DERADIKALISASI AJARAN AGAMA:

## URGENSI, PROBLEM DAN SOLUSINYA

## Imam Mustofa
STAIN Jurai Siwo Metro imammustofa472@yahoo.co.id

## Abstrak
Banyaknya aksi teror yang mengatasnamakan Islam membawa dampak yang  buruk  terhadap  umat  Islam.  Islam  dituduh  sebagai  agama  yang  haus darah,  agama  anti  HAM,  anti  toleransi  dan  agama  yang  mengajarkan  dan menganjurkan kekerasan terhadap umatnya. Pada dasarnya kekerasan atau teror yang mengatasnamakan agama tersebut muncul bukan karena kesalahan ajaran agama Islam, akan tetapi lebih pada kesalahan memahami dan menafsirkan teks- teks  agama.  Kesalahan  tersebut  berimpilkasi  pada  kesalahan  mengkonteks-kan dan  mengamalkan  ajaran  tersebut,  sehingga  yang  terjadi  adalah  melegitimasi aksi  teror  dengan  legitimasi  teks  agama.  Berdasarkan  hal    ini  maka  perlu dilakukan  deradikalisasi  ajaran  agama.  Deradikalisasi  sebagai  upaya  untuk mengembalikan  fungsi  dan  tujuan  teks  agama  secara  proporsional  dan kontekstual  untuk  membumikan  visi  misi  agama  untuk  menciptakan  tatanan kehidupan  manusia  dalam  bingkai  kasih  sayang.  Tulisan  ini  memaparkan urgensi  deradikalisasi  ajaran  agama  Islam  serta  problem-problem  yang  akan muncul  dalam  deradikalisasi  tersebut.    Tulisan  ini  bersifat  deskruptif.  Analisis yang  dugunakan  adalah  konten  analisis  dari  sumber  data  tertulis.  Dari penelusuran  dan  analisis  data  disimpulkan  bahwa  deradikalisasi  sangat mendesak untuk dilakukan demi untuk menampilkan wajah Islam yang ramah dan  mengedepankan  aspek  kemanusiaan  dalam  beragama.  Adapun permasalahan  yang  muncum  dalam  deradikalisasi  tidak  begitu  berarti  yang dapat diselesaikan dengan memberdayakan lembaga pendidikan dan Ormas.

## Kata kunci: Deradikalisasi, ajaran agama, terorisme, Islam rahmah

## Abstract
A lot of terrorism in the name of Islam bring the bad impact to Muslim. Islam is thought  as  the  blood  thirsty  religion,  anti-human  right  religion,  anti-tolerance,  and religion which teaches and recommends the violence to Muslim. Basically, the violence or terrorism in the name of Islam, it is not because of the wrongness of Islam rather than misunderstanding  and  misinterpreted  Islamic  texts.    The  defect  implicates  in contextualizing and practicing the  precept that legitimates terrorism by legitimation of religion  text.  In  line  with  this,  it  needs  to  conduct  de-radicalization  of  Islam  teaching. De-radicalization  is  an  effort  to  carry  back  the  function  and  purpose  of  religion  text proportionally  and  contextually  for  earthen  religion  mission  vision  creating  order  of human life in affection context.  This paper describes the urgency of de-radicalization of
religion teaching and problems that will emerge in the de-radicalization.  This paper is destructive.  The  analysis  used  is  the  content  analysis  of  written  data.  From  data investigation and data analysis assumed that de-radicalization very insists to be carry out for  showing  Islam  face  that  is  polite  and  setting  out  of  the  human  aspects  in  religion. Concerning with the problems that merge in de-radicalization is such useless which could be finished by conducting institute and society organization.
Keywords: De-radicalization, religion teaching, terrorism Islam rahmah .

## A. Pendahuluan
Perang  melawan  terorisme  sudah  satu  dekade  berlangsung,  namun demikian,  tinta  merah  aksi  teror  masih  sering  tertoreh  dalam  lembar  sejarah peradaban  modern  saat  ini.  Pada  dasarnya  berbagai  cara  telah  dilakukan  oleh berbagai  negara  untuk  menanggulangi  terorisme,  termasuk  Indonesia.  Hal  ini dilakukan melalui pembuatan payung hukum, pembentukan detasemen khusus 88  antiteror,  sampai  pembentukan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT).
Kurang  efektifnya  langkah-langkah  untuk  memutus  mata  rantai radikalisme  dan  terorisme  diantaranya  disebabkan  oleh  pendekatan  yang cenderung  militeristik  yang  mengedepankan  proses  hukum.  Langkah  ini  pada dasarnya  hanya  memotong  langkah  dari  tengah,  belum  menelisik  jauh  dan mengoptimalkan  pendekatan  lain,  seperti  pendekatan  ekonomi,  politik, pendidikan dan pendekatan agama.
Salah satu faktor terorisme adalah karena motivasi  agama, yaitu karena proses  radikalisasi  agama  dan  interpretasi  serta  pemahaman  keagamaan  yang kurang  tepat  dan  keras  sehingga  melahirkan  muslim  fundamentalis.  Alasan inilah  yang  menggugah  pemerintah  untuk  menggunakan  pendekatan  agama, yaitu  dengan  melakukan  deradikalisasi  agama.  Namun  demikian,  perlu digarisbawahi bahwa kesalahan tidak terletak pada ajaran atau teks-teks agama, akan  tetapi  lebih  pada  kekurangtepatan  dalam  menginterpretasikan  teks  dan mengaplikasikan ideologi dan ajaran agama.
Tulisan  ini  hendak  membahas  sedikit  tentang  urgensi  deradikalisasi agama dalam rangka memutus mata rantai radikalisme dan terorisme. Mengapa
perlu  langkah  deradikalisasi  agama  dalam  penanggulangan  terorisme  serta membahas  kaitan  islamisme,  radikalisme  dan  terorisme.  Deradikalisasi  agama yang  diprogramkan  pemerintah  juga  tidak  terlepas  berbagai  permasalahan, maka  dalam  makalah  ini  dibahas  juga  tentang  problematika  deradikalisasi agama  serta  langkah  solutif  untuk  melakukan  deradikalisasi  agama,  yaitu melalui  tawaran  optimalisasi  peran  lembaga  pendidikan  termasuk  pesantren dalam upaya menanggulangi radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama.

## B. Arti dan Maksud Deradikalisasi Agama
Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini.  Deradikalisasi  yang  menjadi  formula  terbaru  untuk  mengatasi  ancaman terorisme  memiliki  kaitan  dengan  deideologisasi.  Kata  deradikalisasi  diambil dari  istilah  bahasa  Inggris deradicalization dan  kata  dasarnya  adalah radical. Menurut Prasanta Chakravarty, dalam bukunya yang berjudul: Like Parchment in the Fire: Literature and Radicalism in the English Civil War, kata Radical berasal dari bahasa Latin yaitu Radix yang berati “pertaining to the roots (Memiliki hubungan dengan akar). 1
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata radikal “Secara mendasar,  maju  dalam  berpikir  atau  bertindak” 2 Sementara  itu Encarta Dictionaries mengartikan kata radical sebagai “Favoring major changes:  favoring or making  economic,  political  or  social  changes  of  sweeping  or  extreme  nature”.
(membantu  terjadinya  perubahan-perubahan  besar,  terutama  membantu terjadinya  atau  membuat  perubahan  ekonomis,  politis,  atau  perubahan  sosial secara luas atau ekstrim. 3
Deradicalization dengan  imbuhan  awal  “de”  dalam  bahasa  Inggris memiliki  arti “opposite,  reverse,  remove,  reduce, dan get  off” (kebalikan  atau membalik).  Kemudian  imbuhan  akhir  “ize”  yang  diletakkan  pada  kata radical
1 Dikutip oleh Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010), h. 79-80.
2 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  bahasa  Indonesia, (Jakarta,  Balai Pustaka, 1995), h. 808.
3 Dikutip oleh Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme..., h. 80.
menjadi radicalize, yang berarti “cause to be or resemble, adopt, or spread the manner of  activity  or  the  teaching  of” (Suatu  sebab  untuk  menjadi  atau  menyerupai, memakai  atau  penyebaran  cara  atau  mengajari).  Sehingga  dalam  bahasa Indonesia  imbuhan  “de”  tidak  mengalami  perubahan  bentuk.  Sedangkan imbuhan akhir “ ize” menjadi “isasi”, yang memberikan makna proses pada kata dasar.  Dengan  demikian  deradikalisasi  berarti  proses  suatu  upaya  untuk menghilangkan radikalisme.
International  Crisis  Group  (ICG)  dalam  laporannya: Deradicalization  and Indonesian  Prisons:  Asia  Report  No.  42-19  November    2007,  most  basic,  an  effort  to persuade  terrorist  and  they  supporters  to  abandon  the  use  of  violence. 4 John  Horgan, Direktur  International  Center  for  the  Study  of  Terrorism  di  Pensylvania mendefinisikan deradicalize sebagai  suatu  perpaduan  dari  dua  istilah  yang memiliki pengertian saling berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu membuat para  teroris  mau  meninggalkan  atau  melepaskan  aksi  terorisme  berbentuk kekerasan. 5
Menurut Jeffrie Geovanie deradikalisasi agama merupakan upaya untuk menanamkan  pemahaman  agama  yang  ramah  dan  damai  dalam  perspektif kebhinekaan sehingga setiap pemeluk agama mau menerima perbedaan dengan wajar (tulus) dan lapang dada. Karen merespon perbedaan secara radikal, tanpa kompromi, bertentangan dengan ajaran kedamaian agama. 6
Dari  berbagai  uraian  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa deradikalisasi  agama  adalah  segala  upaya  yang  digunakan  untuk  menetralisir pemahaman  agama  secara  keras  melalui  pendekatan  interdisipliner,  politik, hukum,  ekonomi,  psikologi,  agama  dan  sosial-budaya  bagi  mereka  yang dipengaruhi  atau  terekspose  paham  radikal  atau  prokekerasan  yang mengatasnamakan agama.
Deradikalisasi agama bukan bertujuan untuk menghilangkan ajaran jihad dalam Islam, akan tetapi untuk memberikan interpretasi jihad yang kontekstual
4 Ibid.., h. 81. 5 Ibid.
6 Jeffrie  Geovanie, Deradikalisasi  Agama, http://jeffriegeovanie.com  diunduh  pada  17 Januari 2012.
dan  tidak  bersifat  destruktif.  Jihad  dalam  arti  membangun  peradaban  dan kehidupan yang sejahtera, penuh cinta, kasih sayang dan persaudaraan sesama manusia.  Bukan  jihad  membunuh  pihak  lain  atau  mencari  kematian  dengan mengatasnamakan  Tuhan.  Gamal  al  Banna,  sudara  bungsu  pendiri  Ikhwanul Mulimin,  Hasan  al  Banna  memberikan  pemahaman  kontekstual  tentang  jihad. Jihad dalam frame Gamal adalah:
عازتنا قح ةايلحا ةماركب سيلو تولما في ،كراعلما ثيح لوقي “ نإ داهلجا مويلا سيل نأ تونم في ليبس للها نكلو نأ اينح في ليبس للها .” 7
(sesungguhnya jihad di era modern seperti sekarang ini bukanlah mencari mati di jalan Allah, akan tetapi bagaimana kita berusaha hidup bersama-sama di jalan Allah).
Penulis memahami teori Gamal di atas bahwa jihad dalam konteks dunia modern  bukanlah  berperang  dengan  melawan  senjata  atau  bahkan menggunakan  bunuh  diri  untuk  membunuh  orang-orang  atau  kelompok  lain yang  kita  benci  dengan  tujuan  mencari  mati  Syahid.  Jihad  adalah  bagaimana umat  manusia,  secara  bersama-sama  berusaha  hidup  dengan  mengembangkan cinta  dan  perdamaian  dalam  bingkai  prinsip  dan  moral  agama  Allah.  Kalau peahaman  ini  yang  kita  implementasikan  dalam  berjihad,  maka  pendekatan- pendekatan  dalam  merespon  tindakan-tindakan  orang  yang  dianggap  musuh adalah  pendekatan  negosiasi  persuasif  atau  perundingan  untuk  menciptakan perdamaian di  muka bumi ini, dan bukan dengan pendekatan kekerasan untuk mencari mati demi menggapa surga yang notabene hanya untuk dirinya sendiri.
Pemahaman agama harus dengan mengembangkan paradigma baru yang mengedepankan  pemahaman  dan  interpretasi  teologis-humanis.  Hasan  Hanafi, seorang intelektual Muslim asal Mesir menggunakan istilah rekonstrukis teologi (teosentris)  yang  lebih  menitikberatkan  membela  Tuhan  menuju  teologi antroposentris  yang  mengedepankan  membela  kepentingan  manusia  dan kemanusiaan. Agama harus  dipahami  sebagai  teologi  pembebasan,  pencerahan dan perdamaian yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Agama  adalah  sebagai  sarana  untuk  menciptakan  kemashlahatan  bagi manusia di muka bumi. Berkaitan dengan hal ini, Ibnul Qoyyim, dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'iin mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu berlandaskan atas  asas  hikmah  dan  kemashlahatan  manusia  di  dunia  dan  akhirat. Kemashlahatan  ini  antara  lain  berupa  nilai-nilai  universal  syariat  seperti keadilan, kasih sayang, persatuan, toleransi, perdamaian dan sebagainya.
،اهلك لحاصمو ،اهلك لدع يهو ،داعلماو شاعلما في دابعلا لحاصمو مكلحا اهساسأو اهانبم ةعيرشلا نإ اهلك ةمكحو ،اهلك ةحمرو . 8
Agama sebagai pesan perdamaian sarat dengan ajaran yang membela dan menjamin  nilai-nilai  kemanusiaan.  Islam  misalnya,  Islam  menjamin  dan melindungi  Hak  Asasi  Manusia.  Bukan  hanya  itu,  Islam  juga  menjamin kebebasan beragama. Sayyid Jawad Mustafavi (1987), dalam Huqquq al Insan fi al- Islam (Hak-hak Manusia dalam Islam) menyebutkan bahwa  Islam mengajarkan beberapa jenis kebebasan beragama. Kebebasan tersebut adalah Hurriyat Ikhtiyar al-Aqidah (Kebebasan  memilih  agama); Hurriyat  Itinaq  al-Aqidah (kebebasan memeluk  agama); Hurriyat  idhmar  al-Aqidah (kebebasan  menyembunyikan agama) dan Hurriyat izhar al-Aqidah (kebebasan menampakkan agama). 9
Jadi  maksud  deradikalisasi  agama  di  sini  adalah  pencerahan  terhadap orang  atau  kelompok  yang  selama  ini  menampilkan  agama  secara  garang  dan meligitimasi  aksi  kekerasan  dan  teror  dengan  teks-teks  agama.  pencerahan dengan  melakukan  penafsiran  teks-teks  dan  memberikan  pemahaman  tentang tujuan  agama  dan  menampilkan  ajaran  agama  Islam  secara  humanis, mengedepankan  aspek  kemanusiaan  secara  ramah  dan  rahmah.  Tidak menafsirkannya  menampilkan  ajaran  agama  yang  garang,  anti  toleransi  dan mengingkari realitas pluralitas.

## C. Urgensi Deradikalisasi Agama
8 Ibnul  Qoyyim  al-Jauziyah, I’lam  al-Muwaqqi’in, (Digital  Library,  Maktabah    Syâmilah  al- Ishdâr al-Tsâni, 2005), jilid III, h. 14.
9 Mustafavi,  Sayyid  Jawad, Huqquq  al  Insan  fi  al-Islam ,  (Beirut:  Munazham  al-I’lam  al- Islam, 1987), h. 201.
Aksi  terorisme  pada  dasarnya  lahir  karena  berbagai  motif.  Menurut Loudewijk  F.  Paulus  terorisme  mempunyai  berbagai  motif  yang  secara  garis besar  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  kategori:  rasional,  psikologi  dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas. Namun motif yang  sering muncul  di  kancah  dunia  modern  ini  antara  lain,  terorisme  untuk mempertahankan atau memperluas daerah jajahan; seperti yang dilakukan oleh tentara-tentara  Israel  terhadap  pejuang  Palestina;  IRA  (Irish  Republica  Army) dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintah Inggris sebagai  protes  sistem  sosial  yang  berlaku.  Begitu  pula  dengan  Brigade  Merah Italia,  yang  bertujuan  untuk  membebaskan  Italia  dari  kaum  kapitalis multinasionalis, oleh pemerintah Italia dimasukkan ke dalam kelompok teroris. Selain itu,  yang paling  menonjol usaha  membunuh bekas  PM Libya  A.  Hamid Bakhoush  di  Mesir  yang  menggunakan  pembunuh-pembunuh  bayaran  dari Eropa.  Namun  akhir-akhir  ini,  terorisme  telah  bermutasi  dari  arena  politik  ke wilayah agama. 10
Menurut  Whittaker,  terorisme  dapat  muncul  karena  ajaran  agama  atau motivasi  agama.  Sentimen  agama  sering  menjadi  salah  satu  penyebab radikalisme dan terorisme. 11 Namun demikian, aksi terorisme yang marak akhir- akhir ini sebenarnya bukan dilatarbelakangi oleh ajaran agama. Aksi kekerasan tersebut  muncul  lebih  mengarah  pada  reaksi  oleh  kelompok  yang  frustasi  dan kecewa terhadap ketidakadilan global dan tindakan negara-negara Barat. Ketika AS sebagai lambang kapitalisme dan sekularisme mendominasi peradaban Barat, karakteristik benturan kepentingan tidak lagi dibangun atas konsep teologis dan ideologis. Konflik peradaban lebih dibangun atas  kepentingan politik, ekonomi dan pertahanan.
Robert  Dreyfuss (2007)  dalam  bukunya  " Devil’s  Game;  How  the  United States Helped Unleash Fundamentalist Islam" menyebutkan bahwa sebenarnya yang memunculkan  terorisme  di  dunia  adalah  Amerika. Dreyfuss  menyimpulkan
10 Loudewijk  F.  Paulus, Terorisme, Buletin  Balitbang  Dephan.htm.www.Dephan.com (2000).
11 Whittaker, Terorisme: Understanding Global Threat, (New York: Longman London, 2000), h. 91-124.
bahwa kepentingan politik-ekonomi Amerika Serikat dan beberapa sekutunya ikut menumbuhsuburkan  gerakan  Islam  radikal  dan  terorisme  di  seluruh  penjuru dunia.  Kebencian  kaum  radikalis  Islam  terhadap komunisme-ateis dimanfaatkan sedemikian rupa oleh Amerka Serikat untuk menghadang pengaruh Uni Soviet di  gurun  pasir  Timur  Tengah,  termasuk  juga  negera-negara  berhaluan sosialis marxis lainnya.  Lebih  dari  itu,  seperempat  kekayaan  minyak  dunia  yang tersimpan di kawasan tersebut menjadi faktor paling dominan skenario Clash of Cicilization yang didesain Amerika. 12
Esposito sebagaimana dikutip oleh Miftahuddin (2006) mengungkapkan bahwa ada beragam tipe jawaban dalam Islam atas terjadinya kolonialisme yang dapat dilihat sampai sekarang ini, yaitu ada yang mengadakan perlawanan dan peperangan,  penarikan  diri  dan  non-kooperasi,  sekularisasi  dan  westernisasi, dan  modernisasi  Islam.  Kelompok  pertama  dan  kedua  inilah  yang  terkadang menjadikan cap atas Islam sebagai “agama teroris”. 13
Pada  dasarnya  banyak  aksi  teror  yang  dilakukan  oleh  penganut  agama lain, namun yang selalu disorot hanyalah umat Islam. Sebagai contoh, peledakan truk  dan  bis-bis  di  Inggris  yang  dilakukan  oleh  Gerakan  Nasional  Katholik Irlandia;  serangan  gas  beracun  yang  menebar  maut  yang  dilakukan  oleh  para anggota  sekte  Hindu-Budha;  pengeboman  klinik  aborsi  yang  dilakukan  oleh para  ekstrimis  agama  Kristen  di  Amerika,  dan  serangkaian  teror  lainnya  yang dilakukan dengan membawa simbol agama. 14
Kejadian terbaru yang menunjukkan fakta bahwa terorisme juga lahir dari hasrat  ideologis  Kristen  adalah  peledakan  bom  di  gedung  pemerintahan Norwegia  di  Oslo  pada  Jumat,  23  Juli  2011  lalu.  Bukan  hanya  itu,  tidak  lama setelah  ledakan  bom  tersebut  terjadi  pembantaian  di  pulau  Utoya.  Dua  teror yang  menewaskan  sekitar  93  orang  tersebut  dilakukan  oleh  Anders  Behring
12 Lebih  lanjut  lihat  Robert  Dreyfuss, Devil’s  Game;  How The United  States  Helped  Unleash Fundamentalist Islam , Edisi Indonesia, Orchesta Iblis; 60 tahun Amerika-Religious Extremist , alih bahasa Asyhabudin & Team SR-Ins Publishing (Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2007).
13 Miftahuddin, Terorisme: Antara Kolonialisme dan Fundamentalisme dalam MILLAH Jurnal Studi Agama, (Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2006), Vol. VI, No. 1 Agustus 2006, h. 94.
14 Mark  Juergensmeyer, Terorisme  Para  Pembela  Agama (terj),  (Yogyakarta:  Tawang  Press,
2003), h. 7.
Breivik,  seorang  Kristen  fundamentalis  yang  mengaku  sebagai  tentara  perang Salib.  Ia  berkeyakinan  bahwa  teror  tersebut  demi  menjalankan  misi  untuk menyelamatkan orang-orang Kristen Eropa dari gelombang pengaruh Islam.
Terlepas dari  kejadian di  atas, pada dasarnya terorisme yang dituduhkan kepada  umat  Islam  tidaklah  muncul  di  ruang  hampa.  Ia  hanya  sebagai  reaksi atas  ketidakadilan  global  dan  standar  ganda  Negara-negara  Barat  terhadap Negara-negara  yang  mayoritas  berpenduduk  muslim  seperti  Palestina, Afghanistan, Irak, Iran dan lainnya. 15
Setahun  setelah  tragedi  runtuhnya  World  Trade  Center,  Perdana  Menteri Canada  saat  itu  menyatakan  bahwa  kerakusan  dan  arogansi  dunia  Barat merupakan  faktor  utama  penyerangan  para  teroris  terhadap  Amerika  Serikat. Secara terang-terangan ia berkata "You can not exercise your powers to the point of humiliation for the  others (Engkau tak boleh menggunakan kekuasaanmu hingga mencapai titik penghinaan terhadap pihak lain)." 16
Sementara menurut Paul Wilkinson, terorisme disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya konflik etnis, konflik agama dan ideologis, kemiskinan, tekanan modernisasi, ketidakadilan politis, kurangnya saluran komunikasi secara damai, pemberlakuan  kekerasan  pada  suatu  wilayah,  keberadaan  kelompok-kelompok revolusioner, pemerintahan yang lemah, ketidakpercayaan terhadap rezim yang berkuasa, dan terjadinya perpecahan di dalam elit yang sedang berkuasa dengan kelompok-kelompok lainnya. 17
Meskipun  dilatarbelakangi  oleh  banyak  faktor,  berdasarkan  laporan Patterns  of  Global  Terrorism  2000 yang  dikeluarkan  Pemerintah  AS,  gerakan terorisme  yang  bermotif  agama  dan  ideologi  paling  banyak  terjadi.  Dalam laporan  tersebut  disebutkan  terdapat  43  kelompok  teroris  internasional  utama yaitu:  (1)  27  kelompok  sub  kelompok  misi  religius  fanatik  yang  terdiri  dari  18 kelompok Islam, 8 kelompok Kristen/Katolik, dan 1 kelompok menganut sekte
15 Imam Mustofa, Terorisme dan Toleransi Antarperadaban dalam Lampung Post, Rabu, 27 Juli 2011. 16 Alwi Shihab, Membedah Islam di Barat : Menepis Tudingan Meluruskan Kesalahpahaman,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 7
17 Mark Juergensmeyer, Terorisme Para Pembela,....., h. 7.
Aum;  (2)  12  sub  kelompok  berbasis  ideologi,  yaitu  Marxisme  dengan  berbagai variasinya; dan (3) empat sub kelompok etno-nasionalisme. 18
Dalam  tataran  politik  internasional,  gerakan  radikalisme  atas  nama agama  dapat  dipicu  oleh  beberapa  provokasi,  misalnya  kasus  kartun  Nabi Muhammad  yang  dibuat  kartunis  asal  Denmark,  film  FITNA  karya  Geert Wilders,  malpraktek  di  Guantanamo  Bay,  kisah  penjara  Abu  Gharib,  serta perang Afganistan dan Irak. Sedangkan di level domestik, konflik keagamaan di Maluku  dan  Poso  turut  berkontribusi  terhadap  munculnya  gerakan radikalisme. 19
Menurut Neil J. Smelser, berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, agama  dan  lain-lain  memang  dapat  menimbuhkan  gerakan  terorganisir  yang terlibat  dalam  terorisme,  namun  kondisi  tersebut  tidak  lantas  menjamin dilakukannya  kekerasan.  Untuk  dapat  terjadi  kekerasan  biasanya  harus digabungkan  dengan  faktor-faktor  lain,  seperti  doktrin  ideologi  yang ditanamkan oleh pemimpin karismatik, pengembangan sistem rekruitmen yang efektif, dan lain-lain. 20
Deradikalisasi  agama  dilakukan  untuk  menanggulangi  radikalisme  dan terorisme  yang  sering  mengatasnamakan  agama.  Pendekatan  agama  ini  sangat penting  untuk  memberikan  pemahaman  agama  yang  tepat,  kontekstual  dan menjujung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan  dalam  beragama  kepada  masyarakat.
18 Andi Widjajanto, Dikutip dari Taswin, http//:www.lawmuliadi.com, “Kajian Terhadap Penerapan  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Ditinjau  dari  Politik  Hukum”,  Diakses pada tanggal 9 April 2011. Di Indonesia sendiri, sebagian besar gerakan terorisme diduga memiliki motif  agama,  misalnya  gerakan  yang  dilakukan  oleh  kelompok al-Jama’ah  al-Islamiyah (JI). Gembong  teroris  yang  telah  tertangkap  seperti  Noordin  M  Top  dan  dr.  Azhari  berasal  dari kelompok  JI.  Salah  satu  ajaran  yang  diyakini  oleh  JI  menyatakan  bahwa  undang-undang  yang dibuat  parlemen  Indonesia  merupakan  hasil  perbuatan syirik karena  menyaingi  Tuhan  dalam mengatur kehidupan manusia. Pemerintah yang tidak menjadikan al-Qur’an dan al-Hadits secara kaffah dianggap  sebagai  pemerintah  sekuler  yang  merupakan thoghut dan  wajib  diperangi.    Atas dasar  tersebut,  maka  JI  berkeyakinan  bahwa  aksi  teror  yang  dilakukan  di  Indonesia  merupakan jihad. JI  didirikan  pada  tahun  1993,  dan  sejak  tahun  1999  Markas  Besar  AJAI  ( Qoidah  Aminah ) disepakati berlokasi di Indonesia. Lihat AM. Hendropriyono, Nation State di Masa Teror (Semarang: Penerbit Rumah Kata, 2007), h. 126-128.
19 Noorhaidi Hasan, “Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan; Mencari Model Solusi  Mengatasi  Ancaman  Radikalisme  dan  Terorisme  di  Indonesia”,  Makalah  disampaikan dalam  Simposium Memutus  Mata  Rantai  Radikalisme  dan  Terorisme, Kerjasama  Lazuardi  Birru, Menkopolhukam  RI,  Polri,  Universitas  Indonesia,  Universitas  Negeri  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah dan LSI, Hotel Le Meridien Jakarta, 27-28 Juli 2010, h. 20.
20 Neil  J.  Smelser, The  Faces  of  Terrorism  :  Social  and  Psychological  Dimensions (United Kingdom: Princeton University Press, 2007), h. 12.
Pemahaman  kontekstual  dan  pembumian  nilai  humanitas  agama  akan melahirkan aksi atau implementasi beragama yang jauh dari aksi-aksi kekerasan, radikalisme dan terorisme.
Deradikalisasi  agama  ini  ditempuh  karena  penanggulangan  terorisme dengan  cara  represif,  proses  hukum,  penangkapan,  penyidangan  dan  eksekusi dirasa  kurang  efektif,  karena  cara  represif  kurang  menyentuh  pada  akar permasalahan  yang  sesungguhnya.  Namun  demikian,  ada  masalah  yang  perlu diperhatikan  oleh  para  penentu  dan  pelaksana  kebijakan  terkait  deradikalisasi agama,  terutama  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT).  Ada beberapa problem yang dihadapi dalam proses deradikalisasi agama.

## D. Problematika Deradikalisasi Agama
Problem  yang  krusial  dalam  program  deradikalisasi  agama  sulitnya merekonstruksi  keyakinan  yang  dipegangi  seseorang.  Orang-orang  yang  telah menerima  doktrin  dan  proses  radikalisasi  agama  akan  sulit  menerima deradikalisasi  agama.  Hal  ini,  karena  pemikiran  dan  hati  mereka  telah  terisi doktrin-doktrin  agama  secara  radikal,  sehingga  tidak  ada  lagi  "ruang  kosong" ( zero zone) dalam pikiran dan hatinya untuk menerima pemahaman agama yang tidak  sesuai  dengan  apa  yang  selama  ini  mereka  terima  dan  yakini.  Berbeda halnya  apabila  deradikalisasi  agama  dilakukan  oleh  orang  yang  sebelumnya tidak mengalami doktrin-doktrin radikal agama.
Sebagaimana mafhum, bahwa agama terdiri dari dua unsur, yaitu unsur lahiriyah, body dan  unsur soul bathiniyah.  Unsur body ini  adalah  ritual-ritual agama,  peribadatan  yang  dilakukan  oleh  pemeluk  agama.  Sementara  unsur bathiniyah adalah keyakinan dan moral etik yang menggerakkan sesorang untuk melakukan perintah agama dan tidak melakukan apa yang dilarang agama yang tercantum dalam teks-teks agama (al-Quran dan sunnah). 21
Agama  pada  tataran soul akan  susah  untuk  mengalami  pergeseran, karena ia berupa kepercayaan dan keyakinan yang telah terpatri di dalam hati.
21 Lebih lanjut baca Imam Mustofa, Media, Terorisme dan Citra Islam dalam Lampung Post Senin, 6 Juni 2011. Baca juga Imam Mustofa, Keluarkan Moral Agama dari Simbol dalam Surat Kabar Harian Radar Lampung Rabu, 17 Februari 2010.
Keyakian  akan  sebuah  kebenaran,  pahala,  keselamatan,  kebathilan,  dosa, kesesatan dan  sebagainya.  Ketika telah  tertanam  suatu keyakinan  akan  sebuah kebenaran  yang  diperoleh  dari  interpretasi  teks  dengan  kaca  mata  eksklusif, pendekatan radikal, dengan keyakinan absolutisme kebenaran intepretasi, maka akan sulit untuk menggeser atau bahkan merelokasi keyakinan tersebut.
Proses deradikalisasi agama terhadap orang-orang yang sudah menerima doktrin  sangat  berbeda  dengan  proses  radikalisasi.  Radikalisasi  agama  relatif lebih  mudah  dan  diterima,  terlebih  bila  dilakukan  terhadap  orang  minim penguasaan  agama  dan basic ilmu  agamanya  kurang  mendalam  atau  bahkan tidak punya sama sekali. Oleh karena itu mereka cukup mudah untuk menerima ajaran  agama  yang  mereka  yakini  tepat  dan  sesuai  dengan  praktik  Rasulullah saat itu. Karena ada "ruang kosong" dalam pemikiran, jiwa dan hati mereka.
Deradikaliasi agama akan gagal bila hanya dilakukan secara sporadis dan hanya  formalitas  dengan  paradigma  proyek  penanggulangan  terorisme  tidak akan efektif melawan radikalisasi agama yang dilakukan secara gradual, intensif terencana dan disiplin. Terlebih lagi untuk melawan radikalisasi yang dilakukan dengan  tulus  dan  semangat  keyakinan  bahwa  hal  itu  dilakukan  demi menegakkan kalimat Tuhan serta demi tegaknya syariat Islam yang akan dibalas dengan surga.
Walaupun  deradikalisasi  agama  dilakukan  terhadap  orang  yang  telah mengalami radikalisasi agama, hal itu tidak akan bisa menghilangkan bekas dan dampak radikalisasi agama secara bersih. Bisa jadi hanya bersifat sementara. Hal ini  dapat  dilihat  dari  fakta  adanya  pelaku  teror  yang  merupakan  alumnus deradikalisasi  agama,  yaitu  Abdullah  Sonata  dan  Abu  Tholut  yang  melakukan kasi terorisme melalui Jaringan Anshorut Tauhid (JAT).
Problem  lain  terkait  dengan  deradikalisasi  agama  adalah,  tidak  adanya konsep  yang  jelas  yang  akan  diterapkan  pemerintah.  Deradikalisasi  tidak mempunyai konsep yang baku dan mudah diterima oleh orang-orang yang telah mengalami  "pencucian  otak"  radikalisasi  agama.  Ajaran  agama  moderat  dan toleran  yang  ditawarkan  pelaksana  proyek  penanggulangan  terorisme  juga
merupakan  interpretasi,  sehingga  akan  mudah  dibantah  oleh  mereka  yang melakukan radikalisasi agama yang juga menggunakan interpretasi teks.
Deradikalisasi  agama  dilakukan  pemerintah  dengan  menggandeng ormas-ormas keagamaan, terutama NU karena dianggap mempunyai pemikiran keagamaan yang moderat. Masalahnya, apakah pemikiran keagamaan NU dapat diterima  oleh  kalangan  lain  yang  memiliki frame pemikiran  keagamaan  yang berbeda? Apakah  NU dapat  melakukan  penetrasi  ke  kantong-kantong  wilayah obyek  dan  sasaran  deradikalisasi  agama  secara  maksimal?  Karena  umumnya, muslim fundamentalis yang telah mengalami radikalisasi agama bersikap sangat eksklusif, tertutup dari orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka.
Tidak adanya "pemegang sah" otoritas agama juga akan menjadi masalah tersendiri  dalam  proses  deradikalisasi  agama.  Umumnya  otoritas  agama disimbolkan  dan  dilambangkan  oleh  tokoh  agama  atau  yang  dianggap  ulama. Masalahnya  hal  ini  tidak  berlaku  secara  universal  dan  hanya  lokal  serta  lebih pada  pengakuan  komunitas  tertentu  saja.  Memang  di  Indonesia  ada  Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun demikian keberadaan MUI dengan hasil ijtihad dan fatwanya tidak bisa mengikat, karena hanya bersifat mandatoriy atau pilihan.
Tidak mengandung sanksi dan melanggar fatwa MUI pun tidak lantas diyakini akan berdosa. Fatwa MUI hanya bersifat himbauan moral.
Problem-problem  deradikalisasi  di  atas  hendaknya  menjadi  bahan pertimbangan  dan  pemikiran  para  pemegang  kewenangan  dalam  proyek deradikalisasi  agama  dan  penanggulangan terorisme.  Dengan  melihat  problem di atas, bukan berarti  deradikalisasi agama tidak perlu, namun demikian perlu strategi yang tepat, konsep yang jelas, agar proses deradikalisasi agama berjalan efektif  dan  berhasil  maksimal.  Selain  itu,  deradikalisasi  agama  juga  harus dilakukan  sedini  mungkin,  terutama  dilakukan  pada  orang-orang  yang  belum mengalami  radikalisasi  agama,  dilakukan  terhadap  siswa  sekolah  agar  benar- benar efektif dan menjadi salah satu solusi penanggulangan terorisme.

## E. Deradikalisasi Melalui Pesantren
Deradikalisasi  hendaknya  diwujudkan  dengan  program  reorientasi motivasi,  re-edukasi,  resosialisasi  serta  mengupayakan  kesejahteraan  sosial dalam  kesetaraan  dengan  masyarakat  lain  bagi  mereka  yang  pernah  terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi sebagai layaknya warga negara Indonesia. 22
Proses  radikalisasi  agama  tersebut  akan  lebih  efektif  dan  efisien dilakukan  melalui  ormas-ormas  yang  beraliran  moderat,  seperti  NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya serta melibatkan lembaga pendidikan, baik formal  maupun  non  formal.  Salah  satu  lembaga  yang  dapat  dijadikan  sebagai sarana dan wahana deradikalisasi agama adalah Pondok Pesantren yang
moderat,  yang  umumnya  merupakan  jaringan  pendidikan  yang  terkait erat dengan NU.
Fakta  sejarah  telah  membuktikan  bahwa  pondok  pesantren  merupakan institusi  pendidikan  agama  Islam  yang  sangat  fungsional.  Pesantren  mampu memberi  jawaban  terhadap  berbagai  permasalah  yang  dihadapi    masyarakat, khususnya  tingkat  bawah.  Pesantren  juga  mampu  mempertahankan eksistensinya meskipun perubahan zaman berjalan dengan pesat.
Memang  harus  diakui,  di  saat  isu  terorisme  mucul  ke  permukaan, pesantren  sempat  terseret  isu  tersebut.  Keberadaan  pesantren  sebagai  lembaga pendidikan agama Islam dikaitkan dengan para pelaku teror, bahkan pesantren dituduh  sebagai  tempat  persemaian  bibit-bibit  teroris.  Tuduhan  ini  muncul karena ada beberapa pelaku teror yang tertangkap, diantaranya terlibat bom Bali yang  merupakan  alumni  pesantren.  Selain  itu,  ada  sub-bab  dalam  pelajaran pesantren  yang  membahas  tentang  jihad.  Penyalahartian  jihad  oleh  beberapa alumni inilah yang sering mengarah pada tindakan teror.
Terlepas  dari  keterlibatan  sebagian  kecil  civitas  pesantren  dengan  aksi teror, pada dasarnya dunia pesantren secara umum tidak menghendaki tindakan yang  mengarah  pada  radikalisasi  ajaran  agama,  apalagi  sampai  menimbulkan kekerasan dan teror. Dunia pesantren lekat dengan kehidupan yang moderat dan toleran. Dunia pesantren sangat kental  dengan nilai,  pemikiran dan  kehidupan
yang  sederhana,  kejujuran,  toleran (tasamuh), moderat, (tawasuth) ,  seimbang dengan faham inklusifitas (infitahiyyah) dan pluralitas (ta’addudiyyah). Nilai-nilai tersebut  menempatkan  pesantren  menjadi ummatan  wasathan (ummat  yang moderat).  Nilai  dan  pemikiran  tersebut  akan  sangat  membantu  dalam  proses deradikalisasi agama dalam rangka penanggulangan terorisme.
Deradikalisasi  agama  melalui  pesantren  tidak  hanya  dilakukan  melalui kajian  dan  diskusi  ilmiah  agama.  Akan  tetapi  juga  melalui  aksi  nyata  dengan memberikan  keterampilan  dan  pemberian  sarana  untuk  mengembangkan kreatifitas dalam rangka pengembangan ekonomi umat. Dengan kreatifitas dan adanya  media  untuk  berkarya,  maka  akan  menjauhkan  anak  bangsa  dari tindakan-tindakan destruktif atas nama apa pun, termasuk atas nama agama.
Deradikalisasi  melalui  pesantren  harus  dilaksanakan  dalam  kerangka penguatan  institusi  untuk  mengurangi  celah-celah  sosial,  ekonomi  dan  politik yang memungkinkan memicu tumbuhnya paham radikal yang menjurus ke aksi teror.  Peran  aktif  pihak-pihak  terkait,  terutama  pemerintah  dapat  diarahkan untuk  menguatkan  peranan  pondok  pesantren  dalam  mengatasi  permasalahan ekonomi, sosial dan lainnya yang menjadi lahan persemaian pemahaman radikal tersebut.  Hal  ini  sekaligus  menunjukkan  bahwa  deradikalisasi  yang  diarahkan pada pendekatan kurikulum pondok pesantren. 23
Lebih  lanjut,  deradikalisasi  melalui  pesantren  dapat  dilakukan  dengan merangkul  pondok  pesantren  dalam  program  pemberdayaan  masyarakat  yang umum  digalakkan  pemerintah  saat  ini.  Terdapat  dua  sisi  sekaligus  yang  dapat dicapai  melalui  langkah  ini,  yaitu  mengurangi  dampak  sosial,  ekonomi  dan politik  melalui  jalur  yang  lebih  kompromis  karena  melibatkan  institusi pendidikan  Islam.  Selain  itu  juga  mengurangi  bias  persepsi  terhadap  birokrasi yang secara umum dianggap koruptif dalam pelaksanaan program pemerintah. 24 Pemerintah melalui BNPT sudah seharusnya memgoptimalkan lembaga- lembaga  pendidikan  agama  yang  moderat  seperti  pesantren  dalam  rangka
23 Ahmad Darmadji, Pondok Pesantren dan Deradikalisasi Islam di Indonesia, dalam MILLAH Jurnal Studi Agama, (Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2006), Vol. XI, No. 1 Agustus 2011, hal. 246.
melalukan  deradikalisasi  agama.  Optimalisasi  peran  ormas  Islam  dan  lembaga pendidikan untuk deradikalisasi agama akan mempercepat dan mempermudah upaya memutus mata rantai radikalisme dan terorisme.

## F. Simpulan
Deradikalisasi  agama  sebagai  upaya  menampilkan  agama  yang  rahmah sangat  urgen  untuk  dilakukan.  Hal  ini  seiring  dengan  munculnya  berbagai kelompok yang melakukan aksi-aksi terror dengan mengatasnamakan Islam dan menggunakan  ayat  dan  al-sunnah  sebagai  legitimasi.  Aksi  teror  yang mengatasnamakan agama tersebut terjadi karena ada anggapan bahwa memang ada ajaran agama yang melegitimasi dan bahkan menganjurkan. Padahal tidak demikian adanya, aksi teror dengan legitimasi teks agama pada dasarnya karena adanya  kesalahan  memahami  dan  menginterpretasikan  serta  mengkonteks-kan teks-teks  agama.  Deradikalisasi  agama  perlu  dilakukan  sebagai  upaya  untuk mengembalikan  fungsi  dan  tujuan  teks  agama  secara  proporsional  dan kontekstual, agar tujuan agama sebagai rahmah bagi kehidupan manusia dapat tercapai dan tercipta

## REFERENSI
Al-Jauziyah,  Ibnul  Qoyyim, I’lam  al-Muwaqqi’in, (Digital  Library,  Maktabah Syâmilah al-Ishdâr al-Tsâni, 2005).
Darmadji,  Ahmad Pondok  Pesantren  dan  Deradikalisasi  Islam  di  Indonesia, dalam MILLAH Jurnal  Studi  Agama,  (Yogyakarta:  Magister  Studi  Islam Universitas Islam Indonesia, Vol. XI, No. 1 Agustus 2011.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.
Dreyfuss,  Robert, Devil’s  Game;  How  The  United  States  Helped  Unleash Fundamentalist  Islam ,  Edisi  Indonesia, Orchesta  Iblis;  60  tahun  Amerika- Religious  Extremist ,  alih  bahasa  Asyhabudin  &  Team  SR-Ins  Publishing Yogyakarta: SR-Ins Publishing, 2007).
Geovanie, Jeffrie, Deradikalisasi Agama, http://jeffriegeovanie.com diunduh pada 17 Januari 2012.
Golose,  Petrus  Reinhard, Deradikalisasi  Terorisme:  Humanis,  Soul  Approach  dan Menyentuh  Akar  Rumput, Jakarta:  Yayasan  Pengembangan  Kajian  Ilmu Kepolisian, 2010.
Hasan, Noorhaidi, “Ideologi, Identitas dan Ekonomi Politik Kekerasan; Mencari Model  Solusi  Mengatasi  Ancaman  Radikalisme  dan  Terorisme  di Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam  Simposium Memutus  Mata Rantai  Radikalisme  dan  Terorisme, Kerjasama  Lazuardi  Birru, Menkopolhukam  RI,  Polri,  Universitas  Indonesia,  Universitas  Negeri Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan LSI, Hotel Le Meridien Jakarta, 27- 28 Juli 2010.
Hendropriyono,  AM., Nation  State  di  Masa  Teror, Semarang:  Penerbit  Rumah Kata, 2007.
Juergensmeyer,  Mark, Terorisme  Para  Pembela  Agama (terj),  Yogyakarta:  Tawang Press, 2003.
Miftahuddin, Terorisme: Antara Kolonialisme dan Fundamentalisme dalam MILLAH Jurnal Studi Agama, (Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Vol. VI, No. 1 Agustus 2006.
Mustafavi, Sayyid Jawad, Huqquq al Insan fi al-Islam , Beirut: Munazham al-I’lam al-Islam, 1987.
Mustofa  Imam, Terorisme  dan  Toleransi  Antarperadaban dalam  Lampung  Post,
Rabu, 27 Juli 2011.
_______, Keluarkan  Moral  Agama  dari  Simbol dalam  Surat  Kabar  Harian  Radar Lampung Rabu, 17 Februari 2010.
_______, Media, Terorisme dan Citra Islam dalam Lampung Post Senin, 6 Juni 2011. Paulus, Loudewijk F., Terorisme, Buletin Balitbang Dephan.htm.
www.Dephan.com 2000.
Shihab,  Alwi, Membedah  Islam  di  Barat : Menepis  Tudingan  Meluruskan Kesalahpahaman, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Smelser, Neil J. The Faces of Terrorism : Social and Psychological Dimensions, United Kingdom: Princeton University Press, 2007.
Taswin,  “Kajian  Terhadap  Penerapan  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme Ditinjau dari Politik Hukum”, dalam laman http//:www.lawmuliadi.com, Diakses pada tanggal 9 April 2011.
Whittaker, Terorisme: Understanding Global Threat, New York: Longman London, 2000.