## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi
Syarah Annisa, Elly Sudarti Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspond ence: syarahannisa32@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui  diversi di Polres Kerinci dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian Pada kasus pertama Laporan Polisi: LP/B-159/VIII/2020/SPKT.1/RES KERINCI. Di dalam  penyelesaian  yang  diselesaikan  secara  diversi  telah  tercapai kesepakatan dan berhasil dan sesuai dengan aturan di dalam Pasal 7 ayat
1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Pada hasil kesepakatan diversi Nomor: 03/HDK/XII/2020/RESKRIM tanggal 03 Desember 2020 Pada kasus kedua laporan Polisi: Nomor: B/58/II/Res.1.8/2021 Di dalam penyelesaian yang diselesaikan  secara  diversi  tidak  tercapai  kesepakatan.  Melalui  hasil kesepakatan diversi Nomor: 01/HKD/II/Res.1.8/2021 tanggal 18 Oktober
2021.  Kendala  yang  dihadapi  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan yang  dilakukan  oleh  anak  melalui  diversi  di  Polres  Kerinci  yakni  pada penyelesaian kasus terdapat kesulitan pada saat penyelidikan dan dalam mempertemukan mereka yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan  persoalan  tersebut  dapat  diselesaikan  dan  tidak terselesaikan.
Kata Kunci: Anak;
diversi;penganiayaan;
tindak pidana.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-12-23
Accepted: 2021-12-31
Publish: 2021-12-31 KEYWORDS: abuse; child;
crime; divesion.

## ABSTRACT
This article aims to find out the settlement of criminal acts of abuse committed by children through diversion at the Kerinci Police and the obstacles faced in the settlement of criminal acts of abuse committed by children through diversion at the Kerinci Police. This research uses empirical  juridical  method.  Research  results  In  the  first  case  Police Report:  LP/B-159/VIII/2020/SPKT.1/RES  KERINCI.  In  the  settlement that was resolved by diversion, an agreement was reached and was successful and in accordance with the rules in Article 7 paragraphs 1 and  2  of  Law  Number  11  of  2012  concerning  the  Juvenile  Criminal Justice  System.  In  the  results  of  the  diversion  agreement  Number: 03/HDK/XII/2020/RESKRIM dated December 03, 2020 In the second case  the  Police  report:  Number:  B/58/II/Res.1.8/2021  In  the settlement  that  was  resolved  by  diversion,  no  agreement  was reached.  Through  the  results  of  the  diversion  agreement  Number: 01/HKD/II/Res.1.8/2021 dated October 18, 2021. Obstacles faced in resolving  criminal  acts  of  abuse  committed  by  children  through diversion  at  the  Kerinci  Police,  namely  in  solving  cases  there  are difficulties during the investigation and in uniting thoughts between the victim and the child in conflict with the law so that an agreement can be reached and the issue can be resolved and not resolved.

## A. PENDAHULUAN
Artikel ini membahas tentang dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Anak dalam Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12  (dua  belas)  tahun,  tetapi    belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun,  yang  diduga melakukan  tindak  pidana.  Anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  disebut sebagai  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Tujuan  sistem  Peradilan  pidana  sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat  anak,  di  mana  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  khusus,  terutama perlindungan  hukum  dalam sistem  peradilan,  oleh  sebab  itu  sistem peradilan  pidana anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana  saja,  melainkan  juga  difokuskan  pada  pemikiran  bahwa  penjatuhan  sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. 1 Terhadap  penyelesaian  perkara  yang  dilakukan  oleh  anak,  penyelesaian perkaranya bisa dilakukan di luar proses pengadilan, yaitu dinamakan diversi.  Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan  hukum  untuk  bisa  diterapkannya  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  yang dilakukan oleh anak diluar pengadilan. 2 Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan bentuk penyelesaiannya secara kekeluargaan atau melalui mediasi,  yang dikenal juga dalam hukum adat. Akan tetapi penyelesaian melalui diversi ini difasilitasi oleh penyidik terhadap para pihak yang berpekara. 3
Pelaksanaan  diversi  dilatarbelakangi  keinginan  untuk  menghindari  efek  negatif, khususnya  terhadap  jiwa  dan  perkembangan  anak  yang  berpotensi  terjadi  apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. 4 Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak-hak asasi  anak  dapat  lebih  terjamin,  dan  menghindarkan  anak  yang  berkonflik  dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.
Penyelesaian  perkara  pidana  anak  dapat  dilakukan  melalui  proses  di  dalam pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  perkara  pidana  anak  melalui proses  pengadilan  yang  akan  berujung  pada  pemidanaan  dijadikan  upaya  terakhir, sehingga lebih diutamakan untuk  penyelesaian di luar pengadilan selama tindak pidana yang  dilakukan  oleh  anak  tidak  merupakan  tindak  pidana  berat. 5 Pemecahanberkas
1 M.  Alvia  Rizki,  Elly  Sudarti,  &  Nys  Arfa,  “ Pelaksanaan  Pidana  Pelatihan  Terhadap  Anak  Pelaku Tindak  Pidana ”,  Pampas:  Jurnal  Of Criminal,  2020,  hlm.126.  https://online-journal.unja.ac.id/ Pampas/article/view/9572. Diakses 31 Mei 2021.
2 Sri Rahayu, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidan a Yang Dilakukan Anak Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak” ,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Jambi,  2015,  hlm.  129. https://www.neliti.com/id/publications/43317. Diakses 01 Juni 2021.
3 Usman,  Andi  Najemi, “Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan, Kemanfaatan,  dan  Kepastian Hukumnya”, Undang:  Jurnal  Hukum,  Vol.  1  No.  1,  2018,  hlm.  67-68.  https://ujh.unja.ac.id/ index.php/home/article/view/17. Diakses 05 Agustus 2021.
4 Azwad  rachmat hambali,  “ Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana ” , Jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia. Vol 13 No. 1, Maret 2019,  hlm.  22.  https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568. Diakses 11 april 2021.
5 Rina Nurhaliza,  Herry liyus, & Dheny  Wahyudi, ”Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak” , Pampas: Jurnal Of Criminal, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 111. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8097. Diakses 01 Juni 2021.
perkara  biasanya  digunakan  oleh  Jaksa  untuk  perkara-perkara  di  mana  tindak pidananya dilakukan secara bersama-sama. 6
Diversi  bertujuan  agar  perkara  anak  bisa  diselesaikan  dengan  perdamaian sehingga anak tidak perlu menjalani hukuman lewat peradilan. Penerapan diversi dapat dilakukan  di  dalam  semua  tingkatan  pemeriksaan  yaitu  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan. Aturan tujuan dari diversi menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan;
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Program diversi merupakan penghindaran efek negatif proses peradilan pidana secara formal yang bertujuan untuk menghindari stigma (cap jahat) merupakan suatu tindak  kekerasaan  pada  anak.  Program  diversi  dilakukan  dengan  mengalihkan pemeriksaan  peradilan  formal  kepada  program-program  pembinaan  di  luar  proses peradilan, dan untuk menghindari cap label jahat pada diri anak. 7
Tindak  pidana  penganiayaan  merupakan  salah  satu  tindak  kejahatan dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (misdrijven tegen het liif) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas bagian dari tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX, Buku II Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana,  ada  5  (lima)  Pasal  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana penganiayaan  yaitu  terdiri  dari  penganiayaan  biasa  diatur  dalam  Pasal  351  , penganiayaan  ringan  diatur  dalam  Pasal  352,  penganiayaan  berencana  diatur  dalam Pasal  353,  penganiayaan  berat  diatur  dalam  Pasal  354,  penganiayaan  berat  dan berencana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  anak melalui diversi menurut Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam tindak pidana yang dilakukan anak yakni masa ancamannya dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun itu diselesaikan melalui jalur diversi anak, dan bukan melakukan pengulangan tindak pidana.
Bila anak yang  berumur  di bawah 18 tahun, namun terlibat di dalam tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dapat memilih dua putusan,  pertama  menyerahkan  anak  kepada  orang  tua  dalam  programpendidikan, kedua  mengikutsertakan  anak  kedalam  pembinaan  dalam  instansi  pemerintah  LKPS paling lama 6 bulan dan bukti tersebut di serahkan ke pengadilan negeri. Jika anak yang usianya di bawah 12 tahun boleh diperiksa oleh penyidik, karena tidak boleh masuk ke proses  peradilan  pidana.  Keputusan  dikembalikan  kepada  orangtua  dan  dikeluarkan
6 Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, “Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika” , Pampas: Journal Of Criminal, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 51. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9614/6398. Diakses 05 Agustus 2021.
7 Setia Wahyudi, Op. Cit. , hlm. 117.
penetapan.  Batas  umur  12  tahun  bagi  anak  untuk  dapat  diajukan  ke  sidang  anak berdasarkan  pada  pertimbangan  sosiologis,  psikologis  bahwa  anak  yang  belum mencapai  umur  12  tahun  di  anggap  belum  dapat  mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tabel 1
Jumlah Perkara Tindak Pidana Penganiayaaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui
Diversi  Di Polres Kerinci Tahun 2019-2021 No Tahun Jumlah Kasus Keterangan Diversi Tidak Diversi 1. 2019 2 1 1 2. 2020 4 4 - 3. 2021 2 1 1 Jumlah 8 6 2

## Sumber Data: Polres Kerinci
Berdasarkan    tabel    di  atas  terlihat  bahwa,  tiga  tahun  belakangan  ini  jumlah tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  melalui  diversi  di  Polres  Kerinci  pada tahun2019-2021 sebanyak 8 (delapan) kasus, terdapat 6 (enam) perkara tindak pidana penganiayaaan yang dilakukan oleh anak dilakukan melalui diversi di mana kesepakatan telah  tercapai  sesuai  hasil  musyawarah,  dan  2  (dua)  perkara  tindak  pidana penganiayaaan yang di lakukan oleh anak yang tidak dilakukan melalui diversi. Alasan tidak  di  lakukannya  proses  diversi  pada  perkara  tindak  pidana  penganiayaaan  yang dilakukan oleh anak tersebut dikarenakan tindak pidana penganiayaaan yang dilakukan oleh  anak  tidak  mencapai  kesepakatan  diversi,  dilanjutkan  ke  tingkat  penuntutan. Terjadi peningkatan di mana pada tahun 2020 yakni terdapat 4 kasus. Pada tahun 2021 yakni  terdapat  2  kasus.  Bentuk  diversi  yang  diterapkan  dalam  tindak  pidana penganiayaaan yang di lakukan oleh anak di Polres Kerinci adalah berupa diversi, yaitu menurut  Pasal  1  angka  7  (tujuh)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan  tabel  di atas terlihat bahwa, tiga tahun belakangan ini jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci pada tahun 2019-2021 sebanyak 8 (delapan) kasus, terdapat 6 (enam) perkara tindak pidana penganiayaaan yang dilakukan oleh anak dilakukan melalui diversi di mana kesepakatan telah  tercapai  sesuai  hasil  musyawarah,  dan  2  (dua)  perkara  tindak  pidana penganiayaaan yang di lakukan oleh anak yang tidak dilakukan melalui diversi. Alasan tidak  di  lakukannya  proses  diversi  pada  perkara  tindak  pidana  penganiayaaan  yang dilakukan oleh anaktersebut dikarenakan tindak pidana penganiayaaan yang dilakukan oleh  anak  tidak  mencapai  kesepakatan  diversi,  dilanjutkan  ke  tingkat  penuntutan. Terjadi peningkatan di mana pada tahun 2020 yakni terdapat 4 kasus. Pada tahun 2021 yakni  terdapat  2  kasus.  Bentuk  diversi  yang  diterapkan  dalam  tindak  pidana penganiayaaan yang di lakukan oleh anak di Polres Kerinci adalah berupa diversi, yaitu menurut  Pasal  1  angka  7  (tujuh)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Di dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil 2 (dua) kasus kasus pertama pada tindak penganiayaan anak sebagai pelaku diversinya telah berhasil tercapai. Kasus kedua  pada  tindak  penganiayaan  anak  sebagai  pelaku  diversinya  tidak  berhasil tercapainya kesepakatan adanya penolakan yang tidak tersepakati nominal angkanya yang  terlalu  besar  untuk  ganti  ruginya.  Penyidik  Polres  Kerinci  sudah  melakukan mediasi,  dipertemukan  kedua  belah  pihak  antara  anak  korban  dan  anak  pelaku Didampingi  oleh  lembaga  Pembimbing  Kemasyarakatan  Bapas  dan  Pekerja  Sosial. Dimana kedua belah pihak tidak mau berdamai, tidak mau masalah diselesaikan secara diversi.    Pihak  korban  meminta  sejumlah  uang  yang  tidak  bisa  dipenuhi  oleh  pihak pelaku  sehingga  tidak  tercapai  kesepakatan.  Pelaku    sudah  membawa  orangtua  dan kuasa hukum. Di mana hal ini menjadi salah satu kesempatan bagi pihak korban dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada terhadap pelaku pelaku merasa keberatan untuk membayarnya. Sedangkan untuk pengaturan berapa standar untuk ganti ruginya belum ada diatur secara spesifik.
Untuk  membuktikan  konsep  diversi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci. Oleh karena itu dibutuhkan suatu cara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan diversi melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga  memodifikasi  sistem  peradilan  pidana  yang  ada,  sehingga  semua  tujuan  yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. 8
Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini, penulis merasa tertarik untuk mengangkat  perihal  konsep  diversi  dalam  menuangkan  dalam  suatu  proposal  yang diberi  judul  “ Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci”.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris.  Metode  yuridis  empiris merupakan  penelitian  yang  mempelajari  ketentuan  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atas Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci.

## C. PEMBAHASAN
1. Penyelesaian  Tindak  Pidana  Penganiayaan  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci
Penyelesaian masalah dengan penerapan diversi akan menyadarkan anak yang melakukan  tindak  pidana  akan  kesalahan  mereka.  Membuka  kesempatan  untuk berdialog antara pelaku dengan korbannya pendekatan secara kekeluargaan seperti ini memungkinkan  akan  berhasil  daripada  mengirim  anak  ke  pengadilan  karena  dengan memproses  anak  sampai  ke  pengadilan  maka  tidak  akan  menjamin  hak-hak  anak tersebut bahkan dapat menjadikan anak tersebut menjadi lebih buruk.
8 https://www.mahkamahagung.go.id ,keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaandiversi pada- sistem-peradilan-pidana-anak Diakses 24 April 2021.
Dalam  penulisan  skripsi  ini  penulis  ingin  melihat  Penyelesaian  Tindak  Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci. Ada 2 (dua) kasus  pertama  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/B-159/VIII/2020/SPKT.1/RES  KERINCI. Kasus ini melibatkan anak yakni Korban yang bernama Aras Kurniawan (13 tahun), dan Terlapor  yang  bernama  Lendra  Ahmad  Maulana  (13  tahun).  Yang  telah  melaporkan kejadian  tersebut  ke  Polres  Kerinci  yakni Pelapor  yang  bernama  Pirdinal  (21  tahun). Kasus  kedua  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/B-169/VIII/2021/SPKT/  POLRES KERINCI/POLDA JAMBI. Kasus ini melibatkan anak yakni Korban yang bernama Muzaki Al Furqon (14 tahun), dan Terlapor Iqbal Hardinata (15 tahun) dan Habul Alfijal (16 tahun). Yang telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci yakni Pelapor yang bernama Jendra Wadi (23 tahun).
Dalam  kasus  perkara  anak  yang  melakukan  perbuatan  tindak  pidana penganiayaan  yang  sebagaimana  dimaksud  Pasal  76  C  Jo  Pasal  80  Ayat  1  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi Setiap Orang  Dilarang  Membiarkan,  Menempatkan,  Menyuruh  Melakukan  Atau  Turut  Serta Melakukan  Kekerasaan  Terhadap  Anak,  Pasal  351  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 7 ayat 1 dan 2  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Siwa  Kumar  S.H  Sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan  Pertama  menjelaskan bahwa  telah  dicapai  kesepakatan  dalam  proses  musyawarah  melalui  proses penyelesaian melalui diversi di Polres Kerinci dimana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai karena menimbang pelaku masih anak di bawah umur dan masih sekolah, pelaku harus meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, pelaku harus mengganti ganti rugi yang diakibatkan terhadap korban atas perbuatan yang telah dilakukan, pelaku berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. 9
Di  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  anak melalui diversi di Polres Kerinci pada kasus pertama Dusun Lubuk Gelang, Desa Tanjung Rawang,  Kecamatan  Hamparan  Rawang    Kota  Sungai  Penuh  yakni  dengan  adanya Laporan Polisi dari seseorang tentang adanya tindak pidana kemudian dilakukan proses penyelidikan.  Proses  penyelidikan  tersebut  diatur  didalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana.  Setelah  cukup  alat  bukti  dilanjutkan  ketahap  penyidikan  Polisi akan melakukan penelitian. Setelah itu keluar saran rekomendasi bahwasanya perkara ini  sesuai  Dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak wajib dilakukan diversi, kemudian dilakukan diversi.
Pada  awalnya  pihak  pelaku  yang  bernama  Lendra  Ahmad  Maulana  dan  pihak korban bernama Aras Kurniawan. Sebelumnya sudah dipanggil secara sah tetapi para pihak  pelaku  tidak  hadir  dalam  pelaksanaan  diversi  di  mana  polres  kerinci  sudah menjadwalkan waktu dan tempat dan kembali menjadwalkan kembali dan para pihak hadir  memenuhi  undangan  sesuai  dengan  yang  dijadwalkan  untuk  melakukan musyawarah.  Pihak  yang  hadir  dalam  pertemuan  diversi  pihak  korban/pelapor  anak sebagai korban yang bernama Aras Kurniawan, orang tua korban bernama Wirzan, dan pada  pihak  pelaku/terlapor  bernama  Lendra  Ahmad  Maulana,  orang  tua  pelaku bernama Ebet Karno, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama bernama Siwa Kumar S.H,
9 Wawancara  dengan  Siwa  Kumar  S.H,  Selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  Pertama  tanggal  9 September 2021 pukul 10.00 Wib.
Satuan  Bakti  Pekerja  Sosial  bernama  Ollan  Riza  Berlian,  S.Pd,  KANIT  PPA  bernama Hendra  Deri  S.Pd,  Penyidik  bernama  Ahmad  Muslikan,  S.e,  dan  penyidik  pembantu bernama Ankzi Okthami Putra.
Dalam pelaksanaan diversi selain dari pihak kepolisian secara bersama-sama ada dari pihak Pekerja Sosial bernama Ollan Riza Berlian, Pk Bapas bernama Siwa Kumar S.H setelah mereka hadir upaya diversi mencapai kata sepakat bagaimana perkara ini tidak naik  keproses  hukum.  Para  pihak  sudah  menyepakati  menyelesaikan  melalui  diversi. Penyidik  Polres  Kerinci  sudah  melakukan  diversi,  dipertemukan  kedua  belah  pihak antara anak korban Aras Kurniawan dan anak pelaku Lendra Ahmad Maulana. Pada saat para  pihak  setelah  adanya  perdebatan  pada  saat  dirundingkan  peristiwa  yang  telah terjadi  dan  dialami.  Setelah  pihak  kepolisian  menangani  peristiwa  tersebut  akhirnya mereka dapat  mencapai  kesepakatan diversi.  Bahwa  berdasarkan penetapan  perkara Nomor:  18/Pid.Sus-Anak/2020/PN  Spn.  Bahwa  dari  laporan  Penyidik  tanggal  02 Desember 2020 telah dicapai kesepakatan diversi tanggal 03 Desember 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Antara pihak pertama dengan pihak kedua telah saling memaafkan;
2. Mengingat pelaku Lendra Ahmad Maulana masih anak dan sekolah;
3. Pihak terlapor bersedia memberikan biaya berobat korban Rp. 2.000.000. Bahwa  pada  kasus  tersebut  telah  memenuhi  syarat  dan  telah  tercapainya  hasil kesepakatan  diversi  dalam  tindak  pidana  yang  dapat  dilakukan  penyelesaian  melalui diversi sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan membuat berita acara kesepakatan  diversi  selanjutnya  penyidik  membuat  surat  penetapan  diversi  dengan memintanya kepada ketua pengadilan negeri.
Kasus  kedua  Laporan  Polisi  Nomor:  LP/B-169/VIII/2021/SPKT/  POLRES KERINCI/POLDA JAMBI. Kasus ini melibatkan anak yakni Korban yang bernama Muzaki Al Furqon (14 tahun), dan Terlapor Iqbal Hardinata (15 tahun) dan Habul Alfijal (16 tahun). Yang telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kerinci yakni Pelapor yang bernama Jendra Wadi (23 tahun).
Dalam kasus kedua pada perkara anak yang melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan  yang  sebagaimana  dimaksud  Pasal  76  C  Jo  Pasal  80  Ayat  1  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 ayat 1, Pasal 5 ayat 3, Pasal 7 ayat 1 dan  2,  Pasal  11,  Pasal  12,  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Hendra  Deri  S.Pd  (KANIT  PPA), beliau  menjelaskan  proses  diversi  yang  tidak  berhasil  pada  kasus  tindak  pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Kerinci sebagai berikut berdasarkan laporan dari orangtua pihak anak korban yang bersangkutan datang kepihak kepolisian menjelaskan  bahwa  anak  beliau  telah  pulang  diantar  kawannya  tanpa  sadarkan  diri keterangan  korban  bahwasanya  korban  telah  dipukul.  Selanjutnya  polisi  melakukan proses pemeriksaan terhadap keterangan saksi baik pelapor, anak korban, anak saksi sendiri hasil pemeriksaan dan hasil visum patut diduga ditetapkanlah bahwa 2 (dua) orang pelaku Iqbal dan Habul. dari hasil pemeriksaan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan sesuai dengan haknya dan aturannya pelaku didampingi oleh kuasa hukum ditunjuk oleh keluarga mereka sendiri. Selanjutnya pihak polisi meminta
kepada  dinas  sosial  dan  pk  bapas  terhadap  anak  pelaku  dan  sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 kemudian disarankan diversi. Setelah dilakukan diversi diketahui keluarannya hasil bahwasanya tidak tersepakati dikarenakan dari pihak anak pelaku tidak bersedia dan tidak memenuhi maupun tidak tercapai kesepakatannya misal dikarnakan  nominal  uangnya  terlalu  tinggi.  Berdasarkan  hasil  kesepakatan  tersebut sesuai dengan aturan Undang-Undang penyidik melakukan pemerkasaan dan perkara tersebut dinaikkan keproses penyidikan lanjut. 10
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Hendra  Deri  S.Pd  (KANIT  PPA), beliau  menjelaskan  penyebab  diversi  tidak  berhasil  pada  kasus  tindak  pidana penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  anak  di  Polres  Kerinci  sebagai  berikut  tidak terpenuhinya kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku. di mana dalam hal ini tentu anak sebagai korban ia merasa dirugikan terhadap peristiwa yang dialami, dengan luka yang dialami, dengan biaya pengobatannya. Namun pihak pelaku merasa keberatan untuk  mengganti  ganti  rugi/biaya  pengobatan  terkendala  pada  masalah  uang  tidak sanggup membayarnya. 11
Dilihat bahwa untuk semua penyelesaian diversi tidak hanya berbentuk uang akan tetapi  juga  dapat  berbentuk  pertanggungjawaban  dari  biaya  ganti  rugi/biaya pengobatan.  Untuk  ganti  rugi  itu  sendiri  dalam  pengaturannya  belum  ada  standar berapa biaya kerugian terkait dengan keadaan berat/luka berat maupun ringan yang dialami oleh korban terhadap pelaku hanya saja dijelaskan dalam bentuk kesepakatan diversi  saja.  Menjadi  salah  satu  yang  perlu  diperhatikan  oleh  penegak  hukum  dalam proses diversi sebagai pertimbangan untuk ganti rugi.
Pada  awalnya  pihak  pelaku  yang  bernama  Terlapor  Iqbal  Hardinata  dan  Habul Alfijal  dan  pihak  korban  bernama  Muzaki  Al  Furqon.  Para  pihak  hadir  memenuhi undangan sesuai dengan yang dijadwalkan untuk melakukan musyawarah. Pihak yang hadir dalam pertemuan diversi pihak korban/pelapor bernama Muzaki Al Furqon, orang tua  korban  bernama  Jendra  Wadi,  dan  pada  pihak  pelaku/terlapor  bernama  Iqbal Hardinata  dan  Habul  Alfijal,  orang  tua  pelaku  bernama  Endi  Suandi  dan  Sapriadi, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama bernama Siwa Kumar S.H, Satuan Bakti Pekerja Sosial bernama Ollan Riza Berlian, S.Pd, KANIT PPA bernama Hendra Deri S.Pd, Penyidik bernama Ahmad Muslikan, S.E, dan penyidik pembantu bernama Ankzi Okthami Putra dan  Ds.  Chandra.  S.Ap.  Didampingi  kuasa  hukum  pelaku  Iqbal  Hardinata  Bernama Maizarwin,S.H  dan  Johari  Sofwan  S.Pdi  dan  pelaku  Habul  Alfijal  didampingi  kuasa hukum Maizarwin, S.H dan Yugi Renaldo Putra, S.H. Dalam pelaksanaan diversi selain dari  pihak  kepolisian  secara  bersama-sama  ada  dari  pihak  Pekerja  Sosial  Pk  Bapas setelah mereka hadir upaya diversi mencapai kata sepakat bagaimana perkara ini tidak naik  keproses  hukum.  Para  pihak  sudah  menyepakati  menyelesaikan  melalui  diversi. Penyidik  Polres  Kerinci  sudah  melakukan  diversi,  dipertemukan  kedua  belah  pihak antara anak korban Muzaki Al Furqon dan anak pelaku Iqbal Hardinata dan Habul Alfijal. Pada saat para pihak setelah adanya perdebatan pada saat dirundingkan peristiwa yang telah terjadi dan dialami. Berdasarkan pada kasus kedua bahwa berdasarkan Laporan
10 Wawancara dengan Hendra Deri S.Pd selaku KANIT PPA, tanggal 12 November 2020 pukul 10.00 Wib.
11 Wawancara dengan Hendra Deri S.Pd, Selaku KANIT PPA tanggal 12 November 2021 pukul 10.00 Wib.
Polisi  Nomor:  LP/B  -  169/  VIII/2021  tanggal  28  Agustus  2021  bahwa  pelaku  telah melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  yang  diversinya  tidak  tercapai  dari  hasil kesepakatan  diversi  Nomor:  04/KD/X/2021  tanggal  18  Oktober  2021.  Bahwa berdasarkan  Surat  Perintah  Penyidikan  mengenai  kasus  tindak  pidana  penganiayaan Nomor: SP.Sidik/70/IX/RES.1.6/2021, pada tanggal 29 September 2021. Telah dicapai kesepakatan hasil diversi Nomor: 04/KD/X/2020/RESKRIM pada tanggal 18 Oktober 2021,  adapun  hasil  yang  didapat  dari  kedua  pertemuan tersebut  adalah  kedua  pihak pelaku  yang  bernama  Terlapor  Iqbal  Hardinata  dan  Habul  Alfijal  dan  pihak  korban bernama Muzaki Al Furqon tidak berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah.
Pada  kasus  ini  terlihat  bahwa  setelah  melakukan  diversi  orang  tua  pelaku keberatan untuk mengganti biaya pengobatan dari pihak korban meminta uang tidak seimbang  dengan  yang  seharusnya,  harus  sesuai  dengan  keadaaan  yang  sebenarnya. dikarenakan dengan alasan beragam, tidak sanggup membayar biaya pengobatan/ganti rugi korban meminta dengan nominal yang terlalu tinggi hanya saja pihak korban tidak mau  bersedia,  tidak  memenuhi  juga  mengingat  keadaan  ekonomi  keluarga  pelaku sekarang dan akhirnya pun pihak pelaku dan korban kesepakatannya tidak tercapai hal ini  memberatkan  pelaku.  Di  mana  hal  ini  menjadi  salah  satu  kesempatan  bagi  pihak korban dengan memanfaatkan situasi dan kondisi pihak orangtua pelaku Pihak korban dalam  menuntut  ganti  rugi  kepada  pelaku  harus  memperhatikan  kondisi  pelaku  dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Sedangkan untuk pengaturan berapa standar untuk mengganti ganti rugi keadaan berat/keadaan luka berat maupun ringan belum ada diatur secara spesifik. penyidik melakukan pemberkasaan dan menyerahkan berita acara  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum.  diversinya  tidak  berhasil  tercapai kesepakatan.  Dimana  kedua  belah  pihak  tidak  mau  berdamai,  tidak  mau  masalah diselesaikan secara diversi.
Bahwa pada kasus tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah dijelaskan dalam  Pasal  7  Ayat  1  dan  2  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak. dan tidak tercapainya hasil kesepakatan diversi dalam tindak pidana  yang  dapat  dilakukan  penyelesaian  melalui  diversi  Penyidik  melakukan pemberkasaan dan menyerahkan berita acara proses diversi dan berkas perkara kepada penuntut umum.

## 2. Kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi Di Polres Kerinci
Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  yang dilakukan  oleh  anak  melalui  diversi  di  Polres  Kerinci  pada  Kasus  Pertama  Laporan Diversi Nomor: LP/B-159/VIII/2020/SPKT.1/RES KERINCI dan Kasus Kedua Laporan Diversi  Nomor:  LP/B-169/VIII/2021/SPKT/POLRES  KERINCI/POLDA  JAMBI.  Kasus pertama Diversi tercapai berhasil pada tingkat penyidikan, Kasus kedua Diversi tidak tercapai.
Menurut  Ahmad  Muslikan  S.E,  Anzki  Okthami  Putra,  dan    Ds.  Chandra.  S.Ap. (Penyidik dan Pembantu Anak),  Polres Kerinci adapun kendala selama mengupayakan penerapan  diversi  terhadap  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  pidana  yang dilakukan oleh anak mengemukakan bahwa Saat proses penyelidikan dilakukan pada awalnya  terdapat  kesulitan  dalam  mencapai  kesepakatan  antar  pihak  yang  terlibat dalam  perkara  pidana  anak.  Hal  ini  disebabkan  karena  antar  pihak  yang  tidak  mau mengalah  satu  sama  lain  dalam  hal  persoalan  biaya  ganti  rugi  oleh  korban  yang
dinominalkan  dengan  uang  yang  terlalu  besar  namun  persoalan  tersebut  dapat diselesaikan  dan  ada  yang  tidak  terselesaikan.  Adanya  kesulitan  dalam  menyatukan pemikiran  antara  pihak  korban  dan  pihak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  agar tercapainya kesepakatan, Kurangnya pemahaman mengenai diversi melalui sosialisasi, Adanya  keinginan  dari  korban  untuk  melanjutkan  perkara  sampai  proses  peradilan sehingga pelaku mempunyai efek jera. 12
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Hendra  Deri  S.Pd  (KANIT  PPA), beliau menjelaskan Adapun kendala-kendala lain yang dihadapi Polres Kerinci dalam menerapkan  diversi  terhadap  penyelesaian  tindak  pidana  penganiayaan  pidana  yang dilakukan oleh anak mengemukakan bahwa dilihat dari terbatasnya waktu apabila pihak korban  tidak  mau  menerima  tidak  mau  datang  pada  saat  pelaksanaan  diversi  polres kerinci  sudah  menjadwalkan  waktu  dan  tempat  tidak  hadir  ini  menjadi  salah  satu ataupun pada saat diversi berjalan yang bersangkutan tidak mau menerima apa yang diminta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak sebelum mencapai kesepakatan keluarga korban/pelapor meminta biaya yang   lebih tinggi dari tuntutan untuk biaya pengobatan. 13
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Hendra  Deri  S.Pd  (KANIT  PPA), beliau menjelaskan hal yang diperhatikan dalam mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara  tindak  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  anak  melalui  diversi mengemukakan  bahwa  dari  adanya  peristiwa  yang  dialami  akibat  dari  peristiwa  itu kemudian dalam proses itu dilihat dampak yang terjadi pada anak itu sendiri. apabila dari penilaian polisi bisa dilakukan diversi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  wajib  diversi,  maka  diversi  itu  tetap dijalankan selagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur dalam hal tata cara pelaksanaan dalam diversi diversi akan dilakukan. 14
Dalam  hal  ini  penyidik  dituntut  untuk  bisa  menyelesaikan  atau  memilah-milah perkara  mana  yang  pantas  untuk  diajukan  kepengadilan  atau  tidak  berdasarkan peraturan  perundang-undangan,  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  di  mana  mengatur tentang proses penyelesaian diversi dalam pasal 7 (1) dan (2) yakni:
1.  Pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
2.  Diversi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan dalam  hal  tindak pidana yang dilakukan;
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
b. Bukan merupakan tindak pidana pengulangan.
Pengaturan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik  Polres  Kerinci  dalam  menerapkan  diversi  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan hukum memiliki peran sebagai pihak yang menepatkan diri dalam jangka depan. Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan
12 Wawancara  dengan  Ahmad  Muslikan  S.E,  Anzki  Okthami  Putra,  dan  Ds.  Chandra.  S.Ap.  Selaku Penyidik dan Pembantu Anak tanggal 13 September 2021 pukul 10.00 Wib.
13 Wawancara dengan Hendra Deri S.Pd, Selaku KANIT PPA tanggal 10 November 2021 pukul 10.00 Wib.
14 Wawancara dengan Hendra Deri S.Pd, Selaku KANIT PPA tanggal 13 September 2021 pukul 10.00 Wib.
Pidana Anak merupakan terobosan yang sangat bagus dalam sistem proses penegakan hukum  pidana.  Lahirnya  undang-undang  ini  karena  adanya semangat  bersama  untuk menyelamatkan  generasi  muda  sejak  dini.  Akan  tetapi  dalam  menyelesaikan menggunakan diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan.
Dalam  hal  ini  menurut  penulis  pada  kasus  diatas  bahwa  pihak-pihak  yang berperan tidak hanya melindungi kepentingan korban saja tetapi juga harus memikirkan keadaan  pelaku  dan  memahami  kronologis  kejadian  dan  juga  para  pihak  yang bersangkutan  tidak  menjadikan  diversi  ini  sebagai  arena  pemerasan  dari  keluarga korban  terhadap  keluarga  pelaku  dengan  memanfaatkan  situasi  dan  kondisi  yang terjadi. Dengan adanya peran PK Bapas, pihak kemasyarakatan pertama, pekerja sosial dinas sosial yang mendampingi pelaku dan korban dalam proses diversi terhadap kasus ini.
Kepolisian  harus  memahami  dan  mempelajari  tentang  konsep  diversi  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, harus lebih teliti dan tepat dalam menerangkan konsep diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kepolisian mengadakan sosialisasi tentang diversi dikalangan masyarakat untuk memperkenalkan Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  terutama    diversi  dan  peran- peran  yang  terlibat  seperti  para  penegak  hukum  agar  masyarakat  lebih  memahami diversi.

## D. SIMPULAN
Adapun proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci pada 2 (dua) kasus tindak pidana penganiayaan. Pada kasus pertama Laporan Polisi: LP/B-159/VIII/2020/SPKT.1/RES KERINCI tanggal 01 Agustus 2020. Di dalam penyelesaian yang diselesaikan secara diversi telah tercapai kesepakatan  dan  berhasil  dan  sesuai  dengan  aturan  di  dalam  Pasal  7  ayat  1  dan  2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada hasil  kesepakatan  diversi  Nomor:  03/HDK/XII/2020/RESKRIM  tanggal  03  Desember 2020 Pihak terlapor bersedia memberikan biaya berobat korban Rp. 2.000.000. Pada kasus kedua Laporan Polisi: Nomor: B/58/II/Res.1.8/2021 Di dalam penyelesaian yang diselesaikan secara diversi tidak tercapai kesepakatan. Melalui hasil kesepakatan diversi Nomor:  01/HKD/II/Res.1.8/2021  tanggal  18  Oktober  2021  hasil  yang  didapat  kedua pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan musyawarah.  Di mana kedua belah pihak tidak mau berdamai, tidak mau masalah diselesaikan secara diversi. Kendala utama yang dihadapi penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak melalui diversi di Polres Kerinci yakni dilihat pada penyelesaian kasus terdapat kesulitan pada saat  penyelidikan  dan  dalam  menyatukan  pemikiran  antara  pihak  korban  dan  pihak anak yang berkonflik dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem   Peradilan Anak (Lembaran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun 2012).
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Pengadilan  Anak (Lembaran Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1997).

## Jurnal
Febriani,  Nadia,  Haryadi,  Dessy  Rakhmawati,  “Penggunaan  Saksi  Mahkota (Kroongetuige)    dalam  Pembuktian  di  Persidangan  Terhadap  Tindak  Pidana Narkotika”, Pampa s: Journal Of Criminal, Vol.1, No. 2, (2020).

## Hambali, Azwad Rachmat, ”Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana”,  Jurnal  Hukum  Universitas  Muslim Indonesia, Vol. 13, No. 1. (2019).
Nurhaliza, Rina, Herry liyus, & Dheny Wahyudi, ”Pel aksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak”, Pampas: Jurnal Of Criminal, Vol. 1, No 1. (2020)
Rizki, M. Alvia, Elly Sudarti, & Nys Arfa, “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, Pampas: Jurnal Of Criminal, Vol. 1, No. 2. (2020).
Rahayu,  Sri.  ”Divers i  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, Vol. 6, No. 1. (2015).
Usman, Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesi a: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1. (2018).

## Internet
https://www.mahkamahagung.go.id,  keadilan-restoratif-sebagai-tujuan  pelaksanaan- diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak. Diakses 24 April 2021.