## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan

## Legal Protection of Children as Witnesses in the Crime of Rape
Erna Dewi ernadewi00@yahoo.co.id Fakultas Hukum Universitas Lampung
Volanda Azis Saleh volandaazissaleh@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Lampung
Info Artikel Abstrak
Kata  Kunci: Perlindungan;  Saksi Korban; Pemerkosaan.
Keywords: Protection; Victim Witness; Rape.
DOI:
https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2042
Perlindungan  hukum  bagi  saksi  korban  dalam persidangan  menjadi  isu  penting  yang  harus disikapi.  Dalam  pelaksanaan  dilapangan  tidak sedikit  saksi  korban  khawatir  memberikan kesaksiannya  di  persidangan  karena  tidak  ada kepastian hukum dalam bentuk perlindungan di persidangan.  Penellitian  ini  akan  fokus  pada dua  permasalahan  hukum  yaitu  menganalisa perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai saksi dalam perkara tindak pidana
pemerkosaan dan mengetahui terjadi hambatan terhadap  perlindungan  anak  sebagai  saksi dalam  perkara  tindak  pidana  pemerkosaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis  Normatif  dilakukan  terhadap  hal-hal yang  bersifat  teoritis  asas-asas  hukum,
Berdasarkan hasil penelitian,
bahwa perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemerkosaan  berupa  persetujuan  dari  hakim
Submitted: Mar 3, 2020; Reviewed: Mar 17, 2020; Accepted: Apr 6, 2020

## I US P OENALE
Volume 1 Issue 1, January–June 2020: pp.27-38. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip P-ISSN: 2723-2638 E-ISSN: 2745-9314
terhadap  saksi  korban anak  dapat  memberikan kesaksiannya  dengan  tanpa  harus  hadir  secara langsung saat pemeriksaan perkaranya dipengadilan,  dengan  menggunakan  sarana telekomunikasi  berupa video  call atapun mengakui  keterangan  saksi  tertulis  kemudian dibacakan  dipersidangan.  Selanjutnya  faktor yang menjadi hambatan terhadap perlindungan anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pemerkosaan  yaitu,  Lembaga  Perlindungan Saksi  Korban  (LPSK)  belum  dibentuk  di masing-masing daerah, belum diaturnya bentuk perlindungan  saksi  di  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  serta belum  efektifnya  kerjasama  antara  LPSK dengan  instansi  penegak  hukum.  Saran  yang dapat  disampaikan  yaitu  sebaiknya  penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada  saksi  korban  dari  ancaman  dan intimidasi. Sebaiknya pemerintah segera memperbaharui  undang-undang  Perlindungan Anak  dan  undang-undang  Perlindungan  saksi Korban  tentang  bentuk  perlindungan  terhadap saksi  anak  sebagai  koban  yang  dapat memberikan keterangannya dengan
menggunakan  sarana  telekomunikasi  berupa video  call atapun  mengakui  keterangan  saksi tertulis kemudian dibacakan dipersidangan.

## Abstract
Legal  protection  for  victim  witnesses  in  the trial  becomes  an  important  issue  that  must  be addressed. because in the field implementation there were not a few victims witnesses worried about  giving  their  testimony  at  the  trial because  there  was  no  legal  certainty  in  the form of protection in the trial. The problem in writing this thesis is how is the legal protection of  children  as  witnesses  in  cases  of  rape crimes?  Why  are  there  obstacles  to  the protection  of  children  as  witnesses  in cases  of rape  crimes?  This  study  uses  a  juridical normative and empirical approach. Normative research is done on things that are theoretical principles of law, while the empirical approach is  done  to  study  the  law  in  fact  in  the  field. Based  on  the  results  of  the  study,  the  legal protection  of  children  who  are  witnesses  in criminal  cases  against  children  who  are
victims in court cases can give their testimony without  having  tobe  present  when  examining their cases in court, by using means related to video  call  or  helping  to  uncover  question  that arises  read  out  in  court  and  Factors  occur obstacles  to  the  protection  of  children  as witnesses in cases of first rape crimes, Factors of  Witness  and  Victim  Protection  Agency  that do  not  have  representatives  in  the  area  and lack  of  socialization,  Second  Unregulated Form  of  Witness  Protection  in  the  Criminal Procedure  Code  so  that  witness  protection does  not  get  legal  certainty.  Third,  the Cooperation  between  Witness  and  Victim Protection  Institutions  has  not  been  effective with Law Enforcement Agencies. The
suggestions that can be conveyed in this study should  law  enforcement  should  provide optimal  protection  to  victims'  witnesses  until the threat and intimidation is completed on the victim.  The  government  should  immediately renew the Child Protection .Act and the Victim witness  Protection  Act  concerning  the  form  of protection  for  child  witnesses  as  a  victim  who can provide his statement using
telecommunications  facilities  in  the  form  of video  calls  or  acknowledge  written  witness statements and then read out in court.

## A. Pendahuluan
Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan  sangat penting karena telah menjadi isu nasional,  tak  hanya  itu  perlindungan  hukum  tersebut  sudah  menjadi isu    internasional.  Oleh karena  itu,  masalah  ini  harus  mendapat  perhatian  yang  serius.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  Sebagai  hasil  dari The  Seventh  United  Nation Conggres on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders ,  yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan: “ Offenders  or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of the rights.”
Pada dasarnya hukum adalah pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang terkandung dan juga diatur atau  dijamin  dalam  hukum  tersebut.  Hukum  tidak  akan  lagi  dilihat  sebagai  cerminan  dari kekuasaan  semata-mata,  namun  juga  harus  mencerminkan  perlindungan  terhadap  hak-hak
para  warga  negara. 1 Pelecehan  seksual  menjadi  masalah  yang  sering  terjadi  di  Indonesia, masalah  ini  menarik  perhatian  dari  sekian  banyak  kasus  yang  terus  terjadi.  Terutama  pada akhir-akhir ini kasus maraknya pelecehan seksual dengan kasus pemerkosaan terhadap remaja di Indonesia. 2
Deklarasi  di  Milan  pada  Tahun  1985,  menyatakan  perlindungan  hukum  tidak  hanya tertuju kepada korban kejahatan ( victim of crime ) semata, melainkan juga perlindungan pada korban karena adanya penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ). 3 Di Indonesia, berbicara mengenai  konteks  perlindungan  pada  korban  kejahatan  juga  harus  mendapatkan  perhatian yang  serius.  Hal  ini  segera  direspon  oleh  pemerintah  dengan  cara  mengesahkan  Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. 4 Namun, undang- undang  tersebut  dianggap  mempunyai  beberapa  kelemahan  dalam  beberapa  substansinya, sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  terhadap  undang-undang  tersebut.  Kemudian  oleh Pemerintah  diterbitkan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  yang  merupakan  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan  oleh  Pemerintah  dan  diundangkan  untuk  memperbaiki  kelemahan  pada  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, yang sebelumnya diberlakukan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2002  yang  mengatur  tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. 5 Berkenaan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak,  negara  memberikan  perhatian serius  dengan  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  yang  merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, dalam upaya  pemberian  perlindungan  hukum  yang  diharapkan  dapat  diberikan  dasar  hukum  yang tegas  dalam    upaya  perlindungan  hukum terhadap  berbagai  tindak  pidana  yang  dialami  oleh anank. 6 Pada  dasarnya  menyelenggarakan  sistem  keadilan  pidana  ( Criminal  Justice  Sistem ) maka  pidana  menempati  satu  posisi  sentral.  Hal  ini  disebabkan  karena  putusan  didalam pemidanaan  akan  mempunyai  konsekuensi  yang  luas,  lebih-lebih  apabila  putusan  pidana tersebut  dianggap  tidak  tepat,  maka  akan  menimbulkan  reaksi  yang  “kontroversial”,  sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. 7 Fenomena  ini  memang  banyak  terjadi  khususnya  bagi  korban  pemerkosaan  yang  jiwanya terancam baik psiskis maupun fisiknya keadaan trauma yang membekas dalam hatinya tidak akan  mungkin  secara  maksimal  memberikan  keterangan  apalagi  dalam  sebuah  persidangan yang mana saksi korban akan berhadapan dan bertatap muka dengan pelaku keadaan tersebut justru membuat mental korban drop. Penulis melihat dalam hal ini pemerintah harus bertindak tegas  dan  merevisi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  karena  tidak terdapat substansi perlindungan mengenai saksi korban kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi
1 Eka  Intan  et  al.,  “Begal  Anak;  Pemenuhan  Hak  Dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  Ii  A  Bandar  Lampung Fulfillment Of The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung,” Cepalo 2, no. 2 (September 12, 2018): 45–84, https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764. hlm 76.
2 Meita Agustin Nurdiana,  “Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas  Kasus Dan Penegakan  Hukumnya  Di  Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) . Vol. 3. No. 1 (2019).
3 Didik  M  Arif  Mansur,  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara  Norma  dan  Realita ,  Jakarta, Rajawali Pers, 2006 hlm. 23.
4 Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibiyo dan Firmansyah Maulana, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi  Seksual  Komersial  Melalui  Media  Sosial”, Jurnal  Media  Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019. hlm. 208.
5 Haris  Budiman    dan  Gios  Adhyaksa,  “Implementasi  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Di Polres Kuningan),” Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi Develop Education  and Legal Reseacrh.” Vol. 2 No. 1 Januari (2015). Hlm . 56.
6 Silviana  Anggraeni  Putri,  Nur  Rochaeti  dan  Budhi  Wisaksono,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak,” Diponegoro Law Journal. Vol. 6. No. 1 (2017).
7 Sabar  Slamet, Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Kejahatan  Perkosaan , Jurnal  Yustisia  Fakultas  Hukum  Universitas  Sebelas Maret , Vol. 4. No. 2 ( 2017)
seksual  yang  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  kekerasan,  bukan  hanya  menimpa perempuan  dewasa,  namun  juga  perempuan  yang  tergolong  di  bawah  umur  (anak-anak). Kejahatan  kekerasan  seksual  ini  juga  tidak  hanya  berlangsung  di  lingkungan  perusahaan, perkantoran, atau ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. 8
Maraknya  kejahatan  dapat  kita  lihat  pada  kasus  Perkara  Nomor:  175/Pid.Sus/2018/PN Kot. Dalam perkara tersebut anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan di dalam persidangan  mengalami  ketakutan  untuk  memberikan  keterangannya,  karena  di  intimidasi melalui penglihatan mata terdakwa kepada saksi anak tersebut, selain itu anak tersebut trauma dengan adanya terdakwa, tetapi akhirnya anak tersebut tetap jadi saksi. Hal tersebut jelas akan berdampak tidak maksimal dalam memberikan kesaksiannya.
Contoh kasus juga dialami oleh oleh putri kandung terdakwa, kasus ayah  yang menodai putri  kandungnya  sendiri  di  daerah  Depok  Jawa  Barat,  tak  ada  habis-habisnya.  Kasus  ini sekarang  sudah  masuk  persidangan  Pengadilan  Negeri  Depok.  Ibunda  dari  korban mengungkapkan  selama  berlangsung  persidangan,  keluarga  suaminya  selalu  membawa sejumlah orang. 9 Pihak terdakwa dalam proses persidangan selalu membawa gerombolan dan terkesan  selalu  mengintimidasi  beberapa  waktu  lalu,  sidang  ada  yang  berusaha  untuk menimbulkan gesekan cekcok mulut, yang di indikasi dari pihak terdakwa yang mepet terus ke  pihak  korban.  Kehadiran  orang-orang  tersebut  menimbulkan  situasi  tidak  nyaman, terutama kepada saksi. Saksi merasa dihantui ketakutan saat mengikuti persidangan. tak hanya dirinya dan saksi yang merasa terintimidasi, bahkan tokoh masyarakat di sekitar rumah jalan rangkapan jaya. kecamatan pancoran mas, Depok, Jawa Barat. 10
Pengadilan harus mampu memfasilitasi bentuk perlindungan kepada saksi korban dengan memberikan  sarana  ruang  khusus  bagi  saksi  korban  pada  saat  saksi  korban  bersaksi  di persidangan. Dengan adanya ruangan khusus untuk bersaksi,  saksi korban bisa merasa lebih aman  dan  nyaman  dalam  membantu  penegak  hukum  membongkar  suatu  kejahatan  tanpa harus  berhadapan  dengan  terdakwa.Urgensi  perlindungan  saksi  korban  tersebut  memang harus  segera  dipikirkan  karena  pengungkapan  kasus  tindak  pidana  bergantung  dari  adanya bukti  saksi  yang  membantu  penegakan  hukum  dalam  mencari  kebenaran  materil  di persidangan, apabila tidak didukung dengan adanya perlindungan saksi korban maka mustahil pengungkapan tindak pidana dapat berjalan dengan lancar.

## B. Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan
Perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak menurut Arief Gosita adalah suatu  kegiatan  bersama  yang  bertujuan  untuk  memulihkan  keadaan  dan  kondisi  serta kepastian  hukum  bagi  masa  depan  anak.  Masalah  perlindungan  anak  menurut  Arief  Gosita adalah  suatu  fenomena  yang  harus  disikapi  dengan  segera.  Mengingat  permasalahan  anak begitu  kompleks  terjadi  mulai  dari  pelecehan,  kenakalan  anak  dan  juga  anak  yang  menjadi korban  bagi  predator  anak  hal  itulah  sistem  perlindungan  dibutuhkan  untuk  mencegah kejahatan serupa terulang kembali yang dapat mengancam jiwa sang anak. 11
Perlindungan  hukum  bagi  anak  dalam  proses  peradilan  lahir  dari  dasar  pemikiran peradilan  anak  ( juvenile  justice ),  tujuan  dari  dasar  pemikiran  peradilan  anak  tidak  dapat
8 Ni Made Dwi Kristiani, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Vol.7 No.3 2014
9 https://www.suara.com/news/2015/11/27/193117/ayah-nodai-anak-kandung-ibunda-sedih-dan-terintimidasi,  diakses  pada Tanggal 8 Mei 2019
10 Ibid.
11 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum  Progresif, , Semarang, Pustaka Magister, 2014, hlm. 47-48
dilepaskan  dari  tujuan  utamanya  sendiri  yakni  mewujudkan  kesejahteraan  anak.  Sebagai bagian  integral  dari  kesejahteraan  sosial. 12 Saksi  dalam  peradilan  pidana  menempati  posisi yang  paling  utama  dan  vital,  sebagai  mana  terlihat  dalam  penempatannya  dalam  pasal  184 KUHP. Pada Umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam  perkara  pidana.  Dapat  dikatakan  tidak  ada  perkara  pidana  terlepas  dari  alat  bukti keterangan  saksi.  Sekurang-kurangnya  disamping  alat  bukti  keterangan  yang  lain,  masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 13
M  Barly  Ramadhany  selaku  Direktur  Reserse  Kriminal  umum  pada  Polda  Lampung menyatakan bahwa Perlindungan hak-hak saksi dan korban sudah menjadi unsur mutlak yang dilakukan Polri dalam penegakan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian.  Dalam  proses  peradilan  pidana  dibutuhkan  adanya  keterangan  dari seorang saksi dan/atas korban yang mendengar, melihat, mengetahui atau mengalami sendiri telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Para penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  tindak  pidana  sering  kali  mengalami  kesulitan  karena  tidak  dapatnya  menghadirkan saksi  dan/atau  korban  yang  disebabkan  karena  kemungkinan  adanya  ancaman,  baik  secara fisik  maupun  psikis  dari  pihak-pihak  tertentu.  Apabila  saksi  merasa terancam jiwanya  dapat mengajukan  kepada  pihak  kepolisian  apabila  memungkinkan  dari  hasil  penilaian  dan kebijakan  dari  atasan  penyidik,  saksi  tersebut  memang  dalam  keadaan  terancam keselamatannya  sehingga  perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum  barulah  saksi  akan mendapatkan  perlindungan  dari  proses  penyidikan  beralangsung  atau  bisa  juga  sampai selesainya proses persidangan. 14
Menurut Tri Baginda Pengadilan Negeri  Kota  Agung menyatakan bahwa saksi dan/atau korban  yang  merasa  dirinya  berada  dalam  ancaman  yang  amat  besar,  maka atas persetujuan hakim  saksi  tersebut  dapat  memberikan  kesaksiannya  dengan  atau  tanpa  harus  hadir  secara langsung  pada  saat  berelangsung  pemeriksaan  perkaranya  dipengadilan.  Demikian  pula sebagai  saksi  dan/atau  korban  dapat  pula  memberikan  kesaksiannya  dengan  cara melakukan penyampaian  keterangannya  dengan  dibuat  secara  tertulis  yang  disampaikan  dihadapan pejabat  yang  berwenang  dengan  membubuhkan  tanda  tangannya  pada  berita  acara  yang memuat  tentang  isi  kesaksian  tersebut. 15 Menurut  Tri  Baginda  selaku  Hakim  Pengadilan Negeri  Kota  Agung  mengatakan  itu  pula  saksi  dan/atau  korban  dapat  juga  didengar kesaksiannya  secara  langsung  melalui  sarana  media  elektronik  dengan  didampingi  oleh pejabat yang berwenang. 16
Bahwa  menurut  Tri  Baginda  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  selama  ini hakim belum menerapakan keterangan saksi secara langsung melalui sarana media elektronik, karena    hakim  bukan  tidak  mau  mengoptimalkan  fasilitas  kesaksian  melalui  alat  bantu elektornik berupa teleconference mengingat penggunaan media tersebut membutuhkan sinyal yang kuat, akan tetapi sinyal di daerah Tanggamus tidak memungkinkan untuk menggunakan via teleconference dalam hal ini kami menyadari bahwa hal itulah yang belum kami terapkan selama  ini  karena  keterbatasan  fasilitas  dan  juga  sinyal  di  daerah  Tanggamus  tertutup perbukitan  dan  gunung-gunung  jadi  belum  bisa  dioptimalkan,  oleh  karea  itu  kami  masih menggunakan  cara-cara  konvensional  seperti  menghadapkan  seorang  saksi  kepersidangan dengan dihadiri terdakwa. 17
12 Ibid, hlm. 51
13 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.285
14 Wawancara dengan M Barly Ramadhany selaku Direktur Reserse Kriminal umum pada Polda Lampung, Pada Tanggal 9 Mei 2019.
15 Menurut Tri Baginda selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam hasil wawancara Tertanggal 17 Mei 2019.
16 Menurut Tri Baginda selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam hasil wawancara Tertanggal 17 Mei 2019.
17 Menurut Tri Baginda selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung dalam hasil wawancara Tertanggal 17 Mei 2019.
Fakta  yang  terjadi  perlindungan  saksi  di  dalam  persidangan  175/Pid.Sus/2018/PN  Kot Korban  yang  bernama  Devi  Yuliyanti  Bin  Mulyadi  yang  memberikan  kesaksiannya dipersidangan  tidak  diberikan  fasilitas  berupa  perlindungan  yaitu  saksi  korban  dipersilahkan oleh hakim dalam memberikan keterangannya dipersidangan dengan dihadiri oleh terdakwa, hal  tersebut  jelas  akan  berakibat  fatal  kepada  psikologis  korban  apalagi  bahwa  berdasarkan laporan  evaluasi  psikologi  an.  Devi  Yuliyanti  Bin  Mulyadi  dari  P2TP2A  Provinsl  Lampung tanggal 09 Agustus 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh Yurni, M.Psi., psikolog dengan hasil kesimpulan memiliki gangguan psikologis:
1) Anak mengalami gangguan persepsi;
2) Anak mengalami mimpi buruk atas kejadian yang ia alami;
3) Anak takut dengan individu terutama laki-laki yang baru ia kenal;
Berdasarkan Pasal 173 KUHAP  apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa  tertekan  atau  tidak  bebas  dalam  memberikan  keterangan  apabila  terdakwa  hadir disidang  maka  untuk  menjaga  hal  yang  tidak  diinginkan  hakim  dapat  menyuruh  terdakwa keluar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi, karena dalam Pasal 173 KUHAP juga yang memberikan kemungkinan seornag saksi bersaksi tanpa  kehadiran  terdakwa. 18 Selain  itu  kejadian  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  dengan Putusan  Nomor  77/Pid.sus/2016/PN.Kot  perkara  pencabulan  terhadap  anak  di  dalam persidangan  terdakwa  yang  bernama  Asnansyah  dikeluarkan  dari  ruang  sidang,  hal  ini sebagaimana  upaya  hakim  untuk  memberikan  keleluasaan  kepada  saksi  korban  anak  untuk memberikan kesaksiannya tanpa dihadiri oleh terdakwa. Dasar pertimbangan hakim tersebut sebagai  bentuk  perlindungan  kepada  saksi  korban  anak  untuk  memberikan  rasa  aman  dan mengurangi  ketakutan  korban  dalam  memberikan  keterangannya  di  pengadilan  agar  korban dapat menceritakan semua kejadiannya.
Menurut  analisis  peneliti  bahwa  apa  yang  sudah  dilakukan  oleh  hakim  tersebut  patut diapresiasi selama ini hakim tidak proaktif dalam memberikan  perlindungan khususnya bagi saksi  korban,  karena  sangat  jarang  sekali  perlindungan  yang  diberikan  kepada  korban  di persidangan mengingat bahwa di dalam hukum acara tidak ada kewajiban bagi hakim untuk memberikan  perlindungan  bagi  saksi  dan  memberikan  rasa  aman.  Hakim  memang  dituntut harus  proaktif  di  dalam  persidangan  karena  hal  tersebut  adalah  wilayah  yuridiksinya  dalam menegakan hukum dan mencari keadilan.

## II. Faktor-faktor yang Menjadi Hambatan Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan
Faktor-faktor  atau  penyebab  terjadinya  suatu  tindak  perkosaan  biasanya  dengan  posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. 19 Jika dikaitkan dengan  faktor  yang  mempengarugi  penegakan  hukum  bahwasannya  Soerjono  Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada 5 (lima) hal, yaitu :
1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
18 Ojaruddin,  “  Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Dalam  Implementasi  UU  No.  13  Tahun  2006”. Journal.Universitassuryadarma.ac.id. (2018).
19 Andika  Legesan,  “Korban  Kejahatan  Sebagai  Salah  Satu  Faktor  Terjadinya  Tindak  Pidana  Pemerkosaan”, Jurnal Lex Crimen Vol.I No.4 Okt-Des (2012). hlm. 11
5) Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yangdidasarkan  pada  karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 20
Sedangkan  untuk  mengetahui  berhasil  atau  tidaknya  teori  Penegakan  hukum  menurut Lawrence  Meir  Friedman  bergantung  pada  Substansi  Hukum,  Struktur  Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.
1) Struktur Hukum/Pranata Hukum;
2) Substansi Hukum;
3) Budaya Hukum. 21
Adapun hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum antara lain :
1. Faktor  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  korban  (LPSK)  yang  belum  memiliki perwakilan di daerah dan kurangnya sosialisasi.
Menurut  peneliti  dari  hasil  kajian  dan  juga  riset  yang  telah  dilakukan  bahwa  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  masih  memiliki  beberapa  kekurangan  sehingga belum  maksimal  dalam  menjalankan  tugasnya.  Diantaranya  yaitu  lembaga  tersebut  yang hanya berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dimana yang seharusnya bahwa LPSK  mempunyai  perwakilan  di  daerah  sesuai  dengan  keperluan,  karena  LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan dan bantuan pada saksi dan korban  berdasarkan  tugas  dan  kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang. 22 Dengan  banyaknya  permasalah  mengenai  perlindungan  saksi  yang  menjadi  korban  tindak pidana, seharusnya Pasal tersebut dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah  dalam Pasal 11 ayat (3)  Undang-undang  RI  Nomor  13  tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban menyatakan membentuk  yang terjadi Pasal tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah untuk membentuk perwakilan LPSK di masing-masing daerah.

## 2. Belum Diaturnya Bentuk Perlindungan Saksi di dalam KUHAP
Menurut peneliti dari hasil kajian dan juga riset yang telah dilakukan. Berkaitan dengan tata  cara  pemberian  perlindungan  saksi,  KUHAP  tidak  mengatur  bentuk  mekanisme perlindungan  saksi  padahal  saksi  adalah  suatu  alat  bukti  yang  esensial  yang  harus diperhatikan  perlindungannya  mengingat  saksi  memiliki  peran  dalam  membantu  penegak hukum dalam menemukan kebenaran materil dalam kasus pidana, dan juga saksi juga rentan mendapatkan  kerugian  yang  dialami  ketika  memberikan  kesaksiannya  dipersidangan, sehingga  dalam  hal  ini  saksi  enggan  memberikan  keterangannya  dipersidangan  walaupun saksi mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa pidana. Terkait perlindungan saksi korban dan perlindungan anak  berdasarkan Asas Lex specialis derogat legi generali, yaitu asas yang menafsirkna  hukum  yang  dinyatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat  khusus  mengesampingkan hukum yang bersifat umum. 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  Undang-undang  RI Nomor  13  tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  belum  juga  mengakomodir bentuk  perlindungan  saksi  dan  perlindungan  anak  terhadap  permasalahan  yang  ada  dalam
20 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindopersada, 2008, hlm. 8.
21 Endah  Pertiwi,  “Tanggung  Jawab  Notaris  Akibat  Pembuatan  Akta Nominee Yang  Mengandung  Perbuatan  Melawan Hukum Oleh Para Pihak”. Jurnal Ius hukum dan keadilan . Vol. 2. Nomor  2, Agustus (2018). Ius | Vol Vi | Nomor 2 |
22 Riung Friko Karek, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkap Fakta (Whistleblower) Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.” Jurnal Lex Administratum, Vol. IV. No. 4. April (2016). hlm. 29
23 Franky  Satrio  Darmawan  Dan  Dian  Adriawan  Daeng  Tawang,  “Penerapan  Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generalis Terhadap  Undang-Undang  Informasi Dan Transaksi Elektronik  Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr.” Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1.  No.2 (2018).
persidangan.  Sebaiknya  pemerintah  segera  memperbaharui  Undang-undang  Perlindungan Anak dan Undang-undang Perlindungan  saksi  Korban tentang bentuk perlindungan terhadap saksi  anak  sebagai  koban  yang  dapat  memberikan  keterangannya  dengan  menggunakan sarana telekomunikasi berupa videocall atapun mengakui keterangan saksi tertulis kemudian dibacakan dipersidangan.
3. Belum  efektifnya  Kerjasama  antara  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Dengan Instansi Penegak Hukum
Menurut peneliti dari hasil kajian dan juga riset yang telah dilakukan Salah satu masalah yang  terjadi  adalah  timbulnya  ketidaksepahaman  antara  LPSK  dengan  pihak-pihak  terkait yang  berwenang  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Kehakiman.  karena  masing-masing mempunyai  egosentris  tersendiri  dalam  melindungi  saksi  secara  mereka  adalah  instrument penegak  hukum  tanpa  adanya  LPSK  instansi  tersebut  masih  bisa  melindungi  warga negaranya.  Hal  ini  tentu  akan  menghambat  tugas  paling  utama  dari  LPSK  yaitu  melindungi saksi  dan  atau  korban.  Seharusnya  hal  tersebut  tidak  perlu  terjadi  karena  Pasal  18  Undang- undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah  menyebutkan bahwa  Dalam  menangani  perkara  anak,  anak  korban,  dan/atau  anak  saksi,  pembimbing kemasyarakatan,  pekerja  sosial  profesional,  tenaga  kesejahteraan  sosial,  penyidik,  penuntut umum,  hakim,  dan  advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya  wajib  memperhatikan kepentingan  terbaik  bagi  anak  serta  mengusahakan  suasana  kekeluargaan  tetap  terpelihara. Untuk melakukan penyidikan terhadap anak penyidik juga wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. 24

## 4. Sumber Daya Manusia
Selain  LPSK,  lembaga  P2TP2A  yang  menbantu  Pemerintah  Daerah  dalam  melindungi hak-hak saksi anak sebagai korban tidak bisa memaksimalkan peranya karena jumlah personil yang  terbatas  dibandingkan  dengan  permasalahan  yang  ada  di  daerah,  maka  berdasarkan Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu. Peraturan tersebut  mengatur  bahwa  masing-masing  daerah  kabupaten/kota  mempunyai  kewajiban membentuk  lembaga  P2TP2A. 25 Dimana  akan  lebih  baik  jika  pemerintah  dapat  merekrut tenaga  ahli  dan  pegawai  khusus  yang  bertugas  di  LPSK  maupun  P2TP2A  ataupun  lembaga pemerintah lain yang fungsinya secara khusus menangani perlindungan anak,

## 5. Anggaran
Anggaran adalah salah satu hal penting yang mendukung jalannya suatu peran, yang bisa lebih  memaksimalkan  tujuan  dan  sasaran  yang  hendak  dicapai.  Salah  satu  faktor  yang menghambat  belum  dibentuknya  LPSK  di  daerah  adalah  anggaran  yang  terbatas  dari Pemerintah. Akan lebih baik jika pemerintah dapat memfokuskan tambahan anggaran kepada lembaga  atau  institusi  yang  khusus  menangani  perlindungan  saksi  korban  dan  anak  sebagai korban. Sebab hal ini akan menetukan peran bagi penegak hukum sebagai penjaga dari segala tndak kejahatan yang ada untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukm, dan kemanfaatan. 26
24 Ni Made  Ita Ariani,  Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi  Kasus  Perkara  Nomor  :  B/346/2016/Reskrim).” e-Journal  Komunitas  Yustisia  Unversitas  Pendidikan  Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1 (2019).
25 Emy  Rosnawati,  “Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  (P2tp2a)  Dalam  Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 18, No. 1 (2018). hlm.83.
26 Clasina  Mutiara  Juwita  Panjaitan,  Ariyani  Putri,  “Peran  Dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  (Lpsk)  Dalam Pemerkosaan.” Jurnal Recidive. ” Vol 2, No 1 (2013) . hlm. 92.
Seharusnya untuk menyikapi faktor hambatan yang demikian diatas memang diperlukan upaya  kerja  keras  dalam  memperbaiki  kelemahan  tersebut  seperti  agar  dibentuknya  LPSK disetiap  daerah  agar  jangkauan  perlindungannya  pun  merata  sampai  ke  tingkat  daerah  dan juga  peran  penegak  hukum  yang  harus  pro  aktif  dan  tanpa  harus  diminta  dengan  kebijakan diskresinya aparat penegak hukum dengan segera merspon perlindungan yang maksimal  bagi korban demi terungkapnya kebenaran materil. Berkenaan juga dengan masalah koordinasi di setiap  elemen  agar  selalu  ditingkatkan  karena  untuk  menunjang  kinerja  satu  sama  lain kaitannya  dengan  masalah  perlindungan  saksi  korban.  Bahwa  tak  lupa  juga  peran  fasilitas sarana,  maupun  dan  prasarana  serta  anggaran  menjadi  peran  penting  dalam  mewujudkan perlindungan hukum yang baik karena jika diteliti di sektor inilah banyak upaya  dan kinerja menjadi terhambat.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  di  atas,  maka  penulis  menarik kesimpulan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  saksi  dalam  perkara  tindak pidana  pemerkosaan  berupa  persetujuan  dari  hakim  kepada  saksi  korban  anak  dapat memberikan  kesaksiannya  dengan  tanpa  harus  hadir  secara  langsung  saat  pemeriksaan perkaranya  dipengadilan,  dengan  menggunakan  sarana  telekomunikasi  berupa videocall atapun  mengakui  keterangan  saksi  tertulis  kemudian  dibacakan  dipersidangan.  Bentuk perlindungan  tersebut  sebaiknya  secara  khusus  diatur  didalam  Undang-undang  Perlindungan Anak  dan  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  Korban.  Sebaiknya  pemerintah  segera memperbaharui Undang-undang Perlindungan  Anak dan Undang-undang Perlindungan saksi Korban.  Selain  itu  Pemerintah  juga  segera  membentuk  perwakilan  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  (LPSK)  di  setiap  daerah  dan  melakukan  sosialisasi  kepada  para  penegak huukum untuk memaksimalkan bentuk perlindungan saksi korban dalam setiap proses hukum.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Harahap,  M.  Yahya,2005, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP ,  Jakarta,  Sinar Grafika,
M  Arif  Mansur,  Didik,  Elisatris  Gultom,  2006, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan Antara Norma dan Realita , Jakarta, Rajawali Pers. Rosidah, Nikmah dan Rini Fatonah, 2017, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung, Zam-Zam Tower.
--------------,  2014, Budaya  Hukum  Hakim  Anak  di  Indonesia,  Sebuah  Pendekatan  Hukum Progresif, Semarang, Pustaka Magister. Soekanto,  Soerjono,  2008, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta,  PT. Raja GrafindoPersada.
B. Jurnal Adhyaksa,  H.  B..  "Implementasi  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Di Polres Kuningan)." Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi Develop Education and Legal Reseacrh. Vol. 2 No. 1 . Januari 2015, https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/viewFile/25/12.
Clasina  Mutiara  Juwita  Panjaitan,  A.  P.  "Peran  Dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban (Lpsk)  Dalam  Pemerkosaan." Jurnal  Recidive  Vol  2,  No  1 ,  92.  2013, https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32018/21390.
Intan, Eka, Putri Lembaga, Konsultan Bantuan, and Hukum Intan. “Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  Ii  A  Bandar  Lampung  Fulfillment  Of  The Rights  Of  The  Child  In  The  Class  Ii  Special  Child  Coaching  Institution  In  Bandar
Lampung.” Cepalo 2, no.
2, September 12, 2018: 45–84. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1764/1480.
https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764.
Karek,  R.  F.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengungkap  Fakta  (Whistleblower)  Berdasarkan Undang-Undang  No. 13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban." Jurnal  Lex Administratum, Vol. IV. No. 4. , 29, 2016.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11796/11388. Kristiani,  N.  M.  "Kejahatan  Kekerasan  Seksual  (Perkosaan)  Ditinjau  Dari  Perspektif
Kriminologi." Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Udayana,  Denpasar,  Bali,  Vol.7
No.3 . 2014. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/10940/7765.
https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p02.
Legesan,  A.  "Korban  Kejahatan  Sebagai  Salah  Satu  Faktor  Terjadinya  Tindak  Pidana
Pemerkosaan." Jurnal Lex Crimen Vol.I No.4 , 11. 2012,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/899/714.
Mutiara  Nastya  Rizky,  R.  I.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Eksploitasi  Seksual Komersial  Melalui  Media  Sosial." Jurnal  Media  Iuris  Vol.  2  No.  2 ,  Juni  2019. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/899/714.
Ni Made Ita Ariani, N. P. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap  Curanmor  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Kabupaten Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor  :  B/346/2016/Reskrim)." e-Journal  Komunitas Yustisia  Universitas  Ganesha  Program  Studi  Ilmu  Hukum .  Vol.  2,  No.  2,  2019. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/23896/14492.
Nurdiana,  M.  A.  "Tindak  Pidana  Pemerkosaan:  Realitas  Kasus  Dan  Penegakan  Hukumnya  Di Indonesia." Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri  Semarang  (UNNES)  Vol.  3.  No.  1 , 2019. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/1350/pdf.
Ojaruddin.  "Tinjauan  Hukum  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  Dalam  Implementasi  UU  No.  13 Tahun 2006." Journal.Universitassuryadarma.ac.id. Vol. 3, No. 2, 2013. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/93/90.
https://doi.org/10.35968/jh.v3i2.93.
Pertiwi,  E.  "Tanggung  Jawab  Notaris  Akibat  Pembuatan  Akta  Nominee  Yang  Mengandung Perbuatan  Melawan  Hukum  Oleh  Para  Pihak." Jurnal  Ius  hukum  dan  keadilan.  Vol.  2. Nomor 2 ,  2018. http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/559/pdf_79. http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i2.559.
Rosnawati,  E.  "Peran  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  (P2tp2a)
Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 18, No. 1 , 2018. http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2341. http://dx.doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2341.
Silviana  Anggraeni  Putri,  N.  R.  "Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban  Tindak  Pidana Perdagangan Manusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  mengenai  Perlindungan  Anak."
Diponegoro Law Journal Vol. 6. No 1 . 2017. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/14307/13839. Slamet, S. "Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan." Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 4. No. 2, 2017.
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8666/7754.
Tawang, F. S. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  Dalam  Tindak  Pidana  Perjudian  Togel  Secara  Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid. B/2018/Pn.Jkrt Utr." Jurnal Hukum Adigama . Vol 1. No. 2, 2018. https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/2844/1743.
http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2844.

## C. Undang-undang
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
D. Internet
https://www.suara.com/news/2015/11/27/193117/ayah-nodai-anak-kandung-ibunda-sedih-dan- terintimidasi, diakses pada Tanggal 8 Mei 2019.