## JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
Vol. 17, No. 2, Maret 2022 Website: http://ejournal.iba.ac.id/index.php/jemasi ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732

## STRATEGI KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI DI MASA
PANDEMI COVID-19: (STUDI KASUS INDONESIA)
Yunita Maharani 1 , Marheni 2
1 STIE IBEK Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Indonesia, yunita7691@yahoo.co.id
2 IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung, Indonesia, marheni.utama@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi penurunan perekonomian yang dihadapkan  oleh  belahan  dunia  dengan  adanya  wabah  pandemi  Covid-19  serta  bentuk kebijakan yang diambil  oleh negara  Indonesia dalam menyikapi  ancaman krisis ekonomi di masa mendatang. Dapat disimpulkan dengan adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar dan berpengaruh di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Beberapa  sektor industri terdampak  bahkan mengalami kebangkrutan. Dengan ada  kebijakan yang di ambil oleh  beberapa  negara  untuk  memutus    penyebaran  dari  virus  ini  seperti  pembatasan  keluar masuk  warga  asing  ke  suatu  negara,  karantina  mandiri  ataupun  karantina  wilayah  maupun pembatasan aktivitas individual yang memberikan dampak diberbagai  sektor  seperti sektor pariwisata, ekonomi dll. Pembatasan aktivitas individual dan  ekonomi memberikan dampak bagi  dikalangan  sektor  seperti  penurunan  pendapatan,  penurunan  daya  beli  sampai  dengan peningkatan  PHK  secara  besar-besaran  dan  pengangguran  meningkat.  Kondisi  ini  apabila tidak  ditangani  dengan  baik  dan  serius  dalam  jangka  panjang  dikhawatirkan  dapat menimbulkan  ancaman  krisis  ekonomi  berkepanjangan,  hal  ini  akan  menggangu  stabilitas negara.  Kebijakan  fiskal  maupun  moneter  adalah  upaya  yang  dilakukan  dalam  rangka pemulihan  ekonomi  nasional  ataupun  dapat  mencegah  terjadinya  krisis  moneter  yang mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19  perlu  diperhatikan  dan  harus  diselesaikan  secara  serius  serta  tuntas  mengingat dengan  adanya  virus  ini  dapat  menyebabkan  krisis  dalam  jangka  panjang  dalam  bidang ekonomi maupun kesehatan.
Katakunci: COVID-19, Krisis  Ekonomi, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter

## PENDAHULUAN
Tidak  terasa  masa    pandemi COVID-19   telah  terjadi  hampir  dua  tahun  yang  dialami seluruh  dunia. Virus  Covid-19  yang  terus  mutasi  dan  menyebar  ke  seluruh  dunia  hingga memaksa  semua  orang  harus  beradaptasi  dengan  kehidupan  era  new  normal. Hal  ini  terjadi sekitar akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan adanya berita wabah yaitu terdeteksi virus corona yang bermula dari  Kota Wuhan, Tiongkok yang hingga kini menjadi ancaman serius secara  global. Adanya  virus  ini  berdampak  terhadap  hampir  seluruh  sektor  industri  dan penurunan  perekonomian.  Pada  tanggal  11  Maret  2020  Badan Word  Health  Organization (WHO)  mengumumkan  secara  resmi  bahwa  virus  Corona  (Covid-19)  sebagai  pandemi  dan
menjadi  problema  seluruh  dunia.  Setelah  info  tersebut  di  umumkan,  mulai  terjadi  gejolak pada  pasar  dan  menjadi  polemik  dari  berbagai  sektor  kehidupan  seperti  di  bidang  ekonomi, keuangan, pendidikan, politik, pasar modal dan lain sebagainya. Fenomena pandemi covid-19 menyebabkan  ketidakpastian  di  masa  mendatang.  Persoalan  ini  memberikan  dampak  yang lebih  jauh  terhadap  penurunan  investasi,  masalah  sosial  seperti  meningkatnya  angka pengangguran serta tingkat kriminal. Hal ini tentu saja tidak mudah bagi setiap negara untuk mengambil  kebijakan  dalam  mengatasi  krisis  kesehatan  dan  kebijakan  pemulihan  ekonomi dalam waktu bersamaan (Darmastuti Shanti,et al., 2021).
Krisis  ekonomi  secara  global  saat  ini  hampir  sama  dengan  kejadian  krisis  pada  tahun 1998,  2008,  cuman  berbeda  penyebab,  kondisi  dan  cara  mengatasinya.  Masing-masing Negara  dihadapkan  polemik  dan  tantangan  yang  berbeda  untuk  memilih  langkah  kebijakan dalam menghadapi persoalan ekonomi. Dalam krisis ini, secara tidak langsung membebankan APBN  karena  krisis  kesehatan  (banyak  korban  meninggal  karena  virus  tersebut)  sehingga pemerintah  harus  mengambil  langkah-langkah  untuk  menyelamatkan  masyarakat  yang berakibat mematikan kegiatan sosial ekonomi. Kondisi ini tentu berdampak pada perputaran roda  perekonomian  di  dalam  negeri  dan  perekonomian  secara  global  pun  otomatis  juga terganggu.  Peranan  pemerintah  dalam  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  serta  memacu pertumbuhan  ekonomi,  terutama  di  negara  yang  sedang  berkembang,  dilakukan  melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Prediksi    Bank  Dunia  atau  World  Bank,  Dana  Moneter  Internasional  (International Monetary  Fund/IMF),  dan  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development (OECD).  Di  mana  Bank  Dunia  memproyeksikan  perekonomian  Indonesia  sepanjang  tahun 2020  tidak  tumbuh  atau  0%.  Sementara  IMF  memproyeksikan  pertumbuhan  ekonomi sepanjang  tahun  2020  akan  kontraksi  atau  -0,5%.  Berdasarkan  data  statistik,  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  mengalami  pertumbuhan  negatif.  Pada  kuartal  IV  Tahun  2020,  BPS melaporkan  ekonomi  Indonesia  triwulan  IV-2020  mengalami  kontraksi  sebesar  -2,19% dibandingkan  triwulan  IV-2019.  Kontraksi  ini  membuat  ekonomi Indonesia  mengalami pertumbuhan  negatif  dalam  tiga  kuartal  beruntun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia masih terjebak dalam krisis ekonomi.
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 4-2020
(Sumber : Kementerian Keuangan, 2022)
Selanjutnya  sepanjang  tahun  2021  Indonesia  mengalami  berbagai  gejolak  serta  tantangan dalam menanggani covid-19 varian delta, omicorn hingga program vaksinasi dari pemerintah untuk rakyat Indonesia terus dipromosikan.

## Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 3-2021
(Sumber : Kementerian Keuangan, 2022)
Dilihat  dari  segi  ekonomi  di  ambil    data  kementerian  keuangan  pada  tahun  2021 pemulihan ekonomi dunia pada Kuartal III 2021 secara umum mengalami perlambatan akibat melonjaknya kasus  harian Covid-19 varian delta di  sejumlah negara.  Pertumbuhan ekonomi pada  Kuartal  III-2021  mencapai  3,51%  (year  on  year/yoy),  tumbuh  melambat  jika dibandingkan  dengan  Kuartal  II-2021  yang  mencapai  7,07%.  Disebabkan  pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2021 tumbuh melambat akibat naiknya kasus harian di awal januari 2022  sehingga  menurunkan  mobilitas  dan  kegiatan  masyarakat.  Dalam  rangka  mendorong perbaikan  ekonomi,  Bank  Indonesia  terus  meningkatkan  koordinasi  kebijakan  dengan Pemerintah  dan  instansi  terkait,  termasuk  melalui  koordinasi  kebijakan  moneter-fiskal, kebijakan  peningkatan  ekspor,  serta  inklusi  ekonomi  dan  keuangan,  di  tengah  berlanjutnya akselerasi  pelaksanaan  vaksin  dan  penerapan  protokol  kesehatan.  Kebijakan  fiskal  yaitu penyesuaian  pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah  sesuai  dengan  rancangan  APBN  yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dalam  pelaksanannya,  kebijakan  fiskal  menjadi  wewenang pemerintah dan DPR dengan mengubah besaran pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak (Sudirman,  2014).  Kebijakan  fiskal  juga  sangat  berpengaruh  kepada  pendapatan  nasional, distribusi  penghasilan,  kesempatan  kerja,  hingga  inventasi  nasional  Indonesia  (Ginting  & Silalahi,  2020).  Kebijakan  stimulus  fiskal  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, stimulus fiskal juga  menjadi  penting  sebagai  kebijakan counter  cyclical untuk  mengembalikan  kestabilan perekonomian yang sedang mengalami resesi/krisis (Lativa, Saniatul 2021).
Di  samping  itu,  pemerintah  Indonesia  juga  membuat  rancangan  kebijakan  moneter dalam  rangka  pemulihan  ekonomi  akibat  dampak  pandemi  Covid-19.  Kebijakan  moneter tersebut  ditujukan  untuk  menjaga  nilai  tukar  rupiah,  mengontrol  inflasi,  dan  memberikan stimulus  moneter  bagi  dunia  usaha  (Nainggolan,  2020).  Contoh  kebijakan  moneter  yang ditetapkan adalah penyediaan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah, sehingga selaras dengan kebijakan fiskal berupa pembebasan pajak impor bagi pelaku usaha (Purwanto,  2020). Hal  ini  diharapkan kebijakan yang ada dapat mencapai  kestabilan ekonomi dan meningkatkan perekonomian nasional.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian ini lebih menekankan pada    pertanyaan  yang  bersifat  deskriptif  dengan  menggambarkan  suatu  gejala  pada  fakta yang  ada  (Ardianto,  2019).  Hal  ini  relevan  dari  penelitian  sebelumnya    menggunakan pendekatan  kualitatif  sebagai  metode  penelitian  (Fathurrahman,  2012;  Feranika  &  Haryati, 2020; Juliani, 2020; Silalahi & Ginting, 2020). Sehingga metode pendekatan kualitatif cukup tepat  dalam  menganalisis  penelitian  ini.  Menurut  Yaniawati  (2020)  pengambilan  data penelitian dilakukan berdasarkan literatur dari penelitian sebelumnya yang relevan. Refrensi yang digunakan penulis dalam melakukan kajian ini berasal dari data  yang kredibel, akurat dan  dapat  dipertangunggungjawabkan  keabsahannya,  seperti  berita  nasional,  jurnal  ilmiah, ataupun  website  resmi  pemerintah  yang  mempublikasikan  informasi-informasi  yang mendukung penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tidak  terasa  dua  tahun  seluruh  dunia  menghadapi  polemik  pandemi  Covid-19  yang menjadi wabah dunia. Semua Negara mempersiapkan langkah ke depan dalam menghambat laju  penyebaran  virus  Covid-19  karena  hal  ini  memberikan  dampak  yang  luas  di  seluruh aspek kehidupan, tidak hanya  aspek kesehatan yang terpuruk namun juga membawa dampak di bidang sosial, politik, pariwisata, penerbangan maupun ekonomi masyarakat yang semakin menurun.

## Dampak Kesehatan
Virus  Covid-19  merupakan  virus  yang  mutasi  dan  penyebaran  dengan  cepat  melalui tetesan  kecil  (droplet)  dari  hidung  atau  mulut  pada  saat  batuk  atau  bersin.  Droplet  tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya, pasien COVID-19 dapat mengalami dampak jangka panjang pada kesehatan, yang bisa berlangsung mingguan hingga bulanan setelah dinyatakan sembuh.  Namun  bagi  pasien  yang  memiliki  penyakit  bawaan,  gangguan  pernafasan  serta lanjut usia sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian. Hingga awal bulan Maret 2022  dengan  varian  omicron,  jumlah  terkonfirmasi  Covid-19  di  seluruh  dunia  mencapai 440.928.482 orang.  Sedangkan  yang  meninggal  dunia  sebanyak 5.995.139 orang,  dan 60.792.451  orang  positif  aktif  (masih  sakit),  serta  374.140.892  pasien  dinyatakan  sembuh berdasarkan data dari WHO, ECDC, CDC-US, Worldometer. Sampai saat ini, Eropa menjadi benua dengan angka kasus COVID-19 tertinggi yaitu 157.834.426 kasus, sedangkan Amerika Serikat menjadi  negara  dengan  angka  kasus  tertinggi  di  Dunia  yaitu 80.770.604 orang.
Jumlah  kasus  virus  corona  di Indonesia sebanyak 5.667.355 orang,  sedangkan  yang meninggal sebanyak 149.268 orang, dan yang sembuh 4.986.391 orang. Data virus corona ini menempatkan Indonesia di urutan ke 16 dari 226 negara dan teritorial di Dunia yang terdampak pandemi virus corona.

## Dampak Sosial Covid-19
Dalam rangka  memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yaitu dengan menjaga jarak sosial,  cuci  tangan,  memakai  masker  medis  hal  ini  ditujukan  untuk  menanggulangi penyebaran  virus  dengan  jarak  tertentu. Social  distancing yang  dilakukan  hingga  kini berpengaruh sangat besar dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Misalnya di Indonesia ketika merayakan acara pernikahan, adanya kegiatan keagamaan, kegiatan upacara adat atau acara  kumpul  bersama  keluarga  besar  dan  nongkrong  dengan  teman  sejawat  sudah  tidak dapat  dilakukan  secara  normal  pada  umumnya,  karena  harus  mengikuti  protokol  kesehatan untuk mengurangi penyebaran covid-19.

## Dampak Ekonomi Covid-19
Sektor ekonomi merupakan sektor yang paling kena dampak. Menurut Gubernur Bank Indonesia  (BI)  memperkirakan  ekonomi  Indonesia  tumbuh  3,2-4,4%  pada  tahun  ini.  Dipicu oleh  peningkatan  mobilitas  masyarakat  serta  belanja  pemerintah  dan  tingginya  ekspor. Namun  berbeda  menurut  Bank  Dunia,  memperkirakan  Indonesia  akan  melanjutkan momentum  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun  2022.  Berdasarkan  laporan Global  Economic Prospects pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 5,2 persen pada tahun ini. Beberapa ahli mengkhawatirkan, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dalam  jangka  panjang    bisa  lebih  besar  dari  dampak  kesehatan,  dan  pertumbuhan  ekonomi akan melambat  beberapa tahun ke depan. Jika terjadi perlambatan ekonomi, maka daya serap tenaga kerja akan berkurang, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta kriminalitas pun meningkat. Sektor yang sangat terpukul dengan pandemi Covid-19 adalah pariwisata dan sektor penerbangan dikarenakan adanya larangan traveling dan konsekuensi social distancing serta  mahal  biaya  antigen  maupun  swab  PCR.  Imbasnya  merembet  ke  industri  perhotelan, restoran,  retail,  transportasi,  UMKM  dan  lain-lain.  Sektor  manufaktur  juga  terimbas  karena terhambatnya bahan baku disebabkan kelangkaan dan keterlambatan kedatangan bahan baku. Hal ini akan berdampak tinggi nya harga produk sehinnga memicu adanya kenaikan inflasi. Bank  Dunia  memprediksi  perekonomian  Indonesia  tumbuh  4,4%  pada  2021.  Kenyataan terjadi  penurunan  prediksi  ini akibat dari  dampak  varian  Delta  yang  menyebar  pada  Juli- Agustus lalu. Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat 5,2%  pada  2022  dan  5,1%  pada  2023.  Proyeksi  tersebut  berdasarkan  asumsi  program vaksinasi akan terus dilakukan dengan harapan sebagian besar provinsi bisa mencapai tingkat vaksinasi  hingga  70%  pada  2022  dan  dengan  catatan  Indonesia  tidak  akan  mengalami gelombang baru Covid-19 yang lebih parah.

## Gambar 3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
(Sumber : Katadata.id, 2022)
Selanjutnya tahun 2021 tingkat kemiskinan Indonesia diperkirakan meningkat  dengan adanya  wabah  pandemi Covid-19 di  negeri  ini  hingga  kini.  Menurut  perhitungan  INDEF, tingkat kemiskinan akan bertambah 10,5% di 2021. Masyarakat miskin diproyeksi bertambah sekitar 1 juta jiwa, sehingga total masyarakat miskin diperkirakan mencapai 28,37 juta jiwa.

## Gambar 4. Perkiraan Penduduk Miskin
Program  yang  dirancang  pemerintah  pada  tahun  2021  yaitu  Pemulihan  Ekonomi Nasional (PEN) tidak cukup kuat menahan laju penurunan konsumsi masyarakat miskin dan rentan miskin.  Hal  ini  berakibat  juga  semakin  meningkat  pengangguran  serta  kriminal. Menurut INDEF jumlah pengangguran akan bertambah 3,6 juta jiwa, menjadi 10,4 juta jiwa pada  2021  dengan  persentase  7,8%  dari  4,99%.  Rinciannya  berasal  dari  2,5  juta  angkatan kerja baru yang tidak terserap optimal dan 1,1 juta angkatan kerja yang masih belum terserap
akibat  dampak Covid-19. Adanya  penambahan  penganguran  ini  membuat  angka  kemiskinan naik di atas 2 digit.

## Kebijakan Fiskal Indonesia di Masa Pandemi Covid-19
Dilihat  secara  garis  besar,  pandemi  Covid-19  ditanah  air  memberikan  dampak  yang cukup  signifikan  terhadap  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  serta  ketidakpastian  global  di masa mendatang. Kebijakan fiskal yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran pemerintah ternyata  sangat  besar  fungsinya  upaya  dalam  menanggulangi  dampak  pandemi  covid-19  di Indonesia. Di bidang fiskal, kebijakan fokus dengan Inpres No.4/2020 yang diterbitkan oleh Presiden,  tentang  instruksi  untuk  mempercepat  pemfokusan  kembali  kegiatan,  realokasi anggaran  juga  dalam  pengadaan  barang  jasa  hal  ini  merupakan  upaya  untuk  menangani wabah  covid-19.  Permulaan  pandemi  di  tanah  air  seluruh  instansi  sektor  pemerintah  pusat, daerah  maupun   swasta  membuat  peraturan work  from  home (WFH)  pada  awal  Maret  tentu hal  ini  berakibat  terjadi  perlambatan  dari  segi  kegiatan  usaha  hingga  terjadi  penurunan pendapatan  dalam  negeri.  Dampaknya  menekan  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  dalam negeri (PPN DN) di bulan berikutnya pada 2020 hingga akhir tahun. Selanjutnya mengingat pada 2020 hingga awal Januari 2022 sebagian daerah menerapkan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga PPKM di beberapa wilayah terdampak virus covid-19 dengan penyebaran  zona merah. Mengatasi  kebijakan ini sehingga pemerintah memberikan  fasilitas perpajakan  berupa  relaksasi  pembayaran  PPh  Pasal  29  OP  dan  pelaporan  SPT  PPh  OP dengan  harapan  dapat  mempertahankan  ekspektasi  positif  semua  entitas  ekonomi,  baik  di dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia keputusan lockdown tidak diterapkan karena berbagai  alasan  termasuk  kesiapan  negara  dalam  menanggung  risiko  apabila  hal  itu  terjadi. Menurut  data  dari  Kementerian  Keuangan  terjadi  Penurunan  Penerimaan  pajak  pada  2020 tercatat  yaitu  minus  hingga  19,7%.  Penerimaan  perpajakan  2020  diperkirakan  turun  sebesar Rp403,1  triliun.  Dalam  APBN,  penerimaan  perpajakan  dipatok  Rp1.865,7  triliun  menjadi Rp1.462,7  triliun.  Menteri  keuangan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  23 Tahun  2020  (PMK  23  Tahun  2020)  tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak Wabah  Virus  Covid-19.  Pemberian  insentif  ini  sebagai  respons  dari  pemerintah  atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha serta UMKM karena roda perekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat pandemi Covid-19 ini.   Pada April 2020 pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan  untuk  menanggung pembayaran Pajak Penghasilan  (PPh) Pasal  21. Ini merupakan salah satu paket stimulus kebijakan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi  lebih  jauh  akibat  wabah  virus  covid-19.  Tiga  kebijakan  lain  merupakan penangguhan pembayaran untuk PPH Pasal 22, PPh pasal 25 serta restitusi dipercepat untuk Pajak Penghasilan (PPN). Bagi wajib pajak yang melakukan aktivitas impor akan diberikan.
Disisi  lain  pemerintah  juga  merancang  kebijakan  dan  terobosan  baru  di  bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, serta sektor keuangan lainnya  dengan  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem  Keuangan Untuk  Penanganan  Pandemi  Covid-19  dan/atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Pemerintah menetapkan  secara  garis  besar  yaitu  kebijakan  keuangan  negara  pada  intinya  terdiri  dari penyesuaian  batasan  defisit  APBN,  penggunaan  sumber  pendanaan  alternatif  anggaran,
penyesuaian mandatory  spending ,  pergeseran  dan refocusing anggaran  pusat  dan  daerah. Menurut  (Hertinawati,  2021)  penerapan  kebijakan  fiskal  di  Indonesia  berdasarkan  PERPU Nomor. 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan dan Stabilitas Sektor Keuangan Negara yaitu:
1. Penetapan batas defisit Anggaran Negara diatas 3% dari PDB pada periode penanganan COVID-19 sampai tahun fiskal 2022 dan defisit akan kembali pada angka paling tinggi sebesar 3% pada 2023
2. Adanya penyesuaian tarif pajak, antara lain:
a. Pajak pendapatan perusahaan sebesar 22% pada 2020 dan 2021, menjadi 20% di tahun 2022
b. Pajak  Penghasilan  Badan  Terbuka  untuk  Publik  dengan  kriteria  jumlah  saham  yang disetor  dapat  diperjualbelikan  paling  sedikit  sebesar  40%  dengan  persyaratan  tertentu, akan dengan tarif pajak 3% lebih rendah dari pajak penghasilan pada poin 2a
3. Kemudahan dalam pelaksanaan pajak yaitu:
a. Kebijakan pengajuan keringanan pajak akan diperpanjang hingga 6 bulan
b. Masa pengembalian pajak hingga kurun waktu 1 tahun
c. Waktu  jatuh  tempo  tentang  klaim  pengembalian  pajak,  keberatan  pajak,  pengurangan atau penghapusan sanksi pajak diperpanjang dalam waktu 6 bulan.
4. Pembebasan  kepabeanan  dan  cukai  terhadap  barang  import  yang  terkait  dengan pengembangan industri Dalam Negeri.
Selanjutnya  pemerintah  juga  bekerja  sama  dengan  BI  dalam  SKB  No 190/KMK.08/2020  yaitu  mengantisipasi  situasi  yang  dapat  membahayakan  stabilitas keuangan Indonesia akibat pandemi Covid-19. Dalam SKB tersebut BI dapat membeli SBN jangka  panjang  dan  bersifat tradable pada  pasar  perdana.  Yang  dilaksanakan  2  tahap,  yaitu pada rangkaian lelang SBSN dan SUN tanggal 21 dan 28 April 2020. Selain itu Pemerintah memperkenalkan  adanya  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  dalam  PP  nomor  23  tahun 2020,  hal  ini  merupakan  upaya  memberdayakan  UMKM.  Selanjutnya  di  awal  tahun  2022, berita  dari  kementerian  keuangan  menyampaikan  bahwa  terdapat  lima  prioritas  utama pemerintah  dalam  kebijakan  fiskal  tahun  2022.  Masih  sama  dengan  tahun  sebelumnya, Pemerintah  masih  fokus  dalam  pemulihan  ekonomi  nasional  tetapi  tetap  memprioritaskan sektor  kesehatan  atas  penanganan  Covid-19.  Kedua,  menjaga  keberlanjutan  program perlindungan  sosial  untuk  memperkuat  fondasi  kesejahteraan  sosial,  mencegah  kenaikan kemiskinan  dan  kerentanan  akibat  dampak  Covid  19,  dan  sebagai  upaya  memperkuat  daya ungkit  UMKM  dan  dunia  usaha.  Ketiga,  mendukung  peningkatan  produktivitas  dan perbaikan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  melalui  peningkatan  kualitas  pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang  hayat.  Prioritas  kebijakan  fiskal  tahun  2022  yang  keempat  adalah  optimalisasi pendapatan  negara,  termasuk  perpajakan,  penguatan  belanja  melalui spending  better dan inovasi  pembiayaan.  Ini  akan  menjadi  kunci  di  dalam  rangka  konsolidasi  kebijakan  APBN yang adil dan berkelanjutan.

## Kebijakan Moneter Indonesia di Masa Pandemi Covid-19
Menurut data dari Bank Indonesia, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk  menjaga  stabilitas,  sementara  kebijakan  makroprudensial,  sistem  pembayaran, pendalaman pasar uang,  serta ekonomi-keuangan  inklusif dan hijau, tetap untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Arah  bauran  kebijakan  Bank  Indonesia  pada  tahun  2022  tersebut sebagaimana berikut:
1. Kebijakan  moneter  tahun  2022  akan  lebih  diarahkan  untuk  menjaga  stabilitas  sekaligus untuk  memitigasi  dampak  rentetan  global  dari  normalisasi  kebijakan  di  negara  maju, khususnya Bank Sentral AS (The Fed);
2. Memperkuat  kebijakan  makroprudensial  akomodatif  tahun  2022  untuk  meningkatkan kredit/pembiayaan  perbankan  kepada  dunia  usaha  guna  mendukung  pemulihan  ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan:
3. Akselerasi  digitalisasi  sistem  pembayaran  untuk  mendorong  pemulihan  ekonomi khususnya  dari  sisi  konsumsi  Rumah  Tangga  serta  percepatan  ekonomi  dan  keuangan yang  inklusif  dan  efisien  Akselerasi  pendalaman  pasar  valas  terhadap  Rupiah  dalam rangka  mendukung  stabilitas  nilai  tukar  Rupiah,  serta  perluasan  instrumen  lindung  nilai ( hedging ), dan fasilitasi perdagangan-investasi antarnegara berupa:
5. Memperkuat  kebijakan  ekonomi-keuangan  inklusif  dan  hijau  terutama  dari  sisi  dunia usaha  (permintaan  kredit)  ditujukan  untuk  mendukung  pemulihan  ekonomi  yang berkelanjutan  melalui  program  pengembangan  UMKM  dan  pemberdayaan  Perorangan Berpenghasilan  Rendah  untuk  mendorong  UMKM  dan  usaha  syariah  naik  kelas,  serta melalui  penguatan  kebijakan  dan  kelembagaan  hijau  Bank  Indonesia  untuk  mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon;
6. Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan  lembaga  internasional  lain,  fasilitasi  perdagangan  dan  investasi,  serta  bersama Kementerian  Keuangan  menyukseskan   6  (enam)  agenda  prioritas  jalur  keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.
Pemulihan  ekonomi  baik  di  global  maupun  di  Indonesia   diprediksi  terus  berlanjut di tengah  kenaikan  kasus  Covid-19 varian  Omicron  hingga  2022  hingga  percepatan  kebijakan moneter  di  beberapa  bank  sentral. Menurut  data  Bank  Indonesia  pemulihan  tersebut diprakirakan akan berlangsung lebih seimbang, tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat (AS)  dan  Tiongkok,  namun  juga  disertai  dengan  perbaikan  ekonomi  Eropa,  Jepang,  dan India.  Perbaikan  yang  terus  berlangsung  dikonfirmasi  oleh  kinerja  sejumlah  indikator  pada Desember  2021  antara  lain Purchasing  Managers'  Index (PMI),  keyakinan  konsumen,  dan penjualan  ritel  yang  tetap  kuat.  Dengan  perkembangan  tersebut,  Bank  Indonesia memprakirakan  pertumbuhan  ekonomi  global  tetap  berlanjut  hingga  mencapai  4,4%  pada 2022.  Volume  perdagangan  dan  harga  komoditas  dunia  masih  meningkat,  sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut  sejalan  dengan  percepatan  kebijakan  normalisasi the  Fed sebagai  respons  tekanan inflasi  di  AS  yang  meningkat  sejalan  dengan  gangguan  rantai  pasok  dan  kenaikan permintaan,  serta  tingginya  penyebaran  Covid-19  varian  Omicron.  Hal  tersebut
mengakibatkan  terbatasnya  aliran  modal  dan  tekanan  nilai  tukar  negara  berkembang, termasuk  Indonesia. Di sisi  lain  Menurut hasil riset  DBS Group Research  nilai  tukar rupiah terhadap  dolar  Amerika  Serikat  (AS)  diprediksi  bisa  mencapai  Rp15  ribu  pada  2022.  Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya prediksi tersebut salah satunya ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut di masa pandemi, selain itu juga bisa disebabkan karena pertumbuhan  ekonomi  Negeri  Paman  Sam  berpotensi  ada  di  bawah  3%.  Bank  Sentral  AS diperkirakan menuntaskan kenaikan suku bunga di Kuartal  II/2023 diiringi target inflasi AS kembali pada level 2%.
Selanjutnya  salah  satu  kebijakan  lain  di  bidang  moneter  yaitu  terjadinya  penurunan suku bunga kredit hal ini diharapkan dapat  mendongkrak pertumbuhan kredit dalam  rangka pemulihan  ekonomi.  Untuk  itu,  stimulus  ekonomi  di  tanah  air  melalui  dana  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga 2022 masih sangat dibutuhkan, seperti bantuan sosial, bantuan  langsung  tunai,  bantuan  untuk  UMKM  dan  program  padat  karya  adalah  stimulus langkah  terbaik,  cepat,  dan  relatif  mudah  penerapan  yang  terjadi  di  lapangan.  Menurut  data OJK,  di  sektor  perbankan  telah  menurunkan  suku  bunga  kredit  produktif  yang  sudah  terus turun  sejak  2016  menjadi  di  bawah  10  persen.  Suku  bunga  kredit  modal  kerja  turun  mulai Mei 2016 dari 11,74 persen menjadi 9,27  persen di Januari 2021. Suku bunga kredit investasi posisi Mei 2016 di 11,42 persen turun menjadi 8,83 persen di Januari 2021. Sementara suku bunga  kredit  konsumsi  sudah  turun  dari  Mei  2016  di  posisi  13,74  persen  menjadi  10,95 persen  pada  Januari  2021.  Sementara  itu,  selama  pandemi  menjadi  sebab  utama  lambatnya penurunan  suku  bunga  kredit  perbankan  di  tengah  ketidakpastian  perekonmian  di  masa mendatang.  Secara  umum,  Suku  Bunga  Dasar  Kredit  (SBDK)  perbankan  telah  mengalami penurunan secara bertahap per masing-masing segmen (Korporasi, Ritel, KPR).

## KESIMPULAN
Kebijakan yang diambil  oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19  banyak  mengalami  permasalahan  yang  kompleks  terjadi  dua  tahun  terakhir  ini seperti penurunan dan pembatasan  aktivitas masyarakat serta   ekonomi yang diikuti dengan penurunan  daya beli masyarakat,  kegiatan perdagangan, pariwisata, sektor perbankan, serta terjadi  banyak  PHK  di  perusahaan,  peningkatan  pengangguran,  kriminalitas  dan  penurunan pendapatan  rumah  tangga.  Kegiatan  perekonomian  yang  belum  stabil  sepenuhnya  setelah adanya  perubahan  kebijakan  karantina,  pembatasan  mobilitas  orang  di  era  new  normal, hingga kini pemerintah gencar menggalakkan vaksin di seluruh Indonesia serta kabar terbaru pemerintah  menghapuskan  syarat  tes  PCR  /  Antigen  bagi  perjalanan  domestik  yang menggunakan kereta api, kapal laut maupun pesawat udara belum bisa mendongkrak naiknya pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  setelah  mengalami  penurunan  drastis  sejak  awal  kasus penyebaran virus COVID-19.

## REFERENSI
Amiruddin.  (2016).  Pengaruh  Persepsi  Masyarakat  terhadap  Pajak  Penerangan  jalan  di Kecamatan  Baiturrahman  Kota  Banda  Aceh.  Jurnal  Visioner  &  Strategis,  Volume  5 Nomor 1, Maret 2016
Andri Soemitra. (2009). Bank & dan Lembaga Keungan Syariah. Jakarta : Kencana, Cet 1 Ani, Sri Rahayu. (2014). Pengantar Kebijakan Fiskal.   Jakarta:  Bumi Aksara. Ed. 1, Cet.  2, hal. 1
Ardianto, Y. (2019). Memahami Metode Penelitian Kualitatif. www.djkn.kemenkeu.go.id . Badan  Pusat  Statistik.  (2021).  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Triwulan  IV-2020  No.
13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021.
Badan Pusat Statistik. (2021). Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c). Darmastuti  Shanti,et  al.,  (2021).  COVID-19  dan  Kebijakan  dalam  Menyikapi  Resesi Ekonomi:  Studi  Kasus  Indonesia,  Filipina,  dan  Singapura.    Jurnal  Madani : Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, Vol. 4, No. 1, Maret 2021: 70 – 86
Fathurrahman,  A.  (2012).  Kebijakan  Fiskal  Indonesia  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam:
Studi  Kasus  Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan.  Jurnal  Ekonomi  &  Studi Pembangunan, 13(1), 72–82
Feranika,  A.,  &  Haryati,  D.  (2020).  Strategi  Kebijakan  Fiskal  Terhadap  Output  dan  Inflasi pada  Perekonomian  Indonesia  dalam  Menghadapi  Dampak  Virus  Covid  19. Business Innovation and Entrepreneurship Journal , 2 (3), 146–152
Hertinawati.  (2021).  Analisa  terhadap  Kebijakan  Fiskal  dan  Moneter  Indonesia  dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi Vol 4 No 2: 118-130)
Institute  For  Development  of  Economics  and  Finance-INDEF.  (2021).  Proyeksi  Ekonomi Indonesia dan Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2021
Juliani,  H.  (2020).  Kebijakan  Fiskal  :  Anggaran  Belanja  Negara  Untuk  Perlindungan  Sosial Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid  19. Administrative  Law  and  Governance  Journal , 3 (4), 392–348.
Lativa, Saniatul. (2021). Kebijakan  Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. Jurnal Ekonomi, Volume 23 Nomor 3.
Nainggolan, Edward UP. (2020). Kebijakan Fiskal dan Moneter menghadapi Dampak Covid- 19, djkn.kemenkeu.go.id.
Purwanto,  A.  (2020).  Kebijakan  Fiskal,  Moneter,  dan  Jasa  Keuangan  untuk  Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. Kompaspedia.Kompas.Id.
Silalahi,  et  all.  (2020).  Strategi  Kebijakan  Fiskal  Pemerintah  Indonesia  dalam  Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. Jesya : Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 3 No 2 Sudirman, I. W. (2014). Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Kencana.
WHO. (2020). Q&A on Coronaviruses (COVID-19) .
Yaniawati, P. D. H. R. P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan.