## TANGGUNG  JAWAB  HUKUM  PERAWAT  MATERNITAS DALAM  MELAKUKAN  TINDAKAN  KEBIDANAN  DI  BIDANG PERSALINAN

## Adibah Enggar Sulistiorini
Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Email : adibahenggar@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8684
Submission Track: Received: 20 Agustus 2019 Final Revision: 27 September 2019 Available online: 10 Oktober 2019 Corresponding Author:
Adibah Enggar Sulistiorini adibahenggar@gmail.com

## ABSTRAK
Spesialisasi  keperawatan  maternitas  diharapkan  mampu menjawab  kebutuhan  masyarakat  akan  kesehatan reproduksi.  Akan  tetapi  ditemukan  beberapa  kompetensi yang  sama  dengan  dengan  profesi  kebidanan.  Bidan berwenang  dalam  pelayanan  terkait  kespro  begitupun perawat  maternitas.  Salah  satu  kompetensi  yang  sama adalah pertolongan persalinan sehingga bisa saja terjadi konflik  antarprofesi.  Untuk  itu  diperlukan  adanya regulasi  atau  aturan  yang  dapat  dijadikan  landasan perawat  maternitas  agar  bekerja  sesuai  dengan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban perawat maternitas dan menemukan  jawaban  atas  tanggung  jawab  perawat maternitas  dalam  melakukan  tindakan  persalinan.  Hasil dari  penelitian  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa perawat  maternitas  dalam  melakukan  praktik  diluar kewenangannya  dapat  diminta  pertanggungjawaban hukum  secara  pidana,  perdata  dan  adminstrasi,  oleh karena  itu  sangat  diharapkan  bagi  pemerintah  untuk dapat memberikan kewenangan pada perawat maternitas agar  bekerja  sesuai  kompetensi  yang  dimiliki,  serta membuat  kebijakan  atau  regulasi  sehingga  dalam peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan mengenai  perlindungan  hukum  dan  legalitas  bagi perawat  maternitas  dalam  melakukan  pertolongan persalinan,  sehingga  adanya  kekuatan  hukum  bagi
perawat maternitas dalam melakukan pelayanan kesehatan.
Kata
Kunci:.tanggung jawab hukum, perawat, maternitas, kebidanan, persalinan

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan keperawatan yang memberikan kompetensi pelayanan kespro utamanya adalah pada  keperawatan  maternitas.  Keperawatan  maternitas  merupakan  salah  satu  bentuk pelayanan  profesional  keperawatan  yang  ditujukan  kepada  wanita  pada  masa  usia  subur (WUS)  berkaitan  dengan  sistem  reproduksi,  kehamilan,  melahirkan,  nifas,  antara  dua kehamilan  dan  bayi  baru  lahir  sampai  umur  40  hari,  beserta  keluarganya,  berfokus  pada pemenuhan kebutuhan dasar dalam beradaptasi secara fisik dan psikososial untuk mencapai kesejahteraan  keluarga  dengan  menggunakan  pendekatan  proses  keperawatan.(World Health Organization (WHO), 2010) Untuk melaksanakan  tanggung jawab tersebut  maka program  pendidikan spesialis  keperawatan  maternitas merupakan  program  studi  yang ditujukan    untuk    menghasilkan  spesialis    keperawatan    maternitas  yang    professional memiliki    tanggung  jawab    dan    tanggung    gugat    yang  diharapkan  dapat  berperan  aktif dalam mengatasi  permasalahan  kesehatan perempuan  di  Indonesia.(Goverment in South of Australia, 2010)
Tugas dan kewenangan bidan telah diatur dalam Undang-undang No.4 tahun 2019 tentang Kebidanan (selanjutnya disebut UU Kebidanan) sehingga jelas memberikan arahan dalam kegiatan praktik kebidanan. Berbeda dengan keperawatan maternitas yang secara riil belum termuat  dalam  Undang-undang  No.38  tahun  2014  tentang  Keperawatan  (selanjutnya disebut UU Keperawatan) . UU Keperawatan merupakan upaya perlindungan hukum yang dibentuk  dengan  adanya  profesi  keperawatan.  Terkait  tugas  dan  kewenangan  perawat maternitas  belum  diatur  dalam  UU  Keperawatan,  dalam  menjalankan  praktiknya  perawat maternitas  beracuan  pada  kompetensi  klinik  perawat  maternitas  yang  termuat  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  10  tahun  2015  tentang  Standar  Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menganalisis hak  dan  kewajiban  perawat  maternitas  dan  menemukan  jawaban  atas  tanggung  jawab perawat maternitas dalam melakukan tindakan persalinan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang–  undangan  ( Statute  Approach ),  dan pendekatan konseptual ( Conseptual Approach ). Pertama, pendekatan perundang -undangan akan  dilakukan  dengan  menggunakan  legislasi  dan  regulasi  yang  digunakan  untuk menemukan  konsep-konsep/  teori-teori  yang  mendukung  sehingga  membuka  kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang– undang dengan undang-undang  lainnya.(Peter  Mahmud  Marzuki,  2014a)  Untuk  penelitian  ini  digunakan pendekatan  perundang-undangan  antara  Undang-Undang  Kesehatan,  Undang-Undang Keperawatan,  Undang-Undang  Kebidanan,  Undang-Undang  Tenaga  Kesehatan  Peraturan Pemerintah,  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Indonesia  dalam  menetapkan  tanggung  jawab hukum. Kedua, pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum  sehingga  akan  menemukan  ide-ide  yang melahirkan  pengertian  hukum,  konsep  hukum  dan  asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu yang dihadapi.(Peter Mahmud Marzuki, 2014b)
Law And Justice Vol. 4, No. 2, 2019, pp.112-119 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj

## C. PEMBAHASAN
1. Kewajiban Perawat Maternitas Dalam Melakukan Tindakan Persalinan
Perawat  berkewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  keperawatan  sesuai  dengan standar  profesi,  standar  praktek  keperawatan,  kode  etik,  dan  SOP  serta  kebutuhan  klien atau  pasien  dimana  standar  profesi,  standar  praktek  dan  kode  etik  yang  ditetapkan  oleh organisasi profesi merupakan pedoman yang harus  diikuti oleh setiap tenaga keperawatan untuk  melaksanakan  praktik  keperawatan.  Perawat  yang  melaksanakan  tugasnya diwajibkan  untuk  merujuk  klien  dan  atau  pasien  ke  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang mempunyai  keahlian  atau  kemampuan  yang  lebih  baik,  apabila  tidak  mampu  melakukan suatu pemerikasaan atau tindakan. Hal ini juga tergantung situasi, jika lingkungan kita juga tidak memungkinkan maka kita sebagai perawat dapat menerangkan alasan yang tepat.
Perawat  berkewajiban  untuk  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahuinya  tentang klien dan atau pasien, kecuali untuk kepentingan hukum. Hal ini menyangkut privasi klien yang berada dalam asuhan keperawatan karena disisi lain perawat juga wajib menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  Kewajiban  perawat  maternitas  sendiri  mengacu  pada  implementasi  keperawatan pada  standar  pelayanan  keperawatan  ibu  dan  anak  yang  tertera  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus.  Dalam  Pasal  37  UU  Keperawatan  menyebutkan  untuk  mewajibkan  perawat melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, memberikan pelayanan, merujuk klien kepada perawat lain yang tepat sesuai dengan  keahliannya,  membuat  dokumentasi  asuhan  keperawatan,  memberikan  informasi yang  lengkap  jujur,  benar,  jelas,  dan  mudah  dimengerti  mengenai  tindakan  keperawatan kepada  klien  atau  keluarganya  sesuai  dengan  batas  kewenangannya,  melaksanakan tindakan  pelimpahan  wewenang  dari  tenaga  kesehatan  lain  sesuai  dengan  kompetensi perawat, dan melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dengan  penjelasan  tersebut,  perawat  dapat  melaksanakan  standar  pelayanan keperawatan  yang  apabila  terjadi  kesalahan  dapat  dimintai  pertanggung  jawabannya. Karena itulah, adanya hak dan kewajiban perawat  memiliki hubungan dengan masyarakat dan  dilindungi  oleh  hukum,  dan  perawat  wajib  untuk  mentaati  hubungan  tersebut. Sebenarnya  dalam  kewajiban  perawat  maternitas  tidak  disebutkan  bahwa  perawat maternitas  boleh  melakukan  pertolongan  persalinan.  Namun  pada  kenyataannya  perawat maternitas  memiliki  kompetensi  dalam  melakukan  pertolongan  persalinan.  Kompetensi pertolongan  persalinan  diberikan  kepada  perawat  klinik  maternitas  II  apabila  tidak  ada tenaga kesehatan yang berwenang dalam melakukan pertolongan persalinan.

## 2. Tanggung Jawab Hukum Secara Pidana Perawat Maternitas Dalam Melakukan Tindakan Persalinan
Sebagai  salah  satu  tenaga  kesehatan,  perawat  maternitas  dalam  menjalankan praktiknya  harus  dilakukan  sesuai  dengan  kewenangan  yang  didasarkan  pada  kompetensi yang dimilikinya. Dalam hal ini perawat maternitas memiliki kompetensi untuk menolong persalinan,  tetapi  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pertolongan  persalinan. Namun  menurut Pasal  30  ayat  1  huruf  g  UU  Keperawatan  disebutkan  bahwa  perawat berwenang  memberikan  tindakan  pada  keadaan  gawat  darurat  sesuai  kompetensinya. Melihat  pada  ketentuan  di  atas,  sehubungan  dengan  pertolongan  persalinan  oleh  perawat maternitas,  dapat  dilihat  bahwa  tanggung  jawab  hukum  secara  pidana  akan  diberikan
kepada  perawat  maternitas  jika  tindakan  yang  dilakukannya  tidak  dalam  kondisi  gawat darurat  dan  terjadi culpa  lata atau  kesalahan  yang  bersifat  mencolok  dan  dapat mengakibatkan  cacat  baik  permanen  maupun  tidak  dan  juga  terjadi  kematian  dalam melakukan pertolongan persalinan tersebut. Jika dalam melakukan pertolongan persalinan oleh perawat maternitas tidak dalam keadaan darurat dan terjadi culpa lata maka tanggung jawab  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  pada  perawat  maternitas  merujuk  pada  ketentuan pidana pada UU Tenaga Kesehatan Pasal 84
(1) Setiap  Tenaga  Kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat  yang  mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidan penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
(2) Jika  kelalaian  berat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pengaturan tindakan medis secara umum dalam UU No.23/1992 tentang Kesehatan dapat  dilihat  dalam  pasal  32  ayat  (4)  yang  menyatakan  bahwa  “pelaksanaan  pengobatan dan  atau  perawatan  berdasarkan  ilmu  kedokteran  dan  ilmu  keperawatan  hanya  dapat dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  untuk  itu”. Ketentuan  tersebut  dimaksudkan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  tindakan  seseorang yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pengobatan/perawatan, sehingga  akibat  yang  dapat  merugikan  atau  membahayakan  terhadap  kesehatan  pasien dapat  dihindari,  khususnya  tindakan  medis  yang  mengandung  risiko.  Pengaturan kewenangan tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medik diatur dalam pasal 50 UU No.23/  1992  tentang  Kesehatan  yang  merumuskan  bahwa  “tenaga  kesehatan  bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan”.

## 3. Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Perawat Maternitas Dalam Melakukan Tindakan Persalinan
Gugatan  keperdataan  terhadap  perawat  bersumber  pada  dua  bentuk  yakni  perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatigedaad) dan perbuatan wanprestasi ( contractual liability ).
a. Tanggung Jawab Hukum Akibat Perbuatan Melanggar Hukum
Terdapat  3  prinsip  sanksi  hukum  bidang  hukum  perdata  apabila  seorang  perawat maternitas  dalam  melakukan  perbuatannya  disebut  melanggar  hukum  yang  diatur dalam  Pasal  1365,  1366,  1367  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yaitu  sebagai berikut:
1) Pertanggungjawaban  langsung  dan  mandiri (personal  liability )  berdasarkan  Pasal 1365 BW dan Pasal 1366 BW “Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri  orang  lain  berarti  orang  yang  melakukannya  harus  membayar  kompensasi sebagai  pertanggungjawaban  kerugian  dan  seseorang  harus  bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati”
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  maka  seorang  perawat  maternitas  yang melakukan  kesalahan  dalam  menjalankan  fungsi  independennya  yang  mengakibatkan kerugian  pada  pasien  maka  ia  wajib  memikul  tanggungjawabnya  secara  mandiri.  Dilihat dari  ketentuan  Pasal  1365  KUHPerdata  di  atas  maka  pertanggungjawaban  perawat maternitas  tersebut  lahir  apabila  memenuhi  empat  unsur  yakni  (Moegni  Djijidihardjo, 1979):
1) Perbuatan itu melanggar hukum
2) Pasien harus mengalami suatu kerugian
Law And Justice Vol. 4, No. 2, 2019, pp.112-119 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj
3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan
4) Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
Mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  melanggar  hukum,  undang-undang tidak  memberikan  perumusannya.  Namun  sesuai  dengan  yurisprudensi  Arrest  Hoge  Raad 31  Januari  1919  (Cecep  Triwibowo,  2010)  ditetapakan  adanya  empat  kriteria  perbuatan melanggar hukum yaitu:
1) perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2) perbuatan itu melanggar hak orang lain
3) perbuatan itu melanggar kaedah tata susila
4) perbuatan  itu  bertentangan  dengan  asas  kepatutan,  ketelitian  serta  sikap  hati-hati yang  seharusnya  dimiliki  seseorang  dalam  pergaulan  dengan  sesama  warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
a. Pertanggungjawaban  dengan  asas respondeat  superior  atau  vicarious  liability, melalui Pasal  1367  BW  yang  menyebutkan  bahwa  “Seseorang  harus  memberikan pertanggungjawabkan  tidak  hanya  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  tindakannya sendiri,  tetapi  juga  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  dari  tindakan  orang  lain  yang  berada dibawah pengawasannya”
Bila  dikaitkan  dengan  pelaksanaan  fungsi  perawat  maternitas  maka  kesalahan  yang terjadi  dalam  menjalankan  fungsi  interdependen  perawat  maternitas  akan  melahirkan  bentuk pertanggungjawaban  di  atas.  Sebagai  bagian  dari  tim  maupun  orang  yang  bekerja  di  bawah perintah dokter/rumah sakit, maka perawat maternitas akan bersama-sama bertanggung gugat kepada kerugian yang menimpa pasien.
b. Pertanggungjawaban  dengan  asas zaakwarneming berdasarkan  Pasal  1354  BW  “Jika seorang  dengan  sukarela,  dengan  tidak  mendapat  perintah  untuk  itu,  mewakili  urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya  untuk  meneruskan  serta  menyelesaikan  urusan  tersebut,  hingga  orang  yang diwakili  kepentingannya  dapat  mengerjakan  sendiri  urusan  itu.  la  memikul  segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas”
Dalam hal ini konsep pertanggungjawaban terjadi seketika bagi seorang perawat yang berada  dalam  kondisi  tertentu  harus  melakukan  pertolongan  darurat  dimana  tidak  ada  orang lain  yang  berkompeten  untuk  itu.  Perlindungan  hukum  dalam  tindakan zaarwarneming perawat tersebut tertuang dalam Pasal 35 UU Keperawatan
(1) Dalam  keadaan  darurat  untuk  memberikan  pertolongan  pertama,  Perawat  dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya.
(2) Pertolongan  pertama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan  untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
(3) Keadaan  darurat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  keadaan  yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien.
(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Perawat justru akan dimintai pertanggungjawaban hukum apabila tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dalam Pasal 35 UU Keperawatan tersebut.
1. Perbuatan Wanprestasi
Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak  melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, melakukan  apa yang dijanjikan tetapi terlambat  dan  melaksanakan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi  tidak  sebagai  mana  dijanjikan  serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. (Subekti, 1990)
Gugatan  berdasarkan  wanprestasi  seorang  perawat  akan  dimintai  pertanggungjawaban apabila terpenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu:
a. Tidak  mengerjakan  kewajibannya  sama  sekali;  dalam  konteks  ini  apabila  seorang perawat tidak mengerjakan semua tugas dan kewenangan sesuai dengan fungsi, peran maupun tindakan keperawatan
b. Mengerjakan kewajiban tetapi terlambat; dalam hal ini apabila kewajiban sesuai fungsi tersebut dilakukan terlambat yang mengakibatkan kerugian pada pasien.
c. Mengerjakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya; suatu tugas yang dikerjakan asal-asalan.
d. Mengerjakan  yang  seharusnya  tidak  boleh  dilakukan;  dalam  hal  ini  apabila  seorang perawat melakukan tindakan medis yang tidak mendapat delegasi dari dokter.
Pada  dasarnya  pertanggung  jawaban  perdata  itu  bertujuan  untuk  memperoleh  ganti  rugi atas  kerugian  yang  diderita  oleh  pasien  akibat  adanya  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan hukum  dari  tindakan  dokter.  Dalam  hal  ini  pasien  harus  bisa  membuktikan  bahwa  bidan  ini benar  benar  telah  mengadakan  perjanjian,  kemudian  dia  telah  melakukan  wanprestasi terhadap  perjanjian  tersebut  yang  tentu  saja  dalam  hal  ini  senantiasa  harus  didasarkan  pada kesalahan  profesi.  Lalu  pasien  disini  harus  mempunyai  bukti-bukti  kerugian  akibat  tidak dipenuhinya kewajiban bidan sesuai dengan standard profesi bidan yang berlaku dalam suatu kontrak terapeutik.
Pertanggungjawaban  secara  perdata  diberikan  kepada  perawat  maternitas  apabila perawat  maternitas  dalam  melakukan  pertolongan  persalinan  terbukti  memenuhi  unsur wanprestasi  seperti  melakukan  pertolongan  persalinan  dalam  keadaan  darurat  namun  tidak sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur.  Maka  pertanggungjawaban  secara  perdata tersebut  akan  dipikul  langsung  oleh  perawat  maternitas  yang  bersangkutan  sesuai personal liability .
Undang-Undang  Keperawatan  sebenarnya  telah  melindungi  dunia  kerja  Keperawatan. Pasal 36 Perawat dalam melaksanakan Praktik keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar  pelayanan,  standar  profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang undangan.  Baik praktek  di Fasilitas  kesehatan  maupun  praktek  di  masyarakat.  Secara  tertulis  hubungan  kerja  antara pasien dengan perawat dalam Undang-Undang Keperawatan termasuk dalam jenis perjanjian Inspanningsverbintenis. Yaitu  perjanjian  yang  mendasarkan  kepada  usaha  para  pihak  yang maksimal,  artinya  perjanjian  upaya  yakni  kedua  belah  pihak  berjanji  atau  sepakat  untuk berdaya upaya secara maksimal guna mewujudkan apa yang diperjanjikan.

## 4. Tanggung  Jawab  Hukum  Secara  Administrasi  Perawat  Maternitas  Dalam Melakukan Tindakan Persalinan
Perawat  maternitas  dikatakan  telah  melakukan  pelanggaran  administrasi  manakala perawat  tersebut  telah  melanggar  hukum  administrasi . Secara  prinsip,  pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi terhadap  penyelenggaraan  praktik  perawat  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku.  Permenkes No. 148/2010 telah memberikan ketentuan administrasi yang wajib ditaati perawat yakni:
a. Surat Izin Praktik Perawat bagi perawat yang melakukan praktik mandiri.
Law And Justice Vol. 4, No. 2, 2019, pp.112-119 e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj
b. Penyelengaraan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dengan pengecualian Pasal 10
c. Kewajiban untuk bekerja sesuai standar profesi
Ketiadaan  persyaratan  administrasi  di  atas  akan  membuat  perawat  rentan  terhadap gugatan  malpraktik.  Ketiadaan  SIPP  dalam  menjalankan  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan  merupakan  sebuah administrative  malpractice yang  dapat  dikenai  sanksi  hukum. Bentuk Sanksi administrasi yang diancamkan pada pelanggaran hukum adminitarsi ini adalah:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pencabutan izin SIKP dan SIPP
Menurut  peratuan  yang  berlaku,  seseorang  yang  telah  lulus  dan  dinyatakan  sebagai perawat,  harus  mendapatkan  lisensi  agar  memperoleh  ijin  bekerja  atau  yang  biasa  disebut SIPP  (Surat  Ijin  Praktik  Perawat).  Tidak  dibenarkan  melakukan  pelayanan  diluar  batas kewenangan seorang perawat, jika ketentuan tersebut dilanggar maka perawat dianggap telah melakukan administrative malpractice dan dapat dikenai sanksi administrative.
Dalam praktek pelaksanaannya tanggung jawab secara administrasi ini dapat diberikan kepada perawat maternitas jika perawat tersebut melakukan pertolongan persalinan yang tidak sesuai  dengan  kewenangannya  bukan  dalam  keadaan  darurat  dan  dilakukan  pada  praktik mandiri tidak dalam keadaan keterbatasan tertentu.
Apabila seseorang bersedia menolong orang lain dalam keadaan darurat, maka ia harus melakukannya hingga tuntas dalam arti ada pihak lain yang melanjutkan pertolongan itu atau korban  tidak  memerlukan  pertolongan  lagi.  Dalam  hal  pertolongan  tidak  dilakukan  dengan tuntas  maka  pihak  penolong  dapat  digugat  karena  dianggap  mencampuri/  menghalangi kesempatan korban untuk memperoleh pertolongan lain (Is, 2015)
Di  USA  dikenal  penerapan doktrin  Good  Samaritan dalam  peraturan  perundang- undangan pada hampir seluruh negara bagian. Doktrin tersebut terutama diberlakukan dalam fase  pra -rumah  sakit  untuk  melindungi  pihak  yang  secara  sukarela  beritikad  baik  menolong seseorang dalam keadaan gawat darurat. (Hanafiah, M. Jusuf, 2016)
Dengan demikian seorang pasien dilarang menggugat dokter atau tenaga  kesehatan  lain  untuk  kecederaan  yang  dialaminya.  Dua  syarat  utama doktrin  Good Samaritan yang harus dipenuhi adalah:
a. Kesukarelaan pihak penolong. Kesukarelaan dibuktikan dengan tidak ada harapan atau keinginan pihak penolong untuk memperoleh kompensasi dalam bentuk apapun. Bila pihak penolong menarik biaya pada akhir pertolongannya, maka doktrin tersebut tidak berlaku.
b. Itikad  baik  pihak  penolong.  Itikad  baik  tersebut  dapat  dinilai  dari  tindakan  yang dilakukan  penolong.  Hal  yang  bertentangan  dengan  itikad  baik  misalnya  melakukan trakeostomi yang tidak perlu untuk menambah keterampilan penolong.

## D. KESIMPULAN
Hak perawat maternitas mengacu pada hak perawat secara umum yang terdapat pada Pasal  36  UU  Keperawatan.  Sedangkan  kewajiban  perawat  maternitas  mengacu  pada implementasi  keperawatan  pada  standar  pelayanan  keperawatan  ibu  dan  anak  yang  tertera pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  10  tahun  2015  tantang  Standar  Pelayanan Keperawatan  Di  Rumah  Sakit  Khusus.  Pertanggungjawaban  yang  dapat  dikenakan  oleh perawat adalah bentuk tanggung jawab pidana, perdata dan administrasi.
Pertanggungjawaban  itu  akan  dipikul  langsung  dan  mandiri  oleh  perawat  maternitas  yang bersangkutan sesuai dengan personal liabilit.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Kebidanan,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  56,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 6325
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  10  Tahun  2015  tentang  Standar  Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 434
Cecep  Triwibowo  (2010) Hukum  Keperawatan,  Panduan  Hukum  dan  Etika  Bagi Perawat . Yogyakarta: Pustaka Book Publisher,. Goverment in South of Australia (2010) Guide for Maternal and Neonatal Services . Hanafiah, M. Jusuf, A. A. (2016) Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan . Jakarta: EGC. Is, M. S. (2015) Etika dan Hukum Kesehatan: Teori dan Aplikasinya di Indonesia . edisi pert. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Moegni  Djijidihardjo  (1979) Perbuatan  Melawan  Hukum .  cetakan  1.  Jakarta:  Pradnya Paramita.
Peter  Mahmud  Marzuki  (2014a) Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Peter  Mahmud  Marzuki  (2014b) Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Subekti (1990) Hukum Perjanjian . Bandung: PT Internusa. World  Health  Organization  (WHO)  (2010) Nursing  Midwefery  Strategies  Direction 2011-2015 . Geneva Switchzerland.