Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

## THE INDONESIAN JOURNALISTS ASSOCIATION (PWI) IN RIAU DURING THE NEW ORDER ERA 1968-1998
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau Pada Masa Orde Baru Tahun 1968-1998
Dhanti Salsabila Azis 1a (*) Bunari 2b Ahmal 3c
123 Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Riau
a dhanti.salsabila2895@student.unri.ac.id b bunari@lecturer.unri.ac.id
c ahmal@lecturer.unri.ac.id (*) Corresponding Author dhanti.salsabila2895@student.unri.ac.id
How to Cite: Dhanti Salsabila Azis . (2024). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau Pada Masa Orde Baru Tahun 1968-1998.                                                                                                    .                                 doi : 10.36526/js.v3i2.3945
Received: 18-04-2024 Revised  : 11-04-2024 Accepted: 25-06-2024 Keywords: Wartawan, PWI, Pemerintah, Pers. Abstract This study aims to uncover and analyze the changes in the lives of journalists in the Indonesian Journalists Association (PWI) of Riau during the New Order period from 1968 to 1998. This research is focus on the strong infuence of the New Order government on the press and how these poli cies shaped the dynamics of journalists’ lives in Riau. This research uses a historical methodology.  Primary  data  was  obtained  through  in-depth  interviews  with  journalists  active during the period, while secondary data was gathered from various literature, archives, and official documents relevant to the research topic. This approach allows the researcher to gain a deep understanding of the experiences and challenges faced by journalists in Riau during the New Order era. The research findings show that the authoritarian policies of the New Order government  significantly  impacted  press  freedom  and  the  journalism  profession  in  Riau. Journalists  experienced  significant  pressure  from  the  government,  including  the  closure  of newspapers  and  the  requirement  to  become  members  of  the  government-recognized  PWI. These conditions affected journalistic integrity and freedom of expression, as well as the quality of information delivered to the public.

## PENDAHULUAN
Peraturan  Menteri  Penerangan  Indonesia  tahun  1969  menyebutkan,  para  wartawan Indonesia  diwajibkan  menjadi  anggota  organisasi  wartawan  Indonesia  yang  telah  disahkan pemerintah. Hingga Juni 1998 hanya satu organisasi, Persatuan Wartawan Indonesia yang diakui. Organisasi PWI sangat ketat diatur pemerintah, pemimpinnya seringkali pensiunan militer maupun yang masih aktif, atau fungsionaris Golkar (David T. Hill, 2011).
Pers Indonesia zaman Orde Baru tunduk pada sistem politik atau pemerintah, pada masa ini sebuah perusahaan pers yang akan didirikan harus memiliki Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) yang  diatur  dalam  Permenpen  No.  01/Pers/Menpen  1984,  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen Penerangan  (DEPPEN),  hal  ini  dapat  menilai  bahwa  pemerintah  memiliki  legitimasi  dalam mengekang kebebasan  pers, padahal  dalam  UU  Pokok  Pers  No.  11  Tahun  1996 mengatur  dan menjamin  kebebasan  dalam  menyiarkan  pemberitaan.  Apalagi  kedudukan  Undang-Undang seharusnya lebih kuat dibandingkan dengan Permenpen (Sri H.A, 2015).
Menurut  (Asril,  2002),  di  Riau,  tokoh-tokoh  masyarakat,  alim  ulama,  pemuka  adat, cendekiawan, generasi muda, dan pers, dirangkul oleh Gubernur Riau yang ke-4 yaitu Raden Haji Soebrantas Siswanto. Ketika pertama kali dilantik sebagai Gubernur Riau pada tahun 1978, proyek pertama  yang  diresmikannya  adalah  pembangunan  Balai  Wartawan  Riau  di  Jalan  Sumatera, Pekanbaru. Figur merakyat ini begitu tersentuh melihat para wartawan berkeliaran kemana-mana karena tidak ada “markasnya”. Maka untuk pertama kalinya secara resmi wartawan Riau mempunyai
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130
p-ISSN: 2541-2523
tempat  berkumpul.  Sebelumnya,  kantor  PWI  (ketika  itu  satu-satunya  organisasi  pers)  selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, karena tidak punya gedung permanen. PWI di Riau untuk pertama kalinya diketuai oleh H. Moeslim Roesli yang menjabat pada tahun 1966-1968. Sebelumnya, pada bulan Agustus 1963 pernah dibentuk pengurus Perwakilan Sementara PWI Riau dengan susunan sebagai berikut : Aspan Diar – Ketua, A. Moeis Hadjads – Wakil Ketua, Noerbahrij  Joesoef – Sekretaris,  G.N.T  Ilyas – Wakil  Sekretaris,  Harun  Al  Rasyid – Bendahara, dilengakapi dua Komisaris, A. Rachman Junus XI. Sesegeranya status Perwakilan PWI Pekanbaru definitif disahkan kongres nanti, maka pengurus harus mengadakan rapat anggota untuk memilih pengurus  perwakilan  definitif (Kurniadi,  2018).  Menurut  (Hartono,  2019),  Ketika  PWI  Riau  sudah terbentuk  pada  tahun  1963,  terpilih  H.  Moeslim  Roesli  sebagai  ketua  pertamanya,  beliau  juga berhasil mengusulkan dan meningkatkan status PWI Riau yang sebelumnya berstatus perwakilan menjadi PWI Cabang Riau.
Penelitian tentang PWI Riau selama periode Orde Baru adalah penting untuk memahami sejarah  kebebasan  pers  di  Indonesia,  kontribusi  media  lokal  terhadap  dinamika  nasional,  dan sebagai upaya mendokumentasikan serta melestarikan sejarah media di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan pelajaran berharga untuk masa kini dan masa depan dalam menjaga kebebasan pers dan integritas jurnalistik
METODE Sesuai dengan karakteristik objek penelitian berupa berbagai peristiwa di masa lampau, maka metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah metode Historis. Metode historis yaitu metode yang berusaha mengkaji peristiwa-peristiwa masa lampau, mendeskripsikan serta menganalisis fakta-fakta tersebut secara mendalam. Dalam metode historis terdapat empat tahap yang terdiri dari yaitu heuristik, kritik, interprestasi dan historiografi.
a. Heuristik.
Menurut  (Suhartono  dan  Pranoto,  2010),  heuristik  merupakan  tahapan  pertama  dalam melakukan penulisan sejarah. Heuristik berasal dari bahasa Yunani Heuriskein, yang artinya mengumpulkan atau menemukan sumber. Sumber sejarah adalah sejumlah materi sejarah yang tersebar dan teridentifikasi.Sumber yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber lisan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan  PWI  yang  ada  di  Riau  serta  narasumber  lainnya  yang  masih  relevan  dengan permasalahan  yang  akan  diteliti.  Selain  menggunakan  sumber  lisan  peneliti  juga mengumpulkan sumber seperti dokumen, arsip, dan Surat Keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti juga akan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
b. Kritik.
Setelah  pengumpulan  sumber  dipandang  cukup,  tahap  berikutnya  adalah  melakukan pengujian  terhadap  sumber  yang  sudah  diperoleh  melalui  kritik  ekstern  dan  intern (Gottschalk,  1983).  Pada  penelitian  ini  untuk  menguji  kebenaran  sumber  yang  telah didapatkan, maka penulis melakukan tahap pengkajian dan perbandingan terhadap data-data yang telah ditemukan sehingga sumber-sumber yang telah terverikasi dapat mengahasilkan sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Interpretasi. Tahap ketiga adalah melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik  sumber.  Pada  tahap  interpretasi  penulis  atau  sejarawan  dituntut  untuk  berimajinasi bagaimana masa lalu yang akan dibahas pada penelitian. Imajinasi pada interpretasi dibatasi oleh fakta-fakta sejarah yang ada. Pada tahap interpretasi memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi tulisan ilmiah yang bersifat subjektif.Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan PWI  dalam  kontrol pemerintah  Orde  Baru  disintesiskan  melalui  imajinasi,  dan interpretasi untuk mencari hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya dalam kerangka hubungan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130
p-ISSN: 2541-2523
kronologis  dan  kausalitas.  Dengan  demikian  eksplanasi  mengenai  PWI  dalam  kontrol pemerintah  Orde  Baru  dapat  secara  utuh  dan  mendalam.  Dalam  tahap  ini  penggunaan konsep-konsep dan teori-teori ilmu sosial, berguna untuk membantu menjelaskan hubungan antarfakta.
d. Historiografi.
Tahap terakhir dalam metode adalah historiografi, yakni kegiatan merekonstruksi peristiwa sejarah  ke  dalam  bentuk  tulisan.  Pada  tahap  ini  penulis  mengungkapkan  hasil  penelitian dengan bahasa yang baik dan benar, menyajikan data-data yang akurat dan membuat garis- garis  umum  yang  akan  diikuti  secara  jelas  oleh  pembaca.  Dalam  proses  historiografi  ini diperlukan imajinasi dari penulis agar fakta-fakta yang diperoleh dapat dirangkaikan menjadi sebuah kisah yang menarik untuk dibaca.
Data yang dijadikan sumber dalm metode historis ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan oleh peneliti adalah hasil wawancara dari tokoh- tokoh yang terkait mengenai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau masa Orde Baru dan masa sekarang. Sumber lainnya yaitu seperti arsip-arsip yang dimiliki PWI Riau seperti buku putih PWI Riau, dan arsip foto ketua-ketua PWI Riau. Sumber sekunder dalam penelitian ini didapatkan  dari  data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  yang  sudah  jadi  atau  tersedia  melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi seperti dari profil PWI dan karya tulis tentang pers masa Orde Baru

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Terbentuknya PWI di Riau
Orde Baru mendudukkan relasi saling mengkait yang pelik antara kekangan keamanan dan undang-undang  tangan  besi  yang  mengendalikan  pers  (David,  T.  Hill,  2011).  Media  pers  yang dianggap mengganggu pemerintah, akan ditutup secara paksa penerbitannya dan akan diizinkan terbit lagi dua bulan setelah pembredelannya. Hingga pada tahun 1969, pemerintah dalam Peraturan Menteri Penerangan menyebutkan bahwasanya para wartawan Indonesia harus menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang sudah disahkan oleh pemerintah. Artinya, pada masa Orde Baru, hanya satu organisasi pers yang diakui oleh pemerintah yaitu PWI. PWI di masa Orde Baru digambarkan seperti ‘anak emas’ karena para wartawan yang bergabung dengan PWI akan dijamin pekerjaannya dan kehidupannya. Meskipun begitu, PWI tetap saja berada di bawah aturan dan  kendali  pemerintahan  Orde  Baru.  Hal  ini  terlihat  dari  para  pejabat-pejabat  PWI  yang  juga merupakan  seorang  TNI  seperti  ketua  Komisi  Pendidikan  PWI  dijabat  oleh  pensiunan  Brigadir Jenderal M. Hilny Nasution dan Ketua Eksekutif PWI yang juga dipegang oleh pensiunan Brigadir Jenderal Sugeng Wijaya.
PWI tersebar luas diberbagai daerah Indonesia, termasuk salah satunya yang berada di Riau. PWI di Riau (saat itu bernama PWI Perwakilan Sementara Pekanbaru) pertama kali didirikan oleh Noerbahrij Joesoef pada tahun 1963 dan di ketuai oleh Aspan Diar pada tanggal 23 Januari 1964. Perjuangan para wartawan Riau dalam mendirikan organisasi PWI ini tidaklah mudah, karena ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  PWI  cabang  dapat  berdiri.  Untuk  mendirikan organisasi PWI di Riau saat itu, harus ada 15 wartawan dengan status ‘Anggota Biasa’ dan sekurang - kurangnya menerbitkan 2 pers (Ridar Hendri, Wawancara, 2023). Beberapa wartawan di Riau mulai memperjuangkan  berdirinya  organisasi  PWI  ini  tahun  1962  dengan  membentuk  sebuah  panitia persiapan yang diketuai oleh Aspan Diar dan A. Moeis Hadjads.
Tepat pada tanggal 25 Oktober 1963, sejumlah wartawan yang berdomisili di Pekanbaru mengadakan  rapat  pembentukan  PWI  Perwakilan  Riau  di  Pekanbaru.  Rapat  yang  dihadiri  oleh Kepala Japen Provinsi Riau, M. Panggabean dan stafnya A. Dj. Jasin berhasil menyusun pengurus lengkap  PWI  Perwakilan  Riau  untuk  pertama  kalinya  dengan  susunan  Ketua  Aspan  Diar,  Wakil Ketua  I  A.  Moeis  Hadjads,  Wakil  Ketua  II  Moeslim  Roesli,  Wakil  Ketua  III  A.  Sjamari  Siregar, Sekretaris I Noerbahrij Yoesoef, Sekretaris II Mawardi Ittam, dan Bendahara Harun Alrasyid.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
Susunan  pengurus  PWI  Perwakilan  Riau  itu  dilaporkan ke PWI  Pusat  pada  27 Oktober 1963. Sekitar dua bulan kemudian, PWI Pusat mengesahkan kepengurusan PWI Perwakilan Riau melalui surat pengesahan bernomor 1/PP/64 tertanggal 23 Januari 1964 (Tim PWI Cabang Riau, 1996). Keinginan para wartawan dan pengurus PWI Cabang Riau untuk mempunyai gedung Balai Wartawan sendiri sudah cukup lama. Sejak periode kepengurusan pertama, keinginan tersebut telah dibicarakan.  Pada  kepengurusan  selanjutnya,  rencana  tersebut  mulai  dikongkritkan  dengan mengumpulkan  sumber  dana  dari  berbagai  pihak.  Diawali  dengan  mendirikan  Yayasan Kesejahteraan Wartawan yang memiliki tujuan sebagai pengumpulan sumber dana pembangunan sekretariat PWI Riau.
Dipertengahan  tahun  1964,  rencana  untuk  membangun  Balai  Wartawan  ini  mendapat dukungan  Gubernur  Kaharuddin  Nasution.  Ia  menunjuk  lokasi  dan  tanah  di  samping  Gedung Bhaskara  Purna  Yudha.  Desain  bangunan  Balai  Wartawan  tersebut  telah  disiapkan  oleh  pihak Kanwil PU Riau. Pengurus PWI Perwakilan Riau kala itu segera menunjuk panitia pembangunan, khusus untuk pencarian dana. Kegitan tersebut hampir setiap hari disiarkan melalui Radio Republik Indonesia  (RRI)  Pekanbaru,  agar  masyarakat  atau  pihak-pihak  yang  membantu  dapat mengetahuinya dan pihak lain dapat tergugah untuk memberi bantuan pula. Pengurus PWI melalui Yayasan Kesejahteraan Wartawan berhasil mengumpulkan uang sekitar Rp 3 juta. Dana tersebut didepositokan di bank BNI 1946. Namun, ketika terjadi pemotongan nilai uang Rp 1.000,- menjadi Rp  1,-  maka  nilai  terakhir  uang  yang  tersimpan  itu  tidak  memadai  untuk  membiayai  rencana pembangunan Balai Wartawan.
Balai  Wartawan  ini  merupakan  proyek  pembangunan  pertama  yang  diresmikan  oleh Gubernur Soebrantas dengan biaya pembangunan sepenuhnya dari dana APBD Tk.I Riau. Salah seorang anggota pengurus PWI Cabang Riau, Rusydi S. Abrus (wakil sekretaris) yang juga menjadi Kepala  Biro  Humas  Pemda  Tk.I  Riau,  sangat  aktif  menjembatani  rencana  pembangunan  Balai Wartawan tersebut (Tim PWI Cabang Riau, 1996). Ketika peresmian pembangunannya, dihadiri oleh Ketua PWI Pusat Harmoko.
Gambar 1. Ketua PP-PWI Harmoko Sesaat Menjelang Peresmian Balai Wartawan (1978)

## Sumber: Buku Kata Pena Karangan Tim PWI Riau 1996.
Penyelesaian gedung tersebut ternyata dapat terselesaikan pada saat Soeripto – Gubernur Ke-6 Riau – menjabat pada tahun 1988-1998. Penggunaan Balai Wartawan Riau saat itu hanya diperuntukkan organisasi PWI saja, mengingat saat Orde Baru organisasi wartawan satu-satunya adalah PWI. Lain hal untuk organisasi wartawan lain seperti Serikat Pekerja Pers (SPP) dan Pokja Pekanbaru yang memiliki tempat berbeda dengan PWI.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
Setelah Balai Wartawan yang didambakan selama ini menjadi kenyataan dimasa Gubernur HR. Soebrantas, maka kegiatan organisasi PWI Riau mulai menampakkan kiprahnya. Penamaan Balai Wartawan kemudian dirubah menjadi Balai Wartawan Noerbahrij Joesoef yang berada di Jalan Sumatera,  Pekanbaru.  Penambahan  nama  Noerbahrij  Joesoef  tersebut  agar  masyarakat  dapat mengetahui bahwasanya pendiri PWI Riau pertama adalah Noerbahrij Joesoef.
Pada  masa  reformasi,  tepatnya  disaat  Gubernur  yang  ke-9  Riau – Annas  Maamun – menjabat, diresmikanlah gedung wartawan baru yang bernama Gedung PWI Provinsi Riau. Gedung PWI Riau ini berada di Jalan Arifin Achmad, dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp. 9 miliar. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 2008 dan baru selesai pembangunannya di tahun 2014.

## Peran dan Aktifitas PWI Riau Pada Masa Orde Baru
a. Peranan PWI Riau Terhadap Beberapa Media Massa di Riau Pada Masa Orde Baru Peranan PWI Riau terhadap media massa pada awalnya terlihat ketika para pengurusnya memperjuangkan sebuah mesin cetak yang diketahui saat itu di Riau tepatnya di Pekanbaru belum sama  sekali  memiliki  mesin  cetak.  Diketahui  pada  rentang  waktu  1945-1965  di  Riau  khususnya Pekanbaru  sudah  ada  beberapa  percetakan.  Namun,  teknologi  percetakan  yang  dipergunakan masih sangat sederhana. Mesin cetak yang digunakan saat itu hanya dipergunakan untuk membuat cetak undangan, kop surat dalam partai kecil.
Setelah disahkannya pengurus PWI Riau pada tahun 1964, maka pengurus-pengurusnya saat  itu  mengambil  langkah  terutama  memperjuangkan  satu  unit  mesin  cetak  lengkap  yang berukuran besar. Pengurus PWI Riau menyurati Menteri Penerangan RI, H. Ruslan Abdulgani. Pihak PWI  Riau  kemudian  memperjuangankan  agar  di  Pekanbaru  bisa  memiliki  mesin  cetak  dengan mengutus Moeslim Roesli yang waktu itu bekerja sebagai karyawan PT. Caltex Pacific Indonesia. Setelah melalui berbagai rintangan, Moeslim Roesli berhasil menemui Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani  dengan  modal  semangat  untuk  menembus  belitan  birokrasi.  Berkat  hal  itu,  Menteri Penerangan akhirnya bersedia membantu satu unit mesin cetak bekas milik percetakan Daya Upaya di Jakarta (PWI Cabang Riau, 1996).
Tidak  hanya  memperjuangkan  mesin  cetak  yang  akan  digunakan  oleh  beberapa  media massa  saat  itu,  PWI  Riau  juga  memiliki  peran  aktif  dibeberapa  media  massa.  Keaktifan  PWI – Terutama pada PWI Riau – terlihat dari kegiatan-kegiatan para anggotanya yang sebagian berperan aktif dalam media surat kabar serta adapula yang merupakan pendiri media surat kabar. Hal ini dapat kita lihat  dari salah  satu tokoh  wartawan  yaitu Makmur  Hendrik  yang  memiliki  peran aktif  dalam mengembangkan  media  surat  kabar  Genta.  Ia  direkrut  oleh  Yayasan  Penerbit  Masyarakat Sejarawan  Indonesia  (YP-MSI)  pada  tahun  1992.  Makmur  Hendrik  juga  pernah  menjadi  Wakil Pimpinan Redaksi (WPR) dan Penanggung Jawab (Penjab) surat kabar mingguan Genta pada tahun 1993-1996 (Tim PWI Cabang Riau, 1996).
Selain  Makmur  Hendrik  yang  berperan  aktif  di  surat  kabar  Genta,  Rida  K  Liamsi  yang pernah menjabat sebagai Ketua PWI Riau pada tahun 1990 juga berperan aktif di surat kabar Riau Pos. Ia merupakan pendiri sekaligus ketua Riau Pos pertama pada tahun 1991. Rida pernah menjadi Pemimpin Redaksi skm. Genta atas rekomendasi PWI Cabang Riau. Surat rekomendasi dengan nomor 193/B-1/VII/1984 tersebut, ditandatangani oleh Moeslim Kawi (Ketua PWI tahun1984) dan Rida K Liamsi (saat itu menjabat sebagai Sekretaris PWI Cabang Riau) pada 19 Juli 1984.
b. Peranan PWI Riau Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Wartawan di Provinsi Riau Wartawan  Indonesia  pada  saat  sebelum  kemerdekaan  bahkan  setelah  kemerdekaan sebelum  terbentuknya  PWI,  pada  umumnya  mengalami  pasang  surut  bahkan  kesulitan  dalam kehidupan  kewartawanannya.  Dimulai  dari  pengekangan  terhadap  wartawan  agar  tidak  meliput berita yang mengancam pemerintah dan wartawan yang hanya dijadikan alat atau corong penguasa yang harus mendukung kedudukan presiden.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
Dalam menangani hal ini, PWI terkhususnya yang berada di Riau, memiliki peran dalam membantu mengatasi masalah-masalah kewartawanan. PWI Riau juga berperan dalam menyaring anggota wartawan agar tidak adanya wartawan “Bodrek” atau yang disebut wartawan gadungan. Hal  ini  dikarenakan  surat  kabar  yang  ada  di  Medan  yang  tidak  memiliki  modal  cukup, pimpinan redaksi hanya membagikan surat tugas tetapi para wartawannya tidak diberi gaji. Banyak sekali ditemukan pada zaman Orde Baru wartawan yang tidak digaji sama sekali oleh pimpinan redaksinya.  Wartawan  gadungan  yang  tidak  digaji  ini  juga  tidak  memiliki  pengawasan  di  Riau dikarenakan mereka bukan bagian dari PWI. Sehingga PWI Riau menyarankan, apabila seorang narasumber merasa dirugikan oleh wartawan gadungan tersebut, segera melaporkan hal tersebut kepada polisi.
Namun  sayangnya,  dimasa  Orde  Baru  menangkap  seorang  wartawan  gadungan  harus berpikir sepuluh kali. Hal ini dikarenakan, wartawan memiliki kesetiaan terhadap sesama kawannya. Sehingga apabila terjadi suatu penangkapan terhadap wartawan gadungan, maka wartawan yang lain akan ikut berurusan dengan pihak yang berwajib agar kawannya dapat dilepas. Maka dari itu polisi lebih memilih jalur damai dari pada harus berhadapan dengan keributan wartawan-wartawan.
PWI Riau akhirnya mengambil tindakan dengan yang dinamakan “Testing”. Testing sendiri adalah sebuah tes yang dilakukan terhadap para wartawan-wartawan Riau dengan mengujiankan pemahaman-pemahaman umum dan pemahaman jurnalistik.
Alasan dilakukannya testing terhadap wartawan-wartawan Riau adalah, kebanyakan dari wartawan yang ada di Riau merupakan wartawan yang memiliki riwayat pendidikan sampai SLTA. Bahkan Ristje menyebutkan, para wartawan Riau dahulu ada yang hanya tamatan SD. Maka untuk itu  diperlukannya  testing  agar  tidak  adanya  pemberitaan  yang  membahayakan  serta  yang menjatuhkan organisasi wartawan seperti PWI Riau. Hingga kini, testing terhadap wartawan masih dilakukan. Testing tersebut sekarang bernama UKW (Unit Kompetisi Wartawan).
PWI  Riau  juga  berperan  meningkatkan  kemampuan  wartawan,  baik  dari  segi  teknik jurnalistiknya  maupun  dari  KLW  (Karya  Latihan  Wartawannya).  KLW  hanya  bisa  dilaksanakan dengan syarat sudah menjadi Anggota Muda, minimal menjadi Anggota Madya baru bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PWI Riau. Tertibnya seorang wartawan Riau diatur dalam sebuah kode etik. PWI Riau juga melakukan pengawasan terhadap para wartawan-wartawan Riau melalui kode etik. Walaupun masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi, di Riau, kasus- kasus pelanggaran yang membahayakan wartawan di masa Orde Baru hampir tidak pernah terjadi.
c. Aktifitas PWI Riau Setelah Resmi Terbentuk
Pengurus periode pertama PWI Cabang Riau pertama kali disahkan oleh Pengurus Pusat PWI pada tahun 1964 dengan jabatan dari tahun 1964-1966. Dikarenakan kepengurusan periode pertama telah berakhir, maka untuk periode kedua dilakukan Rapat Anggota PWI Cabang Riau. Pertemuan  tersebut  dilaksanakan  sekitar  bulan  Maret  1966  di  Gedung  Daerah,  membicarakan tentang status PWI Cabang Riau serta kevakuman kepengurusan di organisasi tersebut. Pertemuan itu akhirnya berhasil menyusun kembali pengurus PWI Cabang Riau yang terdiri atas: Ketua Umum G.N.T Ilyas , Ketua I Letda M. Noer, Ketua II Moeslim Roesli, Ketua III Khairul Harum, Sekretaris Moeslim Kawi, Wakil Sekretaris M. Ali BA, dan Bendahara Busra Algerie.
Menurut  (Roesli,  2005),  sebelum  kepengurusan  tersebut  disahkan  oleh  PP-PWI,  telah terjadi sebuah konflik. Konflik tersebut ialah timbulnya gerakan upaya untuk melengserkan Gubernur Kaharoedin  Nasution.  Kejadian  ini  kemudian  dikenal  sebagai  “Peristiwa  30  April  1966”.  Dalam kejadian itu, terlibat dua orang wartawan yaitu T. Rashmy Saleh (Pemberitaan Angkatan Bersenjata – PAB), dan GNT. Ilyas (Ketua PWI Riau).
Dikarenakan T. Rashmy Saleh bukanlah merupakan anggota PWI Riau, maka PWI Riau tidak menindak lanjuti tindakan T. Rashmy Saleh atas keikut-sertaannya dalam gerakan tersebut. Berbeda dengan GNT. Ilyas yang saat itu sedang menjabat sebagai Ketua PWI Riau, perbuatan yang ia lakukan sangatlah tidak dibenarkan oleh pengurus maupun anggota PWI lainnya. Apalagi GNT.  Ilyas  sampai  membawa  nama  organisasi  dengan  menggunakan  kop  surat  dan  cap  PWI.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130
p-ISSN: 2541-2523
Sebagai  konsekwensinya, GNT.  Ilyas  dinonaktifkan  dari  jabatan  pengurus maupun  keanggotaan PWI, dan hal ini disepakati oleh seluruh anggota yang hadir pada Rapat Pleno PWI Riau (Roesli, 2005). Rapat tersebut menetapkan beberapa pengurus periode kedua setelah kepengurusan PWI Cabang Riau disahkan pada tahun 1964. Dan merupakan kepengurusan PWI Cabang Riau pertama untuk masa bakti 1966-1968. Jumlah wartawan di Riau tidak sebanyak saat ini. Tidak lebih dari 20 orang,  hal  ini  dikarenakan  wartawan  yang  telah  diterima  dan  menjadi  anggota  PWI,  kemudian mendapatkan  pekerjaan  lain,  maka  profesi  wartawan  ditinggalkannya.  Apabila  dia  berhenti  dari pekerjaannya, maka  ia  akan kembali lagi  menjadi  wartawan.  Pada  awal-awal  PWI  Cabang  Riau berdiri,  juga  jarang  diadakan  pertemuan-pertemuan.  Terkadang  pesan  dan  perkembangan organisasi lebih sering disampaikan secara beranting dari mulut ke mulut.
Ketika masa kepengurusan periode dua berakhir, maka disusun kembali pengurus untuk periode ketiga ketika H. Busra Algerie dan Marlis Ramali kembali dari mengikuti Kongres PWI di Manado. Rapat pengurus tersebut diadakan sekitar bulan September 1970, dihadiri oleh 10 orang Anggota Biasa. Pada susunan pengurus periode ketiga ini berhasil terpilih ketuanya yaitu Busra Algerie dan Zuhdi BA sebagai wakil ketuanya. Susunan yang telah dibentuk dilaporkan ke PWI Pusat pada  bulan  Oktober  1970  melalui  surat  nomor  P.101/B-2/X/1970.  PP-PWI  melalui  suratnya  12 Oktober 1970 dengan nomor 036/P.P/1970, mengesahkan susunan pengurus PWI Cabang Riau untuk masa bakti terhitung dari 4 Oktober 1970 sampai 4 Oktober 1972 (Tim PWI Cabang Riau, 1996).
Saat Kongres PWI ke-XIV diadakan di Palembang pada bulan Oktober 1970, terjadi dua kepengurusan  PWI  Pusat.  Yakni  Kepengurusan  BM.  Diah  (Ketua  Umum),  Manai  Sopian,  H.  M. Hamidy, P. G. Togas (Sekretaris Jenderal), T. Jously (Wakil Sekjen), Deddy Soemitro (Bendahara), dan  Moegianto  (Wakil  Bendahara.  Dan  Kepengurusan  Rosihan  Anwar  (Ketua  Umum),  L.  E. Manuhua,  Kol.  Sugiarso  Surojo,  Jakob  Oetama  (Sekretaris  Jenderal),  Zein  Effendi  SH  (Wakil Sekjen), H. M. Said Budiarti (Bendahara) dan R. P. Hen Kah (Wakil Bendahara).
Keberhasilan  Kongres  PWI ke-XIV  juga  terlihat dari adanya  pergantian  Mahbub Junaidi yang merupakan Ketua Umum PWI periode 1968-1971 (Deferentian, 2015). Akan tetapi, turunnya Mahbub Junaidi membuat perpecahan yang disebabkan adanya perbedaan idealisme yang dimiliki oleh BM. Diah dan Rosihan Anwar. Dengan adanya perpecahan tersebut, pada tanggal 17 Januari 1970, kelompok BM. Diah mengirimkan surat ke PWI Cabang Riau yang menyatakan kepengurusan PWI Riau untuk sementara waktu dibekukan.
Hingga  pada  tanggal  17  Januari  1971,  PP-PWI  mencabut  surat  pengesahan  nomor 036/P.P/1966, tertanggal 17 September 1966 dan menunjuk caretaker untuk membenahi organisasi PWI Cabang Riau. Setelah bekerja selama empat belas bulan, caretaker berhasil menyusun personil pengurus  PWI  Riau  periode keempat  tahun  1971-1973  dengan  Ketua  Zuhdi,  Wakil  Ketua  Busra Algerie. Pada 5 Maret 1971, PP-PWI mengesahkan susunan pengurus PWI Cabang Riau tersebut dengan Surat Keputusan nomor 014/P.P/1971.
Pada  bulan  Desember  1973,  PP-PWI  mengadakan  Kongres  XV  Tretes,  Jawa  Timur. Kongres ini mengakhiri dualisme yang terjadi antara PWI BM. Diah dan PWI  Rosihan Anwar. Di Kongres ini juga, membahas mengenai penetapan program kerja serta beberapa perubahan dalam pelaksanaan  organisasi  PWI,  seperti  penertiban  Kartu  Anggota  PWI  dan  Kartu  Pers.  Kemudian memulai  kegiatan  pendidikan  kewartawanan  melalui  Karya  Latihan  Wartawan  (KLW),  serta melakukan perubahan masa bakti kepengurusan tingkat pusat dan cabang serta perwakilan. Pada tingkat cabang dan perwakilan di seluruh Indonesia, kepengurusan dilakukan dari dua tahun menjadi empat tahun sekali.
Perpanjangan  masa  kerja  kepengurusan  periode  kelima  seperti  yang  diputuskan  oleh Kongres tersebut, maka PWI Cabang Riau segera melakukan pengesahan kepengurusan periode kelimanya pada tanggal 12 Desember 1973 dengan Ketua: Drs. Rustam S. Abrus dan Wakil Ketua:
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130
p-ISSN: 2541-2523
Zuhdi  BA  melalui  Surat  Keputusan  PP-PWI  nomor  033/PP/1973  yang  juga  menetapkan perpanjangan masa kerja pengurus PWI Riau dari tahun 1973-1975.
Masa kepengurusan periode kelima ini berlangsung dari tahun 1973-1977. Belum sampai akhir masa kepengurusan, Drs. Rustam S. Abrus mengundurkan diri dari jabatannya pada Januari 1976. Hal ini dikarenakan, Rustam S. Abrus dimutasikan oleh Gubernur Riau sebagai Sekretaris Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkalis.
Akhirnya  setelah  melalui  rintangan  yang  panjang,  pada  tanggal  9  September  1976,  tim formatur yang telah ditetapkan mengadakan rapat di Gedung Veteran Bhaskara Purna Yudha untuk menetapkan  pengurus  pergantian  antar  waktu  dalam  periode  kelima.  Hasilnya  ialah,  Zuhdi  BA sebagai Ketua dan Syafri Segeh sebagai Wakil Ketua, Harun Al Rasyid sebagai sekretaris, Rusjdi S.Abrus sebagai wakil sekretaris dan Saprilis BA sebagai bendahara.
Setelah mendapatkan pengesahan dari PWI Pusat, pengurus PWI Cabang Riau segera menyusun  empat  bidang  program  kerja  tahun  1976/1977.  Program  kerja  tersebut  ialah:  (1) Menetapkan uang iuran anggota setiap bulan sebesar Rp. 100. (2) Untuk meningkatkan keuangan PWI, maka setiap anggota yang memperoleh biaya perjalanan keluar daerah dipungut lima persen dari jumlah dana yang diperolehnya dari berbagai sumber yang menjadi partner PWI. (3) Selain itu, di  bidang  kesejahteraan  wartawan,  ditetapkan  untuk  mempejuangkan  biaya  pembinaan  serta pendidikan  kewartawanan  kepada  Pemda  Riau  melalui  APBD.  (4)  Mengusahakan  lahan  untuk perumahan  wartawan.  (5)  Memperjuangkan  pengadaan  Balai  Wartawan  melalui  APBD.  (6) Menetralisir badan hukum pendirian Yayasan Kesejahteraan Wartawan (Roesli, 2005).
Pada 25 Agustus 1981, diadakan rapat anggota PWI Cabang Riau di Balai Wartawan jalan Sumatera, Pekanbaru. Dari 20 orang yang diundang, yang hadir 16 orang, termasuk anggota biasa dan calon anggota. Pada rapat ini berhasil dibentuk pengurus baru periode 1981-1985 oleh tiga orang formatur, masing-masing: Rusydi S. Abrus, Eddy Mawuntu dan Rida K Liamsi.
Susunan pengurus PWI Cabang Riau periode keenam tahun 1981-1985 yang ditetapkan formatur adalah: Moeslim Kawi (Ketua Umum), Rusydi S. Abrus (Wakil Ketua I), Syafri Segeh (Wakil Ketua II), Eddy Mawuntu (Wakil Ketua III), Ristje (Sekretaris) dan Hikmat Ishak (Wakil Sekretaris), M.  Ali  Bakri  (Bendahara),  Mulyadi  (Wakil  Bendahara). Di  periode  ini,  PWI  Cabang  Riau  banyak mengeluarkan surat rekomendasi kepada para anggotanya agar menjadi Pimpinan Redaksi. Yaitu surat rekomendasi yang dikeluarkan untuk Rida K. Liamsi (skm. Genta).
Dari  temuan  penulis,  Moeslim  Kawi  yang  saat  itu  mengajukan  diri  menjadi  Pemimpin Redaksi  Genta,  mencoba  menata  kembali  Genta  dengan  mengandalkan  tenaga-tenaga  muda, seperti  Denny  Kurnia,  Taufik  Ikram  Jamil,  Said  Suhil  Achmad,  Husni  Ch.,  Bahtiar  dan  Harman. Berbagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan skm. Genta terus dilanjutkan, tidak saja yang berkaitan dengan mutu pemberitaan, tapi juga tata letak dan perwajahan (layout) , distribusi dan  sirkulasi,  serta  program  Koran  Masuk  Desa  (KMD)  yang  dicanangkan  Deppen  sejak  1984 (Roesli, 2005).
Pada 25 Agustus 1986 kembali diadakan rapat untuk memilih kepengurusan PWI Cabang Riau di Balai Wartawan periode tahun 1986-1990. Susunan kepengurusan kemudian diumumkan oleh tim formatur dengan nama-nama pengurusnya yaitu: Tukidi Nurendro (Ketua Umum), Marlis Ramali (Wakil Ketua I), Mulyadi (Wakil Ketua II), A. Jeck Marbun (Wakil Ketua III), Ristje (Sekretaris), Akmal Famajra (Wakil Sekretaris), M. Ali Bakri (Bendahara) dan Yaunusar Bakar (Wakil Bendahara).
Susunan kepengurusan tersebut kemudian dilaporkan ke PP-PWI pada tanggal 26 Agustus melalui surat nomor 346/B-I/1986. Namun setelah dua bulan, PP-PWI tidak kunjung memberikan surat pengesahan. Hingga tanggal 1 November 1986, pengurus baru PWI Cabang Riau akhirnya disahkan oleh pengurus Pusat PWI dengan SK Nomor 017/PP-PWI/1986 yang ditandatangani oleh Zulharman  (Ketua)  dan  Atang  Ruswita  (Sekretaris  Jenderal)  dan  dengan  adanya  perubahan- perubahan terhadap beberapa pengurusnya.
Pada periode 1986-1990 ini PWI Cabang Riau mencoba melakukan penerimaan anggota baru melalui testing. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, testing diadakan agar wartawan-
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130
p-ISSN: 2541-2523
wartawan gadungan atau yang disebut dengan wartawan “Bodrek” tidak sembarangan mengambil berita hingga membuat citra wartawan menjadi buruk. Untuk pelaksanaan testing pun harus melalui beberapa syarat diantaranya memiliki surat tugas dari Pimpinan Redaksi serta mempunyai ijazah minimal SLTA.
Karena  testing  tersebut  dilakukan  oleh  PWI  Cabang  Riau,  mengacu  pada  keputusan Kongres  PWI  ke-XVII  di  Manado  dalam  penertiban  profesi  kewartawanan.  Meskipun  di  dalam PD/PRT belum diatur secara tegas, terutama untuk calon anggota. Akhirnya, pada Kongres ke-XVIII di  Samarinda  diputuskan,  bahwa  dalam  penerimaan  anggota  PWI  dilakukan  testing.  Kemudian dipertegas lagi pada Kongres di Bandar Lampung, bahwa calon anggota PWI diwajibkan mengikuti pendidikan jurnalistik, baik di lembaga Perguruan Tinggi maupun informal yang diakui oleh PWI. Gambar 2. Kongres PWI di Samarinda, Foto Bersama dengan Ketua PWI Pusat, Zulharman dan Ketua PWI Riau, Marlis Ramali serta Sekretaris PWI Riau, Akmal Famajra dan Bendahara PWI Riau, Yainusa Bakar.
Sumber: Arsip dokumentasi yang disimpan oleh Akmal Famajra. Pada Desember 1989, diadakan kembali rapat anggota untuk pergantian pengurus periode kesembilan serta penyusunan program kerja PWI Cabang Riau. Rapat anggota yang diadakan di Hotel Indrayani Pekanbaru merupakan rapat pertama yang diselenggarakan di luar Balai Wartawan. Rapat anggota ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau dan merupakan kegiatan yang kedua kalinya yang dihadiri dan diresmikan oleh Gubernur. Rapat tersebut berhasil memilih pengurus PWI Cabang Riau dengan susunan: Rida K. Liamsi (Ketua Umum), Akma Famajra (Sekretaris), Yaunusar Bakar (Bendahara).
Pada masa kepengurusan Rida K. Liamsi inilah PWI Riau memiliki beberapa kemajuan. PWI Riau berhasil memperjuangkan rehabilitasi Balai Wartawan berupa penambahan ruangan rapat, penjaga  kantor  dan  kantin.  Semula  direncanakan  untuk  pembangunan  gedung  baru  dua  lantai. Namun karena kegiatan MTQ Nasional ke-17 serta kegiatan MTQ Wartawan ASEAN pertama yang memerlukan dana lebih besar, maka rencana pembangunan gedung baru tersebut, diganti dengan rehabilitasi berat terhadap Balai Wartawan yang menelan biaya sekitar Rp 90 juta.
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523

## Gambar 3. Penandatanganan Prasasti Perluasan Balai Wartawan Noerbahrij Yoesoef oleh
Gubernur Riau Soeripto dan Rida K. Liamsi Sumber: Buku Putih PWI Riau Tahun 1996.
Dalam  pemilihan  pengurus  baru,  peserta  Konpercab  sepakat  memilih  kembali  Rida  K. Liamsi. Kemudian untuk menyusun personil pengurus, maka dipilih tim fotmatur. Setelah tim formatur diberi mandat penuh untuk menyusun personil pengurus PWI periode kesepuluh tahun 1995-1999, maka terpilih kembali Rida K. Liamsi sebagai Ketua.
Pada periode kesepuluh ini, PP-PWI bersama dengan Menteri Penerangan dan Menteri Agama telah menetapkan Pekanbaru menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan MTQ Wartawan ASEAN. Kegiatan yang pertama kalinya berlangsung di Pekanbaru untuk kawasan Asia ini, dibuka oleh Menteri Agama Tarmizi Thaher dan ditutup oleh Menteri Penerangan Harmoko.
Kemudian diperiode ini juga telah berhasil membentuk Koperasi wartawan yang dinamakan “Kalam Perkasa”. Koperasi yang bergerak dalam kegiatan serba usaha i ni, memiliki simpanan pokok sebesar Rp 50.000,- dan simpanan wajib setiap bulan Rp 5.000,-. Koperasi wartawan ini memiliki fungsi untuk mengayomi para wartawan-wartawan mengingat keadaan ekonomi dimasa Orde Baru yang tidak sama. Strata kehidupan para wartawan saat itu ditentukan pada jumlah eksamplar yang terbit, jika eksamplar yang terbit sedikit jumlahnya, maka biaya yang didapat hanya untuk menutup biaya beli kertasnya.
Ketika  PWI  Riau  sudah  berhasil  membentuk  Koperasi  Wartawan  dengan  nama  ‘Kalam Perkasa ’, maka Koperasi Wartawan kemudian membangun sebuah perumahan wartawan sebagai usahanya yang saat itu berhasil. Perumahan wartawan tersebut berada di Desa Kualu, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, untuk 200 keluarga anggota PWI Riau yang berdomisili di Pekanbaru (Roesli, 2005).
Hambatan yang Dihadapi PWI Riau dalam Menjalankan Tugas Peliputan Pada Masa Orde Baru Banyak sekali rintangan yang harus dihadapi para wartawan terutama yang berada dipusat Jakarta saat masa Orde Baru. Dengan begitu, hambatan yang dihadapi oleh PWI Pusat pun juga semakin banyak. Berbeda dengan PWI Cabang Daerah yang tersebar diseluruh Indonesia. Konflik- konflik  antara  wartawan  dengan  pemerintah  sangat  sedikit  sekali  ditemukan.  Bahkan,  kasus pembredelan surat kabar seperti yang terjadi pada media Tempo sangat jarang ditemukan. Dalam kasus ini, PWI Cabang Riau termasuk PWI yang bisa dikatakan tidak pernah memiliki konflik dengan pemerintah daerah.
Berdasarkan  wawancara  yang  telah dilakukan  oleh  beberapa  informan, hambatan yang sering dihadapi oleh PWI Riau adalah hambatan modal dan dana. Ekonomi disaat masa Orde Baru terutama di Riau, belum sebagus seperti saat ini, hal itulah yang menjadi alasan mengapa modal dan dana adalah hambatan terbesar PWI Riau.  PWI Riau pada saat itu terkadang mendapatkan dana pinjaman saat melakukan kegiatan programnya tetapi dana pinjaman tersebut tidak tercantum didalam  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD).  Bebeda  dengan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130 p-ISSN: 2541-2523
sekarang, PWI Riau yang sudah memiliki bidang Humas akan memberikan uang pembinaan apabila PWI Riau akan melakukan kegiatan.
Dari beberapa hambatan dan permasalahan yang sudah disebutkan, terdapat hambatan terakhir yang dihadapi bersama oleh media pers dan wartawan. Salah satu ketentuan yang berlaku bagi media pers dan wartawan adalah dilarangnya memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan pihak kepolisian. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pihak kepolisian yang bukan merupakan Kepala Polisi Daerah  (Kapolda) dilarang untuk diwawancarai.
PWI Riau juga merupakan organisasi profesi yang dituntut untuk tidak berpihak kepada siapa-siapa.  Meskipun  PWI  merupakan  organisasi  pemerintah,  tetapi  PWI  Riau  tetap  harus mengambil sikap netral terhadap kasus media-media yang pernah dibredel oleh pemerintah baik di daerah maupun di pusat.

## PENUTUP
Terbentuknya PWI Riau yang semula nama adalah PWI Perwakilan Riau kemudian menjadi PWI  Cabang  Riau,  harus  melewati  lika-liku  dalam  pembentukannya.  Dalam  membentuk  suatu organisasi  Cabang  PWI  harus  memenuhi  persyaratan  khusus  diantaranya  harus  memiliki  dua terbitan pers atau sekurang-kurangnya 15 wartawan berstatus Anggota Biasa. Di Riau, terbentuknya PWI Cabang ini adalah pada tanggal 23 Januari 1964 dengan ketua pertamanya yaitu, Aspan Diar. Di  awal  terbentuknya  PWI  Perwakilan  Riau  ini,  organisasi  ini  masih  belum  memiliki  tempat permanennya. Sehingga dahulu mereka masih berpindah-pindah tempat, hingga pada tahun 1978, PWI Cabang Riau memiliki tempat permanen yang bernama Balai Wartawan Riau. Balai Wartawan ini sepenuhnya didanai oleh Gubernur Provinsi Riau yang ke-4 yaitu Soebrantas Siswanto (1978- 1980).
PWI  Riau  memiliki  beberapa  peranan  penting  terhadap  media  massa  dan  beberapa wartawan yang ada di Riau. Hal ini terlihat dari bagaimana mereka memperjuangkan sebuah alat mesin cetak agar media massa yang ada di Riau tidak mencetak surat kabar ke Jakarta. Dengan dukungan Gubernur Riau saat itu akhirnnya diutuslah Busra Algerie dan Bur S. Adam ke Jakarta untuk mendapatkan mesin cetak dari Menteri Penerangan. Akan tetapi karena berbelitnya birokrasi, maka  dua  utusan  tadi    belum  berhasil  menemui  Menteri  Penerangan.  Moeslim  Roesli  ketika  itu dengan semangatnya, berhasil menemui Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani. Berkat Moeslim Roesli, Ruslan meminjamkan sebuah alat mesin cetak bekas dan saat itu diketahui hanya digunakan oleh  surat  kabar  Otonom,  akan  tetapi  tidak  bertahan  lama  pemakaiannya.  Mesin  cetak  tersebut kemudian ditempatkan di Jalan Kuantan (kantor Riau Pos tahun 1996). PWI Riau juga memberikan wawasan dan pemahaman kepada watawan tentang dunia jurnalistik. Tak hanya itu, PWI Riau juga menjadi wadah untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar organisasinya. PWI Riau mengganti kepengurusannya setiap sekali dua tahun, namun dirubah lagi menjadi setiap sekali empat tahun. Dikarenakan beberapa anggota ada yang kerja rangkap (bekerja sebagai wartawan namun juga menjadi Pegawai Negeri), maka belum habis masa kepengurusan, anggota PWI Riau yang menjabat harus mengundurkan diri dari jabatan PWI-nya dikarenakan ada yang  naik  pangkat  (pekerjaan  PNS-nya)  dan  ada  yang  dipindah  tugaskan  jabatannya  (seperti diangkat Gubernur menjadi biro Humas di Kantor Gubernur). Hingga masa periode Rida K. Liamsi tahun 1990-1999, PWI Riau memiliki keberhasilan diantaranya memperjuangkan rehabilitasi Balai Wartawan, melakukan perubahan terhadap pemakaian istilah “Rapat Anggota” menjadi “Konfrensi Cabang”, serta pembentukan Koperasi wartawan “Kalam Perkasa” . Umumnya, PWI Cabang tidak memiliki kasus-kasus berat seperti kasus yang dialami oleh PWI Pusat. Hambatan yang dihadapi oleh PWI Riau umumnya hanya seperti kekurangan modal dan dana.  Belum  lagi  dengan  adanya  wartawan-wartawan  mafia  yang  tidak  digaji  oleh  Pimpinan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                              DOI: 10.36526/js.v3i2.3945
Research Article                                                                                                                       e-ISSN: 2541-6130
p-ISSN: 2541-2523
Redaksinya, mereka melakukan beberapa tindakan kriminal terhadap beberapa narasumber. Seperti pemerasan,  penipuan  dan  mengancam  narasumber.  Adanya  wartawan-wartawan  gadungan, membuat  PWI  Riau  harus  mengambil  sikap  ketika  melakukan  seleksi  tehadap  para  calon-calon wartawan yang kemudian dikenal dengan adanya Testing.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnus, Sri Hadijah. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. Al-Munzir: IAIN Kendari , Vol. 8, 1979-4894. Asril,  Zaili  dkk.  2002. Tragedi  Riau  Menegakkan  Demokrasi. Pekanbaru:  Panitia  Peringatan  17
Tahun “Peristiwa 2 September 1985”.
Bungin, Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Perdana Media. David T. Hill. 2011. Pers di Masa Orde Baru . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Deferentian, Citriana. (2015). Konflik Kepentingan dalam Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tahun 1970-1971 . Published Dissertation. Surakarta: Sebelas Maret University.
Gottschalk, Louis. 1983. Mengerti Sejarah . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Hartono, Tri. (2019). Peranan Moeslim Roesli Dalam Perkembangan Pers di Riau Tahun 1954-1975.
JOM FKIP – UR, Vol. 6, 2355-6897. Pekanbaru: Riau University. Kurniadi, Alan. (2018). Sistem Pengaduan Peristiwa Kepada Media Pers Berbasis Android dengan Google  Maps  API. Published  Dissertation.  Pekanbaru:  Sultan  Syarif  Kasim  Islamic University.
Moeslim Roesli, Dkk. 2005. Menerobos Mitos, Seabad Pers Riau . Pekanbaru: PWI Cabang Riau. Suhartono & W Pranoto. 2010. Teori & Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Graha Ilmu. Tim PWI Cabang Riau. 1996. Buku Putih Daftar Wartawan Anggota PWI Cabang Riau 1996-1997. Pekanbaru: PWI Cabang Riau.
Tim PWI Cabang Riau. 1996. Sejarah dan Bunga Rampai Perkembangan Pers di Riau . Pekanbaru: CV. Tirta Kencana Pekanbaru.