Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
PERATURAN HUKUM TERKAIT TANGGUNG JAWAB PJI DALAM PENYARINGAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI INTERNET DI INDONESIA
Gitacitra Purnama Akbar 1 , Fence M. Wantu 2 , Dian Ekawaty Ismail 3
1,2,3 Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia gitacitraakbar@gmail.com, fence.wantu@yahoo.co.id, dian.ismail@ung.ac.id
Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023

## Abstract
Currently,  developments  in  science  and  technology  such  as  the  Internet  (interconnected computer  network)  can  practically  support  any  profession  and  work,  thus  allowing  you  to achieve your life goals in a short time. The internet can also harm other people's interests. As internet  and  cell  phone  technology  advances,  social  media  also  develops  rapidly.  As  the number of internet users increases, more and more people are using this social network for various purposes, some for positive purposes, some as a place for cybercrime. Ease of access to  pornographic  content  is  believed  to  be  one  of  the  main  causes  of  the  increase  in  sexual crimes against children in Indonesia. The research used is normative legal research which examines literature studies based on a normative system. The results of this research are an analysis of legal regulations related to PJI's responsibilities in filtering pornographic content via the internet in Indonesia.
Keywords: Pornographic Content, Legal Regulations, Internet
* Alamat korespondensi: Universitas Negeri Gorontalo E-mail: gitacitraakbar@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  akhir-akhir  ini  telah  menunjukkan  banyak  kemajuan  yang menakjubkan. Banyak hal dalam kehidupan yang memanfaatkan keberadaan teknologi. Kehadirannya memberikan dampak yang  besar terhadap kehidupan manusia dalam berbagai dimensi.
Saat ini kebutuhan teknologi baik teknologi informasi maupun teknologi komunikasi sangat tinggi mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Setiap orang membutuhkan teknologi untuk mempercepat atau meningkatkan perkembangan baik individu maupun kelompok.
Dewasa  ini,  pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (iptek)  telah  menjadi kenyataan sehari-sehari dan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dicabut dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mewujudkan kehidupan masa depan  yang  lebih  baik,  sederhana,  murah,  cepat  dan  aman  bagi  umat  manusai  sebagai  bagian  dari filosofi teknologi.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi ( information technology ), seperti internet (interkoneksi jaringan komputer), sangat mendukung profesi dan pekerjaan setiap  individu  dalam  mencapai  tujuan  hidup  dalam  waktu  singkat.  Di  sisi  lain,  internet  juga  dapat disalahgunakan  untuk  tujuan  tertentu  yang  melanggar  hukum  karena  adanya  keinginan  mengambil keuntungan dengan “memotong kompas” dan dapat merugikan kepentingan orang lain.
Seiring  meningkatnya  perkembangan  internet  dalam  kehidupan  masyarakat,  sisi  gelap  dan rentan dari kekhawatiran di bidang teknologi informasi terkait munculnya kejahatan baru atau “ cyber crimes ”  juga  disorot.  Terlebih  lagi,  keberadaan  internet  telah  memudahkan  masyarakat  untuk mengakses  informasi  dan  data  yang  belum  tentu  langsung  dimuat  dalam  media  cetak  yang  mereka hubungi sehari-hari.
Menurut  catatan    Network  Computer  Information  Service  (NCIS)  Inggris,  terdapat  13  jenis kejahatan  dunia  maya,  termasuk  pornografi  dan  pedofilia.  Perkembangan  dunia  maya  tidak  hanya memberikan manfaat bagi umat manusia dengan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, namun juga membawa akibat negatif berupa pornografi yang melanggar nilai etika, moral, dan estetika. Laporan kongres PBB X/2000 menyatakan istilah cybercrime sebagai computer-related crime, yaitu mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditunjukan pada komputer, jaringan komputer dan para  penggunanya,  dan  bentuk-bentuk  kejahatan  tradisional  yang  sekarang  dilakukan  dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Pemanfaatan Sasaran kejahatan baru ini tidak jarang menjadikan anak dibawah umur sebagai sasaran korbannya.
Masalah pornografi tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga pemerintah saja. Diperlukan koordinasi  antar  instansi  pemerintah  kota,  koordinasi  dan  kerja  sama  yang  dibangun  juga  perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil dan dunia usaha. Pendidikan, pelatihan dan kesadaran harus  diberikan  kepada  semua  pemangku  kepentingan  dan  lembaga.  Dan  yang  juga  penting  adalah meningkatkan kesadaran di seluruh masyarakat sehingga mereka berani melaporkan dan memberikan informasi ketika mereka mengetahui bahwa ada seorang anak yang  menjadi korban kejahatan. Upaya menjaga tidak hanya menekankan pada penguatan dan implementasi undang-undang dan kebijakan, namun  juga  upaya  untuk  menyelaraskan  undang-undang  dan  kebijakan  yang  mempertimbangkan perspektif (hak) anak.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji study kepustakaan didasarkan pada sistem normatif. Sistem normatif disini tidak hanya merujuk pada hubungan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian dan kontrak, serta doktrin, tetapi juga pada keberadaan nilai-nilai dan norma-norma yang erat kaitannya dengan perdebatan yang sedang diteliti oleh peneliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya penyaringan pornografi di internet merupakan contoh peraturan yang berasal dari moralitas. Moralitas adalah cara untuk melihat sesuatu dari sudut pandang  kesusilaan.  Ketika  moralitas  ditetapkan  sebagai  aturan  yang  jelas,  tujuan  adalah  untuk memaksimalkan pelaksanaannya di masyarakat. Hal ini akan menjadi bagian dari sistem hukum dan didukung oleh lembaga pelaksanaan lengkap, seperti pengadilan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Kepala Kantor Pos Umum (Menteri Komunikasi dan Informatika) berdasarkan Surat Edaran (SE) Plt.No.: 1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 Tentang Ketaatan Terhadap Undang-undang Pornografi, yang disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 21 Juli 2010 telah dilakukan . Dasar Pengenaan Yurisdiksi pemeriksaan pornografi di PJI terletak pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Surat Edaran (SE) menegaskan, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat dari  pornografi,    PJI  harus  memenuhi  kewajibannya,  tidak  melanggar  ketentuan  di  atas  dan    aktif melaksanakan  program  Internet  sehat.  Apabila    PJI  terbukti  melakukan  pelanggaran  dan  tidak memenuhi  kewajiban    di  atas,  maka  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  dan/atau    pidana  sesuai peraturan perundang-undangan.
UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal  21  mengatur  bahwa  penyelenggara  telekomunikasi  tidak  boleh  melakukan  kegiatan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keselamatan, atau ketertiban umum.
Terlihat,  permasalahan  yang  diatur  dalam  pasal  ini  berkaitan  dengan    penyelenggara telekomunikasi dan tidak terkait langsung dengan PJI.
Namun  mengacu  pada  PP  Nomor  52  Tahun  2000  tentang  Pasal    Jasa  Telekomunikasi sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008,
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008  PJI  dapat  bertindak  sesuai  dengan  KM  21  Tahun  2001  tentang Penyelenggaraan.  Sebagai  penyedia  jasa  telekomunikasi,  secara  khusus  diklasifikasikan  sebagai penyedia  jasa  multimedia.  Salah  satu  bentuk  penyediaan  layanan  multimedia  adalah  layanan  akses Internet (Internet Service Provider/ISP).  Dari sini dapat kita simpulkan bahwa PJI merupakan suatu bentuk  penyelenggara telekomunikasi yang khusus.
Oleh  karena  itu,    PJI  yang  beroperasi  di  Indonesia  dilarang  melakukan  kegiatan  usaha  yang menyediakan layanan akses internet yang melanggar moral, termasuk pendistribusian berbagai materi pornografi.  Selain  mematuhi  larangan  tersebut,  PJI  bertanggung  jawab  menyaring  pornografi  di jaringannya  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  kepentingan  umum,  kesusilaan,  keselamatan,  atau ketertiban umum.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) dengan jelas mengatur larangan terhadap distribusi dan/atau transmisi dan/atau penyediaan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  mengandung  muatan  asusila dengan sengaja dan tidak sah.  Yang dimaksud dengan orang di sini adalah perseorangan seperti warga negara Indonesia, orang asing, dan badan hukum.  Oleh karena itu, larangan  ini berlaku untuk semua orang, baik yang terhubung secara online (pengguna Internet, administrator situs,  host sumber daya, PJI) atau offline.
Informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 berarti:
"Data  elektronik  atau  kumpulannya,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  dokumen,  suara, gambar, peta, rencana, foto, pertukaran data elektronik (EDI), data elektronik" pos (email), telegram, teleks,  faksimili,  dan  sebagainya.  huruf,  angka,  kode  akses,  simbol,  perforasi,  dan  lain-lain  yang mempunyai arti atau dimanipulasi agar dapat dimengerti oleh orang yang dapat memahaminya.
Dokumen elektronik berdasarkan Pasal 1(4) saat ini dipahami sebagai:
"Setiap informasi elektronik yang dibuat, ditransmisikan, ditransmisikan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik atau serupa dan ditampilkan melalui komputer" atau  sistem  elektronik.  Termasuk  huruf,  angka,  kode  akses,  simbol,  perforasi  seperti  huruf,  suara, gambar, peta, denah, foto, dan lain-lain yang mempunyai arti atau dapat dimengerti oleh  yang dapat memahaminya.”
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 (1) mengatur bahwa tidak seorang pun boleh membuat, memproduksi,  memperbanyak, memperbanyak, mendistribusikan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, membeli atau menjual, untuk disewakan atau tersedia, pornografi apa pun yang secara tegas mengandung:
a. Persetubuhan, termasuk persetubuhan menyimpang
Persetubuhan  menyimpang  adalah  persetubuhan  atau  aktivitas  seksual  lainnya  dengan  mayat, binatang, oral seks, anal, lesbian, dan homoseksual.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 2, Desember 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
b. Kekerasan Seksual
Kekerasan  seksual  adalah  hubungan  seksual  yang  didahului  dengan  tindakan  kekerasan (penyiksaan) atau pelecehan dengan kekerasan atau pemerkosaan.
c. Masturbasi atau onani.
d. Ketelanjangan atau penggambaran yang memberi kesan ketelanjangan.
Ketelanjangan  yang  bersifat  provokatif  adalah    kondisi  seseorang  yang  mengenakan  penutup tubuh namun alat kelaminnya terlihat jelas.
e. Alat kelamin; atau
f. Pornografi anak
Pornografi  anak  adalah  segala  bentuk  pornografi  yang  menampilkan  anak-anak  atau    orang dewasa bertindak atau bertindak seperti anak-anak.
Menurut undang-undang ini, pornografi  adalah:
“Foto, sketsa, ilustrasi, foto, teks, nada, audio, video, animasi, kartun, dialog, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk komunikasi ``Melanggar norma kesusilaan sosial media atau pertunjukan  yang mengandung kata-kata kotor atau eksploitasi seksual. ”
Kemudian, Pasal 7 menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dibolehkan membiayai tindakan apa pun atau mempromosikan tindakan apa pun dalam pengertian Pasal 4.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  hasil  dan  pembahasan  diatas,  masalah  tentang  pornografi  wajib  memerlukan koordinasi antar intstansi pemerintah serta kerja sama diberbagai masyarakat. Masyarakat juga perlu meningkatkan  kesadaran  tentang  adanya  kejahatan  pornografi  terutama  pada  anak-anak  yang  masih dibawah  umur.  Upaya  yang  dilakukan  ini  juga  untuk  menyelaraskan  undang-undang  dan  kebijakan yang mempertimbangkan perspektif hak terutama pada anak.

## REFERENSI
Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime , (Kencana: Jakarta, 2013) Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015) Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
Satjipto Rahardjo, Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat , cetakan pertama, (Bandung: Alumni, 1977)
Henny Marlyna, loc. cit. Lihat Pasal 14 PP Nomor 52 Tahun 2000 jo Pasal 46 ayat (1) Kepmenhub No.  KM  21  Tahun  2001  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Permenkominfo  Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi