## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK MINUMAN KOPI YANG MENGANDUNG PARACETAMOL DAN VIAGRA
Mohammad Edgar Rahandika Fridayangga 1, Evi Kongres 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: edgarrahandika312000@gmail.com 1 , Evikongres@untag-sby.ac.id 2

## Abstrak
Perlindungan  konsumen  merupakan  hal  yang  berkaitan  dengan  bidang  bisnis  terutama  bidang penjualan makanan dan minuman. Tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian akibat kurang waspadanya  konsumen.  Peredaran  makanan  dan  minuman  yang  semakin  beragam,  membuat konsumen  tidak  memperhatikan  label  pada  makanan  dan  minuman  tersebut  terutama  pada  logo halal,  perubahan  bahan  yang  dimasukkan  dan  tanggal  kadaluwarsa.  Maka  tersebut  dapat  memicu pelaku usaha untuk berbuat curang. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindunganhukum terhadap konsumen  dari  berbagai  lembaga  seperti  LPPOM  MUI  yang  bertugas  menangani  sertifikasi  halal, Badan POM bertugas mengawasi peredaran produk dan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam konsumen sumber hukum berlandaskan pada UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  proses  pelaksanaan,  apa  saja  kendala  dan  solusi  dalam perlindungan hukum terhadap konsumen ditinjau dari UU No.8/1999.
Pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dari  beredarnya  makanan  dan  minuman kadaluwarsa ditinjau dari UU No.8/1999 tentang perlindungan konsumen Melalui berbagai tahap dan terkait dengan banyak sector. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama yang baik. Proses pelaksanaan mulai dari sertifikasi halal, pelabel, dan pengawasan secara langsung ke beberapa toko dan swalayan oleh  Badan  POM  serta  penyelesaian  sengketa  konsumen  oleh  BPSK.  Kendala  dalam  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  dari  beredarnya  makanan  dan  minuman  kadaluwarsa  ditinjau  dari  UU No.8/1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  terletak  banyaknya  produk  baru  yang  bervariasi, dokumen yang kurang lengkap, luasnya wilayah, dan banyaknya toko maupun swalayan di beberapa daerah serta minimnya pihak yang dapat turun langsung, sehingga sulit untuk dijangkau dan diawasi. Perlindungan  hukum  yang  ideal  terhadap  konsumen  dari  beredarnya  makanan  dan  minuman kadaluwarsa ditinjau dari UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pengawasan dan pemeriksaan langsung, konsumen harus teliti dan cermat sebelum membeli produk, serta produsen harus  memperhatikan  keamanan  dan  kenyamanan  dari  konsumen  dan  juga  harus  menggunakan bahan  baku  yang  aman  dan  tidak  berbahaya. Ketentuan  yang  tertera  dalam Pasal  7  UUPK  huruf  d bahwa  pelaku  usaha  wajib  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Konsumen Makanan dan Minuman, Pelaku Usaha

## Abstract
Consumer  protection  is  a  matter  related  to  the  business  sector,  especially  in  the  field  of  food  and beverage sales. Not a few consumers who suffered losses due to lack of awareness of consumers. The increasingly  diverse  distribution  of  food  and  beverages  makes  consumers  not  pay  attention  to  the labels on these foods and beverages, especially on the halal label, changes in ingredients used and expiration dates. This can trigger business actors to commit fraud. Therefore, legal protection efforts are needed for consumers from various institutions such as LPPOM MUI which is in charge of handling halal certification, the POM Agency is in charge of supervising the circulation of products and BPSK as a  dispute  resolution  agency  in  consumer  legal  sources  based  on  Law  No.  8/1999  on  Consumer Protection.  The  purpose  of  the  research  is  to  find  out  the  implementation  process,  what  are  the obstacles and solutions in legal protection for consumers in terms of Law No. 8/1999.
The  implementation  of  legal  protection  for  consumers  from  the  circulation  of  expired  food  and beverages in terms of Law No. 8/1999 on consumer protection through various stages and related to
many sectors. For this reason, a good collaboration is needed. The implementation process starts from halal certification, labeling, and direct supervision to several shops and supermarkets by the POM and consumer dispute resolution by BPSK. Constraints in legal protection for consumers from the circulation of expired food and beverages in terms of Law No. 8/1999 on Consumer Protection are the many new products that are varied, incomplete documents, the size of the area, and the number of shops and supermarkets in several areas as well as the lack of parties involved. can descend directly, making it difficult to reach and supervise.
The ideal legal protection for consumers from the circulation of expired food and beverages in terms of Law No. 8/1999 on Consumer Protection with direct supervision and inspection, consumers must be thorough  and  careful  before  buying  products,  and  producers  must  pay  attention  to  the  safety  and comfort of consumers and must also using safe and harmless raw materials. The provisions contained in Article 7 UUPK letter d that business actors are required to guarantee the quality of goods and/or services produced and/or traded based on the provisions of quality standards of goods and/or service. Keywords: Consumer Protection, Food and Beverage Consumers, Business Actor

## PENDAHULUAN
Suatu  bisnis  dapat  dilakukan  perorangan  serta  kelompok  dalam  satu  tujuan  untuk mendapatkan  keuntungan  atau  laba.  Dalam  bisnis  ada  beberapa  aktivitas  yaitu  produksi, distribusi, penjualan, dan pembelian barang dan/atau jasa. Bisnis didalamnya terdapat pelaku usaha yang mempunyai tugas mengawasi jalannya produksi suatu barang dan memilah bahan baku yang akan dipakai. Seiring berjalannya waktu, bahan baku makanan dan minuman yang dipakai  harganya  akan  semakin  meningkat.  Dampak  dari  harga  bahan  baku  yang  semakin meningkat pelaku usaha akan bertindak sembarangan demi mendapatkan keuntungan yang banyak.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  ialah  mengganti  bahan  baku  yang seharusnya ada dalam makanan dengan bahan baku yang murah atau kualitasnya rendah dan juga  bisa  pelaku  usaha  melakukan  kecurangan  dengan  mengganti  bahan  bakunya  dengan obat-obatan  atau  zat  berbahaya  yang  kandungannya  hampir  sama  dengan  bahan  baku sebelumnya.
Pengertian  konsumen  adalah  pengguna  barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan  untuk kebutuhan sendiri atau orang lain yang disebut pemakai akhir. Variasi penggunaan kalimat yang  berkaitan  dengan  pengguna  atau  konsumen  berpacu  pada  perlindungan  konsumen, namun  belum  adanya  kekuatan  hukum  dan  kepastian  hukum  yang  kuat  tentang  hak-hak konsumen.Karena  seringnya  pelaku  usaha  tidak  peduli  dengan  hak-hak  yang  seharusnya didapat oleh konsumen.Didalam kegiatan bisnis ada suatu yang tidak bisa dipisahkan yaitu perlindungan  konsumen.Bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan  dalam  perlindungan hukum antar konsumen dan produsen atau pelaku usaha. Konsumen bisa menjadi target yang
lemah apabila tidak ada perlindungan hukum yang kuat. Kerugian-kerugian yang dapat terjadi dikarenakan  adanya  sebab  akibat  suatu  perjanjian  antara  konsumen  dan  produsen,  serta akibat dari kesalahan atau keteledoran yang dilakukan oleh produsen.
Posisi konsumen yang lemah mengakibatkan pelaku usaha bisa melakukan kecurangan yang  menguntungkan  pelaku  usaha  dan  kerugian  yang  didapat  konsumen.  Pelaku  usaha sering  mengabaikan  hak-hak  konsumen  terkait  dengan  produk  yang  dikonsumsi.Untuk menjaga  harkat  dan  martabat  konsumen  maka  butuh  diingatkan  kesadaran,  pengetahuan, kepedulian,  kemampuan,  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  diri  serta  menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.Menjamin keamanan suatu produk yang diperjual belikan agar tidak merugikan konsumen dan dibebankan ke pelaku usaha dan produsen.Sudah dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut  UU  No.8/1999)  menjelaskan bahwa  hak-hak  yang  didapat  konsumen  antara  lain  hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa.Pasal 4 UU No.8/1999 tentang hak  konsumen  ialah  tidak  tercapai  karena  masih  minimnya  pengetahuan  dan  rasa bertanggung jawabnya pelaku usaha dalam menjamin keamanan konsumen.
Banyaknya  produk  yang  beredar  yang  mengandung  zat  berbahaya  yang  berhasil ditemukan oleh operasi gabungan yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Penindakan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM).
Dalam operasi tersebut BBPOM di Bandung dan Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten  Bogor  menyita  beberapa  jenis  produk  minuman  kopi  seperti  Kopi  Jantan,  Kopi Cleng,  dan  Kopi  Bapak.Didalam  produk  kopi  tersebut  mengandung  zat  berbahaya  seperti Paracetamol  dan  sildenafil  atau  Viagra  yang  seharusnya  kedua  zat  tersebut  tidak  berada dalam  sebuah  produk  minuman.  Karena  akan  memberikan  efek  yang  buruk  terhadap kesehatan  seperti  obat  Paracetamol  efeknya  ialah  mual,  alergi,  tekanan  darah  rendah, kelainan  darah,  dan  jika  digunakan  terus-menerus  dapat  mengakibatkan  efek  yang  fatal seperti  kerusakan  pada  hati  dan  ginjal,  sedangkan  sildenafil  atau  Viagra  apabila  sering mengkonsumsi mempunyai dampak ke kesehatan seperti mual, diare, kemerahan pada kulit, hingga kejang, denyut jantung tidak stabil, pandangan kabur atau buta mendadak, bahkan dapat menimbulkan kematian. Hal ini telah membuktikan bahwa keamanan suatau produk
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
yang seharusnya diterima oleh konsumen masih dianggap remeh sama produsen atau pelaku usaha.Dalam  kasus  yang  lain  BPOM  menemukan  ada  beberapa  minuman  untuk  berbuka puasa yang mengandung Formalin dan Rhodamin B yaitu es pacar cina, es kelapa, dan lain- lain ditemukan di tiga titik yaitu pusat penjualan takjil Summarecon Kelapa Gading Jakarta Utara, pusat takjil di Bendungan Hilir Jakarta Pusat, dan pusat takjil di jalan Sabang Jakarta Pusat.
Dalam kasus tersebut tindakan yang diambil BPOM untuk melakukan pengamanan suatu produk  agar  tidak  diperjualbelikan  lagi  dengan  cara  menyita  produk-produk  tersebut. Selanjutnya produk-produk yang disita akan diuji lagi dan selanjutnya dihancurkan. BBPOM memiliki tugas pelaksanaan di bidang pengawasan dan penyidikan obat dan makanan sesuai tertera pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan terhadap pada produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Gizi, dan Pangan (selanjutnya disebut PP No.28/2004).
BBPOM  dalam  rangka  melindungi  masyarakat  dari  peredaran  obat  dan  makanan  yang tidak  sesuai  dengan  standard  a  persyaratan,  maka  BPOM  bertugas  mengawasi  peredaran obat  dan  makanan  di  Indonesia  melalui  pengawasan  yang  dilakukan  komprehensif. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling, serta pengujian di laboratorium untuk mendeteksi obat dan makanan tanpa izin edar (TIE), mengandung bahan berbahaya, dimana hingga saat ini masih ditemui produk obat dan makanan substandard yang beredar di pasaran.
Beberapa zat-zat kimia memiliki efek samping yang berbahaya bagi kesehatan manusia terlebih  yang  dimasukkan  di  dalam  produk  makanan  dan  minuman  yang diedarkan.Penggunaan  zat-zat  kimia  yang  diluar  batas  penyajian  yang  benar  dapat membahayakan  kesehatan  bagi  konsumen.Selain  kasus  di  atas  masih  banyak  sekali  kasus pelanggaran terkait dengan kandungan di dalam produk makanan dan minuman.Banyaknya konsumen  yang  tertarik  mengkonsumsi  produk  makanan  dan  minuman  yang  berbahaya dikarenakan  ketidaktahuan  dan  tidak  membaca  komposisi  produk  serta  harga  yang murah.Produsen/pelaku  usaha  dengan  sengaja  membuat  atau  menghasilkan  produk makanan dan minuman yang mengandung bahan atau zat kimia yang berbahaya.Oleh karena itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “ PERLINDUNGAN  HUKUM

## TERHADAP  KONSUMEN  ATAS  PRODUK  MINUMAN  KOPI  YANG  MENGANDUNG  ZAT
BERBAHAYA”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suaatu  kegiatanilmiah,  yang  didasarkan  pada  metoede, sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang  memiliki  tujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa  gejala  hukum  tertentu.  Bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala  yang bersangkutan. Metode penelitian adalah prosedur atau cara peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar harus menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normative (normative  legal research) di  mana  dalam  penelitian  itu  tidak  terdapat  hipotesa  karena  didasarkan pada isu hukum yang digunakan sehingga tujuan utama dari penelitian jenis normative adalah  untuk  menjawab  isu  yang  digunakan.  Penelitian  yuridis  normative  ini menunjukkan  bahwa  hukum  berupaya  menemukan  kebenaran  koherensi  yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengisi kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada.
b. Metode Pendekatan
Memecahkan  suatu  isu  hukum  melalui  penelitian  hukum  memerlukan  pendekatan sebagai  dasar  penyusunan  argumen  yang  tepat.  Dalam  perselisihan  ini  digunakan beberapa  pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan (statue  approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum
Jenis penelitian yang digunakan dalam peneliitian ini adalah penelitian yuridis nirmatif (normative legal research), sehingga bahan hukum yang digunakan adalah:
a) Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  atau  dapat diartikan mempunyai otoritas. Badan hukum tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang  dan  mengikat  secara  umum  yang  kemudian  berkaitan  dengan  judul yang  digunakan  dalam  penelitian.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk yang Masuk, Beredar, dan Diperdagangkan Di Negara Indonesia Wajib Bersertifikat Halal
4. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2004  tentang Keamanan, Gizi, dan Pangan
6. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2001  tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
7. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2017  tentang Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
8. Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Satuan Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai  tugas  melaksanakan  kebijakan  dibidang  pengawasan  obat  dan makanan,  yang  meliputi  pengawasan  atas  produk  terapetik,  narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  mendukung  bahan  hukum primer seperti buku-buku teks atau literature yang relevan dengan isu hukum yang digunakan  dalam  penelitian,  skripsi-skripsi  sebagai  penelitian  terdahulu,  dan jurnal-jurnal ilmu hukum.Bahan hukum yang berupa buku teks merupakan bahan
hukum  sekunder  yang  utama  karena  berisi  mengenai  prinsip-prinsip  dasar  ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi kopi yang mengandung zat berbahaya

## Pengawasan terhadap produk pangan
Dalam  pelaksanaan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPOM  tersebut  mengenai kelembagaan  BBPOM  mengenai  pengawasaan  produk  pangan,  jenis,  bentuk,  dan  objek penngawasan, mekanisme pengawasann, dan ruang lingkup pengawasaan.
a. BBPOM sebagai lembaga terkait pengawasaan
Dalam  Pasal  3  peraturan  yang  mengatur  mengenai  BPOM  No.12/2018  terhadap organisasi  dan  tata  kerja  UPT.  BPOM  mengenai  organisasi  dan  tata  kerja  UPT.  BPOM dalam  penjelasannya  tentang  bidang  pemeriksaan  mempunyai  tugas  melaksanaakan ketentuan dalam operasional dibidang inpeksi dan sertifikasi sarana/prasarana produksi dan/atau  distribusi obat  dan  makanan dan  sarana/prasarana  pelayanann  kefarmasian, serta sertifikad dan pengambilan bukti contoh atau sampel produk obat dan makanan.
BBPOM  sebagai  lembaga  yang  diberi  wewenang  oleh  pemerintah  untuk menjalannkan  fungsi  pengecekan  preventif,  pengecekan  represif,  dan  gabungan pengecekan  langsung  dan  pengecekan  tidak  langsung.  Pengecekan  tidak  langsungg sesuai  dengan  target  kinerja  yang  dipastikan  menurut  analisis  resiko.  Analis  tentang resikoo  terdapatt  dalam  hasil  laporan  hasil  pengecekan  pada  media  produksi,  media distribusi dan media retail produk pangan yang tidak sesuai dalam ketentuan yang sudah ditetapkan dan laporan yang diberikan oleh masyarakat terkait produk panganyang tidak memeenuhi  persyaratan  keamanan  pangan  yang  sudah  dijelaskan  dalam  UU.  Setelah menganalisis  hasil  pengecekan  langsung  akan  ditindaklanjuti  dengan  pengecekan langsung. Pengecekan langsung akan dijalankan oleh BBPOM melalui sidang inpeksi yang dilakukann  dengan  mendatangi  secara  lanhsung  media  yang  diperiksa.  Pengecekan preventif dan pengecekan represif dilakukan dengan BBPOM sebagai salah satu konsep
menjalankan  fungsi  pengecekan  yaitu  mencegah  terjadinya  kelalaian,  kelmahan,  dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
Fungsi  penjagaan  yang  dilakukan  oleh  BBPOM  belum  semuanya  terpenuhi  secara optimall sehingga dari hasil yang didapat masih adanya media produksi pangan, media distribusi  pangan  dan  media  produk  pangan  dalam  kemasan  kategori  yang  belum memenuhi  kketentuan  keamanan  pangan.  Dalam  halini  menjadikan  pemenuhan  hak konsumen atas kesehatan untuk mendapatkan produkk pangan yang aman, bermutu dan bergizi berdampak tidak terpenuhi.
Dengan demikian masih kurangnya kepekaan pelaku usaha terhadap konsumen yang menjadi faktor utama hak konsumen tidak dipedulikan oleh pelaku usaha. Maka BPOM harus  lebih  teliti  dan  sering  untuk  melakukan  inpeksi  terhadap  produk  makanan  dan minuman yang beredar dipasaran. Dalam kasus akhir-akhir ini pada bulan februari yang terjadi  di  Bandung  BPOM  menemukan  minuman  kopi  yang  mengandung  paracetamol dan  Viagra  atau  sildenafil  yang  di  mana  kedua  kandungan  tersebut  seharusnya  tidak berada  dalam  minuman  kopi.  Apalagi  produk  kopi  tersebut  tidak  tertera  izin  edarnya maka BPOM sebagai lembaga terkait pengawasan obat dan makanan masih mudah untuk dikelabui  oleh  pelaku  usaha.  Dalam  pemasaran  produk  seharusnya  lebih  teliti  dalam pengawasannya yang dilakukan oleh BPOM. Dikarnakan masih adanya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam proses produksi terhadap produknya.
b. Jenis, bentuk, dan objek pengawasan
Pengecekan  terhadap  produuk  pangan  dalam  kemasaan  oleh  BBPOM  termasuk dalam jenis pengecekan tidak langsung sesuai laporaan hasil pekerjaan, laporaan hasil pengecekan dari perangkat pengawasan lain, laporan masyarakat dan berita atau artikel dimediamasssa,  pengecekan  langsung  menyesuaikan  hasil  analisa  dari  pekerjaan pengecekan  tidak  langsug,  pengecekan  preventif  sebelum  produk  pangan  di  edarkan dimasyaraakat premarket, pengecekan reprensif setelah produk di edarkan dimasyarakat postmarket.
Bentuk  pengecekan  preventif  terhadap  produk  panganan  dalam  kemasan  dengan pemberian  rekomendasi  dan  pemberian  sertifikat  media  produksi  terdiri  dari  media bangunan  dengan  melaksanakn  audit  hygiene  sanitasi,  manajemen  mutu,  media prasarana, dokumentasian, mutu produk berdasarkann ketentuan dari CPPOB dan alat
produksi.  Dalam  hasil  pengecekan  berupa  rekomendasian  untuk  syarat  memiliki  akun perusahaan digunakan sebagai alat mendaftarkan produk pangan melalui eregistration untuk mendapatkan NIE.
Bentuk  pengecekan  represif  dan  pengecekan  secara  langsung  adalah  sama dengannya hal melakukann pemeriksaan secara langsung pada media produksi, media distribusi dan media retail produk panggan sejenis pembinaan pengecekan dan memiliki sifat  sering  yang  dilaksanakan  BBPOM.  Melakukan  pengecekan  sesuai  target  sasaran kinerja  memakai  analis  resiko,  temuan  produk  pangan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan pemeriksaana tahun sebelumnya, laporan masyarakat, media produksi pangan baru dan media yang sudah lebih dari tiga tahun tidak diperiksa. Dari hasil penelitan yang dilakukan masih  terdapat  adanya  media  produksi,  media  distribusi  dan  produk  pangan  dimedia retail yang tidak sesuai dengan syarat yang sudah berlaku. Dalam hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan pengecekan yang dilaksanakan oleh BBPOM belum secara sempurna atau yang terbaik sehingga mengakibatkan terpenuhnya hak konsumen atas kesehatan yang seharusnya diterima konsumen belum terpenuhi.
Bentuk  pengecekan  tidak  langsung  dilaksanakan  oleh  BBPOM  di  media  produksi, media  distribusi  dan  media  retail  dengan  menganalisiss  pengaduan  hasil  pekerjaan, pengaduan hasil pemeriksaan dari server lain, laporan masyarakat dan berita atau artikel dimediamassa.  Objek  pengecekan  preventif  yang  dilaksanaakan  oleh  BBPOM  terkait pengecekan dokumen permohonann rekomendasi dan sertifikat serta audit pemeriksaan lapangan media produki pangan, media distribusi dan alat produksi pagan. Untuk objek pengecekan represif terkait pengecekan media atau sarana produksi, media atau sarana distribusi  produk  pangann,  media  retail  produk  pangan,  NIE,  claim  label,  dan  iklam produk pangan, kandungan terkait produk tersebut BTP dan pengambilan bukti sampel produk pangn.
Setiap pengawasan yang dilakukan BPOM memiliki peran dan tujuan masing-masing. Dikarnakan dalam membagi bentuk pengawasan itu sudah mempertimbangkan hasilnya akan memuaskan apa tidak. Meskipun banyak pengawasan yang tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai yang diharapkan. Tetapi masih bisa menghalau adanya pelaku usaha yang ingin berbuat curang.
c. Mekanisme Pengawasan
Beberapa macam pengawasann yang dilakukan oleh BBPOM terkait produk pangan dalam  kemasan  terdiri  dari  Pengecekan  tidak  langsung,  pengecekan  langsung, pengecekan  preventif  dan  pengecekan  represif.  BBPOM  terhadap  pelaksanaan pengecekan  melalui  mekanisme  untuk  mendapatkan  tujuan  yang  diinginkan,  yaitu sebagai berikut:
1) Pengecekan preventif atau pre market
Pengecekan  yang  dilakukan  oleh  BBPOM  terkait  persetujuan  rekomendasi  dan sertifikat media produksi produk pangan dan NIE produk pangan yang ditaruh dalam kemasan.  Mekanisme  dalam  pemberian  sertifikat  media  produksi  pangan,  yaitu sebagai berikut:
a. Pemohon  mengajukan  permohonann  pemeriksaan  terkait  media  bangunan  dan alat produksi produk pangan ke BBPOM
b. BBPOM melaksanakan pengecekan audit media bangunan sesuai dengan CPPOB menggunakan cek list
c. Keluaran berupa nilai berdsarkan hasil pemeriksaan
d. Rekomendasi akan diberikan apabila penilaian pemeriksaan minimal B
e. Bila  nilai  pemeriksaan  belum  memadai  maka  dilakukan  perbaikan  sampai memenuhui persyaratan
f. Rekomendasi  PSB  merupakan  salah  satu  syarat  pendaftaran  perusahaan mendapatkan akun perusahaan
Dalam  pengawasan  preventif/ pre  market BBPOM  telah  mempermudah  adanya pemberian  sertifikasi  terhadap  suatu  produk  dan  yang  di  mana  pada  saat  ini banyaknya  produk  yang  tidak  bersertifikasi  BPOM.  Dikarnakan  masih  banyaknya pelaku  usaha  yang  menghiraukan  adanya  sertifikasi  resmi  dari  BPOM  untuk  label produknya dan mahalnya biaya sertifikasi tersebut yang merupakan faktor juga. Maka pengawasan preventif yang dilaksanakan BPOM tidak berjalan merata dan tidak sesuai dengan kepentingannya.
2) Pengecekan represif atau post market dan pengecekan langsung
Dalam mekanisme pengecekan represif atau post market dan pengeceka langsung sama  akan  dilakukan  oleh  BBPOM  melaluii  seksi  inpeksi  meliputi  inpeksi  sarana prasarana  produksi,  sarana  prasarana  distribusi,  pengambilan  contoh  bukti  sampel
produk  pangan,  penyesuaian  label  dan  iklan  panganan  dan  media  retail  produk pangan. Mekanisme pengecekan produk pangan oleh BBPOM adalah sebagai brikut:
a. Menetapkan target sasaran kinerja dalam perencanaan pemeriksaan disesuaikan dengan anggaran.
b. Menetapkan  rencana  pemeriksaan  berdasarkan  analisis  resiko,  temuan pemeriksaan  pada  tahun  sebelumnya,  sarana  produksi  produk  pangan  yang sudah  lebih  dari  tiga  tahun  belum  diperiksa,  pengaduan  masyarakat  dan menjelang hari besar keagamaan.
c. Pengawasan  di  sarana  produksi  dan  sarana  distribusi  produk  pangan menggunakan  cek  klist  dengan  hasil  nilai  minimal  B  dengan  memeriksa kesesuaian  system  pada  saat  sertifikasi  meliputi  lokasi,  bangunan, hygiene sanitasi, BTP, dokumentasi dan pencatatan.
d. Pengawasan  di  sarana retail baik  toko  modern  atau  pasar  tradisional  meliputi lokasi,  syarat  bangunan,  persyaratan  produk  pangan  yaitu  kemasan  produk pangan harus masih baik tidak rusak, peyok atau berlubang, produk pangan tidak kadaluarsa  dan  mempunyai  NIE,  label  atau  iklan  harus  kondisi  baik  memuat informasi  produk  pangan  dengan  benar,  jelas  dan  tidak  menyesatkan, dokumentasi, pencatatan dan pengambilan sampling produk pangan.
e. Pelaksana  pengawasan  adalah  Tenaga  Fungsional  (PFM)  dan  membuat  Berita Acara hasil pemeriksaan secara langsung menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan diverifikasi secara berjenjang.
f. Bila  ditemukan  ketidaksesuaian  dengan  ketentuan  dalam  peraturan  dan persyaratan  produk  pangan  maka  akan  dilakukan  tindak  lanjut  dengan pengamanan  setempat  berupa  penyegelan,  pemusnahan  produk  pangan kadaluarsa/rusak/tanpa izin edar, penarikan/pengembalian ke distributor (retur) produk pangan, pembinaan, rekomendasi berupa peringatan.
Pengawasan  represif/ post  market pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPOM merupakan pengawasan yang bisa dibilang pengawasan yang tidak berfungsi dengan baik. Dikarnakan pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan ketika ada jadwal untuk inpeksi dadakan. Apabila inpeksi tersebut menemukan sebuah produk yang  tidak  sesuai  dengan  standar,  masa  berlakunya,  produk  rusak,  dan  kandungan
yang dikandung dalam produk tersebut berbahaya. Kemudian produk tersebut telah dikonsumsi oleh konsumen maka telat untuk mencegah beredarnya produk tersebut dipasaran.  Apabila  pengawasan  langsung  merupakan  pengawasan  yang  benar  itu salah  dikarnakan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPOM  ialah  dengan  cara  acak berubah-rubah tempatnya.
3) Pengecekan tidak langsung
Mekanisme pengecekan tidak langsung yang dilakukan oleh BBPOM dengan cara menganalisis  laporann  yang  dihasilkan  dalam  pekerjaan,  laporan  hasil  pemeriksaan dari server pengecekan lain, laporan masyarakat dan news atau article dimediamassa. Kemudian akan ditindak lanjuti dengan pengecekan langsung.
Berdasarkan  uraian  terkait  mekanismme  pengecekan  yang  dijadikan  wewenang BBPOM sudah pas dengan mekanismee pengaturan dan kegiatan pengecekan serta objek pengecekan yang benar. Dalam Pasal 108 ayat 1 UU pangan 2012 mengeatur mekanisme pengecekan BBPOM tentang dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, pemerintah berwenang melakukan pengawasan. Dengan lebih lanjut dan jelas terdapat dalam Pasal 108  ayat  3  huruuf  b  bahwa  persyaratan  keamanan  pangan,  mutu  pangan,  dan  gizi pangan,  serta  syarat-syarat  label  dan  iklan  pangan  sebagaimana  tertulis  dalam  ayat  2 huruf  b  untuk  panganan  olahan  dilakukan  oleh  lembaga  yang  dibuat  oleh  pemerintah yang melakukan tugas pemerintahan dibidang pengecekan obat dan makanan. Sedang objeek pengcekan yang menjadi tugas dan wewennag BBPOM tentang produk pangan telahsesuai dalam Pasal 108 ayat 2 huruf b terkait pengawasan sebaagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terkait pemenuhan syarat keamanan pangann, mutupangan, dan gizi pangan serta syarat tentang label dan iklan pangan.
d. Tindak lanjut pengawasan
Pelaksanaan  pengecekan  produk  pangan  dalam  kemasan  masih  adanya ketidaksesuaian  terkait  peraturan  tentang  produk  pangan.  Hasil  dari  pengecekan tersebut  dapat  memberikan  manfaat  bila  dilaksanakan  upaya  tindaklanjut  sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Dalam menindaklanjuti pengecekan  produk  pangan  dalam  kemasan  yang  tidak  sesuai  oleh  BBPOM  bersifat represif. Tindaklanjut yang diberikan oleh BBPOM merupakan sanksi administratif sesuai ketentuan terhadap keamanan didalam pangan pada UU pangan 2012 ialah pemusnahan
produk pangan kadaluwarsa dan rusak, pengamanan dengan menggunakan penyegelan atau memisahkan produk pangan, pengembaliaan ke distributor atau retur, pembinaaan, rekomendasian  berupa  peringatan  produk,  adanya  pernyataan,  pencabutan  sertifikasi perusahaan  terhadap  produk  pangan  dan  NIE,  dan  pemberhentian  sementara  dari kegiatan produksi dan/atau peredaran produk.
e. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengecekan
Beberapa  macam  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pengecekan  produk pangann dalam kemasan oleh BBPOM terdiri dari faktor teknis, faktor sosial, dan faktor yuridis.
• Faktor teknis
Daalam  melakukan  fungsi  pengecekan  produk  pangan  dalam  kemasan  oleh BBPOM  membutuhkan  sumber  daya  manusia  untuk  pelaksana  pengecekan  dan sumber dana berupa anggaran demi melaksanaan program kerja. Dalam bidang yang dibagi  dalam  pemeriksaan  pada  BBPOM  memiliki  tanggungjawab  dan  wewenang pada pelaksanaaan pengawasan produk pangan dalam kemasan.
Didalam  bidang  peemeriksaan  mempunyai  jumlah  SDM  yang  kurang  terdiri dari seksi sertifikasi berjumlah 11 orang dan seksi inpeksi berjumlah 26 orang. SDM memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, ada beberapa SDM selain bidang kefarmasian dan teknologi pangan. Kompetensi SDM kurang merata atau tidak luas dalam  melakukan  audit  semua  komoditi.  Dengan  jumlah  SDM,  pendidikan  dan kompeten  terhadap  setiap  SDM  menentukan  kuwalitas  dari  hasil  pengecekan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pengecekan kurang sempurna.
Sumber  dana  atau  modal  juga  sangat dibutuhkan  dalam  menjalankan  fungsi pengecekan produk panganolahan berasal dari modal penghasilan belanja negara dan  yang  diterima  bukan  pajak.  Sumber  modal  bagi  pengecekan  pangan  akan diglongkan menurut kategori masing-masing meliputi hal sebagai berikut: MD, ML, SP/SPP-IRT, PJAS, Garam dan Bahan berbahaaya. Dikarnakan sumber modal yang sedikit,  maka  menjalankan  pengecekan  produk  pangananolahan  dalam  kemasan menurut  analisis  resiko dimana  yang  dimaksud produk  pangan  yang  mempunyai resiko tinggi dan produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan  pada  temuan  tahun  yang  lalu  diutamakan  dahulu.  Hal  ini  demikian
memberikan  dampak  terhadap  berjalannya  pengecekan  produkpangan  menjadi kurang  sempurna  sehingga  masih  adanya  produk  pangan  yang  tidak  memenuhi ketentuan syarat keamanan negara.
• Faktor sosial
Penyebab  faktor  sosial  yang  bisa  menjadi  dampak  terhadap  pelaksanaan pengecekan produk pangan dalam kemasan oleh BBPOM yang disebabkan dalam kurang  sempurnanya  koordinasi  lintas  secktor  dengan  bidang  lain  yang  terkait produk  pangan  walaupun  sudah  ditegaskan  dengan  adanya  surat  keputusan. Beberapa faktor sosial yang dapat memberikan pengaruh selain diatas ialah pelaku usaha,  pimpinan  supermarket,  pedagang  sembako  dipasar  tradisional  dan konsumen.  Pada  pengecekan  preventif  atau  premarket  pelaku  usaha  memakai pihak  ketiga  sebagai  pengurusan  sertifikasi  produkpangan  sehingga  proses  yang diberikan  untuk  memperbaiki  dari  ketidaksesuaian  yang  dipersyaratkan  pada media  fasilitas  produksi  membutuhkan  waktu  yang  lumayan  lama.  Dalam pengecekan  represif  atau  postmarket  menyebabkan  tidak  konsistennya  pelaku usaha  dalam  melakukan  kegiatan  produksi  produk  pangan  yang  memenuhii ketentuan peraturan tentang pangan, lemahnya sistem dokumentasi pada catatan dan hygiene sanitasi. Latar belakang yang membelakangi tersebut ialah pendidikan dari  pelaku  usaha  yang  beragam  mengakibatkan  tidak  semua  paham  dengan pemprosesan  produk  pangan  sehingga  dalam  kelangsungan  pengawasan  masih ditemuinya ketidaksesuaian dengan peraturan terkait.
Pada  pengawasan  terhadap  produk  pangan  yang  berada  disupermarket disebabkan  karna  adanya  faktor  latar  belakang  pendidikan  atasan  supermarket yang  beraneka  macam.  Sebagai  solusi  untuk  menyelesaikan  hal  ini  atasan supermarket akan memilih karyawan untuk bertanggungjawab pada pengelolaan produk pangan mulai dari penerimaan barang sampai pemajangan di etalase. Pada hasil analisa dari kalimat diatas maka atasan supermarket harus mengembangkan pengetahuannya  melalui  pelatihan-pelatihan  yang  dibuat  oleh  intansi  terkait produk pangan.
Faktor  yang  mempengaruhi  pengecekan  pada  pedagang  sembako  dipasar tradisional  terkait  tentang  minimnya  pengetauan  akan  pemprosesan  produk
pangan  dengan  singkat  baik  mulai  dari  proses  perencanaan,  penerimaan, penyimpanan, dan pemajangan produk pangan. Dokumentasian dan catatan tidak digunakan sehingga terjadinya hal ini menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan pengecekan mutu pada setiap produk pangan.
Faktor terakhir yang menyebabkan pengecekan adalah konsumen itu sendiri. Tindakan  konsumen  yang  tidak  peduli  atas  himbauan  yang  telah  tertera  pada produk kemasan dapat dilihat dalam hasil pengecekan yang dilakukan oleh BBPOM banyaknya  konsumen  yang  tidak  membaca  informasi  tertulis  yang  ada  dalam kemasan label suatu produk. Konsumen juga pernah ada yang dapat produk pangan dengan  bentuk  kemasan  yang  rusak  dan  produk  kadaluwarsa  di  rak  tempat pemajangan.
• Faktor yuridis
Faktor yuridis yang sangat berpengaruh dalam melakukan pengecekan produk pangan  yang  dilakukan  BBPOM  ialah  bahwa  pemerintahmempunyai  wewenang dan  bertanggungjawab  mengatur  dan  mengaawasi  produksi,  pengolahan, pendistribusian  makanan,  dan  minuman.  Upaya  demi  mengabulkan  salah  satu fungsi  pengecekan  yaitu  mencegah  adanya  kelalaian,  kelemahan,  dan penyimpangan  agar  tidak  terjadi  kerugian  yang  tidak  diharapkan.  Tapi  ternyata fungsi pengecekan oleh BBPOM belum terlaksana secara baik masih ditemukannya media produksi, media distribusi, dan produk pangan di media retail yang belum sesuai  dengan  standar.  Hal  ini  memberi  dampak  pada  tidak  terpenuhinya  hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk pangan dan hak atas peringatan yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan keamanan pada konsumen terhadap produk pangan.
Pemerintah  diwakili  oleh  BBPOM  bertanggungjawab  menjaga  setiap masyarakatnya  agar  mendapatkan  produk  pangan  yang  memenuhi  syarat  atas keamanan  pangan.  Pemerintah  memastikan  peraturan  tentang  pengecekan terhadap  terselenggaranya  upaya  kesehatan  salah  satunya  adalah  penjagaan makanan  dan  minuman  yang  menjadi  dasar  hukum  pembentukan  peraturan
khusus terhadap terselenggaranya pengecekan produk pangan yang amaan, mutu tinggi, dan bergizii.
Adanya  tujuan  terhadap  peraturan  pengecekan  produk  pangan  dalam kemasan  dalam  rantai  penyelenggaraan  pangan  untuk  upaya  terpenuhnya  hak konsumen atas kesehatan. Pengecekan produk pangan didalam kemasaan kategori untuk menimbulkan kepastian bahwa serangkaian proses produksii sampai dengan produk  diperjual  belikan  memberikan  rasa  aman  bagi  masyarakat  selaku konsumen. Maka hal ini sesuai dengan agar menjaga pangan tetap aman, bersih, bermutu,  bergizi,  dan  tidak  menentang  syariat  agama,  keyakinan  dan  budaya masyarakat.  Pemerintah  diwakili  oleh  BBPOM  dan  unit  pelaksana  teknis  BBPOM melaksanakan  pengecekan  atas  produk  pangan  didalam  kemasan  sebagai  upaya terpenuhnya hak konsumen atas kesehatan. Produk pangan yang memenuhi syarat aman, bermutu, dan bergizi supaya mewujudkan masyarakat yang berkuwalitas.

## Peran UU No.8/1999 terhadap Makanan dan Minuman yang Mengandung Zat Berbahaya
Peran  Hukum  dalam  menjaga  konsumen  terhadap  makanan  dan  minuman  yang mengandungg  zat  berbahaya  di  Bandung.  Produk  makaanan  yang  diperjualbelikan seharusnya  terlebih  utama  melewati  uji  kelayakan  edarnya  di  BPOM  demi  membuktikan bahwa  makanan  dan  minuman  yang  diperjualbelikan  aman  dan  nyaman  digunakan  oleh konsumen dan dapat diperdagangkan.
Dimana hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak  pribadi  masyarakat.  Hak  yang dimiliki  konsumen  ini  merupakan  hak keperdataan  yang dilindungi oleh peraturan perundang-undnagan yang berlaku. Dengan ini hak keperdataan, maka konsumen harus memperjuangkan haknya sendiri melalui lintasan hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh bangsa, konsumen dapat mengajukan tuntutan atau gugatan secara perdata untuk menjaga atau mendapatkan kembali hak yang seharusnya didapatkan. Tuntutan diajukann kepengadilan menurut ketentuan yang berlaku.
Menurut UU No.8/1999 adanya kepastian hukum untuk memberi kenyamanan kepada pemakai terkait makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh konsumen apabila beli suatu barang, yaitu:
a. Konsep ekonomi mikro, sepertii harga produk, apakah harga itu wajar, apakah ada narang pengganti  sejenis  yang  lebih  murahh,  lebih  sehat  dan  dapat  diperoleh  ditempat  yang sama.
b. Konsep  lingkungan,  apakah  kemasan  baik  berupa  botol  atau  kaleng  produk  tercemar secara  kimia  dan  biologis  atau  tidak,  apakah  kemasan  produk  tersebut  menggunakan dengan cara boros bahan baku yang langkahh dan merusak lingkungan hidup.
c. Konsep  hukum  yaitu  legalitas  produk  bila  konsumen  tidak  puas  dapat  dikembalikan kepada produsen jika isi kurang dari yang seharusnya, konsumen bisa mengajukan ganti rugi, label dan iklan produk tersebut sudah sesuaii.
d. Konsep  kesehatan  dan  keamanan  seperti  apakah  produk tersebut  mengandung  bahan berbahaya yang dapat menagganggu kesehatan konsumen.
Dalam menjalankan perannya UU No.8/1999 untuk mengantisipasi produk makanan dan minuman  yang  mengandung  zat  berbahaya  demi  keselamatan  konsumen.  Maka  UU No.8/1999  akan  memberikan  wewenang  terhadap  BPOM  untuk  mengawasi  peredaran makanan  dan  minuman  dipasaran.  Dalam  beberapa  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  masih banyaknya produk yang diedarkan tidak ada surat izin edar tetapi masih diedarkan. Apabila produk yang diedarkan merupakan produk yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan maka sangat mengancam nyawa konsumen yang mengkonsumsinya.
UU  No.8/1999  menyebutkann  bahwa  hak  dan  kewajiban  konsumen  yang  secara  ini semakin pentingnya dengan cara disosialisasikan kembali oleh pelaku usaha bersama media, yayasan  lembaga  konsumen  (YLKI),  penegeak  hukum,  pengacara,  dan  pengamat,  di  mana setiap daerah agar tetap sadar bahwa pentingnya hak-hak konsumen yang dihitung demond side dari kedua belah pihak supply side dan demond side, maka semakin baiknya kehidupan bangsa  ini.  Untuk  bahan  pembanding,  yang  pernah  dijadikan  sumber  bahan  Lembaga Konsumen negeri ini, ialah hak-hak dasar umum yang diakui secara internasional.
Dibuktikan  bahwa  masih  banyaknya  masyarakat  yang  mengkonsumsi  makanan  dan minuman  kemasan.  Semestinya  juga  kita  harus  memperhatikan  komposisi  dan  kandungan yang  berada  dalam  makanan  dan  minuman  ini  supaya  kandungan  gizi  yang  diasup  sesuai kebutuhan. Berubahnya peraturan kepala BPOM tahun 2005 terkait pedoman pencantuman informasi  nilai  gizi paada  label pangan telah  dikeluarkan oleh  kepala  BPOM  RI  tahun  2011 sebagai penggantinya yang menjelaskan setiap orang yang memproduksi pangan olahan yang
mengandung  gula,garam,  dan  lemak  untuk  yang  memproduksi  pangan  olahan  yang mengandung  gula,garam,  dan  lemak  untuk  diperdagangkan  wajib  memuat  informasi kandungan gula, garam, dan lemak, beserta pesan kesehatan pada label pangan.

## Tanggung jawab produsen terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk minuman kopi yang mengandung zat berbahaya

## Ganti rugi terhadap konsumen
Pelaku  usaha  didalam  melakukan  sebuah  usaha  tidak  hanya  dibebankan  hak  dan kewajiban saja melainkan juga didalam UU No.8/1999 juga menjelaskan secara tegas tentang beberapa  kegiatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha  didalam  mengedarkan  dan  menjual produk barang dan/atau jasa.
Pelaku usaha dalam mengedarkan, menawarkan, mengiklankan, dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diproduknya harus dilakukan dengan cara yang jelas dan pas sesuai kondisi  maupun  standar  suatu  barang/kuwalitas  barang  yang  sesungguhnya  atau  dengan katalain  sesuaidengan bentuk  aslinya.  Pemilik  usaha harus  memiliki  sifat  jujur  dan terbuka mengenai  informasi  yang  bertentangan  dengan  harga  jual  atau  nominal,  kondisi  apabila sampai  dengan  jaminan  atau  hak  ganti  rugi  yang  diterima  konsumen  atas  produk  yang dikonsumsi.  Pemilik  usahapun  dilarang  untuk  menawarkan,  mempromosikn,  atau mengiklankan produk barang/atau jasa dengan nominal harga khusus dalam waktu yang tidak pasti  dengan  jumlah  yang  tidak  pasti,  apabila  pelaku  usaha  tersebut  tetap  menawarkan barangnya dalam waktu yang tidak jelas, dipromosikan, di iklankan sudah tertera dalam Pasal 12  UU  No.8/1999.  Dapat  disimpulkan  bahwa  memaksakan  kehendak  untuk  mejual  barang terhadap  konsumen  yang  tidak  mau  membeli  barang  tersebut  agar  tertarik  untuk membelinya dikarnakan tipu muslihat oleh pemilik usaha.
Pemilik  usaha  dalam  memamerkan  barang/atau  jasa  dilarang  untuk  dengan  cara memaksakan kehendak atau dengan cara lain yang dapat mengakibatkan gangguan baik fisik ataupun psikis terhadap konsumen, hal ini telah diatur dalam Pasal 15 UU No.8/1999. Dalam dasar  keadaan  sebagaimana  dijelaskan  diatas  untuk  upaya  pemberdayaan  konsumenyang dapat  menjaga  kepentingan  konsumen  secara  integratif  dan  komprehensif  kemungkinan dapat dilakukan secara efektif dimasyarakat. Disebelah itu pemilik usaha juga dilarang uuntuk melakukan  pelanggaran  terkait  hak-hak  yang  didapat  konsumen.  Hak  yang  diberikan  ke
konsumen  secara  eksplisit  sudah  dijelaskan  dalam  Pasal  4  UU  No.8/1999  yaitu  hak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, hak untuk memiliih barang dan/atau jasa serta memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang jelas, singkat, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk di dengar pendapat dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang  digunakan,  hak  untuk  memiliki  advokasi perlindungan,  dan  upayaa  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut, hak untuk memiliki pembinaan yang baik dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan yang sama atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak pilih kasih, hak untuk mendapatkan ganti rugi dan/atau penggantian, apabila atau tidak sebagaimana semestinya, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai  pertanggungjawaban  terhadap  adanya  hak  konsumen,  maka  pemilik  usaha diberatkan oleh kewajiban-kewajiban yang dimana telah diatur dalam Pasal 7 UU No.8/1999, yaitu:
a. Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya
b. Memebrikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliaraan
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
d. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperjualbelikan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
f. Memberikan hak yang didapatkan oleh konsumen, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan
g. Memberikan  hak  yang  didapatkan  oleh  konsumen,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian
Sesuai yang dikandung dalam UU No.8/1999 taksedikit pemilik usaha yang menghiraukan hak-hak  konsumen  dan  tidak  melaksanaan  kewajiban  sesuai  yang  dikandung  dalam  UU
No.8/1999. Penjelasan yang lebih jelas terdapat pada Pasal 8 ayat 1 UU No.8/1999 melarang pemilik usaha untuk menjualkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dijelaskan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.  Dalam  Pasal  tersebut  adanya  ketidaksesuaian  spesifikaasi  barang  yang  pemakai tersebut  terima  dengan  barang  yang  tertera  dalam  foto  penawaran  barang  merupakan bentuk pelanggaran atau larangan bagi pemilik usaha dalam memperdagangkan barang.
Hal  ini  menurut  UU  No.8/1999  dapat  ditetapkan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum. Dalam  KUHPer  Pasal  1365  dijelaskan  bahwa  setiap  perbuatan  melawann  hukum  yang mengakibatkan  kerugian  kepada  oranglain,  mewajibkan  orang  yang  karna  mengakibatkan kerugian  untuk  bertanggungjawab.  Beberapa  syarat-syarat  perbuatan  tersebut  dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu:
a. Adanya  perbuatan  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  ini  baik  bersifat  positif  maupun bersifat negatif, yang mengartikan bahwa setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
c. Ada kerugian;
d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum itu dengan kerugian;
e. Ada kesalahan ( schuld );
Hubungan antara pengguna dengan pemilik usaha mengakibatkan munculnya kerugian sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaaatan serta pemakaian atas suatu barang tertentu yang dihasilkan oleh pemilik usaha, maka konsumen dalam hal ini keluhannya berhak untuk didengar. Pengguna juga berhak untuk memperoleh ganti rugi dan sebaliknya pemilik usaha berwenang  untuk  mendengarkan  pengaduan  konsumen  dan  memberi  ganti  rugi  akibat kerugian konsumen.
Dalam UU No.8/1999 telah ditetapkan tentang tanggungjawab pemilik usaha pada Pasal 19  dimana  berisikan  tentang  pemilik  usaha  bertanggungjawab  memberikan  gantirugi  atas kerusakann,  pencemaran  dan  atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  yang diperjualbelikan. Ganti rugi yang dijelaskan dapat berupa kembalinya uang atau kembalinya barang yang sejenis atau setara nilainya.

## Penyelesaian sengketa konsumen
Sengketa  dalam  pengertian  sehari-hari  dijelaskan  dalam  suatu  keadaan  dimana  pihak- pihak  yang  melakukan  upaya  perniagaan  mempunyai  suatu  masalah  yaitu  mengehendaki pihak yang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian. Sengketa jugadapat disimpulkan sebagai adanya ketidakseriusan antara  pribadi-pribadi  atau  kelompok-kelompok  yang  mengadakan  hubungan  karena  hak salah  satu  pihak  tidak  jelas  atau  terganggu.  Adapun  mengenai  penjelasan  pengertian  dari sengketa  konsumen  ini  sendiri  menurut  menteri  perdagangan  dalam  surat  keputusannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pemilik usaha  dengan  pengguna  yang  menunutut  gantirugi  atau  kerusakan,  pencemaran  dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memnafaatkan jasa.
Maka  dalam  uraian  tersebut  sengketa  konsumen  ialah  sengketa  yang  terjadi  apabila pengguna  disatu  pihak dan pemilik usaha  atau produsen  dipihak  yang  lain.  Pengguna  atau konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa dan pemilik usaha atau produsen sebagai pembuat  barang  dan/atau  jasa  yang  dapat  menimbulkan  objek  sengketa  adalah  produsen konsumen,  yaitu  barang  atau  jasa  yang  khususnya  digunakan  konsumen  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga, rumah tangga, dan tidak untuk diperdagangkan.
Sengketa konsumen bisa terjadi dikarnakan adanya ketidakpuasan konsumen terhadap produk atau kerugian yang dialami konsumen karena penggunaan atau pemakaiaan barang atau  jasa.  Setiap  kali  konsumen  mem-beli  barang  harus  waspada  agar  tidak  mengalami kerugian.  Dengan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  bentuk  sengketa  konsumen  dikarnakan kerugian yang dapat dialami pengguna adalah:
1. Cacat tubuh/fisik (personal injury)
2. Cacat fisik ( injury to the product it self/some other property)
3. Kerugian ekonomi (pire economic loss)
Suatu  produuk  dianggap  cacat  atau  tidak  layak  dan  tidak  dapat  memenuhi  tujuan pembuatannya karena:
1. Cacat produk atau manufaktur
2. Cacat desain
3. Cacat peringatan atau intruksi
Cacat yang ada didalam produk atau manufaktur merupakan suatu kondisi produk yang pada  umumnya  berada  dibawah  tingkat  harapan  pengguna.  Dapat  juga  cacat  seperti  ini
seperti  ini  wujudnya  sehingga  bisa  memberikan  dampak  buruk  terhadap  harta  bendanya, kesehtaan tubuh atau jiwa konsumen. Dengan cacat seprti ini dapat termasuk cacat desain karna  kalau  produk  tidak  terpenuhi  sebagamana  dengan  semestinya  akan  mengakibatkan kerugian bagi pengguna. Selain cacat desain ada juga cacat peringatan atau informasi atau dapat  disebut  cacat  informasi  ialah  cacat  produk  karna  tidak  dilengkapinya  dengan peringatan-peringatan  yang  jelas,  benar,  dan  jujur.  Dengan  ini  adanya  contoh  peringatan produk yang harus disimpan pada suhu kamar atau suhu lemari pendingin atau dapat juga peringatan agar dalam pemakaiannya harus memakai voltage listrik tertentu dan sebagainya. Produk  yang  tidak  tertera  peringatan  atau  intruksi  pemakaian  yang  diperlukan  juga merupakan produk cacat yang dimana tanggungjawabnya diberatkan ke pemilik usaha.
Pada  saat  ini  banyak  sekali  Negara  mengembangkan  berbagai  jalan  keluar  untuk menyelesaikan  kelemahan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi/pengadilan  yang menimbulkan  kurangnya  sumberr daya, dana,  waktu, pikiran dan  tenaga,  dan  juga  adanya pola-pola penyelesaian sengketa diluar pengadilan/non-litigasi. Dalam UU No.8/1999 Pasal 45  ayat  2  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  dilalui  melalui  pengadilan  atau  diluar pengadilan  dalam  pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa.  Dalam  ketentuan  diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa ada dua pilihan jalur, yaitu: melalui pengadilan dan diluar pengadilan.
a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia.
b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  menjadi  solusi  untuk  mencapai  kesepakatan mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  dan/atau  mengenai  hal-hal  tertentu  untuk jaminnya tidak akan terjadinya kembali kerugian yang dialami pengguna.
Ada dua pola dasar dalam penyelesaian sengketa perdata dipengadilan umum, yaitu:
a. Adanya wansprestasi atau tidak menepati janji salah satu pihak dimana untuk gugatan seperti  ini  harus  adanya  hubungan  kontraktual (privity  contract) diantara  para  pihak penggugat dan tergugat.
b. Adanya  perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatige  daad) dimana  dalam  gugatan tersebut  adanya  perbuatan  melawan  hukum  tidak  dibutuhkannya  hubungan
kontarktual  terlebih  dahulu  diantara  kedua  belah  pihak,  namun  yang  paling  muncul ialah  adanya  perbuatan  yang  merugikan  pihak  lain  serta  terdapat  hubungan  kausal antara perbuatan dan kerugian yang menimbulkan sebab akibat kesalahannya.
Ada juga proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non-litigasi sebagaimana sudah dijelaskan dalam UU No.8/1999 Pasal 2 tidak menghilangkan tanggungjawab pidana. Berdasarkan  dalam  UU  No.8/1999  Pasal  45  ayat  4  disebutkan  bahwa,  apabila  telah  dipilih upaya penyelesaian diluar pengadilan maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat diambil apabila upaya diluar pengadilan dianggap tidak bisa menyelesaikan sengketa oleh salah satu pihak.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  non-litigasi  bisa  dilakukan  alternatif solusi  masalah  ke  LPKSM.  Direktorat  Perlindngan  Konsumen  dibawah  Departemen Perdagangan, atau lembaga-lembaga lain yang berwenang. Pola-pola menyelesaikan diluar pengadilan diatur oleh UU No.8/1999 memang termasuk pilihan yang tepat dikarnakan jalan keluar  yang  diambil  berisikan  penyelesaian  sengketa  yang  memuaskan  kedua  belah  pihak yang  sedang  bersengketa.  Lagi  pula  bagi  bangsa  Indonesia  menyelesaikan  sengketa konsumen  seperti  ini  bukanlah  hal  yang  baru,  karena  memang  sudah  ada  sejak  lama mengenal  dan  menjalankan  pola-pola  penyelesaan  sengketa  secara  tradisional  yang dilakukan  melalui  peradilan  adat  maupun  peradilan  desa.  Apabila  sudah  memilih penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  maka  gugatan  melalui  pengadilan  hanya  akan ditempuh  jika  upaya  tersebut  dinyatakan  tidak  berhadil  oleh  salah  satu  pihak  yang bersengketa.  Ini  berarti  penyelesaian  sengketa  tetap  dibuka  setelah  para  pihak  gagal menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan.
Terbentuknya  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  yang  merupakan  pesan dari  UU  No.8/1999  dapat  diharapkan  sebagai  media  bagi  konsumen  yang  berfungsi  untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen dengan adanya kepastian hukum. Namun demikian bukan  berarti  peran  UU  ini  untuk  mematikan  pemilik  usaha,  melainkan  untuk  media berkompetisi dalam melengkapi era pasar bebas. Dikarnakan pemilik usaha dituntut untuk mampu bersaing diluar sana dalam hal memproduksi dan menjualbelikan barang dan/atau jasa yang berkuwalitas, yang pada akhirnya akan berjuang demi mendorong persaingan bisnis yang sehat.
Dalam  UU  No.8/1999  hanya  mengatur  nilai  pokok-pokoknya  aja  dalam  upaya perlindungan konsumen, maka dibutuhkan terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
memuat  lebih  jelas  dalam  bentuk  peraturan  pemerintah,  dalam  mengimplementasikan undang-undang  yang  dimaksud  untuk  melindungi  hak-hak  dan  kewajiban  konsumen  dan pemilik  usaha.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dalam  perkembangan  kehidupan masyarakat  dapat  diselesaikan  oleh  suatu  badan  atau  lemabaga  yang  secara  hukum  telah dibuat  oleh  pemerintah  tentang  BPSK  yang  termasuk  salah  satu  fungsi  dibuatnya  UU No.8/1999.
Dalam UU No.8/1999 telah dijelaskan bahwa fungsinya untuk memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pemilik usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu  butuhnyaharus  senantiasa  disosialisasikan  untuk  mencapai  prinsip  kesetaraan  yang berkadilan, dan untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh pemilik usaha yang menjalankan prinsip  ekonomi  untuk  mendapat  keuntungan  yang  semaksimal  mungkin  dengan  modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan kepentingan orang lain.
Penyelesaian sengketa konsumen non-litigasi difungsikan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya gantirugi, atau mengenai hal tertentu untuk menjaminn tidak akan terulangnya lagi kerugian yang diderita oleh pemakai. Pola-pola penyelesaian sengketa konsumen  non-litigasi  yang  diatur  UU  No.8/1999  merupakan  pilihan  yang  pas  karna  jalan keluar yang diambil berisikan penyelesaiaan yang menyenangkan pihak sengketa.
Gugatan  yang  diajukan  dipengadilan  hanya  dapat  dilalui  jika  upaya  penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan melalui BPSK tidak berhasil. Jadi penyelesaian melalui BPSK  merupakan  pilihan  favorit  para  pihak  yang  bersengketa  daripada  dipengadilan.  BPSK termasuk  lembaga  yang  beradah  dibawah  pimpinan  Departemen  Perindustrian  dan Perdagangan yang bertugas menyelesaian masalah antara pemilik usaha dan pengguna.
Tugas  dan  wewenang  BPSK  sudah  diatur  dalam  Pasal  52  UU  No.8/1999  jo  SK Menperindag  No.350/2001  tanggal  10  desember  2001  terkait  pelaksanaan  tugas  da wewenang BPSK, yaitu:
a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
c. Melakukan pengecekan terhadap pencantuman klausula baku
d. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran undang-undang
e. Perlindungan konsumen
f. Menerima  pengaduan  tertulis  maupun  tidak  dari  konsumen  tentang  terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
g. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
h. Memanggil  pemilik  usaha  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  terhadap perlindungan hukum
i. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran UU No.8/1999
j. Meminta  bantuan  kepada  penyidik  untuk  menghadirkan  saksi,  saksi  ahli,  atau  setiap orang pada butir g dan butir b yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK
k. Mendapatkan, meneliti dan menulai surat, dokumen, atau bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan
l. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian dipihak konsumen
m. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
n. Menjalin  sanksi  administratif  kepada  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  UU No.8/1999
Penaikan jabatan dan penghentian anggota BPSK diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan  untuk  saat  ini  kementrian  tersebut  dibagi  menjadi  2  yaitu:  Kementeriann Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Dalam Pasal 50 UU No.8/1999 berisikan bahwa setelah terpilihnya anggota BPSK, kemudian diisi stuktur organisasi yang disusun terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh secretariat yang terdiri dari kepala secretariat dan anggota secretariat. Penaikan jabatan dan penghentian secretariat diutuskan oleh menteri.
Pembentukan,  kewenangan  dan  sekaligus  peran  dari  BPSK  jika  dikaitkan  dengan pentingnya pengaturan perlindungann konsumen ialah demi menaikkan harkat dan martabat serta  kesadaran  konsumen  akan  pentingnya  hak-hak  yang  secara  tidak  langsungg  juga mendorong pemilik usaha didalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggungjawab.
Konsep dibentuknya lembaga BPSK ini ialah untuk menyelesaiakan sengketa yang pada intinya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan  guugatan,  sehingga  dipastikan  gugatan  konsumen  terdiri  dari  jumlah  nilai  kecil
sampai  dengan  nilai  besar.  Beradanya  BPSK  yang  lebih  ialah  untuk  dilakukannya  suatu pengawasan terhadap pencantuman klausula baku oleh pemilik usaha dan untuk mendorong kepatuhan pemilik usaha pada UU No.8/1999.
Wewenang  BPSK  ialah  demi  menyelesaikan  dengan  mediasi  yang  termasuk  proses penyelesaian  sengkketa  diluar  pengadilan  dengan  perantara  badan  alternatif  penyelesaian sengkketa konsumen sebagai penasehat dan cara menyelesaikannya diserahkan kepada para pihak. Selain pengertian diatas mediasi juga dapat disebut sebagai proses mengikutsertakan pihak  ketiga  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa  hukum  perdata  atau  hukum  dagang sebagai  penasihat,  mediator  arbiter,  dan  bertindak  sebagai  perantara,  penghubung, penengah.
Kendala yang dialami BPSK demi upaya menyelesaikan suatu sengketa terutama cukup banyaknya melewati waktu yang diberi undang-undang, faktor penghambatnya ialah posisi majelis hakim yang cenderung pasif ketika menjadi konsiliastor atau mediator dalam proses menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Wewenang  BPSK  itu  sendiri  tertera  dalam  keputusan menteri  hanya  berwenang  dalam  upaya  sebagai  mediator  hanya  berwenang  menjawab pertanyaan pemilik usaha dan pengguna jika ada pertanyaan dari kedua belah pihak terkait bidang  perlindungan  konsumen.  Terbatasnya  wewenang  sebagai  mediator  ini  cukup memperlambat penyelesaian sengketa. Terbatasnya wewenang membuat BPSK tidak dapat cepat mengambil tindakan untuk mengambil keputusan.
Kelemahan lain dari BPSK ialah tertera dalam UU No.8/1999 yang dibuat oleh pemerintah ialah  badan  yang  bertugas  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  antara  pemilik  usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah merupakan bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Kemendag No.350/2001. Karna bukan lembaga kehakiman maka BPSK tidak lah cukup kuat melaksanakan eksekusii atas keputusannya kecuali para pihak mau  untuk  secara  sukarela  tundukpada  keputusan  BPSK.  Hambatan  yang  dihadapi  BPSK dalam mengimplementasikan UU No.8/1999, diantaranya yaitu:
a. Hambatan kelembagaan
b. Hambatan pendanaan
c. Hambatan sumber daya manusia BPSK
d. Hambatan peraturan
e. Hambatan pembinaan
f. Pengawasan rendahnya koordinasi antara aparat penanggung jawab
g. Hambatan kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen
h. Hambatan kurangnya respon masyarakat terhadap UU No.8/1999 dan lembaga BPSK

## KESIMPULAN
Kesimpulan
a. Adanya dua cara untuk menyelesaikan suatu perkara sengketa konsumen yaitu melalui jalur pengadilan/litigasi dan jalur diluar pengadila/Non-litigasi.
b. Ada tiga lembaga dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa konsumen ialah Badan Perlindungan  Konsumen  Nasional  (BPKN),  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
c. Yang  bagaimana  lebih  banyaknya  pelaku  usaha  dan  konsumen  untuk  menyelesaikan suatu  perkara  sengketa  konsumen  melalui  jalur  diluar  pengadilan.  Karena  hasil  dari sengketa ini sangat memuaskan kedua pelah pihak yang bersengketa.
Saran
a. Kehadiran  BPSK  yang  selama  ini  berfungsi  sebagai  lembaga  quasi  peradilan  dibidang sengketa  konsumen  tidak  menjadi  pilihan  para  pihak  yang  bersengketa,  hal  ini dikarenakan  setiap  putusan  BPSK  masih  memerlukan  penetapan  eksekusi  dari  ketua pengadilan  negeri  dimana  konsumen  berdomisili.  Saran  terhadap  masalahh  tersebut adalah perlu dihilangkanna penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan negeri sehingga BPSK  menjadi  sebuah  lembaga  peradilan  kredibel,  disegani,  dan  menjadi  pilihan  para pihak yang bersengketa.
b. Perlu  dipikirkan  adanya  lembaga  penyelesaian  konsumen  yang  bersifat  tungga.  Tidak seperti selama ini terdapat banyak lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang bisa dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  Dede.  “PERLINDUNGAN  KONSUMEN  ATAS  PENGGUNAAN  PERJANJIAN  BAKU  DALAM UNDANG-UNDANG  NOMO R  8  TAHUN  1999  TENTANG  PERLINDUNGAN  KONSUMEN.”
Nurani Hukum 1, no. 1 (2018). https://doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4817.
Annurdi,  Annurdi.  “LARANGAN  KLAUSUL  EKSONERASI  SEBAGAI  UPAYA  PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP  KONSUMEN.” JURNAL  HUKUM  MEDIA  BHAKTI 1,  no.  1  (2020).
https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.7.
Bagus  Pambudi,  Dwi,  and  Rany  Ekawati.  “Juridical  Assessment  of  Food  Safety  in  Packaged
Processed Food Product.” KnE Life Sciences , 2021.
https://doi.org/10.18502/kls.v0i0.8874.
Dr. Maryanto, SH., MH. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK . Pertama.
Semarang: UNISSULA PRESS, 2019.
Mgs  Edy  Putra  Tje’Aman. Kredit  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Yuridis .  Yogyakarta:  Refika Aditama, 1989.
Pujiono,  Bambang,  Achmad  Bahronii,  Hery  Sulistyo,  and  Niniek  Wahyuni.  “Hukum
Perl indungan Konsumen Indonesia.” Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , 2016. Sentra Informasi Keracunan Nasional. “Bahaya Rhodamin B Sebagai Pewarna Pada Pangan.”
Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) RI , 2012.
Setiawan,  Adhi,  Am  Maisarah  D,  Ulvi  Priastuti, and  Nora  Amelia  Novitrie.  “SOSIALISASI DAMPAK PEMAKAIAN BAHAN KIMIA RUMAH TANGGA DAN BAHAN ADITIF MAKANAN TERHADAP  KESEHATAN  KELUARGA.” Jurnal  Cakrawala  Maritim 1,  no.  1  (2018). https://doi.org/10.35991/cakrawalamaritim.v1i1.427.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: PT Grasindo, 2000.
Sukarna, Kadi. “PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU  USAHA.” Hukum  Dan  Masyarakat  Madani 6,  no.  1  (2018). https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.851.
Tresya,  Tresya.  “Peran  BPOM  D alam  Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Pangan  Tanpa  Izin Edar.” Wajah Hukum 2, no. 2 (2018). https://doi.org/10.33087/wjh.v2i2.38.
Wulan,  Putri  Hayuning.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  KONSUMEN  TERHADAP  PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL.” Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum 20, no. 1 (2019). https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8261.
Zainudin Ali. Sosiologi Hukum . 1st ed. Bandung: Sinar Grafika, 2008.