## A.  PENDAHULUAN
Pemanfaatan  ruang  masih  belum
sesuai dengan harapan yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Menurunnya  kualitas  permukiman  di perkotaan  dapat  dilihat  dari  kemacetan yang  semakin  parah,  berkembangnya kawasan  kumuh  yang  rentan  dengan bencana banjir serta semakin hilangnya meningkatkan kualitas air tanah,
ruang  terbuka (openspace) yang berfungsi ekologis yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah  banjir,  mengurangi  polusi udara  dan  pengatur  iklim  mikro.  Fungsi lainnya  yaitu  sosial  ekonomi  untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi  sosial,  sarana  rekreasi  dan kesehatan masyarakat.
Sebagai  wahana  interaksi  sosial, Aktivitas  di  ruang  publik  dapat  bercerita

## PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN
Oleh : Dr. Ida Farida, S.H., M.H. *)

## ABSTRAKS
Ruang  terbuka  hijau    membawa  begitu  banyak  manfaat  yang  terkandung. Mulai dari sarana untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan  meningkatkan  prestise  daerah,   sarana  ruang  evakuasi  untuk  keadaan  darurat, sebagai  sarana  penelitian,  pendidikan  dan  penyuluhan,  memperbaiki  iklim  mikro hingga  meningkatkan  cadangan  oksigen  di  perkotaan  dan  tak  ketinggalan bermanfaat  bagi  meningkatkan  nilai  ekonomi  lahan  perkotaan.  Bahkan  terkandung pula manfaat yang lebih bernilai sosial seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif serta  interkasi  sosial  atau  sebagai  sarana  aktivitas  sosial  bagi  anak-anak,  remaja, dewasa  dan  manula.  Bisa  dibilang  kebutuhan  akan  adanya  ruang  semacam  ini  di kota-kota besar tak hanya sekedar perlu namun kebutuhan.
Kata Kunci : Pentingnya Ruang Terbuka Hijau Kota

## ABSTRAKS
Green open spaces bring so many benefits contained. Starting from the facility to reflect the regional identity, develop a sense of pride and enhance the prestige of the  area,  means  chamber  evacuation  for  emergencies,  as  a  means  of  research, education and extension, improve the micro-climate to increase the oxygen reserves in urban areas and do not miss the benefit to increase the economic value of urban land,  In  fact,  also  contained  a  more  socially  valuable  benefits  such  as  active  and passive  recreation  and  social  interaction  or  as  a  means  of  social  activities  for children,  teens,  adults  and  seniors.  Arguably  the  need  for  this  kind  of  space  in  big cities is not just a need but a necessity.
Keywords : Importance of Green Open Space City .
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
ruang terbuka diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat  tanpa  membedakan  latar belakang sosial,  ekonomi, dan budaya. Aktivitas  di  ruang  publik  dapat  bercerita secara gamblang seberapa pesat dinamika kehidupan sosial suatu masyarakat.
Ruang terbuka menciptakan karakter masyarakat kota. Tanpa ruang- ruang publik masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat maverick yang nonkonformis-individualis-asosial ,  yang anggota-anggotanya tidak mampu berinteraksi  apalagi  bekerja  sama  satu sama  lain.  Agar  efektif  sebagai  mimbar, ruang  publik  haruslah  netral.  Artinya, bisa  dicapai  (hampir)  setiap  penghuni kota.  Tidak  ada  satu  pun  pihak  yang berhak  mengklaim  diri  sebagai  pemilik dan  membatasi  akses  ke  ruang  publik sebagai sebuah mimbar politik.
Ruang terbuka adalah ruang yang bisa  diakses  oleh  masyarakat  baik secara  langsung  dalam  kurun   waktu terbatas  maupun  secara  tidak  langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri dapat berbentuk jalan, trotoar,  ruang  terbuka  hijau  seperti taman kota, hutan, dan sebagainya.
Ruang-ruang  terbuka atau ruang- ruang publik ditinjau dari bentuk fisiknya dapat rupa ruang terbuka hijau dan/atau
ruang  terbuka  binaan (Publik  atau Privat).
Secara  definitif,  ruang  terbuka hijau (Green Openspaces) adalah kawasan  atau  areal  permukaan  tanah yang  didominasi  oleh  tumbuhan  yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota,  dan  atau  pengamanan jaringan  prasarana,  dan  atau  budidaya pertanian.  Selain  untuk  meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian  air  dan  tanah,  Ruang Terbuka  Hijau (Green  Openspaces) di tengah-tengah ekosistem perkotaan juga  berfungsi  untuk  meningkatkan kualitas lansekap kota.
Ruang  terbuka  hijau  yang  ideal adalah  30%  dari  luas  wilayah.  Hampir disemua kota besar di Indonesia, Ruang terbuka  hijau  saat  ini  baru  mencapai 10%  dari  luas  kota.  Padahal  ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan,  arena  bermain,  olah  raga dan  komunikasi  publik.  Pembinaan ruang  terbuka  hijau  harus  mengikuti struktur  nasional  atau  daerah  dengan standar-standar yang ada.
Pasal  1  butir  31  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang  mengatur  tentang istilah ruang terbuka hijau yang mengandung  pengertian  sebagai  suatu area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok yang gunanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,  baik  yang  tumbuh  secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Kegunaan ruang terbuka hijau  ini dimaksudkan  agar  dapat  menekan  efek negatif  yang  ditimbulkan  lingkungan terbangun di perkotaan, seperti peningkatan temperatur, penurunan tingkat  peresapan  air  dan  kelembaban udara, polusi dan lain sebagainya.
RTH  sebagai  area  bermain, berolahraga,  bersosialisasi  dan  aktivitas lainnya,  RTH  hijau  ini  berbentuk  taman dan lapangan olah raga. Sesuai dengan Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan  Kota  Ditjen  Ciptakarya Departemen  Pekerjaan  Umum  yang ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  9  ayat  (1) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 1  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang Terbuka  Hijau  di  Wilayah  Perkotaan, mensyaratkan tersedianya taman lingkungan  dan  taman  kota  sebagai berikut :
Luas  ideal  Ruang  Terbuka  Hijau Kawasan  perkotaan  minimal  20  %  dari luas kawasan perkotaan.
Pasal  67  huruf  e  Peraturan Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang berbunyi “Penyusunan rancangan  peraturan  daerah  kabupaten tentang  rencana  tata  ruang  kawasan
perkotaan  yang  menjadi  bagian  dari kabupaten  yang  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

## B.   PEMBAHASAN
Dalam melaksanakan pembangunan menghadapi dua masalah besar yang tidak dapat dihindari  yaitu  jumlah  penduduk  dari tahun ke tahun terus meningkat, sehubungan dengan perbandingan antara presentase kelahiran dan kematian  yang  meningkat,  dengan adanya  peningkatan  kesehatan  yang semakin  baik.  Dipihak  lain  luas  tanah tetap, bahkan ada kecenderungan perubahan  penggunaan  tanah  yang semakin  meningkat,  sebagai  akibat adanya  peningkatan  pembangunan  fisik seperti terbentuknya daerah pemukiman, kawasan industri, keperluan  olah  raga  seperti  lapangan golf, dan lain-lain.
Apabila hal ini terus dibiarkan dan tidak  dikendalikan,  dikhawatirkan  pada satu  waktu  akan  menimbulkan  konflik kepentingan  penggunaan  ruang,  oleh karena itu pendayagunaan sumber daya alam harus diimbangi dengan pengelolaan  dan  pelestarian  lingkungan hidup, penataan ruang merupakan salah satu  alat  untuk  mengadakan  kegiatan tersebut di atas, agar tercapai
pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan tetap memperhatikan  rencana  tata  ruang wilayah yang bersangkutan, agar tercapai  pemanfaatan  sumber  daya alam  termasuk  ruang  secara  terpadu, optimal, dan serasi.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  itu, maka  pemerintah  membuat  Undang- Undang Nomorr 26  Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang,
dengan
keanekaragaman ekosistemnya
merupakan  sumber  daya  yang  perlu disyukuri,  dilindungi  dan  dikelola  untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor 26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang membawa angin segar di negara tercinta ini. Yaitu memberikan semangat dalam membangkitkan penyelenggaraan penataan ruang. Keberadaan  Undang-Undang  ini  juga membawa  dampak  signifikan  terhadap pembangunan  wilayah  dan  kota-kota  di Indonesia.
Ditetapkannya    Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang  sebagai  pengganti atau  revisi  dari  Undang-Undang  Nomor 24    Tahun  1992  tentang  Penataan Ruang yang sudah tidak sesuai kebutuhan  pengaturan  penataan  ruang di negara kita.
Pasal 1 angka 31 Undang-Undang N0  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang  mendefinisikan  Ruang  Terbuka Hijau ( RTH ) sebagai area memanjang / jalur  dan  /  atau  mengelompok  yang penggunaannya  lebih  bersifat  terbuka, tempat  tumbuh  tanaman,  baik  yang tumbuh  secara  alamiah,  maupun  yang sengaja ditanam
Kota-kota besar sering kali dijadikan  simbol  dari  sebuah  kemajuan atau keberhasilan. Gedung-gedung tinggi yang menjulang menghujam langit serta  pusat-pusat  perbelanjaan  nan megah  begitu  menjamur  dan  berlomba- lomba untuk menjadi l andmark atau icon dari setiap kota. Bahkan disalah satu sisi ibu  kota  Jakarta  saja  bisa  berdiri  dua atau tiga bahkan empat pusat perbelanjaan  sekaligus  dengan  jarak yang  sangat  berdekat-dekatan  dan kadang  bersebelahan  atau  berhadapan. Belum  lagi  kendaraan  bermotor  yang tumpah  ruah  membanjiri  setiap  sudut jalan  ibu  kota.  Mulai  dari  sepeda  motor hingga mobil dengan harga selangit bisa kita jumpai. Pendek kata jikalau kemegahan  dan  kemewahan  yang ingin kita  jumpai,  maka  kota-kota  besar  di republik  ini  sudah  menyediakannya untuk kita.
Seiring  dengan  kondisi  bumi  yang terus  memburuk  akibat  dari  pemanasan iklim, masalah penghijauan dan
kelestarian  menjadi  perhatian  serius  tak hanya  bagi  bangsa  indonesia  tapi  juga masyarakat dunia. Menurut aturan internasional  mengenai  ruang  terbuka hijau  suatu  kota  harus  mencapai  angka 30  persen  dari  luas  kota.  Kesepakatan masyarkat internasional ini juga di amini oleh  pemerintah  Indonesia  dengan menetapkan  agar  daerah  perkotaan memiliki minimal 20% dari luas kawasan perkotaannya untuk ruang publik ini.
Ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud  dengan  ruang  terbuka  hijau ini,  yang  dikemukakan  oleh  para  pakar. Menurut  Roger  Trancik,  seorang  pakar dibidang Urban  Design ,  ruang  terbuka hijau adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan  alami  di  luar  maupun didalam  kota,  dalam  bentuk  taman, halaman,  areal  rekreasi  kota  dan  jalur hijau.  Sementara  menurut  Rooden  Van FC  dalam  Grove  dan  Gresswell,1983, ruang  terbuka  hijau  adalah  Fasilitas yang  memberikan  kontribusi  penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman,  dan  merupakan  suatu unsur  yang  sangat  penting  dalam kegiatan rekreasi.
Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan  definisi  tentang  ruang terbuka  hijau  ini  dengan  istilah  ruang terbuka  hijau  kawasan  perkotaan  atau RTHKP. Jikalau mengacu pada
Peraturan  Mendagri  Nomor  1  tahun 2007  tentang  penataan  ruang  terbuka hijau  kawasan  perkotaan  ini,  maka pengertian Ruang Terbuka Hijau  adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan  perkotaan  yang  diisi  oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung  manfaat  ekologi,  sosial, budaya,  ekonomi  dan  estetika..   Ruang terbuka hijau itu sendiri terbagi atas dua jenis,  yaitu  RTHKP  Publik  dan  RTHKP Privat.  RTHKP  Publik  adalah  RTHKP yang  penyediaan  dan  pemeliharaannya menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah Kabupaten/Kota.  Sementara  RTHKP Privat  adalah  RTHKP  yang  penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung-jawab  pihak/lembaga  swasta, perseorangan  dan  masyarakat  yang dikendalikan  melalui  izin  pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali  Provinsi  DKI  Jakarta  oleh Pemerintah Provinsi.
Berdasarkan jenisnya RTHKP meliputi taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan  dan  permukiman,  taman lingkungan  perkantoran  dan  gedung komersial,  taman  hutan  raya,  hutan kota,  hutan  lindung,  bentang  alam seperti  gunung,  bukit,  lereng  dan lembah,  cagar  alam,  kebun  raya,  kebun binatang,  pemakaman  umum,  lapangan olah  raga,  lapangan  upacara,  parkir
terbuka,  lahan  pertanian  perkotaan, saluran  udara  tegangan  tinggi  (SUTT dan  SUTET),  sempadan  sungai,  pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api,  pipa  gas  dan  pedestrian,   kawasan dan  jalur  hijau,  daerah  penyangga ( buffer zone ) lapangan udara dan taman atap ( roof garden ).
Seperti yang kita tahu, pembangunan  fisik  berupa  gedung- gedung  megah  dikota-kota  memang membanggakan,  namun  disisi  lain, pembangunan tersebut sering menggeser atau bahkan menghilangkan ruang-ruang hijau yang ada. Kita  sering menjumpai  taman-taman  kota  yang disulap  menjadi  gedung  perkantoran atau  apartement,  hal  ini  menimbulkan dampak  yang  negatif  bagi  lingkungan yaitu  ketidak  seimbangan  ekologi  dan mempercepat proses pemanasan global yang tentunya berdampak pada kesehatan  manusia  cepat  atau  lambat. Kondisi  ini  terjadi  akibat  hilangnya pepohonan  yang  rimbun  atau  lahan- lahan  hijau  yang  ada  di  kota.  Termasuk juga  masalah  polusi  udara  yang  akan mengganggu terhadap pernafasan. Sebagai gambaran, kendaraan- kendaraan di jalan raya, akan mengeluarkan  senyawa  karbon  yang terdiri  dari  CO  (karbon  monoksida),  HC (hidrokarbon), dan NOx (nitrogen
oksida)  yang  masuk  ke  udara  dan terhirup oleh manusia. Senyawa- senyawa  ini  sangat    berbahaya  bagi kesehatan  manusia.    Dan  pepohonan yang  menjadi  filter  udara  telah  hilang diganti dengan beton-beton, mengakibatkan jutaan racun akan terhirup masuk ke dalam tubuh.
Ruang-ruang  ini  juga  mempunyai fungsi  yang  tak  kalah  penting  dari masalah  lingkungan  hidup  tapi  juga berfungsi  sosial  dimana  masyarakat bisa  berkumpul  dan  bersantai  bersama sanak  keluarga  atau  kawan.  Dengan hilangnya  lahan-lahan  seperti  ini  dari peta kota maka berdampak secara tidak langsung  bagi  proses-proses  tersebut bahkan  bukan  tidak  mungkin  dapat menciptakan generasi yang individualistis  kelak  di  kemudian  hari karena tiadanya lagi ruang yang berfungsi  untuk  interaksi  sosial  bagi masyarakat.
Soal RTH sebetulnya sudah menjadi amanat undang-undang tentang penataan  ruang  yang  setidaknya  30 persen.  Namun,  di  kota-kota  besar  saat ini rata-rata luasan RTH masih di bawah 10  persen,  bahkan  ada  yang  masih  di bawah  3  persen. Padahal  selain  fungsi lingkungan dan penghijauan, RTH dalam  kehidupan  perkotaan  memiliki fungsi  spesial.  RTH  bisa  menjadi prasarana publik terkait dengan
pendidikan luar
ruang dan meningkatkan social  capital (hubungan dan  komunikasi  antar  warga).  Lihat, sekarang  anak-anak  hanya  terbiasa berekreasi  di  dalam  ruang  seperti  mal yang  sifatnya inward  looking). jika banyak RTH dipertahankan, masyarakat dari  usia  anak-anak  sampai  dewasa, bahkan  lanjut  usia  (lansia)  akan  bisa dan  biasa  melakukan  kegiatan  luar ruang,  seperti  olah  raga,  rekreasi  dan melakukan  kegiatan  sosial  di  taman- taman  kota.  Masalahnya,  lanjut  dia, pemerintah  kota  punya  keterbatasan anggaran  untuk  membebaskan  lahan yang  akan  dialihfungsikan  untuk  RTH. Tapi yang terpenting dalam kasus-kasus semacam ini adalah penegakan hukum. Masyarakat  dan  konsumen  juga  perlu pemberdayaan  sehingga  memahami hak-hak  mereka  sebagai  warga  dan penghuni  kota  untuk  mendapatkan ruang publik.
Pengamat lingkungan, Trisno Widodo,  mengatakan  bahwa  idealnya sebuah kota mempunyai RTH sekitar 40 persen  dari  seluruh  luas  wilayah.  Bila ditinjau dari segi hidrologis, RTH sangat penting  untuk  menunjang  peresapan air hujan  ke  dalam  tanah.  Dengan  cara ini, kata  dia,  diharapkan  suplesi  air  tanah, khususnya  air  tanah  dangkal  oleh  air hujan,  semakin  bertambah  sehingga kekurangan akan air dapat dihindari. Hal
ini  sekaligus  juga  dapat  mengurangi penyusupan  air  laut,  apabila  suplesi  air hujan ke dalam tanah seimbang dengan eksploitasi air tanah tersebut.
Namun,  bagi  kota-kota  besar  di Indonesia,  untuk  memperluas  areal resapan  hujan  dengan  menambah ruang  terbuka  hijau  sangat  sulit.  Hal tersebut  disebabkan  tata  guna  lahan yang selalu berubah-ubah.
Ruang  Terbuka  Hijau  sejatinya ditujukan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan  ekosistem  lingkungan perkotaan dan mewujudkan kesimbangan  antara  lingkungan  alam dan  lingkungan  buatan  di  perkotaan serta  meningkatkan  kualitas  lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.  Ruang  terbuka  hijau  juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali  pencemaran  dan  kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata  air  serta  tak  ketinggalan  sebagai sarana estetika kota. Keberadaan ruang ini  tak  hanya  menjadikan  kota  menjadi sekedar  tempat  yang  sehat  dan  layak huni tapi juga nyaman dan asri.
Ruang  terbuka  hijau    membawa begitu banyak manfaat yang terkandung.  Mulai  dari  sarana  untuk mencerminkan identitas daerah,
menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan  prestise  daerah,   sarana ruang  evakuasi  untuk  keadaan  darurat, sebagai  sarana  penelitian,  pendidikan dan  penyuluhan,  memperbaiki  iklim mikro  hingga  meningkatkan  cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.  Bahkan  terkandung  pula manfaat  yang  lebih  bernilai  sosial seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif  serta  interkasi  sosial  atau  sebagai sarana  aktivitas  sosial  bagi  anak-anak, remaja,  dewasa  dan  manula.  Bisa dibilang  kebutuhan  akan  adanya  ruang semacam  ini  di  kota-kota  besar  tak hanya sekedar perlu namun kebutuhan.
Di dalam
melakukan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah  memerlukan  perencanaan  yang
akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan  bidang  ekonomi,  maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator  yang  menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/  Kota.  Data  dan  indikator- indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan
perencanaan yang telah ditetapkan.
Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki  dimensi  waktunya  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan  Nasional  dibagi  menjadi perencanaan  jangka  panjang,  jangka menengah dan jangka pendek (tahunan),  sehingga  dengan  Undang- Undang  ini  kita  mengenal  satu  bagian penting  dari  perencanaan  wilayah  yaitu apa  yang  disebut  sebagai  rencana pembangunan  daerah,  yaitu  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJM-D) dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya. Perencanaan pembangunan
daerah seperti diamanatkan oleh Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang  SPPN,  mewajibkan  daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  yang berdurasi  waktu  20  (dua  puluh)  tahun yang  berisi  tentang  visi,  misi  dan  arah pembangunan  daerah.  Perencanaan  ini kemudian  dijabarkan  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  yang  berdurasi  waktu  5  (lima)
tahun, yang memuat kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program  SKPD  dan  lintas  SKPD, program  kewilayahan  disertai  dengan rencana-rencana  kerja  dalam  kerangka regulasi  dan  kerangka  pendanaan  yang bersifat  indikatif.  Selanjutnya  RPJM Daerah  dijabarkan  dalam  perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka  ekonomi  daerah,  prioritas pembangunan  daerah,  rencana  kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan  langsung  oleh  pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Berkaitan  dengan  perencanaan pembangunan  Ruang  Terbuka  Hijau merupakan  salah  satu  amanat  dari Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang  mengatur  tentang  istilah  ruang terbuka hijau yang mengandung
pengertian sebagai suatu area memanjang/jalur dan/atau
mengelompok  yang  gunanya  lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,  baik  yang  tumbuh  secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Klasifikasi  Ruang  Terbuka  Hijau berdasarkan  Pasal  6  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2007 dapat dibagi menjadi :
1.  taman kota
2.  taman wisata alam
3.  taman rekreasi
4.  taman  lingkungan  perumahan  dan pemukiman
5.  taman  lingkungan  perkantoran  dan gedung komersial
6.  taman hutan raya
7.  hutan kota
8.  bentang  alam  seperti  gunung,  bukit.
Lereng dan lembah
9.  cagar alam
10. kebun raya
11. kebun binatang
12. pemakaman umum 13. lapangan olah raga 14. lapangan upacara 15. parkir terbuka
16. tanah pertanian perkotaan
17. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT
dan SUTET)
18. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa
19. jalur  pengamanan  jalan,  median jalan,  rel  kereta  api,  pipa  gas  dan pedestrian
20. kawasan dan jalur hijau
21. daerah  penyangga  ( buffeer  zone)
lapangan udara, dan
22. taman atap (roof garden)
23. Kawasan hijau hutan kota
Makna  mengikat  berarti  memiliki
akibat hukum bahwa Pemerintah Daerah    harus  melaksanakan  seluruh perintah    peraturan  yang  lebih  tinggi derajatnya yang terdapat dalam
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  tersebut.  Terkait dengan  prinsip  negara  hukum  dimana
tujuan  utama  dari  suatu  negara  adalah terwujudnya supremasi hukum ( supremacy  of  law ),  dimana  untuk mewujudkannya  salah  satunya  adalah dengan melaksanakan selurut peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur moral  dan  yuridis.  Dengan  demikian, dalam  menentukan  Ruang  Terbuka Hijau  Kota  harus  mengikuti  ketentuan yang berlaku.
Seperangkat  aturan  hukum  hadir agar  tercipta  suatu  kondisi  yang  damai dan  tenteram.  Bagaimana  peranan hukum sebagai sarana penata masyarakat  memilki  banyak  faktor. Salah satunya adalah sumber dari mana hukum  tersebut  berasal  dan  dapat mengikat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang  Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan merupakan  aturan  hukum  yang  berlaku dan  menjadi  pedoman  bagi  Pemerintah Daerah  berkaitan dengan kewajibannya untuk  menindaklanjuti  aturan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Pusat
sebagai  kepanjangan  tangannya  dalam rangka melindungi masyarakatnya dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan  lingkungan  perkotaan  agar terhindar  dari  berbagai  dampak  yang ditimbulkan dari aktifitas perkotaan yang sibuk  dan  kompleks  permasalahan lingkungan hidupnya .
Lingkungan  sebagai  sumber  daya merupakan  aset  yang  dapat  diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menyatakan  bahwa,  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dengan demikian,  menurut  Otto  Soemarwoto, sumber  daya  lingkungan  mempunyai daya  regenerasi  dan  asimilasi  yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan  pelayanan  ada  di  bawah batas  daya  regenerasi  atau  asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat digunakan  secara  lestari.  Akan  tetapi, apabila  batas  itu  dilampaui,  sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi  sumber  daya  itu  sebagai  faktor produksi  dan  konsumsi  atau  sarana pelayanan akan mengalami gangguan.
Kondisi  lingkungan  hidup  di  kota- kota banyak tercemar disebabkan aktifitas masyarakat perkotaan itu sendiri seperti  asap  dari  aktifitas
kendaraan  bermotor,  aktifitas  pabrik- pabrik,  sehingga  dengan  adanya  ruang terbuka  hijau  perkotaan  dapat  dijadikan sebagai    pengamanan  keberadaan kawasan  lindung  perkotaan,  pengendali pencemaran  dan  kerusakan  tanah,  air dan udara, tempat perlindungan plasma nuftah  dan  keanekaragaman  hayati  dan pengendali tata air serta tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota.
Ruang terbuka hijau juga membawa  begitu  banyak  manfaat  yang terkandung.  Mulai  dari  sarana  untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan  prestise  daerah,   sarana ruang  evakuasi  untuk  keadaan  darurat, sebagai  sarana  penelitian,  pendidikan dan  penyuluhan,  memperbaiki  iklim mikro  hingga  meningkatkan  cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.  Bahkan  terkandung  pula manfaat  yang  lebih  bernilai  sosial seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif  serta  interkasi  sosial  atau  sebagai sarana  aktivitas  sosial  bagi  anak-anak, remaja,  dewasa  dan  manula.  Bisa dibilang  kebutuhan  akan  adanya  ruang semacam  ini  di  kota-kota  besar  tak hanya sekedar perlu namun kebutuhan.

## C.   KESIMPULAN
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri omor  1  Tahun  2007  sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  15  Tahun 2010  Jo.  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang Tersedianya Ruang  Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, artinya bahwa baik Pemerintahan
Propinsi maupun Pemerintahan  Kabupaten/Kota  harus memiliki ketaatan hukum terhadap perintah  dari  Peraturan  yang  derajatnya lebih tinggi. Hal ini apabila dihubungkan dengan  keberadaan  Ruang  Terbuka Hijau  Kawasan  Perkotaan  dari  mulai tingkat  peraturan  daerah,  perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kawasan  perkotaan  untuk  menyediakan ruang  terbuka  hijau  sesuai  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yaitu setiap  pemerintahan  Kabupaten/Kota wajib  menyediakan  kawasan  terbuka hijau  kawasan  perkotaan  yang  ideal adalah  30  %  dari  luas  wilayah.  Hampir disemua kota besar di Indonesia, Ruang terbuka  hijau  saat  ini  baru  mencapai 10% dari luas kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Budihardjo,  Eko,  &  Djoko  Sujarto, Kota Berkelanjutan, Alumni,  Bandung, 1999.
Budi  Sudjiono  dan  Doddy  Rusdianto, Manajemen Pemerintahan Federal ,
Citra  Mandala  Pratama,  Jakarta, 2003.
Daniel Murdiyarso, Konvensi Perubahan Iklim, Kompas, Jakarta, 2003.
Dardak,  Hermanto, Peran  Penataan Ruang  Dalam  Mewujudkan  Kota Berkelanjutan di Indonesi, Direktorat Jenderal Penataan Ruang-Departemen Pekerjaan Umum, 2006. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni
Edisi Revisi, Bandung, 1996.
Emil  Salim, Pembangunan  Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Cetakan Keenam, Jakarta, 1993.
---------, Lingkungan
Hidup dan
Pembangunan, Mutiara  Sumber
Widya, Cetakan 10, Jakarta, 1995.
Hasni, Hukum  Penataan  Ruang  dan Penatagunaan Tanah, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
2008.
Hermin Hediati Koeswadji, Hukum Pidana  Lingkungan, Citra  Adotya Bakti, Bandung 1993.
Jonni  Purba, Pengelolaan  Lingkungan
Sosial, Yayasan  Obor  Indonesia dan  Kantor  Menteri  Lingkungan Hidup, Jakarta, 2005.
Koesnadi  Hardjosoemantri, Hukum  Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Cetakan ke tujuh, Yogyakarta, 1993. ______, Hukum Perlindungan Lingkungan,  Konservasi  Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
1991.
Noer  Pauzi, Otonomi  Daerah  Sumber Daya  Alam  Lingkungan ,  Lipera Pustaka Utama. Jakarta, 2003. Otto  Soemarwoto, Hukum  Lingkungan , Bina Cipta, Bandung 1997. Rustam Hakim, Arsitektur Lansekap,Manusia, Alam dan Lingkungan, penerbit  Bina  Aksara Jakarta, 2004 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan  dan  Kebijaksanaan Lingkungan  Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.