## EFEKTIVITAS PEMBAGIAN HARTA GONO - GINI  PASCA PERCERAIAN DALAM PERSFEKTIF  YURIDIS SOSIOLOGI

## Ongky Alexander
STAI Bumi Silampari Lubuklinggau ongkynhu@gmail.com

## Abstrak
Article History Received : 27-01-2019 Revised   : 02-01-2019 Accepted : 04-02-2019 Gono  Assets  Gini  is  a  joint  asset owned by a married couple. Compilation of Islamic Law Article 85 states  that  "the  existence  of  joint assets  in  the  marriage  does  not  cover the  possibility  of  the  property  of  each husband  or  wife"  and  Article  86  as follows:  a)  There  is  basically  no mixture  between  the  property  of  the husband  and  the  wife's  property  due to  marriage.  b)  Property  of  the  wife remains  the  right  of  the  wife  and  is fully  controlled  by  her,  as  well  as  the property  of  the  husband  remains  the right  of  the  husband  and  is  fully controlled  by  him.  Whereas  in  the
Constitution No. 1 of 1974 concerning marriage  Article  35  is  regulated.  a.
Property  acquired  during  marriage becomes  a  common  asset.  b.  The inheritance  and  each  husband  and wife  and  the  property  acquired  each as  a  gift  or  inheritance  are  under their  respective  control  insofar  as  the parties  do  not  determine  otherwise.  If observed,  the  Compilation  of  Islamic Law  (KHI)  Article  85  and  97 concerning  Joint  Property  does  not provide  uniformity  of  Islamic  Law  in resolving joint assets in the event of a divorce. Keywords : Effectiveness, Gono Gini Assets, Juridical Sociology.

## Pendahuluan
Tujuan  Perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia dan  kekal.  Akan  tetapi  perkawinan    dalam  membentuk  keluarga terkadang  tidak  berjalan  sesuai  dengan  rencana.  Untuk  Membangun rumah  tangga  memang  tidak  mudah  perlu  persiapan  lahir  dan  batin. masalah  ekonomi  merupakan    tolak  ukur  untuk  membina  rumah tangga,  apabila  rumah  tangga  mengalami  kondisi  yang  tidak  stabil, maka  timbulya  perselisihan  dan  pertengakaran.  Perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Akan tetapi, apabila pasangan suami istri tidak saling memahami satu sama lainnya tidak agar terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan sakinah.(UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Harta Bersama)
Perkawinan berdasarkan  Islam  terkandung tiga aspek atau segi yaitu segi Hukum, segi sosial dan segi keagamaan. Dari segi Hukum yaitu  perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  bukan  suatu  sakramen. Sebagai  perjanjian  ia  mempunyai  sifat  yaitu  perkawinan  tidak  dapat dilangsungkan  tanpa  persetujuan  sebagaimana  suatu  perjanjian, ditetapkannya ketentuan–ketentuan yang mengatur pelanggaran. Dari segi sosialnya antara  lain,  Hukum  Islam  menempatkan  perempuan pada  suatu  kedudukan  sosial  yang  tinggi  sesudah  perkawinan, pembatasan  kebiasaan  poligami.  Dari  segi keagamaan, perkawinan diakui sebagai dasar masyarakat, ia adalah suatu perjanjian sekaligus persetujuan  suci.  Perkawinan  sementara  dilarang  karena  perkawinan merupakan  suatu  lembaga  yang  mengangkat  tinggi  derajat  manusia dan  suatu  cara  melanjutkan  kehidupan  umat  manusia,  suami  istri diperintahkan  dengan  tegas  untuk  saling  menghormati  dan  cinta mencintai.
Putusnya  perkawinan  karena  kehendak  suami  atau  istri  atau kehendak  keduanya  karena  tidak  adanya  kerukunan,  disebut  istilah perceraian,  yang  bersumber  dari  tidak  dilaksanakannya  hak-hak  dan kewajiban  sebagai  suami  istri.    sebagaimana  seharusnya  menurut hukum  perkawinan  yang  berlaku.  Pergaulan  antara  suami  dan  istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing- masing,  keadaan  rumah  tangga  yang  tidak  aman  dan  tentram,  serta terjadi  silang  sengketa  atau  pertentangan  pendapat  yang  sangat prinsip adalah faktor-faktor penyebab perceraian.
Keretakan  rumah  tangga  yang  mungkin  terjadi  karena  hal-hal yang sepele mulai dari ketidakharmonisan hubungan, ketidakpercayaaan  antara    suami  istri  sehingga  menimbulkan perceraian.  Konflik-konflik  dalam  perkawinan  yang  menyebabkan keretakan  hubungan  suami-istri  atau  bahkan  menyebabkan perceraian,biasanya  bersumberkan  pada  kepribadian  suami  istri  dan hal-hal  yang  erat  kaitannya  dengan  perkawinan.  (Susanto,  2008) Sehingga  salah  satu  permasalahan  setelah  perceraian  biasanya pasangan suami istri mempersoalkan hartanya, harta bersama (Gono- gini), harta  bawaan  masing-masing.  konflik  pembagian    harta  gono gini  bagi  pasangan  suami  istri  berisko  kalau  pembagiannya  tidak efektif dan adil.
Secara Yuridis Normatif Harta  bersama (Gono  gini) diatur  di dalam UUD No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 di atur. a.
Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan,  menjadi  harta bersama.  b.  Harta  bawaan  dan  masing-masing  suami  dan  isteri  dan harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan,  adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para pihak  tidak  menentukan  lain.  Pasal  36  Undang-Undang  Perkawinan menyatakan  bahwa  mengenai  harta  bersama,  suami  dan  istri  dapat bertindak  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak,  dan  harta  bawaan masing-masing  suami  dan  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan  perbuatan  hukum  mengenai  harta  bendanya.  Pasal  37 Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  bila  perkawinan putus  karena  perceraian  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya masing-masing.  Jika  dilihat  maka  Pasal  37  Undang-Undang Perkawinan  dan  penjelasannya,  tidak  memberikan  keseragaman hukum  positif  tentang  bagaimana  penyelesaian  dan  penetapan    harta bersama apabila terjadi perceraian.(UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Harta Bersama)
Sedangankan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  85  menegaskan “adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup kemugkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri” dan Pasal  86  sebagai  berikut:  a)  Pada  dasarnya  tidak  ada  percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. b) Harta isteri tetap  menjadi  hak  isteri  dan  dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga harta  suami  tetap  menjadi  hak  suami  dan  dikuasai  penuh  olehnya. Pasal  97  Janda  atau  duda  cerai  masing-masing  berhak  seperdua  dari harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian
perkawinan. (Kompilasi Hukum Islam tentang Harta bersama) Jika di cermati  juga  di  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  86  dan  97 tentang  Harta  Bersama  tidak  memberikan  keseragam  dalam  Hukum Islam tentang penyelesaian  harta bersama apabila terjadi perceraian, hal  ini  tentu  menjadi  problem  sosial  hukum.  jika  penyelesaian  dan penetapan  Harta  bersama  tersebut  tidak  efektif    dan    adil  dalam pembagiannyanya.  Maka,  rentan  konflik  antara  pasangan  suami  istri kemungkinan bisa terjadi.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  menggunakan  Penelitian Yuridis Normatif, penelitian  ini  bersifat Preskriptif (Soerjono  Soekanto,
198:143).  menguraikan  atau  menjelaskan    Peraturan  perundang- undangan  No  1  tahun  1974  tentang  pekawinan,  KHI  (Kompilkasi Hukum Islam) tentang Bagaimana Pembagian Harta Gono-Gini . serta mengkaji  Peraturan  perundang-undangan  No  1  tahun  1974  tentang pekawinan serta KHI (Kompilkasi Hukum Islam) tentang Bagaimana impilkasi  penyelesaian  dan  penetapan  Pembagian  Harta Gono-Gini dalam  persfektif Yuridis  Sosiologis .  Penelitian  ini  menggunakan
Pendekatan  konsep untuk memahami  tentang  Penyelesaian
Pembagian Harta  Gono  Gini menurut  Peraturan  Perundang- undangan.

## Pembahasan

## Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian  dalam Persfektif Hukum  Islam
Pada  dasarnya  Hukum  Islam  tidak  mengenal  istilah percampuran  harta  kekayaan  antara  suami  atau  istri  karena pernikahan.  Harta  kekayaan  istri  tetap  menjadi  milik  istri  dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik  suami  dan  dikuasai  penuh  oleh  suami.  (Ismuha,  1978:  38). Karena  harta  kekayaan  merupakan  kebutuhan  pokok,  memang  tidak mudah  untuk digabungkan. sehingga untuk memiliki dan menguasai harta  kekayaan    mutlak  kewajiban    bagi  masing-masing  pasangan suami istri.
Menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya  masalah  harta gono-gini atau  harta  bersama  tidak
disinggung secara jelas  dan tegas dalam Hukum  Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah Hukum yang belum terpikirkan (ghairu al mufakkar fih) dalam Hukum Islam, oleh karena itu,  terbuka  bagi  ahli  Hukum  Islam  untuk  melakukan  ijtihad  dengan pendekatan qiyas. (As’ad, Abd. Rasyid, 2010: 4).
Menurut Syayuti  Thalib, asal  usul  harta  suami  istri  itu  dapat digolongkan  pada (tiga) 3  golongan  yaitu:  a.  Harta  masing-masing suami  atau  istri  yang  didapat  sebelum  perkawinan  adalah  harta bawaan  atau  dapat  dimiliki  secara  sendiri-sendiri;  b.  Harta  yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka  melainkan  hibah,  wasiat  atau  warisan  adalah  harta  masing- masing;  c.  Harta  yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan,  baik  usaha sendiri  suami  atau  istri  maupun  bersama-sama  merupakan  harta pencarian  atau  harta  bersama.  (Thalib  Sayuti,  1974:  30). Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, Hukum  Islam  memberi  hak  kepada  masing-masing  pasangan,  baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak  bisa  diganggu  oleh  masing-masing  pihak.  Suami  yang menerima  pemberian,  warisan  dan  sebagainya,  berhak  menguasai sepenuhnya harta  yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. (Ahmad Azhar Basyir, 2000:32).
Harta Gono  Gini yang  didefinisikan  sebagai  harta  yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung,
maka  harta  gono  gini  dapat  dikategorikan  sebagai Syirkah Mufawadhah  atau  juga  Syirkah  Abdan.  Syirkah  mufawadhah adalah suatu bentuk perkongsian dua  belah pihak yang melakukan kegiatan usaha,  sedangkan  pihak  ketiga  sebagai  pemodal,  sedangkan Syirkah Abdan adalah  suatu  bentuk  perkongsian  dua  pihak  atau  lebih  yang masing-masing, anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal. (As’ad, Abd. Rasyid, 2010: 45).
Syirkah (Perkongsian)  dapat  diadakan  dengan  mengadakan perjanjian Syirkah secara  tertulis  atau  ucapan  sebelum  atau  sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan maupun harta  yang diperoleh selama perkawinan tapi bukan atas usaha mereka maupun harta pencaharian. (Thalib, Sayuti, 1974: 32). Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an   : Artinya : bagi orang laki-laki  ada  bahagian  daripada  yang  mereka  usahakan,  dan  bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan
mohonlah  kepada  allah  sebagian  dari  karunianya,  sesungguhnya allah maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S  an-Nisa. Ayat. 32)
Menurut penjelasan ayat di atas bahwa jelas laki-laki apa yang mereka  usahakan,  begitu  sebaliknya  perempuan  apa  yang  mereka usahakan.  Artinya  harta  kekayaan  apa  yang    mereka  usahakan  tidak berpindah kepemilikan kepada orang lain, termasuk istri. Hadist Rosululah :
Artinya : Aisyah berkata, Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah  SAW dan  berkata  :  Ya  Rasulullah, Sesungguhnya  Abu  Sufyan  adalah  seorang  laki-laki  yang  kikir.  Dia tidak  memberikan  saya  nafkah  yang  cukup  untuk  saya  dan  anaka- nakku  selain  dari  apa  yang  saya  ambil  dari  sebagian  hartanya  tanpa sepengetahuannya.  Apakah  saya  berdosa  karena  perbuatan  itu? Rasulullah  SAW  menjawab,  “ambillah  sebagian  hartanya  dengan jalan yang ma’ruf secukupnya. (Muttafaq Alaihi).
Hadist  tersebut  menjelaskan  tentang  seorang  istri  yang mempunyai  suami  yang  kikir,  yang  menahan  harta  miliknya  dan semua  pendapatannya  kecuali  sedikit  saja  untuk  diberikan  kepada istri  dan  anak-anaknya.  Pemberian  yang  sedikit  ini  tentu  saja  tidak mencukupi  sehingga  sang  istri  merasa  harus  mengambil  kekurangan itu  dari  harta  milik  suaminya  tanpa  izin,  karena  jika  meminta  izin pasti  tidak  akan  diberikan.  Rasulullah  SAW  mengizinkan  sang  istri mengambil harta suaminya tanpa izin sebatas memenuhi kebutuhannya  dengan  patut  dan  tidak  untuk  bersenang-senang  dan berlebihan. Dari  Hadist  tersebut  kita  dapat  melihat  bahwa  harta  yang dimiliki  suami  dan  juga  pendapatannya  adalah  tetap  milik  suami. Apabila  istri  memiliki  bagian  dalam  harta  tersebut,  tentu  saja  sang istri memiliki hak untuk mengambil harta bagiannya dan sang suami tidak  dapat  menghalanginya,  apalagi  hal  itu  dilakukan  untuk memenuhi kebutuhannya. Hak istri dalam harta suami adalah sebatas nafkah  yang  wajar  untuk  kebutuhannya  dan  lebih  dari  itu  dia  tidak boleh mengambilnya kecuali sang suami berkenan.
Dalam Kompilasi Hukum  Islam Pasal 85 menegaskan “adanya harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup  kemugkinan adanya  harta  milik  masing-masing  suami  atau  isteri”  dan  Pasal  86 sebagai berikut: a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami  dan  harta  isteri  karena  perkawinan.  b)  Harta  isteri  tetap
menjadi  hak  isteri  dan  dikuasai  penuh  olehnya,  demikian  juga  harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 97 Janda  atau  duda  cerai  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.
Secara garis besar di dalam Hukum Islam Harta Gono Gini atau Harta Bersama  tidak di singgung  secara tegas, akan tetapi di dalam Komplikasi  Hukum  Islam  diatur  bahwa  harta Gono  Gini atau  harta bersama  masing-masing  berhak  untuk    mendapatkan  harta  seperdua dari  harta  bersama  sepanjang  pihak  tidak  menentukan  perjanjian perkawinan. Oleh karena itu upaya  bagi pasangan suami isteri untuk membuat  perjanjian  Harta  bersama  dalam  perkawinan,  jika  terjadi perceraian  surat  perjanjian  Harta  bersama    menjadi  alat  buktinya. Sesuai  dengan  Inpres  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Kompilasi Hukum  Islam  pasal  47  menyatakan:  “Pada  waktu  atau  sebelum perkawinan  dilangsungkan  kedua  calon  mempelai  dapat  membuat perjanjian  tertulis  yang  disahkan  Pegawai  Pencatat  Nikah  mengenai kedudukan  harta  dalam  perkawinan”,  a.  Perjanjian  tersebut  dalam ayat  (1)  dapat  meliputi  percampuran  harta  pribadi  dan  pemisahan harta  pencaharian  masing-masing  sepanjang  hal  itu  tidak bertentangan  dengan  hukum  Islam.  b.  Di  samping  ketentuan  dalam ayat  (1)  dan  (2)  di  atas,  boleh  juga  isi  perjanjian  itu  menetapkan kewenangan  masing-masing  untuk  mengadakan  ikatan  hipotik  atas harta  pribadi  dan  Harta  Bersama  atau  harta  syarikat.  Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut antara lain menggariskan bahwa :
a. Dalam  perkawinan  terdapat  harta  bersama,  disamping  harta pribadi  masing-masing  suami  istri.  Harta  pribadi  tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaan masing-masing suami/istri,  dan  bagi  masing-masingnya  itu  berhak  untuk melakukan  tindakan  hukum  terhadap  harta  dimaksud.  Suami, sesuai dengan fungsinya, bertanggungjawab untuk menjaga harta bersama,  harta  istri  dan  hartanya  sendiri.  Demikian  juga  istri, sesuai dengan fungsinya, turut bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama dan harta suami yang ada padanya.
b. Harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta  bersama  yang    berwujud  meliputi  benda  tidak  bergerak, benda  bergerak  dan  surat-surat  berharga.  Sedang  harta  bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
c. Harta  bersama  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan  oleh  suami  atas persetujuan  istrinya.  Demikian  juga  sebaliknya,  harta  bersama dapat dijadikan jaminan oleh istri atas persetujuan suaminya.
d. Tanpa  persetujuan  istri,  suami  tidak  diperbolehkan  menjual, membebani  atau  memindah  tangankan  harta  bersama.  Demikian juga  sebaliknya,  istri  tidak  diperbolehkan  menjual,  membebani atau  memindah  tangankan  harta  bersama  tanpa  persetujuan suaminya.  Pertanggung  jawaban  terhadap  hutang  pribadi suami/istri  dibebankan  pada  harta  masing-masing,  sedangkan pertanggung  jawaban  terhadap  hutang  yang  diperlukan  untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama. Bila harta bersama  tidak  mencukupi,  pertanggung  jawabannya  dibebankan kepada harta istri.
e. Harta  bersama  dari  perkawinan  serial  atau  poligami,  masing- masing terpisah dan berdiri sendiri, dan untuk itu terhitung mulai saat  berlangsungnya  akad  perkawinan  yang  kedua,  ketiga  atau keempat.
f. Suami/istri  dapat  meminta Pengadilan Agama untuk  meletakkan sita  jaminan  atas  harta  bersama  tanpa  adanya  permohonan gugatan  cerai,  apabila  salah  satu  pihak,  suami/istri  melakukan perbuatan  yang  merugikan  dan  membahayakan  harta  bersama seperti  judi,  mabuk,  boros  dan  sebagainya.  Selama  masa  sita,
dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.
g. Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  separuh  harta  bersama  menjadi hak  pasangan  yang  hidup  lebih  lama.  Pembagian  harta  bersama bagi  seorang  suami/istri  yang  istri  atau  suaminya  hilang  harus ditangguhkan  sampai  ada  kepastian  matinya  yang  hakiki  atau matinya  secara  hukum  atas  dasar  keputusan  Pengadilan  Agama. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta  bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.(Kompilasi Hukum Islam tentang Harta Bersama)

## Pembagian  Harta  Gono  Gini  Pasca  Perceraian  dalam  Persfektif Hukum Positif
Faktor  terjadinya  perceraian  yang  mungkin  terjadi  karena  hal- hal  yang  sepele  mulai  dari  ketidakharmonisan  dan  ketidakpercayaan antara  suami  isteri  sehingga  menimbulkan  perceraian.  Sehingga setelah  terjadinya  perceraian  biasanya  pasangan  suami  isteri
mempersoalkan hartanya terutama didalam pembagian  harta bersama atau harta Gono Gini .  didalam UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa  putusnya  suatu  perkawinan  dapat  terjadi  karena  adanya kematian, perceraian, dan putusnya perkawinan.
Secara Yuridis Normatif Harta  Bersama  diatur  didalam  UUD No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 di atur. a. Harta benda yang  diperoleh  selama  perkawinan,  menjadi  harta  bersama.  b.  Harta bawaan  dan  masing-masing  suami  dan  isteri  dan  harta  benda  yang diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan,  adalah dibawah  penguasaan  masing-masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain.  Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa  mengenai harta bersama, suami dan istri  dapat  bertindak  atas persetujuan  kedua  belah  pihak,  dan  harta  bawaan  masing-masing suami  dan  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan  hukum  mengenai  harta  bendanya.  Pasal  37  Undang- Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  bila  perkawinan  putus karena  perceraian  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya  masing- masing.
Jika dicermati pada pasal 47 UU perkawinan dengan pasal pasal 36 UU perkawinan tidak sesuai tentang bagaimana penyelesaian harta bersama  apabila  terjadinya  perceraian.  Jika  dilihat    Pada  Pasal  37 Undang-Undang  Perkawinan,  maka  undang-undang  ini  memberikan jalan  pembagian  sebagai  berikut: Pertama, Dilakukan  berdasarkan Hukum Agama jika Hukum Agama itu merupakan kesadaran hukum yang  hidup  dalam  mengatur  tata  cara  perceraian; Kedua, Aturan pembagiannya  akan  dilakukan  menurut  Hukum  Adat,  jika  hukum tersebut  merupakan  kesadaran  hukum  yang  hidup  dalam  lingkungan masyarakat  yang  bersangkutan;  Ketiga,  atau  hukum-hukum  lainnya. (Harahap,  M.  Yahya,  1975:125).  Peraturan  UU  Perkawinan  No  1 Tahun 1974 tentang Harta bersama belum efektif dalam penyelesaian dan  penetapan  pembagiannya,  karena  tidak  dijelaskan  batasan- batasan  penetapan  harta  bersama.    di  samping  itu,    harta  kekayaan yang  didapat  sepanjang  perkawinan  inilah  yang  akan  dibagi  jika perkawinan  itu  putus,  baik  karena  perceraian,  kematian  ataupun putusan  pengadilan.  Penetapan  harta  bersama  dalam  perkawinan sangat  penting  sebagai  penguasaan  dan  pembagiannya  yakni penguasaan  terhadap  harta  bersama  dalam  hal  perkawinan  masih berlangsung  serta  pembagian  harta  bersama  dilakukan  ketika  terjadi putusnya  perkawinan.  karena  ketentuan  harta  bersama  dalam

## Ongky Alexander, Efektivitas Pembagian Harta Gono-…..
Undang-Undang  Perkawinan  di  atas  tidak  menyebutkan  dari  mana atau  dari  siapa  harta  itu  berasal,  sehingga  boleh  disimpulkan  bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah: a. Hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan; b. Hasil dan pendapatan istri selama masa  perkawinan;  c.  Hasil  dan  pendapatan  dari  harta  pribadi  suami maupun  istri,  sekalipun  harta  pokoknya  tidak  termasuk  dalam  harta bersama, asal semuanya diperoleh selama masa perkawinan. (Satrio J, 1990: 189).
Dalam  suatu  perkawinan  terdapat  tiga  macam  harta  kekayaan, yaitu: Pertama, Harta pribadi suami ialah Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai  hadiah  atau  warisan. Kedua, Harta  pribadi  istri  ialah:  Harta bawaan  istri,  yaitu  yang  dibawanya  sejak  sebelum  perkawinan,  dan Harta  yang  diperolehnya  sebagai  hadiah  atau  warisan. Ketiga, Harta bersama  suami  istri  ialah  harta  yang  diperoleh  baik  sendiri-sendiri atau  bersama  suami-istri  selama  dalam  ikatan  perkawinan,  tanpa mempersoalkan  terdaftar  atas  nama  siapapun.  (Mukti,  Arto,  1998: 70).
Sayuti  Thalib ,  (Thalib  Sayuti,1974).  berpendapat  bahwa  harta bersama  dibagi  dalam    (tiga)  kelompok  yaitu: Pertama, Harta masing-masing  suami  atau  istri  yang  didapat  sebelum  perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri. Kedua Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing. Ketiga Harta  yang  diperoleh  sepanjang  perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta  pencarian  atau  harta  bersama. Hartono  Seorjopratikno merinci harta  bersama  dalam  perkawinan  sebagai  berikut:  a.  Sejak pelaksanaan  perkawinan  karena  hukum  ada  kebersamaan  harta menyeluruh  yang  meliputi  laba  semua  benda  yang  sudah  maupun yang  belum  ada.  b.  Kebersamaan  harta  itu  pada  umumnya  meliputi laba semua benda bergerak dan tidak bergerak dari pada suami istri, baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada,  dan  yang  diperoleh mereka  secara  cuma-cuma  c.  Dalam  hal  beban,  kebersamaan  itu meliputi  semua  hutang  yang  dibuat  oleh  suami  istri,  baik  sebelum maupun  sesudah  dilangsungkannya  perkawinan.  d.  Termasuk  dalam kebersamaan  itu  semua  buah  dan  hasil  yang  diperoleh  dari  harta bersama tersebut. (Hartono Seorjopratikno)
Berdasarkan  KUH  Perdata  (BW),  (KUHPerdata  Pasal  119) sejak  dilangsungkan  perkawinan,  maka  menurut  hukum  terjadi  harta bersama  menyeluruh  antara  suami  istri,  sejauh  tentang  hal  itu  tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin. Harta bersama itu  selama  perkawinan  berjalan  tidak  boleh  ditiadakan  atau  dirubah dengan  suatu  persetujuan  antara  suami  istri.  Harta  bawaan  yang merupakan  harta  pribadi  otomatis  menjadi  harta  bersama  ketika terjadi  perkawinan,  sebab  adanya  harta  bersama  itu  sendiri  adalah akibat  dari  terjadinya  suatu  perkawinan.  Dalam  Pasal  140  Ayat  3 menjelaskan,  mereka  juga  berhak  untuk  membuat  perjanjian,  bahwa meskipun  ada  golongan  harta  bersama,  barang-barang  tetap,  surat- surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat- surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri,  atau  yang  selama  perkawinan  dan  pihak  istri  jatuh  ke  dalam harta  bersama,  tidak  boleh  dipindah  tangankan  atau  dibebani  oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.
Dalam  kitab  KUHP  Pasal  119  menjelaskan  :  sejak  saat dilangsungkannya  perkawinan,  maka  menurut  hukum  terjadi  harta bersama  menyeluruh  antara  suami  isteri,  sejauh  hal  itu  tidak ditiadakan  ketentuan-ketentuan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan. Harta  bersama  itu,  selama  perkawinan  berjalan,  tidak  boleh ditiadakan  atau  diubah  dengan  suatu  persetujuan  antara  suami  isteri. KUHP  Pasal  122  menjelaskan  :  semua  penghasilan  dan  pendapatan, begitu  pula  semua  keuntungan-keuntungan  dan  kerugian-kerugian yang  diperoleh  selama  perkawinnan,  juga  menjadi  keuntungan  dan kerugian  harta  bersama  itu.  Pasal  124  KUHPerdata,  suamilah  yang berhak  mengurus  harta  bersama,  termasuk  berwenang  melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. isi Pasal 124 KUHPerdata tersebut  antara  lain  adalah: pertama, hanya  suami  saja  yang  boleh mengurus harta bersama itu, kedua, dia boleh menjualnya, memindah tangankan  dan  membebaninya  tanpa  bantuan  istrinya.  kecuali  dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. ketiga, dia tidak boleh memberikan harta  bersama  sebagai  hibah  antara  mereka  yang  sama-sama  masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu  bagian  atau  jumlah  yang  tertentu  dan  barang-barang  bergerak, bila  bukan  kepada  anak-anak  yang  lahir  dan  perkawinan  mereka, untuk  memberi  suatu  kedudukan. keempat, bahkan  dia  tidak  boleh menetapkan  ketentuan  dengan  cara  hibah  mengenai  sesuatu  barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil
dari  barang  itu.  Hukum  adalah  suatu  perintah  yang  berbentuk peraturan  perundang-undangan  yang  di  buat  secara  formal  oleh lembaga  yang di  beri kewenangan oleh Negara. M. Yahya Harahap , pikiran  pembuat  undang-undang  mengenai  penyelesaian  pembagian harta  bersama  diserahkan  kepada  kehendak  dan  kesadaran masyarakat  dan  hakim  yang  akan  mencari  dan  menemukan  dalam kesadaran  hukum  masyarakat  untuk  dituangkan  sebagai  hukum objektif. (Harahap, M. Yahya, 1975). Pendapat kedua ia menyatakan pembuat  undang-undang  tidak  usah  ditentukan one  way  traffic sebagai  satu  saluran  hukum  positif  sebab  berdasarkan  kenyataan kesadaran  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  tentang  hal  ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya  interaksi  antara  segala  unsur  kesadaran  yang  sedang dialami oleh bangsa Indonesia.
Berdasarkan  penggolongan  jenis-jenis  harta  tersebut  maka sebagai  konsekuensinya  terdapat  2  (dua)  macam  penggolongan  hak milik terhadap harta yaitu:
a. Adanya hak milik secara kolektif atau bersama khusus mengenai harta  yang  digolongkan  sebagai  harta    hasil  dari    mata pencaharian,  pengaturannya  adalah  hak  kepemilikan  terhadap harta  tersebut  dimiliki  secara  bersama-sama  oleh  pasangan suami-  istri.  Dengan  adanya  hak  kepemilikan  secara  kolektif  ini tentunya wewenang dan tanggung jawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri.  Apabila suami hendak menggunakan  harta  bersama  maka  si  suami  harus  mendapat persetujuan dari istri, demikian juga sebaliknya.
b. Adanya  hak  milik  pribadi  secara  terpisah  Pada  harta  yang digolongkan  sebagai  jenis  harta  yang  kedua  yaitu  harta  bawaan dan  jenis  harta  ketiga  yaitu  harta  yang  diperoleh  dalam perkawinan  tetapi  tidak  berasal  dari  mata  pencaharian,  terhadap keduanya  pengaturan  terhadap  hak  milik  pada  dasarnya dilakukan  secara  terpisah,  yaitu  masing-masing  suami-  istri mempunyai  hak  milik  secara  terpisah  terhadap    harta    yang dimilikinya  sebelum terjadinya perkawinan.
Analisis  Pembagian  Harta  Gono  Gini    dalam  Persfektif  Yuridis Sosial
Hukum  akan  menjadi  efektif  jika  tujuan  keberadaan  dan penerapannya  dapat  mencegah  perbuatan-perbuatan  yang  tidak diinginkan  dapat  menghilangkan  kekacauan.  Hukum  yang  efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Di  dalam  UUD  No  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  Pasal  35  di atur.  a.  Harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan,  menjadi harta bersama. b. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan  harta  benda  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai  hadiah  atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak  tidak  menentukan  lain.  Pasal  36  Undang-Undang  Perkawinan menyatakan  bahwa  mengenai  harta  bersama,  suami  dan  istri  dapat bertindak  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak,  dan  harta  bawaan masing-masing  suami  dan  istri  mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk melakukan  perbuatan  hukum  mengenai  harta  bendanya.  Pasal  37 Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  bila  perkawinan putus  karena  perceraian  harta  bersama  diatur  menurut  hukumnya masing-masing.
Jika  dilihat  maka  Pasal  37  Undang-Undang  Perkawinan  dan penjelasannya,  tidak  memberikan  keseragaman  hukum  positif tentang  bagaimana  penyelesaian  harta  bersama  apabila  terjadi perceraian.  Karena  antara  pasal  36  dan  37  tidak  selaras  dalam menetapkan  konsep  harta  bersama.  sehingga  peraturan  UU  tersebut menjadi  timpang  dalam  merumuskan    penetapan  harta  bersama. Selain  itu,    Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  85  menegaskan  “adanya harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  tidak  menutup  kemugkinan adanya  harta  milik  masing-masing  suami  atau  isteri”  dan  Pasal  86 sebagai berikut: a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami  dan  harta  isteri  karena  perkawinan.  b)  Harta  isteri  tetap menjadi  hak isteri dan dikuasai  penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 97 Janda  atau  duda  cerai  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta bersama  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian perkawinan.  Jika  dicermati  antara  pasal  86  dan  97  juga  tidak seragam dalam penyelesaian dan penetapan harta bersama. Sehingga, Secara Yuridis UU  tersebut  belum  efektif  dalam  penyelasaian  dan penerapannya,    karena  pada  dasarnya  undang-undang  merupakan aturan hukum yang mengikat. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai
mengandung  arti,  bahwa  kehadirannya  untuk  melindungi  dan memajukan  nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan  keadilan  tersebut.  Dengan  demikian,  moral  keadilan telah  menjadi  dasar  untuk  mensahkan  kehadiran  dan  bekerjanya hukum. (Rahardjo2006: 66).
Oleh Karena itu, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disama  ratakan  terhadap  semua  orang.    Keadilan  itu  sesuatu  yang abstrak,  subyektif  karena  keadilan  bagaimanapun  menyangkut  nilai etis  yang  dianut  masing-masing  individu.  Selain  itu,  Bahwa  faktor- faktor  yang  menghambat  efektivitas  penegakan  hukum  tidak  hanya terletak  pada  sikap  mental  aparatur  penegak  hukum  (hakim,  jaksa, polisi  dan  penasihat  hukum)  akan  tetapi  juga  terletak  pada  faktor sosialisasi  hukum  yang  sering  diabaikan. Bustanul  Arifin mengatakan  bahwa  dalam  negara  yang  berdasarkan  hukum,  berlaku efektifnya  sebuah  hukum  apabila  didukung  oeh  tiga  pilar,  yaitu:  a. Lembaga atau penegak hukum  yang berwibawa dapat diandalkan b. Peraturan  hukum  yang  jelas  sistematis.  c.  Kesadaran  hukum masyarakat tinggi. (Bustanul Arifin, 2011: 10)
Perubahan hukum dan perubahan masyarakat, ada dua macam perubahan hukum yaitu;
a. Perubahan  hukum  yang  bersifat  ratifikasi.  Dalam  hal  ini sebenarnya masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan dimaksud kemudian diubahlah hukum untuk disesuaikan dengan perubahan yang sudah terlebih dahulu terjadi  dalam  mayarakat.  Akan  tetapi  perlu  diketahui  bahwa dalam  hal  ini  tidak  serta-merta  terjadi  perubahan  hukum  jika terjadi  perubahan  dalam  masyarakat.  Yang  lebih  sering  ialah hukum  sulit  merespons  perubahan  yang  terjadi  dimasyarakat. Sebab  hakikinya  hukum  itu  super  konservatif,  dan  kalaupun berkembang  dia  berkembang  mengikuti  iramanya  sendiri, berputar  diorbitnya  sendiri  dengan  logikanya  sendirir  dijalan yang  sunyi.  Perubahan  masyarakat yang  menyebabkan perubahan  hukum  ini  sering  terjadi  perubahan  dalam  bentuk perubahan  undang-undang  yang  ada.  Tetapi  sekali-kali  juga perubahan dalam Yurisprudensi yang bersifat menggebrak.
b. Perubahan  hukum  yang  bersifat  proaktif.  Dalam  hal  ini masyarakat  belum  mempraktikkan  perubahan  tersebut,  tetapi
sudah  ada  ide-ide  yang  berkembang  terhadap  perubahan dimaksud.  Kemudian  sebelum  masyarakat  mempraktikkan perubahan ynag dimaksud, hukum sudah terlebih dahulu diubah, sehingga  dapat  mempercepat  praktik  perubahan  masyarakat tersebut.  dalam  hal  ini,  berlakulah  ungkapan  “hukum  sebagai sarana  rekayasa  masyarakat” (    lawastool  social    enginerring  ).
(Fuad, 52-55)

## Simpulan
Dalam  Hukum  Islam  memang  tidak  disinggung  secara  tegas tentang  pembagian  Harta  Bersama,  akan  tetapi  di  dalam  Peraturan KHI diatur tentang harta bersama. Dalam KHI pasal 85  penjelasanya multitafsir,  terkait pembagian Harta Bersama, dijelaskan bahwa harta bersama  tidak  ada  percampuran  dalam  perkawinan,  akan  tetapi didalam  pasal  97  penjelasanya    untuk  pembagain  harta  gono  gini dibagi  menjadi  dua.  Peraturan  UU  Perkawinan  No  1  Tahun  1974 tentang  Harta  Bersama  tidak  mengatur  batasan  pembagian  harta bersama  apabila  terjadi  perceraian.  Secara  Yuridis  Sosial  UU perkawinan  No  1  Tahun  1974  pasal  37  tidak  efektif  dan  adil  dalam penyelesaian dan penetapan harta bersama (Gono-Gini), oleh karena itu,  Pemerintah  untuk  merivisi  UU  Perkawinan  No  1  tahun  1974 Pasal 37 tentang Harta bersama  agar mendapat kepastian Hukum dan kejelasan  mengenai batasan pembagian Harta bersama.
DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Rasyid,  As’ad.  2010. Gono-Gini  dalam  Perspektif  Hukum Islam, Jurnal Pengadilan Agama.
Arifin,  Bustanul.  2011. Efektivitas  Undang-Undang  Monrey Loundering,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementrian Hukum dan HAM RI, Jurnal, Jakarta.
Arto,  Mukti.  1998. Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Basyir,  Ahmad  Azhar.  2000. Hukum  Perkawinan  Islam, UII  Press: Yogyakarta.
Hilman,  Hadikusuma.  2007. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut Perundangan,  Hukum  Adat,  Hukum  Agama, Mandar  Maju: Bandung.
Ismuha. 1978. Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, ce ke 2, Bulan Bintang: Jakarta.
J,  Satrio.  1990. Hukum  Harta  Perkawinan ,  Cipta  Aditya  Bakti: Bandung.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (KUHAPerdata).
Kompilasi Hukum Islam, (KHI).
M.  Yahya,  Harahap.  1975. Pembahasan    Hukum    Perkawinan Nasional  Berdasarkan  UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1974, Zahir  Trading:
Medan.
Rahardjo,. 2006. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung.
Sayuti,  Thalib.  1974. Hukum  Kekeluargaan  Indonesia ,  Yayasan Penerbit UI: Jakarta.
Soekanto,  Soerjono.    1981. Pengantar  Penelitian  Hukum, UI  Press: Jakarta.
Tolib,  Setiady.  2008. Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  dalam  Kajian Kepustakaan , Alfabeta: Bandung.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Wignjodipoero,  Soerojo.  1995. Pengantar  dan  AsasAsas  Hukum Adat, Gunung Agung Press: Jakarta.