Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## SINKRONISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNA GRAHITA SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
Dian Novianti 1 , Tomy Michael 2 1,2 Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Kota Surabaya e-mail: noviantidian942@gmail.com, tomy@untagsby.ac.id

## Abstract
Protection of clear legal rights for persons with intellectual disabilities is promulgated in Law No. 8/ 2016. However,  these  legal  provisions  face  disharmony  because  they  are  out  of  sync  with  the  laws  and regulations that govern criminal justice in the matter of being a victim-witness. This conflict between law and related legislation raises the most important ambiguity in matters of law enforcement. therefore, must try horizontal sync. Legal requirements regarding the standard procedure for determining witnesses for a variety  of  disabilities,  the  obligation  to  assist  mentally  retarded  people  linked  to  legal  expertise  and accessibility for persons with disabilities in court of law. The government needs as soon as possible to draft a government regulation as the implementing provision of Law No. 8/ 2016, so that there is clarity and legal certainty, especially for law enforcers and people with intellectual disabilities.
Keyword: persons with disabilities, legal protection, tuna grahita

## Abstrak
Proteksi hak-  hak hukum yang jelas untuk penyandang disabilitas tuna grahita diundangkan dalam UU Nomor. 8/ 2016. Hendak namun ketentuan hukum tersebut hadapi disharmoni sebab tidak sinkronnya dengan peraturan perundang- undangan yang mengendalikan tentang peradilan pidana dalam perihal jadi saksi  korban.  Pertentangan  antara  hukum  serta  peraturan  perundang-  undangan  yang  terpaut  ini memunculkan  ambiguitas  paling  utama  dalam  perihal  penegakan  hukum.  karenanya  wajib  dicoba sinkronisasi  horisontal.  Syarat  hukum  tentang  tata  metode  standar  penetapan  saksi  bagi  keragaman disabilitas,  kewajiban  pendampingan  tuna  grahita  terpaut  keahlian  hukum  serta  aksebilitas  untuk penyandang  disabilitas  di  majelis  hukum.  Pemerintah  butuh  sesegera  bisa  jadi  menyusun  peraturan pemerintah selaku ketentuan pelaksana dari UU Nomor. 8/ 2016, sehingga ada kejelasan serta kepastian hukum paling utama untuk penegak hukum serta penyandang disabilitas tuna grahita.
Kata kunci: penyandang disabilitas, perlindungan hukum, tuna grahita

## PENDAHULUAN
Semua  warga  negara,  termasuk  mereka  yang  mengalami  disabilitas,  mempunyai  hak konstitusional sama depan hukum dan juga hak asasi manusia. Hal ini merupakan prinsip yang diakui secara universal dan merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Akan tetapi  dalam  realitanya  banyak  terjadi  kasus  Penyandang  disabilitas  sering  mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini  dapat  berupa  pembatasan  akses  terhadap  fasilitas  umum,  hambatan  dalam  mengikuti kegiatan sosial, atau bahkan penghilangan hak sebagai warga negara yang sejahtera. Diskriminasi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
terhadap  penyandang  disabilitas  juga  dapat  berwujud  sebagai  prasangka  negatif  terhadap kemampuannya. Upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap jaminan hak mereka tanggung jawab pemerintah, masyarakat, individu. Dengan demikian, undang-undag ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesetaraan hak mereka di Indonesia.
Penyandang  tuna  grahita  dianggap  sebagai  obyek  yang  membutuhkan  bantuan  dan perlindungan dari pemerintah atau masyarakat, namun dengan adanya UU ini, mereka dianggap sebagai  subyek  dan  dianggap  sama  dengan  yangg  lain  dan  harus  diakui  pemerintah  dan masyarakat.  Dengan  demikian,  pemerintah  harus  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan kebutuhan para penyandang disabilitas (Saputro and others 2020). Namun, meskipun demikian, tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  ada  usaha-usaha  yang  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya UU tersebut memberikan hak istimewa bagi mereka, seperti hak atas pendidikan layak, hak akses terhadap layanan kesehatan yang layak, serta hak atas akses terhadap layanan-layanan lainnya dibutuhkan olehnya.
Banyak kendala dalam upaya memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Kendala  tersebut  antara  lain  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, serta  kurangnya  dukungan  dan  partisipasi  dari masyarakat dalam upaya-upaya tersebut. Mengatasi masalah seperti itu, perlu kerja sama yang sinergis  melalui  pemerintah,  lembaga-lembaga  swasta,  serta  masyarakat.  Dengan  demikian, diharapkan dapat terwujud suatu masyarakat yang inklusif, yang tidak membedakan penyandang disabilitas dengan orang lainnya(Peraturan and Bidang 2013).
ketidakefektifan  penegakan  hukum  terhadap  diskriminasi  terhadap  penyandang disabilitas  terjadi  oleh  beberapa  faktor  yakni  substansi  hukum  belum  memadai  atau  kurang memperhatikan  hak-hak  penyandang  disabilitas.  Struktur  hukum  yang  kurang  memfasilitasi penegakan  hukum  terhadap  diskriminasi  juga  dapat  menjadi  faktor.  Selain  itu,  budaya  yang menempatkan  penyandang  disabilitas  menjadi  kelompok  lebih  rendah  juga  dapat  menjadi penghambat  dalam  penegakan  hukum  terkait  diskriminasi  terhadap  penyandang disabilitas(Keadilan  and  others  2022).  Soerjono  Soekanto  adalah  seorang  ilmuwan  sosial
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Indonesia yang dikenal karena karyanya di bidang antropologi hukum. Ia menjabarkan tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menjadi lima faktor, yaitu:
Aturan  hukum:  merupakan  kumpulan  peraturan  yang  terbuat  oleh  pemerintah  atau badan yang berwenang yang mengatur tingkah laku orang. Penegak hukum: merupakan aparat penegak  hukum  semacam  polisi,  hakim,  jaksa,  serta  pegawai  pengadilan  yang  bertugas menegakkan  aturan  hukum  yang  berlaku.  Sarana  dan  prasarana:  merupakan  fasilitas  yang diperlukan  untuk  menjalankan  proses  penegakan  hukum  seperti  gedung  pengadilan,  alat-alat bukti, dan teknologi yang diperlukan.
Masyarakat tempat berlakunya hukum: merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah dimana  hukum  tersebut  berlaku.  Mereka  harus  memahami  dan  taat  terhadap  aturan  hukum yang berlaku. Budaya hukum: merupakan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Budaya hukum yang kuat dapat mendorong masyarakat untuk taat terhadap aturan hukum yang berlaku(Itasari 2020). Faktor sikap aparatur penegak hukum dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum untuk penyandang disabilitas jika aparatur tersebut  memiliki  sikap  diskriminatif  terhadap  penyandang  disabilitas.  Sikap  tersebut  dapat muncul  karena  adanya  prasangka  atau  stigma  terhadap  penyandang  disabilitas,  sehingga aparatur penegak hukum tidak memberikan layanan cocok dengan yang diberikan kepada orang lain.
Faktor sosialisasi aturan hukum juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum bagi  penyandang  disabilitas  jika  sosialisasi  aturan  hukum  tersebut  tidak  merata  atau  tidak diberikan kepada seluruh anggota masyarakat, termasuk  penyandang disabilitas. Hal ini dapat menyebabkan  penyandang  disabilitas  tidak  mengetahui  hak,  kewajiban  diatur  dalam  aturan hukum, sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan efektif.
Aturan  hukum  tentang  penyandang  disabilitas  juga  dapat  menjadi  faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  penegakan  hukum  bagi  penyandang  disabilitas  jika  aturan  tersebut tidak  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  penyandang  disabilitas(W.M  and  others  2021). Aturan  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  penyandang  disabilitas  dapat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
menyebabkan  penegakan  hukum  yang  tidak  efektif,  karena  aturan  tersebut  tidak  mampu memberikan perlindungan yang adil bagi penyandang disabilitas.
Sebagaimana  telah  disebutkan,  penegakan  hukum  terhadap  diskriminasi  terhadap penyandang  disabilitas  dapat  terhambat  oleh  beberapa  faktor.  tersebut  diantaranya  adalah substansi  hukum  yang  belum  memadai  atau  kurang  memperhatikan  hak-hak  penyandang disabilitas, struktur hukum yang kurang memfasilitasi penegakan hukum terhadap diskriminasi, budaya hukum masih menempatkan penyandang disabilitas tuna grahita sebagai kelompok lebih rendah, sikap aparatur penegak hukum yang memiliki sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, sosialisasi aturan hukum yang tidak merata, dan aturan hukum tentang penyandang disabilitas  yang  tidak  memadai  atau  belum  terimplementasi  dengan  baik.  Untuk  mengatasi masalah  tersebut,  diperlukan  tindakan  yang  konkret  dan  terpadu  dari  berbagai  pihak. Pemerintah  dapat  menyusun  dan  mengeluarkan  peraturan  hukum  yang  lebih  memadai  dan efektif  untuk  melindungi  hak-hak  penyandang  disabilitas.  Selain  itu,  pemerintah  juga  dapat memfasilitasi  sosialisasi  aturan  hukum  kepada  seluruh  anggota  masyarakat,  termasuk penyandang disabilitas, agar mereka dapat memahami hak serta kewajiban yang diatur dalam aturan  hukum  tersebut.  Aparatur  penegak  hukum  juga  harus  memiliki  sikap  yang  tidak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan memberikan layanan yang sama dengan yang diberikan  kepada  orang  lain.  Masyarakat  juga  harus  memahami  dan  menghargai  hak-hak penyandang disabilitas, serta tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap mereka.
Untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  penyandang  disabilitas  terpenuhi,  penegak  hukum harus  memperlakukan  penyandang  disabilitas  dengan  adil  dan  tidak  diskriminatif,  serta memberikan akses  keadilan  yang  sama  seperti  yang  didapat  oleh  orang lain.  Hal  ini  termasuk memberikan  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  memberikan  keterangan  dan menjadi  saksi  dalam  proses  hukum.  Jika  diperlukan,  penegak  hukum  juga  harus  memberikan bantuan  tambahan,  seperti  penerjemah  atau  pengantar  bahasa  isyarat,  untuk  membantu penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan sistem hukum.
Tulisan ini akan memaparkan Sinkronisasi anatara peraturan perundang-undangan yang terletak  pada  tingkatan  penyandang  disabilitas  tuna  grahita  adalah  upaya  untuk  memastikan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
bahwa  peraturan-peraturan  yang  ada  di  suatu  negara  mengenai  hak  hukum  penyandang disabilitas  tuna  grahita  cocok  dengan  prinsip-  prinsip  yang  sudah  diresmikan  dalam  konvensi- konvensi  internasional  yang  mengatur  hak-hak  hukum  penyandang  disabilitas.  sebagai  saksi korban  dalam  peradilan  pidana,  baik  secara  vertikal  maupun  horisontal.  Analisis  perundang- undangan  adalah  suatu  proses  menelaah  dan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  dari sudut  pandang  yang  berbeda-beda,  seperti  aspek  hukum,  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Dalam konteks yang Anda sebutkan, analisis perundang-undangan dilakukan untuk menilai konsistensi aturan hak-hak hukum bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8/2016 dengan undang-undang lain. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa Undang-Undang tersebut mampu memberikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak yang optimal bagi penyandang disabilitas

## METODE PENELITIAN
Riset  ini  memakai  tata  cara  riset  hukum  normatif  yang  ialah  riset  bersumber  pada pendekatan yang cocok dengan kasus yang hendak diteliti. Mengacu pada judul serta rumusan permasalahan  hingga  riset  ini  tercantum  ke  dalam  jenis  riset  normatif  ialah  riset  yang  dicoba dengan  metode  mempelajari  bahan  pustaka.  Dalam  riset  hukum  normatif  kasus  bisa  didekati bersumber  pada  pendekatan  perundang-  undangan,  pendekatan  konsep,  pendekatan permasalahan,  pendekatan  sejarah,  pendekatan  perbandingan.  Pendekatan  kasus  yang digunakan dalam riset ini bersumber pada peraturan perundang- undangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sinkronisasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas Dengan Proses Peradilan Pidana
Disabilitas  memang  memiliki  hak  yang  sama  dengan  orang  pada  umumnya  dalam mendapatkan akses yang sesuai dengan kebutuhannya. Karenanya , negara harus memastikan bahwa  hak-hak  tersebut  dipenuhi  dengan  memberikan  akses  yang  sesuai  bagi  penyandang disabilitas.  Hal  ini  tidak  hanya  terkait  dengan  akses  fisik,  tapi  juga  akses  terhadap  layanan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kesehatan, pendidikan, dan layanan lain yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian,  hak-hak  penyandang  disabilitas  tidak  boleh  diabaikan  atau  dianggap  remeh. Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  UU  No.  8/2016,  lembaga  penegak  hukum  juga  wajib mempertimbangkan  saran  dari  dokter,  psikolog,  psikiater,  atau  tenaga  ahli  lainnya  sebelum memutuskan sesuatu yang terkait dengan penyandang disabilitas.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  ketidak  sinkronan  aturan  perundang- undangan, yaitu: Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam waktu yang berbeda oleh lembaga yang berbeda. Biasanya, lembaga yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemerintah, parlemen, dan lembaga eksekutif lainnya. Jika setiap lembaga ini membentuk peraturan perundang-undangan secara terpisah, maka akan terjadi ketidak sinkronan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
Pergantian pejabat yang berwenang dikarenakan periode jabatan telah berakhir. Setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki masa jabatan yang terbatas. Jika terjadi pergantian pejabat, maka kebijakan yang diambil oleh pejabat yang baru mungkin berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pejabat sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan ketidak sinkronan aturan.
Pendekatan  sektoral  lebih  kuat  dibandingkan  pendekatan  sistem.  Pendekatan  sektoral adalah  pendekatan  yang  hanya  menitikberatkan  pada  satu  sektor  tertentu,  misalnya  sektor ekonomi  atau  sektor  sosial.  Sedangkan  pendekatan  sistem  adalah  pendekatan  yang menitikberatkan pada keseluruhan sistem yang terkait dengan suatu masalah. Jika pendekatan sektoral lebih kuat dibandingkan pendekatan sistem, maka akan terjadi ketidak sinkronan antara peraturan yang dikeluarkan oleh setiap sektor.
Lemahnya  koordinasi  instansi.  Koordinasi  merupakan  proses  yang  dilakukan  untuk mengatur  dan  mengintegrasikan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  berbagai  instansi  agar  tercapai tujuan yang diinginkan. Jika koordinasi instansi lemah, maka tidak terjadi sinergi antara instansi yang saling terkait, sehingga dapat menyebabkan ketidak sinkronan aturan(Sodiqin 2021).
Ketidaksinkronan  peraturan  perundang-undangan  mengakibatkan  negatif  terhadap aparat penegak hukum. ketidaktertiban serta rasa tidak dilindunginya masyarakat (pentingnya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
harmonisasi)(A.  Priamsari  2019).  Akibatnya  yaitu  tidak  dapat  berfungsinya  hukum  untuk mengajarkan bagaimana bersikap terhadap masyarakat(Peraturan and Bidang 2013).
Sinkronisasi diperlukan agar tidak terjadi ketidakseimbangan atau ketidaksejajaran dalam sistem  hukum  yang  dapat  menyebabkan  kerancuan  atau  ketidakpastian  hukum.  Proses sinkronisasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  revisi  atau  penyempurnaan  peraturan  perundang- undangan yang ada atau dengan cara penggabungan peraturan perundang-undangan yang tidak selaras menjadi satu peraturan baru.
Asas, yang diterapkan dalam sinkronisasi vertikal, antara peraturan perundang- undangan yang terletak pada tingkatan yang sama hierarkinya mengesampingkan atau mencabut peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah  hierarkinya  jika  terdapat  konflik  atau  pertentangan antara kedua peraturan tersebut. Dengan demikian, penyesuaian antara peraturan perundang- undangan yang terletak pada tingkatan yang sama,(Nur 2014).
Sinkronisasi  horisontal  adalah  proses  penyesuaian  atau  penyelarasan  peraturan perundang-undangan  yang  sama  tingkatannya  atau  hierarkinya.  Tujuan  dari  sinkronisasi horisontal  ini  adalah  untuk  menghindari  terjadinya  disharmoni  atau  pertentangan  antar peraturan  perundang-undangan  yang  sederajat.  Diperhatikan  Prinsip  asas  lex  specialis  adalah prinsip yang menyatakan bahwa ketentuan hukum khusus (lex specialis) harus diutamakan atas ketentuan  hukum  umum  (lex  generalis)  dalam  hal  terdapat  konflik  atau  pertentangan  antara keduanya. Dalam menerapkan prinsip ini, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu: Ketentuan  umum,  adanya  kesederajatan  antara  ketentuan,  ketentuan  berada  dalam  lingkup hukum yang.
Sinkronisasi vertikal adalah proses penyesuaian antara peraturan perundang-undangan yang  berlaku  di  tingkat  yang  lebih  tinggi  dengan  peraturan  yang  berlaku  di  tingkat  yang  lebih rendah.  Sinkronisasi  horisontal  adalah  proses  penyesuaian  antara  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  tingkat  yang  sama.  Tujuan  dari  sinkronisasi  ini  adalah  untuk mengharmonisasikan hukum sehingga menjadi aturan yang baik dan bisa bekerja untuk keadilan sosial.ruang lingkup juga sangat penting untuk dipahami secara komprehensif dan terstruktur.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Hal ini akan membantu dalam mengelola dinamika substansi hukum dengan lebih baik(Nasution and others 2018).
Perlu  ditumbuhkan  kesadaran  secara  pluralitas  dengan  dititberatkan(Muhtarom  2014) peraturan  perundang-undangan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  kesejahteraanmaterial  serta spiritual masyarakat lebih untuk pembaharuan dengan melihat perkembangan aturan sosial dan nilai moral yang berlaku(Rosidah 2013)
Sinkronisasi horisontal adalah proses penyelarasan atau penyusunan ulang aturan hukum yang  mengatur  tentang  hal  yang  sama  agar  tidak  terjadi  benturan  atau  kebingungan  dalam penafsirannya. Dalam konteks ketentuan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tuna grahita  sebagai  saksi  korban,  sinkronisasi  horisontal  dilakukan  untuk  menyesuaikan  aturan hukum terkait dengan ketentuan dalam UU Disabilitas dengan aturan hukum lain yang mengatur tentang saksi, seperti KUHAP.
Ketentuan  dalam  KUHAP  tentang  saksi  yang  membatasi  kemampuan  penyandang disabilitas  dengan  gangguan  pendengaran,  penglihatan,  dan  mental  untuk  menjadi  saksi, dianggap  tidak  selaras  dengan  ketentuan  dalam  UU  penyandang  disabilitas.  Oleh  karena  itu, diperlukan sinkronisasi horisontal antara KUHAP dan UU No. 8/2016 agar tidak terjadi benturan atau kebingungan dalam penafsiran ketentuan tentang saksi bagi penyandang disabilitas.

## Perlindungan  Hak  Penyandang  Disabilitas  Tuna  Grahita  Sebagai  Saksi  Korban  Dalam  Proses Peradilan Pidana
UU  No.  8/2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  memang  mengatur  tentang  hak-hak penyandang  disabilitas  dan  kewajiban  pemerintah  dalam  menjamin  kesetaraan  hak  dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU Diisabilitas memang mengatur tentang pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang harus menyediakan  sarana  yang  aksesibel  bagi  penyandang disabilitas. Sarana  fisik  seperti  lift untuk pengguna kursi roda dan berkas sidang yang tersedia dalam format braille atau audio untuk tuna netra, serta sarana non-fisik seperti penerjemah bahasa isyarat atau bahasa yang dimengerti oleh penyandang  disabilitas  intelektual  dan  tuna  rungu,  merupakan  contoh  sarana  yang  harus
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
disediakan oleh pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Selain itu, dalam proses persidangan, cakupan saksi dan alat bukti juga harus diperluas untuk memastikan keadilan bagi penyandang disabilitas. Ini penting untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap keadilan seperti orang lain..(Sodiqin 2021).
Bahwa penyandang disabilitas seringkali mendapat diskriminasi dalam sistem hukum. Hal ini  dapat  terjadi  karena  kurangnya  kesadaran  akan  hak-hak  penyandang  disabilitas,  serta kurangnya akses yang sesuai untuk penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum yang  memadai.  Sistem  hukum  harus  memperlakukan  setiap  orang  dengan  adil,  termasuk penyandang disabilitas.
Untuk  menangani  masalah  ini,  ada  beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan,  seperti: Memperkuat kebijakan dan regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem hukum,  serta  memberikan  akses  yang  sesuai  untuk  penyandang  disabilitas  agar  dapat memperoleh  bantuan  hukum  yang  memadai.  Memberikan  pelatihan  tentang  hak-hak penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum dan profesional hukum lainnya, agar lebih memahami dan memperlakukan penyandang disabilitas dengan adil. Menyediakan fasilitas yang memadai  bagi  penyandang  disabilitas  agar  dapat  mengakses  sistem  hukum,  seperti  fasilitas komunikasi yang sesuai dan peralatan bantuan lainnya. Menyediakan layanan bantuan hukum yang  sesuai  bagi  penyandang  disabilitas,  seperti  layanan  konsultasi  hukum  dan  bantuan  dari pengacara yang memahami hak-hak penyandang disabilitas.
Sebagai aparat penegak hukum, penting untuk memahami permasalahan disabilitas yang dialami  oleh  saksi  korban,  kategorisasi  disabilitas,  dan  kebutuhan  mendasar  penyandang disabilitas. Hal ini dapat membantu aparat penegak hukum dalam memberikan perlakuan yang sesuai  dan  memfasilitasi  proses  pemberian  keterangan  yang  efektif.  Ada  beberapa  cara  yang dapat  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memahami  permasalahan  disabilitas  yang dialami oleh saksi korban, diantaranya:
Melakukan komunikasi yang efektif dengan saksi korban. Ini termasuk memahami cara terbaik  untuk  berkomunikasi  dengan  saksi  korban  yang  memiliki  disabilitas,  seperti menggunakan  bahasa  isyarat  atau  bahasa  braille.  Memperhatikan  kebutuhan  mendasar  saksi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
korban.  Misalnya,  memberikan  aksesibilitas  yang  sesuai  untuk  saksi  korban  yang  memiliki disabilitas  fisik,  atau  memfasilitasi  komunikasi  efektif  dengan  saksi  korban  yang  memiliki disabilitas  kognitif.  Memahami  kategorisasi  disabilitas.  Ini  termasuk  memahami  perbedaan antara disabilitas fisik, disabilitas intelektual, dan disabilitas mental, serta memahami bagaimana masing-masing  kategori  disabilitas  dapat  mempengaruhi  kemampuan  saksi  korban  dalam memberikan  keterangan.  Bekerja  sama  dengan  tim  ahli disabilitas.  Ini  termasuk  bekerja  sama dengan terapis, psikolog, atau profesional lain yang memiliki pemahaman tentang disabilitas dan dapat membantu dalam memfasilitasi proses pemberian keterangan saksi korban
Sebagai aparat penegak hukum, penting untuk memahami keperluan khusus saksi korban yang  penyandang  disabilitas  dan  memastikan  bahwa  mereka  mendapatkan  pendamping  yang diperlukan  selama  proses  pengumpulan  bukti  dan  pemeriksaan  saksi.  Ini  bisa  membantu mengurangi  kendala  dalam  interaksi  dengan  saksi  korban  penyandang  disabilitas  dan memastikan bahwa saksi korban memahami prosesnya. Jika saksi korban penyandang disabilitas tidak  memahami  proses  penegakan  hukum  dan  hak  dimilikinya,  ini  dapat  menyebabkan keputusan hukum dimana tidak adil dan pengabaian terhadap hak hukum penyandang disabilitas tuna grahita. Oleh karenanya, penting untuk aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa saksi korban penyandang disabilitas mendapatkan pendamping yang diperlukan dan memahami proses penegakan hukum serta hak hukum yang dimilikinya(Barkah 2019). UUD 1945 merupakan dasar  konstitusional  guna  melindungi  hak  penyandang  disabilitas  tuna  grahita  di  Indonesia. Dalam UUD 1945, Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama di depan hukum, serta mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum dan pengadilan tanpa diskriminasi apapun."
Disabilitas tuna grahita termasuk dalam kelompok yang memiliki hak atas perlakuan yang sama  di  hukum  serta  pemerintahan  tanpa  diskriminasi,  sehingga  mereka  harus  mendapatkan perlindungan  hukum  yang  sama  dengan  orang  lain.  Selain  itu,  Pasal  28I  ayat  (2)  UUD  1945 menyatakan  bahwa  "Setiap  orang  berhak  atas  kemudahan-kemudahan  dan  perlakuan  khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dalam kebebasan dan hak-hak asasi." Ini berarti bahwa penyandang disabilitas juga berhak atas
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
kemudahan dan perlakuan khusus untuk membantu mereka mencapai persamaan hak dengan orang lain.
Salah  satu  metode  yang  bisa  dicoba  oleh  pemerintah  buat  penuhi  tanggung  jawab tersebut merupakan dengan sediakan dorongan hukum untuk penyandang disabilitas dalam tiap pengecekan yang terpaut dengan permasalahan hukum yang dialami. Dorongan hukum ini bisa berbentuk  dorongan  sah,  dorongan  penyelesaian  sengketa,  ataupun  dorongan  yang  lain  yang dibutuhkan  oleh  penyandang  disabilitas.  Pemerintah  pula  bisa  bekerja  sama  dengan  lembaga dorongan  hukum  yang  terdapat  di  warga  buat  membagikan  dorongan  hukum  yang  lebih terintegrasi  kepada  penyandang  disabilitas.  dalam  proses  peradilan  pidana  di  Indonesia, penindakan  masalah  yang  mengaitkan  penyandang  disabilitas  tuna  grahita  wajib  mencermati syarat  yang  terdapat  dalam  KUHAP  (Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Kegiatan  Pidana)  dan memohon  pertimbangan  kepada  dokter  ataupun  psikolog  serta/  ataupun  psikiater,  ataupun pekerja  sosial  dalam  proses  pengecekan.  Penentuan  kecakapan  ataupun  tidak  kecakapan penyandang  disabilitas tuna  grahita  cuma bisa diresmikan  oleh  majelis  hukum  dengan  diiringi fakta dari para pakar tersebut. Aparat penegak hukum semacam polisi, jaksa, serta hakim pula wajib  mengaitkan  para  pakar  dalam  penentuan  kecakapan  serta  ataupun  tidak  kecakapan. Perihal ini sangat berarti buat menjamin kalau penyandang disabilitas tuna grahita mempunyai hak yang sama dengan orang lain dalam proses peradilan pidana.
Peradilan pidana untuk penyandang disabilitas wajib dilaksanakan cocok dengan syarat yang  tercantum  dalam  KUHAP  (Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Kegiatan  Pidana).  Tetapi, Indonesia  pula  ialah  salah  satu  negeri  yang  hirau  terhadap  proteksi  hak-  hak  penyandang disabilitas,  tercantum  dalam  proses  peradilan  pidana.  Teori  persamaan  di  depan  hukum  ialah salah  satu  bawah  yang  digunakan  dalam  upaya  melindungi  hak  penyandang  disabilitas, spesialnya penyandang disabilitas tuna grahita, lewat keikutsertaan mereka selaku saksi korban dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Dengan  demikian,  berarti  untuk  sistem  peradilan pidana Indonesia buat mencermati hak- hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan yang adil serta balance.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Pasal  28  sampai  35  menjadi  dasar  pelaksanaanya  hak-hak  penyandang  disabilitas termasuk  penanganan  kekuasaan  untuk  melakukan  proses  hukum  sanksinya  sesuai  dengan undang-undang  yang  berlaku  misalnya  KUHAP,  KUHP,  prosedur  standar  fungsi.  Tetapi  masih terdapat hambatan internal penerapan hak- hak penyandang disabilitas, spesialnya penyandang disabilitas tuna grahita selaku saksi korban. Pemerintah serta pemerintah wilayah berkewajiban membagikan dorongan hukum kepada penyandang disabilitas dalam tiap pemeriksaan di fasilitas manapun baik itu di bidan peradilan pidana dengan regulasi, legislasi dan reservasi.
Penyandang  disabilitas,  termasuk  tuna  grahita,  memiliki  hak  yang  sama  terhadap peradilan  yang  adil  dan  merata.  Untuk  memastikan  bahwa  proses  peradilan  dapat  diakses dengan  mudah  oleh  semua  orang,  termasuk  penyandang  disabilitas,  diperlukan  adanya aksesibilitas  fisik  dan  prosedural.  Aksesibilitas  fisik  meliputi  kewajiban  pihak  peradilan  untuk memastikan bahwa fasilitas fisik seperti gedung pengadilan, tempat parkir, ruang tunggu, ruang sidang,  toilet,  dan  ruang  pelayanan  publik  lainnya  serta  dokumen-dokumen  seperti  acara pemeriksaan dan putusan, dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas. Sedangkan aksesibilitas  prosedural  meliputi  kewajiban  pihak  peradilan  untuk  memastikan  bahwa  proses peradilan  dapat  dipahami  dan  diikuti  dengan  mudah  oleh  penyandang  disabilitas,  misalnya dengan menyediakan penerjemah atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami..
Terdapat beberapa batasan dalam pengaturan hukum acara yang dapat membatasi akses bagi  penyandang  disabilitas,  termasuk  penyandang  disabilitas  tuna  grahita,  dalam  proses peradilan.  Salah  satu  batasan  tersebut  adalah  ketentuan  mengenai  saksi  yang  hanya  dapat memberikan  keterangan  atas  apa  yang  telah  mereka  alami,  melihat,  atau  mendengar  sendiri. Namun demikian, hukum acara di beberapa negara mungkin telah mengatur mekanisme khusus untuk  memfasilitasi  akses  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  proses  peradilan,  seperti memberikan interpreter atau fasilitator komunikasi bagi penyandang disabilitas yang memiliki masalah dalam berkomunikasi.

## KESIMPULAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk mengakses pengadilan. Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas tuna grahita dapat mengakses pengadilan dengan mudah dan memperoleh perlindungan hukum yang  sama  dengan  orang  lain,  pemerintah  harus  menyusun  peraturan  pemerintah  yang mengatur  tata  cara  standar  penetapan  saksi  dan  kewajiban  pendampingan  bagi  penyandang disabilitas tuna grahita terkait keterampilan hukum dan aksebilitas di pengadilan.
Peraturan  pemerintah  tersebut  harus  memperhatikan  keragaman  disabilitas  dan mengatur tata cara standar yang sesuai dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas tuna grahita. Selain itu, peraturan pemerintah tersebut juga harus memperhatikan prinsip inklusivitas dan  nondiskriminasi,  sehingga  penyandang  disabilitas  tuna  grahita  dapat  merasa  nyaman  dan merasa diakui hak-haknya di pengadilan.
Dengan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tata cara standar penetapan saksi dan  kewajiban  pendampingan  bagi  penyandang  disabilitas  tuna  grahita  terkait  keterampilan hukum dan aksebilitas di pengadilan, diharapkan akan tercipta kejelasan dan kepastian hukum bagi penegak hukum dan penyandang disabilitas tuna grahita, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi dan diakui secara adil.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Priamsari, RR. Putri. 2019. ‘Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas’, Masalah- Masalah Hukum , 48.2: 215 <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>
Barkah, Aah Laelatul. 2019. ‘Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia’, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan , 12.2: 123 – 40 <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i2.4494> Itasari, Endah Rantau. 2020. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat’ , Journal.Unnes.Ac.Id , 32.1: 70 – 82 <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/25742>
Keadilan, Mimbar, Eriq Panca, and Nur Patria. 2022. ‘DISABILITAS Pendahuluan Penegakan Hak Asasi Manusia ( HAM ) Di Indonesia Merupakan Salah Satu Amanat Reformasi . Upaya Perubahan Yang Telah Dilakukan Dalam Bidang Hukum Adalah Dengan Memasukan Jaminan HAM Bagi Warga Negara Dalam Konstitusi . Penambahan Ja’, 15.45: 109– 21
Muhtarom, Muhammad. 2014. ‘Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Per koperasian Dan Lembaga Keuangan Mikro’, Yustisia Jurnal Hukum , 3.2
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11094>
Nasution, R Hendrik, Ricky Avenzora, ) Dan, Tutut Sunarminto, Analis Peraturan Perundang-
Undangan, and others. 2018. ‘ANALISIS KEBIJAKAN DAN P ERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN EKOWISATA DI INDONESIA (The Analysis of Ecotourism Laws and Policies in Indonesia)’, 23.1: 9– 17
Nur, Insan Tajali. 2014. ‘SINGKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN’: 158– 74
Peraturan, Disharmoni, and Perundang- undangan D I Bidang. 2013. ‘Disharmoni Peraturan
Perundang- Undangan Di Bidang Agraria’, 10 Rosidah, Zaidah Nur. 2013. ‘Sinkronisasi Peraturan Perundang -Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama’, Al-Ahkam , 23.1: 1 <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70> Saputro, Muhammad Bayu, Natangsa Surbakti, and Kelik Wardiono. 2020. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi Di Sasana Inklusi Dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)’, Jurnal Jurisprudence , 10.1: 73 – 93 <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10527>
Sodiqin, Ali. 2021. ‘Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam
Perundang- Undangan Di Indonesia’, Jurnal Legislasi Indonesia , 18.1: 31
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>
W.M, Maria Petronela, Agnes Widanti Soebiyanto, and Edward Kurnia Setiawan Limijadi. 2021. ‘Analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang’, Jurnal Usm Law Review , 4.2: 547 <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3229>