Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN: PARADIGMA SENTRALISME HUKUM DAN PARADIGMA PLURALISME HUKUM

## Santriawan Mangumpaus, Yana Sukma Permana
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia santriawan@gmail.com, yanasukma@gmail.com

## Abstract
The existence of Indigenous Peoples (MHA) is recognized and respected by the State through Article 18B of the 45 Constitution. therefore the government is obliged to protect the existence of indigenous peoples.  However,  the  development  of  today's  modern  society  has  even  negated  the  existence  of indigenous  peoples.  The  existence  of  massive  population  movements  and  land  titling  causes individualism  to  undermine  the  existence  of  indigenous  and  tribal  peoples.  Therefore,  this  research will  answer  whether  the  existence  of  MHA  still  needs  to  be  protected  by  the  government  or  does  it have to change according to the times. Many regulations were launched to regulate MHA, which aims to protect MHA but these regulations by many observers still do not support the protection of MHA. The research method  used is normative juridical research, which is a method that is carried out by examining  library  materials.  From  the  various  problems  in  the  research  area,  it  can  be  concluded that  the  existence  of  MHA  will  gradually  become  extinct.  Article  18  B  in  the  1945  Constitution already  implies  the  extinction  of  MHA  with  the  clause  "...  as  long  as  they  are  still  alive  and  in accordance with the principles of a unitary state". Therefore the government's protection of MHA is in preparing MHA human resources to face changing times, especially the younger generation.
Keywords: Society, Customary Law, Indonesia
 Alamat korespondensi:
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## santriawan@gmail.com

## I. PENDAHULUAN
Keberadaan  masyarakat  hukum adat  di  Indonesia secara  faktual sudah  ada sejak  jaman  nenek moyang  sampai  saat  ini.  Masyarakat  hukum  adat  adalah  kesatuan masyarakat bersifat  teritorial  atau geneologis  yang  memiliki  kekayaan  sendiri,  memiliki  warga  yang  dapat  dibedakan  dengan  warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. 1
Banyak  ahli  berpendapat  bahwa  pengertian  masyarakat  adat  harus  dibedakan  dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu  dengan  ciri-ciri  tertentu.  Sedangkan  masyarakat  hukum  adat  merupakan  pengertian  teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan. 2 Lebih  dari  2000  masyarakat  adat  tersebar  di  seluruh  penjuru  Nusantara.  Berbagai  istilah menyebut  komunitas  masyarakat  adat  dengan  istilah  berbeda-beda.  Kementrian  pendidikan  dan kebudayaan menyebutnya komunitas adat (Permendikbud Nomor 17 Tahun 2012), Kementrian Sosial menyebut  dengan  komunitas  adat  terpencil  (Permensos  Nomor  12  Tahuh  2015),  dan  Kementrian Lingkungan  Hidup  menyebut  dengan  Masyarakat  Hukum  Adat  (Permen  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan (LHK) No P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017) juga dalam UUD 45 Pasal 18b yang berisi:
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
(2) Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 3
Oleh karena itu dalam penulisan ini digunakan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang intinya  sama  yaitu  menunjuk  adanya  komunitas  masyarakat  yang  mempunyai  aturan  secara  tidak tertulis mengatur kehidupan perilaku mereka. Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia dewasa ini tengah menjadi sorotan, karena mereka tengah gencar menuntut keberadaannya diakui oleh negara baik masyarakatnya maupun wilayahnya. 4 Seperti di Bengkulu pada tanggal 11-12 Desemeber 2017, sebanyak  40  komunitas  adat  bersama  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  menggelar musyawarah  yang  intinya  adalah  untuk  mendorong  percepatan  pengakuan,  perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  masyarakat  adat  sebagai  hak  asasi  manusia,  demokratisasi  dan  pelestarian lingkungan.  Begitu  juga  dengan  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  Kalimantan  Barat,  menggelar musyawarah  besar  adat  masyarakat  dayak  punan  hulu  dan  Mahakam  hulu  pada  tanggal  10-15  Juni 2019, yang intinya adalah untuk pengakuan dan perlidungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan. 5
Saat  ini  pemerintah  sangat  memperhatikan  keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA).  Hal ini  ditandai  dengan  berbagai  macam  peraturan  baik  pusat  maupun  daerah  yang  mengatur  tentang perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA).    Seperti  yang  diketahui,  pemerintah  tengah  gencar melaksanakan  pembangunan  infrastruktur,  dan  pembangunan  itu  sendiri  memerlukan  tanah,  namun karena  ketersediaan  tanah  yang  akan  digunakan  untuk  pembangunan  tidak  mencukupi,  diperlukan mekanisme  pengadaan  tanah.  Dalam  pengadaan  tanah  tentunya  ada  beberapa  tanah  yang  akan melewati  tanah  ulayat.  Oleh  karena  itu  pemerintah  menyadari  bahwa  keberhasilan  pembangunan tergantung dari dukungan masyarakatnya, termasuk dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat (MHA), mau tidak mau, suka atau tidak suka maka Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus diperhatikan. 6
1 Husein  Alting, Dinamika  Hukum  dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Tanah , (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hlm. 31
2 Taqwaddin, Penguasaan  Atas  Pengelolaan  Hutan  Adat  Oleh  Masyarakat  Hukum  Adat  (Mukim)  di  Provinsi  Aceh . (Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2010) hlm. 34
3 Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4 Abdurrahman, Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara , (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hlm. 11
5 Abdul Haris Farid, “Masyarakat Hukum Adat: Ada atau Tiada?”, Prosiding Seminar Nasionar Tanah Adat , Tahun 2019.
6 Titahelu, Hukum  Adat  Maluku  Dalam  Konteks  Pluralisme  Hukum,  Implikasi  Terhadap  Managemen  Sumber  Daya  Alam Maluku , (Ambon: Universitas Pattimura Press, 2019).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Tanah  ulayat  adalah  tanah  yang  dimiliki  secara  bersama  oleh  suatu  masyarakat  hukum  adat tertentu  atau  biasanya  dikenal  dengan  sebutan  tanah  suku  yang  di  atasnya  terdapat  hak  ulayat  atau kewenangan untuk mengolah atau memanfaatkan tanah ulayat yang menjadi daerah kekuasaannya. 7 Dalam  proses  pembangunan  yang  melewati  tanah  ulayat  tersebut  tentunya  tidak  segampang ketika  tanah  tersebut  dikuasai/dimiliki  oleh  masyarakat non adat.  Karena  masyarakat  adat  melihat tanah bukan hanya dilihat dari segi ekonomi saja namun juga dari segi sosial dan budaya, seperti yang dikemukakan Deda dan Mofu: 8
“Bagi  orang  Papua  hubungan  atas  tanah  (adat/ulayat)  bukan  semata-mata  hubungan  ekonomi yang dapat memberi makan tetapi juga merupakan wilayah dalam pengertian ulayat dimana kejadian- kejadian  menurut  cerita-cerita  rakyat  pernah  berlangsung.  Dengan  kata  lain  hubungan  itu  tidak  bisa dilihat  secara  sepihak  pada  manusia  sebagai homo  ekonomicus tetapi  juga  sebagai homo  humanicus dan homo culturalis artinya tanah itu mempunyai hubungan yang suci secara batin dengan manusia”. Bahkan  kuatnya  hubungan  masyarakat  hukum  adat  dengan  tanah  ulayat  digambarkan  dengan konsep  komunalistik  religious.  Artinya  tanah  adat  sebagai  hak  kepunyaan  bersama  dari  suatu masyarakat hukum adat dipandang sebagai tanah bersama yang merupakan pemberian/anugerah dari suatu  kekuatan  gaib,  sehingga  semua  hak  perorangan  bersumber  dari  tanah  bersama  tersebut.  Oleh karenanya masyarakat akan mengembangkan sejumlah norma-norma tertentu tentang tanah baik yang dikuasai  secara  komunal  mau  pun  secara  perorangan.  Oleh  karena  itu  tentunya  pemerintah  yang dalam  hal  ini  sebagai  pihak  yang  memerlukan  tanah  untuk  pembangunan  akan  kesulitan  jika dibandingkan dengan masyarakat non adat yang mempunyai pandangan tanah sebagai segi ekonomi (komersial) saja. 9

## II. METODE PENELITIAN
Sumber  data  yang  Penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder (secondary data) .  Untuk itu, metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik  atau  masalah  yang  akan  atau  sedang  diteliti.  Infomasi  itu  dapat  diperoleh  dari  buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainya yang berhubungan dengan penelitian. 10
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  metode pendekatan  undang-undang  yaitu  metode  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lain yang berikaitan dengan permasalahan penelitian.  Penelitian  yuridis  normatif  disebut  juga  sebagai  metode  yang  dilakukan  dengan  dengan cara meneliti bahan pustaka. 12

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat  dengan  karakteristiknya  masing-masing  yang  telah  ada  sejak  ratusan  tahun  yang  lalu. Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa: “negara mengakui
7 Sitorus, O., Adhie, “Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Provinsi Bali”. Jurnal Bhumi , 13 (Nomor 2, 2015), hlm. 22.
8 Deda, A. and Mofu, S. S. “Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Prvinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau dari Sisi Adat dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian”, Jurnal Administrasi Publik , 11 (Nomor 1, 2014).
9 Muhammad,  “Resistensi  Masyarakat  Urban  dan  Masyarakat  Tradisional  dalam  Menyikapi  Perubahan  Sosial”. Jurnal Sosial dan Hukum, 19 (Nomor 2, 2017).
10 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitan Hukum , (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 201.
11 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.
12 Soejono Soekanto, Op.cit ,.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 13
Ketentuan  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  diperkuat  dengan  ketentuan  Pasal  281  ayat  (3) UUD  1945  bahwa  identitas  budaya  dan  masyarakat  tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain UUD 1945, beberapa Undang-undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain: 14
1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Beranjak dari teorinya Van Vollenhoven yang membagi 19 Lingkungan Hukum Adat dari Aceh  sampai  kepulauan  Timor.  Pembagian  MHA  dari  Van  Vollenhoven  dapat  disimpulkan hampir  seluruh  wilayah  Indonesia  adalah  lingkungan  hukum  adat. 15 Hal  ini  diperkuat  dengan sensus  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Ada  lebih  dari  300  kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS pada tahun 2010. tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. 16 Kemudian jika dikaitkan dengan definisi Masyarakat Hukum Adat  (MHA),  istilah  ini  muncul  dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Ka  BPN  Nomor  5 Tahun  1999,  yang  menyebut  bahwa:  “Masyarakat  hukum  adat  adalah  sekelompok  orang  yang terikat  oleh  tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga  bersama  suatu  persekutuan  hukum  karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan”. 17
Definisi  lain  dari  Undang-Undang  Kehutanan  “kelompok  masyarakat  yang  secara  turun- temurun  bermukim  di  wilayah  geografis  tertentu  karena  adanya  ikatan  pada  asal  usul  leluhur (masyarakat berbentuk paguyuban), adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya  sistem  nilai  yang  menentukan  pranata  ekonomi,  politik,  sosial,  dan  hukum  yang mendapatkan pengakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan Undang- Undang  Perkebunan  “masyarakat  masih  dalam  bentuk  paguyuban,  ada  kelembagaan  dalam bentuk  perangkat  penguasa  adatnya,  ada  wilayah  hukum  adatnya  yang  jelas,  ada  pranata  dan perangkat  hukum  khususnya  peradilan  adat  yang  masih  ditaati,  dan  ada  pengukuhan  dengan peraturan daerah. 18
Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN 1) tanggal 17 Maret 1999 di Hotel Indonesia Jakarta, yang dihadiri oleh lebih dari 400 pimpinan adat nusantara menyepakati istilah “Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur atau turun temurun  yang  mendiami  wilayah  geografis  tertentu  serta  memiliki  sistem  nilai,  ideologi, ekonomi, politik, budaya, social dan wilayah sendiri. 19
13 Abdurrahman, Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2015), hlm. 1
14 Ibid , hlm. 2
15 Ali, “Pembagian Lingkungan Hukum Adat Menurut Van Vollenhoven”, http://literaturhukumali.blogspot.com/2010/12/pembagian-lingkungan-hukum-adat-menurut.html,  diakses  tanggal  16 September 2022, Pukul 09:46 WIB.
16 Badan
Pusat
Statistik, “Jumlah Sku di
Indonesia Menurut
BPS”,
https://www.google.com/search?q=jumlah+suku+di+indonesia+menurut+bps&oq=jumlah+suku+di+indonesi a+menurut+bps&aqs=chrome..69i57j0l5.12930j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8,  diakses  tanggal  16  September  2022, Pukul 09:49 WIB.
17 Tolib Setiadi, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan) , (Bandung: Alfabeta, 2018).
18 Hilmi  Rosyida  dan  Bisariyadi, Inventarisasi  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat ,  (Jakarta:  Komnas  HAM, 2019).
19 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dari  definisi  dan  kriteria  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  tersebut  dapat  ditarik  pemahaman bahwa Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai berikut: 20
1. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat turun temurun (asli) dan berbentuk paguyuban;
2. Tinggal di daerah yang sama;
3. Sistem nilai, ekonomi, politik, sosial dan budaya yang sama; dan
4. Adanya pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati.
Namun saat ini, dari sekian banyak masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Nusantara, hanya  beberapa  daerah  yang  masih  memenuhi  kriteria  sebagai  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA) sebagaimana  diuraikan  di  atas,  seperti  di  Banten  yaitu  masyarakat  Baduy.  Masyarakat  Baduy  dapat dikatakan  sebagai  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA),  terutama  di  Baduy  dalam.  Suku  Baduy merupakan  suku  yang  hidup  di  alam  pegunungan  Kendeng,  Kabupaten  Lebak  Banten.  Warga  suku Baduy  hidup  berdampingan  dan  bergantung  pada  alam  sekitar  dan  menjadikan  suku  Baduy  tidak mengirimkan  anak  anaknya  untuk  bersekolah  dan  menuntut  ilmu  layaknya  masyarakat  pada umumnya.  Suku  Baduy  terbagi  menjadi  beberapa  kelompok  yaitu  Baduy  Dalam  dan  Baduy  Luar. Perbedaan antara keduanya adalah terletak pada tata cara menjalankan aturan adat atau yang dikenal Pikukuh. 21
Suku  Baduy  dalam,  masih  memegang  teguh  aturan  adat  dan  menjalankan  dengan  baik,  suku baduy  dalam,  memakai  ikat  kepala  berwarna  putih,  sementara  Suku  Baduy  Luar  sudah  terpengaruh pola  hidup  masyarakat  Modern  jaman  sekarang,  dan  Baduy  Luar  memakai  baju  berwarna  hitam. Baduy  dalam  memegang    aturan  yang  masih  ketat  dengan  melarang  menggunakan  Handphone  dan elektronik  lainnya,  secara  keseluruhan masyarakat  Baduy dalam  masih  memilih  hidup  tanpa  listrik, alas kaki dan juga tetap berjalan kaki. 22
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  jika  dicermati,  suku  Baduy  dalam,  masih  memenuhi  4 kriteria Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga tepat dikatakan khusus untuk suku Baduy dalam adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA). Jika  dilihat  dari keempat kriteria  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  tersebut,  banyak  Lingkungan  Hukum  Adat  yang  tidak termasuk  kriteria.  Seperti  kiteria  pertama  yaitu  harus  asli  artinya  masih  murni  masyarakatnya,  tidak ada  perkawinan  campur.  Tentunya  hal  ini  sangat  sulit  karena  dengan  keadaan  yang  sekarang  ini dengan  adanya  kemudahan  transportasi,  berjubelnya  informasi,  dan  tingginya  teknologi  yang membuat  masyarakat  sangat  mobile.  Perkawinan  campuranpun  tak  terhindar  dan  sulit  untuk mempertanahankan  keaslian,  apalagi mempertahankan  masyarakat  paguyuban. Oleh  karena itu suku Baduy dalam akan mengeluarkan anggota masyarakatnya yang kawin campur untuk tinggal di daerah Baduy Luar. 23
Untuk  kriteria  kedua  yaitu  tinggal  di  daerah  yang  sama,  dapat  dikatakan  masih  banyak masyarakat yang memenuhi kriteria seperti: masyarakat Kampung Naga, Kasepuhan, Tengger, dayak, dan sebagainya. Kriteria ketiga adanya sistem sosial ekonomi budaya yang sama, tentunya juga hanya ada  beberapa  yang  memenuhinya  seperti  di  Sumatra  Barat  yang  terkenal  dengan  model  pewarisan matrilineal. 24
Oleh karena itu, eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia pada masa yang akan datang  akan  bergeser  ke  arah  masyarakat  modern  (masyarakat  biasa).  Lambat  laun  anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA) sendirilah yang akan mengikisnya. 25
Sehingga apa yang diputuskan dalam Pasal 18b ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur dalam undang-undang.
20 Abdul Haris Farid , Op.cit ,. hlm. 94
21 Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 76
22 Ibid.
23 Rikardo  Simarmata, Pengakuan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Adat  di  Indonesia ,  (Jakarta:  UNDP  Regional  Center  in Bangkok, 2016), hlm. 19
24 Ibid .
25 Thontowi,  J.  “Perlindungan  Dan  Pengakuan  Masyarakat  Adat  Dan  Tantangannya  Dalam  Hukum  Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 20 (Nomor 1, 2016), hlm. 21–36
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pasal  18B  ayat  (2)  ini  menjadi  landasan  konstitusional  masyarakat  adat  dengan  pernyataan secara  deklaratif  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  keberadaan  dan  hak-hak  Masyarakat Hukum Adat (MHA). Namun, pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat, yaitu: 26

## 1. Sepanjang masih hidup;
Sepanjang  masih  hidup  artinya  fakta  bahwa  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  sesuai  dengan persyaratan  di  atas.  Namun  ketika  mereka  sudah  tidak  eksis  lagi,  maka  jangan  menghidupkan lagi  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA).  Demikian  juga  karena  perkembangan  jaman,  mobilitas sangat tinggi masyarakat di Indonesia sehingga beberapa orang dari masyarakat luar masuk dan karena sudah akrab maka berubah menjadi Masyarakat Hukum Adat (MHA) sendiri, tentunya hal ini bukan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
Perubahan  dalam  masyarakat  merupakan  suatu  kepastian,  dan  manusia  harus  berubah  terutama perubahan  menuju  ke  arah  yang  lebih  baik.  Dalam  10  tahun  belakang  ini  perkembangan masyarakat  sangat  cepat,  dengan  ditandai  adanya  perubahan  informasi  teknologi  semakin canggih  yang  memudahkan  komunikasi  antar  masyarakat  dengan  cepat,  maka  pola  hubungan masyaraktpun juga berubah.
3. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
Keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  Negara Kesatuan. Oleh karena itu sistem hukum, sosial, dan budayanya tidak boleh bertentangan dengan falsafah Pancasila.
4. Diatur dalam undang-undang.
Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.
Eksistensi  masyarakat  hukum  adat  (MHA)  ke  depan  memang  tidak  dipungkiri  akan  tergerus oleh  jaman  dan  akan  menyatu  dengan  masyarakat  modern.  Meskipun  eksistensi  masyarakat  hukum adat (MHA) lama-kelamaan akan tergerus namun banyak upaya untuk melindungi eksistensi tersebut, seperti  UNDRIP (United  Nation  Declaration  on  the  Rights  of  Indigineous  People) adalah  sebuah deklarasi  yang  disahkan  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa-bangsa  dalam,  dalam  Deklarasi tersebut  ditegaskan,  masyarakat  adat  berhak  untuk  menikmati  secara  penuh,  baik  secara  kolektif maupun  individual,  segala  macam  hak  asasi  dan  kebebasan  mendasar  seperti  yang  diakui  dalam Piagam  PBB,  Deklarasi  Universal  HAM,  dan  perangkat  hukum  internasional  tentang  HAM. Masyarakat adat dan individu mempunyai kebebasan dan kesetaraan dengan masyarakat dan individu lainnya  dan  memiliki  hak  untuk  terbebas  dari  segala  macam  jenis  diskriminasi,  hak  melakukan identifikasi  diri,  serta  memiliki  kebebasan  atas  hak  sipil  dan  politik  serta  hak  ekonomi,  sosial,  dan budaya. 27
Jadi perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) tidak hanya dari Negara saja namun sampai PBB, namun demikian bukan untuk melestarikan Masyarakat Hukum Adat (MHA), hanya melindungi hak asasi dari Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan kesetaraan dengan masyarakat lain. Oleh karena Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  dilindungi  dengan  hak  asasi,  maka  perlindungan  juga  pada  hak ulayatnya.  Negara  juga  perlu  menyiapkan  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  terhadap  perubahan jaman,  sehingga  ketika  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  berubah,  mereka  tidak  gagap,  dengan demikian mereka dapat menerima perubahan pola kehidupan modern dengan baik.
B. F aktor Generasi Muda mempengaruhi keberadaan masyarakat hukum adat di masa yang akan datang
Konsep  masyarakat  hukum  adat  untuk  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Cornelius  van Vollenhoven.  Ter  Haar  sebagai  murid  dari  Cornelius  van  Vollenhoven  mengeksplor  lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah  kelompok  masyarakat  yang  teratur,  menetap  di  suatu  daerah  tertentu,
26 Zain  Adib  dan  Siddig,  A.  “Pengakuan  Atas  Kedudukan  Dan  Keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jurnal Penelitian Hukum , 2 (Nomor 2, 2015), hlm. 70
27 Deda, A. and Mofu, S. S, Op.cit ,.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun  tidak  terlihat,  dimana  para  anggota  kesatuan  masing-masing  mengalami  kehidupan dalam  masyarakat  sebagai  hal  yang  wajar  menurut  kodrat  alam  dan  tidak  seorangpun  diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh  itu  atau  meninggalkannya  dalam  arti  melepaskan  diri  dari  ikatan  itu  untuk  selama- lamanya. 28
Masyarakat  hukum  adat  sebagai  sekelompok  orang  yang  terikat  oleh  tatanan  hukum  adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.  Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  masyarakat  hukum  adat  termasuk dalam  pengertian  masyarakat,  namun  tidak  semua  masyarakat  dapat  digolongkan  dalam  pengertian masyarakat  hukum  adat.  Masyarakat  hukum  adat  terikat  oleh  tatanan  hukum  adat  yang  tumbuh  dan berkembang  secara  alami  dalam  masyarakat  tersebut  sehingga  merupakan  pencerminan  jiwa masyarakat. 29
Lemah atau kuatnya eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) tergantung dari generasi muda mereka.  Apakah  mereka  masih  taat  pada  tata/aturan  adat  atau  tidak.  Seperti  dikemukakan  Made Oka: 30
Lemah  atau  kuatnya  eksistensi  masyarakat  adat  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  faktor. Pertama adalah  hilangnya  eksistensi  masyarakat  hukum  adatnya  sendiri. Kedua adalah  menurunnya  ketaatan masyarakat hukum adat terhadap peraturan-peraturan hukum adat dan lembaga adatnya.
Menurut  Oka,  faktor  lemahnya  eksistensi Masyarakat  Hukum  Adat (MHA)  dapat  disebabkan karena dua faktor yaitu hilangnya eksistensi, dan yang kedua menurunya ketaatan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Dalam hal ini, Penulis lebih condong pada faktor yang kedua yaitu menurunya ketaatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap peraturan hukum adat, terutama Masyarakat Hukum Adat (MHA)  generasi  muda.  Mengapa  generasi  muda?  Karena  orang  mudalah  yang  mudah  terkena pengaruh, dimana sifat orang muda biasanya mempunyai rasa keinginan tahu yang tinggi. “Pengaruh” di  sini  dimaksudkan  adalah  budaya,  teknologi  dari  luar.  Sebenarnya  ada  korelasi  positif  antara Masyarakat  Hukum  Adat (MHA)  dengan  masyarakat  modern,  yaitu  mereka  berkolaborasi  dengan industri wisata. Seperti yang dikemukakan oleh Ismudi Muchsin dalam Sukirno: 31
“…keberadaan  masyarakat  adat  tidak  hanya  memenuhi  unsur  simbolik  yang  keberadaannya diakui,  tapi  harus  menjadi  episentrum  tema  pembangunan.  Walau  diakui  bahwa  saat  ini  entitas adat  sering  diangkat  sebagai  komoditas  dari  era  Revolusi  Industri  4.0  terutama  dalam  sektor wisata. Dengan kondisi seperti itu, keberadaan masyarakat hukum adat menjadi titel kuat dalam ekonomi nasional. Walau saya belum punya data detail tentang berapa kontribusi riil dari potensi ini pada pengembangan wisata, saya berkeyakinan bahwa masyarakat hukum adat dengan nilai- nilai  dan  budaya  serta  kebudayaannya  menjadi  aset  berharga  masa  depan  bangsa.  Fakta pengakuan  terhadap  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  menjadi  modal  penting  bagi transformasi di era Revolusi Industri 4.0”.
Berdasarkan uraian  tersebut di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa faktor utama yang mempengaruhi  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  adalah  generasi  muda.  Seberapa  jauh  ketaatan generasi  muda  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  terhadap  peraturan  hukum  adat  yang  berlaku  di daerahnya mereka masing-masing.

## IV. KESIMPULAN
Tumbuh  dan  berkembangnya  budaya  kehidupan  bermasyarakat,  dan  pesatnya  kemajuan teknlogi  menjadikan  adanya  kemudahan  dalam  memenuhi  berbagai  kebutuhan  fasilitas,  antara  lain tersedianya  sarana  transportasi,  informasi  dan  lain  sebagainya  membuat  masyarakat  mempunyai kemudahan  dalam  berbagai  akses  tersebut,  baik  masyarakat  umum  maupun  masyarakat  hukum  adat (MHA).  Kondisi  yang  terjadi  tersebut  juga  tidak  menutup  kemungkinan  eksistensi  Masyarakat
28 Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer , (Bandung: PT.Alumni, 2001), hlm. 2
29 Mahfud,  M.  A.  “Hak  Menguasai  Negara  Dan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya”, Jurnal Hukum , 19 (Nomor 1, 2017), hlm. 67
30 Made Oka, “Pengaruh Eksistensi Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Ilmu Hukum , 7 (Nomor 2, 2016), hlm. 190
31 Sukirno,  Sri  Sudaryatmi  dan  Sri  Kartini, Beberapa  Aspek  Hukum  Adat ,  (Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 2011).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hukum  Adat  (MHA)  di  Indonesia  pada  masa  yang  akan  datang  akan  bergeser  ke  arah  masyarakat modern atau masyarakat pada umumnya, dan lambat laun anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA) sendirilah yang akan mengikis keberadaannya, karena sampai saat ini pengaturan tentang masyarakat hukum  adat  di  indonesi  belum  memiliki  undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur  tentang pengakuan  dan  perlindungan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat,  sehingga  keberadaan  masyarakat hukum adat (MHA) di indonesia masa yang akan datang masih belum terjamin kepastiannya.
Generasi  muda  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dan  strategis  di  dalam  berbagai posisi dan keadaan, begitu juga di dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Lemah atau kuatnya keberadaan  masyarakat  adat  di  Indnesia  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  hilangnya  eksistensi masyarakat hukum adatnya sendiri, dan faktor menurunnya ketaatan masyarakat hukum adat terhadap peraturan-peraturan  hukum  adat  dan  lembaga  adatnya.  Dalam  hal  ini,  Penulis  berpendapat,  bahwa menurunya  ketaatan  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA)  terhadap  peraturan  hukum  dan  lembaga adatnya  yang  sangat  mempengaruhi  keberadaan  masyarakat  hukum  adat.  Dalam  hal  ini  Generasi Muda  Masyarakat  Hukum  Adat  merupakan  faktor  utama  yang  dapat  mempengaruhi  keberadaan masyarakat  hukum  adat,  dengan  melihat  seberapa  jauh  ketaatannya  terhadap  peraturan  hukum  dan lembaga adat yang berlaku di daerah mereka masing-masing.

## REFERENSI
Abdul Haris Farid, “Masyarakat Hukum Adat: Ada atau Tiada?”, Prosiding Seminar Nasionar Tanah Adat , Tahun 2019.
Abdurrahman, Pengkajian  Hukum  Tentang  Mekanisme  Pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2015).
Abdurrahman, Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara , (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007).
Ali, “Pembagian
Lingkungan Hukum Adat Menurut Van Vollenhoven”, http://literaturhukumali.blogspot.com/2010/12/pembagian-lingkungan-hukum-adat-
menurut.html, diakses tanggal 16 September 2022, Pukul 09:46 WIB.
Badan Pusat Statistik,
“Jumlah Sku di Indonesia Menurut BPS”,
https://www.google.com/search?q=jumlah+suku+di+indonesia+menurut+bps&oq=jumlah+suk u+di+indonesi
a+menurut+bps&aqs=chrome..69i57j0l5.12930j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses tanggal 16 September 2022, Pukul 09:49 WIB.
Deda, A. and Mofu, S. S. “Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Prvinsi Papua Barat Sebagai Orang  Asli  Papua  di  Tinjau  dari  Sisi  Adat  dan  Budaya:  Sebuah  Kajian  Etnografi  Kekinian”, Jurnal Administrasi Publik , 11 (Nomor 1, 2014). Hilmi  Rosyida  dan  Bisariyadi, Inventarisasi  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat , (Jakarta: Komnas HAM, 2019).
Husein Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah , (Yogyakarta: UGM Press, 2010).
Made Oka, “Pengaruh Eksistensi Masyarakat Hukum Adat”, Jurnal Ilmu Hukum , 7 (Nomor 2, 2016). Mahfud, M. A. “Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya”, Jurnal Hukum , 19 (Nomor 1, 2017). Muhammad, “Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional dalam Menyikapi Perubahan Sosial”. Jurnal Sosial dan Hukum, 19 (Nomor 2, 2017). Otje  Salman  Soemadiningrat, Rekonseptualisasi  Hukum  Adat  Kontemporer ,  (Bandung:  PT.  Alumni, 2001).
Rikardo  Simarmata, Pengakuan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Adat  di  Indonesia ,  (Jakarta:  UNDP Regional Center in Bangkok, 2016).
Sitorus, O., Adhie, “Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Provinsi Bali”. Jurnal Bhumi , 13 (Nomor 2, 2015).
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitan Hukum , (Jakarta: UI-Press, 2014). Sukirno,  Sri  Sudaryatmi  dan  Sri  Kartini, Beberapa  Aspek  Hukum  Adat ,  (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
Taqwaddin, Penguasaan  Atas  Pengelolaan  Hutan  Adat  Oleh  Masyarakat  Hukum  Adat  (Mukim)  di Provinsi Aceh . (Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2010).
Thontowi,  J.  “Perlindungan  Dan  Pengakuan  Masyarakat  Adat  Dan  Tantangannya  Dalam  Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 20 (Nomor 1, 2016).
Titahelu, Hukum  Adat  Maluku  Dalam  Konteks  Pluralisme  Hukum,  Implikasi  Terhadap  Managemen Sumber Daya Alam Maluku , (Ambon: Universitas Pattimura Press, 2019). Tolib  Setiadi, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  (Dalam  Kajian  Kepustakaan) ,  (Bandung:  Alfabeta, 2018).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Zain  Adib  dan  Siddig,  A.  “Pengakuan  Atas  Kedudukan  Dan  Keberadaan  Masyarakat  Hukum  Adat (MHA)  Pasca  Dibentuknya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa”, Jurnal Penelitian Hukum , 2 (Nomor 2, 2015). Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).