Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## ANALISIS YURIDIS PEKERJA ANAK DI SEKTOR INFORMAL DI KOTA PALU
Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Universitas Muhammadiyah Palu Email : anisasmantigs@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The purpose of  this study  was to  determine the effects of  children working  in  the informal  sector  in  Palu  City  and  legal  protection for  child  labor  in  the informal sector in Palu City. From the results of the study by the author, it was found that the  consequences  arising  from  children  working  in  the  informal  sector  mostly impacted on the education of child workers. Where most of the children who work in  the informal sector in the city of  Palu  experienced dropouts. In terms of  legal protection, it appears that legal protection for child labor in the informal sector is inadequate, it can even be said to be neglected both in terms of civil service and in terms  of  criminal  law.  Therefore  it  is  expected  that  the  government  will  issue legislation prohibiting anyone from employing children in the informal sector .
Keyword: child labor, legal protection, informal sector

## A. PENDAHULUAN
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia  yang  harus  dijunjung  tinggi.  Dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  anak  adalah  masa  depan  bangsa  dan  generasi  penerus  cita-cita bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 1
Ditinjau dari aspek  yuridis  maka pengertian anak di  mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa ( minderjaring/person under age ), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur  ( minderjaring/inferiority )  atau  kerap  juga  disebut  sebagai  anak  yang  di bawah  pengawasan  wali  ( minderjaring  ondervoordij ).  Maka  dengan  bertitik tolak  kepada  aspek  tersebut  di  atas  ternyata  hukum  positif  Indonesia  ( ius
1 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
constitutum/ius  opeartum )  tidak  mengatur  adanya  unifikasi  hukum  yang  baku dan  berlaku  universal  untuk  menentukan  kriteria  batasan  umur  bagi  seorang anak. 2
Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  :  “anak  adalah seseorang  yang belum  berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.” 3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 angka 26 memberikan batasan usia anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.
Di beberapa negara, seseorang dikatakan anak atau sudah dewasa dilihat dari umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Skotlandia anak adalah seseorang yang telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun sehingga seseorang diadili dalam peradilan anak. Di Australia Selatan anak usia 8  (delapan)  tahun  sampai  18  (delapan  belas)  tahun  dan  di  Kanada  seseorang berumur di bawah 12 (dua belas) tahun. 4 Bob Franklin dalam The Handbook of Children’s  Rights,  Comparative  Policy  and  Practice ,  menyatakan  di  negara Inggris, pengertian anak dari 0 (nol) sampai 18 (delapan  belas) tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktivitas dan pola pikir anak-anak  ( childhood )  dan  dewasa  ( adulthood ).  Interval  tertentu  terjadi perkembangan  fisik,  emosional  dan  intelektual  termasuk  saat  kedewasaan ( adulthood ). 5 Peter C. Kratcoski dan D. Kratcoski menyatakan bahwa batasan pengertian anak di negara Amerika Serikat yaitu New York dan Vermont adalah seseorang  yang  masih  belum  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun  masih dirujuk ke pengadilan anak. 6 Batasan usia anak pada setiap negara berbeda-beda,
2 Lilik Mulyadi. 2005. Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya). CV. Mandar Maju : Bandung. Hal. 3 – 4.
3 Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
4 Nicholas M. C. Bala, et. al. 2002. Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solution. Educational Publishing Inc. : Toronto . Hal.  4.
5 Marlina.  2009. Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia  :  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan  Restorative Justice . Refika Aditama : Bandung. Hal. 34-35.
6 Ibid .
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dikarenakan  adanya  perbedaan  pengaruh  sosial  pada  perkembangan  anak  di setiap negara, selain itu juga akitivitas sosial dan budaya serta ekonomi di sebuah negara mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kedewasaan seorang anak.
Anak berhak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, dikarenakan sejak anak  masih  di  dalam  kandungan,  dilahirkan,  tumbuh  dan  berkembang  hingga anak  tersebut  menginjak  usia  dewasa,  masih  bergantung  kepada  orang tuanya/walinya  serta  orang-orang  yang  berada  disekitarnya,  belum  dapat mandiri  dan  memerlukan  perlakuan  khusus  dalam  hal  pemenuhan  gizi, kesehatan, pendidikan, agama, keterampilan dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran. 7
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan  bahwa  :  “Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh, sertas berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 8 Selanjutnya :  “Fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar  dipelihara oleh  negara.” 9 Amanat  ini bebankan kepada semua pihak, mulai dari negara (pemerintah), masyarakat dan secara khusus orang tuanya/orang tua asuh/angkat atau yayasan misalnya panti asuhan  yang  secara  khusus  menampung  anak-anak  kurang  mampu,  yang berkewajiban  untuk  memperhatikan  pemenuhan  segala  hak  anak.  Namun  ada diantara mereka bertanggungjawab semu, mengeruk keuntungan dari anak-anak dengan menjadikan sebagai tenaga kerja dengan dalih membantu perekonomian keluarga atau guna mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Kepedulian atas keberadaan anak dan masa depan anak ini, terlihat dalam asas ke-9 Deklarasi Hak-Hak Anak 1959, yaitu :
“Anak  harus  dilindungi  dari  segala  bentuk  ketelantaran,  kekerasan, penghisapan.  Ia  tidak  boleh  dijadikan  subyek  perdagangan.  Anak  tidak boleh  bekerja  sebelum  usia  tertentu,  ia  tidak  boleh  dilibatkan  dalam
7 Andi  Nurul  Isnawidiawinarti  Achmad.  2012.  “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban  Kekerasan .” Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin : Makassar. (Tesis Tidak Diterbitkan). Hal.17
8 Pasal  28  B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  hasil  Perubahan kedua.
9 Pasal  34  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  hasil  Perubahan keempat.
pekerjaan  yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya,  maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya.” 10
Sebagai  implementasi  dari  ketentuan  yang  mengatur  kewajiban  negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Hak Anak, maka sebagai negara peserta, Indonesia melalui Undang- Undang  Perlindungan  Anak  menegaskan  bahwa  perlindungan  anak  perlu dilakukan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,  tumbuh  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 11
Selanjutnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, tersimpulkan bahwa anak dilarang  bekerja  jika  menghambat pertumbuhan fisik, kepribadian, kelangsungan pendidikan dan lain-lain kecuali jika pekerajaan itu bersifat membangun kepribadian anak itu. Untuk hal tersebut mempekerjakan anak baik di sektor formal maupun di sektor informal sedapat mungkin dihindari jika menggangu kelangsungan hidup masa depan anak.
Jumlah  pekerja  anak  di  Indonesia  masih  cukup  tinggi,  menurut  data terakhir  Kementerian  PPPA  dari  sekitar  79  juta  anak  Indonesia,  masih  ada sekitar  7,2  persen  atau  5,6  juta  anak  yang  bekerja. 12 Mereka  bisa  menjelma menjadi pekerja kasar konstruksi, tambang tradisional, pemulung, pelacur/pekerja seks komersial (PSK), pengemis, pedagang asongan, pengamen, hingga  pembantu  rumah  tangga.  Tambang  tradisional  yang  dimaksud  disini tambang  dikelola  dengan  tidak  melibatkan  tenaga  ahli  dan  peralatan  modern tetapi hanya mengandalkan tenaga manusia, seperti penambang pasir atau batu untuk pondasi bangunan atau batu bata dan batako.
10 Paulus  Hadisuprapto.  1995. “Perkembangan  Instrumen  Internasional  tentang  Peradilan  Anak (Ketentuan  tentang  Perlindungan  Hak-Hak  Anak).” Makalah  disampaikan pada  Penataran  Nasional  Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 3 – 15 Desember 1995. Hal. 6
11 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
12 https://kbr.id/nasional/07-2019/hari_anak_nasional__banyak_pekerja_anak_belum_gembira/99976. html diakses pada 24 Agustus 2019, pukul 13.00 WITA.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Selain  itu anak-anak usia 10-14 tahun  yang bekerja  masih  bekerja  lebih dari  40  jam  per  minggunya,  hal  ini  tentu  melebihi  standar  jam  kerja  orang dewasa.  Terdapat  pula  ratusan  ribu  anak  usia  5-14  tahun  yang  bekerja  dalam kondisi berbahaya seperti membawa beban berat, terpapar bahan kimia, hingga berhadapan dengan api dan gas. 13
Berdasarkan pengamatan peneliti dibeberapa tempat di Kota Palu, seperti Pasar  Masomba  Palu 14 dan  Pasar  Manonda  Palu 15 banyak  anak-anak  menjadi buruh angkut dari orang  yang  berbelanja di pasar atau buruh angkut dari para pedagang  yang  memikul  beban  berat  yang  sesungguhnya  belum  mampu dipikulnya.
Di samping itu banyak anak bertindak sebagai juru parkir dan pedagang di pasar yang menjual aneka macam kebutuhan sehari-hari misalnya sayur mayur, makanan  jadi,  kue,  ikan  dan  lain-lain.  Anak  yang  bekerja  sebagai  juru  parkir biasanya ikut bersama orang yang mengasuhnya, demikian juga sebagai penjual. Di tempat keramaian dan dipusat perbelanjaan  modern  yang ada di  Kota Palu sering pula dijumpai anak-anak bersama orang tua atau pengasuhnya meminta- minta kepada para pengunjung. Jenis pekerjaan ini paling banyak dilakukan pada saat mendekati hari tertentu misalnya pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  permasalah  yang  akan  dikaji  dalam tulisan ini adalah apakah akibat yang timbul terhadap anak yang bekerja di sektor informal di kota Palu dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak disektor informal di kota Palu?

## B. PEMBAHASAN
1. Akibat yang Timbul Terhadap Anak yang Bekerja di Sektor Informal
Istilah anak yang bekerja lebih sering disebut sebagai pekerja anak, tenaga kerja anak atau buruh anak. Pekerja anak atau buruh anak adalah anak-anak yang
13 Ibid .
14 Pengamatan dilakukan pada pagi hari, selama dua minggu dibeberapa tempat di Kota Palu seperti Pantai Talise  Palu,  Taman  Hiburan  Taman  Ria Palu,  Pasar  Masomba,  Pasar  Manonda,  pusat-pusat  perbelanjaan di Kota Palu dan lain-lain 01-30 Agustus  2019.
15 Pengamatan dilakukan setia  hari Senin dan  Jum’at, selama dua minggu di bulan Agustus 2019.
melakukan  pekerjaan  secara  rutin  untuk  orang  tuanya,  untuk  orang  lain,  atau untuk  dirinya  sendiri  yang  membutuhkan  sejumlah  besar  waktu  dengan menerima imbalan atau tidak. 16 Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun dari  buruh  anak.  Istilah  pekerja  anak  sendiri  sering  kali  menjadi  perdebatan, menurut  Haryadi  dan  Tjandraningsih  mengutip  definisi  pekerja  anak  dari Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Biro  Pusat  Statistik,  bahwa  istilah  ”anak-anak yang terpaksa bekerja” sebagai pengganti istilah buruh anak, sementara Badan Pusat  Statistik  memakai  istilah  ”anak-anak  yang  aktif  secara  ekonomi.” 17
Menurut  ILO/IPEC  (Organisasi  Buruh  Internasional  /  Program  Internasional Penghapusan Pekerja Anak) menyebutkan bahwa pekerja anak adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu akal, fisik, mental, intelektual dan moral. 18
Abu Huraerah mengutip pendapat yang dinyatakan Soetarso mengungkapkan pengertian pekerja anak yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa pekerja anak adalah :
”1.  Anak  yang  dipaksa  atau  terpaksa  bekerja  mencari  nafkah  untuk dirinya  sendiri  atau  keluarganya  di  sektor  ketenagakerjaan  formal yang  melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental  maupun  sosial.  Dalam  profesi  pekerjaan  sosial,  anak  ini disebut mengalami perlakuan salah (abusel ), dieksploitasi ( exploited) dan ditelantarkan ( neglected ).
2.  Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri, mencari nafkah  untuk  dirinya  sendiri  dan  atau  keluarganya  di  sektor ketenagakerjaan  informal,  dijalanan  atau  tempat-tempat  lain,  baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya dibidang ketertiban) atau yang tidak, baik  yang   masih sekolah  maupun  yang tidak lagi bersekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.” 19
Lebih  lanjut,  Soetarso  menegaskan  bahwa  tidak  dikategorikan  sebagai pekerja anak adalah anak yang dibimbing oleh orang tua atau sanak keluarganya
16 Bagong Suyatno. 2003. Masalah Sosial Anak . Kencana Prenada Media Group : Jakarta. Hal. 111.
17 Dedi  Haryadi  dan  Indrasari  Tjadraningsih.  1995. Buruh  Anak  dan  Dinamika  Industri  Kecil .  Yayasan Akatiga : Bandung. Hal. 3.
18 Ibid.
19 Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak . Nuansa : Bandung. Hal. 70.
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
atau atas kesadaran sendiri membantu pekerjaan orang tua atau orang lain yang tidak  diarahkan  untuk  mencari  atau  membantu  mencari  nafkah,  tetapi  untuk menanamkan  atau  memperoleh  pengetahuan,  keterampilan  dan  atau  sikap kewirausahaan  sejak  dini,  anak  tersebut  masih  sekolah  dan  kegiatan  tersebut tidak mengganggu proses belajar disekolahnya. 20 Merujuk pada kamus online Wikipedia, pekerja anak ( child labor ) memiliki konotasi eksploitasi anak kecil atas  tenaga  mereka,  dengan  gaji  yang  kecil  atau  pertimbangan  bagi perkembangan  kepribadian  mereka,  keamanan,  kesehatan,  dan  prospek  masa depannya. Jadi batasannya adalah unsur eksploitasi terhadap anak yang bekerja. Anak  boleh  bekerja  asal  tidak  mengabaikan  hak-haknya  seperti  belajar  dan bermain. 21
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun.  Mereka  boleh  dipekerjakan  asal  ada  izin orang tua dan bekerja maksimal 3 (tiga) jam sehari. Itu berarti, jika hak-hak anak diabaikan  dan  mereka  bekerja  lebih  dari  3  (tiga)  jam  sehari,  itu  bisa dikategorikan sebagai eksploitasi anak.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  anak  melakukan  pekerja  di  sektor informal, diantaranya :
a. Tingginya  angka  kemiskinan  sehingga  banyak  orang  tua  atau  keluarga mengajak anaknya untuk bekerja, atau kerelaan sendiri anak untuk membantu ekonomi keluarganya;
b. Budaya masyarakat dalam mendidik anaknya untuk bekerja membantu orang tua  dalam  mencari  dengan  harapan  anak  jika  dewasa  dapat  secepatnya mandiri;
c. Kesadaran penduduk atau orang tua akan pentingnya pendidikan bagi si anak dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  hidup  masa  depan  anak  masih  sangat rendah.  Sebagian  masyarakat  terutama  di  daerah  pedesaan  masih
20 Ibid.
21 http://www.panyingkul.com/view.php?id=468&jenis=kabarkita, diakses tanggal 31 Agustus 2019, pukul 08.00 WITA.
menyepelekan  pendidikan.  Mereka  beranggapan  untuk  apa  menempuh pendidikan  apalagi  sampai  kejenjang  tertinggi  yang  penting  adalah bagaimana cara mendapatkan uang untuk hidup; dan
d. Kemampuan  pemerintah  menyediakan  sarana  dan  prasarana  untuk mensejahterakan masyarakat/penduduk masih sangat terbatas.
Demikian  pula  yang  terjadi  di  Kota  Palu,  bahwa  pekerja  anak  sebagai tersebut dalam tabel di atas itu bekerja disektor informal karena terdorong oleh faktor sebagai berikut :
a. Keutuhan rumah tangga orang tua anak
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tua/ibu dari anak yang  bekerja  anak  disektor  informal  menuturkan  bahwa  anaknya  terpaksa melakukan pekerjaan dari jenis apa saja yang penting halal dan menghasilkan uang untuk biaya hidup sehar-hari, karena ingin meringankan beban sebagai ibu dalam  menanggung  beban kebutuhan sehar-hari. 22 Selanjutnya  menurut mereka anak-anak secara rela melakukan pekerjaan serta tidak menuntut upah yang  tinggi,  bahkan  jika  anak-anak  mereka  mendapatkan  upah  dari  orang yang mempekerjakannya mereka akan langsung menyerahkan upah mereka tersebut kepada orang tuanya.

## Tabel 1
Keutuhan Rumah Tangga Orang Tua  Pekerja Anak Disektor Informal No. Keutuhan Rumah Tangga Orang Tua P N 1 Kedua orang tua masih hidup 37 17,88 2 Cerai hidup 50 24,14 3 Salah satu meninggal dunia (yatim) 49 23,68 4 Keduanya meninggal dunia (yatim piatu) 71 34,30 Jumlah 207 100
Sumber : Data Primer, bulan September 2019
Nyatanya pekerja anak di Kota Palu pada umumnya kedua orang tuanya sudah  tidak  serumah  atau  rumah  tangga  mereka  tidak  utuh  lagi  karena  ada bercerai atau salah diantara kedua orang tuanya telah  meninggal dunia dan yang terbanyak adalah anak telah yatim piatu. Mengenai anak yang bekerja
22 Wawancara  dengan  Ibu Mariana,  Ibu Made,  Ibu  Siti  Isya,  Ibu  Bacce  dan  Ibu  Farida,  pada  tanggal  15 Oktober 2019.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
disektor  informal  karena  orang  tuanya  cerai  adalah  anak  yang  ikut  hidup bersama ibunya, dalam penelitian ini tidak diketemukan pekerja anak disektor informal  orang  tuanya  bercerai  dan  kemudian  ikut  serumah  dengan bapaknya/ayahnya. Semua pekerja anak disektor informal di atas yang cerai hidup  orang  tuanya  ikut  dan  hidup  serumah  dengan  ibunya.  Serta  yang terbanyak adalah pekerja anak yang yatim piatu.
Bagi  pekerja anak yatim piatu dibawah asuhan oleh keluarganya atau orang  lain  yang bertindak sebagai walinya, namun terdapat  beberapa anak yatim piatu lebih memilih hidup bersama dengan saudaranya yang kemudian secara  bersama  bekerja  disektor  informal  yang  tidak  membutuhkan  modal seperti pemulung, buruh bangunan dan lain-lain.
b. Keadaan ekonomi keluarga
Pekerja  anak  disektor  informal  ini  didominasi  karena  kebutuhan ekonomi yang sangat minim, pekerja anak ini berusaha mencari biaya hidup sendiri atau karena membantu orang tua/atau walinya. Mereka bekerja karena ingin memenuhi sandang, pangan bahkan papan bagi kelurganya.
Pekerja  anak  disektor  informal  baik  yang  kedua  orang  tuanya  masih hidup terlebih anak yatim atau yatim piatu lebih banyak hidup  berada pada rumah  sewa  yang  kurang  layak  karena  tidak  dilengkapi  oleh  fasilitas  yang memadai, mereka menyewa kamar-kamar yang terbuat dari dinding kayu atau tripleks  yang dekat dengan tempat dimana  lebih  banyak  beraktifitas sehari- hari. Terhadap pekerja anak disektor informal yang kedua orang tuanya masih serumah juga berada dalam kondisi rumah yang kurang memadai atau tidak layak  huni  dan  bersifat  kumuh  dan  sebagian  besar  tidak  memiliki  rumah sendiri tetap hanya tinggal dengan cara menyewa pada kamar-kamar kos yang sangat sederhana dan sempit.
Pekerjaan  di  sektor  informal  sesungguhnya  jenis  pekerjaan  yang  lebih beragam  bentuknya  serta  tidak  terdapat  ketentuan  aturan  tata  tertib  sebagai lazimnya  yang  diterapkan  pada  tempat  pekerjaan  formal.  Pekerjaan  disektor informal menyita sebagian besar waktu bagi anak sehingga tidak ada kesempatan untuk sekolah. Sesungguhnya seorang anak tidak dilarang melakukan pekerjaan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
disektor  informal  sepanjang  tidak  mengganggu  pertumbuhan  fisik  dan kejiwaannya,  termasuk  kesempatan  untuk  mendapatkan  pendidikan  pada pendidikan formal. Pekerjaan yang bisa dikerjakan seorang anak terbatas pada pekerjaan  ringan  atau  pekerjaan  untuk  menumbuhkan  bakat/kereatifitas  anak yang positif dari seorang anak. Pekerjaan ringan, yaitu pekerjaan yang dilakukan tidak  mengganggu  perkembangan  mental,  pendidikan  dan  sosial  pertumbuhan fisik anak itu. Serta pekerajaan anak di bidang seni dan sastra yang merupakan alat atau jalan untuk menyalurkan bakat dan kreatifitas anak selanjutnya.
Anak  yang  bekerja  disektor  informal  berpengaruh  pada  diri  anak  itu sendiri. Terlibatnya seorang anak dalam  suatu pekerjaan disatu sisi  membawa dampak  positif,  namun  sifatnya  sementara  waktu  terutama  bagi  keluarganya karena dapat meringankan beban ekonomi keluarga, namun pengaruh negatifnya jauh  lebih  besar  dan  berakibat  langsung  kepada  diri  anak  itu  sendiri  kedepan, akibat  negatif  ini  berlangsung  secara  terus  menerus  pada  anak  yaitu  dialami sepanjang  masa  hidupnya,  baik  dari  segi  perkembangan  pisik  dan  sosialnya misalnya dari segi kelangsungan pendidikannnya. Setidaknya terdapat tiga hal yang sangat berpengaruh langsung terhadap diri pekerja anak yaitu pertumbuhan fisik, emosional dan kognitif terhambat. 23
Undang-Undang Perlindungan Anak telah mewajibkan kepada orang tua atau  pengasuhnya  supaya  setiap  anak  harus  menempuh  pendidikan  dasar minimal  sampai  pada  pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  (SLTP), namun ternyata sesuai hasil penelitian yang anak yang bekerja disektor informal di Kota Palu tidak ada satu pun diantara mereka sampai menamatkan pendidikan di tingkat SLTP.
23 Departemen  Pendidikan  Nasional.  2011.  “ Pedoman  Teknis  Pelayanan  Pendidikan  Bagi  Pekerja  Anak Sektor Informal.” Depdiknas : Jakarta. Hal. 16
Tabel 2 Pendidikan Pekerja Anak Disektor Informal Di Kota Palu No. Tingkat pendidikan P N 1 Tidak pernah sekolah 49 23,67 2 Tamat SD 54 26,09 3 Tidak tamat SD 73 35,27 4 Tamat SLTP - 0 5 Tidak tamat SLTP 31 14,98 Jumlah 207 100
Sumber : Data Primer, diolah September 2019
Tenaga  kerja  anak  di  sektor  informal  di  Kota  Palu,  pada  umumnya mengalami putus sekolah, karena dari 207 pekerja anak hanya 54 atau 26,09% yang sempat mendapatkan ijazah atau tamat pendidikan ditingkat sekolah dasar, dan  dari  54  orang  itu  hanya  31  orang  sempat  melanjutkan  pendidikan  pada Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  (SLTP)  tetapi  semuanya  mengalami  putus sekolah  pula  atau  tidak  tamat,  ini  disebabkan  karena  tidak  ada  waktu  untuk masuk  sekolah,  mereka  menghabiskan  waktunya  setiap  hari  untuk  bekerja, bahkan  ada  dari  mereka  sejak  jam  04.30  pagi  sudah  meninggalkan  rumah menuju dimana mereka bekerja. Serta ada diantara mereka pada jam itu sudah bekerja yaitu bagi mereka yang menjual sayur mayur atau makanan jadi dipasar tradional  yang  ada  di  Kota  palu.  Salah  satu  hak  dari  seorang  anak  adalah memperoleh  pendidikan,  hal  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Anak  bahwa  :  “setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran dalam  rangka  pengembvangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai dengan minat dan bakatnya” 24
Menurut  para  orang  tua  atau  walinya  mereka  terpaksa  berhenti  sekolah disebab tidak ada waktu untuk mengikuti pendidikan di ruangan kelas, semuanya itu dilakukan semata-mata  ingin  meringankan  beban ekonomi keluarga (yakni pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan), selain itu keterbatasan biaya pendidikan  seperti  transportasi  ke  sokolah,  pakaian  seragam  buku-buku pelajaran. Menurut mereka adalah suatu kesyukuran  bahwa anak-anak dengan secara  sukarela  bekerja  dengan  satu  tekat  membantu  meringankan  beban
24 Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
ekonomi  keluarga, 25 disisi  lain  saya  sedih  dan  prihatin  karena  belum  mampu memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  anak-anak  seperti  anak-anak  pada umumnya. 26
2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja Di Sektor Informal di Kota Palu
Berbicara  mengenai  perlindungan  hukum  tentunya  tidak  lepas  dari perlindungan  hak  asasi  manusia,  baik  individu  maupun  bagi  semua  manusia secara keseluruhan. Hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan dianugrahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipertahankan. Pelanggaran atas hak asasi manusia berarti suatu pelanggaran yang berat dalam kaitannya dengan harkat dan martabat manusia.
Perlindungan  hukum  adalah  seperangkat  peraturan  yang  memberi pengakuan  atas  serangkaian  hak  yang  wajib  dimiliki  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  untuk  mewujudkan  harkat  dan  martabatnya  yang  hakiki seseorang. 27 Sehingga perlindungan hukum ini tidak bisa dilepaskan dengan hak asasi manusia itu yang sejak lahir menjadi miliknya. 28
Declaration  Universal  of  Human  Rights (DUHAM)  1948  menyatakan bahwa “semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul dengan  yang  lain  dalam  semangat  persaudaraan”. 29 Deklarasi  Hak  Asasi Manusia ini menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat sangat mendasar dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya.
25 Wawancara dengan  beberapa orang tua anak yaitu Nurmi, Bohari, Mariama dan Kaddase, tanggal 10 September 2019.
26 Ibid.
27 www.jugaguru.com/document.php/document/article/847/180/ diakses tanggal 17 Juni 2019, pukul 15.00 WITA.
28 Andi  Nurul  Isnawidiawinarti  Achmad.  2009.  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989.” Fakultas Hukum Universitas Tadulako : Palu. (Skripsi Tidak Diterbitkan). Hal. 29.
29 Lihat Pasal 1 Declration Universal of Human Rights 1948
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara  Republik  Indonesia  1945 menyatakan  bahwa  ”segala  warga  negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan  tidak  ada  terkecuali”. 30 Ketentuan  yang  tercantum  dalam  UUD  1945 tersebut merupakan asas umum yang dipergunakan sebagai dasar perlindungan hukum  dalam  setiap  pelaksanaan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.
Anak yang juga adalah manusia terkadang tidak luput menjadi korban  atas suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab dari orang lain. Kedudukan anak sebagai generasi muda untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi  agar  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  demi perkembangan  dan  pertumbuhan  anak.  Perlindungan  anak  merupakan perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat,  dengan  demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.  Kegiatan  perlindungan  anak  membawa  akibat  hukum,  baik dalam  kaitannya  dengan  hukum  tertulis  perlindungan  anak.  Arif  Gosita mengemukakan bahwa kepastian  hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan  perlindungan  anak  dan  mencegah  penyelewengan  yang  membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak. 31
Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuana Pusat tanggal  30  Mei  1977,  terhadap  2  (dua)  perumusan  tentang  perlindungan  anak yaitu :
”a)  Segala  daya  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  setiap  orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan  pengamanan,  penguasaan,  pemenuhan  kesejahteraan fisik,  mental  dan  sosial  anak  dan  remaja  yang  sesuai  dengan kepentingan dan hak asasinya.
b) Segala  daya  upaya  bersama  yang  dilakukan  secara  sadar   oleh perorangan,  keluarga  dan  masyarakat,  badan-badan  pemerintah  dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan
30 Pasal 27 ayat  1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
31 Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Akademi Pressindo : Jakarta., hal. 19
rohaniah dan  jasmaniah anak berusia 0  – 21 tahun, tidak dan belum pernah  menikah,  sesuai  dengan  hak  asasi  dan  kepentingannya  agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.” 32
Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak  mengemukakan  bahwa  perlindungan  anak adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasa dan diskriminasi.
Arif  Gosita  mengemukakan  bahwa  kepastian  hukum  perlu  diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak. 33
Lebih  lanjut  Arif  Gosita  berpendapat  bahwa  perlindungan  anak  adalah  suatu usaha  melindungi  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya. 34
Perlindungan  anak  dapat  juga  diartikan  sebagai  segala  upaya  yang  ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan  yang  salah  ( child  abused ),  eksploitasi  dan  penelantaran,  agar  dapat menjamin kelangsungan  sosialnya. 35 Sehingga terhadap Perlindungan anak  ini dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :
1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. 36
Perlindungan  hak-hak  anak  pada  hakikatnya  menyangkut  langsung pengaturan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Kebijaksanaan,  usaha  dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Hak-hak anak antara lain :
32 Irma Setyowati Soemitro. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak . Bumi Aksara : Jakarta., hal. 14
33 Arif Gosita. Op.Cit . Hal. 19.
34 Ibid.
35 Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. PT. Refika Aditama : Bandung. ., hal. 34 36 Ibid.
1. H ak terhadap kelangsungan hidup (survival rights). Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk  memperoleh  standar  kesehatan  tertinggi  dan  perawatan  yang  sebaik- baiknya.
2. Hak  terhadap  perlindungan (protection  rights). Hak  perlindungan  yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak  yang  tidak  mempunyai  keluarga,  dan  bagi  anak  pengungsi.  Hak perlindungan dari diskriminasi dan ekploitasi.
3. Hak  untuk  Tumbuh  Berkembang (development  rights). Hak  tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak  untuk  Berpartisipasi (participation  rights). Hak  untuk  berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
Pelaksanaan  perlindungan  anak,  harus  memenuhi  syarat  antara  lain  ; merupakan  pengembangan  kebenaran,  keadilan  dan  kesejahteraan  anak,  harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan,  bermanfaat  untuk  anak,  tidak  bersifat  aksidental  dan komplimenter,  mempunyai  rencana  operasional,  memperhatikan  unsur-unsur manajemen, melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan), tidak  merupakan  wadah  untuk  mencari  keuntungan  pribadi,  anak  diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya, berdasarkan citra yang  tepat  mengenai  anak  manusia,  berwawasan  permasalahan  ( problem oriented ) dan bukan berwawasan target. 37
Perlindungan  anak  dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung, seperti melindungi anak dari berbagai  ancaman  diluar  dirinya,  mendidik,  membina,  mendampingi  anak,
37 Arif Gosita. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak . Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara : Jakarta, 1999., hal. 264 – 265.
Maleo Law Journal Volume 3 Issue 2 Oktober 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mencegah  anak  kelaparan  dan  mengusahakan  kesehatannya,  menyediakan sarana  pengembangan  diri.  Perlindungan  anak  secara  tidak  langsung  yaitu kegiatan tidak  langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang  lain  yang terlibat dalam  usaha  perlindungan  anak,  misalnya  orang  tua  atau  yang  terlibat  dalam usaha-usaha perlindungan anak.
Dalam  kaitannya  dengan  tenaga  kerja  anak  disektor  informal  maka perlindungan  hukum  dimaksud  adalah  adalah  perlindungan  hukum  di  bidang keperdataan  dan  perlindungan  hukum  pidana.  Di  bidang  keperdataan menyangkut  tentang  pemenuhan  hak-hak  dari  anak  sebagai  tenaga  kerja  dan dibidang hukum pidana bagaimana tanggungjawab yang mempekerjakan anak. Mempekerjakan  anak  dengan  alasan  apapun  adalah  melanggar  peraturan perundang-undangan,  kecuali  jika  pekerjaan  sangat  bermanfaat  bagi kelangsungan  hidupnya  misalnya  berhubungan  dengan  pembentukan  karakter kepribadian atau bakat  anak. Larangan mempekerjakan anak telah diatur dalam Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak karena mengabaikan hak-hak dari seorang anak terutama hak untuk melanjutkan pendidikan.
Terlibatnya  seorang  anak  dalam  melakukan  pekerjaan  sesungguhnya termasuk salah satu bentuk penelantaran hak anak, karena pada saat bersamaan akan  terjadi  pengabaian  hak  yang  harus  diterima  mereka.  Seperti  hak  untuk memperoleh  pendidikan,  bermain,  akses  kesehatan  dan  lain-lain.  Keadaan  ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang memerlukan perlindungan khusus ( children in need of special protection ) yang menuntut penanganan serius. 38
Tidak semua anak yang bekerja disektor informal  ini mendapatkan upah atau gaji karena mereka bekerja bersama orang tuanya atau pengasuhnya, hanya anak yang bekerja sebagai buruh atau dipekerjakan oleh orang lain mendapatkan upah  atau  gaji  yang  sangat  minim..  Terdapatnya  beberapa  orang/sekolompok orang cenderung mempekerjakan anak karena upah/gajinya rendah serta mudah
38 http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Menguak-Tabir-Permasalahan-Pekerja-Anak diakses tanggal 10 September 2019, Pukul 20.00 WITA.
diatur, 39 hal  tersebut terbukti  dari  hasil  wawancara  dengan    Suryani,  seorang penjual  sayur  mayur  di  Pasar  Impres  (Manonda)  Palu,  mempekerjakan  anak sebagai buruh angkut barang dipasar,  dia sangat senang karena mereka rajin dan tidak menuntut upah yang banyak, tergantung dari keiklasan berapa banyak yang diberikan 40 .  Lain  lagi  halnya  oleh  Dorkas  Samaun  dan  Sudarmini,  yang mempekerjakan anak sebagai pemikul beban hasil belanjaan di Pasar Manonda palu, mereka sama sekali tidak memberi gaji kepada anak yang memikul beban tersebut, menurutnya adalah anak tinggal atau pembantu dirumahnya, upahnya dibayar bersama dengan gaji sebagai pembantu rumah tangga. 41
Pekerja anak yang mendapat upah dari majikan (mandor) adalah anak yang bekerja secara mandiri seperti buruh bangunan dengan sistem upah harian yang relatif rendah yaitu antara Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,- tergantung dari jenis pekerjaan  yang dibebankan kepala tukang kepadanya,  makan ditanggung oleh pekerja  sendiri. 42 Dari  segi  perlindungan  hukum  publik  terutama  berkaitan dengan perlindungan hukum pidana, tidak pernah dilakukan oleh aparat penegak hukum,  sehingga  penegakan  hukum  berkaitan  dengan  mempekerjakan  anak tidak terlaksana.
Hal tersebut disebabkan karena sesuai hasil kajian normatif di atas, khusus untuk melarang anak bekerja disektor informal tidak tersedia, namun jika hal itu dapat  membahayakan  bagi  pekerja  anak  atau  karena  terksploitasi  secara ekonomi  dapat  saja  digunakan  undang-undang  ini. Selain  itu  pihak  kepolisian Resort Palu sampai saat ini tidak pernah menerima laporan ataupun pengaduan dari  yang  merasa dikorbankan,  disamping anak  yang  bekerja disektor infornal ini  dilakukan  dengan  sukarela  serta  umumnya  bekerja  bersama  dengan keluarganya. Secara normatif undang-undang ini telah mengayomi pekerja anak baik  disektor  informal  terlebih  disektor  formal,  namun  undang-undang  tidak pernah dan sulit diterapkan terutama jika yang mempekerjakan anak itu adalah
39 Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. 2009. “ Perlindungan Hukum ....” Op.Cit. Hal. 21.
40 Suryani, wawancara tanggal 16 September 2019.
41 Dorkas Samaun dan Sudarmi, wawancara tanggal 16 September 2019.
42 Rifaldi, Abdullah dan Abdul Haris, wawancara tanggal 25  Agustus 2019.
keluarga  dengan  alasan  ekonomi  atau  dengan  maksud  mendidik  anak  mandiri dikemudian hari sekalipun telah mengabaikan hak-hak anak itu sendiri.

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Akibat  yang timbul karena anak yang bekerja di sektor informal ialah anak tersebut mengalami putus sekolah, dan hanya sebagian kecil saja yang pernah sekolah pada tingkat Sekolah Dasar sebagian besar sama sekali tidak pernah sekolah.
b. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak disektor informal terabaikan baik dari segi keperdataan demikian pula dari segi hukum pidana.
2. Saran
a. Pemerintah  sudah  waktunya  mengeluarkan  peraturan  perundang-undangan yang  melarang  setiap  orang  tua/keluarga  mempekerjakan  anak  disektor informal.
b. Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  dan  mendalam  dari  segi  hukum  tentang pekerja anak disektor informal di Kota Palu.

## DAFTAR PUTAKA
Buku-buku :
Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak . Nuansa : Bandung.
Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Akademi Pressindo : Jakarta.
Bagong  Suyatno.  2003. Masalah  Sosial  Anak .  Kencana  Prenada  Media  Group  : Jakarta.
Dedi  Haryadi  dan  Indrasari  Tjadraningsih.  1995. Buruh  Anak  dan  Dinamika Industri Kecil . Yayasan Akatiga : Bandung.
Irma Setyowati Soemitro. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak . Bumi Aksara : Jakarta.
Lilik  Mulyadi.  2005. Pengadilan  Anak  di  Indonesia  (Teori,  Praktik  dan Permasalahannya). CV. Mandar Maju : Bandung.
Maidin  Gultom.  2008. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. PT. Refika Aditama : Bandung.
Marlina.  2009. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia  :  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative Justice . Refika Aditama : Bandung.
Nicholas  M.  C.  Bala,  et.  al.  2002. Juvenile  Justice  System  an  International Comparison of Problem and Solution. Educational Publishing Inc. : Toronto .
Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis :
Andi  Nurul  Isnawidiawinarti  Achmad.  2009.  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap Pekerja  Anak  Menurut  Konvensi  Internasional  Tentang  Hak-Hak  Anak Tahun 1989.” Fakultas Hukum Universitas Tadulako : Palu. (Skripsi Tidak Diterbitkan).
_______.  2012.  “ Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban  Kekerasan .” Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin : Makassar. (Tesis Tidak Diterbitkan).
Arif Gosita. Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak . Era Hukum. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanegara : Jakarta, 1999.
Departemen Pendidikan Nasional. 2011. “ Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal.” Depdiknas : Jakarta.
Paulus  Hadisuprapto.  1995. “Perkembangan  Instrumen  Internasional  tentang Peradilan Anak (Ketentuan tentang Perlindungan Hak-Hak Anak).” Makalah disampaikan  pada  Penataran  Nasional  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi, Semarang, 3 – 15 Desember 1995.
Sumber Lainnya :
www.jugaguru.com/document.php/document/article/847/180/  diakses  tanggal  17 Juni 2019, pukul 15.00 WITA.
https://kbr.id/nasional/07-2019/hari_anak_nasional__banyak_pekerja_anak_ belum_gembira/99976.html  diakses  pada  24  Agustus  20  19,  pukul  13.00 WITA.
http://www.panyingkul.com/view.php?id=468&jenis=kabarkita,  diakses  tanggal 31 Agustus 2019, pukul 08.00 WITA.
http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Menguak-Tabir-Permasalahan-Pekerja- Anak diakses tanggal 10 September 2019, Pukul 20.00 WITA.

## Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Declration Universal of Human Rights 1948