## Perancangan Tata Kelola TI Menggunakan Framework COBIT 2019 pada Pusat Data dan Informasi Kementerian

## Rizqi Afdhani*, Benfano Soewito
Computer Science Department, Binus Graduate Program – Master of Computer Science Bina Nusantara Universit, Jakarta, Indonesia
rizqi.afdhani@binus.ac.id, bsoewito@binus.edu * Korespondensi:  rizqi.afdhani@binus.ac.id
Diterima: 20-02-2024 ; Review: 3-4-2024; Disetujui: 12-07-2024
Cara sitasi: Afdhani, R., Soewito, B., 2024., Perancangan Tata Kelola TI Menggunakan Framework COBIT 2019 pada Pusat Data dan Informasi Kementerian, Jurnal Tata Kelola dan Kerangka Kerja TI, 10(1): 22-33
ABSTRAK – Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan salah satu unit satuan kerja instansi pemerintah yang memiliki tugas fungsi sebagai pengelola TIK di Kementerian XYZ. Banyak ditemukan permasalahan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi yang dilakukan oleh Pusdatin Kementerian XYZ karena belum memiliki standar tata kelola TI yang baik. Maka dibutuhkan tata kelola TI agar penggunaan teknologi di instansi dapat lebih optimal dalam mendukung tujuan Pusdatin Kementerian XYZ. Penelitian ini menggunakan framework COBIT 2019, di mana COBIT 2019 adalah versi terbaru COBIT yang dirilis oleh ISACA. Penelitian ini bertujuan untuk  melakukan  penilaian  tingkat  kapabilitas,  mengetahui  nilai  kesenjangan,  dan  memberikan  rekomendasi rancangan tata kelola TI di Pusdatin Kementerian XYZ berdasarkan kerangka kerja COBIT 2019. Metode penelitian yang dilakukan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara berdasarkan panduan COBIT 2019 Design Guide. Dari hasil pemetaan didapatkan 3 domain prioritas yaitu APO09 (Managed Service Agreements), BAI10 (Managed Configuration)  dan  DSS01  (Managed  Operations).  Pengukuran  tingkat  kapabilitas  proses  tata  kelola  TI menunjukkan ketiga domain berada pada level 1 sedangkan target yang ditetapkan adalah level 4, sehingga terdapat kesenjangan yang signifikan. Rekomendasi perbaikan diberikan terhadap aktivitas tata kelola TI yang mengacu pada best practices COBIT 2019 untuk setiap domain, dengan prioritas perbaikan pada BAI10 guna membangun fondasi manajemen  konfigurasi  yang  kokoh,  dilanjutkan  dengan  penguatan  proses  operasional  TI  melalui  DSS01  dan peningkatan kepuasan pengguna dengan fokus layanan TI melalui APO09
Kata Kunci – COBIT 2019, Capability Level , Instansi Pemerintah, Tata Kelola TI,
ABSTRAC T — The  Data  and  Information  Center  (Pusdatin)  is  one  of  the  organizational  units  of  a  government  institution responsible  for  managing  Information  and  Communication  Technology  (ICT)  in  the  Ministry  XYZ.  Many  issues  have  been identified in the development and management of information systems by Pusdatin of the Ministry XYZ due to the absence of proper IT governance standards. Therefore, IT governance is needed to optimize the use of technology within the agency to support the goals of Pusdatin of the Ministry XYZ. This research uses the COBIT 2019 framework, which is the latest version of COBIT released by ISACA. The aim of this study is to assess the capability levels, determine gap values, and provide recommendations for an IT governance framework in Pusdatin of the Ministry XYZ based on the COBIT 2019 framework. The research method includes literature review, observations, and interviews following the COBIT 2019 Design Guide. The mapping results identify three  priority  domains:  APO09  (Managed  Service  Agreements),  BAI10  (Managed  Configuration),  and  DSS01  (Managed Operations). The measurements capability levels show that all three domains are currently at level 1, while the target is level 4, indicating a significant gap. Improvement recommendations are provided for IT governance activities based on COBIT 2019 best practices for each domain. The highest priority is given to improving BAI10 to establish a strong configuration management foundation, followed by enhancing IT operational processes through DSS01 and improving user satisfaction with a focus on IT services through APO09 .
Key Words —, COBIT 2019, Capability level, Government Institution, IT Governance

## 1. P ENDAHULUAN
Revolusi  teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  memberikan  peluang  bagi  pemerintah  untuk melakukan  inovasi  pembangunan  aparatur  negara
melalui  penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE)  atau E-Government ,  yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK  untuk  memberikan  layanan  kepada  instansi pemerintah,  aparatur  sipil  negara,  pelaku  bisnis,
masyarakat dan pihak-pihak lainnya.
Pusat  Data  dan  Informasi  (Pusdatin)  merupakan salah  satu  satuan  kerja  (satker)  yang  bertanggung jawab mengelola aspek TIK di Kementerian XYZ [1]. Sebagai  wujud  implementasi  SPBE,  Pusdatin Kementerian  XYZ  telah  menerapkan  sistem informasi  dalam  menunjang  aktifitas  dan  kegiatan. Peranan  sistem  informasi  telah  mendukung  proses bisnis  di  Pusdatin  Kementerian  XYZ,  baik  dalam pengelolaan  data  dan  informasi  maupun  aspek kegiatan lainnya. Sistem Informasi dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat proses pegolahan data, memudahkan penyajian  beragam  informasi  yang  kompleks sehingga  dapat  membantu  pimpinan  dalam pengambilan keputusan dengan cepat.
Dalam  pengembangan  dan  pengelolaan  sistem informasi yang dilakukan oleh Pusdatin, ditemukan banyak masalah. Beberapa permasalahan tersebut di antaranya masih banyak ditemukan bugs/error dalam sistem informasi, belum terintegrasinya antar sistem informasi,  rendahnya  tingkat  pemanfaatan  sistem informasi  yang  sudah  dibangun,  pembangunan sistem informasi belum sepenuhnya sejalan dengan rencana strategis organisasi dan belum ada evaluasi penerapan sistem informasi.
Berdasarkan permasalahan yang ada, dibutuhkan suatu  kontrol  dan  tata  kelola  yang  baik  dengan mengacu  kepada  standar  internasional  untuk mengatasi  permasalahan  di  atas  agar  dapat menyelaraskan antara penerapan teknologi informasi  dengan  tujuan  organisasi.  Tata  kelola  TI sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga agar TI tetap sesuai dengan tujuan sehingga tujuan bisnis dapat tercapai. Tata kelola TI yang diterapkan dalam perusahaan mempengaruhi kualitas layanan TI. Jika layanan TI dalam perusahaan tidak dikelola dengan baik, maka akan dapat menimbulkan permasalahan seperti  biaya  operasional  yang  tidak  sesuai  dengan anggaran,  kurang  optimal  dalam  penggunaan  aset, kurang  tepatnya  pengambilan  keputusan,  layanan tidak terkontrol, dan permasalahan lainnya [2]. Tata kelola  dilakukan  oleh  organisasi  atau perusahaan bertujuan untuk mengatasi masalah pada organisasi atau perusahaan tersebut [3].
Menurut Svata [4], tata kelola teknologi informasi “ Governance of Technology and Information Information technology  governance  is  defined  as  the  structure  of relationships  and  processes  that  direct  and  manage  the organization to achieve its goals by providing added value from  the  use  of  information  technology  while  balancing risks  compared  to  the  results  provided  by  information technology  and  its  processes ”.  Tata  kelola  teknologi informasi  merupakan  komponen  yang  terintegrasi dari  pengendalian  organisasi,  termasuk  struktur organisasi, teknologi informasi beserta strategi bisnis dalam  organisasi.  Tata  kelola  teknologi  informasi
berorientasi  dalam  menegaskan  pemanfaatan teknologi informasi pada organisasi menjadi berguna dan  mampu  berkontribusi  untuk  mencapai  tujuan organisasi  [5]. Sedangkan  menurut  Rubino  [6]  tata kelola  TI  ditetapkan  sebagai  struktur,  proses  dan mekanisme relasional untuk pengambilan keputusan TI  dimana  organisasi  berusaha  memastikan  bahwa investasi  di  TI  memfasilitasi  sasaran  strategis  dan taktis perusahaan.
Penggunaan  teknologi  informasi  (IT)  pada institusi  pemerintahan  terus  ditingkatkan.  Untuk memastikan  penggunaan  IT  mendukung  tujuan penyelenggaraan  pemerintahan  diperlukan  sebuah tata  kelola  IT  yang  baik  ( good  governance ). Good governance akan menjamin transparansi, efisiensi dan efektifitas  penyelenggaraan  pemerintahan.  Tata kelola IT yang tidak terencana secara sistematis akan mengakibatkan  perusahaan  tidak  memiliki  skala prioritas  sehingga  penerapan  teknologi  informasi tidak selaras dengan tujuan perusahaan [7].
Untuk tata kelola TI di lembaga pemerintah, salah satu  framework  yang  dapat  digunakan  adalah COBIT  ( Control  Objectives  for  Information  and  related Technology ).  COBIT  merupakan framework yang dikembangkan  oleh  ISACA  ( Information  Systems Audit  and  Control  Association )  untuk  membantu organisasi mengelola, mengukur, dan meningkatkan kegiatan  TI  secara  efektif  dan  efisien  dengan mempertimbangkan  kebutuhan  bisnis,  standar  dan praktik  terbaik,  dan  kebutuhan  regulasi  dan kepatuhan.  COBIT  dapat  digunakan  perusahaan dalam mengontrol penerapan TI dalam perusahaan [8].  COBIT  adalah  panduan  komprehensif  sebagai kerangka  kerja  audit,  yang  menerapkan  langkah- langkah  kerja  untuk  pengelolaan  keselarasan teknologi  informasi  dengan  proses  bisnis  yang  ada sehingga dapat mendukung tata kelola TI [9]. COBIT membantu  mengoptimalkan  investasi IT-enabled , serta  memastikan  pengiriman  layanan  dan menyediakan  ukuran  yang  jelas  jika  terjadi  suatu kesalahan [10].
Dengan  perkembangan  teknologi  yang  berjalan seiring  waktu,  ISACA  telah  merilis  beberapa  versi COBIT. Versi terbaru dari COBIT adalah COBIT 2019 yang  merupakan  evolusi  dari  versi  sebelumnya, COBIT 5. COBIT 2019 merupakan versi penyesuaian perkembangan dengan teknologi terbaru saat ini [11]. COBIT  2019  dirilis  dengan  menambahkan perkembangan  terbaru  yang  dapat  mempengaruhi informasi  dan  teknologi  pada  sebuah  organisasi. Dalam  COBIT  2019,  terdapat  pembaruan  pada struktur dan konten, serta adanya penambahan fitur baru  seperti  faktor  desain  yang  memungkinkan dalam  penyempurnaan  sistem  tata  kelola  TI perusahaan  [12].  COBIT  2019  dapat  membantu perusahaan  dalam  merancang  sistem  tata  kelola dengan  menggunakan  beberapa  faktor  desain  yang
telah disediakan.
Dari  hasil  penelusuran  terdapat  beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya.  Penelitian  pertama  dengan  judul Perancangan  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi Menggunakan Framework Cobit  2019  pada  PT.  XYZ yang  dilatarbelakangi  bahwa  belum  pernah diadakannya  penilaian  tata  kelola  teknologi informasi  sebelumnya.  Selain  itu,  penelitian  juga bertujuan  untuk  membantu  perusahaan  dalam mengetahui  proses  yang  penting  bagi  perusahaan. proses  penting  perusahaan.  Hasil  penelitian  ini berupa  desain  tata  kelola  teknologi  informasi perusahaan  dan  mengetahui  proses  yang  penting bagi  PT.  XYZ.  Proses  penting  tersebut  diantaranya APO06 Managed  budget  and  costs ,  APO09 Managed service  agreements ,  APO12 Managed  risk ,  BAI04 Managed availability and capacity , dan BAI11 Managed projects yang memiliki nilai target capability level 3 dan 4 [13].
Berikutnya penelitian dengan judul Perancangan Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  Menggunakan Framework Cobit  2019  pada  Hotel  XYZ  yang dilatarbelakangi  bahwa  Hotel  XYZ  membutuhkan penilaian  tata  kelola  TI  supaya  teknologi  informasi yang  terdapat  pada  hotel  dapat  digunakan  secara optimal.  Berdasarkan  penelitian  ini,  maka didapatkan kesimpulan bahwa hasil dari rancangan tata  kelola/manajemen  TI  menghasilkan  6  proses yang  penting  bagi  Hotel  XYZ  dengan  kriteria penilaian yang telah ditentukan. Proses-proses yang memiliki target tingkat kapabilitas pada level 3 ialah BAI05, BAI06, BAI07, dan BAI11. Sedangkan proses- proses yang memiliki target tingkat kapabilitas pada level 4 diantaranya seperti BAI02, BAI03 [14].
Berikutnya penelitian dengan judul Perancangan Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  Menggunakan Kerangka  Kerja  COBIT  2019  di  DISKOMINFOSAN Kabupaten
Sukabumi dilatarbelakangi
permasalahan  terhadap  penerapan  SPBE  dan  tren revolusi TIK 4.0 serta untuk manajemen risiko SPBE maka  dibutuhkan  model  standar  tata  kelola  TI. Dengan  menggunakan framework COBIT  2019  yang berfokus  pada  proses  domain  EDM04 Ensured Resource  Optimization ,  APO12 Managed  Risk ,  BAI08 Managed  Knowledge ,  DSS03 Managed  Problems dan MEA03 Managed
Compliance with External
Requirements ditemukan  bahwa  kondisi  penerapan tata kelola TI di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  Kabupaten  Sukabumi  belum  optimal. Penelitian ini menghasilkan pembuatan perancangan rekomendasi solusi pada aspek people, process dan technology untuk mengatasi kesenjangan berdasarkan  temuan  kesenjangan  dari  hasil penialaian kapabilitas sehingga dapat meningkatkan nilai  tata  kelola  teknologi  informasi  sesuai  dengan kebutuhan  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan
Persandian Kabupaten Sukabumi [15].
Berikutnya  penelitian  dengan  judul  perancangan Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 2019 (Studi Kasus: LPP RRI Madiun)  yang  dilatarbelakangi  bahwa  dalam penerapan  TI  di  LPP  RRI  terdapat  beberapa  proses yang  kurang  dan  tidak  sesuai  standar  sehingga dibutuhkan perancangan tata Kelola manajemen TI. Penelitian  ini  menggunakan  COBIT  2019  dengan fokus satu proses yaitu BAI05 Managed Organizational Change yang  mana  sesuai  dengan  tujuan  LPP  RRI Madiun  agar  siap  menghadapi    perubahan  bisnis yang  akan  terjadi.  Dari  hasil  penelitian  diberikan saran diantaranya merencanakan peluang pelatihan yang  dibutuhkan  staf  untuk  mengembangkan keterampilan [16].
Dari  beberapa  penelitian  sebelumnya  dapat diketahui  bahwa  kerangka  kerja  COBIT    dapat digunakan  di  berbagai  perusahaan  seperti perusahaan jasa, hotel, lembaga pemerintah, institusi pendidikan,  dan  lainnya.  Kerangka  kerja  COBIT digunakan untuk mengidentifikasi risiko, penyusunan  indikator  kerja,  evaluasi  layanan, manajemen proyek, dan evaluasi tata kelola TI pada perusahaan.

## 2. M ETODOLOGI P ENELITIAN
Metodologi dalam merancang tata Kelola TI pada Pusat  Data  dan  Informasi  (Pusdatin)  Kementerian XYZ dilakukan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara berdasarkan COBIT 2019 Design Guide - Governance System Design Workflow step 1 sampai step 4  [17].  Urutan  proses Governance  System  Design Workflow dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Governance System Design Workflow
Step  1:  Memahami  Tujuan  dan  Strategi Perusahaan  ( Understand  the  Enterprise  Context  and Strategy )
Dalam  proses  pertama,  penulis  melakukan wawancara  dengan stakeholder dan  observasi  pada Pusdatin  Kementerian  XYZ  untuk  memahami langkah awal untuk merancang tata kelola TI dengan melakukan  identifikasi  mengenai  strategi  yang dimiliki  oleh  Pusdatin  Kementerian  XYZ.  Tahapan ini  merupakan  dasar  untuk  dapat  memahami  dan menentukan strategi perusahaan, tujuan perusahaan, profil risiko, serta masalah yang terkait informasi dan teknologi berdasarkan kriteria design factor yang telah disediakan oleh COBIT 2019.
Step  2:  Menentukan  Lingkup  Awal  dari  Sistem Tata  Kelola  ( Determine  the  Initial  Scope  of the Governance System )
Selanjutnya  proses  kedua,  penulis  melakukan wawancara  dengan stakeholder terkait  untuk menentukan  ruang  lingkup  awal governance  system dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari design factor 1 – design factor 4.
Step 3: Memperbaiki Lingkup Sistem Tata Kelola ( Refine the Scope of the Governance System ) Proses  ketiga  melakukan  identifikasi  perbaikan ruang  lingkup  awal governance  system dengan mempertimbangkan aspek- aspek dari design factor 5 – design  factor 11  pada design  guide COBIT  2019. Penulis  melakukan  wawancara  dengan stakeholder untuk mendapatkan informasi dalam mengisi nilai- nilai pada design factor 5 hingga design factor 11.
Step  4:  Menyimpulkan  Rancangan  Sistem  Tata Kelola  ( Resolve  Conflicts  and  Conclude  the Governance System Design ) Dalam tahap akhir ini, menyatukan semua input dari  tahap-tahap  sebelumnya  untuk  menghasilkan kesimpulan desain sistem tata kelola. Keluaran yang dihasilkan pada tahap ini ialah ringkasan nilai pada masing-masing proses dari skala       -100 hingga 100.
Pada  COBIT  2019,  seluruh  proses  dinilai  tetapi tidak  semuanya  penting.  Mengingat  pentingnya sejumlah  proses,  tingkat  kemampuan  target  telah ditetapkan  pada  nilai  yang  lebih  tinggi  (level  4). Sasaran  tata  kelola/manajemen  apa  pun  yang mendapatkan  nilai  75  atau  lebih  tinggi,  artinya sangat penting bagi perusahaan, akan membutuhkan tingkat  kemampuan  pada  level  4.  Objektif  sasaran tata kelola/manajemen apa pun yang memiliki nilai 50 atau lebih akan memerlukan tingkat kemampuan pada level 3. Objektif sasaran tata kelola/manajemen apa  pun  yang  memiliki  nilai  25  atau  lebih  akan memerlukan  tingkat  kemampuan  pada  level  2. Sedangkan  proses  yang  tersisa  dengan  nilai  24 kebawah harus mencapai tingkat kemampuan pada level  1.  Sehingga  proses-proses  yang  akan  dinilai oleh  penulis  yaitu  proses  yang  sangat  penting  bagi perusahaan yang memiliki nilai 50 atau lebih tinggi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan akan  mewujudkan  sistem  tata  kelola  yang disesuaikan dengan perusahaan [18].

## 3. H ASIL DAN P EMBAHASAN
A. Melakukan pemetaan COBIT Core Model 2019
Pada  tahap  ini  semua  data  yang  diperoleh  di lapangan  dilakukan  analisis  untuk  mendapatkan hasil yang diperlukan untuk penelitian ini. Visi, misi, strategi  hingga  pengadopsian  teknologi  informasi pada  Pusdatin  Kementerian  XYZ  diselaraskan dengan framework COBIT
2019
dengan
memasukkannya  kedalam  COBIT  2019 Design Toolkit .
Step 1: Memahami Tujuan dan Strategi Perusahaan ( Understand  the  Enterprise  Context  and Strategy )
Pada  tahap  pemahaman  konteks  dan  strategi perusahaan  ini  dilakukan  indentifikasi  mengenai profil perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang  jelas  terhadap  strategi  dalam  perusahaan, tujuan  perusahaan  tersebut,  profil  risiko  serta masalah perusahaan terkait informasi dan teknologi pada saat ini. Hal-hal yang diidentifikasi antara lain deskripsi  perusahaan,  struktur  perusahaan,  dan tujuan perusahaan.
Pusdatin merupakan satker pelaksana teknis yang bertugas memberikan pelayanan TIK bagi satker lain di  lingkungan  Kementerian  XYZ.  Di  dalam operasional  pelayanan  TIK,  Pusdatin  sangat tergantung  kepada  perangkat  pendukung  baik hardware maupun software aplikasi.  Perkembangan teknologi  yang  sangat  cepat  dan  era  SPBE  saat  ini mengharuskan  Pusdatin  untuk  terus  berinovasi dalam memanfaatkan aspek TIK. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa Pusdatin  Kementerian  XYZ  memiliki  strategi  yang berfokus  kepada  pelanggan/satker  pengguna  dan inovasi layanan TIK.
Step  2:  Menentukan  Lingkup  Awal  dari  Sistem Tata  Kelola  ( Determine  the  Initial  Scope  of the Governance System )
1) Design Factor 1: Enterprise Strategy
Dimulai  dari design  factor pertama  yaitu menganalisis  strategi  organisasi  yang  diterapkan oleh Pusdatin Kementerian XYZ. Pusdatin memiliki strategi  primer  untuk  memberikan  layanan  terbaik bagi  satker  pengguna  atau client  service/stability . Selain itu, Pusdatin juga berkomitmen untuk selalu berkembang  mengikuti  kemajuan  zaman  dan memelihara  penggunaan  teknologi  yang  saat  ini dimiliki.  Maka  dari  itu,  strategi  sekunder  dari Pusdatin
Kementerian
XYZ adalah
innovation/differentiation .
Gambar 2. Design Factor 1 - Enterprise Strategy
Gambar 2 merupakan hasil analisis strategi pada Pusdatin  Kementerian  XYZ,  dengan  pelayanan pelanggan dan nilai inovasi memiliki nilai tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Pusdatin  Kementerian  XYZ  adalah  berfokus  pada inovasi dan berfokus pada penyediaan layanan yang stabil  dan  berorientasi  pada  pelanggan/satker pengguna  yang  sesuai  dengan  visi  dan  misi Kementerian XYZ.
2) Design Factor 2 – Enterprise Goals Selanjutnya menganalisis design factor kedua yaitu tujuan  organisasi  dari  Pusdatin  Kementerian  XYZ. Hasil ditampilkan Gambar 3.
Gambar 3. Design Factor 2 – Enterprise Goals
Gambar  3  merupakan  hasil  dari  analisis  tujuan organisasi  yang  dilakukan  kepada  Pusdatin Kementerian  XYZ,  dengan  nilai Customer-oriented service  culture,  Business-service  continuity  and availability, dan Quality  of  management  information bernilai  5  yang  merupakan value dengan  nilai tertinggi.
Customer-oriented service culture berkaitan dengan sikap  dan  budaya  organisasi  Pusdatin  yang menekankan  pelayanan  yang  berfokus  pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan/satker pengguna. Dalam COBIT 2019, ini berarti organisasi harus  mengembangkan  budaya  di  mana  semua tindakan dan keputusan diarahkan untuk memberikan  nilai  kepada  pelanggan.  Tujuannya adalah  untuk  memastikan  bahwa  layanan  yang disediakan  oleh  Pusdatin  selalu  berorientasi  pada kepuasan  pelanggan,  memenuhi  harapan  mereka, dan  memberikan  manfaat  yang  sejalan  dengan tujuan organisasi.
Business-service continuity and availability berkaitan dengan tugas dan fungsi Pusdatin sebagai penyedia
layanan  TIK  bagi  seluruh  satker  di  lingkungan Kementerian  XYZ.  Poin  ini  menekankan  perlunya memastikan  bahwa  layanan  TIK  Pusdatin  yang mendukung operasi bisnis dapat tetap berjalan dan tersedia secara konsisten.
Quality  of  management  information berkaitan dengan kedudukan Pusdatin sebagai penyedia Data dan Informasi yang akan digunakan oleh Pimpinan dalam  mengambil  keputusan.  Pusdatin  perlu memastikan  bahwa  data  dan  informasi  yang digunakan  dalam  pengambilan  keputusan  adalah akurat, relevan, tepat waktu, dan bermutu tinggi. Ini melibatkan  implementasi  kontrol  yang  memastikan integritas,  keaslian,  dan  kualitas  data/informasi yang digunakan oleh Pimpinan untuk menjalankan organisasi.
3) Design Factor 3 – IT Risk Profile
Pada  tahap  ketiga  ini  dilakukan  analisis design factor profil  risiko  yang  terdapat  pada  Pusdatin Kementerian XYZ. Hasil ditampilkan pada Gambar 4.
Gambar 4. Design Factor 3 – IT Risk Profile
Gambar  4  merupakan  hasil  dari  analisis  profil risiko yang dilakukan terhadap Pusdatin Kementerian  XYZ.  Penilaian  dilakukan  dengan melakukan  analisis  dampak  dan  kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Score 1 untuk dampak yang tidak  signifikan  dan  score  5  untuk  dampak  kritis. Score 1  untuk  kemungkinan  yang  sangat  tidak mungkin  terjadi  dan score 5    untuk  kemungkinan yang sangat mungkin terjadi.
Terdapat  19  profil  risiko  yang  dipetakan  oleh COBIT  2019  pada design  factor 3,  dimana  Pusdatin Kementerian  XYZ  memiliki  3  risiko  paling  tinggi pada Hardware incidents, Software failures, dan Data & information management . Pusdatin  saat  ini  masih  memiliki  kendala seringkali  terjadi  kegagalan  perangkat  dan software yang  mengganggu  kegiatan  organisasi.  Kendala hardware terkait perangkat jaringan atau server yang
mengalami down . Kendala software terkait bugs sistem , akses overload , dan sistem tidak bisa diakses. Pusdatin  juga  menghadapi  risiko  tinggi  terkait manajemen  data  dan  informasi  karena  data  yang dimiliki  sangat  banyak  namun  tidak  terorganisir sehingga  kemungkinan  kehilangan  dan  rusaknya data  sangat  berdampak  pada  proses  bisnis  yang dijalankan.

## 4) Design Factor 4 – I&T Related Issues
Design  factor  keempat  selanjutnya  dilakukan proses  analisis  adalah  isu  yang  berkaitan  dengan teknologi dan informasi (I&T). Hasil analisis design factor  tentang  isu  I&T  terkait  ditampilkan  pada Gambar 5.
Gambar 5. Design Factor 4 – I&T Related Issues
Pada  Gambar  5  menampilkan  hasil  penilaian tingkat  kepentingan  dari design  factor 4  ( I&T  related issues ).  Adapun  angka  0-3  dari  gambar  diatas merupakan penilaian pada tingkat kepentingan dari isu terhadap TI di Pusdatin Kementerian XYZ. Pada nilai  1  dianggap  tingkat  kepentingannya  bukan sebuah masalah, nilai 2 dianggap masalah, dan nilai 3 dianggap masalah yang serius.
Dari hasil analisis design factor permasalahan yang sangat  penting  terkait  teknologi  dan  informasi  di Pusdatin  Kementerian  XYZ  di  antaranya,  masih banyak  insiden  terkait  TIK  yang  menggangu kegiatan  organisasi,  banyak  duplikasi  sistem informasi  dengan  proses  bisnis  yang  mirip,  sistem informasi  yang  dideliver  seringkali  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  bisnis  organisasi,  tingginya anggaran  dalam  pembuatan/pengembangan  IT, masalah  integrasi  data  untuk  menghasilkan  data yang berkualitas, serta masih banyak satker lain yang melakukan  pengembangan  sistem  informasi  tanpa
melibatkan Pusdatin sehingga seringkali hasil tidak sesuai standar yang baik.
Step 3: Memperbaiki Lingkup Sistem Tata Kelola ( Refine the Scope of the Governance System )
1) Design Factor 5 – Threat Landscape
Design factor kelima adalah menganalisis lanskap ancaman yang terdapat pada Pusdatin Kementerian XYZ.  Dimana  hasil  analisis  lanskap  ancaman ditampilkan pada Gambar 6.
Gambar 6. Design Factor 5 – Threat Landscape
Pada  gambar  6  menampilkan  lanskap  ancaman yang  terjadi  pada  Pusdatin  Kementerian  XYZ dimana lanskap ancaman normal bernilai 100% yang menandakan  bahwa  lanskap  ancaman  yang  ada berada  di  bawah  tingkat  ancaman  normal  dengan artian proses bisnis pada Pusdatin Kementerian XYZ tidak berada pada situasi geopolitik, sektor industri atau profil tertentu diluar organisasi atau lembaga.
2) Design Factor 6 – Compliance Requirement
Design factor keenam yaitu persyaratan kepatuhan. Hasil  analisis  persyaratan  kepatuhan  dapat  dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Design Factor 6 – Compliance Requirement
Gambar  7  merupakan  hasil  dari  analisis persyaratan  kepatuhan  yang  telah  diterapkan  oleh Pusdatin  Kementerian  XYZ.  Sebagai  salah  satu Kementerian/Lembaga  pemerintah  maka  harus mematuhi segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh  Pemerintah.  Dari  analisis  didapatkan  hasil bahwa Pusdatin Kementerian XYZ telah tunduk dan patuh  secara  penuh  (100%)  pada  suatu  persyaratan
kepatuhan  yang  umum  di  seluruh  organisasi  K/L Pemerintah.  Beberapa  peraturan  yang  dipatuhi Pusdatin  Kementerian  XYZ  antara  lain  Undang- undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan peraturan yang berlaku lainnya.

## 3) Design Factor 7 – Role of IT
Design factor ketujuh adalah menganalisis peran teknologi dan informasi pada Pusdatin Kementerian XYZ yang dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Design Factor 7 – Role of IT
Gambar 8 menunjukkan hasil dari analisis peran teknologi  informasi  yang  ada  pada  Pusdatin Kementerian  XYZ,  dimana value  strategic menjadi value tertinggi  dengan  nilai  5  yang  memiliki  arti bahwa teknologi informasi sangat berperan penting untuk menjalankan proses bisnis dan inovasi proses layanan  bisnis  serta  pelayanan  yang  diberikan kepada satker pengguna.

## 4) Design Factor 8 – IT Sourcing Model
Faktor ke delapan adalah analisis model teknologi yang  telah  diterapkan  oleh  Pusdatin  kementerian XYZ.  Berikut  adalah  hasil  dari  analisis  model teknologi  yang  telah  diterapkan  oleh  Pusdatin Kementerian XYZ yang dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Design Factor 8 – IT Sourcing Model
Gambar  9  menjelaskan  mengenai  hasil  analisis terhadap model teknologi yang telah diterapkan oleh Pusdatin  Kementerian  XYZ.  Terlihat  bahwa  model teknologi  yang  telah  diterapkan  terbagi  menjadi  3 value yang  berbeda  yaitu,  85% outsourcing yang artinya  Pusdatin  meminta  pada  layanan  teknologi dari pihak ketiga untuk menyediakan layanan yang
dibutuhkan,  5% cloud yang  memiliki  arti  Pusdatin memaksimalkan penggunaan layanan penyimpanan awan  untuk  menyimpan  berkas  dan  data-data penting ( cloud yang digunakan berjenis private cloud ), dan  10% insourced yang  artinya  Pusdatin menyediakan staf khusus untuk mengelola layanan teknologi informasi mereka sendiri.  Dengan kata lain bahwa Pusdatin kementerian XYZ telah menerapkan model  teknologi hybrid ,  dimana  sebuah  model campuran  diterapkan,  mengkombinasikan  tiga model outsourcing,  cloud, dan insourced dalam berbagai tingkatan.
5) Design Factor 9 - IT Implementation Methods
Design  factor ke  sembilan  adalah  Metode implementasi  informasi  dan  teknologi  yang diterapkan Pusdatin Kementerian XYZ. Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar 10. Design Factor 9 : IT Implementation Methods
Pada  Gambar  10  terlihat  bahwa  metode implementasi  teknologi  informasi  yang  diterapkan pada  Pusdatin  Kementerian  XYZ  adalah  10% Agile dan 90% Traditional . Sebagian besar implementasi TI dilakukan  secara  tradisional  untuk  pengembangan perangkat  lunak  dimana  metode  yang  digunakan dengan  pendekatan  yang  lebih  klasik  yaitu pengembangan model dan operasi perangkat lunak terpisah.  Metode  tradisional  mengacu  pada  proses linier di mana setiap fase dilakukan secara berurutan dan  harus  selesai  sebelum  fase  berikutnya  dimulai. Metode agile digunakan pada beberapa implementasi TI yang dibangun dan dikembangkan oleh karyawan sendiri ( insourced ).
6) Design Factor 10 - Technology Adoption Strategy
Design  factor selanjutnya  yaitu  menganalisis strategi  adaptasi  yang  dilakukan  oleh  Pusdatin Kementerian XYZ. Dapat dilihat pada Gambar 11.
Gambar 11. Design Factor 10 : Technology Adoption

## Strategy
Pada  Gambar  11  menjelaskan  mengenai design factor 10  atau  strategi  adaptasi  informasi  dan teknologi yang dilakukan oleh Pusdatin Kementerian XYZ.  Dalam  menerapkan  teknologi,  Pusdatin termasuk  dalam  follower  dan slow  adopter .  Hal  ini disebabkan  penggunaan  teknologi  yang  masih kurang  jika  dibandingkan  perusahaan  swasta  serta penerapan  sistem  informasi  hanya  mengikuti kebijakan  Pemerintah  atau  mengikuti  instansi  lain yang sudah menerapkan sebelumnya.

## 7) Design Factor 11 – Enterprise Size
Dalam menentukan Design Factor 11 dapat dilihat kriteria jumlah karyawan yang terdapat diperusahaan  berdasarkan  COBIT  2019.  Jenis perusahaan  yang  termasuk  perusahaan large merupakan  perusahaan  yang  memiliki  jumlah karyawan  lebih  dari  250  karyawan.  Sedangkan perusahaan  yang  memiliki  jumlah  karyawan  50 hingga  250  karyawan,  dapat  dikategorikan  jenis perusahaan small and medium .
Pusdatin  Kementerian  XYZ  memiliki  jumlah pegawai  sebanyak  156  orang  sehingga  masuk  ke dalam ukuran perusahaan kecil dan menengah.
Step  4:  Menyimpulkan  Rancangan  Sistem  Tata Kelola  ( Resolve  Conflicts  and  Conclude  the Governance System Design ) Seluruh  design  factor  yang  telah  dianalisis sebelumnya mulai dari design factor 1 hingga design factor 11 dirangkum menjadi satu dan menghasilkan sebuah  desain  tata  kelola.  Berikut  ini  adalah  hasil dari desain tata kelola COBIT 2019 yang ditunjukkan pada Gambar 12.

## Gambar 12. Kesimpulan Seluruh Design Factor
Rancangan  sistem  tata  kelola  disimpulkan berdasarkan  nilai  yang  dimasukkan  pada design factor dalam  tahap-tahap  sebelumnya.  Nilai  yang diberikan  pada  setiap design  factor dalam  tahap sebelumnya menunjukkan tujuan yang akan dicapai perusahaan  dan  batasan-batasan  terkait  teknologi informasi yang dimiliki. Sehingga dengan akumulasi penilaian  oleh  COBIT  2019 design  toolkit diperoleh proses-proses  atau core  model yang  penting  untuk mencapai target tingkat kapabilitas tertentu. Semakin tinggi  nilai  pada  tiap core  model menunjukkan semakin  tinggi  target  tingkat  kapabilitas  proses tersebut.  Hal  ini  mengartikan  bahwa core  model tersebut  bernilai  semakin  penting  bagi  perusahaan untuk  dinilai  dan  dilakukan  perbaikan.  Hasil rancangan tersebut disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1 Sasaran Tata Kelola/Manajemen Domain Objektif Tata Kelola/Manajemen Target Process Capability Level EDM01 Ensured Governance Framework Setting and  Maintenance Level 1 EDM02 Ensured Benefits Delivery Level 2 EDM03 Ensured Risk Optimization Level 2 EDM04 Ensured Resource Optimization Level 2 EDM05 Ensured Stakeholder Engagement Level 1 APO01 Managed I&T Management Framework Level 1 APO02 Managed Strategy Level 3 APO03 Managed Enterprise Architecture Level 3 APO04 Managed Innovation Level 3 APO05 Managed Portfolio Level 2 APO06 Managed Budget and Costs Level 1 APO07 Managed Human Resources Level 3 APO08 Managed Relationships Level 3 APO09 Managed Service Agreements Level 4 APO10 Managed Vendors Level 3 APO11 Managed Quality Level 1 APO12 Managed Risk Level 3 APO13 Managed Security Level 2 APO14 Managed Data Level 1 BAI01 Managed Programs Level 1 BAI02 Managed Requirements Definition Level 2 BAI03 Managed Solutions Identification & Build Level 2 BAI04 Managed Availability and Capacity Level 3 BAI05 Managed Organizational Change Level 2 BAI06 Managed IT Changes Level 3 BAI07 Managed IT Change Acceptance and Transitioning Level 2 BAI08 Managed Knowledge Level 3 BAI09 Managed Assets Level 1 BAI10 Managed Configuration Level 4 BAI11 Managed Projects Level 1 DSS01 Managed Operations Level 4 DSS02 Managed Service Requests and Incidents Level 3 DSS03 Managed Problems Level 3 DSS04 Managed Continuity Level 3 DSS05 Managed Security Services Level 2 DSS06 Managed Business Process Controls Level 3 MEA01 Managed Performance and Conformance Monitoring Level 1 MEA02 Managed System of Internal Control Level 1 MEA03 Managed Compliance With External Requirements Level 1 MEA04 Managed Assurance Level 1
Seluruh design  factor di  atas  kemudian  dianalisis kembali  untuk  mendapatkan  tiga  domain  teratas yang selanjutnya akan diukur level kapabilitasnya.
Berdasarkan  Tabel  1,  yang  merupakan  prioritas untuk dapat dilakukan penilaian kapabilitas proses yaitu  pada  domain  APO09  ( Managed  Service Agreements ),  BAI10  ( Managed  Configuration )  dan DSS01  ( Managed  Operations )  dengan  nilai  masing-
masing sebesar 75.
Domain  APO09  berfokus  pada  manajemen perjanjian  layanan  dengan  vendor  TI  eksternal. Tujuannya  adalah  memastikan  layanan  yang diberikan  sesuai  dengan  kebutuhan  bisnis  yang disepakati.  Mencakup  proses  seperti  evaluasi vendor,  negosiasi  perjanjian,  pengukuran  kinerja layanan, reviu kontrak, dan audit kepatuhan. Peran utama yang terlibat antara lain procurement, vendor management, dan business relationship management.
Domain BAI10 berfokus pada manajemen konfigurasi aset  TI  ( hardware,  software ,  dll)  secara  akurat  dan terupdate.  Tujuannya  adalah  memastikan  konfigurasi  TI telah  sesuai  dengan  kebutuhan  bisnis  yang  disetujui  dan baseline konfigurasi.  Aktivitas  utamanya  meliputi pengumpulan  data  konfigurasi,  verifikasi  dan  audit konfigurasi, serta pembaruan basis data konfigurasi.
Domain  DSS01  berfokus  pada  manajemen operasional harian dari layanan TI dan infrastruktur TI.  Tujuannya  adalah  memastikan  layanan  TI berjalan optimal sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati. Aktivitas utamanya meliputi pemantauan  kinerja  TI,  manajemen  insiden, pemulihan  bencana,  pemeliharaan  infrastruktur  TI, dan lain-lain.

## B. Pengukuran Tingkat Kapabilitas
Langkah berikutnya setelah mengetahui 3 domain teratas  yang  telah  ditemukan  adalah  mengukur tingkat  kompetensi/kapabilitas  di  setiap  bidang utama. Responden berjumlah 5 orang dari pusat data dan  informasi  Kementerian  XYZ,  yaitu  Kepala Bidang  Banglola  Sisfohan,  Kepala  Subbidang Manajemen Sistem Informasi Bid Banglola Sisfohan, Kepala  Sub  Bidang  Sistem  Aplikasi  Bid  Banglola Sisfohan,  Staf  Subbidang  Manajemen  Sistem Informasi dan Staff Subbidang Sistem Aplikasi.
Kelima responden diharuskan mengisi pernyataan-  pernyataan  pada  kuesioner  yang  telah dibagikan sebelumnya pada masing-masing domain dengan  memilih  Y  atau  Ya,  jika  aktivitas  telah dilakukan  dan  T  atau  Tidak,  jika  aktivitas  belum dilakukan oleh Pusdatin Kementerian XYZ.
Penilaian  dilakukan  dengan  ketentuan  nilai sebagai berikut:
• fully (F)—Tingkat  kemampuan  dicapai  lebih dari 85%,
• largely (L)—Tingkat kemampuan dicapai 50% - 85%,
• partially (P)—Tingkat kemampuan dicapai 15% - 50%, dan
• not (N)—Tingkat kapabilitas dicapai <15%.
Di  mana  jika  aktivitas  yang  dinilai  bernilai fully atau F maka dapat melanjutkan ke level selanjutnya, jika bernilai largely (L), partially (P), atau not (N), maka
akan  berhenti  pada  level  tersebut  [19].  Hasil pengukuran tingkat kapabilitas saat ini ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengukuran Tingkat Kapabilitas Saat Ini
Domain  Cap 1  Cap 2 Cap 3 Cap 4 Level Kapabilitas Saat Ini APO09  100% (F)  67%(L) - - 1 BAI10  100% (F)  40%(P) - - 1 DSS01  100% (F)  83%(L) - - 1
Berdasarkan perhitungan proses kapabilitas pada Tabel 2 diperoleh hasil core model APO09 ( Managed Service  Agreements )  Pusdatin  Kementerian  XYZ bernilai  67%  ( Largely ).  Sedangkan  proses  BAI10 ( Managed  Configuration )  bernilai  40%  ( Partially )  dan perhitungan  proses  DSS01  ( Managed  Operations ) bernilai  83%  ( Largely )  yang  menandakan  bahwa aktivitas  selanjutnya  tidak  dapat  diukur  karena berada  dibawah  standar  nilai  85%.  Sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  domain  proses  APO09,  BAI10, dan DSS01 hanya mencapai tingkat kapabilitas level 1 ( Performed ).
C. Analisis Kesenjangan Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengetahui  rekomendasi  tata  kelola  TI  yang  tepat bagi  organisasi  dengan  menganalisis  perbedaan antara  hasil  yang  dicapai  saat  ini  dan  hasil  yang diharapkan  [20].  Ketiga  domain  diatas  yang  telah dianalisis  pada  Pusdatin  Kementerian  XYZ  yaitu APO09,  BAI10,  dan  DSS01  dan  didapat  level kapabilitasnya.  Selanjutnya  dilakukan  analisis kesenjangan ( gap ) dari capability level dari masing- masing domain. Hasil kesenjangan ditunjukan pada Tabel 3.
Tabel 3. Analisis Kesenjangan Pada Domain Teratas
Domain Level Kapabilitas Saat Ini Target Level Kapabilitas GAPS APO09 1 4 3 BAI10 1 4 3 DSS01 1 4 3
Pada  Tabel  3  terlihat  hasil  perhitungan  level kapabilitas  target  ketiga  domain  teratas  diperoleh level 4 namun dari perhitungan level kapabilitas saat ini  masih  pada  level  1.  Terlihat  bahwa  domain APO09,  BAI10,  dan  DSS01  memiliki  nilai  gap  yang sama  sebesar  3  level.    Hal  ini  menandakan  bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara kondisi saat ini di Pusdatin Kementerian XYZ dengan target yang  ingin  dicapai.  Proses-proses  dalam  3  domain utama tersebut belum dilakukan secara optimal dan
konsisten.  Sehingga  diperlukan  peningkatan  yang cukup  besar  terhadap  tata  kelola  TI  di  Pusdatin Kemhan agar dapat mencapai level 4.

## 1) Rekomendasi Perbaikan Domain APO09
Pada  proses  APO09  ( Managed  Service  Agreements ) diperoleh  tingkat  kapabilitas  pada  level  1  ( Performed ). Sedangkan target tingkat kapabilitas yang harus dipenuhi pada  level  4  ( Predictable ).  Maka  dari  itu,  dibuat rekomendasi  perbaikan  pada  proses  APO09  pada  tingkat kapabilitas level di atasnya. Berikut merupakan beberapa rekomendasi  untuk  dapat  mencapai  tingkat  kapabilitas proses pada domain APO09.
Untuk  mencapai  level  2  ( Managed ),  rekomendasi yang diberikan yaitu definisikan KPI kinerja utama untuk  vendor  dalam  perjanjian  tingkat  layanan (SLA),  lakukan  evaluasi  dan  review  kinerja  vendor secara  berkala  berdasarkan  SLA,  dokumentasikan hasil  evaluasi  vendor  dan  tindak  lanjutnya, komunikasikan  ekspektasi  kinerja  kepada  vendor secara rutin. Hasil yang diperlukan adalah dokumen perjanjian  tingkat  layanan  (SLA)  dan  laporan evaluasi vendor.
Selanjutnya  untuk  mencapai  level  3  ( Established ), rekomendasi yang diberikan yaitu dokumentasikan kebijakan  dan  prosedur  baku  untuk  manajemen vendor,  pembuatan dashboard kinerja  vendor  yang terintegrasi  dengan  sistem  monitoring,  lakukan survei  kepuasan  pengguna  layanan  vendor, otomatisasi  manajemen  penilaian  kinerja  vendor. Hasil  yang  diperlukan  adalah  kebijakan  dan prosedur  manajemen  vendor, dashboard kinerja vendor.
Dan  untuk  mencapai  level  4  ( Predictable ), rekomendasi yang diberikan yaitu lakukan proyeksi kebutuhan  layanan  TI  untuk  membuat  kontrak jangka  panjang,  gunakan  data  historis  untuk membuat model prediktif kualitas layanan, lakukan audit  kepatuhan  vendor  terhadap  kontrak  dan peraturan, dan tingkatkan kompetensi SDM vendor management.  Hasil  yang  diperlukan  adalah dokumen kontrak layanan jangka panjang dan model preditik kualitas layanan.

## 2) Rekomendasi Perbaikan Domain BAI10
Pada  proses  BAI10  ( Managed  Configuration ) diperoleh  tingkat  kapabilitas  pada  pada  level  1 ( Performed ).  Sedangkan  target  tingkat  kapabilitas yang  harus  dipenuhi  pada  level  4  ( Predictable ). Berikut  merupakan  beberapa  rekomendasi  untuk dapat  mencapai  tingkat  kapabilitas  proses  pada domain BAI10.
Untuk  mencapai  level  2  ( Managed ),  rekomendasi yang  diberikan  yaitu  lakukan  pendataan  detail konfigurasi perangkat TI ( hardware, software , jaringan, dll),  membuat  basis  data  konfigurasi  TI  yang terstruktur  dan  terintegrasi,  lakukan  verifikasi
konfigurasi terhadap kebutuhan pengguna TI secara berkala, dan dokumentasikan setiap perubahan pada konfigurasi  TI.  Hasil  yang  diperlukan  adalah  basis data konfigurasi yang lebih terperinci dan terstruktur untuk aset TI.
Selanjutnya  untuk  mencapai  level  3  ( Established ), rekomendasi yang diberikan yaitu integrasikan basis data  konfigurasi  dengan  sistem  monitoring  TI, membuat dashboard konfigurasi TI yang update secara real-time ,  otomatisasi  proses  pembaruan  data konfigurasi  dan approval setiap  perubahan konfigurasi melalui change management , dan lakukan pelaporan status konfigurasi TI secara berkala. Hasil yang diperlukan adalah dashboard yang menampilkan status konfigurasi aset TI saat ini.
Dan  untuk  mencapai  level  4  ( Predictable ), rekomendasi yang diberikan yaitu tetapkan baseline konfigurasi  yang  dianggap  ideal,  lakukan  audit kepatuhan konfigurasi TI terhadap baseline , gunakan tools audit  otomatis  untuk  efisiensi,  tingkatkan kompetensi staf dalam manajemen konfigurasi, dan dokumentasikan kebijakan dan prosedur konfigurasi yang baku. Hasil yang diperlukan adalah dokumen laporan  audit  kepatuhan  konfigurasi  terhadap baseline yang ditetapkan.
3) Rekomendasi Perbaikan Domain DSS01
Pada proses DSS01 ( Managed Operations ) diperoleh tingkat  kapabilitas  pada  level  1  ( Performed ). Sedangkan  target  tingkat  kapabilitas  yang  harus dipenuhi  pada  level  4  ( Predictable ).  Maka  dari  itu, dibuat  rekomendasi  perbaikan  pada  proses  DSS01 pada  tingkat  kapabilitas  level  di  atasnya.  Berikut merupakan  beberapa  rekomendasi  untuk  dapat mencapai  tingkat  kapabilitas  proses  pada  domain DSS01.
Untuk  mencapai  level  2  ( Managed ),  rekomendasi yang  diberikan  yaitu  dokumentasikan  prosedur operasional TI yang baku untuk insiden, permintaan layanan,  lalu  standarisasi  proses  seperti incident management,  request  fulfillment ,  dan  layanan  TI lainnya.  Lakukan post-mortem  review untuk  setiap insiden  yang  terjadi,  lakukan  pelatihan  dan sosialisasi prosedur operasional TI, dan automatisasi permintaan layanan melalui portal self-service . Hasil yang  diperlukan  adalah  dokumentasi  prosedur operasional TI yang standar.
Untuk  mencapai  level  3  ( Established ),  rekomendasi yang diberikan yaitu tetapkan tujuan/target kinerja utama layanan TI, terapkan monitoring kinerja infrastruktur dan layanan  TI,  buat dashboard kinerja  TI  yang  terintegrasi dan real-time ,  lakukan  analisis  tren  kinerja  dan  deteksi anomaly ,  dan  optimalkan  kinerja  operasional  TI  melalui perbaikan proses. Hasil yang diperlukan adalah dashboard kinerja layanan TI secara real-time . Untuk mencapai level 4 ( Predictable ), rekomendasi yang diberikan yaitu susun rencana kesinambungan
bisnis dan pemulihan bencana dan keberlangsungan layanan  TI,  lakukan  audit  dan  uji  coba  rencana kesinambungan  secara  berkala,  kelola  risiko-risiko operasional  TI  secara  proaktif,  kelola  fasilitas  dan vendor  untuk  mendukung  rencana  pemulihan  TI, dan tingkatkan kompetensi tim operasional TI. Hasil yang  diperlukan  adalah  dokumen  rencana komprehensif untuk kesinambungan layanan TI saat terjadi bencana.

## 4. K ESIMPULAN
Dapat  disimpulkan  bahwa  strategi  Pusdatin Kementerian  XYZ  berfokus  pada  inovasi  dan penyediaan layanan yang stabil untuk meningkatkan kepuasan pimpinan dan satker pengguna. Pemetaan 11  design  factor  menggunakan  framework  COBIT 2019 mengidentifikasi domain penting bagi Pusdatin Kementerian  Pertahanan  yaitu  APO09  (Managed Service
Agreements), BAI10 (Managed
Configuration),  dan  DSS01  (Managed  Operations) sebagai  target  pada  tingkat  kapabilitas  level  4, sementara saat ini ketiganya masih berada pada level 1.  Kesenjangan  sebesar  3  level  ini  menandakan perlunya peningkatan signifikan dalam tata kelola TI di  Pusdatin  Kemhan.  Rekomendasi  perbaikan menggunakan  COBIT  2019  mencakup  fokus  pada domain  BAI10  untuk  membangun  fondasi manajemen konfigurasi, menguatkan proses operasional  TI  melalui  DSS01,  dan  meningkatkan kepuasan  pengguna  melalui  APO09.  Manajemen perlu  menyusun  rencana  perbaikan  komprehensif dengan  prioritas  pada  area  kritikal,  dukungan sumber  daya,  dan  penyesuaian  SDM  serta  budaya organisasi. Evaluasi komprehensif terhadap kondisi proses  saat  ini  diperlukan  sebelum  menyusun rencana  dan  roadmap  improvement,  dengan kemungkinan  perubahan  signifikan  dalam  aspek people,  process,  dan  technology  untuk  mencapai level 4.

## Daftar Pustaka
[1] Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 tahun 2019 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian Pertahanan, 2019.
[2] Amin,  A.  M.  (2017).  Evaluasi  Tingkat  Capability Manajemen    Teknologi  Informasi  Unit  Arsip  IPB Menggunakan COBIT. Institut Pertanian Bogor.
[3] Darmawan,  D.,  &  Wijaya,  A.F.  (2022).  Analisis  dan Desain Tata Kelola Teknologi Informasi
Menggunakan  Framework  COBIT  2019  pada  PT.
XYZ. Journal of Computer and Information Systems Ampera.
[4] Svata, V. (2019). COBIT 2019: Should We Care? 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2019 - Proceedings. https://doi.org/10.1109/ACITT.2019.8779995.
[5] Putra, I., Gunantara, N., & Sudarma, M. (2021). Tata Kelola  Teknologi  Informasi  Dengan  Kerangka  Kerja COBIT  5  Pada  Lembaga  Pemerintah  Dan  Swasta.
Majalah  Ilmiah  Teknologi  Elektro,  20(1),  1-14. doi:10.24843/MITE.2021.v20i01.P01.
[6] Rubino,  M.,  Vitolla,  F.,  &  Garzoni,  A.  (2017).  The impact of an IT governance framework on the internal control  environment.  Records  Management  Journal, 27(1),  19–41.  http://doi.org/10.1108/RMJ-03-2016- 0007.
[7] S. F. Bayastura, S. Krisdina, and A. P. Widodo. (2021). “Analisis  Dan  Perancangan  Tata  Kelola  Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 2019 Pada PT  .  Xyz  Analysis  and  Design  of  Information Technology Governance Using the Cobit 2019 At Pt . Xyz,” vol. 4, no. 1, pp. 68–75, 2021, doi: 10.33387/jiko. [8] ISACA.  (2012).  A  Business  Development  Company for  Information  Technology  Management  and Control.  ISACA:  United  States  of  America.Ade,  M. Krisna, G. Made, A. Sasmita, G. Agung, dan A. Putri.
(2020).  “Perbaikan  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi pada Lembaga Pemerintah Daerah X,” vol. 1, no. 2.
[9] Simangunsong,  A.  A.  (2019).  Evaluasi  Tata  Kelola TI    di    Fungsi    ICT    PT.  Pertamina  EP  Asset  5 menggunakan  framework  COBIT  5.  Institut Teknologi Kalimantan.
[10] ISACA. (2018). COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology. USA: ISACA.
[11] Steuperaert,  “COBIT  2019:  A  SIGNIFICANT UPDATE,”  EDPACS,  vol.  59,  no.  1,  hal.  14–18,  Jan 2019, doi: 10.1080/07366981.2019.1578474.
[12] Adawiyah, Atrinawati. (2020). Design of Information Technology  Governance  Using  COBIT  2019
Framework  at  PT.  XYZ.  Journal  of  Technology  and Information Systems, Vol. (1), 1-9.
[13] Novita Anastasia, P., & Happy Atrinawati, L. (2020). Perancangan  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi Menggunakan  Framework  Cobit  2019  Pada  Hotel Xyz. JSI : Jurnal Sistem Informasi (E-Journal), 12(2), 2020.
[14] Gilang Ginanjar Muhamad, Luthfi Ramadani, R. A. N. (2021). Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan  Kerangka  Kerja  COBIT  2019  di DISKOMINFOSAN  Kabupaten  Sukabumi.  Jeisbi, 02(03), 63–70.
[15] H.  Bernika1,  I.  Kadek,  and  D.  Nuryana2, “Perancangan  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi Menggunakan  Kerangka  Kerja  COBIT  2019  (Studi Kasus: LPP RRI Madiun),” Jeisbi, vol. 02, no. 03, pp. 63–70, 2021.
[16] ISACA. (2018). COBIT 2019 Design Guide: Designing an Information and Technology Governance Solution. USA: ISACA.
[17] ISACA. (2018). COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. Schaumburg: ISACA.
[18] ISACA. (2018). COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology. USA: ISACA.
[19] A.  Safitri,  I.  Syafii,  and  K.  Adi,  “Identifikasi  Level Pengelolaan Tata Kelola SIPERUMKIM Kota Salatiga berdasarkan COBIT 2019,”   Jurnal   RESTI   (Rekayasa Sistem   Dan   Teknologi Informasi), vol. 5, no. 3, pp. 429–438, 2021.