Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 5, No. 2 Februari 2020

## KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERATURAN, PENANGANAN  KEMISKINAN  DAN  PEMBANGUNAN  WILAYAH  KOTA CIREBON BERBASIS MASYARAKAT

## Yanto Irianto
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon Email: adv.yantoirianto@gmail.com

## Abstract
The aims and objectives of this main research are to find out the local government authorities  and  find  an  ideal  model  of  regulations  regarding,  poverty  alleviation and  community-based  development  of  the  City  of  Cirebon.  The  important  reason this  goal  is  realized  is  that  most  of  the  city  is  an  urban  center  that  has  a  lot  of potential attractions for economic development. Therefore, there is little reason for the people of Cirebon to be living in poverty. But the irony is based on data from the  World  Bank  and  the  Indonesian  Statistics  Agency  (BPS),  most  people  in Cirebon  City  are  in  poverty.  Based  on  these  reasons  it  leads  to  2  (issues)  that require  further  research  is  1)  what  is  the  authority  of the  regional  government in the regulation of the protection and management of the Cirebon City area based on the  community  and  its  model  of  regulation.  The  research  method  used  is  a normative  research  method.  The  discussion  to  the  conclusion  led  to  1)  that  the regional  government  has  the  authority  to  regulate  poverty  reduction  and  the development of the Cirebon City area based on statutory regulations, starting from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 32 of 2004, Law No. 1 of  2011,  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  No.  1  of  2008  concerning  urban planning  guidelines.  2)  The  model  of  the  deal  arrangement  referred  to  is  the arrangement  regulated  in  the  regional  legal  policy  in  the  form  of  a  regional regulation that specifically regulates the participation of the people of Cirebon in their participation in poverty reduction and the development of the City of Cirebon. With  clear  arrangements  regarding  the  involvement  of  the  people  of  the  City  of Cirebon, it is hoped that the problem of poverty in the people of the City of Cirebon can  be  overcome,  so  that  justice  and  the  welfare  of  the  people  of  the  City  of Cirebon can be realized.
Keywords : Authority, protection, management, people of Cirebon City

## Abstrak
Tujuan  dan  target  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kewenangan pemerintah  daerah  dan  menemukan  model  ideal  pengaturan  tentang  peraturan, penanggulangan  kemiskinan  dan  pembangunan  wilayah  Kota  Cirebon  berbasis masyarakat.  Alasan  pentingnya  tujuan  ini  diwujudkan  bahwa  sebagian  besar  dari kota  tersebut  merupakan  pusat  perkotaan  yang  memiliki  dayatarik  yang  sangat potensial  untuk  pembangunan  ekonomi.  Oleh  karena  itu  sedikit  alasan  bagi
masyarakat  Kota  Cirebon  berada  dalam  taraf  hidup  kemiskinan.  Namun  ironi berdasarkan data Bank Dunia dan Badan statistik (BPS) Indonesia, sebagian besar masyarakat Kota Cirebon berada dalam taraf hidup kemiskinan. Berdasarkan alasan tersebut maka berujung pada 2 (persoalan) yang memerlukan penelitian lebih lanjut yaitu:  1)  bagaimakah  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah  Kota Cirebon yang berbasiskan masyarakat dan  model  pengaturannya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  normatif.  Pembahasan  sampai  kesimpulan  berujung  pada:  1)  bahwa pemerintah  daerah  memupunyai  kewenangan  untuk  mengatur  penanggulanagn kemiskinan  dan  pembangunan  wilayah  Kota  Cirebon  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yaitu  mulai  UUD  RI  Tahun  1945,  UU  No.  32  Tahun  2004, UU No. 1 tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2008 Tentang pedoman  perencanaan  Kawasan  perkotaan.  2)  Model  deal  pengaturan  dimaksud adalah  pengatuan  yang  diatur  dalam  kebijakan  hukum  daerah  berbentuk  peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai peranserta masyarakat Kota Cirebon dalam keikutsertaannya  dalam  penanggulangan  kemiskinan  dan  pembangunan  Kota Cirebon.  Dengan  pengaturan  yang  jelas  mengenai  keterlibatan  masyarakat  Kota Cirebon  memberi  harapan  masalah  kemiskinan  pada  masyarakat  Kota  Cirebon dapat di atasi, sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon dapat terwujud.
Kata kunci : Kewenangan, perlindungan, pengelolaan, masyarakat Kota Cirebon

## Pendahuluan
Perkembangan  pembangunan  ekonomi  Indonesia  dewasa  ini  menunjukkan semakin  mengalami  kemajuan  dimata  dunia.  Kemajuan  ini  ditandai  dengan  integrasi system ekonomi dunia. Ini merupakan efek dari perekonomian terbuka yang dianut yang dalam  prakteknya  tidak  lepas  dari  hubungan  internasional.  Perdagangan  internasional ini  merupakan  aktivitas  pertukaran  barang  dan  jasa  yang  harus  dilandasi  dengan kehendak  sukarela  dari  masing-masing  pihak  yang  bersangkutan.  Perdagangan  ini merupakam aspek penting dalam perekonomian negara dari setiap penjuru dunia.
Dukungan  penting  dari  pemerintah  dengan  dibuatnya  otonomi  daerah  yang mulai  efektif  pada  tanggal  1  Januari  2001.  Menurut  Mudraj  pembangunan  ekonomi merupakan  suatu  proses  dimana  pemerintah  berkolaborasi  dengan  masyarakat  dalam mengelila  sumber  daya  yang  ada  dan  membentuk  suatu  pola  dan  lapangan  pekerjaan baru  dan  merangsang  perkembangan  kegiatan  ekonomi  dalam  daerah  tersebut (Mudrajad,  2004).  Pembangunan  suatu  negara  maupun  daerah  memiliki  indikator beberapa aktivitas perekonomian meningkat dengan ditandai meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan.
Dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  masih  ada  tantangan.  25,9  juta  orang yang  hidup  dibawah  garis  kemiskinan  dari  264  juta  penduduk  Indonesia.  Sekitar 20,19%  dari  seluruh  penduduk  masih  rentan  jatuh  miskin.  Data  ini  berdasarkan  data Maret 2018 (Bank, 2019)
Sama  halnya  dengan  BPS.  Badan  Pusat  Statistik  menyatakan  pada  September 2019,  secara  rata-rata  rumah  tangga  miskin  di  Indonesia  memiliki  4,58  orang  anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara  rata-rata  adalah  sebesar  Rp2.017.664,-/rumah  tangga  miskin/bulan  ((BPS), 2019).

## Table 1
Jumlah Keluarga Miskin di Kota Cirebon Menurut Kelurahan Tahun 2014 Wilayah Kelurahan Jumlah Keluarga Miskin 2014 Harjamukti Argasunya 2.222 Kalijaga 2.248 Harjamukti 1.294 Kecapi 871 Larangan 609 Lemahwungkuk Pegambiran 1.776 Kesepuhan 1.816 Lemahwungkuk 1.051 Panjunan 1.286 Pekalipan Jagasatru 704 Pulasaren 675 Pekalipan 1.087 Pekalangan 720 Kesambi Karyamulya 1.694 Sunyaragi 1.011 Drajat 1.290 Kesambi 1.048 Pekiringan 811 Kejaksan Kejaksan 899 Kebon Baru 1.155 Sukapura 799 Kesenden 1.283 Kota Cirebon 26.349
Disisilain  Badan  Perencana  Pembangunan  Daerah  (BAPEDA)  Kota  Cirebon terus berupaya mensejahterakan masyarakat dan terus mengembangkan pembanguanan dengan  disosialisasikannya  peraturan  daerah  nomor  10  Tahun  2018  Tentang Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial,  Perwal  Nomor  42  Tahun  2015  Tentang Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota  Cirebon, dan perda Kota Cirebon  Nomor  9  tahun  2008  tentang  rencana  pembangunan  jangka  Panjang  (RPJPD) kota Cirebon tahun  2005-2025.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka sangat relevan untuk dikaji lebih lanjut  melalui  penelitian  yang  berjudul  “Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam Pengaturan Penanganan Kemiskinan dan Pembangunan Wilayah Kota Cirebon Berbasis Masyarakat”. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka dapat  dirumusakan.  Bagaimanakah  kewenangan  dan  model  yang  ideal  Pemerintah Daerah  dalam  Pengaturan  Penanganan  Kemiskinan  dan  Pembangunan  Wilayah  Kota Cirebon Berbasis Masyarakat

## Metode Penelitian
Menurut  Peter  mahmud  Marzuki,  “penelitian  hukum  adalah  suau  proses  untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi  Menurut  (Cohen,  n.d.)  mengemukakan  bahwa “Legal research is an essential component of legal practice. It is the process of finding the  law  that  governs  an  activity  and  materials  that  explain  or  analyze  that  law” . (Soekanto,  2006)  mengemukakan  bahwa,  dalam  ilmu  hukum  teradapat  dua  jenis penelitian  hukum  terdapat,  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum sosiologis  atau  empiris.  Metode  penelitian  hukum  Normatif  yang  disebut  juga  sebagai penelitian hukum doktrinal dan juga disebut penelitian hukum perpustakaan.  Penelitian ini  terdiri  dari    peraturan-peraturan  yang  tertulis  dan  bahan-bahan  hukum  karena  itu penelitian ini  disebut  penelitian  hukum  doktrinal  sedangkan  disebut  sebagai  penelitian perpustakaan  atau  studi  dokumen  karena  penelitian  ini  lebih  banyak  dilakukan perpustakaan atau studi dokumen.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  Jenis  penelitian  normatif,  penelitian  ini digunakan untuk membedah permasalahan yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah  dalam  pengaturan  penanganan  kemiskinan  dan  Pembangunan  wilayah  Kota Cirebon  yang  berbasis  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  fokus  kajiannya  adalah  pada kebijakan-kebijakan  hukum  Pemerintah  maupun  Pemerintah  Daerah  terkait  dengan pengaturan  penanganan  kemiskinan  dan  pembangunan  wilayah  Kota  Cirebon  yang berbasis  masyarakat.  Selain  hanya  meneliti  kebijakan-kebijakan  dan  aturan-aturan hukum  yang  terkait  dengan  pengaturan  penanganan  kemiskinan  dan  pembangunan wilaya  Kota Cirebon yang berbasis masyarakat, juga ada model ideal pengaturan yang ditemukan terkait dengan peran masyarakat dalam pembangunan wilaya Kota Cirebon.
Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Sifat penelitian yang kualitatif adalah jenis penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau bentuk  hitungan  lainnya).  Pada  dasarnya  penelitian  kuallitatif  didapat  dari  data  dan bahan-bahan  hukum  yang  meliputi,  buku-buku,  peraturan  hukum,  jurnal,  hasil penelitian yang nantinya diramu lalu disajikan dalam suatu paparan deskripsi analisis.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Penanganan Kemiskinan dan Pembangunan Wilayah Kota Cirebon
Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke- 2 dan ke-4 jelas dipahami bahwa pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara yang betujuan untuk mewujudkan cita- cita negara. Untuk mewujudkan cita- cita  negara,  pemerintahan  daerah  diberi  kewenangan  untuk  menjalankan  seluruh urusan  pemerintahan  di  daerah  sesuai  dengan  kewenangan  daerah.  Merujuk pendapat  (Hadjon,  2017)  dan  (Indroharto,  2000)  yang  menegaskan  bahwa  sumber kewenangan di dapat dari 3 (tiga) bentuk yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Lebih lanjut (Hadjon, 2017) juga menyatakan bahwa kewenangan itu merupakan konsep inti  dari  hukum  tata  negara  dan  hukum  administrasi  negara  yang  pada  dasarnya Pemerintah  dalam  mengambil  suatu tindakan  maka  harus  berdasarkan  atas  hukum yang  berlaku.  Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  suatu  tindakan  pemerintah  dikatakan sah,  apabila  tindakan  itu  berdasarkan  atas  hukum.  Dengan  demikian  konsep
kewenangan  sangat  kental  dengan  aspek  legalitas.  Secara  singkat  bahwa  hukum memberikan  suatu  kewenangan  kepada  pemerintah  untuk  bertindak  maupun  tidak bertindak.
Kemampuan pemerintah untuk melakukan tindakan yaitu tindakan-tindakan hukum  yang  menimbulkan  akibat-akibat  hukum  dan  mencakup  mengenai  timbul dan lenyapnya akibat hukum tersebut. Memahami pendapat (Stroink & Steenbeek, 1989) bahwa pemerintah dalam mendapatkan kewenangan hanya ada dua cara yaitu atribusi  dan  delegasi.  Kewenangan  atribusi  berkenaan  dengan  penyerahan  suatu wewenang  baru,  sedangkan  delegasi  adalah  menyangkut  pelimpahan  wewenang yang telah ada.
Berdasarkan  pada  konsep  kewenangan  di  atas  maka  berkaitan  dengan kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengaturan,  penanganan  kemiskinan  dan pembangunan  wilayah  Kota  Cirebon  dapat  dilihat  dalam  batas-batas  kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengaturan, setiap  pembentukan  peraturan  hukum  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  kepada masyarakat  maka  dasar  kewenangan  merupakan  point  penting  dalam  suatu  proses pembentukan  hukum.  Selain  mendasarkan  pada  dasar  kewenangan  suatu pembentukan  hukum  juga  medasarkan  pada  fakta  sosiologis  atau  kebutuhan masyarakat terhadap produk hukum tersebut.
Terkait  dengan  dasar  kewenangan  dalam  pengaturan,  penanganan kemiskinan dan pembangunan wilayah Kota Cirebon didasarkan pada Pasal 18 ayat (6)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  yang  menegaskan  bahwa  pemerintah  daerah berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan  lain  untuk  melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan  untuk  menetapkan  peraturan  daerah  terkait  dengan  pengaturan, penanganan  kemiskinan  dan  pembangunan  wilayah  Kota  Cirebon  yang  berbasis pada  masyarakat.  Selanjutnya  dasar  kewenangan  lain  diatur  dalam  Perwal  Nomor 42  Tahun  2015  Tentang  Mekanisme  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  Di Kota  Cirebon,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5490, dalam  Pasal  1  angka  32  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  Masyarakat  adalah masyarakat  yang  terdiri  dari  Masyarakat  Hukum  Adat,  Masyarakat  Lokal,  dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah  Kota Cirebon dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks ini UU 1 tahun 2014 secara legal mengatur masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah  Kota Cirebon. Hal ini menandakan bahwa masyarakat diberi otoritas untuk ikut menentukan kebijakan dan  penyelenggaraan  yang  berkaitan  dengan  pengaturan,  penanganan  kemiskinan dan  pembangunan  wilayah  Kota  Cirebon.  Konteks  dasar  kewenangan  dalam membentuk  kebijakan  hukum  terutama  peraturan  hukum  juga  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, yang mengatur
teknis pembentukan kebijakan hukum. Dalam membentuk kebijakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi yaitu unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.
Dalam  menelaah  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk  mengatur perlindungan  dan  pengelolaan  wilayah  Kota  Cirebon  yang  berbasisi  masyarakat perlu mempertimbangkan aspek filosofisnya  yaitu tujuan dan arah pengaturan dari suatu  peraturan  yang  dibentuk  (pengaturan,  penanganan  kemiskinan  dan pembangunan wilayah Kota Cirebon yang berbasis masyarakat). Selanjutnya aspek sosiologis  yaitu  dilihat  dari  aspek  kebutuhan  dari  masyarakat  Kota  Cirebon  yang memang  membutuhkan  pengaturan  terkait  partisipasi  masyarakat  Kota  Cirebon dalam pengelolaan wilayah Kota Cirebon sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang  lebih  tinggi  (UU  1  tahun  2014  dan  permendagri  40  tahun  2014).  Aturan  ini dengan  tegas  menyatakan  bahwa  ketika  melakukan  perlindungan  hukum  dan pengelolaan 22 wilayah Kota Cirebon, masyarakat wajib ikut berpatisipasi. Hal ini juga  didasarkan  bahwa  selama  ini  masyarakat  Kota  Cirebon  selalu  berada  dalam lingkup  kemiskinan  dan  kesulitan  perekonomian.  Dengan  demikian  aturan-aturan yang terbitan terbaru lebih banyak mulai melindungi masyarakat  Kota Cirebon dan diberikan otoritas oleh peraturan hukum untuk mengelola wilayah Kota Cirebonnya sesuai  dengan  kearifan  lokalnya.  Untuk  melihat  kewenangan  pemerintah  daerah dalam  membentuk  hukum  adalah  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5679), yang  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  antara  pemerintah  pusat,  provinsi  dan kabupatem/Kota mempunyai kewenangan yang berbeda untuk mengurus daerahnya berdasarkan  pada  otonomi  daerah.  Dalam  era  otonomi  daerah,  masyarakat  perlu dilibatkan  agar  dapat  menumbuhkembangkan  dan  sekaligus  memelihara  tradisi, baik  secara  individu  maupun  secara  kelompok  (Dwirayani,  2017).  Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU 23 tahun 2014 yang menegaskan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 1. urusan pemerintahan absolute (urusan  pemerintah  pusat)  2.  urusan  pemerintahan  konkuren  (urusan  pemerintah provinsi,  kabupaten/kota),  dan  3.  Urusan  pemerintahan  umum  (Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan).
Selanjutnya  terkait  dengan  kewenangan  pemerintah  dalam  penanganan kemiskinan  dan  pembangunan  wilayah  Kota  Cirebon  yang  berbasis  masyarakat masuk  dalam  pembagian  urusan  konkuren  yang  merupakan  kewenangan pemerintah  provinsi  dan  pemerintah  kabupaten/kota.  Penanggulangan  kemiskinan dan  pembangunan  wilayah  Kota  Cirebon  termasuk  dalam  pembangian  urusan  di bidang  kesejahteraan  yang  pengaturannya  terdapat  dalam  Pasal  34  ayat  (1). Berdasarkan  pada  UU  No  11  tahun  2009  menjadi  jelas  kewenangan  pemerintah
daerah  dalam  mensejahterakan  wilayah  Kota  Cirebon.  Dalam  penanggulangan kemiskinan  wilayah  Kota  Cirebon  sebagaimana  disebutkan  dalam  perwal  Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon,  aspek  penting  yang  perlu  diperhatikan  adalah  peran  masyarakat  Kota Cirebon  dalam  keterlibatannya  untuk  ikut  serta  dibidang  penanganan  kemiskinan wilayah  Kota  Cirebon.  Dalam  melakukan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan wilayah  Kota  Cirebon,  di  bentuk  kelompok  program  bantuan  sosial  terpadu berbasis  keluarga  (nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat).  Mengenai penanganan  kemiskinan  wilayah  Kota  Cirebon  juga  mendapat  pengaturan  melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 Tentang Sistem Layanan  dan  Rujukan  Terpadu  untuk  Penanganan  Fakir  Miskin  dan  Orang  Tidak Mampu.  Dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  ini,  konteks  penanggulangan  yang dimaksud  adalah  merujuk  kepada  bab  1  pasal  1  ayat  1.  Hal  ini  lebih  ditekankan pada bagaimana pemerintah merencanakan untuk membuat kebijakan dan prosedur maupun  kesepakatan  dalam  peningkatan  ekonomi  wilayah  Kota  Cirebon  sesuai dengan kewenangannya.
Sedangkan  dalam  peraturan  daerah  kota  Cirebon  Nomor  9  tahun  2018 Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Cirebon  lebih menegaskan  bahwa  dalam  pengelolaan  wilayah  Kota  Cirebon,  peran  serta masyarakat  Kota  Cirebon  memiliki  arti  penting.  Adapun  bentuk  keikutsertaan masyarakat  dalam  pembangunan  wilayah  Kota  Cirebon  adalah  pelaksanaan  dan pengawasan.  Dalam  konteks  ini  masyarakat  Kota  Cirebon  mempunyai  peran penting dan diberikan otoritas oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola wilayah Kota Cirebon sesuai dengan kearifan lokal dan hukum adatnya.
Untuk  pembangunan  wilayah  Kota  Cirebon  yang  tepat  dan  berhasil  guna, maka  pemerintah  sesuai  dengan  kewenangannya  berkewajiban  melakukan pemberdayaan  masyarakat  berdasarkan  potensi  dan  karakteristik,  serta  analisa kebutuhan  masyarakat  dengan  mempertimbangkan  kondisi  sosial,  ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk dorongan, atau memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Cirebon agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya  Kota Cirebon. Selain pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah, pembinaan juga merupakan unsur  penting  dalam  pengelolaan  wilayah  Kota  Cirebon.  Dalam  pembinaan  ini pemeritah  berdasarkan  kewenangannya  memberikan  bimbingan,  pendidikan, pelatihan,  penyuluhan  dan  sosialisasi  terkait  dengan  pembangunan  wilayah  Kota Cirebon yang baik dan berhasil guna.
Tujuan dilakukan pemberdayaan dan pembinaan ini adalah agar masyarakat Kota  Cirebon  memiliki  kemampuan  dan  kemandirian  dalam  pengelolaan  wilayah Kota  Cirebon,  untuk  meningkatkan  efektifitas  dan  keberlanjutan  dalam pemanfaatan  wilayah  Kota  Cirebon  dengan  memperkuat  nilai-nilai  kearifan  lokal untuk proses pembangunan bangsa khususnya pembangunan wilayah Kota Cirebon yang  berkelanjutnan.  Berdasarkan  kewenangan  berdasarkan  peraturan  perundang-
undangan yang telah di uraikan di atas, maka pemerintah daerah mempunyai dasar kewenangan untuk membentuk pengaturan hukum terkait dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah Kota Cirebon berbasis mayarakat.

## B. Model  Ideal  Pengaturan  Penanggulangan  Kemiskinan  dan  Pembangunan Wilayah Kota Cirebon yang Berbasis pada Masyarakat
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Pasal 6 angka 1 UU  Nomor  9  tahun  2019  tentang  Peraturan  Daerah  Kota  Cirebon  bahwa  yang dimaksud  Wilayah  Kota  Cirebon  merupakan  jalur  utama  transportasi  dari  Jakarta menuju  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  yang  melalui  daerah  utara  atau  pantai  utara (pantura), dengan lketak geografis  yang sangat strategis. selanjutnya wilayah  Kota Cirebon adalah daerah yang terdiri dari darat dan laut. Apabila melihat penelusuran data  bahwa  angka  jumlah  penduduk  miskin  Kota  Cirebon  cukup  besar,  yakni mencapai 26.349 persen  dari  jumlah  total  penduduk  miskin  Indonesia.  Laju perekenomian  di  Kota  Cirebon  terdapat  perbedaan  keadaan  dan  perkembangan perekonomian  masyarakat  di  daerah  Kota  Cirebon  dan  masyarakat  di  daerah Kabupaten.  Permasalahan-permasalahan  sosial  di  daerah  Kota  Cirebon  sangat kompleks.  Permasalahan-permasalahan  kompleks  tersebut  timbul  secara  langsung maupun  tidak  langsung  terkait  dengan  kemiskinan  masyarakat  Kota  Cirebon, kebijakan  yang  tidak  tepat,  rendahnya  penegakan  hukum  ( law  enforcement ),  dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM).
Permasalahan di Kota Cirebon di atas bila dikaji lebih lanjut memiliki akar permasalahan  yang  mendasar.  Menurut  Dahuri  ada  lima  faktor,  yaitu  pertama tingkat  kepadatan  penduduk  yang  tinggi  dan  kemiskinan,  kedua  konsumsi berlebihan  dan  penyebaran  sumber  daya  yang  tidak  merata,  ketiga  kelembagaan, keempat, banyaknya kawasan pemasaran dan kelima kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan dalam menilai ekosistem alam.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  hasil  studi  terkait  dengan  daerah  Kota Cirebon  menunjukan  bahwa  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  sumber daya  Kota  Cirebon  yang  selama  ini  dijalankan  bersifat  sektoral  dan  terpilah-pilah, padahal  karakteristik  ekosistem  Kota  Cirebon  yang  secara  ekologis  saling  terkait. Dengan  demikian  pengelolaan  sumberdaya  wilayah  Kota  Cirebon  secara  optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan terpadu dan holistik.
Pengelolaan  wilayah  Kota  Cirebon  terpadu  dinyatakan  sebagai  proses pemanfaatan  sumberdaya  Kota  Cirebon  serta  ruang  yang  memperhatikan  aspek konservasi  dan  keberlanjutannya.  Adapun  konteks  keterpaduan  meliputi  dimensi sektor,  ekologis,  pemerintahan,  antar  bangsa  dan  negara,  dan  disiplin  ilmu. Masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  Kota  Cirebon  (masyarakat  Kota  Cirebon) menjadi bagian yang terpenting dalam ekosistem Kota Cirebon. Komponen terbesar dari  masyarakat  Kota  Cirebon  adalah  pedagang  dan  buruh  yang  memiliki ketergantungan  yang besar terhadap keberlanjutan  terhadap pasar, penginapan dan swalayan  Kota  Cirebon.  Selain  itu  masyarakat  Kota  Cirebon  memiliki  peran
penting  dalam  pembangunan  berkelanjutan  di  wilayah  Kota  Cirebon.  Oleh  karena itu unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat (pembangunan  berbasisi  masyarakat)  dalam  konteks  ini  adalah  partisipasi masyarakat Kota Cirebon.
Pembangunan  berbasisi  masyarakat  secara  sederhana  dapat  diartikan sebagai  pembangunan  yang  mengacu  pada  kebutuhan  masyarakat,  direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumber daya  alam  yang  ada  dan  dapat  diakses  oleh  masyarakat  setempat.  Oleh  karena itu pembangunan  berbasisi  masyarakat  seharusnya  pembangunan  yang  berangkat  dari kebutuhan  masyarakat  dan  bukannya  dirumuskan  oleh  orang  luar  atau  elit masyarakat  yang  merasa  tahu  dan  pandai  untuk  merumuskan  pembangunan  yang cocok bagi masyarakatnya.
Menurut  Aprillia  Theresia  dkk,  menyatakan  bahwa  pembangunan  berbasis masyarakat  berarti  pembangunan  harus  berbasis  sumberdaya  lokal,  berbasis  pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, berbasis pada kearifan lokal yang dimiliki dan  diyakini  oleh  masyarakat  setempat.  Selanjutnya  Aprillia  Theresia  juga mengatakan  bahwa  pembangunan  berbasis  masyarakat  seringkali  dikonotasikan dengan pembangunan dari bawah yang lebih baik dari pembangunan dari atas.
Memahami pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adalah sama dengan  memahami  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  wilayah  Kota Cirebon. Partisipasi masyarakat Kota Cirebon dalam pengelolaan sumber daya Kota Cirebon  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  proses  pemberian  wewenang,  tanggung jawab  dan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  mengelola  suberdayanya  sendiri berdasarkan  kebutuhan  dan  keinginan  serta  tujuan  aspirasinya.  Keberhasilan pengelolaan wilayah Kota Cirebon yang berbasis masyarakat dipengaruhi oleh dua (2) macam yaitu : 1. Konsensus yang jelas dari tiga pelaku utama, yaitu pemerintah, masyarakat  Kota  Cirebon,  dan  peneliti  (sosial,  ekonomi,  dan  sumberdaya);  2. Pemahaman  yang  mendalam  dari  masing-masing  pelaku  utama  akan  peran  dan tanggung  jawabnya  dalam  mengimplementasikan  program  pengelolaan  berbasis masyarakat.
Menurut  Tjokrowinoto  bahwa  ciri-ciri  pembangunan  yang  berpusat  pada rakyat (masyarakat) yaitu :
1. Prakarsa  dan  proses  pengambilan  keputusan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat itu sendiri.
2. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan  memobilisasikan  sumber-sumber  yang  terdapat  di  komunitas  untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Pendekatan  ini  mentoleransi  variasi  lokal  dan  karenanya,  sifatnya  fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
4. Di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses social learning yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas.
5. Proses  pembentukan  jejaring  ( networking )  antara  birokrasi  dan  lembaga swadaya  masyarakat,  satuan-satuan  organisasi  tradisonal  yang  mandiri, merupakan  bagian  integral  dari  pendekatan  ini,  baik  untuk  meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola perbagai sumber, maupun untuk  menjaga  keseimbangan  antara  struktur  vertikal  maupun  horizontal. Melalui  proses networking ini  diharapkan  terjadi simbiose antara  struktur- struktur pembangunan di tingkat lokal.
Selanjutnya menurut Dahuri menyatakan bahwa ada lima prinsip dasar yang penting untuk dilaksanakan dalam pengelolaan yang berbasis masyarakat yaitu:
1. Pemberdayaan
2. Pemerataan akses dan peluang,
3. Ramah lingkungan dan lestari
4. Pengakuan terhadap pengetahuan dan kearifan local
5. Kesetaraan jender.
Tampaknya  prinsip-prinsip  yang  diperkenalkan  oleh  Dahuri  tidak  berbeda jauh  dari  prinsip  yang  dianut  dalam  peraturan  peundang-undangan  yang  khusus mengatur  wilayah  Kota  Cirebon.  Sebagaimana  di  sebutkan  dalam  UU  Nomor  9 Tahun 2018 yang dengan tegas menyatakan bahwa Pemanfaatan ruang dan sumber daya  perkotaan  Kota  Cirebon  pada  wilayah  masyarakat  hukum  adat  oleh masyarakat  hukum  adat  menjadi  kewenangan  masyarakat  hukum  Adat  setempat. Hal  ini  menunjukan  bahwa  ada  peran  penting  dari  masyarakat  dalam  konteks  ini masyarakat  hukum  adat  dalam  aspek  perlindungan  dan  pengelolaan  wilayah  Kota Cirebon berdasarkan hukum adat dan kebiasaannya.
Merujuk prinsip dari Dahuri di atas, bahwa dalam konteks perlindungan dan pengelolaan  wilayah  Kota  Cirebon,  pemberdayaan,  adanya  akses  dan  peluang ramah  lingkungan  pengakuan  kearifan  lokal  dan  keadilan  gender  tampaknya bersesuaian  dengan  nilai-nilai  hukum  adat.  Pemberdayaan,  dalam  konteks  ini pemberdayaan  masyarakat  Kota  Cirebon  sangat  diperlukan  untuk  pembangunan wilayah  Kota  Cirebon  yang  berkelanjutan  dan  bertujuan  untuk  mengarahkan terwujudnya perbaikan teknis pengelolaan dan perbaikan wilayah Kota Cirebon.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Daerah  no  9  tahun  2018  menegaskan  bahwa untuk  mendukung  proses  pembangunan  Wilayah  Kota  Cirebon  maka  harus memperkuat  nilai-niai  kearifan  lokal.  Tampaknya  terkait  dengan  pengelolaan wilayah  Kota  Cirebon  yang  diberikan  otoritas  pada  mayarakat,  maka  model  yang tepat  digunakan  mengenai  pembangunan  wilayah  Kota  Cirebon  adalah  model pembangunan  wilayah  berbasis  masyarakat,  sedangkan  model  pengaturannya adalah  diatur  dalam  bentuk  kebijakan  pemerintah  daerah  yaitu  Peraturan  Daerah. Oleh  karena  pentinganya  keterlibatan  masyarakat  Kota  Cirebon  dengan  nilai  nilai kearifan  local  nya  maka  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum,  peranserta masyarakat  tersebut  harus  dituangkan  dalam  kebijakan-kebijakan  hukum pemerintah daerah yaitu dalam bentuk peraturan daerah

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dasar  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  Peraturan,  Penanganan  Kemiskinan dan  Pembanguanan  wilayah  Kota  Cirebon  adalah  terdapat  dalam  UUD  Negara Rpublik  Indonesia  Tahun  1945,  Perwal  Kota  Cirebon  Nomor  42  Tahun  2015, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  undang- undang  No.  11  tahun  2009  menjadi  jelas  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam mensejahterakan wilayah Kota Cirebon.
2. Model ideal pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah  Kota Cirebon yang berbasis pada masyarakat adalah model yang melibatkan masyarakat  Kota Cirebon dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya Kota Cirebon yang berlandaskan pada  kearifan  lokal.  Keikutsertaan  masyarakat  Kota  Cirebon  dalam  pengelolaan sumberdaya  Kota  Cirebon  berarti  suatu  proses  pemberian  wewenang,  tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri berdasarkan  kebutuhan  dan  keinginannya.  Untuk  lebih  menuju  kepastian  hukum maka  model  perlindungan  dan  pengelolaan  tersebut  harus  dituangkan  dalam peraturan hukum dengan bentuk peraturan daerah.

## BIBLIOGRAFI
Badan  Pusat  Statistik.  (2019).  Persentase  Penduduk  Miskin  September  2019  turun menjadi 9,22 persen. Retrieved from https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin- september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html
Bank,  The World.  (2019).  Bank  Dunia  Di  Indonesia.  Retrieved  from https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview
Cohen, Morris L. (n.d.). dan Kent C. Olson. 2016. Legal Research in a Nutshell .
Dwirayani,  Dina.  (2017).  Analisis  Strategi  Pengembangan  Lumbung  Pangan  Desa Untuk Ketahanan Pangan. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 2 (10), 14–26.
Hadjon, Philipus M. (2017). tentang Wewenang. Yuridika , 7 (5–6).
Indroharto,  S.  H.  (2000). Usaha-Usaha  memahami  Undang-Undang  Peradilan  Tata Usaha Negara . Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Mudrajad,  Kuncoro.  (2004).  Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah;  Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Erlangga. Jakarta .
Soekanto,  Soerjono.  (2006). Pengantar  penelitian  hukum .  Penerbit  Universitas Indonesia (UI-Press).
Stroink,  Frederik August Maximiliaan, & Steenbeek, Jan Gerhard. (1989). Inleiding in het staats-en administratief recht . Samsom HD Tjeenk Willink.