## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1377

## PENGARUH INFLASI DAN PDB TERHADAP PENERIMAAN PPN DI INDONESIA TAHUN 1992-2022
Widya Oktaviani 1) , Lili Syafitri 2) , Aris Munandar 3) 1-3 Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri email: widyaokta2402@gmail.com, lilisyafitri6297@gmail.com, arismunandar@uigm.ac.id

## Abstract
Value Added Tax (VAT) revenue is one of the significant sources of government income. VAT plays a crucial role in supporting the country’s financial sustainability and financing various development programs. It is a consumption tax levied on the value added at each stage of production and distribution of goods  and services. The purpose of this research is to examine the impact of inflation and Gross Domestic Product (GDP)  on  VAT  revenue  in  Indonesia  from  1992  to  2022.  The  study  was  conducted  in  Indonesia  using observation  methods  on  the  websites  of  the  Central  Statistics  Agency  and  Bank  Indonesia,  along  with literature review and documentation. A saturated sample was used, covering 31 years of time series data. The  data  were  analyzed  using  SPSS  version  26,  including  classical  assumption  tests,  multiple  linear regression,  and  hypothesis  testing.  The  partial  results  indicate  that  inflation  has  a  negative  and insignificant  effect  on  VAT  revenue.  However,  on  the  other  hand,  GDP  significantly  influences  VAT revenue. This is due to increased productivity of goods and services in the economy, as well as an increase in the number of taxable objects (goods and services subject to taxation), leading to higher VAT revenue. Simultaneously, both inflation and GDP have a significant impact on VAT revenue.

## Keywords: Inflation, Gross Domestic Product, Value Added Tax Revenue

## 1. PENDAHULUAN
Berbagai  respons  kebijakan  dan  kerja sama internasional mendorong perbaikan ekonomi global pada tahun 2021, meskipun tidak merata  antara  negara-negara  maju  dan  negara- negara berkembang. Kapasitas untuk divaksinasi dan  stimulus  kebijakan  yang  lebih  baik menghasilkan  peningkatan  ekonomi  nasional maju  dibandingkan  dengan  negara  berkembang. Paruh pertama dalam tahun 2021, ekonomi dunia umumnya  terus  berkembang,  setelah  dikontrak pada triwulan kedua tahun 2020. Namun, tingkat pertumbuhan triwulan ketiga tahun 2021 kembali melambat  dan  melebihi  perkiraan,  akibatnya penyebaran COVID-19 varian Delta dan kendala suplai.  permintaan  saat  suplai  dan  kelangkaan energi terjadi memberikan tekanan pada kenaikan inflasi  global  yang  lebih  lama  dari  yang diantisipasi  inflasi  global  2021  lebih  tinggi daripada  perkiraan  IMF  sebelum  sebelumnya, tetapi akan berkurang pada tahun 2022 [1].
Peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya  di  negara-negara  maju,  mendorong permintaan  yang  besar  terhadap  komoditas pangan  dan  energi.  Situasi  ini  mengakibatkan lonjakan harga komoditas utama seperti minyak mentah, CPO, dan gandum, yang pada gilirannya mendorong  inflasi  yang  tinggi  di  negara-negara yang membutuhkan komoditas tersebut. Beberapa  bank  sentral  di  negara-negara  maju merespons tekanan inflasi yang tinggi ini dengan menaikkan  suku  bunga,  yang  dapat  berdampak pada  fundamental  ekonomi  domestik  dalam bentuk arus keluar modal (capital outflow) serta peningkatan inflasi dan suku bunga [2].
Pertumbuhan  ekonomi mengindikasikan sejauh  mana  aktivitas  perekonomian  akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat dalam periode tertentu. Faktor-faktor seperti  daya  beli  masyarakat,  pengeluaran pemerintah, dan inflasi memengaruhi pertumbuhan  ekonomi  [3].  Keadaan  ekonomi saat  ini,  yang  menunjukkan  bahwa  inflasi  pada
Agustus 2023 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 3,0±1%.  Data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) mencatat bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami  deflasi  sebesar  0,02%  (mtm)  pada bulan  Agustus  2023,  meskipun  secara  tahunan mengalami inflasi sebesar 3,27% (yoy). Keberhasilan dalam menjaga inflasi pada tingkat yang sesuai dengan target sasaran tersebut adalah hasil  dari  konsistensi  kebijakan  moneter  serta sinergi  yang  erat  antara  Bank  Indonesia  dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam  Tim  Pengendalian  Inflasi  Pusat  dan Daerah  (TPIP  dan  TPID)  [4].  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  Indonesia  pada  tahun  2021 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US$4.349,5. Ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen. Sementara itu, PDB  Indonesia  pada  tahun  2022  berdasarkan harga  berlaku  mencapai  Rp19.588,4  triliun  dan PDB  per  kapita  mencapai  Rp71,0  juta  atau US$4.783,9. Ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tumbuh  sebesar  5,31  persen.  Dari  kedua  tahun tersebut  ekonomi  Indonesia  meningkat  di  tahun 2022.  Inflasi  dan  PDB  merupakan  dua  faktor utama  yang  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap  penerimaan  PPN  (Pajak  Pertambahan Nilai) dalam lanskap perekonomian saat ini [5].
Penelitian  ini  didukung  dengan  adanya penelitian sebelumnya penelitian sebelumnya [6] menemukan  bahwa  inflasi  memiliki  pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan  nilai di  Indonesia.  Hasil  penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  ketika  inflasi meningkat,  penerimaan  pajak  pertambahan  nilai cenderung  menurun.  Dengan  demikian,  dapat disimpulkan  bahwa  hasil  penelitian  sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara inflasi dan penerimaan pajak pertambahan nilai di Indonesia.
Penelitian  terdahulu  oleh  [7]  dengan hasil  dari  penelitiannya  adalah  inflasi  tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan ppn. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  inflasi yang  meningkat  dapat  mengurangi  konsumsi masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  oleh  penurunan pendapatan  riil  masyarakat,  karena  kenaikan
pendapatan  tidak  dapat  mengimbangi  laju kenaikan  harga.  Dengan  demikian,  inflasi  dapat berpotensi  menurunkan  jumlah  produk  yang dibeli  oleh  masyarakat  karena  harga  produk meningkat. Akibatnya, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak akan mengalami peningkatan  yang  signifikan.  Ini  adalah  temuan penting  yang  menunjukkan  bagaimana  inflasi dapat  mempengaruhi  penerimaan  pajak  dan ekonomi secara keseluruhan.
Penerimaan  PPN  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  pemerintah  yang  signifikan. PPN  memiliki  peran  penting  dalam  mendukung keberlanjutan  keuangan  negara  dan  pembiayaan berbagai program pembangunan. PPN merupakan pajak konsumsi yang dikenakan atas pertambahan nilai pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Ini merupakan sumber pendapatan  penting  bagi  pemerintah  di  seluruh dunia, berkontribusi terhadap stabilitas fiskal dan mendanai  berbagai  layanan  publik.  Banyak variabel  dapat  digunakan  untuk  memahami pengaruh  inflasi  terhadap  penerimaan  PPN. Pertama, daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh  inflasi.  Ketika  harga  barang  dan  jasa  naik secara signifikan, orang mungkin memilih untuk membeli barang dan jasa yang lebih murah atau mengurangi jumlah yang mereka beli. Akibatnya, volume  penjualan  barang  dan  jasa  yang dikenakan PPN dapat turun, yang berarti bahwa penerimaan PPN akan turun.
Kedua, harga dasar barang dan jasa yang digunakan  untuk  menghitung  besaran  PPN  juga dapat  dipengaruhi  oleh  inflasi.  Jika  harga  dasar barang dan jasa meningkat karena inflasi, besaran PPN  yang  dikenakan  pada  barang  dan  jasa tersebut  akan  meningkat.  Namun,  dampak  ini tergantung  pada  kebijakan  pemerintah  yang menyesuaikan  tarif  PPN  dengan  inflasi.  Selain itu,  inflasi  juga  dapat  berdampak  pada  perilaku konsumen  dan  pola  belanja.  Selama  periode inflasi yang tinggi, konsumen mungkin termotivasi  untuk  melakukan  pembelian  lebih cepat  untuk  menghindari  membayar  harga  yang lebih  tinggi  di  masa  depan.  Hal  ini  dapat menyebabkan peningkatan konsumsi dan
selanjutnya  meningkatkan  pendapatan  PPN. Sebaliknya, pada periode inflasi atau deflasi yang rendah, konsumen mungkin menunda pembelian sehingga  mengakibatkan  rendahnya  penerimaan PPN. Produk
Domestik Bruto (PDB)
mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara. Hubungan  antara  PDB  dan  penerimaan  PPN perlu  dianalisis  untuk  mengetahui  sejauh  mana pertumbuhan  ekonomi  dapat  mempengaruhi penerimaan  PPN.  Faktor  penting  lainnya  yang perlu  dipertimbangkan  adalah  Produk  Domestik Bruto  (PDB),  yang  mengukur  total  nilai  barang dan  jasa  yang  diproduksi  dalam  suatu  negara selama  periode  tertentu.  PDB  mencerminkan aktivitas  perekonomian  secara  keseluruhan  dan berfungsi sebagai indikator kesehatan perekonomian suatu negara [8].
Penelitian ini akan memfokuskan analisis pada  periode  tahun  1992-2022  karena  interval waktu  yang  cukup  panjang  memungkinkan penelitian  untuk  mengidentifikasi  tren  jangka panjang dan dampak peristiwa ekonomi penting seperti  krisis  moneter  tahun  1998,  krisis keuangan  global  tahun  2008  dan  pandemi COVID-19 tahun 2020 dan hasil penelitian inflasi dan  PDB  sama-sama  berpengaruh  terhadap penerimaan PPN.  PPN adalah salah satu sumber pendapatan  penting  bagi  pemerintah,  dan perubahan  dalam  inflasi  dan  pertumbuhan ekonomi  (PDB)  dapat  memiliki  dampak signifikan  pada  penerimaan  PPN.  Oleh  karena itu,  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang bagaimana variabel-variabel ini saling berhubungan dan memengaruhi penerimaan PPN menjadi  krusial.  Hasil  penelitian  diharapkan adanya pengaruh antar variabel inflasi dan PDB terhadap penerimaan PPN dan dapat memberikan wawasan  yang  lebih  mendalam  mengenai hubungan  antara  inflasi,  PDB,  dan  penerimaan PPN  di  Indonesia,  yang  selanjutnya  akan berkontribusi  pada  pemahaman  dan  perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif.
Dengan mempertimbangkan latar belakang dan fenomena penelitian terdahulu ini, peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  “Pengaruh  Inflasi  dan  Produk
Domestik  Bruto  terhadap  Penerimaan  Pajak  di Indonesia Tahun 1992-2022”.

## Rumusan Masalah
1. Apakah  inflasi  dan  PDB  berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap
penerimaan PPN?
3. Apakah PDB berpengaruh terhadap penerimaan pajak PPN?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan PDB terhadap penerimaan PPN
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai
3. Untuk  mengetahui  pengaruh  PDB  terhadap penerimaan PPN

## Teori Keynesian
Teori  Ekonomi  Keynesian,  yang  pertama  kali diusulkan  oleh  ekonom  Inggris  John  Maynard Keynes.  Ekonomi  Keynesian  adalah  teori makroekonomi  tentang  total  pengeluaran  dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output, lapangan  kerja,  dan  inflasi.  Keyakinan  utama teori  Keynesian  adalah  bahwa  intervensi pemerintah  dapat  menstabilkan  perekonomian. Peningkatan  dan  pengeluaran  pemerintah  dan penurunan pajak dianjurkan pada teori ini untuk merangsang permintaan dan menarik perekonomian  global  keluar  dari  Depresi.  Teori Keynes  menjelaskan  hubungan  inflasi  dan produk  domestik  bruto.  Teori  ini  menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatur  aktivitas  ekonomi  untuk  mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Keynesianisme  menekankan  bahwa  pasar  tidak selalu  efisien  dan  bahwa  pemerintah  harus campur tangan untuk
mengatasi ketidakseimbangan  ekonomi,  terutama  dalam situasi resesi.
Dalam teori ekonomi Keynesian, inflasi dipandang sebagai hasil dari permintaan agregat yang berlebihan dibandingkan dengan penawaran agregat.  Keynesianisme  berpendapat  bahwa

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1377
inflasi dapat diatasi dengan mengurangi permintaan agregat melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Pemerintah dapat menggunakan  instrumen  seperti  pajak  dan pengeluaran publik untuk mengendalikan inflasi. Teori  ekonomi  Keynesian  juga  memiliki hubungan  dengan  Produk  Domestik  Bruto (PDB).  Keynesianisme  menekankan  pentingnya stimulus  fiskal  untuk  meningkatkan  PDB  saat terjadi  resesi  atau  ketidakstabilan  ekonomi. Melalui  peningkatan  pengeluaran  pemerintah atau  pemotongan  pajak,  teori  ini  berpendapat bahwa PDB dapat ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Pada  teori ini  terhubung dengan  variabel  yang  akan  diteliti  yaitu  inflasi, produk  domestik  bruto  (PDB)  dan  penerimaan PPN  di mana semua kegiatan  ekonomi nasional diatur  melalui  Kebijakan  untuk  menciptakan Perekonomian  yang  stabil  dan  pendapatan  yang dapat meningkat dengan menyesuaikan keadaan ekonomi Indonesia.

## Inflasi
Teori Kuantitas, teori yang dikemukakan oleh  Irving  Fisher  yang  menyatakan  bahwa kenaikan  jumlah  uang  yang  beredar  di masyarakat  akan  menyebabkan  kenaikan  harga barang dan jasa. Teori Keynes, berdasarkan teori ini inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang  ingin  hidup  di  luar  batas  kemampuan ekonominya.  Keadaan  seperti  ditunjukkan  oleh permintaan masyarakat akan barang-barang yang selalu  melebihi  jumlah  barang-barang  yang tersedia.  Hal  ini  menimbulkan  inflationary  gap, ketika inflationary gap tetap ada maka selama itu inflasi terjadi dan berkelanjutan. Teori strukturalis,  teori  ini  menjelaskan  fenomena inflasi  dalam  jangka  panjang  karena  menyoroti sebab-sebab inflasi dalam jangka panjang karena berasal  dari  kekakuan  (infleksibilitas)  struktur ekonomi suatu negara. Berdasarkan teori ini ada dua kekakuan utama dalam perekonomian negara sedang  berkembang  yang  dapat  menimbulkan inflasi, yakni: Uang inflasi dan kekakuan struktur pasar.
Inflasi  adalah  suatu  kondisi  di  mana harga-harga  barang  dan  jasa  secara  umum
mengalami  kenaikan  yang  berkelanjutan  dalam jangka  waktu  tertentu.  Dalam  ekonomi,  inflasi sering  kali  diukur  dengan  menggunakan  indeks harga  konsumen  (Consumer  Price  Index/CPI), yang  mengukur  perubahan  rata-rata  harga sekelompok  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi oleh rumah tangga [9].
Inflasi  memiliki  dampak  ekonomi  yang signifikan.  Salah  satu  dampaknya  adalah pengurangan daya beli uang. Ketika harga-harga naik,  uang  seseorang  tidak  lagi  memiliki kemampuan  membeli  barang  dan  jasa  sebanyak sebelumnya.  Hal  ini  dapat  menyebabkan penurunan  standar  hidup  bagi  masyarakat  yang pendapatannya  tetap  atau  tidak  naik  seiring dengan  inflasi.  Selain  itu,  inflasi  juga  dapat menyebabkan  ketidakpastian  ekonomi.  Ketika harga-harga  naik  dengan  cepat,  konsumen  dan produsen  mungkin  menjadi  ragu-ragu  dalam mengambil  keputusan  ekonomi  jangka  panjang. Investasi  dan  pengeluaran  konsumen  dapat menurun, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan [10].
Ada  beberapa  cara  yang  dapat  Anda lakukan  untuk  menghitungnya.  Diantaranya sebagai berikut [11].
1. Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu untuk menghitung tingkat inflasi dengan rerata total harga dari penjualan barang yang dibeli oleh konsumen.
2. Deflator  PDB,  yaitu  untuk  menghitung besaran  perubahan  harga  pada  keseluruhan barang, baik itu barang baru, barang produksi lokal, barang jadi maupun jasa.
3. Indeks  harga  produsen,  yaitu  indeks  yang digunakan  untuk  mengukur  harga  barang yang  dibutuhkan  oleh  produsen  dalam melakukan proses produksi.
4. Indeks  harga  komoditas,  yaitu  indeks digunakan  untuk  menghitung  harga  pada beberapa barang tertentu.
5. .Indeks  biaya  hidup,  yaitu  indeks  yang digunakan  untuk  mengukur  biaya  hidup masyarakat (cost living index).
Kenaikan  inflasi  biasanya  dihitung menggunakan  rumus  tingkat  inflasi.  Rumus

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1377
tersebut  akan  menunjukkan  seberapa  besar peningkatan indeks harga  konsumen (IHK) pada beberapa  jenis  barang  atau  jasa  tertentu  dengan membandingkan  IHK  pada  masa  lalu  dan  masa sekarang [12].

## Produk Domestik Bruto
Teori Produk Domestik Bruto terdiri dari dua  pendekatan  produksi  dan  pendekatan pendapatan.  Pendekatan  produksi:  Menurut pendekatan ini, PDB adalah jumlah nilai tambah atas  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh berbagai produksi di wilayah suatu negara dalam jangka  waktu  tertentu.  Pendekatan  Pendapatan: Menurut pendekatan ini, PDB merupakan jumlah balas  jasa  yang  diterima  oleh  berbagai  faktor produksi.  Produk  domestik  bruto  (PDB)  adalah total  produksi  (output)  yang  dihasilkan  oleh pemerintah. Produk  Domestik  Bruto  (PDB) mengukur  total  nilai  tambah  dari  semua  barang dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  berbagai  sektor ekonomi  dalam  suatu  wilayah  (biasanya  satu negara)  selama  periode  tertentu  (biasanya  satu tahun).  PDB  dihitung  dalam  mata  uang  lokal (seperti  Rupiah)  dan  mencerminkan  aktivitas ekonomi  di  dalam  negeri.  Semakin  tinggi  PDB, semakin  besar  kontribusi  sektor-sektor  ekonomi terhadap  perekonomian  negara  [13].  PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksikan di dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Produk domestik bruto merupakan konsep dalam perhitungan pendapatan nasional [14].
Perhitungan  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  adalah  cara  untuk  menghitung  nilai  total barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  dalam  suatu negara  selama  periode  waktu  tertentu,  biasanya setahun.  Tiga  metode  yang  paling  umum digunakan untuk menghitung PDB, yaitu [15] 1. Pendekatan Produksi
Metode  ini  menghitung  PDB  dengan menggabungkan  nilai  tambah  dari  semua produsen di seluruh negara. Metode ini juga melibatkan  perhitungan  berdasarkan  sektor ekonomi,  yaitu  nilai  yang  dihasilkan  oleh berbagai industri dan sektor, seperti manufaktur, pertanian, dan jasa, antara lain.
Perhitungan  Produk  Domestik  Bruto  (PDB) adalah cara untuk mengukur nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan dalam  suatu  negara  selama  periode  waktu tertentu, biasanya setahun
2. Pendekatan Pengeluaran
Metode  ini  mengukur  PDB  dengan  melihat total  pengeluaran  dalam  suatu  negara.  Ini mencakup  pengeluaran  konsumen,  investasi swasta,  investasi  pemerintah,  dan  saldo perdagangan  yaitu  ekspor  dikurangi  impor [16].
3. Pendekatan Pendapatan Metode  ini  menghitung  PDB  dengan menjumlahkan  semua  pendapatan  yang diterima  oleh  faktor-faktor  produksi  dalam suatu  negara, seperti upah,  bunga, laba,  dan sewa.  Ini  berfokus  pada  sumber  pendapatan yang dihasilkan dari produksi.

## Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis pajak  yang  dipungut  saat  barang  kena  pajak (BKP)  dan/atau  jasa  kena  pajak  (JKP) diserahkan.  Pajak  ini  merupakan  pajak  yang ditambahkan  dan  dipungut  atas  suatu  transaksi [17]. Dalam praktiknya pihak penjual yang telah dikukuhkan  menjadi  pengusaha  kena  pajak (PKP)  harus  membuat  faktur  pajak  elektronik sebagai bukti pemungutan PPN dan melaporkannya  melalui  SPT  Masa  PPN  setiap bulan:  namun,  pihak  pembeli  yang  membayar pajak  tersebut.  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) merupakan  pungutan  yang  dikenakan  selama proses  produksi  dan  distribusi.  Dalam  PPN konsumen akhir atau pembeli adalah pihak yang menanggung pajak. Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan  atau  dalam  memberikan pelayanan  jasa  merupakan  unsur  pertambahan nilai  yang  menjadi  dasar  pengenaan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi dapat disimpulkan bahwa  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak [18].

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1377
Dalam  hal  subjek  pajak,  PPN  dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas peningkatan  nilai  barang  dan  jasa.  Ini  dapat dihitung  dengan  mengurangkan  harga  jual  dari harga  beli,  di  mana  salah  satu  komponen peningkatan  nilai  adalah  keuntungan  yang diharapkan.  Sebagai  dasar  pajak,  semua  biaya yang  dikeluarkan  untuk  mendapatkan  dan mempertahankan  laba,  seperti  bunga,  modal, sewa, tanah, upah  tenaga  kerja,  dan keuntungan perusahaan,  dianggap  sebagai  unsur  nilai tambahan sebagai dasar pengenaan pajak [19].
Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan  No.  7  Tahun  2021  merupakan undang-undang terbaru yang mengatur perubahan  peraturan  perpajakan  termasuk  pajak pertambahan  nilai.  Perubahan  materi  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atau Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan pengecualian  objek  Pajak  Pertambahan  Nilai, pengaturan  kembali  fasilitas  Pajak  Pertambahan Nilai,  perubahan  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai, dan  pengenaan  tarif  pajak  Pertambahan  Nilai final.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1983  Nomor  51,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3264)'  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Sumber: Diolah Oleh peneliti, 2023

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Bruto Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai
Inflasi dan PDB juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. Inflasi, yang merupakan  peningkatan  tingkat  harga  secara umum yang berkelanjutan, dapat mempengaruhi daya  beli  masyarakat  dan  oleh  karena  itu mempengaruhi  jumlah  barang  dan  jasa  yang dikenakan  PPN  yang  dibeli  oleh  masyarakat. Sementara  itu,  PDB,  yang  merupakan  ukuran total  output  ekonomi  suatu  negara,  dapat mencerminkan  kemampuan  masyarakat  untuk membeli  barang  dan  jasa  yang  dikenakan  PPN. Oleh  karena  itu,  pertumbuhan  PDB  yang  tinggi dapat berpotensi meningkatkan penerimaan PPN. Hipotesis ini didukung oleh penelitian sebelumnya  yaitu  [20]  yang  mengungkapkan adanya  pengaruh  inflasi  dan  PDB  terhadap penerimaan  PPN.  Inflasi  adalah  gejala  yang menunjukkan  peningkatan  tingkat  harga  secara umum  yang  berkelanjutan.  Jika  kenaikan  harga bersifat  sementara,  itu  tidak  bisa  dikatakan sebagai inflasi. Pengembangan PDB memainkan peran penting dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga juga berdampak pada pendapatan PPN.
H1:  Inflasi  dan  Produk  Domestik  Bruto Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak
Pertambahan Nilai

## Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Jika tingkat inflasi naik, harga jual akan naik,  dan  harga  jual  tersebut  adalah  Dasar Pengenaan  Pajak  (DPP)  PPN.  Meningkatnya DPP PPN akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan PPN. Selain itu, biaya produksi yang lebih  tinggi  akan  tertutupi  oleh  kenaikan  harga barang dan jasa yang dihasilkan, terutama apabila masyarakat terus membeli barang dan jasa yang ditawarkan karena alasan kebutuhan. Oleh karena itu,  penerimaan  PPN  akan  meningkat,  tetapi tingginya  inflasi  akan  mengurangi  daya  beli

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1377
masyarakat,  produksi  perusahaan,  menurunkan penghasilan  kena  pajak.  Menurunnya  konsumsi dan  daya  beli  masyarakat  sebagai  akibat  dari penurunan  pendapatan  rill  individu  dengan pendapatan tetap karena biasanya kenaikan upah tidak  akan  secepat  kenaikan  harga-harga sehingga  orang-orang  cenderung  melakukan saving  pada  saat  terjadi  inflasi  karena  nilai  rill dari  uang  akan  menurun  apabila  inflasi  berlaku [14].
H2:  Inflasi  Berpengaruh  Terhadap  Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Pengaruh  Produk  Domestik  Bruto  Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
Pengaruh utama PDB terhadap penerimaan  PPN  adalah  melalui  konsumsi masyarakat.  Ketika  PDB  tumbuh,  pendapatan masyarakat  meningkat,  yang  pada  gilirannya dapat  meningkatkan  tingkat  konsumsi.  Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin banyak barang dan  jasa  yang  dibeli  oleh  masyarakat,  dan akibatnya  semakin  tinggi  penerimaan  PPN  dari penjualan barang dan jasa tersebut. Hipotesis ini didukung  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu [21] yang menjelaskan bahwa PDB berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada pengembangan PDB  memainkan  peran  penting  dalam  upaya untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sehingga juga berdampak pada pendapatan PPN. H3:  Produk  Domestik  Bruto  Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

## 2. METODE PENELITIAN Objek Penelitian
Pengaruh  inflasi  dan  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  terhadap  penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  di  Indonesia  Tahun 1992-2022.  Inflasi  (X1)  sebagai  variabel  bebas pertamadan produk domestik bruto (X2) sebagai variabel  bebas  kedua,  serta  penerimaan  pajak pertambahan  nilai  (Y)  sebagai  variabel  terikat. Waktu  Penelitian:  Penelitian  ini  dilakukan selama  periode  Oktober  2023  hingga  Januari 2024.  Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayah
Indonesia.  Batasan  Penelitian:  Penelitian  ini hanya akan fokus pada pengaruh variabel X1 dan X2  terhadap  variabel  Y.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang diperoleh dari database nasional.

## Jenis Data dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan  jenis  data  yang  dipakai merupakan data sekunder terdiri dari data tingkat inflasi  dan  data  Produk  Domestik  Bruto (PDB), serta  data  penerimaan  PPN.  Sumber  data  yaitu data  tingkat  inflasi,  produk  domestik  bruto  dan penerimaan pajak pertambahan nilai tahun 1992- 2022.  Sumber  data  tersebut  didapat  dengan mengunjungi  website  Badan  Pusat  Statistik https://www.bps.go.id/id  dan  Bank  Indonesia https://www.bi.go.id/id/default.aspx .

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. a. Observasi
Observasi  di  mana  peneliti  mengamati  dan melakukan  pengumpulan  data  dengan  review terhadap data inflasi, produk domestic bruto dan penerimaan  pajak  pertambahan  nilai,  observasi dilakukan melalui situs Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.

## b. Studi Pustaka
Teknik  studi  pustaka  melibatkan  pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu yang relevan dan  mendukung  permasalahan  yang  berkaitan dengan  pengaruh  inflasi  dan  PDB  terhadap penerimaan  PPN.  Studi  pustaka  membantu peneliti  memahami  konteks  dan  latar  belakang penelitian.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  yaitu  suatu  cara  yang  digunakan untuk  memperoleh  data  atau  informasi  dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka [22]. Dalam dokumentasi data yang digunakan berupa data  tingkat  inflasi,  produk  domestik  bruto  dan penerimaan pajak pertambahan nilai tahun 1992- 2022.
Populasi dan Sampel

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1377
Populasi penelitian ini yaitu data tingkat inflasi,  produk  domestik  bruto  dan  penerimaan pajak pertambahan nilai di Indonesia tahun 1992 sampai dengan 2022 karena data yang digunakan memiliki  rentang  31  tahun  sehingga  populasi pada penelitian ini berjumlah 31 data.
Sampel  yang  digunakan  yaitu  sampel jenuh,  sampling  jenuh  adalah  teknik  penentuan sampel  bila  semua  anggota  populasi  digunakan sebagai sampel [22]. Karena jumlah sampel sama dengan  jumlah  populasi  sehingga  sampel  pada penelitian ini berjumlah 31 data.

## Teknik Analisis
Teknik analisis menggunakan uji asumsi klasik  yang  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji multikoleniaritas. analisis regresi linier berganda, uji autokorelasi, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji F, uji t, dan uji koefisien deterninasi.
Regresi  linier  berganda  digunakan sebagai metode analisis data yang dipilih karena acuannya menunjukkan adanya kecocokan antara alat  analisis  dengan  variabel  yang  diteliti. Pengujian  dilakukan  uji  asumsi  klasik  yang dilanjutkan dengan pengujian hipotesis [23].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Gambar 2. Grafik Normal P-Plot Sumber: Data diolah peneliti, 2023
Dalam  plot  ini,  titik-titik  data  tampak tersebar dan berada di sekitar garis diagonal. Pola penyebaran  ini  menunjukkan  bahwa  titik-titik tersebut  tidak  hanya  berada  di  dekat  garis diagonal,  tetapi  juga  mengikuti  arah  garis tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  distribusi data  memiliki  karakteristik  tertentu.  Dalam  hal ini,  pola  penyebaran  titik-titik  yang  mengikuti garis  diagonal  menunjukkan  bahwa  data memiliki  distribusi  normal.  Dengan  kata  lain,
data  tersebut  mengikuti  pola  distribusi  normal, yang  merupakan  asumsi  penting  dalam  banyak teknik statistik, termasuk regresi linier.

## Uji Multikolinearitas
Tabel  1. Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 Berdasarkan  perhitungan  pada  table  di atas menunjukkan nilai Tolerence variabel inflasi sebesar 0,903, PDB sebesar 0,903 dan nilai VIF variabel  inflasi  sebesar  1,108,  PDB  sebesar 1.108. Artinya nilai Tolerence dua variabel bebas tersebut lebih dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari  10.  Maka  bisa  disimpulkan  model  regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

## Uji Autokorelasi
Tabel  2. Hasil Uji Autokorelasi DW
Model Change Statistics Durbin - Watso n R Square Change F Change  df1  df2 Sig. F Change 1 ,986  956,584 2  28 ,000 ,988
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 Dari hasil uji Durbin-Watson (DW) yang ditampilkan  pada  Tabel  4.2,  kita  dapat  melihat bahwa  nilai  DW  adalah  0,988.  Berdasarkan kriteria penilaian untuk uji DW, nilai ini masuk dalam kategori 0 < DW < dl, yaitu 0 < 0,988 < 1,2969,  sehingga  hipotesis  uji  DW  ditolak. Dalam  analisis  statistik,  ada  beberapa  metode yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  uji autokorelasi, seperti Uji Durbin-Watson dan Uji Run.  Karena  hipotesis  uji  DW  ditolak,  maka penelitian ini melanjutkan dengan melakukan uji Run.
Model Sig. Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) ,241 Inflasi ,824 ,903 1,108 PDB ,000 ,903 1,108

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1377
Tabel  3. Hasil Uji Run-Test Unstandardized Residual Test Value a -5620,44583 Cases < Test Value 15 Cases >= Test Value 16 Total Cases 31 Number of Runs 12 Z -1,457 Asymp. Sig. (2-tailed) ,145
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 Berdasarkan  uji  Runs  Test  diatas, diketahui  nilai  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  sebesar 0,145  lebih  besar  >  dari  0,05,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  gejala autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi tidak dapat terselesaikan dengan Uji Durbin  Watson  tetapi  dapat  teratasi  melalui  Uji Runs  Test  sehingga  analisis  linier  dapat dilanjutkan.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel  4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant ) 9990,89 3 8338,36 6 1,198  ,24 1 Inflasi  -82,841  369,762  -,005 -,224  ,82 4 PDB ,034 ,001 ,991 41,48 5 ,00 0
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023
Berdasarkan data pada tabel 4 diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = α + β1X1 + β2X2 + e Y = 9990,893 – 82,841 X1 + 0,034 X2 Keterangan:
Y = Penerimaan PPN
α = Konstanta β1 = Koefisien Inflasi β2 = Koefisien Produk Domestik Bruto X1 = Inflasi X2 = Produk Domestik Bruto (PDB) e = Kesalahan atau error
Dari tabel analisis regresi linier berganda di atas, dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:
1. 1.Nilai  koefisien  konstanta  yang  diperoleh sebesar  9990,893  artinya  jika  variabel independen  inflasi  dan  PDB  dianggap konstan  atau  nilainya  0,  maka  penerimaan PPN akan meningkat sebesar 9990,893.
2. 2.Inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan. Koefisien Regresi Inflasi bernilai negatif  sebesar  -82,841,  artinya  setiap terjadinya kenaikan inflasi sebesar 1 satuan, maka  penerimaan  PPN  akan  mengalami penurunan  sebesar  82,841  dengan  variabel nilai  lainnya  tetap.  Dengan  kata  lain  jika inflasi  naik  sebesar  1%  maka  penerimaan PPN menurun sebesar 82,841 miliar.
3. 3.Produk domestik bruto berpengaruh positif signifikan.  Koefisien  Produk  Domestik Bruto bernilai positif sebesar 0,034, artinya setiap  terjadi  kenaikan  produk  domestik bruto  sebesar  1  satuan  maka  penerimaan PPN  akan  mengalami  kenaikan  sebesar 0,034  dengan  asumsi  variabel  lainnya nilainya tetap. Dengan kata lain jika Produk Domestik  Bruto  naik  1% maka penerimaan PPN meningkat sebesar 0,034 miliar.
Uji Hipotesis
Uji Signifikan Stimultan (Uji Statistik F)
Tabel  5. Hasil Uji F Model Sum of Squares d f Mean Square F Sig . 1 Regress ion 124642776027 1,626 2 62321388013 5,813 956,5 84 ,00 0 b Residua l 18241986659, 754 2 8 651499523,56 3 Total 126466974693 1,380 3 0
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 Berdasarkan  analisis  uji  F  pada  tabel dapat  dilihat  secara  stimultan  variabel  bebas memiliki nilai sig < 0,05 yaitu 0,000 dan F hitung sebesar  956,584.  Dengan  menggunakan  tingkat keyakinan 95% = 5%, df 1 = 2 dan df 2 = 28, hasil
diperoleh  untuk  F  tabel  sebesar  3,34.  Dengan begitu  nilai  F  hitung  956,584  >  F  table  3,34, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa variabel Inflasi  (X1)  dan  Produk  Domestik  Bruto  (X2) berpengaruh  terhadap  variabel  Penerimaan  PPN (Y).

## Uji Parsial (Uji t)
Tabel  6. Hasil Uji Statistik t Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant ) 9990,89 3 8338,36 6 1,198  ,24 1 Inflasi  -82,841  369,762  -,005 -,224  ,82 4 PDB ,034 ,001 ,991 41,48 5 ,00 0
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023 Berdasarkan tabel hasil pengujian parsial (uji t) dapat diketahui bahwa hasil t hitung untuk inflasi  sebesar  -0,224  dan  PDB  sebesar  41,485. Berikut penjelasan hasil uji t pada semua variabel di atas:
a. Variabel  Inflasi  (X1)  terhadap  Penerimaan PPN.
Berdasarkan  hasil  uji  t,  nilai  t  hitung  untuk inflasi sebesar -0,224 dengan nilai signifikan 0,824.  Diketahui  df sebesar  28  dengan  taraf signifikan 0,05/2 diketahui t tabel = 2,04841, karena  t  hitung  -0,224  <  t  table  2,04841 dengan tingkat signifikansi di atas0,05 yaitu sebesar 0,824 yang berarti H1 ditolak. Dapat disimpulkan  bahwa  Inflasi  secara  parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penerimaan PPN.
b. Variabel  Produk  Domestik  Bruto  (X2) terhadap Penerimaan PPN.
Berdasarkan  nilai  uji  t,  nilai  t  hitung  PDB sebesar 41,485 di mana nilai t hitung 41,485 > t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi di  bawah  0,05  yaitu  sebesar  0,000  yang berarti  H2  diterima.  Dapat  disimpulkan bahwa Produk Domestik Bruto secara parsial
berpengaruh  positif  signifikan  terhadap Penerimaan PPN.

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel  7. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,993 a ,986 ,985 25524,48870
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2023
a. Hasil  tabel  menjelaskan  tentang  ringkasan model,  yang  terdiri  dari  hasil  nilai  korelasi berganda  (R),  koefisien  determinasi  (R square), koefisien determinasi yang disesuaikan  (adjusted  R  square)  dan  ukuran kesalahan prediksi (std error of the estimate), antara lain:
b. R menunjukkan nilai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel bebas terhadap  variabel  terikat.  Nilai  R  berkisar dari  0  sampai  1,  jika  nilai  R  mendekati  1 maka hubungan semakin kuat. Angka R yang didapat  dalam  penelitian  ini  adalah  0,993 yang  berarti  korelasi  antar  variabel  Inflasi dan  Produk  Domestik  Bruto  terhadap Penerimaan  PPN  sebesar  0,993.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  terjadi  hubungan  yang begitu  erat  antara  variabel  bebas  dengan variabel terikat.
c. R square (R²) untuk menunjukkan koefisien determinasi  yaitu  persentase  sumbangan pengaruh  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat jika dalam regresi menggunakan tidak lebih  dari  dua  variabel  dependen.  Nilai  R Square  sebesar  0,986  yang  berarti  bahwa variabel bebas (Inflasi dan Produk Domestik Bruto) mempengaruhi variabel terikat (Penerimaan  PPN)  sebesar  98,6%  dan sisanya  sebesar  1,4%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam model penelitian ini.
d. Standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi. Nilai standard error of the

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1377
estimate  dalam  penelitian  ini  sebesar 25524,48870  yang  merupakan  kesalahan yang  dapat  terjadi  dalam  memprediksi Penerimaan PPN.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diuraikan secara statistik dengan menggunakan SPSS versi 26  dengan  uji  t  (parsial)  dan  uji  F  (stimultan), maka  disajikan  hasil  hipotesis  penelitian, sebagaimana tabel berikut:
Tabel  8. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis t hitung t tabel F hitung F tabel Hasil Uji
Hipotesis Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN -0,224  2,04841 Ditolak PDB berpengaruh terhadap Penerimaan PPN 41,485 2,04841 Diterima Inflasi PDB berpengaruh terhadap Penerimaan PPN 956,584 3,34  Diterima Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024
Pengaruh Inflasi dan Produk Domestik Bruto Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 1992-2022
Berdasarkan hasil penelitian, Inflasi dan Produk  Domestik  Bruto  secara  bersama-sama berpengaruh  terhadap  Penerimaan  PPN.  Hal  ini dibuktikan  dengan  hasil  uji  F  dapat  diketahui bahwa  variabel  bebas  yaitu  Inflasi  dan  Produk Domestik Bruto memiliki F hitung 956,584 > F table  3,34,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  secara simultan  atau  secara  bersama-sama  (Masyitah, 2019) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan  PPN,  maka  hipotesis  ketiga  (H3) diterima. Dengan demikian Inflasi dan Pertumbuhan  Ekonomi  secara  bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.
Inflasi dan PDB juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN. Inflasi, yang merupakan  peningkatan  tingkat  harga  secara umum yang berkelanjutan, dapat mempengaruhi daya  beli  masyarakat  dan  oleh  karena  itu mempengaruhi  jumlah  barang  dan  jasa  yang dikenakan  PPN  yang  dibeli  oleh  masyarakat. Ketika  inflasi  terjadi,  daya  beli  masyarakat (jumlah  barang  atau  jasa  yang  dapat  dibeli dengan  pendapatan  yang  sama)  cenderung menurun. Ini karena harga barang dan jasa naik, sementara pendapatan masyarakat mungkin tetap sama  atau  tidak  naik  sebanding  dengan  inflasi. Akibatnya,  masyarakat  mungkin  membeli  lebih sedikit barang dan jasa.
Sementara  itu,  PDB,  yang  merupakan ukuran total output ekonomi suatu negara, dapat mencerminkan  kemampuan  masyarakat  untuk membeli  barang  dan  jasa  yang  dikenakan  PPN. Oleh  karena  itu,  pertumbuhan  PDB  yang  tinggi dapat berpotensi meningkatkan penerimaan PPN. Produk Domestik Bruto (PDB) dapat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak
Pertambahan  Nilai  (PPN)  karena  kenaikan  nilai PDB  setiap  tahunnya  menunjukkan  ekonomi yang berkembang dan menggambarkan pendapatan masyarakat yang meningkat. Hal ini dapat  mempengaruhi  kemampuan  masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya  dapat  memengaruhi  penerimaan  PPN [24]
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang telah  dilakukan  oleh  [24],  [25]  dan  [20],  yang menyatakan bahwa Inflasi dan Produk Domestik Bruto secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.
Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 1992- 2022
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dapat diketahui bahwa Inflasi memiliki t hitung sebesar -0,224 maka nilai t hitung 0,054 < t tabel 2,04841 dengan tingkat signifikansi di atas 0,05

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1377
yaitu  0,824.  Dapat  disimpulkan  bahwa  Inflasi secara  parsial  berpengaruh  negative  tidak signifikan  terhadap  penerimaan  PPN,  dengan demikian hipotesis 1 ditolak.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan hipotesis  1  yang  menyatakan  bahwa  variabel Inflasi  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak Pertambahan  Nilai  di  Indonesia  Tahun  1992- 2022. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan inflasi  dapat  mengurangi  konsumsi  masyarakat. Dampaknya,  pendapatan  riil  masyarakat  bisa menurun  karena  pertumbuhan  pendapatan  tidak sebanding  dengan  kenaikan  harga.  Inflasi  juga berpotensi  menurunkan  jumlah  produk  yang dibeli oleh masyarakat karena harga produk naik, sehingga  penerimaan  PPN  tidak  mengalami peningkatan yang signifikan.
PPN  biasanya  dikenakan  pada  barang dan  jasa  tertentu.  Jika  barang  dan  jasa  tersebut tidak termasuk dalam barang yang harganya naik karena  inflasi,  maka  penerimaan  PPN  mungkin tidak  akan  terpengaruh.  Jika  inflasi  terjadi, kuantitas  barang  yang  dibeli  akan  berkurang karena  harga  barang  meningkat.  Jika  harga barang  tidak  meningkat,  penerimaan  PPN  akan tetap sama dan tidak akan meningkat. Konsumen akan mengurangi pengeluarannya untuk konsumsi, sehingga penerimaan PPN tidak akan maksimal [26].  Hal ini  sesuai  dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh [7], [21], dan  [27]  yang  menyatakan  bahwa  inflasi  tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.
Pengaruh  Produk  Domestik  Bruto  Terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  di Indonesia Tahun 1992-2022
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Produk
Domestik
Bruto berpengaruh terhadap Penerimaan  PPN.  Hal  ini  dibuktikan  dengan pengujian  statistik  pada  uji  t  dapat  diketahui bahwa Produk Domestik Bruto memiliki t hitung sebesar 3,141 maka nilai t hitung 41,485> t tabel 2,04841  dengan  tingkat  signifikansi  di  bawah 0,05  yaitu  0,000.  Dapat  disimpulkan  bahwa Produk Domestik Bruto secara parsial
berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan PPN, dengan demikian hipotesis 2 diterima. Hasil penelitian  ini  sesuai  dengan  hipotesis  2  yang menyatakan  bahwa  variabel  Produk  Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia Tahun 1992-2022.
Pertambahan  produksi  barang  dan  jasa yang  merupakan  objek  PPN,  disertai  dengan peningkatan  kemakmuran  masyarakat  akan meningkatkan  daya  beli  masyarakat  yang mengakibatkan penerimaan PPN semakin bertambah. Penerimaan negara akan ditingkatkan oleh  pertumbuhan  ekonomi  yang  tercermin  dari peningkatan PDB, terutama peningkatan penerimaan  di  sektor  perpajakan,  seperti  pajak- pajak yang terkait langsung. Karena produktivitas barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  dalam perekonomian  meningkat,  jumlah  objek  pajak, yaitu barang dan jasa kena pajak, juga meningkat, sehingga penerimaan PPN meningkat.
Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki dampak  terhadap  pendapatan  negara,  terutama dalam  hal  peningkatan  pendapatan  dari  sektor pajak. Pajak yang secara langsung terkait dengan barang dan jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika aktivitas perdagangan barang dan jasa meningkat, terutama dalam kondisi pertumbuhan  ekonomi  yang  positif,  dampaknya tidak  hanya  dirasakan  oleh  produsen  dan konsumen,  tetapi  juga  oleh  pendapatan  negara. Khususnya, ini dapat menyebabkan peningkatan pendapatan  di  sektor  perpajakan,  termasuk penerimaan PPN [26].
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh [21], [28], [29],  [30],  dan  [24]  yang  menyatakan  bahwa variabel  Produk  Domestik  Bruto  berpengaruh signifikan pada penerimaan PPN.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan serta  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan pada  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  beberapa poin penting terkait dengan “Pengaruh Inflasi dan Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  Terhadap

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1377
Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  di Indonesia Tahun 1992-2022”. 1. Inflasi dan Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini menunjukkan  bahwa  perubahan  dalam inflasi  dan  PDB  dapat  mempengaruhi penerimaan  PPN.  Fenomena  global  dan nasional seperti kebijakan pemerintah dalam menangani  COVID-19  telah  berdampak negative  pada  perekonomian  global  karena adanya  pembatasan  aktivitas  produksi  dan konsumsi  masyarakat  sehingga  inflasi rendah  karena  permintaan  domestik  bruto yang  tidak  kuat  dan  kedua  hal  ini mempengaruhi penerimaan PPN yang mana juga menurun pada awal Covid.
2. Inflasi  tidak  berpengaruh  tidak  signifikan terhadap  penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai.  Peningkatan  aktivitas  ekonomi  di mana  negara  memiliki  permintaan  besar terhadap komoditas pangan dan energi yang menyebabkan  tekanan  inflasi  yang  tinggi. Namun  inflasi  mungkin  tidak  berpengaruh terhadap  penerimaan  PPN  karena  bias disebabkan  beberapa  factor  seperti  adanya perubahan  perilaku  konsumen  dan  bisnis yang memilih untuk menunda pembelian dan mencari alternative yang lebih murah ketika harga komoditas naik.
3. Produk Domestik Bruto berpengaruh signifikan  terhadap penerimaan Pajak Pertambahan  Nilai.  Pada  saat  pandemic covid-19 produk domestik bruto tidak tinggi karena kurangnya konsumsi masyarakat dan pengeluaran  pemerintah  untuk  membeli vaksin  dan  alat  medis  lainnya  yang menyebabkan menurunnya angka penerimaan PPN.

## 5. REFERENSI
[1] I.  R.  Meila,  “Membahas  Respon
Kebijakan Pemerintah dengan Memahami Kebijakan Ekonomi dan Fiskal,” Kementrian Keuangan , 2020.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-
denpasar/baca-berita/21815/Membahas- Respon-Kebijakan-Pemerintah-Dengan- Memahami-Arah-Kebijakan-Ekonomi- dan-Fiskal.html
[2] Kemenkeu,  “Buku  II  Nota  Keuangan Tahun  Anggaran  2023,”  pp.  131–132, 2022.
[3] A.  Munandar,  “Analisis  Regresi  Data Panel  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Negara Â€“ Negara Asia,” J.  Ilm.  Ekon. Glob. Masa Kini , vol. 8, no. 1, pp. 59–67, 2017, doi: 10.36982/jiegmk.v8i1.246.
[4] E. Haryono, “INFLASI AGUSTUS 2023 TETAP  TERJAGA,” Bank  Indonesia . https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang- media/news-
release/Pages/sp_2524123.aspx (accessed Sep. 20, 2023).
[5] Bank  Indonesia,  “Data  Inflasi,” Bank Indonesia .
https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator /data-inflasi.aspx  (accessed  Sep.  20, 2023).
[6] Y. Sapridawati, N. Indrawati, A. Sofyan, and Zirman, “Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar  Rupiah  Terhadap  Penerimaan Pajak  Pertambahan  Nilai,” J.  Civitation Tax  Cent. ,  vol.  2,  no.  1,  pp.  2722–5437, 2021.
[7] J.  Setiawan,  H.  Fadjar,  and  Suharno, “Pengaruh  Inflasi,  Nilai  Tukar  Rupiah, Suku Bunga dan Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  di  Kantor  Wilayah  Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II,” pp. 311– 321, 2020.
[8] Royda  and  D.  Riana,  “Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah  serta  Pengaruhnya  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan,” Akunt. dan Manaj. ,  vol.  14,  no.  2,  pp.  50–64,  2021, doi: 10.30630/jam.v14i2.25.
[9] Bank Indonesia, “Inflasi,” Bank Indonesia , 2024. www.bi.go.id
[10] O.  Coibion,  Y.  Gorodnichenko,  and  T. Ropele, “Inflation Expectations and Firm Decisions: New Causal Evidence*,” Q. J. Econ. , vol. 135, no. 1, pp. 165–219, Feb. 2020, doi: 10.1093/qje/qjz029.
[11] M.  Fajar,  “Indikator  Pengukur  Inflasi,” Researchgate.Net , no. January, 2019, doi: 10.13140/RG.2.2.34654.28482.
[12] Sigapura,  “Definisi  Inflasi,” Bali  Media Center , 2016. https://bmc.baliprov.go.id/news/title/defi nisi-inflasi
[13] A. Munandar, “Analisis Produk Domestik Regional  Bruto,  Inflasi  dan  Net  Ekspor Provinsi di Indonesia,” J. Ecoment Glob. , vol. 1, no. 1, pp. 51–62, 2016.
[14] S.  Sukirno,  “Makro  ekonomi  teori pengantar  edisi  ketiga,” Rajawali  Pers, Jakarta , vol. 90, 2011.
[15] Badan  Pusat  Statistik,  “PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA
TRIWULANAN QUARTERLY,” Badan
Pus. Stat. , 2023.
[16] Badan  Pusat  Statistik,  “Pendapatan Nasional,” Badan  Pusat  Statistik ,  2023. https://pidiekab.bps.go.id/subject/11/prod uk-domestik-bruto--lapangan-usaha-
.html
[17] R.  Maulida,  “No  Title,” Online  Pajak , 2023. https://www.online-
pajak.com/tentang-ppn-efaktur/cara- menghitung-ppn
[18] N.  Darmayanti,  “Analisis  Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana  Teknik  Kontrol  Surabaya,” J. Manaj. dan Akunt. , vol. 1, no. 3, 2012.
[19] M.  Sari,  L.  Hertati,  and  V.  Meiriasari, “THE  EFFECT  OF  CONSUMER
PURCHASING  POWER  ON  VALUE ADDED  TAX  (PPN)  IMPLICATIONS ON SALES TAX ON LUXURY GOODS (PPNBM):(Survey
on Electronics Consumers  at  Informa  Elektronik  PIM
Palembang),” J. Manag. ACCOUNTING,
Gen.  Financ.  Int.  Econ.  ISSUES ,  vol.  2, no. 3, pp. 784–793, 2023.
[20] A. R. Putri, D. Permatasari, T.
Nurhasanah,  A.  A.  Raudhah,  and  Y. Tantular,  “Pengaruh  Produk  Domestik Bruto, Inflasi, Dan Nilai Tukar Terhadap Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Di Indonesia,” 2020.
[21] A. R. Putri, D. Permatasari, T.
Nurhasanah,  A.  A.  Raudhah,  and  Y.  T. Rachman,  “The  effect  of  gross  domestic product  constant  prices  and  inflation  on value  added  tax  revenue  in  Indonesia,” Int. J. Appl. Bus. Econ. Res. , vol. 13, no.
7, pp. 5139–5157, 2020.
[22] P.  D.  Sugiyono,  “Metode  penelitian bisnis:  pendekatan  kuantitatif,  kualitatif, kombinasi, dan R&D,” Penerbit CV. Alf. Bandung , vol. 225, p. 87, 2017.
[23] R.  Aziatul,  R.  Sari,  and  L.  Syafitri,
“PENGARUH  STRUKTUR  MODAL
DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP  RASIO  HARGA  LABA MASA  COVID  2019  salah  satu  pe  nde katan  yang  digu  nakan  u  ntu  k  me nyampaikan  ku  alitas  pe  ru  sahaan  ,  me ngu  rangi  asime  tri  informasi  ,  dan  me narik calon inve stor ( Ahle rs e t al,” pp.
295–302, 2021.
[24] M.  Rizqi  and  L.  Ekowati,  “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  di Indonesia  Tahun  2015-2021,” Pros. SNAM PNJ , 2022.
[25] F. Muttaqin and R. E. Halim, “The Effect of Economic Growth and Inflation on Tax Revenue:  Analysis  on  Areas  with
Dominant Economic Activities in Agriculture,  Plantation,  and  Fisheries Sectors,” vol. 135, no. Aicmbs 2019, pp. 27–33, 2020, doi: 10.2991/aebmr.k.200410.005.
[26] P.  V.  Puspitha  and  N.  L.  Supadmi, “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Inflasi  Pada  Penerimaan  PPN  (Studi
Kasus  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  se- Bali),” vol. 22, pp. 1530–1556, 2018.
[27] M.  J.  S.  Dala, Pengaruh  Tingkat  Inflasi dan  Nilai  Tukar  Rupiah  Terhadap
Penerimaan  PPN  (Pajak  Pertambahan Nilai) Tahun 2015-2017 . 2018. [Online]. Available: http://repository.ub.ac.id/162539/1/Marg areth Juniarti Song Dala.pdf
[28] D. Silitonga, “Pengaruh Inflasi Terhadap Produk  Domestik  Bruto  (Pdb)  Indonesia Pada Periode Tahun 2010-2020,” ESENSI J. Manaj. Bisnis , vol. 24, no. 1, p. 2021, 2021.
[29] N. Amelia and T. Kunawangsih,
“Pengaruh  Inflasi,  Nilai  Tukar  Rupiah, dan  Produk  Domestik  Bruto  Terhadap Penerimaan  PPN  di  Indonesia  Periode 2005-2020,” J.  Ilmu  Manajemen,  Ekon. dan Kewirausahaan , vol. 1, no. 2, pp. 1– 16, 2023.
[30] E.  Masyitah,  “Faktor  -  Faktor  Yang Mempengaruhi  Penerimaan  PPN  dan PPnBm,” Accumulated  J. ,  vol.  1,  no.  2,
pp. 89–103, 2019.