Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency. ..

## PROBLEMATIKA HUKUM PEREDARAN VIRTUAL CURRENCY DAN PENGGUNAANNYA SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TRANSAKSI KOMERSIAL ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA
Sindi Ayu Anggraeni E-mail: cindiangraeni@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Adi Sulistiyono E-mail: adi.sulistiyono.sumo@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article describes how the legal problems in Article 21 Paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, Article 34 of Bank Indonesia Regulation No. 18/40 / PBI / 2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing, and Article 8 Paragraph (2) of Bank Indonesia Regulation No. 19/12 / PBI / 2017 concerning the Implementation of Financial Technology concerning the circulation of virtual currency and its use as a means of payment for electronic commercial transactions in the legal system in Indonesia and how is the legal politics of Bank Indonesia to prevent the circulation of virtual currency as a payment instrument for electronic commercial transactions in Indonesia. This research is normative or doctrinal research with prescriptive and applied nature. The results showed that the legal problem of the circulation of virtual currency and its use as a means of payment for electronic commercial transactions in the legal system in Indonesia based on the principle of legal certainty lies in the virtual currency arrangement issued by Bank Indonesia only covering the use of virtual currency as a means of payment, but not mentioned regarding the rules for circulation of virtual currency. Furthermore, in this research, also outlines the legal politics of Bank Indonesia to prevent the circulation of virtual currency as a means of payment for electronic commercial transactions in Indonesia, given the absence of rules regarding the circulation of virtual currency.
Keywords: Legal Problems; Virtual Currency; Payment Tools; Bank Indonesia’s Legal Politics

## Abstrak
Artikel ini mendeskripsikan bagaimana problematika hukum dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran, dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bank Indoneisa No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finasial mengenai peredaran virtual currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik dalam sistem hukum di Indonesia serta bagaimana politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dengan sifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya problematika hukum peredaran virtual currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik dalam sistem hukum di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum terletak pada pengaturan virtual currency yang di terbitkan oleh Bank Indonesia hanya mencakup mengenai penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran, tetapi tidak di sebutkan mengenai aturan peredaran virtual currency. Selanjutnya dalam penelitian ini, juga meguraikan politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik di Indonesia, mengingat tidak adanya aturan mengenai peredaran virtual currency .
Kata Kunci: Problematika Hukum; Virtual Currency ; Alat Pembayaran; Politik Hukum Bank Indonesia
Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency ...

## A. Pendahuluan
Saat ini di Indonesia ada 20 (dua puluh) perusahaan penerbit uang elektronik dengan produk uang elektroknik yang beragam (Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, 2017: 3). Salah satu uang elektronik yang berkembang adalah uang virtual. Uang virtual kemudian mulai menjadi fenomena di masyarakat semenjak kemunculan mata uang kripto ( cryptocurrency ) sebagai manifestasi dari perkembangan teknologi dalam kegiatan e-commerce . Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik untuk digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial elektronik (Axel Yohandi, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono, 2017:
2). Seiring dengan perkembangan mata uang virtual, muncul pertanyaan tentang Legitimasi dari mata uang virtual, karena ada sebagian negara yang melarang, sebagian negara mengijinkan, dan sebagian negara yang permisif (tidak dilarang dan tidak diijinkan). Indonesia termasuk negara yang permisif (Bambang Pratama, 2017: 17) . Belum adanya pengaturan mengenai perderan mata uang virtual di Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perbankan yang mencakupnya. Pentingnya kedudukan perbankan di Indonesia, karena perbankan memiliki tujuan yang strategis dan tidak hanya berorientasi ekonomis, juga menyangkut stabilitas nasional yaitu stabilitas politik dan stabilitas sosial (Hermansyah, 2013: 20).
Hukum perbankan di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan  Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan  Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dua Peraturan tersebut hanya menyebutkan tidak diijinkannya penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik. Virtual currency merupakan istilah yang digunakan Bank Indonesia dalam menyebut cryptocurrency . Tetapi, peredaran dari virtual currency belum diatur atau dikatakan tidak dilarang. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai problematika hukum peredaran virtual currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik dalam sistem hukum di Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal atau normatif. Mengenai metode penelitian doktrinal atau normatif yang penulis gunakan, Peter Mahmud Marzuki berpendapat, menurutnya semua penelitian yang berkaitan dengan hukum ( legal research ) adalah selalu normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali lagi kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum ( legal research ) berusaha menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan ( act ) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).

## C.  Hasil dan Pembahasan
1.  Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency dan Penggunanya sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia Pembahasan ini akan didasarkan pada pengaturan mengenai virtual currency di Indonesia, sebagai berikut:
a.  Virtual Currency Bukan Merupakan Mata Uang
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada Pasal 21 Ayat (1), setiap transaksi mempunyai
Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency. ..
tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah. Dengan demikian, virtual currency tidak diakui sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.
b.  Larangan Penggunaan Virtual Currency dalam Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terdapat 2 (dua) Peraturan Bank Indonesia yang melarang penggunaan virtual currency dalam pemrosesan transaksi pembayaran, yaitu:
1)  Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:
(a)  Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan virtual currency ; (b)  menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau;
(c)  memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Implikasi: Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang memproses menggunakan virtual currency dapat dikenakan sanksi teguran, denda, sampai pencabutan izin.
2)  Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bank Indoneisa No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Selain kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang menggunakan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency .
Implikasi: Penyelenggara Teknologi Finansial yang menggunakan virtual currency dapat dihapus dari tanda Bank.
Problematika selalu berbicara tentang efektif atau tidak pelaksanaan hukum, tetapi jika dalam hukum atau pengaturannya terdapat ketidakpastian hukum pastilah menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 158). Berdasarkan pada asas Kelsen diatas, penulis membagi menjadi 3 (tiga) problematika:
a.  Hukum adalah sistem norma
Norma adalah pernyataan yang menekan aspek seharusnya atau das sollen , dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan atau das sein . Problematika disini ialah pada sistem norma, norma yang seharusnya atau das sollen yaitu seperti diatas, dan selaraskan dengan tindakan yang harus dilakukan atau das sein . Data dari Bank Indonesia diperoleh ada beberapa perusahaan e-commerce yang menerima virtual currency sebagai salah satu opsi dalam metode pembayarannya di Indonesia, terdapat sekitar 37 perusahaan di Indonesia, diantaranya ialah RepublikHost, NameCheap, Cinta Bahasa Indonesia Language School, BaliExpedition, Gopulsa.id, UangKuno.net.
Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif, badan deliberatif disini termasuk badan legislatif, badan administratif, dewan direksi, maupun anggota organisasi. Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam hal ini benar dan berhak membuat dan memberlakukan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan
Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency ...
Transasksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finasial yang dalam pembahasan ini mengatur mengenai larangan penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik, dan benar jika 2 (dua) peraturan tersebut dibuat berdasarkan Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
b.  Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.
Dari pengaturan mengenai virtual currency di Indonesia, terlihat jika aturan-aturan diatas tidak bersifat umum. Aturan-aturan dalam Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maupun dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finasial tidak menyebutkan sifat umum dari virtual currency, dalam penggunaan istilah penyebutan virtual currency memiliki keragaman yaitu digital currency, digital money, digital cash, virtual currency, virtual money, virtual cash, e-money, e-cash, cryptocurrency . Tidak adanya standarisasi istilah mengakibatkan banyak kesalahanan dalam mengartikan. Jenis virtual currency hingga saat ini yang beredar di Indonesia mencapai 1400, dengan tidak adanya penjelasan mengenai jenis virtual currency , maka dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam masyarakat. Pengaturan diatas jika dicermati dengan betul, Bank Indonesia melarang penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial elektronik tetapi tidak mengatur mengenai keberadaan atau perederang virtual currency. Jika tidak adanya aturan dapat diartikan sesuatu tidak dilarang dan diperbolehkan tetapi tidak ada payung hukum bagi penggunanya. Sejalan dengan tidak adanya pengaturan terhadap status keberadaan atau peredaran virtual currency , maka pemerintah Indonesia akan semakin sulit untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik, mengingat bahwa diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan penyedia jasa virtual currency yang ada di Indonesia untuk melaksanakan mekanisme kontrol yang optimal.Aturan diatas masih menimbulkan prblematika sehingga tidak dapat menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat
c.  Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian. Pengaturan virtual currency yang melarang penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik sulit untuk mendapat pengawasan dan kontrol dari pemerintah maupun Bank Indonesia, karena pengaturan mengenai keberadaan atau peredarannya belum diatur dapat diartikan boleh atau tidak dilarang. Pada dasarnya protokol virtual currency memang memungkinkan suatu transaksi bersifat pseudonymous artinya bahwa para pelaku transaksi bisa saja untuk tidak menunjukan identitasnya kepada publik bila pelaku transaksi tersebut tidak menghendakinya, namun dengan memberikan pengakuan terhadap penggunaan virtual currency maka dimungkinkan adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa virtual currency untuk melakukan kontrol terhadap pengguna virtual currency . Sejalan dengan pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency . Dengan peringatan saja belum menjawab mengenai status keberadaan dan peredaran virtual currency di Indonesia. Hal ini menimbulkan problematika hukum yaitu tidak adanya kepastian dengan diterbitkannya peraturan tersebut.
2.  Politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik di Indonesia Politik Hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu (Satjipto Rahardjo, 1991: 352-353):
a.  Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
Bank Indonesia memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan yang diterbitkan mengenai virtual currency, yaitu:
1)  Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya  yang  berkaitan  dengan  teknologi  finansial  untuk  memenuhi  berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi.
2)  Perkembangan  teknologi  finansial  di  satu  sisi  terbukti  membawa  manfaat  bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.
3)  Ekosistem  teknologi  finansial  perlu  terus  dimonitor  dan  dikembangkan  untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif.
4)  Penyelenggaraan  teknologi  finansial  harus  menerapkan  prinsip  perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional yang berlaku.
5)  Respons  kebijakan  Bank  Indonesia  terhadap  perkembangan  teknologi  finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional ( national payment gateway ) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait.
6)  Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan financial  technology  (fintech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
7)  Inovasi dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, sehingga diperlukan pengaturan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, serta dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, termasuk standar dan praktik internasional.
8)  Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing industri sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia  perlu mendorong peran pelaku domestik antara lain melalui penataan struktur kepemilikan penyelenggara jasa sistem pembayaran.
9)  Pengaturan mengenai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dalam ketentuan saat ini, perlu terus dilengkapi dan dirumuskan secara lebih komprehensif untuk memberikan arah dan pedoman yang semakin jelas kepada penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang transaksi pembayaran, serta kepada masyarakat.
Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency ...
b.  cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.
Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency , sebagaimana diatur dalam  PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
c.  kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran berlaku sejak  9 November 2016 dan dalam PBI 19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial berlaku sejak 30 November 2017.
1)  Virtual currency bukan merupakan mata uang;
2)  nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko bubble;
3)  tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administor resmi;
4)  tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency;
5)  rendahnya perlindungan konsumen.
d.  dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.
Bank Indonesia, selaku Bank Sentral Indonesia telah mengeluarkan pernyataan terkait status bitcoin di Indonesia pada Siaran Pers No: 16/6/Dkom dengan judul “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya” yang pada pokoknya menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, sehingga risiko terkait penggunaan bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna bitcoin yang bersangkutan. Hal tersebut juga selanjutnya didukung oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang mana bitcoin juga tidak memenuhi unsur-unsur sebagai uang elektronik.

## D. Simpulan
Problematika hukum peredaran virtual currency dan penggunaannya sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik dalam sistem hukum di Indonesia diketahui berdasarkan Teori Kelsen mengenai norma adalah hukum dan pelaksanaan hukum menimbulkan kepastian hukum, terdapat ketidaksesuaian norma dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transasksi Pembayaran, dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Bank Indoneisa No. 19/12/ PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finasial sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Politik hukum Bank Indonesia untuk mencegah peredaran virtual currency sebagai alat pembayaran transaksi komersial elektronik di Indonesia sesuai dengan teori Satjipto Rahardjo. Implikasi yang ditimbulkan terkait nilai dari virtual currency ditentukan sendiri oleh pasar. Sikap Bank Indonesia terhadap virtual currency salah satu sentimen terhadap nilai virtual currency ,
sehingga implikasi adanya larangan penggunaan virtual currency sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia mempengaruhi nilai virtual currency pada pasar global.

## E. Saran
Agar dalam pelaksanaan norma hukum dapat menimbulkan kepastian hukum, maka upaya yang tepat adalah Langkah Bank Indonesia menolak eksistensi dan tidak menerima virtual currency sebagai alat pembayaran yang sah diperkuat dengan menerbitkan Surat Edran Bank Indonesia untuk menutup dan mencabut izin usaha dari perusahaan penyedia jasa pertukaran virtual currency di Indonesia, dengan cara itu pengguna virtual currency akan kesulitan mendapatkan virtual currency . Penutupan atau pencabutan usaha berdampak pada tidak adanya perusahaan e-commerce di Indonesia yang menggunakan virtual currency sebagai salah satu opsi pembayaran.

## F.  Daftar Pustaka
Buku
Hermansyah. 2013. Hukum Perbankan Nasional Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Group.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum . Makasar: Kencana Prenada Media Grop.

## Jurnal
Axel Yohandi. 2017. Nanik Trihastuti, Darminto Hartono. “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)”. Diponegoro Law Journal . Volume VI/No. 2.
Bambang Pratama. 2017. “Legal Prescription on Virtual Property and Its Rights”. Journal of Physics : Conference Series Volume 801/No. 1.
Ferry Mulyanto. 2015. “Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin”. Universitas Pasundan Bandung. Volume IV/ No.4.
Ridwan Khairandy. 2001. “Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce”. Ius Quia Iustum Law Journal. Volume XVI/ No. 8.

## Internet
http://coinmarketcap.comdiakses pada 21 September 2018

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Uang Elektronik ( electronic money )
Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran