licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/
Efektivitas Asas Presumptio Iures De Iure bagi Pelaku Anak Persetubuhan dengan Bujuk Rayu di Kota Batam
Tri Yanuarty Sembiring 1 , Junimart Girsang 2 , Rina Shahriyani Shahrullah 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 2152049.tri@uib.edu
2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## ABSTRACT
Children are the next generation  of the nation who have the right to live a decent life and achieve a bright future. However, there are still many children in Batam City who are involved in the criminal act, including of sexual intercourse with other children under mutual will, so that in the end the child perpetrators must end up in prison. This study aims to find a solution so that the Principle of Presumptio Iures de Iure for Child Offenders having sexual intercourse with persuasion can be applied effectively. The argument is based on the fact that the child perpetrators often claims that they do not know their actions were classified as a crime which regulated in Article 81 paragraph (2) of the Child Protection Act. However, our country's law adheres to the Principle of Presumptio Iures De Iure, which means that everyone is considered to know the law without exception, so that one cannot avoid the rule of law by arguing that he/she does not aware of it. The research method used this study is Sociological Empirical. The research results show, First, the principle of presumption iures de iure on Article 81 Paragraph (2) of the Child Protection Act is not implemented effectively in Batam City. Second, the obstacle that causes ineffective implementation of this principle is the public's ignorance of the existence of this article. Third, the solution in order to implement this principle effectively is to carry out socialization and legal counseling to the community by the government intensively, especially to young people in Batam City.
Keywords
Children; The Principle of Presumptio Iures De Iure; Legal Fiction Cite This Paper Sembiring, T. Y., Girsang, J., & Shahrullah, R. S. (2023). Efektivitas Asas Presumptio Iures De Iure bagi Pelaku Anak Persetubuhan dengan Bujuk Rayu di Kota Batam. Legal Spirit, 7 (1).

## PENDAHULUAN
Masalah  Anak  Berhadapan  dengan  hukum  (ABH)  telah  menjadi  perhatian Kementerian Sosial RI. Menurut Pusdatin 2009, jumlah anak nakal sebanyak 148.371 jiwa dari populasi anak 64.359.706 jiwa. Entah sejak kapan, kriminalitas seakan menjadi hal yang akrab  di  tengah  pergaulan  anak  Indonesia.  Sejak  tahun  2011  hingga  2018,  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  mencatat  angka  anak  menjadi  pelaku  kriminalitas cukup  tinggi.  Dari  catatan  tersebut,  kasus  terbanyak  adalah  anak  menjadi  pelaku  tindak pidana  seksual. 1 Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Sistem  Informasi  Penelusuran Perkara  Pengadilan  Negeri  Batam,  dalam  kurun  tahun  2021  sampai  dengan  tahun  2022, tindak pidana persetubuhan oleh Pelaku Anak di Batam merupakan tindak pidana nomor 2 terbanyak  setelah  tindak  pidana  pencurian.  Adapun  jumlah  tindak  pidana  persetubuhan oleh  Pelaku  Anak  di  tahun  2021  adalah  sebanyak  31  perkara  sedangkan  di  tahun  2022 adalah  sebanyak  29  perkara.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  persetubuhan
1 Mulia Astuti, “Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat),” Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial 16, no. 1 (2011): 1 – 16, https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.40.
terhadap Anak Korban sudah sangat tinggi di kota Batam. Perilaku menyimpang dari anak selama  dalam  pergaulan  didalam  masyarakat  berdampak  pada  kualitas  anak  sebagai generasi  penerus  dan  aset  bangsa.  Perilaku  menyimpang  yang  sering  disebut  sebagai “kenakalan”  didorong  oleh  suatu  keinginan atau  motivasi  dari  anak  tersebut.    Motivasi menurut  Kamus  Besar      Bahasa  Indonesia  adalah  suatu  dorongan  yang  timbul  pada  diri seseorang  secara  sadar  atau  tidak  sadar  untuk  melakukan  suatu  tindakan  dengan  tujuan tertentu. 2
Undang-undang  tentang  perlindungan  anak  dan  undang-undang  tentang  hak  asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  merupakan  pertimbangan  terakhir.  Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 3
Berdasarkan  Pasal  1  Angka  3  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Pelaku  Anak  Tindak  Pidana  atau  yang  sering  disebut  Anak Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana. 4 Pengaturan sistem peradilan pidana anak setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sangat perlu untuk dipahami oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya sehingga hak-hak anak tidak dilanggar dalam penerapannya sekalipun yang diadili adalah Pelaku Anak tindak pidana persetubuhan. 5
Persetubuhan  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana  kesusilaan,  persetubuhan  terjadi karena  adanya  bujuk  rayu  sehingga  menyebabkan  terjadinya  hubungan  intim. Persetubuhan itu dapat terjadi karena adanya persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin  wanita  sehingga  sampai  mengeluarkan  air  mani.  Jadi  secara  sederhana persetubuhan  dapat  dikatakan  dengan  hubungan  intim  yang  biasa  dijalankan  untuk mendapatkan  kepuasan  seksual  atau  suatu  cara  untuk  mendapatkan  keturunan, persetubuhan  merupakan  perbuatan  manusiawi  sehingga  persetubuhan  bukan  termasuk suatu bentuk kejahatan jika aktifitas seksual ini diperbuat tidak bertentangan dengan aturan hukum  yang  berlaku.  Pada  dasarnya  peraturan  mengenai  tindak  pidana  persetubuhan adalah  untuk  melindungi  anak  dari  kejahatan  seksual,  persetubuhan  itu  terjadi  karena adanya bujuk rayu tanpa ada paksaan atau tanpa adanya ancaman kekerasan. 6 Dalam Pasal 81  Ayat  (2)  JO  Pasal  76D  Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak menyatakan “Barangsiapa  dengan  Sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya,  dipidana  penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun” (untuk pelaku anak tidak ada ancaman minimal). Pasal ini mengatur bahwa siapa saja yang melakukan persetubuhan terhadap anak
2 Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana,” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020): 51 – 60, https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054.
3 Bilher  Hutahaean,  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak  (Kajian Putusan  Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg),” Jurnal Yudisial 6, no. 1 (2013): 64 – 79, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i1.119.
4 Beniharmoni Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
5 Yan  Mangandar  Putra,  L.  Sabardi,  and  L.  Parman,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Persetubuhan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Kajian  Atas  Putusan  Pengadilan  Negeri  Selong  Nomor 04/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SEL),” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan 6,  no.  2  (2018):  292 – 306, https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.561.
6 A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, and I Nyoman G ede Sugiartha, “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur,” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 1 (2019): 11 – 15, https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11- 15.
walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka maka si pelaku akan dijatuhi sanksi pidana sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  tersebut  walaupun  pelakunya  juga merupakan anak. 7
Pada kenyataannya banyak anak yang menjalin hubungan asmara dengan sesama anak yang kemudian terjadi hubungan persetubuhan dengan didasari rasa suka sama suka. Para Pelaku  Anak  persetubuhan  ini  tidak  mengetahui  bahwa  perbuatan  mereka  menyetubuhi pacarnya merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang. Mereka  tidak  mengetahui  bahwa  hubungan  mereka  yang  dilakukan  dengan  bujuk  rayu ataupun rangkaian kata-kata cinta merupakan jerat bagi mereka. Fakta ini penulis temukan pada beberapa kasus tidak pidana persetubuhan oleh Pelaku Anak terhadap pacar mereka yang juga merupakan anak. Kasus ini antara lain, yaitu Perkara Anak CY dengan Penetapan Hakim  Nomor  27/Pid.Sus-Anak/2022/PN  Batam  Tanggal  17  Juni  2022;  Perkara  Anak  JK dengan Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 20 Juni 2022; Perkara  Anak  YP  dengan  Penetapan  Hakim  Nomor  29/Pid.Sus-Anak/2022/PN  Batam Tanggal 01 Juli 2022; dan Perkara Anak RO dengan Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.Sus- Anak/2022/PN Batam Tanggal 24 Oktober 2022. Keempat perkara diatas dilakukan oleh Pelaku Anak yang menyetubuhi pacarnya yang juga masih berusia dibawah 18 tahun dengan diawali bujuk rayu sehingga persetubuan dilakukan tanpa adanya paksaan atau dengan kata lain  atas  dasar  suka  sama  suka.  Adanya  ketidaktahuan  dari  para  pelaku  anak  tentang Undang-Undang yang mengatur tentang larangan  persetubuhan terhadap anak walaupun atas dasar suka sama suka membuat para anak ini melakukan persetubuhan tanpa berpikir panjang.  Mereka  mengira  bahwa  perbuatan  ini  bukan  merupakan  suatu  tindak  pidana. 8 Namun hukum di negara ini menganut ASAS FIKSI HUKUM atau PRESUMPTIO IURES DE IURE yang memiliki arti Semua orang dianggap tahu hukum tanpa terkecuali . Asas yang menganggap semua orang tanpa terkecuali ( presumptio iures de iure ) atau dalam istilah lain ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan ( ignorantia jurist non excusat ), bertolak dari hal ini maka seseorang tidak bisa menghindar dari aturan hukum dengan berdalih belum atau tidak  mengetahui  adanya  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  telah disahkan  oleh  otoritas  yang  berwenang  (Pemerintah).  Dalam  berlakunya  peraturan perundang-undangan  setelah  diundangkan  melalui  Lembaran  Negara  untuk  Pemerintah Pusat atau Lembaran Daerah untuk Pemerintah Daerah dan seterusnya, maka semua orang dianggap tahu akan keberadaannya yang bersifat mengikat dengan melepas segala pretensi apakah itu adil atau tidak, karena semua orang tentu tidak tahu tentang muatan apa yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahkan tak kurang para sarjana hukum sekali pun belum tentu tahu kehadiran suatu Undang-Undang dan muatan hukum didalamnya meski Undang-undang tersebut sudah diumumkan. 9
Berdasarkan  Teori  Efektivitas  Hukum  yang  dikemukakan  oleh Soerjono  Soekanto , efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan . Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak faktor masyarakat dan kebudayaan sangat berperan  penting  didalamnya.  Faktor  masyarakat  bisa  dikaitkan  dengan  keluarga  dan lingkungan sekitar Anak. Keluarga dan lingkungan sekitar anak adalah faktor yang paling mempengaruhi perkembangan anak. Anak yang bertumbuh dalam lingkungan yang buruk tentunya akan bertumbuh menjadi anak yang berperilaku buruk pula. 10
7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
8 Sumber Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Batam.
9 Sofyan  Mohammad,  “Semua  Orang  Selaku  Subyek  Hukum  Dianggap  Tahu  Hukum,”  Lensa  Budaya,  2022, https://lensabudaya.com/semua-orang-selaku-subyek-hukum-dianggap-tahu-hukum.
10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
Merujuk pada Asas Presumptio Iures De Iure inilah Anak Pelaku persetubuhan tidak bisa mengelak dari jeratan  Pasal 81 Ayat (2) JO  Pasal 76D Undang-Undang  RI Nomor 17 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dengan alasan Anak Korban bersedia disetubuhi dengan sukarela. Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  efektifitas  Asas  Presumptio  De  Iure  terhadap  Pelaku  Anak  di  Kota  Batam dengan  mengajukan  rumusan  masalah,  yaitu  Bagaimana  efektivitas  penerapan Asas Presumptio Iures de Iure bagi Pelaku Anak persetubuhan dengan bujuk rayu di Kota Batam?; Apa  saja  kendala  yang  terjadi  sehingga Asas  Presumptio  Iures  de  Iure bagi  Pelaku  Anak persetubuhan  dengan  bujuk  rayu  tidak  berlaku  secara  efektif  di  Kota  Batam?;  dan Barangsiapa  solusi  yang  tepat  agar Asas  Presumptio  Iures  de  Iure bagi  Pelaku  Anak persetubuhan dengan bujuk rayu dapat berlaku secara efektif?

## METODE
Jenis penelitian dalam Artikel ini adalah Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Sosiologis.  Pendekatan  Empiris  Sosiologis  adalah  menekankan  penelitian  yang  bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Empiris Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data  awalnya,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan  data  primer  dilapangan  atau  terhadap masyarakat. Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. 11 Pendekatan  Empiris  Sosiologis  ditujukan  terhadap  kenyataan  dengan  cara  melihat penerapan hukum.
Adapun Obyek Penelitian terdiri dari Data Primair yang terdiri dari hasil wawancara dan Data Sekunder yang terbagi menjadi Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang- Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Berkas  Perkara  dan  Putusan Pengadilan; dan Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari buku, jurnal dan hasil penelitian. Bahwa Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah Data Primair diperoleh dari wawancara  terhadap  Pelaku  Anak,  Bapas,  Peksos,  Hakim  dan  Jaksa  yang  pernah  terlibat dalam penanganan kasus Persetubuhan oleh Pelaku Anak; dan Data Sekunder diperoleh dari Studi Dokumen (Berkas Perkara, Putusan Pengadilan, Penelitian Kemasyarakatan) dan studi kepustakaan (buku, jurnal, dan hasil penelitian). Sehingga Penelitian hukum empiris biasa disebut  dengan  penelitian  lapangan  atau field  research yaitu  jenis  penelitian  yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan.
Metode Analisis Data dalam Penelitian ini adalah Yuridis Kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut  disusun  secara  sistematis,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  cara interprestasi,  penafsiran  hukum  dan  konstruksi  hukum.  Dalam  penelitian  ini,  data  yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari  hasil  wawancara  yang  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Sehingga  peneliti  tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang  lebih  dalam  di  balik  fenomena  yang  berhasil  didapat.  Hal  ini  disebabkan  karena penelitian  kualitatif  mempunyai  hubungan  erat  dengan  realitas  sosial  dan  tingkah  laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.
11 Soejono and Abdurrahman, Metode Penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian  asas  hukum  menurut  Satjipto  Rahardjo  adalah  unsur  yang  penting  dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum karena asas  hukum  merupakan  landasan  yang  paling  luas  bagi  lahirnya  peraturan  hukum.  Asas hukum  menjadi  jembatan  antara  peraturan-peraturan  hukum  dengan  cita-cita  sosial  dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. 12
Senada  dengan  Teori  Efektivitas  Hukum  Soerjono  Soekanto  diatas,  Marcus  Priyo Guntarto  mengatakan  bahwa  ada  5  (lima)  syarat  bagi  efektif  atau  tidaknya  suatu  sistem hukum yang meliputi: Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu dapat diserap atau diterima; Luas atau tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan yang bersangkutan;  Efisien  dan  efektif  atau  tidaknya  mobilisasi  aturan  hukum  yang  dicapai dengan  bantuan  aparat  administrasi  dengan  kesadarannya  melibatkan  dirinya  kedalam usaha  tersebut,  disamping  itu  para  warga  masyarakat  yang  terlibat  dan  merasa  harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum; Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang  mudah  dihubungi  dan  dimasuki  setiap  warga  masyarakat,  serta  cukup  efektif menyelesaikan  sengketa;  dan  Adanya  anggapan  dan  pengakuan  yang  cukup  merata  di kalangan warga masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pratana hukum itu memang sesungguhnya, berdaya, mampu dan efektif. 13
Berangkat  dari  pernyataan  diatas,  maka  sudah  seharusnya  dan  sewajarnya  sebagai masyarakat awam harus mengenal hukum sehingga mampu memberikan peran aktif dalam pencapaian  tujuan  hukum  tersebut.  Karena  hukum  akan  menjadi  efektif  jika  tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. 14
Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin                                      seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika     yang bersangkutan tidak melakukan tindak  pidana.  Setiap  orang  yang  melakukan  kejahatan  harus  bertanggungjawab  secara hukum  karena  sudah  diatur  dalam  hukum  tertulis  di  Indonesia.  Dalam  doktrin  hukum pidana  terdapat  suatu  asas  mengenai  hal  ini  yang  dikenal  dengan asas  geen  straf  sonder schuld (Belanda) atau keine straf ohne schuld (Jerman) yang di Indonesia dikenal dengan asas tiada  pidana  tanpa  kesalahan.  Artinya,  untuk  dapatnya  dipidana  pada  seseorang  yang perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana disyaratkan bahwa perbuatannya itu  dapat      dipersalahkan  padanya  ialah  si  pembuat  itu  mempunyai  kesalahan. 15 Artinya seseorang  baru  dapat  diminta  pertanggungjawabannya  apabila  seseorang  tersebut melakukan  kesalahan  atau  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan.
Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana  yang  telah  terjadi,  dalam  hal  ini  bahwa  seseorang  memiliki  aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa  seseorang  tersebut  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban.  Adapun  unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain: 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat  dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
12 Wibowo T. Tunardy, “Asas - Asas Hukum,” Jurnal Hukum, 2021, https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/#asas-asas- yang-berlaku-dalam-hukum-pidana-dan-hukum-acara-pidana.
13 Farid Wajdi and Andryan, Hukum Dan Kebijakan Publik (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
14 Ibid, P. 20.
15 Berliana Devi Siregar, Martha Romauli, and Gomgom T. P. Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN),” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 4, no. 1 (2022): 129 – 41, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1453.
hal  itu  sesuai  dengan  asas  legalitas  yang  kita  anut;  2)  Adanya  unsur  kesalahan  berupa kesengajaan  atau  kealpaan.  Arti  kesengajaan  adalah  seseorang  yang  melakukan  suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang  dilakukan.  Sedangkan  kealpaan  suatu  keadaan  dimana  spelaku  dapat  menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi atau si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan  akan  timbulnya  sesuatu  akibat,  padahal  seharusnya  ia  dapat  menduga sebelumnya;  3)  Adanya  pembuat  yang  mampu  bertanggungjawab.  Kemampuan bertanggung  jawab  dapat  diartikan  sebagai  kondisi  batin  yang  normal  atau  sehat  dan mampunya  akal  dimana  seseorang  dalam  membeda-bedakan  hal-hal  yang  baik  dan  yang buruk; dan 4) Tidak ada alasan pemaaf. Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadapi jalur  hukum.  Hal  itu  tidak  dihindari  oleh  pelaku  meskipun  hal  itu  tidak  diinginkan  oleh dirinya sendiri.
Apabila  unsur-unsur  tersebut  diatas  terpenuhi  maka  orang  yang  bersangkutan  dapat dinyatakan  bersalah  atau  mempunyai  pertanggungjawaban  pidana,  sehingga  bisa dipidana. 16
Didalam  penelitian  ini,  penulis  akan  membahas  mengenai  Asas  Fiksi  Hukum  atau Presumptio Iures De Iure yang dalam Bahasa Latin dikenal Ignoratia Jurist Non Excusat yang memiliki arti ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan, seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan dalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan peraturan  Perundang-undangan  tertentu.  Keberadaan  Asas  Fiksi  ini  telah  dinormakan dalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang- undangan  dengan  mengatur  bahwa  “dengan  diundangkannya Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Lembaran  resmi  sebagaimana  dimaksud  dalam ketentuan  ini,  setiap  orang  dianggap  telah  mengetahuinya. 17 Pemberlakuan  teori  fiksi hukum di Indonesia dapat dilihat dalam semua jenjang peraturan perundang-undangan. Hal ini  diatur  dalam  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang- undangan  yang  menyatakan:  “agar  setiap  orang  mengetahuinya, peraturan  perundang-undangan  harus  diundangkan  dengan  menempatkannya  dalam: Lembaran  Negara  Republik  Indonesia;  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia;  Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; dan Berita Daerah.
Artinya,  dengan  diundangkannya  peraturan  perundang-undangan  dalam  lembaran resmi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  ini,  setiap  orang  dianggap  telah mengetahuinya. Adapun berkaitan dengan Teori Fiksi Hukum ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan  beberapa  putusan  yaitu  Putusan  No.  77/Kr/1953,  Putusan  No.  77  K/ Kr/1961,  Putusan  No.  645  K/Sip/1975  dan  putusan  Nomor  2066  K/Pid.Sus/2010. Selanjutnya  dalam  putusan-putusan  tersebut,  Mahkamah  Agung  memutuskan  bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hukum atau Undang-Undang bukan alasan pemaaf. 18 Adapaun Teori  Fiksi  Hukum mengasumsikan  bahwa  pengundangan  peraturan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut. Dengan demikian, pengundangan peraturan tersebut tidak memerdulikan apakah masyarakat  akan  mampu  mengakses  peraturan  tersebut  atau  tidak,  apakah  masyarakat akan menerima peraturan tersebut atau tidak. Maka dari sini muncul kelemahan dari teori fiksi hukum, Pemerintah dapat berbuat sewenang-wenang pada masyarakat yang dianggap
16 Hanafi Amrani and Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
17 Kadarudin, Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal) (Semarang: Formaci, 2021).
18 Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016): 251 – 64, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264.
melanggar aturan hukum dan menyampingkan ketidaktahuan masyarakat atas hukum atau peraturan yang harus ditaati. Menurut Saefuddin bahwa Teori/Asas Fiksi Hukum diperlukan untuk  mengantisipasi  ketika  peraturan  perundang-undangan  itu  diberlakukan  terhadap seseorang  yang  belum  mengetahui  adanya  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Tanpa adanya asas fiksi hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan. 19
Efektivitas Penerapan Asas Presumptio Iures De Iure Bagi Pelaku Anak Persetubuhan Dengan Bujuk Rayu Di Kota Batam
Didalam  Ilmu  Hukum,  teori  fiksi  hukum  atau asas  presumption  iures  de  iure menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan  alasan  tidak  mengetahui  hukum  atau  peraturannya.  Penulis  sudah  melakukan penelitian  melalui  wawancara  kepada  keempat  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum tersebut yakni Anak dengan inisial JK, CY, YP dan RO. Menurut pengakuan keempat anak tersebut,  persetubuhan  yang  mereka  lakukan  kepada  anak  korban  pada  dasarnya  secara sadar  dan  dilakukan  tanpa  ada  paksaan.  Para  Pelaku  Anak  ini  tidak  mengetahui  bahwa perbuatannya  merupakan  tindak  pidana  yang  melanggar  ketentuan  Undang-Undang Perlindungan Anak. Para Anak mengira bahwa perbuatan mereka hanya melanggar norma adat dan agama.
Menurut keterangan Para Pelaku Anak, mereka belum pernah sekalipun mendengar tentang eksistensi Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  baik  di  lingkungan  masyarakat maupun  lingkungan  sekolah,  akibatnya  Para  Pelaku  Anak  harus  mendekam  di  penjara. Adapun  Putusan  Pengadilan  Negeri  Batam  yang  dijatuhkannya  terhadap  Pelaku  Anak tersebut  adalah  sebagai  berikut:  Perkara  Anak  CY  dengan  Penetapan  Hakim  Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN  Batam  Tanggal  17  Juni  2022  dengan  Putusan  Hakim  berupa pidana  penjara  selama  2  (dua)  Tahun  dan  6  (enam)  bulan;  Perkara  Anak  JK  dengan Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 20 Juni 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan; Perkara Anak YP dengan Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 01 Juli 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan; dan Perkara Anak RO dengan Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 24 Oktober 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dari Putusan Pengadilan tersebut, Para Pelaku Anak harus mendekam dalam penjara  selama  bertahun-tahun  karena  ancaman  hukuman  daripada  Pasal  81  Undang- Undang Perlindungan Anak tergolong tinggi dan Anak dapat dijatuhi pidana setengah dari ancaman maksimal pelaku dewasa. Oleh karena ancaman hukuman yang tinggi, hendaknya Para Anak di Indonesia tidak terjerumus ke dalam perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara Pengadilan Negeri Batam, perkara tindak pidana pelaku Anak yang sudah mendapat putusan pengadilan sebagai berikut:
Tabel 1. Pelaku Anak Dalam Berbagai Tindak Pidana Di Kota Batam Jenis Tindak Pidana Tahun 2021 Tahun 2022 Pencurian 132 72 Persetubuhan 31 29 Penadahan 2 -
Pengeroyokan 5 - Narkotika 1 1 Perjudian 1 2
Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Batam Tahun 2021- 2022
Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terbanyak yang dilakukan oleh  Anak  adalah  pencurian  dan  yang  menempati  urutan  kedua  adalah  tindak  pidana persetubuhan. Jumlah perkara 31 di tahun 2021 dan 29 di tahun 2022 bukan merupakan jumlah  yang  sedikit.  Karena  itu  perlu  ditelusuri  penyebab  maraknya  tindak  pidana persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  anak. Hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis kepada Para Pelaku  Anak, Petugas  BAPAS dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak  (LPKA),  menyebutkan  bahwa  para  Pelaku  Anak  tidak  mengetahui  adanya  larangan perbuatan  persetubuhan  terhadap  korban  yang  usianya  kurang  dari  18  (delapan  belas) tahun.  Mereka  mengira  jika  perbuatan  persetubuhan  tersebut  dilakukan  dengan  tanpa adanya  paksaan,  Pelaku  Anak  mengira  perbuatannya  bukan  merupakan  suatu  tindak kejahatan. Untuk tindak pidana pencurian, perkelahian, Narkotika, ataupun perjudian, Para Pelaku Anak mengakui sudah cukup mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran karena mereka mengetahui hal tersebut dari sekolah ataupun masyarakat sekitar. Namun untuk tindak pidana persetubuhan atas dasar suka sama suka, para  Anak  menyatakan  belum  mengetahuinya  karena  tidak  adanya  informasi  dari  pihak sekolah ataupun lingkungan masyarakat sekitar.
Penulis akan menguraikan satu persatu kasus posisi Pelaku Anak yang menjadi sampel penelitian dalam artikel ini, yakni sebagai berikut:
1) Perkara Anak CY dengan Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam  Tanggal  17  Juni  2022  dengan  Putusan  Hakim  berupa  pidana  penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam perkara ini, Pelaku Anak dengan inisial CY berusia 15 (lima belas) tahun menjalin hubungan asmara dengan seorang anak  perempuan  berusia  15  (lima  belas)  tahun.  Perbuatan  persetubuhan  yang dilakukan oleh anak CY kepada anak korban terjadi di sebuah penginapan di daerah Lubuk  Baja  Kota  Batam.  Persetubuhan  tersebut  terjadi  berawal  dari  bujukan  dan rayuan  dari  Anak  CY  kepada  Anak  Korban  sehingga  Anak  Korban  menyetujui persetubuhan tersebut. Dalam kasus ini tidak  ada  paksaan  ataupun  kekerasan yang dilakukan  oleh  Anak  CY,  persetubuhan  tersebut  terjadi  atas  kemauan  bersama  dan dilakukan  hingga  berkali-kali.  Kemudian  orang  tua  dari  Anak  Korban  melaporkan perbuatan Anak CY kepada aparat Kepolisian.
2) Perkara  Anak  JK  dengan  Penetapan  Hakim  Nomor  28/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam  Tanggal  20  Juni  2022  dengan  Putusan  Hakim  berupa  pidana  penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam perkara ini, Pelaku Anak dengan inisial JK masih berusia 17 (tujuh belas) tahun  dan berteman dengan seorang anak perempuan  berusia  15  (lima  belas)  tahun.  Berawal  dari  anak  korban  yang menghubungi Pelaku Anak JK untuk datang ke Hotel di daerah Bengkong tempat Anak Korban berada. Kemudian Pelaku Anak JK datang ke Hotel dan bertemu dengan Anak Korban.  Kemudian  terjadilah  persetubuhan  tersebut  yang  dilakukan  tanpa  adanya paksaan  dan  tanpa  kekerasan,  sehingga  persetubuhan  terjadi  karena  kemauan  dari Anak  JK  dan  Anak  Korban.  Kemudian  orangtua  dari  Anak  Korban  melaporkan perbuatan Anak JK kepada aparat kepolisian.
3) Perkara Anak YP dengan Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam  Tanggal  01  Juli  2022  dengan  Putusan  Hakim  berupa  pidana  penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan. Dalam perkara ini, Pelaku Anak YP yang masih  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  bersama  teman-temannya  termasuk  Anak
Korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun pergi ke sebuah penginapan dan tidur  bersama-sama.  Kemudian  Pelaku  Anak  YP  mengajak  Anak  Korban  untuk melakukan persetubuhan namun ditolak oleh Anak Korban. Namun Pelaku Anak YP terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil sehingga Anak Korban menuruti permintaan Anak YP untuk melakukan persetubuhan  tersebut.  Persetubuhan  terjadi  tanpa  ada  paksaan  dan  kekerasan, Pelaku  Anak  hanya  membujuk  dan  merayu  anak  korban  sehingga  terjadilah persetubuhan yang dilakukan atas kemauan bersama. Kemudian pihak keluarga anak korban melaporkan perbuatan Anak YP kepada aparat kepolisian.
4) Perkara Anak RO dengan Penetapan Hakim Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2022/PN Batam Tanggal 24 Oktober 2022 dengan Putusan Hakim berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dalam perkara ini, Pelaku Anak RO yang  berusia 17 (tujuh belas) tahun berteman dengan Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Berawal dari Anak Korban yang memanggil Pelaku Anak RO untuk datang menjemput Anak  Korban.  Kemudian  Pelaku  Anak  RO  menjemput  Anak  Korban  dan  mereka berkumpul  bersama  teman-teman  yang  lain  di  sebuah  rumah  di  daerah  Batu  Aji. Kemudian Anak Korban disetubuhi oleh salah seorang teman, yang kemudian Pelaku Anak RO juga turut menyetubuhi anak korban. Persetubuhan tersebut terjadi tanpa adanya paksaan atau kekerasan dari Anak RO. Kemudian orangtua dari Anak Korban melaporkan persetubuhan tersebut kepada aparat kepolisian.
Keempat kasus diatas memiliki motif yang sama, yakni persetubuhan yang dilakukan dengan ajakan atau bujuk rayu. Tidak ada kekerasan atau paksaan dalam semua kasus diatas. Namun, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang “Barangsiapa dengan Sengaja melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  melakukan persetubuhan dengannya, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 1 5 tahun” (untuk pelaku anak tidak ada ancaman minimal). Pasal ini mengatur bahwa siapa saja yang melakukan  persetubuhan  terhadap  anak  walaupun  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka maka si pelaku akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut walaupun pelakunya juga merupakan anak. Bahkan ada 2 (dua) kasus yang diawali oleh Anak Korban yang meminta kedatangan dari Pelaku Anak. Pelaku Anak pada dasarnya memang  bersalah  karena  melanggar  Pasal  81  Ayat  (2)  JO  Pasal  76D  Undang-Undang  RI Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang,  namun  lingkungan  sekitar Pelaku Anak juga turut menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ini karena tidak melakukan edukasi bagi anak-anak usia remaja.
Dari uraian ini, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat khususnya  anak-anak  dibawah  umur  yang  belum  mengatahui  adanya  ketentuan  tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  ini.  Para  orangtua  yang melaporkan perbuatan para Pelaku Anak inipun awalnya tidak mengetahui bahwa Pelaku Anak dapat dipidana, namun mereka mendapat informasi dari aparat kepolisian mengenai tindak pidana ini sehingga mereka membuat laporan mengenai persetubuhan yang dialami anak korban.
Dengan demikian Asas presumption iures de iure terhadap Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  ini
tidak berlaku efektif di lingkungan masyarakat di Kota Batam karena masih banyak yang tidak  mengetahui  eksistensi  pasal  ini.  Pengundangan  terhadap  Pasal  ini  tidak  sampai  ke telinga masyarakat sehingga tindak pidana ini masih marak terjadi khususnya di kalangan anak-anak remaja. Sungguh sangat disayangkan jika generasi penerus bangsa banyak yang mendekam  di  dalam  penjara  karena  melakukan  tindak  pidana  yang  seharusnya  dapat dihindari dan dicegah. Generasi muda pada dasarnya masih labil dan belum bisa berpikir dengan bijak dan jernih, sehingga ketika ada Anak Korban yang mengundang nafsu seksual, mereka  sulit  untuk  mengindarinya  apalagi  jika  Anak  Korban  bersedia  dengan  suka  rela disetubuhi  tentu  ini  semakin  mempermudah  Pelaku  Anak  untuk  melakukan  perbuatan persetubuhannya kepada Anak Korban.
Para Pelaku Anak diatas merupakan para pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Dengan kata lain mereka merupakan anak-anak yang terdidik, namun sangat disayangkan selama  mereka  mengenyam  Pendidikan  di  bangku  sekolah,  pihak  sekolah  tidak  pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  ini sehingga  mereka  tidak  mengetahui  bahwa  persetubuhan  yang  mereka  lakukan  dengan kemauan  bersama  merupakan  tindak  pidana  dengan  ancaman  hukuman  yang  tinggi walaupun pelakunya masih tergolong anak di bawah umur.
Kendala  Yang  Terjadi  Sehingga Asas  Presumptio  Iures  De  Iure Bagi  Pelaku  Anak Persetubuhan Dengan Bujuk Rayu Tidak Berlaku Secara Efektif Di Kota Batam . Asas  dalam  kamus  ilmiah  populer  berarti  pokok,  dasar,  prinsip,  dan  pundamen. 20 Dengan demikian dalam ilmu hukum, Asas hukum dapat berarti pokok atau prinsip hukum yang menjadi landasan hukum. Asas hukum memiliki peran yang kuat untuk menentukan perbedaan  dan  bagian  apa  yang  didahulukan.  Khususnya  asas  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan, tanpa memperhatikan asas maka harmonisasi peraturan tidak berjalan dengan baik. Asas menjadi suatu dasar yang digunakan dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan  dan  penggunaan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam mencapai  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  selain  memperhatikan  susunan hierarki  peraturan  perundang-undangan  juga  memperhatikan  asas  dan  norma  yang terkandung didalamnya. 21
Asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat kita temukan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang- undangan.  Pada  Pasal  5  disebutkan  bahwa  dalam  membentuk  peraturan  perundang- undangan  harus  dilakukan  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang baik, meliputi Kejelasan tujuan; Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  Kesesuaian  antara  jenis,  hierearki,  dan  materi  muatan;Dapat  dilaksanakan; Kedayagunaan  dan  kehasilgunaan;  Kejelasan  rumusan;  dan  Keterbukaan.  Ketentuan  asas tersebut merupakan kewajiban kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk memperhatikan dan melaksanakan asas tersebut ketika membentuk peraturan perundang- undangan tidak terkecuali undang-undang. 22
Menurut penulis, Asas Keterbukaan merupakan asas yang paling fundamental dalam memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan. Karena jika tidak ada keterbukaan di  dalamnya,  maka  akan  banyak  masyarakat  yang  berusaha  melepaskan  diri  dari  jerat hukuman dengan alasan adanya ketidaktahuan mengenai peraturan perundang-undangan
20 Pius A. Partanto and Muhammad Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 2001).
21 Shandra  Lisya  Wandasari,  “Sinkronisasi  Peraturan  Perundang -Undangan  Dalam  Mewujudkan  Pengurangan  Risiko Bencana,” Unnes  Law  Journal:  Jurnal  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang 1,  no.  2  (2012):  137 – 50, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v2i2.2274.
22 Suwardi Sagama, “Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia,” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 2 (2018): 185 – 97,
https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967.
yang baru terbit. Menurut survei yang penulis lakukan, masih banyak orangtua dan anak remaja yang tidak mengetahui mengenai Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  ini,  dikarenakan  kurangnya keterbukaan dari pemerintah mengenai keberadaan pasal ini.
Secara demograsi Negara Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten  dan 98 Kota dengan cakupan wilayah tersebar di beberapa pulau, maka konsekuensi ketika ingin melakukan sosialisasi keseluruh  daerah dari  provinsi hingga ketingkat  desa  memerlukan materi dan immateriil yang maksimal. Oleh karenanya ketika DPR RI mengesahkan suatu Undang-undang,  maka  diperlukan  suatu  ketentuan  hukum  yang  kuat  untuk  melakukan efisiensi baik dari segi materi, waktu, tenaga dan sebagainya. Adanya asas fiksi hukum sangat membantu dari segi efisiensi. DPR RI tidak harus mensosialisasikan ke seluruh daerah secara langsung namun cukup melakukan sosialisasi di media baik elektronik, cetak maupun online. Penggunaan media ini memberikan implikasi positif atas informasi yang diberikan. Anggota DPR  RI  dapat  melanjutkan  masa  sidang  kembali  untuk  membahas  rancangan  undang- undang  yang  lain.  Dengan  demikian  maka  efektifitas  waktu  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya untuk menciptakan suatu produk hukum tanpa menghambat kegiatan sosialiasi undang-undang  yang  telah  disahkan.  Penguatan  asas  fiksi  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan apabila undang-undang telah disahkan maka dicantumkan lembaran negara  pada  bagian  terakhir  atau  dibawah  tanda  tangan  presiden.  Arti  lembaran  negara adalah suatu ketentuan hukum jika setiap orang dianggap tahu semua produk hukum yang telah  dibentuk  oleh  DPR  RI  bersama  Presiden,  sehingga  kepadanya  diberikan  hak  untuk melindungi diri dengan undang-undang tersebut dan kewajiban untuk menjalankan undang- undang tersebut agar tidak terjerat secara hukum atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu untuk menjelaskan dan mempertegas pasal dan ayat dalam undang-undang tersebut juga dicantumkan  tambahan  lembaran  negara  dengan  maksud  dan  tujuan  yang  sama  seperti lembaran negara.
Pemberlakuan  asas  fiksi  hukum  juga  membatasi  adanya  pihak-pihak  yang  dapat memanfaatkan suatu undang-undang yang dibuat. Pemanfaatan dapat berupa, berpura-pura tidak  mengetahui  adanya  undang-undang  tersebut  sehingga  dapat  melepaskan  diri  dari jeratan  hukum.  Apabila  tindakan  ini  terjadi  dan  terus  dilakukan,  maka  berpotensi  besar terjadinya  perbuatan-perbuatan  tindakan  kejahatan  yang  terjadi  namun  tidak  dapat diproses  secara  hukum  dengan  alasan  ketidaktahuan.  Potensi  maraknya  para  pelaku kejahatan juga akan seimbang dengan jumlah korban jika asas fiksi hukum tidak diterapkan atau dilaksanakan. Dengan demikian sudah menjadi penting untuk tetap mengamalkan asas fiksi  hukum  dalam  kesehari-harian  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Tidak hanya  pembentuk  peraturan  perundang-undangan,  masyarakat  juga  harus  mengetahui bahwa terdapat satu asas hukum bernama asas fiksi hukum yang membatasi ketidaktahuan masyarakat  akan  suatu  undang-undang  untuk  membatasi  suatu  perbuatan  yang  tidak dibenarkan. 23
Dalam kasus persetubuhan yang dilakukan oleh para anak diatas, pemberlakuan asas presumption iures de iure ini masih kurang efektif dan masih memiliki banyak kendala. Setiap orang  dianggap  tahu  hukum  apabila  sudah  diundangkan  dalam  lembaran  resmi  dan ketidaktahuan  seseorang  atas  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku tidak membebaskan seseorang itu dari tuntutan hukum ( igronantia iuris neminem excusat ). Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. 24 Menurut pendapat Penulis, Asas Fiksi Hukum yang kini berlaku mesti segera diganti dengan  asas  publisitas  yang  mensyaratkan  agar  masyarakat  memiliki  akses  dalam memperoleh  informasi  hukum.  Asas  Publisitas,  adalah  kewajiban  pemerintah  untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara
23 Ibid, P. 193.
24 HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum.”
umum, agar tercipta masyarakat yang patuh terhadap hukum. Pemerintah harus berupaya untuk menyebarkan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat dan tidak serta merta mengandalkan asas fiksi hukum untuk memastikan keberlakukan hukum. Peraturan Presiden  Nomor  1  Tahun  2007  tentang  Pengesahan,  Pengundangan,  dan  Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tegas asas publisitas.
Kendala  utama  dalam  penerapan  asas  ini  adalah  kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk  mencari  tahu  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  kurangnya kepedulian pihak sekolah mengenai kenakalan-kenakalan remaja yang marak terjadi, serta kurangnya inisiatif dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai peraturan perundang-udangan yang baru. Adapun penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi yang  paling  banyak  dilakukan  di  sekolah  diantaranya  adalah  tindak  pidana  narkotika, perkelahian dan tindak pidana lain yang pada dasarnya sudah umum dan sering didengar oleh  para  remaja.  Sedangkan  penyuluhan  mengenai  tindak  pidana  persetubuhan  masih sangat  jarang  dilakukan.  Mungkin  karena  masih  banyak  anggapan  dari  masyarakat  dan pihak sekolah yang menggolongkan mengenai pendidikan seks merupakan hal yang tabu, sehingga penyuluhan mengenai tindak pidana persetubuhan masih sangat tabu. Tidak heran jika  kasus  persetubuhan  oleh  pelaku  anak  sangat  marak  terjadi  di  Kota  Batam  karena ketidaktahuan  mengenai  keberadaan  Pasal  81  Ayat  (2)  JO  Pasal  76D  Undang-Undang  RI Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini.
Masyarakat dan pihak sekolah lebih tertarik melakukan penyuluhan tentang narkotika, tawuran,  dan  tindak  pidana  umum  lainnya,  padahal  tindak  pidana  persetubuhan  di  Kota Batam di kalangan anak sangat marak terjadi dan jumlah kasus yang terjadi melebihi dari jumlah  kasus  narkotika.  Pemerintah  dan  pihak  sekolah  seharusnya  tidak  menutup  mata terhadap  kasus  persetubuhan  oleh  Pelaku  Anak  yang  marak  di  kota  Batam.  Pelaku  Anak maupun anak korban wajib mengetahui mengenai keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bagi mereka. Ada kasus yang penulis temukan, anak korban merasa sangat sedih ketika mengetahui Pelaku Anak harus menjalani  hukuman  penjara  karena  melakukan  persetubuhan  dengannya.  Namun  karena orangtua yang melaporkan perbuatan pelaku anak, anak korban hanya bisa pasrah saja.
Maka agar tidak terjadi hal tersebut, Pelaku Anak dan anak korban perlu mengetahui mengenai keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak,  sehingga  perbuatan  persetubuhan  dapat  dihindari  dan  anak-anak  di Kota Batam bisa menjalani masa mudanya dengan kegiatan yang bermanfaat sehingga bisa meraih masa depan yang cerah serta berguna bagi bangsa dan negara.
Solusi Yang Tepat Agar Asas Presumptio Iures De Iure Bagi Pelaku Anak Persetubuhan Dengan Bujuk Rayu Dapat Berlaku Secara Efektif
Dari keempat perkara yang menjadi sampel penelitian ini, Para Pelaku Anak mengakui bahwa perbuatannya didasari atas kemauan bersama atau suka sama suka, yang mana Anak Korban  disetubuhi  secara  sukarela  dan  Pelaku  Anak  mengakui  tidak  mengetahui  adanya Undang-Undang yang mengatur tentang larangan menyetubuhi Anak Korban yang berusia dibawah 18 (Delapan Belas) Tahun sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 81 Ayat (2) JO  Pasal  76D  Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang- Undang.  Pelaku  Anak  mengira  perbuatannya  hanya  melanggar  norma  adat  dan  norma agama.  Dalam  kenyataannya  memang  suatu  perbuatan  yang  melanggar  norma  agama
merupakan  perbuatan  yang  tidak  dapat  dibenarkan  dalam  perilaku  anak-anak  remaja, namun apabila para Pelaku Anak ini mengetahui tentang keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal  76D  Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang- Undang, kemungkinan besar perbuatan persetubuhan yang terjadi dapat dihindari karena adanya rasa takut dari diri para Pelaku Anak. Rasa takut akan berurusan dengan hukum serta rasa takut untuk mendekam di dalam penjara.
Pada  dasarnya  tujuan  dibentuknya  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  adalah melakukan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Anak  sebagai  tunas,  potensi  dan  generasi muda penerus  cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga  wajib  dilindungi  dari  segala  bentuk  perlakuan  tidak  manusiawi  yang mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Namun  pada  kenyataannya Pelaku Anak persetubuhan atas dasar suka sama suka juga merupakan seorang anak yang juga  memiliki  hak  untuk  tumbuh  dan  berkembang  serta  menjadi  generasi  penerus perjuangan bangsa. Apakah hanya karena Pelaku Anak berada di posisi sebagai pihak yang membujuk dan berstatus sebagai laki-laki sehingga harus mendekam di penjara? Padahal perbuatan  persetubuhan  dilakukan  atas  kemauan  bersama.  Karena  itulah  perlunya informasi mengenai keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ini di kalangan masyarakat khususnya anak-anak sehingga tindak pidana ini dapat dihindari.
Pemberlakuan Asas Presumptio iures de iure ini masih belum efektif berlaku di Kota Batam  terlebih  terhadap  Undang-Undang  tertentu  yang  tidak  dikenal  masyarakat. Sehubungan  dengan  keempat  kasus  diatas,  ketidaktahuan  mengenai  keberadaan  Pasal tersebut.  Oleh  sebab  itu  perlu  dilakukan  penyuluhan-penyuluhan  hukum  bagi  anak-anak remaja. Penyuluhan dapat dilakukan di sekolah-sekolah, lingkungan Karang Taruna, bahkan di  tempat-tempat  keagamaan.  Dalam  kegiatan  penyuluhan  dapat  dijelaskan  mengenai keberadaan  Pasal  81  Ayat  (2)  JO  Pasal  76D  Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  ini  yang  memiliki  ancaman  hukuman  yang tinggi bagi pelanggarnya.  Para orangtua pun hendaknya juga mendapat penyuluhan agar wawasan para orangtua lebih luas dan dapat memberikan pendidikan moral yang baik bagi anak-anaknya.
Berdasarkan  data  yang  disebutkan  diatas,  saat  ini  anak-anak  di  Kota  Batam  bisa dikatakan mengalami krisis moral. Kasus tindak pidana yang dilakukan para anak di Kota Batam khususnya tindak  pidana persetubuhan  tergolong tinggi sehingga hendaknya para aparat pemerintah daerah tidak menutup mata mengenai hal ini. Pemerintah harus mulai melakukan  “pembersihan”  di  daerah -daerah  tempat  para  anak-anak  yang  terlibat  dalam pergaulan  tidak  baik,  karena  kerusakan  moral  pada  anak-anak  ini  biasanya  diawali  oleh pergaulan yang buruk serta pengaruh  lingkungan sekitar yang  tidak memberikan  contoh baik  bagi  anak-anak.  Pembersihan  ini  dapat  dimulai  dengan  melakukan  pendataan  bagi daerah-daerah yang diketahui paling banyak dihuni oleh para anak yang putus sekolah dan para  anak  yang  dikenal  sering  terlibat  kasus  kenakalan  remaja.  Kemudian  anak-anak  ini dapat  diberikan  edukasi  mengenai  tindakan-tindakan  yang  dapat  dikenai  sanksi  pidana terutama mengenai Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  ini.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  mengisi kegiatan anak-anak dengan pelatihan-pelatihan yang dapat menambah daya kreativitas para anak sehingga waktu mereka terisi dengan hal-hal yang bermanfaat.
Lingkungan yang tidak sehat secara psikologis tentunya dapat mempengaruhi perilaku anak. Walaupun seorang anak sudah dididik dengan baik oleh keluarganya, namun jika anak tersebut tumbuh di lingkungan pergaulan yang buruk maka akan buruk juga perilaku anak tersebut. Sehingga kita bisa hanya mengandalkan orangtua anak saja dalam perkembangan perilaku anak. Demikian pula sebaliknyaa, kita tidak bisa hanya mengandalkan lingkungan sekolah  atau  lingkungan  masyarakat  yang  baik.  Perlu  Kerjasama  yang  baik  dari  pihak keluarga,  sekolah  dan  masyarakat  dalam  membentuk  perilaku  anak  agar  memiliki  moral yang baik. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh hanya tinggal diam, perlu tindakan nyata melalui Lembaga-lembaga  perlindungan anak seperti Dinas Sosial dan Bapas  untuk tidak hanya  melakukan  pendataan-pendataan  saja  melainkan  perlu  menyediakan  sarana  yang memadai di  lingkungan  tinggal anak-anak sehingga baik bagi pembentukan  karakter dan moral anak. Pihak sekolah juga jangan hanya menuntut para anak didik untuk memperoleh nilai-nilai  ujian  yang  tinggi,  melainkan  juga  harus  memperhatikan  setiap  perilaku  anak didiknya.  Jika  ada  terlihat  anak  didik  yang  mulai  berperilaku  tidak  baik,  pihak  sekolah hendaknya  mulai  memberikan  perhatian  dan  arahan  yang  baik  dan  penuh  kasih  sayang kepada  anak  didiknya  sehingga  penyimpangan  yang  terjadi  tidak  terlalu  jauh.  Di  dalam lingkungan keluarga pun hendaknya setiap anggota keluarga saling memberikan perhatian dan mengingatkan jika ada anggota keluarga khususnya anak melakukan berperilaku tidak baik.  Dengan  adanya  perhatian  seperti  ini  baik  di  lingkungan  masyarakat,  sekolah  dan keluarga  tentunya  anak  akan  tahu  mengenai  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  beserta konsekuensinya.  Dengan  membayangkan  konsekuensi  tersebut  anak  tentunya  berpikir bahwa  setiap  perbuatan  yang  dilarang  tentunya  akan  mendapat  hukuman  yang  tidak nyaman bagi kehidupannya sehingga sebisa mungkin anak akan menghindari perbuatan- perbuatan yang dilarang.
Namun apabila dalam kehidupan seorang anak, tidak mendapat edukasi dan didikan moral  yang  baik,  maka  kehidupan  anak  tersebut  akan  tidak  memiliki  arah  karena  anak tersebut tidak mengetahui perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang.  Sedangkan asas  presumption  iures  de  iure tidak  mengenal  usia  dalam penerapannya.  Sungguh  sangat  menyedihkan  jika  kehidupan  indah  seorang  anak  harus dirampas karena hukuman penjara yang harus dijalani anak akibat melakukan perbuatan dilarang dan tidak diketahui oleh anak. Seorang anak tentu masih belum memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman sehingga perlu dibimbing dan diarahkan. Moral buruk yang dimiliki seorang anak bukan serta merta muncul tanpa sebab, melainkan karena pengaruh lingkungan sekitarnya.
Pada  kenyataannya,  keberadaan  Pasal  81  Ayat  (2)  JO  Pasal  76D  Undang-Undang  RI Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang  di  Indonesia  masih  belum dikenal  luas  oleh  masyarakat.  Banyak  orang  yang  tidak  mengetahui  bahwa  melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan bujuk rayu dipidana. Pada umumnya masyarakat berpikiran selama persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tentunya  hal  itu  bukan  perbuatan  yang  dilarang  karena  tidak  ada  pihak  yang  merasa dirugikan. Namun pada kenyataannya anak korban dianggap sebagai subyek hukum yang masih  labil  dan  rentan  dalam  menghadapi  kehidupan  sehingga  harus  mendapat perlindungan lebih daripada orang dewasa.
Dalam penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  disebutkan  mengenai  penyebarluasan Rancangan  Undang-Undang  dan  Undang-Undang.  Penyebarluasan  Undang-Undang  ini merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menyampaikan  informasi  kepada masyarakat  mengenai  suatu  Rancangan  Undang-Undang  yang  sedang  dalam  tahap
penyusunan,  dibahas  dan  telah  diundangkan  supaya  masyarakat  dapat  memberikan masukan  atau  tanggapan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  tersebut  atau memahami  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diundangkan.  Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak. 25
Dikaitkan dengan aksesibilitas masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, Mantan  Presiden  RI  Susilo  Bambang  Yudhoyono  juga  pernah  menekankan  pentingnya sosialisasi.  Caranya  adalah  melalui  kegiatan  menyebarkan  setiap  produk  perundang- undangan kepada masyarakat. Kewajiban penyebaran peraturan itu kemudian dituangkan Presiden dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. Presiden menghimbau jangan sampai ada  aparat  penyelenggara  negara  yang  seolah-olah  menjebak  atau  membiarkan  saja ketidaktahuan masyarakat, melainkan menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat terhindar dari perbuatan tindak pidana. 26
Mendidik  anak  merupakan  hal  yang  penting  untuk  mempersiapkan  generasi  muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan  ruang  bagi  anak  untuk  terus  berkembang  dan  terlindungi  sesuai  kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. 27
Sehingga Asas Presumptio Iures De Iure atau dikenal juga dengan Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum. Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium ignorantia jurist non excusat , ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Fiksi hukum  sejatinya  membawa  konsekuensi  bagi  Pemerintah.  Setia  aparat  pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Jika ada warga yang tak melek hukum lantas diseret ke pengadilan padahal dia benar-benar tak  tahu  hukum,  aparat  penyelenggara  negara  juga  bisa  dikatakan  turut  andil  dalam perbuatan  tersebut  karena  tidak  berhasil  menyebarkan  peraturan  perundang-undangan yang ada.

## PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  penerapan Asas Presumptio Iures De Iure bagi Pelaku Anak persetubuhan dengan bujuk rayu di Kota Batam belum berjalan efektif karena masih banyak masyarakat khususnya para anak yang belum mengetahui keberadaan Pasal 81 Ayat (2) JO Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun 2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang.  Mereka  mengira  melakukan  persetubuhan dengan  cara  membujuk  atau  merayu  dan  tanpa  kekerasan  bukan  merupakan  perbuatan tindak pidana. Mereka mengira bahwa perbuatan tersebut hanya melanggar norma adat dan agama.
Adapun kendala yang terjadi sehingga Asas Presumptio Iures De Iure bagi Pelaku Anak persetubuhan  dengan  bujuk  rayu  tidak  berlaku  secara  efektif  di  Kota  Batam  adalah kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  mencari  tahu  mengenai  peraturan  perundang- undangan yang ada,  kurangnya kepedulian pihak sekolah mengenai kenakalan-kenakalan
25 Ibid, P. 257.
26 hukumonline.com, “Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum,” hukumonline.com, 2008,
https://www.hukumonline.com/berita/a/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum--hol19115?page=2.
27 Bambang Purnomo and Gunarto, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal),” Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, no. 1 (2018): 45 – 52.
remaja  yang  marak  terjadi,  serta  kurangnya  inisiatif  dari  pemerintah  untuk  melakukan sosialisasi  atau  penyuluhan  mengenai  peraturan  perundang-udangan  yang  baru.  Adapun penyuluhan-penyuluhan  atau  sosialisasi  yang  paling  banyak  dilakukan  di  sekolah diantaranya adalah tindak pidana narkotika, perkelahian dan tindak pidana lain yang pada dasarnya  sudah  umum  dan  sering  didengar  oleh  para  remaja.  Sedangkan  penyuluhan mengenai  tindak  pidana  persetubuhan  masih  sangat  jarang  dilakukan.  Dengan  demikian solusi yang tepat agar Asas Presumptio Iures De Iure bagi Pelaku Anak persetubuhan dengan bujuk  rayu  dapat  berlaku  secara  efektif  adalah  melakukan  penyuluhan-penyuluhan  bagi masyarakat  khususnya  anak-anak  baik  itu  di  sekolah  maupun  di  lingkungan  masyarakat tempat anak-anak tinggal mengenai  keberadaan  Pasal  81  Ayat (2) JO Pasal 76D Undang- Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu orangtua anak juga perlu mendapat edukasi  mengenai  pasal  ini  sehingga  orangtua  dapat  membimbing  anaknya  agar  tidak terjerumus dalam perilaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Amrani,  Hanafi,  and  Mahrus  Ali. Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana:  Perkembangan  Dan Penerapan . Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Harefa,  Beniharmoni. Kapita  Selekta  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak .  Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Kadarudin. Penelitian  Di  Bidang  Ilmu  Hukum  (Sebuah  Pemahaman  Awal) .  Semarang: Formaci, 2021.
Partanto, Pius A., and Muhammad Dahlan Al Barry. Kamus Ilmiah Populer . Surabaya: Arkola,
2001.
Soejono,  and  Abdurrahman. Metode  Penelitian:  Suatu  Pemikiran  Dan  Penerapan .  Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2008.
Wajdi, Farid, and Andryan. Hukum Dan Kebijakan Publik . Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

## Artikel Jurnal
Astuti, Mulia. “Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Nusa  Tenggara  Barat).” Sosio  Informa :  Kajian  Permasalahan  Sosial  Dan  Usaha Kesejahteraan Sosial 16, no. 1 (2011): 1 – 16. https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v16i1.40.
Dewi, A. A. Risma Purnama, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiartha. “Tindak Pidana Persetubuhan  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur.” Jurnal  Analogi  Hukum 1,  no.  1 (2019): 11 – 15. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11-15.
HSB, Ali Marwan. “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016): 251 – 64.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.251-264.
Hutahaean,  Bilher.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Anak  (Kajian Putusan  Nomor  50/Pid.B/2009/PN.Btg).” Jurnal  Yudisial 6,  no.  1  (2013):  64 – 79. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v6i1.119.
Prasetyo, Andik. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2020): 51 – 60. https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054.
Purnomo, Bambang, and Gunarto. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal).” Jurnal Hukum Khaira Ummah 13, no. 1 (2018): 45 – 52.
Putra,  Yan  Mangandar,  L.  Sabardi,  and  L.  Parman.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 04/PID.SUS.ANAK/2015/PN.SEL).” Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan  Keadilan 6,  no.  2  (2018):  292 – 306. https://doi.org/https://doi.org/10.29303/ius.v6i2.561.
Sagama,  Suwardi.  “Reformulasi  Hierarki  Peraturan  Pada  Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 1, no. 2 (2018): 185 – 97. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967.
Siregar, Berliana Devi, Martha Romauli, and Gomgom T. P. Siregar. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak  Melakukan  Persetubuhan  (Studi  Putusan  No.  1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN).” Jurnal  Rectum:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana 4,  no.  1 (2022): 129 – 41. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1453.
Wandasari,  Shandra  Lisya.  “Sinkronisasi  Peraturan  Perundang -Undangan  Dalam Mewujudkan  Pengurangan  Risiko  Bencana.” Unnes  Law  Journal:  Jurnal  Hukum Universitas Negeri Semarang 1, no. 2 (2012): 137 – 50. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v2i2.2274.
Internet
hukumonline.com.  “Fiksi  Hukum  Harus  Didukung  Sosialisasi  Hukum.”  hukumonline.com,
2008. https://www.hukumonline.com/berita/a/fiksi-hukum-harus-didukung- sosialisasi-hukum--hol19115?page=2.
Mohammad, Sofyan . “Semua Orang Selaku Subyek Hukum Dianggap Tahu Hukum.” Lensa Budaya,  2022.  https://lensabudaya.com/semua-orang-selaku-subyek-hukum- dianggap-tahu-hukum.
Tunardy, Wibowo T. “Asas - Asas Hukum.” Jurnal Hukum, 2021.
https://jurnalhukum.com/asas-asas-hukum/#asas-asas-yang-berlaku-dalam- hukum-pidana-dan-hukum-acara-pidana.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. “Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2012.
Indonesia.  “Undang -Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang- Undangan,” 2011.
Indonesia.  “ Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menjadi Undang- Undang,” 2016.
Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- Undangan,” 2007.