INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 6048-6059 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kedudukan Haki Dalam Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchise)
Wahyu Indira Purnawi Putra 1 ✉ , Urbanisasi 2
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Email: wahyuindira26@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Bisnis waralaba di Indonesia semakin berkembangnya jaman semakin banyak juga peminatnya, baik bisnis waralaba produk nasional maupun produk internasional, tetapi di Indonesia lebih banyak para pebisnis  yang  meminatkan  waralaba  terhadap  produk  lokal  karena  dianggap  mudah  dan  juga biayanya relatif murah. Sehingga dengan banyaknya orang yang memiliki minat untuk membangun dan juga menerapkan bisnis waralaba membuat pentingnya kedudukan HaKI di dalam perjanjian bisnis waralaba.  Dikarenakan  ketika  seseorang  ingin  melakukan  suatu  kegiatan  bisnis  waralaba  perlu diketahui informasi tentang HaKI, baik bagi para penyedia waralaba dan juga peminat waralaba. Di dalam membuat suatu bisnis waralaba perlu adanya suatu perjanjian yang di mana kedua belah pihak wajib menyetujui dan juga menyepakati isi perjanjian tersebut, yang berpedoman kepada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta isi perjanjian tadi juga harus memuat HaKI yang ada pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2007  perihal  Waralaba.  HaKI  pula  dilindungi  pada perundang-undangan seperti Hak Merek, Hak Paten, dan juga Hak Cipta. Kedudukan HaKi di dalam perjanjian  bisnis  waralaba  terbagi  menjadi  2  yaitu  HaKI  bagi  pemberi  waralaba  (Franchisor)  yaitu sebagai perlindungan hukum bagi pihak pemberi waralaba atau yang memiliki hak atas merek dagang tersebut, agar ciri khas dari produk tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak penerima waralaba, dan juga HaKI bagi para penerima waralaba (Franchisee) yaitu memiliki hak untuk menggunakan dan juga memanfaatkan secara ber-barengan 2 jenis Hak Kekayaan  Intelektual eksklusif, yaitu merek (merek dagang, jasa, serta tanda asal) serta rahasia dagang.
Kata Kunci: Waralaba, Hukum Perjanjian, Hak Kekayaan Intelektual

## Abstract
Franchise business in Indonesia is growing, there are more and more enthusiasts, both national and international product franchise businesses, but in Indonesia more business people are interested in franchising local products because they are considered easy and also the costs are relatively cheap. So  that  with  so  many people  who  have an  interest  in  building  and  also  implementing  a  business franchise,  the  importance  of  the  position  of  Intellectual  Property  Rights  in  a  franchise  business agreement is important. This is because when someone wants to carry out a franchise business activity, they need to know information about Intellectual Property Rights, both for franchise providers and for franchisees. In creating a franchise business, it is necessary to have an agreement in which both parties must agree and also agree on the contents of the agreement, which is guided by Article 1320 of the Civil Code, and the contents of the agreement must also contain Intellectual Property Rights contained in Government Regulations. Number 42 of 2007 concerning Franchise. Intellectual property rights are also protected by laws such as trademark rights, patents, and copyrights. The position of Intellectual Property Rights in the franchise business agreement is divided into 2, namely Intellectual Property Rights for the franchisor, namely as legal protection for the franchisor or those who have the rights to the trademark, so that the characteristics of the product are not misused by the franchisee, and also IPR for franchisees (Franchisees), namely having the right to use and simultaneously utilize 2 types of exclusive Intellectual Property Rights, namely brands (trademarks, services, and marks of origin) and trade secrets.
Keyword: Franchise, Contract Law, Intellectual Property Rights

## PENDAHULUAN
Semakin berkembangnya jaman banyak sekali seseorang yang ingin memulai dan juga memiliki sebuah bisnis sebagai salah satu penunjang di dalam kehidupan mereka masing- masing, tetapi pada jaman terkini, beraneka ragam manusia yang tidak ingin memulai dari awal bisnis mereka dari awal karena dianggap merepotkan dan juga menyulitkan, mereka lebih  memilih  bisnis  yang  di  mana  mudah  untuk  dilakukan  dan  juga  bisa  mendapatkan keuntungan dengan cepat, oleh karena itu semakin berkembangnya jaman muncul sebuah pilihan bisnis yang dinamakan waralaba. Waralaba konsepnya ialah sebuah usaha penjualan salah satu merek pada kegiatan memperlebar suatu kegiatan bisnis yang cepat (Satia et al., 2023). Waralaba di jaman modern ini menjadi pusat perhatian bagi seseorang yang ingin mendirikan bisnis karena dikatakan sebagai bentuk baru terobosan suatu bisnis usaha, salah satunya dalam bidang makanan. Waralaba dapat dikatakan juga sebagai salah satu alternatif bisnis  bagi  seseorang  yang  ingin  memiliki  bisnis  secara  cepat  dan  juga  pasti,  waralaba dikatakan  pasti  karena  memiliki  banyak  kelebihan  daripada  bisnis  yang  dikembangkan sendiri,  baik  dari  segi  sumber  pendanaan,  pemberian  sumber  daya  manusia  dan  juga bagaimana memperoleh usaha tadi baik serta benar. Banyak sekali orang yang sudah mulai
menggunakan bisnis waralaba dan juga dianggap mendapatkan keuntungan yang sangat besar bagi mereka yang beruntung, arti keuntungan bukan hanya dari segi penghasilan saja tetapi juga dianggap memiliki keuntungan karena tidak harus memulai bisnis tersebut dari nol.
Di  Indonesia  waralaba  bukan  merupakan  suatu  bisnis  baru,  tetapi  sudah  ada  sejak tahun  seribu  sembilan  ratus  sembilan  puluh  tujuh  (1997)  menggunakan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  1997  tentang  Waralaba  yang  sekarang sudah ditarik lalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, sehingga bagi khalayak umum yang ingin mengetahui lebih jauh lagi terkait bisnis waralaba dan juga ingin mendirikan ataupun bekerja sama di dalam bisnis waralaba tersebut dapat membaca Peraturan Pemerintah tersebut sebagai pedoman untuk mendirikan  suatu  bisnis  usaha  waralaba.  Di  Indonesia  waralaba  terbagi  menjadi  2  yaitu waralaba dalam negeri dan juga waralaba luar negeri. Waralaba dalam negeri adalah sebuah bisnis  yang  merek  dagangnya  diciptakan,  dimiliki  dan  juga  dikembangkan  oleh  seorang pengusaha  lokal  dari  negara  Indonesia,  sedangkan  waralaba  luar  negeri  adalah  sebuah bisnis yang merek  dagangnya  diciptakan, dimiliki,  dan  juga dikembangkan oleh  seorang pengusaha  yang  berasal  dari  luar  negara  Indonesia.  Salah  satu  contoh  waralaba  dalam bidang  makanan  yang  dimiliki  oleh  pengusaha  lokal  adalah  Ayam  Gepuk  Pak  Gembus, sedangkan  contoh waralaba dalam bidang makanan yang  dimiliki  oleh pengusaha yang berasal  dari  luar  negara  Indonesia,  yaitu  mirip  Kentucky  Fried  Chicken  (KFC),  dan  juga Mc’Donald  (MCD).  Di  dalam  negeri  perkembangan  waralaba  lokal  lebih  signifikan dibandingkan dengan perkembangan waralaba asing, dikarenakan di bagian waralaba lokal memberikan  banyak  sekali  kemudahan  dalam  persyaratan  dan  juga  penyelenggaraan pembelian  waralaba  mereka,  selain  dari  kemudahan  tersebut,  waralaba  lokal  pula mempunyai harga yang sangat murah di sandingkan dengan waralaba asing, ditambah juga masyarakat  Indonesia  dan/atau  konsumen  lebih  memiliki  minat  untuk  memilih  makanan lokal dibandingkan dengan makanan asing karena memiliki harga yang terjangkau dan lebih cocok di lidah masyarakat Indonesia.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  tersebut  dijelaskan  bahwa  pada  suatu  usaha waralaba ada 2 pihak di dalamnya, pemberi waralaba dan juga penyedia waralaba. Penyalur Waralaba  ialah  seseorang  atau  suatu  perusahaan  yang  menyampaikan  hak  untuk memanfaatkan serta/atau memakai Waralaba yang dipunyai-nya kepada Peminat Waralaba, sedangkan.  Penyalur  Waralaba  adalah  seseorang  atau  perusahaan  yang  dikasih  hak Penyalur Waralaba untuk memakai Waralaba yang di punyai Penyalur Waralaba.  Waralaba merupakan bentuk perjanjian atau perikatan antara kedua belah pihak baik itu (Tanjung &
Imaniyati,  2022).  Penyalur  Waralaba  serta  Peminat  Waralaba,  di  dalam  perjanjiannya Peminat Waralaba diberi suatu kesempatan dengan persetujuan untuk menjalankan suatu bisnis  usaha  dengan  menggunakan  serta/atau  menggunakan  hak  kekayaan  intelektual, dapat dikatakan sebagai pencipta suatu merek dan juga ciri khas dari bisnis yang dipunyai oleh Penyalur Waralaba tersebut dengan bentuk pemberian yang sudah diterapkan di dalam syarat-syarat perjanjian yang telah diterapkan Penyalur Waralaba harus dipenuhinya seluruh keharusan dengan cara mengasihi biaya pemberitahuan bagaimana proses bisnis waralaba terjadi, berkaitan dengan Penyalur Waralaba kepada Peminat Waralaba.
Bentuk waralaba akan diterima oleh penerima waralaba adalah dapat memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual suatu waralaba, contoh merek dagang, ciri khas waralaba tersebut, formula, metode, prosedur, dan juga sistem yang akan digunakan untuk di hasilkan dan juga setelah itu di perjualbelikan dengan memakai suatu merek dagang, karena waralaba terkait kedudukannya di dalam HaKI ialah pemberian asli atau guna untuk memakai antara kedua orang yang bekerja sama 2 macam HaKI, yaitu berupa Merek serta Rahasia Dagang. Oleh karena itu HaKI sangat penting dalam perjanjian bisnis waralaba, karena sebelum seseorang ingin membangun sebuah waralaba dari pihak asal maka diperlukan suatu perjanjian yang di mana isi perjanjian tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan juga berisi tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  harus  boleh  digunakan  oleh  pihak  yang  bekerja sama, dikarenakan tanpa adanya Hak Kekayaan Intelektual di dalamnya maka hal tersebut tidak dapat dinamakan sebagai bisnis waralaba.

## METODE PENELITIAN
Penulisan dan penelitian ini ditujukan secara khusus kepada kedudukan HaKI di dalam usaha  perjanjian  waralaba.  Jenis  metode  penelitian  pada  penelitian  ini  ialah  penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2007).  Penggunaan normatif ditujukan untuk memberitahu bahwa setiap penelitian didasarkan kepada apa yang tertulis  seperti  baik  pustaka,  undang-undang,  dan  pemikiran  milik  orang  lain,  dan  lain sebagainya.  Sehingga  di  dalam  metode  penelitian  ini  keaslian  atau  keabsahan  suatu penelitian ini dapat memiliki bukti yang di mana dalam melakukan sebuah penelitian tidak sembarang  menggunakan  kalimat  yang  tidak  relevan,  sehingga  dapat  memberikan ketenangan dan juga manfaat bagi siapa saja yang ingin membaca ataupun mempelajari hasil penulisan.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  pustaka.  Studi  pustaka
merupakan  metode  pengumpulan  data  yang  diarahkan  kepada  pencarian  data  dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan (Stefanus, 2013).
Bahan  hukum  untuk  penelitian  adalah  bahan  hukum  primer.  Dalam  hal  ini  bahan hukum  primer  terdiri  peraturan  perundang-undangan,  catatan  resmi,  atau  risalah  dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (Sunggono, 2003).  Bahan yang  dipakai  antara  lain,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  No  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba yang sekarang telah dicabut, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun  2007  tentang  Waralaba,  dan  Peraturan  Menteri  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Waralaba.
Bahan  hukum  sekunder  terdapat  di  penulisan  diatas,  dikarenakan  bahan  hukum sekunder  dapat  membantu  dan  juga  menganalisis  suatu  bahan  hukum  primer.  Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan (Sunggono, 2003).  Pengoreksian data yang dipakai di penulisan diatas deskriptif kualitatif, adalah teknik penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi dan bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Waralaba pandangan HaKI secara mudahnya, pemberian keaslian dari sebuah merek atau branding yang dapat memiliki kesempatan yang disetujui untuk memakai di antara kedua pihak  yang  telah  sepakat  untuk  bekerja  sama  dalam  bisnis  waralaba  yang  di  dalamnya terdapat  hak  untuk  menggunakan  2  macam  HaKI,  contoh  merek  dagang,  juga  rahasia dagang di dalam bisnis waralaba tersebut. HaKI terdapat di suatu perjanjian bisnis waralaba yang telah disepakati bersama, selain pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian juga termasuk ke dalam hal yang penting di dalam penerapan bisnis waralaba, dikarenakan tanpa adanya  suatu  perjanjian  tertulis  maka  dapat  memungkinkan  terdapat  pihak  yang  akan melakukan  wanprestasi  demi  mendapatkan  keuntungan  individu  tanpa  mementingkan kerugian yang dialami orang lain, dan juga tanpa terdapatnya perjanjian yang mengikat, maka  kedudukan  HaKI  di  usaha  waralaba  tidak  dapat  diterapkan  karena  Hak  Kekayaan Intelektual suatu bisnis waralaba terdapat di dalam perjanjian itu.
Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata “Suatu perjanjian, bentuk perbuatan ketika satu orang atau lebih melekatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat
juga  penjelasan  perjanjian  dari  suatu  tokoh.  Subekti  “perjanjian,  hubungan  hukum  dua orang atau lebih, pihak yang satu berhak menuntut pihak lain, dan pihak yang lain wajib melaksanakan tuntutan tersebut“ (Arifin, 2020).  Dalam perjanjian bisnis waralaba terdapat juga syarat sah perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 syarat sah perjanjian, yakni: Satu, ada kata sepakat; Dua, Cakap Hukum; Ketiga, Hal tertentu; dan Empat, sebab (causa) yang halal (Subekti, 2002).  Syarat diatas berisi subjek, objek di dalam perjanian suatu bisnis waralaba, harus dipenuhi pihak tersebut. Di mana subjek perjanjian bisnis waralaba tersebut adalah franchisor dan franchise, sedangkan objek perjanjian-nya adalah berupa izin dan/atau lisensi atau dapat dikatakan sebagai perizinan hak memakai HaKI terhadap suatu bisnis waralaba tersebut.
Pembentukan  perjanjian  yang  isinya  memuat  tentang  HaKI  dalam  usaha  waralaba tersebut terdapat di dalam Pasal 4 sampai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Di dalam Pasal 4 (1) dijelaskan bahwa: Waralaba dengan perjanjian tertulis penyalur waralaba (franchisor) dan peminat waralaba (franchisee) melihat hukum di Indonesia. Perjanjian waralaba  di Indonesia juga diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia  sesuai  dengan  apa  yang  telah  tertulis  di  Pasal  4  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa: perjanjian yang dimaksud (1) ditulis menggunakan bahasa asing, perjanjian tersebut wajib diterjemahkan bahasa Indonesia. Oleh karena itu  pemakaian Bahasa Indonesia di perjanjian bisnis waralaba ialah hal penting dan harus diperhatikan sebagai pelindung bisnis waralaba di dalam negeri.
Perjanjian waralaba wajib berisi beberapa ketentuan yang harus ada di dalamnya, yaitu nama dan alamat, jenis HaKI, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, serta banyak lagi hal yang wajib terdapat di isi perjanjian waralaba. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yang menyatakan
Perjanjian Waralaba harus memuat paling sedikit:
a. Nama dan alamat;
b. Jenis HaKI;
c. Kegiatan usaha;
d. Hak dan kewajiban;
e. Bantuan,  fasilitas,  bimbingan  operasional,  pelatihan,  dan  pemasaran  yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
f. Wilayah usaha;
g. Jangka waktu;
h. Tata cara pembayaran imbalan;
i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
j. Penyelesaian sengketa; dan
k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian (Sutedi, 2008).
Oleh  karena  itu  penerapan  HaKI  di  perjanjian  bisnis  waralaba  penting,  karena  Hak Kekayaan Intelektual masuk ke  dalam  salah  satu klausula perjanjian bisnis waralaba, dan apabila tidak terdapatnya Hak Kekayaan Intelektual di dalam perjanjian tersebut maka suatu perjanjian  bisnis  waralaba  dinyatakan  tidak  sah  atau  tidak  dapat  dinamakan  sebagai perjanjian bisnis waralaba itu sendiri.
2. HaKI itu penting, serta wajib terdapat di dalam perjanjian bisnis waralaba, dan juga HaKI dilindungi  oleh  peraturan.  Beberapa  HaKI  yang  dilindungi  di  dalam  perjanjian  bisnis waralaba adalah sebagai berikut:
a. Hak Merek
Hak Merek ialah hak khusus dari negara kepada pemilik merek yang terdaftar di daftar umum  merek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Hidayah, 2017).  Hak merek juga di pakai di jual beli baik makanan, barang, maupun jasa di dalam suatu perjanjian bisnis waralaba. Dikarenakan berdasarkan Pasal 1 (1) Undang- Undang Merek No. 15 Tahun 2001, merek dianggap ada ketika merek tersebut sudah didaftarkan  di  daftar  merek.  Seseorang  yang  menekuni  bisnis  waralaba  ataupun kegiatan  bisnis  lain yang awal  di  daftarkan mereknya boleh  memakai secara bebas terhadap merek tersebut, serta pihak lain harus izin ketika ingin menggunakan merek tersebut.
Hak merek  juga memiliki beberapa persyaratan agar dapat dimiliki di dalam bisnis perjanjian waralaba yaitu berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 seperti, bertentangan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada, moralitas  kepercayaan,  kesusilaan,  atau  ketertiban  semua  orang,  tidak  mempunyai pembeda,  sudah  menjadi,  milik  orang  lain,  serta  juga  termasuk  informasi  atau berhubungan dengan barang atau jasa yang di minta pendaftarannya. Jadi, jika ingin memiliki  hak  merek  dan  juga  dapat  menggunakannya    di  dalam  perjanjian  bisnis waralaba, pihak yang membuat bisnis tersebut atau dapat dikatakan sebagai pemberi waralaba  harus  memenuhi  unsur-unsur  tersebut  sehingga  dapat  memperoleh perlindungan dalam hukum tersendiri.
Penggunaan merek bisa diterapkan pemilik bisnis waralaba itu sendiri, bahkan oleh pihak penerima waralaba menggunakan izin pemilik merek. Izin dapat melalui lisensi atau waralaba. Sehingga penerima waralaba dapat menggunakan hak untuk memakai secara bersama HaKI dari perjanjian bisnis waralaba tersebut.

## b. Hak Paten
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Pasal 1 (1) dijelaskan tentang paten, Paten diberikan Invensi baru dan mengandung jejak inventif dan bisa di aplikasikan di perusahaan. Dapat dikatakan  paten ialah suatu hak  khusus  inventor karena invensi teknologi untuk selama waktu tertentu yang dapat  digunakan untuk melaksanakan produk  paten  itu  sendiri  atau  memberikan  persetujuan  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakan invensinya. Sehingga tidak boleh suatu produk tersebut diakui bahkan digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa sepengetahuan pemilik hak paten atau pihak  pemberi  waralaba  itu  sendiri.  Apabila  ingin  menggunakan  hak  paten  suatu produk tersebut maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan suatu perjanjian bisnis  waralaba  dengan  pihak  pemilik  hak  paten  itu  sendiri  atau  pihak  pemberi waralaba.
c. Hak Cipta
Hak  khusus  para  pembuat  atau  penerima  hak  cipta  untuk  memberitahu  atau memperlebar penemuannya atau memberikan izin serta tidak mengurangi ketentuan di dalam undang-undang (Hidayah, 2017). Hak dari penemuan bisa berpindah kepada pihak lain melalui beberapa cara, seperti , harta turunan, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab  lain yang dibetulkan perundang-undangan. Sehingga  selain dari pemilik hak cipta atau pemberi waralaba, seseorang yang menggunakan barang ciptaan dia untuk kepentingan dirinya sendiri dalam bisnis waralaba tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta atau pemberi waralaba itu pun tidak boleh dilakukan selain dengan melakukan perjanjian bisnis waralaba dengan pemilik hak cipta atau pemberi waralaba itu sendiri.
Di dalam perjanjian waralaba ada beberapa syarat yang di ciptakan dan di lakukan penyalur waralaba kepada pihak peminat waralaba. Berdasarkan penulisan terhadap Perjanjian  Waralaba,  disimpulkan  isi  Perjanjian  Waralaba,  sebagai  berikut  (Hakim, 2015):
1) Penyaluran Hak Franchise
Pemberi  waralaba  akan  hal  tersebut  mengasihi  hak  khusus  kepada  penerima waralaba,  serta  penerima  waralaba  dapat  mengambil  hak  khusus  itu,  dengan mempergunakan nama serta mekanisme mengelola milik pemberi waralaba dalam suatu tempat, dalam jangka waktu tertentu.
2) Tempat
Tempat franchise dipilih penerima waralaba dengan persetujuan pemberi waralaba, selepas itu melakukan riset serta memikirkan keadaan serta juga kekuatan ekonomi di tempat Franchise itu.

## 3) Janga Waktu Franchise
Jangka waktunya 2 tahun, berlaku mudah dari tanggal pendirian gerai untuk pertama kali. Dan juga jangka waktu franchise bisa di tambah dengan perjanjian tertulis antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian bisnis waralaba.

## 4) Biaya Franchise
Selama jangka waktu yang di sepakati, penerima waralaba menerima memberikan uang karena diberikan hak franchise.

## 5) Royalti
Pemberi waralaba sepakat untuk memberikan uang terhadap royalti kepada pihak pemberi waralaba sesuai perjanjian.
6) Pemeliharaan Citra
Unsur rahasia dagang harus diberikan kepada penerima waralaba, contohnya seperti resep dalam suatu produk yang akan dijual ataupun dipasarkan. Dengan tujuan agar penerima waralaba masih bergantung kepada pemberi waralaba, contohnya seperti bahan-bahan yang diberikan dalam sekali pakai di saat kegiatan produksi. Sehingga pihak  penerima  waralaba  wajib  memakai  bahan-bahan  dalam  jadi  dari  pemberi waralaba,  tanpa  tau  formulanya.  Seluruhnya  sesuai  perjanjian  waralaba  yang dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut  dalam  menjalankan  perjanjian  bisnis waralaba.
3. Terdapatnya beberapa HaKI yang disebut penting akan waralaba, dan hal tersebut dapat di pelajari di dalam Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yaitu waralaba merupakan hak khusus dan dimiliki oleh seseorang atau perusahaan kepada sistem usaha dengan ciri khas dalam memperjual belikan barang dan/atau jasa sudah benar dan bisa di pakai orang lain dengan perjanjian waralaba. Masih banyak sekali pengertian tentang waralaba disuatu peraturan perundang-undangan selain dari Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah  No.  42  Tahun  2007  tentang  Waralaba,  Berdasarkan  penjelasan  tentang  isi peraturan  di  atas  dapat  di  mengeri,  di  Indonesia  HaKI  adalah  salah  satu  syarat  penting waralaba,  usaha  tidak  bisa  di  waralabakan  ketika  tidak  adanya  HaKI.  Dan  juga  dari penjelasan,  serta  ruang  lingkup  waralaba  yang  sudah  di  jabarkan  sebelumnya  dapat  di mengerti  pemberian  waralaba  selalu  berhubungan  dan/atau  dengan  memakai  HaKI tertentu.
Orang yang melakukan kewajibannya masing-masing dapat di lindungi oleh hukum. Perjanjian bisnis waralaba itu termasuk salah satu aspek perlindungan hukum pihak yang dirugikan dari kegiatan merugikan oleh orang lain, salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap HaKI di usaha waralaba. Hal itu dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh
kedua belah pihak itu bisa menjadi, hukum yang kuat terhadap suatu perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan perjanjian waralaba. apabila terdapat pihak melanggar salah satu isi perjanjian bisnis waralaba, maka pihak lain dapat menuntut pihak yang melanggar. Perjanjian  bisnis  waralaba  mengatur  perlindungan  HaKI  secara  terperinci,  yaitu  dengan menjanjikan suatu batasan tertentu dan harus di cermati oleh penerima waralaba, secara langsung maupun tidak langsung di gunakan untuk melindungi HaKI pemberi waralaba.
Pada  awalnya,  mendapat  suatu  bisnis  waralaba  sama  dengan  membeli  bisnis  lain, tetapi berbeda dengan jual beli pada umumnya, yang di mana di dalam jual beli bisnis biasa apabila suatu perusahaan ataupun barang atau jasa itu dibeli maka pihak yang menjualnya tidak  akan  memiliki  hal  yang  dijualnya  kembali,  dan  pihak  pembeli  yang  membeli  hal tersebut akan memiliki hak secara penuh atas perusahaan yang sudah dibeli oleh dirinya. Artinya pemberi waralaba tidak akan kehilangan bisnis yang sudah dikembangkannya dari awal dan juga penerima waralaba dikatakan tidak mengambil alih bisnis yang diwaralabakan, penerima waralaba juga tidak dapat menjalankan bisnis yang diperolehnya melalui waralaba sesuai dengan keinginannya sendiri sesuai dengan isi perjanjian dengan pemberi waralaba tersebut.
Dalam HaKI yang diberikan oleh pemberi waralaba hanya hak untuk menjual suatu produk  dengan memakai merek yang  dimiliki oleh pemberi waralaba tersebut, dan  juga tidak disertai dengan suatu perbuatan melakukan hal yang di inginkannya yaitu pengelolaan untuk memberikan nilai tambah dari produk tersebut, dan oleh sebab itu pengelolaan lebih lanjut akan merusak suatu ciri khas produk yang dimiliki oleh pemberi waralaba, dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar suatu perjanjian di dalam bisnis waralaba (wanprestasi). Dengan pemikiran bahwa dalam suatu bisnis waralaba juga terikat pemberian lisensi HaKI dalam bentuk merek dan juga rahasia dagang, maka suatu peraturan perundang-undangan yang terikat kepada kedua HaKI itu, termasuk pemberian lisensinya perlu diperhatikan di dalam suatu bisnis waralaba tersebut. Hal tersebut diperlukan dan/atau digunakan untuk membuat dan juga memberi kepastian dalam berusaha yang tidak hanya bagi pemberi waralaba melainkan juga penerima waralaba.
Perlindungan  hukum  terkait  HaKI  yang  di  punyai  pemberi  waralaba  akan  sangat terlindungi  ketika  di  suatu  perjanjian  bisnis  waralaba  tersebut  telah  mengatur  tentang perlindungan HaKI secara terperinci, yaitu dengan memperjanjikan suatu batasan tertentu di dalam menjalankan bisnis waralaba itu sendiri yang harus dipatuhi oleh pihak penerima waralaba, yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk melindungi hak kekayaan  intelektual  dari  oleh  pihak  pemberi  waralaba.  Di  dalam  setiap  perjanjian  yang disepakati  oleh  pihak  penerima  waralaba  adalah  wajib  melindungi  rahasia  dagang  yang
diberikan oleh pihak pemberi waralaba, dan juga wajib menjaga hak-hak dan kepentingan pihak pemberi waralaba sebagai pemegang hak atas merek. Oleh karena itu kedudukan Hak Kekayaan  Intelektual  di  dalam  perjanjian  bisnis  waralaba  adalah  untuk  memberikan  izin lisensi  untuk memakai dan juga memanfaatkan secara bersama seluruh macam HaKI, seperti merek  dan  juga  rahasia  dagang  kepada  penerima  waralaba,  serta  sebagai  perlindungan hukum bagi pihak pemberi waralaba atau yang memiliki hak atas merek dagang tersebut, agar  ciri  khas  dari  produk  tersebut  tidak  disalahgunakan  oleh  pihak  penerima  waralaba dengan mengubah beberapa sistem bisnis waralaba tersebut ataupun juga pengembangan produk yang seharusnya tidak boleh diubah sesuai perjanjian waralaba yang disepakati oleh para pihak, baik pihak pemberi waralaba dan juga pihak penerima waralaba.

## SIMPULAN
Kedudukan  HaKI  di  dalam  perjanjian  waralaba  dikatakan  sangat  penting  bagi pelaksanaan  suatu  bisnis  waralaba  yang  disepakati  oleh  para  pihak  baik  pihak  pemberi waralaba  dan  juga  pihak  penerima  waralaba.  Selain  itu  di  dalam  membuat  suatu  bisnis waralaba juga harus menerapkan suatu perjanjian agar dalam pelaksanaan bisnis waralaba tersebut  dikatakan  tertulis  dan  juga  dilindungi  oleh  hukum,  sehingga  para  pihak  yang bekerja sama harus memenuhi prestasi yang terdapat di dalam perjanjian bisnis waralaba tersebut,  dan  juga  dapat  me-minimalisir  bentuk  wanprestasi  bagi  para  pihak  yang  telah melakukan  perjanjian.  Sehingga  ketika  kedua  belah  pihak  sepakat  ingin  menggunakan perjanjian, maka di dalam perjanjian tersebut dapat diterapkan tentang HaKI.
Kedudukan  HaKI  yang  dilindungi  dan  terdapat  di  dalam  perjanjian  bisnis  waralaba adalah Hak Merek, Hak Cipta, dan juga Hak Paten. Hak tersebut ditujukan kepada pemilik ataupun pemberi waralaba (Franchisor), selain itu terdapat juga HaKI dalam bentuk merek (merek dagang, merek jasa, dan indikasi asal) dan juga rahasia dagang. Agar ciri khas produk tidak disalahgunakan oleh pihak penerima waralaba dengan mengubah beberapa sistem bisnis waralaba tersebut ataupun juga pengembangan produk yang seharusnya tidak boleh diubah  sesuai  dengan  perjanjian  waralaba  yang  telah  disepakati.  Sehingga  hal  tersebut dapat  dikatakan  sebagai  perlindungan  HaKI  bagi  para  pemilik  atau  pemberi  waralaba (Franchisor). Sedangkan Kedudukan HaKI bagi para penerima waralaba (Franchisee) adalah memiliki hak untuk menggunakan dan juga memanfaatkan secara bersama seluruh jenis HaKI , baik dan juga rahasia dagang. Sehingga bisnis Franchise yang dijalankan oleh pihak penerima waralaba (Franchisee) dapat berjalan dengan baik sesuai dengan isi prosedur dan juga  sistem  Franchise  yang  diberikan  oleh  pihak  pemberi  waralaba  (Franchisor),  yang terdapat di perjanjian bisnis waralaba yang telah disepakati bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  M.  (2020).  Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam  Hukum Perjanjian. Jurnal Ius Constituendum, 5(1), 66 – 82.
Hakim,  D.  A.  (2015).  Pengecualian  Perjanjian  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Hukum Persaingan Usaha. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(4).
Hidayah, K. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Setara Press.
Satia, A., Li, B. L., Sembiring, D. T., Jaya, D., Marthino, E., & Marcus, F. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Negosiasi dan Manejemen Konflik Pada Industri Makanan Cepat Saji. Journal of Economics and Business UBS, 12(1), 304 – 311.
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
Stefanus,  G.  (2013).  Analisis  Deskriptif  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Kenyamanan Membaca Pemustaka (Studi Kasus Pemustaka di UPT Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang). Di Ambil Dari: Http://Eprints. Undip. Ac. Id/40985/3/BAB_III. Pdf  (6 Mei 2018).
Subekti, R. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa.
Sugiyono,  D.  (2013). Metode  penelitian  pendidikan  pendekatan  kuantitatif,  kualitatif  dan R&D.
Sunggono, B. (2003). Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sutedi, A. (2008). Hukum Waralaba. Ghalia Indonesia.
Tanjung, R. J., & Imaniyati, N. S. (2022). Konsep HKI dan Royalti dalam Pajak Usaha Waralaba.
Jurnal Impresi Indonesia, 1(6), 659 – 677. https://doi.org/10.58344/jii.v1i6.89