Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 6, No. 1, Juni 2021, pp. 43-64

## SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM: SEBUAH TINJAUAN HUKUM ISLAM, PIDANA, DAN PERDATA
Doli Witro 1 *, Mhd. Rasidin 2 , Muhamad Izazi Nurjaman 1
1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2 Institut Agama Islam Negeri Kerinci
* Corresponding author: doliwitro01@gmail.com

## Abstract
When  discussing  syara’  law,  it  is  always  bound  by  four  things,  namely  al- Hakim,  law,  mahkumalaih,  and  mahkumfih.  In  various  legal  studies,  there  are various views in determining that a person can be subject to law, or in other words, capable of law. In essence, everyone is a good bearer, that is, someone who  has  rights  and  obligations.  Rights  bearers  are  also  known  as  legal subjects. The term legal subject in the discipline of Islamic law is mentioned as mahkumalaih. If there is a legal subject, it will always go hand in hand with a legal object. In the discipline of Islamic law, the object of the law is also called mahkumfih.  This  article  aims  to  discuss  mahkumalaih  and  mahkumfih  in  the discipline  of  Islamic  law.  The  study  uses  a  qualitative  approach  that  is  a literature  review.  The  materials  for  this  article  were  obtained  from  books, journals,  and  internet  websites  related,  namely  mahkumalaih,  and  mahkumfih. The data analysis techniques used were data presentation, data reduction, and conclusion drawing. The findings showed that mahkumfih is a legal object or is interpreted as an act of mukallaf based on Allah and the Prophet’s command. In the discussion of legal objects, it cannot be separated from the legal subject. In ushulfiqh the subject of law is called mahkumalaih.

## Keywords: Mahkum Alaih, Mahkum Fih, Ushul Fikih

## Abstrak
Jika membicarakan hukum syara’, setidaknya selalu terikat dengan empat hal yaitu  yaitu  al-Hakim,  hukum,  mahkum  alaih  dan  mahkum  fih.  Dalam  berbagai tinjauan  ilmu  hukum,  terdapat  pandangan  yang  bermacam-macam  dalam menetapkan  seseorang  itu  dapat  dikenakan  hukum,  atau  dalam  bahasa  lain, cakap hukum. Pada hakikatnya setiap orang merupakan pembawa hak, yakni seseorang  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Pembawa  hak  dikenal  juga dengan  istilah  subjek  hukum.  Istilah  subjek  hukum  dalam  disiplin  hukum
Islam disebutkan dengan  mahkum alaih.  Kalau terdapat subjek hukum, maka akan  selalu  bergandengan  dengan  obyek  hukum.  Dalam  disiplin  hukum Islam,  obyek  hukum  disebut  juga  dengan  mahkum  fih.  Artikel  bertujuan memberi  pemahaman  tentang  mahkum  alaih  dan  mahkum  fih  dalam  disiplin hukum  Islam.  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat kajian  pustaka.  Bahan-bahan  artikel  ini  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  dan website  internet  yang  berkaitan  dengan  teman  artikel  ini  yaitu  mahkum  alaih dan  mahkum  fih.  Teknis  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  penyajian  data, reduksi  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukan mahkum  fih  adalah  objek  hukum  atau  diartikan  sebagai  perbuatan  mukallaf yang  berkaitan  dengan  perintah  Allah  dan  Rasul.  Dalam  pembahasan  objek hukum  tidak  terlepas  dari  subjek  hukum.  Dalam  ilmu  ushul  fikih  subjek hukum disebut dengan mahkum alaih.

## Keywords: Mahkum Alaih, Mahkum Fih, Ushul Fikih

## A. PENDAHULUAN
Jika  membicarakan  hukum  syara’,  setidaknya  selalu  terikat  dengan empat  hal  yaitu  yaitu  al-Hakim,  hukum,  mahkum  alaih  dan  mahkum  fih.  Al- Jurjani mengartikan hukum syara’ sebagai penjelasan hukum yang berasal dari Allah  tentang  perbuatan  yang  dilakukan  mukalaf  (manusia  yang  dibebani hukum). Mayoritas ulama mengatakan hukum syara’ ialah kalam Allah yang berkaitan  dengan  orang  yang  berakal  sehat  dan  orang  dewasa  yang  bersifat perintah,  atau  bersifat  pilihan,  atau  menentukan  sesuatu  syarat,  sebab,  dan penghalang. 1 Hukum  syara’  berasal  atau  bersumber  dari  al-Hakim.  Dalam kajian  ushul  fikih,  al-hakim  dikenal  juga  dengan  istilah  syari’. 2 Dalam pengertian  lain,  al-Hakim  dikenal  dengan  pembuat  hukum  atau  pembentuk hukum syara’. Pembuat hukum syara’ tidak lain dan tidak bukan adalah Allah s.w.t. 3
1 Shindu  Irwansyah,  “Perbuatan  Dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam  Bingkai Ushul  Fikih,”  Tahkim:  Jurnal  Peradaban  Dan  Hukum  Islam  1,  no.  1  (2018):  89, https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3223.
2 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 345.
3 Imam Yazid, Ilmu Fikih Dan Ilmu Usul Fikih (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016), 9.
Allah s.w.t. menurunkan hukum atau menetapkan peraturan-peraturan dalam  hidup  manusia  bukan  untuk  memberatkan  manusia  dalam  menjalani hidupnya. Tetapi memberikan pedoman agar manusia tidak tersesat ke jalan yang  salah.  Fathi  Ridlwan  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  H.  M.  A.  Tihami menyatakan dikenakannya (ditaklifkan) hukum syara’ kepada manusia karena nilai  kemanusiaan  yang  ada  pada  manusia  itu  sendiri. 4 Artinya,  manusia sebagai  makhluk  ciptaan  Allah  yang  sempurna  harus  menunjukkan  tingkah laku yang sempurna pula. Salah satu bentuk perilaku yang sempurna tersebut adalah  dengan  bertaqwa  kepada  Allah  s.w.t.  Bentuk  ketaqwaan  manusia kepada  Allah  tercermin  dalam  ucapan  dan  dibuktikan  dengan  perbuatan dengan menjauhi semua larangan-Nya dan mengerjakan semua perintah-Nya. Kewajiban  manusia  dalam  bertaqwa  kepada  Allah,  dimulai  pada  saat seseorang ditetapkan sebagai mukallaf.
Dalam  berbagai  tinjauan  ilmu  hukum,  terdapat  pandangan  yang bermacam-macam dalam menetapkan seseorang itu dapat dikenakan hukum, atau  dalam  bahasa  lain,  cakap  hukum.  Cakap  hukum  (legal  capacity)  dalam hukum pidana dan hukum perdata dikenal dengan istilah dewasa. Meskipun terdapat  istilah  yang  sama  yaitu  cakap  hukum  yang  digunakan  dalam beberapa  disiplin  hukum.  Namun  tidak  dalam  hukum  Islam,  yang menggunakan  istilah  mukallaf.  Pada  hakikatnya  setiap  orang  merupakan pembawa  hak,  yakni  seseorang  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban. Pembawa  hak  dikenal  juga  dengan  istilah  subjek  hukum. 5 Istilah  subjek hukum dalam disiplin hukum Islam disebutkan dengan  mahkum alaih.  Kalau terdapat  subjek  hukum,  maka  akan  selalu  bergandengan  dengan  obyek
4 H. M. A. Tihami, “Antropologi Fiqh (Gambaran Tentang Isyarat Dan Pendekatan),”
Al-Qalam 17, no. 85 (2000): 123,
https://doi.org/https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.326 78%2Falqalam.v17i85.1474.
5 Nahrowi  Nahrowi,  “Penentuan  Dewasa  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Berbagai Disiplin
Hukum,” Kordinat 15, no. 2 (2016): 253–354,
https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6333.
hukum.  Dalam  disiplin  hukum  Islam,  obyek  hukum  disebut  juga  dengan mahkum fih.
Penelitian  tentang  mahkum  alaih  dan  mahkum  fih  telah  dilakukan. Nahrowi, dalam Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Hukum 6 Tulisan  ini  menjelaskan  dewasa  yang  dilihat  dalam  berbagai  aspek ilmu  hukum.  Satu  di  antara  ketentuan  cakap  hukum  adalah  dewasa. Seseorang  yang  melakukan  suatu  perbuatan,  untuk  menentukan  sah  atau tidaknya  perbuatan  tersebut,  maka  harus  ditinjau  dari  kecakapan  hukum. Dalam  tulisan  ini,  Nahrowi  menjelaskan  setidaknya  ada  beberapa  sudut pandangan  hukum  yang  harus  dilihat  untuk  menentukan  seseorang  cakap hukum di Indonesia, yaitu sudut pandangan hukum perdata, sudut pandang hukum  pidana,  sudut  pandangan  hukum  ketatanegaraan  sudut  pandangan hukum  Islam,  dan  sudut  pandangan  hukum  adat.  Lebih  lanjut,  Nahrowi menyimpulkan dalam pandangan hukum perdata, hukum pidana dan hukum ketatanegaraan  memandang  berbeda  kecakapan  hukum  seseorang  atau dewasa  dengan  ditetapkan  usia  yang  berbeda-beda.  Selain  itu,  juga mengalami  perbedaan  dalam  hal  sanksi  yang  diberikan  terhadap  seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Batasan  yang  digunakan  dalam  sudut  pandang  hukum-hukum  tersebut adalah kuantitas umur. Begitu juga dengan sudut pandang hukum lain yaitu hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam dan hukum adat memandang kecakapan (dewasa) seseorang lebih kepada ciri-ciri fisik yang ada pada diri seseorang  tersebut.  Namun  bukan  pada  sisi  kuantitas  umur.  Meskipun  ada sebagian  dari  masyarakat  atau  daerah  yang  menggunakan  umur  sebagai batasan untuk menentukan seseorang telah dewasa. Sebagaimana yang terjadi dalam adat masyarakat Batak.
6 Nahrowi,  “Penentuan  Dewasa  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Berbagai  Disiplin Hukum.”
Shindu  Irwansyah,  dalam  Perbuatan  Dan  Pertanggungjawaban  Hukum Dalam  Bingkai  Ushul  Fikih. 7 Tulisan  ini  menjelaskan  kembali  siapa  mukhatab yang  dimaksudkan  oleh  Allah  s.w.t.  (syari’),  apa  saja  yang  menjadi pertanggungjawaban,  dan  apa  pengetahuan  yang  dimilikinya.  Lebih  lanjut Irwansyah menjelaskan ada sebagian kalangan yang mengatakan ushul fikih telah  tertinggal  oleh  metodologi  hukum  modern  yang  mengalami perkembangan  cepat  di  dalam  memberikan  solusi  dan  menjawab  tantangan hukum modern saat ini. Pembahasan mengenai  mahkum alaih  menjadi urgen terkait  dengan  kondisi  tertentu,  pribadi  tertentu,  dan  masyarakat  tertentu yang  dibebani  hukum  taklif.  Terakhir  Irwansyah  mengatakan  rumusan normatif  saat  ini  masih  menyisakan  ruang  yang  butuh  sentuhan  oleh akademisi  yang  berkompeten  dan  concern  pada  bidangnya  yang  memiliki pikiran yang cerdas dan berani.
Zaenudin Mansyur, Pandangan Tuan Guru Tentang Anak Sebagai Mahkūm ’alaih  Dalam  Akad  Muamalah  Kontemporer  Di  Kota  Mataram. 8 Artikel  ini mengemukakan  terdapat  perbedaan  pandangan  para  ulama  dalam menentukan  status  anak  sebagai  mahkum  alaih  sehingga  membuka  pintu ijtihad  Tuan  Guru  dalam  menjelaskan  pendapat  yang  relevan  untuk mengatasi  keresahan  masyarakat.  Tulisan  ini  merupakan  tulisan  dari penelitian  lapangan  yang  dilakukan  di  Kota  Mataram,  yang  berangkat  dari viralnya  bisnis  menggunakan  alat  teknologi  dalam  bertransaksi  muamalah kontemporer.  Kebanyakan  dari  Tuan  Guru  menyelesaikan  masalah  hukum berdasar  pada  pernyataan  ulama  mazhab  dahulu.  Mayoritas  dari  mereka sangat tekstual dalam menjawab permasalahan agama, bahkan ada sebagian dari mereka yang bertaklid terhadap ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan
7 Irwansyah,  “Perbuatan  Dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam  Bingkai  Ushul Fikih.”
8 Zaenudin Mansyur, “Pandangan Tuan Guru Tentang Anak Sebagai Mahkūm ’alaih Dalam  Akad  Muamalah  Kontemporer  Di  Kota  Mataram,”  Mu’amalat:  Jurnal  Kajian  Hukum
Ekonomi 7, no. 1 (2015): 1–26,
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1166.
Hanbali).  Lebih  lanjut,  Mansyur  menyimpulkan  bahwa  kedudukan  anak sebagai  mahkum  alaih  dalam  hukum  Islam  dalam  transaksi  muamalah kontemporer,  tidak  sah  selama  ia  belum  mukallaf.  Seseorang  yang  dapat dikatakan mukalaf, jika ia telah baligh yang bertandakan telah ihtilam bagi laki- laki  dan  perempuan  telah  mengalami  haid.  Tuan  Guru  mengemukakan setidaknya  ada  tiga  pendapat  mengenai  anak  yang  melakukan  transaksi muamalah  kontemporer  yaitu  pada  bisnis  yang  menggunakan  teknologi. Pertama,  seorang  anak  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  mahkum  alaih  walaupun memiliki kecerdasan dalam melakukan transaksi. Kedua, seorang anak dapat menjadi  mahkum  alaih  dalam  wilayah  transaksi  yang  bersifat  ringan  saja. Ketiga, seorang anak dapat menjadi mahkum alaih apabila telah mendapatkan izin dari orang tua atau walinya.
Artikel  ini  membahas  mahkum  alaih  dan  mahkum  fih  dalam  ilmu  ushul fikih. Hal ini penting untuk dibahas, karena mahkum alaih dan mahkum fih akan menentukan  sah  tidaknya  atau  bisa  tidaknya  seseorang  dibebankan  hukum. Terlebih  dalam  bidang  muamalah  (hukum  ekonomi  syari’ah),  mahkum  alaih dan  mahkum  fih  akan  menentukan  sah  atau  tidaknya  seseorang  dalam melakukan  akad  atau  transaksi  jual  beli.  Artikel  bertujuan  memberi pemahaman  tentang  mahkum  alaih  dan  mahkum  fih  dalam  disiplin  hukum Islam.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat  kajian pustaka.  Bahan-bahan  artikel  ini  diperoleh  dari  buku,  jurnal,  dan  website internet  yang  berkaitan  dengan  teman  artikel  ini  yaitu  mahkum  alaih  dan mahkum  fih.  Data-data  dikumpulkan  dengan  cara  membaca,  menelaah,  dan memahami  setiap  bahan  yang  diperoleh.  Data-data  yang  sudah  disaring tersebut  dianalisis  dengan  metode  analisis  data  yang  dikenal  dengan  Miles dan  Huberman  yaitu  penyajian  data,  reduksi  data,  dan  penarikan
kesimpulan. 9

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Mahkum Fih (Obyek Hukum)
Mahkum  fih  dikenal  juga  dengan  mahkum  bih.  Mahkum  fih  merupakan perbuatan  mukallaf  yang  berkaitan  dengan  perintah  syari’  (Allah  dan  Rasul) yang  ketika  disifati  dengan  hukum  taklifi  menjadi  wajib,  sunah,  mubah, makruh, dan haram. 10 Kalau dalam konteks hukum wadh’i, perbuatan mukallaf bisa  berbentuk  jinayat  dan  muamalah.  Kadang  tidak  berupa  perbuatan mukalaf, misal ketika seseorang mendapatkan bulan ramadhan, maka menjadi sebab  baginya  untuk  wajib  berpuasa. 11 Makkum  fih  yang  berkaitan  dengan perbuatan  manusia  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  surat  al-Baqarah  ayat 277:
ِهِ ب َر َدْن ِع ْم ُه ُر ْجَا ْمُهَل َةو ٰ كَّزلا ا ُوَت ٰ ا َو  َةو ٰ ل َّ صلا او ُما َ ق َ ا َو  ِت ٰحِل ّٰصلا او ُ ل ِم َعَو اْوُنَمٰا  َنْي ِذ َّ لا َّ ن ِا َ َ َو ْۚ ْم َ لَع ٌ ف ْو َخ َ نْوُن َزْح َ ي ْم ُه َ َ َو ْم ِهْي
٢٧٧
Artinya:
Sungguh,  orang-orang  yang  beriman,  mengerjakan  kebajikan, melaksanakan  salat  dan  menunaikan  zakat,  mereka  mendapat  pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 12
Ath-Thabari  dalam  Tafsir  Ath-Thabari  menjelaskan  orang-orang  yang beriman  adalah  mereka  yang  mempercayai  Allah  dan  Rasul-Nya.  Mereka percaya  akan  riba  merupakan  perbuatan  yang  haram  dilakukan.  Kemudian
9 Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis (a Source Book of New Methods) (Beverly Hills: Sage Publications, 1984), 21–24.
10 A. Khisni, EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode Islimbath Dan Ijtihad Dalam Kajian Epistemologi Usul Fikih) (Semarang: Unissula Press, 2012), 15.
11 Irwansyah,  “Perbuatan  Dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam  Bingkai  Ushul Fikih,” 95; Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 350.
12 Departemen  Agama  RI,  Al-Quran  Dan  Terjemahnya  (Bandung:  Syaamil  Qur’an, 2010), 47.
mereka mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan membayar zakat atas perintah  Allah  s.w.t.  dan  mengerjakan  sunah  yang  dianjurkan  kepada mereka. 13 Lebih  lanjut,  M.  Quraish  Shihab  mengemukakan  apabila  dilihat ayat-ayat sebelum ayat menjelaskan mengenai balasan terhadap orang-orang yang  kafur  atas  nikmat  dan  mengerjakan  perbuatan  dosa.  Oleh  karena  ayat ini,  menjelaskan  balasan-balasan  yang  akan  diberikan  kepada  orang  yang mengerjakan  amal-amal  saleh. 14 Berangkat  dari  ayat  ini  dipahami  bahwa perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum yaitu kewajiban shalat dan kewajiban membayar zakat. 15 Contoh lain seperti yang terdapat surat al-Isra’ ayat 32:
ا ً لْيِب َس َءۤا َس َوۗ ًة َش ِحاَف  َناَك ٗهَّنِا ٓىٰن ِ زلا اوُبَرْقَت َ َ َو
٣٢
Artinya:
Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  (zina)  itu  sungguh  suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. 16
Ath-Thabari  dalam  Tafsir  Ath-Thabari  menjelaskan  Allah  telah memerintahkan manusia agar tidak  mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan  yang  keji.  Zina  merupakan  jalan  yang  buruk,  dan  tidak  boleh didekati karena termasuk jalan ahli maksiat. 17 Para ahli tafsir mengemukakan ayat yang terdapat di dalamnya terdapat kata “jangan mendekati” bermaksud larangan  mendekati  sesuatu  yang  dapat  merangsang  nafsu/jiwa  untuk mengerjakannya.  Oleh  karenanya,  tidak  diperbolehkan  untuk  mendekati sesuatu  mempunyai  makna  larangan  agar  seseorang  tidak  terjerumus  pada
13 Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Jarir  Ath-Thabari,  Tafsir  Ath-Thabari,  Jilid  4  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 739.
14 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 596.
15 Irwansyah,  “Perbuatan  Dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam  Bingkai  Ushul Fikih,” 95.
16 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, 285.
17 Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Jarir  Ath-Thabari,  Tafsir  Ath-Thabari,  Jilid  16  (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 656.
perbuatan yang berpeluang mengantarkan kepada langkah mengerjakannya. 18
Berangkat dari ayat ini dapat dipahami hukum yang terkait dengan perbuatan mukalaf yaitu larangan melakukan perbuatan zina. Ayat ini juga menegaskan, jangankan  melakukan  perbuatan  zina,  mendekatinya  saja  tidak  dibolehkan. Karena  sesungguhnya  perbuatan  zina  itu  termasuk  perbuatan  keji  dan merupakan  perbuatan  yang  dapat  membawa  manusia  kepada  jalan  yang buruk.

## Syarat-Syarat Sah Taklif
Pertama,  mukallaf  yang  mampu  memahami  taklif.  Baik  taklif  yang diketahui  sendiri  ataupun  diketahui  melalui  perantara  orang  lain.  Karena pada  dasarnya  tujuan  daripada  taklif  agar  segala  hukum  yang  diberikan (dikenakan)  pada  mukallaf  dapat  dipatuhi  dan  ditaati.  Artinya,  orang  yang tidak  memahami  perintah  Allah  secara  otomatis  tidak  akan  dapat mematuhinya.  Secara  sederhana,  perintah  dalam  memahami  hukum  syara’ merupakan  pondasi  dari  taklif  itu  sendiri. 19 Pekerjaan  atau  perbuatan  yang dikenakan  kepada  mukalaf  harus  bersifat  ma’lum  (dapat  diketahui)  secara sempurna.  Kalau  perbuatan  yang  tidak  diketahui  maka  tidak  sah.  Oleh karenanya, taklif-taklif yang disebutkan dalam Al-Quran masih bersifat sangat umum (global) seperti shalat dan zakat. Perintah yang bersifat global tersebut kemudian dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. 20
Kedua,  berakal.  Seseorang  mukallaf  yang  dibebankan  taklif  harus memiliki  akal  yang  baik  dan  tidak  seperti  anak  kecil,  orang  gila,  dan  orang yang sedang tidur. Sebagaimana yang disabdakan Nabi s.a.w.:
ى َي ْح َ ي  ُنْب  ُد َّمَح ُ م اَن َ ث َّد َح
ْن َع  َة َداَت َ ق  ْن َع  ٌماَّم َه اَن َ ث َّد َح  َر َم ُع  ُنْب  ُر ْشِب ا َنَث َّد َح  ُّي ِر ْصَب ْ لا  ُّي ِع َط ُ ق ْ لا
18 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 458–59.
19 Irwansyah,  “Perbuatan  Dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam  Bingkai  Ushul Fikih,” 96.
20 Irwansyah, 95–96.
ا َ ل َ ث  ْن َع ُم َ ل َ ق ْ لا  َع ِف ُر َ لا َ ق َم َّ ل َس َو  ِهْي َ لَع  ُ َّ للَّا ى َّ ل َص ِ َّ للَّا َ لو ُس َر َّ ن َ أ  ٍّ يِل َع  ْن َع ِ ي ِر ْصَب ْ لا  ِن َس َحْلا ْن َع  ٍّة َ ث ْي َ ت ْسَي ىَّت َح  ِمِئاَّنلا َ ل ِق ْعَي ى َّت َح ِهوُت ْعَم ْ لا  ْن َع َو  َّ ب ِش َي ىَّت َح ِ ي ِب َّصلا  ْن َعَو  َظِق
Artinya:
Muhammad  bin  Yahya  Al  Qutha’i  Al  Bashri  menceritakan  kepada kami,  Bisyr  bin  Umar  menceritakan  kepada  kami,  Hammam menceritakan  kepada  kami  dari  Qatadah,  dari  Hasan  Al  Bashri,  dari Ali,  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda,  “Qalam  (pena)  diangkat  dari  tiga orang  (maksudnya,  mereka  tidak  dibebani  hukum):  orang  yang  tidur  hingga dia  terjaga,  anak  kecil  hingga  ia  dewasa  (baligh)  dan  orang  gila  hingga  ia sadar” (H. R. Tirmidzi).

## Mahkum Alaih (Subjek Hukum)
Menurut Alauiddin Koto, mahkum alaih merupakan perbuatan mukallaf berhubungan dengan perintah Allah s.w.t. atau hukum Islam. Bisa dikatakan mahkum  alaih  merupakan    mukallaf  yang  menjadi  objek  berlakunya  hukum syara’.  Alasan  mengapa  dinamakan  sebagai  mukallaf  dikarenakan  dialah seorang  yang  dikenai  beban  hukum.  Jadi  secara  sederhana  mahkum  alaih adalah orang (subjek) yang melakukan perbuatan hukum tersebut. 21
Mahkum  alaih  merupakan  orang-orang  yang  dibebani  hukum  (orang- orang  mukallaf  itu  sendiri).  Menurut  pandangan  Abdul  Wahhab  Khallaf,  ia menjelaskan bahwa mahkum alaih adalah pembebanan hukum kepada orang- orang  mukallaf  atas  pebuatan  yang  dilakukannya. 22 Kemudian  pandangan Chaerul Uman yang memandang dari aspek kebahasaan bahwa mahkum alaih orang-orang yang perbuatannya diatur atau dikenai khitab Allah s.w.t. Dalam istilah  ushul  fikih,  mukallaf  setingkali  disebut  sebagai  subjek  hukum.  Maka dari itu, mukallaf diartikan orang yang dianggap mampu berbuat hukum, baik perbuatan  yang  diperbolehkan  maupun  perbuatan  yang  dilarang.  Mukallaf telah diberikan kewajiban, larangan, ataupun anjuran. Artinya, jika seseorang
21 Irwansyah, 98.
22 Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971), 105.
tersebut melakukan ibadah, maka ia akan mendapatkan pahala atas perbuatan tersebut.  Begitu  juga  sebaliknya  jika  ia  berbuat  salah,  maka  akan  diberikan beban hukuman yang harus dilaksanakan. 23

## Syarat-Syarat Mahkum Alaih
Secara  umum,  ada  dua  persyaratan  bagi  mukallaf  agar  sah  untuk ditaklifi.  Pertama,  orang  tersebut  mampu  memahami  dalil-dalil  taklif  itu sendiri, melalui dirinya atau bantuan orang lain. Karena secara otomatis jika orang  tersebut  tidak  memahami  dalil-dalil  taklif,  maka  tidak  akan  mungkin orang tersebut mematuhi yang ditaklifkan kepadanya. Dalam memahami taklif, yang  hanya  mampu  dalam  menangkapnya  adalah  akal.  Akal  menjadi  alat untuk  memahami  taklif.  Itulah  alasan  Allah  memberikan  syaratnya  adalah orang-orang  yang  baligh,  dikarenakan  akal  akan  menjadi  alat  utama  untuk memahami taklif.
Seseorang yang masuk kriteria dalam persyaratan taklif, maka ia harus mampu mentaklifkan dalil pentaklifan. Artinya, ia mampu memahami Al-Quran dan  Sunnah  sebagai  sumber  hukum  Islam  untuk  dipahami  yang  kemudian dijalani baik atas dirinya sendiri maupun melalui perantara orang lain. Karena pada  dasarnya  orang  yang  tidak  mampu  memahami  dalil-dalil  pentaklifan, maka  sesungguhnya  tidak  akan  mungkin  mampu  melaksanakan  atau melakukan perbuatan sesuai dengan taklif yang ditunjukkan kepadanya. 24
Perbuatan  atau  pekerjaan  dapat  ditinggal  atau  dikerjakan  oleh seseorang  mukalaf,  karena  pada  hakikat  tujuan  dari  taklif  adalah  untuk dipatuhi sehingga kalau perbuatan yang dibebani kepada masalah itu di luar kemampuan  itu  sendiri,  maka  tidak  mungkin  akan  dapat  terwujud. 25
Setidaknya  ada  dua  yang  menjadi  syarat  dalam  hal  ini:  1)  taklif  merupakan
23 Nahrowi,  “Penentuan  Dewasa  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Berbagai  Disiplin Hukum,” 259.
24 Nahrowi, 259–60.
25 Muhammad Ma’shum Zein, Ilmu Ushul Fiqih (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 164.
perbuatan  yang  bisa  dilakukan  dan  bukan  merupakan  perbuatan  yang mustahil  dilakukan.  Seperti  meminta  manusia  untuk  terbang  tanpa  sayap, menyeberangi lautan tanpa kapal, merobohkan gunung, dan lain sebagainya; 2) taklif yang berkaitan dengan perbuatan yang masih berada di dalam kendali manusia. Mayoritas ulama setuju bahwa seseorang yang telah mukalaf tidak akan  disiksa  jika  ia  mengerjakan  perbuatan  yang  sanggup  ia  kerjakan misalnya  shalat.  Mukalaf  tidak  akan  berdosa  jika  melakukan  perbuatan ibadah  yang  tidak  sanggup  ia  kerjaka,  seperti  melaksanakan  haji  ketika  di situasi dan kondisi belum sanggup dan mampu.
Kedua,  adalah  orang  yang  “ahli”  (cakap)  bagi  sesuatu  yang  telah dibebani  baginya  (yang  ditaklifkan  kepadanya).  Ahli  diartikan  sebagai kepantasan dan kesanggupan yang ada pada diri seseorang. Dengan adanya kesanggupan  yang  ada  padanya  tersebut  ia  mampu  mengerjakan  perbuatan yang  dibebankan  kepadanya.  Misalnya,  seseorang  diberikan  tanggungjawab untuk  mengurusi  tanah  wakaf,  berarti  ia  secara  mendasar  pantas  untuk diberikan tanggung jawab. Atau dalam bahasa lain dikatakan, “fulan adalah ahli  (layak)  memelihara  wakaf  ”,  artinya  ia  adalah  orang  yang  pantas  dan layak dibebani hukum seperti tidak gila dan sudah baligh. 26 Dengan adanya kelayakan  tersebut  padanya  dapat  mengurus  dan  memelihara  tanah  wakaf yang diamanahkan kepadanya.

## Subjek Hukum dan Objek Hukum Dalam Hukum Pidana
Dalam kajian ilmu hukum yang menjadi subjek hukum adalah manusia dan  badan  hukum 27 ,  begitu  juga  dalam  hukum  perdata  maupun  hukum pidana  sebagai  spesialisasi  turunan  dari  kajian  ilmu  hukum.  Pembahasan kedua  subjek  hukum  tersebut,  terdapat  penjabaran  khusus  sehingga
26 Irwansyah,  “Perbuatan  Dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam  Bingkai  Ushul Fikih,” 99.
27 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 23.
memperjelas  kedudukan  manusia  dan  badan  hukum  sebagai  subjek  dari kedua hukum tersebut. Manusia dalam pandangan hukum merupakan subjek hukum  dan  juga  sebagai  pelaku  pendukung  antara  hak  dan  kewajiban, sehingga  manusia  memiliki  kedudukan  yang  setara  dalam  perjalanan  lalu lintas  hukum.  Pada  dasarnya,  manusia  sebagai  subjek  hukum  telah memperoleh hak dan kewajiban di mulai sejak ia lahir ke dunia dan berakhir ketika  ia  meninggal  dunia,  walaupun  hak  dan  kewajibannya  itu  dapat dialihkan  kepada  ahli  warisnya. 28 Namun  dalam  pasal  2  KUHPerdata, terdapat  pengecualian  terhadap  bayi  yang  masih  dalam  kandungan  ibunya dinyatakan sebagai subjek hukum, apabila terdapat sebuah kepentingan yang menghendaki  hal  itu,  khususnya  dalam  hal  penerimaan  harta  warisan. Sehingga  bayi  tersebut  dianggap  telah  lahir.  Adapun  apabila  dalam perjalanannya  bayi  tersebut  lahir  dalam  keadaan  meninggal  dunia,  maka gugur  hak  bayi  tersebut  sebagai  subjek  hukum  (khusus  dalam  penerimaan harta  warisan  maupun  hibah)  dan  ia  dinyatakan  sebagai  sesuatu  yang dianggap tidak pernah ada. 29
Adapun  yang  perlu  diperhatikan  adalah  ketentuan  kedudukan manusia sebagai subjek hukum adalah manusia memiliki kewenangan untuk melakukan  tindakan  hukum,  ketika  kedudukan  manusia  sudah  dianggap dewasa,  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  tidak  berada  dalam  pengampuan. Karena  dalam  sejarah  manusia,  terdapat  manusia  yang  tidak  memiliki  hak dan kewajiban, serta bukan termasuk subjek hukum perdata maupun pidana melainkan  hanya  sebagai  objek  dari  hukum  perdata  yang  dapat diperjualbelikan  yaitu  budak  belian  (hamba  sahaya).  Artinya,  budak  belian tersebut dipersamakan dengan barang atau benda. 30
Selain itu juga, terdapat beberapa golongan manusia yang dinyatakan
28 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 72.
29 Mas, Pengantar Ilmu Hukum, 23.
30 Subekti Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Pembimbing, 1959), 13.
oleh  hukum  sebagai  manusia  yang  tidak  cakap  untuk  melakukan  tindakan hukum  sendiri  melainkan  perbuatan  hukumnya  harus  diwakili  oleh  wali pengampu  (orang  tua  atau  wali/kuratornya). 31 Golongan  manusia  tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian, pertama anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa (belum berusia 21 tahun) dan belum kawin/ menikah.  Kedua,  orang  dewasa  yang  berada  di  bawah  pengampuan  yaitu orang  gila,  pemabuk,  pemboros,  dan  seorang  perempuan  (istri)  dalam pernikahan.  Serta  orang  dewasa  yang  hak  dan  kewajibannya  dicabut sementara  oleh  hakim  pengadilan,  akibat  melakukan  tindakan  kejahatan seperti  pencabutan  hak  memegang  jabatan  kekuasaan,  hak  memilih  dan dipilih, hak memasuki suatu pekerjaan dan sebagainya.
Sedangkan manusia yang cakap hukum selain sudah dewasa dan juga sudah  menikah  atau  belum  dewasa  tapi  sudah  menikah  berbeda  ketentuan antara satu peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya, antara lain:
Dalam hukum pidana, Pasal 45 dan 46 KUHPidana menyatakan bahwa secara  eksplisit,  sejatinya  seseorang  dapat  dikatakan  sebagai  subjek  hukum dan  dapat  dieksekusi  perbuatan  hukumnya  dalam  hukum  pidana  ketika sudah  memenuhi  syarat  berusia  16  tahun  atau  dalam  istilah  Islam  disebut baligh. 32 Namun, seorang hakim dapat memutuskan perkara terkait kasus anak yang  melakukan  delik  atau  tindakan  pidana  di  bawah  usia  16  tahun  yaitu, melakukan  pembinaan  dengan  mengembalikannya  kepada  kedua  orang  tua atau ditempatkan di perumahan pemeliharaan anak negara dan menjatuhkan pidana  dengan  syarat  mengurangi  sepertiga  dari  ancaman  pidana  serta dimasukkan ke dalam penjara khusus anak. 33
31 Mas, Pengantar Ilmu Hukum, 24.
32 Nurkholis  Nurkholis,  “Penetapan  Usia  Dewasa  Cakap  Hukum  Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam,” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 8, no. 1 (April 8, 2018): 76, https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223.
33 Mas, Pengantar Ilmu Hukum, 24.
Dalam hukum perdata: 34 pertama, menurut Pasal 29 KUHPerdata yang dikatakan dewasa adalah mereka yang sudah berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan serta dalam Pasal 330 KUHPerdata yang berhak melakukan  perbuatan  hukum  terhadap  harta  benda  adalah  mereka  yang sudah berumur 21 tahun, sudah menikah atau pernah menikah. Kedua, pasal 7  (1)  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  adalah  mereka  yang berhak  melangsungkan  perkawinan  adalah  laki-laki  berusia  19  tahun  dan perempuan  16  tahun.  Adapun  bagi  mereka  yang  berada  di  bawah  usia  21 tahun,  apabila  mau  melangsungkan  pernikahan  harus  memiliki  izin  dari orang tua atau walinya. Ketiga, pasal 1 (34) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu  adalah  mereka  yang  berhak  memilih  adalah  mereka  yang  sudah berusia  17  tahun  (laki-laki  dan  perempuan)  ditandai  dengan  sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Keempat, pasal 6 (3) UU Nomor 2006 Tentang Kewarganegaraan adalah mereka yang sudah dikatakan dewasa adalah  mereka  yang  sudah  berusia  18  baik  laki  maupun  perempuan  serta sudah menikah.
Selanjutnya,  selain  manusia  yang  menjadi  subjek  hukum  pidana maupun  perdata.  Badan  hukum  menjadi  salah  satu  subjek  hukum  di  antara keduanya.  Walaupun  terdapat  perbedaan  pendapat  di  antara  para  pakar hukum, namun badan hukum diakui sebagai subjek hukum perdata maupun pidana  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku.  Syarat  dan  ketentuan tersebut  adalah  terdapatnya  teori  ilmu  hukum  yang  menjadi  syarat  suatu badan hukum dapat digolongkan sebagai subjek hukum, antara lain: pertama, badan hukum dianggap tidak ada dan hanya dibuat oleh negara serta hanya manusia yang dapat menghidupkan bayangannya untuk melakukan tindakan hukum. Sehingga badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum bahkan perbuatan  melawan  hukum  melalui  mekanisme  pelaksanaan  kewenangan
suatu  badan  hukum  untuk  dilakukan  oleh  para  pengurusnya  sesuai  bagian tugas  dan  wewenangnya. 35 Artinya,  apabila  suatu  badan  hukum  melakukan perbuatan  melanggar  hukum  maka  kedudukan  badan  hukum  tidak  bisa dituntut melainkan orang-orang yang mengelolanya yang dapat dituntut oleh hukum.  Dengan  demikian,  badan  hukum  seperti  halnya  manusia  dapat melakukan  perbuatan  hukum.  Hal  itu  sesuai  dengan  teori  fictie  yaitu  teori yang  mempersamakan  kedudukan  badan  hukum  dengan  manusia  sebagai subjek hukum serta hukum memberikan hak dan kewajiban atasnya.
Kedua,  teori  kekayaan  bertujuan  yaitu  teori  yang  menyatakan  bahwa asset  suatu  badan  hukum  bukan  merupakan  asset  milik  pribadi  sehingga harus adanya pemisahan asset antara milik badan hukum dengan asset para pengurusnya.  Karena  asset  badan  hukum  terikat  oleh  sebuah  tujuan  bukan ditentukan oleh suatu subjek hukum. 36 Namun, secara tidak langsung teori ini diperkuat  dengan  teori  pemilikan  bersama  dan  teori  organ  yaitu  teori  yang menyatakan  bahwa  suatu  badan  hukum  hakikatnya  adalah  abstrak  hanya berbentuk sebuah konstruksi yuridis namun berkat para penggeraknya badan hukum  dinyatakan  ada  dalam  pergaulan  hukum.  Maka  hak  dan  kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban anggotanya sehingga berkaitan dengan  asset  badan  hukum  tidak  dapat  dibagi-bagi  dari  anggotanya  secara bersama-sama  melainkan  sesuai  dengan  kehendak  dan  tujuan  dari  para anggotanya tersebut.
Selain  diperkuat  oleh  teori  organ,  teori  kekayaan  bertujuan  juga diperkuat  oleh  teori  duguit  yaitu  teori  yang  menyatakan  bahwa  manusia adalah  satu-satunya  subjek  hukum,  adapun  badan  hukum  bisa  dikatakan sebagai  subjek  hukum  hanya  digerakkan  oleh  fungsi  sosial  manusia  sebagai bagian  dari  anggotanya. 37 Selain  memenuhi  syarat  secara  teori  ilmu  hukum,
35 Ishaq Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 62.
36 Yulia Yulia, Hukum Perdata (Lhokseumawe: CV Biena Edukasi, 2015), 7–8.
37 Nurhayani, Hukum Perdata, 75.
suatu  badan  hukum  juga  harus  memenuhi  ketentuan  syarat  berdasarkan hukum  yang  berlaku,  antara  lain: 38 didirikan  melalui  Akta  Notaris, didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  di  mana  badan  hukum berdiri,  AD  dan  ART  nya  di  sahkan  oleh  Kemenkumham  serta  diberitakan dalam Berita Negara.
Adapun  yang  menjadi  catatan  penting  bahwa  badan  hukum  bisa menjadi subjek hukum perdata adalah berlaku pada masalah harta kekayaan saja.  Sedangkan  dalam  hukum  pidana,  badan  hukum  menjadi  subjek hukumnya  adalah  ketika  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  perdata tersebut badan hukum melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang terdapat  delik-delik  yang  berkaitan  dengan  hukum  pidana.  Artinya  secara tidak langsung, badan hukum melakukan perbuatan hukum perdata, namun bisa dianggap melakukan perbuatan hukum pidana ketika dalam melakukan perbuatan  hukum  perdata  terdapat  delik-delik  pidana  yang  dilakukan  oleh oknum pengurusnya.
Sehingga dalam hukum pidana maupun hukum perdata subjek hukum disebut  dengan  pelaku  hukum  atau  eksekutor  hukum  yaitu  manusia  itu sendiri 39 , atau manusia yang menjadi  pelaku hukum atas nama suatu badan hukum. Dengan mengetahui subjek hukum pidana dan perdata yaitu manusia yang  sudah  dapat  dikatakan  sebagai  seorang  yang  dewasa  dan  bukan  anak kecil serta manusia yang melakukan perbuatan atas nama badan hukum patut dikenakan sebuah sanksi dalam hukum pidana atau perdata ketika keduanya terindikasi  melakukan  delik  pidana  atau  perdata.  Subjek  hukum  dalam mengeksekusi regulasi pemerintah yang berbentuk normatif harus mematuhi
38 Herlina  Manulang,  Pengatar  Ilmu  Hukum  Indonesia  (Medan:  Bina  Media  Perintis, 2019), 41.
39 Agustinus  Danan  Suka  Dharma,  “Keberagaman  Pengaturan  Batas  Usia  Dewasa Seseorang  Untuk  Melakukan  Perbuatan  Hukum  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia,”
Repertorium 2, no. 2 (2015): 170,
https://www.academia.edu/40990513/KEBERAGAMAN_PENGATURAN_BATAS_USIA_D EWASA_SESEORANG.
regulasi norma yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 40
Sehingga apabila seseorang yang sudah dewasa melakukan perbuatan delik  pidana  dan  perdata  dapat  dikenakan  konsekuensi  hukum. 41 Hal  ini tidak lain untuk menjamin bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau  subjek  hukum  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum. 42
Namun, sanksi yang diberikan terdapat perbedaan sesuai dengan delik yang dilakukan  apakah  dalam  ranah  hukum  pidana  atau  dalam  ranah  hukum perdata. Dalam hukum pidana sanksi yang diberikan biasanya mengandung inti suatu ancaman pidana. 43 Hal itu sesuai dengan Pasal 10 KUHPidana yang dapat berupa pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana  denda  dan  pidana  tutupan)  dan  pidana  tambahan  (pencabutan  hak- hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim). Sedangkan  sanksi  bagi  pelanggar  hukum  perdata  dapat  berupa  kewajiban memenuhi  prestasi  dan  hilangnya  suatu  keadaan  hukum,  serta  dapat terciptanya suatu keadaan hukum baru yang mengikutinya.
Maka  berdasarkan  pemaparan  tersebut,  antara  subjek  hukum  pidana dan  hukum  perdata  memiliki  kesamaan  yaitu  berupa  manusia  dan  badan hukum  sedangkan  pembahasan  terkait  objek  hukum  dalam  hukum  pidana atau hukum perdata memiliki perbedaan. Di mana dalam hukum pidana yang menjadi  objek  hukum  adalah  dapat  dilihat  pada  perbuatan  manusia  yang melanggar  hukum  pidana  ataupun  perundang-undangan  terindikasi  delik pidana  serta  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelanggar  pidana. 44
Perbuatan melanggar hukum tersebut bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri
40 Nahrowi  Nahrowi,  “Penentuan  Dewasa  Menurut  Hukum  Islam  Dan  Berbagai Disiplin Hukum,” 254.
41 Nurwahidah Nurwahidah, “Usia Anak Dan Remaja Dalam Perbuatan Perdata Dan Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 17, no. 2 (February 1, 2018): 204, https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1326.
42 M Ghufron, “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan,” Al-Hukama’ 6, no. 2 (2016): 324, https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.319-336.
43 Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana (Bandung: CV Armico, 1990), 39.
atau manusia yang melakukan delik pidana atas nama suatu badan hukum.
Sedangkan  yang  menjadi  objek  hukum  perdata  adalah  sesuai  dengan objek  pembahasan  ilmu  hukum  yaitu  berupa  barang  atau  benda.  Adapun sesuai  Pasal  503  KUHPerdata,  benda  sendiri  dapat  dibedakan  menjadi  dua, yaitu  benda  yang  berwujud  dan  benda  tidak  berwujud.  Sehingga  dalam pembahasan  subjek  hukum  dan  objek  hukum  dalam  hukum  pidana  atau hukum  perdata,  yang  menjadi  aktor  utama  di  dalamnya  yaitu  manusia  dan manusia yang melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum sebagai subjek  hukum  dan  perbuatan  melawan  hukum  serta  sanksi  pidana  yang diberikan  sebagai  objek  hukum  pidana  sedangkan  benda/barang  menjadi objek hukum perdata. Dengan demikian, subjek dan objek hukum baik dalam hukum  pidana  maupun  hukum  perdata  menjadi  satu  kesatuan  yang terintegrasi  berupa  unsur  yang  sangat  penting  dalam  setiap  pembahasan kedua hukum tersebut.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  mahkum  fih  adalah objek  hukum  atau  diartikan  sebagai  perbuatan  mukallaf  yang  berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul yang disifati dengan hukum  taklifi, hukum wadh’i dan menjadi sebab diwajibkan/ditinggal suatu perbuatan oleh mukallaf. Dalam  pembahasan  objek  hukum  tidak  terlepas  dari  subjek  hukum.  Dalam ilmu ushul fikih subjek hukum disebut dengan mahkum alaih. Bisa dikatakan mahkum  alaih  merupakan  mukallaf  yang  menjadi  objek  berlakunya  hukum syara’.  Alasan  mengapa  dinamakan  sebagai  mukallaf  dikarenakan  dialah seorang  yang  dikenai  beban  hukum.  Jadi  secara  sederhana  mahkum  alaih adalah orang (subjek) yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Sementara dalam  pembahasan  subjek  hukum  dan  objek  hukum  dalam  hukum  pidana atau hukum perdata, yang menjadi aktor di dalamnya yaitu manusia sebagai subjek hukum dan manusia juga sebagai objek hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ath-Thabari,  Abu  Ja’far  Muhammad  bin  Jarir.  Tafsir  Ath-Thabari,  Jilid  16. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
———. Tafsir Ath-Thabari, Jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahnya. Bandung: Syaamil Qur’an,
2010.
Dharma,  Agustinus  Danan  Suka.  “Keberagaman  Pengaturan  Batas  Usia Dewasa  Seseorang  Untuk  Melakukan  Perbuatan  Hukum  Dalam Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia.”  Repertorium  2,  no.  2 (2015): 168–76.
https://www.academia.edu/40990513/KEBERAGAMAN_PENGATUR AN_BATAS_USIA_DEWASA_SESEORANG.
Ghufron,  M.  “Makna  Kedewasaan  Dalam  Perkawinan.”  Al-Hukama’  6,  no.  2 (2016): 319–36. https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.319-336.
Irwansyah,  Shindu.  “Perbuatan  Dan  Pertanggungjawaban  Hukum  Dalam Bingkai Ushul Fikih.” Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 1, no. 1 (2018): 88–101. https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3223.
Khalaf,  Abdul  Wahhab.  Ilmu  Ushul  Al-Fiqh.  Beirut:  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyah, 1971.
Khisni, A.  EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM (Sumber Dan Dalil Hukum Islam, Metode  Islimbath  Dan  Ijtihad  Dalam  Kajian  Epistemologi  Usul  Fikih). Semarang: Unissula Press, 2012.
Mansyur, Zaenudin. “Pandangan Tuan Guru Tentang Anak Sebagai Mahkūm ’alaih  Dalam  Akad  Muamalah  Kontemporer  Di  Kota  Mataram.” Mu’amalat:  Jurnal  Kajian  Hukum  Ekonomi  7,  no.  1  (2015):  1–26. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1 166.
Manulang,  Herlina.  Pengatar  Ilmu  Hukum  Indonesia.  Medan:  Bina  Media Perintis, 2019.
Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
Miles,  Matthew  B.,  and  A.  Michael  Huberman.  Qualitative  Data  Analysis  (a
Source Book of New Methods). Beverly Hills: Sage Publications, 1984.
Nahrowi, Nahrowi. “Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai
Disiplin Hukum.” Kordinat 15, no. 2 (2016): 253–74. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6333.
Nurhayani, Neng Yani. Hukum Perdata. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015. Nurhayati, Yati. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Nusa Media, 2020.
Nurkholis,  Nurkholis.  “Penetapan  Usia  Dewasa  Cakap  Hukum  Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam.”  YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum
Dan Hukum Islam 8, no. 1 (April 8, 2018): 75–91. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3223.
Nurwahidah,  Nurwahidah.  “Usia  Anak  Dan  Remaja  Dalam  Perbuatan Perdata Dan Pidana Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Syariah:
Jurnal  Hukum  Dan  Pemikiran  17,  no.  2  (February  1,  2018):  203–19. https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1326.
Sastrawidjaja, Sofyan. Hukum Pidana. Bandung: CV Armico, 1990.
Shihab,  M.  Quraish.  Tafsir  Al  Mishbah:  Pesan,  Kesan  Dan  Keserasian  Al-Qur’an Volume 1. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
———.  Tafsir  Al  Mishbah:  Pesan,  Kesan  Dan  Keserasian  Al-Qur’an  Volume  7. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
Subekti, Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Pembimbing, 1959.
Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2010. Syarifin, Pipin. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Pustaka Setia, 1999. Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. Tihami,  H.  M.  A.  “Antropologi  Fiqh  (Gambaran  Tentang  Isyarat  Dan
Pendekatan).” Al-Qalam 17, no. 85 (2000): 120–49.
https://doi.org/https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2F dx.doi.org%2F10.32678%2Falqalam.v17i85.1474.
Yazid,  Imam.  Ilmu  Fikih  Dan  Ilmu  Usul  Fikih.  Medan:  Fakultas  Ilmu  Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
Yulia, Yulia. Hukum Perdata. Lhokseumawe: CV Biena Edukasi, 2015.
Zein, Muhammad Ma’shum. Ilmu Ushul Fiqih. Jombang: Darul Hikmah, 2008.