## S    A    S    I
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Pieter Radjawane
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built,  Operate  And Transfer
Sarah S. Kuahaty
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan Pinjam
J. Hattu
• Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sering  diperhadapkan  dengan  perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata  menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Peralihan  Hak  Cipta  Kepada  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Perdata,
Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait  Dengan
Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha
Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha,
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And Transfer ,
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat,  Perlindungan  Korban
Kejahatan  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,  Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman
Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam,  Pemidanaan  Anak  dalam  Perspektif  Keadilan
Restoratif.
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i Daftar Isi    …………………………………………………………………………. ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba ..............................................
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik ................ ....................................................................................
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Pieter Radjawane ...............................................................................................
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen ...............................................................................................
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built,
Operate And Transfer
Sarah S. Kuahaty ............................................................................................... • Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette ...................................................................................
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro ....................................................................................................
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi Simpan Pinjam
J. Hattu ...............................................................................................................
• Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo ..................................................................................... 1 12 21 30 43 52 67 71 79
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, Peralihan Hak Cipta …………………. Jurnal Sasi Vol.22  No.2  Bulan Juli - Desember 2016 1

## PERALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA
Oleh: Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba

## ABSTRACT
Copyright is a proprietary right therefore is of a special nature because the right is only granted to the creator or owner / holder of the rights concerned for within a certain period of time  obtaining  legal  protection  to  announce,  reproduce,  distribute,  and  other  works  of  his work,  or  grant  permission  to  Other  people  to  do  these  things.  Copyright  is  classified  as  the right to movable objects, so that copyright may be transferred either wholly or partially due to inheritance, grant, endowment, testament, written agreement, or any other cause levied in accordance  with  the  provisions  of  the  law.  The  arrangement  of  the  inheritance  of  copyright shall  be  regulated  in  accordance  with  the  inheritance  law  based  on  the  Civil  Code  which regulates  the  status  of  a  person's  property  after  passing  away  by  means  of  transfer  of  such property  to  another  person  and  Law  Number  28  Year  2014  concerning  the  Copyright  that regulates  the  inheritance  of  copyright.  Copyright  as  an  inherited  property  may  transfer  or transfer ownership in whole or in part which takes place automatically since the death of the copyright owner (heir) and the status of copyright after being inherited is still recognized and protected by Law Number 28 of 2014 .
Keyword: Transfer of Copyright, Private Law

## A. PENDAHULUAN.
Manusia  meninggal  dunia,  maka hubungan  hukum  itu  tidak  dapat  lenyap seketika,  karena  pihak  yang  ditinggalkan oleh  pihak  yang  lenyap  tersebut,  bukan hanya  seorang  manusia  atau  sebuah  barang saja,  dan  juga  oleh  hidupnya  orang  yang meninggal  dunia  tersebut,  berpengaruh langsung  pada  banyaknya  kepentingan- kepentingan  berbagai  anggota  lain  dari masyarakat  serta  selama  hidup  orang tersebut,  membutuhkan  pemeliharaan  dan penyelesaian orang lain.
Pada  asasnya  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  hukum  dalam  lapangan  hukum kekayaan  atau  harta  benda  saja  yang  dapat diwariskan.  Ada  beberapa  kekecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal  sah  anaknya  untuk  menuntut
supaya  ia  dinyatakan  anak  yang  sah  dari bapak  atau  ibunya  (kedua  hak  itu  adalah dalam      lapangan      hukum      kekeluargaan), dinyatakan  dalam  undang-undang  diwarisi oleh  ahli  warisnya, 1 dalam  hukum  waris berlaku  juga  suatu  asas,  bahwa  seorang meninggal,  maka  seketika  itu  juga  segala hak  dan  kewajibanya  beralih  pada  sekalian ahli warisnya.
Namun  di  dalam  hukum  Indonesia, pewarisan dengan menganut sistem individual,  dimana  harta  warisan  tersebut harus segera dibagikan dan setiap ahli waris mendapatkan  pembagian  warisan  untuk dapat  menguasai  atau  memiliki  harta warisan  menurut  bagiannya  masing-masing.
1 Efendi  Perangin, Hukum  Waris .  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 3
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, Peralihan Hak Cipta …………………. Jurnal Sasi Vol.22  No.2  Bulan Juli - Desember 2016 2
Adapun  harta  warisan  ini  kemudian diadakan  yang  berakibat  para  waris  dapat menguasai dan memiliki bagian untuk dapat dinikmati,  diusahakan  ataupun,  dialihkan kepada anggota kerabat, ataupun orang lain. 2 Dengan demikian, maka dapat ketahui bahwa  begitu  pewaris  meninggal  dunia, harta  warisan  harus  segera  dibagikan  dan dialihkan kepada ahli warisnya yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris  atas  barang,  segala  hak  dan  segala piutang  pewaris.  Berkaitan  dengan  hak tersebut  setiap  ahli  waris  berhak  menuntut agar  harta  warisan  yang  belum  dibagikan untuk  segera  dibagikan.,  meskipun  ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.
Menurut  R.  Soepomo  dalam  bukunya Bab-bab  tentang  Hukum  Adat  menjelaskan bahwa pembagian warisan perlu
diperhatikan  unsur-unsur  mutlak  (essensial) dari  pewarisan  tersebut  diantaranya  adalah sebagai berikut:
1) adanya    pewaris    yang    meninggal dunia    dan    meninggalkan    harta kekayaan
2) adanya  beberapa  orang  sebagai  ahli waris yang menerima kekayaan yang ditinggalkan; dan
3) adanya  harta  warisan  atau  harta peninggalan.
Pada  saat  ini di Indonesia belum ada hukum  waris  nasional  yang  unifikasi  dan termodifikasi  sebagaimana  Hukum  Waris dalam  BW.  Hukum  waris  yang  berlaku  di negeri  ini  masih  beraneka  ragam,  di  mana pengadilan  yang  berwenang  mengenai  soal warisan    berada    di    tangan    Pengadilan Agama  bagi    kasus    warisan  yang diselesaikan    dengan    hukum    kewarisan Islam,  dan    Pengadilan    Negeri    bagi  kasus warisan  yang  diselesaikan  dengan  hukum waris selain Islam. Keadaan dan perkembangan    hukum  waris  di  Indonesia semacam    ini  mendorong    kita  untuk memahami  dengan      baik      kesempurnaan
2 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Waris  Adat . Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm. 33
hukum      kewarisan      Islam  khususnya  bagi umat Islam di Indonesia. 3
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dalam  proses  pembangunan  yang telah  digalakkan  sekarang  ini  senantiasa tidak  luput  dari  kepentingan  perlindungan hukum. 4 Salah  satu  perkembangan  dalam dunia    perekonomian  dewasa    ini  adalah munculnya hak cipta. Hal ini muncul dengan adanya  kemajuan  pesat  dalam  bidang  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  percetakan.  Ini sangat  mempermudah    penggandaan    dan perbanyakan  barang  cetakan  yang  berupa buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain.
Hak  cipta  merupakan  hasil  atau penemuan  yang  merupakan  kreativitas manusia  di  bidang  seni,  sastra  dan  ilmu pengetahuan.  Masalah  hak  cipta  adalah masalah yangsangat luas, karena  tidak  saja menyangkut    hak-hak  individu  yang  berada dalam lingkungan  nasional,  namun  ia  sudah merupakan  masalah  yang  sudah  menyebar dan bergumul dalam lingkungan internasional. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra  pada dasarnya adalah  karya  intelektualitas  manusia  yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas  rasa, karsa, dan ciptanya. Karya-karya  seperti itu pada  akhirnya  selain  memiliki  arti  sebagai karya  yang  secara  fisik  hadir  di  tengah- tengah  manusia,  juga  hadir  sebagai  sarana pemenuhan  batiniyah  setiap  orang.  Dengan semakin  banyak,  semakin  besar,  dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang,  pada akhirnya akan memberikan nilai  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia yang melahirkannya dan kehidupan manusia pada umumnya. 5
Hak  cipta  adalah  hak  khusus  bagi pencipta
/ pemegangnya untuk
3 Suparman, Ikhtisar  Hukum  Waris  Menurut KUH  Perdata  (BW) ,  Dar  al-Ulum  Press,  Jakarta,
1993, hlm. 51
4 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata  Indonesia ,  Liberty,  Yogyakarta,  2006,  hlm. 39
5 Richard  Burton  Simatupang, Aspek  Hukum dalam Bisnis , Rineka Cipta, Jakarta 1996, hlm. 86
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, Peralihan Hak Cipta …………………. Jurnal Sasi Vol.22  No.2  Bulan Juli - Desember 2016 3
memperbanyak,   menggandakan dan   untuk mengumumkan      hasil  karya  ciptaannya yang  tumbuh  bersamaan  dengan  lahirnya suatu  ciptaan.  Pencipta  berhak  pula  atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut,  baik  di  bidang  ilmu  pengetahuan, seni dan sastra. 6
Hak cipta juga merupakan hak absolut yang  mempunyai  sifat  kebendaan,  dan obyeknya  adalah  benda,  seperti  hak  milik, hipotik,  dan  sebagainya.    Hak  cipta  itu sendiri  sifatnya  materiil,  pribadi  yang manunggal  dengan  penciptanya,  sehingga hasil  penciptaan  itu  bentuknya  khas,  yang dapat  dibedakan  dengan  ciptaan  orang  lain walaupun  obyek  yang  diciptakan  sama,  dan tidak boleh disita oleh siapa pun. 7
Permasalahan  yang  timbul  sekarang ini  adalah  munculnya  suatu  fenomena    di masyarakat  dewasa  ini bagaimana  jika hak cipta  ini  dijadikan  sebagai  harta  warisan yang antara pewaris dan ahli warisnya saling mewarisi  satu  sama    lain.  Kalau    menurut Pasal 16 Undang-Undang  Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, mungkin sudah jelas bahwa hak  cipta  itu  dianggap  sebagai  benda bergerak  tidak  berwujud,  dapat  beralih  atau dialihkan,  baik  seluruh  maupun  sebagian karena:  pewarisan,  hibah,  wakaf,  wasiat, perjanjian  tertulis  atau,  sebab  lain  yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembagian  harta  warisan  sering  kali menimbulkan  masalah-masalah  yang  rumit diantara  para  ahli  waris.  Konflik  ini disebabkan  karena  para  waris  tidak  dapat saling  bertenggang  rasa,  menjaga  diri  dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan dan  kebutuhan  hidup  yang  konsumtif sehingga  tidak  dapat  menjaga  kerukunan hidup  dalam  keluarga  serta  menimbulkan pertentangan  antara  para  waris  untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.
Hal  ini  sebagaimana  yang  terjadi
6 Widyopramono, Tindak  Pidana  Hak  Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya , Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 4
7 Ibid ., hlm. 24
dalam keluaraga Jackson bahwa, keluarga Michael Jackson sedang
menghadapi  sengketa. Para saudara bintang pop  itu  berebut  harta  senilai $  500  juta (setara  Rp  4,  74  triliun).  Kasus  tesebut terjadi  saat  Janet Jackson  menampar  putri Michael, Paris dan memakinya dengan kata- kata kasar. Michael Jackosn, yang meninggal pada 2009, meninggalkan seluruh hartanya  kepada  ketiga  anaknya  dan  ibunya serta  untuk  beberapa  badan  amal,  tetapi tidak  memberikannya  sepeser  pun  kepada saudara  kandungnya.  Ketegangan  mulai meningkat setelah beberapa anggota keluarga yang tidak kebagian jatah menuduh surat warisan Michael palsu. Kemudian Putra Tito, TJ,mengajukan
perwalian dari ketiga anak Michael Jackson TJ Jackson menulis tweet dukungan kepada Paris,  bahwa  “Mereka  tidak  adil melakukan  ini  kepadamu  dan  saudara- saudaramu.  Kita  akan  tetap  berusaha.  Aku sayang kamu . ” 8
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut,  maka  permasalahan  yang  dapat dikemukakan  adalah  bagaimana  peralihan Hak  Cipta  sebagai  objek  warisan  menurut Hukum Perdata.

## B. PEMBAHASAN
1.  Hak  Cipta  Sebagai  Harta  Kekayaan Dalam Warisan
Warisan  dalam  sistem  hukum  perdata barat  yang  bersumber  pada  KUHPerdata meliputi  seluruh  harta  benda    beserta  hak- hak  dan  kewajiban-  kewajiban  pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat  dinilai  dengan  uang.  Akan  tetapi terhadap  ketentuan  tersebut  ada  beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum  harta  kekayaan  ada  juga  yang  tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain: 9
8 http  :  /  /  baltyra.  Com  /  2014  /  03  /  14  / memahami-intrik-penguasaan-perebutan-warisan- dalam-politik-keluarga/#ixzz3yWS9tZe5.
Diakses Tanggal 26 Januari 2016
9 Zainuddin Ali, Op.Cit .,  hlm. 83.
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, Peralihan Hak Cipta …………………. Jurnal Sasi Vol.22  No.2  Bulan Juli - Desember 2016
4 1) Hak memungut hasil ( vruchtgebruik ); 2) Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan  yang    harus  dilakukan bersifat pribadi;
3) Perjanjian  perkongsian  dagang,  baik yang  berbentuk maatschap menurut
KUHPerdata  maupun  firma  menurut KUHDagang,  sebab  perkongsian  ini berakhir  dengan  meninggalnya  salah seorang anggota/persero.
Sistem waris KUHPerdata tidak mengenal  istilah  “harta  asal  maupun  harta gono-gini”  atau  harta  yang  diperoleh bersama  dalam  perkawinan,  sebab  harta warisan  dalam  KUHPerdata  dari  siapa  pun juga,  merupakan  “kesatuan”  yang  secara bulat  dan  utuh  dalam  keseluruhan  akan beralih  dari  tangan  peninggal  warisan (pewaris)  ke  ahli  warisnya.  Artinya,  dalam KUHPerdata tidak dikenal perbedaan pengaturan  atas  dasar  macam  atau  asal barang-barang  yang  ditinggalkan  pewaris. Seperti yang ditegaskan   dalam   Pasal   849 KUHPerdata  yaitu    “Undang-undang  tidak memandang  akan  sifat    atau  asal  dari  pada barang-barang  dalam  suatu  peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.
Sistem  hukum  waris  KUHPerdata mengenal  sebaliknya  dari  sistem  hukum waris  adat  dan  sistem  huku  m  waris  Islam yang  membedakan  “macam”  dan  “asal” barang    yang  ditinggalkan  pewaris.  Dalam hukum  adat    maupun  hukum  Islam,  jika seseorang  meninggal  dengan  meninggalkan sejumlah  harta,  harta  peninggalan  tersebut senantiasa  ditentukan  dahulu,  mana  yang termasuk  harta  asal  yang  dibawa  salah  satu pihak  ketika  menikah  dan  mana  yang termasuk  harta  gono-gini,  yaitu  harta  yang diperoleh  bersama  suami-istri  selama  dalam perkawinan.  Sedangka  sistem  KUHPerdata, harta  asal  yang  dibawa  masing-masing ketika  menikah,  maupun  harta  yang diperoleh selama dalam perkawinan
digabungkan  menjadi  satu  kesatuan  bulat yang  akan  beralih  dan  diwarisi  oleh  seluruh ahli  warisnya.  Harta   warisan   adalah   harta benda    peninggalan    dari    pewaris.Harta
benda  tersebut  dapat  berupa  benda  bergerak dan  tidak  bergerak,  benda  berwujud  dan tidak berwujud.
Hak  cipta  dianggap  sebagai  benda bergerak sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian    karena    pewarisan,  hibah,  wakaf, wasiat,  perjanjian  tertulis,  atau  sebab  lain yang  dibenarkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-  undangan.  Hak  cipta yang  beralih  karena  pewarisan  terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang sehingga  kepemilikan  beralih  kepada  ahli waris  karena  ketentuan  undang  -  undang, beralih otomatis sejak meninggalnya pemilik hak,  meskipun  dapat  juga  dialihkan  dengan akta disaat pewaris masih hidup. Pengaturan pewarisan  hak  cipta  diatur  sesuai  dengan hukum waris berdasarkan KUHPerdata yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang  setelah  meninggal  dunia  dengan cara-cara  berpindahnya  harta  kekayaan  itu kepada orang lain.
Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan  daya  pikir  seperti  teknologi, pengetahuan,  seni,  satra,  gubahan  lagu, karya  tulis,  karikatur,  dan  seterusnya.  Jadi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-  hak  (wewenang/kekuasaan)  untuk berbuat  sesuatu  atas  kekayaan  intelektual tersebut,  yang  diatur  oleh  norma-  norma atau hukum- hukum yang berlaku.
Rachmadi  Usman  memberi  definisi Hak  Kekayaan  Intelektual  adalah  hakatas kepemilikan    terhadap    karya-karya    yang timbul    atau    lahir  karena  adanya kemampuan  intelektual  manusia  dalam bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Karya-karya  tersebut  merupakan  kebendaan tak  berwujud sebagai  hasil  dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang  ilmu    pengetahuan    dan    teknologi melalui  daya  cipta,  rasa,  karsa,  dan karyanya. 10
Titik  tolak  nilai  yang  dilindungi  oleh hak  kekayaan  intlektual  adalah  proses
10 Rachmadi   Usman, Op Cit , hlm. 2.
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, Peralihan Hak Cipta …………………. Jurnal Sasi Vol.22  No.2  Bulan Juli - Desember 2016 5
berpikir  penciptanya  maka  hak  kebendaan yang  melekat  pada  proses  intelektual tersebut termasuk benda yang tidak berwujud.  Hak  tersebut  berupa  hak  untuk mempertahankan karangan miliknya dan hak untuk  memanfaatkan  atau  menggunakan karangan tersebut, misalnya untuk mendapatkan penghargaan secara ekonomis.
Hak    kekayaan    intelektual    adalah hak    kebendaan,    hak    atas    sesuatu  benda yang  bersumber  dari  hasil  kerja  otak,  hasil kerja  ratio.  Hasil  dari  pekerjaan    ratio manusia  yang  menalar.  Hasil  kerjanya  itu berupa    benda immaterial ,  benda  tidak berwujud misalnya karya cipta lagu. 11
Pengaturan  hak  kekayaan  intelektual secara  implisit  ditemukan  dalam  sistem hukum benda yang mengacu pada ketentuan Pasal  499  KUHPerdata  adalah  sebagai berikut:  “  Menurut  paham  undang-undang yang  dinamakan  kebendaan  ialah  tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.
Mahadi  menguraikan    lebih    lanjut mengenai rumusan pasal tersebut yaitu yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang dan  hak.  Adapun  yang  dimaksud  dengan barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah  benda  immaterial.  Selanjutnya  Pitlo sebagaimana  dikutip  Mahadi  menegaskan pula  bahwa  hak  kekayaan  intelektual  dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdata sebagai berikut: “Hak
kekayaan  intelektual  termasuk  ke  dalam hak-  hak  yang  disebut  oleh  Pasal  499 KUHPerdata.  Hal  ini  menyebabkan  hak milik  immaterial  itu  sendiri  dapat  menjadi objek  dari  suatu  hak  benda.  Hak  benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Inilah  yang  disebut  dengan  hak  kekayaan intelektual  ( intellectual  property  rights )”.
Dalam  bahasa  Belanda  hak  kebendaan  ini disebut  dengan zakelijk recht .
Sri  Soedawi    Masjchoen    Sofwan,
11 O  K.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual ( Intellrctual  Property  Rights ),  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9
memberikan    rumusan    tentang    hak kebendaan  yaitu:  “hak  mutlak  atas  suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan  langsung  atas  benda  dan  dapat dipertahankan  terhadap  siapa  pun  juga”. 12
Selanjutnya Pasal 503 KUHPerdata menggolongkan benda ke dalam dua bentuk yaitu, “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh dan  tidak  bertubuh”.  Ketentuan  ini  berarti barang  adalah  benda  bertubuh  atau  benda materiil  yang  ada  wujudnya,  karena  dapat dilihat  dan  diraba  ( tangible  good ),  misalnya kendaraan,  rumah,  tanah,  komputer,  dan lain-lain.  Sedangkan  “hak”  adalah  benda tidak  bertubuh  atau  benda  immaterial  yang tidak  ada  wujudnya  karena  tidak  dapat dilihat    dan  tidak  dapat    diraba  ( intangible good ),  misalnya  hak  kekayaan  intelektual, gadai,  hipotik,  piutang,  hak  pakai,  hak pungut hasil, hak guna usaha.
Sebagai suatu hak atas kekayaan yang timbul  dari  kemampuan  intelektualitas manusia,  berkaitan  dengan  masalah  ini  Van Apeldorn  menyatakan  sebagai  berikut:  “ Hak  pemilikan  hasil  intelektual  sangat abstrak dibandingka n dengan hak pemilikan benda  yang  terlihat,  tetapi  hak-hak  tersebut mendekati  hak-hak  benda,  lagipula  kedua hak  tersebut  bersifat  mutlak.  Selanjutnya terdapat  analogi,  bahwa  pikiran  manusia menjelma  dalam  suatu  ciptaan  seni,  sastra dan  ilmu  pengetahuan  atau  dalam  bentuk pendapat  jadi  berupa  benda  berwujud ( lichamelijk zaak ) yang dalam pemanfaatannya ( exploit ), dan
reproduksinya    dapat    merupakan    sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.
Hak  cipta  merupakan  salah  satu macam hak kekayaan intelektual dan sejalan dengan  macam-macam  benda  sebagaimana dibicarakan   diatas termasuk sebagai benda bergerak  tidak  bertubuh.  Dalam  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  ditegaskan  oleh  Pasal  16  Ayat  (1) bahwa  hak  cipta  dianggap  sebagai  benda
12 O K. Saidin, Op. Cit ., hlm. 48
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, Peralihan Hak Cipta …………………. Jurnal Sasi Vol.22  No.2  Bulan Juli - Desember 2016 6
bergerak. Dengan  status  hak  cipta  dipandang sebagai benda bergerak mempunyai konsekuensi  seperti  benda  bergerak  lainnya yaitu  dapat  dibawa  kesana  kemari  maupun dipindahtangankan  kepada  pihak  lain. 13
Mengenai  hak  cipta  dapat  dibawa  kesana kemari,  cara  membawanya  tidak  seperti benda  bergerak  yang  bertubuh  seperti dengan    menjijing,  memikul,      mengirim atau    mengangkut.    Berhubung    bendanya merupakan  sebuah  hak  pribadi  maka  hak cipta selalu melekat pada
penciptanya/pemegang  hak    cipta.    Hak cipta    selalu    mengikuti  keberadaan pencipta/pemegang    hak  cipta  kemana  yang bersangkut an berada di suatu tempat. 14
Mengenai pemindahtanganan hak cipta  bahwa  hak  cipta  dapat  beralih  atau dialihkan  oleh  pemegangnya.  Berdasarkan Pasal  16  Ayat  (2)  Undang-  Undang  Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  telah diatur  tentang  hak  tersebut,  bahwa    hak cipta  dapat    beralih    atau    dialihkan    baik sebagian atau seluruhnya karena :
1) Pewarisan;
2) Hibah;
3) Wakaf;
4) Wasiat;
5) perjanjian tertulis; atau
6) Sebab  lain  yang  dibenarkan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Harta  warisan  adalah  harta  benda peninggalan    dari  pewaris.    Harta  benda tersebut    dapat  berupa  benda  bergerak  dan tidak    bergerak,    benda  berwujud  dan  tidak berwujud. 15 Hak  cipta  dianggap  sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga hak cipta  juga  termasuk  ke  dalam  harta  warisan yang  ditinggalkan  pewaris.  Hak  cipta merupakan  salah  satu  harta  kekayaan pewaris  yang  menjadi  objek  warisan.  Hak
13 Gatot  Supramono, Hak  Cipta  dan  Aspek- Aspek Hukumnya , Rineka Cipta, 2010, hlm. 29 14 Ibid 15 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata Indonesia ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2011,  hlm. 221.
cipta  dapat  diwariskan  setelah  penciptanya atau pemegang hak cipta (pewaris) meninggal  dunia.  Ahli  waris  yang  berhak mewaris diutamakan adalah golongan pertama,  yaitu  anak-anak  dan  istri  atau suami yang hidup terlama, dan apabila tidak ada  baru  ahli  waris  golongan  berikutnya sampai pada golongan keempat, dan apabila tidak ada juga maka segala harta peninggalan  si  pewaris  menjadi  milik negara.
Jika  terdapat  ahli  warisnya    lebih dari    satu    orang,    maka    itu    tidak  menjadi masalah  dalam  menerima  warisan  karena hak  cipta  dapat  dimiliki  oleh  mereka  secara bersama-sama. 16

## 2.  Pewarisan    Hak    Cipta    Menurut KUHPerdata
Hukum kewarisan KUHPerdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat  secara  tegas.  Menurut  A.  Pitlo, hukum  waris  adalah  kumpulan  peraturan yang  mengatur  hukum  mengenai  harta kekayaan  karena  wafatnya  seseorang,    yaitu mengenai  perpindahan  kekayaan  yang  di tinggalkan  oleh  si  mayit  dan  akibat  dari perpindahan    ini  bagi  orang-orang  yang memperolehnya,baik dalam hubungan antara mereka  dengan  mereka,  ataupun  hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. 17
Harta  warisan    adalah    harta    benda peninggalan    dari  pewaris.    Harta  benda tersebut  dapat  berupa  benda  bergerak  dan tidak    bergerak,    benda  berwujud  dan  tidak berwujud.  Intelectual Property Rights merupakan    kebendaan    immaterial    yang juga  menjadi  obyek  hak  milik  sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. 18 Pengaturan  hak  kekayaan  intelektual  secara implisit  ditemukan  dalam    sistem    hukum benda    yang    mengacu    pada    ketentuan Pasal  499  KUHPerdata  adalah  sebagai berikut:  “benda  ialah  tiap-tiap  barang  dan
16 Gatot Supramono, Op.Cit .,hlm. 31.
17 Zainuddin  Ali, Pelaksanaan  Hukum  Waris di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81.
18 Rachmadi Usman, Op.Cit ., hlm. 1.
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, Peralihan Hak Cipta …………………. Jurnal Sasi Vol.22  No.2  Bulan Juli - Desember 2016 7
tiap-  tiap  hak  yang  dapat  dikuasai  oleh  hak milik”.
Hak  cipta  merupakan  salah  satu macam hak kekayaan intelektual dan sejalan dengan  macam-macam  benda  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  bahwa  hak  cipta  merupakan  benda bergerak tidak bertubuh. Selain itu hak cipta juga  merupakan  hak  yang  dapat  dimiliki, dan juga dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik, oleh karenanya terhadap hak cipta itu  berlaku  syarat-syarat  pemilikan,  baik cara pemindahannya maupun cara pengalihan haknya,  artinya  hak  cipta  juga dapat  diwariskan  oleh  pemilik  hak  cipta (pewaris)  kepada  keluarga  sedarahnya ataupun  orang  lain  yang  ditunjuk  di  dalam wasiatnya.
Dalam    Undang-Undang    Nomor    28 Tahun    2014    tentang    Hak    Cipta  Pasal  1 angka  1,  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan    prinsip    deklaratif    setelah suatu    ciptaan    diwujudkan  dalam  bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Hak cipta sebagai hak kebendaan juga dapat  beralih  atau  dialihkan.  Ini  suatu  bukti bahwa  Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun 2014 telah mengikut i prinsip-prinsip hukum benda  yang  dianut  oleh  seluruh  negara  di dunia  dalam  penyusunan  undang-undang hak ciptanya. Sebagai kebendaan immaterial,  hak  cipta  harus  pula  dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Wujud dari penghormatan  hak  pribadi  itu  adalah diakuinya  oleh  undang-undang  tentang keberadaan  hak  milik,  apakah  itu  hak  milik atas  benda  materiil  maupun  hak  milik  atas benda  immaterial  seperti  hak  cipta.  Hak milik  sebagai  hak  kebendaan  yang  paling sempurna  tentu  saja  jika  dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan  kenikmatan  yang  sempurna pula  kepada  pemiliknya.  Salah  satu  wujud pengakuan  dari  hak  kebendaan  yang sempurna  itu  dalah  diperkenankannya  oleh
undang-undang  hak  kebendaan  itu  beralih atau dialihkan oleh si pemilik.
Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya  adalah  warisan,  menjadi terbuka  dan  mulai  saat  itu  terjadi  peralihan harta kekayaan pewaris. Hak cipta merupakan  salah  satu  harta    kekayaan pewaris    yang    menjadi    objek    warisan. Warisan    merupakan  salah  satu  bentuk pengalihan  harta  kekayaan  karena  dengan meninggalnya  seseorang  berakibat  harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya.
Terkait  dengan  pewarisan  hak  atas kekayaan  intelektual  khususnya  hak  cipta tidak  secara  spesifik  diatur  di  dalam KUHPerdata.  Namun  seperti  yang  kita ketahui  bahwa  harta  warisan  adalah  harta benda peninggalan dari pewaris, baik berupa benda  bergerak  dan  tidak  bergerak,  benda berwujud  dan  tidak  berwujud.      Hak     cipta merupakan      benda      bergerak      tak berwujud   yang merupakan obyek hak milik penciptanya  dan  termasuk  harta  kekayaan penciptanya.  Artinya,  jika  penciptanya meninggal  dunia  maka  hak  cipta  juga merupakan harta warisan atau harta peninggalan  dari  penciptanya  (pewaris). Jadi,  pewarisannya  juga  mengacu  pada pasal-pasal  tentang  pewarisan  yang  terdapat di dalam KUHPerdata.
Subekti  juga  mengatakan  bahwa dalam  hukum  waris  menurut  KUHPerdata berlaku  satu  asas:  “apabila  seseorang meninggal  dunia,  maka  seketika  itu  juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian  ahli  warisnya”.  Hak-  hak  dan kewajiban  yang  beralih  kepada  ahli  waris adalah  termasuk  ruang  lingkup  harta kekayaan  atau  hanya  hak  dan  kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuklah di  dalamnya  hak  kekayaan  intelektual khususnya hak cipta.
Menurut  Pasal  830  KUHPerdata, dikatakan  bahwa  “  Pewarisan  hanya berlangsung  karena  kematian”.  Jadi,  harta peninggalan  baru  terbuka  jika  si  pewaris telah  meninggal  dunia,  dan  saat  ahli  waris masih  hidup  ketika  warisan  terbuka.  Dalam
hal  ini, ada  ketentuan khusus  dalam  Pasal  2 KUHPerdata,  yaitu  anak  yang  dalam kandungan  seorang  perempuan  dianggap sebagai  telah  dilahirkan  bila  kepentingan  si anak menghendakinya. Apabila anak tersebut  meninggal    sewaktu    dilahirkan, maka  ia  dianggap  tidak  pernah  ada.  Jadi, seorang    anak    yang    lahir    disaat    ayahnya telah    meninggal,    maka    ia    berhak mendapat warisan. 19
Siapa  yang  sebenarnya  layak  menjadi ahli  waris?  Secara  garis  besar  ada    dua kelompok  yang  layak  dan  berhak  sebagai ahli    waris,    kelompok  pertama  adalah seseorang  atau  beberapa  orang  yang menurut hukum dan undang-  undang  telah ditentukan    sebagai    ahli    waris,    dalam Pasal  832 KUHPerdata, disebutkan:
“Menurut  undang-undang  yang  berhak untuk  menjadi  ahli  waris  ialah  para keluarga  sedarah,  baik  sah  maupun  luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama,  semua  menurut  peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun  yang  hidup  terlama  diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan  si  peninggal  menjadi  milik negara,    yang    mana    berwajib    akan melunasi    segala    hutangnya,  sekedar harga  harta  peninggalan  mencukupi untuk itu”.
Anggota-anggota  keluarga  si  pewaris dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
1) Ahli waris golongan pertama Dalam  golongan  pertama,  yaitu anak-anak  beserta  turunan-turunan dalam  garis  lancing  ke  bawah  serta suami/ istri yang hidup terlama.
2) Ahli waris golongan kedua Ahli  waris  golongan  kedua  yaitu orang  tua,  saudara  laki-laki,  saudara perempuan,  dan  keturunan  saudara laki- laki dan perempuan tersebut.
3) Ahli waris golongan ketiga
19 Effendi  Perangin, Hukum  Waris ,    Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.
Ahli  waris  golongan  ketiga  terdiri dari:  keluarga  sedarah  dalam  garis lurus keatas, sesudah orang tua.
4) Ahli waris golongan keempat Ahli  waris  golongan  keempat  yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat keenam.
Kelompok  kedua  adalah  orang  yang menjadi ahli waris karena si yang meninggal di  masa  hidupnya  pernah  melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya      perbuatan      hukum    pengakuan anak    luar    kawin   atau  perbuatan  hukum dengan membuat surat wasiat atau testament.
Apabila  pewaris  tidak    mempunyai ahli  waris  sama  sekali  baik  melalui hubungan  darah  maupun  melalui  surat wasiat,  maka  negaralah  sebagai  ahli  waris yang berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris (Pasal 873 ayat (1) dan 832  ayat  (2)  KUHPerdata).  Artinya, pewarisan  hak  cipta  itu  akan  jatuh  kepada negara  sebagai  ahli  waris  yang  berhak mewaris atas hak cipta tersebut.
Lalu  siapakah  yang  tidak  layak menerima  harta  warisan?  Orang-orang  yang tidak    layak    menerima  harta  warisan menurut  Pasal  838  KUHPerdata  adalah sebagai berikut:
1) Mereka yang  dengan putusan hakim telah  dihukum  karena    membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2) Mereka  yang  dengan  putusan  hakim telah  dihukum  karena  dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa  pewaris  melakukan  kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih berat.
3) Mereka yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah  pewaris  untuk  membuat atau mencabut surat wasiatnya.
4) Mereka  yang  telah  menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat si pewaris.
Hak  cipta  atau  ciptaan  seperti  yang
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba, Peralihan Hak Cipta …………………. Jurnal Sasi Vol.22  No.2  Bulan Juli - Desember 2016 9
dapat diwariskan oleh pemiliknya yaitu hasil karya pencipta atau ciptaan yang menunjukkan  keasliannya  dalam  lapangan ilmu  pengetahuan,  seni  dan  satra.  Pasal  9 ayat 2 TRIPs bahwa Perlindungan hak cipta hanya  diberikan  pada  perwujudan  suatu ciptaan  dan  bukan  pada  ide,  prosedur, metode  pelaksanaan  atau  konsep-konsep matematis  semacamnya. 20 Menurut  L.J. Taylor  dalam  bukunya Copyright  for
Librarians menyatakan bahwa yang
dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri.  Artinya,  yang  dilindungi  hak  cipta adalah  sudah  dalam  bentuk  nyata  sebagai sebuah  ciptaan,  bukan  masih  merupakan gagasan. 21
Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya   cipta harus      memliki      bentuk      yang      khas, bersifat   pribadi   dan menunjukkan keaslian sebagai  ciptaan  yang  lahir  berdasarkan kemampuan,  kreatifitas,  atau keahlian sehingga  ciptaan  itu  dapat  dilihat,  dibaca, atau  didengar.  Dengan  demikian,  terdapat dua  persyaratan  pokok  untuk  mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya  itu  sendiri  dan  bukan  tiruan serta  tidak  harus  baru  atau  unik.  Namun, harus  menunjukkan  keaslian  sebagai  suatu ciptaan  seseorang  atas  dasar  kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.
Perlindungan hak cipta, hukum membedakan  dua  macam    hak,    yaitu    hak ekonomi    ( economic    rights )    dan    hak moral    (moral  rights).  Hak  ekonomi  adalah hak  untuk  mendapatkan  manfaat  sejumlah uang  atas  suatu  ciptaan.    Hak ekonomi  ini berhubungan    dengan    perlindungan kepentingan    ekonomi    pencipta,    misalnya untuk    mendapatkan    pembayaran  royalti atas penggunaan (pengumuman
/
20 Tim Lindsley,dkk, Hak Kekayaan Intelektual  Suatu  Pengantar ,  Alumni,  Bandung, 2006, hlm. 105.
21 Rachmadi Usman, Op.Cit ., hlm. 121.
perbanyakkan)  karya  cipta  yang  dilindungi. Sedngkan  hak  moral  adalah  hak  yang melekat  pada  diri  pencipta  yang  tidak  dapat dihilangkan  atau  dihapus  tanpa  alasan apapun. Apabila  hak  cipta    dapat    dialihkan kepada  pihak  lain,  maka  hak  moral  tidak dapat  dipisahkan  dari  pencipta  dan  penemu karena  bersifat  pribadi  atau  kekal.  Sifat pribadi  menunjukkan  ciri  khas  yang berkenaan dengan nama   baik, kemampuan dan  integritas  yang  hanya  dimiliki  oleh pencipta  atau  penemu.  Kekal    artinya melekat    pada    pencipta    atau    penemu selama    hidup    bahkan  setelah  meninggal dunia.  Hak  moral  ini  berkaitan  dengan perlindungan  kepentingan  nama  baik  dari pencipta, misalnya untuk tetap mencantumkan  namanya  sebagai  pencipta dan untuk tidak mengubah isi karya cipta.
Hak  ekonomi  suatu  ciptaan  tetap berada  di  tangan  pencipta  atau  pemegang hak  cipta  selama  pencipta  atau  pemegang hak  cipta  tidak  mengalihkan  seluruh  hak ekonomi  dari  pencipta  atau  pemegang    hak cipta  tersebut  kepada  penerima  pengalihan hak  atas  ciptaan.  Hak  ekonomi  yang dialihkan  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta untu  seluruh  atau  sebagian  tidak  dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.
Kedudukan ahli waris dalam pewarisan hak cipta adalah bahwa ahli waris dapat  menentukan  sikapnya  atas  pewarisan hak cipta yaitu dengan:
a) Menerima harta warisan secara penuh
b) Menerima warisan bersyarat
c) Menolak harta warisan
Pernyataan  dalam  menentukan  sikap dari  penerima  warisan ini juga  dijelaskan di dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  hak    moral tidak dapat  dialihkan dengan alasan apapun selama  pencipta  masih  hidup,  tetapi pelaksanaan  hak  tersebut  dapat  dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Apabila terjadi pengalihan
pelaksanaan    hak    moral  setelah    pencipta meninggal dunia, maka penerima pengalihan pelaksanaan  hak  moral  tersebut  dapat memilih  apakah  menerima  atau  menolak pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut.Penerima  dapat  melepaskan  atau menolak  pelaksanaan  haknya  dengan  syarat pelepasan  atau  penolakan  pelaksanaan  hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
Artinya,  Undang-Undang  Hak  Cipta 2014 sejalan dengan ketentuan KUHPerdata dalam  hal  penentuan  sikap  dari  penerima pengalihan  hak,  dikatakan  bahwa  penerima hak  bisa  menerima  atau  bahkan  menolak pelaksanaan    haknya    dengan    syarat pernyataan    sikap    tersebut    dinyatakan secara tertulis.
Menurut  Pasal  913  KUHPerdata bahwa: “bagian mutlak atau legitieme portie adalah  suatu  bagian  dari  harta  peninggalan yang  harus  diberikan  kepada  para  waris dalam  garis  lurus  menurut    undang-undang, terhadap  bagian  mana  si yang  meninggal tak  diperbolehkan    menetapkan  sesuatu, baik    selaku    pemberian antara   yang  masih hidup maupun selaku wasiat.”
Pewaris  berhak  melakukan  apa  saja terhadap    harta    kekayaannya  namun terdapat  pembatasan  terhadap  haknya  yang ditentukan  oleh  undang-  undang.  Pewaris wajib  mengindahkan  atau  memperhatikan legitieme portie. Jadi, pada dasarnya pewaris tidak  dapat  mewasiatkan  seluruh  hartanya, karena pewaris wajib memperhatikan legitieme portie, akan tetapi apabila pewaris tidak  mempunyai  keturunan  maka  warisan dapat  diberikan  seluruhnya  pada  penerima wasiat.
Porsi  bagian  ahli  waris  kerena  wasiat mengandung  asas  bahwa  apabila  pewaris mempunyai  ahli  waris  yang  merupakan keluarga  sedarah,  maka  bagiannya  tidak boleh  mengurangi  bagian  mutlak  dari  para legitimaris(ahli waris yang menerima legitieme  portie).  Jadi  jumlah  bagiannya  si penerima  wsiat  tidak  tentu  karena  orang yang  memperoleh  harta  semacam  ini tergantung dari kehendak pemberi waris.
KUHPerdata tidak membedakan
antara  anak  laki-  laki  dan  anak  perempuan, antara  suami  dan  istri.  Mereka  berhak mewaris  dengan  mendapat  bagian  yang sama.  Porsi  bagian  anak  laki-  laki  sama dengan  anak  perempuan.  Porsi  bagian seorang    istri  atau    suami  sama  dengan bagian  anak    jika    dari  perkawinan  itu dilahirkan anak.
Apabila  dihubungkan  dengan  sistem keturunan,    KUHPerdata  menganut  sistem keturunan  bilateral.  Setiap  orang  itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah  ataupun  keturunan  ibunya. Artinya,  ahli  waris  berhak  mewaris  dari ayah  jika  ayah  meninggal  dan  berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal. Artinya jika  semasa  hidupnya  ayah  dan  ibunya masing-  masing  memiliki  hak  cipta  yang berbeda,  maka  ahli  warisnya  berhak mewaris  kedua  hak  cipta  tersebut  baik  hak cipta  dari  ayahnya  maupun  hak  cipta  dari ibunya. 22
Apabila  dihubungkan  dengan  sistem pewarisan,    KUHPerdata  menganut  sistem pewarisan  individual. Artinya,  sejak  terbuka waris  (pewaris  meninggal)    harta  warisan dapat  dibagi-bagi pemilikannya  antara para ahli  waris.  Setiap  ahli  waris  berhak menuntut    bagian  warisan  yang    sama  yang menjadi haknya.
Serta  hukum  pewarisan    KUHPerdata menganut    sitem  penderajatan. Artinya,  ahli waris  yang  derejatnya  lebih  dekat  dengan  si pewaris  menutup  ahli  waris  yang  lebih  jauh derejatnya. Artinya,  jika  pewaris  meninggal dan  ahli  waris  pada  golongan  pertama  yaitu anak-anak dan istri/suami masih hidup maka hak cipta tersebut diwariskan kepada mereka dan menutup ahli waris lain pada golongan- golongan selanjutnya.
Para ahli waris berhak atas sepenuhnya ciptaan-ciptaan tersebut. Kedudukan  ahli  waris  untuk  memperoleh warisan    dalam    hal    ini    adalah  terhadap pewarisan hak cipta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika pewaris hanya meninggalkan  satu  orang  ahli  waris  maka
22 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit ., hlm. 197.
pewarisan hak cipta itu dimiliki sepenuhnya oleh  dirinya  sendiri.  Dan  jika  terdapat  ahli warisnya  lebih  dari  satu  orang,  maka  itu tidak  menjadi  masalah  dalam  menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama. 23
Pewarisan  buku  misalnya,  hak  cipta seorang  penulis otomatis  diwariskan kepada ahli  warisnya  sejak  ia  meninggal  dunia, selama  buku  yang  diciptakannya  itu  masih laku  terjual  maka ahli  waris akan menerima royalti  dengan  perhitungan  yang  sama.  Dan jika terdapat lebih dari satu ahli waris maka royalti  yang  di  dapat  tersebut  akan  dibagi dengan porsi bagian yang sama tiap-tiap ahli waris.
Selanjutnya   setelah   adanya   proses peralihan  hak cipta melaui  pewarisan,  maka kedudukan  hak  cipta  baik  yang  menjadi milik  ahli  warisnya  atau  milik  penerima wasiat tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
Jelaslah  bahwa  sesungguhnya  hak cipta diakui dan mendapat perlindungan dari undang-undang  secara  tepat  dan  sempurna, karena  memang  hak  cipta  merupakan  hak secara  khusus  diberikan  kepada  si  pencipta atai  si  pemegang  hak  cipta,  walaupun  si pemegang  hak  cipta  adalah  merupakan warisan  dari  si  pencipta  yang  telah meninggal  dunia,  namun  kedudukannya masih  tetap  diakui  dan  dilindungi  oleh Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta..

## C. P E N U T U P
Berdasarkan apa  yang  telah diuraikan, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  cipta merupakan  benda  imateriil  yang  dapat beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang
sehingga kepemilikan    beralih  kepada  ahli  waris karena  ketentuan  undang-undang,  beralih otomatis  sejak  meninggalnya  pemilik  hak. Sehingga  hak  cipta  merupakan  salah  satu harta  kekayaan  pewaris  yang  menjadi  objek
23 Gatot Supramono, Op. Cit ., hlm. 31.
warisan,  oleh  sebab  itu  hak  cipta  dapat diwariskan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata
Indonesia , Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2011. Efendi  Perangin, Hukum  Waris .  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Gatot  Supramono, Hak  Cipta  dan  Aspek- Aspek Hukumnya , Rineka Cipta, 2010. Hilman  Hadikusuma, Hukum  Waris  Adat .
Citra Aditya Bakti, Bandung 2003. O  K.  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual ( Intellrctual Property Rights ), Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007. Richard  Burton  Simatupang, Aspek  Hukum dalam  Bisnis ,  Rineka  Cipta,  Jakarta 1996.
Suparman, Ikhtisar  Hukum  Waris  Menurut KUH  Perdata  (BW) ,  Dar  al-Ulum Press, Jakarta, 1993.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 2006. Tim Lindsley,dkk, Hak Kekayaan Intelektual  Suatu  Pengantar ,  Alumni, Bandung, 2006.
Widyopramono, Tindak  Pidana  Hak  Cipta:
Analisis  dan  Penyelesaiannya ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
Zainuddin  Ali, Pelaksanaan  Hukum  Waris di  Indonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2008.