## JURNAL SPEKTRUM HUKUM
ISSN Print: 1858-0246 | ISSN Online: 2355-1550 DOI : 10.56444/sh http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sh

## Akibat Hukum Budaya Kad’di Dalam Adat Masyarakat Sabu
Chatryen M. Dju Bire a,1 , Herman Elfridus Seran b,2 , Jenny Ermalinda b,2 a Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Indonesia b Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana, Indonesia c Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Indonesia
1 chatryen94@gmail.com; 2 elfrid140127@gmail.com; 3 jennyermalinda@gmail.com *email korespodensi : chatryen94@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  yang  relatif  penting  dalam  kehidupan  masyarakat. Perkawinan sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik itu menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban suami-isteri maupun keberadaan status perkawinan,  anak-anak  yang  dilahirkan,  harta  kekayaan,  waris  dan  faktor  kependudukan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Ikatan perwakinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami-isteri yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. 1
Perkawinan  sendiri  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Disamping itu masih dikenal juga hukum adat yang berhubungan dengan perkawinan menurut hukum  adat.    Perkawinan  di  kalangan  masyarakat  adat  masih  kuat  mempertahankan  prinsip kekerabatan  berdasarkan  ikatan  keturunan  sedarah (ius  sanguinis) ,  maka  fungsi  perkawinan
1 Alan Christian Lolaroh, ‘TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN JANDA DAN DUDA MENURUT HUKUM WARIS ADAT’, 9.

## I N F O R M A S I A R T I K E L

## A B STR A C T

## Sejarah Artikel
Diserahkan 2023-02-10
Diterima 2023-04-15 Dipublikasikan 2023-04-30 In  relation  to  marital  problems,  if  an  incident  occurs  where  the husband dies first, the culture of Kad'di must be applied.  Culture is Kad'di carried out when the husband dies where the husband's body has  been  buried.  When  the  wife  returns  to  her  original  clan, important  things  arise,  including  the  management  of  children  and property  problems.  Likewise,  if  the  children  left  behind  are immature,  problems  will  arise,  namely  who  or  which  party  is responsible for guiding and caring for them. Then in relation to the issue of marital property. This is what makes researchers interested in conducting research with the title "The Impact of the Cultural Law of Kad'di in the Customs of the Sabu Community". So the purpose of this study is to see the legal consequences of the occurrence of Kad'di both the legal consequences for children and the legal consequences of Kad'di on property.  The results of the study show that the legal consequences  arising  from  Kad'di  itself  for  children  are  the  legal consequences  of  shifting  the  management  of  children  from  the wife/widow  to  the  family  of  the  deceased  husband  which  has psychologically affected the children. While the legal consequences of the occurrence of Kad'di on the property where the widows are not the heirs of the ex-husband's side because of that the widows do not have the right to the inheritance, including the joint property of her late ex-husband.
This is an open-access article under the CC – BY 4.0 license.
Keywords: Culture Kad'di; Legal Consequences;
D
sebagai  suatu  nilai  hidup  untuk  dapat  meneruskan  keturunan,  mempertahankan  silsilah  dan kedudukan keluarga yang bersangkutan.
Hukum  adat  yang  berlaku  dan  dipakai  secara  turun  temurun  merupakan  pedoman  dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang menganutnya. 2 Demikian halnya dengan masalah warisan hukum adat Sabu; berbicara tentang hukum adat Sabu maka maka secara mendetail akan dibahas secara khusus tentang hukum adat Sabu, hubungan suami- isteri dan hak masing-masing pihak jika ada yang meninggal dunia secara khusus yang akan di bahas penelitian ini adalah ketika sang suami meninggal dunia.
Kad’di  merupakan  salah  satu  tradisi  buday a  masyarakat  Sabu.  Tradisi  ini  bagian  dari  proses pengurusan kematian seorang suami yang beristerikan perempuan asal Sabu dalam masyarakat etnis Sabu. Dalam adat istiadat orang Sabu, apabila sang suami meninggal dunia maka setelah acara  pengucapan  syukur,  pihak  keluarga  yang  berhak  atas  diri  sang  Isteri  (janda)  tersebut meminta kepada keluarga almarhum sang suami untuk membawa kembali isteri (janda) ke pihak keluarganya dan kehidupan janda tersebut sepenuhnya berada dalam tanggungjawab keluarga yang  berhak atas  dirinya.  Tujuan  dari  kad’di  juga  untuk  menghindari  hal -hal  yang  dapat memalukan pihak keluarga. Menurut tradisi Sabu apabila sang janda ingin menikah lagi, namun masih  tinggal  dirumah  suaminya,  maka  perbuatan  ini  disebut  berzinah,  sehingah  sangat memalukan keluarga. Oleh karena itu janda tersebut harus diminta untuk kembali ke keluarga asalnya  untuk  mengindari  hal-hal  tersebut.  Permintaan  kembali  oleh  keluarga  atas  diri  janda kepada  pihak  keluarga  suami  dikenal  dengan  istilah  kad’di.  Budaya  kad’di  ini masih dipertahankan sampai dengan sekarang ini oleh masyarakat adat Sabu.
Upaya- upaya pertahanan tradisi kad’di dilakukan agar identitas sebagai orang Sabu tetap terjaga. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain:
1. Internalisasi  budaya,  dilakukan  dari  orangtua  kepada  anak-anak  sejak  masih  kecil. Orangtua beretnis Sabu, pada malam-malam tertentu biasanya bercerita kepada anak- anak  tentang  cerita  rakyat  Sabu  serta  nilai-nilai  atau  norma-norma  yang  ada  pada masyarakat etnis Sabu.
2. Sosialisasi  budaya,  yaitu proses  pentransferan  nilai-nilai  budaya  dari  satu  generasi  ke generasi berikutnya. Tradisi kad’di melewati proses sosialisasi ketika pelaksanaan tradisi ini berlangsung. Masyratakat etnis Sabu mempelajari budaya kad’di pada orang -orang yang dianggap paham t entang budaya Sabu, khususnya budaya kad’di.
Pada saat sang isteri kembali ke keluarga asalanya maka timbul hal-hal penting, antara lain hal pengurusan anak serta masalah harta kekayaan. Pengurusan anak dalam kaitan dengan keluarga dalam arti sempit, dimana orangtua tidak ada lagi sehingga anak-anak menjadi hidup sendiri. Demikian juga jika anak-anak yang ditinggalkan belumlah dewasa maka akan timbul persoalan berkaitan  dengan  siapa  atau  pihak  mana  yang  bertanggung  jawab  untik  membimbing  dan memelihara  mereka,  begitu  pula  kaitannya  dengan  masalah  harta  perkawinan.    Persoalan- persoalan tersebut biasanya terjadi ketika sang isteri dinyatakan kembali/pulang ke keluarga asalanya.  Ada  penelitian  terdahulu  yang  di  lakukan  oleh  Yustus  KC  Mata  Ratu  dengan  judul “Kad’di Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Ama -Namone (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Etnis  Sabu  Di  Kecamatan  Alak  Kota  Kupang)”,  namun  dalam  penelitian  ini  tidak  menjelaskan berkaitan  dengan  akibat  hukum  dari  kad’di,  sehinggal  hal  ini  yang  membuat  penuli s  untuk tertarik melakukan penelitian lebih  lanjut dengan judul “Akibat Hukum Budaya Kad’di  Dalam Adat Masyarakat Sabu”.
2 Nunung Nugroho, ‘HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA’, SPEKTRUM HUKUM , 15.2 (2018), 337–68 <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1124>.

## D

## Adapun masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum budaya
Kad’di dalam adat masyarakat Sabu?

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitiian ini akan menjelaskan akibat hukum budaya Kad’di dalam adat masyarakat Sabu, oleh karena itu tipe penelitian yang digunakan yakni Penelitian Empiris. Spesifikasi deskriptif alanitis mengedepankan data primer, sekunder dan tersier.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Makna Tradisi Kad’di
Kad’di tidak terlepas dari siklus hidup orang Sabu, yakni: lahir, menikah, dan meninggal. Kad’di sangat berkaitan erat dengan perkawinan. Perkawinan menurut orang Sabu adalah penyatuan dua orang, laki-laki dan perempuan dalam bentuk sebuah rumah tangga yang telah disahkan oleh adat Sabu. 3
Apabila seorang wanita telah menikah maka ia masuk menjadi warga udu suaminya. Keberadaan antara  satu udu dengan udu yang  lainnya  dilandasi  prinsip  keterpilahan.  Dengan  demikian, prinsip kepemilikan pun bersifat isoteris, tidak terkecuali bagi seorang istri yang masuk menjadi warga  udu  suami.  Dengan  demikian,  hak  kerabat  suami  menjadi  mutlak  secara  udu.  Namun, apabila perkawinan yang terjadi antara namone-nawenni, maka kepemilikan adalah milik semua. Oleh  karena itu,  kewajiban  “menyertai”  saudaranya  itu  segera  berakhir  pada  saat  orang  yang dibantu itu meninggal dunia. Hubungan bapak dan ibu tidak mutlak, sedangkan hubungan bapak- anak  mutlak  sehingga  setelah  bapak  meninggal  dunia,  anak-anak  otomatis  menjadi  anggota warga udu bapak.
Pada waktu acara peminangan dan nikah adat atau kenoto, ada nasihat dari tokoh adat pihak mempelai perempuan yang sangat berkaitan erat dengan prosesi kad’di ini. Tokoh adat tersebut mengungkapkan bahwa pada saat peminangan ini mereka menyerahkan anak perempuan atau saudari ke dalam tangan suaminya, namun apabila suatu saat nanti suaminya tidak berkenan lagi didampingi oleh saudari dan atau putri mereka, maka mereka meminta agar saudari dan atau putri mereka dikembalikan dalam keadaan baik-baik, tidak boleh ada cacat-cela, dia kembali ke rumah Ama-Namone sebagaimana keadaannya sekarang. Namun, apabila nanti dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka terjadi sesuatu yang menyedihkan seperti berpulangnya salah satu di antara mereka 4 . Kalau yang meninggal itu saudari dan atau putri mereka maka mereka mempersilahkan  suami  dan  keluarganya  mengurus  segala  sesuatunya  tentang  pemakaman dengan baik karena saudari dan atau putri mereka masih berada dalam hak suaminya. Jikalau yang meninggal itu suaminya, maka mereka akan datang mengambil kembali saudari dan atau putri  mereka,  oleh  karena  sudah  tidak  ada  lagi  pencari  nafkah  sebagai  tempat  bersandarnya. Tradisi ini dalam adat-istiadat orang Sabu dise but kad’di.”
Pada  intinya,  pelaksanaan  dan  upaya  masyarakat  etnis  Sabu  mempertahankan  tradisi  kad’di disebabkan oleh makna yang diberikan masyarakat Sabu terhadap tradisi kad’di, yakni 5 :
a) Tradisi Kad’di sebagai Adat -Istiadat dari Nenek Moyang yang Harus Dihargai dan

## Dilestarikan
Tradisi Kad’di sebagai adat istiadat etnis Sabu telah ada sejak dahulu kala. Kalau ama-namone tidak  datang  mengambil  paling  tidak,  membicarakan kad’di maka  akan  menimbulkan penilaian negatif orang lain terhadap hal tersebut. Orang akan mengatakan atau mengartikan
3 Kana L.N, Dunia Orang Sabu. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).
4 Tanya G, L, Hukum Dalam Ruang Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
5 Djara C. J., Kenoto Dalam Perkawinan Adat Sabu (Semarang: Arta Media Group. Semarang).

## D
bahwa ama-namone ini  merupakan  orang-orang  yang  tidak  tahu  adat  istiadat  atau  tidak menghargai  adat-istiadat.  Dalam  hal  ini, ama-namone  ini  dikatai  sebagai  pihak  yang  tidak menjalankan norma pada masyarakat Sabu.
Banyak bidang kehidupan masyarakat yang dahulu ada, akan tetapi sekarang tidak ada lagi. Artinya, telah ditinggalkan, tidak dilakukan lagi karena dianggap sudah tidak perlu atau tidak dibutuhkan lagi. Misalnya, upacara, ritual, tahapan-tahapan pelaksanaan suatu hal, sudah ada yang tidak dilakukan lagi. Akan tetapi, upacara kad’di masih tetap dilakukan dalam setiap perstiwa kematian suami yang beristri perempuan dari etnik Sabu. Bisa dikatakan bahwa kad’di dilakukan dalam hampir semua peristiwa kematian suami dari perempuan Sabu. Upacara kad’di sudah ada sejak dahulu, dari nenek moyang orang Sabu dan dipraktekkan terus  secara  turun- temurun  hingga  saat  ini.  Kad’di  ini  tidak  boleh  dihilangkan karena: Pertama, kad’di merupakan salah satu ciri khas dalam adat Sabu. Kedua, kad’di merupakan adat  atau cara untuk  tetap  memelihara  hubungan kekeluargaan  antara  semua  pihak  yang terkait, yaitu pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri, termasuk anak-cucu kedua pihak ini. Kalau kad’di ini dihilangkan, suatu waktu kita yang bersaudara ini bisa saja tidak saling mengenal lagi. 6
Ada sisi negatif jika kad’di tidak dilakukan. Bisa muncul penilaian negatif orang lain misalnya, “ Pi’a ‘do dau na ‘de nga ama -namone. ” [Artinya: Orang ini maksudnya si janda ( rena mubanni wue )  tidak  mempunyai  orangtua  dan  saudara- saudara].  “Tidak  mempunyai”  ini  bisa bermakna,  (1)  memang  benar-benar  tidak  ada,  atau  (2)  orangtua  dan  saudara-saudara  si janda (rena mubanni wue)  ada, tetapi mereka tidak datang melakukan upacara kad’di karena tidak menghargai si janda (rena mubanni wue), atau  antara si janda (rena mubanni wue) dengan ama-namone -nya sedang terjadi hubungan yang tidak harmonis.
Dalam hal ini, masyarakat Sabu mempunyai salah satu kebudayaan yaitu tradisi kad’di. Kad’di dipahami  sebagai  buah  karya  manusia  Sabu  yang  telah  ada  sejak  nenek  moyang  dan dipergunakan  untuk  menciptakan  keteraturan  hidupnya.  Kebudayaan  atau  tradisi  kad’di mempunyai  fungsi  sebagai  jalan  keluar  dari  suatu  keadaan  di  mana  suami Ina-Nawanni meninggal  dunia  sehingga  terjadi  disharmonis  pada  kehidupan  keluarganya.  Pemahaman orang Sabu tentang perkawinan yang telah dideskripsikan sebelumnya memperkuat status Ama-Namone sehingga berperanan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap diri Ina-Nawanni -nya.  Pemahaman  itu  dapat  diulangi  lagi,  bahwa  perkawinan  adat  Sabu dikenal Namone-Nawanni (saudara- saudari). “ Ki made ke ne dou do kale nga’a nginu, ta ‘bale ke ne ina- nawanni la he’dapa Ama -Namone .” [Artinya: Kalau pencari nafkah sudah meninggal, maka saudari atau putri kembali ke rumah asal atau orang tua].
b) Kad’di sebagai Wujud Perhatian dan Kasih Sayang Ama-Namone terhadap Si janda (rena mubanni wue )
Berdasar kan  wawawancara  dengan  salah  satu  narasumber  bahwa,  “Sebagai  ama -namone, pelaksanaan kad’di merupakan suatu hal yang sangat membanggakan atau mulia di tengah - tengah  keluarga.  Kalau  kami  tidak  melaksanakannya  maka  akan  menjadi  tontonan  yang buruk atau bahan ejekan bagi keluarga (marga) maupun suku-suku lainnya. Keluarga atau marga maupun suku lain akan menghina kami. Mereka akan mengatakan, Do he ma ‘jo ne ama- namone he, tapulara a’do dowae ta dakka (ma pemoko ne lai kad’di ‘de). [Artinya: Ama- namone-nya ada, akan tetapi mereka tidak mau  datang untuk menyelesaikan urusan adat kad’di ini]. Jadi, kad’di merupakan sesuatu yang harus atau wajib dilakukan, tidak bisa tidak, senang  atau  tidak  senang,  suka  atau  tidak  suka,  tetap  dilakukan  setiap  keluarga  yang menghargai  dan  menghormati  adat- istiadat.”  Apabila ama-namone datang kepada  ina-
6 Yustus KC Mata Ratu, ‘Kad’di Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Ama-Namone (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Etnis Sabu Di Kecamatan Alak Kota Kupang)’ (Universitas Nusa Cendana, 2013).

## D
nawanni untuk melaksanakan  kad’di,  maka  perasaan  mereka  ( ina-nawanni ,  si  janda  (rena mubanni wue )) menjadi sangat senang dan sangat bangga. Mereka merasa sangat berhutang budi atau berhutang kebaikan pada ama-namone . Ada rasa sukacita yang sangat besar yang sulit  dilukiskan  dengan  kata-kata  oleh  ina-nawanni,  anak-anak,  serta  keluarga  lainnya. Keluarga almarhum suami juga akan merasa bangga dan terkesan akan perhatian besar dari ama-namone pada saudara mereka (si janda   atau rena mubanni wue ).
c) Harga Diri atau Martabat Keluarga ( Ama-Namone dan Si Janda)
Dengan  melaksanakan  adat  kad’di,  Ama -Namone  menyatakan  kepada  pihak  keluarga almarhum suami dari si janda ( rena mubanni wue )  dan kepada semua rumpun keluarga serta kepada masyarakat Sabu yang paham tentang kad’di ini bahwa mereka bertanggungjawab atas diri si janda ( rena mubanni wue ) . Bobot tanggungjawab Ama-Namone ditentukan oleh kesepakatan  akhir  dari  prosesi  kad’di.  Apabila  kesepakatan  tersebut  adalah  kad’di  tarra, maka Ama-Namone wajib memelihara si janda ( rena mubanni wue ) sampai meninggal dunia seterusnya jika kalau kesepakatan berupa kad’di lappa , maka tanggungjawab Ama-namone berkurang. Ama-Namone hanyalah  mengambil  haknya  saja  yang  berkaitan  dengan  kalau seandainya si janda ( rena mubanni wue )  ingin menikah lagi.
Kad’di tetap dipertahankan karena kad’di diyakini dapat mencegah terjadinya hal -hal yang tidak  diinginkan,  khususnya  bagi  si  janda  ( rena  mubanni  wue )  yang  masih  mungkin berpacaran atau kawin lagi dengan orang (laki- laki) lain. Kalau tidak kad’di, si janda ( rena mubanni wue) tidak boleh berpacaran atau kawin lagi dengan orang (laki-laki) lain. Jika si janda (rena mubanni wue)  melakukannya maka ia dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang dianggap sama dengan perbuatan zinah. Jika hal ini terjadi maka keluarga almarhun berhak untuk menuntut si janda ( rena mubanni wue )  dan ama-namone-nya untuk membayar sesuatu barang berharga maupun uang (denda). Kad’ di dilakukan agar si janda ( rena mubanni wue ) boleh berpacaran atau kawin lagi dengan orang (laki-laki) lain 7 . Kalau kad’di tidak dihargai atau tidak dilakukan lagi maka hilanglah kebahagiaan dan berkat bagi anak-cucu kita. Ketidak-bahagiaan dan kutuk akan menjadi bahagian hidup keturunan kita. Dengan perkataan lain, “ Ki ‘do petobe ke ne lai na nanne, berarti ‘bule ‘do ke ne mengarru merede pa ‘dara tu ahhu, tu ana -appu di .” Narasumber menambahkan, “ Kiri do ‘do era ne lai na anne, ‘ballirai hema’dda, a’do do ta era ne mengarru merede pa ‘dara ammu, pa ‘dara tu ahhu, tu ana lai leto .”
Ada rumpun keluarga tertentu yang kurang menghargai atau bahkan telah mengabaikan adat istiadat termasuk kad’di, kurang berhasil bahkan banyak menemui hambatan dalam usaha dan pekerjaannya, bagaimana pun mereka berusaha, selalu saja ada hambatan atau rintangan yang menghalangi usaha mereka. Akibatnya, kehidupan mereka sulit maju atau sulit berhasil. Sebaliknya,  rumpun  keluarga  tertentu  yang  tetap  menghargai  atau  melaksanakan  adat istiadat  termasuk  kad’di,  mencapai  keberhasilan  atau  kemajuan  dalam  usaha  dan pekerjaannya.  Bagaimana  pun  hambatan atau  rintangan  yang menghalangi  usaha mereka, selalu ada cara atau jalan keluar untuk mengatasinya. Beberapa warga marga ini tidak mau ad a  acara  kad’di.  Akan  tetapi,  keluarga  inti  dari  almarhum  tetap  berkeinginan  untuk melakukan acara kad’di ini. Keluarga inti memanggil semua yang hadir untuk terlibat atau mengikuti acara ini, dan hal ini ditentang oleh beberapa warga Do Napori tadi. Keluarga inti tetap melibatkan semua yang hadir dengan alasan bahwa itu merupakan cara sosialisasi nilai- nilai adat- istiadat, termasuk kad’di, yakni agar diketahui, dipahami dan ahirnya dilaksanakan anak-cucu  kita  dalam  kehidupan  mereka  nantinya.  Semua  kejadian  atau  peristiwa,  yang terjadi  dalam  kehidupan,  bahkan  cara  atau  tahap  memulai  usaha  dengan  segala  suka- dukanya, perlu diketahui atau disaksikan anak-cucu agar menjadi pelajaran berharga bagi
7 Padje D and G.R Padje, Kamus Sabu-Indonesia-Inggris (Semarang: Darusallam Cipta, 2007).

## D
mereka agar bisa mencapai keberhasilan atau mutu kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Turut serta atau terlibat secara langsung dalam kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan demikian dianggapnya sebagai cara sosialisasi yang efektif bagi anak-cucu kita.
Ketika ibu (si janda atau rena mubanni wue ) kembali ke rumah ama-namone, si janda   ( rena mubanni  wue) telah  kembali  menjadi  orang  yang  bebas,  tidak  lagi  terikat  dalam  sebuah perkawinan. Demikian juga ketika anak-anak membawa kembali ke rumah mereka (rumah almarhum suaminya), si janda ( rena mubanni wue )  tetap menjadi orang yang bebas dengan segala konsekuensinya seperti ia boleh berpacaran atau kawin lagi dengan orang (laki-laki) lain.
Rasa hormat keluarga dalam etnis Sabu terhadap ama-namone tampak pula dalam ketentuan yakni kalau sebuah keluarga terdapat tiga anak perempuan maka hak ama-namone atas isi kenoto adalah: pili ‘dida di anak sulung perempuan dan pili ‘dida anak bungsu perempuan. Ama-namone  harus  mendapat  bagian  atas  isi  kenoto  dari  anak  sulung  dan  anak  bungsu perempuan tersebut. Isi kenoto yang menjadi hak tunggal atau hak sendiri dari pihak ayah dari anak-anak tersebut adalah anak perempuan nomor dua atau yang di tengah-tengah (di antara anak sulung dan anak bungsu).
d) Kad’di sebagai Sarana agar Dua Keluarga Besar Tetap Bersatu Nilai positif lain dari kad’di adalah persatuan dua keluarga besar melalui perkawinan yang terjadi tetap terpelihara. Dikatakan demikian karena dari segi lain dapat dikatakan bahwa kad’di  merupakan  upaya  untuk  mengambil  seseorang  yang  disayangi  atau  dikasi hi  (oleh keluarga, suami, anak- anak). Hal ini (kad’di) menyentakkan kesadaran mereka untuk sebisa - bisanya mempertahankan orang yang disayangi atau dikasihi (si janda atau rena mubanni wue ) yang hendak diambil ama- namone melalui acara kad’di. Dengan demikia n, kasih sayang mereka kepada sang ibu menjadi semakin besar.
Dengan tidak terpisahkannya sang ibu (si janda  atau rena mubanni wue ) dari anak-anaknya, dengan  sendirinya  hubungan  dengan  keluarga  almarhum  suami  juga  tetap  terjaga  atau terpelihara.  Hubungan  kedua  keluarga  besar  tetap  terjalin,  tetap  dalam  satu  hubungan kekeluargaan, tidak terpisahkan karena kematian suami. Menurut Narasumber kedua, “Kalau kad’di tidak dilakukan maka kedua keluarga besar akan terpisah, tidak lagi merupakan satu kesatuan. Keluarga istri menjadi satu bahagian dan keluarga suami menjadi bahagian lainnya. Pelaksanaan  tradisi  kad’di  ini  dapat  dimaknai  sebagai  perekat  kembali  hubungan kekerabatan, yang mana kalau tidak ada tradisi kad’di, kemungkinan di antara keluarga tidak saling mengenal  lagi atau dengan perkataan lain, bahwa dengan melaksanakan tradisi kad’di, hubungan  keluarga  makin  dipererat  kembali.  Terjadi  integrasi  sosial  di  antara  anggota keluarga, baik intra keluarga almarhum, intra keluarga si janda ( rena mubanni wue) , maupun antar  ke  dua  keluarga  bahkan  juga  di  antara  keluarga-keluarga  yang  terlibat  di  dalam pelaksanaan kad’di ini dan yang lebih luas lagi di antara semua keluarga yang terlibat dalam pengurusan kematian almarhum.

## 3.2  Akibat Hukum Budaya Kad’di Dalam A dat Masyarakat Sabu
Akibat hukum yang timbul dengan adanya Kad’di dapat dilihat dari akibat hukum Kad’di bagi anak-anak, maupun  terhadap  harta  benda.  Akibat  hukum  tersebut  akan  dijelaskan  lebih  rinci dibawah ini:
a) Akibat Hukum Kad’di Bagi Anak -anak
Akibat hukum Kad’di bagi anak -anak akibat kematian ayah mereka maka jika sang ibu Kad’di maka status dari anak - anak tersebut tetaplah anak yatim. Kad’di membawa akibat hukum  beralihnya  pengurusan  terhadap  anak-anak  dari  istri/janda  ke  keluarga almarhum suami yang sudah tentu secara psikologis berpengaruh terhadap anak-anak.

## D
Terjadinya peralihan status pengurusan dan pemeliharaan anak-anak dari ibu  mereka kepada keluarga almarhum ayah mereka, tidak saja bertentangan dengan rasa kelayakan dan  kepatuhan  sehingga  terjadi  implikasi  pada  anak  secara  psikologis  tapi  juga bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku. 8 Dalam  Pasal  45  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa:
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri  kewajiban  mana  berlaku  terus  meskipun perkawinan antara jedua orang tua putus.
b) Akibat Hukum Kad’di Terhadap Harta Benda
Bagi masyarakat adat Sabu yang menganut kekerabatan patrineal, para janda bukanlah ahli waris dari pihak mantan suaminya karena itu para janda tidak memiliki hak terhadap harta peninggalan termasuk harta bersama Almarhum mantan suaminya. 9
Bagi  peneliti  penghapusan  hak  waris  dari  para  janda  adalah  sesuatu  yang  tidak  adil apalagi berkaitan dengan harta bersama, hal ini secara tegas dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:
1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  bahwa  penguasaan  masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Dalam  Pasal  35  harus  dirujuk  termasuk  di  dalam  penetapan  hak-hak  waris  sebagai  janda, memang harus diakui bahwa penjelasan pasal 35 memberikan peluang penerapan hukum adat yang notabanenya tidak memberi kepuasan dan rasa keadilan dalam perspektif gender. Dalam pasal  35  tersebut  juga  sudahlah  jelas  bahwa  harta  benda  sendiri  dalam  perkawinan  dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang di peroleh sebelum  terjadinya  perkawinan  sedangkan  harta  bersama  adalah  harta  yang  diperoleh  atau didapatkan setelah terjadinya perkawinan. 10

## 4. KESIMPULAN
Kad’di merupakan salah satu budaya atau ada t dari masyarakat Sabu. Adat Kad’di terjadi apabila telah meninggalnya suami dari istri (yang bersuku Sabu). Kad’di sendiri berarti sang istri yang telah ditinggal pergi oleh suami di minta kembali oleh saudara dari sang istri untuk kembali ke dalam keluarga sang istri. Hal ini berakibat juga pada anak-anak dan juga kedudukan harta berda. Akibat hukum yang timbul bagi anak-anak yaitu beralihnya pengurusan terhadap anak-anak dari istri atau janda ke keluarga almarhum suami yang sudah tentu secara psikologis berpengaruh terhadap anak- anak. Kad’di juga berakibat terhadap harta benda yang mana para janda bukanlah ahli waris dari pihak mantan suaminya karena itu para janda tidak memiliki hak terhadap harta peninggalan  termasuk  harta  bersama  Almarhum  mantan  suaminya.  Hal-hal  tersebut  tidaklah sejalan berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 35 ayat (1) dan (2).
8 Verra Wati Kote, ‘Aspek Hukum Budaya Kad’di Ba’le Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Sabu Di Desa Bodae Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua’ (Universitas Nusa Cendana, 2016).
9 Lolaroh.
10 RASIDAH RASIDAH, ‘Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.’ (unpublished diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020) <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3183/> [accessed 6 May 2023].
D

## DAFTAR PUSTAKA
C. J., Djara, Kenoto Dalam Perkawinan Adat Sabu (Semarang: Arta Media Group. Semarang)
D, Padje, and G.R Padje, Kamus Sabu-Indonesia-Inggris (Semarang: Darusallam Cipta, 2007)
G, L, Tanya, Hukum Dalam Ruang Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
Kote, Verra Wati, ‘Aspek Hukum Budaya Kad’di Ba’le Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Sabu Di Desa Bodae Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua’ (Universitas Nusa Cendana, 2016)
L.N, Kana, Dunia Orang Sabu. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983)
Lolaroh, Alan Christian, ‘TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN JANDA DAN DUDA MENURUT HUKUM WARIS ADAT’, 9
Mata Ratu, Yustus KC, ‘Kad’di Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Ama-Namone (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Etnis Sabu Di Kecamatan Alak Kota Kupang)’ (Universitas Nusa Cendana, 2013)
Nugroho, Nunung, ‘HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA’, SPEKTRUM HUKUM , 15.2 (2018), 337–68 <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1124>
RASIDAH, RASIDAH, ‘Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.’ (unpublished diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020) <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3183/> [accessed 6 May 2023]