## PENEGAKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN BAKU MUTU
LIMBAH CAIR HOTEL MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009  SEBAGAI ANTISIPASI KEMEROSOTAN KUALITAS LINGKUNGAN PANTAI DI BALI

## I Gede Budiarta
Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja-Bali E-mail : budiartagd_geo@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Aturan  mengenai  standar  baku  mutu  limbah  cair  untuk  kegiatan  hotel mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 1995  yang  mengatur  tentang  Baku  Mutu  Limbah  Cair  Bagi  Kegiatan  Hotel. Sanksi  terhadap  pelanggaran  baku  mutu  limbah  cair  bagi  kegiatan  hotel  secara jelas  telah  dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup.  Namun  realita  di  lapangan ternyata  masih  banyak  ditemukan  adanya  pencemaran  lingkungan  yang disebabkan  oleh  limbah  cair  hotel.  Berdasarkan  fenomena  tersebut  maka penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  baku  mutu  air  limbah  hotel  harus dilakukan dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Sanksi  administrasi  dalam  UUPPLH  mengatur  tentang  pelanggaran  izin lingkungan,  seperti  termuat  dalam  pasal  76  sampai  dengan  pasal  83.  Sedangkan sanksi  pidana  terkait  pelanggaran  baku  mutu  limbah  cair  bersifat  lebih  spesifik seperti  termuat  dalam  pasal  100  UUPPLH.  Pasal  100  menekankan  batas maksimum  pidana  penjara  dan  denda  bagi  pelanggar  baku  mutu  limbah  cair, namun tidak menyebutkan batas minimumnya.
Upaya  penegakan  hukum  lingkungan,  khususnya  terkait  dengan pelanggaran  baku  mutu  limbah  cair  mutlak  dilakukan  untuk  menekan  laju kerusakan  lingkungan,  khususnya  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh kegiatan hotel  di Bali. Berbagai upaya pengawasan, baik  yang bersifat preventif, persuasif,  maupun  represif  harus  dilakukan  dan  disesuaikan  dengan  realita  yang terjadi di lapangan. UUPPLH juga telah mengatur upaya pengawasan lingkungan seperti  tercantun  pada  pasal  71  sampai  dengan  pasal  75.  Upaya-upaya  tersebut diharapkan menjadi pemicu menurunnya pelanggaran terhadap baku mutu limbah cair  hotel,  khususnya  di  daerah  Bali,  agar  lingkungan  dapat  terjaga  untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Kata-kata kunci : Limbah cair kegiatan hotel, lingkungan, UUPPLH

## 1. PENDAHULUAN
Pulau  Bali  merupakan  satu  kesatuan  ruang,  mecakup  ruang  daratan,  laut, dan  udara,  dengan  cakupan  luas  ruang  daratan  kurang  lebih  563.666  hektar, merupakan satu kesatuan ekosistem pulau kecil, serta merupakan bagian dari satu kesatuan  ruang  besar  yaitu  ruang  wilayah  negara  Republik  Indonesia.  Dalam konteks nasional, Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya  alam  yang    melimpah,  namun  memiliki  keunggulan  komparatif  dari  segi keunikan  budaya  dan  keindahan  alam,  yang  merupakan  modal  dasar  bagi  Bali dalam menyelenggarakan  pembangunan wilayahnya.  Keunikan  budaya  dan  alam tersebut  telah menempatkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia  dan  dunia  dan  dinyatakan  sebagai  pulau  terindah  di  dunia  (Peraturan Daerah Bali Nomor 16 Tahun 2009).
Pesatnya  pengembangan  pariwisata  Bali  telah  memberikan  kontribusi dalam  bentuk  terciptanya  lapangan  kerja  dan  investasi,  terutama  terkait  dengan akomodasi  perhotelan. Perkembangan akomodasi wisata yang telah menghasilkan berbagai  kemajuan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan,  pada  sisi  lain  juga  telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan, yang berimplikasi langsung terhadap daya  dukung  lingkungan,  seperti  pencemaran  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh limbah  hotel.  Menurut  Bappeda  Propinsi  Bali  (2000),  volume  limbah  cair  yang dihasilkan  oleh  industri  pariwisata  didapatkan  dari  jumlah  konsumsi  air  bersih untuk  hotel,  yaitu  1000  liter/kamar/hari  dan  untuk  restoran  5  liter/tempat duduk/hari. Jumlah konsumsi air bersih tersebut 70% akan terbuang dalam bentuk limbah.  Jika  limbah  yang  dibuang  ke  lingkungan  tersebut  tidak  melalui  proses pengolahan  yang  memadai,  maka  dapat  dipastikan  akan  mencemari  lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan terhadap manusia dan organisme lain.
Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH)  Provinsi  Bali  pada  tahun  2011  merilis informasi bahwa terdapat 13  pantai di Bali yang tercemar limbah. Setidaknya 20 pelaku  wisata  tertangkap  melakukan  pencemaran  lingkungan  dengan  membuang limbah  ke  pantai.  Limbah  tersebut  berasal  dari  aktivitas  hotel  yang  berada  di sekitarnya.  Limbah yang mencemari laut sebagian besar  dibuang oleh pengusaha yang  berada  di  pesisir  pantai.  Bahkan  ada  pelaku  wisata  yang  membuat  gorong-
gorong yang terhubung langsung dengan laut yang disinyalir dimanfaatkan untuk membuang limbah secara sembunyi-sembunyi.
Adapun  ketigabelas  pantai  yang  teridentifikasi  tercemar  adalah  Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Mertasari (Sanur), Pantai Serangan (Denpasar), Pantai Benoa  (Denpasar),  Pantai  Lovina  (Buleleng),  Pantai  Soka  (Tabanan),  Pantai Tanjung  (Kuta),  Pantai  Candidasa,  Pantai  Padangbai,  Pantai  Tulamben (Karangasem), Pantai Pengambengan, dan Pantai Gilimanuk (Jembrana).
Fenomena  pencemaran  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  hasil  kegiatan pariwisata,  khususnya  limbah  hotel  seyogyanya  menjadi  perhatian  serius  karena pencemaran  yang  terjadi  bisa  menjadi  ancaman industri  pariwisata  Bali.  Dengan demikian,  instansi  yang  berwenang  harus  melakukan  tindakan  tegas.  Aturan mengenai  standar  baku  mutu  limbah  cair  untuk  kegiatan  hotel  mengacu  kepada Keputusan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  52  Tahun  1995  yang mengatur tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel. Sanksi terhadap pelanggaran baku mutu limbah cair bagi kegiatan hotel secara jelas telah dimuat dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Pengelolaan  dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Namun realita di lapangan ternyata masih  banyak  ditemukan  adanya  pencemaran  lingkungan  yang  disebabkan  oleh limbah  cair  hotel.  Berdasarkan  fenomena  tersebut  maka  penegakan  hukum terhadap  pelanggaran  baku  mutu  air  limbah  hotel  harus  dilakukan  dengan  tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2. PEMBAHASAN
2.1  Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Limbah Cair Hotel di Bali Menurut UU No. 32 Tahun 2009
Maraknya  pencemaran  lingkungan,  khusunya  pencemaran  lingkungan pantai  di  Bali  yang  disebabkan  oleh  limbah  cair  hotel  tentu  menuntut  adanya upaya penegakan hukum lingkungan secara lebih serius dan konsisten.
Pemerintah pusat dan daerah, selama ini telah  berusaha untuk melakukan perlindungan  terhadap  lingkungan  untuk  meminimalisir  kerusakan  yang  terjadi akibat  ulah  manusia.  Salah  satu  aturan  perundang-undangan  yang  dijadikan
payung  hukum  dalam  upaya  perlindungan  sumberdaya  alam  adalah  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan implementasinya berupa Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun  2005  Tentang  Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPPLH)  telah  memuat  ketentuan  sanksi,  baik  sanksi  administrasi  maupun ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap kriteria baku mutu limbah cair bagi kegiatan  hotel.  Sanksi  administrasi  yang  termuat  di  dalam  UUPPLH penekanannya bersifat lebih umum, yaitu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang  salah  satunya  berhubungan  dengan  izin  lingkungan.  Secara  lebih  rinci, berikut  ini  dijabarkan  mengenai  sanksi  administrasi  dan  ketentuan  pidana UUPPLH terkait permasalahan lingkungan.

## 2.1.1 Sanksi Administrasi
Terkait dengan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin lingkungan, Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan sebagai berikut :

## Pasal 76
(1)       Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
(2)     Sanksi administratif terdiri atas:
a.  teguran tertulis;
b.  paksaan pemerintah;
c.  pembekuan izin lingkungan; atau
d.  pencabutan izin lingkungan.

## Pasal 77
Menteri  dapat  menerapkan  sanksi  administratif  terhadap  penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  jika  pemerintah  menganggap  pemerintah daerah  secara  sengaja  tidak  menerapkan  sanksi  administratif  terhadap pelanggaran  yang  serius  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.

## Pasal 78
Sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

## Pasal 79
Pengenaan  sanksi  administratif  berupa  pembekuan  atau  pencabutan  izin lingkungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76  ayat  (2)  huruf  c  dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

## Pasal 80
(1)      Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:
a.  penghentian sementara kegiatan produksi;
b.  pemindahan sarana produksi;
c.  penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
d.  pembongkaran;
e.  penyitaan  terhadap  barang  atau  alat  yang  berpotensi  menimbulkan pelanggaran;
f.   penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
g.  tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
(2)       Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
a.   ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
b.    dampak  yang  lebih  besar  dan  lebih  luas  jika  tidak  segera  dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
c.    kerugian  yang  lebih  besar  bagi  lingkungan  hidup  jika  tidak  segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

## Pasal 81
Setiap  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  tidak melaksanakan  paksaan  pemerintah  dapat  dikenai  denda  atas  setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

## Pasal 82
(1)      Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  berwenang    untuk  memaksa penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  untuk  melakukan  pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
(2)       Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat  menunjuk pihak  ketiga  untuk    melakukan  pemulihan  lingkungan  hidup  akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

## Pasal 83
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sanksi  administratif  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan  sanksi  administratif  seperti  yang  telah  dipaparkan  di  atas semestinya  dapat  digunakan  secara  efektif  di  dalam  upaya  menekan  laju pencemaran  lingkungan,  khususnya  pencemaran  yang  diakibatkan  oleh  limbah cair  hotel.  Ketentuan  sanksi  tersebut  memberikan  kewenangan  kepada  pihak
berwenang  (menteri,  gubernur,  bupati/walikota)  untuk  mencabut  izin  lingkungan yang  dimiliki  oleh  badan  usaha  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  izin lingkungan.  Ini  berarti  bahwa  badan  usaha  yang  bersangkutan  tidak  bisa  lagi menjalankan usahanya. Dalam hal ini, pihak hotel yang tidak memathui ketentuan yang  telah  ditetapkan,  akan  dicabut  izin  usahanya  dan  hotel  bersangkutan  tidak bisa lagi menjalankan kegiatannya..
Jika  sanksi  administrasi  UUPPLH  tersebut  dapat  diimplementasikan dengan  tegas  dan  konsisten  oleh  pihak  yang  berwenang,  maka  kecenderungan kemerosotan  lingkungan  di  Bali  yang  terjadi  akhir-akhir  ini,  khususnya pencemaran limbah cair kegiatan hotel akan dapat diminimalisir.
Berdasarkan peraturan perundangan yang telah ada, pelaku usaha hotel di Bali  tentu  akan  berpikir  panjang  jika  ingin  melepas  limbah  ke  lingkungan  tanpa pengolahan  terlebih  dahulu.  Hal  tersebut  akan  menyebabkan  terancamnya  izin lingkungan dan izin usaha  yang dimiliki. Sanksi administrasi tersebut diharapkan mampu  menekan  laju  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  limbah, khususnya limbah cair hotel.

## 2.1.2 Sanksi Pidana
Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)    terkait  ketentuan  pidana  terhadap  pelanggaran baku mutu air limbah menyebutkan bahwa :
(1)     Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara  paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2)     Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila  sanksi  administratif  yang  telah  dijatuhkan  tidak  dipatuhi  atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
Jika  dilihat  dengan  seksama  ternyata  tidak  terdapat  batas  minimal  pidana penjara  dan  denda  pada  pasal  100  ayat  (1).  Batas  yang  ditentukan  yaitu  batas
maksimal  pidana  penjara  dan  denda.  Hal  ini  tentunya  merupakan  sesuatu  yang bisa  menjadi  kelemahan  di  dalam  penegakan  hukum  lingkungan.  Namun demikian,  ketentuan  pidana  ini  setidak-tidaknya  dapat  menjadi  penghambat  bagi pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan  membuang  limbah,  khususnya limbah cair kegiatan hotel yang menyebabkan tercemarnya lingkungan. Supremasi hukum  lingkungan  harus  ditegakkan  agar  pencemaran  yang  terjadi  dapat diminimalisir untuk menciptakan lingkungan dan kehidupan yang lebih baik.

## 2.2  Upaya  Menegakkan  Sanksi  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Baku  Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel di Bali
Upaya  penegakan  sanksi  hukum  terhadap  pelanggaran  lingkungan, khususnya baku mutu limbah cair bagi kegiatan hotel wajib dilakukan oleh pihak berwenang.  Dengan  penegakan  hukum  lingkungan,  berarti  resiko  pencemaran lingkungan akan dapat diminimalisir. Dengan demikian kualitas lingkungan akan menjadi lebih baik dan akan sangat mendukung posisi  Bali sebagai daerah tujuan wisata yang utama utama.
Upaya  yang  dilakukan  dapat  berupa  upaya  preventif  berupa  himbauan kepada pelaku usaha hotel untuk melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke  lingkungan.  Upaya  lain  yang  wajib  dilakukan  adalah  pengawasan  rutin  oleh pihak  terkait,  khususnya  bidang  pengawasan  dan  pengendalian  lingkungan (Wasdal).  Apabila  diamati,  pelanggaran-pelanggaran  lingkungan  yang  terjadi selama  ini  adalah  karena  kurangnya  pengawasan  dari  pihak  yang  berwenang. Petugas  jarang  turun  ke  lapangan  untuk  melihat  dan  mengukur  fenomena pencemaran  secara  langsung.  Hal  ini  memberikan  peluang  kepada  pelaku  usaha yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  membuang  limbah  ke  lingkungan  tanpa pengolahan terlebih dahulu.
Upaya  pengawasan  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  Pasal  71  sampai  dengan  Pasal  75. Ketentuan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

## Pasal 71
(1)    Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan  penanggung  jawab  usaha dan/atau  kegiatan  atas  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya  dalam  melakukan  pengawasan  kepada  pejabat/instansi teknis  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
(3)     Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup  yang  merupakan  pejabat fungsional.

## Pasal 72
Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota  sesuai  dengan  kewenangannya wajib  melakukan  pengawasan  ketaatan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

## Pasal 73
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha  dan/atau  kegiatan  yang  izin  lingkungannya  diterbitkan  oleh pemerintah  daerah  jika  Pemerintah  menganggap  terjadi  pelanggaran  yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Pasal 74
(1)    Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
a. melakukan pemantauan;
b. meminta keterangan;
c.  membuat  salinan  dari  dokumen  dan/atau  membuat  catatan  yang diperlukan;
d.  memasuki tempat tertentu;
e.  memotret;
f.   membuat rekaman audio visual;
g.  mengambil sampel;
h.  memeriksa peralatan;
i.   memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
j.   menghentikan pelanggaran tertentu.
(2) Dalam  melaksanakan  tugasnya,  pejabat  pengawas  lingkungan  hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
(3)    Penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  dilarang  menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

## Pasal 75
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengangkatan  pejabat  pengawas lingkungan  hidup  dan  tata  cara  pelaksanaan  pengawasan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  71  ayat  (3),  Pasal  73,  dan  Pasal  74  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.
Upaya pengawasan yang menjadi salah satu upaya preventif dalam menekan laju  pencemaran  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  limbah  cair  hotel  harus dilakukan  secara  serius  dan  berkesinambungan.  Pihak  yang  berwenang  sangat memegang  peranan  penting  dan  menentukan  keberhasilan  kegiatan  pengawasan. Oleh sebab itu maka pihak yang berwenang harus memiliki dedikasi dan integritas dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

## 3. PENUTUP
Ketentuan hukum terhadap pelanggaran baku mutu limbah cair hotel telah diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UUPPLH),  di  mana  terdapat  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana  bagi  pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi administrasi dalam UUPPLH  bersifat lebih umum, yaitu mengatur tentang pelanggaran izin lingkungan, seperti termuat dalam pasal  76  sampai  dengan  pasal  83.  Sedangkan  sanksi  pidana  terkait  pelanggaran baku  mutu  limbah  cair  bersifat  lebih  spesifik  seperti  termuat  dalam  pasal  100 UUPPLH. Pasal 100 menekankan batas maksimum pidana penjara dan denda bagi pelanggar baku mutu limbah cair, namun tidak menyebutkan batas minimumnya. Hal  ini  sepertinya  menjadi  kelemahan  dalam  penegakan  ketentuan  pidana  dan denda.  Namun  ketentuan  ini  akan  dapat  mengurangi  tindak  pelanggaran  yang terjadi.
Upaya  penegakan  hukum  lingkungan,  khususnya  terkait  dengan pelanggaran  baku  mutu  limbah  cair  mutlak  dilakukan  untuk  menekan  laju kerusakan  lingkungan,  khususnya  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh kegiatan hotel  di Bali. Berbagai upaya pengawasan, baik  yang bersifat preventif, persuasif,  maupun  represif  harus  dilakukan  dan  disesuaikan  dengan  realita  yang terjadi di lapangan. UUPPLH juga telah mengatur upaya pengawasan lingkungan seperti  tercantun  pada  pasal  71  sampai  dengan  pasal  75.  Upaya-upaya  tersebut diharapkan menjadi pemicu menurunnya pelanggaran terhadap baku mutu limbah cair  hotel,  khususnya  di  daerah  Bali,  agar  lingkungan  dapat  terjaga  untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali. 2011. 13 Pantai di Bali Tercemar Limbah  Hotel. Tersedia  di  : http://balikami.com/13-pantai-di-bali- tercemar-limbah-hotel. Diakses Tanggal 1 Juni 2012.
Bappeda  Propinsi  Bali.  2000.  Volume  Limbah  Cair  Hotel. Tersedia  di  : http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=74152. Diakses Tanggal 2 Juni 2012.
Keputusan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  52  Tahun  1995  Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  16  Tahun  2009  Tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2009-2029.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor    4  Tahun  2005  Tentang  Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.