## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951

## PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN DI INDONESIA
Deddy Prio Ekwandono

## Sekolah STAF dan Komando TNI Angkatan Laut
Jl. Ciledug Raya No.2, RT.1/RW.4, Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12230
Alamat email Koresponden: deddyti32@gmail.com

## ABSTRACT
A  country's  resources,  geographical  aspects,  developments  in  information technology can lead to potential risks in upholding the national defense system. The  defense  industry  is  used  as  part  of advancing  the  defense  system  in  an independent  manner  to  create  a  deterrence  effect  on  other  countries  because countries that have advanced and strong defense industries have more margins in  controlling  political  directions  which  have  an  effect  on  diplomatic  relations. This study aims to determine how the development of the defense industry in Indonesia.  The  method  used  is  a  qualitative  approach  and  data  collection  is carried out by literature study which is then analyzed using theory. The Defense Industry  in  Indonesia  is  regulated  in  Law  no.  16  of  2012  emphasizes  the essential  willingness  of  Alpalhankam  and  Alutsista,  to  prioritize  human resources  who  have  high  intellectual  and  utopianism,  including  primary  and auxiliary element industries, basic equipment industry, raw material industry, industrial  elements  and  supporting  (supplies)  and  able  to  adapt  to  the  times. The domestic land industry is used as part of the end of the state's efforts in advancing the defense system in an independent manner so that it can reap the benefits of the agenda of providing defense media at the Ministry of Defense. There  needs  to  be  a  national  consensus  that  supports  the  expansion  of  the quantity of the national defense industry in order to have competencies that can compete in the global and regional arena.
Keywords : Development, Industry, Defense, Indonesia.

## ABSTRAK
Sumber  daya  suatu  negara,  aspek  geografis,  perkembangan  teknologi informasi  dapat  mengakibatkan  potensi  risiko  dalam  menegakan  sistem pertahanan nasional. Industri pertahanan digunakan sebagai bagian dalam memajukan sistem pertahanan dengan cara independen untuk menciptakan efek  pencegahan  ( detterence  effect )  atas  negara  lainnya  sebab  negara  yang mempunyai  industri  pertahanan  maju  dan  kuat  mempunyai  margin  lebih dalam  mengontrol  arah  politik  yang  mana  mempunyai  efek  kepada  jalinan diplomatik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pembangunan  industri  pertahanan  di  Indonesia.  Metode  yang  digunakan adalah pendekatan kualitatif dan penghimpunan data dilaksanakan dengan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
study  pustaka  yang  selanjutnya  dianalisa  dengan  memakai  teori.  Industri Pertahanan di Indonesia diatur dalam UU No. 16 Tahun 2012 menekankan esensial kesediaan Alpalhankam dan Alutsista, mengunggulkan sumber daya manusia yang mempunyai intlektualisme dan utopis yang tinggi, mencakup industri  elemen  primer  dan  tambahan,  industri  alat  dasar,  industri  bahan baku, industri elemen dan penunjang (perbekalan) serta sanggup beradaptasi dengan perkembangan jaman. Industri pertanahan dalam negeri digunakan sebagai  bagian  dari  pengujung  usaha  negara  dalam  memajukan  sistem pertahanan  dengan  cara  independen  sehingga  dapat  memetik  utilitas  atas agenda penyediaan media pertahanan di Kemhan. Perlu adanya kemufakatan nasional yang mendukung ekspansi kuantitas industri pertahanan nasional agar dapat mempunyai kompetensi yang bisa bersaing di kancah global dan regional..
Kata Kunci: Pembangunan, Industri, Pertahanan Indonesia.

## PENDAHULUAN
Saat ini perkembangan teknologi, komunikasi dan lingkungan dengan beragam dinamikanya, pada asasnya memberikan beragam dampak terhadap kondisi  ideologi  sosial  budaya,  ekonomi,  keamanan  dan  pertahanan  NKRI, serta  politik.  Sumber  daya  suatu  negara,  aspek  geografis,  perkembangan teknologi  informasi,  serta  analisis  atas  potensi  risiko  yang  nantinya  timbul merupakan  prihal  yang  diperlukan  dalam  menegakan  sistem  pertahanan nasional.
Kolaborasi pertahanan tidak bisa terelakan sebab situasi lingkungan strategis yang kerap berubah dan keselarasan kepentingan strategis. Secara menyeluruh sekarang ini resiko atas otoritas negara telah jauh berkembang seiring  dengan  kemajuan  teknologi . Dipandang  sebagai  pencegah  dalam merespon  tuntutan  dan  bahaya  yang  kerap  beralih  sehingga  teknologi pertahanan dipandang mewakili kemodernan. Itu sebabnya, produk pertahan konstan  sebagai  keadaan  seni . Dalam  kerangka  itu,  sebuah  negara  yang mempunyai  industri  pertahanan  yang  deifinit  dipandang  mempunyai  suatu keunggulan strategis dalam konstelasi global.
Industri  pertahanan  yakni  industri  yang  berkaitan  dengan  Alat Peralatan  Pertahanan  dan  Keamanan  (Alpahankam)  dimana  industri pertahanan  ialah  bagian  dari  faktor  esensial  yang  mesti  dicermati  untuk

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
menunjang  pertahanan  nasional.  Esensinya  memantapkan  industri  dalam negeri  menjadi  bagian  dari  metode  mencukupi  kesediaan  alat  pertahanan nasional berlandaskan UU No. 16 Tahun 2012 terkait Industri Pertahanan. Industri  pertahanan  pula  dinggap  sebagai  bagian  dari  pengujung  dalam memajukan system pertahanan dengan cara independen, untuk mencukupi kapasitas  dan  mutu  alutsista  berlandaskan  distingtif  kedaerahan  dan peluang  resiko  yang  ditangani,  pula  untuk  menciptakan  efek  pencegahan ( detterence effect ) atas negara lainnya sebab negara yang mempunyai industri pertahanan maju dan kuat mempunyai margin lebih dalam mengontrol arah politik yang mana mempunyai efek kepada jalinan diplomatik.
Realitanya,  industri  pertahanan  nasional  sekarang  ini  dipandang masih  mempunyai  daya  muat  produksi  dan  keahlian  teknologi  militer.  Itu sebabnya, penegakan pertahanan nasional dibutuhkan taktik diplomasi yang matang, utamanya dengan negara yang lebih maju di aspek teknologi militer. Di  samping  itu,  intensitas  pertahanan  nasional  pula  memerlukan  dominasi alutsista, industri pertahanan, serta taktik geopolitik, dan amat dipengaruhi oleh  SDM  yang  unggul.  Tulisan  ini  akan  membahas  mengenai  bagaimana pembangunan industri pertahanan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penulisan ini membahas mengenai pembangunan insdustri pertahanan di Indonesia berlandaskan pendekatan kualitatif. Penghimpunan data dilaksanakan dengan study pustaka. Data atas siklus pencarian sumber data  dengan  study  kepustakaan  berbentuk  artikel/jurnal,  internet,  arsip, surat  kabar,  dab  buku,  yang  selanjutnya  dianalisa  dengan  memakai  teori yang sesuai dengan tema yang nantinya dibahas.

## KERANGKA TEORITIS
Industri  pertahanan  ialah  industri  nasional  yang  productnya  baik dengan  cara  personal  ataupun  berkelompok  tergolong  jasa  konservasi  dan pembenahan  atas  evaluasi  pemerintah  bisa  dipakai  untuk  keperluan pertahanan  negaraa.  Industri  pertahanan  pula  dinamakan  dengan  istilah industri  militer  yang  mana  mencakup  akomodasi  militer,  ekspansi,  service

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
peralatan, produksi, industri komersial dan pemerintah yang ikutserta dalam riset.
Di  Indonesia,  pembentukan  KKIP  (Komite  Kebijakan  Industri Pertahanan) berlandaskan UU No. 16 Tahun 2012 Pasal 18 terkait Industri Pertahanan,  yang  memiliki  fungsi  untuk  menyingkronisasikan  platform nasional  dalam planing, penyusunan,  penyelenggaraan,  pengawasan, sinkronisasi, dan penilaian Industri Pertahanan (UU No. 6 Tahun 2012 Pasal 16). Detailnya, Tata Kerja, Kesekretariatan, Instansi KKIP dipaparkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2013. Konsistensi PP RI No. 59 Tahun 2013 dan UU No. 16 Tahun 2012 arah strategi industri pertahanan RI makin terkendali dan jelas  sebab  visionernya  sudah  dibentuk  sebuah blu print terkait  bagaimana sesungguhnya  industri  pertahanan  kedepannya,  dengan  beragam  inspeksi dan  analisys  yang  intens  dengan  membentuk  sebuah  kerangka  kerja ( framework  of  anlysis )  dalam  menetapkan  arah  dan  visi  atas  idustri pertahanan Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sejarah Industri Pertahanan Nasional
Pada  tahun  2005,  industri  strategis  mengalami  perubahan  nama menjadi industri pertahanan dengan dalih merevitalisasi kinerja industri strategis  nasional.  Langkah  ini  diambil  dnegan  tujuan  mengurangi ketergantungan Alpahankam dari luar negeri, baik dalam bentuk untuh maupun suku cadang. Langkah selanjutnya adalah memperkuat tujuan Indonesia untuk menciptakan pertahanan nasional yang independen. Hal ini  diatur  dalam  PP  No.  42  Tahun  2010  bahwa  sebuah  badan  dibentuk dengan  nama  Komite  Kebijakan  Industri  Pertahanan  (KKIP),  yang selanjutnya  diperkuat  oleh  UU  No.  16  Tahun  2012  terkait  Industri Pertahanan.
Pembentukan  KKIP  merupakan  tahap  awal  dalam  melakukan perbaikan  pada  industri  pertahanan  nasional.  Dengan  memberikan laporan langsung kepada Presiden, KKIP dibantu oleh lima kementerian, yakni  Kemenristek,  Kemhan  RI,  Kemenprin,  Kementerian  BUMN,  dan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
Kementerian  Finansial.  KKIP  memiliki  tugas  pokok  dalam  merumuskan plan  cetak  biru  dan  induk  untuk  industri  pertahanan  domestik  untuk mencapai  Pasukan  Esensial  Minimum  TNI  (MEF)  pengembangan  pada tahun 2024 melalui pemakaian PT DI, PT Pindad, dan PT PAL menjadi 3 industri  pertahanan  milik  negara  terbesar,  serta  menggunakan  dana APBN. Sehingga ditahun 2029, diinginkan industri pertahanan Indonesia bisa disandingkan dengan industri pertahanan internasional. Selain itu, dengan  realisasi  kebangunan  industri  pertahanan  domestik,  Indonesia siap berkompetisi di pasar internasional untuk kedepannya.

## B. Tujuan Industri Pertahanan
Industri  pertahanan  pada  asasnya  pada  keahlian  teknologi Alpalhankam  dan  Alutsista  penunjang  yang  lain,  sekalian  memberikan jaminan  ketersediaannya  dalam  mencukupi  perawakan  TNI  menjadi elemen pokok pertahanan negara . UU No. 16 Tahun 2012 terkait Industri Pertahanan  menekankan  esensialnya  kesediaan  Alpalhankam  dan Alutsista dengan cara independen yang ditunjang oleh kecakapan industri pertahanan yang dalam penyeleggaraannya dibutuhkan managemen yang utopis  dengan  mencermati  managemen  pemerintahan  yang  bagus, mengunggulkan  SDM  yang  mempunyai  intlektualisme  dan  utopis  yang tinggi, serta serta sanggup beradaptasi dengan perkembangan jaman.
Kekuatan  keamanan  dan  pertahanan  negara  sebagai  keperluan pokok  kontinuitas  bangsa  dan  negara.  Tapi,  selain  itu  industri pertahanan bisa mengoptimalkan keadaan economi yang memakmurkan (kesejahteraan ekonomi), dan berefek pada konstelasi dunia yang berguna (konstelasi  dunia  yang  menguntungkan ). Prihal  itu  memperlihatkan bahwa pengurusan industri pertahanan butuh diaplikasikan berladaskan dasar  prerogratif  kodifikasi  dan  keandalan  keamanan  dan  pertahanan negara  dengan  cara  berfase;  integritas synergy beragam  pihak berkepentigan  dengan  implementasi  yang  sifatnya  investigatif  dan terkordinasi,  berkelanjutan  bisa  dimanfaatkan  untuk  keperluan keamanan  dan  pertahanan  berlandaskan  keperluan  dan  perkembangan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
jaman; serta efisien dan efektif kesaksamaan yang professional memakai managemen  modrn,  asas  solidaritas,  berpandangan  lingkungan, independensi,  menjaga  keteraturan,  kepaduan  dan  kemajuan  ekonomi, dan  demokrasi  ekonomi  yang  nantinya  bisa  meraih  capaian  guna  dan daya guna yang maksimal.

## C. Pembinaan Industri Utama dan Penunjang
UU  No.  16  Tahun  2012  Terkait  Industri  Pertahanan  mengontrol bahwa  industri  pertahanan  mencakup  industri  elemen  primer  dan tambahan, industri alat dasar, industri bahan baku, industri elemen dan penunjang  (perbekalan).  Sejak  awal,  pemerintah  sudah  merumuskan bahwa BUMN pertahanan sebagai industri alat primer dan pula pengarah utama ( lead integrator ) yang menciptakan alat primer system senjata dan memadukan seluruh elemen primer, elemen, dan bahan baku sebagai alat primer. Bagi area swasta pada industri alat primer pemerintah tidak lagi memberikan peluang pennaman modal. Itu sebabnya, berlandaskan UU No. 16 Tahun 2012 Pasal 52 memaparkan bahwa bujet atas industri alat primer semuanya dimiliki negara.
Ada sejumlah BUMN yang kedudukannya sebagai pengarah utama. PT.  Dirgantara  Indonesia  (DI)  contoh  yang  telah  ada,  bisa  sebagai lead integrator untuk helikopter, pesawat tempur, dan kapal terbang yang maa nantinya menjadi pengarah utama assemblage industri pertahanan, sub- assemblage  kapal  terbang  ,  baik rotari ataupun fixed-wing, baik  angkut ataupun tempur. Sementara PT. Pindad nantinya sebagai pengarah untuk transportasi temput dan produk senjata. PT. Pindad nantinya sebagai lead intregrator  cluster industri  pertahanan  sub-assemlage  senjata  dan transfortasi  tempur.  Selanjutnya,  assemblage  industri  pertahanan kombatan dipimpin oleh  PT. PAL, kapal selam dan kapal tempur atas air sebagai sub-assemblage. Kemudian, PT LEN berada pada bidang Elektro dan  Komunikasi  dimana  akan  berkontribusi  dalam  meningkatkan produksi  peralatan  avionis  yang  ada  di  pesawat  Patmar;  memproduksi sparepart untuk  radar  yang  merupakan  kelengkapan  pesawat  terbang

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
dan  kapal  laut;  memproduksi  peralatan  sistem  kontrol  untuk  roket, peluru kendali dan torpedo; serta memproduksi perangkat sewaco untuk sistem  kontrol  persenjataan  di  kapal.  Sedangkan  PT  INTI  berada  pada bidang Komunikasi dan Informatika dimana akan memproduksi peralatan radio komputer portable berbagai tipe (ground to air, point to point ground to  ground) yang  efektif,  efisien,  dan  ekonomis  serta  dapat  digunakan secara organik dengan bentuk praktis, ringan dan fleksibel serta bentuk yang  relatif  kecil  sehingga  mudah  dibawa;  memiliki  kemampuan  jarak jangkau  yang  relatif  jauh  dengan  daya  tahan  yang  cukup  lama;  serta memiliki  harga  yang  bersaing  dengan  negara  lain.  PT  INTI  juga  akan memproduksi  peralatan  radio  komunikasi  untuk  pesawat  terbang  dan kapal laut.
Industri  komponen  utama  atau  penunjang  dapat  berupa  BUMN ataupun  BUMS.  Industri  elemen  primer  atau  tambahan  menciptakan elemen  primer  atau  memadukan  elemen  atau  bahan  baku  dengan sukucadang  menjadi  elemen  primer  Alpalhankam  atau platform system alutsista.  Sementara  industri  elemen  atau  penunjang  menciptakan produk perbekalan, suku cadang untuk alat primer system senjata, dan sukucadang untuk elemen primer. Di samping itu, industri bahan baku menghasilkan  bahan  baku  yang  nantinya  dipakai  oleh  industri  alat primer,  industri  elemen  primer  atau  tambahan,  dan  industri  elemen perbekalan.  Gerbong  barang  dan  penumpang  dihasilkan  oleh  PT  INKA; landing ship, repowering KRI , kapal tunda, kapal ikan, kapal kargo, dan kapal  patrol  diproduksi  oleh  PT.  Industri  Kapal  Indonesia,  PT.  Dok Perkapalan Surabaya, dan PT. Dok Perkapalan Koja Bahri; serta peralatan pabrik dan peralatan pembangkit tenaga listrik diproduksi oleh PT. Boma Bisma Indra, mesti dipadukan untuk membentuk kluster industri primer. Namun, memandang kekurangan BUMN pertahanan, usaha membentuk assemblage/kluster industri pertahanan mesti mengikutsertakan BUMS.
Di  samping  itu,  sekarang  ini  terdapat  sejumlah  BUMS  produsen Alpalhankam, yakni makanan atau ransum diproduksi oleh PT. Jangkar,

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
kain  pakaian  dinas  diproduksi  oleh  PT.  Sritex  dan  PT.  Famatex,  tenda lapangan diproduksi oleh PT. Maju Mapan, helem anti peluru diproduksi oleh PT. Saba Wijaya, payung udara orang diproduksi oleh PT. Langit Biru, VSAT  untuk  segmen  satelit  darat  dan  radar  diproduksi  oleh  PT.  CMI, avionics diproduksi oleh PT. Infoglobal, rantis diproduksi oleh PT. Sentra Surya  Ekajaya,  catamaran  dan  wahana  kapal  cepat  rudal  trimaran diproduksi oleh PT. Palindo, dan kapal angkut tank diproduksi oleh PT. Radar  Daya  Utama.  Namun,  faktanya  rata-rata  BUMS  belum  ditunjuk sebagai  elemen  dari  kluster  industri  pertahanan  yang  sanggup menghasilkan  elemen  bahan  baku  atau  penyokong.  Seperti  BUMN  non- pemandu  utama,  rata-rata  BUMS  mengahasilkan  produk  jadi  yang berposisi di luar assemblage/kluster yang diinginkan atau menghasilkan Alpalhankam yang sejenis atau tumpang tindih dengan product industri alat primer menjadi led integrator.

## D. Kebijakan Negara Terkait Revitalisasi Industri Pertahanan
Penilaian  atas  undustri  pertahanan  nasional  tidak  hanya berlandaskan sudut pandang ekonomis sahaja, kendatipun kemajuannya arah  industri  pertahanan  di  beragam  negara  di  dunia  sudah  dijadikan bagian dari bidang ang mendatangkan profit. Ada kontribusi dari negara dalam  industri  ini  yakni  menjadi  pemilik  saham  paling  tinngi  atas keperluan ketentraman negaranya. Jadperlu ditekankan bahwa industri pertahanan  padat  akan  kepentingan  bangsa  atas  negara  itu,  yang  jika diberikan  semuanya  pada  penggalian  profit  sema  saja  nantinya memberikan  ancaman  keperluan  sebuah  negara.  Beranjak  dari kontribusinya  yang  vital  dan  sifatnya  yang  istimewa  yakni  mendirikan otoritas  dan  ketentraman,  maka  rancangan  industri  pertahanan Indonesia  lebih  mengacu  pada  kebijakan  negara  mengatur  seluruhnya dari atas ke bawah dengan beragam kebijakkan yang ada.
Kebijakkan  Negara  mengenai  regenerasi  industri  pertahanan  di Indonesia, diantaranya:
1. PP No. 42 Tahun 2010 Terkait KKIP.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
Penyusunan  strategy  nasional  yang  sifatnya  kardinal  dibidang industri  pertahanan  yang  mencakup  kebijakkan  dalam  riset, kolaborasi  luar  negeri  dalam  industri  pertahanan,  pengoptimalan SDM, pembimbingan pemberdayaan, pemodalan, pengaplikasian dan ekspansi.
2. Kepres  No.  3  Tahun  2011  Terkait  Akselerasi  Pemenuhan  Kekuatan Primer Minimal Alutsista TNI Tahun 2010 - 2014.
Kerangka  pemenujan  keperluan  alutsista  dirumuskan  dengan mengacu  pada  Perpu  serta  asas  keterbukaan,  tanggungjawab, kesiagaan,  dan  efisiensi.  Pencukupan  keperluan  alutsista  TNI  dan dilaksanakan  dengan  mengedepankan  pemakaian  produk  nasional dengan maksud regenerasi industri pertahanan dalam negeri.
3. UU RI No. 16 Tahun 2012 Terkait Industri Pertahanan.
Pada  UU  No.16  tahun  2012  dipaparkan  bahwa  Indhan  ialah industri  nasional  yang  mencakup  BUMS  dan  BUMN  baik  dengan independen  ataupun  bergrup  yang  dipilih  oleh  pemerintah  untuk setengah atau semuanya menciptakan Alpalhankam, jasa konservasi untuk  mencukupi  keperluan  strategys  di  bidang  keamanan  dan pertahanan di wilayah NKRI.
E. Tantangan  Pengembangan  Industri  Pertahanan  dalam  Mendukung Sistem Pertahanan Negara
Industri  pertahanan  sebagai  bagian  prihal  yang  esensial  dalam memberikan  sokongan  system  pertahanan  negara.  Industri  pertahanan yang  matang  terlukis  dari  adanya  jaminan  tandon  keperluan  Alutsista serta media pertahanan dengan cara berkesinambungan. Tapi dukanya, industri  pertahanan  Indonesia  dipandang  belum  maksimal.  Prihal  ini secara  rata-rata  (2015-2019)  bisa  dicermati  berlandaskan  bentuk alutsista  yang  masih  mengedepankan  produk  luar  negeri.  Indonesia menduduki  urutan  ke  17  menjadi  negara  pengimpor  tertinggi  alutsista. Prihal  itu  tidaklah  gampang  bagi  Indonesia  dalam  memajukan  industri pertahanan demi menciptakan keandalan pertahanan. Sejumlah defiance

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
yang mesti dibenahi dalam upaya pengembangan industri pertahanan di Indonesia, antara lain:
Pertama , terbatasnya teknologi. Dalam perluasan industri pertahanan diperlukan kecanggihan teknologi dirasiokan dengan industri yang lain, sedangkan di Indonesia masih mengalami keterbatasan dalam hal  teknologi.  Kendatipun  teknologi  dibidang  militer  teknologi  sekarang ini  telah  amat  canggih  dan  misi  militer  amat  berbahaya  jika  peralatan yang  dipakai  tidak  mempunyai  perincian  berlandaskan  parameter  dan keperluan,  sedangkan  product  lokal  belum  bisa  mencukupi  perincian teknologi, keandalan insinyur untuk teknologi tinggi atau berat di dalam negeri  masih  memiliki  keterbatasan,  cakupan  R  &  D  ( Research  and Development )  pula  masih  kurang  untuk  bisa  mencukupi  keperluan teknologi yang padu dan memerluakan dana yang besar. Dengan belum maksimalnya  kontribusi  industri  pertahanan  nasional  dalam  ekspansi teknologi  militer  di  dunia,  pastinya  memberikan  dampak  pada kesuksesan system pertahanan yang dipenagruhi oleh eminensi teknologi alutsista militer yang dipunyai. Di samping itu, disekuilibrium kecakapan teknologi alutsista anatar Indonesia dengan negara lain yang telah maju menekan  Indonesia  untuk  melaksanakan  perekrutan  tekonologi  dari negara yang telah maju. Tapi, tidak seluruh negara ataupun badan usaha produsen  alutsista  mau  dan  rela  melaksanakan  transmisi  teknologi dengan cara penuh yang nantinya mengakibatkan rumitnya menarik diri dari implikasi pada negara maju.
Kedua ,  sedikitnya  pemodalan.  Negara  dengan  industri  pertahanan yang maju pula ditunjang dan mempunyai pemodalan pertahanan yang maksimum  yang  mana  dari  20  hingga  30%  pendanaan  belanja pertahanan Indonesia masih tergolong kecil. Berlandaskan documen yang berjudul “Catatan Atas Anggaran Belanja Kementrian Pertahanan” dalam Budget  Issue  Brief Kemanan  dan  Politik  (Vol  10,  Juni  2021),  belanja pertahanan Indonesia masih tergolong minim apabilan dirasiokan dengan negara  lainnya  di  Dunia  tergolong  di  ASEAN.  Begitupun  berlandaskan

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124
https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
data  yang  dilansir  SIPRI  2020  ( Stockholm  International  Peace  Research Institute), memperlihatkan bahwa belanja militer Indonesia cuma (0,86%) PDB.  Sementara  negara  ASEAN  yang  lain  telah  melebihi  1%  PDB, misalnya Brunei Darussalam (4,1%), Singapura (3,2%), Thailand (1,47%), Malaysia (1,14%), dan Filipina (1,01%) dari PDB.
Ketiga, siklus  penyediaan  belum  terbuka.  Keterbukaan  dalam penyediaan  alutsista  yang  mengarah  pada  pengokohan  industri pertahanan  dibutuhkan  dengan  maksud  ekaspansi  pertahanan. keterbukaan  pula  mesti  dibatasi  untuk  penyediaan  produksi  sendiri, utamanya yang bersumber dari penelitian dalam negeri. Di samping bisa mengesampingkan hak keunggula intlektual, transparansi data berbahaya  memutuskan  penelitian  itu,  yang  ada  akhirnya  memberikan dampak pada system pertahanan.
Itu sebabnya, perlu kepaduan dari beragam garis utama, utamanya dalam prihal riset dan ekspansi teknologi. Di samping itu, esensial bagi pemerintah  untuk  bisa  berkordinasi  dengan  pelaksana  industri  dalam merancang  keperluan  alutsista.  Penyediaan  alutsista  pula  perlu mempuyai parameter yang menggambarkan kesatuan pelaksana industri, tanggungjawab,  dan  keterbukaan.  Sokongan  melalui  penambahan  dana pula  diperlukan  dalam  ekspansi  industri  pertahanan,  serta  kordinasi global pada pemangku kepentingan terkait.

## SIMPULAN
Industri pertanahan dalam negeri sebagai bagian dari pengujung usaha negara  dalam  memajukan  system  pertahanan  dengan  cara  independen. Perihal itu mengenai tecukupuinya keperluan baik dalam bentuk pengadaan mutu  ataupun  kapasitas  alutsista  berlandaskan  ciri-ciri  kedaerahan  serta menghapuskan  depedensi  dengan  cara  politic  atas  negara  lainnya.  Industri pertahanan  nasional  dianggap  mesti  bisa  memetik  utilitas  atas  agenda penyediaan  media  pertahanan  di  Kemhan.  Perlu  adanya  kemufakatan nasional yang mendunkung ekspansi kuantitas industri pertahanan nasional supaya bisa mempunyai KI yang bisa bersaing di kancah global dan regional.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
Kemufakatan bisa direalisasikan dalam maksimalisasi koloborasi antarinstansi terkait langsung dengan penyediaan alutsista, utamanya TNI, Kemhan,  dan  pihak  penghasil  alutsista  dalam  negeri  demi  menciptakan akomodasi pertahanan yang basisnya industri pertahanan dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmed  Kurnia, “RAPBN  2002:  Anggaran  Pertahanan  Rp  133,92  Triliun, Sebagian  untuk  Modernisasi  Alutsista”, 2021,  Retrieved  from https://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/556452/rapbn- 2022-anggaran-pertahanan-rp133-92-triliun-sebagian-untuk- modernisasi-alutsista. Di akses pada 31 Januari 2022.
Aida, A.N., “Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara”, 2021, Politik dan Keamanan Budget Issue Brief, Vol. 01, Ed. 8, Mei 2021.
Artikel DPR RI. Industri Pertahanan NasionalUjung Tombak Sistem Pertahanan Mandiri. Retrieved
from https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33604/t/Industri+Pertahana n+Nasional+Ujung+Tombak+Sistem+Pertahanan+Mandiri.  Di  akses pada 31 Januari 2022.
Karim,  Silmy. Membangun  Kemandirian  Industri  Pertahanan  Indonesia . Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
Moleong, Lexy. J, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
Prisca  Delima, “Pentingnya  Kemampuan  4PL  Dalam  Pembangunan  Industri Pertahanan  Indonesia”, 2016,  Puskom  Publik  Kemhan,  Wira,  Vol.  63, No, 47, November-Desember 2016.
Rusdiana,  D.,  Yusuf  Ali,  Suyono  Thamrin,  Resmanto  Widodo, “Strategi Pembangunan  Industri  Pertahanan  pada  Negara  Kepulauan  Guna Mendukung Pertahanan Negara”, 2021, Jurnal Academia Praja, Vol. 4, No. 2, Universitas Pertahanan, pp: 427-440.

## JURNAL ACADEMIA PRAJA
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal
-academia-praja
E-ISSN  2715-9124 https://doi.org/10.36859/ jap.v5i2.951
Sudarwono,  E.T., Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pembangunan Kemandirian Industri  Pertahanan  Indonesia  Dalam  Undang-Undang  No.  16  Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan”, 2020, Jurnal Ius Constituendum,
Vol. 5, No. 1, pp: 111-139.
Susdarwono,  E.T.,  Ananda  Setiawan,  Yonimah  Nurul  Husna, “Kebijakan Negara  Terkait  Perkembangan  dan  Revitalisasi  Industri  Pertahanan Indonesia dari Masa ke Masa”, 2020, Jurnal USM Law Review, Vol. 3,
No. 1, pp:155-181.
Wiramanggala,  R.,  Khaerudin,  Aries  Sudiarso, ‘Pembangunan  Industri Pertahanan  Nasional  pada  Era  Revolusi  Industri  4.0”, 2022,  Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 10, No. 01, pp: 72-76.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Presiden  No.  42  Tahun  2010  Tentang  Komite  Kebijakan  Industri Pertahanan (KKIP).
Keputusan  Presiden  No.  3  Tahun  2011  Tentang  Percepatan  Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI Tahun 2010-2014.
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2013 menjelaskan tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariatan KKIP.
Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.