## PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) DI INDONESIA
(Application Of In Law Principles In The Decision Making Of Visit Visa Exemption Policy In Indonesia)
Hana Farah Dhiba 2018.1435.02.1
Taruna Tingkat I
Program Studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi Email: hanafdhiba03@gmail.com

## Abstrak
Keputusan pemerintah melalui Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan masih menyisakan segudang tanda tanya di masyarakat. Kebijakan ini merupakan implikasi dari langkah pemerintah guna  meningkatkan  angka  wisatawan  Internasional  ke  Indonesia.  Namun  faktanya,  yang  terjadi  tidak sepenuhnya  sesuai  dengan  yang  dicanangkan.  Beberapa  pertimbangan  terkait  dengan  kebijakan  ini  perlu ditelaah  lebih  lanjut.  Rumusan  masalah  yang  diteliti  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  penerapan  asas hukum, yaitu asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Asas Timbal Balik dalam pengambilan keputusan kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan kebijakan bebas visa kunjungan sedikit menyimpang dari asas Lex Superior derogate legi inferiori dan asas timbal balik. Inilah yang perlu ditelaah lebih dalam lagi, agar bagaimana kedepannya kebijakan dan keputusan pemerintah tetap sejalan dengan asas asas hukum yang berlaku di Indonesia.
Kata kunci : Kebijakan Bebas Visa, Penerapan asas, dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

## Abstract
The government's decision through Presidential Regulation No. 21 of 2016  concerning Visit Visa Free still leaves a myriad of question marks in the community. This policy is an implication of the government's steps to increase the number of international tourists to Indonesia. But in fact, what happens is not fully in accordance with  what  was  announced.  Some  considerations  related  to  this  policy  need  to  be  explored  further.  The formulation of the problem examined in this paper is how to apply the Lex Superior Derogate Legi Inferiori principle and the Reciprocity Principle in making a Visa Visa Free decision making. The research method used is qualitative normative legal research and normative juridical approach. From the results of the study it can be seen that the decision on a visa-free visit policy deviates slightly from the principle of Lex Superior derogate legion inferiori and reciprocal principles. This is what needs to be explored further, so that how the future policies  and  decisions  of  the  government  remain in line  with the  principles  of  the  applicable  law in Indonesia Keywords : visa-free policies, reciprocal principles and Lex Superior Derogate Legi Inferiori principle

## PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi  keadilan  dan  sistem  hukum.  Negara  hukum berarti negara yang berdasarkan hukum dan menjamin keadilan  bagi  warganya,  dimana  segala  kewenangan dan  tindakan  alat-alat  perlengkapan  negara  atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh  hukum.  Hal  yang  demikian  ini  mencerminkan keadilan  bagi  pergaulan  hidup  warga  negaranya. Negara  menjamin  agar  setiap  orang  dapat  memiliki dan  menikmati  hak-haknya  dengan  aman  dan  semua orang  berhak  mendapatkan  jaminan  hukum  sebagai hak asasinya.
Dalam  rangka  itu  negara  dan  kehidupannya harus didasarkan atas hukum seperti yang dituangkan dalam  konstitusi  undang-undang  dan  peraturan pelaksanaannya. Dengan kata lain dalam negara segala lembaga dan tindakannya harus legal (asas legalitas). Namun  legalitas  saja  belum  cukup  karena  tegaknya hukum  harus  berarti  tegaknya  hukum  yang  adil  atau tegaknya keadilan. Adanya pengakuan dan perlindungan  martabat  serta  hak  asasi  manusia. Keadilan inilah yang harus dijamin oleh negara dengan undang-undang,  lembaga-lembaga,  pejabat-pejabat serta aparaturnya.
Sehubungan  dengan  itu  negara  membuat undang-undang  yang  adil  dalam  melaksanakannya dengan konsekuen dan menegakkannya serta menjamin  suatu  kepastian  hukum  ( rechszekerheid ). Sebaliknya demi tegaknya hukum dan keadilan rakyat juga  perlu  dibina  agar  memiliki  kesadaran  hukum sehingga  bukan  saja  mematuhi  hukum  tetapi  juga berani  menuntut  haknya,  baik  pemerintah  maupun rakyat  wajib  taat  kepada  hukum  dan  bertingkah  laku dan  sesuai  dengan  ketentuannya.  Semua  pejabat negara  dan  pemerintah,  dari  kepala  negara,  para menteri,  anggota mpr  dan dpr, hakim  dan  jaksa  serta polisi  sampai  pegawai  negeri  yang  paling  rendah,  di dalam  menjalankan  tugasnya  masing-masing  harus taat terhadap hukum. Mereka wajib menjunjung tinggi hukum,  mengambil  keputusan  sesuai  dengan  hukum. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  dari hal tersebut adalah semata-mata demi tegaknya hukum dan peradilan.
Imigrasi merupakan salah satu hal pokok yang termasuk  ke  dalam  subjek  pertahanan  dan  keamanan negara, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas di batas  negara  dan  orang  asing.  Untuk  itu  pemerintah
1 Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Keimigrasian,  UU  No.  6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 1.
2 Fungsi  imigrasi  adalah  sebagai  berikut:  (i)  pelayanan keimigrasian,  (ii)  penegakan  hukum,  (iii)  keamanan  negara,  dan (iv)  fasilitator  pembangunan  kesejahteraan  masyarakat.  Lihat, Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Keimigrasian,  UU  No.  6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 3.
memberikan  perhatian  khusus  di  bidang  imigrasi guna menjaga tegaknya kedaulatan negara 1 . Di lihat dari fungsinya yang fundamental, maka dalam rangka memenuhi peran dan fungsi tersebut imigrasi berdaya upaya menciptakan berbagai macam kebijakan, salah satunya di bidang visa, tanda masuk dan izin tinggal 2 . Kebijakan-kebijakan ini dibuat guna menjaga  pertahanan  dan  kemanan  serta  tegaknya hukum  imigrasi  di  Indonesia.  Namun  dalam pelaksanaannya,  kebijakan  yang  dibuat  harus  lah berdasarkan  hukum  acara  pidana  dan  aturan perundangundangan  yang  berlaku  di  Indonesia dengan  menerapkan  asas  lex  superior  derogate  lex infeiori  atau  biasa  dikenal  dengan  asas  hierarki perundang-undangan.
Sebagaimana dalam menjalankan fungsi dan kebijakan tersebut haruslah memperhatikan asas-asas hukum  hukum  pidana  yang  berlaku  dan  digunakan indonesia.  Supaya  terciptanya  penegakan  hukum yang berdasarkan cita-cita hukum dan berlandaskan asas-asas hukum di indonesia, yang menurut dr. Sigid Suseno 3 :
Asas-asas  hukum  pidana  yang  disimpangi maupun dikembangkan oleh perundang-undangan di luar  kuhp  pada  dasarnya  berlaku  untuk  undang- undang  itu  sendiri  dan  secara  khusus,  dan  dalam penerapannya  berlaku  untuk  undang-undang  itu sendiri  sesuai  dengan  tujuan  dibentuknya  undang- undang  tersebut  dan  berlaku  umum  untuk  tindak pidana yang lain.‟
Dengan menimbang dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik  Indonesia dengan  negara  lain,  perlu  diberikan  kemudahan bagi  orang    asing    warga    negara    dari    negara, pemerintah    wilayah    administratif  khusus  suatu negara dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara  Repubulik    Indonesia    yang    dilaksanakan dalam  bentuk  pembebasan  dari kewajiban  memiliki visa  kunjungan  dengan  memperhatikan  asas  timbal balik  dan  juga  dalam  rangka  memberikan  manfaat yang  lebih  dalam  peningkatan  perekonomian  pada umumnya  dan  peningkatan  jumlah  kunjungan wisatawan  mancanegara  pada  khususnya,  perlu menyesuaikan jumlah  negara,maka pemerintah  pun mengeluarkan    regulasi    nasional  mengenai kebijakan  bebas  visa  kunjungan yang  diatur  dalam Peraturan  Presiden    Republik    Indonesia    No.    21 Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa .Kunjungan 4 .
3 Sigid Suseno , Hukum pidana Indonesia, Rosda , Bandung, 2013, hlm. 320.
4 Lihat. Peraturan  Presiden  Nomor   21  Tahun  2016  tentang Bebas  Visa  Kunjungan,  Jakarta,    ditetapkan pada tanggal 2 Maret 2016
Kebijakan  Bebas  Visa  diawali  dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015,  kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Presiden Nomor  104  Tahun  2015,  hingga  yang  terakhir Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016  yang memberikan  bebas  visa  kunjungan  kepada  169 negara 5 .
Pemberian  kebijakan  bebas  visa  ini  hanya diberlakukan  untuk  Negara-negara  tertentu  sesuai dengan ketetapan peraturan presiden yang mengikatnya.  Tepatnya  ada  169  negara  yang dibebas visakan,  negara-negara  tersebut  hanya  Negara  yang dianggap  mampu  memberikan  asas  timbal  balik  dan manfaat ke Indonesia.
Fakta dilapangan menunjukkan bahwa negara- negara yang menjadi subjek dari kebijakan bebas visa ini  tidaklah  memberikan  timbal  balik  seperti  yang dimaksutkan  dalam  pasal  43  ayat  2  Undang-Undang nomor  6  tahun  2011 6 .  Melihat  dari  hal  tersebut, ditambah  dengan  banyaknya  permasalahan  di  bidang keimigrasian yang timbul akibat kebijakan bebas visa kunjungan mengharuskan imigrasi untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah:
1. Apakah  penerapan  asas  Lex  Superior Derogate  Legi  Inferiori  dalam  pengambilan keputusan Perpres No 21 tahun 2016 tentang kebijakan  bebas  visa  kunjungan  terhadap  isi undang-undang  nomor  6  tahun  2011  tentang keimigrasian  sudah  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah  asas  timbal  balik  dan  asas  manfaat yang  tercantum  dalam  Pasal  43  ayat  2    telah dilaksanakan  dengan  tepat  dalam  penerapan kebijakan bebas visa kunjungan?
C. Tujuan Penelitian
Melihat rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dilakukan untuk :
1. Mengetahui  dan  mengkaji  kekuatan penerapan asas lex superior derogate legi inforiori  atau  asas  hierarki  perundang- undangan terhadap
pengambilan keputusan kebijakan bebas visa kunjungan.
2. Melihat  dan  menelaah  sejauh  mana  asas timbal  balik  dan  asas  manfaat  yang termaktub dalam pasal 43 ayat 2 uu no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian
5 Syahrin, M Alvi., 2018. Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas  Visa  Kunjungan  Dalam  Perspektif  Keimigrasian . Jurnal Fiat Justicia Vol.2 , 3.
6 Lihat.  Pasal  43  ayat  2  UU  nomor  6  tahun  2011  tentang Keimigrasian.
diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa kunjungan.
D. Metode Penelitian
1. Pendekatan
Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan,  menganalisis,  serta  mengembangkan terkait rumusan masalah yang dibahas. 7

## 2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan  mengidentifikasi  dan  menginventarisasi peraturan  perundangundangan,  meneliti  bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber- sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. 8
3. Teknik Analisis Data Teknik  analisis  isu  hukum  ( legal  issue ) dalam  penelitian  ini  menggunakan  logika  berpikir campuran.  Maksudnya  penalaran  (hukum)  yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif (Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstaksi  (hukum),  nilai-nilai  hukum,  asas-asas hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma-norma guna  penyelesaian  persoalan  hukum  konkrit  yang dihadapi,  begitu  juga  seterusnya  secara  bolak-balik dalam proses campuran. 9

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian,  Fungsi  dan  Macam  Asas-Asas Hukum di Indonesia
Di dalam pembentukan kehidupan bersama yang baik,  dituntut  pertimbangan  tentang  asas  atau  dasar dalam membentuk hukum supaya sesuai dengan cita- cita dan kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen  hukum,  karena  itu  bahwa  asas  hukum merupakan jantung dari peraturan hukum. Dikatakan demikian  karena  asas  hukum  merupakan  landasan yang  paling  luas  bagi  lahirnya  suatu  peraturan hukum.
Asas  hukum  merupakan  unsur  yang  sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Oleh karena  itu,  penulis  akan  menguraikan  sedikit pembahasan  yang  berkaitan  dengan  masalah  ini dengan harapan dapat mendekatkan pemahaman kita tentang asas-asas hukum.
Asas  hukum  adalah  aturan  dasar  dan  prinsip- prinsip  hukum  yang  abstrak  dan  pada  umumnya
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015)
8 Anthon F. Susanto, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta, 2014).
9 M Alvi Syahrin, Metode Penelitian Keimigrasian, 1st ed.
(Depok: Politeknik Imigrasi, 2019).
melatarbelakangi  peraturan  konkret  dan  pelaksanaan hukum.  Dalam  bahasa  Inggris,  kata  "  asas  " diformatkan  sebagai  " principle ",  peraturan  konkret seperti  undang-undang  tidak  boleh  bertentangan dengan  asas  hukum,  demikian  pula  dalam  putusan hakim,  pelaksanaan  hukum,  hukum  dasar,  dasar sesuatu  yang  menjadi  tumpuan  berpikir  atau berpendapat dan sistem hukum yang di pertegas oleh Dragan Milovanovic 10 :
“Pengsistematisan  hukum  berlangsung  secara terus-menerus  kedalam  kumpulan  hukum  yang relevan,  yang  di  koordinasi  oleh  beberapa  asas-asas tentang pembenaran.”
Tentang  batasan  pengertian  asas  hukum  ada beberapa  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  beberapa ahli yaitu:
1. Bellefroid ,  berpendapat  bahwa  asas  hukum adalah  norma  dasar  yang  dijabarkan  dari  hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan- aturan yang lebih umum. 2. Van Scholten , berpendapat bahwa asas hukum adalah  kecenderungan  yang  disyaratkan  oleh pandangan  kesusilaan  kita  pada  hukum  dan merupakan  sifat-  sifat  umum  dengan  segala keterbatasannya  sebagai  pembawaan  yang  umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. 3. Van  Eikema  Hommes ,  berpendapat  asas hukum  bukanlah  norma-norma  hukum  konkrit, tetapi ia adalah sebagai dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. 4. Van  der  Velden, berpendapat  asas  hukum adalah tipe putusan yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.
Dari  pengertian-pengertian  di  atas,  dapat  kita ambil  kesimpulan  bahwa  asas  hukum  bukan merupakan  hukum  konkrit,  melainkan  merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar  belakang  peraturan  konkrit  yang  terdapat  di dalam  dan  di  belakang  setiap  sistem  hukum  yang terjelma  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan putusan  hakim  yang  merupakan  hukum  positif  dan dapat  diketemukan  dengan  mencari  sifat-sifat  umum dalam peraturan konkrit tersebut.
Atau  lebih  ringkasnya,  asas  hukum  merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum konkrit. Menurut  Stammler,  harus  dibedakan  antara  “ the concept  of  law ”  dengan the  idea  of law yang menjabarkan  bahwa the  idea  of  law merupakan realisasi  keadilan  dengan  pemahaman  sebagai berikut 11 :
10 Achmad Ali,2007. Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance , Makassar, Kencana. hlm. 14.
11 Achmad Ali, op cit, hlm. 55.
a.    Semua  hukum  positif  merupakan  usaha menuju hukum yang adil;
b. Hukum alam berusaha membuat suatu metode yang  rasional  yang  dapat  digunakan  untuk menentukan  suatu  kebenaran  yang  relatif  dari hukum pada setiap situasi;
c. Metode itu diharapkan menjadi pemandu jika hukum itu  gagal  dalam  ujian  dan membawanya lebih dekat pada tujuannya;
d.  Hukum  adalah  suatu  struktur  yang  demikian itu,  kita  harus  mengabstrasikan  tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan social yang nyata;
e. Dengan bantuan analisis yang logis, kita akan menemukan  asas-asas  penyusunan  hukum (juridical organisation) tertentu yang mutlak sah, yang akan menmandu kita dengan aman, dalam memberikan  penilaian  tentang  tujuan  manakah yang  layak  untuk  di  peroleh  pengakuan  oleh hukum dan bagaimana kah tujuan itu berhubungan  satu  sama  lain  secara  hukum (jurally related).”
Hukum  mempunyai  kedudukan  tertinggi  agar supaya pelaksanaan kekuasaan negara tidak menyimpang dari undang undang, hal itu ditegaskan oleh E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi, S.H 12 : “Hukum  pidana  harus  bersumber  pada  undang- undang,  disebut  juga  sebagai  asas  legalitas. Artinya  pemidanaan  harus berdasarkan  undang- undang (lege) yang  di  maksud  undang-undang dalam hal ini adalah pengertian yang luas, yaitu bukan saja secara tertulis telah di tuangkan dalam bentuk  undang-  undang  yang  di  buat  oleh pemerintah  dengan  DPR,  akan  tetapi  produk perundang-undangan  lainnya  seperti  peraturan pemeritah  pengganti  undang-undang,  peraturan pemerintah,  keputusan  presiden,  peraturan- peraturan pelaksanaan lainya seperti perartuaran atau  intruksi  menteri,  Gubernur  atau  kepala daerah dan lain sebagainya.”
Dengan  demikian  kekuasaan  akan  tunduk  pada hukum, bukan sebaliknya. Hukum sebagai perangkat kaidah sosial yang salah satu tugasnya menciptakan pergaulan  hidup  damai,  dalam  penegakannya kerapkali juga mesti memperhatikan Penerapan Asas Hukum  dan  Kepentingan  Politik  tetapi  perlu dipandang sebagai  dasardasar umum atau  petunjuk- petunjuk bagi hukum yang berlaku, yakni dasar-dasar atau petunjuk arah dalam hukum positif.
Sementara Abintoro Prakoso menjelaskan dalam bukunya 13 ,  fungsi  dari  asas  hukum  dibedakan menjadi fungsi dalam hukum dan dalam ilmu hukum.
12 ) E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi,2012. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia , Jakarta. Storia Grafika.  hlm. 74.
13 Abintoro Prakoso,2007, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo,. hlm 173.
Fungsi  dalam  hukum  yaitu  asas  hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang- undang dan hakim (fungsi yang bersifat mengesahkan) serta  mempunyai  pengaruh  yang  normative  dan mengikat banyak pihak. Kemudian fungsi dalam ilmu hukum memiliki arti bahwa asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan atau eksplanatif.
Hukum dengan perlengkapan dan otoritasnya yang ada  padanya,  melakukan  pengintegrasian  terhadap proses-proses  yang  berlangsung  dalam  masyarakat, hukum menerima asupan-asupan dari berbagai bidang, seperti  politik,  ekonomi,  budaya  dan  lain-lain,  untuk kemudian  diolah  menjadi  keluaran-keluaran  yang dikembalikan kedalam masyarakat, pada waktu bahan yang  diolah  itu,  yaitu  dalam  bentuk  asupan  tadi, wujudnya berupa sengketa atau konflik.
Untuk menjalankan hukum, hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong, ia membutuhkan kekuasaan  kepentingan  politik  yang  memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum, tetapi  ia  juga  tidak  bisa  membiarkan  kekuasaan kepentingan  politik  itu  untuk  menunggangi  hukum. Karena  dalam  menerapkan  hukum  asas  hukum  harus mampu untuk menjadi saluran, agar keadilan itu dapat diselenggarakan  secara  saksama  dalam  kehidupan masyarakat  guna  stabilitas  serta  kerangka  social terhadap  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat,  baik dalam wujudnya bentuk norma-norma.
Realita penerapan asas hukum terkadang mengalami  benturan-benturan  dengan  mengaitkan kepentingan politik, kekuasaan, dan otoritas, sehingga pada  saat  yang  bersamaan  penerapan  asas  hukum tersebut  tidak  berjalan  secara  konsisten  dan  ideal, kecenderungan ini akhirnya mengakibatkan hilangnya kepercayaan para wargamasyarakat terhadap perangkat  hukum  sebagai  alat  untuk  menyelesaikan konflik.
Beberapa  asas  hukum  di  Indonesia  diantaranya adalah 14 :
1. Lex  superior  derogate  legi  inferiori ,  yaitu ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah.
2. Lex  posterior  derogate  legi  priori ,  yaitu ketentuan yang lebih kemudian mengesampingkan ketentuan yang lebih dulu.
3. Lex  specialis  derogate  legi  generali ,  yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang sifatnya umum.
4. Pacta  sunt  servanda atau  perjanjian  adalah mengikat.
Bentuk  dan  kekuatan  asas  hukum  sejak  zaman dahulu,  orang-orang  sudah  berkeyakinan  bahwa
14 Abintoro Prakoso, op cit, hlm.174-176.
15 Satjipto Rahardjo,2009. Hukum dan Perilaku , Jakarta, Kompas. hlm. 160
manusia  tidak  bisa  membentuk  undang-undang dengan  sewenang-wenang  saja.  Ada  prinsip-prinsip tertentu  yang  lebih  tinggi  daripada  hukum  yang ditentukan  oleh  manusia. Dari  penjelasan  mengenai bentuk-bentuk  asas  hukum  dapat  diketahui  bahwa asas  hukum  bukanlah  kaidah  hukum  yang  konkrit melainkan  berupa  latar  belakang  peraturan  yang konkrit  dan  bersifat  umum  dan  abstrak,  Satjipto Rahardjo 15 mengemukakan bahwa :
“Asas  hukum  bukanlah  norma  hukum  konkrit karena asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.”
Asas  hukum  dikatakan  sebagai jiwa  dari  norma hukum  atau  peraturan  hukum  karena  ia  merupakan dasar  lahir  atau ratio  legis dari  peraturan  hukum. Sebagai contoh  bahwa  asas  hukum  merupakan  jiwa dari peraturan atau norma hukum yaitu, asas hukum yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan  perbuatan  yang  merugikan  orang  lain maka  ia  harus  mengganti  kerugian,  dan  ini merupakan  asas  hukum  yang  bersifat  abstrak,  dari asas  hukum  ini  lahir  suatu  norma  hukum  yang bersifat konkrit yaitu setiap perbuatan yang melawan hukum  dan  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  lain, wajib membayar ganti rugi. Karena sifat asas hukum yang  abstrak  inilah  sehingga  tidak  bisa  diterapkan secara langsung dalam peristiwa hukum lain halnya dengan peraturan hukum yang bersifat konkrit.
B. Analisa  penerapan  asas  Lex  superior derogate  legi  inferiori  dalam  pengambilan keputusan bebas visa kunjungan
Ketentuan  Pasal  63  ayat  (2)  KUHP 16 mengatur bahwa,  Jika  suatu  perbuatan  masuk  dalam  suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana  yang  khusus,  maka  yang khusus  itulah yang diterapkan.
Pasal  63  ayat  (2)  KUHP  ini  menegaskan keberlakuan  aturan  pidana  yang  khusus  ketika mendapati  suatu  perbuatan  yang  masuk  baik  ke dalam  aturan  pidana  yang umum  dan  aturan  pidana yang khusus.
Dalam  ketentuan  Pasal  63  ayat  (2)  KUHP terkandung asas Lex specialis derogat legi generalis yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung  makna  bahwa  aturan  yang  bersifat khusus  ( specialis )  mengesampingkan  aturan  yang bersifat  umum  ( general ).  Berdasarkan  asas Lex specialis derogat legi generalis , aturan yang bersifat umum  itu  tidak  lagi  memiliki  “ validity ”  sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan  yang  khusus  tersebut  sebagai  hukum  yang
16 Lihat. Pasal 63 ayat 2 KUHP tentang aturan pidana.
valid ,  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.
Menentukan suatu aturan yang bersifat khusus itu ( lex specialis ), berpangkal tolak dari metode deduktif (dari  yang  khusus  ke  yang  umum).  Aturan  yang bersifat  khusus  itu  dibandingkan  dengan  aturan umumnya  dengan  mengidentifikasikan  sifat-sifat umum  yang  terkandung  dalam  dalam  aturan  yang bersifat  khusus  itu.  Sifat-sifat  umum  ketentuan tersebut dapat diketahui dengan memahami secara baik aturan  yang  bersifat  umum  tersebut.  Sehingga ditemukan  aturan  yang  khusus  ( lex  specialis )  berisi hal-hal yang bersifat umum yang ditambah hal lainnya (yang merupakan kekhususannya).
Suatu  aturan  hukum  yang  tidak  memuat  norma yang hakekat addressat -nya tertuju pada perlindungan benda-benda  hukum  yang  umum  ditambah  sifat khususnya,  maka  tidak  dapat  dikatakan  sebagai lex specialis ,  oleh  karena  dalam  aturan  yang  bersifat khusus  terdapat  keseluruhan  ciri-ciri  ( kenmerk )  atau kat  egoris  dari  aturan  yang  bersifat  umum  ( lex generalis ) dan ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu.
Asas  Lex  superior  derogate  legi  inferiori  secara harfiah berarti ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan  ketentuan  yang  lebih  rendah. Menurut  Hans  Kelsen 17 ,  asas  ini  sesuai  dengan  teori tangga peraturan perundang-undangan atau Stufenbau der Reschtsordnung yang menyatakan bahwa kekuatan mengikat  suatu  peraturan  atau  norma  terletak  pada peraturan  atau  norma  yang  lebih  tinggi.  Karena  itu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan  mengikatnya.  Apabila  peraturan  yang  lebih rendah  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah dikesampingkan oleh peraturan yang lebih tinggi.
Penerapan  asas  Lex  Superior  derogate  legi inforiori dalam penyusunan sebuah peraturan dilakukan  agar  kedepannya  ketika  peraturan  telah disepakati  dan  diterapkan  tidak  terjadi  disharmoni perundang-undangan 18 .
Disharmoni perundang-undangan disebakan oleh :
1. Pembentukan  dilakukan  oleh  lembaga  yang berbeda  dan  sering  dalam  kurun  waktu  yang berbeda;
2. Pejabat  yang  berwenang  untuk  membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik  karena  dibatasi  oleh  masa  jabatan,  alih tugas atau penggantian;
17 Abintoro Prakoso, op cit, hlm . 175.
18 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/component/content/article/1 00-hukum-tata-negaraperundang-undangan/421-harmonisasi-
3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang- undangan  lebih  kuat  dibanding  pendekatan sistem;
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses  pembentukan  peraturan  perundang- undangan masih terbatas;
6. Belum  mantapnya  cara  dan  metode  yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
Disharmoni peraturan perundang-undangan merupakan  keadaan  yang  perlu  dihindari  dalam sistem hukum karena dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya,  timbulnya  ketidakpastian  hokum dan  peraturan  perundang-undangan  tidak  terlaksana secara efektif dan efisien. serta  disfungsi  hukum,  artinya  hukum  tidak  dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat,  pengendalian  sosial,  penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.
Asas  Lex  Superior  derogate  legi  inforiori merujuk  pada  hierarki  perundang-undangan  yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 19 ,  bahwa  system  hierarki  hukum  di  Indonesia adalah :
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang
4. Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Presiden;
7. Peraturan Daerah Provinsi;
8. dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Maka  dengan  melihat  dari  urutan  hierarki tersebut  semestinya  peraturan  presiden  nomor  21 tahun 2016 tentang kebijakan bebas visa kunjungan ini  kekuatannya  berada  dibawah  undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sementara isinya tidak boleh menyalahi isi dari UU no 6 tahun 2011.
Dalam undang-undang no 6 tahun 2011, tepatnya di  pasal  43  ayat  2,  telah  disebutkan  bahwa  orang
peraturan-perundang-undangan.pdf di akses pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 08.50 WIB
19 Lihat. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
asing  dapat  dibebaskan  dari  kewajiban memiliki  visa apabila memenuhi ketentuan berikut :
a. warga  negara  dari  negara  tertentu  yang ditetapkan  berdasarkan  peraturan  presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
b. warga  negara  asing  pemegang  izin  tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku;
c. nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;
d. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas  kapal  laut  atau  alat  apung  yang  dating langsung  dengan  alat  angkutnya  untuk beroperasi  di  perairan  Nusantara,  laut teretorial,  landas  kontinen,  dan/atau  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Sementara  itu  dalam  Perpres  no  21  tahun  2016 pasal  2  ayat  2 20 disebutkan  bahwa  visa  bebas kunjungan  ini  diberikan  kepada  orang  asing  sebagai penerima  dengan  mempertimbangkan  asas  timbal balik  dan  bebas  visa  kunjungan  tidaklah  diberikan kepada  orang  asing  yang  datang  dengan  tujuan jurnalistik.
Kedua  peraturan  ini  masing-masing  memiliki kesamaan pada poin asas timbal balik, dimana asas ini wajib terpenuhi dalam penerapan kebijakan bebas visa kunjungan  di  lapangan  agar  perpres  yang  ada  dapat dikatakan  sesuai  dan  tidak  menyalahi  hierarki perundang-undangan. Namun secara isi dan gramatikal undang-undang  nomor  6  tahun  2011  dan  perpres nomor  21  tahun  2016  telah  memenuhi  kaidah  tata peraturan prundang-undangan Indonesia.
C. Penerapan  asas  timbal  balik  dalam pasal  43  ayat  2  UU  no  6  tahun  2011 terhadap kebijakan bebas visa kunjungan 1. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  merupakan terobosan  pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan Negara lain  dengan  memberikan  pembebasan  kepada  orang asing dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan menerapkan  asas  timbal  balik.  Kebijakan  ini  diatur dalam Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016.
Kebijakan  bebas  visa  kunjungan  dibuat  atas persetujuan  kementrian-kementrian  terkait  bersama dengan presiden. Kebijakan ini muncul sebagai wujud nyata dalam memenuhi target wisatawan orang asing yang diberikan oleh kementrian pariwisata serta untuk
20 Lihat. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
21 http://imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa- kunjungan#lama-tinggal di akses pada tanggal 15 Mei 2019, pada pukul 09.08 WIB.
menumbuhkan  gairah  ekonomi  kreatif  di  sektor pariwisata.
Bebas  visa  kunjungan  memberikan  izin  tinggal kunjungan untuk waktu  paling lama 30 (tiga puluh) hari  tidak  dapat  diperpanjang  atau  dialihstatuskan menjadi  izin  tinggal  lainnya 21 .  Orang-orang  asing yang dapat memperoleh bebas visa kunjungan adalah mereka yang memiliki tujuan 22 sebagai berikut : 1. Wisata
2. Keluarga
3. Sosial
4. Seni dan budaya
5. Tugas pemerintahan
6. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar
7. Mengikuti  rapat  yang  diadakan  dengan kantor pusat atau perwakilan di indonesia
8. Meneruskan perjalanan ke negara lain Selain  tujuan  di  atas  maka  tidak  dapat  diberikan bebas  visa,  dan  apabila  ada  yang  memaksa  masuk menggunakan bebas visa, sesuai aturan yang berlaku orang  asing  tersebut  dapat  dikenakan  Tindak Administratif Keimigrasian karena dianggap menyalahi peraturan.
2. Asas  timbal  balik  dalam  kebijakan bebas visa kunjungan
Perpres  R.I  No.  21  Tahun  2016  tentang Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada 169 negara berdasarkan asas manfaat dan asas timbal balik atau asas resiprositas sesuai dengan konsiderans menimbang huruf a, yakni sebagai berikut: a. bahwa dalam  rangka  meningkatkan  hubungan  negara Republik  Indonesia  dengan  negara  lain,  perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu  negara,  dan  entitas  tertentu  untuk  masuk  ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan  dalam  bentuk  pembebasan  dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.
Tidak  hanya  dalam  konsideran  menimbang huruf a, penerapan asas timbal balik juga diperjelas dalam  Pasal  2  bahwa  bebas  visa  kunjungan  dengan memperlihatkan asas timbal balik dan asas manfaat. Asas manfaat dalam pemberian bebas visa kunjungan memiliki  makna  bahwa  hanya  warga  negara  asing yang  memberi  manfaat  kepada  Indonesia  yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia 23 . Asas  timbal  balik  atau  asas  resiprositas merupakan  salah  satu  asas  yang  digunakan  dalam
22 http://imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa- kunjungan#tujuan di akses pada tanggal 15 Mei 2019, pada pukul 09.10 WIB.
23 https://poltekimblog.wordpress.com diakses pada 16 Mei 2019 pukul 15.30
sebuah  perjanjian  internasional  yang  memilliki  arti bahwa di dalam sebuah perjanjian internasional suatu tindakan  negara  terhadap  lain  negara  bisa  dibalas setimpal 24 .
Perjanjian  internasional  sendiri  memiliki makna sebagai kata sepakat dari dua atau lebih subyek hukum  internasional  terhadap  suatu  objek  atau masalah dengan maksud tertentu hukum dibentuk yang dilahirkan  hak  serta  kewajiban  dan  dalam  hukum internasional mengaturnya 25 .
Asas  timbal  balik  atau  asas  resiprositas merupakan  alat  pengikat  untuk  para  pihak  dalam sebuah  perjanjian  untuk  memberikan  hak  dan kewajiban  secara  setimpal sebagai  dasar  kesepakatan yang telah di kehendaki para pihak secara adil.
Penggunaan  asas  timbal  balik  atau  asas resiprositas oleh Indonesia pada hakikatnya merupakan  cerminan  nilai-nilai  hukum  internasional yang  bersifat  universal.  Keberadaannya  pun  diakui oleh  negara  seluruhnya  yang  ada  di  dunia  dan  bagi kehidupan semua bidang antar bangsa berlaku.
Asas ini pula menjadi prinsip kedaulatan dari suatu  negara  dan  hukum  dari  negara  tersebut.  Asas resiprositas  juga  dapat  dijadikan  dasar  penerapan dalam  bentuk  kerja  sama  antar  negara  dalam penerapan yurisdiksi. Pada umumnya, kerja sama antar negara  dijembatani  dengan  adanya  sebuah  perjanjian internasional  baik  itu  perjanjian  bilateral  ataupun multilateral.  Namun,  tanpa  adanya  sebuah  perjanjian seperti  kebijakan  BVK  yang  dikeluarkan  Indonesia bagi 169 negara dapat terlaksana dengan berlandaskan asas  resiprositas  ini  dimana  persyarat  perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak.
Pembebasan visa ini menurut penjelasan dari pasal  43  ayat  2  UU  no  6  tahun  2011  tentang keimigrasian  adalah    pembebasan  untuk  kepentingan pariwisata yang membawa manfaat bagi perkembangan pembangunan nasional dengan memperhatikan  asas  timbal  balik,  yaitu  pembebasan visa  hanya  diberikan  kepada  orang  asing  dari  negara yang juga memberikan pembebasan visa kepada warga negara Indonesia.
Namun fakta di lapangan menunjukan bahwa tidak  semua  Negara  dari  169  negara  yang  diberikan bebas visa kunjungan oleh Indonesia juga memberikan timbal  balik  bebas visa selayaknya  yang  disyaratkan. Sebagai  contoh  yakni  Amerika  dan  China.  Amerika dan  China  merupakan  salah  satu  Negara  penerima bebas visa kunjungan oleh Indonesia. Namun Amerika dan  China  tidak  memberikan  hal  serupa  kepada
24 https://www.ilmudasar.com/2018/02/PerjanjianInternasional.ht ml diakses pada tanggal 16 Mei 2019
25 Wayan  Parthianan.  2002. Hukuman  Perjanjian  Internasional: Bagian 1, Bandung. Mandara Maju. hlm 12.
Indonesia.  Dirilis  dari  website  CNBC  Indonesia 26 , China memberlakukan  kebijakan  bebas  visa kepada 59  negara,  namun  nama  Indonesia  tidak  ada  dalam daftar  Negara  tersebut.  Hal  ini  tentu  menjadi  tanda tanya,  apakah  benar  asas  timbal  balik  yang diprasyaratkan  dalam  undang-undang  dan  pepres telah dilaksanakan dengan sesuai?
Fakta  lain  tentang  bebas  visa  kunjungan adalah hanya ada 77 negara yang memberikan wujud timbal  balik  nyata  dengan  membebaskan  Indonesia dari  visa  kunjungan.  77  negara  ini  salah  satunya Hongkong,  India  dan  Singapura.  Berikut  daftar Negara-negara  yang  memberikan  bebas  visa  untuk Indonesia 27 .
1. Angola – Visa on arrival 30 hari
2. Armenia  –  eVisa  atau Visa  on  arrival 120 hari
3. Azerbaijan  – Visa  on  arrival atau  eVisa  30 hari
4. Belarus – Bebas visa 30 hari, mendarat harus di Bandara Internasional Minsk
5. Bolivia – Visa on arrival atau eVisa 90 hari
6. Brazil – Bebas visa 30 hari
7. Brunei – Bebas visa 14 hari
8. Kamboja – Bebas visa 30 hari
9. Cape Verde – Visa on arrival
10. Chile – Bebas visa 90 hari
11. Kolombia  –  Bebas  visa  90  hari,  bisa diperpanjang jadi 180 hari
12. Comoros – Visa on arrival 45 hari
13. Pantai  Gading  –  eVisa,  harus  mendarat  di Bandara Port Bouet
14. Cuba – Tourist card 30 hari
15. Djibouti – eVisa atau Visa on arrival
16. Dominica – Bebas visa 21 hari
17. Ekuador – Bebas visa 90 hari
18. Ethiopia – eVisa atau Visa on arrival
19. Fiji – Bebas visa 120 hari
20. Gabon  –  eVisa  atau Visa  on  arrival ,  harus mendarat di Bandara Internasional Libreville
21. Gambia –  Bebas  visa  90 hari  ditambah izin dari Imigrasi Gambia
22. Guinea-Bissau  –  eVisa  atau  Visa  on  arrival 90 hari
23. Guyana – Bebas visa 30 hari
24. Haiti – Bebas visa 90 hari
25. Hong Kong – Bebas visa 30 hari
26. India  –  eVisa  30  hari  di  24  bandara  dan  3 pelabuhan
27. Iran – Visa on arrival 30 hari
26 https://www.cnbcindonesia.com/news/20180418182625-4- 11544/china-tawarkan-perjalanan-bebas-visa-untuk-59-negara di akses pada 16 Mei 2019
27 https://pinterpoin.com/2019/03/09/77-negara-bebas-visa-bagi- pemegang-paspor-indonesia/ di akses pada tanggal 16 Mei 2019
28. Jepang – Bebas visa untuk pemegang e-paspor
29. Yordania – Visa on arrival 90 hari 30. Kenya – eVisa atau Visa on arrival 90 hari
31. Kyrgystan – eVisa atau Visa on arrival 30 hari mendarat di Bandara Internasional Manas
32. Laos – Bebas visa 30 hari
33. Lesotho – eVisa atau Visa on arrival
34. Macau – Bebas visa 30 hari
35. Madagaskar – Visa on arrival gratis 90 hari 36. Malawi  – Visa  on  arrival 30  hari  bisa diperpanjang jadi 90 hari
37. Malaysia – Bebas visa 90 hari
38. Maldives – Visa on arrival gratis 30 hari 39. Mali – Bebas visa 30 hari
40. Marshall Island – Visa on arrival 90 hari 41. Mauritania  – Visa  on  arrival di  Bandara Internasional Nouakchott-Oumtounsy
42. Mauritius – Visa on arrival 60 hari 43. Micronesia – Bebas visa 30 hari
44. Maroko – Bebas visa 90 hari
45. Mozambique – Visa on arrival 30 hari
46. Myanmar – Bebas visa 14 hari
47. Namibia – Bebas visa 90 hari 48. Nepal – Visa on arrival 90 hari 49. Nikaragua – Visa on arrival 90 hari 50. Oman – eVisa atau Visa on arrival 30 hari 51. Palau – Visa on arrival 30 hari 52. Palestina – Bebas visa tanpa keterangan durasi 53. Papua Nugini – Visa on arrival gratis 60 hari, perpanjang dengan biaya tambahan
54. Peru – Bebas visa 180 hari
55. Filipina – Bebas visa 30 hari
56. Qatar  –  Bebas  visa  30  hari,  dari  Bandara Internasional Hamad
57. Rwanda – Bebas visa 90 hari
58. Saint Kitts and Nevis – Bebas visa 90 hari
59. Samoa – Entry permit 60 hari
60. Serbia  –  Bebas  visa  30  hari  dalam  1  tahun berjalan
61. Seychelles – Visitor’s Permit gratis 30 hari 62. Singapura – Bebas visa 30 hari
63. Somalia – Visa on arrival 30 hari di Bandara Bosaso, Galcaio dan Mogadishu
64. Srilanka – eVisa atau Visa on arrival 30 hari 65. St.  Vincent and  the  Grenadines  –  Bebas visa 30 hari
66. Suriname – Tourist Card 90 hari
67. Tajikistan – Visa on arrival 45 hari 68. Tanzania – Visa on arrival 69. Thailand – Bebas visa 30 hari
70. Timor Leste – Visa on arrival 30 hari 71. Togo – Visa on arrival 7 hari
28 Alvi,  M  Syahrin.  2018. Eksodus  Warga  Negara  Tiongkok  : Antara Kebijakan atau Penyelundupan . Jakarta. Bhumi Pura Wira Wibawa.
72. Turki – eVisa atau Visa on arrival 30 hari 73. Tuvalu – Visa on arrival 30 hari
74. Uganda – eVisa atau Visa on arrival
75. Uzbekistan – Bebas visa 30 hari
76. Vietnam – Bebas visa 30 hari
77. Zimbabwe  –  eVisa  atau Visa  on  arrival 90 hari
Seharusnya  jika  kita  menganut  asas  timbal balik, maka hanya 77 negara tersebutlah yang boleh diberikan  kebijakan  bebas  visa  karena  memang hanya 77 negara yang memberikan kebijakan serupa kepada pemegang paspor Indonesia.
Menelaah lebih lanjut, dimungkinkan masuknya nama Amerika Serikat sebagai salah satu Negara penerima bebas visa kunjungan adalah karena Amerika  Serikat  termasuk  ke  dalam    negara  yang memberikan  banyak  manfaat,  baik  itu  di  bidang investasi maupun kerjasama lain. Sehingga dalam hal ini  asas  manfaat  lah  yang  dikedepankan.  Namun untuk  negara  lain  yang  tidak  memberikan feedback serupa  seharusnya  dikaji  terlebih  dahulu  sehingga dapat dikurangi jumlahnya.
Sementara  China  atau  Tiongkok  diberikan kebijakan  bebas  visa  adalah  karena  Tiongkok merupakan  salah  satu  Negara  yang  memiliki hubungan kerjasama bilateral G2G dengan Indonesia.  Selama  2  tahun  belakangan,  Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia  melonjak  naik.  Hal  ini  terjadi  setelah kebijakan  bebas  visa  kunjungan  diberlakukan. Walaupun keberadaan para WNA asal Tiongkok ini acap  kali  menimbulkan  banyak tanda  Tanya  namun sejauh ini Tiongkok lah Negara penyumbang jumlah pengguna BVK terbanyak. 28
Selain  memandang  aspek  lain  seperti  asas manfaat,  pemberian  kebijakan  ini  baiknya  juga melihat track  record dari  Negara  penerima. Kecenderungan  pelanggaran  keimigrasian  yang dilakukan oleh Negara penerima patut menjadi salah satu aspek yang menjadi bahan pertimbangan.
Pengambilan  keputusan  pemberian  bebas visa kepada 169 negara lebih lanjut memang sangat perlu dievaluasi. Pertimbangan-pertimbangan mendalam  dan  penerapan  asas  asas  yang  ada  harus diperhatikan  agar  kedepannya  tercipta  keselarasan dan  kesesuaian  antara  peraturan  yang  berlaku  dan tindakan  yang  diambil  sehingga  tidak  akan menimbulkan banyak kerugian dan dampak negatif.
Berbicara  tentang  dampak,  kebijakan  bebas visa  kunjungan  ini juga memberi  dampak-tersendiri khususnya  di  bidang  imigrasi  sebagai  pelaksana
langsung dari kebijakan tersebut 29 . Salah satu dampak yang  paling  dirasakan  yakni  pada  penegakan  hukum keimigrasian.  Dimana  Direktorat  Jenderal  Imigrasi mencatat ada 9.226 pelanggaran yang dilakukan WNA di  Indonesia  pada  tahun  2015.  Jumlah  ini  meningkat dibanding  tahun  sebelumnya.  Jumlah  pelanggaran yang  telah  ditindak  dengan  sanksi  administratif  oleh kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Soekarno  Hatta  pada Orang  asing  yang  menggunakan  izin  tinggal  Bebas Visa Kunjungan terdapat 8 orang, yang ditangkap dari hasil  operasi  pengawasan  Orang  Asing  pada  bulan Oktober 30 .
Sedangkan Kebijakan BVK tahap II (dua) baru dikeluarkan pada bulan September 2015. Maka dapat dikatakan baru sebulan Kebijakan BVK diberlakukan sudah  terdapat  pelanggaran  yang  cukup  banyak. Penegakan          hukum        tindakan  administratif keimigrasian  semenjak  diberlakukannya  BVK  bagi OA  yang  melakukan  pelanggaran  jumlahnya  sangat meningkat hal tersebut dapat dilihat dari hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah tahun 2015.
Tabel 1

## Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian
Sumber : M Alvi, Syahrin., 2018. Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Fiat Justicia Vol.2 , 3. Depok.
Meningkatnya  jumlah  pelanggaran  yang dilakukan oleh Orang Asing yang berasal dari negara- negara  subyek  bebas  visa  serta  semakin  tingginya Tindakan  Administratif  Keimigrasian  seharusnya menjadi  pertimbangan  dalam  memberikan  kebijakan tersebut 31 . Pendekatan ekonomi dalam bidang Imigrasi tidak  boleh  menyampingkan  faktor  keamanan  negara yang  menjadi  tujuan  dari  banyak  kepentingan  bagi orang asing 32 .
Selain mempengaruhi jumlah tindak administratif  keimigrasian  yang  semakin  tinggi. Kebijakan  BVK  juga  menyebabkan  turunnya  angka pelayanan  perpanjangan  izin  tinggal  dan  pembelian Visa  On  Arrival  (VOA) 33 . Penyebabnya  tidak  lain
29 Fernando,  S.,  2014.  Politik  Hukum  Pemerintah  (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi
Masalah
Penyelundupan  Manusia. Jurnal  Mahasiswa  Fakultas  Hukum , 1 (1).
30 M  Alvi,  Syahrin.,  2018.  Refleksi  Hukum  Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Fiat Justicia Vol.2 , 3. Depok.
adalah karena negara negara yang diberikan fasilitas Bebas  Visa  Kunjungan  merupakan  negara-negara subyek VOA.
Tabel 2
Statistik Pemberian dan Perpanjangan VOA pada kantor Imigrasi kelas I Ngurah Rai No . Kegiatan 2014 2015 1. Pemberian VOA 3.044.29 2 2.011.85 7 2. Perpanjangan VOA 27.258 25.742
Sumber : M Alvi, Syahrin., 2018. Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Fiat Justicia Vol.2 , 3. Depok.
Berdasarkan tabel tersebut terlihat penurunan jumlah permohonan  perpanjangan  izin  tinggal  visa kunjungan  saat  kedatangan  sebanyak  5,5%.  Jadi, dapat disimpulkan setelah diberlakukannya kebijakan  bebas  visa  kunjungan  berdampak  pada fungsi pelayanan keimigrasian, khususnya penurunan jumlah permohonan pemberian VOA dan perpanjangan  Izin  Tinggal  untuk VOA .  Dengan penurunan  penjualan  voucher VOA ini  tentu  saja mempengaruhi jumlah pemasukan keuangan negara dari sektor pendapatan negara bukan pajak (PNBP) imigrasi.
Sementara itu dampak positif dari pemberlakuan  bebas  visa  ini  salah  satunya  yaitu peningkatan jumlah wisatawan manca negara. Walau tidak signifikan namun peningkatan ini cukup dapat dirasakan  di  sektor  pariwisata.  Namun  sayangnya  , penyumbang  terbesar  dari  wisatawan  internasional hanyalah negara-negara tetangga.
Daftar  nama  negara  yang  diberikan  bebas visa  kunjungan  tersebut,  sebagian  besar  adalah negara  yang  yang  bukan  negara  asal  wisatawan mancanegara  yang  dominan  datang  ke  Indonesia, tentunya hal ini perlu diperhatikan lebih serius oleh pemerintah,  karena  apabila  hanya  mengutamakan kuantitas  negara, maka potensi dampak  negatif  dari penerapan  kebijakan  bebas  visa  kunjungan  ini  akan lebih besar dari pada manfaat yang diberikan.
Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata, 10 Besar negara penyumbang wisatawan mancanegara terbesar ke Indonesia adalah:
1. Singapura
31 Ethier,  W.J.,  1986.  Illegal  immigration:  The  host-country problem. The American economic review , 76 (1), pp.56-71.
32 Syahrin,  M.A.,  2017.  The  Implementation  of  Non- Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees  in Indonesia. Sriwijaya  Law Review , 1 (2), pp.168-178.
33 M  Alvi,  Syahrin.  2018.  Refleksi  Hukum  Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Fiat Justicia Vol.2 , 3. Depok. No. Tindakan Administratif Keimigrasian 2014 2015 1 Pelaku Pelanggaran Keimigrasian yang di Ditindak 1.932 2.508
2. Malaysia
3. Australia
4. Tiongkok 5. Jepang 6. Korea Selatan
7. Filipina
8. Amerika Serikat
9. Inggris 10. Taiwan

## Gambar 1
Jumlah wisatawan mancanegara
Sumber : https://jabar.kemenkumham.go.id/
Penerapan  asas  hierarki  hukum  dan  asas timbal  balik  dalam  kebijakan  bebas  visa  kunjungan akhirnya secara tidak langsung memengaruhi dampak dampak yang timbul setelah kebijakan ini dilaksanakan.  Imigrasi  sebagai  pihak  pelaksana kebijakan  harus  segera  melakukan  koordinasi  dan peninjauan  kembali  terhadap  kebijakan  bebas  visa. Agar  kebijakan  ini  bisa  selaras  dengan  tujuan  dan keamanan negara khususnya di bidang keimigrasian.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Penerapan  asas  tata  perundang-undangan Lex  Superior  Derogate  Legi  Inferiori dalam  pengambilan  kebijakan  bebas  visa kunjungan telah tepat. Isi Perpres Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa selaras dengan  isi  pasal  43  ayat  2  Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011. Hanya saja pelaksanaanya  masih  ada  penyimpangan dari  asas  yang  disebutkan  dalam  kedua peraturan  tersebut.  Salah  satunya  yaitu penerapan  asas  timbal  balik  dan  asas manfaat.
2. Dalam  penelitian  ini  ditelaah  terdapat indikasi penyimpangan pelaksanaan
penerapan  asas  timbal  balik  dalam  isi Perpres  No  21  Dan  Pasal  43  Ayat  2. Selama ini yang terjadi di Indonesia, asas timbal  balik  seakan  dikesampingkan dengan  penambahan  jumlah  negara penerima  kebijakan  BVK.  169  negara yang  dibebas  visakan  nyatanya  tidak memberikan dampak serupa kepada para pemegang  paspor  Indonesia.  Selain  itu, negara-negara yang menjadi subyek dari BVK  dari  penelitian  didapatkan  fakta bahwa  tidak  semuanya  menyumbang angka  kunjungan  wisata  ke  Indonesia. Begitupun  yang  disebutkan  dalam  asas manfaat.  Tidak  semua  dari  negara tersebut  memberikan  manfaat  kepada Indonesia. 3. Kebijakan  penambahan  jumlah  negara penerima  BVK  sejumah  169  negara harus  dikaji  ulang.  Hal  ini  didasarkan pada fakta bahwa banyak negara-negara subyek  BVK  yang  tidak  memberikan keuntungan  sama  sekali.  Bahkan  angka kunjungan  ke  Indonesia  dari  negara tersebut  adalah  0%.  Tentu  saja  hal tersebut merugikan Indonesia.
4. Penyalahgunaan kebijakan BVK ini juga terbukti  semakin  meningkat.  Banyak ditemukan  orang-orang  asing  datang  ke Indonesia  dengan  menggunakan  BVK namun  dengan  tujuan  bekerja  atau mengadakan  kerjasama  dimana  hal tersebut menyalahi aturan dari BVK. Ini membawa dampak besar bagi Indonesia, terutama  di  bidang  pelayanan  dan pengawasan imigrasi.
5. Pendapatan  negara  bebas  pajak  (PNBP) melalui  penjualan Visa  On  Travel (VOA)  juga  mengalami  penurunan drastis  akibat  pelaksanaan  kebijakan bebas  visa.  Penjualan  VOA  yang menjadi ladang PNBP berkurang drastis, sehingga  pendapatan  negara  pun  ikut berkurang 2. Saran
Adapun  saran  yang  penulis  berikan  adalah sebagai berikut :
1. Pengkajian ulang
terhadap implementasi asas timbal balik (respirokal) dan asas manfaat yang ada dalam  peraturan  presiden  no  21  tahun 2016  tentang  kebijakan  bebas  visa kunjungan,  karena  pada  faktanya  asas ini tidak dilakukan secara berkelanjutan.
2. Perlu adanya keselarasan yang disepakati berbagai pihak dan telah mempertimbangkan banyak aspek dalam pengambilan  keputusan/kebijakan  yang
ada.
3. Membatasi  tujuan  dari  negara  yang masuk menggunakan BVK untuk
mengurangi  jumlah  kerugian  PNBP
akibat BVK.
4. Perlu  dipertimbangkan  kembali  jumlah negara  yang  dibebas  visakan,  karena nyatanya  tidak  semua  negara  yang diberikan  bebas  visa  dapat  memberikan timbal  balik  dan  manfaat  kepada Indonesia.
5. Mengevaluasi  kembali  isi dari  kebijakan BVK agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri ekonomi pariwisat Indonesia.
6. Meningkatkan pengawasan dan pelayanan keimigrasian guna meminimalisir  dampak-dampak  negatif yang  timbul  akibat  kebijakan  bebas  visa kunjungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku Abintoro  Prakoso,2007, Pengantar  Ilmu Hukum, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo. Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) Achmad  Ali,2007. Menguak  Teori  Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance , Makassar, Kencana. E.Y.Kanter  dan  S.R.  Sianturi,2012. Asas- Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,  Jakarta,  Storia Grafika.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,1982. Metode Penelitian Hukum , Jakarta, Ghalia Indonesia. Sigid Suseno , 2013. Hukum pidana Indonesia, Bandung, Rosda.
Syahrin, M.A et al.,2018. Regulasi Pemeriksaan  Keimigrasian  di  Indonesia .  Politeknik Imigrasi.
Satjipto Rahardjo,2009. Hukum dan
Perilaku , Jakarta, Kompas.

## Jurnal Ilmiah
Ethier, W.J., 1986. Illegal immigration: The host-country  problem. The  American  economic review , 76 (1), pp.56-71.
Fernando, S., 2014. Politik Hukum Pemerintah  (Direktorat  Jenderal  Imigrasi)  Dalam Menanggulangi  Masalah   Penyelundupan Manusia. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum , 1 (1).
Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement  Principle  to  the  Asylum  Seekers and Refugees in Indonesia. Sriwijaya Law Review , 1 (2), pp.168-178.
Syahrin,  M  Alvi.,  2018.  Refleksi  Hukum Implementasi  Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Fiat Justicia Vol.2 , 3.
Wayan Parthianan. 2002. Hukuman
Perjanjian  Internasional: Bagian  1,  Bandung. Mandara Maju.
Anthon  F.  Susanto ,  Metodologi  Penelitian Hukum (Jakarta, 2014). M Alvi Syahrin , Metode Penelitian Keimigrasian,  1st  ed.  (Depok:  Politeknik  Imigrasi, 2019).
Karya Ilmiah dan Lainnya M. Alvi Syahrin, Hak Asasi
Bermigrasi ,  Majalah  Bhumi  Pura,  November. 2015,Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
M.  Alvi  Syahrin. Eksodus  Warga  Negara Tiongkok  :  Antara  Kebijakan  dan  Penyelundupan . Majalah  Check  Point.  Edisi  5.  November  2016. Jakarta: Akademi Imigrasi. hlm. 33-35.
Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang Undang tentang Keimigrasian. UU NO 6 Tahun 2011. Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 63 tentang Aturan Pidana.
Peraturan  Presiden  No  21  Tahun  2016 tentang Kebijakan Bebas Visa Kunjungan.

## Internet
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/compon ent/content/article/100-hukum-tata- negaraperundang-undangan/421-harmonisasi- peraturan-perundang-undangan.pdf  diakses  pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 08.50 WIB.
http://imigrasi.go.id/index.php/layanan- publik/bebas-visa-kunjungan#lama-tinggal  di  akses pada tanggal 15 Mei 2019, pada pukul 09.08 WIB.
http://imigrasi.go.id/index.php/layanan- publik/bebas-visa-kunjungan#tujuan  diakses  pada tanggal 15 Mei 2019, pada pukul 09.10 WIB.
https://poltekimblog.wordpress.com  diakses pada 16 Mei 2019 pukul 15.30 https://www.ilmudasar.com/2018/02/Perjanj ianInternasional.html  diakses  pada  tanggal  16  Mei 2019
https://www.cnbcindonesia.com/news/2018 0418182625-4-11544/china-tawarkan-perjalanan- bebas-visa-untuk-59-negara  diakses  pada  16  Mei 2019 https://pinterpoin.com/2019/03/09/77- negara-bebas-visa-bagi-pemegang-paspor-indonesia/ diakses pada tanggal 16 Mei 2019