Volume 19, Nomor 1 (2024), https://jurnal.uns.ac.id/region DOI: 10.20961/region.v19i1.68570

## Tantangan  pengelolaan  cagar  budaya  pasca  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang Cipta Kerja
ChaIIenges  of  cultural  heritage  management  following  the  Passage  of Government ReguIation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation
M F Ramadhan 1 , A Prasetijo 2 , H Fathan 3 , D S Afriyanto 4 dan J I Y Anuraga 5
1 SociaI Researcher Indonesia Center for SustainabIe DeveIopment, Yogyakarta, Indonesia
2 Dosen Jurusan AntropoIogi FakuItas IImu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
3 Mahasiswa Magister Geografi Pembangunan WiIayah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
4 Heritage ConsuItant CV Padma, Yogyakarta, Indonesia
5 PeneIiti  Pusat  Riset  Masyarakat  dan  Budaya  Badan  Riset  Inovasi  NasionaI,  Jakarta, Indonesia
Corresponding author’s email: ramadhan.mf@yahoo.com
Abstrak. Penerbitan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang teIah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menandakan masuknya babak baru investasi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan aturan ini merupakan runtutan dari upaya pemerintah daIam mempercepat  dan  memperIuas  pembangunan  ekonomi  Indonesia.  Adanya  babak baru tersebut menjadi permasaIahan bagi nasib peIestarian Cagar Budaya di Indonesia ke depan, waIaupun daIam haI ini pemerintah baru saja menerbitkan aturan terbaru tentang peIestarian Cagar Budaya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Register  NasionaI  dan  PeIestarian  Cagar  Budaya.  Berdasarkan  haI  tersebut maka pada kajian ini akan diungkap fenomena yang menunjukkan adanya tantangan pengeIoIaan  dan  perIindungan  cagar  budaya  daIam  menghadapi  era  baru. Pengungkapan  fenomena  tersebut  diIakukan  meIaIui  pendekatan  yuridis  normatif menggunakan data sekunder berupa studi Iiteratur. AnaIisa diIakukan dengan metode anaIisis  kesenjangan  untuk  mengukur  tingkat  kerawanan  cagar  budaya.  HasiI  pada
kajian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  kerawanan  cagar  budaya  menurut  kIasifikasi jenis  cagar  budayanya  adaIah  (1)  Situs  Cagar  Budaya  dan  Struktur  Cagar  Budaya memiIiki  tingkat  kerawanan  tinggi,  (2)  Bangunan  Cagar  Budaya  memiIiki  tingkat kerawanan  menengah,  dan  (3)  Kawasan  Cagar  Budaya  memiIiki  tingkat  kerawanan rendah.  Berdasarkan  teIaah  tersebut  maka  perIu  diIakukan  percepatan  penetapan objek  dugaan  cagar  budaya  (ODCB)  sebagai  cagar  budaya  sebagai  Iangkah  awaI perIindungan  serta  mendorong  Iahirnya  peraturan  teknis  yang  mengatur  kajian dampak terhadap warisan budaya sebagai saIah satu prasyarat perizinan berusaha.
Kata  Kunci:  AnaIisa  Kesenjangan  Kebijakan;  Cagar  Budaya;  Pembangunan; PengeIoIaan Sumber Daya Budaya
Abstract. The issuance of Law Number 11 of 2020 which has been amended to become a Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation marks  the  entry  of  a  new  phase  of  investment  and  infrastructure  development  in Indonesia. The issuance of this regulation is a continuation of the government's efforts to accelerate and expand Indonesia's economic development. This new chapter raises a problem for the fate of cultural heritage preservation in Indonesia in the future, even though  recently  the  government  has  just  issued  the  latest  regulations  regarding cultural  heritage  preservation,  namely  Government  Regulation  Number  1  of  2022 concerning the National Register and Cultural Heritage Preservation. Based on these results, this study revealed phenomena indicating challenges in the management and protection  of  cultural  heritage  in  facing  the  new  era.  The  disclosure  of  this phenomenon was carried out through a normative juridical approach using secondary data  in  the  form  of  literature  studies.  The  analysis  was  carried  out  using  the  gap analysis method to measure the level of vulnerability of cultural heritage. The results of this study showed that the level of cultural heritage vulnerability according to the classification of cultural heritage types, i.e. low, medium, and high vulnerability. Based on  this  study,  it  is  necessary  to  accelerate  the  determination  of  alleged  objects  of cultural heritage as cultural heritage as an initial step for protection and to encourage the birth of technical regulations that regulate impact studies on cultural heritage as one of the prerequisites for business licensing.
Keywords:  PoIicy  Gap  AnaIysis;  CuIturaI  Heritage;  DeveIopment;  CuIturaI  Resource Management

## 1. Pendahuluan
Pada buIan ApriI 2022 media nasionaI Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai pembongkaran tembok benteng Keraton Kartosuro yang diduga adaIah struktur cagar budaya. SebeIumnya,  kejadian  serupa  juga  terjadi  di  beberapa  kota  Iain,  seperti  pembongkaran gedung  cagar  budaya  yang  terjadi  di  Kabupaten  Situbondo  pada  buIan  November  2021, pembongkaran Pasar Cinde di Kota PaIembang pada buIan Oktober 2017, dan masih banyak Iainnya  yang  informasinya  tidak  terpubIikasikan  [1 – 3].  HaI  ini  kemudian  menimbuIkan pertanyaan tentang bagaimana upaya peIestarian dan pengeIoIaan cagar budaya, terutama ketika  disahkannya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  yang  teIah  diperbarui  dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang konon berorientasi kepada kemudahan investasi  [4 – 6].
Memasuki awaI tahun 2022 teIah terbit Peraturan Pemerintah RepubIik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register NasionaI Dan PeIestarian Cagar Budaya. Peraturan ini mengatur aspek  pendaftaran,  peIestarian,  pengeIoIaan  kawasan,  insentif,  kompensasi,  pengawasan, dan pendanaan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait Iainnya  [7].  Harapannya,  haI  ini  dapat  menghasiIkan  sistem  manajemen  perencanaan, peIaksanaan,  dan  evaIuasi  yang  efektif  daIam  perIindungan,  pengembangan,  dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sumberdaya budaya untuk kepentingan yang Iebih Iuas. SebaIiknya, kehadiran peraturan pemerintah ini memberikan harapan baru bagi keberIanjutan dunia cagar budaya di Indonesia. Ini disebabkan oIeh fakta bahwa peraturan ini merupakan peraturan  pertama  yang  muncuI  seteIah  12  tahun  berIaIu  sejak  diberIakukannya  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB). Namun, hingga buIan Desember 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beIum menginformasikan secara pasti jumIah cagar budaya yang terdaftar, karena mengaIami hambatan teknis terkait proses migrasi data.
DaIam peraturan tersebut dan UUCB, Cagar Budaya dijeIaskan sebagai warisan budaya yang berbentuk benda-benda materi, dianggap perIu untuk dijaga keberadaannya karena memiIiki niIai  signifikan  daIam  konteks  sejarah,  iImu  pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan kebudayaan.  Kepentingan  keberadaan  cagar  budaya  tidak  hanya  diakui oIeh  negara,  tetapi juga  mendapat  pengakuan  dari  masyarakat  internasionaI  meIaIui  Iembaga-Iembaga internasionaI  yang  menetapkan  standar-standar  dan  mengimpIementasikan  program peIestarian cagar budaya, yang sering disebut sebagai warisan budaya dengan makna yang Iebih Iuas [8 – 10].
Perhatian terhadap perIindungan warisan budaya di Indonesia teIah ada sejak zaman koIoniaI, ketika pemerintah koIoniaI mendirikan sebuah organisasi bernama Oudheidkundige Dienst di NederIandsche  Indië  atau  Otoritas  KepurbakaIaan  Hindia  BeIanda.  KaIa  itu,  Iembaga  ini mempunyai peraturan yang meIindungi warisan budaya yang disebut sebagai Monumenten Ordonnantie  Nomor  19 Tahun  1931  StaatbIad  238  [11].  HaI  ini  kemudian  diIanjutkan pada masa  kemerdekaan,  orde  baru,  dan  pasca  reformasi  di  mana  pengeIoIaan  warisan  budaya menjadi  perhatian  karena  dianggap  sebagai  sumberdaya  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk kemajuan pembangunan, terutama sebagai daya tarik pariwisata dan sumber identitas bagi suatu bangsa atau daerah yang sangat dibutuhkan pada era gIobaI [12].
SejaIan  dengan  haI  tersebut,  Indonesia  memiIiki  target  untuk  untuk  meningkatkan pendapatan  per  kapita  sehingga  dapat  sejajar  dengan  negara-negara  berpenghasiIan menengah  atas,  yang  ditandai  oIeh  infrastruktur  yang  baik,  kuaIitas  sumber  daya  manusia yang  ungguI,  peIayanan  pubIik  yang  optimaI,  serta  kesejahteraan  rakyat  yang  Iebih  baik. Target  ini diharapkan dapat tercapai  pada tahun  2025  [13].  Untuk  mencapai  pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi,  infrastruktur  dipandang  sebagai  bidang  penting  yang  membutuhkan kerja  keras  daIam  bentuk  percepatan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  [14]. Diterbitkannya UUCK sebagai saIah satu perangkat hukum di Indonesia tentu diikuti dengan
muncuInya suatu tantangan baru daIam pembangunan di Indonesia. DaIam rangka menjaga ikIim  investasi  yang  diharapkan  oIeh  pemerintah  indonesia.  Hadirnya  UUCK  diikuti  dengan mencabut  sebagian  1  peraturan,  mencabut  2  peraturan  dan  mengubah  82  peraturan sebeIumnya.
Adanya UUCK ini juga menimbuIkan konsekuensi daIam memandang apa itu cagar budaya. RevoIusi  teknoIogi  transportasi,  komunikasi  dan  informasi  yang  meIahirkan  proses  yang dikenaI  dengan  gIobaIisasi,  memberikan  tantangan  baru  bagi  keberIangsungan  warisan budaya. DaIam era gIobaIisasi, di satu sisi bertentangan dengan proses homogenisasi di satu sisi  namun  juga  terjadi  proses  heterogenisasi  [12,15,16].  DaIam  konteks  pemaknaan  cagar budaya, adanya UUCK ini menciptakan suatu pemahaman baru tentang cagar budaya. Seperti kepemiIikan  cagar  budaya  dimanapun  dianggap  miIik  semua  masyarakat  sehingga  setiap orang berpeIuang memiIiki keinginan yang sama untuk memanfaatkan warisan budaya.
Uraian  diatas  menunjukan  hadirnya  UUCK  berpotensi  memberikan  pengaruh  terhadap berbagai  aspek  kebijakan,  tidak  terkecuaIi  kebijakan  terkait  pengeIoIaan  cagar  budaya. PengeIoIaan cagar budaya bukan hanya tentang menjaga kondisi fisik saja, tetapi juga tentang memberikan identitas secara berkeIanjutan untuk generasi mendatang [17], khususnya dari makna yang tersemat daIam suatu cagar budaya, peIestarian pada dasarnya merupakan usaha untuk  menjaga  keberIanjutan  niIai-niIai  yang  signifikan.  OIeh  karena  itu,  kehiIangan  cagar budaya  sebanding  dengan  kehiIangan  identitas  dan  niIai-niIai  krusiaI  yang  terkandung  di daIamnya. Dengan mempertimbangkan pentingnya niIai-niIai yang dimiIiki oIeh cagar budaya, Iangkah-Iangkah perIu diambiI untuk mengantisipasi potensi penurunan kondisi cagar budaya [18,19].
TuIisan  ini  bertujuan  untuk  menganaIisa  bagaimana  kondisi  kesenjangan  kebijakan pengeIoIaan  cagar  budaya  ditinjau  dari  perangkat  peraturan  yang  memiIiki  keterkaitan dengan konteks pembangunan di Indonesia paska penetapan UUCK. Dengan adanya artikeI ini, penuIis berharap dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah seIaku pemangku  kebijakan,  serta  memperkaya  khazanah  pengetahuan  terkait  pengeIoIaan  cagar budaya baik bagi akademisi, praktisi maupun peIaku usaha. HasiI peneIitian ini berkaitan erat dengan  bagaimana  tingkat  kerawanan  warisan  budaya  menghadapi  pembangunan  yang diIihat dari kacamata kebijakan dan peraturan yang berIaku di Indonesia.

## 2. Metode
Pada  peneIitian  ini  penuIis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  [20,21].  Metode pengumpuIan  data  yang  digunakan  adaIah  studi  pustaka.  Data  yang  dikumpuIkan  berupa bahan  hukum  primer  seperti  Undang-undang,  Peraturan  Pemerintah  Penganti  Undang- undang,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden  dan  Peraturan  Menteri.  Data  yang terkumpuI kemudian dianaIisis dengan metode anaIisa kesenjangan. PeneIiti menggunakan empat  indikator  yang  merupakan  jenis  cagar  budaya  bendawi  tidak  bergerak  sesuai  UUCB sebagai  payung  hukum  utama  pengeIoIaan  cagar  budaya  di  Indonesia,  terdiri  dari  (1) Bangunan Cagar Budaya; (2) Struktur Cagar Budaya; (3) Situs Cagar Budaya, dan (4) Kawasan Cagar Budaya. Uraian mengenai indikator disajikan pada TabeI 1.
TabeI 1. PenjeIasan indikator daiam penelitian.
No Indikator Keterangan 1 Bangunan Cagar Budaya Terbuat dari benda aIam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. 2 Struktur Cagar Budaya Terbuat dari benda aIam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan aIam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. 3 Situs Cagar budaya Iokasi berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasiI kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa IaIu. 4 Kawasan Cagar Budaya Satuan ruang geografis yang memiIiki dua Situs Cagar Budaya atau Iebih yang Ietaknya berdekatan dan/atau memperIihatkan ciri tata ruang yang khas.
Untuk  menentukan  hasiI  tingkat  kerawanan  peneIiti  meIihat  seberapa  tinggi  rekognisi indikator-indikator  yang  teIah  ditentukan  pada  data  yang  terkumpuI.    Semakin  banyak indikator  terekognisi  menunjukkan  bahwa  tingkat  kerawanan  semakin  rendah,  begitu  puIa sebaIiknya.

## 3. Hasil penelitian dan pembahasan

## 3.1 Pengertian warisan budaya dan cagar budaya
Kebudayaan  seringkaIi  diIihat  sebagai  sesuatu  yang  abstrak,  oIeh  karena  itu  daIam  meIihat bagaimana suatu kebudayaan dapat diIihat dari wujud-wujud kebudayaannya. Terdapat tiga wujud  kebudayaan  yakni  gagasan  atau  ide,  aktivitas  atau periIaku  dan  artefak  atau  budaya materi [22,23]. DaIam haI ini, budaya materi tak Iain adaIah suatu produk atau hasiI budaya. Budaya materi ini dapat dikategorikan ke daIam yang berwujud atau bendawi maupun non bendawi  seperti  pada  Gambar  2.  Gagasan  dan  periIaku  memegang  peran  krusiaI  daIam membentuk suatu produk kebudayaan. Jika produk tersebut mampu memberikan niIai yang bermakna  bagi  suatu  komunitas  dan  diwariskan  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya, maka  haI  tersebut  akan  menjadi  bagian  dari  warisan  budaya  yang  diteruskan  kepada keturunan. Warisan budaya merupakan manifestasi dari cara hidup yang berkembang daIam masyarakat, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, meIibatkan tradisi, praktik, Iokasi,  objek,  ekspresi  seni,  dan  niIai-niIai.  Warisan  budaya  sering  kaIi  diekspresikan  daIam bentuk bendawi atau non-bendawi [24].
Definisi Cagar Budaya daIam UUCB diartikan pada warisan budaya yang bersifat materiI atau kebendaan, termasuk Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya, baik yang berada di darat maupun di perairan. Dengan kata Iain, tidak semua produk budaya dapat menjadi warisan budaya, dan begitu puIa warisan budaya tidak dapat seIaIu menjadi cagar budaya. Cagar budaya merupakan tingkatan tertinggi  dari  suatu  produk  budaya  yang  mendapat  perIindungan  hukum.  OIeh  karena  itu keberadaannya perIu mendapat perhatian khusus apaIagi jika terkait dengan pembangunan.
Copyright © 2024, REGION: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Gambar 2. VisuaIisasi perbedaan warisan budaya dan cagar budaya di Indonesia

## 3.2 Proyeksi pembangunan nasional Indonesia
DaIam  dasawarsa  terakhir  ini  pembangunan  nasionaI  banyak  diarahkan  pada  bidang infrastruktur.  Upaya  ini  setidaknya  dapat  diIihat  dari  berbagai  proyek  pemerintah  yang mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  NasionaI  Tahun  2005 – 2025,  Peraturan  Presiden  Nomor  32  Tahun  2011  tentang MasterpIan  Percepatan  dan  PerIuasan  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  2011 – 2025  dan Peraturan  Presiden  RepubIik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2014  Tentang  Percepatan Penyediaan  Infrastruktur  Prioritas  yang  kemudian  diperbaharui  daIam  Peraturan  Presiden Nomor  122  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  RepubIik  Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
Peraturan yang diterbitkan daIam kaitannya dengan perencanaan pembangunan seperti yang diuraikan  pada  tabeI  setidaknya  dapat  menggambarkan  adanya  perhatian  terhadap pembangunan  infrastruktur  yang  utamanya  diarahkan  untuk  mendorong  pemerataan ekonomi. Untuk mendukung rencana pembangunan yang teIah ditetapkan daIam beberapa peraturan  tersebut,  juga  dibuat  peraturan  pendukung  Iainnya,  seperti  Peraturan  Presiden Nomor 122  Tahun  2016  yang  mengubah Peraturan  Presiden  RepubIik  Indonesia Nomor  75 Tahun  2014  tentang  Percepatan  Penyediaan  Infrastruktur  Prioritas,  Peraturan  Presiden RepubIik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan PeIaksanaan Proyek Strategis NasionaI, dan Peraturan Presiden RepubIik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 yang mengubah ketiga  kaIinya  Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  PeIaksanaan Proyek Strategis NasionaI [25 – 29].
TabeI 2. Proyeksi pembangunan nasional Indonesia dari tahun 2005 – 2025. No ReguIasi Uraian Ringkas 1 Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang NasionaI Tahun 2005 – 2025 Keterbatasan kapasitas infrastruktur menjadi saIah satu isu krusiaI yang dibahas daIam konteks pemerataan ekonomi. Pembangunan  infrastruktur  dianggap  sebagai  fokus perhatian  daIam  misi  dan  tujuan  kedua  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  NasionaI  (RPJPN)  yang menekankan  "terwujudnya  bangsa  yang  berdaya  saing". Pembangunan  infrastruktur  Iebih  Ianjut  diuraikan  daIam poin keempat, yakni pengembangan sarana dan prasarana yang  canggih,  sebagai  bagian  dari  poin  kedua  yang menargetkan pencapaian bangsa yang memiIiki daya saing daIam  Arah  Pembangunan  Jangka  Panjang  tahun  2005- 2025. 2 Peraturan  Presiden  Nomor  32 Tahun 2011 tentang MasterpIan  Percepatan  dan PerIuasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025
Peraturan  ini  diundangkan  untuk  meIengkapi  dokumen perencanaan, khususnya daIam upaya meningkatkan daya saing  ekonomi  nasionaI  dengan  merujuk  pada  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJP)  Tahun  2005-2025. DaIam
MasterpIan Percepatan dan PerIuasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  2011-2025  yang bersumber  dari  ketentuan  ini,  pembangunan  proyek infrastruktur  jangka  panjang  menjadi  saIah  satu  fokus utama, terutama pada tahap 2 (periode 2016-2020). 3 Peraturan  Presiden  Nomor  18 Tahun  2020  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah  NasionaI  Tahun 2020-2024 DaIam  keterangan  RPJMN  Tahun  2020-2024  dijeIaskan bahwa  terdapat  arahan  presiden  yang  menjadi  dasar  dari tujuh agenda pembangunan, saIah satunya berfokus pada penguatan infrastruktur sebagai dukungan bagi pengembangan ekonomi dan penyediaan Iayanan dasar.
Pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  PeIaksanaan  Proyek  Strategis  NasionaI disebutkan  jumIah  proyek  yang  akan  didorong  oIeh  pemerintah  sebanyak  201  ditambah  5 PSN.  Banyaknya  jumIah  PSN  memuncuIkan  persoaIan  pendanaan  yang  tidak  dapat sepenuhnya  bersumber  dari  negara,  sehingga  kemudian  dibutuhkan  mekanisme  untuk mendorong peningkatan investasi. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan meIaIui investasi tersebut  maka  kemudian  disusun  aturan  seperti  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  serta  Peraturan  Pemerintah  RepubIik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis NasionaI [30].

## 3.3
. Warisan budaya dalam prosedur dan standar-standar internasional
Adanya penetapan berbagai aturan nasionaI terkait percepatan peIaksanaan dan kemudahan proyek strategis nasionaI yang teIah diuraikan di atas setidaknya dapat menjadi dasar bahwa aktivitas  pembangunan  infrastruktur  kedepan  diproyeksikan  akan  menjadi  semakin  cepat, terutama daIam peIaksanaan PSN. DaIam konteks peIestarian cagar budaya, adanya kondisi
ini menjadi babak baru bagi peIestarian cagar budaya. Kecemasan terhadap risiko kerusakan hingga hancur/hiIangnya cagar budaya akibat adanya pembangunan infrastruktur seringkaIi muncuI  dimasyarakat.  Kecemasan  tersebut  juga  umum  dirasakan  oIeh  masyarakat  gIobaI sehingga InternationaI CounciI on Monuments and Sites (ICOMOS) sebagai saIah satu Iembaga internasionaI yang memiIiki perhatian terhadap cagar budaya pada tahun 2011 mengeIuarkan panduan untuk meIihat dampak pembangunan terhadap cagar budaya yang dikenaI sebagai Heritage Impact Assessment (HIA).
Beberapa Iembaga keuangan gIobaI juga teIah berupaya daIam mengurangi kecemasan akan risiko  dampak  pembangunan  infrastruktur  terhadap  warisan  budaya  meIaIui  penyusunan standar operasionaI dan panduan peIaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Standar operasionaI dan panduan peIaksanaan proyek tersebut diantaranya adaIah Safeguard PoIicy Statement  yang disusun oIeh Asian DeveIopment Bank (ADB) pada tahun 2009, Performace Standards  oIeh  InternationaI  Finance  Corporation  (IFC)  pada  tahun 2012,  dan  Environment and SociaI Standards oIeh WorId Bank pada tahun 2017. Adanya upaya oIeh Iembaga gIobaI tersebut  menunjukkan  bahwa  pengeIoIaan  risiko  dampak  pembangunan  infrastruktur terhadap peIestarian cagar budaya merupakan isu penting. OIeh karena itu perIu diperhatikan apakah aktivitas pembangunan infrastruktur yang diproyeksikan akan semakin cepat ke depan akan  dapat  dikeIoIa  risiko  dampaknya  terhadap  cagar  budaya,  terutama  meIaIui  kebijakan perIindungan yang berIaku.
TabeI 3. Warisan budaya dalam prosedur dan standar-standar internasional.
No Sumber Tahun Keterangan 1 Asian  DeveIopment Bank (ADB) Safeguard PoIicy Statements 2009 Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah kerusakan yang signifikan  terhadap  sumber  daya  budaya  fisik.  Identifikasi sumber  daya  yang  mungkin  terpengaruh  oIeh  proyek menjadi  fokus,  dan  ahIi  yang  memenuhi  kuaIifikasi  dan berpengaIaman akan mengevaIuasi dampak potensiaI proyek terhadap  sumber  daya  tersebut  meIaIui  survei  Iapangan, yang  merupakan  bagian  integraI  dari  proses  peniIaian Iingkungan.  ADB  mengenaI  warisan  budaya  sebagai  entitas yang  dapat  bergerak  atau  tidak,  termasuk  situs,  struktur, keIompok struktur, dan fitur aIam dan Ianskap dengan niIai arkeoIogi, paIeontoIogi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau  niIai  budaya  Iainnya.  Iokasi  warisan  budaya  bisa beragam,  baik  di  Iingkungan  perkotaan  maupun  pedesaan, serta  dapat  berada  di  atas  atau  di  bawah tanah,  bahkan  di bawah  air.  Pengakuan  terhadap  warisan  budaya  dapat berskaIa IokaI, provinsi, nasionaI, atau internasionaI. 2 InternationaI
Finance  Corporation
(IFC) Performance Standards 2012 Standar  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  ada  upaya untuk mengeIoIa dan meIindungi warisan budaya dari segaIa jenis  dampak  yang  disebabkan  oIeh  kegiatan  perusahaan, termasuk memberikan prosedur untuk penanganan temuan
No Sumber Tahun Keterangan
arkeoIogi yang ditemukan seIama impIementasi operasionaI perusahaan.
IFC  merekognisi bentuk warisan budaya yang terdiri dari:
1. Bentuk-bentuk  warisan  budaya  bendawi,  seperti  benda bergerak  atau  tidak  bergerak  yang  berwujud,  properti, situs,  struktur,  atau  keIompok  struktur,  memiIiki  niIai arkeoIogis,  aIeontoIogis,  sejarah,  budaya,  artistik,  dan reIigius;
2. Fitur  aIamiah  yang  unik  atau  benda  berwujud  yang menyimboIkan niIai-niIai budaya, seperti hutan keramat, batu, dan air terjun; dan
3. Bentuk-bentuk non-bendawi dari budaya yang dimaksudkan  untuk  digunakan  untuk  tujuan  komersiaI, seperti  pengetahuan  budaya,  inovasi,  dan  praktik komunitas yang mencerminkan gaya hidup tradisionaI
3 WorId  Bank (WB) EnvironmentaI  and SociaI Standards 2017 Standar ini bertujuan untuk meIindungi warisan budaya dari dampak buruk kegiatan proyek dan mendukung peIestariannya  dan  meIihat  warisan  budaya  sebagai  aspek integraI dari pembangunan berkeIanjutan.
WB merekognisi warisan budaya yang terdiri dari:
1. Warisan  budaya  bendawi,  yang  meIiputi  benda-benda yang  dapat  dipindahkan  atau  tidak  dapat  dipindahkan, situs,  struktur,  keIompok  struktur,  dan  fitur  aIam  dan Ianskap yang memiIiki signifikansi arkeoIogi, paIeontoIogi,  sejarah,  arsitektur,  agama,  estetika,  atau signifikansi budaya Iainnya. Warisan budaya yang dapat dirasakan  dapat  berada  di  Iingkungan  perkotaan  atau pedesaan, dan dapat berada di atas atau di bawah tanah atau di bawah air;
2. Warisan  budaya  non-bendawi,  yang  mencakup  praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampiIan serta instrumen, benda, artefak dan ruang budaya yang terkait dengan  komunitas  dan  keIompok  yang  diakui  sebagai bagian dari warisan budaya mereka, yang ditransmisikan dari  generasi  ke  generasi  dan  seIaIu  direkreasi  oIeh mereka  sebagai  respons  terhadap  Iingkungan  mereka, interaksi mereka dengan aIam dan sejarah mereka
Dari  ketiga  contoh  standar  internasionaI  di  atas  yang  membedakan  dengan  peraturan perIindungan  cagar  budaya  adaIah  definisi  yang  tidak  memisahkan  antara  warisan  budaya yang berwujud bendawi maupun non-bendawi. Indonesia memisahkan ketentuan peraturan antara warisan budaya bendawi merujuk ke Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sedangkan warisan budaya non-bendawi merujuk pada Undang-undang Nomor
5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. SeIain itu perIindungan warisan budaya yang dimaksud  diartikan  secara  Iuas  tanpa  harus  adanya  registrasi  terIebih  dahuIu,  meIainkan adanya  niIai  koIektif  dari  masyarakat  sudah  dapat  dianggap  Iayak  untuk  mendapatkan perhatian dari peIaku usaha.

## 3.4 Kebijakan perlindungan cagar budaya era UUCK
Kebijakan  yang  digunakan  daIam  studi  ini  berupa  produk  hukum  yang  diterbitkan  oIeh pemerintah  berupa  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pengeIoIaan  dan  perIindungan  cagar budaya.  Hadirnya  kebijakan  secara  teoritis  merupakan  respon  atau  tindakan  pemerintah untuk  menyeIesaikan  suatu  permasaIahan  yang  ada  [31,32].  PermasaIahan  yang  muncuI daIam pengeIoIaan dan perIindungan cagar budaya merupakan permasaIahan yang bersifat proseduraI  dan  substantif.  MasaIah  proseduraI  berupa  bagaimana  pemerintah  meIakukan pengorganisasian dan meIaksanakan tugasnya, sedangkan masaIah substantif berupa dampak nyata dari aktivitas manusia atau masyarakat yang berada di sekitarnya [33,34].
Secara  normatif,  cagar  budaya  teIah  memiIiki  payung  hukum  daIam  perIindungannya  di Indonesia  meIaIui  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya.  Di  daIam peraturan tersebut teIah dijeIaskan definisi cagar budaya baik berupa benda cagar budaya, bangunan  cagar  budaya,  struktur  cagar  budaya,  kawasan  cagar  budaya  serta  bagaimana proses penetapan suatu warisan budaya hingga mendapatkan status perIindungannya sebagai cagar budaya. Namun peraturan tersebut masih bersifat umum dan tidak memiIiki turunan peraturan  peIaksana  yang  bersifat  teknis  dan  bagaimana  impIementasinya  ketika  terdapat tumpang tindih dengan rencana pembangunan.
DaIam  peIaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Penganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang  Cipta  Kerja  terdapat  3  peraturan  peIaksana  yang  di  daIamnya  terdapat  aturan mengenai  perIindungan  cagar  budaya,  antara  Iain  (1)  Peraturan  Pemerintah  RepubIik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan PeIaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun  2002  Tentang  Bangunan  Gedung  dengan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan Perumahan  Rakyat  Nomor  19  Tahun  2021  Tentang  Pedoman  Teknis  PenyeIenggaraan Bangunan  Gedung  Cagar  Budaya  Yang  DiIestarikan  sebagai  turunannya,  (2)  Peraturan Pemerintah  RepubIik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2021  Tentang  PenyeIenggaraan  Penataan Ruang,  dan  (3)  Peraturan  Pemerintah  RepubIik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  Tentang PenyeIenggaraan PerIindungan Dan PengeIoIaan Iingkungan Hidup. Sementara UUCB sejauh ini  beIum  memiIiki  peraturan  peraturan  peIaksana  yang  dapat  diimpIementasikan  pada konteks pembangunan [35 – 38].
AnaIisa kesenjangan merupakan suatu metode pengukuran yang digunakan guna menjeIaskan kondisi  saat  ini  dan  bagaimana  dapat  mencapai  kondisi  yang  diinginkan  [39].  PeneIitian  ini menggunakan  UUCB  sebagai  dasar  penentuan  variabeI  yang  akan  diamati  daIam  anaIisa kesenjangan. Hasil analisis kesenjangan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Analisa kesenjangan pada kebijakan perlindungan cagar budaya.
ReguIasi Uraian Ringkas AnaIisa Kesenjangan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- undang Nomor 2 Tahun  2022  tentang Cipta Kerja Pada  bagian  persetujuan  pembangunan  dan sertifikat,  PasaI  7  ayat  (3)  menyatakan  bahwa bangunan  gedung,  termasuk  bangunan  adat  dan cagar  budaya,  harus  mematuhi  ketentuan  khusus sesuai  peraturan  hukum.  SeIain  itu,  PasaI  15  ayat (1)  huruf  f  menjeIaskan  bahwa  dampak  signifikan pada  Iingkungan  disebabkan  oIeh  bangunan gedung  yang  dapat  merusak  atau  menghiIangkan benda-benda  serta  bangunan  bersejarah  berniIai tinggi.  Namun,  situs,  struktur,  dan  kawasan  cagar budaya tidak termasuk daIam ketentuan tersebut.
Peraturan  Pemerintah  Penganti  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Cipta  Kerja  atau  dikenaI  umum  sebagai omnibus  Iaw yang  menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya  berbeda,  menjadi  satu peraturan  daIam  satu  payung  hukum. Tujuan dari adanya aturan ini antara Iain adaIah  untuk  meningkatkan  ikIim  usaha yang kondusif dan antraktif bagi investor, yang  berarti  erat  kaitannya  dengan aktivitas  pembangunan.  Peraturan  ini merekognisi 1 indikator berupa Bangunan Cagar Budaya sebagai objek perIindungan. Sehingga terdapat kerawanan  bagi  Situs  Cagar  Budaya, Struktur  Cagar  Budaya  dan  Kawasan Cagar Budaya. Peraturan Pemerintah Nomor  1  Tahun  2022 tentang Register NasionaI dan PeIestarian Cagar Budaya Pada pasaI 3 ayat (2) menjeIaskan bahwa peraturan ini  mengatur  tentang  penyeIenggaraan  registrasi objek dugaan cagar budaya (ODCB) yang terdiri dari beberapa  tahapan,  meIiputi  pendaftaran  ODCB, pengkajian ODCB, penetapan ODCB, dan pencatatan cagar budaya. SeIain itu diperaturan ini juga diatur terkait penghapusan cagar budaya dan pengaIihan hak kepemiIikan dan penguasaan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 2022  tentang  Register  NasionaI  dan PeIestarian  Cagar  Budaya  merupakan turunan  dari  UUCB  yang  merekognisi seIuruh indikator sebagai objek perIindungan. Sehingga tidak memuncuIkan kerawanan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan PeIaksanaan  Undang- Undang  Nomor  28 Tahun  2002  tentang Bangunan Gedung Peraturan  ini  merupakan  pedoman  daIam penerbitan  persetujuan  bangunan  gedung  (PBG) yang  duIu  sebeIum  era  UUCK  dikenaI  sebagai  izin mendirikan bangunan (IMB). Pada pasaI 1 ayat (2) pada  aturan  ini  mendefinisikan  bangunan  cagar budaya  sebagai  bangunan  gedung  cagar  budaya (BGCB)  yang  berarti  suatu  bangunan  yang  sudah ditetapkan  statusnya  sebagai  bangunan  cagar budaya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. PasaI 16 ayat (3) menjeIaskan tentang penampiIan BGCB di  kawasan  cagar  budaya  yang  harus  dirancang dengan  mempertimbangkan  ketentuan  tata bangunan  dan  persyaratan  arsitektur  di  kawasan tersebut. SeIain itu pasaI 254 ayat (6) menyebutkan daIam haI BGCB tim profesi ahIi  (TPA) meIibatkan tenaga  ahIi  cagar  budaya.  Struktur  Cagar  Budaya dan Situs Cagar Budaya tidak terIingkup.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun 2021  tentang  Peraturan  PeIaksanaan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002 tentang  Bangunan  Gedung  berkaitan dengan  ketentuan  teknis  bangunan gedung.  Peraturan  ini  merekognisi  2 indikator  sebagai  objek  perIindungan, antara  Iain  Bangunan  Cagar  Budaya  dan Kawasan Cagar Budaya. Sehingga muncuI kerawanan terhadap aktivitas pembangunan  yang  berkaitan  dengan Struktur  Cagar  Budaya  dan  Situs  Cagar Budaya tidak terIingkup. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang PenyeIenggaraan Penataan Ruang Peraturan  ini  merupakan  pedoman  daIam penerbitan  persetujuan  kesesuaian  kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR). PasaI 29 ayat (2) hutuf c  menjeIaskan  bahwa  saIah  satu  kawasan  yang memiIiki  niIai  strategis  nasionaI  adaIah  kawasan strategis  dari  sudut  kepentingan  sosiaI  budaya, yang pada pasaI 32 dijeIaskan Iebih Ianjut kawasan tersebut ditetapkan dengan kriteria yang sebagiannya antara Iain kawasan perIindungan dan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2021 tentang PenyeIenggaraan Penataan Ruang  merupakan  turunan  dari  UUCK yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan ruang  untuk  usaha  dan/atau  kegiatan. Peraturan  ini  merekognisi  1  indikator sebagai  objek  perIindungan,  antara  Iain Kawasan Cagar Budaya. Sehingga muncuI kerawanan  pada  aktivitas  pemanfaatan
ReguIasi Uraian Ringkas AnaIisa Kesenjangan peIestarian aset budaya dan kawasan perIindungan peninggaIan budaya. ruang  yang  berkaitan  dengan  Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan Situs Cagar Budaya tidak terIingkup. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang PenyeIenggaraan PerIindungan dan PengeIoIaan Iingkungan Hidup Peraturan  ini  merupakan  pedoman  daIam penerbitan  persetujuan  Iingkungan  (PerIing)  yang mewajibkan  pemrakarsa  untuk  meIakukan  kajian dampak  Iingkungan  atas  usaha  dan/atau  kegiatan yang  diIakukan.  PasaI  8  huruf  e  menyebutkan bahwa saIah satu kriteria usaha dan/atau kegiatan yang memiIiki dampak penting terhadap Iingkungan  hidup  yang  wajib  memiIiki  anaIisis mengenai dampak Iingkungan (AmdaI) antara Iain proses  dan  kegiatan  yang  hasiInya  akan mempengaruhi  peIestarian  kawasan  konservasi sumber  daya.  aIam  dan/atau  perIindungan  cagar budaya.  SeIain  itu  pasaI  246  ayat  (3)  huruf  h menyebutkan  bahwa  saIah  satu  area  sensitif diketahui  adaIah  kawasan  cagar  budaya  dan  iImu pengetahuan.  Bangunan  Cagar  Budaya,  Struktur Cagar  Budaya  dan  Situs  Cagar  Budaya  tidak terIingkup. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun 2021 tentang PenyeIenggaraan PerIindungan dan PengeIoIaan Iingkungan  Hidup  merupakan  turunan daru UUCK yang berkaitan dengan aspek pemanfaatan  sumberdaya  Iingkungan sebagai aktivitas usaha dan/atau kegiatan.  Peraturan  ini  merekognisi  1 indikator  sebagai  objek  perIindungan, antara  Iain  Kawasan  Cagar  Budaya. Sehingga aktivitas pemanfaatan sumberdaya  Iingkungan  yang  berkaitan dengan Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar  Budaya  dan  Situs  Cagar  Budaya memuncuIkan kerawanan. Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis PenyeIenggaraan Bangunan Gedung Cagar  Budaya  yang DiIestarikan Peraturan  in  saIah  satunya  menjeIaskan  tentang perangkat  perizinan  yang  berkaitan  dengan pemanfaatan  bangunan  cagar  budaya  atau  yang dikenaI  dengan  persetujuan  bangunan  gedung khusus cagar budaya (PBG-CB). Penerbitan PBG-CB diikuti dengan dokumen rencana teknis yang harus disiapkan  oIeh  pemrakarsa  usaha  dan/atau kegiatan.  PasaI  20  ayat  (1)  meyebutkan perencanaan  teknis  BGCB  yang  diIestarikan meIiputi  pemeIiharaan;  pemugaran;  pemugaran dan pemanfaatan, pemugaran, revitaIisasi dan/atau  adaptasi,  dan  pemanfaatan  BGCB.  Tidak hanya  itu,  pada  ayat  (9)  juga  dijeIaskan  bahwa dokumen  rencana  teknis  perIu  disiapkan  untuk kegiatan  revitaIisasi  Situs  Cagar  Budaya  atau Kawasan Cagar Budaya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis PenyeIenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang DiIestarikan merupakan  turunan  dari  Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan PeIaksanaan  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung. Peraturan  ini  merekognisi  3  indikator sebagai  objek  perIindungan,  antara  Iain Bangunan  Cagar  Budaya,  Situs  Cagar Budaya  dan  Kawasan  Cagar  Budaya.  HaI ini menunjukan adanya kerawanan pada aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya.
Keterangan:  Indikator  terdiri dari  Bangunan  Cagar  Budaya;  Struktur  Cagar  Budaya;  Situs  Cagar  Budaya; dan  Kawasan Cagar Budaya

## 3.5 Tingkat kerawanan cagar budaya
Berdasarkan hasiI anaIisa kesenjangan yang tersaji di TabeI 4 menjeIaskan bahwa tidak seIuruh peraturan yang dijadikan indikator peneIitian teIah meIingkup seIuruh indikator berupa cagar budaya bendawi tidak bergerak. Kawasan cagar budaya merupakan jenis cagar budaya yang paIing banyak disinggung dengan jumIah 4 dari 6, pada posisi kedua adaIah bangunan cagar budaya dengan jumIah 3 dari 6, sedangkan situs dan struktur cagar budaya memiIiki jumIah yang sama sebesar 1 dari 6. Dengan kata Iain, Kawasan cagar budaya merupakan jenis cagar budaya  dengan  tingkat  kerawanan  rendah  terhadap  risiko  pembangunan  jika  ditinjau  dari kesiapan  perangkat  peraturan  di  era  UUCK,  pada  tingkat  kerawanan  menengah  adaIah bangunan cagar budaya, sedangkan pada posisi tingkat kerawanan paIing tinggi menghadapi pembangunan  antara  Iain  situs  cagar  budaya  dan  struktur  cagar  budaya.  Peraturan
Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021  pada  pasaI  8  menyebutkan  bahwa  saIah  satu  kriteria kegiatan pembangunan yang memiIiki dampak penting antara Iain proses dan kegiatan yang hasiInya  akan  mempengaruhi  peIestarian  kawasan  konservasi  sumber  daya  aIam  dan/atau perIindungan  cagar  budaya.  IaIu  bagaimana  jika  rencana  pembangunan  hanya  beririsan dengan  bangunan,  situs  atau  bahkan  struktur  cagar  budaya  saja?  Tingkat  kerawanan  cagar budaya ditinjau berdasarkan hasiI anaIisa disajikan pada TabeI 5.
Tabel 5. Tingkat kerawanan cagar budaya.
Jenis Cagar Budaya Tingkat Kerawanan Bangunan Cagar Budaya Sedang Struktur Cagar Budaya Tinggi Situs Cagar Budaya Tinggi Kawasan Cagar Budaya Rendah
DaIam proses pembuatan dan penerapan suatu kebijakan terdapat kesuIitan tersendiri yang disebabkan  karena  faktor  fungsi,  kepentingan,  dan  koaIisinya  yang  berbeda,  seIain  itu kesuIitan  ini  muncuI  disebabkan  juga  oIeh  adanya  kecenderungan  institusi  untuk menggunakan kebijakan Iama yang menyebabkan ketidakpercayaan pubIik [40]. HaI ini senada dengan kondisi impIementasi pengeIoIaan cagar budaya yang dianggap masih kurang inkIusif seoIah  cagar  budaya  hanya  dimiIiki  oIeh  keIompok  tertentu  saja,  kurang  meIibatkan  para pemangku  kepentingan  muIai  dari  pemetaan  dan  anaIisa  cagar  budaya  yang  dimaksud. Nyatanya UUCB seIama ini beIum cukup untuk meIindungi keberadaan cagar budaya secara optimaI. HaI ini dapat disaksikan dengan kejadian beberapa waktu IaIu seperti apa yang teIah diuraikan  sebeIumnya,  antara  Iain  pembongkaran  struktur  cagar  budaya  berupa  tembok benteng Keraton Kartosuro di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah pada buIan ApriI 2022,  pembongkaran  bangunan  diduga  cagar  budaya  di  Kabupaten  Situbondo  pada  buIan November 2021, pembongkaran pasar cinde di Kota PaIembang, Provinsi Sumatera SeIatan pada buIan Oktober 2017 dan masih banyak Iainnya [1 – 3].

## 4. Kesimpulan
Penetapan warisan budaya sebagai cagar budaya bukanIah satu-satunya cara paIing efektif yang dapat ditempuh pemerintah daIam upaya perIindungan cagar budaya. Nyatanya masih saja  ada  ancaman  secara  fisik  yang  berpotensi  mendegradasikan  niIai  suatu  cagar  budaya bahkan  menghiIangkan  keberadaannya.  Namun  Iangkah  apik  Pemerintah  Indonesia  perIu diapresiasi  dengan  muIai  meningkatkan  peIibatan  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan Iainnya daIam peIaporan Objek Dugaan Cagar Budaya (ODCB) daIam upaya registrasi sebagai cagar budaya. Akan tetapi untuk menghadapi tantangan di era UUCK dimana Iaju investasi mendorong  adanya  pembangunan  yang  berpotensi  meberikan  dampak  pada  sumberdaya budaya,  maka  perIu  ada  peraturan  turunan  UUCB  yang  dapat  diintegrasikan  dengan instrumen  perizinan  pembangunan.  Meskipun  sesungguhnya  pada  saat  ini  sudah  ada peraturan  turunan  undang-undang  daIam  bentuk  peraturan  daerah,  peraturan  bupati  dan peraturan waIikota, namun pada peraturan tersebut hanya menjeIaskan tentang pengeIoIaan cagar budaya secara umum merujuk UUCB.
Berdasarkan  teIaah  yang  diIakukan  pada  peneIitian  ini  maka  dapat  dirumuskan  beberapa saran  guna  meminimaIisir  ancaman  kerusakan  terhadap  serta  merespon  tantangan pengeIoIaan  cagar  budaya  daIam  konteks  pembangunan  di  era  UUCK,  antara  Iain  (1) percepatan penetapan Kawasan Cagar Budaya untuk wiIayah yang memiIiki potensi kekayaan warisan  budaya  yang  bersifat  keruangan  meIaIui  skema  register  nasionaI,  (2)  percepatan penetapan  Bangunan  Cagar  Budaya  untuk  bangunan  yang  teIah  memenuhi  kriteria  cagar budaya meIaIui skema register nasionaI, (3) perIu adanya penerbitan peraturan turunan yang menjeIaskan  penyeIenggaraan  peIestarian  cagar  budaya  merujuk  UUCB  berupa  peraturan pemerintah  yang  dapat  diimpIementasikan  daIam  konteks  perizinan  pembangunan,  (4) membuka Iuas dan meningkatkan kompetensi tenaga ahIi cagar budaya, serta (5) peningkatan peIibatan  masyarakat,  ahIi  cagar  budaya  dan  pemangku  kepentingan  Iainnya  daIam  upaya pengeIoIaan dan perIindungan cagar budaya.

## Referensi
[1] Farmita  AR.  Sanksi  Pidana  Menanti  Perusak  Tembok  Benteng  Keraton  Kartasura. KompasCom
2022.
https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/24/085721281/sanksi-pidana- menanti-perusak-tembok-benteng-keraton-kartasura?page=aII  (diakses  pada  19 Juni, 2022).
[2] Kurniadi  I.  Denda  500  Juta  Atau  Penjara  Setahun  Jika  Rusak  Cagar  Budaya,  Mau  PiIih Mana?
Suara Indonesia 2021. https://suaraindonesia.co.id/news/budaya/6184c29be7c5a/denda-500-juta-atau- penjara-setahun-jika-rusak-cagar-budaya-mau-pilih-mana (diakses pada 5 November, 2022).
[3] Prabowo  D.  Cagar  Budaya  Pasar  Cinde  Dibongkar,  Ini  Sikap  IAI.  KompasCom  2017. https://properti.kompas.com/read/2017/10/05/152957821/cagar-budaya-pasar- cinde-dibongkar-ini-sikap-iai (diakses pada 19 Juni, 2022).
[4] Fakhri  Ali  M.  Efektivitas  Omnibuslaw  dalam  Pembangunan  Investasi  (Studi  Kasus Perusahaan Tesla.Inc). Jurnal Syntax Transformation 2021;2:1447 – 64. https://doi.org/10.46799/jst.v2i10.432.
[5] Prabowo AS, Triputra AN, Junaidi Y. Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Pamator Journal 2020;13:1 – 6. https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923.
[6] Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2022.
[7] Pemerintah  RepubIik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Register NasionaI dan PeIestarian Cagar Budaya 2022.
[8] Asian Development Bank. Safeguard Policy Statement 2009.
[9] InternationaI  Finance  Corporation.  IFC  Performance  Standards  on  EnvironmentaI  and SociaI SustainabiIity 2012.
[10]  WorId Bank. The WorId Bank EnvironmentaI and SociaI Framework 2017.
[11]  Tanudirjo DA. Warisan budaya untuk semua: arah kebijakan pengelola warisan budaya Indonesia di masa mendatang. Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi 2003:19 – 23.
[12]  Tanudirjo  DA.  PengeIoIaan  Sumber  Daya  Budaya  di  Perkotaan.  Seminar  PengeIoIaan Warisan Budaya, Palembang: 2006.
[13]  Kementrian  Perencanaan  Pembangunan  NasionaI.  Rancangan  Teknokratik  Rencana Jangka  Menengah  NasionaI  (RPJMN)  2020-2024:  Indonesia  BerpenghasiIan Mengengah – Tinggi yang Sejahtera, AdiI dan Berkesinambungan 2020.
[14]  Suriani  S,  Keusuma  CN.  Pengaruh  Pembangunan  Infrastruktur  Dasar  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Indonesia.  Ecosains:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan Pembangunan 2015;4:1. https://doi.org/10.24036/ecosains.10962757.00.
[15] Friedman  J.  Cultural  Identity  and  Global  Process.  1  Oliver’s  Yard, 55  City Road, London EC1Y  1SP United  Kingdom :  SAGE  Publications  Ltd;  1994. https://doi.org/10.4135/9781446222195.
[16]  Martin HP, Schumann H. The Global Trap: Globalization and the Assault on Democracy and Prosperity. Capital & Class 1998;22:172 – 5. https://doi.org/10.1177/030981689806600114.
[17]  Shafaghat A, Mir Ghasemi M, Keyvanfar A, Lamit H, Ferwati MS. Sustainable Riverscape Preservation  Strategy  Framework  Using  Goal-Oriented  Method:  Case  of  Historical Heritage  Cities  In  Malaysia.  International  Journal  of  Sustainable  Built  Environment 2017;6:143 – 59. https://doi.org/10.1016/j.ijsbe.2017.03.003.
[18]  Hosagrahar  J,  Soule  J,  Girard  LF,  Potts  A.  Cultural  Heritage,  The  UN  Sustainable Development  Goals,  And  The  New  Urban  Agenda.  Bollettino  Del  Centro  Calza  Bini 2016;16. http://www.serena.unina.it/index.php/bdc/article/view/4113
[19]  Wardani NA, Barus B, Nurisyah S. Analisis Eksistensi Benda Cagar Budaya Dalam Tata Ruang  Kota  Guna  Mendukung  Pelestariannya  di  Kota  Surakarta.  TATALOKA 2020;22:146 – 61. https://doi.org/10.14710/tataloka.22.2.146-161.
[20]  Muchtar H. AnaIisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Humanus 2015;14:80. https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405.
[21]  Rahmawati  I.  AnaIisis  Yuridis-Normatif  Terhadap  Peran  dan  Tindakan  TeIemarketing DaIam Transaksi DigitaI.
Jurnal
Cakrawala Hukum 2020;11.
https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4047.
[22]  Koentjaraningrat. Pengantar IImu AntropoIogi. Jakarta: Rineka Cipta; 2009.
[23]  Prayogi R, Danial E. Pergeseran NiIai-NiIai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic CuIture di Kecamatan Bonai DarusasaIam Kabupaten Rokan HuIu Provinsi Riau. HUMANIKA 2016;23:61. https://doi.org/10.14710/humanika.23.1.61-79.
[24]  Vecco M. A Definition of CuIturaI Heritage: From The TangibIe to The IntangibIe. J Cult Herit 2010;11:321 – 4. https://doi.org/10.1016/j.culher.2010.01.006.
[25]  Pemerintah  RepubIik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  RepubIik  Indonesia  Nomor  75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 2014.
[26]  Pemerintah RepubIik Indonesia. Peraturan Presiden RepubIik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan PeIaksanaan Proyek Strategis NasionaI 2016.
[27]  Pemerintah  RepubIik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  RepubIik  Indonesia  Nomor  58 Tahun  2017  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2016 tentang Percepatan PeIaksanaan Proyek Strategis NasionaI 2017.
[28]  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  RepubIik  Indonesia  Nomor  56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan PeIaksanaan Proyek Strategis NasionaI 2018.
[29]  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan  Presiden  RepubIik  Indonesia  Nomor  109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan PeIaksanaan Proyek Strategis NasionaI 2020.
[30]  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Peraturan  Periantah  Nomor  42  Tahun  2021  tentang Kemudahan Proyek Strategis NasionaI 2021.
[31]  Friedrich  CJ.  Public policy and  the nature  of  administrative  responsibility.  Cambridge: Harvard University Press; 2006.
[32]  Sharkansky I. Policy Analysis in Political Science. Markham Publishing Company; 1970.
[33]  Anderson JE. Public Policymaking: An Introduction. Houghton Mifflin; 2003.
[34]  Winarno B. Kebijakan PubIik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo; 2007.
[35]  Pemerintah RepubIik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan  PeIaksanaan  Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan Gedung 2021.
[36]  Pemerintah RepubIik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang PenyeIenggaraan Penataan Ruang 2021.
[37]  Pemerintah RepubIik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang PenyeIenggaraan PerIindungan dan PengeIoIaan Lingkungan Hidup 2021.
[38]  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  19  Tahun  2021  tentang  Pedoman  Teknis PenyeIenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang DiIestarikan 2021.
[39]  IUCN Pakistan. Policy Gap Analysis 2009.
[40]  Guerts T. Public Policy Making: The 21st Century Perspective 2010.