Volume : 22, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Efektivitas Hukum Sistem Online Single
Submission Risk-based Approach (OSS- RBA) Terhadap Pertumbuhan Pelaku
Umkm Di Kota Medan
Oleh :
Nurasiah Harahap 1 Dinda Fatimah 2 nurasiah@fh.uisu.ac.id

## Abstract
The  economic  development  approach  is proposed  to  people's  economic  actors, especially cooperatives and SMEs. Development  aimed  at  cooperatives  and MSMEs  is  expected  to  lead  to  a  more coherent  and  balanced  arrangement  of  the structure  of national  economic  actors  so  that a  strong  and  independent  structure  of national  economic  actors  develops.  Thus, Cooperatives  and  SMEs  are  the  heart  of  the people's  economy  and  the  pioneers  of  the growth of people's economy.
This  study  uses  normative  and  empirical legal  research,  with  a  statutory  approach (Statue  Approach)  and  a  case  approach (Case Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach).
Based  on  research  data,  the  level  of  MSME actors  who  obtained  the  issuance  of  a Business  Identification  Number  (NIB)  based on risk-based business  licensing through the OSS-RBA  system,  was  very  low,  namely from  the  number  of  26,150  MSMEs  in  2021 who  obtained  NIB  with  MSME  actors  who had migrated
under
Government Regulations.  Number  5  of  2021  in  Articles 562  and  563  which  came  into  force  at  the Investment Agency and One Door Integrated Services  (DPMPTSP)  in  Medan  City  starting on August 4, 2021, until June 15, 2022, there were only around 693 MSME actors. So that the  implementation  of  the  Government Regulation  has  not  been  effective  in  the growth of MSME actors in Medan,
This reality is inseparable from the obstacles in the growth of MSME actors in Medan, both internal constraints, regarding Human Resources at the Medan DPMPTSP who still do not understand and external constraints,
related  to  awareness  and  legal  culture  of MSME  actors,  as  well  as  new  regulations. enforced.  Finally,  it  is  hoped  that  the Department  of  Cooperatives  and  the  Medan DPMPTSP  must  continuously  facilitate  and provide  socialization  and  technical  guidance, as  well  as  Assistance  services  for  Filling Business Licensing to MSME Actors while for Human  Resources  in  the  Medan  City DPMPTSP,  must  conduct  training  and comparative  studies  so  that  they  can increase the growth of SMEs.

## Keywords:  Legal  Effectiveness,  Risk-Based
Approach  OSS  System  (OSS-RBA)  System, Micro,  Small  and  Medium  Enterprises (MSMEs), Medan City.

## I. Pendahuluan
Usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah
(selanjutnya disebut UMKM) terdapat lembaga  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah.  Dinas  Koperasi  Usaha  Kecil  dan Menengah  Kota  Medan  merupakan  salah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di  tingkat  Kota  Medan,  Provinsi  Sumatera Utara. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan. Pemberdayaan Koperasi dan UKM  merupakan  bagian  integral  dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur.  Pendekatan  pembangunan  secara ekonomi yang diajukan pada pelaku ekonomi kerakyatan,  khususnya  pada  koperasi  dan UKM.  Koperasi  dan  UMKM  merupakan jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan.
Penyelenggaraan perizinan
Berusaha  Berbasis  Risiko  melalui  Sistem OSS  merupakan  pelaksanaan  UU  No.  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  OSS
berbasis  Risiko wajib digunakan  oleh  Pelaku Usaha.  Kementerian  /  Lembaga,  Pemerintah Daerah,  Administrator  Kawasan  Ekonomi Khusus  (KEK),  dan  Badan  Pengusahaan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas
(KPBPB). Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021
Tap  1.702  kegiatan  usaha  yang  terdiri  atas 1.349  Klasifikasi  Baku  Lapangan  Usaha Indonesia (KBII) yang sudah diimplementasikan dalam sistem OSS
berbasis risiko.
Dengan
demikian, keberadaan  produk  UMKM  harus  mendapat prioritas  untuk  dipromosikan  melalui  media online .  Hal  ini  agar  produk  UMKM  bisa terbantu, mereka
harus dilindungi.
Bagaimana produk
UMKM ini bisa dipromosikan  oleh  toko-toko online seperti Lazada,  Tokopedia,  dan  lainnya.  pasca pandemi,  produk  UMKM  ini  harus  disokong dan  dilindungi, 2 sehingga  keinginan  untuk membangkitkan  perekonomian  khususnya  di Kota  Medan  akan  terwujud,  oleh  karena  itu semua unsur harus berkontribusi.

## II. Metode Penelitian
Metode  atau  cara  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## A. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  normatif.  Sifat  dari penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif analitis.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  dan  penelitian  hukum deskriptif.

## B. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan adalah  “pendekatan  perundang-undangan
2 Mimbar  Umum, “Promosi  Produk  UMKM Harus Diprioritaskan” , Mimbar Umum, Tanggal 18 Mei 2022, h. 3.
( statute approach )” 3 , yang bertujuan menganalisis  norma-norma  yang  berlaku  di dalam  masyarakat,  khususnya  berkaitan dengan  Sistem Online  Single  Submission- Risk  Based  Approach (OSS-RBA)  dan pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah. Selain  itu  juga  digunakan  pendekatan  kasus ( case  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conseptual  approach )  untuk  menganalisis efektivitas  penerapan  hukum  Sistem Single
Online Submission
(OSS) terhadap pertumbuhan  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah.

## C. Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum  normatif  dengan  menggunakan  data sekunder yang terdiri dari:
Bahan hukum primer;
Pengertian  “bahan  hukum  primer  yaitu bahan- bahan  hukum  yang  mengikat” 4 ,  yakni bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,  baik  yang  bersifat vertikal  maupun  horizontal,  mulai  dari Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945;  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018
3 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Edisi  Revisi,  PRENADA  MEDIA  GROUP,  Jakarta,  2016, h.136-137.
4 Bambang  Sunggano, Metodologi  Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 185.
Tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi  secara  elektronik,  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5
Tahun 2021  Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan, Perlindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  91  Tahun  2017  Tentang  Percepatan Pelaksanaan  Berusaha,  Peraturan  Menteri Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  76 Tahun 2018  Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran  Perusahaan  dan  bahan  hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Dalam  pengumpulan  data  penelitian  ini digunakan  alat  pengumpulan  data  yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Dengan  lokasi  penelitian  adalah  di  Dinas Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah Pemerintah Kota
Medan dan dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

## III. Pembahasan
Efektivitas  Hukum  Sistem  Online  Single Submission-Risk  Based  Approach  (OSS-
RBA) terhadap Pertumbuhan Pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan
Peran DPMPTSP Kota Medan dalam mendorong Investasi Daerah melalui
perizinan  berusaha  secara  lektronik  sangat strategis,  namun  demikian  implementasi otomasi bidang perizinan pasca dikeluarkannya  PP  Nomor  24  Tahun  2018 Tentang  OSS,  perlu  ditingkatkan  secara
efektif  khususnya  dalam  pelayanan  izin berbantuan.
OSS  berbasis  risiko  memberikan  layanan bagi  pelaku  usaha  yang  terbagi  kedalam kedua  kelompok,  yaitu  Usaha  Mikro  Kecil (UMK)  dan  Non  Usaha  Mikro  Kecil  (Non UMK).  Demikian  halnya  pelaku  usaha  yang termasuk  kedalam  kelompok  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  di  Kota  Medan  melalui DPMPTSP  Kota  Medan  dan  Dinas  Koperasi UMKM Kota Medan.
Pengaturan  hukum  Tentang  OSS, Pemerintah  Pusat  sudah  mengeluarkan beberapa  peraturan.  Dalam  hal  pengaturan hukum di Kota Medan masih terbilang sedikit mengeluarkan  peraturan  sebab  ketentuan Tentang  OSS  ini  masih  dapat  dikategorikan sebagai peraturan yang baru, namun demikian  Pemerintah  Kota  Medan  dalam  hal menagani  OSS  telah  menerbitkan  Peraturan Walikota  Nomor  26  Tahun  2121  Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha  di  Kota  Medan  kepada  Kepala DPMPTSP  Kota  Medan  dan  Perwal  Nomor 34  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Medan.
Dalam implementasinya masing-masing daerah  mengeluarkan  Peraturan  seperti Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  di  Kota  Medan, yang  pada  dasarnya  mengatur  materi muatan  untuk  memulai  dan  melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi  persyaratan  Perizinan  Berusaha berbasis Rrisiko guna meningkatkan ekosistem  Iinvestasi  dan  kegiatan  berusaha, sehubungan dengan ini Pasal 5 dan Pasal 7. Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan  penertiban  Perizinan  Berusaha
secara  lebih  efektif  dan  sederhana,  maka Pemerintah  Daerah  Kota  Medan  melalui pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP) Kota Medan berperan aktif
mensosialisasikan dan melakukan bimbingan teknis  (Bimtek)  dalam  rangka  implementasi sistem  OSS  kepada  pelaku  usaha  di  Kota Medan.
1.  Di  Kota  Medan  juga  telah  diatur  dengan berbagai  norma  sebagai  turunan  dari aturan Pemerintah Pusat. Adapun norma-norma  yang  telah  dikeluarkan oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  Medan adalah:  Peraturan  Wali  Kota  Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Medan.
2.  Peraturan  Wali  Kota  Medan  Nomor  34 Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  di Kota Medan.
3.  Keputusan  Wali  Kota  Medan  Nomor
503/504.K/VIII/2018 Tentang Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan  Perizinan  Berusaha  melalui Online Single Submission .
4.  Keputusan  Kepala  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Kota Medan Nomor 000/DPMPTSP/2022  Tentang  Pedoman dan  Tata  Cara  Pemenuhan  Standar Kegiatan Usaha
dalam
Rangka Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko di Kota Medan.
Langkah-langkah yang diambil
Pemerintah  Kota  Medan  dalam  hal  ini  harus mendasarkan pada pertimbangan- pertimbangan  seberapa  efektifkah  upaya yang  dilakukan  Pemerintah  Pusat  maupun Pemerintah  Daerah  dalam  pertumbuhan pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) di Kota Medan.
Berdasarkan norma-norma yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Medan terkait  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko melalui  sistem  OSS-RBA,  maka  Pemerintah Kota Medan mendelegasikan kepada DPMPTSP  Kota  Medan  dan  terhadap peraturan  yang  diterbitkan  oleh  Wali  Kota Medan  Nomor  26  Tahun  2021  yang merupakan  regulasi  hukum  di  Kota  Medan merupakan  turunan  dari  Peraturan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Pusat,  belum semua  diketahui  pelaku  UMKM  di  Kota Medan. 5
Memperhatikan  hal  demikian,  pelaku UMKM  di  Kota  Medan  masih  banyak  yang belum  mengetahui  peraturan-peraturan  yang diterbitkan  oleh  DPMPTSP  Kota  Medan. Oleh  karena  itu,  DPMPTSP  Kota  Medan harus secara aktif melakukan sosialisasi. Dalam  rangka  meningkatkan  pertumbuhan pelaku usaha UMKM diKota Medan,
Pemerintah  Kota  Medan  juga  mengeluarkan peraturan hal ini dalam rangka melaksanakan  Ketentutuan  BAB  III  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta  Kerja  dan  juga  untuk  melaksanakan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
5 Wawancara  dengan  Plh.  Kabid  Pelayanan Perizinan  Usaha  Tanda  Daftar  DPMPTSP  Kota  Medan, pada Kamis tanggal 21 Juli 2022.
Berbasis  Risiko,  sebagaimana  disebutkan dalam Pasal 14 berbunyi:
(1)  Perizinan  Berusaha  untuk  kegiatan usaha  dengan  tingkat  Risiko  menengah tinggi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa:
a.  NIB; dan
b.  Sertifikat Standar.
(2)  Sertifikat
Standar sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masingmasing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
(3)  Setelah  memperoleh  NIB  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)  huruf a,  Pelaku Usaha  membuat  pernyataan  melalui Sistem  OSS  untuk  memenuhi  standar pelaksanaan  kegiatan  usaha  dalam rangka  melakukan  kegiatan  usaha  dan kesanggupan  untuk  dilakukan  verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah  sesuai  kewenangan  masing- masing.
(4)  Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  Lembaga  OSS menerbitkan  Sertifikat  Standar  yang belum terverifikasi.
(5)  Sertifikat Standar yang
belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha  untuk  melakukan  persiapan kegiatan usaha.
(6)  NIB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  a  dan  Sertifikat  Standar  yang telah terverifikasi
sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  merupakan Perizinan  Berusaha  bagi  Pelaku  Usaha untuk  melakukan  kegiatan  operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
(7)  Dalam hal Pelaku Usaha: a.  tidak  memperoleh  Sertifikat  Standar sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  sesuai  jangka  waktu  yang ditetapkan  dalam  norma,  standar, prosedur, dan kriteria; dan
b.  berdasarkan hasil Pengawasan,
tidak  melakukan  persiapan  kegiatan usaha  dalam  jangka  waktu  1  (satu) tahun  sejak  NIB  terbit,  Lembaga
OSS  membatalkan  Sertifikat Standar yang belum
terverifikasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (4).
Pasal 15 berbunyi:
(1)  Perizinan  Berusaha  untuk  kegiatan usaha  dengan  tingkat  Risiko  tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa:
a.  NIB, dan
b.  Izin.
(2)  Izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  b  merupakan  persetujuan Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah  untuk  pelaksanaan  kegiatan usaha  yang  wajib  dipenuhi  oleh  Pelaku Usaha  sebelum  melaksanakan  kegiatan usahanya.
(3)  Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2),  Pelaku  Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
(4)  NIB  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  a  dan  Izin  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  merupakan Perizinan  Berusaha  bagi  Pelaku  Usaha untuk  melakukan  kegiatan  operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
(5)  Dalam  hal  kegiatan  usaha  dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan  standar  usaha  dan/atau standar  produk,  Pemerintah  Pusat  atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing  menerbitkan  Sertifikat Standar  usaha  dan  Sertifikat  Standar produk  berdasarkan  hasil  verifikasi pemenuhan standar.
Guna merealisasikan peraturan
diatas maka Pemerintah  Kota Medan mengeluarkan  Peraturan-Peraturan  terkait Perizinan  sebagaimana  yang  diatur  dalam Peraturan  Wali  Kota  Nomor  26  Tahun  2021
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Medan dan  Pearturan  Wali  Kota  Nomor  34  Tahun 2021  Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan. Pada  Pasal  5  Peraturan  Wali  Kota  Medan Nomor  34  Tahun  2021  menegaskan  bahwa Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan  berdasarkan  tingkat  risiko  dan peringkat skala usaha kegiatan dan
persyaratan dasar Perizinan Berusaha.
Adapun persyaratannya meliputi:
1.  Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
2.  Persetujuan lingkungan; dan
3.  Persetujuan bangunan gedung dan sertifikst laik fungsi. Dan  dalam  pelaksanaan  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota
Medan.  Berdasarkan  Perizinan  Berusaha sistem dan kemudahan persyaratan Investasi. Untuk Perizinan. Berusaha  Berbasis  Risiko  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan Walikota Medan ini, meliputi sistem:
1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Lingkungan hidup dan kehutanan
4. Perindustrian
5. Perdagangan
6. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
7. Transportasi
8. Kesehatan, obat dan makanan
9. Pendidikan dan kebudayaan
10.  Pariwisata, dan
11.  Ketenagakerjaan Dengan demikian juga halnya DPMPTSP  Kota  Medan  wajib  menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko.  Oleh  karena  itu Kepala DPMPTSP Kota Medan mengeluarkan  keputusan  yakni  Keputusan Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Medan Nomor 000/DPMPTSP/2022 Tentang Pedoman  dan  Tata  Cara  Pemenuhan Standar  Kegiatan  Usaha  Dalam  Rangka Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko di Kota Medan.
Izin  sangatlah  penting  bagi  dunia usaha,  karena  izin  usaha  digunakan  oleh pelaku  usaha  sebagai  tanda  bahwa  usaha tersebut  layak berdiri  dan beroperasi. Dengan  adanya  izin  akan  berfungsi  unruk membina,  mengarahkan,  mengawasi  juga menerbitkan  kegiatan  tertentu.  Sejumlah dengan itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan  Presiden  Nomor  91  Tahun  2017 mengatur Tentang Online  Single Submission dalam  Percepatan  Pelaksanaan  Berusaha. OSS  diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang memiliki karakteristik seperti:
1.  Berbentuk badan usaha atau individu
2.  Berbentuk UMKM maupun berskala besar
3.  Sudah  berdiri  sebelum  atau  sesudah adanya OSS
4.  Bermodal  seluruhnya  dari  dalam  maupun luar  negeri  dengan  komposisi  modal asing.
Ada  sejumlah  manfaat  yang  akan dirasakan  pemilik  usaha  jika  memiliki  OSS, yaitu:
1.  Mengurus  izin  usaha  menjadi  lebih mudah.  Izin  usaha  meliputi  prasyarat melakukan  usaha  (lokasi,  bangunan  dan lingkungan), izin usaha, dan izin operasional. Izin operasional dapat diberlaku  di  pusat  maupun  daerah. Sebelumnya pemilik usaha harus memenuhi  mekanisme  dan  komitmen sebagai syarat izin.
2.  Memberi  fasilitas  kepada  pelaku  usaha agar  dengan  mudah  terhubung  dengan pemangku kepentingan ( stakeholder ).
Tujuan  lainnya  yaitu  agar  pelaku  usaha mendapat izin  lebih  mudah,  aman,  cepat, dan real time .
3.  Memberi  fasilitas  pelaku  usaha  untuk melaporkan  dan  memecahkan  persoaln izin di suatu tempat.
4.  Member  fasilitas  pelaku  usaha  dalam menympan  data  pemberian  izin  dalam identitas Nomor Induk Berusaha (NIB).
Terhadap  pelaku  UKM  yang  akan menjadi  binaan  Dinas  Koperasi  UKM  Kota Medan harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran sebagai berikut:
1. Surat Permohonan untuk menjadi binaan
2. Memiliki Usaha atas Nama Sendiri
3. Berdomisili di Kota Medan
4. Fotocopy KTP sebanyak 1 lembar
5. Fotocopy  Kartu  Keluarga  sebanyak  1 lembar
6. Pas  Foto  3x4  dan  2x3  masing-masing sebanyak 2 lembar
7. Memiliki  Surat  Keterangan  Izin  Usaha dari  Kelurahan  setempat  (Fotocopy sebanyak 1 lembar)
8. Memiliki  Izin  Usaha  (Nomor  Induk
Berusaha)  secara  OSS  ( Online  Single
Submission ) dari Dinas PMPTSP melalui  www.oss.go.id/  langsung  ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Medan (DPMPTSP)
9. Foto  produksi,  Lokasi  Usaha  dan Produk  Usaha  minimal  3  Foto  (Harus Nampak foto Pemilik Usaha)
10.  Fotocopy NPWP (jika ada)
11.  Fotocopy  Izin-izin  yang  dimiliki  (Label
Halal  MUI,  PIRT,  BPOM,  TDP,  SIUP, dan lain-lain) (jika ada)
12.  Memiliki dan membawa Stempel Usaha
13.  Membawa sampel produk.
Dalam  hubungan  ini  kriteria  yang dibuat  oleh  Dinas  Koperasi  UMKM  Kota
Medan  dalam  pembantuan  skala  bantuan pelaku usaha  mikro berdasarkan wawancara dengan  Kepala  Bidang  UKM  Dinas  Koperasi Kota Medan menyampaikan bahwa “Bantuannya  berupa  pengembangan  dan pemberdayaan,  dan  syarat-syarat  untuk memperoleh bantuan UKM Binaan adalah:
1.  Memiliki usaha
2.  Terdaftar sebagai Binaan Dinas Koperasi
3.  NIB
4. Surat Keterangan Lurah.” 6
Sebagaimana yang disampaikan oleh  Kadis  Koperasi  UMKM  Medan  pada saat  kunjungan  Kerja  Komisi  III  DPRD Medan  ke  Dinas  Koperasi  Kota  Medan  pada Selasa,  17  Mei  2022  bahwa  “Syarat pendaftaran  jadi  binaan  Diskop  sudah dipermudah.  Mereka  tidak  perlu  sistem  ke Kantor.  Sejak  Januari  2022  kita  sudah membuka  website  tersendiri  Dinas  Koperasi UMKM  Kota  Medan.  Untuk  mempermudah pelaku  usaha  UMKM  mendaftar,  cukup  ke kepling ke kelurahan, kecamatan baru Dinas Koperasi.  Dengan  melapor  ke  kepling,  data mereka sudah masuk ke kita. 7
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha,  Pemerintah  melahirkan  Peraturan Mneteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyekenggaraan Pendaftaran
Perusahaan.  Melalui  sistem  Perizinan  yang sudah  terdigitalisasi  dengan  OSS  atau perizinan Berusaha terintegrasi secara
6 Wawancara  dengan  Anwar  Syarif,  Kabid UKM  Dinas  Koperasi  Kota  Medan  pada  Jumat  tanggal 17 Juli 2022.
7 Mimbar  Umum, “Promosi  Produk  UMKM Harus  Diprioritaskan” ,  Mimbar  Umum  tanggal  18  Mei 2020, h.3.
elektronik”.  Terhadap  ketentuan  ini  mulai berlaku tanggal 9 Juli 2018. 8
Tindak  lanjut  dari  Peraturan  ini, pelaku  UKM  di  Dinas  Koperasi  Kota  Medan telah melakukan pendaftaran perizinan dengan  menggunakan  sistem  OSS.  Untuk melihat  pertumbuhan  pelaku  UMKM  di  Kota Medan dapat dilihat dari Tabel berikut:
Tabel 1 Jumlah UMKM yang ada di Kota Medan No. Tahun UMKM 01 2019 1.858 02 2020 13.938 03 2021 26.150 Sumber Data : Dinas Koperasi Kota Medan dari Januari 2019 – Juli 2021, diolah Berdasarkan Tabel
tersebut menunjukkan  bahwa  terdapat  peningkatan UMKM  dari  tahun  2019-2020  sebesar 650,2%  dan  tahun  2020-2021  sebesar 87,61%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaku UMKM sudah memahami
Tentang
pendaftaran  Perizinan  Berusaha  melalui
OSS  sebagaimana  hasil  wawancara  dengan
Kabid  UKM  Dinas  Koperasi  Kota  Medan menyampaikan bahwa “Peningkatan kapasitas  UMKM  di  Kota  Medan  banyak klaster dulu belum paham Tentang Perizinan, sekarang difasilitasi pembukaan diberi pelatihan  dan  pengarahan  secara Offline didorong menjadi Online .” 9
Berdasarkan  analis  data  tersebut, menunjukkan  terdapat  peningkatan  jumlah
8 Wawancara  dengan  Rizal  Pahlawan,  Plt. Koordinator  Pelayanan  Peizinan  Usaha  dan  Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juli 2022.
9 Wawancara  dengan  Anwar  Syarif,  Kabid UKM  Dinas  Koperasi  Kota  Medan  pada  Jumat  tanggal 17 Juni 2022.
pelaku  UMKM  di  Kota  Medan,  3  Tahun  dari Januari  Tahun  2019  sampai  dengan  Juli Tahun  2021,  tetapi  Nomor  Induk  Berusaha (NIB)  yang  diperoleh  pelaku  UMKM  sebagai bukti  registrasi/pendaftaran  kegiatan  usaha masih menggunakan sistem OSS atau belum Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  melalui sistem  OSS-RBA.  Oleh  karena  itu  untuk meningkatkan pertumbuhan pelaku UMKM di Kota  medan,  maka  “Dinas  Koperasi  Kota Medan melihat skala bantuan kepada pelaku usaha  Mikro  adalah dengan merujuk kepada syarat-syarat dari Kementerian yang sasarannya ke Mikro karena data menunjukkan sekitar 80%-85% pelaku usaha di  Kota  Medan,  jadi  bagaimana  mendorong usaha
Mikro
ini bergerak ke perekonomian.” 10
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja  mengubah  sistem  dari berbasis  izin  menjadi  berbasis  risiko.  Dalam pendekatan  ini  tingkat risiko  menjadi  sebuah pertimbangan  atas  setiap  tindakan  atau usaha  yang  dilakukan.  Semakin  tinggi potensi  risiko  yang  ditimbulkan  oleh  aktivitas bisnis  tertentu,  semakin  ketat  pengawasan dari Pemerintah  dan  semakin  banyak perizinan yang dibutuhkan. Dengan demikian,  melalui  pendekatan  ini,  dokumen legal  perizinan  setiap  kegiatan  Perizinan Berusaha  ditentukan  tingkat  risiko  dan aktivitas usaha tersebut.
Berdasarkan wawancara dengan Plt. Koordinator  Pelayanan  Perizinan  Usaha  dan Tanda  Daftar  DPMPTSP  Kota  Medan mengatakan  bahwa  “Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko  melalui  sistem  OSS-RBA  di
10 Wawancara  dengan  Anwar  Syarif,  Kabid UKM  Dinas  Koperasi  Kota  Medan  pada  Jumat  tanggal 17 Juli 2022.
Dinas  DPMPTSP  Kota  Medan  diberlakukan mulai  tanggal  4  Agustus  2021  sampai dengan sekarang.” 11 Dan pelaku usaha yang hendakmemulai  dan  melakukan  kegiatan usaha  wajib  memenuhi  persyaratan  dasar Perizinan Berusaha
yang
meliputi
kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan  gedung  dan  sertifikan  laik  fungsi dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam Pasal  4  jo  Pasal  5  ayat  (1)  PP  Nomor  5 Tahun 2021.
Reformasi  Perizinan  Berusaha  berbasis  izin menjadi  berbasis  risiko,  oleh  karena  itu “untuk  usaha  dengan  tingkat  risiko  rendah dan  mennengah  rendah,  proses  Perizinan Berusaha  cukup  diselesaikan  melalui  sistem Online  Single  Submission  (OSS) tanpa membutuhkan  verifikasi  atau  persetujuan dari
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah;  sedangkan  usaha  dengan  tingkat risiko  meninengah  tinggi  dan  risiko  tinggi membutuhkan  verifikasi  atau  persetujuan dari
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah.” 12
Adapun  gambaran  umum  sistem OSS Berbasis Risiko sebagai berikut:
11 Rizal  Pahlawan,  Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko  Melalui  Sistem  OSS-RBA  ( Risk  Based Approach ), DPMPTSP Kota Medan, 13 Juli 2022. 12 Rizal  Pahlawan,  Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko  Melalui  Sistem  OSS-RBA  ( Risk  Based Approach ), DPMPTSP Kota Medan, 13 Juli 2022.

## Gambar 1. Sistem OSS Berbasis Risiko Secara UMUM
Sumber:  Rizal  Pahlawan,  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Melalui  Sistem  OSS-RBA  ( Risk Based Approach ) DPMPTSP Kota Medan, 13 Juli 2022.
Tindak  lanjut  dari  keluarnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis  Risiko  ini,  maka  “Pelaku  usaha melakukan migrasi hak akses dari yang lama ke  yang  baru,  tetapi  banyak  pelaku  usaha tidak melakukan migrasi, silahkan”. 13
Berdasarkan  hal  tersebut,  sesuai  dengan Pasal  562  dan  563  Peraturan  Pemerintah Nomor  5  Tahun  2021  bahwa  pada  saat Peraturan  Pemerintah  ini  mulai  berlaku ketentuan  pelaksanaan  Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko  dikecualikan  bagi  pelaku usaha  yang  Perizinan  Berusahanya  telah disetujui dan nerlaku efektif sebelum peraturan  pemerintah  ini  berlaku  dan  pelaku
13 Wawancara  dengan  Rizal  Pahlawan,  Plt. Koordinator  Pelayanan  Peizinan  Usaha  dan  Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.
usaha  yang  telah  memperoleh  hak  akses sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini melakukan  pembaruan  data  hak  akses  pada sistem OSS.
Memperhatikan  keadaan  yang  demikian, “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tidak  lagi  dibedakan  mana  Mikro  sedangkan dulu dibedakan dan di Peraturan Pemerintah Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan, Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Koperasi dan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah ditentukan  besar  skala  modal  untuk  kriteria modal usaha Mikro dan Kecil serta Menengah”. 14
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya  diatur  dalam  Undang-Undang
14 Wawancara  dengan  Rizal  Pahlawan,  Plt.
Koordinator  Pelayanan  Peizinan  Usaha  dan  Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.
SUB SISTEM PELAYANAN INFORMASI SUB SISTEM PERIZINAN SUB SISTEM PENGAWASAN 1.  Persyaratan Perizinan Berusaha (NIB, Sertifikat Standar, Izin)
2.  Tahapan Proses
3.  KBLI berbasis risiko
4.  Bidang Usaha Penanaman Modal
5.  Informasi Lokal Usaha
6.  Fasilitas Berusaha
7.  Mekanisme Pengawasan
8.  Kewajiban Pelaporan
9.  Layanan Pengaduan
1.  Pengawasan rutin,
2.  Pengawasan insidentil,
3.  Jadwal pengawasan tahunan
4.  Surat tugas
5.  Hasil pengawasan/BAP
6.  Profil pelaku usaha
7.  Pengenaan sanksi
1.  Penerbitan Perizinan Berusaha: a. NIB b. Sertifikat Standar c. Izin
2.  Tingkar Risiko
3.  Konfirmasi/Persetujuan Tata Ruang
4.  Persetujuan Lingkungan (SPPL,UKL/UPL, atau
Amdal)
5.  Sertifikat Produk
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil  dan  Menengah,  salah  satunya  adalah mengenai kriteria modal usaha. Kriteria  UMKM  dalam  Pasal  6  Undang- Undang  UMKM  diatur  berbeda  secara
signifikan dalam Peraturan Pemerintah
UMKM.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini: Tabel 2 Kriteria Perbandingan UU UMKM Dengan PP UMKM INDIKATOR UU UMKM PP UMKM Pengelompokkan UMKM UMKM dikelompokkan Berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjuakan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan
usaha Kekayaan Bersih atau Modal Usaha 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp50 juta 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp50 juta – paling banyak Rp500 juta
3. Usaha Menengah: lebih dari
Rp500 juta – paling banyak Rp10 miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp1 miliar
2. Usaha Kecil: lebih dari Rp1 miliar –
paling banyak Rp5 miliar
3. Usaha Menengah: lebih dari Rp5 miliar – paling banyak Rp10 miliar Diluar tanah dan bangunan tempat usaha Hasil Penjualan Tahunan 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp300 juta 2. Usaha Kecil: lebih dari Rp300 juta – paling banyak Rp2,5 miliar 3. Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5 miliar – paling banyak Rp50 miliar 1. Usaha Mikro: paling banyak Rp2 miliar
2. Usaha Kecil: lebih dari Rp2 miliar – paling banyak Rp15 miliar
3. Usaha Menengah: lebih dari Rp15miliar – paling banyak Rp50 miliar Konsekuensi dari Peraturan Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tersebut Kepala DPMPTSP Kota Medan mengeluarkan Keputusan Nomor
000/DPMPTSP/2022  Tentang  Pedoman  dan
Tata  Cara  Pemenuhan  Standar  Kegiatan Usaha  Dalam  Rangka  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Di  Kota Medan  pada  angka  2  huruf  a  menyatakan “pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha
secara lebih efektif dan sederhana,
selanjutnya pada angka 3  dinyatakan  bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko meliputi sektor:
a.  Kelautan dan perikanan
b.  Pertanian
c.  Lingkungan hidup dan kehutanan
d.  Energi dan sumber daya mineral
e.  Perindustrian
f.  Perdagangan
g.  Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
h.  Perhubungan/transportasi
i.  Kesehatan
j.  Pendidikan dan kebudayaan k.  Pariwisata l.  Ketenagakerjaan m. Koperasi dan UKM
Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko pada  masing-masing  sektor  sebagaimana dimaksud pada poin (2) meliputi pengaturan: a.  Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko,  Perizinan  Berusaha,  jangka  waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha b.  Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Berdasarkan penilaian tingkat bahaya,
penilaian  potensi  terjadinya  bahaya,  tingkat risiko,  dan  peringkat  skala  usaha  kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
a.  Kegiatan  usaha  dengan  tingkat  Risiko rendah
b.  Kegiatan  usaha  dengan  tingkat  Risiko menengah, dan
c.  Kegiatan  usaha  dengan  tingkat  Risiko tinggi
Realitas  demikian  dapat  dilihat  dari  jumlah pelaku  UMKM  yang  melakukan    pengajuan penerbitan perizinan berusaha melalui sistem OSS  berbasis  risiko  di  DPMPTSP  Kota Medan dari tabel dibawah ini:

## Tabel 3

## Penerbitan Perizinan Pelaku UMKM
Melalui Layanan Selasa Mobil Keliling No Kecamatan Jumlah Pelaku UMKM 1 Medan Tembung 32 2 Medan Amplas 15 3 Medan Tuntungan 36 4 Medan Barat 35 5 Medan Sunggal 47 6 Medan Johor 17 7 Medan Area 12 8 Medan Maimun 17 9 Medan Kota 25 10 Medan Polonia 27 11 Medan Baru 30 12 Medan Selayang 24 13 Medan Timur 23 14 Medan Perjuangan 23 15 Medan Deli 51 16 Medan Labuhan 28 17 Medan Petisah 2 18 Medan Helvetia 2 19 Medan Belawan 2 20 Medan Marelan 1 21 Medan Denai 57 Sumber  data  :  DPMPTSP  Kota  Medan, diolah Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 21 jumlah
Kecamatan  di  Kota  Medan  yang  ada  sudah, disetiap kecamatan sudah ada pelaku UMKM yang  memperoleh  izin  usaha.  “Karena masalah perizinan adalah masalah kesadaran  dan  sistem  OSS  adalah  prinsip kepercayaa  ( trust )  kepada  pelaku  usaha, kelebihan  di  sistem  OSS  ini  sangat  mudah untuk  memperoleh  perizinan  serta  dengan sistem  OSS  ini  lebih  menguatkan  sistem pengawasan daripada pelayanan.” 15 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 21 jumlah Kecamatan  di  Kota  Medan  yang  ada  sudah, disetiap kecamatan sudah ada pelaku UMKM yang  memperoleh  izin  usaha.  “Karena masalah perizinan adalah masalah kesadaran  dan  sistem  OSS  adalah  prinsip kepercayaa  ( trust )  kepada  pelaku  usaha, kelebihan  di  sistem  OSS  ini  sangat  mudah untuk  memperoleh  perizinan  serta  dengan sistem  OSS  ini  lebih  menguatkan  sistem pengawasan daripada pelayanan.” 16
Berdasarkan  realitas  tersebut  jika dikatkan dengan teori efektivitas hukum yang menyebutkan    efektivitas    suatu  peraturan harus  terintegrasinya  ketiga  elemen    hukum baik penegak  hukum, substansi  hukum dan budaya  hukum  masyarakat,  sehingga  tidak terjadi ketimpangan antara das solendan das sein. Dari ketiga elemen hukum baik struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat  yang  belum  dapat  terpenuhi.
15 Wawancara  dengan  Rizal  Pahlawan, Plt.  Koordinator  Pelayanan  Peizinan  Usaha  dan Tanda  Daftar Dinas Penanaman Modal  dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.
16 Wawancara  dengan  Rizal  Pahlawan, Plt.  Koordinator  Pelayanan  Peizinan  Usaha  dan Tanda  Daftar Dinas Penanaman Modal  dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.
Selanjutnya Efektivitas hukum menurut Allot  adalah  bagaimana  hukum  dapat merealisasikan  tujuannya  atau  dengan  kata lain  bagaimana  hukum  dapat  memenuhi tujuannya.  Namun,  untuk  menilai  atau mengukur  efektivitas  hukum  sulit  dilakukan.

## Allot menyatakan:
A general test of the effectiveness of a law  (a  particular  provision  of  a  legal system)  is  therefore  to  see  how  far  it realizes  RechtsVinding  Online  its objectives,  ie.  fulfills  its  purposes. There are two difficulties here. The first is  that,  even  in  a  society  with  express law-making  (through  legislation  or otherwise),  the  purpose  of  a  particular law  may  not  be  clearly  stated  by  its maker or emitter. What is more, as the law  acquires  a  history,  those  who apply  it,  follow  it,  or  disregard  it  re- shape both the law and its purposes to correspond  to  their  power  and  their influence.  A  law  lives  and  develops. Most  normative  statements  are  not originated  by  those  who  propound them;  but  to  the  recipient  of  the  legal message,  what  counts  is  not  what  the originator  of  the  norm  may  have intended,  but  what  the  current  emitter of it intends . 17
Alasan  pertama,  sulitnya  menguji efektivitas  hukum  adalah  bahwa  dengan proses  pembuatan  produk  hukum  dalam masyarakat  yang  dibuat  secara  cepat (melalui undang-undang atau bentuk lainnya),  terkadang  tujuan  undang-undang tidak  secara  jelas  dinyatakan  oleh  pembuat atau perancangnya. Oleh karenanya, keefektivan  itu  akan  sulit  untuk  diukur. Terlebih  ketika  hukum  tersebut  dibuat  pada masa lampau, namun diterapkan pada masa depan,  akan  mengalami  kesulitan  dalam
17 Diana Tantri Cahyaningsih, “ Mengurai Teori Efektiveness of Law Anthony Allot” , Jurnal Rechtsvinding  Online,  Media  Pembinaan  Hukum Nasional, 27 Maret 2020, h. 1-2.
penerapannya.  Hal  ini  karena  hukum  itu hidup  dan  berkembang,  mereka  yang menerapkannya, mengikutinya, atau mengabaikannya,
membentuk kembali hukum
maupun
tujuannya untuk
menyesuaikan  dengan  berbagai  perubahan dan  pengaruh  nya.  Hukum  hidup  dan berkembang. Kebanyakan pernyataan normatif  tidak  berasal  dari  mereka  yang mengemukakannya,  tetapi  kepada  penerima pesan  hukum,  apa  yang  diperhitungkan bukanlah  apa  yang  dimaksudkan  oleh  si penemu norma, tetapi apa yang dimaksudkan  oleh  legislator  saat  ini.  Alasan kedua,  sulitnya  menguji  efektivitas  hukum dikarenakan  ada  masyarakat  yang  memiliki hukum  namun  tidak  mengaturnya  dalam peraturan  perundang-undangan  tertulis  atau hanya  diatur  sebagian  karena  sudah  diatur dalam hukum adat.
Efektivitas  undang-undang  dalam sebuah  negara  diukur  melalui  tiga  derajat penerapan undang-undang tersebut:
1.  Ketika undang-undang menjadi pencegah ( preventive ), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
2.  Ketika undang-undang menjadi penyelesaian  dari  sengketa  ( currative ) yang  timbul  antara  subyek  hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
3.  Ketika  undang-undang  menjadi  penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum ( facilitative ),
apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang
memfasilitasi kebutuhan mereka.
Menjelaskan pendapat tentang efektivitas  hukum  yang  dikemukakan  oleh Clerence  J  Dias  sebagai  berikut,  terdapat  5 (lima)  syarat  bagi  effektif  tidaknya  satu sistem hukum meliputi:
1.  Mudah  atau  tidaknya  makna  isi  aturan- aturan itu ditangkap.
2.  Luas tidaknya kalangan didalam
masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3.  Efisien  dan  efektif  tidaknya  mobilisasi aturan-aturan  hukum  dicapai  dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari  melibatkan  dirinya  kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga  masyrakat  yang  terlibat  dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4.  Adanya mekanisme penyelesaian sengketa  yang  tidak  hanya  harus  mudah dihubungi  dan  dimasukan  oleh  setiap warga  masyarakat,  akan  tetapi  harus cukup effektif menyelesaikan sengketa.
5.  Adanya  anggapan  dan  pengakuan  yang cukup merata di kalangan warga masyarakat  yang  beranggapan  bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. 18
Demikian  halnya  dengan  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  melalui  sistem OSS-RBA  kepada  pelaku  UMKM  di  Kota Medan  belum  efektif  walaupun  terjadi peningkatan jumlah UMKM dari Januari 2019 –  Juli  2021  (Tabel  1)  tetapi  pada  tanggal  2
18 Marcus  Priyo  Gunarto, Kriminalisasi  dan Penalisasi  Dalam  Rangka  Fungsionalisasi  Perda  dan Retribus i,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro Semarang, 2011, h. 71
Februari  2021  di  Undangkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko yang pada tanggal 4 Agustus 2021  mulai  diberlakukan  di  DPM  PTSP  Kota Medan, maka hal ini mempengaruhi terhadap pelaku  usaha  khususnya  UMKM  di  Kota Medan dalam memperoleh izin usaha karena pelaku  usha  harus  menyesuaikan  dengan peraturan yang ada.
Hambatan  dan  Solusi  Pelaku  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Medan dalam  Implementasi  Sistem  Online  Single Submission-Risk  Based  Approach  (OSS- RBA) terhadap Pertumbuhan Pelaku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan
Presiden  Joko  Widodo  (JOKOWI) dalam  kegiatan  pemberian  Nomor  Induk Berusaha  (NIB)  pelaku  usaha  Mikro  dan Kecil  (UMK)  perseorangan,  di  Jakarta  pada Rabu, 13 Juli 2022, menyampaikan “Menginginkan  ada  100  ribu  NIB  yang dikeluarkan melalui Online Single Submission (OSS) perhari”.52 Karena
memiliki  NIB  itu  sangat  penting  bagi  pelaku usaha.  maka  Pemerintah  menerbitkan  OSS untuk  mempermudah  pelaku  mengajukan perizinan melalui OSS yaitu cepat dan gratis.
Dalam  rangka  mewujudkan  program dari Presiden tersebut maka DPMPTSP Kota Medan  melakukan  upaya-upaya  sebagai berikut:
1.  Layanan  Pembantuan  bagi  yang  tidak
paham,  ini  dilakukan  setiap  Hari  Kamis, dibuat  Program  Kamis,  dan  setiap  Hari Selasa  ke-21  Kecamatan  yang  ada  di
Kota Medan secara berganti-ganti layanan  pembantuan  ini  dibantu  sampai terbit NIB. 2.  Melakukan sosialisasi yang diselenggarakan dalam bentuk
pertemuan.  Pertemuan  seperti  di  Hotel- Hotel.
Adapun bentuk layanan Selasa Mobil Keliling pihak  DPMPTSP  Kota  Medan  membuat jadwal kunjungan seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel 4 Jadwal Kunjungan Selasa Mobil Keliling Kota Medan NO TANGGAL KECAMATAN 1 4 Januari 2022 Kecamatan Medan Barat 2 11 Januari 2022 Kecamatan Medan sunggal 3 18 Januari 2022 Kecamatan Medan Helvetia 4 25 Januari 2022 Kecamatan Medan Petisah 5 8 Februari 2022 Kecamatan Medan Johor 6 15 Februari 2022 Kecamatan Medan Area 7 22 Februari 2022 Ditiadakan Alasan PPKM 8 1 Maret 2022 Ditiadakan Alasan PPKM 9 8 Maret 2022 Ditiadakan Alasan PPKM 10 15 Maret 2022 Ditiadakan Alasan PPKM 11 22 Maret 2022 Ditiadakan Alasan PPKM 12 29 Maret 2022 Ditiadakan Alasan PPKM 13 5 April 2022 Kecamatan Medan Maimun 14 12 April 2022 Kecamatan Medan Kota 15 19 April 2022 Kecamatan Medan Polonia 16 26 April 2022 Kecamatan Medan Baru 17 10 Mei 2022 Kecamatan Medan
Selayang 18 17 Mei 2022 Kecamatan Medan Denai 19 24 Mei 2022 Kecamatan Medan Timur 20 31 Mei 2022 Kecamatan Medan Perjuangan 21 7 Juni 2022 Kecamatan Medan Deli 22 14 Juni 2022 Kecamatan Medan Labuhan 23 21 Juni 2022 Kecamatan Medan Belawan 24 28 Juni 2022 Kecamatan Medan Marelan Sumber : DPMPTSP Kota Medan, Juni 2022 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan  bahwa  peran  DPMPTSP  Kota
Medan dalam
mewujudkan program
Presiden  untuk  memperoleh  NIB  melalui sistem OSS-RBA telah berupaya semaksimal mungkin, hal ini dilihat dari jadwal kunjungan Selasa Mobil Keliling Kota Medan.
Tetapi  dari  data  pada  Tabel  4 tersebut  diatas  kunjungan  Selasa  Mobil Keliling  tanggal  22  Februari,  1  Maret,  8 Maret,  15  Maret,  22  Maret  dan  29  Maret Tahun 2022 ditiadakan karena alasan PPKM, hal ini merupakan hambatan bagi DPMPTSP Kota Medan dalam mempercepat pertumbuhan  pelaku  UMKM  memperoleh NIB.
Dengan  demikian  bentuk  pelayanan lain  yang  diberikan  oleh  DPMPTSP  Kota Medan  dalam  rangka  melakukan  program implementasi  sistem  OSS  kepada  pelaku usaha  di  Kota  Medan  sebagaimana  dapat dilihat pada tabel diberikut:

## Tabel 5
Program Layanan Perbantuan Pengisian
Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS-
RBA Kepada Pelaku Usaha di Kota Medan
No PROGRAM KETERANGAN 1 Giat Jempol (Kegiatan Jemput Bola) Turun  langsung  ke Kecamatan- Kecamatan menggunakan  Mobil Keliling 2 Layanan Helpdesk Sistem OSS Di Kantor DPMPTSP Kota Medan 3 Giat Kamis Ceria  (Layanan setiap Kamis) Di Kantor DPMPTSP Kota  Medan  khusus Pelaku Usaha UMKM
Sumber  data  :  DPMPTSP  Kota  Medan,
diolah
Tindak  lanjut  dari  upaya  yang dilakukan  oleh  DPMPTSP  Kota  Medan dalam implementasi sistem OSS-RBA terhadap pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Medan  “dengan  cara  terus  memfasilitasi DPMPTSP  Kota  Medan  agar  pelaku  UMKM memperoleh NIB” 19 dan memberikan “bantuan  kepada  UKM  binaan  sesuai kebutuhan
(dalam bentuk barang) dilaksanakan terakhir ditahun 2021,
sedangkan  tahun  2022  belum  ada  sesuai arahan Pak Wali Kota, pada Tahun 2019 dan 2022 ditiadakan karena Covid-19 jadi dana di recofusing dn  kegiatan  tidak  ada.  Dan  dari tahun  2021  sampai  sekarang  diaktifkan kembali kegiatannya.” 20

## Berdasarkan  wawancara  dari  DPMPTSP
Kota Medan dan Dinas Koperasi Kota Medan
19 Wawancara  dengan  Rizal  Pahlawan,  Plt.
Koordinator  Pelayanan  Peizinan  Usaha  dan  Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada rabu tanggal 15 Juni 2022.
20 Wawancara  dengan  Anwar  Syarif,  Kabid UKM  Dinas  Koperasi  Kota  Medan  pada  Jumat  tanggal 17 Juni 2022.
bahwa kedua Dinas tersebut telah melakukan upaya dalam implementasi sistem  OSS-RBA  terhadap  pertumbuhan pelaku UMKM di Kota  Medan tetapi hasilnya belum  efektif,  hal  ini  dpat  dilihat  dari  jumlah NIB  yang  diperoleh  oleh  pelaku  UMKM. Realitas  demikian  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini:
Tabel 6 Bentuk Pelayanan DPMPTSP Kota Medan Penerbit NIB Kepada Pelaku Usaha No Pelayanan Jumlah NIB 1 Selasa  Mobil  Keliling di 21 Kecamatan 506 2 Kamis Ceria 165 3 PIK Menteng 28 4 Di Kantor Wali Kota 14 Sumber : DPMPTSP Kota Medan,diolah Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan  bahwa  jumlah  pelaku  UMKM
Kota Medan yang memperoleh NIB berdasarkan  sistem  OSS-RBA  masih  sedikit walaupun  DPMPTSP  Kota  Medan  telah melakukan  pelayanan  dalam  bentuk-bentuk seperti  tabel  diatas.  Konsekuensinya  dari jumlah pelaku UMKM yang telah
memperoleh izin NIB berdasarkan sistem
OSS-RBA menunjukkan belum efektifnya  implementasi  sistem  OSS-RBA terhadap  pertumbuhan  pelaku  usaha  UMKM di  Kota  Medan,  hal  ini  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  berdasarkan  teori  efektivitas hukum  menurut  Soerjono  Soekanto  yang menyatakan  bahwa  efektif  atau  tidaknya suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  faktor  yaitu Faktor  hukumnya  sendiri  (undang-undang), Faktor  penegak  hukum  (pihak-pihak  yang membentuk  maupun  menerapkan  hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam pergaulan hidup). Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama  mengenai  hukum  atau  undang- undangnya adalah :
1.  Peraturan  yang  ada  mengenai  bidang- bidang  kehidupan  tertentu  sudah  cukup sistematis.
2.  Peraturan  yang  ada  mengenai  bidang- bidang  kehidupan  tertentu  sudah  cukup sinkron,  secara  hierarki  dan  horizontal tidak ada pertentangan.
3.  Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan- peraturan  yang  mengatur  bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4.  Penerbitan  peraturan-peraturan  tertentu sudah  sesuai  dengan  persyaratan  yuridis yang ada. 21
Pada faktor kedua yang menentukan efektif  atau  tidaknya  kinerja  hukum  tertulis adalah  aparat  penegak  hukum.  Dalam hubungan  ini  dikehendaki  adanya  aparatur yang  handal  sehingga  aparat  tersebut  dapat melakukan tugasnya dengan baik.
Kehandalan  dalam  kaitannya  disini  adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
Menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas  hukum  tertulis  ditinjau  dari  segi aparat akan tergantung pada hal berikut :
21 Soerjono  Soekanto,  2008, “Faktor -Faktor yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum” ,  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, h. 80.
1.  Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2.  Sampai  mana  petugas  diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3.  Teladan  macam  apa  yang  sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4.  Sampai  sejauh  mana  derajat  sinkronisasi penugasan-penugasan  yang  diberikan kepada  petugas  sehingga  memberikan batas-batas yang
tegas pada
wewenangnya. Pada  faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana  bagi  aparat  pelaksana  di  dalam melakukan  tugasnya.  Sarana  dan  prasarana yang  dimaksud  adalah  prasarana  atau fasilitas  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk mencapai  efektivitas  hukum.  Prasarana tersebut  secara  jelas  memang  menjadi bagian  yang  memberikan  kontribusi  untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi  kerjanya.  Adapun  elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup  atau  kurangnya  prasarana,  baik  atau buruknya prasarana yang telah ada.
Pada  faktor  yang  keempat  ada beberapa  elemen  pengukur  efektivitas  yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
1.  Mengerti  dan  memahami  aturan  yang ada.
2.  Penyebab  masyarakat  tidak  mematuhi aturan yang ada.
3.  Penyebab  masyarakat  mematuhi  aturan yang ada.
Sedangkan  untuk  faktor  yang  kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan  yang  di  lakukan  masyarakat
mengenai  perlakuan  terhadap  adanya  suatu aturan.  Hal  tersebut  dapat  di  lihat  ada  atau tidaknya  suatu  perlakuan  terhadap  aturan yang  di  jadikan  kebiasaan  oleh  masyarakat baik  kebiasaan  baik  atau  yang  bertentangan dengan aturan.
Memperhatikan  hal  demikian,  jika dilihat  dari  data  yang  ada  di  Tabel  6  maka DPMPTSP  Kota  Medan  harus  secara  terus menerus berkesinambungan dan mengadakan  sosialisasi  juga  penyuluhan hukum  serta  Bimtek  khususnya  kepada pelaku  UMKM  dalam  penerbitan  NIB.  Dan terhadap  Dinas  Koperasi  Kota  Medan  harus terus  memfasilitasi  pelaku  UMKM  dibidang perizinan.
Hambatan  yang  ditemui  DPMPTSP Kota Medan dalam implementasi berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 (dua) faktor  yang  mempengaruhi  implementasi sistem  OSS-RBA  terhadap  pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Medan yaitu:
1.  Faktor Eksternal
2.  Faktor Internal
Faktor  eksternal  merupakan  faktor yang berasal dari luar birokrasi. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Plt  Koordinator Pelayanan  Perizinan  Usaha  dan  Tanda Daftar  DPMPTSP  Kota  Medan,  mengatakan bahwa  “Peraturan-peraturan  yang  berkaitan dengan  sistem  OSS-RBA  pada  umumnya pelaku UMKM belum semua tahu” 22 padahal DPMPTSP  Kota  Medan  telah  melakukan sosialisasi dan Bimtek untuk memaksimalkan peran  DPMPTSP  Kota  Medan  dalam  rangka
22 Wawancara  dengan  Rizal  Pahlawan,  Plt.
Koordinator  Pelayanan  Peizinan  Usaha  dan  Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Kamis tanggal 21 Juli 2022.
implementasi sistem  OSS-RBA kepada pelaku usaha Kota Medan”. 23
Terlaksananya  program  layanan  perbantuan pengisian Perizinan Berusaha melalui sistem OSS-RBA  kepada  pelaku  UMKM  harus  ada kesadaran  dari  pelaku  UMKM,  seperti  yang disampaikan oleh Plh. Koordinator Pelayanan  Perizinan  Usaha  dan  Tanda Daftar DPMPTSP Kota Medan “Banyak yang tidak  tahu  pelaku  usaha  yang  memiliki  NIB diversi  lama  wajib  migrasi  ke  versi  RBA, mereka  pikir  gak  perlu  lagi  merubah  hak akses ke versi RBA”. 24
Peraturan  Pemerintah  Nomor  5
Tahun 2021  Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur ketentuan tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Pasal 562 dan 563. Jika dibandingkan
dengan penerbitan  Perizinan  Berusaha  yang  dulu dengan  sekarang  maka  penerbitan  perizinan yang  dilakukan  dulu  yaitu  secara  manual (sebelum sistem OSS), format tidak seragam dan  mengajukan  langsung  ke  perizinan setempat  sedangkan  setelah  sistem  OSS yang  dimulai  sejak  tahun  2018  dan  pada Tanggal  4  Agustus  2021  dirubah  menjadi sistem OSS-RBA, pengusaha seleuruh Indonesia format sudah seragam.
Selain dari hambatan tersebut, diatas  faktor  penghambat  lainnya  adalah
23 Wawancara  dengan  Rizal  Pahlawan,  Plt. Koordinator  Pelayanan  Peizinan  Usaha  dan  Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.
24 Hasil  wawancara  dengan  Rizal  Pahlawan, Plt. Koordinator Peizinan Usaha dan Tanda Daftar Kota Medan, pada Selasa tanggal 2 Agustus 2022.
“Pelaku  usaha  tidak  paham  pengajuan perizinan  dengan  sistem  OSS  dan  tidak mau” 25 .  Sehingga  ini  merupakan  kendala dalam  memaksimalkan  peran  DPMPTSP Kota  Medan  untuk  menerbitkan  NIB  guna mengimplemntasikan sistem OSS-RBA kepada pelaku UMKM di Kota Medan.
Faktor  internal  merupakanfaktor  dari lingkungan  pemerintah  itu  sendiri,  dalam  arti dari  lingkungan  Pemerintah  Daerah  yang dalam hal ini adalah DPMPTSP Kota Medan. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Rizal Pahlawan mengatakan bahwa “Hambatan dri Internal  paling hanya  masalah Sumber Daya Manusia  yang  masih  kurang  paham  tentang implemntasi sistem OSS-RBA karena kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Pusat.” 26
Berdasarkan analisis
dalam penelitian  ini,  selain  persoalan  norma,  juga terkait  budaya  masyarakat  yang  belum sepenuhnya  bisa  menyesuaikan  terhadap perubahan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021 Tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  yang  merupakan pelaksanaan  ketentuan  Pasal  21  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta Kerja.
Memperhatikan  hal  demikian,  Dinas Koperasi  Kota  Medan  dan  DPMPTSP  Kota Medan  harus  secara  teru-menerus  dan
25 Wawancara  dengan  Rizal  Pahlawan,  Plt.
Koordinator  Pelayanan  Peizinan  Usaha  dan  Tanda Daftar Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada Rabu tanggal 15 Juni 2022.
26 Hasil  wawancara  dengan  Rizal  Pahlawan, Plt.  Koordinator  Pelayanan  Peizinan  Usaha  dan  Tanda Daftar  Dinas  Kota  Medan,  pada  Selasa  tanggal  2 Agustus 2022.
berkesinambungan memfasilitasi
dan
melaksanakan sosialisasi, Bimtek serta penyukuhan hukum khususnya dalam rangka implementasi sistem  OSS-RBA kepada pelaku  UMKM  di  Kota  Medan.  Sehingga pertumbuhan  pelaku  UMKM  Kota  Medan meningkat secara signifikan.
Disisi  lain,  faktor  pelaku  UMKM  dn Sumber  Daya  Manusia  serta  sarana  dan prasarana yang baik
juga
akan
mempengaruhi  terhadap  efektivitas  hukum
sistem OSS-RBA, sehingga sangat diperlukan  kesadaran  hukum  pelaku  UMKM serta  perubahan  hukum,  termasuk  sarana dan  prasarana  juga  fasilitasi  dan  bantuan kepada  pelaku  UMKM  dan  Sumber  Daya Manusia.
Akhirnya,  diharapkan  pertumbuhan pelaku  UMKM  di  Kota  Medan  dengan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  melalui sistem  OSS-RBA  dapat  meningkat  secara signifikan sesuai yang diharapkan.

## IV. Kesimpulan
1.  Peraturan  hukum  sistem Online  Single
Submission  Risk  Based  Approach  (OSS- RBA) terhadap  pertumbuhan  pelaku usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  di  Kota  Medan  adalah  bahwa dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  di  Kota  Medan  telah  diterbitkan Peraturan  Wali  Kota  Nomor  34  Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  di  Kota  Medan dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terapdu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota
Medan Nomor
000/DPMPTSP/2022  Tentang  Pedoman dan  Tata  Cara  Pemenuhan  Standar Kegiatan Usaha Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis  Risiko  di  Kota  Medan,  sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  di  Daerah.  Untuk diterapkan  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2.  Efektivitas hukum sistem OSS-RBA terhadap  pertumbuhan  pelaku  UMKM  di Kota  Medan  adalah  masih  belum  efektif, akan  tetapi  peraturan  Wali  Kota  Medan dan  keputusan  Kepala  DPMPTSP  Kota Medan  sebagai  turunan  dari  Peraturan
Pemerintah No 6 Tahun 2021
Implementasinya  telash  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  No  5  Tahun  2021 dan  sudah  cukup  baik  akan  tetapi  masih memerlukan peningkatan dalam hal fasilitas,  sosialisasi,  Bimbingan  Teknis (Bimtek) dan Layanan Perbantuan Pengisian  Perizinan  Berusaha,  karena masih  ada  kelemahan-kelemahan  baik secara  eksternal  maupun  internal  yang dibuktikan  dengan  masih  adanya  pelaku UMKM yang belum migrasi.
3.  Hambatan  dan  solusi  pelaku  UMKM  di Kota  Medan  dalam  implementasi  sistem OSS-RBA  terhadap  pertumbuhan  pelaku UMKM  di  Kota  Medan  adalah  pelaku UMKM  tidak paham dantidak mau melakukan migrasi dari Perizinan
Berusaha  dengan  sistem  OSS  menjadi
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dengan  sistem  OSS-RBA  juga  Sumber Daya  Manusia  di  DPMPTSP  Kota  Medan yang  masih  kurang  paham  Tentang implementasi  sistem  OSS-RBA.  Oleh karena  itu,  solusi  yang  dilakukan  adalah sosialisasi,  Bimtek  dan  program  Layanan
Perbantuan Pengisian Perizinan Berusaha dikarenakan peraturan ini
masih terbilang baru berlakunya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Bambang Sunggano, Metodologi Penelitian Hukum , Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2010. Marcus  Priyo  Gunarto, Kriminalisasi  dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi  Perda  dan  Retribus i, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro Semarang, 2011.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Edisi Revisi, PRENADA MEDIA GROUP, Jakarta, 2016.
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,
PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2008.

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
25  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro, Kecil, dan Menengah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 9  Tahun  2015  Tentang  Perubahan
Kedua  Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara elektronik.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha
Berbasis Risiko. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah. 114
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik
Indonesia  Nomor  76  Tahun  2018 Tentang  Penyelenggaraan  Pendaftaran Perusahaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021 Tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha di Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang  Modal  Dasar  Perseroan  serta Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman
Modal  Nomor  3  Tahun  2021  Tentang Sistem  Perizinan  Berusaha  Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  Nomor  4  Tahun  2021  Tentang Pedoman  dan  Tata  Cara  Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
Peraturan  Badan  dan  Fasilitas  Penanaman Modal  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang Pedoman  dan  Tata  Cara  Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan  Walikota  Medan  Nomor  1  Tahun 2022  Tentang  Kedudukan,  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Dan  Tata  Kerja Perangkat Daerah.
Peraturan  Walikota  Medan  Nomor  26  Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepala Dinas Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Medan. Peraturan  Walikota  Medan  Nomor  34  Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan
Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Di
Kota Medan.

## 3. Jurnal
Diana Tantri Cahyaningsih, “ Mengurai Teori Effectiveness  of  Law  Anthony  Allot ”,
Jurnal RechtsVinding (2020).

## 4. Surat Kabar
Mimbar  Umum, “Promosi  Produk  UMKM Harus Diprioritaskan” ,  Mimbar  Umum,
Tanggal 18 Mei 2022.