INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3853-3864 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kebijakan Pendidikan di Masa Orde Baru
Muhajirin 1 ✉ , Su’adi 2 , Minnah El Widdah 3
UIN STS Jambi
Email: muhajirin0020@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Masa Orde Baru di Indonesia (1966- 1998) menyaksikan berbagai kebijakan pendidikan yang memengaruhi struktur dan tujuan pendidikan nasional. Tulisan ini mengulas kebijakan-kebijakan tersebut, faktor-faktor yang membentuknya, dampak implementasinya,  serta  evaluasi  terhadap  keberhasilan  dan  kegagalan.  Analisis  ini  penting  untuk memahami  dinamika  sistem  pendidikan  Indonesia  dan  mengevaluasi  pelajaran  untuk  masa  depan. Kebijakan-kebijakan tersebut, seperti Kurikulum 1968 dan penekanan pada pendidikan nasionalisme, juga  menyoroti  pengaruh  terhadap  pendidikan  Islam  dan  inklusivitas  pendidikan.  Evaluasi  kebijakan Orde  Baru  menunjukkan  pencapaian  meningkatnya  akses  pendidikan,  namun  juga  ketidaksetaraan pendidikan dan kurangnya kualitas pendidikan yang merata.
Kata  Kunci: Pendidikan,  Orde  Baru,  Kebijakan,  Struktur  Pendidikan,  Pendidikan  Islam,  Inklusivitas,
Evaluasi
Education plays a crucial role in nation-building. The New Order era in Indonesia (1966-1998) witnessed various  education  policies  that  influenced  the  structure  and  national  educational  goals.  This  paper reviews  these  policies,  the  factors  shaping  them,  their  implementation  impacts,  and  evaluations  of successes and failures. Such analysis is vital for understanding the dynamics of the Indonesian education system and deriving lessons for the future. These policies, such as the 1968 Curriculum and emphasis on nationalist  education,  also  highlight  influences  on  Islamic  education  and  educational  inclusivity. Evaluations of New Order policies show increased educational access achievements but also educational inequality and a lack of uniformly high-quality education.
Keywords: Education, New Order, Policy, Education Structure, Islamic Education, Inclusivity, Evaluation

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan suatu bangsa. Di setiap era,  kebijakan  pendidikan  menjadi  landasan  bagi  perkembangan  sistem  pendidikan  dan pencapaian  tujuan-tujuan  pendidikan  nasional.  Masa  Orde  Baru  di  Indonesia,  yang berlangsung  dari  tahun  1966  hingga  1998,  adalah  periode  yang  ditandai  oleh  berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi, termasuk dalam bidang pendidikan. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar), yang mengakhiri masa  kepemimpinan  Soekarno  dan  memperintahkan  Soeharto  untuk  melakukan  segala tindakan  demi  keamanan,  ketenangan,  dan  stabilitas  politik  (https://www.kompas.com). Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pendidikan yang diterapkan selama periode tersebut.
Pada masa Orde Baru, pemerintahan Indonesia mengimplementasikan serangkaian kebijakan pendidikan yang berupaya mengarahkan sistem pendidikan menuju pencapaian tujuan-tujuan  nasional,  seperti  pembangunan  manusia  yang  berkualitas,  peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan karakter bangsa. Kebijakan-kebijakan tersebut  mencakup  berbagai  aspek,  mulai  dari  struktur  pendidikan  formal  hingga pengembangan  kurikulum,  peningkatan  aksesibilitas  pendidikan,  dan  orientasi pembelajaran.
Dalam konteks latar belakang ini, akan dibahas perkembangan kebijakan pendidikan di  masa  Orde  Baru,  termasuk  faktor-faktor  yang  mendorong  pembentukan  kebijakan tersebut, dampak-dampaknya terhadap sistem pendidikan, serta evaluasi atas keberhasilan dan  kegagalan  implementasi  kebijakan  tersebut.  Analisis  mendalam  terhadap  kebijakan- kebijakan  pendidikan  di  masa  Orde  Baru  menjadi  penting  untuk  memahami  dinamika perkembangan sistem pendidikan Indonesia serta menggali pelajaran-pelajaran yang dapat diambil untuk perbaikan dan pengembangan masa depan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan studi pustaka. studi pustaka ialah cara peneliti menetapkan tema atau topik penelitianya yang mana peneliti melakukan kajian teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti akan mencari dan mengumpulkan informasi yang dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian (tesisi dan disertasi) dan lain-lain. Studi pustaka merupakan data atau riset melalui media cetak yang berasal dari buku referensi, jurnal ilmiah serta bahan-bahan publikasi. Kutipan penjelasan studi literatur merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  sejumlah  buku-buku, majalah yang berkaitan dengan suatu masalah dan tujuan penelitian. (Haharap 2014).
Proses pengumpulan data studi literatur dibutuhkan 3 proses penting, yaitu: 1) Editing merupakan  memeriksa  data  kembali  yang  telah  diperoleh  peneliti.  2).  Organizing merupakan pengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan; dan  3)  Finding  merupakan  analisis  lanjutan  dari  proses  editing  dan  organizing.(Haharap 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan-Kebijakan Pendidikan yang Diterapkan Selama Masa Orde Baru
Selama masa Orde Baru di Indonesia (1966-1998), pemerintahan di bawah Presiden Soeharto menerapkan berbagai kebijakan pendidikan yang dirancang sesuai dengan visi dan  ideologi  rezim  tersebut.  Salah  satu  kebijakan  utama  adalah  penetapan  Pendidikan Nasional  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1989,  yang  menekankan pentingnya  pendidikan  sebagai  sarana  pembentukan  karakter  bangsa  berdasarkan Pancasila dan semangat kebangsaan (Lestari dan Maunah, 2022: 193-204). Pemerintah juga meluncurkan  program  wajib  belajar  9  tahun  pada  tahun  1984,  mencakup  6  tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah pertama, untuk meningkatkan angka partisipasi dan penyelesaian pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia (Rondong, 2019).
Selain itu, pemerintah Orde Baru melakukan penyelarasan kurikulum di semua jenjang pendidikan untuk memastikan kurikulum tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan pembangunan nasional. Upaya ini  termasuk pengajaran  mata pelajaran yang mendukung  ideologi  Orde  Baru.  Pengelolaan  pendidikan  juga  dikendalikan  secara  ketat oleh  pemerintah  pusat  untuk  menjamin  keseragaman  pendidikan  di  seluruh  wilayah Indonesia dan untuk mengontrol isi kurikulum serta pesan yang disampaikan kepada siswa (https://www.kompas.id). Di sisi lain, pembangunan fisik sekolah juga menjadi fokus utama dengan alokasi anggaran besar untuk infrastruktur pendidikan, seperti gedung baru dan
sarana  prasarana  pendukung,  guna  meningkatkan  aksesibilitas  dan  kualitas  pendidikan (https://www.mpr.go.id).
Pemerintah  Orde  Baru  juga  menekankan  pendidikan  vokasional  untuk mempersiapkan  tenaga  kerja  yang  memenuhi  kebutuhan  industri  dan  pembangunan nasional. Selain itu, beasiswa diluncurkan untuk mendukung pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi dari keluarga miskin, seperti  Program  Beasiswa Pemerintah Orde Baru (POB) yang memberikan kesempatan lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi (Septian dan Ahmad, 2020: 14-20). Kontrol ketat terhadap aktivitas dan isi pendidikan,  termasuk  melalui  penunjukan  kepala  sekolah  yang  loyal  kepada  rezim  dan penyensoran buku teks, dilakukan untuk memastikan materi ajar sesuai dengan ideologi pemerintah.  Pendekatan  ini  juga  diterapkan  pada  pendidikan  keagamaan,  di  mana madrasah  diawasi untuk  memastikan  kesesuaian  dengan  ideologi  nasional dan  stabilitas sosial (https://databoks.katadata.co.id).
Kebijakan-Kebijakan  Pendidikan  Islam  yang  Diterapkan  Selama  Masa  Orde  Baru  di Indonesia
Perkembangan pendidikan Islam selama periode Orde Baru dimulai dengan kebijakan yang  tercantum  dalam  Pasal  4  TAP  MPRS  No.  XXVII/MPRS/1966,  yang  menetapkan  isi pendidikan  untuk  memperkokoh  moral,  budi  pekerti,  dan  keimanan,  meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, serta memperkuat fisik yang sehat. Pendidikan dipandang sebagai  upaya  sadar  untuk  mengembangkan  kepribadian  dan  keterampilan  sepanjang hayat  yang  harus  diakses  oleh  seluruh  rakyat  sesuai  dengan  potensi  masing-masing. Awalnya, pendekatan legal formal tidak mendukung madrasah, namun pada tahun 1972 dan 1974, pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Keppres No. 34/1972 dan Inpres No. 15/1974 yang menempatkan madrasah di bawah pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan lagi Kementerian Agama.
Penguatan pendidikan selanjutnya terjadi dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 1989 tentang  pendidikan  nasional.  Pendidikan  nasional  diarahkan  untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia secara menyeluruh, termasuk iman dan ketakwaan,  budi  pekerti,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang  mantap,  serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Prinsip-prinsip dalam undang-undang tersebut  menekankan  pembentukan  manusia  Pancasila  yang  berkualitas  tinggi  dan dukungan terhadap pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara yang tangguh dalam menghadapi  ancaman  terhadap  Pancasila.  Dari  sinilah,  pendidikan  nasional  dijalankan
secara  menyeluruh,  terbuka  bagi  seluruh  rakyat,  dan  terpadu  dengan  pembangunan nasional secara keseluruhan.

## 1. Madrasah Negeri
Pada  masa  Orde  Baru,  perkembangan  pendidikan  dapat  dibagi  menjadi  beberapa aspek, salah satunya adalah perkembangan dan pembinaan madrasah. Pada tahun 1967, terbuka peluang untuk menegerikan madrasah swasta di semua tingkatan, yaitu Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN), dan Madrasah Aliyah Agama  Islam  Negeri  (MAAIN).  Namun,  kebijakan  tersebut  hanya  berlangsung  selama  3 tahun karena keterbatasan  pembiayaan dan fasilitas. Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 kemudian menghentikan penegerian bagi madrasah swasta. Namun, pada tahun 2000,  kebijakan  penegerian  madrasah  kembali  dimunculkan  (Dirjen  Pendidikan  Islam Kemenag RI, 2023).
Selain itu, terdapat upaya untuk menjadikan madrasah setara dengan sekolah umum. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri, lahir dengan  tujuan  meningkatkan  mutu  pendidikan  pada  madrasah.  SKB  ini  memberikan kesempatan yang sama bagi  warga  negara Indonesia untuk memperoleh  pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat  di  atasnya,  dan  sebaliknya.  SKB  juga  menetapkan  bahwa  madrasah  adalah lembaga pendidikan yang memberikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar dengan porsi minimal 30%, selain mata pelajaran umum. Ijazah madrasah dianggap setara dengan ijazah sekolah  umum yang setingkat, dan lulusan madrasah memiliki hak untuk  melanjutkan  ke  sekolah  umum  setingkat  di  atasnya.  Pengelolaan  dan  pembinaan mata pelajaran  agama dilakukan oleh Menteri Agama, sementara mata pelajaran  umum ditangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri.

## 2. Kurikulum 1984
Pada tahun 1984, lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama tentang Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum  dan  Kurikulum  Madrasah  menjadi  langkah  penting  dalam  menyelaraskan  sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang, sesuai dengan Ketetapan MPR  No.  II/TAP/MPR/1983.  SKB  tersebut  menjadi  dasar  bagi  lahirnya  "Kurikulum  1984" untuk madrasah, yang diatur melalui Keputusan Menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk
Madrasah Ibtidaiyah, No. 100/1984 untuk Madrasah Tsanawiyah, dan No. 101 Tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).
Kurikulum 1984 ini dirumuskan dengan memperhatikan strategi-strategi penting, di antaranya:
a. Program  kegiatan  kurikulum  madrasah  (MI,  MTs,  dan  MA)  tahun  1984 diimplementasikan melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler, baik dalam program inti maupun program pilihan.
b. Proses belajar mengajar dilakukan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan materi yang dipelajarinya.
c. Penilaian  dilakukan  secara  berkesinambungan  dan  menyeluruh  untuk meningkatkan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program secara efektif.

## 3. Lahirnya MAPK
Demi memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli di bidang agama Islam ("ulama") yang sesuai  dengan  tuntutan  pembangunan  nasional  di  masa  mendatang,  dilakukan  upaya peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah. Sebagai langkah konkret, dibentuklah Madrasah Aliyah Pilihan Ilmu-Ilmu Agama (MAPK) dengan mengacu pada persyaratan yang ditetapkan. Keunikan dari MAPK ini terletak pada komposisi kurikulumnya yang terdiri atas 65% studi agama dan 35% pendidikan dasar umum. Tujuan utamanya adalah menyiapkan lulusan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap ilmu-ilmu agama, sebagai fondasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di bidang keagamaan dan pada akhirnya menjadi calon ulama yang berkualitas (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).
4. Lahirnya UU Pendidikan, 1968, 1975 dan 1989
Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah undang-undang yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Undang- undang ini merupakan salah satu landasan utama dalam pembangunan sistem pendidikan nasional di Indonesia pasca-kemerdekaan. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk  menyelaraskan  dan  mengkoordinasikan  sistem  pendidikan  di  seluruh  wilayah Indonesia.
Kedua,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1975  tentang  Pokok-Pokok  Pendidikan adalah  payung  hukum  penting  yang  menjadi  landasan  dalam  penyelenggaraan  sistem pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini memiliki peran sentral dalam mengatur aspek- aspek kunci dalam dunia pendidikan, baik dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Salah satu  poin  krusial  dari  undang-undang  ini  adalah  penguatan  komitmen  terhadap
pemerataan pendidikan, dengan menekankan pentingnya akses yang merata bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.
Ketiga, Kelahiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan perubahan mendasar dalam pendidikan agama di Indonesia. Salah satu  perubahan  yang  signifikan  adalah  bahwa  pendidikan  agama  tidak  lagi  dibedakan antara  sekolah  negeri  dan  swasta.  Sebagai  konsekuensinya,  pemerintah  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  (PP)  sebagai  landasan  operasionalisasi  UU  tersebut.  PP  yang diterbitkan  antara  lain  adalah  PP  27/1990  tentang  Pendidikan  Pra  Sekolah,  PP  28/1990 tentang  Pendidikan  Dasar,  PP  29/1990  tentang  Pendidikan  Menengah,  serta  PP  30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (yang kemudian disempurnakan dengan PP 22/1999). Semua ini mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga pendidikan umum (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

## 5. Lahirnya Kurikulum 1994
Pada  tahun  1994,  kebijakan  kurikulum  pendidikan  agama  diimplementasikan  di seluruh jenjang pendidikan, menjadikannya mata pelajaran wajib mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan agama menjadi salah satu dari sembilan mata pelajaran  di  tingkat SD, termasuk dalam struktur kurikulum yang diatur. Di tingkat Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  struktur  kurikulumnya  serupa,  dengan  pendidikan agama  termasuk  dalam  kelompok  program  pendidikan  umum.  Begitu  juga  di  tingkat Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  dimana  pendidikan  agama  termasuk  dalam  kelompok program  pengajaran  umum  bersama  dengan  mata  pelajaran  lainnya  seperti  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi), dan Pendidikan Seni  (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

## 6. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
Proses  legalitas  penyelenggaraan  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  di  sekolah  umum mengalami  perjalanan panjang, dimulai  sejak masa pasca kemerdekaan hingga akhirnya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selama proses ini, terjadi perdebatan antara kelompok yang pro terhadap pemberian PAI di  sekolah  atau  perguruan  tinggi  karena  dianggap  penting,  dan  kelompok  yang  kontra karena menganggapnya tidak relevan dan sebaiknya digantikan dengan pendidikan budi pekerti (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).

## 7. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Selama periode Orde Baru, perkembangan pendidikan di Pondok Pesantren tampak meredup karena kebijakan pemerintah yang kurang mendukung kepentingan umat Islam. Namun,  setelah  era  reformasi  dimulai,  harapan  tumbuh  untuk  memperbaiki  nasib  umat Islam,  termasuk  pengakuan  Pondok  Pesantren  sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan nasional  dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (Sisdiknas).  Pengakuan  ini mengubah pandangan terhadap pesantren dari lembaga tradisional ilegal menjadi lembaga pendidikan yang setara dengan institusi formal lainnya.

## 8. Perguruan Tinggi Agama Islam
Saati ini, Indonesia memiliki sejumlah perguruan tinggi agama Islam yang mencakup 15  IAIN,  6  UIN,  dan  31  STAIN.  Untuk  mengkoordinasikan  pembinaan  dan  meningkatkan mutu  pendidikan  pada  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  secara  struktural,  tugas  ini  kini ditangani oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, memastikan bahwa lembaga-lembaga ini terus  berkembang  dan  memberikan  kontribusi  yang  berarti  dalam  pendidikan  Islam  di Indonesia (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).
UIn  pertama  adalah  UIN  Sunan  Kalijaga.Pada  tahun  1997,  Universitas  Islam  Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta berdiri sebagai hasil dari transformasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memiliki sejarah yang panjang sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Institusi ini telah berperan dalam menyediakan pendidikan tinggi dalam bidang agama Islam sejak pendiriannya pada tahun 1951.

## 9. Sejarah Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Sejak  Departemen  Agama  didirikan  pada  tanggal  3  Januari  1946,  pengelolaan pendidikan  Islam  pada  masa  Orde  Lama  dilakukan  melalui  Bagian  Pendidikan  Agama. Tugasnya  mencakup  memberikan  pengajaran  agama  di  sekolah  negeri  dan  swasta, memberikan pengetahuan umum di madrasah, serta menyelenggarakan pendidikan guru agama dan hakim Islam. Pada tahun 1950, Bagian Pendidikan Agama berkembang menjadi Jawatan Pendidikan Agama di  Departemen Agama, tetapi  tetap fokus pada tugas-tugas yang sama, termasuk memberikan pengajaran pada sekolah negeri, pengetahuan umum di madrasah, dan pendidikan guru agama serta hakim Islam negeri.
Selanjutnya,  Jawatan  Pendidikan  Agama  mengalami  perkembangan  menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 1968. Perubahan besar terjadi pada  tahun  1974  dan  1979,  di  mana  terjadi  restrukturisasi  dalam  Departemen  Agama, termasuk  pembentukan  Ditjen  Pembinaan  Kelembagaan  Agama  Islam.  Kemudian,  Ditjen
tersebut  berkembang  lagi  sesuai  dengan  keputusan  presiden  dan  menteri  agama, menghasilkan berbagai direktorat yang menangani aspek berbeda dari pendidikan Islam, mulai dari pendidikan madrasah hingga pendidikan tinggi Islam.
Perkembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 2005 ketika Ditjen Kelembagaan Agama Islam  berubah  menjadi  Ditjen  Pendidikan  Islam.  Perubahan  ini  diikuti  oleh  penyesuaian dalam struktur organisasi dan tata kerja Departemen Agama melalui serangkaian peraturan presiden dan peraturan menteri agama. Akhirnya, Ditjen Pendidikan Islam dibagi menjadi lima  direktorat  yang  bertanggung  jawab  atas  berbagai  aspek  pendidikan  Islam, mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan Islam sesuai dengan perkembangan zaman (Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, 2023).
Dampak Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Terhadap Sistem Pendidikan
Selama  masa  Orde  Baru  di  Indonesia  (1966-1998),  kebijakan  pendidikan  yang diterapkan membawa pengaruh signifikan terhadap struktur dan sistem pendidikan. Salah satu  pengaruh  utamanya  adalah  sentralisasi  pengelolaan  pendidikan  di  tingkat  pusat,  di mana pemerintah pusat memiliki kendali kuat atas kurikulum, kebijakan, dan pengelolaan pendidikan di seluruh Indonesia (Kusmawati, et al. 2023). Hal ini menyebabkan terciptanya sistem  pendidikan yang  hierarkis  dan terpusat,  dengan otoritas  pusat  yang menentukan arah dan isi pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga membatasi kebebasan akademik, di mana guru, dosen, dan mahasiswa diawasi secara ketat dalam menyampaikan gagasan atau kritik  terhadap  pemerintah  atau  ideologi  yang  berkuasa,  yang  mempengaruhi  atmosfer akademik dan kreativitas dalam proses pembelajaran dan penelitian (Muzammil, 2016).
Pemerintah  Orde  Baru  juga  mengintegrasikan  nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam  sistem pendidikan sebagai landasan ideologis, di mana kurikulum didesain untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan. Hal ini mempengaruhi struktur kurikulum dan  metode  pengajaran  di  institusi  pendidikan.  Melalui  kebijakan  wajib  belajar  9  tahun, pemerintah  berhasil  meningkatkan  akses  pendidikan  dasar  bagi  anak-anak  di  Indonesia, yang membantu menurunkan tingkat buta huruf dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan dasar (Tukusan, 2016). Selain itu, promosi pendidikan vokasional menjadi bagian dari  upaya  pemerintah  untuk  mempersiapkan  tenaga  kerja  siap  pakai  bagi  industri  dan pembangunan  nasional,  yang  mempengaruhi  struktur  kurikulum  di  sekolah  menengah kejuruan  (SMK)  dan  perguruan  tinggi  vokasional  dengan  penekanan  pada  keterampilan teknis dan praktis (Sudira, 2017: 1-11).
Secara  keseluruhan,  kebijakan  pendidikan  di  masa  Orde  Baru  memiliki  dampak kompleks  terhadap  pencapaian  tujuan-tujuan  pendidikan  nasional.  Meskipun  berhasil
meningkatkan  akses  dan  kualitas  pendidikan  dasar  serta  memperkuat  ideologi  nasional, kebijakan ini  juga mendapat kritik karena  membatasi kebebasan  akademik, menciptakan ketimpangan  akses,  dan  menghasilkan  kurikulum  yang  kurang  relevan  dengan perkembangan global (Liska dan Antari, 2020: 238-248). Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan  pendidikan  perlu  dilakukan  untuk  memahami  dampaknya  dan  melakukan perbaikan yang diperlukan (Setiawan, et al., 2022: 901-907). Pendidikan harus fokus pada pengembangan karakter, keterampilan, dan nilai-nilai abad ke-21 seperti kreativitas, kritis berpikir, kerja sama, dan kepemimpinan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik (Al Asadullah dan Nurhalin, 2021: 12-24). Dengan memperhatikan  pelajaran-pelajaran  ini,  pemerintah  dan  pemangku  kepentingan pendidikan  dapat  merancang  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  berkelanjutan  untuk meningkatkan sistem pendidikan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

## SIMPULAN
Selama masa Orde Baru di Indonesia, kebijakan pendidikan termasuk pengenalan Kurikulum  1968,  penekanan  pada  nasionalisme,  dan  penguatan  pendidikan  agama, khususnya  Islam.  Kebijakan  ini  menggambarkan  upaya  pemerintah  untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ideologi nasional, menjaga stabilitas politik, dan memastikan kontrol terhadap lembaga pendidikan Islam. Meskipun pendidikan Islam mendapat prioritas, pengawasan ketat diterapkan untuk mencegah pengaruh asing dan potensi radikalisme serta memastikan kesesuaian dengan ideologi Pancasila. Kritik muncul terkait  kurangnya  kebebasan  akademik  dan  pembatasan  pengembangan  kurikulum sesuai  kebutuhan  komunitas  Muslim.  Perkembangan  pendidikan  Islam  mencakup penegerian  madrasah,  pengaturan  kurikulum,  dan  pembentukan  lembaga  pendidikan tinggi Islam, meski ada tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan pesantren dan nasib  program  MAPK/MAK.  Dengan  reformasi  politik,  harapan  tumbuh  untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan Islam serta mengatasi kendala yang dihadapi  selama  masa  Orde  Baru.  Implementasi  kebijakan  pendidikan  Orde  Baru memberikan  dampak  beragam,  termasuk  peningkatan  akses  pendidikan,  tetapi  juga meningkatkan polarisasi sosial dan kurangnya kesetaraan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Asadullah,  S.,  &  Nurhalin,  N.  (2021).  Peran  pendidikan  karakter  dalam  membentuk kemampuan berfikir  kritis  generasi  muda Indonesia. Kaisa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 1(1), 12-24.
Kadi. (2022). Ideologi pendidikan Islam: Kajian atas problem pengembangan pemikiran pendidikan Islam. Kediri: IAI Tribakti Press.
Katadata. (2023, Oktober 19). 10 negara dengan populasi Muslim terbanyak dunia 2023,
Indonesia memimpin.
Diakses pada 23 Maret 2024, dari
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan- populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  (2023,  November  14).  Lembaga  pendidikan bertaraf  internasional  banyak  mengadopsi  dari  pendidikan  pondok  pesantren. Diakses  pada  23  Maret  2024,  dari  https://pendis.kemenag.go.id/read/lembaga- pendidikan-bertaraf-internasional-banyak-mengadopsi-dari-pendidikan-pondok- pesantren
Kompas.com. (2022, November 3). Sejarah masa Orde Baru 1966-1998. Diakses pada 23
Maret 2024,
dari https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/03/140000869/sejarah-masa-orde- baru-1966-1998-
Kompas.com.  (2023,  November  16).  Langkah  Soeharto  dalam  memperbaiki  politik  luar negeri era Orde Baru. Diakses pada 23 Maret 2024, dari https://www.kompas.com/stori/read/2023/11/16/140000379/langkah-soeharto- dalam-memperbaiki-politik-luar-negeri-era-orde-baru?page=all
Kompas.id. (2021, Desember 19). Pengelolaan pendidikan di Indonesia. Diakses pada 23
Maret  2024,  dari  https://www.kompas.id/baca/buku/2021/12/19/pengelolaan- pendidikan-di-indonesia
Kusmawati,  H.,  et  al.  (2023).  Perkembangan  pendidikan  Indonesia  setelah  tahun  1965 sampai runtuhnya  Orde Baru. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(9), 4054- 4062.
Lestari, S. D., & Maunah, B. (2022). Dasar-dasar yuridis sistem pendidikan nasional. Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar, 9(3), 193-204.
Liska,  L.  D.,  &  Antari,  L.  P.  S.  (2020).  Pendidikan  ekonomi  dalam  nilai-nilai  Pancasila. Widyadari, 21(1), 238-248.
MPR  RI.  (2023,  Oktober  19).  Kualitas  infrastruktur  sekolah  harus  mendapat  perhatian serius.  Diakses  pada  23  Maret  2024,  dari  https://www.mpr.go.id/berita/Kualitas-
Infrastruktur-Sekolah-Harus-Mendapat-Perhatian-Serius
Muzammil,  A.  (2016).  Kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  dari Orde  Lama sampai Orde Baru (Suatu tinjauan historis). POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, 2(2).
Rondong, F. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar: SD, MI, dan SMP/MTS di Indonesia. Diakses pada 6 Maret 2024.
Safei, H., & Hudaidah, H. (2020). Sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru (1968- 1998). Jurnal Humanitas, 7(1), 1-15.
Septian, A., & Ahmad, M. R. S. (2020). Dampak pemanfaatan beasiswa Bidikmisi mahasiswa program studi pendidikan sosiologi Universitas Negeri Makassar. Jurnal Sosialisasi, 7(1), 14-20.
Setiawan, F., et al. (2022). Evaluasi kebijakan pendidikan. Jurnal Impresi Indonesia, 1(8), 901-907.
Sudira,  P.  (2017).  Praksis  pendidikan  vokasional  di  Indonesia  unggul  dan  bermartabat. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Vokasional (SNPV), 1-11.
Tukusan, J. H. (2016). Implementasi kebijakan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Minahasa Utara. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 3(1).