## EGOISME SEKTORAL & KEDAERAHAN SEBAGAI TANTANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(Kasus Pengelolaan & Pemanfaatan Sumber Air Senjaya di Perbatasan Wilayah Kabupaten Semarang dengan Kota Salatiga)
Oleh: J. Mardimin

## Abstract
Indonesian Otonomi  Daerah or  Desentralization  policy  had  been dilemmatic  and  problematic  when  social  control  of  society  and supra-structure  of  the  local  government  (supra-district)  are  weak and  not  effective.  Beside  exploitative  and  corruptive,  that  policy tend  to  stimulated  sectoral  egoism  and  regional  (district)  egoism. This  paper  which  discuss  the  utilization  and  management  of Senjaya  water  resources  is  a  case  that  expose  the  sectoral  egoism and regional egoism at the political decision making at the district level as the spirit of unsustainable development.
Kata  Kunci:  Otonomi  Derah,  egoisme  sektoral,  kedaerahan, keberlanjutan.

## Pendahuluan
Ada kecenderungan yang sangat kuat bahwa, ketika air berlimpah- ruah  seperti  pada  musim  penghujan,  kebanyakan  orang  kurang—bahkan tidak—menghargai  air.  Selain  cenderung  boros  dalam  menggunakan  air, mereka  juga  sering  membiarkan  sampah  mengotorinya  (membiarkan  air terkontaminasi/terpolusi),  dan  tidak  memikirkan  kelestarian  sumber  air dengan  memotong  pepohonan  sesuka  hatinya. 2 Namun  demikian  setelah ketersediaan air bersih semakin berkurang akibat kemarau panjang, akibat jumlah  penduduk  yang  terus  bertambah,  akibat  perkampungan  yang semakin  padat,  dan  akibat  industri  yang  menggunakan  air  dalam  jumlah besar  terus  meningkat,  umumnya,  mereka  baru  menyadari  betapa
2  Lihat  Dr.  Kutut  Suwondo,  Dr.  Richard  Hutapea,  dan  J.  Mardimin: DI  BAWAH BENDUNG CENGEK: Studi Tentang Konflik Air dan Hak Atas Air Petani,  Forsa Pustaka, 2000, 2003.
pentingnya air bersih bagi kehidupan mereka. Dalam situasi seperti itu, air bersih tiba-tiba berubah menjadi barang yang bernilai ekonomi tinggi; dan [karena itu menjadi] sarat konflik.
Persoalannya  adalah:  selain  sulit  didapat  di  musim  kemarau  dan menyimpan potensi konflik yang tinggi, air sangat mudah terkontaminasi. Sebagaimana  dikemukakan  Tom  Tietenberg  dalam Environmental  and Natural  Resource  Economics  (2003:  444),  air  [permukaan]  tanah  (surface water)  dan  air  bawah  tanah  (ground  water)  yang  merupakan  sumber  air utama  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia  (untuk  air  minuman dan irigasi) sangat rawan (sangat mudah) terkontaminasi. 3
Di  Indonesia,  persoalan  air  ini  menjadi  bertambah  rumit  setelah kebijakan Otonomi Daerah diberlakukan. Terkait desakan kebutuhan dana pembangunan  yang  harus  dipenuhi  oleh  masing-masing  Pemerintah Daerah,  maka  di  era  Otonomi  Daerah  berkembang  egoisme  sektoral  dan egoisme  kedaerahan  dalam  membuat  kebijakan.  Suatu  daerah  dapat dengan  mudah  membuat  kebijakan  penentuan  kawasan  tertentu  sebagai kawasan  industri  tanpa  memperdulikan  kawasan  tersebut  merupakan kawasan penyangga mata air yang menghidupi  banyak warga masyarakat yang  secara  administratif  berada  di  wilayah  daerah  lain.  Salah  satu contohnya  adalah  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Semarang  yang menentukan  wilayah  Kecamatan  Tengaran  sebagai  kawasan  industri padahal  kawasan  tersebut—Kembangsari  dan  sekitarnya—merupakan kawasan penyangga sumber air Senjaya, mata air yang menghidupi warga masyarakat Salatiga dan sekitarnya. Dengan penentuan kebijakan wilayah Kecamatan Tengaran sebagai kawasan industri, di kawasan itu, kini telah berdiri  lebih  dari  sepuluh  pabrik.  Pabrik-pabrik  yang  dimaksud  adalah: Pabrik Tekstil di desa Tugu; Pabrik Asbes di Noborejo; Pabrik Kayu Lapis di  Klero,  Pabrik  Kaos  Tangan  di  desa  Butuh  Kidul;  Konveksi/Garmen  di Butuh  Kidul,  Pabrik  Kayu  Lapis  di  Butuh  Kidul,  Hilon  di  Butuh  Kidul, Pengolahan  Kayu  di  Patemon,  Pabrik  Perhiasan  Perak  di  Patemon,  dan Pabrik Kayu Lapis di Patemon. Dengan berdirinya pabrik-pabrik tersebut, dapat diduga, kelestarian sumber air Senjaya sebagai sumber air bersih bagi warga  masyarakat  Salatiga  dan  sekitarnya  akan  terancam,  karena  akan terkontaminasi  limbah  dari  pabrik-pabrik  tersebut.  Parahnya  lagi,  selain
3  Tom  Tietenberg, Environmentas  and  Natural  Resource  Economics,  Addison  Wesley, Boston San Fransisco New York London Toronto Sydney Tokyo Singapore Madrid Mexico City Munich Paris Cape Town Hong Kong Montreal, Sixth Edition, 2003, hlm. 444.
menentukan  wilayah  Kecamatan  Tengaran  sebagai  kawasan  Industri, Pemerintah  Kabupaten  Semarang  juga  menentukan  sumber  air  Senjaya sebagai obyek tujuan wisata. Dengan kasus tersebut, nampak dengan jelas berkembangnya egoisme sektoral dan egoisme kedaerahan yang  potensial membuat pengelolaan dan pemanfaatan sumber air Senjaya menjadi tidak sustainable.

## Konsep ―Pembangunan [yang] Berkelanjutan‖ ( Sustainable Development)
Gagasan  tentang  ―pembangunan  berkelanjutan‖  ( sustainable development)  diadopsi  dari  laporan  World  Commission  on  Environment and  Development  (WCED,  Komisi  Lingkungan  dan  Pembangunan), sebuah badan yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1983. Dalam  Laporan  tahun  1987,  WCED-UN  mendefinisikan sustainable development—yang dalam pustaka Indonesia diterjemahkan
―pembangunan  [yang]  berkelanjutan‖—― as  development  that  meets  the needs  of  the  present  without  compromising  the  ability  of  future generations to meet their own needs‖, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan saat ini tanpa mengeliminasi ―hak‖ generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
Dalam  laporan  WCED-UN  tersebut,  tema sustainability—yang diterjemahkan ―keberlanjutan‖ digunakan untuk menjembatani
―kesenjangan‖  antara  pembangunan  ( development)  dan  [kerusakan] lingkungan ( environment). Sebagaimana dikemukakan Rogers et al (2008) dalam An Intoduction to Sustainable Development, maka istilah ini mula- mula digunakan dalam kajian-kajian tentang pengelolaan hutan ( forestry), pengelolaan  [industri]  perikanan  ( fisheries),  dan  pengelolaan  air  [bawah] tanah ( ground water) yang berkelanjutan. Menurut kajian pengelolaan atas ketiga  sumber  daya  tersebut— forestry,  fisheries,dan  ground  water, sustainabilitas  atau  keberlanjutan  sangat  ditentukan  oleh ―maximum sustainable  cut‖  untuk  konteks  pengelolaan  hutan  yang  berkelanjutan, ―maximum  sustainable  yield‖  untuk  industri  perikanan  yang berkelanjutan,  dan  ― maximum  sustainable  pumping  rate‖  untuk pengelolaan air [bawah] tanah. 4
4  Lihat  Peter  P  Roger,  Kazi  F  Jalal,  &  John  A  Boyd, An  Introduction  to  Sustainable Development,  Published  by  Glen  Educational  Foundation  Inc.,  London,  Washington  DC,
2010 [2008], hlm. 22.
Dalam  tulisan  ini,  ―Pembangunan  [yang]  Berkelanjutan‖ dikonsepsikan  sebagai  berbagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan saat ini dengan memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan berbagai sumber daya alam tanpa mereduksi ―hak hidup‖ generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.  Dalam konsepsi ini, [istilah] ―hak hidup‖ menjadi sangat penting, karena ketersediaan saja tidaklah  cukup.  Pembangunan  [yang]  beberlanjutan  mensyaratkan  bukan hanya  kuantitas  yang  harus  dijaga,  tetapi  juga  segi  kualitasnya.  Sekedar contoh:  ketersediaan  air  yang  melimpah  tidak  akan  ada  gunanya  jika kualitasnya  buruk  karena  telah  terkontaminasi  oleh  zat-zat  yang berbahaya bagi kehidupan sehingga keadaan ini justru menjadi bencana.

## Kebijakan Otonomi Daerah sebagai Pemicu
Setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang  Otonomi  Daerah  diberlakukan,  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber air muncul sebagai persoalan yang tidak sederhana dan rumit. Air yang  semula  tidak  banyak  dilihat  sebagai  asset  ekonomi  yang  bernilai tinggi,  tiba-tiba  berubah  menjadi  barang  yang  nilai  ekonominya  sangat tinggi; dan karena itu, secara sosial, ekonomi, dan bahkan politik, menjadi komoditas  yang  diperebutkan.  Dalam  kasus  sumber  air  Senjaya,  air kemudian menjadi rebutan, bukan saja antar-individu di kalangan petani, tetapi  juga  antar  kelompok  tani,  antara  petani  dengan  kalangan  industri, dan antara petani dengan Pemerintah—dalam hal ini dengan Perusahaan Daerah  Air  Minum  [PDAM].  Lebih  jauh,  pada  era  Otonomi  Daerah, ekskalasi  konflik  air  bertambah  luas  menjadi  konflik  antar-Pemerintah Daerah—dalam kasus ini antara Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Kabupaten  Semarang.  Meski  tidak  secara  terbuka,  konflik  sepertinya  tak bisa  dihindari    lagi,  karena  masing-masing  Pemerintah  Daerah  ingin mendapatkan  keuntungan  dari  sumber  air  tersebut;  terlebih  setelah kalangan  kapitalis  (pemodal)  juga  meliriknya  sebagai  ajang  investasi— seperti  untuk  industri  air  minum  dalam  kemasan—yang  sangat menjanjikan. 5
Kasus lain yang serupa dapat dilihat dalam kasus Umbul Sungsang di  Boyolali,  yang  melibatkan  ―pemilik‖  sumber  air  (masyarakat  dan
5 Selain beayanya murah—dan karena itu tidak terlalu padat modal—dan nilai jualnya tinggi, sumber air dapat dieksploitasi terus-menerus dan seperti tidak ada habisnya.
Pemerintah Kabupaten Boyolali) dan PDAM Kota Surakarta;  kasus umbul Ingas,  desa  Cokro,  Kecamatan  Tulung,  Kabupaten  Klaten—yang melibatkan  para  petani  dengan  PDAM  Solo 6 ;  serta  kasus  Juwiring—yang melibatkan  para  petani  dengan  PT  Tirta  Investama,  produsen  air  minum dalam  kemasan  merk  Aqua. 7 Kasus-kasus  tersebut  adalah  contoh-contoh konkret  yang  menunjukkan  kompleksitas  persoalan  air  di  era    Otonomi Daerah.
Pada  dasarnya  kebijakan  Otonomi  Daerah  (atau  desentralisasi) adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri. 8 Dengan  ungkapan  yang  lebih  populer,  desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri.  Melalui  kebijakan  desentralisasi,  Pemerintah  Daerah  diberi tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  program-program  pembangunan daerahnya sendiri. 9
Dengan  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999,  tentang  Otonomi  Daerah, Pemerintah  Daerah  yang  selama  Orde  Baru  berkuasa  hanya  diberi  peran sebagai  pelaksana  pembangunan  menjadi  lebih  otonom  dalam  mengelola daerahnya.  Masalahnya  adalah,  dengan  pemberlakuan  kedua  Undang- Undang tersebut, beban biaya pembangunan yang selama ini dipikul oleh Pemerintah Pusat dialihkan kepada Pemerintah Daerah. Itu berarti, sejak 1
6 Lihat: Pemasangan Pipa PDAM Solo Dikeluhkan, SUARA MERDEKA, 25 April 2005. 7  Lihat: Jika  tak  ditanggapi  ribuan  petani  ancam  gerudug  Pemkab,  Petani  Klaten  mulai kekurangan air irigasi, SOLO POS, 23 Mei 2005. 8  Pada  Bab  I,  Pasal  1.e.  dijelaskan  bahwa  ―Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang pemerintahan  oleh  Pemerintah  [Pusat]  kepada  Daerah  Otonom  dalam  kerangka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.‖.  sedangkan  mengenai  pengertian  Otonomi  Daerah dikemukakan pada Bab 1, Pasal 1.h. yang berbunyi: ―Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan. Lihat UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH 1999, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 4.
9  Berdasarkan  UU  Nomor  5  Tahun  1974,  pada  Pasal  11  disebutkan  bahwa  titik  berat pelaksanaan  otonomi  diletakkan  pada  daerah  tingkat  II,  bukan  daerah  tingkat  I.  Meski tidak  secara  eksplisit,  pada  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  juga  meletakkan pelaksanaan  Otonomi  Daerah  pada  Daerwh  Tingkat  II  [Kabupaten/Kota].  Lihat  Bab  III, Pasal 4  Pasal 5, UU No. 22/1999. Pada Pasal 4 memang disebut ―daerah Provinsi‖, tetapi, secara  kongkret  daerah  ini  tidak  mempunyai  wilayah.  Pada  Pasal  5  disebutkan,  ―Daerah- daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), [daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota] masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.‖.
Januari 2001, saat mulai diberlakukannya kedua undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah harus mencari dana pembangunan daerahnya sendiri. Dengan  kata  lain,  dengan  diberlakukannya  kebijakan  Otonomi  Daerah, dana  untuk  melaksanakan  proyek-proyek  pembangunan  daerah  harus diambil  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  masing- masing. 10
Untuk  mengatasi  persoalan  tersebut,  Pemerintah  Daerah  dengan berbagai  cara,  berupaya  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Dari berbagai cara yang ditempuh oleh daerah-daerah, antara lain dengan melakukan  efektivikasi  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah. 11 Disinilah, desentralisasi yang bertujuan mulia menjadi ironis. Pemerintah Daerah,  demi  peningkatan  PAD,  menjadi  sangat  eksploitatif  terhadap sumber-sumber  pendapatan  daerah,  termasuk  sumber  daya  air. Pemerintah  akhirnya  bukan  saja  sebagai  pelayan  dan  hakim,  tetapi, melalui  tangan-tangannya  yang  tersembunyi  ( the  invisible  hands  – Perusahaan  Daerah  Air  Minum,  dan  industri-industri  yang  berkolaborasi dengannya) juga sekaligus berperan sebagai [atau menjadi] pemain utama. Pemerintah  bukan  lagi  sebagai  pelayan  publik  [secara non-profit],  tetapi juga menjadi pelaku bisnis.
Dibandingkan  dengan  masa  pra-Otonomi  Daerah,  pengelolaan sumber  daya  air,  sebenarnya,  tidak  banyak  mengalami  perubahan.  Status kepemilikan,  dan  pemegang  otoritas  eksploitasi  sumber  daya  air,  serta kedudukan  PU  Pengairan—menyangkut  tugas  dan  fungsinya,  tidak mengalami  perubahan.  Namun  demikian,  perhatian  pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  dayalah  yang  berubah.  Perubahan  perhatian Pemerintah  tersebut  membawa  dua  perubahan  ikutan  yang  justru menambah  peliknya  persoalan  air,  yaitu  penempatan  sumber  daya  air sebagai aset ekonomi, dan penafsiran atas hak dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air yang ada di wilayahnya.
10 Lihat, Bab IV, Pasal 8, ayat (1), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; dan Bab II, Pasal 2, ayat (1), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.
11  Dalam  tata  keuangan  daerah,  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  dari:  (a) hasil  pajak  Daerah,  seperti  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB),  (b)  hasil  retribusi  Daerah, seperti:  retribusi  hotel  dan  restoran,  parkir,  pajak  penerangan  jalan  umum  (PPJU);  hasil perusahaan  milik  Daerah,  seperti  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM),  dan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  lainnya  yang  dipisahkan;  dan  (d)  lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah yang sah. Lihat, Bagian Kedua, Pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.
Tiga  hal  itulah  yang  membuat  pengelolaan  air  di  era  Otonomi Daerah  menjadi  lebih  rumit.  Kalau  pada  masa  pra-Otonomi  Daerah perhatian Pemerintah adalah pelayanan publik yang bersifat non-profit— sebagai  aktualisasi  atas  tanggung  jawabnya  meningkatkan  kesejahteraan rakyat;  pada  era  Otonomi  Daerah,  akibat  desakan  kebutuhan  dana pembangunan  yang  dibebankan  kepadanya,  Pemerintah  Daerah berkepentingan  untuk  mendapatkan  rupiah  yang  sebanyak-banyaknya dari sumber daya tersebut. Kebijakannya pun akhirnya berubah dari non- profit menjadi profit oriented. Dengan demikian, kewenangan eksploitasi yang selama ini tetap berada di tangan pemerintah, di era Otonomi Daerah ini, menjadi sangat sarat kepentingan.
Kawasan Industri Tengaran: Ancaman bagi ―Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Air Senjaya yang berkelanjutan‖
Sejak  era  Otonomi  Daerah  digulirkan,  Pemerintah  Kabupaten Semarang  menentukan  kawasan  wilayah  Kecamatan  Tengaran  sebagai kawasan  industri.  Dengan  demikian,  di  kawasan  itu  berdirilah  banyak pabrik. Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal tulisan ini, hingga pertengahan  tahun  2014,  di  kawasan  tersebut  telah  berdiri  sejumlah pabrik,  antara  lain:  Pabrik  Tekstil  di  desa  Tugu,  Bener;  Pabrik  Asbes  di Noborejo  [sekarang  masuk  wilayah  Kota  Salatiga];  Pabrik  Kayu  Lapis  di Klero,  Pabrik  Kaos  Sepatu  di  desa  Butuh,  Pabrik  Pemintalan  Benang  di desa Kadang, industri Garmen  di desa Butuh Kidul, Pabrik Kayu Lapis di Butuh  Kidul,  pabrik  aksesoris  mobil  di  desa  Butuh,  Pengolahan  Kayu  di desa  Patemon,  Pabrik  (industri)  Perhiasan  Perak  di  desa  Patemon,  dan Pabrik Kayu Lapis di desa Patemon.
Persoalannya  adalah:  secara  geografis,  seluruh  pabrik  tersebut berada  di  atas  sumber  air  Senjaya  yang  merupakan  daerah  penyangga sumber  air  tersebut.  Dengan  berdiri  dan  beroperasinya  pabrik-pabrik tersebut,  dapat  diduga,  cepat  atau  lambat  limbahnya  akan  mencemari sumber  air  yang  menjadi  tumpuan  kebutuhan  air  bersih  bagi  masyarakat Salatiga dan sekitarnya.
Persoalannya  pun,  mungkin  tidak  berhenti  pada  tercemarnya sumber  air  Senjaya  namun  juga  berubahnya  struktur  lahan  warga masyarakat  di  kawasan  tersebut  juga  menjadi  ancaman  bagi  kelestarian sumber air. Lahan warga masyarakat yang semula ditanami tanaman keras,
kini  banyak  yang  telah  berubah  menjadi  bangunan-bangunan  pabrik. Dengan  demikian,  dengan  semakin  kurangnya  daerah  resapan  air  di  atas sumber  air  Senjaya  (di  kawasan  sekitar  hulu  Sungai  Kembangsari) dikhawatirkan  akan  berpengaruh  terhadap  debit  air.  Debit  mata  air sumber  air  Senjaya  selain  akan  terkontaminasi  juga  akan  mengalami penurunan. 12
Konflik  Air  ―di  Bawah‖  Sumber  Air  Senjaya:  Ekses  &  ―Pendukung‖ Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Air yang Unsustainable
Konflik  air,  sebenarnya  bukan  sesuatu  yang  baru  di  negeri  ini. Namun demikian,   sejak kapan fenomena tersebut terjadi tidaklah terlalu jelas.  Sumber  pustaka  yang  membicarakan  mengenai  hal  ini  juga  sulit didapat.
Andaikata,  kehadiran ulu-ulu  di  Jawa  dan  subak  di  Bali  dapat digunakan  sebagai  tanda  adanya  konflik  air,  bisa  diduga,  bahwa  di Nusantara  ini,  fenomena  tentang  konflik  atas  air  tersebut  sudah  terjadi sejak  sekitar  1000  tahun  yang  lalu.  Dalam Ensiklopedi  Indonesia,  subak dinyatakan  sudah  ada  sejak  jaman  pemerintahan  Anak  Wungsu  pada tahun 1050-1078. 13
Kalau  kita  memperhatikan  fungsi Subak  di  Bali  atau  Ulu-ulu  di Jawa, sepertinya, konflik air, hanya terjadi di lingkungan petani; sehingga tidak serumit yang terjadi sekarang ini. Konflik air mungkin hanya terjadi
12  Sedikit  menyimpang  dari  percakapan  ini,  saya  melihat  ada  hal  lain  yang  juga  menarik untuk diperhatikan. Hal lain yang saya maksud adalah terjadinya perubahan struktur sosial masyarakatnya, dari petani menjadi buruh pabrik. Dengan berubahnya kawasan Kecamatan Tengaran menjadi kawasan industri, ada banyak warga masyarakat petani di Tengaran yang [terpaksa] menjual lahannya. Bagi sebagian warga masyarakat yang beruntung, karena dari segi usia dan fisiknya masih memenuhi syarat untuk menjadi buruh pabrik, [bisa] beralih profesi  menjadi  buruh  pabrik. Tetapi,  bagi  mereka  yang  tidak bisa  menjadi  buruh  pabrik, karena  usia  dan  fisiknya  yang  tidak  memenuhi  syarat,  dengan  dijualnya  lahan  pertanian mereka,  banyak  di  antara  mereka  yang  [terpaksa]  menjadi  buruh  tani,  seperti  tukang cangkul, atau pekerjaan serabutan lainnya.
Untuk  sementara  ini,  ketika  generasi  pertama  masih  bisa  bekerja  sebagai  buruh pabrik sebagai imbalan atas kesediaan mereka untuk melepas lahannya, dan uang ganti rugi lahannya  masih  tersisa,  masalah  baru  belum  begitu  terasa.  Tetapi,  saya  menduga,  setelah generasi  anak-cucu  mereka,  ketika  mereka  tidak  lagi  memiliki  akses  yang  sama  dengan orang  tuanya  dalam  mengakses  pekerjaan  sebagai  buruh  pabrik,  persoalan  baru  akan bermunculan.  Semuan  itu,  jelas  tidak  sejalan  dengan  spirit  pembangunan  yang berkelanjutan.
13  Lihat, Ensiklopedi  Indonesia,  Edisi  Khusus,  Penerbit  PT.  Ichtiar  Baru—Van  Hoeve, Jakarta, Cetakan kelima Th. 1991, hlm. 3317, dan hlm.3700. Sayangnya, uraian mengenai ulu-ulu di Jawa tidak memuat waktu kapan mulai ada.
di  kalangan  para  petani;  dan  itu  pun  sebatas  untuk  kepentingan  irigasi, atau  untuk  kepentingan  penggarapan  lahan  pertanian.  Dalam perkembangan  selanjutnya,  seiring  dengan  bertambahnya  jumlah penduduk dan perkembangan peradaban manusia, pemanfaatan sumber air juga  berkembang,  bukan  saja  untuk  kepentingan  irigasi.  Di  Indonesia, sejak  tahun  1960-an,  sejak  industri-industri  yang  berteknologi  mesin mulai  didirikan,  air  juga  digunakan  untuk  keperluan  industri—untuk pendingin  mesin.  Sejak  itu,  eskalasi  konflik  air  mulai  meluas,  bukan  saja antar-petani, melainkan melibatkan banyak pihak, seperti: (1) masyarakat sekitar  [petani  dan/atau  masyarakat  pemakai  air],  (2)  pemerintah  selaku pemegang  otoritas  eksploitasi  [sumber  air],  (3)  pelaku  bisnis,  dan  (4) organisasi-organisasi  sosial  yang  mempunyai  kepedulian  terhadap kelestarian sumber air (Usman, 2001:4). 14 Jika digambarkan dalam bentuk diagram  sederhana,  maka  jaringan  konflik  air  tersebut,  adalah  sebagai berikut:
Sumber: Sunyoto Usman, 2001(diadaptasi)
Gambar 1. Diagram Jaringan Konflik Air
14  Lihat,  Sunyoto  Usman: Konflik  dan  Resolusi  Konflik  Sumber  Daya  Alam,  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 September 2001.
Dalam konteks pengelolaan sumber air, yang dimaksud masyarakat pemakai air adalah para petani sawah dan/atau tegalan yang menggunakan air  dari  sumber  air  [yang  menjadi  arena  konflik]  untuk  irigasi,  maupun masyarakat  di  sekitar  sumber  air  yang  menggunakan  air  sumber  tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti untuk air minum, memasak, mencuci, dan untuk minum ternak mereka. Pemerintah adalah lembaga publik yang bukan hanya memberi pelayanan kepada masyarakat secara non-profit,  tetapi  juga mempunyai  otoritas  atas  eksploitasi  sumber air.  Lembaga  ini  juga  berwenang  untuk  melakukan  intervensi  kepada masyarakat  pemakai  air  maupun  terhadap  kinerja  para  pelaku  bisnis melalui peraturan perundang-undangan. Para pelaku bisnis adalah pelaku kegiatan  ekonomi  yang  terkait  dengan  eksploitasi  sumber  air  dan berorientasi profit. 15 Sementara itu, yang dimaksud dengan institusi sosial, sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  adalah  organisasi-organisasi  sosial [LSM/Ornop  atau  organisasi-organisasi  sosial  lainnya]  yang  mempunyai kepedulian terhadap kelestarian sumber air.
Jaringan  konflik  air  sebagaimana  tergambar  di  atas  adalah gambaran sederhana, yang didalamnya sering kali masih didapati elemen- elemen  fragmentatif  yang  lebih  luas  dan  kompleks.  Apa  yang  terjadi  di lapangan,  pada  kasus  tertentu,  kadang  kala  jauh  lebih  rumit  dari  yang tergambarkan  di  atas.  Dengan  demikian,  benar  apa  yang  dikemukakan Usman  (2001),  bahwa  jika  pada  daerah  tertentu  terdapat  bermacam- macam  [kepentingan, pen.] eksploitasi  sumber  daya,  maka  struktur sosial yang  berkembang  juga  lebih  kompleks. 16 Kasus  eksploitasi  air  sumber  air Senjaya  di  wilayah  Kabupaten  Semarang,  Jawa  Tengah,  adalah  contoh konkrit dari kompleksitas masalah ini. 17
15 Ibid., halaman 5. 16 Ibid., halaman 4.
17  Sumber  air  Senjaya  merupakan  komplek  sumber  air,  yang  di  dalamnya  terdapat beberapa  mata  air.  Paling  tidak  terdapat  lima  mata  air  dengan  debet  yang  cukup  besar, yaitu:  (1)  ― Tuk  Nganten‖  (mata  air  yang  ada  di  ujung  timur);  (2)  ―Tuk  Umbul‖  (mata  air yang sekarang menjadi dam tengah); (3) ― Tuk Bandung‖ (mata air yang sekarang digunakan sebagai tempat pemandian); (4) ― Tuk Teguh‖; dan (5)  ―Tuk Slamet‖ (mata air yang ada di sebelah utara ― Tuk Bandung‖). Selain kelima mata air tersebut, sebenarnya masih terdapat beberapa  mata  air  tak  bernama,  karena  debetnya  kecil.  Pada  zaman  penjajahan  Belanda, selain  untuk  irigasi  bagi  petani  di  bawahnya,  air  Senjaya  digunakan  untuk  mencukupi kebutuhan air minum bagi elite penguasa Belanda dan para tentaranya yang ada di Barak Zibang  411  Salatiga  (yang  sekarang  dikenal  sebagai  Markas  Bataliyon  411  Divisi Diponegoro).  Kebutuhan  air  pada  waktu  itu  memang  masih  sangat  terbatas,  sehingga semuanya dapat dicukupi secara gratis. Begitu melimpahnya air dari sumber Senjaya, setiap
Di  era  otonomi  daerah  sekarang  ini,  dari  sumber  air  Senjaya, sedikitnya  terdapat  tujuh  kelompok  kepentingan  yang  melakukan eksploitasi.  Ketujuh    kelompok  tersebut  adalah:  (1)  PDAM  Salatiga  (sejak jaman  Belanda);  (2)  Zibang  411  (kini  Asrama  Tentara  Bataliyon  411–sejak Jaman  Belanda);  (3)  PT.  Damatex-Timatex  (sejak  1963);  (4)  Masyarakat Program IDT Karang Gondang (sejak 1995); (5) PDAM Kabupaten Semarang (sejak 1997); (6)  Para Petani, dan (7) Penduduk di sekitar mata air. 18 Namun demikian  sejak  tahun  2001,  setelah  sumber  air  Senjaya  dijadikan  Kawasan Wisata  Pemandian  oleh  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Semarang,  jumlah kelompok kepentingan bertambah. Untuk sementara, masuknya
kepentingan  pariwisata  tidak  banyak  mempengaruhi  hubungan-hubungan antar-kelompok  kepentingan  yang  lebih  dulu  ada,  karena  kelompok kepentingan yang disebut terakhir tidak ikut memperebutkan air. Pada masa depan,  kalau  ternyata  kehadiran  pariwisata  membawa  limbah  yang  dapat mencemari  dan  mengancam  kelestarian    sumber  air  maka  kemungkinan besar  akan  berakibat  konflik.  Jika  digambarkan  dalam  bentuk  diagram, jaringan konflik antar-pemakai air Senjaya, baik yang sudah terjadi maupun yang diramalkan akan terjadi, kurang lebih seperti berikut (Gambar 2):
hari  Senin  dan  Kamis,  sebagian  air  Senjaya  dialirkan  ke  markas  Bataliyon  411  untuk ngglontor (membersihkan) tinja dan  kotoran kuda.
18  Berdasarkan  data  Dinas  PU  Pengairan  Cabang  Dinas  Tuntang  Hulu  1999,  volume pemanfaatan  air  Senjaya,  adalah  sebagai  berikut:  PDAM  Salatiga  180  liter/detik,  Asrama Tentara Bataliyon 411 34 liter/detik, PT. Damatex-Timatex 40 liter/detik, Masy.[IDT] Karang Gondang  5  liter/detik,  PDAM  Kab.  Semarang  20  liter/detik.  Sedangkan  untuk  keperluan irigasi, yang disalurkan melalui Bendung Isep-Isep 73 liter/detik, Bendung Watu Kodok 27 liter/detik,  Bendung  Senjaya  741  liter/detik,  Bendung  Cengek  118  liter/detik,  Bendung Nyamat  407  liter/detik,  Bendung  Cepoko  85  liter/detik,  Bendung  Kenteng  30  liter/detik, dan  melalui  Bendung  Tambak  Boyo  8  liter/detik.  Uraian  mengenai  ketujuh  kelompok kepentingan  tersebut,  berikut  intensitas  konflik  yang  terjadi  di  antara  mereka,  dapat  dilihat pada Lampiran 1 dan 2 makalah ini.
Gambar 2. Peta Jaringan Konflik Air ―di Bawah‖ Sumber Air Senjaya
Keterangan:
konflik terus berlangsung konflik sudah berakhir th.1992 konflik diramalkan akan terjadi kemudian terjadi konflik internal
Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, nampak bahwa konflik yang terjadi  bukan  saja  antar-petani,  melainkan  telah  meluas  melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, seperti: PDAM Kota Salatiga, PDAM Kabupaten  Semarang,  PU  Pengairan, dan kalangan  Industri  (PT Damatex dan PT Timatex, dan lain-lain).
Melihat  begitu  banyaknya  kepentingan  yang  memperebutkan sumber  daya  air  sebagaimana  terjadi  pada  kasus  Senjaya,  konflik  yang terjadi  nampaknya  sulit  dihindari.  Ralf  Dahrendorf  (dalam  Veeger,  1990) seorang  sosiologiwan  dari  Jerman,  pernah  mengemukakan  bahwa
perbedaan  kepentingan,  pada  gilirannya,  akan  melahirkan  kelompok- kelompok yang saling berbenturan. 19
Dalam  kasus  sumber  air  Senjaya,  konflik  memang  baru  berubah menjadi perselisihan terbuka, setelah ketersediaan air semakin berkurang, dan  dirasa  sudah  tidak  lagi  mencukupi  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka.  Pada  awalnya,  ketika  ketersediaan  air  masih  melimpah-ruah, konflik  antar-pemakai  air  tidak  muncul  ke  permukaan.  Namun,  setelah debit air menurun, jumlah penduduk bertambah padat, dan industri yang menggunakan  air  dalam  jumlah  besar  meningkat  pesat,  air  kemudian menjadi  barang  yang  mempunyai  nilai  ekonomis  yang  sangat  tinggi.  Air kemudian menjadi komoditas yang secara sosial, ekonomi, bahkan politik akan diperebutkan.
Akhirnya konflikpun memang tidak bisa dihindari lagi, bukan saja antar-individu  dalam  suatu  Kelompok  (Tani),  antar-Kelompok  (Tani) dalam  satu  dusun,  antara  petani  hulu  dan  petani  hilir,  dan  petani  antar- bendung,  melainkan  telah  meluas  melibatkan  banyak  pihak  yang berkepentingan,  seperti:  PDAM  Kota  Salatiga,  PDAM  Kabupaten Semarang, PU Pengairan, dan kalangan Industri Tekstil (PT Damatex dan PT  Timatex).  Seperti  kata  Coser  (lihat  Veeger,  1990)  perselisihan  atau konflik dapat berlangsung antara individu-individu, kumpulan-kumpulan ( collectivities),  atau  antara  individu  dengan  kumpulan. 20 Apa  yang tergambar  dari  kasus  pemanfaatan  air  Senjaya,  rupanya,  semakin membenarkan,  dan  menambah  daftar  dukungan  terhadap  pendapat tersebut.  Pertanyaan  kita  sekarang  adalah,  mengapa  konflik  air  di  era Otonomi Daerah menjadi begitu rumit?
19  Konflik  merupakan  gejala  yang  melekat  pada  eksistensi  sebuah  masyarakat.  Artinya, kapan pun, di mana pun, pada bangsa mana pun, dan pada tingkatan kebudayaan apa pun, jika  dalam  suatu  komunitas  (masyarakat)  terdapat  berbagai  kepentingan,  konflik  akan senantiasa  hadir.19  Konflik  merupakan  elemen-eksistensial  dari  sebuah  masyarakat. Dengan  demikian,  konflik  dapat  dikatakan  sebagai  bagian-integral  dari  eksistensi  suatu masyarakat,  yang  kehadirannya  tidak  dapat  dihindari.  Dengan  kalimat  lain,  konflik  tidak akan  pernah  lenyap  dari  kehidupan-bersama  manusia  [masyarakat].  Konflik  hanya  akan lenyap  dari  kehidupan  masyarakat  bersamaan  dengan  lenyapnya  masyarakat  itu  sendiri. Lihat K.J.  Veeger,  REALITAS  SOSIAL,  refleksi  filsafat  sosial  atas  hubungan  individu- masyarakat  dalam  cakrawala  sejarah  sosiologi,  Penerbit  PT  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1990, hlm 214.
20 Ibid., halaman 211.

## Beberapa Gagasan [sebagai] Alternatif Solusi
Dari  contoh  kasus  di  atas,  kita  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa terjadinya  konflik  air,  pada  dasarnya,  berakar  pada  tiga  hal,  yaitu:  (1) kebijakan  eksploitasi  air  yang  didasarkan  pada  konsep  ―barang  milik publik‖  ( public  goods);  (2)  kebijakan  Otonomi  Daerah  yang  kemudian menempatkan sumber air sebagai aset ekonomi atau faktor produksi secara berlebihan, terutama dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan  (3)  berkembangnya  egoisme  sektoral  dan  kedaerahan  dalam pembuatan kebijakan.
Sebagai  ―barang  milik  publik‖,  sumber  air  dapat  dan  boleh dimanfaatkan  oleh  siapapun  secara  bebas.  Memang  benar  bahwa  di  era Otonomi  Daerah,  sekarang  ini,  kebijakan  eksploitasi  yang  dikembangkan tersebut telah bergeser menjadi lebih mengutamakan konsep milik negara ( state property). Namun demikian,  pergeseran tersebut justru menambah rumit  persoalan  (lihat  Lampiran  1).  Dalam  contoh  kasus  antara Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Semarang  dan  Pemerintah  Kota  Salatiga yang  semula  tidak  terlibat  langsung  dalam  jaringan  konflik,  maka  di  era otonomi  daerah  ini,  secara face  to  face,  berhadapan  langsung  karena masing-masing  mempunyai  kepentingan  eksploitasi  untuk  menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kalau ditelusur lebih dalam lagi, maka esensi yang lebih mendasar adalah  ketiga  akar  persoalan  tersebut  merupakan  persoalan  struktural, terutama  dalam  konteks  kelembagaan.  Karena  itu,  solusinya  juga  harus dibangun  dari  konteks  struktural. 21 Dengan  demikian,  berangkat  dari asumsi ini, sedikitnya ada empat langkah yang bisa dilakukan:
Pertama,  sistem  pembagian  kewenangan  pengelolaan  (eksploitasi, distribusi,  dan  konservasi)  sumber  air  yang  selama  ini  tumpang-tindih antara PU (sekarang dinamai Impraswil) Pengairan dan Gubernuran harus dikoreksi.  Untuk  itu,  perlu  dibangun  sebuah  institusi  yang  mempunyai kemampuan  dan  kewenangan  untuk  mengatasi  berbagai  persoalan  air, baik  yang  berkenaan  dengan  penggunaan  (eksploitasi  dan  distribusi)  air
21  Lihat  Sunyoto  Usman: Konflik  dan  Resolusi  Konflik  Sumber  Daya  Alam,  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 September 2001, hlm. 14.
secara  adil  dan  menyeluruh,  maupun  pemeliharaan  sumber  air  yang berkelanjutan. 22
Kedua,  masih  terkait  dengan  butir  pertama,  pembagian kewenangan  pengelolaan  sumber  air  yang  cenderung  didasarkan  pada batas-batas  administrasi  pemerintahan—terutama  setelah  UU  tentang Otonomi  Daerah  diberlakukan,  harus  dikembalikan  berdasarkan  batas- batas  hidrografis  (hidroorologis).  Dengan  demikian,  konflik  antar-daerah untuk  memperebutkan  sumber  air  demi  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dapat dihindari.
Ketiga,  sebagaimana  dikemukakan  Usman  (2001:15),  konsep kepemilikan  sumber  daya  air  sebagai  milik  negara  [ state  property  right] yang  dijadikan  pijakan  atau  dasar  untuk  melakukan  eksploitasi  harus ditinjau  kembali,  dan  perlu  dikembangkan  kebijakan  eksploitasi  yang berdasarkan sistem yang mengutamakan konsep milik bersama.
Keempat,  di  lingkungan  sumber  air  yang  dimanfaatkan  oleh banyak  pihak  dan  banyak  kepentingan,  perlu  dibangun  asosiasi  pemakai air  yang  beranggotakan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan eksploitasi  air  pada  sumber  air  tersebut.  Dengan  demikian,  pemanfaatan sumber  air  berikut  pengelolaannya  dapat  dijalankan  secara  demokratis. Namun,  satu  hal  yang  harus  diingat  dalam  pembentukan  asosiasi  ini adalah: posisi antar-anggota asosiasi harus setara, kalau tidak maka asosiasi ini berpotensi menambah kompleksnya persoalan.
Kelima,  untuk  menghindari  konflik  antar-petani-antar-bendung, sebagaimana dicontohkan  pada  kasus konflik  petani  di  bawah sumber air Senjaya,  diperlukan  suatu  perubahan  strategi  pengelolaan,  dari  strategi supply  management  menjadi  demand  management.  Rumus  [1,25  x  luas lahan (ha) per liter per detik] untuk suplai air di musim tanam tidak bisa diberlakukan bagi semua tempat, sebab karakter lahan berbeda-beda. Ada lahan yang dapat menampung air dalam waktu yang cukup lama; dan ada lahan yang daya resapnya tinggi sehingga tidak dapat menahan air dalam waktu  yang  lama.  Untuk  lahan  yang  porositas  tanahnya  tinggi  tidak mampu  menahan  air  dalam  waktu  yang  lama  sehingga  perlu  suplai  air lebih banyak pada saat musim tanam.
22 Dalam konteks rekonsiliasi dan rehabilitasi  atas pola-pola hubungan antar-pemakai air yang  rusak  akibat  konflik,  institusi  ini  dapat  dijadikan  mediator,  untuk  menjembatani pihak-pihak yang berseteru.
Keenam, perlu ada kebijakan yang tegas dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pusat tentang perlindungan/pelestarian sumber air yang menjadi tumpuan  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  bagi  orang  banyak  agar Pemerintah  Daerah  tidak  mengalokasikan  kawasan-kawasan  penyangga sumber air sebagai kawasan industri.

## Penutup
Dari  kasus  di  atas,  kita  mencatat,  bahwa  pengelolaan  sumber  air ternyata  tidak  sederhana.  Pengelolaan  sumber  air  (eksploitasi  dan distribusi) ternyata tidak bisa dilakukan dengan pembuatan dan penerapan aturan-aturan  secara  ketat;  tetapi,  sebaliknya,  juga  tidak  bisa  dilakukan secara  bebas  berdasarkan  konsep public  goods.  Masalah  yang  muncul akibat penerapan rumus suplai air irigasi secara ketat pada kasus Senjaya di atas, rupanya, merupakan contoh konkrit kerumitan persoalan ini.
Hal  lain  yang dapat  kita  catat  ―dengan  tinta  merah‖  dari  kasus  di atas adalah pencemaran limbah industri yang mengancam kelestarian dan kualitas sumber air Senjaya serta tingginya frekuensi dan intensitas konflik yang  menyelimuti  pengelolaan  dan  pemanfaatan  air  Senjaya.  Rupanya hanya sedikit orang yang tidak sepaham bahwa ancaman pencemaran dan tingginya  frekuensi  dan  intensitas  konflik  tersebut  akan    mengancam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

## Referensi
Jary, David & Julia Jary, 1991. Dictionary Of Sociology, Harper Collins Publishers Johnson,  Doyle  Paul,  1986. Sociological  Theory,  Classical  Founders  and Contemporary Perspective, by John Wiley and Sons, Inc., 1981; dalam edisi Indonesia berjudul Teori Sosiologi Klasik dan Modern, 2 Jilid (I & II), Jakarta: PT. Gramedia.
Mitchell, Bruce; B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, 2000, Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Peter P Roger, Kazi F Jalal, & John A Boyd, 2008, An Introduction to Sustainable Development, London,  Washington  DC:  Glen  Educational  Foundation Inc.,
Suwondo,  Kutut,  Richard  Hutapea,  dan  J.  Mardimin,  2003, Di  Bawah  Bendung Cengek:  Studi  Tentang  Konflik  Air  dan  Hak  Atas  Air  Petani, Jakarta: Forsa Pustaka.
Tietenberg,  Tom,  2003, Environmental  and  Natural  Resource  Economics, Sixth Edition, Boston: Addison Wesley.
Usman, Sunyoto, 2001, Konflik dan Resolusi Konflik Sumber Daya Alam, Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 September 2001
Departemen  Pekerjaan  Umum  Ditjen  Pengairan,  1974, UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan
Dinas  Pekerjaan  Umum  Propinsi  Jawa  Tengah,  1983,  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1982  Tentang  Tata  Pengaturan Air.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  1991, ENSIKLOPEDI  INDONESIA, Edisi Khusus, Jakarta: Penerbit P.T. Ichtia Baru-Van Hoeve.

## Lampiran : Matrik Kepemilikan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta Perubahan Interest Pemerintah dalam Pengelolaannya*)
Era Pra-Otonomi Daerah Era Otonomi Daerah Status Kepemilikan State property right State property right Pemegang Otoritas Eksploitasi Pemerintah melalui Panitia Tata Guna  Air  yang  dibentuk  dan disahkan berdasarkan SK Guber- nur.  Kelompok-kelompok  yang berkepentingan  [masyarakat  pe- makai  air]  tidak  pernah  dilibat- kan  dalam  berbagai  proses pengambilan  keputusan  atau penentuan  kebijakan,  terutama, yang  berkaitan  dengan  eksploi- tasi  air,  berikut  beban  biaya yang harus mereka pikul.
Hirarkis.  Berbagai  kebijakan yang berkenaan dengan  eksploi- tasi  sumber  daya  air  dilakukan secara top down. Pemerintah. Selama lebih dari tiga tahun pelaksanaan Otonomi Daerah [hingga akhir tahun 2003],
belum  ada  perubahan.  Pengam- bilan  berbagai  keputusan  tentang pengelolaan  sumber  air,  termasuk di  dalamnya  eksploitasi,  masih dilakukan  secara top  down  oleh pemerintah. Kedudukan PU Pengairan Bertanggung jawab atas kelestarian  sumber  air,  dan membangun  dan  memelihara jaringan irigasi Bertanggung jawab atas kelestarian sumber  air,  dan  membangun  dan memelihara jaringan irigasi Lokus [Batas pengelolaan] Hidrogeologi,  berdasarkan  batas wilayah sungai. Oleh karena itu, struktur  pengelola  sumber  daya air bersifat lintas-wilayah administratif [tidak terbatas pada Sebelum UU tentang air yang baru disusun, Pemerintah Daerah
menafsirkan,  bahwa  batas  penge- lolaan  sumber  air  berdasarkan batas  wilayah  administratif  suatu
batas-batas wilayah administratif suatu daerah]. daerah.  Inilah  yang  memicu terjadinya  konflik  antar-daerah, seperti  pada  kasus  sumber  air Senjaya dan Umbul Sungsang. Kedudukan Sumber Daya Air Berfungsi  sosial  untuk  kesejah- teraan masyarakat Sebagai  aset  ekonomi  [sebagai faktor  produksi  secara  berlebihan] untuk  menaikkan  pendapatan  asli daerah [PAD] Interest Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air Pelayanan  publik  non-profit sebagai aktualisasi dari tanggung jawab Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pelayanan publik, tetapi berorientasi profit [ profit oriented], akibat desakan kebutuhan  dana  pembangunan yang dibebankan kepadanya. Inilah  yang  membuat  konflik  air menjadi lebih rumit.
*) Disusun berdasarkan beberapa sumber.