## STUDY TENTANG KENDALA DAN UPAYA

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG ADA DI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAYANAN PENERBITAN AKTA KEPENDUDUKAN
Edi Purwoyuwono Abdul Mukmin Rehas

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Catatan  Sipil merupakan  suatu  catatan  yang  menyangkut  kedudukan hukum seseorang. Bahwa  untuk  dapat  dijadikan  dasar  kepastian  hukum  seseorang  maka  data  atau catatan  peristiwa  penting  seseorang,  seperti perkawinan,  perceraian,  kelahiran,  kematian, pengakuan  anak  dan  pengesyahan  anak, perlu  didaftarkan  ke  Kantor  Catatan  Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti  di  atas yang  sengaja  diadakan  oleh  Pemerintah,  dan  bertugas  untuk  mencatat, mendaftarkan  serta  membukukan  selengkap  mungkin  setiap  peristiwa  penting  bagi  status keperdataan seseorang. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek  hukum),  perlu  didaftarkan  dan  dibukukan,  sehingga  baik  yang  bersangkutan  maupun orang  lain  yang  berkepentingan  mempunyai  bukti  yang  otentik  tentang  peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti  bukti  otentik  yang  sifat  bukti  itu  dapat  dipedomani  untuk  membuktikan  tentang kedudukan hukumnya.
Kata Kunci: Kependudukan, Catatan Sipil, Kepastian Hukum.

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  manusia  akan  terjadi  suatu  siklus  hidup  dimana  manusia  akan mengalami berbagai  peristiwa  penting  di  dalam  hidupnya.  Siklus  hidup,  pengalaman  dan peristiwa  penting  itu  antara  lain  adalah  kelahiran,  perkawinan,  perceraian,  kematian,  dan berbagai  peristiwa  penting  lainnya.  Peristiwa-peristiwa  penting  tersebut  perlu  dilakukan pencatatan  karena  sangat  mempengaruhi  pengalaman  hidup  setiap  manusia  dan  apabila peristiwa itu terjadi pasti akan selalu membawa akibat hukum bagi orang yang bersangkutan maupun  bagi  masyarakat  di  sekitarnya.  Mengingat begitu  pentingnya  peristiwa-peristiwa tersebut,  maka  demi terciptanya  keadaan  masyarakat yang  tertib  dan  teratur  serta  demi terjaminnya  kepastian  hukum,  maka  diperlukan  suatu  peraturan  untuk  mengaturnya. Peraturan yang  dimaksud  tersebut  adalah  peraturan dibidang  pencatatan  sipil  yang dilaksanakan  oleh  lembaga  pencatatan  sipil  yaitu  Kantor  Catatan  Sipil. Pencatatan  sipil merupakan  hak dari  setiap  warga  negara  dalam  arti  hak  memperoleh  akta  autentik  dari pejabat negara.  Masih  jarang  penduduk  menyadari  betapa  pentingnya  sebuah  akta  bagi dirinya  dalam  menopang  hidupnya.  Misalnya  anak  lahir  tanpa  akta  kelahiran,  ia  akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan.
Demikian  pula  dalam  masalah  perkawinan,  kematian,  dan  status  anak.  Banyak  manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh  pejabat  Kantor  Catatan  Sipil,  memiliki  arti  yang  sangat  besar  di  kemudian  hari, manakala  terjadi  sesuatu.  Misalnya  untuk  kepentingan  menentukan  ahli  waris,  menentukan
dan memastikan bahwa mereka adalah muhkrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya  bagi  kehidupan  seseorang.  Catatan  Sipil  merupakan  suatu  catatan  yang  menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka  data  atau  catatan  peristiwa  penting  seseorang,  seperti perkawinan,  perceraian, kelahiran,  kematian,  pengakuan  anak  dan  pengesyahan  anak, perlu  didaftarkan  ke  Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status  keperdataan  seseorang. Seluruh  peristiwa  penting  yang  terjadi  dalam  keluarga  (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun  orang  lain  yang  berkepentingan  mempunyai  bukti  yang  otentik  tentang  peristiwa- peristiwa  tersebut,  dengan  demikian  maka  kedudukan  hukum  seseorang  menjadi  tegas  dan jelas.
Dalam  rangka  memperoleh  atau  mendapatkan  kepastian  kedudukan  hukum  seseorang, perlu  adanya  bukti  bukti  otentik  yang  sifat  bukti  itu  dapat  dipedomani  untuk  membuktikan tentang  kedudukan  hukumnya. Sampai  saat  ini  di  Indonesia  belum  ada  peraturan  tentang pencatatan sipil itu sendiri, karena itu sampai sekarang di  Indonesia masih mempergunakan peraturan  tentang  pencatatan  sipil  peninggalan  Kolonial  Belanda.  Yang  sebenarnya  sudah tidak sesuai atau kurang sesuai lagi dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebab di dalam peraturan peninggalan Kolonial Belanda tersebut masih bersifat  ras diskriminasi atau masih membeda-bedakan harkat dan martabat kemanusiaan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda,  Kantor Burgerlijk  Stand (Kantor  Catatan  Sipil)  bertugas  mencatat  keadaan penduduk  dari  segi  kelahiran,  perkawinan  dan  kematian.  Selanjutnya  pemerintah  Hindia Belanda  mewajibkan  semua  warga  golongan  eropa  mendaftarkan  diri  atas  peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian (Staatblad 1849 Nomor 25). Melalui upaya ini pemerintah Hindia Belanda dapat mengetahui secara pasti berapa banyak orang Eropa dan berapa  pertambahannya.  Dengan  berlandaskan  kepada  daftar  yang  diperoleh  melalui Burgerlijk Stand ini, Pemerintah Hindia Belanda secara mudah menyiapkan segala keperluan sejak dari masalah sandang, pangan sampai dengan papan serta kepentingan umum lainnya, sehingga nampak sekali golongan ini lebih sejahtera dibandingkan dengan golongan lainnya. Pada  waktu  itu  penduduk  Indonesia  terbagi  menjadi  beberapa  golongan.  Sebagai konsekuensinya,  peraturan  dalam  bidang  catatan  sipil  yang  berlaku  bagi  masing-masing golongan penduduk itu tidak sama. Atau dengan kata lain masing-masing golongan penduduk memiliki  peraturan  catatan  sipil  sendiri-sendiri.  Hal  ini  menimbulkan  kesan  adanya diskriminasi  di  kalangan  masyarakat,  yang  dapat  berakibat  terhambatnya  pelaksanaan pencatatan sipil di Indonesia. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi ke tiga golongan tersebut adalah :
1. Reglement Catatan  Sipil  bagi  Golongan  Eropa  dan  mereka  yang  dipersamakan  dengan golongan  Eropa,  diatur  di  dalam Staatblad 1849  No.  25  yang  diundangkan  tanggal  10 Mei 1849.
2. Reglement Catatan Sipil bagi  Golongan Cina dan Keturunannya, diatur dalam Staatblad 1917 No. 130 jo Staatblad 1919 No. 81 yang diundangkan tanggal 1 Mei 1919.
3. Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia, yang diatur dalam Staatblad 1920 No. 751 jo Staatblad 1927 No. 564 yang diundangkan tanggal 15 Oktober 1920.
4. Reglement Catatan  Sipil  bagi  orang  atau  Bangsa  Indonesia  yang  beragama  Kristen  dan tinggal di wilayah Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua, dan Banda kecuali pulau- pulau Teun, Nila dan Serupa yang diatur dalam Staatblad 1933 No. 75 jo Staatblad 1936 No. 607.
Sampai sekarang pemerintah Republik Indonesia belum membuat suatu Undang-Undang atau  peraturan  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  pencatatan  sipil  yang  bersifat  nasional agar  tidak  terjadi  diskriminasi.  Pada  tahun  1966  untuk  mengatasi  adanya  ras  diskriminasi akibat  adanya  penggolongan  penduduk  tersebut,  Pemerintah  mengeluarkan  suatu  peraturan yang  berupa  Instruksi  Presidium  Kabinet  Nomor  31/U/In/12/1966.  Intruksi  tersebut  secara singkat  mengatur  tentang  pencatatan  sipil  yang  diantaranya  menyatakan  bahwa  pencatatan sipil  adalah  terbuka  untuk  umum  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  ras  diskriminasi  atau penggolongan  penduduk  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  atau  dinyatakan  dihapus.  Penduduk Indonesia  hanya  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  Warga  Negara  Indonesia  dan  Warga  Negara Asing saja.
Setiap penduduk wajib untuk memiliki akta catatan sipil, hal ini terkait tujuan pemerintah untuk  melaksanakan  tertib  administrasi  data  kependudukan,  sehingga sebagai  warga  negara yang  baik,  kita  wajib  mentaatinya. Sampai  saat  ini  masih  banyak  penduduk  yang mengabaikan atau kurang paham akan pentingnya akta catatan sipil. Akta catatan sipil yang paling banyak diabaikan adalah akta kematian. Padahal akta kematian tidak kalah pentingnya dengan  akta-akta catatan  sipil  yang  lain.  Selain  itu  masyarakat  juga  cenderung  malas  untuk mengurus  prosedur  penerbitannya.  Banyak  diantara mereka  yang  beranggapan  bahwa mengurus  prosedur  untuk  penerbitan  akta-akta  catatan  sipil  sulit,  sehingga  tidak  jarang  dari mereka  yang  hendak  mengurus  prosedur  penerbitan  akta  catatan  sipil  menggunakan  jasa perantara  atau  calo.  Padahal  jika  dikaji  sebenarnya  prosedur  penerbitan  akta  catatan  sipil tidaklah  sulit.  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  sebagai  lembaga  pemerintah mempunyai  tugas  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  publik  di  bidang  kependudukan  dan akta  catatan  sipil.  Khusus  di  bidang  catatan  sipil mempunyai  fungsi  untuk  memberikan pelayanan dalam bidang pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;
1. Apakah yang menjadi  kendala dalam  penerbitan  akta kependudukan  pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur ?
2. Bagaimanakah  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  yang ada  di  Kalimatan  Timur  untuk  memperbaiki  memberikan  pelayanan maksimal  kepada masyarakat ?

## TUJUAN PENELITIAN
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan  dengan  adanya  kegiatan  ini,  masyarakat dapat  mengetahui hal  apa  sajakah yang  menjadi  kendala  bagi Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil yang  ada  di Kalimantan  Timur dalam  memberikan  pelayanan  penerbitan  akta  kependudukan  kapada masyarakat.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  khususnya  pada  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  yang  ada  di  Kalimantan  Timur  dalam  mengatasi  permasalahan pelayanan pencatatan  akta kependudukan kepada  masyarakat  khususnya  yang  ada  di  Kalimantan Timur.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Metode  deskriptif  dapat  diartikan  sebagai  cara  untuk  memecahkan  masalah  yang diselidiki  denga  menggambarkan  atau  melukiskan  keadaan  subjek  atau  objek  penelitian (orang,  lembaga,  masyarakat,  dll)  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terlihat atau sebagaimana adanya.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan  alasan  agar  dapat menggali  informasi  yang  mendalam  mengenai  objek  yang  diteliti.  Metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai  prosedur  pemecahan  masalah  yang  diteliti  berdasarkan  fakta- fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode deskripstif adalah untuk menggambarkan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala sosial. 1
Adapun  alasan menggunakan  metode  penelitian diskriptif  kualitatif yaitu bahwa  dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli. Kemudian responden bersama peneliti memberikan penafsiran, sehingga dapat memunculkan suatu temuan atau mengembangkan temuan dan memberikan informasi tentang prosedur  penerbitan  akat kependudukan di beberapa kantor kependudukan  dan catatan sipil yang ada di Kalimantan Timur.

## B. Metode Penelitian
Menurut  Gulo,  pengumpulan  data  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 2 Teknik pengumpulan data yang dipilih tergantung pada faktor utama dan jenis data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :
1. Observasi
Guba  dan  Lincoln  (1981)  mengemukakan  beberapa  alasan  penggunaan  teknik observasi :
a. Pertama, teknik ini didasarkan atas pengamatan secara langsung,
b. Kedua, teknik  pengamatan  juga  memungkinkan  melihat  sendiri,  kemudian  mencatat kejadian sebagaimana terjadi,
c. Ketiga, pengamatan  memungkinkan  mencatat  peristiwa  dalam  situasi  berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dari data,
d. Keempat, pengamatan merupakan alternatif menghindari bias data,
e. Kelima, memungkinkan memahami situasisituasi yang rumit. 3
Disamping  itu  teknik  observasi  merupakan  teknik  penelitian  melalui  penjajakan lapangan  berusaha  mengenal  segala  unsur  lingkungan  sosial,  fisik  dan  keadaan  alam, sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penilaian  keadaan  lapangan  adalah  untuk  menilai keadaan,  situasi,  latar  dan  konteksnya  lebih  spesifik  lagi  observasi  dikatakan  sebagai penelitian dengan cara pengindraan yaitu mengamati.
Dalam  penelitian  ini  proses  obervasi  adalah  mengamati  tentang  segala  sesuatu  yang dapat mendukung permasalahan penelitian tentang prosedur penerbitan akta catatan sipil di kantor kependudukan dan catatan sipil kota Samarinda.
2. Wawancara
Teknik  pengumpulan  data  berikutnya  yang  digunakan  adalah  teknik  wawancara. Dalam penelitian ini sengaja menggunakan teknik wawancara mendalam  dan terstruktur dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  merupakan  suatu  cara  pengumpulan
1 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Bandung, 2002,  hal. 35.
2 W. Gulo, Metode Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 115.
3 Lexey, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakaria, Bandung, 2002, hal. 126.
data secara langsung dengan informan, dengan  maksud mendapatkan  gambaran lengkap tentang  masalah  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  diperlukan  beberapa  informan  yang dianggap  memahami  masalah  yang  diteliti.  Oleh  sebab  itu  peneliti  sebelum  melakukan wawancara,  perlu  menentukan  informan  kunci.  Informan  kunci  tersebut  adalah Kepala Kantor Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Kota Samarinda/pegawai/subyek  yang berkompeten dalam permasalahan yang diteliti.
3. Lokasi Penelitian
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Kota Samarinda
Jumlah Penduduk Kota Samarinda Januari 2013 No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Kec. Palaran 33,203 29,422 62,625 2 Samarinda Seberang 40,701 36,421 77,212 3 Samarinda Ulu 85,026 75,580 160,606 4 Samarinda Ilir 45,210 41,050 86,260 5 Samarinda Utara 56,038 50,376 106,414 6 Sungai Kunjang 77,792 69,656 147,448 7 Sambutan 26,520 24,212 50,732 8 Sungai Pinang 65,142 58,953 124,095 9 Samarinda Kota 22,579 21,011 43,590 10 Loa Janan Ilir 38,131 35,025 73,156 Jumlah 490,432 441,706 932,138 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Jumlah Penduduk Pemilik Kartu Tanda Penduduk Januari 2013 No. Kecamatan Kartu Tanda Penduduk Memiliki Tidak Memiliki 1 Palaran 27,172 35,453 2 Samarinda Seberang 24,401 52,811 3 Samarinda Ulu 51,430 109,176 4 Samarinda Ilir 25,724 60,536 5 Samarinda Utara 32,433 73,981 6 Sungai Kunjang 45,303 102,145 7 Sambutan 14,406 36,326 8 Sungai Pinang 36,216 87,879 9 Samarinda Kota 14,312 29,278 10 Loa Janan Ilir 20,304 52,853, Jumlah 291,701 640,437
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
Jumlah Penduduk Pemilik Kartu Keluarga Januari 2013 No. Kecamatan Kartu Keluarga Memiliki Tidak Memiliki 1 Palaran 19,595 2 Samarinda Seberang 23,591 3 Samarinda Ulu 49,731 4 Samarinda Ilir 25,776 5 Samarinda Utara 31,723 6 Sungai Kunjang 44,844 7 Sambutan 14,639 8 Sungai Pinang 37,106 9 Samarinda Kota 13,838 10 Loa Janan Ilir 23,820 Jumlah 284,663
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
Jumlah Penduduk Pemilik Akta Kelahiran Januari 2013 No. Kecamatan Akta Kelahiran Memiliki Tidak Memiliki 1 Palaran 29,780 32,840 2 Samarinda Seberang 24,528 52,682 3 Samarinda Ulu 66,540 94,063 4 Samarinda Ilir 30,767 55,491 5 Samarinda Utara 30,647 75,750 6 Sungai Kunjang 53,934 93,506 7 Sambutan 19,289 31,443 8 Sungai Pinang 44,104 79,988 9 Samarinda Kota 15,859 27,730 10 Loa Janan Ilir 24,416 48,729 Jumlah 339,864 592,222 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Jumlah Penduduk Pemilik Akta Perkawinan Januari 2013 No. Kecamatan Akta Perkawinan Memiliki Tidak Memiliki 1 Palaran 28,711 1,000 2 Samarinda Seberang 31,182 2,601 3 Samarinda Ulu 64,112 7,689 4 Samarinda Ilir 29,320 8,714 5 Samarinda Utara 47,655 979 6 Sungai Kunjang 65,181 965 7 Sambutan 18,631 4,888 8 Sungai Pinang 55,215 706 9 Samarinda Kota 16,065 2,674 10 Loa Janan Ilir 32,574 1,092
Jumlah 388,646 31,317 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Jumlah Penduduk Pemilik Akta Perceraian Januari 2013 No. Kecamatan Akta Perceraian Memiliki Tidak Memiliki 1 Palaran 2,071 59 2 Samarinda Seberang 2,713 115 3 Samarinda Ulu 5,541 549 4 Samarinda Ilir 3,586 613 5 Samarinda Utara 3,420 23 6 Sungai Kunjang 5,666 35 7 Sambutan 1,783 182 8 Sungai Pinang 4,344 85 9 Samarinda Kota 2,412 101 10 Loa Janan Ilir 2,271 41 Jumlah 33,817 1,803 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Catatan : a. Kelahiran umum adalah kelahiran yang kurang dari 60 hari kerja
Adapun berkas yang harus dilengkapi adalah:
1) Surat keterangan kelahiran dari bidan/rumah sakit yang asli
2) Surat keterangan kelahiran dari kelurahan setempat
3) Foto kopi KK dan KTP suami istri
4) Foto kopi surat nikah atau akta perkawinan serta melampirkan yang asli
5) Membawa saksi 2 orang + Foto kopi KTP saksi yang masih berlaku
6) Surat  kuasa  bermaterai  3.000,- + foto  kopi  KTP  yang  diberi  kuasa  apabila dikuasakan
7) Masing-masing persyaratan dibuat rangkap
b. Kelahiran istimewa adalah kelahiran yang lebih dari 60 hari kerja Adapun berkas yang harus dilengkapi adalah ;
1) Surat keterangan kelahiran dari bidan/rumah sakit yang asli
2) Surat keterangan kelahiran dari kelurahan setempat
3) Foto kopi KK dan KTP suami istri
4) Foto kopi surat nikah atau akta perkawinan serta melampirkan yang asli
5) Foto kopi ijasah yang bersangkutan (SD/SMP/SMA salah satu) bagi yang memiliki
6) Foto kopi KTP anak bagi yang sudah memiliki
7) Membawa saksi 2 orang + foto kopi KTP saksi yang masih berlaku
8) Surat  kuasa  bermaterai  3.000,- + foto  kopi  KTP  yang  diberi  kuasa  apabila dikuasakan
9) Masing-masing persyarakat dibuat rangkap
c. Kelahiran Dispensasi adalah kelahiran dari tahun 1900 sampai dengan 1985 Adapun berkas yang harus dilengkapi adalah:
1) Surat keterangan kelahiran dan surat keterangan dari kelurahan setempat yang asli
2) Foto kopi KTP dan KK yang bersangkutan
3) Foto kopi surat nikah atau akta perkawinan dan melampirkan yang asli
4) Foto kopi ijasah yang bersangkutan (SD/SMP/SMA salah satu) bagi yang memiliki
5) Bagi yang tidak memiliki ijasah maka dimintakan surat keterangan dari kelurahan
6) Foto kopi SK terakhir bagi PNS
7) Membawa saksi 2 orang + foto kopi KTP saksi yang masih berlaku
8) Surat  kuasa  bermaterai  3.000,- + foto  kopi  KTP  yang  diberi  kuasa  apabila dikuasakan
9) Masing-masing persyaratan dibuat rangkap
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Samarinda Tahun 2012 No Bulan Jumlah 1 Januari 9 2 Februari 10 3 Maret 5 4 April 7 5 Mei 9 6 Juni 13 7 Juli 11 8 Agustus 10 9 September 11 10 Oktober 6 11 November 16 12 Desember 13 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

## 2. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 No Kode Wil. Kecamatan Jumlah Penduduk Total Ket. Laki-Laki Perempuan 1 2 3 4 5 6 7 64.02 Kukar 389.777 343.916 733.693 1 64.02.01 Muara Muntai 11.246 10.344 21.590 2 64.02.02 Loa Kulu 26.871 23.639 50.510 3 64.02.03 Loa Janan 39.079 34.866 73.945 4 64.02.04 Anggana 21.263 18.849 40.812 5 64.02.05 Muara Badak 26.052 23.244 49.296 6 64.02.06 Tenggarong 58.261 51.862 110.123 7 64.02.07 Sebulu 21.759 19.025 40.784 8 64.02.08 Kota Bangun 18.653 16.700 35.353 9 64.02.09 Kenohan 6.665 5.824 12.489 10 64.02.10 Kembang Janggut 13.674 11.076 25.380 11 64.02.11 Muara Kaman 19.922 17.539 37.461 12 64.02.12 Tabang 6.401 5.700 12.101 13 64.02.13 Samboja 32.465 28.112 60.577 14 64.02.14 Muara Jawa 20.760 18.403 39.163 15 64.02.15 Sanga Sanga 10.182 9.004 19.226 16 64.02.16 Tenggarong Seberang 34.935 30.835 65.770 17 64.02.17 Marang Kayu 15.747 13.650 29.397 18 64.02.18 Muara Wis 5.142 4.574 9.716
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar.
Jumlah penduduk pemilik Kartu Tanda Penduduk Januari 2013 No Nama Kecamatan Kartu Tanda Penduduk Memiliki Tidak Memiliki 1 Muara Muntai 2909 21073 2 Loa Kulu 7762 50692 3 Loa Janan 16469 70354 4 Anggana 7802 40326 5 Muara Badak 822 55545 6 Tenggarong 1980 124846 7 Sebulu 5335 42069 8 Kota Bangun 3808 36092 9 Kenohan 678 12588 10 Kembang Janggut 3569 24366 11 Muara Kaman 5474 38361 12 Tabang 5458 7402 13 Samboja 13137 56436 14 Muara Jawa 6752 38328 15 Sanga-Sanga 4497 16999 16 Tenggarong Seberang 7437 70475 17 Marang Kayu 10414 23872 18 Muara Wis 993 9697 Total 105296 739521
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar.
Jumlah penduduk pemilik akta lahir Januari 2013 No Nama Kecamatan Akta Lahir Memiliki Tidak Memiliki 1 Muara Muntai 12800 11181 2 Loa Kulu 30305 28149 3 Loa Janan 56259 30564 4 Anggana 24770 23358 5 Muara Badak 34674 21692 6 Tenggarong 76750 50073 7 Sebulu 28380 19023 8 Kota Bangun 25173 14727 9 Kenohan 7156 6110 10 Kembang Janggut 15978 11957 11 Muara Kaman 28418 15354 12 Tabang 9706 3154 13 Samboja 45547 24025 14 Muara Jawa 27347 17733 15 Sanga-Sanga 13597 7899 16 Tenggarong Seberang 39604 38308 17 Marang Kayu 22253 12033
18 Muara Wis 6535 4155 Total 505315 339495 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar. Jumlah penduduk pemilik akta perkawinan Januari 2013 No Kecamatan Kawin Ada Akta Tidak Ada Akta 1 Muara Muntai 2198 9079 2 Loa Kulu 8969 18123 3 Loa Janan 5585 33821 4 Anggana 2073 20206 5 Muara Badak 5961 18716 6 Tenggarong 11179 45842 7 Sebulu 8205 14409 8 Kota Bangun 4962 13832 9 Kenohan 1541 4511 10 Kembang Janggut 3049 9809 11 Muara Kaman 4945 15796 12 Tabang 758 4788 13 Samboja 5949 26344 14 Muara Jawa 8990 11613 15 Sanga-Sanga 2632 7595 16 Tenggarong Seberang 13051 24914 17 Marang Kayu 2427 12811 18 Muara Wis 1495 3433 Total 93959 295642
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar.
Jumlah penduduk pemilik akta perceraian Januari 2013 No Kecamatan Akta Cerai Ada Akta Tidak Ada Akta 1 Muara Muntai 4 1033 2 Loa Kulu 39 2407 3 Loa Janan 36 3306 4 Anggana 0 1470 5 Muara Badak 17 2082 6 Tenggarong 63 4384 7 Sebulu 16 1630 8 Kota Bangun 10 1634 9 Kenohan 1 689 10 Kembang Janggut 4 933 11 Muara Kaman 1 1341 12 Tabang 0 553 13 Samboja 14 2670 14 Muara Jawa 45 1430 15 Sanga-Sanga 17 724 16 Tenggarong Seberang 16 2710
17 Marang Kayu 1 1258 18 Muara Wis 0 345 Total 284 30599
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar.
Jumlah keluarga menurut pemilik kartu keluarga Januari 2013 No Kecamatan Kepemilikan Kartu Keluarga 1 Muara Muntai 6733 2 Loa Kulu 17502 3 Loa Janan 27042 4 Anggana 13114 5 Muara Badak 15875 6 Tenggarong 35844 7 Sebulu 17310 8 Kota Bangun 11660 9 Kenohan 3934 10 Kembang Janggut 8315 11 Muara Kaman 12097 12 Tabang 3278 13 Samboja 20758 14 Muara Jawa 12726 15 Sanga-Sanga 6636 16 Tenggarong Seberang 23873 17 Marang Kayu 9116 18 Muara Wis 2798 Total 244611 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kukar. 3. Kota Balikpapan Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2013 No Kode Wil. Kecamatan Jumlah Penduduk Total Ket Laki-Laki Perempuan 1 2 3 4 5 6 7 64.71 Kota Balikpapan 287.075 261.784 548.859 1 64.71.01 Balikpapan Timur 31.737 28.222 59.959 2 64.71.02 Balikpapan Barat 44.755 40.713 85.468 3 64.71.03 Balikpapan Utara 58.842 53.954 112.796 4 64.71.04 Balikpapan Tengah 52.834 48.535 101.369 5 64.71.05 Balikpapan Selatan 55.855 50.102 105.957 6 64.71.06 Balikpapan Kota 43.052 40.258 83.310
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan

## 4. Kabupaten Penajam Paser Utara

## Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013
No. Kode Wil. Kecamatan Jumlah Penduduk Total Ket. Laki-Laki Perempuan 1 2 3 4 5 6 7 64.09 Penajam Paser Utara 91.961 82.159 174.120 1 64.09.01 Penajam 43.535 38.679 82.214 2 64.09.02 Waru 9.923 8.976 18.899 3 64.09.03 Babulu 19.191 17.098 36.289 4 64.09.04 Sepaku 19.312 17.406 36.718 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Jumlah Penduduk Pemilik Kartu Tanda Penduduk Tahun 2013 No Tahun Penduduk Wajib KTP Penduduk Pemilik KTP 1 2008 93.893 jiwa 5.421 jiwa 2 2009 112.391 jiwa 57.325 jiwa 3 2010 114.320 jiwa 78.040 jiwa 4 2011 115.530 jiwa 89.368 jiwa 5 2012 117.143 jiwa 96.887 jiwa
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara

## B. Pembahasan
1. Kendala dalam  penerbitan  akta kependudukan  dan catatan  sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kalimantan Timur
Pelayanan  publik  di  bidang  administrasi  kependudukan  merupakan  salah  satu  tugas pelayanan publik  yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang  meliputi  tugas  dan  fungsi,  mendaftarkan  dan  menertibkan  KTP,  Kartu Keluarga,  serta  berbagai  Akta  Catatan  Sipil  maupun  pencatatan  Mutasi  dan  pengelolaan Data Penduduk.
Di  Kalimantan  Timur  tugas  pelayanan  administrasi  publik  menjadi  tugas  sekaligus merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, yang diwakili oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kabupaten/Kota, hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 32 T ahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  ”Kewenangan  daerah  mencakup kewenangan  dalam  seluruh  bidang  pemerintahan,  kecuali  kewenangan  dalam  bidang politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter,  dan  fiskal,  agama  serta kewenangan bidang lain”
Pelayanan  publik  itu  sendiri  pada  hakekatnya  adalah  pemberian  pelayanan  prima kepada  masyarakat  yang  merupakan  perwujudan  kewajiban  aparatur  pemerintah  sebagai abdi  masyarakat.  Namun  kondisi  yang  terjadi  di  masyarakat  menunjukkan  bahwa pelayanan  publik  dalam  bentuk  pelayanan  administrasi  kependudukan  khususnya  dalam hal  pembuatan  akta kependudukan  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik  dan  masih ditemuinya kendala, antara lain ;
a. Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  yang  kurang  memadai,  baik  di  tingkat  Kecamatan  maupun Kabupaten  yang  berdampak  pada  proses  pelayanan  KTP,  Kartu  Keluarga dan  Akta Kelahiran menjadi terambat.
b. Anggaran atau dana
Terbatasnya dana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat beberapa  program  yang  ada  di Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil menjadi terhambat,  misalnya  saja  dalam  hal  pemberian  sosialisasi  kepada  masyarakat  yang berada  di  kawasan  terpencil  atau  kawasan  perbatasan,  tentunya  kegiatan  tersebut membutuhkan  dana,  namun  demikian  kegiatan  tersebut  kerap  kali  diabaikan  karena terbatas dengan  anggaran  yang  dimiliki  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil.
c. Kendala Kesadaran Masyarakat
Kurangnya kesadaran  masyarakat  dalam  memahami  betapa  pentingnya  legalitas kependudukan  dan  juga  kurang  dalam  memahami  persyaratan  yang  harus  dipenuhi apabila  ingin  mengajukan  permohonan  baik  itu  administrasi  kependudukan  maupun administrasi catatan sipil, sehingga berkas-berkas yang diajukan tidak lengkap.
d. Kurang memadainya sarana dan prasarana
Gedung  atau  kantor  operasional  masih  belum  layak,  mislanya dari  segi  ukuran sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak optimal serta pengelolaan arsip yang tidak sebagaimana  mestinya,  misalnya  saja  karena  ruangan  yang  kecil  membuat  beberapa arsip  harus  diletakkan  dilantai  yang  tentu  saja  mengganggu  kinerja  serta dapat berpengaruh terhadap pengarsipan yang tidak sesuai standar
e. Wilayah yang sangat luas
Kemampuan  menembus  angka  di  atas  90  persen  apalagi  100  persen  data kependudukan  khususnya  perekaman  e-KTP  di  Kalimantan  Timur  masih  sukan  untuk diimplemnetasikan oleh beberapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di  Kaltim  hal  ini  salah  satunya adalah  luas  wilayah  Kaltim  yang  membuat  penduduk terpencar,  misalnya  saja  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Kabupaten  Kutai  Timur, Kabupaten Kutai Barat, dll.
Faktor luas wilyah tersebut membuat beberapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang  ada  di  Kaltim  tidak  mampu  menjangkau  masyarakat  secara  keseluruhan untuk  kemudian  mensosialisasikan  terhadap  pentingnya  pelaksanaan  pencatatan kependudukan  dan  pencatatan  akta  catatan  sipil  tersebut,  sehingga  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  hanya  bersifat  pasif  atau  menunggu  saja  untuk masyarakat datang bagi yang memiliki kesadaran akan hal tersebut.
f. Pelayanan terpusat di Kabupaten Kota
Dengan  diberlakukannya  sistem  SIAK  maka  kegiatan  pelaksanaan  pelayanan Administrasi  Kependudukan  sepenuhnya  dilakukan  di  Kabupaten,  hal  ini  dikarenakan Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  (  UPTD  )  di  tiap  Kecamatan  masih  belum  berfungsi, selain  itu  untuk  akses  data  dari  Kecamatan  harus  membangun  pusat  jaringan  dan stasion  pemancar/penerima  yang  untuk  saat  ini  belum  terjangkau  oleh  Kabupaten Barito Timur karena memerlukan dana yang cukup besar.
Terpusatnya  pelayanan  di  Kabupaten  akan  menciptakan  jarak  dengan  masyarakat pedesaan  yang  juga  memerlukan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  akan  statusnya, selain  itu  :  waktu,  tenaga,  dan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menjangkau  tempat pelayanan di Kabupaten juga tidak efisien.
g. Kurangnya syarat administratif pengurusan
Misalnya saja kasus  anak  terlantar, perkawinan  orang  tua  yang  belum  tuntas sehingga tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tua, anak yang dibuang oleh orang tuanya  dan  tidak  diketahui  asal  usulnya,  serta  anak  yang  lahir  diluar  pernikahan  yang
syah,  sehingga  perlu ada  kebijakan baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  pemrintah daerah berkaitan  dengan  permasalahan  ini  yang  lebih  berpihak  pada  kepentingan pemenuhan hak-hak anak.
h. Faktor non tekhnis, seperti kerusakan peralatan perekam e-KTP Rusaknya alat perekam e-KTP itu merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pencatatan  kependudukan  khususnya  permintaan  perekaman  e-KTP, artinya  bahwa apabila  alat  tersebutb  rusak  maka  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  tidak dapat  menerbitkan  e-KTP,  sedangkan  untuk  perbaikan  alat  tersebut hanya  dapat dilakukan oleh tekhnisi dari Pemerintah Pusat saja, sedangkan untuk tehnisi di daerah belum ada.
2. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yang  ada  di Kalimatan Timur untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## a. Kota Samarinda
1) Pelaksanaan Sosialisasi
Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Samarinda  dengan  gencarnya melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan keliling kepada masyarakat, baik kecamatan, kelurahan, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya.
Kegiatan sosialisasi ini dianggap salah satu langkah efektif yang dapat dilakukan untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  untuk  melakukan pencatatan akta kependudukan tersebut.
2) Disdukcapil Kota Samarinda Laksanakan Sidang Akta Keliling Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda,  akan  melaksanakan sidang keliling untuk bagi pembuatan akta kelahiran warga yang usianya di atas satu tahun.
Hal  tersebut  sudah  dikoordinasikan  dengan  Pengadilan  Negeri  Samarinda  untuk melaksanakan  sidang  keliling,  dan  ternyata  mendapat  sambutan  positif  sehingga kegiatan tersebut akan segera dilaksanakan.
Saat  ini,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Samarinda  sedang membuka  pendaftaran  bagi  warga  yang  ingin  mengikuti  sidang  keliling  tersebut. Pandaftaran  langsung  ke  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Samarinda.
Pelaksanaan sidang keliling akan digelar ketika jumlah pendaftar minimal ada 50 orang  untuk  setiap  kecamatan,  dan  pelaksanaannya  di  kantor  kecamatan,  tidak  ada penjadwalan  sidang  untuk  tiap  kecamatan.  Sidang  akan  langsung  dilaksanakan  di kecamatan yang pendaftarnya mencapai 50 orang atau lebih.
Kegiatan  sidang  keliling,  merupakan  upaya  dari  pemerintah  Kota  Samarinda untuk membantu warga agar mendapatkan akta kelahiran secara mudah dan murah, khususnya  untuk  pembuatan  akta  kelahiran  warga  yang  usia  kelahiran  bayinya  di atas satu tahun.
b. Kabupaten Kutai Kartanegara
1) Dengan  melaksanakan  pelayanan  langsung  sidang  pembuatan  akta  kelahiran  bagi penduduk atau pemohon yang berusia setahun ke atas di kecamatan-kecamatan.
2) Disdukcapil melaksanakan sosialisasi-sosialisasi ke Desa, Kelurahan dan Kecamatan untuk mengimbau agar warga segera melaporkan kelahiran dan membuat akta.
3) Sebagai motivasi warga untuk membuat akta kelahiran, Pemkab melalui Disdukcapil memberikan  kompensasi  kelahiran  Rp  500  ribu bagi  pemohon  yang  membuat  akta kelahiran  kurang  dari  23  hari  umur  anak  yang  baru  lahir.  Kompensasi  tersebut
merupakan  bentuk  kepedulian  serta  pancingan,  agar  warga  segera  melaporkan  dua hal  penting,  yaitu  kematian  dan  kelahiran,  harapan  yang  hendak  dicapai adalah paling  tidak  tiga  tahun  ke  depan  sisa  30  persen  warga  yang  belum  memiliki  akta kelahiran  itu  bisa  dituntaskan.  Tentunya  dibutuhkan  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat, serta juga dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara .
4) Pembuatan akta kelahiran bagi anak umur 0-60 hari tidak dipungut biaya alias gratis. Sedangkan,  bagi  anak  umur  61  hari  sampai  setahun  dikenakan  denda  Rp  100  ribu. Lalu, untuk pembuatan akta bagi usia 1 tahun ke atas juga harus melalui penetapan pengadilan dan denda Rp 250 ribu.
c. Kabupaten Penajam Paser Utara
1) Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Penajam  Paser  Utara untuk  memperbaiki  kinerjanya  dalam  memberikan  pelayanan publik dari aspek sumber daya manusia yaitu meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk setiap ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
2) Upaya  lain  yang  dilakukan  untuk  memperbaiki  kinerjanya dalam  memberikan pelayanan  publik  yaitu  dengan  menggunakan  pegawai  Outsourcing  seperti  yang telah dilakukan oleh Dinas sekarang ini.
3) Upaya lain yang dilakukan dari aspek sumber daya keuangan yaitu dengan memilih secara selektif mana pekerjaan yang benar-benar harus dilaksanakan terlebih dahulu dan yang mana pekerjaan yang dapat dilaksanakan kemudian.
4) Sedangkan  dari  aspek  sumber  daya  sarana  dan  prasarana  yaitu  seperti  membawa laptop pribadi ke kantor untuk menyelesaikan tugas-tugasnya,
5) Upaya lain yang juga pernah dilakukan yaitu meminjam komputer dari Instansi lain untuk menanggulangi kekurangan komputer.
6) Peningkatan  pemahaman  masyarakat  teradap  pentingnya  pendaftaran  akta kependudukan tersebut melalui sosialisasi
d. Kota Balikpapan
Peningkatan  kapasitas petugas  pencatatan  sipil  melalui  pendidikan  dan  latihan, bimbingan teknis:
Untuk meningkatkan  optimalisasi  pelayanan  pencatatan  sipil,  diperlukan peningkatan  kapasitas  petugas  pencatatan  sipil  melalui  pendidikan  dan  latihan  serta bimbingan teknis pencatatan sipil.
Pendidikan  dan  pelatihan  serta  bimbingan  teknis  pencatatan  sipil    tidak  hanya diselenggarakan  oleh  Badan Diklat  Kementerian  Dalam  Negeri,  tetapi  diharapkan Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil/Biro  Pemerintahan  di  Provinsi  dapat  pula memprogramkan  pelaksanaan  diklat  dan  bintek  minimal  2  (dua)  kali  dalam  1  (satu) tahun.
Dengan  ditingkatkannya  volume  pelaksanaan  diklat  atau  bintek  ini,  diharapkan kemampuan  pelaksana  akan  meningkat  dalam  melayani  masyarakat.  Disamping  itu diklat dan bintek ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya gugatan atau tuntutan hukum tehadap pelaksana.

## PENUTUP A. Kesimpulan
1. Kendala dalam  penerbitan  akta kependudukan  dan catatan  sipil pada Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil yang  ada  di  Kalimantan  Timur yaitu sumber  daya manusia, anggaran  atau  dana, kendala kesadaran masyarakat, kurang  memadainya
sarana dan prasaran, wilayah yang sangat luas, pelayanan terpusat di kabupaten/kota, kurangnya syarat  administratif  pengurusan, faktor  non  teknis,  seperti  kerusakan peralatan perekam e-KTP.
2. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yang  ada  di Kalimatan  Timur  untuk  memperbaiki  kinerja  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  yaitu pelaksanaan sosialisasi, pelaksanakan  sidang  akta  keliling, memotivasi  warga  untuk  membuat  akta  kelahiran dengan memberikan  kompensasi kelahiran  Rp  500  ribu  bagi  pemohon  yang  membuat  akta  kelahiran  kurang  dari  23 hari umur anak  yang baru lahir, pembuatan akta kelahiran bagi anak umur 0-60 hari tidak  dipungut  biaya alias  gratis, membawa  laptop  pribadi  ke  kantor  untuk menyelesaikan  tugas, meminjam  komputer  dari  instansi  lain untuk  menanggulangi kekurangan  komputer, pendidikan  dan  pelatihan  serta  bimbingan  teknis kepada  para pegawai minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

## B. Saran
Berbagai  kendala  dalam  penerbitan  akta  kependudukan  tentunya  bukan  hanya menjadi  tanggungjawab  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  semata,  tetapi merupakan  tanggung  jawab  semua  lapisan  dari  Pemerintah  Pusat,  Pemrintah  Daerah hingga pada masyarakat itu sendiri. Diharapkan dengan adanya penelitian yang dilakukan ini dapat memerikan sumbangsih pemikiran dalam pemecahan masalah terkait penerbitan akta kependudukan di provinsi Kalimantan Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Daftar Literatur:
a. Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Bandung, 2002. b. Gulo, W., Metode Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
c. Moleong Lexey, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Remaja  Rosdakaria, Bandung, 2002.
2. Daftar Peraturan Perundang-undangan:
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah