Pemetaan Konflik Pada Pengelolaan Labuh Jangkar Di Provinsi

## Kepulauan Riau
Bismar Arianto 1,2
Corresponding Author: bismar.arianto@ui.ac.id
Keyword: Pemetaan Konflik; Labuh Jangkar; Kepulauan Riau;
Abstract: Hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  di  Indonesia  selalu  diwarnai dinamika dan konflik. Saat ini salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Riau yang ingin memanfaatkan kewenangan 12 mil laut yang diamanatkan dalam UU 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Provinsi  Kepulauan  Riau mengaktualisasikan  kewenangan  ini  melalui  Perda  No  9  Tahun  2017  Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Salah satu retribusi yang dipungut adalah retribusi labuh jangkar. Rencana pemungutan retribusi  ini  menimbulkan  konflik  antara  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau dengan  Badan  Pengusahaan  Batam  dan  Kementerian  Perhubungan.  Masing- masing  pihak  mengklaim  memiliki  kewenangan  untuk  memungut.  Kajian  ini membahas  sumber  konflik  dan  memetakan  pihak-pihak  terlibat  dalam  konflik pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau dan dinamika dan konflik kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  pengelolaan  labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020. Teori yang digunakan dalam kajian  ini  adalah  teori  desentralisasi  dan  konflik.  Kajian  ini  menyimpulkan  ; pertama,  konflik  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau  dalam  pengelolaan  labuh  Jangkar  di  Provinsi  Kepulauan  Riau Tahun  2017- 2020 disebabkan oleh : a. Lambatnya Pemerintah dalam menerbitkan PP tentang kewenangan provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai amanat  UU  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah,  b.  Tumpang  tindih  dan ketidaktegasan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan labuh  jangkar.  c.  Kementerian  Perhubungan  belum  menyerahkan  kewenangan pengelolaan labuh jangkar ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. d. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Petujuk Teknis Pengelolaan Labuh Jangkar. Kedua, Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan  labuh  jangkar  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  ini  antara  lain:  a.  Badan Pengusahaan Batam. b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; Gubernur, DPRD dan Dinas Perhubungan. c.  Pemerintah Pusat; Kementerian Perhubungan dan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Provinsi Kepulauan Riau.

## PENDAHULUAN
Hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah  di  Indonesia  selalu  diwarnai  dengan berbagai  dinamika  dan  konflik.  Penelitian  ini  dilatar  belakangi  oleh  tumbuhnya kesadaran  baru  dan  tuntutan  sejumlah  daerah  kepulauan  di  Indonesia  yang  meminta afirmasi  kebijakan  pada  pemerintah  pusat  dalam  hal  kewenangan  dan  anggaran pembangunan.  Tuntutan  daerah  kepulauan  ini  ditandai  dengan  terbentuknya  Forum Kerjasama  Antar  Pemerin¬tahan  Daerah  Provinsi  Kepulauan  (FKAPDK).  Untuk membahas tumbuhnya semangat baru daerah kepulauan yang menyebabkan terjadinya konflik dengan pemerintah pusat, maka penelitian ini akan dibedah dalam kasus konflik labuh  jangkar  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Karena  dari  delapan  daerah  kepulauan  di
KEMUDI: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580 https://doi.org/10.31629/kemudi.v6i01 .3657
Volume : 6 Issue: 1 , Agust us 2021 | Hal : 53-62
2 Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan, Universitas Indonesia, Depok.
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
Indonesia hanya Provinsi Kepulauan Riau satu-satunya yang memanfaatkan kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan. Pemprov Kepulauan Riau menerbitkan Perda No 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya retribusi Jasa  Usaha  Kepelabuhanan,  penarikan retribusi  ini meliputi  kapal  yang  melaksanakan kegiatan di wilayah labuh kapal dan penggunaan perairan untuk kegiatan usaha. Pasca terbitnya perda ini terjadi konflik antara pemerintah pusat dengan Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan labuh jangkar. Labuh jangkar kapal adalah segala aktivitas kapal berhenti yang menggunakan ruang laut untuk dalam jangka waktu tertentu.
Penelitian  ini  akan  membahas  tentang  konflik  antara  pemerintah  pusat  dengan daerah  kepulauan  dalam  pengelolaan  labuh  jangkar.  Sebelum  terbitnya  perda  dalam Perda  No  9  Tahun  2017  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Perda  Nomor  1  Tahun  2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, pungutan labuh jangkar dilakukan oleh BP Batam dengan berdasarkan  UU No 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu No. 1  Tahun  2000  tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Menjadi Undang-Undang. Sejak pertengahan tahun 2017 BP Batam tidak lagi memungut retribusi labuh  jangkar  kapal.  Disisi  lain  Pemprov  Kepulauan  Riau  juga  tidak  dapat  memungut, karena  potensi  ini  diambil  alih  oleh  Kemenhub  dengan  dasar  PP  No.  22  Tahun  1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Posisi Provinsi Kepulauan Riau sangat strategis karena berada di Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdangangan terpadat di dunia. Setiap tahun ratusan ribu kapal kargo dan tanker melintasi Selat Singapura. Data tahun 2017 diperkirakan 80.000- 90.000  kapal  melintasi  Selat  Malaka  setiap  tahun,  selat  yang  berhadapan  langsung dengan  perairan  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pandatnya  lalu  lintas  dan  banyak  kapal membutuhkan  area  ruang  laut  khusus  untuk  labuh  jangkar  (parkir  kapal)  guna melakukan aktifitas menunggu kontrak muatan, melakukan perbaikan kecil, menunggu pembeli (kapal dijual), melakukan aktifitas alih muat antar kapal tanpa melalui dermaga. Potensi labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau sangat tinggi mencapai Rp 6 triliun. Memanfaatkan besarnya potensi dari lalu lintas kapal serta tingginya permintaan labuh jangkar sampai saat ini ada 6 lokasi ruang laut di perairan Provinsi Kepulauan Riau yang dikelola  untuk  kegiatan  labuh  jangkar.  Peta  lokasi  labuh  jangkar  di  perairan  Provinsi Kepulauan Riau ada pada gambar berikut ini.
Gambar : Peta Lokasi Labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau Sumber : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, 2021
Berdasarkan uraian pada latar belakang maka pokok  permasalahan dalam kajian ini adalah konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau. Pihak-pihak yang terlibat  dalam konflik ini adalah pemerintah pusat terdiri dari Kemenhub dan BP Batam, pemerintah daerah yaitu Gubernur, DPRD dan Dishub Kepulauan Riau. Tujuan dari kajian ini, pertama, memetakan sumber konflik dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan  Riau  tahun  2017-2020.  Kedua,  menjelaskan  dinamika  dan  konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Moleong  senada  dengan  Bogdan  dan  Taylor  (1975),  dimana  mereka mengartikan  bahwasanya  penelitian  kualitatif  juga  termasuk  metodologi  yang dimanfaatkan  untuk  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif.  Data deskriptif  adalah  data  yang  ditulis  menggunakan  kata-kata  secara  mendetail.  ualitatif termasuk konstruktivisme yang beranggapan bahwa realita memiliki dimensi jamak dan interaktif. Dapat pula diartikan sebagai upaya pertukaran pengalaman sosial yang dapat didevinisikan  lewat  hasil  penelitian.  Jadi,  penelitian  kualitatif  beranggapan  bahwa kebenaran  itu  bersifat  dinamis  dan  dapat  ditemukan  melalui  kajian  terhadap  orang melalui  interakasi  ataupun  lewat  situasi  sosial. Peneliti  akan  melaporkan  dari  hasil penelitian  berdasarkan  laporan  pandangan  data  dan  analisa  data  yang  didapatkan  di lapangan, kemudian di deskripsikan dalam laporan penelitian secara rinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Aturan Pengelolaan Labuh Jangkar Sebagai Sumber Konflik
Tumpang tindih kewenangan pasca pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di  Indonesia  adalah  fenomena  jamak  yang  terjadi  diberbagai  daerah.  Tumpang  tindih kewenangan  ini  memicu  terjadinya  konflik  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. Tumpang tindih kewenangan ini disebabkan oleh ketidakjelasan aturan dan konsistensi dalam  menjalankannya.  Pada  kasus  penelitian  ini  ada  tiga  pihak  yang  mengklaim memiliki  kewenangan  dalam  pengelolaan  dan  pemungutan  retribusi  labuh  jangkar  di Provinsi  Kepulauan  Riau  yaitu  ;  BP  Batam,  Pemprov  Kepulauan  Riau  dan  Kemenhub. Masing-masing pihak ini mengklaim memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan labuh jangkar.

## Dasar Hukum BP Batam dalam Mengelola Labuh Jangkar
BP Batam memungut retribusi labuh jangkar berdasarkan UU No 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. Aturan inilah yang dijadikan pegangan oleh BP Batam dalam memungut retribusi labuh jangkar, hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Kepala  BP  Batam  Asroni  Harahap  seperti  kutipan  berikut.  Asroni  Harahap  untuk menanggapi  terkait  pernyataan  Kepala  Dinas  Perhubungan  Kepri  soal  labuh  jangkar. Asroni  memastikan  BP  Batam  juga  bekerja  berdasarkan  UU  Nomor  36  Tahun  2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kami sudah sepakat bahwa kami kelola ini berdasarkan perintah UU. Di sana disebutkan ada sektor maritim. Nah, itulah yang kami tekankan . Ada dua pasal yang dijadikan rujukan oleh BP Batam dalam UU No 36 Tahun 2000 yaitu Pasal 3 dan Pasal 9.  Pasal 3 berbunyi :
Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan kegiatan- kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan,
perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Undang-undang pembentukan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas”.  Sedangkan  pada Pasal  9  ayat  1  yang  mengatur  tentang  fungsi  kawasan,  seperti  berikut  :  (1)  Kawasan Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  mempunyai  fungsi  sebagai  tempat  untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi,  transportasi,  maritim  dan  perikanan,  pos  dan  telekomunikasi,  perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Dalam dua pasal ini ada kata maritim, dari  kata  inilah  yang  diterjemahkan  oleh  BP  Batam  memiliki  kewenangan  untuk mengelola dan memungut retribusi labuh jangkar. Berdasarkan pasal ini BP Batam sudah melakukan pemungutan retribusi labuh jangkar sampai dengan April 2017.

## Dasar  Hukum  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  Mengelola  Labuh Jangkar
Pemprov  Kepulauan  Riau  menyatakan  memiliki  kewenangan  dalam  pengelolaan dan  pemungutan  potensi  labuh  jangkar  berdasarkan  sembilan  aturan  perundang- undangan berikut :
No  Perundang-undangan Pasal Subtansi 1 UUD 1945 Pasal 18A ▪ Hubungan  pusat  dan    daerah memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. ▪ Azaz keadilan dalam Pemanfaatan  SDA  dan  sumber daya lainnya 2 UU  No.  33  Tahun  2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pempus dan Pemda Pasal 3 PAD bertujuan memberikan kewenangan  kepada  Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan  otonomi  daerah sesuai  dengan  potensi  Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 3 UU  No.  28  Tahun  2009 Tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 135, Pasal 140 ▪ Objek  Retribusi  Pelayanan Kepelabuhanan ▪ Objek Retribusi Perizinan Tertentu 4 UU  No.  1  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas UU  No.  27  Tahun  2007 Tentang Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 16, Pasal 50 Kewenangan  Gubernur  dalam memberikan  dan  mencabut  Izin Lokasi 5 UU  No.  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan Daerah Pasal 14, Pasal 27, Pasal 407 Kewenangan  provinsi  mengelola SDA di laut paling jauh 12 mil 6 UU  No.  32  Tahun  2014 Tentang Kelautan Pasal 1, Pasal 14, Pasal 47, Pasal 48 Daerah  memiliki  kewenangan dalam  memanfaatkan  sumber daya kelauatan nonkonvensional
No  Perundang-undangan Pasal Subtansi 7 UU  No.  30  Tahun  2014 Tentang    Administrasi Pemerintahan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 80 Setiap    Keputusan  dan/atau Tindakan    Badan  dan/atau Pejabat  Pemerintahan  wajib berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan dan AUPB 8 Perpres No. 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Lampiran I, Bab. I Pendahuluan, Paragraf ke- 15, Lampiran I, Bab. III Dalam  desentralisasi  kelautan pemerintah daerah provinsi diberi  kewenangan  mengelola sumber  daya  kelautan,  termasuk pulau-pulau kecil dalam radius 12 mil laut 9 Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda No 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pasal 10 Dasar hukum pemungutan retribusi labuh jangkar
Tabel 1. Dasar Hukum Provinsi Kepulauan Riau dalam Pengeloaan Labuh Jangkar. Sumber : Bahan Sidang Pemprov Kepulauan Riau dalam penyelesaian sengketa penerapan peraturan perundang- undangan melalui jalur nonlitigasi, tahun 2020
Sembilan  aturan  perundangan-undangan  inilah  yang  dijadikan  sebagai  dasar hukum oleh Pemprov Kepulauan Riau dalam mengelola dan memungut retribusi labuh jangkar.Dengan  sejumlah  aturan  tersebut  Pemprov  Kepulauan  Riau  mengklaim  dan meyakini adalah pihak yang berwenang untuk memungut retribusi labuh jangkar.

## Dasar Hukum Kementerian Perhubungan dalam Mengelola Labuh Jangkar
Sama  halnya  dengan  Pemprov  Kepulauan  Riau  yang  mengklaim  memiliki kewenangan dalam pemungutan retribusi labuh jangkar, Kemenhub juga menyatakan hal yang sama. Kemenhub berpegang pada empat aturan perundang-undangan berikut ini :
No  Perundang-undangan Pasal Subtansi 1 UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 1, Pasal 2 Kelompok PNBP ; penerimaan dari pemanfaatan SDA dan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah 2 PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Lampiran II A Jenis-Jenis Penerimaan PNBP Berlaku  pada  Departemen Perhubungan 3 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1, Pasal 69, Pasal 72, Pasal 75, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 90, Pasal 109, Pasal 110 Kementerian  perhubungan memiliki otoritas yang mengatur  dan  menyiapkan regulasi,  SDM,  pengelolaan, pemanfaatan,  layanan,  jasa
No  Perundang-undangan Pasal Subtansi dan  tarif  yang  terjadi  atas penggunaan pelabuhan 4 Perpres No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan Pasal 12, Pasal 13 Dirjen  Perhubungan  Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran. Tabel 2. Dasar Hukum Kemenhub dalam Pengeloaan Labuh Jangkar

## Sumber : Olahan Tahun 2020
Berdasarkan  empat  aturan  inilah  Kemenhub  melakukan  pemungutan  retribusi labuh jangkar sejak April 2017 hingga saat ini. Pertanyaan mengapa baru tahun 2017 Kemenhub  baru  mulai  memungut  padahal  dasar  hukum  yang  dirujuk  sudah  ada beberapa  tahun  sebelumnya.  Meskipun  ada  komplain  dan  tuntutan  dari  Pemprov Kepulauan  Riau,  Kemenhub  tetap  melakukan  pemungutan  retribusi  tersebut.  Secara teknis operasional pemungutan dilakukan oleh KSOP Batam yang merupakan UPT dari Kemenhub.
Berdasarkan uraian ini terlihat bahwa objek yang dipungut oleh BP Batam, Pemprov Kepulauan Riau dan Kemenhub sama, yaitu kapal yang behenti di perairan dalam jangka waktu tertentu. Satu objek dipungut oleh tiga pihak dengan nomenklatur yang berbeda. BP Batam dengan nomenklaltur kegiatan kemaritiman, Pemprov Kepulauan Riau dengan nomenklatur retribusi labuh jangkar dan Kemenhub memungut dengan dasar PNBP.

## Konflik Pengelolaan Labuh Jangkar Kepulauan Riau
Konflik secara etimimologis berasal dari bahasa latin con yang berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran- sasaran  yang  tidak  sejalan  .  Untuk  mudah  memahami  konflik,  Ted  Robert  Gurr  dkk membuat empat ciri dari konflik ; (1). two or more parties are involved, (2). they engage in  mutually  opposing  actions,  (3).  they  use  coercive  behaviors,  “designed  to  destroy, injure, thwart, or otherwise control” their opponent (4). these contentious interactions are overt, hence their occurrence can easily be detected and agreed upon by independent observers .
Pandangan ini juga senada dengan Paul Conn yang membagi dua tipe konflik politik yaitu  konflik  positif  dan  konflik  negatif.  Konflik  positif  adalah  konflik  yang  tidak mengancam eksistensi sistem politik biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang telah disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme ini melalui lembaga- lembaga  demokrasi  partai  politik,  badan-badan  perwakilan  rakyat,  pengadilan, pemerintah,  pers  dan  pengadilan.  Sedangkan  konflik  negatif  sebaliknya  yaitu  konflik yang mengancam eksistensi sistem politik yang biasa disalurkan melalui cara-cara non konstitusional,  seperti  kudeta,  separatisme,  terorisme  dan  revolusi  .  Konflik  labuh jangkar  ini  masih  dalam  kategori  konflik  positif.  Dimana  Pemprov  Kepulauan  Riau menyalurkan kekecewaannya melalui mekanisme yang konstitusional, maka tidak ada unsur kekerasaan seperti yang disyaratkan oleh Ted Robert Gurr.
Merujuk  pada  pendapat  Maswadi  Rauf  dan  Paul  Conn  akan  diuraikan  tentang sejumlah tuntutan, keberatan dan respon dari ke tiga pihak yang terlibat dalam konflik ini. Tuntutan Pemprov Kepulauan Riau di antaranya mengklaim daerah yang memiliki kewenangan,  upaya  peningkatan  PAD  dan  transparansi  pengelolaan  labuh  jangkar.
Tuntutan  kedua  peningkatan  PAD.  Pemprov  Kepulauan  Riau  telah  berupaya  untuk menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan PAD, salah satunya sejak tahun 2017 dengan  memanfaatkan  potensi  ruang  laut  12  mil  yang  diklaim  sebagai  kewenangan provinsi  berdasarkan  UU  No  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  .  Ketiga, sejumlah  pihak  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  menuntut  transparansi  pengelolaan  labuh jangkar.
Menyikapi  tuntutan  Pemprov  Kepulauan  Riau  yang  berupaya  mengelola  labuh jangkar hal ini, pihak BP Batam juga mengklaim memiliki kewenangan untuk memungut labuh jangkar ini. Pasca terbitnya Perda No 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah ini terjadi komunikasi dan kesepakatan antara BP Batam dengan Pemprov Kepulauan Riau tentang pemungutan retribusi labuh jangkar. Pemprov Kepulauan Riau akan memungut retribusi labuh jangkar di enam titik di Galang dan satu titik di Kabil. Sedangkan BP Batam memungut  wilayah  dalam  kotak  atau  daerah  Batam  sekitarnya,  sedangkan  Pemprov Kepulauan  Riau  di  wilayah  luar  kotak  atau  di  perairan  Bintan.  Sejak  April  2017  yang menyatakan  bahwa  BP  Batam  tidak  memiliki  payung  hukum  untuk  melakukan pemungutan.
Pasca  BP  Batam  tidak  lagi  memungut  retribusi  ini,  Pemprov  Kepulauan  Riau semakin  yakin memiliki  kewenangan untuk  mengelola  dan  memungut  retribusi  labuh jangkar. Namun kondisi itu tidak bertahan lama, kebijakan Pemprov Kepulauan Riau ini tidak bisa terwujud karena diambil alih oleh Pemerintah Pusat melalui Kemenhub. Ada dua  respon  dari  Kemenhub  terkait  dengan  masalah  labuh  jangkar  ini.  Pertama mengintervensi  kebijakan  Pemprov  Kepulauan  Riau  untuk  mengelola  labuh  jangkar melalui PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP. Berdasarkan PP ini Kemenhub  mengklaim  adalah  pihak  yang  berhak  memungut  retribusi  labuh  jangkar. Kedua,  tetap  melakukan  pungutan  labuh  jangkar  meskipun  sudah  ada  hasil  sidang nonlitigasi  yang  memutuskan  bahwa  Pemprov  Kepulauan  Riau  adalah  pihak  yang berwenang untuk mengelola dan memungut retribusi labuh jangkar.

## Pemetaan Konflik Labuh Jangkar
Polemik  retribusi  labuh  jangkar  kapal  ini  melibatkan  BP  Batam,  Pemprov Kepulauan  Riau  dan  Kemenhub  yang  mengklaim  memiliki  kewenangan  untuk memungutnya.  Sengkarut  masalah  ini  juga  melibatkan  para  pengusaha  yang  memiliki izin  usaha  labuh  jangkar  dalam  konflik  kewenangan  ini.  Konflik  ketiga  pihak  dalam pengelolaan labuh jangkar ini pada dasarnya adalah konflik dalam perebutan pontensi keuangan  yang  cukup  besar  dari  pengelolaan  labuh  jangkar  ini.  Pemetaan  konflik kepentingan dan pihak-pihak terlibat dalam retribusi labuh jangkar ini ada pada tabel berikut :
No Aspek BP Batam Provinsi Kepulauan Riau Kemenhub Pihak Swasta 1 Dasar Kebijaka n UU No 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan 1. UUD 1945 2. UU  No.  33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Antara Pempus dan Pemda 3. UU  No.  28  Tahun 2009 tentang 1. UU  No. 20 Tahun 1997  tentang PNBP 2. PP  No. 22 Tahun 1997  tentang Jenis dan Izin Usaha labuh jangkar
No Aspek BP Batam Provinsi Kepulauan Riau Kemenhub Pihak Swasta Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah 4. UU  No.  1  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU  No.  27  Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau Kecil 5. UU  No  23  tahun 2014 tentang Pemda 6. UU  No.  32  Tahun 2014 tentang Kelautan 7. UU  No.  30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 8. Perpres  No.  16 Tahun 2017 tentang  Kebijakan Kelautan Indonesia 9. Perda  No  9  Tahun 2017 tentang Perubahan  Kedua Atas  Perda  Nomor 1  Tahun  2012 tentang  Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 10. Hasil  sidang nonlitigasi Direktorat Peraturan UU Kemenkumham RI Penyetoran PNBP 3. UU  No. 17 Tahun 2008  tentang Pelayaran 4. Perpres No.  40  Tahun 2015  tentang Kemenhub 2 Tuntuta n/Sikap Memungut dengan nomenklatur kegiatan kemaritiman 1. Mengklaim  daerah yang memiliki kewenangan 2. Peningkatan PAD 3. Transparan pengelolaan 1. Mengint ervensi daerah 2. Tetap melakukan pemungutan meski  kalah 1. Kepast ian hukum 2. Pihak berwenang memungut 3. Prosed ur
No Aspek BP Batam Provinsi Kepulauan Riau Kemenhub Pihak Swasta dalam  sidang nonlitigasi 4. Besara n tarif 3 Pihak- pihak 1. BP Batam 2. KSOP Batam 3. Gubernur 4. DPRD 5. Dishub 1. Kement erian Perhubungan 2. KSOP Batam 1. Indone sian National Shipowners Association (INSA) 2. Asosia si Pengusaha Jasa Kepelabuha nan Batam
Tabel 3. Indentifikasi Konflik dalam Pemungutan Retribusi Labuh Jangkar Sumber : Olahan Peneliti, 2020

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kajian  yang  telah  dilakukan  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan Konflik  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam pengelolaan labuh Jangkar disebabkan oleh (a) Pemerintah lambat dalam menerbitkan Peraturan  Pemerintah  tentang  Provinsi  Di  Laut  Dan  Daerah  Provinsi  Yang  Berciri Kepulauan  sebagai  amanat  UU  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah,  sehingga berdampak  terhadap  ketidakkejelasan  kewenangan  daerah  provinsi  untuk  mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut yang dijadikan dasar oleh Pemerintah  Provinsi  Kepulua  Riau  dalam  pengelolaan  labuh  jangkar.  (b)  Adanya Tumpang tindih dan ketidaktegasan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan  labuh  jangkar.  (c)  Kementerian  Perhubungan  belum  menyerahkan kewenangan  pengelolaan  labuh  jangkar  ke  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau, meskipun  berdasarkan  hasil  sidang  penyelesaian  sengketa  peraturan  perundang- undangan  melalui  jalur  nonlitigasi  di  Direktorat  Peraturan  Perundangan-undangan Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  yang  menyatakan  bahwa  Pemprov  Kepulauan  Riau berwenang  mengelola  dan  menarik  retribusi  labuh  jangkar.  (d)  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Riau  belum  menerbitkan  Peraturan  Gubernur  tentang  Petujuk  Teknis Pengelolaan Labuh Jangkar.
Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  pengelolaan  labuh  jangkar  di  Provinsi Kepulauan  Riau  ini  antara  lain  :  Badan  Pengusahaan  Batam,  Pemerintah  Provinsi Kepuluan  Riau  (Gubernur,  DPRD  dan  Dinas  Perhubungan)  dan  Pemerintah  Pusat (Kementerian Perhubungan dan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Provinsi Kepulauan Riau). Merujuk pada hasil kajian, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh  Pemerintah    dan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau    sebagai  berikut:  (a) Pemerintah  perlu  mercepatan  penerbitan    Peraturan  Pemerintah  tentang  Provinsi  Di Laut  Dan  Daerah  Provinsi  Yang  Berciri  Kepulauan  sebagai  amanat  UU  23  tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sehingga dengan terbitnya aturan ini akan semakin jelas dan  tegas  kewenangan  daerah  provinsi  di  laut,  termasuk  didalamnya  Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil
laut. (b) Pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap Pasal 407  dalam UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah  yang menyatakan Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan  perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-Undang ini. Dan (c) Pemerintah perlu menerbitkan aturan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur tentang  pihak  yang  berwenang  dalam  pengelolaan  labuh  jangkar.  Sert  (d)  Konflik kewenangan dalam pengelolaan labuh jangkar ini perlu segera untuk diselesaikan agar potensi  dari  pengelolaan  labuh  jangkar  dapat  dioptimal  dalam  rangka  percepatan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kaur,  S.  (2006).  Economic  Inequalities  and  Political  Conflict:  A  Study  of  Theoretical Perspective. The Indian Journal of Political Science , 733-744.
Fisher, S., Abdi, D.  I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2001). Mengelola Konflik Keterampilan Strategi Untuk Bertindak. Jakarta: Grafika Pertama Deputi  Bidang  Koordinasi  Sumber  Daya  Maritim,  Menteri  Koordinator  Bidang Kemaritiman Dan Investasi, Melabuh Jangkar Membangun Maritim, Jakarta, 2021
Ahmad,  J.,  Blair,  H.,  Esmail,  T.,  Ford,  J.,  Hofman,  B.,  Kerr,  G.,  ...  &  Seddon,  J.
(1999). Decentralization briefing notes (No. 19683, pp. 1-105). The World Bank.
Cox, E., Henderson, G., & Raikes, L. (2014). Decentralisation decade: A plan for economic prosperity, public service transformation and democratic renewal in England . IPPR. Rauf,  M.  (2001).  Konsensus  dan  konflik  politik:  sebuah  penjajagan  teoritis. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas . Duverger, M. (2002). Sosiologi politik. Huda,  N.  M.  (2014).  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  NKRI  Kajian  Terhadap  Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus. Bandung: Nusa Media . Surbakti, R. (1992). Memahami ilmu politik . Grasindo.
Rule,  J.  B.  (1983).  Ted  Robert  Gurr,"  Handbook  of  Political  Conflict". Theory  and Society , 12 (4).
The World Bank, Independent Evaluation Group, Decentralization in Client Countries – An Evaluation of World Bank Support, 1999-2007, 2008.
Batam  Pos,  Mulai  1  April,  Biaya  Labuh  Jangkar  Dipungut  Pemprov  Kepri, https://batampos.co.id/2017/04/03/mulai-1-april-biaya-labuh-jangkar- dipungut-pemprov-kepri/, diakses 15 Juli 2019, jam 16.15 wib.
https://batam.tribunnews.com/2017/03/31/bp-batam-silahkan-kelola-yang-jadi- kewenangan-pemprov-tapi-sedikit-ada-masalah-di-selatan-batam,  diakses,  18  Juli 2019, jam 20.30 wib.
Tempo,
Dalam Setahun Sebanyak Ini Kapal Lewati Selat Malaka, https://bisnis.tempo.co/read/849272/dalam-setahun-sebanyak-ini-kapal-lewati- selat-malaka/full&view=ok diakses, 21 Juli 2019, jam 13.58 wib.