Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 52-56| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/ 10.22225/juinhum.v1i2.2434. 52-56

## PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI INSTANSI PEMERINTAH
I Komang Roni Januar, Ida Ayu Widiati, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia januarroni165@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Negara  Indonesia  menganut  sistim  pemerintahan  Presidensial.  Dalam  menjalankan  pemerintahan,  seorang presiden  dibantu  oleh  jajarannya.  Jajaran  ini  kita  sebut  sebagai  pemerintah.  Pemerintah  yang  sering  kita kenal  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil.  Kedudukan PNS mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan  di  suatu  Negara.  Berdasarkan  hal  tersebut  ada  rumusan  masalah sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  pengaturan  penggunaan  kendaraan  dinas  di  instansi  pemerintah  (2) Bagaimana pengawasan penggunaan kendaraan dinas  di  Instansi  Pemerintah. Tipe penelitian  yang digunakan adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif,  pembahasan  yang  dilakukan  dengan  pengkajian  terhadap  bahan hukum.  Analisis  bahan  hukum  menggunakan  interpretasi  hukum  yaitu  memberikan  penafsiran  dari  segi hukum.  Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  bahwa  Peraturan  terkait  penggunaan  kendaraan  dinas  di  instansi pemerintahan  diatur  dalam  peraturan  menteri  dan  selanjutnya  diatur  lebih  lanjut  oleh  masing-masing  daerah baik  itu  berupa  peraturan  gubernur  atau  peraturan  daerah  dan  Pengawasan  penggunaan  kendaraan  dinias  di instansi  pemerintah  dilakukan  dengan  Pengawasan  Langsung  dan  Tidak  Langsung.  Selain  memperhatikan produk peraturan perundang-undangannya juga harus diperhatikan pengewasan terhadap penggunaan aset- aset Negara  termasuk  di  dalamnya  adalah  kendaraan  dinas  agar  tidak  disalah  gunakan.  Selain  itu  ada  juga Pengawasan  Intern  Dan  Pengawasan  Ekstern.  Adapun  diberikan  pemerintah  lebih  memperhatikan  regulasi yang  ada  dan  bagi  masyarakat  lebih  berani  melaporkan  terhadap  pihak  berwenang  jika  menemukan  adanya kasus penyalahgunaan fasilitas Negara.
Kata Kunci: Pemerintah; Penyalahgunaan; Kendaraan dinas

## Abstract
The Indonesian state adheres to the Presidential system of government. In running the government, a president is assisted by his staff. We call this line of government. The government that we often know as Civil Servants. The position of civil servants has  an important role carrying out government functions in a country. Based on this  there  are  formulations  of  the  problem  as  follows:  (1)  How  to  regulate  the  use  of  official  vehicles  in government  agencies  (2)  How  to  monitor  the  use  of  official  vehicles  in  Government  Agencies.  This  type  of research used is the type of normative legal research, the discussion conducted by the study of legal materials. Analysis of  legal  material uses  legal  interpretation,  namely  providing  interpretation  in  terms  of  law.  Based on  the  results  of the  study that  regulations related to  the  use  of  official vehicles  in  government agencies are regulated in  ministerial regulations and further regulated by each region in the form of  governor regulations or  regional  regulations  and  Supervision of  vehicle  use  in government  agencies is  carried  out  by  Direct  and Indirect  Supervision.  In  addition  to  paying  attention  to  the  products  of  the  laws  and  regulations,  also  pay attention including official vehicles, are not misused.

## Keywords: Government; Abuse; Official vehicle

## I. PENDAHULUAN
Perlu  diketahui  bahwa  definisi  negara  memang  sebuah  kesatuan  masyarakat  yang  mendiami  suatu wilayah  yang  dimana  saling  berhubungan  membetuk  sebuah  kelompok  bersosial (Mansyur,  2008 ), yang  dimana  dikelola  oleh  seorang  pemimpin  yang  diakui  oleh  orang-orang  yang  ada  di  dalam suatu  daerah  yang  dimana  pemimpin  tersebut  memiliki  kedaulatan.  Menurut  kamus  besar  bahasa indonesia  pengertian  negara  adalah  organisasi  dalam  suatu  wilayah  yang  mempunyai  kekuasaan
tertinggi  yang  sah  dan  ditaati  oleh  rakyatnya.  Digunakannya  kendaraan  dinas  ini  dapat  terlihat saat diluar pelaksanaan tugas kedinasan yang secara jelas saat hari libur hari raya besar, dan juga pada hari  minggu  sering  di  temukan  di  tempat-tempat  perbelanjaan  dan  pada  saat  hari  raya  Lebaran, banyaknya  penggunaan  kendaraan  dinas  digunakan  untuk  mudik  Lebaran  padahal  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PANRB)  Syafruddin  mengingatkan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  tidak  menggunakan  mobil  dinas  untuk  kegiatan  mudik  Lebaran.  Tapi permasalahannya  adalah  operasional  kendaraan  dinas  itu  seharusnya  dirawat  atau  disimpan  di  garasi kantor  selepas  jam  kerja,  atau  di  pulangkan  kerumah  kemudian  di  amankan.  Tetapi  apabila  yang menggunakan  mobil  dinas  tersebut  mempunyai  garasi  tetapi  garasinya  terlalu  kecil  yang  biasanya parkir  di  luar  garasinya  atau  di  jalan  sering  terjadi  tingkat  peduli  keamanan  mobil  tersebut  hanya sebatas  adanya,  terlebih  perihal  bahan  bakar,  biaya  service,  fixing,  pajak,  itu  dibayar  dengan  dana anggaran dari negara.
Dilakukannya hal ini merupakan batasan bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang berwenag menghukum  dan juga mengamalkan  kepastian perihal memberikan hukum  disiplin. Dan juga dengan pemberian batasan kewenangan bagi seorang penjabat yang pantas menghukum ( Salam, 2016 ). Tetapi dalam  hal  ini  terjadi  kesalahgunaan  kewenangan  dari  Penjabat  Rakyat  dalam  menggunakan  sebuah kendaraan dinas yang dimana tidak sesuai dengan keperluannya, ini bertentangan dengan hukum yang berlaku,  karena  sebagaimana  yang  dimaksud  telah  menggunakan  kewenangannya  tidak  pas  dengan kewenanganya  yang  diartikan  penjabat  ini  menyalahi  kegunaan  mobil  dinas  yang  seharusnya digunakan  untuk  kegiatan  kedinasan.  Dalam  hal  ini  memang  perlu  sebuah  pembaharuan  dalam penggunaan  kendaraan  dinas  itu  terbatas  bisa  dipergunakan  untuk  kegiatan  kedinasan,  selebihnya tidak  ada  masalah  regulasi,  mekanisme,  sistem  dll,  tetapi  juga  harus  ada  pembangunan  kualitas sumber  daya  manusia  baik  di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  yaitu  masyarakat  sipil  dan  pers,  dan dibutuhkan  kedisiplinan  agar  kebijakan  ini  benar  untuk  kebaikan  bersama.  Dalam  melaksanakan kegiatan  negara  perlu  tumbuh  yang  namanya  rasa  malu,  jikalau  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan  masyarakat  agar  kedepannya  lebih  lebih  berhati-hati  agar  tidak  mencederai  hati  dari masyarakat kedepannya. Dan perlu masyarakat kita untuk dipupukan rasa kepedulian, kritis, dan lain- lain,  terhadap  melaksanakan  pelayan  perintahkan  untuk  mindset  perlu  diperlukan  menjadi  mindset yang benar.
Terkait  penelitian  terdahulu  oleh  ( Kurniawan,  2013 )  mengatakan  bahwa dalam  kenyataannya, pelaksanaan  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Sekretariat  Daerah  terhadap  penyalahgunaan mobil  dinas  oleh  PNS  Daerah  dalam  kaitannya  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2008 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  masih  belum  maksimal.  disebabkan  karena  kurangnya personil  yang  melakukan  pengawasan  dan  kurangnya  koordinasi  antara  dinas  daerah  dalam melaporkan  terjadinya  penyalahgunaan  mobil  dinas  oleh  PNS  Daerah  di  lingkungan  Sekretariat Daerah.  Adapun  upaya-upaya  untuk  mengatasi  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasan yang  dilakukan  oleh Sekretariat Daerah terhadap penyalahgunaan  mobil dinas oleh PNS Daerah  berdasarkan  Perda  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  adalah meningkatkan koordinasi antara dinas daerah agar melaporkan setiap penggunaan mobil dinas di luar peruntukannya  yang  dilakukan  oleh  PNS  daerah,  melakukan  razia  terhadap  mobil-mobil  dinas  yang digunakan  di  luar  jam  kerja,  dan  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  setiap  PNS  daerah  yang melakukan  penyalahgunaan  mobil  dinas,  baik  berupa  sanksi  administrasi  maupun  sanksi  penarikan mobil dinas. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan penggunaan kendaraan dinas  di  instansi  pemerintah  dan  mengetahui  pengawasan  penggunaan  kendaraan  dinas  di  instansi pemerintah.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Seperti  yang  diketahui penelitian hukum itu ada 2 macam, yaitu empiris dan normatif, terlebih yang saya pilih hari ini karena penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  sebuah  pendekatan  suatu  masalah  yang  dimana permasalahannya  dilihat  dengan  cara  menelaah  dan  berimplementasikan  sebuah  sifat  teoritis  yang menyangkut  asas  hukum  konsepsi,  peraturan  undang-undangan  ,  doktrin  hukum  yang  berkaitan, sebuah  pendekatan  digunakan  terlebih  dalam  normatif  ialah  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual  ( Abdulkadir,  2004 ).  Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  berupa  pengaturan perundang-undangan  Analisa  bahan  hukum  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan
Interpretasi  hukum  yaitu  memberikan  penafsiran  dari  segi  hukum  yang  terdiri  dari  interpretasi sistematis  yaitu  metode  yang  menafsirkan  undang-  undang  sebagai  bagian  dari  keseluruhan  sistem perundang-undangan. Hasil analisis yang di dapat lalu kumpulkan dan dituangkan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas di Instansi Pemerintah
Melihat selama ini untuk  melancarkan Pemerintahan Negara dan juga Pemda secara rinci dan  mudah oleh  sebab  itu  memang  diperlukan  fasilitas  dan  prafasilitas  yang  memang  bagus  yang  terkoporasi dengan  sangan  bauk  dan  lebih  mudah,  dengan  cara  seperti  kendaraan  dinas  yang  sangat  memadai. Kendaraan  dinas  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  48  Tahun  2014  Tentang  Penjualan  Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan.
Perorangan  Dinas  menyebutkan  bahwa  Kendaraan  Perorangan  Dinas  adalah  Barang  Milik Negara/Daerah  berupa  kendaraan  bermotor  yang  digunakan  oleh  Pejabat  Negara,  pegawai  Aparatur Sipil  Negara,  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  dan  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (POLRI)  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pada  jabatan  yang  diembannya.  Pada dasarnya  dalam  sistem  kepemerintahan  barang  milik  negara,  atau  gubernur/bupati/walikota ( Setiabudhi, 2019 ) diperlukan penetapan status kepenggunaan yang di pilah sebagai berikut:
a. Yang  disebut  barang  milik  Negara  atau  barang  milik  daerah  yang  berupa  barang,  kontruksi yang  diantaranya  dalam  pengerjaan  dan juga bisa barang yang pada  mulanya perencanaannya untuk di hibahkan;
b. Barang  yang  merupakan  milik  Negara  yang  lebih  lanjut  ditetapkan oleh para pihak pengelola barang; atau
c. Daerah  juga  memiliki  barang  yang  ternyata  lebih  lanjut  ditetapkan  oleh  pemerintahan  daerah setingkat.
Barang  ini  merupakan  milik  negara  atau  daerah  perlu  ditetapkan  status  pemakaiannya  untuk melakukan sebuah tugas dan fungsi kementerian atau lembaga kerja sebuah perangkat daerah, apabila berguna  dioprasikan  oleh  pihak  lain  menjalankan  pelayanan  publik  umum  sesuai  tugas  dan keberlangsungan yang bersangkutan (Tambunan,  2016 ). Salah satu fasilitas berupa kendaraan dinas, penggunaan kendaraan dinas selalu sudah ada prosedurnya. Kendaraan dinas, dengan alas an dibiayai oleh  rakyat  harus  dipergunakan  secara  terukur.  Kendaraan  tersebut  hanya  dipergunakan  untuk kepentingan pelayanan. Kendaraan dinas pada pelaksanaan tugas terhadap pelayanan pada masyarakat memang  sangat  dibutuhkan  oleh  pemerintah  sebagai  penunjang  sarana  dan  prasarana  yang  memadai yang  terkelola  dengan  baik  dan  efisien  untuk  dapat  memberikan  suatu  pelayanan  yang  maksimal terhadap masyarakat dan juga tugas-tugas yang harus dilaksanakan pada luar kantor oleh pemerintah. Pemberian  penggunaan  mobil  tersebut  dimaksudkan  sebagai  sebuah  fasilitas  kedinasan  yang ditujukan untuk kelancaran dalam pelaksanaan akomodasi transportasi oleh para penjabat negara agar kedepannya  meningkatkan  kuanlitas  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pihak kepemerintahan.  Oleh  sebab  itu  maka  kendaraan  dinas  tersebut  perlu  dirawat  dan  dijaga  dan  harus dikembalikan ( Farida, 2013 ).

## 2. Pengawasan Penggunaan Kendaraan Dinas Di Instansi Pemerinah
Pelaksanaan  kegiatan  kepemerintahan  daerah  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  merupakan  salah satunya  sistem  yang  ditujukan  dalam  sistem  kepegawaian  yang  ini  juga  diperlukan  sarana  yang mendukung sebagai penunjang demi suatu kelancaran yang contoh caranya adalah dalam pelaksanaan pemerintahan  daerah  yang  merata  dan  adil  ke  dalam  seluruh seluk beluk wilayah, nah maka dari dari itu dibutuhkan sebuah akomodasi penunjang fasilitas berupa unit mobil dinas sebagai sebuah cara agar  mempermudah  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  kedinasan  ke  daerah  di wilayahnya  yang  dilaksanakan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN). Pada  umumnya  dalam  menyikapi dan  menghindari  terjadinya  penyalahgunaan  fasilitas  mobil  dinas,  maka  perlunya  pengawasan terhadap  setiap  fasilitas  yang  dipakai  untuk  menunjang  tugas  dan  fungsi  dalam  melakukan  pelayan. Pengawasan  tersebut  kembali  lagi  ke  masing-masing  instansi.  Selain  itu  masyarakat  dibutuhkan sebagai control social terhadap seluruh kegiatan pemerintahan, baik itu hal-hal yang bersifat maupun kecil.  Termasuk  juga  pengawasan  terhadap  penggunaan  kendaraan  dinas  yang  disalahgunakan. Pelibatan  masyarakat bisa dipandang sebagai control social yang akan  mendorong pemerintah untuk konsisten  melaksanakan  suatu  aturan-aturan  yang  telah  ada  dan  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya
sesuai  dengan  aturan.  Di  sisi  lain,  pemerintah  juga  perlu  didorong  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  secara  baik  ( good  governance )  Control  social  merupakan  suatu  sitem  yang  mendidik, mengajak  bahkan  memaksa.  Control  social  sebagai  cara  yang  dipergunakan  masyarakat  untuk menertibkan  yang  dalam  hal  ini  adalah  aparat  pemerintahan  yang  melakukan  pennyimpangan- penyimpangan.
Sebenarnya fungsi dari mobil dinas tersebut adalah ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan  kedinasan  ke  berbagai  daerah  di  wilayah  kemudian  disertakan  dengan  tanggung  jawab sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  kepada  pemerintah  ataupun  masyarakat.  Mobil  dinas  ini  ialah barang  milik  daerah  yang  sebenarnya  kendaraan  (mobil)  ini  bukan  diperuntukan  untuk  kepentingan pribadi  atau  kegiatan  yang  diluar  pekerjaan  kedinasan  namun  digunakan  untuk  penunjang  dalam bekerja.  Dan  apa  yang  kita  lihat  maraknya  penyimpangan  dari  beberapa  oknum  ASN  yang menggunakan  mobil  dinasnya  entah  untuk  pulang  ke  kampung  halaman,  atau  digunakan  untuk rekreasi,  menjemput  anak  mereka  kesekolah,  atau  ke  mall  yang  jelas  itu  menjadi  sorotan  mengapa kurangnya disiplin di dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Diperlukan sebuah tindakan tegas agar  kedepannya  tidak  ada  kejadian  seperti  itu,  karena  jika  dibiarkan  maka  orang-orang  tersebut semakin nyaman dengan zonanya dan terus melakukan hal tersebut.
Upaya  yang  harusnya  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dalam  pengawasan  penggunaan mobil dinas, antara lain:
1. Melakukan  razia  terhadap  mobil  dinas  yang  digunakan  di  luar  jam kerja khususnya pada hari libur nasional;
2. Memperingati  dan  menerapkan  aturan  yang  tegas  terhadap  pengguna  mobil  dinas  sebelum menggunakannya;
Sebetulnya  jika  di  selidiki  lagi  tindakan  sanksi  ini  sebenarnya  tidak  efektif  dalam  menangkal hal  memalukan  ini,  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  pelanggar  displin  dalam  penyalahgunaan mobil  dinas,  baik  sanksi  administrasi,  perdata  maupun  sanksi  pidana  bagi  pelanggar.  Pejabat  yang menggunakan  aset  negara/daerah  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kepentingan-kepentingan  di  luar fungsi  jabatan  dan  kedinasan  yang  dapat  mengakibatkan  kerugian  negara/daerah  diberikan  berupa sanksi administratif, sanksi  perdata,  dan  sanksi  pidana.  Adapun  sanksi-sanksi  tersebut  ( J u s m a d i S i k u m b a n g ,   2 0 1 7 ) :
1. Sanksi administratif yaitu: Pencabutan izin penggunaan  kendaraan dinas yang tidak sesuai berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna;
2. Sanksi perdata yaitu tuntutan ganti rugi kepada pengguna atas penggunaaan kendaraan dinas yang mengakibatkan  kerusakan  berat atas  pemakaian  kendaraan  dinas  tersebut  diluar  dari  berita acara penggunaan kendaraan dinas.
3. Sanksi  pidana  yaitu  pemidanaan  pengguna  kendaraan  dinas  yang  mempergunakan  kendaraan dinas  untuk  hal-hal  yang  merugikan  pihak  lain  dan  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-  undangan  seperti  pengguna  kendaraan  dinas  menabrak  orang  lain  yang mengakibatkan kematian dan membawa obat-obat terlarang.
Tetapi  untuk  meminimalisir  hal  tersebut  dengan  cara  seperti  yang  dijabarkan  di  atas  cukup ampuh  untuk  memberi  efek  jera  kepada  para  ASN  tersebut,  dan  dibutuhkan  kesadaran  yang terpenting.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan beberapa uraian-uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpilan sebagai berikut, kendaraan dinas  merupakan  salah satu  benda  yang termasuk  dalam barang milik Negara yang tergolong  ke  dalam fasilitas negara jenis peralatan  dan  mesin.  Sebagaiamana  yang  dimaksud  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  84  Tahun 2014  Tentang  Penjualan  Barang  Milik  Negara/Daerah  Berupa  Kendaraan  Peorangan  Dinas.  Begitu juga  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2006  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  yang menyatakan  bahwa  Barang  milik  Negara.  Peraturan  terkait  penggunaan  kendaraan  dinas  di  instansi pemerintahan  sebenarnya  diatur  dalam  peraturan  menteri  dan  selanjutnya  diatur  lebih  lanjut  oleh masing-  masing  daerah  baik  itu  berupa  peraturan  gubernur  atau  peraturan  daerah.  Pengawasan
penggunaan  kendaraan  dinias  di  instansi  pemerintah  dilakukan  dengan  Pengawasan  Langsung  dan Tidak Langsung. Selain itu ada juga Pengawasan Intern Dan Pengawasan Ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam dinas-dinas itu sendiri. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi atau dinas sendiri ataupun juga oleh masyarakat.

## 2. Saran
Untuk  Pemerintah  agar  dapat  lebih  diperhatikan  produk  perundang-  undangan  yang  mengatur  terkait dengan penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintahan agar tepat guna. Selain memperhatikan produk peraturan perundang-undangannya juga harus diperhatikan pengewasan terhadap penggunaan asset-aset Negara termasuk di  dalamnya adalah  kendaraan dinas agar tidak  disalah gunakan. Jikapun disalah  gunakan  sebaiknya  terapkan  sanksi  tegas  terhadap  si  pemakai.  Untuk  masyarakat  agar  lebih berani  melaporkan  terhadap  pihak  berwenang  jika  menemukan  adanya  kasus  penyalah  gunaan fasilitas  Negara  oleh  oknum-oknum  pemerintah  karena  sebagai  masyarakat  kita  juga  harus  ikut campur  dalam  pengawasan  kinerja  pemerintah,  karena  masyarkat  menjadi social  control untuk pelaksanaan pemerintahan oleh organ Negara yang dimana dalam hal ini adalah pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, M. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Citra Aditya Bakti.
Farida, L. D. dan L. (2013). Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional, Jurnal Administrasi Pembangunan. FISIP Universitas Riau. , 1 (3).
Jusmadi  Sikumbang,  E.  I.  (2017).  Aspek  Hukum  Pemberian  Izin  Penggunaan  Kendaraan  Dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. USU Law Journal , 5 (1). Kurniawan,  R.  (2013).  Pengawasan  Penggunaan  Mobil  Dinas  di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah Provinsi  Kalimantan  Barat  Berdasarkan  Perda  Nomor  3  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan Barang Milik Daerah. EJournal Gloria Yuris , 3 (4). Mansyur, S. (2008). Negara dan Korupsi, Yayasan Obor Indonesia . Tambunan Toman.
Salam,  W.  R.  (2016).  Tinjauan  Hukum  Pelaksanaan  Penegakan  Displin  Kerja  Pegawai  di  Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar . Setiabudhi,  D.  O.  (2019). Pengelolaan  Aset  Pemerintah  Daerah  dalam  Perspektif  Good  Governance. The Studies of Social Sciences , 1 (1), 7.
Tambunan, T. S. (2016). Glosarium Istilah Pemerintahan . Prenada Media Group.