## POLEMIK BAHAN KAMPANYE DALAM PILKADA
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2015

## Adrian Faridhi
Email : adrian.faridhi86@gmail.com

## Tatang Suprayoga
Email : tatangsuprayoga@yahoo.com
Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

## Abstrak
Kampanye  merupakan  salah  satu  tahapan  pemilihan  kepala  daerah  (selanjutnya disebut  pilkada)  yang  sangat  berperan  untuk  mendongrak  perolehan  suara. Pilkada  menjadi  perhatian  publik  karena  masyarakat  dijanjikan  oleh  pasangan calon  yang  berkampanye  tentang  banyak  hal  sehingga  masyarakat  terpesona dengan  janji-janji  pasangan  calon  yang  berkampanye.  Adapun  para  pihak  yang terlibat  dalam  pilkada  yaitu  Panitia  Pengawas  (Panwas)  dan  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU).  Rumusan  masalah  yang  dibahas  di  dalam  tulisan  ini  yaitu bagaimana implementasi pengunaan bahan kampanye dalam kampanye pemilihan kepala  daerah  di  Kabupaten  Pelalawan  tahun  2015,  dan bagaimana menyelesaikan  permasalahan  hukum  akibat  terjadinya  sengketa  penggunaan bahan  kampanye  dalam  pemilihan  kepala  daerah  di  Kabupaten  Pelalawan  tahun 2015.  Metode  penelitian  berupa  penelitian  yuridis  sosiologis,  melaksanakan penelitian  di  wilayah  Kabupaten  Pelalawan  dalam  Pelaksanaan  Pilkada  tahun 2015.
Kata Kunci: Bahan Kampanye, KPU, Panwas.

## Abstract
The campaign is one of the stages of the election of the regional head (hereinafter referred  to  as  pilkada)  which  is  instrumental  in  boosting  the  vote.  Pilkada  is  a public  concern  because  the  public  is  promised  by  candidate  pairs  that  campaign on  so  many  things  that  people  are  fascinated  by  the  promises  of  candidate  pairs that  are  campaigning.  The  parties  involved  in  the  election  are  the  Supervisory Committee  (Panwas)  and  the  General  Election  Commission  (KPU).  The formulation of the issues discussed in this paper is how the implementation of the use of campaign materials in the election campaign of regional heads in Pelalawan District in 2015,  and how to solve legal problems resulting from the dispute over the  use  of  campaign  materials  in  the  election  of  regional  heads  in  Pelalawan District in 2015. Research methods in the form of sociological juridical research, conducting research in Pelalawan District in Pilkada implementation in 2015.
Keywords : Campaign Materials, KPU, Panwas.

## A. Latar Belakang Masalah
Kampanye merupakan salah satu tahapan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pilkada) langsung yang harus dijalani.
Kegiatan  kampanye  sangat  berperan untuk  mendongrak  perolehan  suara. Pilkada  menjadi  perhatian  publik karena mereka dijanjikan oleh pasangan  calon  yang  berkampanye tentang  banyak  hal  sehingga  mereka terpesona dengan janji-janjinya.
Kampanye merupakan kegiatan yang dilaksanakan  oleh  organisasi  politik atau calon yang bersaing memperebutkan  kedudukkan  dalam parlemen  dan  sebagainya  untuk mendapat  dukungan  massa  pemilih dalam suatu pemungutan suara. 1
Pada  Pilkada  di  Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 diikuti oleh 2 (dua)  pasangan  calon  bupati  yaitu pasangan  calon  bupati  dan  wakil bupati  HM.  Harris  dan  Drs.  H. Zardewan,  MM.  dan  pasangan  calon bupati dan wakil bupati H. Zukri dan Drs.  H.  Anas  Badrun.  Dalam kampanyenya
para calon menawarkan  berbagai  program,  visi,
1 http://kbbi.web.id/kampanye  diakses  15 Mei 2016.
misi  dan  keunggulan  yang  tidak dimiliki oleh pasangan lainnya.Dalam pelaksanaan kampanye diatur mekanisme penggunaan bahan kampanye,
sehingga  meminimalisir  terjadinya biaya  politik  yang  amat  tinggi, mubazir, di dalamnya terdapat komponen  biaya  promosi/  publikasi dan kampanye yang amat berlebihan. 2
Pengaturan  berkaitan  dengan kampanye  terdapat  dalam  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  (Peraturan KPU)  Nomor  7  Tahun  2015  tentang Kampanye  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati  dan  Walikota  dan  Wakil Walikota. Terkait dengan penggunaan  bahan  kampanye  juga diatur  dalam  perturan  yang  sama. Berdasarkan  Peraturan  KPU  No.  7 Tahun  2015  Pasal  1  ayat  (21), berbunyi  “Bahan  Kampanye  adalah semua  benda  atau  bentuk  lain  yang memuat visi, misi, program pasangan calon,  simbol,  atau  tanda  gambar yang disebar untuk keperluan
2 Hayat,  Jurnal  Konstitusi,  Vol.11,  No.3, September 2014: 468-491.
kampanye  yang  bertujuan  untuk mengajak  orang  memilih  pasangan calon  tertentu,  yang  difasilitasi  oleh KPU  Provinsi/  KIP  Aceh  dan  KPU/ KIP  Kabupaten/Kota  yang  didanai Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  dan  dibiayai  sendiri  oleh pasangan calon”.
Peran KPU berdasarkan Pasal  24  ayat  (3)  dan  (4)  Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015, menurut ayat  (3)  yang  berbunyi  “Pasangan Calon  dan/  atau  Tim  Kampanye menyampaikan  desain  dan  materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/  KIP  Aceh  atau  KPU/  KIP Kabupaten/  Kota”  dan  pada  ayat  (4) berbunyi  “KPU  Provinsi/  KIP  Aceh dan  KPU/  KIP  Kabupaten/  Kota mencetak  Bahan  Kampanye  sesuai dengan  desain  dan  materi  yang disampaikan  oleh  Pasangan  Calon dan/ atau Tim Kampanye
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)”.  Oleh  karena  itu,  KPU  hanya mencetak  dan  memperbanyak  bahan kampanye  berdasarkan  bahan  yang diberikan oleh pasangan calon, tanpa adanya kewenangan untuk mereview isi  bahan  kampanye  yang  diberikan
secara rinci.  Akibatnya,  sewaktu  ada salah  satu  calon  yang  memberikan bahan kampanye berisikan menjelekan atau menjatuhkan elektabilitas  pasangan  lain  secara konotatif,  ironisnya  KPU  Kabupaten Pelalawan  tetap  menerima  bahan kampanye itu dan selanjutnya dicetak  berdasarkan  isi  materi  yang disampaikannya. Ketika bahan kampanye  tersebut  telah  dicetak  dan dipasang, dalam praktiknya menimbulkan  permasalahan  bagi pasangan  calon  lainnya.  Pasangan lain  yang  tersinggung  atas  muatan bahan  kampanye  dari  pasangan lainnya  mengajukan  keberatan  ke KPU  dan  Panwaslu  Kabupaten Pelalawan.  Atas  keberatannya  KPU Pelalawan  tidak  dapat  memberikan solusi atas permasalahan ini. Permasalahan yang dibahas di dalam tulisan ini yaitu bagaimana implementasi pengunaan bahan kampanye dalam kampanye
pemilihan kepala daerah di Kabupaten  Pelalawan  tahun  2015,
dan bagaimana menyelesaikan permasalahan hukum akibat
terjadinya sengketa penggunaan bahan  kampanye  dalam  pemilihan
kepala daerah di Kabupaten
Pelalawan tahun 2015.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  sosiologis,  yakni dengan lebih memfokuskan terhadap persoalan-persoalan  yang  muncul dan  untuk  itu  peneliti  menitik beratkan pembahasan pada ketentuan perundang-undangan  dan  melihat bagaimana hukum dipraktikkan dalam  masyarakat.  Sifat  penelitian ini  adalah  penelitian  lapangan  atau field  Research merupakan  penelitian
langsung ke lapangan. Lokasi penelitian adalah wilayah penyelenggaraan  pemilihan  umum kepala daerah di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, penyelenggaraan  pemilihan  umum kepala  daerah  pada  tahun  2015  di
Provinsi  Riau  diselenggarakan  di  9 (sembilan)  kabupaten  dan  kota.
Namun, khusus di Kabupaten Pelalawan terjadi permasalahan
berkenaan dengan bahan kampanye. Adapun yang menjadi
populasi  dari  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut  Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan/
Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi Riau;  Panitia  Pengawas  Pemilihan Umum  Kabupaten  Pelalawan;  Para Calon Kepala Daerah ataupun bagian dari  Tim  Pemenangannya;  Sentra Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu);  dan  Pengamat  hukum  dan pemilu.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah :
a. Data  primer  adalah  data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel, data ini dapat berasal dari masyarakat,  Ketua  KPU, Ketua  Panwaslu,  Para  Calon Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala  Daerah  ataupun  Tim
Pemenangannya, Sentra Gakumdu dan pengamat hukum dan pemilu.
b. Data  sekunder  adalah  data yang  diperoleh  dari  buku- buku literatur yang mendukung  dengan  pokok permasalahan  yang  dibahas. Data  sekunder  dapat  berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah,
seminar, brosur, dan lainnya;
c. Data  tertier,  yaitu  data  yang diperoleh melalui kamus,
ensiklopedia,  makalah,  dan sejenisnya  yang  berfungsi mendukung  data  primer  dan sekunder.
Untuk memperoleh data yang rerlevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada, pengumpulan  dalam  penelitian  ini menggunakan alat sebagai berikut:
a. Obsevasi
Metode  ini  dilakukan  dengan cara  pengamatan  lapangan yang  berkaitan  dengan  objek penelitian.
b. Wawancara
Metode  ini  dilakukan  dengan wawancara  langsung  kepada responden untuk memperoleh
informasi  atau  keterangan yang berkaiatan dengan kampanye, khususnya tentang bahan kampanye.
c. Kajian pustaka Teknik dilakukan dengan metode  pengumpulan  data melalui  literatur  kepustakaan yang memiliki korelasi
dengan  permasalahan  yang sedang diteliti.
Peneliti mengelompokkan berdasarkan  persoalan  yang  ada, kemudian dilakukan pengolahan data. Selanjutnya data tersebut dianalisis  secara  kualitatif  yang kemudian  diungkap  dalam  bahasa dan kalimat secara deskriptif kualitatif, yakni memberikan penjelasan  terhadap  permasalahan dan penyelesaian permasalahan  yang diajukan secara sistematis dan menyeluruh.
Adapun teknik penyimpulan  data  hasil  penelitian digunakan  dengan  metode  induktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan  yang  bersifat  khusus kedalam  pernyataan  yang  bersifat umum.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penyelenggaraan  Pemilihan
Kepala  Daerah  (Pilkada)  Kabupaten Pelalawan telah diselenggarakan pada  tanggal  9  Desember  2015, pelaksanaan  kampanye  Pilkada  di atur  dalam  Peraturan  KPU  Nomor  7 Tahun  2015  tentang  kampanye kepala  daerah,  Peneliti  menemukan bahwa bahan kampanye yang beredar  saat  Pilkada  Kabupaten Pelalawan  tahun  2015  ditarik  dari
masyarakat, hal ini didasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten
Pelalawan,  bahan  kampanye  yang ditarik  tersebut  berupa  pendapat (testimoni)  dari  masyarakat  tentang cara  memilih  pemimpin  daerah, testimoni  tersebut  mengaitkatkan bahwa  “menjaga  keluarga  saja  tidak mampu,  bagaimana  mungkin  bisa menjaga  daerah”.  Walau  tidak disebutkan  secara  jelas  subjek  yang dimaksud  dari  testimoni,  faktanya testimoni yang terdapat bahan kampanye tersebut masyarakat menduga-duga pasangan kepala
daerah  yang  dimaksud,  sebab  yang
menjadi peserta Pilkada hanya terdiri 2  (dua)  pasangan  calon,  inilah  yang
menimbulkan keresahan di
masyarakat dan menjadi dasar keberatan  pasangan  calon  yang dirugikan.  Mekanisme  penyelesaian sengketa  bahan  kampanye  pada Pilkada
Kabupaten Pelalawan berdasarkan  hasil  rapat  pleno  yang rekomendasi  dari  pleno  tersebut untuk menarik semua bahan kampanye yang merugikan salah satu pasangan calon. 1. Implementasi  Peraturan KPU  Nomor  7  Tahun 2015 Pelaksanaan Pemilihan
Kepala  Daerah  (Pilkada)  serentak pada  tanggal  9  Desember  2015 diselenggarakan  pada  269  (dua  ratus enam  puluh  sembilan)  Daerah  yang meliputi  9  (sembilan)  provinsi,  224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten, dan 36 (tiga puluh enam) kota  di  Indonesia.  Pilkada  pertama yang diselenggarakan serentak dalam sejarah Republik Indonesia berdemokrasi, Provinsi Riau termasuk  dalam  salah  satu  dari  9 (sembilan) provinsi yang
melaksanakan pesta demokrasi ditingkat kabupaten dan kota, sebagai berikut:
a. Kabupaten Bengkalis;
b. Kabupaten Indragiri Hulu;
c. Kabupaten Kepulauan Meranti;
d. Kabupaten Kuatan Singingi;
e. Kabupaten Pelalawan;
f. Kabupaten Rokan Hilir;
g. Kabupaten Rokan Hulu;
h. Kabupaten Siak; dan
i. Kota Dumai.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah  Langsung  (Pilkada)  menjadi agenda rutin daerah dalam
menghadapi  suksesi  kepemimpinan
daerah untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Pilkada merupakan perwujudan  dari  pesta  demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah secara  langsung  mengacu  kepada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan  Walikota  menjadi  Undang- Undang.  Sebelum  dilaksanakannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015,  Pemerintah  bersama  dengan DPR  melakukan  perubahan  pertama dengan  mengundangkan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pemilihan  Gubernur  dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil Bupati  serta  Walikota  dan  Wakil Walikota menjadi Undang-Undang.
Penyelenggaraan  pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
berpedoman  pada  asas-asas  yang diatur  dalam  Pasal  2  Peraturan  KPU
Nomor  7  Tahun  2015,  sebagai berikut:
a. Mandiri;
b. Jujur;
c. Adil;
d. Kepastian hukum;
e. Tertib;
f. Kepentingan umum;
g. Keterbukaan;
h. Proporsionalitas;
i. Profesionalitas;
j. Akuntabilitas;
k. Efisensi;
l. Efektivitas; dan
m. Aksesibilitas.
Negara  menjamin  bahwa  setiap pasangan  calon  mempunyai  hak, kesempatan  dan  perlakuan  yang  adil dan setara dalam pelaksanaan kampanye,  perlakuan  yang  tidak memihak  akan  membawa  semangat demokrasi yang tetap terjaga, dengan demikian  tentu  pelaksanaan  Pilkada tidak  akan  menimbulkan  konflik/ permasalahan  hingga  sampai  pada tahap  sengketa  yang  dapat  menjurus keranah hukum, pada masa kampanye  pasangan  calon  dan  tim kampanye berpotensi terjadi gesekan antar  pendukung  pasangan  calon karena  suasana  dimasa  kampanye
akan  membuat  potensi  kekacauan meningkat, sehingga dibutuhkan
regulasi  dari  negara  yang  dapat mengantisipasi atau mungkin memberi penyelesaian terhadap permasalahan dalam tahapan Pilkada diselenggarakan.
Pilkada  yang  dilaksanakan secara  serentak  mestilah  memegang prinsip-prinsip  yang dapat  menjamin dan menjaga legitimasi dari penyelenggaraannya Pilkada dan pada  akhirnya  legitimasi  dari  hasil dari Pilkada itu
sendiri dipermasalahkan.  Pelaksanaan  dari kampanye memegang prinsip-prinsip yang  ditegangkkan  dan  dihormati, yaitu sebagai berikut:
a. Jujur;
b. Terbuka; dan
c. Dialogis.
Implementasi  dari  prinsip  jujur dikumandangkan  dengan  sosialisasi dari  penyelenggara  untuk  tidak berbuat  curang  dan  menghalalkan segala  secara  termasuk  pencegahan dari  praktik  kampanye  hitam  ( black campaign) dan  politik  uang  ( Money
Politic ), terbuka dalam arti transparansi dalam pelaksanaan Pilkada  berupa  transparan  dalam
penggunaan  dana  kampanye,  hingga pelaksanaan prinsip dialogis bertujuan  untuk  mengubah mindset dimasyarakat, bahwa Pilkada
merupakan  edukasi dari  proses politik ditingkat lokal, dahulu Pemilu ataupun Pilkada mengaitkannya dengan  pengerahan  massa  ataupun mobilisasi  massa  dalam  kampanye, saat ini  diganti dengan dialog-dialog langsung dari pasangan calon kepada calon pemilih.
Perubahan  dalam mindset pelaksanaan  kampanye  membawa perubahan  dalam  metode  kampanye sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5 Ayat  (2)  Peraturan  KPU  Nomor  7 Tahun 2015, sebagai berikut:
a. Debat  publik  atau  debat terbuka antar Pasangan
Calon;
b. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
c. Pemasangan  Alat  Peraga Kampanye; dan/atau
d. Iklan  di  media  massa  cetak dan/atau media massa
elektronik. Penelitian ini khusus
meneliti  tentang  salah  satu  metode dari  kampanye  berupa  penyebaran
bahan  kampanye  kepada  umum, peneliti  memilih  salah  satu  daerah yang menyelenggarakan Pilkada pada  9  Desember 2015 yaitu Kabupaten Pelalawan, karena ditemukan  permasalahan  berkaitan dengan penggunaan bahan kampanye yang secara materi diduga menyerang  pribadi  pasangan  calon
tertentu.  Bahan  kampanye  telah didefinisikan  oleh  Peraturan  KPU Nomor  7  Tahun  2015  Pasal  1  Ayat
(21) sebagai berikut Bahan
Kampanye  adalah  semua  benda  atau bentuk  lain  yang  memuat  visi,  misi, program  Pasangan  Calon,  simbol, atau  tanda  gambar  yang  disebar untuk  keperluan  Kampanye  yang bertujuan  untuk  mengajak  orang memilih  Pasangan  Calon  tertentu, yang  difasilitasi  oleh  KPU  Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota yang didanai Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.  Berdasarkan  definisi  tentang bahan  kampanye  di  atas,  membawa konsekuensi  hukum  yang  diatur mengenai  materi  yang  dibenarkan dan dibolehkan terdapat dalam bahan kampanye.  Peraturan  KPU  Nomor  7
Tahun 2015 mengatur tentang materi kampanye  yang  harus  patuhi  dan diikuti  oleh  pasangan  calon  dan  tim kampanye, sebagai berikut:
a. Menjunjung tinggi pelaksanaan  Pancasila  dan Undang Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945;
b. Menjaga  dan  meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
c. Meningkatkan kesadaran hukum;
d. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan
bertanggung  jawab  sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
e. Menjalin komunikasi politik yang  sehat  antara  Pasangan
Calon  dengan  masyarakat sebagai bagian dari membangun  budaya  politik Indonesia  yang  demokratis dan bermartabat.
Ketentuan  diatas  mengatur tentang  materi  kampanye  termasuk dalam  hal  ini  juga  berkenaan penggunaan  bahan  kampanye,  bahan kampanye yang dibuat untuk
memberikan informasi dengan pasangan  calon  yang  ikut  dalam pelaksanaan Pilkada. Namun informasi  tentang  pasangan  calon
yang terdapat dalam materi kampanye juga diatur mengenai cara penyampaiannya sehingga tidak menyebabkan  salah  pasangan  calon dirugikan dalam pelaksanaan
kampanye tersebut, materi kampanye (bahan  kampanye)  harus  memenuhi cara sebagai berikut:
a. Sopan,  yaitu  menggunakan
bahasa  atau  kalimat  yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum; b. Tertib, yaitu tidak
mengganggu kepentingan
umum;
c. Edukatif/  mendidik,  yaitu memberikan  informasi  yang bermanfaat  dan  mencerahkan Pemilih;
d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
e. Tidak bersifat provokatif.
Penyebaran  bahan  kampanye  dalam Pilkada  Kabupaten  Pelalawan  dalam hal  ini  mendapatkan  fasilitasi  oleh
Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah
(KPUD) Kabupaten Pelalawan. Dalam ketentuan tentang jenis bahan kampanye  yang  difasilitasi  KPU sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  23 Ayat  (2)  Peraturan  KPU  Nomor  7 Tahun 2015 meliputi:
a. Selebaran ( flyer ) paling besar  ukuran  8,25  cm  x  21 cm;
b. Brosur ( leaflet ) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
c. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/ atau
d. Poster  paling  besar  ukuran
40 cm x 60 cm. Berbeda dengan pelaksanaan Pilkada sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menentukan dengan sangat rigid dan terinci  tentang  bahan  kampanye sampai  pada  ukuran  dan  ketentuan lainnya.  Bahan  kampanye  yang difasilitasi KPU hanya dapat diperbanyak  tidak  lebih  dari  jumlah Kepala  Keluarga  (KK)  pada  daerah Pemilihan  untuk  setiap  Pasangan Calon, Pemerintah
Daerah
menyediakan  data  dan  informasi mengenai  jumlah  Kepala  Keluarga (KK)  untuk  menjadi  pedoman  KPU
dalam memperbanyak
bahan
kampanye. Hal ini dibutuhkan kerjasama  dari  pemerintah  daerah untuk  menyediakan  data  jumlah penduduk disuatu wilayah.
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten (Panwas) Kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur tentang kampanye berkenaan dengan penggunaan bahan kampanye, sebagaimana diatur dalam  Peraturan  Badan  Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2015 tentang Pengawasan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur,  bupati  dan  wakil  bupati serta  walikota  dan  wakil  walikota. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 ayat  (2)  huruf  c  menjelaskan,  bahwa dalam perencanaan pencetakan bahan kampanye dilaksanakan dengan  jumlah  kepala  keluarga  pada daerah Pemilihan untuk setiap pasangan calon. Fungsi ini memberikan kewenangan memastikan jumlah bahan kampanye yang dicetak KPU telah proporsional
dengan jumlah kepala keluarga  yang menempati wilayah tersebut.
Pengawasan pengadaan dan penyebaran  bahan  kampanye  dalam Pilkada  Kabupaten  Pelalawan  tahun 2015  menimpulkan  permasalahan tersendiri,  ternyata  bahan  kampanye yang dipermasalahkan tersebut bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU atau  oleh  pasangan  calon/  tim kampanye 3 .
Berdasarkan  informasi  dari
Gakumdu Kabupaten Pelalawan, menyebutkan bahwa bahan kampanye  yang  dipermasalahkan tersebut merupakan pendapat pribadi (testimoni) masyarakat tentang bagaimana semestinya memilih pemimpin  salah  satu  pasangan  calon yang  dibuat  dalam  brosur  dan disebarkan  pada  masa  kampanye. Informasi yang peneliti dapatkan dari Gakumdu bahwa pihak yang membuat selebaran (Bahan Kampanye) tidak menyebutkan nama subjek  dari  pasangan  calon,  dan menjelaskan tentang dalil-dalil agama  tentang  memilih  pemimpin yang  mengaanggap  keluarga  sebagai
3 Wawancara dengan Gakumdu Bapak AKP Boy  Marudut  Tua  dari  Polres  Pelalawan pada tanggal 13 Maret 2017.
barometer
keberhasilan dalam memimpin,  hal  ini  permasalahan bahan  kampanye  tersebut  tidak masuk keranah Hukum Pidana.
Berdasarkan wawancara dengan Panwas Kabupaten
Pelalawan  Bapak  Syahrul,  bahwa selebaran  (bahan  kampanye)  yang dipermasalahkan  oleh  salah  satu pasangan  merasa  dirugikan  dengan tersebarnya selebaran tersebut,
karena  peserta  yang  ikut  dalam Pilakada  Pelalawan  hanya  2  (dua) pasangan  bupati  dan  wakil  bupati. Panwas Kabupaten Pelalawan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap keresahan ditengah masyarakat
terhadap selebaran  yang  menyerang  “jagoan”
tertentu. Berdasarkan informasi yang didapatkan  dari  Panwas  Kabupaten Pelalawan,  bahwa  KPU  Kabupaten Pelalawan mendapakan teguran terhadap  bahan  kampanye  yang dipermasalahkan tersebut. 4
Teguran yang diterima KPU berkaitan  dengan  bahan  kampanye tersebut  karena  bahan  kampanye yang  dicetak  dan  diperbanyak  oleh
4 Wawancara dengan Bapak Syahrul Komisioner  Panwas  Kabupaten  Pelalawan pada tanggal 21 Juli 2017.
KPU  menimbulkan  permasalahan dan  keberatan  dari  pasangan  calon lainnya.  Bahan  kampanye  yang dicetak dan disebar luaskan merupakan  bahan  kampanye  yang difasilitasi oleh KPU, Panwas menyayangi bahwa KPU tidak melakukan verifikasi terhadap isi dan materi  bahan  kampanye  tersebut, walau menurut periksaan dari Panwas  dan  Gakumdu  bahwa  bahan kampanye  tersebut  memang  tidak menyebutkan subjeknya dengan jelas,  namun  karena  Pilkada  Bupati dan  Wakil  Bupati  Pelalawan  hanya terdiri  dari  2  (dua)  pasangan  calon, sehingga seolah-olah tersirat menyudutkan pasangan calon lainnya.
Berdasarkan wawancara dengan  salah  seorang  tim  kampanye M.Haris dan Zardewan, bahwa bahan kampanye  yang  dipermasalahkan tersebut  merupakan  bagian  dari testimoni masyarakat terhadap
bagaimana memilih pemimpin daerah, menurut sumber
menyebutkan bahwa masyarakat melayu memiliki kecenderungan untuk  memilih  berdasarkan  nilai- nilai  yang  didapatkan  dari  sebuah
keluarga. 5 Bahan  kampanye  yang berisikan testimoni masyarakat tersebut  tidak  menyebutkan  nama pasangan  calon  tertentu,  namun sebagian  dari  masyarakat  sudah mengetahui  bahwa  latar  belakang pasangan  calon  tertentu.  Dan  bahan kampanye tersebut merupakan bahan kampanye  yang  difasilitasi  oleh KPU. Setelah mendapatkan
penolakan  dan  ditindaklanjuti  oleh Panwas  Kabupaten  Pelalawan  dan meminta  untuk  dilakukan  penarikan semua bahan kampanye yang terlanjur disebar kepada masyarakat.
Berdasarkan  regulasi  dari negara  bahwa  bahan  kampanye selain  yang  difasilitasi  oleh  KPU, pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat membuat dan
mencetak bahan kampanye sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  26
Peraturan  KPU  Nomor  7  Tahun
2015, meliputi:
a. kaos;
b. topi;
c. mug;
d. kalender;
e. kartu nama;
5 Wawancara  dengan  Bapak  Akbar  Hidayat salah  seorang  Tim  kampanye  M.Harris  dan Zardewan pada tanggal 29 Agustus 2017.
f. pin;
g. ballpoint;
h. payung; dan/atau
i. stiker  paling  besar  ukuran 10 cm x 5 cm.
Terdapatnya kelemahan dalam
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 yang  tidak  memuat  larangan  bagi simpatisan atau relawan yang berinisiatif membuat bahan kampanye  secara  sukarela,  hal  ini sebagaimana  dikemukan  oleh  Tim kampanye  M.Harris  dan  Zardewan bahwa  terdapat  bahan  kampanye yang tidak dibuat oleh KPU maupun oleh  tim  kampanye.  Hal  ini  yang menurut tim sebagai bahan kampanye  yang  dibuat  simpatisan yang  tidak  diketahui  identitas  secara otentik,  sehingga  potensi  bahan kampanye ini menjadi Black Campaign yang  menyerang  salah satu dari pasangan calon. 6
Informasi  yang  didapat  dari tim kampanye M.Harris dan Zaldewan, diperjelas oleh pakar ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  bahwa  fenomena  bahan kampanye  yang  terjadi  saat  Pilkada
6 Wawancara  dengan  Bapak  Akbar  Hidayat pada tanggal 29 Agustus 2017.
Kabupaten  Pelalawan  tahun  2015 merupakan  sebuah  realitas  politik dalam  kontestasi  politik  di  daerah. Isu-isu  dokmatik  (realitas  keluarga) dibawa keranah publik, isu-isu tentang  keluarga  terkadang  dapat menjual  dan  menjadi  salah  satu indikator  pada  saat  memilih. 7 Hal yang  sama  juga  dikemukakan  oleh
Pakar  Politik  dan  demokrasi  dari Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas  Lancang  Kuning,  bahwa fenomena  bahan  kampanye  yang melakukan  pendekatan  kekeluargaan ataupun  isu-isu  tentang  keluraga
hanya dapat efektif terhadap masyarakat yang tergolong
homogen,  karena  menurut  sumber bahwa  isu-isu  keluarga  tidak  akan efektif  terhadap  masyarakat  yang secara  pendidikan  baik  dan  ekonomi menengah,  dan  isu-isu  ini  dapat digolongkan dengan isu Black
Campaign. 8
7 Wawancara  dengan  Dr.  Hasanudin.  MS.
Pakar  ilmu  Politik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik  Universitas  Riau  pada  tanggal 10 Juli 2017.
8 Wawancara  dengan  Alexander  Yandara M.Si Pakar Ilmu Politik dan Demokrasi  dari Fakultas  Ilmu  Administrasi  Universitas Lancang Kuning pada tanggal 05 Juni 2017.
Panwas Kabupaten memiliki kewenangan untuk
sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015,  berkaitan  dengan  pengawasan penyebaran bahan kampanye, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5, bahwa  pengawasan  yang  dilakukan oleh  Bawaslu  dan  Panwas  dilakukan berupa:
a. Desain  dan  materi  bahan kampanye yang dicetak oleh
KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sudah sesuai dengan yang
disampaikan  oleh  pasangan calon;
b. Desain  dan  materi  bahan kampanye telah sesuai dengan  desain  dan  materi yang  disampaikan  pasangan calon dan/atau tim kampanye; c. Jumlah  bahan  kampanye yang  dicetak  oleh  KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota telah sesuai untuk setiap pasangan calon;

## d. KPU  Provinsi  dan  KPU
Kabupaten/Kota menyerahkan bahan kampanye kepada penghubung pasangan calon untuk disebarkan oleh
petugas kampanye;
e. Seluruh  bahan  kampanye tidak disebarkan atau ditempelkan  pada  tempat
yang dilarang; dan
f. Pasangan calon dan/atau tim kampanye  tidak  mencetak dan  menyebarkan  bahan kampanye selain yang diperbolehkan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Berdasarkan  Peraturan  KPU  Nomor 7 Tahun 2015, bahan kampanye yang dicetak  dan  diperbanyak  oleh  KPU merupakan  materi  dan  dan  desain yang diserahkan oleh pasangan calon dan/  atau  tim  kampanye,  sehingga KPU  tidak  memiliki  kewenangan untuk  mengverifikasi  isi  dan  desain. Hal ini yang menjadi titik lemah dari
Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 terkait bahan kampanye. 9
Bahan  kampanye  yang  dibuat KPU  ataupun  oleh  pasangan  calon tidak  dibenarkan  ditempel  (stiker)  di tempat  umum  yang  merupakan bagian  dari  pengwasan  Panwas, meliputi:
a. Tempat  ibadah  termasuk halaman;
b. Rumah  sakit  atau  tempat pelayanan kesehatan;
c. Gedung  atau  fasilitas  milik pemerintah;
d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
e. Jalan-jalan protokol;
f. Jalan bebas hambatan;
g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
h. Taman dan pepohonan.
Bahan  kampanye  di  atas  jika  dibuat dan  dicetak  oleh  pasangan  calon dan/atau  tim  kampanye  tidak  boleh melebihi  Rp  25.000.000,00  (dua puluh lima juta rupiah) dan penyebaran  bahan  kampanye  kepada umum  dilakukan  pada  kampanye pertemuan  terbatas,  pertemuan  tatap
9 Wawancara  dengan  Komisioner  KPU Provinsi  Riau  Bapak  Ilham  M  Yasir,  SH.,
LLm pada tanggal 12 April 2017.
muka  dan  dialog,  dan/atau  ditempat umum  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015.
Pelanggaran atas
larangan
penyebaran bahan kampanye dikenai sanksi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  71  Peraturan  KPU  Nomor  7 Tahun 2015, sebagai berikut:
a. Peringatan tertulis;
b. Perintah  penarikan  bahan kampanye yang telah
disebarkan.
Bahan kampanye yang difasilitasi  oleh  KPU,  dalam  hal materi dan desain dibuat dan dibiayai oleh  Pasangan  calon  dan/atau  Tim Kampanye,  namun  sesuai  dengan ukuran  yang  ditentukan  oleh  KPU, KPU akan mencetak bahan kampanye  sesuai  dengan  desain  dan materi yang disampaikan oleh pasangan calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal  24  Peraturan  KPU  Nomor  7 Tahun 2015. Terdapatnya permasalahan berkenaan dengan bahan  kampanye,  bahwa  dalam  hal ini KPU tidak memiliki kewenangan yang tegas tentang isi dari desain dan materi  bahan  kampanye.  Dalam
kasus  Pilkada  Kabupaten  Pelalawan bahwa  terdapatnya  bahan  kampanye yang materinya menyudutkan pasangan  tertentu  dalam  hal  urusan pribadi pasangan calon. 10 KPU Provinsi  Riau  sebagai  supervisi terhadap KPUD Kabupaten Pelalawan  dalam  penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015. Dalam
wawancara  yang  dilakukan  dengan Komisioner  KPU  Provinsi  Riau  ini, peneliti  menemukan  bahwa  masih lemah dan perlunya pengaturan yang tegas  tentang  isi  materi  bahan kampanye.
Lemahnya  regulasi  yang mengatur  tentang  materi  bahan kampanye  menjadi  temuan  dalam penelitian ini, hal ini pun dibenarkan oleh  KPU  Provinsi  Riau  yang menyebutkan  bahwa  KPU  tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap bahan kampanye  selain  yang  dilarang  oleh Peraturan  KPU  Nomor  7  Tahun 2015,  bahwa  dalam  pelaksanaan kampanye  ternyata  celah  hukum yang  belum  diatur  dimanfaatkan
10 Wawancara  dengan  Komisoner  KPU Provinsi  Ilham  S.H.,  L.Lm  pada  tanggal  12 April 2017.
untuk sesuatu yang dapat mencederai semangat demokrasi.
2. Penyelesaian Permasalahan Hukum  Akibat  Terjadinya

## Sengketa
Pelaksanaan  kampanye  dalam Pilkada  Tahun  2015  menghasilkan beberapa  kelemahan  sistem  dalam kaitan lemahnya  regulasi atau belum terakomodirnya aturan tentang pelaksanaan kampanye. Pada Pilkada Kabupaten  Pelalawan  tahun  2015, terdapat  permasalahan  yang  mesti disikapi  oleh  pemangku  kebijakan untuk mempersiapkan Pilkada berikunya  dengan  perangkat  hukum yang lebih memadai, seperti permasalahan dalam
bahan kampanye  yang  dipersoalkan  oleh salah  satu  pasangan  calon  yang dianggap  menyerang  secara  pribadi. Menurut  Peraturan  KPU  Nomor  7 Tahun  2015,  yang  dapat  menjadi pelapor terhadap pelanggaran kampanye, antara lain sebagai berikut:
a. Pemilih;
b. Pemantau pemilihan; dan/atau
c. Peserta pemilihan. Terhadap  pelanggaran  kampanye,
pelapor  dapat  laporkan  pelanggaran
tersebut kepada KPU ataupun Bawaslu  sesuai  dengan  tingkatnya, jika  Pilkadanya  Gubenur  dan  Wakil Gubernur  dilaporkan  kepada  KPU Provinsi  dan  Bawaslu  Provinsi, sedangkan  untuk  Pilkada  Bupati  dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil  Walikota  dilaporkan  ke  KPU Kabupaten/ Kota dan Panwas Kabupaten/ Kota. Laporan dugaan telah terjadinya  pelanggaran  kampanye paling sedikit memuat hal-hal sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 Pasal  77 Ayat (1), sebagai berikut:
a. nama dan alamat pelapor;
b. nama dan alamat terlapor;
c. waktu  dan  tempat  kejadian perkara; dan
d. uraian kejadian.
Setiap  rekomendasi  dari  Bawaslu dan Panwas harus ditindaklajuti oleh KPU,  seperti  halnya  dalam  Pilkada Kabupaten  Pelalawan  tahun  2015 berkaitan  dengan  bahan  kampanye, rekomendasi Panwas Kabupaten
Pelalawan untuk melakukan
penarikan  bahan  kampanye  yang disengketakan  merupakan  salah  satu mekanisme penyelesaian
pelanggaran kampanye
yang
didapatkan  dari  rapat  pleno  Panwas Kabupaten Pelalawan. 11 Senada yang disampaikan  oleh  Tim  kampanye M.Harris  dan  Zaldewan,  bahwa  tim diminta  untuk  segera  melakukan penarikan  bahan  kampanye  yang sudah terlanjur disebar, walau dalam pelaksanaannya tidak bisa maksimal. 12 Menurut KPU Provinsi Riau,  polemik  bahan  kampanye dalam Pilkada Kabupaten Pelalawan, bahwa  KPU  Kabupaten  Pelalawan telah  berkordinasi  daengan  KPU Provinsi  Riau,  sehingga  tindakan penarikan  bahan  kampanye  menjadi langkah  yang  tepat  dan  hal  tersebut sesuai  dengan  rekomendasi  dari Panwas Kabupaten Pelalawan, belum diaturnya secara tegas dan rinci yang menjadi  sumber  polemik  bahan kampanye. 13
11 Wawancara dengan Bapak Syahrul Panwas  Kabupaten  Pelalawan  pada  tanggal 21 Juli 2017.
12 Wawancara dengan Akbar Hidayat pada tanggal 29 Agustus 2017.
13 Wawancara  dengan  Komisioner KPU  Provinsi  Riau  Bapak  Ilham  M  Yasir, SH., LLm pada tanggal 12 April 2017.

## D.         Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil  dari  penelitian  ini,  sebagai berikut:
a.  Pelaksanaan  kampanye  dengan
metode penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum menimbulkan permasalahan,  Peraturan  KPU Nomor  7  Tahun  2015  tentang Kampanye tidak mampu
mengantisipasi  potensi  masalah yang  akan  timbul  dalam  masa kampanye, tidak adanya meknisme review (verifikasi)
terhadap  materi  dan  desain  oleh KPU,  sehingga  celah  kekosongan hukum tersebut dimanfaatkan yang pada akhir nya menimbulkan konflik. Dalam kasus Pilkada Kabupaten Pelalawan, bahwa bahan kampanye tersebut tidak
menyebut pasangan calon tersurat namun  makna  tersirat  mengarah kepada pasangan calon tertentu.
b.  Penyelesaian  sengketa  berkaitan bahan kampanye diselesaikan dengan penarikan bahan kampanye  yang  sudah  beredar,
hal  ini  berdasarkan  rekomendasi dari Panwas Kabupaten
Pelalawan,  dan  dari  sisi  KPU
Kabupaten Pelalawan hal ini telah sesuai  arahan  dari  KPU  Provinsi Riau.  Namun  bahan  kampanye yang terlanjur beredar akan sangat sulit kembali untuk ditarik.
Penelitian ini dapat memberikan saran terhadap perbaikan  sistem  dan  mekanisme Pilkada khususnya kampanye,
sebagai berikut:
a.  Perlunya perbaikan terhadap
Peraturan  KPU  Nomor  7  Tahun 2015  berkaitan  dengan  bahan kampanye  dengan  memasukan kewenangan KPU dalam melakukan  verifikasi  berkaitan dengan  materi  maupun  desain bahan kampanye,
namun walaupun  saat  ini  Peraturan  KPU Nomor 7 Tahun 2015 telah diubah dengan  terbitnya  Peraturan  KPU Nomor  12  Tahun  2016,  tetapi kewenangan  verifikasi  tetap  tidak dimasukkan.
b.  Perlunya sosialisasi ataupun edukasi  kepada  masyarakat  untuk lebih paham, yang dipilih berdasarkan visi, misi dan
program untuk pemerintahan daerah 5 (lima) tahun kedepan.

## Daftar Pustaka
A. Buku Didik Supriyanto (Editor), Lia Wulandari, Armanda Pransiska, dan Catherine Natalia. 2015, Dana kampanye  Pilkada. Jakarta:
Yayasan Perludem.
Didik Supriyanto dan Lia Wulandari,
2013, Basa Basi Dana Kampanye ,  Jakarta:  Yayasan Perludem. Pramono  Anung  Wibowo,  2013, Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi: Potret  Komunikasi  Politik Legislator Konstituen , Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Tim Perludem, 2015, Dana Kampanye Pilkada  Pengaturan  Teknis Tentang Sumbangan, Pengeluaran, Dan Pelaporan Berdasarkan  UU  No  1/2015 Juncto UU No 8/2015 , Jakarta: Yayasan Perludem.
Veri  Junaidi  dkk,  2015, Evaluasi Penegakan  Hukum  Pemilu 2014 , Jakarta: Yayasan Perludem. B. Jurnal Bilal Dewansyah, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 4. No. 1, April 2015, hal. 21-41.
Eka  Oktaviani,  Jurnal  Etika  & Pemilu,  Vol.  1.  No.  4,  4 Desember 2015, hal. 56-64.
Hayat,  Jurnal  Konstitusi,  Vol.11, No.3,  September  2014,  hal. 468-491.
Lia  Wulandari,  Jurnal  Perludem, No.7, Januari 2015, hlm. 103
Rudi  dan  Charlyna  Purba,  Jurnal
Konstitusi, Vol.11, No.1, Maret 2014, hal. 205.
C. Internet
http://kbbi.web.id/kampanye  diakses
15 Mei 2016.
D. Peraturan Perundang- undangan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota.