PENGARUH DEWAN KOMISARIS, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMPENSASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TERHADAP TINDAKAN AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2016
THE EFFECT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, INDEPENDENT COMMISSIONERS, AND COMPENSATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF IRECTORS ON TAX AGRESSIVITY MEASURES IN FOOD AND BEVERAGE COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 2013-2016
Hanifah Hanim 1 , Fatahurrazak 2
1 Alumni Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Tanjungpinang)
2 Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (Tanjungpinang) Email : faturajafatur@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Dewan  Komisaris,  Komisaris  Independen, Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap tindakan agresivitas pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun  2013-2016. Sampel ditentukan  dengan purposive sampling , sehingga diperoleh total sampel penelitian sebanyak 11 sampel. Jenis data yang  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  www.idx.co.id.Data  dianalisis dengan menggunakan uji regresi linear berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris  dan  Kompensasi  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  berpengaruh  terhadap  tindakan agresivitas  pajak.Sedangkan  Komisaris  Independen  tidak  berpengaruh  terhadap  tindakan agresivitas pajak.
Kata  kunci  :  Dewan  Komisaris,  Komisaris  Independen,  Kompensasi  Dewan  Komisaris  dan Direksi, Komite Audit dan Agresivitas Pajak.

## ABSTRACT
The aim of the research is to obtain find the effect of Commissioner,  Independent Commissiner, compensation of Commisioner and Executive and Audit Committee towards the concentration on the  tax  aggressiveness  on  the  manufactured  companies  sub  sector  food  and  beverage  on  the Stock Exchange from 2013-2016. The sample is determined by purposive sampling. The type of data  used  is  used  data  from  www.idx.co.id.  Data  were  analyzed  by  using  multiple  linear regression  test.  The  results  of  the  study  showed  that  Commissioner  and  compensation  of Commissioner  an  Executive  affect  to  the  concentration  on  the  tax  aggressiveness  and  the Independent Commissioner don’t affect to the concentration on the tax aggressiveness.
Keyword:  Commissoner,  Independent  Commissioner,  compensation  of  Commissioner  and Executive, Audit Commitee, and Tax Agressiveness.
Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  utama  suatu  negara dalam  rangka  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  penyediaan  barang  dan  jasa publik serta pembangunan (Rahayu, 2014).
Penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan website resmi Dirjen  Pajak  realisasi  penerimaan  pajak  sebagai  berikut  :  Tahun  2013  Rp.995,2  triliun;  Ttahun 2014 Rp.1.110,2 triliun; tahun 2015 Rp.1.294; tahun 2016 Rp.1.355,203 triliun.
Pemerintah  secara  rutin  melakukan  reformasi  pajak  dimana  tahun  2008  pemerintah memberikan insentif berupa  penurunan tarif  Pajak Penghasilan menjadi 28% pada tahun  2008 dan akan menjadi 25% pada tahun fiskal 2010. Dengan adanya reformasi perpajakan tentunya juga  dirancang agar wajib  pajak tidak melakukan manajemen pajak secara agresif. Agresivitas pajak  dapat  timbul  karena  adanya  perbedaan  kepentingan  antara  wajib  pajak  dan  pemerintah. Pemerintah  memerlukan  dana  untuk  untuk  membiayai  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah yang  berasal  sebagian  besar  dari  pajak.  Namun,  disisi  lain  perusahaan  sebagai  wajib  pajak menganggap  pajak  sebagai  biaya  karena  dengan  membayar  pajak  berarti  mengurangi  jumlah laba bersih yang akan diterima (Sabrina, 2013).
Beberapa  penelitian  menjelaskan  definisi  agresivitas.  menurut  Frank,  Lynch,  dan  Rego (2009)  dalam  Novitasari  (2017),  agresivitas  pajak  adalah  suatu  tindakan    merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara  yang  tergolong  secara  legal  ( tax  avoindance )  atau  ilegal  ( tax  evasion ).  Semakin  besar penghematan  pajak  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  maka  perusahaan  tersebut  dianggap semakin agresif terhadap pajak. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diukur menggunakan ETR ( effective tax rate ), karena perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan sehingga akan memiliki nilai ETR yang akan rendah (Sabrina, 2013).
Berdasarkan  adanya  perbedaan  penelitian-penelitian  sebelumnya  maka  peneliti menganalisis  kembali  bagaimana  pengaruh  Dewan  Komisaris,  Komisaris  Independen, kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi  terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur  sub  sektor  makanan  dan  minuman  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode 2013-2016.  Penelitian  ini  menggunakan  perusahaan  manufaktur  sub  sektor  makanan  dan minuman karena peneliti menghindari terjadinya bias terhadap hasil penelitian yang disebabkan perbedaan  karakteristik  perusahaan.  Alasan  memilih  perusahaan  makanan  dan  minuman sebagai  objek  penelitian  karena  sektor  industri  makanan  dan  minuman  merupakan  salah  satu sektor  usaha  yang  akan  terus  mengalami  pertumbuhan.  Seiring  dengan  meningkatnya pertumbuhan  jumlah  penduduk  dan  kondisi  ekonomi  di  Indonesia  saat  ini  yang  tidak  terlalu bagus, permintan konsumen akan makanan dan minuman ini tidak terpengaruh.
Berdasarkan urutan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul “ Pengaruh Dewan  Komisaris,  Komisaris  Independen,  Dan  Kompensasi  Dewan  Komisaris  Dan  Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada  Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016”.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh  terhadap  tindakan  agresivitas  pajak?;  2.  Apakah  Komisaris  Independen
berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak? 3. Apakah kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi  berpengaruh  terhadap  tindakan  agersivitas  pajak?  ;  4.  Apakah  Dewan  Komisaris, Komisaris  Independen,  dan  Kompensasi  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  berpengaruh  secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak?

## LANDASAN TEORI

## Pajak
Pajak adalah suatu kewajiban atau beban yang harus  dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Perusahaan menganggap pajak merupakan suatu beban  yang  harus  diminimalkan  agar  memperoleh  laba  yang  tinggi  atau  kas  yang  dikeluarkan tidak terlalu besar, sehingga pihak manajemen perusahaan sering melakuakan cara-cara tertentu untuk  mengurangi  beban  pajaknya,  baik  yang  diperbolehkan  maupun  yang  dilarang    undang- undang perpajakan yang berlaku.
Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, yaitu kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak  menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  S.H  (Mardiasmo,  2008)  pajak  adalah  iuran  rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintahan berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
Menurut Andriani, pajak dalam Mardiasmo (2008), merupakan iuran kepada negara (yang dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  wajib  pajak  yang  membayarnya  menurut  peraturan- peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi  kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang gunanya  adalah  untuk  mebiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum  yang  berhubungan  dengan tugas  negara  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan.  Dari  definisi-definisi  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  pajak  adalah  iuran  yang  dibayar  wajib  pajak  yang  bersifat  wajib  dan memaksa  yang  akan  dikenakan  sanksi  apabila  tidak  dipenuhi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## Tindakan Agresivitas Pajak ( Tax Aggressivness )
Agresivitas  pajak  merupakan  hal  yang  sekarang  umum  terjadi  dikalangan  perusahaan- perusahaan besar diseluruh dunia. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang  kini  menjadi  perhatian  publik  karena  tidak  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  dan  juga merugikan pemerintah.
Menurut  Frank, et,  al (2009)  dalam  Husodo  (2017),  tindakan  agresivitas  pajak  adalah tindakan  yang  dilakukan  untuk  mengurangi  pendapatan  kena  pajak  melalui  perencanaanpajak baik  secara  legal  ( tax  avoidance )  maupun  illegal  ( tax  evasion ).  Sedangkan  menurut  Solihin (2017) tindakan agresivitas merupakan suatu pengelolaan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik memakai cara yang termasuk tax evasion atau tidak. Tax Evasion adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara-cara yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Walau tidak semua tindakan yang
Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016
dilakukan  melanggar  hukum,  namunsemakin  banyak  celah  yang  digunakan  perusahaan  maka perusahaan tersebut semakin agresif.
Penelitian ini menggunakan perhitungan effective tax rate (ETR) karena ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur dan nilai rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan  dapat  mengurangi  penghasilan  kena  pajak  mereka  dengan  tetap  menjaga  laba akuntansi  keuangan  dan  memiliki  nilai  ETR  yang  lebih  rendah.  Maka  dari  itu,  ETR  dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak.

## Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Agresivitas Pajak
Tindakan  agresivitas  pajak  dapt  memberikan marginal  benefit maupun marginal  cost . Marginal  benefit yang  didapat  adanya  penghematan  pajak  ( tax  saving )  yang  signifikan  bagi perusahaan  sehingga  porsi  yang  dinikmati  oleh  pemilik  akan  menjadi  lebih  besar.  Kemudian dengan melakukan tindakan pajak agresivitas dapat memberikan keuntungan pada manajer baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Manajer  bisa  mendapatkan  kompensasi  yang  lebih tinggi  atas  kinerjanya  yang  menghasilkan  beban  pajak  perusahaan  yang  harus  dibayarkan menjadi  lebih  rendah.  Selain  itu  manajer  juga  berkesempatan  untuk  mendapatkan  keuntungan pribadi dengan melakukan rent extraction . Rent extraction adalah suatu tindakan manajer yang tidak  memaksimalkan  kepentingan  pemilik,  tindakan  ini  dapat  berupa  penyusunan  laporan keuangan  yang  agresif,  mengambil  sumber  daya  atau  asset  perusahaan  untuk  kepentingan pribadi, maupun melakukan transaksi dengan pihak istimewa.
Sedangkan marginal  cost yang  mungkin  terjadi  adalah  penalti  atau  sanksi  administrasi yang dikenakan oleh petugas pajak yang merupakan akibat dari kemungkinan dilakukannya audit dan  ditemukannya  kecurangan-kecurangan  di  bidang  perpajakan  pada  perusahaan.  Jika kecurangan-kecurangan tersebut ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan maka akan berpotensi memunculkan biaya-biaya non pajak lainnya yang tentu saja dapat merugikan perusahaan dan merusak  reputasi  perusahaan.  Salah  satu  contohnya  adalah  menurunnya  harga  saham perusahaan.  Penurunan  harga  saham  ini  adalah  sebagai  akibat  adanya  anggapan  dari pemegang saham bahwa tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajer merupan tindakan rent extraction yang dapat merugikan pemegang saham (Fahriani, 2016)

## Dewan Komisaris
Menurut  FCGI  ( Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia ),  Dewan  Komisaris memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  perusahaan,  terutama  dalam  pelaksanaan Corporate  Governance .  Menurut  UUPT  No.  40  tahun  2007,  mendefinisikan  Dewan  Komisaris adalah  organisasi  peseroan  yang  bertugas  mengawasi  pengawasan  secara  umum  dan  atau khusus  sesuai  dengan  anggaran  dasar  dan  memberi  nasehat  kepada  direksi.  Indonesia mengadopsi two  tier  system ,  karena  Indonesia  memisahkan  kewenangan  perusahaan  dan pengawasan yang selama ini dikenal dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam hal ini Direksi lebih  berwenang  menjalankan  pengurusan  perusahaan  sedangkan  Dewan  Komisaris  lebih bersifat melakukan pengawasan.
OECD ( Organisation for Economic Coperation and Development ) adalah organisasi multi negara  yang  didirikan  untuk  mempererat  kerjasama  dan  pembangunan  ekonomi  antar  negara
demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan.Menurut OECD ( Organisation for Economic Coperation and Development ), tanggung jawab anggota dewan yaitu:
1. Anggota  dewan  harus  bertindak  berdasarkan  informasi  yang  lengkap,  dengan  itikad  yang baik, dengan ketelitian dan kepedulian, dan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
2. Dimana keputuhan dewan dapat mempengaruhi kelompok pemegang saham yang berbeda, dewan harus memperlakukan semua pemegang sahm secara adil.
3. Dewan  Komisaris  harus  menerapkan  standar  etika  yang  tinggi.  Dimana  harus mempertimbangkan kepentingan stakehorders.
4. Dewan Komisaris harus memenuhi fungsi utama teretntu, termasuk:
a) Meninjau  dan  membimbing  strategi  perusahaan,  rencana  utama  dari  tindakan, kebijakan resiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kinerja, melakukan  pengawasan  kinerja  perusahaan,  dan  mengawasi  pengeluaranmodal utama, akuisisi dan divestasi.
b) Memantau  efektivitas  praktik  tata  kelola  perusahaan  dan  membuat  perubahan  yang diperlukan.
c) Memilih,  memberikan  kompensasi,  mengawasi  dan  bila  perlu,  mengganti  eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan suksesor tersebut.
d) Menyelaraskan  remunerasi  untuk  eksekutif  dan  dewan  dengan  kepentingan  jangka panjang perusahaan dan pemegang saham.
e) Memastikan transparansi nominasi dewan dan proses pemilu.
f) Mengawasi  dan  menangani  potensi  konflik  kepentingan  dari  anggota  dewan, manajemen dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan asset perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa.
g) Memastikan  integritas  akuntansi  perusahaan  dan  sistem  pelaporan  keuangan, termasuk  audit  independen,  dan  bahwa  sistem  kontrol  yang  tepat  telah  dilakukan, khususnya  sistem  untuk  manajemen  risiko,  pengendalian  keuangan  dan  operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan.
h) Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.
5. Dewan  harus  dapat  melakukan  penilaian  yang  independen  dan  objektif  dalam  hubungan perusahaan.
a) Dewan  harus  mempertimbangkan  untuk  menugaskan  cukup  banyak  anggota  dewan non-eksekutif yang mampu menggunakan penilaian yang independen untuk tugas yang memiliki potensi konflik kepentingann.
b) Ketika dewan komite ditetapkan, mandata mereka, komposisi dan prosedur kerja harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh dewan.
c) Anggota dewan harus dapat berkomitmen terhadap tanggung jawab mereka.
6. Untuk  memenuhi  tanggung  jawab  mereka,  anggota  dewan  harus  memiliki  akses  untuk informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu.

## Komisaris Independen
Komisaris  Independen  merupakan  anggota  Dewan  Komisaris  yang  berasal  dari  luar manajemen  perusahaan  dan  bukan  merupakan  pegawai  perusahaan  tersebut  tapi  berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan. Perusahaan mengangkat Komisaris Independen untuk untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara Komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. Komisaris
Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016
Independen  dipercayai  menjadi  penengah  diantara  kedua  belahpihak  karena  bersikap  objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal.
Berdasarkan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan  Dewan  Komisaris  Emiten  atau  Perusahaan  Publik,  menyatakan  bahwa  Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencenakan,  memimpin,  mengendalikan,  atau  mengawasi  kegiatan  Emiten  atau Perusahaan  Publik  tersebut  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  terakhir,  kecuali  untuk pengangkatan  kembali  sebagai  sebagai  Komisaris  Independen  Emiten  atau  Perusahaan Publikpada periode berikutnya;
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggotaDewan Komisaris,  anggota  Direksi,  atau  pemegang  saham  utama  Emiten  atau  Perusahaan  Publik tersebut; dan
4. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yng berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
Sedangkan  berdasarkan  peraturan  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  Nomor  Kep-305/BEJ/07- 2004  perusahaan  harus  memiliki  Komisaris  Independen  sekurang-kurangnya  30%  (tiga  puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang dapat dipilih  terlebih dahulu melalui RUPS sebelum  pencatatan  dan  mulai  efektif  bertindak  sebagai  komisaris  indepenen  setelah  saham perusahaan tercatat.
Komisaris  Independen  mempunyai  peran  yang  cukup  berpengaruh  terhadap  tingkat perusahaan  dalam  membayar  pajak.  Menurut  Suyanto  (2012)  dalam  Ardyansyah  (2014), semakin banyak jumlah Komisaris Independen maka pengawasan terhadap agen semakin ketat. Karena  adanya  pengawasan  lebih  dari  Komisaris  Independen  maka  diprediksi  tingkat  pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Komisaris Independen selalu mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

## Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi
Kompensasi yaitu umpan balik yang dibayarkan kepada karyawan (seperti: gaji, dll). Gaji merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja di suatu perusahaan kemudian  sesorang  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Karena  dengan  seseorang memperoleh gaji maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kompensasi dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan penghasilan. Gaji adalah suatu  pembayaran  tetap,  sementara  bonus  didasarkan  pada  pencapaian  tujuan-tujuan  kinerja untuk suatu periode. Gaji, bonus, tunjangan, atau tambahan penghasilan mencakup tunjangan- tunjangan khusus bagi karyawan, seperti bepergian, keanggotaan dalam suatu klub kebugaran, asuransi jiwa, tunjangan kesehatan, tiket untuk hiburan, dan bayaran-bayaran tambahan lainnya oleh perusahaan.
Hal berbeda dikemukakan oleh Muljani (2002) dalam Syoraya (2014) bahwa kompensasi dapat  berupa  imbalan  ekstrinsik  yang  mencakup  kompensasi  langsung,  kompensasi  tidak langsung  dan  imbalan  bukan  uang.  Kompensasi  langsung  antara  lain  adalah  gaji  pokok,  upah lembur,  pembayaran  insentif,  tunjangan,  bonus;  sedangkan  yang  termasuk  kompensasi  tidak langsung adalah jaminan sosial, asuransi, pensiun, pesangon, cuti kerja, pelatihan, dan liburan.
Adapun  imbalan  bukan  imbalan  adalah  kepuasan  yang  diterima  karyawan  dari  pekerjaan  itu sendiri  atau  dari  lingkungan  psikologis  dan/atau  fisik  dimana  karyawan  bekerja.  Termasuk imbalan bukan uang misalnya rasa aman, atau lingkungan kerja yang nyaman, pengembangan diri, fleksibilitas karier, peluang kenaikan penghasilan, simbol status, pujian dan pengakuan.
Kompensasi juga dapat berbentuk finansial maupun non-finansial. Dalam bentuk finansial kompensasi  dapat  berupa  gaji,  upah,  komisi,  asuransi  karyawan,  bentuk  sosial  karyawan, tunjangan dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk non-finansial kompensasi dapat berbentuk tugas-tugas  yang  menarik,  fasilitas  kerja  yang  mewah  dan  memadai,  posisi  kerja,  pengakuan, pencapaian tujuan, serta lingkungan yang mendukung.
Pemilik perusahaan dan pihak manajemen antar perusahaan memiliki jumlah kompensasi berbeda-beda.  Besarnya  kompensasi  ini  umumnya  didasarkan  pada  informasi  keuangan  yang dikeluarkan  oleh  perusahaan  yang  dapat  berupa  informasi  laba  bersih  atau  juga  dapat  berupa harga saham (Scoot, 2006 dalam Santoso 2014).
Penelitian yang dilakukan oleh 1. Fadli (2013) dengan judul Pengaruh Likuiditas, leverage , komisaris independen, manajemen laba dan kepemilikan institusional terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan,  menyimpulkan  Likuiditas, leverage, komisaris  independen  dan  manajemen  laba berpengaruh  signifikan  terhadap  agresivitas  pajak,  namun  Kepemilikan  institusional  tidak berpengaruh; 2. Rahayu (2014) dengan judul Pengaruh kompensasi eksekutif, keterwakilan CFO wanita, dan karakteristik eksekutif terhadap Tindakan Pajak Agresif, menyimpulkan Kompensasi eksekutif dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif, namun Keterwakilan  CFO  wanita  tidak  berpengaruh;  3.  Eksandy  (2017)  dengan  judul  Pengaruh Komisaris  Indepdenden,  komite  audit,  dan  kualitas  audit  terhadap  Penghindaran  pajak menyimpulkan Komisaris Independen dan kualitas audit berpengaruh postif, namun Komite audit tidak berpengaruh.

## Pengembangan Hipotesis

## Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Tindakan Agresivitas
Dalam  mengelola  perusahaan  peran  Dewan  Komisaris  sangat  diperlukan.  Dewan Komisaris  sangat  diperlukan.  Dewan  Komisaris  bertugas  dan  bertanggung  jawab  melakukan pengawasan  dan  memberikan  nasihat  kepada  dewan  direksi  serta  memastikan  perusahaan melaksanakan good corporate governance.
Dewan  Komisaris  merupakan  perwakilan  dari  pemegang  saham,  sehingga  diharapkan Dewan  Komisaris  dapat  memaksimalkan  laba  dengan  mengurangi  beban  pajak  perusahaan. Semakin besar jumlah Dewan Komisaris maka dimungkinkan akan semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakuakan oleh perusahaan (Fahriani dan Priyadi, 2016).  Kondisi ini dapat disebabkan  karena  sulitnya  kooordinasi  antar  anggota  dewan  dan  hal  ini  menghambat  proses pengawasan  yang  harusnya  menjadi  tanggung  jawab  Dewan  Komisaris.  Pada  akhirnya  terjadi pula tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh pihak manajemen.
H1: Diduga Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.

## Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tindakan Agresivitas Pajak
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016
Komisaris  Independen  sebagai  pengawas  yang  mendorong  manajemen  perusahaan dengan  melakukan  pengawasan  terhadap  manajemen  perusahaan  agar  dalam  menghasilkan laba  berdasarkan  aturan  yang  berlaku,  karena  pada  dasarnya  Komisaris  Independen  lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba, salah satunya adalah mematuhi peraturan pajak yang berlaku dan meminimalisir adanya tindakan pajak agresif yang  dilakukan  oleh  perusahaan.  Semakin  banyak  jumlah  Komisaris  Independen  maka pengawasan  terhadap  agen  semakin  ketat.  Karena  adanya  pengawasan  lebih  dari  Komisaris Independen maka diprediksikan tungkat  pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Komisaris Independen selalu mengawasi agar perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. H2: Diduga Komisaris Independen berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.
Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Tujuan  dari  kompensasi  adalah  untuk  menyelaraskan  antara  kepentingan  pemegang saham  dengan  kepentingan  pengelola  asset.  Kompensasi  dapat  memeberikan  insentif  jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif stock option maupun memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang. Sistem  kompensasi  yang  baik  dapat  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap keberhasilan  bisnis  (Rahayu,  2014).  Sitem  kompensasi  membantu  dalam  memberi  penguatan terhadap  nilai-nilai  kunci  organisasi  serta  memfasilitasi  pencapaian  tujuan  organisasi  (Sutrisno dalam  Rahayu,  2014).  Kompensasi  juga  menjadi  pendorong  seseorang  untuk  bekerja  karena berpengaruh  terhadap  moral  dan  disiplin  tenaga.  Kebijakan  penetuan  kompensasi  salah  satu cara  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka  mendorong  peningkatan  kinerja  para  eksekutif perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik saham. Semakin tinggi  perusahaan  memberikan  kompensasi  maka  mendorong  peningkatan  kerja  yang  dapat meminimalisasi  agresivitas  pajak.  Dengan  pemberian  kompensasi  diharapkan  pihak  eksekutif dapat meningkatkan kinerja dengan pemberian kompensasi yang tepat.
H3:  Diduga Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak.
H4:  Diduga Dewan Komisaris, Komisaris Independen, dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi  berpengaruh secara bersama-sama terhadap Tindakan Agresivitas Pajak .

## METODOLOGI PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data-data  yang disediakan oleh pihak lain dan tidak berasal dari sumber langsung. Data yang diperoleh berupak laporan  keuangan  perusahaan  manufaktur  sub  sektor  makanan  dan  minuman  yang dipublikasikan  oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2013-2016.  Populasi  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  semua  perusahaan  manufaktur  sub  sektor  makanan  dan  minuman yang  dipublikasikan  oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).pengambilan  sampel  dilakukan  dengan metode  purposive  sampling.  Jumlah  populasi  15  yang  memenuhi  kriteria  sebanyak  11 perusahaan, maka data penelitian 11 x 4 tahun = 44 data.

## Metode analisis dan Hipotesis Penelitian
Pengujian  pertama  dengan  uji  statistic  deskriptif,  kemudian  pengujian  asumsi  klasik  senagai salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda, yaitu terpenuhinya uji asumsi  klasik,  meliputi  normalitas,  heteroskedastisitas,  auto  korelasi  dan  multikolinearitas. Selanjutnya  pengujian  untuk  metode  analisis  yang  digunakan  untuk  menguji  variable  bebas terhadap variable terikat dengan Uji t. Uji f dan Uji determinasi.

## Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel  bebas  adalah  variabel  yang  mempengaruhi  variabel  lainnya. Independent  variable dalam penelitian ini adalah adalah jumlah Dewan Komisaris, Komisaris Independen, kompensasi Dewan Komisaris, Komite Audit.
Variabel  dependen  adalah  variabel  yang  dipengaruhi  oleh  variabel  independen  atau  variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah agresivitas pajak ( tax aggressiveness ). agresivitas  pajak  ( tax  aggressiveness )  diukur  menggunakan  proksi effective  Tax  Rate (ETR). Effective Tax Rate (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan. ETR dihitung dari beban pajak penghasilan  dibagi  dengan  pendapatan  sebelum  pajak.  Semakin  baik  nilai Effective  Tax  Rate (ETR) ditandai semakin rendahnya nilai Effective Tax Rate perusahaan tersebut.
Pajak Sebelum Laba n Penghasila Pajak Beban = ETR ............................................................................  1)

## Keterangan:           ETR   = Tingkat Pajak Efektif
Dewan Komisaris
Penelitian-penelitian  sebelumnya  telah  menunjukkan  bahwa  jumlah  Dewan  Komisaris mempengaruhi  efektifitas  pengawasan  dalam  perusahaan.  Variabel  ini  diukur  dengan  secara numeral, yaitu dilihat jumlah nominal dari anggota yang tergabung dalam dewan komisaris sesuai penelitian Fahriani dan Priyadi (2016).
Komisaris Dewan Anggota Seluruah =
BOARD ∑ ...................................................  2)

## Komisaris Independen
Komisaris  Independen  merupakan  komisaris  yang  berasal  dari  luar  perusahaan  yang tidak  mempunyai  saham  dalam  peruahaan  dan  tidak  mempunyai  hubungan  baik  langsung maupun  tidak  langsung  berkaitan  dengan  kegiatan  perusahaan.  Skala  yang  digunakan  untuk mengukur persentase komisaris independen  yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota  dewan  komisaris  independen  dengan  jumlah  total  anggota  dewan  komisaris. Pengukuran  ini  sesuai  dengan  pengukuran  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fadli  (2013). Variabel ini dirumuskan sebagai berikut:

## Komisaris
Dewan Anggota Total Jumlah Independen Komisaris Dewan Anggota Jumlah = INDEP ...........................................  3)
Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016

## Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi
Penelitian  ini  mengikuti  Rahayu  (2014)  yang  mengukur  kompensasi  dengan menggunakan  total  kompensasi  diterima  eksekutif  selama  satu  tahun.  Penelitian  ini  mengukur kompensasi eksekutif sebagai total kompensasi, yang mencakup jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima eksekutif (Dewan Komisaris dan Direksi) selama satu tahun dibagi  dengan revenue perusahaan.  Dalam  penelitian  ini,  total  kompensasi  bagi  Dewan Komisaris  dan  Direksi  dilihat  dari  catatan  atas  laporan  keuangan  dan  laporan  tahunan  yang dipublikasi perusahaan. Variabel ini dirumuskan sebagai berikut:
Perusahaan Revenuae Direksi dan Komisaris Dewan diterima yang Total =
COMB ...........................................  4)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Hasil  Pengujian  hipotesis  untuk  membuktikan  hasil  penelitian  yang  memiliki  pengaruh berdasarkan  hipotesis  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Dari  tabel  di  bawah  ini  dapat  dilihat bahwa  nilai  R 2 (koefisien  determinasi)  adalah  sebesar    0.466 y ang  artinya  bahwa  analisis hipotesis memberikan penjelasan bahwa Dewan Komisaris, Komisaris Independen, kompensasi Dewan  Komisaris  dan  Direksi,  Komite  Audit  berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak  sebesar 40,6% . hasil output SPSS dibuktikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 1 : Hasil Uji Hipotesis Penelitian Keterangan Nilai R Square 0.612 Adjusted R Square 0.466 F hitung 4.199 Probabilitas 0.46 Keterangan Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Uji T Probabilitas (sig.a 0.05) Constant 0.179 3.755 0.006 DK (X 1 ) -0.011 -1.22 -2.756 0.025 KI (X 2 ) 0.381 1.075 2.097 0.069 KOM (X 3 ) -2.644 -0.785 -2.653 0.029

## Output SPSS V.22 (2018)
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  masing-masing  secara  parsial  bahwa  variabel  penelitian terbukti  bahwa  Dewan  Komisaris  berpengaruh  terhadap  penghindaran  pajak  sebesar  1,1%, Komisi  Independen  sebesar  38,1%  dan  kompensasi  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  sebesar 26.44%.
Hasil  pengujian  hipotesis  secara  bersamaan  (simultan)  bahwa  hipotesis  dengan  nilai  Fhitung sebesar  4.199  sedangkan nilai signifikansi F-nya adalah sebesar  0.46 yang artinya bahwa nilai signifikansi  F  lebih  kecil  dari  0.05  maka  hipotesis  ini  membuktikan  bahwa,  maka  hipotesis  ini membuktikan  bahwa  Dewan  Komisaris,  Komisaris  Independen,  kompensasi  Dewan  Komisaris dan Direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam model persamaan regresi berganda diformulasikan sebagai berikut :
AGP  = 0,179 - 0,011DK + 0,381KI - 2,644KOM + ϵ
Keterangan:
1. Nilai  konstanta  ( ɑ )  sebesar  0,179  menunjukkan  bahwa  jika  variabel  independen    sama dengan 0 maka Agresivitas Pajak adalah sebesar 0,179.
2. Koefisien  regresi  Dewan  Komisaris  -0,011  menyatakan  bahwa  setiap    kenaikan  Dewan Komisaris 1 satuan akan diikuti dengan penurunan tindakan agresivitas pajak sebesar  0,011 satuan dengan asumsi variable independen lainnya konstan.
3. Koefisien regresi Komisaris Independen 0,381 menyatakan bahwa setiap kenaikan Komisaris Independen 1 satuan akan diikuti kenaikan tindakan agresivitas pajak sebesar 0,381 satuan dengan asumsi variable independen lainnya konstan.
4. Koefisien regresi kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi -2,644 menyatakan bahwa setiap kenaikan kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi 1 satuan akan diikuti penurunan tindakan agresivitas pajak sebesar 2,644 satuan, dengan asumsi variable independen lainnya konstan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil Adjust  R  Squere (R²)  sebesar  0,466  atau  46,6%  yang  berarti  bahwa  tindakan agresivitas  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  dari  ketiga  variabel  independen  yaitu  Dewan Komisaris,  Komisaris  Independen,  dan  kompensasi  Dewan  Komisaris  dan  Direksi.  Sedangkan sisanya 53,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang digunakan di dalam penelitian ini.

## Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak
Dari hasil otput SPSS bahwa variabel DK (Dewan Komisaris) memiliki nilai signifikan 0,025 lebih  kecil  dari  0,05  (0,025<  0,05)  dan  nilai  t-  hitung<  t-tabel  (-2,731<-2,160).  Artinya  Dewan Komisaris berpengaruh berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Dengan demikian HA diterima  dan  H0  ditolak.  Sehingga  dapat  disimpulkan  H1  diterima  yang  artinya  secara  parsial Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2016.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakuakan  oleh  Fahriani  dan  Priyadi (2016)  yang  menyebutkan  bahwa  dewan  komisaris  berpengaruh  terhadap  tindakan  agresivitas. Hal  ini  dikarenakan  semakin  banyak  jumlah  dewan  komisaris  dalam  perusahaan  akan  semakin besar pula tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan.

## Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak
Variabel  KI  (Komisaris  Independen)  memiliki  nilai  signifikan  0,069  lebih  besar  dari  0,05 (0,069> 0,05) dan nilai t-hitung  < t-tabel (2,097< 2,160 ). Artinya bahwa Komisaris Independen tidak  berpengaruh  terhadap  tindakan  agresivitas  pajak.  Dengan  demikian  HA  ditolak  dan  H0 diterima.  Sehingga  dapat  disimpulkan  H2  ditolak  yang  artinya  secara  parsial  Komisaris
Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016
Independen tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013-2016. Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  Fadli  (2013)  dan  Fahriani  dan  Priyadi  (2016) bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. Semakin banyak Komisaris  Independen  dalam  perusahaan  maka  pengawasan  terhadap  agen  semakin  ketat sehingga tidak bisa meminimalisir terhadap tindakan agresivitas pajak.

## Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak
Variabel KOM (Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi) memiliki nilai signifikan 0,029 lebih kecil dari 0,05 (0,029 < 0.05) dan nilai t-hitung < t-tabel (-2,662 < -2,042 ). Artinya bahwa Kompensasi  Dewan  Komisari  dan  Direksi  berpengaruh  terhadap  tindakan  agresivitas  pajak. Dengan  demikian  HA  diterima  dan  H0  ditolak.  Sehingga  dapat  disimpulkan  H3  diterima,  yang artinya secara parsial kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Rahayu  (2014)  yang  menyebutkan bahwa  kompensasi  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  berpengaruh  terhadap  tindakan  agresivitas pajak.  Semakin  banyak  kompensasi  yang  diterima  eksekutif  akan  mendorong  seseorang  untuk bekerja karena berpengaruh terhadap moral dan disiplin tenaga sehingga akan meminimalisirkan tindakan agresivitas pajak.

## Pengaruh  Dewan  Komisaris,  Komisaris  Independen,  Kompensasi  Dewan  Komisaris  dan Direksi
Dari  hasil  output  SPSS  di  atas  menunjukkan  hasil  uji  simultan  dengan  hasil  signifikan 0,047  lebih  kecil  dari  0,05  (0,047  <  0,05)  dan  nilai  F-hitung  >  F-tabel  (4,196  >  3,34  ).  Hal  ini berarti semakin banyak Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris dan  Direksi  secara  bersama-sama  (simultan)  maka  perusahaan  akan  cenderung  melakukan tindakan agresivitas pajak.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian data yang diproses SPSS V.22 sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu :
1. Dewan  Komisaris  bepengaruh  terhadap  tindakan  agresivitas  pajak  pada  perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016
2. Komisaris  Independen  tidak  berpengaruh  terhadap  tindakan  agresivitas  pajak  pada perusahaan  manufaktur  sub  sektor  makanan  dan  minuman  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia periode 2013-2016.
3. Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.
4. Dewan  Komisaris,  Komisaris  Independen,  dan  Kompensasi  Dewan  Komisaris  dan  Direksi berpengaruh  secara-bersama  (simultan)  berpengaruh  terhadap  tindakan  agresivitas  pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

## Rekomendasi Dan Kebijakan
Berdasarkan  hasil  interpretasi  penelitian  ini,  maka  peneliti  memberikan  saran  sebagai rekomendasi sebagai berikut :
1. Dalam penelitian ini penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen dengan durasi penelitian  selama  4  tahun.  Direkomendasikan  untuk  penelitian  berikutnya  peneliti  dapat menambah  variabel  lain  dan  menambah  tahun  penelitian,  yang  memungkinkan  untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan akurat.
2. Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  perusahaan  manufaktur  pada  sub  sektor makanan  dan  minuman,  bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  mengganti  objek  penelitiannya dengan perusahaan yang lain seperti property dan real estate .

## DAFTAR PUSTAKA
Ardyansyah.2014.Pengaruh Size , Leverage , Prifitability , Capital Intensity , dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). Jurnal . Universitas Diponegoro
Ariyani.2014.Pengaruh  Mekanisme  Pengawasan Stakeholder Terhadap  Agresivitas  Pajak. Skripsi . Universitas Diponegoro Semarang
Fadli.2016.Pengaruh  Likuiditas, Leverage ,  Komisaris  Independen,  Manajemen  Laba,  dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan, Vol.3 No.1 (Februari)
Fahriani dan Priyadi.2016.Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur, Vol.5 No.7 (Juli)
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Husodo.2017.Pengaruh  Likuiditas, Leverage ,  Profitabilitas,  Komisaris  Independen  dan  Ukuran Perusahaan  Terhadap  Agresivitas  Pajak  Pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  di Jakarta Islamic Index Periode 2013-2015. Skripsi . Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Mardiasmo.2008. Perpajakan . Yogyakarta: CV. Andi Offseet
Novitasari.2017.Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance , dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan, Vol.4 No.1 (Februari)
Peraturan Bursa Efek Inonesia (BEI) nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Sahan dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris Dan Direksi Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  55/POJK.04/2015  tentang  Tugas  dan  Fungsi  Dewan Komisaris
Rahayu.2016.Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Keterwakilan CFO Wanita,dan Karkteristik Eksekutif Terhadap  Tindakan  Pajak  Agresif. Skripsi .  Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah Jakarta
Sabrina.2013.Analisis  Karakteristik Corporate  Governance Terhadap  Pajak  Agresif. Jurnal . Universitas Bina Nusantara Jakarta
Santoso.2014.Pengaruh  Corporate  Governance  Terhadap  pengghindaran  Pajak  Perusahaan. Skripsi. Universitas Diponegoro
Solihin.2017.Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. Skripsi . Universitas Lampung Bandar Lampung Surat  Edaran  PT  .  Bursa  Efek  Indonesia  SE008/BEJ/12-2001  tanggal  7  Desember  2001  tentang Keanggotaan Komite Audit
Syoraya.2014.Pengaruh  Kompensasi  Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Direksi  Terhadap  Kinerja Manajerial  Dengan  Risiko  Bisnis  Sebagai  Variabel  Moderating. Skripsi .  Universitas Dipononegoro Semarang
Undang-Undang  No.28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan