## Pengaruh Hukum terhadap Lima Kekuatan Persaingan Terkait dengan Perumusan Strategi Bersaing Menurut Michael E. Porter
The Influence of the Law on The Five Competition Force Related to the Formulation of a Competitive Strategy According to Michael E. Porter
Nugraha Pranadita٭
Program Doktor Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 40154 e-mail: nugrahapranadita@upi.edu
Ratih Hurriyati
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 40154 e-mail: ratihhurriyati@upi.edu Puspo Dewi Dirgantari
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 40154 e-mail: puspodewi@upi.edu

## ABSTRACT
There  are  five  competitive  forces  that  influence  the  Industry.  Industry  competition  affects  business performance, so companies must adapt to changing environments to maintain a competitive position. One of the ways to win the competition is to use a strategy. Strategy allows organizations to gain a competitive advantage from three different  foundations  namely:  cost  leadership,  differentiation  and  focus.  Strategic  planning  can  help  to  develop  an early warning system to avoid threats or develop strategies that can turn threats into profits for the company. Thus the  strategy  can  maximize  competitive  advantage  on  the  one  hand,  and  can  minimize  the  limitations  of  competing. The question is; How do laws and regulations affect Porter's five competitive forces and the three generic strategies? This  research  is  a  qualitative  analytical  descriptive  study  using  secondary  data,  and  the  unit  of  analysis  is  the prevailing  laws  and  regulations  in  Indonesia.  The  results  of  this  study;  consistently  statutory  regulations  (laws) influence the five competitive forces and three generic strategies put forward by Porter.
Keywords : Law, competition, strategy, industry.

## ABSTRAK
Terdapat lima kekuatan persaingan yang  mempengaruhi Industri. Persaingan industri mempengaruhi kinerja bisnis, sehingga perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk mempertahankan posisi bersaing. Untuk  memenangkan  persaingan  salah  satunya  adalah  dengan  menggunakan  strategi.  Strategi  memungkinkan organisasi  untuk  memperoleh  keunggulan  kompetitif  dari  tiga  landasan  yang  berbeda  yaitu:  kepemimpinan  biaya diferensiasi  dan  fokus.  Perencanaan  strategi  dapat  membantu  untuk  pengembangan  sistem  peringatan  dini  untuk menghindari  ancaman  atau  mengembangkan  strategi  yang  dapat  mengubah  ancaman  menjadi  keuntungan  bagi perusahaan  tersebut.  Dengan  demikian  strategi  dapat  memaksimalkan  keunggulan  kompetitif  disatu  sisi,  dan  dapat meminimalkan  keterbatasan  bersaing.  Pertanyaannya;  bagaimanakah  pengaruh  peraturan  perundang-undangan terhadap lima kekuatan persaingan dan tiga strategi generik yang dikemukakan oleh Porter? Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif  analitis  bersifat  kualitatif  menggunakan  data  sekunder,  dan  unit  analisisnya  adalah  peraturan perundang-undangan yang belaku di Indonesia. Hasil penelitian ini; secara konsisten peraturan perundang-undangan (hukum) mempengaruhi lima kekuatan persaingan dan tiga strategi generik yang dikemukakan oleh Porter.
Kata kunci : Hukum, persaingan, strategi, industri.
* Corresponding author
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66

## PENDAHULUAN
Untuk menemukan peluang di industri, perusahaan harus menggunakan strategi bersaing yang efektif (Rahma & Pradhanawati, 2020). Salah satu strategi bersaing yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk bersaing di industri secara efektif adalah dengan menggunakan Porter’s Five  Forces  Model (Meftahudin,  Putranto  &  Wijayanti,  2018)  Porter  berpendapat  bahwa  inti dari  perumusan  strategi  bersaing  perusahaan  adalah  kemampuan  untuk  menghubungkan perusahaan  dengan  lingkungan  dimana  perusahaan  tersebut  berada  (Porter,  2007).  Terkait dengan masalah “lingkungan” dimana perusahaan berada, Porter berpendapat bahwa; meskipun lingkungan  yang  relevan  tempat  dimana  perusahaan  berada  sangat  luas,  tetapi  “lingkungan” dimana perusahaan tersebut berada hanya meliputi lingkungan sosial dan lingkungan emonomi saja,  dimana  kekuatan-kekuatan  sosial  dan  ekonomi  berada.  Dengan  kata  lain  Porter mengecualikan  realitas-realitas  lainnya  yang  menjadi  bagian  dari  lingkungan  dimana perusahaan tersebut berada. Realitas linkungan lainnya dimana perusahaan berada diantaranya; politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Realitas-realitas tersebut pada kenyataannya mempunyai kekuatan  yang  nyata  sehingga  mampu  mempengaruhi  eksistensi  perusahaan.  Terdapat kesenjangan yang signifikan pada model lima kekuatan persaingan Porter, sehingga tidak sesuai apabila model tersebut  digunakan untuk sektor ekonomi yang  bersifat rumit, terdapat  interaksi pasar  yang  kompleks,  dan  terkait  dengan  kebijakan  pembuat  peraturan  pemerintah  (Wibawa, Rahmawati & Rainaldo, 2018).
Porter  secara  lebih  khusus  berpendapat  bahwa  aspek  kunci  yang  menjadi  bagian  dari lingkungan  perusahaan  adalah  industri  (atau  industri-industri)  dimana  perusahaan  tersebut mejadi bagiannya, dan menjadi bagian dari persaingan perusahaan-perusahaan di dalam industri yang dimaksud (Porter, 2007). Secara teoritis; industri dapat dipahami dalam arti sempit dan arti luas.  Dalam  arti  sempit  industri  adalah  kumpulan  perusahaan  yang  memproduksi  barang  dan atau  jasa  sejenis.  Sementara  itu  dalam  arti  luas  industri  adalah  himpunan  perusahaan  yang memproduksi  barang  dan  atau  jasa  yang  bersifat  substitusi,  dan  memiliki  permintaan  silang yang  tinggi  (Sitorus,  1997).  Porter  (2007)  mendefinisikan  industri  sebagai;  “kelompok perusahaan  yang  menghasilkan  produk  yang  dapat  saling  menggantikan”.  Sebagai  contoh; perusahaan-perusahaan  yang  memproduksi  sepatu  dapat  disebut  sebagai  bagian  dari  industri sepati.  Sedangkan  perusahaan-perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  bioskop,  kafe,  arena permainan  dapat  disebut  sebagai  bagian  dari  industri  hiburan.  Tetapi  dalam  kenyataannya  di Indonesia menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang  Perindustrian,  industri  didefinisikan  sebagai;  “seluruh  bentuk  kegiatan  ekonomi  yang mengolah  bahan  baku  dan/atau  memanfaatkan  sumber  daya  industri  sehingga  menghasilkan barang yang mempunya nilai tambah atau mamfaat yang lebih tinggi, termasuk jasa industri”. Berdasarkan  uraian  terkait  definisi  industri  tersebut,  maka  dapat  diketahui  definisi  industri menurut  peraturan  perundang-undangan  lebih  luas  dari  definisi  industri  dalam  arti  yang  luas sekalipun menurut teori (menurut para ahli).
Porter  (2007)  selanjutnya  berpendapat  bahwa;  “struktur  industri  mempunyai  pengaruh kuat  dalam  menentukan  aturan  main  persaingan  selain  juga  strategi-strategi  yang  secara potensial  tersedia  bagi  perusahaan”.  Sementara  itu  Kotler  dan  Keller  berpendapat  bahwa persaingan  meliputi  semua  penawaran  yang  ada  di  pasar  dan  produk  substitusi  dari  pesaing, baik  yang  bersifat  nyata  maupun  yang  masih  bersifat  potensial,  yang  mungkin  akan dipertimbangkan  oleh  konsumen  (Eljisa,  2017).  Masalahnya;  siapa  yang  menyusun  atau menentukan  struktur  industri  tersebur?  Apakah  perusahaan-perusahaan  yang  menjadi  bagian dari  industri?  Atau  pihak  lainnya  yang  justru  berada  diluar  industri?  Dapat  dipastikan  bahwa perusahaan berperan menentukan struktur industri. Tetapi dalam aspek-aspek tertentu, peraturan perundang-undangan juga mempunyai peranan dalam menentukan struktur industri yang ada di Indonesia. Sebagai contoh; di Indonesia dikenal adanya industri hijau dan industri strategis yang yang strukturnya berbeda dari industri lainnya.
Struktur  industri  hijau  dan  industri  strategis  ditentukan  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  perumusan  kedua  jenis  industri  yang  dimaksud.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
Menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang  Perindustrian;  “Industri  hijau  adalah  industri  yang  dalam  proses  produksinya mengutamakan  upaya  efisiensi  dan  efektivitas  penggunaan  sumber  daya  secara  berkelanjutan sehingga  mampu  menyelaraskan  pembangunan  industri  dengan  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup  serta  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat”.  Adapun  industri  strategis  menurut ketentuan  Pasal  1  angka  (4)  undang-undang  perindustrian  adalah;  “industri  yang  penting  bagi negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak,  meningkatkan  atau  menghasilkan  nilai tambah  sumber  daya  alam  strategis,  atau  mempunyai  kaitan  dengan  kepentingan  pertahanan serta  keamanan  negara  dalam  rangka  pemenuhan  tugas  negara”.  Dalam  hal  ini  sebuah perusahaan  akan  mampu  untuk  mempertahankan  eksistensinya  bukan  karena  yang  perusahaan tersebut  paling  kuat,  melainkan  perusahaan  yang  mampu  beradaptasi  dengan  perubahan lingkungan dimana perusahaan tersebut berada (Rondonuwu, 2003).
Berdasarkan  uraian  pada  paragraf  diatas  dapat  dipahami  bahwa  peraturan  perundang- undangan  berperan  dalam  merumuskan  struktur  industri  yang  ada  di  Indonesia.  Peraturan perundang-undangan  bahkan  berperan  dalam  membagi  struktur  industri  tersebut  menjadi  sub struktur industri, dan sub sub struktur industri. Salah satu sub struktur industri strategis adalah industri pertahanan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan; “industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  sebagian  atau  seluruhnya  menghasilkan  alat  peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan  dan  keamanan  yang  berlokasi  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa bukan hanya struktur industri yang diatur oleh  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  tentang  bagaimana  sebuah  perusahaan  akan  masuk dan menjadi bagian dari suatu industri tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan itu sendiri, tetapi juga ditentukan oleh “keputusan pemerintah”.
Porter  juga  mengakui  adanya  kekuatan-kekuatan  lain  yang  ada  di  luar  industri  yang cukup signifikan (salah satunya adalah kekuatan hukum), tetapi oleh Porter diposisikan sebagai kekuatan  yang  bersifat  relatif  karena  mempengaruhi  semua  perusahaan  yang  menjadi  bagian dari  suatu  industri  (Porter,  2007).  Faktor  pembedanya  adalah  kemampuan  perusahaan  yang berbeda-beda  untuk  mengatasi  atau  menanggulangi  kekuatan-kekuatan  tersebut.  Hal  tersebut tidak  sepenuhnya  benar.  Sebagai  contoh;  menurut  peraturan  tata  ruang  yang  berlaku,  di  suatu area  tidak  diperkenankan  dibangun  gudang  karena  merupakan  area  perkantoran.  Tetapi  pada kenyataannya  di  area  tersebut  ada  gudang  yang  pembangunannya  dilakukan  sebelum  adanya peraturan  tata  ruang  yang  dimaksud.  Dengan  demikian  gudang  yang  telah  ada  terlebih  dahulu menjadi  bernilai  tinggi  karena  tidak  mempunyai  pesaing  di  area  tersebut.  Berdasarkan  contoh tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kekuatan  di  luar  industri  dapat  mempengaruhi  kemampuan bersaing perusahaan dalam industri.
Banyak  hal  yang  dapat  mempengaruhi  persaingan  perusahaan  dalam  industri.  Dengan demikian  persaingan  di  dalam  industri  mempengaruhi  kinerja  bisnis  perusahaan,  yang  pada akhirnya  memaksa  perusahaan  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan  lingkungan  agar  dapat mempertahankan  posisi  bersaingnya  (Yasa  &  Putu,  2017).  Untuk  memenangkan  persaingan salah  satunya  adalah  dengan  menggunakan  strategi.  Dengan  menggunakan  strategi  generik Porter  memungkinkan  perusahaan  memperoleh  keunggulan  kompetitif  dengan  menggunakan tiga  landasan  yang  berbeda  yaitu;  (1)  kepemimpinan  biaya  ( cost  leadership ),  (2)  diferensiasi ( differentation ), dan (3) fokus ( focus ) (Nofrizal, 2017). Menurut Jauch dan Glueck, perencanaan strategi  dapat  membantu  “untuk  pengembangan  sistem  peringatan  dini  untuk  menghindari ancaman  atau  mengembangkan  strategi  yang  dapat  mengubah  ancaman  menjadi  keuntungan bagi  perusahaan  tersebut”  (Foris  &  Mustamu,  2015).  Dengan  demikian  strategi  dapat memaksimalkan  keunggulan  kompetitif  disatu  sisi,  dan  dapat  meminimalkan  keterbatasan bersaing (Bashori, 2017). Jadi dapat dikatakan bahwa strategi merupakan tujuan jangka panjang sebuah  perusahaan,  serta  mengoptimalkan  alokasi  sumber  daya  yang  penting  untuk  mencapai tujuan  yang  sudah  ditetapkan  (Yulita,  Nugroho  &  Astuti,  2018).  Shrader,  Taylor  dan  Dalton
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
menyebutkan  bahwa  perencanaan  strategi  (stratejik)  merupakan  “perencanaan  jangka  panjang yang tertulis dimana didalamnya terdiri dari kesepakatan misi dan tujuan perusahaan” (Julita & Sari,  2015).  Hal  senada  disampaikan  oleh  David  yang  pada  pokoknya  mengatakan  bahwa strategi  merupakan  sarana  atau  alat  untuk  mencapai  tujuan  jangka  panjang  yang  sudah ditetapkan  (Wiagustini,  2020).  Adapun  menurut  John  A.  Parnell;  kinerja  bisnis  perusahaan dapat dicapai tidak hanya dengan strategi generik atau strategi tunggal saja, tetapi dapat dicapai juga  melalui  strategi  kombinasi  (Palondongan,  Mangunwihardjo  &  Mahfudz,  2017).  Strategi menentukan  berhasil  atau  tidaknya  suatu  perusahaan,  personil  yang  bertanggungjawab  terkait hal  tersebut  merupakan  pejabat  strategis  dengan  berbagai  titel  jabatan  yang  mungkin  berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya (P. Surjani, 2002-2003).
Keunggulan  strategi  bersaing  sebuah  perusahaan  merupakan  penentu  kinerja  pemasaran dalam  menghadapi  persaingan  (Amalia,  2015).  Dalam  hal  ini  strategi  bersaing  perusahaan bertujuan  membangun  posisi  yang  mengguntungkan  bagi  perusahaan  agar  dapat  bertahan  di dalam  persaingan  industri  (Nofrizal,  2015).  Porter  berpendapat  bahwa  persaingan  bukanlah suatu  peristiwa  kebetulan  belaka,  tetapi  lebih  bersumber  kepada  struktur  ekonomi  diluar perilaku  pesaing-pesaing  yang  ada  (Porter,  2007).  Berdasarkan  pemikiran  tersebut  Porter merumuskan lima kekuatan persaingan yang  menentukan potensi laba akhir perusahaan dalam industri. Yang dimaksud dengan laba disini adalah laba atas modal yang ditanamkan ( return on invested  capital ).  Kelima  kekuatan  persaingan  yang  dimaksud  oleh  Porter  tesebut  adalah sebagaimana gambar dibawah ini.
Gambar 1. Lima Kekuatan Persaingan Porter (Porter, 2007)
Porter  tidak  memasukan  kekuatan  hukum  sebagai  salah  satu  kekuatan  persangan  (lihat gambar  1),  meskipun  Porter  sendiri  mengakui  bahwa  kekuatan  hukum  cukup  signifikan mempengaruhi  Industri.  Porter  berpendapat  bahwa  pengaruh  hukum  bersifat  relatif  kerena mempengaruhi  semua  perusahaan  yang  menjadi  bagian  dari  Industri.  Terkait  dengan  industri pertahanan  di  Indonesia,  pendapat  Porter  terbukti  tidak  tepat.  Badan  usaha  milik  swasta  tidak bisa  menjadi  bagian  dari  industri  alat  pertahanan  utama  meskipun  mempunyai  kemampuan untuk itu, karena Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri  Pertahanan  menentukan  bahwa  hanya  badan  usaha  milik  negara  yang  ditetapkan  oleh pemerintah saja yang dapat menjadi bagian dari industri alat pertahanan utama di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa kekuatan hukum adalah bagian dari kekuatan persaingan di dalam industri  karena  kekuatan  hukum  tidak  berpengaruh  secara  sama  kepada  tiap-tiap  perusahaan yang ada di dalam industri.
Untuk mengatasi ke-lima kekuatan persaingan, yaitu; (1) para pesaing dalam industri, (2) pendatang baru potensial, (3) pembeli, (4) produk pengganti, dan (5) pemasok, maka kemudian Porter merumuskan tiga strategi generik untuk memenangkan persaingan dalam industri, yaitu; (1)  keunggulan  biaya  menyeluruh  /  biaya  murah,  (2)  diferensiasi,  dan  (3)  fokus.  Pada  bagian
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
sebelumnya  diatas  sudah  diuraikan  bahwa  dalam  menyusun  pendapatnya  (pemikirannya) tersebut,  Porter  telah  mengenyampingkan  “kekuatan  hukum”  yang  pada  kenyataannya mempunyai kemampuan mengintervensi persaingan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah; bagaimanakah pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap  lima  kekuatan  persaingan  dan  tiga  strategi  generik  yang  dikemukakan  oleh  Porter? Penelitian  ini  menjadi  penting  dilakukan  karena  dengan  menggunakan  mesin  pencari google dapat  diketahui  bahwa  belum  ada  penelitian  sebelumnya  yang  mempunyai  tema  yang  sama (penelusuran melalui google ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis  yaitu  mendeskripsikan  atau menggambarkan  data  penelitian  untuk  kemudian  dilakukan  analisis  terhadap  data  yang dimaksud.  Data  penelitian  bersifat  kualitatif,  merupakan  kata-kata  tidak  menggunakan  angka- angka.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder,  yaitu  data  yang  sudah  ada  untuk  suatu kepentingan tertentu lainnya. Data sekunder pada umumnya terdapat di perpustakaan sehingga penelitian  ini  dapat juga  disebut sebagai  penelitian  kepustakaan.  Unit analisis  yang  digunakan adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  belaku  di  Indonesia,  yaitu  peraturan  perundang- undangan yang secara langsung mempengaruhi lima kekuatan persaingan menurut Porter.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut  ini  adalah  uraian  tentang  lima  kekuatan  persaingan  menurut  Porter.  Ancaman pendatang baru pada dasarnya dipengaruhi oleh (Porter, 2007); (1) adanya rintangan masuk ke dalam  industri,  dan  (2)  perlawanan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  lama  yang  sudah  ada  di dalam  industri.  Apabila  rintangan  masuk  dan  perlawanan  pemain  lama  tersebut  kuat,  maka ancaman pendatang baru menjadi rendah. Menurut Porter (Porter, 2007), rintangan  masuk ada enam sumber utama, yaitu:
1. Skala ekonomi
Yang  dimaksud  dengan  skala  ekonomi  disini  adalah  biaya  satuan  ( unit  costs )  suatu produk.  Untuk  menghitung  biaya  satuan  suatu  produk,  perusahaan  harus  memperhitungkan berbagai hal, salah satunya terkait dengan biaya pajak. Salah satu komponen biaya pajak adalah pajak  penghasilan.  Pada  pokoknya  pajak  penghasilan  perusahaan  di  Indonesia  ditentukan  oleh omzet  perusahaan  tersebut.  Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan,  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2018  Tentang Pajak  Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, terdapat dua kategori omzet perusahaan, yaitu;
a. Omzet sampai dengan 4.8 milyar rupiah, pajak penghasilan 0,5%.
b. Omzet diatas 4,8 milyar rupiah, pajak penghasilan sesuai dengan tarif.
Dengan  adanya  ketentuan  pajak  penghasilan  untuk  badan  usaha  yang  ditentukan  oleh besarnya omzet perusahaan, maka beban pajak penghasilan perusahaan yang beromzet dibawah 4,8  milyar  rupiah  akan  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  beban  pajak  penghasilan  perusahaan yang  omzetnya  diatas  4,8  milyar  rupiah.  Untuk  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  jasa atau  distribusi  (bukan  manufaktor),  besarnya  pajak  penghasilan  badan  tersebut  secara  nyata mempengaruhi  harga  per  satu  unit  barang/jasanya.  Sebagai  contoh;  Harga  jual  sebuah  papan gypsum (misal) ketebalan 12 mm adalah sama, baik yang dijual oleh perusahaan yang beromzet dibawah 4,8 milyar rupiah maupun yang dijual oleh perusahaan yang beromzet diatas 4,8 milyar rupiah. Meskipun demikian pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh kedua perusahaan tersebut berbeda,  sehingga  unit  costs  barang  dari  kedua  perusahaan  tersebut  berbeda.  Unit  costs  yang lebih  tinggi  secara  langsung  mengurangi  laba  perusahaan.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat dipastikan  bahwa  hukum  (undang-undang  perpajakan)  mempengaruhi  skala  ekonomi  suatu produk.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66

## 2. Diferensiasi produk
Identifikasi  produk  terkait  dengan  identitas  merek  dan  kesetiaan  pelanggan  teradap produk  yang  dimaksud  (Porter,  2007)  yang  menjadi  sebab  pelanggan  tidak  bersedia  pindah menggunakan  produk  yang  sama  dari  perusahaan  lainnya,  atau  menyebabkan  pelanggan  baru memutuskan menggunakan produk tersebut karena merupakan produk yang sudah “terpercaya”. Hal  tersebut  secara  langsung  akan  mempertahankan  tingkat  produksi,  bahkan  meningkatkan produksi  produk  yang  dimaksud.  Sebagai  sebuah  perusahaan  yang  mengharapkan  keuntungan dari  usahanya,  hal  tersebut  tentunya  menguntungkan.  Tetapi  disisi  lain  peningkatan  produksi secara terus-menerus yang menyebabkan peningkatan market share dapat dilihat sebagai sebuah “ancaman”  jangka  panjang  bagi  perusahaan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  adanya  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Menurut  Pasal  25  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  posisi  dominan adalah;
a. “satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.
Sedangkan menurut ketentuan 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; “Pelaku usaha  dilarang  menggunakan  posisi  dominan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung untuk:
a. menetapkan  syarat-syarat  perdagangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  dan  atau menghalangi  konsumen  memperoleh  barang  dan  atau  jasa  yang  bersaing,  baik  dari  segi harga maupun kualitas; atau
b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
c. menghambat  pelaku  usaha  lain  yang  berpotensi  menjadi  pesaing  untuk  memasuki  pasar bersangkutan”.
Suatu  hal  yang  wajar  dari sudut  pandang  kepentingan  ekonomi  bahwa  perusahaan  yang sudah  ada  di  dalam  industri  (perusahaan  lama)  akan  melakukan  “pencegahan”  agar  tidak  ada perusahaan baru masuk ke dalam industri, tetapi secara tegas hal tersebut dilarang oleh undang- undang. Porter berpendapat bahwa masuknya pendatang baru yang potensial merupakan sebuah ancaman  (lihat  Gambar  1),  terhadap  ancaman  tersebut  tentunya  harus  dilaksanakan  berbagai tindaan  pencegahannya.  Pada  kenyataannya  undang-undang  melarang  “menghilangkan” ancaman tersebut.
3. Kebutuhan modal
Sumber  daya  finansial  yang  besar  bagi  perusahaan  baru  untuk  masuk  ke  industri merupakan  satu  masalah  besar  yang  dapat  menimbulkan  hambatan  masuk.  Hal  tersebut mungkin  benar  apabila  diasumsikan  bahwa  perusahaan  yang  akan  masuk  tersebut  adalah perusahaan  dalam  negeri  saja.  Pemerintah  saat  ini  sedang  berupaya  mendorong  masuknya investasi  di  Indonesia  dengan  memberikan  kemudahan  kepada  perusahaan  asing  yang  akan berinvestasi  di  Indonesia.  Salah  satu  fasilitas  tersebut  adalah  penyederhanaan  perizinan investasi.  Dalam  banyak  hal  penyederhanaan  perizinan  investasi tersebut  dilaksanakan  dengan mengurangi  atau  menghilangkan  prosedur-prosedur  hukum  tertentu  yang  menghambat masuknya investasi.
Dengan  kemudahan  masuknya  investasi  ke  Indonesia,  maka  hambatan  masuk  berupa kebutuhan  modal  menjadi  lebih  mudah  diatasi  oleh  penanaman  modal  asing  di  Indonesia. Dengan  kalimat  yang  sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  pada  saat  kebutuhan  modal  menjadi hambatan masuk perusahaan dalam negeri, maka hal tersebut akan menjadi peluang bagi modal asing untuk masuk ke Indonesia. Masalahnya sekarang, bagi perusahaan lama yang sudah ada di industri; lebih menguntungkan bersaing dengan perusahaan dalam negeri, atau bersaing dengan perusahaan asing di dalam industri?
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
4. Biaya beralih Pemasok ( Switching Costs )
Dalam  hal  ini  ada  produsen  yang  sudah  mempunyai  pemasok,  dan  ada  juga  pemasok yang  mencari  produsen  sebagai  pelanggannya.  Siapa  yang  lebih  berkepentingan;  apakah produsen  yang  lebih  berkepentingan  kepada  pemasok?  Atau  pemasok  yang  lebih berkepentingan  kepada  produsen?  Dalam  keadaan  normal,  dapat  dipastikan  bahwa  pemasok oleh berkepentingan kepada produsen. Dengan konsepsi seperti itu maka proses switching costs akan menjadi bersifat minimal karena dalam porsi yang besar dapat dialihkan kepada pemasok dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu.
Menurut  Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia  Nomor  33/M- IND/PER/7/2017  Tentang  Pengembangan  Produk  Kendaraan  Bermotor  Roda  Empat  Yang Hemat Energi Dan Harga Terjangkau, untuk industri-industri tertentu, terhadap hasil produknya ditentukan  besarnya  kandungan  komponan  lokalnya.  Sebagai  contoh;  mobil-mobil  dalam kategori  LCGC  ( Low  Cost  Green  Car )  ditentukan  besaran  komponen  lokalnya  (misal;  80%). Hal  tersebut  memposisikan  “ switching  costs ”  sebagai  komponen  biaya  yang  harus diperhitungkan pada awal investasi 5. Akses ke saluran distribusi
Saat  ini  hambatan  masuk  yang  disebabkan  oleh  masalah  akses  ke  saluruan  distribusi mungkin  tidak  relevan  lagi  dengan  pesatnya  perkembangan  teknologi  informasi  yang  secara nyata  telah  menjadi  sebab  “revolusi”  saluran  distribusi  dengan  menempatkan  media  sosial sebagai  ujung  tombak  saluran  distribus  bersama-sama  dengan virtual  market lainnya.  Hal tersebut  tidak  lepas  dari  peran  peraturan  perundang-undangan  (Misal;  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang kemudian  diubah  oleh  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informsi  Dan  Transaksi Elektronik)  yang  berupaya  sebaik-baiknya  memberikan  perlindungan  hukum  dan  kepastian hukum kepada semua stakeholder yang terkait di dalamnya. 6. Biaya tak menguntungkan bebas dari skala (Porter, 2007)
Yang  dimaksud  dengan  biaya  tak  menguntungkan  bebas  dari  skala  adalah  keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah ada di dalam industri yang dengan cara apapun tidak dapat ditiru oleh perusahaan pendatang baru, diantaranya adalah:
a. Teknologi produk milik sendiri.
Hal  tersebut  saat  ini  mungkin  sudah  tidak  relevan  lagi  karena  perkembangan teknologi  begitu  pesat.  Hal  tersebut  salah  satunya  didorong  oleh  perlindungan  Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang semakin baik, yang memungkinkan para pembuat teknologi  baru  memperoleh  manfaat  yang  bersifat  ekonomi  dari  teknologi  yang diciptakannya tersebut. Sebagai contoh; pada awalnya tutup botol air mineral ukuran satu gallon berbentuk  sama,  tetapi  saat  ini  sudah  diciptakan  model  yang  berbeda,  yang tentunya  dilindungi  oleh  hukum  sehingga  tidak  dapat  secara  tanpa  izin  digunakan  oleh orang yang tidak berhak.
b. Penguasaan yang menguntungkan atas bahan baku mentah Mungkin hal tersebut hanya berlaku bagi perusahaan pertambangan yang jumlahnya terbatas. Bagi perusahaan bukan pertambangan, akses ke bahan baku sangat dimudahkan dengan  adanya  teknologi  informasi.  Sebagai  contoh;  saat  ini  dengan  mudahnya  dapat dilakukan pencarian terhadap bahan baku yang diperlukan dengan menggunakan “mesin pencari” di internet. Mudah dan lancarnya penggunaan internet saat ini tidak lepas dari adanya peran serta berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan terkait dengan hal tersebut.
c. Lokasi yang menguntungkan
Pada  kenyataannya  “lokasi  yang  menguntungkan”  tersebut  tidak  bersifat  tetap. Lokasi yang menguntungkan berubah dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh berbagai hal, dimana  salah  satu  hal  yang  mempengaruhinya  adalah  adanya  peraturan  perundang- undangan.  Sebagai  contoh;  Pada  suatu  waktu  dimasa  lalu,  lokasi  yang  menguntungkan bagi pedagang “kali lima” di Bandung salah satunya adalah di sekitaran Mesjid Agung
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
Bandung  (Jl.  Dalem  Kaum).  Setelah  fungsi  jalan  tersebut  direvitaslisasi  dan  dinyatakan sebagai daerah terlarang untuk berjualan (“kaki lima”), maka lokasi yang menguntungkan bagi  pedagang  tersebut  beralih  ke  tempat  lain.  Pada  saat  area  disekitar  Mesjid  Agung Bandng  tersebut  dapat  digunakan  untuk  berdagang,  maka  pedagang  lama  memperoleh keuntungan  karena  dapat  menempati  lokasi  yang  paling  menguntungkan  dibandingkan dengan  pedagang  baru.  Tetapi  pada  saat  area  disekitar  Mesjid  Agung  Bandung  tersebut tidak  lagi  dapat  digunakan  untuk  berjualan,  maka  pedangan  lama  dan  pedagang  baru mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  tempat  yang  menguntungkan untuk berdagang di lokasi yang beru. Larangan bagi pedagang “kali lima” untuk berjualan di  area  Mesjid  Agung  Bandung  tentunya  dibuat  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan (misal; Peraturan Daerah).
d. Subsidi pemerintah
Terkait  dengan  kegiatan  usaha,  sulit  dikatakan  bahwa  subsidi  pemerintah  tersebut “memberikan  keuntungan”  kepada  pengusaha.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  pada umumnya  subsidi  pemerintah  tersebut  diberikan  pada  bidang-bidang  yang  “tidak menarik”  secara  bisnis  tetapi  harus  ada  karena  bagian  dari  kebuituhan  masyarakat. Subsidi pemerintah juga pada umumnya disertai dengan berbagai persyaratan yang tidak mudah  dan  pengawasan  yang  ketat.  Hal  tersebut  dapat  dipahami  karena  “uang”  yang digunakan  oleh  pemerintah  untuk  memberikan  subsidi  tersebut  hakekatnya  merupakan uang yang berasal dari rakyat, yang salah satunya berasal dari pendapatan pajak. Dalam pelaksanaannya,  subsiti  pemerintah  tersebut  dapat  dipastikan  dilaksanakan  berdasarkan suatu aturan hukum yang dibuat khusus untuk itu.
e. Kurva belajar atau pengalaman Porter  mengatakan  bahwa;  “menurunnya  biaya  dengan  pengalaman  tampaknya paling berarti dalam usaha-usaha yang  melibatkan banyak tenaga kerja yang  melakukan pekerjaan  rumit  dan/atau  perakitan  yang  rumit”  (Porter,  2007).  Tidak  berlaku  untuk semua  jenis  usaha.  Dengan  demikian  dapat  dipastikan  bahwa  untuk  sebagian  besar perusahaan,  kurva  belajar  atau  pengalaman  tersebut  tidak  memegang  peranan  yang dominan.  Perkembangan  teknologi  saat  ini  memberikan  kontribusi  besar  dalam pengurangan  (dari  sisi  waktu)  kurva  belajar  dan  pengalaman  tersebut.  Sebagai  contoh; beberapa  waktu  yang  lalu  untuk  membuat  pass  photo  di  “toko”  diperlukan  adanya  alat cetak  photo  yang  berukuran  besar.  Sementara  itu  untuk  membuat  photo  di  “kaki  lima” masih diperlukan ruang gelap dan cahaya petromak. Saat ini untuk membuat pass photo di  “toko”  dan  di  “kaki  lima”  alatnya  sama  saja;  “printer”.  Untuk  menjadi  seorang pengusaha cetak pass photo saat ini (dimanapun lokasinya) dapat dikatakan sebagai sama saja,  tidak  memerlukan  kurva  belajar  dan  pengalaman  yang  bersifat  khusus.  Analogi tersebut  dapat  juga  digunakan  pada  jenis  usaha  lainnya.  Sebagai  contoh;  usaha  kopi. Untuk  membuat  kopi  yang  baik  saat  ini  sudah  tersedia  berbagai  peralatan  yang  dapat digunakan  di  level  “café”  atau  di  level  “kaki  lima”  dengan  kualitas  yang  bagi  bukan pecinta kopi sejati adalah sama saja.
Ancaman terhadap pendatang baru dalam juga dalam bentuk perlawanan yang dilakukan oleh  perusahaan  lama.  Perlawanan  tersebut  dapat  berupa  reaksi  keras,  penolakan,  dan  suasana yang  tidak  nyaman  bagi  perusahaan  pendatang  baru  tersebut  (Porter,  2007).  Pada  dasarnya perlawan  perusahaan  lama  yang  sudah  ada  di  industri  dapat  dikategorikan  kedalam  empat kategori, yaitu:
1. Berdasarkan data kesejarahan. Masuknya pendatang baru kedalam industri dimungkinkan sudah  terjadi  di  masa  lalu.  Hal  tersebut  dapat  dipelajari  sebagai  salah  satu  sumber referensi tentang bagaimana sikap perusahaan lama terhadap perusahaan pendatang baru tersebut.  Memang  disadari  kondisi  industri  di  masa  yang  lalu  berbeda  dengan  kondisi industri  sekarang.  Meskipun  demikian  tetap  tanggapan  perusahaan  lama  di  masa  lalu terhadap  pendatang  baru  dalam  industri  dapat  dijadikan  bahan  kajian  untuk memperkirakan  reaksi  perusahaan  lama  saat  ini.  Reaksi  perusahaan  lama  di  Industri dipengaruhi juga regulasi (peraturan perundang-undangan) yang berlaku. Sebagai contoh;
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
bagi  perusahaan  yang  menjadi  bagian  dari  industri  pertahanan  sebagaimana  dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan, “bidang  usahanya”  sudah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Apabila  ada pendatang baru yang masuk kedalam industri pertahanan pada satu segmen tertentu, maka bagi  perusahaan  lama  yang  sudah  ada  di  dalam  segmen  tersebut  dapat  dilihat  sebagai sebuah “ancaman” karena akan menjadi faktor pembagi “proyek” yang sudah ada.
2. Perusahaan lama yang sudah mapan dan memiliki sumber daya yang besar dimungkinkan melakukan “serangan balik” agar perusahaan baru tersebut tidak jadi masuk ke industri, atau  keluar  kembali  dari  Industri.  Hal  tersebut  dalam  berbagai  hal  dapat  diminimalisir dengan  adanya Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU),  sebagaimana  diatur  dalam Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  1999  Tentang  Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tugas KPPU tersebut diantaranya adalah:
a. “Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak sehat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  sampai  dengan  Pasal  24  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999”, Keppres KPPU Pasal 4 huruf (b).
b. “Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktek  monopoli  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam  Pasal  25  sampai  dengan  Pasal  28  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999”, Keppres KPPU Pasal 4 huruf (c).
3. Perusahaan  lama  yang  sudah  mapan  berinvestasi  di  Industri,  dimana  investasinya  tidak liquid . Masuknya  perusahaan  baru  dapat  dilihat  sebagai  ancaman  terhadap investasinya. Investasi  yang  tidak liquid dapat  disebabkan  oleh  faktor  internal  (salam  mengambil keputusan  bisnis),  dapat  juga  disebabkan  oleh  faktor  eksternal,  baik  yang  bersifat nasional,  regional,  maupun  global.  Salah  satu  faktor  penyebab  yang  bersifat  eksternal adalah  adanya  resesi  ekonomi.  Adanya  resesi  ekonomi  memaksa  pemerintah  untuk melakukan  berbagai  langkah  antisifasi,  atau  berbagai  langkah  penanggulangan  akibat resesi  tersebut.  Langkah  pemerintah  tersebut  tentunya  dalam  bentuk  berbagai  kebijakan atau  keputusan hukum  yang  mempunyai  akibat  hukum.  Investasi  perusahaan lama  yang tidak liquid dapat juga disebabkan oleh adanya “kasus hukum” yang sedang dihadapi oleh perusahaan yang dimaksud, baik pidana maupun perdata.
4. Pertumbuhan  industri  yang  lambat.  Dalam  hal  ini  peneliti/penulis  kurang  sependapat dengan  Porter,  karena  menurut  pendapat  peneliti/penulis  pertumbuhan  industri  yang lambat dalam keadaan normal tidak akan menarik minat perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut.
Kekuatan  persaingan  lainnya  adalah  persaingan  dari  pada  pesaing  yang  sudah  ada  di dalam  industri.  Persaingan  tersebut  secara  langsung  dapat  menimbulkan  dampak  yang  negatif maupun  dampak  yang  positif  kepada  semua  perusahaan  yang  ada  di  dalam  industri  tersebut. Pada  dasarnya  persaingan  di  dalam  industri  dapat  dilihat  sebagai  sebuah  aksi  yang  kemudian akan  ditanggapi  oleh  reaksi.  Aksi  salah  satu  perusahaan  dalam  industri  akan  ditangapi  oleh reaksi  dari  perusahaan  lainnya  yang  ada  di  industri  yang  sama.  Aksi  dalam  bentuk  penurunan harga  akan  dengan  mudah  ditanggapi  oleh  reaksi  yang  sama  (penurunan  harga).  Hal  tersebut secara  keseluruhan  dapat  merugikan  perusahaan  yang  ada  di  industri.  Aksi  lainnya  dalam bentuk  iklan  yang  bersifat  masif,  yang  menonjolkan  diferensiasi  perusahaan  disbanding perusahaan  lainnya,  pada  dasarnya  hal  tersebut  dapat  membuka  pasar  lebih  luas,  dan mengakibatkan market  share yang  lebih  baik  buat  perusahaan  yang  membuat  iklan  tersebut. Apabila aksi membuat iklan tersebut ditanggapi oleh reaksi yang sama (membuat iklan), maka semua perusahaan yang ada di industri dimungkinkan memperoleh manfaat dengan terbukanya pasar  baru  sebagai  akibat  dari  iklan  yang  dimaksud.  Dalam  hal  ini  persaingan  yang  terjadi antara perusahaan yang ada dalam industri “diawasi” KPPU.
Persaingan  diantara  perusahaan  yang  ada  di  dalam  industri  yang  sama  dimungkinkan seimbang dalam hal jumlah pesaingnya. Misalnya di industri tersebut ada sepuluh perusahaan,
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
lima  perusahaan  bersekutu  menjadi  kelompok  perusahaan  A,  sedangkan  lima  perusahaan sisanya bersekutu menjadi kelompok perusahaan B. Dalam hal ini persaingan akan besar (keras) dan  dimungkinkan  terjadi  dalam  kurun  waktu  yang  lama.  Pada  kondisi  persaingan  yang sedemikian  diperlukan  adanya  “wasit”,  yang  dalam  hal  ini  adalah  KPPU,  yang  dapat memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  dari  upaya-upaya  persaingan  yang  dilarang  oleh peraturan perundang-undangan.
Pada  sebuah  industri  yang  pertumbuhannya  lambat,  persaingan  yang  terjadi  diantara perusahaan  yang  menjadi  bagian  industri  tersebut  pada  umumnya  terkait  dengan  perluasan market share . Dalam kondisi tersebut sangat dimungkinkan adanya beberapa perusahaan yang bersekutu untuk menguasai market share yang lebih besar lagi. Dalam hal ini KPPU berperan untuk memastikan bahwa persaingan diantara perusahaan dalam industri tersebut masih berada pada koridor persaingan yang sehat, tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Biaya  tetap  atau  biaya  penyimpanan  yang  tinggi  yang  dirasakan  oleh  perusahaan  dalam industri  akan  memberikan  tekanan  kepada  perusahaan-perusahaan  tersebut  untuk  melakukan penghematan.  Dalam  hal  penghematan  biaya  tetap,  perusahaan  dapat  mengurangi  biaya  gaji karyawan  dengan  mengkonversi  karyawan  tetap  menjadi  karyawan  kontrak  atau  karyawan outsourcing . Meskipun hal tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan,  tetapi  dalam  pelaksanaannya  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Sementara  itu  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  masalah  karyawan  kontrak  dan outsourcing dimungkinkan untuk berubah. Peraturan perundang-undangan  yang  terkait dengan masalah tersebut diantaranya dalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Kurangnya  diferensiasi  atau  biaya  peralihan  dapat  menimbulkan  persaingan  diantara perusahaan di dalam industri. Hal tersebut mudah dipahami bahwa produk yang sama di dalam industri  telah  memposisikan  konsumen  dalam  pilihannya  untuk  memilih  harga  terendah  atau pelayanan  yang  terbaik.  Persaingan  yang  melibatkan  harga  terendah  secara  nyata  akan mengurangi  laba  perusahaan.  Sedangkan  persaingan  yang  melibatkan  pelayanan  prima  secara nyata  akan  meningkatkan  biaya  layanan,  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan unit  costs barang  dan  atau  jasa  yang  dijual,  sehingga  meningkatkan  harga  jual  barang  atau  jasa  yang dimaksud.
Skala ekonomi dalam industri dapat memaksa perusahaan untuk melakukan penambahan kapasitas  produksi  dalam  jumlah  yang  besar.  Hal  tersebut  dapat  berdampak  kepada  kelebihan penawaran  dibandingkan  dengan  permintaan.  Hal  tesebut  merupakan  salah  satu  bentuk persaingan perusahaan dalam industri yang berdampak negatif kepada seluruh perusahaan yang ada  dalam  industri.  Dalam  hal  ini  KPPU  dapat  menjadi  pihak  yang  mempunyai  kemampuan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat di dalam industri tersebut.
Di  dalam  industri  juga  terjadi  persaingan  diantara  pesaing  yang  beragam.  Hal  tersebut akan menyulitkan perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat agar dapat digunakan untuk menghadapi  persaingan  tersebut.  Apabila  motif  persaingan  masih  dalam  batas-batas  bisnis, maka  hal  tersebut  masih  wajar  terjadi.  Tetapi  apabila  motif  persaingan  tidak  terkait  dengan masalah  bisnis,  maka  peranan  KPPU  diperlukan  disini  agar  persaingan  yang  terjadi  tidak merugikan semua pihak.
Taruhan strategi yang besar dari perusahaan yang ada dalam industri akan menyebabkan perusahaan  tersebut  dengan  segala  cara  bermaksud  memenangkan  persaingan  meskipun  akan kehilangan  laba.  Persaingan  yang  dimaksud  sudah  tidak  berada  dalam  kerangka  persaingan bisnis yang sehat sehingga diperlukan adanya pihak diluar industri yang mempunyai kapasitas untuk  mengatasi  masalahnya.  Dalam  hal  ini  KPPU  dapat  memainkan  peran  sebagai  “wasit” yang dapat memaksa para pihak kembali kepada persaingan yang wajar dan seharusnya.
Hambatan  mengunduran  diri  juga  merupakan  penyebab  terjadinya  persaingan  dalam industri.  Karena  perusahaan  tidak  dapat  keluar  dari  industri,  maka  perusahaan  tersebut  akan dengan segenap kemampuannya untuk bertahan di industri. Bagi perusahaan yang ingin keluar dari industri harus melalui berbagai prosedur yang telah ditentukan. Berbagai prosedur tersebut terkait  dengan  berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Sebagai  contoh;  untuk  melakukan
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  karyawan,  maka  perusahaan  harus  melakukannya  sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Pada bagian sebelumnya diatas telah dibahas dua dari lima kekuatan persaingan menurut Porter.  Kekuatan  persaingan  yang  ketiga  adalah  tekanan  dari  produk  pengganti  yang menimbulkan  ancaman  produk  atau  jasa  pengganti.  Perusahaan  selain  harus  menghadapi persaingan dengan perusahaan sejenis dalam industri, tetapi juga harus menghadapi persaingan dengan  perusahaan  lain  diluar  industri  yang  menyediakan  produk  atau  jasa  pengganti. Perusahaan  penyedia  produk  atau  jasa  pengganti  tersebut  secara  potensial  membatasi  laba perusahaan. Sebagai contoh; perusahaan bioskop yang ada di sebuah mall tidak bersaing secara langsung dengan perusahaan bioskop di mall lainnya, tetapi bersaing dengan perusahaan dalam bidang  kuliner  yang  menyediakan  tempat  yang  nyaman.  Hal  tersebut  sangat  dimungkinkan karena  pada  dasarnya  kedua  tempat  tersebut  (bioskop  dan  restoran)  meskipun  berbeda  bidang usahanya  tetapi  memberian  manfaat  yang  sama  bagi  konsumennya,  yaitu  memberikan  tempat untuk  hiburan,  atau  tempat  untuk  berkumpul  dengan  keluarga/teman.  Dalam  kondisi  adanya pandemic Covid-19 seperti saat ini, persaingan diantara dua industri yang memproduksi produk pengganti  menjadi  tidak  seimbang  karena  adanya  campur  tangan  peraturan  perundang- undangan.  Sebagai  contoh;  pada  saat  restoran  diperbolehkan  untuk  menjalankan  aktivitas bisnisnya  dengan  cara take  awal ,  usaha  bioskop  masih  belum  diizinkan  untuk  menjalankan usahanya. Bisnis bioskop sebagai industri yang menyediakan produk pengganti industri bioskop memperoleh keuntungan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan (perizinan).
Contoh  lainnya  adalah  dalam  hal  penyelenggaraan  usaha  layanan  jasa  kesehatan (tradisional) antara penyedia jasa pijat dengan penyedia jasa spa. Diantara kedua bisnis tersebut meskipun  tidak  sejenis  tetapi  bersaing  satu  dengan  lainnya  karena  produknya  (jasanya)  dapat saling  menggantikan  satu  dengan  lainnya.  Dalam  pelaksanaannya,  kedua  bisnis  tersebut  harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berbeda.  Bisnis pijat harus tunduk kepada Peraturan  Menteri  Pariwisata  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2015  Tentang  Standar Usaha  Panti  Pijat,  sedangkan  bisnis  spa  harus  tunduk  kepada  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  2014 Tentang  Pelayanan Kesehatan  Spa.  Dapat  dipahami bahwa  syarat  dan  ketentuan  yang  terdapat  diantara  kedua  peraturan  menteri  tersebut  berbeda satu dengan lainnya, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan bersaing diantara kedua industri yang dimaksud.
Kekuatan  persaingan  yang  keempat  menurut  Porter  adalah  kekuatan  tawar  menawar pembeli. Kekuatan tawar menawar pembeli dapat disebabkan karena (Porter, 2007):
1. Pembeli  berkelompok  secara  terpusat  atau  pembeli  membeli  dalam  jumlah  relatif  besar dibandingkan dengan penjualan pihak penjual.
2. Produk yang dibeli oleh pembeli merupakan bagian dari pembelian yang cukup besar.
3. Produk yang dibeli oleh pembeli merupakan produk standar.
4. Pembeli  dapat  mengalihkan  pembelian  dengan  sedikit  (atau  tidak  ada)  mengeluarkan biaya pengalihan pembelian.
5. Pembeli yang melakukan penjualan kembali produk tersebut memperoleh laba yang kecil.
6. Pembeli mempunyai kemampuan untuk memproduksi produk yang dibelinya.
7. Kualitas produk yang dihasilkan oleh pembeli dipengaruhi oleh kualitas produk industri sehingga harga menjadi tidak relevan.
8. Pembeli  mempunyai  informasi  lengkap  hubungannya  dengan  pembelian  kepada  pihak industri.
Pada dasarnya kekuatan tawar menawar pembeli sepenuhnya menggunakan pertimbangan bisnis.  Kekuatan  tawar  menawar  pembeli  tidak  bersifat  tetap,  tetapi  berubah  dari  waktu  ke waktu  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  yang  bersifat  internal  maupun  eksternal.  Meskipun demikian  hasil  akhir  dari  hubungan  perusahaan  dalam  industri  dengan  pembelinya  ditentukan oleh  siapa  yang  lebih  tergantung  kepada  siapa.  Apabila  pembeli  lebih  tergantung  kepada perusahaan  dalam  industri  sebagai  penyedia  produk,  maka  perusahaan  akan  lebih  bersifat
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
dominan,  tetapi  apabila  perusahaan  lebih  tergantung  kepada  pembeli,  maka  pembeli  bersifat lebih dominan.
Sejauh  yang  diketahui  oleh  penulis,  sampai  dengan  saat  ini  tidak  ada  peraturan perundang-undangan  yang  memberikan  pengaturan  terkait  dengan  kekuatan  tawar  menawar pembeli. Meskipun demikian ada peraturan perundang-undangan yang mempunyai kemampuan untuk  meningkatkan  data  tawar  pembeli,  yaitu;  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen  diuraikan  berbagai  kewajiban  pelaku  usaha.  Pada  saat  konsumen  (pembeli) mengetahui  berbagai  kewajiban  pelaku  usaha,  dan  di  saat  yang  bersamaan  pelaku  usaha  tidak melaksanakan  kewajibannya,  maka  sangat  dimungkinkan  pembeli  mengajukan  pengurangan harga  atau  kompensasi  kepada  pelaku  usaha  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  tersebut. Dalam  hal  ini  peraturan  perundang-undangan  memberikan  kemampuan  kepada  pembeli  untuk mempunyai  daya  tawar  yang  lebih  tinggi  terhadap  pelaku  usaha  pada  saat  pelaku  usaha  yang dimaksud tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimna yang seharusnya.
Sebagai  contoh; seorang  pelaku  usaha  yang  menjual oven  dengan  spesifikasi  suhu  oven tersebut  dapat  mencapai  suhu  250ºC,  ternyata  suhu  tertinggi  oven  tersebut  hanya  mencapai 220ºC,  maka  pembeli  oven  mempunyai  opsi  untuk  membatalkan  pembeliannya,  atau  meminta pengurangan  harga.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  7  huruf  g  undang-undang perlindungan konsumen; “memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.
Kekuatan  persaingan  yang  kelima  menurut  Porter  adalah  kekuatan  tawar  menawar pemasok.  Terdapat  dua  cara  pemasok  dapat  meningkatan  kekuatan  tawar  menawarnya  kepada pembeli,  yaitu  dengan  cara;  (1)  menaikan  harga  jual,  atau  (2)  menurunkan  kualitas  produk (barang  dan  jasa)  (Porter,  2007).  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena  adanya  beberapa  kondisi seperti dibawah ini:
1. Pemasok bersifa terpusat, tetapi pembeli bersifat terfragmentasi.
2. Tidak ada produk alternatif, sehingga tidak ada pemasok alternatif.
3. Industri (pembeli) bukan merupakan pelanggan penting pemasok.
4. Produk pemasok bersifat penting bagi pembeli.
5. Pembeli tidak dapat beralih dari industri.
6. Pemasok  dapat  menjadi  produsen  produk  sejenis  atau  produk  pengganti  dengan melalukan  integrasi  maju.  Sebagai  contoh;  industri  tepung  merupakan  pemasok  industri mie, tetapi industri tepung dapat juga mendirikan industri mie.
Peraturan perundang-undangan pada kenyataannya mempunyai kemampuan meningkatkan  kekuatan  tawar  menawar  pemasok.  Sebagai  contoh  adalah  ketentuan  Pasal  43 ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2012  Tentang  Industri Pertahanan; “Pengguna wajib menggunakan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan produksi dalam  negeri”.  Dalam  hal  ini  industri  alat  peralatan  pertahanan  dan  keamanan  dalam  negeri mempunya  keistimewaan,  sekaligus  mempunyai  kekuatan  tawar  menawar  yang  tinggi  dalam kedudukannya  sebagai  pemasok  alat  peralatan  pertahanan  dan  keamanan  karena  dapat “mengalahkan” pesaingnya dari luar negeri (industri luar negeri) tanpa melalui “pertempuran” (persaingan bisnis). Akibatnya, industri alat peralatan pertahanan dan keamanan produksi dalam negeri  mempunyai  kesempatan  untuk  mematok  harga  tinggi  terhadap  hasil  produksinya. Menurut  Trout  dan  Rivkin;  harga  tinggi  tersebut  harus  dapat  menunjukan  bahwa  “produk tersebut  sangat  bernilai  dan  dapat  menjadi  sebuah  bentuk  keunggulan  kualitas  bagi  produk  itu sendiri” (Kamayuda, 2016).
Dilain  pihak  pengguna  Alat  Peralatan  Pertahanan  dan  Keamanan  di  Indonesia  tidak mempunyai keleluasaan untuk memilih produk dari industri lain (industri luar negeri), meskipun produk yang dimaksud mempunyai berbagai kelebihan. Contoh lainnya adalah ketentuan terkait dengan  produksi  mobil  dengan  kategori  LCGC  (Low  Cost  Green  Car).  Mobil  tersebut disyaratkan  untuk  mempunyai  kandungan  komponen  lokal  dengan  prosentasi  tertentu.  Hal tersebut  menguntungkan  industri  pemasok  komponen  mobil  lokal  karena  secara  langsung meningkatkan  kekuatan  tawar  menawarnya.  “Industri  otomotif  dan  komponennya  merupakan
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
salah  satu  sub  sektor  industri  di  Indonesia  yang  berkembang  pesat  dalam  periode  tiga  tahun terakhir,  peran  industri  otomotif  dan  komponennya  ternyata  memberi  kontribusi  yang  cukup besar  terhadap  perekonomian  Indonesia,  industri  ini  mencatat  peran  sebesar  28  persen” (Widiyarini, 2015).
Untuk mengatasi lima kekuatan persaingan tersebut, Porter merumuskan tiga pendekatan stretegis  generik  yang  dirancang  untuk  memenangkan  persaingan  dalam  industri.    Strategi generik  ini  pada  umumnya  digunakan  untuk  mencapai  dan  menjaga  keunggulan  kompetitif perusahaan  (Abdillah,  Hakim,  Damiri  &  Zahra,  2017).  Tentang  bagaimana  peraturan perundang-undangan  mempengaruhi  ketiga  strategi  generik  tersebutr  dapat  diuraikan sebagiamana dibawah ini.
Pertama;  strategi  keunggulan  biaya  menyeluruh,  yang  secara  sederhana  dapat  disebut sebagai  strategi  biaya  murah.  Strategi  biaya  murah  ini  merupakan  usaha  yang  terus  menerus dalam  rangka  mencapai  penurunan  biaya  melalui  beberapa  cara,  yaitu;  (1)  pengalaman,  (2) pengendalian  biaya  (termasuk overhead )  secara  ketat,  (3)  menghindari  pengeluaran  yang melebihi  anggaran,  dan  (4)  meminimalkan  biaya  dalam  berbagai  bidang  (litbang,  pelayanan, distribusi, iklan, dan lain-lain). Tujuan utama strategi biaya murah ini adalah memperoleh laba diatas rata-rata pada usaha yang sejenis (Porter, 2017).
Di  dalam  kenyataannya  penghematan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  dibatasi  oleh berbagai hal, salah satunya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh; terkait dengan  pengeluaran  gaji/upah  karyawan/buruh  yang  pada  umumnya  dikategorikan  sebagai overhead perusahaan  (pengeluaran  perusahaan  yang  bersifat  tetap).  Upah  buruh  serendah- rendahnya  dibatasi  oleh  adanya  peraturan  terkait  dengan  Upah  Minimum  Kota  (UMK),  Upah Minimum Provinsi (UMP), atau Upah Minimum Sektoral, yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan  memperhatikan  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  di  daerahnya  masing-masing.  Hal tersebut merupakan produk hukum yang secara nyata mempengaruhi strategi biaya murah yang ditetapkan  oleh  perusahaan.  Contoh  lainnya  adalah;  dalam  hal  penerapan  Standar  Nasional Indonesia (SNI) terhadap berbagai produk yang di produksi oleh industri. Dengan adanya SNI, maka  dalam  hal  kualitas  produk  terdapat  ketentuan  terkait  dengan  ambang  batas  bawah kualitasnya. Hal tersebut tentunya menadi barrier bagi penerapan strategi biaya murah.
Dalam hal transportasi atau ekspedisi, peraturan perundang-undangan menjadi pembatas kapasitas atau  volume  daya  angkut  kendaraan.  Sebagai contoh;  pada  masa  pandemi  Covid-19, bus angkutan umum antar kota diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan masimal penumpang yang  diangkutnya  adalah  50%  dari  kapasitas  normal.  Hal  tersebut  secara  nyata  meningkatkan biaya operasional kendaraan yang pada akhirnya biaya tersebut dibebankan kepada penumpang dalam  bentuk  kenaikan  tarif  angkutan.  Kendaraan  angkutan  barang  secara  teknis  mempunyai batas kapasitas dan volume daya angkutnya. Tetapi dalam kenyataannya peraturan perundang- undangan  memberi  batas  yang  lebih rendah lagi sehingga  kendaraan  angkutan barang  tersebut tidak dapat digunakan secara optimal (sesuai dengan kemampuan teknisnya). Mobil jenis pick up  secara  teknis  dapat  mengangkut  barang  sampai  berat  2  ton, tetapi  izin  yang  diberikan  oleh pihak  yang  berwenang  maksimal  adalah  700 Kg, jadi  mobil jenis pick  up tersebut  tidak  dapat dimanfaatkan  secara  maksimal.  Selain  itu  jalan-jalan  juga  dikategorikan  ke  dalam  beberapa kelas  dimana  masing-masing  kelas  hanya  dapat  dilalui  oleh  kendaraan  dengan maksimal  berat yang telah ditentukan.
Kedua; strategi diferensiasi. Pada pokoknya strategi diferensiasi adalah melakukan upaya untuk  membuat  produk  yang  bersifat  unik  (Porter,  2007),  berbeda  dari  produk  sejenis  yang diproduksi  oleh  industri  pesaing.  Keunikan  produk  tersebut  dapat  meliputi  berbagai  hal, meliputi keunikan barang dan jasa. Di dalam kenyataannya berbagai keunikan tersebut dibatasi oleh  berbagai  ketentuan  yang  tidak  dapat  diabaikan  oleh  keunikan  yang  dimaksud.  Sebagai contoh;  produk  knalpot  dapat  dibuat  secara  unik  sehingga  berbeda  dengan  produk  knalpot lainnya,  yang  pada  akhirnya  dapat  dijual  dengan  harga  yang  lebih  tinggi.  Meskipun  demikian terhadap  produk  knalpot  tersebut  tetap  harus  mengikuti  ketentuan  terkait  dengan  masalah kebisingan  suara  yang  dihasilkannya.  Saat  ini  ojek online menyediakan  jasa  antar  barang dengan menggunakan motor. Meskipun pada dasarnya ojek online tersebut dapat mengantarkan
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
barang  apa  saja,  tetapi  tetap  saja  dibatasi  oleh  kapasitas  atau  daya  angkut  motor  yang digunakannya.  Kapasitas  atau  daya  angkut  motor  tersebut  terdapat  pengaturannya  di  dalam peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  raya.  Contoh lainnya; untuk memberikan layanan yang prima, mini market dapat memberikan layanan kepada pelanggannya selama 24 jam per hari, dan 7 hari dalam seminggu. Faktanya hal tersebut tidak dapat  dilakukan  pada  masa  pandemi  Covid-19  karena  ada  peraturan  yang  mengatur  waktu operasional mini market tersebut.
Ketiga;  strategi  fokus.  Strategi  fokus  adalah  memusatkan  sumber  daya  industri  kepada konsumen  tertentu,  produk  tertentu,  wilayah  tertentu,  dan  lain-lain  yang  sifatnya  spesifik (Porter,  2007).  Hal  tersebut  ditujukan  agar  perusahaan  mempu  melayani  target  strategisnya (pasar  sasaran)  yang  bersifat  sempit  secara  lebih  efektif  dan  efisien,  atau  secara  lebih  baik dibandingkan  dengan  perusahaan  pesaing.  Dengan  menggunakan  strategi  fokus  perusahaan berharap  memperoleh  laba  diatas  rata-rata  di  industri.  Dengan  menggunakan  strategi  fokus, markes  share  dapat  dipilih  yang  paling  tahan  terhadap  ancaman  produk  pengganti.  Apabila perusahaan  memutuskan  untuk  menggunakan  strategi  fokus,  maka  perusahaan  harus memberikan perhatian ekstra terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan anti monopoli. Hal  tersebut  dimaksudkan  agar  keunggulan  perusahaan  pada  suatu  segmen  tertentu  jangan sampai  dianggap  sebagai  sebuah  upaya  monopoli.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa tingkat maksimal keberhasilan strategi fokus ini adalah sedikit dibawah definisi monopoli.
Strategi generik yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan bukan hanya yang disampaikan oleh Portter saja. Dalam hal ini Glueck dan Jauch merumuskan empat  strategi  generik  yaitu  (Septiyorini,  2009);  strategi  stabilitasi  ( stability ),  Ekspansi ( expanstion ),  Panciutan  ( Retrencment )  dan  kombinasi  dari  ketiganya.  Meskipun  tidak  akan dibahas secara  khusus  di  dalam  tulisan ini, tetapi  secara  sepintas  dapat  dilihat  bahwa  keempat strategi  generic  yang  disampaikan  oleh  Glueck  dan  Jauch  di  dalam  implementasinya dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Strategi stabilitas pada pokoknya terkait dengan peningkatan efisiensi di segala bidang. Pada kenyataannya tingkat efisiensi yang dapat dicapai oleh perusahaan dibagtasi oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya; efisiensi tenaga  kerja  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengganti  tenaga  kerja  tetap  menjadi  tenaga  kerja kontrak.  Dalam  hal  ini  peraturan  perundang-undangan  memberikan  batasan  dalam  bidang  apa saja  tenaga  kerja  kontrak  dapat  digunakan.  Strategi  ekspansi  pada  dasarnya  terkait  dengan perluasan produk yang  mungkin saja memerlukan perluasan tempat usaha. Pada kenyataannya peraturan  perundang-undangan  memberikan  pengaturan  terkait  dengan  di  lokasi mana  industri dapat dibangun. Hal tersebut pengaturannya terdapat di dalam rencana tata ruang suatu daerah. Strategi  penciutan  pada  dasarnya  terkait  dengan  pengurangan  produksi  yang  pada  akhirnya berdampak  kepada  pengurangan  tenaga  kerja.  Pengurangan  tenaga  kerja  harus  mengikuti ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pengurangan tenaga kerja dalam keadaan tertentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu strategi kombinasi  adalah  strategi  campuran  antara  ketiga  strategi  yang  sudah  dibahas  sebelumnya. Strategi  kombinasi  dapat  merupakan  campuran  ketiga  strategi  tersebut,  atau  hanya  campuran dua  strategi  saja.  Karena  ketiga  strategi  sebelumnya  ternyata  dipengaruhi  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  terkait,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  strategi  kombinasi  ini  juga dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat  pada  bagian  pembahasan  dikaitkan  dengan  rumusan masalah  penelitian  ini,  maka  dapat  diketahui  bahwa  secara  konsisten  peraturan  perundang- undangan  (hukum)  mempengaruhi  lima  kekuatan  persaingan  melalui  unsur-unsur  pembentuk lima  kekuatan  persaingan  yang  dimaksud.  Peraturan  perundang-undangan  juga  mempengaruhi tiga  strategi  generik  yang  dikemukakan  oleh  Porter  karena  tiga  strategi  generik  tersebut menggunakan  lima  kekuatan  persaingan  sebagai  unsur  perumusannya.  Bahwa  agar  lima kekuatan  persaingan  dan  tigastrategi  generik  dapat  bersinergi  dengan  berbagai  peraturan
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO),
Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
perundang-undangan  yang  terkait,  maka  peraturan  perundang-undangan  itu  harus  dijadikan kekuatan persaingan yang ke enam (dalam perspektif lima kekuatan persaingan menurut Porter), sehingga  menjadi  bagian  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  perumusan  tiga  strategi  generik yang dimaksud.

## DAFTAR PUSATAKA
Abdillah, M. B., Hakim, R. M. A., Damiri, D. M., & Zahra, F. (2017). Analisis Strategi Bisnis Pada UMKM Kerajinan Bambu Di Kota Bandung. Jurnal AdBispreneur , 2(3), 227-242. Amalia,  E.  (2015).  Kajian  Penerapan  Porter’s  Generic  Strategies  Di  Industri  Telekomunikasi Indonesia  (Studi  Kasus:  Telkomsel,  XL  Dan  Indosat). Jurnal  Ilmiah  Teknologi Informasi Terapan , 2(1), 33-44.
Bashori. (2017). Strategi Kompetitif Dalam Lembaga Pendidikan. Jurnal Tadris , 12(2). Eljisa,  T.  E.  (2017).  Analisis  Strategi  Pada  UD  Ayam  Mas  Menggunakan  Porter  Five  Forces.
Simki-Economic , 1(1), 3-11.
Foris, P. J., & Mustamu, R. H. (2015). Analisis Strategi Pada Perusahaan Plastik Dengan Porter Five Forces. Jurnal Agora , 3(1), 736-741.
Julita,  &  Sari,  E.  N.  (2015).  Strategi  Generik  Porter  Bagi  UMKM  Dalam  Menghadapi Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  (Studi Kasus: Pada  UMKM  Di Kabupaten  Deli Serdang). Book  of  Proceedings  published  by  Seminar  Nasional  Ekonomi  Manajemen Dan Akuntasi (SNEMA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang , 132-142. Kamayuda,  D.  M.  D.  (2016).  Perencanaan  Strategi  Bersaing  Sekolah  Dalam  Meningkatkan Jumlah  Peserta  Didik  Baru  Di  Salah  Satu  Sekolah  Swasta  Salatiga. Kelola  Jurnal Manajemen  Pendidikan  Magister  Manajemen  Pendidikan  FKIP  Universitas  Kristen Satya Wacana , 3(1), 15-29.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  1999  Tentang  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha.
Meftahudin,  P.,  &  Agus,  W.  R.  (2018).  Penerapan  Analisis  SWOT  dan  Five  Forces  Porter Sebagai  Landasan  untuk  Merumuskan  Strategi  Pemasaran  dalam  Meningkatkan  Laba Perusahaan  (Studi  Pada  Tin  Panda  Collection  di  Kabupaten  Magelang). Journal  of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) , 1(1), 22-30.
Nofrizal.  (2015).  Analisis  Strategi  Bersaing  Gudang  Digital  Yogyakarta  Dalam  Memperluas Pasar. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis , 12(2), 247-261. Nofrizal. (2017). Strategi Tumbuh Dan Barsaing Di Industri Asuransi (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru). Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis , 2(1), 78-91.
Palondongan,  P.,  Rezky,  M.,  &  Suyudi,  M.  (2017). Perencanaan  Strategi  Korporasi  Sebagai Upaya  Pencapaian  Target  Persediaan  Batubara  Studi  Kasus  PT.  PLN  Pembangkit Tanjung  Jati  B  Kabupaten  Jepara,  Diponegoro  University .  Institutional  Repository (UNDIP-IR), 1-20.
Peraturan  Menteri  Perindustrian  Republik  Indonesia  Nomor  33/M-IND/PER/7/2017  Tentang Pengembangan  Produk  Kendaraan  Bermotor  Roda  Empat  Yang  Hemat  Energi  Dan Harga Terjangkau.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2018  Tentang  Pajak  Penghasilan Atas  Penghasilan  Dari  Usaha  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Porter, M. E. Alih Bahasa: Suryanto S. (2007). Strategi Bersaing (Competitive Strategy) Teknik Menganalisis Industri Dan Pesaing . Tangerang, Indonesia: Karisma Publishing Group. Rahma,  A.  N.,  &  Pradhanawati,  A.  (2020).  Strategi  Bersaing  Produk  UKM  Lunpia  Dengan Menggunakan Analisis Five Forces Porter Dan SWOT (Kasus pada UKM Lunpia Kings Semarang), Undip E-Journal .
P.  Surjani,  R.  (2002-2003).  Manajemen  Strategi  Dalam  Menghadapi  Era  Globalisasi. Jurnal Unitas , 11(1), 20-36.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 12 No. 1, April 2021, Hal. 51-66
Rondonuwu, R. R. (2003). Keunggulan Kompetitif Perguruan Tingggi Melalui Analisis Struktur Industri Porter. Jurnal Mediator , 4(1), 105-112. Septiyorini,  I.  (2009).  Analisis  Penggunaan  Strategi  Generik  terhadap  Kinerja  Pada  Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Di Kota Malang. Jurnal Wacana , 12(3), 555-578. Sitorus, P. (1997). Teori Lokasi Industri . Jakarta: Universitas Trisakti.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informsi Dan Transaksi Elektronik. Wiagustini,  N.  L.  P.  (2020).  Strategi  Intensif  dan  Integratif:  Strategi  Pengembangan  Industri Kecil  Menengah  Produk  Herbal  di  Kabupaten  Badung. Matrik:  Jurnal  Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan , 14(2), 283-293.
Wibawa,  B.  M.,  Rahmawati,  Y.,  &  Rainaldo,  M.  (2018).  Analisis  Industri  Bisnis  Jasa  Online Ride Sharing di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Manajemen , 8(1), 9-20. Widiyarini. (2015). Analisa Strategi Daya Saing Menggunakan Five Forces  Analysis Pada PT.
Gajah Tunggal. Jurnal SOSIO e-KONS , 7(1), 14-22.
Yasa, N. N. K., & Sukaatmadja, P. G. (2017). Pengaruh Persaingan Industri Terhadap Strategi Inovasi  Dan  Dampaknya  Pada  Kinerja  Bisnis. Forum  Keuangan  dan  Bisnis  Indonesia (FKBI) VI 2017 , 229-240.
Yulita,  S.,  Nugroho,  S.  P.,  &  Astuti,  N.  (2018)  Analisis  Lima  Kekuatan  Porter  Terhadap Keunggulan  Bersaing  Pada  PT.  Ajinomoto  Sales  Indonesia  Kantor  Cabang  Bangka. Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB) , 23(2), 43-49.