542
MANAJEMEN  PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA SMP NEGERI 13

## KOTA TERNATE

## Irsan Habsyi
Prodi Pendidikan Geografi STKIP Kie Raha Ternate

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan  mendeskripsikan tentang: 1) Proses perencanaan pembiayaan pendidikan  pada SMP  Negeri 13 Kota  Ternate;  2)  Pelaksanaan    pembiayaan  pendidikan  pada SMP  Negeri 13 Kota  Ternate;    3)  Pengawasan    pemanfaatan    pembiayaan  pendidikan  pada SMP  Negeri 13 Kota  Ternate;  4) Pertanggungjawaban  pembiayaan  pendidikan  pada SMP  Negeri 13 Kota  Ternate.  Metode  penelitian  ini  adalah naturalistic inquiry  dengan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan dan perekaman data dilakukan melalui tahap    berikut  ini,  yaitu:  (1)  orientasi,  (2)  eksplorasi,  (3)  member  check.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah:  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Instrumen  utama  yang  digunakan  dalam pengumpulan data adalah peneliti sendiri yang dilengkapi oleh dokumen wawancara, tape recorder, dan catatan lapangan.  Dari  hasil  temuan    dan  pembahasan,  dapat  diambil  kesimpulan    sebagai  hasil  penelitian  yaitu:  (1) Kegiatan  perencanaan pembiayaan  pendidikan  tidak lepas dari    program-program  yang  akan  dikembangkan  di sekolah  dengan  melakukan  tahapan-tahapan  sebagai  berikut:  (a)  pengumpulan  data  yang  bertujuan  untuk mengindentifikasi dan mengakomodasi daya dukung penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan data yang akurat  dari  berbagai  sumber  antara  lain  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah,  komite  sekolah    guru,  tenaga administrasi; (b) Penyusunan rencana program didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran  yang ditetapkan; (2)  Pembiayaan  pendidikan  di  sekolah  ini  dilaksanakan  untuk  membiayai  berbagai    program  yang  menjadi prioritas, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua program dan sub program bisa didanai karena alasan kekurangan  dana  namun    menurut  para  guru  dana  yang  ada  sebenarnya  cukup  tapi  kepala  sekolah  kurang transparan  dalam  pengelolaan  keuangan  sekolah;  (3)  Pengawasan Pembiayaan  Pendidikan dilaksanakan  oleh kepala sekolah secara berkala setiap bulan bagi bendahara dan panitia yang ditunjuk untuk mengelola dana, tim monitoring dari sumber dana yang masuk; 4) Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan di laksanakan secara berjenjang  yaitu  bendahara,  atau  panitia  program  ke  kepala  sekolah  dan  kepala  sekolah  ke  instansi  vertikal  di atasnya.
Kata Kunci: Pendidikan, Manajemen, Pembiayaan

## PENDAHULUAN
Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, maka keberhasilan sekolah sebagai lembaga  pendidikan    dalam  meningkatkan  mutu  pendidikannya  akan  memberikan kontribusi  dalam  upaya  peningkatan  mutu  pendidikan  nasional.  Namun  disadari  bahwa dalam  melaksanakan  upaya  tersebut  tentunya  tidak  terlepas  dari  berbagai  permasalahan. Seperti permasalahan  yang  dihadapi  sekolah-sekolah  umum  lainnya,  salah  satu permasalahan  yang  dihadapi  oleh  sekolah  saat  ini  adalah  mutu  pendidikan  masih  tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Bermutu tidaknya pendidikan di sekolah tidak lepas dari berbagai aspek yang terkait dengan  kehidupan  sekolah.  Keuangan  dan  pembiayaan  merupakan  salah  satu  aspek  yang secara  langsung  dapat  menunjang  keefektifan  dan  efisiensi  pengelolaan  pendidikan  di sekolah.  Pembiayaan  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  bagi  terlaksananya proses pendidikan yang pada gilirannya berdampak terhadap peningkatan mutu.
Manajemen  juga  berarti  ketrampilan  dan  kemampuan  untuk  memperoleh  hasil melalui  kegiatan bersama orang lain dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jika dikaitkan  dengan sekolah,  maka  manajemen  sekolah  adalah  proses  atau  kegiatan  orang- orang  dalam  sekolah  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  sekolah,
sumber    keuangan  untuk  pembiayaan  sekolah,  dan  sarana  serta  prasarana  yang  tersedia untuk  tercapainya  tujuan sekolah.  Untuk  itu  maka  sangat  dibutuhkan  manajemen  berbasis sekolah.
Manajemen  berbasis  sekolah  merupakan model    manajemen  yang  diterapkan  saat ini, dimana manajemen berbasis sekolah merupakan  model manajemen yang memberikan otonomi lebih  besar  kepada  sekolah,  memberikan fleksibilitas/keluwesan-keluwesan kepada  sekolah,  dan  mendorong partisipasi secara  langsung  warga  sekolah  (guru,  siswa, kepala  sekolah,  karyawan)  danmasyarakat  (orang tua  siswa,  tokoh  masyarakat,  ilmuwan, pengusaha,  dsb.)  untukmeningkatkan  mutu  sekolah  berdasarkan  kebijakan  pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Depdiknas, 2003:20).
SMP Negeri 13 Kota Ternate, merupakan salah satu SMP yang difavoritkan di kota Ternate, terutama di bagian kecamatan Pulau Ternate .Dibalik tingginya animo masyarakat untuk  menyekolahkan  anaknya  di  sekolah  ini,  namun    berdasarkan  hasil  observasi  awal, masih ada berbagai kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya terkait dengan pembiayaan. Sumber-sumber  dana  yang  ada  di  sekolah  ini hanya  berasal  dari  pemerintah  pusat  berupa dana  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  dan  dari  pemerintah  kota  dalam  bentuk  dana pendamping BOS, namun dana pendamping BOS dari pemerintah kota Ternate  tersendat- sendat dan sering hanya diberikan untuk beberapa bulan saja dalam periode 1 tahun.
Sementara itu sesuai kebijakan pemerintah kota bahwa sekolah tidak diperkenankan untuk  memungut  biaya  pendidikan  dari  orang  tua  siswa.  Hal  ini  tentunya  tidak  sesuai dengan  harapan  pemerintah  bahwa  pendidikan  merupakan  tanggungjawab  pemerintah, sekolah  dan  masyarakat.  Dengan  sumber  dana  yang  hanya  berasal  dari  pemerintah  maka sekolah  akan  sulit  untuk  mengembangkan  berbagai  program  untuk  meningkatkan  mutu sekolah,  terutama  untuk    membangun  dan  memperbaiki  sarana  prasarana    sekolah  serta pengadaan buku-buku pelajaran dan buku referensi. Dana untuk perbaikan dan pengadaan saranaprasarana  juga  hanya  mengharapkan  bantuan  dari  pemerintah  pusat  dalam  bentuk block grant dan dana alokasi khusus (DAK).
Sementara  itu  tidak  tiap  tahun  sekolah  ini  mendapatkan  bantuan  dana  block  grant dan  DAK,  karena  kuota  untuk  itu  terbatas.  Untuk  bantuan  dana block  grant sekolah mendapat  bantuan  2-3  tahun  sekali,  demikian  juga  dengan  dana  DAK.  Oleh  sebab  itu pengadaan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan dan pengadaan buku-buku pelajaran dan  buku  referensi  diambil  dari  dana  BOS  dengan  tidak  menyalahi  petunjuk  teknis penggunaan dana BOS. Untuk  mengatasi  hal ini tentunya  kepala sekolah dan  semua  yang terkait  di  dalamnya  harus  mempunyai  kemampuan  manajerial    dalam  pengelolaan pembiayaan  pendidikan  di  sekolah  ini.  Tapi  dari  hasil  observasi,  peneliti  mendapatkan informasi bahwa dana yang masih kurang ini, tidak dikelola dengan baik dan sebagian tidak disalurkan  sesuai apa  yang sudah di alokasikan pada rencana  kerja dan anggaran  sekolah. Contohnya  adalah  guru-guru  mengetahui  adanya  dana  untuk  pengembangan  kompetensi guru  tetapi  selama  ini,  kegiatan  pengembangan  kompetensi  guru  sangat  jarang dilaksanakan.  Hal  ini  tentu  memberi  dampak  yang  kurang  baik  bagi  peningkatan  mutu pendidikan di sekolah ini.

## Masalah Penelitian
Pembiayaan  pendidikan  dilaksanakan  untuk  membiayai  berbagai  program pendidikan  yang  dikembangkan  di  sekolah  ini  antara  lain  program  pengembangan Pengembangan  proses  pelaksanaan  Kurikulum  Tingkat Satuan  Pendidikan  (KTSP), Pengembangan  proses  pembelajaran  dengan  model  pembelajaran  berorientasi  pada  CTL, Pengembangan  pencapaian  standar  kelulusan  yang  cerdas,  beriman  dan  bertaqwa, Pengembangan  pencapaian  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang profesional sesuai  dengan  bidangnya,  Pengembangan  sarana  dan  prasarana  sekolah  dan  media pembelajaran  yang  sesuai  dengan  Standar  Nasional  Pendidikan,  Pengembangan  sistem penilaian yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, tapi semua program yang kami kembangkan tidak bisa dibiayai karena faktor keterbatasan dana, apalagi dana pendamping dari  pemerintah  kota Ternate,  sering  tidak  di  bayar  penuh  selama  12  bulan  dalam  waktu satu tahun anggaran.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode naturalistic  inquiry “ dimana  data  yang dikumpulkan bukan bersifat numerik tetapi bersifat kualitatif  dan tidak menggunakan alat ukur  penelitian  dilakukan  dalam  situasi  yang  alami  terhadap  berbagai  hal  yang  berkaitan dengan fokus penelitian ” Gay dan Airissan (2000:10). Moleong  (2000:6) mengemukakan: “penelitian  kualitatif berakar  pada  latar alamiah  sebagai  suatu  keutuhan,  mengandalkan manusia    sebagai    alat    penelitian,    menganalisis    data    secara    induktif,    mengarahkan penelitian pada usaha menemukan teori dasar yang bersifat deskriptif, lebih  mementingkan proses  dari  pada  hasil,  membatasi  studi  dengan  fokus,  memiliki  seperangkat kriteria untuk    memeriksa    keabsahan    data,    rancangan    penelitiannya    bersifat  sementara    dan hasil    penelitian disepakati    oleh    kedua    belah    pihak,    baik    peneliti    maupun    subjek penelitian”.
Moleong  (2000:6) mengemukakan: “penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai  suatu  keutuhan,  mengandalkan  manusia  sebagai  alat  penelitian,  menganalisis data  secara  induktif,  mengarahkan  penelitian  pada  usaha  menemukan  teori dasar yang bersifat  deskriptif,  lebih  mementingkan  proses  dari  pada  hasil,    membatasi  studi  dengan fokus,  memiliki  seperangkat  kriteria  untuk  memeriksa  keabsahan  data,  rancangan penelitiannya  bersifat  sementara  dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Pengembangan proses pembelajaran dengan model pembelajaran berorientasi pada CTL,  Pengembangan  pencapaian  standar  kelulusan  yang  cerdas,  beriman  dan  bertaqwa, Pengembangan  pencapaian  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang  profesional sesuai  dengan  bidangnya,  Pengembangan  sarana  dan  prasarana  sekolah  dan  media pembelajaran  yang  sesuai  dengan  Standar  Nasional  Pendidikan,  Pengembangan  sistem penilaian yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, tapi semua program yang kami kembangkan tidak bisa dibiayai karena faktor keterbatasan dana, apalagi dana pendamping dari  pemerintah  kota Ternate,  sering  tidak  di  bayar  penuh  selama  12  bulan  dalam  waktu satu tahun anggaran.
Prosedur  yang    digunakan  dalam  penelitian  kualitatif  ini  mengacu  pada  pendapat yang dikemukakan oleh Nasution (1996:33) yaitu; “(1) tahap orientasi, (2) tahap eksplorasi, dan (3) tahap member check. Secara lebih rinci tiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tahap orientasi
Kegiatan yang  dilakukan peneliti pada tahapan pertama ini meliputi: (1) Mengamati keadaan SMP Negeri 13 Kota Ternate, (2) Mengidentifikasi dan menentukan permasalahan yang dipandang penting sebagai fokus masalah, (3) Mencari literatur yang  relevan dengan permasalahan yang dikaji.
b. Tahap eksplorasi
Untuk  melakukan  survei/penelitian  lapangan  pada  SMP  N  13  Kota  Ternate. Kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahap  ini  meliputi:  (1)  mengadakan  observasi,  wawancara dan  dokumentasi  dengan  sumber  data  yang  berkaitan  dengan  fokus  masalah  serta melakukan  studi  dokumentasi;  (2)  membuat  catatan-catatan  lapangan;  (3)  menganalisis catatan-catatan lapangan.
c. Tahap member check
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  pada  tahap  ketiga  ini  mencakup:  (1) menyempurnakan  hasil  analisis  yang  dilakukan  sejak  awal  dalam  bentuk  laporan sementara;  (2)  menggandakan  hasil  analisis  dan  meminta  informan  untuk  memberikan tanggapan  balik;  (3)  mencatat  dan  menganalisis  informasi  baru  yang  diberikan  informan, dan; (4) mengadakan perbaikan sesuai dengan koreksi yang ada.
Selanjutnya,  dalam  melaksanakan  tahapan-tahapan  tersebut,  peneliti  menggunakan beberapa teknik  pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Margono (2003:158) mendefinisikan “observasi sebagai pengam atan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala/fenomena yang tampak pada objek penelitian”. Observasi yang dilakukan adalah:
a. Observasi  langsung  adalah  pengamatan  dan  pencatatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti pada  SMP  N  13  Kota  Ternateterhadap  berbagai kegiatan  yang  ada  yang  berkatian dengan  fokus  penelitian,  dalam  kegiatan  ini  peneliti    berada  bersama  objek  yang diteliti, (Margono, 2003: 158).
b. Observasi  tidak  langsung  adalah  pengamatan  yang  dilakukan  tidak  pada  saat berlangsungnya  suatu  peristiwa  yang diselidiki  misalnya  melalui  berbagai  sumber seperti  bahan-bahan  tulisan  berupa  berbagai  dokumen    yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara  yang    akan  peneliti lakukan    adalah  wawancara  tak  terstruktur,  dimana wawancara  ini  dilakukan  dalam  sikap  yang  informal. Beberapa  hal  yang  mendorong peneliti untuk melakukan jenis wawancara ini adalah:
1. Peneliti ingin menanyakan sesuatu yang lebih mendalam pada informan.
2. Peneliti melakukan kegiatan yang bersifat discovery (penemuan).
3. Peneliti ingin berhubungan secara langsung dengan informan.
4. Peneliti ingin menanyakan sesuatu yang lebih mendalam pada   informan.
5. Peneliti melakukan kegiatan yang bersifat discovery (penemuan).
6. Peneliti ingin berhubungan secara langsung dengan informan.

## A. Pengertian Manajemen
Terry  dan  Rue  (1997:3)  mendefinisikan  “manajemen  sebagai  proses    yang  terdiri dari    perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakkan  pelaksanaan  dan  pengawasan,  dengan memanfaatkan semua sumber daya, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Manajemen  tak  lepas  dari  fungsi-fungsi  manajemen  yaitu  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Terry dan Rue, 1997:3).
a.   Perencanaan
Perencanaan  merupakan  proses  awal  dari  pelaksanaan  semua  fungsi  manajemen. Terry  &  Rue  (2001: 11)  mendefinisikan  “perencanaan  sebagai  suatu  kumpulan  keputusan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan di masa mendatang.
Menurut  Terry  (dalam  Kambey,  2006:56)  pengorganisasian  merupakan    tindakan pembentukan  hubungan  tingkah  laku  antara  orang-orang  agar  mereka  dapat  bekerjasama secara  berdaya  guna  dan  memperoleh  kepuasan  pribadi  dalam  hal  melaksanakan  tugas- tugas  tertentu  dalam  kondisi  lingkungan  tertentu  dengan  maksud  mencapai  tujuan  ata sasaran tertentu.
b. Pelaksanaan
Terry (2001:181) mengatakan bahwa “penggerakan/pelaksanaan adalah
mengintegrasikan  usaha-usaha  anggota  atau  kelompok  sedemikian  rupa    sehingga  dengan selesainya  tugas-tugas  yang  diserahkan  kepada  mereka, mereka  memenuhi  tujuan-tujuan individual dan kelompok”. Dengan kata lain, menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja  secara  sadar  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  ditetapkan  sesuai  dengan perencanaan    dan  pola  organisasi.  Siagian  (1980:128),  mengataka n  bahwa  “penggerakan adalah  keseluruhan  pemberian  motif  bekerja  kepada  para  bawahan  sedemikan  rupa sehingga  mereka  mau  bekerja  dengan  ikhlas  demi  tercapainya  tujuan  organisasi  dengan efisien dan ekonomis”.
c. Pengawasan
Pengawasan  atau  pengontrolan,    diartikan  sebagai  proses  mengukur (measurement) dan menilai (evaluation) tingkat efektivitas kerja personil dan tingkat efisiensi penggunaan sarana  kerja  dalam  memberikan  kontribusi  pada  pencapaian  tujuan  organisasi,  Terry  dan Rue (1997:9).

## B. Konsep Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan  dan  pendanaan  memiliki  arti  dan  pengertian  yang  sama  yaitu  berasal dari  kata  biaya  yang  berarti  uang  yang  dikeluarkan  untuk  mengadakan  (mendirikan, melakukan  dan  sebagainya)  sesuatu.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2004:129) bahwa “ pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.
Biaya pendidikan digolongkan dalam 3 Jenis, (PP No 48 Tahun 2008 pasal 3: 229- 230) yaitu:
1. Biaya satuan pendidikan.
2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan.
3. Biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan, (PP No 48 Tahun 2008) terdiri dari:
1.  Biaya investasi, yang terdiri atas:
a. Biaya investasi lahan pendidikan.
b. Biaya investasi selain pendidikan.
2.  Biaya operasi, yang terdiri atas:
a. Biaya personalia.
b. Biaya nonpersonalia.
3. Bantuan  biaya  pendidikan  yaitu  dana  pendidikan  yang  diberikan  kepada  peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
4.  Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
Manajemen pembiayaan dapat diartikan sebagai “tindakan
pengurusan/ketatausahaan  keuangan  yang  meliputi  pencatatan,  perencanaan,  pelaksanaan, pertanggungjawaban  dan  pelaporan.  Dengan  demikian  manajemen  pembiayaan    sekolah merupakan  rangkaian  aktivitas  mengatur  keuangan  sekolah mulai  dari  perencanaan, pembukuan,  pembelanjaan,  pengawasan  dan  pertanggung-jawaban  keuangan sekolah” (Depdiknas. 2002:23)
Di  dalam  manajemen  pembiayaan  sekolah terdapat  rangkaian  aktivitas  terdiri  dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah.
Untuk itu tujuan manajemen pembiayaan menurut Depdiknas (2002:26) adalah: (a) Meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  penggunaan  keuangan  sekolah;  (b) Meningkatkan akuntabilitas  dan  transparansi  keuangan sekolah;  (c)  Meminimalkan  penyalahgunaan anggaran Sekolah.

## C. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan
Sumber-sumber  pendapatan  sekolah bisa  berasal  dari  pemerintah,  usaha  mandiri sekolah,  orang  tua  siswa,    sumber  lain  seperti  hibah  yang  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundangan  yang  berlaku,  yayasan  penyelenggara  pendidikan  bagi  lembaga pendidikan  swasta,  serta  masyarakat  luas.  Sumber  pendapatan  sekolah adalah  dari pemerintah  bisa  berasal  dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  kabupaten/kota.  Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  dalam  bentuk  dana  BOS, block  grant,  bantuan  sosial  dan  dana dekonsentrasi  ke  propinsi,  sementara  yang  berasal  dari  pemerintah  kabupaten  dan  kota dialokasikan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  melalui  dana sharing yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
Sumber  dana  yang  berasal  dari  orang  tua  siswa  dapat  berupa  sumbangan  fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung dan iuran komite. Sumber dana dari dunia usaha  dan  industri  dilakukan  melalui  kerja  sama  dalam  berbagai  kegiatan,  baik  bantuan berupa uang maupun berupa bantuan fasilitas sekolah.
a. Model dan Sistem Pembiayaan Pendidikan
Dalam  kaitannya  dengan  biaya  pendidikan,  Thomas  (dalam  Mulyono  (2010:5) mengungkapkan  adanya  biaya  langsung (direct  cost)  dan  biaya  tidak  langsung (indirect cost),  serta  biaya  masyarakat (social  cost)  dan  biaya  pribadi  (private  cost).1.  Biaya Langsung  dan  Tidak  LangsungDirect  cost (biaya  langsung)  yaitu  biaya  yang  langsung berproses dalam produksi pendidikan di  mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan  mutu  pendidikan. Biaya  langsung  akan  berpengaruh  terhadap  output pendidikan.  Biaya  langsung  terdiri  atas  biaya  pembangunan  dan  biaya  rutin.  Biaya
pembangunan  ialah  biaya  yang  digunakan  untuk  pembelian  tanah  bangunan  ruangkelas, perpustakaan, lapangan olah raga,konstruksi bangunan, serta penggantian dan perbaikan.
Menghitung unit  cost per  siswa  menurut  Fatah  (2006  :26)  membagi  jumlah  biaya yang tersedia dalam program anggaran dengan jumlah kredit yang diambil siswa per tahun dari  program  tersebut. Indirectcost (biaya  tidak langsung)  adalah  pengeluaran  yang  tidak secara  langsung  mendukung  proses  pendidikan  tetapi  memungkinkan  proses  pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan
1. Perencanaan  Pembiayaan  Pendidikan
Melalui  hasil  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara,  peneliti  menemukan  bahwa SMP  N  13  Kota  Ternate    telah  melaksanakan  kegiatan  perencanaan  pembiayaan  program pendidikan.  Kegiatan  perencanaan  pembiayaan  pendidikan  tidak  lepas  dari    program- program yang akan dikembangkan di sekolah dengan melakukan tahapan-tahapan yaitu: a. Pengumpulan  data. Kegiatan ini bertujuan untuk mengindentifikasi dan mengakomodasi  daya  dukung  penyelenggaraan  pendidikan  melalui  penyediaan  data yang  akurat  dari  berbagai  sumber  antara  lain  kepala sekolah, wakil  kepala  sekolah, komite sekolah dan tenaga administrasi.
b. Penyusunan  rencana  dan  program  yang  akan  dilaksanakan. Kegiatan  penyusunan rencana biaya program sekolah dibentuk tim work penyusunan program sekolah yang terdiri  dari  pimpinan  sekolah,  perwakilan  guru  dan  tenaga  administrasi  yang merupakan  pengelola  kegiatan    dan  komite sekolah.    Penyusunan  rencana  program didasarkan pada visi,misi, tujuan dan sasaran  yang ditetapkan. Rencana program yang telah  dibuat  kemudian  dipaparkan  oleh  masing-masing  pengelola  program  kemudian dimasukkan  kedalam  rencana  kerja anggaran  sekolah.  Program-program  yang  akan dilaksanakan mempertimbangkan aspek-aspek: peningkatan kualitas, modal dasar/starting point, kemampuan pengelola, biaya, waktu, manfaat.
Pengalokasian  biaya  program    pendidikan  sesuai  dengan  program  kerjasekolah dalam  RKAS,  tetapi  dalam  penyusunan  RKAS  juga  harus  mengacu  pada  petunjuk  teknis penggunaan  dana    BOS,  dana  pendamping  dan  dana block  grant Pengalokasian  biaya programpendidikan sesuai dengan skala prioritas karena keterbatasan dana yang masuk ke sekolah.
2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan
Dari studi dokumentasi ditemukan program pendidikan yang di biayai di SMP N 13 Kota Ternate. Program-program tersebut yaitu:
a. Pengembangan proses pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
b. Pengembangan  proses  pembelajaran  dengan  model  pembelajaran  berorientasi  pada CTL;
c. Pengembangan pencapaian standar kelulusan yang cerdas, beriman dan bertaqwa;
d. Pengembangan  pencapaian  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  yang profesional sesuai dengan bidangnya;
e. Pengembangan  sarana  dan  prasarana  sekolah  dan  media  pembelajaran  yang  sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
f. Pengembangan managemen pengelolaan sekolah yang handal;
g. Pengembangan strategi penggalangan pembiayaan pendidikan yang memadai;
h. Pengembangan sistem penilaian yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan
Dari hasil wawancara dan studi dokumentasi ditemukan bahwa kegiatan pengawasan pembiayaan  sekolah  dilaksanakan  oleh:  Kepala  sekolah  secara  berkala  setiap  bulan  bagi bendahara  dan  panitia  yang  ditunjuk  untuk  mengelola  dana,  tim  monitoring  dari  sumber dana yang masuk baik dana BOS, pendamping dan dana block grant, serta dari inspektorat dan  BPKP.    Dari  hasil  wawancara  juga  ditemukan  bahwa  bendahara  tidak  memegang seluruh  dana untuk  pembiayaan  pendidikan  dari  sumber-sumber  dana  yang  masuk  karena dana itu sebagian besar dipegang oleh kepala sekolah.

## 4. Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan
Dari  hasil  wawancara  dan  studi  dokumentasi  ditemukan  bahwa  pertanggunjawaban pembiayaan  pendidikan  di  laksanaka  secara  berjenjang  yaitu  bendahara,  atau  panitia program  ke  kepala  sekolah  dan  kepala  sekolah  ke  instansi  vertikal  di  atasnya.  Kegiatan pertanggunjawaban pembiayaan pendidikan harussesuai dengan sumber dana dan peraturan yang berlaku atau petunjuk teknis penggunaan dana.

## B. Pembahasan
1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan
Perencanaan pembiayaan pendidikan di SMP N 13 Kota Ternate disusun oleh team penyusun  yang  terdiri  dari  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah,  koordinator  tenaga administrasi  serta  komite  sekolah.Progam-program  tersebut  disesuaikan  dengan  sumber- sumber dana yang ada di sekolah.
a. Walaupun  kegiatan  perencanaan  program  dan  pembiayaan  melibatkan  komunitas sekolah  namun  masih  ditemukan  adanya  beberapa  kelemahan  antara  lain Fungsi perencanaan  dalam  manajemen  pembiayaan  di SMP  N  13  Kota  Ternate pada kenyataannya  belum  menggunakan  model  perencanaan  pendidikan  sebagaimana mestinya.  Dengan  kata  lain,  perencanaan  terhadap  seluruh  proses  kegiatan  yang berlangsung  pada  setiap  kegiatan  masih  terpola  dengan  model    umum  yang  diberikan oleh institusi  terkait yaitu Depdiknas.
b. Dalam  perumusan  perencanaan  program  dan  pembiayaan,  kepala  sekolah    cenderung tidak  melibatkan  semua  komponen  yang  terkait  dan  berkompetensi  dalam pengembangan  program  yang  dikelola,  kepala  sekolah  tidak  melibatkan  perwakilan guru,  hanya  wakil-wakil  kepala  sekolah,  tenaga  administrasi  dan  pengurus  komite sekolah.
c. Perencanaan pembiayaan pendidikan di SMP N 13 Kota Ternatemasih lebih berorientasi pada peningkatan  aspek kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya, sehingga aspek kualitas siswa masih sering terabaikan dan kurang mendapat prioritas karena dana yang dialikasikan hanya sedikit bagi kegiatan kesiswaan
d. Proses  perencanaan  pembiayaan  pendidikan  masih  menggunakan  pola  tradisional, sehingga  hasil perencanaan  yang dirumuskan cenderung tidak  menggambarkan  konsep pengembangan  jangka  panjang,  melainkan  lebih  terfokus  pada  aktifitas-aktifitas  yang bersifat insidentil.
2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan
Pelaksanaan  pembiayaan  pemdidikan  mengacu  kepada  perencanaanyang  telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan  efisien.  Pembukuan  dana  yang  masuk  dan  keluar  dilakukan  secara  cermat  dan transparan. Untuk itu tenaga yang melakukan pembukuan dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat.
Penggunaan  dana    memperhatikan  asas  umum  pengeluaran  negara,  yaitu  manfaat penggunaan  uang  negara  minimal  harus  sama  apabila  uang  tersebut  dipergunakan  sendiri oleh  masyarakat.  Asas ini tercermin dalam prinsip-prinsip  yang dianut dalam pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara,  seperti  prinsip  efisien,  pola  hidup  sederhana,  dan sebagainya.  Setiap  melaksanakan  kegiatan  yang  memberatkan  anggaran  belanja,  ada ikatan-ikatan  yang  berupa:  pembatasan-pembatasan,  larangan-larangan,  keharusan- keharusan  dan  prinsip-prinsip  yang  harus  diperhatikan  setiap  petugas  yang  diberi wewenang dan kewajiban mengelola uang negara.
Ketentuan yang berupa pembatasan dan larangan-larangan terdapat dalam peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan  negara  antara  lain: Undang-Undang  Perbendaharaan  Negara  pasal  24,  28,30,  yaitu  pengeluaran  yang melampaui  kredit  anggaran  atau  tidak  tersedia  anggarannya,  tidak  boleh  terjadi.  Kredit- kredit  yang disediakan dalam anggaran tidak boleh ditambah baik langsung  maupun tidak langsung  karena  adanya  keuntungan  bagi  negara.  Barang-barang  milik  negara  berupa apapun tidak boleh diserahkan kepada mereka yang mempunyai tagihan terhadap negara.
3. Pengawasan Pembiayaan
a. Pendidikan
Pada temuan penelitian, telah dinyatakan bahwa berdasarkan analisis hasil observasi dan  wawancara  secara  garis  besar  permasalahan  yang  muncul  pada  aspek pengawasan/pengendalian  adalah  ketidak  jelasan  standar  yang  digunakan  dalam mengaplikasikan  fungsi  pengawasan/pengendalian  terhadap  pembiayaan  pendidikan  di sekolah ini. Dana sebagian dipegang oleh kepala sekolah akan tetapi bendahara dan panitia mampu  untuk  membuat  laporan  pertanggungjawaban  yang  baik.  Hal  ini  berdampak  pada lemahnya fungsi tersebut dalam mewujudkan pemahaman makna dan arti penting landasan nilai-nilai manajerial serta terwujudnya upaya kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi.
Pengawasan  merupakan  suatu  upaya  sistematis  untuk  memberi  garansi  terhadap pelaksanaan  kegiatan    atau  tugas  organisasi  agar  berjalan  sesuai  dengan  rencana.  Dengan demikian, maka terdapat empat unsur yang berhubungan dengan fungsi pengawasan, yaitu: (1) aktifitas penilaian  dan memonitoring, (2) berorientasi  pada seluruh aktifitas organisasi, (3)  pengawasan  dilaksanakan  dengan  tujuan  pokok  untuk  membuat  segenap  aktifitas manajemen  berjalan  sesuai  rencana,  (4)  sistematis,  rasional  serta  sesuai  dengan  rencana, tujuan dan aturan main organisasi, Pigawahi (dalam Depdiknas, 2007: 49).
b. Pengawasan melekat
Serangkaian  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  organisasi  atau  satuan  kerja  secara  sistemik  agar  pelaksanaan  tugas  berjalan sesuai  dengan  rencana,  peraturan  perundang-undanganserta  memenuhi  asas  efisiensi  dan efektivitas.  Pengendalian  secara  sistemik  didasarkan  pada  delapan  sistem,  yaitu  :  (1) pengorganisasian  yang  mantap,  (2)  prosedur  yang  jelas,  (3)  kebijakan  yang  jelas,    (4) perencanaan  yang  matang,  (5)  sistem  pencatatan  yang  akurat,  (6)  sistem  pelaporan  yang tepat, (7) pembinaan personil, dan (8) review internal, Pigawahi (dalam Depdiknas, 2007: 48).

## c. Pengawasan fungsional
Pengawasan yang dilakukan oleh aparat baik internal  pemerintah maupun eksternal pemerintah  dilaksanakan  terhadap  pelaksanaan  tugas  umum  pemerintahan  dan pembangunan agar sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan, memenuhi asas efisiensi dan efektivitas serta tujuan fungsional.

## d. Pengawasan masyarakat
Pengawasan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat,  disampaikan  secara  lisan,  tulisan, atau  bentuk  lainnya  kepada  aparatur  negara  berupa  sumbangan  pikiran,  saran  perbaikan, gagasan,  keluhan  atau  pengaduan  yang  bersifat  membangun,  atau  disampaikan  melalui media massa.
Apapun  bentuk  pengawasan  yang  dipilih  dan  dilakukan,  seharusnya  tetap menggunakan  beberapa  langkah  strategis  dalam  proses  pelaksanaannya  yaitu,  (1) menetapkan standar kualitas dan metode mengukur prestasi kerja yang jelas, (2) melakukan pengukuran  atas prestasi  kerja  secara  baik  berdasarkan  standar  yang  ditetapkan,  dan  (3) memutuskan dan mengambil tindakan korektif dan perbaikan.
4. Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan
a.    Pertanggungjawaban  di  dalam  manajemen  pembiayaan    berarti  penggunaan  dana sekolah  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah ditetapkan.  Berdasarkan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  dan  peraturan  yang berlaku  maka  pihak  sekolah  membelanjakan  dana    secara  bertanggung  jawab. Pertanggungjawaban  dapat  dilakukan  kepada  orang  tua,  masyarakat  dan  pemerintah. Ada  tiga  pilar  utama  yang  menjadi  prasyarat  terbangunnya  akuntabilitas,  yaitu  (1) adanya  transparansi  para  penyelenggara  sekolah  dengan  menerima  masukan  dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam  mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja  di  setiap  institusi  yang  dapat  diukur  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan wewenangnya,  (3)  adanya  partisipasiuntuk  saling  menciptakan  suasana  kondusif
dalam  menciptakan  pelayanan  kepada  komunitas  pendiidkan  dengan  prosedur  yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.
b.  Kepala  sekolah  wajib  menyampaikan  laporan  pembiayaan  pendidikan  terutama mengenai  penerimaan  dan  pengeluaran  dana  sekolah.  Pengevaluasian  dilakukan setiap  triwulan  atau  per  semester.  Dana  yang  digunakan  akan  dipertanggung jawabkan  kepada  sumber  dana.  Jika  dana  tersebut  diperoleh  dari  orang  tua  siswa, maka dana tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua  siswa.  Begitu  pula  jika  dana  tersebut  bersumber  dari  pemerintah  maka  akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah.
Pengelola  pembiayaan sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru berpengalaman (senior) atau anggota komite sekolah. Disekolah- sekolah yang lebih besar, mungkin  ada  pihak  lain  yang  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  sebagian  dana pembiayaan  .  Secara  khusus,  pengendalian  dan  pertanggungjawaban  pembiayaan  sekolah terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan adalah:
1. Dana dibelanjakan sesuai rencana;
2. Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak;
3. Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia;
4. Dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.
Hasil  analisis kebutuhan  secara  logis  diklasifikasikan  ke  dalam  kelompok  staf, materi  kurikulum,  barang,  jasa,  pemeliharaan  bangunan,  dan  sebagainya.  Pengelola pembiayaan  sekolah  diharapkan  membelanjakan  uang  sesuai  alokasi  dana  yang direncanakan. Setiap perubahan anggaran harus disetujui oleh komite sekolah bila memang harus ada perubahan dalam tahun berjalan.

## SIMPULAN
Kegiatan  perencanaan  pembiayaan  pendidikan  tidak  lepas  dari    program-program yang akan dikembangkan di sekolah dengan melakukan tahapan-tahapan yaitu: 1. pengumpulan  data yang bertujuan  untuk  mengindentifikasi  danmengakomodasi  daya dukung penyelenggaraan pendidikan melalui penyediaan data yang akurat dari berbagai sumber antara lain  kepala sekolah, wakil  kepala sekolah, komite sekolah guru, tenaga administrasi;  2)  penyusunan  rencana  pembiayaan  program  pendidikan  yang  akan dilaksanakan. Kegiatan penyusunan rencana biaya  program sekolah  dibentuk tim work penyusunan  program  sekolah  yang  terdiri  dari  pimpinan  sekolah,  perwakilan  guru  dan tenaga  administrasi  yang  merupakan  pengelola  kegiatan    dan  komite sekolah. Penyusunan  rencana  program  didasarkan  pada  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran    yang ditetapkan.
2. Pembiayaan  pendidikan  di  sekolah  ini  dilaksanakan  untuk  membiayai  berbagai program yang menjadi prioritas, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua program dan sub program bisa didanai karena alasan kekurangan dana namun  menurut para guru
dana  yang  ada  sebenarnya  cukup  tapi  kepala  sekolah  kurang  transparan  dalam pengelolaan  keuangan  sekolah  yang  menyebabkan sebagian  program  yang  dikatakan tidak bisa dibiayai, sebenarnya bisa dibiayai dengan dana yang ada.
3. Pengawasan  Pembiayaan  Pendidikan dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  secara  berkala setiap  bulan  bagi  bendahara  dan  panitia  yang  ditunjuk  untuk  mengelola  dana,  tim monitoring dari sumber dana yang masuk baik dana BOS, pendamping dan dana block grant, serta dari inspektorat dan BPKP.
DAFTAR PUSTAKA . Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Departemen  Pendidikan  Nasional.  2006. Undang-Undang  No  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Jakarta: Depdiknas.
Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Manajemen Keuangan Sekolah.
Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Direktorat  Jenderal  Peningkatan  Mutu  Pendidik  Dan
Tenaga Kependidikan. Jakarta.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  48
Tahun 2008  tentang Pendanaan Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
Depdiknas. 2009. Rencana Strategis Depdiknas 2009-2014. Duncan, J. 1999. Management. Alabama, USA: Random House. Gay, L. R dan Airasian, P.  2000. Educational Research. New Jersey, USA: Prentice Hall. Gaffar, Fakry. 1998. Perencanaan Pendidikan: Teori dan Metodologi. Jakarta: Depdikbud. Handoko, T. Hani. 2000. Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia, Yogyakarta:
BPFE.
Kambey,  Daniel  C.  2006. Landasan  Teori  Administrasi  Dan  Manajemen.  Universitas Negeri Manado.
M.  Widjayakusuma  Karebet,  dkk.  2002. Pengantar  Manajemen  Syari’ah .  Cet.1.  Jakarta: Khairul Bayan.
M.  Sukmono,  Karangan  Dalam  Majalah. Manajemen  dan  Usahawan,  FEUI,  No. 2/XXI/92.
Margono, S. 1996. Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rhineka Cipta. Moleong L. J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moleong,  Lexy  J.  2007. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Cet.  XVI,  Remaja  Rosdakarya, Bandung.
Moh.  Idochi  Anwar.  2003. Administrasi  Pendidikan  dan  Manajemen  Biaya  Pendidikan. Alfabeta. Bandung.
Mulyono. 2010. Konsep Pembiayaan Pendidikan. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media. Nanang Fattah. 2006. Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung. Rosdakarya. Nasution, S., 1996. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Tarsito,  Bandung. Siagian , S.P., 2001. Filsafat Administrasi, Cet ke 3  Jakarta; Gunung Agung. Siagian, Sondang P. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Sukmadinata  dan  Syaodih,  Nana. 2006. Metode  Penelitian  Pendidikan. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Terry,  George  R.  &  Leslie  W.  Rue. 2001. Dasar-Dasar  Manajemen. Diterjemahkan  oleh G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:CV. Eko Jaya.