Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 2, July 2017: 219 – 236 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 18 April 2017 | Reviewed: 20 Juni 2017 | Accepted: 31 Juli 2017

## PARTAI POLITIK LOKAL DALAM TATA HUKUM INDONESIA
Muhammad Insa Ansari 1

## Abstract
In  the  Indonesian  legal  system,  local  political  parties  introduced  and  allowed  in  Aceh  province along with the enactment of Law No. 11 Year 2006 on Governing Aceh (UUPA). UUPA has set a  lot  of  things  related  to  local  political  parties,  including  the  definition,  formation,  principles, objectives,  and  functions,  rights  and  obligations,  prohibitions,  membership  and  sovereignty  of members, financial sanctions, to the supervision  of local political parties. Development of local political parties in Aceh province represents a new chapter in the development of democracy in Indonesia.  Implementation  of  the  UUPA  associated  with  local  political  parties,  the  government has issued Government Regulation No. 20 Year 2007 on Local Political Parties in Aceh. In line with the Government of Aceh has prepared regulations related to local political  parties, among them  the  Aceh  Qanun  No.  8  of  2007  on  Financial  Aid  to  Political  Party  and  Local  Political Parties  and  Aceh  Qanun  No.  3  of  2008  on  political  parties  and  the  setting  of  local  political parties  in  the  regulation  of  central  government  and  local  government  regulations  indicate  the existence of local political parties in the Indonesian legal system.
Keywords : electoral system; local political parties; UUPA

## Abstrak
Dalam  tata  hukum  Indonesia,  partai  politik  lokal  diperkenalkan  dan  dipekenankan  di  Provinsi Aceh  seiring  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh  (UUPA).    UUPA  telah  mengatur  banyak  hal  terkait  partai  politik  lokal,  termasuk pengertian, pembentukan, asas, tujuan, dan fungsi, hak dan kewajiban, larangan, keanggotaan dan  kedaulatan  anggota,  keuangan,  sanksi,  hingga  pengawasan  terhadap  partai  politik  lokal. Perjalanan  partai  politik  lokal  di  Provinsi  Aceh  merupakan  babak  baru  dalam  perkembangan demokrasi  di  Indonesia.  Pelaksanaan  atas  UUPA  berkaitan  dengan  partai  politik  lokal, pemerintah  telah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007  tentang  Partai Politik  Lokal  di  Aceh.  Sejalan  dengan  itu  Pemerintah  Aceh  telah  menyiapkan  regulasi  terkait dengan  partai  politik  lokal,  diantaranya  adalah  Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun  2007  tentang Bantuan  Keuangan  Kepada  Partai  Politik  dan  Partai  Politik  Lokal  dan  Qanun  Aceh  Nomor  3 Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  Lokal  peserta  pemilihan  umum  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  Aceh  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten/Kota.  Pengaturan  partai  politik  lokal dalam  regulasi  pemerintah  pusat  dan  regulasi  pemerintah  daerah  menunjukkan  eksistensi partai politik lokal dalam tata hukum Indonesia.
Kata Kunci: partai politik lokal; sistem pemilihan umum; UUPA
1 Fakultas  Hukum  Universitas  Syiah  Kuala.  Jl.  Putroe  Phang  No.  1  Kopelma  Darussalam,  Banda  Aceh. Indonesia. email: insa_ansari@yahoo.com / Mobile: 0811680133.
I.  Pendahuluan Negara adalah organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan  negara  yang  merupakan satu  kesatuan  yang  utuh,  tata  kerja mana  melukiskan  hubungan  serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang  tertentu. 2 Untuk  terselenggaranya
negara maka diperlukan alat perlengkapan negara. Alat
perlengkapan  negara  tentunya  harus diisi  dengan  aturan  dan  tata  cara  yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Di  bawah  sistem  politik  modern, pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan salah syarat mutlak, suatu conditio sine qua non, bagi terselenggaranya pemerintahan berdasarkan prinsip- prinsip
keterwakilan, 3 sehingga
dikatakan  pemilu  merupakan  bagian yang penting dari konsolidasi demokrasi.  Sebab,  esensi  konsolidasi demokrasi adalah legitimasi dan pemilu merupakan  satu-satunya  jalan  bagi
pemerintah
demokratis untuk mendapatkan  legitimasi  dari  rakyat. Dengan kata lain, pemilu akan
2 Soehino.  1986. Ilmu  Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty, hlm. 149.
3 Hermawan  Sulistio.  2000. Kekerasan  Politik dalam Pemilu 1999: Acuan Teoritik Pengalaman  Masa  Transis. Jakarta:  KIPP Indonesia,  hlm.1.
menghasilkan pemerintahan perwakilan yang  diabsahkan  dan  diakui  bersama oleh rakyat yang membentuknya. 4
Partai  politik  sendiri  merupakan salah  satu  komponen  yang  amat menentukan kesuksesan dan kegagalan  pemilu,  karena  di  dalam kegiatan  pemilu  terdapat  tiga  pilar utama,  yaitu  partai  politik  sebagai peserta pemilu, Komisi Pemilihan
Umum  sebagai  penyelenggara  pemilu, dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 5
Untuk itu keberhasilan  dan  kegagalan  pemilu sangat  ditentukan  oleh  ketiga  pilar tersebut. Partai politik merupakan salah satu pilar yang sangat penting.
Melalui  partai  politik  rakyat  dapat
mewujudkan
haknya untuk menyampaikan  pendapat  tentang  arah kehidupan  dan  masa  depannya  dalam bermasyarakat  dan  bernegara.  Partai politik  merupakan  komponen  yang sangat  penting  dalam  sistem  politik demokrasi.  Dengan  demikian  penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah  kedaulatan  rakyat,  yaitu kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan. 6
Salah satu perkembangan terbaru dalam  tatanan  kepartaian  di  Indonesia
4 Tommi  A.  Legowo.  2009. Pemilu  2009, Konsolidasi Demokrasi dan Perwakilan Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 77-78.
5 Kemenkopolkam. 2003. Pembangunan Bidang Politik. Jakarta: Kemenkopolkam, hlm. 12.
6 Ibid. hlm. 9.
adalah  kehadiran  dan  keberadaan partai  politik  lokal.  Keberadaan  partai politik lokal itu sendiri tidak terlepas dari kehadiran  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh, selanjutnya disebut UUPA. Ada  sejumlah  alasan  filosofi  dan sosiologis keberadaan UUPA sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang undang-undang yang  dimaksud:  Pertama,      sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  menurut  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  mengakui  dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan  daerah  yang  bersifat khusus  atau  bersifat  istimewa  yang diatur dengan Undang-Undang. Kedua, berdasarkan perjalanan ketatanegaraan  Republik  Indonesia, Aceh  merupakan  satuan  pemerintahan daerah  yang  bersifat  khusus  atau istimewa  terkait  dengan  salah  satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan  dan  daya  juang  tinggi. Ketiga, ketahanan    dan    daya    juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan  hidup  yang  berlandaskan syari’at  Islam  yang  melahirkan  budaya Islam  yang  kuat,  sehingga  Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam  merebut  dan  mempertahankan
kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelaksanaan  pembangunan  di  Aceh belum  dapat  sepenuhnya  mewujudkan kesejahteraan  rakyat,  keadilan  serta pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga  Pemerintahan  Aceh  perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip
kepemerintahan  yang  baik.  Kelima, bencana  alam  gempa  bumi  dan tsunami  yang  terjadi  di  Aceh  telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun  kembali  masyarakat  dan wilayah  Aceh  serta  menyelesaikan konflik  secara  damai,  menyeluruh, berkelanjutan,  dan  bermartabat  dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 7
Dengan  hadirnya  partai  politik lokal,  maka  dalam  perpolitikan  di Indonesia  khususnya  di  Provinsi  Aceh terdapat  2  (dua)  bentuk  partai  politik yaitu  partai  politik  (nasional)  dan  partai politik  lokal.    Dimana  dalam  Pasal  1 angka  13  UUPA  menyebutkan  bahwa partai  politik  adalah  organisasi  politik yang    dibentuk    oleh  sekelompok
7 Muhammad  Insa  Ansari.  2008. “Menggugat Eksistensi  Partai  Politik  (Lokal  dan  Nasional) Antara  Peran  dan  Aspirasi  Rakyat”, Makalah disampaikan pada Intermediate Training (LK II) Tingkat  Nasional  yang  diselenggarakan  oleh Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI)  Cabang Langsa , Aceh Timur, 25 Mei, hlm.2.
Warga  Negara  Republik  Indonesia secara  sukarela  atas  dasar  persamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui  pemilihan  umum.    Sementara itu yang dimaksud dengan partai politik lokal  dalam  Pasal  1  angka  14  UUPA adalah  organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia  yang  berdomisili  di  Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota
DPRA/DPRK,  gubernur/wakil  gubernur, bupati/wakil  bupati,  dan  walikota/wakil walikota.
Demokrasi  membuka  peluang untuk  mengadakan  kompetisi  karena semua orang atau kelompok mempunyai  hak,  kesempatan  dan peluang yang sama.  Dalam kontek ini, kalau selama ini hanya bersaing antara sesama  partai  politik  secara  nasional, dalam  kontek  lokal  di  Provinsi  Aceh terjadinya persaingan antar partai politik  nasional  dengan  partai  politik nasional,  partai  politik  nasional  dengan partai  politik  lokal,  dan  antar  partai politik  lokal  dengan  partai  politik  lokal. Kondisi  ini  semoga  dapat  kiranya dipergunakan  oleh  segenap  warga negara  yang  memiliki  hak  untuk
berkumpul  dan  berserikat  mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata dengan penuh tanggung jawab. 8
Pada  hakikatnya,  sebagai  arena kompetisi  politik  yang  sehat,  pemilu demokratis membutuhkan sejumlah persyaratan,  yaitu  antara  lain  (1) terdapatnya  pengakuan  terhadap  hak pilih universal; (2) terdapatnya keleluasaan  untuk  membentuk  tempat penampungan  bagi  pluralitas  aspirasi masyarakat  pemilih;  (3)  tersediannya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis;  (4)  ada  kebebasan  bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan  pilihan;  (5)  ada  komite atau panitia pemilihan yang independen;  (6)  ada  keleluasaan  bagi kontestan  untuk  berkompetisi  secara sehat; (7) penghitungan suara dilakukan  secara  jujur;  (8)  birokrasi bersifat netral. 9
Pentingnya  partai  politik  sebagai salah  satu  pilar  keberhasilan  pemilihan umum, maka kajian terhadap eksistensi partai  politik,  khususnya  partai  politik lokal  tentunya  perlu  dilakukan.  Hasil kajian  tersebut  tentunya  perlu  ditulis dan  dipublikasikan  untuk  dijadikan pembelajaran  berharga  ( lesson  learn ) dari  perjalanan  partai  politik  lokal  di Indonesia.
8 Kemenkopolkam, o p. cit. ,  hlm. 9.
9 Hermawan Sulistio, o p.cit. , hlm. 3.
Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah: Pertama, Bagaimana eksistensi partai  politik  lokal  dalam  tata  hukum Indonesia? Kedua,
Bagaimana dukungan  regulasi  Pemeritahan  Aceh untuk partai politik lokal?

## II.  Analisis dan Pembahasan
A.  Eksistensi  Partai  Politik  Lokal dalam Tata Hukum Indonesia
Keberadaan  partai  politik  lokal  di Provinsi Aceh diperkenalkan dan diperkenankan  dalam  UUPA.  Dalam UUPA  terdapat  pengaturan  tentang partai  politik  lokal,  diantaranya  adalah sebagai berikut:
1. Pengertian Partai Politik Lokal
Pasal 1 angka 14 UUPA
memberikan  definisi  partai  politik    lokal adalah  organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia  yang  berdomisili  di  Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil
Gubernur,  bupati/wakil  bupati,  dan walikota/wakil walikota.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1 angka  14  UUPA  menunjukkan  bahwa partai  politik  lokal  dalam  tata  hukum Indonesia  hanya  ada  di  Provinsi  Aceh. Sementara di luar provinsi ini tidak ada
partai  politik  lokal.  Setelah  disahkan UUPA  banyak  daerah  di  Indonesia berkeinginan  memperoleh  hak  untuk mendirikan  partai  politik  lokal.  Namun hingga  saat  ini  hanya  Provinsi  Aceh sajalah yang baru memiliki partai politik lokal.
Keberadaan  partai  lokal  hanya diperuntukan  untuk  pemilihan  anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Aceh  dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Gubernur Aceh/Wakil Gubernur Aceh, serta bupati/wakil  bupati,  dan  walikota/wakil walikota.
2.  Pembentukan Partai Politik Lokal
Pembentukan  partai  politik  lokal sendiri diatur dalam Pasal 75 dan Pasal
76 UUPA. Adapun persyaratan
pembentukan partai politik lokal berdasarkan  Pasal  75  UUPA  adalah sebagai  berikut:  1).  Penduduk  di  Aceh dapat membentuk partai politik lokal; 2). Partai politik lokal didirikan dan dibentuk  oleh  sekurang-kurangnya  50 (lima  puluh)  orang  Warga  Negara Republik  Indonesia  yang  telah  berusia 21  (dua  puluh  satu)  tahun  dan  telah berdomisili  tetap  di  Aceh  dengan memperhatikan keterwakilan perempuan  sekurang-kurangnya  30% (tiga  puluh  persen);  3).  Partai  politik lokal didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur
kepengurusannya;  4).  Kepengurusan partai  politik  lokal  berkedudukan  di Ibukota  Aceh;  5).  Kepengurusan  partai politik lokal wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen);  6). Partai  politik  lokal  memiliki  nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau  keseluruhannya  dengan  nama, lambang,  dan  tanda  gambar  partai politik  atau  partai  politik  lokal  lain.  7). Partai  politik  lokal  mempunyai  kantor tetap;  8).  Untuk  dapat  didaftarkan  dan disahkan  sebagai  badan  hukum,  partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di kabupaten/kota  dan  25%  (dua  puluh lima  persen)  dari  jumlah  kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan.
Berdasarkan  Pasal  76  UUPA bahwa  partai  politik  lokal  yang  telah memenuhi  persyaratan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  75  didaftarkan dan  disahkan  sebagai  badan  hukum oleh  kantor  wilayah  departemen  di Aceh  yang  ruang  lingkup  tugasnya  di bidang  hukum  dan  hak  asasi  manusia, melalui  pelimpahan  kewenangan  dari menteri yang berwenang.  Pengesahan partai politik lokal sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  diumumkan dalam Berita Negara.
Untuk
perubahan  anggaran  dasar,  anggaran rumah  tangga,  nama,  lambang,  tanda gambar,  dan  kepengurusan    partai politik  lokal  didaftarkan  pada  kantor wilayah  departemen  di  Aceh  yang ruang  lingkup  tugasnya  di  bidang hukum dan hak  asasi manusia.

## 3.  Asas,  Tujuan  dan  Fungsi  Partai Politik Lokal
Berdasarkan  Pasal  77  ayat  (1) UUPA  bahwa  asas  partai  politik  lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Namun  demikian  berdasarkan Pasal  77  ayat  (2)  bahwa  partai  politik lokal  dapat  mencantumkan  ciri  tertentu yang  mencerminkan  aspirasi,  agama, adat  istiadat,  dan  filosofi  kehidupan masyarakat Aceh.
Tujuan partai politik lokal berdasarkan  Pasal  78  UUPA  terdiri atas  tujuan  umum  dan  tujuan  khusus. Tujuan  umum  berdasarkan  Pasal  78 ayat (1) UUPA adalah: a). mewujudkan cita-cita  nasional  bangsa  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945;  b).  mengembangkan  kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan  menjunjung  tinggi  kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c).
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sementara  itu  tujuan  khusus partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) UUPA adalah:    a).  meningkatkan  partisipasi politik  masyarakat  Aceh  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;  dan  b).  memperjuangkan  cita- cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  sesuai  kekhususan  dan keistimewaan  Aceh.  Tujuan  partai politik lokal tersebut berdasarkan Pasal 78  ayat  (3)  UUPA  harus  diwujudkan secara konstitusional.
Adapun  fungsi  partai  politik  lokal berdasarkan  Pasal  79  UUPA  adalah sebagai berikut:
a).    pendidikan  politik  bagi  anggota dan  masyarakat;  b).  Penciptaan  iklim yang  kondusif  bagi  persatuan  dan kesatuan  bangsa  Indonesia  untuk kesejahteraan  rakyat;  c).  penyerap, penghimpun,  dan  penyalur  aspirasi politik  rakyat;  dan  d).  partisipasi  politik rakyat.

## 4.  Hak dan Kewajiban Partai Politik Lokal
Berdasarkan  Pasal  80  UUPA bahwa  partai  politik  lokal  memiliki  hak sebagai  berikut:    a).  memperoleh perlakuan  yang  sama,  sederajat,  dan adil dari Pemerintah Aceh dan
pemerintah kabupaten/kota; b).
mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; c).
memperoleh  hak  cipta  atas  nama, lambang, dan tanda gambar partai dari departemen yang ruang lingkup tugasnya  di  bidang  hukum  dan  hak asasi  manusia;  d).  ikut  serta    dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA  dan  DPRK;  e).  mengajukan calon untuk  mengisi keanggotaan DPRA  dan  DPRK;  f).  mengusulkan pemberhentian  anggotanya  di  DPRA dan DPRK; g). mengusulkan pergantian antarwaktu  anggotanya  di  DPRA  dan DPRK;  h).  mengusulkan  pasangan calon  Gubernur    dan  Wakil  Gubernur, calon  bupati  dan  wakil  bupati,  serta calon  walikota  dan  wakil  walikota  di Aceh;    dan  i).  melakukan  afiliasi  atau kerja  sama  dalam  bentuk  lain  dengan sesama  partai  politik  lokal  atau  partai politik nasional.
Sementara kewajiban partai politik  lokal  berdasarkan  Pasal  81 UUPA  adalah  sebagai  berikut:    a). mengamalkan Pancasila,
melaksanakan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, dan  peraturan  perundang-undangan lain;    b).  mempertahankan  keutuhan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia; c).  berpartisipasi  dalam  pembangunan Aceh  dan  pembangunan  nasional;  d). menjunjung  tinggi  supremasi  hukum, demokrasi,  dan  hak  asasi  manusia;  e).
melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya; f). menyukseskan pemilihan  umum  pada  tingkat  daerah dan nasional; g).  melakukan pendataan dan memelihara data anggota;      h).  membuat  pembukuan, daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima, serta
terbuka untuk diketahui oleh masyarakat  dan  pemerintah;    i). membuat  laporan  keuangan  secara berkala;  dan  j).  memiliki  rekening khusus dana partai.

## 5.  Larangan  untuk  Partai  Politik Lokal
Berdasarkan  Pasal  82  UUPA terdapat  sejumlah  larangan  terhadap partai  politik  lokal,  diantaranya  adalah: (1) Partai politik lokal dilarang menggunakan  nama,  lambang,  atau tanda  gambar  yang  sama  dengan:  a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;  b. lambang lembaga negara atau  lambang  Pemerintah;    c.  lambang daerah  Aceh;  d.  nama,  bendera,  atau lambang negara lain atau lembaga/badan  internasional;  e.  nama dan  gambar  seseorang;  atau  f.  yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau  keseluruhannya  dengan  partai politik  atau  partai  politik  lokal  lain.  (2) Partai politik lokal dilarang: a.
melakukan kegiatan yang bertentangan dengan  Pancasila,  Undang  Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945, atau peraturan perundang-undangan lain; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menerima atau memberikan sumbangan  kepada  pihak  asing  dalam bentuk  apa  pun  yang  bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;  d.  menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak  mana  pun  tanpa  mencantumkan identitas yang jelas;  e. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi  batas  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan;  atau f.    meminta  atau  menerima  dana  dari badan  usaha  milik  negara,  badan usaha  milik  daerah,  badan  usaha  milik desa,  atau  dengan  sebutan  lainnya, koperasi,  yayasan,  lembaga  swadaya masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, dan organisasi
kemanusiaan.    (3)  Partai  politik  lokal dilarang mendirikan badan usaha dan/atau  memiliki    saham  suatu  badan usaha.  (4)  Partai  politik  lokal  dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan  ajaran    komunisme  dan marxisme-leninisme.
6.  Keanggotan dan Kedaulatan Anggota Adapun keanggotaan dan kedaulatan  anggota  partai  politik  lokal berdasarkan  Pasal  83  UUPA    adalah sebagai  berikut:    (1)  Warga  Negara Republik  Indonesia  yang  berdomisili tetap  di  Aceh  dapat  menjadi  anggota partai politik lokal, apabila telah berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  atau sudah/pernah  kawin.    (2)  Keanggotaan partai  politik  lokal  bersifat  sukarela, terbuka,  dan  tidak  diskriminatif  pada setiap Warga Negara Republik
Indonesia  yang  berdomisili  tetap  di
Aceh  yang  menyetujui  anggaran  dasar dan  anggaran  rumah  tangga  partai politik  lokal  yang  bersangkutan.  (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merangkap  keanggotaan  salah  satu
partai politik. (4) Keanggotaan, kedaulatan anggota, dan kepengurusan partai politik lokal diatur dalam anggaran  dasar  dan  rumah  tangga partai politik lokal.
7.  Keuangan Partai Politik Lokal
Keuangan  partai  politik  lokal diatur  dalam  Pasal  84  dan  Pasal  85 UUPA.  Berdasarkan  Pasal  84  ayat  (1) UUPA  bahwa  keuangan  partai  politik lokal  bersumber  dari    iuran  anggota, sumbangan  yang  sah  menurut  hukum; dan    bantuan  dari  APBA  dan  APBK. Sumbangan  yang  sah  menurut  hukum
dapat  berupa  uang,  barang,  fasilitas, peralatan,  dan/atau  jasa.  Sedangkan bantuan dari APBA dan APBK diberikan  secara  proporsional  kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga  perwakilan  masyarakat  Aceh dan kabupaten/kota.
Partai politik lokal dapat
menerima sumbangan yang sah menurut  hukum  berdasarkan  Pasal  85 UUPA dengan ketentuan:
a.  anggota  dan  bukan  anggota paling  banyak  senilai  Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)  dalam  waktu  1  (satu) tahun.
b.  perusahaan  dan/atau  badan usaha  paling  banyak  senilai Rp.  800.000.000,00  (delapan ratus  juta  rupiah)  dalam  waktu 1 (satu) tahun.
8.  Sanksi Terkait Partai Politik Lokal
Dalam  kaitannya  dengan  partai politik lokal UUPA mengatur sisi pidana untuk  menciptakan  partai  politik  lokal yang  teratur  dan  tertib.  Adapun  sanksi pidana  dan  sanksi  administrasi  yang dikenakan dalam UUPA adalah sebagai berikut:
a.  Sanksi Pidana
Berdasarkan  Pasal  86  UUPA bahwa  dikenakan  sejumlah  sanksi pidana  terkait  partai  politik  lokal. Diantaranya adalah sebagai berikut:
Pertama, bahwa berdasarkan Pasal  86  ayat  (1)  UUPA  bahwa  setiap orang  dan/atau  badan  usaha  yang memberikan  sumbangan  kepada  partai politik lokal melebihi ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 85  diancam  dengan  pidana  kurungan paling  lama  6  (enam)  bulan  dan/atau denda paling banyak
Rp. 800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah).
Kedua, bahwa berdasarkan Pasal 86  ayat  (2)  UUPA  bahwa  setiap  orang yang  mempengaruhi  atau  memaksa sehingga
seseorang
dan/atau
perusahaan/badan  usaha  memberikan sumbangan  kepada  partai  politik  lokal melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  85  diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)  bulan  dan/atau  pidana  denda paling  banyak  Rp.  800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Ketiga, bahwa berdasarkan Pasal 86  ayat    (3)  UUPA  Pengurus  partai politik  lokal  yang:    a).  menerima sumbangan dari
perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang  melebihi  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  85  diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)  bulan  dan/atau  pidana    denda paling    banyak    Rp.  800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). b). melakukan  pelanggaran  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  82  ayat  (2) huruf  d  dan  huruf  f  diancam  dengan pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam) bulan  dan/atau  pidana  denda  paling banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah). c). menggunakan partainya  untuk  melakukan  kegiatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 82  ayat  (4)  dituntut  karena  kejahatan terhadap keamanan negara berdasarkan Pasal 107 huruf c, huruf d, dan  huruf  e  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  serta  partainya  dapat dibubarkan.
b.  Sanksi Administrasi
Berdasarkan  Pasal  86  dan  Pasal 87  UUPA  terdapat  beberapa  sanksi administratif  terhadap  partai  politik lokal, diantaranya adalah:
Pertama, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat  (4) UUPA  menyebutkan bahwa sumbangan yang diterima partai politik lokal dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi  batas ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  85  disita  untuk negara. Kemudian sanksi yang dijatuhkan  berdasarkan  Pasal  86  ayat
(5) UUPA adalah sebagai berikut: a.  penolakan
pendaftaran sebagai partai politik lokal oleh kantor  wilayah  departemen yang  ruang  lingkup  tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.
b.  teguran  secara  terbuka  oleh KIP Aceh.
c.  penghentian bantuan dari
APBA dan APBK. Kedua,  berdasarkan  ketentuan Pasal  87  UUPA  terdapat  sejumlah sanksi  administrasi  lainnya  setelah didengar  keterangan  dari  partai  politik lokal, yaitu:
a.  penolakan  pendaftaran  partai politik lokal oleh kantor wilayah
departemen yang ruang lingkup  tugasnya  di  bidang hukum dan hak asasi manusia. b.  pembekuan  sementara  partai politik  lokal  paling  lama  1 (satu)  tahun  oleh  pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan partai politik lokal.
c.  teguran  secara  terbuka  oleh KIP Aceh.
d.  larangan  mengikuti  pemilihan umum berikutnya oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ketiga,  berdasarkan  Pasal  88 ayat (1) UUPA bahwa partai politik lokal yang  menganut,  mengembangkan,  dan menyebarkan  ajaran    komunisme  dan marxisme-leninisme dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah
Konstitusi.  Disamping  itu  berdasarkan Pasal  88  ayat  (2)  UUPA  bahwa  partai politik  lokal  yang  telah  dibekukan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 87 ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi  terhadap  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dan huruf b,  dibubarkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

## 9.  Persyaratan  Mengikuti  Pemilu Anggota DPRA/DPRK
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  89 ayat  (1)  UUPA  bahwa  untuk  dapat mengikuti pemilihan umum DPRA/DPRK, partai politik lokal disyaratkan:  a). telah disahkan sebagai badan  hukum;    b).  memiliki  pengurus lengkap  sekurang-kurangnya  di  2/3
(dua per tiga) dari jumlah kabupaten/kota  di  Aceh;  c).  memiliki pengurus  lengkap  sekurang-kurangnya di  2/3  (dua  per  tiga)  dari  jumlah kecamatan
dalam setiap kabupaten/kota;  d).  memiliki  anggota sekurang-kurangnya  1/1000  (satu  per seribu)  dari  jumlah  penduduk  pada setiap  kepengurusan  partai  politik  lokal yang  dibuktikan  dengan  kartu  tanda anggota partai politik lokal; e). pengurus  harus  mempunyai  kantor tetap; f).   mengajukan nama dan tanda gambar kepada KIP.
Sedangkan  partai  politik  lokal yang  telah  terdaftar,  tetapi  tidak memenuhi  persyaratan  sebagaimana
dimaksud pada Pasal 89 ayat (1) UUPA tidak  dapat  menjadi  peserta  pemilu DPRA/DPRK.
Pasal  89  ayat  (3)  UUPA    secara tegas  meminta  kepada  KIP  Aceh menetapkan  tata  cara  penelitian  dan melaksanakan  penelitian  keabsahan persyaratan.  Adapun  penetapan  tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan keabsahan kelengkapan  persyaratan  dilaksanakan oleh KIP Aceh dan bersifat final.
Sementara itu untuk dapat mengikuti pemilu
berikutnya, berdasarkan  Pasal  90  UUPA,  partai politik  lokal  peserta  pemilu  harus:  a). memperoleh  sekurang-kurangnya  5% (lima  persen)  jumlah  kursi  DPRA;  atau b).  memperoleh  sekurang-kurangnya 5%  (lima  persen)  jumlah  kursi  DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah)  jumlah  kabupaten/kota  di Aceh.
10.  Persyaratan  Mengikuti  Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan

## Walikota/Wakil Walikota
Berdasarkan  Pasal  91  ayat  (1) UUPA    bahwa  partai  politik  lokal  atau gabungan  partai  politik  lokal  atau gabungan partai politik dan partai politik lokal  dapat  mengajukan  pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil  bupati,  dan  walikota/wakil walikota.  Sejalan  dengan  ketentuan
Pasal 91 ayat (1) UUPA, Pasal 91 ayat (2)  menyebutkan  bahwa  partai  politik lokal, gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal,  dapat  mendaftarkan  pasangan calon  apabila  memenuhi  persyaratan perolehan  sekurang-kurangnya  15% (lima  belas  persen)  dari  jumlah  kursi DPRA  atau  15%  (lima  belas  persen) dari  akumulasi  perolehan  suara  sah dalam  pemilihan  umum  anggota  DPRA di daerah yang bersangkutan. Disamping  itu  berdasarkan  Pasal  91 ayat  (3)  bahwa  partai  politik  lokal, gabungan  partai  politik  lokal,  atau gabungan partai politik dan partai politik lokal wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan Calon Gubernur/Wakil  Gubernur  berdasarkan
Pasal 67 ayat (2) UUPA adalah: “Calon Gubernur/Wakil  Gubernur,  bupati/wakil bupati,  dan  walikota/wakil  walikota harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:
a.   warga negara Republik Indonesia;
b. menjalankan syari’at
agamanya;
c.   taat  pada  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d.  berpendidikan sekurang- kurangnya  sekolah  lanjutan tingkat atas atau yang
sederajat; e.   berumur sekurang-
kurangnya  30  (tiga  puluh) tahun;
f.   sehat  jasmani,  rohani,  dan
bebas  narkoba  berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan  menyeluruh  dari tim dokter; g.   tidak  pernah  dijatuhi  pidana
penjara  karena  melakukan
kejahatan yang diancam dengan  hukuman  penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap,  kecuali  tindak  pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
h.  tidak  sedang  dicabut  hak pilihnya berdasarkan putusan  pengadilan  yang telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap;
i.   tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j.   mengenal  daerahnya  dan
dikenal  oleh  masyarakat  di daerahnya; k.  menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
l.   tidak  dalam  status  sebagai
penjabat Gubernur/bupati/walikota; dan m.  tidak sedang memiliki tanggungan  utang  secara perseorangan dan/atau
secara  badan  hukum  yang menjadi  tanggung  jawabnya yang  merugikan  keuangan negara.
Berdasarkan  Pasal  91  ayat  (4) bahwa  partai  politik  lokal,  gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal, pada saat mendaftarkan    pasangan  calon,  wajib menyerahkan:
a.  surat pencalonan yang ditandatangani  oleh  pimpinan partai politik lokal atau pimpinan  partai  politik  lokal yang bergabung; b.  kesepakatan tertulis
antarpartai  politik  lokal  yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
c.  surat    pernyataan  tidak  akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan  partai  politik  lokal
atau  para  pimpinan  partai politik lokal yang bergabung;
d.  surat  pernyataan  kesediaan yang  bersangkutan  sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur,  bupati/wakil  bupati, dan walikota/wakil walikota secara berpasangan;
e.  surat  pernyataan  tidak  akan mengundurkan  diri  sebagai pasangan calon;
f.   surat pernyataan kesanggupan
mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil  walikota  sesuai dengan  peraturan  perundang- undangan; g.  surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari  Pegawai  Negeri  Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian  Negara  Republik Indonesia; h.  surat  pernyataan  tidak  aktif dari  jabatannya  bagi  pimpinan DPRA/DPRK tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah  yang  menjadi  wilayah kerjanya;
i.   surat  pemberitahuan  kepada
pimpinan  bagi  anggota  DPR,
DPD,  dan  DPRA/DPRK  yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur,  bupati/wakil  bupati, dan walikota/wakil walikota; j.   kelengkapan persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 67 ayat (2); dan
k.  naskah visi, misi, dan program dari  pasangan  calon  secara tertulis.
Berdasarkan  Pasal  91  ayat  (5) UUPA  bahwa  partai  politik  lokal, gabungan  partai  politik  lokal,  atau gabungan partai politik dan partai politik lokal  hanya  dapat  mengusulkan  satu pasangan  calon  dan  pasangan  calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal lain.
Kemudian  dalam  Pasal  91  ayat (6)  UUPA  ditentukan  bahwa  dalam proses  penetapan  pasangan  calon, partai politik lokal atau gabungan partai politik  lokal  memperhatikan  pendapat dan  tanggapan  masyarakat.  Adapun waktu  pendaftaran  berdasarkan  Pasal 91 ayat (7) UUPA adalah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman  pendaftaran  pasangan calon.
11. Pengawasan Pengawasan terhadap partai politik  lokal  diatur  dalam  Pasal  92, Pasal  93,    dan  Pasal  94  UUPA. Berdasarkan Pasal 92 bahwa pengawasan  terhadap  partai  politik lokal  meliputi  hal-hal  sebagai  berikut:
a). melakukan penelitian secara administratif  dan  substantif  terhadap akta  pendirian  dan  syarat  pendirian partai  politik  lokal;  b).  melakukan pengecekan  terhadap  kepengurusan partai  politik  lokal  yang  tercantum dalam  akta  pendirian  partai  politik  dan kepengurusan; c). melakukan pengecekan  terhadap  nama,  lambang, dan  tanda  gambar  partai  politik;  d). menerima laporan perubahan anggaran dasar  dan  anggaran  rumah  tangga, nama,  lambang,  dan  tanda  gambar partai  politik  lokal  dan  pergantian  atau penggantian kepengurusan partai politik  lokal;    e).  meminta  hasil  audit laporan keuangan tahunan partai politik lokal  dan  hasil  audit  laporan  keuangan dana kampanye pemilihan umum; serta f). melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya
pelanggaran  terhadap  larangan partai politik  lokal.
Berdasarkan  Pasal  93  UUPA bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  92  dilakukan oleh:
a.  Kantor  wilayah  departemen yang  ruang  lingkup  tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia  dalam  pelaksanaan tugas untuk:
-  melakukan penelitian secara administratif  dan  substantif terhadap  akta  pendirian  dan syarat pendirian partai politik
lokal; -  melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai  politik  lokal  yang tercantum dalam akta pendirian  partai  politik  dan kepengurusan; -  melakukan pengecekan terhadap  nama,  lambang,
dan  tanda  gambar  partai politik; -  menerima laporan perubahan  anggaran  dasar dan anggaran
rumah tangga, nama, lambang, dan tanda  gambar  partai  politik lokal  dan  pergantian  atau penggantian  kepengurusan partai politik lokal;
b.  Komisi  Independen  Pemilihan dalam pelaksanaan tugas meminta  hasil  audit  laporan keuangan tahunan partai politik  lokal  dan  hasil  audit laporan keuangan dana kampanye pemilihan umum.
c.  Gubernur selaku wakil pemerintah dalam pelaksanaan  tugas  melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap larangan partai  politik  lokal. Di samping itu berdasarkan ketentuan  Pasal  94  UUPA  bahwa Pemerintah, Pemerintah Aceh/kabupaten dan kota tidak
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  fungsi  dan  hak  partai politik  lokal.  Kemudian  berdasarkan Pasal 95 UUPA bahwa Ketentuan lebih lanjut  mengenai  partai  politik  lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  Pasal 95  UUPA  maka  ditetapkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2007 tentang  Partai  Politik  Lokal  di  Aceh.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh diatur beberapa hal,
diantaranya adalah:
1.  Tata  cara  pendaftaran  dan
pengesahan  sebagai  badan hukum.
2.  Tata cara pendaftaran perubahan  anggaran  dasar dan  anggaran  rumah  tangga, asas,  nama,  lambang,  dan tanda gambar.
3.  Kepengurusan.
4.  Afiliasi  atau  kerjasama  dalam bentuk  lain  dan  keanggotaan rangkap.
5.  Tata  cara  pembubaran  dan penggabungan.
6.  Penyelesaian perselisihan.
7.  Bantuan keuangan.
8.  Pelaksanaan pengawasan. B.  Dukungan Regulasi
Pemerintahan  Aceh  untuk  Partai

## Politik Lokal
Kehadiran  partai  politik  lokal dapat  dikatakan  perkembangan  baru dalam  tatanan  politik  di  Indonesia. Hanya  saja  partai  politik  lokal  hanya ada  di  Provinsi  Aceh.  Kehadiran  partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan bagian  dari  penentasan  jalan  panjang di  provinsi  paling  barat  Indonesia, dimana  sebelumnya  terjadi  konflik (bencana sosial) hingga terjadi tsunami (bencana alam), hingga bermuara pada Nota  Kesepahaman  antara  Pemerintah Indonesia  dan  Gerakan  Aceh  Merdeka untuk  mengakhiri  konflik.  Salah  satu dari perundingan tersebut adalah lahirnya  UUPA,  dimana  dalam  Bab  XI UUPA diatur partai politik lokal.
Kehadiran  partai  politik  lokal  di Provinsi  Aceh  mendapat  tanggapan positif  dari  masyarakat  yang  mendiami provinsi, setidaknya pada Pemilu
Tahun  2009  terdapat  6  (enam)  partai politik  lokal  yang  lulus  verifikasi  Komisi Independen  Pemilih  (KIP)  Aceh  dan
ikut  bersaing  dengan  38  partai  politik nasional  dalam  perebutan  69  kursi untuk  parlemen  tingkat  provinsi  dan 645  kursi  untuk  parlemen  di  23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. 10
Untuk  penyelenggaran  pemilu  di provinsi  Aceh  sesuai  dengan  UUPA telah  disahkan  sejumlah  Qanun  Aceh, diantaranya adalah:
1.  Qanun  Aceh  Nomor  8  Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik  dan  Partai  Politik  Lokal (Lembaran  Daerah  Nanggroe Aceh  Darussalam  Tahun  2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran  Daerah  Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 08);
2.  Qanun  Aceh  Nomor  3  Tahun
2008  tentang  Partai  Politik
Lokal peserta pemilihan umum anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. 3.  Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (Lembaran  Aceh  Tahun  2012 Nomor 5);
10 Suady Zainal. 2013. “Transformasi Politik dan Prospek Bagi Perdamaian Positif Berkelanjutan  di  Aceh” Jurnal  Transformasi
Administrasi, 3 (2), hlm. 558.
Beberapa  qanun  sebagaimana tersebut  di  atas  merupakan  dukungan regulasi yang disiapkan oleh
Pemerintah Aceh terhadap partai politik lokal.    Dengan  demikian  partai  politik lokal  dalam  tata  hukum  Indonesia mendapat pengaturan baik pada regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
III.  Penutup
Dari  uraian  di  atas,  maka  ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil,  diantaranya  adalah:  Pertama, eksistensi  partai  politik  lokal  diatur dalam  UUPA,  untuk  implementasinya telah  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  20  Tahun  2007  tentang  Partai Politik Lokal di Aceh.  Kedua, dukungan regulasi  dari  Pemerintah  Aceh  untuk partai  politik  lokal  berupa  sejumlah Qanun Aceh, diantaranya adalah Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2007 tentang  Penyelenggaraan  Pemilihan Umum  di  Aceh  dan    Qanun  Aceh Nomor  8  Tahun  2007  tentang  Bantuan Keuangan  Kepada  Partai  Politik  dan Partai  Politik  Lokal  dan  Qanun  Aceh Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Partai Politik  Lokal  peserta  pemilihan  umum anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Aceh  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Kabupaten/Kota.
Untuk itu berdasarkan kesimpulan di  atas,  maka  disarankan  bahwa pemerintah  pusat  dan  pemerintah
daerah  perlu  memberikan  kesempatan kepada partai politik lokal sebagaimana terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan serta melakukan pengawasan  dengan  baik  sehingga kehadiran  partai  politik  lokal  sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh.
Bibliografi Buku: Ansari, Muhammad Insa. 2008. “Menggugat  Eksistensi  Partai Politik (Lokal dan Nasional) Antara Peran dan Aspirasi Rakyat”, Makalah  disampaikan pada Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional yang
diselenggarakan  oleh  Himpunan Mahasiswa  Islam  (HMI)  Cabang
Langsa , Aceh Timur, 25 Mei.
Kemenkopolkam.  2003. Pembangunan Bidang Politik, Jakarta: Kemenkopolkam. Legowo, Tommi A. 2009. Pemilu 2009, Konsolidasi Demokrasi
dan
Perwakilan  Politik. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Soehino. 1986.
Ilmu Negara. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
Sulistio,  Hermawan.  et  al.,  2000.
Kekerasan Politik Dalam
Pemilihan  Umum  1999, Jakarta:
KIPP Indonesia.
Jurnal:
Zainal,  Suady.  2013. “Transformasi Politik dan Prospek Bagi Perdamaian  Positif  Berkelanjutan di  Aceh, ” Jurnal  Transformasi Administrasi, 3 (2).

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun  2006  Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).