How to cite:
Siska Yulia Weny (2022) Perlakuan Laporan Keuangan Fiskal Sebagai Dasar Untuk Menghitung Estimasi Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Pt. Kent Transindo Indonesia (Platinum Logistic Gerai), Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, (7) 10 , E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022
PERLAKUAN  LAPORAN  KEUANGAN  FISKAL  SEBAGAI  DASAR  UNTUK MENGHITUNG  ESTIMASI  PAJAK  DAN  PENGARUHNYA  TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT. KENT TRANSINDO INDONESIA (PLATINUM LOGISTIC GERAI)
Siska Yulia Weny IAIN Kediri, Indonesia Email: siskayuliaw@iainkediri.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan laporan keuangan fiscal sebagai  dasar  untuk  menghitung  estimasi  pajak  dan  pengaruhnya  terhadap  laporan keuangan pada PT. Kent Transindo Indonesia (Platinum Logistic Gerai). Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  pendekatan  kuantitatif.  Dengan variabel  terikat  (Y)  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan  pada  PT.  Kent Transindo  Indonesia  dan  variable  bebas  (X)  dalam  penelitian  ini  adalah  Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan PT. Kent Transindo Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan,  studi  lapangan,  survey  pendahuluan. Dengan  populasi  yang  digunakan  adalah  laporan  keuangan  perusahaan  mulai  usaha berdiri  sampai  dengan  sekarang  dan  sampel  penelitiannya  adalsh  laporan  keuangan perusahaan  tahun  2010.  Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  teknik deskriptif, teknik analisis dan teknik komperatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa PT. Kent Transindo Indonesia dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas karyawan dan penghasilan yang dibayarkan ke Orang Pribadi (OP) belum tepat. Hal  ini  disebabkan  karena  perusahaan  menghitung  angka  pajak  penghasilan  tidak berpedoman  pada  peraturan  perpajakan  yang  terkait,  akibatnya  hanya  dilakukan perhitungan  penghasilan  pokok  saja  sehingga  laporan  akuntansi  pajak  penghasilan tersebut cenderung rendah.
Kata Kunci : laporan keuangan, fiskal, estimasi pajak

## Abstract
The purpose of this study is to determine the treatment of fiscal financial statements as a basis for calculating tax estimates and their effect on financial statements at PT. Kent Transindo  Indonesia  (Platinum  Logistic  Outlet).  The  method  used  in  this  study  is quantitative  approach  research. With  a  bound  variable  (Y)  in  this  study  are  the Financial Statements at PT. Kent Transindo Indonesia and the free variable (X) in this study is the Income Tax Accounting Treatment of PT. Kent Transindo Indonesia. Data
collection  techniques  in  this  study  are  literature  studies,  field  studies,  preliminary surveys.  With  the  population  used  are  the  company's  financial  statements  from  the establishment until now and the research sample is the company's financial statements in 2010. The analytical techniques used are descriptive technique analysis, analytical techniques and comparative techniques. The results of this study state that PT. Kent Transindo  Indonesia  in  the  calculation  of  Article  21  income  tax  on  employees  and income paid to Individuals (OP) is not correct. This is because the company calculates the income tax figure not guided by the relevant tax regulations, as a result, only the calculation  of  basic  income  is  carried  out  so  that  the  income  tax  accounting  report tends to be low.
Keywords : financial report, fiscal, tax estimation

## Pendahuluan
Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  perlu memperhatikan  masalah  pembiayaan  pembangunan.  Pembangunan  dapat  dilaksanakan dengan  lancar  apabila  ada  sumber  dana  yang  mendukung.  Menurut  APBN  sumber pendapatan  terbanyak  didapat  dari  sektor  perpajakan meskipun  masih  banyak  sektor  lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri (Baridwan, 1983) .
Dengan  banyaknya  perusahaan  baru  yang  muncul  ataupun  yang  sudah  lama  serta instansi–instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan  kepada  pemerintah.  Jenis  pajak  yang  diberlakukan  di  Indonesia  diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain (Perangin Angin & Yeniretnowati, 2021) .
Dari  uraian  diatas,  jelas  sekali  betapa  besar  kontribusi  yang  diberikan  dari  sektor pajak  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Semakin  kompleknya  peraturan  pajak,  maka  sudah saatnya  masyarakat  dapat  memahami  dengan  baik  mengenai  prosedur  dan  mekanisme peraturan pajak tersebut karena ujung – ujungnya masyarakatlah yang selalu menjadi subyek pajak. Melihat masalah tersebut peneliti mengambil rumusan masalah yaitu “Apakah dengan melakukan koreksi fiskal PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap kewajaran Laporan Keuangan pada  PT.  Kent  Transindo  Indonesia  di  Surabaya,  khusunya  untuk  laporan pertanggungjawaban pajak perusahaan?”
Kajian Pustaka Landasan Teori Pengertian Laporan Keuangan
Suatu perusahaan harus menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisiensi agar semua aktivitasnya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus  membuat  laporan  keuangan  secara  periodik  untuk  mencatat  semua  aktivitas  dan sumber  daya  yang  dimilikinya.  Laporan  keuangan  tersebut  diperlukan  perusahaan  untuk mengetahui  perkembangan  usahanya  dan  hasil  yang  dicapai.  Pada  akhirnya,  hasil  yang dicapai perusahaan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi hasil di masa yang akan datang sehingga perusahaan dapat mengambil langkah dan keputusan yang tepat. Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 01 (I. A. Indonesia, 2009) adalah sebagai berikut :
Laporan  keuangan  merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan  keuangan.  Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya, laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian dari laporan keuangan.
Laporan keuangan harus disajikan dengan wajar sebab laporan keuangan berfungsi sebagai  sarana  pengkomunikasian  informasi  keuangan  kepada  pihak  –  pihak  yang berkepentingan baik internal maupun eksternal perusahaan.

## Definisi Pajak
Banyak  para  ahli  bidang  pajak  yang  memberikan  pengertian  atau  definisi  yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian dari berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.
Berikut definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (Romi & Salam, 2017) , pajak adalah iuran  rakyat  kepada  kas  negara  (peralihan  kekayaan  dari  sektor  partikelir  kesektor pemerintah) berdasarkan Undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publik uitgaven).
Menurut Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 (perubahan ketiga atas Undang – undang Nomor 06 tahun 1983) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

## Jenis Pajak
Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya, sebagai berikut (Hendayana et al., 2021) :
1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan pembebanannya  tidak  dapat  dilimpahkan  kepada  pihak  lain,  contohnya  adalah  Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak  Tidak  Langsung  adalah  pajak  yang  pembebanannya  dapat  dilimpahkan  kepada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu  :
a. Pajak Subyektif adalah pajak yang penggenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).
b. Pajak Obyektif adalah pajak yang penggenaanya memperhatikan pada obyeknya, baik berupa  benda,  keadaan,  perbuatan  atau  peristiwa  yang  mengakibatkan  timbulnya kewajiban  membayar  pajak,  tanpa  memperhatikan  keadaan  pribadi  wajib  pajak, contohnya  adalah  Pajak  Pertambahan  Nilai  untuk  Barang  dan  Jasa  (PPN),  Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PPnBM).
3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai  rumah  tangga  negara,  contohnya  PPh,  PPN,  PPn  BM,  PBB  dan  Bea Materai.
b. Pajak  Daerah  adalah  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah  dan  digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Tanah,  Pajak  Reklame,  serta Pajak Hotel dan Restoran.

## Arti Pajak Penghasilan
Menurut Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 (perubahan ketiga atas Undang – undang Nomor 06 tahun 1983) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.
Pengertian pajak penghasilan menurut Markus adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, sedangkan penghasilan berarti setiap tambahan kemampuan ekonomis (dengan nama  dan  dalam  bentuk  apapun)  yang  diterima  atau  diperoleh,  baik  yang  berasal  dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk mengkonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan (Markus & Yujana, 2001) . Selanjutnya mengenai pengertian pajak penghasilan juga diberikan Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No. 46 (Aji et al., 2020) , sebagai berikut :
Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak.

## Pembukuan Dalam Perpajakan
Setiap perusahaan memerlukan sistem akuntansi agar dapat mengolah data keuangan menjadi  informasi  akuntansi  untuk  keperluan  perpajakan.  Dalam  mengolah  dan menyampaikan  data  informasi  kepada  pihak  lain  yang  memerlukan  informasi  keuangan untuk mengambil keputusan di kenal dengan pembukuan.
Menurut Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 (perubahan ketiga atas Undang – undang Nomor 06 tahun 1983) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, sebagai berikut (Jusup, 2011) :
1. Pembukuan  adalah  suatu  proses  pencatatan  yang  dilakukan  secara  teratur  untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
2. Pencatatan  adalah  pengumpulan  data  secara  teratur  tentang  peredaran  bruto  dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Dari uraian diatas dapat di simpulkan mengenai tujuan pembukuan dalam perpajakan adalah untuk menghitung pajak yang terhutang yang terdiri atas (Saputra, 2022) :
1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Pajak Expor
5. Pajak Daerah
6. Dan Sebagainya.

## Subyek Pajak Penghasilan
Masalah  utama  yang  perlu  diperhatikan  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  dan sebelum melakukan perhitungannnya, terlebih dahulu masyarakat sebagai wajib pajak harus mengetahui subyek pajak itu sendiri (Jaya, 2020) .
Subyek  Pajak  Penghasilan  menurut  Undang  –  undang  Nomor  36  tahun  2008 (perubahan  keempat  atas  Undang  –  undang  Nomor  07  tahun  1983)  tentang  Pajak Penghasilan, dijelaskan dalam pasal 2 yang terdiri dari:
1. Orang Pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Subyek Pajak dibedakan menjadi:
1. Subyek Pajak Dalam Negeri adalah:
a. Orang pribadi
b. Badan
2. Subyek Pajak Luar Negeri adalah:
3. Yang tidak termasuk Subyek Pajak adalah (Wijayanto, 2009) :
a. Kantor Perwakilan Negara Asing;
b. Pejabat  perwakilan  diplomatik,  dan  konsulat  atau  pejabat  –  pejabat  lain  dari  negara asing dan orang – orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama – sama mereka,
c. Organisasi – organisasi Internasional
d. Pejabat – pejabat perwakilan organisasi Internasional

## Obyek Pajak Penghasilan
Menurut Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 (perubahan keempat atas Undang – undang Nomor 07 tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan dijelaskan dalam pasal 4, sebagai berikut (R. Indonesia, 2008) :
Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah kekayaan

## Dasar hukum pengenaan Pajak PPh 21
Dasar Hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut (P. R. Indonesia, 2009):
1. Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 (perubahan ketiga atas Undang – undang Nomor 06  tahun  1983)  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  yang  disebut  UU KUP.
2. Undang  –  undang  Nomor  36  tahun  2008  (perubahan  keempat  atas  Undang  –  undang Nomor 07 tahun 1983) tentang Pajak Penghasilan yang disebut UU PPh.
3. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  254/PMK.03/2008  (perubahan  atas  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  138/PMK.03/2005)  tentang  Penetapan  Bagian  Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya, yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
4. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  252/PMK.03/2008  (perubahan  atas  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 57/PJ/2009 (perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  31/PJ/2009)  tentang  Pedoman  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

## Metode Penelitian Variabel Terikat (Y)
Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan  pada  PT.  Kent Transindo Indonesia.
Variabel Bebas (X)
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan PT. Kent Transindo Indonesia.

## Populasi, Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data
1 Populasi: laporan keuangan perusahaan mulai usaha berdiri sampai dengan sekarang.
2 Sampel: laporan keuangan perusahaan tahun 2010.
3 Teknik Pengumpulan Data: Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, Survey Pendahuluan

## Analisis Data
1. Analisis data
Digunakan analisis Teknik Deskriptif, Teknik Analisis, Teknik Komperatif.

## Hasil Penelitian

## Sejarah Singkat Perusahaan
PT. Kent Transindo Indonesia adalah perusahaan swasta yang didirikan pada tahun 2012,  bergerak  dibidang  jasa  pengiriman  barang  antar  pulau.  Perusahaan  ini  memegang peranan penting guna memberikan layanan bagi para pelanggan. Lokasi yang strategis karena terletak di Pusat Kota Surabaya sangat menguntungkan perusahaan baik dari segi ekonomi maupun bisnis.

## Permasalahan
Permasalahan  yang  terjadi  di  perusahaan  adalah  perusahaan  tidak  melakukan perhitungan  sesuai  dengan  aturan  Undang  –  undang  perpajakan  tentang  perhitungan  PPh Pasal 21 dan perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dihitungnya. Hal ini terjadi oleh karena kurangnya pemahaman atas peraturan.

## Sebab Masalah
1. Tunjangan makan yang diberikan pada karyawan pada bulan puasa yang diberikan dalam bentuk uang tunai, tidak dimasukkan sebagai penghasilan.
2. Penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi atas pembayaran pemasangan iklan dan sewa angkutan untuk pengiriman genset ke customer tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

## Akibat Masalah
Seperti diuraikan pada permasalahan bahwa masalah yang dihadapi oleh perusahaan adalah terkait perhitungan penggenaan pajak PPh Pasal 21 atas karyawan dan penghasilan yang diberikan kepada orang pribadi atas biaya operasional perusahaan yang tidak dihitung sesuai ketentuan perpajakan yang sebenarnya atau sesuai peraturan pelaksana berdasarkan Undang  –  undang  yang  berlaku  sehingga  akibatnya  beban  PPh  yang  ditanggung  menjadi rendah.

## Pemecahan Masalah
Dari rincian laporan daftar gaji pegawai PT. Kent Transindo Indonesia dan informasi tambahan yang diberikan, Diketahui terdapat tunjangan makan yang semestinya merupakan penghasilan yang juga obyek pajak dan dikenakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yaitu
dengan  cara  menambahkan  tunjangan  sebagai  penghasilan  bruto  sesuai  ketentuan perhitungan  &  pemotongan  PPh  Pasal  21  yang  berlaku  dan  menghitung  PPh  21  yang seharusnya  dipotong  saat  memberikan  penghasilan  ke  Orang  Pribadi  (dalam  hal  ini pembayaran iklan dan sewa angkutan).
Sebelumnya  penulis  akan  sedikit  memberikan  penjelasan  bahwa  yang  dimaksud penghasilan  bruto  menurut  Hadi  Poernomo  adalah  jumlah  penghasilan  yang  sebenarnya diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun atau THT/JHT selama masa perolehan penghasilan tersebut.
Berikut  ini  penulis  memberikan  gambaran  perhitungan  atas  PPh  Pasal  21  yang dikoreksi menurut pajak dengan PTKP yang berlaku saat perhitungan dilaksanakan, yaitu :
WP =  Rp.  15.840.000/tahun Istri =  Rp.    1.320.000/tahun Anak  (max 3) =  Rp.    1.320.000/tahun 1. Lina Gaji Setahun Rp.     84.200.000 THR Rp.       6.850.000 Tunjangan makan (25 x Rp. 10.000) Rp.          250.000 Penghasilan bruto setahun Rp.     91.300.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% Rp.       4.565.000 Penghasilan neto Rp.     86.735.000 PTKP (TK/-) Rp.     15.840.000 PKP Rp.     70.895.000 Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun 5% x Rp. 50.000.000 =   Rp.    2.500.000 15% x Rp. 20.895.000 =  Rp.    3.134.250 Rp.    5.634.250 2. Cicilia Gaji Setahun Rp.     29.500.000 THR Rp.       2.400.000 Tunjangan makan (25 x Rp. 10.000) Rp.          250.000 Penghasilan bruto setahun Rp.     32.150.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% Rp.       1.607.500 Penghasilan neto Rp.     30.542.500 PTKP (K/2) Rp.     15.840.000 PKP Rp.     14.702.500 Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun
5%   x Rp. 14.702.000 =   Rp.    735.100 3. Alex Gaji Setahun Rp.     71.400.000 THR Rp.       5.800.000 Tunjangan makan (25 x Rp. 10.000) Rp.          250.000 Penghasilan bruto setahun Rp.     77.450.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% Rp.       3.872.500 Penghasilan neto Rp.     73.577.500 PTKP (K/2) Rp.     19.800.000 PKP Rp.     53.777.500 Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun 5%   x Rp. 50.000.000 =   Rp.    2.500.000 15% x Rp.   3.777.000 =  Rp.       566.550 Rp.    3.066.550 4. Fandy Gaji Setahun Rp.     76.900.000 THR Rp.       6.250.000 Tunjangan makan (25 x Rp. 10.000) Rp.          250.000 Penghasilan bruto setahun Rp.     83.400.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% Rp.       4.170.000 Penghasilan neto Rp.     79.230.000 PTKP (K/2) Rp.     19.800.000 PKP Rp.     59.430.000 Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun 5%   x Rp. 50.000.000 =   Rp.    2.500.000 15% x Rp.   9.430.000 =  Rp.    1.414.500 Rp.    3.914.500 5. Andriyani Gaji Setahun Rp.     24.600.000 THR Rp.       2.000.000 Tunjangan makan (25 x Rp. 10.000) Rp.          250.000 Penghasilan bruto setahun Rp.     26.850.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% Rp.       1.342.500 Penghasilan neto Rp.     25.507.500 PTKP (K/2) Rp.     15.840.000 PKP Rp.       9.667.500

## Siska Yulia Weny
Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun
5%   x Rp.  9.667.000 =   Rp.    483.350 6. Yanto Gaji Setahun Rp.     20.600.000 THR Rp.       1.680.000 Tunjangan makan (25 x Rp. 10.000) Rp.          250.000 Penghasilan bruto setahun Rp.     22.530.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% Rp.       1.126.500 Penghasilan neto Rp.     21.403.500 PTKP (K/2) Rp.     19.800.000 PKP Rp.       1.603.500 Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun 5%   x Rp. 1.603.000 =   Rp.    80.150 7. Widada Gaji Setahun Rp.     28.200.000 THR Rp.       2.300.000 Tunjangan makan (25 x Rp. 10.000) Rp.          250.000 Penghasilan bruto setahun Rp.     30.750.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% Rp.       1.537.500 Penghasilan neto Rp.     29.212.500 PTKP (K/2) Rp.     19.800.000 PKP Rp.      9.412.500 Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun 5%   x Rp.  9.412.000 =   Rp.    470.600 8. Sardjono Gaji Setahun Rp.     14.700.000 THR Rp.       1.200.000 Tunjangan makan (25 x Rp. 10.000) Rp.          250.000 Penghasilan bruto setahun Rp.     16.150.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% Rp.         807.500 Penghasilan neto Rp.     15.342.500 Tidak kena pajak karena kurang dari PTKP (K/3) 9. Poniyadi Gaji Setahun Rp.     14.700.000 THR Rp.       1.200.000 Tunjangan makan (25 x Rp. 10.000) Rp.          250.000
Penghasilan bruto setahun Rp.     16.150.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% Rp.         807.500 Penghasilan neto Rp.     15.342.500 Tidak kena pajak karena kurang dari PTKP (K/1) 10. Amos Gaji Setahun Rp.     36.000.000 THR Rp.       3.000.000 Tunjangan makan (25 x Rp. 10.000) Rp.          250.000 Penghasilan bruto setahun Rp.     39.250.000 Dikurangi : Biaya Jabatan 5% Rp.       1.962.500 Penghasilan neto Rp.     37.287.500 PTKP (TK/-) Rp.     15.840.000 PKP Rp.     21.447.500 Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun 5%   x Rp.  21.447.000   =   Rp.    1.072.350 1. Koreksi Fiskal atas perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan
Tabel 1 Koreksi Fiskal atas perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tahun 2010 PT. Kent Transindo Indonesia No  Keterangan Sebelum koreksi Sesudah Koreksi Selisih Koreksi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lina Cicilia Alex Fandy Andriyani Yanto Widada Sardjono Poniyadi Amos Rp.     5.598.550 Rp.        723.250 Rp.     3.031.000 Rp.     3.878.800
Rp.        471.500 Rp.          68.300 Rp.        458.750
0
0 Rp.     1.060.500
Rp.     5.634.250 Rp.        735.100 Rp.     3.066.550 Rp.     3.914.500 Rp.        483.350
Rp.          80.150 Rp.        470.600
0
0
Rp.     1.072.350 Rp.            35.700 Rp.            11.850 Rp.            35.550
Rp.            35.700 Rp.            11.850 Rp.            11.850 Rp.            11.850
0 0 Rp.            11.850 Rp.   15.290.650 Rp.   15.456.850 Rp.          166.200
2. Koreksi Fiskal atas perhitungan PPh Pasal 21 ke Cholili Ilyas (OP) Diketahui : Pembayaran Iklan selama setahun sebesar Rp.  19.200.000
= Tarif pasal 17 x (50% x jumlah penghasilan)
= 5% x (50% x Rp  19.200.000)  =  Rp.  480.000
Note : Cholili Ilyas memiliki NPWP
3. Koreksi Fiskal atas perhitungan PPh Pasal 21 sewa angkutan ke OP
Tabel 2 Koreksi Fiskal atas perhitungan PPh Pasal 21 sewa angkutan Tahun 2010 PT. Kent Transindo Indonesia Bulan Penghasilan bruto (a) PPh 21 Terutang b = 5% x (50% x a) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Rp.                26.986.000 Rp.                17.250.000 Rp.                  9.850.000 Rp.                19.733.000
Rp.                 4.750.000 Rp.               19.164.000 Rp.                 9.615.000 Rp.               27.604.000 Rp.               15.263.500
Rp.               28.580.500 Rp.               22.440.000 Rp.               28.654.500 Rp.                      674.650 Rp.                      431.250 Rp.                      246.250 Rp.                      493.300
Rp.                      118.750 Rp.                      479.100 Rp.                      240.350 Rp.                      690.100
Rp.                      381.550 Rp.                      714.500 Rp.                      561.000 Rp.                      716.350 Jumlah Rp.             229.890.500 Rp.                   5.747.150 Note:
Dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas sewa angkutan, diketahui bahwa Penerima Penghasilan  (OP)  tidak  memiliki  NPWP.  Maka  secara  aturan  Undang  –  undang perpajakan PPh Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif pasal 17ayat (1) huruf a.
Sehingga jumlah yang harus dibayar  = 120% x Rp. 5.747.150 = Rp. 6.896.580
Berdasarkan rincian koreksi fiskal perhitungan PPh 21 diatas, maka di dapat dijumlah pajak yang harus disetor, sebagai berikut:
Perhitungan: PPh 21 sebelum dikoreksi Rp.     15.290.650 PPh 21 setelah dikoreksi Rp.     22.833.430 Jumlah Rp.       7.542.780
Untuk  tujuan  PPh  kurang  setor  yang  diakibatkan  fiskal  yang  berdasarkan akuntansi  perpajakan  maka  perusahaan  menurut  peraturan  perpajakan  tahun  2010, harus  menyetorkan  kekurangan  pembayaran  tersebut  dengan  menggunakan  SSP (Surat Setoran Pajak) atas kesalahan tersebut dan melaporkannya ke kantor pajak.
Dari hasil koreksi fiskal perhitungan PPh Pasal 21 diatas, maka penulis ingin memberikan informasi sebagai berikut:
1. Tambahan  penghasilan  yang  diberikan  kepada  karyawan  dari  tunjangan  uang makan saat bulan puasa, dibebankan pada karyawan.
2. Penghasilan yang diberikan kepada Orang Pribadi (pemasangan iklan dan sewa angkutan),  atas  pembayaran  kepada  mereka  tidak  mau  dipotong  PPh  Pasal  21 sehingga pembayaran PPh Pasal 21 dibebankan pada perusahaan. Dan perusahaan
dikenakan  tambahan  tarif  lebih  tinggi  sebesar  20%  dari  tarif  yang  diterapkan dikarenakan yang dipotong tidak memiliki NPWP.
3. Jurnal koreksi sebagai berikut:
a. Koreksi biaya konsumsi ke biaya gaji
Biaya Gaji Rp.    2.500.000 Biaya Konsumsi                          Rp.    2.500.000 b. Koreksi Hutang Pajak (PPh Pasal 21) Kas Rp.         166.200 Hutang Pajak (PPh Pasal 21) Rp.      166.200 c. Koreksi Biaya Pajak (PPh) Biaya Pajak (PPh) Rp.   7.376.580 Hutang Pajak (PPh Pasal 21) Rp.   7.376.580

## Kesimpulan
PT.  Kent  Transindo  Indonesia  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  Pasal  21  atas karyawan  dan  penghasilan  yang  dibayarkan  ke  Orang  Pribadi  (OP)  belum  tepat.  Hal  ini disebabkan karena perusahaan menghitung angka pajak penghasilan tidak berpedoman pada peraturan  perpajakan  yang  terkait,  akibatnya  hanya  dilakukan  perhitungan  penghasilan pokok saja sehingga laporan akuntansi pajak penghasilan tersebut cenderung rendah.

## BIBLIOGRAFI
Aji, A., Saleh, M., & Muliadi, M. (2020). Analisis Pengaruh Investasi Dan Upah Minimum Regionalterhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM) , 5 (3). Google Scholar.
Baridwan, Z. (1983). Intermediate accounting Google Scholar .
Hendayana, Y., Mulyadi, H., Reyta, F., & Halim, R. A. (2021). How Perception use of e- Filling Technology Enhance Knowledge of Indonesian Disability Taxpayers and Impact Tax  Compliance. Budapest  International  Research  and  Critics  Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol , 4 (2), 1687–1696. Google Scholar .
Indonesia, I. A. (2009). Pernyataan standar akuntansi keuangan. Jakarta: Salemba Empat Google Scholar .
Indonesia,  P.  R.  (2009).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007. Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Google Scholar .
Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasilan. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Google Scholar .
Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Louisz International. MEASUREMENT: Journal of the Accounting Study Program , 14 (1), 10–15 Google Scholar.
Jusup,  A.  H.  (2011).  Dasar-Dasar  Akuntansi,  Jilid  1,  Edisi  6. Yogyakarta:  STIE  YKPN Google Scholar .
Markus, M., & Yujana, L. H. (2001). Petunjuk Umum Perpajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Tebaru . Penerbit, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Google Scholar .
Romi,  K.,  &  Salam,  N.  E.  (2017). Strategi  komunikasi  kantor  pelayanan  pajak  pratama pekanbaru tampan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak di pekanbaru melalui sistem layanan pajak online E-Billing . Riau University Google Scholar .
Saputra, N. F. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pemenang Lelang Atas Risalah Lelang yang  Dibatalkan  Pengadilan  (Studi  Kasus  Putusan  NO.  31/PDT.  G/2015/PN.  JMB) . UNS (Sebelas Maret University) Google Scholar .
Wijayanto,  A.  (2009). Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  1/Pj/2009  Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 53/Pj/2008 Tentang Tata Cara
Pembayaran,  Pengecualian  Pembayaran  Dan  Pengelolaan  Administrasi  Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Yang Akan Bertolak Ke Luar Negeri Google Scholar .
Copyright holder: Siska Yulia Weny, M.Ak (2022)
First publication right: Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: