## Dita Birahayu
Universitas Hang Tuah Surabaya
Email: dita.birahayu@hangtuah.ac.id

## Abstrak
Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai wilayah laut lebih luas dari wilayah daratan.  Laut  memberikan  manfaat  yang  besar  bagi  masyarakat  Indonesia  diantaranya sumber  kehidupan  bagi  nelayan,  jalur  transportasi,  tempat  rekreasi,  sumber  pembangkit listrik dan sumber devisa. Jalur transportasi melalui laut lebih efisien dibandingkan darat dan udara, selain memberikan  manfaat  positif ada juga sisi  negatif dari jalur  transportasi  laut, salah satunya yaitu penyelundupan barang secara ilegal. Barang-barang yang diselundupkan tidak hanya berupa barang kebutuhan sehari-hari termasuk juga sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari seperti pakaian bekas. Kerugian negara akibat penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Adanya penyeludupan pakaian bekas yang dilakukan oleh  oknum-oknum  yang  ingin  memperoleh  keuntungan  besar  dengan  cara  melanggar prosedur  ekspor-impor  yang  berlaku  apabila  dibiarkan  begitu  saja  tanpa  ada  penegakan hukum dan penyelesaian hukumnya akan berdampak pada kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh bea-bea masuk yang akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa. Kata kunci: Penegakan hukum, Penyelundupan, Pakaian bekas

## Abstract
Indonesia is a maritime country that has a wider sea area than land area. Sea provides great benefits for the people of Indonesia, including sources of life for fishermen, transportation routes, recreation areas, sources of electricity generation and sources of foreign exchange. Sea transportation is more efficient than land and air, besides providing positive benefits there is also a negative side of sea transportation, one of which is the illegal smuggling of goods.  Smuggled  goods  are  not  only  in  the  form  of  daily  necessities,  including  waste generated from daily activities such as used clothing. The state loss caused by smuggling used clothing reaches trillions of rupiah.
Keywords: Law enforcement, Smuggling, Used clothing

## Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas

## PENDAHULUAN
Laut  merupakan  sarana  strategis yang  dapat  digunakan  dalam  berbagai aktivitas Negara. Aktivitas negara melalui jalur  laut  disebut  dengan  aktivitas pelayaran . Pelabuhan  berfungsi  sebagai pintu  masuk  dan  keluarnya  barang  yang berasal  dari  suatu  negara  untuk  negara lain. Peraturan untuk mengelola pelabuhan yang berdaulat, secara transparan,  aman,  dan  tidak  membeda- bedakan  terhadap  perusahaan  asing  serta dilakukan  secara  efektif  dan  efisien  akan meningkatkan sisi politis yang positif bagi suatu  negara  tempat  pelabuhan  itu berada. 1 Dalam rangka operasional pelabuhan,  negara  yang  diwakili  oleh Pemerintah yang berwenang membuat dan melaksanakan  aturan  berkaitan  dengan kegiatan  pengiriman  dan  penerimaan barang  dari  luar  negeri  yang  disebut dengan kegiatan ekspor dan impor.
Barang-barang yang diimpor dapat berupa barang yang legal maupun barang yang  ilegal.  Barang  yang  diimpor  secara legal  memenuhi  kriteria  barang  impor sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku di suatu negara, sebaliknya barang yang diimpor secara ilegal tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. Barang impor legal yang
1 Nirmala, Penguatan  Peran  dan  Fungsi
Pelabuhan , dalam https://business-
dikirim  oleh  suatu  negara  ke  negara tertentu  telah  melewati  pemeriksaan  dan jarang mengakibatkan permasalahan hukum  karena  menggunakan  Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut dengan  SOP)  dalam  pengirimannya dengan  memperhatikan  ketentuan  hukum yang  berlaku,  sebaliknya  barang  impor ilegal akan selalu menimbulkan permasalahan  hukum  pada  proses  hingga distribusinya karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Salah  satu  permasalahan  hukum yang  timbul  dari  barang  impor  ilegal  ini berupa penyelundupan barang.
Penyelundupan  barang  yang  dilakukan melalui  jalur  laut  diminati  negara dikarenakan  kapasitas  muatan  barang yang  dimiliki  melebihi  kapasitas  muatan barang  yang  dikirim  melalui  jalur  darat atau  jalur  udara.  Barang-barang  yang diselundupkan tidak hanya berupa barang kebutuhan  sehari-hari  termasuk  juga sampah  yang  dihasilkan  dari  kegiatan sehari-hari seperti pakaian bekas.
Kerugian  negara akibat  dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai  triliunan  rupiah.  Tindakan penyeludupan  pakaian  bekas  bertujuan untuk  memperoleh  keuntungan  besar dengan  cara  melanggar  prosedur  ekspor-
law.binus.ac.id/2017/03/31/penguatan-peran-dan- fungsi-pelabuhan/,  dikunjungi  tanggal  10  Juli 2020, pukul 07.55 WIB
impor  yang  berlaku  apabila  dibiarkan begitu  saja  tanpa  ada  penyelesaian  dapat merugikan  keuangan  negara  karena  bea- bea  yang  masuk  akan  digunakan  sebagai dana  pembangunan  bangsa.  Pemerintah Indonesia  melarang  impor  pakaian  bekas sejak 18 Januari 1982, tetapi masih banyak oknum  yang  melakukan  penyelundupan pakaian bekas. Apabila importasi pakaian bekas  ini  dibiarkan  terus  berlangsung, maka  akan  berdampak  sangat  besar  bagi industri pakaian jadi nasional.
Pengaturan importasi pakaian bekas  diatur  oleh  pemerintah  dalam beberapa ketentuan peraturan perundang- undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2014  Tentang  Perdagangan  (selanjutnya disebut dengan UU No.7 tahun 2014) dan Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M- DAG/PER/10/2009  tentang  Ketentuan Umum  Di  Bidang  Impor  (selanjutnya disebut  dengan  Permendag  No.54/2009) dan  Peraturan  Menteri  Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M- DAG/PER/7/2015  Tahun  2015  tentang Larangan Impor
Pakaian Bekas (selanjutnya  disebut  dengan  Permendag 51/2015).  Importasi  sampah  pakaian bekas  diawasi  oleh  Direktorat  Jenderal Bea  Cukai  sebagai  pengawas  lalu  lintas
2 Hairun Edi Sidauruk, 2018,
P enanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas oleh Kantor Bea Cukai Tanjung
barang  keluar  masuk  daerah  pabean sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1995  Tentang Kepabeanan  (selanjutnya  disebut  dengan UU  No.  10  tahun  1995)  khususnya  lalu lintas  barang  masuk  keluar  melalui  jalur laut mengingat Negara Indonesia sebagai negara  kepulauan  dengan  letak  geografis strategis berbatasan dengan negara tetangga  dan  titik  simpul  perdagangan internasional agar penyelundupan sampah pakaian  bekas  dapat  dicegah  masuk  ke Indonesia.
Sejak  tahun  2018  hingga  tahun 2019, perkembangan penggagalan penyelundupan  sampah  pakaian  bekas tercatat  Bea  Cukai  telah  menggagalkan penyelundupan  pakaian  bekas  impor senilai  Rp  91  miliar.  Pada  tahun  2018, pihak  Bea  Cukai  telah  melakukan penindakan terhadap 349 kapal penyelundup  pakaian  bekas,  dan  hingga September 2019, telah ditindak 311 kapal dengan spesifikasi kapal jenis kapal kayu berukuran  100-200  GT  yang  membawa balpress. Satu kapal dapat terisi 1000 ball dan  isinya  berisi  1000  lembar  baju  atau celana. 2 Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini  adalah  Penegakan  hukum  atas
Balai, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Medan
penyelundupan pakaian bekas yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif.  Jenis  penulisan  yuridis normatif  mempunyai  maksud  dan  tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga kajian teoritis dari literatur yang ada kemudian dihubungkan  dengan  permasalahan  yang berkaitan  dengan  penanganan  tindakan penyelundupan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan  pendekatan  perundang- undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer  meliputi  Undang–Undang  Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1995  yang  telah  diubah  dengan Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2006,
Kepmen Perindag No
229/MPP/Kep/7/2007 Tentang Ketentuan Umum  di  Bidang  Impor  dan  ditambah dengan Peraturan Mentri Perdagangan RI No.  51/M-DAG/PER/7/2015  Tentang Larangan  Impor  Pakaian  Bekas.    Bahan hukum sekunder penelitian ini didapat dari literatur, majalah, maupun informasi baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini dan bahan
hukum  tersier  yang  didapat  dari  kamus, ensiklopedia serta doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini..

## PEMBAHASAN
Ketertiban  dan  kepastian  hukum dalam  masyarakat  dapat  ditingkatkan dengan penegakan hukum, dapat dilakukan  dengan  menertibkan  fungsi tugas  dan  wewenang  lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut  ruang  lingkup  masing-masing serta  dilakukan  dengan  kerjasama  yang baik  dan  mendukung  tujuan  yang  ingin dicapai. melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan  wewenang,  kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah diterapkan baik  kepada  masyarakat  umum  maupun kepada  penyelenggara  negara  termasuk aparat penegak hukum. Penegakan hukum dipengaruhi  oleh  keadaan  dan  interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat atau perbedaan  yang  tajam  antara  yang  kaya dan  yang  miskin,  suatu  masyarakat  yang berada kekuasaan otoriter, pada masyarakat  yang  terbuka  dan  egaliter sistem  penegakan  hukum  akan  berbeda. anggota  masyarakat  berpartisipasi  dan
berkehendak untuk mewujudkan Penegakan  hukum  yang  benar  dan  adil, jadi penegakan hukum bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum. 3
Lembaga  penegak  hukum  di negara  Indonesia  yang  bertugas  menjaga wilayah  laut  diantaranya  adalah  TNI-
Angkatan Laut; POLRI-Direktorat
Kepolisian Perairan;
Kementrian
Perhubungan-Dirjen  Hubla;  Kementrian Kelautan  dan  Perikanan-Dirjen  PSDKP; Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan  Ikan Secara Illegal  (selanjutnya  disebut  Satgas  115). Ketujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan  patroli  terkait  dengan keamanan  dilaut  secara  sektoral  sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bedasarkan peraturan perundang- undangan masing-masing. Sepanjang tahun  2013,  Direktorat  Jendral  Bea  dan Cukai    menyatakan  bahwa  telah  terjadi penangkapan penyelundup pakaian bekas impor sebanyak 95 kasus dan pada rentang Januari hingga bulan Mei 2014 mencapai 82  kasus  penangkapan. 4 Perdagangan pakaian  bekas  di  negara  pengimpor
3 Sanyoto, Penegakan  Hukum  Di  Indonesia, Fakultas  Hukum  Universitas  Jenderal  Sudirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol 8 No 3 September 2008.
4 finance.detik.com 2015, Lagi, Bea Cukai Tangkap Penyelundupan Pakaian Bekas, dilihat tanggal 10 Juli 2020, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-
pakaian  bekas  dilakukan  secara  tidak resmi dan ditambah dengan regulasi yang kacau.  Pakaian  bekas  yang  masuk  ke Indonesia  melanggar  prosedur  ekspor  – impor  barang  berlaku  sehingga  dapat mengganggu  karena  merusak  bea–bea masuk  yang  ditetapkan  negara  untuk pembangunan infrastruktur negara. 5
Pemerintah Indonesia sudah mengatur laju masuknya pakaian bekas melalui UU No.7 Tahun 2014. Dalam Undang – undang ini pada  pasal  47  ayat  1  disebutkan  bahwa setiap  importir  wajib  mengimpor  barang dalam  keadaan  yang  baru.  Namun  dalam keadaan  tertentu  Menteri  Perdagangan dapat  menetapkan  barang  yang  masuk dalam  keadaan  tidak  baru. 6 Undang  – undang ini memuat ketentuan perdagangan  seperti  perdagangan  dalam negeri  dan  luar  negeri,  perdagangan  di perbatasan,  perdagangan,  dan  kerja  sama perdagangan  internasional  sebagaimana tercantum dalam Undang–undang Nomor 7  Tahun  2014.    Undang  -  Undang  ini memuat  19  bab  dan  122  pasal  yang memuat fungsi kebijakan, pengaturan dan pengendalian  sektor  perdagangan,  dan diharapkan  mampu    memacu  kinerja
2806099/lagi-bea-cukai-tangkap-penyelundupan- pakaian-bekas
5 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015, Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas , Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementrian Perdagangan 6 Ibid.
sektor  perdagangan  Indonesia. 7 Laporan Publikasi Internal Kementrian Perdagangan    RI    ini  juga  menyoroti adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan  mengatur  jalannya  perdagangan antarpulau  di  Indonesia  dengan  maksud untuk  mengamankan  distribusi  barang yang    dibatasi  peredarannya,  mencegah masuknya  barang  -  barang  selundupan asal luar negeri  yang mengancam pangsa pasar  domestik,  dan  mencegah  adanya usaha  penyelundupan  barang  ke  luar negeri. Laporan Publikasi Internal
Kementerian Perdagangan  RI menyoroti adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dalam negeri dengan  mengatur  jalannya  perdagangan antar  pulau  di  Indonesia  dengan  tujuan untuk  mengamankan  distribusi  barang yang  dibatasi  peredarannya,  mencegah masuknya  barang  -  barang  selundupan asal luar negeri  yang mengancam pangsa pasar  domestik,  dan  mencegah  adanya usaha  penyelundupan  barang  ke  luar negeri. Pada akhirnya undang - undang ini menurut Kementerian Perdaganngan merupakan  salah  satu  usaha  pemerintah dalam  melindungi  sektor  perdagangan domestik  dari  dampak  yang  dihasilkan
7 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Indonesia Trade Insight , Publikasi Internal Kementerian Perdagangan. Edisi Perdana 2014
8 Arifa  Filza  Yaneski ,  Implementasi  Kebijakan Penanganan  Penyelundupan  Pakaian  Bekas  di
dari  integrasi  pasar  Indonesia  ke  pangsa pasar  regional  yaitu  adanya  Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pembentukan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 dasar bagi Kementrian Perdagangan Republik Indonesia  untuk  menyusun  peraturan menteri  keuangan  terkait  masuknya pakaian  bekas  ke  wilayah  Indonesia. Adapun  peraturan  yang  dibentuk  oleh Kementrian  tersebut  adalah  Peraturan Kementrian  Perdagangan  Nomor  51/M- DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. 8

## NO NEGARA PRESENTASE
1 USA 19,5% 2 UK 13,3% 3 Germany 11,5% 4 China 7,9%
Tabel  1  Negara  Eksportir  Pakaian  Bekas  ke Seluruh Dunia
Sumber  :  UN  Comtrade  Global  Share  of Second Hand Clothing Export, 2015
Pakaian bekas dapat mendatangkan  masalah  bagi  konsumen dimana  adanya  kemungkinan  bagi  para konsumen  untuk  tertular  penyakit  yang berasal  dari  bakteri  atau  parasit  yang terdapat  di  pakaian  tersebut  meskipun
Provinsi  Riau,  Indonesia, Departemen  Hubungan Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik  Universitas  Diponegoro,  Journal  of International Relations, Volume 4, Nomor 2, 2018, hal. 295-302
telah melalui proses pembersihan sebelumnya.  Dikutip  dari  harian  daring Healthcare beberapa penyakit  yang dapat ditularkan  dari  pakaian  bekas  adalah sifilis, gonorhoea, dan hepatitis. 9 Pakaian bekas  yang  masuk  ke  Indonesia  bukan hanya berupa baju atau celana, melainkan juga  pakaian  dalam,  kaos  dalam,  hingga kaos  kaki  yang  rentan  mengandung bakteri berbahaya yang bersifat menularkan  penyakit.  Salah  satu  kasus yang  terjadi  di  dunia  adalah  di  afrika  di mana  pada  saat  wabah  penyakit  Ebola menyerang  sebagian  wilayah  benua Afrika dan pakaian dalam menjadi barang yang  amat  rentan  untuk  dipakai  karena kemungkinan  penularan  melalui  cairan tubuh penderita Ebola sangat memungkinkan untuk terjadi. 10
Salah  satu  negara  yang  memiliki arti penting dalam permasalahan penyelundupan  pakaian  bekas  ini  adalah Malaysia. Dalam hal kepabeanan,
Indonesia  dan  Malaysia  telah  memiliki kerjasama  seperti  Patkor  Kastima  yang berkolaborasi  untuk  mengamankan  Selat Malaka.  Disamping  itu,  kedua  instansi kepabenan  tersebut  sering  melakukan
9 Repubika.co.id 2015, Larangan Pakaian Bekas Lindungi Konsumen, dilihat 10 Juli 2020, Pukul 19.00 WIB < https://www.republika.co.id/ >
10 Emefa, A. Florence dkk. 2015. The Impact of the Use of Second-Hand Clothing on the Garment and Textile Industries in Ghana:  A  Case  Study of the Ho  Municipality.Vol.5,  No.21.  Departement  of Fashion and Textiles Ho Polytechnic, Ghana.
silaturahmi  untuk  menjalin  kerjasama yang  lebih  erat  seperti  yang  dilakukan pada  28  Maret  2018  silam. 11 Namun dalam kerjasama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) tersebut sebenarnya  belum  ada  perjanjian  yang spesifik  antara  DJBC  dan  JKDM  dalam menangani  isu  penyelundupan  ballpress pakaian bekas. Meskipun demikian customs  Indonesia  dan  Malaysia  telah memiliki  payung  kerjasama  bersama dalam  ASEAN  Agreement  on  Customs yang disepakati pada tahun 1997. Adapun yang  di  atur  dalam  perjanjian  tersebut menyangkut  ketentuan-ketentuan  umum kepabenan  di  ASEAN,  tarif  prosedur, penyelesaian sengketa, dan ruang lingkup kerjasama. Dalam ruang lingkup kerjasama,  perjanjian  tersebut  mengatur soal  pelanggaran  kepabeanan  seperti perdagangan  narkotika,  zat  psikotropika dan penyelundupan. 12 Meskipun kerjasama  kepabeanan  Indonesia  dan Malaysia yang mengatur soal penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan  melalui  ASEAN  Agreement on  Customs  telah  dibuat,  realitas  di
11 Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai    2018, Penindakan Ballpress 2012-2017, < app.penindakan.net>.
12 Asean.org, ASEAN Agreement on Customs, 09 Oktober 2012 dilihat 10 Juli 2020, <Agreement on Customs http://asean.org/>.
lapangan  menunjukkan  bahwa  pakaian bekas masih banyak di Impor ke Indonesia melalui  penyelundupan  dari  Malaysia. Diperhitungkan sejak dibentuk nya peraturan  larangan  impor  tersebut,  angka penyelundupan  pakaian  bekas  semakin tinggi. Pada tahun 2015 jumlah bale yang diselundupkan  sebanyak  12,569  bale, pada  tahun  2016  meningkat  sebanyakk 14,776  bale  dan  pada  tahun  2017 meningkat drastis sebanyak 20,468 bale. 13 kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam  hal  pakaian  bekas  tidak  mencapai keuntungan bersama. Dalam teori kerjasama Internasional disebutkan bahwa timbal balik dari sebuah kerjasama adalah keuntungan bersama atau absolute gain. 14
Untuk  kemungkinan  bekerjasama  atas dasar  subjek  penyelundupan  ballpress pakaian  bekas  belum  ditemukan  adanya absolute  gain  yang  membawa  kedua negara untuk membicarakan penyelundupan  ballpress  pakaian  bekas secara serius. Masalahnya, komoditi yang menguntungkan  bagi  Malaysia  tidak dilarang  peredarannya  dan  untuk  yang tidak  menguntungkan  akan  dilarang.  Di Indonesia, jelas melalui Peraturan Menteri
Perdagangan
Nomor
51/M-
13 Ria  Ariesti  Br  Sitepu, Kerjasama  Customs Indonesia-Malaysia dalam Menanggulangi Penyelundupan  Pakaian  Bekas  ke  Indonesia, Departemen  Hubungan  Internasional  Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Diponegoro,  Journal  of  International  Relations, Volume 4, Nomor 3, 2018, hal. 412-419
DAG/PER/2015 Pakaian bekas di larang . Namun  hal  tersebut  bertolak  belakang dengan Malaysia. Di Malaysia, Perusahaan-perusahan  pengepul  pakaian bekas  menjalankan  bisnisnya  dengan bebas.  Biasanya  mereka  mengemas pakaian  dengan  jumlah  banyak  dan  di press dengan mesin selanjutnya memasarkan  pakaian  bekas.  416  Karena peminat  pakaian  bekas  di  Malaysia rendah, sehingga target pasar perusahaanperusahaan  tersebut  adalah luar  negeri.  Ada  2  cara  yang  ditemukan oleh penulis dalam memasarkan ballpress. Pertama, langsung bertemu atau berkomunikasi  dengan  pihak  pembeli. Kedua,  dengan  menggunakan  perantara ketiga seperti melalui situs belanja online seperti  situs  www.Alibaba.com.  Untuk jumlah  yang  dijual  mulai  dari  per kilogram  hingga  per  ton.  Untuk  harga berada  pada  kisaran  US  $1  per  kilogram atau setara dengan Rp. 14.200 hingga US $2  atau  setara  dengan  Rp.  28.400. Kegiatan  mengekspor  ballpress  ternyata tidak  hanya  menguntungkan  pebisnis namun  juga  Negara.  Menurut  Yonas Aditya,  dari  bisnis  tersebut  diasumsikan berhasil mengurangi angka pengangguran
14 Keohane, R & Martin, L 1995, The Premise of Institusionalist  Theory”,    International  Security, Journal of International Security, vol.20, no.1.p.39 51.
Malaysia  dan  ekspor  pakaian  bekas menambah  pendapatan  negara  dari  bea masuk. Dalam posisi ini, tidak ada posisi yang merugikan bagi Malaysia.
Sebenarnya pihak DJBC melalui subdirektorat Intelejen beberapa kali telah membawa soal pelarangan pakaian bekas impor  ini  kedalam  forum  komunikasi bersama  JKDM.  Namun  agenda  yang dibahas bukan untuk meminta pemerintah Malaysia  melarang  perdagangan  atau ekspor  ballpress  pakaian  bekas  karena tentunya kedua negara harus menghormati kedaulatan masing-masing. Namun Komunikasi  tersebut  untuk  mencapai kesepakatan  pertukaran  informasi  yang lebih formal “satu jaringan”. Hingga saat ini,  kesepakatan  tersebut  belum  tercapai dimungkinkan  karena  Malaysia  merasa tidak  ada  keuntungan  bagi  mereka.  Dari penjelasan  tersebut,  dapat  dipahami bahwa sulit untuk memaksimalkan kerjasama  dalam  hal  penyelundupan ballpress  pakaian  bekas  jika  satu  negara merasa  di  rugikan  dan  yang  lain  di untungkan.  Selama  Malaysia  masih memberikan  ijin  ballpress  pakaian  bekas keluar dari daerah pabeannya, penyelundupan  ke  Indonesia  akan  sulit dicegah secara maksimal.
meskipun  tidak  ada  kerjasama khusus  soal  penyelundupan  pakaian bekas,  bukan  berarti  kerjasama  pabean
Indonesia dan Malaysia sama sekali tidak berarti. 3 hal diatas memang mengingatkan bahwa sulit untuk melakukan  kerjasama  karena  setiap negara  memiliki  kepentingan  masing- masing  dan  kedua  negara  harus  saling menghormati.  Namun  bentuk  kerjasama tidak harus semua bersifat tertulis seperti Memorandum  of  Understanding  (MoU). Indonesia  dan  Malaysia  berada  dalam sebuah  payung  kerjasama  yaitu  ASEAN Cooperation  on  Customs  yang  menjadi landasan  komunikasi  bersama.  Pasal  7 ayat  (2)  dalam  perjanjian  tersebut menekankan  untuk  bertukar  informasi penting  tentang  pencegahan  terhadap penyelundupan  dan  penipuan  bea  cukai lainnya. Oleh karena itu, salah satu timbal balik hubungan kepabeanan Indonesia dan Malaysia  yang  sudah  berjalan  selama  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  sharing informasi  yang  berkelanjutan  sepanjang tahun  seperti  pertukaran  data  ekspor- impor secara informal.
Penyelundupan  pakaian  bekas merupakan  tindakan  yang  melanggar ketentuan  hukum  pidana,  sesuai  dengan undang-undang  No  10  tahun  2005  yang diubah  menjadi  Undang-undang  No  17 tahun  2006  tentang  kepabeanan  dan
Kepmen
Perindak No 229/MPP/Kep/7/2007  Tentang  ketentuan umum  di  bidang  impor  dan  di  tambah
dengan Peraturan Mentri Perdagangan RI No.  51/M-DAG/PER/7/2015  Tentang Larangan  impor  Pakaian  Bekas.  Tindak pidana  penyelundupan  pakaian  bekas merupakan  tindak  pidana  trans  nasional dan saat ini tindak pidana Penyelundupan pakain  bekas  masih  sering  terjadi  di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara  tetangga.  hal  ini  di  tandai  dengan banyaknya  penjualan  pakaian  bekas  dan penangkapan  yang  di  lakukan  oleh Petugas  Bea  &  Cukai.  Saat  ini  proses penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas di wilayah pengawasan  kantor  Bea  &  Cukai  masih terlihat  belum  maksimal,  hal  ini  tandai dengan  banyaknya  penjualan  pakaian bekas yang tersebar di wilayah pengawasan  kantor  Bea  &  Cukai  baik yang berbentuk Ball Pres maupun Pecahan dan  atau  eceran  dan  kebutuhan  pakaian bekas  selalu  tersedia  dalam  bentuk  Ball Pres maupun pecahan/eceran. Patroli laut yang  dilaksanakan  secara  rutin  dengan skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi  dan  patroli  perbantuan diharapkan  dapat  meminimalisir  tingkat penyelundupan.  Memberikan  sanksi  atas pelanggaran yang diatur mungkin merupakan    Penegakan  hukum  paling efektif. Terdapat beberapa peraturan serta pasal  yang  mengatur  tentang  sanksi
15 Hairun Edi Sidauruk, Op.Cit.
terhadap pelanggaran tersebut. Ada sanksi pidana dan ada juga sanksi administrasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006  tentang  pidana  kepabeanan  lebih tepatnya terletak pada Bab XIV pada pasal 102 sampai dengan pasal 111 telah diatur tentang jenis sanksi yang dapat diberlakukan  untuk  pelaku.  Jenis  sanksi yang diatur terdiri dari sanksi pidana dan sanksi  administratif.  Sedangkan  dalam sanksi pidana cukai diatur dalam Undang- undang  Nomor  11  Tahun  1995  tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 39 Tahun 2007 dalam Bab XII  pasal  50  sampai  dengan  pasal  62. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut secara tersurat tidak diatur secara spesifik  tentang  sanksi  pidananya. 15
Berbeda  dengan  sanksi  pidana,  sanksi administrasi  lebih  kompleks.  Sanksi administrasi  juga  terbagi  ke  dalam  dua jenis  yaitu  sanksi  administrasi  berupa denda  dan  sanksi  administrasi  berupa selain  denda.  Sanksi  administrasi  selain denda  ini  dapat  berwujud  pemblokiran, pembekuan,  pencabutan  ijin  atau  sanksi lain  serupa  itu.  Sanksi  administrasi  itu sendiri, baik berupa denda maupun selain denda,  masih  terbagi  menjadi  sanksi
administrasi di bidang pabean dan sanksi administrasi di bidang cukai. 16

## KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  pelarangan pakaian  bekas  merupakan  upaya  proteksi pemerintah  Indonesia  dalam  rangka melindungi  produk  dalam  negeri  dari masuknya  barang  dari  luar  negeri  dan perlindungan terhadap pemasukan negara yang  berasal  dari  kegiatan  impor.  Selain itu kepentingan berupa kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan pelarangan pakaian bekas tersebut. Untuk meminimalisir  penyelundupan  pakaian bekas  dilaksanakan  kegiatan  patroli  laut secara  rutin  baik  dengan  skema  patroli mandiri,  patroli  terkoordinasi  dan  patroli perbantuan  antar  penegak  hukum  di  laut. Untuk  mencapai  ketertiban  dan  keadilan dalam  penegakan  hukum  telah  ada perubahan  dan  perbaikan  dari  sistem peradilan itu sendiri, serta upaya meningkatkan  sumber  daya  manasia  dan pemberdayaan  lembaga  peradilan  dan lembaga  penegak  hokum  lainnya  serta adanya partisipasi masyarakat

## DAFTAR BACAAN
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 Tentang  Perdagangan,  Lembaran
Negara Nomor    Tahun 2014 Nomor  45,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 5512
16 Ibid.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995 yang  telah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  2006, Lembaran  Negara  Tahun  2006 Nomor 93 Kepmen Perindag No 229/MPP/Kep/7/2007 Tentang ketentuan umum di bidang impor
Peraturan  Mentri  Perdagangan  RI  No.
51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang
Larangan impor Pakaian Bekas
Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia. Indonesia Trade Insight , Publikasi Internal
Kementerian  Perdagangan.  Edisi Perdana 2014
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,  2015, Laporan  Analisis Impor Pakaian Bekas , Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementrian Perdagangan Sanyoto,  2008, Penegakan  Hukum  Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol 8 No 3 September. Arifa  Filza  Yaneski,  2018 ,  Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan  Pakaian  Bekas  di Provinsi Riau, Indonesia, Departemen Hubungan Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro, Journal of International  Relations,  Volume  4, Nomor 2, hal. 295-302 Ria  Ariesti  Br  Sitepu,  2018, Kerjasama
Customs Indonesia-Malaysia dalam
Menanggulangi
Penyelundupan
Pakaian Bekas ke Indonesia, Departemen Hubungan
Internasional  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Journal of
International  Relations,  Volume  4, Nomor 3, hal. 412-419
Keohane,  R  &  Martin,  L  1995,  The Premise of Institusionalist Theory”, International  Security,  Journal  of International
Security,
vol.20, no.1.p.39  51.
Emefa, A. Florence dkk. 2015. The Impact of the Use of Second-Hand Clothing on  the  Garment  and  Textile Industries  in  Ghana:  A  Case  Study of  the  Ho  Municipality.Vol.5, No.21. Departement of Fashion and Textiles Ho Polytechnic, Ghana.
Hairun Edi Sidauruk, 2018, P enanggulangan  Tindak  Pidana PenyelundupanPakaian  Bekas  oleh
Kantor  Bea  CukaiTanjung  Balai,
Tesis,  Program  Pascasarjana  Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Utara, Medan. Asean.org, ASEAN Agreement on Customs,  09  Oktober  2012  dilihat
10  Juli  2020,  <Agreement  on Customs http://asean.org/>.
Repubika.co.id  2015, Larangan  Pakaian Bekas  Lindungi  Konsumen, dilihat 10  Juli  2020,  Pukul  19.00  WIB <https://www.republika.co.id/>
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  2018, Penindakan Ballpress 2012-2017, < app.penindakan.net>.
Nirmala, Penguatan  Peran  dan  Fungsi Pelabuhan ,  dalam  https://business- law.binus.ac.id/2017/03/31/penguat an-peran-dan-fungsi-pelabuhan/, dikunjungi  tanggal  10  Juli  2020, pukul 07.55 WIB
finance.detik.com  2015, Lagi,  Bea  Cukai Tangkap  Penyelundupan  Pakaian Bekas, dilihat tanggal 10 Juli 2020, https://finance.detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-2806099/lagi- bea-cukai-tangkap-penyelundupan- pakaian-bekas