ISSN Cetak (p-ISSN) : 2089-1857 ISSN Online (e-ISSN) : 2580-2755
Jurnal Hukum Islam. Vol: 12, No: 02, November – 2023 https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TEKS TAKLIK TALAK DALAM BUKU NIKAH MENURUT MADZHAB AS-SYAFI’I
Submitted : November 2023 Revised : November 2023 Published : November 2023

## Arif Rahman

## Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda’wah Pasuruan
rahmanalfalaharif@gmail.com
Abstract: This research aims to examine further the text of taklik talak as a form of marriage agreement in the marriage book according to the Imam Syafi'i school of thought. Using literature research in reviewing it, the law of divorce in marriage is permissible and depends on the agreement of the husband and wife. Although not mandatory,  this  agreement  is  usually  included  in  the  marriage  certificate  book. After the marriage contract, PPN offers the husband to read and sign the divorce agreement. If the husband agrees and signs, the agreement is considered valid, even if it is not read during the marriage contract. Even though the law is permissible, the contents of the agreement have been determined by the Ministry of Religion, making it a standard agreement. The determination of the divorce agreement in the marriage certificate reflects custom, although it is not legally required. The validity of the taklik talak agreement cannot be revoked once it is deemed valid.
Keywords : Taklik Talak, Islamic Law, Madzhab as-Shafi'i
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai teks taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan dalam buku nikah menurut madzhab Imam Syafi’i. Menggunakan studi Pustaka dalam mengkajinya, hukum taklik  talak  dalam  perkawinan  adalah  mubah  dan  tergantung  pada  kesepakatan suami  dan  istri.  Meskipun  tidak  wajib,  perjanjian  ini  biasanya  tercantum  dalam buku akta perkawinan. Setelah akad perkawinan, PPN menawarkan kepada suami untuk  membaca  dan  menandatangani  taklik  talak.  Jika  suami  menyetujui  dan menandatangani,  perjanjian  dianggap  sah,  meskipun  tidak  dibaca  saat  akad perkawinan.  Meskipun  hukumnya  mubah,  isi  perjanjian  telah  ditetapkan  oleh Kementerian Agama, menjadikannya perjanjian baku. Penetapan taklik talak dalam buku  nikah  mencerminkan  adat,  meskipun  tidak  diwajibkan  secara  hukum. Keabsahan perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut setelah dianggap sah.
Kata Kunci : Taklik Talak, Hukum Islam, Madzhab as-Syafi’i

## A. Pendahuluan
Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama  yang  baik  bagi  manusia,  makhluk  yang  dimuliakan  Allah  SWT.  Tanpa pernikahan,  manusia  tidak  dapat  melanjutkan  sejarah  hidupnya,  karena  dengan adanya  pernikahan  manusia  bisa  menambah  keturunan.  Jika  pernikahan  manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh  bentuk-bentuk  perzinaan 1 .  Dengan  demikian  manusia  tidak  berbeda  dengan hewan yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.
Suatu kenyataan bahwa manusia didunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat  yang  terdiri  dari  unit-unit  yang  terkecil  yaitu  keluarga  yang terbentuk melalui pernikahan. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan  ketenteraman  hidup.  Ketenangan  dan  ketenteraman  untuk  mencapai kebahagiaan.  Kebahagiaan  masyarakat  dapat  dicapai  dengan  adanya  ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam keluarga yang diungkapkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 :
َْحَرَو ًةَّدَوَّم مُكَنْ يَ ب َلَعَجَو اَهْ يَلِإ اوُنُكْسَتِ ل اًجاَوْزَأ ْمُكِسُفنَأ ْنِ م مُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتَيَآ ْنِمَو َكِلََٰذ  ِفِ َّنِإ ۚ ًة
ْوَقِ ل  ٍتَيَ َلَ
َنوُرَّكَفَ تَ ي ٍم
Artinya: “dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu  istri-istri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang. Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi kaum yang berfikir.” (Q.S ar-Rum:21)
Pernikahan  yang  terbina  dari  pertemuan  antara  pria  dan  wanita  dalam sebuah  pernikahan  yang  dilakukan  karena  manjalankan  perintah  Allah  SWT  dan Rasulnya sehingga membuat perjalanan hidup manusia yang terhormat dan beradab akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan karena Allah. SWT, maka dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu pernikahan harus
1 Astikama Rifai, Fatum Abubakar, dan Muhrim Djakat, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Isteri Muallaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera Selatan,” AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan 16, no. 2 (1 Desember 2022): 67 – 94, https://doi.org/10.44633/an-nizam.v16i2.954.
di  laksanakana  dengan  baik  dan  benar  sehingga  bisa  abadi  yang  mana  menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera ( mawaddah wa rahmah ) dapat terwujud. 2
Namun seringkali apa yang menjadi tujuan pernikahan kandas diperjalanan. Pernikahan  harus  putus  di  tengah  jalan.  Sebenarnya  putusnya  pernikahan merupakan  hal  yang  wajar  saja,  karena  makna  dasar  sebuah  akad  nikah  adalah ikatan  atau  dapat  juga  dikatakan  pernikahan  pada  dasarnya  kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat di sebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian. 3
Apabila di dalam suatu pernikahan permasalahannya menjadi sangat kritis, kehidupan  rumah  tangga  sudah  tidak  normal,  tidak  ada  ketenangan  dan ketenteraman, dan mempertahankan rumah tangga seperti ini sia-sia. Pelajaran yang di  terima  adalah  mengakhiri  kehidupan  rumah  tangga  sekalipun  di  benci  Islam, yakni  talak. 4 Kalau begitu talak adalah sesuatu  yang darurat  untuk  menjadi  jalan keluar bagi persoalan keluarga. Dan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci  untuk  dilakukan  jika  tanpa  kebutuhan.  Berdasarkan  hadist  Rasulullah SAW:
ملسو هيلع الله لص الله لوسر نا هنع الله يضر رمع نبا نع هور( ُقلاَّطلا ِالله لىإ  ِللالحا ُضَغبأ :لاق دواد وبا )
“Dari  Ibnu  Umar,  Rasulallah  SAW  bersabda:  “Perbuatan  halal  yang  sangat dibenci  Allah  ‘azza  wa  jalla  ialah  talak”.(HR.  Abu  Dawud  dan  Hakim  dan disahihkan olehnya) 5
Juga hadist:
2 Vinia Ayu Septiyani dan H. Muzaki, “Peran Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal 1, no. 01 (2018), https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3484.
3 M. Nuruddin dan Azhari AT, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014).
4 Arista Yuniarti dan Saifullah Saifullah, “Konsep Talak Perspektif Wahbah Az -Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam,” Journal of Economics, Law, and Humanities 2, no. 1 (3 Mei 2023): 59 – 78, https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1516.
5 Muham mad Izzi, “Studi Komparatif Antara Imam Syafi’I Dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta’Līq TALAK” (Skripsi, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2017),
https://www.academia.edu/103828364/Studi_Komparatif_Antara_Imam_Syafi_I_Dan_Imam_Ib nu_Hazm_Mengenai_Hukum_Ta_L%C4%ABq_TALAK_SKRIPSI_.
نباوث نع ِالله ُلوسر لىوم هنع الله يضر :لاق مَّلسو ِهيلع ُالله ىَّلص
اهَقلاط اهَجوز ْتَلأس ٍةأرما اميُّأ
)دواد بيأ هاور( ِةنلجا ُةَحِئار اهيلع ٌمارحف ؛ ٍسَْبَ ام ِيرغ فِ “Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya pada sesuatu yang tidak ada apa-apa, maka haram untuknya bau surga”. 6
Oleh  karena  itu  suatu  pernikahan  dapat  putus  dan  berakhir  atau  disebut terjadinya talak  yang di jatuhkan oleh suami terhadap istrinya karena suatu sebab. Adapun  sebab-sebab  terjadinya  talak  banyak  sekali  antara  lain:  tidak  adanya kecocokan  antara  suami  istri,  masing-masing  tidak  saling  mencintai,  jeleknya akhlak istri yang tidak mau mentaati suaminya dalam masalah kebaikan, jeleknya akhlak  suami  yang  suka  menganiaya  dan  memperlakukan  istri  secara  tidak  adil, suami tidak mampu menunaikan kewajibannya begitu pula sang  istri atau kedua- duanya  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  talak.  Perceraian  juga  bisa  terjadi karena  diantara  para  suami  ada  yang  pecandu  narkoba  atau  rokok,  begitu  pula sebaliknya terkadang seorang istri mempunyai kebiasaan seperti itu, dan terkadang perceraian terjadi akibat hubungan yang tidak harmonis antara istri dengan orang tua  suami  atau  kurang  bijaksana  dalam  mengatasi  dan  mensikapi  permasalahan tersebut  dan  juga  di  antara  penyebab  perceraian  adalah  penampilan  istri  yang kurang  menawan,  tidak  mau  berdandan,  berhias  dan  kurang  ceria  di  hadapan suaminya.
Sejalan dengan pembahasan di atas, banyak sekali terjadi Ta’līq talak oleh suami  dan  adakalanya  digantungkan  pada  sesuatu  syarat,  adakalanya  dengan sebuah perjanjian dan adakalanya juga di kaitkan dengan waktu yang akan datang dengan tujuan talak kapan waktu itu akan datang. Talak seperti ini di sebut dengan Ta’līq Talak  atau Talak  muallaq yaitu  suami  di  dalam  menjatuhkan  talaknya  di gantungkan kepada sesuatu syarat; umpamanya suami berkata kepada istrinya, “jika engkau pergi ke tempat si Fulan, engkau tertalak”. 7
Fenomena dimasyarakat sekarang juga banyak sebagian dari mereka yang mengetahui maupun menggunakan Ta’līq Talak setelah terjadinya akad nikah dan sebagian lainnya tidak mengetahui apa yang di maksud dengan Ta’līq Talak. Ta’līq
6 Izzi.
7 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis (Kairo: Dar al-Fath, 1998).
Talak  atau Talak  Mu’allaq adalah  talak  yang  penjatuhannya  bergantung  kepada terjadinya sesuatu di masa yang akan datang dengan menggunakan salah satu alat syarat,  maksudnya Ta’līq seperti  jika,  apabila,  kapan  saja,  seandainya,  dan  yang sejenisnya. 8
Pembahasan mengenai taklik talak sebagai alasan perceraian telah dibahas para ulama fiqih dalam berbagai kitab fiqih. Dalam pembahasan mengenai hal ini mereka ikhtilaf. Ada yang membolehkan, seperti pendapat imam As Syafi’i dan ada pula yang menolaknya, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Perbedaan tersebut sampai  sekarang  mewarnai  perkembangan  Hukum  Islam.  Sehingga  perlu  dikaji lebih  lanjut  mengenai  teks  taklik  talak  sebagai  salah  satu  bentuk  perjanjian perkawinana dalam buku nikah.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  kualitatif  yang  tergolong penelitian pustaka atau library research , yaitu penelitian yang menggunakan data- data  yang  telah  di  kumpulkan,  baik  berupa  teori,  konsep,  dan  ide. 9 Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang  memanfaatkan  wawancara  terbuka  untuk  menelaah  dan  memahami  sikap, pandangan,  perasaan,  dan  perilaku  individu,  atau  sekelompok  orang.  Penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Data  yang  dikumpulkan  dengan pendekatan deskriptif ini adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data  tersebut  mungkin  berasal  dari  naskah  wawancara,  catatan  lapangan,  foto, dokumen  pribadi,  catatan  atau  memo,  dan  dokumen  resmi  lainnya.  Penelitian kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. Penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif,  dimana  penelitian  ini  akan mendeskripsikan  tentang  objek  dengan  mencatat  apa  yang  ada  dalam  objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian.
8 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu , trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).
9 J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
Sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  bahwa  dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  penelitian  kualitatif,  maka  untuk  pengumpulan  data  di lakukan  dengan  studi  kepustakaan  yaitu  dengan  cara  meneliti,  menelaah  dan mengkaji  literatur  sumber-sumber  referensi  baik  yang  berupa  Pendapat  Imam Syafi’i,  buku-buku,  kitab-kitab  dan  sumber  lainnya  yang  berhubungan  dengan permasalahan dalam penelitian ini. 10
Metode deskriptif dan komparatif digunakan untuk menghimpun data aktual sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis. Metode ini penulis pergunakan untuk memahami pendapat Imam Syafi’i mengenai hukum Teks Ta’līq Talak dalam buku nikah.
Adapun  untuk  penarikan  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan metode deduktif yaitu pengumpulan data dari berbagai litelatur yang bersifat  umum  ke  khusus. 11 Dan  metode  deduktif  ini  adalah  cara  analisis  dari kesimpulan  umum  atau  generalisasi  yang  diuraikan  menjadi  contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan
A. Pendapat Imam Syafi’i tentang Hukum Talak
Pelaksanaan  perceraian  atau  talak  dalam  persefektif  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menyatakan bahwa:
“Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan  sidang  Pengadilan  Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” 12
Hal  tersebut  memiliki  keistimewaan  yaitu  perceraian  harus  dicatatkan  di Pengadilan Agama. Hal ini sama dengan penikahan yang harus dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) jadi ada bukti tertulis. Sedangkan persepektif Imam Syafi’i
10 Hardani Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).
11 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
12 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
dalam  menanggapi  talak  yang  mana  talak  itu  sendiri  bisa  dilakukan  dimana  saja walaupun  tidak  dicatatkan  di  Pengadilan  Agama,  karena  suatu  perceraian  yang diucapkan  oleh  suami  terhadap  istrinya  sudah  dianggap  terjadi  dan  sah  menurut hukumnya sejak diikrarkan secara lisan dan memenuhi persyaratan untuk itu. 13 Sah dalam arti pasangan tersebut sudah tidak berstatus suami-istri lagi, sehingga agama melarang pasangan tersebut melakukan hubungan badan atau persentuhan lainnya. Namun, aturan negara justru berbeda. Talak harus dijatuhkan lewat jalur Pengadilan Agama Konsekuensi hukumnya, talak yang dijatuhkan secara tidak formal diluar Pengadilan  Agama,  statusnya  tidak  sah  dalam  arti  pasangan  tersebut  masih dianggap suami istri.
Apabila  talak  itu  menunggu  harus  dilakukan  didepan  sidang  Pengadilan Agama  maka  disini  letak  kekurangannya  seseorang  akan  bermain-main  dalam mengucapkan kata talak, karena mereka beranggapan selama belum mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama maka tidak terhitung talaknya. Karena dilihat dari definisi  talak  tersebut  yang  dikemukakan  oleh  Syekh  Zainuddin  dalam  kitabnya Fathul  Mu’in ,  bahwa  talak  menurut  Bahasa  adalah  melepaskan  tali,  sedangkan menurut istilah adalah melepaskan akad nikah dengan lafadz (ucapan). 14
Maksud dari lafadz tersebut adalah lafadz cerai yang sharih ataupun yang kinayah. Menurut Imam Syafi’i lafadz talak yang tergolong sharih yaitu (at-talaq, al-firaq,  as-sirah )  ini  tanpa  menggunakan  niatpun  akan  jatuh  talaknya.  Karena pengertian  lafadz  sharih  itu  sendiri  adalah  pernyataan  suami  dalam  menjatuhkan talak  secara  lahiriah  telah  mengandung  makna  talak  tanpa  membutuhkan  adanya niat dengan cara menggunakan lafadz-lafadz tersebut.
Niat mempunyai dua pengertian:
1. Pertama ,  niat  adalah  ungkapan  tentang  suatu  keinginan  yang  mendorong untuk  berkehendak,  beramal  dan  berbicara.  Dengan  pengertian  ini,  niat kebanyakan lebih baik dari pada amal jika amal yang diniatkan itu baik, dan sebaliknya lebih buruk dari amal yang diniatkan itu buruk.
13 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Menurut Madzhab Syafii, Hanafi,Maliki, dan Hambali) (Jakarta: Hidakarya Agung, 1991).
14 Aliy As’ad, Fathul Mu’in Jilid 2 , trans. oleh Tolchah Mansor (Kudus: Menara, 2000).
2. Kedua , niat merupakan ungkapan tentang suatu maksud dan kebulatan tekad untuk melaksanakan sesuatu.
Pada pengertian ini, niat lebih baik dari pada amal perbuatan. Tetapi niat ini tidak mungkin lepas dari hal-hal berikut:
1. Berniat tapi tidak langsung melaksanaknnya padahal sudah mampu untuk melakukannya.  Niat  inilah  yang  disebut  azam(cita-cita).  Sebagaimana firman Allah SWT:
ٌمْيِلَع ٌعْيَِسَ ََٰ للّا َّنِاَف َق َلاَّطلا اوُمَزَع ْنِاَو
Artinya: “Dan  jika  mereka  berketetapan  hati  hendak  menjatuhkan  talak (menceraikan  istri),  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar,  lagi  Maha Mengetahui .” (Surat al-Baqarah[2]: 227). 15
Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang hendak melafadzkan talak harus disertakan dengan azam yaitu ketetapan di dalam hati. Sedangkan orang yang  bergurau  tidak  mempunyai  azam(ketetapan)di  hati  ketika  melafalkan talak, maka dengan demikian talak tersebut tidak sah.
2. Berniat tapi tak mampu melaksanakannya kemudian ia hanya berharap. 16
Hal  ini  sangat  bertolak  belakang  dengan  pendapat  yang  telah dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena talak tersebut jika dilihat dari paparan diatas menurut persepektif Imam Syafi’i jatuh hanya dengan lafadz talak dan serupanya walaupun tanpa harus di Pengadilan Agama. Akan tetapi talak yang dicatatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini memiliki sisi  positif,  yaitu  akan  memiliki  bukti  tertulis  yang  menguatkan  peristiwa perceraian tersebut. Sehingga pihak yang terkait memiliki perlindungan hukum khususnya istri yang akan melibatkan semua hak dan kewajiban akan terjamin sepemenuhannya  karena  adanya  peraturan  dan  hukum  yang  mengikat  serta mamaksanya. Sehingga di Indonesia dengan keharusan mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan, praktisi konsep talak main-main yang dijatuhkan juga tidak berlaku lagi. Semua pengaturan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak wanita.  Bila  sesorang  bermain-main  dengan  lafadz  talak  tersebut,  bisa  saja
15 Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemah (Bandung: Penerbit J-Art, 2014).
16 Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Menggapai Esensi Menuju Makrifatullah (Terjemah Risalat al- Mu’awanah) (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2007).
seseorang  suami  mengatakan  lafadz  tersebut  dengan  berulang-ulang  sampai melebihi tiga kali baik dengan gurauan ataupun tidak. Karena menurut hukum perdata mengatakan talaknya belum jatuh dengan dalih talak yang sah adalah talak  (perceraian)  yang  terjadi  berdasarkan  alasan-alasan  yang  ditentukan Undang-undang  dan  harus  diucapkan  di  depan  sidang  Pengadilan.  Padahal Rasulullah pernah bersabda
ُةَعْجَّرلاَو ُقَلاَّطلاَو ُحاَكِ نلا ٌّدِج َّنُُلُْزَهَو ٌّدِج َّنُهمدِج ٌثَلاَث
Artinya “Tiga  perkara  yang  serius  dan  bercandanya  sama-sama  dianggap serius: (1) nikah, (2) talak, dan (3) rujuk”.
Lafadz talak yang diucapkan dengan berguarau maupun tidak bergurau adalah jatuh talaknya. Maka ini bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengatak demikian itu. Kemudian kami menanggapi konsep keabsahan talak dalam pendapat Imam Syafi’i ini juga memiliki sisi positif yaitu seorang suami tidak akan sembrono dan main-main dalam menggunakan lafadz talak  kepada  istrinya,  akan  tetapi  juga  memiliki  sisi  negatif,  karena  tidak memiliki bukti hukum secara tertulis. 17 Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa perceraian  dalam  keadaan  demikian  itu  tidak  berlaku.  Imam  asy-Syafi’i menganggap hanya niat sajalah dasar dalam menjelaskan maksud dari lafadz- lafadz  ini.  Apabila  orang  yang  mengucapkannya  berniat  mentalak,  maka  sah talaknya. Apabila tidak ada niatan untuk mentalaknya, maka perkataan itu tidak berpengaruh  apa-apa,  karena  orang  yang  mengucapkannya  tidak  bermaksud apa-apa.
Proses cerai talak menurut agama bisa jatuh dimana saja walaupun tidak dalam  sidang  Pengadilan  Agama.  Dan  itu  dianggap  talak  satu  seperti  yang dijelaskan dalam ilmu Fiqih, intinya talak bisa jatuh dimanapun tanpa dibatasi waktu dan tempat. 18
Perceraian  merupakan  salah  satu  perbuatan  hukum  yang  tidak  boleh dilakukan  semena-mena  (sembarangan)  untuk  menjaga  sakralitas  institusi
17 Yuniarti dan Saiful lah, “Konsep Talak Perspektif Wahbah Az -Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, Dan Kompilasi Hukum Islam.”
18 Farhatul Jannah, “Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy - Syafi’i Tentang Talak Mudhaf,” Ulumul Sy ar’i : Jurnal Ilmu -Ilmu Hukum Dan Syariah 7, no. 2 (24 Desember 2018): 80 – 98.
perkawinan,  beberapa  system  mensyaratkan  talak  dilakukan  melalui  Pengadilan. Pengumuman apapun atau pernyataan menyangkut talak yang dilakukan oleh suami dianggap  tidak  ada  dan  tidak  mempengaruhi  status  perkawinan  (paling-paling pernyataan  demikian  dianggap  sebagai  suatu  pernyataan  niat  untuk  menjatuhkan talak),  sistem  perselisihan  setelahnya  mengenai  bentuk  talak  (dicabut  atau  tidak) dan  tanggal  berlakunya  talak  dapat  dicegah  sebab  persidangan  terjadi  dihadapan forum resmi. 19
Dari beberapa pokok pikiran tersebut, maka yang menjadi nilai-nilai mutlak dan  tidak  mungkin  diubah  dalam  ajaran  Islam  tentang  perceraian  (nilai-nilai kategori Syari’ah) adalah kebolehan perceraian dalam kondisi tertentu, sedangkan tata  cara  pelaksanaanya  secara  “ihsan”  adalah  bersifat  umum  dan  dinamis  serta berkembang sesuai dengan tuntutan kemaslahatan masyarakat.
Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Ibnu Abbas R.A,
ينتنسو ،ركب بيأو ، ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر دهع ىلع قلاطلا ناك" :لاق ،سابع نبا نع دق سانلا نإ :باطلخا نب رمع لاقف ،ةدحاو ثلاثلا قلاط ،رمع ةفلاخ نم دق رمأ فِ اولجعتسا
هيلع ُهاَضْمَأَف ،مهيلع ُهاَنْ يَضْمَأ ولف ،ٌةَنََأ هيف ملُ تناك
Artinya:  Dari  Ibnu  'Abbās,  ia  berkata, "Talak  pada  masa  Rasulullah  -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, Abu Bakar, dan dua tahun pertama masa khilafah Umar adalah bahwa  talak  tiga  berarti  satu.  Kemudian  Umar  berkata,  'Sesungguhnya  orang- orang telah tergesa-gesa dalam perkara yang dulunya mereka sangat berhati-hati dalam  hal  tersebut.  Sekiranya  kami  berlakukan  hal  itu  (talak tiga  itu  jatuh  tiga) pada mereka. Maka Umar pun memberlakukan hal itu kepada mereka'."
Disebutkan  bahwa  talak  pada  masa  Rasulullah  SAW  dan  Khalifah  Abu Bakar  ash-Shiddiq  serta  dua  tahun  masa  kekhalifahan  Umar  Bin  Khattab,  yang dijatuhkan  tiga  kali  sekaligus  dihitung  satu,  setelah  itu  saat  masyarakat  mulai mempermainkan talak, maka Khalifah Umar ibn al-Khattab menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus dihitung tiga. 20
19 Farid Wajidi, Mengenali HAK Kita Perempuan, Keluarga. Hukum dan adat di dunia Islam | Perpustakaan Komnas Perempuan (Yogyakarta: LKiS, 2007).
20 Diyan Putri Ayu, Nafiah Nafiah, dan Khoirul Fathoni, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-F atawa Al Qubro),” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (9 April 2023): 489 – 94, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274.
Kemudian  bila  terjadi  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  suami  maka  istri tidak dapat menuntut hak-haknya kepada suaminya. Oleh karena itu, di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, permasalahan mengenai perceraian antara suami istri ini telah dikenal bahkan telah dihukum positifkan. Sehingga di Indonesia  hukum  islam  tentang  talak  atau  perceraian  ini  telah  menjadi  sebuah hukum  positif  merupakan  rujukan  dan  kepastian  hukum  bagi  umat  Islam  di Indonesia. Dengan kata lain, permasalahan perdata dapat diselesaikan di Pengadilan Agama,  karena  hukum  perdata  yaitu  segala  hukum  pokok  yang  mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. 21
Kemudian  apabila  pendapat  Imam  Syafi’i  ini  dijadikan  dasar  dalam penyelesaian  masalah  talak,  maka  seseorang  akan  lebih  berhati-hati  dalam menggunakan  kata-kata  talak  baik  sharih  maupun  kinayah  bagi  orang  yang memahami hukum syar’i asalkan orang yang melakukan talak itu telah memenuhi syarat-syaratnya  yaitu  bagi  suami:  baligh,  berakal  sehat  dan  tidak  karena paksaaan. 22 Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di  Indonesia,  sedangkan  cara-cara  dan  bentuk  lain  kurang  dikenal,  Akibatnya seakan-akan  kata-kata  talak  telah  dianggap  keseluruhan  penyabab  perceraian  di Indonesia. 23 Walaupun talak itu di halalkan tetapi dipandang dari segi kehidupan Islam  talak itu sangat  tidak disenangi  oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, orang dianjurkan untuk menghindarinya sebisa mungkin.
Sayang, perbuatan yang dibenci ini telah menjadi hal yang biasa di negara- negara  islam  dan  dasar-dasar  persatuan  keluarga  telah  menjadi  sangat  goyah sehingga  hanya  tinggal  sendiri  kesetiaan  pada  perkawinan.  Perceraian diperbolehkan tetapi hanya dalam keadaan-keadaan khusus dan terpaksa. Pasangan yang  tidak  bijaksana,  akan  dapat  terjebak  kedalam  masalah-masalah  sepele  dan melakukan  perceraian. 24 Kerena  bergurau  merupakan  penyakit  lisan  yang  perlu diwaspadai, dan dapat mengurangi kewibawaan. Oleh karena itu, gurauan adalah perbuatan tercela dan dilarang. Hal ini sesuai sebagaimana ungkapa sahabat Umar
21 Rika Aryati, Hamzah Vensuri, dan M. Febrianto, “Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerdata Di Indonesia,” Journal of Criminology and Justice 2, no. 1 (28 Desember 2022): 11 – 16.
22 Syekh Muhammad Al-Abani, Fiqh Sunnah (Jakarta: Cakrawala, 2008).
23 Syekh Muhammad Al-Abani.
24 Syekh Muhammad Al-Abani.
ibn  Khattab  R.A.  berkata:  “Barangsiapa  sering  bergurau,  maka  akan  dianggap remeh.”
“ Barang  siapa  merenungkan  bahaya  lisan,  niscaya  ia  akan  sadar  bahwa apabila ia salah dalam melepaskan lisannya, niscaya ia tidak akan selamat. Rasulullah SAW., berkata, “Barangsiapa diam, niscaya selamat .” 25
Landasan  yang  mendasari  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  ini  dalam masalah talak adalah maqasid asy-Syari’ah yakni kemaslahatan umat.
Memang  benar  bila  masalah  talak  ini  menggunakan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  sebagai  hukum  tertulis  yang  memiliki  kekuatan  mengikat  dan memaksa ini akan menghindarkan kerugian yang kemungkinan dapat terjadi pada salah  satu  pihak.  Karena  bila  kita  melihat  kondisi  masyarakat  Indonesia  saat  ini yang  sedang  mengalami  krisis  mental  dan  kejujuran  merupakan  sesuatu  yang langka. Apabila penyelesaian talak ini tidak diikuti dengan bukti tertulis bisa saja suami melakukan kecurangan untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban setelah bercerai.
Sedangkan landasan  Imam  Syafii dalam menentukan kasus  perceraian ini juga sama, yaitu maqasid asy-Syari’ah (untuk kemaslahatan umat) konteks zaman dahulu. Menurut pendapat kami karena hukum itu selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan alur situasi dan kondisi yang ada. Jadi apabila kami melihat persepektif hakim mengenai landasan Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Imam Syafi’i mengenai talak memiliki perbedaan yang mendasar yaitu Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  landasannya  lebih  disesuaikan  dengan  keadaan  dan  zaman serta disesuaikan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini. Sedangkan Imam Asy-Syafi’i  juga  menggunakan maqasid  asy-Syari’ah sebagai  landasannya  akan tetapi lebih cenderung terhadap kondisi masyarakat zaman dahulu serta diterapkan pada keadaan geografis yang berbeda pula yaitu di negara timur tengah jadi bisa ditarik  kesimpulan  bahwa  landasan  kedua  hal  tersebut  (Imam  asy-Syafi’i  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI))  adalah  sama-sama maqasid  asy-Syari’ah .  Akan
25 Solihin Solihin dan Deden Mansur, “Terapi Diam dalam Tasawuf Al - Ghazali,” Syifa al- Qulub : Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik 2, no. 2 (8 Agustus 2018): 68 – 74, https://doi.org/10.15575/saq.v2i2.2975.
tetapi maqasid  asy-Syari’ah itu  sendiri  juga  kondisional  mengikuti  alur perkembangan zaman.
Memang  itu  ada  benarnya  juga  karena  talak  ini  vital  sekali  akan perlindungan  hukum  formal  yang  bisa  menjamin  hak-hak  orang  melakukan perceraian. Jika talak itu hanya diketahui orang yang bersangkutan dikhawatirkan akan  terjadi  kecurangan.  Kalau  hal  itu  sudah  terjadi,  maka  pihak  yang  dirugikan menuntut  secara  hukum  karena  tidak  ada  bukti  yang  kuat.  Oleh  karenanya  demi kemaslahatan  umat  Islam,  pemerintah  boleh  membatasi  kesewenang-wenangan suami  dalam  menjatuhkan  talak  tanpa  alasan  yang  tepat  berarti  menyengsarakan istri dan anak-anaknya, berarti suami menggunakan haknya secara tidak hak dengan kata lain menyalah gunakan haknya. 26
Dalam  menyikapi  perbedaan  yang  terjadi  antara  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  ini  bersifat  kontemporer,  sedangkan  Imam  asy-Syafii  bersifat  klasik.  Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini lebih cocok dijadikan sebagai dasar perceraian karena  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  ini  juga  diambil  dari  pendapat-pendapat ulama Indonesia yang lebih tahu kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Akan tetapi juga  tidak  melupakan  sama  sekali  kepada  pendapat  Imam  asy-Syafii  yang terdahulu. Karena dengan fiqih merekalah kita dapat mengenal dasar-dasar hukum syar’I khususnya dalam masalah perceraian, disamping itu kita boleh bermadzhab tapi jangan sebatas kepada produk hukum yang matang saja akan tetapi juga pada metodenya.
Bahwa  kita  sebagai  umat  Islam  boleh-boleh  saja  berpedoman  pada Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  fiqih  kontemporer  Indonesia  yang diciptakan  untuk  mengatur  segala  urusan  dan  permasalahan  keluarga  khususnya talak. Akan tetapi bolehlah kita berpedoman tidak sebatas pada produk hukum yang sudah matang saja, juga berpedoman pada penggalian hukumnya.
Kemudian  bila  ditinjau  sisi  positifnya  menggunakan  Kompilasi  Hukum Islam (KHI) khususnya pasal 115 ini seperti yang telah dikemukakan diawal yaitu memiliki kepastian hukum dan dapat menghindarkan dari kedzaliman. Sedangkan sisi  positifnya  bila  menggunakan  pendapat  Imam  Asy-Syafi’i  ini  tentang
26 Syadzil Musthofa, Hukum Islam Indonesia (Solo: Ramadhani, 1999).
keabshahan talak seseorang akan lebih berhati-hati dalam melafadzkan kata talak dan  lebih  bisa  menjaga  keselamatan  pernikahannya  bila  dipandang  dari  sudut pandang  syarii.  Memang  benar  pendapat  Imam  asy-Syafi’i  ini  memiliki  dampak positif, karena semua hukum dibuat berdasarkan yakni lilmaslahatil ummat . Agar orang  dalam  mengucapkan  kata  talak  ini  lebih  berhati-hati  bagi  orang  yang mengetahui dan taat kepada hukum syara’.
Di lain pihak sisi positif yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu sendiri memiliki dampak yang amat besar sekali karena dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengayoman Negara akan Nampak jelas terhadap hak-hak yang harus dilindungi dan dijaga pemenuhannya. Oleh karena itu jika kita menengok sejarah Imam  asy-Syafii  yang  memiliki  dua  produk  yang  masyhur  dengan  sebutan Qoul Qadim yang dibuat pada saat Imam Asy-Syafii bermukim di Mesir dan Qaul Jadid adalah  produk  hukum  yang  dibuat  pada  saat  Imam  asy-Syafii  bermukim  di Baghdad. 27 Yang  mana  kedua  produk  tersebut  memiliki  perbedaan  pendapat  di dalamnya.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwasanya  fiqih  atau  produk  hukum agama  itu  bisa  berubah  berdasrkan  tempat,  zaman,  serta  keadaan  yang  ada. Sehingga wajar jika antara pendapat Imam Asy-Syafii dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)  memiliki  pendapat  yang  signifikan  perbedaannya.  Dan  Rasulullah  SAW., pernah  bersabda  bahwasannya khilaful  Ummat adalah  rahmat  selama  tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadits.
Menurut Imam Asy-Syafii jatuh talak Ketika suami mengucapkan kata talak kepada  istrinya  baik  menggunakan  lafaz  sharih  maupun  lafaz  kinayah (membutuhkan  niat  untuk  mentalak).  Karena  di  dalam  kitab  al-Bajuri  telah dijelaskan bahwa bilangan talak ini untuk suami yang merdeka adalah hak tiga kali talak kepada istri yang  merdeka dan budak. Sedangkan untuk  suami yang budak adalah dua kali hak talak kepada istri yang merdeka dan budak. 28
Dari persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat  Imam  asy- Syafii  ini  terdapat  perbedaan  pada  konsep  penghitungannya,  kalau  Kompilasi
27 Andi Dian Ra madhani Febrianti, “Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid (Studi Pemikiran Imam Syafi’i)” (Skripsi, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019), https://repositori.uin-alauddin.ac.id/14906/.
28 Febrianti.
Hukum Islam (KHI) berpendapat walaupun misalnya suami pernah mengucapkan kata  talak  kepada  istrinya  lebih  dari  tiga  kali  dan  kemudian  di  Pengadilan mengucapkan  ikrar  talak  maka  persepektif  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tetap terhitung satu dan tidak termasuk talak ba’in akan tetapi menurut pendapat Imam Asy-Syafii talak bila sebelum ke Pengadilan agama suami mengucapkan ikrar talak atau shigot talak maka itu dihitung talak yang keempat, Dan hal ini yang di lakukan masyarakat Indonesia sebelum melakukan akad pernikahan.
Walaupun  talak  itu  dilakukan  di  luar  sidang  tetap  terhitung  walaupun pengucapannya itu dalam keadan emosi. Akan tetapi menurut Kompilasi Hukum islam  (KHI)  yang  telah  menentukan  demikian  itu  dengan  alasan  talak  yang diucapkan secara spontanitas tersebut karena emosi maka alasan tersebut tidak bisa diterima  karena  selama  orang  yang  mengucapkan  talak  tersebut  baligh,  berakal sehat dan tanpa paksaan adalah sah serta jatuh talaknya, oleh karena itu seseorang harus  hati-hati  dengan  kata  talak  tersebut,  karena  diucapkan  dengan  serius  atau gurauan  maka  talaknya  tetap  jatuh.  Dan  ini  banyak  sekali  masyarakat  yang  buta terhadap masalah ini bahkan orang yang mentalak istrinya berkali-kali tetap saja rujuk  dan  melakukan  hubungan  intim  tanpa  harus  dinikahi  oleh  orang  lain  lalu dicerai.
Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah  menyatakan  bahwa  hukum  itu  dapat  berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Hal ini berdasarkan kaidah hukum islam.
يرغتب ماكحلأا يرغت
لاوحلأاو ةنكملأاو ةنمزلأا
“ Hukum-hukum  itu  dapat  berubah  sesuai  dengan  perubahan  zaman,  tempat  dan keadaan .” 29
Jadi intinya adalah jika pendapat  Imam  asy-Syafi’i ini dijadikan landasan hukum  dalam  perkara  perceraian,  maka  tidak  akan  memiliki  dampak  positif (maslahat)  akan  tetapi  yang  muncul  malah  dampak  negative  atau  mafsadatnya. Sehingga tujuan dari maqasid asy-Syari’ah dalam hal ini tidak dapat tercapai.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) itu tidak ada yang sempurna terlebih lagi di Indonesia yang mana pembuatan hukum itu masih dipengaruhi oleh factor politik
29 Ibn Qayyim al-Jauzziyah, I’lam al - Muwaqi’in ‘an ar -Rabbi al- ‘Alamin (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
atau  kepentingan  individu  dan  golongan.  Akan  tetapi  kompilasi  Hukum  Islam (KHI) itu sendiri Sebagian juga diambil dari kitab-kitab fiqih Syafi’iyah seperti al- Bajuri, al-Iqna, Fathul Mu’in, Fathul Wahab dan lain-lain. Jadi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bisa murni hukum yang menentukan begitu juga dengan Fiqih Syafi’iyah tidak bisa dikatakan sempurna karena pendapat yang ada di dalamnya berdasarkan  pada  hasil  ijtihad  dan  ijtihad  berasal  dari  akal  manusia.  Dimana manusia  itu  juga  memiliki  keterbatasan  dan  kekurangan  oleh  karena  itu  lebih mengetahui kebenaran secara hakiki adalah Allah SWT semata.

## D. Kesimpulan
Pada  dasarnya  hukum  adanya  taklik  talak  sebagai  perjanjian  perkawinan Adalah mubah. Perjanjian ini tergantung adanya kesepakatan dari para pihak (suami dan  istri)  untuk  mengadakan  perjanjian  taklik  talak  dalam  perkawinannya.  Pada prakteknya  perjanjian  taklik  talak  ini  ditawarkan  untuk  dibaca  oleh  suami,  akan tetapi meskipun suami tidak membacanya perjanjian taklik talak ini tetap tertera di dalam buku akta perkawinan meskipun suami tidak menghendaki adanya perjanjian taklik  talak  tersebut.  Pada  saat  akad  perkawinan  selesai  Pejabat  Pencatat  Nikah (PPN) akan menawarkan kepada suami apakah akan membaca dan menandatangani sigot taklik talak. Perjanjian taklik talak ini tidak wajib untuk diikrarkan, akan tetapi jika suami sudah menandatangani perjanjian tersebut memberikan arti bahwa suami telah menyetujui adanya perjanjian tersebut di dalam perkawinannya.
Meskipun perjanjian taklik talak ini hukumnya mubah dan tergantung dari kesepakatan suami dan istri serta bersifat tawar-menawar, tidak seperti perjanjian pada umumnya isi dari perjanjian ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Sehingga para pihak tidak bisa merubah baik itu menambah ataupun mengurangi isi dari perjanjian tersebut. Dari hal ini dapat dilihat bahwa perjanjian taklik talak dapat  digolongkan  ke  dalam  sebuah  perjanjian  baku,  di  mana  isi  dari  perjanjian tersebut  telah  ditentukan  dan  tidak  ada  tawar-menawar  mengenai  isi  perjanjian tersebut. Sehingga maksud dari tawar-menawar di sini adalah mengenai pembacaan sigot  taklik  talak  bukan  berkenaan  dengan  isi  dari  perjanjian  tersebut.  Pada umumnya  di  Indonesia  perjanjian  taklik  talak  itu  ditegaskan  dengan  empat kemungkinan yang dapat menimbulkan talak dan diucapkan setelah ijab qabul.
Adanya sigot taklik talak disetiap akta perkawinan atau buku nikah nampak bahwa perjanjian tersebut seperti diwajibkan dalam setiap perkawinan. Meskipun pada dasarnya hukum dari adanya perjanjian taklik talak ini adalah mubah dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan. Hal ini tampak tidak adanya kepastian  hukum  dalam  adanya  perjanjian  taklik  talak  tersebut,  karena  di  dalam peraturan  perundang-undangan  tidak  ada  yang  mewajibkan  terhadap  taklik  talak tersebut, akan tetapi pada prakteknya perjanjian taklik talak tersebut sudah tertera di  dalam  setiap  buku  akta  perkawinan,  meskipun  suami  dan  istri  tidak menginginkannya.
Pelaksanaan  dari  perjanjian  taklik  talak  ini  adalah  suami  membaca  dan menandatangani  taklik  talak  setelah  akad  perkawinan  dilangsungkan.  Meskipun pada saat akad perkawinan perjanjian taklik talak tidak dibaca oleh suami namun jika  suami  telah  menyetujui  dan  menandatangani  taklik  talak  tersebut,  maka perjanjian taklik  talak dianggap sah dan suami juga dianggap telah membacanya pada  waktu  akad  perkawinan  dilangsungkan.  Perjanjian  taklik  talak  yang  telah dianggap sah tidak dapat dicabut kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktek .  Jakarta:
Rineka Cipta, 2007.
Aryati, Rika, Hamzah Vensuri, dan M. Febrianto. “Sejarah Berlakunya BW Dan KUHPerdata Di Indonesia.” Journal of Criminology and Justice 2, no. 1 (28 Desember 2022): 11–16.
As’ad, Aliy. Fathul  Mu’in  Jilid  2 .  Diterjemahkan  oleh  Tolchah  Mansor.  Kudus: Menara, 2000.
Ayu, Diyan Putri, Nafiah Nafiah, dan Khoirul Fathoni. “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang  Talak  Tiga  (Kajian  Kitab  Al-Fatawa  Al  Qubro).” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (9 April 2023): 489–94. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274.
Az-Zuhaili,  Wahbah. Fiqih  Islam  Wa  Adillatuhu .  Diterjemahkan  oleh  Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Febrianti, Andi Dian Ramadhani. “Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Qaul Qadim  dan  Qaul  Jadid  (Studi  Pemikiran  Imam  Syafi’i).”  Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019. https://repositori.uin- alauddin.ac.id/14906/.
Hardani,  Hardani,  Helmi  Andriani,  Ria  Istiqomah,  Dhika  Sukmana,  Roushandy Fardani,  Nur  Auliya,  dan  Evi  Utami. Metode  Penelitian  Kualitatif  & Kuantitatif . Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
Ibn Qayyim al-Jauzziyah. I’lam al-Muwaqi’in ‘an ar-Rabbi al-‘Alamin . Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
Izzi, Muhammad. “Studi Komparatif Antara Imam Syafi’I Dan Imam Ibnu Hazm Mengenai  Hukum  Ta’Līq  TALAK.”  Skripsi,  Universitas  Islam  Negeri Raden Fatah, 2017. https://www.academia.edu/103828364/Studi_Komparatif_Antara_Imam_S yafi_I_Dan_Imam_Ibnu_Hazm_Mengenai_Hukum_Ta_L%C4%ABq_TA
LAK_SKRIPSI_.
Jannah, Farhatul. “Pandangan Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi’i Tentang Talak Mudhaf.” Ulumul  Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu  Hukum Dan Syariah 7, no. 2 (24 Desember 2018): 80–98.
Kementrian Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemah . Bandung: Penerbit J-Art, 2014.
Mahkamah Agung RI. Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya . Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
Moleong, J. Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
Musthofa, Syadzil. Hukum Islam Indonesia . Solo: Ramadhani, 1999. Nuruddin,  M.,  dan  Azhari  AT. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia .  Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
Rifai, Astikama, Fatum Abubakar, dan Muhrim Djakat. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Isteri Muallaf Di  Desa  Amasing  Kota  Barat  Bacan  Halmahera  Selatan.” AN-NIZAM Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan 16, no. 2 (1 Desember 2022): 67–94. https://doi.org/10.44633/an-nizam.v16i2.954.
Sayyid  Abdullah  bin  Alwi  Al-Haddad. Menggapai  Esensi  Menuju  Makrifatullah (Terjemah Risalat al-Mu’awanah) . Surabaya: Mutiara Ilmu, 2007. Sayyid Sabiq. Fiqh al-Sunnah al-Majadallad al-Tsalis . Kairo: Dar al-Fath, 1998. Septiyani,  Vinia  Ayu,  dan  H.  Muzaki.  “Peran  Badan  Penasehat  Pembinaan  Dan
Pelestarian  Perkawinan  Dalam  Memberikan  Bimbingan  Pra  Nikah  Guna Mewujudkan  Keluarga  Sakinah  Mawaddah  Dan  Rahmah.” Prophetic : Professional,  Empathy,  Islamic  Counseling  Journal 1,  no.  01  (2018). https://doi.org/10.24235/prophetic.v1i01.3484.
Solihin, Solihin, dan Deden Mansur. “Terapi Diam dalam Tasawuf Al-Ghazali.” Syifa al-Qulub : Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik 2, no. 2 (8 Agustus 2018): 68–74. https://doi.org/10.15575/saq.v2i2.2975.
Syekh Muhammad Al-Abani. Fiqh Sunnah . Jakarta: Cakrawala, 2008.
Wajidi,  Farid. Mengenali  HAK  Kita  Perempuan,  Keluarga.  Hukum  dan  adat  di dunia Islam | Perpustakaan Komnas Perempuan . Yogyakarta: LKiS, 2007. Yuniarti, Arista, dan Saifullah Saifullah. “Konsep Talak Perspektif Wahbah Az- Zuhaili,  Muhammad  Jawad  Mughniyah,  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam.” Journal of Economics, Law, and Humanities 2, no. 1 (3 Mei 2023): 59–78. https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1516.
Yunus,  Mahmud. Hukum  Perkawinan  dalam  Islam  (Menurut  Madzhab  Syafii, Hanafi,Maliki, dan Hambali) . Jakarta: Hidakarya Agung, 1991.