Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal. 130-136 | Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6918.130-136

## PENERAPAN HUKUM PIDANA MATI BERSYARAT DALAM KUHP BARU DI HUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
Parhan Muntafa, Ade Mahmud Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Kota Bandung, Indonesia sayaparhan99@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

## Abstrak
Sanksi  pidana  telah  diatur  pada  Pasal  10  KUHP,  salah  satunya  pidana  pokok  hukuman  mati.  Namun  pada pelaksanaanya terhadap penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana masih menjadi perdebatan yang  cukup  serius  terhadap  eksekusi  mati  yang  masih  relatif  tidak  memberikan  kepastian  hukum,  terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  ada  sebuah  terobosan  baru  bahwa  hukuman  pidana  mati  bukan  lagi  pidana  pokok  melainkan pidana  khusus  yang  diancamkan  secara  alternatif  atau  menjadi  pidana  mati  bersyarat  dengan  diberikan  masa percobaan  selama  10  (sepuluh)  tahun.    Tujuan  dari  penelitian  yaitu:  menganalisis  urgensi  penjatuhan  pidana mati  bersyarat  di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana. Dengan  menggunakan  metode pendekatan  yuridis normatif dengan  mengkaji  beberapa norma, spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif da teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah: Urgensi Pidana mati dapat dilaksanakan menurut undang-undang republik  indonesia  nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang  hukum pidana, setelah  berkelakuan  baik dengan  masa  percobaan  selama  10  (sepuluh),  mendapatkan  persetujuan  dari  Presiden  setelah  mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, kemudoan hukumannya dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Pemberian pidana mati besyarat sebagaimana di dalam Pasal 100 ayat (4), ada sebuah kata frasa “dapat”, hal ini justru akan  memberikan sebuah ketidakpastian ketika dapat di ganti atau tidaknya pidana  mati  menjadi pidana seumur  hidup.  Hal  ini  batas  waktu  masa  percobaan  pidananya  terlalu  lama,  kemudian  proses  peradilan  tidak memiliki  kepastian  akan  putusan  yang  didapatkannya  serta  belum  diatur  jelas  mengenai  batas  waktu  terbitnya keputusan presiden tersebut.
Kata Kunci : Hukuman Mati, Kepastian Hukum, Pidana Bersyarat

## Abstract
Criminal sanctions have been regulated in Article 10 of  the Criminal Code, one of  which is the main  crime of the  death  penalty.  However,  in  its  implementation  of  the  application  of  death  penalty  sanctions  against perpetrators  of  criminal  acts,  it  is  still  a fairly  serious  debate  against  executions  which  still  relatively  do  not provide  legal  certainty,  especially  after  the  passing  of  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  1  of  2023 concerning the Criminal Code, there is a new breakthrough that the death penalty is no longer the main crime but  a special crime that is threatened alternatively or becomes the death  penalty conditional  by being  given a probationary  period  of  10  (ten)  years.  The  purpose  of  the  study  is:  analyzing  the  urgency  of  imposing  the conditional death penalty in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. By using a normative juridical approach method by examining several norms, the research specifications used are descriptive and data collection techniques using literature studies. The results of this study are: The urgency of  the  death  penalty  can  be  implemented  according  to  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  1  of  2023 concerning the Criminal Code, after behaving well with a probation period of 10 (ten), obtaining approval from the  President  after  obtaining  consideration  by  the  Supreme  Court,  then  the  sentence  can  be  changed  to  life imprisonment.  The  provision  of  conditional  death  penalty  as  in  Article  100  paragraph  (4),  there  is  a  phrase "may", this will actually provide an uncertainty when it can be replaced or not the death penalty becomes a life sentence.  This  is    too  long    the  time  limit  for  criminal  probation,  then  the  judicial  process  does  not  have certainty about  the verdict obtained and has not been clearly regulated about  the deadline for the issuance of the presidential decree.
Keywords : Death Penalty, Legal Certainty, Conditional Crime

## I. PENDAHULUAN
Hukum menurut Hans Kelsen adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkag aku  manusia dan memiliki  memiliki  fungsi  untuk  menciptakan  sebuah  keadilan  dalam  mengatur  Rahardian,  (2016). Salah satu hukum yang mengatur kepentingan publik dan mengatur kepentingan umum, yaitu hukum pidana.  Menurut  Van  Hamel  mengatakan  hukum  pidana  adalah  keseluruhan  dasar  dan  aturan  yang dianut  oleh  negara  dalam  kewajibannya  untuk  mengakkan  hukum,  yaitu  dengan  melarang  apa  yang bertentangan  dengan  hukum  dan  mengenakan  suatu  nertapa/penderitaan  kepada  yang  melanggarnya Nandang  Sambas,  (2019).  Hal  itu  diatur  dan  diberikannya  penderitaan  atau  sanksi,  dalam  rangka untuk melindungi kepentingan umum, baik itu negara dan masyarakat Muladi, (1994).
Dalam  melindungi  itu  semua,  sesuai  dengan  siatnya  hukum  pidana  bagi  yang  melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana dan medapatkan sebuah penderitaan, kemudian dampak lainnya agar dapat  mendidikan  dan  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  dilakukan  oleh  masyarakat  lainnya.  Atas konsekuensi  tersebut,  hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  didalam  penggunaanya  hukum  pidana  sebagai ultimum  remidium  (sebagai  jalan  terakhir  manakala  sanksi-sanksi  lain  diluar  pidana  sudah  tidak mengaturnya)  dan  primum  remidium  (sebagai  penanggulangi  sebuah  tindak  pidana).  Adapun  sanksi pidana  yang  saat  ini  berlaku  di  Indonesia  sebagaimana  telah  diatur  pada  Pasal  10  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  bahwa  pidana  pokok  itu  terdiri  dari:  pidana  mati,  pidana  penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
Salah  satu  pidana  pokok  yakni  hukuman  mati,  menurut  Satochid  Kartanegara,  hukuman  mati adalah  hukuman  yang  dilakukan  dengan  mengambil  jiwanya  orang  yang  melanggar  undang-undang dan  yang  harus  dihukum  itu  Kartanegara,  (1998).  Dengan  hal  ini  peranan  hukuman  mati  dapat dipergunakan sebagai alat pertahanan sosial dalam mencegah adanya bahaya atau ancaman besar yang menimpa  masyarakat  terhadap  kejahatan-kejahatan  memiliki  resiko  besar  terhadap  ketertiban  dalam kehidupan  bermasyarakat,  beragama,  dan  bernegara  A.M,  (1983).  Hal  demikian  penerapan  sanksi hukuman mati di Indonesia masih diterapkan terhadap beberapa tindak pidana, diantaranya Pasal 340 KUHP yang mengatur delik tentang pembunuhan berencana.
Salah satu contoh penerapan pidana mati di dalam kasus di Pengadilan Negeri Jakarta terhadap terdakwa Ferdy  Sambo dengan  nomor perkara: 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEl dan oleh majelis hakim di  vonis  telah  menjatuhkan  vonis  hukuman  mati  terhadap  terdakwa  Irjen.  Pol.  Ferdy  Sambo  dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat seorang anggota Kepolisian Indoensia. Dengan dijatuhi hukuman mati tersebut, masih menjadi perdebatan apabila diberikannya hukuman terberat tersebut.
Atas  perdebatan  yang  terjadi,  kemudian  berdampak  pada  pelaksanaan  eksekusi  mati  yang menunggu tidak memberikan kepastian hukum, mulai dari dijatuhinya pidana mati oleh majelis hakim pada  tingkat  pertama  sampai  dengan  upaya  hukum  lainnya  belum  memberikan  sebuah  kepastian untuk  terdakwa,  maka  atas  fenomena  ini  disebut  deret  tunggu  (death  row  phenomenon)  Hudson, (2000).  Atas  kondisi  demikian,  pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  melakukan penyusunan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sejak dari tahun  1963 yang memiliki  perjalanan  cukup  panjang  dan  akhirnya  disahkan  pada  hari  Selasa  06  Desember  2022 menjadi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU KUHP).
Atas  disahkannya  UU  KUHP,  ada  beberapa  perubahan  diantaranya  berkenaan  dengan  hukum pidana  mati,  adapun  perbedaan  mendasar  saat  ini  dalam  pidana  mati  awalnya  sebagai  pidana  pokok berubah menjadi pidana khusus sebagaimana termuat di dalam Pasal 64 UU KUHP, yang diancamkan secara  alternatif  dan  dijatuhkan  dengan  masa  percobaan  sepuluh  tahun  sebagimana  dicantumkan didalam  Pasal  l00  ayat  (1)  “Hakim  menjatuhkan  pidana  mati  dengan  masa  percobaan  selama  10 (sepuluh)  tahun  dengan  memperhatikan:  a.  rasa  penyesalan  terdakwa  dan  ada  harapan  untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana”.
Dalam  masa  percobaan  ini,  tentu  sangat  tidak  relevansi  akan  alasan  apabila  dikaitkan  dengan status  seorang  terdakwa,  kemudian  menjadi  warga  binaan  di  lembaga  pemasyarakatan  akan  selalu berprilaku  baik.  Sesuai  dengan  tujuan  pemasyarakatan  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan  Pasal  2  huruf  b,  bahwa  tujuan diselanggaran  pemasyarakatan  tidak  lain  untuk  membentuk,  melatih  dan  memberikan  pembinaan
kepada  warga  binaan  agar  kelak  menjadi  manusia  yang  sebaik-baiknya  dan  dapat  menyesali perbuatannya.
Dengan  hal  ini  ketika  alasan  itu  dijadikan  dapat  merubahnya  hukuman  terdakwa,  maka kemungkinan  kedepannya  setelah  UU  KUHP  berlaku  akan  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat terhadap  isi  Pasal  100  Ayat  (4)  yang  menyebutkan  frasa  “dapat”.  Tentu  frasa  yang  digunakan  ini menimbulkan  tafsir  yang  luas  dan  menimbulkan  sebuah  ketidakpatian  hukum  dalam  penerapan hukuman  mati  dengan  diberikan  keluasan  dapat  diubah  hukumannya  menjadi  lebih  ringan  atau menjadi  pidana  seumur  hidup.  Selain  itu  keputusan  dapat  dirubahnya  hukuman  ini  ada  pada Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, akan tetapi untuk jangka waktu terbitnya Keputusan Presiden belum diatur.
Dalam  mewujudkan  orisinalitas  penulisan,  maka  penulis  menelusuri  kepustakaan,  mencari jurnal yang memiliki topik yang sama, diantaranya sebagai berikut: Pertama, Lidya Suryani Widayati, “Pidana  Mati  Dalam  Ruu  Kuhp:  Perlukah  Diatur  Sebagai  Pidana  Yang  Bersifat  Khusus?”,  Jurnal NEGARA  HUKUM:  Vol.  7,  No.  2,  November  2016.  Kedua  dari  Aista  Wisnu  Putra,  Rahmi  Dwi Sutanti,  “Kebijakan  Formulasi  Pidana  Mati  Bersyarat  dalam  Perspektif  Pembaharuan  HukumPidana Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum  Indonesia Program  Studi Magister  Ilmu HukumVolume 2, Nomor  3,  Tahun  2020.  Ketiga  Yan  David  Bonitua,  Pujiyono,  Purwoto  “Sikap  Dan  Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati Di Indonesia” DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.
Rencana  penulis  meskipun  topiknya  yang  sama  dengan  jurnal  terdahulu,  tetapi  ada  perbedaan dalam  permasalahan  yang  dibahas.  Pembahasan  dalam  hal  ini  akan  terfokus  pada  penguatan  urgensi penjatuhan pidana bersyarat di dalam undang-ndang republik indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab  undang-undang  hukum  pidana  dan  pemberian  pidana  mati  besyarat  dihubungkan  dengan  asas kepastian hukum. Tujuan dari penelitian yaitu: menganalisis urgensi penjatuhan pidana mati bersyarat di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang Hukum Pidana.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  di  gunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis normatif,  mengingat  permasalahan  yang  diteliti  respon  terhadap  setelah  disahkanya  undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana terhadap urgensi penjatuhan  hukuman  pidana  mati  bersyarat  dihubungkan  dengan  asas  kepastian  Hukum.  Dengan menganalisis hukum yang tertulis yang telah diundangkan Soemitro, (1988).
Spesifikasi  penelitian  menggunakan  desktriptif  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran dan  penjelasan  terhadap  masalah  yang  diteliti  mengenai  perubahan  hukuman  pidana  mati  di Indonesia.  Adapun  untuk  jenis  data  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data kualitatif.  Sumber  data  merupakan  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan perundang-undangan  dan  segala  dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan  hukum. Bahan  hukum sekunder  adalah  dokumen  atau  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  seperti  buku-buku,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian,  makalah  dan  lain  sebagainya  yang  relevan dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Sedangkan  bahan  hukum  tersier bahan  hukum  yang memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  seperti  kamus, maupun  ensiklopedi.      Selanjutnya  dalam  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan dengan  menganalisis  data  kualitatif  yang  telah  di  kumpulkan  melalui  kepustakaan  dan  secara  online dengan  mengutip  konsep  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan,  yang  ada  berhubungan  erat dengan pokok permasalahan.

## III. RESULT AND PEMBAHASAN
3.1  Urgensi  penjatuhan  pidana  bersyarat  didalam  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1

## Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Eksistensi  hukuman  mati  di  Indonesia  secara  yuridis-historis  diatur  dalam  KUHP,  sebagai  warisan dari  Negeri  Belanda  dengan  dinamai  Wetboek  van  Strafrecht  (WvS).  Akan  tetapi  di  negara  Belanda sediri  sebagai  pencetus  akan  adanya  hukuman  mati  di  Indonesia,  pada  tahun  1870  sudah  ditiadakan,
terkecuali  terhadap  tindak  pidana  yang  bersifat  mengganggu  stabilitas  negara  dan  ketertiban masyarakat, seperti dalam keadaan perang. Maka akan dikenakan hukuman mati Putra, (2016).
Secara  yuridis  formal  hukum  pidana  mati  di  Indonesia  termuat  di  dalam  Pasal  10  KUHP disebutkan, pidana mati merupakan jenis pidana  pokok dan diantara pidana pokok lainnya sanksi ini paling  terberat  Moeljatno,  (1999).  Karena  awal  mula  adanya  sanksi  pidana  mati  ini  dilakukan  oleh seorang agojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana  kemudian  menjatuhkan  papan  tempat  terpidana  mati  berdiri,  sebagaimana  dijelaskan  di dalam  Pasal  11  KUHP.  Namun  pelaksanaan  pidana  mati  berubah  setelah  dikeluarkannya  Penetapan Presiden  Nomor  2  Tahun  1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  Yang  Dijatuhkan  Oleh Pengadilan  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  Dan  Peradilan  Militer.  Bahwa  pelaksanaan  strafmodus pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.
Menurut  data  yang  dihimpun  oleh  Amnesty  Internasional,  pada  tahun  2020  yang  di  vonis hukuman mati sebanyak 117 perkara, tahun 2021 sebanyak 114 perkara dan kejahatan yang terbanyak dijatuhi  hukuman  mati  untuk  perkara  narkotika,  keduanya  perkara  pembunuhan  dan  ketiga  perkara terorisme (https://www.amnesty.id/). Namun dengan data tersebut dalam pelaksanaan eksekusinya di Indonesia  masih  menyisahkan  persoalan,  termasuk  perbuatan  ini  sangat  bertentangan  dengan  Hak Asasi Manusia (HAM). Karena Indonesia telah mengakui eksistemsi HAM sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terlebih juga desakan dari dunia  Internasioanal  sangat  kuat  dan  mengkritik  akan  adanya  hukuman  mati  ini,  termasuk  anjuran Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB).  Atas  segala  pertimbangan  hal  itu,  hukum  pidana  ati  mulai dibahas  dan  dipertimbangkan  untuk  mencari  solusi  alternatifnya  Sambas,  (2007).  Oleh  karena  itu  di dalam pembahasan RUU KUHP, bahwa Indonesia memiliki gagasan tentang ‘Indonesian way’, yang memposisikann hukum pidana mati sebagai jalan terakhir dan sanksi pidana pokok.
Dengan  adanya  konsep  Indonesian  way,  yaitu  pidana  mati  terhadap  seseorang  yang  dijatuhi hukuman  mati  akan  diberikan  masa  percobaan  selama  10  (sepuluh)  tahun.  Jika  terpidana menunjukkan  arah berperilaku yang baik,  kemudian muncul rasa menyesal maka hukumannya dapat diubah  menjadi  seumur  hidup  atau  lebih  ringan  dari  hukuman  sebelumnya.  Kemudian  gagasan  ini disebutkan  di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 menjadi undang- undang yang menggantikan KUHP buatan Hindia Belanda yang sudah digunakan selama kurang lebih 104 (seratus empat) tahun. Namun UU KUHP tersebut, bisa dipergunakan kelak setelah 3 (tiga) tahun disahkannya  menjadi  undang-undang  atau  lebih  tepatnya  pada  tahun  2026.  Dengan  hal  ini  hukum pidana mati akan dikategorikan sebagai hukum pidana khusus atau disebutnya dengan hukum pidana mati bersyarat.
Dengan  adanya  perubahan  dan  pembaharuan  hukum  pidana  Indonesia,  tentunya  menjadi kebanggaan  nasional  telah  memiliki  KUHP  Nasional  karya  sendiri,  secara  alasan  sosiologis  untuk bersendikan sistem nilai nasional yang ada di Indonesia dan alasan praktisnya Bahasa yang digunakan menggunakan  Bahasa  Indonesia  asli  Muladi,  (1990).  Selain  itu  dengan  adanya  UU  KUHP  sebagai wujud  nyata  terhadap  jati  diri  masyarakat  Indonesia  yang  sesungguhnya  dan  berlandaskan  Pancasila atau disebut Five Guiding Principles) Lindsey, (2018).
Atas upaya pembaharuan tersebut, yang menjadi persoalan kelak UU KUHP ini telah berlaku. Salah  satunya  berkenaan  dengan  hukum  pidana  mati  bersyarat,  sebagaimana  ditegaskan  di  dalam Pasal  67  UU  KUHP  bahwa  :  “Pidana  yang  bersifat  khusus  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.
Tujuan  pidana  mati  dapat  dilakukan  secara  alternatif,  hal  ini  sanksi  yang  diberikan  kepada terpidana  ada  dua  kemungkinan  yaitu  “pidana  mati’  atau  “pidana  mati  bersyarat”.  Dalam  hal  ini pidana  mati  bukan  lagi  menjadi  pidana  pokok,  terkecuali  berdasarkan  UU  KUHP  Pasal  99  ayat  (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan pidana mati  bersyarat  ini  kelak  diberikan  setelah  berkelakuan  baik  dengan  masa  percobaan  selama  10 (sepuluh) tahun. Oleh karena itu di dalam UU KUHP Pasal 100 ayat (1), bahwa mejelis hakim dalam menjatuhkan  pidana  mati  dengan  masa  percobaan  selama  10  (sepuluh)  tahun  apabila  terdakwa memiliki :
a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. Peran terdakwa dalam tindak pidana.
Atas penyesalan tersebut, dengan diberikan pidana mati bersyarat harus di cantumkan di dalam putusan  pengadian,  sesuai  ayat  (2).  Selanjutnya  ayat  (3)  menerangkan  bahwa  ketika  nanti  diberikan putusan  pidana  mati  bersyarat  dengan  masa  percobaan  10  (sepuluh)  dimulai  1  (satu)  hari  setelah putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Selanjutnya  ayat  (4)  dengan  diberikan  masa percobaan  tersebut,  kemudian  dari  terpidana  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan  yang  terpuji,  maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.
Dengan penjelasan terhadap hukum pidana mati bersyarat yang ada di dalam UU KUHP, hal ini ketika terpidana dijatuhi hukuman mati pasti sudah selayaknya akan seseorang yang di vonis tersebut akan  berkelakuan  baik,  karena  ini  sesuai  tujuan  dari  sistem  pemasyarakatan  yang  melakukan pembinaan  kepada warga binaan  yang berlandaskan Pancasila, dengan dilakukan pembinaan sebagai wujud dalam meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki diri yang lebih baik.
Hal  ini  dengan  diberikan  hukuman  pidana  mati,  maka  maka  terpidana  akan  bersiap-siap  diri menghadapi  kematiannya,  mulai  dari  memperbaiki  diri  dengan  cara  bertaubat,  lebih  banyak mendekati diri kepada Allah SWT dan meminta siraman rohani atau nasihat dari pemuka agama yang ada di dalam lembaga pemasyrakatan. Contoh hal pernah terjadi pada kasus Freddy Budiman dikenal sebagai  gembong  narkoba  kelas  kakap  yang  divonis  pidana  mati  Freddy  dan  bahkan  ketika mengadukan  Peninjauan  Kembali  (PK),  Fredy  membacakan  surat  pernyataan  taubat  nasuha  di Pengadilan  Negeri  Cilacap,  dalam  pernyataannya,  Freddy  berharap  melalui  surat  tersebut  bisa mengabulkan PK yang diajukannya (https://www.merdeka.com).
Berbeda  halnya  dengan  kasusnya  Ferdy  Sambo  dalam  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding yang  sama-sama  di  vonis  hukuman  mati.  Maka  kasus  ini  kelak  10  (sepuluh)  tahun  dengan  masa percobaan akan mendapatkan pidana mati bersyarat, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 100 ayat (4)  UU  KUHP  bahwa  “pidana  mati  dapat  diubah  menjadi  pidana  penjara  seumur  hidup  dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Segala pertimbangan itu diberikan  berdasarkan  Pasal  28  ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) yang berbunyi:
(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. permohonan kasasi;
b. sengketa tentang kewenangan mengadili; dan
c.  permohonan  peninjauan  kembali  putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.
Dalam penjelasan tersebut, apa yang dimaksud dengan “mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung” ini, masih menyisahkan persoalan. Karena bentuk pertimbangan mahkamah agung ini, untuk merubah  pidana  mati  menjari  seumur  hidup  atau  20  (dua  puluh)  tahun  ini.  Menunggu  proses  dan tahapan  ini  tentu  akan  butuh  waktu  lama.  Karena  berdasarkan  UU  MA,  bahwa  kewenangan Mahkamah Agung itu hanya berkenaan dengan tiga point diatas. Oleh karenanya persoalan perubahan hukuman  mati  ini,  sebetulnya  bisa  diupayakan  pada  saat  persidangan  berlangsung  dan  disesuaikan dengan fakta persidangan yang sebenarnya. Sehingga Majelis Hakim kelak memberikan pertimbangan sesuai hukum positif yang ada, apakah dihuhukum mati, seumur hidup atau bebeerapa tahun.
Oleh  karenanya,  pemberian  sanksi  pidana  mati  bersyarat  ini  hanya  diutamakan  berfokus  pada alasan  non  yuridis,  dibandingkan  pertimbangan  sacara  yuridis,  yang  seharus  menjadi  yang  alasan utama  dalam  memberikan  perimbangan  perubahan  hukumannya.  Karena  tindak  pidana  yang  dapat diberikan  sanksi  pidana  yakni  peredaran  narkotika,  terorisme,  korupsi,  dan  pembunuhan  berencana. Tentunya  ini  memiliki  dampak  luar  biasa  untuk  negara  dan  masyarakat  ketika  hukumannya diringankan  dengan  alasan  non  yuridis  tersebut,  maka  akan  berdampak  buruk  terhadap  hukum  itu sendiri.
Dengan  demikian  sebaiknya  sejak  pemeriksaan  pokok  perkara  pada  tahap  pengadilan  pertama atau tahap upaya hukum lainnya sudah diberikan sanksi pidana yang jelas dan memberikan kepastian hukum,  apakah  diberikan  pidana  mati  atau  pidana  seumur  hidup.  Dengan  demikian  pemberian hukuman  pidana  mati  ini  dapat  dilakukan  atas  dasar  ketelitian  dan  kehati-hatian.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  oleh  Hermann  Mostar,  seorang  penulis  berkebangsaan  jerman  mendeskripsikan, bahwa  pengadilan  jangan  sampai  menjadi  tempat  legal  membunuh  orang,  maksudnya  dalam
memerikan  hukum  pidana  mati  dapat  dilakukan  secara  selektif  yang  berkeadilan,  kepastian  dan kemanfaatan Roby Anugrah, (2021).
2. Pemberian pidana mati besyarat dihubungkan dengan asas kepastian hukum
Sanksi  pidana  diberikan  tidak  lain  untuk  mencegah  adanya  kejahatan  dan  untuk  memberi ganjaran setimpal pada pelaku kejahatan Gardner, (2004). Salah satunya berkenaan dengan hukuman pidana  mati  yang  mengalami  perubahan,  semenjak  adanya  KUHP,  kemudian  pada  pembahasan  di dalam  Rancangan  Undang-undang  Kitab  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP)  dengan  rumusan  awalnya pada  tahun  1971/1972  sampai  tahun  1980,  untuk  konsep  hukum  pidana  mati  masih  dikategorikan sebagai  pidana  pokok.  Selanjutnya  pada  tahun  1964,  konsep  RUU  KUHP  merumuskannya  pidana mati  sebagai  pengeculian  dan  pada  tahun  1964  berubah  rumusannya  menjadi  pidana  pokok  yang bersifat khusus. Pada akhirnya rumusan pada tahun 1983/19834 sampai dengan konsep RUU KUHP pada  tahun  2015  dan  samapi  disahkannya  UU  KUHP  untuk  pidana  mati  tidak  lagi  sebagai  pidana pokok.  Dengan  diaturnya  pidana  mati  sebagai  pidana  khusus,  bahwa  akan  diberikan  pidana  mati bersyarat  atas  putusan  majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  mati  dengan  masa  percobaan  selama  10 (sepuluh) tahun dan terhadap tindak pidana tertentu.
Dengan  masa  percobaan  tersebut,  terdakwa  akan  dilihat  perkembangannya  selama  di  dalam lembaga  pemasyarakatan  terdap  dua  hal,  yaitu  apakah  terpidana  mengakui  dan  menyesali perbuatannya  dan  terpidana  memiliki  harapan  untuk  dapat  berubah  menjadi  lebih  baik.  Dengan demikian, ketika alasan itu dijadikan rujukan untuk terpidana dalam membuat keputusan diberikannya pidana  mati  bersyarat  dengan  adanya  Keputusan  Presiden  setelah  mendapatkan  pertimbangan  dari Mahkamah Agung. Hal ini untuk memberikan sebuah kepastian hukum dalam pengaturan pidana mati masih  menjadi  persoalan  dan  masih  menjadi  perdebatan  yang  sangat  serius  Widayat,  (2016). Sebagaiman dijelaskan di dalam Pasal 100 ayat (4) UU KUHP “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menunjukkan  sikap  dan  perbuatan  yang  terpuji,  pidana  mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”.
Dari  pasal  tersebut,  apabila  ditelaah  terdapat  frasa  “dapat”,  sebuah  frasa  ini  ada  sebuah penafsiran  yang  luas.  Hal  ini  akan  memberikan  sebuah  kesempatan  terhadap  pemberian  pidana  mati bersyarat yang  tidak memberikan  kepastian  hukum. Karena, tidak ada batas  waktu dalam  menunggu keputusan  presiden  atas  dapat  dirubah  atau  tidaknya  hukuman  untuk  terdakwa.    Terlebih pemberlakukan  pidana  bersyarat  digantungkan  dengan  adanya  Keputusan  Presiden.  Hal  ini  menjadi persoalan,  karena  masa  jabatan  Presiden  dalam  pemberian  perubahan  status  hukuman  mati  menjadi penjara seumur hidup terbatas, yang berganti setiap 5 (lima) tahun sekali ataupun 10 (sepuluh) tahun jika  kembali  berkuasa,  kemudian  ketika  diberikan  keputusannya,  hal  ini  apabila  pergantian  presiden akan menjadi keputusan politiknya dan bukan berdasarkan keputusan yang berlandaskan hukum.
Dengan  demikian.  masa  percobaan  dan  menunggu  keputusan  dari  presiden,  kemungkinan dampak buruknya akan menimbulkan adanya pidana penjara terselubung dan ada peranan yang tidak penting  dalam  tindak  pidana  dapat  dijatuhi  pidana  mati  Atas  adanya  pidana  mati  bersyarat  tersebut, yang  menjadi  ke  khawatiran  kedepannya  yaitu  adanya  kesewenangan  pemangku  jabatan  terhadap penurunan atau perubahan sanksi pidana mati ini, bisa menjadi perluang:
1. Timbul potensi  korupsi dari pihak terpidana kepada Kepala  Lapas, Ke Mahkamah Agung sebagai pemberi rekomendasi kepada bapak Presiden dan Kejaksaan Agung sebagai pelaksanaan hukuman pidana mati;
2.  Akan  menjadi  kesempatan  diplomasi  antara  negara  asing  dan  Indonesia,  yang  warga  negaranya teramcam  sanksi  pidana  mati  untuk  diturunkan  hukumannya  menjadi  seumur  hidup  dan  pasti negara lain menginginkan warga negaranya bebas dari ancaman hukuman tersebut;
3.  Sistem yang terlalu berjelimet, karena untuk memberikan masa percobaan ini. Mulai dari putusan majelis  hakim  harus  mencantumkan  pidana  percobaan  selama  10  (sepuluh)  tahun  dalam putusannya,  kemudian  Lapas  sebagai  pembina  warga  binaanya  akan  menilai  terpidana  ini berkelakuan atau tidak, selanjutnya pihak terpidana mengajukan pidana bersyarat oleh Mahkamah Agung akan di nilai dan dipertimbangkan, atas pertimbangan Mahkamah Agung diberikan kepada Presiden  dan  Presiden  mengeluarkan  keputusan  untuk  terpidana  ini  diberikan  hukuman  pidana bersyarat.
Dengan demikian, pemberian sanksi pidana bersyarat dapat diberikan ketika telah terpenuhinya syarat-syarat  pemidanaanya.  Dalam  hal  ini  pidana  mati  ketika  sudah  tidak  menjadi  pidana  pokok  di dalam  UU  KUHP,  maka  dibutuhkan  pertimbangan  dan  keyakinan  yang  sangat  penting  untuk penjatuhan pidana mati atau hukumannya lebih rendah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
a. Urgensi Pidana mati dapat dilaksanakan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh), mendapatkan persetujuan dari Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung, kemudian hukumannya dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup.
b.  Pemberian pidana mati besyarat sebagaimana di dalam Pasal 100 ayat (4), ada sebuah kata frasa “dapat”, hal ini justru akan memberikan sebuah ketidakpastian ketika dapat diubah terhadap pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Hal ini batas waktu masa percobaan pidananya terlalu lama, kemudian proses peradilan tidak memiliki kepastian akan putusan yang didapatkannya serta belum diatur jelas mengenai batas waktu terbitnya keputusan presiden tersebut.

## 4.2 Saran
a.  Sebaiknya  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  pemberian  pidana  mati  bersyarat  untuk  tindak pidana terorisme, narkoba dan korupsi sebaiknya tidak diberikan kesempatan, hal ini dampak yang diperbuatanya  sangat  merugikan  masyarakat  dan  negara  akan  dampak  perbuatannya  tersebut  dan hukuman mati tetap jangan dihapuskan.
b.  Sebainya pemerintah, membuat sebuah pedoman pelaksana melalui Peraturan Mahkamah Agung, yang nantinya akan memberikan kemudahan dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pidana  mati  bersyarat,  supaya  memberikan  pemberian  rekomendasi  sanksi  pidana  terhadap keputusan presiden ini tidak disalahgunakan atas kewenangan yang diberikan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
A.M, H. (1983). Pidana Mati di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Gardner, J. (2004). Crime: in Proportion and in Perspective dalam Andrew Ashworth and Martin Wasik (Ed), Fundamentals of Sentencing Theory . Oxford University Press.
Hudson, P. (2000). Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner’s Human Rights under International Law? European Journal of International Law . Kartanegara, S. (1998). Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu . Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. Lindsey, T. (2018). Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy. In Public Law in East Asia .
Moeljatno. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Bumi Aksara. Muladi. (1990). Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang. Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP.
Muladi. (1994). Proyeksi Hukum Pidana Materiil Di Masa Datang . Semarang: Badan Penerbit Undip. Nandang Sambas, A. M. (2019). Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP . Bandung: Refika Aditama.
Putra, R. S. P. (2016). Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia. Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro . Rahardian, R. (2016). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia. Diponegoro Law Journal .
Roby Anugrah, R. D. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia.
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia .
Sambas, N. (2007). Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Azasi Manusia. Jurnal Syiar Hukum . Soemitro, R. H. (1988). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. Widayat, L. S. (2016). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus. Jurnal Negara Hukum .