IMPLEMENTASI  PENGATURAN  PEMUNGUTAN  BEA BALIK  NAMA  KENDARAAN  BERMOTOR  DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## IMPLEMENTATION  OF  AUTHORIZED  REVENUE ARRANGEMENTS IN THE NAME OF MOTOR VEHICLES IN  INCREASING  ORIGINAL  INCOME  IN  WEST  JAVA PROVINCE
Mochammad Bobby Rachman; a Zainal Muttaqin; b Amelia Cahyadini c

## ABSTRAK
Kurangnya  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor.  Dinyatakan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah (Bapenda)  Jawa  Barat  yang  mencatat  bahwa  dari  sekitar  17  juta kendaraan  bermotor,  hanya  11  juta  diantaranya  yang  bisa  tertagih pajaknya.  Sementara  sisanya  dalam  status  tidak  jelas.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Ketentuan besaran tarif BBNKB di Daerah Provinsi Jawa  Barat  ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Gubernur  Jawa  Barat Nomor 33 Tahun 2013, guna menjalankan fungsi mengatur ( regulerend ) dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui BBNKB ketentuan besaran  tarif  dalam  peraturan  tersebut  telah  mengalami  penambahan besaran  dan  diperinci  oleh  Pasal  28  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat Nomor 2 Tahun 2020. Meskipun telah diterapkan kenaikan besaran tarif dalam  aturannya  pada  Tahun  2020  realisasi  PAD  Provinsi  Jawa  Barat dari BBNKB hanya sebesar Rp.3.902,583,887,500 Capaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp, 6,300,781,441,900. Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mempermudah  implementasi pengaturan pemungutan BBNKB di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  dengan merubah.  Sistem  pemungutan  BBNKB  yang  semula  menggunakan Official Assessment System menjadi menggunakan Self Assesment System. dengan  sistem  ini  diharapkan  pelaksanaan  administrasi  yang  terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari.
Kata kunci: BBNKB; implementasi; pendapatan asli daerah.
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: bobbyraach@gmail.com.
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung-Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: zainal.muttaqin@unpad.ac.id.
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung-Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: amelia.cahyadini@unpad.ac.id.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418 Artikel diterbitkan: 31 Mei 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i2.352 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
Lack of taxpayer compliance to pay Motor Vehicle Title Fee. The West Java Regional Revenue Agency (Bapenda) stated that out of around 17 million motorized vehicles, only 11 million of them could be collected for taxes. While the rest are in unclear status. The method used in this research is normative juridical. The results showed that. Provisions for the BBNKB tariff rate in the West Java Province are stipulated in Article 28 of West Java Governor Regulation Number 33 of 2013, in order to carry out the function of regulating (regularend) and increasing Regional Original Revenue through BBNKB, the provisions of the tariff rates in  these  regulations  have  been  increased  in  size  and  are  detailed  by  Article  28  West  Java  Governor Regulation Number 2 of 2020. Even though the tariff increase has been implemented in the regulations in 2020,  the  realization  of  West  Java  Province  PAD  from  BBNKB  is  only  Rp.  3,902,583,887,500  This achievement is lower than the realization in 2019 of Rp, 6,300,781,441,900. Efforts that can be made to facilitate the implementation of BBNKB collection arrangements in the West Java Province in order to increase Regional Original Income (PAD) are to change. The BBNKB collection system, which originally used the Official Assessment System, is now using the Self Assessment System. With this system, it is hoped that the implementation of administration that is too burdensome to taxpayers and bureaucracy will be avoided.
Keywords: BBNKB; implementation; local own revenue.

## PENDAHULUAN
Pembangunan nasional Indonesia khususnya di sektor ekonomi terus diupayakan untuk mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat. Pencapaian target dan sasaran pembangunan  ekonomi  membutuhkan  sumber  pembiayaan  yang  cukup.  Untuk mencapai tujuannya, pajak dianggap alat fiskal yang sangat kuat untuk mencapai tujuan tersebut.
Peran pajak dalam pembangunan memiliki kontribusi yang sangat besar, karena dana yang digunakan untuk pembangunan sebagian besar dibiayai dari pajak. Sesuai dengan filosofi undang-undang pajak 1 yang membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi  merupakan  hak  setiap  warga  negara  untuk  berpartisipasi  dalam  bentuk partisipasi pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2
Upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak terus dilakukan secara intensif oleh pemerintah  dengan  berbagai  upaya  sehingga  bangsa  Indonesia  menjadi  negara  yang berdaulat  dan  tidak  bergantung  pada  bantuan  asing,  seperti  yang  diharapkan  dalam
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2 Direktorat Jendral Pajak, (2011). Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, diterbitkan oleh Dirjen Pajak R I, Jakarta, hlm. 3.
pokok  utama  undang-undang  pajak,  bahwa  kebijakan  utama  dalam  Bidang  pajak dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pajak  menuju  independensi  bangsa  dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan negara. Tetapi pada kenyataannya, penerimaan negara dari sektor pajak masih belum optimal, mengingat masih tingginya tax  gap atau  selisih  antara  kewajiban  pajak  dengan  pajak  yang  dibayar  sehingga mengurangi  penerimaan  negara  untuk  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur Negara.
Cara pemungutan pajak yang efektif tentunya mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Sebelum reformasi pajak di Indonesia (tax reform), sistem pengumpulan pajak yang digunakan adalah official assessment di mana semuanya  dilakukan  oleh  aparatur  pajak  dan  jumlah  pajak  yang  terhutang  untuk sepenuhnya menjadi otoritas fiskus (pemungut pajak). Dalam sistem ini, peran wajib pajak  pasif,  yang  hanya  menunggu  ketentuan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Fiskus, sehingga masyarakat harus mengalokasikan waktu khusus untuk proses perhitungan yang  membuat  orang  seiring  waktu  merasa  enggan  dan  menghindari  petugas  fiskus Namun, setelah reformasi pajak dilakukan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  dan  Prosedur  Umum  untuk  Perpajakan  (UU  KUP), yang mengalami beberapa perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sistem pengumpulan pajak di Indonesia berubah menjadi self assessment system dan with holding system.
Dengan adanya perubahan tersebut, maka Indonesia secara sekaligus menganut 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu, self assessment system, official assessment system dan with holding system . Ketiga sistem tersebut tentunya mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda-beda. 3
Dalam kerangka pembiayaan pengembangan suatu daerah tentu membutuhkan pajak  sebagai  sumber  pendapatan  daerah.  Pajak  daerah  adalah  salah  satu  sumber pendapatan yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan  daerah  untuk  membangun  otonomi  yang  luas,  nyata  dan bertanggungjawab.
Salah  satu  komponen  pajak  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pendapatan daerah adalah pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Balik Nama
3 Salip dan Tendy Wato, (2006). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Kebun Jeruk Jakarta), Jurnal Keuangan Publik , Volume 4, Nomor 2, September 2006, hlm.2.
Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  merupakan  jenis  pajak  daerah provinsi yang sangat berkontribusi penting dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD), termasuk Dalam hal ini, Pad Provinsi Jawa Barat. Pengurusan pemungutan dan pengelolaan BBNKB dijalankan di satu pejabat yang melibatkan beberapa elemen yang berkaitan  dengan  pengurusannya.  pemungutan  pajak  Kenderaan  Bermotor  yang dilakukan pada satu kantor ini dikenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal  Satu  Atap),  dimana  didalamnya  terdapat  tiga  instansi  yaitu  Kepolisian, Pemerintah Daerah dan perusahaan asuransi.
Untuk  memberikan  gambaran  mengenai  besarnya  kontribusi  BBNKB  dalam meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat yang akan dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah  (Bapenda)  melalui  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (UPTD)/Samsat  Jawa  Barat, terlebih  dahulu  penulis  sampaikan  data  target  BBNKB  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
Tabel I Target BBNKB Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 PENDAPATAN DAERAH Jumlah 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 25.223.220.670.289,00 a. Pajak Daerah 23.653.633.651.000,00 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 11.713.163.000.000.00 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 6.525.783.000.000,00 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2.567.277.987.000,00 4) Pajak Pengambilan Air Permukaan 100.000.000.000,00 5) Pajak Rokok 2.747.409.673.000,00 b. Retribusi Daerah 53.188.482.372,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 424.813.601.679,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.091.584.935.238,00 2. Dana Perimbangan 16.336.732.772.500,00 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 23.199.422.384,00 Total Pendapatan Daerah 41.583.152.865.173,00
Dari tabel di atas, diketahui bahwa target BBNKB untuk Tahun Anggaran 2020 yaitu  sebesar  Rp.  6.525.783.000.000,00.  Jumlah  target  tersebut  tentunya  sangat  tinggi apabila  dihubungkan  dengan  adanya  kebijakan  kenaikan  BBNKB  dari  10%  menjadi 12,5%  sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah.
Apabila  dilihat  dari  realisasi  pendapatan  daerah  dari  BBNKB  yang  telah terlaksana  sampai  saat  ini.  Berdasarkan  Laporan  Perekonomian  Provinsi  Jawa  Barat yang dilansir oleh Bank Indonesia, menunjukan bahwa hingga triwulan I 2020, realisasi PAD Provinsi Jawa Barat adalah Rp. 4,92 Triliun atau 19,51% terhadap target. Capaian ini  lebih  rendah  dibandingkan  triwulan  I  2019  sebesar  20,32%  terhadap  target.  Data tersebut dapat dilihat selengkapnya pada grafik di bawah ini: 4

## Grafik 1.1 Realisasi PAD Jawa Barat Hingga Triwulan I 2020
Dari  grafik  1.1  di  atas,  realisasi  PAD  Jawa  Barat  hingga  triwulan  I  2020  masih didominasi  oleh  Pajak  Daerah  (85,16%)  dan  Lain-lain  PAD  (14,62%).  Adapun  untuk lebih rinci mengenai penerimaan dari pajak daerah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
4 Bank  Indonesia,  (2020). Tekanan  Eksternal  dan  Wabah  Covid-19  Lemahkan  Ekonomi  Jawa  Barat ,  Laporan  Perekonomian Provinsi Jawa Barat Mei 2020, hlm. 36.

## Grafik 1.2 Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat
Hingga Triwulan I 2020
Dari grafik 1.2 di atas, diketahui bahwa untuk pajak daerah, penerimaan paling besar  berasal  dari  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  sebesar  53,47%, kemudian  diikuti  oleh  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  sebesar  24,77%,  Pajak  atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 21,69%, dan Pajak Air Permukaan sebesar 0,07%. Hal ini sejalan dengan karakteristik Jawa Barat yang padat penduduk sehingga kebutuhan terhadap kendaraan bermotor sangat tinggi. 5
Menurut  Gaikindo,  penjualan  kendaraan  bermotor  di  Jawa  Barat  memegang pangsa  terbesar  dibandingkan  provinsi  lainnya  yakni  mencapai  20,59%.  Meskipun demikian, terdapat  risiko penurunan yang lebih dalam pada pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 akibat berkurangnya daya beli masyarakat untuk membeli  kendaraan,  menurunnya  kemampuan  bayar  pajak  kendaraan,  serta terbatasnya akses bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak. Hal  ini merupakan  dampak  dari  COVID-19  yang  meluas  di  Jawa  Barat.  Dengan  demikian, realisasi PAD pada tahun 2020 diperkirakan akan lebih rendah dari target awal. 6
Menyikapi  atas  rendahnya  realisasi  PAD  sebagaimana  dijelaskan  di  atas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak dalam  menghadapi  perlambatan  ekonomi  akibat  pandemik  COVID-19,  yaitu  dengan
5 Ibid.
6 Ibid , hlm. 37.
JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
dibentuknya Program “ Triple Untung ” berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor  973/143-Bapenda/2020,  program  tersebut  diperpanjang  hingga  23  Desember 2020. Ada 3 (tiga) keuntungan dengan dibentuknya Progr am “ Triple Untung ” bagi wajib pajak, yaitu: 7
1. Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan bagi warga  Jabar yang terlambat melakukan proses pembayaran. Kendati demikian, bebas denda PKB ini tidak berlaku untuk pembebasan Pembayaran Motor Baru, Ubah Bentuk, Lelang/ Ex-Dump yang belum terdaftar dan Ganti Mesin.
2. Bebas  Pokok  dan  Denda  BBNKB  II  (Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor), sehingga warga yang ingin melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya di wilayah Jawa Barat dapa bebas biaya pokok dan denda.
3. Bebas Tarif Progresif Pokok Tunggakan. Hal ini ditujukan bagi warga Jabar yang ingin mengajukan permohonan BBNKB II (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Kepemilikan Kedua dan seterusnya. Lalu jika masih memiliki tunggakan, tarifnya hanya sebesar 1,75 persen.
Apabila  dilihat  dari  segi  keunt unganya,  program  “ Triple  Untung ”  lebih diprioritaskan  pada  pemungutan  BBNKB  yaitu  dengan  adanya  insentif  Bebas  Pokok dan  Denda  serta  Bebas  Tarif  Progresif  Pokok  Tunggakan.  Dengan  banyaknya keuntungan bagi wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama kendaraan, tentu dalam  tataran  implementasi  program  tersebut  belum  sepenuhnya  terlaksana  sesuai dengan  yang  diharapkan,  mengingat  banyak  sekali  permasalahan  seperti  masih kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar BBNKB. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat yang mencatat bahwa dari sekitar 17 juta kendaraan bermotor, hanya 11 juta diantaranya yang bisa tertagih pajaknya. Sementara sisanya, dalam status tidak jelas karena pemilik kendaraan tidak melaporkan hilang maupun kerusakan. 8 Dari permasalahan tersebut, penting kiranya untuk dilakukan suatu penelitian terkait implementasi pemungutan BBNKB di wilayah Provinsi Jawa Barat.
7 Indra  Kurniawan, Bapenda  Jabar  Perpanjang  Program  Triple  Untung  Hingga  23  Desember  2020,  dari  halaman  web https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-13640637/bapenda-jabar-perpanjang-program-triple-untung-hingga-23- desember-2020 , diupload pada tanggal 29 Juli 2020, diakses tanggal 15 Oktober 2020, pukul 14.56 WIB.
8 Ikrar  Amin, Kesadaran  Warga  Jabar  Bayar  Pajak  Kendaraan  Masih  Rendah,  dari  halaman  web https://bogor.pojoksatu.id/baca/kesadaran-warga-jabar-bayar-pajak-kendaraan-masih-rendah ,  diupload  tanggal  16  September 2020, diakses tanggal 15 Oktober 2020, pukul 15.51 WIB.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  sejauh mana kebijakan pemungutan pajak kendaraan khususnya BBNKB yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat efektif untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan PAD, sehingga dengan dilaksanakannya penelitian ini akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan suatu kebijakan pemungutan BBNKB di masa yang akan datang.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan membahas lebih lanjut dengan sebuah penelian yang berjudul “ Implementasi Pengaturan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi  Jawa  Barat”. Sepanjang  pengetahuan  penulis,  penelitian  hukum  tentang implementasi  pemungutan  BBNKB  dalam  upaya  peningkatan  PAD  belum  pernah dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya.  Namun  berdasarkan  hasil  inventarisasi kepustakaan  yang  dilakukan  menunjukan  bahwa  penelitian  yang  berkaitan  dengan BBNKB, pernah diteliti oleh beberapa orang, antara lain:
1. Dewa N. Arinata , dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014, dengan judul: “Pengaturan  Pengelolaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi Kalimantan  Barat”.  Penelitian  ini  membahas  masalah  pengaturan  pengelolaan PKB  dan  BBNKB  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  Provinsi Kalimantan Barat.
2. Aprisanti , dari Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada Kantor UPT Pendapatan Wilayah Pinrang dan untuk mengetahui faktor apa yang berpengaruh pada pelaksanaan pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor tersebut.
3. Ade  Suryana dkk, dari Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi  Mandala  Indonesia,
Jakarta, 2017, dengan judul “ Tinjauan Atas Prosedur Pemungutan Pajak Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  Pada  Kantor  Cabang  Pelayanan  Dinas  Pendapatan Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Kuningan (Samsat) 2012- 2015”. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  prosedur  pemungutan  Pajak  Bea  Balik  Nama
Kendaraan Bermotor pada kantor cabang pelayanan Dinas Pendapatan propinsi Jawa Barat wilayah kabupaten kuningan (samsat) tahun 2012-2015.
Berdasarkan  penelusuran  yang  telah  dilaksanakan,  maka  permasalahan  dan penyajian dari penelitian ini tidaklah sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada  kajian implementasi pengaturan pemungutan BBNKB dalam upaya peningkatan PAD. Dengan demikian permasalahan dan penyajian dalam penelitian  ini  merupakan  hasil  dari  pemikiran  dan  ide  peneliti  sendiri,  sehingga penelitian  ini  adalah  asli  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya  secara ilmiah.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  dalam  penyusunan  artikel  ini  dilakukan  dengan  cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan  menganalisisnya  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis  normatif,  yaitu  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder.  Berkenaan  dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua  tahap  yaitu  studi  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  yang  hanya  bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang  diperoleh,  baik  berupa  data  sekunder  dan  data  primer  dianalisis  dengan  tanpa menggunakan rumusan statistik.

## PEMBAHASAN

## Implementasi Pengaturan Pemungutan BBNKB di Wilayah Provinsi Jawa Barat
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat ditelusuri dari paragraf ke-3 dan ke-4  Pembukaan  UUD  1945.  Paragraf  ke-3  memuat  pernyataan  kemerdekaan  bangsa Indonesia. Sedangkan paragraf ke-4 berisi pernyataan bahwa setelah mendeklarasikan kemerdekaan yang pertama terbentuk adalah Pemerintah Indonesia, yakni pemerintah nasional  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengatur  dan  mengelola  rakyat  Indonesia. Selanjutnya,  dikatakan  bahwa  tugas-tugas  pemerintah  negara  Indonesia  adalah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  keadilan  sosial  dan  perdamaian abadi, Serta melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Selain  itu,  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  tertuang  dalam  Pasal  1  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemerintah Indonesia pertama kali dibentuk sebagai pemerintahan nasional, kemudian pemerintah pusat membentuk daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 18 ayat (2) dan (5)  UUD  1945  mengamanatkan  pemerintah  daerah  berhak  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,  pemberdayaan  dan  partisipasi  masyarakat  maka  diberikannya  otonomi seluas-luasnya kepada Daerah. Selain itu, melalui otonomi yang luas, dalam lingkungan yang  strategis,  diharapkan  setiap  daerah  mampu  memperhatikan  prinsip  demokrasi dengan  meningkatkan  daya  saing,  keadilan,  keistimewaan  dan  karakteristik,  serta potensi dan keragaman daerah masing-masing yang termasuk kedalam sistem Negara Republik Indonesia. Seluruh Derah diberikan otonomi sebesar-besarnya sesuai dengan konsep negara kesatuan.
Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintah pusat, dan tidak ada  kedaulatan  di  daerah.  Oleh  karena  itu,  sebesar  apapun  otonomi  daerah  yang diberikan Kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada di tangan pemerintah pusat. Maka dari itu, kesatuan pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan pusat.
Sejalan  dengan  itu,  kebijakan  yang  dirumuskan  dan  dilaksanakan  oleh  daerah merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  kebijakan  nasional.  Perbedaannya terletak  pada  bagaimana  memanfaatkan  kearifan,  potensi,  inovasi,  daya  saing  dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal, yang pada akhirnya  akan  mendukung  pencapaian  tujuan  nasional  secara  keseluruhan.  Daerah adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  otonom,  sepanjang  tidak  melanggar kepentingan  umum  dan  hukum  nasional,  berhak  mengurus  dan  mengelola  daerah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakatnya.
Dengan  demikian,  akan  tercipta  balancing/keseimbangan  antara  kepentingan nasional  yang  bersinergi  dan  selalu  memperhatikan  kondisi,  kekhasan  dan  kearifan lokal dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan, Guna menyediakan ruang yang lebih  luas  kepada  daerah,  untuk  mengatur  dan  mengelola  kehidupan  warganya, pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan wajib memperhatikan kearifan lokal dan
sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan Daerah dalam bentuk peraturan daerah dan kebijakan lainnya harus memperhatikan kepentingan nasional.
Dalam  esensi  Otonomi  Daerah  diberikan  kepada  rakyat  sebagai  satu  kesatuan masyarakat  hukum  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  menangani  urusan pemerintah  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  ke  daerah  dan  dalam implementasinya dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.
Desentralisasi  fiskal  adalah  bagian  dari  persepsi  desentralisasi  secara  luas. Perkembangan  desentralisasi  fiskal  terkait  dengan  desentralisasi  administrasi  dan desentralisasi  politik.  Ketiganya  berkaitan  erat  satu  sama  lain,  dan  harus  dilakukan bersama  sehingga  berbagai  tujuan  otonomi  daerah  seperti  meningkatkan  kualitas layanan publik tidak diabaikan.
Desentralisasi fiskal memiliki tiga prinsip yaitu. Urusan yang merupakan tugas pemerintah  daerah  itu  sendiri  dalam  konteks  desentralisasi  dibiayai  pada  beban (APBD).  Urusan  yang  merupakan  tugas  pemerintah  pusat  di  daerah  dalam  rangka dekonsentrasi  didanai  dari  dan  atas  beban  anggaran  negara  (APBN),  Urusan  yang merupakan  tugas  pemerintah  pusat  atau  pemerintah  daerah,  yang  dilakukan  dalam konteks tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah didanai oleh pemerintah pusat atas beban APBN. 9
Desentralisasi menjadi wajib dilakukan karena desentralisasi adalah mandat Pasal 18  UUD  1945  menyatakan  bahwa  (1)  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi menjadi daerah provinsi dan Provinsi dibagi dengan Kabupaten dan Kota, yang mana dari setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota ini memiliki pemerintah daerah, yang diatur oleh Undang-undang. (2) Pemerintah Provinsi, Daerah mangatur dan mengurus urusan pemerintah sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.
Secara  umum,  masalah  desentralisasi  fiskal  menyangkut  pencarian  cara  yang efektif  untuk  memberikan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  otoritas  pemerintah  di bidang  keuangan  negara.  Desentralisasi  fiskal  dapat  memberikan  lebih  banyak kesejahteraan bagi masyarakat. Ini didasarkan pada gagasan bahwa pemerintah daerah dapat  mengetahui  lebih  banyak  apa  yang  benar-benar  dibutuhkan  masyarakatnya,
9 Kementrian  Keuangan,  (2018). Draf  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daera h, Jakarta.
mengingat  karakter  dan  konteks  masyarakat  di  beberapa  daerah  beraneka  ragam, kebutuhannyapun berbeda-beda.
Selain  itu,  ada  beberapa  alasan  strategis  lain  yang  memperkuat  implementasi desentralisasi  fiskal.  Alasan  dasar  implementasi  desentralisasi  fiskal  adalah  bahwa Negara  yang  luas  wilayahnya  sulit  melakukan  sentralisasi.  Kebutuhan  Daerah  lebih dikenal  dan  diketahui  oleh  masyarakat  yang  hidup  di  wilayahnya.  Dari  beberapa penjelasan, implementasi otonomi daerah adalah kebutuhan dasar bagi Indonesia untuk mewujudkan  pembangunan  nasional  yang  tercantum  dalam  UUD  1945.  Otonomi daerah  dalam  esensi  adalah  hak  penuh  dari  suatu  daerah  dalam  mengelola  dan menjalankan  sendiri  apa  yang  merupakan  bagian  atau  otoritasnya.  Oleh  karena  itu, otonomi daerah yang ideal membutuhkan kebebasan dalam segala hal. 10
Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan wewenang tertentu dari pusat ke daerah ( subnational jurisdictions ) untuk menangani tugas-tugas pemerintah. Penerima otoritas memiliki wewenang yang lengkap untuk mengatur dan mengelolanya sesuai dengan cara masing-masing. Pengajuan Otoritas keuangan dari kewenangan negara ke daerah  dalam  bentuk  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan  dalam  bentuk  dana perimbangan  adalah  konsekuensi dari timbulnya  urusan  pemerintah  ke  daerah  yang diimplementasikan berdasarkan prinsip otnomi atau umumnya disebut desentralisasi fiskal. Fleksibilitas untuk menentukan anggaran dan mengalokasikan sumber daya yang dipegang oleh Daerah untuk peyanan Publik yang merupakan tugas daerah.
Di  sisi  belanja,  kewenangan  fiskal  daerah  otonom  didasarkan  pada  prinsipnya sehingga alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif karena pemerintah daerah perlu lebih  memahami  kebutuhan  masyarakat  di  wilayah  tersebut  dibandingkan  dengan pemerintah  pusat.  Untuk  melakukan  urusan  pemerintah  yang  merupakan  otoritas daerah,  daerah  harus  memiliki  sumber  keuangan  sehingga  daerah  tersebut  mampu memberikan layanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerah tersebut.
Pemberian sumber daya keuangan kepada daerah harus diseimbangkan dengan biaya atau urusan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan  ini  merupakan  jaminan  terselenggaranya  urusan  pemerintahan  yang diserahkan kepada daerah. Ketika daerah tersebut memiliki kapasitas keuangan yang tidak memadai untuk membiayai urusan pemerintah dan terutama urusan pemerintah
10 Ibid
wajib terkait dengan layanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrumen dana alokasi khusus (DAK) untuk membantu daerah tersebut sejalan dengan prioritas nasional  yang  akan  dicapai.  Ketentuan  ini  bermakna  bahwa  otonomi  daerah menyediakan  ruang  legitimasi  bagi  daerah  untuk  mengembangkan  kreatifitas  dan berinovasi  dalam  meningkatkan  potensi  daerah  sebagai  sumber  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  sehingga  daerah  dalam  administrasi  pemerintah  tidak mengandalkan Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN),  tetapi  daerah  dapat  secara  mandiri membiayai administrasi pemerintah dengan daya dukung kemampuan fiskal Daerah.
Atas  dasar  Pasal  18  UUD  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi menjadi  Provinsi  dan  Provinsi  tersebut  dibagi  menjadi  Kota  dan  Kabupaten.  Setiap Provinsi, Kota dan Kabupaten mempunyai pemerintah daerah mereka tersendiri, UUD 1945  mengakui  keberadaan  otonomi  daerah  di  setiap  wilayah  Provinsi,  Kota  dan Kabupaten, yaitu pengakuan wewenang, hak dan kewajiban untuk mengatur urusan dan kepentingan pemerintahnya juga kepentingan masyarakat di daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hak-hak  daerah,  kewajiban  dan  kewewenang  untuk  mengatur  terdapat  makna bahwa semua daerah memiliki hak, berwenang dan wajib membuat aturannya sendiri meskipun  hak-hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  untuk  mengurus  maka  setiap daerah  memiliki  hak,  berwenang  dan  diharuskan  untuk  memberikan  layanan  bagi kepentingan masyarakat dalam konteks urusan pemerintah yang merupakan otoritas daerah. Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengelola dan mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat perlu didukung oleh sumber pembiayaan  potensial  ekonomi  yang  cukup  dan  memadai  milik  Daerah,  dan/atau dikendalikan oleh Daerah tersebut.
Apabila sumber pendanaan tidak cukup dan tidak memadai dalam pengelolaan urusan  pemerintah  itu  sendiri  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  (daerah),  sifat otonomi  daerah  tidak  mempunyai  makna  yang  berarti,  bahkan  meningkatan  beban pada  tanggung  jawab  pemerintah  pusat.  Dalam  mengelola  dan  mengatur  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Penerapan  sistem  pemerintah  daerah  otonom dimaksudkan  untuk  memberikan  tanggung  jawab  untuk  mengatur  kepentingan masyarakat  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  keterbukaan,  partisipasi  masyarakat  dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Pemerintahan  daerah  otonom  dibentuk  sebagai  subsistem  pemerintah  negara dengan  maksud  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  untuk  penyelenggaraan pemerintah dan layanan masyarakat. melalui  pemerintahan daerah yang otonom ini, diharapkan  dapat  memunculkan  perencanaan  pembangunan  daerah  sesuai  dengan karakteristik daerahnya yang pada akhirnya rencana pembangunan daerah merupakan bagian  utuh  dan  tidak  terpisahkan  dari  rencana  pembangunan  nasional  yang  akan dilakukan.  Atas  dasar  prinsip-prinsip  Otonomi  Daerah  dan  Peraturan  Sumber  Daya Nasional  yang  memberi  peluang  untuk  meningkatkan  kinerja  daerah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kewenangan pelaksanaan pemerintah daerah otonom dinyatakan dalam Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah.  Berdasarkan  aturan tersebut,  implementasi  Pemerintahan  Daerah  diarahkan  guna  mempercepat  realisasi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat,  serta  meningkatkan  daya  saing  daerah  dengan  mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, juga keunikan suatu daerah dalam sistem kesatuan Negara Republik Indonesia, Kapasitas Keuangan Pemerintah daerah akan menentukan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mencapai  fungsi  pemerintah,  yaitu Implementasi Layanan Publik ( public service function ) dan melaksanakan pembangunan ( development function ).
Untuk  mengatur  layanan  dan  urusan  pemerintah  kepada  masyarakat,  daerah menerima  sumber  pendanaan  ( revenue  assignment )  sebagai  fungsi  pemberdayaan daerah. Sebagai daerah otonom, daerah berwenang untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah ( tax assignment ) dan wewenang untuk melakukan pinjaman ( local borrowing  power ).  Selain  kewenangan  tersebut,  ada  sistem  transfer  antara  tingkat pemerintah  ( intergovernmental  transfer  system ).  Ketentuan  kewenangan  adalah  bagian dari implementasi desentralisasi fiskal.
Implementasi  desentralisasi  fiskal  adalah  pelaksanaan  Pasal  18  A  ayat  (2)  dari UUD  1945  yang  memiliki  mandat  hubungan  keuangan,  layanan  publik,  dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  dailaksanakan  dan  diatur  secara  adil.  dan  selaras  berdasarkan undang-undang, deskripsi ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Negara  Indonesia  terdiri  514  Kabupaten/Kota  dalam  34  provinsi  dan  merujuk pada pengembangan penerapan sistem otonomi daerah ini, tampaknya belum konsisten otonomi  daerah  yang  diterapkan  belum  menunjukkan  peningkatan  kemandirian daerah.  Salah  satu  bidang  independensi  daerah  secara  teori,  dapat  diukur  dengan melihat  pencapaian  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD  sendiri  bersumber  dari pendapatan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Selain itu, dalam Pasal 23 A UUD 1945 mensyaratkan bahwa pajak dan retribusi lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  tujuan  negara  yang  diatur  oleh  undang-undang. Dengan demikian, tidak ada beban ekonomi pada masyarakat dalam bentuk pajak dan pungutan lainnya tanpa didasarkan pada aturan. Ketentuan-ketentuan ini bukan hanya sumber  hukum  pengumpulan  pajak  dan  pungutan  lainnya,  tetapi  juga  filosofi pengumpulan pajak.
Sejalan  dengan  prinsip  pengumpulan  pajak  yang  berlaku  di  Amerika  Serikat, yaitu:  “ Taxation  without  representation  is  robbery ”.  Demikian  juga  di  Inggris,  prinsip pengumpulan pajak berlaku, yaitu “ No taxa tion without representation”. Ketentuan Pasal 23  A  UUD  1945  menjadi  dasar  untuk  mengatur  otoritas  pemerintah  daerah  untuk mengeksplorasi  sumber  pendapatan  asli  daerah  sesuai  dengan  potensi  yang  mereka miliki  melalui  pengumpulan  pajak.  Otoritas  saat  ini  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sumber penerimaan negara yang sangat berpengaruh dan memiliki peran penting bagi  negara  Indonesia  adalah  pajak  baik  sumber  pendapatan  negara  sangat berpengaruh dan memainkan peran penting bagi negara Indonesia adalah pajak baik pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. tinggi rendahnya pendapatan dari sektor perpajakan  sangat  memengaruhi  pendapatan  negara  yang  berpengaruh  pada  tingkat ketergantungan  pada  pinjaman  luar  negeri  dan  pembangunan  nasional.  Untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah melakukan kebijakan di bidang perpajakan serta untuk mendukung pengembangan dan kemajuan negara.
Dalam  hal  fungsinya,  pajak  mempunyai  fungsi  yaitu  fungsi  budgetair  (sumber pendapatan negara). Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Fungsi penting ini telah  berlangsung  dari  jaman  penjajahan  Belanda,  Jepang,  dan  juga  sejak  masa kemerdekaan  hingga  sekarang.  Di  negara  demokratis,  dimana  kedaulatan  berada  di
tangan  rakyat,  pemungutan  pajak  harus  terlebih  dahulu  memperoleh  kesepakatan rakyat atau persetujuan wakil rakyat (parlemen).
Selain memiliki fungsi anggaran, pajak juga merupakan salah satu sarana untuk mencapai  tujuan  tertentu  di  luar  sektor  keuangan,  yang  biasanya  disebut  kebijakan fiskal  ( Fiscal  policy ).  istilah  fiskal  dalam  arti  yang  luas  adalah  segala  hal  yang  terkait keuangan negara bukan semata-mata mengenai pajak. Pajak adalah faktor terpenting bagi keuangan negara untuk memastikan kesinambungan pembangunan nasional tanpa bergantung pada bantuan asing dan sumber daya alam.
Tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi keuangan negara tanpa kontribusi pajak sebagai sumber utama pendapatan keuangan negara. Pembangunan tidak dapat dieksekusi jika sumber dana tidak tersedia. Kesulitan pendanaan pembangunan akan menyebabkan  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  sulit  diwujudkan,  pajak adalah  berasal  dari  rakyat,  mendapatkan  persetujuan  perwakilan  masyarakat,  dan digunakan  untuk  kepentingan  kemakmuran  rakyat.  Pajak  terkait  erat  dengan pengembangan.  Hampir  semua  negara  di  dunia,  baik  negara  maju  maupun  negara berkembang,  menempatkan  pajak  sebagai  sumber  penting  untuk  membiayai pembangunan  negara,  pajak  dapat  memiliki  dua  fungsi,  yaitu  fungsi  budgetair  dan fungsi reguleren.
Terkait dengan fungsi budgetair digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan,  melaksanakan  pembangunan,  negara  memerlukan  sumber  pendanaan.  Sumber pendanaan  ini,  salah  satunya  dapat  diperoleh  dari  pendapatan  pajak.  Pajak  dalam fungsi  budgetair  adalah  alat  atau  sumber  untuk  memasukkan  uang  ke  dalam perbendaharaan  negara,  yang  akan  digunakan  untuk  membiayai  biaya  rutin  negara. apabila  masih  terdapat  sisa  ( public  saving/ surplus),  dana  tersebut  digunakan  untuk membiayai  investasi  pemerintah.  Jika public  saving atau  surplus  tidak  cukup  untuk membiayai  pembangunan,  maka  terdapat  alternatif  pendanaan  yang  bersumber  dari hutang.
Dalam fungsi budgetair, ada fungsi demokrasi, di mana pajak adalah salah satu perwujudan sistem kegotongroyongan dan kekeluargan bagi masyarakyat yang sadar akan baktinya kepada negara, masyarakat memberikan sejumlah penghasilannya dalam bentuk uang untuk membiayai pengeluaran daerah bagi kepentingan umum, dengan membayar  pajak  masyarakat  berpartisipasi  dalam  implementasi  kehidupan  negara,
termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Fungsi reguleren pajak  digunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.
Dalam hal ini, kebijakan fiskal sebagai sarana pembangunan harus memiliki tujuan yang sama,  yang  secara  langsung  menemukan  dana  untuk  digunakan  untuk  public investment  dan  secara  tidak  langsung  digunakan  untuk  menyalurkan private  saving kedalam  sektor  produktif,  dan  digunakan  untuk  mencegah  biaya  yang  menghambat pengembangan.
Dalam Pengumpulan Pajak di Indonesia Ada faktor pendukung dan penghambat dalam  implementasinya,  faktor  pendukung  untuk  keberhasilan  pengumpulan  Pajak dalam konteks fungsi budgetair dan fungsi reguleren ditentukan oleh 3 faktor, yaitu wajib pajak, otoritas pajak dan sistem pengumpulan pajak sendiri. Ketiga faktor tersebut harus berjalan dengan baik dan saling mendukung. Masyarakat harus mempunyai kesadaran dan  kepatuhan  secara  sukarela  ( voluntary  compliance )  dalam  melaksanakan  realisasi kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan dan ketentuan pajak yang berlaku maka masyarakat wajib pajak telah terbentuk. Otoritas pajak harus melayani masyarakat wajib pajak sebagai mitra untuk bekerja sama dalam menyukseskan dalam pengumpulan pajak.
Pajak juga adalah bukti bahwa eksistensi suatu Negara beserta pemerintahannya diakui oleh rakyatnya. apabila masyarakat patuh melaksanakan kewajiban perpajakan berarti  semakin  memperkuat  eksistensi  keberadaan  pemerintahan  tersebut,  pastinya masing-masing  pihak  memiliki  hak  dan  kewajiban  satu  sama  lain.  Di  satu  sisi Pemerintah harus memberikan ketertiban umum dan rasa aman serta pelayanan umum kepada masyarakat, di sisi lain masyarakat harus memenuhi salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak.
Sistem pengumpulan pajak harus sederhana, cara pajak yang dikumpulkan akan secara  signifikan  menentukan  keberhasilan  pungutan  pajak.  Sistem  sederhana  akan memfasilitasi wajib pajak untuk menghitung beban pajak yang harus didanai sehingga mempunyai dampak positif pada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran publik akan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pengumpulan pajak rumit, wajib pajak akan enggan membayar pajak.
Faktor  penghambat  dalam  pengumpulan  pajak,  sering  terdapat  kendala  yang melemahkan  pengumpulan  pajak.  kendala  tersebut  antara  lain,  adalah  peraturan
pelaksana dari undang-undang perpajakan sering kali tidak konsisten dengan undang- undangnya.  Pelaksanaan tax  reform lebih  pelik  dan  memakan  waktu  dibandingkan dengan perancangan tax reform dalam undang-undang, di mana peraturan pelaksanaan yang  digunakan  sebagai  dasar  dalam  menjalankan  undang-undang  perpajakan  tidak konsisten  dengan  hukum  materilnya,  tentu  akan  mengakibatkan  kendala  yang  fatal dalam pemungutan pajak.
Basis  data  yang  masih  jauh  dari  standar  internasional.  terdapat  hambatan  lain yang dihadapi adalah basis data yang masih jauh dari standar internasional. Persepsi masyarakat, bahwa sangat banyak dana yang didapatkan oleh pemerintah dikorupsi, menyebabkan  hambatan  dalam  memperkuat  kepatuhan  pembayar  pajak.  Berbagai pemungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun daerah, yang membebani masyarakat juga telah menyebabkan hambatan meningkatkan pendapatan pajak.
Lemahnya penegakan hukum ( law enforcement ) kepatuhan membayar pajak untuk penyelenggara  negara.  Penegakan  hukum  adalah  pelaksanaan  hukum  oleh  pejabat resmi  di  bidang  hukum,  misalnya  penegakan  hukum  oleh  polisi,  jaksa,  hakim  dan sebagainya.  Tidak  kalah  pentingnya  untuk  menyoroti  implementasi  hukum  di lingkungan  birokrasi,  terutama  lembaga  pemerintah  di  bidang  perpajakan)  dalam melakukan pemeriksaan penyelenggara negara, ternyata tidak ada terobosan. Itu harus dilakukan jika itu tentu membantu dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam bentuk pemerintahan yang bersih.
Penegakan  aturan  perpajakan  dilakukan  dalam  bentuk  pengenaan/pemberian sanksi  terhadap  setiap  pelanggarnya  untuk  melindungi  kepentingan  negara  dan mendapatkan  pembiayaan  dari  sektor  pajak  mengingat  undang-undang  perpajakan tidak  melindungi  kepentingan  wajib  pajak  tetapi  melindungi  sumber  pendapatan negara  yang  difokuskan  pada  pemenuhan  kewajiban  wajib  pajak  untuk  membayar lunas pajak yang terutang.
Kurangnya  kesadaran  publik,  dalam  pengumpulan  pajak  dituntut  kesadaran warga pajak dalam memenuhi kewajiban kenegaraan yaitu membayar pajak. kurangnya kesadaran  publik  sebagai  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  kepada  negara  yang menyebabkan timbulnya perlawanan terhadap pajak yang merupakan kendala/hambatan  dalam  pemungutan  pajak  sehingga  berakibat  berkurangnya penerimaan kas Negara.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak, dengan dasar hukum Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi  dengan  persetujuan  bersama  Kepala  Daerah,  Berdasarkan  kewenangan tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di wilayah Daerah Provinsi Jawa barat diatur lebih rinci oleh  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  33  Tahun  2013  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Ketentuan besaran tarif BBNKB ditetapkan dalam Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013, guna menjalankan fungsi mengatur ( regulerend ) dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui BBNKB ketentuan besaran tarif dalam peraturan tersebut telah mengalami penambahan besaran dan diperinci oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sebagai contoh  berdasarkan  Pasal  28  huruf  a  (1)  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  33 Tahun 2013 tarif BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor milik pribadi, besaran tarif tersebut telah ditambah 2,5%  menjadi  12,5%  (dua  belas  koma  lima  persen)  melalui  Peraturan  Gubernur  Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020.
Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Provinsi  Jawa  Barat  telah  menjalankan Program  Triple  Untung  Tahun  2020.  Salah  satu  kebijakan  dalam  program  tersebut adalah  pembebasan  Pokok  dan  Sanksi  Administratif  Berupa  Denda  Bea  Balik  Nama Kendaraan  bermotor  Atas  Penyerahan  Kedua  dan  Seterusnya,  Program  tersebut berdampak  pada  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa  Darat  dari  BBNKB  data  yang penulis  dapatkan  target  BBNKB  untuk  Tahun  Anggaran  2020  yaitu  sebesar  Rp. 6.525.783.000.000,00.  Adapun  realisasi  PAD  Provinsi  Jawa  Barat  dari  BBNKB  Adalah Rp.3.902,583,887,500 Capaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp, 6,300,781,441,900.
Upaya-Upaya  yang  Dilakukan  untuk  Mempermudah  Implementasi  Pengaturan Pemungutan BBNKB di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Peningkatan  pendapatan  asli  daerah  mempunyai  kaitan  yang  ekat  dengan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah bahwasanya salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak dan retribusi yang  diatur  dalam  undang-undang  ini.  Akan  tetapi  jika  melihat  substansi  yang terkandung  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  dapat  diketahui  bahwa pengumpulan  pajak  Daerah  dan  retribusi  daerah  mematuhi  sistem close  list dimana termasuk  kedalam  hambatan  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  karena daerah  tidak  dapat  mengumpulkan/memungut  jenis  pajak  dan  retribusi  lain  selain yang terdaftar dalam hukum materil tersebut dan menyebabkan beberapa objek Pajak dan Retribusi yang tidak dapat dipungut oleh daerah.
Jumlah  pendapatan  asli  daerah  ditentukan  oleh  ukuran  potensi  masing-masing daerah.  Mempertimbangkan  bahwa  Indonesia  memiliki  karakteristik  daerah  dan kondisi geografis yang berbeda-beda mengarah pada potensi yang dimiliki oleh masing- masing daerah. Ini terjadi karena pemetaan belum dilakukan pada objek potensi pajak daerah  dan  retribusi  daerah  menjadi  alah  satu  hambatan  dalam  meningkatkan pendapatan daerah.
Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah,  hasil  retribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan pendapatan  asli  daerah  lainnya  yang  sah  dalam  mengeksplorasi  dana  dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai realisasi prinsip-prinsip desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama  pendapatan  daerah  yang  dapat  digunakan  oleh  daerah  dalam mengimplementasikan  Pemerintah  Daerah  dan  Pembangunan  sesuai  dengan kebutuhan  untuk  mengurangi  ketergantungan  dalam  memperoleh  dana  dan pemerintah tingkat atas (subsidi).
Dengan  demikian  upaya  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  harus dilihat  dari  perspektif/pandangan  yang  lebih  luas  tidak  hanya  ditinjau  dan  masing- masing daerah saja, tetapi terkait dengan persatuan ekonomi Indonesia. Pendapatan asli dari Daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh dana tambahan yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai  keperluan  pengeluaran  yang  ditentukan  oleh
Daerah,  terutama  kebutuhan  rutin  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  peningkatan pendapatan daerah adalah hal yang diidamkan oleh setiap daerah.
Dasar  hukum  pemungutan  BBNKB  adalah  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sistem pemungutan BBNKB dalam peraturan  tersebut  adalah  menggunakan Official  Assessment  System yaitu  sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
Official  assessment  system atau  dikenal  sebagai  sistem  penentuan  pajak  dengan administrasi  pajak,  yang  merupakan  sistem  pengumpulan  pajak  yang  sepenuhnya tergantung  pada  kegiatan  dengan  administrasi  pajak.  Dalam  sistem  pengumpulan Official assessment Pengumpulan pajak tergantung pada adanya penentuan pajak, yang perlu  dilakukan  oleh  administrasi  pajak  segera  setelah  berakhirnya  tahun  pajak. Kelemahan dari official assessment system , antara lain, memerlukan aktivitas administrasi pajak untuk mendata dan mendaftarkan wajib pajak, penetapan pajak membutuhkan waktu  yang  cukup  lama,  tidak  efektif  dan  kurang  efektif,  tidak  dapat  menanggapi dinamika peningkatan wajib pajak, pada akhirnya berdampak terhadap masuknya dana penerimaan pajak kedalam kas negara.
Self Assessment System , adalah sistem pengumpulan pajak modern yang dilakukan, antara  lain  di  Amerika.  Berbeda  dengan  Official  assessment  system  bahwa  semua kegiatan yang pernah didata, mendaftar, dan menetapkan pajak yang dilaksanakan oleh administrasi  pajak,  dalam  aktivitas Self  Assessment  System mendaftarkan  dan menetapkan  pajak  yang  disampaikan  kepada  wajib  pajak.  Kegiatan  aparatur diprioritaskan untuk memberikan penyuluhan, memberikan kemudahan implementasi kewajiban wajib pajak, dan mengawasi pelanggar (termasuk memberikan sanksi pajak).
Self Assessment System yaitu sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan dalam menghitung, menetapkan jumlah hutang pajak, membayar pajaknya sendiri yang dibayarkan kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan pajak, dan melaporkan  sendiri  kepada  administrasi  pajak.  Kewajiban  membayar  pajak  tidak tergantung  pada  ada  atau  tidak  adanya  surat  ketetapan  pajak.  Mendaftarkan, menghitung jumlah hutang pajak, membayar jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak,  aktivitas  ini  adalah  manifestasi  penentuan  pajak  oleh  Wajib  Pajak  sendiri  (self assessment).
Mekanisme  penetapan  sendiri  dilakukan  dengan  mengirimkan  laporan  tentang objek  dan  bukan  objek  pajak,  jumlah  pengeluaran,  perhitungan  jumlah  hutang  pajak ditetapkan  dengan  mengisi  dan  mengirimkan  pembayaran  (SPT)  disertai  dengan pembayaran pajak yang dibayarkan yang dihitung sendiri, selama administrasi pajak tidak memperbaiki/mengoreksi jumlah hutang pajak yang telah ditentukan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (dalam SPT) dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar maka SPT yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak telah menjadi bukti bahwa wajib pajak telah menghitung, menentukan, dan membayar sendiri jumlah pajak terutang (melaksanakan self assessment).
Dalam Self  Assessment  System Administrasi  Pajak  berfungsi  untuk  membina, menyediakan layanan, Mengawasi kepatuhan wajib pajak, dan menerapkan sanksi bagi mereka  yang  tidak  mematuhi  undang-undang  perpajakan.  Tanpa  pengawasan  dan implementasi  sanksi  ( law  enforcement ),  tidak  mungkin  untuk  mematuhi  ketentuan- ketentuan hukum perpajakan. Pembinaan/Pelatihan dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk memberikan penyuluhan pengetahuan mengenai pajak, baik melalui media elektronik, ataupun informasi langsung kepada wajib pajak.
Kunci  keberhasilan Self  Assessment  System adalah  pengawasan  dan  penerapan sanksi yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan. Bentuk pengawasan, misalnya, mengawasi kepatuhan pengajuan SPT tahunan dan atau periode SPT masa, mengawasi keakuratan pembayaran atau dpenyetoran pajak, mengeluarkan surat teguran terhadap siapapun yang tidak mematuhi. Terhadap Wajib Pajak tertentu dilakukan pemeriksaan pajak  untuk  menentukan  tingkat  kebenaran  dalam  mematuhi  ketetapan  perundang- undangan perpajakan (koreksi atas ketetapan yang dibuat Wajib Pajak melalui SPT).
Dampak  tindakan  audit  pajak,  jika  perhitungan  pajak  SPT  tidak  mematuhi undang-undang dan peraturan pajak, perhitungan pajak dalam SPT akan dikoreksi dan mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar, disertai dengan sanksi administrasi. Terhadap  wajib  pajak  yang  terbukti  melakukan  tindakan  ilegal  (pidana  di  bidang perpajakan) akan dituntut hadapan hakim. Pelanggar akan dijatuhi hukuman penjara, dan  masih  harus  membayar  kurangnya  pajak.  Implementasi  undang-undang  lain, terhadap pembayar pajak yang tidak melunasi penentuan pajak kurang bayar yang telah jatuh  tempo,  penyitaan  akan  dilakukan,  pemblokiran  dana  di  bank  yang  dapat dilanjutkan dengan lelang harta penanggung pajak untuk melunasi utang pajak.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
Secara filosofis pertimbangan implementasi Self Assessment System karena sistem ini dianggap lebih sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak warga negara, dan menempatkan kewajiban pajak sebagai kewajiban negara. Sistem ini adalah sarana partisipasi masyarakat dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Dalam hal efisiensi ekonomi, pemerintah ingin meningkatkan rasio penerimaan pendapatan  domestik  bruto  (PDB),  meningkatkan  pendapatan  pajak,  mengurangi ketidakadilan  distribusi  beban  pajak,  dan  mengurangi  masalah  administrasi  yang kompleks.  Perubahan  sistem  diharapkan  dapat  meningkatkan  tanggung  jawab  dan stabilitas pendapatan, meningkatkan keadilan, mengurangi ketidakefisienan ekonomi, serta penyederhanaan administrasi pajak.
Implementasi,  setiap  subjek  pajak  yang  telah  memenuhi  persyaratan  hukum untuk melaksanakan kewajiban perpajakan harus secara aktif sendiri mendaftar sebagai wajib  pajak,  membayar  pajak  terutang  dan  berdasarkan  Undang-Undang  (tentu  saja setelah objek pajak muncul). Implementasi Self Assessment System atau prosedur untuk penentuan pajak oleh wajib pajak itu sendiri perlu didukung oleh urgensi hutang pajak yang tepat. Dengan Official Assessment System yang berubah menjadi Self Assessment System,  mendukung  kebutuhan  pemerintah  akan  dana  masyarakat  dalam melaksanakan  fungsi  pemerintahan  karena  pertambahan  wajib  pajak  tidak  lagi tergantung kepada aktivitas administrasi pajak.
Keuntungan  dari self  assessment  system ,  yang  mampu  menampung  dinamika pertumbuhan wajib pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara. Wajib Pajak harus terdaftar secara aktif tanpa harus didaftarkan oleh aparat perpajakan (mendapat manfaat  dari  negara  mengingat  jumlah  penduduk),  memberikan  kesempatan  atau peluang bagi wajib pajak untuk membayar pajak mereka sendiri tanpa menunggu surat ketetapan pajak, pajak dibayarkan ketika objek pajak muncul, Maka pembayaran pajak yang  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  dapat  dilaksanakan  pada  saat  atau  dalam  kondisi apapun dan mampu membayar sehingga pembayaran pajak tidak memberatkan.
Kondisi ini akan berdampak pada aliran dana ke dalam perbendaharaan negara secara terus-menerus, tanpa perlu intervensi administrasi pajak, mendukung partisipasi aktif  dari  masyarakat  dalam  mengumpulkan  dana  untuk  pengembangan,  kegiatan administrasi pajak dapat lebih disukai untuk dipenuhi oleh pembayar pajak. mampu memenuhi  Kewajiban  mereka  dengan  benar,  meningkatkan  fungsi  layanan,  dan
melakukan penegakan bagi mereka yang tidak mematuhi undang-undang, mengurangi kesenjangan dalam beban pajak anggota masyarakat (menciptakan keadilan horizontal).
Pajak  pada  dasarnya  adalah  salah  satu  sumber  utama  dana  untuk  membiayai pengeluaran  negara,  maka  dari  itu  salah  satu  fungsi  pajak  adalah  sebagai  fungsi budgetair ,  yaitu  fungsi  yang  terletak  di  sektor  publik  dan  pajak  di  sini  adalah  alat (sumber)  untuk  memasukkan  sebanyak  mungkin  uang  sebanyak  mungkin  dalam Perbendaharaan  Negara  yang  pada  waktunya  akan  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran negara.
Sejak  Tahun  1983,  Indonesia  telah  melaksanakan  reformasi  pajak  yang sebelumnya  berpegang  pada Official  Assessment  System ,  yaitu  merupakan  sistem pengumpulan  yang  memberi  wewenang  kepada  pemerintah  untuk  menetapkan besarnya  pajak  yang  diterima  oleh  wajib  pajak  menjadi Self  Assessment  System yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Fungsi pemerintah (aparatur pajak) lebih banyak melaksanakan tugas pelatihan, bimbingan, layanan dan pengawasan. Adanya pajak dalam pengertian di atas seolah- olah hanya sumber daya keuangan negara yang digunakan untuk public investment, seperti  dijelaskan  di  atas  fungsi  pajak  untuk  mengendalikan  kebijaksanaan  negara, karena  secara  otomatis  jika  pembangunan  dibiayai  dari  pajak,  wajib  pajak  yang membayar  pajak,  Memiliki  peran  untuk  berpartisipasi  dalam  melaksanakan  kontrol dalam berbagai kebijakan negara melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat.
Kedua  fungsi  di  atas  lebih  umum  dikenal  sebagai  fungsi  anggaran  dan  fungsi mengatur. Fungsi anggaran/ financial adalah memasukkan uang sebanyak mungkin ke Perbendaharaan Negara, dengan tujuan pembiayaan belanja negara, sedangkan fungsi regulasi adalah pajak digunakan untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial  dan  politik  dengan  tujuan  tertentu.  Secara  umum,  subjek  pajak  adalah  pihak (orang dan lembaga) yang akan diperkenalkan dengan pajak, sementara objek adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi  persyaratan  objektif  sehingga  harus  dikenakan  pajak.  Dengan  kata  lain, setiap wajib pajak adalah subjek pajak.
Sistem pembayaran pajak saat ini didasarkan pada sistem pengumpulan di mana wajib  pajak  dapat  menghitung  dan  melaporkan  pajak  mereka  sendiri  yang  harus disetorkan. Sistem ini dikenal sebagai self assesment system , dengan penekanan bahwa
pembayar  pajak  harus  secara  aktif  menghitung  dan  melaporkan  jumlah  pajak  yang dibayarkan  tanpa  intervensi  pemerintah.  Sistem  ini  dilakukan  untuk  memberikan kepercayaan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan  partisipasi dalam menyetorkan pajaknya.
Sistem  pengumpulan  pajak  menggunakan self  assessment ,  berarti  bahwa penentuan jumlah pajak harus dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dengan secara teratur  melaporkan  jumlah  hutang  pajak  dan  yang  telah  dibayarkan  sebagaimana ditentukan. Dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Implementasi sistem ini harus membuat implementasi administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokrasi  akan  dapat  dihindari.  Sejalan  dengan  ekspektasi  dalam  upaya  peningkatan layanan terhadap masyarakat.
Implementasi self asssessment , pada dasarnya berniat agar dalam diri wajib pajak tertanam kuat hal-hal kuat seperti kesadaran (tax consciousness), kejujuran, keinginan untuk membayar (tax mindedness) dan (tax diseipline). Jadi jika masyarakat memahami fungsi  dan  manfaat  pajak,  rakyat  akan  menyadari  pentingnya  membayar  pajak,  jika masyarakat menyadarinya hak-hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, dan tidak berkeberatan  membayar  pajak,  serta  jujur  di  bidang  perpajakan,  maka  disiplin  akan timbul dari wajib pajak untuk selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu.
Kondisi ideal memang diharapkan dan dapat bekerja dengan baik jika wajib pajak itu sendiri  memiliki pengetahuan tinggi dan  disiplin  pajak.  Penerapan sistem  ini  self assessment,  akan  berhasil  dengan  baik  jika  syarat-syarat  yang  berupa  kesadaran kejujuran,  keinginan  untuk  membayar  serta  disiplin  ada  dalam  diri  wajib  pajak  atau dapat  dipenuhi  oleh  wajib  pajak.  Agar  syarat-sayat  ini  dapat  terpenuhi  maka  perlu adanya  campur  tanggan  Pemerintah  Daerah  dengan  diadakannya  penyuluhan, pelatihan,  bimbingan  serta  pengawasan,  hal  ini  dikarenakan  tingkat  pendidikan  dan kesadaran pajak dari bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga belum dapat untuk melaksanakan self assessment , dengan baik.
Memberikan  kepercayaan  secara  menyeluruh  kepada  wajib  pajak  untuk melakukan self assessment, ini akan memberikan konsekuensi berat bagi wajib pajak, yang  berarti  bahwa  jika  wajib  pajak  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  diberikan kepadanya, sanksi yang diajukan akan lebih berat dari biasanya, atau dengan pendapat
lain sistem self assessment akan membawa tanggung jawab yang lebih besar dan akan dikenakan denda yang lebih berat, yang mana hal ini kurang dipahami oleh wajib pajak.
Penerapan Self Assessment System dalam sistem pajak, tidak sepenuhnya berjalan dengan  sempurna,  karena  masih  ada  hambatan  dan  kendala  dalam  implementasi perpajakan,  salah  satunya  adalah  surat  notifikasi  (dikenal  dengan  SPT)  diisi  dan dilaporkan  oleh  Wajib  Pajak  tidak  dapat  dideteksi  oleh  kebenaran,  yang  mengetahui kebenaran  dari  isi  SPT  adalah  wajib  pajak  itu  sendiri.  Ini  karena  Direktorat  Jenderal Pajak  tidak  memiliki  perangkat  pengawasan  yang  memadai,  yaitu  data  lengkap  dan akurat tentang usaha Wajib Pajak.
Selain itu, banyaknya wajib pajak enggan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, dalam implementasi self assesment system mengarah pada efektivitas dan  efisiensi  pendapatan  pajak.  Implementasi  self  assesment  system  sangat  terkait dengan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajaknya,  karena  semakin wajib  pajak  itu  benar  dan  jujur  dalam  pajak,  secara  langsung  meningkatkan  efisiensi pendapatan pajak.
Upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  pajak  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan  kualitas  dan  kemampuan  teknis  pegawai  di  bidang  perpajakan, meningkatkan  infrastruktur,  seperti  sistem  informasi  dan  teknologi  untuk memungkinkan kenyamanan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan  demikian,  untuk  meningkatkan  efisiensi  penerimaan  pajak,  perlu  untuk meningkatkan kualitas layanan publik disertai dengan modernisasi administrasi pajak sehingga  semakin  meningkatnya  kepatuhan,  kesadaran  dan  kepercayaan  bagi  Wajib Pajak yang dapat meningkatkan Efektifitas penerimaan
Program dan kegiatan reformasi administrasi pajak dilakukan dalam penerapan sistem  administrasi  pajak  modern  yang  mempunyai  karakteristik  khusus  seperti struktur organisasi berdasarkan fungsi, meningkatkan layanan setiap wajib pajak berkat pembentukan Compliant Center dan Account Representative dengan mengakomodasi keberatan  Wajib  Pajak.  Selain  itu,  sistem  administrasi  pajak  modern  juga  mencakup kemajuan teknologi terbaru.
Self Assessment terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yakni self yang artinya sendiri, dan to  asses yang  artinya  menilai,  menghitung,  menaksir.  wajib  pajak  sendiri menghitung dan mengevaluasi pemenuhan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, self assessment system adalah sistem yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab
pembayar  pajak  untuk  menghitung,  untuk  memperhitungkan  dan  membayar  total pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
Selain itu, wajib pajak juga diperlukan untuk secara teratur melaporkan jumlah hutang pajak dan telah dibayarkan dalam peraturan pajak. Pembayaran pajak selama tahun  berjalan  pada  dasarnya  adalah  angsuran  pajak  untuk  memfasilitasi  tuduhan pembayar  pajak  di  akhir  tahun  perpajakan.  Sifat Self  Assessment  System adalah penentuan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Prosedur  pengumpulan  pajak  dengan  self  assessment  system  akan  beroperasi dengan baik dan benar apabila masyarakat memiliki pengetahuan tinggi dan disiplin membayar pajak, di mana karakteristik self assessment system adalah kepastian hukum, sederhana,  perhitungan  mudah,  diimplementasika  lebih  adil  dan  seragam. Didistribusikan,  dan  perhitungan  pajak  dilakukan  oleh  wajib  pajak,  self  assessment system diterapkan untuk memberikan kepercayaan maksimum pada masyarakat untuk meningkatkan  kesadaran  dan  peran  masyarakat  dalam  menyetorkan  pajaknya. Akibatnya, masyarakat harus benar-benar tahu prosedur untuk menghitung pajak dan semua yang menyangkut aturan pencapaian perpajakan.
Self assessment system mengakibatkan wajib pajak mendapatkan beban yang cukup berat karena semua kegiatan untuk memenuhi kewajiban pajak dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib Pajak diwajibkan melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT  (Surat  Pemberitahuan),  menghitung  dasar  dari  pemaksaan  pajak,  menghitung jumlah  hutang  pajak,  menyetor  jumlah  hutang  pajak.  Karena  menuntut  kepatuhan sukarela dari wajib pajak, sistem ini juga akan mengarah pada peluang besar bagi wajib pajak  untuk  melakukan  tindakan  penipuan/kecurangan,  seperti  memanipulasi perhitungan jumlah pajak dan penggelapan jumlah pajak yang harus dibayar.
Karakteristik self  assessment  system ,  termasuk  wajib  pajak  (dapat  dibantu  oleh konsultan pajak) melaksanakan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, wajib pajak adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban pajak mereka  sendiri.  Pemerintah  dalam  hal  ini  instansi  Pajak,  melakukan  pembinaan, penelitian  dan  pengawasan  pelaksanaan  wajib  pajak  untuk  pembayar  pajak,  melalui pemeriksaan pajak dan mengimplementasikan sanksi atas pelanggaran di bidang pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem pengumpulan pajak berarti bahwa memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak (dapat  dibantu  oleh  konsultan  pajak)  untuk  menentukan  penentuan  jumlah  hutang
pajak  dan  kemudian  melaporkan  pembayaran  pajak  dan  perhitungan  pajak  secara teratur,  jumlah  hutang  pajak  dan  yang  telah  dibayar  sebagaimana  ditentukan  dalam perundang-undangan perpajakan.
Konsep  modernisasi  pajak  yaitu  layanan  yang  sangat  baik  dan  pengawasan intensif  dengan  tujuan  menerapkan  tata  kelola  pemerintahan  baik.  Tujuannya, meningkatkan  kepatuhan  pajak  dan  meningkatkan  kepercayaan  publik  pada administrasi pajak, dan produktivitas pegawai pajak pajak yang tinggi. Hal mendasar dalam  modernisasi  pajak  adalah  perubahan  paradigma  perpajakan  yang memprioritaskan aspek-aspek layanan kepada masyarakat yang didukung oleh fungsi pengawasan, inspeksi dan tagihan pajak. Administrasi Pajak memainkan peran penting dalam sistem perpajakan di suatu negara.
Sebuah  negara  dapat  berhasil  mencapai  target  yang  diharapkan  dengan menghasilkan  efektivitas  penerimaan  pajak  yang  optimal  karena  administrasi  pajak dapat secara efektif menerapkan sistem perpajakan di negara yang dipilih. Modernisasi administrasi  pajak  adalah  modernisasi  administrasi  pajak  adalah  proses  reformasi perpanjangan  di  bidang  administrasi  pajak  yang  dilakukan  secara  komprehensif, meliputi aspek-aspek teknologi informasi, yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai kepatuhan pajak dan pencapaian tinggi Produktivitas  pajak,  sehingga  diharapkan  dapat  mengurangi  praktik  korupsi,  kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak, itu harus diimbangi dengan pelestarian yang diberikan tidak disalahgunakan. Ini membuat tugas Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk  menentukan  pajak  untuk  setiap  wajib  pajak  untuk berkurang.  Dalam  prinsip  self  assesment  system,  menentukan  jumlah  hutang  pajak yang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri melalui pemberitahuan yang diajukan dalam  (SPT).  Perubahan  dalam  sistem  pengumpulan  pajak  dari official  assessment ke dalam self  assessment ,  adalah  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan independensi dalam pembiayaan pembangunan dari pendapatan domestik dari pajak.
Modernisasi administrasi pajak diharapkan dapat memaksimalkan upaya untuk memperoleh dan mencapai target yang telah ditentukan. apabila ada koordinasi antar pihak yang bertanggung jawab atas modernisasi administrasi pajak, maka upaya untuk mencapai target pajak mudah dicapai. Ini dapat meningkatkan kepatuhan, kesadaran dan kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan pajak untuk wajib pajak. Upaya ini
mengharapkan  pendapatan  pajak  guna  meningkatkan  dan  mencapai  target  yang ditetapkan atau bahkan dapat melebihi target.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mempermudah  implementasi  pengaturan pemungutan  BBNKB  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  rangka  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan merubah. Sistem pemungutan BBNKB yang  semula  menggunakan Official  Assessment  System (sistem  pengenaan  pajak  yang dibayarkan oleh wajib pajak setelah terlebih daahulu ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan),  menjadi  menggunakan self  assesment  system (menentukan  besarnya pajak yang terhutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri dengan melaporkan secara  teratur  jumlah  pajak  yang  terhutang  dan  yang  telah  dibayarkan  sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).

## PENUTUP

## Kesimpulan
Ketentuan besaran tarif BBNKB di Daerah Provinsi Jawa Barat ditetapkan dalam Pasal  28  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  33  Tahun  2013,  guna  menjalankan fungsi mengatur ( regulerend ) Pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui BBNKB ketentuan besaran tarif dalam peraturan tersebut telah mengalami penambahan besaran dan diperinci oleh Pasal 28 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor.  Meskipun  telah  diterapkan  kenaikan  besaran  tarif dalam aturannya pada Tahun 2020 realisasi PAD Provinsi Jawa Barat dari BBNKB hanya sebesar  Rp.3.902,583,887,500  Capaian  ini  lebih  rendah  dibandingkan  realisasi  pada Tahun 2019 sebesar Rp, 6,300,781,441,900.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mempermudah  implementasi  pengaturan pemungutan  BBNKB  di  wilayah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  rangka  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan merubah. Sistem pemungutan BBNKB yang  semula  menggunakan Official  Assessment  System menjadi  menggunakan  Self Assesment  System.  Sistem  pemungutan  pajak  dengan  mengunakan  Self  Assessment, berarti  bahwa  penentuan  besarnya  pajak  yang  terhutang  dipercayakan  kepada  wajib
pajak itu sendiri dengan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayarkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Dilaksanakannya  sistem  ini  diharapkan  pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari.

## Saran
Pajak  memiliki  2  fungsi,  yaitu  fungsi  budgetoir  dan  fungsi regulerend .  Sebagai fungsi  regulerend  pajak  merupakan  suatu  sarana  untuk  mencapai  tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan rakyat, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif berdasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah. Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  dapat  membuat  Kebijakan  terhadap  pajak BBNKB  di  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  mempertimbangkan  prinsip  demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran masyarakat, akuntabilitas serta memperhatikan potensi Daerah agar kebijakan tersebut tepat guna dan berdaya guna.
Perlunya perubahan sistem pemungutan BBNKB dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang semula menggunakan Official Assessment System menjadi Self Assesment System .

## DAFTAR PUSTKA

## Buku
Bank  Indonesia,  (2020). Tekanan  Eksternal  dan  Wabah  Covid-19  Lemahkan  Ekonomi  Jawa Barat , Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Mei 2020.
Direktorat Jendral Pajak, (2011). Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, diterbitkan oleh Dirjen Pajak R I, Jakarta.
Kementrian Keuangan, (2018). Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daera h, Jakarta.

## Jurnal
Salip dan Tendy Wato, (2006). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi  Kasus  di  KPP  Kebun  Jeruk  Jakarta), Jurnal  Keuangan  Publik ,  Volume  4, Nomor 2, September 2006.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaiman telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## Sumber Lain
Indra Kurniawan, Bapenda Jabar Perpanjang Program Triple Untung Hingga 23 Desember
2020, dari halaman web https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr- 13640637/bapenda-jabar-perpanjang-program-triple-untung-hingga-23-desember-2020 , diupload pada tanggal 29 Juli 2020, diakses tanggal 15 Oktober 2020, pukul 14.56 WIB.
Ikrar Amin, Kesadaran Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan Masih Rendah, dari halaman web https://bogor.pojoksatu.id/baca/kesadaran-warga-jabar-bayar-pajak-kendaraan-masih- rendah ,  diupload  tanggal  16  September  2020,  diakses  tanggal  15  Oktober  2020, pukul 15.51 WIB.