Syntax Literate . (9)4. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 3, April 2024

## ANALISIS  NARATIF  KEBIJAKAN  INSENTIF  KENDARAAN  BERMOTOR LISTRIK DALAM MENGURANGI EMISI KARBON
Okta Rina Fitri 1 , Palupi Lindiasari Samputra 2 Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1,2
Email: oktarinaf@gmail.com 1 , palupi.ls@ui.ac.id 2

## Abstrak
Pemerintah  menerapkan  strategi  insentif  Kendaraan  Bermotor  Listrik  Berbasis  Baterai (KBLBB) untuk mencapai target net zero emission. Namun dalam implementasinya terdapat kontra  narasi  dari  kebijakan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  latar belakang  pemerintah  dalam  menetapkan  kebijakan  insentif  KBLBB  di  Indonesia  dengan menganalisis  narasi  pemerintah  dan  kontra  narasi  dari  berbagai  pihak.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  Narrative  Policy  Analysis  (NPA). Sumber data menggunakan dokumen instansi pemerintah berupa transkrip pidato dan siaran pers serta berita media online. Hasil perbandingan narasi pemerintah dengan kontra narasi dari  akademisi  dan  kelompok  masyarakat  sipil,  menunjukan  terdapat  perbedaan  sistem kepercayaan. Pemerintah menilai penyebab emisi karbon bersumber dari kendaraan pribadi berbahan  bakar  BBM,  sehingga  solusinya  dengan  menggunakan  KBLBB.  Sementara  itu narasi  kontra  meyakini  bahwa  KBLBB  tidak  menjadi  solusi  polusi  dan  emisi  karena pembangkit listrik untuk KBLBB tersebut masih berasal dari energi fosil berupa minyak, gas dan  batu  bara.  Pada  dasarnya  pihak  kontra  menyetujui  konversi  BBM  untuk  mengurangi emisi karbon, namun pemilihan listrik dinilai kurang tepat saat ini karena keterbatasan bahan baku dan emisi yang ditimbulkan. Strategi kebijakan insentif KBLBB perlu dipertimbangkan ulang dengan jaminan kepastian bahan baku listrik berasal dari energi terbarukan, kesiapan pengisian baterai dan sistem pengelolaan limbanya, serta pemberian insentif yang lebih tepat sasaran.
Kata kunci : Analisis Narasi Kebijakan, Kendaraan Listrik, Polusi Udara, Emisi Karbon, Insentif Pajak Kendaraan

## Abstract
The government implements incentive strategies for Battery-Based Electric Motor Vehicles (BEMVs)  to  reach  the  net  zero  emission  goal.  However,  during  its  implementation, contrasting  narratives  arise  concerning  this  policy.    This  study  seeks  to  examine  the governmental context behind the establishment of incentive policies for BEMVs in Indonesia, through the analysis of the government's narrative and contrasting narratives from various stakeholders. This study employs a qualitative approach using the Narrative Policy Analysis (NPA)  method.    Sources  of  data  encompass  materials  from  government  agencies  like transcripts  of  speeches,  official  statements,  and  news  disseminated  through  online  media platforms.  The  comparison  of  the  government's  narrative  with  counter-narratives  from academics and civil society groups reveals differences in belief systems. The government links carbon emissions to privately owned vehicles fueled by gasoline, thus proposing for BEMVs as a solution. On the other hand, t the counter-narrative believes that BEMVs fail to tackle  pollution  and  emission  concerns  since  the  electricity  fueling  them  predominantly originates from fossil fuels like oil, gas, and coal.  In essence, both sides acknowledge the necessity of transitioning away from gasoline to mitigate carbon emissions, but the current choice of electricity is viewed as unsuitable due to limitations in resource availability and
the emissions it generates. The BEMV incentive policy strategy needs to be reconsidered, ensuring  that  electricity  sources  come  from  renewable  energy,  readiness  for  battery charging, effective waste management systems, and a more precise distribution of incentives.
Keywords: Policy  Narrative  Analysis,  Electric  Vehicles,  Air  Pollution,  Carbon  Emissions, Vehicle Tax Incentives

## Pendahuluan
Dalam rangka efisiensi, ketahanan, dan konservasi energi pada sektor transportasi, serta  terwujudnya  energi  bersih,  kualitas  udara  bersih  dan  ramah  lingkungan,  serta komitmen  Indonesia  menurunkan  emisi  karbon,  pemerintah  Indonesia  mendorong percepatan  program  kendaraan  bermotor  listrik  berbasis  baterai  (KBLBB)  (Perpes 55/2019)  (Ariani,  2022).  Selanjutnya  pada  17  Desember  2020  Pemerintah  melalui Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  secara  resmi  meluncurkan KBLBB melalui acara public launching. Menurut proyeksi yang tercantum dalam Grand Strategi Energi Nasional Kementerian ESDM, pada tahun 2030, diperkirakan akan ada sekitar 2 juta kendaraan listrik dan sekitar 13 juta sepeda motor listrik.
Berdasarkan Pasal 3 Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program KBLBB Untuk Transportasi  Jalan,  salah  satu  langkah  percepatan  program  KBLBB  tersebut  adalah pemberian insentif (Ibad, 2022). Salah satu langkah utama dalam kebijakan ini adalah memberikan bantuan pembelian KBLBB roda dua serta subsidi pembelian KBLBB roda empat melalui mekansime insentif fiskal dan non-fiskal. Pengaturan mengenai insentif tersebut ditetapkan dalam Pasal 17 peraturan tersebut di mana pemerintah pusat maupun daerah  berkomitmen  untuk  memberikan  berbagai  insentif  terkait  program  percepatan KBL  yaitu  antara  lain  insentif  bea  masuk  untuk  importasi  produl  KBL,  insentif  pajak terkait  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (PPnBM),  dan  insentif  untuk  produksi Stasiun  Pengisian  KBL  Umum  (SPKLU)  KBL.  Insentif  diberikan  dalam  bentuk pengecualian  dari  pembatasan  penggunaan  jalan  tertentu,  pelimpahan  hak  produksi teknologi KBL yang lisensi patennya telah dipegang pemerintah, dan keamanan untuk perusahaan industri yang menjadi objek vital nasional (Hukum Online, 2024).
Sebagai langkah lanjut pelaksanaan kebijakaan tersebut, pemerintah mengesahkan sejumlah peraturan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, yang menetapkan bahwa kendaraan listrik dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 0%; serta  Peraturan  No.  38  Tahun  2023  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  (“PPN”)  atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu (“KBL Berbasis Baterai”) dan KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023, yang menetapkan bahwa PPN penyerahan KBLBB sebesar 11% ditanggung pemerintah. Selain peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, pelaksanaan kebijakan insentif KBLBB juga diatur dalam berbagai peraturan daerah salah satunya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Atas  Kendaraan  Bermotor  Listrik  Berbasis  Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Kebijakan  insentif  KBLBB  ini  mendapat  respon  dari  berbagai  pihak  yang menyoroti bahwa kebijakan tersebut dianggap kontradiktif dalam konteks upaya untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Mereka menilai bahwa implementasi  kebijakan  ini  dapat  berpotensi  menambah  tingkat  kemacetan  di  wilayah tersebut. Selain itu, sejumlah tokoh politik, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil menilai bahwa fokus kebijakan lebih cenderung menyasar kalangan menengah ke atas,
sehingga  dapat  memperburuk  ketimpangan  sosial.  Tidak  hanya  itu,  kekhawatiran  juga muncul  terkait  dampak  lingkungan,  terutama  dalam  hal  limbah  yang  dihasilkan  oleh industri  kendaraan  listrik,  seperti  limbah  baterai  yang  dianggap  sebagai  ancaman potensial yang perlu segera diatasi.
Terkait  kebijakan  insentif  KBLBB  untuk  mempercepat  peningkatan  penggunaan kendaraan listrik, Nur dan Kurniawan (2021) mengkaji keberhasilan kebijakan serupa di negara-negara  Uni  Eropa,  Amerika  Serikat,  dan  China.  Menurut  penelitian  tersebut keberhasilan peningkatan penggunaan kendaraan listrik di negara-negara tersebut adalah karena adanya kebijakan pemberian insentif (fiskal dan non fiskal). Temuan serupa terjadi juga pada program percepatan penggunaan kendaraan listrik di Norwegia dan Thailand. Rajagukguk (2022) menemukan bahwa skema kebijakan insentif pajak tidak langsung di Norwegia  dan  Thailand  sangat  efektif  karena  kendaraan  listrik  dikenakan  pajak  yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari pajak tertentu, sedangkan kendaraan berbahan bakar  konvensional  dikenakan  berbagai  jenis  dan  jumlah  pajak.  Hal  ini  membuat kendaraan  listrik  menjadi  lebih  terjangkau,  sehingga  banyak  orang  memilih  untuk membeli mobil listrik.
Sementara  itu  Rajagukguk  (2022)    menemukan  bahwa  kebijakan  insentif  pajak tidak  langsung  KBLBB  di  Indonesia  masih  belum  berdampak  efektif  karena  harga kendaraan  listrik  setelah  mendapat  insentif  pun  masih  relatif  tinggi  jika  dibandingkan dengan daya beli rata-rata masyarakat. Akibatnya, konsumen di Indonesia masih enggan untuk  beralih  ke  mobil  listrik  karena  mayoritas  pengguna  mobil  listrik  di  Indonesia merupakan individu yang memiliki pendapatan di atas rata-rata.
Di  sisi  lain  penelitian  Nur  dan  Kurniawan  (2021) menemukan  bahwa  kebijakan insentif  di  berbagai  negara-negara  tersebut  tidak  lah  cukup  karena  diperlukan  fasilitas pengisian baterai yang luas dan massif, serta sosialisasi kepada publik tentang keuntungan kendaraan listrik. Selain itu Nur dan Kurniawan (2021) juga menjelaskan tiga tantangan program  KBLBB  di  Indonesia  yaitu  ketersediaan  pembangkit  listrik  bersumber  energi ramah  lingkungan,  pengendalian  kegiatan  pertambangan  mineral  sebagai  bahan  baku baterai, dan sistem pengolahan limbah baterai.
Dampak  lain  dari  kebijakan  peningkatan  penggunaan  kendaraan  listrik  menurut Wang et al. (2021) yaitu menyebabkan kemacetan lalu lintas tambahan. Ini berarti bahwa adopsi EVs dapat berdampak negatif pada lalu lintas dan meningkatkan kemacetan jalan. Penelitian  Grigorev  et  al.  (2021)  juga  menemukan  bahwa  kemacetan  akibat  adopsi kendaraan listrik disebabkan oleh waktu tunggu yang signifikan dalam pengisian baterai di stasiun pengisian. Sementara itu penelitian Jonas & Macht (2019) dan Deflorio & Castello (2017) menemukan bahwa lalu lintas yang padat berdampak pada meningkatnya konsumsi energi pada kendaraan listrik.
Penelitian  oleh Nur  &  Kurniawan  (2021) dan  Rajagukguk  (2022)  telah  membahas mengenai pengaruh pemberian insentif terhadap keberhasilan adopsi KBLBB. Sementara itu  Wang  et  al.  (2021),  Grigorev  et  al.  (2021), Jonas  &  Macht  (2019) dan (Deflorio  & Castello,  2017) membahas  mengenai  dampak  yang  dihasilkan  dari  adopsi  KBLBB. Meskipun  telah  ada  penelitian  yang  membahas  adopsi  KBLBB  dan  dampaknya  pada lingkungan,  masih  ada  kesenjangan  dalam  pemahaman  mengenai  sudut  pandang pemerintah  dalam  melihat  akar  masalah  sehingga  mengeluarkan  kebijakan  insentif KBLBB.  Selain  itu  perspektif  ketahanan  energi  dan  ketahanan  lingkungan  digunakan untuk  menghasilkan  metanarasi  yang  dapat  dijadikan  rekomendasi  bagi  pembuat kebijakan  mengenai  transformasi  energi  di  sektor  transportasi.  Menggunakan  metode narrative  policy  analysis  (NPA),  akan  didapat  wawasan  mendalam  untuk  memahami
bagaimana  narasi  kebijakan  pemerintah  terkait  kebijakan  insentif  KBLBB  dan menganalisis sejauh mana narasi kebijakan tersebut efektif.
Atas  dasar  hal  tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  (a)  mengetahui  narasi  yang dibangun oleh pemerintah terkait kebijakan Insentif KBLBB sebagai upaya mengurangi emisi  karbon,  (b)  membandingkan  narasi  tersebut  dengan  kontra  narasi  dari  berbagai pihak; dan (c) merumuskan strategi pengembangan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menguatkan upaya mengurangi emisi karbon pada sektor transportasi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen. Analisis  data  menggunakan  pendekatan Narrative  Policy  Analysis (NPA)  yang difokuskan  pada  narasi  kebijakan  insentif  KBLBB  di  Indonesia  sebagai  upaya mengurangi  emisi  karbon.  NPA  adalah  pendekatan  dalam  analisis  kebijakan  yang menekankan pentingnya cerita atau narasi dalam memahami dan mengevaluasi kebijakan public  (Eeten,  2006).  Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  menggunakan  software NVivo 14 for Windows.
Data  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  antara  lain transkrip pidato pemerintah, siaran pers, dan berita online yang terkait dengan masalah penelitian. Transkrip pidato pemerintah dan siaran pers diakses dari laman resmi Presiden RI  (presidenri.go.id),  Sekretariat  Kabinet  (setkab.go.id),  dan  Sekretariat  Negara (setneg.go.id). Berita terkait diakses dari situs berita online seperti Tempo, Kumparan, BBC  Indonesia,  Bisnis.com,  CNN  Indonesia,  CNBC  Indonesia.  Data  sekunder  berupa pidato, transkrip, dan berita dibatasi selama periode Januari 2019 hingga sekarang dengan kata  kunci  pencarian  yaitu  “insentif  KBLBB”,  “insentif  kendaraan  listrik”,  “insentif motor listrik”, dan “insentif mobil listrik”.
Tabel 1. Sumber Data Penelitian Tanggal Judul Narasi Sumber 14-Jan-19 Berpotensi Hemat Rp798 Triliun, Presiden Jokowi: Segera Selesaikan Regulasi Kendaraan Bermotor Listrik https://setkab.go.id/berpotensi-hemat-rp798- triliun-presiden-jokowi-segera-selesaikan- regulasi-kendaraan-bermotor-listrik/ 28-Apr-19 Mampu Kurangi Polusi dan Impor BBM, Pemerintah Dorong Harga Mobil Listrik Makin Terjangkau https://setkab.go.id/mampu-kurangi-polusi- dan-impor-bbm-pemerintah-dorong-harga- mobil-listrik-makin-terjangkau/ 16-Mar-21 Indonesia Berpotensi Besar Sebagai Pemain Utama Industri Baterai Mobil Listrik https://setkab.go.id/indonesia-berpotensi- besar-sebagai-pemain-utama-industri- baterai-mobil-listrik/ 22-Feb-22 Luncurkan Ekosistem Kendaraan Listrik, Presiden Jokowi Nyatakan Komitmen Terhadap Transisi Energi https://setkab.go.id/luncurkan-ekosistem- kendaraan-listrik-presiden-jokowi-nyatakan- komitmen-terhadap-transisi-energi/ 23-Feb-22 Menperin: Indonesia Siap Masuki Era Kendaraan Listrik https://setkab.go.id/menperin-indonesia-siap- masuki-era-kendaraan-listrik/ 4-Oct-22 Stafsus Presiden Diaz Hendropiyono Gelar Diskusi Pencapaian Target 2 Juta Motor Listrik 2025 https://setkab.go.id/stafsus-presiden-diaz- hendropiyono-gelar-diskusi-pencapaian- target-2-juta-motor-listrik-2025/ 6-Apr-23 Pemerintah Luncurkan Insentif Pembelian Kendaraan Listrik Roda Empat dan Bus https://setkab.go.id/pemerintah-luncurkan- insentif-pembelian-kendaraan-listrik-roda- empat-dan-bus/
Tanggal Judul Narasi Sumber 5-May-23 Moeldoko Optimistis Pemberian Insentif PPN Percepat Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik https://www.ksp.go.id/moeldoko-optimistis- pemberian-insentif-ppn-percepat- pembangunan-ekosistem-kendaraan- listrik.html 11-May-23 Anies, Insentif dan Nasib Mobil Listrik di Indonesia https://www.cnnindonesia.com/otomotif/202 30510173100-603-947909/anies-insentif- dan-nasib-mobil-listrik-di-indonesia 30-May-23 Subsidi Kendaraan Listrik, Turunkan Polusi atau Bikin Macet? https://www.cnbcindonesia.com/news/20230 530201447-8-441973/subsidi-kendaraan- listrik-turunkan-polusi-atau-bikin-macet 16-Aug-23 Strategi Pemerintah untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan https://www.presidenri.go.id/siaran- pers/strategi-pemerintah-untuk-transformasi- ekonomi-inklusif-dan-berkelanjutan/ 19-Aug-23 Lawan Polusi Tak Pakai "Kacamata Kuda", Gaikindo Usul Mobil Hybrid Dapat Insentif https://otomotif.bisnis.com/read/20230819/4 6/1686292/lawan-polusi-tak-pakai- kacamata-kuda-gaikindo-usul-mobil-hybrid- dapat-insentif 21-Aug-23 Kendaraan listrik disebut 'solusi palsu' untuk perbaiki kualitas udara di Indonesia https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51q rg47241o 2-Sep-23 OPINI: Pajak Karbon dan Insentif Energi Listrik Tangani Polusi https://ekonomi.bisnis.com/read/20230902/4 4/1690784/opini-pajak-karbon-dan-insentif- energi-listrik-tangani-polusi 5-Sep-23 Menakar Efektivitas Insentif Motor Listrik Atasi Polusi Udara Jakarta https://fokus.tempo.co/read/1768311/menaka r-efektivitas-insentif-motor-listrik-atasi- polusi-udara-jakarta
Sumber: Berbagai Situs Berita dan Situs Resmi Pemerintah
Teknik  pengolahan  data  menggunakan  software  NVivo  14  for  Windows.  Tahap pertama, adalah pencarian data yaitu transkrip pidato pemerintah, siaran pers, dan berita online yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Tahap kedua reduksi data, yaitu memilih, memusatkan, menyederhanakan, dan transformasi data kasar. Pada tahap ini digunakan fitur Word Frequency untuk mengetahui kata atau frasa yang paling sering muncul. Dari fitur ini, didapatkan lima kata paling sering muncul yaitu industri, baterai, polusi, impor, dan emisi karbon. Berdasarkan pencarian kata yang paling muncul tersebut, dilakukan tahap  ketiga  yaitu  coding.  Dalam  tahap  coding  ini,  diberikan  kode/label  tertentu  pada pernyataan-pernyataan  dari  dalam  berita  serta  pidato  resmi.  Tahap  keempat  adalah memilih fitur analisis. Tahap akhir penyajian data, yaitu menyajikan data-data yang telah direduksi sehingga terbentuk pola tertentu.
Narasi kebijakan memiliki struktur dan elemen tertentu yang membedakannya dari jenis komunikasi lainnya, seperti laporan fakta atau pidato tanpa struktur narasi. Untuk itu diperlukan komponen-komponen dari narasi kebijakan yang dapat diidentifikasi dan diuraikan dengan jelas (Shanahan et al., 2018). Adapun komponen tersebut adalah narasi kebijakan  dan  konten  narasi  kebijakan  (Shanahan  et  al.,  2018).  Komponen  narasi kebijakan  yakni  antara  lain  pengaturan  ( setting )  yang  terdiri  dari  ruang  dan  waktu; karakter/aktor,  yang  terdiri  dari  protagonis,  antagonis,  dan  korban;  pengorganisasian tindakan  yang  menghubungkan  setiap  karakter  ( plot );  pesan  moral  sebagai  solusi kebijakan ( moral of the story ). Konten narasi kebijakan terdiri dari tata sistem nilai yang diyakini menjadi tujuannya ( belief system ), dan strategi yang merupakan cara lain narator
untuk memanipulasi atau mengendalikan proses kebijakan (Shanahan et al., 2018). Level analisis penelitian ini adalah level messo, yaitu menganalisis bagaimana aktor kebijakan membentuk  dan  mengkomunikasikan  narasi  untuk  memengaruhi  proses  kebijakan (Shanahan et al., 2018), dalam hal ini yaitu promosi narasi kebijakan insentif KBLBB oleh pemerintah serta narasi pihak-pihak yang resisten terhadap kebijakan tersebut.
Merujuk pada Roe (1994) dalam menemukan metanarasi, langkah yang dilakukan yaitu  pertama  mengidentifikasi  narasi  konvensional  yang  mendominasi  isu  tersebut. Kedua,  mengidentifikasi  narasi  yang  tidak  sesuai  dengan  definisi  konvensional,  yaitu "non-stories,"  seperti  argumen  yang  berlawanan  dengan  naratif  utama.  Ketiga, membandingkan  dua  set  narasi  ini  guna  menghasilkan  metanaratif  yang  diceritakan melalui perbandingan. Keempat, menentukan bagaimana metanarasi mengubah kembali isu tersebut sehingga membuatnya lebih dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan. Dengan  demikian  metanarasi  tersebut  dapat  diusulkan  sebagai  agenda  baru.  Dengan demikian langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. Langkah Analisis Temuan Penelitian Sumber: Roe (1994)
Melalui  langkah  tersebut  narasi  kebijakan  yang  konflik  tentang  insentif  KBLBB bisa ditemukan solusinya. Dengan mencari metanarasi, dimungkinkan bagi pihak-pihak yang  terlibat  untuk  mengubah  kembali  isu  tersebut  agar  lebih  dapat  dipertimbangkan untuk  deliberasi,  analisis,  dan  pembuatan  kebijakan.  Dalam  hal  ini,  metanarasi  adalah usulan  untuk  agenda  kebijakan  baru  terkait  upaya  mengurangi  emisi  karbon  dan ketergantungan energi berbahan bakar fosil dalam sektor transportasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Identifikasi Narasi Kebijakan
Narasi kebijakan insentif KBLBB yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo dan jajarannya  ini  mencerminkan  komitmen  pemerintah  Indonesia  dalam  mendukung pengembangan  kendaraan  bermotor  listrik  sebagai  langkah  menuju  transportasi  yang ramah  lingkungan.  Proses  perumusan  kebijakan  ini  melibatkan  koordinasi  antara beberapa  kementerian,  termasuk  Menteri  Keuangan,  Menteri  Perindustrian,  Menteri ESDM,  Menteri  Lingkungan  Hidup,  serta  Kepala  Staf  Kepresidenan.  Sejak  awal perencanaannya pada tahun 2018, kebijakan ini secara resmi disahkan pada tahun 2019 melalui  peraturan  tertulis.  Pentingnya  kebijakan  ini  ditegaskan  oleh  ketentuan  dalam Permenperin  21/2023,  yang  memberikan  panduan  mengenai  pemberian  bantuan pemerintah  untuk  pembelian  KBLBB  Roda  Dua  (Al  Qodri,  2023).  Sesuai  peraturan tersebut, setiap warga Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berhak mendapatkan insentif sebesar Rp 7 juta untuk membeli satu unit motor listrik.
Kebijakan  tersebut  diharapkan  dapat  mempercepat  ekosistem  kendaraan  listrik guna mendukung ketahanan energi nasional. Harapannya, dengan KBLBB sebagai alat transportasi masyarakat, negara tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil sehingga tidak  lagi  perlu  impor  BBM.  Bersamaan  dengan  itu,  pemerintah  menyampaikan  di berbagai  kesempatan  bahwa  KBLBB  sebagai  solusi  atas  masalah  polusi  udara  yang dihasilkan  dari  kendaraan  berbahan  bakar  fosil  (BBM).  Selain  itu  pemerintah  juga menyebutkan  bahwa  dengan  meningkatkan  ekosistem  KBLBB,  maka  pengembangan industri akan semakin maju. Hal itu membutuhkan dukungan berupa insentif, regulasi, dan kolaborasi antara BUMN dan swasta. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem  kendaraan  listrik  yang  terintegrasi  di  Indonesia,  meningkatkan  produksi kendaraan  listrik,  dan  memperluas  ekspor  ke  mancanegara.  Pemerintah  juga  meyakini bahwa pengembangan industri kendaraan listrik ini akan memperluas kesempatan kerja dan menarik investasi.
Tabel 2. Bentuk Narasi
Level Analisis Meso: Bagaimana pemerintah membentuk narasi untuk memengaruhi proses kebijakan insentif KBLBB serta narasi pihak-pihak yang kontra/resisten terhadap kebijakan tersebut Latar Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai upaya mengurangi emisi karbon, mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan mencapai tujuan Net Zero Emission pada tahun 2060 Karakter/aktor Protagonis: Pemerintah (Presiden berserta sejumlah menterinya yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan kementerian terkait) Antagonis: Akademisi, Kelompok Masyarakat Sipil, dan Politisi Korban: Masyarakat Plot • Indonesia ingin mencapai tujuan Net Zero Emission pada tahun 2060 • Kendaraan bermotor llistrik dianggap sebagai solusi menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil sehingga mampu mengurangi emisi karbon
• Untuk  mengakselerasi  adopsi  kendaraan  listrik,  dipilih  kebijakan  insentif KBLBB
• Penggunaan KBLBB dapat mengembangkan industri kendaraan listrik sehingga memperluas lapangan pekerjaan
• Kebijakan  ini  mendapat  resistensi  berbagai  pihak  antara  lain  akademisi, kelompok masyarakat, maupun politisi. Moral of the Story Pemerintah mempromosikan narasi kebijakan bahwa Insentif KBLBB sebagai upaya akselerasi adopsi KBLBB pada masyarakat sehingga dapat mengatasi polusi dan menurunkan emisi karbon Belief system narasi utama
• Kendaraan konvensional adalah penyebab utama polusi udara sehingga menjadi masalah lingkungan
• Polusi diatasi dengan mengganti kendaraan berbahan bakar fosil menjadi KBLBB
• Masyarakat akan membeli KBLBB jika harganya lebih murah, sehingga diperlukan kebijakan insentif agar harga KBLBB menjadi lebih murah
• Kebijakan insentif juga akan membawa dampak positif bagi pengembangan industri KBLBB nasional sehingga menjadi daya tarik investasi dan memperluas kesempatan kerja
Strategi narasi pemerintah: “ brainwash ” oleh pemerintah melalui berbagai media bahwa bahaya polusi adalah dari kendaraan berbahan fosil
Sumber: Diolah oleh Penulis
Tabel  di  atas  menampilkan  komponen  bentuk  narasi  kebijakan  pemerintah  guna menggambarkan  plot  yang  menghubungan  semua  karakter  yang  terlibat.  Dari  tabel tersebut  juga  terlihat  tata  sistem  nilai  yang  dipercayai  ( belief  system )  oleh  pemerintah dengan tujuan utama yaitu agar mempercepat penjualan KBLBB guna mengatasi polusi dan mengurangi emisi karbon. Hubungan antara berbagai belief system pemerintah dan tujuan yang ingin dicapainya tersebut tergambar dalam diagram berikut:
Gambar 2. Hubungan Narasi Kebijakan Sumber: Diolah oleh Penulis Menggunakan NVivo 14
Dari  diagram  di  atas  terlihat  narasi  kebijakan  utama  yang  dikeluarkan  adalah pemerintah adalah mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Hal ini seperti yang disampaikan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  Rapat  Terbatas  Percepatan  Program Kendaraan  Bermotor  Listrik,  “ Melalui  kendaraan  bermotor  listrik  kita  juga  dapat mengurangi pemakaian BBM dan mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih Rp798 triliun ”. Selain itu pemerintah mengeluarkan narasi  bahwa  kendaraan  konvensional  adalah  penyebab  utama  polusi  udara.  Narasi tersebut sebagai alasan sehingga kebijakan insentif KBLBB adalah kebijakan yang dipilih dengan  tujuan  menarik  masyarakat  agar  membeli  kendaraan  listrik  sehingga mempercepat  penjualan  kendaraan  listrik.  Narasi  ini  salah  satunya  disampaikan  oleh Kepala  Staf  Kepresidena,  Moeldoko,  dalam  pidatonya  di  acara  Periklindo  Electric Vehicle Show (PEVS) 2023, “ Kita harus bekerja keras dan mengikuti tren dunia yang saat ini tergila-gila terhadap mobil listrik. Saya khawatir kita jadi tertinggal dan ujung- ujungnya menjadi pasar Industri kendaraan listrik dari luar negeri ”. Presiden Jokowi juga menyatakan dalam pidatonya pada kesempatan lain, “ kebijakan ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan  kerja,  dan  penggunaan  energi  yang  ramah  lingkungan  sehingga  dapat menurunkan  emisi,  serta  efisiensi  subsidi  energi ”.  Dengan  kebijakan  tersebut,  industri kendaraan  listrik  akan  semakin  berkembang  sehingga  mampu  menciptakan  lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

## Gambar 3. Komparasi Frekuensi Narasi Kebijakan Insentif KBLBB
Sumber: Diolah oleh Penulis Menggunakan NVivo 14
Gambar  di  atas  menggambarkan  narasi  mana  yang  paling  dominan  yang dikeluarkan  pemerintah  dalam  mencapai  tujuannya.  Besaran  kolom  menggambarkan frekuensi narasi kebijakan yang disampaikan oleh Pemerintah dengan tujuan peningkatan pembelian  KBLBB  guna  mengurangi  emisi  karbon  dan  mengatasi  polusi.  Artinya, semakin besar kolom, maka semakin banyak narasi tersebut disampaikan. Dari data yang dikumpulan  dalam  penelitian  ini,  narasi  yang  paling  banyak  disampaikan  pemerintah adalah  “mengembangkan  industri  KBLBB”,  lalu  diikuti  dengan  “mengurangi ketergantungan energi fosil”. Kedua narasi tersebut mendominasi narasi lain yang justru menjadi  tujuan  utama  dari  kebijakan  insentif  KBLBB  ini,  yaitu  “mengurangi  emisi karbon” dan “kendaraan konvensional penyebab utama polusi”. Hal ini menggambarkan bahwa tujuan kebijakan insentif KBLBB ini cenderung dominan ke arah aspek ekonomi dibandingkan lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun ada upaya dalam pengembangan  sektor  ekonomi  yang  berkelanjutan,  aspek  lingkungan  mungkin  belum mendapatkan perhatian yang memadai.

## Kontra Narasi
Kontra narasi kebijakan insentif KBLBB mendapatkan sorotan kritis dari berbagai sektor,  termasuk  akademisi  dari  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  (FEB)  Universitas Indonesia  serta  FEB  Universitas  Pancasila.  Selain  itu,  kelompok  masyarakat  seperti Masyarakat  Transportasi  Indonesia  (MTI),  Gabungan  Industri  Kendaraan  Bermotor Indonesia  (Gaikindo),  dan  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  juga  turut mengemukakan  keberatan  terhadap  kebijakan  tersebut.  Terdapat  juga  penolakan  dari tokoh politik ternama, seperti Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang  dengan  tegas  menyampaikan  pendapatnya  yang  berlawanan  dengan  narasi kebijakan  yang  diusung.  Semua  kritik  dan  pandangan  kontra  ini  mencerminkan kompleksitas serta kontroversi yang melibatkan berbagai pihak terkait kebijakan insentif KBLBB.
Seluruh karakter yang kontra menyampaikan pandangannya yang sama mengenai peralihan ke KBLBB tidak menjadi solusi polusi dan emisi karbon karena pembangkit
listrik untuk KBLBB masih berasal dari energi fosil berupa minyak, gas dan batu bara. Mereka  meragukan  efektivitas  solusi  tersebut,  mengingat  sumber  listriknya  masih dominan dari energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara yang menyumbang polusi udara, serta menyoroti aspek emisi karbon dalam proses pembuatan dan pengisian daya KBLBB. Seperti yang disampaikan oleh Bondan Andriyanu, Juru Bicara bidang Iklim dan  Energi  Greenpeace  Indonesia,  “ kalaupun  mau  kendaraan  listrik  harusnya  ada transisi  energi,  harus  diubah  dulu  menjadi  energi  bersih,  baru  itu  [solusi  kendaraan listrik] yang dikedepankan. Ini kan seolah kayak masih bertolak belakang ”. Selain  itu  emisi  yang  dihasilkan  dalam  proses  pembuatan  dan  pengisian  daya kendaraan juga akan menjadi masalah baru. Proyeksi 24 juta KBLBB di Jakarta dapat meningkatkan konsumsi listrik dan menambah beban pada industri nikel, yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Untuk itu pemerintah harusnya memikirkan  pula  pengendalian  kegiatan  pertambangan  mineral  sebagai  bahan  baku baterai dan sistem pengolahan limbah baterai. Selain itu narasi kontra terhadap kebijakan ini menekankan bahwa pemilik mobil listrik umumnya tidak memerlukan subsidi karena setelah  diberikan  insentif  pun  harga  kendaraan  tersebut  masih  tetap  mahal.  Dengan demikian yang mampu membeli KBLBB adalah kelompok berpenghasilan di atas rata- rata.  Seperti  yang  disampaikan  Anies  Baswedan  bahwa  “ Solusi  menghadapi  masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik  yang  pemilik-pemilik  mobil  listriknya  adalah  mereka-mereka  yang  tidak membutuhkan  subsidi ”.  Lebih  lanjut  karakter  dengan  narasi  kontra  juga  menganggap bahwa  kebijakan  insentif  KBLBB  ini  justru  dapat  memperburuk  tingkat  kemacetan karena adanya penambahan volume kendaraan. Mereka berpendapat bahwa langkah ini bisa mengakibatkan peningkatan lalu lintas, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada masalah kemacetan yang sudah ada. Dalam hal ini, pemerintah perlu memprioritaskan solusi  lingkungan  dengan  membenahi  transportasi  umum  secara  merata  di  berbagai daerah di Indonesia daripada memberikan insentif kepada perorangan.

## Analisis Metanarasi
Setelah menemukan narasi kebijakan dan kontra narasi, langkah selanjutnya adalah menentukan metanarasi. Analisis metanarasi merupakan usaha untuk menciptakan narasi kebijakan baru yang dapat menyatukan asumsi-asumsi dalam keputusan pada kebijakan (Roe, 1994). Dalam konteks ini, metanarasi dapat dianggap sebagai wadah kreatif untuk mengembangkan solusi inovatif atau kompromi yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Ketika tidak ada titik tengah untuk kompromi antara narasi utama dan kontra  narasi,  metanarasi  menjadi  alternatif  untuk  mengintervensi  kebijakan  dengan strategi  agar  kebijakan  lebih  dapat  diarahkan.  Untuk  lebih  memahami  perbandingan antara narasi kebijakan dan kontra narasi serta perbedaan antara kedua narasi tersebut, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.
Tabel 3. Perbandingan Antar Narasi Narasi Utama Kontra Narasi Perbedaan Penyebab polusi berasal dari kendaraan bermotor dengan bahan bakar fosil sehingga perlu transisi ke KBLBB guna mengurangi emisi karbon dari kendaraan
KBLBB tidak bisa mengatasi polusi karena pembangkit listrik untuk KBLBB masih berasal dari energi fosil berupa minyak, gas dan batu bara sehingga akan tetap menghasilkan emisi karbon
Perbedaan belief system tentang apakah transisi ke KBLBB akan secara efektif mengurangi emisi atau justru sumber energi yang digunakan untuk KBLBB
Narasi Utama Kontra Narasi Perbedaan masih menimbulkan masalah emisi karbon KBLBB diyakini akan mendorong diversifikasi bahan bakar kendaraan dari BBM sehingga akan menurunkan nilai impor BBM Anggaran yang sangat besar dikeluarkan untuk memberi insentif KBLBB kepada perorangan. Selain itu anggaran besar juga akan dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur KBLBB Asumsi tentang sejauh mana manfaat diversifikasi bahan bakar dapat sejalan dalam mengatasi tantangan anggaran yang dihadapi Dengan kebijakan insentif KBLBB, minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meningkat • Harga KBLBB setelah diberi insentif tetap mahal sehingga yang bisa membeli hanya kelompok masyarakat berpenghasilan di atas rata-rata • Insentif KBLBB akan menambah volume jumlah kendaraan pribadi sehingga akan menambah kemacetan Perbedaan terkait aksesibilitas harga kendaraan listrik setelah insentif dan dampaknya pada minat masyarakat, serta potensi peningkatan kemacetan.
Dengan meningkatnya permintaan KBLBB, Indonesia diharapkan mampu menjadi produsen kendaraan listrik sehingga meningkatkan daya tarik investasi dalam ekosistem kendaraan listrik serta perluasan kesempatan kerja
Kebijakan insentif sudah berjalan namun fasilitas/infrastruktur belum tersedia dengan cukup.
Seperti minimnya stasiun pengisian baterai Perbedaan ekspektasi pertumbuhan industri KBLBB di Indonesia sebagai produsen utama dengan kenyataan infrastruktur yang masih terbatas, khususnya minimnya stasiun pengisian baterai. Nikel sebagai sumber daya yang melimpah di Indonesia. Potensi produksi baterai Ancaman dampak lingkungan seperti deforestasi dan kerusakan akibat ekspansi tambang nikel serta limbah baterai Ketidakseimbangan antara potensi ekonomi yang dihasilkan dari tambang nikel untuk baterai dengan dampak lingkungan yang mungkin timbul termasuk masalah limbahnya
Sumber: Diolah oleh Penulis
Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat lima gap antara narasi kebijakan dengan kontra  narasi  dari  seluruh  karakter  yang  terlibat  dalam  kebijakan  insentif  KBLBB. Pertama yaitu perbedaan keyakinan tentang apakah kebijakan ini akan efektif mengurangi emisi  karbon  atau  justru  sumber  energi  listrik  yang  digunakan  untuk  KBLBB  tetap menimbulkan masalah emisi karbon. Moriarty & Wang (2017) dan Chen et al. (2021) menemukan bahwa kendaraan listrik memang menyebabkan penurunan emisi karbon dari knalpot  kendaraan  serta  penurunan  polusi  udara.  Namun  manfaat  pengurangan  emisi karbon  dari  kendaraan  listrik  masih  menjadi  perdebatan  dan  bergantung  sumber  daya listrik digunakan apakah energi baru terbarukan atau tetap energi fosil. Selain itu kenaikan aktivitas  manufaktur  sebagai  akibat  dari  peningkatan  produktivitas  atau  subsidi  dapat menyebabkan  pertumbuhan  emisi  non-knalpot  yang  dapat  menggagalkan  penurunan
emisi knalpot tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai penurunan emisi yang diinginkan, kebijakan  insentif  KBLBB  harus  disertai  dengan  manufaktur  berkelanjutan  dan peningkatan produksi energi baru terbarukan.
Kedua, terdapat perbedaan asumsi tentang sejauh mana manfaat diversifikasi bahan bakar dapat sejalan dalam mengatasi tantangan anggaran yang dihadapi, yaitu anggaran yang dikeluarkan dalam bentuk insentif tersebut serta anggaran membangun infrastruktur baru untuk KBLBB. Ketiga, perbedaan terkait aksesibilitas harga kendaraan listrik setelah insentif dan dampaknya pada minat masyarakat, serta potensi peningkatan kemacetan. Rajaguguk (2022) menemukan bahwa kebijakan insentif pajak tidak langsung KBLBB di Indonesia  masih  belum  berdampak  efektif  karena  harga  kendaraan  listrik  setelah mendapat insentif pun masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan daya beli rata-rata masyarakat.  Akibatnya,  konsumen  di  Indonesia  masih  enggan  untuk  beralih  ke  mobil listrik karena mayoritas pengguna mobil listrik di Indonesia merupakan individu yang memiliki  pendapatan  di  atas  rata-rata.  Selain  itu  peningkatan  penggunaan  kendaraan listrik menurut Wang et al. (2021) menyebabkan kemacetan lalu lintas tambahan. Hal ini dijelaskan Grigorev et al. (2021) disebabkan oleh waktu tunggu yang signifikan dalam pengisian baterai di stasiun pengisian. Akibatnya, lalu lintas yang padat ini menyebabkan peningkatan konsumsi energi pada kendaraan listrik (Jonas & Macht, 2019) dan (Deflorio & Castello, 2017).
Keempat, perbedaan ekspektasi pertumbuhan industri KBLBB di Indonesia sebagai produsen  utama  dengan  kenyataan  infrastruktur  yang  masih  terbatas,  khususnya minimnya  stasiun  pengisian  baterai.  Nur  &  Kurniawan  (2021)  menemukan  bahwa kebijakan  insentif  di  Uni  Eropa,  Amerika  Serikat,  dan  China,  bisa  berhasil  karena dibarengi dengan peningkatan fasilitas pengisian baterai yang luas dan massif. Sosialisasi yang efektif kepada publik tentang beragam keuntungan kendaraan listrik juga menjadi kunci sukses dalam mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan ini. Oleh karena itu, tantangan  utama  yang  dihadapi  industri  KBLBB  di  Indonesia  adalah  bagaimana menciptakan  ekosistem  yang  mendukung,  termasuk  penguatan  infrastruktur  pengisian baterai dan kampanye edukasi yang intensif.
Serta kelima, adanya ketidakseimbangan antara potensi ekonomi yang dihasilkan dari  tambang  nikel  untuk  baterai  dengan  dampak  lingkungan  yang  mungkin  timbul termasuk  masalah  limbah  yang  dihasilkan  menjadi  perhatian  utama  dalam  konteks pembangunan  berkelanjutan.  Meskipun  terdapat  dampak  positif  pada  aspek  ekonomi, produksi  tambahan  baterai  dan  kendaraan  listrik  menyebabkan  eksternalitas  tambahan akibat emisi sehingga menciptakan tantangan serius dalam upaya menjaga keseimbangan ekologi. Dari jenis polutan yang dihasilkan, sumber utama dari emisi tambahan ini adalah Sox (sulfur oksida), CO2 (karbon dioksida), dan NOx (Nitrogen Oksida) (Pirmana et al., 2023). Sementara salah satu dampak terkait pengolahan limbah baterai kendaraan listrik adalah  kandungan  bahan  berbahaya  dan  beracun  seperti  nikel  beracun  dan  lanthanum (Nur & Kurniawan, 2021)yang memberikan tantangan ekstra dalam mengelola dampak lingkungan yang terkait dengan industri baterai.

## Strategi Pengembangan Kebijakan
Meskipun  KBLBB  memiliki  potensi  besar  untuk  mengatasi  polusi,  mengurangi emisi  karbon  dan  ketergantungan  energi  berbahan  bakar  fosil,  diperlukan  penyesuaian kebijakan  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  insentif  KBLBB  tidak  hanya menguntungkan segmen tertentu dari masyarakat dan tidak merusak upaya lebih besar untuk  meningkatkan  berkelanjutan.  Berdasarkan  analisis  metanarasi  di  atas,  maka
dihasilkan  pesan  moral  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  alternatif  kebijakan  dengan didasari pada sistem nilai dan strategi sebagai berikut:
a) Dalam  meyakinkan  publik  bahwa  kebijakan  insentif  KBLBB  dapat  mengatasi masalah  polusi  yang  diakibatkan  oleh  kendaraan  konvensional,  maka  penggunaan energi baru terbarukan sebagai sumber listrik yang digunakan untuk KBLBB harus terus dikembangkan. Dukungan riset dan pengembangan teknologi energi terbarukan perlu ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan sumber energi baru terbarukan;
b) Pemberian  insentif  yang  lebih  tepat  sasaran  dengan  penentuan  kriteria  penerima insentif berdasarkan tingkat penghasilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat dari kebijakan ini merata dan tidak hanya dinikmati oleh golongan ekonomi tertentu;
c) Transisi ke kendaraan listrik harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas pengisian baterai  yang  luas  dan  massif.  Infrastruktur  pengisian  baterai  yang  memadai merupakan kunci keberhasilan adopsi kendaraan berbasis listrik di masyarakat;
d) Membenahi transportasi umum dengan kendaraan listrik secara merata di berbagai daerah di Indonesia guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini juga bertujuan untuk mengatasi masalah kemacetan dan menurunkan polusi knalpot dari kendaraan pribadi; dan
e) Pengembangan  fasilitas  pengelolaan  limbah  baterai  dan  skema  penukaran  atau pembelian  baterai  baru  juga  mesti  diatur  dengan  baik  agar  dapat  mengendalikan potensi jumlah limbah baterai. Sistem daur ulang yang efisien dan kebijakan yang mengatur tanggung jawab produsen terhadap limbah baterai perlu diperkuat untuk menjaga dampak lingkungan yang minimal dari pertumbuhan industri KBLBB.

## Kesimpulan
Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  insentif  KBLBB  sebagai  upaya  untuk mengurangi  polusi  di  sektor  transportasi.  Kebijakan  ini  dirancang  untuk  mempercepat pengembangan kendaraan listrik, mendukung ketahanan energi nasional, dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan harapan mengurangi impor BBM. Narasi yang dibangun oleh pemerintah yaitu kendaraan konvensional adalah penyebab utama polusi  udara  sehingga  menjadi  masalah  lingkungan.  Untuk  itu  polusi  diatasi  dengan mengganti kendaraan berbahan bakar fosil menjadi KBLBB. Agar masyarakat membeli KBLBB, diperlukan kebijakan insentif agar harga KBLBB menjadi lebih murah. Narasi oleh pemerintah tersebut mendapat resistensi dari berbagai pihak yaitu bahwa KBLBB tidak bisa mengatasi polusi karena pembangkit listrik untuk KBLBB masih berasal dari energi fosil berupa minyak, gas dan batu bara sehingga akan tetap menghasilkan emisi. Selain itu kebijakan ini akan menghasilkan dampak lingkungan seperti deforestasi dan kerusakan  akibat  ekspansi  tambang  nikel  serta  limbah  baterai.  Analisis  metanarasi menemukan bahwa terdapat lima gap antara narasi utama dengan narasi kontra sehingga menghasilkan  strategi  pengembangan  kebijakan  yaitu  memastikan  penggunaan  energi baru  terbarukan  sebagai  sumber  listrik  bagi  KBLBB,  insentif  yang  tepat  sasaran, peningkatan  infratsuktur  KBLBB  yang  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan, pengembangan fasilitas pengelolaan limbah baterai, serta membenahi transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga menurunkan emisi karbon.

## BIBLIOGRAFI
Alqodri, M. I. (2023). Kebijakan Rendah Emisi Negara Anggota G20 dan Kinerja Ekspor Kendaraan Bermotor Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan , 12 (1), 41-68. Ariani, R., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2022). Upaya Indonesia dalam Percepatan Penggunaan Energi Bersih . Penerbit NEM.
Chen, Z., Carrel, A. L., Gore, C., & Shi, W. (2021). Environmental and economic impact of electric vehicle adoption in the U.S. Environmental Research Letters , 16 (4), 045011. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abe2d0
Deflorio, F., & Castello, L. (2017). Dynamic charging-while-driving systems for freight delivery  services  with  electric  vehicles:  Traffic  and  energy  modelling. Transportation  Research  Part  C:  Emerging  Technologies , 81 ,  342–362. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.trc.2017.04.004
Grigorev, A., Mao, T., Berry, A., Tan, J., Purushothaman, L., & Mihaita, A.-S. (2021).
How will electric vehicles affect traffic congestion and energy consumption: an integrated  modelling  approach. 2021  IEEE  International  Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC) , 1635–1642.
https://doi.org/10.1109/ITSC48978.2021.9564561
Hukum  Online.  (2024,  January  19). Pedoman  Pemberian  Insentif  Importasi  KBL
Berbasis  Baterai  Roda  Empat  Diperkenalkan:  Tenggat  Waktu  Permohonan Insentif Ditetapkan pada 1 Maret 2025 . Hukum Online.
Ibad, M. Z., Antiqasari, S. N., Hudalah, D., & Dirgahayani, P. (2022). Transisi Energi Terbarukan di Indonesia: Dinamika Kendaraan Listrik dengan Pendekatan Self- organization di Kota Jakarta.
Jonas, T., & Macht, G. A. (2019). Quantifying the impact of traffic on electric vehicle efficiency. In ProQuest Dissertations and Theses . https://www.proquest.com/dissertations-theses/quantifying-impact-traffic-on- electric-vehicle/docview/2281197614/se-2?accountid=17242 Moriarty, P., & Wang, S. J. (2017). Can Electric Vehicles Deliver Energy and Carbon Reductions? Energy Procedia , 105 , 2983–2988. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.713
Nur,  A.  I.,  &  Kurniawan,  A.  D.  (2021).  Proyeksi  Masa  Depan  Kendaraan  Listrik  di Indonesia:  Analisis  Perspektif  Regulasi  dan  Pengendalian  Dampak  Perubahan Iklim yang Berkelanjutan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , 7 (2), 197–220. https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.260
Pirmana,  V.,  Alisjahbana,  A.  S.,  Yusuf,  A.  A.,  Hoekstra,  R.,  &  Tukker,  A.  (2023). Economic and environmental impact of electric vehicles production in Indonesia. Clean  Technologies  and  Environmental  Policy , 25 (6),  1871–1885. https://doi.org/10.1007/s10098-023-02475-6
Rajagukguk, N. S. (2022). Tinjauan Perbandingan Perlakuan Insentif Pajak bagi Mobil Listrik di Indonesia, Thailand dan Norwegia dari Aspek Pajak Tidak Langsung .
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia  Badan  Pendidikan  dan  Pelatihan Keuangan Politeknik Keuangan Negara Stan.
Roe, E. (1994). Theory and Practice . Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv11hpqq4
Shanahan, E. A., Jones, M. D., & McBeth, M. K. (2018). How to conduct a Narrative Policy  Framework  study. The  Social  Science  Journal , 55 (3),  332–345. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.soscij.2017.12.002
Wang, T., Tang, T.-Q., Huang, H.-J., & Qu, X. (2021). The adverse impact of electric vehicles on traffic congestion in the morning commute. Transportation Research Part C: Emerging Technologies , 125 , 103073.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.trc.2021.103073

## Copyright holder:
Okta Rina Fitri, Palupi Lindiasari Samputra (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: