Vol. 6 No. 1 (2022)
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum … 71

## AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA SEBELUM BERAKHIRNYA
PERJANJIAN KERJA (STUDI DI KANTOR DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN ASAHAN)
Mangaraja Manurung 1 , Urip Giyono 2 , Rahdy Kurniawan 3 1 3 Universitas Asahan, 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: 1 mrajamanurung1970@gmail.com , 2 uripgiyono03061968@gmail.com , 3 raditk613@gmail.com

## Abstract
The working relationship between workers/laborers and employers is not always harmonious, there are many factors that cause disputes, for example a working relationship based on an employment agreement, also known as a work contract, is considered more efficient, because the employer can at will make the terms and conditions of work agreed upon as well. by workers. For example, it is agreed to work for two years with a certain wage for the type of work given by the employer. Another problem that often arises is the issue of unilaterally terminating the employment contract by the Employer and contrary to the provisions  of the Manpower Act, thereby  causing  harm  to  the  continuation  of  work  for  the  worker;  This  type  of  research  is juridical Empirical. This is done by researching directly to the research location, using a legal approach (approach), to see firsthand its implementation. and conduct interviews with officers from  the  Department  of  Manpower.  With  the  formulation  of  the  problem  How  is  the supervision of the Manpower Office on the implementation of the employment relationship in the employment agreement made by the Company and the Workers / Laborers in Asahan Regency.?  And  what  are  the  legal  actions  taken  by  the  Department  of  Manpower  for  the Company  that  terminates  the  Worker/Labourer  before  the  expiration  of  the  Employment Agreement.
Keywords: Legal consequences, Termination of Employment, Employment Agreement
Vol. 6 No. 1 (2022)
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum …
72

## Abstrak
Hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha    tidak  selamanya berlangsung harmonis, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan misalnya  hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja, biasa disebut juga  kontrak  kerja  dianggap  lebih  efisien,  karena  majikan  dapat  dengan sekehendak hati membuat syarat syarat kerja yang disepakati juga oleh pekerja. Misalnya disepakati waktu kerja selama dua tahun dengan upah tertentu untuk jenis pekerjaan yang diberikan oleh majikan. Masalah lainnya yang sering muncul adalah persoalan pemutusan konrak kerja  oleh Pengusaha  secara sepihak dan bertentangan  dengan  ketentuan  Undang  Undang  ketenagakerjaan  sehingga menimbulkan  kerugian  bagi  kelanjutan  kerja  bagi  pekerja;  Jenis  Penelitian  ini adalah  yuridis  Empiris.  dilakukan  dengan  meneliti  secara  langsung  ke  lokasi penelitian,  menggunakan  pendekatan  undang-undang (approach) ,  untuk  melihat secara  langsung    penerapannya.  serta  melakukan  wawancara  kepada  petugas Dinas Tenaga Kerja. Dengan rumusan masalah Bagaimana pengawasan   Dinas Tenaga Kerja terhadap pelaksanaan hubungan kerja dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh Perusahaan dengan Pekerja / Buruh di Kabupaten Asahan.?  Dan Apa  saja  tindakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  bagi  Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja / Buruh sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja.
Kata Kunci : Akibat hukum,   Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja.
FH UM Cirebon
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum … 73
A. Pendahuluan Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional Tenaga Kerja mempunyai  peranan  dan  kedudukan yang  penting  sebagai  pelaku  dan tujuan  pembangunan 1 .Peran  serta Tenaga  Kerja  dalam  pembangunan nasional  semakin  meningkat  dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang  dihadapinya,  oleh  karena  itu kepada Tenaga Kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, sehingga pada  gilirannya  dapat  meningkatkan produktivitas nasional. 2 Pada dasarnya untuk menumbuhkan serta menopang pembangunan nasional, peran pekerja/buruh  sangat  dibutuhkan terlebih  dari  segi  kenaikan  tingkat pekerja/buruh yang semakin meningkat  sehingga  perlu  dilindungi setiap  hak  yang  ada  sesuai  dengan peraturan  sehingga  semakin  tinggi tingkat kesejahteraan dan berbanding lurus  dengan  tingkat  perkembangan nasional  dimana  apabila  negara berkembang  akan  mencapai  negara maju  terlihat  dari  segi  kemakuran yang  ada  pada  suatu  negara  serta segala  macam  bentuk  perlindungan yang sesuai dengan keadilan ( to make
1 http://www.jurnal.una.ac.id/index.ph p/pionir/article/viewFile/1245/1056 hal 280  diakses  tanggal  17  Desember  2020  jam 17.58
2 Mangaraja  Manurung,  Jurnal  Pionir LPPM  Universitas  Asahan  Vol  2  N0.3  Juli-
Desember 2017 file:///C:/Users/Pak%20Raza/Desktop/jur nal%20pkwt%20pionir.pdf diakses tanggal 17 Desember 2020 jam 17.12 hal 1
more human ). 3 Adanya suatu perikatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha  merupakan  tindakan  yang utama  dalam  melakukan  perjanjian antara pekerja dan pengusaha sebagai dasar bagi berlakunya dan melakukannya pekerjaan karena adanya  hak  dan  kewajiban  yang timbul  antara  pekerja  dan  tenaga kerja  di  suatu  tempat  berusaha  di dalam  pekerjaan  yang  diadakan  oleh suatu  tempat  kerja  pekerja/buruh harus  memiliki  unsur  antara  lain pekerjaan, upah dan perintah sehingga  untuk  mengontrol  segala sesuatu yang berhubungan dengan itu di  dalam  pasal  50  Undang-Undang Ketenagakerjaan  No  13  Tahun  2003 mengatur  bahwa  hubungan  kerja akan  terjadi  karena  adanya  suatu perikatan  atau  perjanjian  yang  dibuat oleh  pihak-pihak  yang  berwenang oleh  itu  dan  memiliki  kepentingan terhadap hal itu. 4
Sebaliknya  bagi  Asri  Wijayanti ikatan kerja merupakan sesuatu ikatan hukum  yang  dicoba  oleh  minimun  2 (dua) subjek hukum menimpa sesuatu pekerjaan.Subjek hukum yang melaksanakan ikatan kerja merupakan pengusaha/  pemberi  kerja  dengan pekerja/ buruh. Hubungan kerja ialah inti dari ikatan industrial. 5 Jadi  ikatan  kerja  merupakan ikatan  yang  bersumber  hukum
3 Abdul R. Saliman, hukum bisnis untuk perusahaan ,  Jakarta:kencana, 2005, hlm35 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5 Asri Wijayanti, hukum ketenagakerjaan pasca reformasi, Jakarta:sinar grafika, 2010 hlm 36
FH UM Cirebon
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum … 74
terhadap pekerja/buruh dengan pemilik  usaha  dan  bersumber  pada perjanjian  kerja  merupakan  suatu yang  kongkret  ataupun real .  Adanya perjanjian  dapat  di  buktikan  dengan surat yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak karena hak dan kewajiban yang tertulis harus dipenuhi begitupun  perjanjian  yang  mereka buat  menjadi  dasar  atau  peraturan bagi  mereka  yang  melangsungkan perjanjian sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang merugiakan bagi pihak yang lain dapat  dikenakan  sanksi  administratif sesuai  dengan  kesepakatan    yang dibuat tersebut harus adanya kesesuaian,  hubungan  kerja  tersebut merupakan  ikatan  yang  harus  cocok dengan  syarat  pasal  2  angka  14 Undang-Undang  1  nomor  13  tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan janji  kerja  merupakan  janji  yang dibuat  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha  atau  yang  memberi  kerja bisa  terbuat  secara  tertulis  ataupun lisan. 6 Namun  diantara  pelaksanaan hubungan  kerja  tidak  dapat  dijamin akan  selalu  berjalan  dengan  mulus dan  haromonis  antara  kedua  belah pihak, banyak faktor yang menyebabkan  terjadinya  perselisihan misalnya  saja  terkait  dengan  hak  hak normatif  dan  dinyatakan  dalam aturan yang ada undang-undang telah merangkum  dan  merumuskan  ketika adanya  konflik  yang  terjadi  ketika kesepakatan  awal  tidak  sesuai  atau dapat  dikatakan  terjadinya  masalah
6 ibid hlm 2
diantara  salah  satu  pihak  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha, namun  tidak  dilaksanakan  secara konsekuen  oleh  pihak  pengusaha. 7 Namun tidak berarti bahwa kesalahan ini  munculnya  dari  pihak  pengusaha saja,  perselisihan  juga  dapat  timbul karena  adanya  kesalahan  pihak pekerja/buruh yang melanggar peraturan perusahaan atau melanggar perjanjian kerja yang telah disepakati. Pada  era  globalisasi  seperti  saat ini  harus  diakui,  bahwa  para pekerja/buruh  yang  bekerja  di perusahaan atau dimanapun sepanjang antara pekerja/buruh melaksanakan  hubungan kerja  adalah didasari  adanya  perjanjian  kerja, ternyata  masih  banyak  yang  belum memahami  bahkan  menjadi  bingung ketika  terjadi  perselisihan  atau perbedaan  pendapat  dengan  pihak pengusaha atau majikannya. 8 Misalnya,  dalam  kasus  pekerja bernama Anto menerima pekerjaan di perusahaan.Hubungan  hukum  Anto dengan  Perusahaan  dituangkan  ke dalam  Perjanjian  Periode  Tertentu (PKWT) pada 31 Agustus 2015 enam bulan.  Menurut  Perjanjian  Kerja, Pekerjaan  dimulai  dari  31  Agustus
7 M usa, “Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran Dalam Mengentaskan Kemiskinan,” Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 8, no. 1 (2017): 107 – 25.
8 Mangaraja  Manurung,    Jurnal  Pionir
LPPM Univ Asahan  hal 1 Vo. 2 No. 4 2008 hal 1 http://jurnal.una.ac.id/ index.php/pionir/article/viewFile/196/172 d
iakses tanggal 17 Desember 2020 jam 16.54
FH UM Cirebon
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum …
75
2015 hingga 29 Februari 2016. Hanya empat bulan kerja, pada 19 Desember 2015,  Anto  terkena  pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpengalaman,  Anto  tidak  pernah Dia  menerima  peringatan  dari perusahaan tempat ia bekerja, karena tempat  kerjanya  tetap  2.  bulan  lain hingga 29 Februari 2016, kemudian ia memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. 9 Sebagaimana telah diuraikan oleh penulis  pada  latar  belakang  diatas, penulis  tertarik  untuk  mengetahui apa  saja  faktor  penyebab  terjadinya pemutusan  hubungan  kerja  (PHK) serta  akibat  hukum  dari  Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pengusaha sebelum berakhirnya Perjanjian  Kerja  dalam  praktek  yang selama  ini  berlangsung  dalam hubungan  kerja  antara  pekerja  / buruh dengan perusahaan di Kabupaten Asahan. Jenis  Penelitian  ini  adalah  suatu penelitian  yang  ditinjau  dari  keadaan lapangan,  data-data  yang  dilakukan dengan  menggunakan  penelitian hukum  empiris  yaitu  pendekatan dengan penelitian sosiologi. 10 Dimana peran  peneliti  langsung  mencari  data ke  lapangan  atau  ke  tempat  tujuan penulis yang akan penulis teliti sesuai dengan  kenyataan  lapangan  yang  ada di masyarakat oleh karena itu penulis
9 Larasonline.com diakses tanggal 25 Agustus 2020 jam 17.00
10 Imami Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara,” Jurnal Keperawatan Indonesia 11, no. 1 (2007): 35 – 40, https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184.
mengkaji  secara  langsung  apa  yang terjadi. 11 Kemudian dilakukan dengan cara  data  hukum  secara  normatif dalam  penelitian  untuk  melihat praktik penelitian. 12
Penelitian  empiris  dapat  disebut dengan  suatu  penelitian  dengan mengamb  arkan  keadaan  yang  nyata dan ditungkan dalam sebuah penelitian  dengan  menemukan  fakta- fakta  sehingga  data-data  yang dibutuhkan  dan  dikumpulkan  untuk dilakukannya  riset  lebih  lanjut  agar menciptakan  fakta-fakta  yang  dapat diungkapkan  dengan  jelas  dan sistematis  berdasarkan  bukti-bukti yang ada. 13

## B. Rumusan Masalah
Dari  uraian  serta  latar  belakang diatas,  maka  yang  menjadi  pokok permasalah  dalam  penelitian  ini adalah: 1. Bagaimana  pengawasan  Dinas Tenaga Kerja terhadap pelaksanan hubungan  kerja  dalam  perjanjian kerja yang dibuat oleh Perusahaan dengan Pekerja/Buruh di Kabupaten Asahan? 2. Apa  saja  tindakan  hukum  yang dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga Kerja  Kabupaten  Asahan  bagi
11 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika, 2002, hlm 15 12 Sarip Sarip and Diana Fitriana, “Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia,” UNIFIKA SI : Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (2018): 96, https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.87 7.
13 Ibid, hlm. 16
FH UM Cirebon
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum …
76
Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap  Pekerja  /Buruh  sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja?

## C. Hasil danPembahasan
Pengawasan  Dinas  Tenaga  Kerja atas Perjanjian Perjanjian Kerja Hubungan kerja yang didasarkan pada  Perjanjian  Kerja  yang  biasa disebut  juga  keterkaitan  yang  harus dilaksanakan  dengan  kontrak  yang dianggap mudah, karena apabila tidak adanya  kontrak  pengusaha  dapat dengan  sewenang-wenang  dalam melakukan  dan  memerintah  tanpa memikirkan  kerugian  waktu,  tenaga dan pengorbanan dalam pekerjaannya.  Sebagai  contoh  ketika seorang pekerja melakukan pekerjaan selama  1,5  tahun  dengan  upah  yang dibayarkan  tidak  tentu  kadang    3 bulan  sekali  kadang  5  bulan  sekali tanpa  dijelaksan  besaran  dan  rincian berapa  upah  yang  diterima  dan  tidak dituliksan  secara  langsung  di  dalam kontrak  kerja  dan  perjanjian  kerja sehingga  adanya  diskriminasi  dan sewenang-wengan dalam memberikan  dan  tidak  adanya  waktu yang  jelas  untuk  melakukan  istirahat terhadap  pekerja  yang  bekerja  di dalam  suatu  perusahaan  sehingga kesejahteraan  pekerja/buruh  tidak tercapai; Pemberhentian kerja ialah berakhirnya  kerja  dalam  suatu perusahaan  karena  berakhirnya  hak serta  kewajiban  yang  ada  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha, dalam  ketentuan  pasal  155.Ayat
1.. 14 Dengan  demikian  maka  langkah pemutusan  hubungan  kerja  itu haruslah dihindari, oleh karena PHK sangat  merugikan  pekerja/  buruh. Pekerja/  buruh  dengan  pengusaha harus  duduk  bersama  dan  wajib merundingkan  apabila  PHK  tidak dapat dihndari lagi. Pengaturan    hubungan  kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha  terkait  pembuatan  dan syarat-syarat perjanjian kerja sebenarnya sudah ada ketentuan yang diatur  dalam  undang  undang  No.  13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun  demikian  dalam  praktek masih  ada  tindakan  PHK  sepihak yang  dilakukan  oleh  Pengusaha kepada  pekerjanya  padahal    waktu Perjanjian Kerja kontrak kerja  belum berakhir. Dinas ketenagakerjaan sebagai  institusi  yang  berwenang dalam  pengawasan  perjanjian  kerja bagi  pekerja  kontrak,  memiliki  peran yang sangat penting supaya pelaksanaannya tidak merugikan salah satu pihak. 15 Fungsi dan peran Dinas ketenagakerjaan  sangat  diperlukan untuk menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Instansi ini mempunyai kewajiban
untuk melakukan  perlindungan    pekerja  /
14 Ibid hlm 2 15 Sarip Sarip, “Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” Kanun : Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (August 18, 2018):
315 – 36,
https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.101
57.
FH UM Cirebon
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum …
77
buruh  yang  melakukan  perjanjian kerja  dengan  pihak  Perusahaan,
apalagi di  Kabupaten Asahan merupakan satu daerah yang memiliki berbagai  sektor  perusahaan  yang cukup  besar  sudah  pasti  banyak melaksanakan hubungan kerja dengan cara membuat perjanjian kerja dengan para pekerja/buruhnya. 16 Dalam  praktek  ternyata  masih sangat  banyak  pekerja  /  buruh maupun  pengusaha  yang  tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban  masing-masing  para  pihak padahal sudah diatur secara jelas dan dimuat  dalam  perjanjian  kerja  yang menjadi  syarat-syarat  kerja  dalam hubungan  kerja,  oleh  karena  itu keberadaan  Dinas  Tenaga  Kerja sangat  penting  untuk  perlindungan terhadap  pekerja  yang  diputus hubungan  kerjanya  oleh  Pengusaha padahal  perjanjian  kerja  waktunya belum berakhir.
Berdasarkan  Norma  pasal  212 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  pemerintahan Daerah ditegaskan
bahwa pembentukan dan Susunan Perangkat
16 Yoseph Fredy Wijaya, Wahyu Budi Nugroho, and I Nengah Punia, “Marxisme Dan Buruh Indonesia Kontemporer: Studi Dimensi Relevansi Dan Inrelevansi Pemikiran Sosial-Ekonomi Karl Marx Pada Buruh Pabrik Di Kota Surabaya,” Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT) 1, no. 1 (2017); Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, “Undang -Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Undang-Undang , no. 1 (2003): 1 – 34, http://www.kemenperin.go.id/kompetensi /UU_13_2003.pdf.
Daerah  ditetapkan  dengan  peraturan Daerah. 17 Dan kemudian berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah,  ditegaskan    pula  bahwa pembentukan dan susunan perangkat Daerah  ditetapkan  dengan  peraturan daerah. 18 Maka  untuk  memenuhi amanah  Undang  Undang  tersebut dibentuklah Peraturan Daerah tentang  pembentukan  Perangkat Daerah tersebut. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Menurut ketentuan  Peraturan  Daerah  No.  7 Tahun  2016    tentang  pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Asahan pasal  10    bahwa    pengertian  Dinas Daerah  Kabupaten  adalah  unsur pelaksana  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah. 19 Dengan demikian dapat diketahubahwa  tugas  Dinas  Daerah menjadi  sangat  penting,  dengan peraturan  Daerah  inilah  kemudian dibentuk perangkat Daerah. Penyelenggaraan  pembangunan  di Kabupaten Asahan dibidang pelayanan ketenagakerjaan dan perindustrian kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan.
17 Undang Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 18 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 19 Peraturan Daerah Asahan no. 7 Tahun 2016
FH UM Cirebon
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum …
78
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diKabupaten Asahan Dari  hasil  wawancara  penulis dengan  petugas  Dinas  Tenaga  Kerja Kabupaten  Asahan    diperoleh  data bahwa berdasarkan ketentuan Undang  Undang  No.  7  Tahun  1981 tentang  Wajib  lapor  Tenaga  Kerja, maka  di  Kabupaten  Asahan  terdapat 360  unit  Perusahaan  yang  terdaftar, dengan jumlah kesluruhan pekerja/buruh 27.976 orang. Kemudian dapat diketahui pula ada 9 (sembilan) Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruhnya dengancara  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  yang  dikenal  luas  ditengah pekerja/buruh sebagai pekerja/buruh Kontrak  atau  Out  Sourcing.  Secara umum  adapun  jenis  pekerjaan  yang dilakukan PKWT ini adalah dibidang: Pekerjaan  Imprastruktur;  Pekerjaan Perawatan  di  Perkebunan;  Pekerjaan Pemanen di Perkebunan.
Perselisihan  akibat  PHK  PKWT sepihak di Kabupaten Asahan.
Perselisihan Ketenagakerjaan hubungan yang terjadantara pekerja / buruh    dengan  pihak  perusahaan khususnya    mengenai  PHK  sepihak yang  dilakukan  oleh  Pengusaha kepada  Pekerja/Buruhnya  padahal Perjanjian  Kerja  masih  belum berakhir  dalam  arti  kata  lain  masih ada  sisa  waktu  kontrak  kerjanya  dan pekerja / buruh melaporkan tindakan Pengusaha  tersebug  ke  kantor  Dinas Tenaga  Kerja  Kabupaten  Asahan untuk  Tahun  2019  ada  5  (lima) perkara  dan  untuk  Tahun  2020
sampai  bulan  Agustusberjumlah  3
(tiga) perkara 20 Dari jumlah perselisihan  tersebut  dapat  diperoleh gambaran  darpihak  Mediator  bahwa perselisihan  yang  terjadi  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha, khususnya  masalah  Perjanjian  Kerja yang diputusakan secara sepihak oleh Pengusaha  ada  beberapa  yang  dapat diselesesaikan  oleh  Mediator  dengan melahirkan  Persetujuan  Bersama (PB),  artinya  ada  kesepakatan  yang dibuat  oleh  pihak  pekerja/buruh dengan pengusaha, sehingga Mediator  tidak  menerbitkan  anjuran, dan  sebagian  lagi  tidak  terdapat kesepakatan sehingga Mediator harus menerbitkan anjurannya kepada kedua belah pihak.
Proses Penyelesaian PHK sepihak pekerja  /  buruh  yang  dilakukan Pengusaha  oleh  Dinas  Tenaga Kerja Kabupaten Asahan
Sebagai Institusi yang berwenang menangani permasalahan ketenagakerjaan,  maka  Dinas  Tenaga Kerja Kabupaten Asahan memilkbidang  hubungan  industrial dan  syarat  kerja,  yakni  bidang  yang bersentuhan langsung serta bertanggung  jawab  dan  berwennang melakukan pembinaan dan pengawasan  pelaksanaan  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  yang  dibuat oleh  pihak  Perusahaan  kepada pekerja  /  buruhnya  di  Kabupaten Asahan.  Bidang  ini  dipimpin  oleh seorang Kepala Bidang dan beberapa
20 Wawancara dengan Bapak Hermansyah, Mediator Dinas Tenaga Kerja Asahan.
FH UM Cirebon
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum …
79
Kasie  serta  Staf.  Sebagaimana diuraikan  didalam  bab  II,  bahwa  jika terjadi  perselisihan  antara  pekerja  / buruh  dengan  perusahaan,  maka proses  penyelesaian  yang  dilakukan oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten Asahan  melalui  Bidang  Hubungan Industrial  dan  syarat  syarat  kerja adalah sebagaberikut :
1. Surat  permohonan  dari  pihak pekerja / buruh maupun pengusaha  untuk  penyelesaian masalah  masuk  melalui  bagian Umum; 2. Surat  masuk  didisposisi  oleh Kepala  Dinas  dan  diteruskan kepada Bidang Hubungan Industrial; 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial  memerintahkan  Staf untuk  membuat  jadwal  panggilan kalarifikasi perselisihan;
4. Jika panggilan pertama tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan sidang kedua;
5. Apabila  para  pihak  sudah  hadir memenuhi panggilan sidang, maka Mediator  akan  mempertanyakan, apakah sudah melaksanakan perundingan  bipartit,  jika  belum maka Mediator memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh dengan pengusaha untuk bipartit; 6. Perundingan  antara  pengusaha dan  pekerja  dilakukan  secara musyawarah  untuk  mufakat  tanpa ada campur tangan pihak ketiga.
7. Pekerja  dan  pengusaha  adalah mitra  kerja,  perselisihan  dapat terjadi  karenakesalahan  pengusaha maupun  pekerja,  oleh  karenaitu melalui perundinganbipartit memberruang  bagi  para  pihak untuk berkomunikasi lebih intensif. 8. Jika perundingan Bipartit mendapat kesepakatan, maka para pihak akan dibantu untuk membuat surat Persetujuan Bersama  (PB),  dan  apabila  tidak tedapat kesepakatan dalam perundingan  bipartit  tersebut, maka  akan  teruskan  dengan perundingan secara Tripartit, yakni melakukan sidang Mediasi; 9. Sidang Mediasakan difasilitasi oleh seorang Mediator dengan mempertemukan pihak yang berselesih  dan  tahapan  awal  akan membuat  daftar  hadir  dan  risalah perundingan Mediasi; 10. Risalah perundingan Mediasi dibuat oleh Mediator  yaitu terkait dengan  pokok  perselisihan  dan pendapat para pihak yang berselisih dari pekerja/buruh serta pengusaha; 11. Selanjutnya Mediator akan melakukan  mediasdengan  terlebih dahulu mengupayaikan para pihak supaya  ada  perdamaian  secara musyawarah  untuk  mufakat,  jika ada  kesepakatan  maka  Mediator membantu  para  pihak  membuat Persetujuan  Bersama  dan  jika upaya  perdamaian  tidak ada  maka Mediator berkewajiban menerbitkan anjuran secara tertulis; 12. Anjuran  yang  telah  dibuat  oleh Mediator wajib dikirimkan kepada para pihak yang berselisih kealamat  dimana  pekerja  /  buruh dan  pengusaha  berada,  dimana
FH UM Cirebon
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum …
80
atas  anjuran  tersebut  para  pihak wajib  membuat  pemberitahuan atau  jawaban  kepada  Dinas Tenaga  Kerja  Asahan  melalui
Mediator  paling  lambat  10 (sepuluh)  hari  setelah  diterimanya anjuran tersebut, apakah menerima  atau  menolak  anjuran yang telah diberikan oleh Mediator; 13. Bagi  para  pihak  yang  tidak memberikan  jawaban  atas  anjuran dari Mediator Hubungan Industrial, dianggap  menolak anjuran  yang  telah  diteributkan tersebut, dimana langkah selanjutnya  yang  dapat  ditempuh oleh  para  pihak  yang  berselisih dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Hubungan  Industrial di Medan;
14. Mediator  hanya  memilikwaktu untuk  menyelesaikan  perselisihan hubungan  industrial  yang  terjadi antara  pekerja/buruh  dengan perusahaan terkait dengan hak hak pekerja/buruh  melalui  Mediasi dibatasi hanya 30 (tiga puluh) hari kerja saja.
Tindakan  hukum  yang  dilakukan oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  bagi Pengusaha  yang  melakukan  PHK sepihak kepada Pekerja/Buruh.
Dalam  hal  terjadi  perselihan PHK  sepihak  yang  dilakukan  oleh pengusaha kepada pekerja/buruhnya, dimana  ternyata  hubungan  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha masih  terikat  perjanjian  kerja  yang belum  berakhir  waktunya,  maka
Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten Asahan, melakukannya secara prosedural yang diatur dalam Undang Undang  No.  13 Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan serta memperhatikan syarat syarat kerja yang dimuat dalam perjanjian  kerja  oleh  pekerja/buruh dengan  pengusaha.  Dalam  praktek kemungkinan terjadinya PHK sepihak itu lebih banyak muncul dari pihak Pengusaha, sementara darpihak pekerja/buruh sangat jarang terjadi.
Jika  diperhatikan  Data  yang diperoleh    dari  Dinas  Tenaga  Kerja Kabupaten  Asahan  mnunjukkan bahwa  Masih  banyak  terdapat Perusahaan  yang  mempekerjakan pekerja/  buruhnya  dengan  cara Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT) tidak mencatatkan Perjanjiann Kerjanya ke kantor Dinas Tenaga  Kerja  Asahan,    sehingga praktis  tidak  banyak  ditemukan  data terkait  dengan  jumlah  perkara  PHK sepihak yang dilakukan oleh Pengusaha  bagi  pekerja/buruh  yang tercatat masih memilikikatan hubungan  kerja  dalam  perjanjian kerja. Hal inmenunjukkan bahwa Sistem  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten
Asahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  injuga  belum berjalan maksimal,  menurut pertugas Dinas  Tenaga  Kerja  hal  ini dipengaruhi oleh personil yang sangat terbatas, serta anggaran yang tersedia dalam  monitoring  juga  relatif  sangat kecil,  disamping  itu  bahwa  masih banyak  juga  pekerja/buruh  tidak memahami bagaimana proses
FH UM Cirebon
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum …
81
menyelesaikan  Perjanjian  Kerja  yang diputus  oleh  pihak  Pengusaha  secara sepihak. Menurut Bapak Drs. Hermasnyah 21 selaku petugas Mediator Hubungan Industrial, apabila ada Perusahaan yang terbukti melakukan  Pemutusan  Hubungan Kerja sepihak kepada pekerja/buruhnya,  Dinas  Tenaga Kerja Asahan melakukan penyelesaian  masalah  tersebut  secara Mediasi yang ditengahi oleh Mediator
Seperti  persoalan  yang  terjadi  pada pekerja/buruh    yang  bernama  Siti Fatimah  telah  mengadukan  nasibnya kepada  pihak    Dinas  Tenaga  Kerja Asahan  pada  tanggal  8  Jun2020 melalukuasa  hukumnya  sehubungan dengan PHK sepihak sejak tanggal 1 Desember  2019  yang  dilakukan  oleh pihak  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (BRI)  Kantor  Cabang  Kisaran sesuadengan surat penghentian perjanjian  kerja  nomor  :  1528A- II/KC/SDM/11/2019 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang    James  B  Sembiring,  dengan alasan  bahwa  pekerja/buruh  Siti Fatimah  Kontrak    telah  berakhir kontrak  kerja  dan  tidak  diperpanjang karena  faktor  usia,    padahal  pekerja telah  mengabdi  di  PT.  BRI  selama  7 (tujuh)  Tahun  terakhir  sebagai Frontliner  dengan  status  hubungan kerja  berdasarkan  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  (PKWT)  atau pekerja  Kontrak.  Atas  keputusan sepihak  darpihak  PT.BRI  tersebut pekerja  merasa  sangat  keberatan  dan
21 Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Asahan
menuntut  pihak  PT.  BRI  supaya dapat  membayar  hak  uang  pesangon sesuai  dengan  ketentuan  Undang Undang  No.  13 Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Alasan  pekerja  Siti  Fatimah melalui  kuasa  hukumnya  yang menuntut  pihak  PT.  BRI  Cabang Kisaran    dengan  dasar  pertimbangan hukum ketentuan pasal 155 dan pasal 170  Undang  Undang  No.  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang mengatur  bahwa  :  “Pemutusan Hubungan  Kerja  tanpa  penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial batal  demi  hukum,  dan  pengusaha wajib  mempekerjakan  pekerja  yang bersangkutan  serta  membayar  upah dan hak yang seharusnya diterima”
Dari data dan penjelasan petugas Dinas Tenaga Kerja pada saat proses penyelesaian perselisihan PHK sepihak pekerja Kontrak bernama Siti Fatimah  tersebut  pada  proses  sidang Mediasi  oleh  Mediator  Hubungan Industrial, pihak Mediator menekankan  kepada  PT.  BRCabang Kisaran,  untuk  membayar  uang pesangon  pekerja  SitFatimah  dengan status  sebagai  pekerja  tetap  atau hubungan  Kerja  Perjanjian  Kerja Waktu  Tidak  Tertentu  (PKWTT), dan  penyelesaian  akhirnya  pihak  PT. BRtelah  membayarkan  hak  hak pesangon    pekerja  Siti  Fatimah sebesar  Rp.  116.740.000,-  (Seratus
Enam  belas  juta  tujuh  ratus  empat puluh ribu empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) Sebagaimanatelah diuraikan  dalam  Perjanjian  Bersama (PB) penyelesaian perselisihan
FH UM Cirebon
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum …
82
perkara  PHK  yang  disaksikan  oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga  Kerja  Kabupaten  Asahan. Penyelesaian masalah ini juga berdasarkan  dari  Anjuran  Mediator
Hubungan Industrial.
D. Kesimpulan dan Saran Banyak Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruhnya dengan cara PKWT belum mencatatkan Perjanjiann Kerjanya ke kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  Asahan
Sistem  pengawasan  yang  dilakukan dalam  pelaksanaan  Perjanjian  Kerja Waktu  Tertentu  ini,  belum  berjalan maksimal,  hal  ini  dipengaruhi  oleh personil  yang  sangat  terbatas,  serta anggaran yang tersedia dalam monitoring  juga  relatif  sangat  kecil, disamping  itu  bahwa  masih  banyak pekerja/buruh tidak memahami bagaimana  proses  menyelesaikan
Perjanjian  Kerja  yang  diputus  oleh pihak Pengusaha secara sepihak. Terdapat  ada  8  (delapan)
Perusahaan yang terbukiti melakukan Pemutusan  Hubungan  Kerja  sepihak kepada  pekerja/buruhnya,  sehingga Dinas Tenaga Kerja Asahan melakukan  penyelesaian  masalah tersebut  secara  Mediasi  seperti  yang terjadi  di  PT.Bank  Rakyat  Indonesia Cabang  Kisaran  atas  nama  Siti
Fatimah.
Hendaknya Dinas Tenaga Kerja  Kabupaten  Asahan  gencar melakukan sosialisasi dan pengawasan  Perjanjian  Kerja  Waktu
Tertentu  (PKWT)  yang  dibuat  oleh pihak  Pengusaha  dan  Pekerja/Buruh terutama  supaya  Perjanjin  Kerja
tersebut  dilakukan  sesuai  mekanisme yang  benar  dan  dicatatkan  dKantor Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten Asahan. Perlu Pembinaan kepada Perusahaan maupun Serikat Pekerja / Serikat  Buruh,  supaya  perlindungan pekerja  Kontrak  bisa  terlaksana dengan baik, sehingga pekerja/buruh tidak  selalu  menjadi  korban  PHK sepihak  dari  Perusahaan.  Dinas Tenaga Kerja perlu mendorong upaya penyelesaian  perslisihan  yang  terjadi secara  damai  atau  musyawarah mufakat  kedua  belah  pihak  dalam perundingan Bipartit, jika perlu Dinas Ketenagakerjaan  dapat  melibatkan kalangan  Serikat  Pekerja/Buruh  dan juga dari Asosiasi Perusahaan supaya dapat duduk bersama secara Tripartit untuk  menyatukan  sikap  terkait dengan  perlindungan  bagi  pekerja  / buruh kontrak atau pekerja Outsourcing ini Daftar Pustaka
Buku buku : Abdul R. Saliman, hukum bisnis untuk perusahaan , Jakarta: kencana, 2005. Wijayanti, Asri hukum ketenagakerjaan pasca reformasi, Jakarta: sinar grafika, 2010. Waluyo,  Bambang Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta:Sinar Grafika, 2002. Jurnal Musa. “Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran Dalam Mengentaskan Kemiskinan.”
FH UM Cirebon
Mangaraja M. , Urip Giyono dan Rahdy K., Akibat Hukum …
83
Jurnal Dakwah Dan Pengembangan
Sosial Kemanusiaan 8, no. 1 (2017): 107 – 25. Rachmawati, Imami Nur. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara.” Jurnal Keperawatan Indonesia 11, no. 1 (2007): 35 – 40. https://doi.org/10.7454/jki.v11 i1.184. Sarip, Sarip. “Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Kanun : Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 2 (August 18, 2018): 315 – 36. https://doi.org/10.24815/kanu n.v20i2.10157. Sarip, Sarip, and Diana Fitriana.
“Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia.” UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum
5, no. 2 (2018): 96.
https://doi.org/10.25134/unifi kasi.v5i2.877. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. “Undang - Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenag akerjaan.” Undang- Undang , no. 1 (2003): 1 – 34. http://www.kemenperin.go.id/ kompetensi/UU_13_2003.pdf. Wijaya, Yoseph Fredy, Wahyu Budi Nugroho, and I Nengah Punia. “Marxisme Dan Buruh Indonesia Kontemporer: Studi Dimensi Relevansi Dan Inrelevansi Pemikiran Sosial- Ekonomi Karl Marx Pada
Buruh Pabrik Di Kota Surabaya.” Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT) 1, no. 1 (2017).
Peraturan Perundang Undangan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial. Undang Undang no. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Daerah Asahan no. 7 Tahun 2016
Sumber dari Internet. Larasonline.com diakses tanggal 25 Austus 2020 Jurnal Pionir LPPM Univ Asahan  hal 1  Vo.  2  No.  4  2008 http://jurnal.una.ac.id/index.p hp/pionir/article/viewFile/19 6/172 diakses tanggal 17 Desember 2020 jam 16.54 Jurnal  Pionir  LPPM  Universitas Asahan  Vol  2  No..3  Juli- Desember 2017 file:///C:/Users/Pak%20Raza /Desktop/jurnal%20pkwt%20 pionir.pdf diakses  tanggal  17 Desember 2020 jam 17.12 JurnalPionir LPPM Universitas Asahan Vol 6 No.2 2020. http://www.jurnal.una.ac. id/index.php/pionir/article/vi ewFile/1245/1056 diakses tanggal 17 Desember 2020 jam 17.58