## PENYIAPAN TENAGA KERJA PROFESIONAL DIBIDANG JASA KONSTRUKSI  DAN PROPERTI PADA MASA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Muhammad Aris Ichwanto 1 , Isnandar 2 , dan Mohammad Mustofa An’syorie 3
1 Universitas Negeri Malang, muh.aris.ichwanto.ft@um.ac.id
2 Universitas Negeri Malang, isnandar.ft@um.ac.id
3 Universitas Negeri Malang, musthofansyone.ft@um ac id
Abstrak :Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah resmi mulai diterapkan sejak tahun 2015. Hal ini membuat perpindahan atau pergerakan informasi, barang, pelajar, dan tenaga kerja profesional di wilayah negara-negara ASEAN semakin lebih luas. Pada hakekatnya Indonesia telah menyiapkan sistem pendi- dikan untuk siap dan berkompetisi dalam MEA dengan mempersiapkan SDM yang professional. Namun masih terdapat kendala yang ditemui dalam membangun SDM berbasis kompetensi untuk borkompetisi dalam MEA. Untuk mencapai Mutual Recognition Arrangement (MRA) dibidang jasa konstruksi di- perlukan sinergi  stakeholder baik dari pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan asosiasi untuk mel- atih dan mempersiapkan setiap individu menjadi tenaga profesional yang dapat bersaing di era MEA.
Kata-kata kunci: MEA, Mutual Recognition Arrangement, Sinergi Kelembagaan
Abstract : The ASEAN Economic Community (AEC) has been officially implemented since 2015. This has made the movement of information, goods, students, and professional workers in the ASEAN countries increasingly wider. In essence, Indonesia has prepared an education system to be ready and compete in the MEA by preparing professional human resources. However, there are still obstacles encountered in building competency-based human resources for competition in the MEA. To achieve a Mutual Recogni- tion Arrangement (MRA) in the field of construction services, a synergy of stakeholders from the govern- ment, industry, education, and associations is needed to train and prepare each individual to become a professional who can compete in the MEA era.
Keywords : MEA, Mutual Recognition Arrangement, Institutional Synergy
JURNAL BANGUNAN, VOL. 27, NO.1, MARET 2022: 31-38

## 1. PENDAHULUAN
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimulai sejak tahun 2015 di seluruh negara-neg- ara ASEAN. Hal ini membuat perpindahan atau pergerakan informasi, barang, pelajar, dan tenaga kerja profesional di wilayah negara-negara ASEAN semakin lebih luas (Pary- ono, 2010).  Karena sistem pasar dan basis produksi tunggal, sangat kompetitif, dan terinte- grasi dengan ekonomi global adalah karakteristik MEA (ASEAN, 2013). Dimana salah satu efek dari hal ini membuat orang dari negara yang miskin berpindah ke negara kaya, serta tenaga-tenaga profesional yang memiliki kompetensi tinggi akan dapat dengan mudah ma- suk ke negara-negara lain dan menguasai suatu lapangan pekerjaan atau sektor tertentu.
Pada hakekatnya Indonesia telah menyiapkan sistem pendidikan untuk membuat ma- nusia yang profesional dan siap memasuki era MEA jauh sebelum MEA tercetus, yai- tu dimulai dari tahun 2004 tentang SISDIKNAS yang mengatur tentang sistem pendi- dikan berbasis kompetensi; dan pada tahun 2006 seluruh pelatihan kerja di Indonesia harus mengacu pada aspek kompetensi. Kedua hal ini secara tersurat juga telah mengatur se-
32 JURNAL BANGUNAN, VOL. 27, NO.1, MARET 2022: 31-38
cara rinci tentang sistem, lembaga, dan pedoman penyiapan tenaga professional di Indonesia. Namun disayangkan tidak semua rencana yang telah disusun pemerintah berjalan dengan baik dalam mempersiapakan  SDM professional berbasis kompetensi dalam memasuki era MEA ini, yakni: terbatasnya cakupan SKKNI, rendahnya Kualifikasi Okupasi Nasional, serta masih renda - hnya pelatihan kerja dan pendidikan berbasis kompetensi. Sehingga Indonesia masih sangat terba- tas dan cenderung tertatih dalam menghasilkan tenaga kerja profesional baik yang standar nasional dan internasional yang mampu bersaing dengan tenaga profesional dari negara ASEAN lainya.
Untuk dapat menciptakan SDM atau tenaga profesional yang berkompeten dan berkualifikasi internasional  di  butuhkan  pendidikan  yang  berkualitas  dan  efisien.  Karena  tanpa  pendidikan yang berkualitas, akan sangat mustahil dapat menciptakan tenaga profesional yang berkompe- ten. Karena untuk dapat bertahan dan menjadi pemain yang kuat di era MEA, suatu negara perlu melakukan perubahan yang mendasar dan berkelanjutan didalam konektivitas pendidikan kejuruan atau pendidikan profesi dengan seluruh pelaku ekonomi (Bateman, 2012; Ralph et al, 2009). Dimulai dari pemerintah sebagai pembuat regulasi, dunia pendidikan sebagai tempat mempersiapkan tenaga profesional, serta dunia usaha sebagai pengguna tenaga profesional, se- hingga nantinya seluruh tenaga profesional dapat memiliki standar dan kualifikasi yang sama.

## Standar Nasional Tenaga Kerja Jasa Kontruksi di Indonesia
Data dari Badan Pembinaan  Sumber Daya Manusia Kemenetrian Pekerjaan Umum dan Pe- rumahan Rakyat (BPSDM PUPERA), pada tahun 2015 diketahui bahwa dari total jumlah 7,2 juta  tenaga  kerja  dibidang  konstruksi  di  Indonesia  hanya  5%  yang  telah  memiliki  sertifikasi atau berkisar antara 18 ribu tenaga kerja saja (BPSDM PUPERA, 2015). Kondisi ini jelas san- gat bertolak belakang dengan peraturang UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang menyebutkan bahwa tenaga kerja di bidang konstruksi mulai dari perencana, pelaksana, hingga pengawas  harus  memiliki  sertifikat  kehalian  kerja.  Sertifikasi  dilakukan  selain  sebagai  pen - gakuan kompetensi diri, juga dapat dijadiakan upaya untuk menjaga kualitas bangunan kon- struksi sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu keuntungan lain dari sertifikasi adalah menjaga sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan tenaga asing di negeri sendiri (BPSDM PUPERA, 2015). Oleh sebab itu sertifikasi dan peningkatan kompetensi mutlak dit - ingkatkan, hal ini sebagai upaya agar tenaga kerja professional Indonesia mampu mempere- butkan pekerjaan di negeri sendiri dan posisi yang strategis di negara-negara ASEAN. Karena tenaga kerja yang tersertifikiasai mengindikasikan tenaga kerja tersebut professional, memiliki ketrampilan mumpuni, dan memiliki sikap kerja yang telah standar dunia kerja (SKKNI, 2010).
Di Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada dasarnya telah mengatur rumusan kerja yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan metode pelaksnaan konstruksi seorang tenaga konstruksi professional sesuai dengan tugas dan ja- batan yang telah ditetapkan (SKKNI, 2010). Dimana kompetensi tenaga kerja Indonesia su- dah  diklasifikasikan  bersumber  pada  guna  kerjanya  tiap-  tiap.  Klasifikasi  tenaga  kerja  jasa konstruksi merupakan penggolongan profesi keahlian serta kemampuan kerja orang peroran- gan di bidang jasa konstruksi bagi disiplin keilmuan serta/ ataupun kefungsian dalam peri- hal ini terdiri dari profesi perencanaan, penerapan, serta pengawasan pekerjaan konstruksi
Sertifikat keahlian untuk tenaga kerja konstruksi menurut PP No. 28/2000 dibedakan men - jadi  dua  yaitu    sertifikasi  keterampilan  (SKT)  dan  sertifikasi  keahlian  kerja  (SKA).  SKT  di - berikan kepada tenaga kerja terampil yang sudah penuhi persyaratan bersumber pada dis- iplin keilmuan/ keahlian tertentu, sedangkan SKA diberikan kepada tenaga kerja pakar yang sudah penuhi persyaratan bersumber pada disiplin keilmuan/ kefungsian/ kemampuan ter- tentu.  Kedua  sertifikat  professional  tersebut  deiberikan  melalui  proses  ujian  secara  kompre - hensif  baik  teori  maupun  praktek  secara  langsung  yang  disesuaikan  dengan  kualifikasi  kerja konstruksi dibawah naungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi( LPJK)  (tabel 1).
No Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Kualifikasi Persyaratan Pendidikan (Minimal) Persyaratan Pengalaman (Minimal) 1 Tenaga Ahli 1. Arsitektur 1. Ahli Utama (VI) Lulusan S1 S1: 5 th 2. Sipil Lulusan D4 S1 Terapan: 4 th 3. Mekanikal D4: 6 th 4. Elektrikal 2. Ahli Madya (V) 5. Tata Lingkungan Lulusan D3 S1: 2 th 6. Manajemen Pelaksanaan D4: 3 th 3. Ahli Muda (IV) Lulusan D3 D3: 5 th S1: 1 th D4: 1 th D3: 3 th 2 Tenaga Terampil 1. Arsitektur 1. Tingkat I Lulusan D1 Minimal 3 th 2. Sipil 3. Mekanikal 4. Elektrikal 5. Tata Lingkungan 2. Tingkat II Lulusan SMK SMK: 2 th 6. Manajemen Pelaksanaan Lulusan SMA SMA: 3 th 3. Tingkat III Lulusan SD SMP : 2 th SD: 3th
Sumber: Permen PU, 2013

## Tabel 1 . Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

## Standar Tenaga Kerja Jasa Konstruksi di Era MEA
Melihat dari kacamata pelaksnaan  MEA pada 2015, perihal yang butuh dicermati ka- lau salah satu manfaat diterpakan MEA merupakan terciptanya kenaikan derajat kompe- tensi  dalam  pergerakan  arus  benda  serta  jasa  di  negeri-negara  ASEAN.  Tetapi  demikian, arus perpindahan tenaga kerja konstruksi  disaat pelaksnaan MEA tidak bebas tanpa aturan yang berlaku, namun senantiasa diatur dalam sesuatu aturan yang disebut Mutual Recogni- tion Arrangement ( MRA). Dimana tujuan pembuatan MRA merupakan buat menghasilkan
34 JURNAL BANGUNAN, VOL. 27, NO.1, MARET 2022: 31-38
prosedur serta mekanisme akreditasi buat menggapai kesamaan/ kesetaraan dan mengakui perbandingan antar negeri dalam perihal pembelajaran serta latihan, pengalaman, dan per- syaratan lisensi untuk tiap profesi (Tullao dan Cortez, 2006; Rachaman, 2013; Ratnata, 2013).
Di dalam aturan MRA, negeri yang menjadi tujuan seharusnya mengakui sertifikasi tenaga ter - ampil dari negeri asal ataupun negeri pengirim. Selain itu sertifikasi ini sebagai proteksi dari ma - suknya tenaga asing yang tidak memenuhi kompetensi pekerjaannya, dan menciptakan kesadaran profesional tentang mutu dan standar kerja sesuai profesi masing-masing. Negara-negara ASEAN sepakat untuk menyamakan standar tenaga kerja di 8 bidang MRA, yaitu (a) Bidang Keteknikan; (b) bidang perawat; (c) Bidang Arsitek; (d) Bidang survei pemetaan; (e) Bidang Praktisi Medis; (f) Bidang Kedokteran gigi; (g) Bidang Akutansi; dan (h) Bidang pariwisata (ASEAN, 2015). ASEAN pada tahun 2005 di Malaysia dan tahun 2007 di Singapura telah memiliki kese- pakatan saling pengakuan untuk professional di bidang jasa konstruksi yang disebut dengan ASEAN MRA on Engineering Services dan Architectural Services yang mana kesepaka- tan ini disepakati oleh para Menteri Ekonomi ASEAN. Dimana dalam MRA on Engineering Service dan MRA on Arcchitectural Service disepakati adanya persyaratan bagi seorang un- tuk  mendapatkan  ASEAN  Chartered  Professional  Engineering  (ACPE)  atau  sertifikat  ahli konstruksi (konsultan) dan ASEAN Architech (AA) atau sertifikat keahlian di bidang arsitek.
Ada pula ketentuan penting guna memperoleh kedua sertifikat itu merupakan pengalaman kegiatan minimun 7 tahun di aspek arsitektur, dimana 2 dari 7 tahun itu ialah pengalaman teknis selaku perencana, eksekutif, ataupun pengawas. Tidak hanya itu, saat sebelum mencatat buat akta ACPE ataupun AA, tiap pakar arsitektur wajib terlebih dahulu mempunyai akta nasion - al ialah Akta Kemampuan( SKA). Sebaliknya yang berkuasa menghasilkan akta ACPE serta AA  merupakan  Coordinating  Committee  of  Services(  CCS)  yang  beranggotakan  perwakilan pakar arsitektur dari 10 negeri badan ASEAN (ASEAN, 2015) (gambar 1 dan gambar 2).
Gambar 1 . Alur untuk mendapatkan sertifikat ASEAN Architect (AA)

## Gambar 2 . Alur untuk mendapatkan sertifikat ASEAN Chartered professional Engineering (ACPE)
Hingga tahun 2015, dari seluruh negara-negara anggota ASEAN terdata sebanyak 1.483 insinyur  bersertifikat ASEAN  dan  arsitek  bersertifikat ASEAN  sebanyak  285  arsitek  dengan rincian dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 . Jumlah sebaran tenaga ahli yang mempunyai sertifikat  ACPE dan AA di negara ASEAN NO Negara ASEAN Chartered Professional Engineering (ACPE) ASEAN Architect (AA) 1 Brunei Darussalam 2 1 2 Kamboja 0 0 3 Indonesia 569 84 4 Laos 3 6 5 Malaysia 228 35 6 Myanmar 133 12 7 Philipina 119 53 8 Singapura 230 74 9 Thailand 65 11 10 Timor Leste 0 0 11 Vietnam 134 9 Total 1.483 285

## Sumber: ASEAN 2015

## Penyiapan Tenaga Kerja Profesional Jasa Konstruksi Di Era MEA
Di dalam mengarungi MEA, tantangan besar Indonesia adalah untuk mencapai Mutual Rec- ognition Arrangement (MRA) dibidang jasa konstruksi yang mana membutuhkan sinergi semua kelembagaan pengembangan SDM mulai dari tingkatan terendah sampai eksekutif pembelaja- ran, penataran kegiatan, sertifikasi kompetensi dan dunia industri . Dimana upaya kenaikan mutu

## 36 JURNAL BANGUNAN, VOL. 27, NO.1, MARET 2022: 31-38
SDM dapat ditempuh dengan usaha sinergi 3 badan ialah antara pemerintah, dunia industri, serta akademisi buat memutuskan standar kompetensi profesionalisme di tiap- tiap zona (gam - bar 3). Usaha kenaikan mutu SDM guna bersaing dalam mengalami MEA wajib lekas dilak- sanakan dalam bagan menggapai perkembangan. Bersamaan dengan peran serta stake holder yang amat berarti dalam penerapan pembangunan Indonesia, momentum berlakunya MEA wajib menjadi fokus nasional dalam pengimplementasian UU ketenaga kerjaan  No 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan pantas dipikirkan selaku payung hukum. Paradigma terkini kenaikan mutu daya kegiatan bertumpu pada 3 tiang penting, ialah standar kompetensi kegiatan, penata- ran pembibitan berplatform kompetensi dan sertifikasi kompetensi oleh badan yang independ.
Gambar 3 .  Sinergi kelembagaan pengembangan SDM di adopsi dari world bank (2012)
Sinergi dari ketiga lembaga pengembang SDM tersebut sangat penting sebagai syarat untuk melatih dan mempersiapkan setiap individu menjadi tenaga profesional yang dapat bersaing di era MEA. Dimana manfaat satu sama lain saling meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pela- tihan, sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan akan memiliki kompetensi yang lengkap dan siap memasuki dunia kerja baik di dalam negeri maupun di lingkungan regional ASEAN. Selain itu manfaat lain yang didapat dari sinergi ketiga lembaga tersebut adalah kurikulum yang up to date dan relevan dengan dunia kerja, peralatan dan tempat praktek yang digunakan dalam proses pendidikan menunjang pengembangan kemampuan siswa, serta akan meningkatakan proses belajar mengajar.
Di dalam skema sinergi ini, dunia usaha diberikan ruang yang cukup luas oleh lembaga pen- didikan dan pemerintah untuk lebih berpartisipasi dalam seluruh proses perencanaan pendi- dikan, pelakasanaan pendidikan, penilaian, dan sertifikasi lulusan pendidikan jasa konstruksi. Adapun implementasi dari sinergi ketiga lembaga ini adalah melalui program-program berikut:
1. Program Magang
Pada program ini peserta magang harus menandatangi kontrak dengan tempat magang, dimana di dalam klausul kontrak tersebut terdapat jenis-jenis pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dan dikuasai oleh peserta didik. Selain itu dunia usaha atau tempat magang mem- berikan pelatihan yang maksimal dan sesuai standar dunia usaha saat ini, sehingga diharapkan
siswa dapat dengan mudah masuk kedunia usaha apabila telah selesai menyelasikan pendidikan. 2. Program Pusat Inkubasi
Pada program inkubasi ini memungkinkan antara dunia pendidikan dan dunia usaha saling berbagi infrastruktur dan informasi pasar, dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi, kreasi, dan kempuan tenaga profesional. Selain itu pusat inkubasi akan memberikan kesemptan bagi peserta didik untuk mengakses teknologi terbaru dan mendapatkan pelatihan manajemen untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dan menumbuhkan jiwa entrepreneurship. 3. Insetif Pajak
Mengingat bahwa tidak semua industri menyadari pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pendidikan profesi dan industri, maka pemerintah dapat memainkan perannya dalam menciptakan tenaga profesional yang baik. Yaitu dengan merumuskan undang-undang yang memungkinkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pengembanga sumber daya manusia (Atchoarena, 1999). Langkah kongkret dari program terse- but adalah dengan pemberian insetif pajak kepada industri yang mau berkolaborasi dengan dunia pendidikan dan berperan dalam proses sertifikasi tenaga ahli dan lulusan dari dunia pendidikan.

## 2. SIMPULAN
Dalam mengarungi MEAdan mencapai Mutual Recognition Arrangement (MRA) dibidang jasa konstruksi diperlukan sinergi  seluruh kelembagaan pengembangan SDM yaitu antara pemerintah, dunia industri, dan dunia pendidikan untuk menetapkan standar kompetensi profe- sionalisme di tiap-tiap bidang keahlian. Dimana sinergi dari ketiga lembaga pengembang SDM tersebut sangat penting sebagai syarat untuk melatih dan mempersiapkan setiap individu men- jadi tenaga profesional yang dapat bersaing di era MEA.

## 3. DAFTAR PUSTAKA
Bateman, A., Keating, J., Gillis, S. & Dyson, C. (2012). Concept Paper: EAST ASIA SUMMIT Vocational Education and Training Quality Assurance Framework.
DTVE-Directorate of Technical and Vocational Education. (2005). The roadmap of technical and vocational education in Indonesia. Jakarta
Hiebert, B & William B, W. 2002. Technical and Vocational Education and Training in the 21st Century:  New  Roles  and  Challenges  for  Guidance  and  Counselling.  UNESCO  Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001310/131005e.pdf
Johan, Arif Bintoro. 2014. Peran Pendidikan Kejuruan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Mahdiansyah. 2007. Kajian Hubungan Dunia Pendidikan dengan Dunia Industri. Puslitjaknov. Retrieved from http://sippendidikan.org/media.php?page=detailkarya&id=65
Meirina, Zita. 2014. Lulusan SMK 2015 Sudah bersertifikat. Retrieved from http://www.anta ranews.com/berita/460392/lulusan-smk-2015-sudah-bersertifikasi
Palerangi, Andi Muadz. 2015. Peran Pendidikan Kejuruan dalam Menghadapi Masyarakat Eko
38 JURNAL BANGUNAN, VOL. 27, NO.1, MARET 2022: 31-38
nomi ASEAN  (MEA).  Retrieved  from  http://muadzmesinftunm.blogspot.co.id/2015/11/per an-pendidikan-kejuruan-dalam.html
Paryono. 2011. TVET initiatives in southeast Asian countries in response to increasing labour mobility within the region and beyond. International Journal of Training Research, Vol. 9 ------. 2013. Mapping national and regional TVET initiatives in Southeast asia and beyond to response to students and labour mobility. Retrieved from www.tvet-online.asia Rahman, M.Ali Sabililah. 2015. Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Ma syarakat Ekonomi Asean (MEA) [Competitiveness of Indonesian Workers Facing Asean Eco nomic  Community  (AEC)].  eJournal  Ilmu  Hubungan  Internasional,  2015,  3  (1):  117-130 Rachaman, Ichsan N. (2013). Persepsi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi minat siswa SMP Negeri kota Malang Terhadap SMK Bidang Keahlian Teknik Bangunan [Perception And Fac tors Affecting Public Junior High School Students  In The City Of Malang To Continue Study At  Senior Vocational High School In Specialization Of Building Techniques]. Universitas Negeri Malang : Malang. Retrieved from http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/TS/article/ view/25816 (7 July 2017)
Ralph, E., Walker, K & Wimmer, R. (2009). Practicum Education Experience: Post Intern` View. International Journal of Engineering Education. Vol. 25, No.1 Januari 2009, pp.122-130 Ratnata, I. W. (2013). Enhancing the Image and Attractiveness of TVET. In: TVET@Asia, is sue1, 1-13,(Online). Retrieved from: http://www.tvet-.asia/issue1/ratnata_tvet1.pdf. (30 May 2013)
World bank. 2012. Systems Approach for Better Education Results. Retrivied from http://sitere sources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1290520949227/SABER-Teach ers-Framework-Updated_June14.2012.pdf