Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb E-ISSN Vol
Hlm DOI : : : :
2580 - 3816 No 1 Vol 2 Bulan Januari Tahun 2020 187 - 206 10.31000/almaal.v1i2.1934

## Model  Pengembangan  Industri  Kreatif  Berbasis  Syariah  Di  Provinsi Banten
Tri Harjawati 1 * 1 FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia,
* tri.harjawati@uinjkt.ac.id

## A BSTRACT
This research is about the development of sharia-based industries in Banten Province. The goal is  to  find  out  how  it’s  developed  and  Development  Model.  The  method  used  descriptive qualitative, data sources obtained from primary and secondary data. Technical analysis of data uses the interactive analysis model of Miles and Huberman. The results of the study indicate that the Development of Sharia-Based Creative Industries in Banten Province is still in the stage of drafting  regulations  and  policies for  Halal industrial  zones.  But indirectly the  implementation technique has been running for the culinary and fashion sector (Muslim clothes). However, for future targets, the Development of Sharia-Based Creative Industries is more towards empowering Islamic  boarding  schools  through  entrepreneurs  so  they  can  create  santripreneur.  It’s  can become  centers  of  product  excellence  and  centers  of  Islamic  civilization.  The  Sharia-based Creative Industry Development Model in Banten Province is the form of buildings consisting of foundations, buildings and taps based on Islamic sharia boundaries. For the foundation in the form of creative beings, training can increase knowledge and creativity and the pillars consist of Industry, Technology, Natural Resources, Institutions and Financial Institutions. Tap here is the main actor, which consists of scholars/ communities, business people, and localgovernment.
Keywords : Sharia Marketing Mix; Halal Label; Purchase Decision

## A BSTRAK
Penelitian ini tentang  perkembangan  industri  berbasis  syariah  di  Propinsi  Banten.  Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangannya dan Bagaimana Model Pengembangannya.  Metode  yang  digunakan  yaitu  kualitatif  deskriptif,  sumber  data  diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknis analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan  Huberman  (Sugiono,  2012:301).  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  Perkembangan Industri Kreatif Berbasis Syariah di Propinsi Banten masih dalam tahap penyusunan rancangan regulasi  dan    kebijakan  kawasan  industri  Halal.  Namun  secara  tidak  langsung  teknik pelaksanaannya  sudah  berjalan  untuk  sektor  kuliner  dan  fashion  (baju  muslim).  Hanya  saja mereka tidak memiliki label halal serta belum ada regulasi yang memayunginya. Namun, untuk target  kedepannya,    Pengembangan  Industri  Kreatif  Berbasis  Syariah  lebih  ke  arah pemberdayaan  pondok  pesantren  melalui  entrepreneur  sehingga  dapat  menciptakan santripreneur. Sehingga nantinya, pondok pesantren bisa menjadi pusat unggulan produk dan pusat  peradaban  Islam  di Provinsi  Banten.  Sedangkan  Model  Pengembangan  Industri  Kreatif berbasis syariah di Provinsi Banten berbentuk bangunan yang terdiri dari pondasi, bangunan, dan tap yang berdasarkan pada batasan-batasan syariat islami. Untuk Pondasinya berupa insan kreatif,  melalui  pelatihan-pelatihan  dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan  dan  kreatifitas. Sedangkan  pilar  utamanya  terdiri  dari  Industri,  Teknologi,  Sumberdaya  Alam,  Kelembagaan, dan  Lembaga  Keuangan.  Tap  disini  adalah  aktor  utama,  yang  terdiri  dari  cendikiawan/ masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah daerah.
Kata kunci : Industri Kreatif Syariah; Model Pengembangan; Provinsi Banten

## P ENDAHULUAN
Industri  kreatif  saat  ini  tengah  menjadi trending  topic dunia.  Bahkan,  banyak negara mulai sadar dan menjadikan sektor ini menjadi sektor prioritas pembangunannya. Selain itu, sektor ini juga menjadi alternatif tumpuan di tengah persoalan anjloknya harga minyak yang merembet ke sektor-sektor lainnya. Industri kreatif secara tidak langsung akan memberikan manfaat bagi suatu negara yaitu memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia hingga tahun 2016, total pendapatan dari industri ekonomi kreatif mencapai Rp 642 Trillun atau mencapai 7,05 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia, namun dari sekian banyak industri kreatif hanya ada 3 industri kreatif yang memberikan kontribusi  paling  besar  yaitu  Kontribusi  terbesar  berasal  dari  Usaha  Kuliner  sebanyak 32,4 persen, Mode 27,9 persen, dan Kerajinan 14,88 persen (Abdur Rohim, 2016).
Padahal, Daya saing industri kreatif di Indonesia dapat di identifikasi berdasarkan tujuh  dimensi  utama  yaitu  sumber  daya  kreatif,  sumber  daya  pendukung,  industri, pembiayaan, pemasaran, infrastruktur dan teknologi, serta kelembagaan. Bila dipetakan berdasarkan  tujuh  dimensi  tersebut,  rata-rata  daya  saing  15  subsektor  industri  kreatif masih  relatif  rendah.  Hal  ini  disebabkan  oleh  Pembiayaan  yang  dinilai  sulit  untuk dipenuhi  oleh  pelaku  sektor  industri  kreatif,  dikarenakan  belum bankable,  high  risk  high return, cash flow yang fluktuatif, serta aset yang bersifat intangible . Selain itu, Kelembagaan juga  dinilai  belum  meningkatkan  industri  kreatif  secara  signifikan,  hal  ini  dilihat  dari regulasi  yang  ada  kurang  mendorong  pengembangan  industri  kreatif.  Selain  itu, partisipasi pemangku kepentingan yang terbilang rendah, karena kurang mempertimbangkan kreativitas dalam pembangunan nasional, serta rendahnya partisipasi aktif dalam fora internasional serta apresiasi terhadap orang, karya, wirausaha, dan usaha kreatif lokal.
Model  pengembangan  ekonomi  kreatif  di  Indonesia  selama  ini  menggunakan triple-helix ,  dimana  memerlukan  sinergi  dan  kemitraan  antara  tiga  faktor  utama: pemerintah, swasta, dan intelektual (tim ahli dari kalangan akademisi dan publik). Dari segi Pemerintah, sikap pemerintah terhadap industri kreatif dinilai belum berpihak  karena mereka masih dilanda berbagai kesulitan. Seperti yang di ungkapkan oleh Ajib Hamdani Ketua HIPMI Tax Center dalam acara Forum Dialog HIPMI ke-37 di Menara Bidakara 2 Jakarta  Selasa  (15/3/2016),  yang  menyatakan  bahwa  “Mereka  sangat  membutuhkan skema permodalan yang lebih mudah. Namun, mereka yang baru memulai usaha sering terkendala  permodalan.  Tak  hanya  itu  saja,  mereka  juga  dikenakan  pajak  PPn,  terus ditambah  lagi  PPh  badan.  Ini  tentu  memberatkan  dan  perlakuannya  harus  dibedakan. Kalau bisa gak bayar pajak, kenapa harus bayar?” (HIPMI, 2016). Dari pernyataan diata, jelas  terlihat  bahwa  persoalan  yang  di  hadapi  oleh  Industri  Kreatif  saat  ini  adalah kaitannya dengan aspek permodalan dan aspek perpajakan.
Kaitannya  dengan  permodalan,  penulis  pernah  meneliti  bagaimana  skema pembiayaan bagi Industri Kreatif di Kota Tangerang Selatan dan hasilnya menunjukkan bahwa  pemerintah  sudah  memfasilitasi  Industri  kreatif  untuk  memperoleh  bantuan permodalan dari lembaga pembiayaan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Tangerang  Selatan  (Bank  BNI,  Bank  BRI,  dan  Bank  BJB).  Namun,  hal  ini  belum maksimal  terlihat  dari  jumlah  keseluruhan  industri  kuliner  yang  terdaftar  di  Dinas Perkoperasian dan UMKM  Kota Tangerang Selatan, ada sekitar  7.547 UKM dari total jenis industri yang ada yaitu 20.671 (Tri Harjawati, 2016). Tetapi dari total tersebut yang
memperoleh  Fasilitas  Sertifikasi  Halal, PIRT, dan HKI  oleh  Dinas Perindustrian dan Perdagangan  Kota  Tangerang  Selatan,  hanya  berjumlah  164  IKM  dan  lebih  mirisnya hanya  12  IKM  yang  bisa  dianggap  unggul  dan  perlu  mendapat  perhatian  untuk dikembangkan lebih jauh oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tri Harjawati, 2016).
Tangerang  selatan  merupakan  bagian  wilayah  dari  Propinsi  Banten.  Dalam penelitian ini, penulis menambah fokus penelitian untuk Wilayah Propinsi Banten, hal ini di  karenakan  propinsi  banten  memiliki  potensi  yang  jauh  lebih  besar  untuk  di  kaji kaitannya dengan industri kreatif. Dengan demikian, perkembangan dan program kerja tentang  industri  kreatif  di  Propinsi  Banten  secara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi kemajuan semua industri kreatif yang berada di kota-kota yang ada di wilayah Propinsi Banten. Sehingga keberhasilan dan kemajuan ekonominya merupakan keberhasilan dan kemajuan  ekonomi  bagi  kota-kota  di  wilayahnya.  Ukuran  kemajuan  ekonomi  suatu wilayah  akan  terlihat  dari  banyaknya  jumlah  industri  kreatif  yang  berada  di  wilayah tersebut. Karena dengan banyaknya jumlah industri kreatif, maka jumlah pengangguran akan terserap sehingga akan menambah tingkat pendapatan penduduk di wilayah tersebut.
Hal diatas, diperkuat oleh pernyataan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi,  yang  menyatakan  bahwa  Provinsi  Banten  berada  pada  urutan  kedua  tingkat pengangguran  terbesar  di  wilayah  Indonesia  (http://www.potrettangerang.id ) .  Dari pernyataan  diatas,  jelaslah  Provinsi  Banten  memiliki  tantangan  yang  besar  dalam mengurangi  ketimpangan  angka  pengangguran  dan  kemiskinan.  Salah  satu  cara  yang harus  dilakukan  adalah  adanya  pergerakan  usaha  pada  industri  kreatif.  Sehingga, diharapkan dengan adanya industri kreatif dapat mengurangi angka tersebut dan bahkan dapat meningkatkan perekonomian bagi wilayah Provinsi Banten.
Provinsi  Banten  terkenal  dengan  sejarah  ke  Islamannya,  sehingga  pemerintah Provinsi  Banten berkewajiban melestarikan budaya ke islaman yang belakangan mulai terpinggirkan oleh budaya barat.  Salah satunya melalui pergerakan roda perekenomian masyarakat  yang  berpedoman  pada  kearifan  lokal  berbasis  syariat  atau  biasa  disebut sebagai  Ekonomi  syariah.  Ekonomi  syariah  tidak  hanya  bergerak  di  perbankan  saja, melainkan  bisa  juga  bergerak  di  industri  kreatif  berbasis  syariah  seperti  fashion  atau busana, film, dan budaya islam. Tujuan program usaha kreatif berbasis syariah yaitu akan tercipta  para  pengusaha  muslim  yang  kreatif  yang  menjalankan  sistem  ekonomi, perdagangan  sesuai  prinsip  syariah  yang  berkeadilan  dengan  tujuan  maslahat  ummat bersama, terutama dikalangan anak muda. Sehingga, dengan adanya penerapan industri kreatif berbasis syariah, di harapkan Provinsi Banten akan mampu mandiri dan mampu bertahan dalam menghadapi krisis global.   Dari  pemaparan  diatas,  maka  peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang  industri berbasis syariah di Wilayah Propinsi Banten..

## KAJIAN LITERATUR Pengertian Industri Kreatif
Industri Kreatif berasal dari kata In  dustri dan Kreatif. Industri berarti memanfaatkan  kreativitas,  ketrampilan  serta  bakat  individu  untuk  menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sedangkan Kreatif merupakan ide yang memunculkan berbagai macam inovasi yang kreatif.
Pengertian lainnya yaitu Menurut Departemen Perdagangan RI, Industri Kreatif yaitu Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk  menciptakan  kesejahteraan  serta  lapangan  pekerjaan  melalui  penciptaan  dan pemanfaatan  daya  kreasi  dan  daya  cipta  individu  tersebut  (Departemen  Perdagangan Republik  Indonesia,  2008).  Sedangkan  menurut  UK  DCMS  Task  Force,  ” Creative Industries  as  those  industries  which  have  their  origin  in  individual  creativity,  skill  & talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation  of  intellectual  property  and  content ”.  Artinya industri kreatif merupakan industri-industri yang berasal dari kreatifitas, ketrampilan dan bakat individu, serta yang memiliki potensi untuk penciptaan kesejahteraan dan pekerjaan melalui penciptaan dan eksploitasi daya cipta dan kandungan intelektual seseorang.

## Jenis Industri Kreatif
Industri kreatif dapat dikelompokkan menjadi 15 subsektor. Menurut Departemen Perdagangan  Republik  Indonesia  dalam  buku  Pengembangan  Industri  Kreatif  Menuju Visi Ekonomi Kreatif 2025, ke 15 subsektor industri kreatif Indonesia adalah : Periklanan ( advertising )  ,  Arsitektur,    Pasar  Barang  Seni,  Kerajinan  ( craft ),    Desain,  Fesyen ( fashion ),  Video,  Film  dan  Fotografi,    Permainan  Interaktif  ( game ),    Musik,  Seni Pertunjukan ( showbiz ), Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak ( software ),  Televisi  &  Radio  ( broadcasting ),  Riset  dan  Pengembangan  (R&D),    dan Kuliner.

## Dampak Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia
Salah  satu  alasan  dari  pengembangan  industri  kreatif  adalah  adanya  dampak positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial, iklim bisnis,peningkatan ekonomi, dan  juga  berdampak  para  citra  suatu  kawasan  tersebut.  Dalam  konteks  pengembangan ekonomi  kreatif  pada  kota-kota  di  Indonesia,  industri  kreatif  lebih  berpotensi  untuk berkembang  pada  kota-kota  besar  atau  kota-kota  yang  telah  "dikenal".  Hal  ini  terkait dengan  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  handal  dan  juga  tersedianya  jaringan pemasaran  yang  lebih  baik  dibanding  kota-kota  kecil.  Namun  demikian,  hal  itu  tidak menutup  kemungkinan  kota-kota  kecil  di  Indonesia  untuk  mengembangkan  ekonomi kreatif.  Bagi  kota-kota  kecil,  strategi  pengembangan  ekonomi  kreatif  dapat  dilakukan dengan memanfaatkan landmark kota atau kegiatan sosial seperti festival sebagai venue untuk mengenalkan produk khas daerah (Susan, 2004). Hal ini dijabarkan seperti pada Gambar 2.1
Gambar 1 Bagan Dampak Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia
Sumber : Laporan Akhir Penyusunan Profil Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Menurut Departemen Perdagangan, (2007)  ada beberapa arah dari pengembangan industri  kreatif  ini,  seperti  pengembangan  yang  lebih  menitikberatkan  pada  industri berbasis : (1) lapangan usaha kreatif dan budaya ( creative cultural industry ); (2) lapangan usaha  kreatif  ( creative  industry )  atau  (3)  Hak  Kekayaan  Intelektual  seperti  hak  cipta ( copyright industry ).

## Pengertian Ekonomi Kreatif
Ekonomi  kreatif  adalah  sebuah  konsep  yang  menempatkan  kretivitas  dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Konsep ini telah memicu ketertarikan  berbagai  negara  untuk  melakukan  kajian  seputar  Ekonomi  Kreatif  dan menjadikan  Ekonomi  Kreatif  model  utama  pengembangan  ekonomi.  Indonesia  Kreatif (http://indonesiakreatif.net/creative-economy).
Sedangkan  dalam  definisi  yang  berbeda,  dikemukakan  bahwa  ekonomi  kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kretivitas berpikir untuk  menciptakan  sesuatu  yang  baru  dan  berbeda  yang  memiliki  nilai  dan  bersifat komersial. Berikut telah dikemukakan oleh UNCTAD dalam Creative Economic Report (2008:3)  “ Creativity  in  this  context  refers  to  formulation  of  new  ideas  and  to  the application  of  these  ideas  to  produce  original  works  of  art  and    cultural  products, functional creation, observable in the way it contribuates to enteurpreneurship, fosters innovation, enchaces productivity and promotes economic growth” . (UNCTAD :2008)
Istilah “Ekonomi Kreatif” mulai dikenal secara global sejak munculnya buku “ The Creative Economy : How People Make Money from Ideas ” (2001) oleh John Howkins. Howkins  menyadari  lahirnya  gelombang  ekonomi  baru  berbasis  kreativitas  setelah melihat pada tahun 1997 Amerika Serikat menghasilkan produk-produk Hak Kekayaaan Intelektual  (HKI)  senilai  414  millliar  dollar  yang  menjadikan  HKI  ekspor  nomor  1 Amerika Serikat. Howkins dengan ringkas mendefinisikan ekonomi kreatif, yaitu “ The creation of value as a result of idea ”.
John Howkins menulis buku “ Creative Economy : How People Make Money from Ideas”. Ia mendefinisikan Ekonomi Kreatif sebagai kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah gagasan atau dalam satu kalimat yang singkat, esensi dari kreativitas adalah gagasan. Maka dapat dibayangkan bahwa hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang relatif tinggi. Tentu saja yang dimaksud dengan gagasan disini adalah karya orisinal dan dapat diproteksi oleh HKI.
Dalam  sebuah  wawancara  oleh  Donna  Ghelfi  dari World  Intellectual  Property Organization (WIPO)  ditahun  2005,  John  Howkins  secara  sederhana  menjelaskan Ekonomi Kreatif yang disarikan sebagai berikut: “ Kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang  menghabiskan  sebagian  besar  waktunya  untuk  menghasilkan  ide,  tidak  hanya melakukan hal-hal yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang harus dilakukan untuk kemajuan.
Studi  Ekonomi  Kreatif  terbaru  yang  dilakukan  United  Nations  Conference  on Trade and Development (UNCTAD) pada tahun 2010 mendefinisikan Ekonomi Kreatif sebagai “ An evolving concept based and creative assets potentially generating economic growth and development ”. Dengan penjabaran lebih lanjut sebagai berikut :
• Mendorong  peningkatan  pendapatan,  penciptaan  pekerjaan,  dan  pendaptan ekspor  dan  impor  sekaligus  mempromosikan  kepedulian  sosial,  keragaman budaya dan pengembangan manusia.
• Menyertakan  aspek  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  dalam  pengembangan teknologi, Hak Kekayaan Intelektual, dan pariwisata.
• Kumpulan  aktivitas  ekonomi  berbasiskan  pengetahuan  dengan  dimensi pengembangan dan keterhubungan lintas sektorat pada level ekonomi mikro dan makro secraa keseluruhan.
• Suatu  pilihan  strategi  pengembagan  yang  membutuhkan  tindakan  lintas kementerian dan kebijakan yang inovatif dan multi disiplin.
• Di jantung Ekonomi Kreatif terhadap industri kreatif.
Dalam jurnal kajian Lemhanas RI Edisi 14 mendefinisikan Ekonomi Kreatif : “ Ekonomi  Kreatif  merupakan  pengembangan  ekonomi  berdasarkan  keterampilan kreativitas,  dan  bakat  individu  untuk  menciptakan  daya  kreasi  dan  daya  cipta  individu yang  bernilai  ekonomis,  sehingga  menitikberatkan  pada  pengembangan  ide  dalam menghasilkan nilai tambah”.
Konsep Ekonomi Kreatif ini juga semkain memberi harapan yang lebih optimistik ketika seorang pakar dibidang Ekonomi, Dr. Richard Florida dari Amerika Serikat penulis buku “ The Rise of Creative Class ” dan “ Cities and the creative cost class ” menyatakan : “ Seluruh umat manusia adalah kreatif, apakah ia seorang pekerja dipabrik kacamata atau seorang remaja jalanan yang telah membuat musik hip-hop. Namun perbedaannya adalah  pada  statusnya  (kelasnya),  karena  ada  individu-individu  yang  secara  khusus bergelut  dibidang  kreatif  dan  mendapat  faedah  ekonomi  secara  langsung  dari  aktivitas tersebut.  Maka  tempat  di  kota-kota  yang  mampu  menciptakan  produk-produk  baru inovatif  tercepat,  dapat  dipastikan  sebagai  pemenang  kompetisi  di  era  ekonomi  kreatif ini”.
Pendapat  senada  juga  diutarakan  oleh  Robert  Lucas,  pemenag  Nobel  dibidang ekonomi  yang  menyatakan  bhawa  kekuatan  yang  menggerakkan  pertumbuhan  dan pembangunan ekonomi kota atau daerah dapat dilihat dari tingkat produktivitas klaster orang-orang  bertalenta  dan  kreatif  yang  mengandalkan  kemampuan  ilmu  pengetahuan yang  ada  pada  dirinya.  Dalam  hal  ini,  Ekonomi  Kreatif  sering  dilihat  sebagai  sebuah konsep yang memayungi juga konsep lain yang populer diawal abad ke 21 ini, Industri Kreatif  sendiri  sebenarnya  merupakan  sebuah  konsep  yang  telah  muncul  lebih  dahulu sebelum munculnya konsep ekonomi kreatif.
Ekonomi  kreatif  adalah  pemanfaatan  cadangan  sumber  daya  yang  bukan  hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kretivitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih pada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan tekonologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi.
Departemen  Perdagangan  Republik  Indonesia  (2008)  merumuskan  ekonomi kreatif  sebagai  upaya  pembangunan  ekonomi  secara  berkelanjutan  melalui  kreativitas dengan  iklim  perekonomian  yang  berdaya  saing  dan  memiliki  cadangan  sumber  daya
yang  terbarukan.  Definisi  yang  lebih  jelas  disampaikan  oleh  UNDP  (2008)  yang merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat  inovatif,  pemanfaatan  teknologi  secara  kreatif,  dan  budaya.  Seperti  dijelaskan pada Gambar 2.2 :
Gambar 2 Bagan rumusan ekonomi kreatif menurut UNDP (2008)

## Jenis-jenis Ekonomi Kreatif
Lingkup  kegiatan  dari  ekonomi  kreatif  dapat  mencakup  banyak  aspek. Departemen  Perdagangan  RI  (2008)  mengidentifikasi  setidaknya  ada  14  sektor  yang termasuk  dalam  ekonomi  kreatif,  yaitu,  Periklanan,  Arsitektur,  Pasar  barang  seni. Kerajinan (handicraft), Desain, Fashion, Film, video, dan fotograf, Permainan interaktif, Musik,  Seni  pertunjukan,  Penerbitan  dan  percetakan, Layanan  komputer  dan  piranti lunak,   Radio dan televisi ,  Riset dan pengembangan

## Hubungan Ekonomi Kreatif dengan Industri Kreatif
Ekonomi  Kreatif  dalam  hubungannya  dengan  Industri  Kreatif  adalah  kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Dr. Mari Eka Pangestu dalam Konvensi Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  2009-2015  menyebutkan  beberapa  alasan  mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia, antara lain:
• Memberikan kontibusi ekonomi yang signifikan
• Menciptakan iklim bisnis yang positif
• Membangun citra dan identitas bangsa
• Berbasis kepada sumber daya yang terbarukan
• Menciptakan  inovasi  dan  kreativitas  yang  merupakan  keunggulan  kompetitif suatu bangsa
• Memberikan dampak sosial yang positif
Di  Indonesia  sendiri,  khususnya  didalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  tidak  digunakan  istilah  Industri  Kreatif  melainkan  Ekonomi  Kreatif  (EK). Adapun yang dimaksud  dengan EK menurut Diktum Pertama Instruksi Presiden No. 6 Tahun  2009  tentang  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  adalah:  “...  kegiatan  ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan  daya  cipta  individu  bernilai  ekonomis  dan  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Cultural creativity Technologica creativity Scientific creativity Economic creativity

## Ekonomi Kreatif dan Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi  pertumbuhan  output  riil.  Output  total  riil  suatu  perekonomian  bisa  juga  tetap konstan  atau  mengalami  penurunan  sepanjang  waktu.  Pertumbuhan  ekonomi  adalah proses  kenaikan  output  per  kapita  dalam  jangka  panjang.  Ada  tiga  aspek  yang  perlu diperhatikan yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang :
Pertama ,  pertumbuhan  ekonomi  adalah  suatu  proses,  bukan  suatu  gambaran ekonomi  pada  suatu  saat.  Disini  dapat  dilihat  aspek  dinamis  dari  suatu  perekonomian, yaitu melihat bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
Kedua, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perk apita. Ada dua  sisi  hal  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  sisi  output  totalnya  dan  sisi  jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak.
Ketiga, aspek yang  ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian dikuti  dengan  penurunan  output  per  kapita  bukan  pertumbuhan  ekonomi.  Suatu perekonomian  tumbuh  apabila  dalam  jangka  waktu  yang  cukup  untuk  mengalami kenaikan output perkapita.
Ada  beberapa  sumber  strategis  dan  dominan  yang  menentukan  pertumbuhan ekonomi tergantung bagaimana mengklasifikasikannya. Salah satu mengklasifikasikanya adalah  menjadi  faktor-faktor  fisik  dan  faktor-faktor  manajemen  yang  mempengaruh sumber-sumber  tersebut.  Meskipun  mempunyai  sumber  untuk  pertumbuhan  yang kuantitasnya  cukup  banyak  serta  dengan  kualitas  tinggi  tetapi  bila  manajemen penggunaannya  tidak  menunjang  maka  laju  pertumbuhan  ekonominya  akan  rendah. Faktor  pertumbuhan  berupa  faktor-faktor  sumber-sumber  daya  alami,  kuantitas  dan kualitas  sumber  daya  manusia,  jumlah  barang-barang  kapital  dan  teknologi.  Keempat faktor  ini  disebut  faktor-faktor  penawaran  dalam  pertumbuhan  ekonomi.  Tersedianya lebih  banyak  dan  lebih  baik  sumber-sumber  alami  dan  manusia,  barang  kapital,  serta tingkat  pengetahuan  teknologi  yang  lebih  tinggi  memungkinkan  perekonomian memproduksi jumlah output lebih besar.
Teori  pertumbuhan  ekonomi  bisa  didefinisikan  sebagai  penjelasan  mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut interaksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Satu hal yang perlu ditekankan sejak awal adalah bahwa di dalam  ilmu  ekonomi  tidak  hanya  dapat  satu  teori  pertumbuhan,  tetapi  terdapat  banyak teori  pertumbuhan.  Sampai  saat  ini  (dan  masa  mendatang)  tidak  ada  suatu  teori pertumbuhan  yang  menyeluruh  dan  lengkap  dan  yang  merupakan  satu-satunya  teori pertumbuhan  yang  baku.  Berbagai  ekonom  besar,  sejak  lahirnya  ilmu  ekonomi mempunyai  panndangan  atau  persepsi  yang  tidak  selalu  sama  mengenai  proses pertumbuhan  atu  perekonomian.  Sering  kali  pandangan  atau  persepsi  ini  sangat dipengaruhi  keadaan  atau  peristiwa-peristiwa  pada  waktu  ekonomi  tersebut  hidup. seringkali pula teori pertumbuhan seorang ekonorn dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh  ekonom,  sehingga  aspek-aspek  yang  ditonjolkan  dalam  teorinya  mencerminkan
kecenderungan idiologisnya Pembangunan ekonomi wilayah adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan  antara  pemerintah  dengan  sektor  swasta  untuk  menciptakan  suatu  lapangan kerja  baru  dan  merangsang  perkembangan  kegiatan  ekonomi  pertumbuhan  ekonomi dalam wilayah tersebut. (Lincolin, 1999 ).

## Dampak Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Schumpeter  pertumbuhan  ekonomi  adalah  peningkatan  output masyarakat  yang  disebabkan  oleh  semakin  banyaknya  jumlah  faktor  produksi  yang digunakan  dalam  proses  produksi  masyarakat  tanpa  adanya  perubahan  “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi produksi yang lama.
Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Inovasi ini berarti perabaikan “teknologi” dalam arti  luar, miasalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru  dsb. Inovasi tersebut  menyangkut  perbaikan  kuantitatif  dari  system  ekonomi  itu  sendiri  yang bersumber  dari  kreatifitas  para  wiraswastanya.  Kunci  keberhasilan  pembangunan ekonomi  dan  pengembangan  bisnis  terletak  pada  keunggulan  modal  manusia  dalam membangun ekonomi kreatif di arus pengembangan ekonomi modern, melalui: investasi jangka  panjang  pada  pendidikan,  modernisasi  infrastruktur  informasi,  peningkatan infastruktur  untuk  pengembangan  kreatifitas  dan  kapabilitas  inovasi,  dan  penciptaan lingkungan ekonomi yang kondusif untuk mendorong transaksi pasar yang lebih atraktif tetapi efisien.

## Manfaat Ekonomi Kreatif
Manfaat ekonomi kreatif dinilai mampu mempertegas dan memperkaya identitas nasional  Bangsa  indonesia  karena  bisa  memadukan  ide,  seni,  dan  inovasi  berbasis teknologi  dan  budaya  yang  tumbuh  di  kalengan  masyarakat  lokal.  Melalui  dukungan ekonomi kreatif, bangsa kita memperoleh manfaat, yaitu pertumbuhan ekonomi yang pro- rakyat,  pemanfaatan  sumberdaya  alam  secara  efektif  serta  penguatan  identitas  kultural yang  justru  akan  mempertegas  dan  memperkaya  identitas  nasional  bangsa  kita  sektor ekonomi  kreatif  sekaligus  memiliki  peran  signifikan  dalam  mendorong  penciptaan lapangan  kerja  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu  mampu meningkatkan  kemampuan  teknologi  tepat  guna  dan  merupakan  produk  berbasis  pro- green.

## Pilar Utama Pengembangan Model Ekonomi Kreatif
Dalam  model  pengembangan  ekonomi  kreatif  terdapat  5  pilar  yang  perlu  terus diperkuat sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang. Kelima pilar ekonomi kreatif tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
Industri.  Merupakan  bagian  dari  kegiatan  masyarakat  yang  terkait  dengan produksi, distribusi, pertukaran serta konsumsi produk atau jasa dari sebuah negara atau area tertentu.
Teknologi. Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas baik material dan non  material,  yang  merupakan  aplikasi  penciptaan  dari  proses  mendal  atau  fisik  untuk mencapai  nilai  tertentu.  Dengan  kata  lain,  teknologi  bukan  hanya  mesin  ataupun  alat
bantu  yang  sifatnya  berwujud,  tetapi  teknologi  ini  termasuk  kumpulan  teknik  atau metode-metode,  atau  aktivitas  yang  membentuk  dan  mengubah  budaya.  Teknologi  ini akan merupakan enabler untuk mewujudkan kreativitas individu dalam karya nyata.
Sumber  Daya.  Sumber  daya  yang  dimaksudkan  disini  adalah  input  yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah, selain ide atau kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani yang merupakan landasan dari industri kreatif ini. Sumber daya meliputi  sumber  daya  alam  maupun  ketersediaan  lahan  yang  menjadi  input  penunjang dalam industri kreatif.
Institusi. Institusi dalam pilar pengembangan industri kreatif dapat didefinisikan sebagai  tatanan  sosial  dimana  termasuk  di  dalamnya  adalah  kebiasaan,  norma,  adat, aturan, serta hukum  yang berlaku. Tatanan sosial  ini bersifat  informal  –  seperti sistem nilai, adat istiadat, norma – maupun formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
Lembaga Intermediasi Keuangan. Lembaga ini berperan menyalurkan pendanaan kepada  pelaku  industri  yang  membutuhkan,  baik  dalam  bentuk  modal/ekuitas  maupun pinjaman/kredit. Lembaga intermediasi keuangan merupakan salah satu elemen penting untuk  menjembatani  kebutuhan keunagan bagi  pelaku dalam industri kreatif. Ekonomi Syariah
Pengertian Ekonomi Syariah
Ekonomi  Syariah  adalah  suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  berupaya  untuk memandang,  menganalisis,  dan  akhirnya  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan ekonomi  dengan  cara-cara  Islam,  yaitu  berdasarkan  atas  ajaran  agama  Islam,  yaitu  Al Qur'an dan Sunnah Nabi (P3EI, 2012:17)
Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi  syariah  yaitu  Al  Qur'an  dan  Sunnah  Rasulullah,  hukum-hukum  yang  diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja). Berikut ini beberapa pengertian Ekonomi Syariah dari beberapa sumber buku:
Menurut Monzer Kahf dalam bukunya The Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu- ilmu  yang  berfungsi  sebagai tool  of  analysis seperti  matematika,  statistik,  logika  dan ushul fiqih (Al Arif, Nur  dan Euis, 2010 : 7)
M.A.  Mannan  mendefinisikan  ilmu  ekonomi  syariah  sebagai  suatu  ilmu pengetahuan  sosial  yang  mempelajari  masalah-masalah  ekonomi  rakyat  yang  diilhami oleh nilai-nilai islam (Mannan, 1992 : 15)
Definisi ekonomi syariah berdasarkan pendapat Muhammad Abdullah Al-Arabi, Ekonomi  Syariah  merupakan  sekumpulan  dasar-dasar  umum  ekonomi  yang  kita simpulkan dari Al Qur'an dan As-sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. (Ahmad,dan Fathi, 1980 : 11)

## Tujuan Ekonomi Syariah
Tujuan  Ekonomi  Syariah  selaras  dengan  tujuan  dari  syariat  Islam  itu  sendiri ( maqashid asy syari’ah ), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu  tata  kehidupan  yang  baik  dan  terhormat  ( hayyah  thayyibah ).  Tujuan  falah  yang ingin  dicapai  oleh  Ekonomi  Syariah  meliputi  aspek  mikro  ataupun  makro,  mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat (P3EI, 2012:54).
Seorang fuqaha  asal  Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu (Rahman dan Afzalur, 1995: 84).
• Penyucian  jiwa  agar  setiap  muslim  bisa  menjadi  sumber  kebaikan  bagi masyarakat dan lingkungannya.
• Tegaknya  keadilan  dalam  masyarakat.  Keadilan  yang  dimaksud  mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
• Tercapainya maslahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa maslahah  yang  menjad  puncak  sasaran  di  atas  mencakup  lima  jaminan  dasar, yaitu:  keselamatan  keyakinan  agama  (al  din),  kesalamatan  jiwa  (al  nafs), keselamatan  akal  (al  aql),  keselamatan  keluarga  dan  keturunan  (al  nasl)  dan keselamatan harta benda (al mal).

## Manfaat Ekonomi Syariah
Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu (Muchlisin, 2016) :
• Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga islam-nya tidak lagi  setengah-setengah.  Apabila  ditemukan  ada  umat  muslim  yang  masih bergelut  dan  mengamalkan  ekonomi  konvensional,  menunjukkan  bahwa keislamannya belum kaffah.
• Menerapkan  dan  mengamalkan  ekonomi  syariah  melalui  lembaga  keuangan islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (Baitul Maal wat Tamwil) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi  hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di  akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
• Praktik ekonomi berdasarkan syariat  islam  mengandung nilai  ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.
• Mengamalkan  ekonomi  syariah  melalui  lembaga  keuangan  syariah,  berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
• Mengamalkan  ekonomi  syariah  dengan  membuka  tabungan,  deposito  atau menjadi  nasabah  asuransi  syariah  berarti  mendukung  upaya  pemberdayaan ekonomi  umat.  Sebab  dana  yang  terkumpul  akan  dihimpun  dan  disalurkan melalui sektor perdagangan riil.
• Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi  munkar.  Sebab  dana  yang  terkumpul  pada  lembaga  keuangan  syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.

## Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah
Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut (Sudarsono dan Hendri, 2002: 105) :
• Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
• Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
• Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama.
• Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
• Ekonomi  Syariah  menjamin  pemilikan  masyarakat  dan  penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
• Seorang muslim harus takut  kepada Allah swt dan hari penentuan di  akhirat nanti.
• Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
• Islam melarang riba dalam segala bentuk.
Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai  tujuan  mulia.  Berikut  ini  merupakan  prinsip-prinsip  dasar  dalam  ekonomi syariah, diantaranya adalah  (Zainuddin, 2008: 125) :
• Tidak  melakukan  penimbunan  (Ihtikar).  Penimbunan,  dalam  bahasa  Arab disebut  dengan  al-ihtikar.  Secara  umum,  ihtikar  dapat  diartikan  sebagai tindakan  pembelian  barang  dagangan  dengan  tujuan  untuk  menahan  atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.
• Tidak melakukan monopoli. Monopoli  adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal.  Kegiatan  monopoli  merupakan  salah  satu  hal  yang  dilarang  dalam Islam,  apabila  monopoli  diciptakan  secara  sengaja  dengan  cara  menimbun barang dan menaikkan harga barang.
• Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang  mengandung  unsur  kemungkaran  dan  kemaksiatan  adalah  haram hukumnya.

## M ETODE P ENELITIAN

## Tempat Penelitian
Tempat  penelitian  yaitu  di  Provinsi  Banten  yang  beralamat  di  Kawasan  Pusat Pemerintahan Prov. Banten Jln. Brigjen K.H. Syam'un No. 5 Serang Telp: (0254) 200123 Fax: (0254) 200520.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  yaitu  penelitian  yang dilakukan dengan  cara  mendeskripsikan masalah secara mendalam  dari  data-data yang ditemukan.  Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil  wawancara  dengan  narasumber  yang  berasal  dari    Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  Provinsi  Banten  dan  Biro  Bina  Perekonomian  SETDA  Provinsi  Banten, sedangkan data sekundernya yaitu Data tentang Laporan Akhir tentang Kebijakan dalam Menumbuhkan kembangkan Ekonomi Kreatif di  Provinsi  BantenTahun 2017, Laporan Akhir  Penyusunan  Profil  Kebijakan  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Tahun  2017, Laporan akhir Profil Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten Tahun 2018, serta dokumen pendukung lainnya

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  survey,  wawancara,  dokumentasi, dan  studi  pustaka.  Instrumen  penelitiannya  yaitu  pedoman  wawancara.  Teknis  analisis data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis  interaktif  Miles  dan  Huberman melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012 : 301)

## Prosedur Pengolahan Data
Yang menjadi responden penelitian adalah  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan Biro Bina Perekonomian SETDA Provinsi Banten

## Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk  memeriksa  keabsahan  data,  penulis  menggunakan  uji  validitas  internal ( credibility )  yaitu  melalui  kepercayaan  terhadap  ucapan  yang  diungkapkan  oleh responden  sebagai  informan,  uji  validitas  eksternal  ( transferability )  yaitu  dilakukan dalam  konteks  ( setting) tertentu  yang  dapat  ditransfer  ke  subyek  lain  yang  memiliki tipologi yang sama, uji reliabilitas ( dependentbility ) yaitu dengan cara mengecek  konsep rencana  penelitiannya  dengan  teknik  pengumpulan  data  dan  pengintepretasiannya,  dan uji obyektivitas ( confirmability ) yaitu melalui kesepakatan banyak pihak dalam hal ini 2 dinas yaitu Biro Bina Perekonomian SETDA Provinsi Banten dan  Dinas  perindustrian dan perdagangan Provinsi Banten.
Untuk  Uji  validitas  internal  ( credibility ),  penulis  melakukan  1)  Perpanjangan pengamatan  melalui  terjun  langsung  ke  lokasi  penelitian  tidak  hanya  1  kali  tetapi beberapa  kali,  2)  Triangulasi  yaitu  melalui    pengecekan  data  dari  berbagai  sumber  (2 dinas),  berbagai cara, dan berbagai waktu (perbandingan tahun). 3) Diskusi dengan teman yang  memiliki  pemahaman  tentang  industri  kreatif,  4)  Menggunakan  bahan  referensi yaitu menggunakan pendukung rekaman wawancara untuk membuktikan data penelitian, 5) Mengadakan member check yaitu dengan cara mengklarifikasi data kepada pemberi data agar data benar-benar valid.

## Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, Teknik analisis data yang dipilih adalah analisis data model Milles  dan  Huberman,  yang  meliputi:  (1)  reduksi  data  yaitu  data  yang  diperoleh  di lapangan kemudian dirangkum  kemudian dipilih hal-hal  yang pokok dan yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan, (2) display/penyajian data yaitu menguraikan data yang ditemukan di lapangan secara singkat dalam bentuk naratif baik melalui tabel maupun bagan, dan (3) mengambil kesimpulan lalu memverifikasi yaitu menyimpulkan data  yang  didukung  oleh  bukti-bukti  yang  valid  dan  kembali  lagi  ke  lapangan  untuk mengumpulkan data tambahan sebagai kesimpulan akhir laporan.

## H ASIL DAN P EMBAHASAN

## Perkembangan Industri Kreatif Berbasis Syariah di Wilayah Propinsi Banten
Industri Kreatif berbasis Syariah di Provinsi Banten belum ada, namun Pemerintah memiliki wacana untuk  regulasi dan pemetaan pengembangan Industri Kreatif berbasis syariah di  Provinsi  Banten. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Santi, koordinator Biro Bina  Perekonomian  Setda  Provinsi  Banten  yang  mengatakan  bahwa  “...belum punya...masih merupakan wacana dan saya sedang menyusun rangka kebijakan industri kreatif berbasis syariah”. Kemudian diungkapkan pula oleh Bapak Rudiansyah, Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang mengatakan bahwa  “...belum  memiliki  industri  kreatif  berbasis  syariah,  karena  kami  baru  akan merumuskan kebijakan kawasan industri Halal seperti yang tertera di Rencana Kebijakan 20 tahun ke depan”.
Menurut  Pak  Mulyadi,  Kasi  Perencanaan  dan  Pengembangan  Industri  di  Dinas Industri  dan  Perdagangan  Provisi  Banten  mengatakan  bahwa  “  Industri  Syariah sebenarnya sudah ada misalnya produk kuliner yang halal dan fashien yang halal juga (baju muslim) tetapi karena payungnya belum ada maka pengembangannya belum jelas ke arah mana. Nah, Untuk menuju ke tahap Industri berbasis syariah, yang perlu kami lakukan  yaitu  menyiapkan  sertifikasi  halal,  mengarahkan  para  industri  kreatif  ke pembiayan-pembiayaan yang syariah (akadnya syariah), baru pelaksanaannya mengikuti regulasi syariah yang sudah disusun nanti”.
Dari pernyataan diatas,  jelaslah bahwa Provinsi  Banten memiliki rencana untuk mengimplementasikan Industri Kreatif berbasis syariah. Ditambah lagi, Sejarah Banten dapat menjadi salah satu  magnit bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis syariah. Selain itu, Visi Misi Propinsi Banten, salah satunya adalah berakhlakul karimah artinya pemberdayaan ekonomi umat. Ekonomi umat salah satunya adalah dengan pemberdayaan pondok  pesantren  melalui  entrepreneur  sehingga  dapat  menciptakan  santripreneur.  Di Pondok pesantren ini, nantinya bisa menjadi pusat unggulan produk dan pusat peradaban Islam.  Hal  ini  senada  dengan  yang  dikatakan  oleh  Bapak  Rudi  yaitu  “Provinsi  Banten memiliki 33.000 Pondok pesantren dan ini merupakan jumlah terbesar di Indonesia yang merupakan  Aset  utama  dalam  pelaksanaan  Industri  Kreatif  berbasis  syariah.  Sehingga untuk  target  pelaksanaan  Industri  Kreatif  berbasis  syariah  kedepannya  melalui pemberdayaan  umat  di  pondok  pesantren.  Diharapkan  perekonomian  masyarakat  di sekitar pondok pesantren bisa meningkat, dan tentunya syariat islam untuk perekonomian bisa di implementasikan”.
Pelaku  usaha  kreatif  di  Provinsi  Banten  berdasarkan  data  dari  Biro  Bina Perekonomian Provinsi Banten ada sebanyak 144 pelaku usaha kreatif, berupa 14 usaha kreatif  di  bidang  fashion,  24  usaha  kreatif  di  bidang  kriya,  57  usaha  kreatif  di  bidang kuliner, 3 usaha kreatif di bidang seni rupa, 5 usaha kreatif di bidang aplikasi game dan developer,  3  usaha  kreatif  di  bidang  arsitektur,  5  usaha  kreatif  di  bidang  desain  dan komunikasi, 6 usaha kreatif di bidang seni pertunjukkan, 9 usaha kreatif di bidang radio, 3 usaha kreatif di bidang photography, 1 usaha kreatif di bidang film dan animasi, 5 usaha kreatif di bidang periklanan, usaha kreatif di bidang desain dan produk, 7 usaha kreatif di bidang  penerbitan  dan  7  usaha  kreatif  di  bidang  desain  interior  yang  tersebar  di kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Namun, menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari 14 usaha kreatif, yang  dijadikan  komoditi  utama  Industri  Prioritas  berdasarkan  RPIP  yaitu  Kerajinan, Fashion dan Animasi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Rudy yang mengatakan bahwa “...Sektor yang paling dominan di Provinsi Banten yaitu kerajinan, fashion, animasi, dan kuliner”. Tentunya dalam pengembangannya didasarkan pada era digital  dan  OVOP  yaitu One  Vilage  One  Product .  Dimana,  kesuksesan  OVOP  harus didukung  oleh  3  aspek  dasar  yaitu  Lokalitas  produk  mampu  memenuhi  pasar  global, Masyarakatnya mampu bekerja secara mandiri, dan SDM memiliki mental siap dididik dan dibina.
Menurut Pa Rudy pula bahwa “Pengembangan industri kreatif di Provinsi Banten lebih ke arah pengembangan produk unggulan yang terakomodir oleh komoditas produk dan sentra yang dikembangkan melalui OVOP. Kategori produk OVOP yaitu Makanan ringan, Minuman sari buah dan sirup buah, Kain tenun, Batik, Kerajinan anyaman, dan Kerajinan  gerabah.  Sedangkan  Kriteria  Sentra  yaitu  Produksi  kontinyu  dan  konsisten, Memiliki keunikan dan berkearifan lokal, Berpotensi ditingkatkan mutunya, Berpotensi untuk  diekspor,  dan  Minimal  10  IKM  dgn  produk  sama.  Dasar  hukum  peningkatan produk  unggulan  daerah  yaitu Inpres  no.6  th.  2007 tentang Kebijakan  Percepatan Pengembangan  Sektor  Riil    dan  Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah, Inpres  no.5  th.  2008 tentang Fokus  Program  Ekonomi  th.  2008-2009, Permen Perindustrian no. 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan IKM    melalui pendekatan OVOP, dan Permendagri No 9 Tahun  2014 Tentang Pud.
Program Ovop  merupakan program Insentif Pemerintah. Dimana diperuntukkan untuk Perusahaan  yang  memiliki niat sungguh-sungguh  untuk Maju dan Berkembang, Memperbaiki Produk dan Kualitasnya, serta Masuk Pasar Global, karenanya Perusahaan Wajib Mendaftar Ikut Ovop. Program Pembinaannya berupa Pemberian pendidikan dan pelatihan,  Pemberian  bantuan  sarana  produksi,  dan  Keikutsertaan  dalam  promosi  dan pemasaran.
Arah pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten mengacu pada Visi Misi Ekonomi Kreatif Indonesia hingga tahun 2025, serta Instruksi Presiden No 5 tahun 2009 yaitu Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif yang berkualitas secara berkesinambungan, Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan  formal  dan  informal  yang  mendukung  penciptaan  insan  kreatif  dalam pengembangan  ekonomi  kreatif,  Peningkatan  penghargaan  kepada  insan  kreatif  oleh pemerintah, Peningkatan jumlah wirausahawan kreatif, Penciptaan database dan jejaring insan  kreatif  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  Peningkatan  daya  Tarik  industry,
Peningkatan  efesien  serta  produktivitas  industry  untuk  meningkatkan  keunggulan komparatif,  Peningkatan  inovasi  bermuatan  local,  untuk  menciptakan  keunggulan kompetitif, Pembentukan basis-basis teknologi  pendukung industry di  bidang ekonomi kreatif  menuju  klaster  teknologi,  Penguatan  kapasitas  penguasaan  teknologi  dan kemampuan  pemanfaatan  computer  di  bidang  ekonomi  kreatif,  Penguatan  iklim  usaha kondusif  bagi  investasi  teknologi  pendukung  ekonomi  kreatif,  dan  Peningkatan kemampuan SDM untuk memanfaatkan bahan baku yang berasal dari alam. Sedangkan Strategi  Kebijakan  percepatan  pembangunan  Industri  di  Provinsi  Banten  melalui Pembangunan  Sumber  Daya  Industri,  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Industri, Pemberdayaan Industri, dan Pengembangan IKM.
Pengembangan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Banten  baik  Arah maupun  Strategi  sesuai  dengan  yang  dirancang  oleh  Departemen  Perdagangan  yang mengatakan bahwa pengembangan industri kreatif menitik beratkan pada lapangan usaha kreatif dan budaya ( creative cultural industry ), lapangan usaha kreatif ( creative industry ), dan Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta ( copyright industri ).  Pengembangan ini diharapkan memberikan dampak positif pada kehidupan sosial, iklim bisnis, peningkatan ekonomi, dan juga pada pencitraan di kawasan Banten.
Kaitannya  dengan  Syariah,  diharapkan  Perkembangan  Industri  Kreatif  Berbasis Syariah di  Propinsi  Banten akan selalu menitik beratkan pada prinsip-prinsip  ekonomi syariah  yaitu  bahwa  Sumber  Daya  yang  dimiliki  adalah  titipan  Allah  SWT,  sehingga harus dengan kejujuran dalam pengelolaannya karena kita harus yakin akan penentuan di hari  akhir.  Selain  itu  Ekonomi  Syariah  mengutamakan  kepentingan  orang  banyak, menerapkan  kegiatan  jual  beli  yang  islami,  adil,  halal  dan  tidak  merugikan  salah  satu pihak,  dan  melarang  adanya  riba  dalam  segala  macam  bentuk.  Intinya  pengembangan industri  kreatif  berbasis  syariah  adalah  menerapkan  syariat  islam  dengan  niat  ibadah sehingga akan selalu memperoleh Ridho Allah SWT.
Langkah  yang  bisa  pemerintah  lakukan  saat  ini  untuk  perumusan  regulasi pengembangan  kawasan  industri  syariah  adalah  melihat  dan  mengkaji  batasan-batasan halal  dalam  syariat  islam  yang  hakiki.  Sehingga  regulasi  yang  tersusun  akan mencerminkan  syariat  islam  seutuhnya.  Selain  itu,  mencari  dukungan  penuh  dari pemerintah  pusat  agar  regulasi  yang  sudah  tersusun  dapat  dipayungi  oleh  pemerintah dengan jelas dan tegas.

## Model Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Syariah di Propinsi Banten
Model  Pengembangan  Industri  Kreatif  berbasis  syariah  di  Provinsi  Banten  bisa mengoptimalkan bentuk bangunan yang sudah ada yaitu terdiri dari pondasi, bangunan, dan tap di tambahkan pada batasan-batasan syariat islami. Untuk Pondasinya berupa insan kreatif,  untuk  pengembangan  insan  yang  kreatif  pemerintah  mengadakan  pelatihan- pelatihan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kreatifitas.  Sedangkan  pilar  utamanya terdiri  dari  Industri,  Teknologi,  Sumberdaya  Alam,  Kelembagaan,  dan  Lembaga Keuangan.  Tap  disini  adalah  aktor  utama,  yang  terdiri  dari  cendikiawan/  masyarakat, pelaku  bisnis,  dan  pemerintah  daerah.  Semua  bagian  dari  pondasi  bangunan  tersebut harus berdasarkan pada syariat islam.
Sebagai  daya  dukung  pelaksanaannya  bisa  mengoptimalkan  kerja  sama  antara pihak  akademisi,  bisnis,  dan  pemerintah  atau  biasa  disebut  sebagai triple  helix . Pemerintah memiliki peran sebagai Katalisator dan Fasilitator serta Regulator. Katalisator
dan  Fasilitator,  dimaksudkan  bahwa  pemerintan  Provinsi  Banten  berperan  dalam memberi  rangsangan,  tantangan  dan  dorongan  agar  ide-ide  bisnis  ekonomi  kreatif berbasis  syariah  terus  berkembang.  Sebagai  katalisator  pemerintah  daerah  diharapkan berperan memberdayakan komunitas kreatif untuk lebih produktif tidak hanya konsumtif, memberikan  penghargaan  bagi  pelaku  individu  maupun  kelompok  kreatif,  prasarana intelektual  (perlindungan  hak  kekayaan  intelektual,  internet  cepat),  dan  permodalan termasuk  modal  ventura  atau  modal  bergulir  ( revolving  capital )  dengan  cara  merintis hubungan  dengan  kalangan  perbankan  dan  lembaga  keuangan  non  bank  yang  berbasis syariah.  Sebagai  fasilitator  pemerintah  daerah  melakukan  fasilitas  pembentukan  forum ekonomi kreatif, fasilitas pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kreatif, dan  penyediaan  ruang  publik  sebagai  media  bagi  masyarakat  untuk  berkumpul,  alih pengatahuan,  tukar  infomasi  dan  menyalurkan  kreatifitas.  Sedangkan  Regulator, dimaksudkan  bahwa  pemerintah  Provinsi  Banten  berperan  untuk  membuat  kebijakan- kebijakan yang berbasis syariah yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan  ekonomi  kreatif  terutama  kebijakan  yang  terkait  dengan  sumberdaya manusia, industry, sumberdaya alam, dan teknologi.
Pelaku bisnis memiliki peranan dalam hal penciptaan produk dan jasa kreatif yang Halal, pasar baru yang dapat menyerap produk dan jasa yang dihasilkan serta penciptaan lapangan kerja bagi individu-individu kreatif dan tenaga kerja pendukung lainnya. Pelaku bisnis juga memiliki peranan dalam membentuk komunitas dan entrepreneur kreatif, yaitu sebagai motor penggerak dalam sharing pemikiran, alih pengetahuan, bimbingan bisnis dan pelatihan manajemen pengelolaan usaha di bidang ekonomi kreatif.
Peran  Akademisis  sebagai  agen  penyerbarluasan  dan  pengimplementasian  ilmu pengetahuan,  seni  dan  teknologi  serta  membentuk  nilai-nilai  yang  konstruktif  bagi pengembangan  ekonomi  kreatif  di  masyarakat  Provinsi  Banten  yang  berdasarkan  pada nilai-nilai islami. Sehingga dapat mendorong lahirnya generasi-generasi yang memiliki pola pikir kreatif untuk mendukung tumbuhnya karsa dan karya ekonomi kreatif berbasis Syariah. Para Akademisi bisa melakukan penelitian dan pengabdian tentang implementasi industri kreatif berbasis syariah di wilayah Provinsi Banten, yang nantinya hasil kajiannya dapat  di  jadikan  sebagai  bahan  masukan  tentang  kebijakan-kebijakan  pengembangan ekonomi  kreatif  berbasis  syariah,  dan  menghasilkan  teknologi  yang  dapat  mendukung cara kerja dan penggunaan sumberdaya yang efesien dan mengandung unsur halal, serta dapat menjadikan usaha ekonomi kreatif berbasis syariah yang kompetitif.

## K ESIMPULAN
Berdasarkan  pada  data  penelitian,  maka  dapat  penulis  simpulkan  bahwa Perkembangan Industri Kreatif Berbasis Syariah di Wilayah Propinsi Banten masih dalam tahap  penyusunan  rancangan  regulasi  dan    kebijakan  kawasan  industri  Halal.  Namun secara tidak langsung teknik pelaksanaan industri kreatif yang berdasarkan syariah sudah berjalan yaitu untuk sektor kuliner dan fashion (baju muslim). Hanya saja mereka tidak memiliki label halal serta belum ada regulasi yang memayunginya. Namun, untuk target kedepannya,    Pengembangan  Industri  Kreatif  Berbasis  Syariah  di  Wilayah  Propinsi Banten  lebih  ke  arah    pemberdayaan  pondok  pesantren  melalui entrepreneur sehingga dapat  menciptakan  santripreneur.  Sehingga  nantinya,  pondok  pesantren  bisa  menjadi pusat unggulan produk dan pusat peradaban Islam di Provinsi Banten.
Model  Pengembangan  Industri  Kreatif  berbasis  syariah  di  Provinsi  Banten berbentuk bangunan yaitu terdiri dari pondasi, bangunan, dan tap yang berdasarkan pada batasan-batasan  syariat  islami.  Untuk  Pondasinya  berupa  insan  kreatif,  untuk pengembangan  insan  yang  kreatif  pemerintah  mengadakan  pelatihan-pelatihan  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  kreatifitas.  Sedangkan  pilar  utamanya  terdiri  dari Industri,  Teknologi,  Sumberdaya  Alam,  Kelembagaan,  dan  Lembaga  Keuangan.  Tap disini adalah aktor utama, yang terdiri dari cendikiawan/ masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah daerah. Semua bagian dari pondasi bangunan tersebut harus berdasarkan pada syariat  islam.  Sebagai  daya  dukung  pelaksanaannya  bisa  mengoptimalkan  kerja  sama antara  pihak  akademisi,  bisnis,  dan  pemerintah  atau  biasa  disebut  sebagai triple  helix . Dimana,  semua  peran  diatas  harus  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah yaitu  Sumber  Daya  yang  dimiliki  adalah  titipan  Allah  SWT  sehingga  harus  dengan kejujuran dalam pengelolaannya karena kita harus yakin  akan penentuan  di  hari akhir, mengutamakan  kepentingan  orang  banyak,  menerapkan  kegiatan  jual  beli  yang  islami, adil, halal dan tidak merugikan salah satu pihak, dan melarang adanya riba dalam segala macam bentuk.

## REFERENSI
Abdur Rohim Boy Berawi, Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan Badan Ekonomi Kreatif  (BEKRAF)  dalam  Rakor  Rencana  Program  Pengembangan  Ekonomi Kreatif  yang  digelar  BEKRAF  di  Ambon,  Maluku,  Selasa  (1  Maret  2016). “Industri  Kreatif  Sumbang  Rp  642  Triliun  dari  Total  PDB  RI“ .Tempo.Co.Jakarta.  Tertanggal  02  Maret  2016  pukul  18:38  WIB.  Alamat  : https://m.tempo.co/read/news/2016/03/02/090750007/industri-kreatif-sumbang-rp-642- triliun-dari-total-pdb-ri . Diunduh pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 22.00 WIB.
Ahmad  Muhammad  Al-assal  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  Karim.  1980. Sistem  Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya. Surabaya: PT Bina Ilmu.
Aisyah,  Irwan,  dan    Ainul.  2013.  P engembangan  Industri  Kreatif  Di  Kota  Batu  (Studi Tentang Industri Kreatif Sektor Kerajinan Di Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 2 N0 2 Hal 281-286.
Al  Arif,  M.  Nur  Rianto  dan  Euis  Amalia.  2010. Teori  Mikroekonomi:  Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional . Jakarta : Kencana.
Creative Economy. (2013). Alamat : http://indonesiakreatif.net/creative-economy.
Departemen  Perdagangan  Republik  Indonesia.  2008. Pengembangan  Ekonomi  Kreatif Indonesia  2025  :  Rencana  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Indonesia  2009- 2025. Jakarta: Departemen Perdagangan.
Dunn,  William  N.  (2003). Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Haidar    Tsany  Alim,  Andi  Okta  Riansyah,  Karimatul  Hidayah,  Ikhwanul  Muslim, Adityawarman.  2015. Analisis  Potensi  Pariwisata  Syariah Dengan Mengoptimalkan  Industri  Kreatif  Di  Jawa  Tengah  Dan  Yogyakarta.  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro : Semarang. Artikel.  Alamat : http://eprints.undip.ac.id/45828/1/Artikel.pdf
HIPMI : Industri Kreatif harusnya dapat Insentif. Palapa News. Tertanggal 16 / 03 / 2016 jam    2:14  WIB.  Alamat  : http://palapanews.com/2016/03/16/hipmi-industri-kreatif- harusnya-dapat-insentif/ . Di unduh pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 21.00 WIB.
Hendang Setyo Rukmi, Lisye Fitria, Fajri Zonda. 2012. Studi Tentang Kondisi Industri Kreatif Permainan Interaktif Di Kota Bandung Berdasarkan Faktor-Faktor  Yang Dipersepsikan  Penting  Oleh  Produsen  Dan  Konsumennya.  Jurnal  ITENAS Rekayasa No 1 Vol XVI Januari 2012. Bandung : Itenas
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2010. Model Pembiayaan  Non  Bank/  Lembaga  Pengelola    Dana  Bergulir  (LPDB)  Untuk Industri Kreatif . Jakarta : Deputi Bidang Pembiayaan
Mandra dan M. Sandy. 2015. Ekonomi Kreatif : Rencana Pengembangan Kuliner Kuliner Nasional 2015-2019. Jakarta : PT Republik Solusi
M. A Mannan. 1992 . Ekonomi Islam: Teori dan Praktek . Jakarta: PT. Intermasa.
Muhammad, Manajemen Bank Syariah , ( Yogyakarta : (UPP) AMP YKPN,tt), cet-1
Muhlisin Riadi. 2017. Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah. Alamat
: https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-
ekonomi-syariah.html . di unduh pada tanggal 15 Mei 2017 pukul 11.00 WIB Pajak Diturunkan, Pelaku UKM Optimistis Daya Saing Akan Naik. 2016. tertanggal 25 November 2016 | 18:29 WIB. Alamat : https://m.tempo.co/read/news/2016/11/25/090823216/pajak-diturunkan-pelaku-ukm- optimistis-daya-saing-akan-naik di  unduh  pada  tanggal  15  Mei  2017  pukul  11.00 WIB
Pemerintah  Provinsi  Banten.  2017. Laporan  Akhir  tentang  Kebijakan  dalam Menumbuhkan kembangkan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten . Banten : Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten
Pemerintah  Provinsi  Banten.  2017. Laporan  Akhir  Penyusunan  Profil  Kebijakan Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif .  Banten  :  Biro  Bina  Perekonomian  Setda Provinsi Banten
Pemerintah  Provinsi  Banten.  2017. Laporan  akhir  Profil  Kebijakan  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  Provinsi  Banten .  Banten  :  Biro  Bina  Perekonomian  Setda Provinsi Banten
Pramdia  Arhando  Julianto.  2016.  Ditjen  Pajak  Gelar  Sosialisasi  "Tax  Amnesty"  untuk UMKM. Kompas.com. Tertanggal 05 oktober 2016 Pukul 17:02 WIB. Alamat : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/10/05/170226926/ditjen.pajak.gelar.sosialisa si. tax.amnesty.untuk.umkm . Di unduh pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 21.00 WIB Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI).  2012. Ekonomi  Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Rahman, Afzalur. 1995. Doktrin Ekonomi Islam Jilid I . Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Reni  dan  Nova.  2015. Peran  Pemerintah  Dan  Akademisi  Dalam  Memajukan  Industri Kreatif Kasus Pada UKM Kerajinan Sulaman Di Kota Pariaman . Hasil Seminar

## Tri Harjawati
Nasional  Ekonomi  Manajemen  Dan  Akuntansi  (SNEMA)  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Padang .
Rudiansyah Thoib. 2018. Potensi Industri Unggulan di Provinsi Banten RPIP 2018-2038, Rapat  Penyusunan  Kebijakan  Penetapan  Produk  Unggulan  Daerah/  KPJU Banten. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
Rudiansyah Thoib.  2018. Rancangan Perda, Rencana Pembangunan Industri  Provinsi (RPIP)  Banten  dalam  Memihakki  Usaha  Kecil .  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan Provinsi Banten.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D  (Qualitative  And Quantitative Research Methods). Bandung: Alfabeta.
Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Sudarsono, M.B, Hendri. 2002. Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Yogyakarta, Ekonosia. Tri Harjawati. 2016. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Pembiayaan di Sentra  Industri  Berbasis  Ekonomi  Kreatif  (Studi  Kasus  Industri  Kuliner  Kota Tangerang  Selatan) .  PUSLITPEN  LP2M  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta. Tidak di Publikasikan.
Zainuddin Ali. 2008. Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: Sinar Grafika Offset.