Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN REKLAME DI KOTA SEMARANG

## Author :
Della Cahaya Ningrum Dyah Listyarini Arikha Saputra
dellacahaya31@gmail.com dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank

## ABSTRAK
Pemasangan  reklame  telah  menimbulkan  kontroversi,  kegaduhan  dan  memicu problem  di  Kota  Semarang.  Pelanggaran  pemasangan  reklame,  dikhawatirkan  menimpa pengguna  jalan    dan  dapat  menggangu  keselaran  serta  keseimbangan  Kota  Semarang. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengatur  penyelenggaraan  reklame  agar  sesuai  dengan keharmonisan,  keselarasan,  melindungi,  serta  menjamin  kepentingan umum  masyarakat. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris,  yakni  melalui  hasil lapangan  yang  diperoleh  melalui  data  data  yang  dikumpulkaan  saat  wawancara  dan observasi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang.  Berdasarkan  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  persoalan  mengenai  bagaimana  penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame di Kota Semarang. Sebagian wilayah di Kota  Semarang  pemasangan  reklame  belum  optimal.  Akibat  hukum  dari  pelanggaran pemasangan  reklame  tersebut  berupa  sanksi  denda  dan  pembongkaran.  Selain  itu, penegakan hukum mengalami hambatan berupa faktor internal yang berasal dari kurangnya kesadaran  masyarakat,  kurangya  sarana  dan  informasi  dan  minimmnya  koordinasi  antar penegak,  adapula  faktor  eksternal  yang  menghambat  berasal  dari  pemasangan  reklame yang tidak berizin atau illegal.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Reklame

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara berkaembang menjamin kesejahteraan sosial melalui pembangunan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yakni melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka pembangunan Indonesia yang holistik, Indonesia tidak hanya mengejar kemajuan
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
fisik  maupun  kepuasaan  individu  melainkan  pembangunan  itu  merata  di  seluruh tanah air dan dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup yang  berkeadilan  sosial  sebagai  tuntutan  dan  cita-cita  kemerdekaan  bangsa Indonesia.
Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia yang sangat cepat menyebabkan banyaknya perubahan yang memudahkan manusia, khususnya di bidang bisnis yang ditandai dengan semakin berkembangnya pemasangan iklan luar ruang sepert reklame, brosur, baliho, maupun banner, poster dan spanduk iklan pada area sepanjang jalan.
Reklame sebagai media periklanan dan merupakan wadah komunikasi antara pihak  yang  berkepentingan  untuk  menyampaikan  informasi  tentang  barang  atau jasa  kepada  publik.  Komplikasi  kegiatan  terkait  perdagangan  jasa  menghasilkan persaingan  promosi  yang  semakin  sibuk,  sehingga  keperluan  media  promosi menjadi  hal  yang  penting  dalam  industri  perdagangan  dan  jasa.  Dalam  kondisi persaingan yang semakin ketat dalam industri perdagangan dan jasa, berakibat pada munculnya private  sign seperti  iklan  komersial  menjadi  hal  yang  umum.  Desain iklan  reklame  dibuat  menarik  perhatian,  untuk  memikat  masyarakat  terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Reklame memiliki berbagai jenis macamnya, misalnya reklame audio, reklame visual dan reklame audio-visual.
Reklame dalam bentuk baliho, banner, billboard, poster, LED dan pemasangan spanduk di area sepanjang jalan raya adalah pemandangan yang umum. Reklame tersebut digunakan kepentingan promosi bisnis hingga kepentingan politik, namun seringkali  tumpang  tindih  dan  dipasang  pada  area  yang  tidak  pantas  dan  layak menjadi titik penempatan reklame.
Reklame  mempunyai  karakteristik,  berpotensial  dan  sangat  bernilai  dalam kontribusinya terhadap pemandangan kota pada abad ke dua puluh saat ini. Pada umumnya,  pemasangan  dan  penempatan  reklame  di  Kota  Semarang  harus memenuhi standar agar tidak mengganggu pengguna jalan, baik pengendara atau pejalan  kaki.  Standar  tersebut  meliputi  konstruksi  yang  kokoh,  terpasang  dengan tepat,  dan  tidak  menimbulkan  bahaya,  memiliki  struktur  permanen  yang  tidak
memanjang sehingga menghalangi jalan raya, dan pencahayaan tidak menyilaukan pengguna jalan.
Namun,  pada  faktanya  pertumbuhan  penduduk  yang  kian  hari  semakin meningkat  disertai  jumlah  bangunan,  rumah-rumah,  gedung-gedung  bertingkat, tiang-tiang  listrik,  dan  papan  reklame  yang  berukuran  besar  kian  marak  di  Kota Semarang. Pembangunan dan pemasangan  reklame yang mengabaikan keamanan dari  pembangunan  dan  pemasangan  reklame  justru  membahayakan  seseorang. Pemasangan reklame yang semakin hari memenuhi tiang listrik, tembok-tembok, marka jalan, pohon maupun tempat lainnya berdampak pada hilangnya keindahan dan  pemandangan  kota,  sehingga  terkadang  mengganggu  kenyamanan  pengguna jalan.
Dewasa  ini  marak  terjadi  robohnya  papan  reklame.  Robohnya  reklame  dan gedung bertingkat disebabkan 2 (dua) faktor yaitu faktor alam dan faktor kelalaian manusia.  Seperti  kasus  yang  terjadi  di  Tangerang,  seorang  warga  Jambi  tragis meninggal  dunia  setelah  menabrak  reklame  yang  tiba-tiba  roboh.  Adapula  kasus akibat rangka baja papan reklame yang berukuran besar di Medan pada Selasa 9 Februari 2011 yang mengakibtkan dua unit mobil yang sedang melintas rusak berat setelah ditimpa papan reklame tersebut, dan mengakibatkan arus lalu lintas macet total. Beda dengan yang terjadi di Jakarta empat papan reklame roboh akibat cuaca saat hujan dan disertai angin kencang pada tanggal 17 Maret 2011.
Dengan demikian, untuk mengatur penyelenggaraan reklame agar seuai dengan keharmonisan,  keselarasan,  menjaga  keamanan  masyarakat  dan  melindungi kepentingan  Pemerintah,  maka  Pemerintah  Daerah  Kota  Semarang  telah mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  reklame.  Tujuan utama dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 adalah untuk merapikan reklame  supaya  sesuai  dengan  keharmonisan,  keselarasan,  dan  melindungi menjamin kepentingan umum masyarakat.
Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu dukungan dalam  menjalankan  otonomi  daerah.  Pemerintah  daerah  memerlukan  perangkat pelaksanaan  baik  berupa  organisasi  maupun  sumber  daya  manusia  dalam mewujudkan  pelaksanaan  Undang-Undang  dan  Peraturan  Daerah.  Aparatur  yang
bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP).  Satpol  PP  merupakan  bagian  integral  dari Pemerintah Daerah Kota Semarang dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Gubernur.
Dengan demikian, Tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu daerah  dalam  menciptakan  lingkungan  daerah  yang  tenang,  teratur,  dan  tertib, sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.
Permasalahan  yang  menjadi  latar  belakan  penelitian  ini  antara  lain  terkait dengan  masalah  penempatan  titik-titik  pemasangan  reklame  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan,  jumlah  reklame  yang  berlebihan  dan  bervariasi,  serta mengakitbkan kerugian dan kekacauan lingkungan. Selain itu, dari faktor keamanan dalam  penempatan  reklame  di  suatu  wilayah  seringkali  mengganggu  penduduk, seperti  besarnya  reklame  sehingga  menyembunyikan  atau  menutupi  bangunan rumah  mereka,  penempatan  atau  pemasangan  reklame  di  area  hijau,  efek pencahayaan  yang  tidak  sesuai  dan  berlebihan  sehingga  menimbulkan  pantulan sinar yang mengganggu penglihatan, dan kesalahan dalam teknis pemasangan yang dapat  menimbulkan  risiko  bagi  bangunan  sekitar  dan  masyarakat  yang  melewati area kawasan tersebut.
Pemilihan  titik-titik  lokasi  pemasangan  reklame  harus  memperhatikan pendapat dan preferensi masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun dari perspektif keuntungan bisnis (perusahaan periklanan) sambal tetap memperhatikan faktor  keamanan  dan  kenyamanan masyarakat  umum,  terutama masyarakat  yang tinggal atau menetap di sekitar daerah pemasangan reklame tersebut.
Sehingga,  berdasarkan  masalah  pemasangan  reklame  yang  telah  diuraikan diatas, maka penulis ingin meneliti tentang pemasangan reklame sesuai Peraturan Daerah  Nomor  4  Tahun  2019  dengan  judul  “Penegakan  Hukum  Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Reklame Di Kota Semarang”

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut :
1. Bagaimana  Penegakan  Hukum  terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun 2019 tentang pelanggaran pemasangan reklame di Kota Semarang?
2. Apa  sanksi  hukumnya  apabila  terjadi  pelanggaran  pada  Peraturan  Daerah Nomor 4 Tahun 2019 terhadap pemasangan reklame di Kota Semarang?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang dilakukan oleh Satpol PP tentang pelanggaran pemasangan reklame di Kota Semarang?

## PEMBAHASAN
1. Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019
Kota  Semarang  sebagai  Ibukota  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  terkenal sebagai pusat informasi perekonomian dan perkantoran diseluruh wilayah Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang merupakan jantung kota dari seluruh wilayah di Jawa Tengah. Kota semarang merupakan kota metropolitan dan kota terbesar urutan  kelima  di  Indonesia  setelah  Jakarta,  Surabaya,  Bandung,  dan  Medan. Populasi  penduduk  Kota  Semarang  memiliki  jumlah  sebanyak  1,7  juta  jiwa hingga 2 juta jiwa.
Luas  wilayah  administratif  Kota  Semarang  sebesar  373,70  km 2 , menjadikannya kotamadya terluas di Pulau Jawa. Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang memiliki pengaruh besar terhadap wilayah-wilayah lain di  Jawa  Tengah,  baik  dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  politik  maupun  budaya. Secara geografis Kota Semarang terletak antara garis 6 ̊ 50’-7 ̊ 10’ lintang selatan dan garis 109 ̊ 35’- 110 ̊ 50’ bujur timur. Kota Semarang berbatasan sebelah barat berbatasan  dengan  Kabupaten  Kendal,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan Kabupaten  Semarang  Ungaran,  sebelah  timur  berbatasan  dengan  kabupaten Demak dan sebelah utara dibatasi oleh laut Jawa dengan garis pantai meliputi
13,6 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348.000 garis pantai.
Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang jumlah penduduk pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.656.564,00 jiwa dengan jumlah  kecamatan  sebanyak  16.  Kepadatan  penduduk  cenderung  meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk.
Kepadatan  jumlah  penduduk  di  Kota  Semarang  sangat  bervariasi  di setiap  kecamatan  sebagai  kota  metropolitan  dan  menjadi  pusat  kegiatan pemerintahan dan penyedia perekonomian sehingga menarik banyak masyarakat untuk urbanisasi Ke Semarang, sehingga menimbulkan pertambahan penduduk dalam setiap tahunnya
Mayoritas  penggunaan  lahan  Kota  Semarang  sebagai  permukiman, perdagangan  jasa,  perkantoran,  dan  fasilitas  umum.  Sebagai  penunjang perekonomian  warga  Kota  Semarang  dan  sekitar  Kota  Semrang  kawasan perdagangan  jasa  terletak  di  pusat  Kota  Semarang.  Laju  perekonomian  yang berkembang  dan  lebih  baik  diantara  wilayah  yang  berada  disekitarnya menyebabkan  penggunaan  lahan  sebagai  perdagangan  jasa  dan  permukiman menjadi dominan di Kota Semarang. Sehingga menjadikan banyak masyarakat yang  berada  di  luar  Kota  Semarang  melakukan  urbanisasi,  yang  dimana masyarakat membutuhkan tempat tinggal dan permukiman menjadi lebih padat. Karena  pada  dasarnya  luar  lahan  tidak  dapat  bertambah  namun akan  semakin berkurang apabila terdapat lahan yang kosong.
Reklame  dapat  diartikaan  sebagai  objek,  instrument,  tindakan,  atau media  yang  beragam  dalam  bentuk,  suasana,  dan  coraknya,  dengan  tujuan komersial, digunakan untuk mengenalkan, mempromosikan, menyarankan atau memujikan suatu produk, layanan, atau individu, serta untuk menarik perhatian publik  terhadap  produk,  layanan,  atau  individu,  yang  ditempatkan  atau  dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu lokasi oleh publik, kecuali jika dilakukan
oleh pemerintah. Dengan demikian, reklame bertujuan untuk menarik perhatian publik.
Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pemasangan reklame yang berdasarkan pada pertimbangan etika, estetika serta tata ruang kota. Oleh sebab  tersebut,  pemerintah  Kota  Semarang  seharusnya  mengklasifikasikan untuk  kepentingan  reklame  yang  meliputi,  bebas,  umum,  selektif  dan  khusus. Perbedaan  pengklasifikasian  di  setiap  daerah  berkaitan  erat  dengan  bentuk pengelolaan atau aturan terkait reklame.
Penyelenggaraan  reklame  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban,  keindahan,  maka  pemasangan  reklame  di  Kota  Semarang  harus sesuai dengan gaya hidup maupun nilai-nilai masyarakat Kota Semarang.
Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan  tepatnya  di  Jalan  Dr.  Cipto,  Jalan Sriwijaya,  JPO  Sultan  Agung,  dan  jalan  umum  di  Kota  Semarang  peneliti menemukan  reklame  illegal  atau  komersial  nama  usaha  atau  profesi  yang  tidak mematuhi aturan terkait ornament, tempat pemasangan, desain atau teks reklame. Hal ini menegaskan jika pemasangan reklame kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  peneliti  melakukan  wawancara  berupa beberapa  pertanyaan  mengenai  pemasangan  reklame,  pelangaaran  reklame,  dan penertiban  reklame  dengan  Bapak  Yoga  Utomo  selaku  perwakilan  dari  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang terungkap bahwa banyak reklame yang  ditertibkan  dan  dibongkar,  karena  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  di Peraturan Daerah.
Penegakan Hukum dalam kontekns ini, berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan reklame sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan  dan  ketertiban umum, maka Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019.  Dalam hal ini, pemerintah kota memiliki landasan hukum yang jelas
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
sehingga dapat memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik secara jelas dan baik. Sehubungan dengan penegakan hukum tersebut maka berikut adalah hasil penelitian terkait pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

## 1.1 Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Terkait Titik Pemasangan Reklame
Penegakan  hukum  terkait  lokasi  pemasangan  reklame  telah  diatur  dalam Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  reklame  di  Kota  Semarang. Peraturan ini menetapkan lokasi-lokasi yang diizinkan untuk pemasangan reklame seperti    isi  yang  terkandung  dalam  Pasal  10  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang Nomor  4  Tahun  2019,  bahwa  lokasi  peruntukan  pemasangan  reklame  terbagi meliputi lokasi peruntukan reklame, lokasi peruntukan reklame terbatas dan lokasi peruntukan tanpa reklame. Pembagian lokasi peruntukan reklame meliputi sarana dan  prasana  pemerintah  serta  bangunan  yang  dapat  dipasang  reklame.  Namun, beberapa  lokasi  peruntukan  reklame  dibatasi  ruas  jalan,  sedangkan  lokasi peruntukan tanpa reklame meliputi taman kota, jalan hijau jalan, rambu lalu lintas, kantor pemerintah, kawasan cagar budaya, dan lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Lokasi peruntukan reklame dapat dikecualikan untuk identitas bangunan,  layanan  masyarakat,  dan  kegiatan  yang  sesuai  peraturan  perundang- undangan.
Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Yoga Utomo selaku perwakilan bidang tantribum Satpol PP Kota Semarang mengenai tata letak dan  titik  pemasangan  reklame  dengan  pola  penyebaran  perletakan  reklame.  Pola penyebaran  reklame adalah  peta  yang  digunakan  sebagai  panduan  atau  pedoman dan arahan titik pemasangan reklame. Pola penyebaran reklame tersebut didasarkan pada kawasan yang terdiri dari kawasan umum, kawasan selektif, kawasan khusus, kawasan tanpa penyelenggaraan reklame,
Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat banyaknya pelanggaran reklame di Kota Semarang. Pada sebagian tempat umum penempatan reklame di Kota Semarang tidak mengganggu aktivitas ataupun ketertiban masyarakat karena ditempatkan  di  pusat  kota  dan  diatur  dengan  baik.  Namun,  peneliti  juga  masih
menemukan  adanya  reklame  yang  mengganggu  aktivitas  pengguna  jalan  baik pejalan  kaki  maupun  berkendara,  dan  masih  ada  reklame  berupa  baliho  yang menghalangi  pandangan  warga  dan  berbahaya  di  malam  hari.  Selain  itu, pemasangan  reklame  di  beberapa  tempat  umum  Kota  Semarang  masih  belum beraturan dan cenderung semrawut serta mengurangi keindahan Kota Semarang.

## Gambar 1 Pelanggaran Titik Pemasangan Reklame
Berdasarkan  gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa  penempatan  reklame  di Kota  Semarang  belum  optimal,  dan adanya  reklame  yang  ditempatkan  di  tempat yang dilarang ataupun di luar lokasi yang telah ditentukan oleh peraturan daerah tentang  reklame  membutuhkan  tindakan  pengendalian  dan  pengawasan  dari pemerintah daerah. Pengawasan terhadap letak reklame belum dilaksanakan secara rutin,  sehingga  masih ada  reklame  yang ditempatkan  di  luar  kawasan  yang  telah ditentukan.
1.2 Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2019 Terkait Bentuk dan Ukuran Reklame
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklmae di Kota Semarang menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancang bangun  reklame  yang  meliputi  bentuk  dan  ukuran  (dimensi),  konstruksi,  dan penyajian. Hal ini bertujuan agar bentuk dan ukuran reklame harus memperhatikan ketersediaan  ruang  media  reklame,  kesesuaian  dengan  lanskap  atau  lingkungan serta faktor keselamatan.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan Bapak Yoga Utomo selaku Satpol PP Kota Semarang mengenai jenis dan bentuk reklame yang diizinkan dipasang harus memperhatikan keselamatan dan keamanan pengguna jalan bahwa
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
bentuk dan ukuran reklame ditentukan dalam dimensi yang teratur penempatannya, tidak  saling  menutupi,  dan  harmonis  dengan  lingkungan  baik  bentuk,  tinggi maupun penempatannya agar tidak mengganggu dan menutupi objek lainnya, tidak mengganggu  aktivitas  pejalan  kaki  dan  pengendara,  aman  atau  tidak membahayakan bagi lingkungan di sekitar, mudah dilihat atau dibaca.
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2019  menetapkan  bahwa media  reklame  permanen  maupun  temporer,  ukuran  reklame  disesuaikan  dengan ruang yang tersedia bagi media reklame, luas tidak lebih dari 24m 2 . Bentuk reklame harus  sederhana  dan  mudah  dikenali  dengan  ukuran  yang  seragam  untuk  setiap kawasan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa terdapat kategori ukuran reklame yang meliputi reklame kecil dengan ukuran paling besar kurang dari 4m 2 (empat meter persegi), reklame sedang  dengan  ukuran  paling  besar  kurang  dari  24m 2 (dua  puluh  empat  meter persegi),  dan  reklame  besar  dengan  ketentuan  ukuran  yang  berbeda-beda tergantung pada jenis persil atau sarana dan prasarana pemerintah.
Hasil  penelitian  untuk  penegakan  hukum  peraturan  daerah  terkait  dengan bentuk dan reklame, menunjukkan bahwa sebagian besar reklame yang dipasang di Kota Semarang memiliki bentuk yang teratur dan sangat standar, tidak ada reklame yang sangat besar atau ukurannya mengganggu.
Gambar 2 Pelanggaran Bentuk dan Ukuran Reklame
Berdasarkan  gambar  di  atas,  menunjukan  bahwa  sebagian  jalan  di  Kota Semarang  masih  ditemukan  reklame  yang  telah  rusak  bahkan  tulisannya  sudah
tidak  terbaca  namun  masih  terpasang.  Sehingga  pemasangan    reklame  di  Kota Semarang  belum  seragam  dan  cenderung  tidak  teratur  serta  berdampak  pada penurunan keindahan kota Semarang.
Untuk itu penegakan hukum peraturan daerah tentang reklame terkait bentuk dan ukuran yang tidak sesuai ketentuan ataupun telah rusak dan dibiarkan begitu saja membutuhkan tindakan pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah  daerah.  Pengawasan  terhadap  bentuk  reklame  harus  dilaksanakan secara  rutin  guna  mencegah  pemasangan  reklame  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan atau telah rusak namun dipasang.

## 1.3 Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Terkait Materi Muatan Reklame
Berdasarkan  Pasal  13  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2019  mengatur mengenai  isi  dan  materi  reklame  yang  disusun  harus  memenuhi  persyaratan tertentu,  hal  ini  mencakup  penggunaan  bahasa  yang  baik  dan  benar,  tidak melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaaan, ketertiban umum, dan peartiuran perundang-undangan yang berlaku.
Hasil  wawancara  wawancara  yang  penulis  lakukan  bersama  Bapak  Yoga Utomo  selaku  perwakilan  Satpol  PP  Kota  Semarang  mengungkapkan  bahwa penempatan  Reklame  di  Kota  Semarang  mengikuti  ketentuan  tersebut.  Naskah reklame disusun dengan memperhatikan beberapa hal yang sangat penting, seperti tidak mengandung  SARA  atau  Suku,  Agama,  dan  Ras,  tidak  bersifat  pornografi, tidak melanggar ketertiban umum, menggunakan bahasa yang sopan tidak melawan hukum,  dan  tidak  melanggar  etika  moral.  Reklame  dapat  menggunakan  bahasa asing, namun harus disertai keterangan dalam penulisan bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil. Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai identitas nama perusahaan  dan  atau  merek  dagang  yang  merupakan  cabang  atau  paten  dari  luar negeri masih dapat tetap dipakai.
Hasil  penelitian  untuk  penegakan  hukum  peraturan  daerah  terkait  dengan isi atau materi reklame, menunjukkan bahwa bahwa penentuan isi atau materi reklame telah optimal karena tidak ada reklame di Kota Semarang yang berkaitan dengan
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
SARA  atau  pun  mengiklankan  benda-benda  yang  dilarang.  Namun,  beberapa reklame yang dipasang di Kota Semarang haruslah dengan izin dan dipasang dalam jangka waktu tertentu dan apabila izin berakhir maka reklame di buka dan diganti dengan  pengguna  lain.  Hasil  penelitian  di  atas  menunjukkan  bahwa  perizinan reklame di Kota Semarang belum optimal karena masih banyak reklame yang tidak memiliki izin dan dalam kondisi rusak.

## 1.4 Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Terkait Izin Reklame
Dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Penempatan Reklame di Kota Semarang ditentukan bahwa setiap lokasi bangunan reklame wajib memperoleh  izin  dari  Pemerintah  Daerah.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  17 Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2019  mengatur  mengenai  perizinan  reklame dengan  pengecualian  izin  diberikan  reklame  dengan  bentukk  ukuran  kecil  dan dipasang  di  tanah atau  bangunan  milik  sendiri,  nama  lembaga  formal  di  bidanga pendidikan  atau  kesehatan,  penyelenggaraan  oleh  pemerintah,  lembaga internasional atau dalam bangunan gedung.
Terkait  persyarataan  dan  tata  cara  perizinan  tercantum  dalam  Pasal  22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Kota Semarang bahwa izin dapat berupa izin penyelenggaraan reklame permanen maupun izin penyelenggaraan reklame tidak permanen. Permohonan izin tersebut diterbitkan oleh rekomendasi dari dinas terkait  yang  kemudian  diajukan  kepada  Walikota.  Walikota  mendelegasikan kewenangannya  sebagaimana  kepada  Kepala  Perangkat  Daerah  yang bertanggung jawab dalam Perizinan Reklame.
Perpanjangan  masa  izin  reklame  dapat  dilakukan  jika  pemegang  izin  telah memenuhi ketentuan dan persyaratan perpanjangan perizinan dan apabila sampai batas waktu tidak dipenuhi, maka dianggap tidak berminat untuk memperpanjang izin dan titik yang bersangkutan dan dapat diberikan kepada penyelenggara lain.
Pemohon  perpanjangan  izin  penyelenggaraan  reklame  dapat  mengajukan permohonan izin baru jika terjadi perubahan identitas, desain, karakteristik, jenis, bentuk atau ukuran bidang reklame.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Dalam  Pasal  43  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2019  penyelenggara reklame diberi ketentuan bahwa penyelenggara reklame dilarang mengubah letak, jenis, bentuk, sifat, isi/materi, penempatan, dimensi, dan/atau konstruksi tanpa izin penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame dilarang merusak fasilitas/sarana dan/atau  prasarana  Kota  dalam  kegiatan  penyelenggaraan  reklame,  enyelenggara reklame  dilarang  mengalihkan  surat  keterangan  terdaftar  dan/atau  izin penyelenggaraan reklame kepada pihak lain, dan penyelenggara reklame dilarang melanggar  persyaratan  yang  tercantum  dalam  izin  penyelenggaraan  reklame  dan peraturan daerah ini.
Hasil penelitian menujukkan bahwa sebagian reklame yang dipasang di Kota Semarang harus mempunyai izin dan dipasang dalam jangka waktu tertentu. Jika izin  berakhir,  maka  reklame  harus  dibuka  dan  diganti  dengan  pengguna  lain. Selanjutnya  pemasangan  reklame  di  Kota  Semarang  masih  menemukan  reklame yang belum memiliki izin. Penelitian di atas menunjukkan bahwa perizinan reklame di Kota Semarang belum optimal karena masih banyak reklame yang tidak memiliki izin dan menuai protes masyarakat.
Tabel  1
Sumber : Data Semarang Kota, 2023
Elemen Data Tahun
2020 2021 2022 Rasio Reklame Berijin 76,41 75,80 78,81 Rasio Penertiban Reklame 100 52,59 84,55
Berdasarkan  tabel  rasio  reklame  di  Kota  Semarang  di  atas  dapat  diketahui bahwa  reklame  berijin  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya,  oleh  karena  itu perlunya  penegakan  hukum  untuk  mengurangi  jumlah  pelanggaran.  Penegakan hukum  didefinisikan  sebagai  proses  dijalankannya  upaya  untuk  menerapkan norma-norma atau hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Tujuan  penegakan  hukum  supaya Pemerintah  sebagai  regulator  dapat  mengendalikan,  mengatur  dan  mewujudkan kehidupan  masyarakat.  Proses  ini  melibatkan  upaya-upaya  untuk  mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan dengan mempertimbangkan fakta  dan  keadaan  yang  terjadi  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.
Upaya  penegakan  hukum  yang  dapat  dilakukan  atas  penyelenggara  reklame tanpa izin yaitu berupa pengawasan dan sanksi. Aturan ini telah diatur dalam Pasal 46  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  4  Tahun  2019  yang  menegaskan bahwa  Pemerintah  Daerah  melakuksn  pengawasan  dan  pengendalian  secara periodik  dan  secara  insidentil  atas  penyelenggaraan  reklame.  Walikota  dapat menyerahkan tugas pengawasan dan pengendalian kepada dinas yang berwenang. Pengawasan tersebut melibatkan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh dinas terkait dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan tersebut menjadi  dasar  untuk  melakukan  pembinaan,  penjatuhan  sanksi  administratif dan/atau penjatuhan sanksi pidana.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Satpol PP Kota Semarang yang  diwakili  oleh  Bapak  Yoga  Utomo  memberikan  penjelasan  bagaimana Pengawasan  yang  dilakukan  selaku  pihak  Satpol  PP  Kota  Semarang  yang  sesuai dengan  wewenang  yang  dimilikinya  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Selain Satpol  PP  Penertiban  reklame  di  Kota  Semarang  juga  melibatkan  Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Tata Ruang Daerah Kota Semarang.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Semarang  bertugas  dengan  melakukan pendataan terhadap penyelenggara reklame yang telah memiliki izin, izin yang telah habis, izin yang telah diperpanjang, izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Tugas  ini  dilakukan  untuk  mempermudah  pihak  Satpol  PP  untuk  melakukan penindakan  terhadap  pelaanggaran-pelanggaran  terhadap  penyelenggara  reklame. Selain  itu  pihak  Badan  Pendapatan  Daerah  selalu  memberikan  pemberitahuan sebelum  masa  izin  habis  agar  menghindari  tindakan  penindakan  oleh  Satpol  PP Kota Semarang.
Saat  dilakukannnya  operasi  atau  evaluasi  penertiban  dan  penindakan,  Satpol PP Kota  Semarang  melakukan  pemeriksaan dan  pengecekan  terhadap semua jenis reklame, baik yang berkonstruksi maupun tidak berkonstruksi. Proses pemeriksaan  dan  pengecekan  tersebut  dilakukan  dengan  memeriksa  stiker  tanda pengesahan  pada  reklame  yang  terkait.  Satpol  PP  Kota  Semarang  melakukan kegiatan  pengawasan  minimal  2  (dua)  kali  dalam  seminggu.  Satpol  PP  Kota Semarang menunggu terjadinya penumpukan reklame ilegal, sebelum melakukan pembersihan,  hal  ini  dilakukan  untuk  memudahkan  proses  penindakan.  Teknis penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang sesuai dengan peraturan yang berlaku,  termasuk  penertiban  reklame  yang  tidak  memenuhi  syarat  sudah  diatur dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Penyelenggara Reklame.
Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa sudah tidak ada lagi pungutan liar. Satpol PP Kota Semarang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan  penindakan  terhadap  pelanggaran  izin  penyelenggaraan  reklame  di  Kota Semarang. Pengawasan dilakukan melalui operasi rutin dengan berkeliling di jalan- jalan  besar  Kota  Semarang  secara  bergantian.  Hasil  dari  operasi  pengawasan tersebut  adalah  penindakan  terhadap  reklame  yang  terbukti  melanggar  izin penyelenggaraan. Tindakan penindakan yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang adalah pembongkaran.

## 2. SANKSI HUKUM PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI KOTA SEMARANG
Izin  merupakan  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  yang  memiliki karakteristik bersifat konkret, individual, dan final. Sebagai keputusan tata usaha negara, maka izin harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009  tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  Negara.  Perizinan  merupakan  wujud  pengaturan  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  baik  dalam  pemeuhan  kewajiban,  persyaratan,  maupn  larangan.  Jika persyaratan,  kewajiban,  atau  larangan  yang  terdapat  dalam  izin  tidak  terpenuhi, maka izin tersebut dapat mengakibatkan sanksi.
Hal  tersebut  berlaku  pada  penertiban  penyelenggaraan  reklame  yang melanggar beberapa hal, antara lain tidak memiliki izin, izin telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan, tidak membayar pajak, terjadi perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan, penempatan tidak sesuai dengan tata letak bangunan  yang  ditentukan,  tidak  sesuai  dengan  rekomedasi  konstruksi  dan  tidak terawatt dengan baik.
Hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  bersama  Bapak  Yoga  Utomo  selaku perwakilan Satpol PP Kota Semarang, diketahui bahwa Satpol PP Kota Semarang berwenang  untuk  melakukan  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kota Semarang. Pengawasan tersebut  dilakukan melalui operasi rutin di sekitar jalan  -jalan besar di Kota Semarang, hasil operasi tersebut dilakukan penindakan  berupa sanksi dan pembongkaran.
Sanksi  dalam  Hukum  Administrasi  Negara  merupakan  alat  kekuasaan  yang bersifat  hukum  publik  oleh  pemerintah  sebagai  respons  terhadap  ketidakpatuhan kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Macam dan jenis sanksi dapat menjadi beragam biasanya dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam  peraturan  perundang-undangan  bidang  administrasi  tertentu,  antara  lain paksaan  Pemerintahan  (bestuursdwang),  Penarikan  kembali  keputusan  yang
menguntungkan  (izin,  subsidi,  pembayaran,  dan  sebagainya),  Pengenaan  uang paksa  oleh  pemerintah  (dwangsom)  dan  Pengenaan  denda  administratif (administratieve boete).
Upaya  penegakan  hukum  terhadap  penyelenggara  reklame  tanpa  izin  dapat dilakukan melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Hal ini diatur dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian secara periodik dan insidental terhadap penyelenggaraan reklame. Walikota dapat menyerahkan tugas pengawasan ini kepada kepala dinas yang berwenang.
Pengawasan  tersebut  melibatkan  instansi  terkait  yang  dikoordinasikan  oleh dinas  terkait,  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Hasil pengawasan tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembinaan, penjatuhan sanksi administratif, dan atau penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan Pasal  47  Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  4  Tahun  2019  berupa pembinaan, penjatuhan sanksi administratif; dan/atau penjatuhan sanksi pidana.
Dasar  hukum  pemberian  sanksi  administrasi  penyelenggara  reklame berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 bahwa Jika pelanggar  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  dipersyaratkan  dalam  sanksi administratif, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Selain  itu  pelanggar  juga  dikenakan  sanksi  administrasi  berupa  larangan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.
Penyidikan  terhadap  pelanggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan Daerah  ini  dilakukan  oleh  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  yang  pengangkatannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dalam  praktiknya,  sebagian  reklame  yang  dipasang  di  Kota  Semarang  harus memiliki  izin  dan  dipasang  dalam  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan  hasil
wawancara,  Bapak  Yoga  Utomo  selaku  kepala  bidang  trantibum  Satuan  Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang menginformasikan bahwa reklame yang tidak  resmi  dan  tidak  memenuhi  ketentuan  dan  persyaratan  akan  dilakukan pembongkaran,  dan  jika  izin  berakhir  maka  reklame  akan  dibuka  dan  diganti dengan pengguna lain.

## 3. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PENEGAKAN
HUKUM  TERHADAP  PERATURAN  DAERAH  NOMOR  4  TAHUN  2019

## TENTANG REKLAME DI KOTA SEMARANG
Penegakan hukum yang telah dilakukan juga bukan tanpa hambatan. Adapun hambatan yang ditemui oleh Satpol PP Kota Semarang, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yoga Utomo selaku kepala bidang tantribum Satpol PP  Kota  Senmrang  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  izin penyelenggaraan reklame di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

## 3.1 Faktor Internal
Upaya  untuk  optimalisasi  dalam  penegakan  hukum  penyelenggaraan reklame,  seringkali  ditemukan  adanya  hambatan-hambatan  yang  dihadapi pemerintah  kota  dan  pihak  yang  berwenang  dalam  upaya  optimalisasi  tersebut, sehingga  upaya  optimalisasi  itu  tidak  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan target yang diharapkan oleh pemerintah. Hambatan tersebut dapat timbul dari dalam (internal) dan luar (eksternal). Berikut dijelaskan beberapa hambatan yang timbul dari dalam (internal) yaitu :
1. Minimnya Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat
Masyarakat Kota Semarang memiliki pengetahuan yang rendah mengenai aturan penyelenggaraan reklame. Mereka mungkin tidak mengetahui peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019. Kurangnya kesadaran masyarakat akan membuat mereka malas atau bingung untuk mengurus izin pemasangan reklame. Hal ini menyebabkan terus terjadinya pelanggaran yang tidak mendapatkan respon dari masyarakat lain, sehingga proses penegakan hukum menjadi sulit dan lambat.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Minimnnya  kesadaran  masyarakat  sangat  dipengaruhi  oleh  pengetahuan yang mereka miliki. Apbila masyarakat tidak tahu, maka berakibat pada kesadaran rendah. Kesadaran yang rendah dapat membuat masyarakat lalai atau mengabaikan terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Akibatnya  akan  menimbulkan  pelanggaran. Dikarenakan  pengetahuan  masyarakat  Kota  Semarang  terhadap  peraturan  izin penyelenggaraan  reklame  di  Kota  Semarang  sangatlah  rendah,  yang  berdampak pelanggaran  terus  terjadi.  Pelanggaran  tersebut  tidak  mendapat  respon  dari masyarakat  maupun  pemerintah.  Pembiaran  ini  akan  berdampak  pada  sulitnya proses  penegakan  hukum  akan  bertambah  semakin  berat  dan  lambat  terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame.
2. Kurangnya Sarana dan Informasi
Kurangnya  sarana  dan  prasarana  serta  informasi  yang  mendukung  dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame menjadi hambatan. Dalam hal pembayaran atau  pengurusan  izin  pemasangan  reklame  masyarakat  harus  mendatangi  kantor perizinan reklame setempat, seharusnya pemerintah dapat menambah sarana atau menciptakan inovasi baru melalui media website untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan pemasangan reklame tersebut.
Selain  itu,  kurangnya  intensitas  pemberian  informasi  pada  media-media tertentu  misalkan  melalui  sosialisasi,  dalam  1  (satu)  tahun  pemerintah  Kota Semarang  hanya  melakukan  sosialisasi  sekali  saja  dalam  setahun.  Biasanya sosialisasi  tersebut  diselenggarakan  di  pusat  keramaian  kota  seperti  di  Taman Menteri Supeno (Taman KB Kota Semarang), Mall Ciputra Semarang, Lapangan Simpang Lima, dan seminar-seminar di lingkungan Universitas-Universitas yang ada di Kota Semarang. Hal ini membuat masyarakat kurang memahami  prosedur dan pengurusan reklame.
3. Minimnya Koordinasi Antar Penegak Hukum
Kurangnya koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah maupun Satpol PP Kota  Semarang  menjadi  hambatan  dalam  menegakkan  hukum  yang  berlaku. Penegakan  hukum  akan  semakin  efektif  dan  maksimal  apabila  komunikasi  dan koordinasi  antar  kedua  penegak  hukum  berjalan  dan  berkesinambungan  dengan
baik. Hal tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila dengan berbagi informasi mengenai  posisi  reklame-relame  yang  berizin,  sehingga  memudahkan  Satpol  PP Kota Semarang bisa langsung menuju lokasi. Dengan adanya informasi mengenai persebaran titik lokasi reklame juga akan mempermudah Satpol PP Kota Semarang dalam  melakukan  penindakan  dan  pengawasan.  Untuk  berjalannya  penegakan hukum  secara  efektif  dan  maksimal  maka  Satpol  PP  Kota  Semarang  harus berkoordinasi  dengan  instansi  lain  seperti  Badan  Pendapatan  Daerah  dan  Dinas Tata Ruang Kota sebelum melakukan tindakan terhadap pelanggaran izin reklame, terutama terhadap reklame berizin.

## 3.2 Faktor Eksternal
Selain adanya hambatan internal, juga terdapat hambatan-hambatan eksternal (yang  berasal  dari  luar)  dalam  penyelenggaraan  reklame  di  Kota  Semarang. Hambatan  dari  luar  tersebut  adalah  hambatan  yang  berasal  dari  luar  lingkungan, hambatan tersebut sebagai berikut:
1. Pemasangan Reklame
Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku  di  beberapa  tempat  masih  sering  ditemukan  oleh  Pemerintah  Kota Semarang.  Hal  tersebut  meliputi  ukuran  reklame,  ketinggian,  dan  jangka  waktu pemasangan yang masih tidak sesuai standar yang seharusnya seperti NSR (nilai sewa  reklame)  yang  telah  ditetapkan.  Masih  banyak  ditemukan  reklame  yang terpasang  dengan  ukuran  yang  tidak  sesuai  dengan  standar  dan  ketentuan  yang berlaku. Dengan demikian mengakibatkan ukuran reklame yang terlalu besar bisa saja  menutupi  jalan atau  wilayah  tempat dimana  reklame  itu  terpasang  selain itu bisa saja mengganggu keyamanan penggunara  jalan. Contohnya reklame di sekitar jalan simpang lima pada tahun 2015 terdapat baliho yang ukurannya terlalu lebar sehingga menutupi lampu jalan yang ada di belakang reklame tersebut.
2. Banyaknya Reklame Ilegal
Masih  banyak  reklame-reklame  yang  terpasang  tanpa  izin  di  sudut-sudut jalanan Kota Semarang ataupun daerah sekitar perumahan. Banyaknya acara-acara atau event di Kota Semarang membuat pihak panitia sering mempromosikan lewat media  pemasangan  spanduk  ataupun  baliho.  Seperti  spanduk  acara-acara  pentas
seni dari Fakultas yang ada di Universitas, stiker dan poster konser musik, spanduk- spanduk  dari  partai  politik,  stiker  iklan  klinik  kesehatan  dan  kecantikan,  iklan berjalan yang ada pada kendaraan, dan lain-lain.
Meskipun pemasangan itu berlangsung secara singkat dan tidak kurang dari 1 minggu bahkan hanya beberapa hari saja, namun seharusnya pihak panitia atau penyelenggara wajib melaporkan terlebih dahulu untuk izin pemasangan reklame- reklame  tersebut  kepada  pemerintah  atau  dinas  yang  terkait.  Karena  sudah seharusnya  kesadaran  akan  keharusannya  dalam  perizinan  pemasangan  reklame yang terpasang.
Faktor-faktor tersebut yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang reklame di Kota Semarang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pelanggaran pemasangan reklame. Menunjukan hasil penelitian menujukkan bahwa sebagian reklame yang dipasang di Kota Semarang sudah optimal dan sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, namun masih terdapat reklame yang melanggar peraturan yang berlaku seperti masa izin yang telah habis, bentuk dan ukuran yang melebihi batas, pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan lokasi. Maka, perlunya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame. Penegakan hukum tersebut meliputi penegekan titik pemasangan reklame, bentuk dan ukuran reklame, materi muatan reklame, dan izin reklame.
Akibat dari pemasangan reklame yang tidak memenuhi sebuah unsur perizinan maka akan dikenai sanksi berupa pembinaan, dan penjatuhan sanksi pidana dan penjatuhan sanksi administratif. Penjatuhan sanksi pidana paling lama selama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain sanksi pidana juga dikenakan sanksi administrative berupa tidak diperkenankan untuk mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru atau
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
mengikuti titik reklame dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Reklame yang tidak resmi atau illegal maka akan dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP Kota Semarang, dengan koordinasi pihak atau instansi berwenang yang terkait.
Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame terdapat 2 faktor yang menghambat yaitu faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R  &  D . Bandung: CV Alfabeta Suwitri.
Ubajani,  Fachruddin.  (2022). Statistik  Daerah  Kota  Semarang. Semarang:  BPS Kota Semarang

## II. Jurnal
Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Melton Putra:
Jakarta.1987.Hal: 54
Absori, A., & Muin, E. (2016). Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif.
Adistanaya, I. G. B., Armeli, I. A., & Sueca, N.P.(2018). Penataan signage di Jalan Teuku Umar Denpasar. Jurnal Ilmiah Vastuwidya, 1(2), 49-58
Ali, H. Z. (2023). Sosiologi hukum . Sinar Grafika.
Bagir Manan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UUD, Ctk. Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 194-195 1
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Ctk Pertama, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 37
Djaslim Saladin. Manajemen Pemasaran. Bandung: Linda Karya. 2003, hlm 2019
Fartini, A. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Al Ahkam , 14 (1), 1-19. Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Spektrum Hukum , 16 (1), 119-136.
Fence, Pengantar Ilmu Hukum, Ctk. Pertama, Revina Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm.5
Haris, S. (2005). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah . Yayasan Obor Indonesia.
Haryati, S. (2019). Peran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Penataan Ruang Dalam Penataan Reklame Di Kota Medan (Doctoral dissertation).
Hasyimzoem Yusnani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah, Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta:Rajawali Pers, 2017.
Hernimawati. Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame. Surabaya:
CV Jakad Publishing. 2018, hlm 80
JimlyAsshiddiqie, 1998, Agenda Pembangunan HukumNasional Di Abad Globalisasi, Cet.I, BalaiPustaka, Jakarta, hal. 93
Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Edisi Keempat, (Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), Hlm. 992.
Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi . Kencana Prenada Media Group.
Murtomo, B. A. (2007). Penataan Papan Reklame Pada Penggal Jalan Hayam Wuruk Semarang. Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman , 6 (1), 1-9.
Nazir, M. (1988). MetodePenelitian . Jakarta : Graha Indonesia Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.161
Peleng, D. O. (2016). Peraturan Daerah Sebagai Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lex Et Societatis , 4 (3). Philipus M. hadjon,1993, et.al., Op.Cit., PengantarHukumAdministrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Cet. Pertama, GadjahMada University Press, Yogyakarta, h. 111
Pramono, E. D. (2006). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Reklame dan Aspek Legal Hukumnya di Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro) Pramono, E. D. (2006). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Reklame dan Aspek Legal Hukumnya di Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro)
Rahayu, S. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 7 (3). Rohi, R. (2018). Reklame dan Tata Ruang Kota. Jurnal Inovasi Kebijakan , 3 (1), 58-77.
Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial , 1 (1). Rumokoy, D. A. (2017). Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame di Kota Manado. Lex Et Societas, 5(8).
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing Semarang, 2009, hlm. 2
Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. Sosiohumaniora , 18 (2), 122-128.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. Universitas Atma Jaya Semarang, Semarang, 2010, hlm, 207-208.
Sudikno Mertokusumo. 1986, Hukum Mengubah, Siberty : Yogyakarta, Hlm. 130.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia .
Sinar Grafika.
Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Jurnal Nestor Magister Hukum , 4 (4), 209949. Supriyadi, S. (2017). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan , 2(2), 83-93 Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Ensiklopedia Social Review , 1 (3), 306-313. Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Ensiklopedia Social Review , 1 (3), 306-313. Wicaksono, K. W. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 4(1), 21-28
Widyaningrum, D., Sudarsono, B.,& Nugraha, A.L. (2017). Analisis Sebaran Reklame Billboard Terhadap Lokasi dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis. Jurnal Geodesi Undip , 6(1), 100-109 Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 186-199. Yulies Tina Masriani, 2004. PengantarHukum Indonesia. SinarGrafika.
Jakarta. Hlm 13.
III. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahunn 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
IV.

## Situs Internet
Data Semarang Kota .(2023). Rasio Reklame Kota Semarang, diakses tanggal 2 Juni, 2023, dari Portal Semarang Satu Data (semarangkota.go.id) Data BPS Semarang. (2023). Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan
Penduduk Kota Semarang, diakses tanggal 15 Mei 2023, dari
Badan Pusat Statistik Kota Semarang (bps.go.id)
Satpol PP Kota Semarang. (2023). Satpol PP Kota Semarang, diakses tanggal 4 Mei 2023, dari SATPOL PP (semarangkota.go.id)