## PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN DAERAH, BELANJA MODAL DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

## DI PROVINSI JAMBI)
Kusnadewi Lestari 1), Sri Rahayu 2), Yudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2019
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The  Purpose  of  this  research  is  to  provide  empirical  evidence  on  the  Effect  of  Local  Government  Size,  Regional Wealth Levels, Regional Dependency Level, Capital Expenditures and Audit Findings of the Republic of Indonesia BPK on the Performance Accountability of District /  City  Governments in Jambi Province. The population in this study were 11 districts / cities (9 districts and 2 cities) in Jambi Province in 2014-2017, the number of observations of this study was 44. The analytical method used was quantitative analysis, with panel data regression models using Eviews9.  The  results  showed:  (1)  Local  Government  Size,  Regional  Wealth  Level,  Regional  Dependency  Level, Capital  Expenditures  and  Audit  Findings  The  Republic  of  Indonesia  BPK  had  a  simultaneous  effect  on  the Performance Accountability of District / City Governments in Jambi Province, (2) Regional Government Measures partially  affected  Against  the  Performance  Accountability  of  District  /  City  Governments  in  Jambi  Province,  (3) Regional  Wealth  Levels  have  a  partial  effect  on  the  Accountability  of  Performance  of  District  /  City  Regional Governments in Jambi Province, (4) Regional Dependency has a partial effect on Accountability of District / City Government Performance in Jambi Province, (5) Capital Expenditure does not partially affect the Accountability of Performance  of  District  /  City  Governments  in  Jambi  Province,  and  (6)  Audit  Findings  of  the  BPK  RI  have  no partial effect on the Accountability of Performance of District / City Governments in Jambi Province.
Keywords  : The  Effect  of  Local  Government  Size,  Regional  Wealth  Levels,  Regional  Dependency  Level,  Capital Expenditures,    Audit  Findings  of  the  Republic  of  Indonesia  BPK,  evaluation  of  local  goverment performance accountability.

## ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan untuk  memberikan bukti empiris Pengaruh Ukuran Pemerintah  Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 kabupaten/kota ( 9 kabupaten  dan  2  kota  )  pada  Provinsi  Jambi  Tahun  2014-2017,  jumlah  pengamatan  penelitian  ini  sebanyak  44. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan model regresi data panel dengan menggubakan Eviews9 .  Hasil  penelitian  menunjukkan:  (1)  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Tingkat  Kekayaan  Daerah,  Tingkat Ketergantungan  Daerah,  Belanja  Modal  dan  Temuan  Audit  BPK  RI  berpengaruh  secara  simultan  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi,  (2)  Ukuran  Pemerintah  Daerah berpengaruh  secara  parsial  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi, (3)  Tingkat  Kekayaan  Daerah  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi,  (4)  Tingkat  Ketergantungan  Daerah  berpengaruh  secara  parsial  terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, (5) Belanja Modal tidak berpengaruh secara  parsial  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi,  dan  (6) Temuan  Audit  BPK  RI  tidak  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Kata Kunci : Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Tingkat  Kekayaan  Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Daerah,  Belanja Modal, Temuan Audit BPK RI, Akuntabilitas Kinerja.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Indonesia memulai desentralisasi dan memasuki era  otonomi  daerah  setelah  dikeluarkannya  Undang- undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang Nomor  32  tahun  2004,  tentang  pemerintah  daerah  dan selanjutnya  diubah  kembali  dengan  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  menegaskan  bahwa  pemerintah daerah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  berdasarkan asas otonomi (Qowi dan Prabowo, 2017).
Reformasi  birokrasi  otonomi  daerah  menurut Ara  (2016)  telah  membawa  perubahan  bagi  sistem administrasi  keuangan  Negara  dengan  ditetapkannya paket  Undang-Undang  Keuangan  Negara,  yaitu Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Keuangan  Negara.  Paket  undang-undang  tersebut menginginkan  adanya  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  rangka mewujudkan good governance .
Paket  undang-undang  keuangan  negara  salah satunya menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan  rancangan  peraturan  daerah,  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  laporan keuangan  yang  telah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI).  Standar  atau acuan  kapan  suatu  daerah  dikatakan  mandiri,  efektif dan  efisien,  serta  akuntabel  perlu  ditetapkan  dalam suatu  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  terkait dengan pengelolaan APBD.
Anggaran  daerah  yang  dikenal  dengan  APBD merupakan  kerangka  kebijakan  public  yang  memuat hak  dan  kewajiban  pemda  yang  tercermin  dalam pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  yang  dinyatakan dalam  satuan  moneter  dan  disusun  berdasarkan pendekatan  prestasi  kerja  yang  akan  dicapai.  APBD merupakan  wujud  pengelolaan  keuangan  daerah  yang ditetapkan  setiap  tahun  oleh  Kepala  Daerah  dengan Peraturan daerah dan disusun berpedoman pada visi dan misi serta rencana kerja pemerintah yang disusun secara objektif  dan  melibatkan  seluruh  komponen  yang  ada dalam  pemerintahan.  Azlina  dan  Riantarno  (2011) menyatakan  dengan  adanya  sistem  tersebut      pemda akan  dapat  mengukur  kinerja  keuangannya  yang tercermin dalam APBD.
Pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan  akuntabilitas  kinerja,  yang  dilakukan dengan  menerapkan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja
Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  yang  merupakan  sarana untuk  melaporkan  penyelenggaraan  pemerintahan apakah sudah terlaksana dengan efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan tepat sasaran.  Setiap pemerintah daerah harus  menerapkan  SAKIP  dan  melaporkan  kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan dievaluasi oleh  Aparat Pengawasan  Internal  Pemerintah  (APIP)  di  bawah koordinasi  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan-RB)  sebagai pihak yang bertugas melakukan penguatan akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  (Nurdin,  2015).  Hasil evaluasi  akuntabilitas  kinerja  dikelompokkan  dalam  7 kategori,  yaitu  kategori  AA  (sangat  memuaskan),  A (memuaskan), BB (sangat baik), B (baik), CC (cukup), C  (kurang),  dan  D  (sangat  kurang)  (Kemenpan-RB, 2015).  Akuntabilitas  Kinerja  adalah  perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  pelaksanaan Program  dan  Kegiatan  yang  telah  diamanatkan  para pemangku  kepentingan  dalam  rangka  mencapai  misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang  telah  ditetapkan  melalui  laporan  kinerja  instansi pemerintah  yang  disusun  secara  periodik  (Perpres  No 29 Tahun 2014).
Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi.  Asman  Abnur  menjelaskan bahwa  regional  satu  wilayah  Sumatera,  Banten,  dan Jawa  Barat  menunjukkan  bahwa  sebanyak  172 pemerintah kabupaten/kota telah dievaluasi Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi.  Beliau  menjelaskan  bahwa  satu daerah  mendapat  predikat  A  dan  3  pemerintah kabupaten  kota  mendapat  predikat  BB,  17  predikat  B, 81  predikat  CC,  69  berpredikat  C,  dan  satu  kabupaten dengan  predikat  D.  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa akuntabilitas kinerja ini belum sepenuhnya mendapatkan  perhatian  yang  memadai  dari  pemerintah daerah.  dengan  demikian  akuntabilitas  kinerja  menjadi topik  yang  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut (KemenPAN&RB,2016).
Akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah  di Provinsi Jambi tahun 2017 telah ada peningkatan dari 8 kabupaten  yang  masih  berpredikat  ―CC‖  sekarang hanya menjadi 4 kabupaten saja yaitu Kabupaten Tebo, Kabupaten  Muaro  Jambi,  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur,  dan  Tanjung  Jabung  Barat.  Namun  demikian, nilai  keseluruhan  hasil evaluasi akuntabilitas  kinerja di Provinsi Jambi masih berpredikat ―CC‖ (cukup) dengan nilai  SAKIP  sebesar  58,70  ditahun  2017  hanya  naik sedikit dari tahun 2016 yakni sebesar 58,29 dan sangat turun dari tahun 2015 yakni dengan nilai sebesar 59,36 untuk  mendapat  predikat  ―B‖  (Baik)  Pemerintah Daerah Provinsi Jambi setidaknya harus  melewati nilai 60.  Berikut  hasil  evaluasi  akuntabilitas  kinerja
pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  provinsi  Jambi pada tahun 2014-2017 tersaji dalam gambar 1.2 berikut:
Gambar 1.
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi
Sumber: LKJ Provinsi Jambi 2017 data diolah.
Permasalahan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  tersebut merupakan  kajian  yang  sangat  menarik  dan  masih relatif  jarang  dilakukan  penelitian.  Melihat  fenomena tersebut  menurut  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan-RB) factor-faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja pemerintah daerah  yakni  sasaran  yang ditetapkan tidak berorientasi  pada  hasil,  ukuran  keberhasilan  tidak  jelas dan  terukur,  kegiatan  yang  ditetapkan  tidak  berkaitan dengan  sasaran  lalu  yang  terakhir  perincian  kegiatan tidak  sesuai  dengan  tujuan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dalam  LAKIP  yang  menggambarkan  kinerja  yang dicapai  suatu  instansi  pemerintah  atas  pelaksanaan program  dan  kegiatan  yang  dibiayai  APBN/APBD karena  faktor-faktor  tersebut  tercatut  didalamnya (PermenPAN-RB No. 29/2010/P12).
APBD merupakan suatu kesatuan dari Pendapatan,  Belanja,  dan  Pembiayaan  (Penerimaan Pembiayaan  dan  Pengeluaran  Pembiayaan).  Sumber penerimaan  daerah  berasal  dari  pendapatan  dan penerimaan  pembiayaan  yang  merupakan  sumber  daya keuangan  yang  akan  digunakan  dalam  menjalankan program/kegiatan, sedangkan pengeluran daerah berupa belanja  dan  pengeluaran  pembiayaan  yang  merupakan input yang digunakan untuk menjalankan program/kegiatan. Untuk dapat menjalankan program/kegiatan  yang  disusun  dalam  APBD  guna mencapai tujuan yang ingin dicapai, Pemerintah daerah bertanggung  jawab  untuk  mengelola  sumber-sumber penerimaan  daerah  dan  juga  asset  yang  sudah  dimiliki daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006).
Pemerintah daerah yang memiliki total aset yang besar  dituntut  untuk  melakukan  transparansi  atas pengelolaannya  sebagai  bentuk  akuntabilitas  terhadap publik  (Setyaningrum  dan  Syafitri,  2012).  Menurut Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012)  Ukuran  Pemda  yang
mana  diproksikan  dengan  total  asset  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kinerja  pemda,  sejalan dengan  penelitian  Sutaryo  dan  Suharyanto  (2016)  total asset  juga  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  pemda. Sedangkan  penelitian  Muhammad  Din  et  al  (2017) menyatakan  total  asset  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  pelaporan  keuangan  pemda.  Pemerintah daerah juga memiliki sumber terbesar penerimaan yaitu berasal dari pendapatan salah satunya ialah pendapatan asli  daerah.  Penelitian  Nurdin  (2015)  mengukur karakteristik  pemda  dilihat  dari  tingkat  kekayaan daerah  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja  pemerintah  Kabupaten/Kota.  Namun  berbeda dengan penelitian Sutaryo dan Suharyanto (2016) yang menyatakan  bahwa  PAD  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  pemda.  Besarnya  PAD  yang diperoleh  pemda  tidak  menjadi  acuan  bahwa  pemda tersebut dapat mengelola PAD nya dengan baik  hal itu dapat dilihat dari kinerja pemda itu sendiri.
Penelitian  oleh  Juweny  (2016)  dan  Sudarsana dan Rahardjo (2013) mengukur tingkat ketergantungan daerah  pada  pemerintah  pusat  menggunakan  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  yang  diterima  pemda  terhadap kinerja  pemda  berpengaruh  positif  dan  signifikasi. Sedangkan  Nurdin  (2015)  menyatakan  hal  yang sebaliknya  tingkat  ketergantungan  pada  Pemerintah Pusat  berpengaruh  negatif  terhadap  akuntabilitas kinerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Besarnya  DAU yang diterima pemda tidak menjamin akan akuntabilitas kinerja,  karena  berjalannya  otonomi  daerah,  potensi yang  didapatkan  pemda  sebenarnya  bisa  mengelola keuangannya  lebih  baik  tanpa  harus  bergantung  DAU yang besar kepada pemerintah pusat.
Penelitian  Nurdin  (2015)  menyatakan  belanja daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah  kabupaten/kota.  Dimana  ini  disebabkan karena lemahnya system perencanaan dan penganggaran pemda sehingga sering didapati ketidakcocokan antara program/kegiatan dengan output/outcome yang  dihasilkan.  Ini  mengakibatkan belanja  yang  telah  terealisasi  tidak  berakibat  pada tercapainya tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Sedangkan  pada  penelitian  Nurina  (2016)  menyatakan belanja  modal  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  pada  kantor  Pemerintah Kota  Banda  Aceh.  Ara  et  al  (2016)  juga  menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif.
Penelitian  Muhammad  Din  et  al  (2017),  dan Harumiati  (2014),  membuktikan  bahwa  tindak  lanjut hasil  pemeriksaan  (temuan  audit)  berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah. Sedangkan  Nurdin  (2015)  didalam  penelitiannya mengemukakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi  atas  pengelolaan  keuangan  Negara  yang
dilaksanankan  Pemda,  maka  Pemda  wajib  menyusun Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  yang kemudian akan diaudit oleh institusi pemeriksaan  yang bebas dan mandiri, dalam hal ini adalah BPK RI.
Mengacu  kepada UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara bahwa untuk mendukung keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara, keuangan  negara  wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis, efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan  rasa  keadilan  dan  kepatutan  dan  untuk mewujudkan  pengelolaan  keuangan  negara,  perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang bebas  dan  mandiri.  Pemeriksaan  keuangan  negara dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Hasil  dari  pemeriksaan  yang  dilakukan  BPK  tersebut berupa  temuan  audit.  Semakin  banyak  temuan  audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemda tersebut,  yang  merupakan  salah  satu  komponen penilaian SAKIP kurang baik, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriasari, 2012).
Penelitian tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diteliti oleh Rizani Mairi et al (2014) yang bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas kinerja di  instansi  pemerintah.  Penelitiannya  menjelaskan bahwa  akuntabilitas  kinerja  di  Indonesia  adalah fenomena  yang  datang  dari  permintaan  masyarakat mulai  diartikulasikan  dari  awal  era  reformasi  pada tahun 1998. Sebagai implementasi akuntabilitas kinerja konsep  dalam  tata  kelola,  setiap  lembaga  pemerintah memiliki  kewajiban  untuk  mengungkapkan  laporan setelah  akhir  tahun  fiskal,  dalam  bentuk  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP). Penelitiannya  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas  kinerja pemerintah  daerah  belum  optimal  karena  terdapat beberapa  hambatan  bagi  lembaga  untuk  menyajikan Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Sutaryo  dan  Suharyanto  (2016),  juga  melakukan penelitian tentang akuntabilitas dan hasilnya menyatakan  bahwa  PAD  yang  dilaporkan  dalam  LRA tidak  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  pemerintah daerah tetapi asset  yg diukur dalam ukuran pemerintah daerah  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemerintah daerah, lalu Fontanella dan Rosietta (2014) mengaitkan  pengaruh  desentralisasi  fiscal  dan  kinerja terhadap  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  pemda  di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat  dirumuskan  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut:
1) Bagaimanakah  pengaruh  ukuran  Pemerintah Daerah,  Tingkat  Kekayaan  Daerah,  Tingkat Ketergantungan  Daerah,  Belanja  Modal  dan Temuan  Audit  BPK  RI  secara  Simultan  terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2) Bagaimanakah  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah Daerah  secara  Parsial  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi?
3) Bagaimanakah Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah  secara  Parsial  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi ?
4) Bagaimanakah  Pengaruh  Tingkat  Ketergantungan Daerah  secara  Parsial  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi ?
5) Bagaimanakah  Pengaruh  Belanja  Modal  secara Parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi ?
6) Bagaimanakah  Pengaruh  Temuan  Audit  BPK  RI secara  Parsial  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi ?
2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1. Kajian Pustaka
2.1.1 Sterwardship Theory
Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian  dari agency  theory yaitu stewardship  theory . Donaldson et.al. (1997) dalam penelitiannya menemukan  faktor  yang  membedakan  antara Agency Theory dan Stewardship  Theory .  Teori stewardship menggambarkan  situasi  dimana  manajemen  tidaklah termotivasi  oleh  tujuan-tujuan  individu  tetapi  lebih ditujukan  pada  sasaran  hasil  utama  mereka  untuk kepentingan  organisasi.  Teori  tersebut  mengasumsikan adanya  hubungan  yang  kuat  antara  kepuasan  dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals  dan  manajemen.  Maksimalisasi  utilitas kelompok  ini  pada  akhirnya  akan  memaksimumkan kepentingan  individu  yang  ada  dalam  kelompok organisasi.
Implikasi  teori  stewardship  dalam  penelitian  ini yaitu  stewards  dalam  hal  ini  adalah  para  pengelola anggaran  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi sehingga  dapat  dipercaya  untuk  bertindak  sesuai dengan  kepentingan  publik  diharapkan  akan  bekerja dengan  sebaik-baiknya  untuk  kepentingan  principal yaitu  masyarakat  dengan  melaksanakan  tugas  dan
fungsinya dengan tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran  yang diamanahkan  kepadanya, dengan  demikian  tujuan  pengelolaan  anggaran  dapat tercapai  secara  maksimal.  Untuk  melaksanakan tanggungjawab  tersebut  maka  stewards  diharapkan meningkatkan  kinerjanya  dan  menggunakan  keahlian Sumber  Daya  Manusianya  dengan  memanfaatkan Teknologi  Informasi,  Komitmen  semua  pegawai  yang terlibat dalam pengelolaan anggaran sehingga diharapkan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang makin efektif.

## 2.1.2 Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas  merupakan  salah  satu  unsur  dari perwujudan good governance yang sedang dilakukan di Indonesia, karena menurut Suyanto (2010) akuntabilitas merupakan  kunci  dari  konsep good  governance ,  untuk mendukung hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan  terukur,  dan  berlangsung  secara  berdaya  guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari  kolusi,  korupsi,  dan  nepotisme.  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  adalah  perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  sasaran dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  sistem pertenggungjawaban secara periodik (BPKP, 2007).
Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (SAKIP)  adalah  instrumen  yang  digunakan  instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi.  SAKIP  terdiri  dari berbagai  komponen  yang  merupakan  satu  kesatuan yaitu  perencanaan  strategis,  perencanaan  kinerja, pengukuran  kinerja  dan  pelaporan  kinerja  (LAN-RI, 2003).  Selain  itu,  SAKIP  merupakan  penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten  dengan  penerapan  reformasi  birokrasi,  yang berorientasi  pada  pencapaian  outcomes  dan  upaya untuk  mendapatkan  hasil  yang  lebih  baik.  Hasil  dari pelaksanaan  evaluasi  selesai  secara  keseluruhan, KEMENPAN  &  RB  memberikan  peringkat  nilai dengan sebutan: AA (sangat memuaskan), A (memuaskan), BB (sangat baik), B (baik), CC (cukup), C  (kurang),  dan  D  (sangat  kurang)  (KEMENPAN  & RB, 2015).
2.1.3 Ukuran Pemerintah Daerah
Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa  besar  pemerintahan  daerah.  Dengan  jumlah aset/pegawai/  produktifitas  yang  lebih  besar  sehingga diharapkan  memiliki  kinerja  keuangan  yang  lebih  baik daripada daerah yang lebih kecil (Patrick ,2007).

## 2.1.4 Tingkat Kekayaan Daerah
Tingkat  kekayaan  Pemda  diproksikan  dengan pendapatan  asli  daerah  (PAD). Menurut  Undang- Undang  No.  33  Tahun  2004  PAD  adalah  sumber keuangan  daerah  yang  digali  dari  wilayah  daerah  yang bersangkutan  yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang sah.

## 2.1.5 Tingkat Ketergantungan Daerah
Tingkat  ketergantungan  terhadap  dana  transfer dari  pemerintah  pusat  di  Indonesia  tercermin  dari besarnya  dana  perimbangan  yang  diberikan.  Definisi dana perimbangan menurut Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Robbin  dan  Austin (1986)  memaparkan  bahwa intergovernmental  revenue merepresentasikan  tingkat  ketergantungan  pemerintah daerah.  Tingkat  ketergantungan  yang  tinggi  cenderung meningkatkan tingkat pengungkapan. Hal ini disebabkan  adanya  kepentingan  bagi  pemerintah  pusat untuk memantau apa yang dilakukan pemerintah daerah dan  tingkat  pencapaian  kinerja  atas  alokasi  dana  yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat.

## 2.1.6 Belanja Modal
Menurut  Permendagri  No.  13  Tahun  2006 belanja  modal  adalah  total  belanja  yang  digunakan untuk  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka pembelian/pengadaan  atau  pembangunan  aset  tetap berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat  lebih  dari  12 (dua  belas)  bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan pemerintahan,  seperti  dalam  bentuk  tanah,  peralatan dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan,  irigasi  dan jaringan,  dan  aset  tetap  lainnya.  Belanja  modal  adalah pengeluaran  anggaran  untuk  perolehan  aset  tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

## 2.1.7 Temuan Audit BPK
Berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan  negara,  keuangan  negara  wajib  dikelola secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,  transparan, dan bertanggung jawab  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan dan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  yang  bebas  dan  mandiri.  Pemeriksaan keuangan  negara  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa
Keuangan  (BPK)  dan  terdiri  dari  pemeriksaan keuangan,  pemeriksaan  kinerja  dan  pemeriksaan dengan  tujuan  tertentu.    Hasil  dari  pemeriksaan  yang dilakukan  BPK  tersebut  berupa  opini,  temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

## 2.2. Penelitian Terdahulu
Riantoro dan Azlina (2011), melakukan penelitian  yang  bertujuan  untuk  menganalisis  factor- faktor  yang  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah memperoleh hasil bahwa kepatuhan pada  perundang-undangan  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi.
Mustikarini dan Fitriasari (2012), Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran, tingkat kekayaan  dan  tingkat  kertergantungan  pada  pusat berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  pemerintah, sedangkan belanja modal dan temuan audit berpengaruh negatif terhap kinerja pemerintah daerah.
Sudarsana  dan  Rahardjo  (2013),  Berdasarkan hasil  analisis  regresi  menunjukkan  bahwa  ukuran pemerintah  daerah  dengan  proksi  total  aset,  variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan  proksi  DAU  dibanding  total  pendapatan  dan belanja  modal  dengan  proksi  belanja  modal  dibanding total realisasi belanja terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sedangkan  temuan  audit  BPK  dengan  proksi  temuan audit  dibanding  total  anggaran  belanja  dan  tingkat kekayaan  daerah  dengan  proksi  PAD  dibanding  total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia.
Fontanella  dan  Rossieta  (2014),  melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi  fiscal  dan  kinerja  terhadap  akuntabilitas pelaporan  keuangan  pemerintah  di  Indonesia  yang menemukan  bahwa  desentralisasi  fiscal  dalam  bentuk tingkat kemandirian daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah,  sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh  negative  terhadap  akuntabilitas  pelaporan keuangan (opini audit).
Armaja  et  al  (2015),  Hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  kekayaan  daerah  dan  anggaran perimbangan (rasio
ketergantungan daerah) berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh.
Nurdin (2015), Hasil dari penelitiannya menyebutkan  bahwa  hanya  tingkat  kekayaan  pemda yang  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pemda sedangkan temuan audit, belanja daerah dan
ketergantungan  memiliki  pengaruh  negative  terhadap akuntabilitas  kinerja  pemda.  Ara  (2016),  Hasil penelitiannya  menemukan  bahwa  (1)  tingkat  kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah  daerah,  artinya  bahwa  tingkat  kekayaan daerah  yang  semakin  tinggi  dan  mampu  digali  serta dikelola  oleh  pemerintah  daerah  sebagai  pembiayaan pembangunan  dan  pelayanan  publik  akan  mendoorng kinerja  pemerintah  daerah  yang  baik;  (2)  Variabel tingkat  ketergantungan  daerah  pada  pemerintah  pusat (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.  Tingkat  keetrgantungan  daerah  berpengaruh dominan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sutaryo dan Suharyanto (2016), Hasil penelitiannya  menunjukan  bahwa  level  kapabilitas APIP  mempengaruhi  akuntabilitas  kinerja  pemerintah daerah,  sedangkan  jumlah  auditor  APIP  tidak mempengaruhi.  Lalu  variable  kontrol  yang  diuji menunjukkan  letak  geografis  dan  jumlah  asset mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sedangkan  jumlah  PAD  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Qowi  dan  Prabowo  (2017),  Hasil  penelitiannya menjelaskan  bahwa  karakteristik  pemerintah  daerah yang  diwakili  tingkat  kekayaan  daerah,  tingkat ketergantungan  pada  pemerintah  pusat,  belanja  modal, dan  temuan  pemeriksaan  BPK  berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Indonesia.  Tingkat  kekayaan  berpengaruh  signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Muhammad Din  et  al  (2017),  Hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa  tindak  lanjut  hasil  pemeriksaan  keuangan  dapat mengurangi  tingkat  kerugian  keuangan  sehingga meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil pemeriksaan  (temuan  audit)  berpengaruh  positif terhadap  akuntabilitas  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.  Penelitiannya  menjelaskan  bahwa  akuntabilitas bersama  dengan  transparansi  adalah  masalah  utama bagi penyelenggara administrasi.

## 2.3. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  dari  penelitian  terdahulu,  maka pada  penelitian  ini  dapat  disusun  kerangka  pemikiran yang  terdapat  pada  gambar  model  penelitian,  sebagai berikut;

## 2.4. Hipotesis
Adapun  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian ini :
H 7 :  Ukuran  pemerintah  daerah,  tingkat  kekayaan daerah,  tingkat  ketergantungan,  belanja  modal, dan  temuan  audit  BPK  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
H 2 :  Ukuran  pemerintah  daerah  berpangaruh  terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
H 3 :  Tingkat  kekayaan  pemda  berpengaruh    terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Kabupaten /Kota di  Provinsi Jambi.
H 4 :  Tingkat  ketergantungan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi.
H 5 :  belanja  modal  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  pemerintah  daerah    Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi.
H 6 :  Temuan  audit  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Ukuran Pemda, Tingkat
Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan,  Belanja  Modal,  dan  Temuan  Audit BPK terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.  Subjek  penelitian dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi.  Keseluruhan pemerintah  Kabupaten/Kota  tersebut  sebanyak  9 kabupaten dan 2 Kota.

## 3.2. Variabel Penelitian
Variabel Defenisi / Konsep Variabel Indikator Pengukuran Ukuran Pemerintah Daerah (X 1 ) Ukuran pemerintah daerah memerlukan sumber daya dan fasilitas yang  memadai  untuk memberikan  pelayanan kepada masyarakat,
sehingga  ukuran  daerah yang  ditandai  dengan besarnya  jumlah  asset Pemda. (Mustikarini,2012) Size  =  Ln  dari  Total Aset Pemerintah Daerah Tahun 2014-2017 Tingkat Kekayaan Daerah (X 2 ) Tingkat Kekayaan daerah  dapat  di  ukur dengan menggunakan PAD dibandingkan dengan  total  pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah. (Nurdin,2015) PAD TKD = Total Pendapatan Tingkat Ketergantung an (X 3 ) Tingkat  ketergantungan Daerah (intergovernmental revenue)  adalah  jenis pendapatan  Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah (Patrick, 2007). DAU TKP = Total Pendapatan Belanja Modal (X 4 ) Kementrian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2012) menyatakan rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai belanja modal. Total BM BM = Toral Realisasi Belanja
Temuan Audit BPK (X 5 ) Pengukuran temuan audit  dapat  dilihat  dari semakin banyaknya tingkat temuan audit pemerintah  daerah  maka menunjukkan tingkat efisiensi kinerja pemerintah  daerah  yang tidak  baik.  Konsisten dengan  penelitian  yang dilakukan Mustikarini dan Fitria (2012). Temuan  Audit  BPK (dalam rupiah) TA = Total Realisasi belanja daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Cakupan evaluasi akuntabilitas  kinerja  ini dilakukan terhadap komponen manajemen yaitu, perencanaan, pengukuran,  pelaporan, serta  evaluasi  internal dan  komponen  capaian kinerja    (Kemenpan-RB, 2015). Skor hasil
evaluasi akuntabilitas
kinerja  diukur  dalam skala  nilai dari 0 sampai dengan  100  yang  akan diberikan predikat sesuai dengan  kategori  yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB.Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
AKPD = Skor akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota
Prov. Jambi
Sumber : Data diolah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Penelitian

## 4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif
Hasil  dari  pengujian  statistik  deskriptif  pada penelitian Pengaruh Ukuran Pemda, Tingkat Kekayaan, Tingkat  Ketergantungan,  belanja  Modal  dan  Temuan Audit  BPK  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah Darah  (Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  jambi)  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  1  di bawah ini:
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif Y X1 X2 X3 X4 X5
Mean   54.10886   14.50864   15.25341   53.51182   24.62477   0.551364 Med 55.11500   14.57500   11.30000   54.65000   25.05000   0.295000
Max 61.91000   15.11000   50.37000   62.74000   45.14000   4.450000
Mini 32.81000   13.87000   3.500000   39.07000   10.67000  0.040000
StDev   5.835352   0.314048   11.11415   5.161086   6.789168   0.820007
Obs 44 44 44 44 44 44

## Sumber: Data Olah Eview9
Hasil  dari  Tabel  1  di  atas,  dapat  terlihat  bahwa jumlah observasi  yang digunakan  dalam penelitian  ini masing-masing  berjumlah  44  data.  Nilai  minimum merupakan  nilai  terendah  untuk  setiap  variabel, sedangkan  nilai  maksimum  merupakan  nilai  tertinggi untuk  setaip  variabel  dalam  variabel.  Nilai  mean merupakan  rata-rata  dari  setiap  variabel  yang  diteliti. Deviasi  standar  merupakan  sebaran  data  yang digunakan  dalam  penelitian  yang  mencerminkan  data tersebut  heterogen  atau  homogen  yang  sifatnya fluktuatif.
Data-data  diperoleh  dari  variabel  yang  di  teliti diantaranya  Akuntabilitas  Kinerja  Pemda  (Y),  nilai minimum  sebesar  32.81000,  dan  nilai  maksimum sebesar  61.91000,  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar 54.10886,  dan  standar  deviasi  sebesar  5.835352. Ukuran  Pemda  (X1)  memiliki  nilai  minimum  sebesar 13.87000,  dan  nilai  maksimum  sebesar  15.11000, memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  14.50864,  dan  standar deviasi  sebesar  0.314048.  Tingkat  Kekayaan  Pemda (X2)  memiliki  nilai  minimum  sebesar  3.500000,  dan nilai  maksimum  sebesar  50.37000,  memiliki  nilai  rata- rata  sebesar  15.25341,  dan  standar  deviasi  sebesar 11.11415.  Tingkat  Ketergantungan  Daerah  (X3) memiliki  nilai  minimum  sebesar  39.07000,  dan  nilai maksimum  sebesar  62.74000,  memiliki  nilai  rata-rata sebesar  53.51182,  dan  standar  deviasi  sebesar 5.161086. Belanja Modal (X4) memiliki nilai minimum
sebesar  10.67000,  dan  nilai  maksimum  sebesar 45.14000,  memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  24.62477, dan  standar  deviasi  sebesar  6.789168.  Temuan  Audit BPK  (X5)  memiliki  nilai  minimum  sebesar  0.040000, dan  nilai  maksimum  sebesar  4.450000,  memiliki  nilai rata-rata  sebesar  0.551364,  dan  standar  deviasi  sebesar 0.820007.

## 4.1.2. Analisis Regresi Data Panel
Analisis  Regresi  Linier  Data  Panel  pada penelitian  ini  menggunakan  metode Fixed  Effect . Pemilihan metode Fixed Effects sebagai metode analisis data panel pada penelitian ini sebelumnya diuji melalui uji  chow  dan  uji hausman terlebih  dahulu,  sehingga akhirnya  metode Fixed  Effect yang  paling  tepat  untuk menguji data panel pada penelitian ini.
Tabel 2.

## Hasil Uji Regresi Data Panel dengan
Metode Fixed Effect Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -98.89510 41.84632 -2.363293 0.0253 X1 15.97796 3.236007 4.937554 0.0000 X2 -0.336668 0.055331 -6.084638 0.0000 X3 -1.271954 0.238780 -5.326886 0.0000 X4 -0.241550 0.119039 -2.029164 0.0520 X5 0.605021 0.357810 1.690900 0.1020 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.824934     Mean dependent var 69.74376 Adjusted R-squared 0.731149     S.D. dependent var 40.65755 S.E. of regression 3.663149     Sum squared resid 375.7224 F-statistic 8.795996     Durbin-Watson stat 2.151755 Prob(F-
statistic)        0.000001
Sumber  :
Data  Olah Eview10 Persamaan  regresi  dari  data  panel  pada  penelitian, sebagai berikut:
Y = -98.89510 + 15.97796X1- 0.336668X2 -
1.271954X3 – 0.241550X4 + 0.605021X5 + 0

## 4.1.3. Hasil Pengujian Hipotesis

## 4.1.3.1 Uji F
Hasil  uji  F  dilihat  dalam  tabel  prob  (F-statistic) dengan asumsi 5% (0.05), jika nilai probabilitas < 0.05, maka  dapat  dikatakan  terdapat  pengaruh  yang signifikan  secara  bersama-sama  antara  variabel  bebas terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai probabilitas >  005  maka  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan secara  bersama-sama  antara  variabel  bebas  terhadap
variabel  terikat.  Hasil  dari  tabel  4.2  di  atas  didapat signifikansi  F  sebesar  0.000001  lebih  kecil  dari  taraf signifikansi  0.05,  hal  ini  berarti  bahwa  H 0 ditolak  dan dan  H a diterima.  dapat  disimpulkan  bahwa  semua variabel  independen  yaitu  Ukuran  Pemerintah  Daerah (X1),  Tingkat  Kekayaan  Daerah  (X2),  Tingkat Ketergantungan  Daerah  (X3),  Belanja  Modal  (X4)  dan Temuan  Audit  BPK  RI  (X5)  secara  bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

## 4.1.3.2 Uji t
Nilai t hitung merupakan nilai yang didapat dengan membandingkan  koefisien  regresi  tiap  variabel  dengan standar  error  dari  koefisien  regresi  tersebut.  Kriteria keputusan dilihat nilai probabilitas dari setiap koefisien regresi  masing-masing  variabel  independen.  Hasil  uji  t dapat dilihat pada tabel  4.2 di atas.
a. Pengujian  koefisien  regresi  variabel  Ukuran Pemerintah Daerah Pada variabel Ukuran Pemerintah  Daerah,  signifikansi sebesar  0.0000 lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0.05,  hal  ini berarti  bahwa  H 0 ditolak  dan  H a diterima,  dengan demikian, Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provnsi Jambi.
b. Pengujian  koefisien  regresi  variabel  Tingkat Kekayaan Daerah Pada variabel Tingkat
Kekayaan  Daerah,  signifikansi  t sebesar  0.0000 lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0.05,  hal  ini berarti bahwa H 0 ditolak dan  H a diterima, dengan demikian,  Tingkat  Kekayaan  Daerah  berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provnsi Jambi.
c. Pengujian  koefisien  regresi  variabel  Tingkat Ketergantungan  Daerah  Pada  variabel  Tingkat Ketergantungan  Daerah  signifikansi  t  sebesar 0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, hal ini  berarti  bahwa  H 0 ditolak  dan  dan  H a diterima, dengan demikian, Tingkat Ketergantungan Daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provnsi Jambi.
d. Pengujian  koefisien  regresi  variabel  Belanja ModalPada  variabel  Belanja  Modal  signifikansi  t sebesar  0.0520  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi 0.05, hal ini berarti bahwa H 0 diterima dan dan H a ditolak,  dengan  demikian,  Belanja  Modal  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provnsi Jambi.
e. Pengujian koefisien regresi variabel Temuan BPK RI  Pada  variabel  Temuan  BPK  RI  signifikansi  t sebesar  0.1020  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi 0.05, hal ini berarti bahwa H 0 diterima dan dan H a ditolak,  dengan  demikian,  Temuan  BPK  RI  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provnsi Jambi.

## 4.1.4 Koefisien Determinasi
Uji  koefisien  determinasi  digunakan  untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Koefisien determinasi  ( goodness  of  it )  dinotasikan  dengan R square ,  adalah    suatu  ukuran  untuk  menentukan  baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Angka ini menunjukan  seberapa  dekat  garis  regresi  yang terestimasi dengan data sesungguhnya (Ghozali, 2006). Nilai  R 2 berkisar  antara  0  hingga  1.  Nilai R  square sebesar  0  menunjukkan  bahwa  variasi  dari  variabel terikat  tidak  dapat  diterangkan  sama  sekali  oleh variabel  bebas  sedangkan  nilai  R 2 sebesar  1 menunjukkan bahwa variasi dari variabel terikat secara keseluruhan  dapat  diterangkan  oleh  variabel  bebas. Sedangkan nilai koefisien  penentu ( Adjusted R Square ) menunjukkan  seberapa  besar  presentase  variabel dependen  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen. Besarnya  pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah, Tingkat  Kekayaan  Daerah,  Tingkat  Ketergantungan Daerah,  Belanja  Modal  dan  Temuan  Audit  BPK  RI , terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah dapat dilihat pada nilai  koefisien determinasi ( adjusted R Square ) dalam  tabel  4.5  di atas.  Dari  tabel  4.5  dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi ( Adjusted R Square )  yaitu  sebesar  0.731149.  Besarnya  pengaruh yaitu 0.731149 x 100% = 73.11%, dan sisanya sebesar 26.89%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak termasuk dalam variabel penelitian.

## 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1 Pengaruh  Ukuran  Pemda,  Tingkat  Kekayaan, Tingkat  Ketergantungan,  Belanja  Modal  dan Temuan  Audit  BPK  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Pemda
Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian  ini  adalah  ukuran  pemda,  tingkat  kekayaan daerah,  tingkat  ketergantungan  daerah,  belanja  modal dan  temuan  audit  BPK  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemda  kabupaten/kota  diprovinsi  jambi.  Berdasarkan hasil  pengujian  yang  digambarkan  dalam  tabel  4.5, didapat signifikansi F sebesar 0.000001 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, hal ini berarti bahwa H 0 ditolak dan  dan  H a diterima.  Ini  menunjukkan  bahwa  semua variabel  independen  berpengaruh  secara  simultan
terhadap variabel dependent.Tingginya variabel independen  yang  mempengaruhi  variabel  dependen mengindikasikan  bahwa  11  kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi  sudah  cukup  maksimal  menggunakan  atau memanfaatkan  dan  merencanakan  dana  yang  telah dianggarkan  secara  tepat,  efisien  dan  efektif  sehingga menghasilkan output dalam hal ini penilaian akuntabilitas kinerja yang baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mustikarini  dan Fitriasari  (2012);  Sutaryo  dan  Suharyanto  (2016); Harumiati  dan  Payamta  (2014);  Nurdin  (2015);  Qowi dan  Prabowo  (2017)  dan  bertolak  belakang  dengan penelitian  Fonatella  dan  Rossieta  (2014);  Rianti  dan Azlina (2011).
4.2.2 Pengaruh Ukuran Pemda terhadap

## Akuntabilitas  Kinerja Pemda
Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa  ukuran pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi.  Hal  ini  dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai  signifikansi  t  pada  pengaruh  ukuran  pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan  nilai  yang  lebih  kecil  dari  0.05.  Dengan demikian  ukuran  pemerintah  daerah  merupakan prediktor  yang  baik  untuk  menjelaskan  akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini dibuktikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  kinerja pemerintah  daerah  semakin  baik.  Hal  ini  bisa  dilihat adanya peningkatan nilai aset selama tiga tahun terakhir dari  tahun  2015  –  2017  yang  diikuti  dengan peningkatan  hasil  evaluasi  akuntabilitas  kinerja  yang juga  meningkat.  Sebagai  contoh  dapat  dilihat  pada daerah  Kabupaten  Merangin  dengan  nilai  aset  pada tahun  2015  sebesar  Rp.1.627.366,99  juta  meningkat menjadi  Rp.2.163.500,00  juta  pada  tahun  2017, begitupun  dengan  skor  akuntabilitasnya  yang  pada tahun  2015  sebesar  48,25  meningkat  menjadi  61,91 pada  tahun  2017.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Masdiantini  dan  Erawati  (2016)  yang  mengungkapkan bahwa  ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.  Sementara  itu,  penelitian  menunjukkan  hasil yang  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sudarsana  dan  Rahardjo  (2013)  dan  Harumiati  dan Payamta  (2014)  yang  menunjukkan  bahwa  ukuran pemerintah  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja pemerintah daerah.

## 4.2.3 Pengaruh  Tingkat  Kekayaan  terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemda
Hasil  penelitian  ini  memperlihatkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari tingkat kekayaan
daerah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi.  Hal  ini  ditunjukkan oleh  hasil  pengujian  hipotesis  yang  menunjukkan  nilai signifikansi  t  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0.05. Dengan  demikian,  tingkat  kekayaan  daerah  merupakan prediktor  yang  baik  untuk  menjelaskan  akuntabilitas kinerja  pemerintah  daerah,  artinya  bahwa  adanya peningkatan  nilai  tingkat  kekayaan  daerah  membuat terjadinya  penurunan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah daerah  di  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  ditunjukkan  bahwa apabila  tingkat  kekayaan  daerah  semakin  besar,  justru akuntabilitas kinerja pemerintah semakin menurun. Hal ini  misalnya  bisa  dilihat  dari  tingkat  kekayaan  daerah yang  cukup  besar  seperti  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur  tahun  2014  dengan  proporsi  sebesar  38,67%, justru  hasil  evaluasi  atas  akuntabilitas  kinerja pemerintahnya  dengan  nilai  yang  cenderung  rendah sebesar  50,36,  sebaliknya  Kabupaten  Merangin  yang merupakan  daerah  dengan  tingkat  kekayaan  daerah hanya  sebesar  6,64%  pada  tahun  2017  memiliki  nilai akuntabilitas  paling  besar  yaitu  60,91.  Hasil  penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian  Armaja  et.al  (2015)  yang juga  mengungkapkan  bahwa  tingkat  kekayaan  daerah yang  diukur  menggunakan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Sudarsana  dan  Rahardjo (2013), Harumiati dan Payamta (2014), Nurdin (2015), Ara  et.al  (2016),  dan  Qowi  dan  Prabowo  (2017) memiliki  hasil  yang  berbeda  dimana  penelitiannya menunjukkan  bahwa,  tingkat  kekayaan  daerah  yang diproksi  dengan  PAD  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.
4.2.4 Pengaruh Tingkat Ketergantungan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemda
Hasil  penelitian  ini  telah  dibuktikan  bahwa secara parsial tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah.  Hal  ini diperlihatkan  oleh  hasil  pengujian  hipotesis  yang menunjukkan nilai signifikansi t pada pengaruh tingkat ketergantungan  daerah  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemerintah  daerah  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi 0,05.  Dengan  demikian  bahwa  tingkat  ketergantungan daerah  mampu  menjadi  prediktor  yang  baik  dalam menjelaskan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan  daerah  akan  menurunkan  akuntabilitas kinerja  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi.  Penelitian  ini  dibuktikan  berdasarkan  hasil bahwa  semakin  besar  tingkat  ketergantungan  daerah menunjukkan  adanya  penurunan  akuntabilitas  kinerja pemerintah  daerah.  Sebagai  contoh  Kabupaten  Kerinci dengan tingkat ketergantungan sebesar 62,74% di tahun 2014  menurun  pada  tahun  2017  menjadi  51,33%,
sebaliknya skor akuntabilitasnya mengalami peningkatan dari 32,81 pada tahun 2014 menjadi 61,04 pada  tahun  2017.  Begitupun  dengan  Kabupaten Merangin dengan tingkat ketergantungan yang mengalami  penurunan  dari  60,98%  pada  tahun  2014 menjadi  54,84%  pada  tahun  2017,  sedangkan  skor akuntabilitasnya  justru  meningkat  dari  44,60%  pada tahun  2014  menjadi  61,91%  pada  tahun  2017.  Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Armaja  et.al (2015),  Nurdin  (2015),  Fontanella  dan  Rossieta  (2014) dan  Qowi  dan  Prabowo  (2017)  yang  mengungkapkan bahwa  semakin  besar  tingkat  ketergantungan  pada pemerintah  pusat,  maka  semakin  rendah  kinerja  yang dimiliki oleh daerah tersebut. Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan Sudarsana dan Rahardjo (2013) mempunyai hasil  yang  tidak  mendukung  penelitian  ini.  hasil penelitiannya,  membuktikan  bahwa  besarnya  tingkat ketergantungan  daerah  berpengaruh  positif  signifikansi terhadap kinerja pemerintah daerah.
4.2.5 Pengaruh Belanja Modal terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemda
Hasil  penelitian  ini  dibuktikan  bahwa  secara parsial  variabel  Belanja  Modal  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun  2014 –  2017,  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0.0520  lebih besar  dari  0.05.  Artinya  Belanja  Modal  tidak  mampu memprediksi peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  Daerah.  Rasio  belanja  modal  yang diproksikan  dari  perbandingan  antara  belanja  modal dengan  total  pendapatan  pemda  hasilnya  terjadi ketidakstabilan setiap tahunnya, misalnya pada Kabupaten  Bungo  pada  tahun  2014  rasio  belanja modalnya  sebesar  19,32%,  kemudian  tahun  2015 menjadi 15,72%, tahun 2016 sebesar 13,48% dan tahun 2017  sebesar  10,67%.  lalu  kepemilikan  belanja  modal yang  besar  tidak  seimbang  dengan  akuntabilitas  yang diperoleh,  seperti  Kabupaten  Tanjabtim  tahun  2014 memiliki  rasio  belanja  modal  paling  tinggi  sebesar 45,14%  lalu  mengalami  penurunan  sebesar  26,37%    di tahun  2014,  di  tahun  2015  juga  turun  sebesar  20,84% dan  di  tahun  2017  mengalami  kenaikan  lagi  sebesar 24,83%.  Namun,  skor  akuntabilitas  yang  didapatkan Kabupaten  Tanjabtim  setiap  tahunnya  stabil.  maka dapat  disimpulkan  tingkat  realisasi  belanja  modal kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  belum  dapat dijadikan  ukuran  keberhasilan  akuntabilitas  kinerja karena realisasi belanja yang tinggi tidak mencerminkan  bahwa  input  yang  dikeluarkan  pemda dalam  bentuk  belanja  daerah  dapat  menghasilkan output dan outcome yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Sudarsana  dan Rahardjo  (2013)  yang  mengungkapkan  bahwa  belanja modal  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja
pemerintah  daerah.  Sementara  itu  dalam  penelitian Armaja  et.al  (2015)  dan  Nurdin  (2015)  menyebutkan bahwa  tingkat  belanja  daerah  tidak  mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah.

## 4.2.6 Pengaruh  Temuan  Audit  BPK  terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemda
Hasil  penelitian  ini  dibuktikan  bahwa  secara parsial  variabel  Temuan  BPK  RI  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun  2014 -  2017.  Hal  ini  diperlihatkan  oleh  hasil  pengujian hipotesis  yang  menunjukkan  nilai  signifikansi  t  pada pengaruh  Temuan  Audit  BPK  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  Daerah  lebih  besar  dari  taraf signifikansi  0.05,  dimana  nilai  probabilitasnya  0,1020. Temuan  audit  yang  lebih  besar  berdasarkan  hasil penelitian ini tidak mencerminkan rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di  Provinsi  Jambi,  misalnya  saja  pada  Kabupaten Batanghari  yang  memiliki  temuan  audit  paling  banyak dengan total temuan sebesar Rp 37.341.210.000., tetapi nilai  akuntabilitasnya  baik  atau  tidak  rendah  yakni sebesar 60,36%. begitupun sebaliknya pada saat temuan audit BPK rendah tetapi justru mendapat penilaian yang baik dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan  penilaian  akuntabilitas  tidak  berpatokan pada temuan ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan daerah,  tetapi  lebih  cenderung  pada  ketercapaian sasaran  sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan  serta manfaatnya  yang  bisa  dirasakan  masyarakat.  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Nurdin  (2015)  dan Masdianti  dan  Erawati  (2016)  yang  mengungkapkan bahwa  temuan  audit  BPK  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  pemerintah  daerah.  Sebaliknya, hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012),  Sudarsana  dan Rahardjo  (2013),  Harumiati  dan  Payamta  (2014),  Ara et.al  (2016),  dan Qowi  dan  Prabowo  (2017)  yang mengungkapkan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan yang telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Tingkat  Kekayaan Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Daerah,  Belanja Modal  dan  Temuan  Audit  BPK  RI  secara bersama-sama  (simultan)  berpengaruh  signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Daerah. H1 terbukti karena dapat dilihat nilai Prob (F-statistic)  sebesar  0,731149  <  0.05,  maka hipotesis 1 (H1) terbukti atau diterima. Selanjutnya  semua  variabel  independen  tersebut mampu  menjelaskan  oleh  nilai  determinasi mencapai 73.11%.
2. Ukuran  Pemerintah  Daerah  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi,  H2  terbukti  dikarenakan  nilai  probabilitas pada Ukuran Pemerintah daerah sebesar 0.0000 < 0.05, sehingga hipotesis 2 (H2) yanng menyatakan ukuran pemda berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja  pemda  terbukti  atau  diterima.    Dimana berarti bahwa
setiap peningkatan Ukuran
Pemerintah Daerah, akan meningkatkan
Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
3. Tingkat  Kekayaan  Daerah  berpengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jambi,  H3  terbukti  dikarenakan  nilai  probabilitas pada  Tingkat  Kekayaan  Daerah  sebesar  0.0000  < 0.05,  sehingga  hipotesis  3  (H3)  yang  menyatakan Tingkat  Kekayaan  Daerah  berpengaruh  terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Pemda  terbukti  atau diterima.
4. Tingkat  Ketergantungan  Daerah  berpengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jambi,  H4  terbukti  dikarenakan  nilai probabilitas pada Tingkat Ketergantungan Daerah sebesar  0.0000  <  0.05,  sehingga  hipotesis  4  (H4) yang menyatakan Tingkat Ketergantungan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemda  terbukti  atau  diterima.  Hal  ini  berarti bahwa  peningkatan  Tingkat  Ketergantungan Daerah mampu menjelaskan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi.
5. Belanja  Modal  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di  Provinsi  Jambi.  H5  tidak  terbukti  dikarenakan nilai  probabilitas  pada  belanja  modal  sebesar 0,0520  >  0.05,  sehingga  hipotesis  5  (H5)  tidak terbukti  atau  ditolak.  Hal  ini  berarti  bahwa peningkatan belanja modal tidak mampu menjelaskan  dengan  baik  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi.
6. Temuan  BPK  RI  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di  Provinsi  Jambi.  H6  tidak  terbukti  dikarenakan
nilai  probabilitas  pada  temuan  audit  BPK  sebesar 0.1020  >  0.05,  sehingga  hipotesis  6  (H6)  tidak terbukti  atau  ditolak.  Hal  ini  berarti  bahwa peningkatan  Temuan  BPK  RI  tidak  mampu menjelaskan  dengan  baik  Akuntabilitas  Kinerja Pemerintah  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Jambi.

## 5.2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  peneliti menyumbangkan saran sebagai berikut:
1. Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi agar  dapat  meningkatkan  Akuntabilitas  Kinerja dari  hasil  evaluasi  SAKIP,  karena  masih  ada kabupaten  yang  mendapatkan  skor  ―CC‖ diharapkan  nantinya  semua  Kabupaten/kota  di provinsi  Jambi  mendapatkan  nilai  SAKIP  ―B‖ supaya  pada  saat  evaluasi  di  tahun  berikutnya Provinsi  Jambi  bisa  meraih  Predikat  ―BB‖  atau predikat  tertinggi  yaitu  ―AA‖.  Selain  itu,  pemda juga  harus  berupaya  untuk  meningkatkan  tingkat kekayaan  daerah  dengan  mengoptimalkan  pajak dan retribusi daerah sehingga mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap sumber penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan  melakukan penelitian  yang  sama,  dapat  mempertimbangkan hal-hal berikut :
a. Menambahkan  variabel-variabel  lain  sebagai variabel  yang  mempengaruhi  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  Daerah  seperti,  potensi sumber  daya,  total  penerimaan  daerah, penerimaan  pajak,  level  kapabilitas  APIP, jumlah auditor APIP dan lain sebagainya.
b. Memperluas area penelitian bisa saja mencakup seluruh Indonesia atau membandingkan antara pulau bahkan provinsi.
c. Memperpanjang periode penelitian lebih dari 4 tahun,  agar  dapat  mencerminkan  kondisi kabupaten dan kota dalam jangka panjang.

## DAFTAR REFERENSI
Afrian, Galang. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (Bpk) Dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Riau) .  JOM FEKON Vol. 3 No.1 (Februari) 2016.
Anasmen.  2009. Pengaruh  Belanja  Modal  Pemerintah
Terhadap  Pertumbuhan    Ekonomi  di  Provinsi Sumatera Barat: 2000-2006 . Tesis.
Universitas  Indonesia.
Ara,  Samuel  Christian  Titiek  Herwanti,  dan  Endar Pituringsih.  2016. Pengaruh  Karakteristik Pemda  Dan  Temuan  Audit  BPK  Terhadap Kinerja  Pemda  Kabupaten  di  Pulau  Sumba . JAFFA Vol. 04 No. 1 April 2016 Hal. 1 – 17.
Armaja, dkk. 2015. ―Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana
Perimbangan  Dan  Belanja  Daerah  Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota  Di  Aceh)―.  Jurnal  Perspektif
Ekonomi  Darussalam.  ISSN.2502-6976.  Vol. 3, No. 2.
Damanpour,  F.  1991.  Organizational  Innovation:  A
Meta Analysis of Effects of  Determinants and Moderators. Academy of Management Journal, Vol.34:555-590.
Din,  Muhammad  dan  Munawarah,  Imam  Ghazali,  dan Tarmizi  Achmad.  (2017). The  Follow  Up  of Auditing  Results,  Accountability  of  Financial Reporting  and  Mediating  Effect  of  Financial Loss  Rate:  An  Empirical  Study  in  Indonesian Local  Governments.  European  Research Studies Journal Volume XX, Issue 4A, 2017.
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. UU No. 33
Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan
Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
Fitriani. 2001. Signifikansi Perbedaan Tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela  pada  laporan  keuangan  perusahaan public  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Jakarta.
Makalah  dipresentasikan  dalam  Simposium Nasional Akuntansi IV.
Frankel,  J.  P.  &  Wallen.  N.  E.  2008. How  to  Design and  Evaluate  Research  in  Education .  New York : MCGraw-Hill Companies, Inc.
Fontanella,  A.  dan  H.  Rossieta.  2014.  Pengaruh Desentralisasi  Fiskal  dan  Kinerja  Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah  di  Indonesia.  Forum  Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram. Diakses dari http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id
Ghozali,  Imam.  2011.  ―Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan  Program  SPSS‖.  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati,  Damodar  N.  2006.  Ekonometrika  Dasar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
Halim,  A.  Abdullah.  2006.  Hubungan  dan  Masalah keagenan  di  Pemerintah  Daerah.  Jurnal Akuntansi pemerintah Vol.2 No.2
Harumiati,  Yayuk  dan  Payamta.  2014.  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Temuan Audit  Bpk  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Indonesia  Tahun Anggaran  2011.  ASSETS:  Jurnal  Akuntansi dan Pendidikan, Vol.3 No.2, Oktober 2014.
Jensen,  M.  C.,  and  W.  H.  Meckling.  1976.  Theory  of the  Firm:  Managerial  Behaviour,  Agency Costs  and  Ownership  Structure.  Journal  of Financial Economics. 3(4): 305-360.
Juliawati dkk. 2012. Pengaruh pendapatan Asli Daerah
(PAD)  Dan  Dana  Perimbangan  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh.  Jurnal
Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala.
Juweny,  2016.  Pengaruh  Karakteristik  Daerah  dan Temuan  Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Pemda Provisi  di  Indonesia.  Tesis.  Program  Magister Ekonomi. Universitas Lampung.
Keputusan  menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
Nomor: KEP/135/M.PAN/9/2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah. Jakarta:  Kementrian  Pendayagunaan  Aparatur Negara
Khasanah,  Nur  L.  2014.  Pengaruh  Karakteristik,
Kompleksitas,  dan  Temuan  Audit  Terhadap Tingkat  Pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Skripsi.  FEB  UNDIP. Semarang.
Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran,  Ukuran  Legislatif,  Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  di  Indonesia.  Accounting  Analysis Journal 1. Universitas Negeri Semarang.
Kwedar,  Warsito,  Abdul  Rohman,  dan  Sri  Handayani. 2008.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi
Keuangan  Daerah.  Buku  2.  Universitas Diponegoro. Semarang.
LAN.  2011.  Instrument  Akuntabilitas  Bidang  Auditif. Jakarta: LAN.
Lembaga Administrasi Negara. 2003. Tentang Perbaikan  Pedoman  Penyusunan  Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mairi,  Rizani  dan  Syamsiar,  S.  Soesilo  Zauhar,  dan Tjahjanulin. 2014. Performance
Accountability  of  Local  Government  (Case study on Presentation of Performance Accountability  Report  and  Budget  Reports  on
Office  of  Management  of  Regional  Revenue, Financial  and  Assets  in  Hulu  Sungai  Selatan Regency).  Public  Policy  and  Administration Research. ISSN  2224-5731  (Paper)  ISSN 2225-0972 (Online) Vol.4, No.8, 2014.
Mardiasmo.  2006.  Perwujudan  Transparansi  dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik:  Suatu  Sarana  Good  Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1.
Mustikarini,  W.  A.,  Fitriasari,  D.  2012.  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  dan  Temuan Audit  BPK  terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah  Kabupaen/Kota  di  Indonesia  Tahun
Anggaran 2007. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin.
Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. 2006.
Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometruka untuk  Analisis  Ekonomi  dan  Keuangan. Jakarta: Universitas Indonesia.
Nurdin, Fandi. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK
RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Ekonomi Universitas Brawijaya Volume 3 No. 1 Tahun 2015.
Patrick, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness:  The  Adoption  of  GASB  34  in Pennsylvania  Local  Government.Unpublished
Ph.D. Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
Pattawe,  Abdul  dan  Djayani  Nurdin,  Nurhayati  Haris, dan Mohammad Iqbal Bakri. 2017. The Effect of  Local  Revenue  and  Matching  Grant  on Capital  Expenditures  and  Implications  on Economic  Growth  in  Indonesia.  International Journal of Business and Management Invention. ISSN  (Online):  2319  –  8028,  ISSN (Print): 2319  – 801X. www.ijbmi.org Volume 6 Issue 6, June. 2017, PP—12-17.
Qowi,  Rizal  dan  Tri  Jatmiko  Wahyu  Prabowo.  2017. Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah  Daerah dan  Temuan  Pemeriksaan  BPK  Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia  Tahun  Anggaran  2012.  Diponegoro Journal  of  Accounting  Volume  6,  Nomor  1,
Tahun 2017, Halaman 1-13.
Riantiarno,  R.,  dan  N.  Azlina.  2011.  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah.  Pekbis  Jurnal,  3(3):  560- 568.
Riesty,  Putu  Masdianty  dan  Ni  Made  Adi  Erawati.
2016.  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,
Kemakmuran, Intergovermental Revenue, Temuan  dan  Opini  Audit  BPK  Pada  Kinerja Keuangan.E-Journal  Akuntansi  Unud.  ISSN 2302-8556 Vol. 14, No. 2, Februari 2016.
Robbins,  Walter  A.,  Austin,  Kenneth  R.  ― Disclosure Quality in Govermental Financial Reports; An Assesment  of  the  Appropriatness  of  a Compound  Measure”.  Journal  of  Accounting Ressearch. Vol. 24. No. 2. Pp. 412-421.
Rozy dan Wijayanti. 2014. The Influence Of The Audit Opinion, The Original Area Of Revenue (Pad) And The Equalization Fund (Dp) To Regional Financial  Performance.(Empirical  Studies  On Local  Governments  That  Exist  In  Central Java). Fakultas  Ekonomi  Universitas  Islam Sultan  Agung  Semarang.  Jurnal  Akuntansi Indonesia,  Vol.  3  No.  2  Juli  2014,  Hal.  81  – 100.
Sekaran,  U.  2006.  Metode  Penelitian  Untuk  Bisnis  1.
(4th ed).Jakarta: Salemba Empat.
Setyaningrum,  Dyah  dan  Syafitri,  Febriyani.  2012.
Analisis Pengaruh Karakteristik Daerah Terhadap  Tingkat  pengungkapan  Laporan Keuangan.  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan Indonesia Vol. 9 Nomor 2.
Sri  Wahyu  Agustiningsih  dan  Sri  Murni.  2017. Audit Findings,  Local  Government  Characteristics, and  Local  Government  Financial  Statement Disclosure.  2017.  Review  of  Integrative Business  and  Economics  Research,  Vol.  6, Issue 3.
Sudarsana,  Hafidh  Susila  dan  Shiddiq  Nur  Rahardjo.
2013.  Pengaruh  Karakteristik  Pemerintah Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK  Terhadap Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi  pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia). Diponegoro Journal of  Accounting  Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-13.
Sudarsana, Hafidh susila. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah  Daerah  dan  Temuan  Audit  BPK Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  (Studi
Empiris Kab/Kota Seluruh Indonesia). Diponegoro  Journal  of  Accounting Volume  2
(4), Halaman 1-13.
Sumarjo,  Hendro.  2010.  Pengaruh  Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daeah  (Studi  Empiris Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di Indonesia. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Sutaryo,  Ary  Suharyanto.  2016.  Pengawasan  Internal dan  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah di  Indonesia.  Simposium  Nasional  Akuntansi XIX, Lampung, 2016.
Suyanto.  2014.  Desentralisasi  Fiskal,  Mempertanyakan Akuntabilitas  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi  Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN).
Taufiq,  2013.  Sistem  Informasi  Manajemen  Konsep Dasar,  Analisis  dan  Metode  Pengembangan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
Turner  and  Hulme  1997, Governance,  Administration, and Development, London: MacMillan Press.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun 2004  Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang  RI  No.  1  Tahun  2004  tentang Pembendaharaan Negara
Undang-Undang  RI  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara
Undang-Undang  RI  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah