UPAYA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN BONGKAR MUAT di KSOP KHUSUS BATAM TAHUN 2020 - 2021
Zulyani 1 , Romadhoni 2 , Khairullani 1
1 Jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Bengkalis, Desa Meskom Kabupaten Bengkalis, Riau
2 Jurusan Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis, JL. Leseng Sungai Alam, Bengkalis, Riau Email : zulyani@polbeng.ac.id, romadhoni@polbeng.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemungutan PNBP, faktor-faktor yang muenyebabkan penerimaan PNBP belum optimal dan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan PNBP pada kegiatan bongkar muat di KSOP Khusus Batam. Metode pengumpulan data ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang menyebabkan PNBP pada kegiatan bongkar muat belum  optimal  di  KSOP  Khusus  Batam  adalah  pandemic  Covid  19  yang  belum  berakhir  sepenuhnya.  Upaya  yang  telah  dilakukan  KSOP  ialah meningkatkan  kualitas  pelayanannya,  membuat  aksi  proaktif,  menyempurnakan  tata  kelola  PNBP,  serta  meningkatkan  fasilitas  pendukung  secara berkala.
Kata Kunci: Optimalisasi, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Otoritas Pelabuhan.

## Abstract
The purpose of this study is to determine the process of collecting PNBP, the factors that cause PNBP receipts to be not optimal and the efforts made to optimize non-tax state revenue (PNBP) receipts for loading and unloading activities at the Batam Special Port Authority. This data collection method is  by  interview,  observation  and  documentation.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  factor  that  causes  non-tax  state  revenue  on  loading  and unloading activities to be not optimal is the Covid 19 pandemic which has not yet ended completely. Efforts that have been made are to improve the quality of its services, make proactive actions, improve non-tax state revenue governance, and improve supporting facilities on a regular basis.
Keywords: Optimization, Non-Tax State Revenue, Port Authority.

## 1. PENDAHULUAN
Sebagai negara kepulauan Indonesia sangat bergantung  pada  transportasi  laut  dan  jasa pelayaran  dalam  mendukung  kelancaran perdagangan baik didalam negeri maupun luar negeri,  sehingga  banyak  bermunculan  bidang usaha pelayaran didalam negeri. Bidang usaha pelayaran  meliputi  suatu  kegiatan  dengan menggunakan  kapal  laut  untuk  mengangkut penumpang,  barang  atau  logistik  untuk perjalanan  dari  satu  pelabuhan  kepelabuhan lain.  Salah  satu  faktor  yang  menentukan efektivitas  dan  efesiensi  operasional  kapal  di pelabuhan adalah hubungan yang kondusif dan koordinasi  dengan  instansi  -  instansi  yang berkepentingan  dalam  operasional  kapal selama di pelabuhan[1].
Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  (KSOP)  merupakan  instansi  yang ditunjuk  oleh  negara  untuk  melaksanakan tugas  pengawasan,  dan  penegakan  hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran,  koordinasi  kegiatan  pemerintahan dipelabuhan  serta  pengaturan,  pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan  yang diusahakan secara komersial. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam adalah salah satu kantor otoritas pelabuhan diberikan tugas melaksanakan  pelayanan  lalu  lintas  dan angkutan  laut,  keamanan  dan  keselamatan pelayaran  di  perairan  wilayah  Ekonomi Khusus Batam dan sekitarnya[8,9].
KSOP  Khusus  Batam  sebagai  salah  satu Intansi  penerima  pendaatan  negara  bukan pajak masih dihadapkan pada penerimaan yang
E-ISSN 2580-2798
belum optimal. Banyak faktor yang menyebabkan belum optimalnya dalam penerimaan  negara  bukan  pajak  khususnya pada kegiatan bongkar muat. Untuk mengatasi kondisi  tersebut  perlu  dilakukan  upaya perbaikan
pelayanan secara berkesinambungan demi mewujudkan optimalisasi pelayanan yang prima [2].
Mengoptimalisasi  pelayanan  merupakan unsur  yang  sangat  penting  di  dalam  usaha meningkatkan kepuasan pengguna jasa sekaligus  meningkatkan  penerimaan  negara non  pajak.  Menurut  beberapa  pihak  yang berhubungan  dengan  jasa  pelayanan  ini menyatakan  perlu  adanya  perbaikan  dan optimalisasi agar dapat mendorong kelancaran distribusi  orang  dan  barang  di  kawasan ekonomi khusus Batam. Oleh karena itu perlu dirancang  strategi  yang  baik  di  masa mendatang  oleh  para  pembuat  kebijakan. Diantara  yang  sering  menjadi  keluhan perusahaan-perusahaan pelayaran sebagai pengguna adalah dalam proses pengajuan surat pernyataan  kegiatan  bongkar  muat  (SPKBM) dan  nota  tagihan  penerimaan  negara  bukan pajak (PNBP).

## 2. METODE
Penelitian dilaksanakan di Kantor
Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam yang berlokasi di Jl. Re Martadinata,  Sekupang-Batam  pada  periode Januari hingga Juli 2021. KSOP Khusus Batam menaungi pelabuhan-pelabuhan di kota Batam antara  lain:  Batu  Ampar,  Bintang  Sungai Sembilan,  Kabil,  Marina,  Terminal  Domestik Sekupang,  Pelabuhan  Internasional  Batu Ampar dan Pelabuhan Domestik Punggur[3].
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang  berusaha  mencari  pola,  model,  tema, hubungan,  persamaan,  dan  makna  dari  data yang  dinyatakan  dalam  bentuk  pernyataan- pernyataan,  tafsiran-tafsiran  setelah  menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan  dan  dipresentasikan  sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan
wawancara  mendalam  penulis  dengan  para informan,  hasil  pengumpulan  data  tersebut diolah  secara  manual,  direduksi  selanjutnya hasil  reduksi  tersebut  dikelompokkan  dalam bentuk  segmen  tertentu  (display  data)  dan kemudian  disajikan  dalam  bentuk  content analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus  pada  representasi  yang  ada  dalam penelitian[4].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Proses Penerimaan PNBP di KSOP Khusus Batam
Proses  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP) yang dilakukan di Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan (KSOP)  Khusus  Batam  dapat  digambarkan dalam bentuk  skema sebagai berikut :
Gambar 1: Skema Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)[5]
Hasil  pengamatan  di  ketahui  bahwa penerimaan negara bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh oleh Kantor KSOP Khusus Batamdari  kegiatan  bongkar  muat  terdiri  dari penerimaan jasa angkutan laut dan jasa barang. Data  tentang  realisasi  penerimaan  negara bukan Pajak (PNBP) dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Jasa Angkutan Laut Semester I 2021
Uraian Bulan Total Kapal Masuk Total Penerimaan Jasa Angku tan Laut Januari 145 Kapal 3.440.534 Februari 165 Kapal 4.479.284 Maret 112 Kapal 2.278.874 April 90 Kapal 2.243.718 Mei 88 Kapal 3.862.786
Tabel 3. Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Jasa Barang Semester I 2021
Uraian Bulan Total kapal masuk Total Penerimaan Jasa barang Januari 21 kapal 32.367.300 Februari 24 kapal 33.096.560 Maret 32 kapal 51.908.600 April 18 kapal 23.944.660 Mei 5 kapal 4.060.650
Realisasi  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  pada  kegiatan  Bongkar  Muat  Jasa Angkutan  Laut  dengan  tarif  (1%)  di  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam untuk semester I tahun 2021, pada bulan Januari sebesar Rp3.440.534. terjadi  peningkatan  pada  bulan  berikutnya sebesar  Rp4.479.284.  Tetapi  realisasi  pada bulan  Maret  mengalami  penurunan  dengan penerimaan sebesar Rp2.278.874. untuk bulan April  dan  Mei  masing-masing  sebesar Rp2.243.718.  dan Rp 3.862.786.  Jika diamati secara seksama realisasi dari jasa angkutan laut terjadi fluktuasi untuk periode semester I tahun 2021.
Sementara  realisasi  PNBP  pada  kegiatan bongkar muat jasa barang dengan tarif (50%) di  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas
Pelabuhan  (KSOP)  Khusus  Batam  untuk priode  semester  I  tahun  2021  pada  bulan Januari sebesar Rp 32.367.300, terjadi sedikit peningkatan  pada  bulan  Februari  menjadi sebesar  Rp33.096.560.  Pada  bulan  Maret peningkatannya signifikan sebesar Rp51.908.600,  namun  pada  bulan  April  nilai realisasinya  terjadi  penurunan  sangat  drastis yaitu sebesar Rp.23.944.660. berlanjut hingga bulan  Mei  hanya  sebesar  Rp.  4.060.650. Realisasi  dari  jasa  barang  juga  fluktuatif bahkan trennya negatif.
3.2   Faktor Penyebab Penerimaan

## PNBP  Belum  Optimal  di  KSOP
Khusus Batam
Beberapa  faktor  penyebab  kurang  optimal dalam  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP) pada kegiatan bongkar muat berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan di  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  (KSOP)  Khusus  Batam  adalah sebagai berikut[10,11]:
1. Pandemi  Covid  19  yang  belum  berakhir Faktor  ini  sangat  berpengaruh  pada kunjungan  kapal  yang  masuk  di  wilayah pelabuhan  Batam  sehingga  berpengaruh juga pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  dari  kegiatan  bongkar  muat  di Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam.
2. Kondisi cuaca yang kurang baik
Faktor ini juga berpengaruh pada Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) pada  kegiatan  bongkar  muat  di  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan (KSOP)  Khusus  Batam  karena  adanya faktor alam ini memperhambat kapal yang akan  melakukan  kegiatan  ekspor  impor yang  akan  masuk  di  wilayah  pelabuhan Batam.  contohnya  pada  saat  gelombang besar  dan  angin  kencang  otomatis  ini berpengaruh  atau  mengganggu  waktu belayarnya  kapal  bahkan  bisa  saja  terjadi keberangkatannya ditunda.
Selain  adanya  faktor  eksternal  ada  juga faktor  internal  yang  memepengaruhi  dalam
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kegiatan  bongkar  muat,  diantaranya  adalah sebagai berikut[6]: 1. Keterbatasan Fasilitas pendukung
operasional
Keterbatasan  ini  meliputi  jumlah  unit komputer  yang  ada  untuk  penginputan kode billing hanya tersedia satu dan sering terjadinya trouble sehingga menjadi terhambat dalam proses penginputan kode billing Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  pada  kegiatan  bongkar  muat.
Termasuk akses internet yang internet yang masih minim.
2. Belum tersedianya mesin ATM atau mesin EDC ( Electronic Data Capture )
Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  (KSOP)  Khusus  Batam  belum tersedia  mesin  ATM  atau  mesin  EDC ( Electronic
Data Capture ) untuk mempermudah  para  pengguna  jasa  dalam melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), jarak kantor bank yang jauh dari kantor KSOP sehingga butuh  waktu  yang  relative  lama  jika melakukan  pembayaran,  hal  ini  termasuk salah satu yang dikeluhkan oleh para agen pelayaran.
3. Keterbatasan jumlah personil yang melayani pengurusan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) Pada  Kegiatan  Bongkar  Muat  Jumlah pegawai dalam proses Penerimaan Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  pada  kegiatan bongkar muat pada saat penginputan kode billing saat  ini  hanya  ada  satu  pegawai, sementara  kegiatan  bongkar  muat  setiap hari pada kondisi normal bisa mencapai 50 lebih  agen  pelayaran  yang  mengajukan
Surat Persetujuan Bongkar Muat (SPKBM). Disisi lain pemahaman pegawai dalam  menggunakan  aplikasi  Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) online (SIMPONI)  juga  masih terbatas.
3.3  Upaya Optimalisasi Penerimaan PNBP di KSOP Khusus Batam
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bagian  keuangan  di  Kantor  Kesyahbandaran dan  Otoritas  Pelabuhan  (KSOP)  Khusus Batam,  juga  hasil  observasi  yang  dilakukan oleh  penulis  beberapa    upaya  yang  telah dilakukan untuk mengoptimalisasi Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  di  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan (KSOP)  Khusus  Batam  diantaranya  sebagai berikut[7,12]:
1. Memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan.
Salah satu cara berkesinambungan yang di lakukan  di  kantor  kesyahbnadaran  dan otoritas pelabuhan (KSOP) khusus Batam demi mewujudkan pelayanan  yang prima dalam  rangka  meningkatkan  kepuasan pengguna jasa. Salah satu contoh pada saat agen pelayaran mengajukan Surat Pernyataan Kerja Bongkar Muat
(SPKBM),  maka  secepatnya  dilakukan proses pelayanan  tanpa menunggu waktu lama,  sehingga  pengguna  jasa  akan merasa  puas  karena  pelayanannya  cepat dan arus transportasi dipelabuhan semakin lancer.
2. Melakukan aksi pro aktif.
Jika ada perusahaan yang belum melakukan pembayaran Penerimaan
Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  pada kegiatan  bongkar  muat  sampai  batas waktu  tertentu,  maka  pihak  Kantor Kesyahbnadaran  dan  Otoritas  Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam akan melayangkan surat  pemberitahuan  kepada  perusahaan tersebut termasuk
komunikasi
menggunakan saluran telepon. Jika perusahaan  tidak  mengambil  perhatian yang serius maka tindakan untuk memberhentikan  kegiatan  bongkar  muat berhubungan  dengan  kegiatan  mereka, seperti jasa angkutan laut dan jasa barang bisa dilakukan.
3. Menyempurnakan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  (KSOP)  Khusus  Batam  telah
memanfaatkan teknologi, seperti menggunakan  aplikasi  Sistem  Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
online (SIMPONI) dalam proses
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
pada kegiatan bongkar muat.
4. Meningkatkan fasilitas secara berkala
Diantara  perbaikan  yang  telah  dilakukan untuk  meningkatkan  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan
meningkatkan fasilitas-fasilitas pada proses  penginputan  kode billing seperti  : penambahan  jumlah  unit  PC  dan  juga personilnya, dan penyediaan akses internet yang baik.

## 4. KESIMPULAN
Beberapa  faktor  penyebab  kurang  optimal dalam  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP) pada kegiatan bongkar muat di Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  sekitarnya menjadi  terganggu  dan  tidak  lancer.  Namun disamping  tersebut  juga  ada  dari  sisi  internal seperti:  keterbatasan  fasilitas  pendukung operasional,  Belum  tersedianya  mesin  ATM atau  mesin  EDC  (Electronic  Data  Capture), dan  keterbatasan  jumlah  personil  yang melayani  pengurusan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  Pada  kegiatan  bongkar muat.    Pelabuhan  (KSOP)  Khusus  Batam adalah  dari  factor  eksternal  seperti  pandemi Covid  19  yang  belum  berakhir,  dan  adanya kondisi cuaca yang kurang baik menyebabkan mobilitas kapal di pelabuhan Kota Batam Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalisasi  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas  Pelabuhan  (KSOP)  Khusus  Batam diantaranya  adalah  :  memperbaiki  dan meningkatkan  kualitas  pelayanan,  membuat aksi  proaktif,  menyempurnkan  tata  kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan meningkatkan  fasilitas  pelayanan  secara berkala.
UCAPAN TERIMAKASIH
Dengan kerendahan hati kami mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak KSOP  Khusus  Batam    yang  telah  bersedia memberikan data dan waktu dalam  membantu pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ali, M. A., (2014) Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian  pada  Kaltimgps .Com di Samarinda, Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis.
[2] Bosee,Syahrial  (2015)  Pengelolaan Pelabuhan  di  Indonesia,Jakarta:TKP Koja. [3] D.A.Lasse,S.H., M.M.(2014) Manajemen  Kepelabuhanan,  Cetakan ke-1, PT.RajaGrafindo
Persada, Jakarta.diakses 12 Mei 2020.
[4] Iskandar,Ir.A.Sc.  dkk  (2013)  Suatu Pengantar  Pelayaran  Perairan  Daratan, PT Raja Grafafindo Persada, Jakarta.
[5] Keputusan  Menteri  Perhubungan.  KM
33. Tahun 2001
[6] Malihah,Siti.(2018) Optimalisasi Kinerja Pegawai Dalam Penerbitan Surat Persetujuan  Belayar  (Spb)  Terkait Pelaksanaan  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  di  KSOP  Kelas  1 Banten.Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
Diakses 24 April 2020. [7] Novitasari,Fitria.(2018) Upaya Peningkatan  Pelayanan  Pembayaran PNBP dengan Menggunakan Metode E-Billing Guna  Menekan  Waktu  Tunggu  dalam Proses Keberangkatan Kapal di KSOP Kelas 1 Banten. Jurnal KetatalaksanaanAngkutan Laut. Diakses
23 April 2020.
[8] Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2016  tentang  Jenis  dan  tarif  atas  jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Perhubungan. Peraturan Mentri Perhubungan  Nomor  77  Tahun  2016
tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif  atas  jenis  penerimaan  Negara
Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada direktorat jenderal perhubungan laut.
[9] Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan laut nomor HK/103/2/14/DJLP  16  tentang  cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada direktorat jenderal perhubungan laut.
[10]  Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak.
[11]  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran.
[12]  Zainuddin.(2013) Laporan Kinerja
Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan Khusus Batam.KSOP Khusus Batam.