## APAKAH PELANGGARAN ETIKA MENJADI PENYEBAB TERJADINYA FRAUD DAN KEGAGALAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)?
Hasan Ashari 1 , Trinandari Prasetyo Nugrahanti 2 1,2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia
1 ashar176@yahoo.com, 2 trinandari@perbanas.id

## Abstract
This  study  aims  to  explain  whether  ethics  violations  are  the  cause  of  fraud  and bank  failures  that  occur  in  Rural  Banks  (RBs)  in  Indonesia  according  to  the perspective  of  auditors  who  have  performed  audit  assignments  at  banks  at liquidated  banks.  This  study  takes  a  sample  of  9  (nine)  auditors  who  have  the competence and capability to provide information and facts that occur according to  the  results  of  audits  conducted  at  liquidated  banks. The  methodology  used  in this  research  is  a  qualitative  method  with  a  descriptive  analysis  approach. Based on  the  results  of  this  study,  it  was  concluded  that  the  main  audit  procedure performed by the auditor in the closing balance audit (NP) that can find out and / or prove ethics violations in the RBs is a confirmation procedure. While violations of  ethics  are  the  main  cause  of  bank  failures  is  poor  RBs  governance.  Ethical violations that are both administrative and non-administrative are a strong cause of fraud and bank failures. However, ethical  violations are not  a direct  cause of fraud  at  RBs,  because  ethical  violations  can  be  administrative  in  nature  which does not  cause fraud. Fraud appears not  solely because of ethical  violations but can be caused by other things that do not include ethical violations.
Keywords : Ethics, Bank Failure, Audit of Liquidated Bank

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  menjelaskan  apakah  pelanggaran  etika  menjadi penyebab fraud dan  kegagalan bank yang terjadi pada  Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  di  Indonesia  menurut  perspektif  auditor  yang  pernah  melakukan penugasan  audit  di  bank  dalam  likuidasi.  Penelitian  ini  mengambil  sampel  9 (Sembilan)  auditor  yang  memiliki  kompetensi  dan  kapabilitas  untuk  memberikan informasi  dan fakta-fakta  yang  terjadi  sesuai  hasil  audit  yang  dilakukan  di  BPR dalam  likuidasi.  Metodologi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ialah  metode kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan  bahwa  Prosedur  audit  utama  yang  dilakukan  auditor  dalam  audit neraca  penutupan  (NP)  yang  dapat  mengetahui  dan/atau  membuktikan  adanya pelanggaran  etika  di  Bank  Perkreditan  Rakyat  adalah  prosedur  konfirmasi. Sedangkan  pelanggaran  etika  menjadi  penyebab  utama  terjadinya  kegagalan bank  adalah  buruknya  tata  kelola  BPR.  Pelanggaran  etika  yang  bersifat administratif maupun bukan administratif menjadi penyebab yang kuat terjadinya fraud  dan  kegagalan  bank.  Namun  demikian  pelanggaran  etika  bukan  penyebab langsung  terjadinya  fraud  di  BPR,  karena  pelanggaran  etika  dapat  bersifat administratif  yang  tidak  menyebabkan  terjadinya  fraud.  Fraud  muncul  tidak semata-mata  karena  pelanggaran  etika  namun  dapat  disebabkan  hal  lain  yang bukan termasuk pelanggaran etika.
Kata Kunci : Etika, Kegagalan bank, Audit Bank Dalam Likuidasi

## I. Pendahuluan
Sesuai  Undang-Undang  No  7 tahun  1992  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10 tahun  1998  tentang  Perbankan, kategori  bank  di  Indonesia  terdiri dari  bank  umum  (jenis  kegiatan usaha  konvensional  dan  syariah) serta  bank  perkreditan  rakyat/BPR (jenis  kegiatan  usaha  konvensional dan  Syariah).  Kegiatan  BPR  tidak termasuk  lingkup  pemberian  jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran  dan terbatas pada kegiatan: 1) menampung dana simpanan masyarakat seperti deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya  yang  dipersamakan  dengan itu,  2)  menyalurkan  dana  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit,  3) menyediakan pembiayaan dan
penempatan dana berdasarkan
Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas  Jasa  Keuangan,
dan  4)  menginvestasikan  dana  pada Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI),
deposito berjangka, sertifikat deposito,  dan  atau  tabungan  pada bank lain. BPR merupakan salah satu
bentuk commercialized  institutional microfinance (usaha pembiayaan mikro  komersial  yang  legal)  yang tujuan utamanya mempercepat perkembangan ekonomi lokal dengan target pasar rumah tangga berpenghasilan  rendah  dan  usaha mikro dan kecil, sehingga diharapkan dapat  melayani  pangsa  pasar  khusus yang  belum  terjangkau  oleh  bank umum (Hamada, 2010).
Saat  ini  industri  perbankan diakui  sebagai  salah  satu  pelaku utama dalam pengembangan ekonomi  dan  praktik  etis  di  seluruh dunia  (Atakan  et  al.,  2014;  Fatma  et al.,  2014;  Zheng  &  Ashraf,  2014 ) dan secara historis dipandang sebagai Institusi yang dapat dipercaya. (Forseth et al., 2014; Harvey, 1995). Namun demikian,  dengan    ik lim  ekonomi yang  saat  ini  sangat  kompetitif  dan cepat  berubah,  persaingan  untuk bertahan hidup dan ketatnya kompetisi  untuk  memperoleh  pangsa pasar  dapat  menggoda  bank  untuk mengkompromikan  sikap  etis-nya (Jalali,  et  al.,  2015;  Paulet  et al.,2015 ).  Kemungkinan  terjadinya perilaku tidak etis dan
penyalahgunaan  kepercayaan  lebih besar  dengan  adanya  perkembangan pasar  keuangan  yang  lebih  terbuka melalui  deregulasi,  dan  teknologi yang menggantikan komunikasi tatap muka  dan  menyebabkan  pihak  yang bertransaksi  tidak  saling  mengenal satu sama lain. (Ferreira, et al., 2011; Reis et al., 2013).
Langkah-langkah menuju perbankan  yang  lebih  etis  sangat penting,  karena  kinerja  etika  yang diterima  dari  suatu  bank  dapat mempengaruhi reputasinya, dan
memberikan kontribusi atas kesuksesan  atau  kegagalan  bank
dalam jangka panjang (Green,
1989; Simpson  &  Kohers,  2002; Taysir & Pazarcik,
2013).   Mengingat  alasan  tersebut, dan  karena  industri  jasa  keuangan sering  terpapar  bahaya  dengan  level yang  lebih  tinggi  dibandingkan industri  lain,  pemahaman  tentang praktik etis perbankan sangat penting untuk  ditingkatkan  melebihi  praktik etis  di  industri  lainnya  (Mocan  et al.,2015; Polychronidou et al.,
2014). S olusi  terhadap  permasalahan bank  pada  suatu  negara  tergantung pada  seberapa  besar  kepercayaan masyarakat  perbankan  di  Negara
tersebut  seperti  tingkat  kepercayaan pada keandalan pengawasan
perbankan untuk menjaga fungsi dan kinerjanya dengan baik sesuai ketentuan,  dan  tidak  adanya  fraud yang  menyebabkan  kegagalan  bank. Kesuksesan  bank  didorong  oleh standar  etika  yang  tinggi  dalam  hal kualitas  layanan,  budaya  layanan pelanggan,  manajemen,  kualifikasi staf, dan penghargaan atas pekerjaan mereka.  Sedangkan  kegagalan  bank untuk  mematuhi  norma-norma  etika dan  dalam  beberapa  hal  kurangnya transparansi  adalah  salah  satu  alasan yang  menyebabkan  terjadinya  krisis keuangan  global  dan  menyebabkan krisis  perbankan  di  beberapa  negara. Keyakinan nasabah pada bank adalah kunci  keberhasilan  perbankan.  Bank hanya  bisa  bekerja  dengan  baik ketika  publik  mempercayai  layanan yang  diberikan  bank  ( Jasevičienė , 2012).
Berdasarkan data posisi Desember  2019  terdapat  100  BPR yang  telah  dilikuidasi  oleh  OJK. Penyebab  utama  banyaknya  bank perkreditan  rakyat  yang  dilikuidasi yaitu  terjadinya  penurunan  kinerja bank  karena  adanya  fraud  oleh pengurus  bank  dan  pelanggaran
hokum  lainnya,  yaitu:  pencurian dana/aset (34%); pelanggaran kontrak (26%); pembukuan melanggar  hukum  (26%);  fraud (22%);  kesalahan  penyajian  laporan keuangan  (19%);  dan  konspirasi jahat (15%) serta pelanggaran lainnya  hingga  100%    (IADI,  2005) dalam  (Ashari  &  Nugrahanti,  2017). berdasarkan  latar  belakang  tersebut di  atas,  hal  yang  menjadi  pokok permasalahan  dalam  tulisan ini adalah  (1)  Apakah  prosedur  audit dalam  audit  neraca  penutupan  (NP) bank  gagal  yang  dilakukan  auditor dapat mengetahui /membuktikan adanya  pelanggaran  etika  di  Bank Perkreditan  Rakyat  yang  diikuidasi? (2)  Apa  pelanggaran  prinsip  etika
yang signifikan dan menjadi
penyebab utama terjadinya
kegagalan  bank?  (3)  Apakah  apabila terjadi  pelanggaran  etika  di  BPR yang  menjadi  penyebab  terjadinya fraud ?  (4)  Apakah  pelanggaran etika menjadi penyebab kegagalan bank?
Tujuan  dalam  penelitian  ini adalah memberikan pemahaman kepada: 1) pembaca mengenai
pentingnya  penerapan  etika  dalam bisnis perbankan, 2) pemilik/pengurus/ pemilik BPR
bahwa pelanggaran etika dapat menyebabkan  kegagalan  bisnis  BPR dan  3)  regulator  bahwa  penerapan prinsip etika perlu dilakukan berkesinambungan kepada pemilik/pengurus /pegawai BPR. Sedangkan  manfaat  yang  diharapkan dalam  penelitian  ini  ialah  adanya manfaat  teoritis  dan  praktis  yaitu memberikan  sumbangan  pemikiran sehubungan  penerapan  prinsip  etika terhadap bisnis perbankan khususnya terhadap  BPR  dan  sebagai  bahan masukan  bagi  praktisi  BPR  agar selalu menjaga prinsip etika sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya saing BPR.
II. Tinjauan Pustaka
Kajian Literatur
Ferreira et al. (2016) menggunakan pemetaan kognitif untuk  meningkatkan  pemahaman tentang  apa  saja  faktor-faktor  kunci yang  mendasari  perbankan  etis  dan bagaimana  adanya  hubungan  satu sama  lain  sesuai  pengalaman  para ahli  para  ahli  di  bidang  perbankan yang  dapat  membantu  menciptakan teori  dan  berdasarkan  praktik  lazim di  perbankan.  Dalam  penelitian tersebut  diperoleh  faktor-faktor  yang mendasari  perbankan  etis  yaitu  (1)
Komitmen  kepada  pelanggan,  (2)
Kesejahteraan karyawan, (3) Transparansi,  (4)  Reputasi  baik,  (5) Kerjasama  dengan  komunitas,  (6) Tata kelola perusahaan, (7)
Perlakuan  pelanggan  yang  adil  dan merata,  dan  (8)  Praktik  ramah lingkungan.
Keberhasilan  praktik  etika ditemukan  oleh  Kim  et  al.  (2014) yang  menunjukan  bahwa  perilaku etis  yang  diterapkan  oleh  peminjam ( borrower) menyebabkan  terjadinya hubungan  perbankan  yang  kondusif yaitu bank pemberi pinjaman ( lender )  memberikan  kelonggaran kepada peminjam saat bank menetapkan  suku  bunga  pinjaman, dan  memberikan  kelonggaran  lebih tinggi  saat  memberikan  pinjaman berikutnya  dibandingkan  pinjaman sebelumnya,  ketika  ada  kesamaan pemahaman  etis  antara  bank  dan peminjam  dan  adanya  kesadaran bahwa  hal tersebut akan membangun kedekatan dan kepercayaan di antara nasabah dan bank sehingga
memberikan kontribusi lebih rendahnya    potensi  konflik  pada hubungan nasabah dan bank.
Penerapan  persyaratan  kode etik  bagi  bank  telah  meningkatkan
citra bank guna mencapai keberhasilan  bisnis  yang  lebih  baik.
Penilaian etis membangkitkan kepercayaan  di  masyarakat  dan pelaku bisnis terkait dengan operasional bank dan layanan keuangannya  serta  meningkatkan reputasi  yang  lebih  baik  bagi  bank, mempertahankan hubungan baik dengan  klien  dan mendapatkan keunggulan yang lebih  baik di pasar. Bank yang berfokus pada kompetensi dan profesionalisme pegawai mereka, seperti memprioritaskan kejujuran dan ketelitian, kemampuan berkomunikasi,  menghindari konflik, rasa  tanggung  jawab,  menumbuhkan motivasi staf melalui kursus pelatihan  yang  berbeda  dan  sistem insentif yang terstruktur dengan baik, secara  umum  dapat  mencapai  hasil yang lebih baik (Jasevičienė, 2012).
Pengalaman  kegagalan  suatu bank  khususnya  BPR  telah  berulang kali  terjadi  di  Indonesia  baik  dalam kondisi krisis maupun normal. Dalam praktiknya tidak seluruh BPR dapat melaksanakan fungsinya dengan  baik.  Kegagalan  bank  selain disebabkan oleh hal-hal yang bersifat bisnis juga ditengarai karena
disebabkan adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pemilik, pengurus,  dan/atau  pegawai  bank. Secara  umum,  praktik-praktik  tidak etis  semacam  itu  di  BPR  yang  telah diidentifikasi adalah praktik
pengumpulan simpanan, aplikasi kredit  eksploitatif,  dan  praktik- praktik  paternalistik  yang  khas,  juga menekankan  bahwa  masalah  penting yang  terkait  dengan  etika  bank, termasuk  tidak  dipatuhinya  norma- norma moral dan etika dan dilakukannya  tindakan  tidak  jujur (Sunardi et al., 2019).
Penelitian  Adeyanju  (2014)
dengan  sampel  praktisi  perbankan  di Nigeria tentang bagaimana kontribusi pelanggaran etika
terhadap kegagalan di sektor perbankan Nigeria, di simpulkan bahwa  banyaknya kegagalan  bank di Nigeria  belum  tentu  karena  praktik pelanggaran  etika,  tetapi  karena faktor  terkait  lainnya  yang  berasal dari  salah  urus  ( mismanagement ).
Meskipun terdapat bukti kuat praktik tidak  etis  terjadi  pada  hampir  semua bank  dan  di  sebagian  besar  tingkat manajemen  pada  perbankan  Nigeria, namun  tidak  ada  bukti  empiris bahwa,  bank-bank  di  Nigeria  telah
gagal karena disebabkan pelanggaran etika saja.

## Kerangka Teoritik
Etika  dapat  disebut  sebagai standar  benar  dan  salah yang menentukan  apa  yang  seharusnya dilakukan manusia, dalam pelaksanaan hak,
pemenuhan kewajiban, memberikan manfaat bagi masyarakat, perolehan keadilan, atau kebajikan spesifik. Etika, sebagai  contohnya  ialah  merujuk pada standar-standar
yang
memaksakan  kewajiban  yang  umum seperti  menahan  setiap  individu untuk melakukan pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, penyerangan,  fitnah,  dan  penipuan. Standar  etika  juga  termasuk  di dalamnya  anjuran  untuk  melakukan kebaikan,  berprilaku  jujur,  memiliki belas  kasih,  dan  berprilaku  setia, serta  standar  yang  berkaitan  dengan hak-hak, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penganiayaan/cedera  fisik,  dan  hak untuk mendapatkan kenyamanan pribadi (privasi diri) (Aron, 2005).
Etika  mengacu  pada  standar dimana individu mengevaluasi perilaku  mereka  sendiri  dan  perilaku orang  lain  (Guy,  1990).    Sedangkan

## Hasan Ashari, Trinandari Prasetyo Nugrahanti
Schminke  (1998)  dalam Adeyanju (2014) berpendapat  bahwa  definisi etika  dapat  pula  merupakan  studi sistematis,  deskriptif  dan  normatif terkait  kesadaran  moral,  nilai-nilai, karakter,  dan  perilaku  di  seluruh level kegiatan individu dan masyarakat.  Berdasarkan  definisi  di atas, jelas bahwa bank harus beroperasi  secara  etis,  ini  karena tugas  menuntut  standar  etika  yang tinggi  diperlukan  bagi  bank  untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah  dan  umum  karena  fungsi intermediary yang dilakukan bank
Etika  ekonomi  atau  ekonomi etis,  merupakan  teori  praduga  etis dari  sistem  budaya  ekonomi,  teori aturan etis dan sikap yang mengasumsikan  adanya  koordinasi antara pasar dan sistem harga. Istilah "ekonomi  etis"  melampaui  tujuan penelitian  etika  ekonomi,  dipahami sebagai etika ekonomi, untuk mencapai  integrasi  teori  etika  dan teori  ekonomi.  Ekonomi  etis  harus lebih  dari  sekadar  "ekonomi  dan etika".  Ini  diakui  oleh  institusi ekonomi  baru  yang  menyatakan bahwa  pelaku  pasar  dan  ekonomi pasar  tidak  terlepas  dari  pengaturan sosial,  kelembagaan  dan  budaya
dalam masyarakat (Koslowski, 2008).
Masalah kode etik dan profesionalisme  sangat  penting  bagi bankir dan masyarakat umum. Memenuhi kewajiban untuk melindungi  hak  dan  kepentingan nasabah,  menjaga  stabilitas  dan kepercayaan  di  pasar  keuangan  dan pembangunan  ekonomi  ialah  hal-hal yang  sangat  krusial  bagi  bank  untuk senantiana melaksanakan prinsip etika  dalam  menjalankan  bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip integritas,  imparsialitas,  keandalan, transparansi,  tanggung  jawab  sosial dan  menghindari  pencucian  uang (Carse, 1999).
Pengertian bank sesuai
Kasmir (2015) yaitu lembaga keuangan  yang  usahanya  bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan  mendistribusikan  kembali  dana masyarakat  tersebut  ke  masyarakat lainnya  serta  memberikan  jasa-jasa perbankan  lainnya.  Bank  merupakan lembaga  yang  berfungsi  sebagai intermediasi sehingga memiliki banyak risiko. Risiko bank salah satu di  antaranya  ialah  risiko  likuiditas ( liquidity risk ) yaitu risiko bank tidak dapat  memenuhi  kewajiban  jangka
pendek  karena  bank  kekurangan likuiditas.  Menurut  Kasmir  (2015), suatu  bank  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan  likuiditasnya  atau  tidak likuid  jika  bank  dimaksud  tidak dapat  membayar  semua  hutang- hutangnya  terutama  simpanan  dalam bentuk  tabungan,  giro  dan  deposito pada  saat  ditarik  oleh  nasabah/jatuh tempo  dan  tidak  dapat  memenuhi semua  permohonan  kredit  yang diajukan nasabah yang layak dibiayai tanpa penundaan.
Hal-hal  terkait  pelaksanaan etika dan kewajiban terkait pelaksanaan  pekerjaan  di  lingkungan perbankan  bagi  petugas  bank, bankir dan  pimpinan  bank  adalah  sebagai berikut  (Kasmir,  2015):  a)  Bank berkewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia (OJK)  untuk mengetahui posisi kesehatan perbankan dan moneter serta kegiatan  perekonomian,  b)  Bank berkewajiban
mempublikasikan
neraca  dan  laporan  rugi-laba  yang sebenarnya  setiap  tahun  pada  media massa agar dapat diketahui masyarakat,  c)  Bank  berkewajiban menjaga dan memelihara kerahasiaan data  keuangan  nasabah  dari  pihak manapun,  kecuali  dalam  hal  ada
permintaan  resmi  secara  tertulis  dari Menteri  Keuangan  untuk  keperluan perpajakan dan peradilan, d)  Petugas bank berkewajiban untuk  tidak menyampaikan  informasi  keuangan nasabah  di  luar  kedinasan  dan  wajib menjaga  dan  memelihara  arsip  atau surat  menyurat  korespondensi  bank dengan nasabah, e) Terkait pembayaran  pajak,  bankir  harus memotong  pajak  atas  pendapatan gaji, upah atau honorarium pegawainya dan berkewajiban membayar pajak perusahaan, f) Bank harus selalu berusaha untuk memenuhi perjanjian atau kesepakatan  yang  telah  disetujui dengan  para  nasabahnya,  g)  Bank juga  harus  menyampaikan  advis yang  obyektif,  tidak  berpihak  dan tidak bersifat mengikat untuk nasabah.  Hal  itu  karena,  nasabah yang berinteraksi dengan bank ada di antaranya
dalam
kondisi ketidakpastian  mengenai  jenis  jasa apa  yang  sebaik dipilih. Oleh karena itu, bank harus dapat
menginformasikan  alternatif  pilihan produk/jasa bank kepada
nasabahnya.
Kode  etik  dalam  industri perbankan  di  seluruh  dunia  menurut
Baker  (1999),  mencakup  aspek penting  dan  mendasar  dari  prinsip dan  profesionalisme  untuk  anggota mereka. Kode etik formal adalah ciri profesionalisme  di  mana-mana.  Juga
Profesionalisme
dari etika profesional  adalah  standar  moral,
prinsip dan peraturan yang memandu perilaku profesional. Pengertian  bank  gagal  sesuai Federal Deposit Insurance Corporation/FDIC (2014) dalam
Ashari  &  Nugrahanti  (2017)  yaitu bank  yang  menderita  kebangkrutan, kegagalan  ekonomi  karena  tidak tersedianya  modal  yang  memadai dan  mengalami  kegagalan  untuk melaksanakan  kewajibannya.  Sesuai ketentuan  Pasal  2  Peraturan  Otoritas
Jasa Keuangan Nomor
5/POJK.03/2015  tanggal  31  Maret 2015  tentang  Kewajiban  Penyediaan Modal  Minimum  dan  Pemenuhan Modal  Mnimum  Bank  Perkreditan Rakyat  menyatakan  bahwa  BPR wajib  menyediakan  modal  minimum yang  dihitung  dengan  menggunakan rasio  KPMM  paling  rendah  sebesar 12%  (dua  belas  perseratus)  dari aktiva  tertimbang  menurut  risiko (ATMR). Apabila terjadi
ketidakcukupan modal maka
menyebabkan BPR mengalami kegagalan  karena  tidak  mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan/atau  krediturnya  (Ashari  & Nugrahanti, 2017).
Kegagalan bank dapat disebabkan  oleh  faktor  non  makro ekonomi  dan  faktor  makro  ekonomi, kegagalan  bank  karena  faktor  makro ekonomi  yang  menyebabkan  krisis perbankan  atau  kegagalan  bank secara individual adalah resesi ekonomi  (18  negara),  ketentuan tentang keuangan/sistem pengawasan yang  tidak  sehat  (15  negara), deregulasi keuangan (13 negara) dan isu-isu politik (5 negara). Sedangkan kegagalan  karena  faktor  non-makro ekonomi sesuai survei dari International  Association  of  Deposit Insurers/IADI  (2005)  ke  negara anggotanya sesuai urutan hasil survei ialah:  praktik  perbankan  yang  tidak sehat, pengelolaan  manajemen risiko yang tidak baik, tata kelola perusahaan yang buruk dan terjadinya  fraud  manajemen  atau penggelapan  (Ashari  &  Nugrahanti, 2017).  Dalam  penelitian  lainnya, kegagalan  bank  disebabkan  oleh berkurangnya modal, buruknya
manajemen  dan  ketatnya  kompetisi. Ketatnya  kompetisi  dapat  memaksa bank  untuk  menaikkan  suku  bunga simpanan ketika biaya dana meningkat dan marjin  laba  menurun. Untuk  menghasilkan  laba  yang  lebih tinggi  pada  kondisi  tersebut  maka bank  mencari  aset  berisiko  untuk mempertahankan pendapatannya.
Dengan  adanya  aset  berisiko  pada bank,  bank  menjadi  lebih  rentan terhadap  kegagalan  ketika  terjadi pelemahan ekonomi (Owualah, 1996).
Neraca Penutupan (NP) merupakan neraca/laporan posisi keuangan  bank  pada  saat  tanggal cabut  izin  usaha  (CIU).  NP  disusun oleh manajemen bank gagal  menurut Standar Akuntansi  Keuangan (SAK), sehingga  masih  menggunakan  basis akuntansi going  concern .  Neraca Penutupan di bank dalam likuidasi di tertuang dalam Peraturan LPS
Nomor 1/PLPS/2011 mengenai Likuidasi  Bank  sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2015 dan aturan pelaksanaannya  berupa  Keputusan Kepala  Eksekutif  (KKE)  Nomor
KEP  084/KE/XXI/2008  tanggal  5 Nopember  2008  tentang  Pedoman
Penyusunan Necara
Sementara
Likuidasi  (Ashari  &  Nugrahanti,
2017). Statement on
Auditing Standars  No.  99  mendefinisikan fraud  yaitu  “ an  intentional  act  that result  in  a  material  Disbursement  in financial  statements  that  are  the subject  of  an  audit. aktivitas  yang disengaja sehingga berakibat terjadinya  salah  saji  material  dalam laporan  keuangan  yang  merupakan subjek  yang  akan  audit.  Fraud merupakan  tindakan  penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk menipu, atau memanipulasi sehingga menguntungkan  diri  sendiri  atau kelompok  dan  merugikan  orang banyak. Uniform Occupational Fraud  Classification  System ,  The ACFE  ( Association  of  Certified Fraud  Examiner ,  2000)    membagi Fraud menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu
(1) Asset Missapropriation
(penggelapan aset), meliputi
penyalahgunaan  atau  pencurian  aset perusahaan.  Penggelapan  aset  ialah jenis fraud yang  paling  mudah terdeteksi  karena  bersifat  dapat dihitung  ( tangible), (2) Fraudulent Disbursement (Rekayasa  Laporan Keuangan), dengan melakukan

## Hasan Ashari, Trinandari Prasetyo Nugrahanti
rekayasa laporan keuangan ( financial engineering )  melalui mark-up atau mark-down akun-akun dalam laporan keuangan  dalam  rangka  memperoleh keuntungan.
Kecurangan
penyalahgunaan aset perusahaan dapat  pula  mengakibatkan  laporan keuangan  perusahaan  tidak  disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku  umum  dan  menghasilkan laba  yang  digelembungkan  ( window dressing ), dan (3) Corruption
(Korupsi), adalah Fraud yang  paling sukar  mendeteksinya  karena  korupsi pada  umumnya  adanya  kolusi  lebih dari  satu  orang.  Kolusi  dapat berbentuk penyelewengan kewenangan,  penyuapan  ( bribery ), gratifikasi  yang  illegal  ( gratuities ) dan  pemerasan  secara  ekonomis ( economic extortion ).
Menurut  Singleton  (2007), auditor biasanya berhubungan
dengan dua level kecurangan yaitu 1) kecurangan  oleh  pegawai  ( employee fraud )  yang  pada  umumnya  pelaku langsung mengonversi hasil
kecurangan yang diperolehnya
menjadi  kas  atau  aset  lainnya  untuk keuntungan pribadi, dan 2) kecurangan oleh manajemen ( management  fraud ),  kecurangan  ini
lebih samar dibandingkan kecurangan  yang  dilakukan  oleh pegawai,  karena  sering  kali  tidak dapat  dideteksi  oleh  pengendalian internal.

## Kerangka Konseptual
Keberhasilan  praktik  etika ditemukan  oleh  Kim  et  al.  (2014) yang  menunjukan  bahwa  perilaku etis  yang  diterapkan  oleh  peminjam ( borrower) menyebabkan  terjadinya hubungan  perbankan  yang  kondusif. Bank yang berfokus pada kompetensi dan profesionalisme pegawai,  seperti  memprioritaskan kejujuran dan ketelitian, kemampuan berkomunikasi,  menghindari konflik, rasa  tanggung  jawab  yang  tinggi, menumbuhkan  motivasi  staf  melalui kursus  pelatihan  yang  berbeda  dan sistem insentif yang  terstruktur dengan  baik,  secara  umum  dapat mencapai  hasil  yang  lebih  baik (Jasevičienė, 2012).
Sedangkan  berdasarkan  pengalaman kegagalan  bank  khususnya  BPR  di Indonesia  baik  dalam  kondisi  krisis maupun  normal,  kegagalan  bank selain  disebabkan  oleh  hal-hal  yang bersifat bisnis  juga ditengarai karena disebabkan adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pemilik,
pengurus,  dan/atau  pegawai  bank. (Sunardi  et  al.,  2019). Kegagalan bank karena faktor non-makro ekonomi sesuai survei dari International  Association  of  Deposit Insurers/IADI  (2005)  ke  negara anggotanya sesuai urutan hasil survei ialah:  praktik  perbankan  yang  tidak sehat, pengelolaan  manajemen risiko yang tidak baik, tata kelola perusahaan yang buruk dan
terjadinya  fraud  manajemen  atau penggelapan  (Ashari  &  Nugrahanti, 2017).
Ya
Sumber: Diolah Penulis

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan  literatur  yang telah  disampaikan,  maka  kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan  (LPS)  merupakan  otoritas yang dibentuk Negara untuk melakukan fungsi penjaminan simpanan  dan  menjaga  stabilitas sistem perbankan
(Ashari
&Nugrahanti,  2017).  Sesuai  dengan fungsinya LPS memiliki kewenangan untuk  melakukan  penyelesaian  bank gagal  dengan  melakukan  likuidasi terhadap  bank  gagal  yang  dicabut izin usahanya oleh OJK. Manajemen bank dalam likuidasi (BDL) menyusun  neraca  penutupan  bank pada  tanggal  dicabutnya  izin  usaha bank  oleh  OJK.      LPS  menugaskan Auditor  untuk  melakukan  audit  atas neraca  penutupan  tersebut  untuk memberikan  opini  atas  kewajaran aset  dan  kewajiban  bank  gagal  pada tanggal  cabut  izin  usaha.  Dari  audit yang dilakukan, disamping
memberikan  opini  atas  penyajian laporan keuangan bank dalam likuidasi,  auditor  dapat  menganalisis pelanggaran  etika  dan/atau  fraud yang terjadi pada bank yang  menjadi penyebab kegagalan bank.
Pelanggaran Etika
Bank mengalami permasalahan Likuiditas/ Solvabilitas Audit Neraca Penutupan  (NP) NP BDL Hasil Audit NP Analisis atas Proses dan/atau Hasil Audit Bank Dinyatakan Gagal oleh LPS dan
Dicabut ijin usaha (CIU) oleh OJK
Adakah Pelanggaran
Etika ? Kegagalan Bank Fraud

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan kajian  pada  kasus  yang  bersifat khusus  dengan  pendekatan  kualitatif sehingga hasilnya disampaikan dalam struktur penulisan yang fleksibel (Creswell, 2009), mencakup serangkaian teknik  interpretasi untuk mendeskripsikan, menerjemahkan, dan menyesuaikan dengan maknanya mengenai  fenomena  yang  terjadi sehari-hari di kehidupan sosial (Cooper  and  Schindler,  2011)  dan bersifat  multi-metode  dalam  fokus, melibatkan  pendekatan  interpretif
dan naturalistik terhadap
permasalahan  yang  diteliti,  serta mempelajari  berbagai  hal  dalam lingkungan sehari-hari, berupaya untuk  memahami,  atau  menafsirkan kondisi  yang  terjadi  sesuai  dengan pemahaman  masyarakat (Denzin and Lilcoln, 2004) dalam Wahyuni
(2015).
Sumber  data  utama  dalam penelitian  ini  ialah  informasi  yang diperoleh  langsung  dari  informan selaku  objek  penelitian  (Sugiyono, 2013),  melalui  lisan  atau  perilaku yang dilakukan oleh informan berkenaan  dengan  variabel  yang diteliti  (Arikunto,  2013).  Sumber
data  primer  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  adalah  terkait  dengan proses audit NP  bank dalam  likuidasi (BDL)  dalam  hal  ini  adalah  BPR yang dilikuidasi, yaitu Auditor/signing partner Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berpengalaman atau sedang melakukan audit kepada BDL. Sedangkan  sumber  data  sekunder ialah  data  yang  diperoleh  tidak langsung  melalui  orang  lain  atau melalui  dokumen  (Sugiyono,  2013) berbentuk  grafis,  foto-foto,  film, rekaman video, benda-benda dan lain- lain  yang  dapat  memperkaya  data primer  (Arikunto,  2013).  Dalam penelitian  ini  data  sekunder  yang diperoleh  berasal  dari  jurnal  ilmiah terkait  etika  perbankan  dan  lainnya baik  dari  dalam  maupun  luar  negara, publikasi  media,  dan  lain-lain  sesuai tema ini.
Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  melalui  (a) dokumen/riset kepustakaan, (b) wawancara/ interview  ( Esterberg, 2002)  dalam  Sugiyono  (2013)  yaitu melalui penyampaian kuesioner dengan  pertanyaan  baik  pertanyaan terbuka  maupun  pertanyaan  tertutup kepada auditor yang melakukan audit
kepada BDL yang memiliki kompetensi  dan  kapabilitas  untuk menjawab  pertanyaan  di  dalam kuesioner. Analisis data dalam
penelitian  ini  ialah  memproses  data yang  diperoleh  dengan  menyusun data secara sistematis hasil observasi, wawancara,  dengan  mengorganisasir data  menjadi  kategori,  menjabarkan dalam satuan unit, melakukan sintesis,  menyusun  pola,  memilih data  apa  saja  yang  penting  untuk dipelajari  dan  membuat  simpulan supaya  tidak  sulit  dipahami  oleh peneliti  sehingga  hasilnya  dapat diinformasikan  kepada  pihak  lain (Sugiyono, 2013), menyertakan perolehan  data  yang  dikumpulkan secara terbuka sesuai pertanyaan dan analisis  data  yang  diperoleh  dari informan (Creswell, 2009). Langkah- langkah  yang  dilakukan  pada  teknis analisis  data  dalam  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut:  (1)  reduksi data, (2) penyajian data, (3)
pengambilan  kesimpulan/verifikasi, dan  (4)  trianggulasi.  Penulis  akan mengkompilasi  data  yang  diperoleh dari  informan  selama  penelitian dengan literatur yang ada.
IV. Hasil dan Pembahasan
Pembahasan etika dalam penelitian ini menggunakan pemetaan  kognitif Ferreira et  al. (2016)  terkait  faktor-faktor  kunci yang  mendasari  perbankan  etis  yaitu (1) Komitmen kepada pelanggan, (2)
Kesejahteraan karyawan, (3) Transparansi,  (4)  Reputasi  baik,  (5) Kerjasama  dengan  komunitas,  (6) Tata kelola perusahaan, (7) Perlakuan  pelanggan  yang  adil  dan merata,  dan  (8)  Praktik  ramah lingkungan.  Dari  beberapa  faktor kunci  dimaksud  mana  etika  yang sering  dilanggar  oleh  BPR  di Indonesia.
Berdasarkan  kuesioner  yang disampaikan  penulis  kepada  auditor KAP  yang  pernah  melakukan  audit kepada BPR yang dilikuidasi,
Penulis  menerima  9  (Sembilan) jawaban survey dari auditor.
Berdasar hasil survei diperoleh profil informan sebagaimana Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1 Profil Informan Kriteria Uraian Frek. Jumlah Penugasan 1 - 3 kali 4 4 - 6 kali 0 7 - 10 kali 1 Lebih dari 10 kali 4 Jumlah 9 Tahun 0 - 2 tahun 6
Terakhir Penugasan 2 - 5 tahun 3 5 - 10 tahun 0 Lebih dari 10 tahun 0 Jumlah 9 Penugasan Terakhir Audit Neraca Penutupan 6 Audit Pertanggungjawaban TL 1 Audit Neraca Akhir Likuidasi 2 Jumlah 9 Sumber: Diolah Penulis Sesuai  Tabel  1  di  atas, diketahui bahwa auditor yang berperan  sebagai  informan  telah melakukan  penugasan  kepada  bank gagal  sampai  dengan  31  Desember 2019  lebih  dari  50  kali.    6  (enam) dari 9 (sembilan) auditor menyatakan terakhir  kali  melakukan  audit  adalah dalam  rentang  waktu  penugasan  2 (dua) tahun terakhir, dan audit neraca penutupan  dilakukan  oleh.    Sesuai profil  di  atas,  penulis  berkesimpulan bahwa auditor yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki  kompetensi  dan  kapabilitas yang memadai sehingga layak dijadikan  sebagai  informan  dalam penelitian ini.
Prosedur  Audit  Yang  Dilakukan Auditor
Sesuai  hasil  survei  tersebut, prosedur  audit  utama  yang  banyak dilakukan auditor dalam audit Neraca  Penutupan  adalah  prosedur
konfirmasi  (dilakukan  oleh  lima orang  auditor).  Sedangkan  prosedur utama  lainnya  adalah vouching, inquiry,  observation,  dan  inspection (dilakukan oleh empat orang auditor). Sesuai hasil survei, prosedur  audit  yang  secara  langsung maupun tidak langsung dapat mendeteksi adanya pelanggaran etika pada  bank  gagal  adalah  prosedur konfirmasi  (jawaban  dari  empat auditor).  Sedangkan  prosedur  audit lainnya  adalah inspection,  inquiry, observation dan Analitical

## Procedure.
Prosedur  audit  selengkapnya  dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2 Prosedur Audit dalam
Audit Neraca Penutupan Prosedur Audit Jawaban Informan Prosedur Utama Prosedur Dapat Mendeteksi Pelanggaran 1) Vouching 1 0 2) Confirmation 5 4 3) Inquiry 1 1 4) Inspection 1 2 5) Observation 1 1 6) Analitical Procedure 0 1 7) Prosedur Lainnya 0 0 Jumlah 9 9 Sumber: Diolah Penulis

## Pelanggaran Etika di Bank
Sesuai hasil survei,
pelanggaran  etika  pada  bank  gagal
yang sering ditemukan adalah pelanggaran atas tata kelola
perusahaan  yang  baik  (dipilih  oleh enam auditor).
Sedangkan pelanggaran  etika  yang  lainnya adalah  transparansi  dan  komitmen kepada pelanggan.
Adanya  pelanggaran  etika  yang terjadi mengisyaratkan bahwa walaupun setiap  bank  memiliki  kode etik  korporasi  untuk  memandu  staf mereka  tentang  apa  yang  diharapkan dari mereka. Kode etik harus tersedia bagi setiap staf sejak awal perekrutan pegawai  dan  harus  menjadi  bagian dari proses induksi pegawai. Wolfsan (2002)  dalam Adeyanju  (2014) menyatakan  bahwa  keberadaan  kode etik  perusahaan  tidak  akan,  dengan sendirinya,  memastikan  perilaku  etis dari pegawainya. Kode etik berfungsi sejauh
mencerminkan dan mendukung budaya perusahaan.
Pegawai  mempelajari  apa  yang dipertimbangkan  atas  perilaku  yang dapat  diterima  dan  sesuai  dengan mengamati perilaku manajemen puncak.  Informasi  lebih  jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:
Tabel 3 Pelanggaran Etika di BPR
Yang Sering Terjadi dan Pemicu
Fraud
Etika Yang Dilanggar Jawaban Informan Sering Pemicu 1) Komitmen kepada Pelanggan 1 1 2) Kesejahteraan Pegawai 0 0 3) Transparansi 2 1 4) Menjaga Reputasi Baik 0 0 5) Kerja sama dengan Komunitas 0 0 6) Tata Kelola Perusahaan yang Baik 6 7 7) Perlakuan pelanggan secara adil 0 0 8) Praktik ramah lingkungan 0 0 Jumlah 9 9 Sumber: Diolah Penulis
Sesuai hasil survei juga ditemukan  bahwa  pelanggaran  etika pada bank gagal yang dapat menyebabkan terjadinya fraud adalah pelanggaran  etika  atas  “Tata  kelola perusahaan yang baik” (dipilih oleh 7 auditor). Sedangkan pelanggaran etika  yang  lainnya  yang  juga  dapat menyebabkan fraud adalah “Transparansi” dan “Komitmen kepada  pelanggan”  (dipilih  masing- masing  satu  auditor). Pelanggaran etika yang dilakukan bank gagal dari sudut  pandang  auditor  tersebut  di atas  sesuai  dengan  praktik  tidak  etis yang  diidentifikasi  dalam  penelitian Sunardi  et  al.  (2019),  yaitu  praktik pelanggaran  dalam pengumpulan simpanan,  kredit  eksploitatif,  dan praktik-praktik  paternalistik  yang

## Hasan Ashari, Trinandari Prasetyo Nugrahanti
ketiganya termasuk pelanggaran etika  yang  terkait  komitmen  kepada pelanggan  dan  transparansi  dan merupakan  serta  salah  satu  indikasi adanya tata kelola yang tidak baik.

## Fraud di Bank Dalam Likuidasi
Sesuai  hasil  survei,  5  (lima) auditor  menyatakan  bahwa  dalam audit neraca penutupan yang dilakukan  tidak  menemukan  adanya fraud.    Sedangkan  4  (empat)  auditor lainnya menemukan adanya fraud.
Tabel 4
Penemuan Fraud oleh Auditor
Ditemukan Fraud Jawaban Informan Jawaban “Ya” 5 Jawaban “Tidak” 4 Jumlah 9 Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan jawaban Auditor
pada Tabel 4 di atas, 5 (lima) auditor yang  memberikan  jawaban  Ya, menyatakan bahwa fraud yang terbanyak  terjadi  pada  bank  gagal adalah  terjadinya conflict  of  interest
dan fraudulent disbursement.
Conflict  of  interest  yang  terjadi misalnya  tidak  adanya  pemisahan fungsi dan tugas yang jelas dan tegas di  dalam  manajemen.  Sedangkan Fraudulent  disbursement misalnya adalah  penyalahgunaan  kas  atau window dressing dengan cara
merekayasa kredit (kredit fiktif/topengan)  yang  dilakukan  oleh pegawai  dan  manajemen.  Pendapat auditor  dalam  penelitian  ini  sejalan dengan Singleton (2007) yang menyatakan  auditor  secara  umum mengalami  dua  tingkat  fraud  yaitu:
(1) kecurangan oleh pegawai/ employee  fraud dan  (2)  kecurangan oleh  manajemen/ management  fraud . Penjelasan  lebih  lanjut  pada  Tabel  5 di bawah ini.
Tabel 5 Fraud pada Bank Gagal Jenis Fraud Jawaban Informan 1) Conflict of interest 2 2) Bribery 0 3) Illegal Gratuities 0 4) Economic Extortion 1 5) Skimming of Cash 0 6) Larceny of Cash 0 7) Fraudulent Disbursement 2 8) Misuse asset 0 9) Fraud lainnya 0 Jumlah 5 Sumber: Diolah Penulis
Pelanggaran  Etika  dan  terjadinya

## Fraud
Mengenai  pertanyaan  apakah setiap pelanggaran etika dapat dipastikan akan terjadi fraud, mayoritas auditor (6 orang)
menjawab  “tidak  pasti”,  karena pelanggaran  etika  dapat  bersifat
administratif dan tidak menyebabkan terjadinya  fraud,  pelanggaran  etika tidak  selalu  berakibat  adanya  fraud (atau sebaliknya), dan masih terdapat kondisi  lainnya  selain  pelanggaran etika.  Sedangkan  3  (tiga)  auditor yang  menjawab  “Ya”  dengan  alasan bahwa  adanya  fraud  di  bank  telah mencerminkan tata kelola  bank  yang tidak baik dan fraud terhadap catatan akuntansi  sudah  pasti  merupakan pelanggaran etika.
Tabel 6 Pelanggaran Etika dan Fraud Jawaban Jawaban Informan Jawaban “ Ya” 3 Jawaban “Tidak” 0 Jawaban “Tidak Pasti” 6 Jumlah 9 Sumber: Diolah Penulis
Sesuai hasil survei tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian  pelanggaran  etika  dapat berimplikasi  pada  terjadinya  fraud pada bank gagal. Karena pelanggaran kode  etik  dapat  hanya  bersifat administratif  dan  terjadinya  fraud bisa disebabkan karena faktor lainnya selain pelanggaran etika.
Pelanggaran  Etika  dan  Kegagalan Bank
Selanjutnya mengenai apakah pelanggaran  etika  menjadi  penyebab
kegagalan  bank,  mayoritas  informan yaitu 6 (enam) orang auditor menyatakan bahwa terdapat hubungan  sebab-akibat  yang  “Kuat” (lima orang) dan “Sangat Kuat” (satu orang)  antara  pelanggaran  etika  dan kegagalan  Bank.  Sedangkan  sisanya 3 (tiga) orang auditor masing-masing menyatakan  “Tidak  ada  Hubungan”, “Lemah”, dan “Sedang”.
Tabel 7 Pelanggaran Etika
dan Kegagalan Bank Hubungan Jawaban Informan 1) Tidak ada hubungan 1 2) Sangat Lemah 0 3) Lemah 1 4) Sedang 1 5) Kuat 5 6) Sangat Kuat 1 Jumlah 9 Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan pembahasan
tersebut  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  pelanggaran  etika  menjadi penyebab  kuat  terjadinya  kegagalan BPR di Indonesia. Simpulan tersebut sejalan dengan penelitian International  Association  of  Deposit Insurers ke negara anggotanya bahwa  kegagalan  bank  sesuai  urutan hasil  survei  disebabkan  oleh:  praktik perbankan yang tidak sehat, pengelolaan  manajemen  risiko  yang tidak  baik,  tata  kelola  perusahaan
yang  buruk  dan  terjadinya  fraud manajemen  atau penggelapan  (IADI, 2005)  dalam  Ashari  dan  Nugrahanti (2017).  Survei  IADI  menunjukkan bahwa  ada  hubungan  yang  kuat antara buruknya tata kelola
perusahaan yang merupakan pelanggaran  etika  dengan  kegagalan bank  sebagai  penyebab  kegagalan urutan ke-2 setelah praktik perbankan yang tidak sehat. Sedangkan fraud itu sendiri merupakan penyebab kegagalan bank urut  ke-  3  setelah  praktik  yang  tidak sehat  dan  tata  kelola  perusahaan yang buruk.
Hasil  penelitian  ini  tidak selaras  dengan  penelitian Adeyanju (2014)  di Nigeria tentang  bagaimana
kontribusi
pelanggaran etika terhadap  kegagalan bank. Pada penelitian tersebut disimpulkan
bahwa tidak ada hubungan pelanggaran  etika  dengan  kegagalan bank.  Meskipun  terdapat  bukti  kuat terjadi  praktik  tidak  etis  di  hampir semua  operasi  bank  dan  di  sebagian besar tingkat manajemen pada perbankan  di  Nigeria,  namun  tidak ada  bukti  empiris  menjadi  penyebab kegagalan  bank-bank  di  Nigeria karena alasan pelanggaran etika saja.
Kegagalan  tersebut  terkait  faktor lainnya seperti pinjaman orang dalam, pinjaman yang berisiko tinggi, stabilitas mikro-ekonomi, kekurangan  dalam  peraturan  bank dan  pengawasan,  permodalan  yang tidak memadai, salah urus pengelolaan  sumber  daya,  tingginya insiden  penipuan  dan  pemalsuan, konflik antar direksi, sistem pengendalian  internal  yang  lemah, sistem  penilaian  kredit  yang  buruk, likuiditas rendah, ketidakstabilan lingkungan ekonomi, biaya operasional  yang  tinggi,  pelatihan yang  tidak  memadai,  tingkat  gagal bayar  pinjaman  yang  tinggi,  tidak memadainya jumlah staf yang memenuhi  kualifikasi  (Adeyanju, 2014).
Perbedaan  hasil  penelitian  di atas dapat dipahami karena perbedaan  ukuran  bank  yang  diteliti. Di  Nigeria  penelitian  berfokus  pada bank umum sedangkan dalam penelitian ini focus penelitian dilakukan  pada  BPR  dengan  skala aset  dan  permodalan  yang  lebih rendah dari bank umum.
Untuk  menghindari  adanya
pelanggaran
etika yang menyebabkan  terjadinya  kegagalan
bank,  auditor  memberikan  masukan kepada  BPR  adalah  agar  BPR mematuhi  Peraturan  OJK.  Selain  itu Auditor memberikan masukan kepada  regulator  yaitu  (1)  agar regulator  terkait  terutama  dalam  hal ini  OJK  agar  lebih  memperkuat  lagi fungsi  pengawasan  dan  monitoring terhadap  BPR,  (2)  melakukan  audit Laporan  keuangan  kepada  seluruh BPR  tanpa  pembatasan  modal,  (3) waktu  audit  yang  diperpanjang  agar regulator  dapat  secara  detil  meneliti kecerobohan/kelalaian/kecurangan pegawai/pemilik bank, dan (4) periode  audit  di  persingkat    yang semula sekali dalam 6 (enam)   bulan menjadi  sekali  dalam  3    (tiga)  bulan dalam rangka mendeteksi secara dini pelanggaran yang ada, dengan periode  audit  yang  singkat  maka apabila  terjadi  pelanggaran  dapat segera  dideteksi  secara  dini  dan dapat segera dilakukan investigasi.

## V. Kesimpulan dan Saran
Prosedur  audit  utama  yang dilakukan auditor dalam audit neraca penutupan  (NP)  bank  gagal  dan sekaligus prosedur yang dapat mengetahui  dan/atau  membuktikan adanya  pelanggaran  etika  di  BPR yang  mengalami  kegagalan  adalah
prosedur  konfirmasi.    Pelanggaran prinsip  etika  yang  signifikan  dan menjadi  penyebab  utama  terjadinya kegagalan bank adalah buruknya tata kelola  BPR.  Sedangkan  fraud  yang terbanyak  terjadi  pada  bank  gagal adalah  terjadinya conflict  of  interest dan fraudulent  disbursement. Tidak terdapat  penyebab  langsung  antara pelanggaran  etika  dengan  terjadinya fraud  di  BPR,  karena  pelanggaran etika  dapat  bersifat  administratif sehingga tidak menyebabkan terjadinya fraud. Fraud dapat muncul karena  terdapat  kondisi  lainnya selain dari pelanggaran etika.
Pelanggaran etika merupakan penyebab yang kuat terhadap terjadinya kegagalan BPR. Pelanggaran  etika  baik  yang  bersifat administratif maupun bukan administratif  dapat  menyebabkan kegagalan  bank.  Untuk  menghindari adanya pelanggaran etika yang dapat berdampak  pada  terjadinya  fraud dan/atau  kegagalan  bank,  auditor menyarankan agar BPR agar mematuhi  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan
sebagai
regulator/pengawas  perbankan  dan regulator  lebih  memperkuat  lagi fungsi  pengawasan  dan  monitoring
terhadap  BPR  dengan  melakukan audit  Laporan  keuangan  kepada seluruh  BPR:  (1)  tanpa  pembatasan modal, (2) waktu audit yang diperpanjang  agar  regulator  dapat secara detil meneliti
kecerobohan/kelalaian/ kecurangan pegawai/pemilik  bank,  (3)  periode audit  dipersingkat    yang  semula sekali  dalam  6  (enam)    bulan menjadi  sekali  dalam  3    (tiga)  bulan dalam rangka mendeteksi secara dini pelanggaran yang ada.
Tulisan ini memiliki keterbatasan,  yaitu  tidak  seluruh auditor menjawab kuisioner
walaupun  kuisioner  telah  diemail  ke alamat  kantor  auditor.  Auditor  yang tidak menjawab dengan alasan kesibukan  atau  adanya  pergantian auditor/partner sehingga auditor yang saat  ini  aktif  di  KAP  belum  pernah melakukan  audit  di  bank  dalam likuidasi.   Penulis  menyarankan agar dalam penulisan berikutnya penilaian terkait  etika  dilakukan  kepada  bank umum  atau  BPR  dengan  informan adalah  praktisi  perbankan  dan/atau pihak terkait dalam bisnis perbankan.
Saran penulis kepada
regulator  dalam  hal  ini  otoritas pengawasan  bank/OJK  ialah  agar
OJK mendorong dan mempromosikan  penerapan  standar etika melalui pelatihan dan pemeriksaan  etika.  Hal  tersebut mengingat  pekerjaan  bankir  tidak hanya memerlukan kompetensi tetapi juga etika dan moral yang baik. Bank tidak  cukup  hanya  memiliki  kode etik,  namun  kode  etik  tersebut  harus diketahui  oleh  semua  bankir  dan dipromosikan  untuk  menumbuhkan kesadaran etis, menyelesaikan permasalahan  terkait  etika,  dan tersedianya  panduan  yang  tepat dalam menangani permasalahan yang ditemui profesional bank. Pengaturan dan  penerapan  etika  harus  sering dievaluasi untuk memastikan pengaturan tersebut selalu dimutakhirkan, dapat diterapkan oleh semua bankir profesional dan
diadopsi oleh semua bank. Daftar Pustaka
Adeyanju,
Olanrewaju David. (2014). Code  of  Ethics  and
Professionalism: Implication for  Bank  Failure  in  Nigeria. Research  Journal  of  Finance and  Accounting www.iiste.org .
ISSN  2222-1697  (Paper)  ISSN
2222-2847 (Online)Vol.5, No.19, 2014 AICPA  Auditing  Standards  Board, Consideration  of  fraud  in financial statement audit,
American  Institute  Certified
Public  Accountants  (AICPA) , SAS No. 99(2002). Arikunto, Suharsimi, 1991,
Manajemen Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta.
Aron.  B.  (2006). Ethics  and  Decision
Making for Interpreters Ashari,  Hasan  and  Nugrahanti,  TP. (2017). Implication of Liquidation Method to Recovery  Rate  and  Residual Asset:  The  Case  of  Rural
Banks  in  Indonesia  Scientific.
Scientific  Journal  of  PPI- UKM ,  Vol.  4,  No.  1,  p.  43-54.
ISSN  No.  2356  –  2536.    DOI:
10.27512/sjppi- ukm/ses/a15012018
Association of Certified Fraud
Examiners  (ACFE).  (2000).
ACFE  Reports  The  Nations 2000
Atakan-Duman, S., & Ozdora-Aksak,
E. (2014). The role of corporate  social  responsibility in  online  identity  construction: An analysis of Turkey's banking sector . Public Relations  Review,  40,  862–
864.
http://dx.doi.org/10.1016/j.pubr ev.2014.07.004 0363-8111
Baker,  R.  (1999).  Code  of  Ethics: Some  History, Journal  on Perspectives on the Profession . 19, 1, Fall 1999.
Carse,  D.  (1999). The  Importance  of Ethics  in  Banking .  A  paper presented  at  2nd  International Conference on Banking Ethics,
Hong Kong.
Fatma,  M.,  Rahman,  Z.,  &  Khan,  I. (2014). Multi-item  stakeholder based scale to measure CSR in the banking industry .
International Strategic Management  Review,  2,  9–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.ism. 2014.06.001 Ferreira, Fernando A.F., Jalali, Marjan  S.,  Ferreira,  João  J.M. (2016). Experience-focused thinking and cognitive mapping  in  ethical  banking practices: From practical intuition  to  theory, Journal  of Business  Research 69  (2016) 4953–4958. https://doi.org/10.1016/j.jbusre
s.2016.04.058
Green,  C.  (1989).  Business  ethics  in banking .  Journal  of  Business Ethics , 8, 631–634. https://www.jstor.org/stable/25 071946 Guy,  M.  E. (1990). Ethical  Decision Making  in  Everyday  Work
Situations .  Westport:  Quorum Books, 1, 5-6. Hamada, M. (2010). Commercialization Of Microfinance  In  Indonesia: The  Shortage  Of  Funds  And The  Linkage  Program . The Developing  Economies 48,  no. 1, 156–76. https://doi.org/10.1111/j.1746- 1049.2010.00102.x International  Association  of  Deposit Insurers (IADI). (2005), General  Guidance  for  the Resolution  of  Bank  Failures ,
The  Research  and  Guidance Committee International Association of Deposit Insurers Working Paper. Jalali, M., Ferreira, F., Ferreira, J., & Meidutė-Kavaliauskienė, I. (2016). Integrating metacognitive and psychometric  decision  making
approaches  for  bank  customer loyalty measurement. International Journal of Information  Technology  and Decision Making , 15, 815–837. https://doi.org/10.1142/S02196 22015500236 Jasevičienė,  Filomena.  (2012 ).  The
Ethics  of  Banking:  Analysis and  Estimates ,  ISSN  1392-
1258.  Ekonomika  2012  Vol.
91(3) Vilnius University,
Lithuania. https://DOI.org/ 10.15388/Ekon.2012.0.884.
Kasmir. (2015). Manajemen Perbankan .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. PERS
Kim,  Moshe.,  Surroca,  Jordi.,  Tribó, Josep  A.  (2014).  Impact  of ethical  behavior  on  syndicated loan  rates .  Journal  of  Banking
& Finance 38 (2014) 122–144. https://doi.org/ 10.1016/j.jbankfin.2013.10.006
Koslowski, P. (2008). Some Principles of Ethical Economy . Koslowski,  P.  (2011). The  Ethics  of Banking: Conclusions from the Financial Crisis
Mocan,  M.,  Rus,  S.,  Draghici,  A., Ivascu,  L.,  &  Turi,  A.  (2015). Impact  of  corporate  social responsibility  practices  on  the banking  industry  in  Romania . Procedia Economics and Finance, 23, 712–716. https://doi.org/10.1016/S2212-
5671(15)00473-6
Owualah,  S.  I.  (1996). Contemporary Issues  in  Nigeria’s  banking and Finance . Lagos: GMagInvestmentsLtd, 1-57. [Url:http:// www.theconvention.org/pdf/re
gulations_  Code  Of  Ethics  In Banking And Finance]
Paulet,  E.,  Parnaudeau,  M.,  & Relano,  F.  (2015).  Banking with  ethics:  Strategic  moves and  structural  changes  of  the banking industry in the aftermath  of  the  subprime mortgage  crisis. Journal  of Business Ethics , 131, 199–207. https:// www.jstor.org/stable/24703497 Polychronidou,  P.,  Ioannidou,  E., Kipouros, A., Tsourgiannis, L., & Simet, G. (2014). Corporate social  responsibility  in  Greek banking  sector:  An  empirical research.  Procedia  Economics and  Finance ,  9,  193–199. https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(14)00020-3
Reis,  J.,  Ferreira,  F.,  &  Monteiro- Barata, J. (2013). Technological  innovation  in banking services: An exploratory analysis to perceptions  of  the  front  office employee . Problems and Perspectives  in  Management,
11, 34–49. Simpson,  W.,  &  Kohers,  T.  (2002). The  link  between  corporate social and financial performance:  Evidence  from the  banking  industry. Journal of Business Ethics , 35, 97–109. https://doi.org/10.1023/ A:1013082525900
Singleton,  Hall.  (2007). Information Technology Auditing and Assurance . Edisi Kedua,
Salemba Empat,Jakarta
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung  :  Alfa Beta
Sumanto.  (2014). Teori  dan Aplikasi
Metode Penelitian . Yogyakarta : CAPS
Sunardi,  Sunardi,  Pradesa,  Hafid  A. (2019).  An  empirical  evidence of ethical climate index in rural banks  from  Board of  Directors Perspective. Journal of Economics, Business, and
Accountancy  Ventura Vol.  21,
No. 3, December 2018 – March
2019,  pages  373  –  377.  http:// doi.org/10.14414/jebav.v21i3.1 590
Tayşir,  E.,  &  Pazarcık,  Y.  (2013).
Business ethics, social responsibility  and  corporate governance: Does the strategic management  field  really  care about these concepts? Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 99, 294–303. http://doi.org/10.1016/j.sbspro. 2013.10.497 Umar,  H.  (2016). Corruption  The Devil. Jakarta: Trisakti University Publisher Zheng,  C.,  &  Ashraf,  B.  (2014). National  culture  and  dividend policy:  International  evidence from banking. Journal  of Behavioral  and  Experimental Finance , 3, 22–40. https://doi.org/ 10.1016/
j.ribaf.2016.01.015