## NASIONALISME VAKSIN SEBAGAI PRAKTIK NEOMERKANTILISME: ANALISA STUDI EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL
Wildan Faisol & Nizar Umar Universitas Al-Azhar Indonesia
Email : wildan.faisol@uai.ac.id , nizar.umar@uai.ac.id

## ABSTRAK
Pada awalnya isu kesehatan merupakan tugas utama bagi setiap negara kepada masing-masing rakyatnya. Tetapi kini isu kesehatan telah menjadi bagian dari isu global yang segala dinamikanya turut untuk menjadi fokus dalam berbagai kerjasama internasional. Dalam hal ini pandemi Covid-19 yang telah berjalan setahun lebih di dunia semenjak merebaknya di Tiongkok, kini telah ditemukan berbagai inovasi tentang vaksin untuk mencegah  penyebaran  Covid-19.  Inovasi  dalam  produksi  vaksin  Covid-19  ini  dikendalikan  oleh  berbagai perusahaan farmasi internasional. Tetapi dalam hal distribusi vaksin Covid-19 secara global justru tampak praktik-praktik  proteksionisme  yang  dilakukan  beberapa  negara  dengan  tujuan  untuk  mengamankan ketersediaan  vaksin  Covid-19  bagi  kebutuhan  dalam  negerinya.  Dalam  penelitian  ini  penulis  ingin menjelaskan bahwa praktik-praktik Nasionalisme Vaksin yang terjadi ketika era pandemi Covid 19 merupakan pengembangan  kebijakan  dari  perspektif  Neomerakantilisme  dalam  studi  ekonomi  politik  internasional. Artikel  ini  ditulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskripstif.  Hasil  dari penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  praktik  Nasionalisme  vaksin  merupakan  langkah-langkah  yang ditempuh oleh negara-negara maju dalam memperlakukan vaksin sebagai komoditas strategis bukan sebagai komoditas publik  secara  global.  Negara-negara  berkembang  dan  kurang  berkembang  berpotensi  untuk  mengalami hambatan mengakses ketersediaan vaksin dalam menangani pandemi Covid-19.
Kata kunci: Pandemi, Covid 19, Nasionalisme, Neomerkantilisme, Vaksin

## ABSTRACT
At first the health issue was the main task for each country to each of its people. But now the health issue has become part of a global issue whose dynamics have become the focus of various international collaborations. In  this  case,  the  Covid-19  pandemic,  which  has  been  running  for  more  than  a  year  in  the  world  since  the outbreak in China, has now found various innovations regarding vaccines to prevent the spread of Covid-19. This  innovation  in  the  production  of  the  Covid-19  vaccine  is  controlled  by  various  international pharmaceutical companies. However, in terms of the distribution of the Covid-19 vaccine globally, it appears that  several  developed  countries  have  implemented  protectionist  approach  with  the  aim  of  securing  the availability of the Covid-19 vaccine for their domestic needs. In this study, the author would like to explain that  the  Vaccine  Nationalism  practices  that  occurred  during  the  Covid  19  pandemic  era  were  a  policy development  from  the  perspective  of  Neomercantilism  in  the  study  of  international  political  economy.  This article was written using a qualitative research method with a descriptive type of research. The results of this study  explain  that  the practice  of  vaccine  nationalism  is  the  steps  taken  by  developed  countries  in  treating vaccines as a strategic commodity, not as a global public commodity. Developing and less developed countries have the potential to experience barriers to accessing the availability of vaccines in dealing with the Covid-19 pandemic.
Keywords: Pandemic, Covid 19, Nationalism, Neomercantilism, Vaccine

## PENDAHULUAN
Sejarah dunia sejak abad 14 hingga kini telah mengalami berbagai macam bentuk krisis yang terjadi  dalam  skala  global.  Dari  krisis  secara  politik,  krisis  ekonomi,  krisis  energi,  krisis pangan dan krisis kesehatan. Untuk yang terakhir, krisis kesehatan telah  terjadi semenjak
tahun 1300an dalam bentuk pandemi suatu wabah penyakit menular. Pada abad pertengahan Eropa abad 14 terjadi fenomena wabah Bubonic Plague (Black Death) yang mengakibatkan korban jiwa hampir setara dengan 1/3 populasi masyarakat Eropa ketika itu (History, 2010). Kemudian  kawasan  Eropa  kembali  mengalami  fenomena  wabah  pandemi  penyakit  yaitu Spanish Flu pada tahun 1918 yang mencatat korban jiwa hingga jutaan masyarakat Eropa. Sedangkan wabah penyakit yang seringkali muncul semenjak 3 dekade terakhir di berbagai kawasan dunia diantaranya HIV/Aids, Avian Influenza, SARS, MERS, Ebola (Mas’udi & Winanti, 2020). Kemudian semenjak akhir tahun 2019, dunia Kembali dihadapkan dengan fenomena pandemi virus Covid-19 yang memberikan berbagai  permasalahan secara lebih kompleks.
Fenomena pandemi virus Covid-19 memberikan berbagai macam permasalahan baru dalam aspek hubungan internasional. Dalam sektor keamanan internasional, pandemi virus Covid-19 kembali menekankan pentingnya untuk menaruh perhatian lebih pada aspek-aspek keamanan non tradisional seperti isu kesehatan. Dalam sektor ideologi politik, pandemi virus Covid-19  berkembang  bersamaan  ketika  kepemimpinan  politik  ala  “Populisme”  yang mengusung  pemikiran  Ultranasionalisme  dan  cenderung  anti-sains  menyebar  diberbagai kawasan  seperti  Eropa,  Amerika  dan  Asia  (Mas’udi  &  Winanti,  2020).  Selain  itu  dalam sektor teknologi, pandemi virus Covid-19 kembali memperlihatkan kesenjangan kemajuan teknologi  antar  negara-negara  maju  dengan  negara  berkembang  dan  kurang  berkembang dalam proses indentifikasi potensi ancaman dari virus tersebut. Seluruh negara diharapkan memiliki  sistim  kesehatan  yang  bagus  dengan  disertai  memiliki  anggaran  finansial  yang mapan sehingga negara memiliki banyak opsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam mencegah efek dari pandemi virus Covid-19.
Pandemi virus Covid-19 dimulai sejak virus tersebut dilaporkan ke WHO pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar ke berbagai negara secara cepat. Dalam meminimalisir pandemi  virus  Covid-19,  negara-negara  dituntut  untuk  membangun  sistim  kesehatan, fasilitas kesehatan dan protokol mitigasi yang mapan. Dalam membangun fasilitas kesehatan yang  mapan  juga  diharapkan  turut  serta  melakukan  penelitian  dan  pengembangan  vaksin Covid-19. Salah satu negara seperti Amerika Serikat (AS) telah menyiapkan dana sebesar US$  8,3 Milliar (Rp 134 Triliun) untuk  menangani  pandemi virus Covid-19 yang kurang lebih  US$  3  Milliar  (Rp  32  Triliun)  diantaranya  telah  dialokasikan  untuk  pengembangan produksi  vaksin  (Mas’udi  &  Winanti,  2020).  Vaksin  merupakan  salah  satu  factor  kunci penting  dalam  penanggulangan  pandemi  virus  Covid-19.  Seluruh  negara-negara  berusaha
secepat  dan  sebanyak  mungkin  melakukan  program  vaksinasi  terhadap  masyarakatnya. Tetapi kemudian usaha ini dihadapkan oleh permasalahan bahwa ketersediaan stok vaksin Covid-19 di dunia sangat terbatas jumlahnya dan tidak sebanding dengan tingkat permintaan kebutuhan vaksin Covid-19 secara global (Ramadhan & Koestanto, 2021).
Harapan  banyak  negara-negara  dalam  melakukan  program  vaksinasi  Covid-19 secepat  dan  sebanyak  mungkin  justru  dihadapkan  berbagai  permasalahan  lain  yaitu  salah satunya  produksi  vaksin  Covid-19  yang  terkosentrasi  hanya  pada  berbagai  negara-negara maju  saja  (Ramadhan  &  Koestanto,  2021).    World  Health  Organization  (WHO)  sebagai institusi  internasional  dibawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak untuk  tata kelola kesehatan global juga turut merasakan permasalahan rendahnya tingkat ketersediaan vaksin  Covid-19  akibat  produksi  dan  distribusinya  secara  besar  dikuasai  oleh  beberapa negara  maju  saja.  Sekjen  WHO,  Tedros  Adhanom  Ghebreyesus  berpendapat  bahwa fenomena ini merupakan bentuk dari “Nasionalisme Vaksin” (Farrer, 2020). Negara-negara berkembang dan kurang berkembang yang memiliki kemajuan teknologi lebih rendah dari negara-negara maju terpaksa untuk mengantri lebih lama dalam mendapatkan ketersediaan vaksin Covid-19.
Dalam  artikel  ini  penulis  berusaha  menjelaskan  bahwa  fenomena  Nasionalisme Vaksin yang terjadi selama pandemi merupakan aplikasi dari perspektif Neomerkantilisme dengan dibalut semangat nasionalisme ekonomi dalam berbagai bentuk proteksionismenya.

## KERANGKA ANALISIS

## Neomerkantilisme
Salah satu pendekatan klasik dalam studi Ekonomi Politik Internasional yang memandang negara  sebagai  aktor  utama  dalam  aktivitas  perdagangan  internasional  adalah Merkantilisme. Dalam Merkantilisme, aktor negara mengasosiasikan aktivitas perdagangan internasional sebagai arena perebutan kekayaan dan kekuasaan, oleh karena itu dalam setiap interaksinya merupakan zero sum game. Negara harus dapat mengendalikan arus barang dan faktor  modal  yang  keluar  dan  masuk  dari  negara  lain.  Dengan  kata  lain  mekanisme perdagangan  internasional  tidak  dijalankan  sesuai  prinsip  free  trade  seperti  yang diasumsikan  oleh  pendekatan  Liberalisme  tetapi  dijalankan  berdasarkan  kebijakan  setiap negara.  Pendekatan  ini  dipopulerkan  oleh  negara-negara  Eropa  pada  abad  16  hingga  19 ketika sedang melakukan proses kolonialisasi di kawasan Afrika, Asia dan Amerika Latin. Negara-negara  Eropa  Ketika  itu  secara  masif  berupaya  untuk  menghasilkan  surplus
perdagangan yang kemudian disalurkan kepada industri dalam negeri supaya industri lokal dapat  besar  dan  menghindari  ketergantungan  impor  dari  luar  negeri.  Dalam  rangka meningkatkan  kekayaannya,  negara-negara  Eropa  mengeskploitasi  negara-negara jajahannya baik di kawasan Afrika, Asia dan Amerika Latin dengan menguasai komoditas emas, perak, logam mulia, hasil perkebunan dan rempah-rempah. Dengan mengeskploitasi wilayah  jajahannya  kemudian  negara-negara  Eropa  dapat  mengakumulasi  kekayaannya sehingga dapat memiliki struktur perekonomian yang kokoh.
Pada masa perdagangan modern (abad 20 & 21), praktik-praktik perdagangan Merkantilisme masih  sering  dipraktikkan  oleh  banyak  negara  dengan  berbagai  bentuk.  Yang  berbeda dengan praktik Merkantilisme pada abad 20 & 21 lebih kepada munculnya bentuk hambatan- hambatan  perdagangan  non-tarif  meskipun  telah  terdapat  institusi-institusi  internasional yang bergerak dalam hal perdagangan internasional salah satunya WTO. Berbagai macam kesepakatan  perdagangan  yang  telah  diatur  melalui  negara-negara  anggota  WTO  tetap memberikan  celah  bagi  negara-negara  untuk  melakukan  kebijakan  perdagangan Merkantilisme  dengan  berbagai  bentuk  proteksionisme  perdagangan  non-tarif.  Segala bentuk  praktik  proteksionisme  perdagangan  pada  abad  20  &  21  diistilahkan  dengan Neomerkantilisme  oleh  berbagai  akademisi.  Praktik-praktik  Neomerkantilisme  ini menghambat upaya dari negara-negara berkembang yang berusaha menikmati  keuntungan dari  perdagangan  bebas  yang  terus  diagendakan  semenjak  setelah  Perang  Dunia  II, pembentukan WTO hingga era pandemi virus Covid-19 kini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk lebih mengutamakan implementasi data  kualitatif  yang  akan  diolah  melalui  hubungan  antar  kejadian  satu  dengan  kejadian lainnya. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi literatur, yaitu dengan  mengumpulkan  berbagai  macam  data-data  sekunder  untuk  digunakan  dalam penelitian  ini.  Sedangkan  untuk  teknik  analisis  data,  peneliti  akan  menggunakan  metode penelitian analitis. Penelitian jenis analitis adalah penelitian dengan unsur deskriptif yang memahami dan menganalisa masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada.

## PEMBAHASAN Nasionalisme vs Globalisasi
Politik  Internasional  sepanjang  abad  20  menegaskan  bahwa  faktor  nasionalisme  dan keberadaan aktor negara merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Perlahan tapi pasti
mulai faktor nasionalisme dan aktor negara menghadapi berbagai tantangan pada akhir abad 20  dengan  semakin  masifnya  aktor-aktor  non-negara  mempengaruhi  dinamika  politik internasional (Lay, 2006a). Institusi-institusi supranasional seperti PBB, Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), Uni Eropa. Pada waktu yang relatif bersamaan (semenjak akhir perang dingin hingga akhir abad 20), banyak negara-negara baru muncul pasca  runtuhnya  Uni  Soviet  dan  terjadi  pergeseran  identitas  diri  manusia  yang  awalnya dibangun  atas  dasar  batas-batas  territorial  negara  menjadi  atas  nilai-nilai  budaya,  agama, ideologi  politik,  dan  kesamaan  etnik  (Lay,  2006b).  Segala  fenomena  ini  menunjukkan terdapat  transisi  era  yang  ditunjukkan  dengan  berkurangnya  relevansi  nilai-nilai nasionalisme dan membawanya kepada nilai-nilai globalisasi (Lay, 2006b). Transisi era ini dijalankan oleh aktor-aktor pengawal nilai-nilai globalisasi seperti PBB, IMF, World Bank, WTO dan lain lain.
Salah satu misi yang dijalankan oleh PBB dalam menegaskan nilai-nilai globalisasi ialah  Sustainable  Development  Goals  (SDGs).  SDGs  merupakan  serangkaian  17  target capaian yang diusung oleh negara anggota PBB untuk saling bekerja sama dalam berbagai isu seperti isu kesehatan, jender, lingkungan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Salah satu target penting dalam SDGs ialah isu kesehatan yang dipertanyakan capaiannya oleh negara- negara  anggota  PBB  karena  kini  tata  kelola  kesehatan  global  sedang  berusaha  mengatasi pandemi virus Covid-19.

## Produksi Vaksin
Beberapa  negara  berkembang  berasumsi  bahwa  produksi  vaksin  Covid-19  dapat ditingkatkan jika unsur hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atas vaksin  Covid-19 dapat dihapus (Ramadhan & Koestanto, 2021).  Negara-negara berkembang seperti Afrika Selatan dan India telah mengajukan usulan berupa peniadaan HAKI terhadap produksi vaksin Covid- 19  kepada  Dewan  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  (TRIPS)  yang  berada dibawah World Trade Organizations (WTO) (Anna, 2020). Usulan ini diajukan demi negara- negara berkembang dan tidak berkembang tidak dihadapkan dengan problem HAKI untuk mendorong industri farmasi di masing-masing negara dalam memproduksi vaksin Covid-19. Dibawah  kesepakatan  TRIPS,  monopoli  terkait  kekayaan  intelektual  memperlambat peningkatan  produksi  vaksin  dan  peralatan  kesehatan  lainnya.  Efek  monopoli  tersebut terlihat dari lambatnya akses negara berkembang dan kurang berkembang terhadap produk
vaksin ini. Meskipun dalam TRIPS Agreement di WTO telah dirancang mekanisme khusus untuk  kepentingan  kesehatan  publik  internasional.  Diantaranya  seperti  hak  suatu  negara untuk memberikan lisensi wajib sebagai pengganti paten obat, kesempatan untuk membuat system  oposisi  paten  pra-hibah  dan  menyusun  indikator  paten  yang  akuntabel  dan  tidak memberikan  izin  atas  data  pengujian  vaksin.  Namun  hal  ini  dirasa  belum  cukup  untuk mengatasi problem pandemi virus Covid-19 saat ini.
Usaha yang dilakukan oleh India dan Afrika Selatan pada bulan Oktober tahun 2020 demi memunculkan TRIPS Waiver supaya menjadi jalan untuk menciptakan akses vaksin yang lebih  luas  kepada  seluruh  negara  di  dunia  serta  diharapkan.  Negara-negara  besar  dengan kemajuan  teknologi  farmasi  dan  kesehatannya  seperti  Australia,  Kanada,  Inggris,  AS, Jepang  dan  negara-negara  anggota  Uni  Eropa  menjadi  pihak  yang  melawan  ide  tentang TRIPS Waiver terhadap produksi vaksin Covid-19 tersebut.

## Nasionalisme Vaksin
Vaksin  merupakan  produk  manufaktur  yang  kompleks  dan  proses  produksinya memakan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Dalam  memproduksi  vaksin  setidaknya  dibutuhkan beberapa langkah perencanaan strategis  khusus  (Steenhuysen &  Kelland, 2020). Pertama, pemurnian komposisi bahan baku. Kedua, menyiapkan zat-zat pengawet, zat adjuvant dan stabilizer. Ketiga, pengalokasian stok gelas kecil (vials) dan jarum suntik untuk melengkapi proses  vaksinasi.  Untuk  langkah  ketiga  tersebut  hanya  mampu  dilakukan  oleh  beberapa perusahaan farmasi  saja, diantaranya perusahaan-perusahaan tersebut  berasal  dari AS  dan Eropa yang mampu memaksimalkan seluruh langkah strategis dalam produksi vaksin Covid- 19.
Beberapa  negara  maju  melalui  pemerintahannya  menandatangi  perjanjian  dengan perusahaan farmasi besar untuk menjamin keamanan jumlah ketersediaan vaksin Covid-19. Hal  ini  dilakukan  demi  mengamankan  populasi  masyarakat  di  negaranya  masing-masing untuk mendapatkan vaksinasi. Beberapa contohnya ialah pemerintahan Inggris yang telah melakukan perjanjian dengan Pfizer, BioNtech, AstraZeneca, Valneva dan Sanofi (Reuters, 2021).  Pemerintah  AS  juga  telah  melakukan  perjanjian  dengan  Pfizer  dan  Moderna (Breuninger,  2021).  Keempat  negara  Eropa  lainnya  seperti  Italia,  Belanda,  Jerman  dan Prancis juga telah sepakat bekerja sama dengan Astra Zeneca (Ellyatt, 2020).
Fenomena  Nasionalisme  Vaksin  mendorong  banyak  pemimpin-pemimpin  negara untuk memprioritaskan masyarakatnya sendiri dalam proses produksi dan distribusi vaksin
Covid-19.  Salah  satu  perusahaan  farmasi  yaitu  Pfizer  bekerja  sama  dengan  perusahaan farmasi dari Jerman yaitu BioNtech yang kemudian bekerja sama untuk memproduksi vaksin Covid-19 untuk yang pertama kalinya di dunia. Capaian atas kinerja Pfizer dan BioNtech ini menarik negara-negara maju untuk segera mengamankan alokasi ketersediaan vaksin Covid- 19 yang akan diproduksi. Diantaranya ialah Uni Eropa yang telah menyepakati pembelian untuk 200 juta dosis vaksin dan membuka opsi untuk memperpanjangnya sebesar 100 juta dosis (Global Justice, 2020). Sedangkan Inggris telah menyepakati sebesar 40 juta dosis dan AS menyepakati pada angka sebesar 100 juta dosis dengan membuka opsi untuk menambah sebesar  500  juta  dosis  (Global  Justice,  2020).  Sedangkan  negara-negara  tersebut  hanya merepresentasikan sekitar 14% dari populasi manusia secara global (Global Justice, 2020). Situasi geopolitik dunia juga turut membangun narasi Nasionalisme Vaksin tersebut. Negara seperti  AS  dan  Tiongkok  sama-sama  memandang  penelitian  dan  pengembangan  vaksin merupakan  jalan  bagi  keduanya  untuk  meraih  superioritas  pada  aspek  kesehatan  global. Sedangkan negara seperti Rusia telah lebih dulu mempertunjukkan vaksin buatannya dengan nama Sputnik V tetapi tidak terlalu direspon baik oleh komunitas internasional karena masih diragukan efektivitas vaksin tersebut (Al Jazeera, 2020). Rivalitas antara AS dan Tiongkok dapat  memberikan  gambaran  bahwa  kerjasama  global  dalam  mencari  solusi  terhadap pandemi  virus  Covid-19  menjadi  semakin  susah  untuk  direalisasikan.  Bahkan  sebelum muncul  pandemi  virus  Covid-19,  fenomena  nasionalisme  baru  terus  bermunculan  dengan beberapa peristiwa terhambatnya kinerja forum-forum multilateralisme global seperti Paris Agreement, TransPacific Partnership dan dinamika keanggotaan Uni Eropa.
Kontestasi  geopolitik  dunia  terkait  vaksin  Covid-19  berpotensi  mendorong  negara secepat  mungkin  dalam  melakukan  penelitian  dan  percobaan  vaksin  demi  elektabilitas didepan publik negara masing-masing. Hal  ini juga dikhawatirkan dilakukan secara cepat dengan tidak terlalu memedulikan berbagai  regulasi dan protokol kesehatan dalam proses produksi vaksin Covid-19 sehingga efektifitas vaksin tersebut tidak maksimal. Jika vaksin yang  masih  kurang  teruji  efektifitasnya  telah  terdistribusikan  di  berbagai  wilayah  dunia justru  dapat  berpotensi  memperburuk  pekembangan  kondisi  pandemi  virus  Covid-19  dan dapat memunculkan sikap publik yang tidak meyakini efektivitas vaksin.

## Deglobalisasi
Globalisasi yang digaungkan oleh banyak politisi dan akademisi sejak awal abad 21 diyakini  telah  mengalami  perubahan  dan  juga  beberapa  meyakini  globalisasi  telah  usai. Fenomena  krisis  ekonomi  global  tahun  2008  masih  memberikan  efek  hingga  kini  karena pertumbuhan  ekonomi  negara-negara  maju  pendukung  utama  globalisasi  tidak  lagi signifikan (Krugman, 2019). Akselerasi pertumbuhan ekonomi global pasca krisis ekonomi global tahun 2008 bergeser ke negara-negara industri di Asia. Pergeseran keuntungan atas perdagangan  internasional  ini  yang  memantik  kemunculan  kelompok-kelompok ultranasionalis  dalam  politik  domestik  negara-negara  maju  dengan  membawa  semangat nasionalisme  baru  dan  bersikap  skeptis  terhadap  globalisasi  seperti  nilai-nilai kosmopolitanisme  dan  multikulturalisme.  Dalam  pandangan  hubungan  internasional, kelompok-kelompok  ultranasionalis  cenderung  berasumsi  arena  politik  internasional sebagai arena perebutan kekuasaan dan pentingnya mengembalikan marwah peran negara dalam  membangun  relasi  dengan  negara  lain.  Cara  pandang  secara  neo-merkantilis merupakan cara pandang utama kelompok-kelompok tersebut dalam menyuarakan sikapnya terkait  posisi  negara-negara  maju  didalam  konstelasi  perdagangan  internasional.  Sikap skeptis terhadap skema rantai pasokan global dan menginginkan peran negara yang besar dalam perdagangan internasional dengan salah satunya menciptakan proteksionisme secara tarif  dan  non-tarif.  Dalam  konstelasi  politik  domestik  negara-negara  maju,  kelompok ultranasionalis ini telah memiliki persentase kekuasaan secara mayoritas pada pemerintahan negara-negara seperti AS dan Inggris. Sedangkan kelompok ultranaisonalis di negara-negara seperti  Prancis,  Jerman  dan  Italia  belum  memiliki  kekuasaan  secara  mayoritas  pada pemerintahan  tetapi  mengalami  peningkatan  popularitas  yang  signifikan  selama  1  dekade terakhir.

## Nasionalisme Vaksin sebagai Praktik Neomerkantilisme
Semenjak merebaknya wabah virus Covid-19 sejak bulan Desember tahun 2019 yang kemudian  dideklarasikan  sebagai  pandemi  virus  Covid-19  sejak  bulan  Maret  tahun  2020 oleh WHO, sikap- sikap proteksionisme yang dikemas dalam semangat nasionalisme baru oleh beberapa negara telah dipertujukkan. Semangat nasionalisme baru tersebut ditunjukkan oleh  aktor-aktor  negara  besar  seperti  Inggris  dengan  sikapnya  memilih  keluar  dari keanggotaan  Uni  Eropa,  Amerika  Serikat  yang  menunjukkan  sikap  dengan  keluar  dari kesepakatan Paris ( Paris Agreement ) dalam isu lingkungan dan melakukan perang dagang dengan Tiongkok. Dengan adanya fenomena pandemi Covid-19 ini menjadi tekanan baru
untuk  beberapa  negara  dalam  mempertunjukkan  semangat  nasionalisme  baru  (Zarhloule, 2020). Fenomena pandemi virus Covid-19 menciptakan disrupsi global dalam alokasi alat kesehatan dan disrupsi ini dimunculkan oleh semangat nasionalisme baru dari berbagai aktor negara tersebut.  Beberapa pengamat seperti Youde  (2020) mendeskripsikan fenomena ini dengan istilah nasionalisme kesehatan ( Medical Nationalism ). Sedangkan istilah lain yang lebih populer karena beberapa kali diperbincangkan oleh WHO dan berbagai akademisi yaitu Nasionalisme Vaksin ( Vaccine Nationalism ). Nasionalisme Vaksin diantarnya ditunjukkan ketika  pemerintahan  suatu  negara  melakukan  perjanjian  dengan  perusahaan-perusahaan farmasi  untuk  mengamankan  vaksin  bagi  populasi  masyarakatnya  sendiri  dan  cenderung mengabaikan aspek bahwa vaksin sejatinya perlu dijaga sebagai global public goods demi menyelesaikan  pandemi  virus  Covid-19  daripada  dianggap  sebagai  komoditas  strategis setiap  negara.  WHO  sebagai  perwakilan  PBB  yang  bertugas  untuk  mengelola  tata  kelola kesehatan  global  juga  melawan  semangat  nasionalisme  vaksin  ini  dengan  mengajak UNICEF dan beberapa organisasi lain dalam pembentukan Covid-19 Vaccine Global Access (COVAX).
Salah satu  faktor utama dari mendominasinya semangat  nasionalisme baru selama pandemi  virus  Covid-19  yaitu  tensi  persaingan  geopolitik  antara  AS  dan  Tiongkok  yang semakin  tinggi.  AS  memulainya  dengan  menuduh  Tiongkok  tidak  transparan  dalam informasi  tentang  waktu  yang  pasti  virus  Covid-19  mulai  muncul  di  Tiongkok  yang kemudian menyebar ke seluruh dunia (Mahase, 2020). Kemudian AS juga menuduh WHO bekerja sama dengan Tiongkok dalam simpang siurnya informasi untuk mengatasi ancaman virus Covid-19. AS juga memutuskan untuk menarik dukungan dana terhadap WHO sebesar 400 juta US$ sebagai bentuk hukuman terhadap WHO yang diasumsikan oleh AS sedang bekerja sama dengan Tiongkok selama pandemi virus Covid-19.
Salah satu kebijakan penting AS dalam menghadapi pandemi virus Covid-19 yaitu Operation Warp Speed (OWS). OWS merupakan kebijakan AS yang dibangun oleh Presiden Donald  Trump  dalam  rangka  pengembangan  vaksin  dan  telah  diumumkan  secara  publik sejak bulan April tahun 2020. AS menyiapkan dana yang tidak terbatas untuk program OWS demi  tercapainya  target  produksi  300  juta  vaksin  pada  bulan  Januari  tahun  2021  yang direncanakan akan digunakan untuk masyarakat AS. Melalui OWS, AS mendapatkan 110 sampel vaksin Covid-19 yang masing-masing berasal dari perusahaan farmasi berbeda dan saling  memiliki  tingkat  efektiftas  yang  berbeda  juga.  Kemudian  dari  110  sampel  vaksin
tersebut, hanya 8 sampel vaksin yang telah melakukan percobaan terhadap manusia. 4 dari 8  vaksin  tersebut  berasal  diproduksi  oleh  perusahaan  farmasi  dari  Tiongkok.  Kemudian program  OWS  berjalan  dengan  memprioritaskan  sampel  vaksin  yang  diproduksi  oleh perusahaan  farmasi  yang  tidak  berasal  dari  Tiongkok.  Langkah  AS  ini  menggambarkan perspektif  Neomerkantilisme  yang  dibangun  dengan  semangat  nasionalisme  baru  dan berpotensi memunculkan tindakan serupa dari pihak Tiongkok sebagai respon balik.
Pada awal pandemi virus Covid-19 terjadi sempat muncul fenomena kelangkaan alat kesehatan yang diakibatkan larangan ekspor dari beberapa negara Eropa seperti Prancis dan Jerman.  Sikap  yang  cenderung  berlawanan  dengan  mekanisme  pasar  tunggal  yang  ada didalam Uni Eropa. Aktivitas melarang ekspor alat kesehatan ini merupakan bentuk aplikasi kebijakan  proteksionisme  yang  diterapkan  negara-negara  maju.  Negara-negara  tersebut memanfaatkan  peristiwa  pandemi  Covid-19  sebagai  momentum  untuk  menerapkan incremental protectionism (Mintarja et al., 2020).
Dalam artikel “ A World  Less  Open, Prosperous,  and Free ” dari Stephen M. Walt berasumsi  bahwa  kemunculan  pandemi  virus  Covid-19  semakin  menegaskan  aktor-aktor negara  dalam  bersikap  proteksionis  dan  menggaungkan  semangat  nasionalisme  (Walt, 2020). Ketakutan yang dikhawatirkan muncul selama dan setelah pandemi virus Covid-19 akibat  dari  semangat  nasionalisme  yang  ditunjukkan  oleh  negara-negara  maju  adalah menciptakan bayangan ancaman ketakutan terhadap suatu kelompok khusus (Bieber, 2020). Kelompok secara khusus yang dimaksud ialah kelompok manusia yang rentan mengalami diskriminasi atau kelompok minoritas baik secara etnis, agama atau kewarnegaraan.
Harapan  dalam  menanggulangi  pandemi  virus  Covid-19  dengan  semangat multilateral  dan  mengedepankan  pendekatan  secara  kolektif  pada  antar  negara  cenderung diabaikan  akibat  fenomena  nasionalisme  vaksin.  Perilaku  negara-negara  maju  dengan praktik-praktik  Neomerkantilisme  dengan  mengedepankan  semangat  nasionalisme  semu berimbas  negatif  terhadap  penanggulangan  pandemi  virus  Covid-19.  Vaksin  bukan dipandang sebagai public goods tetapi dipandang sebagai komoditas strategis negara seperti layaknya sumber energi seperti minyak, batu bara atau emas. Negara-negara maju yang telah mengalokasi ketersediaan vaksin dalam jumlah yang massif menciptakan potensi ancaman kepada  negara-negara  berkembang  dan  kurang  berkembang  yang  tidak  mampu  memiliki akses untuk mengamankan ketersediaan vaksin dalam jumlah banyak dan masih memiliki tingkat penyebaran virus Covid-19 yang tinggi dalam masyarakatnya. Meskipun sejatinya setiap negara ingin lepas dari ancaman pandemi virus Covid-19 secepatnya dan segera ingin
mengembalikan kekuatan ekonominya masing-masing  tetapi  suatu  ancaman yang bersifat lintas  batas  negara  seperti  pandemi  virus  Covid-19  sejatinya  juga  harus  diatasi  dengan semangat  yang  mendorong  kerjasama  kolektif  multilateral  antar  negara.  Semangat nasionalisme vaksin perlahan akan terus mendorong mundur semangat globalisasi terhadap nilai-nilai kosmpolitanisme. Pemulihan dari pandemi virus Covid-19 yang dikerjakan secara kolektif cenderung lebih memberikan keuntungan besar jika dibandingkan dengan semangat nasionalisme vaksin tersebut.

## KESIMPULAN
Tensi tinggi persaingan geopolitik antara AS dan Tiongkok telah dimulai bahkan semenjak dari  sebelum  peristiwa  pandemi  virus  Covid-19  berupa  perang  dagang  dan  terhambatnya beberapa  kerjasama  multilareral.  Kemunculan  peristiwa  pandemi  virus  Covid-19  menjadi katalis  baru  dalam  peningkatan  tensi  geopolitik  antar  kedua  negara.  Terutama  pada  fase pengembangan vaksin Covid-19 yang tidak dikerjakan secara kolektif oleh berbagai negara tetapi  dikerjakan  secara  ekslusif  oleh  negara-negara  maju  sesuai  perspektif Neomerkantilisme  dengan  semangat  nasionalisme  vaksin.  Fenomena  global  lintas  batas negara akan selalu susah untuk ditemukan solusinya selama aktor-aktor negara tidak bekerja sama  secara  kolektif.  Perilaku  egois  antar  aktor  negara  dengan  tidak  memandang  vaksin sebagai public goods akan mengancam negara-negara bekembang lain yang kurang memiliki sumber  daya  material  dan  kemajuan  teknologi  selayaknya  negara  maju  untuk  mengakses ketersediaan vaksin Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
ALJazeera.  (2020,  September). Sputnik  V:  What  we  know  about  Russia’s  coronavirus vaccine | . https://www.aljazeera.com/news/2020/08/sputnik-russia-coronavirus- vaccine-200813070859021.html
Anna, A. G. and C. (2020). India, South Africa ask WTO to ease IP rules for COVID-19.
AP News . https://apnews.com/article/virus-outbreak-technology-global-trade- international-agreements-india-c65a718f35f40cb50402f67018efb8e5
Bieber, F. (2020). Global Nationalism in Times of the COVID-19 Pandemic. Nationalities Papers , May 2021 , 1–13. https://doi.org/10.1017/nps.2020.35 Breuninger, K. (2021, April). White House says U.S. is working to accelerate doses of Pfizer, Moderna  Covid  vaccines .  https://www.cnbc.com/2021/04/14/covid-vaccine-white- house-says-us-is-working-to-accelerate-pfizer-moderna-doses.html Ellyatt,  H.  (2020,  June). Four  European  nations  to  pay  $843  million  for  AstraZeneca’s coronavirus  vaccine .  https://www.cnbc.com/2020/06/15/italy-france-the-netherlands- germany-to-pay-843-million-vaccine.html
Farrer, M. (2020). Global report: WHO warns against dangers of “vaccine nationalism.” The
Guardian . https://www.theguardian.com/world/2020/aug/07/global-report-who- warns-against-dangers-of-vaccine-nationalism Global Justice. (2020). Most of Pfizer’s vaccine already promised to richest, campaigners warn | Global Justice Now . https://www.globaljustice.org.uk/news/2020/nov/11/most- pfizers-vaccine-already-promised-richest-campaigners-warn
History. (1894). Black death . Notes and Queries. https://doi.org/10.1093/nq/s8-VI.137.106- b
Krugman,  P.  (2019,  October). What  Economists  (Including  Me)  Got  Wrong  About Globalization .
Lay, C. (2006a). Nasionalisme dan Negara Bangsa. Jurnal Ilmu Sosial & Politik , 10 (2), 165– 180.
Lay,  C.  (2006b).  Nasionalisme  dan  Negara  Bangsa. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik , 10 (2), 165–180. Mahase, E. (2020). Covid-19 : Trump threatens to stop funding WHO amid “ China-centric ” claims . 1438 (April), 2020. https://doi.org/10.1136/bmj.m1438 Mas’udi,  W.,  &  Winanti,  P.  S.  (2020). Tata  kelola  Penanganan  Covid  19  di  Indonesia : Kajian Awal . Gajah Mada University Press. Mintarja, K., Parulian, R. T., & Alexander, S. C. (2020). Polemik Pembatasan dan Larangan Ekspor Global di Masa Pandemi COVID-19 . 137–158.
Ramadhan, A., & Koestanto, B. D. (2021). Pemerataan Vaksin Covid-19, Desakan Pandemi,
dan Kepentingan Ekonomi. Kompas .
https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/03/21/pemerataan-vaksin-covid-19- desakan-pandemi-dan-kepentingan-ekonomi/
Reuters.  (2021,  April). Britain  orders  60  million  Pfizer  COVID-19  shots  for  booster programme .  https://www.reuters.com/world/uk/britain-agrees-deal-60-million-more- pfizer-covid-19-vaccines-2021-04-28/
Steenhuysen,  J.,  &  Kelland,  K.  (2020,  June).  Vaccine  makers  face  biggest  medical manufacturing  challenge  in  history. Reuters .  https://uk.reuters.com/article/us-health- coronavirus-vaccines-manufactu/vaccine-makers-face-biggest-medical- manufacturing-challenge-in-history-idUKKBN23W1ND
Walt,  S.  M.  (2020).  A  World  Less  Open,  Prosperous  and  Free.  After  the  Coronavirus.
Foreign  Policy , 236 ,  9–13.  https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after- coroanvirus-pandemic/
Youde, J. (2020, March). How ‘Medical Nationalism’ Is Undermining the Fight Against the
Coronavirus Pandemic. World Politics Review .
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/28623/how-medical-nationalism-is- undermining-the-fight-against-the-coronavirus-pandemic
Zarhloule, Y. (2020). Framing Nationalism in times of a pandemic: The Case of Morocco. The  COVID-19  Pandemic  in  the  Middle  East  and  North  … ,  55–57. https://www.academia.edu/download/63028924/POMEPS_Studies_39_Web20200420 -23384-179t7o0.pdf#page=56