## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4, November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2561/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## LINK & MATCH  PENDIDIKAN SEBAGAI IDEOLOGI NEOLIBERALISME (Analisis Wacana Tentang Dominasi Elit Dalam Pendidikan Kejuruan Di Indonesia)
Hayu Mentari Precalya 1 , Darwan 2
12 Program Magister Sosiologi, Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received 16 November 2021 Publish 16 November 2021 Peserta  didik  melalui  link  and  match  kurikulum  dibentuk  sesuai  kebutuhan  pasar kerja  era  industri  yang  dikonstruksi  oleh  dominasi  kelas  elit.  Penelitian  ini menganalisis  kesesuaian  link  and  match  kurikulum  pendidikan  dengan  konstruksi dominasi  kebutuhan  elit  dalam  menciptakan  peserta  didik  yang  dibutuhkan  pasar kerja era industri. Penelitian ini berfokus mengkaji kebijakan link and match dalam kurikulum  pendidikan  yang  dipresentasikan  dalam  ideologi  neoliberalisme  dalam wacana-wacana  pendidikan  kejuruan  di  Indonesia.  Landasan  teori  yang  digunakan pada  studi  ini  menggunakan  pemikiran  Michael  W.  Apple  untuk  menjelaskan eksklusi  pendidikan  dan  dominasi  kekuasaan  pendidikan  oleh  elit.  Pendekatan penelitian  Critical  Discourse  Analisys,  dengan  metode  pengumpulan  data menggunakan  studi  pustaka  dan  wawancara  mendalam.  Kajian  link  and  match pendidikan  umumnya  membahas  mengenai  efektivitas  kebijakan  dan  dampak  bagi sekolah,  namun  menganai  Critical  Discourse  Dominasi  melalui  link  and  match kurikulum pendidikan masih jarang diteliti.

## Keywords:
Link and Match Kurikulum Pendidikan, Pendidikan, Kurikulum, Pasar Kerja
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Hayu Mentari Precalya Program Magister Sosiologi, Universitas Indonesia Email : hayumentaripre@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  arahan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003,  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional.  Sistem  pendidikan  nasional  harus  mampu  menjamin  pemerataan kesempatan  pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen  pendidikan untuk  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan  kehidupan  lokal,  nasional,  dan global  sehingga  perlu  dilakukan  pembaharuan  secara  terencana,  terarah,  dan  berkesinambungan. Dalam sistem pendidikan di  Indonesia sangat memperhatihan hubungan antara praktik pendidikan dan kebijakan pendidikan nasional  yang memuat kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian.  Dari  aspek-aspek  ini  tentunya  banyak  kebijakan  pendidikan  yang  dibuat  dalam penyelanggaraan  pendidikan  nasional.  Salah  satu  kebijakan  pendidikan  yang  telah  dibuat  adalah link  and  match pada  dunia  pendidikan. Link  and  match adalah  penggalian  kompetensi  yang dibutuhkan  pasar  kerja  ke  depan.  Diharapkan  paradigma  orientasi  pendidikan  tidak  lagi supply minded tapi lebih demand minded (kebutuhan pasar).
Link and match berawal dari, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 29 Ayat 2,  terkait  instruksi  untuk  mempersiapkan  siswa  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  menjadi tenaga siap kerja, menjadi dasar perancangan kebijakan link and match . Kemudian pada tahun 1993 Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  Wardiman  Djojonegoro  dan  Menteri  Tenaga
Kerja  (Menaker)  Abdul Latif, mencetuskan link  and match yang bertujuan mencetak tenaga kerja mandiri dengan program bersama. Link and match terus dipakai, direvisi, dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan  pokok  regulasi  pendidikan  di  Indonesia  (SMK  dari  Masa  ke  Masa, http://repositori.kemdikbud.go.id/).  Pada  Permenperin  No.  03/M-IND/PER/1/2017 link  and  match sebagai  alternatif  dalam  menjebatani  tingginya  angka  putus  sekolah  pada  jenjang  sekolah menengah,  angka  pengangguran,  tingginya  lowongan  kerja  tak  terisi,  dan  rendahnya  kualitas pekerja.  Dalam  rangka  mempersiapkan  tenaga  kerja  industri  yang  terampil  dan  kompeten, diperlukan pendidikan berbasis kompetensi  yang link and match dengan industri. Tujuan link and match sebagai  peningkatan  kompetensi,  kecakapan  hidup  (life  skill),  kapatasitas  sumber  daya manusia, agar dapat memenuhi kebutuan pasar, terutama industri atau lebih sering disebut bersaing tingkat  global  (SMK  dari  Masa  ke  Masa,  http://repositori.kemdikbud.go.id/).  Sehingga  nantinya lulusan  dari  sekolah  menengah  dapat  mengurangi  angka  pengangguran  terdidik,  karena  sudah diberikan bekal berupa ketrampilan untuk bekerja.
Kebijakan link and match sebagai bentuk alternatif dari strategi mengurangi pengangguran di Indonesia  nyatanya  bukan  menjadi  jawaban  dari  permasalahan  pendidikan  dan  pengangguran. Kebijakan link  and  match disusun  untuk  menjawab  kebutuhan  pasar  kerja  pada  era  industri, harusnya pendidikan mampu menciptakan pasar kerjanya sendiri bukan mengikuti arus kebutuhan pasar  kerja  yang  berdalih  pada  teknologi,  industri,  dan  globalisasi.  Ini  dibuktikan  dari  banyaknya lulusan  SMK,  Vokasi,  dan  Sarjana  yang  tidak  bekerja  sesuai  dengan  keahlian  pendidikan  yang diambil, ini dikarenakan terjadi kelebihan suplay tenaga kerja dari permintaan pasar kerja. Terjadi ketidak seimbangan antara jurusan pencari kerja dengan kesempatan kerja yang ditawarkan.
Konsep link  and  match justru  menjadikan  siswa  sebagai  modal  manusia  yang  disiapkan menjadi  calon  pekerja  yang  dibekali  dengan  kompetensi-kompetensi  melalui  kurikulum  yang ajarkan  dalam  intansi  pendidikan.  Ketika  pendidikan  dikaitkan  dengan  keterampilan  dunia  usaha, maka  paradigma  pendidikan  berubah  menjadi  komersialisasi  dan  kapitalistik.  Komersialisasi pendidikan  dinormalisasi  dan  dinilai  operasionalnya  dilegalisasi.  Pendidikan  saat  ini  bukan  agen yang  efisien  dalam  mobilitas  sosial  lagi,  individual  yang  kompetitif  tidak  lagi  dilihat  sebagai kebutuhan amoral  melainkan sebagai  atribut  yang diinginkan dan diperlukan untuk  terus menerus menemukan kembali  wirausahawan (Apple,2001; Ball, 2003). Kurikulum  pendidikan melalui link and  metch  pendidikan  hakikatnya  harus  memenuhi  aspek  yang  dibutuhkan  dominasi  elit  dalam pasar  kerja  era  Industri.  Kurikulum  dikonstruksi  sesuai  dengan  kebutuhan  dominasi  elit,  ini  akan berdampak pada output peserta didik yang tidak merata karna kesenjangan dalam fasilitas sekolah, letak geografi yang tidak sama, dan lainnya.
Hakikatnya link and match tidak sesuai dengan ideologi pendidikan, namun cendrung sebagai ideologi  yang  pro-pasar. Link  and  match membentuk  peserta  didik  menjadi  tenaga  kerja  yang dibutuhkan  elit  dominasi.  Apple  melihat  bahwa  pasar  merupakan  elemen  yang  sangat  determinan dalam  menggerakkan  pendidikan.  Sekolah  melalui  kurikulum  menjadi  institusi  ekonomi  yang melahirkan reproduksi pembagian kerja dalam mendukung hegemoni ideologi (Hidayat, Pengantar Sosiologi  Kurikulum,  2013).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  melihat  sejauh  mana  wacana dominasi yang terdapat didalam penerapan link and match di Indonesia. Melalui penelitian ini dapat memahami  jalannya  pendidikan  bertindak  dalam  sektor  ekonomi  masyarakat  untuk  mereproduksi aspek-aspek penting dari ketidaksetaraan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  penelitian  kualitatif, dengan pendekatan analisis wacana kritis. Pendekatan kualitatif memfokuskan telaah pada makna- makna subjektif, pengertian-pengertian, metaphor-metafor, symbol-simbol, dan deskripsi-deskripsi ihwal suatu kasus spesifik yang hendak diteliti (Travers, 2001). Pendekatan ini dipilih agar studi ini
memperoleh  gambaran  detail  dan  mendalam  informasi  mengenai  satu  gejala  sosial  tertentu  yang bersifat fenomenologis (Neuman, 1994). Objek kajian dalam penelitian ini adalah teks wacana yang berkaitan dengan link and match di Indonesia, itu berarti penelitian ini bersifat tekstual.
Analisis  wacana  bersifat  kualitatif  karena  dasar  dari  metode  ini  bukan  suatu  analisis  yang menggunakan  perhitungan  yang  objektif,  melainkan  sangat  bergantung  pada  kemampuan  peneliti dalam menafsirkan objek penelitian. Metode ini biasa disebut sebagai pendekatan interpretatif .

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Link and Match Pendidikan
Link  and  match merupakan  upaya  dari  pemerintah  untuk  mempertemukan  antara  dunia pendidikan  dengan  dunia  ketenagakerjaan.  Dalam  rangka  penyiapan  tenaga  kerja  industri  yang terampil  dan  kompeten,  diperlukan  pendidikan  berbasis  kompetensi  yang  link  and  match  dengan industri (PERMENPERIN NO. 03/M-IND/PER/1/2017). Link and match dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Prof. Dr. Wardiman, yang hakikatnya sebagai peningkatan mutu agar kompetensi siswa sesuai  dengan  tantangan  globalisasi  (Republika.Co.Id,  2008). Link  and  match adalah  penggalian kompetensi  yang  dibutuhkan  pasar  kerja  ke  depan. Link  dan  match mengisyaratkan  agar  para lulusan  mempunyai  wawasan  atau  sikap  kompetititf,  seperti  etika  kerja  ( work  ethic ),  motivasi mencapai ( achievement motivation ), penguasaan ( mastery ), sikap berkompetensi ( competitiveness ), arti uang ( money beliefs ), sikap menabung ( attitudes to saving ) (Republika.Co.Id, 2008). Link  and  match adalah  penggalian  kompetensi  yang  dibutuhkan  pasar  kerja  ke  depan. Diharapkan  paradigma  orientasi  pendidikan  tidak  lagi supply  minded tapi  lebih demand minded (kebutuhan  pasar).  Program link  and  match meliputi  dua  sasaran,  yaitu  pada  tingkat sekolah  menengah,  dan  pada  tingkat  perguruan  tinggi.  Khusus  untuk  sekolah  menengah, sasaran program  pemerintah  mengubah  proporsi  siswa  SMU  vs  SMK  70:30,  menjadi  30:70. Sementara itu, pada tingkat perguruan tinggi diharapkan adanya peran industri untuk menciptakan pelatihan-pelatihan  khusus  bahkan  bekerja  sama  untuk  mendirikan  institusi  sesuai  dengan  jenis industri yang dikembangkan (Link and Match Dunia Pendidikan dan Industri , 2009).

## Implementasi Kebijakan Link and Match dari Waktu ke Waktu
Pendidikan  kejuruan  menuntut  lulusannya  dapat  siap  pakai  dan  siap  guna.  Pendidikan kejuruan  merupakan  satuan  pendidikan  pada  jalur  vokasi  formal  jenjang  menengah  yang mempersiapkan  lulusannya  memasuki  dunia  kerja  dan  mampu  mengembangkan  dirinya dikemudian  hari  (Puskurbuk,  2011. https://puskurbuk.kemendikbud.go.id ).  Tuntutan  dunia  kerja terhadap penguasaan kompetensi untuk tenaga kerja menjadi suatu keharusan dalam memenangkan persaingan efektivitas dan efisiensi usaha. Penguasaan kompetensi harus mengarah pada kebutuhan dunia kerja yang tertuang dalam standar kompetensi (Puskurbuk, 2011. https://puskurbuk.kemendikbud.go.id ). Sejak dicetuskannya pendidikan sistem ganda oleh Menteri Pendidikan  Wardiman,  maka  terus  disusun  penyempurnaan  pendidikan  tepat  guna  bagi  lulusan sekolah  kejuruan  agar  dapat  memasuki  dunia  kerja.  Penyesuaian  kurikulum  bagi  pendidikan kejuruan  dilakukan  terus-menerus  dengan  mengarah  pada  kebutuhan  peningkatan  daya  saing sekaligus  penguasaan  kompetensi  sebagai  pembekalan  pengembangan  profesi  dan  pengembangan diri  lulusan  SMK  (Puskurbuk,  2011. https://puskurbuk.kemendikbud.go.id ).  Berikut  merupakan perkembangan  tahapan  kurikulum  pendidikan  sebagai  bentuk  penyesuain  dalam  dunia  pendidikan dengan kebutuhan masyarakat ;

## Kurikulum 1994
Perberlakuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  1989  tentang  Sistem Pendidikan Nasional  (UUSPN) maka semua upaya pendidikan perlu disesuaikan dengan Undang- Undang  tersebut  (Lampiran  III,  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 061/U/1993, 25 Februari 1993).  Pasal  1 butir 9  Undang-Undang No. 2  Tahun 1989, menyatakan
bahwa  yang  dimaksud  kurikulum  adalah  “seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  isi  dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar- mengajar”.  Sesuai  pengertian  tersebut,  maka  kurikulum  diwujudkan  dalam  tiga  dokumen;  1. Landasan,  program,  dan  pengembangan  kurikulum;  2.  Garis-garis  besar  Program  Pengajaran (GBPP),  dan;  3.  Pedoman  pelaksanaan  kurikulum.    Fungsi  kurikulum  sebagai  petunjuk  umum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan acuan bagi penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar  mengajar  (Lampiran  III,  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 061/U/1993, 25 Februari 1993).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro (1993-1998) pada tahun 1994 menetapkan kurikulum ini diseluruh Indonesia yang dikenal objectif based curriculum . Kurikulum 1994  juga  merupakan  awal  diberlakukan  sistem  pembelajaran  ganda.  Dalam  kurikulum  1994 terdapat  beberapa  kebijakan  penting  yang  dikeluarkan  (Abdullah,  2007).  Pertama,    berdasarkan Rapat  Kerja  Nasional  (Rakernas)  Depdikbud  tahun  1986  merekomendasi  perlunya  perintisan kurikulum  nasional  yang  menjamin  peluang  dengan  diisi  muatan  lokal.  Kedua,  kebijakan pendidikan  dasar  9  tahun  mulai  dikembangkan  melalui  program  wajib  belajar  9  tahun.  Ketiga, Rakernas  1990  merekomendasikan  perlunya  pembenahan  materi  pelajaran  P4,  PMP,  dan  PSPB. Hasilnya,  mata  pelajaran  PSPB  dihapuskan.  Mata  pelajaran  PMP  berubah  nama  menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Penjurusan di  SMA dibagi  atas tiga jurusan yaitu  IPS,  IPA,  dan  Bahasa.  Pada  kurikulum  ini  mulai  diperkenalkan  program  pendidikan  sistem ganda (psg) di SMK.
Tujuan yang terdapat dalam kurikulum ini, terbagi dalam dua program pembelajaran; tujuan per kelas dan tujuan per pokok bahasan atau beberapa pokok bahasan. Tujuan per kelas merupakan tujuan  pembelajaran  dalam  satu  tahun  ajaran.  Tujuan  ini  sejumlah  kemampuan  dan  perilaku  yang diharapkan  dicapai  oleh  siswa.  Tujuan  perpokok  bahasan  merupakan  tujuan  pembelajaran  yang mengandung  kemampuan  dan  perilaku  (pengetahuan,  keterampilan,  sikap  dan  nilai)  yang  harus dikuasai  siswa  setelah  mengikuti  pembelajaran.  Dalam  melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajar digunakan  pendekatan  kemampuan,  diharapkan  dalam  kegiatan  belajar  mengajar  siswa  mampu mengembangkan  potensi  (Lampiran  III,  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor 061/U/1993, 25 Februari 1993).

## Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004
Pada masa Abdul Malik Fajar sebagai Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004), maka sejak tahun  2001  disusunlah  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK)  untuk  menggantikan  kurikulum 1994.  Kurikulum  ini  mengacu  pada  UU  No.22  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Peraturan Pemerintah  No.  25  tahun  2000  tentang  Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  Kewenangan  Provinsi sebagai  daerah  otonom.  Berikut  merupakan  kebijakan  pada  kurikulum  2004  yaitu  Manajemen Berbasis  Sekolah  (MBS),  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (KBK),  Ujian  Akhir  Nasional  (UAN) (Depdikbud, 1994)

## Kurikulum KTSP
Untuk  mempersiapkan  lulusan  pendidikan  memasuki  era  globalisasi  yang  penuh  dengan tantangan dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di  lapangan.Untuk  kepentingan  tersebut,  pemerintah  memprogramkan  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai tindak lanjut dari pembaruan Kurikulum Berbasis Kompetensi.Kurikulum ini diberlakukan mulai tahun 2006/2007. Dalam kurikulum ini pemerintah hanya  sebagai  pengembang  kompetensi  standar  isi  dan  kelulusan,  selanjutnya  sekolah  bebas menyusun  kurikulum  sesuai  dengan  keadaan  sekolah  dan  siswa  didik.  Pendekatan  belajar  KTSP berbasis materi, jam belajar dan struktur program.  KTSP ini merupakan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan  pendidikan  untuk  mengembangkan  berbagai  ranah  pendidikan  (kognitif,  afektif  dan psikomotorik).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab  1  Pasal  1  Ayat  (15)  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  adalah  “Kurikulum operasional  yang  disusun  oleh  dan  dilaksanakan  di  masing-masing  satuan  pendidikan.”  KTSP merupakan  penyempurnaan  dari  kurikulum  2004  (KBK)  adalah  kurikulum  operasional  yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah (Muslich, 2007:17).
Implementasi KTSP menuntut kemampuan sekolah dengan cara memberikan otonomi  yang lebih besar kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum, karena masing-masing sekolah lebih mengetahui  tentang  kondisi  satuan  pendidikannya.  KTSP  merupakan  paradigma  baru pengembangan  kurikulum  yang  memberikan  otonomi  luas  pada  setiap  satuan  pendidikan  dan pelibatan  masyarakat  dalam  rangka  mengefektifkan  belajar-mengajar  di  sekolah.  Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya,  sumber  dana,  sumber  belajar  dan  mengalokasikannya  sesuai  prioritas  kebutuhan  serta  lebih tanggap  terhadap  kebutuhan  setempat.  Otonomi  disini  lebih  ditekankan  dalam  hal  satuan pendidikannya (sekolah). Sekolah diberi wewenang penuh dalam mengatur jadwal dan jam belajar peserta didik, namun masih dalam aturan/koridor dan krangka yang sudah dibuat oleh pemerintah. Wewenang tersebut  dilakukan oleh BSNP.  BSNP  merupakan Badan Standar Nasional Pendidikan yang memiliki otoritas diantaranya mengatur serta mengelola isi, proses dan lulusan pendidikan.

## Kurikulum 2013
Penerapan Kurikulum 2013 oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP).  Dasar  pengembangan  dalam  Kurikulum  2013  adalah  model  kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang diterapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Dalam kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penelian, yaitu  aspek  pengetahuan,  aspek  keterampilan,  dan  aspek  sikap  dan  perilaku  (Konsep  dan Implementasi  Kurikulum  2013, https://www.kemendikbud.go.id  ) Pada  pendidikan  kejuruan, Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang memuat  muatan  nasional,  muatan  kewilayahan,  dan  muatan  peminatan  kejuruan  terdiri  atas  dasar bidang  keahlian,  dasar  program  keahlian,  dan  kompetensi  keahlian  serta  alokasi  waktu  untuk  tiap mata  pelajaran  (Peraturan  Direktur  Jendral  Pendidikan  Dasar  Dan  Menengah  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, https://www.kemendikbud.go.id

## Link and Match sebagai Dominasi Ideologi dan Politik
Michael Apple menjelaskan keterkaitan atau relasi antara pengetahuan dan kekuasaan dalam pendidikan.  Kekuasaan dan ketidakadilan yang tercermin dalam kurikulum. Kurikulum merupakan arena  pertarungan  ideologi  dalam  konteks  pendidikan.  Dalam  beberapa  gagasannya,  Apple mengakui  banyak  memiliki  keterkaitan  pemikiran  dengan  beberapa  intelektual  seperti  Pierre Bourdieu,  Luis  Althusser,  Baudelot,  Basil  Bernstein,  Antonio  Gramsci,  Bowles  dan  Gintis  yang memandang  bahwa  sistem  pendidikan  dan  budaya  merupakan  elemen  yang  sangat  penting  dalam pemeliharaan hubungan  yang  ada dari dominasi  dan eksploitasi  dalam masyarakat  (Apple M.  W., Ideology and Curriculum; Second Edition, 1990). Menurut Apple, sekolah tidak hanya mengontrol orang  dalam  berperilaku,  tetapi  sekolah  berperan  mengontrol  makna  dari  produksi  pengetahuan yang ada dalam kurikulum. Proses kontrol makna tersebut dapat dilakukan oleh kelompok dominan maupun ideologi dominan. Oleh karena itu, kelompok dominan tersebut beranggapan bahwa semua murid  dan  individu  yang  ada  di  sekolah  harus  menerima  pengetahuan  yang  disebarkan  kelompok dominan (Hidayat, Pengantar Sosiologi Kurikulum, 2013)
Apple  dalam  bukunya Ideology  and  Educatioon dijelaskan  peran  sekolah  sebagai  tenaga reproduksi yang timpang di masyarakat. Ada praktik rasisme yang berlangsung di sekolah. Praktik ini,  mempertahankan  kelompok  minoritas  tersebut  dalam  struktur  sosial  yang  rendah  dan  terus diproduksi  (Apple  M.  W.,  1990;  Hidayat,  Pengantar  Sosiologi  Kurikulum,  2013).  Dalam  hal  ini, kurikulum  yang  dijalankan  sekolah  sebagai  praktik  rasisme  yang  terlembagakan.  Kurikulum
bukanlah sesuatu yang taken for granted atau diterima begitu saja tanpa ada pertanyaan kritis lebih lanjut.  Apple menempatkan kurikulum erat  hubungannya dengan kekuasaan (politik) dan ideologi baik didalam sekolah maupun diluar sekolah. Relasi struktur kekuasaan memiliki kaitan dengan isi kurikulum.  Apple  menjelaskan  terjadi  mekanisme  selektif  sekelompok  kelas  sosial  tertentu  yang melahirkan ketimpangan sosial ekonomi (Hidayat, Pengantar Sosiologi Kurikulum, 2013).

## Neoliberalisme Pendidikan dalam Link and Match
Neoliberalisme  pendidikan  yang  berkembang  saat  ini,  lebih  memperhatikan  pada  teknologi tinggi,  teknologi  industri  dan  informasi,  dan  layanan  ekonomi (Rich,  1986).  Hal  ini  menjelaskan bahwa pendidikan neoliberalisme mengutamakan sumber daya manusia sebagai fokus utama untuk menciptakan  tingkat  produktivitas  ekonomi  yang  lebih  tinggi.  Sejarah  neoliberalisme  pendidikan bermula dari pertemuan pasca perang dunia ke-2 yang dikenal dengan pertemuan Breeton  Woods, pertemuan dilakukan karena pasca perang dunia ke-2 banyak negara mengalami kesulitan ekonomi karena  kehabisan  sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  alam.  Pertemuan  yang  dihadiri  oleh  44 negara  Amerika  menawarkan  proposal  untuk  melakukan  deregulasi,  dan  pereduksian  peran pemerintah atau dengan kata lain liberalisasi bidang jasa (Anggiat P.Simamora, 2014). Pertemuan tersebut  juga  melahirkan  perjanjian  GATS  ( General  Agreement  On  Trade  In  Services) perjanjian yang  menyetujui  bahwa  negara-negara  yang  setuju  akan  melakukan  liberalisasi  bidang  jasa terutama perdagangan, agrikultur, kekayaan intelektual dan pendidikan. GATS menjadi fondasi dari badan dagang internasional WTO ( World Trade Organization ) yaitu sebuah badan/ organisasi yang mengatur mengenai tata cara, transaksi, tarif dan skema perdagangan antara negara-negara anggota (Butt, 1978).
GATS  mengintegrasikan  regulasi  nasional  sebagai  bagian  dari  proses  liberalisasi  yang ditempuh  negara  anggota.  Tujuan  pokoknya  adalah  agar  negara-negara  membuat  atau mengembangkan aturan-aturan domistik yang ramah pasar, tidak menciptakan hambatan-hambatan yang  tidak  perlu  (unnecessary  barriers)  bagi  perdagangan  jasa  (Warouw,  2006).  Dampak  tersebut amat  bervariasi  tergantung  dari  lokasinya  di  arena  global,  dapat  membuka  peluang  atau menguntungkan  tetapi  dapat  juga  merupakan  hambatan  atau  merugikan  sektor  pendidikan  negara berkembang.  WTO  dan  GATS  memang  tidak  secara  eksplisit  menyatakan  penarikan tanggungjawab  pemerintah  atas  dunia  pendidikan,  namun  pola  dan  strategi  implementasi,  juga globalisasi dan ideology yang berada dibaliknya menarik peran negara dalam memenuhi tanggung- jawab atas dunia pendidikan (Darmaningtias, 2014).
Tidak  hanya  sampai  pada  pembentukan  GATS,  neoliberalisme  juga  dilegalkan  dengan dibentuknya  Global  Education  Reform  Movement  (GERM).  Ini  merupakan  gerakan  reformasi pendidikan di berbagai negara di dunia sebagai perubahan dari paradigma pembangunan pada tahun 1980 (Resistensi Finlandia Terhadap Global Educational Reform Movement, 2015). Melalui peran institusi pembangunan internasional, seperti Bank Dunia, WTO, dan IMF, gerakan GERM mampu menjadi  sebuah  ortodoksi  kebijakan  pendidikan  diberbagai  negara.  Reformasi  neoliberalisme pendidikan kemudian marak dilakukan di  berbagai  negara terutama negara Anglo-Saxon (Inggris, Australia,  dan  Selendia  Baru).  Reformasi  ini  menekankan  adanya  perubahan  pada  pengelolaan sektor  pendidikan  menjadi  lebih  fleksibel  dan  mampu  memenuhi  kebutuhan  sektor  Industri  yang dihasilkan pendidikan (Karsten, 1999).
Indonesia sendiri mulai aktif menjadi anggota GETS sejak tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang  No.7  tahun  1994  tentang  pengesahan  (ratifikasi)  Agreement  Establishing  the Word  Trade  Organization  (Idrus,  2006).  Sejalan  dengan  ini,  Indonesia  melakukan  revisi  bidang pendidikan  agar  sejalan  dengan  tujuan  dari  WTO  dan  GATS.  Kurikulum  dan  konsep  pendidikan menjadi  poin  penting  dalam  penyelarasan  dengan  ideologi  WTO  dan  GATS.  Kebijakan link  and match pendidikan  menjadi  salah  satu  kebijakan  yang  dijalankan  selaras  dengan  tujuan-tujuan GATS. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 29 Ayat 2, terkait instruksi
untuk  mempersiapkan  siswa  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  menjadi  tenaga  siap  kerja, menjadi  dasar  perancangan  kebijakan link  and  match .  Kemudian  pada  tahun  1993  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Mendikbud)  Wardiman  Djojonegoro  dan  Menteri  Tenaga  Kerja (Menaker) Abdul Latif, mencetuskan link and match yang bertujuan mencetak tenaga kerja mandiri dengan  program  bersama. Link  and  match terus  dipakai,  direvisi,  dan  disesuaikan  dengan  tujuan- tujuan pokok regulasi pendidikan di Indonesia (SMK dari Masa ke Masa, http://repositori.kemdikbud.go.id/ ).
Neoliberalisme  pendidikan  akan  mengubah  identitas  pendidikan  menjadi  menganggap pendidikan sebagai pemaksimal keuntungan. Kecenderungan link and match dengan neoliberalisme pendidikan  membuat  pendidikan  kejuruan  hanya  memiliki  fokus  ekonomi  saja.  Link  and  match penekanannya  lebih  kepada  hubungan  pendidikan  dengan  dunia  industri,  pendidikan  harus menciptakan  manusia  siap  pakai  bagi  industri.  Sehingga  diciptakannya  kebijakan-kebijakan pendorong  untuk  melegalkan  keberlangsungan link  and  match pada  dunia  pendidikan.  Artinya, pendidikan  hanya  membentuk  manusia  patuh  dalam  menyelesaikan  kompetensi-kompetensi  yang telah  disusun,  tanpa  mempertanyakan  tujuan  dari  pembelajaran  yang  ditempuh.  Pendidikan disempitkan untuk memenuhi kepentingan industri dan pasar kerja. Kepatuhan dihargai lebih tinggi dari  kreativitas  dan  inovasi.  Kompetisi  untuk  menjatuhkan  dihargai  lebih  tinggi,  dari  pada kerjasama yang berpijak pada solidaritas (Giroux, 2011).
Penerapan link  and  match yang  lebih  mengarah  pada  dunia  ekonomi,  menyadarkan  kita bahwa  pendidikan  bukan  hanya  untuk  kepentingan  ekonomi  namun  ada  hal  luas  dan  kompleks tujuan pendidikan yang harus dicapai. Sistem kontrol dominasi elit pada link and match pendidikan yang  diterapkan  pada  kurikulum  sekolah  menunjukkan  sifat  kekuasaan  yang  membatasi  hakikat sekolah  sebagai  agen  transfer  pengetahuan.  Kekuasaan  yang  dipegang  oleh  dominasi  elit menciptakan  wacana  yang  mampu  memengaruhi  praktik  sosial  dalam  pendidikan.  Kekuasaan menghasilkan  pengetahuan  yang  dianut  (dipaksakan)  pada  struktur  dan  sistem  pendidikan.  Tidak ada  relasi  kekuasaan  tanpa  konstitusi  korelatif  yang  berhubungan  dengan  pengetahuan;  atau pengetahuan  akan  membentuk  hubungan  kekuasaan  diwaktu  yang  sama  (Darmaningtias,  2014). Pendidikan hakikatnya memiliki jangkauan yang lebih luas, yaitu membuka wawasan tantang dunia yang lebih luas, mengajarkan penalaran yang logis membangun kepercayaan diri yang kuat sebagai individu  maupun  bangsa,  menumbuhkan  kemandirian  dalam  bersikap,  memanusiakan  manusia (driyarkara) atau dalam terminology Ki Hadjar Dewantara adalah menumbuhkan manusia merdeka dan  berbudaya.  Dengan  memaknai  tujuan  pendidikan  yang  lebih  luas,  maka  praksis  pendidikan nasional  tidak  terjebak  pada  simplifikasi  yang  dibuat  oleh  kekuatan  capital  global,  yang  kedar memberikan  kompetensi  tertentu  agar  mampu  berkompetensi  di  tingkat  global.  Doktrin  bahwa pendidikan  yang  baik  adalah  yang  mampu  menghantarkan  lulusanya  bersaing  ditingkat  global merupakan bukti dari suatu sistem pendidikan yang amat terkontaminasi oleh ideology pasar bebas atau kapitalisme (Darmaningtias, 2014, pp. 37-39)

## Ideologi Link and Match
Permasalahan  dalam  mengurangi  pengangguran  muda  diharapkan  bisa  terjawab  dengan hadirnya link  and  match dalam  dunia  penddikan  kejuruan.  Pemerintah  berkomitmen  untuk memenuhi  kebutuhan  sumber  daya  manusia  industri,  memfokuskan  pada  satu  juta  tenaga  kerja industri  tersertifikat  hingga  tahun  2019.  Sejalan  dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  9  tahun  2016, bahwa Kementerian Perindustrian ditugakan  meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, untuk memberikan  akses  yang  lebih  luas  bagi  siswa  SMK  untuk  melakukan  paktek  kerja  lapangan  dan magang  industri  bagi  guru  (Targetkan  Satu  Juta  Tenaga  Kerja,  Kemenperin  Lanjutkan  Link  and Match, 2017, http://www.kemenkuham.go.id/publikasi/siaran-pers ). Raymond Williams (Apple M. W.,  Ideology  and  Curriculum;  Second  Edition,  1990)  dalam  analisis  kritisnya  tentang  distribusi sosial  budaya  menjelaskan  rumusan  umum  yang  meletakkan  pendidikan  sebagai  perubahan  telah
mengabaikan  fakta  bahwa  bentuk  dan  muatan  pendidikan  dipengaruhi  dan  ditentukan  oleh  sistem aktual  keputusan  (politik)  dan  pengelolaan  (ekonomi)  (Apple  M.  W.,  Ideology  and  Curriculum; Second  Edition,  1990).    Program-program link  and  match menitikberatkan  pada  kebutuhan  kerja industri  membuat  fokus  pendidikan  sebagai  alat  mendapatkan  pekerjaan.  Kurikulum  SMK dirancang  untuk  membentuk  suatu  keahlian  dan  kompetansi  sebagaimana  persyaratan  oleh  dunia kerja  dan  perkembangan  untuk  masa  depan.  Hal  ini  berdampak  pada  produk  pendidikan  yang dihasilkan  tidak  memiliki  kepekaan  sosial  yang  tinggi  terhadap  realitas  sekitarnya,  karena  fokus utamanya  dalam  menempuh  pendidikan  adalah  mendapatkan  pekerjaan  (Restorasi  Pendidikan Indonesia, 2017). Konstruksi kurikulum, mengungkapkan tidak hanya politik yang terlibat didalam kontrol kurikulum, tetapi ada ketidakdemokrasian yang di intervensi dari ekonomi kedalam sistem sekolah (Apple M. W., Ideology and Curriculum; Second Edition, 1990).
Tujuan awal dari pendidikan kejuruan untuk mengembangkan keterampilan tertentu sehingga dengan  keterampilan  yang  dimilikinya,  para  siswa  kelak  sebagai  warga  negara  akan  turut mengambil  bagian  untuk  meningkatkan  harga  diri  dan  martabat  bangsa  sebagai  bangsa  yang berbudaya  dan  beradab  (SMK  DARI  MASA  KE  MASA,  2015).    Saat  ini  pendidikan  kejuruan berfokus  pada  mencipatkan  lulusan  yang  memiliki  kompetensi  keahlian  dalam  dunia  kerja. Link and match sebagai implementasi agar terjadi kesinambungan dalam pendidikan kejuruan dan dunia kerja. Direktur Pembina SMK ke-6 Jorlin Pakpahan dalam buku susunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SMK Dari Masa Ke Masa.
“… Link  and  match ke  dalam  program-program  pendidikan  kejuruan  dengan  tujuan  agar proses,  program,  dan  hasil  pendidikan  SMK  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  dunia  usaha  dan industri. Mendifusikan perubahan orientasi dalam  pengelolaan pendidikan kejuruan  yang meliputi 10  butir,  antara  lain  perubahan  dari  supply-driven  ke  demand-driven,  pengembangan  program berbasis  kompetensi,  menghilangkan  sekat  yang  memisahkan  sekolah  dan  dunia  usaha/  industri, menggagas sistem multi-entry-exit dan sertifikasi kompetensi, serta menggalakan Unit Produksi…”
Kecendrungan link  and  match terhadap  dunia  industri  dan  pasar  kerja  sejak  awal pembentukannya  membuat link  and  match dibuat  untuk  mendukung  pendidikan  liberalisme  yang melahirkan  reproduksi  pembagian  kerja  dan  berkontribusi  dalam  penanaman  hegemoni  ideologi. Pengetahuan  tidak  pernah  netral  dan  empiris,  hubungan  objektif  dengan  yang  nyata.  Pengetahuan adalah  kekuatan,  dan  sirkulasi  pengetahuan  adalah  bagian  dari  distribusi  kekuasaan  sosial  (Apple M. W., Cultural politics and the text, 2004). Apple melihat bawah pasar merupakan elemem yang sangat  penting  determinan  dalam  menggerakkan  pendidikan,  khususnya  menelaah  kurikulum (Hidayat, Prespektif Sosiologi tentang Kurikulum, 2011).  Dalam tulisan ini melihat link and match yang  dimuat  dalam  kurikulum  pendidikan  merupakan  representasi  dari  hubungan  relasi  yang diciptakan  oleh  dunia  pendidikan  dan  industri  kapitalis.  Adanya  wacana  dominasi  yang mempengaruhi  praktik  link  and  match  dalam  kurikulum  pendidikan  kejuruan,  ini  dilihat  dari konteks  kompetensi  pembelajaran,  program  pembelajaran,  target  yang  dicapai  lulus  yang  dimuat dalam kurikulum pendidikan kejuruan.

## 4. KESIMPULAN
Sistem  pendidikan  telah  beralih  menjadi  berorientasi  pada  kebutuhan  pasar  dan  industri, meskipun  tujuan  baiknya  kualitas  sistem  pendidikan  ini  dinilai  dapat  menjadi  jalan  keluar  bagi pertumbungan dan kemakmuran ekonomi suatu negara (Martono, 2014). Fungsi pendidikan dalam perubahan  sosial  untuk  meningkatkan  kemampuan  analisis  kritis  berperan  sebagai  cara menanamkan  keyakinan  dan  nilai  baru  tentang  cara  berpikir  manusia.  Pendidikan  kritis  nantinya dapat  menciptakan  generasi  baru  dengan  daya  kreasi  dan  kemampuan  berpikir  kritis,  sikap  tidak mudah  menyerah  pada  situasi  yang  ada  dan  tanggap  terhadap  perubahan  yang  ada  (Freire,  2002). Pengaruh  dan  upaya  berpikir  kritis  dapat  memberikan  modifikasi  (perubahan)  hierarki  sosial
ekonomi.  Oleh  karena  itu  pengembangan  berpikir  kritis  bukan  saja  efektif  dalam  pengembangan pribadi  seperti  sikap  kritis,  tetapi  lebih  berpengaruh  terhadap  penghargaan  masyarakat  akan  nilai manusiawi, perjuangan ke arah persamaan hak-hak politik, sosial, maupun ekonomi.

## SARAN
Perencanaan  pendidikan  berkaitan  dengan  berbagai  tuntutan  perkembangan  kehidupan masyarakat,  baik  dalam  masalah  sosial  maupun  ekonomi.  Artinya  perencanaan  pendidikan  harus mengembangkan  pola-pola  yang  mengaitkan  pendidikan  dengan  aspek  perkembangan  sosial ekonomi. Dalam membangun pendidikan sosial setiap masyarakat harus memiliki kesadaran tinggi dan  rasa  tanggu  jawab  dalam  menetapkan  tujuan-tujuan  pendidikan,  metode-metode  pengajaran maupun  tehnik-tehniknya,  dan  harus  disesuaikan  dengan  tuntutan  kebutuhan  masyarakat,  budaya maupun tradisi yang dianut.
SMK  dapat  dijadikan  sebagai  pusat  studi  yang  ramah  lingkungan  dan  menjawab  kebutuhan masyarakat  yang lebih sederhana, bukan terfokus dalam objek pengetahuan luas yang memuaskan kepentingan  dan  kebutuhan  industri  dan  pasar  kerja.  Kajian  ini  tidak  hanya  sebagai  pelatihan keterampilan  yang  dapat  meningkatkan  potensi  daerah,  namun  juga  menjadi  jalan  keluar  dari permasalahan  pengangguran  dan  lainnya.  Lulusan  sekolah  kejuruan  diharapkan  dapat  memahami proses  belajar  dan  pemecahan  masalah  dari  produk-produk  yang  akan  dihasilkan.  Hakikatnya, pendidikan  adalah  usaha  sadar  untuk  mengembangkan  usaha  diri,  sehingga  individu  dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan mengerti peran dalam masyarakat.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah S.W.T atas perkenanNya saya dapat menyelesaikan tulisan ini.  Selanjutnya, saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Lucia Ratih Kusumadewi, S.Sos., D.E.A. yang telah berkontribusi  memberikan  sumbangan  pikirian  dalam  menyelesaikan  tulisan  ini.  Semoga  tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Anggiat  P.Simamora,  B.  N.  (2014).  Liberalisasi  Pendidikan  Dalam  Kerangka  GATS  :  Kajian Hukum Dalam Pendirian Perguruan Tinggi Asing Di Indonesia. USU Law Journal , 67-89. Apple, M. W. (1990). Ideology and Curriculum; Second Edition. London: Routledge. Apple, M. W. (2004). Cultural politics and the text. In S. J. Ball, The RoutledgeFalmer Reader in Sociology of Education (pp. 177-187). London : RoutledgeFalmer. Butt, F. R. (1978). Public Education in the United States: from revolution to Reform. New York: Rinehart and Winston.
Darmaningtias, E. S. (2014). Melawan Liberalisasi Pendidikan. Malang: Madani. Freire,  P.  (2002). Politik  Pendidikan  Kebudayaan,  Kekuasaan,  dan  Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Giroux, H. (2011). On Critical Pedagogy. London: The Continuun Internasional Publishing Group. Hidayat, R. (2011). Prespektif Sosiologi tentang Kurikulum. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan , 178-188.
Hidayat, R. (2013). Pengantar Sosiologi Kurikulum. Depok: RajaGrafindo Persada.
Idrus, M. (2006). Pro Kontra Liberalisasi Pendidikan. UNISIA , 177-185. Indonesia,  K.  P.  (2015). SMK  DARI  MASA  KE  MASA. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Pendidikan Dasar dan Menengah.
Karsten,  S.  (1999).  Neoliberal  Education  Reform  in  The  Netherlands. Comparative  Education , 303-307.
Link and Match Dunia Pendidikan dan Industri . (2009). In E. S. dkk (Ed.), Link and Match Dunia Pendidikan dan Industri Dalam Meningkatkan Daya Saing  Tenaga Kerja dan Industri (p. 1). Jakarta: LIPI.
Martono,  N.  (2014). Sosiologi  Pendidikan  Michel  Foucault  Pengetahuan,  Kekuasaan,  Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Neuman, L. (1994). Social Researchs Methods; Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Allyn and Bacon.
Puta,  A.  K.  (2015).  Resistensi  Finlandia  Terhadap  Global  Educational  Reform  Movement. Universitas Airlangga . Republika.Co.Id.  (2008). Wardiman  :  Dunia  Pendidikan  Harus  Link  and  Match. Surabaya: https://nasional.republika.co.id/.
Rich, J. M. (1986). Neoliberalism and Black Education. The Journal of Negro Education , 21-28. Travers. (2001). Qualitative Researchs Through Case Studies . London: Sage Publication.
UNJ,  T.  K.  (2017).  Restorasi  Pendidikan  Indonesia.  In  E.  Sriadi, Pendidikan  mengejar  Pasar (p. 29). Jakarta : Ar-Ruzz Media.
Warouw,  A.  (2006).  GATS  dan  Regulasi  Nasional  Masalah  Rekonsiliasi  Dua  dan  Kepentingan. Jurnal Hukum Internasional , 552-579.