Received: October 2020 Accepted: November 2020 Published: December 2020

## SOSIALISASI PAJAK MEMODERASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
Renny Wulandari 1* , Risal 2 , Endang Kristiawati 3
Universitas Panca Bhakti 1
Universitas Panca Bhakti 2 Universitas Panca Bhakti 3
Jalan Komyos Sudarso, Pontianak – Kalimantan Barat* rennywulandari@upb.ac.id *

## ABSTRACT
This study aims to examine factors influence taxpayer awareness in fulfilling tax obligations with socialization as a moderating variable, the research  method used is quantitative with statistical tests, sample this study is UMKM in Pontianak City. The results of the study found that taxation socialization  had  a  significant  positive  effect  and  strengthened  the  variable  of  accounting knowledge  and  quality  of  tax  authorities  on  taxpayer  compliance.  Taxation  socialization weakens  Taxpayer  awareness  of  Taxpayer  Compliance.  Meanwhile,  socialization  doesn’t moderate  tax  knowledge  on  Taxpayer  Compliance.  In  the  next  research,  researchers  can increase the samples and add other variables.
Keywords : Quality of Fiskus Services, Tax Socialization, Taxpayer Awareness

## PENDAHULUAN
Banyaknya usaha mikro kecil menengah (UMKM) semestinya sebanding dengan banyaknya  jumlah  pajak  yang  diterima  dari  sektor  UMKM.  Menteri  Keuangan menerangkan bahwa kontribusi penerimaan pajak disektor UMKM masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan pajak nasional.  Kementrian keuangan mencatat  bahwa  hingga  saat  ini  UMKM  memegang  porsi  hingga  65%  dari  jumlah pelaku usaha dalam perekonomian di Indonesia, tapi dari sisi jumlah pembayar pajak yang  aktif  baru  mencapai  1,8  juta  UMKM.  Menteri  Keuangan  menerangkan  bahwa kontribusi  penerimaan  pajak  pada  2018  dari  sektor  UMKM  berada  dikisaran  Rp.  5,7 triliun  atau  masih  sangat  minim  apabila  dibandingkan  dengan  total  penerimaan perpajakan nasional yang mencapai
sebesar Rp. 1.500 triliun. https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan- pajak-dari-sektor-umkm
Jika dilihat dari segi pelaku usaha mikro kecil dan menengah terdapat beberapa permasalahan  UMKM  yang sering  terjadi  di  Indonesia  yaitu  mengenai  modal,  urusan perijinan,  rendahnya  kesadaran  untuk  membayar  pajak,  kurangnya  inovasi,  gagap
dalam  teknologi,  pengetahuan  perpajakan  para  pelaku  UMKM  tidak  melaporkan perhitungan  pajak  mereka  mengakibatkan  krisis  kepercayaan  kepada  petugas  pajak. Sementara upaya Dirjen pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak selama ini sudah dilakukan  dengan  berbagai  strategi  melalui  penyediaan  aplikasi  pajak  online, pengadaan  program  sosialisasi  dan  penyuluhan,  pelaksanaan  amnesti  pajak, meningkatkan  mutu  pendataan  potensi  pajak,  ketegasan  dalam  penegakan  hukum perpajakan, peningkatan mutu pemeriksaan dan penagihan, program konfirmasi status wajib  pajak  (KSWP),  program business  development (PBD),  pelatihan  peningkatan omset, kemudahan akses modal. Namun dari semua usaha tersebut tingkat kepatuhan pajak  tidak  mencapai  target  diakhir  2019.  Ini  disinyalir  karena  perluasan  basis  pajak terhadap wajib pajak potensial belum optimal.
Berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu)  per  30  Desember  2019  realisasi  tingkat  kepatuhan  pajak  dari  Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  berada  di  level  72,  92%  atau  masih  dibawah  target yang ditetapkan pada awal tahun lalu sebanyak 80%. (nasional.kontan.co.id/news).
Berikut  tabel  jumlah  pembayar  dan  pendapatan  pajak  UMKM  di  Kalimantan Barat.
Tabel 1. Jumlah, Pembayar dan  pendapatan pajak UMKM di Indonesia
No Keterangan Tahun 2 016 Persentase 2017 Persentase 2018 1. Pendapatan Pajak UMKM 4,3 triliun >34,8% 5,8 triliun <7,4% 5,37 triliiun 2.  Jumlah UMKM 57,9 juta Umkm >2,24% 59,2 juta Umkm <0,33% 59 juta Umkm 3.  Pembayar Pajak 1,04 WP >44,2% 1,5 WP >12,6% 1,69 WP Sumber : Info Pajak Indonesia
Tabel 2. Jumlah, Pembayar dan  pendapatan pajak UMKM di Kalimantan Barat
No  Keterangan Tahun 2 016 Persentase 2017 Persentase 2018 1. Pendapatan Pajak UMKM 60,94 miliar >74,52% 106,355 miliar <12,67% 92,870 miliar 2. Jumlah UMKM 108.374 Umkm >10,14% 119.396 Umkm <9,54% 108.000 Umkm 3. Pembayar Pajak 23000 WP >52,4% 35.050 WP >5,61% 37.028 WP
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar
Menurut  tabel  1  dan  tabel  2  dapat  dilihat  dari  jumlah  pembayar  pajak  di  tahun 2016  sampai  2018  bahwa  jumlah  pembayar  pajak  masih  sangat  minim  jika dibandingkan  dengan  jumlah  UMKM  yang  ada  di  Indonesia  dan  Kalimantan  Barat  di tahun 2016 sampai dengan 2018. Dapat diketahui juga dari tabel 2  pada tahun 2018 dilihat  dari  pembayar  pajak  dan  jumlah  UMKM  menunjukkan  bahwa  hanya  terdapat 34,25%  UMKM  yang  membayar,  lapor  dan  mendapat  ijin,  Pencapaian  yang  didapat ditahun 2018 ini masih sangat minim karena masih jauh dari pencapaian 50%. Padahal ditahun  2018  ini  pemerintah  sudah  menurunkan  tarif  pajak  UMKM  dari  1%  menjadi 0,5%  final  ditambah  dengan  berbagai  program  yang  di  lakukan  Ditjen  pajak  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  tetapi  masih  saja  belum  mencapai  yang diharapkan.
Ketidakpatuhan  terjadi  di  indikasikan  dua  macam  yakni  ketidakpatuhan  formal terkait dengan pelaporan, yaitu lapor SPT tetapi tidak tepat waktu, atau bahkan tidak lapor SPT dan ketidakpatuhan material yaitu ketidakpatuhan isi SPT yang artinya tidak lapor  tetapi  diindikasikan  ada potensi  pajak yang  harus  dibayar dan  tidak  dilaporkan. (Handayani  &  Tambun,  2016)  menyimpulkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sosialisasi perpajakan bukan  merupakan  variabel  moderating  dan  memperlemah  pengetahuan  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun  (Lianty  et  al.,  2017)  Menemukan  bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di  KPP  Pratama  Manado,  sedangkan  pelayanan  fiskus  tidak  bepengaruh  signifikan terhadap kepatuhan  wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado, (Tene et al., 2017)
(Utama, 2013) hasil penelitian menemukan bukti empiris kualitas pelayanan dan sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada Wajib Pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak  UMKM.  Di  samping  itu,  biaya  kepatuhan  pajak  berpengaruh  negatif  terhadap kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  Semakin  besar  biaya  kepatuhan  pajak  maka kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan menurun.
(Dewi  &  Merkusiwati,  2018) Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kesadaran wajib  pajak,  sanksi  perpajakan,  penerapan  sistem  e-filing,  dan  pengetahuan tax
amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
Hasil  penelitian  (Syaputra,  2019)  menunjukkan  bahwa  persepsi  wajib  pajak tentang  implementasi  Peraturan  dan  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM,  sosialisasi  pajak  tidak  dapat  memperkuat persepsi  wajib  pajak  tentang  implementasi  Peraturan  Pemerintah  23  tahun  2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan Sosialisasi pajak tidak dapat memperkuat pemahaman perpajakan untuk kepatuhan wajib pajak  UMKM.
Dari  uraian  diatas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  atau membuktikan secara empiris bahwa variabel pemahaman akuntansi, pemahman pajak, kualitas  pelayanan  fiskus,  kesadaran  wajib  pajak,  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM;  dan  untuk  menguji  variabel  sosialisasi  pajak  dapat  memoderasi pemahaman akuntansi, pemahaman pajak, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## Pemahaman Akuntansi
Pemahaman  akuntansi  didasari  dari  pengetahuan  akuntansi.  Pengetahuan akuntansi  dipandang  dari  dua  sisi  pengertian  yaitu  sebagai  pengetahuan  profesi (keahlian)  yang  dipraktekkan  di  dunia  nyata  dan  sekaligus  sebagai  suatu  disiplin pengetahuan  di  perguruan  tinggi,  akademisi  memandang  akuntansi  sebagai  dua bidang  kajian  yaitu  praktik dan  teori.  Bidang  praktik  berkepentingan  dengan  masalah bagaimana  praktik  dijalankan  sesuai  dengan  prinsip  akuntansi.  Bidang  teori berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi dan argument yang dianggap melandasi praktik akuntansi yang semuanya dicakup dalam suatu pengetahuan yang disebut teori akuntansi  (Suwardjono,  1992  dalam  (Indra,SE,MM  &  Rusmita,  2018).  (Darmawati  & Oktaviani,  2018)  Hasil  yang  ditunjukkan  penelitian  ini  bahwa  penerapan  akuntansi UMKM berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-commerce. (Rusli et al.,  2015)  pemahaman  akuntansi  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  badan  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Dengan  disusunnya laporan  keuangan  secara  benar  dan  tepat  maka  akan  mempermudah  dalam menghitung  pajak  yang  terutang  dari  wajib  pajak  sehingga  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  dalam  menghitung,  membayar  dan  melaporkan  jumlah  pajak terutang.

## Pemahaman Pajak
Pemahaman  wajib  pajak  tentang  pajak  sangat  diperlukan  untuk  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.  Wajib  pajak  akan  berusaha  untuk  melaksanakan  kewajiban
perpajakannya  supaya  dapat  terhindar  dari  sanksi  perpajakan  yang  sesuai  dengan undang-undang perpajakan (Rahayu, 2017). Tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari  perspektif  hukum  adalah  suatu  perikatan  yang  timbul  karena  adanya  undang- undang  yang  menyebabkan  kewajiban  Negara  untuk  menyetorkan  sejumlah peghasilan tertentu kepada Negara dan Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum baik bagi fiskus sebagai pemungut  pajak  maupun  wajib  pajak  sebagai  penyetor  pajak  (Soemitro,  2010). (Cahyani & Noviari, 2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial. (Subarkah & Dewi, 2017) hasil penelitian menunjukkan:  Pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap  kepatuhan  pajak  individu  pada  KPP  Sukoharjo.  Pemahaman  wajib  pajak mengenai  prosedur  perpajakan  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  sehingga waijb  pajak  dapat  mengetahui  kapan  seharusnya  ia  mendaftarkan  diri  untuk memperoleh NPWP, melaporkan SPT masa dan tahunan serta melaporkan pajak tepat waktunya.

## Pelayanan Fiskus
Pelayanan adalah kemampuan untuk membantu yang dilihatkan secara individu ataupun  tim,  secara  umum  fiskus  merupakan  petugas.  Jadi  pelayanan  fiskus  dapat didefinisikan  sebagai  cara  petugas  pajak  dalam  membantu,  mengurus,  dan menyiapkan  segala  keperluan yang  dibutuhkan  seseorang yang dalam hal  ini adalah wajib  pajak  (Jatmiko,  2006).  (Subarkah  &  Dewi,  2017)  hasil  penelitian  menunjukkan: Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan. (Winerungan, 2013) Hasil analisis yang dilakukan yaitu variabel pelayanan  fiskus  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.(Artha  &  Setiawan,  2016)  ini  menunjukkan  bahwa  kewajban  moral,  kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kewajiban moral, semakin baik kualitas pelayanan  akan berpengaruh pada  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Dan  dengan  sosialisasi  akan menambah  tanggung  jawab  moral  pada  petugas  pajak  sehingga  mereka  dalam memberikan  pelayanannya  akan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik  lagi  dan mempengaruhi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak.

## Kesadaran Wajib Pajak
Menurut  (Jotopurnomo  dan  Mangoting,  2013)  dalam  (Erawati  &  Parera,  2017), kesadaran  berpengaruh  positif  terhadap  kemauan  membayar  pajak.  Variabel kesadaran  membayar  pajak  sangat  mungkin  dikaitkan  dengan  kepatuhan  membayar pajak.  Kesadaran membayar  pajak dapat  diartikan sebagai  suatu  bentuk sikap  moral yang  memberikan  sebuah  kontribusi  kepada  Negara/daerah  untuk  menunjaang pembangunan  dan  berusaha  untuk  mentaati  semua  peraturan  yang  telah  ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.  (Subarkah & Dewi, 2017) hasil penelitian menunjukkan:  Kesadaran  berpengaruh   positif   dan  signifikan  pada  kepatuhan  pajak individu  pada  KPP  Sukoharjo.  Kualitas  layanan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan.  Ketika wajib pajak memiliki kesadaran  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  maka  semakin  baik  pula kepatuhan wajib pajak.

## Sosialisasi Perpajakan dapat memperkuat pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak
Proses  sosialisasi  dan  penyuluhan  perpajakan  diharapkan  berdampak  pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah  wajib  pajak,  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  yang  pada  akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik (Tawas et al., 2016).
(Winerungan,  2013)  Hasil  analisis  yang  dilakukan  yaitu  variabel  sosialisasi perpajakan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. (Wardani  &  Wati,  2018)  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  secara  tidak  langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan  perpajakan.  (Rusli  et  al.,  2015)  mengungkapkan  bahwa  pemahaman akuntansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan. Sosialisasi  akan  perkembangan  dan  perubahan  peraturan  perpajakan  akan memberikan pengaruh besar dalam menghasilkan laporan keuangan fiskal yang dibuat oleh  wajib  pajak  sehingga  Semakin  baik  sosialisasi  pajak  kepada  wajib  pajak  maka akan semakin baik pula laporan fiskal yang dibuat oleh wajib pajak sehingga semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
Moderasi Sosialisasi Pajak – Pemahaman Perpajakan
Theory  of  Reasoned  Action  and  Theory  of  Planned  Behavior salah  satu penentunya  adalah normative  belief berkaitan  dengan  sosialisasi  pajak,  karena harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan untuk memenuhi harapan tersebut harapan  bisa  berupa  penyuluhan  perpajakan  agar  taat  membayar  pajak  sehingga
individu akan berperilaku atas harapan orang lain dengan taat dalam membayar pajak. Dengan  adanya  sosialisasi  dalam  perpajakan  diharapkan  dapat  membantu peningkatan  pengetahuan  wajib  pajak  tentang  pentingnya  membayar  pajak  sehingga menyebabkan kepatuhan tehadap wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anwar  &  Syafiqurrahman,  2016)  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  baik  sosialisasi  pajak kepada  wajib  pajak  maka  akan  semakin  baik  pula  pemahaman  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sehingga  semakin  baik  pula  kepatuhan  wajib pajak.

## Moderasi Sosialisasi - Kualitas Pelayanan Fiskus
Sahata (2013) menyatakan bahwa penyuluhan pajak sebagai variabel moderating mempengaruhi  hubungan  antara  reformasi  administrasi  perpajakan  (tindakan  yang sopan, pendidikan khusus, independensi, fasilitas dan unit khusus pelayanan) dengan tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Waingapu. Kepatuhan wajib pajak juga dapat ditingkatkan  dengan  peningkatan  kualitas  pelayanan.  Pelayanan  yang  baik menyebabkan  kepatuhan  wajib  pajak  meningkat.  Pelayanan  yang  berkualitas  adalah pelayanan  yang  dapat  memberikan  kepuasan  kepada  pelanggan  dan  tetap  dalam batas  memenuhi  standar  pelayanan  yang  dapat  dipertanggungjawaban  serta  harus dilakukan  secara  terus-menerus.  Semakin  baik  sosialisasi  pajak  maka  semakin  baik juga tingkat kualitas pelayanan fiskus sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## Moderasi Sosialisasi Pajak-Kesadaran Wajib Pajak
Variabel independen yang kedua adalah kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam kepatuhan wajib pajak.  Kesadaran  wajib  pajak  yang  rendah  seringkali  menjadi  salah  satu  sebab banyaknya  potensi  pajak  yang  tidak  terpungut.  Kesadaran  wajib  pajak  tidak  datang dengan  sendirinya,  meningkatkan  citra good  governance yang  dapat  menimbulkan adanya  rasa  saling  percaya  antara  pemerintah  dan  masyarakat  sehingga  kegiatan pembayaran  pajak  akan  menjadi  sebuah  kebutuhan  dan  kerelaan,  bukan  suatu kewajiban.  Dengan  demikian  tercipta  pola  hubungan  antara  negara  dan  masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.
Korelasi  antara  kesadaran  wajib  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingya pajak bagi kesejahteraan  masyarakat  dan  dalam  memajukan  pembangunan  secara  menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Puspita (2016), menyimpulkan bahwa sosialisasi
akan  efektif  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  apabila  sosialisasi  tersebut  efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak. Namun sebaliknya hasil penelitian Fany (2015) menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak  mempengaruhi  hubungan  antara kesadaran  wajib  pajak  dan  sosialisasi  perpajakan.  Di  dukung  oleh  penelitian  Susanti dan Khairani (2018), sosialisasi perpajakannya  tidak mempengaruhi hubungan antara kesadaran  wajib  pajak  dan  kemauan  membayar  pajak.  Semakin  efektif  sosialisasi pajak maka semakin meningkat kesadaran wajib pajak sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut Rahman dalam (Handayani & Tambun, 2016) bahwa kepatuhan adalah suatu  peraturan  yang  menyatakan  wajib  pajak  melaksanakan  hak  perpajakan  dan memenuhi kewajiban perpajakan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:
1.  Kepatuhan  Formal  adalah  suatu  peraturan  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang Perpajakan.
2.  Kepatuhan  Material  yaitu  kepatuhan  material  sesuai  dengan  isi  Undang-Undang Perpajakan dalam kepatuhan formal.
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya  membayar  pajak merupakan  faktor  yang  penting  dalam  hal  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak.  (Leni,  2015).  (Suntono  &  Kartika,  2015)  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  secara  parsial  variabel  pemahaman  peraturan  pajak  dan pelayanan aparat pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib  pajak  UMKM.  (Handayani  &  Tambun,  2016)  Hasil  dari  penelitian  ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  penerapan  sistem  e-filing  dan  pengetahuan  perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk interaksi moderasi  sosialisasi  perpajakan  menyimpulkan  bahwa  hasilnya  pure  moderating  dan memperlemah  penerapan  sistem  e-filing  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  serta  untuk interaksi  moderasi  sosialisasi  perpajakan  menyimpulkan  bahwa  bukan  variabel moderating dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan.
(Ismail et al., 2018) Sosialisasi dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-filling terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  (Suriambawa  &  Ery  Setiawan,  2018)  Sosialisasi perpajakan  secara  statistik  mampu  memoderasi  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE
Penelitian ini  merupakan penelitian kuantitatif  (Sugiyono, 2017) dengan analisis regresi  berganda  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak UMKM dengan menggunakan spss. Lokasi penelitian adalah UMKM yang tersebar di Pontianak Barat, Pontianak Kota, Pontianak Selatan,
Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji  regresi  berganda menggunakan analisis statistic dengan bantuan SPSS
Dengan rumus : Keterangan :
Y : Kepatuhan Wajib Pajak Umkm a : Konstanta b1 – b5 : Koefisien Regresi PA : Pemahaman Akuntansi PP : Pemahaman Perpajakan KPF : Kualitas Pelayanan Fiskus KWP : Kesadaran Wajib Pajak S : Sosialisasi bn : Koefisien Regresi Xn : Variabel Bebas e : Nilai Residu
Pengujian  variabel  moderasi  dengan  selisih  mutlak  dilakukan  dengan meregresikan  selisih  mutlak  variabel  bebas  terstandarisasi  dengan  variabel  yang dihipotesiskan sebagai variabel  moderasi terstandarisasi. Jika variabel selisis mutlak antara  variabel  bebas  terstandarisasi  dengan  variabel  yang  dihipotesiskan  sebagai variabel  moderasi  terstandarisasi  signifikan  maka  dapat  disimpulkan  variabel  yang dihipotesiskan  sebagai  variabel  moderasi  benar-benar  memoderasi  hubungan  antara variabel bebas terhadap variabel tergantungnya.
Maka rumusnya sebagai berikut:
Y = a + b1ZX+b2ZZ+b3|ZX1-ZX2|+e ........(1)
Keterangan:
ZX = Variabel bebas terstandarisasi ZZ =  Variabel  yang  dihipotesiskan  sebagai  variabel  moderasi terstandarisasi Y = Kepatuhan Wajib Pajak
Y = a + b1PA + b2PP + b3KPF + b4KWP +b5S +bnXn + e
|ZX1 – ZX2| =  selisih  mutlak  variabel  yang  dihipotesiskan  sebagai  vaariabel moderasi terstandarisasi e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang terdapat  di  Kota  Pontianak.  Pada  penelitian  ini  penulis  mengukur  Pemahaman Akuntansi,  Pemahaman  Pajak,  Pelayanan  Fiskus,  Sosialisasi  Pajak  dan  Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Objek dari penelitian ini adalah Pelaku  Usaha    Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang  terdapat  pada  3  kecamatan  di  Kota Pontianak  yaitu  Kecamatan  Pontianak  Barat,  Pontianak  Kota  dan  Pontianak  Selatan yang  telah  dijadikan  sampel  terhadap  kriteria  yang  ditetapkan.  Pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  survey,  observasi  dan  wawancara  langsung kepada Wajib Pajak UMKM yang terdapat pada 3 kecamatan di Kota Pontianak.
Penyebaran kuesioner penelitian yang dibagikan secara langsung dimulai pada tanggal  8  april  2020  sampai  dengan  6  mei  2020  dengan  pembagian  sebanyak  100 kuesioner kepada responden. Pada saat penyebaran kuesioner di 3 kecamatan yang di  tuju  peneliti  tidak  menemukan  kendala  sehingga  kuesioner  yang  terkumpul sebanyak  100  kuesioner  dan  setelah  diuji  validitas  dan  reliabilitasnya  ternyata  data yang  didapat  semuanya  valid  maka  dari  itu  penulis  tidak  perlu  untuk  menyebarkan kuesioner lagi.

## Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients B Std. Error (Constant) 10,786 2,264 Pemahaman Akuntansi -0,150 -0,094 Pemahaman Pajak -0,015 0,106 Kualitas Pelayanan Fiskus 0,090 0,097 Sosialisasi Pajak 0,251 0,090 Kesadaran Wajib Pajak 0,463 0,122 a.  Dependent Variable: Jml Y

## Sumber : Hasil Output SPSS 22
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  tabel  4.17  diperoleh  persamaan  regresi  linier berganda sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e Y = 10,786 + (-150)X1 + (-015)X2 + 090X3 + 251X4 + 463X5
Dimana :
Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM a = Konstanta b = Koefisien Regresi X1 = Pemahaman Akuntansi X2 = Pemahaman Pajak X3 = Kualitas Pelayanan Fiskus X4 = Sosialisasi Pajak X5 = Kesadaran Wajib Pajak e = Standar error

## Uji Pengaruh Simultan
Uji  Statistik  F  digunakan  untuk  mengetahui  variabel  bebas  secara  bersama- sama  mempunyai  pengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel  terikat  atau  untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat atau  tidak.  Tingkat  signifikansi  menggunakan  a  =  5%  atau  0,05  (Priyatno,  2008:82). Adapun  hasil  perhitungan  uji  secara  simultan  (Uji  F)  dapat  dilihat  pada  tabel  4.14 dibawah ini :
Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji F) F-hitung F-tabel Signfikansi Kriteria Pengujian Keterangan 6,570 2,310 0,000 P < 0,05 Signifikan
Sumber : Hasil Output SPSS 22
Hasil  uji  Anova  pada  tabel  5,  diperoleh  nilai  F  hitung  sebesar  6,570,  Nilai  F hitung  lebih  besar  dari  pada  F  tabel  2,310,  maka  dapat  disimpulkan  variabel Pemahaman  Akuntansi,  Pemahaman  Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Nilai  probabilitasnya  0,000  <  0,05  yang  menunjukkan  bahwa  pengujian  tersebut berpengaruh  simultan  (uji  F)  yaitu  dapat  diterima  atau  semua  variabel  independen dalam penelitian ini bersama-sama berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak.

## Uji Pengaruh Parsial ( Uji t)
Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat  dilihat  pada  tabel coefficients pada  kolom sig ( significance ).  Jika  probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-
masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Dwi Priyatno, 2008:82). Adapun hasil perhitungan  uji  secara  parsila  (Uji  t)  yang  diolah  dengan  program  SPSS  22  dapat dilihat pada tabel 6 berikut :
Tabel 6.  Hasil Uji Parsial (Uji t)
Sumber : Hasil Output SPSS 22
Berikut ini persamaan regresi dan kesimpulan hasil uji hipotesis :
Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Hipotesis Sig Hasil H1 Pemahaman Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 0,112 Ditolak H2 Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 0,884 Ditolak H3 Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 0,353 Ditolak H4 Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 0,006 Diterima H5 Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 0,000 Diterima
Sumber : Hasil Output SPSS 22
Berdasarkan hasil pengolahan data, secara umum dapat dilihat dari penelitian ini bahwa terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji masing-masing instrument. Yang menghasilkan persamaan sebagai berikut:
Y = 10,786 – 0,150X1 – 0,015X2 + 0,090X3 + 0,251X4 + 0,456X5
Untuk hasil uji masing-masing variabel akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut : Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa :
Model Unstandardized Coefficients t-value Sig B Std. Error 1 (Constant) 10.786 2.264 4.764 .000 Pemahaman Akuntansi -.150 .094 -1.604 .112 Pemahaman Pajak -.015 .106 -.146 .884 Kualitas Pelayanan Fiskal .090 .097 .932 .353 Sosialisasi Pajak .251 .090 2.790 .006 Kesadaran Wajib Pajak .463 .122 3.798 .000
1.  Diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,112  pada  variabel  pemahaman  akuntansi, dimana  nilai  signifikannya  >  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman akuntansi  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Dengan demikian H1 ditolak.
2.  Diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,884  pada  variabel  pemahaman  pajak, dimana nilai signifikannya > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian H2 ditolak .
3.  Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,353 pada variabel kualitas pelayanan fiskus, dimana nilai signifikannya > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Dengan demikian H3 ditolak .
4.  Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006 pada variabel sosialisasi pajak, dimana nilai  signifikannya  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Dengan  demikian  H4 diterima .
Diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,000  pada  variabel  kesadaran  wajib  pajak, dimana nilai signifikannya < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian H5 diterima .
Analisis Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  pemahaman  akuntansi  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman  akuntansi  terhadap  pajak  tidak  mempengaruhi  dalam  membayar  pajak sebagai kewajibannya.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdiati (2016) dan Indriyani  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman  akuntansi  tidak  berpengaruh terhadap wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

## Analisis Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin  tinggi  atau  rendahnya  pemahaman  wajib  pajak  tidak  akan  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri, dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci terkait segala peraturan perpajakan yang ada.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arisandy  (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

## Analisis Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan  fiskus  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil  penelitian  ini  dianggap  tidak  mampu  membuktikan  bahwa  pelayanan  yang dilakukan  oleh  fiskus  mampu  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  umkm  dalam membayarkan  pajaknya,  artinya  semakin  tinggi  kualitas  pelayanan  fiskus  maka kepatuhan wajib pajak tidak akan terpengaruhi oleh pelayanan fiskus tersebut.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Brata  (2017)  dan Marcori (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajak.
Analisis Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Hasil  pengujian  hipotesis  ini  menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  umkm,  hasil  ini  dapat  diartikan  bahwa wajib pajak yang terdaftar di KPP sudah memiliki kesadaran yang baik dan dan sadar bahwa  memahami  pajak  itu  penting.  Semakin  tinggi  kesadaran  wajib  pajak  maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kepada Negara, semakin rendah kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan maka semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kepada Negara.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ilhamsyah  (2016) dan  Marcori  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## Moderasi
Metode  Selisih  Mutlak  jika  koefisien  regresi  selisih  mutlak  antara standardized variabel  bebas  standardized  variabel  yang  dihipotesiskan  sebagai  variabel  moderasi terhadap  variabel  tergantung  adalah  signifikan  maka  variabel  yang  dihipotesiskan sebagai  moderasi dinyatakan  memoderasi  hubungan  variabel  bebas dengan  variabel tergantung.
Pembuktian Hipotesis ke 5 (H5)
Tabel 8. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 44,867 6,082 7,376 ,000
Pemahaman Akuntansi -1,798 ,394 -2,017 -4,561 ,000 Sosialisasi -1,672 ,447 -2,175 -3,739 ,000 ZZ ,124 ,028 3,904 4,451 ,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  output  coeeficient  diperoleh  koefisien  regresi  variabel  moderasi sebesar 0,124 dengan nilai t hitung sebesar 4,451 lebih besar dari t tabel dengan df: ɑ, n-k (0,05;95) sebesar 1,661 atau nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan arah koefisien  positif  maka  disimpulkan  variabel  Sosialisasi  memoderasi  hubungan Pemahaman Akuntansi dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil  dari  uji  moderasi  ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  memperkuat  pemahaman akuntansi,  jika  sosialisasi  perpajakan  tidak  berjalan  dengan  baik  maka  banyak  wajib pajak  yang  pemahaman  akuntansinya  bagus  menjadi  tidak  tersosialisasi  sehingga pemahaman mereka menjadi sia-sia.
Pembuktian Hipotesis 6
Tabel 9. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,701 9,164 ,622 ,535 Pemahaman Pajak ,801 ,580 ,853 1,381 ,170 Sosialisasi ,913 ,640 1,188 1,427 ,157 ZZ -,045 ,040 -1,380 -1,131 ,261
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  output  coeficient  diperoleh  koefisien  regresi  variabel  moderasi sebesar -0,045 dengan nilai t hitung sebesar -1,131 lebih kecil dari t tabel dengan df: ɑ, n-k  (0,05;95)  sebesar  1,661  atau  nilai  signifikan  0,261  lebih  besar  dari  0,05  dengan arah  koefisien  negatif  maka  disimpulkan  variabel  Sosialisasi  tidak  memoderasi hubungan Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil  dari  uji  moderasi  ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak memperkuat pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.
Pembuktian Hipotesis ke 7
Tabel 10. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 39,506 5,959 6,629 ,000
Kualitas Pelayanan Fiskus -1,426 ,398 -1,606 -3,582 ,001 Sosialisasi -1,466 ,430 -1,908 -3,408 ,001 ZZ ,109 ,028 3,432 3,948 ,000
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  output  coeficient  diperoleh  koefisien  regresi  variabel  moderasi sebesar -0,109 dengan nilai t hitung sebesar 3,948 lebih besar dari t tabel dengan df: ɑ, n -k (0,05;95) sebesar 1,661 atau nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan arah  koefisien  positif  maka  disimpulkan  variabel  Sosialisasi  memoderasi  hubungan Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil  dari  uji  moderasi  ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  memperkuat kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak.
Pembuktian Hipotesis ke 8
Tabel 11. Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -9,115 9,965 -,915 ,363 Kesadaran wajib pajak 1,503 ,543 1,226 2,765 ,007 Sosialisasi 1,698 ,745 2,209 2,280 ,025 ZZ -,081 ,041 -2,184 -1,989 ,050
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  output  coeficient  diperoleh  koefisien  regresi  variabel  moderasi sebesar -0,081 dengan nilai t hitung sebesar -1,989 lebih kecil dari t tabel dengan df: ɑ, n-k (0,05;95) sebesar 1,661 atau nilai signifikan 0,050 sama dengan 0,05 dengan arah koefisien  negatif  maka  disimpulkan  variabel  Sosialisasi  memoderasi  hubungan Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil  Hipotesis  menunjukkan  bahwa  Sosialisasi  memperlemah  secara  signifikan variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN
1.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  pemahaman  akuntansi,  sosialisasi pajak,  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM.  Sedangkan  pemahaman  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  UMKM,  kualitas  pelayanan  fiskus  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2.  Sosialisasi  Perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan  dan  memperkuat  Variabel Pengetahuan akuntansi dan Kualitas pelayanan fiskus  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3.  Sosialisasi Perpajakan tidak memoderasi Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
4.  Sosialisasi  Perpajakan  berpengaruh  negatif  signifikan  dan  memperlemah hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan apakah sosialisasi memoderasi dan memperkuat  pemahaman  akuntansi  dan  kualitas  pelayanan  fiskus,  sedangankan sosialisasi memperlemah hubungan  kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka adapun saran yang disampaikan untuk pengembangan lebih lanjut adalah diharapkan peneliti dapat menambah variabel lain atau variabel yang dipandang lebih mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa melanggar ketentuan  perpajakannya  dan  menambah  sampel  wajib  pajak  bukan  hanya  Wajib Pajak UMKM.

## REFERENSI
Artha, K., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Waib Pajak di KPP Badung Utara. E-Jurnal Akuntansi .
Cahyani,  L.  P.  G.,  &  Noviari,  N.  (2019).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E- Jurnal Akuntansi . https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08
Darmawati,  D.,  &  Oktaviani,  A.  A.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  UMKM Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  e-Commerce. Seminar  Nasional Cendikiawan .
Dewi,  S.  K.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Sanksi  Perpajakan,  E-Filing,  dan  Tax  Amnesty  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi . https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p30
Erawati,  T.,  &  Parera,  A.  M.  W.  (2017).  Pengaruh  Kesdaran  Wajib  Pajak,  Sanksi Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Pelayanan  Fiskus. Jurnal  Akuntansi . https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255
Handayani,  K.  R.,  &  Tambun,  S.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filling  dan Pengetahuan  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Sosialisasi Sebagai  Variabel  Moderating    (Survei  pada  Perkantoran  Sunrise  Garden  di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). Media Akuntansi Perpajakan .
Indra,SE,MM,  S.,  &  Rusmita,  S.  (2018).  Tingkat  Pemahaman  Akuntansi  (Studi Mahasiswa  Jurusan  Akuntansi  FEB  UNTAN). Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan Kewirausahaan . https://doi.org/10.26418/jebik.v7i1.24446
Ismail,  J.,  Gasim,  &  Amalo,  F.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang ). Jurnal Akuntansi (JA) .
Leni, S. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Bogor. Jurnal Akunida . Lianty,  R.  A.  M.,  Hapsari,  D.  wahjoe,  &  Kurnia.  (2017).  Pengetahuan Perpajakan,Sosialisasi  Perpajakan,Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK) .
Rusli,  R.,  Hardi,  H.,  &  Pakpahan,  Y.  (2015).  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi, Pemahaman  Ketentuan  Perpajakan  dan  Transparansi  dalam  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi Universitas Riau .
Subarkah,  J.,  &  Dewi,  M.  W.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman,  Kesadaran,  Kualitas Pelayanan,  Dan  Ketegasan  Sanksi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Di  Kpp  Pratama  Sukoharjo. Jurnal  Akuntansi  Dan  Pajak . https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In Metodelogi Penelitian .
Suntono, & Kartika, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Preferensi  Risiko Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Kasus  Pada  UMKM  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Demak). Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan .
Suriambawa,  A.,  &  Ery  Setiawan,  P.  (2018).  Sosialisasi  Perpajakan  Memoderasi Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan WPOP. E-Jurnal Akuntansi . https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p21
Syaputra,  R.  (2019).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Atas  Penerapan  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  Dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Dengan  Sosialisasi Perpajakan  Sebagai  Variabel  Moderasi. Jurnal  Magister  Akuntansi  Trisakti . https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560
Tawas,  V.  B.  J.,  Poputra,  A.  T.,  &  Lambey,  R.  (2016).  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung). Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 .
Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak,  Kesadaran  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). Emba .
Utama,  I.  (2013).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Biaya
Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi .
Wardani,  D.  K.,  &  Wati,  E.  (2018).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Pengetahuan  Perpajakan  Sebagai  Variabel Intervening  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  KPP  Pratama  Kebumen).
Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen .
https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358
Winerungan,  O.  L.  (2013).  Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi .
https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190502/259/917630/masih-minim-penerimaan- pajak-dari-sektor-umkm
https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-lalu-tingkat-kepatuhan-pajak-naik-namun- masih-di-bawah-target 2 Januari 2020