## EFEKTIFITAS UNDANG – UNDANG KEPABEANAN TERHADAP PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN SEMBAKO DI KOTA BATAM
Rufinus Hotmaulana Hutauruk *, Dedi Susanto **
Fakultas Hukum, Universitas International Batam

## Abstract
The purpose of this research is to analyze the law against groceries smuggling in Batam  City.  It  also  aims  to  establish  the  legal  settlement  against  smuggling perpetrators in Batam City. Data collected for this study is carried out by the field studies  and  library  research.  The  result  of  research  is  that  the  function  of  the Customs  and  Excise  in  Batam  City  which  deals  with  the  supervisory  functions. Have faced many hindraces, especially because of the geographical  condition of Batam  City  and  the  high  consumptive  behavior  of  Batam  society  which  make  it very difficult to control the smuggling of groceries in Batam City. In addition, due to  the  irresponsible  persons  in  the  port  who  receive  bribery  have  weakened  the surveillance capacity against smuggling.
Keywords:  groceries, customs, smuggling.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  hukum  terkait penyelundupan bahan makanan di Kota Batam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan penyelesaian hukum terhadap pelaku penyelundupan di Kota Batam. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dan penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian  adalah  bahwa  fungsi  Bea  dan  Cukai  di Kota  Batam  berkaitan  dengan  pengawasan  banyak  mengalami  kendala,  terutama karena  kondisi  geografis  Kota  Batam  dan  tingginya  perilaku  konsumtif masyarakat  Batam  membuat  sangat  sulit  untuk  mengendalikan  penyelundupan bahan  makanan  di  Kota  Batam.  Selain  itu,  karena  orang-orang  yang  tidak bertanggung jawab di pelabuhan yang menerima suap telah melemahkan kapasitas pengawasan terhadap penyelundupan.
Keyword: sembako, Bea Cukai, penyelundupan.

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  adalah  sebuah  negara.  Terbentuknya  sebuah  negara  dengan adanya wilayah,  rakyat,  pemerintahan,  dan  kedaulatan  dari  negara  lain.  Negara  dalam upayanya  untuk  mensejahterakan  rakyat  membutuhkan  biaya  yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber-sumber dana  bagi keuangan Negara.  Adapun salah satu    sumber    dana    tersebut,    berasal    dari    pungutan    Bea    dan    pungutan- pungutan    lain    yang  sah.    Dalam    pelaksanaannya  pungutan    tersebut    antara lain  dibebankan  pada  aparat  pemerintah  tersendiri  antara  lain  yaitu  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan Kementrian Keuangan.
* Alamat korespondensi  : rufinushotmaulana@yahoo.com
** Alamat Korespondensi : dedi.santo1@gmail.com
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari  luar  negeri  ke  dalam  negeri  atau  impor  dan  keluarnya  barang  dari  dalam negeri  ke  luar  negeri  atau  ekspor.  Dalam  aktifitas  perekonomian  terdapat kecenderungan  untuk  mengejar  keuntungan  sebesar-besarnya  sehingga  tidak mustahil  terdapat  penyimpangan  dalam  ekspor  atau  impor  dalam  rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. Hal ini sangat mungkin    terjadi   mengingat   kondisi   geografis   Negara   Indonesia   terdiri dari
Puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara  pulau-pulau  tersebut  terbentang  jarak    yang  berbagai  macam  antar satu  pulau  dengan  pulau  lain  maupun  antar  pulau  di  wilayah  Indonesia  dengan pulau wilayah negara lain 1 .
Saat  ini  perdagangan  internasional  memiliki  perkembangan  yang  baik menyangkut  kegiatan  di  bidang  impor  juga  ekspor.  Kondisi  ini  mengalami kemajuan  yang  sangat  pesat.  Kemajuan  di  bidang  tersebut  sangat  pesat  serta membuat suatu sistem operasional lebih sangat efektif dan efisien. Selain itu juga mampu  meningkatkan  kelancaran  jalur  barang  dan  dokumen.  Oleh  karena  itu, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang sulit dan berbelit - belit merupakan permasalahan yang nantinya akan semakin tidak populer. Dengan kondisi seperti itu,  tentunya  tidak  terlepas  dari  pentingnya  efektifitas  pemerintah  untuk  terus membuat  berbagai  kebijaksanaan  di  bidang  ekonomi  dalam  meningkatkan perekonomian nasional.
Perbedaan  jarak  yang  lebih  dekat  dengan  luar  negeri  dari  pusat  perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana  dan  prasarana  serta  kelemahan  administrasi  berupa  berbelitnya  birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan. Ekspor  impor  untuk  melakukan  penyimpangan-penyimpangan  dan  pelanggaran- pelanggaran.  Salah  satu  bentuk  dari  penyimpangan  dan  pelangaran  tersebut adalah tindak pidana penyelundupan.
Tindak  pidana  penyelundupan  menjadi  masalah  yang  serius  dalam  pelaksanaan perekonomian negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat  dengan  berbagai  bentuk  baik  secara  fisik,  maupun  secara administratif,  akan  menyebabkan  semakin  banyak  uang  negara  yang  tidak terpungut  sehingga  akan  menghambat  baik  itu  target  yang  ditetapkan  negara melalui  pungutan  bea  dan  cukai  yang  setiap  tahunnya  di  harapkan  meningkat. Setiap  tahun  selalu  saja  terjadi  kerugian  akibat  penyelundupan  yang  terjadi  di wilayah Indonesia baik itu melalui jalur darat, laut maupun udara.
1 Aridhayandi , M.  R. .  Kajian  dalam  Penerapan  Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku  yang Melakukan  Perbuatan  Curang  dalam  Bisnis  Dihubungkan  dengan  Pasal  379a  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana, 8(65), 2017 , Hal. 80–92 .
Tindak  pidana  penyelundupan  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  di  antaranya faktor  geografis,  pasar  produksi  dan  masyarakat.  Secara  geografis,  Indonesia terdiri  dari  beribu-ribu  pulau,  letak  Indonesia  dipersimpangan  jalan  dua  benua dengan  garis  pantai  yang luas dengan  negara-negara  yang sudah maju di bidang Industri,          memberikan          kesempatan          atau          peluang,          bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk  melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik  Indonesia.  Indonesia  sebagai  negara  berkembang,  berkeinginan mengandalkan  sektor  industrinya  sendiri,  namun  sektor  industri  tersebut  masih jauh  dari  yang  diharapkan,  sedangkan  negara-negara  di  sekitar  Indonesia  yang sudah  maju  dibidang  industrinya  seperti  Jepang,  Taiwan,  dan  lainnya  kesulitan dalam pemasaran hasil industri.
Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  yang  padat,  membuat  negara-negara  di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau  peluang  untuk  memasarkan  hasil  industrinya  tersebut  ke  Indonesia  dengan melakukan  berbagai  cara  pemasarannya  termasuk  dengan  perbuatan  melawan hukum seperti  dengan  cara  mengekspor  barang  dari  negaranya  dengan memberikan  data  yang  tidak  benar  pada  saat  membuat  dokumen  untuk  barang- barang    yang    masuk    ke    Indonesia    atau    bahkan    melalui    penyelundupan murni. Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat  kurang  memberikan  partisipasinya,  meskipun  media  massa cukup memuat berita-beritatentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena  merasa  beruntung  dapat  membeli  barang-barang  secara  murah dengan  mutu  yang  tinggi.  Masyarakat  Indonesia  yang  masih  international minded,  artinya  lebih  memilih  produk-produk  luar  negeri,  yang  sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya   dengan   hasil   produksi   dari   dalam   negeri.
Tabel 1.1. Temuan kasus penyelundupan yang berhasil di cegah di Indonesia

## Tahun Periode 2013-2015
No Jenis Komoditi Jumlah Penindakan (Kasus) 2013 2014 2015 1 Tekstil dan produk tekstil 216 293 563 2 Sembako(gula, beras, dan lain-lain) 113 130 139 3 Elektronik 117 197 304 4 Narkoba (NPP) 217 216 176 5 Obat-obatan dan bahan kimia 298 441 1592 6 Bahan bakar minyak (BBM) 8 10 9 7 Rokok dan Minol 1077 1531 2199 8 Pakaian Bekas 11 19 24 9 Lainnya 3197 3803 5003 Total 5.254 6.640 10.009 Sumber: Warta  Bea  Cukai  ,  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Kementrian Keuangan RI
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  fenomena  kejahatan  di  wilayah  kepabeanan khususnya  penyelundupan  barang  impor  merupakan  kejahatan  yang  harus ditanggulangi  dengan  serius,  khususnya  oleh  instansi  terkait  yang  dalam  hal  ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor  pelayanannya  yang  tersebar  di  berbagai  daerah  di  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  membentuk  bagian  atau  unit-unit  khusus untuk  menangani  kasus  kejahatan  kepabeanan  yang  bertanggung  jawab  terhadap tugas-tugas penegakan hukum berkaitan tindak pidana kepabeanan.

## B. Perumusan Masalah
1. Apakah  Pengaturan    Hukum    terhadap    Penyeludupan    Sembako    di    Kota Batam sudah sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan ?
2. Bagaimana   Implementasi   Penyelesaian   Hukum   Terhadap   Penyeludupan Sembako di Kota Batam  Menurut Undang – Undang Kepabeanan?
3. Faktor    apa    saja    yang    menjadi    hambatan/kendala    untuk mengurangi Penyeludupan Sembako di Kota Batam?

## C. Metode Penelitian
Untuk  mendapatkan  suatu  data  yang  akurat  dan  relevan  dengan  permasalahan yang      akan      diteliti.      Metode  pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  secara  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris. Pendekatan  metode  yuridis  normatif  yaitu  metode  pendekatan  penelitian  yang dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji serta menelaah peraturan perundang- undangan, asas asas, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan atau yang kaitannya  dengan  studi  Upaya  penanggulangan  tindak  pidana  penyelundupan sembako  oleh  Bea  dan  Cukai  wilayah  Batam.  Pendekatan  yuridis  empiris  yaitu pendekatan  berdasarkan  pada  fakta  objektif  yang  didapatkan  dalam  penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber penelitian.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  pihak    yang  terkait  tentang Analisis  Efektfitas  Pemerintah  Dalam  Undang  Undang  Kepabeanan  Terhadap Penyelundupan  Sembako  di  Kota  Batam  dengan  banyaknya  jumlah  populasi dalam  penelitian  ini  maka  tidak  semua  populasi  akan  diteliti  secara menyeluruh.  maka  akan  diambil  sampel  dari  populasi  secara Purposive Sampling yaitu  teknik  yang  biasa  dipilih  karena  alasan  biaya,  waktu,  tenaga, sehingga  tidak  dapat  mengambil  dalam  jumlah  besar.  Dengan    metode pengambilan    sampel    ditentukan    berdasarkan    tujuan  yang  telah  ditetapkan dengan  melihat  pada  persyaratan-persyaratan  antara  lain  :  berdasarkan  ciri-ciri utama  dari  obyek  yang  diteliti    dan  penentuan  karakteristik  populasi  yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  prosedur  studi  kepustakaan  dan  studi lapangan sebagai berikut:
a. Studi  Pustaka  Studi  pustaka  adalah  prosedur  yang  dilakukan  dengan serangkaian  kegiatan  seperti  membaca,  menelaah  dan  mengutip  dari  buku-
buku  literatur  serta  melakukan  pengkajian  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
b. Studi  Lapangan  Studi  lapangan  adalah  prosedur  yang  dilakukan  dengan kegiatan  wawancara  ( interview )  kepada  responden  penelitian  sebagai  usaha mengumpulkan  berbagai  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Yang menjadi responden dalam penelitian  ini adalah  para  pihak   yang  terkait  untuk  mencegah  masuknya sembako  ilegal  ke  wilayah  Batam.  dengan  mengacu  kepada,  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan.  Undang-Undang Kepabeanan mulai berlaku 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor  75  Tahun  1995  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Untuk  mempermudah  analisis  data  yang  telah  diperoleh  sesuai  dengan permasalahan  yang  diteliti.  Pengolahan  data  dilakukan  dengan  tahapan  sebagai berikut:
a. Seleksi  data,  adalah  kegiatan  pemeriksaan  untuk  mengetahui  kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
b. Klasifikasi  data,  adalah  kegiatan  penempatan  data  menurut  kelompok- kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar- benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
Penyusunan  data,  adalah  kegiatan  menyusun  data  yang  saling  berhubungan  dan merupakan  satu  kesatuan  yang  bulat  dan  terpadu  pada  sub  pokok  bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal- hal  yang  bersifat  khusus  dalam  bentuk  kuisioner  lalu  menarik  kesimpulan  yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diuraikan dibawah ini :
1. M.  Isman  adalah  seorang  pegawai  negeri  sipil  yang  bertugas  di  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  di  Kantor  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  B  Kota Batam, yang mengatakan sebaiknya pemerintah harus melakukan pengawasan / pembinaan importer secara berkesinambungan dan memberikan sanksi yang tegas  tanpa  pendang  bulu,  dan  mengenai  penyeludupan  sembako  di  kota batam dapat merusak tatanan perdagangan local dan merusak produksi dalam negeri  yang  dapat  mempernaruhi  pola  hidup  masyarakat.  Menurut  M.  Isman untuk  mengantisipasi  penyeludupan  dikota  batam  harus  melakukan pengawasan proses importasi untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan harus menjaga stabilitas  harga dan pasokan. Untuk menjaga agar masalah ini tidak terjadi pemerintah harus menjaga pasokan dan harga agar tetap stabil dan melakukan penertiban atas kepatuhan pelaksanaan peraturan. Untuk perlakuan terhadap  infortir  pemerintah  harus  mengawasi  secara  terus  menerus
kegiatannya  dan  ditindak  dengan  tegas  bila  melanggar  aturan.  Mengenai dampak positf pada mayarakat menurut M. Isman tidak ada dampak positifnya untuk tindakan penyelundupan yang sering terjadi di kota batam, dan dampak negatifnya dapat merusak tatanan kehidupan, perdagangan dan perekonomian. Didalam  penyeludupan  ini  kemungkinan  akan  terjadi  akibat  hilangnya kesempatan  perdagangan  secara  baik,  hilangnya  lapangan  pekerjaan  dan meningkatnya  Inflasi.  Pemerintah  dipandang  belum  efektif  dalam  melakukan penyelesaian terhadap penyeludupan ini. Factor – factor yang menjadi kendala dan  hambatan  dalam  penyelesaian  penyeludupan  di  kota  batam  dikarenakan masih  adanya  Kartel  yang  mendominasi  Perdagangan  serta  belum  adanya penegakkan  hukum  yang  jelas.  Untuk  mengatasi  ini  semua  hendaknya pemerintah  membuat  kepastian  hukum  yang  jelas  dan  peranan  pemerintah cukup baik hanya belum didukung komitmen yang cukup dari pelaku pasar.
2. Budi  Mulyono  adalah  seorang  pegawai  negeri  sipil  yang  bertugas  di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Kota  Batam,  yang  mengatakan  sebaiknya  pemerintah  harus  melakukan pengawasan / pembinaan importer secara berkesinambungan dan memberikan sanksi yang tegas tanpa pendang bulu, dan mengenai penyeludupan sembako di kota batam dapat merusak tatanan perdagangan local dan merusak produksi dalam negeri yang dapat mempernaruhi pola hidup masyarakat. Menurut Budi Mulyono  untuk  mengantisipasi  penyeludupan  dikota  batam  harus  melakukan pengawasan proses importasi untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan harus menjaga stabilitas  harga dan pasokan. Untuk menjaga agar masalah ini tidak terjadi pemerintah harus menjaga pasokan dan harga agar tetap stabil dan melakukan penertiban atas kepatuhan pelaksanaan peraturan. Untuk perlakuan terhadap  infortir  pemerintah  harus  mengawasi  secara  terus  menerus kegiatannya  dan  ditindak  dengan  tegas  bila  melanggar  aturan.  Mengenai dampak  positf  pada  mayarakat  menurut  Budi  Mulyono  tidak  ada  dampak positifnya  untuk  tindakan  penyelundupan  yang  sering  terjadi  di  kota  batam, dan  dampak  negatifnya  dapat  merusak  tatanan  kehidupan,  perdagangan  dan perekonomian.  Didalam  penyeludupan  ini  kemungkinan  akan  terjadi  akibat hilangnya kesempatan perdagangan secara baik, hilangnya lapangan pekerjaan dan  meningkatnya  Inflasi.  Pemerintah  dipandang  belum  efektif  dalam melakukan  penyelesaian  terhadap  penyeludupan  ini.  Factor  –  factor  yang menjadi  kendala  dan  hambatan  dalam  penyelesaian  penyeludupan  di  kota batam dikarenakan masih adanya Kartel yang mendominasi Perdagangan serta belum  adanya  penegakkan  hukum  yang  jelas.  Untuk  mengatasi  ini  semua hendaknya  pemerintah  membuat  kepastian  hukum  yang  jelas  dan  peranan pemerintah  cukup  baik  hanya  belum  didukung  komitmen  yang  cukup  dari pelaku pasar.
3. Indra    adalah  seorang  pegawai  negeri  sipil  yang  bertugas  di  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  di  Kantor  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe  B  Kota Batam, yang mengatakan sebaiknya pemerintah harus melakukan pengawasan / pembinaan importer secara berkesinambungan dan memberikan sanksi yang tegas  tanpa  pendang  bulu,  dan  mengenai  penyeludupan  sembako  di  kota
batam dapat merusak tatanan perdagangan local dan merusak produksi dalam negeri  yang  dapat  mempernaruhi  pola  hidup  masyarakat.  Menurut  Gatot Subroto  untuk  mengantisipasi  penyeludupan  dikota  batam  harus  melakukan pengawasan proses importasi untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan harus menjaga stabilitas  harga dan pasokan. Untuk menjaga agar masalah ini tidak terjadi pemerintah harus menjaga pasokan dan harga agar tetap stabil dan melakukan penertiban atas kepatuhan pelaksanaan peraturan. Untuk perlakuan terhadap  infortir  pemerintah  harus  mengawasi  secara  terus  menerus kegiatannya  dan  ditindak  dengan  tegas  bila  melanggar  aturan.  Mengenai dampak  positf  pada  mayarakat  menurut  Gatot  Subroto  tidak  ada  dampak positifnya  untuk  tindakan  penyelundupan  yang  sering  terjadi  di  kota  batam, dan  dampak  negatifnya  dapat  merusak  tatanan  kehidupan,  perdagangan  dan perekonomian.  Didalam  penyeludupan  ini  kemungkinan  akan  terjadi  akibat hilangnya kesempatan perdagangan secara baik, hilangnya lapangan pekerjaan dan  meningkatnya  Inflasi.  Pemerintah  dipandang  belum  efektif  dalam melakukan  penyelesaian  terhadap  penyeludupan  ini.  Factor  –  factor  yang menjadi  kendala  dan  hambatan  dalam  penyelesaian  penyeludupan  di  kota batam dikarenakan masih adanya Kartel yang mendominasi Perdagangan serta belum  adanya  penegakkan  hukum  yang  jelas.  Untuk  mengatasi  ini  semua hendaknya  pemerintah  membuat  kepastian  hukum  yang  jelas  dan  peranan pemerintah  cukup  baik  hanya  belum  didukung  komitmen  yang  cukup  dari pelaku pasar.
4. Anita.  S  adalah  seorang  Pengusaha Ekspor  /  Impor tinggal  di  Kota  Batam Mengatakan  sebaiknya  pemerintah  memberikan  sanksi  yang  tegas  terhadap pelaku  penyeludupan  sesuai  dengan  pelanggaran  terutama  di  bidang kepabeanan yang dapat menimbulkan kerugian Negara dan masyarakat karena akan  merusak  harga  dipasaran,  batam  yang  berdampingan  langsung  dengan Negara  tetangga  sangat  rawan  penyeludupan  maka  pemerintah  dalam  hal  ini direktorat jenderal bea dan cukai  aktif dalam mencegah penyeludupan dengan meperbanyak  armada  dan  patrol  di  laut.  Yang  bisa  dilakukan  pemerintah meninjau ulang undang – undang mengingat batam merupakan kawasan bebas FTZ .  Dampak  Positifnya  yang  dapat  menguntungkan  masyarakat  yang  sudah terbiasa  mengkonsumsi  barang  dari  luar,  kerugian  dibidang  perdagangan karena  akan  merusak  harga  barang  local,  terjadi  kerugian  Negara  karena barang  yang masuk tanpa Bea Masuk. Pemerintah diharapkan mendata ulang pelabuhan  yang  ada  di  Kota  Batam  kaena  banyaknya  pelabuhan  rakyat  atau pelabuhan yang tidak resmi yang rawan penyeludupan. Anita. S. Berpendapat sangat  setuju  supaya  Pelabuhan  Rakyat  agar  mengurangi  resiko  terjadinya penyeludupan.  Faktor  –  factor  yang  menghambat  masyarakat  Kota  Batam yang sudah terbiasa mengkonsuksi barang dari luar negeri yang dimanfaatkan oleh infortir nakal, fakta yang terjadi dilapangan karena lemahnya Penegakkan Instansi Terkait Baik dilaut maupun di darat, sehingga terjadinya dualisme BP Batam  dan  Pemko  Batam,  pemerintah  belum  bisa  menjalankan  undang  – undang  FTZ  sehingga  memicu  terjadinya  penyeludupan  ini.  Ini  di  karenakan Peralatan  Pemerintah  kurang  memadai  dibandingkan  dengan  Pelaku Penyelundupan sehingga penyeludupan terlalu longgar.
5. Erfan  adalah  seorang  Pedagang  di  Pasar  Pagi  Tanjung  Uma  tinggal  di  Kota Batam  Mengatakan  sebaiknya  pemerintah  memberikan  sanksi  yang  tegas terhadap pelaku penyeludupan sesuai dengan pelanggaran terutama di bidang kepabeanan yang dapat menimbulkan kerugian Negara dan masyarakat karena akan  merusak  harga  dipasaran,  batam  yang  berdampingan  langsung  dengan Negara  tetangga  sangat  rawan  penyeludupan  maka  pemerintah  dalam  hal  ini direktorat jenderal bea dan cukai  aktif dalam mencegah penyeludupan dengan meperbanyak  armada  dan  patrol  di  laut.  Yang  bisa  dilakukan  pemerintah meninjau ulang undang – undang mengingat batam merupakan kawasan bebas FTZ .  Dampak  Positifnya  yang  dapat  menguntungkan  masyarakat  yang  sudah terbiasa  mengkonsumsi  barang  dari  luar,  kerugian  dibidang  perdagangan karena  akan  merusak  harga  barang  local,  terjadi  kerugian  Negara  karena barang  yang masuk tanpa Bea Masuk. Pemerintah diharapkan mendata ulang pelabuhan  yang  ada  di  Kota  Batam  kaena  banyaknya  pelabuhan  rakyat  atau pelabuhan  yang  tidak  resmi  yang  rawan  penyeludupan.  Erfan  Berpendapat sangat  setuju  supaya  Pelabuhan  Rakyat  agar  mengurangi  resiko  terjadinya penyeludupan.  Faktor  –  factor  yang  menghambat  masyarakat  Kota  Batam yang sudah terbiasa mengkonsuksi barang dari luar negeri yang dimanfaatkan oleh infortir nakal, fakta yang terjadi dilapangan karena lemahnya Penegakkan Instansi Terkait Baik dilaut maupun di darat, sehingga terjadinya dualisme BP Batam  dan  Pemko  Batam,  pemerintah  belum  bisa  menjalankan  undang  – undang  FTZ  sehingga  memicu  terjadinya  penyeludupan  ini.  Ini  di  karenakan Peralatan  Pemerintah  kurang  memadai  dibandingkan  dengan  Pelaku Penyelundupan sehingga penyeludupan terlalu longgar.
Provinsi  Kepulauan  Riau  merupakan  Provinsi  Ke-32  di  Indonesia  yang terbentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2002.  Wilayah Kepulauan  Riau  terdiri  dari:  5  Kabupaten,  2  Kota,  59  Kecamatan,  133 Kelurahan, serta 218 Desa dengan jumlah 2408 pulau, dimana 40% dari pulau tersebut belum bernama dan berpenduduk. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar untuk kegiatan bisnis dan investasi dalam berbagai sektor, diantaranya  pertambangan  (minyak  dan  gas  bumi),  pariwisata,  perdagangan dan pelayanan/jasa. Provinsi ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:
1. Utara dengan Vietnam dan Kamboja
2. Selatan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Jambi
3. Barat dengan Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau
4. Timur dengan Malaysia, Brunei, dan Provinsi Kalimantan Barat
Gambar 1. Peta Provinsi Kepulauan Riau
Oleh karena itu jalur transaksi perdagangan international lebih mudah dilakukan karena letak geografis kepulauan riau yang sangat strategis yaitu jalur pelayaran dunia internasional.

## Gambar 2. Wilayah Operasi Bea Cukai
Dalam  PMK  Nomor  448/KMK.01/2001  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, PSO pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terbagi dalam dua tipe yaitu PSO tipe A dan PSO tipe B. Pada PSO tipe A dikepalai  oleh  seorang  Kepala  PSO  yang  membawahi  Sub  Bagian  Umum,  Seksi Nautika,  Seksi  Teknik  dan  Pemelihartaan  kapal,  Seksi  Telekomonikasi,  Seksi Penginderaan  dan  Kelompok  Jabatan  Fungsional.  Susunan  serupa  juga  terdapat pada  PSO  tipe  B,  hanya  saja  pada  PSO  tipe  ini  tidak  memasukan  Seksi penginderaan  dalam  susunan  PSO.  Struktur  tersebut  telah  cukup  memadai  untuk
memenuhi tugas pokok dan fungsi PSO sebagai UPT yang menunjang patroli dan operasi  pencegahan  dan  penindakan  dibidang  kepabeanan  dan  cukai.  Namun demikian  tidak  tertutup  kemungkinan  struktur  tersebut  diatur  kembali  dengan menyesuaikan  kompleksitas  tugas  dan  dinamika  organisasi  disamping  untuk kepentingan  efisiensi  dan  efektifitas.  Tidak  hanya  itu  luasnya  wilayah  perairan Indonesia  yang harus diawasi  dan modus-modus penyelundupan  yang senantiasa berkembang  juga  menjadi  pertimbangan  dilakukannya  pengaturan  kembali organisasi PSO.
Secara  umum  fungsi-fungsi  yang  ada  dalam  struktur  PSO  DJBC  saat  ini  sudah cukup  menunjang  tugas  pokok  dan  fungsi  DJBC  di  bidang  pengawasan.  Namun demikian  guna  efisiensi  dan  efektifitas  tugas  operasional  maka  dipandang  perlu untuk  melakukan  penajaman  fungsi-fungsi  tertentu  di  dalam  struktur  organisasi PSO yang saat ini ada. Dengan kekuatan sarana patroli  yang dimiliki oleh DJBC saat  ini,  maka  unit-unit  operasional  yang  memiliki  tanggung  jawab  di  bidang pengawasan  yang  merupakan  user  dari  PSO  harus  jeli  dalam  membuat perencanaan  dan  pengelolaan  pola  patroli  dan  operasi,  termasuk  memperbaiki koordinasi  pengawasan  antar  unit  terkait  untuk  dapat  menjawab  tantangan pengawasan. Saat ini DJBC memiliki tiga PSO yang tersebar di tiga wilayah yaitu PSO  Tipe  A  Tanjung  Balai  Karimun  Kepulauan  Riau  dengan  Kantor  Wilayah Atasan  yaitu  Kanwil  DJBC  Khusus  Kepulauan  Riau,  yang  memiliki  wilayah operasi  meliputi  Kanwil  DJBC DJBC Nangroe Aceh Darussalam,  Kanwil  DJBC Sumatera  Utara,  Kanwil  DJBC  Riau  dan  Sumatera  Barat,  Kanwil  DJBC  Khusus Kepulauan  Riau,  Kanwil  DJBC  Sumatera  Bagian  Selatan,  Kanwil  DJBC Kalimantan Bagian Barat dan Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam. Sedangkan PSO  Tanjung  Priok  Tipe  B  Jakarta  dengan  kantor  atasan  Kanwil  DJBC  Jakarta, memiliki  wilayah  operasi  meliputi  Kanwil  DJBC  Banten,  Kanwil  DJBC Jakarta, Kanwil  DJBC  Jawa  Barat,  Kanwil  DJBC  Jawa  Tengah  dan  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  Kanwil  DJBC  Jawa  Timur  I,  Kanwil  DJBC  Jawa  Timur  II,  Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, serta Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung  Priok.  Sementara  PSO  Pantoloan  Tipe  B,  Sulawesi  Tengah  dengan kantor wilayah atasan Kanwil DJBC Sulawesi,  memiliki  wilayah operasi Kanwil DJBC  Kalimantan  Bagian  Timur,  Kanwil  DJBC  Sulawesi  dan  Kanwil  DJBC Maluku, Papua dan Irian Barat.

## Gambar 3. Hasil Observasi 1
Gambar  diambil  pada  saat  penyitaan  hasil  penyelundupan  sembako  wilayah kanwil  DJBC  Kepulaun  Riau.  Dari  Gambar  4.3  tersebut  terlihat  bahwa  adanya upaya  penyelundupan  beras  ke  wilayah  Indonesia  oleh  importir  melalui  jalur Kepulauan  Riau  yang  berbatasan  langsung  dengan  selat  Malaysia.  Seperti diketahui, pintu masuk resmi di Indonesia hanya lima yakni pelabuhan Belawan di Sumatera  Utara,  pelabuhan  Tanjung  Priok  Jakarta,  Bandara  Soerkarno-Hatta Tangerang,  pelabuhan  Tanjung  Perak,  Surabaya  dan  pelabuhan  Makassar, Sulawesi  Selatan.  Hasil  penyelundupan  sebanyak  6  ton  beras  dan  sembako tersebut  berhasil  di  gagalkan  oleh  DJBC  Kepri.  Dengan  berbendera  Indonesia kapal  ini  dibekuk  di  perairan  kelingking  Pulau  Abang  Batam.  Rencananya  6  ton beras ini akan dibawa ke Lingga Kepulauan Riau.
Gambar 4. Hasil Observasi 2
Modus  penyelundupan  importir  memuat  barang  asal  kawasan  bebas  kedaerah pabean lainnya. Selain itu importir melakukan kegiatan lainnya  yang tidak resmi tanpa  adanya  pemberitahuan  dan  biasanya  dilakukan  melalui  pelabuhan  – pelabuhan  tikus  yang  ada  di  sekitar  Pulau  Batam.  Untuk  mengelabui  petugas tumpukan  bagian  atas  ditutupi  dengan  kotak  bekas  dan  minuman  ringan,  Beras serta sembako di muat di bagian bawah kapal.

## Gambar 5. Hasil Observasi 3
Menurut  petugas  DJBC  Kepulauan  Riau  ini  adalah  tindakan  penangkapan  yang kedua belas kalinya yang terjadi di wilayah perairan Kepri yang memiliki muatan beras  dan  sembako  eks  import  Batam  dan  berhasil  di  tegah.  Dan  diperkirakan dengan  nilai  barang  hasil  penyelundupan  sekitar  Rp.100jt.  Nakhoda  kapal  juga telah  diamankan  dan  ditetapkan  sebagai  tersangka  dan  guna  dilakukannya penyelidikan lebih lanjut kapal ditarik ke dermaga bea cukai Tg. Balai Karimun. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang di setiap titik pelabuhan di Kota Batam, diperlukan pengawasan  yang sangat efektif oleh pemerintah kota dalam  hal  penelitian  dokumen  dan  pemeriksaan  fisik  barang.  Sementara  itu  dari segi  pemerintahan  yang  bercirikan good  governance (tata  kelola  pemerintahan yang  baik)  pengawasan  merupakan  aspek  penting  untuk  menjaga  fungsi pemerintahan  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Pengawasan  harus  menjadi prioritas untuk menciptakan good governance itu sendiri. Ini akan erat kaitannya dengan  akuntabilitas  publik,  fungsi  pengawasan  juga  merupakan  salah  satu  cara untuk  membangun  dan  menjaga  legitiminasi  warga  masyarakat  terhadap  kinerja pemerintahan  dengan  menciptakan  suatu  sistem  pengawasan  yang  efektif  baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat.
Untuk wilayah Batam terdapat tiga pelabuhan resmi untuk bongkar muat barang, yaitu  Pelabuhan  Sekupang,  Pelabuhan  Kabil  dan  Pelabuhan  Batu  Ampar. Pelabuhan  Batu  Ampar  merupakan pelabuhan paling besar bongkar muat barang disana.  Seluruh  barang  yang  paling  banyak  masuk  adalah  barang  untuk Kepentingan  Industri  dan  beberapa  perusahaan  elektronik,  perusahaan  makanan dan sembako juga memasok barang dari situ. Semua barang bercampur tanpa ada pola  penyusunanan  yang  terstruktur.  Dampaknya  sangat  luas  dan  berat  bagi
perekonomian masyarakat, disamping itu juga akan mempengaruhi keamanan dan stabilitas  nasional  akan  terganggu.  Hal  ini  didasarkan  oleh  sekelompok  kecil orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  dimana  para  pelaku  semata  –  mata hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri maupun kelompok.
Pencanangan  Batam  sebagai  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas sebagaimana  yang dituangkan dalam UU No.36  tahun 2000  yang diubah dengan UU  No.44  tahun  2007  serta  PP  No.2  tahun  2009.  hal  ini  memberikan  harapan yang  besar  bagi  pertumbuhan  perekonomian  yang  sangat  menarik,  karena  dalam penerapan  Batam  sebagai  Free  Trade  Zone  telah  memiliki  payung  hukum  yang kuat  dan  menjadi  hukum  positif  yang  harus  dilaksanakan  oleh  masyarakat Indonesia, khususnya penarapannya di Batam. Menjelang pemberlakuan FTZ dan Free Port, Pemerintah dan pengusaha serta seluruh “ stakeholders ” di Kota Batam harus mengantisipasi pesatnya pertumbuhan di dua lini ekonomi. Eksistensi “ dual economy ”  di  sektor  formal  dan  informal  dan  termasuk  juga  bisnis  illegal  dan transaksi  illegal.  Jika  model  implementatif  FTZ  melalui  kebijakan  di  Dewan (regulator  FTZ)  dan  Badan  Pengusahaan  Kawasan  ( operator FTZ)  semakin  pro- investasi  maka  arah  kebijakan  FTZ  akan  menuai  eskalasi  bisnis  di  sektor  riil. Hampir  semua  sektor  ekonomi  akan  terangkat  yang  didahului  dengan  ekspansi sektor industri manufakturing di 26 kawasan industri dan 67 perusahaan galangan kapal  di  Kabil,  Batu  Ampar,  Sekupang,  dan  Tanjung  Uncang.  Namun  tingginya permintaan  akan  barang  sebagai  akibat  “booming  economy”  juga  membuka peluang  masuknya  barang  secara  illegal  atau  barang  atau  lolosnya  produk, komoditas atau barang yang masuk dalam “ negatif list ” impor/ekspor.
Tindak  pidana  penyelundupan  di  Indonesia  di  pengaruhi  oleh  beberapa  faktor yang saling mempunyai hubungan kausal. Faktor-faktor tersebut meliputi:

## 1. Faktor Geografis.
Dengan  banyaknya  pulau  di  indonesia  terutama  Kepri    terdiri  dari  ribuan  pulau besar  dan  kecil,dan  bahkan  dapat  kita  lihat  dengan  garis  pantai  yang  terbentang luas dan yang sangat berdekatan dengan negara-negara tetangga singapore,Malaysia  yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan baik di bidang perkebunan,  maupun  industri  dan  membuka  kesempatan  atau  peluang,  atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyelundupan.  Keadaan  ini  misalnya  terutama  di  manfaatkan  oleh  para penyelundupan di sekitar kepulauan Riau, Batam,terutama   yang  menjadi   target bagi   para   pengusaha   yang   berada   di   dekat Kepulauan Riau, dan ada juga ke daerah lain seperti Tanjung Pinang.

## 2. Kondisi Industri Dalam Negeri
Memang  Batam  menjadi  daerah  yang  lebih  dulu  maju  di  bidang  industri  di bandingkan  dengan  daerah  lain  di  sekitarnya,dengan  kondisi  industri  yang bersaing  ketat  dengan  Negara  lain  seperti  Malaysia,sehingga  turut  pula mempengaruhi  tingginya  biaya  produksi  menjadikan  hasil  produksi  kurang mampu  bersaing  dengan  barang-barang    hasil    luar    negeri.    Sehingga  sangat rentan  timbulnya    tindak    pidana  penyeludupan,karena  sebagaimana      ketahui produksi  industri  dalam  negeri  pada  umumnya masih dalam tahap
perkembangan  sehingga  hasilnya  pun  masih  belum dapat di andalkan,keadaan ini  di  tambah  lagi  dengan  tingginya  biaya  transportasi  dan  minimnya      sarana pengangkut      sehingga      dapat      menyebabkan      hambatan      dalam  distribusi. Harga  barang-barang  buatan  RRC  jauh  lebih  murah  dibandingkan  dengan barang-barang  yang  sama  produksinya  dalam  negeri,  sehingga  dalam  hal  ini pemain kepulauan Riau terutama Batam,seringkali menjadi cela untuk,melakukan penyeludupan. Sehingga hal ini tidak kurang membuat bingung para  pengusaha  dan  pengambil  keputusan  di  negara  kita.  Keadaan  seperti  ini menggambarkan  bahwa  hasil  produksi  dalam  negeri  masih  belum  mampu bersaing  dengan  barang-barang  hasil  produksi  impor.  Dengan  adanya  disparitas harga  antara  produk  lokal  dengan  produk  impor  membuka  kemungkinan  para penyelundup melakukannya.

## 3. Sumber Daya Alam (SDA)
Adanya  beberapa  faktor  sumber  daya  Manusia  Indonesia  terutama  di Batamseringkali terjadi penyeludupan seperti hal Sembako misalnya. Hal ini bisa di perhatikan dengan banyaknya industri-industri yang berada di kawasan pabean atau  Free  Trad  Zone  (FTZ)  sehingga  dapat  di  lihat  berupa  yang  di  inginkan Pulau-pulau  yang  berada  di  sekitar  Batamuntuk  sumber  komoditi  yang bersangkutan,seperti  beras,minuman,dan  lain-lain,yang  kesemuanya  ini  sangat  di butuhkandi  karenakan  Batam  merupakan  daerah  yang  sudah  lebih  maju  di bandingkan  dengan  daerah  yang  lain  sehingga  seringkali  terjadi  saingan  dalam melakukan  pemasaran,untuk  melempar  hasil  industrinya  yang  tidak  jauh  dari Pulau  Batam,maka  masalah  penyeludupan  menjadi  semakin  menarik  bagi pengusaha  yang tidak  bertanggung jawab  untuk  memanfaatkan,kesempatan  yang ada.Jadi dalam hal ini sangatlah di butuhkan sumber daya Manusia  yang berpikir secara  maju  untuk  tidak  melakukanh  penyeludupan  Sembako  karena  kosumsi Batam sendiri masih kurang.

## 4. Kelebihan Produksi
Seperti  hal  di  Malaysia  yang  telah  maju  dan  mapan  di  sektor  industri  dan perekonomiannya  ada  kalanya mengalami  kelebihan  produksi  ( over production ) misalnya  Negara  malaysia  seringkali  mengalami  kesulitan  dalam  memasarkan hasil-  hasil  produksinya.  Keadaan  ini  oleh  para  pengusaha  yang  tidak bertanggung  jawab  lalu  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  dan  keuntungan sebesar-besarnya  dengan  cara  yang  tidak  sah  atau  ilegal,  yaitu  berusaha memasukan  barang  -  barang  dagangan  mereka  ke  negara-negara  lain  melalui penyelundupan,terutama  ke  Kepri  dan  BatamBahkan  beberapa  negara-negara tertentu  melakukan  politik  dumping  sehingga  kedatangan  barang-barang  impor ke  negara-negara  yang  belum  stabil  hasil  40  produksinya  mengalami keguncangan-keguncangan  menghadapi  persaingan  barang-  barang  produksi impor.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  di  samping  barang-barang  ekspor  impor tersebut sangat dibutuhkan masyarakat seperti bawang Merah dan juga baik mutu maupun  harganya  kadang-kadang  jauh  lebih  baik  dan  lebih  murah  dibanding produksi  dalam  negeri,  dan  apabila  keadaan  ini  terjadi  maka  bagi  masyarakat sendiri tidak  mempersoalkan  lagi  apakah  barang-barang   yang  dibelinya  itu
dimasukan  secarah  sah  tau  tidak,  apalagi  daya  beli  masyarakat  kita  memang masih  rendah.  Nah  keadaan  ini  akan  dimanfaatkan  oleh  para  pengusaha  yang tidak bertanggung jawab untuk memasukan barang-barang yang di butuhkan oleh masyarakat tersebut secara ilegal (penyelundupan).

## 5. Transportasi
Ini  juga  menjadi  masalah  penyelundupan  akan  ditentukan  pula  oleh  faktor transportasi.  Daerah  -  daerah  tertentu  di  pulau  Batam  dalam  mendatangkan barang-  barang  kebutuhan  pokok  masyarakat  sering  mengalami  keterlambatan, disebabkan  belum  lancarnya  hubungan  antara  satu  pulau  dengan  pulau  lainnya. Bahkan seperti pulau Natuna,sarasan,Midai, dan lain-lain beberapa waktu lampau sering  tergantung  pada  keadaan  alam  (cuaca)  apabila  ingin  mendatangkan barang-barang  kebutuhan  sehari-hari  ke  daerah  tersebut  karena  hubungan  darat dari daerah lain memang belum tersedia.   Akibatnya   masyarakat    di    daerah- daerah     terpencil     serupa     itu     sering memasukan  barang-barang  kebutuhan pokoknya  secara  tidak  sah  (kadang-kadang dibawa oleh kapal besar asing).Hal ini  ditambah  lagi  dengan  letak  di  daerah-daerah  (pulau-pulau)  tertentu  di Kepulauan    Riau    memang    berdekatan    dengan    negara-negara    tetangga. Luasnya  wilayah  kepulauan  serta  banyaknya  daerah-daerah  kita  yang  belum lancar  sarana  transportasinya    jelas  membuka  peluang  para  penyelundup  untuk melakukan  aksinya,  hal  ini  ditambah  lagi  dengan  letak  kepulauan  -  kepulauan tersebut  yang  sangat  berdekatan  dengan  negara-negara  tetangga  kita  yang industrinya telah terlebih dahulu mengalami kemajuan.

## 6. Mentalitas
Kepulauan  Riau  terutama  Batam  yang  kaya  dengan  perusahaan  hebat  dengan fasilitas      di  bidang  Metal,Pabrikasi,dengan  kekayaan  sumber  manusianya sehingga  dapat  bersaing  dengan  daerah  lain,  penduduk  yang  banyak,  boleh berbangga  dan  bersyukur    atas    rahmat    Tuhan    itu.    Akan    tetapi    jika    yang mengendalikan    dan  mengelola  semua  sumber  daya  itu  tidak  jujur,  maka bukan  tidak  mungkin    Pulau  Batam  yang  kita  cintai  ini  akan  tetap  menderita sebagai  pulau  yang  aturan  hukumnya ngambang  dan  penuh  drama  serta  menjadi miskin.  Para  pelaku  atau  penyelundup  umumnya  bukanlah  orang-orang  atau pengusaha  bermodal  kecil,melainkan  orang-  orang  yang  bermodal  besar.  Jadi, apabila  mental  para  petugas  kita  dalam  menghadapi  bujukan  dan  rayuan  oknum oknum  penyelundup  tersebut  tidak  kuat  dan  teguh,  sudah  barang  tentu  menjadi makanan  empuk  bagi  penyelundup  yang  memiliki  otak  yang lihai dan licik.

## 7. Masyarakat
Penaggulangan  tindak  pidana  peyelundupan  sering  dirasakan  kurangnya partisipasi  dari  warga  masyarakat  Batam,  meskipun  media  massa  telah  cukup gencar membuat berita-berita tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan,  mungkin  hal  ini  disebabkan  karena  warga  masyarakat  Batam merasa  beruntung  karena  dapat  membeli  barang-barang  ekspor  luar  negeri  asal selundupan  dengan  harga  murah  dan  mutu  yang  tinggi.  Keadaan  ini  dapat  kita saksikan  dahulu  sewaktu  masih  ramainya  pasar  seken  tanjung  sengkuang,Batu mera,di mana banyak sembako dari singapore, jepang  dan  taiwan  di  jual  dengan
harga  jauh  di  bawah  pasaran.  Hal  ini  disebabkan oleh warga masyarakat Batam haus akan barang-barang bermutu sedangkan  daya beli masyarakat sendiri masih rendah.  Dan  juga  di  sebabkan  konsumen  barang-barang  mewah  di  Indonesia semakin  meningkat  jumlahnya  akibat  kemajuan  teknologi  serta  kecenderungan anggota  masyarakat  tertentu  ke  arah  masyarakat  prestige.  Kenyataan di  atas,  di mana  kebutuhan  akan  barang-barang  mewah  produksi  luar  negeri  semakin meningkat,  akan  dimanfaatkan  oleh  para  penyelundup,  dengan  melakukan penyelundupan  atas  barang-barang  mewah  tersebut,  karena  tokoh  masyarakat menghendakinya.
Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kebijakan ekonomi selalu berimplikasi positif dan  negatif.  Salah  satu  efek  FTZ  menyeluruh  ( the  black  shadow  of  FTZ )  yang harus  diantisipasi  adalah  berkembangnya  bisnis  gelap  (illegal  trading).  Kejadian dalam  satu  tahun  terakhir,  Media  Cetak  dan  Elektronik  di  Kota  Batam  dan Provinsi  Kepulauan  Riau  diramaikan  dengan  berita  praktek  dan  modus  operandi “illegal  business”  di  perairan  sekitar  dan  di  dalam  kawasan FTZ / Freeport . Misalnya  adanya  kasus  penyeludupan  senilai  Rp.8  miliar  atas  2.400  dus  rokok Gudang  Garam  yang  dibawa  KLM  Tri  Sejahtera  di  Perairan  Tanjung  Berakit, penangkapan 70 ton solar illegal di Pulau Tanjuk-Subang Mas Batam dibawa oleh KM.  Setia  senilai  Rp.600  juta,  penjualan  solar  bersubsidi  di  Industri  shipyard (PT.UMP)  Tanjung  Uncang,  oleh  SPBU  Simpang  Base  Camp,  penggeledahan penumpang  yang  menyeludupkan  Rp.100  juta,-  dan  Rp.686  juta,-  dibawa langsung  oleh  oknum  pembisnis  “money  changer”diseludupkan  ke  Singapura melalui Pelabuhan Harbor Bay, penyitaan 3.600 botol wine ilegal, kemudian 100 ton  solar  diamankan,penangkapan  218  Laptop  asal  Malaysia,  juga  salah  hasil temuan  dari  penelitian  ini  bahwa  DJBC  Kepri  melakukan  penangkapan  untuk yang  ke  dua  belas  kalinya  dalam  penyelundupan  sembako  di  wilayah  perairan Batam.
Terdapat  25  pelabuhan  yang  terdaftar  di  Dinas  Perhubungan  Kota  Batam  (2008) di  luar  enam  pelabuhan  rakyat  berstatus  illegal  yang  ada.  Bahkan  status kepelabuhan yang ada masih perlu dibenahi agar sesuai dengan persyaratan yang diatur  dalam  UU.No.  21  Tahun  1992  tentang  Pelayaran  juncto  UU.No.17  Tahun 2008  tentang  Pelayaran  atau  PP.No.69  Tahun  2001  tentang  Kepelabuhanan. Apalagi UU.No.44 Tahun 2007 yang mengatur Batam FTZ juga Batam FPZ (Free Port Zone) maka namanya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Praktek  penyelundupan  identik  dengan  daerah  bertipe  perbatasan  seperti  Batam, lalu  lintas  sejumlah  pelabuhan  di  Batam  yang  padat  setiap  hari  masih dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  tertentu  untuk  mencari  keuntungan  dengan memasukan  barang-barang  yang  tidak  memiliki  izin  dan  surat-surat  resmi  ke Batam.  Aksi  penyelundup  ini  bukan  hanya  merugikan  negara  secara  finansial tetapi  juga  melemahkan  wibawa  pemerintah  yang  selalu  „dikibuli‟  oleh  para pelaku  penyelundupan.  Apalagi  dengan  pemberlakuan  Perpu  Free  Trade  Zone (FTZ),  Direktorat  Bea  dan  Cukai  (BC)  ditenggarai  bakal  kerepotan  untuk melakukan pengawasan  karena bebasnya barang-barang keluar masuk ke  Batam. Kondisi ini diperburuk dengan banyaknya pelabuhan ilegal  alias pelabuhan tikus
di  Batam.  Data  yang  dihimpun,  sedikitnya  tercatat  sebanyak  64  titik  pelabuhan tikus di Kota Batam. Dari 64 titik tersebut, termasuk diantaranya pelabuhan yang biasanya  digunakan  masyarakat  untuk  aktivitas  perekonomian  skala  kecil. Beraneka  jenis  barang-barang  yang  tidak  dilengkapi  dokumen  ekspor-impor  dan kepabeanan  diduga  setiap  hari  wara-wiri  masuk  ke  Batam.  Penangkapan  yang dilakukan  aparat  keamanan  dan  petugas  BC  diduga  hanya  sebagian  kecil  saja. Sebagian  besar  barang-barang  ilegal  itu  berhasil  diselundupkan  melalui  puluhan pelabuhan tikus yang tersebar di sejumlah titik di Batam.
Dalam rangka melaksanakan visi dan misi untuk mengembangkan Batam, maka dibangun berbagai insfrastruktur modern yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik. Beberapa tahun belakangan ini sejak digulirkan penerapan Free Trade Zone Batam (FTZ Batam), Bintan, dan Karimun yang mengacu pada UU No 36 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan kemudian dirubah beberapa kali melalui PERPU, sehingga di undangkan menjadi UU no 44 tahun 2007.
Ada juga Undang-Undang 36 tahun 2000 Tentang " Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang Undang serta masih banyak Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan FTZ Batam.
Sampai saat ini, Patroli Laut  Bea Cukai  merupakan patroli laut yang paling aktif untuk  mengawasi  keluar  masuknya  barang  ilegal  di  sekitar  perairan  Indonesia. Tentunya ini tidak terlepas dari tugas TNI Angkatan Laut yang selalu siaga penuh untuk  menjaga  seluruh  wilayah  perairan  Indonesia.  Hal  ini  membuktikan  kalau Patroli laut Bea Cukai siap mengamankan Indonesia dari perdagangan ilegal, baik dilakukan  secara  mandiri  maupun  yang  dilakukan  secara  koordinasi  dengan berbagai  instansi  terkait  untuk  menambah  keefektifan  dan  kesiagaan  patroli  laut. Terlepas dari itu semua, dalam waktu beberapa tahun terakhir ini Patroli Laut Bea Cukai  terus  mengembangkan  diri  baik  dari  sisi  sarana  dan  prasarana  yang dimilikinya  maupun  keandalan  personilanya  dalam  menjalankan  tugas  di  laut. Untuk  sarana  dan  prasarana  yang  ada,  kini  DJBC  sendiri  memiliki  6  jenis  kapal patroli dan 5 Pangkalan Sarana Operasi (PSO). Adapun keenam jenis kapal patroli tersebut adalah, Kapal Fast Patrol Boat (FPB) ukuran 60 meter sebanyak 2 kapal, FPB  ukuran  38  meter  sebanyak  7  kapal,  FPB  ukuran  28  meter  Alumunium  14 kapal,  FPB  ukuran  28  kayu  sebanyak  20  kapal,  Verry  Slinder  Vessel  (VSV) ukuran  15  meter  sebanyak  10  kapal,  dan  Speed  Boat  ukuran  15  dan  10  meter sebanyak  140  kapal.  Sedangkan  untuk  kelima  PSO  yang  dimiliki  DJBC  saat  ini adalah  Pertama,  PSO  Bea  Cukai  Tipe  A  Tanjung  Balai  Karimun  dengan  daerah pengawasan  meliputi  Perairan  Selat  Malaka,  Perairan  teritorial  dan  Perairan kepulauan  bagian  timur  dan  barat  Sumatera,  laut  Natuna,  Selat  Bangka,  dan Perairan  Kepulauan  Riau.  Kedua,  PSO  Bea  Cukai  Tipe  B  Batam  dengan  daerah pengawasan Selat Singapura.
Sejak dijadikannya Batam sebagai Free Trade Zone , Batam mengalami kemajuan yang  cukup  pesat.  Banyaknya  industri  perkapalan,  pelabuhan,  perusahaan,  serta peti  kemas  membuat  Batam  menjadi  salah  satu  daerah  tujuan  transmigrasi  yang semakin  hari  semakin  padat.  Hal  ini  dikarenakan  letaknya  yang  sangat  startegis berada  di  perairan  Selat  Malaka  berbatasan  langsung  dengan  Singapura  dan Malaysia.  Upaya  penanggulangan  masalah  penyelundupan,  dihadapkan  pada kendala  yaitu  adanya  hukum  pasar  dimana  banyaknya  permintaan  di  masyarakat akan  barang  elektronik  murah  dan up  to  date serta  didukung  penawaran  dari banyak  pengusaha  di  negara-negara  maju  seperti  Singapura  dan  Malaysia  yang kelebihan produksi dan sulit memasarkan produknya sehingga dijual secara murah dan cepat kepada para pengusaha di dalam negeri melalui jalur yang tidak resmi. Dalam  melaksanakan  undang  –  undang  kepabeanan  kita  ini  tidak  terlalu  kaku (rigit),  sebagaimana  sering  dikemukakan  oleh  Presiden  dan  para  Menteri  bahwa pegawai negeri sipil merupakan abdi negara dan masyarakat, tentu kita melayani mereka,  dan  membuat  kemudahan  –  kemudahan  tanpa  meninggalkan  unsur pengawasan  yang  melekat  kepada  setiap  pejabat  bea  dan  cukai  dalam melaksanakan  tugasnya,  karena  dalam  pelaksanaannya  sedikit  banyak  dijumpai hal  –  hal  yang  sebaliknya  yaitu  justru  para  pejabatlah  yang  minta  dilayani.  Kita semua  mengetahui  bahwa  institusi  bead  an  cukai  adalah  bagian  dari  pajak,  yaitu pajak tidak langsung. Sehingga berbicara mengenai undang – undang kepabeanan dan juga cukai kita tidak dapat lepas / tidak dapat meninggalkan prinsip – prinsip yang dikandung dalam undang – undang perpajakan. Terhadap undang  – undang pajak, undang – undang kepabeanan merupakan hukum khusus (lex specialis) dan undang-undang pajak merupakan hukum umum (lex generalis) .
Adagium lex  specialis  derogat  lex  generali, diartikan  bahwa  dalam  masalah kepabeanan,  ada  hal  yang  sama  yang  diatur  oleh  hukum  yang  lain,  misalnya hukum  perdata  ataupun  hukum  pidana  termasuk  dalam  undang  –  undang  pajak sekalipun,  maka  yang  dipakai  adalah  aturan  yang  diatur  oleh  undang  –  undang kepabeanan. Tapi sebaliknya apabila ada hal – hal yang tidak diatur oleh undang – undang  kepabeanan,  maka  kita  mengikuti  prinsip-prinsip  hukum  lain  terutama hukum  pajak  mengingat  bahwa  undang  –  undang  kepabeanan  adalah  merupakan bagian  dari  undang  –  undang  hukum  fiskal.  Dengan  kondisi  Kepri  yang wilayahnya  terdiri  dari  96%  perairan  dan  memiliki  2000  pulau,  jadi  tantangan sendiri  bagi  instansi  terkait  untuk  bekerja  secara  maksimal  khususnya  bea  dan cukai  untuk  mengantisipasi  dan  mengatasi  penyelundupan  dan  bekerja  sama dengan instansi kepolisian dan instansi perairan laut lainnya untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan sembako di Kota Batam.

## E. Kesimpulan
Peneliti  memperhatikan  beberapa  kondisi  yang  peneliti  amati  di  Pulau  Batam, sehingga mendapatkan beberapa kesimpulan akhir diantaranya:
1. Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Batam  dalam  hal  ini  KPU  Bea dan  Cukai  sudah  sesuai  peraturan  undang-undang  yang  berlaku  tetapi  masih belum efektif karena belum bisa memenuhi fungsi dari pengawasan itu sendiri yaitu  mempertebal  rasa  tanggungjawab  dari  pegawai  yang  diserahi  tugas  dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan, mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai prosedur  yang telah ditetapkan, mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan, dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diingingkan, dan memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksaan pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan.
2. Pelanggaran  penyelundupan  Sembako  dan  proses  penetapan  barang  bukti menjadi Barang Dikuasai Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 4 UU Nomor 10  Tahun  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan  sebagaimana  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  dan  Pasal  37  ayat  2  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Keberlakuan  Kepabeanan, Perpajakan,  Dan  Cukai  Serta  Tata  Laksana  Pemasukan  dan  Pengeluaran Barang  Ke  Dan  Dari  Serta  Berada  Di  Kawasan  Yang  telah  Di  Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
3. Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  KPU  Bea  dan  Cukai  di  Kota  Batam  dalam menangani  fungsi  pengawasan.  Namun  berbagai  kondisi,  dari  kondisi geografis  hingga  tingginya  konsumtif  masyarakat  terhadap  barang-barang impor  sehingga  sulit  untuk  diajak  bekerja  sama  ditambah  wilayah  pelabuhan Batam  merupakan  kawasan  bebas FTZ hingga  keburukan-keburukan  moral internal  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab  di  pelabuhan  sehingga  terjadi praktek  suap  menyuap  membuat  kapasitas  pengawasan  pun  menjadi  lemah. Kantor  Pelayanan  Utama  Bea  dan  Cukai  dilengkapi  sumber  daya  manusia dengan sarana dan prasarana yang ada dalam menjalankan fungsi pengawasan di pelabuhan sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun dilapangan kondisi wilayah geografis yang luas dengan keterbatasan SDM juga membuat mereka masih menemukan hambatan-hambatan eksternal maupun internal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aridhayandi,  M.  R.  Kajian  tentang  Penerapan  Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 8 (65),  2014 Abidil,  Zainal, Modul  Tugas  dan  Fungsi  Direktorat  Jendel  Bea  dan  Cukai , Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta. 2000
A.M. Kadarman, Jusuf Udara, Pengantar Ilmu Manajemen , Prenalindo, Jakarta. Batam Indonesia Free Trade Zone Authority, Edisi I Volume XXVII, Diterbitkan oleh  Pusat  Pengelolaan  Data  &  Sistem  Informasi  (PPDSI),  BP  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 2015
Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan  Perdagangan  Pusat  Kebijakan Perdagangan  Luar  Negeri  Jakarta, Kajian  Kebijakan  Penentuan  Pelabuhan Tertentu Sebagai Pintu Masuk Impor Produk Tertentu , Jakarta. 2012
Herdiansyah,  Haris, Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Jakarta:  Salemba  Humanika. 2010
Husaini, Usman, Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara. 2001
Irfan  Fachrudin, Pengawasan  peradilan  Administrasi  Terhadap  Tindakan Pemerintah , Bandung: PT. Alumni, 2004.
Khanata, Menuju Batam yang lebih Cemerlang , Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003 Lesar, Abdul karim, Menembus Kebuntuan FTZ Batam , Jakarta: UI-Press, 2003 Ndraha,  Taliziduhu, Kybernoplogy  Ilmu  Pemerintahan  Baru ,  Jakarta:  Rineka. Cipta, 2011.
Sastrohadiwiryo, B.Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
Sayuti. Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan,  Teori  Hukum  Progresif,  dan  Teori  Hukum  Integratif). Al- Risalah, Jurnal Ilmu Hukum , 13 (2), 139–162, 2013
Suparta,  I.  K.  Upaya  Badan  Narkotika  Nasional  (Bnn)  Dalam  Menanggulangi Tindak  Pidana  Penyelundupan  Narkotika  Oleh  Warga  Negara  Asing  (Study Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali), 1–13. 2015
Syahputra,  A.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana Penyelundupan. ILMU HUKUM , 3 (1), 2012

## Jurnal / Bahan Kuliah / Kamus / Ensiklopedia
Angkat, H. A. K. A. Lex et Societatis , Vol. II/No. 7/Ags/2014. Lex et Societatis , II (7), 61–71, 2014
Vargas,  E.  W.,  &  González,  S.  V.  (2015).  Regulatory  challenges  for  preventing firearms  smuggling  into  Mexico. Mexican  Law  Review , 7 (2),  63–81. https://doi.org/10.1016/S1870-0578(16)30003-8
Wahyuniarti  Prabowo,  D.  (2014). Pengelompokan  Komoditi  Bahan  Pangan Pokok Dengan Metode Analytical Hierarchy Process Classification of Staple Food  Commodity  Using  Analytical  Hierarchy  Process. Jurnal  Kemendag , 163–182.
Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  Cet.  Keempat,  Jakarta:  Perum  dan  Percetakan Balai Pustaka, 1995

## Peraturan Perundang - undangan
Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Undang-Undang  No.  44  Tahun  2007  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  (Perpu)  No  1  Tahun  2000  menjadi  Undang- undang.  Dengan  status  pelabuhan  bebas  dan  didukung  oleh  zona perdagangan
Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.01/2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Peraturan Pemerintah RI No 10 Tahun 2012 pasal 1 ayat 6 yaitu “Kawasan Pabean”