Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

## Mulyadi Golap
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong Dosen Hukum Tata Negara E-mail: golapmulyadi@gmail.com
Diterima:14 Januari 2017. Disetujui:22 Februari 2017. Dipublikasikan:1 Maret 2017

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia pada saat ini dalam perspektif sistem bikameral efektif dan untuk menganalisis konstruksi hukum yang ideal dalam  mengatur  peranan  DPD  dalam  sistem  parlemen  di  Indonesia  dalam  rangka revitalisasi pemberdayaan DPD dalam sistem kelembagaan negara. Jenis penelitian yang digunakan  yuridis  normatif  dan  tipe  penelitian  dengan  pendekatan  perundang-undangan ( statuteapproach ),  pendekatan  perbandingan (comparationapproach) dan  pendekatan konseptual  ( conceptual  approach ).  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Peraturan perundang-undangan  yang ada baik di dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No 22  Tahun 2003  dan  UU  No  27  Tahun  2009  yangmengatur  tentang  DPD,  masih  kurang  dari  dari harapan awal pembentukanDPD. Hal ini dikarenakan Pasal-pasal yang terkait membatasi kewenangan  DPD  di  bidang  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan, Terjadi  ketimpangan  kewenangan  yang  berat  sebelah  antara  DPD  dan  DPR,  Pasal-pasal yang  membatasi  kewenangan  DPD  membuat  tidakadanya  suatu  “ double  check ”  dan “ check  and  balances ”.  Dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  baik  di  dalam UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2003 serta UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur  tentang  DPD,  perlu  adanya  suatu  konstruksi  hukum  dalam  rangka  revitalisasi peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia.
Kata Kunci: Fungsi DPD, Sistem Ketatanegaraan, UUD 1945

## PENDAHULUAN
Suatu negara yang menyatakan demokratis  harus  mempunyai  suatu lembaga perwakilan atau lembaga legislatif  dan  saat  ini  sering  disebut dengan istilah parlemen. Hal ini dikarenakan  bahwa  lembaga  tersebut merupakan  lembaga  penyalur  aspirasi rakyat.  Selain  itu  bahwa  lembaga tersebut  mempunyai  fungsi  pengawasan terhadap lembaga lain terutama lembaga eksekutif. Dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum diamandemen lembaga legislatif mengenal adanya MPR (Majelis  Permusyawaratan  Rakyat)  dan DPR (Dewan perwakilan Rakyat). Dalam  tatanan  baru    wajah  parlemen  di Indonesia kemudian memunculkan pertanyaan bagaimanakah peranan kedua lembaga  legislatif  tersebut 1 .  Sejarah mencatat  bahwa  badan  badan  negara yang  dibuat  oleh  UUD  1945  sebelum amandemen merupakan
bentuk transformasi  dari  aparatur  pemerintahan
Hindia Belanda 2 . DPR  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945 sebelum  amandemen  merupakan  tempat
1 amandementelahmengalamiperubahansebanyak empat kali
2 Harun  Alrasyid, Naskah  UUD  1945  sesudah diubah empat kali oleh MPR (Jakarta:UIPress)
bagi para partai politik hasil pemilu, jadi tidak  merefleksikan  semua  suara  rakyat Indonesia.  Oleh  karena  itu  dibentuklah utusan golongan dan utusan daerah yang kemudian  berkumpul  di  dalam  suatu lembaga yang lebih besar yaitu MPR.
Pasca  reformasi terjadi sebuah proses transisi yang sangat penting bagi struktur ketatanegaraan  di  Indonesia.  Yaitu amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ingin merombak peraturan yang dianggap  tidak  sesuai  dengan  konsep negara  demokrasi  modern.  Dan  salah satu  perubahan  konstitusi  yang  sangat penting  adalah  lahirlah  DPD  dalam sistem  parlemen  di  Indonesia.  Sehingga Indonesia  kemudian  berubah  menjadi bikameral, dari yang sebelumnya
menganut konsep sistem unikameral. Harapan  dari  DPD  dalam  konsep bikameralisme  ialah  diharapkan  mampu menjaring semua aspirasi rakyat diseluruh  Indonesia.  Selain  itu  juga diharapkan  DPD  memperkuat  peranan parlemen  di  Indonesia.  Akan  tetapi kemudian  terjadi  sebuah  permasalahan ketika  DPD  tidak  mempunyai  peranan yang  sama  dengan  DPR.  Sehingga  tidak mempunyai Powers of Legislations yang sama  ketika  dua  kamar  ini  berkumpul untuk merumuskan UU.
Di  dalam  kajian  peranan  DPD  di Indonesia,  sebelumnya  memang  diulas sedikit  dalam  penjelasan  sistem  dua kamar  ( bikameral ).  Dalam  perspektif tersebut  disebutkan  bagaimana  ketika DPD  di  Indonesia  dibandingkan  dengan Negara-negara  lain  di  dunia  yang menganut  sistem  bikameral.  Dalam ulasan tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya  bagaimanakah  peranan yang  tidak  lazim  yang  digunakan  oleh konstitusi  Indonesia  dalam  mengatur
DPD  dalam  sistem  parlemen  yang dianut.  Hal  inilah  yang  kemudian membuat efektifitas
pembuatan peraturan  perundang-undangan  menjadi kurang optimal. Kurang  maksimalnya  peranan  DPD tersebut  terjadi  ketika  konstitusi  masih bersifat “setengah-setengah” dalam mengatur  peranan  kamar  kedua  (DPD) dalam UUD NRI Tahun 1945. Disebutkan  oleh  Saldi  Isra  dan  Zainal Abidin Mochtar 3 dalam jurnal hukumnya berjudul Menuju Bikameral Efektif …yang mengklasifikasikan peraturan  perundang-undangan  dalam mengatur    kewenangan  serta  analisis kelemahan  DPD  dalam  sistem  parlemen di  Indonesia.  Di  dalam  jurnal  hukum tersebut  dijelaskan  secara  rinci  tentang peraturan-peraturan perundang- undangan  baik  UUD  NRI  Tahun  1945 maupun UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.
Dalam Pasal-pasal yang tertuang yang dalam  peraturan  perundang-undangan tersebut,  terlihat  bahwa  peranan  yang diberikan  kepada  DPD  masih  sangat lemah  dalam  sistem  parlemen  di Indonesia.  Hal  tersebut  juga  tidak terlepas dari perbandingan dengan negara  lain  di  dunia  yang  menganut sistem  yang  sama  seperti  di  Indonesia. Padahal  sistem  parlemen  yang  saat  ini dibangun  berorientasi  kepada  sistem bikameral yang pada dasarnya
memberikan proporsionalitas yang seimbang  antara  masing-masing  kamar. Sehingga akibat dari pemberdayaan yang kurang  terhadap  DPD  mengakibatkan tidak  optimalnya  fungsi  legislasi  dalam proses  pembuatan  peraturan  perundang- undangan.
Walaupun  wewenang  yang  dimiliki sangat  terbatas,  tentu  DPD  harus  tetap menjalankan  fungsinya  sesuai  dengan tujuan awal pembentukan yaitu memberikan  saluran  kepada  daerah dalam  proses  pengambilan  keputusan
3 Saldi  Isra,  Zainal  Arifin  Mochtar, Menuju Bikameral  Efektif  Dalam  Rangka  Memperkuat Fungsi Legislasi DPD , http:// www.bikameral.html,  diakses  pada  tanggal  14 Agustus 2013.
nasional yang terkait dengan kepentingan  daerah.  Sesuai  dengan hakikat keberadaannya sebagai
perwakilan  daerah,  tugas  utama  DPD adalah  menyerap  dan  mengartikulasikan aspirasi  daerah.  Oleh  karena  itu  harus terdapat  hubungan  yang  jelas  dan  erat antara anggota DPD dengan daerah yang diwakili 4 .
Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan  oleh  adanya  kelemahan peran  DPD  sebagai  kamar  kedua  dalam sistem parlemen di Indonesia.
a. Kurang  maksimal  dalam  pembuatan produk pembuatan peraturan perundang-undangan  karena  hanya menjadikan  kamar  pertama  (DPR)
sebagai tumpuan utama.
b. Produk  perundang-undangan  tidak menyerap  aspirasi  masyarakat  secara utuh  dikarenakan  perbedaan  yang tajam  antara  kewenangan  DPR  dan DPD dalam tugas dan fungsi legislasi.
c. Produk  perundang-undangan  banyak mengalami  pergantian  dalam  waktu yang  singkat  akibat  proses  legislasi kurang  matang.  Padahal  hal  tersebut dapat dicegah dengan
lebih memberdayakan  peran  DPD  dalam proses legislasi. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam rangka mewujudkan struktur parlemen di Indonesia  yang  lebih  baik  diperlukan suatu terobosan dalam sistem ketatanegaraan  kita.  Dinamika  politik yang  terus  berkembang  dalam  proses demokratisasi mempengaruhi organ- organ negara tidak hanya dalam wilayah eksekutif.  Melainkan  juga  secara  utuh,
4 Muchamad  Ali  Safa’at,” DPD  SEBAGAI LEMBAGA  PERWAKILAN  DAERAH  DAN

## PROSES
PENYERAPAN

## ASPIRASI”
Disampaikan  pada  Focus  Group  Discussion “KonstruksiPeran  Dewan  Perwakilan  Daerah  RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Revitalisasi PeranPenyerapan Aspirasi Masyarakat  DPD  RI)”.  Kerjasama  PPK  Fak. Hukum  Unibraw  dan  DPD  RI.  Malang,  30  Juli
2009.
termasuk  juga  didalamnya  legislatif  dan juga  yudikatif.  Fungsi check  and balances ketiga lembaga tersebut berjalan  efektif  ketika  masing-masing lembaga memiliki struktur yang baik dan bisa memainkan tugas dan fungsi dengan optimal.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan yuridis  normatif  yang  menekankan  pada penelitian pustaka yang didukung.
Analisis  dilakukan  terhadap  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 serta undang-undang Nomor 27  Tahun  2009  yang  mengatur  tentang
DPD.
Tipe  penelitian  yang  digunakan adalah  pendekatan  perundang-undangan ( statuteapproach )  dengan  menganalisa berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan,  dan  pendekatan perbandingan (comparationapproach)
dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ) yang dilakukan dengan berpangkal  pada  pandangan-pandangan dan  doktrin  terkait  dengan  isu  hukum yang sedang diangkat.

## PEMBAHASAN
1. Peraturan Perundang-Undangan
Yang  Mengatur  Tentang  Peranan DPD  Dalam  Sistem  parlemen  di Indonesia  Pada  Saat  ini  Dalam Perspektif Sistem Bikameral Efektif. Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) memiliki  dasar  konstitusional  dalam
Pasal  22C  dan  Pasal  22D  UUD  1945. Dalam  Pasal  22C  dan  Pasal  22D  UUD 1945 mengatur tentang eksistensi, kedudukan  dan  fungsi  DPD.  Pasal  22C menyebutkan bahwa:
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah  dipilih  dari  setiap  provinsi melalui pemilihan umum.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan  Daerah  itu  tidak  lebih dari  sepertiga  jumlah  anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang  sedikitnya  sekali  dalam setahun. (4) Susunan  dan  kedudukan  Dewan Perwakilan  Daerah  diatur  dengan undang-undang.
Kemudian dalam Pasal 22D ditegaskan: (1) Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang  berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubungan pusat  dan  daerah,  pembentukan dan pemekaran serta penggabungan  daerah,  pengelolaa sumber  daya  alam  dan  sumber daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Dewan  Perwakilan  Daerah  ikut membahas rancangan undang- undangan  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah;  hubungan  pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran,  dan  penggabungan daerah;  pengelolaan  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah;  serta memberikan  pertimbangan  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas rancangan
undang-undang anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  dan  rancangan  undang- undang  yang  berkaitan  dengan pajak, pendidikan, dan agama.
(3) Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan  daerah,  hubungan pusat  dan  daerah,  pengelolaan sumber  daya  alam  dan  sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan  anggaran  pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya  itu  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  sebagai  bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah  dapat  diberhentikan  dari jabatannya,  yang  syarat-syarat  dan tata  caranya  diatur  dalam  undang- undang.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  yang mengatur  kedudukan  dan  fungsi  DPD, memberikan  perubahan  terhadap  sistem perwakilan dalam
ketatanegaraan
Indonesia yang sebelumnya tidak menampakkan  bentuk  perwakilan  yang sebenarnya 5 .  Dengan  kehadiran  DPD tersebut, dalam sistem perwakilan Indonesia,  DPR  didukung  dan  diperkuat oleh  DPD.  DPR  merupakan  lembaga perwakilan  berdasarkan  aspirasi  dan paham  politik  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan,  sedangkan  DPD  merupakan
5
Sistem perwakilan dalam praktek ketatanegaraan  yang  berlaku  di  dunia,  hanya dikenal  dua  kemungkinan  struktur  parlemen, yaitu sistem perwakilan satu kamar (unikameral) dan  sistem  perwakilan  dua  kamar  (bikameral). Struktur  ketatanegaraan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  2  ayat  (1),  tidak  mengenal  sistem perwakilan bikameral, karena struktur kelembagaan  MPR  berdiri  sendiri  selain  DPR dan  DPD.  Hal  ini  terjadi  karena  susunan  MPR terdiri  atas  anggota  DPR  dan  anggota  DPD, sehingga  memberikan  kedudukan  MPR  sebagai lembaga  yang  terlepas  sendiri  yang  tidak  terdiri atas  DPR  dan  DPD  sebagai  kelembagaan. Dengan  struktur  MPR  seperti  ini  pun,  Indonesia memberlakukan  sistem  perwakilan  yang  unik  di dunia berupa sistem perwakilan trikameral. Lihat juga  Jimly  Asshaddiqie, Format  Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945 ,  FH  UII  Press,  Cet.  Kedua,  Yogyakarta, 2005, hlm. 275-276.
lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan  lembaga  DPD  merupakan upaya  menampung  prinsip  perwakilan daerah 6 .  Oleh  Jimly  Asshiddiqie,  unsur anggota  DPR  didasarkan  atas  prosedur perwakilan politik ( political representation ), sedangkan anggota DPD  yang  merupakan  cerminan  dari prinsip regional representation dari tiap- tiap daerah provinsi 7 .
Dalam  pandangan  MPR,  pengaturan keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan  Indonesia  menurut  UUD 1945, antara lain dimaksudkan untuk:
1. memperkuat  ikatan  daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; 2. meningkatkan agregasi dan akomodasi  aspirasi  dan  kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah;
3. mendorong  percepatan  demokrasi, pembangunan  dan  kemajuan  daerah secara serasi dan seimbang.
Keberadaan daerah sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  dan otonomi  daerah  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  18  ayat  (5)  berjalan  sesuai dengan  keberagaman  daerah  dalam rangka kemajuan bangsa dan negara 8 . Pasal  22C  ayat  (4)  UUD  1945 menyatakan  bahwa:  “Susunan  dan kedudukan  Dewan  Perwakilan  Daerah diatur dengan
undang-undang”.
Berdasarkan  Pasal  22C  ayat  (4)  inilah, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009
6 Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005, hlm. 93.
7 Jimly  Asshiddiqie, Format  Kelembagaan Negara ..., Op.Cit ., hlm. 38 dan 49.
8 Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang Dasar ..., Op.Cit ., hlm. 93
yang  mengatur  lebih  jelas  berkaitan dengan susunan dan kedudukan DPD.
Pasal  221  menegaskan  bahwa  “DPD terdiri  atas  wakil  daerah  provinsi  yang dipilih  melalui  pemilihan  umum”. Kemudian  dalam  Pasal  222  menegaskan bahwa “DPD  merupakan  lembaga perwakilan  daerah  yang  berkedudukan sebagai  lembaga  negara.  Hal  ini  apabila dikaitkan  dengan  Pasal  67  dan  Pasal  68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, maka DPD dan DPR memiliki kedudukan  yang  sama  sebagai  lembaga negara,  sedangkan  tingkat  keterwakilan yang berbeda sebagai lembaga perwakilan,  dimana  DPD  merupakan lembaga  perwakilan  daerah,  sedangkan DPR  merupakan  lembaga  perwakilan rakyat.
Kedudukan  DPD  sebagai  lembaga negara berkaitan dengan makna kedudukan  dari  suatu  lembaga  negara.
Oleh  Philipus  M.  Hadjon 9 ,  yang dimaksudkan dengan kedudukan
lembaga  negara,  pertama  kedudukan diartikan  sebagai  posisi  suatu  lembaga negara  dibandingkan  dengan  lembaga negara  lain,  dan  aspek  kedua  dari pengertian  kedudukan  lembaga  negara adalah  posisi  suatu  lembaga  negara didasarkan pada fungsi utamanya. Untuk itu, analisis dalam penulisan ini menyangkut  kedudukan  DPD  sebagai lembaga  negara,  yang  dikaitkan  dengan pengertian  lembaga  negara  baik  dari aspek  posisi  DPD  yang  dibandingkan dengan lembaga negara lainnya, terutama MPR. Selain itu pula, kedudukan  DPD  yang  berkaitan  dengan fungsi utama dari DPD.
Untuk  memahami  konsep  lembaga negara apabila menggunakan pendekatan perbandingan  konsep  lembaga  negara  di
9 Philipus  M.  Hadjon, Lembaga  Tertinggi  dan Lembaga-Lembaga  Tinggi  Negara  Menurut Undang-Undang  Dasar  1945  Suatu  Analisa Hukum  dan  Kenegaraan ,  PT  Bina  Ilmu, Surabaya, 1992, hlm. X.
Jerman,  Konstitusi  Jerman  membedakan antara state  organ dan constitutional organ . Constitutional  organ hanyalah menyangkut  lembaga-lembaga  ( organ )
yang status dan kewenangannya langsung diatur oleh konstitusi.
Sedangkan state organs adalah lembaga- lembaga  dalam  negara  Jerman  yang dianggap  bertindak  atas  nama  negara Jerman.  Dengan  perbandingan  sistem ketatanegaraan  Jerman,  hendaklah  kita bedakan  lembaga-lembaga  negara  yang status  dan  kewenangannya  langsung diatur oleh UUD dengan lembaga negara yang  hanya  disebut  dalam  UUD  namun kewenangannya didelegasikan pengaturannya oleh undang-undang 10 . Menurut  Jimly  Asshidiqie 11 ,  lembaga negara  dapat  diartikan  dalam  beberapa pengertian. Pertama ,  organ  negara paling  luas  mencakup  setiap  individu yang  menjalankan  fungsi law-creating dan law-applying ; Kedua ,  organ  negara dalam  arti  luas  tetapi  lebih  sempit  dari pengertian  pertama,  yaitu  mencakup individu  yang  menjalankan  fungsi law- creating atau law-applying dan  juga mempunyai  posisi  sebagai  atau  dalam struktur  jabatan  kenegaraan  atau  jabatan pemerintahan; Ketiga ,  organ  negara dalam arti yang lebih sempit, yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi law-creating dan/atau law-applying dalam  kerangka  struktur  dan  sistem kenegaraan atau pemerintahan; Keempat , organ  atau  lembaga  negara  itu  hanya terbatas pada pengertian lembaga- lembaga negara yang dibentuk
10 Philipus  M.  Hadjon,  “Eksistensi,  Kedudukan, dan  Fungsi  MPR  Sebagai  Lembaga  Negara
Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”,  Makalah  Seminar  Peran  MPR-RI Pasca Amandemen UUD 1945, yang dilaksanakan  oleh  Sekretariat  Jenderal  MPR-RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, di Surabaya, 22 Desember 2005, hlm. 3-4.
11 Jimly Asshidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi ,
Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.40-42.
berdasarkan  UUD,  UU,  atau  oleh peraturan  yang  lebih  rendah;  dan Kelima ,  untuk  memberikan  kekhususan kepada  lembaga-lembaga  negara  yang berada  di  pusat  yang  pembentukannya ditentukan  dan  diatur  oleh  UUD  1945, atau  disebut  sebagai  lembaga  tinggi negara.  Dengan  menggunakan  konsep- konsep  di  atas,  maka  DPD  dalam kedudukannya merupakan lembaga negara  yang  dikategorikan  sebagai constitutionalorgan ,  karena  pengaturan dan  kewenangannya  langsung  diatur oleh UUD 1945.
Untuk  memahami  kedudukan  DPD sebagai lembaga perwakilan yang bersifat bikameral atau tidak, maka dapat dilihat  dari  hubungan  konstitusional kedudukan  DPD  dengan  MPR  termasuk di  dalamnya  pula  hubungan  antara  DPD dengan  DPR.  Hubungan  konstitusional antara  kedudukan  DPD  dengan  MPR dapat  dilihat  dalam  Pasal  2  ayat  (1), Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD  1945.  Hubungan  antara  DPD  dan MPR  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1) merupakan  hubungan  struktural  dimana pengaturannya berkaitan dengan kedudukan anggota DPD sebagai
anggota  MPR.  Pengaturan  ini  memiliki makna konstitusional bahwa DPD memiliki  peran  yang  sama  dengan  DPR dalam    melaksanakan  wewenang  MPR. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan  ayat  (3),  serta  Pasal  37  nampak adanya  sinkronisasi  antara  DPD  dan DPR  dalam  menjalankan  wewenang MPR.
Beberapa  pasal  dalam  UUD  1945 yang  pengaturannya  tidak  konsisten  dan hubungan  yang  tidak  sinkron  dengan kedudukan anggota DPD sebagai anggota MPR sebagaimana diatur dalam Pasal  2  ayat  (1)  di  antaranya,  Pasal  7A, Pasal  7B,  Pasal  9  ayat  (1)  dan  ayat  (2). Dalam  Pasal  7A,  diatur  bahwa  Presiden dan  Wakil  Presiden  dapat  diberhentikan dalam  masa  jabatannya  oleh  MPR  atas usul  DPR  serta  dalam  Pasal  7B  yang
mengatur  prosedur  usul  pemberhentian Presiden  dan  Wakil  oleh  DPR  melalui
MPR dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan ayat  (2)  mengatur  sumpah  jabatan Presiden  dan  Wakil  Presiden  dihadapan MPR atau DPR. Berdasarkan pengaturan konstitusional yang berkaitan kedudukan
DPD  menurut  UUD  1945,  dimana  tidak adanya  sinkronisasi  antara  pengaturan pasal-pasal  dalam  UUD  1945,  nampak bahwa  DPD  yang  merupakan  lembaga perwakilan  daerah  yang  berkedudukan sebagai  lembaga  negara  tidak  sesuai dengan  gagasan  pembentukan  DPD  dan sistem  perwakilan  bikameral.  Gagasan pembentukan  DPD  pada  hakikatnya untuk  memperkuat  integrasi  bangsa.
Alasan keberadaan DPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan agregasi  dan  akomodasi  aspirasi  dalam konteks  perumusan  kebijakan  nasional bagi  kepentingan  negara  dan  daerah- daerah  sekaligus  merupakan  sebuah upaya untuk meningkatkan pemberdayaan  daerah  dan  masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
Gagasan  pembentukan  DPD  pun merupakan bagian dari reformasi struktur  parlemen  Indonesia.  Oleh Jimly Asshiddiqie 12 , semula, reformasi struktur parlemen  Indonesia  yang  disarankan oleh  banyak  kalangan  ahli  hukum  dan politik  supaya  dikembangkan  menurut sistem  bikameral  yang  kuat  ( strong bicameralism )  dalam  arti  kedua  kamar dilengkapi  dengan  kewenangan  yang sama  kuat  dan  saling  mengimbangi  satu sama  lain.  Untuk  itu  masing-masing kamar diusulkan, dilengkapi dengan hak veto.  Usulan  semacam  ini  berkaitan  erat dengan  sifat  kebijakan  otonomi  daerah yang  cenderung  luas  dan  hampir mendekati  pengertian  sistem  federal.
12 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia ,  Konstitusi  Press, Jakarta, 2005, hlm. 186-187.
Namun  demikian,  Perubahan  Ketiga UUD  1945  hasil  Sidang  Tahunan
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Tahun 2001 justru mengadopsi gagasan parlemen bicameral yang  bersifat soft . Kedua kamar dewan perwakilan tersebut tidak  dilengkapi  dengan  kewenangan yang  sama  kuat.  Yang  lebih  kuat  tetap DPR,  sedangkan  kewenangan  DPD hanya  bersifat  tambahan  dan  terbatas pada  hal-hal  yang  berkaitan  langsung dengan kepentingan daerah.
Kedudukan  DPD  sebagaimana  telah dikemukakan  diatas,  pada  hakikatnya tidak sesuai dengan gagasan pembentukan DPD dalam proses reformasi  struktur  parlemen  Indonesia.
DPD  sebagai  lembaga  negara  tidak memiliki zelfstandigheid atau wewenang mandiri  berkaitan  dengan  pengambilan keputusan  hukum    dalam  menjalankan fungsi  legislasi.  Berdasarkan  Pasal  2 ayat  (1)  UUD  1945,  dengan  adanya lembaga baru DPD dalam struktur MPR, maka  pengaturan  tersebut  menganut sistem perwakilan dua kamar ( bicameral system ).  Tetapi  pengaturan  dalam  Pasal 2  ayat  (1)  ini  tidak  memberikan ketegasan terhadap pemberlakuan sistem perwakilan  dua  kamar,  dimana  MPR terdiri  dari  anggota  DPR  dan  anggota DPD.
Berbicara  mengenai  kedudukan  DPD sebagai  lembaga  perwakilan,  hal  ini tidak  mungkin  dilepaskan  dari  konsepsi demokrasi.  Dalam  konsepsi  demokrasi terkandung  asas  dasar,  yakni  kedaulatan rakyat menentukan jalannya pemerintahan.  Perwujudan  asas  ini dalam  kehidupan  pemerintahan  sehari- hari  tergambar  dari  keikutsertaan  rakyat memutuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan.  DPD  selaku  lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah pada hakikatnya memiliki karakter  keterwakilan  yang  lebih  luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya  berdasarkan  seluruh
rakyat  yang terdapat pada daerah-daerah tersebut.
Untuk itu, pengaturan kedudukan DPD yang merupakan lembaga perwakilan daerah dan
berkedudukan  sebagai  lembaga  negara, sebagai  perwujudan  Pasal  1  ayat  (2) UUD 1945, hendaknya merupakan dasar perumusan kedudukan DPD.
2. Konstruksi  Hukum  Yang  Ideal
Dalam  Mengatur  Peranan  DPD Dalam Sistem Parlemen di Indonesia Dalam Rangka Revitalisasi  Pemberdayaan  DPD

## Dalam Sistem kelembagaan Negara
Sejarah  politik  dan  kekuasaan  di negara  ini  pada  dasarnya  berbasis  pada kepentingan  daerah  (lokal).  Hal  ini ditandai  dengan  keberadaan  dan  sejarah kerajaan-kerajaan  di  banyak  daerah  di
Indonesia, yang masing-masing
memiliki  otonomi  bahkan  kedaulatan sendiri-sendiri. Di masa sebelum kemerdekaan, eksistensi kekuasaan lokal yang  independen  satu  sama  lain  itu sebagiannya  telah  menjadi  kaki  tangan kolonialisme,  termasuk  di  dalamnya diperhadapkan  satu  sama  lain  dengan strategi devide  et  impera (politik  pecah belah).  Dalam  kondisi  seperti  itulah, kalangan  penjajah  dengan  begitu  leluasa melakukan  eksploitasi  sumber  daya manusia,  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  lainnya  dari  bumi  nusantara, dimana hasilnya diekstrasi ke luar untuk membangun negeri mereka, yang membuat  mereka  sekarang  menjadi negara maju.
Para pendiri negara ( founding fathers ) sangat menyadari bahwa olah kuasa dan politik  ( power  and  political  exercise ) dalam bernegara harus selalu didasarkan pada  prinsip  dan  eksistensi  kebhinekaan berbasis  daerah.  Arah  kebijakan  negara haruslah  ditetapkan  berdasarkan  prinsip- prinsip kedaulatan dan permusyawaratan dari  elemen-elemen  bangsa  itu,  yang dalam  terminologi  generiknya  dikenal dengan kata-kata demokrasi dan
musyawarah.  Karena  disepakati  sebagai negara  yang  berbentuk  republik,  maka yang  berperan  dalam  proses-proses penentuan  arah  kehidupan  berbangsa  itu adalah  para  wakil  dari  elemen-elemen bangsa  yang  juga  mewakili  unsur-unsur daerah.  Para  anggota  Badan  Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI)  dalam  menyusun konstitusi  mempersiapkan  kemerdekaan Indonesia  di  tahun  1945  secara  jelas menyadari kebhinekaan itu. Prof. Muhammad Yamin, dalam sidang BPUPKI menyatakan bahwa “permusyawaratanrakyat  adalah  wujud tertinggi kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat syaratnyaadalah adanya  wakil  langsung  rakyat  dan daerah”.
Pemikiran  Prof.  Muhammad  Yamin yang menggambarkan ruh konstitusi kita sangat sesuai dengan kondisi kebangsaan Indonesia  dan  kaidah-kaidah  kehidupan masyarakat  negara  modern.  Bangunan lembaga  pemegang  kedaulatan  rakyat merupakan perpaduan antara wakilrakyat dan  wakildaerah  yang  dipilih  langsung oleh  rakyat.  Dalam  sejarah  politik Indonesia  era  kemerdekaan,  perwujudan pemikiran itu telah  berkembang  dinamis dari  periode  ke  periode,  dan  pada  tahun 1998,  dengan  gerakan  reformasi  secara prinsip  menemukan  bentuknya  yang mendasar  dalam  perubahan  makna  dan paradigma.  Amandemen  konstitusi  yang sudah  dilakukan  sebanyak  empat  kali  di mana  tampaknya  akan  terus  berproses dalam  rangka  penyempurnaan  telah melahirkan sistem perwakilan dalam dua lembaga,  yakni  lembaga  yang  mewakili rakyat  dan  lembaga  yang  mewakili wilayah.  Dalam  konstitusi  kita  hasil amandemen bangunan kelembagaan yang  berdaulat  itu  sangat  jelas,  yakni yang  mewakili  rakyat  melalui  partai- partai  politik  adalah  lembaga  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mewakili  rakyat  melalui  entitas  daerah
atau  wilayah  adalah  lembaga  Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang anggota-anggotanya dipilih melalui jalur perseorangan.
Penataan kelembagaan negara melalui amandemen  konstitusi  ketiga  yang kemudian  melahirkan  DPD  tidak  serta merta  muncul  jatuh  dari  langit.  Karena kecuali  ia  merupakan  pengejawantahan dari  ruh  yang  menjiwai  lahirnya  UUD 1945  seperti  yang  sedikit  digambarkan diatas, juga merupakan produk sosiologi politik setelah melalui proses
pergumulan  panjang  dalam  sejarah hubungan pusat dan daerah di negeri ini, sebagai  bagian  dari  tuntutan  reformasi 1998. Sejumlah kondisi itu antara lain:
Pertama ,  Penyelenggaraan  negara yang sentralistik yang berlangsung sejak era  Orde  Lama  hingga  Orde  Baru  telah secara signifikan menimbulkan akumulasi  kekecewaan  daerah  terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan  indikasi  kuat  kegagalan pemerintahan  pusat  dalam  mengelola daerah  sebagai  basis  berdirinya  bangsa ini.  Maka,  di  awal  reformasi  semangat itu  kemudian  diwujudkan  dalam  sistem desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  yaitu suatu  pilihan  politik  dalam  pengelolaan NKRI  dimana  daerah  harus  menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republik ini.  Keluarnya  Undang-Undang  Nomor 22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan
Daerah merupakan realisasi dari kebijakan desentralisasi itu, yang kemudian  diperkuat  dalam  Perubahan Kedua  UUD  1945  seperti  tertuang  pada BAB  VI Pemerintahan Daerah Pasal 18, 18A, dan 18B.
Kedua ,  di  masa  Orde  Baru  dan  di awal  era  reformasi  (bahkan  hingga sekarang)  persepsi  publik  terhadap eksistensi  dan  perilaku  partai  politik (parpol)  kurang  sejalan  dengan  harapan publik,  karena  sistem  kepartaian  kita masih  sangat  sentralistik.  Sistem  seperti itu  sudahlah  pasti  selalu  menyulitkan perjuangan  kepentingan  daerah  dalam
proses-proses  pengambilan  kebijakan ditataran  nasional,  akibat  dari  kebijakan yang  sentralistik  yang  secara  alamiah berseberangan dengan aspirasi desentralistik.
Ketiga ,  kehadiran  DPD  merupakan produk  dari  refleksi  kritis  terhadap eksistensi  utusan  daerah  dan  utusan golongan  yang  mengisi  formasi  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  dalam sistem  keterwakilan  kita  di  era  sebelum reformasi.  Mekanisme  pengangkatan dari  utusan  daerah  dan  utusan  golongan bukan  saja  merefleksikan  sebuah  sistem yang  tidak  demokratis;  melainkan  juga mengaburkan  sistem  perwakilan  yang seharusnya  dibangun  dalam  tatanan kehidupan negara modern yang demokratis.  Maka  DPD  lahir  sebagai bagian  dari  upaya  untuk  memastikan bahwa  wilayah  atau  daerah  harus memiliki  wakil  untuk  memperjuangkan kepentingannya  secara  utuh  di  tatar- nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan NKRI. Keempat , kehadiran DPD mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga  yang  mewakili  kepentingan lintas  golongan  atau  komunitas  yang sarat  dengan  pemahaman  akan  budaya dan  karakteristik  daerah.  Para  wakil daerah  bukanlah  wakil  dari  suatu komunitas  atau  sekat  komunitas  di daerah  (antara  lain  yang  berbasis ideologi  atau  parpol),  melainkan  figur- figur yang bisa mewakili seluruh elemen yang  ada  di  daerah.  Dengan  sendirinya, para  wakil  daerah  baru  bisa  dikatakan “sungguh-sungguh  berada  di  atas kepentingan  golongan”  apabila  yang bersangkutan  benar-benar  memahami apa  yang  menjadi  muatan  daerah  yang diwakilinya  (komunitas  berikut  budaya dan  ruhnya,  geografisnya,  kandungan buminya, dan sebagainya), dan sekaligus harus terbebas dari semua sekat ideologis. Kita semua tahu dan menyadari,  apalagi  di  era  kebebasan berorganisasi  dan  berekspresi  yang
dijamin  oleh  konstitusi  kita,  bahwa parpol  yang  eksis  di  daerah  umumnya merepresentasikan  kepentingan  menurut kebijakan parpol pada tingkat pusat atau dengan  kata  lain  parpol  masih  berwatak sentralistik.  Tepatnya,  kalau  seorang wakil  daerah  merupakan  bagian  dari komunitas  yang primary  group -nya berbasis  parpol,  maka  sangat  berpotensi
(untuk tidak dikatakan
pasti)
mengabaikan  kepentingan  daerah  yang diwakilinya  apabila  itu  tidak  sejalan dengan kepentingan partainya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Bahwa  peraturan  perundang-undangan yang ada baik di dalam UUD NRI Tahun 1945,  UU  No  22  Tahun  2003  dan  UU No  27  Tahun  2009  yang  mengatur tentang  DPD,  masih  kurang  dari  dari harapan awal pembentukan DPD. Hal ini dikarenakan  antara  lain:  a.  Pasal-pasal yang  terkait  membatasi  kewenangan DPD  di  bidang  fungsi  legislasi,  fungsi anggaran  dan  fungsi  pengawasan;  b. Terjadi  ketimpangan  kewenangan  yang berat sebelah antara DPD dan DPR, dan kewenangan yang jauh dominan
membuat  DPD  hanya  bertindak  sebagai auxiliary atau penunjang terhadap fungsi DPR sehingga DPD disebut juga sebagai co-legislator daripada  legislator  yang sesungguhnya;  c.  Pasal-pasal yang membatasi  kewenangan  DPD  di  bidang fungsi  legislasi,  fungsi  pengawasan  dan fungsi  anggaran  membuat  tidak  adanya suatu  “ double  check ”  dan  “ check  and balances ” dalam suatu lembaga pembuat peraturan perundang-undangan
di Indonesia.  Dengan  adanya  peraturan perundang-undangan  baik  di  dalam UUD  NRI  Tahun  1945,  UU  No  22 Tahun 2003 serta UU No 27 Tahun 2009 yang  mengatur  tentang  DPD,  perlu adanya  suatu  konstruksi  hukum  dalam rangka  revitalisasi  peranan  DPD  dalam sistem  parlemen  di  Indonesia.  Adapun langkah-langkah  yang  bisa  ditempuh
adalah  dengan  melakukan  amandemen terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945. Amandemen  tersebut  dilakukan  dengan menggunakan  mekanisme  yang  sesuai dengan  pasal  37  UUD  NRI  Tahun  1945 yang  mengatur  tentang  mekanisme perubahan  terhadap  UUD  NRI  Tahun 1945.  Revitalisasi  yang  dapat  dilakukan adalah  dengan  mengacu  pada  prinsip- prinsip  sebagai  berikut:  a.  DPD  harus mempunyai kewenangan yang berimbang  dengan  DPD;  b.  DPD  dan DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran  dan  fungsi  pengawasan  yang sama-sama  efektif;  c.  Setiap    anggota DPR dan DPD berhak untuk mengajukan rancangan  undang-undang;  d.  Setiap rancangan  undang-undang  harus  melalui kedua  kamar  tersebut  sebelum  menjadi sebuah produk undang-undang;

## DAFTAR PUSTAKA
Abdi Yuhana, 2007. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca  Perubahan  UUD  1945 , Fokus Media, Bandung. Abdul  Latif,  dkk,  2007 .  Buku  Ajar  Ilmu Negara . Program HibahKompetisi  (PHK)  A-2, Makassar.
Abdul  Mukhtie  Fadjar,  2002.  Pengantar dalam  Bambang  Widjoyanto dkk  (editor), Konstitusi  Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Abu  Daud  Busroh,  2001. Ilmu  Negara . Bumi Aksara, Jakarta.
Adnan Buyung Nasution, 1995. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia  Studi  Socio-Legal atas  Konstituante  1956-1959 , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Anton M. Moeliono, 1988. Kamus Besar Bahasa  Indonesia, Departemen
Pendidikan  Kebudayaan  RI, Jakarta. Aulia Rachman, 2007. Sistem Pemerintahan Presidentil Sebelum dan Sesudah Perubahan  UUD  1945:  Studi Ilmiah  Tentang  Tipe  Rezim, Tipe Institusi, danTipe Konstitus i,  Disertasi,  Program Doktor  Pascasarjana  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,
Jakarta.
Bagir  Manan,  2003. DPR,  DPD,  dan MPR  dalam  UUD  1945  Baru,
Fakultas  Hukum  Universitas
Islam  Indonesia  (FH  UII)
Press, Yogyakarta.
Bivitri  Susanti  dkk,  2000. Semua  Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi  MPR,  DPR,  dan Lembaga Kepresidenan Indonesia, Pusat  Studi  Hukum dan Kebijakan, Jakarta. Bivitri  Susanti, Penguatan  Kewenangan DPD  dan  Pasal-pasal  Lain yang Terkait di Bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, Makalah disampaikan  dalam  Pertemuan AhliHukum Tata Negara, diselenggarakan  oleh  Univ.  45, Makassar
C.S.T.  Kansil,  1984. Hukum  Tata
Negara  Republik  Indonesia.
Bina Aksara, Jakarta.
Dahlan  Thaib,  2002. Menuju  Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan Ketiga  UUD  1945,  Pidato Pengukuhan Guru Besar,
Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. Dahlan  Thaib,  dkk,  2004. Teori  dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Deny Indrayana, 2007. Mendesain Presidensial yang Efektif, Bukan  “Presiden  Sial”  atawa
“Presiden  Sialan” ,  Makalah disampaikan  dalam  Pertemuan Ahli  Hukum  Tata  Negara “Melanjutkan  Perubahan  UUD 1945 Negara RI”, Bukit tinggi.
Douglas V. Verney, 1992. Parliamentary Government and Presidential Government, dalam Parliamentary Versus Presidential Government, ArendLijphart  (edit),  Oxford Univerrsity Press.
Ellydar  Chaidir,  2001. Hubungan  Tata Kerja  Presiden  dan  Wakil Presiden, Perspektif Konstitusi . UII Press, Yogyakarta.
Firmansyah  Arifin,  dkk,  2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara . KRHN, Jakarta.
Frans  Magnis  Suseno,  1997. Etika
Politik,  Prinsip-Prinsip  Moral Dasar  Kenegaraan  Modern : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Giovanni  Sartori,  1997, Comprative Constitutional Engineering : An Inquiry into Structures, Incentives, and Outcomes. New York University Press. HamdanZoelva, 2007. Artikel Paradigma Baru Ketatangeraan Pasca
Perubahan
UUD 1945 , Sekretariat Negara RI, Jakarta. Hans Kelsen, 1995. Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif (terj. Somardi), Rimdi Press, Jakarta.
, 1971. General Theory of Law and  State, Russel  &  Russel, New York.
Harun  Alrasyid,  2002. Kajian  Sistem Pemerintahan dan Ruang Lingkupnya,  dalam  Basement , Majalah Mahasiswa Universitas  Pasundan,  vol.  3., No. III, Juni, Bandung. , 1999. Pemilihan Presiden dan Pergantian Presiden Dalam Hukum Positif Indonesia, YLBHI, Jakarta.
HAS Natabaya, 2004. Lembaga (Tinggi) Negara  Menurut  UUD  1945 , dalam Refly Harun dkk (editor), Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun MK , Konstitusi Press, Jakarta. Hendarmin Ranadireksa, 2007. Arsitektur Konstitusi Demokratik, Fokus Media, Bandung. Irfan  Fachruddin,  2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah . Alumni, Bandung. Ismail Sunny, 1978. Pembagian Kekuasaan  Negara. Penerbit
Aksara Baru, Jakarta.
Jimly  Asshidiqie  &  Bagir  Manan,  2006.
Gagasan Amademen UUD 1945  dan  Pemilihan  Presiden Secara Langsung: Sebuah
Dokumen  Historis .  Sekretariat jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. Jimly  Asshidiqie  &  Ali  Safa’at,  2006. Teori  Hans  Kelsen  Tentang Hukum . Konstitusi Press, Jakarta. Jimly  Asshidiqie,  1996. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi  Berbagai  Negara , UI Press, Jakarta. , 2002. Konsolidasi Naskah  UUD  1945  Setelah Perubahan Keempat . Pusat Studi  Hukum  Tata  Negara Fakultas  Hukum  Universitas
Indonesia, Jakarta.
, 2002. Presidensialis Medan Parlementarisme, dalam  Gerak  Politik  yang Tertawan:  Menggagas  Ulang Prinsip-prinsip Lembaga Kepresidenan ,  The  Center    for Presidential  and  Parliamentary Studies (CPPS) dan Partenership  for  Governance Reform in Indonesia, Jakarta. ,  2004,  2005. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran  Kekuasaan  Dalam UUD  1945 .Fakultas  Hukum
UII Press, Yogyakarta.
, 2005. Model-Model
Pengujian  Konstitusional  di Berbagai Negara .Konstitusi Press, Jakarta.
,  2006. Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara.  Jilid  I ,
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi  Republik  Indonesia, Jakarta.
,  2006. Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara.  Jilid  II , Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia, Jakarta.
,  2006. Perihal  Undang- undang di Indonesia , Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia,
Jakarta.
,  2006. Perkembangan
dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia,
Jakarta.
, 2007. Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia Pasca  Reformasi .  Buana  Ilmu Populer, Jakarta.
,  2008. Hubungan  Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan  UUD  1945 ,  Bahan ceramah pada Diklatpim Tingkat  I  Angkatan  XVII Lembaga  Administrasi  Negara,
Jakarta.
,  2010. Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia . Sinar Grafika, Jakarta.
John  M.  Echols  dan  Hassan  Shadily,
1997. Kamus Inggris-Indonesia, Cetakan  ke-XXIV ,  Gramedia PustakaUtama, Jakarta.
Laica M Marzuki. 2006. Berjalan-jalan di  Ranah  Hukum:  Pikiran- pikiran  Lepas  Prof.  Dr.  H.M. Laica  Marzuki,  S.H.  Buku  I . Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. La  Ode  Husen.  2009. Negara  Hukum, Demokrasi dan Pemisahan kekuasaan . PT Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
Made  Pasek  Diantha,  1990. Tiga-Tipe Pokok  Sistem  Pemerintahan
Dalam  Demokrasi  Modern, Abardian, Bandung.
Marwan  Mas,  2004. Pengantar  Ilmu Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta. M.  Fajrul  Falaakh,  2002. Metamorfosis MPR (Teka-teki Parlemen Berkamar  Tiga) ,  dalam  harian Kompas, 19 April, Jakarta. M.  SollyLubis,  1982. Asas-asas  Hukum Tata Negara . Alumni, Bandung. Miriam  Budiardjo,  2002. Dasar-dasar
Ilmu  Politik. PT  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Moh.  Mahfud  MD,  1993. Dasar  dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , UII Press, Yogyakarta. Moh.  Kusnardi  dan  Bintan  R.  Saragih, 1994. Susunan pembagian kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang  Dasar  1945 . PT Gramedia, Jakarta. Montesquieu, 1993. Membatasi Kekuasaan-Telaah Mengenai Jiwa  Undang-Undang (terj. J.R.  Sunaryo),  PT  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Muhammad Alim, 2005. Teori Pembagian  Kekuasaan  Dalam Negara . Yogyakarta.
Moh.  Kusnardi  dan  Ibrahim  Harmaily.
1988. Pengantar  Hukum  Tata
Negara  Indonesia.  Cet.  ke- 7 .Pusat  Studi  Hukum  Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Ni’matul Huda, 2003. Politik Ketatanegaraan Indonesia– kajian Terhadap Dinamika
Perubahan UUD 1945 , FH UII PRESS, Yogyakarta.
,  ,2007. Lembaga  Negara dalam Masa Transisi Demokrasi . UII Press, Yogyakarta. Nurul  Qamar,  2012. Pengantar  Politik Hukum Ketatanegaraan .
Pustaka Refleksi, Makassar.
Philipus  M.  Hadjon  &  Tatiek  Sri
Djamiati,  2005 .  Argumentasi Hukum  (Legal  Argumentation/ Legal Reasoning) . Gadjah Mada University Press,Yogjakarta. R.M.  Ananda  B.  Kusuma,  2004. Sistem Pemerintahan Indonesia, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No.  1.,Mahkamah  Konstitusi RI, Jakarta.
Romi  Librayanto,  2008. Trias  Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia . PuKAP, Makassar. Saldi  Isra,  2010. Pergeseran  Fungsi Legislasi,  Menguatnya  Model
Legislasi  Parlementer  Dalam
Sistem  Presidensial  Indonesia . PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Saldi  Isra  &  Zainal  Arifin  Mochtar, 2007. Konsep  Ideal  Bikameral yang  Sesuai  dengan  Keadaan dan  Pemerintahan  Demokratis di  Indonesia,  Laporan  Kajian , Parliamentary Reform Iniatiatives and DPD Empowerment (PRIDE) Sekretariat Jenderal DPD bekerjasama  dengan  UNDP, Jakarta. Samidjo,  1986. Ilmu  Negara .  CV Armico, Bandung.
Sobirin Malian, 2001. Gagasan perlunya konstitusi baru pengganti UUD 1945 , UII Press, Yogyakarta.
Soerjono  Soekanto,  2003. Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soimin  dan  Sulardi,  2004. Hubungan Badan  Legislatif  dan  Yudikatif .
UMM PRESS, Malang.
Sri  Soemantri  Martosoewignjo,  1981. Pengantar Perbandingan Antar
Hukum  Tata  Negara, CV.
Rajawali, Jakarta.
Sukarna,  1981. Sistem  Politik .  Alumni, Bandung. Sumali, 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif  di  Bidang  Peraturan Pengganti Undang-undang (PERPU) .UMM Press, Malang. Sudargo  Gautama,  1983. Pengertian Negara Hukum , Alumni, Bandung.
Suwoto Mulyosudarmo, 1997. Peralihan Kekuasaan  (Kajian  Teoritis dan  Yuridis  terhadap  Pidato Nawaksara). PT Gramedia PustakaUtama, Jakarta.
, 2004. Pembaruan Ketatanegaraan Melalui  Perubahan  Konstitusi, Intrans  dan  Asosiasi  Pengajar
HTN  dan  HAN  Jawa  Timur, Surabaya.
Syachran  Basah,  1992. Ilmu  Negara. Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan . Alumni, Bandung. T.A.  Legowo,  2002. Paradigma  Check and Balances dalam Hubungan Eksekutif-Legislatif, dalam Laporan Hasil Konferensi Melanjutkan  Dialog  menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia ,  International  IDEA,
Jakarta.
Usep  Ranawijaya,  1983. Hukum  Tata Negara Indonesia: Dasar- dasarnya, Ghalia  Indonesia,
Jakarta.