ISSN: 2745-8741(p), 2746-3990 (e) Vol. 2, no. 2 (September 2021), pp. 199-218, doi: 10.15575/as.v2i2.14332

## POLIGAMI DALAM TINJAUAN SYARIAT DAN REALITAS

## Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Correponding Author: mughnilabibbb@gmail.com

## Abstract
Polygamy is one of the issues in the study of Islamic Family Law which is still interesting to discuss. This is because polygamy has its own polemic, both theologically and anthropologically. Departing from this problem, which then leads this article to an effort to explore polygamy from a view of sharia and reality. The juxtaposition of polygamy in reviews of sharia and reality has no intention of justifying permissibility or prohibition of polygamy. However, it is intended to examine the existence of polygamy from these two aspects, as the goal of this research. It is necessary to study these two aspects to better understand the practice of polygamy comprehensively, both in terms of legality and reality occurring in society. In this research, the author performed the analysis using library research or literature review. The research findings revealed that viewed by Islam, polygamy has its own polemic, this is represented by several Muslim intellectuals which view  the  existence  of  polygamy  particularly  in  line  with  the  requirements  for  doing  fairness. Furthermore, in review of reality, polygamy has two both positive and negative impacts. Hence, before practicing polygamy it is important to reconsider. This is because polygamy is carried out in accordance with the objectives of Islamic law.
Keywords: Polygamy; Islam; Reality.

## Abstrak
Poligami merupakan salah satu isu dalam kajian bidang Hukum Keluarga Islam yang  hingga  saat  ini  masih  menarik  untuk  didiskusikan.  Hal  ini  disebabkan poligami  memiliki  polemiknya  tersendiri,  baik  secara  teologis  maupun antropologis.  Berangkat  dari  permasalahan  demikianlah,  yang  kemudian menghantarkan artikel ini pada upaya menelusuri poligami dari tinjauan syariat dan  realitas.  Menyandingkan  poligami  dalam  tinjauan  syariat  dan  realitas  tidak dimaksudkan  untuk  menjustifikasi  kebolehan  atau  melarang  poligami.  Akan tetapi untuk mengetahui bagaimana eksistensi poligami dari kedua aspek tersebut, sebagaimana menjadi tujuan dalam penelitian ini. Perlunya mengkaji dua aspek tersebut  dikarenakan  akan  mengetahui  praktik  poligami  secara  komprehensif, baik dari segi legalitas maupun dari segi realitas di masyarakat. Dalam mengkaji poligami  dari  dua  aspek  tersebut,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian kepustakaan (library  research) atau  kajian  literatur (literature  review) .  Adapun  hasil temuan  dari  penelitian  ini  ialah:  dalam  tinjauan  Islam  poligami  memiliki

## Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
polemiknya  tersendiri,  hal  ini  terrepresentasikan  oleh  beberapa  pandangan intelektual Muslim dalam melihat eksistensi poligami, khususnya terkait dengan syarat  berbuat  adil.  Selanjutnya  dalam  tinjauan  realitas,  poligami  memiliki  dua dampak yaitu positif dan negatif. Oleh sebab itu, sebelum melakukan poligami penting untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan agar poligami dilakukan sesuai dengan tujuan hukum Islam.
Kata Kunci: Poligami; Islam; Realitas.

## Pendahuluan
Poligami merupakan salah satu kajian dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang  hingga  saat  ini  masih  eksis  untuk  didiskusikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa  hal; pertama ,  poligami  merupakan  persoalan  yang  menyangkut kedudukan wanita. Terutama menurut kalangan feminis, yang memandang bahwa poligami  merupakan  salah  satu  bentuk  ketidakadilan  terhadap  wanita,  sebab wanita hanya dianggap sebagai pemuas hawa nafsu laki-laki belaka. 1 Pandangan tersebut  senada  dengan  Fatimah  Mernissi  yang  menyatakan  bahwa  poligami merupakan  praktik  yang  dilakukan  laki-laki  untuk  merendahkan  perempuan secara seksual. 2
Selain  itu,  aktivis  feminis  Muslim  Indonesia  juga  pernah  melakukan resistensi terhadap poligami, bahkan resistensi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk rancangan hukum kontra terhadap ketentuan poligami. dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Counter legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Sedangkan,  pada  pihak  yang  pro  terhadap  poligami  tidak  jarang  mengatas- namakan agama sebagai cara untuk melegitimasi kebolehannya. Kedua , poligami dipandang dapat mengakibatkan problem sosial yang selalu menjadi salah satu bahan perbincangan dan perdebatan dikalangan masyarakat. 3 Dalam umat Islam tersendiri, perdebatan pada tingkat wacana tersebut selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan.
1 Didi Sumardi, “Poligami Perspektif Keadilan Gender”, Adliya , no. 1, (2015), p. 185.
2 Fatimah Mernissi, Beyond the Veil: Dinamika Pria Dan Wanita Dalam Masyarakat Modern (Surabaya: Al-Fikri, 1997), p. 112.
3 Dewani Romli, “Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung),” Al- ‘Adalah , no. 1, (2016), p. 124. Lihat juga penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Afandi, yang memaparkan bahwa poligami menjadi permasalahan yang tidak mudah untuk diterima dikalangan masyarakat terutama kalangan wanita. Sofyan  Afandi,  "Eskalasi  Poligami  (Studi  Fenomena  Sosial  Masyarakat  Kota  Malang)". Tesis , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013, p. xiv.
Di samping itu, diskursus tentang poligami juga terjadi dikalangan ulama, terutama  terkait  dengan  penafsirannya  mengenai  konsep  keadilan,  dimana menjadi  syarat  mutlak  untuk  melakukan  poligami.  Misalnya,  Quraish  Shihab memandang  bahwa  konsep  adil  sebagai  syarat  poligami  tersebut  hanya  terkait dengan ranah materi saja. Dalam arti, tidak termasuk ranah imateri yakni cinta dan kasih sayang. Sedikit berbeda Quraish Shihab, bagi Fazrul Rahman konsep adil  tersebut  tidak  hanya  dalam  ranah  materi  belaka,  namun  immateri  juga termasuk di dalamnya. 4
Adanya  perbedaan  pendapat  baik  pro-kontra  maupun  yang  terjadi dikalangan  ulama  di  atas,  tentunya  bukan  hanya  disebabkan  oleh  beragamnya interpretasi terhadap nash yang menyinggung tentang poligami. Namun, realitas yang terjadi akibat poligami juga ikut andil dalam silang pendapat tersebut, yang dikarenakan  banyaknya  praktik  poligami  yang  cenderung  membawa  dampak negatif  bagi  anggota  atau  kondisi  keluarganya. 5 Selain  itu,  banyak  respon masyarakat  yang  menolak  poligami,  karena  efek  negatifnya  sangat  besar  bagi keluarga  dan  banyak  menyakiti  kaum  perempuan. 6 Sedangkan  bagi  kelompok yang  pro  poligami,  beranggapan  bahwa  meskipun  poligami  banyak  membawa resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam. 7 Oleh karena itu, dengan adanya pro-kontra terhadap eksistensi poligami tersebut artikel ini bermaksud untuk mengkaji eksistensi poligami dari tinjuan syariat dan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

## Metode Penelitian
Guna  mengkaji  objek  pembahasan  pada  penelitian  ini,  penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) atau kajian literatur (literature  review) .  Cara  yang  penulis  gunakan  untuk  menggali  data  dengan mengumpulkan  sumber-sumber  yang  berkaitan  dengan  topik  pembahasan,
4 Ali Yasmanto, “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazrul Rahman Dan M Quraish Shihab)”, Tesis , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015, p. 119.
5 Dampak negatif dari praktik poligami tersebut dapat dilihat dalam berbagai buku dan artikel yang membahas tentang fakta poligami, diantaranya: Siti Hikmah, “F akta Poligami sebagai Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan ”, Sawwa , no. 2 (2012). Lihat Juga, Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam , (Yogyakarta: Ombak, 2013), p. 338.
6 Haris Hidayatulloh, “A dil dalm Poligami Perspektif Ibnu Hazm ”, Religi , no. 2, (2015), p.
208.
7 Anwar  Hafidzi  dan Eka  Hayatunnisa,  “Kriteria  Poligami  serta  Dampaknya  melalui
Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al-Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu ”, Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran , no. 1 (2017), p. 65.

## Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
seperti buku, jurnal dan pustaka lainnya. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
Adapun  metode  pengumpulan  datanya  dilakukan  dengan  menggunakan metode  dokumentasi,  yang  bertujuan  untuk  menggali  atau  mencari  data  dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini. Sedangkan sifat  penelitiannya,  penulis  menggunakan  analisis  deskriptif.  Penggunaan  sifat penelitian tersebut dikarenakan tujuan dari penelitian ini akan mendeskripsikan eksistensi poligami yang ditinjau dari aspek syari’at dan realitas.

## Hasil dan Pembahasan Eksistensi Poligami dalam Islam
Sebagaimana  telah  disinggung  di  awal,  bahwa  terjadinya  sikap  pro  dan kontra dalam memandang persoalan poligami salah satunya disebabkan adanya beragam  interpretasi  terhadap  nash  yang  membahas  tentang  poligami.  Secara historis, terjadinya fenomena poligami sejatinya telah ada sejak zaman pra Islam. Pada  masa  sebelum  Rasulullah,  para  pemimpin  suku  mempunyai  kebiasaan beristri lebih dari satu bahkan rata-rata memiliki ratusan istri. 8 Dengan kata lain, poligami  sebelum  Islam  tidak  memiliki  batasan,  bahkan  tidak  memperhatikan syarat untuk berbuat adil.
Namun,  ketika  Islam  datang  kebiasaan  masyarakat  tersebut  tidak  serta merta dihapus begitu saja, Islam hanya membatasi seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu dan menetapkan syarat yang ketat bagi suami yang ingin berpoligami. 9 Dari  uraian  singkat  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  poligami bukanlah  warisan  Islam,  melainkan  kebiasaan  yang  telah  berkembang  lama sebelum ajaran agama Islam diwahyukan. 10 Sebagaimana disebutkan dalam surat An- Nisa’ ayat 3 :
8 Izomiddin, Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2018), p. 114.
9 Fatimatuzzahro  dan  Fifi  Nofiaturrahmah,  “Poligami  Dalam  Hukum  Islam Kontemporer: Memahami Poligami Dengan Pendekatan Interkonektif,” Jurnal Islamic Review , no. 2, (2014), p. 371. 10 Perlunya penegasan tersebut disebabkan masih banyaknya persepsi yang keliru tentang poligami khususnya terkait dengan asal usul terjadinya fenomena poligami. Di mana banyak yang menganggap bahwa poligami itu dikenal setelah Islam datang, dengan kata lain  Islam lah yang membawa  ajaran  poligami.  Bahkan  terdapat  pandangan  yang  menganggap  bahwa  jika  bukan karena Islam poligami tidak dikenal dalam sejarah umat manusia. Pandangan tersebut sungguh keliru, karena sebelum datangnya Islam poligami sudah terjadi.
وُطِسْقُ ت  الََّأ ْمُتْفِخ ْنِإَو ِدْعَ ت  الََّأ ْمُتْفِخ ْنِإَف ۖ َعََٰبُرَو َثََٰلُ ثَو ََٰنَْ ثَم ِءٓاَسِ نلٱ َنِ م مُكَل َباَط اَم ۟اوُحِكنٱَف َٰىَمََٰتَ يْلٱ  ِفِ ۟ا ۟اوُل
اوُلوُعَ ت  الََّأ ََٰٓنْدَأ َكِلََٰذ ۚ ْمُكُنََْٰيَأ ْتَكَلَم اَم ْوَأ ًةَدِحََٰوَ ف
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah apa yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu: dua, tiga atau empat orang. Kemudian jika kamu takut takkan dapat berlaku adil maka hendaklah seorang saja atau hamba sahaya yang menjadi milikmu. Yang demikian itu lebih dekat tidak berbuat aniaya” .
Jika dilihat dari fenomena poligami yang telah terjadi sebelum datangnya Islam,  adanya  ketentuan  poligami  dalam  surat  tersebut  secara  implisit mengindikasikan  bahwa  Islam  sangat  memperhatikan  kedudukan  perempuan pada saat itu. Hal ini disebabkan sebelum adanya aturan tersebut tidak ada batasan jumlah maksimal dan persyaratan apapun kepada laki-laki yang ingin melakukan poligami. Dengan kata lain, Nabi melakukan perubahan radikal yang dipedomani oleh  kandungan  ayat  di  atas,  yaitu: pertama ,  membatasi  poligami  hanya  sampai empat istri. Kedua , menetapkan syarat yang ketat bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami, yaitu harus mampu berbuat adil.
Terkait dengan ayat di atas, dalam berbagai  referensi ayat tersebut turun dalam konteks anak yatim yang ingin dinikahi walinya, yang dikarenakan anak yatim tersebut kaya dan tidak memberikan maskawin terhadapnya. 11 Selanjutnya, dalam  riwayat  lain  disebutkan  juga  bahwa  turunnya  ayat  itu  berkaitan  dengan seorang  laki-laki  yang  memiliki  istri  lebih  dari  empat  dan  para  istri  tersebut memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Kemudian, laki-laki itu kerap kali mengambil kekayaan anak yatim tersebut untuk menafkahi istri-istrinya. 12 Di samping  itu,  terdapat  juga  riwayat  yang  menyebutkan  bahwa  turunnya  ayat tersebut  disebabkan  adanya  seorang  laki-laki  yang  menikahi  perempuan  yatim hanya untuk mengambil hartanya. 13 Dari beberapa referensi di atas terlihat bahwa
11 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir , Juz 4, terj. Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar,
(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), p. 434. Lihat Juga, Abi Ja’far bin Jarir At -Thabari, Jami’ al- Bayan ‘an Ta’wil ayyi Al - Qur’an, (Kairo: Dar Hijr, 2001), p. 358.
12 Ibnu Asyur, Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tanwir , Juz IV, (Tunis: Dar-Suh-nun li a-Nasyr wa al- Tauzi’, 1997), p. 223. Lihat Juga, Fakhr al-Din al-Razi, Al-Tafsir al-Kabir , Jilid V, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1995), 178-179. Nawawi  al-Jawi, Marah Labidz , Juz I, Indonesia: (Dar Ihya’ al -Kutub  al- Arabiyah,  tth),  p. 139.  Jalal  al-Din  al-Suyuthi, Al-Dur  al-Mantsur  fi  al-Tafsir  al- Ma’tsur ,  Jilid  II,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1993), p. 427. 13 Ibnu Jarir al-Thabari, Jami’ al - Bayan Fi Ta’wil Al - Qur’an , Juz III, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), p. 575.

## Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
ayat  tersebut  pada  dasarnya  turun  sebagai  teguran  kepada  laki-laki  yang mengambil harta anak yatim, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan.
Selanjutnya,  dalam  ayat  di  atas  terdapat  juga  maksud  untuk  menegaskan kepada para laki-laki agar menikahi perempuan lain selain perempuan yatim dua, tiga  atau  empat.  Namun,  jika  tidak  dapat  berbuat  adil  maka  cukuplah  satu perempuan  saja,  karena  satu  istri  lebih  dekat  untuk  tidak  berbuat zhalim . Meskipun  secara  eksplisit  ayat  tersebut  membolehkan  poligami,  namun kebolehan  tersebut  dipagari  oleh  penggalan  ayat  lainnya  yaitu  terkait  dengan keadilan dan kewaspadaan dari kemungkinan berbuat zhalim . Dengan kata lain, ajaran  Islam  tidak  menganjurkan  atau  mewajibkan  poligami  untuk  dilakukan. Sebagaimana Quraish Shihab menganggap bahwa, kebolehan poligami tersebut diibaratkan  sebagai  pintu  darurat  kecil  yang  hanya  dapat  dilakukan  saat  amat sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan. 14
Kemudian,  terkait  dengan  keadilan  sebagai  syarat  mutlak  dari  poligami tersebut  tidak  sepi  dari  perhatian  para  ulama.  Sebagaimana  Abdurrahman  Al- Jaziri membedakan sifat adil dalam ayat di atas dengan ayat 129, menurutnya kata adil dalam ayat 3 merupakan keadilan yang dapat dilakukan oleh suami seperti nafkah,  giliran  menginap  dan  menyamakan  sesuatu  yang  diberikan  kepada istrinya. Sedangkan adil yang dimaksud dalam ayat 129 ialah keadilan yang bersifat maknawi, karenanya seseorang akan sangat sulit bahkan tidak akan sanggup untuk melakukannya,  sebab  hal  tersebut  sangat  berkaitan  dengan  getaran  jiwa  dan berada di luar kemampuan manusia. 15
Seirama  dengan  Al-Jaziri,  Quraish  Shihab  juga  memaparkan  bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat 129 tersebut merupakan keadilan yang tidak mungkin  dicapai  oleh  suami.  Oleh  karenanya,  untuk  meminimalisir  bentuk ketidakadilan  tersebut  seorang  suami  dituntut  untuk  dituntut  untuk  tidak menuruti  hawa  nafsunya  dan  tidak  bersikap  berlebihan  terhadap  istri  yang cenderung dicintainya. 16
Berbeda  dengan  pendapat  kedua  ulama  di  atas,  Fazrul  Rahman berpandangan bahwa konsep adil tersebut tidak hanya dalam persamaan secara lahiriah saja sebagaimana yang terdapat dalam ayat 3 tersebut, akan tetapi terkait juga dengan keadilan yang dalam ayat 129. Hal ini disebabkan, jika hanya keadilan
14 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  Al-Misbah,  Pesan,  Kesan  Dan  Keserasian  Al- Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2000), p. 321-322.
15 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Mazahib al- Arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr, tt), p. 239-
240.
16 M Quraish Shihab, Membumikan Al- Qur’an (Bandung: Mizan, 1998), p. 201.
dalam  ayat  3  saja,  niscaya  tidak  mungkin  Allah  memberikan  penegasan  dan peringatan dalam ayat 129. 17 Dengan kata lain, bagi Fazrul Rahman kedua ayat tersebut (ayat 3 dan 129) tidak bisa dipisahkan karena memiliki keterkaitan yang erat antara keduannya. Senada dengan itu, Siti Musdah Mulia memandang bahwa konsep adil baik yang materi maupun imateri tidak bisa dipisahkan sebagai syarat untuk  melakukan  poligami. 18 Bahkan  secara  tegas  menyatakan  bahwa  jika ditelusuri  dari  asbabun  nuzul  ayat  yang  dijadikan  landasan  teologis  poligami tersebut  tidak  berbicara  dalam  konteks  perkawinan,  melainkan  dalam  konteks perlindungan anak yatim. 19
Selain  itu,  Muhammad  Abduh  dalam  Ayang  Utriza  Yakin  sebagai intelektual Muslim turut serta meramaikan diskursus terhadap syarat berbuat adil dalam melakukan poligami. Menurutnya, dalam poligami seseorang (suami) tidak akan mampu untuk berbuat adil, yang dikarenakan hanya Nabi saja yang dapat berbuat adil sementara yang lainnya tidak. Meski demikian, Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul. 20
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  eksistensi  poligami dalam  Islam  sebagaimana  yang  direpresentasikan  oleh  pandangan  intelektual Muslim  memiliki  polemiknya  tersendiri,  khususnya  terkait  dengan  konsep keadilan  yang  menjadi  syarat  untuk  melakukan  poligami.  Dengan  demikian, sebagaimana banyak dipaparkan terdapat tiga pandangan terhadap poligami yaitu, pertama membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini ada yang  menganggap  poligami  sebagai “sunnah” yang  mengikuti  perilaku  Nabi Muhammad  saw,  syarat  eksplisit  yang  disebutkan  dalam  Al- Qur’an  cenderung diabaikan  atau  sebatas  pada  argumen  verbal  belaka. Kedua ,  membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, diantaranya keadilan formal-distributif, yaitu pemenuhan hak ekonomi (financial) dan seksual (bergilir), serta  keharusan  mendapat  izin  istri  dan  beberapa  syarat  lainnya.  Sedangkan keadilan secara substantif seperti kasih sayang dan cinta tidak menjadi perhatian.
17 Ali  Yasmanto,  “Konsep  Adil  Dalam  Poligami  (Studi  K omparasi  Antara  Pemikiran Fazrul Rahman Dan M Quraish Shihab)", p. 119.
18 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2004), p.
128-129.
19 Siti Musdah Mulia, Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan Di Indonesia Dalam Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), p. 135.
20 Ayang Utriza Yakin, Islam Moderat Dan Isu-Isu Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2016), p. 147.

## Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
Ketiga , melarang poligami secara tegas (mutlak). 21 Adanya perbedaan pandangan tersebut,  menurut  penulis  salah  satunya  sangat  dipengaruhi  oleh  pemahaman dalam menafsirkan nash tentang poligami.

## Potret Poligami dalam Realitas
Dalam Islam, perempuan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal poligami. Hal ini terlihat dari  sejarah  kehidupan  manusia  dan  perkembangannya,  sebagaimana  telah disinggung  di  atas  di  mana  kehidupan  perempuan  dalam  hal  poligami  sangat berbeda  pada  masa  sebelum  Nabi  Muhammad  dengan  sesudah  ditetapkannya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Seperti maksud dari dibatasinya suami untuk melakukan poligami, jika laki-laki diberi kebebasan tanpa batas maka sangat dimungkinkan poligami yang dilakukan bukan untuk kemaslahatan, akan tetapi hanya  sekedar  untuk  mengikuti  hawa  nafsunya  belaka,  serta  maksud  dari disyaratkannya harus mampu berlaku adil.
Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa secara konseptual poligami dalam Islam  pada  dasarnya  memiliki  makna  yang  mulia  seperti  perlindungan  dan menghindari perbuatan keji. 22 Sebagaimana Quraish Shihab dalam Ali Yasmanto menyatakan bahwa, meskipun poligami bukan suatu anjuran maupun kewajiban untuk  melakukannya,  melainkan  suatu  alternatif  untuk  menyelesaikan permasalahan keluarga dengan disertai beberapa persyaratan agar poligami yang dilakukan dapat mencapai keadilan dan melindungi perempuan. 23
Namun, menjadi ironis jika dilihat dari realitanya, sebab makna mulia dari maksud poligami dalam Al- Qur’an tersebut tidak dijumpa i dalam praktiknya di masyarakat, dikarenakan praktik poligami yang dilakukan tidak lagi berorientasi pada  apa  yang  di harapkan  syara’. Hal  ini  dapat  dijumpai  dari  adanya  dampak negatif yang terjadi di masyarakat akibat dari praktik poligami, diantaranya ialah:
Pertama ,  kekerasan  terhadap  perempuan,  salah  satunya  berdampak  pada psikologis  istri.  Dampak dari  poligami  tidak  hanya  terjadi  pada  peristiwa  yang dapat dilihat oleh panca indra saja, melainkan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh pancaindra pun dapat menjadi dampak dari perbuatan tersebut.
21 Husein  Muhammad, Ijtihad  Kyai  Husein:  Upaya  Membangun  Keadilan  Gender, (Jakarta: Rahima, 2011), p. 17-19.
22 Danu Aris Setiyanto, “P oligami dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik terhadap
Hukum Perkawinan di Indonesia )”, Al-Ahwal , no. 1 (2017), p. 49.
23 Yasmanto, “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Kompa rasi Antara Pemikiran Fazrul Rahman Dan M Quraish Shihab)", p. 116.
Sebagaimana  Siti  Musdah  Mulia  memaparkan  bahwa  poligami  dapat  memberi dampak psikologis pada istri, seperti istri akan merasa terganggu dan sakit hati bila  melihat  suaminya  menikah  lagi  dengan  perempuan  lain.  Serta  sangat dimungkinkan  akan  terjadi  adanya  persaingan  tidak  diantara  istrinya  yang bertujuan untuk menarik perhatian lebih banyak dari suaminya, sebagai akibatnya dapat menimbulkan atau menyebabkan permusuhan diantara istri-istrinya. 24
Tidak  hanya  Siti  Musdah  Mulia,  Spring  dalam  Sujana  memaparkan  juga dampak-dampak yang akan terjadi pada psikologis istri pertama diantaranya yaitu: (a), akan kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan akan bertanya siapakah ia sekarang. Di mana sebelumnya ia adalah seorang yang dicintai, menarik dan berbagai hal positif lainnya. Situasi dan kondisi seperti ini akan berubah setelah suaminya menikah lagi. Bahkan bisa membahayakan dirinya sendiri seperti akan kehilangan dirinya, (b) sang istri akan merasa sebagai orang yang bukan berarti lagi bagi suaminya. Hal ini dikarenakan sang istri akan segera menyadari bahwa dirinya  bukan  lagi  satu-satunya  orang  yang  berada  di  sisi  suami  yang  dapat membahagiakan pasangannya, (c) dapat menyebabkan sang istri menjadi orang yang sensitif dan mudah marah, (d) kehilangan hubungan dengan orang lain. 25
Selanjutnya, Andriana Kurniawati dalam penelitiannya menjumpai bahwa dampak psikologis yang akan menimpa istri ialah: (a), istri akan merasa adanya ketidakbahagiaan dalam pernikahan, (b) tidak adanya hubungan yang harmonis antara istri pertama dengan suami, (c) hilangnya kontak batin, (d) kecenderungan istri pertama bersikap verigis (tidak ingin berhubungan intim dengan suami), (e) merendahkan harga dirinya. 26
Kedua ,  Pemecah  keharmonisan  keluarga,  dampak  kedua  ini  merupakan implikasi  dari  dampak  psikologis  sebagaimana  penulis  paparkan  sebelumnya. Sebagai  konsekuensi  logis  dari  hadirnya  orang  lain  dalam  perkawinan  dapat menjadi  pemecah  keharmonisan  dalam  keluarga.  Hal  ini  disebabkan,  untuk mencapai keharmonisan keluarga terdapat beberapa faktor yang harus ada dalam kehidupan  keluarga,  salah  satunya  ialah  faktor  kesejahteraan  jiwa.  Maksudnya ialah  dalam  keluarga  tersebut  anggota  keluarganya  saling  mengasihi,  saling
24 Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , p. 136.
25 Bingah Amarwata Sujana, “Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun
Keberlakuan  Undang-Undang  No mor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,” Padjajaran  Law Review , no. 3, (2015), p. 69. 26 Andriana  Kurniawati,  “Dampak  Psik ologis  Kehidupan  Keluarga  Pada  Pernikahan Poligami”, Skripsi ,  Universitas  Negeri  Yogyakarta,  2013,  p.  119.  Lihat  Juga,  Noviriani  Nur Islamiyah,  Supratiningsih,  dan  Stephani  Raihana  Hamdan,  “Tinjauan  Dampak  Psikologis Perkawinan Poligami di Indonesia”, Prosiding Psikologi , no. 2, (2018), p. 614.

## Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
membutuhkan,  saling  tolong-menolong  antar  sesama  dan  rendahnya  frekuensi pertengkaran atau percekcokan. 27
Kesejahteraan  jiwa  tersebut  tentunya  akan  sulit  dicapai  apabila  terdapat orang  lain  sebagai  istri  baru  dalam  keluarga.  Selain  itu,  dampak  pemecah keharmonisan  keluarga  ini  juga  tidak  hanya  pada  terjadi  diantara  istri  pertama dengan suami saja, tetapi juga dapat terjadi dengan istri barunya. 28 Dengan kata lain,  pernikahan  poligami  sangat  rentan  terjadinya  konflik.  Dengan  demikian, kehidupan  keluarga  yang  sakinah  akan  sangat  sulit  untuk  didambakan  dengan melakukan praktik perkawinan secara poligami.
Ketiga , menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian, secara nasional  angka  perceraian  terus  mengalami  peningkatan  dari  setiap  tahunnya. Misalnya saja dari jumlah kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2010 hingga 2014, sebagaimana data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) MA dalam Abdul Jamil  dan  Fakhruddin  sebanyak  251.208  kasus,  276.792  kasus,  304.395  kasus, 361.816  kasus,  382.231  kasus.  Dibalik  tinggi  dan  meningkatnya  perceraian tersebut didominasi oleh perkara cerai gugat. 29
Kasus cerai gugat tersebut dapat dijumpai di beberapa Pengadilan Agama, seperti Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana menjadi salah satu kabupaten dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri dari data perceraian yang terjadi pada tahun 2013, jumlah cerai talak sebanyak 2.079 kasus dan  cerai  gugat  5.959  kasus.  Sedangkan  pada  tahun  2014  jumlah  cerai  talak sebanyak 2.220 kasus dan cerai gugat 5.847 kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jamil dan Fakhruddin, tingginya angka cerai gugat tersebut salah satunya disebabkan oleh banyaknya poligami. 30 Seirama dengan itu, dalam skala lebih luas Nasaruddin Umar juga memaparkan poligami merupakan salah satu  faktor  yang  menjadi  penyebab  perceraian. 31 Selain  itu,  pada  tahun  2017
27 Sarlito  Wirawan  Sarwono, Menuju  Keluarga  Bahagia, (Jakarta:  Bhatara  Karya  Aksara, 1992), p. 79.
28 Khoirul  Abror,  “P oligami  dan  Relevansinya  dengan  Keharmonisan  Rumah  Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung )”, Al-Adalah , no. 2, (2016), p.  227. Lihat Juga, Nopi Yuliana , “Dampak Poligami terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung), Skripsi , Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
29 A bdul Jamil, “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai - Gugat di Indramayu”, HARMONI , no. 2, (2015), p. 139.
30 Ibid , p. 140. Lihat Juga, Khoirul Abror, “Cerai Gugat dan Dampaknya bagi Keluarga”,
ASAS , no. 2 (2019), p. 35. 31 Nasaruddin Umar, " Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia”, Makalah ini disampaikan dalam acara Konsultasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan Indonesia pada tanggal 3-4 Februari 2009 di Hotel Harris Jakarta.
Komnas  Perempuan  menelusuri  faktor  penyebab  tingginya  angka  perceraian, faktor tersebut salah satunya ialah poligami. 32
Berdasarkan paparan di atas, menurut penulis mengapa poligami menjadi penyebab terjadinya perceraian, hal ini dikarenakan banyaknya istri yang tidak rela atau  tidak  mau  dipoligami  oleh  suaminya, 33 apalagi  di  zaman  sekarang  sudah banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi yang kemudian berimplikasi juga  terhadap  kesadaran  hukum.  Sebagaimana  Nasaruddin  Umar  dalam  Edi Gunawan dan Faradila Hasan memaparkan naiknya angka cerai gugat disinyalir karena  semakin  tingginya  tingkat  kesadaran  hukum  dikalangan  perempuan. 34 Selain  itu,  berimplikasi  juga  terhadap  kesempatan  perempuan  untuk mendapatkan  pekerjaan  dan  kemandirian  ekonomi  semakin  terbuka  lebar. Dengan demikian, ketergantungan istri pada suami pun berkurang yang kemudian jika  suaminya  melakukan  poligami  maka  sang  istri  tidak  akan  ragu  lagi  untuk menggugat  suaminya,  karena  secara  materi  sang  istri  merasa  mampu  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan suami.
Keempat , dampak terhadap anak, tidak hanya sampai pada istri saja, praktik poligami dalam realitasnya berdampak juga terhadap anak. Sebagaimana penulis temukan dalam berbagai referensi yang membahas mengenai dampak poligami terhadap anak, secara umum dampak tersebut diantara ialah kurangnya rasa kasih sayang dan timbulnya rasa benci pada diri anak terhadap ayahnya. 35
Kedua dampak tersebut menurut penulis merupakan konsekuensi logis dari bertambahnya anggota keluarga yang harus diperhatikan dan dicintainya. Hal ini berimplikasi  pada  waktu  suami,  akan  semakin  banyak  terbagi-bagi  dan  pada akhirnya hanya memiliki waktu yang sedikit terhadap para anggota keluarganya. Kondisi seperti ini tentunya bukan merupakan suatu yang ideal dalam kehidupan keluarga,  sebab  kondisi  tersebut  dapat  mengakibatkan  kurangnya  rasa  kasih
32 Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 (Jakarta: Komnas Perempuan,  2019),  p.  4.  Lihat  Juga, Isnawati  Rais,  “Tingginya  Angka  Cerai  Gug at (Khulu’) di Indonesia: Anlisis kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya’, AL- ‘ADALAH , no. 1, (2014), p. 197.
33 Seirama dengan asumsi penulis, Dwi Shinta Rismawati dalam penelitiannya menemukan bahwa persepsi perempuan terhadap poligami di Pekalongan sangat beragam, namun kebanyakan perempuan tersebut menolak poligami dengan berbagai alasan. Shinta Dewi Rismawati, “P ersepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan ” , MUZAWAH , no. 2, (2014), p. 249.
34 Edi  Gunawan  dan  Faradila  Hasan,  “ Cerai  Gugat  Akibat  Poligami  di  Pengadilan
Manado ”, Al-Mizan , no. 2 (2017), p. 278.
35 Barzah Lat upono, “Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga,” Bacarita Law Journal , no. 1 (2020), p. 23-24.

## Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
sayang terhadap salah satu atau beberapa anggota keluarganya, dalam hal ini yaitu anak. 36
Kurangnya rasa kasih sayang yang dimanifestasikan dalam bentuk perhatian dan kontrol terhadap anak, merupakan unsur-unsur terpenting bagi tumbuh dan kembangnya anak. Hal ini dikarenakan, jika anak tidak mendapatkan unsur-unsur tersebut dari ayahnya maka sangat dikhawatirkan sang anak akan tumbuh dan berkembang secara bebas. Dalam kebebasan seperti ini tidak jarang anak  akan mengalami kemerosotan moral, karena tidak mendapat perhatian dan kontrol dari orang  tuanya. 37 Selanjutnya,  terkait  dengan  timbulnya  rasa  benci  pada  diri terhadap ayahnya merupakan sesuatu yang tidak ada dan semestinya tidak terjadi dalam keluarga. Namun, timbulnya rasa tersebut juga tidak bisa dipungkiri ketika merasa  dirinya  dan  ibunya  “dinodai”  kecintaannya  pada  ayahnya  yang berpoligami, meskipun mereka paham bahwa poligami dibolehkan dalam ajaran agamanya. 38
Seirama  dengan  paparan  di  atas,  Kampambwe  dalam  Elbedour  juga menjelasakan  bahwa  dampak  yang  akan  terjadi  pada  anak  dari  ayahnya  yang berpoligami ialah akan melemahkan hubungan anak dengan orang tua dan anak, serta akan memberikan pengurangan tingkat emosional dan psikologis terhadap anak. Kebutuhan emosional kepada anak merupakan suatu yang harus ada dalam diri anak, yang dikarenakan jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pada resiko pengembangan masalah belajar, kesulitan belajar dan pada akhirnya secara tidak langsung akan kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikannya, serta dapat mengakibatkan juga pada hubungan sosial yang lebih negatif. 39
Meski demikian, poligami dalam realitasnya juga tidak hanya berdampak negatif  saja,  terdapat  juga  dampak  positif  yang  ada  pada  praktik  poligami, sebagaimana  beberapa  peneliti  menemukan  bahwa  dampak  positif  tersebut diantaranya  ialah:  (a)  terhindar  dari  maksiat  dan  zina,  (b)  memperbanyak keturunan, (c) melindungi para janda dan kelebihan perempuan, (d) kebutuhan
36 Ria Renita Abbas, “Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami yang Berpoligini d i Kota Makassar),” SOCIUS , (2014), p. 71 – 72.
37 Lukman, “Dampak Poligami Terhadap Perkembangan Jiwa Anak Di Kelurahan Borong Rappoa  Kecamatan  Kindang  Kabupaten  Bulukamba”, Skripsi ,  Universitas  Islam  Negeri Alauddin,  2016,  p.  53. Lihat  Juga,  Khoirul  Abror,  “Poligami  dan  Relevansinya  dengan Keharmonisan Rumah Tangga”, p. 227. 38 Ibid , 54.
39 Salman  Elbedour  dkk,  “The  Effect  of  Polygamous  Marital  Structure  on  Behavioral,
Emotional, and Academic Adjustment in Children: A Comprehensive Review of the Literature,” Clinical Child and Family Psychology Review , no. 4, (2002), p. 258.
seksual suami terpenuhi saat istrinya haid, melahirkan, sakit dan uzhur lainnya, (e) istri melakukan yang terbaik bagi suaminya karena ada istri yang lain, (f) melatih kesabaran  dan  menekan  egoism,  (g)  anak  yang  dilahirkan  mempunyai  legal formal, (h) status yang jelas bagi istri yang dinikahi. 40

## Urgensi Mempertimbangkan Praktik Poligami
Berangkat dari dua pembahasan di atas, maka dapat diketahui bagaimana eksistensi poligami dalam Islam dan potret poligami dalam realitasnya. Kedua hal tersebut  menurut  penulis  penting  untuk  diketahui,  karena  akan  membuka cakrawala pengetahuan dalam memandang poligami. Dengan kata lain, meskipun poligami mempunyai aspek legalitasnya dalam Islam, namun penting juga untuk mempertimbangkan poligami dari aspek realitasnya.
Adanya  dampak  negatif  dari  praktik  poligami  tersebut,  menurut  penulis merupakan wujud nyata dari banyaknya masyarakat yang melihat poligami hanya dari segi kebolehannya saja. Padahal, jika dikembalikan pada maksud dan tujuan Al- Qur’an menurunkan  Surat  an-Nisa  ayat  3  tersebut  maka  akan  ditemukan tujuan  yang  mulia,  yaitu  meletakkan  poligami  pada  konteks  perlindungan terhadap anak yatim piatu dan janda korban perang. Dengan kata lain, terdapat motif kemanusiaan dan keadilan dalam praktik poligami. 41 Namun, tujuan mulia tersebut dalam realitasnya tidak terlihat sebagaimana yang dimaksud dalam Al- Qur’an.  Hal  ini  tentunya bertentangan  dengan  tujuan  disyariatkannya  hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia, termasuk poligami.
Kondisi  seperti  ini  tentunya  sangat  dilematis,  di  satu  sisi  poligami mempunyai  kebolehannya  dalam  Al- Qur’an, sebagaimana  para  ulama membolehkan  dengan  ketentuan  yang  bervariasi.  Pada  sisi  yang  lain,  poligami dalam  praktiknya  banyak  membawa  dampak  negatif,  meskipun  terdapat  juga dampak  positifnya.  Dampak  positif  tersebut  menurut  penulis  tidak  sebanding dengan  dampak  negatif  yang  diterima  dari  perkawinan  poligami.  Dengan  kata lain, praktik poligami di masyarakat memiliki kemaslahatan dan kemudaratannya tersendiri.
Dalam kondisi yang seperti ini, menurut penulis sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemudharatan sebelum melakukan
40 Idi Sugandi, “Dampak Positif Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di  Des a  Saninten  Kecamatan  Kadu  Hejo  Kabupaten  Pandeglang)”, Skripsi ,  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, p. 77-78.
41 Izomiddin, Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam , p. 123.

## Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
poligami, jika keduanya terdapat dalam waktu bersamaan maka menolak mafsadat lebih didahulukan, sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih “menolak kerusakan lebih utama daripada memperoleh kemaslahatan” .
Meski  demikian,  melihat poligami  dengan  menggunakan  kaidah  tersebut dipandang keliru, sebagaimana dipaparkan oleh Riyandi. Menurutnya, kekeliruan memandang  poligami  dengan  kaidah  tersebut  disebabkan  kebolehan  poligami masuk  dalam kategori  ayat  qath’i.  Sedangkan  kaidah  fikih  tersebut  m erupakan hasil ijtihad, karenanya ijtihad tidak berlaku atau tidak bisa digunakan jika ada nash yang qath’i dalam suatu masalah. 42
Jika benar adanya demikian, sebagaimana Riyandi paparkan dan agar tidak keluar dari fokus dalam pembahasan artikel ini, yaitu sebatas mendeskripsikan poligami  dari  tinjauan  Islam  dan  realitas.  Maka  berbeda  dengan  penulis,  yang tidak  menggunakan  kaidah  tersebut  untuk  menjustifikasi  kebolehan  atau melarang poligami. Di mana penulis menggunakan kaidah tersebut hanya sebagai bahan acuan sebelum melakukan poligami agar mempertimbangkannya terlebih dahulu,  karena  dalam  realitasnya  menurut  penulis  praktik  poligami  cenderung membawa  dampak  negatif.  Sebagaimana  Abduh  memaparkan  bahwa  poligami bisa dilaksanakan apabila kondisinya sangat darurat dan dengan berpegang pada prinsip keadilan. Penekanan kondisi dan prinsip tersebut menurut Abduh dalam Rasyid  Ridla  disebabkan  dalam  poligami  banyak  mengandung  kemudharatan. Adapun penjelasanya sebagai berikut:
“S iapa yang merenungkan dua ayat (An- Nisa’ ayat 3 dan 129) maka ia akan tahu bahwa ruang kebolehan berpoligami dalam Islam adalah ruang sempit. Seakan-akan ia merupakan suatu darurat yang hanya bisa dibolehkan bagi yang membutuhkannya dengan  syarat  yang  bersangkutan  diyakini  bisa  menegakkan  keadilan  dan  tidak mungkin melakukan kezhaliman. Jika setiap orang merenungkan kemafsadatan yang ditimbulkan dari poligami, maka jelas: tidak seorang pun bisa mendidik masyarakat yang di dalamnya telah menyebar praktik poligami. Betapa satu rumah yang dihuni satu suami dengan dua istri, kondisinya tidak akan stabil. Aturan pun tidak akan berjalan. Suami bahu-membahu dengan para istrinya menghancurkan rumah tangga itu. Setiap anggota dalam rumah tangga itu akan menjadi musuh bagi anggota rumah tangga yang lain. Anak-anak juga akan saling bermusuhan, satu dengan yang lain. Kemafsadatan poligami akan berpindah dari individu ke individu lain dalam rumah tangga. Dari rumah tangga yang rapuh itu kemafsadatan terus menjalar dan bergerak membentuk  masyarakat  yang  juga  rapuh.  Itulah  yang  dikatakan  Abduh  dalam pelajaran  pertama  terkait  tafsir  ayat  itu.  Sedangkan  pada  pelajaran  kedua,  ia
42 Riyandi S, “Syarat Adanya Persetujuan Isteri untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi’iyyah Terhadap Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974),” Islam Futura , no. 1, (2015), p. 134-135.
menegaskan  lagi  bahwa  ruang  kebolehan  berpoligami  itu  adalah  ruang  sempit. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalamnya akan sulit untuk dipenuhi. Jika demikian  kondisinya,  seakan-akan  poligami  itu  memang  terlarang.  Juga  telah dikatakan sebelumnya, haram bagi seorang laki-laki untuk berpoligami jika ia tahu bahwa dirinya tidak bisa berbuat adil buat istri-istrinya ” . 43
Masih dalam pernyataan Riyandi, menurut penulis ia nampaknya lalai atau tidak  melihat  kandungan illat (logika  hukum)  dalam  kebolehannya  poligami. Sebagaimana  didefinisikan  oleh  para  ahli  hukum  Islam,  secara  sederhana illat adalah unsur atau faktor yang oleh karenanya hukum ditetapkan. Karena itu, jika illat tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah berubah, apakah hukum harus tetap saja  atau  bisa  berubah?  Sebagaimana  Husein  Muhammad  memaparkan  bahwa hukum itu bisa berubah karena perubahan situasi, kondisi dan tradisi, sepanjang hukum tersebut dihadirkan untuk merespon kasus-kasus sosial. 44 Seirama dengan Husein, Ayang Utiriza Yakin juga memaparkan bahwa perubahan hukum suatu perbuatan  mengikuti  perubahan  kemaslahatannya (ikhtilaf  ahkam  al-tassarrufat  li ikhtilafi masalihiha) . 45
Perubahan hukum yang sudah ada ketentuan atau keputusannya tersebut telah  ada  dalam  sejarah  hukum  Islam,  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  para sahabat. Sejak Nabi wafat, mereka tidak mengikuti keputusan Nabi apa adanya, melainkan  mengikuti  makna  substantive,  semangat  dan  tujuannya.  Hal  ini disebabkan, mereka melihat dan menghadapi perubahan sosial yang tidak terjadi pada masa Nabi. Meski demikian, para sahabat sudah tentu  memahami bahwa mereka tidak akan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Nabi atau menghalalkan  yang  sudah  diharamkan  Allah  dan  Nabi.  Namun,  mereka menghadapi banyak peristiwa dan realitas sosial yang sudah berubah ketika Nabi masih hidup. Fenomena perubahan hukum yang dilakukan para sahabat tersebut justru dalam rangka menegakkan hukum Allah. Oleh karena itu, menurut Husein Muhammad terdapat kebolehan merubah hukum yang sudah ditegaskan oleh teks agama, karena alasan dan pertimbangan perubahan sosialnya. Hal ini disebabkan, prinsip dasar agama adalah mencegah kerusakan sosial dan demi kemaslahatan yang lebih besar. 46 Dengan kata lain, meskipun poligami adalah perbuatan yang
43 Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir Al- Qur’an al -Hakim , Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1999), 284-285.
44 Husein Muhammad, Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), p. 73. 45 Ayang Utriza Yakin, Islam Moderat Dan Isu-Isu Kontemporer , p. 171.
46 Husein Muhammad, Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai , p. 81.

## Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
halal, namun penolakan atau pelarangan poligami bukan berarti mengharamkan yang dihalalkan oleh Tuhan.
Berdasarkan  paparan  tentang  fenomena  praktik  poligami  di  atas,  maka penting untuk mempertimbangkan praktik poligami. Hal ini disebabkan, apabila praktik poligami dalam masyarakat selalu membawa dampak negatif (mudharat) terhadap anggota atau kondisi keluarganya, menurut penulis kenyataan seperti itu bukan maksud atau tujuan dari syariat membolehkan praktik poligami. Dengan kata lain, praktik poligami yang selalu membawa dampak negatif tersebut telah menyimpang dari maksud atau tujuan poligami yang di harapkan syara’ . Karena, tujuan  disyariatkan  hukum  Islam  adalah  untuk  kebaikan  atau  kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir  terjadinya  dampak-dampak  negatif  dari  perkawinan  poligami, maka perkawinan monogami lebih dianjurkan karena lebih menjamin keadilan dan membebaskan dari ancaman ketertindasan, tindakan zalim dan aniaya. 47

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa eksistensi poligami dalam  Islam  terdapat  beberapa  pandangan,  diantaranya  ialah: pertama , membolehkan  poligami  secara  longgar. Kedua ,  membolehkan  poligami  secara ketat  dengan  menetapkan  sejumlah  syarat,  diantaranya  keadilan  formal- distributif, yaitu pemenuhan hak ekonomi (financial) dan seksual (bergilir), serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. Sedangkan keadilan secara substantif seperti kasih sayang dan cinta tidak menjadi perhatian. Ketiga , melarang  poligami  secara  tegas.  Adanya  perbedaan  pandangan  tersebut  salah satunya  disebabkan  pemahamannya  dalam  menafsirkan nash tentang  poligami, khususnya  tentang  keadilan  yang  menjadi  syarat  untuk  melakukan  poligami. Selanjutnya, terdapat dua dampak pada potret poligami dalam realitasnya yakni dampak  positif  dan  dampak  negatif,  sebagaimana  penulis  paparkan  di  atas. Meskipun memiliki dampak positifnya, menurut penulis tidak sebanding dengan dampak negatif yang diterima dari praktik poligami. Dengan kata lain, dampak negatif  tersebut  lebih  besar  dari  dampak  positif  yang  terdapat  dalam  praktik poligami. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa praktik poligami di masyarakat memiliki  kemaslahatan  dan  kemudaratannya  tersendiri.  Dengan  melihat  kedua aspek tersebut yaitu eksistensi poligami dalam Islam dan realitas maka sebelum melakukan poligami penting untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu. Hal
47 Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresif, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), p. 64.
ini dikarenakan, dalam realitasnya praktik poligami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat  banyak  menimbulkan  dampak  negatifnya.  Hal  ini  tentunya  telah menyimpang dari tujuan ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk kemaslahatan seluruh  manusia.  Dengan  demikian,  maka  monogami  merupakan  perkawinan yang  ideal,  karena  lebih  menjamin  keadilan  dan  membebaskan  dari  ancaman ketertindasan, tindakan zalim dan aniaya.

## Daftar Pustaka
Abbas,  Ria  Renita.  (2014). “Institusi  Keluarga  Dan  Poligami  (Studi  Kasus Keluarga Poligami Yang Berpoligini Di Kota Makassar).” SOCIUS .
Abror,  K.  (2016).  Poligami  Dan  Relevansinya  Dengan  Keharmonisan  Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). Al-´Adalah , 13 .
Abror, K. (2019). Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga. Asas , 11 .
Al-Jaziri, A. (n.d.). Al-Fiqh Ala Mazahib al- Arba’ah . Beirut: Dar al-Fikr.
Al-Thabari,  I.  J.  (1999). Jami’  al - Bayan  Fi  Ta’wil  Al - Qur’an .  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah.
Ali Yasmanto. (2015). Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazrul  Rahman  Dan  M  Quraish  Shihab) .  Tesis,  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Asyur, I. (1997). Tafsir Al-Tahrir Wa al-Tanwir . Tunis: Dar-Suh-nun li a-Nasyr wa al- Tauzi’.
Elbedour, S., Onwuegbuzie, A. J., Caridine, C., & Abu-Saad, H. (2002). The effect of polygamous marital structure on behavioral, emotional, and academic adjustment in children: A comprehensive review of the literature. Clinical Child and Family Psychology Review , 5 (4).
Gunawan, E., & Hasan, F. (2017). Cerai Gugat Akibat Poligami Di Pengadilan Agama Manado . 13 (2).
Hafidzi, A., & Hayatunnisa, E. (2018). Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan  Alla  Tuqsitu  Fi  al-Yatama  dalam  Kitab  Fikih  Islam  Wa Adillatuhu. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran , 17 (1).
Haris. (2015). Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. Religi , 6 .
Hikmah,  S.  (2012).  Fakta  Poligami  Sebagai  Bentuk  Kekerasan  Terhadap

## Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
Perempuan. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 7 (2), 1.
Husein Muhammad. (2020). Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai .
Yogyakarta: IRCiSoD.
Islamiyah,  N.  N.,  &  Supraptiningsih,  E.  (2013).  Tinjauan  dampak  psikologis perkawinan poligami di Indonesia. Prosiding Psikologi , 2 (4) .
Izomiddin. (2018). Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam . Jakarta: Kencana.
Jamil, A. (2015). Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu . HARMONI , 2.
Katsir,  I.  (2000). Tafsir  Ibnu  Katsir (B.  A.  B.  dan  A.  A.  Bakar  (ed.).  Sinar  Baru Algesindo.
Kurniawati, A. (2013). Dampak psikologis kehidupan keluarga pada pernikahan poligami . Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
Latupono, Barzah. (20200. Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga. Bacarita Law Journal, 1, 15 – 27.
Lukman. (2016). Dampak poligami terhadap perkembangan jiwa anak di kelurahan Borong Rappoa Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba . Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin.
Marzuki. (2013). Pengantar Studi Hukum Islam . Yogyakarta: Ombak.
Mernissi, F. (1997). Beyond the Veil: Dinamika Pria Dan Wanita Dalam Masyarakat Modern . Surabaya: Al-Fikri.
Muhammad,  H.  (2011). Ijtihad  Kyai  Husein:  Upaya  Membangun  Keadilan  Gender . Jakarta: Rahima.
Mulia, S. M. (2004). Islam Menggugat Poligami . Jakarta: Gramedia Pustaka.
Mulia,  S.  M.  (2006). Menuju  Hukum  Perkawinan  Yang  Adil:  Memberdayakan Perempuan Di Indonesia Dalam Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang
Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Nofiaturrahmah,  F.  dan  F.  (2014).  Poligami  Dalam  Islam  Kontemporer (Memahami poligami dengan pendekatan Interkonetif). Islamic Review , III
No. 2 .
Perempuan, K. (2019). Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018 . Jakarta: Komnas Perempuan Indonesia.
Rais,  I.  (2014).  Tingginya  Angka  Cerai  Gugat  (Khulu’)  di  Indonesia:  Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. Al- ’Adalah ,
12 (1).
Ridla, M. R. (1999). Tafsir Al- Qur’an al -Hakim . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Rismawati,  S.  D.  (1974). Persepsi  Poligami  Di  Mata  Perempuan  Pekalongan .
MUZAWAH , no. 2.
Romli,  Dewani.  (2016). “Persepsi  Perempuan  Tentang  Poligami  (Studi  Pada Badan  Musyawarah  Organisasi  Islam  Wanita  Indonesia  Provinsi Lampung).” Al- ‘Adalah , no. 1.
S, Riyandi. (2015). Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi‘ iyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Jurnal Ilmiah Islam Futura , 15 (1).
Sarwono, S. W. (1992). Sarlito Wirawan Sarwono, Menuju Keluarga Bahagia . Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
Setiyanto, D. A. (2017). Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia). Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam , 10 (1).
Shihab, M. Q. (1998). Membumikan Al- Qur’an . Bandung: Mizan.
----------------.(2000). Tafsir  Al-Misbah,  Pesan,  Kesan  Dan  Keserasian  Al- Qur’an .
Jakarta: Lentera Hati.
Sugandi,  I.  (2011). Dampak  Positif  Poligami  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi Kasus Di Desa Saninten Kecamatan Kadu Hejo Kabupaten Pandeglang) . Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Sujana, B. A. (2015). Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padjajaran Law Review , 69.
Sumardi, D. (2015). Poligami Perspektif Keadilan Gender. ’Adliya , 9 (1).
Umar, N. (2009). Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia. Konsultasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia .
Yakin,  A.  U.  (2016). Ayang  Utriza  Yakin,  Islam  Moderat  Dan  Isu-Isu  Kontemporer . Jakarta: Kencana.
Yuliana, N. (2018). Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di

## Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie
Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung) , Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro.
Yusdani. (2015). Menuju Fiqh Keluarga Progresif . Yogyakarta: Kaukaba..
© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).