Volume 4 No. 2, September 2018
Maria Magdalena Bate’e

## ANALISIS SISTEM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN PAJAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI KANTOR SAMSAT GUNUNG SITOLI

## Maria Magdalena Bate’e
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Jl. Karet No. 30 Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli 22815 maria.batee82@gmail.com / maria.magdalena@stiepembnas.ac.id

## ABSTRAK
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  merupakan  penyelenggaraan  pajak  daerah atas  kendaraan  bermotor.  Yang  menjadi  Objek  pajak  kendaraan  bermotor  yaitu bukti kepemilikan atau kuasa atas kendaraan bermotor, sedangkan Subjek pajak kendaraan  bermotor  yaitu  orang  pribadi  ataupun  badan  yang  memiliki  atau menguasai  kendaraan  bermotor.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  sistem  pelaksanaan  perhitungan  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB) Roda  2  pada  Kantor  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  (SAMSAT) Gunungsitoli. Jenis penelitian dalam penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian deskriptif  kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perhitungan PKB Roda 2 di kantor Samsat Kota  Gunungsitoli  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  perpajakan  di  Indonesia dengan  mengacu  pada  UU  No  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi  Daerah  (PDRD)  dan  juga  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pajak  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara.  Dalam sistem  Pemungutan  PKB  Roda  2  di  kantor  SAMSAT  Gunungsitoli  dilaksanakan dengan  Official  Assessment  System  yang  artinya  bahwa  pemungutan  pajak didasarkan  atas  ketetapan  Kepala  Daerah  dengan  cara  menggunakan  SKPD (Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah)  dan/atau  dokumen-dokumen  lain  yang dipersamakan  berupa  karcis  dan  nota  perhitungan,  penetapan  oleh  petugas kantor  SAMSAT,  dan  pembayarannya  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  dan  disetor oleh petugas ke Bank yaitu Bank SUMUT Cabang Gunungsitoli.
Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah

## 1.  PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian
Dalam  memungut  pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  upaya  dalam menambahkan Pendapatan Asli Daerah yang termasuk  atau tergolong dalam Pajak  Provinsi  atau  Pajak  Daerah.  Sebagai  salah  satu  sumber  penghasilan

## ISSN 2460-030X
daerah yang besar pajak kendaraan bermotor yang merupakan Pajak Daerah yang  memerlukan    perhatian  khusus  dari  Pemerintah  Daerah  untuk  terus menerus  meningkatkan  pengelolaan  pajak  tersebut.  Sesuai  dengan  UU  No. 28  tahun  2009  mengenai  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  dimana disebutkan  bahwa  pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  pajak  atas  hak pemilik  atau penguasa atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dalam hal  ini  yaitu  semua  kendaraan  yang  beroda  dua  ataupun  lebih  yang digunakan  disemua  jenis  jalan  darat  dan  digerakkan  dengan  alat  teknik berupa  mesin  atau  motor  atau  peralatan  lain  yang  fungsinya  mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,  termasuk  alat-alat  besar  yang  juga  dapat  bergerak  atau berpindah.  Dalam menjalankan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  memiliki hak,  kewenangan,  dan  kewajiban  untuk  mengurus  sendiri  pemerintahannya ataupun  masyarakatnya  secara  khusus  dalam  menjalankan  kebijakan Desentralisasi. Dasar dari pelaksanaan perpajakan kendaraan bermotor yaitu Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi daerah.  Untuk  meningkatkan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  maka pemerintah daerah harus maksimal dalam menerapkan  kebijakan pemungutan  pajak  progresif  untuk  kepemilikan  kendaraan  bermotor. Kebijakan  ini  juga  diharapkan  dapat  mengurangi  penggunaan  kendaraan bermotor  di  kota-kota  besar  sebagai  salah  satu  penyebab  naiknya  tingkat kemacetan arus lalu lintas dan terhitung sejak tanggal 02 Mei 2011 tarif pajak progresif  diberlakukan  di  wilayah  provinsi  sumatera  utara.  Pemerintah Provinsi  mendapatkan  keleluasaan  serta  kebebasan  penuh  dalam menetapkan  PKB  (Pajak  Kendaraan  Bermotor).  PKB  yakni  Pajak  Daerah merupakan  pendapatan  Daerah  yang  sangat  besar  sehingga  pengelolaan pemungutan  dan  pengurusan  PKB  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  yang difokuskan pada satu lokasi dimana melibatkan unsur-unsur  terkait di dalam pengelolaannya.  Pelaksanaan  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor dilaksanakan  oleh  kantor  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap  yang selanjutnya  disingkat  dengan  SAMSAT,  di  mana  di  dalamnya  terdapat hubungan  kerjasama  beberapa  pihak  yaitu  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  pemerintah  daerah  (Dinas  Pendapatan  Daerah)  dan  PT  Jasa Raharja (Persero).  Pihak Kepolisian memiliki fungsi dan kewenangan dalam bidang  registrasi  dan  pengidentifikasian  kendaraan  bermotor,  Dinas Pendapatan  Daerah  berfungsi  dalam  bidang  pemungutan  PKB  dan  BBNKB dan  PT.  Jasa  Raharja  (Persero)  berwenang  dalam  bidang  penyampaian Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  (SWDKLLJ).  Kantor SAMSAT  dibentuk  agar  dapat  memberikan  kemudahan  pelayanan  bagi masyarakat  dan  menjadi  perpanjangan  tangan  pemerintah  daerah  dalam pemungutan  PKB.  Masalah  yang  ditemukan  pada  kantor  SAMSAT Gunungsitoli adalah banyaknya penunggakan pembayaran PKB. Berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  pada  tanggal  13  juni  2015  di  kantor SAMSAT  Gunungsitoli  bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara melalui  SAMSAT  Gunungsitoli  memberikan  dispensasi  dan  penghapusan sanksi  administrasi  PKB  dan  BBN  (Bea  Balik  Nama)  terhadap  kendaraan bermotor.  Hal  itu  dinyatakan  oleh  Kepala  UPT  Dinas  Pendapatan  Provinsi Sumatera  Utara  Gunungsitoli ELIZARO  ZEBUA.  Dispensasi  yang  dilakukan
Volume 4 No. 2, September 2018
dalam hal ini yaitu penghapusan sanksi daripada administrasi pajak bermotor dan juga administrasi BBN kendaraan bermotor yang diberlakukan di wilayah Nias  berdasarkan  surat  Peraturan  Gubernur  Sumatera  Utara  No.45  Tahun 2014,  tentang  pemberian  keringanan  dan  penghapusan  denda  administrasi PKB/BBNKB.  Jadi  bagi  masyarakat  (wajib  pajak  kendaraan  bermotor) terdapat  belum  melunasi  pajak  kendaraan  bermotor  miliknya  baik  yang hampir  selama  sepuluh  tahun  menunggak  diberikan  waktu  selama  bulan Desember  2014  untuk  melakukan  pemutihan  yaitu  hanya  membayar tunggakan  pokok   selama  dua  tahun  saja.  Artinya,  pemilik  kendaraan  yang menunggak  sampai  beberapa  tahun  lamanya  dapat  menghidupkan  atau mengaktifkan  kembali  STNK-nya  dengan  hanya  membayar  PKB  tahun  2013 dan 2014 tanpa denda. Selain itu, pemerintah juga membebaskan pokok Bea Balik Nama (BBN) tanpa dipungut biaya namun dengan syarat dan ketentuan yang  berlaku.  Namun  meskipun  sudah  dilakukannya  pemutihan  tersebut masih  terdapat  sebagian  masyarakat  atau  wajib  pajak  kendaraan  bermotor (PKB)  yang  belum  memenuhi  tanggungjawab  perpajakannya  sehingga  hal tersebut  sangat  mempengaruhi  pendapatan  asli  daerah  karena  PKB  adalah sumber  penerimaan  penghasilan  daerah  yang  sangat  besar.  Masalah  yang lain adalah kurangnya informasi yang diberikan kepada wajib pajak mengenai perhitungan  PKB  ketika  wajib  pajak  membayar  pajak,  bila  informasi perhitungan  wajib  pajak  diberikan  dengan  benar  ini  akan  mengurangi terjadinya  pemungutan  liar  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  tertentu.  Dalam hal  pemungutan  pajak  daerah  termasuk  PKB,  pemerintah  dalam  daerah harus  kontinyu  dalam  meningkatkan  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah secara transparansi, partisipatif dan akuntabel, dan secara khusus pada pihak SAMSAT  Gunungsitoli  berkewajiban  dalam  memberikan  informasi  lengkap serta pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang berurusan dan dengan  demikian  masyarakat  akan  termotivasi  dalam  membayar  pajaknya tepat waktu. Dari uraian dan fenomena di atas penelitian ini dilakukan dengan judul “ ANALISIS SISTEM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN PAJAK ATAS KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PAJAK DAERAH DI KANTOR SAMSAT GUNUNGSITOLI ”.

## Identifikasi Masalah
Penelitian  ini  memiliki  identifikasi  masalah  yaitu  bagaimana  sistem  dan prosedur dalam melaksanakan tata penghitungan  pajak kendaraan bermotor (PKB) roda 2 yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

## Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui  mekanisme  dan  prosedur  pendaftaran  kendaraan bermotor baru, pemungutan PKB dan pembayaran PKB setiap tahun pada kantor SAMSAT Gunungsitoli.
b. Untuk  mengetahui  sistem  dan  mekanisme  dari  pelaksanaan  perhitungan Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  khususnya  roda  dua  dalam meningkatkan pajak daerah.

## ISSN 2460-030X
c. Untuk  mengetahui  apakah  sistem  dari  pelaksanaan  penghitungan  Pajak Kendaraan  Bermotor  di  kantor  SAMSAT  Gunungsitoli  telah  dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
d. Untuk  mengetahui  upaya  dalam  menambah  atau  meningkatkan pemasukan pajak daerah melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah secara akademis dapat menyumbangkan  ilmu  pengetahuan  dalam  bidang  ilmu  akuntansi  dan perpajakan. Sedangkan manfaat secara praktis adalah :
a.  menambah  ilmu  pengetahuan  tentang  Sistem  Pelaksanaan  Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
b.  dapat  memperoleh  informasi  dan  evaluasi  atas  sistem  yang  telah dilaksanakan  atau  diterapkan  dalam  melaksanakan  proses-proses  tata cara  perhitungan  pajak  kendaraan  bermotor  di  kantor  SAMSAT Gunungsitoli.

## 2.  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pengertian Pajak
Secara  umum  pengertian  pajak  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2009  pasal  1  ayat  1  “Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak medapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.”  Selain  itu pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH bahwa  “pajak adalah  iuran  atau  pungutan  rakyat  kepada  pemerintah  dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor  swasta  kepada  sektor  publik  yang  dapat  untuk  dipaksakan  serta yang  langsung  ditunjuk  dan  dipakai  dalam  pembiayaan  yang  diperlukan negara.” Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahawa  pajak  adalah  merupakan  iuran  atau  kontribusi  yang  bersifat dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang bertujuan untuk keperluan negara.
2.2. Fungsi  dan Pengelompokkan Pajak
Pajak  memiliki  fungsi  yaitu  fungsi  anggaran  ( budgetair )  dimana  menjadi sumber  dana  bagi  pemerintah  dalam  hal  membiayai  seluruh pengeluaran-pengeluarannya.  Fungsi  yang  lain  yaitu  fungsi  mengatur ( cregulerend ), maksudnya adalah alat yang mengatur atau melaksanakan  kebijaksanaan  pemerintah  dalam  bidang  sosial  dan ekonomi.  Sedangkan  pajak  dikelompokkan  menurut  gologannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya. Bila menurut golongannya, pajak terdiri  atas  pajak  langsung  ( ex. pajak  penghasilan)  dan  pajak  tidak langsung  ( ex. pajak  pertambahan  nilai).  Menurut  sifatnya,  pajak  terdiri atas  pajak  subjektif  dan  pajak  objektif.  Dan  terakhir  adalah  menurut lembaga pemungutnya yaitu terdiri atas Pajak Pusat (pajak dipungut oleh
Volume 4 No. 2, September 2018
Maria Magdalena Bate’e 1167
pemerintah  pusat)  dan  Pajak  Daerah  (pajak  dipungut  oleh  pemerintah daerah).
2.3. Pajak Daerah
Pemungutan  pajak  daerah  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 tahun 2009. PDRD adalah pungutan  oleh  daerah  yang  merupakan  salah  satu  hak  daerah  dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak-hak daerah tersebut sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  21  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pelaksanaan  UU  PDRD  di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (Perda).
Secara umum, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Selain  itu,  Pajak  Daerah  juga  dapat diartikan  sebagai  suatu  iuran  yang  wajib  dilakukan  oleh  orang  pribadi ataupun  badan  dalam  suatu  daerah  dengan  tidak  adanya  imbalan langsung  yang  seimbang  dan  sifatnya  dapat  dipaksakan  berdasarkan peraturan  undang-undang  yang  berlaku  dan  kegunaannya  adalah  untuk membiayai  keperluan  daerah  dan  pembangunannya.  Sementara  objek pajak  daerah  berasal  dari  segala  sesuatu  yang  dikenakan  oleh  daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya hotel, restoran, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.

## 2.4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan  atau penguasaan  kendaraan  bermotor.  Kendaraan  bermotor  adalah  semua kendaraan  beroda  beserta  gandengannya  yang  digunakan  di  semua jenis  darat,  dan  digerakkan  oleh  peralatan  teknik  berupa  motor  atau peralatan  lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengubah  suatu  sumber  daya energi  tertentu  menjadi  tenaga  gerak  kendaraan  bermotor  yang bersangkutan,  termasuk  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  yang  dalam operasinya  menggunakan  roda  dan  motor  dan  tidak  melekat  secara permanen  serta  kendaraan  bermotor  yang  dioperasikan  di  air. Pemungutan PKB dewasa ini didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 3-8.
Yang  menjadi  obyek  pajak  kendaraan  bermotor  adalah kepemilikan  dan  atau  penguasaan  kendaraan  bermotor  sebagai  alat angkut  orang  atau  barang.  Pemilikan  atau  penguasaan  kendaraan bermotor  oleh  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  kedutaan, konsulat,  perwakilan  negara  asing,  perwakilan  lembaga  internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Kemudian yang menjadi  subyek  pajak  kendaraan  bermotor  adalah  orang  pribadi  atau badan  yang  memiliki  dan  atau  menguasai  kendaraan  bermotor. Selanjutanya wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
2.5. Sistem Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

## ISSN 2460-030X
Dasar  pengenaan  PKB  adalah  hasil  perkalian  dari  dua  unsur  pokok, yaitu : a.  Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
b.  Bobot  yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau  pencemaran  lingkungan  akibat  penggunaan  kendaraan bermotor.
Khusus  untuk  kendaraan  bermotor  yang  digunakan  di  luar  jalan  umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
2.6. Tarif Dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini :
a.  Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
b.  Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan bermotor roda empat; masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.
c.  Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.
Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 2-4 ditentukan bahwa tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daearah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebsar 0,2% (nol koma dua persen).
Dalam  hal  perhitungan  pajak  kendaraan  bermotor,  besaran  pokok PKB  yang  terutang  dihitung  dengan  cara  mengalikan  tarif  pajak  dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan  PKB adalah sesuai dengan rumus berikut : Pajak Terutang = = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)
Contoh : Apabila Orang Pribadi memiliki kendaraan roda dua sebanyak 2 (dua) unit dimana kendaraan pertama merek HONDA dan kendaraan kedua merek SUZUKI dengan NJKB Rp 18.400.000 dan Rp 15.600.000, dan
Volume 4 No. 2, September 2018
Maria Magdalena Bate’e 1169
memiliki  kendaraan  roda  empat  1  (satu)  unit  jenis  NISSAN  dengan NJKB Rp 340.000.000. maka perhitungan PKB nya adalah :
Pajak Terutang merk HONDA
Pajak Terutang merk SUZUKI Pajak Terutang merk NISSAN = = = = = = 1% x ( Rp 18.400.000 x 1,00 ) Rp 184.000 2% x ( Rp 15.600.000 x 1,00 ) Rp 312.000 1% x ( Rp 340.000.000 x 1,00 ) Rp 3.400.000
Dari  hasil  perhitungan  PKB  di  atas  diketahui  bahwa  jumlah  pajak terutang  yang  dibayarkan  untuk  satu  tahun  masa  pajak  yaitu  Rp 3.896.000.  Kendaraan  merek  SUZUKI  dikenakan  tarif  progresif karena merupakan kepemilikan yang kedua dari jenis kendaraan roda dua,  sementara  kendaraan  roda  empat  tidak  dikenakan  karena merupakan kepemilikan pertama.

## 2.7. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Dalam  masa  transisi  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009 dewasa ini, pemungutan PKB di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar  hukum  yang  jelas  dan  kuat,  sehingga  harus  dipatuhi  oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan PKB yang telah  berlangsung  saat  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2001  tentang  Pajak  Daerah.  Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sejak 1 Jaunuari 2010.
Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah menggunakan Official  Assessment  System yaitu  sistem  pengenaan pajak  yang  dibayar  oleh  wajib  pajak  setelah  terlebih  dahulu  ditetapkan oleh  kepala  daerah  atau  pejabat  yang  ditunjuk  melalui  Surat  Ketetapan Pajak  Daerah  atau  dokumen  lain  yang  dipersamakan.  Selain  itu,  PKB dilakukan  bersamaan  dengan  penerbitan  surat  tanda  nomor  kendaraan bermotor  (STNK)  dan  pemungutan  pajak  tahun  berikutnya  dilakukan  di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh kepala daerah.

## 3.  METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Tahap-tahap dalam penelitian ini seperti gambar di bawah ini.

## ISSN 2460-030X
1                                  2

## 3                                      4

## Gambar 1 Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif

## Populasi Dan Sampel
Adapun  Populasi  sekaligus  Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor SAMSAT Gunungsitoli.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  hal  teknik  pengumpulan  data,  yang  dilakukan  untuk  mengumpulkan data adalah :
1.  Teknik  Wawancara,  yaitu  wawancara  terbuka  dengan  metode  tanya jawab.
2.  Teknik Observasi, yaitu peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian dan  mengamati  atau  mengawasi  peristiwa  yang  terjadi  di  lokasi penelitian.
3.  Teknik  Dokumentasi,  yaitu  teknik  dalam  mengumpulkan  data  yang bersumber dari surat-surat atau tulisan-tulisan, karya-karya, foto, film, dll yang berguna untuk melengkapi penelitian.

## Teknik Analisa Data
Berdasarkan  teknik  pengumpulan  data  yang  diuraikan  sebelumnya,  maka data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dimana  data langsung  diperoleh  dari  hasil  wawancara.  Data  berikutnya  adalah  data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang lain.
Untuk  mengolah  data  tersebut  menjadi  sebuah  karya  ilmiah  yang sistematis maka digunakan  Analisis Data  Kualitatif yaitu suatu analisis data yang  dilakukan  sengan  cara  mengumpulkan,  mengklasifikasi,  menganalisis, serta  menginterprestasikan  data  sehingga  memberikan  keterangan  yang lengkap terhadap pemecahan masalah penelitian.
Menurut  Miles  dan  Huberman  (1992:20)  yang  dikutip  oleh  Sugiyono (2010)    langkah  dalam  menganalisis  data  kualitatif  dapat  digambarkan sebagai berikut :

## TAHAPAN PENELITIAN KUALITATIF
Memilih Situasi Sosial (Place) Menetapkan Fokus Penelitian Menentukan Setting dan Subjek Penelitian Melakukan Pengumpulan Data,
Pengolahan dan Analisis Data
Penyajian Data dan Kesimpulan
Volume 4 No. 2, September 2018
Maria Magdalena Bate’e
Gambar 2 Langkah-Langkah Analisis Data Penelitian Kualitatif

## 4.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12pt, bold)
4.1.  Hasil Penelitian
4.1.1. Pelaksanaan  Pemungutan  Pajak  atas  Kendaraan  Bermotor  di Kantor SAMSAT Gunungsitoli.
Kantor  SAMSAT  (Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap) Gunungsitoli  merupakan  kantor  yang  menjadi  unsur  pelaksana teknis  Pemerintah  Daerah  dalam  bidang  pajak  kendaraan bermotor.  SAMSAT  merupakan  gabungan  dari  3  (tiga)  instansi yaitu  Kepolisian  Resort  Nias,  Dinas  Pendapatan  Daerah  dan  PT. Jasa  Raharja  Cabang  Gunungsitoli.  Yang  menjadi  dasar  dalam pemungutan  PKB  oleh  SAMSAT  gunungsitoli  adalah  Peraturan Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  1  Tahun  2011  tentang Pajak  Daerah  yang  didalamnya  mengatur  tentang  pajak kendaraan  bermotor  serta  acuannya  tidak  lain  adalah  UU  No.  28 Tahun  2009  dan  pelaksanaannya  oleh  keputusan  bersama Direktur  Lalu  Lintas  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Utara,  Kepala Dinas  Pendapatan Provinsi Sumatera Utara  dan  Kepala PT. Jasa Raharja  (Persero)  Cabang  Sumatera  Utara  tentang  Standar Pelayanan  Publik  Kantor  SAMSAT  Provinsi  Sumatera  Utara. Berdasarkan  hasil  pertemuan  dan  wawancara  peneliti  dengan Kepala  Regident  (Registrasi  dan  Identifikasi)  Kantor  SAMSAT Gunungsitoli  bahwa  kewenangan  pemungutan  pajak  pada  kantor SAMSAT Gunungsitoli terdiri dari dua yaitu :
1. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), dan
2. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

## 4.1.2. Subjek  dan  Objek  PKB  Pada  Kantor  Samsat Gunungsitoli
Subjek  PKB  pada  kantor  Samsat  Gunungsitoli  yaitu oarng  pribadi  atau  badan  yang  memiliki  kendaraan bermotor.  Yang  menjadi  subjek  PKB  dikantor  Samsat Gunungsitoli yaitu :
Pengumpulan Data Reduksi Data Penyajian Data Interprestasi Data serta Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

## ISSN 2460-030X
Volume 4 No. 2, September 2018
1. Orang pribadi
2. Umum (CV dan perusahaan)
3. Instansi pemerintah
Objek  pajak  dikantor  Samsat  Gunungsitoli  merupakan PKB  yang  dipungut.  Jenis  objek  pajak  tersebut  antara lain yaitu :
1. Sedan dan/atau sejenisnya 2. Jeep dan/atau sejenisnya
3. Minibus 4. Microbus 5. Pick up, light truck, truck, tangki dan sejenisnya
6. Station wagon dan sejenisnya 7. Sepeda motor Roda 2 dan Roda 3
4.1.3. Mekanisme  dan  Prosedur  Pendaftaran  Kendaraan Bermotor Baru Pada Kantor SAMSAT Gunungsitoli
Pendaftaran  kendaraan  baru  di  kantor  SAMSAT Gunungsitoli ditentukan pada satu loket pendaftaran dan penerimaan  berkas  dengan  menerapkan  budaya  antri. Petugas yang melayani wajib pajak pada loket ini adalah instansi  kepolisian  dimana  bertugas  dalam  memeriksa kelengkapan  berkas  wajib  pajak.  Kelengkapan  berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak adalah : 1. Faktur pembelian kendaraan bermotor.
2. Bukti  identitas  pemilik  kendaraan,  apabila  orang pribadi  maka  yang  digunakan  adalah  KTP  Asli  dan Fotocopy.  Apabila  Badan  Usaha  maka  yang digunakan  adalah  salinan  akte pendirian, keterangan domisili,  SIUP  (Surat  Ijin  Usaha  Perdagangan)  dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)  yang  dilegalisasi. Apabila  pemilik  kendaraan  tersebut  adalah  dari Instansi  Pemerintah  maka  berkas  yang  harus disiapkan  adalah  surat  tugas  atau  surat  kuasa  yang dimaterai  dan  telah  ditandatangani  oleh  pimpinan serta  dibubuhi  cap  instansi  yang  terkait,  selain  itu adalah focopy KTP yang diberi kuasa.
3. Sertifikat uji tipe, tanda bukti uji tipe  yaitu tanda bukti lulus  uji  berkala,  sertifikan  NIK  (VIN)  serta  tanda pendaftaran tipe.
4. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi syarat rekomendasi dari Bupati/Walikota yang
berada dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat.
5. Kendaraan  bermotor  milik  pemerintah  dilengkapi surat  keterangan  tentang  sumber  dana  pembelian dan  biaya  pemeliharaan  yang  tercantum  dalam APBN/APBD  dengan  mencantumkan  nomor  kode rekening.
Volume 4 No. 2, September 2018
Maria Magdalena Bate’e 1173
6. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan  yang  berisi  daftar  kolektif  kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAT, KASAL, KASAU dan  KAPOLRI, bila  fotocopy  dilegalisir  oleh  kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut.
7. Bukti  hasil  pemeriksaan  cek  fisik  kendaraan bermotor.
Berdasarkan  gambar  3  di  atas  diketahui  bahwa mekanisme  dan  prosedur  pendaftaran  kendaraan bermotor baru adalah sebagai berikut:
1. Pemilik  kendaraan  mengambil  formulir  pada  loket yang  telah  tersedia  dan  melakukan  pengisian  data kendaraan bermotor pada formulir tersebut.
Gambar 3 Mekanisme dan Prosedur Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru Pada Kantor Samsat Gunungsitoli
Wajib Pajak Loket formulir Check fisik Ditlantas polres pendaftaran BPKB Loket pendaftaran
Entry data
Penetapan/korektor
Pembayaran BBNKB, PKB &SWDKLLJ
Pencetakan STNK
Penyerahan STNK, TNKB dan bukti lunas
BBNKB, PKB, SWDKLLJ, sticker kartu dana SWDKLLJ Wajib Pajak Pokja progresif berkas TNKB

## ISSN 2460-030X
Volume 4 No. 2, September 2018
2. Pemilik  kendaraan  membawa  kendaraan  bermotor beserta  dokumen  kelengkapan  ke  bagian  cek  fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.
3. Pemilik  kendaraan  bermotor  diarahkan  ke  Ditlantas
Polres Nias untuk pendaftaran PKB.
4. Pemilik  kendaraan  bermotor  menyerahkan  dokumen kendaraan  yang  telah  dilengkapi  dengan  blanko  cek fisik, formulir permohonan STNK dan Nomor Register (Nomor  Polisi)  yang  telah  didapatkan  dari  bagian
BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
5. Petugas  dari  Dispenda  akan  mengentry  data maksudnya  melakukan  perekaman  data  sesuai dengan  dokumen  kendaraan  berrmotor  dari  Wajib Pajak.
6. Petugas  dari  Dispenda  melakukan  penetapan  dan pokja  progresif  maksudnya  memeriksa  dokumen kendaraan  bermotor  untuk  objek  progresif  pada  data base  (untuk  menentukan  urutan  kepemilikan), menginformasikan  dan  menetapkan  besarnya  PKB, BBNKB serta SWDKLLJ.
7. Pemilik  kendaraan  bermotor  membayar  PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yaitu STNK (Surat Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor)  dan  TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Serta Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak
Kendaraan  Bermotor  (PKB)  serta  SWDKLLJ  sesuai dengan besarnya penetapan.
8. Petugas  menyerahkan  dan  pemilik  kendaraan menerima STNK, TNKB dan bukti pembayaran lunas BBNKB, PKB dan SWDKLLJ.
4.1.4. Prosedur Pemungutan Pajak atas Kendaraan
Bermotor di Kantor SAMSAT Gunungsitoli Adapun  prosedur  PKB  yang  berjalan  di  kantor  SAMSAT Gunungsitoli  dimulai  terlebih  dahulu  pada  tahap pendaftaran, penetapan, pembayaran dan tahap terakhir adalah penyetoran.
 Pendaftaran  merupakan  proses  atau  tahap  pertama dalam  pemungutan  PKB  sebelum  wajib  pajak membayar  pajak,  dalam  tahap  ini  pemilik  kendaraan mendatangi  loket  pendaftaran  dan  wajib  mengisi formulir mengenai data-data kendaraan bermotor.
 Penetapan merupakan proses atau tahap selanjutnya dalam  pemungutan  PKB,  pada  tahap  ini  petugas kantor samsat melakukan entry data atau memasukkan  data  pemilik  kendaraan/wajib  pajak  ke dalam  data  base  dan  menghitung  semua  kewajiban
Volume 4 No. 2, September 2018
Maria Magdalena Bate’e 1175
yang  akan  dibayarkan  oleh  pemilik  kendaraan/wajib pajak.
 Pembayaran  merupakan  proses  selanjutnya  setelah petugas  menghitung  jumlah  keseluruhan  yang  harus dibayar,  maka  wajib  pajak  melakukan  pembayaran kepada kasir.
 Penyetoran  merupakan  proses  yang  terakhir  dalam pemungutan  PKB  di  mana  pada  tahap  ini  petugas kantor  Samsat  Gunungsitoli  melakukan  penyetoran uang  PKB  yang  telah  dipungut  dalam  satu  hari  kerja ke  Bank  Daerah  yaitu  Bank  Sumut  Cabang Gunungsitoli.
Pemilik Kendaraan/ Wajib Pajak
Petugas Kantor Samsat
Gunungsitoli
Pemilik Kendaraan/ Wajib Pajak
Petugas Kantor Samsat
Gunungsitoli
Gambar 4 Flow Chart Prosedur Pemungutan PKB Pada Kantor Samsat Gunungsitoli
4.1.5. Mekanisme dan Prosedur Pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) Setiap Tahun Masa  tahun  pajak  kendaraan  bermotor  yaitu  12  bulan terhitung mulai pada tahun pendaftaran kendaraan. Jadi pajak  kendaraan  bermotor  dibayar  setiap  tahunnya. Kelengkapan  berkas  yang  harus  dipenuhi  untuk membayar PKB yaitu:
 Bukti Identitas Diri Seperti KTP  STNK Asli dan Fotocopy
Pendaftaran Penetapan Pembayaran Penyetoran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli

## ISSN 2460-030X

## Prosedur pembayaran yaitu :
1. Pemilik  kendaraan  bermotor  datang  kekantor  samsat  dan melakukan pendaftaran pada loket yang telah tersedia dengan menyerahkan  persyaratan  kebagian  pendaftaran  untuk  diteliti oleh petugas.
2. Petugas  yang  berwenang  melakukan  entry  data  yaitu melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari wajib pajak. 3. Petugas  yang  berwenang  melakukan  penetapan  dan  pokja progresif  dengan  memeriksa  dokumen  kendaraan  bermotor untuk  objek  progresif  pada  data  base  (untuk  menentukan urutan  kepemilikan),  menginformasikan  dan  menetapkan besarnya PKB, BBNKB serta SWDKLLJ.
4. Pemilik  kendaraan  melakukan  pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  serta  SWDKLLJ  sesuai  besarnya  penetapan kemudian  pemilik  daripada  kendaraan  bermotor  akan menerima  STNK  (Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan)  yang  telah disahkan serta bukti lunas pembayaran PKB ( Notice Pajak) dan SWDKLLJ.
Gambar 5 Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Setiap Tahun Pada Kantor Samsat Gunungsitoli
Wajib Pajak Loket pendaftaran Pembayaran PKB &SWDKLLJ Penyerahan STNK dan Notice Pajak, sticker kartu dana SWDKLLJ Wajib Pajak Pokja progresif Entry data Penetapan
Volume 4 No. 2, September 2018
Maria Magdalena Bate’e 1177
4.2  Pembahasan
4.2.1. Sistem  Perhitungan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Pada  Kantor Samsat Gunungsitoli Dalam Meningkatkan Pajak Daerah
Perhitungan  PKB  dikantor  Samsat  Gunungsitoli  didasarkan  pada Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Pajak  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara.  Pekerjaan  ini ditangani  oleh  pihak  yang  ditunjuk  oleh  instansi  yaitu  dari Kepolisian  Resor  Nias,  Dispenda  dan  PT.  Jasa  Raharja  Cabang Gunungsitoli.  Pajak kendaraan bermotor  yang telah dipungut oleh kantor Samsat Gunungsitoli setiap harinya disetor ke Bank Daerah yaitu Bank Sumut Cabang Gunungsitoli.
A.  Tarif  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  yang  diterapkan  di kantor Samsat Gunungsitoli yaitu :
1.  Tarif  (PKB)  berdasarkan  Subjek  PKB  yang  dipungut  di Samsat Gunungsitoli :
 1,75  %  untuk  kendaraan  bermotor  bukan umum  atau  kendaraan  pribadi  (warna  plat hitam)
 1%  untuk  kendaraan  bermotor  umum  (plat warna kuning)
 0,5%  untuk  kendaraan  bermotor  pemerintah, TNI/PLRI, ambulance , dan sosial keagamaan serta  pemadam  kebakaran  (plat  warna merah). 2.  Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang  Roda  4  dst  Pribadi  dan  kendaraan
Roda 2 yaitu :
 2 % untuk kepemilikan kedua
 2,5% untuk kepemilikan ketiga  3% untuk kepemilikan keempat  3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya naik 0,5%  Untuk  Kendaraan  bermotor  milik  pemerintah daerah  (warna  plat  merah)  tidak  dikenakan tarif progresif.
3.  Objek  atau  model  kendaraan  bermotor  yang dikenakan tarif progresif meliputi :
 Sedan dan sejenisnya  Jeep dan sejenisnya  Minibus  Microbus  Pick  up,  light  truck,  truck,  tangki  dan sejenisnya
 Station wagon dan sejenisnya
 Sepeda motor Roda 2 dan Roda 3

## ISSN 2460-030X
Apabila  wajib  pajak  membayar  PKB  yang  pertama  atau pada  saat  mendaftarkan  kendaraan  bermotor,  maka wajib  pajak  tersebut  dikenakan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB).  SWDKLLJ,  biaya administrasi  STNK  dan  Biaya  administrasi  TNKB    yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tarif BBNKB yang dikenakan kepada wajib pajak yaitu : 1. 15  %  untuk  kendaraan  bermotor  bukan  umum  atau pribadi (warna plat hitam)
2. 15 % untuk kendaraan umum (warna plat kuning)
3. 15  %  untuk  kendaraan  bermotor  pemerintah,  badan lembaga dan TNI/POLRI (warna plat merah).
Biaya STNK dan TNKB yaitu : 1. Biaya STNK Roda 4 umum   Rp 50.000
2. Biaya STNK Roda 2 & 3 Rp 50.000 3. Biaya TNKB Roda 4 Rp 50.000 4. Biaya TNKB Roda 2 & 3 Rp 30.000
B.  Menghitung Besaran PKB khusus Roda 2
Tabel 1. Daftar NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) Roda 2
Volume 4 No. 2, September 2018
Maria Magdalena Bate’e 1179
N
O KODIN G MERE K TYPE THN BUA T NJKB (Rp) BOBO T DP PKB (Rp) 1 701421 14049 YAMAH A N-MAX (2DP) 2015 21.200.0 00 1,0 21.200.0 00 2 701421 12949 YAMAH A BYSON (45P) 2015 16.900.0 00 1,0 16.900.00 0
3 701421 14349 YAMAH A NEW V-IXION (KICK STARTER) (1PA) 2015 18.800.0 00 1,0 18.800.00 0
4 701421 14449 YAMAH A OLD V-IXION (3C1) 2015 17.300.0 00 1,0 17.300.00 0
5 701421 13749 YAMAH A JUPITER Z1 CW (UE 11 CW) 2015 12.400.0 00 1,0 12.400.00 0 6 SUZUKI UD 110EE 2015 10.400.0 00 1,0 10.400.00 0 7 701364 32849 SUZUKI UH 200 2015 42.400.0 00 1,0 42.400.00 0 8 701364 31649 SUZUKI UK125XCZ 2015 10.900.0 00 1,0 10.900.00 0 9 701364 31049 SUZUKI  FU150SCDZ2 2015 15.700.0 00 1,0 15.700.00 0 10 701364 29549 SUZUKI  FU150SCD3 2015 15.600.0 00 1,0 15.600.00 0 11 HONDA ACB2J22B03/ 02 A/T 2015 13.700.0 00 1,0 13.700.00 0 12 HONDA GL15C21A07 MT 2015 16.000.0 00 1,0 16.000.00 0 13 HONDA ACB2J22B03 A/T (125 CC) 2014 13.100.0 00 1,0 13.100.00 0 14 HONDA NF 12 A1 CF M/T 2015 13.500.0 00 1,0 13.500.00 0 15 HONDA NF125 TRF 2014 14.500.0 00 1,0 14.500.00 0
Sumber : Kantor Samsat Gunungsitoli (2015)

## ISSN 2460-030X
Untuk  mendapatkan  besaran  PKB  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  sesuai dengan  bukti  tertulis  di  dalam  SKPD  yaitu    perkalian  tarif  dengan  dasar pengenaan PKB.
Misalnya  :  mencari  besarnya  PKB  kendaraan  merek  HONDA  dengan  tipe ACB2J22B03  A/T  (125  CC)    dapat  dilihat  pada  tabel  4.1  No  urut  13  dengan NJKB  Rp  13.100.000  dengan  tarif  1,75  %  (kendaraan  pribadi  kepemilikan pertama) dan bobot 1,0 :
Proses dalam perhitungan PKB yaitu : 1. Petugas  akan  meng- entry data  dan  melakukan perekaman  data  dari  wajib  pajak  tersebut  sesuai dengan  data  yang  telah  diberikan  oleh  wajib  pajak melalui  berkas  pendukung  seperti  bukti  identitas  dan formulir.
2. Petugas mencari NJKB berdasarkan merek, type dan tahun pembuatan kendaraan didalam data base serta tarif dan bobot bagi jenis kendaraan tersebut.
3. Setelah  mendapatkan  NJKB  dan  tarif  sesuai  dengan urutan  kepemilikan  maka  petugas  akan  menghitung besarnya PKB untuk kendaraan tersebut. PKB  = NJKB x TARIF x BOBOT = Rp 13.100.00  x  1,75 %  x  1,0
= Rp 13.100.00  x  0,0175  x  1,0 =  Rp 229.250  x  1,0 = Rp  229. 250 ( dapat dilihat pada tabel 2) Apabila kendaraan tersebut merupakan kendaraan  bermotor  baru  maka  petugas  akan menyertakan  secara include atau  secara keseluruhan biaya  BBNKB,  SWDKLLJ,  biaya STNK  dan  biaya  TNKB  kedalam  bukti  Surat Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD)  atau  notice pajak.  Tetapi  apabila  wajib  pajak  hanya membayar PKB periode atau masa tahun pajak 1  (satu)  tahun  maka  yang  dicantumkan  dalam notice pajak hanya bukti PKB dan SWDKLLJ.

## PKB = NJKB x Tarif x Bobot
Volume 4 No. 2, September 2018
Maria Magdalena Bate’e
Tabel 2. Hasil Perhitungan PKB Roda 2 Pribadi Berdasarkan NJKB Tahun Pembuatan 2014 dan 2015
N O KODIN G MERE K TYPE NJKB (Rp) Tari f BOBO T Hasil PKB (Rp) 1 701421 14049 YAMAH A N-MAX (2DP) 21.200.00 0 1,75 % 1,0 371.00 0 2 701421 12949 YAMAH A BYSON (45P) 16.900.00 0 1,75 % 1,0 295.75 0 3 701421 14349 YAMAH A NEW V-IXION (KICK STARTER) (1PA) 18.800.00 0 1,75 % 1,0 329.00 0 4 701421 14449 YAMAH A OLD V-IXION (3C1) 17.300.00 0 1,75 % 1,0 302.75 0 5 701421 13749 YAMAH A JUPITER Z1 CW (UE 11 CW) 12.400.00 0 1,75 % 1,0 217.00 0 6 SUZUKI UD 110EE 10.400.00 0 1,75 % 1,0 182.00 0 7 701364 32849 SUZUKI UH 200 42.400.00 0 1,75 % 1,0 742.00 0 8 701364 31649 SUZUKI UK125XCZ 10.900.00 0 1,75 % 1,0 190.75 0 9 701364 31049 SUZUKI  FU150SCDZ2 15.700.00 0 1,75 % 1,0 274.75 0 10 701364 29549 SUZUKI FU150SCD3 15.600.00 0 1,75 % 1,0 273.00 0 11 HONDA ACB2J22B03/0 2 A/T 13.700.00 0 1,75 % 1,0 239.75 0 12 HONDA GL15C21A07M T 16.000.00 0 1,75 % 1,0 280.00 0 13 HONDA ACB2J22B03 A/T (125 CC) 13.100.00 0 1,75 % 1,0 229.25 0 14 HONDA NF 12 A1 CF M/T 13.500.00 0 1,75 % 1,0 236.25 0 15 HONDA NF125 TRF 14.500.00 0 1,75 % 1,0 253.75 0 Sumber Data : Kantor Samsat Gunungsitoli (2015)

## 4.2.2. Faktor  Yang  Mempengaruhi  Peningkatan  PKB  Pada  Kantor Samsat Gunungsitoli
Berdasarkan  hasil  wawancara  Penulis  dengan  Kepala  Resident Kantor  Samsat  Gunungsitoli  bahwa  yang  menjadi  salah  satu  faktor dalam  meningkatnya  pertumbuhan  PKB  di  kantor  SAMSAT Gunungsitoli  yaitu  kesadaran  dari  wajib  pajak  atau  masyarakat

## ISSN 2460-030X
pemilik  kendaraan  bermotor.  Selain  dari  itu  faktor  ekonomi  juga merupakan  salah  satu  penyebab  masyarakat  tidak  membayar  pajak dimana  lebih  mementingkan  biaya  pendidikan  atau  biaya  lain  seperti kebutuhan  sehari-hari  dari  pada  membayar  PKB.  Dari  jumlah  data unit    kendaraan  bermotor  Roda  2  yang  terus  bertambah  tidak berimbang  dengan  pajak  kendaraan  bermotor  Roda  2  yang  dibayar oleh  wajib  pajak.  Ditambahkan  Beliau  bahwa  PKB  Roda  2  menurun setiap  tahunnya  rata-rata  sekitar  30  %  (tiga  puluh  persen)  setiap tahunnya.
Tabel 3. Data Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang Terdaftar di Kantor Samsat Gunungsitoli
No Keterangan Tahun Periode Jumlah Unit Kendaraan R2 2011 2012 2013 2014 1 Kota Gunungsitoli 3.400 9.303 14.376  18.275 45.354 2 Kabupaten Nias 40.710  27.786  2.194 2.137 72.827 3 Kabupaten Nias Barat 803 1.969 1.286 4.632 8.690 4 Kabupaten Nias Utara 1.407 3.409 2.123 367 7.306
Sumber Data : Kantor Samsat Gunungsitoli (2015)

## 4.2.3. Upaya  Dalam  Meningkatkan  Pajak  Daerah  melalui  PKB  Pada  Kantor Samsat Gunungsitoli
Upaya  dalam  meningkatkan  pajak  daerah  melalui  PKB  dikantor  Samsat Gunungsitoli  yaitu  meningkatkan  SDM  yang  memadai,  profesional  dan berkualifikasi.  Pemerintah  daerah  melalui  kantor  SAMSAT  Gunungsitoli berupaya  menjalankan  fungsinya  dalam  mengelola  dan  melaksanakan proses administrasi kendaraan bermotor kepada  wajib pajak dengan cara yang  cepat  dan  tepat.  Adapun  wajib  pajak  yang  harus  dilayani  adalah wajib  pajak  yang  berada  di  wilayah  kota  Gunungsitoli,  Kabupaten  Nias, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Utara. Petugas yang melayani wajib pajak harus dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak. Disamping itu petugas juga harus disiplin, terampil, dan bekerjasama  dengan  berbagai  pihak  yang  terkait  dalam  menjalankan fungsinya.  Selain  itu  juga  pihak  instansi  melalukan  operasi  razia kendaraan  bermotor  minimal  dua  kali  seminggu  dan  melakukan  atau memberi  himbauan-himbauan  kepada  wajib  pajak  untuk  membayar  PKB tepat waktu.
Volume 4 No. 2, September 2018
Maria Magdalena Bate’e 1183

## 5.  KESIMPULAN (12pt, bold)
1. Dalam  Perhitungan  PKB  Roda  2  dikantor  Samsat  Gunungsitoli  baik dalam prosedur maupun dalam penerapan tarif PKB telah dilaksanakan sesuai  dengan  Peraturan  Daeran  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimana di dalamnya mengatur pajak kendaraan  bermotor,  selain  itu  juga  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  1  Tahun  2015 tentang  Pajak  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  dengan mengacu  pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Sistem  dan  prosedur  pemungutan  PKB  Roda  2  dikantor  Samsat Gunungsitoli telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik kantor  bersama  samsat.  Prosedur  dalam  pemungutan  PKB  Roda  2 dikantor  Samsat  Gunungsitoli  dimulai  dari  pendaftaran  oleh  pemilik kendaraan, penetapan oleh petugas atas PKB yang dibayar wajib pajak, pembayaran  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dan  disetor  ke  kas  daerah melalui bank daerah yaitu Bank SUMUT cabang Gunungsitoli.
3. Pemungutan  PKB  belum  optimal  dimana  Jumlah  kendaraan  Roda  2 yang  terdaftar  dikantor  Samsat  Gunungsitoli  tidak  diimbangi  dengan Pajak kendaraan yang telah dibayar oleh pemilik kendaraan.
Setelah melakukan penelitian ini, maka disarankan :
1.  Ada  baiknya  menambah  sumber  daya  manusia  yang  melayani  wajib pajak terlebih yang mampu melakukan perhitungan atas PKB.
2.  Jangan  berhenti  untuk  selalu  menghimbau  masyarakat  (wajib  pajak) untuk patuh serta disiplin dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak serta tidak menggunakan jasa calo.

## ISSN 2460-030X

## DAFTAR PUSTAKA
Asyari Imam Sapari. 1983. Metedologi Penelitian . Surabaya: Usaha Nasional. Bobby.  (2014). Samsat  Gunungsitoli  Gelar  PeMutihan  Pajak  Kendaraan Bermotor .  http://www.rri.co.id/post/berita/127308/ruang_publik.  diperoleh pada tanggal 13 juni 2015
Himpunan  Peraturan  Tentang  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Beserta Pelaksanaanya. 2011. Jakarta: CV. Tamina Utama. Machfoedz  Ircham.  2010. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif. Yogyakarta: Fitramaya. Mardiasmo. 2009. Perpajakan.(Rev.ed) Yogyakarta : Andi Yogyakarta. Silvia. 2012. Pajak Kendaraan Bermotor . http://silviaicha.blogspot.com. diperoleh pada tanggal 13 juni 2015. Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D . Alfabeta. CV. Bandung Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia . Salemba Empat-Yogyakarta
Peraturan Gubernur : Sulaiman. 2015. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.