Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
Gender dan GayaKepemimpinan Perempuan Di Jabatan Publik:

## Studi Fenomenologi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh
Rahma Hidayati 1 (Prodi Ilmu Komunikasi, UniversitasTeuku Umar) rahmahidayati@utu.ac.id
Nellis Mardhiah 2
(Prodi Administrasi Negara, UniversitasTeuku Umar) nellismardhiah@utu.ac.id

## Abstrak
Acehnese  women  are  known  to  be  very  unique,  have  distinctive  moralist  leadership styles  and  high  fighting  spirit  with  the  nickname  "Cut  NyakDhien".  These characteristics are inherent in their identity and able to integrate for the achievement of organizational  goals.  The  objective  of  this  study  is  the  style  of  Acehnese  women's leadership  in  public  position.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a phenomenological  approach  that  seeks  to  interpret  events  related  to  the  situation holistically  with  empirical  social  reality.  The  results  of  this  study  are  the  presence  of Acehnese  women  in  the  organization  is  very  significant  in  the  representation  of organizational  decision  making.  Representation  also  has  a  strategic  function  as communicative internalization  that  is firm in  instilling  the  values of  gender equality in every  activity  and the pattern  of  relations between  the  structure,  role and function  of a system.  The  moralist  leadership  pattern  in  organizational  development  in  carrying  out social  and  cultural  duties  and  responsibilities  can  be  done  through  a  process  of negotiation  and  mutual  cooperation,  where  all  forms  of  differences  can  find  harmony with  the  distribution  of  roles  and  functions  that  are  balanced  from  position  and  full commitment to Acehnese women in the Islamic law .
Keywords: Gender, Leadership Style, Public Position, Islamic Shari'a
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________

## I. PENDAHULUAN
Perilaku  sosial  yang  sangat  sering  diperbincangkan  dalam  media  sosial  pada umumnya  di  Indonesia  tentang  kekerasan  terhadap  perempuan.  Keadaan  demikian sering mengalami dari segi ketidakadilan gender melalui marginalisasi. Hal ini menjadi saling  tarik  ulur  antara  peran  domestik  dan  peran  publik  perempuan  dalam meninternalisasi dirinya sebagai kepemimpinan sebuah organisasi. Proses marginalisasi yang  mengakibatkan  kemiskinan  banyak  sekali  terjadi  dalam  masyarakat  dan  negara yang  menimpa  kaum  laki-laki  dan  perempuan,  misalnya  konflik,  bencana  alam,  serta proses  ekploitasipun  dapat  mengakibatkan  pola  opresi  keberadaan  perempuan  yang termarginalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
Komitmen  pemerintah  indonesia  melalui  Kementerian  Negara  Pemberdayaan perempuan  untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  juga  sangat  tinggi. Namun,  dalam  kenyataannya  ketimpangan  gender  dalam  segala  aspek  kehidupan  tetap terjadi,  sehingga  sangat  perlu  dilakukan  identifikasi  terhadap  berbagai  faktor  yang menjadi  penyebabnya  agar  diperoleh  solusi  yang  tepat  sesuai  dengan  persoalannya. Wacana  tentang  isu  gender  sudah  menjadi  isu  yang  mendunia.  Pada  umumnya  isu gender yang paling sering dibahas adalah masalah status dan kedudukan perempuan di masyarakat yang masih dinilai subordinal atau marginal. Persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan  gender  bukanlah  persoalan  sederhana  dan  berdimensi  lokal,  namun persoalan ini ditemui di seluruh belahan dunia, serta berkaitan erat dengan segala sendi kehidupan manusia. Maka tidaklah mengherankan jika boleh dikatakan perjuangan para pemerhati  masalah  perempuan,  untuk  meningkatkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender yang  sudah  sekian  lama  seolah-olah  jalan  di  tempat,  atau  paling  sedikit  hasil  yang dicapai belum sesuai dengan harapan(KemNeg PP dan BPS, 2006).
Dilihat  dari  sejarah  perhatian  dunia  secara  formal  mengenai  persamaan  antara laki-laki  dan  perempuan  yang  telah  diklarasikan  oleh The  Universal  Declaration  of Human  Rights (Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia),  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB),    dan  tahun  1976  dilengkapi  menjadi The  International  Bill  of  Human Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia). Presiden Amerika pada saat itu Jimmy Carter menyatakan  bahwa  Piagam  PBB  berbicara  tentang  keyakinan  pada  hak  asasi  manusia yang  fundamental, pada martabat  dan penghargaan  manusia, pada persamaan hak  laki- laki  dan  perempuan  dan  bangsa-bangsa  besar  dan  kecil    (Heraty,  1999).  Pernyataan tersebut  secara  implisit  mengemukakan  bahwa  ada  ketidaksamaan  hak  antara  laki-laki dan perempuan didunia ini, sehingga perlu dibuat dalam sebuah pernyataan agar negara, maupun  masyarakat,  mengindahkan  persamaan  hak  tersebut  sebagai  sebuah  hak  asasi manusia. Gerakan feminis di negara Amerika Serikat sudah dimulai jauh sebelum masa itu,  misalnya  seorang  Feminis  Amerika  yang  bernama  Elizabeth  Cady  Stanton  (1815- 1902) yang memprakarsai konvensi hak-hak perempuan tahun 1848 di Seneca Falls dan memperjuangkan  hak  suara  kaum  perempuan  di  negara  itu  (Hadiz,  1998),  namun baru seratus  tahun  kemudian  PBB  secara  resmi  menyampaikan  deklarasi  tentang  hak  asasi
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
manusia  termasuk  hak  perempuan  dan  laki-laki.    Hal  ini  juga  sebuah  pertanda  bahwa demikian  tidak  mudah  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender,  baik  di  negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia
Pandangan  gender  juga  mengasumsikan  bahwa  perempuan  irrasional  atau emosional  sehingga  perempuan  tidak  bisa  tampil  menjadi  pemimpin,  namun  pada kenyataannya  memerlukan  pertimbangan  kepada  perempuan  dalam  internalisasinya sebagai  pemimpin  dalam  organisasi.  Maka  dengan  demikian  dalam  realita  sosial persoalan  demikian  berakibat  kepada  pemahaman  laki-laki  sangat  ironis  yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting ataupun dinomor duakan, serta secara  umum  steriotipe  terhadap perempuan adalah pelabelan atau penandaan  terhadap suatu kelompok tertentu yang mana pandangan tersebut bersumber dari gender.
Perempuan  Aceh  dalam  perspektif  perjuangan  sejarah  dapat  terlukiskan  dalam perjuangan  di  wilayah  Aceh.  Jati  diri  perempuan  Aceh  dapat  ditunjukkan  dalam sanubari  pahwalan  Cut  Nyak  Dhien  dalam  memperjuangkan  ketahanan  wilayah  Aceh dalam merebutkan kemerdekaan dari para penjajahan Belanda. Namun oleh  karena itu, ketika  medndiskusikan  kedudukan  perempuan  Aceh  sangat  sulit  dipahami  dalam  jati diri  mereka  yang  tampak  telah  mendomisili  wilayah  publik.  Menurut  Ahmad  (2015) dalam  hasil  penelitian  nya  menyebutkan  bahwa  kiprah  perempuan  Aceh  yang mendomisili  wilayah  publik  sebagai  pola  rekayasa  sosial  di  Aceh,  dimana  perempuan Aceh  secara  dinamis  akan  menghadapi  era  modernisasi  yang  mendominasi  dalam kedudukan  peranan  diwilayah  publik  adanya  kesamaan  peran  yang  dimainkan  sebagai laki-laki,  akan  tetapi  memerlukan  penjelasan  yang  tegas  dengan  standar  etika  dalam rekayasa sosial di lingkungan masyarakat Aceh secara khusus nya.
Studi  perempuan  Aceh  menurut  historis  sejarah  menunjukkan  bahwa  sejarah perjuangan  masa  era  Cut  Nyak  dhien  dan  Cut  Nyak  Mutia  yang  telah  terbukti  sebagai pemimpin  peperangan  dalam  merebutkan  kemerdekan  bagi  masyarakat  Aceh.  Hal demikian telah menunjukkan ciri kepemimpinan perempuan dalam tataran publik, akan tetapi  masih  saja  diskriminatif  karena  asumsi  keberadaan  perempuan  sangat  lemah dalam  menjalankan  kebijakan  publik.  Demikian  pula,akan  tetapi  Ahmad  (2015)  juga menambahkan  kiprah  perempuan  Aceh  dari  segi  tingkat  ketahanan  diri  sebagai singel parent menunjukkan  lebih  mampu  membawa  diri  dalam  eksisitensi  publik  sebagai perempuan Aceh di perinkat desa dan kota serta di era modernisasi dapat menunjukkan eksisitensinya dari segi kualitas dan kuantitas yang telah merubahkan pola sosial budaya bagi  perempuan  Aceh  secara  dinamis  yang  sangat  perlu  dibahaskan  secara  khsusus untuk dapat menjawab persoalan-persoalan perempuan dalam internalisasi dirinya harus menduduki jabatan publik.
Internalisasi  kepemimpinan bagi perempuan  seringkali berasumsi bahagian  dari pola  pikir  dan  pegembangan  nya  dari  sudut  pandangan  politik,  artinya  peranan perempuan  yang  telah  diinternalisasikan dalam jabatan publik  sebagai  contoh;  menjadi keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif. Hal ini menjadikan sebagai pondasi
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
pilar  perempuan  diletakkan  sebagai  agen  perubahan  dalam  perspektif  pembangunan bangsa.  Namun  dengan  demikian  hal  nya  Jeumpa  (2016)  menyatakan  bahwa  peran perempuan  dalam  keterwakilan sebagai  internalisasi politik harus  memiliki berkarakter dalam  jiwa  kepemimpinan  diberikan  melalui  pendidikan  politik  demi  untuk  mencapai originalitas  dalam  pengembangan  pola  pikir  perempuan  yang  memiliki  kepekaan  dan halus,  lembut  dalam  menjalankan  kebijakan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Maka oleh  karena  itu,  keterlibatan  perempuan  dalam  menjalankan  peranannya  di  organisasi publik  menjadikan  pertimbangan  khusus  bagi  pemerintah  indonesia  untuk  mencapai pembangunan bangsa secara dinamis.
Keterlibatan  perempuan  dalam  menjalankan  organisasi  publik  hanya dipersepsikan  sebagai  figur  ekpresif  dan  intrumental,  dimana  figur  ini  menunjukkan peran perempuan sebagai aktor publik dalam perilaku sosial kodrat perempuan sejatinya bagi  keluarga  (Puspitawati,  2010).  Namun  dengan  demikian  peran  kepemimpinan perempuan dapat ditunjukkan dengan baik dengan metode terbukan dalam penyelesaian masalah organisasi, dimana pola kepemimpinan laki-laki dalam sebuah organisasi dapat ditunjukkan  cenderung  tertutup  dalam  penyelesaian  masalah  organisasi,  Hal  ini  sangat penting untuk dikembangkan dalam sebuah organisasi publik sebagai kinerja yang dapat ditunjukan  oleh  pemimpin  tersebut  yang  menjadi  pondasi  kuat  apakah  seorang perempuan  mampu  atau  tidak  menjadi  sejajar  dengan  kaum  laki-laki  dari  segi kepemimpinannya  (Ditaria,  2016).  Keadilan  dan  ksetraan  gender  yang  menarik  bagi perempuan  Aceh,  memiliki  karakteristik  yang  tegas  dan  khas  yang  dipengaruhi  pada masa  konflik  dan  bencana  stunami.  Justru  sebalik,  figur  ekpresif  dan  instrumental menjadi  kekuatan  bagi  nilai  perjuangan  perempuan  Aceh  dalam  meningkatkan ketahanan  diri  nya  terutama  dihadapan  publik  harus  membina  organisasi.  Maka  oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  ingin  memahami  secara  mendalam  tentang internalisasi  perempuan  Aceh  dalam  perspektif  gender  yang  telah  difungsikan  dalam substansi  organisasi  pemerintah  maupun  swasta  yang  berorientasi  sebagai  pemicu gagasan pembangunan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Definisi Gender
Gender  mempunyai  arti  perbedaan  peran  laki-laki  dan  perempuan  dari  sisi tanggungjawab dan fungsi dan ruang tempat dimana manusia bisa beraktivitas. Gender adalah  suatu  konsep  yang  merunjuk  pada  sistem  peranan  dan  hubungannya  antar perempuan  dan  lelaki  yang  tidak  ditentukan  oleh  perbedaan  biologi,  akan  tetapi ditentukan  oleh  lingkungan  sosial,  politik,  dan  ekonomi  (Vitalaya  S  Hubies,  2010). Istilah  gender  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Robert  Stoller  untuk  memisahkan pencirian  manusia  yang  didasarkan  pada  pendefinisian  bersifat  sosial  budaya  yang berasal  ciri  fisik  biologis.  Dalam  ilmu  sosial  orang  yang  juga  sangat  berjasa  dalam
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
mengembangkan  istilah  dan  pengertian  gender  ini  adalah  Ann  Oakley.  Sebagaimana Stoller.  Oakley  mengartikan  gender  sebagai  konstruksi  sosial  atau  atribut  yang dikenakan  pada  manusia  yang  dibangun  oleh  kebudayaan  manusia  (Nugroho,  2011). Analisis  gender  adalah  suatu  metode  untuk  mendeteksi  kesenjangan  gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki  dan  perempuan  dalam  aspek  akses,  peran,  kontrol  dan  manfaat.  Dengan demikian    analisis    gender    adalah    proses    analisis    data    dan    informasi    secara sistematis    tentang    laki-laki    dan    perempuan    untuk    mengidentifikasi    dan mengungkapkan  kedudukan,    fungsi,    peran    dan    tanggung    jawab    laki-laki    dan perempuan,    serta    faktor-faktor  yang    mempengaruhi.    Syarat    utama    terlaksananya analisis    gender    adalah    tersedianya    data  terpilah   berdasarkan  jenis    kelamin.    Data terpilah  adalah  nilai  dari  variabel  variabel  yang sudah  terpilah  antara  laki-laki  dan perempuan  berdasarkan  topik  bahasan/hal-hal  yang menjadi  perhatian.  Data  terdiri atas  data  kuantitatif  dan    kualitatif.
Kesetaraan  gender  adalah  kedudukan  bagi  perempuan  dan  laki-laki  yang menunjukkan  status  dan  kondisi  yang  sama  untuk  melaksanakan  hak  azasinya  secara penuh  dan  berpotensi  dalam  menyumbangkannya  dalam  pembangunan,  dengan demikian  kesetaraan  gender  adalah  penilaian  dan  kedudukan  yang  sama  oleh masyarakat  terhadap  persamaan  dan  perbedaan  perempuan  dan  laki-laki  dari  berbagai peran yang lakukan (KMNPP RI, 2001).
Konsep  gender  yakni  sifat  dan  karakter  yang  melekat  pada  kaum  laki-laki maupun  perempuan  yang  dikonstruksi  secara  sosial  maupun  secara  kultural  (Fakih, 1996). Hal ini keberadaan dan karakteristik perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional,  atau  keibuan.  Sementara  laki-laki  dianggap  kuat,  rasional,  jantan  dan perkasa. Sejarah perbedaan gender antara jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses  yang  sangat  panjang  dan  terbentuknya  konsep  gender  dibentuk,  diasosiasikan, diperkuat  bahkan  dapat  dipengaruhi  secara  sosial  dan  budaya.  Konsep  ini  juga  dapat menggambarkan  gender  kemudian  melahirkan  marginalisasi  yang  mengakibatkan kemiskinan,  Beberapa  studi  yang  dilakukan  dalam  rangka  membahas  program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan. Pola legalitas yang telah dibentuk  negara  dan  laki-laki  tersebut  ialah  pandangan  gender  yang  ternyata menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Pandangan semacam ini  yang  menempatkan  kaum  perempuan  sebagai  kaum  yang  atau  emosional  sehingga perempuan  tidak  bisa  memimpin  yang  kemudian  berakibat  munculnya  sikap  yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Gender tersebut terjadi dalam segala  macam  bentuk  yang  berbeda  dari  tempat  ke  tempat  dan  dari  waktu  ke  waktu. Selanjutnya terjadi ketidakadilan terhadap perempuan yang menunjukkan sebagai kaum pinggiran dan lemah tidak mampu menggunakan logika untuk memandang dunia.
Sistem  Gender,  Stanton  menyatakan  bahwa  perempuan  merupakan  makhluk yang  inferior  diciptakan  dari  tulang  rusuk  laki-laki  yang  tunduk  pada  laki-laki
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
(Rosmerie,  2008).  Sistem  gender  dapat  menggambarkan  keberadaan  perempuan  yang aktif  dalam  gerakan  perempuan  tidak  mampu  untuk  melihat  realitas  yang  sebenarnya. Perempuantidak  rela  berada  dalam  jalur  filosofis  feminism  akan  tetapi  sebagai  politik praktis.    Menurut  Alison  Jaggar  dan  Paula  Rothenberg  klaim  sistem    gender  dapat dikatogorikan  sebagai  berikut:  a.  secara  historis,  perempuan  merupakan  kelompok teropresi yang pertama. b. Opresi terhadap perempuan adalah paling menyebar dan ada di  dalam  setiap  masyarakat  yang  diketahui. c.  Opresi  terhadap perempuan adalah  yang terdalam,  yang  berarti  sulit  dihapuskan  atau  dihilangkan  dalam  perubahan  sosial.  d. Opresi  terhadap  perempuan  menyebabkan  penderitaan  yang  paling  buruk  korbannya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

## 2. Gender dalam Perspektif Syariat Islam di Aceh
Keberadaa  gender  dalam  konteks  pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh  terdapat beberapa  persoalan,  di  antaranya  adalah  persoalan  posisi  syariat  yang  diformulasikan hanya  kebutuhan masa  rezim  yang  sedang  untuk membangun citra pepolitikan.  Hal ini dilakukan sebagai bentuk ‘kompromi politik’ antara rezim penguasa dengan masyarakat pendukungnya,  kendatipun  demikian  terjadinya  bagi  kedudukan  sebagai  perempuan Aceh  sebagai  identitas  dalam  pemberlakuan  syariat  Islam  Soviana  (2016).  Menurut penelitian  nya  pula  telah  menjustifikasikan  bahwa  qanunsyariat  Islam  merupakan identitas  perempuan  terkendala  oleh  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintahan  Aceh. Masalah syariat Islam yang debatable menjadi persoalan serius di pihak lain disebabkan banyak  pemahaman  tentang  syariat  Islam  itu  sendiri  apakah  harus  dilegal-formalkan ataukah syariat itu adalah etika untuk bermasyarakat.
Sementara  wahyuningron  (2002)  menyatakan bahwa peranan perempuan dalam jabatan  struktural  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap  kelompok  tertentu  dalam bentuk  norma-norma,  simbol  simbol,  dan  perlakuan  lain  yang  diberlakukan  dalam masyarakat  tersebut.  Dengan  demikian  merupakan  akibat  dari  proses  sehari-hari masyarakat,  melalui  interaksi  sosial,  media,  stereotip  budaya,  birokrasi,  mekanisme pasar, dan sebagainya.  Dalam pengertian ini, opresi umumnya tidak dapat dikenali oleh masyarakat  yang  melakukannya  karena  praktik  opresi  peranan  perempuan Acehmerupakan  nilai-nilai  yang  dianut.Kemudian  menurut  penyataan  saiful (2016)perspektif  gender  dalam  dan  pandangan  ulama  serta  cendikiawan  muslim berperspektif  gender  dalam  formulisasi  syariat  Islam  adalah  pemerintah  menjelaskan parameternya  pembentukan  qanun  yaitu,  pancasila  sebagai  dasar  negara  dijadikan parameter  kesetaraan  gender,  disamping  beberapa  ketentuan  lain  berupa  undang- undang,  perjanjian  dan  konvensi  internasional  yang  melindungi  hak-hak  perempuan. Pemahaman  terhadap  hakikat  keberadaan  teks  Al-Qur’an  dan  hadist  tentang  nilai-nilai keislaman  perlu  mendapat  kajian  khusus  dan  mendalam  guna  menemukan  ruh  syariah (nilai  filosofis)  dari  suatu  ketentuan  hukum  dalam  upaya  formalisasi  syariat  Islam berperspektif  gender  dalam  aspek  syariat  Islam  Di  Aceh.  Penyataan  sari  (2016)  dalam
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
penelitiannya  menjelaskan  bahwa  keterlibatan  perempuan  dalam  politik  di  Aceh  harus tetap  menjaga  identitasnya  sebagai  muslimah  bahkan  ada  juga  ulama  yang  menolak perempuan  terlibat  dalam  bidang  politik  karena  akan  menghadapi  banyak  kendala  dan perempuan dianggap kurang tegas dalam memimpin. Serta adanya perbedaan penafsiran seperti penafsiran ayat Alquran dan Hadis, juga ada sebagian Ulama tidak terlalu paham tentang politik dan selain itu faktor pengaruh tingkat keilmuan dan pengetahuan. Unsur keterlibtan  perempuan  dalam  perencanaan  pembangunan  di  Aceh  masih  dinilai  sangat kurang dibandingkan kaum laki-laki yang lebih mendominasi sehingga sering terjadinya bias  genderdalam  internalisasi  kedudukan  perempuan  (Khalil,  2013).  Demikian  pula Hulwati (2015) Kritik terhadap bias gender dalam perspektif fiqh merupakan ungkapan emosional  yang  menggeneralisasi  nya,  padahal  klaim  bias  gender  hanya  terjadi keberadaan  perempuan  yang  bukan  muhrimnya  dalam  kedudukan  di  organisasi. Pendapat  bias  gender  dalam  fiqh  merupakan  pendapat  yang  memandang  fiqh  sesuatu yang final, dalam pemetaan hukum Islam, fiqh merupakan prodak ijtihad yang dinamis dengan  teori  evolusi  kontinuitas.  Fiqh  dapat  berkembang  dan  melakukan  perubahan berdasarkan  zaman,  waktu,  tempat,  sosiologis,  budaya  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan tekhnologi.

## 3. Gaya Kepemimpinan
Gaya  kepemimpinan  mencakup  tentang  bagaimana  seseorang  bertindak  dalam konteks  organisasi  tersebut,  maka  cara  termudah  untuk  membahas  berbagai  jenis  gaya ialah  dengan  menggambarkan  jenis  organisasi  atau  situasi  yang  dihasilkan  oleh  atau yang cocok bagi satu
Gaya  tertentu  (Miftah  Thoha,  1995).  Gaya  kepemimpinan  yang  efektif mencakup tentang bagaimana seseorang bertindak dalam konteks organisasi, maka cara termudah  untuk  membahas  berbagai  jenis  gaya  ialah  dengan  menggambarkan  jenis organisasi  atau  situasi  yang  dihasilkan  oleh  atau  yang  cocok  bagi  satu  gaya  tertentu. Gaya  kepemimpinan  yang  mana  yang  sebaiknya  dijalankan  oleh  seorang  pemimpin terhadap  organisasinya  sangat  tergantung  pada  kondisi  anggota  organisasi  itu  sendiri. Dengan  mengetahui  kondisi  nyata  anggota,  seorang  pemimpin  dapat  memilih  model kepemimpinan yang tepat. Tidak menutup kemungkinan seorang pemimpin menerapkan gaya  yang berbeda  dan  divisi  berbeda  pula.  Menurut  Robert  Albanese,  David    D.  Van Fleet  (1994)  dalam  teori  nya  menjelaskanGaya  kepemimpinan  yang  mana  yang sebaiknya  dijalankan  oleh  seorang pemimpin terhadap organisasinya  sangat tergantung pada  kondisi  anggota  organisasi  itu  sendiri.  Pada  dasarnya  tiap  gaya  kepemimpinan hanya  cocok  untuk  kondisi  tertentu  saja.  Dengan  mengetahui  kondisi  nyata  anggota, seorang  pemimpin  dapat  memilih  model  kepemimpinan  yang  tepat.  Tidak  menutup kemungkinan seorang pemimpin menerapkan gaya yang berbeda untuk divisi atau seksi yang  berbeda.  Gaya  setiap  pemimpin  tentunya  berbeda-beda,  demikian  juga  dengan
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
para  pengikutnya.  Ini  merupakan  cara  lain  untuk  mengatakan  bahwa  situasi-situasi tertentu menuntut satu gaya kepemimpinan tertentu, sedangkan situasi lainnya menuntut gaya yang lain pula. Gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh seseorang berbeda satu sama lain.

## 4. Teori Feminisme
Menurut Ritzer, (2012) Feminisme merupakan faham untuk menyadarkan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan memperbaiki atau mengubah keadaan  tersebut.  Posisi  perempuan  selama  ini  di  masyarakat  selalu  berada  di  bawah atau  di  belakang  laki-laki.  Posisi  yang  sangat  tidak  menguntungkan.  Bagi  perempuan untuk  mengembangkan  dirinya.  Feminisme  menjadi  bergerak  bagi  perubahan  posisi perempuan di masyarakat.Berikut ini ada beberapa pengertian feminisme menurut para ahli yaitu:
i. Maggi  Humin  :  Sebuah  ideologi  pembebasan  perempuan  karena  yang  melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalamiketidakadilan karena jenis kelamin;
ii. Mansour Fakih : Gerakan dan kesadaran yg berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan  pada  dasarnya  ditindas  dan  dieksploitasi,  serta  usaha  Untuk mengakhiri penindasan & eksploitasi tersebut;
iii. Ideologi  politik  :  Sekumpulan  gagasan  yang  selalu  berubah-ubah,  gagasan  ini merupakan  tanggapan  yang  digerakan  oleh ketidakadilan  dalam  diri perempuan yang  tersinggung  karena  memperioritaskan  hak-hak  tertentu  untuk  kaum  laki- laki.
Feminis  sosialis  menekankan  pada  aspek  gender  dan  ekonomis  dalam  penindasan  atas kaum  perempuan.  Perempuan  dapat  dilihat  sebagai  penghuni  kelas  ekonomi  dalam pandangan  Marx  dan  “kelas  seks”,  sebagaimana  disebut  oleh  Shulamith  Firestone. Artinya,  perempuan  menampilkan  pelayanan  berharga  bagi  kapitalisme  baik  sebagai pekerja maupun istri yang tidak menerima upah atas kerja domestik perempuan. Dalam feminis  sosialis  perempuan  tereksploitasi  oleh  dua  hal  yaitu  sistem  patriarkhi  dan kapitalis.

## III. METODELOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif    dengan  tinjauan  studi kepustakaan (Library Research) . Data-data dan informasi yang diperoleh dari lapangan diinterpretasikan  melalui  analisa  deskriptif.  yang  berasaskan  pada  penelitian  dengan gender.  Pemilihan  subjek  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  purposive  sampling, dengan  kriteria  subjek  sebagai  berikut:  1)  Perempuan,  bersuku  Aceh  yang  bagian  dari korban  konflik  dan  bencana  stunami  serta  kelompok  Perempuan  Aceh  pada  umumnya sebagai  pimpinan  publik  dari  kalangan  pemerintah,  akademisi  maupun  pihak  swasta merupakan  kaum  yang  tersubordinasikan  kedudukannya  secara  adat  istiadat  dalam
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
budaya    2)  Bertempat  tinggal  di  Aceh,  sehingga  dapat  mengetahui,  memahami  dan menjalankan  bagaimana  seluk  beluk  adat  istiadat  Aceh  dalam  metode  kepemimpinan menjalankan organisasi. 3) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi semi-partisipan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Internalisasi  gender  dan  gaya  kepemimpinan  sangat  dipengaruhi  dengan  pola komunikasi perempuan dalam jabatan publik. Gaya kepemimpinan ini bagi perempuan Aceh sangat unik dan khas dengan semangat juang yang tinggi, serta menginternalisasi diri  sebagai  pemimpin  dalam  jabatan  publik.  Untuk  itu,  gaya  kepemimpinan  yang dimiliki  oleh  perempuan  Aceh  di  jabatan  publik  adalah  gaya  kepemimpinan  moralis yang  diterapkan  oleh  perempuan  Aceh  dalam  perpektif  syariat  Islam.  Gaya kepemimpinan perempuan Aceh secara moralis dapat di uraikan sebagai berikut:

## 1. Gender dan ideologi Normatif
Gaya  kepemimpinan  ini  yang  diterapkan  sebagai  perempuan  Aceh  dalam pengembangan organisasidengan mengutamakan asas normatif sesuai dengan kode etik syariat Islam. Dalam konteks ini merupakan nilai-nilai kekuatan yang kebijakan syariat Islam  yang  telah  di  jalankan  oleh  perempuan  Aceh.  Salah  satu  nya  ketetapan perundangan-undangan tentang syiar Islam yaitu,Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman Khamar, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat serta Qanun Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Jinayah.    Justifikasi  qanun  ini  tersebut  telah  termajinalisasi keberadaan  perempuandalam  mengatasi  masalah  organisasi.  Hal  ini  dianggap keberadaan  perempuan  telah  dibatasi  dengan  asas  normatif.  Namun  ideologi  normatif bagi  perempuan  menjadi  ciri  khas  dalam  mengatasi  masalah  organisasi  mendapatkan sandaran dan kedudukan perempuan di level kehormatan yang sangat tinggi berdasarkan Al-Quran  dan  Hadist.  Perempuan  Aceh  telah  membuktikan  dari  sejarah  perjuangan bahawa memiliki kematangan dan keseimbangan emosional menjadi  dalam kedudukan di jabatan publik, serta keberadaaan perempuan di Aceh sebagai pemimpin publik sudah dapat dibuktikan dalam sejarah.

## 2. Gender dan Jabatan Publik
Sejarah  Acehtelah  mencatat  bahwakeberadaan  perempuan  dalam  jabatan  publik,  dari sejarah  nama  perempuan  yang  menonjol  di  masa  lalu  dalam  hal  kepemimpinan  dan perlawanan.  Jauh  sebelum  berdirinya  Kerajaan  Aceh  Darussalam,  kepemimpinan kerajaan  di  Aceh  pernah  dipegang  oleh  perempuan,  yakni  Puteri  Lindung  Bulan  yang memerintah  Kerajaan  Benua/  Teuming  (1333–1398)  dan  Ratu  Nihrasiyah  Rawangsa Khadiyu  yang  memimpin  Kerajaan  Islam  Samudra/Pase  (1400–1428)  (Hasjmy 1976:24–25).  Begitu pula, peran  kepemimpinan perempuan  dalam jabatan publik  tidak lepas  dari  statusnya  sebagai  identitas  seksual  perempuan.  Artinya,  perempuan  menjadi
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
pemimpin sudah sangat dinamis di Aceh. Namun ketika secara realita sosial, perempuan keterwakilan  dijabatan  publik  secara  umum  di  Aceh  berada  dalam  posisi  subordinat terhadap  laki-laki.  Hal  ini  karena  peran  dan  kedudukan  perempuan  dalam  masyarakat Aceh  merupakan  konstruksi  sosial  yang  terbangun  atas  dasar  pemahaman  masyarakat atas  nilai-nilai  kultural  dan  interpretasi  agama  Islam.    Nilai-kultural  dan  interpretasi syariat  Islam.  Dalam  hal  ini,  perempuan  dibatasi  fungsinya  hanya  sebagai  pembawa keturunan.  Fungsi  ini  sangat  menentukan bagi perjalanan  sejarah  Aceh, karena  konflik yang  berlangsung  selama  berabad-abad  telah  mengorbankan  jutaan  jiwa  masyarakat Aceh  dan  resistensi  yang  memuncak  dari  konflik-konflik  tersebut  adalah  kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi sebagai perempuan Aceh.

## 3. Gender dan Ideologi Politik
Gaya  kepemimpinan  perempuan  Aceh  merupakan  peranan  yang  dilakukan  dengan konsep  ideologi  syariat  Islam.  Perspektif  keberadaan  ideologi  dalam  politik kontemporer  Aceh,  terjadi  banyak  persoalan  yang  dihadapi  perempuan  Aceh  ketika berhadapan  dengan  rezim  bias  gender  dalam  menerapkan  syariat  Islam  yang  telah diformalkan dalam qanun. Banyak qanun yang ternyata membuat aktifitas dan identitas perempuan  terkendala  oleh  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintahanAceh.  Masalah syariat  Islam  yang    menjadi  persoalan  serius  di  pihak  lain  disebabkan  banyak pemahaman  tentang  kebijakan  termarjinalisasi  keberadaan  perempuan  dari  berbagai daerah  Aceh,  salah  satu  terjadi  di  Aceh  Barat  secara  substansi  dalam  penerapan pemakaian  busana  muslim.  Maka  oleh  sebab  itu,  eksisitensi  gaya  kepemimpinan perempuan  di  Aceh  dipengaruhi  oleh  nilai  asas  syariat  Islam  dan  menjadi  kontradiksi bagai  kalangan  masyarakat  dalam  keterwakilan  perempuan  di  jabatan  publik.  Namun secara  filosofi  keberadaan  dan  julukan  perempuan  secara  kharismatik,  raional  mampu menjalankan  organisasi  dalam  mengendalikan  emosional  yang  sudah  dijalan  oleh pemerintah  Acehketerwakilan  perempuan  sebagai  gabernur  Aceh,  dan  beberapa  unsur partai  politik  yang  lain.  Maka  gagasan  gaya  kepemimpinan  perempuan  Aceh  adalah moralistik  yang  menjadi  tantanan  nilai  budaya  yang  sangat  tinggi  dengan  kedudukan perempuan Aceh sebagai unsur utama dalam pembangunan syariat Islam.

## V. Kesimpulan
Gaya  kepemimpinan  perempuan  Aceh  adalah  gaya  kepemimpinan  moralis.  Gaya kepemimpinan  ini  gaya      kepemimpinan  yang    paling  menghargai  bawahannya. Kepribadian    pemimpin  model    ini    adalah    seorang      pemimpin      bergaya      moralis sifatnya  hangat    dan  sopan  kepada  semua  orang.  Pemimpin  bergaya  moralis  pada dasarnya  memiliki  empati  yang   tinggi   terhadap  permasalahan   para   bawahannya. Kepemimpinan Perempuan Aceh dalam organisasi sangat signifikan dalam keterwakilan pengambilan keputusan organisasi. Keterwakilan juga memiliki fungsi strategis sebagai
Community: Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018 ISSN: 2477-5746   e-ISSN: 2502-0544 ____________________________________
internalisasi  komunikatif  yang  tegas  dalam  menanamkan  nilai-nilai  kesetaraan  gender setiap  aktivitas  dan  pola  hubungan  struktur,  peran,  dan  fungsi  sebuah  sistem  berada. Pola kepemimpinan organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sosial serta budaya  dapat  dilakukan  melalui  proses  negosiasi  dan  gotong-royong  yang  di anutnya,dimana  segala  bentuk  perbedaan  dapat  menemukan  harmoninya  dengan pembagian peran dan fungsi yang seimbang dari kedudukan dan komitmen sepenuhnya bagi perempuan Aceh dalam peningkatan pembangunan syariat Islam.

## VI. Daftar Pustaka
Ahmad.  B.K  (2015). Perempuan  Aceh  dalam  Perspektif  Sosiologi  dan  Antopologi, Gender  Quality :  Intenational  Journal  Of  Child  and  Gender  Studies.  Vol.  1.  No. 21. p. 37;
Hulwati.  (2005).  Memahami  Kesetaraan  Gender  dalam  Fiqh  :  Analisis  Teori  Evolusi Kontinuitas Fiqh. Jurnal Ilmiah Kajian Gender. Vol. 5. No. 1, P. 20;
Hartati.  N.  (2014).  Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender  dalamKeadilan  Gender  dalam Pandangan  Perempuan  Bali  Studi  Fenomenologis  Terhadap  Penulis  Perempuan Bali. Jurnal Psikologi Undip. Vol. 13, No. 2. P. 149;
Jeumpa. N. (2016). Peran Perempuan Aceh Pada Pendidikan dan Politik. Jurnal Ilmiah Didantika. Vol. 16. No. 2.p. 154;
Puspitawati.  H.  (2010).  Persepsi  Peran  Gender  Terhadap  Pekerjaan  Domestik  dalam Publik Pada Masahasiswa IPB. Jurnal Studi Gender. Vol. 1,  No. 1. P. 34;
Lauler. H. R (1993). Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Jakarta: Rineka Cipta;
Khalil.  Z.  (2013).  Penguatan  Pemberdayaan  Perempuan  dalam  Perencanaan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kota Banda Aceh. UMM;
Roviana.  S.  (2016).  Indentitas  Perempuan  Aceh  Pasca  Pemberlakuan  Syariat  Islam:
Sebuah Kajian Kepustakaan. Jurnal Ushluddin. Vol. 5. No.1. p. 83;
Sari.  P.  D.  (2016).  Persepsi  Ulama  tentang  Keterlibatan  Perempuan  dalam  Bidang Politik di Aceh Selatan. Al-Lubb. Vol.1. No. 1. P.144;
Saiful.  T.  (2016).  Gender  Perspektif  Syariat  Islam  di  Aceh.  Jurnal  Ilmu  Hukum.  Vol. 10. No. 2. P. 236;
Wahyuninggrouem.  S.  (2005).  Peran  Perempuan  di  Era  Baru  di  Nanggro  Aceh Darussalam. Antropologi Indonesia. Vol. 29. No.1. p. 94.