## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasiona

## Perlindungan Hukum Wilayah Pesisir dalam Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Laut Pesisir di Negeri Batumerah Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya

## Tomy Palijama
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
: tomypalijama85262@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxx
Dikirim: 4/01/2021 Direvisi: 21/02/2021 Dipublikasi: 1/03/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Archipelago state; Environmental Pollution;
Marine Pollution.
Introduction: Indonesia  with  its  geographic  form  as  an  archipelagic country. Based on these considerations, the Indonesian government states that all waters around, between and connecting islands are the territorial territory of the Indonesian state.
Purposes of the Research: Assessing and analyzing the legal protection of coastal areas in controlling pollution and destruction of coastal seas . Methods of the Research: This research is a normative study using a statutory approach with the source of legal materials used    primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials with qualitative analysis with deductive and inductive methods.
Results of the Research: Environmental pollution is caused by human activities  themselves,  either  through  industrial  activities  or  household activities  that  produce  waste  and  garbage,  which  are  grouped  into  3 things, namely the existence of environmental pollution (pollution), land misuse (land misused) and destruction or depletion of sources. natural resources (Natural Resources). Environmental pollution  in the form of water  pollution  which  includes  rivers  and  lakes,  marine  pollution,  air pollution and noise.

## Abstrak
Kata Kunci:
Negara Kepulauan, Pencemaran Lingkungan Hidup, Pencemaran Laut.
Latar  Belakang: Indonesia  dengan  bentuk  geografinya  sebagai negara  kepulauan  Berdasarkan  pertimbangan  itu  pemerintah Indonesia meyatakan, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan  menghubungkan  pulau-pulau  merupakan  wilayah  teritorial negara Indonesia.
Tujuan  Penelitian: Mengkaji  dan  menganalisis perlindungan hukum  wilayah  pesisir  dalam  pengendalian  pencemaran  dan perusakan laut pesisir.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan  mempergunakan  pendekatan  perundang-undangan dengan  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier dengan    analisis kualitatif.
Hasil  Penelitian: Pencemaran  lingkungan  disebabkan  karena kegiatan  manusia  itu  sendiri,  baik  melalui  kegiatan  industri ataupun  kegiatan  rumah  tangga  yang  menghasilkan  limbah  dan sampah,  yang  dikelompokan  dalam  3  hal  yaitu  adanya pencemaran  lingkungan  hidup  (pollution),  pemanfaatan  lahan secara salah (land misused) dan pengrusakan atau habisnya sumber daya  alam  (Natural  Resource).  Pencemaran  lingkungan  hidup
E-ISSN: 2775-6149
dalam  bentuk  pencemaran  air  yang  meliputi  sungai  dan  danau, pencemaran laut, pencemaran udara dan kebisingan.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  dengan  bentuk  geografinya  sebagai  negara  kepulauan  yang  membentang beribu-ribu  pulau  dengan  corak  beraneka  ragam  dan  cirinya  sendiri-sendiri,  maka  untuk menjaga keutuhan territorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua batas kepulauan di bagian pesisir wilayah di Indonesia harus berada dalam keutuhan atau kesatuan yang bulat. Berdasarkan pertimbangan itu pemerintah Indonesia meyatakan, bahwa segala perairan di sekitar,  di  antara  dan  menghubungkan  pulau-pulau  merupakan  wilayah  teritorial  negara Indonesia. 1
Dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan logis di atas pulau-pulau yang tersebar secara terpisah satu dengan yang lainnya pada dasarnya merupakan satu unit dan terpisah karena perubahan alamiah, bahwa pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan  makhluk  hidup  lainnya  dengan  meningkatnya  proses  aktifitas  ekslporasi maupun proses pemanfaatan laut yang berlebihan dan berdampak bagi wilayah pesisir yang akhirnya dapat menurunkan mutu serta fungsi laut.
Kelangsungan ekosistem wilayah    pesisir Terhitung sudah kurang lebih 2 bulan lalu sejak sabtu, 29 Agustus 2020, Kapal Motor (KM) Lestari Permai III karam di desa Batumerah, kecamatan Damer, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Sejauh ini tidak ada keseriusan dari pihak kapal maupun pemerintah  dalam penanganannya. Kini  menjadi ancaman bagi biota laut dan kehidupan masyarakat pulau Damer khususnya desa Batumerah.
Menurut  saya  selaku  Penulis,  dalam  proses  pemanfaatan  sumber  daya  laut  serta memperhatikan  dampak  kerusakan  lingkungan  yang  di  akibatkan  oleh  kadasnya  kapal sehingga berpengaruh pada baku mutu air laut serta pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga pembuat garam tradisional untuk dijual kepada konsumen atau lapisan masyraat, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Republlik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, 2 Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukannya mahkluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke  dalam  lingkungan  laut  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  kualitasnya  turun  sampai  ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku dan atau fungsinya.
Pencemaran  dapat  di  artikan  sebagai  bentu  Environmental  Impairment,  yakni  adanya gangguan, perubahan, pengrusakan, 3 wilayah perairan sebagai peristiwa masuknya partikel partikel kimia limbah pertanian, perumahan, dan kebisingan, dan atau penyebaran organism eke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya, dalam sebuah kasus pencemaran kelautan banyak bahan kimia berbahaya yang berbetnuk partikel kecil sehingga terjadinya
1 P. Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
2 Subagyo. Ibid. h. 144.
3 M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Bandung: Alumni, 2001), h. 154.
kerusakan pencemaran laut. Secara umum masalah-masalah tersebut dikelompokan dalam 3 hal  sesuai  Pasal  1  butir  14,  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum yaitu : Adanya pencemaran lingkungan hidup (pollution),  pemanfaatan  lahan  secara  salah  (land  misused)  dan  pengrusakan  atau  habisnya sumber  daya  alam  (Natural  Resource).  Pencemaran  lingkungan  hidup  dalam  bentuk pencemaran air yang meliputi sungai dan danau, pencemaran laut, pencemaran udara dan kebisingan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  dengan  mempergunakan  pendekatan perundang-undangan dengan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pencemaran  Laut  dalam  sebuah  kasus  pencemaran,  banyak  bahan  kimia  yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang dasar, yang sebagian besar adalah pengurai ataupun menyaring air (filter feeder), dengan cara ini, racun  yang  terkonsentrasi  dalam  laut  masuk  ke  dalam  rantai  yang  terkontaminasi kemungkinan semakin besar pula kadar racun yang tersimpan. Pada banyak kasus lainnnya, banyak dari  partikel  kimiawi ini  bereaksi dengan oksigen, menyebabkan perairan menjadi anoxic, sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari daratan, baik dari tertiup angina, terhanyut maupun melalui tumpahan. 4
Dalam  bidang  perlindungan  wilayah  pesisir  dalam  pengendalian  dan  pencemaran berdasarakan  pada  Bab  III  tentang  Pencegahan  Pencemaran  Laut  pada  Pasal  10  ayat  1 menjelaskan bahwa setiap penanggungjawab usaha atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencamaran laut wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran laut.
1) Penyebab Pecemaran Laut yang terjadi pada kapal  (KM) Lestari Permai III yang berdampak pada wilayah pesisir di Di desa Batumerah, Damer Kabupaten Maluku Barat  Daya,  sudah  di  lakukan  perbincangan  antara  warga  setempat  dengan beberapa intansi ialah Dinas Lingkungan Hidup pada daerah Maluku Barat Daya. Dampak  yang  di  hadapi  ialah  Pencemaran  Oleh  Minyak,  Pencemaran  Minyak disebabkan  oleh  karena  adanya  kapal  yang  tidak  beroperasi  lagi,  sehingga  di biarkan dengan begitu saja oleh pemilik perusahan yang bertanggungjawab atas kapal tersebut.
2) Apabila terjadi pencemaran yang meluas di laut, ini akan berdampak atas biota- bota laut,
3) Pengasuh Minyak mempunyai pengaruh yang luas terhada hewan dan tumbuh- tumbuhan yang di sekitar perairan di wilayah pesisir. 5
4) Pencemaran  Oleh  Logam  berat,  logam  berat  ialah  benda  padat  atau  cair  yang mempunyai  berat  5  gram  atau  lebih  untuk  setiap  cm3  ,  sedangkan  logam  yang beratnya kurang dari 5 gram adalah logam ringan.
Oleh  Sebab  itu  Undang-undang  Perlindungan  dan  pengelolan  lingkungan  hidup mengenal  berbagai  rezim  hukum  yang  mengatur  dan  pengendalian  pencemaran  wilayah
4 Khaeron  Herman,  Tranformasi  Politik  Kelautan  Indonesia  Untuk  Kesejahteraan  Rakyat  (Jakarta:  Cidesindo, 2012), h. 163.
5 S. Mulayadi, Ekonomi Kelautan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 7.
perairan  (laut),  rezim  pengelolaan  pencemaran  udara  dan  kebisingan  sebagai  ketentuan- ketentuan  hukum  pencegahan  laut  sebagaimana  ditetapkan  dalam  “The  Third  United NationsConvetion  On  the  Sea”  (Unclos  III)  adalah  kegiatan  sektor  industri,  kegiatan  sektor pertanian pemukiman dan sektor perkotaan.
Limbah dari  sumber-sumber ini  masuk saluran air sungai  yang akhirnya berakhir di laut,  sehingga  dapat  mengakibatkan  pencemaran.  Dengan  adanya  rezim  hukum  yang mengatur pengendalian dan pencegahan pencemaran air yang berasal dari antara lain sektor industri yang sangat berpengaruh postif terhadap pengendalian dan pencegahan pencemran.
Gambar 1.

## Foto Kapal KM. Lestari Permai di Pesisir Pantai Desa Batu Merah, Damer Maluku Barat Daya
Akibat Karamnya kapal KM. Lestari ini    dapat berdampak yang sangat besar melalui beberapa  dampak  yang  akan  di  timbulkan  ialah  terjadinya  kerusakan  terrumbu  karang, kualitas  baku  mutu  air  terhadap  ekosistem  terumbu  karang  serta  perkembangbiakan  ikan akan semakin tercemar akibat dampak yang di timbulkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah, tentang  pengendalian  pencemaran  dan  atau  pengrusakan  laut,  tentang  perubahan  fisik, terumbu karang, produk-produk minyak bumi dan kimia lain yang di buang di dekat perairan pantai,  pada  akhiirnya  akan  mencapai  terumbu  karang.  Bahan-bahan  pencemar  ini  akan meracuni polip karang dan biota laut lainnya.
Pencegahan  dan  penanggulangan  ialah  eningkatan  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadartahuan masyarakat akan pentingnya peranan  terumbu  karang  dan  mengajak  masyaraka  untuk  berperan  serta  aktif  dan bbertanggungjawab  dalam  mengelola  dan  memanfaaatkan  terumbu  secara  lestari,  seperti meningkatkan  kesadaran  mereka  akan  peranan  penting  terumbu  karang,  seperti  sebagai pengembangan wisata bahari, bahan baku obat-obatan, penting juga untuk menanamkan arti dan manfaat terumbu karang bagi kelangsungan hidup masyaraat pesisir.
Penegakan hukum ini dipandang sangat penting sebagai salah satu komonen kuni yang harus  dilaksanakan  dalam  usaha  mencapai  tujuan  program  rehabilitasi  dan  pengelolaan
terumbu  karang.  Masyarakat  memiliki  peran  penting  dalam  mencapai  tujuan  komponen penegakan hukum.

## Tabel 1. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang

## Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
Parameter Presentase Luas Tutupan Terumbu Karang yang Hidup Rusak Buruk 0 – 24,9 Sedang 25 – 49,9 Baik Baik 50 – 74,9 Baik Sekali 75 - 100
Sumber  :  Keputusan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor:  KEP  – 04/MENLH/02/2001
Menurut Kristanto, 6 biota air dapat bertahan jika terdapat oksigen terlarut minimal 5 ppm selebihnya bergantung pada ketahanan jenis organisme, derajat keaktifannya, kehadiran bahan pencemar dan suhu air. Oksigen terlarut dapat berasal dari proses fotosintesis tanaman air  dan  atmosfer  yang  masuk  ke  dalam  air  dengan  kecepatan  tertentu.  Hasil  pengamatan menunjukkan bahwa  oksigen terlarut sangat rendah, 7 t abel 1.1. Limbah yang di akibatkan dari KM. Lestari Permai. Terumbu karang merupakan rumah bagi 25 % dari seluruh bioata laut dan merupakan ekosistem terumbu karang demi kelestarian fungsinya sangat penting.
a) Penyebab Kerusakan pada Mutu air dan Pencemar lai Pencemaran laut di definisikan sebagai peristiwa masuknya partikel limbah ndustri dan  perumahan,  kebisingan  atau  penyebaran  organisme  invasive  (asing).  Dalam sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil  yang  kemudian  diambil  oleh  plankton  dan  binatang  dasar,  yang  sebagian besar adalah pengurai ataupun filter feeder (menyaring air), dengan cara ini, racun yang terkonsentrasi, kemungkinan semakin besar pula kadar racun yang tersimpan.
b) Pencemaran oleh Minyak Pencemaran minyak disebabkan oleh karena adanya kapal-kapal yang sudah tidak beroperasi lagi dan terparkir yang di dalamnya ada minyak yang berada di dalam kapal,  dan  apabila  terjadinya  pencemaran  minyak  klaut  terhadap  lingkunngan sekitarnya, pencemarann minyak mempunyai pengaruh terhadap ekosistem hewan dan terumbu karang.
c) Pencemaran oleh logam berat
Logam berat ialah benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram ebih untuk setiap  cm 3 ,  sedagnkan  logam  yang  beratnya  kurang  dari  5  gram  adalah  logam ringan. Logam berat seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), Arsenik (As), cadmium ( Cd), Kromium,  (Cr),  seng  (Zn),  dan  nikel  (Ni),  meupakan  slah  satu  bentuk  mmateri
6 P. Kristanto, Ekologi Industri (Yogyakarta: Andi Offset, 2002).
7 Tresia  Tururaja  and  Rina  Mogea,  “Bakteri  Coliform  Di  Perairan  Teluk  Doreri,  Manokwari  Aspek Pencemaran Laut Dan Identifikasi Species,” ILMU KELAUTAN Indonesia Journal of Marine Sciences 15, no. 1 (2010): 47 52, https://doi.org/10.14710/ik.ijms.15.1.47-52, h. 50.
anorganik  yang  sering  menimbulkan  berbagai  permasalahan  yang  cukup  serius pada  perairan.  Penyebab  terjadnya  pencemaran  logam  berat  pada  perariran biasanya berasal dari air yang sudah terkontaminasi oleh llimbah buangan industri dan buangan pertambangan.
Logam berat di dalam air dapat masuk secara langsung ke dalam tubuh manusia apabila  air  yang  mengandung  loam  berat  diminum,  sedangkan  secara  tidak langsung apabila memakan bahan makanan yang berasla dari air tersebut di dalam tubuh manusia, logam berat juga dapat terrakumulasi dan menimbulkan berbagai bahaya  terhadap  kesehatan.  WHO  (World  Health  Organization)  atau  organisasi kesehatan  dunia  dan  FAO  (food  Agriculture  Organization)  atau  organisasi  pangan dunia  merekomendasikan  untuk  tidak  mengkomsumsi  makanan  laut  yang tercemar logam berat.
d) Pencemaran oleh sampah Pelastik
Plastik  telah  menjadi  masalah  global  sampah  plastik  yang  dibuang,  terapung  di lautan 80 % dan sampah di laut adalah plastik. Yang merupakan komponen yang telah dengan cepat sejak pada perang dunia II. Plastic dan turunan lain dari limbah plastic yang terdapat di laut berbahaya untuk setiap satwa liar dan perikanan.

## Gambar 2.

## Foto kondisi bagian dalam kapal KM. Lestari Permai
Sumber  daya  alam  di  lau  dijamin  kelestariannya  antara  lain  dengan  tetap mempertahankan lingkungan laut pada kondisi yang menghubungkan bagi hakikat laut. Juga sistem pengelolaan dalam mengupayak sumber daya yang ada. Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan  dalam  mengkoordinasikan  laut  ataupun  dalam  memenuhi  kebutuhan  dari  laut merupakan langkah terwujudnya pelestarian, sekali un seumber kekayaan yang terkandung di dalamnya tak terbatas. Di dalam pengupayaan laut misalnya pelabuhan penangkapan jenis ikan dengan menggunakan jraing tral (pukat harimau) penangakapn dengan cara demikian sangat berbahaya.
Kemajuan  teknologi  saat  ini  telah  berkembanguntuk  lebih  lagi  mempermudah  cara penangkapan  ikan  yang  maupun  untuk  menghasilkan  pendapatan  yang  semaksimal mungkin bagi sebuah perusahaan. Kondisi demikian tanpa ada perhatian mengenai dampak ekologinya akan berkibat
1) Kepunahan Jenis Ikan-ikan tertentu
2) Kemunduran  bagi  perusahaan-perusahaan  yang  operasionalnya  tergantung  dari penangkapan jenis ikan tertentu yang bersangkutan.
3) Fungsi kemajuan teknologi di bidang perikanan berangsur-angsur akan mengalami kepunahan.
Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, secara prinsip kepunahan itu bukan akan dirasakan dalam jangka pendek melainkan memerlukan waktu yang cukup lama dan akan baru di rasakan oleh regenerasi lainnya kedepan. Pengembangan teknologi menuju kemajuan minimal mengarah pada pemerataan yang menuju kesejahteraan umat manusia, mengingat pada  hakikatnya  laut  merupakan  fungsi  sosial  dan  semakin  di  sadari  betapa  pentingnya pelestarian  lingkungan  hidup  dalam  menjaga  dan  menata  kondisi  lingkungan  laut.  Pada tahun 1972 PBB Menyelenggaraan konferesnsi lingkungan hidu di Stock Holm dengan latar belakang pemikiran bahwa: 8
1) Pmbuangan limbah ke dalam laut secara tidak terkendali dapat membawa akibat kerusakan yang parah pada lingkungan laut.
2) Pencemaran  yang  diakibatkan  oleh  kecelakaan  tanki-tanki  raksasa  seperti  Torrey Conyon dalam tahun 1967 dan Amoc Catitz di tahun 1978, dapat membawa akibat kerusakan lingkungan laut pula.
Di dalam praktek, apabilla pelaksanaannya menimbulkan berbagai permasalahan yang disebabkan karena adanya bentrokan kepentingan atau salah satu menafsirkan kebijaksanaan yang dkeluarkan (missunder standing) kemudian berkelanjutan menimbulkan menimbulkan suatu sengketa, maka apalia dijumpai keadaan demikian bagi setiap negara peserta konvensi harus menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat  3  Piagam  PBB.  Selain  itu  dalam  konvensi  1982  antara  lain  juga  mengatur  sistem penyelesaian sengketa di mana negara-negara peserta konvensi berkewajiban tunduk pada salah satu lembaga penyelesaian sengketa yaitu :
1) Mahkamah Internasional (International Cour of Justice)
2) Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut
3) Arbitrasi Umum
4) Arbitrasi Khusus
Konvensi Hukum laut 1982 adalah merupakan uncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui  di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 desember 1982. Konvensi Hukum Laut 1982 secara lengkap mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (protection and preservation of the marine environmenti) yang terdapat dalam Pasal 192-237. Pada pasal 192 berbunyi  bahwa  setiap  Negara  mempunyai  keajiban  untuk  melindungi  dan  melestarikan lingkungan  laut.  Sedangkan  Pasal  193  menggariskan  prinsip  penting  dalam  pemanfaatan sumber  daya  di  lingkungan  laut,  yaitu  prinsip  yang  berbunyi  bahwa  setiap  Negara mempunyai  hak  berdaulat  untuk  mengeksploitasi  sumber  daya  alamnya  sesuai  dengan kebijakan  lingkungan  mereka  dan  sesuai  dengan  kewajibannya  untuk  melindungi  dan melestarikan lingkungan.
Demikian  juga  dengan  melestarikan  lingkungan  dengan  berbagai  kasus  lingkungan seperti  pengundulan  hutan,  lahan  kritis,  menipisnya  lapisan  ozon,  pemanasan  global, tumpahan minyak di laut, ikan mati di sungai bahkan di lautan karena unsur zat kimia dan punahnya  spesies  tertentu  ini  adalah  beberapa  contoh  dari  masalah-masalah  lingkungan. Sesuai  dengan  Pasal  1  butir  14  menjelakan  pada  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.
8 Subagyo, Hukum Laut Indonesia. Op. Cit. h. 32-33.
Penangulangan pencemaran dan perusakan laut, perlindungan mutu air laut, pentapan status mutu laut dengan mengacu pada Baku Mutu Air Laut (BMAL) dan kriteria kerusakan laut. 9 P encegahan dan pengrusakan laut dilakukan melalui langkah-langkah berikut antara lain:
1) Melarang perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut.
2) Mewajibkan kegiatan usaha melakukan pencegahan penanggulangan pencemaran dan  perusakan  laut  dilakukan  melalui  langkah-langkah  berikut  untuk  menjaga ekosistem mutu air dan ekosisem terumbu karang
3) Mewajibkan  kegiatan  usaha  menanggung  biaya  penanggulangan  laut  dan pembayaran ganti rugi kerugian apabila terjadi pengrusakan laut.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  32  tahun  2009  tentang perlindungan  dan  pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  biasanya  termasuk  peristiwa eutrofikasi adalah “kejadian peningkatan atau pengkayaan nutrisi, biasyanya senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor, dalam ekositem. 10

## D. P E N U T U P
Katergori pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang di lakukan oleh KM. Lestari Permai.  Langkah  pengendalian  pencemaran  dan/  atau  kerusakan  lingkungan  meliputi pencegahan,  penanggulan  dan  pemulihan  belum  dilakukan  dengan  baik  karena  masih kurangnya pengawasan pemerintah. Pengendalian pencemaran seperti yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah dapat terwujud di wilayah kelautan Kabupaten Maluku Barat Daya

## REFERENSI
Danusaputro, Munadjat. Hukum Lingkungan. Bandung: Bina Cipta, 1981.
Herman, Khaeron.  Tranformasi Politik Kelautan Indonesia  Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Cidesindo, 2012.
Kristanto, P. Ekologi Industri. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
Mulayadi, S. Ekonomi Kelautan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Silalahi, M. Daud. Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni, 2001.
———.  Pengaturan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  Dan  Implikasinya  Secara  Regional.  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
Subagyo, P. Joko. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
Tururaja, Tresia, and Rina Mogea. “Bakteri Coliform Di Perairan Teluk Doreri, Manokwari Aspek Pencemaran Laut Dan Identifikasi Species.” ILMU KELAUTAN Indonesia Journal of Marine Sciences 15, no. 1 (2010): 47 52. https://doi.org/10.14710/ik.ijms.15.1.47-52.
9 M.  Daud  Silalahi,  Pengaturan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  Dan  Implikasinya  Secara  Regional  (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), h. 108.
10 Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan (Bandung: Bina Cipta, 1981), h. 79.