansi Omnibus Law yang diusulkan oleh bapak presiden Joko Widodo  adalah  sebagai  berikut.  (Hasil  Seminar  yang  dilakukan  oleh kementerian Koordinator bidang perekonomian tanggal 30 Oktober 2019 di Jakarta) :
1) Penyederhanaan Perizinan
a. Merubah  konsep  kegiatan  usaha  yang  berbasis  izin  ( license approach )  menjadi  kegiatan  usaha  yang  berbasis  penerapan standar dan berbasis risiko ( Risk-Based Approach /RBA)
b. Untuk  kegiatan  usaha  yang  tidak  menimbulkan  risiko  dalam  hal kesehatan,  keselamatan,  dan  lingkungan  (termasuk  Sumber  Daya Alam) tidak membutuhkan izin dan hanya melalui pendaftaran dan penggunaan standar.
c. Perubahan pada izin dasar :
• Izin  Lokasi  bagi  kegiatan  usaha  tidak  diperlukan  dengan Pemakaian Peta Digital RDTR (Rencana Detil Tata Ruang)
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
• Penerapan  standar  bagi  Izin  Linkungan  dan  AMDAL  (Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan)  hanya  untuk  kegiatan  usaha yang  memiliki  risiko  tinggi  (norma  waktu  dan  prosedur  yang lebih pendek dan ringkas)
• Penerapan  standar  dalam  mendirikan  bangunan  dan  penilaian kelayakan  bangunan  IMB/(Izin  Mendirikan  Bangunan  & SLF/Sertifikat  Laik  Fungsi)  dan  penialaian  ( comply )  dilakukan oleh profesi yang sudah bersertifikat
• Menghapus  Izin  Usaha  dengan  penerapan  Izin  Operasional  / Komersial yang berbasis RBA/ Risk-Based Approach
d. Perubahan pada perizinan sektor (izin usaha dan izin operasional / komersial)
• Kegiatan  sektor  di  tentukan  dalam  beberapa  tingkatan  risiko: risiko  rendah,  risiko  sedang,  dan  risiko  tinggi  berdasarkan parameter  kesehatan  ( health ),  keselamatan (safety ),  dan lingkungan ( environment )
• Semakin  tinggi  potensi  risiko  yang  akan  terjadi  oleh  suatu aktivitas  bisnis,  maka  semakin  ketat  kontrol  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  dan  semakin  banyak  perizinan  yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan
• Kelompok risiko sektor:
➢ sektor risiko rendah hanya didaftarkan
➢ sektor risiko menengah menggunakan standar
➢ sektor risiko tnggi wajib mendapatkan izin.
2) Kemudahan Persyaratan Investasi
a. Merubah  konsep  persyaratan  investasi  dari negative  list (DNI/Daftar  Negatif  Investasi)  menjadi postif  list ,  yakni  melalui penetapan  daftar  kegiatan  usaha  yang  menjadi  prioritas  ( priority list )  dan  daftar  kegiatan  usaha  lainnya  yang  akan  didorong  untuk dikembangkan (white list), sehingga akan fokus terhadap beberapa kegiatan usaha yang akan mengundang modal asing
b. Daftar  bidang  usaha  yang  tertutup  hanya  untuk  kegiatan  usaha yang  berdasarkan  untuk  kepentingan  nasional  ( national  interest ), konvensi internasional, dan kepatutan
c. Menghapus  ketentuan  persyaratan  investasi  dalam  Undang  - Undang  sektor  dan  hanya  perlu  diatur  dalam  Undang  -  Undang
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
Penanaman Modal (sehingga perlu mengubah 13 Undang - Undang sektor yang mengatur persyaratan investasi)
d. Merubah  konsep  perbedaan  antara  PMA/Penanaman  Modal  Asing dan  PMDN/Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  dan  hanya  mengatur ketentuan  serta  batasan  kepemilikan  saham  oleh  asing  ( share holding ) yang ditetapkan oleh Presiden
3) Administrasi Pemerintah
a. Dalam rangka penerapan perizinan yang berbasis standar dan RBA/ Risk-Based  Approach membutuhkan  adanya  perubahan  dan penataan kewenangan perizinan yang saat ini tersebar diantara K/L (Kementerian atau Lembaga negara) dan daerah.
b. Presiden  berwenang  dalam  melakukan  seluruh  kewenangan pemerintahan  (c.q.  peizinan)  termasuk  yang  telah  didelegasikan oleh  Undang  -  Undang  kepada  Menteri  /  Kepala  dan  /  atau Gubernur dan Bupati/Walikota .
c. Pelaksanaan  Undang  -  Undang  oleh  Menteri  /  Kepala  Pemerintah daerah  merupakan  pelaksanaan  dari  kewenangan  Presiden (delegasi  kewenangan  Presiden)  sehingga  Peraturan  Menteri  dan Peraturan daerah merupakan pelaksanaan dari pendelegasian dari Peraturan Pemerintah atau Peraturan presiden dan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
d. Penetapan  NSPK  (Norma,  Standar,  Prosedur  dan  Kriteria)  oleh Presiden
e. Presiden  berwenang  membatalkan  Peraturan  daerah  dengan Peraturan Presiden.
f. Sanksi yang berhubungan dengan administrasi perizinan berbentuk sanksi  administratif  dan  sanksi  perdata  serta  menghapus  sanksi yang bersifat pidana (mengikuti ketentuan KUHP)
g. Penegakan hukum (sanksi pidana)
4) Kemudahan dan insentif
a. Memberikan kemudahan dalam proses:
• Keimigrasian:
investasi  dapat  dipergunakan  sebagai  jaminan  untuk  Izin Tinggal  Sementara  (ITAS)  /  Izin  Tinggal  Tetap  (ITAP)  dan kemudahan  juga  untuk  mendapatkan  visa  untuk  kegiatan maintenance dan kunjungan minat investasi
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
• Paten:
Fleksibilitas  kewajiban  dalam  membuat  produk  atau  memakai proses paten di Indonesia
b. Perubahan  persyaratan  modal  dallam  pendirian  PT  (dengan menghapus persyaratan modal minimal Rp 50 juta)
c. Penyederhanaan jenis Badan Usaha:
menghapus CV/Commanditaire Vennootschap/Persekutuan Omanditer,  Persekutuan  Perdata,  UD/Usaha  Dagang  (Perlu mempertimbangkan kedudukan Firma)
3. Penerapan Undang-Undang Omnibus Dalam Sistim Perundang - Undangan Di Indonesia
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mengatur  tentang hierarki  /  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia, konsep  Undang-Undang  Omnibus  sebagai  salah  satu  asas  dalam  sumber hukum belum dimasukkan. Dimana salah satu penyebabnya adalah Sistem hukum  di  Indonesia  yang  menganut  sistem Civil  Law .  Akan  tetapi sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  terus  menerus dilakukan untuk meminimalisir friksi peraturan perundang-undangan.
Pemerintah  harus  mengambil  suatu  langkah  terobosan  hukum untuk  membenahi  konflik  regulasi  dalam  mengatasi  Permasalahan sinkronisasi  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia. perbaikan dan pembenahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang  tumpang  tindih  sudah  menjadi  Tuntutan  yang  sangat  mendesak. Adanya gagasan  Undang-undang Omnibus di Indonesia menjadi salah satu upaya untuk mengatasi nya  asalkan diberikan ruang dan fondasi hukum.
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
Undang-undang Omnibus bukan merupakan hal baru di dunia ilmu hukum secara global, hanya saja untuk di Indonesia sudah sangat diperlukan oleh karena  Proses  harmonisasi  peraturan  perundang-undangan  memakan waktu  yang  lama.  Melalui  konsep  Undang-undang  Omnibus  maka  pasal  - pasal  /peraturan  yang  dianggap  tidak  relevan  atau  bermasalah  dapat disesuaikan  dan  diselesaikan  secara  cepat.  Sehingga  dalam  Tata  urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia selayaknya dilakukan irevisi supaya  dapat  memberikan  ruang  dalam  penerapan  konsep  Undang- undang Omnibus.
Apabila  ditelaah  lebih  dalam  sistem  perundang-undangan  di Indonesia,  maka  hasil  dari    Undang-Undang  Omnibus  akan  mengarah sebagai  Undang-Undang  Payung  karena  Undang  -  Undang  ini  mengatur secara  menyeluruh  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam    pengaturan terhadap  Undang  -  Undang    yang  lain.  Akan  tetapi  saat  ini  posisi  seluruh Undang-Undang di Indonesia adalah sama karena selama ini sistim hukum di  Indonesia  tidak  menganut  Undang-Undang  Payung.  Sehingga  legalitas kedudukan  peraturan  perundang-undangan  harus  segera  diamandemen dan  diatur  lebih  jelas  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Implementasi Hukum Dalam Pembangunan Kesehatan Di Indonesia
Pembangunan  kesehatan  mempunyai  tujuan  untuk  meningkatkan kesadaran,  kemauan  dan  kemampuan  hidup  sehat  untuk  setiap  warga negara  supaya  tercipta  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi tingginya,  yang  merupakan  asset  dalam  pembangunan  sumber  daya manusia  yang  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Untuk  mencapai tujuan tersebut berbagai upaya sudah dilaksanakan,  baik dari sisi hukum bidang  kesehatan  maupun  dari  sisi  kesehatan  yang  lain.    Upaya  tersebut diantaranya adalah pembentukan perundangundangan dan produk hukum lain bidang kesehatan, penanganan permasalahan dan kasus hukum, serta penataan  organisasi  kesehatan  yang  merupakan  satu  langkah  strategis dalam  menentukan  arah  untuk  pembangunan  kesehatan  supaya  lebih berdaya  guna  dan  berhasil  guna  untuk  mencapai    tujuan  pembangunan nasional di bidang kesehatan.
Upaya penataan di berbagai aspek hukum dan organisasi akan terus dikaji, dikembangkan, dan ditingkatkan peranannya untuk mendukung laju pembangunan  nasional  bidang  kesehatan.  Selain    menyusun  berbagai rancangan peraturan perundang- undangan dan produk hukum kesehatan yang  lain,  dilakukan  juga  upaya  penanganan  permasalahan  dan  kasus
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
hukum baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PTUN maupun di luar Pengadilan.  Yudisial  review  juga  dilakukan  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  sudah  diterbitkan,  memberikan  fasilitas  kegiatan pengawasan  dan  penyidikan  bidang  kesehatan  serta  melaksanakan inventarisasi dan pembaharuan produk hukum dan organisasi yang tidak sesuai  lagi  dengan  kondisinya,  terutama  dalam  mendorong  implementasi kebijakan  omnibus  law  yang  menjadi  arahan  Bapak  Presiden  Republik  I ndonesia.
5. Perubahan bidang kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja
Ada beberapa poin perubahan di bidang kesehatan dalam Undang - Undang Cipta Kerja, diantaranya adalah :
a) Penyederhanaan  pasal  -  pasal  dalam  Undang  Undang  Kesehatan  dan Undang - Undang Rumah Sakit
Dalam  Undang  -  Undang  Kesehatan  terjadi  perampingan  pasal  pasal, diantaranya adalah :
1) Undang - Undang  Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Perampingan terjadi pada Pasal 30 dari 5 ayat menjadi 4 ayat, pasal 111 tenatang makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat dari  6  ayat  dirampingkan  menjadi  4  ayat  dan  pasal  188  tentang tindakan administrative bagi nakes dan fasyankes yang melanggar aturan, dari 4 ayat dirampingkan menjadi hanya 1 ayat.
2) Undang - Undang  Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Perubahan  dalam  pasal  24  (1)  menyebutkan  klasifikasi  RS berdasarkan  kemampuan  pelayanan,  Sarana  Penunjang  dan Sumber daya Manusia. Pada pasal 62 tentang sanksi administrative terhadap  penyelenggaraan  Rumah  Sakit  tanpa  izin  denda  nya dinaikkan dari Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 7.000.000.000.
b) Jasa pelayanan kesehatan medis
1) Jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan PPN
Aturan  Undang  -  Undang  Cipta  Kerja  menyebutkan  bahwa    jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  Sehingga  dalam  pemberian  jasa  pelayanan  kesehatan  di fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  dan  jasa  pelayanan  medis  di Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjut,  baik  instansi  negeri maupun  swasta  tidak  dilakukan  pemotongan  PPN  akan  tetapi dikenakan potongan terhadap Pajak Penghasilan (PPh 21).
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
2) Pemberian  Jasa  pelayanan  kesehatan    medis  tidak  hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan
Pemberian  Jasa  pelayanan  kesehatan    medis  tidak  hanya  pada tenaga  kesehatan  dan  asisten  tenaga  kesehatan  saja  akan  tetapi pada beberapa jenis pekerjaan yang sebelumnya belum ada regulasi khusus nya dibidang kesehatan. Ketentuan Undang  - Undang Cipta Kerja  Omnibus  Law  mengakui  keberadaan  paranormal  dan memasukkan  paranormal  sebagai  jasa  pengobatan  alternatif.    Hal ini  dapat  ditemukan  pada  pasal  4A  (3)  huruf  a  tentang  jasa pelayanan kesehatan medis. Disamping paranormal, ada 7 layanan yang dimasukkan dalam kesehatan medis.
Jasa pelayanan kesehatan medis diberikan kepada :
• jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi,
• dokter hewan,
• ahli  kesehatan  seperti  ahli  akupuntur,  ahli  gigi,  ahli  gizi,  dan ahli fisioterapi,
• kebidanan dan dukun bayi,
• paramedis dan perawat,
• rumah  sakit,  rumah  bersalin,  klinik  kesehatan,  laboratorium kesehatan, dan sanatorium,
• serta psikolog dan psikiater.
• pengobatan alternative termasuk paranormal.
c) Akreditasi rumah sakit
Undang  -  Undang  Cipta  Kerja  Omnibus  Law  mengharuskan rumah  sakit  melakukan  akreditasi  setiap  tiga  tahun  sekali.  Tujuan Akreditasi adalah  meningkatkan mutu layanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat umum. Hal ini bisa ditemukan dalam  pasal 40  (1).  Akreditasi  Rumah  Sakit  sebelumnya  sudah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2020.  Didalam  Permenkes  tersebut,  disebutkan  bahwa  kewajiban akreditasi  bagi  rumah  sakit  adalah  setiap  empat  tahun  sekali. Sedangkan  untuk  Rumah  Sakit  yang  baru  berdiri,  Akreditasi  Rumah Sakit  harus  dilaksanakan  dua  tahun  sejak  rumah  sakit  mendapatkan izin operasional kali pertama.
d) Tidak menyinggung Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas tidak disebutkan
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
dalam  Undang  -  Undang  Cipta  Kerja  Omnibus  Law,  baik  terkait layanan  medis  maupun  layanan  kesehatan  lainnya.  Layanan Puskesmas  difokuskan  dalam  hal  promotif  dan  preventif,  dimana kedua  pelayanan  ini  sama  pentingnya  dengan  pelayanan  kuratif  dan rehabilitative  rumah  sakit  bagi  masyarakat.  Layanan  preventif  dan promomtif akan membuat  masyarakat melakukan upaya pencegahan sehingga tidak sampai sakit dan butuh pengobatan dan perawatan di rumah Sakit. Pada saat ini, puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang paling dekat dan paling mudah diakses oleh warga.
Dengan tidak ada nya perubahan dalam Undang - Undang Cipta Kerja  tentang  puskesmas,  bisa  diartikan  bahwa  semua  ketentuan tentang  puskesmas  masih  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor 43  Tahun  2019  Tentang  Pusat Kesehatan  Masyarakat  yang  merupakan  pengganti  dari  Permenkes sebelumnya  yaitu  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 75 Tahun 2014.

## 6. Analisa  Undang  -  Undang  Cipta  Kerja  terhadap  Undang  -  Undang  Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
Beberapa  hal  yang  ditetapkan  Undang  -  Undang  Cipta  Kerja  yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Undang  -  Undang  Kesehatan  adalah pemberian jasa medis  yang bisa dilihat dalam  penjelasan Pasal 112 Angka 2 Pasal 4A ayat  (3) huruf a tentang jasa pelayanan kesehatan medis. Jasa pelayanan kesehatan medis diberikan kepada :
1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi,
2) dokter hewan,
3) ahli  kesehatan  seperti  ahli  akupuntur,  ahli  gigi,  ahli  gizi,  dan  ahli fisioterapi,
4) kebidanan dan dukun bayi,
5) paramedis dan perawat,
6) rumah  sakit,  rumah  bersalin,  klinik  kesehatan,  laboratorium kesehatan, dan sanatorium,
7) serta psikolog dan psikiater.
8) pengobatan alternative termasuk paranormal
Adanya  pemberian  jasa  pelayanan  kesehatan  medis  untuk  dukun bayi tidak sesuai dengan  Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.  Secara  tersurat  disini  terlihat  bahwa  kedudukan  dukun  bayi
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
disejajarkan  dengan  bidan.  Padahal  sampai  saat  ini  belum  ada  jenjang pendidikan  formal  bidang  kesehatan  untuk  dukun  bayi  di  Indonesia. Sehingga  belum  ada  regulasi  yang  mengatur  tentang  kode  etik,  standar profesi,  hak  pengguna  pelayanan  kesehatan,  standar  pelayanan,  dan standar prosedur operasional bagi dukun bayi.
Pada  daerah  dimana  secara  geografis  sulit  dijangkau  dan  tidak didapatkan  tenaga  kesehatan  yang  bertugas  di  wilayah  itu,  Pemanfaatan dukun  bayi  oleh  masyarakat,  masih  ditemukan.  Padahal  sesuai  dengan WHO, banyaknya ibu yang melahirkan di rumah yang ditolong oleh dukun bayi dan tenaga non kesehatan lainnya akan memunculkan permasalahan kesehatan reproduksi pada ibu hamil dan nifas. Diantaranya adalah masih tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia yang disebabkan oleh karena  masih    tingginya  angka  persalinan  yang  ditolong  oleh  tenaga  non kesehatan,  termasuk  dukun  bayi.  Sehingga  dengan  adanya  Undang  - Undang  Cipta  Kerja  ini,  akan  membuka  peluang  kerja  bagi  tenaga  dukun bayi  untuk  melaksanakan  praktik  pelayanan  kesehatan  secara  legal dimana  hal  ini  akan  berpotensi  membahayakan  keselamatan  untuk  ibu bersalin  dan  bayi  yang  dilahirkan.  Apabila  tidak    ada  mekanisme  kontrol yang memadai dan pembatasaan kewenangan yang jelas antara dukun bayi dan  bidan,  maka  hal  ini  bisa  berimplikasi  meningkatnya  jumlah  angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Adanya  penggunaan  jasa  paranormal  sebagai  salah  satu  jasa pengobatan  alternatif,  sebetul    nya  hal  ini  tidak  dikenal  di  dalam  dunia kesehatan.  Dalam  Undang  -  Undang  Nomor  36  tentang  Kesehatan  yang diakui  adalah  pelayanan  kesehatan  tradisional  (Yankestrad),  yaitu pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman  dan  keterampilan  turun  temurun  secara  empiris  yang  dapat dipertanggungjawabkan  dan  diterapkan  sesuai  dengan  norma  yang berlaku  di  masyarakat.  Pelayanan  kesehatan  tradisional  ini  ada  yang menggunakan  keterampilan  dan  ada  yang  menggunakan  ramuan.  Tenaga pengobat tradisional nya pun harus melalui pendidikan formal, baru diakui sebagai  tenaga  kesehatan.  Sampai  saat  ini  pun  belum  ada  pendidikan formal bidang kesehatan untuk tenaga paranormal di Indonesia.
7. Analisa  Undang  -  Undang  Cipta  Kerja  terhadap  Undang  -  Undang  Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Penggunaan  istilah  Jasa  Pelayanan  Kesehatan  Medis  sebenarnya tidak tepat oleh karena . dalam Undang - Undang Tenaga Kesehatan, tenaga medis  hanya  terdiri  dari  dokter,  dokter  gigi,  dokter  spesialis,  dan  dokter gigi  spesialis.  Tenaga  medis  adalah  lulusan  Fakultas  Kedokteran  atau Kedokteran  Gigi  dan  "Pascasarjana"  yang  memberikan  pelayanan  medik
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
dan  penunjang  medik. Sedangkan  Tenaga  Kesehatan  adalah  setiap  orang yang  mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta  memiliki pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang kesehatan  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan  untuk melakukan  upaya  kesehatan.    Begitu  juga  dengan  pemakaian  frasa paramedis dan perawat. Definisi  paramedis adalah orang yang bekerja di lingkungan  kesehatan  sebagai  pembantu  dokter  (seperti  perawat,  bidan, asisten perawat). Sehingga perawat termasuk dalam kategori paramedis.
Didalam Undang - Undang tentang tenaga Kesehatan ini disebutkan jelas bahwa Tenaga dibidang kesehatan dibagi menjadi dua yaitu . Tenaga Kesehatan  dan  Asisten  Tenaga  Kesehatan.  Sedangkan  Kualifikasi  untuk tenaga  kesehatan  minimal  Diploma  Tiga  sedangkan  untuk  kualifikasi Asisten  Tenaga  Kesehatan  minimal  pendidikan  menengah  di  bidang kesehatan.
Pengelompokan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:
1) tenaga medis;
2) tenaga psikologi klinis;
3) tenaga keperawatan;
4) tenaga kebidanan;
5) tenaga kefarmasian;
6) tenaga kesehatan masyarakat;
7) tenaga kesehatan lingkungan;
8) tenaga gizi;
9) tenaga keterapian fisik;
10) tenaga keteknisian medis;
11) tenaga teknik biomedika;
12) tenaga kesehatan tradisional; dan
13) tenaga kesehatan lain.
Sehingga dalam Pasal 112 Angka 2 Pasal 4A ayat (3) huruf a tentang jasa pelayanan kesehatan medis, terasa kurang adil untuk beberapa tenaga kesehatan  lain  yang  tidak  disebutkan  di  dalamnya.  Diantaranya  adalah tenaga  kefarmasian  (apoteker  dan  tenaga  teknis  kefarmasian),  tenaga kesehatan masyarakat (epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan  ilmu  perilaku,  pembimbing  kesehatan  kerja,  tenaga  administrasi  dan kebijakan  kesehatan,  tenaga  biostatistik  dan  kependudukan,  serta  tenaga
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
kesehatan reproduksi dan keluarga), tenaga kesehatan lingkungan (tenaga sanitasi  lingkungan,  entomolog  kesehatan,  dan  mikrobiolog  kesehatan), tenaga keteknisian medis (perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, penata  anestesi,  dan  audiologis),  tenaga  teknik  biomedika  (radiografer, elektromedis,  ahli  teknologi  laboratorium  medik,  fisikawan  medik, radioterapis,  dan  ortotik  prostetik)  belum  terakomodir  dalam  Undang  - Undang Cipta Kerja ini.
Dalam  hal  jasa  dokter  hewan  yang  juga  dimasukkan  sebagai  jasa pelayanan medis, hal ini tidak selaras dengan pengertian pelayanan medis itu  sendiri. Sesuai  dengan  KBBI,  pelayanan  medis  adalah  pelayanan  yang diterima  seseorang  dalam  hubungannya  dengan  pencegahan,  diagnosis dan  pengobatan  gangguan  kesehatan  tertentu.  Sedangkan  praktik  dokter hewan atau klinik hewan merupakan tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner (hewan), sehingga kurang patut apabila disejajarkan dengan jasa pelayanan  medis  kepada  manusia.  Sehingga  alangkah  baiknya  apabila pengaturannya pada ayat yang berbeda.

## D. PENUTUP
Sebagai  penutup  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Undang  -Undang Omnibus merupakan sebuah produk Undang-Undang yang mempunyai kekuatan hukum bisa mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang sudah ada yang  sudah  berlaku  sebelumnya  dan  bisa  tersebar  dalam  beberapa  peraturan perundang undangan, yang disederhanakan menjadi satu Undang-undang supaya lebih  tepat  sasaran.  Hal  ini  merupakan    sebuah  solusi  Pemerintah  dalam mengambil  suatu  langkah  terobosan  hukum  untuk  membenahi  konflik  regulasi dalam  mengatasi  Permasalahan  sinkronisasi  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Perbaikan  dan  pembenahan  peraturan  perundang- undangan di Indonesia yang tumpang tindih sudah menjadi Tuntutan yang sangat mendesak.  Undang  -Undang  Omnibus  juga  menjadi  solusi  atas  konflik  antara penyelenggara  pemerintahan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang bertujuan  guna  meningkatkan  iklim  investasi  dan  sebagai  jaminan  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  bagi  pengambil  kebijakan.  Dalam  kaitannya dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang - Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan  terdapat  Beberapa poin  perubahan  yang  ditemukan  di  bidang  kesehatan  dalam  Undang  -  Undang Cipta Kerja adalah dalam hal jasa pelayanan kesehatan medis yang tidak dikenai PPN dan diberikan pada beberapa pekerjaan diluar tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Akan tetapi  ada perbaikan dalam hal sistim akreditasi Rumah Sakit dimana adanya aturan akreditasi Rumah Sakit setiap tiga tahun diharapkan
MAGISTRA Law Review , Vol. 02 No. 01, Januari 2021
bisa  meningkatkan  kualitas  layanan  Rumah  Sakit  terhadap  masyarakat  karena mutu pelayanan senantiasa terjaga. Ditemukannya beberapa hal dalam Undang - Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009  tentang  Kesehatan  dan  Undang  -  Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga  Kesehatan  yang  telah  ada  sebelumnya  yang  menimbulkan  bias  dalam pemahaman  dan  bisa  menimbulkan  gesekan  serta  masalah  baru  dalam  bidang kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Teguh Wahyudin, (2020). Konsep Implementasi Omnibus Law Pada Sistem Perundang-Undangan .  Semarang:  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Semarang
Adhi  Setyo  Prabowo,  Andhika  Nugraha  Triputra,  Yoyok  Junaidi,  (2020). Politik Hukum  Omnibus  Law  di  Indonesia, Jurnal  Pamator,  Magister  Hukum Universitas Airlangga, Volume 13 No. 1
Asshiddiqie,  J.  (2019).  UU  Omnibus  (Omnibus  Law): Penyederhanaan  Legislasi  dan Kodifikasi Administratif . https://www.academia.edu/41009264/ UU_TERPADU_Omnibus_Law , [diakses 04/02/2021]
Bambang  Sadono,  (2019). Penataan  Sistem  Ketatanegaraan ,  Jakarta:  Badan Pengkajian MPR RI
Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Kesehatan,  (2020). Rencana  Aksi  Kegiatan  Biro Hukum Dan Organisasi. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sutrisno hadi, (1989). Metode Research II ,  Yogyakarta: Andi offset
Undang - Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan