Rahmawati Eka Sari,  Erwin  Syahruddin  (2023)  Penegakkan Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging Berdasarkan  Uu  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan, (8)  10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## PENEGAKKAN  HUKUM  PIDANA  DALAM  KASUS  ILLEGAL  LOGGING BERDASARKAN UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
Rahmawati Eka Sari, Erwin Syahruddin Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: rekasaries@gmail.com, erwinsyahruddin@iblam.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  dan  menganalisa  hukum mengenai  Penegakkan  Hukum  Pidana  Dalam  Kasus  Illegal  Logging  berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan menggunakan Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif. Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber  kekayaan  alam  milik  bangsa  Indonesia  merupakan  salah  satu  modal  2 (duua)  dasar  pembangunan  nasional  yang  dipergunakan  untuk  meningkatkan kemakmuran  rakyat  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945 bahwa  bumi  air,  dan  kekayaan  alam  yang  ada  didalamnya  dipergunakan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Menurut  versi  WALHI  (Wahana  Lingkungan Hidup) pernah mencapai angka 3,4 juta hektar setiap tahun, kerugian akibat illegal logging  pun  berkisar  40-  65  triliun  setiap  tahunnya.  Tahun  2003  laju  kerusakan menurun menjadi 3,2 juta hektar dan 2005 berkisar 2,4 juta hektar, penurunan angka laju kerusakan ini bukan disebabkan oleh efektivitas penegakan hukum, melainkan semakin langkanya kayu yang dapat dijarah oleh para penjahat kehutanan. Illegal logging  tidak  satu-satunya  kejahatan  di  sektor  kehutanan  yang  menyebabkan kondisi hutan kritis. Pentingnya peranan hutan dalam kehidupan masyarakat serta untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keamanan  masyarakat,  pemerintah  seharusnya tidak berpangku tangan melainkan bertindak untuk menanggulangi praktek illegal logging  yang  telah  lama  terjadi.  Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Kata Kunci: Illegal Logging, Hutan, Lingkungan Hidup

## Abstract
This study aims to obtain information and analyze the law regarding Criminal Law Enforcement in Illegal Logging Cases based on Law Number 41 of 1999 concerning Forestry.  Using  the  approach  method  in  this  study  is  a  normative  juridical approach.  As  natural  wealth  belonging  to  the  nation  and  state,  the  rights  of  the nation and state to the forest and its results need to be maintained and maintained so that the forest can fulfill its function for the benefit of the nation and state itself. Forests as a source of natural wealth belonging to the Indonesian nation are one of
the 2 basic capitals (duua) of national development used to increase the prosperity of the people as explained in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution that the earth, water, and natural resources contained therein are used for the greatest prosperity  of  the  people.  According  to  the  version  of  WALHI  (Forum  for  the Environment) once reached 3.4 million hectares every year, losses due to illegal logging  ranged  from  40-65  trillion  every  year.  In  2003  the  rate  of  destruction decreased  to  3.2  million  hectares  and  in  2005  around  2.4  million  hectares,  the decrease  in  the  rate  of  destruction  was  not  due  to  the  effectiveness  of  law enforcement, but rather the increasing scarcity of timber that could be looted by forest  criminals.  Illegal  logging  is  not  the  only  crime  in  the  forestry  sector  that causes critical forest conditions. The importance of the role of forests in people's lives and to create public order and security, the government should not stand idly by but act to overcome the long-standing practice of illegal logging. The enactment of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry.

## Keywords: Illegal Logging, Forest, Environment

## Pendahuluan
Hutan  merupakan  suatu  lapangan  bertumbuhnya  pohon-pohon  yang  secara keseluruhan  dari  persekutuan  hidup  alam  hayati  beserta  alam  lingkungannya. Pembangunan  hutan  merupakan  salah  satu  sasaran  pembangunan  nasional  yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Rahmadi (2011) Hutan  sebagai  salah  satu  penentu  penyangga  kehidupan  dan  sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga  secara  terus-menerus,  agar  tetap  abadi,  dan  ditangani  dengan  budi  pekerti  yang luhur,  berkeadilan,  berwibawa,  transparan,  dan  profesionaal  serta  bertanggung  jawab (Yusuf & Makarao, 2011).
Sebagai  kekayaan  alam  milik  bangsa  dan  negara,  maka  hak-hak  bangsa  dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi  fungsinya  bagi  kepentingan  bangsa  dan  negara  itu  sendiri.  Hutan  sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal 2 (dua) dasar pembangunan  nasional  yang  dipergunakan  untuk  meningkatkan  kemakmuran  rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi air, dan kekayaan alam  yang  ada  didalamnya  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat (Surono, 2017).
Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Damanik  &  Sinurat,  n.d.).  Hutan  merupakan  sumber  daya  yang  sangat  penting  tidak hanya  sebagai  sumber  daya  kayu,  tetapi  lebih  sebagai  salah  satu  bagian  komponen lingkungan hidup (Utina, 2015).
Pentingnya peranan hutan dalam kehidupan masyarakat serta untuk menciptakan ketertiban  dan  keamanan  masyarakat,  pemerintah  seharusnya  tidak  berpangku  tangan melainkan bertindak untuk menanggulangi praktek illegal logging yang telah lama terjadi (Hilmy, 2021). Disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
selanjutnya, diatur pada pasal 78 ayat (1) sampai ayat (12) mengenai ketentuan pidana harus mampu dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku illegal logging.
Penebangan  kayu  dan  pencurian  kayu  pembalakan  kayu  yang  diambil  dari kawasan hutan secara tidak sah dikenal dengan istilah illegal logging (Fadhillia & Hadi, 2018). Illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang  terlibat  dan  memperoleh  keuntungan  dari  aktivitas  pencurian  kayu,  modus  yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir.
Pada  umumnya,  mereka  yang  berperan  adalah  buruh/penebang,  pemodal (cukong).  Dalam  beberapa  hasil  temuan  modus  yang  biasa  dilakukan  dalam  illegal logging adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun  penebangan  diluar  jatah  tebang,  serta  memanipulasi  isi  dokumen  Surat Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan  (SKSHH)  ataupun  dengan  membeli  SKSHH  untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek illegal logging.
Illegal logging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana di lapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan  membeli  kayu-kayu  hasil  tebangan  namun  juga  mensuplai  alat-alat  berat  kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan (Syolikhin, 2021).
Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal logging jajaran aparat penegak hukum  (penyidik  Polri  maupun  penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  lingkup  tugasnya bertanggung  jawab  terhadap  pengurusan  hutan,  Kejaksaan  maupun  Hakim)  telah mempergunakan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19  tahun  2004  kedua  undang-undang  tersebut  tentang  Kehutanan  sebagai  instrumen hukum  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  illegal  logging,  meskipun  secara  limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah illegal logging.
Kejahatan  terhadap  lingkungan  saat  ini  sering  terjadi,  misalnya  saja  kejahatan terhadap  sektor  kehutanan,  kehutanan  adalah  sektor  yang  paling  sering  mendapatkan tekanan  eksploitasi  berlebihan,  laju  kerusakan  hutan  menurut  versi  WALHI  (Wahana Lingkungan Hidup) pernah mencapai angka 3,4 juta hektar setiap tahun, kerugian akibat illegal logging pun berkisar 40- 65 triliun setiap tahunnya.
Tahun 2003 laju kerusakan menurun menjadi 3,2 juta hektar dan 2005 berkisar 2,4  juta  hektar,  penurunan  angka  laju  kerusakan  ini  bukan  disebabkan  oleh  efektivitas penegakan  hukum,  melainkan  semakin  langkanya  kayu  yang  dapat  dijarah  oleh  para penjahat kehutanan. Illegal logging tidak satu-satunya kejahatan di sektor kehutanan yang menyebabkan kondisi hutan kritis (Hamdan, 2000).
Illegal logging merupakan masalah yang kompleks bagi pembangunan kehutanan menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia pada umumnya, maka harus  dilakukan  pelestarian  hutan  serta  melindungi  keberadaanya  demi  kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku illegal logging
yang  hanya  berpikir  sesaat  tanpa  memikirkan  dampak  yang  dilakukannya  itu  (Hilmy, 2021).
Unsur-unsur  tindak  pidana  yang  terkait  dengan  kegiatan  illegal  logging  dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 antara lain: a) Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan  raya  dan  taman  wisata;  b)  Perbuatan  baik  sengaja  maupun  karena  kelalaian mengambil,  menebang,  memiliki,  merusak,  memusnahkan  memelihara,  mengangkut, memperniagakan  dan  menyelundupkan  hasil  hutan.  Namun  ketentuan  tersebut  khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan.
Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut Marpaung bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan (Leden, 1997).
Tindak  pidana  terhadap  kehutanan  adalah  tindak  pidana  khusus  yang  diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk feiten) (Pope, 2003).
Hukum  pidana  khusus  yang  subjeknya  khusus  maksudnya  adalah  subjek  atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer (Ruslan  Renggong,  2017).  Dan  kedua  hukum  pidana  yang  perbuatannya  yang  khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal.  Kejahatan illegal logging merupakan tindak  pidana  khusus  yang  dalam  kategori  hukum  pidana  yang  perbuatannya  khusus, yaitu  untuk  delik-delik  kehutanan  yang  menyangkut  pengelolaan  hasil  hutan  kayu (Audina, 2018).
Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah:  1)  Bagaimana Penegakkan  Hukum  Pidana  Dalam  Kasus  Illegal  Logging?  2)  Bagaimana  UU  N0  41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengatur Tentang Illegal Logging?

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  implementasi terhadap  Penegakkan  Hukum  Pidana  Dalam  Kasus  Illegal  Logging  secara  sistematis, metodologis, dan konsisten di masa yang akan datang. Melalui proses penelitian tersebut diadakan  analisis  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  diolah (Soekanto, 1985).
Pendekatan  yuridis  adalah  pendekatan  yang  memakai  kaidah-kaidah  serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, yaitu bahwa Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.
Adapun  spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  dan  untuk menarik suatu kesimpulan dan hasil penelitian, maka data yang telah dikumpulkan oleh Penulis  dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisis  secara  yuridis  kualitatif,  dengan mengacu  pada  data  sekunder  yang  Penulis  peroleh  dari  penelitian  kepustakaan,  baik terhadap peraturan perundangan maupun terhadap teori ataupun pendapat para pakar yang berkaitan dengan Penegakkan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging, yaitu dengan menyusun secara sistematis yang bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka- angka.

## Hasil dan Pembahasan
Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak  dan  bertingkah  laku  maupun  kekuasaan  atau  kewenangan  penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan (Tawang, 2022).
Asas  retroaktif  dimungkinkan  sepanjang  mengenai  kejahatan  yang  termasuk dalam  extra  ordinary  crime,  dalam  hal  ini  kejahatan  penebangan  liar  (illegal  logging) sudah semestinya dikategorikan sebagai extra ordinary crime karena kejahatan  tersebut berdampak  besar  dan  multi  dimensional,  budaya,  ekologi,  ekonomi  dan  politik,  yang mana  dapat  dilihat  dari  akibat-akibat  yang  ditimbulkan  oleh  penebangan  liar  (illegal logging) yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, nasional maupun internasional.
Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum  atau  tindak  pidana  atau  tidak,  maka  dapat  dilihat  dari  unsur-unsur  perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel- Suringa meliputi Surbakti (2005): a)  Unsur kelakuan orang: b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil); c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa); d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum. e) Unsur  syarat  tambahan  untuk  dapat  dipidananya  perbuatan  (pasal  164,  165  KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi; f) Unsur melawan hukum
Berdasarkan  unsur-unsur  serta  pembagian  tindak  pidana  maka  tindakan  illegal logging termasuk dalam tindak pidana. Illegal logging meliputi serangkaian pelanggaran peraturan  yang  mengakibatkan  eksploitasi  sumber  daya  hutan  yang  berlebihan, pelanggaran-pelanggaran  ini  terjadi  disemua  lini  tahapan  industri  kayu  Arief  (n.d.), misalnya  pada  tahap  penebangan,  tahap  pengangkutan  kayu  gelondongan,  tahap pemrosesan dan tahap pemasaran dan bahkan meliputi pengunaan cara-cara korup untuk mendapatkan  akses  ke  kehutanan  dan  pelanggaran-pelanggaran  keuangan,  seperti penghindaran  pajak,  pelanggaran  juga  terjadi  karena  kebanyakan  batas-batas administratif  kawasan  hutan  nasional,  dan  kebanyakan  unit-unit  hutan  produksi  yang
disahkan secara nasional yang beroperasi dalam kawasan ini, tidak diduga dilapangkan dengan melibatkan masyarakat setempat.
Pada dasarnya kejahatan illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur- unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:
1. Pengrusakan
Pengrusakan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  406  sampai  dengan  Pasal  412 KUHP  terbatas  hanya  mengatur  tentang pengrusakan  barang  dalam  arti  barang-barang biasa  yang  dimiliki  orang  (Pasal  406  KUHP).  Barang  tersebut  dapat  berupa  barang terangkat  dan  tidak  terangkat,  namun  barang-barang  yang  mempunyai  fungsi  sosial artinya  dipergunakan  untuk  kepentingan  umum  diatur  dalam  Pasal  408,  akan  tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan.
2. Pencurian
Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai  unsur-unsur  sebagai  berikut:  a)  Perbuatan  mengambil,  yaitu  mengambil untuk  dikuasai.  b)  Sesuatu  barang,  dalam  hal  ini  barang  berupa  kayu  yang  ada  waktu diambil tidak berada dalam penguasaan pelaku. c) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam hutan  negara  maupun  hutan  negara  yang  tidak  dibebani.  d)  Dengan  maksud  ingin memiliki dengan melawan hukum.
3. Penyelundupan
Hingga  saat  ini,  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki  persamaan  unsur  yaitu  tanpa  hak  mengambil  barang  milik  orang  lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara ilegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

## 4. Pemalsuan
Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan materai dan merek diatur dalam  Pasal  253-262,  pemalsuan  surat  atau  pembuatan  surat  palsu  menurut  penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya.
Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan: suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun.
5. Penggelapan
Penggelapan  dalam  KUHP  diatur  dalam  Pasal  372  sampai  Pasal  377.  dalam penjelasan  pasal  372  KUHP,  Penggelapan  adalah  kejahatan  yang  hampir  sama  dengan pencurian dalam pasal 362.
6. Penadahan
Dalam  KUHP  penadahan  yang  kata  dasarnya  tadah  adalah  sebutan  lain  dari perbuatan  persekongkolan  atau  sengkongkol  atau  pertolongan  jahat.  R  Soesilo menjelaskan  bahwa  perbuatan  itu  dibagi  menjadi,  perbuatan  membeli  atau  menyewa barang  yang  diketahui  atau  patut  diduga  hasil  dari  kejahatan,  dan  perbuatan  menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan (Soesilo, 1995).
Ancaman  pidana  dalam  Pasal  480  itu  adalah  paling  lama  4  tahun  atau  denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). Dilihat dari uraian siingkat dari arti illegall  logging  tersebut  maka  dapat  digambarkan  bahwa  tindak  pidana  illegal  logging merupakan  tindak  pidana  yang  sangat  kompleks,  sehingga  diperlukannya  usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana illegal logging tidak  hanya  berdampak  buruk  bagi  sektor  ekonomi  saja,  tapi  di  dalam  kerusakan ekosistem dapat berakibat jangka panjang.
Upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  belum  berjalan  optimal,  dikarenakan masih ditemuinya beberapa kendala, kendala lainnya yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana kehutanan Hamid (2016), diantaranya: adalah: 1) Terbatasnya sarana dan prasarana  sehingga  dapat  memperlambat  dalam  operasi  dll;  2)  Minimnya  polisi kehutanan; 3) Lemahnya komitmen para pihak dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana kehutanan.
Untuk  dapat  dilaksanakannya  penegakan  hukum  kehutanan  secara  sistematik, efektif dan efisien, guna penegakan hukum yang optimal, perlu adanya pedoman yang memberikan  arahan  dalam  upaya  penegakan  hukum  kehutanan.  Untuk  kasus  Illegal logging tersebut, perlu mempercepat proses peradilan sebagai tindakan “shock terapi”, melakukan  penahanan,  menjatuhkan  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana  terhadap pelaku.
Sejalan dengan tindakan “shock terapi” tersebut, perlu di bangun kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum kehutanan, antara lain: 1) Membentuk sistem  monitoring  pelacakan  kasus  untuk  memonitor  kejahatan  yang  dilaporkan, melakukan  investigasi  kejahatan  dan  memantau  proses  jalannya  pengadilan;  2) Memperbaiki komunikasi dan penyelesaian perbedaan di antara pemangku kepentingan, terutama yang terkait dengan: otoritas pemberi izin, sumber-sumber kayu yang legal dan ilegal,  kepemilikan  hutan  dan  tanah,  hak  adat  atas  hutan  dan  hasil-hasil  tanah;  3) Meningkatkan  kesadaran  guna  memerangi  dan  mengurangi  terjadinya  tindak  pidana dibidang kehutanan melalui berbagai media massa.
Penegakan  hukum  pidana  adalah  suatu  upaya  mewujudkan  segala  sesuatu keinginan  dari  hukum  pidana  agar  menjadi  nyata,  yaitu  hukum  pidana  menurut  Van Hamel, hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan  hukum  (On  Recht)  dan  mengenakan  nestapa  (penderitaan)  kepada  yang melanggar larangan tersebut (Sudarto & Pidana, 1983).
Kurangnya  pendekatan  masyarakat  dengan  penegak  hukum  mengakibatkan penghambatan dalam penanganan kasus Illegal logging, karenanya masyarakat juga tidak melaporkan  apabila  ada  kejadian  yang  menyangkut  kayu  yang  tidak  mempunyai  surat izin, untuk selanjutnya diharapkan koordinasi dan kerjasama masyarakat dengan penegak hukum agar terjalin kerjasama dalam penanggulangan illegal logging.

## Efektivitas  UU  N0  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  yang  mengatur  Tentang Illegal Logging
Fungsi  sosial  budaya  dari  hutan  dapat  dilihat  dengan adanya  keterkaitan  antara hutan  dengan  masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  dan  disekitar  hutan,  baik  dalam hubungannya  sebagai  sumber  mata  pencaharian,  hubungan  religius,  hubungan  adat istiadat  dan  sebagainya  (Pane,  2016).  Dilihat  dari  aspek  sosial,  illegal  logging menimbulkan  berbagai  konflik  seperti  konflik  hak  atas  hutan,  konflik  kewenangan pengelolaan  hutan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  setempat  serta  masyarakat terhadap hutan.
Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap  hutan  yang  masih  dianggap  memiliki  nilai  magis  juga  ikut  terpengaruh  oleh praktik-praktik  illegal  logging  yang  pada  akhirnya  mengubah  perspektif  dan  perilaku masyarakat  adat  setempat  terhadap  hutan.  Dampak  kerusakan  ekologi  atau  lingkungan akibat  illegal  logging  tersebut  menurut  beberapa  pakar  pemerhati  lingkungan  yang meneliti  berbagai  bencana  alam  yang  terjadi,  mensinyalir  sebagai  akibat  dari  illegal logging yang juga menimbulkan masalah kerusakan flora dan fauna.
Merusak  hutan  yang  berdampak  pada  kerusakan  lingkungan  adalah  merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997  Tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  bahwa”tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  bab  ini  adalah  kejahatan”.  Bab  yang  dimaksud  dalam  pasal  tersebut adalah  Bab  IV  Undang-Undang  No.23  Tahun  1997  tentang  ketentuan  pidana,  yang didalamnya  dirumuskan  tentang  ketentuan  pidana  terhadap  perbuatan  yang mengakibatkan   pencemaran   dan/atau   perusakan lingkungan.
Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk kerusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk kerusakan  hutan  Penebangan  liar  (illegal  logging)  adalah  salah  satu  bentuk  kejahatan dalam bidang kehutanan dan belum diatur secara spesifik dalam suatu ketentuan undang- undang  tersendiri.  Penegakan  hukum  terhadap  penebangan  liar  (illegal  logging)  masih mengacu kepada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 Jo Pasal 78 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.
Dalam  Pasal  50  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan disebutkan  antara  lain:  1)  Setiap  orang  dilarang  merusak  prasarana  dan  sarana perlindungan hutan. 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,  serta  izin  pemungutan  hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu,  dilarang  melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
Setiap  orang  dilarang:  a)  Mengerjakan  dan  atau  menggunakan  dan  atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b) Merambah kawasan hutan; c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
-  200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai,
-  50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
-130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah di tepi pantai.
d)  Membakar  hutan.  e)  Menebang  pohon  atau  memanen  atau  memungut  hasil hutan  di  dalam  hutan  tanpa  memiliki  hak  atau  izin  dari  pejabat  yang  berwenang.  f)
Menerima,  membeli  atau  menjual,  menerima  tukar,  menerima  titipan, menyimpan,  atau  memiliki  hasil  hutan  yang  diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari kawasan  hutan  yang  diambil  atau  dipungut  secara  tidak  sah.  g)  Melakukan  kegiatan penyelidikan  umum  atau  eksplorasi  atau eksploitasi  bahan  tambang  di  dalam  kawasan hutan,  tanpa  izin  Menteri.  h)  Mengangkut,  menguasai,  atau  memiliki  hasil  hutan yang tidak  dilengkapi  bersama-sama  dengan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan.  i) Menggembalakan  ternak  di  dalam  kawasan  hutan  yang  tidak  ditunjuk  secara  khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang. j) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang. k) Membawa alat-alat yang  lazim  digunakan  untuk  menebang,  memotong,  atau  membelah  pohon  di  dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. l) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan  kebakaran  dan  kerusakan  serta  membahayakan  keberadaan  atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan. m) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
Ketentuan  tentang  mengeluarkan,  membawa,  dan/atau  mengangkut  tumbuhan dan/atau  satwa  yang  dilindungi,  diatur  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  substansi  Pasal  50  Undang-Undang  Kehutanan  di  atas,  dapat disimpulkan  mengenai  aktivitas  illegal  logging,  yaitu  meliputi  kegiatan-kegiatan  yang dilarang dilakukan oleh seseorang antara lain; 1) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dalam radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah
rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, dan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi  Pantai. 2) Melakukan kegiatan  menebang  pohon  atau  memanen  atau  memungut  hasil  hutan  di  dalam  hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. 3) Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau hasil hutan yang diambil atau  dipungut  secara  tidak  sah.  4)  melakukan  kegiatan  mengangkut,  menguasai  atau memiliki  hasil  hutan  yang  tidak  dilengkapi  bersama-sama  dengan  surat  keterangan sahnya  hasil  hutan.  5)  melakukan  kegiatan  membawa  alat-alat  berat  dan  atau  alat-alat lainnya  yang  lazim  atau  patut  diduga  akan  digunakan  untuk  mengangkut  hasil  hutan dalam  kawasan  hutan,  tanpa  izin  pejabat  yang  berwenang;  6)  Melakukan  kegiatan membawa  alat-alat  yang  lazim  digunakan  untuk  menebang,  memotong,  atau membelahmpohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
Undang-Undang Nomor. 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu:
1. Sanksi Pidana
Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa: pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan  hukum  atau  badan  usaha  (korporasi)  dikenakan  pidana  sesuai  dengan  ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula  untuk  membayar  ganti  rugi  sesuai  dengan  tingkat  kerusakan  atau  akibat  yang ditimbulkan  kepada  negara  untuk  biaya  rehabilitasi,  pemulihan  kondisi  hutan  dan tindakan lain yang diperlukan.

## 2. Sanksi Administrasi
Sanksi  administratif  dikenakan  kepada  pemegang  izin  usaha  pemanfaatan kawasan,  izin  usaha  pemanfaatan  jasa  lingkungan,  izin  usaha  pemanfaatan  hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam  pasal  78  Sanksi  Administratif  yang  dikenakan  antara  lain  berupa  denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal.
Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari  hasil  kejahatan  dan  pelanggaran  dan  atau  alat-alat  termasuk  alat  angkutnya  yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran.
Hal  ini  menimbulkan  kekhawatiran  tidak  efektif  dan  menimbulkan  masalah karena  ada  ketentuan  bahwa  apabila  denda  tidak  dibayar  dikenakan  pidana  kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam KUHP (pasal 30) bahwa maksimum pidana  kurungan  pengganti  adalah  6  (enam)  bulan  atau  dapat  menjadi  maksimum  8 (delapan)  bulan  apabila  ada  pemberatan  (recidive/concursus).  Dengan  demikian kemungkinan besar ancaman pidana denda yang besar itu tidak akan efektif, karena kalau
tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan.

## Kesimpulan
Bahwa  Berdasarkan  unsur-unsur  serta  pembagian  tindak  pidana  maka  tindakan illegal  logging  termasuk  dalam  tindak  pidana.  Illegal  logging  meliputi  serangkaian pelanggaran  peraturan  yang  mengakibatkan  eksploitasi  sumber  daya  hutan  yang berlebihan,  pelanggaran-pelanggaran  ini  terjadi  disemua  lini  tahapan  industri  kayu, misalnya  pada  tahap  penebangan,  tahap  pengangkutan  kayu  gelondongan,  tahap pemrosesan dan tahap pemasaran dan bahkan meliputi pengunaan cara-cara korup untuk mendapatkan  akses  ke  kehutanan  dan  pelanggaran-pelanggaran  keuangan,  seperti penghindaran  pajak,  pelanggaran  juga  terjadi  karena  kebanyakan  batas-batas administratif  kawasan  hutan  nasional,  dan  kebanyakan  unit-unit  hutan  produksi  yang disahkan secara nasional yang beroperasi dalam kawasan ini, tidak diduga dilapangkan dengan melibatkan masyarakat setempat.
Bahwa Undang-Undang Nomor. 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi  yang  dapat  dikenakan  kepada  pelaku  yaitu:  pertama  Sanksi  Pidana  yaitu  Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa: pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.
Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal  80  kepada  penanggung  jawab  perbuatan  diwajibkan  pula  untuk  membayar  ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.
Yang  kedua  Sanksi  Administrasi  yaitu  Sanksi  administratif  dikenakan  kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana  sebagaimana  dirumuskan  dalam  pasal  78  Sanksi  Administratif  yang  dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal..

## BIBLIOGRAFI
Arief, Irma Indrayani. (n.d.). ILLEGAL LOGGING & ILLEGAL FISHING .
Audina, Safira. (2018). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan , 9 (02), 72– 90.
Damanik,  Sarintan  E.,  &  Sinurat,  Anggiat.  (n.d.). PERENCANAAN  PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN EKOSISTEM HUTAN . Penerbit K-Media.
Fadhillia, Listiya, & Hadi, Ainal. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Illegal  Logging  Di  Kabupaten  Aceh  Selatan. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang Hukum Pidana , 2 (2), 375–385.
Hamdan, Muhammad. (2000). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup . Mandar Maju.
Hamid, Muhammad Amin. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. Legal Pluralism: Journal of Law Science , 6 (1).
Hilmy,  Mhd.  (2021). Peran  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sumatera  utara  Dalam Menanggulangi Praktik Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi UPT KPH IV Sipirok . Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Leden,  Marpaung.  (1997).  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup. Sinar  Grafica,  Jakarta, Hal , 8 .
Pane, Erina. (2016). Rekonstruksi Kebijakan Penataan Hutan Adat Di Kabupaten Way Kanan  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Tentang  Hutan  Adat. Fiat  Justisia ,
10 (3).
Pope, Jeremy. (2003). Strategi memberantas korupsi: elemen sistem integritas nasional . Yayasan Obor Indonesia.
Rahmadi, Takdir. (2011). Hukum lingkungan di Indonesia .
Ruslan Renggong, S. H. (2017). Hukum Pidana Khusus . Prenada Media.
Soekanto,  Soerjono.  (1985). Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet.
Soesilo,  Raden.  (1995). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal .
Sudarto, Hukum, & Pidana, Hukum. (1983). Bandung. Sinar Baru .
Surbakti, Natangsa. (2005). Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana Khusus. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fakultas Hukum .
Surono,  Agus.  (2017).  Peranan  Hukum  Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 6 (3), 459–478.
Syolikhin,  Muhammad.  (2021). KAJIAN  MENGENAI  TINDAK  PIDANA  ILLEGAL LOGGING  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM  POSITIF  INDONESIA .  Universitas Islam Kalimantan MAB.
Tawang, Dian Adriawan Daeng. (2022). Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Dompu. THESIS-2020 .
Utina, Ramli. (2015). Pendidikan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam Pesisir .
Yusuf,  Abdul  Muis,  &  Makarao,  Muhammad  Taufik.  (2011). Hukum  kehutanan  di Indonesia . Rineka Cipta.

## Copyright holder:
Rahmawati Eka Sari, Erwin Syahruddin (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: