## Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi
Thifal Afifah Ridwan, Siti Malikhatun Badriyah, Adya Paramita Prabandari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: thifalridwan@gmail.com

## Abstract
Law  violations  against  works  such  as  books, films  or  cinematography  are  increasingly  prevalent  in  the community. These violations include illegal copying of books, music, or cinematography with the intention of benefiting certain parties and are carried out without obtaining permission from the copyright holder. This is due to the lack of public understanding of the violations committed and also the weak laws governing the  copyright  of  a  work.  The  research  method  used  is  a  type  of  normative  research.  This  study  aims  to determine the implementation  and obstacles in  protecting copyright  works in  the fields of books, music, and  cinematography.  In  practice,  piracy  of  various  copyrighted  works  such  as  books,  songs,  or cinematography is common among people throughout Indonesia. The perspective on copyright will emerge when  the  copyright  owner  registers  his  work  in  advance  with  the  Directorate  General  of  Intellectual Property Rights, which is unnecessary. There should be no need to register in advance for a copyright. It is not an easy job to raise public awareness of the importance of respecting the creations of others. Apart from the need for large costs, adequate facilities and infrastructure must fully support this.
Keywords: copyright; book; music; cinematography.

## Abstrak
Pelanggaran hukum terhadap karya seperti pada buku, film ataupun sinematografi semakin marak terjadi di  kalangan  masyarakat.  Pelanggaran  tersebut  di  antaranya  adalah  seperti  penggandaan  buku,  musik, ataupun  sinematografi  secara  ilegal  dengan  maksud  menguntungkan  pihak-pihak  tertentu  dan  dilakukan tanpa  mengantongi  izin  dari  pemegang  hak  cipta.  Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya  pemahaman masyarakat  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  dan  juga  lemahnya  hukum  yang  mengatur  tentang  hak cipta dari suatu karya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis normatif.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam perlindungan Hak Cipta Karya di bidang buku, musik, dan sinematografi. Pada prakteknya bahwa pembajakan terhadap berbagai karya cipta seperti buku, lagu, ataupun sinematografi banyak terjadi di kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Perspektif tentang hak cipta akan  muncul ketika pemilik  hak cipta mendaftarkan karyanya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang pada harusnya tidak diperlukan. Seharusnya tidak perlu terlebih dahulu  mendaftar  untuk  mendapatkan  hak  cipta.  Memang  bukan  pekerjaan  yang  mudah  dalam meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  menghargai  karya  cipta  orang  lain.  Selain diperlukannya biaya yang besar, sarana dan prasarana yang memadai harus mendukung penuh terkait hal ini.
Kata kunci: hak cipta; buku; musik; sinematografi.

## A. PENDAHULUAN
Hasil kegiatan  intelektual  manusia  yang diwujudkan  menjadi  suatu ciptaan  merupakan bagian dari  Hal  Kekayaan  Intelektual  (HKI).  Berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  Hak
Kekayaan Intelektual, salah satu di antaranya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  (UUHC).  Berdasarkan  UUHC,  Hak  Cipta  dan  Hak  Kekayaan  Industri  merupakan  2  kategori utama dalam HKI. Hak Cipta meliputi ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Sedangkan Hak Kekayaan Industri adalah dalam ranah teknologi (Hariyani, 2010).
Prinsip  deklaratif  menyebutkan  bahwa  hak  cipta  merupakan  hak  eksklusif  yang  akan  muncul dengan sendirinya setelah suatu karya diciptakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Hak  eksklusif  yang  dimaksudkan  adalah  pencipta  karya  bebas  mengatur  hak  cipta  dan memiliki hak untuk mengendalikan karyanya, di sisi lain pihak lainnya tidak dapat mengatur Hak Cipta tanpa seizin pencipta. Hak eksklusif pencipta karya meliputi hak moral dan hak ekonomi berdasarkan pada Pasal 4 UUHC (Yoshua, 2019).
Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak moral pencipta suatu karya yang berbunyi bahwa: Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 bahwa hak moral adalah hak  yang  melekat  selamanya  pada  pencipta  karya  yang  bertujuan  untuk:  (a)  Apabila  karya  yang dihasilkan  untuk  umum  maka  boleh  untuk  mencantumkan  atau  tidak  nama  pencipta  pada  salinan karyanya,  (b)  Menggunakan  nama  samaran  atau  asli,  (c)  Sesuai  dengan  kepatuhan  yang  ada  di masyarakat maka pencipta dapat mengubah namanya, (d) Dapat mengubah judul ataupun anak judul pada ciptaannya, (e) Dapat tetap mempertahankan haknya ketika terjadi modifikasi, distorsi ataupun hal lain pada ciptaannya.
Menurut Pasal 40 UUHC menyebutkan bahwa salah satu karya yang dilindungi oleh hak cipta adalah  buku.  Terdapat  berbagai  jenis  buku  seperti  buku  pengetahuan,  novel,  komik,  dan  lain sebagainya. Pada umumnya buku memiliki ukuran yang kecil dan sederhana sehingga memudahkan penggunanya  dalam  membawa  buku  tersebut  kapan  pun  dan  di  mana  pun.  Kepraktisan  tersebut merupakan tujuan lain dari sebuah buku ketika diciptakan.
Pasal  58  UUHC  juga  menyebutkan  bahwa  lagu  merupakan  suatu  ciptaan  yang  sepatutnya memiliki hak untuk dilindungi sebagai karya. Disebutkan dalam UUHC bahwa pencipta lagu berhak memiliki  hak  ekonomi  atas  lagu  yang  diciptakannya.  Hak  ekonomi  tersebut  merupakan  bentuk apresiasi atas karya yang telah diciptakan dan disebar luaskan sehingga masyarakat dapat menikmati karya tersebut. Objek lain yang dilindungi oleh UUHC dalam Pasal 40 Ayat (1) adalah sinematografi. Sinematografi merupakan karya atau ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti di antaranya adalah film  dokumenter,  film  iklan,  reportase,  film  kartun  atau  film  lainnya  yang  telah  dibuat  berdasarkan skenario tertentu.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  artikel  ini  akan  membahas  permasalahan  sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta karya dan solusi  yang dapat diterapkan di bidang Hak Cipta Karya buku?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta karya dan solusi yang dapat diterapkan di bidang Hak Cipta Karya musik?
3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta karya dan solusi yang dapat diterapkan di bidang Hak Cipta Karya sinematografi guna mendapatkan evaluasi terhadap berjalannya HKI di Indonesia?
Penelitian sebelumnya terkait judul yang ditulis ini antara lain artikel yang ditulis oleh Chosyali (2018)  dengan  judul  “Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Buku  Pengetahuan  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta”.  Perlindungan  hukum,  baik  itu  hak  ekonomi maupun  hak  moral  dimaksudkan  agar  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  tidak  merasa  dirugikan. Tujuan dari penelitian tersebut agar mampu memberikan suatu kesadaran dan pemahaman yang lebih baik  mengenai  hak  cipta  buku  pengetahuan  di  masa  yang  akan  datang.  Penelitian  Chosyali  dan penelitian  ini  sama-sama  meninjau  tentang  perlindungan  hak  cipta  buku.  Namun,  penelitian  ini membahas secara umum terkait jenis buku sehingga  evaluasi mengenai hak cipta buku lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, tidak hanya mengenai buku, penelitian ini juga akan  membahas hak cipta terkait lagu dan sinematografi secara umum. Hal ini akan lebih menarik dibahas dalam penelitian ini karena terdapat banyak objek yang diteliti.
Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Kusno (2016) dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh melalui Internet” menjelaskan bahwa upaya hukum yang dilakukan  dalam  melindungi  hak cipta pencipta lagu yang diunduh  melalui  internet dapat  dilakukan dengan  upaya  preventif  dan  represif.  Tujuan  dari  penelitian  tersebut  adalah  untuk  memberikan pengetahuan mengenai HKI di bidang karya cipta lagu dan pentingnya penerapan HKI. Hal ini juga dibahas dalam penelitian ini terkait hambatan hak cipta karya lagu dan solusi yang harus diterapkan. Selain itu, dalam penelitian ini membahas mengenai hak cipta karya buku dan sinematografi yang perlu diketahui  oleh  pembaca.  Setidaknya,  pembaca  mengetahui  hal-hal  mengenai  pelanggaran  HKI  agar tidak merugikan pencipta karya.
Penelitian  lainnya  yang dilakukan oleh  Ningsih  & Maharani  (2019) dengan  judul  “Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film Secara Daring”. Penelitian tersebut membahas persoalan terkait  upaya  untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  mengenai  kesadaran  perlindungan  hak
cipta  sinematografi.  Sekarang  ini,  mengunduh  film  secara  gratis  dari  internet  berkembang  seiring dengan tawaran internet dari berbagai media digital, baik yang resmi ataupun bajakan. Dampak negatif dari illegal downloading sendiri yaitu royalti yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta tidak memberi pemasukan kepada penciptanya. Hal ini tentunya harus disertai penegakkan kebijakan dari berbagai  pihak  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  terus-menerus.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini membahas solusi dalam perlindungan hak cipta sinematografi agar dapat diterapkan oleh pemilik dan penyedia  layanan  sinematografi.  Selain  itu,  pembahasan  mengenai  hak  cipta  karya  buku  dan  lagu dibahas dalam artikel ini secara singkat dan lugas agar meningkatkan wawasan pembaca mengenai hak cipta karya.
Studi normatif yang telah dilakukan dari berbagai artikel yang telah dipublikasikan sebelumnya membahas  permasalahan  yang  hampir  sama  dengan  artikel  yang  ditulis  ini.  Yang  membedakannya adalah dalam artikel  ini  lebih  mendalam  membahas persoalan terkait pelaksanaan perlindungan hak cipta karya dan solusi yang dapat diterapkan di bidang Hak Cipta Karya buku, Karya Musik dan Karya Sinematografi.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  dengan  pendekatan  yuridis  normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015). Teknik pengumpulan data dalam artikel ini dengan menggunakan studi kepustakaan. Adapun sumber data diperoleh dari data sekunder, baik berupa bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, maupun bahan hukum sekunder dan tersier, serta diperkuat dengan hasil survey dan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan dengan deskriptif a analitis.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Adapun dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan  Perlindungan  Hak  Cipta Karya  dan  Solusi  yang  Dapat  Diterapkan  di  Bidang Hak Cipta Karya Buku
Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 UUHC menyebutkan bahwa buku merupakan salah satu karya yang berhak untuk dilindungi. Buku merupakan karya intelektual dan memiliki hak eksklusif yang terdiri dari dua macam, diantaranya adalah hak moral dan hak ekonomi. Pemegang hak cipta bebas melakukan apapun terhadap karya yang dimilikinya, disisi lain pihak lainnya tidak dapat melakukan hak cipta tanpa seizin dari pencipta karya (Marbun, Devi & Azwar, 2013).
Hak ekonomi merupakan manfaat yang didapat dari pemegang hak atas karya yang diciptakan (Setyaningrum,  2014).  Artinya,  buku  sebagai  suatu  karya  memiliki  nilai  ekonomis  yang  dapat dieksploitasi di masyarakat. Hak moral dalam suatu karya adalah hak yang tidak dapat dihapuskan dan  tetap  melekat  pada  suatu  karya,  meskipun  hak  cipta  telah  dialihkan  kepada  pihak  lainnya (Wijaya, 2003).
Sebuah  tindakan  melawan  hukum  ketika  dilakukan  penggandaan  buku  tanpa  seizin  dari pemegang hak cipta dan ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan secara komersial, maka dapat dikenakan  sanksi  perdata  ataupun  pidana.  Disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  12  UUHC  bahwa penggandaan  merupakan sebuah proses dalam  menyalin  suatu ciptaan dengan cara dalam  bentuk apapun  baik secara permanen atau sementara. Penggandaan  yang dilakukan tidak sah dan proses distribusi barangnya bersifat ilegal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 23.
Ganti rugi dapat dikenakan apabila terjadi pembajak pada sebuah buku. Ganti rugi dilakukan oleh  pelanggar  hak  ekonomi  pencipta,  yang  diberikan  kepada  pemegang  hak  cipta  melalui keputusan pengadilan perkara perdata dengan kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 UUHC yang  menyebutkan  bahwa  pihak  manapun  yang  ingin  melaksanakan  hak  ekonomi  wajib  untuk meminta  izin  dari  pemilik  hak  cipta.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  setiap  orang  yang melaksanakan hak ekonomi tanpa pemilik  hak cipta maka dapat  dikenakan denda atau ganti rugi sesuai dengan sanksi dari hukum perdata ataupun pidana.
Chosyali (2018) menjelaskan bahwa konsep hukum tentang hak cipta terhadap buku belum dapat  dipahami  secara  menyeluruh  di  masyarakat  Indonesia.  Dalam  realitasnya,  perlindungan hukum  terhadap  hak  cipta  buku  di  Indonesia  masih  memiliki  berbagai  kendala.  Oleh  karena  itu diperlukan  penyadaran  dari  pemerintah  guna  memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat
Indonesia  mengenai  pentingnya  melindungi  hak  cipta  terhadap  buku.  Hal  tersebut  tentunya bukanlah  perkara  yang  mudah,  selain  dari  pemerintah  diperlukan  juga  peran  dan  dukungan  dari berbagai pihak seperti dari akademisi, aparat penegak hukum hingga mahasiswa dalam menerapkan perlindungan hak cipta sesuai dengan UUHC.
Kusmawan (2014) menjelaskan memang bukan pekerjaan yang mudah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Selain diperlukannya biaya  yang  besar,  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  harus  mendukung  penuh  terkait  hal  ini. Adanya multi tafsir dalam masyarakat Indonesia ketika melihat suatu aturan perundang-undangan, dan  kurangnya  komitmen  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  dalam  mengawal  dan memperbaiki peraturan terhadap perlindungan hak cipta juga menjadi masalah lainnya. Selain itu, selain  pihak  pemerintah,  peran  masyarakat  yang  berkecimpung  dalam  civitas  akademik  di perguruan tinggi juga menjadi hal penting dalam melakukan penyadaran kepada masyarakat.

## 2. Pelaksanaan  Perlindungan  Hak  Cipta Karya  dan  Solusi  yang  Dapat  Diterapkan  di  Bidang Hak Cipta Karya Musik
Terdapat  perbedaan  antara  lagu  ataupun  musik  apabila  dilihat  secara  etimologi.  Suatu kesatuan musik yang terdiri dari berbagai urutan adalah lagu. Lagu ditentukan oleh tinggi rendahnya nada  yang digunakan, dan  juga corak tertentu pada  lagu ditentukan oleh  irama.  Lagu  merupakan bahasa bunyi yang disampaikan secara teratur sebagai cetusan ekspresi hati. Apabila cetusan hati tersebut  dikeluarkan  menggunakan  alat  musik  maka  disebut  sebagai  instrumental  dan  apabila dikeluarkan melalui mulut disebut vokal.
Menjadi suatu permasalahan yang memiliki kaitan dengan perlindungan suatu karya cipta lagu atau  musik.  Selain  itu,  lagu  atau  musik  yang  seperti  apa  yang  dilindungi  berdasarkan  undang- undang. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hak cipta dapat melindungi suatu karya yang sudah berwujud ataupun memiliki bentuk dan dinilai asli. Perlindungan hak cipta tidak dapat mencakup  suatu  ide  atau  gagasan  karena  dinilai  tidak  menunjukkan  keaslian  dari  ciptaan.  Dapat disimpulkan bahwa lagu yang dimainkan secara sembarangan tidak memiliki perlindungan secara undang-undang.
Pengguna ( user ) dalam dunia lagu atau musik dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya adalah (1) featuring music , adalah beberapa kegiatan yang tidak akan dapat diberlangsungkan tanpa adanya  musik  ataupun  lagu.  Contohnya  adalah  konser  musik,  karaoke,  tempat  hiburan,  dll.  (2)
Background music . Adalah tempat di mana apabila terdapat musik maka dapat digunakan sebagai pengantar untuk menambah kenyamanan pengunjung, seperti di  antaranya adalah  restoran, hotel, cafe,  dll.  (3) Entertainment  music ,  adalah  suatu  kegiatan  yang  tidak  akan  berjalan  dengan  baik apabila tidak menggunakan musik, di antaranya adalah radio, televisi, dll. Berbagai usaha yang telah disebutkan di atas tentunya memiliki manfaat ekonomis dari pemilik karya dari sebuah lagu ataupun musik. Karena mereka tidak dapat menggunakan lagu atau musik tanpa seizin dari pemilik karya, untuk itu diwajibkan membayarkan royalty .
Hak cipta pada sebuah lagu adalah ketika lagu tersebut sudah dapat didengar, bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUHC. Dibuktikan oleh notasi musik  pada  dan  ataupun  saat  tanpa  syair.  Sesuai  dengan  prinsip  deklaratif  pada  hak  eksklusif pencipta  yang  timbul  secara otomatis  pada  saat  ketika  suatu  ciptaan  direalisasikan  dalam  bentuk nyata tanpa adanya pembatasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam  penelitiannya  Yanto  (2015)  menjelaskan  bahwa  setidaknya  ada  2  aspek  yang diperlukan  dalam  perlindungan  hak  cipta  karya  musik.  Di  antaranya  adalah  kebijakan  yang membahas mengenai anti pembajakan yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan aksi pembajakan pada suatu hak cipta karya  musik. Kedua, kebijakan kontra pembajakan  yang terdiri dari beberapa instrumen yang berfokus pada tindakan yang dilakukan pada pelaku pembajakan hak cipta karya sebuah musik atau lagu.
Sitompul  (2004)  menjelaskan  bahwa  tidak  ada  cara  yang  benar-benar  efektif  dalam melakukan  perlindungan  pembajakan  sebuah  karya  musik  atau  lagu  di  internet.  Hal  yang  dapat dilakukan  dalam  melakukan  perlindungan  hak  cipta  terhadap  lagu  ataupun  musik  yang  ada  di internet adalah dengan  menegakkan suatu peraturan  hukum administrasi  negara dengan  berbagai tahapan, seperti pendaftaran, pengawasan, hukum perdata ataupun hukum pidana.
Pendapat  lainnya,  Saidin  (2010)  menyatakan  bahwa  apabila  pengguna  internet  mengunduh lagu  dari  situs  kemudian  melakukan  penyimpanan  pada drive komputer  dan  sejenisnya,  maka dianggap  sebagai  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Karena,  di  dalam  sebuah  lagu  terdapat  hak ekonomi  yang  memungkinkan  pemilik  lagu  mendapatkan  keuntungan  secara  ekonomi  dari  lagu yang  dibuatnya  (Muhammad,  2007)  menjelaskan  bahwa  hak  ekonomi  tersebut  layak  untuk diperhitungkan  dengan  baik  karena  pihak  lain  seperti  industri  ataupun  perdagangan  dapat menggunakan  hak  tersebut  untuk  kemudian  mendapatkan  keuntungan.  Dapat  disimpulkan pembajakan  dengan  cara  mengunduh  melalui  situs-situs  ilegal  menyebabkan  kerugian  dan
pelanggaran terhadap pemilik lagu karena lagu yang di download secara gratis tanpa membayarkan royalti kepada pemiliki atau pencipta lagu.
Kusno (2016) memberikan solusi atas permasalahan mengenai lagu yang bebas diunduh dan merugikan  pemilik  hak  cipta.  Pertama,  adalah  peran  dari  pemerintah  diperlukan  dalam  upaya perlindungan  preventif.  Pemerintah  melalui  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika (Kemenkominfo)  seharusnya  melakukan  penertiban  terhadap  berbagai  situs  atau website illegal yang ada di internet sehingga masyarakat luas dapat terbatasi aksesnya untuk mengunduh lagu atau musik secara ilegal.
3. Pelaksanaan  Perlindungan  Hak  Cipta Karya  dan  Solusi  yang  Dapat  Diterapkan  di  Bidang Hak Cipta Karya Sinematografi Guna Mendapatkan Evaluasi terhadap Berjalannya HKI di Indonesia
Salah satu karya yang memiliki perkembangan pesat salah satunya adalah sinematografi, di mana karya tersebut terus mengalami peningkatan dengan teratur dan konsisten di setiap waktunya. Perkembangan sinematografi di Indonesia  yang semakin  maju tentunya  membuat pembuat karya yang sudah berusaha keras dalam membuat karyanya untuk mendaftarkan karyanya agar dilindungi. Hal  tersebut  dikarenakan  masih  banyaknya  masyarakat  luas  yang  tidak  menghargai  dan  jarang menonton di bioskop. Disisi lain, pembajakan terhadap karya tersebut tetap ada melalui DVD atau situs-situs online di internet.
Pembajakan sinematografi yang dilakukan oleh masyarakat luas baik secara online ataupun offline membuat  resah  dan  khawatir  pemilik  karya  dalam  menuangkan  gagasan  mereka. Kekhawatiran tersebut muncul ketika ada pihak lain yang menikmati karya sinematografinya secara cuma-cuma bahkan dikomersialisasikan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Di lain sisi, penyebarluasan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemilik karya cipta sehingga karya yang disebarluaskan tidak memiliki lisensi dan tidak dibenarkan (Pricillia & Subawa, 2018).
Sanksi  harus  ditegakkan  atas  berbagai  macam  pelanggaran  penyebaran  karya  melalui  situs online tanpa izin dari pemilik. UUHC Pasal 9 ayat (2) dan (3) mengatur tentang perlindungan karya. Disebutkan bahwa pemilik mendapatkan hak ekonomi dan pihak lain yang ingin mendapatkan hak ekonomi ataupun hak cipta diharuskan mendapatkan izin dari pemilik hak. Pasal 9 ayat (1) UUHC menjelaskan  bahwa  hak  ekonomi  dari  pemilik  hak  cipta  adalah  berupa  mengumumkan, mengkomunikasikan, menggandakan dan menyewakan karya.
Dalam  UUHC  Pasal  113  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  menjelaskan  bahwa  adanya perlindungan  hukum  terhadap  karya  sinematografi  sehingga  diatur  juga  mengenai  pembajakan sebuah  karya  tanpa  izin  dari  pemilik  hak  cipta.  Delik  aduan  dapat  digunakan  untuk  melaporkan pelanggaran  hak  cipta  (Dharmawan,  2016).  Bagi  seseorang  yang  merasa  dirugikan  dapat melaporkan pada delik tersebut (Kaligis, 2012).
Melakukan  penggandaan  sebuah  karya  sinematografi  seperti  film  secara  komersial  demi keuntungan  pihak-pihak  tertentu  tanpa  seizin  pemilik  hak  cipta  merupakan  sebuah  pelanggaran tersendiri dan dapat dipidana. Sesuai dengan Pasal 9 UUHC menjelaskan bahwa pemilik hak cipta juga mendapatkan keuntungan berupa hak ekonomi. Indah (2019) menjelaskan bahwa dalam Pasal 113  UUHC  mengatur  tentang  pelanggaran  hak  cipta,  termasuk  dengan  resiko  atau  sanksi  yang diberikan  terhadap  pelaku  yaitu  berupa  pidana  paling  lama  sebanyak  empat  tahun  dan  denda maksimal sejumlah empat miliar rupiah.
Selain  hal  itu  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  melindungi  hak  eksklusif  pencipta  karya sinematografi  menurut  Sumardani  &  Sarjana  (2016),  yaitu  (1)  Pengelola  Bioskop  memberikan arahan untuk “Mematikan handphone selama  pertunjukan  atau  dalam  mode  diam”  hal  ini  untuk memberikan  rasa  kesadaran  pada  masyarakat  serta  untuk  menghargai  karya  seseorang  untuk dinikmati  sesuai  dengan  jerih  payahnya;  (2)  Pihak  Bioskop  memberitahukan  larangan  untuk merekam karya sinematografi tersebut karena merupakan pelanggaran dari UUHC dan UU ITE; (3) Pengelola  Bioskop  agar  meningkatkan  upaya  pengawasan  terhadap  penonton  dengan  CCTV  dan petugas keamanan bioskop untuk mengawasi penonton apabila ada  yang  merekam secara  illegal; (4)  Menayangkan  film di  situs  layanan  streaming  yang terdaftar pada Menkominfo  yang dimana situs  ini  relatif  lebih  murah  dibandingkan  pembelian  VCD/DVD  sehingga  masyarakat  lebih menghargai karya sinematografi pencipta.
Upaya  lainnya  dalam  menegakkan  hukum  menurut  Ningsih  &  Maharani  (2019)  adalah sebagaimana yang telah diatur menurut UUHC oleh para penegak hukum di Indonesia. Dijelaskan dalam  Pasal  120  UUHC  bahwa  penegak  hukum  adalah  delik  aduan,  sehingga  pelaporan  dapat dilakukan  terlebih  dahulu  oleh  pihak  yang  dirasa  dirugikan.  Penyidik  kepolisian  melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap laporan yang masuk. Selain itu PNS tertentu yang berada di lingkungan  kementerian  juga  dapat  melakukan  penyelidikan  mengenai  tindak  pidana  tentang pelanggaran hak cipta.
Banyaknya  situs  unduh  film  di  internet  dapat  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  dengan  cara melakukan pemblokiran terhadap IP Address. Hal tesebut sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.  14  Tahun  2015  dan  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi (Noviandy, 2016). Kurangnya SDM yang dimiliki pemerintah sendiri menjadi hambatan tersendiri dalam  menghalau  semakin  menjamurnya  situs-situs  ilegal  tersebut.  Selain  itu  peran  masyarakat dalam  pentingnya  menghargai  suatu  karya  juga  menjadi  tiang  penting  dalam  penegakan  hukum perlindungan hak cipta di Indonesia.
Pencipta mengalami dampak buruk akibat pelanggaran yang dilakukan, baik secara material ataupun  imaterial.  Sosialisasi  harus  digalakkan  oleh  pemerintah  dalam  melakukan  penyadaran terhadap  masyarakat  mengenai  betapa  pentingnya  menghargai  karya  orang  lain.  Selain  itu penegakkan hukum yang tegas harus dilakukan juga oleh aparat yang berwenang guna mengambil tindakan yang tegas terhadap kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia.
Rendahnya  pemahaman  penegak  hukum  mengenai  hak  cipta  di  Indonesia,  semisal  ketika adanya perspektif tentang hak cipta akan muncul ketika pemilik hak cipta mendaftarkan karyanya terlebih  dahulu  pada  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual,  yang  pada  harusnya  tidak diperlukan. Seharusnya tidak perlu terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan hak cipta. Konsep lembaga creative common (CC) dapat digunakan menjadi upaya normatif dalam melindungi suatu karya.  CC  merupakan  lembaga  organisasi  nirlaba  global  yang  melakukan  berbagai  macam pemberdayaan dan penggunaan ulang pengetahuan dan kreativitas dengan menyediakan perangkat hukum internasional yang bersifat bebas. Agar memastikan lisensi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dalam konteks internasional, CC memiliki berbagai afiliasi di seluruh dunia. Pencipta ataupun pemegang hak cipta sebelum menerima lisensi CC terhadap karya yang diciptakan dapat memungut royalty .
Keberhasilan pemerintah dalam mengawal pelaksanaan dan penegakkan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta seperti buku, musik, lagu, dan sinematografi tergantung dari substansi yang  disusun  berdasarkan  UU  yang  berlaku.  Penegak  hukum  juga  memiliki  peranan  khusus terhadap tugas yang diamanahkan kepada  mereka. Lambannya penanganan pembajakan terhadap suatu  karya  cipta  bisa  jadi  juga  disebabkan  oleh  minimnya  anggaran  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Ke  depannya,  sinergitas  dari  berbagai  pihak  diperlukan  dalam  menjamin keberlangsungan orisinalitas karya cipta di Indonesia.

## D. SIMPULAN
Hak  Cipta  adalah  hak  moral  pencipta  suatu  karya  yang  berbunyi  bahwa  sebagaimana  yang dimaksud dalam pasal 4  bahwa hak  moral adalah hak  yang  melekat selamanya pada pencipta karya yang bertujuan untuk (1) Apabila karya yang dihasilkan untuk umum maka boleh untuk mencantumkan atau tidak nama pencipta pada salinan karyanya, (2) Menggunakan nama samaran atau asli, (3) Sesuai dengan  kepatuhan  yang  ada  di  masyarakat  maka  pencipta  dapat  mengubah  namanya,  (4)  Dapat mengubah  judul  ataupun  anak  judul  pada  ciptaannya,  dan  (5)  Dapat tetap  mempertahankan  haknya ketika terjadi modifikasi, distorsi ataupun hal lain pada ciptaannya.
Memang  bukan  pekerjaan  yang  mudah  dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap pentingnya  menghargai  karya  cipta  orang  lain.  Selain  diperlukannya  biaya  yang  besar,  sarana  dan prasarana yang memadai harus mendukung penuh terkait hal ini. Adanya multi tafsir dalam masyarakat Indonesia ketika melihat suatu aturan perundang-undangan, dan kurangnya komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawal dan memperbaiki peraturan terhadap perlindungan hak cipta juga  menjadi  masalah  lainnya.  Selain  itu,  selain  pihak  pemerintah,  peran  masyarakat  yang berkecimpung dalam civitas akademik di perguruan tinggi juga menjadi hal penting dalam melakukan penyadaran kepada masyarakat.

## DAFTAR  PUSTAKA
Buku:
Dharmawan,
Deepublish. . Yogyakarta: Hak Kekayaan Intelektual (HKI) S. (2016). N.K.
Fajar, Mukti., & Achmad, Yuliato. (2010). Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hariyani, I. (2010). Prosedur Mengurus HAKI yang Benar . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Kaligis, O. C. (2012). Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta . Bandung: PT. Alumni.
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana
Muhammad, A. (2007). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual . Bandung: Citra Aditya Bakti. Saidin, O. K. (2010). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Sitompul, A. (2004). Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace . Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Soekanto, Soejono., & Mamudji, Sri. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (17 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

## Artikel Jurnal / Karya Ilmiah:
Chosyali,  A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3,(No.1) p. 49-66.
Indah, C. F. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak  Cipta Terhadap Situs Film Gratis di Internet.
Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , Vol. 25 , (No.12), p. 1–6.
Yoshua,  R.  (2019). Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Buku  Terhadap  Kegiatan  Penggandaan  Buku  Ke Dalam  Bentuk  Buku  Elektronik  Menurut  Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta . Tesis. Universitas Sriwijaya.
Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. Perspektif , Vol. 19,(No. 2), p. 137–143.
Kusno,  H.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap  Pencipta  Lagu  Yang  Diunduh  Melalui Internet. Fiat Justisia, Vol.10, (issue 3 Juli-September), p. 489-502.
Marbun,  Tommy  Hutapea.,  &  Devi,  T.  Keizerina.,  &  Winda.  (2013).  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta Terhadap  Karya  Cipta  Lagu  dan  Musik  Dalam  Bentuk  Ringtone  Pada  Telepon  Seluler. Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi , Vol. 1, (No.1, Februari-Mei), p. 1–6.
Ningsih,  Ayub  Suran.,  &  Maharani,  Balqis  Hidayati  (2019).  Penegakan  Hukum  Hak  Cipta  Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Jurnal Meta-Yuridis , Vol. 2, (No.1), p. 13–32.
Pricillia,  Luh  Mas  Putri.,  &  Subawa,  I  Made.  (2018).  Akibat  Hukum  Pengunggahan  Karya  Cipta  Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial. Kerta Semaya, Vol.6,(No.11), p.5-12. nomor halaman? Sumardani, Ni Made Rian Ayu., & Sarjana, I Made. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online . Kertha Semaya, Vol.4,(No. 2), p. 1-15. Wijaya,  H.  T.  (2003).  Konsep  Hak  Ekonomi  dan  Hak  Moral  Pencipta  Menurut  Sistem  Civil  Law  dan Common Law. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol. 10, (No. 23), p. 152–168.
Yanto,  O.  (2015).  Konsep  Perlindungan  Hak  Cipta  Karya  Musik  Dalam  Ranah  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan. Jurnal Cita Hukum , Vol. 3, (No. 1), p.  99–114.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

## Sumber Online:
Noviandy, R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film
Gratis Di Media Internet. Retrieved from: http://e-
journal.uajy.ac.id/10079/1/JURNALHK11083.pdf
Setyaningrum,  I.  (2014).  Perlindungan  Hak  Eksklusif  Pencipta  Terkait  Hak  Moral  Dan  Hak  Ekonomi
Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku . Retrieved from
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/378