## PERSPEKTIF TEORITIS MODEL REKRUTMEN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK
Soetomo *

## Abstrak
Rekrutmen perempuan di bidang politik menjadi fokus menarik dalam kajian-kajian  politik  ketika  penyediaan  kuota  30  persen  perempuan  dalam UU  Pemilu  kita,  sementara  kenyataannya  bahwa  berbagai  kendala  dalam memenuhi  kuota  tersebut  terjadi  di  masyarakat  karena  faktor  kepentingan politik  dan  kemampuan  perempuan  itu  sendiri  di  bidang  politik.  Sejauh  ini berbagai teori mencoba mengungkapkan partisipasi politik dengan konotasi obyek  adalah  pada  ruang  gerak  laki-laki,  akan  tetapi  pada  dasarnya konotasi  itu  salah  karena  partisipasi  dan  rekrutmen  politik  dimaksud  juga adalah  pada  ruang  gerak  perempuan.  Kajian  ini  mencoba  menggunakan alat  teoritis  itu  untuk  menguak  ruang  rekrutmen  perempuan  di  bidang politik.
Kata Kunci : Rekruitment perempuan dan politik

## 1 Pendahuluan
Rekrutmen  perempuan  di  bidang  politik  adalah  proses  pengisian jabatan-jabatan  politik  oleh  perempuan  dalam  sebuah  negara,  agar  sistem politik  dapat  memfungsikan  perempuan  dengan  sebaik-baiknya,  guna memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  kepada  masyarakat  (Gaffar, 1999:155).  Rekrutmen  perempuan  di  bidang  politik  adalah  suatu  proses seleksi atau rekrutmen perempuan sebagai anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Studi  rekrutmen  perempuan  di  bidang  politik  adalah  menyelidiki  proses melalui mana seseorang perempuan atau kelompok dilibatkan dalam peranan politik  secara  aktif.  Atas  dasar  definisi  inilah  studi  tentang    rekrutmen perempuan di bidang politik senantiasa dikaitkan dengan analisis tentang elit politik perempuan.
* Dr. H. Soetomo, M.Si. adalah Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Elit  politik  perempuan  terdiri  dari  kaum  elit  perempuan,  kelompok- kelompok  khusus atau klas-klas sosial  dalam  masyarakat, dan dalam tangan mereka  terpusatkan  kekuasaan  politik.  Eksistensi  mereka  bukanlah  suatu kebetulan  saja,  akan  tetapi  merupakan  pengakuan  dari  berbagai  kekuatan dalam  masyarakat  yang  menciptakan  beberapa  bentuk  stratifikasi  sosial. Stratifikasi  sosial  tersebut  dapat  didasarkan  atas;  pembagian  ekonomi, hirarkhi religius, diferensiasi status, pembagian etnis dan sebagainya. Dalam kenyataannya di negara-negara industri modern maupun negara berkembang, terbentuknya  stratifikasi  sosial  bisa  merupakan  kombinasi  dari  semua  hal tersebut, akan tetapi yang jelas nampak adalah adanya masyarakat terbagi ke dalam  kategori  masyarakat klas atas, klas menengah, dan  klas bawah (Rush & Althoff,  1997:233).
Elit  politik  ini  menurut  Mosca  merupakan  minoritas  kecil  yang memiliki  posisi  dominan  atas  mayoritas,  disebabkan  mereka  mempunyai kemapanan  atau  keunggulan  organisasi  dan  keistimewaan  individu, meskipun  tidak  semua  keistimewaan  yang  mereka  miliki  tersebut  karena mereka  memiliki  kelebihan  atau  kemampuan,  akan  tetapi  karena  mereka mempunyai  karakteristik  yang  dihargai  oleh  masyarakat.  Kelompok minoritas  ini  oleh  Mosca  disebut  sebagai  klas  berkuasa (rulling  class), sedangkan  Pareto  menyebutnya  sebagai  elit    politik  (Rush  &  Althoff, 1997:234).
Komposisi  klas  berkuasa  atau  elit  politik  perempuan  dapat  berubah pada  suatu  periode  waktu,  yaitu  melalui  perekrutan  anggota-anggota perempuan dari non-elite, atau dengan jalan melaksanakan pembentukan elit perempuan tandingan, suatu proses yang oleh Pareto disebut sebagai bentuk “sirkulasi  elit”.  Perubahan  komposisi  dapat  juga  terjadi  akibat  adanya revolusi  dalam  satu  masyarakat,  yang  mengakibatkan  adanya  banyak perubahan  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat.  Dalam  konteks  inilah klas  menengah  dapat  saja  berubah  menjadi  bagian  dari  klas  berkuasa  atau elit politik (Rush & Althoff, 1997:235).

## 2 Fungsi Rekrutmen Perempuan Di Bidang Politik
Fungsi  rekrutmen    menurut  Czudnowski  adalah  sebagai  hubungan kritis antara pemerintah  dan masyarakat (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby,  1975a:161),  sementara  itu  menurut    Haryatmoko  fungsi  rekrumen politik  adalah  sebagai  artikulasi  kepentingan  dan  agregasi  kepentingan (awasiparlemen.org©2003).
Dalam pandangan Czudnowski, kalau dihubungkan dengan rekrutmen perempuan  di  bidang  politik  pada  dasarnya  adalah  proses  di  mana  seorang perempuan  diberikan  kesempatan  terlibatkan  secara  aktif  untuk  mengambil peranan politik. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen perempuan di bidang politik  jelas-jelas  merupakan  suatu  hubungan  antara masyarakat  dan  sistem politik,  dan  sekaligus  menempatkan  struktur  hubungan  antara  pemerintah dan  masyarakat.  Hubungan  ini  menggambarkan  tiga  dilema  utama,  yang dihasilkan dari kesamaan karakter dari sistem politik, yaitu:
1. Suatu  tingkatan  jabatan  politik  maupun  jabatan  administratif memerlukan  kontinuitas  institusional,  akan  tetapi  kontinuitas  itu  sendiri mengimplikasikan  suatu  perubahan  dari  pemegang  kekuasaan  terhadap kepentingan perempuan.
2. Pembuatan  kebijakan  bertujuan  pada  relevansi,  konsistensi,  dan efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  akan  tetapi  masyarakat menggambarkan  hasil  suatu  kebijakan  adalah  untuk  menjamin kelangsungan  sosial,  ekonomi,  dan  perubahan  budaya  yang  memihak kepada kepentingan perempuan.
3. Pemerintahan senantiasa didasarkan pada otoritas, akan tetapi penetapan otoritas  adalah  subyek  untuk  melegitimasi  melalui  tanggapan  dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:165).
Dengan  memberikan  kesempatan  secara  aktif  seorang  perempuan untuk  mewakili  kelompoknya  mengambil  peranan  politik  (mengambil jabatan-jabatan  politik  dan  administratif),  maka  persoalan  pada  masing- masing  dilema  tersebut  di  atas  akan  dapat  dipecahkan  pada  waktu  tertentu yang  tergantung  sampai  seberapa  besar  dalam  bentuk-bentuk  umum  dari rekrutmen perempuan di bidang politik. Jadi rekrutmen perempuan di bidang politik  adalah  suatu  hubungan  kritis  antara  pemerintah  dan  masyarakat, karena  hal  tersebut  dapat  menjalankan  fungsi  dari  “penetapan  sistem”  dan dimaksudkan  sebagai  suatu  saluran  utama  untuk  suatu  perubahan  yang diinginkan terhadap kepentingan perempuan.
Artikulasi  kepentingan  perempuan  adalah  suatu  proses  peng- input -an berbagai  kebutuhan,  tuntutan,  dan  kepentingan  perempuan  melalui  wakil- wakil  kelompok  perempuan  yang  masuk  dalam  lembaga  legislatif,  agar kepentingan,  tuntutan,  dan  kebutuhan  kelompoknya  dapat  terwakili  dan terlindungi  dalam  kebijakan  pemerintah,  sebab  kebijakan  pemerintah  dapat
bersifat  menolong  (memihak  kepentingan)  masyarakat  dan  bisa  pula menyulitkan  (tidak  memihak  kepentingan)  masyarakat.   Oleh  karena  itu, rekrutmen perempuan  di bidang politik pada dasarnya adalah  menempatkan wakil  perempuan  dari  suatu  kelompok  dalam  jabatan-jabatan  politik  untuk berjuang  mengangkat  kepentingan  dan  tuntutan  kelompoknya,  agar  dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan negara.
Wakil  kelompok  yang  mungkin  gagal  dalam  melindungi  kepentingan kelompoknya  akan  dianggap  menggabungkan  kepentingan  kelompok, dengan  demikian  keputusan  atau  kebijakan  tersebut  dianggap  merugikan kepentingan kelompoknya (awasiparlemen.org ©2003).
Agregasi  kepentingan  perempuan  merupakan  cara  bagaimana tuntutan-tuntutan  yang  dilancarkan  oleh  kelompok-kelompok  perempuan yang  berbeda  dapat  disalurkan  menjadi  alternatif-alternatif  kebijakan pemerintah.  Agregasi  kepentingan  perempuan  dijalankan  dalam  sistem politik yang  memperbolehkan persaingan politik secara sehat dan transparan untuk  menjalankan  fungsi  organisasi  (pemerintahan)  dan  berbagai  jabatan sesuai kebutuhan.
Jadi  agregasi  kepentingan  perempuan  adalah  suatu  proses  rekrutmen perempuan  di  bidang  politik  yang  dapat  dipertanggung-jawabkan keterwakilannya,  disamping  kualitas,  dan  kemauan  politik  untuk  selalu menempatkan  kepentingan  konstituen,  masyarakat,  dan  negara  secara keseluruhan.
Dalam  masyarakat  demokratis,  agregasi  kepentingan  dapat  berjalan dimana partai politik dapat menawarkan program politik dan menyampaikan usul-usul  pada  badan  legislatif  tentang  calon-calon  yang  diajukan  untuk mengambil jabatan-jabatan pemerintahan, sehingga akan mengadakan tawar- menawar  ( bargaining )  pemenuhan  kepentingan  mereka  kalau  kelompok kepentingan  tersebut  mendukung  calon-calon  yang  telah  diajukan  tersebut (awasiparlemen.org ©2003).

## 3 Sistem Rekrutmen Perempuan Di Bidang Politik
Suatu  sistem  rekrutmen  perempuan  di  bidang  politik  jarang ditemukan,  sebaliknya  pada  umumnya  setiap  negara  atau  masyarakat memiliki  cara-cara  khusus  tentang  sistem  perekrutan  perempuan  di  bidang politik bahkan  kadangkala  memiliki  keragaman  yang tiada terbatas. Namun secara umum, ada dua cara khusus berupa seleksi pemilihan melalui “ujian”
serta  “latihan”.  Kedua  cara  ini,  tentu  saja  juga  memiliki  banyak  sekali keragaman    dan  banyak  sekali  diantaranya  mempunyai  implikasi  penting bagi perekrutan politik. Selain itu, dapat dikemukakan beberapa metode lain yang  kadang-kadang  digunakan  dan  dalam  beberapa  hal  masih  dianggap penting dalam berbagai sistem politik.
Salah  satu  metode  tertua  yang  dipergunakan  untuk  memperkokoh kedudukan pemimpin-pemimpin perempuan di bidang politik adalah dengan penyortiran  atau    penarikan  undian.  Secara  umum,  metode  ini  digunakan Yunani  kuno.  Suatu  metode  yang  sama,  yang  dibuat  untuk  mencegah dominasi jabatan dari posisi-posisi berkuasa oleh orang (khususnya laki-laki, pada saat itu) atau kelompok  individu tertentu adalah  dengan  menggunakan sistem giliran atau rotasi . Sistem “pilih kasih” yang dipraktekkan di Amerika Serikat  pada  hakikatnya  adalah  suatu  sistem  perekrutan  bergilir  atau rotasi. Sejumlah  negara  lain  mempunyai  ketentuan-ketentuan  konstitusional,  yang dibuat untuk menjamin kadar rotasi personil eksekutif. Seperti, presiden dan wakil  presiden  Dewan  Federal  Swiss  memangku  jabatan  hanya  untuk setahun  dan  tidak  boleh  langsung  dipilih  kembali  untuk  masa  jabatan berikutnya.  Demikian  pula  amandemen  ke  24  terhadap  Konstitusi  Amerika Serikat  menentukan,  bahwa  tidak  seorang  presiden  pun  boleh  dipilih  lebih dari dua masa jabatan (Rush & Althoff, 1997:187).
Suatu  metode  perekrutan  lain  yang  sudah  berjalan  lama,  yang  umum terdapat  pada  banyak  sistem  politik  (tanpa  kecuali  dengan  melibatkan perempuan)  adalah  “perebutan  kekuasaan”  dengan  jalan  menggunakan  atau mengancamkan  kekerasan.  Penggulingan  dengan  kekerasan  suatu  rejim politik,  apakah  hal  itu  berlangsung  dengan coup  d’etat ,  revolusi,  intervensi militer  dari  luar,  pembunuhan  atau  kerusuhan  rakyat,  acap  kali  dijadikan sarana  untuk  mengefektifkan  perubahan  radikal  pada  personil  di  tingkat lebih  tinggi  dalam  partisipasi  politiknya.  Akibat  yang  paling  langsung  dan nyata dari metode-metode sedemikian itu adalah penggantian para pemegang jabatan  politik.  Akan  tetapi  perubahan-perubahan  dalam  personil  birokrasi biasanya  menimbulkan  hasil  lebih  lambat,  terutama  bila  berlangsung  dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju (Rush & Althoff, 1997:188).
Selain  cara-cara  perekrutan  yang  biasanya  diasosiasikan  dengan perubahan-perubahan  personil  yang  ekstensif,  terdapat  juga  cara  lain  yang lebih  sering  diasosiasikan  dengan  perekrutan  yang  berkesinambungan  dari tipe  personil  yang  sama.  Salah  satu  alat  sedemikian  ini  adalah  cara patronage, yaitu  suatu  sistem  yang  tetap  penting  sampai  sekarang  terutama
Perspektif Teoritis Model Rekrutmen Perempuan di Bidang Politik  (Soetomo) 183
di  banyak  negara  berkembang. Patronage merupakan  bagian  dari  suatu sistem  penyuapan  dan  sistem  korupsi  yang  rumit,  yang  merasuki  banyak bidang  kehidupan  masyarakat. Sistem  ini sebagian  merupakan  metode  yang cukup  mapan  untuk  mempengaruhi  pelaksanaan  kekuasaan  politik  melalui pelbagai  taraf  pengontrolan  terhadap  hasil-hasil  dari  pemilihan  umum,  dan merupakan  dukungan  dalam  perlemen  yang  berlangsung  diantara  beberapa pemilihan  umum.  Dan  sebagian  lagi  merupakan  sarana  bagi  perekrutan politik,  karena  untuk  masuk  menjadi  anggota  parlemen  dan  dinas  sipil embrionik,  hampir  selalu  dapat  dipastikan  harus  melalui  sistem patronage (Rush & Althoff, 1997:188).
Berbeda  dengan  sistem patronage ,  akan  tetapi  juga  cenderung  untuk mengekalkan  tipe-tipe  personil  tertentu,  ada  lagi  satu  alat  perekrutan  yang jelas  dapat  disebutkan  sebagai  mampu  memunculkan  “pemimpin-pemimpin alamiah”.
Di  masa  lampau  peristiwa  sedemikian  ini  lebih  merupakan pembenaran  kasar  terhadap  kekuasaan  aristokratis  yang  didominasi  oleh laki-laki.  Dan  hal  ini  tetap  merupakan  suatu  faktor  kontekstual  yang  vital dari  sebagian  besar  sistem-sistem  politik.  Jadi  walaupun  sekarang  dapat dikemukakan  bahwa  pemimpin  partai,  semisal  pemimpin  konservatif  di Inggris  sudah  tidak  timbul  lagi  sejak  adanya  pemilihan  oleh  suara anggota- anggota perlemen konservatif, sistem politiknya tetap memaksakan sejumlah pembatasan  kontekstual  dengan  cara  mengurangi  jumlah  pemimpin- pemimpin  konservatif  potensial  dari  mana  pilihan  tersebut  dimunculkan. Dengan  kata  lain,  terlepas  sama  sekali  dari  konvensi  bahwa  seseorang  itu secara  normal  harus  menjadi  anggota  perlemen,  seorang  pemimpin konservatif  juga  harus  memperlihatkan  berbagai  kemampuan  yang memungkinkan  dirinya  memenuhi  tuntutan-tuntutan  yang  diajukan  oleh suatu  sistem  pemerintahan  perlementer  dan  kampanye  pemilihan  yang efektif,  kemampuan  yang  menandingi  tuntutan-tuntutan  perdebatan parlementer,  kemampuan  untuk  memikul  macam-macam  tanggung  jawab kepada jabatan yang tinggi dan sebagainya (Rush & Althoff, 1997:189-190).
Suatu  metode  yang  lebih  terbatas  dimana  pemimpin-pemimpin  yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin perempuan tertentu  adalah  dengan  jalan  “Koopsi”    atau  pemilihan  anggota-anggota perempuan baru.
Secara  tepat  “Koopsi” (co-option) itu  meliputi  pemilihan  seorang perempuan ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada, meski hal
itu  hampir  umum  terdapat  dalam  lembaga-lembaga  politik  seperti  Dewan Kota  di  Inggris  dan  Wales  (baik  lewat  pemilihan  anggota  dewan  yang bertugas menyusun perundang-undangan kota maupun sebagai sarana untuk memperbesar  panitia).  Namun  demikian,  suatu  proses  yang  ada  pada dasarnya  sama  merupakan  dasar  bagi  perekrutan  untuk  Kabinet  Amerika Serikat  dan  Kabinet  Inggris.  Kabinet  Presiden  tidaklah  dipilih  dari  anggota legislatif,  tetapi  dari  mana  saja  ia  bisa  memperoleh  personil  yang  sesuai. Demikianlah  seorang  presiden  boleh  merekrut  usahawan  dan  industrialis terkenal,  para  akademisi,  dan  ahli-ahli  hukum,  juga  boleh  mengangkat politisi terkenal dalam kabinetnya. Lebih jarang lagi terjadi, seorang Perdana Menteri  Inggris  dapat  mengangkat  “orang  luar”  ke  dalam  kabinetnya  atau untuk suatu jabatan di luar kabinet (Rush & Althoff, 1997:192).
Suatu  pemilihan  dapat  dinyatakan  sebagai  sarana  untuk  memilih diantara dua alternatif atau lebih, dengan jalan pemberian suara, akan tetapi disadari  adanya  keanekaragaman  yang  tiada  terbatas  pada  sistem-sistem pemilihan.  Sistem-sistem  tersebut  dapat  berbeda,  sejauh  hal  ini  mengenai pemilihan  para  pemegang  jabatan,  yaitu  berkenaan  siapa  yang  dipilih.  Oleh siapa  dan  bagaimana  cara  memilihnya.  Dengan  demikian  pemilihan- pemilihan  dapat  digunakan  untuk  memilih  para  eksekutif  maupun  legislatif perempuan.
Hak untuk ikut serta dalam pemilihan  dapat dibatasi pada  taraf yang berbeda-beda  dan  metode khusus yang digunakan untuk  memberikan suara serta menghitung suara itu mengalami  keserba-ragaman  yang banyak sekali (Rae, 1967:111).
Beberapa  pemilihan  yang  dapat  dilukiskan  sebagai  bentuk  “tidak langsung”,  yaitu  para  pemilih  memberikan  suaranya  untuk  satu  kelompok individu perempuan yang kemudian merupakan satu badan pemilih presiden dan wakil presiden (electoral college), yang seterusnya memimpin pemilihan yang  kedua  untuk  menentukan  siapa  yang  akan  memegang  jabatan  yang dipertaruhkan.  Secara  teknis,  hal  ini  merupakan  metode  yang  digunakan untuk  memilih  presiden  di  beberapa  negara  maju  dan  negara  berkembang (Rae, 1967:114).
Bentuk  “pemilihan  langsung”  terhadap  pemegang  jabatan  adalah dilakukan  secara  terbuka  oleh  para  pemilih,  walaupun  pilihan  dari  para pemilih  tadi  mungkin  dibatasi  oleh  kualifikasi-kualifikasi  hukum  yang ditetapkan  bagi  para  pemegang  jabatan  politik  dan  oleh  metode-metode dengan mana partai-partai politik melakukan seleksi sederhana terhadap para
calon  atau  kandidat  mereka.  Dalam  beberapa  hal,  kualifikasi  hukum  bagi para  pemegang  jabatan  ternyata  minimal;  yaitu  hanya  menuntut,  bahwa mereka itu harus orang dewasa, warganegara dari negara yang bersangkutan, waras dan sebagainya; akan tetapi pada peristiwa-peristiwa lainnya mungkin bersifat  lebih  terbatas.  Presiden  Amerika  Serikat  harus  dilahirkan  sebagai warganegara  dari  negara  itu,  paling  muda  harus  berusia  tigapuluh  lima tahun, dan berdiam  di  Amerika Serikat selama  empatbelas tahun. Demikian juga  para  senator  Amerika  Serikat  juga  harus  menjadi  warganegara (walaupun  bukan  kelahiran  asli),  paling  sedikit  dia  harus  berusia  tigapuluh tahun dan berdiam di negara bagian yang diwakilinya (Rae, 1967:116).
Hak pilih orang dewasa yang universal merupakan dasar paling umum bagi  pemberian  suara  pemilih.  Akan  tetapi  hal  ini  biasanya  dibatasi  oleh faktor-faktor  seperti  kewarganegaraan,  kesehatan  jiwa,  dan  catatan kejahatan.  Dalam  beberapa  sistem  politik,  pembatasan  seperti  itu  dilakukan lebih luas lagi, dan mencakup kriteria lain, seperti mulek huruf, syarat-syarat pemukiman,  dan  juga  kualifikasi  kekayaan.  Di  masa  lampau  beberapa batasan  tadi  sangat  keras  sifatnya,  karena  itu  kelompok  pemilih  hanya merupakan  bagian  minoritas  dari  rakyat.  Dalam  beberapa  hal  pembatasan hak  pilih  didasarkan  pada  argumen tentang  sejauh  mana  para  anggota kelompok pemilih harus merupakan orang-orang yang “bertanggung jawab”, atau  sejauh  mana  mereka  sanggup  “membuat  keputusan  rasional”  dalam pelaksanaan  pemberian  suara.  Jadi  menekankan  masalah  milik  kelompok yang  belakangan  ini  sebagai  suatu privilege yang  meliputi  kewajiban maupun haknya (Rush & Althoff, 1997:196).
Pembatasan-pembatasan  atas  hak  pilih  kiranya  mempunyai  pengaruh yang penting pada tingkah-laku voting , dan karena itu juga terhadap pribadi yang  akan  dipilih  untuk  menduduki  jabatan  politik.  Khususnya  kejadian seperti  ini  berlaku  dimana  pembatasan-pembatasan  diterapkan  terhadap bagian-bagian  tertentu  dari  rakyat,  yang  mungkin  tetap  tidak  terwakili, ataupun  paling  sedikitnya  hanya  sebagian  saja  yang  diberi  hak  bersuara. Perluasan  seksional  hak  pilih  tadi  dapat  dihubungkan  dengan  polarisasi berikutnya  dari  tingkah  laku  pemilih,  dimana  partai-partai  timbul  secara khusus untuk  mewakili bagian-bagian  dari rakyat. Di banyak negara Eropa, timbulnya  partai-partai  yang  berusaha  mewakili  dan  memobilisir  klas-klas pekerja  telah  mengakibatkan  golongan  yang  berlakangan  ini  memperoleh jaminan  perwakilan  legislatif  yang  jauh  lebih  besar  daripada  di  Amerika Serikat,  dimana  tidak  terdapat  partai  klas  pekerja  yang  giat  (Michels, 1984:96).
Pembatasan  atas  hak  pilih,  secara  historis  penting  dalam  membantu menjelaskan  persekutuan-persekutuan  partai  dan  polarisasi  elektoral    dan dampaknya  pun  berbeda  dengan  dampak  cara voting .  Sistem-sistem pemilihan  yang  didasarkan  atas  “pluralitas  sederhana”  terlalu  membesar- besarkan  perbandingan  kursi  yang  diperoleh  partai  yang  menang  dalam badan legislatif, sehubungan dengan suara dukungan yang diberikan dengan akibat  timbulnya  kerugian  di  pihak  lawannya,  terutama  pada  partai-partai ketiga  atau  partai-partai  kecil  lainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  negara terbagi  dalam  distrik-distrik pemilihan anggota tunggal, dalam  distrik  mana calon  dengan  suara  terbanyak  bisa  menang  dan  dia  tidak  memerlukan mayoritas  mutlak,  dia  bisa  menang  dengan  satu  suara  atau  dengan  sepuluh ribu suara dan hasilnya pun sama. Karena keseimbangan antara kedua partai utama itu hampir sama, juga karena pemilih biasanya tersebar merata ke arah yang  sama  di  seluruh  negara,  maka  hasil  dari  sejumlah  distrik  pemilihan yang penting ditentukan oleh suara-suara yang relatif sedikit, sehingga partai yang  memenangkan pemilihan umum akan  memperoleh perbandingan kursi yang  lebih  tinggi  dari  suara  yang  dipungut  di  seluruh  negara  (Michels, 1984:99).
Di  banyak  negara  lainnya,  koalisi-koalisi  merupakan  norma    dan kemungkinan  berlangsungnya  sering  diberi  fasilitas  dengan  adanya  sistem- sistem  pemilihan  yang  didasarkan  pada  perwakilan  yang  proporsional sebanding.  Keanekaragaman  tipe  dari  perwakilan  yang  proporsional  itu banyak  sekali  dan  setiap  tipe  diasosiasikan  dengan  hasil-hasil  khusus. Beberapa  tipe  menguntungkan  partai-partai  besar,  beberapa  lagi menguntungkan  partai  kecil,  yang  lain  menguntungkan  partai-partai  yang terorganisir  dengan  baik  dan  sebagainya.  Akan  tetapi  masing-masing berusaha  untuk  berbagi  secara  adil  kursi  dalam  badan  legislatif,  sesuai dengan  dukungan  yang  diperoleh  partai  pada  suatu  pemilihan.  Hal  ini berarti,  lebih  sukar  bagi  suatu  partai  untuk  memperoleh  suatu  mayoritas mutlak dalam badan legislatif (Michels, 1984:103).

## 4 Konsep Dan Model Rekrutmen Perempuan Di Bidang Politik 4.1 Konsep Rekrutmen
Beberapa  studi  telah  menjadikan  rekrutmen  perempuan  di  bidang politik  menjadi  fokus  sentral  kajian.  Hipotesis  rekrutmen  dan  pendasaran interpretasi  seringkali  merupakan  garis  penghubung  dari  analisis  pada  studi elit  politik  perempuan  yang  mencakup  batasan  yang  meluas  terhadap
persoalan  yang  lain.  Kepentingan  dalam  siapa  perempuan  yang  dipilih merupakan pertanyaan sebelum pada bagaimana dia dipilih. Pertanyaan juga menyinggung pada profil sosial dan demografi dari politisi perempuan lebih mudah  terjawab  dibanding  pada  usaha  untuk  merekonstruksi  suatu  proses yang  mencakup  situasi  masa  lalu,  motivasi,  sikap,  dan  perilaku.  Perhatian implisit  ataupun  eksplisit  rekrutmen  dapat  ditemukan  dalam  studi-studi mengenai    perilaku  elit  politik  perempuan  dalam  pembuatan  keputusan institusi  pada  tingkatan  pemerintah  yang  berbeda,  konsep  tentang kepemimpinan, analisis terhadap struktur dan fungsi partai, serta kualifikasi kandidat  (Czudnowski,  dalam  Greenstein  &  Polsby,  1975a:160).  Konsep rekrutmen  pada  bahasan  ini  lebih  difokukan  pada  kajian  tentang  analisis kualifikasi kandidat perempuan dan fungsi partai.
Konsep ideal rekrutmen perempuan di bidang politik menurut Almond digambarkan  sebagai  kegiatan  “merekrut  anggota-anggota  perempuan  dari masyarakat dan dari subkultur  khusus –  komunitas keagamaan, status, klas, komunitas  etnik,  dan  yang  serupa  –  dan  melibatkan  mereka  pada  peranan khusus  dari  sistem  politik,  melatih  mereka  dalam  kemampuan  yang  tepat, memberikan  mereka  peta,  nilai,  pengharapan,  dan  pengaruh-pengaruh kognitif politik” (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:161).
Dalam  pandangan  Almond  rekrutmen  perempuan  di  bidang  politik seharusnya  dapat mewadahi semua kepentingan politik  dari  kelompok  yang diwakilinya.  Oleh  sebab  itu  kualifikasi  rekrutmen  perempuan  ditentukan oleh  latar  belakang  pribadi,  profesi,  pendidikan,  kemampuan,  pengalaman politik  dan  kedekatan  atau  basis  dukungan  yang  dimiliki.  Terutama kualifikasi  pendidikan  menjadi  dasar  dominan  untuk  rekrutmen  jabatan administratif (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:162).
Max  Weber,  sebagaimana  dikutip  oleh  Edinger  menjelaskan  bahwa rekrutmen  perempuan  di  bidang  politik  berkaitan  erat  sebagai  profesi seseorang. Oleh sebab itu kualifikasi rekrutmen seharusnya didasarkan pada kemampuannya  secara  kontinyu.  Weber  menolak  rekrutmen  hanya  sebagai pemenuhan  tujuan  pribadi.  Menurutnya,  yang  terakhir  disebut  sebagai “hidup dari politik”,  mereka yang hidup dari politik  menampakkan perilaku politik yang  lebih  mengedepankan penghargaan yang diterimanya, sehingga kalkulasi  politik  yang  diperoleh  seringkali  diukur  dengan  keuntungan pribadi.  Semestinya  rekrutmen  dapat  menghasilkan  komitmen  pribadi  yang disebutnya  sebagai  “hidup  untuk  politik”.  Inilah    menurut  Weber  yang disebut  dengan  profesional  politik,  yaitu  mereka  yang  aktif  atau full-time
secara  kontinu,  terlepas  dari  tipe  penghargaan  yang  dia  harapkan  atau diterimanya (Edinger, (ed.), 1971:158).
Sementara  itu,  menurut  Sartori  (1967),  profesionalisasi  tidak  hanya melibatkan  aktivitas full-time dan  kehidupan  “untuk  politik”.  Perbedaan kritisnya adalah antara siapa melakukan dan siapa pula yang tidak memiliki alternatif  pekerjaan  secara  aktual  dan  potensial.  Sartori  menganggap  siapa yang  masih  memiliki  sedikitnya  alternatif  pekerjaan  potensial  dapat  disebut sebagai  profesional  politik  (Czudnowski,  dalam  Greenstein  &  Polsby, 1975a:163).
Wilson  (1962)    menjelaskan  bahwa  konsep  amatir  mendasarkan penghargaan  instrinsik  dalam  politik:  ketentuan  dalam  kebijakan  publik berdasarkan  prinsip,  karena  bertentangan  pada  penghargaan  ekstrinsik terhadap  kekuatan  profesional,  pendapatan,  status,  dan  kesenangan permainan. Profesional memahami politik dalam hal kemenangan pemilihan atau  dalam  hal  kepentingan  partai,  konsepsi  yang  biasanya  melibatkan pembuatan  kompromi  dan  minat  pada  kepentingan  khusus.  Amatir memahami  politik  dalam  hal  persoalan  non  substantif  atau  prosedural. Profesional  bekerja  dalam  organisasi  partai  besar;  amatir  mendasarkan dalam klub-klub (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:163-164).
Perbedaan  antara  amatir  dan  profesional  telah  menunjukkan bahwa  kriteria dasar dari perbedaan  menunjuk pada salah satu dari sindrom motivasional  atau  pada  karakteristik  dari  keterlibatan  perilaku  (aktivitas berkelanjutan  atau  petugas full-time ).  Hanya  saja  definisi  Sartori  mengenai profesionalisasi  sebagai  suatu  pekerjaan  “tidak  bertitik  balik”  telah dihubungkan baik pada variabel motivasi dan perilaku. Tapi, aplikasi hal ini dibatasi  pada  partai  yang  telah  terorganisasi  dengan  baik  dan  tersentral mengenai  pembagian  pekerjaan  dan  subkultur  lainnya  dalam  sistem  dengan kultur  politik  yang  telah  mapan.  Tapi,  “tidak  bertitik  balik”  hanyalah  suatu kasus  khusus  dalam  batasan  kemungkinan  hubungan  antara  keterlibatan motivasi  dan  perilaku.  Pengujian  terhadap  hubungan  ini  akan  memberikan beberapa  pedoman  yang  berguna  untuk  memilih  kriteria  bagi  definisi operasional dari kegiatan rekrutmen (Hofstettr, 1971:49).
Konsep  tersebut  seperti  motivasi  bertujuan  dan  tak  bertujuan  adalah kategori  dasar  dari  sejumlah  perbedaan  dan  orientasi  tujuan  yang  dapat dipertimbangkan dalam intensitas mereka. Selanjutnya, intensitas publik dan orientasi pribadi satu sama lain saling tidak terikat; seseorang dapat memiliki “perasaan”  yang  kuat  mengenai  persoalan  khusus  tapi  hanya  memiliki
motivasi  yang  lemah  untuk  berpartisipasi  dalam  usaha  kelompok  untuk melakukan  sesuatu  mengenai  hal  itu,  karena  partisipasi  melibatkan  biaya. Ketika biaya rendah, orientasi pribadi kurang intensif yang akan cukup untuk memotivasi  partisipasi  dalam  masyarakat  atau  persoalan  politik.  Pada  saat tingkat biaya tinggi  kebutuhan  intensitas  motivasi  juga akan mencapai pada tingkat  yang  tertinggi.  Akan  terdapat  sedikit  orang  yang  mampu “membayar” kesempatan biaya yang tinggi  dan  jumlah  motivasi yang  mana dapat  mencapai  tingkat  intensitas  yang  diperlukan  untuk  melanjutkan seluruh  kemungkinan  alternatif  penggunaan  dari  sumber  yang  akan dikurangkan  pada  sejumlah  kecil  kebutuhan  pokok  manusia.  Kebutuhan  ini adalah  kelangsungan  hidup,  keamanan,  penerimaan,  harga  diri  (status, prestise, kebanggaan), dan aktualisasi diri (pengaruh, kekuatan – dalam area kehidupan  secara  umum  dan  khusus),  dan  menurut  Maslow,  bahwa  hal tersebut merupakan hierarki motivasi dalam perilaku manusia (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:168).
Para  ahli  sependapat  bahwa  partai  politik  merupakan  sarana  yang paling  penting  dalam  kebanyakan  sistem  politik  untuk  merekrut  (secara langsung) sebagian besar perempuan dalam jabatan politik dan (secara tidak langsung) dalam jabatan administratif, meskipun cara mereka melakukannya di banyak negara adalah berbeda satu sama lainnya. Pentingnya partai politik sebagai  agensi  perekrutan  perempuan,  dilukiskan  sejauh  mana  partai-partai tertentu  merupakan  wahana  perekrutan  para  pemegang  jabatan  politik  dan administratif, seperti yang  dilakukan terhadap laki-laki oleh Partai Buruh di Inggris,  Partai  Komunis  dan  Partai  Sosialis  di  Perancis,  Partai  Demokrat Sosial di Jerman dan ALP di Australia (Rush & Althoff, 1997:245).

## 4.2 Model Rekrutmen

## a. Model Seligman dan Jacob
Model  yang paling sederhana  dan paling awal untuk studi perekrutan perempuan  di  bidang  politik,  ditegaskan  oleh  Seligman  (1961),  ia memandang  rekrutmen  sebagaimana  terdiri  dari  (1)  penyaringan  dan penyaluran  politik  yang  mengarah  pada  sifat  memenuhi  syarat  bagi pencalonan; (2) pencalonan – yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan; dan (3) pemilihan (Czudnowski, dalam Greenstein & Polsby, 1975a:171). Jacob (1962) telah memperluas model Seligman dengan menambahkan  sifat  kepribadian  dan  posisi  relevan  perekrutan.  Perekrutan awal  adalah  suatu  proses  dengan  mana  individu  perempuan  memiliki  sifat
kepribadian  tertentu  dan  menempati  posisi  sosial  yang  dikhususkan  dalam masyarakat  yang  disaring  oleh  institusi  politik  selama  pemilihan  jabatan. Proses  rekrutmen  (perempuan)  menurut  Jacob  dapat  dilakukan  secara “tertutup”, yakni dengan menempatkan organisasi partai politik pada  posisi yang kuat untuk mengontrol pada pemilihan kandidat perempuan, dan secara “terbuka”  dimana  partai-partai  adalah  lemah  dan  memiliki  sedikit  kontrol pada  pemilihan  kandidat  (Czudnowski,  dalam  Greenstein  &  Polsby, 1975a:172).

## b. Model Barber
Barber  (1965)    seperti  dikutip  oleh  Edinger,  memperkenalkan  suatu model  rekrutmen  perempuan  di  bidang  politik  yang  agak  berbeda  dengan Seligman  dan  Jacob.  Menurutnya  ada  tiga  dimensi  (variabel  utama) rekrutmen  perempuan  di  bidang  politik,  yaitu:  motivasi,  sumber  daya,  dan kesempatan.  Dampak  mereka  adalah  komulatif  dan  mereka  tidak  dapat dioperasionalkan  secara  sendiri-sendiri  satu  sama  lain.  Kandidat  yang potensial  perlu  dimotivasi  untuk  mencari  jabatan,  tapi  berbagai  motivasi dapat  mengarah  pada  suatu  pencalonan,  sumber  dayanya  dapat  terdiri  dari aset-aset  tersebut  seperti  fleksibilitas  pekerjaan  dan  kemampuan  untuk membuat  pengorbanan  finansial  yang  diperlukan;  akhirnya,  kesempatan membandingkan  kompatibilitas  dengan  kriteria  pemilihan  dari  perwakilan perekrutan dan tingkat ketakpastian mengenai hasil dari pemilihan (Edinger, 1971:138).
Browning  (1968)  sebagaimana  dikutip  oleh  Edinger,  memperkuat model  Barber  menurutnya  perilaku  perekrutan  perempuan  di  bidang  politik ditentukan  oleh  sindrom  motivasional  dan  pengharapan.  Pengharapan diperoleh  dalam  proses  sosialisasi,  dan  mereka  menyalurkan  motivasinya pada arena politik, tapi tipe dari para pejabat mencari dan perilaku politikus ditentukan  oleh  motivasi  dominannya.  Ketika  kekuatan  motif  tinggi  dan pencapaian  motif  rendah,  perilaku  berorientasi  pada  organisasi;  ketika kekuatan  dari  motivasi  berbalik,  perilaku  disangkutkan  dengan  kebijakan; dan  ketika  motif  pencapaian  dan  kekuatan  tinggi,  perilaku  dipengaruhi kebijakan.  Afiliasi  motif  yang  tinggi  mengarah  pada  perilaku  pasif,  dan ketika  hanya  status  motif  yang  tinggi,  perilaku  berorientasi  pada  status. Variabel  kesempatan  sistemik  dalam  model  Browning  mencakup  tingkat perputaran  dalam  jabatan,  tingkat  akses  dari  pejabat  ke  pejabat,  tingkat kontrol  oleh  pemimpin  partai  pada  nominasi,  dan  kemungkinan  dari kemenangan pemilihan (Edinger, 1971:144).

## c. Model Snowiss
Model  Snowiss  (1966)  sebagaimana  dikutip  oleh  Edinger, mengemukakan  model  perekrutan  perempuan  di  bidang  politik  dengan memusatkan  dalam  aspek-aspek  yang  relevan  terhadap  kebutuhan organisasi. Terdapat empat variabel dalam model ini: (1) Dasar sosial, yang mana untuk partai merupakan hal yang utama dibanding elektoral umum, (2) Sumber  daya  organisasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  insentif  untuk memobilisasi pekerja partai dan  menarik para elit politik;  material atau non material,  (3)  Sruktur;  hirarki,  kepemimpinan  tersentral,  tidak  dapat dipengaruhi  dunia  luar  (berhubungan  dengan  insentif  material),  (4)  Etos organisasi.  Struktur  hierarki  dari  organisasi  partai  mempromosikan  suatu etos persetujuan politik; partai-partai yang kurang terstruktur mempromosikan  orientasi  persoalan,  etos  ideologi.  Untuk  menyatakan bahwa  partai-partai  dapat  mengontrol  pemilihan  para  kandidat,  perekrutan akan  merefleksikan  etos  organisasi.  Ketika  perekrutan  berlangsung  dari dalam  organisasi,  etos  ini  akan  berlaku  dalam  memilih  kandidatnya.  Tapi dalam situasi yang amat kompetitif, partai dapat merekrut kandidat langsung dengan tidak memisahkan etosnya (Edinger, 1971:158).

## d. Model Rush & Althoff
Menurut  Michel  Rush  dan  Philip  Althoff    model  perekrutan  politik meliputi  5  proses    kegiatan  yang  dapat  diterapkan  juga  pada  perekrutmen perempuan  di  bidang  politik,  yaitu:  penyediaan  dan  permintaan,  agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan.
Daya penyediaan dan permintaan  dipengaruhi oleh berbagai lembaga yang  berfungsi  sebagai  agensi  perekrutan  politik,  kriteria  yang  mungkin digunakan, dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Beberapa agensi  tersebut  sedikit  atau  banyak  bekerja  secara  formal  (seperti  komisi perekrutan administratif) dan secara informal (seperti kelompok kepentingan tertentu).  Agensi  perekrutan  politik  menetapkan  beraneka-ragam  kriteria, meliputi  ciri-ciri  dan  ketrampilan  yang  mereka  anggap  layak  dan  harus dikuasai  oleh  calon  pejabat  yang  bersangkutan.  Kriteria  ini,  tentu  saja  akan mencerminkan  permintaan  yang  merupakan  representatif  atas  tuntutan  dan harapan  masyarakat,  tetapi  mereka  juga  akan  mempengaruhi  sistem pengadaan,  dengan  jalan    mendorong  atau  menakut-nakuti  orang-orang dengan karakteristik atau ketrampilan secara khusus, sehingga proses kontrol akan semakin ketat dan kompetitif (Rush & Althoff, 1997:245-246).

## 5 Kesimpulan
Berbagai teori dan model rekrutmen perempuan di bidang politik yang dibahas  di  atas  sejatinya  merupakan  suatu  upaya  mendekatkan  perempuan pada  konsep  sebenarnya  tentang  rekrutmen  perempuan  di  bidang  politik yang  sebenarnya  sebuah  ruang  baru  yang  dicoba  untuk  dimasuki  oleh perempuan.
Kemampuan  perempuan  dalam  mengimplementasikan  teori-teori tersebut  merupakan  kemampuan  tersendiri  yang  tentu  membutuhkan  waktu dan  pengalaman  serta  keberanian.  Dalam  banyak  hal  tentu  teori  tersebut tidak  mengajarkan  kepada  perempuan  untuk  mengemis  untuk  mendapatkan ruang-ruang  politik  yang  diinginkan  karena  pada  dasarnya  bahwa  ruang politik itu adalah wacana laki-laki, wacana patriachi yang telah berlangsung sejak  adanya  masyarakat  manusia.  Ketika  manusia  modern  mendorong perempuan kearah apa yang telah dilakukan laki-laki dalam dunianya selama ini,  maka  tentu  hal  itu  tak  akan  dapat  dihadiahkan  begitu  saja  kepada perempuan, kecuali harus diperebutkan oleh perempuan itu sendiri.
Masyarakat  “laki-laki”  pun  membiarkan  ruangnya  diambil  oleh perempuan  “hebat”  dengan  aturan  main  yang fair sebagaimana  hukum- hukum politik masyarakat. Hal ini tentu secara langsung juga ikut mencabut hak-hak  perempuan  terhadap  fasilitas  keutamaan  di  tempat  umum  karena alasan  emansipasi,  sebagaimana  ajaran  moral  masyarakat  yang  selalu membela  perempuan  di  tempat  umum.  Jadi  emansipasi  sekaligus  juga mencabut  hak-hak  keutamaan  perempuan  di  sektor  publik,  karena  kalau tidak,  perempuan  akan  menjadi  jenis  manusia  teregois  di  bumi  dengan mendapatkan  berbagai  keutamaan  dan  fasilitas  sosial  sementara  mereka menyebarkan dan mengobarkan semangat persamaan hak dengan laki-laki.
Jadi  perspektif  teoritis  model  rekrutmen  perempuan  di  bidang  politik ini  memberi  pelajaran  kepada  perempuan  bagaimana  cara  merebut kekuasaan  politik  itu  dari  tangan  laki-laki  sesuai  dengan  order  sosial sehingga  mereka  secara  terhormat  menempatkan  posisi-posisi  politik  itu, tanpa  harus  menyebar  issue  tentang  sentimen-sentimen  laki-laki  terhadap hak-hak perempuan modern yang saat ini terus menerus diperjuangkan. ()
---------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Alderfer, C.P. 1969. “An Emprical Test  of New Theory of Human Needs”. Organizational Behavior and Human Performance , Mei 1969.
Apter, David E. 1987. Politik Modernisasi. Jakarta : PT Gramedia,.
Arnold,  H.J.,  “A  Test  of  the  Multiplacative  Hypothesis  of  Expectency- Valence  Theories  of  Work  Motivation”, Acadenmy  of Management Journal , April, 1981.
Budiarjo,  Miriam.  1993. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Czudnowski,  M.M.  1975. Comparing  Political  Behavior. Chicago:  Aldine-
Atherton.
Rae,  Douglas.  1967. The  Political  Consequence  of  Electoral  Laws. New Haven.
Duverger, Maurice. 1998. Sosiologi Politik. Jakarta : Rajawali Pers. Edinger, Lewis J., (ed.). 1971. Recruiting Political Elit. New York: General Learning Press,.
Faturrohman,  Deden  dan  Sobari,  Wawan..  2002. Ilmu  Politik. Malang: UMM Pers.
Finkle,  Jason  L.,  &  Gable,  Richard  W.  1971. Political  Development  and Social Change, New York: John Wiley  & Sons, Inc. Gaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Goble.  Frank  G.  1992. Mazhab  Ketiga,  Psikhologi  Humanistik  Abraham Maslow. Jakarta: Kanisius.
Greenstein,  Fred  I.,  &  Polsby,  Nelson  W.,  (Ed.).  1975a. Govermental Institutions and Processes , Philippines: Addison-Wesley Publishing Company.
-------,  1975b .  Micropolitical  Theory ..  Philippines:  Addison-Wesley Publshing Company,.
Hein,  at.al.  1993.  “Evaluation  and  Comparison  of  Three  Instruments
Designed  to  Measure  Organizational  Power  and  Influence Tactics”, Journal of Aplied Social Psychology, Januari 1993
Hofstettr, Richard C.. 1971. “The  amateur politician: a problem in construct validation”, Midwest Journal of Political Science , Vol 15 Indrawijaya,  Adam  I.  2002. Perilaku  Organisasi. Bandung:  Sinar  Baru Algesindo.
Kacmar,  K.M.,  &  Ferris,  G.R.,  “Politic  at  Work:  Sharpening  the  Focus  of Political  Behavior  in  Organizations”. Business  Horizons ,  Juli-
Agustus 1993.
Katerberg,  R.,  &  Blau,  G.B.,  “An  Examination  of    Level  and  Direction  of Effort  and  Job  Performance”, Academy    of  Management  Journal , Juni, 1983.
Kipnis, D., 1974. “The Powerholder”. dalam J.T. Tadeschi (ed.). Perspective in Social Power , Chicago: Aldine, 1974.
Maples,  MF.  1988.  “Group  Development:  Extending  Tuckman’s  Theory”. Journal for Specialists in Group Work., 1988. Maslow, A. 1964. Motivation and Personality. New York: Harper and Row. Mitzberg, H. 1983. Power in and Around Organizations. Englewood Cliffs, NJ.: Premtice Hall.
Nicholson, Norman K., 1971. “The Factional model and the study politics”,
Comparative Political Studies , Vol 5, 1971.
Poole,  P.P.,  1983.  “Coalitions:  The  Web  of  Power”,  dalam Reseacrh  and Aplication,  Proceedings  of  the  20 th Annual  Eastern  Academy  of Management ,  D.J.  Vredenburgh  and  RS.  Schuler  (ed.), Effective Management , Pittsburgh. Mei 1983 Pfeffer, J. 1992. Managing with Power. Bosotn: Harvaerd Business School Press.
Rokeach. 1973. The Nature of Human Values. New York: Free Press. Rush,  Michael  &  Althoff,  Philip.1997. Sosiologi  Politik ,  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Sanit, Arbi. 1997. Partai, Pemilu dan Demokrasi. Jakarta: Pustaka Pelajar. Warsito,  Tulus.  1999. Pembangunan  Politik, Refleksi  Kritis  atas  Krisis. Yogjakarta: BIGRAF Publishing.