Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb DOI: http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6190
E-ISSN : 2580 - 3816 Vol.  4 (1) 2022 PP.  89 - 105

## Potensi Cryptocurrency dalam Inklusi Keuangan Islam Berkelanjutan
Satria Darma 1*
1 Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
* satriadarmamuhammad@gmail.com

## A BSTRACT
Cryptocurrencies  have  been  gaining  attention  in  the  financial  world  in  recent  years,  with  the model  reportedly  being  able  to  digitally  transfer,  store  and  record  information,  and  has  the potential to transform traditional financial services. Financial digitization is very much needed in today's conditions, where all life uses digital systems to support life. Financial modification is  certainly  needed  in  realizing  sustainable  finance,  especially  in  the  field  of  Islamic  finance globally. In this study to explore the potential of cryptocurrencies in the inclusion of sustainable Islamic  finance.  This  research  was  conducted  using  a  library  research  model,  with  data collection  in  the  form  of  books,  journals,  websites  and  other  objects  that  are  considered relevant  and  then  carried  out  an  in-depth  study  through  descriptive  qualitative  analysis methods. The results of the study indicate that cryptocurrency is a financial digitization that has the  potential  to  support  and  ensure  that  the  Islamic  financial  transaction  process  can  be accessed by millions of consumers so that the goal of financial inclusion can be achieved and supports the development of the financial industry that has transaction efficiency values so that it can realize sustainable Islamic finance.
Keywords: Cryptocurrency; Financial Inclusion; Islamic Finance.

## A BSTRAK
Cryptocurrency  beberapa  tahun  terakhir  ini  menjadi  perhatian  di  dunia  keuangan,  dengan model  tersebut  dikabarkan  mampu  untuk  melakukan  pemindahan,  penyimpanan  dan  merekam informasi  secara  digital,  serta  mempunyai  potensi  mengubah  layanan  keuangan  yang  biasa. Digitalisasi  keuangan  sangat  dibutuhkan  pada  kondisi  saat  ini,  dimana  seluruh  kehidupan menggunakan  sistem  digital  dalam  menopang  kehidupan.  Modifikasi  keuangan  tentunya diperlukan  dalam  mewujudkan  pembangunan  keuangan  berkelanjutan, terkhusus  pada  bidang keuangan Islam secara global. Pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi potensi cryptocurrency  dalam  inklusi  keuangan  islam  berkelanjutan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  model  penelitian  kepustakaan,  dengan  pengumpulan  data  berupa  buku,  jurnal, website dan objek lainnya yang dianggap relevan lalu dilakukan kajian yang mendalam melaui metode  analisis  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  mengindikasikan  bahwa  cryptocurrency merupakan  digitalisasi  keuangan  yang  mempunyai  potensi  dalam  mendukung  serta  dapat memastikan  proses  transaksi  keuangan  Islam  mampu  diakses  oleh  jutaan  konsumen  sehingga tujuan  inklusi  keuangan  dapat  dicapai  dan  mendukung  perkembagan  industri  keuangan  yang memiliki  nilai  efisiensi  transaksi  sehingga  dapat  mewujudkan  keuangan  islam  yang berkelanjutan.
Kata kunci : Cryptocurrency; Inklusi Keuangan; Keuangan Islam.
.

## Satria Darma

## P ENDAHULUAN
Dunia  sejak  terjadinya  pandemi  covid-19,  dimulai  dari  akhir  2019  mengalami perubahan-perubahan  dalam  menjalankan  sistem  kehidupan,  terutama  dalam  bidang ekonomi.  Perry  Warjio  pada  kegiatan  diskusi  yang  membahas  tentang  Inovasi  dan Inklusi  keuangan  menyampaikan  bahwa  ada  lima  tatangan  ekonomi  pasca  pandemi, yaitu;  tidak  meratanya  pemulihan  ekonomi  dan  keuangan  global,  terjadi  pememaran atau scaring effect dalam stabilitas ekonomi, akselerasi sistem yang semakin cepat pada keuangan  digital,  semakin  dibutuhkannya  inklusi  keuangan,  dan  desakan  pada implementasi  keuangan  hijau.  Solusi  pada  masalah-masalah  tersebut  salah  satunya adalah integrasi keuangan digital dan mendorong inklusi keuangan untuk sustainabilitas (pertumbuhan berkelanjutan). (Pratama, 2021).
Digitalisasi  sistem  keuangan  merupakan  inovasi  teknologi  di  dalam  dunia keuangan dengan tujuan supaya masyarakat dapat menagkses segala bentuk produk dan layanan  keuangan  dengan  mudah.  Hal  tersebut  sering  juga  disebut  sebagai Financial Technology (Teknologi  Keuangan)  atau  juga  disingkat fintech.  Financial  technology memiliki kekhususan dimana model tersebut merujuk pada sesuatu hal yang baru dalam layanan  keuangan  yang  inovatif  melalui  teknologi.  Proses fintech telah  merubah  pola bisnis  dalam  tatanan  keuangan  dengan  memunculkan  model  tersendiri  dengan  aturan dan  regulasi  khusus,  sehingga  mengharuskan  terwujudnya  inovasi-inovasi  dalam keuangan.  (Ramadhani,  A.,  Febriyanti,  A.,  Choirunnisa,  I.,  Shifa,  L.,  Gani,  M.R.A., Nurbayanti,  2021).  Inovasi  di  dunia fintech salah  satunya  adalah cryptocurrency , dimana cryptocurrency secara sederhana dapat dimaknai sistem mata uang digital yang secara  khusus  berasal  dari  kriptografi  dengan  model  kerahasiaan  informasi  yang didasarkan  oleh  elemen  matematika  dan  ilmu  komputer  melalui  metode  enkripsi  data dengan kunci  khusus  dalam menyediakan akses  ke dekripsi  data  tersebut.  (Mikhaylov, 2020).
Kemajuan  teknologi  dalam  sistem  keuangan  mendorong  keuangan  islam  terus berinovasi sebagai menjawab tantangan zaman. Kajian dan pembahasan cryptocurrency , Digital  Currency,  Blockchain,  Bitcoin ,  dan  sebagainya  yang  kesemuaannya  dalam model fintech dimana  memodifikasi  dan  memadukan  inovasi  teknologi  terus  dibahas dan  diteliti  oleh  para  ahli.  Hal  tersebut  dikarenakan  terus  terjadinya  perubahan  yang cepat dan signifikan dalam dunia keuangan islam yang menuntut perubahan-perubahan
solutif  dalam  menggunakan  teknologi  dan  merupakan  kebutuhan  konsumen.  Kondisi keuangan  Islam  beberapa  tahun  terakhir  mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan sekitar  14%,  hal  itu  membuktikan  bahwa  diperlukannya  inovasi  dalam  progress keuangan Islam. Meskipun pertumbuhan industri keuangan Islam diprediksi mengalami perlambatan  dikarenakan  pandemi  Covid-19,  namun  demikian  telah  diproyeksikan bahwa  asset  industri  keangan  Islam  akan  mengalami  peningkatan  menjadi  US$  3,69 triliun pada 2024 yang akan datang. (Refinitiv, 2020)
Pertumbuhan yang stabil dalam keuangan Islam tercermin dalam pengembangan inovasi-inovasi  yang  baru  dalam  teknologi  di  bidang  jasa  keuangan  yang  menjadi potensi  besar  bagi  kemajuan  industri  keuangan  Islam.  (Arner,  D.W.  Barberis,  J. Buckley,  2017).  Inovasi  dan  potensi  pasar  tersebut  banyak  diakomodir  oleh  inovasi  di dalam  dunia fintech  (financial  technology), dimana  memiliki  kesempatan  dalam menumbuhkan minat konsumen pada keuangan Islam dan melahirkan sesuatu yang unik sehingga  menjadi  pembeda  dengan  keuangan  konvensional.  (Salman,  A.  &  Nawaz, 2018)
Artikel  ini mengeksplorasi  bagaimana teknologi  keuangan  yaitu cryptocurrency memiliki  peluang  dalam  peran  pada  inklusi  keuangan  Islam  sehingga  menjadi  bagian dari  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan. Cryptocurrency memiliki  keunggulan  yang patut diselaraskan dengan keuangan Islam dimana dalam prosesnya menjadi pusat data yang  membantu  penyimpanan  data  dengan  metode  meningkatkan  kepercayaan, mengurangi  penipuan  dan  mempromosikan  kejujuran  dalam  ekonomi  digital. Meningkatkan  kepercayaan,  kejujuran  dan  transparansi  merupakan  nilai-nilai  kebaikan yang dimiliki Islam dan banyak tradisi agama lainnya juga menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.  Wacana  membangun  masa  depan  keuangan  Islam  dengan  dasar-dasar kemurnian  ajarannya  sangatlah  tepat  dan  dibutuhkan,  sehingga  keuangan  Islam  tidak hanya  menjadi  bagian  dari  inovasi-inovasi  teknologi  keuangan  namun  juga  secara langsung  menjadi  contoh  dan  pedoman  bagi  konsumen  dan stakeholder dalam mewujudkan  sistem  keuangan  yang  berlandasakan  nilai-nilai  kebaikan  yang  dijarakan oleh agama itu sendiri.

## M ETODE P ENELITIAN
Pada  artikel  ini  menggunakan  jenis  penelitian library  research atau  penelitian pusataka,  dengan  mengumpulkan  data  pustaka,  atau  dapat  dikatakan  model  penelitian
kualitatif yang objek kajiannya bersumber dari data kepustakaan. Menggunakan metode penelitaian kualitatif yang dilaksanakan dengan pengumpulan data berupa buku, jurnal, website dan objek lainnya yang dianggap relevan lalu dilakukan kajian yang mendalam dengan  analisis  kualitatif  deskriptif  yaitu  peneliti  melakukan  analisa  terhadap  data secara  sistematik  dan  menggunakan  analisis  deskriptif  dari  sumber  yang  telah dikumpulkan.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Keuangan Islam Global
Secara  umum  pasar  keuangan  Islam  saat  ini  bernilai  sekitar  US$  2,88  triliun, yang  mencakup  beberapa  sektor-sektor  utama  antara  lain:  Perbankan  syariah  (senilai sekitar  US$  1,93  triliun  atau  69%),  Asuransi  syariah  ( takaful )  (senilai  sekitar  US$  51 miliar atau 2%), Obligasi syariah/ sukuk (senilai US$ 538 miliar atau 19%), Dana Islam (senilai  US$  140  miliar  atau  5%),  Lembaga  keuangan  Islam  lainnya  (senilai  US$  153 miliar atau 5%). Saat ini, Malaysia, Indonesia, Bahrain, UEA, dan Arab Saudi memiliki pasar  keuangan  Islam  yang  paling  berkembang  dengan  baik.  (Refinitiv,  2020). Menariknya,  dalam  beberapa  tahun  terakhir  pasar  keuangan  non-Islam  telah menyaksikan beberapa pertumbuhan paling cepat dalam produk dan jasa pada keuangan Islam.  (Domat,  2020).  Negara-negara  Eropa  misalnya,  Luksemburg,  Republik  Irlandia dan Jersey yang menyediakan fasilitas untuk menjadi tuan rumah bagi keuangan Islam, dan  beberapa  negara  Eropa  lainnya  berkomitmen  melakukan  investasi  serta mempromosikan  perdagangan  bilateral  bersama  negera  timur  tengah  dan  juga  wilayah afrika utara. (Deloitte, 2014).

## Prinsip Inti Keuangan Islam
Keuangan  Islam  mengacu  pada  model  keuangan  yang  menjunjung  tinggi  nilai- nilai  syariah  (ajaran-ajaran  Islam).  Dimana  keseluruhan  model  keuangan  Islam  harus tunduk  pada  persyaratan  keuangan,  layanan  dan  produk  yang  sesuai  syariah  atau konsisten dengan hukum Islam  yang didasarkan pada sumber utama syariah itu sendiri yaitu  al-Qur’an  dan  Sunnah  Nabi  Muhammad,  Saw.  Yang  pada  intinya  di  dalam keuangan Islam dalam beberapa kajian dirumuskan bahwa sistem tersebut  harus selalu terikat pada ekonomi riil dalam beberapa cara dan secara sederhana mewakili semacam idealisme pada  model sosial-ekonomi. (Hegazy, 2007). Konsep keuangan Islam bukan merupakan  tujuan  bagi  individu-individu,  bukan  juga  menjadikan  perusahaan  yang
eksploitatif  dengan  menghasilkan  kekayaan  dan  memperkaya  diri  sendiri.  Keuangan Islam  pada  intinya  harus  berdasar  pada  pertumbuhan  material,  spiritual  dan mempromosikan model harmoni sosial. (Tacy, 2006)
Dapat  dirangkup paling  tidak ada tiga prinsip  inti  dan panduan keuangan  Islam yang diterima secara umum, yaitu: (Paldi, 2014)
1. Investasi keuangan, produk, atau transaksi tidak boleh terlalu spekulatif atau tidak  pasti  atau  mengandung  risiko  yang  membuatnya  mirip  dengan perjudian.
2. Investasi  keuangan,  produk  atau  transaksi  tidak  boleh  menarik  atau menghasilkan  bunga,  dikarekan  hal  itu  tidak  terhubung  dengan  ekonomi  riil dan tidak produktif dalam arti ekonomi riil. (Hasani, 2019)
3. Mitra  dalam  investasi  harus  berbagi  risiko  dan  upaya  serta  potensi keuntungan dalam suatu investasi.
Menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  keuangan  Islam  dalam  inovasi  teknologi keuangan  ( fintech )  yang  mengharuskan  segala  sesuatunya  harus  sesuai  dengan  syariah yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  inti.  Inilah  yang  harus  terus  dikaji  dan dianalisa,  sehingga  keuangan  Islam  terus  dapat  berinovasi  tanpa  harus  melanggar  dari nila-nilai syariah tersebut.

## Tantangan Keuangan Islam
Sektor  keuangan  Islam  menjadi  lebih  kompleks  dikarenakan  ada  peningkatan tekanan pada sektor tersebut untuk mengatasi masalah internal dan modernisasi dimana inovasi  digital  dibutuhkan  dalam  mengubah  segala  macam  layanan  keuangan.  Inovasi teknologi pada dasarnya memecahkan masalah, mengatasi tantangan atau memperbaiki keadaan sistem sebelumnya di bidang tertentu. Pasar keuangan Islam khususnya dalam perbankan  syariah  semuanya  saat  ini  mengharapkan  suatu  pelayanan  yang  lebih  dari sekedar  kepatuhan  syariah  dari  produk  dan  layanan  keuangan  Islam,  tapi  juga  harus selaras dengan teknologi-teknologi  keuangan modern  yang  sebanding dengan platform keuangan konvensional.
Saat  ini  sistem  keuangan  konvensional  maupun  keuangan  Islam  menghadapi masalah dalam inovasi teknologi pada sistem mata uang digital yaitu tentang kepatuhan lintas yurisdiksi dalam beberapa regulasi. Sehingga pemecahan masalah cryptocurrency dan  kepatuhan  syariah  memiliki  potensi  besar  untuk  kemudian  mendapatkan
keuntungan  dari  hadirnya  teknologi  keuangan  tersebut  dalam  menjadi  solusi  bagi tuntutan zaman.

## Cryptocurrency
Cryptocurrency merupakan  mata  uang  digital  yang  secara  fisik  tidak  memiliki bentuk  sebagaimana  uang  kertas  pada  umumnya,  hanya  tercatat  secara  virtual  (uang virtual), atau elektronik (uang elektronik) yang keberadaaannya di dunia maya. (Ausop, A.Z.  &  Aulia,  2018). Cryptocurrency saat  ini  banyak  jenis  produknya  antara  lain; Monero,  Litecoin,  Zcash,  Qtum,  Ethereun,  Ether,  Ripple,  dan  Bitcoin . Cryptocurrency dalam  konteks  keuangan  Islam  dapat  memiliki  banyak  aplikasi  dan  memacu  keunikan inovasi.  Penggunaan  teknologi  dalam  sistem  ini  juga  dapat  mendukung  tujuan kemanusiaan  yang  diinginkan  oleh  hukum  syariah  dalam  banyak  hal,  terutama  untuk menumbuhkan  keuangan  inklusi  pada  keuangan  Islam.  Kondisi  zaman  teknologi  pada tahun  belakangan  ini  memperlihatkan  bahwa  penawaran-penawaran  seputar cryptocurrency banyak  terpusatkan  pada  tenarnya  produk  Bitcoin.  Mata  uang  Bitcoin sendiri  merupakan  bagian  dari  mata  uang  virtual  (digital/elektronik)  yang  dijadikan sebagai  alternatif  dan  tidak  jarang  juga  dinamakan  dengan  alt-coin  ( alternative  coin ) . Seluruh  negara  terutama  negara  berpenduduk  mayoritas  muslim  memiliki  cara  yang berbeda dalam hal menyelaraskan cryptocurrency tersebut.
Pendapat  terkemuka  mengenai  mata  uang  digital  sehubungan  dengan  keuangan Islam  dapat  ditemukan  dalam  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Grand  Mufti  Mesir.  (BBC, 2018). Pada awal 2018, dilaporkan bahwa Shawki Ibrahim Allam seorang Grand Mufti Mesir  berusaha  untuk  menguji  hukum  Bitcoin  dengan  hukum  syariah  dan  mendapati bahwa dalam fatwanya Bitcoin masuk kepada kategori yang tidak memiliki kesesuaian hukum syariah. Grand Mufti Mesir tersebut menetapkan bahwa Islam melarang Bitcoin karena  kurangnya  pengawasan  oleh  otoritas  pusat.  Hal  ini,  menurutnya  dapat menyebabkan  kerugian  bagi  individu,  kelompok,  dan  institusi.  (Al-Ahram,  2018). Dengan  menempatkan  posisi  keuangan  Islam  sebagai  salah  satu  pihak  dalam  investasi seyogyanya  tidak  mengambil  risiko-risiko  sepihak  yang  berlebihan  berkaitan  dengan bitcoin  yang  berkembang  saat  ini,  dan  larangan  Islam  tersebut  berpotensi  terhadap perkembangan Bitcoin. Dalam kasus terjadikanya ledakan dan kegagalan harga Bitcoin dalam  beberapa  tahun  terakhir  mungkin  memang  mungkin  dapat  dibenarkan  dan mengungkapkan kekhawatiran tersebut.

## Potensi Cryptocurrency dalam Inklusi Keuangan Islam Berkelanjutan
Pernyataan  Shawki  Ibrahim  Allam  dalam  memberikan  gambaran  bahwa  jika terdapat  indikasi  yang  menyerupai  Bitcoin  tentunya  mata  uang  digital  lainnya  secara lebih luas juga dilarang. Berdasarkan alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir semua  mata  uang  digital  yang  tidak  memiliki  kendali  pusat  otoritas  akan  dilarang. Cryptocurrency memiliki  konsep  desentralisasi  atau  otoritas  pusat  yang  merupakan modal  utama  dan  keunggulan  mata  uang  alternatif  ini,  tentunya  alur  pemikiran  dalam pelarangan  produk  ini  akan  berpotensi  fatal  bagi  pertumbuhan cryptocurrency itu sendiri pada ranah Keuangan Islam. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya  agar cryptocurrency dapat  memenuhi  standar  yang  persyaratkan  agar  sesuai dengan  syariah  menggunakan  regulasi-regulasi  yang  diatur  oleh  pemerintah  atau otoritas pusat yang tepercaya lainnya. Dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh otoritas  yang  ada  itu  harus  diamanatkan  untuk  melindungi  investor  serta  masyarakat luas.
Pada sisi  lain  beberapa  mata uang digital  telah  mendapat  jaminan dari lembaga sekuritas  non-digital.  Sebagai  contoh  mata  uang  digital  Tether,  yang  diresmikan  atas dasar dijamin dan didukung oleh dolar Amerika Serikat (USD). Prinsipnya adalah akan ada satu dolar yang disimpan untuk setiap mata uang Tether yang dibuat. Namun proses berjalannya  produk  tersebut  Jaksa  Agung  New  York  melakukan  investigasi,  dan kemudian  menemukan  bahwa  mata  uang  Tether  telah  membuat  klaim  palsu  dan  tidak memiliki  cadangan  untuk  mendukung  Tether  yang  beredar  dengan  harga  satu  dolar untuk  setiap  Tether.  (New  York  State  Attorney  General,  2021).  Pada  kasus  Tether  ini mengisyaratkan  bahwa  sebenarnya  perlunya  pengawasan  otoritas  pusat,  apalagi ditemukan 55% dari semua pembelian Bitcoin dilakukan dengan Tether. (Kharif, 2021). Pengawasan  regulasi  di  Amerika  Serikat  semakin  ditingkatkan,    terutama  terhadap klasifikasi  mata  uang  digital  yang  dilakukan  sekuritas  setempat.  (De,  2019).  Namun demikian, pada prinsipnya versi mata uang digital  yang didukung mata uang kertas ini mungkin  terbukti  menjadi  sarana  yang  efektif  untuk  pembagian  risiko  yang  dianggap mampu memenuhi syarat yang digariskan dalam fatwa Shawki Ibrahim Allam.
Salah  satu  contoh  mata  uang  digital  yang  dianggap  sukses  dan  sesuai  dengan syariah adalah OneGram, Produk OneGram mendapatkan penghargaan sebagai produk fintech Islami  terbaik  2018  oleh Global  Islamic Finance Awards.(Onegram.org, 2018). Mata  uang  digital  khusus  tersebut,  memiliki  keuntungan  ganda  yang  didukung  oleh
emas  (satu  gram  untuk  setiap  koin  yang  ditawarkan,  memberikan  harga  dasar  terbaik) dan  kemitraan  dengan  GoldGuard  serta  dilisensikan  oleh  Dubai  Airport  Free  Zone. (goldguard.com,  2022).  Pada  kasus  ini  dilakukan  pengawasan  oleh  pemerintah  dan terdapat risiko bersama melalui hubungan mata uang digital dengan harga aset riil emas. Perlu ditekankan bahwa keberhasilan OneGram dibandingkan dengan mata uang digital lainnya dapat dijelaskan dengan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Karakteristik  dari  OneGram  tersebut  yang  dianggap  paling  penting  adalah  bahwa transaksi tersebut didukung oleh asset, dan tidak seperti pada transaksi konvensional di mana  uang  diakui  sebagai  subjek  perdagangan.  Perlu  dipahami  bahwa  uang  tidak memiliki  kegunaan  intrinsik  dalam  Islam  dan  digunakan  hanya  sebagai  alat  tukar  dan penyimpan  nilai.  Padahal  emas  memiliki  nilai  intrinsik  dan  dianggap  sebagai  aset penting  yang  sesuai  dengan  syariah.  Dengan  demikian,  aturan  syariah  mensyaratkan bahwa  transaksi  mata  uang  harus  selalu  didasarkan  pada  aset  yang  memiliki  nilai intrinsik yang menciptakan aset nyata dan persediaan yang utuh. (Usmani, 2002)
Pada kenyataannya sistem perusahaan seperti OneGram tetap saja tidak memiliki otoritas  terpusat  untuk  emas  dan  harganya  juga fluktuatif .  Penerapan  alasan  tersebut, sebagaimana  juga  Grand  Mufti  Mesir  tidak  menjelaskan  mengapa  emas  dianggap diperbolehkan  lalu  kemudian  Bitcoin  dilarang,  Gallarotti  menjelaskan  bahwa  emas dijadikan dasar mata uang hanya dikarenakan penerimaan sepihak sebagai standar bagi negara-negara  industri.  (Gallaroti,  1995).  Kemudian  pada  masa  pra-perang  ada  sedikit kontrol  pemerintah  atas  uang  dalam  ekonomi  nasional  (Skidelsky,  2019)  dan  terutama di  dunia  Islam  (Hasan,  2011),  artinya  persyaratan  untuk  otoritas  terpusat  ini  dapat dikatakan hanya sekedar sesuatu yang tidak memiliki dalil yang kuat.
Aspek  lainnya  dari  alasan  Grand  Mufti  Mesir  menunjukkan  bahwa  terdapat kurangnya  pemahaman  tentang  mata  uang  digital.  Hal  tersebut  dikarekan  satu  alasan yang diberikan adalah bahwa mata uang digital tidak memiliki aturan tetap yang secara langsung  berarti  transaksi  tidak  sah.  Tentunya  aturan  yang  dirumuskan  oleh  kode komputer  yang  mendukung  mata  uang  digital  dan  mirip  dengan  mata  uang  kertas bergantung dari pada penerimaan dan kepercayaan publik. Akan ada kepercayaan dalam mata uang digital jika aturan baku yang mendukungnya tetap konsisten. Namun, selalu ada potensi bahwa mata uang digital dapat diubah dengan cara yang sama seperti bank sentral  dapat  mendevaluasi  mata  uang  mereka  jika  lebih  banyak  mencetak  uang.

## Potensi Cryptocurrency dalam Inklusi Keuangan Islam Berkelanjutan
Sedangkan  terhadap  Bitcoin,  aturan  bakunya  tidak  mungkin  diubah  kecuali  mayoritas pengguna  memilih  untuk  mengubah  aturan  tersebut.  Metode  algoritmik  pada  Bitcoin memberikan tingkat kepastian yang sangat tinggi tentang kelanjutan dan tidak mungkin terjadi kesalahan dari aturan yang telah dibuat. Alasan yang diberikan oleh Grand Mufti Mesir  tentu  mencerminkan  bahwa  mata  uang  kertas  dianggap  tidak  valid,  jadi  ada terdapat ketidak konsistenan pada dasar-dasar dalam fatwa tersebut atau mungkin terjadi kesalahpahaman.  (Irfan,  2019).  Bitcoin  memang  memiliki  daya  tarik  pada  2020-2021 dengan alasan kuat dikarenakan memiliki aturan yang tetap dan pasokan yang terbatas, berbeda  dengan  mata  uang  kertas  yang  cenderung  dan  berpotensi  mengalami  inflasi ketika  ekonomi  utama  melakukan  pelonggaran  kuantitatif  melalui  program  stimulus fiskal.
Harris Irfan menjelaskan bahwa beberapa ulama melarang mata uang digital dan gagal  mencari  kesesuaian  hubungan  antara  emas  dan  bitcoin,  seperti  kajian  inflasi, terdesentralisasi,  dapat  dibagi,  langka dan terbatas. Bitcoin  memiliki beberapa kualitas tambahan  yang  emas  tidak  memiliki,  seperti  utilitas  sebagai  mata  uang  (meningkat secara eksponensial setiap saat), anonimitas, kecepatan transfer, tidak dapat dipalsukan melalui  kejeniusan  sistem  data  yang  terpusat,  lebih  tahan  terhadap  pencurian  (jika disimpan dengan benar), open source dan tahan lama.(Irfan, 2019)
Sebagaimana keberhasilan pada produk OneGram, dimana kurangnya dukungan dan  bimbingan  ulama  tidak  menghentikan  inovasi-inovasi  pada fintech Islam. Komunitas  keuangan  Islam  memang  telah  mengakui  dan  mendukung  pertumbuhan OneGram  dengan  juga  menghormati  prinsip-prinsip  syariah  dan  hal  tersebut  diakui menjadi kekuatan untuk terus menggali potensi yang ada. Terlebih terdapat keuntungan inklusi  keuangan  dari  proses  penyediaan  akses  layanan  keuangan  halal  dan  kesesuain syariah yang didukung teknologi terbaru sesuai dengan tuntutan zaman.

## Cryptocurrency dan Regulasi Syariah
Terdapat  Institusi  penetapan  standar  keuangan  Islam  di  dunia  yang  dianggap terkemuka,  antara  lain:  IFSB-Islamic  Finance  Services  Board;(www.ifsb.org,  2020). AAOIFI-The  Accounting  and  Auditing  Organization  for  Islamic  Finance Institutions;(aaoifi.com,  2020).  TheCityUK-Islamic  Finance  Sectoral  Advisory  Group, Inggris;(www.thecityuk.com, 2022). International Islamic Liquidity Management Corp,

## Satria Darma
Malaysia;(iilm.com, 2021). International Islamic Financial
Market, Bahrain;(www.iifm.net,  2021).  Australian  Centre  for  Islamic  Finance  (AUSCIF), Australia;(www.auscif.com,  2022)  dan  International  Islamic  Fiqh  Academy,  Saudi Arabia.(www.iifa-aifi.org,  2021).  Masing-masing  badan  ini  memiliki  standar  dan persyaratannya sendiri  untuk  sertifikasi produk keuangan. Dengan sumber aturan  yang berbeda,  konsistensi  dan  bukti  kepatuhan  adalah  masalah  yang  secara  substansial membatasi  potensi  pertumbuhan  keuangan  Islam.  Ini  tentu  menjadi  masalah  dan menjadi peluang yang dapat diperbaiki oleh sistem pada cryptocurrency .
Sistem cryptocurrency memiliki  manfaat  besar  dari  teknologi  data  otoritas terpusat  yaitu  kemampuannya  untuk  mengelola  proses  disintermediasi.  Artinya,  dapat mengurangi  atau  menghilangkan  peran  perantara  transaksional  sehingga  secara langsung  menghubungkan  dua  pelaku  transaksi  utama  dalam  suatu  pertukaran. Informasi  yang  dimasukkan  pada  data  otoritas  terpusat,  tergantung  pada  arsitektur teknis  database  (diizinkan  atau  tanpa  izin)  dan  mengdentifikasi  kesalahan.  Ini  pada dasarnya  berarti  sistem  tidak  dapat  berubah  atau  diubah  oleh  pihak  manapun  selain otoritas  pusat.  Manfaat  besar  dari  perlindungan  ini  adalah  pihak  ketiga  dapat mengandalkan  data  itu  tanpa  rasa  takut  akan  tindakan-tindakan  kecurangan  telah berpotensi  memanipulasi  informasi  dengan  jahat.  (Truby,  2018).  Bentuk  penyimpanan data ini juga mengurangi kebutuhan untuk kembali ke badan sertifikasi untuk verifikasi ulang  atau  otentikasi  pada  keseuaian  terhadap  regulasi  syariah.  Untuk  pasar  utama, lembaga  sertifikasi  pihak  ketiga  mungkin  masih  diminta  untuk  mengonfirmasi  status awal suatu produk investasi. Namun, di pasar sekunder itulah teknologi cryptocurrency berpotensi melepaskan nilai besar untuk sektor keuangan Islam. Pembeli atau pelanggan berikutnya untuk produk keuangan dapat mengandalkan, dengan penuh keyakinan, pada sertifikasi  halal  yang  tercatat  dimasukkan  dan  diberi  stempel  waktu  pada  sistem  data otoritas  terpusat  tanpa  harus  mencari  konfirmasi  ulang  keabsahan  sertifikat  berbasis kertas  atau  elektronik.  Penghematan  biaya  dan  waktu  saja  dapat  secara  signifikan meningkatkan efisiensi keuangan Islam pasar.
Pada cryptocurrency dalam  memfasilitasi  entri  pasar  layanan  keuangan  Islam dengan  menggunakan  sistem  data  otoritas  terpusat  idealnya  berisi  semua  persyaratan yang ditetapkan oleh fatwa yang merupakan kesesuaian syariah untuk produk keuangan (misalnya,  mata  uang  digital  seharusnya  memiliki  otoritas  pusat  yang  memegang
kendali setiap saat). Setelah standar tersebut dikonfirmasi dan direkam pada data pusat digital  untuk  dilihat  dan diteliti  semua  orang,  verifikasi  produk  keuangan  dari  seorang Muslim  yang  bertentangan  dengan  standar  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  lisensi pada  yurisdiksi  lain  di  mana  kepatuhan  syariah  diperlukan. Cryptocurrency pada Blockchain  telah  membuktikan  dirinya  mampu  menerapkan  aturan  yang  diberikan untuk secara efektif memfasilitasi jenis transaksi lain di luar Islam keuangan.
Otomatisasi,  digitalisasi,  dan  kolaborasi  pada  sistem  cryptocurrency  dalam inovasi  teknologi  tentu  tidak  dapat  menggantikan  peran  manusia  dalam  beberaoa  hal. Sistem  yang  dilakukan  tidak  peduli  seberapa  evolusioner  dan  canggih,  mungkin  tidak akan  mencapai  kepuasan  dari  unsur  inti Qiyas (pengukuran)  yang  diperlukan  ketika membandingkan  suatu  inovasi  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  (OxfordIslamicStudies, 2022).  Sehebat  apapun  teknologi  komputer  dan  kecerdasan  buatan  ( artificial intelligence - AI) dalam berusaha mencapai Ijti'had seorang ulama dalam memutuskan fatwa  mungkin  pada  akhirnya  belum  menghasilkan  sesuatu  yang  memuaskan.  (Truby, J.,  Brown,  R.,  Dahdal,  2020).  Sehingga  kedudukan  teknologi  dalam  keuangan  dalam posisi memfasilitasi tujuan-tujuan mulia dari nilai-nilai syariah itu sendiri.
Seperti disebutkan di atas, proses konfirmasi status kesesuain syariah dari suatu produk  atau  inovasi  dalam  teknologi  keuangan  saat  ini  melibatkan  verifikasi  ulama tentang bagaimana seorang ulama melakukan kajian dan mengambil keputusan hokum pada  produk  dikenal  dengan fatwa .  Infrastruktur cryptocurrency harus  diperkuat  dari sisi transaksional pasar keuangan Islam, tekanan untuk menyelaraskan substantive pada elemen kesesuaian syariah dapat tumbuh dengan baik dan diharapkan terwujud. Namun proses  tersebut  mungkin  bisa  saja  tidak  muncul  melalui  konsensus  agama  melainkan melalui  dorongan  kebutuhan  pasar  yang  terus  meningkat  dalam  tuntutan  inovasi teknologi keuangan Islam.

## Inklusi Keuangan
Keuntungan  lebih  lanjut  dari  teknologi  keuangan  yang  sesuai  dengan  syariah memiliki  potensi  yang  memungkinkan  akses  dalam  memfasilitasi  populasi  besar Muslim yang tidak memiliki rekening bank, khususnya pada negara-negara berkembang di  dunia.  Penggunaan  teknologi  seluler  yang  berkembang  pesat  di  negara  berkembang sudah  membantu  lebih  banyak  orang  tanpa  harus  langsung  ke  bank  dengan mengoperasikan  fasilitas Mobile  Banking .  Penyebaran  dan  promosi  teknologi  seluler
oleh bank syariah bisa mencapai  target puluhan juta Muslim di pasar keuangan seperti Bangladesh  dan  Pakistan.  Infrastruktur  digital  juga  bisa  memfasilitasi  pinjaman  mikro dan inovasi lain yang dapat membantu banyak orang keluar dari kemiskinan.
Delapan  dari  tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  ( Sustanable  Development Goals -SDGs)  PBB  tahun  2030  berfokus  pada  keuangan  inklusi  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  dari  pembangunan  berkelanjutan  tersebut  antara  lain;  sebagai pengentasan  kemiskinan  (SDG1),  mewujudkan  ketahanan  pangan  untuk  menyudahi kelaparan dan memfasilitasi model pertanian berkelanjutan (SDG2), tentang keuntungan kesehatan dan kesejahteraan (SDG3), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara  ekonomi  (SDG5),  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  lapangan  kerja (SGD8),  menghadirkan  industri  pendukung,  inovasi,  dan  infrastruktur  (SDG9),  dan mengakhiri  ketimpanagan  dan  ketidaksetaraan  (SDG10).  (UNCDF,  2022).  Secara global  Muslim  di  seluruh  dunia  memiliki  tingkat  inklusi  keuangan  yang  lebih  rendah dari pada non-Muslim dan diperkirakan di negara-negara mayoritas Muslim 72% orang tidak menggunakan jenis layanan keuangan apa pun. (Sadiq, R. & Mushtaq, 2015). Ini menghalangi  kemungkinan  pencapaian  SDGs  di  negara-negara  mayoritas  Muslim  dan masalah tersebut juga meningkat di negara berkembang. Salah satu alasannya mungkin karena  umat  Islam  tinggal  di  wilayah  hukum  di  mana  mereka  tidak  dapat  mengakses layanan  keuangan  halal.  (Sadiq,  R.  &  Mushtaq,  2015).  Sebuah  survei  menemukan hambatan utama bagi Muslim untuk masuk ke inklusi keuangan termasuk jarak, biaya, dan kelengkapan dokumen.(Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Randall, 2013). Teknologi keuangan  dapat  membantu  mengatasi  masalah-masalah  keuangan  secara  umum,  dan dalam  hal  itu  kemudahan  untuk  dapat  mengakses  layanan  keuangan  halal disederhanakan  melalui  teknologi  digital,  sehingga  dapat  membuka  akses  dengan demikian  menciptakan  inklusi  keuangan.  Terlebih  lagi  Muslim  di  negara  berkembang mungkin  tidak  dapat  melakukan  perjalanan  ke  bank  atau  memiliki  akses  ke  komputer untuk  melakukan  aktivitas  perbankan  mereka,  tetapi  teknologi  keuangan  dapat membuatnya menjadi sangat sederhana dan hemat biaya dalam mengakses layanan dan produk  keuangan  halal  melalui  ponsel.  Jika  akses  keuangan  Islam  sendiri  tidak meningkatkan  inklusi  keuangan,  maka  dengan  kemudahan  dan  akses  ke  perbankan menggunakan  teknologi  keuangan  akan  membantu  meningkatkan  tarif  dari  inklusi keuangan. (Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Randall, 2013). McKinsey Global Institute
memperkirakan  bahwa  PDB  negara  berkembang  dapat  tumbuh  sebesar  $3,7  triliun dalam  sepuluh  tahun  melalui  keuangan  digital.  (McKinsey  Global  Institute,  2016). Model  teknologi  keuangan  yang  disederhanakan  dapat  diadopsi  untuk  memanfaatkan peluang pertumbuhan ini dan membantu mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sustanable Development Goals -SDGs). (Truby, 2019)
Terdapat keinginan besar pada pertumbuhan keuangan Islam, namun para ilmuan berpendapat  bahwa  potensi  tersebut  (Ginena,  K.  &  Truby,  2013)  belum  memiliki peluang yang besar dikarenakan inefisiensi pada operasi Bank Syariah dan pada sarana yang  digunakan  untuk  melakukan  transaksi.  (El-Gamal,  2008).  Kuran  berpendapat bahwa  keuangan  Islam  memiliki  nilai  efisiensi  keuangan  yang  lebih  rendah  untuk membedakannya  sebagai  sitem  yang  menjalankan  keuangan  secara  Islami.  (Kuran, 2018).  Pemeriksaan  kepatuhan  yang  lambat,  pengumpulan  dokumentasi  yang  lambat, memberatkan  persyaratan  untuk  membuktikan  validitas  syariah  dan  memastikan  risiko telah  dimitigasi,  dikombinasikan  dengan  pendekatan  manual  yang  padat  karya  untuk menyelesaikan dokumen, semuanya digabungkan menjadikan banyak konsumen enggan terlibat  dalam  transaksi  keuangan  syariah.  Penawaran  teknologi  keuangan  menjadi sebuah  modal  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  mengurangi  biaya  dalam  keuangan Islam. Digitalisasi yang lebih tinggi dan kolaborasi teknologi keuangan dapat membantu memperkuat ketahanan industri dalam lingkungan yang lebih bergejolak dan membuka jalan baru untuk pertumbuhan. (S & P Global Ratings, 2021)
Regulasi  standar  dengan  harmonisasi  pada  nilai-nilai  syariah  dan  hukum  yang berlaku,  inovasi  yang  lebih  efisien  dan  mudah  diakses  melalui  platform  teknologi keuangan dapat membuat keuangan syariah lebih mudah dimanfaatkan oleh pasar yang lebih  luas.  Standardisasi  juga  sangat  menguntungkan  untuk  memfasilitasi  desain  pada regulasi teknologi keuangan yang secara otomatis dapat memastikan validitas dari suatu produk  atau  transaksi.  Teknologi  pengaturan  seperti  itu  juga  dapat  digunakan  untuk mendeteksi  dan  meminimalkan  risiko  pencucian  uang  atau  transaksi  gelap.  (S  &  P Global Ratings, 2021)
Seperti  disebutkan  di  atas,  di  mana  ada  potensi  keuntungan  besar  dari  validasi produk,  efisiensi  perusahaan  dan  jenis  transaksi  melalui  pusat  otoritas  data cryptocurrency di  mana  instrumen  dan  investasi  tersebut  diperiksa  sebelum  beredar. Informasinya  pada  pusat  data cryptocurrency tidak  berubah  dan  konsisten,  memiliki
riwayat jika ada kerusakan dan mudah diakses. Seorang investor atau penyedia produk keuangan di Malaysia bisa bertransaksi dengan rekanannya di Mesir dengan mekanisme keuangan  Islam  yang  divalidasi  melalui  produk  dari cryptocurrency tersebut. Kesemuaan ini mengasumsikan akan bagaimana mewujudkan keseragaman substantive dalam  aturan  syariah  yang  berlaku,  sehingga  inovasi  teknologi  keuangan  pada cryptocurrency dapat dimanfaatkan oleh kemaslahatan umat.

## K ESIMPULAN
Alasan-alasan  syariah  dari  beberapa  ulama  yang  menyoroti  inovasi  teknologi yang  berbeda-beda  dikarenakan  banyaknya  institusi  regulasi  pada  keuangan  Islam dengan  perbedaan  dalam  melakukan  standarisasi  akan  berpotensi  menjadi  hambatan yang  signifikan  dalam  pertumbuhan  sektor  keuangan  Islam. Cryptocurency memiliki potensi dalam menumbuhkan ukuran pasar keuangan Islam dan dapat memacu banyak manfaat  tambahan  termasuk  dalam  konteks  inklusi  keuangan  serta  membangun kepercayaan  dan  mendukung  kesesuaian  syariah  dengan  membuat  standarisasi  baku dalam  inovasi  yang  mendukung  kemajuan  teknologi  keuangan  secara  global  dalam skala  internasional.  Dengan  banyaknya  permintaan  dan  tuntutan  dari  konsumen  dan pasar  keuangan  Islam  akan  inovasi  pada  teknologi cryptocurrency tersebut  diharapkan harmonisasi  pada  hukum  dan  regulasi  yang  sesuai  dengan  syariah  mungkin  dapat mengikuti  dan  fleksibel.  Jika  memang  inovasi fintech terutama  pada cryptocurrency memiliki  hasil  akhir  yang  lebih  baik  dengan  kajian  dan  analisa  mumpuni  yang menimbang  kemaslahatan  yang  lebih  besar  dari  pada  kemudharatannya,  tentu  ini  akan menjadi  suatu  yang  unik  dari  inovasi  teknologi  keuangan  yang  mempengaruhi keyakinan  moral  dan  menjadikan  sesuatu  yang  revolusioner  pada  keuangan  digital khusunya keuangan Islam.
Keuangan  Islam  adalah  bagian  penting  dan  berkembang  dari  ekonomi  global. Revolusi  teknologi  keuangan  pada  dekade  terakhir  telah  mempengaruhi  cara  di  mana inovasi  dalam  Islam  keuangan  muncul.  Meskipun  inovasi  tersebut  terutama berhubungan  dengan  bagaimana  sistem  digital  bekerja  dengan  proses  pengiriman produk  dan  antar  konsumen  langsung  atau  rekaman  pengalaman  konsumen,  sifat cryptocurrency berpotensi  untuk  menjadi  bagian  yang  berkontribusi  pada  keuangan Islam. Cryptocurrency memungkinkan portabilitas produk dan layanan yang lebih besar dengan  meningkatkan  tingkat  keaslian  data  yang  tercatat  di  pusat  data  sistemnya
sebagai  contoh  pada  Blockchain.  Sehingga  jangkauan  layanan  keuangan  Islam  akan sangat  berpotensi  menjadi  meningkat  melalui  teknologi  ini.  Oleh  karena  itu  teknologi digitalisasi  pada cryptocurrency seharusnya  menjadi  pendukung  serta  kepastian  bagi kesesuaian syariah pada inklusi keuangan Islam karena mampu melayani dan memenuhi jutaan kebutuhan konsumen pasar keuangan Islam dengan kemudahan akses teknologi. Inovasi tersebut sangat membantu dalam menumbuhkan industri, peningkatan efisiensi, dan  mewujudkan  tingkat  inklusi  keuangan  serta  secara  langsung  menjadi  support  bagi pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  seirama  dengan  apa  yang  menjadi  tujuan Capital Development Fund PBB dalam mewujudkan SDGs.

## REFERENSI
aaoifi.com.  (2020). About  AAOIFI  (The  Accounting  and  Auditing  Organization for  Islamic  Finance  Institutions) .  Diakses  pada  22  Februari  2022  dari https://aaoifi.com/?lang=en
Al-Ahram.  (2018,  Januari  01). Mufti  Al-Jumhuriati:  Al-Ta’amul  Bi’umla  "Al- Bitkwin" La Yajuz Shar’an . Diperoleh dari http://gate.ahram.org.eg
Arner,  D.W.,  Barberis,  J.,  Buckley,  R.P.  (2017).  Fintech,  Regtech,  and  the Reconceptualization  of  Financial  Regulation. Northwestern  Journal  of  Int’l  Law  & Business , 37(3), 371.
Ausop,  A.Z.  &  Aulia,  E.S.N.  (2018).  Teknologi  Cryptocurrency  Bitcoin  Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariah Islam. Jurnal Sosioteknologi , 17(1) 1. BBC. (2018, Januari 02). Egypt’s Grand Mufti Endorses Bitcoin Tranding Ban. Diperoleh dari https://www.bbc.com
De, N. (2019, Oktober 23). US lawmaker Introduces Bill Classifying Stablecoins as Securities. Coindesk.com. Diperoleh dari https://www.coindesk.com
Demirguc-Kunt,  A.,  Klapper,  L.,  Randall,  D.  (2013).  Islamic  Finance  and Financial  Inclusion:  Measuring  Use  of  and  Demand  for  Formal  Financial  Services among Muslim Adults. Policy Research Working paper 6642 World Bank . 4.
Domat,  C.  (2020,  November  05). Islamic  Finance:  Just  for  Muslim-majority Nation? . Global Finance. Diperoleh dari https://www.gfmag.com
El-Gamal,  M.A.  (2008).  Incoherence  of  Contract-Based  Islamic  Financial Jurisprudence  in  the  Age  of  Financial  Engineering. Wisconsin  International  Law Journal , 25(4), 605.
Gallaroti, G.M. (1995). The Anatomy of an International Monetary Regime: The Classical Gold Standard, 1880-1914 . Oxford: Oxford University Press. 56.
Ginena,  K.  &  Truby,  J.  (2013).  Deutsche  Bank  and  the  Use  of  Promises  in Islamic Finance Contract. Virgina Law & Business Review , 7(4), 620.

## Satria Darma
goldguard.com. (2022). Security System Gold Guard . Diakses pada 03 Februari 2022 dari https://goldguard.com/security
Hasan,  Z.  (2011).  Money  Creation  and  Control  from  Islamic  Perspective. Munich Personal RePEc Archive Paper , 17.
Hasani, M. (2019). Analysis of the Types of Interest in Islamic Law. Journal of Islamic Banking and Finance , 36(4), 33.
Hegazy,  W.S.  (2007).  Contemporary  Islamic  Finance:  From  Socioeconomic Idealism to Pure Legalism. Chicago Journal of International Law , 7(2), 582.
ICD Refinitiv. (2020). Islamic Finance Development Report 2020 . 7. iilm.com.  (2021). About  The  International  Islamic  Liquidity  Management . Diakses pada 22 Februari 2022 dari https://iilm.com
Irfan,  H.  (2019,  Maret  29). Cryptocurrency  and  the  Future  of  the  Islamic Economy . IslamicMarkets.com. Diperoleh dari https://islamicmarkets.com.
Deloitte.  (2014). Islamic  Finance  in  Europe:  Trends  and  Prospects .  Diperoleh dari https://www2.delotte.com.
Kharif,  O.  (2021,  Februari  23). Bitfinex  Settles  New  York  Probe  Into  Tether, Hiding Losses . Bloombergquint.com. Diperoleh dari https://www.bloombergquint.com.
Kuran,  T.  (2018).  Islam  and  Economic  Performance:  Historical  and Contemporary Links. Journal of Economic Literature , 56(4), 1292-1359.
McKinsey Global Institute. (2016). Digital Finance for All: Powering Inclusive Growth In Emerging Economies , 10.
Mikhaylov,  A.  (2020).  Cryptocurrency  Market  Analysis  from  the  Open Innovation  Perspective. Journal  of  Open  Innovation:  Technology,  Market,  and Complexity , 6(4), 197.
New York State Attorney General. (2021, Februari 23). Attorney General James Ends  Virtual  Currency  Tradig  Platform  Bitfinex’s  Illegal  Activities  in  New  York . Diperoleh dari https://ag.ny.gov
OneGram.  (2018,  Oktober  08). OneGram  Accredited  as  Best  Islamic  Fintech Product/Initiative in 2018 . Diperoleh dari https://onegram.org Oxford Islamic
Studies. (2022). Qiyas. Diperoleh dari http://www.oxfordislamicstudies.com
Paldi, C. (2014). Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance. Journal of Islamic Banking and Finance, 2(1), 249.
Pratama,  W.P.  (2021,  Oktober  30). ISEI:  Ini  Lima  Tantangan  Ekonomi  Usai Pandemi Covid-19 . Bisnis.com. Diperoleh dari https://ekonomi.bisnis.com
Ramadhani,  A.,  Febriyanti,  A.,  Choirunnisa,  I.,  Shifa,  L.,  Gani,  M.R.A., Nurbayanti,  S.  (2021).  Model  Edukasi  Keuangan  Melalui  Literasi  Keuangan  Digital Syariah Di Indonesia. Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1), 16.
Sadiq,  R.  &  Mushtaq,  A.  (2015).  The  Role  of  Islamic  Finance  in  Sustainable Development. Journal of Islamic Thought and Civilization, 5(1), 50.
Salman,  A.  &  Nawaz,  H.  (2018).  Islamic  Financial  System  and  Conventional Banking: A Comparison. Arab Business and Business Journal, 13(2), 155.
Skidelsky,  R.  (2019). Money  and  Government:  A  Challenge  to  Mainstream Economics. London: Penguin, 60-72.
S & P Global Ratings. (2021). Islamic Finance Outlook 2021 Edition. 12.
Tacy,  K.J.  (2006).  Islamic  Finance:  A  Growth  Industry  in  the  US. North Carolina Banking Institute Journal, 10(1), 355.
Truby,  J.  (2018).  Decarbonizing  Bitcoin:  law  and  Policy  Choices  for  Reducing the  Energy  Consumption  of  Blockchain  Technologies  and  Digital  Currencies. Energy Research and Social Science Journal , 44, 399.
Truby,  J.  (2019).  Financing  amd  Self-financing  of  SDGs  Through  Financial Technology, Legal and Fiscal Tools. Sustainable Development: Harnessing Business to Achieve  the  SDGs  Through  Financing,  Technology  and  Innovation ,  Cornwall:  Wiley, 205.
Truby, J., Brown, R., Dahdal, A., (2020). Banking on AI: Mandating a Proactive Approach to AI Regulation in the Financial Sector. Law and Financial Markets Review , 14. 110. UNCDF.  (2022). Financial  Inclusion  and  the  SDGs. Diperoleh  dari https://www.uncdf.org Usmani, M.T. (2002). An Introduction to Islamic Finance , London: Hague. 12. www.auscif.com.  (2022). Australian  Centre  for  Islamic  Finance  (AUSCIF) . Diakses pada 02 Februari 2022 dari https://www.auscif.com www.ifsb.org. (2020). About  Islamic Finance Services Board . Diakses pada 01 Februari 2022 dari https://www.ifsb.org www.iifa-aifi.org.  (2021). The  International  Islamic  Fiqh  Academy  (IIFA) . Diakses pada 02 Februari 2022 dari https://www.iifa-aifi.org/en www.iifm.net.  (2021). Corporate  Profile  International  Islamic  Financial Market . Diakses pada 02 Februari 2022 dari https://www.iifm.net/
www.thecityuk.com. (2022). Islamic Finance Advisory Group . Diakses pada 02 Februari  2022  dari  https://www.thecityuk.com/about-us/our-committees-and-group- 2/islamic-finance/