## PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PENDAPATAN AKUNTANSI IJÂRAH MENURUT PSAK NO 107 DI PEGADAIAN PAMEKASAN 1
Sri Handayani (Dosen STAIN Pamekasan /e-mail: sr1.h4ndayani@yahoo.co.id)
Abtraksi :  Pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dalam  suatu usaha  sangat  penting  sekali  dalam  penentuan  laba  suatu perusahaan.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  dan membandingkan  bagaimana  perlakuan  akuntansi  di  Pegadaian Syariah  Pamekasan  dengan  PSAK  107  tentang  ijârah  serta pengaruh  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  terhadap  laba perusahaan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskripsi kualitatif  dengan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi  untuk mendapatkan  data  primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan produk gadai yang dijaminkan di Pegadaian Syariah Pamekasan  adalah:  1)  sebagian  besar  hanya  barang  perhiasan emas  saja  sehingga  tidak  ada  biaya  pemeliharaan  tetapi  hanya biaya  penyimpanan  dengan  menggunakan  akad  ijârah,  2) perlakuan  akuntansi  menurut  PSAK  107  dalam  hal  biaya perolehan, pendapatan sewa, penyajian dan pengungkapan sudah memenuhinya, sedangkan biaya penyusutan, biaya perbaikan dan perpindahan kepemilikan objek ijârah dalam ijârah Muntahiya bi al- Tamlîk    masih  belum  ada  karena  barang  yang  digadaikan  hanya perhiasan emas. 3) adanya pengaruh pengakuan dan  pengukuran pendapatan  terhadap  laba  perusahaan.  Bagi  peneliti  yang  ingin mengembangkan  perlakuan  akuntansi  yang  lain  hendaklah berhati-hati  dalam  mempersepsikan  transaksi  karena  jika  salah mempersepsikan  maka akan  memberikan  kesimpulan  yang  salah dan bagi Pegadaian Syariah sendiri hendaklah jangan hanya gadai emas saja tetapi barang gadai yang lain akan memberikan peluang yang besar dalam menarik nasabah.
Kata Kunci : Akuntansi, Ijârah,  PSAK 107
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian kolektif yang beranggotakan Wadhan dan Farid Firmansyah

## Sri Handayani
Abstraction : Confession And earnings measurement in an effort of vital importance  once  in  determination  of  profit  an  company.  This  research  is meant to know and compare how treatment of accountancy in Moslem law Pawnship  office    Pamekasan  with  PSAK  107  about  ijârah  and  also confession  influence  and earnings measurement to  company  profit.  Research method  used    is  descriptive  -  qualitative  with  technique  of  interview  and documentation  to  get  primary  data  and  sekunder.  Result  of  this  research show  pawn product   vouched in  Moslem  law   Pawnship  office Pamekasan is:   1) most  only  just  gold ornament  goods so  that  there is  no maintenance cost  but  only  stock  holding  cost  by  using  ijârah  akad,    2)  treatment  of accountancy  according  to  PSAK  107  in  the  case  of  cost  to  obtain,  rent earned,  expression  and  presentation  have  fulfilled  it,  whereas  depreciation expense,  repair  expense  and  ownership  transfer  of  ijârah  object  in  ijârah Muntahiya be al-Tamlik still there is no because goods is only pawned the gold ornament. 3) existence of confession influence and earnings measurement to  company  profit.  To  researcher  which  wish  to  develop  treatment  of  other accountancy shall take a care in transaction perception because if the wrong perception hence it will give wrong conclusion and to Moslem law Pawnship office alone shall don't only just gold pawn but other pawn goods will give big opportunity in drawing client
Keyword : Accountancy, Ijârah, PSAK 107

## Pendahuluan
Berbicara  tentang  akuntansi  maka  kita  berpikir  pada  laporan  keuangan dari  suatu  perusahaan  atau  badan usaha.  Laporan  itu  tentunya  akan  digunakan sebagai  patokan  terhadap  kinerja  perusahaan  yang  nantinya  akan  digunakan sebagai  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  untuk langkah  ke  depan  baik  dari pihak pemakai  intern maupun ekstern.
Perkembangan  usaha  pembiayaan  berbasis  syariah  di  Indonesia  sudah mulai  tumbuh.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  adanya  kemajuan  perbankan  syariah sejak adanya krisis moneter tahun 1997 dimana hanya Bank Muamalat Indonesia yang  didirikan  tahun 1992  masih  bisa  bertahan  pada  saat  itu  sampai  sekarang. Tingkat pertumbuhan perbankan syariah di tanah air sangat siqnifikan, rata-rata mencapai 70% setiap tahun. Pada tahun 2005 telah hadir 3 bank umum syariah, 17 unit usaha syariah dari bank umum konvensional, dan 90 bank pengkreditan syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 2 Pertumbuhan usaha syariah
2 Hermawan  Kertajaya  dan Muhammad  Syakir  Sula,  Syariah  Marketing  (Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. vii.
Pengaruh Kesejahteraan, Sanksi dan Teladan Pimpinan Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai STAIN Pamekasan
Nuansa, Vol. 9 No. 1  Januari - Juni  2012
143
selain  perbankan  syariah  yaitu  asuransi  syariah  rata-rata  40%  sedangkan pegadaian  syariah  mengalami  pertumbuhan  rata-rata  30%  setiap  tahunnya. 3 Dengan  melihat  prosentase  pertumbuhan yang baik  ini,  maka   harus  didukung oleh  pelaporan  kinerja  usaha  syariah  yang  benar-benar  akuntabililitas  dalam pencatatan akuntansi syariahnya.
Perkembangan  akuntansi  syariah  di  Indonesia  pada  khususnya  masih relatif muda, karena baru tahun 1992 dimulai adanya Bank Muamalah sehingga perlu  dilakukan  pengayaan  dari  beberapa  praktek-praktek  usaha  syariah  dan pencatatan  dalam  pembuatan  laporan  keuangan  yang  berbasis  syariah. Pengayaan  terhadap  perkembangan  akuntansi  syariah  di  Indonesia  ini  telah dilakukan  pada  tingkatan  nasional  pada  tahun  2003  dengan  adanya  PSAK (Pedoman  Standar  Akuntansi)  no  59  dibuat  dengan  merujuk  pada  standar Akuntansi Syariah Internasioal Accounting and Auditing Standars for islamic Financial Institutions  yang  dibuat  Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial Institutions  (AAOIFI),  dan  telah  diperluas  lagi  pada  PSAK  per  Juli  tahun  2009 dengan  pasal  101  s/d  108.  Pasal-pasal  tersebut  meliputi  penyajian  laporan akuntansi  syariah,  akuntansi  murâbahah,  akuntansi  salam,  akuntansi  istishna’, akuntansi  mudhârabah,  akuntansi  musyârakah,  akuntansi  ijârah,  dan  akuntansi transaksi asuransi syariah.
Laporan  keuangan  disusun  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban manajemen  terhadap  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  kinerja  yang dicapai selama periode tertentu. Oleh karena itu  jelas  bahwa laporan keuangan harus  memenuhi  syarat  mutu  dan  karakteristik  kualitatif  sebagai  informasi. Untuk  menghasilkan  suatu  laporan  keuangan  maka  perlu  sistem  akuntansi. Adapun  definisi  dari  sistem  akuntansi  itu  sendiri  adalah  organisasi  formulir, catatan  dan  laporan  yang  dikoordinasi  sedemikian  rupa  untuk  menyediakan informasi  keuangan  yang  dibutuhkan  oleh  manajemen  guna  memudahkan pengelolaan  perusahaan. 4 Dengan  adanya  sistem  akuntansi  yang  benar  maka laporan  yang  dihasilkan  akan  lebih  runut  dan  akurat  dan  akhirnya  dapat digunakan  sebagai  patokan  atau  tolak  ukur  bagi  pengguna  informasi  keuangan tersebut.
Laporan  keuangan  merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan  keuangan. Laporan  yang  lengkap  meliputi  neraca,  laporan  laba-rugi,  laporan  perubahan posisi  keuangan  catatan  dan  laporan  lainnya,  serta  materi  penjelasan  yang
3 Ibid., hlm. 203.
4 Mulyadi, Sistem Akuntansi (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 3.

## Sri Handayani
merupakan  bagian  intergral  dari  laporan  keuangan.  Tujuan  dari  laporan keuangan  itu  sendiri  adalah  menyediakan  informasi  yang  menyangkut  posisi keuangan,  kinerja,  serta  perubahan  posisi  keuangan  suatu  perusahaan  yang bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pengguna  dalam  pengambilan  keputusan ekonomi. 5 Sebuah  laporan  keuangan  diperoleh  dari  pencatatan  akuntansi  yang dimulai  dengan  pencatatan    transaksi,    kemudian  dilakukan  pengklasifikasian dan  peringkasan  dan  akhirnya  akan  menghasilkan  sebuah  laporan  keuangan. Untuk menghasilkan laporan tersebut maka perlu bukti transaksi dan perlakuan akuntansi  dalam  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatannya,  hal  ini  penting untuk menghasilkan laporan  tersebut.
Pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dalam  suatu  usaha  sangat penting  sekali  dalam  penentuan  laba  suatu  perusahaan.  Adanya  kesalahan tersebut akan berpengaruh pada kelangsungan perusahaan dan pemakai laporan keuangan  tersebut.  Untuk  itulah  maka  dalam  pembuatan  laporan  keuangan harus selalu berdasarkan bukti-bukti transaksi yang benar bukan spekulasi tetapi memang  benar  suatu  bukti  transaksi  yang  otentik  dan  runtun  berdasarkan historisnya baik dalam akuntansi konvensional maupun dalam akuntansi syariah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang benar dari suatu usaha yang dijalankan.
Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 282 memberikan arahan sekaligus bukti terkuat  bahwa  Islam  adalah  risalah  yang  sangat  mendorong  untuk  tertib administrasi  dan  transparasi.  Semua  transaksi  terlebih  lagi  yang  future  delivery harus  ditulis  secara  apik  dan  detail.  Hal  ini  tersurat  dari  penekanan  perintah menulis  yang  diulang  tak  kurang  dari  5  kali  dalam 5  baris  pesan. 6 Seperti  juga yang  dilakukan  sahabat  nabi  yang  bernama  Ibn  Tsâbit  misalnya,  beliau  telah mengaplikasikan double entry  system dalam administrasi Diwân Bayt al-Mâl beratus tahun  sebelum  Lucas  Facioli  dari  Italia  yang  disebut  sebagai  bapak  Ilmu Akuntansi. 7 Pencatatan  akuntansi  yang  benar  akan  membawa  perusahaan  ke arah yang lebih baik lagi karena laporan keuangan tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk rencana masa depan perusahaan seperti yang dipaparkan  di atas.
Di  dalam  dunia  usaha  banyak  sekali  transaksi-transaksi  yang  terjadi sehingga  perlu  pencatatan  yang  sesuai  dengan  perilakunya  termasuk  di  dalam pengakuan  dan  pengukuran  pendapatannya.  Sebagai  contoh,  perusahaan konstruksi  memiliki  ciri-ciri  khusus  dalam  pengakuan  pendapatan  karena seringkali  proyek  yang  dilakukan  melebihi  satu  periode  akuntansi.  Begitu  pula
5 IAI, Standar Akuntansi  Keuangan (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 3.
6 Iwan  triyuwono,  Perspektif,  Metodologi  dan  Teori  Akuntansi  Syariah  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. vii.
7 Ibid., hlm. vii.
Pengaruh Kesejahteraan, Sanksi dan Teladan Pimpinan Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai STAIN Pamekasan
145
pengakuan pendapatan  dalam usaha syariah yang selalu  berdasarkan akad yang dipakai apakah akan  menggunakan mudhârabah, murâbahah atau ijârah atau yang lainnya  seperti  paparan  di  atas.  Penentuan  akad  mana  yang  akan  dipakai  akan berpengaruh  pada  pencatatan  keuangan  dan  tentunya  juga  berpengaruh  pada pengakuan dan pengukuran pendapatan.
Transaksi dalam  gadai syariah akad  yang  dipakai  adalah akad  ijârah  dan ijârah  muntahiyah  bi  al-tamlîk.  Ijârah  adalah  akad  sewa-menyewa  antara  pemilik ma’jûr  (objek  sewa)  dan  musta’jir  (penyewa)  untuk  mendapatkan  imbalan  atas objek  sewa  yang  disewakannya. 8 Dan  ada  juga  yang  menyatakan  bahwa  ijârah adalah  pemindahan hak  penggunaan pemanfaatan  atas  barang atau  jasa  melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah)  atas  barang  itu  sendiri. 9 Dapat  disimpulkan  bahwa  akad ijârah  seperti  sewa-menyewa  secara  murni.  Sedangkan  ijârah  muntahiyah  bi  al- tamlîk adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. 10 Dan ada juga yang  menyatakan  dengan  nama  ijârah  wa  iqtinâ  yang  mengandung  pengertian perpaduan  antara  kontrak  jual  beli  dan  sewa,  atau  dengan  kata  lain  akad  sewa yang  diakhiri  pemindahan  kepemilikan  ke  tangan  penyewa. 11 .  Perlakuan  teknis yang berbeda ini perlu dilakukan dalam pencatatan yang berbeda pula. Sehingga jika  ada  kesalahan  dalam  melakukan  pencatatan  akuntansinya  maka  laporan tersebut  menjadi  tidak  akurat  lagi  dan  pada  akhirnya  tidak  bisa  digunakan sebagai patokan dalam pengambilan langkah untuk kemajuan ke depan.
Saat  pengakuan  pendapatan  merupakan  penentuan  yang  sangat  kritis, mengingat  kesalahan  dalam  penentuan  ini  akan  berakibat  pada  informasi  laba dalam  laporan  keuangan.  Laporan keuangan  yang  salah  tentunya  akan menjadi fatal  jika  digunakan  sebagai  acuan  untuk  kemajuan  perusahaan  dan  pihak lainnya.
Dari  uraian  di  atas  dapat  dijelaskan  pentingnya  pencatatan  akuntansi dalam  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan.  Lembaga  Pegadaian  di Indonesia  sudah  berdiri  sejak  masa  kolonial  Belanda.  Untuk  menekan  praktek
8 IAI, Standar Akuntansi, hlm. 107.
9 Cecep  M.  Hakim,  Produk  Penyaluran  Dana  Bank  Syariah,  di  ToT  Perbankan  Syariah (Surabaya:UNAIR, 2010), hlm. 20.
10 IAI, Standar Akuntansi, hlm. 107.
11 Cecep M Hakim, Produk Penyaluran, hlm. 20.

## Sri Handayani
pegadaian  illegal  serta  memperkecil  lintah  darat  yang  sangat  merugikan masyarakat,  maka  pemerintah  kolonial  Belanda  memonopoli  usaha  pegadaian dengan  mendirikan  jawatan  pegadaian  yang  berada  dalam  lingkungan  Kantor Besar  Keuangan.  Kemudian  pada  tahun  1930  dengan  stbl.  1930  nomor  226, jawatan  pegadaian  itu  dirubah  bentuknya  menjadi  Perusahaan  Negara berdasarkan pasal 2 IBWI (donesche Bedrijven Wet) yang berbunyi: “penunjukan dari cabang-cabang dinas negara Indonesia sebagai perusahaan negara dalam pengertian undang- undang  ini,  dilakukan  dengan  ordonansi”. 12 Sejarah  panjang  PERUM  pengadaian inilah  yang  mendorong  peneliti  untuk  melihat  bagaimana  perlakuan  akuntansi dalam  transaksi  gadainya  dan  juga  karena  pelaksanaan  gadai  syariah  pertama dilakukan  oleh  perusahaan  pegadaian  syariah  tersebut,  sehingga  kompleksitas dari  perlakuan  akuntansi  di  lembaga  itu  sudah  lama.  Oleh  karenanya  peneliti tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dalam  pencatatan  akuntansi  ijârah  di Pegadaian Syariah cabang Pamekasan.
Hubungan  dengan  tempat  penelitian  di  Pamekasan  karena  adanya kebiasaan para petani dan pedagang tembakau Madura yang salah satunya untuk mendapatkan modal berasal dari menggadaikan perhiasan dan perabotan rumah tangganya. Kebiasaan ini kerap dilakukan beberapa minggu sebelum penanaman dimulai. 13 Sehingga  masyarakat  petani  pada  musim  tanam  tembakau  umumnya untuk mendapatkan dana cenderung melakukan hal tersebut. Adanya keinginan msyarakat itu untuk mendapatkan dana menyebabkan banyak jenis barang yang digunakan  untuk  digadaikan  dan  ini  berpengaruh  terhadap  perilaku  pencatatan akuntansinya.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  diskripsi  kualitatif, yaitu data yang diambil adalah alur transaksi yang terjadi, kemudian dimasukkan dalam  jurnal  sekaligus  dengan  perhitungan  nilai  angka  yang  menyertai  jurnal transaksi tersebut.
Obyek  penelitiannya  adalah  perlakuan  akuntansi  ijârah  dalam  hal pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  di  Pegadaian  Syariah  Pamekasan. Sedangkan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan dokumentasi  dan  wawancara  terhadap  pelaku  yang  melakukan  pencatatan  di unit  usaha  gadai  syariah. Jenis data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah
12 Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka Hukum Bisnis (Bandung: PT Alumni, 1995), hlm.
153.
13 Huub  de Jonge, Madura  dalam  Empat  Zaman  Pedagang  Perkembangan  Ekonomi  dan  Islam Suatu Studi Antropologi Ekonomi (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 158.
Pengaruh Kesejahteraan, Sanksi dan Teladan Pimpinan Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai STAIN Pamekasan
147
data  primer  melalui    wawancara    langsung  terhadap  pelaku  yang  melakukan pencatatan akuntansi di  unit usaha gadai  syariah,   dan  data  sekunder  diperoleh melalui catatan-catatan yang relevan dengan fokus penelitian dan dokumentasi.
Teknik  analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisa  deskripsi  kualitatif,  yang  langkah-langkahnya  melihat  perlakuan pencatatan  akuntansi  dalam  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  menurut catatan  dari  perusahaan  yang  kemudian  dibandingkan  menurut  perlakuan akuntansi  dalam PSAK 107 mengenai akuntansi ijârah.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam deskripsi tentang  Pegadaian Syariah cabang Pamekasan, peneliti hanya fokus pada gadai syariah yang memakai akad ijârah sehingga produk yang lain tidak disajikan secara detail tetapi sebatas gambaran secara sekilas.
Pada tahun 2013 pegadaian menjadi ”champion” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fudicia bagi masyarakat menengah ke bawah. Berikut ini  merupakan  visi  dari  PERUM  Pegadaian  dan  dijabarkan  dalam  misi  yang terdiri dari :
a. Membantu  program  pemerintah  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat khususnya  golongan  menengah  ke  bawah  dengan  memberikan  solusi keuangan  yang  terbaik  melalui  penyaluran  pinjaman  skala  mikro,  kecil  dan menengah atas dasar hukum gadai dan fudusia;
b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten;
c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya. 14
Produk yang dipasarkan dalam  Pegadaian Syariah Pamekasan  ini terdiri dari:
1. Pegadaian Rahn
Melayani  skim  pinjaman  untuk  memenuhi kebutuhan  dana  bagi  masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah;
2. Pegadaian ARRUM (al-Rahn untuk Usaha Mikro/kecil) Melayani  skim  pinjaman  berprinsip  syariah  bagi  para  pengusaha  mikro  dan kecil  untuk  keperluan  pengembangan  usaha  melalui  sistem  pengembalian secara angsuran;
3. Pegadaian Mulia (murâbahah logam mulia untuk investasi abadi)
14 Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian, Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian, 2009, hlm. 8.

## Sri Handayani
Memfasilitasi  penjualan  logam  mulia  oleh  pegadaian  kepada  masyarakat secara tunai dan/atau secara angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu  fleksibel.  Akad  murâbahah  logam  mulia  untuk  investasi  abadi  adalah persetujuan  atau  kesepakatan  yang  dibuat  bersama  antara  pegadaian  dan nasabah atas sejumlah pembelian logam mulia disertai keuntungan dan biaya- biaya yang disepakati.
Persyaratan dalam transaksi Pegadaian Syariah di Pamekasan khususnya dalam Pegadaian Rahn adalah:
1. Nasabah  membawa  barang  (fisik  barang)  semisal  perhiasan,  kendaraan bermotor, barang elektronik, dll;
2. Mengisi permohonan kredit;
3. Membawa fotocopy KTP;
4. Kendaraan bermotor; asli BPKB dan STNK. Dalam  penentuan  tarif  ijârah  di  pegadaian  syariah  ini  menggunakan rumus sebagai berikut:
Tarif ijârah = N x T x W Keterangan: N  adalah hasil perhitungan taksiran.
T  adalah  angka  tarif  yang  ditentukan  dibagi  konstanta  yang  merupakan  angka kelipatan tertentu yang dijadikan dasar untuk menghitung tarif.
W  adalah  waktu  lamanya  pinjaman  dibulatkan  ke  kelipatan  10  terdekat  dibagi 10.  Pembulatan ke  100-an  terdekat,  1  –  50  dianggap  0  >50 – 100  dianggap 100 ( ditetapkan dalam SE tersendiri).
Menurut SE 18/2008 maka tarif ijârah Jenis Marhum Perhitungan tarif Emas Taksiran  x  TE  x  W 10.000                   10 Elektronik, Mesin jahit, Taksiran  x  TL x  W 10.000 10 Sepeda, alat RT Kendaraan bermotor Taksiran  x  TM x  W 10.000        10
Ragam  mekanisme  penentuan  tarif  ijârah,  prinsip  tidak  berdasarkan jumlah pembiayaan/uang pinjaman/marhûn bih  tetapi bisa dihitung berdasarkan nilai  taksiran,  berat  barang  (gram),  kadar  emas  (karat)  dan  volume/dimensi tempat  penyimpanan.  Di  bawah  ini  peneliti  sajikan  tabel  mengenai penggolongan  marhûn  bih,  tarif  ijârah,  biaya  administrasi,  discount  biaya administrasi dan biaya surat hilang :
Pengaruh Kesejahteraan, Sanksi dan Teladan Pimpinan Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai STAIN Pamekasan
Nuansa, Vol. 9 No. 1  Januari - Juni  2012
149
Tabel IV.1 Penggolongan Marhûn Bih 15 : GOL RUPIAH A 20.000             -                 150.000 B 151.000            -                  500.000 C1 501.000            -                1.000.000 C2 1.05.00 -                5.000.000 C3 5.010.000            -               10.000.000 C4 10.050.000            -               20.000.000 D1 20.100.000            -               50.000.000 D2 50.100.000            -             200.000.000 I 0      -          <   14% Taks Dikutip dari SE 89/2009 Tabel IV.2 Tarif Ijârah Gol Tarif (emas) Tarif (Elektronik) Tarif (kendaraan) A 45 45 45 B 73 75 78 C1 79 80 82 C2 79 80 82 C3 79 80 82 C4 79 80 82 D1 62 65 70 D2 62 65 70 Dikutip dari SE 89/2009 Tabel IV.3 Biaya Administrasi GOL Biaya Per SBR A Rp.    1.000 B Rp.    3.000
15 Marhûn  adalah  harta/barang  yang  dijadikan  sebagai  rahn/jaminan  (di-rahn-kan)  yaitu barang  yang  berharga  atau  mempunyai  nilai  ekonomis  serta  dapat  disimpan/bertahan  lama, contohnya  emas  perhiasan  atau  emas  batangan,  barang-barang  elektronik  dan  kendaraan bermotor, SE 89/2009.

## Sri Handayani
C1 Rp.    8.000 C2 Rp.  15.000 C3 Rp.  25.000 C4 Rp.  40.000 D1 Rp.  60.000 D2 Rp.100.000
Dikutip dari SE 89/2009
Tabel IV.4 Discount Biaya Administrasi Ulang Rahn Menurut SE 44/2007 dengan penyesuaian SE 89/2009 Gol Tarif bi adm rahn 1-30 Hari 50% 31-60hr 40% 61-90hr 30% 91- 120 hr 20% A 1.000 500 600 700 B 3.000 1.500 1.800 2.100 2.400 C1 8.000 4.500 4.800 5.600 6.400 C2 15.000 7.500 9.000 10.500 12.000 C3 25.000 12.500 15.000 17.500 20.000 C4 40.000 20.000 24.000 28.000 32.000 D1 60.000 30.000 36.000 42.000 48.000 D2 100.000 50.000 60.000 70.000 80.000
Dalam  transaksi syariah,  diskon  tarif tidak diperjanjikan dalam  akad. Diskon  tarif  tersebut  hanyalah  sebagai  kebijakan  internal  perusahaan  dan nasabah tidak perlu diinformasikan mengenai diskon tersebut. Dengan demikian sales  officer  tidak  diperkenankan  untuk  menginformasikan  segala  hal  yang berkaitan dengan diskon tersebut kepada nasabah.
Tabel IV.5
Biaya Surat Hilang GOL Tarif A 1.000 B 2.000 C1 3.000 C2 3.000 C3 4.000 C4 5.000 D1 5.000
Pengaruh Kesejahteraan, Sanksi dan Teladan Pimpinan Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai STAIN Pamekasan
151
D2 5.000
Data dari buku saku pengenalan produk perum pegadaian
Barang  yang  diterima  sebagai  jaminan  mengacu  pada  fatwa  DSN 25/2002  bahwa  semua  barang  boleh  diterima.  Khusus  emas,  DSN mengeluarkan fatwa 26/2002 bahwa barang yang dapat diterima adalah:
1. Barang perhiasan;
2. Kendaraan bermotor;
3. Barang elektronik;
4. Barang lain.
Barang yang tidak boleh diterima sebagai jaminan adalah:
1. Milik pemerintah/memerlukan ijin khusus (senjata api, perlengkapan TNI);
2. Mudah busuk (makanan, obat-obatan);
3. Berbahaya/mudah terbakar (korek api, petasan);
4. Dilarang peredarannya (narkoba, senjata api);
5. Tidak tetap/sukar ditetapkan taksirannya (lukisan,benda purbakala);
6. Cara perolehan bertentangan/dilarang oleh syariat Islam (hasil kejahatan);
7. Pengelolaanya  sulit  (barang  sewa  beli,  belum  lunas,  pemakaian  terbatas, seperti alat kedokteran, ternak/binatang).
Dalam kenyataannya, barang emas hampir sebagian besar sebagai barang gadai  yang  terjadi  di  Pegadaian  Syariah  Pamekasan.  Dulu  pernah  ada  gadai elektronik  seperti  TV  tapi  karena  tempat  tidak  memungkinkan  maka  TV  atau barang elektronik  tidak ada pada saat ini. 16
Pelunasan  pinjaman  dilakukan  dengan  ketentuan  dimana  pihak  râhin menyelesaikan pinjaman dalam masa akad dengan cara:
1. Membayar pokok pinjaman;
2. Membayar ijârah dan menerima marhûn;
3. Bila  râhin  tidak  memenuhi  kewajiban  pada  tanggal  jatuh  tempo,  pelunasan dapat dilakukan dengan cara melelang;
4. Apabila  harga  lelang  melebih  kewajiban  râhin,  maka  sisanya  menjadi  hak râhin;
5. Untuk  masalah  yang  bersifat  Force  Majeur  diproses  menurut  ketentuan  yang berlaku;
6. Bila râhin tidak bersedia cukup uang dapat diangsur.
16 Wawancara dengan bapak Agung tanggal 17 November 2011

## Sri Handayani
Jenis  pelunasan  yang  dilakukan  Pegadaian  Syariah  cabang  Pamekasan berdasarkan SE 89/2009 :
1. Pelunasan Penuh.
Pelunasan  dengan  membayar  seluruh  MB  (marhûn  bih)  bersamaan  dengan pelunasan penuh, râhin membayar ijârah dan marhûn diserahkan.
2. Pelunasan Ulang Rahn ( UR ), meliputi transaksi:
a. Ulang rahn;
b. Minta tambah;
c. Angsuran;
d. Pelunasan sebagian. Adapun  jangka  waktu  pinjaman  adalah  120  hari  kalender.  Râhin  dapat melunasi  hutang  sebelum  tanggal  jatuh  tempo.  Jumlah  hari  dimulai  dihitung sejak  tanggal  pinjaman  sampai  tanggal  pelunasan/jatuh  tempo.  Jangka  waktu pinjaman  dihitung  dengan  satuan  waktu  terkecil  yang  ditetapkan  dalam  SE tersendiri ( SE/22/2005).
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  tersebut  maka  dapat  diketahui pembahasannya, yaitu:
1. Perlakuan Akuntansi Ijârah Pegadaian Syariah Pamekasan
Dalam  transaksi  ini  hanya  gadai  emas  yang  sering  dilakukan  maka perlakuan  akuntansi  terhadap  transaksi  gadai  syariah  inilah  yang  akan  peneliti paparkan dengan sebuah kasus  yang diberikan pada saat dilakukan pengamatan dan wawancara dengan bapak Agung.
Kasus  bapak  Arif  Joko  Supriyanto  misalnya,  ia  bertransaksi  tanggal  18 Maret  2011  dengan  menggadaikan  Emas  yang  terdiri dari  tiga gelang  DTM 23 K., berat 85,7 gr., satu gelang dubai + satu cicin dubai DTM 23 K., berat 35,6 gr.  dan  satu  gelang    MT  Gelas  DTM  17  K.,  berat  8,27  gr.  Pihak  Pegadaian Syariah sebagai murtahin dan nasabah sebagai râhin.
Setelah  ditaksir  maka  taksiran  marhûn  Rp  53.698.604,-  maka  pinjaman yang  diberikan  (MB)  Rp  50.000.000,-,  maka  dapat  diperhitungkan  mengenai biaya administrasinya sebagai berikut:
Dalam  kasus  ini  termasuk  golongan  D2  karena  besar  MB  Rp 50.000.000,- sehingga biaya administrasi sebesar Rp 60.000,-
Perhitungan biaya ijârah per10 hari sebesar :
Taksiran  x  TE  x  W 10.000                   10 53.698.604   x  62  x  10 10.000 10 =  333.000
Pengaruh Kesejahteraan, Sanksi dan Teladan Pimpinan Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai STAIN Pamekasan
153
Jadi  biaya  ijârah  per  10  hari  sebesar  Rp  333.000,-.  Dalam  transaksi  ini penghitungan  dimulai  sejak  hari  transaksi  dihitung,  misalnya  dalam  kasus  ini adalah tanggal 18 Maret 2011 maka jatuh tempo 10 hari adalah pada tanggal 27 Maret  2011.  Penghitungan  (sejak  hari  transaksi)  ini,  seringkali  membuat terjadinya  kesalahan  menghitung  hari  oleh  para  nasabah  seperti  yang disampaikan  bapak Agung. Jadi sewa dimulai tanggal 18 Maret sampai 10 hari ke depan. Masa sewa maksimal 120 hari sehingga tanggal jatuh tempo tanggal 15 Juli 2011. Perhitungannya sebagai  berikut:
Tanggal 18 Maret 2011  s/d  31 Maret 2011 sebanyak
=  14 hari Tanggal   1 April 2011   s/d  30 April 2011 sebanyak =  30 hari Tanggal   1 Mei 2011     s/d  31 Mei 2011 sebanyak =  31 hari Tanggal   1 Juni 2011    s/d  30 Juni 2011 sebanyak =  30 hari Tanggal   1 juli 2011      s/d 15 Juli 2011 sebanyak =  15 hari Total hari 120 hari
Dari  tanggal  jatuh  tempo  ada  masa  tenggang  10  hari  untuk  siap-siap dilelang  barang  emas  tersebut,  tetapi  pihak  pegadaian  akan  melakukan pemberitahuan  terlebih  dahulu  bahwa  barang  tersebut  akan  dilelang.  Jika  hasil lelang  ada  nilai  lebih  maka  kelebihan  tersebut  dapat  diambil  dengan menunjukkan surat gadai dan KTP asli si pengadai.
Adapun    pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dalam  transaksi tersebut sebagai berikut:
Catatan:  bahwa  yang  terjadi  di  Pegadaian  Syariah  Pamekasan  adalah hanya  barang  emas  saja  maka  tidak  ada  biaya  pemeliharaan  tetapi  biaya penyimpanan  dengan  menggunakan  akad  ijârah  sedangkan  akad  rahn  adalah pinjaman dengan menggunakan jaminan.
Perlakuan  akuntansi  dalam  penelitian  ini  adalah  pada  pihak    Pegadaian Syariah  cabang  Pamekasan  atau  pemberi  sewa.  Adapun  jurnal  yang  dilakukan adalah sebagai berikut:
Pada saat terjadi transaksi tanggal 18 Maret 2011 maka jurnalnya; Dr. Aset ijârah Rp 50.000.000,- Cr. Kas Rp 49.940.000,- Cr. Pendapatan administrasi Rp 60.000,- Jika dilunasi tanggal 25 Maret 2011 maka jurnalnya; Dr. Kas Rp  50.333.000 ,- Cr. Aset ijârah Rp  50.000.000,- Cr. Pendapatan ijârah (sewa) Rp      333.000,-

## Sri Handayani
Meskipun  dilunasi  kurang  dari  10  hari  maka  tetap  diakui  sewa  per  10 hari dan hal ini kadang kurang diperhatikan oleh para nasabah. Dalam transaksi di Pegadaian Syariah ini, tidak menggunakan  ijârah muntahiya bi  al-tamlîk karena hanya barang emas saja yang digunakan dalam gadai syariah.
Jika  barang  gadai  emas  dilelang  maka  hanya  sejumlah  nilai  gadai ditambah dengan biaya sewa yang diakui oleh pihak murtahin (pegadaian syariah). Lebih jelasnya peneliti sajikan dalam bentuk jurnalnya.
Jika harga lelang lebih tinggi dari harga perolehan ditambah biaya sewa. Dimisalkan Emas dalam kasus ini laku sebesar Rp 53.000.000 maka jurnalnya;
Dr. Kas Rp  53.000.000,- Cr. Aset ijârah Rp  50.000.000,- Cr. Pendapatan ijârah (sewa) Rp    1.332.000,- Cr. Hutang ke nasabah( penyewa/mustajir) Rp    1.668.000,- Adapun perhitungannya sebagai berikut: Aset ijârah yang dilelang =  Rp  50.000.000,-
Pendapatan sewa Rp 4 x Rp 333.000,-
=  Rp    1.332.000,-
maka hutang kepada (penyewa/mustajir) sebesar Rp  53.000.000 – (Rp 50.000.000,-  +  Rp1.332.000,- )  =  Rp 1.668.000,-. Pada  akhir  periode  akuntansi  maka  dilakukan  jurnal  penyesuaian. Dimisalkan  tanggal  transaksi  18  Maret  2008  maka  tanggal  31  Maret  dilakukan penyesuaian sebagai berikut:
Dr. Piutang pendapatan ijârah(sewa) Rp  666.000,- Cr.  pendapatan sewa ijârah (sewa) Rp  666.000,-
Jumlah  pendapatan  sewa  ijârah  sebesar  Rp  666.000  karena  dari  tanggal 18  Maret  2011  sampai  tanggal  31  Maret  2011  ada  2  periode  ijârah  per  10  hari sehingga sewa ijârah  2 x 333.000 = Rp 666.000,-.
2. Perbandingan  Praktek  Pencatatan Perlakuan  Akuntansi Ijârah di Pegadaian Syariah Pamekasan dengan PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijârah
Tabel IV. 6
Perbandingan  Praktek  Pencatatan Perlakuan  Akuntansi Ijârah di Pegadaian Syariah Pamekasan dengan PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijârah.
Macam-Macam Pembebanan dalam  Transaksi Perlakuan Akuntansi Ijârah PSAK no 107 Perlakuan Akuntansi Ijârah di Pegadaian Syariah Pamekasan Varian Pengungkapan Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijârah dan ijârah muntahiya bi al-tamlîk, Dalam hal pengungkapan maka pihak pemberi sewa (mu’jir) dan yang penyewa (musta’jir) telah melakukan pengungkapan sesuai isi akad Tidak ada perbedaan hanya karena yang dipakai transaksi
Pengaruh Kesejahteraan, Sanksi dan Teladan Pimpinan Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai STAIN Pamekasan
155
tetapi terbatas pada: 1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi, tetapi terbatas pada: a. Keberadaan wa’ad (pengalihan kepemilikan) dan mekanisme yang digunakan wa’ad; Pembatasan- pembatasan, misalnya ijârah lanjut; b. Agunan yang digunakan (jika ada); 2. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijârah dan; 3. Keberadaan transaksi jual dan ijârah (jika ada). rahn dan ijârah pada Surat
Bukti Rahn (SBR) dan agunan sudah tertulis pada SBR tersebut sehingga antara kedua pihak telah sama-sama tahu. Karena di pegadaian ini hanya barang perhiasan emas yang dilakukan maka hanya nilai perolehan yang tertulis dan tidak ada penyusutan, hanya biaya sewa saja yang menggunakan akad ijârah ijârah saja sedangkan ijârah muntahiya bi al-tamlîk belum dilakukan. Biaya Perolehan Biaya  perolehan  untuk objek  ijârah  baik  aset berwujud  maupun  tidak berwujud, diakui saat objek ijârah diperoleh sebesar  biaya  perolehan. Aset tersebut harus memenuhi  syarat  sebagai berikut: 1. Kemungkinan  besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan; 2. Biaya  perolehannya dapat  diukur  secara andal. Biaya  ijârah  sama-sama  diakui sebesar biaya perolehan, seperti  contoh  transaksi  pada sub 1 dengan jurnal: Dr. Aset Ijârah Rp. 50.000.000,- Cr Kas             Rp. 49.940.000,- Cr.Pendpt AdmRp.       60.000,- Tidak ada perbedaan dalam transaksi ini. Hanya ada tambahan pendapatan administrasi sesuai dengan kriteria dari PERUM Pegadaian Syariah.

## Sri Handayani
Jurnal  untuk  mencatat perolehan tersebut; Dr. Aset Ijârah        xxx Cr. Kas/Piutang Beban penyusutan Penyusutan, jika aset ijârah tersebut dapat disusutkan/diamortisasika n maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset ijârah untuk akad jenis IMBT maka untuk menghitung penyusutan masa manfaatnya menggunakan periode akad IMBT. Jurnalnya; Dr.  Biaya Penyusutan    xxx Cr. Akm penyusutan      xxx Karena di pegadaian syariah ini hanya barang perhiasan emas yang digadaikan maka akad rahn yang dipakai dalam memperoleh pinjaman dengan menjaminkan barang emasnya yang kemudian disimpan dengan membayar sewa penyimpanan menggunakan akad ijârah saja tanpa IMBT karena tidak ada umur ekonomisnya. Tidak ada perbedaan. Pihak pegadaian tidak melakukan penyusutan karena barangnya hanya emas saja Pendapatan Sewa Pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa selama masa akad. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Jurnalnya; Dr. Kas/piutang sewa     xxx Cr.Pendapt sewa             xxx Pada saat berakhir akad dan nasabah membayar sewa penyimpanan maka jurnal menurut contoh kasus pada sub 1: Kas                  Rp 3.996.000,- Pendpt sewa    Rp 3.996.000,- Biaya ijârah per 10 hari sebesar            Rp 333.000 Jangka waktu jatuh tempo 120 hari
Maka pendapatan sewa adalah: 120 x 333.000 = 3.996.000
10 Perhitungan 333.000 ada dikasus sub 1 Jurnal untuk periode buku sedangkan sewa belum berakhir pada saat laporan periode, maka di Pegadaian Syariah Pamekasan diakui sebagai piutang pendapatan. Tidak ada perbedaan karena pendapatan sewa diukur sesuai dengan yang direalisasikan
Pengaruh Kesejahteraan, Sanksi dan Teladan Pimpinan Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai STAIN Pamekasan
157
Maka jurnalnya:
Pada akhir periode akuntansi maka dilakukan jurnal penyesuaian, dimisalkan tanggal transaksi 18 Maret 2008 maka tanggal 31 Maret dilakukan penyesuaian sebagai berikut: Dr. Piut pdpt ijr    Rp  666.000,- Cr.  pdpt sewa ijr  Rp  666.000,- Jumlah pendapatan sewa
ijârah sebesar      Rp 666.000,-
Karena dari tanggal 18 Maret 2011 sampai tanggal 31 Maret 2011 ada 2 periode ijârah per 10 hari sehingga sewa ijârah 2 x 333.000 = Rp 666.000,-. Biaya Perbaikan Biaya  perbaikan  objek ijârah,  adalah  tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan  oleh  pemilik secara langsung atau dilakukan  oleh  penyewa atas persetujuan pemilik. 1.  Jika  perbaikan  rutin yang  dilakukan  oleh penyewa dengan persetujuan  pemilik maka  diakui  sebagai beban  pemilik  pada saat terjadinya. Jurnalnya: Dr. Bi perbaikan xxx Cr.Utang            xxx 2. Jika  perbaikan  tidak rutin  atas  objek  ijârah yang  dilakukan    oleh penyewa  diakui  pada saat terjadinya. Jurnalnya: Dr. Bi Perbaikan      xxx Cr.kas/Utg/Perleng  xxx Dalam  ijârah  muntahiya  bi Dalam Pegadaian Syariah Pamekasan, biaya perbaikan tidak ada dalam objek ijârah karena barang gadai yang digunakan adalah emas sehingga tidak membutuhkan perbaikan hanya sewa penyimpanan saja. Tidak ada perbedaan, pihak pegadaian tidak melakukan pembebanan biaya perbaikan

## Sri Handayani
al-tamlîk melalui penjualan secara  bertahap, biaya
perbaikan  objek ijârah
yang dimaksud dalam huruf  1  dan  2  ditanggung pemilik  maupun  penyewa sebanding  dengan  bagian kepemilikan masing- masing atas objek ijârah. Jurnalnya: Dr. Bi perbaikan        xxx Cr.Kas/utang/perlen xxx Penyajian Penyajian, pendapatan ijârah disajikan secara netto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Pihak Pegadaian Syariah Pamekasan menyajikan pendapatan secara neto dari biaya sewa penyimpanan saja tanpa dikurangi beban penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan karena barang yang digadai hanyalah barang emas saja sehingga tidak memerlukan beban-beban tersebut. Tidak ada perbedaan, pihak pegadaian syariah hanya menyajikan pendapatan netto tanpa dikurangi beban-beban lainnya Perpindahan Kepemilikan dalam Ijârah Muntahiya bi al- Tamlîk Perpindahan  kepemilikan objek  ijârah  dalam  ijârah muntahiya bi al-tamlîk
dengan cara: 1. Hibah,  maka  jumlah tercatat  objek  ijârah diakui sebagai beban. Jurnal; Dr. Beban Ijârah xxx Dr. Akm Penystan     xxx Cr. Aset Ijârah xxx 2. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar  sisa  cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih  antarharga  jual dan  jumlah  tercatat objek  ijârah  diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya: Pihak pegadaian tidak melakukan perpindahan objek ijârah dalam IMBT Tidak ada
Pengaruh Kesejahteraan, Sanksi dan Teladan Pimpinan Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai STAIN Pamekasan
159
Dr. kas                  xxx Dr. Akm Peny        xxx Dr. Kerugian*        xxx Cr.Keuntungan**    xxx Cr. Aset Ijârah         xxx *Jika  nilai  buku  lebih besar  dari harga jual **  Jika  nilai  buku  lebih kecil dari harga jual 3. Penjualan setelah selesai  masa akad, maka  selisih  antara harga  jual  dan  jumlah tercatat  objek  ijârah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Jurnalnya: Dr. Kas                    xxx Dr. Kerugian*           xxx Dr. Akm penystan     xxx Cr. Keuntungan**       xxx Cr. Aset Ijârah xxx *Jika  nilai  buku  lebih besar dari harga jual **Jika  nilai  buku  lebih kecil dari harga jual 4. Penjualan  objek  ijârah secara bertahap, maka (a) Selisih antara harga jual  dan  jumlah tercatat sebagian objek  ijârah  yang telah  dijual  diakui sebagai keun- tungan atau kerugian. Jurnalnya: Dr. Kas         xxx Dr. Kerug*    xxx Dr. Ak Peny  xxx Cr.Keuntu**  xxx Cr.Aset Ijârah xxx

## Sri Handayani
(b) Bagian  objek  ijârah yang  tidak  dibeli penyewa diakui sebagai  aset  tidak lancar  atau  aset lancar sesuai dengan peng- gunaan aset tersebut. Jurnalnya: Dr.Aset lanc/tdklanc xxx Dr.Akm Penyu          xxx Cr.Aset Ijârah             xxx Seluruh  beban  maupun keuntungan/kerugian yang timbul akibat penjualan  ijârah  tersebut diakui sebagai beban /keuntungan/kerugian pada  periode  berjalan. Keuntungan/kerugian yang  timbul  tidak  dapat diakui  sebagai  pengurang /penambah  dari  beban ijârah.
3. Pengaruh  Pengakuan  dan  Pengukuran  Pendapatan  terhadap  Laba  Perusahaan Pegadaian.
Dalam  pembahasan  ini  peneliti  mengilustrasikan  bagaimana  pengaruh pengakuan pendapatan akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Kasus yang peneliti angkat adalah dari kasus yang dicontohkan di atas.
Dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan untuk kasus ijârah dalam gadai  emas  di  akhir  periode  akuntansi,  seharusnya  diukur  berdasarkan pendapatan  realisasi  yang  telah  digunakan,  misalnya  transaksi  gadai  dilakukan tanggal 18  Maret 2011 sebesar  Rp 50.000.000,- dengan no gol D1 dan  tarifnya sebesar  62  maka  setelah  dihitung  beban  ijârah  sebesar  Rp  333.000,-  untuk  per periode  ijârah  (10  hari).  Beban  ijârah  dimulai  pada  saat uang pinjaman  tersebut diserahkan kepada nasabah pada tanggal 18 Maret 2011 sampai 120 hari, bukan dihitung  mulai  tanggal  19  Maret  2011  sampai  120  hari  mendatang.  Persepsi salah ini seringkali dilakukan oleh nasabah, seperti  yang dipaparkan oleh bapak Agung  meskipun  pihak  perusahaan  selalu  menjelaskan  pada  saat  transaksi dilakukan.
Pengaruh Kesejahteraan, Sanksi dan Teladan Pimpinan Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai STAIN Pamekasan
161
Jika  pendapatan  sewa  ijârah  pada  tanggal  31  Maret  2011  tidak  diakui karena  uang  sewa  belum  diterima,  maka  pendapatan  sewa  pada  transaksi  ini untuk bulan Maret tidak ada, dan akan diterima pada 4 bulan yang akan datang, sebab pengakuan  dan pengukuran pendapatan  seperti  ini kurang benar.  Seperti penjelasan  pada  PSAK  107  bahwa  pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan berdasarkan  realisasi  dari  manfaat  telah  diterima  oleh  penyewa  meskipun  uang belum diterima dan ini nanti akan berpengaruh pada laporan laba perusahaan.
Ilustrasi transaksi tersebut sebagai berikut
1. Pendapatan diakui pada saat realisasi manfaat barang Transaksi tanggal 18 Maret 2011
Periode akuntansi dari  18  Maret s/d 31 Maret  ada 13 hari  dan ini  dianggap sudah 2 periode sewa ijârah maka pendapatan yang diakui sebesar Rp 333.000 x 2  = Rp 666.000,- netto Jumlah hari 13 tetapi diakui sebesar 2 periode sewa ijârah karena sewa ijârah yang dilakukan adalah per periode bukan sewa per hari, sehingga tanggal 28 Maret s/d 31 Maret diakui sebagai periode sewa ijârah 10 hari yang kedua. Contoh laporan laba/rugi sederhana per 31 Maret 2011
Pendapatan sewa (ijârah)  dalam bulan maret Rp 666.000,- Biaya Lain – lain dalam bulan maret Rp 100.000,- Laba Rp 566.000,- 2. Pendapatan diakui pada saat uang sewa ijârah diterima
Maka  yang  terjadi  untuk  bulan  Maret,  perusahaan  tidak  mendapatkan pendapatan  sama  sekali  padahal  manfaat  dari  barang  atau  pinjaman  telah dimanfaatkan  oleh  nasabah.  Menurut  PSAK  no.  23  dalam  pengakuan pendapatan  diakui  bila  besar  kemungkinan  manfaat  ekonomi  sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Sedangkan dalam kasus ini  jelas,  manfaat  ekonomi  telah  digunakan  dan  tidak  akan  mengalami ketidakpastian karena adanya jaminan. Dengan  mengakui pendapatan  sesuai dengan  jasa  yang  telah  diberikan  maka  akan  berguna  mengenai  tingkat kegiatan  jasa  dan  kinerja  suatu  perusahaan  dalam  suatu  periode.  Sebagai pembanding,  peneliti  akan  mengilustrasikan  dengan contoh yang sederhana, dengan anggapan perusahaan hanya mendapatkan satu  transaksi  saja seperti contoh di atas.
Pendapatan bulan Maret 2011 Rp           0 Biaya lain-lain Rp 100.000,- Rugi (Rp 100.000,-)
Analisis:

## Sri Handayani
Dilihat dan dibandingkan, seolah-olah pada kasus no. 2 perusahaan tersebut mengalami  rugi  Rp  100.000,-  padahal  kenyataannya  tidak.  Hal  ini  bila diteruskan  dan  dijadikan  acuan  dalam  pembuatan  keputusan  manajemen, maka  perusahaan  akan  salah  dalam  membuat  kebijakan perusahaannya.  Jika perusahaan salah dalam menilai kinerjanya maka  akhirnya akan berpengaruh pada  kelangsungan  dan  kemajuan  perusahaan.  Salah  satu  acuan  untuk mengukur  kinerja  perusahaan  adalah  laporan  keuangan.  Laporan  keuangan salah maka akan menjadi bumerang bagi perusahaan di masa mendatang.

## Penutup
Produk  gadai  yang  dijaminkan  di  Pegadaian  Syariah  Pamekasan  adalah sebagian  besar  hanya  barang  perhiasan  emas  saja  sehingga  tidak  ada  biaya pemeliharaan tetapi hanya biaya penyimpanan dengan menggunakan akad ijârah, sedangkan  akad  rahn  adalah  pinjaman  dengan  menggunakan  jaminan.  Hal  ini disebabkan karena ruang penyimpanan kurang memadai.
Dalam  perlakuan  akuntansi,  ijârah  di  Pegadaian  Syariah  Pamekasan sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107, baik dalam hal biaya perolehan,  pendapatan  sewa,  penyajian  dan  pengungkapan.  Sedangkan mengenai  biaya  penyusutan,  biaya  perbaikan  dan  perpindahan  kepemilikan objek ijârah  dalam  ijârah muntahiya bi al-tamlîk   masih belum ada, karena barang yang digadaikan adalah perhiasan emas.
Adanya pengaruh pengakuan dan pengukuran pendapatan terhadap laba perusahaan  sehingga  jika  salah  maka  akan  menjadi  bumerang  bagi  perusahaan untuk langkah ke depan atau pencapaian tujuan dari perusahaan.
Mengingat  pentingnya  perlakuan  akuntansi  yang  benar,  peneliti merekomendasikan  bagi  peneliti  yang  ingin  mengembangkan  dengan  tema penelitian  yang sama atau  perlakuan akuntansi  yang  lain, untuk  hati-hati dalam mempersepsikan perlakuan akuntansi dalam sebuah transaksi. Karena jika salah mempersepsikan  dalam  perlakuan  akuntansi,  maka  akan  salah  pula  dalam membuat  kesimpulan.  Bagi  Pegadaian  Syariah  Pamekasan,  agunan  yang dijadikan jaminan jangan hanya berupa emas saja karena barang gadai yang lain pun mempunyai peluang yang besar dalam menarik nasabah.
Pengaruh Kesejahteraan, Sanksi dan Teladan Pimpinan Terhadap Kedisiplinan Kerja Pegawai STAIN Pamekasan
163

## Daftar Pustaka
Abdul  Ghofur  Anshari,  Gadai  Syariah  di  Indonesia:  Konsep,  Implementasi  dan Institusionalisasi, Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2006. AICPA, Statement of the Accounting Principles Board Nomor 4, New York, Oktober, hal 17. Di dalam buku Zaki Baridwan, Intermediet Accounting,  Yogyakarta: BPFE, 2005.
Divisi litbang Pemasaran Kantor Pusat Perum Pegadaian, Buku Saku Pengenalan Produk Perum Pegadaian, 2009.
Cecep  M  Hakim,  Pproduk  Penyaluran  Dana  Bank  Syariah,    di    ToT  Perbankan Syariah, Surabaya:UNAIR , 2010.
Committee  to  Prepare  of  Statement  of  Basic  Accounting  Theory,  A  Statement  of  basic Accounting Theory (Evanston, III.: AAA, 1996), P.1 di  Nikolai and Bazley Intermediate  Accounting,  Edition  9,  United  States  of    America  Thomsons  south- Western, 2002.
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: LP FEUI, 2004. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijârah. Lihat dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, DSN-MUI, BI
Huub de Jonge , Madura dalam Empat Zaman Pedagang Perkembangan Ekonomi dan
Islam Suatu Studi Antropologi Ekonomi, Jakarta, Gramedia: 1989.
Gemala  Dewi,  Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, Syariah Marketing, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Iwan  Triyuwono,  Perspektif,  Metodologi,  dan  Teori  Akuntansi  Syariah,  Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada, 2006.
IAI,  Standar  Akuntansi    Keuangan,  Kerangka  Dasar  Penyusunan  dan  Penyajian
Laporan Keuangan, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
Latifa  M.  Algaoud  dan  Mervyn  K.  Lewis  Perbankan  Syariah  Prinsip,  Praktik,
Prospek, Jakarta: Serambi, 2005.
Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: PT Alumni, 1995. Mulyadi, Sistem Akuntansi,  Jakarta: Salemba Empat, 2001. Nikolai  and  Bazley  Intermediate  Accounting  ,  Edition  9,  United  States  of  America
Thomsons south-Western, 2002.
Nurhayati,  Sri  dan  Wasilah,  Akuntansi  Syariah  di  Indonesia,  Jakarta:  Salemba
Empat, 2008.

## Sri Handayani
Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
Rizal  Yaya,  Aji  Erlangga  Martawireja  dan  Ahim  Abdurahim,  Akuntansi Perbankan  Syariah:  Teori  dan  Praktik  Kontemporer,  Jakarta:  Salemba, 2009.
Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis,  Bandung: Alvabet, 2005. Sutan  Remy  Sjahdeini,  Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Indonesia, Jakarta: Grafiti, 1999.
Wahbah  az-Zuhaylî,  al-Fiqh  al-Islâm  Wa ’Adillatuhu, Juz  IV,  Damaskus:  Dâr  al- fikr, 1989.
Gemala  Dewi,  Aspek-aspek  Hukum  dalam  Perbankan  dan  Perasuransian  Syariah  di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
Wiroso,  Pengantar  Akuntansi  Syariah dan  laporan  Keuangan  Bank  Syariah,   di   ToT Perbankan Syariah, Surabaya: UNAIR , 2010.