## PENGEMBANGAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH

## Abdullah
Dosen Fakultas Tarbiyah IAI Nurul Jadid Email : abdul_iainj@yahoo.com

## Abstrak
Law  No.  20  of  2003  on  National  Education  System  which  mandates  that  the provision  of  education  conducted  by  the  school-based  management  principles  / madrasah  is  evidence  of  seriousness  of  the  government  in  addressing  the aspirations  of  the  people  associated  with  the  increased  demands  of  the  quality  of education.  In  order  to  answer  the  challenges  in  the  field  of  education  and  the expectations  of  society  in  the  form  of  guidance  to  improve  education  quality, school-based management / madrasah (MBS / MBM) is an absolute thing that must be addressed and implemented, because theoretically MBS / MBM no longer make the  government  as  the  central  authorities  of  education,  but  occurs  disenteralisasi autonomy and education in Madrasah.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan  agar  penyelenggaraan  pendidikan  dilaksanakan  dengan  prinsip manajemen  berbasis  madrasah  merupakan  bukti  kesungguhan  pemerintah  dalam menyikapi  aspirasi  masyarakat  berkaitan  dengan  tuntutan  peningkatan  mutu pendidikan. Dalam rangka menjawab tantangan di bidang pendidikan dan harapan masyarakat  berupa  tuntunan  peningkatan  mutu  pendidikan,  manajemen  berbasis sekolah/madrasah  (MBS/MBM)  merupakan  hal  mutlak  yang  harus  disikapi  dan dilaksanakan,  sebab  secara  teoretis  MBS/MBM  tidak  lagi  menjadikan  pemerintah sebagai  pusat  penguasa  pendidikan,  tetapi  terjadi  disenteralisasi  dan  otonomi pendidikan di Madrasah.

## Key Word : Manajemen berbasis Madrasah

## Pengembangan Manajemen Berbasis Madrasah

## Pendahuluan
Lembaga  pendidikan  Islam  memiliki  suatu  daya  tarik  tersendiri  dalam perjalanannya, karena di sana terdapat suatu usaha memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama  menjadi  suatu  kesatuan  yang  tidak  bisa  terpisahkan.  Madrasah  sebagai  lembaga pendidikan  yang  bertujuan  untuk  melahirkan  manusia-manusia  yang  memiliki  keilmuan, keimanan  dan  keterampilan  yang  tinggi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  corak pengembangan  keilmuan  yang  berupaya  untuk  memadukan  corak  keilmuan  umum  dengan ilmu agama.
Persepsi  masyarakat  terhadap  madrasah  dewasa  ini  semakin  menjadikan  madrasah sebagai  lembaga  pendidikan  yang  unik.  Di  saat  ilmu  pengetahuan  dan  tekhnologi berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis keagamaan dan di  saat  perdagangan  bebas  dunia  mendekati  pintu  gerbangnnya,  "keberadaan  madrasah" dalam hal ini tampak semakin dibutuhkan orang.
Terlepas  dari  berbagai  problematika  yang  dihadapi,  keberadaan  madrasah  yang memiliki kharakteritik khas yang tidak dimiliki oleh model pendidikan lainnya itu menjadi salah  satu  tumpuan  bagi  manusia  modern  untuk  mengatasi  keringnya  hati  dari  nuansa keagamaan  dan  menghindarkan  diri  dari  fenomena  demoralisasi  dan  dehumanisai  yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban tekhnologi dan materi.
Melihat  kenyataan  tersebut,  tuntutan  pengembangan  madrasah  dirasakan  cukup penting  adanya,  mengingat  kebutuhan  masyarakat  akan  lembaga  pendidikan  Islam (madrasah)  yang  berkualitas  dan  memiliki  nilai  tawar  tinggi  sangat  dominant  disebabkan oleh factor tuntutan zaman dan era globalisasi yang sedang berkembang. Berdasarkan pada upaya pengembangan madrasah tersebut, maka dalam hal ini kami akan membahas tentang Manajemen  Madrasah  dengan  rumusan  masalah  sebagai  berikut  (1)  bagaimana  eksistensi madrasah di Indonesia ? dan (2) bagaimana pengembangan madrasah berbasis manajemen di Indonesia ?.

## Madrasah di Indonesia : Tinjauan Historis
Jika  ditelusuri  perjalanan  sejarahnya  di  Indonesia,  khususnya  pendidikan  Islam, nama  madrasah  itu  sendiri  muncul  agak  belakangan.  Ada  beberapa  tempat  yang  diduga lebih  dahulu  digunakan  masyarakat  Islam  di  nusantara,  diantaranya  "masjid"  yang mempunyai fungsi ganda sebagai tempat ibadah dan aktivitas social keagamaan  yang  lain, termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan (Ibrahim Buchari, 1971 : 21).
Selanjutnya  pesantren  yang  merupakan  lembaga  penyiaran  dan  penyebaran  agama Islam dan merupakan system pendidikan tertua di Indonesia, yang eksistensinya telah teruji oleh sejarah dan berlangsung hingga kini. Dalam pesantren inilah lahir lembaga pendidikan Islam yang merupakan inovasi model pendidikan pesantren, yaitu madrasah.
Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam,  mulai  didirikan  dan  berkembang  di dunia Islam sekitar abad ke-5 H atau abad ke 10-11 M (M. Athiyah al-Abrasyi, 1974 : 82). Pada  saat  itu,  Islam  telah  berkembang  secara  luas  dalam  berbagai  macam  ilmu pengetahuan,  dengan  berbagai  macam  aliran  atau  madzhab  pemikirannya.  Pembidangan ilmu pengetahuan tersebut, bukan hanya meliputi ilmu-ilmu yang berhubuangan dengan al- Qur'an  dan  al-Hadits,  tetapi  juga  bidang-bidang  filsafat,  kedokteran,  matematika  dan berbagai bidang ilmu-ilmu alam dan kemasyarakatan (Hasbullah, 1996 : 161).
Tampaknya  kehadiran  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  setidak- tidaknya mempunyai beberapa latar belakang, diantaranya :
a. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan system pendidikan Islam
b. Usaha  penyempurnaan terhadap  system pesantren ke  arah  suatu system  pendidikan yang  lebih  memungkinkan  lulusannya  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dengan sekolah  umum,  misalnya  masalah  kesamaan  memperoleh  kesempatan  kerja  dan perolehan ijazah
c. Adanya  sikap  mental  pada  sementara  golongan  umat  Islam,  khususnya  santri  yang terpukau pada Barat sebagai system pendidikan mereka
d. Sebagai  upaya  untuk  menjembatani  antara  system  pendidikan  tradisional  yang dilakukan  oleh  pesantren  dan  system  pendidikan  modern  dari  hasil  akulturasi (Abdul Mujib Muhaimin, 1993 : 305).
Disamping  latar  belakang  tersebut,  terdapat  pula  hal  yang  melatar  belakangi pertumbuhan  madrasah  di  Indonesia,  khususnya  dalam  tubuh  pesantren  yaitu  :  adanya gerakan  pembaharuan  Islam  di  Indonesia  dan  adanya  respon  pendidikan  Islam  terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda (Maksum, 1999 : 82).
Dalam  perjalanannya,  madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  mendapat tanggapan  dan  dukungan  dari  masyarakat  luas,  sehingga  menjadikan  madrasah  sebagai suatu  institusi  pendidikan  yang  diharapkan out-put nya  oleh  masyarakat  luas  untuk mengatasi  berbagai  kebutuhan,  khususnya  yang  berkaitan  pemenuhan  terhadap  kekeringan spiritual dan tuntan zaman global.

## Pengembangan Manajemen Berbasis Madrasah
Kemunculan madrasah merupakan realisasi upaya pembaharuan system pendidikan Islam  yang  telah  ada.  Pembaharuan  tersebut  meliputi  tiga  hal  yaitu:  1)  upaya penyempurnaan  system  pesantren,  2)  penyesuaian  terhadap  system  Barat,  dan  3) menjembatani  antara  system  pendidikan  tradisional  Pesantren  dengan  system  pendidikan modern Barat (Karl A. Streen Brink, 1986 : 26).
Dari pembaharuan yang dilakukan tersebut, eksistensi manajemen memiliki peranan penting dalam pengembangan madrasah untuk selanjutnya. Dalam hal ini kita kenal dengan Manajemen  Berbasis  Madrasah  (MBM)  yang  istilahnya  diadopsi  dari  barat,  yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) (Didik Komaidi, 2001 : 20). Isu tentang  Manajemen  Berbasis  Sekolah (School Based Management) sebenarnya merupakan  tema  sentral  dalam  reformasi  pendidikan  di  berbagai  Negara.  Manajemen Berbasis Sekolah diartikan sebagai “suatu pengalihan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab  pengelolaan  dari  birokrasi  sentral  kepada  pengelola  terdepan  pendidikan  yaitu sekolah  dan  komunitasnya”  (H.A.R.  Tilaar,  2002  :  76).  Dan  dapat  diartikan  pula  sebagai sebuah  proses  formal  yang  melibatkan  kepala  sekolah,  guru,  karyawan,  orang  tua,  siswa dan  masyarakat  yang  berada  dekat  dengan  sekolah,  dalam  proses  pengambilan  berbagai keputusan.  Hal  ini  mengarah  kepada  pemberian  otonomi  yang  luas  kepada  sekolah  untuk membuat  perencanaan, budgeting, dan  implementasi  berbagai  programnya  dengan memberdayakan  unsur-unsur  yang  terlibat  di  sekolah  tersebut.  Dengan  demikian,  dalam konteks perencanaan serta pengembangan sekolah, titik sentral berada di sekolah itu sendiri dan semaksimal mungkin mengembangkan networking horizontal dengan stake holder dan school community yang peduli terhadap pengembangan sekolahnya.

## Pengembangan Manajemen Berbasis Madrasah
Sedangkan  rumusan  BAPPENAS  menyatakan  bahwa  “SBM  adalah  upaya  konkrit otonomi  sekolah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  efisiensi,  mutu  dan  pemerataan pendidikan.  Peningkatan  efisiensi  diperoleh  melalui;  antara  lain  keleluasaan  mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sedangkan peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui control dan partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibelitas  pengelolaan  sekolah  dan  kelas,  peningkatan  profesionalisme  guru  dan  kepala sekolah,  berlakunya  sistem  insentif,  dan  lain-lain  (Tim  Teknis  Bappenas,  1999  :  11-12).
SBM  atau  (dalam  konteks  madrasah;  Manajemen  Berbasis  Madrasah)  MBM  ini diangkat  serta  didorong  sebagai  sebuah  substitusi  terhadap  pola  pengambilan  berbagai kebijakan  pengembangan  sekolah,  dari  mulai  kurikulum,  strategi,  evaluasi  serta  berbagai sarana pembelajaran lainnya, yang semula lebih banyak ditentukan oleh pusat atau daerah, dalam  MBM,  semua  itu  itu  lebih  banyak  digagas  oleh  madrasah  bersama  dengan stake holder dan bahkan usernya (Dede Rosyada, 2004 : 267).
Manfaat utama MBM (Manajemen Berbasis Madrasah) adalah terbangunnya peran serta  aktif  masyarakat (stakeholder), meningkatkan  profesionalisme  dan  kesejahteraan kepada sekolah dan guru, tumbuhnya kreativitas, inisiatif, serta inovasi dari kepala sekolah, guru bahkan juga tenaga administrasi sekolah.
Dalam  pengembangan  MBM  (Manajemen  Berbasis  Madrasah),  dapat  diketahui bahwa madrasah memiliki kewenangan-kewenangan dalam menentukan arah kebijakannya yang berkaitan dengan pengembangan kualitas madrasah untuk dapat eksis dan memenuhi terhadap  berbagai  tuntutan  masyarakat  sekitarnya.  Adapun  kewenangan-kewenangan madrasah dalam pelaksanaan MBM (Manajemen Berbasis Madrasah) di bebebapa lembaga pendidikan Islam, yaitu :
1. Pengetahuan,  yakni  pendelegasian  kewenangan  pada  sekolah  untuk  memutuskan susunan kurikulum, termasuk rumusan kompetensi siswa dari setiap mata pelajaran serta kompetensi mereka setelah lulus dari madrasah tersebut.
2. Tekhnologi,  yakni  pendelegasian  kewenangan  pada  madrasah  untuk  memutuskan alat-alat yang diperlukan untuk proses pembelajaran siswa.
3. Kekuasaan,  yakni  pendelegasian  kewenangan  pada  madrasah  untuk  menetapkan berbagai keputusan.
4. Material,  yakni  pendelegasian  kewenangan  pada  madrasah  untuk  memutuskan penggunaan berbagai fasilitas, serta alat-alat pembelajaran.
5. Orang, yakni pendelegasian kewenangan pada madrasah untuk memutuskan tentang komposisi  SDM,serta  proses  peningkatan  kompetensi  mereka  baik  dalam penguasaan  bahan  ajar,  strategi  pembelajaran,  tekhnik  evaluasi  maupun  berbagai keterampilan keguruan lainnya.
6. Waktu,  pendelegasian  kewenangan  pada  madrasah  untuk  memutuskan  dalam pengaturan  penggunaan  alokasi  waktu  yang  dibutuhkan  dan  ditentukan  oleh madrasah.
Adanya  pengembangan  madrasah  melalui  MBM  (Manajemen  Berbasis  Madrasah) yang  diaplikasikan  dalam  berbagai  langkah  pengambilan  kebijakan  di  dalam  berbagai  hal pada  madrasah  secara  otonomi,  tentunya  tidak  akan  terlepas  dari  tantangan  dan  hambatan dalam perjalannya. Justru dengan ketidak siapan beberapa madrasah dalam menghadapi era otonomi  pendidikan  menjadi bomber tersendiri  bagi  eksistensi  madrasah  itu  dalam menghadapi persaingan global dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat melihat seberapa jauh
problematika  MBM  (Manajemen  Berbasis  Madrasah)  dalam  penerapannya  di  beberapa madrasah, dapat terlihat dalam :
1. Ketidak Jelasan Struktur dan Tata Kerja
Di  lapangan  sering  terjadi  tumpang  tindih  antara  wewenang  Yayasan  dengan pengelola  madrasah.  Yayasan  sebagai  “pemilik”  biasanya  memiliki  posisi  tawar (bargaining position) yang lebih dan pada umumnya menggunakan kekuasaannya utuk mengatur  segala  hal.  Sebaliknya  madrasah  cenderung  tidak/kurang  memilki  posisi tawar, sehingga secara psikologis menjadikan pengelola madrasah tersubordinasikan. Antara  Madrasah  dengan pihak Yayasan secara  garis besar telah dibagi bidang pekerjaannya.  Hal  ini  disebabkan  karena  pihak  kepala  madrasah  lebih  cenderung mengumatakan  hal-hal  yang  bersangkut-paut  dengan  akademik  dan  kurang memperhatikan  misi  lembaga  tersebut,  sedang  pihak  yayasan  lebih  cenderung memperhatikan  status  quo-nya.  Akibatnya  terjadi  saling  tuding,  yang  pada  akhirnya menghambat kemajuan madrasah itu sendiri.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  deperlukan  Dewan  Madrasah  yang  diharapkan dapat  berperan  sebagai  mediator  antara  Madrasah  dan  Yayasan.  Dan  madrasah  dapat terbentuk  dari  beberapa  unsur  seperti;  wakil  yayasan,  tokoh  masyarakat,  perwakilan orang tua murid, perwakilan guru, perwakilan masyarakat sekitar madrasah. Dewan ini dapat  difungsikan  sebagai  institusi  pemberi  saran  dan  pertimbangan  terhadap  upaya pengelolaan  madrasah.Dewan  ini  diharapkan  pula  menjadi  lembaga  yang  memiliki akses langsung ke public, sehingga bisa sangat membantu dalam membangun dukungan baik financial maupun bentuk dukungan lain dalam rangka pengembangan madrasah.
2. Ketidakjelasan Misi, Visi dan Tujuan Setiap organisasi pasti memiliki target dan unggulan sebagai nilai tawar dalam .
Madrasah adalah sekolah beciri khas Islam, dan ini merupakan nilai jual utama. Tetapi jika  madrasah  sudah  tidak  lagi  memperkuat  pendidikan  agamanya  maka  dia  akan “ditinggalkan” oleh masyarakatnya.
Sebagai  upaya  memberikan  panduan  kerja  dan  memperjelas  arah  yang  hendak dituju,  sekaligus  motivasi  bagi  seluruh  komponen  madrasah  yang  terlibat  dalam pengembangan  madrasah,  maka  diperlukan  pencanangan  misi  dan  visi.  Misi  dan  visi menjadi  sarana  penyatuan  persepsi  dan  cita-cita  sebuah  madrasah,  kedua  merupakan pengejawantahan ide-ide konstruktif dalam setiap aktifitas.
Misi dan visi madrasah ini perlu memenuhi minimal dua persyaratan: 1) sejalan dengan  kebutuhan  dan  harapan-harapan  masyarakat (stakeholder), dan  2)  mampu mengakomodasi  perubahan  dan  perkembangan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Misi merupakan  cita-cita  luhur  almamater  yang  dijunjung  tinggi  oleh  seluruh  civitas akademika  madrasah.  Ia  merupakan  nilai,  denyut  nadi  oraganisasi  dan  acuan  seluruh kegiatan  edukatif  di  madrasah.  Sedang  visi  dapat  dipahami  sebagai  pandangan  dunia suatu  organisasi  baik  terhadap  internal  maupun  eksternal  organisasi  itu,  yang mempengaruhi  statemen  misi,  dan  sekaligus  menjadi  pemahaman  yang  sama  oleh civitas akademika madrasah tentang misi dan jati diri madrasah. Dengan demikian misi dan  visi  ini  dipahami,  diyakini  dan  dipegang  teguh  oleh  setiap  orang  yang  menjadi anggota sivitas akademika madrasah.
Tujuan,  meskipun  sudah  tertuang  dalam  tujuan  institusional  dalam  kurikulum Departemen  Agama,  namun  ia  masih  bersifat  umum.  Mampukah  tujuan  tersebut

## Pengembangan Manajemen Berbasis Madrasah
dijabarkan  dan  dicapai  dalam  pelaksanaan  kurikulum  ?  Jika  setiap  madrasah  telah mencanangkan misi dan visi secara baik, maka tujuan akan lebih mudah dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi.
Kelemahan  ketidak  jelasan  misi  dan  visi  dan  tujuan  ini  juga  banyak  sekali ditemukan di berbagai daerah. Seringkali program  yang telah dicanangkan pada tahun sebelumnya berhenti di tengah jalan, atau ketika ganti kepala madrasah, maka berubah pula arah  yang dituju. Hal ini tentu dapat dieliminir ketika misi, visi dan tujuan sudah dirumuskan  secara  jelas  dan  bisa  diakses  dan  dipahami  oleh  semua  komponen madrasah.
3. Lemahnya Manajemen
Kelemahan  dibidang  ini  boleh  dibilang  merupakan  “wabah”  yang  menjangkiti sebagian  besar  madrasah.  Pendanaan  terbatas,  lemahnya  SDM  dan  minimnya pengetahuan  tentang  organisasi  dan  tata  kerja,  merupakan  beberapa  penyebab  yang saling  kait-mengait.  Beberapa  langkah  manajemen  modern, Planning,  organizing, staffing,  actuating,  leading,  controlling  dan  evaluating, belum  bisa  berjalan  secara tertib  di  madrasah.  Dikarenakan  keterbatasan-keterbatasan  tersebut,  seringkali manajemen  madrasah  lebih  bercirikan “lillahi  ta’ala”. Sehingga  beberapa  prinsip manajemen  yang  baik  seperti;  optimalisasi  kemampuan  sekolah (capacity  building), keterbukaan  khususnya  dalam  hal  administrasi  keuangan (transparency) dan akuntabilitas (accountability) seringkali macet dan tidak tersentuh sama sekali. Hal ini diperparah intervensi yayasan, yang kadang-kadang masuk di wilayah akademis. Pengelola  pendidikan  madrasah  yakni  yayasan  dan  pelaksana  pendidikan madrasah  (kepala  madrasah,  guru,  dan  tenaga  administrasi)  merupakan  SDM  yang menjadi  mesin  penggerak  dinamika  madrasah.  Kepada  mereka  harus  ditanamkan kesadaran,  pengertian  dan  pemahaman  serta  tangung  jawab  penyelenggaraan pendidikan.  Dimensi  ini  merupakan  bagian  dari  dimensi  lain  yang  tingkat  mutunya bersifat  sinergi.  Dimensi  lain  adalah  keterampilan  manajemen.  Rasa  tanggung  jawab yang  tinggi  tanpa  dibarengi managerial  skill yang  memadai,  akan  menjadi treatment manajemen  yang  bersifat  uji  coba,  dan  akibatnya  dana  serta  daya  yang  dikeluarkan tidak memperoleh hasil yang seimbang. Demikian pula keterampilan manajemen  yang baik  tanpa  dibarengi  kesadaran  perjuangan  (yang  sebagian  besar  pengelola  madrasah telah memiliki unsur ini) juga akan menuntut banyak biaya (Abdurrahman Shaleh, 2000 : 132).
4. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat
Memang  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  sebagian  madrasah  berdiri  atas  prakarsa dan  usaha  masyarakat  sendiri.  Di  tempat  dimana  masyarakat  (muslim)  perlu  lembaga pendidikan  bagi  anaknya,  maka  secara  antusias  mereka  bergotong-royong  mendirikan madrasah.  Namun  problem  klasik  yang  sering  muncul  adalah,  ketika  madrasah  sudah berdiri,  maka  keterlibatan  aktif  masyarakat  untuk  memikirkan  nasib,  kelangsungan hidup  (apalagi  pengembangan  dan  kemajuan)  madrasah  relative  kurang  (kalau  tidak bisa dikatakan tidak ada). Memang susah mencari jawaban tentang siapa yang bersalah dalam  hal  ini.  Namun  yang  jelas  sikap  proaktif  dari  keduanya  mutlakperlu ditumbuhkan.
Keberadaan  lembaga-lembaga  seperti  Furom  Masyarakat  Peduli  Madrasah (FMPM)  atau  sejenisnya,  yang  relative  masih  sedikit  perlu  lebih  ditingkatkan  baik
kualitas  maupun  kuantitasnya.  Dalam  hal  ini  pihak  madrasah  harus  secara  intensif bermitra dengan lembaga-lembaga seperti ini.
Harus  disadari  betul  oleh  pengelola  madrasah,  bahwa  keterbukaan  dan hubungan  yang  bersifat  timbal  balik  antara  masyarakat  dengan  madrasah  ini  secara betahap  dan  kontinu  akan  meningkatkan  ketahanan  hidup  (survival)  madrasah. Masyarakat akan puas dan tumbuh rasa memiliki yang semakin besar.
5. Lemahnya Jejaring (Networking) Kelemahan  yang  banyak  terjadi  di  lembaga  pendidikan  madrasah  adalah  dari aspek networking. Jejaringan  dalam  hal  ini  berarti  bagaimana  madrasah  bisa memberikan  keyakinan  kepada  masyarakat (stake  holder), untuk  kemudian  dijadikan sebagai  mitra  dalam  pengembangan  madrasah,  sehingga  madrasah  bisa  kompetetif dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
Membangun  jejaring (networking) adalah  suatu  usaha  atau  proses  aktif  untuk membangun  dan  mengelola  kemitraan  yang  produktif,  yang  terdiri  kemitraan  pribadi (antar  individu)  dan  organisasi  (antar  institusi).  Menghadapi  persaingan  yang  ketat  di era  global  sekarang  ini,  mustahil  bagi  suatu  organisasi  (baca:  madrasah)  bertahan dengan  kekuatan  sendiri.  Membangun  jejaring  merupakan  suatu  keniscayaan  yang  tak terelakkan, agar madrasah mampu berkembang mencapai kemajuan.
Tentunya  jejaring (networking) ini  tidaklah  terbatas  antar  madrasah  atau yayasan  saja,  namun  bisa  dikembangkan  pada  skala  yang  lebih  luas.  Membangun jejaring  ini  memerlukan  kemampuan  berkomunikasi  yang  handal  dari top  manager madrasah  maupun  yayasan,  karena  harus  mampu  meyakinkan stake  holder yang mencakup  banyak  kalangan.  Sebagai  modal  utama  dalam  upaya  meyakinkan stake holder, tentunya madrasah harus mampu menampilkan “keunggulan komparatif”.

## Kesimpulan
1. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad ke-5 H atau abad ke 10-11 M. pada saat itu, Islam telah berkembang secara  luas  dalam  berbagai  macam  ilmu  pengetahuan,  dengan  berbagai  macam  aliran atau madzhab pemikirannya.
2. Latar  belakang  pertumbuhan  madrasah  di  Indonesia  disebabkan  oleh  :  adanya  gerakan pembaharuan  Islam  di  Indonesia  dan  adanya  respon  pendidikan  Islam  terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda.
3. Manajemen  Berbasis  Sekolah  diartikan  sebagai  “suatu  pengalihan  kekuasaan, wewenang  dan  tanggung  jawab  pengelolaan  dari  birokrasi  sentral  kepada  pengelola terdepan pendidikan yaitu sekolah dan komunitasnya.
4. Manfaat  utama  MBM  (Manajemen  Berbasis  Madrasah)  adalah  terbangunnya  peran serta  aktif  masyarakat (stakeholder), meningkatkan  profesionalisme  dan  kesejahteraan kepada  sekolah  dan  guru,  tumbuhnya  kreativitas,  inisiatif,  serta  inovasi  dari  kepala sekolah, guru bahkan juga tenaga administrasi sekolah.
5. Adapun  problematika  MBM  (Manajemen  Berbasis  Madrasah)  dalam  penerapannya  di beberapa madrasah, terlihat dalam : a. Ketidak jelasan struktur dan tata kerja, b. Ketidak jelasan  Misi,  Visi  dan  Tujuan,  c.  Lemahnya  Manajemen,  d.  Kurangnya  Keterlibatan Masyarakat, e. Lemahnya Jejaring (Networking).

## Pengembangan Manajemen Berbasis Madrasah

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Abrasyi, M. Athiyah, 1974, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam (terj), Bulan Bintang, Jakarta.
Brink, Karl A. Streen, 1986, Pesantren, Madrasah, Sekolah, LP3ES, Jakarta.
Buchari,  Ibrahim,  1971, Sejarah  Masuknya  Islam  dan  Proses  Islamisasi  di  Indonesia,
Publica, Jakarta.
Hasbullah, 1996, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia : Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Komaidi,  Didik,  2001, Manajemen  Berbasis  Sekolah  Era  Otonomi  Daerah, (Majalah Rindang, No. 1 tahun XXVII, Agustus.
Maksum, 1999, Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
Muhaimin, Abdul Mujib, 1993, Pemikiran Pendidikan Islam, Trigenda, Jakarta.
Rosyada,  Dede,  2004, Paradigma  Pendidikan  Demokratis  :  Sebuah  Model  Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Kencana, Jakarta.
Shaleh,  Abdurrahman,  2000, Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan, Gemawindu Pancaperkasa, Jakarta.
Tilaar, H.A.R, 2002, Membenahi Pendidikan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta.
Tim  Teknis  Bappenas,  1999, Menuju  Desentralisasi  Pengelolaan  Pendidikan  Dasar, Jakarta.