## IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN PELABUHAN PERIKANAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN HASIL PRODUKSI MASYARAKAT NELAYAN
(STUDI KASUS PELABUHAN PERIKANAN BAREK MOTOR, KABUPATEN BINTAN)
Dhea Amanda 1 ; Syahdan Naufal Ghinanda 2 ; Jepri Jaya 3
Universitas Maritim Raja Ali Haji 1,2,3
adhea0510@gmail.com 1

## ABSTRAK
Kondisi geografis Indonesia dengan sebagian besar negaranya merupakan perairan, dapat menjadi salah satu aspek peningkatan perekonomian negara. Dengan salah satu  aspek  krusialnya  yaitu  sarana  dan  prasarana  berupa  Pelabuhan  perikanan sebagai pusat kegiatan penangkapan, pendaratan, dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi program penyediaan sarana dan  prasarana  pelabuhan  perikanan  Barek  Motor,  di Barek  Motor,  Kijang  Kota, Kabupaten  Bintan,  Provinsi  Kepulauan Riau.  Tujuan  dari  adanya  penelitian  ini yaitu,  guna  mengetahui  implementasi  dari  program  penyediaan  sarana  dan prasarana berupa pelabuhan perikanan tangkap yang terdapat dalam Renstra DKP 2021-2026  dalam  mendukung  peningkatan  hasil  produksi  masyarakat  nelayan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang  ditawarkan  oleh  George  C.  Edwards  III.  Ia  menawarkan  empat  indikator penting  dalam  mempromosikan  implementasi  yang  efektif  sebagai  jawaban  atas penelitian ini yaitu, sumber daya, struktur birokrasi, sikap, dan komunikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa program penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan perikanan sudah di lakukan, terkait pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sudah termuat dalam perencanaan, namun belum terealisasi karena  keterbatasan  anggaran  daerah.  Walaupun  demikian,  dengan  adanya Pelabuhan  perikanan  tersebut  telah  berdampak  positif  dalam  mendukung peningkatan hasil produksi nelayan.
Katakunci: implementasi, pelabuhan perikanan, nelayan

## PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  ini,  sektor  perikanan  memiliki  peran  penting  dalam mendukung  perekonomian  negara-negara  kepulauan  seperti Indonesia.  Indonesia merupakan  Negara  Kepulauan  (archipelagic  state)  terbesar  di  dunia. Yang  mana pada tahun 2019 sebanyak 16.671 jumlah pulau indonesia yang sudah dilaporkan ke  PBB  melalui  sidang  UNGEGN.  Selanjutnya  pada  tahun  2020  tertera  pada Gasetir  Nasional  ada  penambahan  100  pulau  di  Indonesia  menjadi  16.771  pulau (Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, n.d.). Wilayah Negara
Republik  Indonesia  meliputi  wilayah  daratan  dan  wilayah  air  yang  meliputi perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan,  laut  teritorial,  dasar  laut,  beserta  tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya (Undang-Undang RI Nomor 43 Tentang Wilayah Negara, 2008).
Kondisi geografis ini menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor strategis  dalam  perekonomian  negara.  Salah  satu  aspek  krusial  dalam  sektor perikanan  adalah  sarana  prasarana  pelabuhan  perikanan  yang  berperan  sebagai pusat kegiatan penangkapan, pendaratan, dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Di tengah  persaingan  global  yang  semakin  ketat,  penting  bagi  negara-negara  untuk terus  mengembangkan  sarana  prasarana  pelabuhan  perikanan  guna  memperkuat sektor  perikanan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  nelayan  tradisional.  Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Undang- Undang RI Nomor 7 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, 2016), nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan  Penangkapan  Ikan  di  perairan  yang  merupakan  hak  Perikanan tradisional  yang  telah  dimanfaatkan  secara  turun-temurun  sesuai  dengan  budaya dan  kearifan  lokal.  Jumlah  nelayan  di  Indonesia  sendiri  menurut  Sub  Sektor Perikanan  Tangkap  2021  sebanyak  2.925.818.  Dengan  jumlah  nelayan  laut sebanyak 2.359.264 dan nelayan PUD sebanyak 566.554.
Provinsi  Kepulauan  Riau  (Kepri)  merupakan  salah  satu  provinsi  di Indonesia  yang  memiliki  wilayah  laut  yang  luas.  Berdasarkan  kondisi  wilayah tersebut  banyak  penduduk  provinsi  Kepulauan  Riau  yang  bermata  pencaharian sebagai nelayan. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap tahun 2021, Dinas Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)  Provinsi  Kepulauan  Riau,  jumlah  nelayan  di Provinsi  Kepulauan  Riau  mencapai  angka  98.797  orang,  namun  jumlah  tersebut merupakan jumlah nelayan yang memiliki kartu “Kusuka” yang merupakan kartu khusus untuk nelayan. Sedangkan untuk jumlah nelayan di Provinsi kepulauan Riau secara keseluruhan sekitar 194.225 orang, baik yang memiliki kartu maupun tidak. Untuk  Kabupaten  Bintan  sendiri  memiliki  jumlah  nelayan  pada  tahun  2021 sebanyak 7.946 orang. Jumlah ini adalah jumlah nelayan di Kabupaten Bintan yang memiliki  kartu  “Kusuka”,  sedangkan  untuk  jumlah  keseluruhan  nelayan  di Kabupaten Bintan adalah 36.521 orang.
Tabel 1. Data Jumlah Nelayan di Indonesia Menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap
Sumber: Statistik.kkp.go.id JUMLAH NELAYAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL (ORANG) 2,620,277 2,755,178 2,748,908 2,640,095 2,739,883 2,702,664 2,643,902 2,667,572 2,637,269 2,736,218 2,849,473 2,925,818 NELAYAN LAUT 2,162,442 2,265,213 2,278,388 2,164,969 2,210,195 2,275,139 2,265,859 2,289,529 2,292,024 2,088,959 2,359,064 2,359,264 NELAYAN PUD 457,835 489,965 470,520 475,126 529,688 427,525 378,043 378,043 345,245 647,259 490,409 566,554
Tabel 2. Data Statistik Perikanan Tangkap Kepri Tahun 2021
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
Tabel 3. Data Statistik Perikanan Tangkap Kepri Tahun 2021
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
Kijang  merupakan  salah  satu  kota  yang  terletak  di  Kabupaten  Bintan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan yang besar. Nelayan di Kijang menjadi  tulang  punggung  ekonomi  lokal  dan  menyumbang  secara  signifikan terhadap produksi ikan di wilayah tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi oleh nelayan di Kijang adalah infrastruktur pelabuhan perikanan yang belum memadai. Kondisi  ini  membatasi  kemampuan  nelayan  untuk  mengoptimalkan  potensi perikanan mereka dan mengakses pasar yang lebih luas.
Upaya untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan telah merencanakan kebijakan terkait hal  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  Rencana  Strategis  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  2021-2025  Bab  VI  tentang  Rencana  Program  Dan  Kegiatan  Serta Pendanaan,  yang  mana  tertuang  di  dalamnya  Program  Pengelolaan  Perikanan Tangkap yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap. Dalam program tersebut termuat kegiatan di dalamnya tentang Penyediaan Sarana dan  Prasarana  Pelabuhan  perikanan. Tujuan  dari jurnal  ini  adalah  untuk  melihat implementasi program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan perikanan di
I. JUMLAH RTP, NELAYAN, API, DAN KAPAL
PTM MT_0005KM_0005 KM_000 5_0010 KM_001 0_0020 KM_002 0_0030 KM_003 0_0050 KM_005 0_0100 KM_010 0_0200 1 Bintan 3,217 7,946 11,163 3,217 1,390 676 1,290 231 194 112 0 0 0 3,893 2 Karimun 8,528 16,214 24,742 8,528 2,938 0 4,364 380 44 0 126 0 0 7,852 3 Kepulauan Anambas 2,923 7,864 10,787 2,923 472 0 2,397 36 18 0 0 0 0 2923 4 Kota Batam 12,001 37,873 49,874 12,019 2,753 3,946 4,488 566 78 62 126 0 0 12,019 5 Kota Tanjungpinang 364 1,032 1,396 364 0 0 267 54 3 35 0 3 2 364 6 Lingga 8,939 13,985 22,924 8,939 3. 467 0 5,423 49 0 0 0 0 0 8,939 7 Natuna 8,585 13,883 22,468 8,585 3,370 0 3,466 856 775 90 28 0 0 8,585 44,557 98,797 143,354 44,575 14,390 4,622 21,695 2172 1112 299 280 3 2 44,575 Grand Total DATA STATISTIK PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2021 JUMLAH TOTAL KAPAL PER KAB/KOTA Σ KAPAL (unit) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU No Kab/Kota Σ RTP (buah) Σ Nelayan/Buruh (orang) Σ Nelayan (orang) Σ API (unit)
II. JUMLAH PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI
NO Kab/Kota JUMLAH PRODUKSI (Ton) NILAI PRODUKSI (Ton) 1 Bintan 57,131,257 1,844,288,104,000 2 Karimun 11,721,082 472,695,232,400 3 Kepulauan Anambas 24. 029.736 536,716,604,000 4 Kota Batam 39,040,944 1,424,994,433,100 5 Kota Tanjungpinang 2,668,960 92,893,672,000 6 Lingga 35,966,287 1,466,143,158,000 7 Natuna 132,632,623 2,859,503,077,000 303,190,889 8,697,234,280,500 Grand Total
Barek Motor, Kijang, Kabupaten Bintan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui  sejauh  mana  program tersebut  berhasil meningkatkan  jumlah  produksi perikanan  tangkap,  serta  faktor-faktor  apa  yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  mengenai  pengembangan  pelabuhan  perikanan  ini  pun sebelumnya  sudah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  terdahulu,  yaitu  sebagai berikut:
1. Penelitian pertama tulis oleh (Salim et al., 2021) yang berjudulkan “studi pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan pantai Sadeng, Girisubo,GunungKidul.  Dimana  penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan deskriptif melalui observasi, interview dan dokumentasi. Pada penelitan ini berfokuskan kepada peningkatan fasilitas pelabuhan dari tipe C  ke  tipe  B  karena  meningkatnya  ativitas  bongkar  muat  di  pelabuhan sadeng.  Dan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelabuhan sadeng ini telah sesuai syarat untuk melakukan peningkatan tipe C ke tipe B yang mencakup kesiapan dalam fasilitas, fungsional dan fasilatas penunjang.
2. Selanjutnya  penelitian  yang  kedua  di  tulis  oleh  (Kristiyanti  et  al.,  2020) yang  berjudul  “Pengembangan  Pelabuhan  Perikanan  Pantai  Dalam Menunjang Kegiatan Ekonomi Masyarakat Nelayang Kabupaten Batang” dimana penelitan ini menggunakan metode penelitian melalui wawancara, observasi  dan  studi  literatur.  Dimana  dalam  penelitian  berfokus  untuk menuntut adanya pembangunan pelabuhan perikanan di kabupaten batang untuk membantu ekonomi masyarakat nelayan di kabupaten batang karena dengan  adanya  pelabuhan  perikanan  ini  bukan  hanya  untuk  arus perpindahan penduduk dan barang melainkan untuk membantu menunjang kegiatan  ekonomi  nelayan  Kabupaten  batang.  Hal  ini  disebabkan  karena Kabupaten  Batang  ialah  salah  satu  daerah  yang  masih  belum  memiliki sarana prasarana perhubungan laut yang cukup memadai faktor inilah yang jadikan penghambat perkembangan ekonomi nelayan Batang.
3. Selanjutnya penelitian yang ketiga tulis oleh (Setiawan et al., 2019) yang berjudul “Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Untuk  Meningkatkan  Fungsi  Pelabuhan  Perikanan”.  Pada  penelitian menggunakan metode studi kasus dengan menganalisis data menggunakan analisis  strengahts  opportunities  weaknesses  threats  (SWOT)  dan quantitative  strategic  planning  management  (QSPM).  Dan  penelitian  ini berfokuskan  untuk  menentukan  strategi  bagaimana  yang  cocok  untuk pengembangan  pelabuhan  perikanan  pantai  Bajomulyo  dalam meningkatkan fungsinya. Dan dari penelitian ini menghasilkan bahwasanya fungsi pelabuhan perikanan pantai Bajomulyo tidak berjalan dengan baik disebabkan tidak adanya ketersediaan fasilitas pelabuhan dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat pantai Bajumolyo.
Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada implementasi program  penyediaan  sarana  dan  prasarana  pelabuhan  perikanan  Barek  Motor,  di
Barek  Motor,  Kijang  Kota,  Kabupaten  Bintan,  Provinsi  Kepulauan Riau.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang ditawarkan  oleh  George  C.  Edwards  III.  Menurut  George  C.  Edwards  III, pendekatan  implementasi  kebijakan  sebagai  suatu  proses  yang  dinamis  melihat berbagai  elemen  saling  berinteraksi  dan  berdampak  (Septian,  2017).  Untuk menentukan  bagaimana  karakteristik  ini  mempengaruhi  aplikasi,  mereka  harus ditampilkan. Edward menggarisbawahi bahwa dua isu utama yang harus dijawab untuk  memulai  penelitian  implementasi,  yaitu  apa  persyaratan  untuk  kebijakan implementasi dan apa faktor penentu utama keberhasilan implementasi kebijakan. Edward menawarkan empat indikator yang sangat penting dalam mempromosikan implementasi yang efektif sebagai jawaban atas pertanyaan ini.
1. Sumber Daya Sumber daya memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuanketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun  akuratnya  penyampaian  ketentuan-ketentuan  atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  kurang  mempunyai  sumber- sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  secara  efektif  maka implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan  efektif”.  Sumber  daya mengacu pada semua sumber yang dapat digunakan untuk membantu melaksanakan kebijakan dengan sukses. 2. Struktur Birokrasi
Pelaksanaan  kebijakan,  serta  implementasi  dan  penciptaan  budaya birokrasi  yang  suportif,  sangat  bergantung  pada  struktur  birokrasi. Pembagian  tugas  dan  uraian  tugas  diatur  dengan  jelas  dalam  sistem birokrasi. Hal tersebut memanfaatkan SOP saat ini pada penerapannya. Jika  ada  tantangan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  terminal, kerangka  birokrasi  yang  baik  akan  memacu  kemajuan  yang  efektif. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, tugas pokok  dan  fungsi  tidak  akan  pernah  lepas  dari  suatu  birokrasi  dan kewenangannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
3. Sikap
Sikap  pelaksana  atau  aparatur  merupakan  salah  satu  unsur  yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Jika aparatur sependapat dengan tujuan kebijakan yang akan dilaksanakan, mereka  akan  dengan  senang  hati  melaksanakannya;  namun,  jika pendapat  mereka  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  proses implementasi akan menghadapi beberapa masalah, dan hasil program yang  diinginkan  tidak  akan  terwujud.  Ketika  mengimplementasikan kebijakan,  koneksi  dan  komunikasi  dalam  birokrasi  internal,  daya dukung  struktur  organisasi,  nilai-nilai  yang  muncul,  dukungan  dari eksternal atau kelompok sasaran, serta dukungan individu, semuanya merupakan  faktor  yang  sangat  penting  yang  digambarkan  oleh  sikap lembaga pelaksana.
4. Komunikasi
Menurut  (George,  1980)  dalam  jurnal  (Kalalo  et  al.,  2018),
penyampaian  informasi,  ide,  keterampilan,  aturan  dan  sebagainya melalui  cara-cara  tertentu  kepada  orang  yang  berhak  menerimanya menjadikan  komunikasi  sebagai  aspek  yang  sangat  penting.  Untuk menjamin  bahwa  pesan  tersampaikan  dan  informasi  yang  diberikan kepada pelaksana kebijakan tidak terdistorsi, keterampilan komunikasi sangat penting. Dalam kajian ini yang dimaksud dengan “komunikasi” adalah  koordinasi  antara  pelaksana  kebijakan  dengan  pihak  terkait sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan,  serta  melakukan  sosialisasi  atau komunikasi  secara  berkala  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  yang diterapkan dipahami.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di pelabuhan perikanan Barek Motor, Kijang Kota, Kabupaten  Bintan,  Provinsi  Kepulauan Riau  dengan  waktu  penelitian  14  hari. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  metode pengambilan data melalui studi literatur, observasi, dan wawancara. Percakapan yang memiliki tujuan tertentu disebut wawancara.
1. Usman (2008) berpendapat bahwa temuan kajian literatur dapat menjadi titik awal dan landasan untuk mendeskripsikan dan mengelaborasi masalah yang akan diselidiki, serta memberikan konteks mengapa masalah tersebut penting untuk diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi literatur yang merujuk pada buku-buku, jurnal-jurnal, dan website-website resmi untuk memperoleh data atau informasi (Usman & Akbar, 2008).
2. Menurut  Usman  (2008),  observasi  adalah  pencatatan  secara  metodis terhadap  kejadian-kejadian  yang  diselidiki.  Pengamatan  non-partisipan dilakukan,  di  mana  peneliti  hanya  mengamati  peristiwa  yang  sedang diselidiki.  Observasi  langsung  dilakukan  untuk  memperoleh  gambaran utuh  tentang  penekanan  penelitian.  Observasi  yang  dilakukan  peneliti dalam  penelitian ini  di  pelabuhan  perikanan  Barek  Motor,  Kijang  Kota, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Usman & Akbar, 2008).
3. Menurut  Arikunto  (2006),  proses  wawancara  dilakukan  oleh  dua  pihak, pihak  pertama  adalah  seorang Interviewer atau  pewawancara  yang mengajukan  pertanyaan  dan  pihak  kedua  adalah orang  yang  memberikan jawaban  atas  pertanyaan  yang  diajukan (Interview) .  Dalam  penelitian  ini dilakukan  wawancara  dengan  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian (Disperindag)  Kota  Tanjungpinang  dan  masyarakat  nelayan  (Arikunto, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Kebijakan
Kijang merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Menjadi nelayan merupakan salah satu profesi masyarakat yang tinggal di Kijang karena memiliki pantai yang panjang dan luas, dan juga sumber daya  laut  yang  melimpah.  Nelayan  yang  ada  juga  mempunyai  cara  kerja  yang berbeda,  salah  satunya  nelayan  tangkap.  Dalam  mendukung  kemudahan  dalam pekerjaan yang mereka jalankan, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan menjadi  faktor  pendukung  adalah  adanya  pelabuhan  perikanan.  Pelabuhan perikanan merupakan infrastruktur yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat yang berguna sebagai tempat pendaratan dan distribusi hasil tangkapan dan sebagai penyediaan sarana bongkar muat hasil tangkapan, serta sebagai tempat perawatan dan perbaikan kapal perikanan yang membutuhkan perawatan rutin dan perbaikan. Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pemerintah  provinsi  melalui  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  (DKP)  Kepulauan  Riau  membuat  kebijakan  yang  tertuang  dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau 2021— 2026  yaitu  kebijakan  pengembangan  sarana  dan  prasarana  pelabuhan  perikanan. Untuk  melihat  implementasi  kebijakan  tersebut  peneliti  mengacu  pada  teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh George C. Edwards III. Menurut Edwards III dalam (Mansur, 2021), pelaksanaan kebijakan merupakan bagian  dari  proses  kebijaksanaan,  yang  tempatnya  berada  diantara  tahapan penyusunan  kebijaksanaan  dan  konsekuensi-konsekuensi  yang  muncul  dari kebijaksanaan  tersebut  (output,  outcome).  Edward  III  menawarkan  faktor-faktor yang  dianggap  berkontribusi  pada  pelaksanaan  kebijakan,  yaitu:  komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara  langsung,  dan  masing-masing  faktor  saling  berpengaruh  terhadap  faktor lainnya (Kalalo et al., 2018).
Sumber  daya  adalah  salah  satu  faktor  yang  penting  dalam  implementasi kebijakan.  Ketersediaan  sumber  daya  harus  mendukung  pelaksanaan  kebijakan. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya  fasilitas,  sumberdaya  informasi  dan  kewenangan.  Pelaksanaan  kebijakan publik  harus  dilakukan  dengan  hati-hati,  jelas,  dan  konsisten,  tetapi  jika  dalam pelaksanaan kebijakan publik tersebut kekurangan sumber daya yang dibutuhkan, kebijakan  tersebut  kemungkinan  besar  tidak  akan  dilaksanakan  secara  efisien. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan karena tanpa hal tersebut, upaya untuk mengatasi masalah masyarakat atau menawarkan layanan kepada masyarakat hanya akan menjadi sebuah tulisan. Oleh karena itu, sumber daya menjalankan peran penting dalam mempraktekkan kebijakan publik. Kemampuan pelaksana mengkomunikasikan kebijakan dalam bentuk program Penyediaan  Sarana  dan  Prasarana  Pelabuhan  perikanan  menunjukkan  hasil  yang sudah  baik.  Dari  hasil  wawancara  didapat  bahwa  sumber  daya  manusia,  sumber daya  anggaran,  sumber  daya  fasilitas,  sumberdaya  informasi  dan  kewenangan dalam hal mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program sudah baik. Hal ini dilihat dari telah terealisasinya penyediaan infrastruktur pelabuhan perikanan di
Barek Motor, Kijang, Kabupaten Bintan. Di daerah Pelabuhan perikanan tersebut juga terdapat kantor pengawasan. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau bersama pihak syahbandar dari kementerian selalu melakukan pengawasan di pelabuhan  perikanan  Barek  Motor,  Kijang  Kota,  Kabupaten  Bintan,  Provinsi Kepulauan Riau.
Struktur  birokrasi  merupakan  salah  satu  elemen  yang  mempengaruhi implementasi kebijakan. Pembagian tanggung jawab dan kekuasaan yang mereka emban  diatur  oleh  struktur  birokrasi,  yang  berfungsi  sebagai  panduan  mendasar untuk menerapkan kebijakan. Untuk menetapkan kebijakan, menciptakan birokrasi yang produktif, dan mengimplementasikannya, struktur birokrasi sangat penting. Menurut Edward III, kecenderungan perilaku atau karakteristik kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan yang dimaksudkan.
Cara sebuah kebijakan dijalankan akan sangat dipengaruhi oleh sikap mereka yang melaksanakannya. Kebijakan akan terlaksana sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan jika para pelaksana memiliki sikap yang mendukung, jika tidak,  kebijakan  tidak  akan  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  dilakukan untuk  memastikan  bahwa  setiap  orang  yang  melaksanakan  kebijakan  mengikuti aturan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Birokrasi yang berkembang juga akan membantu implementasi kebijakan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP) Kepulauan Riau, peneliti mendapatkan hasil bahwa para pelaksana kebijakan sudah menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya  masing-masing  secara  profesional  dan kebijakan  dalam  bentuk  program  penyediaan  Sarana  dan  Prasarana  Pelabuhan perikanan  sudah  dilakukan  di  Barek  Motor,  Kijang  Kota,  Kabupaten  Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  seberapa  baik  suatu  kebijakan diimplementasikan  adalah  sikap  pelaksana  kebijakan.  Para  pelaksana  kebijakan akan  dengan  senang  hati  melaksanakan  tujuan  kebijakan  jika  mereka menyetujuinya.  Namun,  jika  sudut  pandang  mereka  berbeda  dengan  pembuat kebijakan, akan ada banyak tantangan dalam menerapkan kebijakan, dan hasil yang diinginkan  tidak  akan  tercapai.  Sikap  lembaga  pelaksana  menunjukkan  betapa pentingnya  dukungan  individu,  dukungan  luar  dari  kelompok  sasaran,  dan  daya dukung  struktur  organisasi  dalam  mengimplementasikan  kebijakan.  Hal  ini  juga menunjukkan  betapa  pentingnya  hubungan  dan  komunikasi  dalam  internal birokrasi dalam implementasi kebijakan. Akan sulit untuk menerapkan kebijakan secara efektif jika tidak ada dukungan seperti itu.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP)
Kepulauan  Riau,  Kebijakan  dalam  bentuk  program  penyediaan  Sarana  dan Prasarana Pelabuhan perikanan sudah di lakukan, terkait pengembangan sarana dan prasarana  pelabuhan  perikanan  sudah  termuat  dalam  perencanaan,  namun  belum terealisasi karena keterbatasan anggaran daerah.
Yang  terakhir  adalah  komunikasi.  Komunikasi  melibatkan  informasi, pengetahuan,  konsep,  kemampuan,  aturan,  dan  hal-hal  lain  kepada  pihak  yang berwenang untuk menerimanya, ini merupakan aspek yang sangat penting. Untuk memastikan  bahwa  pesan  tersampaikan  dan  informasi  yang  diberikan  kepada
pelaksana  kebijakan  tidak  terdistorsi,  keterampilan  komunikasi  sangat  penting. Koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pelaksana  kebijakan  di  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  Kepulauan  Riau  dengan  pihak  terkait  untuk  pengembangan sarana  dan  prasarana  pelabuhan  perikanan  dalam  penelitian  ini  disebut  sebagai komunikasi. Selain itu, mereka juga sering melakukan komunikasi atau sosialisasi untuk memperjelas kebijakan yang diterapkan.
Menurut temuan wawancara yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)  Kepulauan  Riau,  komunikasi  yang  efektif  dari  para  pelaksana  kebijakan sangat penting karena akan menumbuhkan pengetahuan tentang tujuan atau sasaran kebijakan  dan  memberikan  pengaruh  yang  menguntungkan  bagi  mereka  yang melaksanakannya.  Tentunya  agar  kebijakan  tersebut  efektif,  maka  harus disosialisasikan  maksud  dan  tujuannya  secara  jelas  dan  konsisten.  Karena  itu, komunikasi  kebijakan  yang  berkelanjutan  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa masyarakat umum mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Sehubungan  dengan  implementasi  kebijakan  dalam  bentuk  program Penyediaan  Sarana  dan  Prasarana  Pelabuhan  perikanan  yang  bertujuan  untuk mendukung  peningkatan  hasil  produksi  masyarakat  nelayan  yang  termuat  dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 2021— 2026    yang  menjadi  fokus  penelitian  penulis,  komunikasi  yang  terjadi  antara pimpinan dan staf pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum maksimal, kurangnya support anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga turut berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

## Peningkatan Hasil Produksi Masyarakat Nelayan
Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan  Permberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  Dan  Petambak  Garam menjelaskan Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan  ikan.  Nelayan  identik  dengan  keterbatasan  aset,  lemahnya kemampuan  modal,  posisi  tawar  dan  akses  pasar.  Secara  geografis,  masyarakat nelayan  adalah  masyarakat  yang  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  di  kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut (Abidin As, 2019).
Dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauam Riau 2021—2026 termuat kebijakan nelayan yang bertujuan untuk Optimalisasi Sektor Kelautan  dan  Perikanan.  Kebijakan  tersebut  tertuang  dalam  bentuk  program Penyediaan  Sarana  dan  Prasarana  Pelabuhan  Perikanan  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  jumlah  produksi  perikanan  tangkap.  Berdasarkan  observasi  dan wawancara yang dilakukan, keberadaan pelabuhan perikanan ini memiliki dampak terhadap  hasil  produksi  ikan  nelayan.  Seperti  yang  telah  penulis  paparkan sebelumnya, penelitian ini berfokus di pelabuhan perikanan Barek Motor, Kijang Kota,  Kabupaten  Bintan,  Provinsi  Kepulauan Riau.  Wawancara  yang  dilakukan kepada  beberapa  nelayan  yang  menggunakan  sarana  pelabuhan  perikanan  ini, mendapati  bahwa  keberadaan  pelabuhan  ini  memberikan  dampak  positif  seperti meningkatkan volume tangkapan ikan. Dengan fasilitas pelabuhan perikanan yang memadai,  nelayan  di  Barek  Motor  Kijang  dapat  meluncurkan  perahu  mereka dengan  lebih  efisien  dan  mencapai  lokasi  penangkapan  ikan  yang  lebih  baik.
Dengan  demikian,  hal  ini  dapat  meningkatkan  volume  tangkapan  ikan  mereka secara  signifikan  serta  memberikan  peluang  lebih  besar  untuk  meningkatkan produksi  perikanan.  Kemudian  dalam  hal  peningkatan  kualitas  tangkapan  ikan, pelabuhan perikanan biasanya dilengkapi dengan  fasilitas penanganan ikan yang baik, seperti tempat pemrosesan dan fasilitas pendinginan. Dengan adanya fasilitas ini,  nelayan  dapat  dengan  cepat  memproses  dan  mendinginkan  tangkapan  ikan mereka sehingga kualitas ikan akan tetap terjaga dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.  Selanjutnya  kemudahan  akses  pasar,  Pelabuhan  perikanan  menjadi  titik distribusi dan perdagangan ikan yang penting. Dengan adanya pelabuhan, nelayan di Barek Motor Kijang dapat dengan mudah menjual hasil tangkapan ikan mereka secara langsung kepada pedagang, eksportir, atau pabrik pengolahan ikan. Akses yang lebih mudah ke pasar ini memungkinkan nelayan untuk mendapatkan harga yang  lebih  baik  untuk  produk  perikanan  mereka  dan  memperluas  jangkauan pemasaran.

## KESIMPULAN
Menjadi  salah  satu  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  tentu  sangat menguntungkan bagi Indonesia. Salah satu aspek yang diuntungkan yaitu dari sisi maritimnya yang dimana terdapat banyak kekayaan dari perairan laut yang dimiliki. Menjadi  nelayan  merupakan  salah  satu  profesi  yang  cukup  menjanjikan  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  para  nelayan.  Dengan  didukung  perairan  yang  luas tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor strategis yang dapat mendorong  perekonomian  negara.  Namun  semua  itu  tidak  lepas  dari  adanya dukungan  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  yang  berprofesi  sebagai  nelayan. Begitu pula sebaliknya, nelayan juga membutuhkan bantuan dari pemerintah guna menunjang  aktivitas  dan  kegiatan  yang  mereka  lakukan  dalam  berkehidupan sebagai nelayan. Salah satu aspek yang menjadi faktor pendukung bagi masyarakat nelayan  ialah  Pelabuhan  perikanan.  Oleh  sebab  itu,  pelabuhan  perikanan  dapat menadi tempat pusat aktivitas nelayan sebagai tempat turun naiknya nelayan untuk bekerja, bongkar muat barang, tempat parkir kapal, dan sebagainya. Selain itu, tidak hanya faktor pendukung yang didapat oleh masyarakat nelayan tersebut, melainkan juga  ada  faktor  penghambat  dalam  memaksimalkan  peningkatan  hasil  produksi masyarakat.  Faktor  tersebut  ialah  belum  maksimalnya  pengembangan  terhadap Pelabuhan  perikanan  tersebut  karena  terbatasnya  anggaran  yang  dimiliki pemerintah. Salah satu Pelabuhan perikanan yang menjadi lokasi penelitian ini ialah pelabuhan perikanan di Barek Motor, Barek Motor, Kijang Kota, Kabupaten Bintan. Pembangunan  memang  sudah  dilakukan,  namun  terkait  pengembangan Pelabuhan  yang  termuat  dalam  Renstra  DKP  Kepri  belum  terealisasikan  karena anggaran  daerah  yang  terbatas.  Dengan  adanya  Pelabuhan  ini  sudah  dapat meningkatkan  hasil  tangkapan  bagi  para  nelayan  yang  ada.  Selain  itu,  proses pembongkaran  muatan  nelayan  menjadi  lebih  mudah  begitu  pula  dengan  akses turun naiknya nelayan ketika ingin melaut menjadi lebih mudah. Selanjutnya, akses pasar  yang  bersebelahan  dengan  Pelabuhan  memudahkan  nelayan  untuk  dapat langsung  menjualnya  kepada  para  pedagang.  Hal  tersebut  tentu  menjadi  sebuah keuntungan bagi masyarakat dan nelayan ketika ingin melakukan aktivitas jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin  As,  Z.  (2019).  Pemberdayaan  Masyarakat  Nelayan  Di  Pesisir  Pantai Blanakan  Kabupaten  Subang. Jurnal  Caraka  Prabu , 1 (2),  84–122. https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktik . Rineka Cipta.
Direktorat  Pendayagunaan  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  (n.d.). Jumlah  Pulau . Kementerian  Kelautan  Dan  Perikanan  RI.  Retrieved  June  19,  2023,  from https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau
George, E. C. (1980). Implementing Public Policy . Congressional Quartely Press.
Kalalo,  M.  M.  K.,  Kimbal,  M.,  &  Kimbal,  A.  (2018).  IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL TATELU DI KECAMATAN DIMEMBE  KABUPATEN  MINAHASA  UTARA. EKSEKUTIF  Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , Volome 1 (No. 1), 1–11. file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/ksp/alfonkimbal,+Maria+Kalalo.pdf Kristiyanti,  M.,  Purwantini,  S.,  &  Santoso,  W.  (2020).  PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DALAM MENUNJANG KEGIATAN  EKONOMI  MASYARAKAT  NELAYAN  KABUPATEN BATANG. Jurnal Saintek Maritim , 21 (1). file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/262-147147396-1-PB.pdf
Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam , 6 (2), 324–334. file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/ksp/7713-24106-1-PB.pdf Undang-Undang RI Nomor 43 Tentang Wilayah Negara, Pub. L. No. 43 (2008). file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/ksp/UU Nomor 43 Tahun 2008.pdf Undang-Undang RI Nomor 7 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi  Daya  Ikan,  Dan  Petambak  Garam,  Pub.  L.  No.  7  (2016). file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/ksp/UU Nomor 7 Tahun 2016.pdf Salim,  Wibowo,  W.,  &  Pratama,  W.  (2021).  Studi  Pengembangan  Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng, Girisubo, Gunung Kidul. Majalah Ilmiah Gema Maritim , 23 (1), 15–19. https://doi.org/10.37612/gema-
maritim.v23i1.117
Septian,  D.  (2017).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENGELOLAAN
KAWASAN  TERPADU  DAN  PENDALAMAN  ALUR  PELAYARAN (Studi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air  Kecamatan  Karimun  Kabupaten  Karimun). Kemudi:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 2 (1),  41–73.  file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/747-Article Text-2841-1-10-20181030.pdf
Setiawan, H., Pane, A. B., & Lubis, E. (2019). Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan  Pantai  Bajomulyo  Untuk  Meningkatkan  Fungsi  Pelabuhan Perikanan. ALBACORE  Jurnal  Penelitian  Perikanan  Laut , 3 (1),  59–72. https://doi.org/10.29244/core.3.1.59-72
Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). Metodelogi Penelitian Sosial . Bumi Aksara.