## IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT 1 TENTANG PENANGANAN ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL DI KABUPATEN GOWA
Muh. Wahyudin 1 , Muh. Jamal Jamil 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: wahyuyusuf57@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini menjelaskan tentang pengimpelementasian pasal  34 ayat  1 dalam  penangan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial di kabupaten Gowa. Adapun pokok permasalahan dalam  penelitian  ini  yaitu:  1)  Faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  sehingga  adanya  anak terlantar  di  kabupaten  Gowa.  2)  Bagaimana  upaya  Dinas  Sosial  kabupaten  Gowa  dalam menangani  anak  terlantar.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan hukum normatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.  Sumber  data  primer  meliputi  wawancara  terhadap  beberapa  informan  yang menyangkut  masalah  penanganan  anak  terlantar  dan  sumber  data  sekunder  meliputi  buku- buku,  karya  tulisilmiah,  dan  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu faktor  yang  menyebabkan  adanya  anak  terlantar  di  kabupaten  gowa  ialah  kemiskinan, keluarga  yang  bermasalah.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  ialah  melakukan  pendataan, melakukan pembinaan baik dalam panti maupun luar panti.
Kata Kunci : Anak Terlantar, UUD 1945, Dinas Sosial.

## Abstract
The purpose of this essay is to give an explanation about the interpretation in the article 34, paragraph  1  in  dealing  with  neglected  children  carried  out  by  the  Social  Service  (Dinas Sosial) of Gowa Regency. The main problems in this study are: 1) What factors are causing the  existence  of  abandoned  children  in  Gowa  Regency.  2)  What  is  the  effort  of  the  Gowa Regency’s  Social  Service  in  dealing  with  abandoned  children.  The  author  is  using  a qualitative research with a normative legal approach. The resource of the data in this study is using the primary and  the  secondary data  sources. Primary data  sources include interviews with  several  informants  concerning  the  problem  of  handling  neglected  children,  and secondary  data  sources  include  books,  scientific  papers,  and  legislation.  The  results  of  this study  are  factors  that  cause  abandoned  children  in  Gowa  Regency  are  poverty,  family problems.  The  effort  made  is  to  collect  data,  conduct  guidance  both  inside  and  outside  the orphanage.
Keywords : Abandoned Children, 1945 Contitution, Social Services.
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  dengan  keinginan  dan  martabat  yang  kuat  untuk  mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai pemimpin negara, tugas utama pemerintah adalah memajukan kesejahteraan rakyat, dan berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara mencapai kesejahteraan atas dasar atau taraf hidup minimum yang layak untuk kelangsungan hidup manusia.
Pemerintah  sebagai  pemimpin  juga  bertanggung  jawab  untuk  menjamin  kehidupan anak.Seperti dikatakan Arif Gosita, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban dari tindakan siapapun (individu atau kelompok, swasta atau organisasi pemerintah). 1 Dalam pasal  30  ayat  1  UUD  1945  yang  berbunyi  “  Fakir  miskin  dan  anak-anak  terlantar dipelihara oleh negara.” 2 Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tersebut mempunyai makna bahwa fakir  miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara  oleh  negara  dilaksanakan  oleh  pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan UU No. 23 Tahun 2002 pasal 23 ayat  (1)  bahwa  “Negara  dan  Pemerintah  menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan kesejahteraan  anak  dengan  memperhatikan  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  wali,  atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.” 3
Anak adalah Amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, mereka senantiasa dilindungi  karena  secara  inheren  merupakan  harkat  martabat,  dan  hak  asasi  manusia harus  dijunjung  tinggi.. 4 Dari  perspektif  masyarakat,  budaya,  ekonomi,  politik,  hukum dan  kelangsungan  keluarga,  ras  dan  etnis  suatu  generasi,  anak  sebenarnya  adalah  aset yang tak ternilai harganya. 5
1 Maidin  gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 2.
2 Republik Indonesia,  Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Penanganan Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1.
3 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  bab  IV  , pasal 23 ayat (1).
4 Republik  Indonesia, Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
5 Fifik  Wiryani,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Anak”, Jurnal  Legality ,  Vol  11  No.2  September 2003-Februari 2004, h. 288
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil
Anak  terlantar  adalah  anak  yang  termasuk  dalam  kategori  anak  rentan  atau  anak  yang membutuhkan perlindungan khusus ( children in need of specials protection ). "Pedoman Pembinaan  Anak  Terlantar"  yang  dikeluarkan  Dinas  Sosial  Jawa  Timur  (2001) menyebutkan  bahwa  yang  disebut  "anak  terlantar"  adalah  anak  yang  tidak  dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mental, fisik dan sosial karena beberapa alasan. 6
Seorang  anak  dikatakan  terlantar  bukan  sekedar  karena  ia  sudah  tidak  lagi  memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. 7 Terlantar  yang  dimaksudkan  dalam  pengertian  ketika  hak-hak  anak  untuk tumbuh kembang secara wajar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan.
Sementara  itu  anak  terlantar  juga  berhak  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  wajar,  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Namun  kenyataan  yang  ada sering  kali  tidak  seperti  yang  diharapkan.  Banyak  anak-anak  yang  menyandang kesejahteraan  sosial,  seperti  maraknya  anak  terlantar.  Kuantitas  dan  kualitas  masalah kesejahteraan sosial anak terlantar diprediksi akan mengalami  peningkatan dari tahun ke tahun.
Kerap  kita  dapati  anak-anak  terlantar  berada  dijalanan.  Mereka  memilih  jalanan  dan tempat-tempat  umum  lainnya  sebagai  alternatif  pelarian  buat  mencari  kerja,  karena mereka  menganggap  dijalanan  banyak  rezeki  yang  bisa  didapat  sesuai  dengan  tingkat kompetisi  yang  ada.  Banyak  pekerjaan  yang  bisa  mereka  lakukan  seperti  mengamen, meminta-minta, menjadi tukang semir sepatu.
Hidup  dijalanan  menjadikan  mereka  merasa  nyaman,  tanpa  membuat  mereka memikirkan  suatuhal    negatif  yang  mampu  hadir  didalam  diri  mereka  ketika  mereka hidup  dijalanan.  Padahal  seusia  mereka  adalah  paling  rawan,  mereka  gampang
6 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 212.
7 Imam  Sukadi,  “Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Anak  Terlantar”. Jurnal  Legality ,  Vol.  5  No.2 Desember 2013, h. 118
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil
terpengaruh oleh hal-hal bagi mereka dilihat menarik, meskipun sebenarnya hal itu tidak baik bagi mereka. Hal inilah yang menciptakan anak terlantar kerap hidup serta tumbuh berkembang  di  bawah  tekanan  berdasarkan  stigma    atau  cap  menjadi  pengganggu ketertiban.
Kesejahteraan  Sosial  merupakan  mencakup  suatu  tindakan  yang  dilakukan  manusia untuk  mencapai  tingkat  kehidupan  masyarakat  yang  lebih  baik. 8 Menurut Sumarnonugroho  kesejahteraan  sosial  adalah  sebagai  suatu  fungsi  terorganisasi  yang merupakan  kumpulan  kegiatan-kegiatan  bermaksud  untuk  memungkinkan  individu, keluarga,  kelompok  dan  komunitas  untuk  mengatasi  masalah  sosial  yang  di  akibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi. 9 Pengertian kesejahteraan sosial memiliki empat makna yaitu bermakna sebagai kondisi sejahtera, pelayanan sosial, tunjangan sosial, dan sebuah proses atau usaha dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan sosial. 10
Perlindungan  anak  mempunyai  maksud  sebagai  suatu  usaha  yang  mengadakan  kondisi dimana  setiap  anak  dapat  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya.  Adapun  perlindungan anak  merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  keadilan  dalam  suatu  masyarakat, dengan  demikian  maka  perlindungan  anak  harus  diusahakan  dalam  berbagai  bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 11
Setiap  daerah  harus  mempunyai  instansi  yang  bertanggung  jawab  dalam  penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Secara teknis tanggung jawab ini di lakukan oleh Dinas  Sosial  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Perda  Kabupaten  Gowa  Nomor  7  Tahun 2008  bahwa  “Dinas  Sosial  ,  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi  mempunyai  tugas melaksanakan  sebagian  kewenangan  atau  urusan  Pemerintahan  Daerah  atau  urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial,
8 Abdul  Rahman, Perlindungan  Hukum  dan  Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Anak  (Perspektif  Hukum Nasional, Hukum Positif dan Hukum Islam) (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.141.
9 Muhammad Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 9.
10 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta,2011), h. 104.
11 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), h. 18.
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil
Tenaga  Kerja,  dan  Transmigrasi  yang  menjadi  tanggung  jawab  dan  kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 12
Berdasarkan  uraian  diatas,  meskipun  Dinas  Sosial  Kabupaten  Gowa  menjalankan tugasnya  melakukan  pendataan  anak  terlantar,  tetap  saja  masih  dijumpai  anak  terlantar disekitar  wilayah  kerja  kantor  Dinas  Sosial  Kabupaten  Gowa  yang  hidup  dijalanan, terlunta-lunta dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  Kualitatif,  menurut  Creswell  (1998), penelitian  kualitatif  adalah  sebagai  suatu  gambaran  kompleks,  meneliti  kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  saat  sekarang. 13 Untuk  membuat  pecandraan  secara sistematis,  faktual, dan akurat  mengenai  fakta-fakta dan sifat-sifat  populasi  atau daerah tertentu. 14 Lokasi  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Gowa.  Khususnya  di  wilayah kerja Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa dengan masalah penanganan anak terlantar.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Profil Lokasi Penelitian
Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten bagian selatan dari ibu kota provinsi Sulawesi  selatan  yang  berjarak  10  km  dari  Kota  Makassar.  Terletak  diantara  5 0 5’- 5 0 34.7’ Lintang Selatan (LS) dan 12 0 33 19’-13 0 15 17’ Bujur Timur (BT), dengan batas- batas administrasi, sebelah utara berbatasan dengan kota Makassar dan kabupaten maros, sebelah  selatan  berbatsan  dengan  kabupaten  takalar  dan  kabupaten  jeneponto,  sebelah
12 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa , pasal 9.
13 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34
14 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil
barat berbatasan dengan kota Makassar dan kabupaten takalar, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten sinjai, kabupaten bulukumba dan kabupaten bantaeng.
Kabupaten  gowa  merupakan  daerah  tingkat  II  yang  ibu  kotanya  ialah  sungguminasa yang  memiliki  luas  wilayah  1.883,32  km 2 .  Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Gowa  jumlah  penduduk  menurut  jenis  kelamin  pada  tahun  2018  ialah  laki- laki  310.151  jiwa  sedangkan  perempuan  381.830  jiwa.  Jika  di  jumlah  keseluruhan penduduk kabupaten gowa sebanyak 751.981 jiwa. 15
Dalam bidang ekonomipotensi kabupaten gowa mengandalkan sektor pertambangan dan pertanian . adapun sektor pertambangan meliputi tipe bahan galian bergolongan C yang berada  disekitar  aliran  sungai  je’neberang.  Sedangkan  sektor  pertanian  merupakan potensi  terbesar  pendapatan  kanupaten  gowa,  dimana  pekerjaan  utama  penduduknya yaitu bercocok tanam tanaman pangan sebagai komoditas andalan.
Dinas  Sosial  adalah  salah  satu  instansi  yang  bertanggung  jawab  kepada  kementrian sosial  republik  indonesia  dalam  menyelenggarakan  tugas  dalam  bidang  jaminan  sosial, rehabilitasi  sosial,  perlindungan  sosial,  penanganan  fakir  miskin  dan  pemberdayaan sosial.  Dinas  sosial  kabupaten  gowa  memiliki  jumlah  pegawai  34  orang,  terletak  di kabupaten  gowa  tepatnya  beralamat  di  Jl.  Mesjid  Raya  no.30  kelurahan  sungguminasa kecamatan  somba  opu,  yang  memiliki  visi  dan  misi  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  yang  berkeadilan  dan  religious  serta  meningkatkan  pelayanan,  pembinaan, dan  rehabilitasi  kesejahteraan  sosial,  nilai  syiar  agama,  pemulihan  penyandang, pelayanan publik dan administrasi perkantoran.

## 2. Faktor Munculnya Anak Terlantar di Kabupaten Gowa
Masalah  penelantaran  anak  di  kabupaten  gowa  perlu  mendapat  perhatian  lebih  untuk diselesaikan.  Perhatian  dimaksud  ialah  pada  faktor  penyebab  menculnya  anak  terlantar khususnya  yang  ada  di  kabupaten  gowa.  Merujuk  pada  data  yang  peneliti  peroleh  dari dinas sosial kabupaten gowa pada tahun 2018 ada 1.488 orang anak yang terdata dalam kategori  terlantar  yang  dibina  oleh  dinas  sosial,  sedangkan  pada  tahun  2019  menurut
15 Badan Pusat Statistik, Data Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa menurut jenis kelamin (2018).
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil
data dinas sosial kabupaten gowa ada 883 orang anak yang terdata dalam kategori anak terlantar  yang  dibina.  Melihat  dari  data  tersebut  peneliti  berkesimpulan  bahwa  terjadi penurunan  pembinaan  anak  terlantar  oleh  dinas  sosial  kabupaten  gowa.    Hal  ini disebabkan berbagai faktor diantaranya :
a. Kemiskinan
Masalah  kemiskinan  merupakan  faktor  utama  adanya  anak  terlantar,  keluarga  yang mempunyai  masalah  ekonomi  terkadang  membuat  anak  tidak  mendapatkan  kebutuhan dasarnya,  hal  ini  mendorong  anak  menjadi  terlantar.  Hidup  yang  serba  pas-pasan membuat  anak  harus  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sendiri,  baik  untuk mendapatkan kebutuhan kesehatan maupun pendidikan yang layak.
Tidak jarang kita jumpai anak dijalanan yang bekerja sebagai pemulung, pengemis, dan kulih angkut. Kurangnya pengetahuan keluarga akan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak membuat  penalantaran  anak semakin meningkat.  Hal  inilah  yang mendasari seorang  anak  turun  ke  jalan  untuk  bekerja.  Padahal  sejatinya  anak  adalah  harta  paling berharga dalam keluarga. Meningkatnya keluarga miskin juga mempengaruhi terjadinya penelantaran  anak,  belum  lagi  keluarga  tersebut  terbelit  utang  yang  terus  menerus membengkak, begitupun dengan keluarga yang terkena PHK, dapat membuat pisikologi anak  terguncang/stress,  bukan  hanya  stress  melainkan  kebutuhan  dasar  anak  tersebut otomatis tidak dapat terpenuhi.
“Sebenarnya andi’ ini keponakan ku mau ji sekolah, tapi maumi di apa kodong, makan saja susah, apa lagi mau ku sekolahkan, dimana mi mau saya ambilkan uang untuk beli baju dengan bukunya. Ini saja untuk keperluan sekolahnya anak ku biasa saya pinjamkan uang untuk beli baju sama bukunya.”

## b. Keluarga yang tidak harmonis ( Broken Home )
Ketidak  harmonisan  keluarga  seringkali  terjadi  dalam  keluarga  miskin,  faktor  ekonomi adalah penyebab utama keluarga menjadi tak harmonis dan membuat perpisahan antara orang  tua.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap  anak,  sehingga  mengalami  ketelantaran  baik secara  jasmani  dan  rohani.  Anak  yang  berasal  dalam  keluarga  yang  tidak  harmonis seringkali  merasa  kurang  mendapatkan  perhatian,  kasih  sayang,  perlindungan  serta pengawasan yang memadai.
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil
Keluarga  yang  tidak  harmonis  sangat  berpengaruh  terhadap  kehidupan  anak,  seringkali anak  merasa  terkucilkan  dilingkungan  pemukimannya  dan  membuat  hidupnya  menjadi berantakan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan, pertumbuhan anak, juga seringkali  kehilangan  kepercayaan  diri  dan  rasa  takut  untuk  bersosialisasi  dalam  diri anak semakin besar, seperti menutup diri dari pergaulan dan tidak mempunyai teman.

## 3. Upaya Penanganan Anak Terlantar
Masalah  kesejahteraan  sosial  anak  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah,  dalam pelaksanaan  penanganannya  dilakukan  oleh    kementrian  sosial,  yang  mempunyai  tugas untuk  memelihara  dan  membantu  anak  terlantar  di  setiap  daerah.    Kementrian  sosial dibantu  oleh  dinas  sosial  setiap  daerah  agar  seluruh  program  kerja  kementrian  dapat terlaksana  dengan  baik.  Dinas  Sosial  khususnya  yang  berada  di  kabupaten  gowa  telah melakukan berbagai program upaya penanganan anak terlantar.
a. Melakukan Pendataan
Pendataan  yang  dilakukan  merupakan  suatu  proses  untuk  menghimpun  data  maupun informasi  tentang  kehidupan  anak  terlantar  beserta  keluarganya  terkait  masalah kesejahteraan  yang  mereka  butuhkan.  Data  maupun  informasi  ini  dijadikan  rujukan dalam  melakukan  perencanaan  pelaksanaan  dan  evaluasi  program  perlindungan  anak yang  ada  di  dinas  sosial  kabupaten  gowa.  Pendataan  ini  dilakukan  oleh  para  pekerja sosial yang ada di kantor dinas sosial.
Dinas Sosial Kabupaten Gowa dalam melakukan pendataan dilapangan, memverifikasi, menyeleksi, meregistrasi anak calon binaan ataupun terlantar melihat dari hak-hak dasar anak  terlantar  yang  tidak  terpenuhi.  Menurut  bapak  Hatta  Adam  Fattah,  SE  selaku kepala  seksi  kesejahteraan    sosial  Dinas  Sosial  kabupaten  gowa,  ada  10  kriteria  hak dasar  anak  yang  harus  terpenuhi,  Adapun  hak-hak    dasar  anak  yang  harus  dipenuhi sebagai berikut :
1) Hak anak untuk bermain
2) Hak anak untuk mendapatkan pendidikan
3) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan
4) Hak anak untuk mendapatkan pengakuan
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil
5) Hak anak untuk mendapatkan status
6) Hak anak untuk mendapatkan makanan
7) Hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak
8) Hak untuk mendapatkan rekreasi
9) Hak untuk kesamaan, dan
10) Hak untuk dapat peran dan pembangunan. 16
b. Memberikan pelayanan sosial
Pelayanan  sosial  merupakan  suatu  pelayanan  publik  dalam  rangkah  menyediakan kebutuhan  barang  atau  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  setiap  warga  masyarakatguna meringankan  masalah  sosial  yang  dialaminya.  Sehingga  dapat  berpartisipasi  dalam kehidupan  masyarakat. 17 Dinas  Sosisal  Kabupaten  gowa  melakukan  penyelenggaraan program dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui program pelayanan kelembagaan dan masyarakat.
Dalam  melakukan  pelayanan  sosial  baik  pelayanan  kelembagaan  maupun  pelayanan masyarakat,  Dinas  Sosial  Kabupaten  Gowa  mewujudkan  kedalam  suatu  lembaga  atau tempat untuk menitipkan anak atau membina anak terlantar yang ada dikabupaten gowa. Lembaga  ini  dikenal  dengan  nama  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA),  yang merupakan  suatu  lembaga  pemerhati  anak  dibawah  naungan  Dinas  Sosial  Kabupaten Gowa. 18
Lembaga  kesejahteraan  sosial  anak  dalam  melakukan  program  pembinaan  maupun pelayanan anak terlantar, diimplementasikan kedalam 2 program yaitu pelayanan dalam panti  dan  pelayanan  diluar  panti.  adapun  yang  dimaksud  pelayanan  dalam  panti merupakan  salah  satu  pola  atau  model  pelayanan  dan  pembinaan  kesejahteraan  sosial yang memiliki sistem keluarga ( family based ) berbasis kelembagaan ( Instutional based ) atau  kesatuan  kerja  yang  dalam  penyelenggaraannya  mengikut  sertakan  masyarakat.
16 Hatta  Adam  Fatta,  SE  (46  tahun),  Kepala  Seksi  Kesejahteraan  Sosial  Anak  Bidang  Pelayanan  dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Wawancara , Sungguminasa, 24 Januari 2020.
17 Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI, Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Warga BInaan Pemasyarakatan, h. 4.
18 Hijriah,  Y,  S.IP  (29  tahun),  Staf  Bidang  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Dinas  Sosial  Kabupaten Gowa, Wawancara, Sungguminasa, 24 Januari 2020.
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil
Sedangkan  pelayanan  luar  panti  merupakan  suatu  sistem  pelayanan  dan  pembinaan sosial  yang dilakukan di dalam keluarga maupun masyarakat  yang diwujudkan melalui balai pelatihan kerja (BLK), loka bina karya (LBK) maupun tempat yang menjadi wadah pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial. 19
Panti  asuhan  merupakan  suatu  lembaga  sosial  untuk  menangani  permasalahan  anak terlantar, yang mempunyai tugas untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Didalam panti asuhan  juga  anak  dapat  mengakses  pendidikan  kembali  yang  sebelumnya  susah didapatkan.  Bahkan  dalam  panti  asuhan  juga  akhlak  karimah  anak  terlantar  terbangun melalui  program  keagamaan.  Selain  itu,  dalam  panti  asuhan  potensi  anak  terlantar diberdayakan  melalui  program  keterampilan.  Pelayanan  tersebut  diberikan  agar  dapat berguna  bagi  keberlangsungan  hidup  anak  terlantar.  bentuk  pelayanan  anak  terlantar diluar  panti  merupakan  suatu  kegiatan  pembinaan  yang  dilaksanakan  oleh  individu, masyarakat,  kelompok  maupun  komunitas  peduli  anak  dan  lembaga  terkait  pelayanan yang diberikan. Seperti mendirikan kelompok belajar untuk anak terlantar.
c. Pendampingan Sosial Anak Terlantar
Selain melakukan pendataan dan pelayanan sosial dalam hal penanganan anak terlantar, dinas  sosial  kabupaten  Gowa  juga  melakukan  pendampingan  sosial  yang  merupakan suatu  sistem  strategi  yang  menentukan  program  pemberdayaan  masyarakat  dengan tujuan  membantu  memecahkan  suatu  masalah  yang  di  hadapi  oleh  individu  atau kelompok anak agar dapat hidup mandiri dan berperan dalam masyarakat. 20
Dalam  hal  pendampingan  sosial  peran  pendamping  dengan  yang  didampingi  adalah sederajat,  jadi  dalam  pelaksanaannya  tidak  ada  istilah  atasan  dan  bawahan.  Peranan pendamping sangatlah penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan program pelayanan  yang  diberikan  oleh  lembaga  kesejahteraan  anak  terhadap  anak  binaannya. Pada umumnya peran pendamping mempunyai tiga peran utama yaitu sebagai fasilitator, pendidik,  perwakilan  masyarakat,  serta  peran-peran  teknis.  Salah  satu  contoh
19 Ramli,  (48  tahun),  Ketua  Forum  Lembaga  Kesejahteraan  Anak  Kabupaten  Gowa, Wawancara , Tombolo, 30 Januari 2020.
20 Direktorat  Jaminan  Kesejahteraan  Sosial  Kementrian  Sosial  RI, Panduan  Umum  Program  Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2006), h. 62.
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil
pendampingan  anak  terlantar  yang  dilaksanakan  oleh  dinas  sosial  kabupaten  gowa adalah melakukan pendampingan kegiatan pelatihan menjahit, tata boga,  perbengkelan, dan melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 21
Adapun tujuan dari dilakukannya pendampingan sosial ialah meningkatkan kemampuan lembaga  pelaksana  dalam  melakukan  inovasi  atas  setiap  perencanaan  program pemecahan  masalah,  agar  mempunya  pilihan-pilihan  dan  prosedur-prosedur  yang  lebih banyak  dalam  melaksanakan,  merencanakan,  serta  mengevaluasi  kegiatan  suatu pemecahan masalah terhadap peserta dan sasaran pelayanan. Tujuan dari pendampingan sosial  juga  meningkatkan  akses  lembaga  terhadap  pelayanan  sosial  dasar,  fasilitas pelayanan publik, serta dunia usaha dalam rangka pengembangan usaha dan kerjasama.

## D. Penutup
Penanganan  anak  terlantar  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Gowa  jika didasarkan  pada  Implementasi  pasal  34  ayat  1  masih  belum  terlaksana  dengan  baik. Meningkatnya kemiskinan dan banyaknya keluarga yang bermasalah menjadi penyebab utama  adanya  anak  terlantar  dikabupaten  gowa.  Berdasarkan  penelitian  yang  peneliti lakukan, dari data yang peneliti peroleh dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa pada tahun 2018 jumlah anak yang dibina sebanyak 1.488 orang anak, sedangkan pada tahun 2019 anak  yang  dibina  mengalami  penurunan  sebanyak  605  orang  anak  kembali  terlantar. menurunannya  anak  binaan  disebabkan  adanya  beberapa  panti  asuhan  (LKSA)  yang tutup,  ditambah  kurangnya  anggaran  serta  terbatasnya  pekerja  sosial  membuat penanganan anak terlantar dikabupaten gowa tidak merata. Jadi pada tahun 2019 hanya ada 883 orang anak yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Saran penulis yaitu diharapkan kepada Dinas Sosial berinovasi atau meningkatkan dalam hal merencanakan, melakukan  program-program  penanganan  anak  terlantar,  dan  tetap  bertanggung  jawab serta konsisten dalam melakukan pelayanan atau pembinanan penanganan anak terlantar.
21 Hatta  Adam  Fatta,  SE  (46  tahun),  Kepala  Seksi  Kesejahteraan  Sosial  Anak  Bidang  Pelayanan  dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Wawancara , Sungguminasa, 24 Januari 2020.
Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Tentang Penanganan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
Muh. Wahyudin, Muh. Jamal Jamil

## Daftar Pustaka
Badan  Pusat  Statistik, Data  Jumlah  Penduduk  Kabupaten  Gowa  menurut  jenis  kelamin (2018).
Direktorat  Jaminan  Kesejahteraan  Sosial  Kementrian  Sosial  RI, Panduan  Umum  Program Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2006), h. 62.
Direktorat  Pelayanan  dan  Rehabilitasi  Sosial  Kementrian  Sosial  RI, Pedoman  Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Bekas Warga BInaan Pemasyarakatan, h. 4.
Gosita, Arif, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), h. 18.
Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 2.
Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis,  Disertasi  & Karya Ilmiah , (Jakarta: Kencana, 2011), h. 34
Rahman, Abdul, Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak (Perspektif Hukum  Nasional,  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam) (Cet.  I;  Makassar:  Alauddin University Press, 2011), h.141.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  1945  Tentang  Penanganan  Fakir  miskin  dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34 ayat 1.
Republik  Indonesia,  Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak.
Suyanto, Bagong, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 212.
Suharto, Edi, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta,2011), h. 104. Sukadi, Imam, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar”. Jurnal Legality , Vol. 5 No.2 Desember 2013, h. 118.
Suud, Muhammad, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 9.
Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 75.
Wiryani,  Fifik,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Anak”, Jurnal Legality ,  Vol  11  No.2 September 2003-Februari 2004, h. 288.