## PERAN AHLI JIWA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA
Y.A. Triana Ohoiwutun Fakultas Hukum Universitas Jember email: trianaohoiwutun@unej.ac.id
Fiska Maulidian Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Jember email: fiska.fh@unej.ac.id
Samsudi
Fakultas Hukum Universitas Jember email : samsudiborju.fh@unej.ac.id Ari Dewanto
Mahasiswa Program Magister Fakultas Hukum Universitas Jember
email: aridewanto2201@gmail.com
disampaikan 15/12/2020 – di -review 29/5/2021 – diterima 22/5/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i1.4443

## Abstract
Domestic psychic violence can be experienced by everyone, including children, wives, husbands, and others. As a material offense on domestic psychic violence, the elements resulting from psychological trauma must be proven. Therefore, the intervention of forensic psychologists and forensic psychiatrists is  very  important  in  cases  of  domestic  psychic  violence.  The  differences  in  the  competence  of psychologists and psychiatrists as well as the prospective roles of both professions in proving cases are the focus of the problems being studied. A normative legal research method with descriptive qualitative data  analysis  was  employed  in  this  research.  The  results  showed  that  the  existence  of  forensic psychologists  and  forensic  psychiatrists  is  very  important  for  finding  material  truths  that  can  be scientifically tested in cases of domestic psychic violence. As evidence for letters and/or expert reports, the assessment results of forensic psychologists and forensic psychiatrists have accurate evidentiary value  in  forming  a  judge's  conviction.  This  paper  ends  with  a  recommendation  that  as  a  form  of protection  for  domestic  violence  victims,  the  role  of  psychologists  and/or  psychiatrists  should  be optimized, both in the pre-adjudication, and adjudication phases. In addition, considering the balanced position between psychologists and psychiatrists in law enforcement, this should not create jealousy and unhealthy competition between the two professions.
Keywords: Psychiatrist; proving a crime; psychological domestic violence

## Abstrak
Tindakan KDRT dapat dialami oleh setiap orang, baik anak, isteri, suami maupun orang lain. Sebagai delik materiil tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga, mensyaratkan adanya unsur akibat trauma  psikis haruslah  dapat  dibuktikan.  Untuk  itu,  intervensi  psikolog  forensik  dan  psikiater forensik sangatlah penting dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Adanya perbedaan kompetensi  profesi  psikolog  dan  psikater,  dan  prospektif  peran  kedua  profesi  tersebut  dalam pembuktian  perkara,  merupakan  fokus  permasalahan  yang  dikaji.  Metode  penelitian  hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. Dari kajian
menunjukkan  hasil,  bahwa  keberadaan  psikolog  forensik  dan  psikiater  forensik  sangat  penting untuk tujuan penemuan kebenaran materiil yang dapat diuji secara ilmiah dalam kasus kekerasan psikis  dalam  rumah  tangga.  Sebagai  alat  bukti  surat  dan/atau  keterangan  ahli,  hasil  asesmen psikolog  forensik  dan  psikiater  forensik  mempunyai  nilai  pembuktian  akurat  dalam  membentuk keyakinan  hakim.  Tulisan  ini  diakhiri  dengan  rekomendasi,  bahwa  sebagai  wujud  perlindungan terhadap korban KDRT seyogianya peran psikolog dan/atau psikiater dapat dioptimalkan, dalam fase pra-ajudikasi dan ajudikasi, dan mengingat posisi yang seimbang antara profesi psikolog dan psikiater  dalam  penegakan hukum  seyogianya tidak menimbulkan  kecemburuan  dan persaingan yang tidak sehat di antara kedua profesi ahli jiwa tersebut.
Kata kunci:
ahli jiwa; pembuktian tindak pidana; kekerasan psikis dalam rumah tangga

## Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjamin rasa  aman  dan  bebas  dari  segala  bentuk  kekerasan  di  Indonesia.  Dalam konsiderannya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (selanjutnya  disebut  UU  PKDRT)  menentukan, kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT), adalah salah satu dari bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat kemanusiaan  yang  merupakan  salah  satu  dari  bentuk  diskriminasi  yang  harus dihapuskan. Bertolak  dari konsideran UU PKDRT, mengkaji masalah KDRT sama halnya dengan kepedulian terhadap martabat manusia dan kemanusiaan.
KDRT  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  UU  PKDRT  adalah  perbuatan  terhadap seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  kesengsaraan  atau  penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan  hukum.  Merujuk  pada  Pasal  1  ayat  (1)  UU  PKDRT, ratio  legis pembentukan UU PKDRT fokus perlindungan diutamakan pada perempuan yang rentan menjadi korban. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, 1 domestic violence atau KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dialami sebagian perempuan, yang terjadi bukan hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Merujuk pada UU PKDRT dan pendapat Harkrisnowo, meskipun perempuan diutamakan dalam
1 Harkristuti  Harkrisnowo, Domestic  Violence (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis , Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1, No. 4, Juli 2004, hlm.
711.
perlindungan  KDRT,  namun  demikian  perlindungan  juga  diberikan  pada  setiap orang  atau  dapat  dikatakan,  bahwa  setiap  orang  (bukan  hanya  perempuan) berpotensi pula menjadi korban KDRT dan berhak mendapatkan perlindungan.
Bentuk  kejahatan  yang  tidak  dapat  dibenarkan  adalah  kekerasan  dalam bentuk apapun, dan dilakukan dengan motif apapun. 2 UU PKDRT, khususnya Pasal 5 memformulasikan bentuk tindakan KDRT meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis,  kekerasan  seksual  dan  penelantaran  rumah  tangga.  Tindakan  KDRT, menimbulkan  akibat,  baik  dari  segi  fisik,  mental,  maupun  seksual  yang  bersifat signifikan; 3 di samping dampak lain yang ditimbulkannya. Dampak dari kekerasan terhadap  korban  itulah  yang  harus  dapat  dibuktikan  kebenarannya  dalam menakar  kesalahan  pelaku;  dan  penulisan  ini  mencoba  menguraikan  peran  ahli jiwa, yaitu psikolog dan psikiater dalam pembuktian perkara tindakan KDRT.
Dari  aspek  hukum  pidana,  formulasi  bentuk  tindakan  KDRT  membawa konsekuensi  yuridis  di  dalam  pembuktian.  Secara  fisik,  dampak  tindakan  KDRT adalah adanya akibat pada luka fisik dan rasa sakit, yang dapat dibuktikan melalui pemeriksaan  kedokteran  forensik;  sedangkan  dampak  psikis  dapat  dibuktikan melalui  pemeriksaan  psikologi  forensik  dan/atau  psikiatri  forensik.  Dalam praktiknya peranan kedua ahli jiwa tersebut menduduki posisi yang sama penting, namun demikian, eksistensinya belum banyak dipahami.
Dari  aspek  mental  atau  psikis,  Krahe  menyatakan,  bahwa  korban  KDRT berpotensi mengalami depresi, stress, serta trauma yang berpeluang berlangsung dalam  waktu  lama,  dan  semakin  memburuk  apabila  tidak  segera  diatasi. 4 Dari aspek hukum pidana, korban KDRT yang berpotensi mengalami depresi, stress dan trauma memerlukan penjelasan ahli jiwa yang penting bagi hakim untuk menilai kesalahan pelaku dan pembuktian perkara.
2 Agung Budi Santoso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2019, hlm. 39.
3 Zikra Zikra, Chronotherapy untuk Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 20.
4 Id
Penulisan ini mengambil sisi strategis khususnya fungsionalisasi peran ahli jiwa,  baik  psikolog  maupun  psikiater  dalam  penanganan  kasus  KDRT  dengan perspektif  kajian  hukum  pidana.  Psikologi  forensik (forensic  psychology), merupakan cabang dari psikologi dalam menyiapkan informasi untuk kepentingan pengadilan  (psikologi  di  dalam  pengadilan); 5 sedangkan  psikologi  forensik menurut  Kamus  Psikologi,  ruang  lingkupnya  membahas  psikologi  hukum, pengadilan,  dan  prosedur  yang  sah  menurut  undang-undang  dan  hukum, khususnya  membahas  sifat  pembuktian  dan  dapatnya  pembuktian  tersebut dipercayai. 6 Sementara  psikiatri  forensik (forensic  psychiatri), 7 psikiatri 8 yang mempelajari segi hukum pada kelainan jiwa. Merujuk pada ruang lingkup psikologi forensik  dan  psikiatri  forensik,  secara  keilmuan  ada  korelasi  antara  proses penegakan hukum dengan psikologi dan psikiatri.
Penulisan mengenai korelasi antara hukum dengan eksistensi keterangan ahli jiwa dalam hubungannya dengan tindakan KDRT belum banyak ditulis dalam jurnal  maupun  referensi  lain. Secara  spesifik penulis  belum  menemukan  tulisan yang menguraikan secara komprehensif mengenai urgensi peran ahli jiwa dalam pembuktian  tindakan  KDRT. 9 Dari  penelusuran  penulis,  telah  ada    tulisan  yang
5 Id 6 C.P. Chaplin (penerjemah  Kartini  Kartono),  Kamus Lengkap Psikologi , Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 197.
7 Difa Danis, Kamus Istilah Kedokteran, Gita Media Press, Jakarta, tth, hlm. 524.
8 Psikiatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan pemeriksaan, pengobatan, dan pencegahan penyakit jiwa, Id .
9 Ada 3 (tiga) tulisan yang penulis temukan yang menguraikan permasalahan psikologi forensik dan psikiatri forensik atau eksistensi ahli jwa dalam proses hukum dengan sudut kajian yang berbeda, yaitu: pertama, tulisan yang menguraikan mengenai aplikasi forensik dalam perspektif psikologi, menjelaskan mengenai peran psikolog forensik dalam proses hukum pada umumnya (Hamdi Muluk, Kajian Dan Aplikasi Forensik Dalam Perspektif Psikologi, Jurnal Sosioteknologi Edisi  29 Tahun 12, Agustus 2013, hlm 338-391); kedua, tulisan mengenai peranan psikologi forensik dalam menguraikan relevansi antara metode lie detection dalam mengungkap kasus- kasus pembunuhan berencana (Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Peranan Psikologi  Forensik  Dalam  Mengungkapkan  Kasus-Kasus  Pembunuhan  Berencana  (Relevansi "Metode Lie Detection" Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP), Diponegoro Law Journal, Volume  6,  Nomor  4,  Tahun  2017,  hlm.  1-15);  dan  Ketiga,  tulisan  yang  menguraikan  tentang pentingnya keterangan ahli jiwa dalam pembuktian kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga dengan  fokus  analisis  Putusan  Nomor  173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj  (Y.  A.  Triana  Ohoiwutun  & Surjanti, Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018, hlm. 327 – 345).
membahas mengenai peran psikologi forensik dalam relevansinya dengan metode lie detection dalam mengungkap kasus kematian. Di samping itu, telah ada tulisan mengenai  urgensi  keterangan  ahli  jiwa  dalam  kasus  KDRT  yang  berbasis  pada putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Berbeda  dengan  tulisan terdahulu,  tulisan  ini  secara  komprehensif  menguraikan  urgensi  peran  ahli jiwa yaitu  psikolog  dan/atau  psikiater  dalam  pembuktian  perkara  kekerasan  psikis dalam rumah tangga.
Keberadaan ahli jiwa dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga, menjadikan  kehadiran  psikolog  dan/atau  psikiater  berada  pada  posisi  tawar (bargaining  position) tinggi.  Fungsionalisasi  psikolog  forensik  dan  psikiater forensik dalam penegakan hukum pidana bergantung pada pilihan aparat penegak hukum in concreto , dan dalam pemeriksaan perkara tindakan KDRT  pilihan ahli bergantung pada karakteristik kasusnya, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Dokter, psikiater, dan psikolog pada  beberapa  kasus  KDRT  dilibatkan  dalam  pemeriksaan  perkara  sejak  dalam tahap penyelidikan dan penyidikan; khusus terkait kekerasan psikis, baik psikiater maupun psikolog dilibatkan dalam “menilai” ada a tau tidaknya KDRT.
Kompetensi  psikolog  dan/atau  psikiater  dalam  proses  hukum  yang melahirkan  psikologi  forensik  dan  psikiatri  forensik  serta  implikasinya  dalam tindakan  KDRT  merupakan  fokus  kajian  tulisan  ini.  Untuk  itu,  penulis  mencoba mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Kng (selanjutnya disebut Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng) yang menghadirkan psikiater dalam pemeriksaan perkara; dan Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor  152/Pid.Sus/2018/PN  Kng  (selanjutnya  disebut  Putusan  No. 152/Pid.Sus/2018/PN  Kng)  yang  menghadirkan  psikolog  dalam  proses pembuktian perkara.
Dalam  beberapa  kasus  KDRT,  ada  atau  tidaknya  psikolog  atau  psikiater sebagai ahli jiwa, memang tidak menjadikan terdakwanya bebas, apabila fakta di persidangan dapat  dibuktikan, bahwa terdakwa bersalah.  Undang-Undang No. 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya disebut  KUHAP)  menganut  sistem  pembuktian negatief  wettelijk  bewijs  theorie.
Dalam sistem pembuktian yang dianut KUHAP, hakim memiliki kekuasaan absolut untuk  menilai  dan  memutus  perkara.  Dalam  hal  hakim  memutuskan  terdakwa bersalah  haruslah  berdasarkan  minimal  dua  alat  bukti  dan  adanya  keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.
Keterangan  ahli  jiwa  dalam  kasus  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga pada hakikatnya mempunyai nilai penting di dalam pembuktian perkara. Namun demikian, tidak adanya keterangan ahli jiwa dalam pembuktian perkara kekerasan psikis  dalam  rumah  tangga  merupakan  fenomena  tersendiri  dalam  praktik penegakan  hukum  yang  patut  dikaji.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sitoli Nomor  46/Pid.Sus/2015/PN  Gst  (selanjutnya  disebut  Putusan  No. 46/Pid.Sus/2015/PN  Gst)  dipilih  sebagai  bahan  kajian  pemeriksaan  kasus tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga tanpa keterangan ahli jiwa.
Adapun fokus permasalahan yang dikaji mengenai urgensi peran ahli jiwa dalam  pembuktian  perkara  kasus  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga.  Fokus pertama dalam penulisan ini membahas urgensi peran ahli jiwa dalam pembuktian perkara  yang  menduduki  posisi  penting  dalam  delik  materiil,  karena  akibat perbuatan terdakwa merupakan unsur delik yang harus dibuktikan di pengadilan. Fokus penulisan kedua membahas mengenai eksistensi keterangan ahli jiwa dan implikasinya dalam pembuktian tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pada  pembahasan  kedua  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  mengenai peran psikolog dan psikiater sebagai ahli jiwa dalam penegakan hukum kekerasan psikis dalam rumah tangga.
Penulisan ini berbasis pada model penelitian hukum normatif, dengan fokus kajian  penerapan  hukum  UU  PKDRT  dalam  praktik  penegakan  hukum  tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kajian penulisan berbasis pada aturan atau norma hukum yang meliputi KUHAP, UU PKDRT, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014  tentang  Kesehatan  Jiwa  (selanjutnya  disebut  UU  Keswa),  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2006  tentang  Penyelenggaraan  dan  Kerja  Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut PP No. 4 Th 2006), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang  Pedoman  Pemeriksaan  Kesehatan  Jiwa  untuk  Kepentingan  Penegakan
Hukum (selanjutnya disebut Permenkes No. 77 Th 2015); dan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  45  Tahun  2017  tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik Psikolog Klinis (selanjutnya disebut Permenkes No. 45 Th 2017).  Di samping itu, kajian merujuk pada 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst, Putusan No.
14/Pid.Sus/2016/PN Kng dan Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng.
Ketiga  putusan  pengadilan  yang  memiliki  karakter  berbeda  dalam  proses pemeriksaan perkara, dianalisis, disandingkan dan dibandingkan berdasarkan UU PKDRT,  KUHAP  dan  beberapa  peraturan  perundangan  lain  yang  terkait.  Ketiga putusan perkara yang  dipilih telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memiliki sifat autoritatif .  Ketiga  putusan  pengadilan  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif berdasarkan ratio  decidendi hakim  di  dalam  memutus  perkara.  Analisis  data deskriptif kualitatif dilakukan dengan menjelaskan pentingnya intervensi ahli jiwa dalam  pembuktian  perkara  untuk  tujuan  penemuan  kebenaran  materiil  dalam setiap pemeriksaan tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga.

## Urgensi Intervensi Ahli Jiwa dalam Kasus Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga
Fokus perlindungan dan kepentingan hukum yang dituju  di dalam hukum pidana  meliputi  kepentingan  hukum  negara (staatersebutelangen), kepentingan hukum  masyarakat  ( sociale  of  maatschappelijke  belangen ) , serta  kepentingan hukum  perorangan  ( individuele  belangen). Dalam  upaya  pencegahan  terjadinya tindakan  KDRT  kepentingan  negara  adalah  memberikan  perlindungan  terhadap kepentingan  hukum  perorangan,  dan  juga  kepentingan  hukum  masyarakat, khususnya  keluarga.  Menurut  pandangan  masyarakat  Indonesia  yang  belum tergoyahkan  hingga  saat  ini,  bahwa  keluarga  adalah  institusi  dasar  yang berperanan  penting  di  dalam  pembentukan  karakter  dan  kepribadian  anak. 10 Bertolak  pada  pentingnya  peran  keluarga,  dengan  kata  lain  dapat  dikatakan pencegahan  tindakan  KDRT  secara  holistik  pada  hakikatnya  berkorelasi  dengan
10 Amorisa Wiratri, Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 22.
perlindungan keluarga sebagai basis terbentuknya karakter dan kepribadian anak generasi penerus bangsa.
Hukum  pidana  adalah  hukumnya  suatu  perbuatan,  dalam  formulasi hukumnya antara lain membedakan 2 (dua) jenis delik, yaitu delik formil dan delik materiil.  Pembedaan  jenis  delik  di  dalam  hukum  pidana  memiliki  konsekuensi yuridis  di  dalam  pembuktian  perkara.  Menurut  Eddy  O.S.  Hiariej, 11 delik  formil merupakan  delik  yang  menitikberatkan  pada  tindakan;  dan  delik  materiil merupakan  delik  yang  menitikberatkan  pada  akibat.  Teori  hubungan  kausalitas atau de leer van de causaliteit menurut Hiariej, 12 sangat penting dalam penentuan pertanggungjawaban  pidana  untuk  delik  yang  diformulasikan  secara  materiil, dikarenakan adanya akibat yang ditimbulkan itulah yang merupakan unsur delik”. Dapat  dikatakan,  dalam  menilai  dan  menentukan  pertanggungjawaban  pidana, adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa yang berakibat tertentu yang dilarang  undang-undang  haruslah  dapat  dibuktikan  dalam  delik  yang diformulasikan secara materiil.
Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT diformulasikan sebagai delik materiil tercermin dari  formulasinya ,  “adanya  a kibat  kesengsaraan  atau  penderitaan  fisik,  seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga” .  Adanya  akibat  yang  dilarang itulah  yang  harus  dibuktikan  dalam  perkara  kasus  tindakan  KDRT.  Dalam implementasinya,  tidak  setiap  kasus  perkara  tindakan  kekerasan  psikis  dalam rumah  tangga  melibatkan  ahli  jiwa,  baik  psikolog  forensik  maupun  psikiater forensik dalam pembuktian perkara. Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst tanggal 20  Mei  2015  yang  diputuskan  oleh  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sitoli,  dengan terdakwa suami yang melakukan kekerasan psikis terhadap isterinya merupakan kasus  yang  menarik  untuk  dicermati.  Memang,  hakim  tidak  keliru  memutuskan perkara  berdasarkan  2  (dua)  alat  bukti,  yaitu  keterangan  saksi  dan  keterangan terdakwa. Penuntut umum dalam proses pembuktian telah membuktikan unsur- unsur delik yang didakwakan; dan putusan hakim telah merepresentasikan batas
11 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 136.
minimal  alat  bukti  sebagaimana  ditetapkan  KUHAP,  namun  demikian  tujuan penemuan kebenaran materiil yang merujuk pada adanya akibat kekerasan psikis yang dialami korban tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.
Bentuk dakwaan alternatif, dipilih oleh penuntut umum dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst, yaitu dakwaan pertama Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT atau dakwaan kedua Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pembuktian hukum pidana berlaku prinsip fundamental actori incumbit onus probandi, actore non probante, reus  absolvitur ,  artinya  siapa  yang  menuntut  maka  dia  yang  diwajibkan  untuk membuktikannya,  dan  apabila  dia  tidak  mampu  membuktikan,  konsekuensinya terdakwa  haruslah  dibebaskan. 13 Dari  fakta  yang  terbukti  di  persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga seperti ditentukan di dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT.
Pasal 7 UU PKDRT sebagai delik materiil memformulasikan ruang lingkup akibat perbuatan kekerasan psikis meliputi: adanya perbuatan yang berakibat pada rasa  ketakutan,  rasa  percaya  diri  yang  hilang,  tidak  adanya  kemampuan  dalam bertindak,  perasaan  tidak  berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat  terhadap seseorang. Sebagai delik yang diformulasikan secara materiil, dalam pembuktian perkara,  setidaknya  harus  dibuktikan  secara  alternatif  dan/atau  kumulatif, mengenai adanya akibat yang berupa ketakutan, rasa percaya diri yang hilang, tidak ada  kemampuan  untuk  bertindak,  perasaan  yang  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan  psikis  berat  yang  dialami  korban.  Dalam  proses  pemeriksaan  di pengadilan, apabila unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum tidak dapat dibuktikan (actore non probante), maka konsekuensinya terdakwa haruslah dibebaskan (reus  absolvitur). 14 Dengan  diputuskannya  terdakwa  bersalah berdasarkan  ketentuan  pasal  yang  didakwakan,  berarti  penuntut  umum  mampu membuktikan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan.
Dari  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  dalam  Putusan  No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst, hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah karena
13 Id hlm. 248.
14 Id hlm. 248-249.
melakukan tindakan kekerasan psikis berdasarkan keterangan para saksi fakta dan terdakwa.  Keterangan  saksi  dan  terdakwa  membenarkan  adanya  perbuatan kekerasan  psikis  tersebut.  Dari  aspek  psikologi,  unsur  psikis  menurut  Kamus Psikologi,  berdimensi  kepribadian,  dan trauma  psikis, adalah  istilah  umum  yang digunakan  untuk  pengalaman  psikologis  yang  menyakitkan,  yang  berimplikasi pada pengaruh pengalaman yang bertahan lama  serta mengganggu fungsi-fungsi yang normal. 15 Kebenaran materiil adalah muara akhir dalam setiap pemeriksaan perkara pidana, dan dalam kekerasan psikis adanya trauma psikis seharusnya dapat dinilai atau setidaknya ditentukan secara ilmiah oleh ahlinya, yaitu psikolog atau psikiater.  Adanya  akibat  kekerasan  psikis  yang  dapat  dijelaskan  oleh  ahlinya, menjadikan  putusan  hakim  lebih  berwibawa  dan  objektif  yang  secara  rasional dapat diterima kebenarannya.
Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst menarik apabila disandingkan dengan Putusan  No.  152/Pid.Sus/2018/PN  Kng  yang  memutuskan  perkara  tindakan kekerasan  psikis  dalam  lingkup  rumah  tangga  oleh  seorang  isteri  terhadap suaminya.  Dalam  Putusan  No.  152/Pid.Sus/2018/PN  Kng  terdakwa  didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf b UU PKDRT; dan hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan  keterangan  terdakwa.  Alat  bukti  surat  berupa  Surat  Keterangan  Pusat Psikologis Terapan PPT-Sancita Nomor: 004/PPT-Sancita/III/2018 tanggal 8 Maret 2018,  yang  kemudian  dikuatkan  dengan  keterangan  ahli  di  persidangan.  Dalam keterangannya, psikolog menyebutkan, bahwa: “ kondisi saksi korban untuk dapat menyelesaikan  permasalahannya  membutuhkan  terapi  konseling;  saksi  korban mengalami  goncangan  psikologis  saat  mengetahui  fakta  bahwa  terdakwa  (istri saksi  korban)  sudah  menikah  siri;  saksi  korban  mengalami  depresi  kehilangan motivasi  apapun,  tampak  kehilangan  harga  diri,  kepercayaan  diri  dan  kekuatan sehingga  merasa  tidak  berdaya;  dan  nampak  emosi  agitasi  keinginan  untuk
15 Reber  A.S.  &  Reber  E.S.  (Penerjemah  Yudi  Santoso),  Kamus  Psikologi, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 764.
melawan,  mengalami mental  blocking yang  berpengaruh  pada  keberfungsiannya sehari-hari ” .
Alat  bukti  surat  keterangan  psikologis  dalam  Putusan  No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng kemudian diperkuat dengan keterangan ahli psikolog di  persidangan.  Hasil  pemeriksaan  psikolog  forensik  yang  pada  intinya menjelaskan,  bahwa:  dikarenakan  perbuatan  terdakwa  sehingga  korban mengalami  depresi,  kehilangan  harga  diri  dan  kepercayaan  diri  serta  korban mengalami emosi agitasi, dan mengalami mental blocking. Adanya keterangan ahli psikolog  forensik  tersebut, mengindikasikan  adanya  hubungan  kausal  antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang undang-undang, yaitu timbulnya penderitaan  psikis  korban.  Keterangan  yang  berbasis  pada  pemeriksaan  ahli psikolog forensik menunjukkan bahwa kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; yang secara tidak langsung kebenarannya memenuhi  syarat  tercapainya  tujuan  penemuan  kebenaran  materiil  di  dalam pemeriksaan kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga.
Ratio  decidendi hakim  pada  Putusan  No.  152/Pid.Sus/2018/PN.Kng,  yang dalam pertimbangannya menyatakan: berdasarkan hasil diagnosis psikolog bahwa korban mengalami goncangan psikologis dan depresi yang disebabkan perbuatan terdakwa, menunjukkan adanya keyakinan hakim yang dilandasi pada keterangan ahli  jiwa  dalam  menilai  dan  menentukan  adanya  kesalahan  terdakwa.  Hal  ini berbeda  dengan  Putusan  No.  46/Pid.Sus/2015/PN  Gst,  di  mana ratio  decidendi hakim  berbasis  pada  keterangan  para  saksi  dan  terdakwa,  yang  dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa: terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang didasarkan pada keterangan saksi dan korban, yang berakibat pada rasa ketakutan korban.
Apabila  merujuk  pada  kasus  posisi  Putusan  No.  46/Pid.Sus/2015/PN  Gst, kekerasan psikis yang dialami korban disebabkan karena perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, namun demikian, kekerasan fisik yang berakibat secara psikis tidak dapat dijelaskan, karena tidak adanya ahli jiwa. Atau dapat dikatakan, bahwa kebenaran ilmiah adanya hubungan kausal kekerasan
fisik yang dilakukan oleh terdakwa yang berakibat secara psikis pada korban tidak dapat dijelaskan dan diuraikan dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst.
Adanya  Surat  Keterangan  Pusat  Psikologis  Terapan  PPT-Sancita  Nomor: 004/PPT-Sancita/III/2018  tanggal  8  Maret  2018  dalam  Putusan  No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng,  dapat  dipandang  dari  aspek  lain,  yaitu  dakwaan tunggal  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum.  Keberadaan  dakwaan  tunggal mengindikasikan adanya keyakinan kuat penuntut umum atas kesalahan terdakwa yang  berbasis  pada  alat-alat  bukti.  Keberadaan  dakwaan  tunggal  tersebut  dapat disandingkan dengan Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst yang mana penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif Pasal  45 Ayat (1) UU PKDRT atau Pasal 335  Ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Dakwaan  alternatif  bersifat  saling  mengecualikan  satu dengan  lainnya;  menurut  Andi  Hamzah,  dalam  dakwaan  alternatif,  hakim  dapat memilih  dakwaan  mana  yang  terbukti  dan  hakim  bebas  untuk  memilih,  apabila yang  terbukti  dakwaan  kedua,  maka  hakim  tidak  perlu  memutuskan  dakwaan pertama. 16
Dalam  Putusan  No.  46/Pid.Sus/2015/PN  Gst  hakim  memutuskan  bahwa terdakwa  terbukti  bersalah  melanggar  kekerasan  psikis  dalam  lingkup  rumah tangga  berdasarkan  Pasal    45  Ayat  (1)  UU  PKDRT.  Putusan  No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst apabila merujuk pada Pasal 7 UU PKDRT adanya akibat kekerasan  psikis,  tidak  dapat  dibuktikan.  Menurut  hemat  penulis,  apabila perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan kekerasan fisik yang berdampak pada timbulnya trauma psikis, maka seharusnya perbuatan terdakwa  didakwa  berdasarkan  perbuatan  kekerasan  fisik  dan/atau  kekerasan psikis  dalam  rumah  tangga.  Rationya,  sebagai  delik  yang  diformulasikan  secara materiil,  adanya  hubungan  kausal  antara  perbuatan  terdakwa  dan  akibat  yang dilarang merupakan unsur esensial delik yang harus dibuktikan. Dari aspek ilmu kedokteran  forensik,  kekerasan  fisik  dapat  diuji  kebenarannya  melalui pemeriksaan  kedokteran  forensik  yang  berbasis  pada  perubahan  kondisi  tubuh
16 Gabrielle  Aga  Yudhistira,  Aqsha  Surgana,  Penggunaan  Dakwaan  Berbentuk  Alternatif  Dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat Di Pengadilan Negeri Bandung, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 99.
tertentu yang dikarenakan perbuatan terdakwa; sedangkan dari aspek ilmu jiwa, kekerasan  psikis  merupakan  bagian  dari  trauma  psikis  dengan  parameter  yang hanya dapat dinilai dan ditentukan oleh ahli jiwa.
Trauma  psikis  dari  perspektif  psikologi  menurut  Roan,  merupakan kecemasan  yang  hebat  dan  mendadak  sebagai  akibat  dari  suatu  peristiwa  yang terjadi  di  lingkungan  seseorang  yang  melampaui  batas  kemampuan  untuk bertahan,  mengatasi  atau  menghindar. 17 Di  samping  itu,  korban  KDRT  sangat mungkin  mengalami  depresi  dan  gangguan  mental  lain,  dan  kekerasan  yang dialaminya banyak berpengaruh terhadap kondisi psikisnya, yang dapat mengarah pada  simptom  depresi; 18 dan  kemungkinan  berdampak  psikis  lain  yang  dapat dijelaskan  oleh  ahli  jiwa.  Rekomendasi  psikiater  untuk  korban  rutin  berobat  di poliklinik  jiwa  dalam  Putusan  No.  14/Pid.Sus/2016/PN.Kng  dan  rekomendasi psikolog  untuk  tindakan  terapi  konseling  terhadap  korban  dalam  Putusan  No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng  mengindikasikan  bahwa  perbuatan  terdakwa  telah menimbulkan akibat yang dilarang dalam tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga,  yaitu  adanya  trauma  psikis  atau  penderitaan  psikis  sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 7 UU PKDRT.
Adanya akibat trauma psikis yang dapat dijelaskan oleh ahli jiwa inilah yang sebenarnya menjadi parameter penentu kesalahan terdakwa yang bermuara pada pertanggungjawaban  pidana  menurut  UU  PKDRT.  Menurut  hemat  penulis,  tidak adanya  keterangan  ahli  jiwa  dalam  kasus  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga sebagaimana pemeriksaan perkara Putusan No. 46/Pid.Sus/2015/PN Gst, memang tidak  menjadikan  terdakwanya  bebas,  namun  demikian ratio  decidendi hakim dalam  memutus  perkara  tidak  memenuhi  tujuan  pemeriksaan  perkara  pidana, yaitu penemuan kebenaran materiil atau kebenaran sejati.
Pengambilan  putusan  hakim  yang  berbasis  pada  intervensi  psikolog forensik dan/atau psikiater forensik dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng dan  Putusan  No.  152/Pid.Sus/2018/PN.Kng,  menjadikan  putusan  berbasis  pada
17 Kusmawati Hatta, Trauma  dan Pemulihannya Suatu  Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik dan Tsunami, Dakwah Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2016, hlm. 21.
18 Zikra Zikra, supra catatan no. 3 hlm. 22.
nilai-nilai  ilmiah  yang  dapat  diuji  dan  dipertanggungjawabkan  kebenarannya. Pengambilan  putusan  hakim  yang  berbasis  pada  metode  ilmiah,  secara  rasional lebih  meningkatkan  kualitas  dan  objektivitas  putusan;  di  samping  kewibawaan putusan karena didukung ilmu pengetahuan yang cukup. 19 Oleh karena itu, peran psikolog dan/atau psikiater dalam kasus perkara KDRT, dapat dioptimalkan untuk kepentingan  penegakan  hukum,  baik  pada  fase  pra-ajudikasi  maupun  fase ajudikasi.

## Eksistensi  Keterangan  Ahli  Jiwa  dan  Implikasinya  Dalam  Pembuktian Perkara Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga
UU  PKDRT  Pasal  5  memformulasikan  bentuk  tindakan  KDRT  meliputi: kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  dan  penelantaran  rumah tangga.  Berhubungan dengan Pasal 8 ayat (5) PP No. 4 Th 2006, keberadaan dokter sangat  penting  dalam  pembuktian  perkara,  baik  dokter  (umum)  maupun  dokter spesialis  kejiwaan,  bergantung  pada  bentuk  tindakan  KDRT  yang  terjadi  dalam setiap  kasus. Menurut  hemat  penulis,  semua dokter,  baik  dokter  umum  maupun dokter ahli memiliki kompetensi dalam pemeriksaan setiap kasus tindakan KDRT bergantung  pada  “kebutuhan”  kasus dan  permasalahannya,  dan  psikolog  klinis sebagai ahli jiwa juga memiliki posisi strategis dalam pembuktian perkara kasus- kasus  KDRT,  khususnya  perbuatan  pelaku  yang  berdampak  secara  psikologis terhadap korban.
Merujuk  pada  dampak  psikologis  pada  korban  KDRT,  menurut  hemat penulis,  empat  jenis  KDRT,  baik  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan seksual  maupun  penelantaran  rumah  tangga,  memerlukan  keterangan  ahli  jiwa, yaitu  psikolog  dan/atau  psikiater.  Pentingnya  pemeriksaan  kejiwaan  terhadap korban,  dikarenakan  adanya  hubungan  yang  istimewa  antara  pelaku  dengan korban dalam lingkup rumah tangga. Keberadaan ahli jiwa berperan penting dalam pembuktian perkara. Kepentingan proses hukum untuk pembuktian perkara KDRT
19 Mila Karmila Adi,  Hakim sebagai Pembentuk Hukum dalam Pandangan Pragmatis Realisme bagi Kebebasan Hakim Indonesia dalam Pengambilan Putusan, Jurnal Hukum, Vol 6. No. 12, 1999, 121 - 133, hlm. 132.
merupakan  ranah  psikologi  forensik;  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Adrianus Meliala, 20 bahwa psikologi forensik merupakan “segala bentuk penerapan psikologi dalam  sistem  hukum  untuk  tujuan  membantu  aparat  penegak  hukum  dalam mencapai kebenaran hukum”. Di samping itu, pada proses peradilan pidana, tugas psikolog  forensik  membantu  pemeriksaan  di  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan maupun ketika terpidana berada di lembaga pemasyarakatan. 21 Sementara, sebagai saksi ahli psikiater forensik berperan dalam menentukan standar perawatan dan apa yang merupakan praktek psikiatri rata-rata. 22
Berbicara masalah saksi ahli  dalam kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah  tangga,  sebenarnya  kompetensi  ahli  jiwa  apakah  yang  dapat  dilibatkan dalam  pemeriksaan  kasus  perkaranya?  Hal  ini  menarik  untuk  dicermati  dalam praktik  penegakan  hukum  yang  memerlukan  keterangan  ahli  jiwa  dalam  kasus- kasus tertentu, dan dalam proses penyidikan pilihan ahli jiwa yang berkompeten sepenuhnya terletak di tangan penyidik kepolisian. Apabila kita tilik Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng dan Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng merupakan dua putusan perkara yang diputuskan oleh pengadilan yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Kuningan dalam kasus kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.
Dalam praktik penegakan hukum selama ini, baik psikolog forensik maupun psikiater forensik dilibatkan dalam kasus KDRT. Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng  ahli  jiwa  yang  dihadirkan  adalah  seorang  psikiater;  sedangkan  Putusan  No. 152/Pid.Sus/2018/PN  Kng menghadirkan psikolog. Kedua putusan yang diputus oleh  Pengadilan  Negeri  Kuningan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pilihan  ahli jiwa,  tidak  membedakan  kompetensi  masing-masing  ahli  jiwa,  dalam  artian keterangan yang diberikan oleh psikolog maupun psikiater keduanya memiliki nilai di dalam pembuktian perkara.
20 Adrianus  Meliala,  Kontribusi  Psikologi  Dalam  Dunia  Peradilan:  Dimana  Dan  Mau  Kemana, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences 2008, Vol. 1 No. 1, hlm. 57.
21 I  Made  Wirya  Darma  dan  Benyamin  Nikijuluw,  Psikolog  Forensik  Sebagai  Salah  Satu  Proses Pemidanaan, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm. 185.
22 Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, Jack A. Grebb, alih bahasa Widjaja Kusuma, Kaplan-Sadock Sinopsis  Psikiatri  Ilmu  Pengetahuan  Perilaku  Psikiatri  Klinis, Binarupa  Aksara,  Tangerang, 2010, hlm. 909.
Pilihan  ahli  jiwa  menjadi  kewenangan  penuh  aparat  penegak  hukum  di lapangan,  menurut  hemat  penulis,  dalam  praktik  penegakan  hukum  kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga memerlukan justifikasi keberadaan profesi psikolog dan psikiater sebagai ahli jiwa. Dengan demikian, semakin memperjelas kompetensi ahli jiwa dalam pembuktian tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Untuk itu, sebagai perbandingan dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1:  Eksistensi dan Kompetensi Psikolog Forensik dan Psikiater Forensik Korelasinya dengan Proses Pemeriksaan dan Pembuktian  Perkara di Pengadilan dalam Kasus Kekerasan Psikis dalam Lingkup Rumah Tangga
No. Keterangan Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng 1 Terdakwa B bin A (suami) EG binti J (isteri) 2 Korban HR (istri terdakwa) DN bin M (suami terdakwa) 3 Ahli jiwa Psikiater Psikolog 4 Bentuk dakwaan alternatif kesatu Pasal 49 huruf a UU  PKDRT  atau  kedua  Pasal  45 ayat (1) UU PKDRT tunggal Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UU PKDRT 5 Dakwaan  yang terbukti Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UU PKDRT 6 Alat bukti Keterangan  saksi;  keterangan ahli,  surat  dan  keterangan terdakwa. Keterangan saksi; keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. 7 Keterangan tertulis pemeriksaan kejiwaan Surat Keterangan Jiwa Nomor: 001/SKJ/10-2015/Kng tanggal 18 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L.A, Sp.
KJ, dengan hasil pemeriksaan: Klien menunjukkan gejala depresi derajat sedang yang disebabkan oleh perlakuan pasangannya (mantan suami) berupa perkataan yang menyakiti klien oleh karena perselisihan yang sering terjadi. Surat Keterangan Pusat Psikologis Terapan “PPT - Sancita” Nomor: 004/PPT-Sancita/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 yang dibuat oleh konselor NN, Psi: klien (DN) telah melakukan konsultasi dan pemeriksaan psikologis;
- Diagnosis: goncangan psikologis dan depresi; - Dinamika psikologis: klien mengalami goncangan psikologis saat mengetahui istrinya sudah menikah siri; - Klien mengalami depresi kehilangan motivasi, kehilangan harga diri, kepercayaan diri dan kekuatan sehingga merasa tidak berdaya; - Nampak emosi agitasi keinginan untuk melawan, mengalami mental blocking
yang berpengaruh pada keberfungsiannya sehari-hari.
8 Keterangan ahli jiwa di persidangan Keterangan psikiater: - Korban tengah dalam keadaan depresi tingkat sedang disebabkan kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia dan dizolimi karena tidak diberi nafkah secara materi dan ditinggal nikah lagi oleh suaminya (Terdakwa) - Parameter depresi secara umum dibagi tiga yakni, depresi derajat ringan, depresi derajat sedang dan depresi derajat berat, ketiganya memiliki efek yang lain.
Seseorang yang mengalami depresi derajat ringan, orang tersebut masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, tetapi ia hanya sering terdiam atau cenderung murung; - seseorang yang mengalami depresi derajat sedang orang tersebut masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari akan tetapi biasanya orang tersebut mengalami gangguan makan, tidur dan suasana hatinya sedih dan putus asa; sedangkan seseorang yang mengalami depresi derajat berat maka ia tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan mengalami gangguan makan, tidur dan sebagainya; - Ahli telah memberikan obat derifloxetin (obat anti depresi) sebanyak dua kali satu perhari dan globasan (obat anti cemas) dua kali setengah tablet perhari dan klien dianjurkan untuk rutin berobat teratur di poliklinik jiwa untuk mengatasi depresinya; - Ahli menerangkan masa penyembuhan depresi derajat sedang rata-rata sekitar 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan; Keterangan psikolog konselor NN,
Psi:
- Ahli pernah memeriksa DN pada bulan Maret 2018,
- DN menceritakan perasaannya yang diabaikan, tidak dihargai, hilang kepercayaan diri dan ada rasa emosi;
- Pemeriksaan terhadap DN menggunakan 2 (dua) metode, yaitu wawancara/ interview dan metode grafis/proyeksi; - Dari tes proyeksi dan tes psikologi, dimana grafis menunjukkan bahwa DN immobile , artinya tidak mempunyai motivasi apapun, tidak bisa berpikir, ada mental blocking yang artinya DN tidak tahu harus berbuat apa;
- ada sedikit gejala depresi, mulai ringan hingga berat;
- Ahli menggunakan metode grafis dengan gambar;
- Selain metode wawancara, juga menggunakan metode konservasi, dengan hasil tampak mood yang tidak enak,
- untuk dapat menyelesaikan permasalahan kondisi DN dibutuhkan terapi konseling;
- tingkat kesembuhan seseorang tergantung dari kepribadiannya;
- ada trauma masa lalu, dan goncangan psikologis saat mengetahui bahwa terdakwa (istri DN) sudah menikah siri;
- DN mengalami depresi kehilangan motivasi, kehilangan harga diri, kepercayaan diri dan kekuatan sehingga merasa tidak berdaya; nampak emosi agitasi keinginan untuk melawan, mengalami mental blocking yang berpengaruh pada keberfungsiannya sehari-hari. 9 Ratio decidendi hakim dalam memutus perkara terkait - untuk mengukur tingkat depresi korban maka berdasarkan Pasal 8 ayat 5 PP No. 4 Tahun 2006 menyebutkan yaitu “untuk - klien (DN) telah melakukan konsultasi dan pemeriksaan psikologis yang dialaminya dengan Dinamika Psikologis: Klien mengalami goncangan
keterangan ahli jiwa kepentingan penyidikan, tenaga kesehatan yang berwenang membuat Visum et repertum adalah dokter yang memeriksa korban atau visum psichiatricum yang dibuat oleh dokter specialis kesehatan jiwa; - berdasarkan hal tersebut, sudah patut dan tepat apabila majelis menggunakan visum psichiatricum yang dibuat oleh dokter specialis kesehatan jiwa untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan kekerasan psikis kepada korban; - berdasarkan Surat Keterangan Jiwa Nomor: 001/SKJ/10- 2015/Kngn tanggal 18 Oktober 2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. L.A., Sp. KJ dengan hasil pemeriksaan: klien menunjukkan gejala depresi derajat sedang yang disebabkan oleh perlakuan pasangannya (mantan suami) berupa perkataan yang menyakiti oleh karena perselisihan yang sering terjadi. psikologis saat mengetahui fakta bahwa istrinya sudah menikah siri;
- Klien mengalami depresi kehilangan motivasi apapun, tampak kehilangan harga diri, kepercayaan diri dan kekuatan sehingga merasa tidak berdaya;
- Nampak emosi agitasi keinginan untuk melawan, mengalami mental blocking yang berpengaruh pada keberfungsiannya sehari-hari; Mengalami anxietas (kecemasan) diakibatkan persoalan rumah tangganya yang mulai tampak pada pola tidur dan metabolisme tubuh;
- hasil Diagnosis terhadap Saksi DN (suami/korban) mengalami:
Goncangan Psikologis dan
Depresi.
Sumber: Intisari Putusan Pengadilan Negeri Kuningan  No. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng dan Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng.
Merujuk  pada  Tabel  1,  ada  perbedaan  prinsip  hasil  keterangan  yang diberikan oleh psikolog dan psikiater, meskipun keduanya mempunyai nilai dalam pembuktian perkara kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga yang diputus oleh Pengadilan  Negeri  Kuningan.  Untuk  memudahkan  pemahaman  dalam  proses pembuktian kedua putusan tersebut berikut dijelaskan dalam Tabel 2.

## Tabel 2: Perbedaan Keterangan Ahli Psikolog dengan Psikiater dalam Kasus KDRT
No. Keterangan Psikiater Psikolog 1 Dasar pemeriksaan ahli Permintaan penyidik Permintaan klien 2 Metode pemeriksaan Wawancara psikiatri dan psikotes   metode grafis, wawancara, dan konservasi 3 Terapi terhadap korban Farmakoterapi: obat derifloxetin dan globasan Terapi konseling
4 Regulasi yang mengaturnya − UU Keswa; − PP No. 4 Th 2006; − Permenkes No. 77 Th 2015.
− UU Keswa; − Permenkes No. 45 Th 2017.
Sumber: Intisari Putusan Pengadilan Negeri Kuningan  No. 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng, Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN.Kng  dan  peraturan  perundangan  terkait  dengan  pemeriksaan kejiwaan.
Merujuk  pada  Putusan  No.  14/Pid.Sus/2016/PN  Kng  dan  Putusan  No. 152/Pid.Sus/2018/PN  Kng,  tidak  ada  permasalahan  terkait  dengan  kompetensi ahli  jiwa  yang  berwenang  melakukan  pemeriksaan  kondisi  kejiwaan  korban. Namun  demikian,  ada  perbedaan  dasar  dalam  pembuatan  keterangan  ahli  jiwa untuk  melakukan  pemeriksaan  kondisi  kejiwaan  korban.  Pemeriksaan  psikiater dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik;  sedangkan  Putusan  No.  152/Pid.Sus/2018/PN  Kng  berdasarkan permintaan klien.
Apabila merujuk pada KUHAP Pasal 133 ayat (1), 23 permintaan keterangan ahli  kepada  dokter  tidak  mengkualifikasikan  permintaan  keterangan  ahli  jiwa forensik atau psikiatri forensik, namun apabila merujuk pada Permenkes No. 77 Th 2015  permintaan  surat  keterangan  kesehatan  jiwa  berdasarkan  permintaan tertulis  polisi sebagai penyidik berhubungan dengan perkara pidana. Mekanisme permintaan keterangan ahli terhadap dokter berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik berhubungan  dengan syarat formil pembuatan visum et repertum , yang hasil pemeriksaannya merupakan alat bukti surat dalam perkara hukum. 24 Namun demikian,  Permenkes  No.  45  Th  2017  sebagai  rujukan  praktik  penyelenggaraan psikolog  klinis  tidak  menentukan  mekanisme  pemeriksaan  psikolog  untuk kepentingan penegakan hukum pidana.
Apabila  dicermati,  pemeriksaan  kejiwaan  dalam  Putusan  No. 152/Pid.Sus/2018/PN  Kng  berdasarkan  permintaan  korban  sebagai  klien,  dapat dikatakan, bahwa posisi terperiksa sebagai klien dan bukan sebagai korban tindak
23 KUHAP Pasal 133 ayat (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban  baik  luka,  keracunan  ataupun  mati  yang  diduga  karena  peristiwa  yang  merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
24 Y.A. Triana Ohoiwutun, Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran), Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, hlm. 36.
pidana.  Namun  demikian,  hasil  pemeriksaan  psikolog  dijadikan ratio  decidendi hakim di dalam memutus perkara, atau dapat dikatakan hasil pemeriksaan psikolog yang  diberikan  tidak  didasarkan  pada  permintaan  penyidik,  mempunyai  nilai  di dalam pembuktian.
Dengan  sistem negatief  wettelijk  bewijs yang  memberikan  kekuasaan absolut  pada  hakim  di  dalam memeriksa  dan  memutus  perkara,  menurut  hemat penulis, hakim dalam Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng meyakini kebenaran keterangan psikolog secara materiil, meskipun secara formil tidak ada permintaan dari penyidik untuk dilakukannya pemeriksaan kejiwaan korban. Keyakinan hakim atas kebenaran keterangan psikolog mempunyai keabsahan dan kekuatan di dalam pembuktian  perkara  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga,  oleh  karena  itu keterangan  psikolog  yang  diberikan  baik  secara  tertulis  maupun  secara  lisan  di persidangan menjadi bagian dari ratio decidendi hakim.
Permenkes No. 45 Th 2017, menentukan psikolog klinis berwenang dalam melakukan  intervensi  dalam  kasus  hukum  untuk  memberikan  asesmen.  Untuk kepentingan hukum dalam kasus tindakan KDRT,  bantuan pemeriksaan  psikolog klinis dapat diberikan terhadap pelaku maupun korban, atau dapat dikatakan, dari aspek hukum, dalam kasus-kasus terkait dengan masalah kejiwaan, psikolog klinis berkompeten  dalam  menentukan  kondisi  psikologis  seseorang,  di  samping permasalahan  gangguan  kejiwaan  dan  gangguan  kepribadian  yang  berpotensi mempengaruhi  kemampuan  psikologis  dan  manifestasinya. 25 Merujuk  pada Putusan  No.  152/Pid.Sus/2018/PN  Kng,  keterangan  psikolog  dalam  pembuktian kasus tindakan KDRT, tidak hanya bersifat komplementer, tetapi menduduki posisi strategis dan menentukan tentang ada atau tidaknya gangguan psikologis sebagai akibat dari tindakan KDRT.
25 Menurut  Permenkes  No.  45  Th  2017  Pasal  17  ayat  (1)  Psikolog  Klinis  dalam  menjalankan praktik  profesinya,  berwenang  melakukan:  a.  pelaksanaan  asesmen  psikologi  klinis;  b. penegakan diagnosis dan prognosis psikologi klinis; c. penentuan dan pelaksanaan intervensi psikologi  klinis;  d.  melakukan  rujukan;  dan  e.  pelaksanaan  evaluasi  proses  asesmen  dan intervensi  psikologi  klinis;  ayat  (2)  pemeriksaan  berkaitan  dengan:  a.  kondisi  psikologis;  b. permasalahan atau gangguan psikologis; c. dinamika psikologis, intrapsikis, dan sosial penyebab gangguan  psikologis;  d.  kepribadian  dan  gangguan  kepribadian;  e.  potensi  kemampuan psikologis dan manifestasinya; dan f. kepentingan hukum.
Dalam  perannya  sebagai  ahli  jiwa,  ada  limitasi  intervensi  psikolog  klinis untuk  kepentingan  penegakan  hukum.  Intervensi  psikolog  klinis  menurut Permenkes No. 45 Th 2017 Pasal 17 ayat (5) terbatas pada tindakan psikoedukasi, konseling,  psikoterapi,  dan  rekomendasi  intervensi.  Psikolog  klinis  tidak berwenang  dalam  psikofarmakologi  sebagaimana  disebutkan  pada  Tabel  2. Kewenangan  psikiater  dalam  psikofarmakologi  yang  membedakannya  dengan psikolog klinis, oleh karena itu terapi konseling merupakan rekomendasi psikolog dalam Putusan No. 152/Pid.Sus/2018/PN Kng.
Untuk  kepentingan  penyidikan,  PP  No.  4  Th  2006  Pasal  8  ayat  (5) menyebutkan, bahwa : “tenaga kesehatan berwenang membuat visum et repertum dan/atau visum et repertum psichiatricum atau membuat surat keterangan medis”.
Penjelasan  Pasal  8  ayat  (5)  PP  No.  4  Th  2006,  menyebutkan:  dokter  yang memeriksa korban berwenang  membuat visum et repertum dan dokter spesialis kesehatan  jiwa berwenang  dalam  pembuatan visum  et  repertum  psichiatricum . Merujuk pada PP No. 4 Th 2006, dalam penanganan kasus KDRT, hanya dokterlah yang  berwenang  dalam  pembuatan visum  et  repertum dan visum  et  repertum psichiatricum .
Terkait Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng, dalam hal hasil pemeriksaan psikiater,  secara  formil  dan  materiil  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan  di dalam peraturan perundangan, dalam artian secara formil, pemeriksaan psikiater didasarkan  pada  permintaan  penyidik,  dan  secara  mateiil  hasil  pemeriksaan kejiwaan  korban  menunjukkan  ada  dampak  psikologis  yang  disebabkan  karena perbuatan  terdakwa. 26 Adanya  rekomendasi  tindakan  farmakoterapi,  yaitu pemberian  obat derifloxetin dan globasan terhadap  korban,  mengindikasikan bahwa ada dampak yang signifikan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Ratio decidendi hakim dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng
26 Menurut  Permenkes No. 77 Th 2015  Pasal 3 ayat (2): untuk kepentingan  penegakan hukum perkara  pidana,  ahli  jiwa  yang  berkompeten,  meliputi,  pemeriksaan  kesehatan  jiwa  untuk tujuan  menilai  unsur-unsur:  a.  kemampuan  terperiksa  dalam  mempertanggungjawabkan perbuatannya; b. dampak psikologis terperiksa korban tindak pidana; dan/atau c. kecakapan mental  terperiksa  dalam  menjalani  proses  hukum;  sedangkan  pemeriksaan  kesehatan  jiwa untuk  penegakan  hukum  menurut  Pasal  6  ayat  (1)  dilakukan  oleh  tim  pemeriksa  dengan diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa.
yang berbasis keterangan psikiater bersifat objektif dengan kualitas putusan yang baik dan berwibawa.
Merujuk pada peraturan perundangan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa,  dalam  hal  pembuktian  tindakan  KDRT  oleh  ahli  jiwa,  baik  psikolog  klinis maupun  psikiater  memiliki  kedudukan  yang  sama.  Hal  ini  sejalan  dengan pemberian pelayanan kesehatan terhadap korban yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan  sebagaimana  ditentukan  dalam  UU  PKDRT Pasal  21  ayat  (1)  huruf  a, yaitu pemeriksaan korban oleh tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan standar profesinya, dalam hal ini standar profesi psikiater dan psikolog.
Syarat  kesesuaian  standar  profesi  tenaga  kesehatan  dalam  penanganan korban KDRT berkorelasi dengan kompetensi yang berbeda (lihat Tabel 2 tentang Perbedaan Keterangan Ahli Psikolog Dengan Psikiater dalam Kasus KDRT) in casu berhubungan dengan metode pemeriksaan dan pemberian terapi terhadap korban. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban, UU PKDRT Pasal 21 ayat (1) huruf  b  meletakkan  kewajiban  bagi  tenaga  kesehatan,  yang  didasarkan  pada permintaan penyidik kepolisian, untuk membuat laporan tertulis  yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan visum et repertum atau surat keterangan medis memiliki kekuatan  hukum  yang  sama  sebagai  alat  bukti  atau  mempunyai  nilai  dalam pembuktian  perkara.  Keterangan  pemeriksaan  kejiwaan  sebagaimana  diuraikan pada Tabel 1, baik hasil pemeriksaan psikolog maupun psikiater mempunyai nilai dalam  pembuktian  yang  dapat  dikualifikasikan  sebagai  alat  bukti  surat  dan keterangan  ahli.    Keterangan  ahli  jiwa  yang  bersifat  ilmiah  adalah  basis ratio decidendi hakim  dalam  memutus  perkara  dapat  lebih  diyakini  kebenaran materiilnya oleh semua pihak.

## Penutup
Simpulan  yang  dapat  diberikan  berdasarkan  permasalahan  dan pembahasan  adalah  sebagai  berikut:  pertama,  kekerasan  psikis  dalam  rumah tangga diformulasikan sebagai delik materiil sehingga adanya unsur akibat trauma psikis dan  penderitaan  psikis  haruslah  dapat  dijelaskan  oleh  ahli  jiwa;  dan eksistensi ahli jiwa, yaitu psikolog forensik atau psikiater forensik bersifat urgen
untuk  tujuan  penemuan  kebenaran  materiil.  Kedua,    keterangan  ahli  jiwa  dalam kasus  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga,  berimplikasi  pada  pengambilan putusan  hakim  yang  bersifat  objektif  dalam  pembuktian  perkara,  di  samping adanya kewibawaan putusan karena dilandasi kebenaran materiil yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.
Rekomendasi  sebagai  akhir  tulisan  ini  adalah:  pertama,  mengingat  relasi “istimewa”  antara  pelaku  dengan  korban  dalam  kasus  KDRT,  seyogianya  aparat penegak  hukum  mengoptimalkan  peran  ahli  jiwa  dalam menangani  setiap  kasus perkara  KDRT;  kedua,  kedudukan  yang  seimbang  peran  ahli  jiwa,  yaitu  profesi psikolog  dan  psikiater  seyogianya  tidak  menimbulkan  kecemburuan  dan persaingan  yang  tidak  sehat  di  antara  kedua  profesi  tersebut  dalam  penegakan hukum KDRT.

## Daftar Pustaka
Buku:
C.P.  Chaplin  (penerjemah  Kartini  Kartono),  Kamus  Lengkap  Psikologi, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
Difa Danis, Kamus Istilah Kedokteran , Gita Media Press, Jakarta, tth.
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
Gusti  Ayu  Putu  Wulan  Budisetyani  dkk,  Bahan  Ajar  Psikologi  Forensik, Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016.
Harold I. Kaplan, Benjamin J. Sadock, Jack A. Grebb, alih bahasa Widjaja Kusuma, Kaplan-Sadock Sinopsis Psikiatri Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis, Binarupa Aksara, Tangerang, 2010.
Kusmawati  Hatta,  Trauma  dan  Pemulihannya  Suatu  Kajian  Berdasarkan  Kasus Pasca Konflik dan Tsunami, Dakwah Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2016. Reber  A.S.  &  Reber  E.S.  (Penerjemah  Yudi  Santoso),  Kamus  Psikologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Y.A.  Triana  Ohoiwutun,  Ilmu  Kedokteran  Forensik  (Interaksi  dan  Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran), Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016.

## Jurnal dan Artikel:
Adrianus  Meliala,  Kontribusi  Psikologi  Dalam Dunia  Peradilan:  Dimana  Dan Mau Kemana, Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences 2008, Vol. 1 No. 1. Agung  Budi  Santoso,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial, Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, Juni 2019.
Amorisa  Wiratri,  Menilik Ulang Arti  Keluarga  Pada  Masyarakat  Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.
Dani Ramadhan Syam, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Peranan Psikologi Forensik Dalam  Mengungkapkan  Kasus-Kasus  Pembunuhan  Berencana  (Relevansi "Metode  Lie  Detection"  Dalam  Sistem  Pembuktian  Menurut  KUHAP), Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 4, Tahun 2017.
Gabrielle  Aga  Yudhistira,  Aqsha  Surgana,  Penggunaan  Dakwaan  Berbentuk Alternatif  Dalam  Pemeriksaan  Perkara  Pemalsuan  Surat  Di  Pengadilan Negeri Bandung, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 2, 2016.
Hamdi  Muluk,  Kajian  Dan  Aplikasi  Forensik  Dalam  Perspektif  Psikologi,  Jurnal Sosioteknologi Edisi 29 Tahun 12, Agustus 2013.
Harkristuti  Harkrisnowo,  Domestic  Violence  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 1, No. 4, Juli 2004.
I Made Wirya Darma dan Benyamin Nikijuluw, Psikolog Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 2, Desember 2019. Mila Karmila Adi,  Hakim sebagai Pembentuk Hukum dalam Pandangan Pragmatis Realisme  bagi  Kebebasan  Hakim  Indonesia  dalam  Pengambilan  Putusan, Jurnal Hukum, Vol 6. No. 12, 1999.
Y.  A.  Triana  Ohoiwutun  &  Surjanti,  Urgensi  Pemeriksaan  Ahli  Jiwa  Dalam  Kasus Kekerasan  Psikis  Dalam  Rumah  Tangga  Kajian  Putusan  Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018.
Zikra Zikra, Chronotherapy untuk Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), Vol. 5, No. 1, 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan:
UU No, 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman  Pemeriksaan  Kesehatan  Jiwa  Untuk  Kepentingan  Penegakan Hukum.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  45  Tahun  2017  tentang  Izin  Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis.