## Pemilihan Walikota Malang Rasa Korupsi
Unti Ludigdo
Guru Besar Etika Bisnis dan Profesi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email : masunti@gmail.com

## Abstract
This article aims to dissect Malang’s Mayor Election in 2018. In the 2018 Mayor Election, there are two candidate that entangled by corruption plus 41 regional legislature (DPRD). The election that seems full of corruption is occurred when leadership succession at the local  level  happened,  suddenly  KPK  uncover  a  corruption  that  involves  many  regional government officials. The implication of two candidate that entangled by corruption is that they  get  negative  assessment  from  the  people,  while  one  other  candidate  received  a  a profitable cause  from that case. As a result, that one candidate successfully became the Mayor of Malang. This phenomena shows that the rationality of the voters. However, at the same time gave a punishment towards candidates that corrupt. This is the rationality of the people who use its political right in determining who leaders that can represent its aspiration.
Keyword : candidates, corruption, and mayor election,

## Abstrak
Tulisan ini ingin membedah pemilihan walikota Malang tahun 2018. Pada pemilihan 2018 dua pasangan calon (paslon) yang terjerak korupsi ditambah dengan 41 anggota dewan perwakilan  rakyat  daerah  (DPRD).  Pilwali  rasa  korupsi  karena  terjadi  menjelang pelaksanaan suksesi kepemimpinan di tingkat lokal tiba-tiba KPK membongkar perilaku korupsi yang melibatkan banyak aktor pejabat daerah. Implikasinya dua paslon mendapat penilaian negatif dari masyarakat, sementara satu paslon mendapatkan keuntungan dari kasus  korupsi  tersebut.  Alhasil,  paslon  tersebut  yang  terpilih  sebagai  walikota. Keterpilihan  paslon  yang  tidak  korupsi  menunjukkan  rasionalitas  pemilih  dalam menggunakan hak pilihnya. Namun, pada saat yang sama memberikan hukuman kepada paslon  yang  terlibat  korupsi.  Inilah  rasionalitas  masyarakat  dalam  menggunakan  hak politiknya dalam menentukan siapa pemimpin yang dapat mewakili aspirasinya.
Kata kunci: pasangan calon, korupsi, dan pemilihan walikota

## PENDAHULUAN
Kini Malang Raya sudah berada dalam lingkaran korupsi. Berawal dari Kota Batu, Eddy  Rumpoko,  disusul  Walikota  Malang  M  Anton,  selanjutnya  dipertengahan  bulan Oktober 2018 Bupati Malang, Rendra Krisna ditetapkan tersangka KPK. Penetapan Rendra sebagai  tersangka  korupsi  merupakan  bukti  bahwa  Malang  Raya  sedang  berada  dalam pusaran korupsi. Praktik korupsi ini terkait erat dengan pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat pada penetapan tersangka korupsi walikota Batu dan walikota Malang menjelang pemilihan, sedangkan penetapan bupati Malang terkait dengan pembayaran utang pilkada. Praktik  korupsi  yang  terjadi  di  Malang  Raya  ini  menambah  deretan  kasus  korupsi  yang melibatkan kepada daerah. Di antara ketiga daerah tersebut, korupsi  yang terjadi di Kota Malang merupakan praktik korupsi yang paling mengejutkan, dimana kasus tersebut tidak hanya melibatkan para kepala daerah atau walikota, tapi juga birokrasi, dan anggota DPRD yang berjumlah 41 orang.
Secara  spesifik,  tulisan  ini  berfokus  pada  fenomena  korupsi  di  Kota  Malang  yang melibatkan  Walikota  Malang,  M.  Anton.  Pilihan  kasus  M  Anton  didasari  oleh  tiga pertimbangan. Pertama , figur M Anton yang sederhana, religiusitas, dan pengusaha tiba- tiba  menyentak  hati  publik  karena  berada  dalam  pusaran  korupsi.  Kesederhanaan, religiusitas, dan pengusaha ternyata bukan jaminan seorang kepala daerah untuk jauh dari perilaku korupsi. Kedua , korupsi yang terjadi di Kota Malang melibatkan  banyak orang, yaitu  pihak  eksekutif,  41  orang  anggota  legislatif,  birokrasi  daerah,  dan  pengusaha. Keterlibatan  41  orang  anggota  legislatif  ini  merupakan  salah  satu  kasus  korupsi  massal terbesar di Indonesia selain Pemerintahan Jambi yang melibatkan 51 anggota legislatif dan Pemerintahan provinsi Sumatera utara sebanyak 38 orang anggota legislatif. Keterlibatan banyak aktor dalam korupsi di Kota Malang menunjukkan permasalahan dalam tata kelola pemerintahan  daerah.  Korupsi  senantiasa  ‘dikutuk  dan  dibenci’  tetapi  secara  sadar dilakukan secara berjamaah. Ketiga , korupsi yang terbongkar di Kota Malang bertepatan dengan perhelatan pemilihan walikota. Karena itu, nuansa politisnya sangat tinggi.
Sejak runtuhnya rezim Orde Baru dan berlakunya kebijakan desentralisasi, praktik korupsi di Indonesia semakin meningkat dan terjadi secara massif di level lokal. Data yang berasal  dari  KPK  di  tahun  2019,  menyebutkan  bahwa,  sejak  tahun  2008  hingga  2018,
jumlah kasus korupsi dalam pemerintahan sebanyak 91 orang Walikota, 245 orang anggota legislatif,  dan  16  orang  Gubernur.  Permasalahan  korupsi  dalam  pemerintahan  daerah tersebut  terjadi  karena  banyak  hal.  Lemahnya  akuntabilitas,  salah  kelola,  dan ketidakefektifian pemerintahan daerah dalam pengelolaan menjadi sebab terjadinya praktik korupsi  di  dalam  pemerintahan  daerah  (Basri  and  Nabiha  2016).  Probowo  menjelaskan bahwa prilaku korupsi di sektor publik disebabkan oleh skemata individu dan organsiasi dalam  menafsirkan  masalah  dan  pengalaman  yang  mempengaruhi  proses  pengambilan keputusan  (Prabowo  and  Cooper  2016).  Dalam  arena  politik,  maraknya  praktik  korupsi yang  melibatkan  elite  politik  di  level  pemerintahan  daerah  dan  pemerintahan  nasional disebabkan  oleh  desain  sistem  politik  yang  disfungsi,  terutama  terkait  dengan  sistem pendanaan  kampanye  (Mietzner 2015). Dengan  kata lain, mahalnya  ongkos politik  telah menjadi salah satu sebab elite terlibat dalam praktik korupsi.
Dalam  perkembangan  demokrasi  di  level  lokal,  korupsi  justru  terjadi  secara terkonsolidasi  dimana  elite-elite  oligarki  berperan  penting  di  dalamnya  (Moh  Fajar  SR, 2016;60).  Keterlibatan  elite  di  level  lokal  dalam  korupsi  ini  dilihat  sebagai  bentuk bekerjanya politik patronase di tingkat lokal (Ratnaningsih Damayanti, 2016; 94). Aktor yang terlibat dalam korupsi kebanyakan adalah kepala daerah, birokrasi, dan DPRD. Pada dasarnya,  elit  lokal  yang  korupsi  adalah  mereka  yang  memegang  tampuk  kekuasaan. Dengan  kata  lain,  praktik  korupsi  dekat  dengan  relasi  kekuasaan  itu  sendiri  (Haboddin 2011). Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk memerangi korupsi hingga level lokak (Bambang Widjojanto 2003). Korupsi di Kota Malang, tentunya, tidak hanya terkait dengan kedudukan, tapi juga kontestasi pemilu mendorong para elite lokal terlibat dalam praktik koruptif.

## Mengenal Paslon Pilwali
Pemilihan walikota (pilwali) Malang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Dalam pilwali  2018  terdapat  tiga  pasangan  calon  (paslon).  Dari  tiga  pasangan  tersebut,  urutan pertama  adalah  pasangan  Nanda  dan  Wanedi.  Pasangan  ini  merupakan  salah  satu  dari keterwakilan kaum perempuan. Yaqub Ananda Gudban adalah politisi dari Partai Hanura. Jabatan sebelumya adalah wakil rakyat Kota Malang.  Nanda-Wanedi  yang diusung oleh lima partai politik, yakni PDIP, Hanura, PAN, Nasdem, dan PPP. Koalisi partai politik ini
menunjukkan  hilangnya  basis  ideologi.  PDIP,  Hanura,  dan  Nasdem  jelas  ideologi nasionalis,  sedangkan  PAN  dan  PPP  berideologi  islam.  Koalisi  pasangan  nomor  urut  1 menunjukkan perpaduan antara merah-hijau: nasionalis-agama. Pasangan ini mengusung slogan politik #ayo noto malang# dan malang menawan .
Bila dilihat dari slogannya sebenarnya tidak ada yang baru. Bahkan, sangat umum. #ayo noto malang# hanya berubah himbauan
semata.  Nuansanya  tidak terlalu politis. Selanjutnya slogan: malang
menawan. Lagi-lagi  tidak
menunjukkan pesan
kongkrit untuk
masyarakat  pemilih.  Jadi, slogan: #ayo noto
malang#,  dan  malang  menawan .  Tidak  memberikan  makna  apa-apa.  Slogan  ini  hanya berupa informasi yang hampa makna. Slogan ini pula, tidak mampu mengangkat apa yang menjadi persoalan utama Kota Malang. Karena itu, sangat disayangkan.
Selanjutnya, pasangan nomor urut 2 adalah incumbent atau petahana M. Anton dan Syamsul mengusung slogan: malang apik, teruji, dan terbukti . Pasangan ini di usung oleh PKB,  PKS  dan  Gerindra.  Slogan  nomor  urut  2  lebih  berorientasi  kepada  diri  M.  Anton selaku  petahana.  M.  Anton  ingin  mengatakan  lewat  slogan  politiknya  bahwa  di  bawah kepemimpinnya Kota: malang apik, teruji, dan terbukti . Slogan yang sangat subjektif ini kembali  menimbulkan  tanya.  Apanya  malang  yang  apik  selama  dipimpin  M  Anton. Selanjutnya, M Anton memang teruji dan terbukti dalam kapasitas apa. Sebagai walikota ‘ iya ’.  Tetapi,  kehadirannya  sebagai  pemimpin  yang  merakyat  dan  berpihak  kepada masyarakat Kota Malang belum tentu diaminin oleh penduduk Kota Malang.
Sekalipun, pasangan nomor urut 2 adalah petahana, namun slogan politiknya tidak menujukkan sebuah  kinerja  yang dijual  kepala pemilih. Sejatinya, pasangan  ini menjual apa yang sudah dikerjakan selama memimpin. Tetapi yang terpasang dalam baliho: Malang
Apik! #Malang Asik. # Malang Apik [lihat baliho]. Semua slogan ini sangat normatif dan sulit  untuk  diterapkan  ketika  petahana  ini  berkuasa  kembali.  Petahana  ini  juga  diusung melalui  koalisi  PKB,  PKS,  dan  Gerindra.  Paslon  ini  lagi-lagi  memperlihatkan  betapa cairnya partai islam PKB dan PKS berkoalisi dengan Gerindra yang nasionalis.
Sedangkan  pasangan  nomor  3  adalah  Sutiaji  dan  Sofyan  Edy  Sujarwoko.  Sutiaji dan  M  Anton  adalah  petahana.  Pada  pilkada  sebelumnya,  Sutiaji  adalah  wakil  dari  M Anton.  Pada  pilwali  2018  Sutiaji  dan  M  Anton  pecah  kongsi.  Fenomena  pecah  kongsi pejabat daerah seringkali terjadi dalam kepolitikan Indonesia. Pecah kongsi menunjukkan semangat perburuan kekuasaan menjadi tren baru dalam politik lokal ( Kompas ,27/3/2012). Berita Kompas ini begitu pas untuk disematkan oleh figur Sutiaji dan M Anton.   M. Anton maupun Sutiaji sedang berada dalam pusaran pertempuran untuk mempertahankan kembali kekuasaan yang selama ini. Posisi antara M. Anton maupun Sutiaji sejajar dalam pilwali 2018. Mereka bisa memuat klaim yang menguntungkan pasangannya masing-masing.
Pasangan Sutiaji dan Sofyan Edy Sujarwoko diusung oleh Golkar dan Demokrat. Secara  ideologi  kedua  partai  politik  sama,  yakni  nasionalis.  Ada  pun  slogan  politiknya: Malang SAE . Lagi-lagi slogan ini sangat abstrak untuk masyarakat Kota Malang. Jadi, pada intinya, ketiga pasangan ini memiliki kesamaan yakni slogan politik yang sangat abstrak, sehingga  sangat  sulit  untuk  dimintai  pertanggungjawaban  bila  kelak  terpilih  menjadi walikota.  Dengan  mengikuti  logika  tersebut,  maka  slogan  politik  sengaja  dibuat  agar walikota terpilih bisa menghindar dari tuntutan masyarakat.
Terlepas dari penjelasan slogan yang abstrak, namun satu hal pasti bahwa pilwali Kota Malang memberikan gambaran betapa pragmatisnya partai politik dalam mengusung paslonnya.  Nalar  untuk  berkuasa  jauh  lebih  tinggi  ketimbang  pertimbangan  ideologi. Kondisi  ini  mengingatkan  kita  soal  adigium  klasik  ilmu  politik  bahwa  tidak  ada    lawan abadi  yang ada  hanya  kepentingan  abadi. Perbedaan  ideologi bukanlah masalah penting sejauh  kepentingan  politik,  hukum,  dan  ekonomi  pejabat  terlindungi.  Politik  terlah kehilangan maknyanya yang luhur dan cenderung direduksi menjadi siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana kekuasaan itu didapatkan [ Kompas , 27/3/2012].
Paslon Rasa Korupsi
Dimana-mana di  negeri  ini pilwali  atau pilkada terkadang disambut  keriangan dan kegembiraan  oleh  masyarakat.  Pilkada  atau  pilwali  adalah  pesta  rakyat.  Sebagian masyarakat  memahami  pilkada  atau  pilwali  dengan  pawai,  kampanye  akbar  dengan dangdutan, hingga pemberian uang kepada pemilih (Muhtar Haboddin, 2016;167). Namun, kegembiraan  menyambut  pilwali  2018  di  Kota  Malang  terinterupsi  melalui  kabar  yang tidak  sedap  menimpa  paslon.  Kabar  yang  kurang  mengenakkan  itu  disematkan  kepada paslon  nomor  urut  2  yakni  M.  Anton  dan  paslon  nomor  urut  1  yakni  Nanda.  Kedua pasangan  ini terindikasi  korupsi. Berita  ini  tentu,  menyentak  kesadaran pemilih, politisi, partai  politik  pengusung,  pengamat  politik,  dan  masyarakat  sipil.  Isu  korupsi  yang melibatkan    pasangan  nomor  urut  2  dan  1  menggemparkan  jagat  kepolitikan  di  Kota Malang.  Langit  Kota  Malang  mendung.  Kerisauan  terjadi  tidak  hanya  pasangan  calon, tetapi juga lembaga legislatif dan birokrasi berada dalam pusaran korupsi.
Artinya, korupsi yang terjadi di Kota Malang tidak hanya melibatkan pasangan calon, tetapi melebar ke lembaga legislatif dan birokrasi. Karena melebar ke lembaga legislatif, maka Nanda pasangan nomor 1 adalah salah satu dari 41 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan tersangka dan sekarang posisinya sudah berkekuatan hukum tetap dengan vonis pengadilan  (Unti  Ludigdo  dkk,  2018).  Jadi,  baik  paslon  1  maupun  2  sama-sama  berada dalam pusaran  korupsi. Apa  yang terjadi di Kota Malang sebenarnya bukanlah  hal baru dalam konteks pemilihan kepala daerah. sebelumnya, yakni tahun 2017 mantan Walikota Batu,  Eddy  Rumpoko  tertangkap  disaat  istrinya  sedang  berjuang  pemilihan.  Bahkan, disejumlah  daerah  kandidat  walikota,  bupati,  maupun  gubernur  tertangkap  pada  saat berencana ikut pemilihan kepala daerah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Terjerat korupsi menjelang pemilihan kepala daerah
Nama Daerah Keterangan Siti Masitha S Kota Tegal Berencana mengikuti pilwali Tegal Taufiqurrahman Kab Ngajuk Istrinya berencana mengikuti bupati Masud Yunus Kab Mojokerto berencana mengikuti bupati Rita Widyasari Kab Kutai Kertanegara berencana mengikuti pemilihan gubernur
Eddy Rumpoko Kota Batu Tertangkap saat istrinya maju menjadi walikota Sukiman Azmy Kab Lombok Timur Bakal calon Bupati Lombok Timur M. Anton Kota Malang Pasangan Calon Walikota Yaqub Ananda Gudban Kota Malang Pasangan Calon Walikota Rendra Kresna Kab Malang Korupsi sesudah terpilih kembali Diolah dari banyak sumber
Tabel 1 memperlihatkan tiga hal. Pertama , fenomena tertangkapnya pasangan calon justru  terjadi  menjelang  pemilihan  berikutnya.  Itulah  yang  terjadi  Kota  Tegal,  Nganjuk, Mojokerto, Lombok Timur, dan Kota Malang. Hal ini mengindikasi, hasil  korupsi yang mereka  lakukan  untuk  membiayai  proses  pemilihan  kepala  daerah.  Khusus,  Kota  Batu tertangkapnya Eddy Rumpoko juga ditengarai untuk membiayai politik istrinya. Jadi, bisa disimpulkan  korupsi  yang  dilakukan  untuk  biaya  pemilihan  kepala  daerah.  Hal  ini menjelaskan  bahwa  paslon-paslon  tersebut  tidak  cukup  dikenal  masyarakat,  sehingga untuk mendapatkan suara pemilih mereka harus memberikan atau membagi-bagikan uang. Untuk menguatkan cara kerja politik uang dalam pilkada/pilwali bisa disimak tabel 2.
Tabel 2. Aktor dan sasaran politik uang
Aktor politik Sasaran politik uang Pasangan calon Warga pemilih Tim sukses Penyelenggara pilkada Donatur Partai politik Tokoh politik Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Media massa
Muhtar Haboddin, 2016;182
Perilaku paslon yang menebarkan uang dalam pilkada/pilwali menunjukkan bahwa selama menjadi pemimpin mereka menjaga jarak dengan rakyat (Dawam Raharjo, 1997;9). Sedangkan  A.  Rahman  Tolleng  (1982;55)  menyebutnya  sebagai  pemimpin  yang mengambang. Jenis pemimpin  yang berjarak dan pemimpin mengambang tumbuh-subur
di tanah air. Sebagian dari mereka adalah produk politik Orde Baru. Mereka tumbuh dalam iklim politik yang tidak kenal istilah kompetisi. Jadi, ketika mereka memasuki arena politik pemilihan yang ada dibenaknya dalam mendekati massa pemilih adalah istilah ‘jor-joran’ yang konotasinya tentu tidak enak (Dawam Raharjo, 1997;165).
Kedua ,  fenomena  ini  juga  bisa  dibaca  dari  segi  geografis.  Maksudnya,  fenomena paslon rasa korupsi menyebar kesejumlah wilayah di Indonesia. Ada di pulau Jawa, pulau NTB, dan Kalimantan. Meskipun demikian, yang dominan kita dapatkan informasinya ada di pulau Jawa. Hal  ini pula  menunjukkan terjadinya paslon rasa  korupsi berjamaah  atau desentralisasi paslon rasa korupsi.
Ketiga ,  paslon  rasa  korupsi  merupakan  bentuk  penyalahgunaan  kekuasaan. Dikatakan  demikian,  karena  mayoritas  pelakunya  adalah  pejabat  petahana  yang  ingin mempertahankan  kekuasaan  untuk  kedua  kalinya  atau  yang  ingin  memberikan kekuasaannya  kepada  istrinya.  Hal  ini  sangat  naluriah  karena  setiap  penguasa berkepentingan untuk  melestarikan  kekuasaannya  (Muhtar Haboddin, 2017;186). Dalam usaha  mempertahankan  kekuasaan  itu  para  paslon  tersebut,  menggunakan  jabatannya untuk  korupsi  (Unti  Ludigdo,  2018;4).  Jabatan  adalah  instrumen  untuk  mendapatkan kekayaan. Inilah yang sedang dirayakan oleh beberapa kepala daerah. Mereka memahami jabatan  sebagai  bagian  dari  akumulasi  kekayaan.  Implikasinya  adalah  sejumlah  kepala daerah yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Data yang dilansir detik.com menyebutkan beberapa kepala daerah di OTT pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 3.

## Tabel 3. Kepala Daerah yang di OTT 2018
Partai Politik Nama Ketarangan Partai  Nasdem Mustafa Bupati Lampung Tengah Rivano Muchtar Bupati Cianjuar PAN Adriatma Dwi Putra Wali Kota Kendari Zainuddin Hasan Bupati Lampung Partai Demokrat Remogo Yolando Berutu Bupati Pakpak Bharat Partai Perindo Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan
Partai Berkarya Abdul Latief Bupati Hulu Sungai Tengah Nanggroe Aceh Irwandi Yusuf Gubenrnur Aceh PDIP Marianus Sae Bupati Ngada Abu Bakar Bupati Bandung Barat Agus Feisal Hidayat Bupati Buton Selatan Tasdi Bupati Purbalingga Samanhudi Anwar Walikota Blitar Syahri Mulyo Bupati Tulungagung Pangonal Harahap Bupati Labuhanbatu Sunjaya Purwadisastra Bupati Cirebon Partai Golkar Nyono Sihaldi W Bupati Jombang Imas Aryumningsih Bupati Subang Meriah Ahmadi Bupati Bener Setiyono Walikota Pasuruan Neneng Hassanah Y Bupati Bekasi
Detik.com, diakses 18/1/2019
Tabel  3  menginformasikan  bahwa  PDIP  yang  paling  banyak  kadernya  yang  kena OTT. Fenomana  ini sangat  ironis. Dikatakan  ironis  karena  justru presidennya dari PDIP yang sedang berjuang memberantas korupsi, namun teman separtainya sendiri yang paling banyak kena OTT. Peringkat kedua ditempati oleh Golkar, yakni 5 kadernya yang di OTT oleh KPK. Sementara Nasdem dan PAN masing-masing 2 kadernya yang di OTT. Empat partai lainnya masing-masing 1 orang. Ada pun partai politik yang bebas OTT pada tahun 2018 adalah Hanura, Gerindra, PKB, PKS, dan PPP.
Keterlibatan  partai  politik  dalam  pusaran  korupsi  menimbulkan  pesimistik  dalam masyarakat perihal pertumbuhan demokrasi di tingkat lokal. Partai politik sebagai institusi demokrasi  sekaligus  tempat  pengkaderan  pemimpin  politik  memberikan  contoh  yang buruk terhadap pendidikan politik masyarakat. Partai politik gagal menjalankan fungsinya. Penjelasan  ini  diperkuat  laporan  Kompas  (23/12/2013),  yang  menyebutkan  penilaian negatif masih terus melakat di tubuh partai politik. Menurut publik, hampir-hampir tidak
ada fungsi yang saat ini dijalankan dengan benar oleh parpol. Akibatnya, lebih dari separuh publik berniat mengubah pilihan politiknya pada saat pilkada.

## Korupsi menguntungkan Pasangan Sutiaji
Korupsi yang melibatkan pasangan nomor 1 dan 2 memberikan ruang besar kepada pasangan  nomor  3,  yakni  pasangan  Sutiaji.  Meskipun,  sejumlah  lembaga  survei  tidak pernah  memberikan  nilai  baik  terhadap  pasangan  Sutiaji.  Namun,  keterlibatan    korupsi pasangan  M  Anton  dan  pasangan  Nanda  memberikan  peluang  kepada  Sutiaji  untuk memenangkan  pertarungan  dalam  pilwali  2018.  Hal  ini  paralel  dengan  temuan  Unti Ludigdo dkk (2018;67);
isu  korupsi  merupakan  isu  paling  berpotensi  menurunkan  angka  kepercayaan masyarakat. Karena berdasarkan hasil survei, masyarakat cenderung menginginkan serta memilih calon pemimpin yang jujur, selain dekat dengan rakyat. Isu korupsi, sangat cepat menurunkan  angka  elektabilitas.  Apalagi  ini  momennya  Pilkada  dan  akan  fatal  jika memang mereka terlibat
Temuan  di  atas  memberikan  sinyal  kuat  atas  kemenangan  secara  moral  terhadap pasangan  Sutiaji.  Masyarakat  ingin  pemimpin  Kota  Malang  bersih  dari  korupsi.  Secara legal-formal,  hanya  pasangan  Sutiaji  yang  tidak  tersangkut  korupsi.  Karena  itu,  ketika pilwali digelar, masyarakat Kota Malang memilih pasangan Sutiaji. Hal ini menunjukkan rasionalitas masyarakat pemilih di satu sisi, sementara pada sisi yang lain menguntungkan paslon  nomor  3  yang  bersih  dari  hukum  ( Jawa  Pos ,  29/6/2018).  Faktanya  memang demikian, paslon 3 yang terpilih sebagai Walikota Malang.
Kemenangan  paslon  nomor  3  bisa  dibaca  sebagai  bentuk  menghukum  pasangan nomor  urut  1  dan  2  yang  terlilit  dengan  persoalan  korupsi.  Menghukum  paslon  dengan tidak  memilih  pada  pilwali  merupakan  bentuk  pilihan  rasional  pemilih.  Meskipun hukuman  belumlah  cukup.  Sebagaimana  dikatakan  koordinator  MCW,  Fahrudin ( Wawancara ,  5/9/2018)  tetapi  membongkar  korupsi  hingga,  keakar-akarnya  sangat penting.  KPK  jangan  sampai  meninggalkan  sedikit  pun  penyakit  korupsi  dalam  tubuh pemerintahan Kota Malang. Harapan ini merupakan suara dari masyarakat Malang yang menginginkan agar tercipta sebuah pemerintahan yang bersih dan amanah.
Pilkada  di  Kota  Malang  benar  tercederai  oleh  perilaku  elit  politiknya.  Elit  politik yang seharusnya menjadi panutan masyarakat terjerumus dalam perilaku korupsi. Pilkada yang  sejatinya  menjadi  ajang  pesta  demokrasi  berubah  menjadi  gegeran  politik. Implikasinya dari perilaku korupsi berdampak tiga hal. Pertama , citra pemerintahan Kota Malang menjadi buruk. Citra ini merupakan pukulan, baik pemerintahan daerah maupun masyarakat  Kota  Malang.  Mereka  harus  menanggung  dosa  politik  yang  diperbuat  oleh kaum  politisi.  Karena  itu,  tidak  salah  bila  ada  yang  berkomentar  dengan  nada  sinis: Malangnya Kota Malang.
Kedua , partai politik harus bertanggungjawab ( Wawancara ,Jupri, 20/9/2018) atas perilaku  yang  dilakukan  oleh  kadernya.  Dua  pasangan  paslon  yang  terlibat  korupsi merupakan tanggungjawab partai politik. Alasannya sangat jelas, yakni pintu masuk dalam pilwali  melalui  partai politik. Baik M Anton  maupun Nanda  adalah  kader partai politik. Karena itu, partai politik harus bertanggungjawab dan jangan lepas tangan. Partai politik memiliki kewajiban moral untuk meminta maaf kepada masyarakat Kota Malang.
Tiga ,  budaya  rasa  malu  perlu  di  bangun  dalam  kepolitikan  Kota  Malang ( wawancara ,  Bramuntyo  Tri  Asmoro,  19/8/2018).  Budaya  malu  untuk  tidak  melakukan korupsi perlu dimiliki oleh semua paslon dan politisi pada umumnya di Kota Malang. Jika paslon  dan  politisi  memiliki  rasa  malu,  maka  sudah  bisa  dibayangkan  perilaku  korupsi tidak  akan  hadir  di  Kota  Malang.  Harapan  ini  sah-sah  saja.  Namun,  fakta  berkata  lain. Aktor  politik  lokal  ternyata  tidak  mendukung  demokrasi  secara  maksimal.  Salah  satu ukurannya adalah ketika paslon menjadi bagian dari perilaku korupsi. Karena itu, kita tidak perlu  berharap  banyak  pada  politisi  dalam  menggerakkan  demokratisasi  lokal.  mereka sangat  sibuk  dengan  aktivitas  yang  memperjuangkan  kepentingan  dan  kekuasaannya, sehingga ketika kekuasaan itu didapat, mereka lebih memikirkan nasibnya sendiri daripada nasih  daerah  dan  rakyatnya.  Politik  transaksional  selama  pilkada  membuat  pemimpin daerah kehilangan spirit memajukan daerah (Siti Zuhro, 2011;178) dan membersihkan dari perilaku korupsi.
Inilah  tantangan  terberat  bagi  pasangan  terpilih.  Sutiaji  selaku  Walikota  Malang harus mampu membersihkan Kota Malang dari perilaku korupsi. Dengan demikian, maka
kepercayaan  masyarakat  terhadap  Sutiaji  bisa  terbangun.  Dalam  artian,  Sutiaji  berbeda dengan M. Anton. Semoga ***

## Daftar Pustaka
Basri, Hasan, and A K Siti Nabiha. (2016). “Accountability of Local Government: The Case of Aceh Province, Indonesia.” Asia Pacific Journal of Accounting and Finance 3 (1).
Damayanti, Ratnaningsih. ‘Korupsi dan Patronase’ dalam Ahmad Imron Rozuli, Muhtar Haboddin,  dan  Joko  Purnomo  [ed].  2016. Memahami  Kompleksitas  Korupsi . Malang, Fisip Press.
Fajar  SR,  Moh.  ‘Politik  Lokal  Predatoris  dan  Korupsi  di  Daerah’  dalam  Ahmad  Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, dan Joko Purnomo [ed]. 2016. Memahami Kompleksitas Korupsi . Malang, Fisip Press.
Laporan Pertanggungjawaban MCW Malang 2017.
Haboddin, Muhtar, (2017). Memahami Kekuasaan Politik . Malang, UB Press.
Haboddin, Muhtar, (2016). Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia . Malang, UB Press.
Haboddin, Muhtar. (2011). ‘Kekuasaan dan Korupsi di Tingkat Lokal’ Jurnal Interaktif , Vol.4 No.2.
Ludigdo, Unti (2018). ‘Korupsi di Perguruan Tinggi’ Jurnal Transformative , Vol.4 No.1 Maret.
Ludigdo,  Unti,  Laode  Machdani,  Muhtar  Haboddin.  (2018). Runtuhnya  Etika Pemerintahan . Penelitian-Fisip UGM.
Mietzner, Marcus. (2015). “Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia.” Critical Asian Studies 47 (4). Taylor & Francis:587–610.
Prabowo, Hendi Yogi, and Kathie Cooper. (2016). “Re-Understanding Corruption in the Indonesian Public Sector through Three Behavioral Lenses.” Journal of Financial Crime 23 (4). Emerald Group Publishing Limited:1028–62.
Purnomo,  Joko.  ‘Korupsi  dan  Sistem  Pengelolaan  Kekuasaan’  dalam  Ahmad  Imron Rozuli, Muhtar Haboddin, dan Joko Purnomo [ed]. 2016. Memahami Kompleksitas Korupsi . Malang, Fisip Press.
Raharjo, Dawam, (1997). Reformasi Politik . Jakarta, Intermasa.
Tolleng, Rahman. (1982). ‘Otoriterisme Birokrasi  melahirkan Pemimpim Pengambang’,
Prisma , No.6 Juni.
Widjojanto,  Bambang.  (2003).  ‘Menggagas  Gerakan  Sosial  Anti-korupsi’  Makalah disampaikan di PP Muhamadiyah. 5 Agustus.
Zuhro, Siti, (2011). Model Demokrasi Lokal . Jakarta. The Habibie Center.
Kompas , 27/3/2012
Kompas, 23/12/2013
Jawa Pos , 29/6/2018.
Wawancara, Jupri, 20 September 2018
Wawancara, Bramuntyo Tri Asmoro,18 Agustus 2018
Wawanvara, Fakruddin , 5 September 2018