## PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sektoralisasi agraria di Indonesia telah berlangsung sejak pemerintahan kolonialisme dengan diterbitkannya Undang- Undang Kehutanan pertama pada tahun 1865 (Lutfi, et al : 2010), yang memuncak pada masa Orde Baru ketika diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) No. 5 tahun 1967. Kehadiran UUPMA menjadikan kontrol politik dan pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada ekstraksi sumber daya alam (Rahman dan Siscawati: 2014).Di sisi lain,  UUPK memberikan negara kekuasaan hukum atas kawasan hutan seluas 120 juta ha  atau 62% dari total daratan Indonesia(Contreras dan Fay: 2005) . Dengan menentukan wilayah tersebut sebagai ”kawasan  hutan”,  rejim  ini  secara  efektif  mensubordinasi  hak adat masyarakat yang tergantung terhadap hutan pada hukum dan kebijakan kehutanan nasional ( Kartodihardjo, et al : 2007). Negara juga mengingkari legitimasi sistem hak kepemilikan sebelumnya atas lahan dan sumber daya alam lain berbasis tanah.
Serta, menetapkan hubungan baru dengan sarana-sarana produksi (Peluso:2006),  yang  menyebabkan  kawasan  hutan  menjadi arena pertentangan antara manusia dengan sesamanya yang pada hakekatnya adalah pertentangan dalam perebutan sumber- sumber  agraria  (Tauchid:  2009).  Disamping  itu,  Lund  (2001) mengungkapkan bahwa dalam konflik tanah, selalu ada hal lebih yang dipertaruhkan. Karena kepemilikan atas tanah menentukan identitas sosial.
Data Badan Pertanahan Nasional menerangkan kasus pertanahan tahun 2013 mencapai 4.223 kasus, dan yang berhasil diselesaikan sebanyak  2.014  atau  47,69%  yang  tersebar  di  33  Propinsi. WALHI menjelaskan selama sepuluh tahun terakhir (2004-2014), telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 ha dan lebih dari 926.700 kepala keluarga harus menghadapi ketidakadilan agraria dan  konflik  yang  berkepanjangan.  Akibat  dari  ketidakadilan yang  dialami  oleh  masyarakat  ini  melahirkan  aksi  kolektif. Tindakan  kolektif  ini  dimungkinkan  karena  adanya  perubahan rezim pemerintahan (Situmorang: 2012). Lebih lanjut dijelaskan Situmorang  bahwa  pada  era  reformasi  lokasi  protes  mengarah

## KONTESTASI AKSES SUMBER AGRARIA DI KAWASAN HUTAN DODO JARAN PUSANG, KABUPATEN SUMBAWA, NTB
Contestations Access to Agrarian Resources in Forest Area of Dodo Jaran Pusang, Sumbawa District, NTB
Fahrunnisa *) , Endriatmo Soetarto, Nurmala K. Pandjaitan
Program Studi Sosiologi Pedesaan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pasca Sarjana IPB
*) Email: fahrun.nisa48@gmail.com

## ABSTRACT
Control and management of forests by the Government often gives rise to conflicts with communities, especially those that still utilize forest resources for their lives. This condition also occurs in forest area of Dodo, Jaran Pusang (RTK. 64) in Sumbawa, West Nusa Tenggara. Conflicts in forest area of Dodo involve community in Lawin village and Lebangkar village, sub-district Ropang, local government and the PT Newmont Nusa Tenggara who gained the concession of mining around forest area of Dodo. This research was qualitative research with a descriptive case study strategy. This research explains that the Lebangkar and Lawin community still can access forest of Dodo, indicated by a pattern of economic relations, socio-cultural and ecological of the communities with forest. The community also is constantly working to build power through FKDEL, YEP, SPPT, and SKPT movement to maintain access in the forest of Dodo. On the other hand, the Government of Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, Society Ropang, Ranan, Lebin and Johnny wanted to access the forest of Dodo. Every actor has a different way to get access. The difference in the strength of the actor causing relationship tension between concerned actors.
Keywords: agrarian contestations, access, Forest of Dodo, Lebangkar, Lawin

## ABSTRAK
Kontrol  dan  pengelolaan  hutan  oleh  pemerintah  sering  menimbulkan  pertentangan  dengan  masyarakat,  terutama  yang  masih memanfaatkan sumber daya hutan untuk kehidupan mereka. Kondisi ini juga terjadi di Kawasan Hutan Dodo, Jaran Pusang (RTK.64) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Konflik di Kawasan Hutan Dodo melibatkan masyarakat di desa Lawin dan desa Lebangkar, kecamatan Ropang, pemerintah daerah dan PT Newmont Nusa Tenggara yang memperoleh konsesi pertambangan sekitar Kawasan Hutan Dodo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan startegi studi kasus deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Lawin dan Lebangkar masih dapat mengkases hutan Dodo yang ditunjukkan dengan pola hubungan ekonomi, sosial-budaya dan ekologi masyarakat dengan hutan. Masyarakat juga terus berupaya membangunpower melalui gerakan FKDEL, YEP, SPPT, dan SKPT untuk mempertahankan akses di hutan Dodo. Di sisi lain, pemerintah Indonesia, Newmont Nusa Tenggara, masyarakat Ropang, Ranan, Lebin dan Lantung ingin mengakses hutan dodo. Setiap aktor memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan akses. Perbedaan kekuatan aktor menyebabkan ketegangan hubungan antara aktor-aktor berkepentingan.
Kata kunci: kontestasi graria, akses, Hutan Dodo, Lebangkar, Lawin
ke Indonesia bagian timur karena sejumlah izin eksploitasi sumberdaya alam seperti tambang banyak dikeluarkan di lokasi tersebut,  sementara  lokasi  tersebut  merupakan  ruang  kelola masyarakat.
Perebutan sumber agraria memang kerap terjadi dalam dua dekade  terakhir  di  propinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  diantaranya Kabupaten Sumbawa. Supardi, et all (2006) menyebutkan masa awal  kehadiran  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara,  terjadi  konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan perusahaan.  Konflik  dipicu  oleh  tindakan  pemerintah  yang melakukan penggusuran masyarakat dari kawsan hutan adatnya untuk dijadikan sebagai areal eksploitasi tambang. 1 Salim dan Abdullah (2012) juga menerangkan bahwa telah terjadi sengketa antara masyarakat etnis Samawa (Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat) dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Sengketa yang terjadi sebanyak lima kasus yang meliputi; a) sengketa wilayah  kontrak  karya  di  Elang  Dodo;  b)  sengketa  program community development; c) sengketa sengketa hak atas tanah; d) perusakan rumah Kepala Desa Ropang; dan e) divestasi saham. Konflik  yang  berlangsung di  Elang  Dodo  juga  dijelaskan  oleh Hariyanto (2013). Hariyanto menerangkan bahwa perusahaan mendapat gugatan dari masyarakat Desa Lebangkar Kecamatan Ropang,  karena  perusahaan  tidak  meminta  ijin  ke  masyarakat pada saat beraktivitas di Hutan Dodo. Gugatan ini berujung pada aksi pembakaran camp milik sub kontraktor PT. Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan masyarakat se-Kecamatan Ropang.
Ketegangan hubungan yang dipicu oleh adanya tarik menarik kepentingan di Hutan Dodo sampai saat ini terus berlangsung. Bahkan pada tahap selanjutnya, muncul aksi kolektif masyarakat Desa Lawin yang dulunya adalah bagian dari Desa Lebangkar. Aksi-aksi ini pada dasarnya bertujuan mempertahankan akses di Hutan Dodo. Di sisi lain, terdapat pihak yang juga berupaya mendapatkan ataupun mengontrol akses di Hutan Dodo terutama sejak area tersebut menjadi salah satu wilayah eksplorasi usaha pertambangan.
Penelitian  konflik  di  Hutan  Dodo  yang  dilakukan  oleh  tiga peneliti terdahulu secara umum menggambarkan pihak-pihak yang  berkonflik  dan  penyebab  terjadinya  konflik.  Konflik yang  diperlihatkan  bersifat  vertikal  dengan  fokus  aktor  pada pemerintah,  masyarakat,  dan  perusahaan.  Sementara  dalam penelitian ini, secara spesifik menganalisis akses  atau kemampuan atau power yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berkepentingan, dan menganalis mekanisme apa yang digunakan untuk mempertahankan kepentingan mereka di Hutan Dodo. Penelitian ini juga menganalisis hubungan-hubungan yang masih terjalin antara masyarakat yang dulunya pernah tinggal di Hutan Dodo  (masyarakat  Lebangkar  dan  Lawin)  dan  secara  spesifik memetakan masyarakat mana saja yang turut berkepentingan dengan Hutan Dodo.

## Tujuan
Melalui penelitian ini akan di analisis kemampuan masyarakat Desa Lebangkar dan Desa Lawin Kecamatan Ropang  dalam  hal  pemanfaatan  sumber  daya  Hutan  Dodo, dan strategi yang digunakan masyarakat agar tetap dapat beraktivitas di Hutan Dodo. Selanjutnya penelitian ini juga mengindentifkasi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan Hutan Dodo, serta menganalisis mekanisme masing-masing pihak untuk mewujudkan kepentinganya dan implikasinya.
1 Wilayah eksplorasi yang dimaksud adalah Batu Hijau, sejak Kon - trak Karya tahun 1986 area Batu Hijau berada didalam wilayah admin- istrasi Kabupaten Sumbawa. Pada tahun 2004 Kabupaten Sumbawa dimekarkan dan terbentuklah Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak saat itu Batu Hijau berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten Sum- bawa Barat

## Kerangka Teori
Istilah kontestasi, pertentangan atau yang disebut sebagai konflik menunjukkan hubungan antara dua pihak atau lebih (individul atau kelompok) yang tujuannya tidak sejalan  (Fisher: 2007). Dalam konteks agraria, konflik dijelaskan Wirardi (2008) sebagai proses interaksi antara dua orang atau kelompok atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingan antara objek yang sama  seperti  tanah,  air  tanaman,  tambang,  udara  yang  berada diatas tanah yang bersangkutan. Sehingga dalam menelaah konflik  informasi  penting  yang  dibutuhkan  adalah:  a)  akar masalahnya,  b)  pemicunya,  c)  pelakunya  antara  siapa  dengan siapa, d) sikap para pelaku dalam menghadapi konflik, e) progres dan kronologinya, f) bagaimana outcome -nya, dan g) korbannya.
Gagasan mengenai konflik pada awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx tentang pertentangan kelas yang muncul pada masa Industri. Pemikiran Marx sangat terpusat pada struktur kapitalisme dan dampak dari penindasannya terhadap buruh. Secara politis perhatiannya tertuju pada upaya untuk membebaskan manusia dari penindasan stuktur kapitaisme (Ritzer dan Goodman: 2008). Dalam konteks masyarakat post  kapitalisme ,  Ralf  Dahrendrof menekankan bahwa pertentangan kelas akibat dari kepemilikan alat-alat produksi sudah tidak tepat untuk digunakan. Dahrendrof merupakan penganut Marxis moderen yang dalam tulisannya tidak menerima begitu saja dan juga menolak dan memodifikasi teori-teori Marx (Poloma: 1994). Modifikasi ini yang kemudian digunakan untuk memahami penyebab pertentangan dalam masyarakat post-kapitalisme. Dahrendrof  berpebdapat  bahwa perbedaan  distribusi  otoritas  yang  selalu  menjadi  faktor  yang menetukan konflik sosial sistematis dalam masyarakat industri (Ritzer dan Goodman: 2008). Otoritas atau kekuasaan yang sah mengacu pada konsep kekuasaan yang dikatakan Weber sebagai kemampuan individu/kelompok untuk memaksakan keinginannya pada pihak lain, sekalipun ada kelompok-kelompok yang  menentang.  Tetapi  Dahrendrof  menyatakan  perbedaan penting antara kekuasaan dan kewenangan, yaitu terletak pada kenyataan bahwa kekuasaan pada dasarnya berhubungan dengan  keperibadian  individual,  sedangkan  wewenang  selalu berhubungan dengan posisi atau peranan seseorang (Dahrendrof: 1959). Merujuk pada konsep Dahrendrof, kontestasi akses sumber agraria  di  Kawasan  Hutan  Dodo  Jaran  Pusang  pada  dasarnya muncul akibat perbedaan otoritas atau power yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Power menjadi penting karena memungkinkan setiap pihak untuk terhubung dengan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan gagasan Ribot dan Peluso (2003) dalam theory of access 2 bahwa “kemampuan” yang digunakan untuk mengambil manfaat dari sesuatu berbentuk bundle  of  power dan web  of  power . Bundle  of  power dan web  of  power berisikan  makna,  proses, dan relasi sosial yang membuat aktor-aktor memiliki kemapuan untuk mendapatkan kontrol dan memelihara akses atas sumber daya (Darmanto dan  Styowati: 2012). Akses tentunya berbeda dengan hak, akses menekankan pada kemampuan yang memberi ruang luas pada hubungan sosial yang membuat orang bisa mendapatkan  keuntungan  dari  sumber  daya  tanpa  fokus  pada hak. Akses terbentuk melalui (1) mekanisme rights based access (berbasis hak) yang ditetapkan melalui ketetapan hukum, adat, dan  konvensi,  (2)  mekanisme structural and relational access (akses relasional dan struktural) yang dikarenakan adanya teknologi, tenaga kerja, pengetahuan, wewenang, identitias, dan hubungan sosial. Berlandas pada konsep akses, maka penelitian ini diarahkan untuk menganalisis cara-cara masing-masing pihak baik yang sebelumnya memiliki hubungan (masyarakat 2 Ribot dan Peluso (2003) mendifinisikan akses sebagai “the ability to drive benefits from things ” atau kemampuan untuk mengambil manfaat dari sesuatu.
146 | Fahrunnisa . et. al . Kontestasi Akses Sumber Agraria di Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang, Kabupaten Sumbawa, NTB
Lawin dan Lebangkar) ataupun yang sama sekali tidak memiliki keterikatan dengan Hutan Dodo berupaya mendapatkan manfaat terutama saat Hutan Dodo menjadi salah satu pusat usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara, serta implikasi dari upaya tersebut.
Lebih lanjut, dengan analisa akses akan memperlihatkan sejauh mana hubungan-hubungan yang sudah berjalan antara masyarakat Lawin dan Lebangkar yang memungkinkan kedua masyarakat ini terus bertahan dan mampu beraktivitas di Hutan Dodo. Adapun bentuk hubungan masyarakat Lawin dan Lebangkar dengan Hutan  Dodo  merujuk  pada  Kajian  Uluk, et al (2001) terkait hubungan masyarakat Dayak dengan hutan di Taman Nasional Kayan Mentarang (TMKM). Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat Dayak di sekitar TMKM diibaratkan air dengan ikan. Masyarakat Dayak sangat tergantung dengan TMKN,  terutama  dari  aspek  ekonomi,  budaya  dan  ekologi. Dengan demikian, hubungan masyarakat Lebangkar dan Lawin dengan Hutan Dodo sampai saat ini, akan dikaji berdasakan aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan studi kasus yang berlandas pada paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis bertujuan untuk mencapai konsensus tentang berbagai isu dan topik yang menjelaskan hakikat penelitian  (Guba  dan  Lincoln:  1989).  Informan  penelitian ditentukan secara purphosive . Penelitian berlokasi di Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, terfokus di dua desa yaitu Desa Lebangkar dan Desa Lawin yang merupakan keturunan dari masyarakat yang dulunya pernah bermukim di Hutan Dodo. Penelitian juga dilakukan diberbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Sumbawa yang  meliputi  Bappeda,  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan, Dinas Pertambangan, Badan Pertanahan Nasional, serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah Sumbawa. Penelitian dilaksanakan  selama  lima  bulan,  yaitu  pada  Maret  sampai dengan Juli 2015. Data yang dipergunakan adalah data skunder dan primer. Data sekunder didapatkan melalui hasil penelitian terdahulu, data statistik dan dokumen yang berhubungan dengan
penelitian. Sementara data primer diperoleh dari observasi partisipasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Untuk  memperkuat temuan peneliti menggunakan metode triangulasi. Analisa data dilakukan  dengan  cara  reduksi  data,  penyajian  dan  penarikan kesimpulan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
“Hutan Dodo” bagian dari Kontrol Pemerintah Pra dan Pasca Kemerdekaan
Penunjukkan kawasan hutan di Sumbawa telah berlangsung sejak tahun 1930-an di beberapa lokasi, di antaranya Hutan Dodo dengan luas 64.787,00 ha berdasarkan surat ZB.bsl. 31-1-1931 No.190 tertanggal 31 Januari 1931. Peristiwa ini menyebabkan penduduk yang bermukim di Hutan Dodo secara berangsur- angsur dipindahkan ke wilayah di luar hutan atau dataran tahun 1933-1935. Untuk mempermudah kontrol dan pengaturan hutan, pemerintah melakukan pengelompokan dan registrasi terhadap kawasan  hutan,  khususnya  Hutan  Dodo  yang  dikelompokkan dengan hutan-hutan lainnya berdasarkan Instruksi Departemen Pertanian  (Direktorat  Jendral  Kehutanan)  tahun  1970an  dan menjadi  Kelompok  Hutan  Dodo  Jaran  Pusang.  Selanjutnya, tanggal  12  Oktober  1982  kelompok  hutan  Dodo  Jaran  Pusang ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian  No.  756/Kpts/Um/1982,  dengan  luas  kawasan 112.242,50 ha. Pengukuhan kawasan ini dilaksanakan pada tahun 1986 dengan luas kawasan seluas 118.678,66 ha.
Hutan  Dodo  Jaran  Pusang  ditetapkan  sebagai  sebuah  kawasan hutan pada tanggal 24 Mei 1989 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 241/Kpts-II/1989 dengan luas 119.675 ha.  Namun,  beberapa  tahun  sebelumnya,  Dodo  Jaran  Pusang sudah menjadi bagian dari pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perhutani. Pengelolaan hutan oleh Perhutani di Sumbawa dimulai sejak awal tahun 1986 tepatnya tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan  SK.  Menhut  No.337/Kpts-II/1986.  Dodo  Jaran Pusang juga terintegrasi ke dalam Kontrak Karya PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Republik Indonesia yang didasari persetujuan Presiden Republik Indonesia nomor: B.43/ Pres/II/1986, tanggal 6 November 1986, dengan luas hutan Dodo 97.204,60 ha. Sampai dengan tahun 2006, luas kontrak karya di Hutan Dodo mengalami penciutan menjadi 16.568,93 ha.

## Potret Perpindahan Penduduk yang bermukim di Hutan Dodo
Hutan Dodo merupakan salah satu pusat pemukiman masyarakat Sumbawa sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun sebelum ditunjuk  sebagai  kawasan  hutan.  Kondisi  ini,  sejalan  dengan pendapat Mantja (2011) bahwa penduduk Sumbawa yang lebih tua,  adalah  yang  tinggal  di  pegunungan  Ropang,  Lunyuk  dan Batu Lanteh. Berdasarkan penuturan masyarakat yang pernah bermukim di Dodo dan hasil penelitian Amrullah, et al (2012), terdapat tujuh tempat atau kampung di Hutan Dodo, yaitu Desa Dodo  Lama,  Desa  Slesek,Desa  Suri,  Desa  Lebah,  Desa  Beru, Desa  Jeluar  dan  Desa  Lempui.  Desa-desa  ini  menggunakan bahasa bercu dalam kehidupan sehari-hari dan bahasa tersebut hanya  dimengerti  oleh  masyarakat  di  tujuh  desa. Akan  tetapi, masyarakat yang bermukim di Hutan Dodo juga mengerti dan menggunakan bahasa samawa 3 saat berinteraksi dengan masyarakat diluar Hutan Dodo.
Pemindahan lokasi pemukiman penduduk ke luar Kawasan Dodo terjadi pada saat Sumbawa berada dibawah kepemimpinan Sultan Muhammad Kaharudin III. Ketika peristiwa tersebut berlangsung, 3 Bahasa Samawa adalah bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Samawa yang berada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus  2016, hal 145-151 |  147
Sumber: diadaptasi dan dimodifikasi dari operasionalisasi teori akses Fahrunnisa, et al (2015)
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
banyak penduduk yang berusaha bertahan dan sangat berat untuk meninggalkan  perkampungan,  ladang  dan  kebun,  serta  lokasi berburu dan meramu yang sudah ditempati secara turun temurun. Seperti yang dinyatakan oleh Wirardi (1986), lahan yang menjadi “objek” penting kegiatan usaha tani, maka akan muncul berbagai pola  hubungan, pertama; hubungan  manusia  dengan  tanah, kedua; hubungan  manusia  dengan  tanaman, ketiga; hubungan antara manusia dan benda-benda lain di atas dan dibawah tanah, keempat; hubungan antara manusia dan manusia. Oleh karenanya, Hutan Dodo bagi penduduk setempat adalah ruang hidup, tempat mereka menggantungkan kehidupannya.
Menurut penuturan masyarakat Desa Lawin dan Desa Lebangkar, perpindahan masyarakat ke luar kawasan Dodo dilatar belakangi oleh  dua  faktor  utama, pertama pemerintahan Sumbawa masa itu ingin melakukan pengaturan wilayah desa agar menjadi satu deretan dengan Desa Lantung, Desa Ropang dan Desa Ranan, sehingga  mempermudah  koordinasi  serta  mengefektifkan roda pemerintahan. Kedua, pemerintahan Sumbawa pada saat itu berada di bawah hasutan Kolonial dan mengetahui akan kekayaan alam yang terkandung di Hutan Dodo. Disamping dua alasan utama, perpindahan masyarakat di Hutan Dodo juga disebabkan oleh penunjukan Kawasan Hutan yang berlangsung tahun 1930 di Sumbawa dan diperkuat oleh Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 Tahun 1967. Hutan-hutan di Sumbawa mulai dipetakan dan ditunjuk sebagai hutan berdasarkan kepetusan  pemerintah,  masyarakat  yang  tinggal  dihutan  di pindahkan  keluar  kawasan  untuk  dibatasi,  kawasan-kawan tersebut kemudian dikategorisasikan.Hal inilah yang disebut James Scoot (1998) sebagai proses “ state simplification ” di mana negara  menyederhanakan  alam,  penduduk  dan  lanskap  dengan cara  mengklasifikasikannya.Kemudian  dijadikan  sebagai  objek observasi dan intervensi yang mumungkinkan negara mengontrol penduduk dan sumber daya alam.
Adanya desakan dari pihak kerajaan mengharuskan masyarakat meninggalkan hutan Dodo dan proses tersebut berlangsung tahun 1933 sampai tahun 1935. Pemerintah pada awalnya sudah menyiapkan lokasi pemukiman baru, namun masyarakat ketujuh kampung tersebut meminta keleluasaan untuk memilih sendiri lokasi yang dikehendakinya. Secara khusus masyarakat Dodo Lama, Slesek, Suri dan Beru meminta untuk bermukim di Kecamatan Ropang. Penduduk yang memilih Kecamatan Ropang ditempatkan diantara Desa Ropang dan Desa Ranan, yang mana lokasi tersebut merupakan areal pertanian yang di usahakan oleh penduduk Ropang dan Ranan. Adapun lokasi perpindahan penduduk tersaji dalam tabel 1.

## Akses Masyarakat Lebangkar dan Lawin di Hutan Dodo Pasca Pemindahan
Merujuk pada hasil kajian Uluk, et al (2001), Hutan Dodo tidak hanya sebagai penyedia sumber ekonomi saat itu tetapi menjadi arena berlangsungnya aktifitas sosial, dan pusat pengembangan budaya masyarakat. Sebaliknya masyarakat penutur bahasa
148 | Fahrunnisa . et. al . Kontestasi Akses Sumber Agraria di Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang, Kabupaten Sumbawa, NTB
Tabel 2. Hubungan Masyarakat dengan Hutan Dodo
Hubungan Sebelum Pindah Setelah Pindah
Ekonomi Protein hewani Rusa, Kerbau dan Kuda, Unggas, Ikan Air Tawar (Gurame, Belut, Lele, Udang, Jidat, dan sebagainya) Protein hewani Semuanya dapat ditemukan di sekitar desa, kecuali Rusa
Penyedia karbohidrat dan vitamin Padi, Jagung, buah- buahan, dan sayur mayur yang ada di hutan Penyedia karbohidrat dan vitamin: Semua di tanam di sekitar desa Sumber obat-obatan; kayu ulam serbun, temu antun, sempoa dan lain sebagainya. Sumber obat- obatan; Sebagian masih diambil di Hutan
Dodo, tetapi sudah mulai di tanam di sekitar desa
Sumber bahan bangunan/peralatan
Kayu Jati, Kayu
Rimas, Kayu Suran,
Pohon aren, Kayu Sepang, Pohon Kemiri, Kopi dan lain-lain. Bahan bangunan/ peralatan Mayoritas Jenis kayu keras ditemukan di Hutan sekitar Dodo, tetapi kopi, kemiri sudah mulai di budidaya di hutan sekitar desa
Sumber pendapatan uang tunai Berladang, berkebun, beternak Kayu gaharu, Sarang Walet Sumber pendapatan uang tunai Kayu gaharu dan walet hanya tersedia di Hutan Dodo.
Penyedia bahan baku kebutuhan sehari-hari; Kayu bakar, peralatan menangkap ikan. Penyedia bahan baku kebutuhan sehari-hari; Sebagian masih tersedia di areal Hutan Dodo, tetapi di sekitar desa juga tersedia Sosial- Budaya Tempat mewariskan keterampilan berburu dan menangkap ikan Tempat mewariskan keterampilan Bertempat di areal Hutan Dodo Keterampilan dalam mengelolah hutan; berccok tanam Keterampilan dalam mengelolah hutan; di terapkan di pemukiman baru
Tempat ritual
Eneng uran (meminta ujan) dan Jango kubur (nyekar) Tempat berlangsungnya ritual Berlangsung di Hutan Dodo Ekologi Konservasi dan pemanfaatan Konservasi tata air, agar dipemukiman tersedia sumber air Sumber: Data Lapangan
Tabel 1. Perpindahan Penduduk Hutan Dodo ke luar Kawasan
Desa Asal Desa Tujuan Dodo Lama Lebangkar, Kecamatan Ropang Suri, Slesek dan Beru Lawin, Kecamatan Ropang Jeluar Dusun Ledang, Lemurung, Kecamatan Lenangguar Lebah Lempui Ai’k Ketapang Kecamatan Lunyuk Perung Kecamatan Lunyuk Sumber: Data Lapangan
bercu dengan keterampilan mengelolah hutan yang sudah turun temurun menjadi penyeimbang ekosistem di Hutan Dodo. Berbagai bentuk hubungan tersebut, tersaji dalam tabel 2.
Masyarakat Lebangkar dan Lawin sampai saat ini masih memiliki hubungan ketergantungan dengan hutan Dodo terutama dari aspek sosial budaya dan pemanfaatan bahan-bahan berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketergantungan ini yang kemudian membuat masyarakat menjadi terikat dengan Hutan Dodo, disamping ikatan historis. Ikatan-ikatan masyarakat baik secara ekonomi, sosial budaya, ekologi dan historis merupakan perwujudan dari bundle  of  power dan web  of  power yang membentuk akses masyarakat ke Hutan Dodo melalui mekanisme struktural dan relasional. Dengan demikian, praktik pemanfaatan maupun ikatan masyarakat Lebangkar dan lawin yang masih berlangsung sampai saat ini membuat masyarakat merasa masih memiliki hak adat atas Hutan Dodo terutama di wilayah bekas perkampungan yaitu Dodo Lama, Slesek dan Suri.
Masyarakat Lebangkar dan Lawin berupaya mempertahankan akses melalui mekanisme berbasis hak dengan argumen wilayah tersebut adalah bekas perkampungan mereka sebelum tahun 1935.  Atas  dasar  itu,  masyarakat  Lebangkar  maupun  Lawin berhak mengetahui dan dilibatkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara di Hutan Dodo. Aktivitas perusahaan di Hutan Dodo dikhawatirkan dapat mengamcam keberlangsungan ekonomi, ekologi, maupun aktivitas sosial-budaya masyarakat Lawin dan Lebangkar. Hal ini membuat masyarakat di kedua desa tersebut meminta tanggung jawab perusahaan meski dalam bentuk yang berbeda. Diawal kegiatan eksplorasi perusahan jilid I, masyarakat Lebangkar masih berada  dalam  satu  wilayah  administratif  desa  dengan  Lawin, dan mereka meminta kompensasi atas bekas perkampungan karena lokasi pengeboran tepat berada di bekas kampung Dodo Lama. Namun, setelah Lawin dimekarkan dari Desa Lebangkar, masyarakat Lawin dengan mengatasnamakan masyarakat adat Cek Bocek meminta pertanggungjawaban perusahaan dalam bentuk saham walau hanya satu persen .
Masyarakat Lawin dan Lebangkar dalam rangka mempertahankan akses di Hutan Dodo terus menerus membangun power dengan berbagai bentuk diantaranya pembuatan Forum Komunikasi Dodo Elang Lebang dan pembuatan SPPT di lahan Dodo oleh masyarakat  Lebangkar.  Sementara  masyarakat  Lawin,  disaat masih berstatus Desa persiapan Lawin juga membentuk Yayasan Elang Penaru serta pembuatan dan juga Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) lahan yang ada di Hutan Dodo. SKPT ini ditandatangani oleh Kepala Desa Persiapan Lawin dan Camat Ropang pada saat itu. Perjuangan masyarakat Lawin untuk tetap mepertahankan akses di Hutan Dodo melebihi dari apa yang yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Lebangkar,  dengan  meminta pendampingan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Sejak saat itu, masyarakat Lawin lebih dikenal dengan Masyarakat Adat Cek Bocek Slesek Reen Suri.

## Pihak-Pihak yang Turut Berkepentingan dengan Hutan Dodo
Hutan Dodo yang secara geologis merupakan hasil gunung api tua menjadi magnet bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan sumber agraria yang terkandung atas tanah maupun di dalamnya. Sejak masa pemerintah kerajaan (pra kemerdekaan),  bahkan  sampai  saat  ini  banyak  pihak  yang terus bermanuver dalam rangka mencari cara untuk mengakses Hutan Dodo. Pihak tersebut terdiri dari pihak yang berasal dari pemerintahan,  swasta  ( private  sector ) dan juga pihak yang berasal dari masyarakat .

## Pemerintah
Pemerintah di level nasional maupun lokal sangat berkepentingan dengan Hutan Dodo karena menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang didapatkannya dari, royalti dan pajak. Pemerintah membentuk akses ke Hutan Dodo melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 241/Kpts-II/1989 yang menyebabkan kontrol berada di tangan pemerintah di kawasan seluas seluas 119.675,30 ha. Dalam hal ini mekanisme pembentukan akses pemerintah terhadap hutan Dodo melalui mekanisme right based . Disisi lain, pemerintah juga membentuk akses melalui mekanisme yang bersifat  struktur  dan  relasional  dengan  cara  menjadikan  Hutan Dodo  sebagai  Hutan  Produksi,  menerapkan  teknologi  untuk mengekstraksi sumber daya Hutan Dodo, menetapkan Kontrak Karya  dengan  PT.  Newmont  Gold  Company,    mencanangkan penyerapan tenaga kerja ketika perusahaan sudah beroperasi, dan membuka peluang investasi . Penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan sebagai bentuk distribusi keuntungan keberadaan tambang yang dapat dinikmati secara langsung bagi masyarakat khususnya daerah tempat beroperasinya tambang. Pemeliharaan akses lebih-lebih dilakukan oleh pemerintah pada masa otonomi daerah, dengan cara menetapkan skema pembagian fee dari usaha pertambangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah .

## Swasta
Swasta dalam hal ini PT. Newmont Gold Company yang diwakili oleh PT. Newmont Nusa Tenggara yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Perusahaan memiliki kepentingan untuk memperluas modal dan keuntungan. Perusahaan memperoleh akses dengan cara kontrol akses yang dimiliki pemerintah. Akses perusahaan berbentuk konvensi didapatkan melalui Kontrak Karya tahun 1986 antara pemerintah Republik Indoensia dengan perusahaan, dengan luas KK Hutan Dodo 97.204,60 ha. Selain kontrak  karya,  perusahaan  memiliki  modal  berupa  materi  dan teknologi  pengolahan  agar  usaha  pertambangan  secara  efektif dan efisien. Sementara dari segi pengetahuan pihak perusahaan memiliki ahli-ahli dalam hal pertambangan. Upaya pemeliharaan akses dilakukan oleh perusahaan dengan cara memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).

## Masyarakat
Masyarakat Sumbawa secara umum memang memiliki kepentingan atas Hutan Dodo karena menjadi penyeimbang ekosistem. Secara spesifik,  selain  masyarakat  Desa  Lebangkar  dan  Desa  Lawin, masyarakat yang sangat berkepentingan adalah masyarakat Desa Ropang, Desa Ranan, Desa Lebin, dan Kecamatan Lantung.
Desa  Ropang , Desa  Ranan dan Desa  Lebin yang merupakan bagian dari Kecamatan Ropang turut berkepentingan dengan Hutan Dodo sejak berlangsungnya usaha pertambangan. Harapan terbesar masyarakat dari usaha tersebut adalah aliran dana CSR terutama untuk pembangunan wilayah setempat. Masyarakat di ketiga desa ini berupaya mendapatkan akses dengan kontrol akses PT. Newmont Nusa Tenggara karena Hutan Dodo berada di dalam wilayah Administratif  Kecamatan  Ropang  sehingga  masyarakat memiliki hak atas keuntungan yang didapatkan perusahaan nantinya.  Disisi  lain,  masyarakat  di  ketiga  desa  ini  berupaya mengontrol akses yang dimiliki oleh masyarakat Desa Lawin dan Desa Lebangkar dengan argumen tanah yang ditempati oleh masyarakat di kedua desa tersebut merupakan bekas areal pertanian mereka. Masyarakat Kecamatan Lantung sama halnya dengan tiga Desa di  Kecamatan  Ropang,  mereka  juga  berkenptingan  dengan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus  2016, hal 145-151 |  149
Hutan Dodo karena adanya usaha pertambangan. Masyarakat Lantung membangun hubungan dengan perusahaan dengan cara menyatakan persetujuannya atau pro terhadap keberadaan usaha pertambangan di Hutan Dodo. Masyarakat Lantung termasuk kedalam kecamatan Lingkar Tambang yang juga akan menanggung dampak dari keberadaan tambang tersebut sehingga perlunya ada tanggung jawab sosial perusahaan. Pengendalian dan pemeliharaan akses di kecamatan ini yaitu dengan menyambut baik rencana eksplorasi dan berkomitmen untuk mengawal kegiatan ekplorasi .

## Implikasi dari Kontestasi Akses Agraria Hutan Dodo
Kekuasaan ataupun wewenang menjadi hal penting dalam pengelolaan sumber daya alam karena menentukan kemampuan setiap pihak untuk memperoleh keuntungan. Mengutip Ribot dan Peluso (2003) semakin banyak bentuk kekuasaan atau  Bundle of power yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan untuk mengakses. Adanya keinginan untuk mengambil keuntungan dari Hutan Dodo menyebabkan munculnya persaingan antara pihak- pihak yang berkepentingan. Setiap pihak menggunakan power yang dimilikinya untuk mampu mengakses sumber daya hutan Dodo terutama sejak keberadaan usaha pertambangan. Perbedaan power yang dimiliki oleh setiap pihak menyebabkan perbedaan otoritas yang dimilikinya yang kemudian menimbulkan konflik atau ketegangan hubungan. Dalam konteks saat ini ketegangan hubungan  tidak  hanya  bersifat  vertikal  yaitu  terjadi  antara masyarakat Lebangkar dan Lawin dengan pemerintah ataupun dengan perusahaan. Melainkan juga mengarah ke ketegangan hubungan  yang  bersifat  horizontal  yang  menghadapkan masyarakat di Lawin dan Lebangkar dengan masyarakat desa- desa lain yang berada di Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung.  Merujuk  pada  tipe  konflik  yang  diajukan  Fisher  et al  (2001),  konflik  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  dan perusahaan sifatnya terbuka, sementara konflik antara masyarakat dengan sesamanya bersifat tertutup atau laten.
Dahrendorf  (1986)  menjelaskan  bahwa  konflik  merupakan gambaran  esensial  dari  struktur  dan  proses  sosial,  dan  apabila dianggap fungsional maka memiliki akibat yang penting terhadap proses  sosial.  Konflik  selalu  ada  dalam  masyarakat  karena masyarakat pada dasarnya memiliki dua wajah yaitu konsensus dan konflik. Oleh karenanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah, maupun yang terjadi antara sesama masyarakat di Sumbawa memang tidak dapat dihindari. Sampai saat  ini,  ketegangan  hubungan  terus  berlangsung  antar  pihak. Ketegangan hubungan ini memang tidak dapat di hilangkan namun dapat dikelola agar setiap pihak sama-sama saling menguntungkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Masyarakat Lawin dan Lebangkar masih mengakses Hutan Dodo  Jaran  Pusang  baik  secara  ekonomi,  ekologi  dan  sosial budaya. Aktivitas sosial-budaya dan ekonomi ini memungkinkan masyarakat untuk terus mengakses Hutan Dodo karena aktivitas tersebut  merupakan  perwujudan  dari  bundle  of  power  dan  web of  power  melalui  mekanisme  struktural  dan  relasional.  Untuk mempertahankan akses masyarakat membangun power dalam bentuk lain. Masyarakat Lebangkar membentuk Forum Komunikasi Dodo Elang dan pembuatan SPPT di lahan Dodo, sementara masyarakat Lawin  membentuk  Yayasan  Elang  Penaru  serta  mengurus  Surat Keterangan  Pendaftaran Tanah  (SKPT)  lahan  yang  ada  di  Hutan Dodo.  Pemerintah,  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara,  masyarakat  di Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung berupaya mengakses Hutan Dodo. Setiap pihak memiliki cara untuk mendapatkan
akses tersebut, seperti halnya pemerintah dengan cara menetapkan Dodo  sebagai  kawasan  hutan,  dan  PT.  Newmont  Nusa Tenggara mengontrol akses pemerintah melalui Kontrak Karya Hutan Dodo. Masyarakat  Desa  Ropang,  Ranan,  dan  Lebin  mengontrol  akses yang dimiliki oleh masyarakat Lawin dan Lebangkar. Disamping itu, masyarakat ketiga desa di Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung juga mengontrol akses yang dimiliki oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Perbedaan power yang dimiliki oleh setiap pihak menyebabkan perbedaan otoritas yang kemudian menimbulkan ketegangan hubungan terus berlangsung baik secara vertikal maupun horizontal.

## Saran
Ketegangan hubungan yang disebabkan oleh kontestasi akses agraria di Sumbawa memang tidak dapat dihilangkan namun kondisi ini dapat dikelola untuk memungkinkan suatu penyelsaian. Konflik dapat dikelola melalui berbagai pendekatan, khususnya di Sumbawa  pengelolaan  konflik  dapat  dilakukan  dengan  merujuk pada Fisher et al (2001) yaitu: (1) membangkitkan kepercayaan, saling percaya yang paling utama adalah antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah dapat mengakomodir masyarakat dan mengintensifkan komunikasi agar menumbuhkan rasa saling percaya  antara  kedua  pihak,  (2)  memfasilitasi  dialog,  ketika masyarakat dan pemerintah saling percaya maka Pemerintah Daerah dan masyarakat Se-Kecamatan Ropang harus duduk bersama untuk membicarakan ulang terkait harapan masyarakat terhadap pengelolaan sumber agraria di Hutan Dodo yang difasilitasi  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Sumbawa. Hasil kesepakatan di usulkan untuk dimusyawarahkan kembali bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perusahaan. Agar para pihak terjalin kerjasama yang saling menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah,  Muslim,  Nurdayat,  Dewantara.  2013.  Menguak Sejarah Komunitas Dodo di Sumbawa. Depok (ID): INSOSBooks.
[BPKH] Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Kementrian Kehutanan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan. Laporan Hasil Orientasi Batas Kawasan Hutan Di Kelompok Hutan Dodo Jaran Pusang (RTK.64) Kabupaten Sumbawa. Provinsi Bali. Denpasar (ID): Mei 2013.
[BPN] Badan Pertanahan Nasional. Penanganan Kasus Pertanahan. [Internet]. [tanggal akses]. Diunduh dari: http://www.bpn.go.id/Program/Penanganan-Kasus- Pertanahan
Contreras A, Fay C. 2005. Strengthning Forest Manegement In Indonesia Through Land Tenure Reform: Issues and Framework For Action. Washington. Forest Trends dan World Agroforestry Center. [Internet]. [tanggal akses].
Diunduh dari: http://www.foresttrends.org/documents/ files/doc_107.pdf Darmanto, Setyowati AB. 2012. Berebut Hutan Siberut (Orang Mentawai,  Kekuasaan,  dan  Politik  Ekologi).  Jakarta (ID): KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) kerjasam dengan UNESCO. Dahrendrof R. 1959. Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisa Kritik . Ali Mandan [Penerj]. Jakarta (ID): Rajawali Fahrunnisa,  Azhar  H,  Muswar  HS,  Miharja  HA,  Fahmi  A. 2015. Dilema Agraria Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Pesisir Dusun Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi). Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan.  Vol.  03/03,  pp. 107-113.
Fisher S. 2007. Working With Conflict : Skills & StrategiesFor
150 | Fahrunnisa . et. al . Kontestasi Akses Sumber Agraria di Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang, Kabupaten Sumbawa, NTB
Action. Birmingham [LN]: Birminghem. Guba EG, Linchon YS. (1989). Fourth Generation Evaluation. Newburry  Park,  CA:  Sage. Dalam  Handbook  of Qualitative  Reserach  Edisi  Bahasa  Indonesia  (2009), Denzin Norman K, Lincoln, Yvonna S [Eds], Dariyatno, Badrus  Samsul  Fata,  Abi,  John  Rinaldi  [Penerj]. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar Hariyanto I. 2013. Sengketa Usaha Pertambangan di Wilayah Hutan  Elang  Dodo  Kabupaten  Sumbawa.  Jurnal Magister  Hukum  Udayana.  Vol.  2,  No.1,  2013,  Pg.
1-19. [Internet]. [tanggal akses]. Diunduh dari: http:// ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/4438/3358 Kartodiharjo H, Barr C., Rahardjo D. 2007.  Perkembangan Politik Ekonomi dan Kegagalan Kebijakan Kehutanan. Jakarta (ID): Konpahalindo.
Lutfi  AN,Razif,  Fauzi  M.  2010.  Kronik  Agraria  Indonesia (Memperluas  Imajinasi  Lintas  Zaman,  Sektor  dan Aktor).  Yogyakarta  (ID):  STPN  Press  bekerjasam dengan Sayogyo Institute dan Institute Sejarah Sosisal Indonesia.
Lund, Christian. 2011. Property and Citizenship: Conceptual Land Right and Belonging in Africa. Africa Spectrum. Vol 46/, pp. 71-75
Mantja L. 2011. Sumbawa Pada Masa Dulu (Suatu Tinjauan). Sumbawa (ID): CV Samratulangi.
Peluso,  N.  2006.  Hutan  Kaya  Rakyat  Melarat.  Jakarta  (ID): Konpohalindo.
Poloma MM. 1979. Sosiologi  Kontemporer .  Yosagama [Penerj]. Jakarta (ID): Rajawali Rahman  NF,  Siscawati  M.  2014.  Masyarakat  Hukum  Adat Adalah Peyandang Hak, Subjek Hukum, dan Pemilik Wilayah Aadatnya. Yogyakarta (ID): INSIST Press. Ritzer G, Goodman D. (2008). Teori Sosiologi Moderen . Edisi ke-6. Jakarta (ID): Kencana Ribot JC, Peluso N. 2003. A Theory of Access . Jurnal Rural
Sociology. Vol. 68, No. 2, June 2003, pp. 153-181 .
Salim HS, Abdullah I. 2012. Penyelsaian Sengketa Tambang;
Studi Kasus Sengketa Antara Masyarakat Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Jurnal Mimbar Hukum , Vol 24/3, pp. 377-569 Situmorang AW. 2013. Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup  Di  Indonesia  (1968-2011).  Yogyakarta  (ID): Pustaka Belajar.
Scoot, JC. 1998. Seeing like a State; How Certain Shemes to Improve  Human  Condition  have  Failed . New Haven (ID): Yale University Press. Supardi  D,  Muin  F,  Herwati,  Jumiati,  Kartini  N,  Kholis  N, Nurdayat M. 2006. Pembebasan Hak yang Tersandera (Pergulatan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Sumbawa). Yogyakarta (ID): BP. Arupa.
Tauchid M. 2009. Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia. Yogyakarta  (ID):  STPN  Press  dan  PEWARTA (Persaudaraan Warga Tani)
Uluk  A,  Sudana  M,  Wollenberg  E.  2001.  Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang. Bogor (ID): Center for International Forestry Reserch ( CIFOR ).
[WALHI] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Penyelesaian Konflik  Agraraia  Wajib  Jadi  Prioritas  Jokowi. [Internet]. [26 Mei 2016]. Diunduh dari: http://www. walhi.or.id/penyelesaian-konflik-agraria-wajib-jadi- prioritas-jokowi-jk.html Wirardi G. 2009. Metodelogi  Studi Agraria:  Karya  Terpilih Gunawan  Wirardi .  Sohibuddin  M  [Eds].  Bogor  (ID): Sayogyo Institute, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan  Masyarakat,  FEMA  IPB  dan  Pusat Kajian Agraria (PKA) IPB.
Wirardi G. 1984. Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria. Tjondronegoro [Eds]. Jakarta (ID): PT. Gramedia.