JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia p- ISSN 2722-8134 , e-ISSN 2620-8466 Volume 05, No. 02, 2022

## Politik Hukum Kedudukan Dan Peranan Komisi Yudisial Di Indonesia

## Mohd. Yusuf DM,
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; yusufdaeng23@gmail.com
Hendrik
lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;  hendrik23@gmail.com Rahmad Supeno
lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; rahmatsupeno18@gmail.com

## Geofani Milthree Saragih
Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com
*Coresponding Author Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: --- Cara  sitasi: Nama  Belakang,  Inisial  Nama  Depan.  Inisial  Nama  Tengah.,  Nama  Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun). Judul Artikel. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia , vol(yy), xx-yy.
Abstrak . Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga Negara di Indonesia yang baru  terbentuk  pada  masa  reformasi.  Lahirnya  Komisi  Yudisial  didorong  dari adanya  permasalahan  dalam  dunia  kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia.  Pada dasarnya,  Komisi  Yudisial  lahir  untuk  menjaga  dan  menegakkan  marwah  hakim yang  ada  di  Indonesia.  Komisi  Yudisial  secara  konstitusional  diatur  dalam  Bab Kekuasaan  kehakiman  pada  UUD  1945.  Namun,  apabila  dikaji  pada  dasarnya Komisi  Yudisial  bukanlah  lembaga  Negara  yang  melaksanakan  fungsi,  tugas  dan kewenangan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman,  melainkan  hanya  sebagai lembaga  Negara  pembantu  dalam  kekuasaan  kehakiman.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  normatif  yuridis  dengan  mengaitkan  pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini akan  memperlihatkan  bagaimana  politik  hukum  kedudukan  dan  peranan  dari lembaga negara Komisi Yudisial di Indonesia.
Kata Kunci : Politik Hukum, Komisi Yudisial, Reformasi.
Abstract. The  Judicial  Commission  is  one  of  the  state  institutions  in  Indonesia which  was  newly  formed  during  the  reform  period.  The  birth  of  the  Judicial Commission  was driven  by  problems in the  world  of  judicial  power in  Indonesia. Basically,  the  Judicial  Commission  was  born  to  protect  and  uphold  the  dignity  of judges  in  Indonesia.  The  Judicial  Commission  is  constitutionally  regulated  in  the Chapter  on  Judicial  Power  in  the  1945  Constitution.  However,  when  examined basically  the  Judicial  Commission  is  not  a  State  institution  that  carries  out  its functions,  duties  and  authorities  as  the  executor  of  judicial  power,  but  only  as  an auxiliary  State  institution  in  judicial  power.  This  research  uses  a  type  of  juridical
normative research by linking the subject matter to the main topic in this research. The results of this study will show how political law is positioned and the role of the Judicial Commission state institution in Indonesia.
Keywords : Legal Politics, Judicial Commission, Reform.

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara  hukum,  hal ini termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Penegakan hukum merupakan bagian paling  menentukan dalam ketatanegaraan Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Dalam prakteknya, lembaga  negara  Indonesia    mengarah  pada  teori  trias  politica,  dimana terbagi  atas  tiga  kekuasaan  secara  garis  besar,  yaitu  kekuasaan  eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Secara  umum,  legislatif  dan  eksekutif  memiliki  peranan  dalam  membentuk hukum  (berdasarkan  konsep    kedaulatan  rakyat)  dan    yudikatif    sebagai pelaksana  sekaligus  pengoreksi  hukum  tersebut  (karena  dalam  praktiknya seperti  di  Mahkamah  Konstitusi,  UUD  1945  dapat  menyatakan  batal  suatu undang-undang).    Kekuasaan    yudikatif  di  Indonesia    adalah    kekuasaan kehakiman  yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dimana  di  sisi  kedua  kekuasaan  kehakiman  tersebut    ada    Komisi  Yudisial sebagai lembaga  auxiliary. Lahirnya  Komisi Yudisial dalam  ketatanegaraan negara  Indonesia bukan tanpa  alasan.
Pasalnya,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Mahfud  MD  di  dalam bukunya, bahwa sejak pertengahan 1980-an lembaga peradilan di Indonesia, terkhusus lembaga  kekuasaan  kehakiman  mendapat  sorotan  tajam  karena  dililit  oleh mafia  peradilan,  yaitu  proses  pengadilan  yang  korup  dimana  diwarna  oleh kolusi  antara  catur  wangsa  penegak  hukum  (hakim,  jaksa,  polisi  dan pengacara) (Mahfud MD, 2011). 1 Sehingga dibutuhkan lembaga disamping kekuasaan  kehakiman  yang  berfungsi  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  kekuasaan  kehakiman.2  Bahkan  sebenarnya,  gagasan  pentingnya pengawasan  oleh  lembaga  eksternal  terhadap  hakim  telah  muncul  sejak lama,  misal  di  tahun  1968  telah  muncul  ide  untuk  membentuk  Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) (Patrialis Akbar, 2011).
Maka  dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  mengulas  lebih  lanjut  politik hukum  kedudukan  Komisi  Yudisial  Di  Dalam  Ketatanegaraan  Indonesia berserta peranannya.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research ) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh  peneliti  di  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  undang-undang  dan  asas  hukum,  terkhususnya  dalam penelitian ini difokuskan pada politik hukum kedudukan Komisi Yudisial Di Dalam  Ketatanegaraan  Indonesia  berserta  peranannya.  Penelitian  hukum normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun putusan  pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai penelitian  hukum  doctrinal (Jonaedi  Effendi  &  Johnny  Ibrahim,  2018) .  Metode penelitian  tersebut  digunakan  untuk  mengkaji  serta  menganalisis  secara normatif  bagaimana  politik  hukum  kedudukan  Komisi  Yudisial  Di  Dalam Ketatanegaraan Indonesia berserta peranannya.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul  berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed  (M.  Zed,  2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Politik Hukum Kedudukan Komisi Yudisial Di Indonesia
Kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  telah  mengalami  beberapa  kali perubahan.  Sejak  UUD  1945  naskah  asli  sampai  dengan  UUD  1945  pasca amandemen,  dapat  dikatakan  telah  banyak  perubahan  dalam  pengatuan tentang  kekuasaan  kehakiman  di  dalam  konstitusi  Indonesia.  Amandemen UUD  1945  yang  telah  dilakukan  empat  kali  secara  berturut-turut  telah menciptakan  suatu  ketatanegaraan  yang  baru  bagi  negara  Indonesia, terkhusus  kekuasaan  kehakiman.  Awalnya,  konstitusi  Indonesia  hanya mengenal  Mahkamah  Agung  sebagai  puncak  kekuasaan  kehakiman  yang tertinggi,  namun  pasca  amandemen  muncul  dua  lembaga  kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Kontitusi dan Komisi Yudisial.
Mengenai  Mahkamah  Konnstitusi,  diatur  di  dalam  Pasal  24  C  UUD  1945. Mengenai Komisi Yudisial diatur di dalam Pasal 24 B UUD 1945. Sedangkan Mahkamah  Agung,  diatur  di  dalam  Pasal  24  A  UUD  1945.  Namun  pe
mbahasan  lebih  lanjut  dalam  makalah  ini  hanya  akan  terfokus  pada  latar belakang lahirnya Komisi Yudisial di Indonesia.
Sebenarnya  ide  tentang  perlunya  suatu  komisi  khusus  untuk  menjalankan fungsi-fungsi  tertentu  yang  berhubungan  dengan  kekuasaan  kehakiman bukanlah  hal  baru.  Dalam  pembahasan  RUU  tentang  Ketentuan-ketentuan Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  sekitar  tahun  1968  sempat  diusulkan pembentukan  lembaga  yang  diberi  nama  Majelis  Pertimbangan  Penelitian Hakim (MPPH) (Ni’Matul Huda, 2015). Majelis ini diusulkan agar dibentuk sebagai  sebuah  lembaga  yang  akan  memberikan  pertimbangan  dan mengambil  keputusan  terakhir  mengenai  saran-saran  atau  usul-usul  yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan  atau  hukuman  jabatan  para  hakim,  yang  diajukan  baik  oleh  MA atau Menteri Kehakiman.
Di masa Orde Baru (ORBA), pemikiran tentang pembentukan sejenis Komisi Yudisial  juga  muncul  sejak  adanya  desakan  untuk  melakukan  penyatuan atap  bagi  hakim  sekitar  tahun  1998.  Pada  saat  itu,  MPR  mengeluarkan Ketetapan  MPR  RI  No.  X/MPR.1998  tentang  Pokok  -Pokok  Reformasi Pembangunan  Dalam  Rangka  Penyelamatan  dan  Normalisasi  Kehidupan Nasional  sebagai  Haluan  Negara.  Pada  intinya  TAP  MPR  tersebut menyetakan  perlunya  untuk  mewujudkan  pemisahan  yang  tegas  antara fungsi-fungsi  yudikatif  dan  eksekutif.  Namun,  dengan  dipisahkannya  MA menjadi  berada  di  satu  atap  tersendiri  mengakibatkan  suatu  permasalahan yang  baru.  Adapun  masalah  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  terbuka lebarnya kemungkinan monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Pemikiran tentang diperlukannya sebuah Komisi Yudisial semakin menguat.
Akhirnya,  Amandemen  UUD  1945  telah  memperkenalkan  suatu  lembaga baru  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yaitu Komisi  Yudisial.  Lahirnya  Komisi  Yudisial  dalam  sistem  ketatanegaraan  RI sebenarnya merupakan proses yang sangat panjang yang merupakan bagian dari usaha untuk mencari format ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman.  Buruknya  pelaksanaan kekuasaan  kehakiman  yang  sering  dan  bahakan  tidak  pernah  lepas  dari pengaruh  kekuasaan  pemerintah  dan  kekuasaan  lainnya  termasuk kekuasaan uang, telah mendorong pemikiran perlunya sebuah lembaga yang dapat  mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  untuk  dapat  berjalan  sesuai dengan tujuan dari hukum, yakni peradilan yang bersih demi menciptakan keadilan masyarakat (Muhammad Fauzan, 2008).
Komisi  Yudisial  adalah  lembaga  negara  yang  bersifat  mandiri  dan  dalam pelaksanaan  wewenangnya  bebas  dari  campur  tangan  atau  pengaruh  dari kekuasaan  lainnya (Emilda  Firdaus  &  Zainul  Akmal,  2020) .  Komisi  Yudisial  bersifat mandiri yang dimana berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan  memiliki  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat  serta  perilaku  hakim  (Jimly  Asshiddiqie, 2007).  Maka  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  peradilan  tertinggi  dapat didampingi oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga penunjang (auxiliary state commission)  yang  berfungsi  sebagai  perekrut  hakim  agung  dan  pengawas kode etik hakim.
Secara  konstitusional,  mengenai  Komisi  Yudisial  diatur  dalam  Bab  IX tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  secara  khusus  diatur  dalam  Pasal  24  B UUD  1945.  Muncul  suatu  permasalahan  hukum  sebenarnya  dalam  hal  ini, karena  Komisi  Yudisial  bukanlah  pelaku  kekuasaan  kehakiman  tetapi mengapa  keberadaannya  diatur  dalam  bab  kekuasaan  kehakiman  (Titik Triwulan Tutik, 2010). Terlepas dari  perdebatan demikian, faktanya Komisi Yudisial  tetap  eksis  dan  sangat  dibutuhkan  di  dalam  ketatanegaraan Indonesia, terkhusus di dalam kekuasaan kehakiman.
Adapun yang menjadi wewenang dari Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluruhan  martabat  serta  perilaku hakim.  Yang  dapat  menjadi  anggota  Komisi  Yudisial  adalah  mereka  yang harus  mempunyai  pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang  hukum  serta memiliki  integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela.  Mengenai keanggotaan  anggota  Komisi  Yudisial,  yang  menjadi  anggota  Komisi Yudisial  adalah  mereka  yang  telah  diangkat  oleh  Presiden  atas  persetujuan DPR,  adapun  pemberhentiannya  juga  oleh  Presiden  melalui  persetujuan DPR.  Pengaturan  lebih  lanjut  tentang  Komisi  Yudisial  diatur  di  dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial (perubahan atas Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial).
Sehingga,  Komisi  Yudisial  ini  merupakan  salah  satu  lembaga  negara  yang merupakan  anak  kandung  dari  reformasi.  Tidak  heran tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  Komisi  Yudisial  dapat  dikatakan  masih  tinggi,  sama seperti Mahkamah Konstitusi.

## B. Politik Hukum Peranan Komisi Yudisial Di Indonesia
Komisi  Yudisial  lahir  karena  adanya  beberapa  permasalaha  yang  terdapat dilingkungan  kekuasaan  kehakiman,  terkhusus  yang  berada  di  bawah
Mahkamah  Agung.  Apabila  kita  sudah  membaca  setiap  pasal  yang  ada  di dalam  UUD  1945  yang  membahas  tentang  Komisi  Yudisial,  maka  akan didapat kesimpulan bahwa jabatan hakim dalam konsep UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial (Jimly Asshiddiqie, 2014).
Pembentukan  Komisi  Yudisial  dapat  dikatakan  merupakan  pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang sudah berkembang  di  masa  lalu.  Pemikiran  demikian  muncul,  didasari  atas terjadinya  suatu  praktik  peradilan  yang  tidak  bersih.  Secara  eksternal, kekuasaan kehakiman dulu tidak berada di satu atap, tetapi tergantung pada eksekutif  (mengenai  administrasi),  sehingga  menimbulkan  celah  intervensi dari  lembaga  negara  lainnya  dalam  menjalankan  tugasnya.  Sehingga,  pada masa  ORBA,  terjadi  suatu  praktik  di  mana  pengadilan  rentan  dengan intervensi  dari  para  penguasa,  maka  akan  sulit  membuat  suatu  putusan tanpa tekanan apabila terdakawa misalnya adalah dari pihak penguasa.
Secara  internal,  hakim  dalam  menjalankan  profesinya  akan  sangat  terikat pada  paradigma  yang  dia  anut  dalam  cara  pandangnya.  Contoh  apa  yang dipaparkan  oleh  Achmad  Ali  dalam  prakata  bukunya  yang  berjudul “Sosiologi Hukum (Kajian Empiris Terhadap Pengadilan)” sangat mewakili apa  yang  dimaksud  oleh  penulis.  Kasus  yang  dicontohkan  oleh  Acmad  Ali adalah kasus Tommy Soeharto yang dimana dijatuhi vonis 15 tahun penjara, yang diketuai oleh hakim Amirudin Zakaria. Menurut jaksa penuntut umum dan  majelis  hakim,  Tommy  Soeharto  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  melakukan  empat  kesalahan  sekaligus,  yaitu  mengotaki pembumuhan berencana terhadap Hakim Agung  Syarifiuddin, menyimpan sencata ilegal di Hotel Cemara, menyimpan senjata ilegal di jalan Alam Segar dan kabur dari hukuman.
Sehingga  secara  hukum  seharusnya  tindakan  Tommy  Soeharto  secara hukum  di  kejahatan  pertama  dapat  dihukum  mati.  Dua  aktor  lapangan suruhan Tommy Soeharto, yaitu Maularman dan Noval Hadad sebagai aktor lapangan saja dijatuhkan pidana penjara seumur hidup (Achmad Ali, 2014). Menanggapi hal tersebut, Acmad Ali berpandangan bahwa filosofi dan teori hukum yang dianut oleh hakim Amiruddin Zakaria sangat keliru.  Dan ada lagi  kejadian-kejadian  demikian  dalam  jalannya  sejarah  pengadilan  di Indonesia,  sehingga  masih  terdapat  kekeliruan  di  dalam  paradigma  hakim dalam memandang suatu kasus, terkhusus terhadap pelakunya.
Pandangan  Mahfud  MD  dalam  bukunya  juga  patut  untuk  kita  perhatikan untuk  melihat  bagaimana  pengadilan  sangat  terikat  pada  aspek-aspek disekelilingnya.  Di  era  Reformasi,  kekuasaan  kehakiman  yang  sudah  lebih dimandirikan  dimana  telah  disahkannya  UU  No.  35  Tahun  1999  tentang Kekuasaan  Kehakiman  (yang  telah  diubah).  Faktanya,  pengadilan  semakin korup, seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD. Kebebasan yang diberikan melalui undang-undang kekuasaan kehakiman kepada hakim agar terbebas dari intervensi kekuatan luar dalam memutus perkara, tetapi juga digunakan oleh  sebagian  hakim  untuk  bebas  melakukan  korupsi  peradilan  dengan berbagai variasi.
Misalnya kasus di tahun 2006 yang lalu, hakim Herman Alositandi dijatuhi hukuman  4,5  tahun  penjara  oleh  pengadilan  karena  telah  terbukti  telah menyuruh  seorang  panitera  untuk  memeras  seorang  saksi  kasus  Jamsostek dengan  ancaman  saksi  tersebut  akan  dijadikan  tersangka.  Dalam  minggu yang  sama  pula,  mantan  hakim  tinggi,  Harini  Wijoso  juga  divonis  4  tahun penjara karena terbukti berusaha menyuap majelis Hakim Agung. Kejadian seperti  ini  oleh  Mahfud  MD  diberi  peristilahan judicial  corruption .  Di  dunia Peradilan  sendiri,  menurut  Pompe judicial  corruption sudah  muncul  sejak peristiwa  Malari  pada  tahun  1974  ketika  lembaga  peradilan  dibina  dengan sistem  kepemimpinan  militer.  Maka  sudah  sangat  panjang  dan  luas permasalahan jalannya pengadilan di Indonesia.
Tidak  heran,  dengan  lahirnya  Komisi  Yudisial  menimbulkan  kekhawatiran bagi pemangku kekuasaan kehakiman. Hal ini terjadi karena dengan adanya Komisi  Yudisial  akan  menimbulkan  dan  membahayakan  kemandirian  atau kebebasan hakim dalam memutus perkara, padahal kalau kita cermati antara kemandirian  hakim  atau  yang  sering  disebut  dengan  kebebasan  hakim merupakan  hal  yang  berbeda  dengan  perilaku  hakim.  Padahal,  keberadaan Komisi  Yudisial  ini  adalah  suatu  lembaga  yang  sangat  dibutuhkan.  Hal  ini juga didukung juga oleh lemahnya pengawasan internal Mahkamah Agung. Mas Achmad Santoso mempermasalahkan lemahnya pengawasan internal di lingkungan  Mahkamah  Agung  disebabkan  antara  lain:  (1)  kualitas  dan integritas  pengawas  yang  tidak  memadai;  (2)  proses  pemeriksaan  disiplin yang tidak transparan; (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan  untuk  menyampaikan  pengaduan,  memantau  proses,  serta hasilnya;  (4)  semangat  membela  sesama  korps  (esprit  de  corps)  yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan; (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.
Sehingga,  banyak  sekali  permasalahan-permasalahan  yang  ada,  sehingga perlu  memang  ada  pengawas  eksternal  terhadap  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia  yang  dimana  pengawan  tersebut  tidak  boleh  berada  di  bawah kekuasaan  eksekutif  dan  kekuasaan  legislatif,  dengan  adanya  Komisi Yudisial  sudah  tepat  menurut  penulis,  walaupun  belum  maksimal.  Hal demikian penulis katakan bila kita kaji dari apa saja yang menjadi tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, jelas bahwa Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam perbaikan budaya pengadilan.
Seperti  yang  telah  penulis  ulas  di  awal  tadi,  bahwa  secara  konstitusional Komisi  Yudisial  diatur  di  dalam  Pasal  24  B  UUD  1945.  Adapun  peranan esensial  Komisi  Yudisial  untuk  mewujudkan  pengadilan  yang  bersih  itu dapat  kita  telusuri  dari  Pasal  24  B  ayat  (1)  UUD  1945.  Dalam  ayat  tersebut sebutkan,  bahwa  Komisi  Yudisial  berwenang  mengusulkan  pengangkatan hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat dan perilaku hakim. Pasal ini sangat  jelas  telah  menegaskan  bahwa  Komisi  Yudisial  merupakan  suatu lembaga  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  suatu  pengadilan  yang  ideal, yaitu jauh dari judicial corruption seperti yang dikatakan oleh Mahfud MD.
Tidak  heran  di  awal  berdirinya  Komisi  Yudisial,  ada  suatu  bentuk perlawanan elegan dari Mahkamah Agung dalam bentuk melakukan judicial review  terhadap  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2004  tentang  Komisi Yudisial  pada  tahun  2006  yang  lalu.  Secara  lebih  konkrit  lagi,  mengenai pentingnya kedudukan Komisi Yudisial akan kita dapati di dalam Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2011  tentang  Komisi  Yudisial.  Komisi  Yudisial sebagai  lembaga  yang  berwenang  mengawasi  tingkah  laku  hakim,  pejabat dan  peradilan  memiliki  fungsi  yang  sangat  penting  dalam  memberantas mafia  peradilan  (Ahmad  Masyhud,  2016).  ketegasan  dan  konsistensi lembaga  ini  sangat  jelas  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih  dan tumbuh  dalam  lembaga  peradilan.  Sikap  ini  sangat  didambakan  rakyat Indonesia, mengingat penegakan keadilan semuanya bertumpu pada tangan hakim (Yohanes Usfunan, 2005).
Pengadilan adalah finisher dari hukum yang sudah dibuat sedemikian rupa. Kita  benar-benar  harus  bisa  menciptakan  suatu  pengadilan  yang  bersih. Kesadaran  hukum  adalah  kelemahan  utama  manusia,  termasuk  hakim. Budaya  hukum  yang  ada  di  Indonesia  juga  terkesan  harus  memaksa  dan mengandung  sanksi  dahulu  baru  akan  diikuti.  Sehingga,  tidak  heran pengadilan di Indonesia telah lama mengarah pada budaya yang negatif di pengadilannya,  judicial  corruption  menjadi  peristilahan  yang  mewakili  hal
ini.  Peradilan  sangat  dipengaruhi  oleh  anasir-anasir  kepentingan  pihak- pihak  tertentu,  sehingga  butuh  suatu  pengawasan  yang  bertujuan  untuk memberikan  tekanan  terhadap  para  hakim  di  pengadilan  dan  ancaman sanksi  bagi  para  oknum  yang  ingin  mencoba  melakukan  tindakan  yang mengarah kepada judicial corruption.
Komisi  Yudisial  bukanlah  jawaban  final  untuk  menyelesaikan  fenomena judicial  corruption  di  Indonesia,  namun  dengan  adanya  Komisi  Yudisial akan menjadi salah satu usaha dan lembaga yang dapat kita harapkan untuk mewujudkan  pengadilan  yang  bersih.  Perlu  untuk  memberikan  sosialisasi lebih luas dan gamblang tentang peranan Komisi Yudisial bagi masyarakat. Semakin  paham  masyarakat  akan  fungsi  Komisi  Yudisial,  akan  semakin besar pula jalan untuk mewujudkan pengadilan yang bersih. Karena dengan demikian, akan mengarahkan budaya pengadilan ke yang lebih baik, akibat adanya tekanan dari masyarakat lebih luas.
Setidaknya ada tiga fungsi dari Komisi Yudisial yang harus diperkuat dalam usaha  menciptakan  pengadilan  yang  bersih,  yaitu  fungsi  menjaga,  fungsi menegakkan  dan  mengusulkan  calon  hakim  (Taufiqurrohman  Syahuri, 2011). Pertama fungsi menjaga, sebagai upaya preventif (yang dimana perlu dipertegas  dalam  UUD  1945)  yang  dapat  dibuat  kegiatan  dalam  bentuk pemberian  pendidikan  pada  calon  hakim  serta  pendidikan  dan  latihan hakim  secara  berkala.  Dan  juga,  fungsi  menjaga  ini  dapat  direalisasikan dengan  cara  mengikutsertakan  Komisi  Yudisial  dalam  memberikan penilaian  hakim  untuk  kepentingan  promosi  dan  mutasi  jabatan  hakim. Kedua  adalah  fungsi  menegakkan  yang  merupakan  upaya  represif  dalam rangka  mewujudkan  terciptanya  kehormatan  dan  keluhuran  hakim.  Fungsi menegakkan perlu diperluat dalam hal fungsi menegakkan ini, karena dalam praktiknya  beberapa  rrekomendasi  Komisi  Yudisial  tentang  “hakim  yang nakal”  yang  disampaikan  oleh  Komisi  Yudisial  kepada  Mahkamah  Agung ridak  pernah  mendapatkan  respon  dan  tanggapan.  Ketiga  adalah  fungsi mengusulkan  calon  hakim  agung,  setidaknya  ada  tiga  faktor  yang  perlu diteliti  dalam  rangkaian  seleksi  calon  hakim  agung,  yaitu  pertama  faktor kualitas moral atau integritas, kedua, faktor kualitas keilmuan, ketiga, faktor kesehatan.  Ketiga  saran  diatas  menurut  hemat  penulis  setidaknya  menjadi usaha  untuk  memperbaiki  budaya  para  hakim  dan  meninggalkan  tindakan yang mengarah pada judicial corruption .

## Simpulan
Lahirnya  Komisi  Yudisial  dalam  sistem  ketatanegaraan  RI  sebenarnya merupakan proses yang sangat panjang yang merupakan bagian dari usaha
untuk  mencari  format  ketatanegaraan  khususnya  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman.  Buruknya  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman  yang  sering  dan  bahakan  tidak  pernah  lepas  dari  pengaruh kekuasaan  pemerintah  dan  kekuasaan  lainnya  termasuk  kekuasaan    uang, telah  mendorong  pemikiran  perlunya  sebuah  lembaga  yang    dapat mewujudkan    kekuasaan  kehakiman  untuk  dapat  berjalan  sesuai  dengan tujuan  dari  hukum,  yakni  peradilan  yang  bersih  demi  menciptakan keadilan        masyarakat.        Dengan        lahirnya        Komisi        Yudisial menimbulkan kekhawatiran bagi pemangku kekuasaan kehakiman. Padahal, keberadaan  Komisi  Yudisial  ini  adalah  suatu  lembaga  yang  sangat dibutuhkan. Hal ini juga didukung juga oleh lemahnya pengawasan internal Mahkamah  Agung.  Komisi  Yudisial  bukanlah  jawaban  final  untuk menyelesaikan  fenomena  judicial  corruption  di  Indonesia,  namun  dengan adanya  Komisi  Yudisial  akan  menjadi  salah  satu  usaha  dan  lembaga  yang dapat  kita  harapkan  untuk  mewujudkan  pengadilan  yang  bersih.  Perlu untuk  memberikan  sosialisasi  lebih  luas  dan  gamblang    tentang  peranan Komisi Yudisial bagi masyarakat.  Semakin paham masyarakat akan fungsi Komisi  Yudisial,  akan  semakin  besar  pula  jala  n  untuk  mewujudkan pengadilan  yang  bersih.  Karena  dengan  demikian,  akan  mengarahkan budaya  pengadilan  ke  yang  lebih  baik,  akibat  adanya  tekanan  dari masyarakat  lebih  luas.  Dengan  adanya    Komisi  Yudisial,    setidaknya pengawasan secara eksternal terhadap hakim (lingkungan
MahkamahAgung)    menjadi  ada.  Dengan    adanya    pengawasan    tersebut akan  menibulkan  tekanan  dan  rasa  takut (sadar hukum negatif) oleh para hakim.  Dengan  demikian,  akan  mencipatkan  suatu  usaha  untuk menghilangkan  budaya  judicial  corruption  ke  arah  yang  jauh  lebih  baik, yaitu  pengadilan  yang  bersih.  Bersih  yang  dimaksud  adalah  baik  secara internal  (diri  hakim)  maupun  secara  eksternal  (faktor  -faktor  yang mempengaruhi  pendirian  hakim.  Tiga  fungsi  Komisi  Yudisial  yang  harus diperkuat,  yaitu    fungsi  menjaga,  fungsi  menegakkan  dan  fungsi mengusulkan calon hakim agung.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  terhadap  semua  pihak  yang  sudah  ikut serta  dalam  penyusunan  penelitian  ini.  Keempat  penulis  yang  telah meluangkan  waktu  dan  pikiran  sehingga  penelitian  dalam  bentuk  karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian  ini  dapat  berguna  bagi  perkembangan  hukum  di  Indonesia terutama  dalam  hal  pembahasan  mengenai  politik  hukum  kedudukan Komisi Yudisial Di Dalam Ketatanegaraan Indonesia berserta peranannya.

## Daftar Pustaka
Achmad  Ali.  (2014). Sosiologi  Hukum  (Kajian  Empiris  Terhadap  Pengadilan) . Kencana.
Ahmad  Masyhud.  (2016). Kedudukan  dan  Peran  Lembaga  Komisi  Yudisial  Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia . Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Emilda Firdaus, & Zainul Akmal. (2020). Hukum Tata Negara . Taman Karya. Jimly  Asshiddiqie.  (2007). Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  PT. BHUANA ILMU KOMPUTER.
Jimly  Asshiddiqie.  (2014). Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia .  Sinar Grafika.
Mahfud  MD.  (2011). Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi . Rajawali Pers.
Muhammad  Fauzan.  (2008).  Eksistensi  Komisi  Yudisial  Dalam  Sstruktur Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  dan  Seharusnya  Diatur  Dalam  Peraturan Perundang-Undangan. Dinamika Hukum , 8 (1). Ni’Matul Huda. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia . PT Raja Grafindo Persada. Patrialis Akbar. (2011). Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 . Sinar Grafika.
Taufiqurrohman  Syahuri.  (2011). Tafsir  Konstitusi  Berbagai  Aspek  Hukum . Kencana.
Titik  Triwulan  Tutik.  (2010). Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Amandemen UUD 1945 . Kencana. Yohanes  Usfunan.  (2005). Komisi  Yudisial,  Bunga  Rampai  Refleksi  Satu  Tahun Komisi Yudisial . Komisi Yudisial RI.