## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER

## LEGAL ACTIONS FOR PERPETRATORS OF BULLYING AGAINST MINORS

## TINDAKAN HUKUM BAGI PELAKU BULLYING TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
Iwan Setiawan 1 , Trias Saputra 2
1,2 Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa
E-mail: iwan_setiawan@mhs.pelitabangsa.ac.id 1 , trias.saputra@pelitabangsa.ac.id 2 ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent Iwan Setiawan iwan_setiawan@mhs.pelitab angsa.ac.id Key words: bullying, criminal, penal Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Page: 846 - 862
The  phenomenon  of  bullying  against  minors  in  Indonesia  is  a serious  social  issue  with  significant  negative  impacts  both physically and psychologically. Bullying often occurs in school environments,  where  perpetrators  engage  in  verbal  and  non- verbal  intimidation  or  humiliation.  The  research  methodology used  is  normative  juridical  and  literature  study,  along  with secondary  data  analysis  from  reports  by  the  Indonesian  Child Protection  Commission  (KPAI),  which  reveal  trends  in  the increase  and  fluctuation  of  bullying  cases  from  2011  to  2016.
Data show an increase in the number of reported bullying victims from 56 cases in 2011 to a peak of 159 cases in 2014. The findings of this study reveal that despite existing regulations such as Law No.  35  of  2014  and  Permendikbudristek  No.  46  of  2023 concerning  child  protection  in  educational  environments, implementation and enforcement are still lacking in effectiveness.
More  stringent  and  comprehensive  measures  are  needed  to address  bullying,  including  active  roles  from  schools,  parents, and communities in creating a safe and supportive environment for children.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden Iwan Setiawan iwan_setiawan@mhs.pelitab angsa.ac.id
Kata kunci : bullying , pidana, penal. Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Hal: 846 - 862
Fenomena bullying terhadap  anak  di  bawah  umur  di Indonesia, yang merupakan masalah sosial serius dengan dampak  negatif  signifikan  baik  fisik  maupun  psikologis. Bullying sering  terjadi  di  lingkungan  sekolah,  dimana pelaku  melakukan  intimidasi  atau  penghinaan  secara verbal  maupun  non-verbal.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah normatif yuridis dan studi pustka serta analisis data sekunder dari laporan Komisi Perlindungan Anak  Indonesia  (KPAI),  yang  mengungkap  tren peningkatan  dan  fluktuasi  jumlah  kasus bullying dari tahun 2011 hingga 2016. Data menunjukkan peningkatan jumlah laporan korban bullying dari 56 kasus pada tahun 2011 menjadi puncaknya 159 kasus pada tahun 2014. Hasil penelitian  ini  mengungkap  bahwa  meskipun  sudah  ada regulasi  seperti  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 dan  Permendikbudristek  No  46  Tahun  2023  yang mengatur  perlindungan  anak  di  lingkungan  pendidikan, implementasi dan penegakan hukum masih kurang efektif. Diperlukan  langkah-langkah  yang  lebih  tegas  dan komprehensif untuk menangani bullying , termasuk peran aktif  dari  sekolah,  orang  tua,  dan  masyarakat  dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Anak  di  bawah  umur,  sebagai  subjek  yang  rentan,  memerlukan  pemahaman mendalam.  Fase  ini  menandai  pembentukan  karakter  dan  eksplorasi  identitas mereka.  Keluarga  dan  masyarakat  memainkan  peran  krusial  sebagai  agen pembentuk,  sedangkan  ketidaksetaraan  sosial  dapat  menjadi  tantangan  serius. Dalam  konteks  sosial,  akses  terhadap  pendidikan  dan  perawatan  kesehatan menjadi  faktor  penentu.  Negara  dan  organisasi  sosial  memiliki  tanggung  jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi hak-hak dasar anak-anak  ini. Bullying merupakan  fenomena  sosial  yang  merugikan  dan  dapat memberikan  dampak  negatif  baik  secara  fisik  maupun  psikologis.  Fenomena  ini tidak terbatas pada usia, jenis kelamin atau latar belakang sosial ekonomi, namun cenderung merugikan individu yang lebih rentan (Suprapto, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam konsep bullying dalam konteks sosial dan psikologis.
Bullying seringkali terjadi di lingkungan sekolah, di mana para pelaku melakukan tindakan  mengintimidasi  atau  merendahkan  teman-teman  mereka  baik  secara verbal  maupun  non-verbal,  dengan  cara  langsung  atau  tidak  langsung.  Hak perlindungan anak dalam konteks pendidikan diatur oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9. Menurut data selama rentang waktu tahun 2011 hingga 2016, Komisi
Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  secara  rutin  menerima  sejumlah  laporan pengaduan  terkait  kasus bullying ,  melibatkan  baik  korban  maupun  pelaku bully . Pada tahun 2011, data laporan mengenai anak-anak yang menjadi korban bullying di  lingkungan  sekolah mencapai  56  kasus. Angka  ini  menunjukkan  peningkatan yang  cukup  signifikan  pada  tahun  2012  dengan  130  laporan,  lalu  mengalami penurunan  pada  tahun  2013  dengan  96  laporan.  Tren  ini  terus  berfluktuasi, mencatatkan  kenaikan  pada  tahun  2014  dengan  159  laporan,  kemudian  kembali menurun pada tahun 2015 dengan 154 laporan. Pada tahun 2016, jumlah laporan korban bullying mencapai 97 kasus.
Adapun  klasifikasi  pelaku  kekerasan bullying pada  tahun  2011  menunjukkan adanya  48  laporan  yang  terdokumentasi.  Pada  tahun-tahun  berikutnya,  terjadi peningkatan  bertahap  dalam  jumlah  laporan  terkait  pelaku bullying .  Tahun  2012 mencatatkan  66  laporan,  mengalami  penurunan  pada  tahun  2013  dengan  63 laporan,  dan  kembali  mengalami  kenaikan  pada  tahun  2014  dengan  67  laporan. Tren  peningkatan  terus berlanjut  pada  tahun  2015  dengan  93  laporan,  mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan 112 laporan yang tercatat dalam data aduan (Nurvadila et al., 2020).
Data ini memberikan gambaran bahwa permasalahan kekerasan di kalangan anak sekolah  merupakan  tantangan  serius  yang  memerlukan  perhatian  dan  tindakan pencegahan yang lebih baik di lingkungan pendidikan. Penanganan kasus bullying atau  perundungan  seringkali  memicu  kontroversi  terutama  dalam  pemberian sanksi kepada pelaku. Sebagai contoh, penanganan kasus bullying di lingkungan sekolah  kadang-kadang  menyebabkan  ketidakpuasan,  di  mana  korban  merasa bahwa sanksi yang diberikan tidak sesuai atau tidak efektif untuk mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa mendatang. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemberian  sanksi  dapat  meningkatkan  intensitas  serangan bullying terhadap korban,  sehingga  korban  cenderung  memilih  untuk  tidak  melaporkan  atau membiarkan  pelaku bullying berlanjut  dengan  tindakan  mereka.  yang  berada  di sekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Untuk dapat berkembang anak melakukan berbagai cara agar memahami dunia, melalui dunia pendidikan. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara (Fahreza, 2022).
Perlindungan  ini  dapat  berupa  sandang,  pangan,  dan  papan.  Tidak  hanya  itu, perlindungan  yang  diberikan  terhadap  seorang  anak  juga  dapat  berupa perlindungan  terhadap  kondisi  psikologis  atau  mental  dari  anak  yaitu  terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup  secara  normal  tidak  hanya  perkembangan  fisiknya  saja  tetapi  juga perkembangan  jiwa  atau  psikisnya  (Nasution,  2023).  Selanjutnya,  perlindungan terhadap  bentuk  perlindungannya  ialah  perlindungan  hukum  terhadap  korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum  atas  penderitaan  atau  kerugian  pihak  yang  telah  menjadi  korban  tindak pidana.  Perlindungan  terhadap  korban  penindasan  kekerasan  di  lingkungan sekolah  pemberian  sanksi  mengacu  kepada  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Nomor  82  Tahun  2015  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan.
Dalam  konteks  perlindungan  hukum  terhadap  tindak bullying ,  Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan  Anak  (UU  35/2014),  menetapkan  dasar  hukum  yang relevan.  Pasal  59A  dari  Undang-undang  tersebut  memberikan  perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, dan implementasinya melibatkan  sejumlah  upaya  konkret.  Penanganan  yang  cepat  mencakup  aspek pengobatan, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, sekaligus pencegahan penyakit dan gangguan  kesehatan  lainnya  (Prasetya  et  al.,  2023).  Pendampingan  psikososial selama  proses  pengobatan  hingga  pemulihan  menjadi  aspek  penting  dalam memberikan dukungan selama fase pemulihan.
Menitikberatkan  pada  pemberian bantuan  sosial  kepada  anak-anak  yang  berasal dari keluarga tidak mampu, menegaskan pentingnya perhatian terhadap dimensi ekonomi dalam upaya pemulihan mereka. Terakhir, pemberian perlindungan dan pendampingan  pada  setiap  proses  peradilan  menjadi  aspek  krusial  untuk memastikan bahwa hak-hak anak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum tetap terjamin. Seiring itu, Pasal 69 juga mencakup perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan atau psikis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I. Upaya-upaya seperti penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi menjadi fokus dalam upaya melindungi anak-anak dari tindak kekerasan.  Dalam  konteks  perkembangan  ilmu  pengetahuan  yang  berkembang pesat  di  era  globalisasi,  fenomena bullying telah  menjadi  perhatian  yang berkepanjangan  di  kalangan  remaja,  khususnya  di  lingkungan  sekolah. Dampaknya  yang  luas,  mulai  dari  rasa  jengkel  hingga  depresi,  bahkan  hingga menimbulkan  dorongan  untuk  bunuh  diri,  menunjukkan  bahwa  penting  untuk menghindari  praktik bullying .  Perlindungan  terhadap  korban  melibatkan  upaya pencegahan agar anak-anak dapat merasa aman di lingkungan sekolah dan dapat berkembang  secara  optimal  tanpa  terhambat  oleh  beban  psikologis  yang merugikan.

## METODE PENELITIAN Pengertian Bullying
Bullying adalah perilaku agresif yang secara berulang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan kekuasaan yang lebih besar terhadap individu yang lebih lemah atau rentan. Bentuk-bentuk perilaku ini meliputi penghinaan, pelecehan verbal atau fisik,  intimidasi,  atau  ancaman  yang  dapat  mengakibatkan  ketakutan,  rasa  sakit, atau kerugian emosional bagi korban. Bullying cenderung terjadi dalam situasi di mana terdapat ketidakseimbangan kekuasaan dan bertujuan untuk merendahkan atau menyakiti korban. Penyebab bullying meliputi beberapa faktor, di antaranya adalah perasaan inferior pelaku yang ingin dilihat sebagai orang yang paling kuat, mencari perhatian dari orang lain, pola asuh yang salah dari orang tua di rumah, atau  pengaruh  lingkungan  pergaulan  dari  pelaku.  Selain  itu,  penyebab  lainnya adalah  perasaan  superior  dari  pelaku  terhadap  korbannya,  yang  berakar  dari perasaan bahwa pelaku lebih kuat, lebih hebat, dan korban yang tidak layak untuk dihormati (Sasmita et al., 2024).
Menurut  Wiwid  Widyastuti  dan  Edy  Soesanto  (2023)  tindakan bullying dapat berdapak pada pengaruh mental, emosional, dan fisik korban. Dampak terburuk
yang dapat ditimbulkan dari tindakan bullying adalah depresi berat yang dialami oleh korban.
Pelaku Bullying
Pelaku bullying adalah individu atau kelompok yang lebih berkuasa dan dominan terhadap individu lain yang sengaja melakukan penindasan atau kekerasan untuk mengganggu dan bahkan menyakiti individu tersebut. Menurut Dhara Rizfinanda Sapta Ningrum Dkk (2023) pelaku bullying adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan agresif secara sengaja, dari waktu ke waktu, terhadap seseorang yang tidak dapat mempertahankan dirinya. Tindakan bullying biasanya dilakukan berulang kali sehingga terbentuk suatu pola intimidasi. Bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah hingga lingkungan masyarakat seperti tempat kerja atau rumah tangga. Pelaku bullying dapat merugikan korban secara  fisik  maupun  mental,  dan  tindakan  tersebut  dapat  dianggap  sebagai kejahatan dalam ranah kriminologi (Hukum & Sains, 2024).

## Korban
Korban adalah istilah yang umumnya merujuk kepada seseorang atau sesuatu yang menjadi atau mengalami kerugian, kehilangan, atau penderitaan sebagai akibat dari suatu  peristiwa  atau  tindakan.  Istilah  ini  sering  digunakan  dalam  konteks kejahatan, bencana alam, atau konflik, di mana seseorang atau kelompok menjadi korban dari kekerasan, penindasan, atau keadaan yang merugikan. Menurut Vicky Roland Manus Dkk (2023) korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.

## Tindak Pidana Penganiayaan
Perundungan  atau bullying merupakan  masalah  sosial  yang  kompleks  dan  luas, mencakup  berbagai  bentuk  kekerasan  seperti  penganiayaan,  pemerasan, penghinaan,  dan  tindakan  sejenis  lainnya.  Meskipun  Indonesia  belum  memiliki Undang-undang  atau  peraturan  khusus  yang  mengatur  perundungan  secara eksplisit, beberapa tindakan yang termasuk dalam perundungan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Mangaria et al., 2023). Oleh karena itu,  kajian  mengenai  perundungan  dapat  dilakukan  dengan  mengacu  pada ketentuan yang telah ada dalam KUHP. Salah satu pasal dalam KUHP yang relevan dengan perundungan adalah Pasal 351 tentang Penganiayaan.

## METODE Jenis Penelitian
Penelitian normatif yuridis adalah jenis penelitian yang menekankan pada norma- norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang  berlaku.  Pendekatan  ini  melibatkan  kajian  hukum  yang  bersumber  dari bahan-bahan  hukum  primer  seperti  Undang-undang,  peraturan,  putusan pengadilan dan doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif memperoleh hasilnya dengan  menganalisis  teks-teks  hukum  dan  prinsip-prinsip  yang  terkandung  di dalamnya, serta mengkaji bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diterapkan dalam  kehidupan  nyata.  Metode  ini  memungkinkan  untuk  melihat  bagaimana hukum  dibentuk,  diterapkan  dan  diinterpretasikan  dalam  kerangka  sistematis, serta bagaimana kesesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai keadilan yang diinginkan (Astawa et al. , 2023).

## Fokus Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  pada  fenomena  Tindak  Pidana Bullying ,  khususnya  yang terjadi di lingkungan Sekolah Dasar, dan tidak melibatkan bullying yang terjadi di luar lingkungan sekolah dasar dan media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pelaku dan korban Tindak Pidana Bullying di lingkungan Sekolah Dasar, dengan mempertimbangkan beberapa  pengaturan  perundang-undangan  yang  berlaku  saat  ini.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  merumuskan  formulasi  hukum  pidana  atau kebijakan  hukum  yang  tepat  untuk  menanggulangi  Tindak  Pidana Bullying di Indonesia.

## Teknik Pengambilan Data
Peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka,  yang melibatkan  pencarian,  peninjauan,  dan  analisis  literatur  dari  berbagai  sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan dokumen pemerintah. Metode ini diawali  dengan  mengidentifikasi  sumber  yang  relevan,  mengumpulkan  data penting,  menganalisis  informasi,  serta  mensintesis  temuan  untuk  menjawab pertanyaan penelitian.

## Analisis Data
Metode  analisis  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif, yang  berfokus  pada  interpretasi  dan  deskripsi  data  secara  mendalam.  Analisis deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  atau  pemaparan  atas  objek penelitian, dengan mengacu pada hasil penelitian terdahulu. Data yang terkumpul dalam  penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif,  yang menurut Bogdan dan Biglen (2022) adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja langsung  dengan  data, mengorganisasikannya, memilah-milah  menjadi  unit-unit yang dapat dikelola, mencari pola dan menemukan temuan yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Bullying Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023
Bullying adalah  salah  satu  masalah  sosial  yang  paling  mendesak  di  lingkungan pendidikan  Indonesia.  Dampaknya  yang  merusak  bagi  korban,  pelaku  dan masyarakat luas membuatnya menjadi fokus utama kebijakan perlindungan anak. Dalam  konteks  hukum,  Indonesia  memiliki  dua  regulasi  utama  yang  menjadi landasan  dalam  menangani  kasus bullying di  lingkungan  pendidikan  Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan Anak)  dan  Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi Nomor  46  Tahun  2023  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  di Lingkungan Satuan Pendidikan.

## 1. Perlindungan Hukum bagi Korban Bullying
UU Perlindungan Anak memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak sebagai korban bullying . Pasal 76C dari UU ini menyatakan bahwa anak yang menjadi  korban  kekerasan,  termasuk bullying ,  berhak  mendapatkan  restitusi, rehabilitasi  dan  kompensasi.  Restitusi  melibatkan  pemulihan  kerugian  yang diderita  korban  akibat  tindakan  perundungan.  Ini  dapat  mencakup  biaya pengobatan, terapi dan pengeluaran lain yang berkaitan dengan pemulihan fisik dan  mental  korban.  Rehabilitasi  adalah  langkah  penting  dalam  pemulihan
korban,  melibatkan  pemulihan  mental  dan  psikososial.  Bentuk  rehabilitasi  ini bisa berupa konseling psikologis, terapi psikososial, serta dukungan komunitas untuk  membantu  korban  mengatasi  trauma  yang  dialami.  Tujuannya  adalah untuk  membantu  korban  kembali  ke  keadaan  normal  dan  mencegah  dampak jangka panjang yang mungkin timbul akibat bullying .
Pasal 59 UU Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan khusus bagi  anak  korban bullying .  Ini  mencakup  pendampingan  psikologis  untuk membantu  korban  mengatasi  trauma  psikologis  yang  mereka  alami. Pendampingan ini bisa berupa sesi konseling dengan psikolog profesional yang dilatih  untuk  menangani  trauma  dan  gangguan  psikososial  akibat bullying . Reintegrasi sosial juga diatur dalam pasal ini, yang bertujuan untuk membantu korban kembali ke lingkungan sosialnya dengan lebih mudah dan mengurangi isolasi sosial yang mungkin mereka rasakan akibat perundungan.
Permendikbudristek  46/2023  memberikan  penekanan  lebih  pada  langkah- langkah praktis yang harus diambil oleh institusi pendidikan untuk melindungi korban bullying .  Pasal  4  peraturan  ini  menegaskan  bahwa  sekolah  harus mengambil  langkah-langkah  preventif  melalui  edukasi  dan  sosialisasi  kepada seluruh  komunitas  sekolah  tentang  bahaya bullying dan  cara-cara menghadapinya. Hal ini termasuk penyelenggaraan program-program edukatif yang  melibatkan  siswa,  guru,  dan  orang  tua  untuk  meningkatkan  kesadaran tentang bullying dan dampak negatifnya.
Pasal  5  Permendikbudristek  46/2023  mengharuskan  sekolah  untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas dan aman bagi korban bullying . Ini  termasuk  penyediaan  saluran  pelaporan  yang  aman  dan  rahasia,  serta jaminan  bahwa  laporan-laporan  tersebut  akan  ditindaklanjuti  dengan  serius. Selain itu, sekolah diwajibkan untuk memberikan pendampingan psikologis dan sosial  kepada  korban,  serta  melibatkan  orang  tua  atau  wali  dalam  proses penanganan kasus.

## 2. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Bullying
Selain  perlindungan  bagi  korban,  UU  Perlindungan  Anak  juga  mengatur penanganan  terhadap  pelaku bullying .  Pendekatan  yang  digunakan  di  sini berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pasal  76C dari UU ini mencakup diversi  sebagai  salah satu cara penyelesaian perkara di luar pengadilan. Diversi ini bisa melibatkan mediasi dan restorative justice , yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban dengan cara yang konstruktif.
Proses  diversi  biasanya  melibatkan  perundingan  antara  korban  dan  pelaku dengan  bantuan  pihak  ketiga,  seperti  konselor  atau  mediator.  Tujuan  dari mediasi  ini  adalah  untuk  mencapai  kesepakatan  yang  adil  dan  memulihkan hubungan  sosial. Restorative  justice ,  pada  dasarnya,  bertujuan  untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindakan pelaku dan membantu mereka  memahami  dampak  dari  tindakan  mereka,  serta  mendorong  mereka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
Pasal  80  UU  Perlindungan  Anak  menetapkan  ancaman  pidana  bagi  pelaku bullying yang  melakukan  kekerasan  fisik,  psikis  atau  seksual.  Hukuman  ini mencakup  pidana  penjara  maksimal  tiga  tahun  dan  denda  maksimal  Rp
100.000.000.  Sanksi  pidana  ini  menunjukkan  keseriusan  negara  dalam menangani  kasus-kasus bullying dan  memberikan  peringatan  kepada  para pelaku tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Permendikbudristek 46/2023  juga  mengatur  tindakan  terhadap  pelaku bullying di  lingkungan sekolah.  Pasal  6  dari  peraturan  ini  menyatakan  bahwa  pelaku bullying harus mendapatkan  pembinaan  yang  bertujuan  untuk  mengubah  perilaku  mereka. Pembinaan ini bisa berupa konseling, partisipasi dalam kegiatan edukatif, dan program-program  yang  meningkatkan  kesadaran  tentang  dampak  negatif bullying .  Sekolah  diwajibkan  untuk  mengawasi  proses  pembinaan  ini  dan memastikan bahwa pelaku menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk berubah.
Pasal  7  Permendikbudristek  46/2023  juga  memungkinkan  penerapan  sanksi administratif terhadap pelaku bullying , terutama dalam kasus-kasus yang berat. Sanksi  ini  bisa  berupa  dikeluarkan  dari  sekolah  atau  dipindahkan  ke  sekolah lain.  Namun,  sebelum  mengambil  tindakan  ini,  sekolah  harus  memastikan bahwa semua upaya pembinaan telah dilakukan dan melibatkan orang tua atau wali  pelaku  dalam  prosesnya.  Langkah  ini  diambil  untuk  melindungi  korban dan mencegah terulangnya tindakan serupa.
UU  Perlindungan  Anak  dan  Permendikbudristek  46/2023  menekankan pentingnya  peran  sekolah  dan  masyarakat  dalam  mencegah  dan  menangani bullying . Sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua siswa. Kebijakan anti- bullying yang tegas  dan  konsisten  harus  diterapkan,  serta  program-program  edukatif  harus diadakan  secara  rutin  untuk  meningkatkan  kesadaran  tentang bullying dan dampaknya.  Permendikbudristek  46/2023  mengatur  bahwa  sekolah  harus menyediakan pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang cara menangani kasus bullying dan memberikan dukungan yang tepat bagi korban. Pasal 8 peraturan ini menyebutkan bahwa sekolah harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti psikolog, konselor, dan lembaga perlindungan anak, untuk memberikan pendampingan dan bantuan kepada korban dan pelaku bullying. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus bullying dilakukan secara komprehensif dan efektif.
Realita Tindak Pidana Bullying di Indonesia Bullying atau  perundungan  telah  menjadi  fenomena  yang  mengkhawatirkan  di Indonesia, terutama yang masih berlanjut hingga tahun 2024. Kasus-kasus bullying yang terus muncul menunjukkan bahwa masalah ini belum terselesaikan dengan baik, mencerminkan realitas pahit bahwa tindak pidana ini masih marak terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, media sosial, hingga ruang publik. Satu Kasus Bullying Nabila  Fitri  Nuraini,  seorang  siswi  SMK  di  Bandung,  meninggal  dunia setelah  mengalami  kekerasan  psikis  yang  intens  selama  bertahun-tahun.  Ibunya, Siti Aminah, mengungkap bahwa Nabila menjadi korban bullying sejak kelas 2 SMK, menerima  hinaan,  cacian,  dan  dipaksa  melakukan  tugas-tugas  yang  tidak  wajar oleh  teman  sekelasnya.  Meskipun  keluarga  mengetahui  situasi  ini,  Nabila merahasiakannya demi melanjutkan pendidikan. Kondisi  Nabila memburuk saat praktik  kerja  lapangan  pada  November  2023,  menghadapi  tekanan  berat  yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental serius. Meskipun dibawa ke berbagai pemeriksaan medis, termasuk ke rumah sakit jiwa, upaya tersebut tidak mampu
menghentikan penurunan kondisi Nabila yang akhirnya meninggal dunia pada 30 Mei  2024.  Kasus  ini  meninggalkan  keluarga  dalam  kesedihan  mendalam  serta menimbulkan tuntutan akan keadilan terhadap pelaku bullying (Indonesia, 2024).
Di  sisi  lain,  kasus  perundungan  fisik  pada  seorang  siswi  SMP  di  Depok  juga mencuat  ke  permukaan  lewat  sebuah  video  viral.  Dalam  video  tersebut,  siswi tersebut menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah, menciptakan gelombang reaksi  keras  dari  masyarakat  dan  menuntut  respon  tegas  dari  pihak  berwenang (Bambang, 2024). Menurut Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ada 141 aduan kasus kekerasan terhadap anak, di mana  35%  diantaranya  terjadi  di  lingkungan  pendidikan.  Laporan  dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak  (Kemen PPPA) melalui  Sistem  Informasi  Online  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (SIMFONI PPA) mencatat 1.993 kasus kekerasan terhadap anak pada periode Januari hingga Februari  2024  (Fahlevi,  2024).  Data  ini  menggambarkan  bahwa bullying tetap menjadi ancaman serius bagi anak-anak di Indonesia dan memerlukan penanganan yang tepat dan komprehensif.
1. Formulasi  Hukum  Pidana  yang  seharusnya  dalam  menanggulangi  Tindak Pidana Bullying di Indonesia
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pengaturan terkait bullying dapat dikaitkan dengan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak  pidana  kekerasan.  Meskipun  tidak  ada  Undang-undang  khusus  yang mengatur  perundungan  secara  eksplisit,  beberapa  tindakan  yang  termasuk dalam bullying dapat  dikenakan  sanksi  berdasarkan  ketentuan  dalam  KUHP. Salah  satu  pasal  yang  relevan  adalah  Pasal  351  tentang  Penganiayaan,  yang menyatakan:
a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
b. Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  pelaku  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
c. Jika  mengakibatkan  kematian,  pelaku  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh tahun.
2. Upaya Penal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Bullying di Indonesia
Perlindungan ini dapat diberikan oleh orang tua sebagai pembimbing anak di lingkungan tempat tinggal, institusi pendidikan selama menempuh pendidikan formal, dan pemerintah Indonesia selama individu tersebut tinggal dan tercatat sebagai  Warga  Negara  Indonesia.  Perlindungan  dari  pemerintah  biasanya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat publik dan berlaku untuk setiap orang. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dijatuhi sanksi  pidana.  Di  Indonesia,  perlindungan  terhadap  tindak  pidana bullying diatur dalam Pasal 76C dan  Pasal  80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Pasal-pasal  ini  ditujukan  khususnya  untuk  melindungi anak-anak  dari  tindak  kekerasan.  Perlindungan  terhadap  tindak  pidana bullying  di  Indonesia  melibatkan  beberapa  lapisan,  yaitu  keluarga,  institusi pendidikan,  dan  pemerintah.  Orang  tua  memegang  peran  penting  dalam memberikan  perlindungan  kepada  anak-anak  mereka.  Mereka  bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang
aman dan bebas dari ancaman bullying . Di lingkungan pendidikan, sekolah dan institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab untuk melindungi siswa dari segala bentuk bullying . Sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan  kondusif  untuk  belajar,  di  mana  setiap  siswa  merasa  dihargai  dan dilindungi.
Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya  putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar Undang-undang  atau  karena  kekeliruan  mengenai  orang  atau  hukum  yang diterapkan,  ia  berhak  mendapatkan  ganti  rugi  dan  rehabilitasi.  Para  pejabat penegak  hukum  yang  dengan  sengaja  atau  karena  kelalaian  melanggar  asas hukum  ini  harus  dituntut,  dipidana,  atau  dikenakan  hukuman  administrasi. Lilik  Mulyadi  dalam  bukunya  "Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Perspektif, Teoritis  dan  Praktis"  menyebutkan  bahwa  pembaruan  KUHAP  nantinya berorientasi pada asas yang dianut dalam proses pemeriksaan perkara. Sistem yang digunakan dapat berupa sistem akusator ( accusatorial common law courts ) atau inquisitoir ( the inquisitorial ecclesiastical courts), atau campuran keduanya. Norma hukum yang sudah ada perlu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat yang  terus  berkembang.  Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  harus dilakukan dengan pendekatan integral yang melibatkan sarana penal dan non- penal, dengan kebijakan non-penal yang lebih bersifat preventif.
Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  harus  dilakukan  dengan pendekatan  integral  yang  melibatkan  keseimbangan  antara  sarana  penal  dan non-penal.  Dari  sudut  pandang  politik  kriminal,  kebijakan  non-penal  lebih strategis karena bersifat preventif. Kebijakan penal memiliki keterbatasan dan kelemahan, seperti bersifat fragmentaris, simplistis, tidak struktural fungsional, simptomatik,  tidak  kausatif,  tidak  eliminatif,  individualistik  atau  " offender oriented ,"  dan  lebih  bersifat  represif  daripada  preventif.  Kebijakan  penal  juga membutuhkan infrastruktur dengan biaya tinggi.
Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  dengan  sarana  penal  dilakukan melalui  beberapa  tahap:  tahap  formulasi  (kebijakan  legislatif),  tahap  aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).  Tahap  formulasi  sebagai  langkah  awal  harus merumuskan secara detail dan mengandung asas keadilan bagi pihak pelaku dan korban. Formulasi yang baik dan tepat sesuai dengan tuntutan zaman akan mempengaruhi  tahap  aplikasi  dan  eksekusi.  Tiga  tahap  ini  saling mempengaruhi  satu  sama  lain,  sehingga  diperlukan  formulasi  yang  tepat sebagai langkah awal menuju keadilan.
Untuk  merumuskan  pasal  yang  tepat,  diperlukan  kajian  perbandingan  dari negara  lain  sebagai  bahan  pertimbangan.  Beberapa  negara  yang  mengatur mengenai bullying ,  baik  fisik  maupun  non-fisik,  dapat  dijadikan  referensi. Misalnya, di Finlandia, Criminal Code of Finland mengatur mengenai perampasan kebebasan  pribadi  dan  kekerasan.  Pasal-pasal  dalam  Undang-undang  ini memberikan  sanksi  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  yang  menyebabkan kehilangan  kebebasan  pribadi  dan  ancaman  kekerasan  (Balcázar  &  Guamán, 2022).  Di  Belgia, Criminal  Code  of  the  Kingdom  of  Belgium mengatur  mengenai
penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan perlakuan merendahkan (Iftimiei, 2018). Di negara bagian Florida, Amerika Serikat, The Florida Statutes mengatur mengenai bullying dan  pelecehan  di  lingkungan  pendidikan,  termasuk cyberbullying (Rahmadani et al., 2024).
Di  Indonesia,  peraturan  perundang-undangan  terkait  tindak  pidana bullying saat ini diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76C menyatakan bahwa:  "Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." Namun,  rumusan  pasal  ini  perlu  dijabarkan  lebih  lanjut  untuk  menghindari ambiguitas. Kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini perlu dijelaskan apakah mencakup  kekerasan  fisik,  psikologis,  atau  keduanya.  Salah  satu  asas  dalam perumusan  Undang-undang  adalah  tidak  diperkenankannya  menggunakan kata-kata  yang  memiliki  ambiguitas.  Perlunya  Penambahan  Rumusan  dalam Pasal 76C dan Pasal 80 Dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan  sanksi  bagi  mereka  yang  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  76C. Pasal 80 menyatakan bahwa:
a. Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72.000.000,00.
b. Jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan luka berat pada anak, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00.
c. Jika  kekerasan  yang  dilakukan  menyebabkan  kematian  anak,  pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun da atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00.
d. Dalam hal  pelaku adalah  orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik, atau tenaga kependidikan, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Rumusan dalam Pasal 76C dan Pasal  80 tersebut memang sudah cukup jelas dalam  mengatur  sanksi  terhadap  pelaku  kekerasan  terhadap  anak.  Namun, rumusan ini masih perlu disempurnakan agar lebih spesifik dalam mengatur tindak pidana bullying , baik fisik maupun non-fisik. Salah satu caranya adalah dengan  memperjelas  definisi  dan  jenis-jenis bullying yang  dimaksud  dalam peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Perlindungan  terhadap  tindak pidana bullying di Indonesia adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, institusi pendidikan, dan pemerintah.
Pembaruan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bullying perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang efektif dan adil bagi semua pihak, terutama anak-anak yang rentan  terhadap  tindakan  kekerasan.  Definisi  yang  jelas,  sanksi  yang  tepat, pendidikan dan kesadaran publik, layanan dukungan, pelatihan untuk tenaga pendidikan,  dan  penegakan  hukum  yang  tegas  merupakan  langkah-langkah penting  dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan bullying .  Masyarakat Indonesia  perlu  terus  meningkatkan  upaya  kolaboratif  untuk  menciptakan lingkungan  yang  aman  dan  kondusif  bagi  pertumbuhan  anak-anak.  Dengan
begitu, diharapkan generasi mendatang akan tumbuh menjadi individu yang sehat, baik secara fisik maupun mental, serta mampu berkontribusi positif bagi bangsa  dan  negara.  Pembaruan  hukum  pidana  materiil  dan  formil  harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia, serta mengikuti perkembangan zaman agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh warga negara, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
3. Upaya  Non  Penal  dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana Bullying di

## Indonesia
Bullying merupakan  masalah  serius  yang  berdampak  signifikan  terhadap kesehatan  fisik  dan  mental  anak-anak.  Di  Indonesia,  meskipun  telah  ada peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  sanksi  terhadap  pelaku kekerasan  terhadap  anak,  seperti  dalam  Pasal  76C  dan  Pasal  80  UU Perlindungan Anak, upaya untuk mengatasi bullying belum sepenuhnya efektif. Selain penerapan hukum pidana, pendekatan non-penal menjadi sangat penting dalam  mencegah  dan  menanggulangi bullying di  berbagai  lingkungan, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Pendekatan  non-penal  menekankan  pada  pencegahan  melalui  edukasi, peningkatan  kesadaran,  dan  pembentukan  karakter.  Beberapa  langkah  yang dapat diambil dalam pendekatan ini meliputi :
a. Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral dan norma sosial kepada anak-anak mereka. Dengan memberikan pemahaman mengenai  bahaya  dan  dampak  negatif bullying ,  serta  pentingnya menghormati perbedaan, anak-anak diharapkan tidak hanya menghindari perilaku bullying tetapi  juga  mampu  menolak  dan  melaporkan  kejadian bullying yang mereka saksikan.
b. Sekolah sebagai tempat anak-anak berinteraksi dengan teman sebaya harus menjadi lingkungan yang aman dan mendukung. Pendidikan karakter yang menekankan  pada  empati,  kerjasama,  dan  saling  menghargai  harus diintegrasikan ke dalam kurikulum. Selain itu, guru dan staf sekolah perlu dilatih untuk mendeteksi, menangani, dan mencegah kasus bullying .
c. Kerjasama  antara  ketiga  pihak  ini  sangat  penting  dalam  menciptakan kebijakan  dan  program  yang  efektif.  Pemerintah  dapat  menginisiasi program  nasional  yang  melibatkan  partisipasi  aktif  dari  keluarga  dan sekolah dalam upaya pencegahan bullying .
Guru dan staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan tentang cara mendeteksi, menangani, dan mencegah bullying . Pelatihan ini juga harus mencakup teknik untuk  memberikan  dukungan  kepada  korban  dan  meningkatkan  empati  di antara  siswa.  Dengan  demikian,  guru  dan  staf  sekolah  akan  lebih  siap  dan mampu menangani kasus bullying dengan efektif. Kerjasama dengan ahli sangat penting  dalam  penanganan bullying .  Sekolah  dapat  bekerja  sama  dengan psikolog  atau  ahli  lain  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  keterampilan tambahan  kepada  guru  serta  memberikan  konseling  kepada  siswa.  Ahli  ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bullying dan cara- cara efektif untuk mencegah  serta menanganinya. Pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari program ini.
Anak-anak  perlu  diajarkan  untuk  menghargai  perbedaan,  menunjukkan empati,  dan  tidak  menyakiti  satu  sama  lain.  Hal  ini  bisa  dilakukan  melalui berbagai kegiatan seperti diskusi kelompok, latihan bermain peran, dan mini drama.  Melalui  pendidikan  karakter,  anak-anak  akan  belajar  untuk  menjadi individu  yang  berbudi  luhur  dan  mampu  berinteraksi  dengan  baik  dalam masyarakat.  Pengembangan  program  khusus  anti- bullying yang  disesuaikan dengan nilai-nilai lokal juga penting. Program ini dapat mengadopsi elemen- elemen  dari  program  KiVa  dan  NSSF,  tetapi  disesuaikan  dengan  konteks Indonesia.  Beberapa  kegiatan  yang  dapat  dimasukkan  dalam  program  ini meliputi  diskusi  kelompok,  kerja  kelompok,  film  pendek  tentang bullying , latihan  bermain  peran,  dan  kegiatan  kesadaran.  Monitoring  dan  evaluasi berkala  sangat  penting  untuk  menilai  efektivitas  program  ini.  Sekolah  harus melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan program anti- bullying yang diterapkan, serta membuat penyesuaian jika diperlukan. Data dari evaluasi ini dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  program  dan  memastikan  bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Pendekatan  non-penal  dalam  penanggulangan bullying di  Indonesia  sangat penting  untuk  melengkapi  penerapan  hukum  pidana.  Dengan  melibatkan keluarga, sekolah, dan pemerintah, serta belajar dari pengalaman negara lain, Indonesia  dapat  mengembangkan  program  anti- bullying yang  efektif  dan berkelanjutan.  Langkah-langkah  ini  diharapkan  tidak  hanya  mencegah terjadinya bullying tetapi  juga  membangun  karakter  anak-anak  yang  berbudi luhur,  menghargai  perbedaan,  dan  mampu  berkontribusi  positif  bagi masyarakat.  Melalui  upaya  kolaboratif  ini,  diharapkan  generasi  mendatang akan tumbuh menjadi individu yang sehat, baik secara fisik maupun mental, serta siap menghadapi tantangan masa depan dengan sikap yang positif dan konstruktif.
Restorative  justice adalah  pendekatan  yang  semakin  mendapatkan  perhatian dalam  konteks  penanggulangan bullying .  Alih-alih  fokus  pada  hukuman, restorative  justice menekankan  pada  pemulihan  hubungan  yang  rusak  dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka  serta  memperbaiki  kerugian  yang  telah  ditimbulkan.  Pendekatan  ini melibatkan  semua  pihak  yang  terlibat-korban,  pelaku,  keluarga,  dan komunitas-dalam proses penyelesaian konflik yang konstruktif. Dasar hukum restorative justice di Indonesia mencakup beberapa peraturan.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di  mana  Pasal  1  ayat  (2)  menyatakan  bahwa restorative  justice adalah penyelesaian  perkara  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil. Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,  yang  diutamakan  adalah  pendekatan  keadilan  restoratif.  Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan  Restoratif,  yang  mengatur  penerapan restorative  justice pada  tingkat kepolisian,  termasuk  prosedur,  pelaksanaan,  dan  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif,  yang  mengatur  penghentian
penuntutan  berdasarkan  keadilan  restoratif  oleh  Kejaksaan  dengan  syarat- syarat dan prosedur yang jelas.
Mekanisme Restorative  Justice di  tingkat  kepolisian  dan  penuntutan menawarkan  pendekatan  inovatif  dalam  penyelesaian  konflik,  yang  tidak hanya mempertimbangkan sanksi hukum tetapi juga pemulihan hubungan dan pemulihan sosial. Berikut adalah prosesnya secara rinci :
a. Mekanisme Restorative Justice di tingkat kepolisian
1) Assessment Awal
2) Persetujuan Pihak Terkait
3) Mediasi
4) Kesepakatan dan Penandatanganan
5) Pemantauan dan Evaluasi
b. Mekanisme Restorative Justice di Tingkat Penuntutan
1) Persetujuan Restorative Justice
2) Mediasi dan Penyusunan Kesepakatan
3) Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian
4) Monitoring Pelaksanaan
5) Penghentian Proses Hukum
Sebagai bagian dari pendekatan non-penal yang lebih luas, penerapan restorative justice dalam  menangani  kasus  pelecehan  di  Indonesia  dapat  memperkuat pencegahan dan penanganan yang lebih manusiawi. Metode ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif melalui kerja sama keluarga, sekolah, dan  pemerintah.  Indonesia  dapat  membangun  budaya  yang  mengutamakan diskusi,  pemahaman,  dan  penyelesaian  konflik  damai  dengan  menerapkan restorative  justice dalam  penanggulangan  pelecehan.  Upaya  non-penal  ini, bersama dengan hukum pidana, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan  generasi  muda  dengan  menjamin  bahwa  semua  anak  tumbuh  dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  penulis  dapat menyimpulkan dari hasil penelitiannya yaitu:
1. Meskipun sudah ada regulasi seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perlindungan  Anak  dan  Permendikbudristek  No.  46  Tahun  2023, implementasi  dan  penegakan  hukum  terhadap  kasus bullying masih  kurang efektif. Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah yang lebih tegas dan komprehensif untuk menangani bullying .
2. Bullying memiliki  dampak  negatif  yang  signifikan  baik  secara  fisik  maupun psikologis bagi korban. Ini termasuk trauma yang dialami oleh anak-anak yang menjadi  korban,  yang  dapat  berdampak  jangka  panjang  jika  tidak  ditangani dengan  baik.  Rehabilitasi  dan  dukungan  psikologis  sangat  penting  untuk membantu pemulihan korban .
3. Peran  aktif  dari  sekolah,  orang  tua,  dan  masyarakat  sangat  penting  dalam menciptakan  lingkungan  yang  aman  dan  mendukung  bagi  anak-anak.  Ini melibatkan  upaya  pencegahan  serta  penanganan bullying melalui  edukasi, pengawasan, dan intervensi yang tepat waktu .
4. Pendekatan restorative justice di tingkat kepolisian dan penuntutan menawarkan metode penyelesaian yang lebih adil dan konstruktif dengan melibatkan semua pihak  terkait.  Ini  mencakup  proses  mediasi,  pemulihan  hubungan,  dan pemantauan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara lebih humanis dan mendukung rehabilitasi sosial bagi pelaku dan korban .

## DAFTAR PUSTAKA
Akmal,  A.,  Lasmadi,  S.,  &  Rakhmawati,  D.  (2023).  Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap  Anak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Pelacuran  Di  Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(1), 74 – 87.
Arnold, B., Rahimi, M., & Riley, P. (2024). Offensive Behaviours against School Leaders: Prevalence,  Perpetrators  and  Mediators  in  Australian  Government  Schools .
Educational Management Administration \& Leadership, 52(2), 378 – 394. Astawa, I. G. P., SH, M. H., Widjajanto, S. H. A., & ... (2023). Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Issue December). https://www.researchgate.net/profile/Rusdin- Tahir/publication/376513978_METODOLOGI_PENELITIAN_BIDANG_HU KUM/links/657b1e5c6610947889cc46d1/METODOLOGI-PENELITIAN-
BIDANG-HUKUM.pdf
Balcázar, S. M., & Guamán, M. P. G. (2022). A Systematic Literature Review on Bullying and Cyberbullying Models, Programs, and Intervention Strategies . Maskana, 13(2),
21 – 33.
Bambang. (2024). Viral, Terjadi Aksi Bullying Kepada Siswi SMP di Tanah Merah Depok.  Ipol.Id.  https://ipol.id/2024/05/viral-terjadi-aksi-bullying-kepada- siswi-smp-di-tanah-merah-depok/
Fadhilah,  F.  (2023).  Jenis-Jenis Bullying yang  Dialami  Anak  Jalanan  Studi  Kasus pada Anak Jalanan di Kota Padang. Univesitas Negeri Padang.
Fahlevi, F. (2024). Sejak 2024 Pengaduan Kekerasan Anak Mencapai 141 Kasus, 35 Persen di Lingkungan Pendidikan. Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/nasional/2024/03/12/kpai-sejak-2024- pengaduan-kekerasan-anak-mencapai-141-kasus-35-persen-di-lingkungan- pendidikan
Fahreza,  M.  (2022).  Urgensi  Pendidikan  Moral  dalam  Menangkal  Kasus Cyberbullying Pada  Siswa  SMK  Negeri  4  Malang.  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Hardianto, N. T., & others. (2023). Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran  Korban)  dalam  Penjatuhan  Pidana  (Studi  Putusan  Nomor:  265/Pid. B/2022/PN Tjk).
Iftimiei,  A.  (2018). Cyberbullying-Legislative  and  Jurisdictional  Legal  Aspects  of Comparative  Law .  Analele  Stiintifice  Ale  Universitatii  Alexandru  Ioan  Cuza Din Iasi Stiinte Juridice, 64, 49.
Indonesia,  M.  (2024).  Siswi  SMK  di  Bandung  Barat  Dibully  Hingga  Meninggal. Medcom.Id. https://www.medcom.id/nasional/daerah/VNxdm9xN-siswi- smk-di-bandung-barat-dibully-hingga-meninggal
Julaiha  Juli,  Nurul  Farhaini,  Rollin  fadilah  Hasibuan,  N.  A.  S.  (2022).  Perbedaan antara penelitian Kualitatif (Naturalistik) dan Penelitian Kuantitatif (Ilmiah) dalam barbagai Aspek. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 4, 1349 – 1358.
Kovanen,  S.  (2024).  Koulun  Sosiaalityö  Koulukiusaamista  Vastustamassa.  Itä- Suomen yliopisto.
Mangaria, M., Liyus, H., & Arfa, N. (2023). Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Perundungan di Institusi Pendidikan Saat ini. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(2), 252 – 265.
Mn, C., Sudarti, E., & Siregar, E. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) di Bawah Umur 12 Tahun. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(3), 341 – 359.
Muladi,  B.  N.  A.  (1992).  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana.  Alumni. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=307061
Mulyadi,  L.  (2023).  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Umum  dan  Khusus.  Penerbit Alumni.
Nasution, F. R. (2023). Proses Penyidikan Melalui Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Persetubuhan  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia  (Studi  Di  Unit  Pusat  Pengembangan  Anak  Polrestabes  Medan). Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
Ningrum,  D.  R.  S.,  Rasimin,  &  Yaksa,  R.  A.  (2023).  Identifikasi  Perilaku Bullying Verbal dalam Hubungan Pertemanan di Desa Simpang Terusan Kabupaten Batang Hari. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(3), 10330 – 10343.
Nurvadila, R., Elita, V., & Putri, D. K. (2020). Persepsi Pelajar Terhadap Tindakan Bullying Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Pekanbaru. Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 5(2), 51 – 60.
Panjaitan,  B.  S.  (2022).  Viktomologi  Pandangan  Advokat  Terhadap  Perbuatan Pidana  dan  Korban.  In  CV.  Amerta  Media  (Vol.  5,  Issue  1). https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Aht tp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cn http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnht tps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa
Prasetya, P. Y. M., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2023). Analisis Yuridis Frasa Membiarkan  Dalam  Pasal  76C  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(3), 15 – 24.
Rafi,  M.  M.  (2024).  Pembuktian  Hukum  Terhadap  Pelaku Bullying Dalam Kriminologi. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 03(02), 146 – 157.
Rahmadani,  C.,  Hartiwiningsih, H., &  Sulistyanta,  S.  (2024). The  Law  Enforcement Against Teenagers as Perpetrators of Bullying from the Perspective of Victim Justice . International Conference On Law, Economic \& Good Governance (IC-LAW 2023), 185 – 190.
Sasmita,  A.  R.,  Hartono,  L.  V.  I.  P.,  &  Fauziah,  N.  (2024).  Pencegahan  Perilaku Bullying dengan Peningkatan Pengetahuan Melalui Sosialisasi Anti Bullying di MI Muhammadiyah Krendetan. Bagelen Community Service, 2(1), 72 – 76.
Sholikhudin,  R.,  &  Handayani,  B.  (2024).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Dari  Tindak  Pidana  Kekerasan  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Kultura:  Jurnal  Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2(2), 255 – 264.
Siswati, Y., & Saputra, M. (2023). Peran Satuan Tugas Anti Bullying Sekolah Dalam
Mengatasi  Fenomena  Perundungan  di  Sekolah  Menengah  Atas.  De  Cive:
Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(7), 216 – 225. Suprapto, A. S. (2023). Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum. Deepublish.
Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam  Penelitian  Ilmiah.  Jurnal  QOSIM :  Jurnal  Pendidikan,  Sosial  & Humaniora, 1(1), 53 – 61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60
Vicky Roland Manus, Selviani Sambali, Y. S. (2023). Implementasi Dasar Keadilan Dan  Perlindungan  Terhadap  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana. 2, 1 – 10.
Widyastuti, W., & Soesanto, E. (2023). Analisis Kasus Bullying Pada Anak. Capitalis: Journal of Social Sciences, 1(1), 142 – 154.