Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207 Hasil Penelitian

## PENERAPAN GCG DAN DAMPAKNYA PADA CSR (PERUSAHAAN PEMENANG IICG – ASEAN CG SCORECARD)
Ririn Breliastiti 1) *, Sucinda Putri 2) dan Silwy Valentina 3)
1,2,3) Program Studi Akuntansi, Universitas Bunda Mulia Corresponding author: rbreliastiti@bundamulia.ac.id
Diterima 14 Juli  2020 / Disetujui 31 Agustus 2020
ABSTRACK: Indonesia is ranked among the lowest in corporate  governance in Southeast Asia. The better the application  of  CG  is  expected  to  be  the  better  the  company's  CSR  disclosure.  In  the  digital  age,  a  company's website is one source of information that can be used by companies to report and disclose CSR activities. This study  aims  to  obtain  empirical  evidence  regarding  whether  the  implementation  of  GCG  will  impact  the company's  ability  to  disclose  its  CSR  activities  on  the  official  website.  This  research  is  a  comparative  causal study, which the independent variable (X) is GCG and the dependent variable (Y)  is  CSR. Information on the company's annual financial statements is obtained from www.idx.co.id, while data on award-winning companies provided  by  IICG  were  obtained  from  SWA  Magazine.  The  results  of  the  study  show  that  GCG  has  not  been proven to have an impact on the disclosure of CSR activities on the website. Indications are that the organs in GCG function more to protect the interests of shareholders. In the realm of CSR, the role of this GCG organ has not  been  specifically  regulated.  CSR  is  an  embodiment  of  GCG  principles,  namely  responsibility  and transparency  of  information.  Companies  that  are  committed  to  carrying  out  CG  properly  and  consistently should  realize  these  principles  in  CSR  activities  and  report/  disclose  these  CSR  activities  through  the  official website.  Companies  that  have  been  awarded  as  Indonesia  Most  Trusted  Companies  should  be  an  example  or benchmark  for  other  companies.  For  this  reason,  seriousness,  seriousness  and  commitment  are  needed, especially from the Chief Executive Officer (CEO) in running GCG.
Keywords: GCG, CSR, IICG, website
ABSTRAK : Indonesia termasuk ke dalam peringkat terbawah dalam tata kelola perusahaan di Asia Tenggara. Semakin  baik  penerapan  CG  diharapkan  akan  semakin  baik  pula  pengungkapan  CSR  perusahaan.  Dalam  era digital, situs web perusahaan adalah salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan  dan  mengungkapkan  kegiatan-kegiatan  CSR.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  bukti empiris  mengenai  apakah  penerapan  GCG  akan  berdampak  pada  kemampuan  perusahaan  untuk mengungkapkan  kegiatan  CSR  nya  di  situs  web  resmi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kausal,  dimana Variabel  independen  (X)  adalah  GCG  dan  variabel  dependen  (Y)  adalah  CSR.  Informasi  mengenai  laporan tahunan  keuangan  perusahaan  diperoleh  dari www.idx.co.id ,  sedangkan  data  mengenai  perusahaan  pemenang award yang diberikan oleh IICG diperoleh dari Majalah SWA. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa GCG terbukti belum  memberikan dampak bagi pengungkapan kegiatan CSR di situs web. Diperoleh indikasi bahwa organ-organ  dalam  GCG  lebih  banyak  berfungsi  untuk  mengamankan  kepentingan  para shareholders .  Dalam ranah CSR, peran organ GCG ini belum diatur secara spesifik. CSR merupakan perwujudan dari prinsip GCG yaitu  tanggung  jawab  ( responsibility )  dan  keterbukaan  informasi  ( transparency ).  Perusahaan  yang  memiliki komitmen  untuk  menjalankan  CG  secara  baik  dan  konsisten  sudah  sepatutnya  merealisasikan  prinsip  tersebut dalam kegiatan-kegiatan CSR dan melaporkan/ mengungkapkan kegiatan CSR tersebut melalui situs web resmi. Perusahaan  yang  telah  mendapatkan  penghargaan  ( award )  sebagai  Indonesia  Most  Trusted  Companies seharusnya  dapat  menjadi  contoh  atau benchmark bagi  perusahaan  yang  lain.  Untuk  itu,  diperlukan kesungguhan,  keseriusan  dan  komitmen,  terutama  dari  Chief  Executive  Officer  (CEO)  dalam  menjalankan GCG.
Kata Kunci: GCG, CSR, IICG, situs web.
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Hasil Penelitian

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Tata  kelola  perusahaan  (Corporate Governance  -  CG)  adalah  salah  satu  topik  di bidang  organisasi  yang  paling  dicari  dan menjadi  fokus  penelitian  oleh  para  peneliti, pelaku bisnis dan pembuat kebijakan (Dalton et al., 2007; Hambrick et al., 2008). Beberapa studi yang telah dilakukan pada CG mengacu pada  mekanisme,  proses,  praktik  dan  aturan yang dengannya perusahaan dipantau, dikendalikan  dan  diarahkan.  CG,  pada dasarnya melibatkan keseimbangan
kepentingan  berbagai  pemangku  kepentingan suatu perusahaan.
Para
pemangku kepentingan  terdiri  dari  pemegang  saham, karyawan,  manajemen,  pemasok,  pelanggan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Karena dalam perusahaan  CG hampir meliputi setiap ruang  lingkup  manajemen,  maka  CG  dapat memainkan peran penting dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR).
CSR  adalah  proses  pengamanan  yang melibatkan upaya yang diambil oleh perusahaan untuk bertindak
secara bertanggung  jawab  terhadap  masyarakat. Kebijakan CSR berfungsi sebagai mekanisme pengawasan di mana bisnis menampilkan dan menjamin  kepatuhan  mereka  yang  kuat terhadap  hukum  dan  standar  etika.  "CSR" adalah  istilah  yang  menjadi  populer  di  tahun 1960-an  dan  terus  digunakan  secara  luas dalam  cakupan  tanggung  jawab  moral  dan hukum (De George, 2011).
Tata  kelola  perusahaaan  yang  baik (Good Corporate Governance - GCG) hingga saat  ini  terus  dikembangkan  oleh  pemerintah agar  dapat  diterapkan  oleh  dunia  usaha. Konsep  ini  dianggap  sangat  penting  agar perusahaan  di  Indonesia  dapat  kuat  dalam menghadapi  krisis.  Dalam  sepuluh  tahun terakhir,  Indonesia  termasuk  ke  dalam peringkat terbawah dalam tata kelola perusahaan  di  Asia  Tenggara.  Data  tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia
memiliki  skor  Indeks  Persepsi  Korupsi (Corruption  Perception  Index  -  CPI)  sebesar 34  yang  menduduki  peringkat  107  dari  175 negara  di  dunia.  Masih  terdapat  tanggung jawab penting bagi pemerintah agar terbentuk kultur  tata  kelola  yang  baik  pada  setiap perusahaan (Effendi, 2016). Laporan tahunan merupakan  salah  satu  bentuk  dari  laporan pertanggungjawaban  perusahaan.  Laporan tahunan yang didukung GCG akan meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan investor.
Meningkatnya  kepercayaan  investor,  pada akhirnya  dapat  mendongkrak  investasi  baik dari  investor  dalam  negeri  maupun  investor asing melalui beragam produk pasar modal di Indonesia maupun melalui investasi langsung.
GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan  perusahaan  dalam  memberikan pertanggung jawabannya kepada para pemegang  saham.  IICG  ( The  Indonesian
Institute for Corporate Governance ) mendefinisikan  pengertian  mengenai  CG sebagai  sistem  dan  proses  yang  digunakan oleh  organ-organ  perusahaan  sebagai  upaya untuk  memberikan  nilai  tambah  perusahaan secara  berkesinambungan  dalam  jangka panjang. Penerapan CG merupakan salah satu langkah  penting  bagi  perusahaan  untuk meningkatkan  dan  memaksimalkan  nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan  yang  profesional,  transparan  dan efisien  dengan  cara  meningkatkan  prinsip keterbukaan,  akuntabilitas,  dapat  dipercaya, bertanggung  jawab  dan  adil  sehingga  dapat memenuhi  kewajiban  secara  baik  (Effendi, 2016) . Penerapan  GCG  dalam  perusahaan tidak  lepas  dari  peran  organ-organ  yang terdapat  di  dalamnya,  meliputi  adanya Komite  Independen,  Direktur  Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan.
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan  suatu  konsep  akuntansi  yang
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207 Hasil Penelitian
menekankan  tanggung  jawab  perusahaan kepada  lingkungan  dan  masyarakat  sekitar. CSR  muncul  karena  keberadaan  perusahaan- perusahaan  yang  menimbulkan  dampak negatif  bagi  sekitarnya.  Selain  mengejar keuntungan, perusahaan juga harus memperhatikan  dan  terlibat  pada  pemenuhan kesejahteraan masyarakat, serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa perusahaan  boleh  berlanjut  sebagai  entitas pencetak  laba  sepanjang  tidak  merusak lingkungan dan sosial. Tanggung jawab sosial muncul dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan
dengan membangun  kerjasama  antar stakeholder yang terkait. CSR dilakukan oleh perusahaan dengan  tingkat  yang  bervariasi,  mulai  dari yang  paling  sederhana  seperti  donasi  sampai kepada  yang  komprehensif,  yang  terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Penerapan CSR di Indonesia  marak  dilakukan  pada  awal  tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah berjalan sejak tahun 1970-an (Harmoni, 2010).

## Identifikasi Masalah
Saat  ini,  ada  berbagai  media  yang telah digunakan perusahaan untuk
mengkomunikasikan program CSR-nya.
Setidaknya  ada  tiga  saluran  utama  yang dipakai untuk mengomunikasikan CSR, yaitu (1)  laporan  sosial  ( social  report )  berupa annual  report,  sustainability  report ataupun integrated report , (2) iklan dan (3) situs web ( website )  perusahaan.  Mengingat  pesatnya penggunaan  internet  di  kalangan  masyarakat, pemanfaatan  situs  web  perusahaan  untuk mengkomunikasikan  program  CSR  patut untuk dipertimbangkan. Laporan yang tersedia  bagi  publik  juga  telah  dianggap sebagai  cara  yang  baik  untuk  berkomunikasi dengan  para  pemangku  kepentingan  tentang strategi, pendekatan dan kinerja CSR (Harmoni, 2010). CSR telah dianggap sebagai penanda  penting  yang  harus  melekat  dan dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan  pun  berlomba  menyatakan  diri telah melaksanakan CSR. Situs web perusahaan merupakan salah satu media yang
banyak  digunakan  untuk  menampilkan  klaim informasi  terkait  aktivitas  tanggung  jawab sosial perusahaan (Rahmanto, 2009).
Dalam menjalankan mekanisme GCG,  perusahaan  dituntut  tidak  hanya memperhatikan nilai ekonomi dari kegiatannya  tapi  juga  nilai  tambah  lain, keseimbangan  kepentingan stakeholders ,  dan kepatuhan  terhadap  peraturan  serta  norma yang  berlaku  atas  kegiatan  yang  dilakukan. Semakin baik penerapan GCG maka semakin baik pengungkapan CSR perusahaan.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh  bukti  empiris mengenai  dampak dari  penerapan  Good  Corporate  Governance di perusahaan terhadap kemampuan perusahaan  untuk  mengungkapkan  kegiatan Corporate  Social  Responsibility-nya  di  Situs Web.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian di bidang  GCG  dan  CSR  dan  menjadi benchmark bagi  perusahaan  di  Indonesia terkait  dengan  populasi  penelitian  yaitu perusahaan  penerima  penghargaan  di  bidang GCG.

## Rumusan Masalah
Penelitian yang menguji dan membahas mengenai hubungan antara penerapan GCG dengan CSR masih terbilang sedikit.  Oleh  karenanya,  penelitian  ini  akan mengajukan Research  Question (RQ)  agar menjadi  penelitian  awal  dan  dapat  diperoleh wawasan  atas  keterkaitan  kedua  variabel tersebut.
1. Apakah  proporsi  Komisaris  Independen berpengaruh terhadap  pengungkapan  CSR di situs web?
2. Apakah  keberadaan  Direktur  Independen berpengaruh terhadap  pengungkapan  CSR di situs web?
3. Apakah jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di situs web?
4. Apakah keberadaan Sekretaris Perusahaan berpengaruh terhadap  pengungkapan  CSR di situs web?

## Hipotesis
Dengan  berdasarkan  pada  kerangka  teori yang  telah  disusun  dan  hasil  penelitian
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207 Hasil Penelitian
terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
H1: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di situs web H2: Keberadaan Direktur Independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di situs web H3: Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di situs web H4: Keberadaan Sekretaris Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di situs web

## Metode Penelitian

## Pengembangan Instrumen
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kausal, dimana penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki kemungkinan hubungan
sebab-akibat.
Menurut  Sekaran  dan  Bougie  (2013), penelitian  kausal  adalah  pendekatan  ilmiah untuk menguji apakah satu variabel menyebabkan  perubahan  pada  variabel  lain. Penelitian kausal bertujuan
untuk menggambarkan  satu  atau  lebih  faktor-faktor yang  menyebabkan  masalah,  sehingga  dapat dinyatakan bahwa variabel X adalah penyebab dari variabel Y. Hubungan kausalitas  menggunakan  model recursive , yaitu  model  yang  mempunyai  satu  arah kausalitas (Latan dan Ghozali, 2012).
Selain  itu,  penelitian  ini  bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian  yang  berlangsung  secara  ilmiah dan  sistematis  dimana  pengamatan  yang dilakukan  mencangkup  segala  hal  yang berhubungan dengan objek penelitian, fenomena serta korelasi yang ada diantaranya. Terdapat  dua  jenis  variabel,  yaitu  variabel independen  (variabel  yang  mempengaruhi) dan  variabel  dependen  (variabel  yang dipengaruhi).  Dimana  variabel  independen (X)  adalah Good Corporate  Governance dan yang  menjadi  variabel  dependen  (Y)  adalah Corporate  Social  Responsibility (CSR).
Peneliti  ingin  melihat  apakah  ada  pengaruh penerapan GCG terhadap pengungkapan CSR di situs web perusahaan.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari
laporan  tahunan  dan  situs  web  perusahaan. Informasi mengenai laporan tahunan keuangan  perusahaan  yang  diperoleh  dari www.idx.co.id .  Sedangkan  data  mengenai perusahaan  pemenang award yang  diberikan oleh  The  Indonesian  Institute  for  Corporate Governance  (IICG)  diperoleh  dari  Majalah SWA.  Data  yang  terkait  dengan  Komisaris Independen,  Direktur  Independen,  Komite Audit  dan  Sekretaris  Perusahaan  diperoleh dari  Laporan  Tahunan  perusahaan  tahun 2018. Data yang terkait dengan Pengungkapan  CSR  di  situs  web  diperoleh dari situs web resmi perusahaan yang diakses pada bulan November 2019. Penelitian hanya meliputi  satu  tahun  saja  karena  isi  dari  situs web  yang  bersifat  berkesinambungan  dan tidak memiliki kurun waktu.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  merupakan  kegiatan setelah  data  dari  seluruh  sumber  data terkumpul.  Kegiatan  dalam  analisis  data adalah  mengelompokkan  data  berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel,  menyajikan  data  tiap  variabel  yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab  rumusan  masalah,  dan  melakukan perhitungan  untuk  menguji  hipotesis  yang telah  diajukan  (Sugiyono,  2017).  Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan  statistik  deskriptif,  uji  asumsi klasik, goodness  of  fit  model dan  uji hipotesis.

## Model Penelitian
Gambar 1: Model Penelitian
Pengungkapan Corporate Social Responsibility di situs web Komisaris Independen Direktur Independen Komite Audit Sekretaris Perusahaan
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207
Hasil Penelitian

## Definisi Operasional Variabel
Tabel 1: Definisi Operasional Variabel Variabel Definisi Operasional Pengukuran Komisaris Independen (KOM) Komisaris Independen adalah  anggota  Dewan Komisaris  yang  tidak terafiliasi dengan Direksi,  anggota  Dewan Komisaris  lainnya  dan pemegang saham pengendali,  serta  bebas dari  hubungan bisnis atau  hubungan  lainnya yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. KOM = Jumlah Komisaris Independen/ Jumlah total Dewan Komisaris
Direktur Independen (DIR) Direktur independen adalah  anggota  dewan direksi yang tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan  bisnis  dengan pemilik saham perusahaan  atau  dengan salah satu pengurus perusahaan. Variabel dummy. 1 = jika memiliki Direktur Independen 0  =  jika  tidak memiliki Direktur Independen Komite Audit (AUD) Komite  Audit  adalah komite  yang  dibentuk oleh  dan  bertanggung jawab  kepada  Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas  dan  fungsi  Dewan Komisaris. AUD = Jumlah
Komite Audit
Sekretaris
Perusahaan (SEK) Sekretaris Perusahaan adalah penanggung  jawab  dari suatu  unit  kerja  yang mempunyai  tugas  pokok untuk menjembatani komunikasi antara Perseroan dan masyarakat serta menjaga keterbukaan informasi. Variabel dummy. 1 = jika memiliki Sekretaris
Perusahaan 2 = jika tidak memiliki Sekretaris
Perusahaan
Corporate Social
Responsibility (CSR) CSR merupakan    suatu satu    bentuk    tindakan yang    berangkat    dari pertimbangan etis    perusahaan    yang diarahkan untuk
meningkatkan    ekonomi, yang  disertai  dengan peningkatan    kualitas hidup      bagi  karyawan berikut      keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan  masyarakat  secara lebih luas. CSR = jumlah pengungkapan kegiatan CSR di situs web
Sumber: Effendi, 2016 dan Hadi 2010

## Perusahaan Sampel Penelitian
Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang mengikuti ajang pemeringkatan  yang  diselenggarakan  oleh IICG.  IICG  adalah  lembaga  nirlaba  yang berkomitmen  mendorong  praktik  GCG  di Indonesia  dan  mendukung  serta  membantu perusahaan-perusahaan  dalam  menerapkan konsep Tata Kelola (Corporate Governance) . IICG mendukung penegakkan Good Governance di  Indonesia  dengan  fokus memasyarakatkan dan mengembangkan konsep governance yang  sesuai  dengan konteks  Indonesia  di  mana  salah  satunya adalah  melalui  kegiatan  pemeringkatan  ini. Selain  itu  IICG  juga  berupaya  mendorong perusahaan  untuk  senantiasa  meningkatkan kualitas  penerapan  CG  dan  bisnis  yang beretika  secara  sistematis  berkelanjutan melalui serangkaian pengelolaan pengetahuan dan pengalaman agar dapat menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.
Tabel 2: Emiten Big Cap & Mid Cap Pemenang IICG 2016 – 2018
Sumber: data olahan peneliti
No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 1 BBCA
PT Bank Central Asia Tbk
2 BNGA PT  Bank CIMB Niaga Tbk
3 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk
4 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
5 BBRI
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
6 BNII
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
7 NISP
PT Bank OCBC NISP Tbk
8 BBTN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
9 ITMG PT Indo Tambangraya Megah Tbk
10 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
11 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
12
ASII PT Astra International Tbk
13 BBNI
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 14 BNLI PT Bank Permata Tbk 15 BTPN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
16 HERO
PT Hero Supermarket Tbk 17
JSMR PT Jasa Marga (Persero) Tbk
18 LPPF
PT Matahari Department Store Tbk 19 SRTG PT Saratoga Investama Sedaya Tbk 20 EXCL PT XL Axiata Tbk 21 BJBR PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
22
GIAA PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
23 INTP
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
24 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 25 ISAT PT Indosat Tbk 26 PGAS PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 27 SIMP
PT Salim Ivomas Pratama Tbk
28 UNVR
PT Unilever Indonesia Tbk
29 WIKA
WT Wijaya Karya (Persero) Tbk
30 AKRA
PT AKR Corporindo Tbk
31 TPIA PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 32 GEMS PT Golden Energy Mines Tbk 33 JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 34 UNTR
PT United Tractors Tbk
35 INCO PT Vale Indonesia Tbk 36 WSKT PT Waskita Karya (Persero) Tbk 37 WTON PT Wijaya Karya Beton Tbk 38 AUTO PT Astra Otoparts Tbk 39 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 40 BNBR PT Bakrie & Brothers Tbk
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767

## Hasil Dan Pembahasan

## Statistik Deskriptif
Tabel 3: Statistik Deskriptif N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation  Variance Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic KOM 40 0.50 0.30 0.80 18.02 0.45 0.02 0.11 0.01 DIR 40 1 0 1 22 0.55 0.08 0.50 0.25 AUD 40 3 3 6 147 3.68 0.15 0.94 0.89 SEK 40 0 1 1 40 1.00 0.00 0.00 0.00 CSR 40 42 0 42 474 11.85 1.81 11.42 130.34 Valid N (listwise) 40
Sumber: hasil olahan peneliti
Tabel statistik deskriptif
menggambarkan  karakteristik  dari  data. Seluruh perusahaan telah memiliki Komisaris Independen.  Proporsi  Komisaris  Independen atas  seluruh  Dewan  Komisaris  secara  rata- rata  adalah  45%,  yang  berarti  bahwa  jumlah komisaris  masih  didominasi  oleh  komisaris non independen. Lebih dari setengah perusahaan sampel memiliki direktur independen,  yang  berarti  bahwa  keberadaan direktur  independen  mulai  dipertimbangkan oleh  perusahaan.  Seluruh  perusahaan  telah memiliki  komite  audit,  dengan  jumlah minimal  3  orang  dan  maksimal  6  orang.  Hal ini  menunjukkan  kepatuhan  perusahaan emiten  untuk  memenuhi  kewajiban  yang disyaratkan  oleh  BEI.  Seluruh  perusahaan memiliki  sekretaris  perusahaan.  Hal  ini menunjukkan  kepatuhan  perusahaan  emiten dan  pentingnya  peran  sekretaris  perusahaan. Seluruh  perusahaan  memiliki  situs  web. Namun  tidak  semua  kegiatan  atau  informasi mengenai  CSR  diungkapkan  melalui  situs web  tersebut.  PT.  Bank  Maybank  Indonesia Tbk,  PT.  Matahari  Department  Store  Tbk, dan PT. Indosat Tbk adalah perusahaan yang tidak  mengungkapkan  CSR  dalam  situs  web- nya. Perusahaan yang paling banyak mengungkapkan CSR di situs web-nya adalah PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk, yaitu  sebanyak  42  pengungkapan.  Secara rata-rata,  perusahaan  mengungkapkan  CSR nya sebanyak 11 – 12 pengungkapan. Hal ini menunjukkan  pengungkapan  CSR  di  situs web  telah  cukup  banyak  dan  telah  menjadi
salah  satu  media  informasi  dan  publikasi yang digunakan oleh perusahaan.

## Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui  apakah  model  regresi  yang  diuji dalam  penelitian  berdistribusi  normal  atau tidak.  Model  regresi  yang  baik  harusnya memiliki  nilai  residual  yang  normal.  Model yang  diuji  dalam  penelitian  ini  terdistribusi normal,  ditunjukkan  dengan  grafik  p-plot yang  tersebar  mengikuti  plot  linear  yang berbentuk garis diagonal pada grafik.
Sumber: hasil olahan peneliti
Gambar 2: Uji Normalitas
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207
Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang kuat antar  variabel  bebas  (independen).  Uji  ini dilihat dari dari nilai tolerance dan VIF:
- Berdasarkan nilai tolerance :
Jika  nilai tolerance >  0.10  maka  artinya tidak  terjadi  multikolinearitas  dalam regresi dan sebaliknya.
- Berdasarkan nilai VIF: Jika  nilai  VIF  <  10.00  maka  tidak  terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
Dari hasil pengujian, tidak terdapat hubungan yang  kuat  antar  variabel  independen  karena nilai tolerance masing-masing  variabel  lebih besar  dari  0.10  dan  nilai  VIF  masing-masing variabel lebih kecil dari 10.00.
Tabel 4. Uji Multikolinieritas Model Unstandardized Coefficients
Standardiz ed Coefficient s t Sig. Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Toleran ce VIF 1 (Consta nt) -1.008 11.711 -0.086 0.932 KOM 21.093 17.064 0.209 1.236 0.224 0.923 1.084 DIR 1.259 4.346 0.056 0.290 0.774 0.718 1.394 AUD 0.724 2.377 0.060 0.305 0.762 0.683 1.464 a. Dependent Variable: CSR
Sumber: hasil olahan peneliti
Uji  autokorelasi  digunakan  untuk  menguji apakah  terdapat hubungan yang  mengganggu dari  data timeseries pada  setiap  variabel penelitian.
Uji Durbin-watson (d):
- Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari  4-dL  maka  hipotesis  nol  ditolak  atau terdapat autokorelasi
- Jika  d  terletak  antara  dU  dan  4-dU,  maka hipotesis  nol  diterima  atau  tidak  ada autokorelasi
- Jika  d  terletak  antara  dL  dan  dU  atau antara  dL  dan  dU  atau  diantara  4-dU  dan 4-dL maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
Data yang diamati dalam penelitian ini adalah single  year ,  yaitu  posisi  akhir  tahun  2019. Sehingga  dalam  penelitian  ini  tidak  dapat dilakukan interpertasi untuk pengujian autokorelasi.
Tabel 5: Uji Autokorelasi
Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 0.223 a 0.050 -0.029 11.583 1.788
a. Predictors: (Constant), AUD, KOM, DIR
b. Dependent Variable: CSR
Sumber: hasil olahan peneliti
Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi  linear.  Jika  nilai  sig  >  0.05  berarti tidak  terjadi  multikolinearitas  dalam  regresi. Dari  hasil  pengujian,  nilai  sig  adalah  >  0.05, artinya  model  regresi  linear  terbebas  dari heteroskedastisitas.
Tabel 6: Uji Heteroskedastisitas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) 3.106 6.433 0.483 0.632 KOM 14.327 9.373 0.255 1.528 0.135 DIR -0.981 2.387 -0.078 -0.411 0.684 AUD -0.002 1.306 0.000 -0.002 0.999 a. Dependent Variable: Abs_RES
Sumber: hasil olahan peneliti
Koefisien  determinasi  (R 2 )  dapat  dimaknai sebagai  sumbangan  pengaruh  yang  diberikan oleh  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat. Koefisien determinasi berguna untuk memprediksi  dan  melihat  seberapa  besar kontribusi  pengaruh  yang  diberikan  oleh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.
Dari  hasil  pengujian  terlihat  bahwa  nilai  R 2 adalah  sebesar  0.05,  yang  berarti  bahwa  X 1 , X 2 ,  X 3 dan  X 4 hanya  dapat  menjelaskan  Y sebanyak  5%.  Pengaruh  atas  Y  lebih  banyak berasal dari faktor-faktor yang lain.
Tabel 7: Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0.223 a 0.050 -0.029 11.583 a. Predictors: (Constant), AUD, KOM, DIR b. Dependent Variable: CSR Sumber: hasil olahan peneliti
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207 Hasil Penelitian

## Pengujian Hipotesis (Uji t)
Tabel 8: Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) -1.008 11.711 -0.086 0.932 KOM 21.093 17.064 0.209 1.236 0.224 DIR 1.259 4.346 0.056 0.290 0.774 AUD 0.724 2.377 0.060 0.305 0.762 a. Dependent Variable: CSR
Sumber: hasil olahan peneliti Dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa baik H1, H2, H3 dan H4 menunjukkan nilai  sig  >  0.05,  sehingga  tidak  ada hipotesis dalam penelitian ini yang terdukung.

## Interpretasi Hasil
Temuan  dalam  penelitian  ini  tidak sejalan  dengan  penelitian  Stuebs  dan  Sun (2015)  yang  menemukan  bahwa  (1)  CG berhubungan  positif  dengan  kinerja  CSR  dan (2)  GCG  akan  membawa  perusahaan  pada kinerja  CSR  yang  baik.  Entitas  bisnis  yang memiliki  mekanisme  CG  yang  kuat  akan memiliki  kinerja  tanggung  jawab  sosial  yang baik  juga.  Selanjutnya,  tata  kelola  yang  baik akan  membawa  perusahaan  pada  kinerja tanggung  jawab  sosial  yang  baik  pula. Sehingga  sangat  direkomendasikan  kepada perusahaan untuk meningkatkan upaya-upaya dalam menerapkan GCG.
Dalam  melaksanakan  GCG,  terdapat lima prinsip yaitu (1) keterbukaan informasi – transparency ; (2)
akuntabilitas
–
accountability ; (3) tanggung jawab – responsibility ; (4) kemandirian – independency ;  dan  (5)  kesetaraan  dan kewajaran – fairness . Bentuk dari pertanggung  jawaban  perusahaan  adalah kepatuhan perusahaan pada peraturan– peraturan  yang  berlaku  di  antaranya  bidang perpajakan,  hubungan  industrial,  kesehatan serta keselamatan kerja, perlindungan lingkungan  hidup,  memelihara  lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan yang  lain  sebagainya.  Dengan  menerapkan prinsip ini maka diharapkan dapat menyadarkan  perusahaan  dalam  menjalankan kegiatan  operasionalnya.  Selain  memiliki tanggung  jawab  kepada shareholder -nya, perusahaan  juga  memiliki  tanggung  kepada para stakeholders -nya (Anitasari, 2018).
Prinsip responsibility merupakan prinsip  yang  paling  dekat  dengan  CSR.  Di dalam  prinsip–prinsip  GCG  dapat  kita  lihat bahwa  terdapat  penekanan  yang  signifikan terhadap stakeholders perusahaan.
Berdasarkan prinsip responsibility diharapkan suatu  perusahaan  dapat  menyadari  bahwa dalam  kegiatan  operasionalnya  seringkali memberikan  hasil  pada  dampak  eksternal yang harus ditanggung oleh para stakeholders ,  sehingga  menjadi  suatu  hal yang wajar bila perusahaan juga memperhatikan kepentingan serta nilai tambah bagi para stakeholders -nya. Penerapan CSR adalah salah satu bentuk dari implementasi  konsep  GCG.  Sebagai  entitas bisnis yang memiliki tanggung jawab kepada para masyarakat serta lingkungan maka sudah seharusnya perusahaan dapat bertindak sebagai good  citizen ,  dimana  hal  ini merupakan perwujudan dari etika bisnis yang baik.
Munculnya
kesadaran untuk menerapkan  prinsip  GCG  tidak  terlepas  dari tuntutan perekonomian modern yang mengharuskan setiap perusahaan untuk dikelola  secara  baik  dan  bertanggung  jawab dengan  menjaga  hak  dan  kewajibannya masing-masing
(seluruh
stakeholders ).
Aktivitas ekonomi yang dijalankan perusahaan  sebagaimana  prinsip  etika  bisnis diharapkan  bermanfaat  tidak  hanya  bagi perusahaan  itu  sendiri,  tetapi  juga  bagi masyarakat.  Penerapan  etika  bisnis  tersebut merupakan  wujud  kepedulian  dan  tanggung jawab  sosial-moral  suatu  institusi  bisnis  dan para pelaku dunia usaha terhadap masyarakat dan  lingkungannya.  Penerapan  CSR  yang dilaksanakan  secara  konsisten  merupakan bagian  dari  upaya  memaksimalkan  nilai perusahaan.  CSR  merupakan  komitmen perusahaan  dalam berperilaku secara etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengedepankan  peningkatan  kualitas  hidup karyawan  beserta  keluarganya,  komunitas lokal dan masyarakat luas.
Pengaruh  Proporsi  Komisaris  Independen terhadap Pengungkapan CSR di Situs Web
Perusahaan  yang  memiliki  Komisaris Independen  akan  memperoleh  manfaat,  yaitu (1)  kepentingan  pemegang  saham  minoritas
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207
dan  pemangku  kepentingan  lainnya  akan terlindungi,  (2)  terjaganya  prinsip  kesetaraan ( fairness ),  (3)  adanya  keseimbangan  ( check and  balance )  yang  harmonis,  dimana  posisi pengawasan  dilakukan  dari  dua  sisi  ( layer ), dari  sisi  operasional  dijalankan  oleh  direktur independen dan dari sisi kebijakan dijalankan oleh Komisaris Independen. Komisaris Independen  memiliki  tanggung  jawab  pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip GCG di  dalam  perusahaan  melalui  pemberdayaan Dewan  Komisaris  agar  dapat  melakukan tugas  pengawasan  dan  pemberian  nasihat kepada  Direksi  secara  efektif  dan  lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung  jawabnya  dengan  baik  maka Komisaris  Independen  harus  secara  proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan  pengawasan  dan  memberikan nasehat  kepada  Direksi  untuk  memastikan bahwa
1) perusahaan  memiliki  strategi  bisnis yang  efektif,  termasuk  di  dalamnya memantau  jadwal,  anggaran  dan efektifitas strategi tersebut;
2) perusahaan  mengangkat  eksekutif dan manajer-manajer professional;
3) perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik;
4) perusahaan  mematuhi  hukum  dan perundangan  yang  berlaku  maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya;
5) risiko  dan  potensi  krisis  selalu diidentifikasikan dan dikelola dengan baik;
6) prinsip  dan  praktek  GCG  dipatuhi dan diterapkan dengan baik.
Untuk kondisi perusahaan di Indonesia, keefektifan  peran  dari  Komisaris  Independen ditentukan oleh faktor seperti tingkat independensi, fungsi pengawasan, profesionalisme  dan  kepemimpinan.  Untuk perusahan-perusahaan yang ada di  Indonesia, terdapat  dualisme  peran  Komisaris  dalam pelaksanaan independensinya.
Dalam
beberapa  kondisi  peran  komisaris  memiliki kecenderungan  yang  terlalu  kuat  dalam perusahaan.
Komisaris dapat terlalu mengintervensi  direksi  dalam  menjalankan
tugasnya,  sehingga  efektifitas  direksi  dalam mengambil  keputusan  yang  bersifat  teknis menjadi terhambat.  Dalam  kondisi  yang  lain, kecenderungan  yang  terjadi  di  Indonesia adalah  peran  komisaris  yang  lemah  dalam melaksanakan  fungsinya.  Hal  ini,  bisa disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti kedudukan direksi yang sangat kuat, kompetensi  dan  integritas  komisaris  yang lemah,  serta  komisaris  menduduki  posisi yang  sama  di  beberapa  perusahaan  (Azmi, 2015).
Dalam  penelitian  ini,  perusahaan  telah memenuhi  aturan  mengenai  jumlah  porsi Komisaris  Independen,  yaitu  minimal  30% dari  seluruh  jumlah  anggota  Komisaris. Perusahaan rata-rata memiliki 45% Komisaris Independen. Namun hasil penelitian menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  pengaruh proporsi  Komisaris  Independen  terhadap pengungkapan  CSR  di  situs  web.  Komisaris Independen  menjalankan  fungsinya  untuk melindungi  kepentingan  pemegang  saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya, namun belum mendorong pengelola perusahaan  untuk  mengungkapkan  kegiatan CSR  nya  di  situs  web.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  peran  dari  Komisaris  Independen dalam hal pengawasan dan pemberian nasihat kepada  direksi  agar  perusahaan  memiliki strategi  bisnis  yang  efektif,  belum  dapat dikatakan berhasil.

## Pengaruh Keberadaan Direktur Independen terhadap Pengungkapan CSR di Situs Web
Peran  Direktur  Independen  masih menjadi  diskusi  dan  pertimbangan  baik  di tingkat profesional maupun regulator. Selama ini  BEI  mewajibkan  untuk  meletakkan  satu pihak  independen  dalam  jajaran  direksi  dan komisaris perusahaan. Tujuannya agar pengambilan  keputusan  dalam  perusahaan menjadi  lebih  seimbang  dan  objektif.  Pada tahun 2018, aturan ini telah ditiadakan. Salah satu  alasan  menghilangkan  aturan  ini  dari Peraturan No. I-A tentang “Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat” karena dinilai  saat  ini  posisi  yang  diduduki  oleh direksi  perusahaan  sudah  dijalankan  secara independen,  sehingga  sudah  tidak  perlu  lagi
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207
adanya jabatan Direktur Independen (Wareza, 2018).
Dalam  penelitian  ini,  belum  semua perusahaan  memiliki  Direktur  Independen. Hanya  sebanyak  55%  perusahaan  yang memiliki  Direktur  Independen.  Hal  ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mempertimbangkan  efektifitas  peran  yang akan  diemban  oleh  Direktur  Independen. Dikhawatirkan,  peran  ini  sebenarnya  telah dilakukan oleh Komisaris Independen. Diperkuat lagi dengan dihapuskannya
kewajiban  perusahaan  yang  akan  melakukan IPO ( Innitial Public Offering ) untuk memiliki minimal satu Direktur Independen. Penelitian ini  menunjukkan  bahwa  ada  tidaknya Direktur  Independen  yang  dimiliki  oleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap banyak  sedikitnya  pengungkapan  CSR  di situs web.
Pengaruh  Jumlah  Komite  Audit  terhadap Pengungkapan CSR di Situs Web
Komite Audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian  dalam  perusahaan.  Sehingga diperlukan  suatu  mekanisme  komunikasi antara  Komite  Audit  dengan  berbagai  pihak, dengan  kata  lain  semakin  lancar  komunikasi akan semakin meningkat kinerja dari pengendalian  perusahaan.  Hal  ini  sejalan dengan  kerangka  GCG  yang  memiliki kandungan permintaan
pengungkapan informasi  yang  kuat.  Selain  itu  peran  dan tanggung jawab Komite Audit dalam segi CG adalah  berupa  pengawasan  terhadap proses CG di perusahaan, memastikan bahwa manajemen  puncak  mempromosikan  budaya yang kondusif bagi tercapainya GCG , memonitor kepatuhan terhadap code
of conduct perusahaan, memahami  semua  permasalahan  yang  dapat mempengaruhi baik kinerja keuangan maupun  non-keuangan  perusahaan  (Alijoyo, 2003).
Dalam  konteks  perusahaan,  Komite
Audit  adalah  sebuah  komite  yang  dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ini Komite Audit  membantu  Dewan  Komisaris  untuk memenuhi  tanggung  jawab  pengawasannya, yang  meliputi  penelaahan  atas  laporan tahunan  auditan  dan  laporan  keuangan, penelahaan terhadap proses pelaporan
keuangan  dan  sistem  pengendalian  internal, serta  pengawasan  atas  proses  audit.  Dalam kapasitasnya,  Komite  Audit  bertanggung jawab  untuk  membuka  dan  memelihara/ menjaga  komunikasi  antara  Komite  Audit dengan  Dewan  Komisaris,  Direksi,  Unit Audit  Internal,  akuntan  independen  dan manajer keuangan. Dilihat dari sisi keanggotaan, Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan  kepada  Rapat  Umum  Pemegang Saham.
Komite Audit di Indonesia
menunjukkan perannya dalam hal
pemantauan  dan  pengawasan  terhadap  (1) Laporan perusahaan, termasuk laporan keuangan  eksternal;  (2)  Audit  eksternal;  (3) Audit  internal;  (4)  Manajemen  risiko  dan pengendalian  internal;  (5) Compliance  and ethics ; (6) Aktivitas lainnya berupa pencegahan,  menghalangi,  menemukan,  dan melaporkan  kecurangan  (Alijoyo,  2003). Dengan demikian, dalam penelitian ini belum terlihat  peran  Komite  Audit  terkait  dengan tanggung  jawab  sosial  perusahaan  yang diungkapkan dalam situs web.
Pengaruh Keberadaan Sekretaris Perusahaan  terhadap  Pengungkapan  CSR di Situs Web Dalam rangka meningkatkan
pelayanan  terhadap  investor,  emiten  dan perusahaan publik diwajibkan untuk menunjuk  Sekretaris  Perusahaan.  Sekretaris perusahaan  harus  memiliki  akses  terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan  perusahaan  tercatat  tersebut  dan menguasai  peraturan  perundang-undangan  di bidang pasar modal, khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan. Keberadaan  Sekretaris  Perusahaan  lebih ditujukan  kepada  perannya  untuk  mewakili perusahaan  dengan  para  investor,  sehingga peran Sekretaris Perusahaan lebih difokuskan untuk satu stakeholder , dan bukan keseluruhan stakeholder .
Hal  ini  dapat  menjadi  penjelasan mengapa  dalam  penelitian  ini,  tidak  terbukti adanya  pengaruh  dari  keberadaan  Sekretaris Perusahaan  terhadap  Pengungkapan  CSR  di Web.  Tugas  utama  Sekretaris  Perusahaan adalah  (1)  menyiapkan  daftar  khusus  yang berkaitan  dengan  direksi,  komisaris,  dan
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207
keluarganya,  baik  dalam  perusahaan  tercatat maupun afiliasinya, yang antara lain mencakup  kepemilikan  saham,  hubungan bisnis,  dan  peranan  lain  yang  menimbulkan benturan  kepentingan  dengan  perusahaan tercatat; (2) membuat daftar pemegang saham termasuk  kepentingan  5%  atau  lebih;  (3) menghadiri rapat direksi dan membuat minuta hasil  rapat;  (4)  bertanggung  jawab  dalam penyelenggaraan RUPS; (5) mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan  yang  berlaku  di  bidang pasar  modal;  (6)  memberikan  pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan  oleh  pemodal  yang  berkaitan dengan  kondisi  emiten  atau  perusahaan publik;  (7)  memberikan  masukan  kepada direksi  emiten  atau  perusahaan  publik  agar mematuhi  ketentuan  Undang-Undang  No.  8 tahun  1995  tentang  Pasar Modal;  (8)  sebagai penghubung  ( contact  person )  antara  emiten atau perusahaan publik dengan Bapepam dan masyarakat (Effendi, 2016).
Walaupun Sekretaris Perusahaan mengemban  tugas  yang  sangat  penting, namun  belum  dinyatakan  secara  eksplisit tugas  yang  berkaitan dengan  tanggung  jawab sosial  perusahaan.  Pengungkapan  CSR  di Web  bukanlah  tugas  utama  dari  Sekretaris Perusahaan,  walaupun  dalam  Sustainability Report (SR) tertera bahwa contact person SR perusahaan adalah Corporate Secretary .
Simpulan Penelitian  memberikan  hasil  bahwa organ-organ GCG terbukti belum memberikan  dampak  bagi  pengungkapan kegiatan  CSR  di  situs  web.  Peran  dari  organ GCG  belum  terbukti  dapat  mendorong perusahaan
untuk lebih banyak
mengungkapkan  kegiatan  CSR  nya  di  situs web.  Indikasi  yang  dapat  dijelaskan  oleh penelitian ini adalah organ-organ dalam GCG lebih  banyak  berfungsi  untuk  mengamankan kepentingan  para shareholders .  Keberadaan organ  GCG  tersebut  telah  diatur  oleh Bapepam  LK  dan  OJK,  dimana  perusahaan menjadi  Emiten  di  Bursa  Efek  Indonesia. Dalam  ranah  CSR,  peran  organ  GCG  ini belum  diatur  secara  spesifik.  Penelitian  ini belum  dapat  membuktikan  adanya  pengaruh keempat organ perusahaan terhadap pengungkapan  CSR  di  situs  web,  diduga
disebabkan karena perusahaan sedikit banyak telah  mengungkapkan  kegiatan  CSR  pada laporan  tahunan  (Annual  Report)  ataupun pada  laporan  keberlanjutan  (Sustainability Report).
CSR  merupakan  bentuk  nyata  dari prinsip GCG yaitu tanggung jawab ( responsibility ).  Perusahaan  yang  memiliki komitmen untuk menjalankan CG secara baik dan konsisten sudah sepatutnya merealisasikan prinsip tersebut dalam kegiatan-kegiatan  CSR.  Selain  melaksanakan kegiatan  CSR,  perusahaan  juga  dapat melaporkan  dan  mengungkapkan  kegiatan CSR tersebut, salah satunya melalui situs web resmi.  Hal  ini  juga  merupakan  perwujudan dari penerapan prinsip GCG yaitu keterbukaan informasi ( transparency ).
Perusahaan  yang  telah  mendapatkan penghargaan ( award ) sebagai Indonesia Most Trusted  Companies  dalam  ajang  yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) seharusnya dapat  menjadi  contoh  atau benchmark bagi perusahaan  yang  lain.  Untuk  itu,  diperlukan kesungguhan,  keseriusan  dan  komitmen, terutama dari Chief Executive Officer (CEO) dalam menjalankan GCG.

## Daftar Pustaka
Alijoyo,  F.A.  (2003). Keberadaan  &  Peran
Komite Audit Dalam Rangka Implementasi  GGC.  Center  for  Risk Management & Sustainability.
https://crmsindonesia.org /publications/keberadaan-komite-audit- di-indonesia-serta-peran-dan- kontribusi-mereka-dalam-penerapan- enterprise-risk-management-erm-di- perusahaan/. Diunduh 26 Januari 2020. Anitasari,  Nuraini  (2018).  CSR  dan  Good
Corporate Governance, Apa Kaitannya? Zahir Blog. https://zahiraccounting.com/id/blog/csr -dan-good-corporate-governance/ 16
Januari  2018.  Diunduh  27  Januari 2020.
Azmi,  Roiqul  (2015).      Menyoal  Peran Penting Komisaris Independen. 24 Juni 2015. https://www.kompasiana.com/azmiroiq
Jurnal Akuntansi Bisnis Vol.13 (No.2 ) : Hal.66-77 Th. 2020 ISSN: 1979-360X E-ISSN: 2598-6767
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/ DOI: http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.2207
ul/55283ac0f17e61612a8b462a/menyo al-peran-penting- komisaris- independen?page=all. Diunduh 26 Januari 2020.
Dalton,  D.  R.,  Hitt,  M.  A.,  Certo,  S.  T.  &
Dalton, C. M. (2007), “The fundamental  agency  problem  and  its mitigation”,  Academy  of  Management
Annals, Vol. 1 No. 1, pp. 1-64.
De  George,  R.  T.  (2011),  Business  Ethics, Dorling  Kindersley,  Licensees  of
Pearson Education in South Asia.
Effendi,  M.  A.  (2016).  The  Power  of  Good Corporate  Governance  (Teori  dan
Implementasi).  2.  Salemba  Empat, Jakarta
Hadi, N. (2011). Corporate Social Responsiblity. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Harmoni,  A.  (2010).  Pemanfaatan  Laman
Resmi  sebagai  Media  Pengungkapan
Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan/ CSR  pada  Perusahaan  di  Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis . No. 1, Vol. 15, pp. 9 – 17. Hambrick,  D.  C.,  Werder,  A.  &  Zajac,  E.  J. (2008),  “New  directions  in  corporate governance  research”,  Organization Science, Vol. 19 No. 1, pp. 381-385. Latan,  Hengky.  &  Ghozali,  Imam.  (2012). Partial  Least  Squares:  Konsep,  Teknik dan  Aplikasi.  Menggunakan  Program
SmartPLS 3.0. Untuk Penelitian Empiris.  Edisi  2.  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro.
Rahmanto,  A.  (2009).  Wacana  Corporate Social  Responsibility  dalam  Website Korporasi.  Manajemen  Komunikasi. https://andrerahman.staff.uns.ac.id/200 9/08/11/wacana-csr-dalam-website- korporasi/. Diunduh 1 Oktober 2019. Sekaran,  Uma.  &  Bougie,  Roger.  (2013). Research  Methods  for  Business:  A Skill-Building  Approach .  6 th Edition. John Wiley & Sons Ltd. Stuebs,  M.,  &  Sun,  L.  (2015).  Corporate governance  and  social  responsibility.
International  Journal  of  Law  and Management .  Vol.  57,  No.1,  pp.  38  – 52.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (Vol.
Cetakan 25). Bandung: Alfabeta.
Wareza,  Monica  (2018).  Emiten  Tak  Lagi
Wajib  Miliki  Direktur  Independen,
Kenapa? CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/marke t/20181226161205-17-48036/emiten- tak-lagi-wajib-miliki-direktur- independen-kenapa. 26 Desember 2018. Diunduh 26 Januari 2020.