ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 2 Juni 2020 Halaman 74-85

## MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DPRD PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD

## Edoar Padli
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi edoarpadli@gmail.com
Fauzi Syam
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi fauzisyam@unja.ac.id

## Abstract
This study aims to determine the practice of the mechanism for the formation of the Regional People's Representative Council Regulation at the Regional People's Representative Council of Jambi Province after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018, to find out the weaknesses of the content material and the practice of forming the regulations of the Jambi Province  Regional  People's  Representative  Council  after  the  enactment  of  Government Regulation Number 12 of 2018. The research method used is the juridical empirical research type and the sampling procedure was carried out by means of purposive sampling. The results show  that  the  practice  of  the  mechanism  for  the  formation  of  the  Regional  People's Representative Council Regulation after the  enactment of Government Regulation Number 12 of 2018 that in the formation of Regional Representative Council Regulations and other legal products of the Regional People's Representative Council, Jambi Province is still guided by the provisions  stipulated  in  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  Number  80  of  2015  as stipulated in the provisions of Article 43 to Article 46 and also Article 83 to Article 84, this is due to  the  absence  of  specific  regulations  in  the  Jambi  Province  Regional  People's  Representative Council  Regulation  on  how  to  formulate  the  legal  products  of  the  Jambi  Province  Regional People's  Representative  Council.  the  provisions  of  the  Jambi  Province  Regional  People's Representative  Council  Regulation  Number  1  of  2018  concerning  the  Rules  of  Procedures  for the Members of the Jambi Province Regional People's Representative Council, weaknesses in the content  material  and  the  practice  of  forming  the  Jambi  Province  Regional  People's Representative Council regulations after the enactment of Government Regulation Number 12 of 2018 namely material weaknesses in the content, Government Regulation Number 12 of 2018 does  not  regulate  how  the  mechanism  for  the  formation  of  the  Regulation  of  the  Regional People's Representative Council mentioned above; Weaknesses of practice in the formation of the  Regional  Representative  Council  Regulations  include:  Human  Resources  Weaknesses, Faction Responses in the discussion of the Draft Regional Legislative Council Regulation are not sharp, and not substantial and because the mechanism for the formation of Regional People's Representative Council Regulations is not regulated in the Rules of Procedure.
Keywords  ;  Mechanism, Establishment of Regulations, Guidelines for Compilation of Rules
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  praktik  mekanisme  pembentukan  Peraturan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  pada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Jambi sesudah  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018,  untuk  mengetahui kelemahan  dari  materi  muatan  dan  praktik  pembentukan  peraturan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata  cara  penarikan  sampel  dilakukan  dengan  cara Purposive  Sampling .  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa praktik mekanisme pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  sesudah  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018  bahwa  dalam pembentukan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dan  produk  hukum  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  lainnya,  Provinsi  Jambi  masih  berpedoman  dengan  ketentuan yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 dan juga Pasal 83 sampai dengan Pasal  84,  hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya  pengaturan  khusus  dalam  Peraturan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Jambi  tentang  bagaimana  penyusunan  produk  hukum Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Jambi  dalam  ketentuan  Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Jambi,    kelemahan  dari  materi  muatan  dan praktik pembentukan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yakni  kelemahan materi muatan, Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018  tidak  mengatur  bagaimana  mekanisme pembentukan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  tersebut  di  atas;  Kelemahan praktik  dalam  pembentukan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  antara  lain: Kelemahan  Sumber  Daya  Manusia,  Tanggapan  Fraksi  dalam  pembahasan  Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak tajam, dan tidak substansial dan karena mekanisme  pembentukan  Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  tidak  diatur  dalam Peraturan Tata Tertib.
Kata Kunci  ;  Mekanisme,  Pembentukan  Peraturan,  Pedoman  Penyusunan  Tata Tertib.

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan  sistem  pemerintah  daerah selain  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  juga  diatur  secara  tegas  dan    jelas dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang- Undang  ini  di  samping  mengatur  satuan daerah  otonom  juga  mengatur  satuan pemerintahan administratif.
Sebagai  konsekuensi  posisi  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  sebagai unsur  penyelenggar  Pemerintahan  Daerah
maka  susunan,  kedudukan,  peran,  hak, kewajiban,  tugas,  wewenang,  dan  fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang- undang namun cukup diatur dalam Undang- Undang  ini  secara  keseluruhan  guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.  Menurut  Juniarso  Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah memiliki  peran  dan  tanggungjawab  dalam mewujudkan  efisiensi,  efektivitas,  produk- tivitas  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  melalui  pelaksanaan
hak,  kewajiban,  tugas,  wewenang,  dan fungsi  DPRD  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 1
Pasal  96  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014    menegaskan  bahwa  DPRD adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang mempunyai  fungsi  pembentukan  Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dljalankan dalam  kerangka  representasi  rakyat  di daerah.  Oleh  karena  itu,  DPRD  merupakan mitra  sejajar  Kepala  Daerah  dalam penyelenggaran  pemerintahan  daerah  yang memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  dalam mewujudkan  efisiensi,  efektivitas,  produk- tivitas  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan pemerintahan  daerah,  melalui  pelaksanaan hak,  kewajiban,  tugas,  wewenang,  dan fungsi  DPRD  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangan-undangan. 2
Produk  hukum  DPRD  adalah  produk hukum  berbentuk  peraturan  meliputi Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan  Pimpinan  DPRD  dan  Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 3 Peraturan DPRD sebagaimana dituliskan dalam Pasal 1 angka 8  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
80  Tahun  2015  menyatahakan  bahwa,
“Peraturan  DPRD  adalah  peraturan  yang
1 Juniarso  Ridwan,  Achmad  Sodik  Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan  Kebijakan Pelayanan  Publik ,  Nuansa  Cendikia,  Bandung, 2017, Hlm. 110.
2 Ibid ., Hlm. 130.
3 Ni’matul Huda, Hukum dan Pemerintahan , Nusa
Media, Bandung, 2009, Hlm 83.
ditetapkan  oleh  pimpinan  DPRD  provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.”
Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018, Berdasarkan  hal  tersebut,  dalam  menjalan- kan  fungsinya  DPRD  Provinsi  Jambi  dinilai rendah kinerjanya terutama dalam menjalankan  fungsi  legislasi.  Fungsi  ini merupakan  fungsi  paling  dominan  dan berpengaruh karena melalui fungsi ini maka DPRD  dapat  mempengaruhi  seluruh  aspek yang  ada  di  daerah  Provinsi,  Kabupaten dan/atau  Kota.  DPRD  dinilai  kurang produktif  karena  sedikitnya  rancangan peraturan  peraturan  yang  berasal  dari inisiatif dewan. 4
Hal  tersebut  sangat  bertolak  belakang dengan wewenang dan tugasnya
sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Padahal sebagai perwakilan rakyat daerah di tingkat provinsi,  kabupaten  dan/atau  kota,  DPRD dituntut  untuk  memaksimalkan  fungsi legislasinya untuk menampung aspirasi dari rakyat  daerah  dan  untuk  mensejahterakan rakyat  daerah  yang  merupakan  kewajiban dari DPRD. 5
4 Arifuddin,  “Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah  yang  Partisipatif,” Jurnal  Universitas Hasanuddin Makassar: Legal Pluralism Volume 6 Nomor 2, Juli 2016.
5 Eviriyanti,  Nuri,  “Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang  Badan  Kehormatan  sebagai  Alat Kelengkapan  DPRD  dalam  Menjaga  Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD  Berdasarkan Kode  Etik  DPRD  (Studi  Pada  DPRD  Provinsi
Peraturan  DPRD  Provinsi  Jambi  Nomor 1  Tahun  2018  tentang  Tata  Tertib  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Provinsi  Jambi ialah  salah  satu  produk  hukum  DPRD  di Provinsi  Jambi  berupa  Peraturan  DPRD.
Dalam penyusunan Peraturan DPRD Provinsi  Jambi  di  antaranya  berlandaskan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  di  antaranya  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah, serta  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah  dan peraturan perundang-undangan lain terkait.
Mekanisme  pembentukan  Peraturan
DPRD  hanya  diatur  dalam  Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk  Hukum  Daerah  yang  diatur  dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46
Mencermati  ketentuan  Pasal  43  sampai dengan  Pasal  46  Permendagri  Nomor  80 Tahun  2015  di  atas,  formulasinya  masih belum  jelas  dan  menimbulkan  beragam pertanyaan.  Beragam  pertanyaan  terkait dengan  ketentuan  Pasal  43  sampai  dengan Pasal  46  Permendagri  Nomor  80  Tahun 2015  di  atas  belum  juga  terjawab  karena dalam  Peraturan  DPRD  Provinsi  Jambi Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Peraturan Tata  Tertib  DPRD  Provinsi  Jambi  tidak
Jambi),” Jurnal Konsitusi , Volume III Nomor 1, PKK-FH UNDIP, Jakarta.
mengatur tentang mekanisme pembentukan Peraturan DPRD.  Yang diatur hanyalah tata cara  perubahan  Tata  Tertib  yang  diatur dalam Pasal 215 dan Pasal 216.
Tidak  adanya  pengaturan  mekasnisme pembentukan  Peraturan  DPRD  dalam Peraturan DPRD Provinsi Jambi menimbulkan  dampak  ikutan.  Berdasarkan pengamatan  sementara,  DPRD  Provinsi Jambi  sampai  saat  belum  menyusun Peraturan  DPRD  tentang  Kode  Etik sebagaimana diamanatkan Pasal 63 Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2018    dan  Peraturan  DPRD  tentang  Tata Beracara Badan Kehoramatan yang diamanatkan  Pasal  126  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018.  Oleh sebab  itu,  kajian  mengenai  mekanisme pembentukan  Peraturan  DPRD  Provinsi Jambi pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menjadi begitu  penting  dan  menarik  untuk dilakukan.
Adapun  yang  akan  di  bahas  didalam artikel  ilmiah  ini  adalah  mengenai bagaimana  praktik  mekanisme  pembentu- kan  Peraturan  DPRD  pada  DPRD  Provinsi Jambi  sesudah  berlakunya  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan apa saja  kelemahan  dari  materi  muatan  dan praktik  pembentukan  peraturan  DPRD
Provinsi Jambi sesudah berlakunya Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2018.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan didalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  yuridis empiris,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan terhadap  fakta  hukum  yang  ada  dengan melakukan  penelitian  secara  langsung  ke lapangan  untuk  mengetahui  pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul. 6

## C. Praktik  Mekanisme  Pembentukan
Peraturan DPRD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah,  bahwa fungsi  pembentukan  dan  penyusunan produk  hukum  DPRD  Provinsi  Jambi  yang melekat  pada  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan pembahasan penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi.
Zainul Arfan mengemukakan,  bahwa di dalam  pembentukan  Peraturan  DPRD  di Provinsi  Jambi  masih  berpedoman  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun 2015  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal  43  sampai  dengan  Pasal  46  dan  juga Pasal  83  sampai  dengan  Pasal  84,  hal  ini dikarenakan  tidak  adanya  pengaturan khusus  dalam  Peraturan  DPRD  Provinsi Jambi  tentang  bagaimana  penyusunan
6 Peter  Mahmud  Marzuki, Metode  Penelitian Hukum . Kencana, Jakarta, 2006,  Hlm. 141.
produk hukum DPRD Provinsi Jambi dalam ketentuan  Peraturan  DPRD  Provinsi  Jambi Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Tata  Tertib Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi Jambi. 7
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80  Tahun  2015  tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat pengaturan  tentang  penyusunan  Peraturan
DPRD  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  43 sampai dengan Pasal 46. Adapun penjelasan mengenai  tahapan  pembentukan  Peraturan DPRD  Provinsi  Jambi  menurut  hasil penelitian  yang  penulis  lakukan  terhadap DPRD  Provinsi  Jambi  adalah  sebagai berikut:
1. Persiapan  Pembentukan  Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi;
Prakarsa  penyusunan  Peraturan  DPRD Nomor  1  Tahun  2018  dilakukan  oleh Bapemperda  sebagaimana  dimaksud Pasal  43  ayat  (2)  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  Produk  Hukum Daerah.  Dalam  prakteknya  di  DPRD Provinsi  Jambi,  prakarsa  penyusunan Peraturan  DPRD  Nomor  1  Tahun  2018 dilakukan  oleh  Bapemperda,  tidak  ada penyusunannya  atas  penugasan  lang- sung  oleh  Pimpinan  DPRD,  tidak  ada
7 Zainul  Arfan,  Wakil  Ketua  DPRD  Provinsi Jambi, Wawancara tanggal 13 Juni 2019.
penugasan terhadap Tim/Panitia Khusus. 8 2. Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi; Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD  Provinsi  Jambi  dilakukan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan  persetujuan  bersama. Pertama  dibahas  oleh  Bapemperda  dan tenaga  ahli  kemudian  diteruskan  ke Pansus kemudian difasilitasi.
Mekanisme  pembahasannya  melalui tingkatan,  paripurna,  nota  pengantar, jawaban,  tanggapan  dan  pengambilan keputusan.  Setelah  diparaf  koordinasi, mekanisme  pembahasan  Rancangan Peraturan DPRD dibahas dalam pembicaraan  satu  tingkat.  Tanggapan dari Fraksi terhadap Rancangan Peraturan  DPRD  Sidang  Pembahasan Peraturan  Tata  Tertib  DPRD  bahwa
dilakukan  perlu  dilakukan  perubahan terhadap  Rancangan  Peraturan  DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD.
3. Penetapan  dan  Pengundangan  Peratu- ran DPRD Provinsi Jambi;
Rancangan  Peraturan  DPRD  Provinsi Jambi menjadi Peraturan DPRD Provinsi Jambi  setelah  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD

## Provinsi  Jambi.  Penetapan  Rancangan
8 M. Mauli, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah  DPRD  Provinsi  Jambi, Wawancara
tanggal 13 Juni 2019.
Peraturan DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan DPRD Provinsi Jambi didahului  dengan  penyampaian  oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
Penetapan  Rancangan  Peraturan  DPRD Provinsi  Jambi  menjadi  Peraturan  DPRD
Provinsi  Jambi  oleh  pimpinan  DPRD
Provinsi Jambi dilakukan dengan membubuhkan  tanda  tangan  paling  lambat
30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak rancangan  peraturan  daerah  tersebut disetujui  bersama  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)  hari terhitung sejak tanggal persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dikemukakan dalam perencanaan
penyusunan  peraturan  DPRD  merupakan kewenangan  dan  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  disusun  berdasarkan perintah  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi  atau  berdasarkan kewenangan  yang  ditetapkan  dengan keputusan  pimpinan  alat  kelengkapan DPRD  untuk  jangka  waktu  1  (satu)  tahun serta  perencanaan  penyusunan  yang  telah ditetapkan  dengan  keputusan  pimpinan tersebut dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
Dalam  ketentuan  Pasal  65,  Pasal  66, Pasal  67  dan  Pasal  68  untuk  perencanaan penyusunan  Peraturan  DPRD,  penyusunan rancangan  peraturan  DPRD,  pembahasan rancangan  peraturan  DPRD  dan  penetapan
serta  penandatanganan  peraturan  DPRD berpedoman  kepada  Peraturan  DPRD tentang  Tata  Tertib  DPRD  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  lainnya. Sedangkan  dalam  ketentuan  Pasal  69  dan
Pasal 70 dijelaskan bahwa untuk penomoran peraturan DPRD dilakukan oleh
Sekretaris  DPRD  dengan  menggunakan nomor  bulat  yang  selanjutnya  ditetapkan dan  diundangkan  dalam  Berita  Daerah kemudian  peraturan  DPRD  tersebut  mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali
ditentukan  lain  di  dalam  Peraturan  DPRD yang bersangkutan.
Sekretaris  Daerah  mengundangkan peraturan  DPRD  dan  dalam  hal  Sekretaris Daerah  berhalangan  sementara  atau berhalangan tetap, pengundangan
Peraturan  DPRD  dilakukan  oleh  Pelaksana tugas  atau  pelaksana  harian  Sekretaris Daerah.  Emi  Nopisah,  mengemukakan bahwa  pendokumentasian  naskah  asli Peraturan  DPRD  dilakukan  oleh  Sekretaris Daerah,  Sekretaris  DPRD,  alat  kelengkapan DPRD  pemrakarsa  dan  Bagian  Perundang- undangan  yang  dimuat  dalam  Jaringan Dokumentasi  dan  Informasi  Hukum  serta dilakukan  autentifikasi,  penggandaan  dan pendistribusian  oleh  Sekretaris  DPRD setelah ditandatangani dan diberi penomoran. 9
9 Emi Nopisah, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Jambi, Wawancara tanggal 11 Juli 2019.
Mengenai  mekanisme  pembentukan peraturan DPRD pada DPRD Provinsi Jambi sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018,  tidak mengalami  perubahan  yang  signifikan dikarenakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2018 ini sifatnya masih pedoman dan  terlalu  umum.  Anggota  DPRD  Provinsi Jambi  tidak  perlu  melakukan  perubahan atas  pelaksanaan  tata  tertib  DPRD  secara keseluruhan.  Disarankan  cukup  dilakukan penyesuaian  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2018  tentang  Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  Kabupaten,  dan Kota.  Terkait  dengan  berlakunya  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018,  yang salah  satunya  adalah  perubahan  atau penyesuaian  tata  tertib,  tidak  perlu semuanya diubah.
Hanya  hal-hal  yang  penting  saja menyesuaikan  dari  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2018  tersebut,  di  dalam pembentukan  Peraturan  DPRD  dan  Produk Hukum DPRD lainnya, Provinsi Jambi masih berpedoman  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  80  Tahun  2015  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  Pasal  43  sampai  dengan Pasal  46  dan  juga  Pasal  83  sampai  dengan Pasal  84,  hal  ini  dikarenakan  tidak  adanya pengaturan  khusus  dalam  Peraturan  DPRD
Provinsi Jambi tentang bagaimana penyusunan  produk  hukum  DPRD  Provinsi Jambi  dalam  ketentuan  Peraturan  DPRD
Provinsi  Jambi  Nomor  1  Tahun  2018 tentang  Tata  Tertib  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

## D. Kelemahan  Dari  Praktik  Pemben- tukan Peraturan DPRD Provinsi Jambi
Tata  Tertib  (Tatib)  Peraturan  DPRD Provinsi  Jambi  Nomor  1  Tahun  2018 tentang  Tata  Tertib  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi, ketentuan  mengenai  Prolegda  hanya mengenai  tugas  Badan  Legislasi,  yaitu antara lain: Badan Legislasi Daerah bertugas menyusun  rancangan prolegda  yang memuat  daftar  urutan  dan  prioritas rancangan  peraturan  daerah  beserta alasannya  untuk  setiap  tahun  anggaran  di lingkungan  DPRD.  Pelaksanaan  fungsi legislasi  DPRD  mulai  dari  perencanaan sampai dengan pengundangan dari peraturan  Tatib  DPRD  Provinsi  Jambi adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan;
M.  Mauli  mengatakan  bahwa  badan legislasi  melakukan  persuratan  kepada fraksi-fraksi  untuk  meminta  rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jambi, setelah masing-masing  fraksi  menyerahkan rancangan  Peraturan  DPRD  Provinsi
Jambi  yang  diminta  kepada  badan legislasi  daerah,  baru  kemudian  badan legeslasi membicarakan dan menentukan rancangan Peraturan DPRD  Provinsi  Jambi  mana  yang  layak untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi usul prolegda. Muhammad Iqbal menambahkan bahwa sebuah rancangan  Peraturan  DPRD  Provinsi Jambi  yang  berasal  dari  DPRD  diajukan oleh 2 fraksi +1, adapun jumlah anggota DPRD  dalam  setiap  fraksi  beragam. Dalam mengajukan rancangan
peraturan  Peraturan  DPRD  Provinsi Jambi, rancangan tersebut diajukan oleh sekurang-kurangnya  7  orang  dari  2 (dua)    atau  lebih  fraksi  yang  berbeda. Selanjut  M.Mauli  mengatakan  usul rancangan  Peraturan  DPRD  Provinsi Jambi  diajukan  pada  pimpinan  DPRD disertai  dengan  naskah  akademik,
menyertakan naskah akademik merupakan suatu keharusan dan selama ini  memang  dilakukan.  Rancangan Peraturan  DPRD  Provinsi  Jambi  yang telah  disampaikan  pada  Pimpinan DPRD, oleh Pimpinan DPRD disampaikan  kepada  badan  legislasi untuk  dilakukan  pengkajian,  tentu dengan  melihat  naskah  akademiknya dan  dari  hasil  pengkajian  itulah kemudian ditentukan rancangan Peraturan  DPRD  Provinsi  Jambi  yang mana  yang  layak  untuk  diteruskan pembahasannnya.
2. Penyusunan;
Pada  tahap  penyusunan  produk  hukum DPRD Provinsi Jambi ini, badan legislasi daerah  menyiapkan  rancangan  penyu- sunan  produk  hukum  DPRD  Provinsi Jambi  berdasarkan  program  prioritas
yang  telah  ditetapkan  dalam  prolegda. Adapun  untuk  rancangan  penyusunan produk  hukum  DPRD  Provinsi  Jambi tersebut  dibentuklah  panitia  khusus yang akan melakukan pembahasan lebih lanjut.
3. Pembahasan; Pada  tahap  ini  rancangan  Badan Pembentukan  Peraturan  DPRD  Provinsi Jambi dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I  dan  pembicaraan  tingkat  II,  sebagai- mana  diatur  dalam  Tata  Tertib  DPRD Provinsi  Jambi.  Adapun  dalam  setiap tahapan  rapat  tersebut  di  atas,  rapat baru  akan  dimulai  jika  anggota  DPRD yang telah hadir sudah lebih dari ½  dari jumlah anggota DPRD Provinsi Jambi.
4. Penetapan/Pengesahan; Rancangan  Peraturan  DPRD  Provinsi
Jambi yang telah disetujui bersama oleh DPRD  disampaikan  oleh  Pimpinan DPRD.  Rancangan  Peraturan  DPRD Provinsi Jambi ditetapkan oleh pimpinan DPRD Provinsi Jambi.
5. Pendungangan; Setelah  semua  proses  pengesahan selesai,  maka  saatnya  untuk  peraturan DPRD Provinsi Jambi tersebut diundangkan  dalam  lembaran  daerah. Dengan  demikian  peraturan  berlaku setelah  diundangkan  dalam  lembaran
daerah.
Kelemahan  dari  praktik  pembentukan peraturan  DPRD  Provinsi  Jambi  sebelum
dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018  dapat dikemukakan sebagai berikut: 1. Kelemahan Materi Muatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018  tidak  mengatur  bagaimana mekanisme  pembentukan  Peraturan DPRD  tersebut  di  atas.  Demikian  pula halnya  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  16  Tahun  2010  tentang Pedoman  Penyusunan  Peraturan  DPRD tentang  Tata  Tertib  DPRD,  (peraturan lama  yang  digantikan  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2018) tidak  mengatur  bagaimana  mekanisme pembentukan Peraturan DPRD. Mekanisme  pembentukan  Peraturan DPRD  hanya  diatur  dalam  Permendagri Nomor  80  Tahun  2015  tentang Penyusunan  Produk  Hukum  Daerah yang  diatur  dalam  Pasal  43  sampai dengan Pasal 46. Pengaturan mekanisme  pembentukan  Peraturan DPRD  Dalam  Permendagri  Nomor  80
Tahun  2015  masih  belum  lengkap  dan menimbulkan beragam penafsiran, antara lain: a) Prakarsa  Penyusunan  rancangan Peraturan  DPRD  dapat  diajukan hanya oleh anggota DPRD sebagaimana  dimaksud  Pasal  43 sangat  sulit  dan  tidak  mungkin diterapkan dalam praktik.
b) Prakarsa  penyusunan  rancangan Peraturan  DPRD  oleh  komisi  atau
gabungan  komisi  secara  teoritik dapat dilakukan, tetapi sulit diterapkan.  Semestinya,  prakarsa penyusunan  rancangan  Peraturan
DPRD  menjadi  tugas  Bapemperda saja.  Terjadinya  kelemahan  materi muatan  ini  dikarenakan  mekanisme itu tidak dituangkan ke tatib, hal ini dikarenakan    dituangkan  tetapi tidak dirincikan. Hal ini dapat dilihat pada  Peraturan  DPRD  Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan  Tata  Tertib  DPRD. Alasannya disesuaikan dengan daerah  dan  kebutuhan  di  DPRD Provinsi itu sendiri
2. Kelemahan Praktik; DPRD  Provinsi  Jambi  telah  melaksana- kan  fungsi  pembentukan  dan  penyu- sunan  produk  hukum  DPRD  Provinsi Jambi  dengan  baik.  dalam  pelaksanaan fungsi  pembentukan  daerah  di  DPRD Provinsi  Jambi  diserahkan  kepada  staf ahli  sedangkan  anggota  DPRD  Provinsi Jambi  juga  tidak  semuanya  memahami dalam  pembentukan  dan  penyusunan produk  hukum  DPRD  Provinsi  Jambi. Hal  ini  secara  yuridis  tidak  sesuai dengan ketentuan perundang- undangan,  yang  mana  dikatakan  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang  Pemerintah  Daerah  setiap anggota  DPRD  mempunyai  hak  dan kewenangan  dalam  pembahasan  dan penyusunan  produk  hukum  DPRD
Provinsi  Jambi.  Walaupun  demikian secara  keseluruhan  terdapat  peran anggota DPRD dalam pembentukan dan penyusunan  produk  hukum  DPRD Provinsi Jambi yakni terkait dengan hak untuk mengusul rancangan penyusunan produk  hukum  DPRD  Provinsi  Jambi dan  juga  hak-hak  yang  menjadi kewenangan  anggota  DPRD  Provinsi Jambi dalam melakukan pembahasan di rapat  paripurna  DPRD  Provinsi  Jambi atas  sebuah  rancangan  penyusunan produk  hukum  DPRD  Provinsi  Jambi yakni  berisi  persetujuan,  persetujuan dengan  perubahan  ataupun  penolakan walaupun  belum  masuk  kategori berperan  secara  sempurna.  Saat  ini terdapat  55  anggota  DPRD  Provinsi Jambi  periode  2014-2019,  di  antaranya sebanyak  19  orang  anggota  berpen- didikan  Sarjana,  1  orang  sarjana  muda, dan  sisanya  sebanyak  15  orang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan pernyataan  di  atas  tergambar  bahwa pendidikan  DPRD  Provinsi  Jambi  sudah sarjana  60%  ternyata  belum  menjamin mereka  untuk  berperan  penuh  dalam proses  pembentukan  dan  penyusunan produk  hukum  DPRD  Provinsi  Jambi, misalnya berpikir kritis untuk meningkatkan  kualitas  penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi.
Berdasarkan hasil penelitian, kelemahan praktik  dalam  pembentukan  Peraturan DPRD antara lain:
1. Tanggapan  Fraksi  dalam  pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tidak tajam, dan  tidak  substansial.  Berdasarkan risalah  persidangan,  tanggapan  Fraksi umumnya hanya menyetujui Rancangan
Peraturan  DPRD.  Padahal,  materi muatan  dalam  Tatib  DPRD  masih banyak yang dapat dipersoalkan.
2. Karena mekanisme pembentukan Peraturan  DPRD  tidak  diatur  dalam
Peraturan  Tata  Tertib,  menyebabkan Anggota  DPRD  yang  diwawancari kesulitan untuk menjelaskan  mekanis- menya.  Misalnya,  penjelasan  dari
Ketua Bapemperda  bukan  terkait
mekanisme  pembentukan  Peraturan
DPRD, melainkan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah.

## E. Kesimpulan
Praktik mekanisme pembentukan Peraturan DPRD pada DPRD Provinsi Jambi bahwa  dalam  pembentukan  Peraturan DPRD  dan  Produk  Hukum  DPRD  lainnya, Provinsi  Jambi  masih  berpedoman  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun 2015  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal  43  sampai  dengan  Pasal  46  dan  juga Pasal  83  sampai  dengan  Pasal  84,  hal  ini dikarenakan  tidak  adanya  pengaturan
khusus  dalam  Peraturan  DPRD  Provinsi Jambi  tentang  bagaimana  penyusunan produk hukum DPRD Provinsi Jambi dalam ketentuan  Peraturan  DPRD  Provinsi  Jambi Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Tata  Tertib Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi Jambi.
Kelemahan  dari  praktik  pembentukan peraturan DPRD Provinsi Jambi yakni anggota DPRD  Provinsi  Jambi  memahami  fungsinya sebagai  pembentuk  dan  penyusunan  produk hukum  DPRD  Provinsi  Jambi,  tetapi  tidak semua anggota DPRD Provinsi Jambi berperan penuh  dalam  proses  pembentukan  dan penyusunan  produk  hukum  DPRD  Provinsi Jambi.

## F. Saran
Disarankan  agar  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  dan Peraturan  DPRD  Provinsi  Jambi  Nomor  1 Tahun  2018  tentang  Tata  Tertib  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi
Jambi  untuk  dilakukan  penyempurnaan mengenai  muatan  materi  dan  prakteknya.
DPRD Provinsi Jambi,
hendaknya melakukan  pembentukan  Peraturan  DPRD Provinsi  Jambi  tentang  Kode  etik  sebagai landasar  operasional    Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Jambi. Ketiga,  DPRD  Provinsi  Jambi  melakukan pembentukan  Peraturan  DPRD  Provinsi Jambi  tentang  tata  beracara  Badan kehormatan  DPRD  Provinsi  Jambi.  Perlu dilakukannya  penguatan  kelembagaan  dan
personalia  di  Bapemperda  DPRD  Provinsi Jambi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Arifuddin,  “Fungsi  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam  Pembentukan Peraturan    Daerah  yang  Partisipatif,” Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar:  Legal  Pluralism Volume  6 Nomor 2, Juli 2016
Emi  Nopisah,  Sekretaris  Dewan  DPRD Provinsi  Jambi, Wawancara tanggal  11 Juli 2019.
Eviriyanti,  Nuri.  “Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang  Badan  Kehormatan sebagai Alat    Kelengkapan  DPRD  dalam
Menjaga  Martabat  dan  Kehormatan Anggota DPRD  Berdasarkan Kode Etik DPRD  (Studi  Pada  DPRD  Provinsi
Jambi).” Jurnal  Konsitusi .  Volume  III
Nomor 1. PKK-FH UNDIP. Jakarta.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik
Sudrajat.  2017. Hukum  Administrasi
Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik . Nuansa Cendikia. Bandung. M.Mauli, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jambi, Wawancara tanggal 13 Juni 2019. Ni’matul Huda. 2009. Hukum dan Pemerintahan , Nusa Media. Bandung.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2006. Metode
Penelitian Hukum . Kencana. Jakarta.
Zainul  Arfan,  Wakil  Ketua  DPRD  Provinsi Jambi, Wawancara tanggal  13  Juni 2019.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2014 Tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 80 Tahun 2015  Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun
2018  tentang  Pedoman  Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD)  Provinsi,  Kabupaten, dan Kota.
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  1 Tahun  2018  Tentang  Tata  Tertib Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Provinsi Jambi.