INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 3494-3509 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Prosedural Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate
Tri Syafari 1 ✉ , Fathurrahim 2 , Nur Fadila Ipa 3
Fakultas Hukum Universtas Khairun Email: fathurrahim@unkhair.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui prosedural pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate. Penelitian ini  dilakukan  di  Wilayah  Hukum  Lembaga  Pembinaan  Anak  Kelas  II  Ternate.  Tipe  Penelitian  yang digunakan adalah tipe hukum  empiris atau penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah sedangkan teknis analisis data yaitu menggunkana metode pendekatan Kualitatif deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan  oleh  responden  secara  tertulis  atau  lisan  serta  juga  tingkah  laku  yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.  Hasil  penelitian  dapat  dilihat  bahwa  Secara keseluruhan LPKA Ternate telah melaksanakan proses pemberian remisi kepada anak pidana dengan baik atau  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  namun  ada  Kendala-kendala    yang  dihadapi  oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ternate yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian remisi yaitu 1). Sarana prasarana atau fasilitas, yaitu jaringan internet yang tidak stabil di LPKA yang berpengaruh pada pengiriman  berkas  persyaratan  pemberian  remisi  kepada  anak.  2).  Perilaku  anak  pidana  dalam menjalankan proses pembinaan di LPKA Ternate yang mana tidak mematuhi aturan-aturan yang ada, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pembinaan sehingga tidak mendapatkan remisi. Kata Kunci: Prosedural; Remisi; Anak Pidana

## Abstract
This study aims to determine the procedure for granting remission to criminal children in the Ternate class II special children's coaching institution. To find out the obstacles that can  affect the provision of remission  for  criminal  children  in  the  Ternate  class  II  special  guidance  institution.  This  research  was conducted  in  the  Jurisdiction  of  the  Ternate  Class  II  Child  Development  Institute.  This  research  was conducted in the Jurisdiction of the Ternate Class II Child Development Institute. The type of research used is the type of empirical law or field research, which is a research conducted in the field or at a research location, a place chosen as a location to investigate objective symptoms as occurring in that location, which is also carried out to prepare scientific reports, while technical data analysis is using a qualitative descriptive analysis approach method namely data stated by respondents in writing or orally as well as real behavior, which is researched and studied as a whole. The results of the study can be seen that overall LPKA Ternate has carried out the process of granting remission to criminal children properly or in accordance with the applicable law, but there are obstacles faced by the Ternate Special Children's Development Institution that affect the implementation of remission, namely 1). Infrastructure or facilities, namely an unstable internet network in LPKA which affects the delivery of files for remission requirements to children. 2). The behavior of criminal children in carrying out the coaching process at LPKA Ternate which does not comply with the existing rules, and commits violations in the coaching process so that they do not get remission.
Keyword: Procedural; Remission; Criminal Children

## PENDAHULUAN
(Maidin Gultom, 2014 : 1) Indonesia sebagai satu negara yang mengakui hak-hak anak di dalam konstitusinya. Pengakuan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Pasal tersebut merupakan  salah  satu  alat  yang  dapat  dipergunakan  oleh  negara  untuk  membantu penanganan permasalahan yang berkaitan dengan hak anak dan dikelompokkan sebagai Pasal yang membahas tentang hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum dan aset bangsa, anak memiliki posisi strategis dan merupakan penerus keberlangsungan dari suatu bangsa. Berdasarkan  hal  tersebut,  setiap  anak  perlu  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan perlindungan dan kesempatan secara optimal untuk berkembang.
Anak  sebagai  generasi  muda  merupakan  salah  satu  sumber  daya  manusia  yang memiliki peranan strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Untuk itu Negara menjamin  perlindungan  terhadap  hak  anak  yang  merupakan  hak  asasi  manusia.  Hal  ini ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Eka Rista Harimurti, 2019 : 23-24) Dikatakan bahwa anak memiliki ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi selain itu anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi. Untuk  itu anak memerlukan perlindungan hukum  atas  dirinya  dan  hak-haknya,  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan melindungi anak dari hak-haknya secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Lebih lanjut disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  Orang  Tua,  Keluarga,  masyarakat,  Negara, pemerintah dan pemerintah daerah tanpa terkecuali,  baik  anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik  dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang menjadi saksi tindak pidana berhak diberikan pembinaan melalui dengan tujuan untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
Terdapat  beberapa  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  mewujudkan perlindungan  hukum  terhadap  anak  khususnya  anak  yang  bermasalah  dengan  hukum diantaranya  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  Perubahan  Atas  Undang-undang  No  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan  Anak  sebagaimana  diubah  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan beberapa  ketentuan  lain  yang  berupa  Keputusan  Menteri,  Keputusan  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, untuk pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum untuk selanjutnya disebut Anak Didik LPKA, ditempatkan secara  khusus  untuk  dibina  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  yang  sekarang menjadi  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  yang  berada  di  bawah  naungan Lembaga  Pemasyarakatan.  Pembinaan  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani sehingga anak tersebut menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,  dapat  berperan  aktif  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar sebagai  warga  Negara  yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu  ketentuan
tentang  penyelenggaraan  pembinaan  anak  khususnya  yang  bermasalah  dengan  hukum perlu dilaksanakan secara khusus dengan melibatkan semua pihak.
(Nikmah  Rosida,  2019  :  79)  Pemasyarakatan  merupakan  kegiatan  untuk  melakukan pembinaan  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem,  kelembagaan  dan  cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan  dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan  terhadap  narapidana  supaya  nantinya  dapat  kembali  ke  masyarakat  dengan baik.
Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.  Sedangkan  menurut  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2022  tentang Pemasyarakatan,  yang  dimaksud  Narapidana  adalah  terpidana  yang  sedang  menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu  pelaksanaan  putusan,  yang  sedang  menjalani  pembinaan  di  lembaga pemasyarakatan.  Dalam  Undang-undang  tersebut  juga  mejelaskan  definsi  Anak  Binaan yaitu anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
Setelah  berlakunya  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak, khusus anak didik pemasyarakatan telah telah disediakan tempat pembinaan tersendiri  yang  berbeda  dengan  pembinaan  narapidana  dewasa.  Sebagaimana  yang ditentukan dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yakni:
1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
2) Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berhak  memperoleh  pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) LPKA  wajib  menyelenggarakan  pendidikan,  pelatihan  keterampilan,  pembinaan,  dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan  penelitian  kemasyarakatan  untuk menentukan  penyelenggaraan  program  pendidikan  dan  pembinaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5) Bapas  wajib  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  program  sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan
Hak  Asasi  Manusia  RI  No.  18  Tahun  2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;
2. Pembinaan  yang  meliputi  pendidikan,  pengasuhan,  pengentasan,  dan  pelatihan keterampilan serta layanan informasi;
3. Perawatan  yang  meliputi  pelayanan  makanan,  minuman  dan  pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan  dan  penegakan  disiplin  yang  meliputi  administrasi  pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana  anggaran,  pengelolaan  urusan  keuangan  serta  perlengkapan  dan  rumah tangga.
Adapun hak-hak dan kewajiban anak binaan berdasarkan pasal 12  dan 13 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:
1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan  pendidikan,  pengajaran,  dan  kegiatan  rekreasional,  serta  kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  dilindungi  dari  tindakan  penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. Menerima  atau  menolak  kunjungan  dari  keluarga,  pendamping,  advokat,  dan masyarakat.
Selain  hak  sebagaimana  dimaksud  diatas,  Anak  Binaan  yang  telah  memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
1. pengurangan masa pidana;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Harsono, 1995 : 25) Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.  Ketentuan  mengenai  hak-hak  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang yang harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.
Salah satunya  pemberian remisi terhadap anak pidana pada wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan  Khusus  Anak  Kota  Ternate  (LPKA  Kota  Ternate).  Remisi  merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  peraturan    Permenkumham  Nomor  3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
Berangkat  dari  hal  tersebut  diatas  sejauh  ini  jumlah  narapidana  anak  yang  telah mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan di Lapas Khusus Pembinaan Anak Kota Ternate dalam 4 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 terdiri dari 11 anak pidana, 7 anak pidana menerima remisi dan 4 anak pidana tidak menerima remisi. Pada tahun 2019 dari 5 anak pidana 4 menerima remisi dan 1 tidak menerima remisi. Kemudian pada tahun 2020 dari 13 anak pidana 7 anak pidana menerima remis dan 6 anak pidana tidak menerima remisi. Pada tahun 2021 dari 34 anak pidana 8 diantaranya menerima remisi dan 26 anak pidana tidak menerima remisi.
Dengan uraian latar belakang diatas maka penulis akan meneliti tentang oleh karena itu  peneliti  akan  menganalisis  bagaimana  prosedural  pemberian  remisi  terhadap  anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate serta apa saja kendala-kendala yang dapat mempengaruhi pemberian remisi terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Ternate.

## METODE PENELITIAN
(Zainuddin A, 2017 : 12) Tipe penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan  dilapangan  atau  di  lokasi  penelitian,  suatu  tempat  yang  dipilih  sebagai  lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut,yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung pada sumber dengan metode wawancara yang kemudian didukung dengan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa literatur-literatur yang terkait, Peraturan Perundang-Undangan, Data resmi pemerintahan hingga pada landasan teori yang mendukung dalam menunjang hasil penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data atas data-data yang diperoleh dilakukan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan fokus penelitian dan studi kepustakaan.
Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Hal  ini  dikarenakan  dalam  menganalisis  suatu  objek  penelitian,  metode  ini  digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan  terhadap  data  hasil  wawancara,  peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan permasalahan  penelitian,  data  studi  kepustkaaan  yakni  literature  yang  yang  berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedural Pemberian Remisi Terhadap Anak Pidana di LKPA Kelas II Ternate Peraturan Perundang undangan No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan  Pasal 1 angka (19) menyatakan “ Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah  lembaga  atau  tempat  Anak  Binaan  menjalani  masa  pidananya.  Anak  yang bermasalah dengan hukum (ABH) yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara  dan  di  tempatkan  di  LPKA.  Sesuai  dengan  Undang-undang  No  11  tahun  2012 tentang Sistem Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 20  Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang  selanjutnya  disingkat  LPKA  adalah  Lembaga  atau  tempat  anak  menjalani  masa pidananya.
(Data Staf Sub Bagian Umum LKPA Kelas II Ternate, 2022) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan dibawah dan bertanggung  jawab  kepada  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  yang  berada  dibawah tanggung  jawab  langsung  kepada  Kantor  wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Maluku Utara dan Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  Maluku  Utara  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  sesuai  dengan ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  untuk  melaksanakan  Pembinaan  anak  didik pemasyarakatan.  (http://lpkaTernate.kemenkumham./index.php/profil/,  2022)    Tugas  dan fungsi  LPKA  Kelas  II  Ternate  Sebagai  unit  yang  berperan  dalam  memberikan  pelayanan teknis dan administratif kepada Anak Didik Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah
Hukum  dan  HAM  Maluku  Utara,  LPKA  Ternate  mempunyai  tugas  yaitu  melaksanakan Pembinaan Anak didik pemasyarakatan dan fungsi melakukan pengelolaan kepegawaian, tata  usaha,  penyusunan  rencana  anggaran,  pengelolaan  urusan  keuangan,  serta perlengkapan rumah tangga.
Selain  itu  LPKA  juga  berkewajiban  untuk  memindahkan  anak  yang  belum  sampai selesai menjalani  pidana di LPKA  dan  telah mencapai umur 18 (delapan  belas tahun) ke Lembaga pemasyarakatan  pemuda. Sementara bagi anak yang telah mencapai umur 21 (dua  puluh  satu  tahun)  tapi  belum  selesai  menjalani  pidana,  di  pindahkan  ke  Lembaga pemasyarakatan  dewasa.    (Data  Staf  Sub  Bagian  Umum  LKPA  Kelas  II  Ternate,  2022) Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan peneliti, diperoleh data bahwa jumlah anak pidana di Lembaga Pembinaan khusus anak Ternate dari tahun 2018 sampai 2021 adalah sebanyak 64 anak dengan rincian sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.
No Tahun Jumlah Anak pidana Klasifikasi Anak pidana Status BI  BII Bebas    Aktif 1. 2018 11 7 4 11 - 2. 2019 6 4 2 5 1 3. 2020 13 8 5 13 - 4. 2021 34 17 17 18 16 5. Total Keseluruhan 64 36 28 47 17
Selanjutnya berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan peneliti diperoleh data keterangan  anak  penerima  remisi  dalam  empat  tahun  terakhir    yaitu  pada  tahun  2018 sampai 2021 dengan berbagai jenis kejahatan, keterangan remisi yang diterima dan lama pidana  serta  klasifikasi  anak  pidana  dengan  rincian  sebagai  berikut.  Pada  tahun  2018 Lembaga Pembinaan Khusus Anak  Kelas II Ternate terdapat 11 anak pidana yang menjalani pidana penjara. Dari 11 anak pidana, 7 diantaranya mendapatkan remisi dan 4 anak pidana tidak mendapatkan remisi. Pada tahun 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak  Kelas II Ternate  terdapat  6  anak  pidana  yang  menjalani  pidana  penjara.  Dari  11  anak  pidana,  5 diantaranya mendapatkan remisi dan 1 anak pidana tidak mendapatkan remisi. Pada tahun 2020 jumlah anak pidana yang menjalankan hukuman penjara di Lembaga Pembinaan anak Ternate berjumlah 13 anak,  7  diantaranya memenuhi syarat pemberian remisi dan telah mendapatkan  remisi.  Sedangkan  6  anak  diantaranya  tidak  memenuhi  syarat  dan  tidak
menerima  remisi.  Selanjutnya  pada  tahun  2021  ada  34  anak  pidana  yang  menjalankan hukuman penjara di Lembaga Pembinaan Ternate. Dari 34 anak pidana 8 anak diantaranya menerima remisi sedangkan 26 anak lainnya tidak menerima remisi.
Pada  proses  pemberian  remisi  kepada  anak  pidana  terdapat  dalam  tahapan Pembinaan lanjutan yaitu tahap penilaian pelaksanaan program Pembinaan lanjutan anak pidana yang diamati oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan syarat pelaksanaan pemberian remisi anak, serta alur pelaksanaan dan besaran remisi yang diterima anak pidana  sebagai berikut;
a. Syarat pemberian remisi bagi anak.
Syarat utama dalam pemberian Remisi kepada anak yaitu :
1) Berkelakuan baik;
2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
3) Belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan:
1) Tidak sedang menjalani tindakan disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
2) Telah  mengikuti  program  Pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh  LPKA  dengan predikat baik.
Remisi, tidak diberikan bagi Anak yang:
1) sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
2) sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda
b. Syarat  administrasi  pemberian  Remisi  Bagi  Anak  dibuktikan  dengan  melampirkan dokumen:
1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2) fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan dari Kepala LPKA yang menerangkan bahwa Anak belum berumur 18  (delapan belas) tahun;
3) surat keterangan tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari Kepala LPKA;
4) surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala LPKA;
5) salinan register F dari Kepala LPKA;
6) salinan daftar perubahan dari Kepala LPKA; dan
7) laporan perkembangan Pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKA.
c. Alur pelaksanaan pemberian remisi anak pidana
1) Tim  pengamat  pemasyarakatan  LPKA  Kelas  II  Ternate  merekomendasikan  usul pemberian Remisi bagi Anak Pidana kepada Kepala LPKA berdasarkan data Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan.
2) Dalam hal Kepala LPKA Kelas II Ternate menyetujui usul pemberian Remisi, Kepala LPKA Ternate  menyampaikan usulan pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham Maluku Utara.
3) Kepala  Kantor  Wilayah  melakukan  verifikasi  terhadap  tembusan  usul  pemberian Remisi  Hukum dan Ham paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Remisi diterima dari Kepala LPKA
4) Hasil verifikasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Ham kepada Direktur Jenderal
5) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Remisi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala LPKA.  Setelah  melakukan  verifikasi  jika  perlu  ada  perbaikan,  Direktur  Jenderal mengembalikan  usul  pemberian  Remisi  kepada  Kepala  LPKA  untuk  dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Namun jika tidak ada perbaikan dan Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi, maka Direktur Jenderal  atas  nama  Menteri  menetapkan  keputusan  pemberian  Remisi,  kepada Anak Pidana
6) Keputusan  pemberian  Remisi  disampaikan  kepada  Kepala  LPKA  untuk diberitahukan  kepada  Anak  Pidana  dengan  tembusan  kepada  Kepala  Kantor Wilayah Hukum dan Ham Malut
d. Besaran  remisi pada  Anak Pidana
Besaran remisi yang diterima anak pidana sesuai dengan Permenkumham No 3 Tahun 2018  Tentang  Syarat  dan  tata  cara  pemberian  remisi,  asimilasi,  cuti  mengunjungi keluarga,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti  bersyarat,  sebagai berikut:
a. Remisi Umum
Perhitungan  lamanya  menjalani  masa  penahanan  sebagai  dasar  penetapan  besaran remisi  umum  dihitung  sampai  dengan  tanggal  17  Agustus.  Besarnya  remisi  susulan umum adalah:
1) 1  (satu)  bulan  bagi  Anak  yang  pada  tanggal  17  Agustus  telah  menjalani  masa penahanan paling singkat 3 (tiga)  bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
2) 2 (dua) bulan bagi Anak yang telah menjalani masa pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan;

## b. Remisi Khusus
Perhitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagian besar penetapan besaran remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Besarnya remisi susulan khusus adalah
1) 15  (lima  belas)  hari  bagi  Anak  yang  pada  hari  besar  keagamaan  sesuai  dengan agama  yang  dianutnya  telah  menjalani  masa  penahanan  paling  singkat  3  (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
2) 1 (satu) bulan bagi Anak yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
3) besaran  pemberian  remisi  pada  tahun  berikutnya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari  uraian  prosedural  diatas  dan  juga  dikuatkan  dengan  hasil  wawancara  peneliti dengan Bapak Muhammad Nur Usman yang menyatakan  bahwa “Prosedural pemberian remisi yang  kami laksanakan sudah sesuai undang-undang yang berlaku, yang mana anak pidana  sebelum  mendapatkan  remisi  telah  melaksanakan  tahapan  pembinaan  yang diselenggarakan  oleh  LPKA  dan  diawasi  oleh  tim  pengamat  pemasyarakatan  yang selanjutnya akan diberikan remisi. Dari setiap anak pidana yang mendapatkan remisi di LPKA Ternate telah memenuhi syarat-syarat, dan ketentuan dari peraturan-peraturan tersebut. Adapun anak pidana yang tidak mendapatkan remisi adalah anak-anak pidana yang tidak memenuhi syarat dari peraturan-peraturan yang ada. Lebih lanjut Pak Muhammad Usman menjelaskan bahwa pada saat proses peradilan, masa tahanan anak sudah dihitung sebagai masa  menjalankan  pidana  untuk  selanjutnya  menjadi  salah  satu  syarat  pemenuhan  hak remisi anak.
Namun berangkat dari hal tersebut, dari wawancara peneliti dengan anak pidana dan sesuai  data  penelitian  yang  didapatkan  mereka  menyatakan  telah  melaksanakan  semua program pembinaan yang diselenggarakan di LPKA, tidak pernah melakukan pelanggaran- pelanggaran  yang  akibatnya  bisa  mendapat  pendisiplinan  dari  petugas  pembinaan  dan telah menjalani 1/3 masa pidana namun belum mendapatkan remisi.
Kendala Dalam Pemberian Remisi di LKPA Kelas II Ternate
(Data Staf Sub Bagian Umum LKPA Kelas II Ternate, 2022) Pelaksanaan pemberian remisi kepada  anak  pidana  di  Lembaga  Pembinaan  Anak  tidak  terlepas  dari  faktor  penegakan hukum di LPKA Ternate.  Dalam struktur Organisasi, LPKA Kelas II Ternate dipimpin  oleh seorang Kepala Satuan Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II yang membawahi 82 orang staf dan penjagaan berjumlah 75 yang masing-masing dipimpin oleh;
1) Sub  Bagian  Umum,  Mempunyai  tugas  melakukan  pengelolaan  kepegawaian,  tata usaha,  penyusunan  rencana  anggaran,  pengelolaan  urusan  keuangan  serta perlengkapan dan rumah tangga
2) Seksi Registrasi dan Klasifikasi, Mempunyai tugas melakukan registrasi  penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan.
3) Seksi  Pembinaan,  Mempunyai  tugas  melakukan  pendidikan,  pembinaan kemasyarakatan,  pengentasan,  pelatihan  keterampilan,  pelayanan  makanan  dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan
4) Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, Mempunyai tugas melakukan pendidikan, pembinaan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan
Dalam  pelaksanaan  pemberian  remisi  sub  bagian  organisasi  dalam  LPKA  yang bertugas  ialah  Seksi  Registrasi  dan  Klasifikasi.  Seksi  Registrasi  dan  Klasifikasi  yang mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan. Dalam Seksi Registrasi dan Klasifikasi terdiri dari 2 Sub Seksi yakni :
a. Sub Seksi Registrasi
Mempunyai tugas melaksanakan registrasi dan pengelolaan data
b. Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian
Mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi.
Agar efektifnya pelaksanaan pemberian remisi kepada anak pidana di LPKA Ternate, Seksi  Registrasi  dan  Klasifikasi  dalam  hal  pemberian  remisi  juga  didukung  oleh  sarana prasarana  atau  fasilitas  yang  membantu  kinerja  staf  dan  petugas  Seksi  Registrasi  dan Klasifikasi LPKA Ternate, dalam pemenuhan hak remisi dan hak-hak anak pidana lainnya.
(Sabian  Usman,  2009  :  13)  Efektivitas  berasal  dari  kata  efektif  yang  mengandung pengertian  tercapainya  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, (operasi kegiatan program atau misi) dari pada satu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaanya. Jadi efektivitas menurut pengertian di atas menyatakan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah  ditentukan  sebelumnya  merupakan  sebuah  pengukur  dimana  ada  suatu  target tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
(Soerjono  Soekanto,  2013  :  8)  Dalam  teori  efektivitas  hukum  menurut  Soerjono Soekanto yang menyatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu
:
a. faktor hukumnya sendiri,
b. faktor penegak hukum,
c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
d. faktor masyarakat,
e. faktor kebudayaan.
Dalam  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  diteliti  dan  dianalisis  sehingga  jika dihubungkan dengan teori efektivitas hukum terhadap permasalahan maka faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian remisi diantaranya :

## 1. Sarana Prasarana
Sarana  prasarana  atau  fasilitas  tertentu  sangat  berpengaruh  dalam  penegakan hukum, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya  sarana  prasarana  atau  fasilitas  tertentu.  Sarana  atau  fasilitas    antara  lain mencakup  tenaga  manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai perananan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyesuaikan peran yang seharusnya dengan peranan aktual.
Salah satu faktor hukum menurut Soerjono Soekanto dari teori efektivitas hukum yang menjadi salah satu kendala dalam pemberian remisi di Lembaga Pembinaan Anak Ternate  yaitu  faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum,  yang menjelaskan bahwa  tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan lancar.
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Muhammad Nur Usman.  S.H.  selaku  Kepala  Seksi  Registrasi  dan  Klasifikasi  LPKA  Kelas  II  Ternate, menjelaskan bahwa dalam hal pemenuhan remisi anak ada 2 kendala yang dihadapi oleh petugas pembinaan anak Ternate khususnya pada Seksi Registrasi dan Klasifikasi yaitu sarana atau fasilitas di LPKA Ternate, dan juga perilaku anak pidana itu sendiri dalam LPKA.
Pemberian remisi yang dilaksanakan secara Sistem online atau terhubung dengan internet  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  pemberian  remisi  anak.  Koneksi jaringan  internet  yang  tidak  stabil  mengakibatkan  pengiriman  berkas  administrasi persyaratan  pemberian  remisi  yang  seharusnya  tepat  waktu  menjadi  terlambat sehingga  mempengaruhi  pemberian  remisi  kepada  anak  pidana.  Selain  kendala jaringan di LPKA Ternate, permasalahan di Direktorat Jenderal Pusat juga menjadi salah
satu kendala dalam pemberian remisi anak di LPKA Ternate, pengusulan remisi yang diusulkan secara keseluruhan oleh UPT seluruh Indonesia menjadikan keterlambatan dalam  hasil  pengusulan  remisi,  pengusulan  remisi  dari  berbagai  UPT  seperti  Lapas Dewasa,  Lapas  Perempuan  dan  Lapas  Anak  dari  seluruh  indonesia  ke  Direktorat Jenderal Pusat sehingga terjadi keterlambatan dalam hasil keputusan pemberian remisi bagi anak pidana di LPKA Kelas II Ternate.
2. Perilaku Anak Pidana
Perilaku anak pidana dalam menjalankan pidana merupakan salah satu syarat utama dalam mendapatkan remisi yaitu berkelakuan baik. Berkelakuan baik yang dimaksudkan adalah  Anak  pidana  yang  dalam  masa  menjalankan  hukuman  penjara  tidak  sedang menjalani  hukuman  disiplin  dan  telah  mengikuti  program  pembinaan  yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
Dari hasil wawancara Bapak Muhammad Nur Usman. S.H. Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Ternate, juga menjelaskan dalam pemberian remisi, kendala utama yang mempengaruhi pemberian remisi adalah Anak Pidana itu sendiri, apabila Anak Pidana berkelakuan baik, dan tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan program  pembinaan  maka  remisi  dapat  diberikan  tepat  waktu,  atau  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Begitupun  sebaliknya  jika  anak  pidana  tidak berkelakuan baik dan tidak mentaati peraturan yang ada maka anak tersebut tidak akan mendapatkan remisi.
Namun jika dilihat dari data anak pidana aktif di LPKA Ternate dan hasil wawancara anak pidana ada beberapa anak pidana yang telah memenuhi persyaratan pemberian remisi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu berkelakuan baik, telah melaksanakan hukuman penjara lebih dari 3 bulan dan belum berusia 18 tahun, namun tidak mendapatkan remisi. Disamping itu ada anak pidana yang mengaku tidak  mengetahui  secara  jelas  pasti  tentang  hal-hal  apa  saja  yang  dapat  menjadi penghambat mereka untuk menerima remisi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II Ternate  dapat  peneliti  simpulkan  sebagai  berikut  bahwa  prosedural  pemberian  remisi kepada  anak  pidana  di  LPKA  Ternate,  yang  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun  1999  Tentang  Remisi,  serta  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti  Bersyarat.  Secara  keseluruhan  LPKA  Ternate  telah  melaksanakan  proses  pemberian remisi kepada anak pidana dengan baik atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku namun  ada  Kendala-kendala    yang  dihadapi  oleh  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Ternate yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian remisi yaitu 1). Sarana prasarana atau fasilitas, yaitu jaringan internet yang tidak stabil di LPKA yang berpengaruh pada pengiriman berkas  persyaratan  pemberian  remisi  kepada  anak.  2).  Perilaku  anak  pidana  dalam menjalankan proses pembinaan di LPKA Ternate yang mana tidak mematuhi aturan-aturan yang ada,  dan melakukan  pelanggaran-pelanggaran  dalam  proses pembinaan  sehingga tidak mendapatkan remisi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU/JURNAL
Eka Rista Harimurti, Manajemen Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II  Jakarta  dalam  Rangka  Perlindungan  Hak  Anak  Pidana,  Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan, Vol. 5, No.3, Agustus 2019
Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995
Maidin  Gultom,    2014, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
Nikmah Rosida, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar lampung
Sabian Usman, 2009, Dasar-Dasar Sosial, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
Zainudin Ali, 2017, Merode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan  Perundang  Undangan    Republik  Indonesia  No  22  tahun  2022    tentang Pemasyarakatan
Peraturan  Perundang  Undangan  Republik  Indonesia  No  11  tahun  2012  tentang  Sistem Perlindungan Anak di Indonesia
WEBSITE
http://lpkaTernate.kemenkumham./index.php/profil/
Data Staf Sub Klasifikasi dan Registrasi LPKA Ternate pada bulan Maret 2022