## ANALISIS SISTEM PENYALURAN BANTUAN KE DESA PADA LINGKUNGAN KABUPATEN DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Rayadi Akademi Manajemen Informatika Panca Bhakti Pontianak rayadiluna@gmail.com

## ABSTRACT
Management or utilization of aid efficiently and effectively will be able to change the state of underdevelopment and low into the progress and higher. Management of grants must be  really  focused  for  poor  areas  and  poor  people.  Poverty  reduction  programs  in Indonesia is necessary to find a method of evaluation and appropriate monitoring so that the quality of the implementation of poverty reduction programs become better future will come and actually can be used as the basis of  government  programs to  the welfare of society.
Keywords: village aid distribution system, program aid flows village

## I. PENDAHULUAN
Saat ini Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, antara lain pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan pembangunan kompetensi SDM pada berbagai bidang, hal  ini  untuk membentuk bangsa  yang  mampu  bersaing  di  dunia    Internasional.    Wilayah  Indonesia  saat  ini masing-masing  mempunyai  karakteristik  yang  berbeda,  dan  hal  ini  juga mengakibatkan potensi masing-masing daerah juga berbeda.
Pembangunan  Negara  Indonesia  sedang  dilakukan  dengan  harapan  agar pembangunan  ini  dapat  menciptakan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tanggung jawab pembangunan bukanlah semata-mata hanya  tanggung  jawab  pemerintah,  namun  juga  tanggung  jawab  bersama  seluruh anggota  masyarakat  Indonesia.  Peran  serta  masyarakat  dalam  membangun  bangsa dan Negara merupakan kondisi yang ideal dalam suatu tatanana berbangsa, demikian juga dengan Negara Republik Indonesia.
Propinsi  Kalimantan  Barat  merupakan  salah  satu  propinsi  di  Indonesia  yang termasuk  dalam  kategori  tingkat  pembangunannya  masih  tertinggal,  konsekuensi sebagai daerah tertingal maka pemerintah daerah propinsi harus melakukan tindakan pembangunan  untuk  mempercepat  laju  pertumbuhan  perkembangan  ini.  Propinsi Kalimantan  sendiri  terdiri  dari  12  (dua  belas)  kabupaten  dan  kota,  dan  tingkat
Village aid distribution system;
Program aid flows
perkembangan  masing-masing  kabupaten/kota  pun  berbeda-beda.  Dalam pelaksanaan program bantuan ini diperlukan adanya sistem pemerintahan yang sehat dan bersih. Terselenggaraanya pemerintahan  yang bersih merupakan tujuan utama bagi  penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  oleh  karena  itu  untuk  mencapai  tujuan tersebut diperlukan penerapan sistem pengendalian guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan tetap bersih. Penyelenggaraan yang bersih dapat diindikasikan dengan penyelenggaraan yang akuntabel, transparan dan berdaya guna .
Kinerja dan keberhasilan dari pemerintah sangat erat dengan adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan jika dikaitkan dengan penyaluran bantuan dana bergulir desa. Pada kebijakan ini partisipasi masyarakat sangat besar peranannya  untuk  kesuksesan  program  yang  dilaksanakan,  karena    program kebijakan  ini  bergantung  pada  partisipasi  masyarakat,  pemerintah  merupakan fasilitator, konsultan dan pengendali. Pengendalian dilakukan melalui pendampingan selama  program  dijalankan,melakukan  konsultasi  dan  monitoring  serta  evaluasi program pada penyaluran dana bantuan desa.
Program penyaluran dana bantuan desa ini dalam implementasinya mengalami beberapa  permasalahan  lapangan  yang  tampak  selama  proses  pencairan  dana  dan pengendalian program bantuan dana yang disebabkan oleh:
a) Saat  permohonan  permintaan  pendanaan  dari  Unit  Pengelola  Kegiatan  tidak melalui  verifikasi  di  tingkat  kabupaten  (Satker),  sehingga  pengeluaran  dan penyaluran dana tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah Desa.
b) Pencairan  dana  bantuan  untuk  periode  selanjutnya  terhambat  karena  tidak adanya verifikasi dari pemerintah desa sebagai pengendali, dampaknya minimal 90% aktivitas penyaluran ke tiap Tim Pengelola Kegiatan di Desa, baru boleh melakukan pendanaan.
Berdasarkan  PP  60  tahun  2014  menyebutkan,  bahwa  dana  bantuan  desa  yang tata cara perhitungan ADD bersumber dari APBN. Dimana, indikator pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis  yang  ditentukan  dengan  Indeks  Kemahalan  Konstruksi.  Dana  desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti  pertumbuhan  dari  desa  itu  sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan
Village aid distribution system; Program aid flows
pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah: Bagaimana sistem penyaluran bantuan ke desa pada lingkungan Kabupaten di  Kalimantan  Barat?.  Sementara  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui sistem penyaluran bantuan ke desa pada lingkungan Kabupaten di Kalimantan Barat.

## II. KAJIAN LITERATUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan sebagai strategi pembangunan yang digunakan dalam paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia. Prespektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non material melalui retribusi modal atau  kepemilikan.  Suatu  proses  pemberdayaan  dengan  demikian  hendak  dimaknai sebagai  upaya  untuk  relasi  asimetri  tersebut.  Sebagai  sebuah  operasi  maka  sangat jelas bahwa dalam diri pemberdayaan terdapat tendensi untuk mendorong emansipasi atau membebaskan masyarakat dari berbagai belenggu yang selama ini menjadikan masyarakat  sebagai  manusia  bermartabat  melainkan  sebagai  manusia  hukuman, sebagai  bangsa  pengungsi,  yang  nasibnya  ditentukan  oleh  manusia  lain,  bahkan bukan saja ditentukan tetapi juga dipermainkan (Dadang,dkk, 2003:57)
Dengan  demikian  pemberdayaan  adalah  sebuah  proses  atau  tujuan.  Sebagai proses,  pemberdayaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  memperkuat  kekuasaan atau  keberdayaan  kelompok  lemah  dalam  masyarakat,  termasuk  individu-individu yang  mengalami  masalah  kemiskinan.  Sebagai  tujuan  maka  pemberdayaan menunjukkan  pada  keadaan  atau  hasil  yang  ingin  dicapai  oleh  sebuah  perubahan sosial  yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memeliki  kekuasaan  atau  memiliki pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial (Suharto, 2005:57-60).
Secara lebih lengkap menurut Dadang, dkk (2003:75), suatu perubahan memiliki maksud sebagai berikut :
a) Pemberdayaan bermakna kedalam yaitu : kepada masyarakat berarti suatu usaha untuk mentransformasikan kesadaran rakyat sekaligus mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan mereka, sama artinya dengan desakan untuk sebuah proses redistribusi sumber-sumber ekonomi.
Village aid distribution system;
Program aid flows
040
b) Pemberdayaan bermakna keluar yaitu sebagai suatu upaya untuk menggerakkan perubahan-perubahan  kebijakan  yang  selama  ini  nyata-nyata  merugikan masyarakat.  Pemberdayaan  dalam  segi  ini  bermakna policy  reform (merubah kebijakan)  yang  berbasis  pada  upaya  memperlebar  ruang  partisipasi  pada masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan yakni meningkatkan pendapatan dan  kesejahteraan  si  miskin  beserta  keluarganya  baik  dengan  meningkatkan  usaha yang ada maupun dengan menciptakan kesempatan kerja baru, serta meningkatkan daya  tawar  mereka  melalui  pendampingan  yang  partisipatif  dan  berkelanjutan, dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi :
a) Pemberdayaan  ekonomi  yang  berakar  pada  rakyat  dan  menuju  kemandirian masyarakat.
b) Tata social yang berkeadilan dan memihak rakyat.
c) Pengembangan SDM yang berkualitas.
d) Kelembagaan yang dimiliki masyarakat dari, oleh dan untuk masyarakat.
e) Tata politik yang demokratis dan partisipatif.
f) Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
g) Tata nilai pluralistic dan yang berkesetaraan gender.
Menurut Wardhani dan Haryadi (2004) ada 10 (sepuluh) langkah kegiatan pokok pemberdayaan masyarakat, yaitu:
a) Identifikasi masyarakat miskin, Dengan metode “PWR” ( Participatory Wealth Ranking ) untuk mengenal lokasi, potensi dan sumber daya penduduk miskin.
b) Identifikasi  masyarakat  miskin,  Dengan  metode  “ABCD”  ( Asset-based Community  Development) melalui  pertemuan  warga  masyarakat  untuk mengenali dan membuat perencanaan bersama masyarakat miskin berdasarkan asset yang dimiliki.
c) Pembentukan kelompok usaha bersama, Dengan metode “CBED” (Community- based  Economic  Development. Untuk  membentuk  kelompok  swadaya masyarakat  (KSM)  yang  beranggotakan  sekitar  15  sampai  30  keluarga  dalam upaya bersama menanggulangi kemiskinan.
d) Peningkatan kapasitas pengurus dan anggota KUB, Dengan metode Androgogy (POD=  Pendidikan  Orang  Dewasa)  melalui  proses  saling  belajar  mengajar
Village aid distribution system; Program aid flows
041
dengan bekerja bersama secara berkelanjutan.
e) Memulai  kegiatan  KUB,  Dengan  metode  “SHG” (Self  Help  Group) mendampingi  musyawarah  anggota  kelompok  untuk  menentukan  jenis  usaha bersama yang disepakati dan bersama-sama menyusun rencana kegiatan untuk dilaksanakan dan dievaluasi hasilnya.
f) Pengelolaan  Usaha  Bersama,  Dengan  metode  “GG”  ( Good  Govermance = akuntabilitas,  transparansi  dalam  keluarga  dan  masyarakat).  Pendampingan anggota dan pengurus dalam pengelolaan usaha bersama melalui kemitraan dan rapat-rapat terbuka dan transparan.
g) Pendanaan  Masyarakat,  Dengan  metode  “CSRO” (Civil  Society  Resource Organization) uang dimulai dengan kegiatan simpan pinjam untuk memimpin modal bersama dalam rangka dalam rangka melayani kebutuhan usaha anggota.
h) Pembelaan  Masyarakat  Dengan  metode  “CRPR” (Conflics  Resolution  For Policy  Reform) agar  kebijakan  pembangunan  memihak  dan  membela kepentingan rakyat miskin khususnya kaum perempuan.
i) Kemitraan  Lintas  Pelaku,  Dengan  metode  “PLED” (  Partnership  For  Lokal Economic  Development) kemitraan  lintas  pelaku  pemberdayaan  masyarakat antara  perintah,  sector  bisnis  dan  organisasi  non  pemerintah  (ORNOP/LSM) dengan  masyarakat  miskin  melalui  pengembangan  ekonomi  local  perlu dilakukan bersama.
j) Kemandirian  Masyarakat,  Dengan  metode  “CBS”  ( Community-based Sustainability )  agar  dukungan  dan  bantuan  kepada  si  miskin  mampu menumbuhkan keswadayaan untuk mencapai kemandirian, bukan menciptakan ketergantungan.

## Penaggulangan Kemiskinan
Mengapa  terjadi  kemiskinan?  Mengapa  seseorang  atau  sekelompok  orang  itu miskin? Jawaban  atau  penjelasan  atas  pertanyaan  ini  banyak  dan  beraneka  ragam. Kemiskinan misalnya yang terjadi di banyak negara yang baru saja merdeka setelah Perang  Dunia  II  menfokuskan  pada  keterbelakangan  dari  perekonomian  Negara tersebut sebagai akar masalahnya. Penduduk tersebut miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional,  yang  seringkali  diikuti  dengan  sikap  apatisme  terhadap  lingkungan
Village aid distribution system;
Program aid flows 042
(Kuncoro, 2007:131).
Sharp, et. Al (1996) dalam Kuncoro (2007:191) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan  dipandang  dari  sisi  ekonomi.  Pertama,  secara  mikro  kemiskinan  itu muncul  karena  adanya  ketidakseimbangan  pada  kepemilikan  sumberdaya  yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber  daya  dalam  jumlah  terbatas  dan  kualitasnya  rendah.  Kedua,  kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan timbul  sebagai  akibat  adanya  perbedaan  akses  dalam  modal.  Ketiga  penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan ( the visious circle of poverty ). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan  rendahnya  produktifitas.  Rendahnya  produktifitas  mengakibatkan rendahnya  pendapatan  yang  diterima.  Pendapatan  yang  rendah  akan  berimplikasi pada  rendahnya  tabungan  dan  investasi,  dan  seterusnya  berakibat  pada keterbelakangan.  Pandangan  ini  dikemukakan  oleh  Rugner  Nurkse  (1953)  seperti dikutif  oleh  Kuncoro,  (2007:132);  Suryana  (2000:45)  dengan  kesimpulan  “ a  poor country is poor because it is poor ” (Negara miskin itu miskin karena dia miskin).
Agar  dapat  keluar  dari  “lingkaran  setan  kemiskinan”  bantuan  dari  pihak  luar (bantuan  luar  negeri)  merupakan  alternatif  terbaik.  Pengelolaan  atau  pemanfaatan bantuan secara efisien dan efektif akan dapat mengubah keadaan “keterbelakangan dan  rendah”  menjadi  “kemajuan  dan  tinggi”.  Pengelolaan  dana  bantuan  haruslah benar-benar tertuju bagi daerah miskin dan penduduk miskin. Jangan sampai terjadi dis-alokasi dan mis-alokasi (Suharto, 2005:35). Dalam konteks ini, program-program penanggulangan kemiskinan menjadi relevan dengan “pemutusan” lingkaran setan kemiskinan.
Kajian  kemiskinan  dari  sudut  theology  adalah  adanya  suatu  paham  apakah kemiskinan yang menimpa seseorang merupakan suatu takdir ataukah timbul karena si  manusia  itu  sendiri  tidak  berusaha  untuk  tidak  miskin.  Kajian  theology  juga mempertanyakan  apakah  pengentasan  kemiskinan  tersebut  menjadi  kewajiban Negara  atau  kewajiban  masing-masing  individu  untuk  berusaha  sendiri.  Penulis berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan menjadi kewajiban Negara, baik dilihat dari  sisi  moral,  maupun  amanat  yang  sudah  tertera  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945.
Village aid distribution system; Program aid flows
043
Kemiskinan  merupakan  suatu  fenomena  yang  selalu  diusahakan  untuk diminimalisasi  atau  bahkan  bila  kemungkinan  dihilangkan.  Namun  dalam kenyataanya,  kemiskinan  masih  selalu  melekat  dalam  setiap  kehidupan  manusia, tidak  terkecuali di  Indonesia sehingga membutuhkan suatu  upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan.
Dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan suatu pemikiran dan  kerja  keras yang sangat panjang karena kemiskinan sangatlah kompleks sehingga mensyaratkan adanya  identifikasi  mengenal  siapa,  apa,  bagaimana,  dimana  dan  mengapa  ada masyarakat miskin. Identifikasi tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan  dalam menentukan kebijakan yang paling sesuai untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Salah  satu  keberhasilan  program-program  pembangunan  sangat  tergantung  pada ketepatan pengidentifikasi target group dan target area. Dalam program pengentasan nasib orang miskin, keberhasilannya tergantung pada langkah  awal dari  formulasi kebijakan, yaitu mengidentifikasikan siapa sebenarnya “si miskin” tersebut dimana si  miskin  itu  berada.  Kedua,  pertanyaan  tersebut  dapat  dijawab  dengan  melihat profit  kemiskinan.  Profit  kemiskinan  dapat  dilihat  karakteristik-karakteristik ekonominya seperti   sumber   pendapatan,  pola   konsumsi atau pengeluaran, tingkat  beban tanggungan dan lain-lain. Juga perlu diperhatikan profit kemiskinan dilihat dari karakteristik  social  budaya dan karakteristik  demografinya seperti tingkat pendidikan, cara memperoleh fasilitas kesehatan, jumlah anggota keluarga, cara memperoleh air bersih dan sebagainya.
Pembicaraan  mengenai  kemiskinan  dapat  meliputi  berbagai  aspek.  Hal  ini terjadi,  karena  adanya  keterkaitan  antara  variabel-variabel  yang  mempengaruhi kebutuhan manusia. Misalnya saja, kemiskinan dapat dikaitkan dengan kekurangan modal,  kekurangan  gizi,  perumahan  yang  tidak  sehat,  pelayanan  kesehatan  yang tidak  memadai,  tingkat  pendidikan  yang  rendah  dan  pendapatan  perkapita  yang rendah. Hubungan saling pengaruh antara berbagai aspek lemiskinan tersebut dapat langsung  maupun  tidak  langsung  dan  dapat  merupakan  suatu  lingkaran  yang  sulit dicari  ujungnya.  Dengan  demikian  tidaklah  sulit  untuk  menduga  bahwa  kemajuan atau kemunduran dari aspek yang lain. Oleh karena itu untuk mengamati kemiskinan perlu adanya suatu ukuran atau indikator tertentu. Karena kemiskinan muncul tidak saja  disebabkan  oleh  kedudukan  dan  perilaku  masing-masing  individu,  tetapi  juga
Village aid distribution system;
Program aid flows 044
kedudukan dan perilaku masing-masing individu, tetapi juga kedudukan dan perilaku kelompok yang bersangkutan (Tadaro, 2004).
Kuncoro (2007:44)  mengusulkan  pula  pengukuran  kemiskinan  dengan memasukan  variabel-variabel  non  keuangan  ( non-financial  variabels ),  seperti kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, fasilitas kesehatan yang luas dan murah,  kesempatan  kerja  yang  tinggi,  angka  kematian  balita  dan  ibu  melahirkan, tingkat kemiskinan hidup, sistem perumahan dan sarana kesehatan umum, listrik dan lain-lain.
Ditengah  upaya  untuk  semakin  menajamkan  program  penanggulangan kemiskinan di Indonesia perlu dicari metode evaluasi dan monitoring yang tepat agar kualitas  pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan  menjadi  semakin  baik dimasa  akan  datang.  Dengan  indikator-indikator  yang  objektif  dan  terukur  para pengambil  keputusan  menjadi  lebih  mudah  melakukan  kebaikan-kebaikan  dan berbagai segi agar program penanggulangan kemiskinan menjadi lebihberkelanjutan ( sustainable ) dan tidak bersifat charity . Dengan demikian kegagalan suatu program dimasa lalu bukan berarti telah gagal dalam segala aspeknya sehingga harus diganti dengan  program  baru,  pengalaman  selama  ini  menunjukan  kecenderungan  bahwa jika suatu program dianggap telah gagal berarti itu dianggap perlu dibahas lagi dan perlu program baru untuk mengganti program lama.
Penelitian  ini  merupakan  uji  coba  metode  ESCAP  ( Economic  and  Social Commision for  Asian  and  Pasific )  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi  program penanggulangan  kemiskinan  secara  kuantitatif.  Metode  ESCAP  ini  sudah  pernah dipakai  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2002.  Program  penanggulangan kemiskinan yang dievaluasi kelanjutan program Impres Desa Tertinggal (IDT) yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengembangan Prasarana Pedesaan (P2D) yang keduanya dikategorikan sebagai Program Kerja Mandiri ( Self Employmen Program ), dan proyek pengembangan Fisik dalam program PPK yang dikategorikan sebagai Program Padat Karya ( Public Word Program ).

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini  digolongkan sebagai  penelitian studi kasus,  artinya  kesimpulan dan implikasi hasil dari penelitian hanya digunakan untuk obyek yang diteliti yaitu
Village aid distribution system; Program aid flows
045
Analisis  Sistem  Penyaluran  Bantuan  Ke  Desa  Pada  Lingkungan  Kabupaten  di Kalbar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan tersedia. Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian  yang  berupa  laporan  Pemerintah  Kabupaten  tahun  2015.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  adalah  dokumentasi.  Artinya pengumpulan data yang berasal dari catatan yang telah tersedia dari pihak instansi yang berupa laporan penyelenggaraan, laporan keuangan, dan catatan.
Analisis  data  sesuai  pendapat  Miles  dan  Huberman  (Emzir,  2010:82) menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:
a) Reduksi Data, Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu  perlu  dicatat  secara  teliti  dan  rinci.  Mereduksi  data  berarti  :  merangkum, memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dicari tema dan polanya dan membuang  yang tidak perlu. Data  yang telah direduksi akan  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan  mempermudah  peneliti  untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
b) Penyajian  Data,  Setelah  data  direduksi,  maka  langkah  berikutnya  adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk  :  uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart  dan sebagainya.
c) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan, Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal  yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten  saat  peneliti  kembali  ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).
Village aid distribution system;
Program aid flows

## IV. HASIL Penelitian

## Pembahasan
Pengelolaan  atau  pemanfaatan  bantuan  secara  efisien  dan  efektif  akan  dapat mengubah keadaan “keterbelakangan dan rendah” menjadi “kemajuan dan tinggi”. Pengelolaan  dana  bantuan  haruslah  benar-benar  tertuju  bagi  daerah  miskin  dan penduduk  miskin.  Program  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  perlu  dicari metode  evaluasi  dan  monitoring  yang  tepat  agar  kualitas  pelaksanaan  program penanggulangan kemiskinan menjadi semakin baik dimasa akan datang dan benar- benar  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  program  pemerintahan  guna mensejahterakan masyarakatnya.
Pemerintah  dalam  program  penanggulangan  kemiskinan,  merancang  kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, karena hal ini dipandang perlu untuk keberlanjutannya,  hal  ini  juga  mempertimbangkan  karena    memberikan    bantuan pada  masyarakat  seharusnya  berdasarkan  kebutuhannya.    Peraturan    Mentri
Village aid distribution system; Program aid flows
047
Keuangan  merupakan  wujud  komitmen  pemerintah  dengan  mengaolokasikan sebagian  APBN  yang  juga  didampingi  dengan  APBD  untuk  menanggulangi kemiskinan  pada  daerah  yang  dianggap  layak  mendapatkan  bantuan  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui PerMen. Keu No
168/PMK.072009  tentang  Pedoman  Pendanaan  bersama  Untuk  Daerah  Tertinggal dan Penanggulangan Kemiskinan.
Bentuk  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  dan  memajukan  desa  tertinggal, ada  berbagai  macam  antara  lain,  Bantuan  Langsung  Masyarakat,  Penyediaan Prasaran  Air  bersih,  bantuan  simpan  pinjam  pada  kelompok  masyarakat,  jaminan kesehatan,  dan  lain  sebagainya.  Bantuan  langsung  masyarakat  harus  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  tujuan,  karenanya  mulai  tahap perencanaan  diharapkan  sesuai  kebutuhan  masyarakat.  Sedangkan  pada  saat pelaksnaannya  harus  dapat  dikontrol  agar  tidak  menyimpang  dari  tujuan  program kegiatan yang  diharapkan.
Untuk itu dilakukan analisis bagan alir sistem penyaluran dana bantuan ke Desa untuk  mengetahui  kepatuhan  pelaksanaan  program  pemerintahan  tersebut  dengan memanfaatkan  sumber  daya  yang  dimiliki  masyarakat  sehingga  dapat  mendorong peningkatan  tingkat  perekonomian  masyarakat  desa.  Tujuan  yang  lain  analisis  ini adalah untuk menguraikan penghambat (jika ada) ketidak konsistenan pelaksanaan dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## Analisis Bagan Alir Sistem ( Flowchart )
Bagan alir sistem adalah suatu bagan simbolik yang menunjukan suatu proses bisnis  yang  dilakukan pemerintah daerah Kabupaten. Evaluasi terhadap bagan  alir sistem  ini  digunakan  untuk  mengetahui  bagian  yang  terkait,  dokumen  yang digunakan dalam program pembangunan dan pembiayaan desa yang dilaksanakan. Untuk itu dalam hal menjawab permasalahan pertama  yang dihadapi penulis yaitu mengenai  sistem  penyaluran  dana  bantuan  ke  desa  pada  Lingkungan  Kabupaten, maka penulis menggunakan analisis flowchart untuk mengetahui apakah sistem yang dijalankan  telah  mampu  memberikan  gambaran  mengenai  pelaksaanaan  teknis lapangan  dalam  proses  pembangunan  dan  penaggulangan  kemiskinan  melalui penyaluran  bantuan  dana  ke  desa  telah  memenuhi  standar  pengendalian  dan
Village aid distribution system; Program aid
flows
peraturan yang berlaku.
Dokumen  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  program  pembagunan  desa tertinggal adalah sebagai berikut: 1)Notulen Rapat/Musayawarah; 2)RKA (Rencana Kegiatan  Anggaran);  3)Surat  Keputusan;  4)Surat  Pemberitahuan;  5)Laporan penerimaan bantuan (khusus Simpan Pinjam kepada anggota kelompok); 6)Laporan Kemajuan pembangunan sarana dan prasarana; dan 7)Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat
Adapun bagian yang terkait dalam hal ini adalah sebagai berikut :
1) Badan Pemberdayaan Masyarakat. Badan ini dibentuk oleh masyarakat dengan anggota  masyarakat  desa    pada    masing-masing    kecamatan.    Badan Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  badan  yang  berfungsi  pokok  sebagai badan/wadah  perencana  kegiatan  yang  direncanakan  oleh  masyarakat  desa setempat  dan  berdasarkan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  desa  setempat. Lembaga ini juga diharapkan akan dapat melaksanakan rencana kegiatan yang disepakati direncakan oleh badan tersebut.
2) Bagian Pemerintah Desa pada  BPMPD, PP dan KB. Bagian ini sesuai  dengan TUPOKSI  nya  adalah  bertanggung  jawab  atas  urusan  pembinaan  pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaan pelaksanaan program PNPM Mandiri.
3) Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  (PNPM  Mandiri). Merupakan  lembaga  yang  dibentuk  pemerintah  untuk  melakukan  program PNPM oleh pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sebagai lembaga  yang  bertanggung  jawab  pelaksanaan  pembangunan  melalui pemberdayaan masyarakat.
4) Bagian  Keuangan  pada  Badan  Pemberdayaan  masyarakat    Desa,    Pemerintah Desa,  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (BPMPD,  PP  dan KB).  Bagian ini merupakan salah satu   bagian   pada   BPMPD,  PP  dan  KB yang  secara  kusus  sesuai  TUPOKSI  bagian  bertanggung  jawab  atas  verifikasi setiap pertanggung jawaban kegiatan yang dilakukan BPM pada  masing-masing Desa di lingkungan Kabupaten.

## Analisis Sistem Berjalan
Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  mulai  melakukan  musyawarah  untuk membicarakan  mengenai  rencana  pembangunan  dan  pengembangan  kesejahteraan
Village aid distribution system; Program aid flows
desa yang akan dilaksanakan dengan pembiayaaan dari dana bantuan penaggulangan desa  tertinggal  yang  dilaksanakan  dalam  program  pemerintah  daerah  Kabupaten. Musyawarah  dilakukan  untuk  membuat  rencana  kegiatan  yang  akan  dilakukan selama pelaksanaan program pembiayaan dan  menentukan jumlah kepala keluarga yang berhak untuk menerima bantuan berupa uang santunan, kemudian setelah rapat selesai dilakukan maka hasil notulen rapat akan diserahkan kepada Pemerintah Desa, dan rangkap lainnya disimpan sebagai arsip.
Setelah  itu  PNPM  baru  akan  memberikan  otorisasi  terhadap  SP2  yang  dibuat untuk  pencairan  dana  bantuan  desa  tertinggal  tersebut.  Jika  surat  otorisasi  tidak disetujui  maka  akan  dilakukan  proses  ulang  dalam  survey  dan  penanggulangan  di lapangan namun jika disetujui akan diberikan surat otorisasi berupa keputusan bahwa akan  dilakukannya  pembiayaan  bantuan  bagi  desa  di  lingkungan  tersebut  yang  di programkan.  Kemudian  Surat  Keputusan  tersebut  dikirimkan  ke  KPPN  untuk pencairan dana dan penerbitan surat pemberitahuan yang ditujukan bagi Pemerintah Desa penerima bantuan.
Pemerintah  Desa  menerima  surat  pemberitahuan  dari  PNPM  beserta  dana bantuan yang dikeluarkan untuk pembiayaan desa. Kemudian Pemerintah Desa akan menerbitkan  tembusan  dari  surat  pemberitahuan  untuk  diberikan  kepada  Badan Pemberdayaan Masyarakat yang berisi daftar nama penerima bantuan dan program pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana bantuan guna pengembangan kesejahteraan desa.  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  menyalurkan  dana  bantuan  kepada  warga calon  penerima  bantuan  sekaligus  melakukan  penyuluhan  kerja  sama  untuk pembangunan desa berdasarkan arahan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, setelah pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bantuan maka akan dibuatkan pertanggungjawabannya sebagai bentuk dari adanya kinerja pelaksanaan program mandiri serta untuk mengontrol pengendalian penyaluran bantuan desa. Pada  tahap  perencanaan  ini  prosesnya  cukup  lengkap  sehingga  program    kegiatan yang  dipilih dan  dianggap layak,  serta  sasaran desa  dan masyarakat   yang akn dibantu dapat memenuhi tujuan yang  diharapkan  oleh  pengadaan program ini.  Pada Tahap  perencanaan pemilihan  kegiatan  berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang akan menjadi sasaran program sehingga tidak ada program yang mubazir atau tidak berguna  bagi  masyarakat,  dan  tujuan  akhirnya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan
Village aid distribution system;
Program aid flows
masyarakat setempat.
Proses  perencanaan  yang  berbasis Bottom  up (ide  kegiatan  berdasarkan kebutuhan  masyarakat  setempat)  dengan  bentuk  program  Bantuan  Langsung Masyatrakat dan bantuan Simpan Pinjam untuk membantu meningkatkan kapasitas Ekonomi keluaraga  belum  sejahtera.  Bantuan  Langsung  berupa  pengadaan  sarana dan  prasarana  maupun  Simpan  Pinjam  dilakukan  evaluasi  dan  studi    kelayakan sasaran  cukup  baik  pelaksnaannya  karena  sudah  dilakukan  sesuai    prosedur  dan melibatkan  pihak penyandang dan (PNPM),  pemerintah  (BPMPD,  PP dan  KB) selaku  pengendali  dan  masyarakat  sebagai  pihak stakeholder atau  yang membutuhkan.

## Analisis Sistem Penyaluran Bantuan
Analisis  sistem  penyaluran  bantuan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  dalam  pembiayaan  yang menjadi  program  pemerintah  dalam  perbaikan  tatanan  kesejahteraan  desa-desa miskin agar mendapat perhatian dan dapat berkembang sebagaimana perkembangan pemerintahan  saat  ini  dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan bertanggungjawab.
Berdasarkan  Ketentuan  penyaluran  PNPM  Mandiri  berupa  kegiatan pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa,  serta  Simpan  Pinjam  pada  Kelompok- kelompok  yang  potensial  untuk  dikembangkan  guna  peningkatan  Perekonomian keluarga dan masyarakat.
Pelaksanaan  penyaluran  dana  bantuan  bagi  desa  dilaksanakan  secara  berkala untuk  dapat  memberdayakan  masyarakat  desa  dalam  meningkatkan  kesejahteraan wilayahnya.  Masyarakat  penerima  bantuan  adalah  desa  yang  sebagian  besar warganya  kurang  mampu  dan  Pemerintah  Desa.  Pada  proses  penyaluran  ini pelaksanaanya di damping oleh tim fasilitator dari pemerintah kecamatan setempat, sehingga penyimpangan penyaluran dapat ditekan atau tidak  terjadi.
Kriteria  warga  dan  desa  penerima  bantuan  ditentukan  melalui  peninjauan lapangan  secara  langsung  oleh  pengelola  kegiatan  untuk  mendata  warga  maupun desa  yang  masih  memerlukan  bantuan  dan  pembangunan  dalam  peningkatan kesejahteraan, dengan demikian penyaluran dana yang diberikan telah memberikan manfaat yang optimal dalam pengembangan daerah.
Village aid distribution system; Program aid flows
051
Setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan akan dibuatkan pertanggungjawabannya  atas  kinerja  penyaluran  bantuan  yang  diberikan,  selalu dilakukan verifikasi oleh  fasilitator  yang ada  di kecamatan  masing-masing.  Hal ini  merupakan  pengendalian  untuk  pelaskanaan,  karena  pelaksanaan  tanpa pertanggung  jawaban  maka  akan  dapat  memicu  terjadinya  penyimpangan penggunaan dana ataupun sasaran program.
Pertanggung  jawaban  ini  berupa  Laporan,  yaitu  laporan  kemajuan  fisik  yang dibuat  oleh  ketua  proyek  ,  laporan  realisasi  penggunaan  dana  yang  dibuat  oleh bendahara kegiatan untuk dikirim ke masing-masing kecamatan. Sselanjutnya Unit Pelaksana Kegiatan kecamatan melakukan rekapitulasi laporan dari masing-masing desa untuk  disampaikan  ke tingkat  Kabupaten. Setiap laporan dilakukan  verifikasi oleh  fasilitatornya  untuk  bantuan  Simpan  Pinjam,  sedangkan  untuk  yang  bersifat fisik melibatkan konsultan.
Laporan  realisasi  keuangan  yang  diverifikasi  oleh  UPK  kecamatan  masing- masing,  yang  biasanya  diketahui  oleh  Badan  Kelompok  Antar  Desa.  Hal  ini diperlukan  untuk  mengendalikan  agar  ada  jaminan  bahwa    proses    penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pertanggungjawaban ini dibuat untuk dapat mencairkan dana bantuan berikutnya pada termin yang akan datang, akan tetapi laporan yang dibuat tidak diverifikasi oleh Pemdes dan langsung diserahkan oleh pengelola teknis ke Pemda dengan demikian pencairan  berikutnya  jadi  terlambat  dan  memerlukan  waktu  yang  lama  untuk  itu dibuatkan  kebijakan  pencaran  dana  secara  kolektif  untuk  beberapa  desa  sekaligus sehingga  pengendalian  dapat  dilakukan  secaara  objektif  melalui  evaluasi  dan perbandingan  pelaksanaan  kegiatan  pembiayaan  di  lapangan.Dari  ini  semua  dapat dikatakan  bahwa  sistem  yang  diterapkan  dalam  penyaluran  bantuan  ke  desa  di lingkungan  Kabupaten  telah  memenuhi  standar  dalam  sistem  pembangunan  yang ditetapkan dan diharapkan oleh Pemerintah Daerah.
Laporan  realisasi  yang  dibuat  oleh  bendahara  kegiatan  dan  telah  di  verifikasi oleh UPK kecamatan bertujuan untuk mengendalikan dan mengontrol penggunaan dana baik untuk pembangunan saran dan prasarana maupun simpann pinjam selama proses  penyalurannya. Demikian juga pada tahap pencairan dana tahap berikutnya selalu  didahului  laporan  pemandfaatan  dana    sebelumya    dan  dilakukan  verifikasi
Village aid distribution system;
Program aid flows
oleh  yang  berwenag  hal  ini  dimaksudkan  jika  terjadi  pencairan  dana    tahap berikutnya  memang  dibutuhkan.  Secara  ketentuan  tekhnis  bahwa  setiap  tahap pencairan  maka  penggunaan  dan  sebelumnya  harus  sudah  mencapai  90%,  namun verifikator  dapat  memverifikasi  karena  beberapa  pertimbangan,  misalnya  karena jarak tempuh pelaporan jauh dari ibu kota  Kabupaten.

## V. SIMPULAN
Sistem penyaluran bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan tahap yang telah di tetapkan  dalam  program  pemberdayaan  masyarakat.  Program  pemerintah  melalui penyaluran  bantuan  desa  dilaksanakan  berdasarkan  sistem  pendanaan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa penerima bantuan. Pengelolaan teknis kegiatan  dalam  penyaluran  bantuan  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  kompeten  dan bertanggungjawab terhadap tugas yang dijalankannya. Anggaran bantuan bagi desa diberikan kepada desa dan kepala warga yang berhak serta kurang mampu atas usulan pemerintah desa sebagai kepala pengendali kegiatan penyaluran bantuan.
Pelaksana  teknis  kegiatan  penyalur  bantuan  mampu  melaksanakan  tugasnya dengan  penuh  tanggungjawab  dan  adil  dalam  pemberian  dana  bantuan  bagi warga maupun  desa  yang  memerlukan.  Penyaluran  bantuan  desa  dilaksanakan  sesuai dengan  sistem  dan  prosedur  yang  berlaku  dalam  program  pembiayaan  oleh Pemerintah Daerah

## REFERENSI
Baridwan,  Zaki.,  2001,  Intermediate  Accounting ,  Edisi  VII,  Yogyakarta  :  Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada
Bastian, Indra., 2006, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : BPFE UGM.
Dadang J., dkk., 2003, Politik Pemberdayaan, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, Jakarta: Lappera.
Emzir., 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Raja Grafindo.
Indrajit , RE.,
2000, Manajemen  Sistem  Informasi  dan  Teknologi  Informasi,
Yogyakarta: UGM Press.
Village aid distribution system; Program aid flows
053
Indriyaantoro, Nur dan Bambang Supomo., 2002, Metodologi Penelitian, Yogyakarta : BPFE UGM.
Jogiyanto, Hartono., 2008, Metodologi Penelitian Sistem Informasi , Yogyakarta : Andi offset
------------, 2009, Analisis Dan Disain Sistem Informasi: pendekatan terstruktur teori dan praktek aplikasi bisnis, Yogyakarta : Andi offset
Kuncoro , Mudrajad ., 2007,  Ekonomi  Pembangunan,  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan,
Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi offset.
Mulyadi,  2008, Sistem  Akuntansi,  Edisi  ketiga,  Cetakan  Keempat,  Jakarta:  Salemba Empat.
Nawawi,  Hadari.,  2012,  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial,  Yogyakarta:  UGM  Press.
Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta.
Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Jakarta : Rineka Cipta.
Suryabrata,  Sumadi.,  2006,  Metode  Penelitian,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada. Suryana., 2000, Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan, Edisi Pertama, Yogyakarta: Salemba Empat.
Sutrisno Hadi., 2004, Metodologi Research, Jilid 3, Yogyakarta : Andi offset.
Todaro,  Michael.,  2004,  Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga,  Edisi  Kedelapan, Jakarta: Erlangga.
Wardhani,  Anwar  dan  M  Haryadi,  2004,  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam

## Penanggulangan Kemiskinan, TKP3KPK, Menko kesra, Jakarta
Yuwono, Sony, et.al. 2007 , Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard, Jakarta:
PT. Gramedia . Pustaka Umum .
------------,  Undang  –  Undang  Nomor  :  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah,
Bandung: Citra Umbara.
Village aid distribution system;
Program aid flows
054
------------, Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Pemerintah Daerah, Bandung : Citra Umbara.
------------, Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan.
------------,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2004  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah.
------------, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
------------,  Peraturan  Pemerintah  Nomor
17  Tahun  2005  Tentang
Aset Pemerintah Merupakan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.
------------,  Permendagri  No.  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
------------,  Permendagri  No.  59  Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
------------, Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Village aid distribution system;
Program aid flows
055