## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 1 (1) (2017): 11-21
Keywords : PKL, protection, guidance, business, regulation.
Kata Kunci: PKL, perlindungan, pembinaan, usaha, regulasi.

## *Korespondensi
Phone      : +62 852 502 53454 Email       : solehpulungan66@gmail.
com

## P����������� H���� ��� P�������� P������� K��� L��� �� B���������

## M. Soleh Pulungan
*
* Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kompleks Kantor Bupati, Gedung Bappeda lt. 4, Jl. Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong
Dikirim: 20 Februari 2017; Direvisi: 25 Februari 2017; Disetujui: 30 Maret 2017

## Abstract
The informal sector is very attractive because of their independence in  creating  jobs  and  providing  goods/services  cost.  Research  purposes; (1) To analyze why the street vendors (PKL) should get legal protection and guidance of the Government. (2). To analyze how policies Balikpapan City  Government  in  the  handling  and  coaching  (PKL)  in  Balikpapan? Methods  This  study  is  empirical  jurisdiction,  in  addition  to  reviewing the written law, also examines the legal aspects in the �ield of applied or implemented.  Research  result;  In  the  constitutional  rights  of  citizens  to choose an occupation guaranteed by the state in accordance with Article 27  paragraph  (2)  of  the  1945 Constitution  states  “Every  citizen  has  the right to work and a decent living for humanity. Article 13 of Law Number 9 Year 1995 regarding Small Business, stated the Government shall foster a business climate in the aspect of protection, by establishing regulations and  policies.  in  the  Balikpapan  City,  it  is  needed  to  establish  regional regulations governing the Management and Development of street vendors (PKL).

## Intisari
Sektor  informal  sangat  menarik  karena  kemandiriannya  dalam menciptakan  lapangan  kerja  dan  menyediakan  barang/jasa  murah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa para pedagang kaki  lima  (PKL)  harus  mendapat  perlindungan  hukum  dan  pembinaan dari Pemerintah, serta bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan dalam  menangani  dan  membina  (PKL)  di  Kota  Balikpapan.  Metode penelitian  bersifat yuridis  empiris ,  selain  mengkaji  hukum  tertulis,  juga mengkaji  hukum  dari  aspek  terapan  atau  implementasi  di  lapangan. Hasil penelitian ini mengemukakan, konstitusi menjamin hak-hak untuk memilih pekerjaan sesuai UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyebutkan, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi  kemanusiaan.  Pemerintah  wajib  menumbuhkan  iklim  usaha  dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan regulasi dan kebijaksanaan (UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, 2015). Karena itu di Balikpapan perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

## BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (BPP)

## KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat, 10450
© M. Soleh Pulungan
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.

## I. Pendahuluan
Sektor informal sangat menarik karena bisa menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang/jasa murah. Sector ini juga sebagai katup pengaman yang dapat meminimalisasi pengangguran dan keresahan sosial.  Menurut Rahardjo (2009) salah satu tuntutan fundamental yang dihadapi masyarakat adalah bertahan hidup (survive) dalam suatu lingkungan tertentu. Artinya, masyarakat mampu menyerap dan mempertahankan sumber daya yang ada untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) di kota-kota besar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kota. PKL di Indonesia  pada 2013 diperkirakan  mencapai 22 juta orang.  dan jumlah pengusaha mikro di Indonesia mencapai 53,1 juta orang ( bisnis.com 5/5/2013). Ini artinya, hampir 50 persen pengusaha mikro di negeri ini merupakan pengusaha yang bergerak di sektor PKL. Usaha kecil seperti PKL merupakan aset ekonomi bangsa, yang dapat memberi andil besar lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan menjadi katup pengaman ekonomi kerakyatan.
Kajian tentang Perlindungan Hukum dan Pembinaan pekerja sektor informal (PKL) di Balikpapan menarik untuk diangkat. Mengingat keberadaan PKL sebelumnya kurang dilindungi, kurang  pembinaan, dan dianggap tidak memiliki hak- hak hidup dan berkembang seperti halnya UMKM yang memiliki izin secara resmi. Potret penertiban atau penggusuran seolah-olah begitu melekat, padahal keberadaan mereka dijamin oleh konstitusi negara yang seharusnya bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan pada warganya. Potensi para PKL untuk menjadi usaha mikro kecil cukup terbuka.
Kajian ini ingin melihat kebijakan pemerintah Kota Balikpapan dalam penanganan dan pembinaan PKL di kota Balikpapan. Hal ini penting karena jumlah PKL yang makin menjamur seiring orientasi perkembangan Balikpapan menuju kota metropolis regional diwilayah Indonesia Tengah. Dibanding dengan kajian ini, beberapa kajian sebelumnya memiliki fokus yang berbeda, umumnya para peneliti cenderung melihat dampak penerapan peraturan perundang-undangan.  Kajian yang dilakukan Purwanti & Minarti (2010) misalnya meneliti tentang penerapan Perda No 8 Tahun 2006 di Kabupaten Lumajang. Sari (2014) juga mengkaji secara yuridis tentang penerapan Perda No 7 Tahun 2009 di Kab. Magelang. Selain itu, hampir sama dengan tema tersebut, penelitian dilakukan oleh Wahyu Ira (n.d.)  yang mengkaji tentang implementasi Perda Kota Samarinda No 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL.
Sementara itu, Wibowo dkk. (2013) yang meneliti kebijakan penanganan PKL di Bandar Lampung. Sedangkan Suraji (2011)  mengangkat topik yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para peneliti lainnya, yaitu tentang pembinaan PKL dalam perspektif  wawasan Nusantara bagi para pekerja sektor informal, sebagai antisipasi terjadinya konflik  horizontal  karena  heterogenitas  para  PKL. Lain lagi dengan Pramono (2015) yang meneliti penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dilihat dari perspektif komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Walikota Surakarta.
Sistem penjajahan telah berdampak pada perekonomian di Indonesia yang memunculkan sektor informal. Tradisi warga Batavia yang berbelanja di dekat rumahnya saat itu telah membuka peluang usaha baru sejak abad ke-19. Sektor informal di Indonesia muncul sekira 1724. Saat itu di sepanjang jalan di Batavia terdapat penjual-penjual yang berkeliling membawa segala macam barang seperti sayuran, porselen, kain, barang kerajinan, makanan, bunga, pakaian, dan lain-lain. Praktik berjualan seperti itu awalnya dilarang oleh VOC, namun akhirnya diperbolehkan pada 1973 (Ningrum: 2015).
Ditinjau dari aspek pemerataan ekonomi, penyerapan tenaga kerja PKL cukup besar. Menurut survei BPS, PKL di DKI Jakarta mampu menyumbang sekira 60 persen atau menyerap sekira 193 ribu tenaga kerja ( Koran Tempo , 13/02/2006). Beberapa penelitian juga menyebutkan seperti yang dilakukan oleh Firdausy dalam (Alisyahbana: 2003), terdapat dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dengan maraknya sektor informal PKL antara lain meningkatnya biaya penyediaan fasilitas umum perkotaan, mendorong lajunya arus imigrasi dari desa ke kota, menjamurnya pemukiman kumuh, serta meningkatnya kriminalitas. Dampak lain yang ditimbulkan yakni terganggunya kebersihan dan keindahan kota, kemacetan sarana lalu lintas, dan semakin terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH).
Oleh sebab itu, sudah sewajarnya bila permasalahan yang ditimbulkan PKL ditangani bersama dengan cara melakukan penertiban tanpa “membunuh” sektor informal itu sendiri. PKL sering kali dilihat dari sisi tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu lintas, merusak keindahan kota, dan membuat lingkungan menjadi kotor. Tetapi pandangan itu haruslah lebih adil dan objektif, karena PKL juga menjadi sumber keuntungan yang tidak ternilai serta menjadi dambaan jutaan tenaga kerja. Masalah PKL juga selalu menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Pasalnya PKL selalu menjadi polemik di berbagai kalangan, baik di masyarakat maupun di pemerintah. PKL menjadi pekerjaan rumah akut di beberapa kota besar di Indonesia, tidak
terkecuali di Kalimantan Timur. Jika melihat dari sudut pandang objektif, permasalahan PKL saat ini merupakan tugas berkelanjutan, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Namun faktanya saat ini pemerintah seakan kurang berdaya menghadapi para PKL yang terus  menjamur, untuk itu diperlukan komitmen kepala daerah untuk mengatasinya.
Sebagai suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. penggusuran terhadap PKL tidak perlu lagi terjadi, PKL juga memiliki hak asasi manusia (HAM) dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Sudah saatnya pemerintah memberikan ruang dan solusi terbaik bagi para PKL. Sebagai contoh pemerintah bisa menyediakan lahan khusus di setiap sudut kota atau di setiap pusat keramaian. Tinggal bagaimana teknis pengelolaannya yang harus berjalan sesuai aturan. Jika kita telusuri, PKL muncul dari ketidaktersediaannya lapangan kerja. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945. Hal ini sejalan dengan negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur  kewenangan, hak, dan kewajiban, serta sanksi.
Satjipto (2006) mengutarakan, ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam aras proses sosial yang berkesinambungan ( continuum ). Ketertiban bersambung dengan kekacauan, kekacauan membangun  ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban terdapat benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya ibarat dua sisi mata uang. Menurut Haryono (1989), PKL ialah orang yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat dengan modal yang relatif sedikit, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Mereka yang termasuk ke dalam kategori PKL ini mayoritas berada dalam usia kerja utama ( prime- age ) Soemadi, 1993). Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu serta sulit menembus sektor formal. Oleh sebab itu bidang informal menjadi pilihan terbaik untuk tetap mempertahankan hidup.
Teori negara hukum menurut Albert Venn Dicey, dalam S. Praja (2014), adalah negara yang mempunyai the rule of law. Konsep ini menekankan pada tiga tolok ukur yaitu supremasi aturan-aturan hukum ( supremacy of law ), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak asasi manusia ( the constitution based on individual rights). Oleh sebab
itu dalam menata dan memberikan pe rlindungan terhadap PKL harus di dasarkan atas aturan- aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum dan pembinaan terhadap PKL, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan, negara Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan membentuk peraturan yang belum ada, dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.
PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara/tidak menetap (Permendagri No No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, 2012). Peranan sektor informal sangat membantu pemerintah dalam usaha menciptakan lapangan pekerjaan, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah. Ciri-ciri usaha yang termasuk dalam sektor informal di antaranya (1) kegiatan usahanya tidak terorganisasi secara baik karena unit usaha informal tidak mempergunakan fasilitas seperti yang tersedia bagi sektor formal, (2) pola usaha tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerja serta pada umumnya tidak memiliki ijin usaha, (3) tidak terkena langsung kebijakan pemerintah untuk membantu sektor ekonomi lemah, (4) umumnya bermodal tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi, dan (5) sebagian besar hasil produksi atau jasa dapat dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagian kecil golongan menengah.
Konsep kebijakan ( policy ) menurut Marzuki (2005), erat kaitannya dengan kewenangan dan jabatan. Untuk itu, kebijakan hanya dapat dilakukan karena adanya kewenangan yang melekat. Sementara itu, Mahfud MD (2010) mengungkapkan “legal policy” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam menata dan membina para PKL tentu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah daerah yang mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku diatasnya, sehingga regulasi tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi secara hierarki.
Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur. Balikpapan dikenal luas sebagai kota yang terbersih di Indonesia bahkan ASEAN. Tidak salah kiranya apabila Balikpapan dijuluki sebagai kota Adipura karena telah berhasil meraih empat penghargaan Adipura Kencana dan 19 penghargaan Adipura. Kota Balikpapan juga
berhasilan menyabet tiga kategori dalam ajang ASEAN Environmentally Suistainable Cities (ESC) Award 2014 untuk semua kategori yakni clean land, clean water dan clean air . Balikpapan juga menyabet predikat kota nyaman huni, karena memiliki penataan transportasi yang baik dan tertib dengan meraih Wahana Tata Nugraha (WTN) sebanya 18 kali sejak 1992. Beberapa penghargaan prestius lainnya juga diterima baik nasional maupun internasional. Prestasi terkini yang cukup fenomenal yakni Balikpapan berhasil menempati ranking I dalam kampanye We Love Cities yang merupakan rangkaian dari inisiatif Earth Hour City Challenge (EHCC), dan berhak menyandang gelar ‘The Most Loveable City 2015’ . Balikpapan memiliki preferensi PKL yang tersebar dan berlangsung cukup lama di beberapa lokasi seperti di Pasar Klandasan, Lapangan Merdeka, dan Melawai yang merupakan lokasi fasilitas umum kota. Selain itu, ada pula di lokasi simpul transportasi kota seperti di Dermaga Unocal, Jl. Soekarno-Hatta Km 22,5, Pasar Sepinggan, Pasar Manggar dll.
Potret penertiban PKL dikota Balikpapan memang tidak separah yang terjadi di kota-kota besar lainnya seperti di Makassar, Medan, atau Jakarta. Para PKL dikota-kota tersebut sering kali melakukan perlawanan keras, dan tidak jarang memakan korban jiwa. Di sinilah pentingnya produk hukum daerah yang dapat merinci secara detail terkait hak-hak dan kewajiban para pedagang, larangan, dan unsur pembinaan dan penataan yang akan dilakukan oleh Pemerintah.
Sama halnya dengan kota lain, di kota Balikpapan juga sempat beberapa kali terjadi demonstrasi PKL. Antara lain pada 4 Agustus 2015, para PKL berdemo menentang SK Walikota Balikpapan tentang pembatasan waktu berjualan khususnya di kawasan Lapangan Merdeka tepatnya di Jl Sudirman. Dalam penyelenggaraan Balikpapan Fair bertepatan denhan hari ulang tahun (HUT) Balikpapan, para PKL merasa dikucilkan, karena Pemkot dan EO (Event Organizer) memasang tarif yang mahal hingga 3,5 juta untuk setiap pedagang yang ingin membuka stand di event tersebut (“PKL Balikpapan Ahmad Yani merasa dikucilkan,” 2015). Padahal menurut para PKL semestinya event HUT kota Balikpapan bisa menjadi ruang potensial bagi pembinaan dan pengembangan PKL untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan. Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas penulis mengangkat permasalahan yaitu kenapa PKL harus mendapat perlindungan hukum dan pembinaan dari Pemerintah? serta bagaimanakah kebijakan Pemkot Balikpapan dalam rangka penanganan dan pembinaan para PKL di Balikpapan?. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk menganalisis mengapa para PKL harus mendapat perlindungan hukum dan pembinaan dari pemerintah. Serta menganalisis bagaimana kebijakan Pemkot Balikpapan dalam penanganan dan pembinaan PKL di Balikpapan?

## II. Metode
Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris . Karena penelitian ini selain mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, juga mengkaji hukum dari aspek terapan atau implementasinya dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Statute approach digunakan untuk memeriksa regulasi yang terkait dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL. Sementara pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan regulasi yang berlaku di Balikpapan dengan Samarinda terkait dengan penataan dan pembinaan PKL. Pendekatan juga dilakukan dengan studi dokumentasi terhadap rencana penataan dan pembinaan PKL melalui Renstra Disperindagkop Balikpapan 2013-2018.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (conten analisys) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikaitkan dengan dengan obyek penelitian dari berbagai hasil liputan media massa yang dimuat, berbagai kebijakan Pemerintah Balikpapan mengenai penataan dan pembinaan PKL.

## III. Hasil dan Pembahasan
Fakta mencatat, urbanisasi ke daerah perkotaan terjadi karena masyarakat desa ingin mencari penghasilan yang lebih tinggi. Karena keterbatasan keterampilan dan keahlian, masayarakat urban mencari alternatif membuka usaha sektor informal seperti berjualan di trotoar dan kaki lima. Hasil usaha PKL pada umumnya dikelola sendiri (self- employed) , artinya cenderung tidak tergantung bantuan pihak lain. Bukti di lapangan menunjukkan PKL memiliki sifat-sifat khas one-man enterprise dan family enterprise , dengan jenis pekerjaan yang cukup banyak dan menyerap tenaga kerja cukup tinggi.
TABEL 1: Data Pekerja Informal Menurut Jenis Pekerjaan (2008 & 2012)
NO JENIS PEKERJAAN 2008 2012 1. Tenaga Profesional, teknisi dan yang sejenis 228.264 143.608 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan 27.390 7.748
3. Tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis 88.454 116.466 4 Tenaga usaha penjualan 13.800.533 13.689.282 5. Tenaga usaha jasa 1.072.075 1.239.923 6. Tenaga usaha pertanian, perburuan, perikanan 33.675.823 37.262.160 7. Tenaga produksi opera- tor alat-alat angkutan, pekerja kasar 8.448.864 11.351.476 8. Lainnya – 484 Jumlah 57.341.403 63.811.147 Sumber : Sakernas 2008 dan 2012 – BPS.
Data di atas menunjukkan, sektor informal mempunyai peran yang penting dalam perekonomian Indonesia. Terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja untuk beberapa jenis pekerjaan yaitu tenaga profesional dan sejenisnya, tenaga usaha penjualan, jasa, tenaga usaha pertanian, perburuhan, perikanan, tenaga produksi operator angkutan dan pekerja kasar, dll. Penyerapan tenaga kerja 2008 relatif tinggi dan meningkat pada 2012.
TABEL  2: Data Pekerja Informal Menurut Tingkat Pendidikan
(2008 & 2012) NO TINGKAT PENDIDIKAN 2008 2012 1 Tidak Pernah Sekolah 6.710.659 6.210.376 2 Tidak/Belum Tamat SD 13.095.750 12.760.576 3 Sekolah Dasar 24.081.274 27.961.272 4 SMTP 7.708.620 10.213.713 5 SMTA Umum 3.726.196 4.183.259 6 SMTA Kejuruan 1.583.889 1.957.879 7 Diploma I/II/III 175.968 226.570 8 Universitas 259.047 297.502 Jumlah 57.341.403 63.811.147 Sumber : Sakernas 2008 dan 2012 -BPS
Dari tabel diatas dapat disimpulkan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin rendah presentase dalam mendirikan usaha informal. Presentase pekerja informal cenderung bagi orang berpendidikan rendah, dan sebaliknya seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung bekerja di sektor formal karena menurut mereka jauh lebih menjanjikan. Dengan demikian terdapat hubungan positif antara peran sektor informal dengan tingkat pendidikan pekerja, baik pada 2008 maupun 2012.
Beberapa riset menyatakan pentingnya sektor informal sebagai alternatif untuk mencari pekerjaan. Salah satunya riset yang dilakukan Pusat Kajian Administrasi Internasional Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang menyimpulkan hubungan positif
antara ekonomi informal dengan tenaga kerja. Hal ini didasari pengamatan, sektor informal merupakan tempat persemaian pertumbuhan ekonomi yang dinamis yang dapat dimanfaatkan dan dirawat agar menguntungkan para pekerjanya (PKAI-LAN, 2007). Hampir semua sektor-sektor ekonomi terdapat sektor informal, seperti perdagangan, jasa, industri manufaktur, pertanian, bangunan dan transportasi. Di sektor industri manufaktur, sektor informal mencakup industri kecil dan industri rumah tangga hingga unit paling kecil. Di sektor perdagangan, mencakup PKL, pemilik toko kecil, toko kelontong, warung, pedagang keliling hingga pedagang asongan. Di sektor jasa, mencakup bengkel sepeda dan alat-alat listrik dan toko mesin.
TABEL 3 : Pekerja Informal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-
2012
Pekerja Sektor informal 2010 2011 2012 Lk (%) Pr (%) Lk (%) Pr (%) Lk (%) Pr (%) 67,08 74,20 66,85 74,20 65,92 73,54
Sumber : Sakernas 2008 dan 2012 -BPS.
Mulai 2010 hingga 2012, sektor informal masih mendominasi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dengan kontribusi sekira 65,92 persen pekerja laki- laki dan 73,54 persen pekerja perempuan. Tuntutan pekerjaan  di  sektor  formal  dengan  kualifikasi pendidikan yang tinggi dan keterampilan serta keahlian yang memadai menjadi kendala bagi dalam memperoleh pekerjaan. Mereka yang pada mulanya dari desa pergi ke kota dengan maksud bekerja di sektor formal pada akhirnya harus bekerja di sektor informal. Wilayah pedesaan pun menjadi sarang sektor informal. Dari seluruh pekerja di perdesaan, lebih dari 75 persen bekerja di sektor informal. Sedangkan di perkotaan lebih dari 40 persen bekerja di sektor informal.

## A. Urgensi perlindungan hukum bagi  PKL
Maraknya penertiban dan penggusuran terhadap PKL diberbagai tempat, tentu harus menjadi perhatian semua pihak. Di satu sisi mereka ingin menghidupi keluarga dengan cara mandiri tanpa dukungan dan fasilitas pemerintah, namun disisi lain lokasi para pedagang sering melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
Ketentuan hak-hak perlindungan hukum bagi para PKL terdapat pada Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Klausul tersebut menjelaskan setiap warga negara mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang demi
mencukupi kebutuhan hidupnya. Ketika kebutuhan tercukupi, tentu pemerintah tidak akan kesulitan dalam memperbaiki ekonomi negara. Hal tersebut dapat  terwujud bila pemerintah mampu mengatasi masalah PKL dengan bijak dan santun. Namun, apabila pemerintah gagal menciptakan lapangan pekerjaan terutama membina dan menata para PKL yang berdampak pada meningkatnya masalah sosial, persoalan ini akan terus menjadi tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara.
Mengacu pada Pasal 34 UUD 1945, khususnya Ayat 2 yang menyatakan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pada Ayat 3 juga mengatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan  fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas  pelayanan umum yang layak. Oleh sebab itu, pemerintah bertanggung jawab atas warga negara yang berada di bawah garis kemiskinan melalui cara-cara pemberdayaan masyarakat lemah dan tidak mampu.
Hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan juga tercantum dalam Pasal 11 UU No 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam UU tersebut setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Selanjutnya dalam dalam Pasal 38 UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAM yaitu setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Dan setiap orang bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Dengan demikian pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat mencakup hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makanan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan.

## B.  Penataan dan pembinaan PKL
Salah satu bentuk pembinaan PKL tersebut bisa dilakukan dengan mendata dan membimbing serta memberikan penyuluhan secara berkesinambungan kepada para PKL. Saat ini banyak PKL merasa tidak ada pembinaan secara nyata dari pemerintah. Namun yang terjadi adalah penggusuran. Pelarangan tanpa memberikan solusi alternatif. Teori negara hukum yang dikemukakan oleh AV. Dicey negara hukum harus menempatkan hukum yang tertinggi (supreme). Supremasi hukum yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Hukum dalam hal ini
peraturan pemerintah harus berpihak terhadap mereka, PKL harus ditata dan ditempatkan di lokasi yang berpeluang memberikan penghasilan yang wajar bagi mereka, bukan di tempat yang jauh dari para konsumen.
Dalam konteks melakukan penataan, penertiban, dan pembinaan terhadap para PKL, pemerintah harus melakukan pendekatan secara persuasif dan melakukan sinergitas dengan stakeholder yang ada agar terjalin koordinasi yang baik dan terhindar dari tindakan kesewang- wenangan.  Dari Teori Raharjo yang sudah dikemukakan di atas dapat dipahami, ketertiban akan berlangsung secara dinamis dan tidak bersifat permanen, tetapi ketertiban akan mengikuti perkembangan situasi yang ada. Apabila kondisi para PKL dalam memperoleh penghasilan cukup normal untuk membiayai kehidupan mereka, kemungkinan mereka akan mempertahankan lokasi berjualan. Namun sebaliknya apabila hasil yang dicapai tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka mereka harus kreatif mencari peluang usaha lain yang dapat menambah penghasilan yang justru dapat menimbulkan ketertiban dan keteraturan yang bermasalah.
Berdasarkan hasil analisis tugas pokok dan fungsi SKPD dijajaran Pemkot Balikpapan, seyogianya dalam menata dan membina PKL pemkot harus melibatkan berbagai unsur di antaranya Bappeda sebagai perencana dalam pendirian  tempat dan lokasi PKL, Satpol PP sebagai Tim penertiban PKL yang menempati lokasi yang dilarang oleh pemerintah, Badan Kesbangpol untuk mengetahui pengaruh sosial yang timbul, Dinas Perhubungan sebagai pengelola retribusi parkir dan jalan, Dinas PU sebagai pendukung sarana dan prasarana penataan PKL, Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur penataan lingkungan, Dinas  Pasar sebagai pengelola retribusi PKL, Bagian umum, dan Bagian Hukum Setda, Kantor Pelayanan terpadu untuk masalah perijinan lokasi PKL, serta peran Kodim, dan Polres.
Penertiban PKL seringkali tidak manusiawi. Pemerintah sering memberi istilah penertiban yang padahal lebih mirip pembongkaran. Ironis memang ketika penertiban tidak mencerminkan ketertiban, padahal kata tertib merupakan suatu proses menjadikan rapi dan bersih, tanpa menimbulkan masalah baru. Pemerintah sering abai terhadap ketentuan perlindungan hukum. Padahal hak milik telah dijamin UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAM. Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi dan dipertegas di dalam UU No 39 Tahun 1999 mengenai HAM. Pasal 36 Ayat 2 menyatakan tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan tindakan sewenang-wenang, dan Pasal 40 menegaskan setiap orang berhak bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Regulasi tersebut seharusnya menjadi warning bagi pemerintah daerah. Agar penertiban dilakukan lebih manusiawi dengan cara persuasive . Di sisi lain PKL harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sehingga bisa tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif.
Pasal 13 UU No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil menyatakan pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk menentukan lokasi tempat usaha di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya. Selain itu memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 UU No 9 Tahun 1995 meliputi langkah implementasi aspek perlindungan dalam bidang hukum, penetapan dan penentuan tempat usaha yang wajar dan potensial, dan memberikan konsultasi hukum dan pembelaan.
Dengan adanya beberapa ketentuan di atas, pemerintah dalam menyikapi fenomena PKL, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan PKL untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya. Pemerintah harus menjamin perlindungan dan mampu memenuhi hak-hak ekonomi PKL.
C. Kebijakan teknis dalam penataan  PKL Pemerintah di dalam melakukan penertiban harusnya menjunjung tinggi hak milik para PKL atas barang dagangannya. Untuk itu, Pemkot Balikpapan harus melakukan penataan yang dituangkan dalam Perda tentang perintah, larangan, dan sanksi. Jika hanya larangan tempat saja yang disebutkan, sama saja dengan menghilangkan hak rakyat dalam mengakses pendapatan dari perputaran ekonomi di tempat strategis. Secara hukum para PKL sudah dijamin haknya dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jika dikaitkan dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham dalam Erwin (2011) tujuan hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu orang banyak.  Prinsip utama pemikiran teori ini
adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Oleh sebab itu dalam penataan dan pembinaan PKL harus berlandaskan aturan hukum yang memiliki keberpihakan pelaku ekonomi lemah agar dapat mandiri dan berdaya.
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 jo PP No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP diberi kewenangan oleh Pemkot Balikpapan guna memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tugas Satpol PP sebagaimana yang telah ditetapkan, untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban   umum dan ketenteraman masyarakat di setiap provinsi, kabupaten/kota dibentuk Satpol PP (PP No 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, 2010). Satpol PP Balikpapan dibentuk sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dan Peraturan Walikota Balikpapan No 40 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja. Tugas Satpol PP yakni melaksanakan penyelenggaraan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan peraturan perundang- undangan dan perlindungan masyarakat (Perda No 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP, 2013) dan (Peraturan Walikota Balikpapan No 40 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, 2013). Dalam mensukseskan Tahun Tertib 2016 yang dicanangkan Pemko Balikpapan, Satpol PP kemudian melakukan penertiban PKL yang berdampak pada kemacetan lalu lintas. Penertiban dilakukan terhadap para pedagang buah di beberapa pasar seperti Pasar Karanganyar, Pasar Pandansari dan Karang Jati, dan Kecamatan Balikpapan Tengah. Mereka beralasan penertiban sesuai (Perda Nomor 13 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum) tentang Ketertiban Umum. Namun, mereka lupa jika dalam Perda tersebut penertiban harus diiringi dengan unsur penataan dan pembinaan para pedagang kaki lima secara adil dan manusiawi (“Satpol PP Galakkan Penertiban PKL Buah,” 2016).
Kurangnya pembinaan dari instansi terkait juga dirasakan oleh para PKL yang berdagang di Pantai Manggar Segarsari Balikpapan yang berjumlah lebih dari 75 orang (“Penertiban PKL Pasar Pandansari Belum Final,” 2015). Di pantai tersebut, PKL tidak diberikan akses dan sarana seperti pembangunan kios-kios permanen yang tertata dengan rapi, pengelolaan system parkir, dan pengembangan arena wisata yang menjadi daya tarik yang menjadi icon wisata dikota Balikpapan. Padahal pantai tersebut cukup ramai dan menyumbang PAD lebih dari 1 miliar.
D.  Peranan  dinas teknis bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi
Untuk menata perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan, Pemkot Balikpapan telah membentuk Perda No 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Pada Pasal 32 Ayat 1 ditegaskan kedudukan Disperindagkop merupakan unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Perda No 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, 2008).
Dalam peraturan tersebut Disperindagkop Balikpapan memunyai tugas merumuskan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi. Sedangkan Dinas Pasar memunyai tugas membantu Walikota melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pasar sehagai perumus kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan pasar, retribusi, pengembangan pasar dan pendapatan, serta kebijakan teknis bidang kebersihan dan ketertiban.
Jika dilihat dari tupoksi kedua dinas tersebut sudah cukup baik dalam menata dan menyelenggarakan kebijakan dalam penataan dan pembinaan pedagang PKL. Namun yang paling penting sejauh mana koordinasi diantara Dinas dan stakeholder terkait bisa berjalan agar kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif. Belum adanya Perda tentang penataan dan pembinaan pedagang PKL di Balikpapan menjadi masalah yang harus ditinjau ulang.
Dalam pandangan Soerjono Soekanto (2008), proses penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor.  Yaitu faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.   faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Dinas Pasar Kota Balikpapan menegaskan, penertiban pedagang kaki lima (PKL) termasuk di Pasar Pandansari akan terus berjalan sampai kondisi pasar tersebut dipastikan bersih dari PKL. Kepala Dinas Pasar Kota Balikpapan, Arbain Side mengatakan, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No 31 Tahun 2000 jo. Perda No 13 tahun 2006 tentang ketertiban umum. selain itu mempertahankan kondisi pasar yang mulai tertata dengan baik (“PKL Manggar menanti pembinaan dari Pemerintah,” 2015). Namun faktanya penertiban belum maksimal. Masih banyak PKL yang berkeliaran di luar pasar pada jam yang dilarang seperti terlihat beberapa PKL menempel
pada ruko dan sulit ditertibkan. Sebenarnya, PKL diperbolehkan berjualan di luar pasar, dengan tidak menggunakan fasilitas umum. Misalnya, seperti jalan, jembatan, trotoar karena dapat mengganggu arus lalu lintas dengan tidak menimbulkan kesan jorok dan kumuh kawasan Pasar Pandansari.

## E. Kondisi empiris kebijakan penataan PKL di Balikpapan
Pembangunan yang baik harus selalu melibatkan masyarakat (partisipasi masyarakat) Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu preferensi masyarakat terhadap lingkungannya. Demikian pula halnya dengan upaya penataan PKL di beberapa pasar di Kota Balikpapan yang bisa dijadikan pertimbangan penataan PKL tersebut. Menurut Kepala Disperindagkop Kota Balikpapan Doortje Marpaung, masing-masing preferensi PKL di setiap lokasi dianggap mewakili tiap tipologi spot lokasi PKL di Balikpapan. PKL Pasar Klandasan mewakili lokasi PKL di lingkungan pasar, Lapangan Merdeka dan Melawai mewakili lokasi fasilitas umum kota, dan Dermaga Unocal serta Jl. Soekarno-Hatta Km 22,5 Balikpapan mewakili PKL di lokasi simpul transportasi kota yaitu. (Renstra Disperindagkop Balikpapan, 2013-2018) Pasar Klandasan menjadi salah satu lokasi dengan PKL terpadat. Pasalnya pasar tersebut memiliki intensitas aktivitas yang tinggi. PKL yang berada di sini baik PKL campuran maupun PKL buah musiman mempunyai keinginan untuk ditata demi kemajuan mereka. Permasalahan yang terjadi di sini serupa dengan lokasi PKL di tempat lain, yakni kurangnya keamanan. Razia sering dilakukan pemkot khusunya kepada para pedagang buah musiman yang tidak menentu. Sebagai warga kota, PKL menginginkan perhatian lebih dari pemerintah. Selain Klandasan, PKL yang terdapat di Lapangan Merdeka juga memiliki permasalahan berbeda yakni PKL belum memiliki izin dari pihak Pertamina sebagai pemilik lahan lapang. Penertiban dari Pemkot juga sering dilakukan. Para PKL berada di pinggir lapangan dan jalan. Terlebih lokasi ini menjadi salah satu sarana olah raga di Kota Balikpapan. PKL yang berada di sini meminta diperlakukan adil sama halnya dengan PKL yang berada di lokasi Taman Bekapai, Lapangan Persiba, dan Melawai (lesehan).
Adapun PKL yang berada di Melawai Trotoar. Meskipun tidak ditetapkan sebagai obyek wisata, secara umum kawasan Melawai banyak dikunjungi masyarakat yang sekadar ingin bersantai dan berpeluang menjadi potensi wisata. Namun permasalahan yang dihadapi PKL adalah minimnya hiburan dan kurangnya fasilitas penerangan/listrik.
Mereka meminta agar kawasan Melawai dijadikan obyek wisata. Lokasi ini perlu dilakukan penataan sehingga dapat memperindah kawasan dan menarik minat banyak orang. Para PKL berharap mereka sejahtera seiring dengan pembangunan kota. Sudah sewajarnya keberadaan mereka dilindungi dan ditata layaknya para pedagang pasar modern. Karena di lokasi ini memiliki ciri khas penjualan yaitu menu makanan Nusantara.
Lain hal dengan PKL yang berada di Pasar Dermaga Unocal. PKL di tempat ini sering menjadi sebab kemacetan. Pasalnya PKL berada di simpul transportasi yang padat dengan lalu Lalang kendaraan. Penyebab kemacetan lainnya adalah tempat berjualan makanan yang sering digunakan untuk parkir kendaraan yang hendak ke luar kota dengan kapal laut. Lokasi tersebut, selain menarik oleh sebagian oknum sering dijadikan lokasi transaksi barang harm dari mulai narkoba, miras, dan PSK.
Di Jl. Soekarno-Hatta Km 22,5 yang merupakan jalan arteri primer Balikpapan PKL banyak menjajakan buah-buahan seperti salak, cempedak, lai, rambutan, pisang, buah naga dll. Kendala utama PKL di lokasi ini adalah jauhnya angkutan untuk membawa buah ke lokasi jualan, tidak adanya alternatif pemasaran dan pengolahan, serta buruknya estetika lingkungan akibat keberadaannya. Untuk itu, PKL menyarankan adanya penambahan kios baru untuk para PKL baru.
Untuk meningkatkan peran PKL Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Balikpapan mengusulkan pelibatan semua elemen masyarakat khususnya PKL dalam event tahunan seperti dalam acara HUT Balikpapan (Balikpapan Fair). APKLI juga meminta dinas terkait dan panitia memberikan kemudahan dalam rangka memberdayakan PKL di kota Balikpapan. Selain itu, dalam konteks perencanaan pembinaan PKL sebaiknya pemerintah mencermati paradigma PKL sebagai upaya perbaikan yang komprehensif, dengan ketegasan mengenai peruntukkan atau fungsi ruang kota, apakah ruang tersebut sebagai ruang publik (jalan, ruang terbuka hijau) atau fungsi lainnya, sehingga perlu dicermati kembali konsep keadilan dan keseimbangan antara kepentingan publik (umum) dan kepentingan privat (individu) dalam hal haknya masing-masing terhadap ruang publik.
Salah satu alternatif dan solusi upaya penataan dan pembinaan PKL sebaiknya dilakukan relokasi PKL ditempat yang sesuai dengan Perda Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012-2032. Riset yang dilakukan Sari (2014) menyimpulkan pentingnya relokasi, meskipun relokasi tidak menjamin keberhasilan PKL dan tergantung nilai strategis lokasi yang ditentukan. Sementara itu menurut Pramono,
faktor kepemimpinan merupakan salah satu kunci keberhasilan penataan PKL, dalam konteks penataan bisa dilakukan dengan damai seperti pola yang dijalankan oleh walikota Surakarta Joko Widodo saat itu, dalam perspektif komunikasi pembangunan.
Dampak positif dari penataan PKL di kota Balikpapan diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota Balikpapan berencana memungut pajak restoran dari (PKL) maksimal sebesar 10 persen guna memacu PAD.  Hal ini juga diungkapkan Kepala Dispenda Kota Balikpapan Tirta Dewi, omset PKL yang bisa dikenai pajak restoran yakni yang mencapai di atas Rp 42 juta/tahun. Perhitungannya omset di atas sesuai dengan pajak restoran yang berkisar 5 – 10 persen. Peraturan tersebut dibuat agar tidak ada permasalahan tuntutan warga yang merasa diberatkan dengan pungutan pajak tersebut.
Peraturan Daerah memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelengaraan pemerintahan bagi suatu  daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi dan prinsip tugas pembantuan. menurut Marzuki (2005) hal itu erat kaitannya dengan kewenangan yang muncul karena adanya kewenangan yang melekat, oleh sebab itu Perda tentang penataan dan pembinaan PKL harus dijadikan sebagai prioritas.

## IV. Kesimpulan
Perlindungan hukum bagi para PKL wajib dilakukan oleh Pemerintah, karena hal ini sesuai dengan amanat konstitusi  Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Klausul tersebut menjelaskan, setiap warga negara mempunyai  hak untuk memilih dan  bekerja dalam bidang apapun, termasuk PKL. Kota Balikpapan sebagai kota yang banyak meraih penghargaan sebagai kota layak huni di ASEAN seyogianya harus menyusun Perda tentang Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima secara khusus agar memiliki legalitas formal yang kuat. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL) hendaknya disesuaikan dengan Perda Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan 2012-2032. Kewajiban Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan, juga relevan dengan Pasal 13 UU No 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Mau tidak mau pemerintah harus menentukan peruntukan tempat usaha di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi (PKL), serta lokasi lainnya. Pemerintah dalam hal ini harus berperan sebagai fasilitator, inisiator, mediator, sehingga para pedagang PKL dapat tumbuh dan berkembang dengan mitra UMKM lainnya dengan prinsip saling
menguntungkan.

## Saran-saran
1)  Pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap PKL harus lebih serius. Hal itu bisa dilakukan melalui sinergitas di antara stakeholders yang ada seperti Dinas Perindagkop, Dinas Pasar, dan Satpol PP, khususnya di daerah pasar dan lokasi yang diperuntukkan bagi para PKL. Penertiban tidak dapat dilakukan dengan cara insidentil dan sewenang-wenang, tetapi harus didasarkan atas peraturan daerah.
2)  Pemerintah kota Balikpapan hendaknya menyusun kebijakan yang tepat melalui perencanaan pembangunan untuk melaksanakan penataan PKL melalui konsep relokasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai potensi PKL, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang, menjadi usaha mandiri yang bukan hanya memberikan jaminan penghidupan dan kesejahteraan, tetapi menambah PAD.
3)  Pengawasan yang intensif terhadap PKL yang telah ditata tetap diperlukan agar tetap kondusif, dengan memaksimalkan peran unit pelaksana teknis Dinas Pasar dan Satpol PP sebagai aparatur untuk menegakkan keamanan dan ketertiban.
V. Daftar   Pustaka D., M. M. M. (2010). Pergulatan politik dan hukum di Indonesia . Yogyakarta: Gama Media. Marzuki, M. L., & Husein, Z. A. M. (2005). Berjalan- jalan di ranah hukum: pikiran-pikiran lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. Jakarta: Konstitusi Press.
NILLA SARI, Y. (2014). Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi terhadap Perda Kabupaten Magelang No 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL) . UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diambil dari http://
digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/13407
Penertiban PKL Pasar Pandansari Belum Final. (2015). Balikpapan Pos , hal. 6. Balikpapan.
Peraturan Walikota Balikpapan No 40 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja (2013). Republik Indonesia: Pemerintah Kota Balikpapan.
Perda No 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (2008). Republik Indonesia: Pemko Balikpapan.
Perda No 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (2013). Republik Indonesia: Pemerintah Kota Balikpapan.
Perda Nomor 13 tahun 2006 tentang Ketertiban
Umum (2006). Republik Indonesia: Pemerintah Kota Balikpapan.
Permendagri No No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (2012). Republik Indonesia: Kementerian Dalam Negeri.
PKAI-LAN. (2007). Kajian Kebijakan Pengelolaan Sektor Informal Perkotaan di beberapa Negara Asia. Diambil dari http://ppid.lan.go.id/ wp-content/uploads/2014/10/ES-Kajian- Kebijakan-Pengelolaan-Sektor-Informal- Perkotaan-di-Beberapa-Negara-Asia-2007.pdf PKL Balikpapan Ahmad Yani merasa dikucilkan.
(2015, September 5). Balikpapan Pos , hal. 4. Balikpapan.
PKL Manggar menanti pembinaan dari Pemerintah. (2015). Balikpapan Pos , hal. 5. Balikpapan. PP No 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP (2010). Republik Indonesia.
Pramono, M. F. (2015). Pedagang, Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan di Surakarta (Suatu Pendekatan Kuantitatif).
Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial , 2 (1), 77–94. Diambil dari http://journal. walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/ view/823
Purwanti, H., & Misnarti. (2010). Usaha PenertibanPedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang. Jurnal Hukum Argumentum , 10 (1). Diambil dari http://henny-purwanti.blogspot. co.id/2011/02/jurnal-hukum-argumentum- vol.html
Rahardjo, S. (2006). Membedah Hukum Progresif (Agustus). Jakarta: Kompas. Rahardjo, S. (2009). Membangun dan merombak hukum Indonesia: sebuah pendekatan lintas disiplin . Yogyakarta: Genta Pub. Satpol PP Galakkan Penertiban PKL Buah. (2016).
Protekal Balikpapan , hal. 3. Balikpapan. Soekanto, S. (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Jakarta: Rajawali Press.
Suraji, H. (2011). Pembinaan Sektor Informal dalam perspektip Pembinaan Wawasan Nusantara.
Jurnal Mimbar Bumi Bengawan , 4 (10), 24–47. UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (2015). Republik Indonesia.
Wibowo, A. T., Sari, D. K., Ferryawan, A., Merlianawatii, Qhalifah, N., & Haidir, R. (2013). Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di wilayah Kota Bandar Lampung) . Bandar Lampung. Diambil dari http://webcache.googleusercontent. com/search?q=cache:V999bs7hgPUJ:staff. unila.ac.id/ekobudisulistio/files/2013/09/
Kebijakan-Penanganan-Pedagang-Kaki-Lima- di-Kota-Bandar-Lampung.doc+&cd=1&hl=id& ct=clnk&client=firefox-b-ab Y.W, W. I. F. (n.d.). Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pasar Pagi Kota Samarinda). Diambil dari http://ejournal.an.fisip-unmul. ac.id/site/wp-content/uploads/2015/12/ Jurnal Ira (12-07-15-03-25-35).pdf