Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Miryam Priskila 1 , Yolanda Tira Malona Ginting 2
1,2 Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau,
email: Mpriskila82@gmail.com

## Abstrak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik,  pelayanan  publik  adalah tindakan  atau  rangkaian  tindakan  yang  dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  di  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih jauh tentang peningkatan pelayanan publik kantor kecamatan di  Sentajo  Raya.  Terdapat  beberapa  permasalahan  di  Kantor  Kecamatan  Sentajo  Raya,  Kabupaten Kuantan Singingi antara lain diskriminasi dalam pemberian layanan, ketidakpastian waktu dan biaya, serta rendahnya  tingkat  kepuasan  masyarakat. Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah    yang menggunakan lima indikator strategi Menurut Osborne dan plastrik yaitu Strategi pengembangan struktur; Strategi  pengembangan  atau  penyederhanaan  sistem  prosedur;  Strategi  pengembangan  infrastruktur; Strategi  pengembangan  budaya  atau  kultur,  dan  Strategi  pengembangan  kewirausahaan.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya peningkatan  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah  di  Kantor  Camat  Sentajo  Raya  kepada masyarakat.
Kata kunci: Strategi, Pelayanan Publik, diskriminasi.

## Abstract
According to Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, public services are actions or series of actions taken in order to fulfill the service needs of every citizen and resident for goods, services, and/or administrative services provided by public service providers in accordance with with statutory regulations. The purpose of this research is to learn more about the improvement of public services at the sub-district office in Sentajo Raya. There are several problems at the Sentajo Raya District Office, Kuantan Singingi Regency, including discrimination in service delivery, uncertainty about time and cost, and low levels of community  satisfaction.  The  theory  used  in  this  research  is  using  five  strategic  indicators  according  to Osborne and plastic, namely the structure development strategy; Strategies for developing or simplifying procedural  systems;  Infrastructure  development  strategy;  Culture  or  culture  development  strategy,  and entrepreneurship  development  strategy.  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative.  The results showed that there was an increase in public services provided by the government at the Sentajo Raya sub-district office to the community.
Keywords: Strategy, Public Service, discrimination.
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## Pendahuluan
Pemerintah  pusat  dan  daerah  juga  memiliki tanggung jawab terhadap publik. Salah satu tugas dalam menjaga  agar  pemerintahan  tetap  berjalan  dan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadapnya dengan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  baik. Masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengungkapkan keinginannya terhadap kualitas layanan pemerintah di era globalisasi komputer saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Kinerja pemerintah harus ditingkatkan, dan pekerja profesional harus dipekerjakan untuk  mengontrol  dan  memandu  semua  tindakan  untuk mencapai tujuan dan meningkatkan layanan masyarakat.
Fungsi  mendasar  penyelenggaraan  pemerintahan adalah  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  merupakan metrik kinerja utama dalam pemerintahan, baik di tingkat nasional  maupun  daerah.  Manajemen  pemerintahan dianggap  menguntungkan  jika  pelayanan  publik difokuskan  pada  kebutuhan  masyarakat.  Masyarakat mendapat  manfaat  dari  pelayanan  yang  baik  dan berkualitas  karena  dapat  secara  langsung  menilai keefektifan pelayanan yang ditawarkan.
Pemerintah  pusat  melimpahkan  kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  sejalan  dengan  arahan  UUD 1945. Pemerintah daerah menerapkan pendekatan untuk mewujudkan  kesejahteraan  sosial  melalui  pelayanan, pelibatan  masyarakat,  dan  pemberdayaan.  Salah  satu strategi pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.
Pada  awal  reformasi,  tujuan  mewujudkan  sistem pemerintahan  yang  demokratis  dan  memberikan kewenangan pemerintahan yang lebih kepada daerah dan rakyat  dalam  rangka  mengelola  dan  menyelesaikan persoalan daerah tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan otonomi  daerah  yang  luas,  bermakna,  dan  akuntabel. Sejak  disahkannya  UU  No.  22  Tahun  1999  yang kemudian  diubah  dengan  UU  No.  32  Tahun  2004, pemerintah  daerah  terus  meningkatkan  pelayanan publiknya.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang  Pelayanan  Publik,  pelayanan  publik  adalah tindakan atau rangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  bagi  setiap warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara  pelayanan  publik  di  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Dipertegas  pula  pada ayat (7), bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai kewajiban  dan  janji  penyelenggara  kepada  masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan tertukur.
Pelayanan  publik  merupakan  komponen  kunci dalam  menciptakan  tata  kelola  pemerintahan  yang unggul,  yang  kini  dipandang  penting  oleh  pemerintah untuk  mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang  ideal. Memerintah  dengan  baik  atau  memerintah  dengan  baik adalah  pelaksanaan  dan  tanggung  jawab  manajemen pembangunan  yang  kuat  yang  menganut  prinsip-prinsip demokratis dan efisien pasar, menghindari kemungkinan salah  alokasi  investasi  dan  pencegahan  korupsi  baik secara politik maupun administratif, menegakkan disiplin anggaran, dan membangun kerangka hukum dan politik untuk pertumbuhan kegiatan usaha.
Pelayanan publik secara umum dipahami sebagai sekumpulan  tugas  yang  dilakukan  oleh  birokrasi  politik untuk  memenuhi  kebutuhan  seluruh  warga  negara, khususnya di Kecamatan Sentajo Raya yang membutuhkan  berbagai  pelayanan,  mulai  dari  urusan sosial  dan  politik,  seperti  menciptakan  akte  kelahiran, kartu  tanda  penduduk  (KTP),  dan  sertifikat  tanah, kemudian beralih ke urusan ekonomi dan bisnis, seperti pemberian  izin  usaha  atau  investasi,  mendapatkan  izin bangunan, atau melakukan kegiatan usaha.
Sering sekali muncul berbagai persoalan pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  sebagai cerminan  dari  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap pelayanan  tersebut,  antara  lain  pelayanan  yang  mahal, sikap  dan  perilaku  pejabat  yang  kaku  dan  rumit, pelayanan berbasis kesukuan yang berdasarkan imbalan, tidak  ramah,  angkuh  dan  adanya  diskriminasi  dalam pemberian  pelayanan.  Pelayanan  juga  terkesan  lambat,
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
dan  fasilitas  layanan  yang  kurang  memadai.  Warga Kecamatan
Sentajo Raya khususnya tidak memungkinkan  untuk  menghindari  berurusan  dengan birokrasi pemerintah, pada saat yang sama, ia adalah satu- satunya lembaga yang berwenang untuk memberlakukan dan menegakkan sejumlah undang-undang dan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat dan setiap warga negara. Karena  tugasnya  yang  besar  kepada  masyarakat, pemerintah  kecamatan  Sentajo  Raya  berupaya  untuk meningkatkan pelayanan yang ditawarkan oleh birokrasi pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2010,  sebagai  pernyataan  terhadap  ambiguitas  peran fungsi  dalam  kaitannya  dengan  kebutuhan  masyarakat. Penyelenggaraan  pelayanan  publik  di  kabupaten  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, yang mencakup  segala  hal  mulai  dari  proses  permohonan hingga  penerbitan  dokumen  yang  berkaitan  dengan pelayanan  di  bidang  perizinan  dan  nonperizinan.  Agar pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan harapan, pemerintah  dituntut  untuk  menyusun  kebijakan  yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di bawahnya. Permendagri Nomor 4 Tahun 2010  Tentang  Pedoman  Pelayanan  Administrasi Kecamatan.
Secara  umum,  pemerintah  telah  melakukan sejumlah  tindakan  dalam  upaya  memberikan  pelayanan yang  lebih  cepat,  tepat,  tidak  diskriminatif,  dan transparan.  Selain  itu,  pemerintah  juga  telah  menyusun undang-undang  yang  mensyaratkan  tingkat  pelayanan minimum.  Namun,  upaya  yang  dilakukan  belum  dapat berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Pelayanan publik  sering  menerima  pengaduan  dari  masyarakat karena  kurang  memperhatikan  masyarakat.  Pemberi layanan  cenderung  lebih  bersifat  direktif  dan  hanya memperhatikan / mengutamakan kepentingan pimpinan / organisasi saja.
Dengan permasalahan tersebut, maka pemerintah memerlukan suatu strategi untuk mewujudkan perbaikan dan  peningkatan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan kabupaten,  khususnya  bagaimana  memperluas  dan meningkatkan  kinerja  aparatur  kabupaten  sebagai  abdi
negara dan abdi masyarakat harus berusaha meningkatkan  kapasitas  kerjanya  sebesar-besarnya. Karena pada dasarnya pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah  kecamatan  Sentajo  Raya  sangat  bergantung pada kinerja aparatur. Sementara masyarakat hanya bisa menilai  keberhasilan  kantor  kecamatan  berdasarkan kualitas pelayanan yang mereka terima.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metodologi deskriptif, yaitu  suatu  jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk menggambarkan secara sistematis objek dan subjek yang diteliti  sesuai  dengan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  di lapangan  dan  untuk  memahami  karakteristik  objek tersebut. dipelajari dalam setiap konteks fenomena secara keseluruhan.  Dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan umum  dan  luas  kepada  informan,  penelitian  kualitatif berusaha  memahami  fenomena  yang  dialami  partisipan penelitian, menurut Moleong (2017: 6). Teks tertulis dan lisan  dari  bahan  informasi  yang  diambil  dikumpulkan untuk  dipelajari.  Materi  yang  dikumpulkan  dari  hasil penelitian  kemudian  dikaji,  mengikuti  metodologi Sugiyono  (2010).  Penelitian  ini  diambil  dari  beberapa informan penelitian di Kantor Camat Sentajo Raya baik itu data primer maupun skunder.
Peneliti  menggunakan  metodologi  deskriptif kualitatif  karena  memungkinkan  untuk  menilai  tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh kantor kecamatan Sentajo Raya di Kabupaten Kuantan Singingi.
Hasil dan Pembahasan :
Kantor  Camat  Sentajo  Raya  Kabupaten  Kuantan Singingi  merupakan  salah  satu  organisasi  penyedia layanan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik  baik  perizinan  dan  non  perizinan.  Upaya  yang dilakukan  merupakan  strategi  yang  dijalankan  oleh instansi;  dalam  hal  ini  menggunakan  lima  strategi Osborne  dan  Plastrik  (2001)  di  lingkungan  birokrasi, yaitu :

## Startegi Pengembangan Struktur
Struktur  yang  dimaksud  berkaitan  dengan pemahaman  lingkungan  kelembagaan  yang  lebih  luas
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
serta  gagasan  organisasi  pelayanan  publik.  Konsep kelembagaan  berhubungan  dengan  nilai,  norma,  aturan hukum,  kode  etik,  dan  budaya.  Sedangkan  organisasi Orang-orang  berkumpul  untuk  mengatur  diri  mereka sendiri.  Mengenai  perkembangan  strategi  struktur organisasi jasa ini masyarakat harus membangun struktur organisasi  untuk  maju,  tumbuh,  dan  berhasil  bersaing dengan  penyedia  layanan  publik  lainnya  dalam  skala dunia.
Struktur  organisasi  Kantor  Kecamatan  Sentajo Raya  juga  berkembang  menjadi  organisasi  pelayanan publik.  Rotasi  karyawan  dipandang  sebagai  suatu  fase dalam  upaya  organisasi  untuk  mengevaluasi  kinerja karyawan  dan  memberikan  peluang  bisnis  agar  dapat tumbuh  dengan  hasil  yang  maksimal.  Selain  itu,  rotasi dilakukan  untuk  membantu  karyawan  mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang lengkap sebagai  bagian  dari  pertumbuhan  profesional  mereka yang berkelanjutan. Pegawai akan mengalami perputaran dalam  penempatan  tempat  kerja  jika  dirasakan  ada perubahan pada kinerja pegawai.

## Strategi Pengembangan Budaya atau Kultur
Proses  pembentukan  pola  pikir  dan  karakter pekerja berdasarkan pandangan hidup, prinsip, kebiasaan, dan ciri-ciri lain yang tampak dalam pengabdian pegawai kepada  masyarakat.  Perilaku  pegawai  dalam  melayani masyarakat sangat menentukan bagi kemajuan organisasi pelayanan  publik  karena  jika  organisasi  mampu memberikan rasa kepuasan diri kepada masyarakat maka pelanggan  dapat  menentukan  reputasi  organisasi  yang baik  dan  maju.  Masyarakat  mulai  merasa  aman  dan dipercaya  dan  mulai  berkolaborasi  dengan  organisasi layanan publik sendiri.
Setiap  orang  dalam  suatu  organisasi  memiliki seperangkat pola perilaku yang membentuk budaya kerja mereka.  Membangun  budaya  memerlukan  pembinaan dan  pelestarian  aspek-aspek  yang  bermanfaat.  Serta berusaha beradaptasi dengan pola perilaku tertentu untuk mengembangkan bentuk baru yang lebih baik. Melayani masyarakat merupakan representasi dari upaya pemerintah untuk berkontribusi dalam isu pembangunan karakter  pegawai.  Setiap  pegawai  yang  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)  dari  organisasi
diberikan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik, tepat waktu, dan dapat diandalkan.  Setiap  karyawan  yang  diberikan  diklat kepadanya  dievaluasi  secara  terpisah  atas  perilaku mereka sehubungan dengan perilaku ini.
Pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diikuti oleh pegawai  Kantor  Camat  Sentajo  sangat  minim,  bahkan hanya ada 2 pegawai di Kantor Camat Sentajo Raya yang hanya  baru  mengikuti  diklat.  Hal  ini  karena  kurangnya pemerintah pusat bahkan daerah untuk membuat program pelatihan dan pengembangan pegawai untuk kecamatan. Sehingga pelayanan yang diberikan oleh pegawai Kantor Camat hanya berlandaskan pada pengalaman dan Standar Pelayanan  yang  berlaku.  Mereka  juga  menerapkan  5S dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun.

## Strategi Pengembangan atau Penyederhanaan Sistem Prosedur
Sistem  prosedur  mengatur  secara  detail  tahapan pelayanan, maka sistem prosedur ini yang sering menjadi sumber  penyebab  sistem  pelayanan  menjadi  berbelit- belit, kaku, tidak efisien, dan tidak efektif. Pada dasarnya faktor  pemicu  dari  system  prosedur  yang  tidak  optimal berada  pada  sumber  daya  manusia  pemberi  layanan  itu sendiri yang tidak jujur dalam mmeberikan layanan dan etika  pelayanan  yang  tidak  baik.  Organisasi  seperti Kantor  Camat  Sentajo  Raya  mengambil  langkah  untuk mengembangkan  atau  mengefektifkan  sistem  prosedur dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik. Hal  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kantor  Camat Sentajo  Raya  adalah  Karyawan  harus  dapat  melayani masyarakat dengan integritas, ketepatan waktu, transparansi  biaya,  akuntabilitas  (tanggung  jawab),  dan standar  pelayanan  minimal  yang  dapat  menumbuhkan reputasi  yang  baik  dengan  masyarakat  umum.  Standar Pelayanan  merupakan  tolak  ukur  yang  dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara  kepada  masyarakat  dalam  rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan teratur.
Meskipun  sudah  menerapkan  sistem  prosedur  di Kantor  Camat  Sentajo  Raya,  namun  belum  ada
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
penyederhanaan  system,  system  yang  di  rasakan masyarakat  masih  terkesan  lamban  dan  menghabiskan jangka  waktu  yang  lama  dalam  menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat  terhadap pelayanan publik di  Kantor Camat Sentajo  Raya  yang  masih  rendah  dan  Standar  Kinerja Pegawai  yang  masih  dalam  kategori  cukup  baik  hingga baik.

## Strategi Pengembangan Kewirausahaan
Meliputi
menumbuh kebangkan jiwa kewirausahaan  serta  membuka  ruang  dan  kesempatan yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  menggali  sumber pendapatn.  Stategi  ini  menjelaskan  tentang  upaya  yang dilakukan  para  pegawai  dalam  sosialisasi  terhadap program  di  Kantor  Camat  Sentajo  Raya  Kabupaten Kuantan  Singingi  yang  dimaksud  adalah  layanan PATEN.
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau disebut juga dengan PATEN adalah suatu cara pelayanan publik  dimana  seluruh  proses  pengurusan  mulai  dari permohonan  sampai  dengan  penerbitan  dokumen ditangani  dalam  satu  loket  atau  meja  pelayanan.  Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mempermudah  pelayanan  kepada  masyarakat,  maka didirikanlah  PATEN.  Biaya  waktu  dan  layanan  adalah metrik  utama  yang  digunakan  untuk  mengukur peningkatan kualitas layanan. Jika dibandingkan dengan kabupaten  (ibukota),  kecamatan  terletak  lebih  dekat dengan  masyarakat  dan  relatif  cepat  dijangkau  berkat pengenalan PATEN.
Dalam  pelaksanaannya  program  PATEN  belum terlaksana di Kantor Camat Sentajo Raya, hal ini karena letak  Kantor  Camat  Sentajo  Raya  yang  jauh  dari perkampungan, bahkan sarana dan prasarana yang belum memadai  untuk  melakukan  pelayanan  PATEN.  Seperti halnya  dalam  administrasi  kependudukan,  hanya beberapa Kantor Camat di Kabupaten Kuantan Singingi yang  bisa  melakukan  rekaman  dan  menyelesaikan administrasi  kependudukan  masyarakat.  Kantor  Camat Sentajo Raya belum memenuhi standar pelayanan dalam administrasi kependudukan. Maka, standar pengembangan kewirausahaan di Kantor Camat  Sentajo Raya belum terlaksana secara optimal.

## Strategi Pengembangan Infrastruktur
Tentang penyediaan sarana fisik, model pengembangan  layanan  yang  inovatif,  dan  penggunaan teknologi informasi (telematika) untuk membuat layanan pendukung  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  lebih aman,  nyaman,  cepat,  akurat,  mudah,  dan  dapat diandalkan.
Penyediaan  fasilitas  fisik,  seperti  gedung  atau kantor,  komputer,  alat  transportasi  yang  digunakan sebagai  aset  kantor  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha, seperti kendaraan dan sepeda motor, merupakan fasilitas penunjang  utama  sebagai  upaya  peningkatan  kualitas pelayanan publik.
Menyangkut  penyediaan  sarana  dan  prasarana pelayanan yang mendukung peneyelenggaraan pelayanan agar  lebih  aman,  nyaman,  cepat,  akurat,  mudah,  dan terpercaya  yang  meliputi  penyediaan  fasilitas  fisik, pengembangan  model  pelayanan  baru,  pemanfaatn teknologi infomasi (telematika). Salah satunya contohnya program PATEN yang merupakan bentuk pengembangan model pelayanan yang baru terhadap masyarakat, yang di dalam pelaksanaanya membutuhkan sarana dan prasarana seperti  pelayanan  elektronik  contoh  pelayanan  dengan memanfaatkan  aplikasi  dan  website  untuk  mendukung terlaksananya  SDGe  di  Indonesia.  Namun  dalam penerapannya  pelayanan  elektronik  belum  dapat  di terapkan  di  Kantor  Camat  Sentajo  Raya  karena kurangnya sarana dan prasarana seperti tower, wifi kabel, komputer,  sarana  prasarana  lainnya  di  Kecamatan Sentajo Raya, sehingga hal ini dapat menghambat proses peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah Kantor Camat Sentajo Raya.

## Kesimpulan
Strategi meningkatan pelayanan publik di Kantor Camat  Sentajo  Raya  belum  optimal.  Tujuan  dari penerapan  beberapa  strategi  dalam  meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat belum sesuai dengan  standar  pelayanan  minimum.  Meskipun  strategi pelayanan  publik  sudah  diterapkan  di  Kantor  Camat Sentajo  Raya  namun  dalam  penerapanya  masih  belum memuaskan  masyarakat  dalam  mendapatkan  pelayanan publik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  5  indikator  strategi
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
menurut  Obsberne    Plastrik  (2001),  yaitu: pertama , Startegi Pengembangan Struktur di Kantor Camat Sentajo Raya sudah menerapkan struktur sesuai dengan skill dan pengetahuan  masing-masing,  bahkan  pegawai  akan mengalami  perputaran  dalam  penempatan  tempat  kerja jika dirasakan ada perubahan pada kinerja pegawai baik itu  perubahan. Kedua ,  Strategi  Pengembangan  Budaya atau Kultur di Kantor Camat Sentajo Raya belum semua pegawai disana mendapatkan pelatihan dan pengembangan (diklat) mengenai pelayanan kecamatan, mereka bekerja berdasarkan pengalaman masing-masing dan  mengacu  pada  standar  pelayanan  yang  berlaku. Ketiga ,  Strategi  Pengembangan  atau  Penyederhanaan Sistem  Prosedur  di  Kantor  Camat  Sentajo  Raya  masih terkesan  lambat  dan  masyarakat  belum  merasakan penyederhanaan  terhadap  pelayanan  yang  diberikan. Keempat, Strategi  Pengembangan  Kewirausahaan  di Kantor Camat Sentajo Raya masih belum optimal hal ini dapat  dilihat  dari  penerapan  PATEN,    seperti  halnya dalam  administrasi  kependudukan,  hanya  beberapa Kantor Camat di Kabupaten Kuantan Singingi yang bisa melakukan  rekaman  dan  menyelesaikan  administrasi kependudukan masyarakat.  Kantor Camat  Sentajo Raya belum  memenuhi  standar  pelayanan  dalam  administrasi kependudukan. Kelima , Strategi Pengembangan
Infrastruktur  di  Kantor  Camat  Sentajo  Raya  dalam menerapkan  program  PATEN  masih  terhambat  oleh sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai,  sehingga pelayanan  yang  prima  belum  tercapai  di  Kantor  Camat Sentajo Raya.
Daftar Pustaka :
Alamsyah,  L.  F.,  Firdaus,  M.,    Baga,  L.  M.  (2019).
Strategi  Peningkatan  Kinerja  Menggunakan Balanced Scorecard Pada Pemerintah Kota Jakarta Utara. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah ,
9 (1),
17–24. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i1.27541
David,  Fred  R.  (2011).  Manajemen  Strategi  Konsep, Jakarta: Salemba Empat.
David  Osborne  dan  Peter  Plastrik,  2000.  Memangkas
Birokrasi. PPM. Jakarta.
David  Osborne,  Ted  Gaebler,  1996.  Mewirausahakan Birokrasi  (Reinventing  Government)  Teruna Gravika. Jakarta.
Drakel,  Z.  F.  (2019).  Strategi  Peningkatan  Kinerja
Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan
Malalayang Kota Manado. HOLISTIK, Journal Of Social and Culture , 12 (2), 1–16.
Furqoni,  M.  (2015).  Strategi  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Ponorogo. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya , 1–12.
Gouzali,  Saydam.  (2000).  Manajemen  Sumber  Daya Manusia  (Human  Resource)  Suatu  Pendekatan Mikro. Jakarta: Djanbatan
Hardiansyah.2011. Kualitas Pelayanan Publik ( Konsep, dimensi, indikator, dan Implementasinya). Yogyakarta: Gava Media
Holle,  Erick  S.  2011.  Pelayanan  Publik  Melalui Electronic  Government;  Upaya  Meminimalisir Praktek  Maladministrasi  Dalam  Meningkatkan Public  Service,  Jurnal  Sasi  Volume  17  Nomor  3 Bulan  Juli-September  2011,  www.google.com diunduh  pada  tanggal  15  May  2023  Pukul  09.00 PM
Kunci, K. (2022). Kinerja Aparatur Dalam
Meningkatkan  Pelayanan  di  Kantor  Camat Sukamulia  Kabupaten  Lombok  Timur . 07 (April),
14–20.
Moenir,  H.A.S.  2006.  Manajemen  Pelayanan  Umum  di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
Nurmandi,  Achmad.  2010.  Manajemen  Pelayanan Publik. Yogyakarta: Sinergi Visi Utama.
Pemerintah, K., Publik, P.,  Penelitian, L. B. (2019). I. PENDAHULUAN  1.1  Latar  Belakang  Penelitian . 1–8.
Peraturan  Bupati  Kuantan  Singingi  Nomor  12  Tahun 2019  Tentang  Pemberian  Tambahan  Penghasilan
Vol. 3, No. 2, Juni 2023
Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi
Sedarmayanti,  (2014).  Manajemen  strategi,  Bandung: Refika Aditama.
Siagian,  Sondang  P.  (2001).  Manajemen  Sumber  Daya
Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
Sungkem. (2010). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai
Kecamatan Dalam MelaksanakanTugas dan
Fungsinya  di  Kecamatan  PurwosariKabupaten
Gunungkidul
Sugiyono.  (2015).  Memahami  Penelitian  Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang
Pelayanan Publik
Undang-Undang  Nomor.  22  Tahun  1999  Tentang Pemerintahan Daerah.
Wibowo,  Heri  (2017).  Strategi  Peningkatan  Kinerja Aparatur  Sipil  Negara  di  Kecamatan  Karangmojo
Kabupaten Guningkidul. Jurnal
Strategi Peningkatan  Aparatur  Sipil  Negara.  STIE  Widya
Wiwaha
Zulkarnaini.  (2019).  Strategi  Peningkatan  Kinerja Pemerintah  Kecamatan  Di  Kabupaten  Kuantan Singingi  (Studi  Di  Kecamatan  Cerenti). Trabalho de Conclusão de Curso , 1 (9), 1–10.