## PETA MUTU MADRASAH ALIYAH DI INDONESIA BAGIAN BARAT TAHUN 2013

## M. Amin Thaib BR
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning, No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur email: maminthaib@yahoo.com
Naskah diterima Tanggal 3 Maret  2014. Revisi 7 Maret – 20 April 2014. Disetujui 27 April 2014

## ABSTRAK
Untuk  meningkatan  mutu  madrasah  tentu  saja  dibutuhkan  peta  mutu  madrasah  tersebut. Artikel   ini  berupaya  memetakan  mutu MA  dari  hasil  akreditasi  Badan  Akreditasi  Nasional hingga akhir Oktober 2013 terhadap MA di Indonesia Bagian Barat (IBB) berdasarkan pada tiga  karakteristik  MA.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif.    Penelitian menemukan;  (1)  Jumlah  MA  di  IBB  3.101  hampir  separuh  (46.53  %)  dari  jumlah  MA  se Indonesia (6.664) yang telah memenuhi 63% bahkan 44% nya pada peringkat A & B. sudah hampir  memenuhi  sasaran  pembangunan  Kementerian  Agama  tahun  2014;    (2)  MA  Negeri 383  lebih  dari  separuh  MAN  se  Indonesia,  79%  sudah  memenuhi  standar  bahkan  73%nya sudah  pada  peringkat  A  &  B    yang    sudah  melampaui  sasaran  pembangunan  Kementerian Agama  tahun  2014.  Sementara  MA  Swasta  sebanyak  2.718  hampir  setengah  dari  MAS  se Indonesia, baru 60%nya yang sudah memenuhi standar dan baru 40% pada peringkat A &B; (3) MA di IBB tersebar di 13 Provinsi, baru di 5 Provinsi (Jabar, Sumut, DKI Jakarta, Kep. Riau  dan  Babel)  yang  sudah  memenuhi  target  sasaran  pembangunan.  (5)  Problematika mendasar  yang  dihadapi  MA  adalah  keberadaan  bermacam  laboratorium,  sehingga  dalam rangka visitasi Team Assesor pihak MA banyak melakukan rekayasa yang tidak perlu.
Kata Kunci: Mutu, madrasah, akreditasi, Indonesia Bagian Barat.

## PENDAHULUAN
Madrasah  merupakan  institusi  pendidikan  yang  tumbuh  dan  berkembang  dari  dan oleh  masyarakat.  Kini  madrasah  dipahami  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  di dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  berada  di  bawah  pembinaan  Kementerian Agama.  Lembaga  pendidikan  madrasah  ini  telah  tumbuh  dan  berproses  bersama dengan  seluruh  proses  perubahan  dan  perkembangan  yang  terjadi  di  dalam masyarakat,  dalamkurun  waktu  kurang  lebih  satu  abad,  membuktikan  bahwa madrasah telah mampu  bertahan dengan karakternya sendiri,  yakni  sebagai  lembaga pendidikan  untuk  membina  jiwa  agama  dan  akhlak  peserta  didik.  Karakter  itulah
yang  membedakan  madrasah  dengan  sekolah  umum.  Sehingga  dalam  Undang- Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  1989,  madrasah  didefinsikan  sebagai  "sekolah umum dengan ciri khas Islam."
Pengakuan  tersebut  tidak  diiringi  dengan  pembenahan  semua  problematika yang  mengitarinya,  terutama  keterbatasan  sarana  prasarananya,  seperti  pengadaan tanah  dan  bangunan  ruangan  yang  memenuhi  standar  nasional  pendidikan.  Sejak pengakuan  tersebut,  Kementerian  Agama  belum  pernah  mengadakan  lahan  untuk madrasah sekalipun madrasah negeri, selalu mengandalkan partisipasi atau hibah dari masyarakat,  akibatnya  letak  dan  luasnya  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  standar nasional pendidikan. Sampai sekarang banyak madrasah negeri yang status tanahnya bermasalah;  belum  ada  sertifikat.  Terlebih  lagi  yang  dialami  Madrasah  Aliyah Swasta, jangankan untuk menyediakan ruang laboratorium fisika, kimia dan biologi, untuk  menyediakan  ruang  guru,  kepala  madrasah,  dan  TU  serta  Perpustakaan  saja umumnya  menyatu  dalam  satu  ruangan  yang  hanya  disekat  dengan  lemari.  Begitu juga  dengan  problem  keterbatasan  kualitas  dan  kuantitas  tenaga  Pendidik  dan Kependidikannya, sekalipun setiap tahunnya ada pengangkatan tenaga baru, pelatihan dan pendidikan tenaga yang ada, namun tidak menjangkau kebutuhan.
Memperhatikan  luasnya  problematika  pendidikan  Madrasah  Aliyah  (MA)  dan terbatasnya  jangkauan  dan  biaya  pelayanan  Kementerian  Agama,  maka  strategi peningkatan  mutu  MA  menetapkan  MA  Negeri  sebagai  MA  percontohan  bagi  MA Swasta.  Sehingga  semua  MA  Negeri  dianggap  sudah  memenuhi  standar  dan  yang perlu  diakreditasi  hanya  MA  Swasta.Namun,  dalam  realitasnya  tidak  semua  MA Negeri pantas dijadikan percontohan terutama dari segi sarana prasarana serta tenaga Pendidik  dan  Kependidikannya.  Maka  pada  tahun  1993  ditempuh  strategi  Model, dimana  setiap  Propinsi  dipilih  satu  atau  lebih  MA  yang  memiliki  sarana  prasarana, tenaga  Pendidik  dan  kependidikan  serta  siswa  yang  memadai  dibina  secara  khusus untuk  dijadikan  percontohan  dan magnet  school kepada  madrasah-madrasah  lain  di sekitarnya.  Madrasah  Model  ini  diharapkan  mampu  berfungsi  sebagai  pusat  belajar bersama dalam pengembangan dan inovasi bagi madrasah-madrasah di sekitarnya.
Di  sisi  lain,  dalam  rangka  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional  secara
bertahap,  terencana,  dan  terukur  pemerintah  melakukan  akreditasi  untuk  menilai kelayakan  program  dan/atau  satuan  pendidikan(UUSPN  No  20  tahun  2013,  Bab XVI).  Melalui  Peraturan  Mendikbud  Nomor  29  Tahun  2005menetapkan  Badan Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah  (BAN-S/M)  sebagai  badan  evaluasi  mandiri untuk menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar  dan  menengah  jalur  formal  baik  negeri  maupun  swasta  yang  mengacu  pada standar  nasional  pendidikan.  Dalam  melaksanakan  akreditasi  sekolah/madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang dibentuk oleh Gubernur, sesuai Peraturan Pemerintah No 19 Ta 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 87 ayat 2.
Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah sejak tahun 2009 telah menggunakan kriteria  dan  perangkat  akreditasi,  yang  mengacu  pada  delapan  komponen  Standar Nasional  Pendidikan  untuk  satuan  pendidikan  SMA/MA  (Permendiknas  Nomor  52 Tahun  2008).  Telah  disusun  juga  Kebijakan  dan  Pedoman  Akreditasi Sekolah/Madrasah  yang  dimaksudkan  sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  akreditasi sekolah/madrasah tahun 2009.
Pada  tahun  2010  dan  2011  Balai  Litbang  Agama  Jakarta  telah  melakukan penelitian tentang kesiapan MA untuk diakreditasi di Propinsi Banten dan Riau yang hasilnya  antara  lain  MA  mengalami  kesulitan  dari  aspek  pembiayaan  untuk menyiapkan  semua  dokumen  yang  diperlukan  dalam  akreditasi,  karena  semua dokumen  perlu  disiapkan  dengan  melibatkan  semua  tenaga  Pendidik  dan kependidikan madrasah yang bersangkutan. Untuk itu, penelitian merekomendasikan kepada  unit  operasional  agar  mengalokasikan  dana  secara  khusus  untuk  masing- masing madrasah yang akan diakreditasi.
Pada tahun 2013, Balai Litbang Agama Jakarta memandang perlu mengadakan penelitian  lanjutan  untuk  mengukur  tingkat  pencapaian  Sasaran  Pembangunan Kementerian Agama 2010-2014 dalam bidang pendidikan agama di antaranya adalah “Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan”  (Renstra Kementerian Agama 2010-2014,  BAB  II, D, 3,h). Sasaran tersebut dikongkritkan dalam Renstra Ditjen Pendis dengan indikator capaian
“ semua MA telah diakreditasi oleh BAP dengan hasil 50% minimal pada peringkat B dan  70%  memenuhi  standar  SNP  (Renstra  Pendis  2010-2014),  sekaligus menginventarisasi  problematika  yang  masih  mengitarinya  untuk  dirumuskan kebijakan pemecahannya, khususnya di  MA  Indonesia Bagian  Barat  yang dipetakan berdasarkan  tiga  krakteristik  dasar  Madrasah  Aliyah,  mencakup  status,  wilayahdan program yang diselenggarakan.

## Rumusan Masalah Penelitian
Permasalahan  yang  diteliti  adalah,tingkat  pencapaian  sasaran  pembangunan  Standar Nasional  Pendidikan  MA  di  Indonesia  Bagian  Barat,  dan  Problematikanya berdasarkan krakteristik status, wilayah dan program yang diselenggarakannya, yang secara operasional dijabarkan melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1) Seberapa  tinggi  tingkat  pencapaian  standar  nasional  pendidikan  MA  Negeri dan Swasta di Indonesia Bagian Barat sampai Oktober 2013?
2) Seberapa  tinggi  tingkat  pencapaian  standar  nasional  pendidikan  MA  di  13 Propinsi Indonesia Bagian Barat sampai Oktober 2013?
3) Seberapa  tinggi  standar  nasional  pendidikan  MA  yang  menyelenggarakan Program IPA, IPS, Bahasa dan Agama di IBB sampai Oktober 2013 ? dan
4) Apa problematika yang dialami MA dalam Akreditasi sampai Oktober 2013?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  pencapaian  sasaran  pembangunan Standar  Nasional  Pendidikan  MA  di  Indonesia  Bagian  Barat,  dan  problematikanya berdasarkan krakteristik status, wilayah dan program yang diselenggarakanya sampai Oktober 2013. Hasil penelitian ini diharapkan dapat:
1) Memberikan  informasi  tentang  tingkat  pencapaian  sasaran  pembangunan Standar  Nasional  Pendidikan  MA  di  Indonesia  Bagian  Barat  dan problematikanya  berdasarkan  krakteristik  Status, Wilayah  dan  Program  yang diselenggarakanya sampai Oktober 2013;
2) Memberikan masukan ( entry point ) bagi pemegang kebijakan dalam membuat kebijakan baru terkait upaya pelayanan peningkatan kualitas MA.

## Metode Penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kedua pendekatan ini digunakan  agar  dapat  menggambarkan  secara  utuh  kaitan  antara  komponen  yang diteliti  dalam  meningkatkan  kualitas  hasil  akreditasi  MA . Pengumpulan  data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi.
Penelitian ini menggunakan data berasal dari: Emis untuk data dasar Madrasah Aliyah yang diunduh melalui Web nya http://emispendis.kemenag.go.id/ , dan Badan Akreditasi Nasional yang diunduh melalui websitenya http://www.ban- sm.or.id/untuk  mengumpulkan  data  Peringkat  Akreditasi  masing-masing  MA berdasarkan  karakteritis  Status  dan  Wilayahnya.  Sementara  data  karakteritis Program  yang  diselenggarakan  MA  digali  dari  Pusat  Penilaian  Pendidikan (Puspendik)  Kemendikbud  berupa  CD  laporan  hasil  Ujian  Nasional  tahun  2013. Sementara  data  Problematika  MA  dalam  proses  akreditasi  selama  ini  diperoleh melalui  observasi  dan  wawancara  dengan  beberapa  kepala  madrasah  maupun  guru yang dipilih secara acak di DKI Jakarta dan kota Tasikmalaya.
Analisis  statistika  deskriptif  dilakukan  terhadap  data  kuantitatif  yang terkumpul  melalui  studi  dokumentasi  dengan  teknik  penjumlahan,  dan prosentase.Dengan demikian, diharapkan dapat diketahui proporsi tipa-tiap variabel. Analisis  kualitatif  digunakan  terhadap  data  kualitatif  yang  terkumpul  melalui wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumentasi.  Teknik  analisis  yang  digunakan mencakup  tiga  proses  analisis  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan Huberman( Denzin  dkk1994,  429) yaitu:  (a)  Reduksi  data,  yakni  setelah  data terkumpul  melalui  wawancara  dan  studi  dokumentasi,  direduksi  sedemikian  rupa sehingga tidak ada lagi data yang dianggap tidak sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian; (b) Penyajian data dengan cara mengorganisasikan dan memaparkan data sedemikian rupa. Jika dianggap perlu, untuk data yang memiliki kompleksitas tinggi digunakan  tabulasi  distribusi  frekuensi  guna  lebih  mudah  dibaca,  dipahami,  dan
diinterpretasikan;  dan  (c)  Penggambaran  dan  pembuktian  yang  melibatkan  peneliti dalam  interpretasi  terhadap  data  yang  disajikan  sehingga  dapat  dipahami maksudnya, kemudian ditarik kesimpulan yang bertalian dengan tujuan penelitian.
Sasaran  Penelitian  ini  mencakup  semua  Madrasah  Aliyah  yang  berada  di Indonesia  Bagian  Barat  sebagai  wilayah  Kerja  Balai  Litbang  Agama  Jakarta, berdasarkan data EMIS tahun 2011/2012 sebanyak 3.161 Lembaga, terdiri atas 384 Negeri dan 2.777 Swasta;  tersebar pada 13 Provinsi.
Tabel 1
Jumlah MA sasaran berdasarkan Status dan wilayah di Indonesia Bagian Barat
No Provinsi Status Negeri  Swasta ∑ 1. Aceh 68 134 202 2. Sumatera Utara 41 391 432 3. Sumatera Barat 47 137 184 4. Riau 18 230 248 5. Jambi 31 153 184 6. Sumatera Selatan 21 170 191 7. Bengkulu 14 31 45 8. Lampung 17 232 249 9. Kep. Bangka Belitung 4 18 22 10. Kep. Riau 5 24 29 11. DKI Jakarta 22 65 87 12. Jawa Barat 77 897 974 13. Banten 19 295 314 ∑ 384 2,777 3,161 Sumber :http://emispendis.kemenag.go.id/ diunduh tgl 6 Oktober 2013

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PetaMutu MA IBB Berdasarkan Status dan Hasil Akreditasi(Oktober 2013)
Gambar 1 A 15% B 29% C 18% TT 3% B/K 35% Other 38%

## PETA MA DI IBB Berdasarkan Peringkat Akreditasi Sampai Oktober 2013

## Tabel 2

## Klasifikasi Hasil Akreditasi
Klasifikasi Hasil AKreditasi ( BAN-S/M,Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah,
Hal 82) Peringkat Rentangan Nilai Keterangan A ≥ 86 Amat Baik B 71 – 85 Baik C 56 -  70 Cukup Baik D ≤ 55 Tidak Terakreditasi
Jumlah  MA  di  IBB  yang  merupakan  wilayah  Kerja  Balai  Litbang  Agama Jakarta  sebanyak  3.101  MA.( 46.53%  dari jumlah  MA  se-Indonesia  yang  menurut Emis  2011/2012  sebanyak  6.664.  Di  antaranya  1.914  (62%)  madrasah  sudah memenuhi  standar  Nasional  Pendidikan,  tinggal  249  (8%)  MA  lagi  untuk  mencapai target  Kementerian  Agama  pada  tahun  2014,  serta  kurang  187  (6%)  MA  lagi  yang terakreditasi  minimal  pada  peringkat  B.  Sasaran  Kementerian  Agama  tersebut  bisa dicapai pada tahun 2014 selama yang 1.076 (35 %)  MA yang sudah Kadaluarsa atau yang belum trakreditasi didorong untuk mengakreditasikan diri.

## Gambar 2
Lebih  lanjut,  dilihat  dari  statusnya  untuk  383  MAN  ( 50.53% dari  758MAN  se Indonesia)  justru  sudah  79%  (301)  MA  yang  memenuhi  standar  yang  berarti  sudah melampaui target yang ditetapkan, bahkan kalau 78 MAN yang sedang dalam proses akreditasi  selesai    tahun  depan  semuanya  akan  lulus  akreditasi.  Sementara  3  MAN yang  tidak  lulus  Akreditasi;  (1)  MAN  Simpang  Kiri  Kota  Subulussalam  Aceh  yang baru  diakreditasi  tahun  kemaren  (tanggal  13  November  2012)  dengan  nilai  57,54 yang  lemah  pada  standar  proses  (43),  sarana  prasarana  (45)  dan  pembiayaan  (50)
A 46% B 27% C 6% TT 1% B/K 20% Other 21%
PETA MA Negeri DI IBB Berdasarkan Peringkat Akreditasi Sampai Oktober 2013
bahkan  39  siswanya  program  IPA  dan  40  siswa  program  IPS  yang  mengikuti  Ujian Nasional  tahun  2013  ini  semuanya  lulus  murni  dengan  nilai  rata-rata  6.88  dan  7.03 dan  setelah  dikonversi  7.61  dan  7.64.  Sehingga  untuk  memenuhi  tiga  standar  yang masih  lemah  tidak  begitu  sulit  jika  didukung  secara  khusus  oleh  Kemenag  Propinsi Aceh;  (2)  MAN  Balai-balai  Kampung  Manggi  Kota  Padang  Panjang  diakreditasi pada  11  November  2008  dengan  nilai  58.65,  belum  menggunakan  instrumen  yang dibakukan.  Bila  dikaitkan  dengan  prestasi  17  siswa  program  IPA  dan  17  siswa Program IPS,serta 11 siswa program agamanya yang mengikuti Ujian Nasional tahun 2013 ini yang masing-masing 11 siswa program IPA dan IPS serta 5 siswa program agamanya,  walaupun  baru  bisa  lulus  setelah  dikonversi  dengan  nilai  ujian sekolahnya;  dan  (3)  MAN  PPGB  Paingan  Kabupaten  Padang  Pariaman  Sumatera Barat  yang  tidak  lulus  akreditasi  pada  12  November  2012.  Bila  dikaitkan  dengan prestasi  16  siswa  program  IPA  dan  15  siswa  program  IPS  serta  15  siswa  program Agama  yang  mengikuti  Ujian  Nasional  tahun  2013  ini,  sekalipun  15  siswa  program IPA,  semua  siswa  program  IPS  dan  5  siswa  program  Agama  baru  lulus  setelah dikonversi  dengan  nilai  sekolahnya.  Kedua  MAN  ini  cukup  potensial  namun,  perlu pelayanan khusus dari Kemenag Sumatera Barat untuk memenuhi tuntutan 8 standar nasional  pendidikan  dimana  semua  MAN  didaerah  lain  sudah  memenuhi  Standar Nasional Pendidikan minimal.

## Gambar 3
Jumlah  MA  Swasta  yang  berada  di  wilayah  IBB  dengan  jumlah  2.718,  sama dengan 46.02% dari 5.906 MAS Se Indonesia , baru 1.640 MAS (60%) yang memenuhi standar,  yang  berarti  masih  kurang  10  %  (272)  MA  lagi  untuk  memenuhi  sasaran
A 10% B 30% C 20% TT 3% B/K 37% Other 40%

## PETA MA Swasta DI IBB Berdasarkan Peringkat
Akreditasi Sampai Oktober 2013
Kementerian  Agama  RI  pada  tahun  depan,  dan  166  MAS  yang  diakreditasi  tahun 2008 segera mengakreditasikan diri karena sudah kadaluarsa pada tahun depan.
Jika  dikaitkan  dengan  sasaran  kedua  Kementerian  Agama  dimana  50  %  MA sudah terakreditasi minimal B pada tahun 2014,  kondisi capaian pada tahun 2013 ini baru mencapai 40% (1.092), diantaranya ada 80 MAS yang tahun depan kadaluarsa, sehingga  untuk  mencapai  sasaran  kedua  Kementerian  Agama  diatas  masih  perlu peningkatan 272 MAS yang belum terakreditasi, dan mendorong 80 MAS yang sudah teakreditasi  minimal  B  tetapi  tahun  depan  sudah  kadaluarsa  agar  segera  mengikuti akreditasi tahun depan.

## Tabel 3
Jumlah MA di IBB yang diakreditasi tahun 2008 dan akan kadaluarsa pada tahun 2014 Berdasarkan  Peringkat Akreditasi, status dan Wilayah
N0 Propinsi Peringkat Akreditasi dan Status A B C TT ∑ N  S  NS  N  S  NS  N  S  NS  N S  NS  N S  NS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1  DKI Jakarta 0  0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  Jawa Barat 0  1  1 0 3 3  0  11  11 0 0 0 0  15  15 3  Banten 0  0  0 1  10   11  0 5 5 0 2 2 1  17  18 4  Lampung 0  0  0 1 1 2  0 2 2 0 0 0 1 3 4 5  Sumsel 0  0  0 0 1 1  0 0 0 0 0 0 0 1 1 6  Bengkulu 1  0  1 0 1 1  0 1 1 0 1 1 1 3 4 7  Bangka Belitung 0  0  0 0 0 0  0 2 2 0 1 1 0 3 3 8  Jambi 0  0  0 0 0 0  0 1 1 0 2 0 0 3 3 9  Kepulauan Riau 0  0  0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 10  Riau 0  1  1 0  16  16  0  11  11 0  17  17 0  45  45 11  Sumbar 1  1  2 3 4 7  3 5 8 1 7 8 8  17  25 12  Sumut 0  0  0 1 7 8  0 2 2 0 1 1 1  10  11 13  Aceh 0  3  3 0  23  23  0  11  11 0  12  12 0  49  49 IBB 2  6  8 6  66  72  3  51  54 1  43  42  12  166  178 Sumber : Data olahan dari http://www.ban-sm.or.id/  diunduh tgl 10 Oktober  2015

## Peta MA IBB berdasarkan Wilayah dan HasilAkreditasi  (Oktober 2013)

## Gambar 4
Penyebaran MA terpadat berada di Propinsi Jawa Barat 887 (28.6% dari 3.101 MA  di  IBB)  yang  telah  memenuhi  standar  baru  448  (60.6%),sehingga  untuk mencapai sasaran pembangunan tahun depan perlu mendorong minimal 88 MA yang belum  diakreditasi,  ditambah  15  MA  yang  kadaluarsa  pada  tahun  depan  untuk mengikuti  akreditasi  tahun  depan.  Sedangkan  sasaran  pembangunan  kedua  tahun depan sudah  (57.9%) melampaui target sekalipun tahun depan ada 4 MA yang  akan kadaluarsa.
Posisi  terpadat  kedua,  Propinsi  Sumatera  Utara  dengan  443  MA  (14.3%  dari 3.101 MA di IBB), dikaitkan dengan sasaran pembangunan kondisi sekarang  sudah 84.8%  (376  MA)  melampaui  target  sekalipun  tahun  2014  ada  10  MA  yang kadaluarsa.  Begitu  juga  dengan  sasaran  pembangunan  yang  kedua  sekarang  sudah 58.2% melampaui target sekalipun tahun depan ada 8 MA yang kadaluarsa.
Posisi terpadat ketiga adalah Propinsi Banten 326 MA (10.5% dari 3.101 MA di IBB).  Jika  dikaitkan  dengan  sasaran  pembangunan  pertama  70%  (228  MA)  sudah memenuhi standar, kondisi sekarang baru mencapai  56.7% (185 MA) sehingga perlu segera mendorong minimal  43 MA,  disamping 16 MA  yang akan kadaluarsa segera mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran kedua tahun depan dimana 50 % (163 MA)telah terakreditasi minimal pada peringkat B. Sekarang baru 114 MA (34.9 %), sehingga tahun depan harus segera mendorong minimal 19 MA yang belum terakreditasi  ditambah  11  MA  yangakan  kadaluarsa  untuk  segera  melakukan akreditasi.
0 500 1000 Jaw a Ba… Sum ut Bant en Lam pung Riau Aceh Sum bar Sum sel Jam bi DKI Jkt Beng kulu Kep Riau Babe l
frekwensi 887 443 326 259 245 204 190 183 181 90 45 27
21

## Distribusi Frekwensi MA DI IBB Berdasarkan
Provinsi
Posisi  terpadat  keempat  adalah  Propinsi  Lampung  259  MA  (8.4%  dari  3.101 MA  di  IBB).  Jika  dikaitkan  dengan  sasaran  pembangunan  pertama  181  MA  (70%) sudah  memenuhi  standar,  kondisi  sekarang  baru  127  MA  (49%)  sehingga  perlu mendorong  minimal  54  MA  dan  4  MA  akan  kadaluarsa  untuk  segera  mengikuti program  akreditasi.  Begitu  juga  dengan  sasaran  pembangunan  kedua  minimal 130(50%)  MA  terakreditasi  peringkat  B.  Sekarang  baru  17%  (44  MA),  sehingga harus  mendorong  minimal  86  MA  yang  belum  terakreditasi  dan  2  MA  yang akankadaluarsa untuk segera melakukan akreditasi.
Posisi  terpadat  kelima  adalahPropinsiRiau  245  MA  (7.9%  dari  3.101  MA  di IBB).  Jika  dikaitkan  dengan  sasaran  pembangunan  pertama  70%  (172  MA)  sudah memenuhi  standar,  sekarang  sudah  71%  (174  MA)  memenuhi  target  namun  karena ada 28 MA(11.4%) akan kadaluarsa tahun depan, sehingga harus mendorong minimal 28  MA  tersebut  untuk  segera  mengikuti  program  akreditasi.  Begitu  juga  dengan sasaran  kedua  dimana  123  (50%)  MA  terakreditasi  minimal  pada  peringkat  B. Sekarang baru mencapai 38.8%  (95 MA), sehingga harus segera mendorong minimal 28 MA yang belum terakreditasi ditambah 17 MA yang akan kadaluarsa untuk segera melakukan akreditasi.
Posisi  terpadat  keenam  PropinsiAceh204  MA  (6.6  %  dari  3.101  MA  di  IBB). Jika  dikaitkan  dengan  sasaran  pembangunan  pertama  70%  (143  MA)  sudah memenuhi  standar,  sekarang  baru  59.3  %  (121  MA)  sehingga  harus  mendorong minimal  22  MA  yang  belum  terakreditasi  dan  37  MA  yang  akan  kadaluarsa  untuk segera  mengikuti  program  akreditasi.  Begitu  juga  dengan  sasaran  pembangunan kedua  50%  (102  MA)  telah  terakreditasi  minimal  pada  peringkat  B.  Sekarang  baru 40.7  %  (83  MA),  sehingga  harus  mendorong  minimal  19  MA  yang  belum terakreditasi,dan26  MA  yang  masa  berlakunya  akan  berakhir  tahun  depan  untuk segera melakukan akreditasi.
Posisi terpadat  ketujuh  PropinsiSumatera Barat  190 MA (6.1% dari  3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama 70 % (133 MA) sudah memenuhi  standar,    sekarang    baru  52.6%  (100  MA)  sehingga  perlu  mendorong minimal  33  MA  yang  belum  terakreditasi  dan  17  MA  yang  akan  kadaluarsa  untuk
segera  mengikuti  program  akreditasi.  Begitu  juga  dengan  sasaran  pembangunan kedua dimana 50 % (95 MA)  terakreditasi minimal pada peringkat B. Sekarang baru 26.3  %  (50  MA),  sehingga  harus  segera  mendorong  minimal  45  MA  yang  belum terakreditasi  dan9  MA  yang  akan  kadaluarsa  tahun  depan  untuk  segera  melakukan akreditasi.
Posisi terpadat kedelapan Propinsi Sumatera Selatan 183 MA (5.9% dari 3.101 MA  di  IBB).  Jika  dikaitkan  dengan  sasaran  pembangunan  pertama,  70%  (128  MA) sudah  memenuhi  standar,  sekarangbaru  56.4%  (84  MA)  sehingga  perlu  mendorong minimal  44  MA  yang  belum  terakreditasi,  dan  1  MA  yang  akan  kadaluarsa  untuk mengikuti akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan kedua dimana 50 % (92  MA)  terakreditasi  minimal  pada  peringkat  B,  sekarangbaru  34.5  %    (63  MA), sehingga harus mendorong minimal  24 MA yang belum terakreditasi dan 1 MA yang akan kadaluarsa untuk segera melakukan akreditasi.
Posisi  terpadat  kesembilan  Propinsi  Jambi  181  MA  (5.8  %  dari  3.101  MA  di IBB).  Jika  dikaitkan  dengan  sasaran  pembangunan  pertama  dimana  70%  (127  MA) sudah  memenuhi  standar,  sekarangbaru  38.8%  (70  MA)  sehingga  perlu  mendorong minimal  57  MA  yang  belum  terakreditasi,dan  1  MA  yang  akan  kadaluarsa    untuk segera  mengikuti  program  akreditasi.  Begitu  juga  dengan  sasaran  pembangunan kedua dimana 50 % (91 MA) terakreditasi minimal pada peringkat B, sekarang  baru 13.9  %  (25  MA),  sehingga  harus  mendorong  minimal  99  MA  yang  belum terakreditasi untuk melakukan akreditasi.
Posisi terpadat kesepuluh Propinsi DKI Jakarta90 MA (2.9% dari 3.101 MA di IBB).  Jika  dikaitkan  dengan  sasaran  pembangunan  pertama  70  %  (63  MA)  sudah memenuhi  standar,  sekarang  sudah  melampaui  90.1  %  (81  MA).Namun,  akan  lebih baik  lagi  bila  mendorong  9  MA  yang  belum  terakreditasi  untuk  segera  mengikuti program akreditasi. Begitu juga dengan sasaran pembangunan kedua 50 % (45 MA) terakreditasi  minimal  pada peringkat  B, sekarang  sudah 84.5%  (76 MA), sehingga akan  lebih  baik  lagi  bila  mendorong    9  MA  yang  belum  terakreditasi  untuk  segera melakukan akreditasi.
Posisi  terpadat  kesebelas  PropinsiBengkulu  45  MA  (1.5%  dari  3.101  MA  di IBB).  Jika  dikaitkan  dengan  sasaran  pembangunan  pertama  70%  (32  MA)  sudah memenuhi  standar,  sekarang  baru  59.2%  (28  MA)  sehingga  perlu  mendorong minimal 4 MA yang belum terakreditasi dan 3 MA yang  akan kadaluarsa mengikuti program  akreditasi.  Begitu  juga  dengan  sasaran  pembangunan  kedua  50%  (23) MAterakreditasi minimal peringkat B. Sekarang baru 32.5% (16 MA), sehingga harus mendorong minimal 7 MA yang belum terakreditasi dan 2 MA yang akan kadaluarsa untuk mengikutiakreditasi.
Posisi  terpadat  kedua belas  PropinsiKepulauan Riau  27 MA (0.9% dari  3.101 MA di IBB). Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan pertama dimana 70 % (19 MA)  sudah  memenuhi  standar,  sekarangsudah  85.2  %  (23  MA)  terpenuhi,  namun masih perlu mendorong 8 MA yang akan kadaluarsa untuk segera mengikuti program akreditasi.  Begitu  juga  dengan  sasaran  pembangunan  kedua  50%  (14) MAterakreditasi  minimal  peringkat  B,  sekarangsudah  63  %  (17  MA)  melampaui target.  Namun,  harus  segera  mendorong  8  MA  yang  akankadaluarsa  untuk  segera melakukan akreditasi.
Posisi  terpadat  ketigabelas  PropinsiBangka  Belitung  21  MA  (0.7%  dari  3.101 MA  di  IBB).  Jika  dikaitkan  dengan  sasaran  pembangunan  pertama  70  %  (15  MA) sudah  memenuhi  standar,  sekarang  sudah  70.0%  (15  MA)  sudah  memenuhi  target, namunmasih  perlu  mendorong  minimal  2  MA  yang  belum  terakreditasi  atau  2  MA yang  masa  berlaku  akreditasinya  akan  berakhir  untuk  segera  mengikuti  program akreditasi.  Begitu  juga  dengan  sasaran  pembangunan  kedua  50%  (11  MA) terakreditasi  minimal  pada  peringkat  B.  Sekarang  sudah  70  %    (15  MA)  melebihi target, terlebih lagi kalau 3 MA yang belum diakreditasi dan  2 MA akan kadaluarsa untuk segera diakreditasi.

## Peta  Mutu  MA  IBB  Berdasarkan  Hasil  Akreditasi  Sampai  Oktober  2013  dan Program yang Disesenggarakan
Program  yang  dapat  diselenggarakan  oleh  masing-masing  Madrasah  Aliyah, sebagaimana  yang  secara  ekspelisit  tidak  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Sistem
Pendidikan Nasional, terbatas pada 3 macam (IPA, IPS, dan Bahasa) sebagaimana di SMA.  Namun,  pada  tahun  2004/2005  ditambah  dengan  Program  Keagamaan  dan baru  mulai  diselenggarakan  Ujian  Nasional  pada  tahun  2007/2008,  ini dilatarbelakangi  posisinya  dan  keterbatasan  mobilitas  lulusannya  untuk  meneruskan pendidikan  lanjutannya  atau  memasuki  dunia  kerja.  Bahkan  pihak  Kementerian Agama  terkesan  cendrung  menyerahkannya  pada  pihak  swasta.Baru  masa  reformasi akhir-akhir ini mencoba menghidupkannya kembali.

## Gambar 5
Lebih  separoh  (1952/62.9%)dari  MA  di  IBB  (3101)  hanya  menyelenggarakan Program  IPS  saja  terdiri  atas:  2(0.1)    MAN  dan  1950  (99.9%)  MA  Swasta. Diantaranya:  54%  (1.074)  MA  yang  sudah  memenuhi  standar,  sehingga  untuk mencapai  target  sasaran  pembangunan  pertama  70%  (1366  MA)  sudah  memenuhi standar,  masih  perlu  mendorong  dan  melayani  secarakhusus  minimal  292  MA  yang sudah  kadaluarsa  untuk  mengikuti  program  akreditasi.  Begitu  juga  dengan  sasaran pembangunan  yang  kedua  50%  (976  MA)  terakreditasi  minimal  peringkat  B,  baru dicapai  oleh  631/31.3%  MA,  sehingga  masih  perlu  mendorong  minimal  345  MA yang sudah kadaluarsa untuk mengikuti program akreditasi.
Ranking kedua: MA yang  hanya menyelenggarakan Program IPA dan IPS saja, 389  MA  (12.5  %  dari  3101  MA  di  IBB)  terdiri  atas  21(5.4%)  MANegeri  dan (368/94.6%)  MA  Swasta,  diantaranya  316  MA  (81.2%)  sudah  memenuhi standar,berarti  sasaran  pembangunan  pertama  (70%/272  MA)  sudah  terlampaui. Begitu  juga  dengan  target  yang  kedua,  (50%/195  MA)  terakreditasi  minimal
0 1000 2000 IPS Saja IPA & IPS saja IPA saja IPA, IPS & Ag… IPS dan Aga… Agam a saja IPA, IPS, Bhs… IPA, IPS & Bhs… IPA dan Aga… Baha sa saja IPA, Bhs & Ag…
Frekwensi 1951 388 299 258 83 71 19 18 8 4 2 Distribusi Frekwensi MA DI IBB Berdasarkan Program yg diselenggarakan
peringkat B juga sudah dilampaui oleh286 MA (68.9%). Namun, akan lebih baik lagi kalau 68 MA yang sudah kadaluarsa didorong untuk mengikuti akreditasi secara baik.
Ranking ketiga: MA yang hanya menyelenggarakan Program IPA saja, 299 MA (9.6% dari 3101 MA di IBB) terdiri atas 10 (3.3%) MA Negeri dan 289 (96.7%) MA Swasta,  diantaranya  205  (68.5%)  MA  sudah  memenuhi  standar,  berarti  sasaran pembangunan  pertama  (70%/209  MA)  sudah  hampir  tercapai.  Bahkan  untuk  target sasaran  pembangunan  kedua,  50%  (150)  MA  sudah  terakreditasi  minimal  peringkat Bsudah  dicapai  oleh  152  MA  (50.8  %).  Namun,  akan  lebih  baik  lagi  kalau  87  MA yang sudah kadaluarsa atau belum terakreditasi didorong untuk mengikuti akreditasi secara baik, sehingga kualitasnya jauh diatas target.
Ranking  keempat:  MA  yang  hanya  menyelenggarakan  Program  IPA,  IPS  dan Agama saja 259 MA (8.4% dari 3101 MA di IBB), didominasi oleh MA Negeri 239 (92.3%)  dan  hanya  20  (7.7%)  MA  Swasta,  diantaranya  209  (80.5%)  MA  sudah memenuhi  standar,  berarti  sasaran  pembangunan  pertama  70%  (181)  MA  sudah terlampaui.  Bahkan  target  sasaran  pembangunan  yang  kedua,  (50%/130  MA) terakreditasi  minimal  pada  peringkat  B  sudah  dicapai  oleh  200  MA  (77.2  %),  yang berarti sudah jauh melampaui target. Namun, akan lebih baik lagi kalau 48 MA yang sudah  kadaluarsa  dan  2  MAN  di  Sumbar  yang  tidak  memenuhi  standar  didorong  - dilayani secara khusus untuk mengikuti akreditasi secara baik.
Ranking kelima: MA  yang hanya menyelenggarakan Program  IPS dan Agama saja, sebanyak 81 (2.6%) MA dari  seluruh (3101) MA di  IBB, didominasi oleh MA Negeri (62/76.5%) dan hanya  (19/23.5%) MA Swasta, diantaranya 64 (78.9 %) MA sudah  memenuhi  standar,sehinggasasaran  pembangunan  pertama  57  (70%)  MA sudah  terlampaui,  bahkan  untuk  target  sasaran  pembangunan  yang  kedua,  (50%/41 MA) terakreditasi minimal pada peringkat B juga sudah terlampaui  oleh (66.6%/54) MA. Namun, akan lebih baik lagi kalau 16 MA yang sudah kadaluarsa didorong dan dilayani secara khusus untuk mengikuti akreditasi.
Ranking  keenam:    MA  yang  hanya  menyelenggarakan  Program  Agama  saja, sebanyak 71 (2.3%) MA dari seluruh (3101) MA di IBB, didominasi oleh MA Swasta 51  (71.8%)  dan  hanya  20  (28.2%)  MANegeri,  diantaranya  46  MA  (64.8%)  yang
sudah memenuhi standar   yang berarti sasaran pembangunan pertama 70% (50) MA sudah  hampir  terpenuhi,  bahkan  untuk  target  sasaran  kedua,  50%  (36)  MA terakreditasi  minimal  pada  peringkat  B.  Justru  sudah  dicapai    oleh  54.9%(39)  MA. Namun, akan lebih baik  lagi kalau 22 MA  yang sudah kadaluarsa   dan 3 MA   yang tidak memenuhi standar didorong untuk mengikuti akreditasi secara baik.
Ranking  ketujuh:    MA  yang  menyelenggarakan  keempat  program  (IPA,  IPS, Bahasa  dan  Agama)  19  MA  (0.6%)  dari  seluruh  (3101)  MA  di  IBB,  didominasi olehMA Negeri (15/78.9%) dan hanya 4(21.1%) MASwasta, diantaranya 14 (73.7%) MA  yang  sudah  memenuhi  standar,berarti  sasaran  pembangunan  pertama  70%  (13) MA sudah memenuhi target sasaran, bahkan untuk target sasaran pembangunan yang kedua,  50%  (10)  MA  terakreditasi  minimal  peringkat  B  juga  sudah  terlampaui (14/73.7%  MA).  Namun,  akan  lebih  baik  lagi  kalau  5  MA  yang  sudah  kadaluarsa didorong untuk mengikuti akreditasi secara baik.
Ranking  kedelapan:  MA  yang  menyelenggarakan  Program  IPA,  IPS,  dan Bahasa  saja,  18  (0.6%)  MA  dari  seluruh  (3101)  MA  di  IBB,  didominasi  olehMA Negeri  (15/83.3%) dan hanya 3 (16.7%) MA Swasta, diantaranya 9 (50%) MA sudah memenuhi  standar,  berarti  sasaran  pembangunan  pertama  70%  (13)  MA  sudah hampir  terpenuhi.  Begitu  juga  dengan  sasaran  kedua,  50%  (9)  MA  terakreditasi minimal  peringkat  B  baru  8  (44.4%)  MA,sehingga  untuk  memenuhi  target  perlu mendorong 9 MA yang kadaluarsa untuk mengikuti akreditasi secara baik.
Ranking  kesembilan:  MA  yang  hanya  menyelenggarakan  Program  IPA  dan Agama  saja,sebanyak  8  (0.8%)  MA  dari  seluruh  (3101)  MA  di  IBB,  semuanya Swasta, diantaranya; 3 (37.5%) MA yang sudah memenuhi standar, sementara 5 MA lainnya  sudah  kadaluarsa.Untuk  memenuhi  target  sasaran  pembangunan  agar  segera mendorong 5 MA yang sudah kadaluarsa untuk mengikuti akreditasi.
Ranking  kesepuluh:  MA  yang  menyelenggarakan  Program  Bahasa  saja,  4 (0.1%) MA dari seluruh (3101) MA di  IBB,semuanya Swasta, 3 MA di Pandeglang Banten;  1)MA  Darul  Iman  Kd  Pandak  telah  diakreditasi  tanggal  09  November 2011peringkat  B  (83.75);  2)MA  Daar  El  Hijrah  Wal  Banna    dan  3)  MA  Anwarul Hidayah  belum  terakreditasi;  dan  4)MAS  As  Salam  Tebo  Jambi  telah  diakreditasi
tanggal  11  Oktober  2011peringkat  B  (74.32).Baru2  MA  (50%)  yang  memenuhi standar,  berarti  baru  mencapai  target  pembangunan  kedua.  Untuk  mencapai  target pertama  perlu  mendorong  secara  khusus  2  MA  yang  belum  diakreditasi  untuk mengikuti akreditasi secara baik.
Ranking  kesebelas:  MA  yang  menyelenggarakan  Program  IPA,  Bahasa  dan Agama saja 2 MA (0.1 % dari 3101 MA di IBB) semuanya Swasta 1 di Aceh dan 1 di Jawa Barat dan sudah kadaluarsa. Untuk memenuhi target sasaran pembangunan agar mendorong  dan  melayani  kedua  MA  tersebut  secara  khusus,  maka  mengikuti akreditasi  secara  baik  (Diolah  dari http://www.ban-sm.or.id/diunduh  tgl  10  Oktober 2015) .

## Problematika MA IBB Dalam Akreditasi Sampai Oktober 2013
Berdasarkan  wawancara  dengan  sebagian  Kepala  Madrasah  di  DKI  dan  Kota Tasikmalaya,  pelaksanaan  akreditasi  MA,  baik  swasta  maupun  negeri,  selama  ini kesulitan  yang  mendasar  adalah  menyangkut  sarana  prasarana  laboratorium,  dan alat/bahan  praktek  belum  terintegrasi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di Madrasah  Aliyah.  Sehingga  upaya  penyediaan  ruang  khusus  laboratorium  fisika, kimia,  dan  biologi  secara  menyendiri  baru  sebatas  tatkala  mau  acara  visitasi  dalam rangka  akreditasi.  Selain  itu  ruang  dimanfaatkan  semaksimal  mungkin  untuk  ruang kelas. Begitu juga dengan alat-alat prakteknya akan lengkap bila ada program visitasi, semua  direkayasa  demi  dapat  peringkat  terbaik.  Kondisi  demikian,  sangat  tidak mendukung  pendidikan  karakter  yang  dibangun,  bahkan  tidak  jarang  melibatkan secara langsung peserta didik dalam mempersiapkannya.
Di  sisi  lain,  pihak  Kementerian  Agama  memberikan  bantuan  umumnya  hanya alat-alat  laboratoriumnya  saja,  sementara  ruangan  diserahkan  kepada  madrasah termasuk  yang  berstatus  negeri.  Di  samping  itu,  paket  bantuannyapun  tidak  dipisah justru  dijadikan  laboratorium  IPA.  Untuk  program  IPS  bentuk  demikian  itu  masih dapat dipahami, tetapi tidak untuk Program IPA.

## PENUTUP Kesimpulan
Dari temuan penelitian di atas, selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Jumlah MA di IBB 3.101 hampir setengah (46.53%) dari jumlah (6.664) MA se  Indonesia  telah  memenuhi  standar  sebanyak  63%,  bahkan  44%  nya  pada peringkat  B  &  A.  sudah  mendekati  sasaran  pembangunan  Kementerian Agama tahun 2014
2. MA Negeri sebanyak 383 lebih dari setengah MAN se Indonesia, 79% sudah memenuhi standar nasional pendidikan, bahkan 73%-nya pada peringkat A & B  sudah melampaui sasaran pembangunan Kementerian Agama tahun 2014. Sementara  MA  Swasta  sebanyak  2.718  hampir  setengah  dari  MAS  se Indonesia, baru 60%-nya  yang sudah memenuhi  standar nasional pendidikan dan  baru  40  %  pada  peringkat  B  &  A.  Sehingga  sasaran  pembangunan Kementerian Agama tahun 2014 masih kurang 10% lagi.
3. MA  tersebar  di  13  Propinsi,  baru  MA  di  5  Propinsi  (Jawa  Barat,  Sumatera Utara,  DKI  Jakarta,  Kepulauan  Riau  dan  Bangka  Belitung)yangsudah memenuhi  target  sasaran  pembangunan  Kementerian  Agama  tahun  2014. Sedangkan di 8 Propinsi lainnya masih perlu pelayanan dan dorongan secara khusus pada tahun 2014 sehingga sasaran  tercapai.
4. Dari  4  macam  program  yang  dapat  diselenggarakan  di  MA,  hanya  19  /0.6% MA yang menyelenggarakan semua program telah memenuhi standar nasional pendidikan bersama dengan 4 kelompok MA yang menyelenggarakan IPA & IPS saja 389 MA; IPA saja 299 MA; IPA, IPS dan Agama saja 259 MA; dan IPS dan Agama saja 81 MA; Sementara 6 kelompok MA lainnya (MA  yang menyelenggarakan;  IPS  saja  1952  MA;  Agama  saja  71  MA,  Bahasa  saja  4 MA, IPA, IPS dan Bahasa saja 18 MA; IPA dan Agama saja 8 MA; dan IPA, Bahasa  dan  Agama  saja  2  MA.  Sehingga  belum  memenuhi  target pembangunan.
5. Problematika  yang  dihadapi  MA  yang  mendasar  dalam  akreditasi  ini  adalah keberadaan  bermacam  laboratorium,  sehingga  dalam  rangka  visitasi  Team Assesor pihak MA banyak melakukan rekayasa yang tidak semestinya.

## Saran
Untuk  meningkatkan  mutu  MA  dan  mencapai  target  pembangunan  Kementerian Agama tahun 2014, disarankan ke direktorat terkait sebagai berikut:
1. Perlu  dorongan  khususnya  kepada  MA  Swasta  yang  sudah  kadaluarsa,  3 MAN yang tidak memenuhi standar; dan MA yang hanya menyelenggarakan program  IPS  saja  untuk  segera  mengikuti  program  akreditasi.  Begitu  juga kepada  jajaran  pelayanan  pembinaan  madrasah  di  8  Kementerian  Agama provinsi  Banten,  Lampung,  Riau,  Aceh,  Sumbar,  Sumsel,  Jambi,  dan Bengkulu untuk mengambil langkah percepatan dalam akreditasai MA.
2. Perlu  perencanaan  dan  bantuan  secara  lengkap  dan  tepat  keberadaan Laboratorium dengan segala macam dan kelengkapannya di MA.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2012. Laporan dan Statistik hasil Akreditasi tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan. 2012. http://www.ban-sm.or.id/
Denzin,  Norman  K,  Yvonna  S.  Lincoln  (Eds).  1994. Handbook  of  Qualitative  Research .
California: SAGE Publications
Pusat  Penilaian  Pendidikan.  2013.“Laporan  Hasil  Ujian  Nasional  Tahun  Pelajaran 2012/2013.”Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## Peraturan dan Perundang-undangan
PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Mendikbud Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional. Permendiknas Nomor 52 Tahun 2008 tentang perangkat akreditasi untuk SMA/MA. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.