P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah

## NILAI-NILAI SOSIAL PROFETIK ISLAM DALAM KODE ETIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
M. Mualif Universitas Pamulang E-mail: dosen01255@unpam.ac.id

## Athoillah Islamy
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan E-mail: athoillahislamy@yahoo.co.id
Received Revised Accepted 4 July 2021 2 Agustus 2021 20 September 2021

## SOCIAL VALUES OF ISLAMIC PROFETIC BASED ON ETHIC OF CORRUPTION ERRADICATION COMISSION OF INDONESIAN REPUBLIC

## Abstract
Behind  the  phenomenon  of  corruption  cases  that  are  still  rampant  in  the  Indonesian government,  there  is  an  agency  that  has  gained  public  trust  and  appreciation,  namely  the Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  The  role  and  performance  of  the  Corruption Eradication Commission is considered the most successful corruption eradication agency in Indonesia.  This  study  aims  to  explore  and  at  the  same  time  identify  the  prophetic  social value  of  Islam  in  the  KPK  code  of  ethics.  This  qualitative  research  is  in  the  form  of  a literature  review.  This  research  approach  uses  a  normative-philosophical  approach.  The primary  data  source  of  this  research  is  the  code  of  ethics  of  the  Corruption  Eradication Commission  (KPK)  of  the  Republic  of  Indonesia.  While  the  secondary  data  sources  are various  scientific  researches  that  are  relevant  to  the  main  object  of  the  discussion.  The analytical  theory  used  is  the  Ilmu  Sosial  Profetik  paradigm  (ISP)  which  was  initiated  by Kuntowijoyo.  The  results  of  this  study  conclude  the  existence  of  prophetic  Islamic  social values  contained  in  various  values  of  the  KPK  code  of  ethics.  First,  the  value  of transcendence  ( iman )  in  the  code  of  ethics  of  religiosity.  The  existence  of  the  value  of religiosity  can  be  said  to  be  a  manifestation  of  the  value  of  Islamic  transcendence  which makes religious teachings as signs in the activities of social life in the performance of KPK members.  Second,  the  value  of  humanization  in  the  code  of  ethics  of  integrity  and professionalism.the  values  of  integrity  and  professionalism  are  humanization  values  that serve as ethical guidelines for KPK members in realizing truth values ( amar makruf ) in their various  duties  and  activities.  Third,  the  value  of  liberation  ( nahi  munkar )  in  the  code  of ethics  for  justice  and  leadership.  The  KPK  code  of  ethics  in  the  form  of  justice  and
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam..
leadership values is a fundamental value for KPK members in realizing the orientation of the value of liberation from the political system that has a negative impact on people's lives. Keywords : Prophetic social, Islam, code of ethics, and erradication corruption.

## Abstrak
Di  balik  fenomena  kasus  korupsi  yang  masih  merajalela  dalam  pemerintahan  Indonesia, terdapat sebuah instansi yang mendapatkankepercayaan dan apresiasipublik, yakni Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).Peran  dan  kinerja  KPK  dinilai  sebagai  intansi  pemberantas kasuskorupsi  paling  berhasil  di  Indonesia.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi sekaligus  mengidentifikasi  nilai  sosial  profetik  Islam  dalam  kode  etik  KPK.Penelitian kualitatif  ini  berupa  kajian  pustaka.Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan normatif-filosofis.Sumber data primer penelitian ini yakni kode etik kode etik politik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.Sedangkan sumber data sekunder berupa berbagai  penelitian  ilmiah  yang  relevan  dengan  objek  inti  pembahasan.Teori  analisis  yang digunakan,  yakni  teori  paradigm  Ilmu  sosial  profetik  (ISP)  yang  digagas  oleh Kuntowijoyo.Hasil penelitian ini menyimpulkan keberadaan nilai sosial profetik Islam yang termuat dalam berbagai nilai kode etik KPK.Pertama, nilai transendensi ( iman ) dalam kode etik  religiusitas.Keberadaan  nilai  religiusitas  dapat  dikatakan  sebagai  manifestasi  nilai transendensi  Islam  yang  menjadikan  ajaran  agama  sebagai  rambu-rambu  dalam  aktifitas kehidupan  sosial  dalam  kinerja  anggota  KPK.Kedua,  nilai  humanisasi  dalam  kode  etik integritas  dan  profesionalisme.nilai  integritas  dan  profesionalisme  merupakan  nilai humanisasi  yang  menjadi  pedoman  etik  bagi  anggota  KPK  dalam  mewujudkan  nilai-nilai kebenaran ( amar makruf ) dalam berbagai tugas dan aktifitasnya. Ketiga, nilai liberasi ( nahi munkar )  dalam  kode  etik  kode  etik  keadilan  dan  kepemimpinan.  Kode  etik    KPK  yang berupa  nilai  keadilan  dan  kepemimpinan  menjadi  nilai  fundamental  bagi  anggota  KPK dalam mewujudkan orientasi nilai liberasi  dari sistem politik yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.
Kata kunci: sosial profetik, Islam, kode etik, dan pemberantasan korupsi.

## Pendahuluan
Tidak  dapat  dibantah  bahwa  kasus  tindakan  korupsimerusak  sistempolitik pemerintahan (negara). 1 Hal demikian tidak lain disebabkan tindakan korupsi dapat menghambat  roda  pembangunan  suatu  negara. 2 Keberadaan  pemerintahan  yang dikomandoi oleh pejabat koruptor berpotensi besar mengalami degradasi sosial dan ekonomi yang implikasinya bukan sekedar pada program pembangunan pemerintah, akan tetapi juga pada kehidupan ekonomi  rakyat sebagai warga negaranya. 3
Pada  konteks  Indonesia,  kasus  tindakan  korupsi  telah  mengakar  kuat  dalam sistem  pemerintahan. 4 Dampak  dari  tindakan  korupsi  yang  terjadi  sangat  komplek bagi  tatan  kehidupan  pemerintah  maupun  masyarakat  sipil  di  Indonesia. 5 Oleh
1 Ida Bagus Ketut Weda, “Korupsi Dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat Dan Penanganannya Untuk Pembangunan Di Indonesia,” Jurnal Advokasi 3, no. 2 (2013): 119.
2 Irfan Setiawan, S. IP, and M. Si, “Mengikis Perilaku Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan,”
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 42 (2016): 33–34.
3 Latipah Latipah, “Korupsi Di Parlemen,” ADALAH 1, no. 1 (2018): 3.
4 Ismail,  “Fungsi  Penyidik  Kpk  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002” (PhD Thesis, Tadulako University, n.d.), 3.
5 Victor K. Pesik, “Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” LEX ET SOCIETATIS 2, no. 6 (2014): 105–6.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam..
sebab  itu,  tidaklah  mengehrankan  jika  negara  Indonesia  senantiasamenduduki posisisepuluh  besar  sebagai  negara  dengan  angka  kasus  tindak  korupsi  terbesar didunia. 6 Kondisi  demikian  sudah  pastinya  menimbulkan  dilema  dan  keprihatian besar  di  tengah  masyarakat.  Tidak  hanya  itu,  besarnya  kasus  tindak  korupsi  juga menjadi  problem  sekaligus  tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk memberantasnya . 7
Merespons tingginya angka kasus tindakan korupsi di Indonesia, pada tanggal 20  Desember  2003  lahirlah  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Republik Indonesia  yang  dibentuk  berdasarkan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  orientasi  untuk menanggulangi pelbagai tindakan korupsi di Indonesia. 8
Tingginya tingkat kepercayaan dan apresiasi publik terhadap KPK tidak dapat dilepaskan dari prestasi kinerja KPK selama ini. Penting diketahui bahwa KPK telah dinilai  sebagai  intansi  pemberantas  tindak  korupsi  paling  berhasil  di  Indonesia. Penilaian  demikian  tidaklah  berlebihan,  mengingat  belum  ada  satu  pun  putusan incracht yang  membebaskan  terdakwa  kasus  korupsi.  Maka  dari  itu,  tidak mengherankan jika pada tahun 2013, KPK mendapat penghargaan Ramon Magsaysay Award dalam  hal  penegakan  hukum.  Penghargaan  tersebut  secara  tidak  langsung menunjukan bahwa  kinerja KPK diapresiasi oleh masyarakat dunia. Bahkan selama 4  tahun  terakhir  ini,  eksistensi  KPK  juga  telah  berhasil  mengungkap  skandal  kasus tindakan  korupsi  yang  di  dalamnya  melibatkan  para  elite  politik,  seperti  proses penetapan  tersangka  atas  perkara  penerbitan  Surat  Keterangan  Lunas  Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang  merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun. Begitu  juga  pada  kasus  korupsi  atas  pengadaan  E-KTP  yang  melibatkan  banyak politisi. 9
Prestasi  kinerja  KPK  yang  baik  sebagaimana  di  atas  tidak  terlepas  dari pelbagai  nilai  kode  etik  yang  menjadi  basis  pradigmatik  KPK  dalam  menjalankan tugas kerja sosial dalam memberantas pelbagai tindakan korupsi. Di mana pelbagai nilai  kode  etik  KPK  tersebut  seyogyanya  juga  menjadi  prinsip  kinerja  oleh  seluruh lapisan  pejabat  pemerintah  (politisi)  yang  mengemban  amanah  dari  masyarakat. 10 Meningat kendatipun telah ada naskah kode etik yang menjadi pedoman politisi dan partai politik. 11 Namun realitas memperlihatkan kasus tindakan korupsi para politisi masih banyak ditemukan. Pernyataan demikian dapat dibuktikan dari data yang ada bahwa sejak keberadaan KPKdibentuk sampai  pada tahun 2019, terdapat sekitar 107
6 Muhammad Abdul Kholiq, “Eksistensi KPK Dalam Peradiian Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11, no. 26 (2004): 30–31.
7 Supeni  Anggraeni  Mapuasari  and  Hadi  Mahmudah,  “Korupsi  Berjamaah:  Konsensus  Sosial Atas Gratifikasi Dan Suap,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 4, no. 2 (2018): 160.
8 Pesik, “Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 106.
9 Kurnia  Ramadhana,  “Menyoal  Kinerja  KPK:  Antara  Harapan  Dan  Pencapaian,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 5, no. 2 (2019): 152–53.
10 Syamsuddin  Haris  et  al., Naskah  Kode  Etik  Politisi  Dan  Partai  Politik (Jakarta:  Direktorat Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat  Kedeputian  Pencegahan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016), V.
11 Athoillah  Islamy,  “Paradigma  Sosial  Profetik  Dalam  Kode  Etik  Politik  Di  Indonesia,” ASY SYAR’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM 5, no. 2 (2020): 158.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## M. Mualif & Athoillah Islamy
Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam..
Kepala  Daerah  teridentifikasi korupsi. Tidak berhenti di situ, selama periode  2014- 2019 tercatat 23 anggota DPR RI aktif  terjerat korupsi. 12
Berpijak  dari  kegelisahan  akademik  di  atas,  penelitian  ini  bermaksud  untuk mengungkap  pelbagai  nilai  sosial  profetik  dalam  ajaran  Islam  yang  termuat  dalam kode etik KPK. Upaya tersebut penting dilakukan agar dapat menyadarkan kembali bahwa  pelbagainilai  kode  etik  KPK  memiliki  relevansi  dengan  nilai  sosial profetikajaran Islam. Di mana diharapkan dapat menyadarkan kembali para anggota KPK  maupun  pejabat  politik  pada  umumnya  atas  pentingnya  menjadikan  kote  etik politik KPKsebagai pedoman dalam melaksankan peran dan tugasnya, terlebih bagi pejabat yang muslim khusunya, dan non muslim pada umumnya.
Penulis sadar bahwa terdapat beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan objek  inti  pembahasan  penelitian  ini,  antara  lain  Achmad  Badjuri  (2011)  dalam penelitian berjudul “ Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga AntiKorupsi  Di  Indonesia.” Penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  instansi  KPK memilikinilai  strategis  sekaligus  politis  bagi  kemaslahatan  sistem  pemerintahan. Oleh  sebab  itu,  eksistensi  KPKdengan  dukungan  masyarakat  diharapkan  dapat memberantassegala  tindakan  kasus  korupsi  yang  ada. 13 Kemudian  Victor  K  Pesik (2014)  dalam  penelitian  berjudul“ Kewenangan  Kpk  Dalam  Pemberantasan  Tindak Pidana
Korupsi.” Penelitian tersebut menyatakan KPK memiliki kewenangansupervisi pada lembaga penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan.terkait  penyidikan  dan  penuntutan  kasus  pidana  korupsi.  Eksistensi otoritas supervise yang dimiliki KPK tersebut dimaksudkan agar dapatmeminimalisir terjadinya  penyalahgunaan  otoritas  oleh  penyidik  polisi  dan  jaksa  dalam pemberantasan kasus pidana korupsi. Mengingat otoritas  supervisi KPK dibutuhkan agara  dapat  mewujudkan  prinsip  kecermatan,  kehati-hatian,  sehingga  diharapkan tidak  terjadi  tumpang  tindih  antar  ketiga  instansi  tersebut  saat  menjalankan wewenangnya masing-masing. 14
Berikutnya,  penelitian  Abdul  Azis  (2018)  dengan  judul  “ Kewenangan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Berdasarkan Teori  NegaraHukum.” Penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  regulasi  terkait wewenang  KPK  harus  dapat  mengikuti  kebutuhan  hukum  negara,  yakni harusmemuat  kesetaraan  Hak  Azasi  Manusia  (HAM). 15 Selanjutnya,  Kartika  S. Wahyuningrum,  Hari  S.  Disemadi  Dan  Nyoman  S.  Putra  Jaya  (2020)  dengan  judul “ Independensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi:  Benarkah  Ada?” Hasil  penelitian tersebut  menunjukan  telah  terjadi  pelemahan  instansi  KPK  yang  dapat  dilihat dengan  dibentuknya  Dewan  Pengawas.  Tidak  hanya  itu,  juga  dapat  dinilai  dari adanya    kualifikasi  anggota  KPK  yang  harus  berasal  dari  Aparatur  Sipil  Negara
12 Donal Fariz, “Pemerintahan Joko Widodo Dan Serangan Politik Terhadap KPK,” Integritas: Jurnal Antikorupsi 5, no. 2 (2019): 23.
13 Achmad  Badjuri,  “Peranan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Sebagai  Lembaga  Anti Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Bisnis Dan Ekonomi 18, no. 1 (2011): 91–92.
14 Pesik, “Kewenangan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 111.
15 Abdul  Azis,  “Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  Berdasarkan  Teori  Negara  Hukum,” Jurnal  Surya  Kencana  Satu:  Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 9, no. 2 (2019): 88.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam..
(ASN).  Hal  tersebut  berimplikasi  pada  terikatnya  dengan  komando  pusat  yang membatasi ruang gerak  KPK. 16
Berdasarkan  berbagai  penelitian  terdahulu  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa belum  ditemukan  penelitian  yang  fokus  mengeksplorasi  sekaligus  mengidentifikasi pelbagai  nilai  sosial  profetik  dalam  kode  etik  KPK.  Poin  lacuna  inilah  yang kemudiandapat menjadi distingsi penelitian ini dari berbagai penelitain sebelumnya

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  masuk  kategori  penelitian  kualitatif  yang  berupastudi pustaka  ( library  research ). 17 Sementara  itu,  pendekatanpenelitian  yang  digunakan, yaknipendekatan normatif-filosofis. Objek data utama penelitian ini, yakni pelbagai nilai  kode  etik  politik    Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Republik Indonesia.Teori analisis yang digunakan yakni teori ilmu sosial profetik yang digagas Kuntowijoyo  meliputi  nilai  transendensi,  humanisasi,  dan  liberasi.  Ketiga  nilai tersebut  akan  dijadikan  sebagai  teori  analisis  dalam  mengeksplorasi  sekaligus mengidentifikasi  pelbagai  nilai  sosial  profetik  yang  termuat  dalam  kode  etik KPK.Adapun sifat  pendekatan penelitian, yakni deskriptif-analitik.

## Hasil dan Pembahasan

## Paradigma Ilmu Sosial Profetik
Diskursus  seputar  perdebatan  tentang  relasi  antara  ilmu-ilmu  sosial  Barat sekuler  dan  ilmu-ilmu  sosial  Islam  telah  menginspirasi  Kutowijoyo  untuk mengajukan konsep ilmu sosial Islam yang disebutnya dengan Ilmu Sosial Propetik (ISP).Melalui  ide  ISP,  Kuntowijoyo  berharap  dapat  menjembatani  gap  antara eksistensi  ilmu  sosial  sekuler  dan  ilmu  sosial  Islam. 18 Oleh  sebab  itulah,  ide  ISP menekankan  pentingnya  keberadaan  ilmu-ilmu  sosial  memiliki  landasan  sebagai pijakan  dasar  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.Atas  dasar  ini,  ide  ISP merumuskan  tiga  nilai  dasar  dalam  konstruksi  paradigmatiknya,  yakni  nilai humanisasi  ( amar  makruf ),  nilai  liberasi  ( nahimunkar ),  dan  transendensi  ( iman ). Ketiga nilai tersebut sejatinya digali dari tiga nilai ajaran Islam yang termuat dalam Qur’an  surat  Ali  Imran  ayat  110. 19 Penjelasan  lebih  lanjut  tentang  tiga  nilai  tersebut akan diuraikan di bawah ini.
16 Kartika  Sasi  Wahyuningrum,  Hari  Sutra  Disemadi,  and  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, “Independensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi:  Benarkah  Ada?,” Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020): 239.
17 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa objek penelitian secara holistik, deskriptif  tanpa metode analisis statistik. Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,” Bandung: PT Remaja Rosdakarya 103 (2007): 6.
18 Athoillah  Islamy  and  Nurul  Istiani,  “Aktualisasi  Nilai-Nilai  Profetik  Dalam Pendidikan  Keluarga  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19,” Mawa’izh:  Jurnal  Dakwa h  Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 11, no. 2 (2020): 177.
19 Husnul  Muttaqin,  “Menuju  Sosiologi  Profetik,” Jurnal  Sosiologi  Reflektif 10,  no.  1 (2016): 221–22.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah

## M. Mualif & Athoillah Islamy
Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam..
Pertama,  nilai  humanisasi.Landasan  nilai  humanisasi  (humanisme)ini bersumber  dari  ajaran  Islam  berupa amar  makruf . 20 Terkait  makna  term makruf , Abdul  Karim  Sheikh  menjelaskan  bahwa  kata “makruf” memiliki  makna  yang  luas, antara  lain  kebajikan,  kebenaran,  keadilan,  dan  pengabdian. 21 Melalui  nilai humanism  ini,  Kuntwijoyo  berusaha  menyadarkan  manusia  agar  lebih mempertimbangkan eksistensi perintah Tuhandalamsegala arah kepentingan hidup manusia.Dengan kata lain, peradaban manusia tidak hanya dipandang pada tataran rasional, melainkan juga menekankan nilai-nilai transendental yang bersumber dari ajaran agama (Islam). 22
Kedua,  nilai  liberasi.Keberadaan  nilai  liberasi  dalam  ide  ISP  merupakan  nilai yang bersumber dari pemaknaan atas ajaran Islam yang berupa nahi munkar . 23 Abdul Karim  Sheikh  juga  menyatakan  bahwa  term munkar tidak  hanya  berarti  perilaku yang  dilarang  oleh  ajaran  Islam,  tetapi  juga  merujuk  pada  berbagai  perilaku  yang melanggar  akal  sehat  dan  peradaban  budaya  manusia.. 24 Nilai  liberasi  ini  memiliki empat  orientasi  yang  diusung.Pertama,  untuk  membebaskan  umat  manusia  dari sistem  ilmu  pengetahuan  yang  materialistis  dan  membedakan  kelas  sosial  dan diskriminasi gender.Kedua, untuk membebaskan sistem sosial dari pengaruh buruk industri  dan  sistem  sosial.Ketiga,  untuk  membebaskan  sistem  ekonomi  yang berdampak  negatif  pada  kehidupan  manusia.Keempat,  untuk  membebaskan  sistem politik  dari  sistem  politik  yang  buruk  dan  jahat  seperti  rezim  otoriter  dan kediktatoran. 25 Jika  dilihat  dari  keempat  tujuan  di  atast,  maka  ide  dasar  dari  nilai humanisasi memiliki titik temu dengan aliran pemikiran sosialis Barat yang berbeda seperti  Marxisme,  Komunisme.Hanya  saja  yang  membedakan,  yakni  keberadaan nilai liberasi berpusat pada berbagai nilai transenden dalam ajaran Islam. 26
Ketiga,  nilai  transendensi.Dasar  nilai  liberasi  dalam  ide  ISP  berpijak  pada ajaran  Islam  berupa  keimanan  ( iman ). 27 Oleh  karena  itu,  nilai  transendensi  pada hakikatnya  merupakan  landasan  utama  dari  nilai  dua  paradigma  sosial  profetik humanisasi  dan  liberasi.Dalam  bahasa  lain,  nilai-  humanisasi,  liberasi  dan transendensi  merupakan  tiga  nilai  utama  dari  paradigma  ISP  yang  terintegrasi  dan sinergis sebagai landasan ke-Islaman dalam kehidupan sosial. 28
20 Ibid., 225. 21 Abdul  Karim  Syeikh,  “Rekonstruksi  Makna  Dan  Metode  Penerapan  Amar  Ma’ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur’an,” Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam 2, no. 2 (2018): 19.
22 Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik,” 226.
23 Ibid. 24 Syeikh,  “Rekonstruksi  Makna  Dan  Metode  Penerapan  Amar  Ma’ruf  Nahi  Munkar Berdasarkan Al-Qur’an,” 19.
25 M.  Zainal  Abidin, Paradigma  Islam  Dalam  Pembangunan  Ilmu  Integralistik:  Membaca Pemikiran Kuntowijoyo (IAIN Antasari Press, 2016), 157.
26 Islamy, “Paradigma Sosial Profetik Dalam Kode Etik Politik Di Indonesia,” 166–67.
27 Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik,” 227–28.
28 Maskur Maskur, “Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah Atas Relasi Humanisasi, Liberasi Dan Transendensi)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), 127.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam..
Dalam penelitian ini, tiga nilaiISP di atas akan digunakan sebagai teori analisis dalam mengeksplorasi dan mengidentifikasi berbagai nilai sosial profetik Islam yang termuat dalam pelbagai kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) yang menjadi objek inti pembahasan dalam penelitian ini.

## Tiga Pilar Nilai Sosial Profetik Islam dalam Kode EtikKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Gagasan  upaya  menjadikan  nilai-nilai  profetik  dalam  Ilmu  Politik  bukan sekedar  untuk    menolak  klaim  bebas  nilai  dalam  paradigmapositivism,  melainkan lebih  jauh  dari  itu,  yakni  meniscayakan  keberadaan  ilmu  politik  agar  memiliki landasan  nilai  sebagai  pijakan  dalam  mencapai  tujuan  yang  dikehendakinya.  Oleh sebab itu, Ilmu Politik Profetik tidak cukup berhenti pada upaya untuk menjelaskan dan  memahami  realitas  secara  apa  adanya,  akan  tetapi  lebih  jauh  dari  itu, yakniupaya  untuk  mentransformasikan  nilai-nilai  profetik  menuju  cita-cita  yang didambakan oleh kehidupansosial masyarakat. 29
Pada  konteks  nilai  profetik  ajaran  Islam  sejatinya  tidak  dapat  dilepaskan  dari nilai-nilai  universal  yang  melekat  dalam  ajaran  Islam  itu  sendiri.Nurcholish  madjid atau  yang  akrab  disapa  Cak  Nur,  menuturkan  bahwa  universalisme  ajaran  Islam seyogyanya  memiliki  implikasi  luas  pada  ragam  ajaran  Islam  yang  ada. 30 Dalam subpembahasan  ini  akan  diuraikan  analisa  eksplorasi  sekligus  identifikasiberbagai nilai  sosial  profetik  yang  termuat  dalam  kode  etik  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK).  Kode  etik  tersebut  mengacu  padanaskah  dokumen  Peraturan  Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Nilai-Nilai Dasar  Pribadi,  Kode  Etik,  dan  Pedoman  Prilaku  Komisi  Pemebrantasan  Korupsi. Pada naskah dokumen tersebut disebutkan terdapat berbgainilai kode etik anggota KPK dalam menjalankan peran dan tugasnya, antara lain, sebagai berikut.

## Nilai Transendensi dalam Kode Etik Religiusitas
Tidak  dipungkiri  bahwa  aspek  religiusitasmerupakan  wujud  manifestasi  bukti keyakinan,keberagamaan  atau  wujud  spritualitas  seseorangdariajaran  agama  atau kepercayaan  yang  diyakininya.Dalam  kode  etik  KPK,  pelbagai  unsur  religiusitas meliputi  sikap  ketakwaan  yang  menyakini  bahwa  setiap  tindakan  seorang  hamba dalam  bekerja  dalam  pengawasan  Tuhan.Unsur  religisiutas  tersebut  diharapkan dapat  melahirkan  berbagai  sikap  atau  etos  dalam  bekerja,  seperti  ketulusan keikhlasan,  saling  menghormati  dan  kesantunan  dalam  mewujudkan  terciptanaya kondisi pekerjaan yang kondisif.
Kode  etik  KPK  dalam  bentuk  nilai  religiusitas  menunjukan  bahwaajaran agama  harus  menjadi  pijakan  etisbagi  anggota  komisi  ketika  menjalankan  tugas pekerjaan  dalam  pemberantasan  kasus  korupsi  yang  ada. 31 Dalam  perspektif  Ilmu
29 Muhammad  Nur,  “Rekontruksi  Epistemologi  Politik:  Dari  Humanistik  Ke  Profetik,” Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 48, no. 1 (2014): 152–53.
30 Athoillah  Islamy,  “Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid”  (Disertasi  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 115.
31 Athoillah  Islamy, “Gender Mainstreaming Dalam  Al-Qur’an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam,” Jurnal Hukum Islam 15, no. 1 (2017): 182.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam..
Sosial  Profetik  (ISP)  dapat  dikatakan  bahwa  pentingya  menjadikan  ajaran  agama sebagai  landasan  etis  maupun  etik  dalam  bekerja  merupakanwujud  transendensi dalam  membumikan  nilai-nilai  sosial  profetik  ajaran  Islam  di  tengah  kehidupan sosial  masyarakat. 32 Tidak  berhenti  di  sisni,  penting  disadari  kembali  bahwa  dalam paradigma ISP, keberadaan nilai transendensi menjadi komitmen keimanan seorang muslim dalam kehidupan sosialnya. 33 Dari sini dapat dikatakan bahwa kode etik KPK dalam  bentuk  nilai  religiusitas  merupakan  wujud  nilai  transendensi  bagi  para anggota komisi dalam tugas pekerjaaanya.
Pentingnya nilai religiusitas sebagai bagian dari kode etik KPK merupakan hal yang  niscaya  dan  realistis.  Mengingat  terdapatrelasi  positif  antara  spirit religiusitasdengan    intense  tindakan  anti  korupsi.    Di  mana  tingkat  religiusitas seseorang  yang  semakin  tinggi,  maka  semakin    tinggi  juga    tingkat    intensi    anti korupsi  dalam  dirinya. 34 Oleh  sebab  itu,  tidaklah  berlebihan  jika  nilai  transendensi dalam  konstruksi  kode  etik  KPK  yang  berupa  unsur  religiusitasmengisyaratkan pentingnya  sikap  konsistensi  keberagamaan  dalam  konteks  kehidupan  sosial.Di mana dalam perspektif ISP, dinyatakan spirit nilai transendensi dapat direalisasikan ketika  nilai  ajaran  al-Qur’an  dan  Hadis  sebagai  dasar  ajaran  Islam  dapat  dijadikan sebagai  landasan  etik  dalam  kehidupan  sosial.Dalam  hal  ini,  jika  ditinjau  dalam perpektif  psikologi  Islam,  juga  dinyatakan  bahwa  Islam  merupakan  ajaran  agama yang  memuat  pelbagai  sumber  nilaibagi  kehidupan  pengikutnya  dalam pembentukan  kondisi  psikis  dan  juga  perilaku. 35 Dengan  demikian  kode  etik  KPK yang  berupa  nilai  religiusitasdapat  dikatakan sebagai  manifestasi  nilai  transendensi Islam  yang  menjadi  ajaran  agama  sebagai  rambu-rambu  dalam  aktifitas  kehidupan sosial dalam kinerja anggota KPK.

## Nilai Humanisasi dalam Kode Etik Integritas dan Profesionalisme
Integritas  dalam  perspektif  kode  etik  KPK  merupakan  kesatuan  antara  pola pikir, perasaan, ucapan yang selaras dengan hari nurani, dan norma yang berlaku di komisi.Pelbagai unsur dalam kode etik integritas ini, antara lain, taat pada peraturan dan perundang-undangan, konsisten pada nilai kebenaran, kejujuran, tidak berlaku koruptif,  amanah,  dan  reputasi  baik.Sementara  itu,  kode  etik  KPK  yang  berupa profesionalisme  merupakan  bentuk  kompetensi  untuk  melakukan  tugas  dan  fungsi secara  benar  sehingga  dibutuhkan  adanya  kemampuan  dan  keahlian  serta ketrampilan  dalam  bidang  yang  ditekuninya  agar  hasil  kerjayan  berdampak  pada efektifitas  terhadap  pemberantasan  tindak  korupsi.Pelbagai  unsur  profesionalisme dalam  kode  etik  KPK  tersebut  meliputi  kompetensi  dan  selalu  meningkatkannya,
32 Maskur,  “Ilmu  Sosial  Profetik  Kuntowijoyo  (Telaah  Atas  Relasi  Humanisasi,  Liberasi  Dan Transendensi),” 127.
33 Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik,” 227–28.
34 Humaira  Mumtazah,  Agus  Abdul  Rahman,  and  Sarbini  Sarbini,  “Religiusitas  Dan  Intensi Anti  Korupsi:  Peran  Moderasi  Kebersyukuran,” Journal  An-Nafs:  Kajian  Penelitian  Psikologi 5, no. 1 (2020): 111.
35 Athoillah  Islamy,  “Dialectic  Motivation,  Behavior  And  Spiritual  Peak  Experience  In  The Perspective Of Islamic Psychology,” Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan 3, no. 2 (2019): 38.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam..
bekerja  sesuai  aturan  yang  ada,  objektif,  independen,  terukur,  bekerja  keras, produktif dan inovatif.
Manifestasi  nilai  integritas  dan  profesionalisme  dalam  aktifitas  pekerjaan merupakan  hal yang  berkaitan  erat.  Hal  demikian disebabkan  nilai integritasakanmendorong  seseorang  untuk  mengarahkan  fungsi  atau  tugas partikularitasnya dalam mewujdukantujuan kebaikan bersama. Dalam konteks kode etik  KPK,  nilai  integritas  tersebutbukan  sekedar  terwujud  secara  empiris  dalam mencegah  tindakan  korupsi,  melainkan  logis  dengan  menggunakan  pendekatan integrative berupa sistem, substansi, struktur hukum dan moral(etika). 36 Oleh sebab itu,  kode  etik  KPK  yang  berupa  nilai  integritas  dan  profesionalisme  paralel  dengan prinsip  etos  kerja  dalam  perspektif  Islam.Di  antara  etoskerja    dalam  ajaran  Islam, antara  lain,  nilai khaira  ummah , al-adalah , musyawarah,  ulul  albab ,  etos imamah , etos tauhid yang  membebaskan. 37 Sementara itu, jikaditinjau dalam perspektif Ilmu Sosial  Profetik  (ISP),  keberadaan  nilai  integritas  dan  profesionalisme  dalam  kode etik  KPK  dapat  dikatakan  sebagai  upaya  mewujudkan  nilai-nilai  humanisasi  dalam kinerja  KPK.  Di  mana  penting  kita  ketahui  kembali  bahwa  nilai  humanisasi  dalam perspktif ISP merupakan  merupakan salah nilai ajaran sosial profetik yang mengacu pada  ajaran  Islam  berupa amar  ma’ruf (menegakkan  kebenaran). 38 Pada  ide humanisme Islam tersebut, Kuntowijoyo berupaya untuk mengembalikan kesadaran manusia  agar  dapatmemiliki  orientasi  demi  terwujudnya  kemaslahatan  sosial  bagi kehidupan  manusia  dengan  tanpa  mengabaikan  pijakan  nilai-nilai  teologis.Berpijak pada  kesadaran  tersebut,  maka,  baik  buruknyaperadaban  manusia  tidak  sekedar mengacu  pada  tolak  ukur  rasionalitas  manusia,  melainkan  juga  berpijak  pada pelbagai nilai yang bersumber dari ajaran teologis. 39 Atas dasar inilah, maka tidaklah berlebihan  jika  kode  etik  berupa  nilai  integritas  dan  profesionalisme  merupakan nilai humanisasi yang menjadi pedoman etik bagi anggota KPK dalam mewujudkan nilai-nilai kebenaran ( amar makruf ) dalam berbagai tugas dan aktifitasnya.

## Nilai Liberasi dalam Kode Etik Keadilan dan Kepemimpinan
Dalam  kode  etik  KPK,  nilai  keadilan  dimaknai  sebagai  pemberian  bentuk perlakuan  dan  kesempatan  yang  sama  keapada  setiap  orang.Oleh  sebab  itu, berbabagai  unsur  nilai  keadilan  dalam  kode  etik  KPKmeliputi  penghormatan terhadap asas kepastian hukum, praduga tak bersalah, kesetaraan di depan hukum. Sementara  itu,  kode  etik  KPK  berupa  nilai  kepemimpinan  merupakan  bentuk kompetensi  untuk  mengerakan  dan  mempengaruhi    dalam  mencapai  tujuan bersama  serta  berani  mengambil  keputusan  yang  dapat  dipertanggung jawabkan.Pelbagai  unsur  nilai  kepemimpinan  dalam  kode  etik  KPK  tersebut
36 G.  Gufroni,  “Integritas  Moral  Dan  Korelasinya  Dengan  Perilaku  Korupsi”  (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018), 425.
37 Mohammad  Irham,  “Etos  Kerja  Dan  Korelasinya  Dengan  Peluang  Dan  Tantangan Profesionalitas Masyarakat Muslim Di Era Modern,” Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 14, no. 2 (2012): 21–22.
38 Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik,” 225.
39 Ibid., 226.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam..
memiliki  tujuan  pada  pelayanan,  kesetaraan,  keteladanan,  kepeloporan,  penggerak perubahan, dan bimbingan, dalam mencapai tujuan komisi.
Keberadaan  nilai  keadilan  dan  kepemimpinan  sebagai  bagian  dari  kode  etik KPK parallel dengan spirit kepemimpinan profetik.Dalam konteks ajaran Islam, nilai kepemimpinan  profetik  tersebut  setidaknya  dapat  mengacu  pada  nilai-nilai kenabian  yang  meliputi  empat  aspek,  yaitu sidiq (jujur),  amanah  (akuntabilitas), tabligh (komunikatif  efektif)),  dan fathonah (intelktualis). 40 Berbagai  nilai kepemimpinan  profetik  tersebut  dapat  mengantarkan  anggota  KPKuntuk  tidak mengutamakan  kepentingan  individu  pribadi  di  atas  lembaga  komisi  dalam menjalankan tugas.Tidak hanya itu, Kebradaan kode etik KPK berupa nilai keadilan dan  kepemimpinan  menicayakan  bahwa  keberadaan  KPK  sebagai  institusi  publik dituntut agar dapat berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan universal bagi kehidupan  sosial  masyarakat.Oleh  sebab  itu,  segala  aktifitas  kerja  KPK  harus memiliki orientasi dalam mewujudkankemaslahatan publik.Spirit nilai kemaslahatan publik dalam kode etik KPK yang berupa nilai keadilan dankepemimpinan tersebut sejalannilai  liberasidalam  perspektif  Ilmu  Sosial  Profetik  (ISP).Penting  diketahui bahwa liberasi merupakan nilai sosial profetik yang mengacu pada nilai ajaran Islam yang  berupa nahi  munkar . 41 Di  mana  dalam  konteks  kehidupan  sistem  politik pemerintahan,  nilai  liberasi  memiliki  orientasi  untuk  membebaskan  manusia  dari belenggu sistem politik yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat seperti, sistem politik otoriter, diktator, korup, dan lain sebagainya. 42 Atas dasar inilah, kode etik KPK yang berupa nilai keadilan dan kepemimpinan  menjadi nilai esensial bagi anggota  KPK  dalam  mewujudkan  orientasi  dari  nilai  liberasi  dalam  konteks  sistem politik pemerintahan.

## Simpulan
Berpijak pada hasilpembahasanpenelitian inidapat disimpulkan berbagai nilai kode  etik  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  memiliki  titik  temu  dengan  nilai sosial profetik Islam.Kesimpulan ini dapat dilihat darikeberadaan nilai sosial profetik Islam yang termuat dalam berbagai nilai kode etik KPK.Pertama, nilai transendensi dalam  kode  etik  religiusitas.Keberadaan  nilai  religiusitas  (iman)  dapat  dikatakan sebagai manifestasi nilai transendensi Islam yang menjadikan ajaran agama sebagai rambu-rambu  dalam  aktifitas  kehidupan  sosial  dalam  kinerja  anggota  KPK.Kedua, nilai humanisasi dalam kode etik integritas dan profesionalisme.nilai integritas dan profesionalisme  merupakan  nilai  humanisasi  yang  menjadi  pedoman  etik  bagi anggota  KPK  dalam  mewujudkan  nilai-nilai  kebenaran  ( amar  makruf )  dalam berbagai tugas dan aktifitasnya.Ketiga, nilai liberasi ( nahi munkar ) dalam kode etik kode  etik  keadilan  dan  kepemimpinan.  Kode  etik    KPK  yang  berupa  nilai  keadilan dan  kepemimpinan  menjadi  nilai  fundamental  bagi  anggota  KPK  dalam
40 Sus  Budiharto,  “Peran  Kepemimpinan  Profetik  Dalam  Kepemimpinan  Nasional,”  in Conference  on  Islamic  Psychology (The  1st  National,  Yogyakarta:  Inter-Islamic  Conference  on Psychology, 2015), 6–7.
41 Muttaqin, “Menuju Sosiologi Profetik,” 226.
42 Abidin, Paradigma Islam Dalam Pembangunan Ilmu Integralistik , 157.
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam..
mewujudkan orientasi nilai liberasi dari sistem politik yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.
Dengan ditemukannya muatan nilai sosial profetik Islam dalam kode etik KPK, maka temuan penelitian ini dapat menunjukan bahwa kendatipun secara nomatif tekstual keberadaan  berbagai  kode  etik  KPK  tidak  menunjukan  nilai-nilai  ajaran Islam.Namun sejatinya berbagai kode etik KPK tersebut memiliki titik temu dengan nilai-nilai sosial profetik dalam ajaran Islam. Kesimpulan demikian seyogyanya dapat menjadi  counter  bagi  kalangan  masyarakat  Indonesia  yang  masih  menilai  berbagai regulasi  atau  norma  dalam  system  politik    pemerintahan  Indonesia  bertentangan dengan spirit ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  M.  Zainal. Paradigma  Islam  Dalam  Pembangunan  Ilmu  Integralistik: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo . IAIN Antasari Press, 2016.
Azis,  Abdul.  “Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Berdasarkan  Teori  Negara  Hukum.” Jurnal  Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 9, no. 2 (2019).
Badjuri, Achmad. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Bisnis Dan Ekonomi 18, no. 1 (2011).
Budiharto,  Sus.  “Peran  Kepemimpinan  Profetik  Dalam  Kepemimpinan  Nasional.”In
Conference  on  Islamic  Psychology .  Yogyakarta:  Inter-Islamic  Conference  on Psychology, 2015.
Fariz,  Donal.  “Pemerintahan  Joko  Widodo  Dan  Serangan  Politik  Terhadap  KPK.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 5, no. 2 (2019).
Gufroni,  G.  “Integritas  Moral  Dan  Korelasinya  Dengan  Perilaku  Korupsi.”  Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.
Haris,  Syamsuddin,  Ikrar  Nusa  Bhakti,  Moch  Nurhasim,  Sri  Nuryanti,  Sri  Yanuarti,
Mardiyanto  Wahyu  Tryatmoko,  Irene  H.  Gayatri,  Indriana  Kartini,  Sarah Nuraini  Siregar,  and  Aisah  Putri  Biduatri. Naskah  Kode  Etik  Politisi  Dan Partai  Politik .  Jakarta:  Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan  Masyarakat Kedeputian  Pencegahan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Bekerja  sama dengan  Pusat  Penelitian  Politik,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia, 2016.
Irham,  Mohammad.  “Etos  Kerja  Dan  Korelasinya  Dengan  Peluang  Dan  Tantangan Profesionalitas Masyarakat Muslim Di Era Modern.” Substantia: Jurnal Ilmu- Ilmu Ushuluddin 14, no. 2 (2012).
Islamy, Athoillah. “Dialectic Motivation, Behavior And Spiritual Peak Experience In The Perspective Of Islamic Psychology.” Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan 3, no. 2 (2019).
———.  “Gender  Mainstreaming  Dalam  Al-Qur’an  Dan  Hadis  Serta  Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam.” Jurnal Hukum Islam 15, no. 1 (2017).
———.  “Paradigma  Sosial  Profetik  Dalam  Kode  Etik  Politik  Di  Indonesia.” ASY SYAR’IYYAH:  JURNAL  ILMU  SYARI’AH  DAN  PERBANKAN  ISLAM 5,  no.  2 (2020).
Vol. 7, No. 2, September  2021 P-ISSN : 2085-2487 ;  E-ISSN : 2614-3275 Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_ Risalah
Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam..
———.  “Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid.”  Disertasi  Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
Islamy,  Athoillah,  and  Nurul  Istiani.“Aktualisasi  Nilai-Nilai  Profetik  Dalam Pendidikan  Keluarga  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19.” Mawa’izh:  Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 11, no. 2 (2020).
Ismail.  “Fungsi  Penyidik  Kpk  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.” PhD Thesis, Tadulako University, n.d.
Kholiq,  Muhammad  Abdul.  “Eksistensi  KPK  Dalam  Peradiian  Korupsi  Di Indonesia.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11, no. 26 (2004). Latipah, Latipah. “Korupsi Di Parlemen.” ADALAH 1, no. 1 (2018).
Mapuasari, Supeni Anggraeni, and Hadi Mahmudah. “Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial  Atas  Gratifikasi  Dan  Suap.” Integritas:  Jurnal  Antikorupsi 4,  no.  2 (2018).
Maskur, Maskur. “Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo (Telaah Atas Relasi Humanisasi, Liberasi Dan Transendensi).” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.
Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.” Bandung: PT Remaja Rosdakarya 103 (2007).
Mumtazah,  Humaira,  Agus  Abdul  Rahman,  and  Sarbini  Sarbini.  “Religiusitas  Dan Intensi  Anti  Korupsi:  Peran  Moderasi  Kebersyukuran.” Journal  An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi 5, no. 1 (2020).
Muttaqin,  Husnul.  “Menuju  Sosiologi  Profetik.” Jurnal  Sosiologi  Reflektif 10,  no.  1 (2016).
Nur, Muhammad. “Rekontruksi Epistemologi Politik: Dari Humanistik Ke Profetik.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 48, no. 1 (2014).
Pesik,  Victor  K.  “Kewenangan  KPK  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.”
LEX ET SOCIETATIS 2, no. 6 (2014).
Ramadhana,  Kurnia.  “Menyoal  Kinerja  KPK:  Antara  Harapan  Dan  Pencapaian.”
Integritas: Jurnal Antikorupsi 5, no. 2 (2019).
Setiawan,  Irfan,  S.  IP,  and  M.  Si.  “Mengikis  Perilaku  Korupsi  Pada  Birokrasi Pemerintahan.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 42 (2016).
Syeikh,  Abdul  Karim.  “Rekonstruksi  Makna  Dan  Metode  Penerapan  Amar  Ma’ruf Nahi  Munkar  Berdasarkan  Al-Qur’an.” Al-Idarah:  Jurnal  Manajemen  Dan Administrasi Islam 2, no. 2 (2018).
Wahyuningrum, Kartika Sasi, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. “Independensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi:  Benarkah  Ada?” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2020).
Weda,  Ida  Bagus  Ketut.  “Korupsi  Dalam  Patologi  Sosial:  Sebab,  Akibat  Dan Penanganannya Untuk Pembangunan Di Indonesia.” Jurnal Advokasi 3, no. 2 (2013).