## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELATIHAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN SIDOARJO
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT THROUGH HALAL CERTIFICATION TRAINING FOR MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES IN SIDOARJO REGENCY
Muhafidhah Novie 1 , Wahyu Eko Pujianto 1 *, Khafid Khoirul Hanafi 1 , Untung Husada 2
1 Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo
2 Program Studi Teknik Industri Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo *Email: wahyueko.mnj@unusida.ac.id (Diterima 26-03-2022; Disetujui 07-06-2022)

## ABSTRAK
Sektor industri di Sidoarjo saat ini telah berkembang dengan pesat khususnya pada sektor karena lokasinya yang  berdekatan  dengan  pusat  bisnis  di  Jawa  Timur  (Surabaya).  Sektor  industri  kecil  juga  berkembang dengan baik, salah satunya pada sentra industri kerajinan tas dan koper di Kecamatan Tanggulangin, sentra industri  sandal  dan  sepatu  di  Wedoro  –  Waru  dan  Tebel  –  Gedangan.  Sidoarjo  juga  dikenal  sebagai  kota bandeng  dan  udang.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  logo  kabupaten  yang  melambangkan  udang  dan  bandeng merupakan komoditas perikanan yang utama di kota ini. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan sertifikasi halal untuk usaha mikro kecil menengah  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Sertifikasi  halal  adalah  fatwa  yang  keluarkan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  untuk  menyatakan  halal  tidaknya  suatu  produk  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Pengabdian  ini menggunakan metode pendekatan Participatory Action Research (PAR) dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan riset serta aksi partisipastif, yang selanjutnya dilakukan sosialisasi, perbaikan dan  selanjutnya  evaluasi.  Pendekatan Participatory  Action research (PAR)  berbentuk  siklus  dengan  empat tahapan tindakan setelah mengetahui permasalahannya, yaitu rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana dengan lancar dan mendapatkan respon yang positif dari seluruh peserta, dan seluruh  peserta dapat  menyiapkan dan  mengajukan  dokumen permohonan  persyaratan sertifikasi halal secara benar dan bertanggung jawab.
Kata kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Sumber Daya Manusia

## ABSTRACT
The  industrial  sector  in  Sidoarjo  has  now  grown  rapidly,  especially  in  the  sector  because  of  its  location adjacent to the business center in East Java (Surabaya). The small industrial sector is also well developed, one  of  which  is  in  the  center  of  the  bag  and  luggage handicraft  industry  in  Tanggulangin  Subdistrict,  the sandal and shoe industry center in Wedoro – Waru and Tebel – Gedangan. Sidoarjo is also known as the city of Bandeng and Shrimp. This can be seen from the Regency Logo which symbolizes Shrimp and Bandeng is the  main  fishery  commodity  in  this  city.  This  service  to  the  Community  aims  to  help  the  development  of human  resources  through  halal  certification  training  for  small  and  medium-sized  micro  enterprises  in Sidoarjo Regency. Halal certification is a fatwa issued by the Indonesian Ulema Council to declare halal or not a product in accordance with the shari'ah in Islam. This devotion uses the Participatory Action research (PAR)  approach  method  in  its  implementation.  This  approach  aims  to  conduct  research  and participatory actions, which are then carried out socialization, improvement and then evaluation. The Participatory Action research  (PAR)  approach  is  a  cycle  with  four  stages  of  action  after  knowing  the  problem,  namely  plan, action, observation, and reflection. The results of this community service are carried out smoothly and get a positive response from all participants, and all participants can prepare and submit documents applying for halal certification requirements correctly and responsibly .
Keywords: Halal Certification, UMKM, Human Resources
Muhafidhah Novie, Wahyu Eko Pujianto, Khafid Khoirul Hanafi, Untung Husada

## PENDAHULUAN
Sertifikat halal adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk  menyatakan  halal  tidaknya  suatu  produk  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Sertifikat Halal  ini  juga  merupakan  syarat  untuk  memperoleh  izin  dalam  penggunaan  label  halal yang ada di kemasan suatu produk. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, pada tahun 2019 kewenangan  penjamin  Produk  Halal  Indonesia  dialihkan  kepada  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH),  Kementerian  Agama.  Selanjutnya  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  memiliki  kewenangan  terkait  proses  penfatwaan.  Sedangkan,  Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan pemeriksaan berdasarkan manajemen dan produk halal tersebut (Widayat et al., 2020, Hosanna & Nugroho, 2018)
Tim  pengabdi  melakukan  pendampingan  kepada  UMKM  yang  membutuhkan sertifikat  halal.  Pendampingan  terhadap  UMKM  untuk  mendapatkan  Sertifikasi  Halal tersebut  agar  dapat  meningkatkan  daya  saing  produk,  kualitas  produk,  kuantitas  produk, daya  tahan  UMKM  serta  produksi  dan  produktivitas  produk.  Proses  pendampingan  dan fasilitasi  UMKM  dalam  mengurus  Sertifikasi  Halal  dilakukan  berdasarkan  UU  No.  33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dimana UU tersebut menjelaskan bahwa semua  produk  yang  beredar  di  masyarakat  dan  diperjual  belikan  di  Indonesia  wajib memiliki sertifikat halal. Produk halal sendiri memiliki pasaran yang cukup besar dan akan terus berkembang setiap tahunnya karena pertumbuhan populasi muslim yang berkembang. (Suzery  &  Cahyono,  2020,  Widayat  et  al.,  2020)  Pelatihan  dan  pendampingan  proses produk  halal  ini  dilakukan  untuk  memfasilitasi  pelaksanaan  sertifikasi  halal  bagi masyarakat pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) melalui program Self Declare atau Pernyataan Pelaku Usaha.
Di  Indonesia  selain  koperasi,  UMKM  juga  merupakan  penopang  perekonomian  di Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  bukti  nyata  banyaknya  UMKM  yang  tidak terpengaruh oleh krisis global di tahun 2008. Secara umum jumlah UMKM tiap tahunnya semakin  bertambah,  khususnya  pada  aspek  finansial,  tidak  banyak  UMKM  yang mengalami perkembangan pada aspek kinerja keuangan.
Gambar 1. Konstribusi UMKM pada Perekonomian di Jawa Timur ( Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur)
Dapat  dilihat  dari  Gambar  1,  dari  tujuh  kota  di  Jawa  Timur  Kabupaten  Sidoarjo menjadi kabupaten dengan jumlah UMKM terbanyak kedua di Jawa Timur dengan jumlah persentase sebesar 15%, sedangkan Kota Surabaya menjadi kota dengan jumlah terbanyak pertama  dengan  jumlah  persentase  sebesar  39%.  Daerah  Sidoarjo  banyak  memproduksi krupuk, petis, pengrajin kulit, kampug batik, dan sebagainya. Sektor perekonomian utama dari Kabupaten Sidoarjo adalah jasa, perikanan, dan industri
Gambar 2. Jumlah UMKM di Kabupaten Sidoarjo Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab.Sidoarjo
Dapat  dilihat  dari  Gambar  2,  perkembangan  sektor  industri  di  Kabupaten  Sidoarjo dari setiap kecamatan cukup tinggi, hal ini karena Kabupaten Sidoarjo berdekatan dengan Kota Surabaya yang merupakan pusat bisnis di Jawa Timur. Selain itu, sektor industri kecil juga  mengalami  perkembangan  yang  baik,  di  antaranya  sentra  industri  kerajinan  tas  dan koper di Tanggulangin, sentra industri sandal dan sepatu di Wedoro – Waru dan Tebel – Gedangan. Sidoarjo dikenal sebagai kota bandeng dan udang. Logo yang digunakan oleh Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa bandeng dan udang adalah hasil perikanan utama dari kota ini.

## BAHAN DAN METODE
Pelatihan  ini  dilakukan  selama  15  hari  dari  tanggal  13-27  Oktober  2021  dengan sasaran peserta sebanyak 30 orang dari para pelaku UMKM di Sidoarjo. Pendekatan yang digunakan  dalam  pengabdian  yaitu Participatory  Action  Research (PAR)  dalam pelaksanaannya.  Pendekatan  ini  bertujuan  untuk  melakukan  riset  serta  aksi  partisipastif, kemudian  dilakukan  sosialisasi,  perbaikan,  dan  selanjutnya  evaluasi.  Pendekatan  PAR berbentuk  siklus  dengan  empat  tahapan  tindakan  setelah  mengetahui  permasalahannya, yaitu rencana, tindakan, observasi, dan refleksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sertifikasi halal merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan tahapan-tahapan  yang  membuktikan  bahwa  bahan  dan  proses  produksi  serta  Sistem Jaminan  Halal  (SJH)  telah  memenuhi  standar  dari  LPPOM  Majelis  Ulama  Indonesia, dimana  produk  yang  layak  diperjualbelikan  ialah  produk  yang  telah  memiliki  sertifikat halal  (Warto  &  Samsuri,  2020)  Qomaro  et  al.,  2019).  Sertifikasi  halal  juga  merupakan perlindungan bagi konsumen dari macam-macam produk yang dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam (Agus, 2017).
Peserta  pelatihan  diberikan  pertanyaan  yang  berhubungan  dengan  materi pendampingan  sertifikasi  halal  yang  akan  dilakukan  seperti  pendaftaran  dan  pengajuan sertifikasi halal. Dalam kegiatan tanya jawab dengan peserta diketahui bahwa para pelaku usaha mikro belum banyak mengetahui tentang bagaimana cara mendaftar dan mengajukan sertifikassi halal yang benar.

## Gambar 3. Pendampingan Pendaftaran dan Pengajuan Sertifikasi Halal
Selanjutnya pemberian materi kepada peserta, dimana peserta diberikan pengetahuan tentang  ketentuan  regulasi  dalam  pembuatan  sertifikasi  halal  produk.  Produk  halal  dapat memberikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan serta kepastian tersedianya produk halal untuk masyarakat ketika menggunakan suatu produk (Sukri, 2021).
Gambar 4. Ketentuan Regulasi dalam Pembuatan Sertifikasi Halal Produk
Peserta  kemudian  membuat  surat  permohonan  pendaftaran  sertifikasi  halal  dari produk yang dimiliki oleh UMKM masing-masing peserta.
Gambar 5. Surat Permohonan

## Alur Pengajuan Sertifikasi Halal
Untuk  mendapatkan  sertifikat  halal  setiap  perusahaan  dan  UMKM  seperti  industri pengolahan (pangan, obat, kosmetik, restoran dan rumah potong hewan) harus melakukan pendaftaran  dan  menyiapkan  seluruh  persyaratan  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal tersebut (Sitti & Musyfika, 2021, Muhamad, 2020). Peserta yang telah mendapatkan materi regulasi  dalam  pembuatan  sertifikasi  halal  produk  kemudian  membuat  surat  permohonan pendaftaran  sertifikasi  halal,  dan  mengisi  formulir  permohonan  pendaftaran  sertifikasi halal.  Peserta  melakukan  pengisian  formulir  yang  telah  disediakan  oleh  Badan Penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) dari Kementerian Agama Repulik Indonesia.
Muhafidhah Novie, Wahyu Eko Pujianto, Khafid Khoirul Hanafi, Untung Husada

## Gambar 6. Formulir Pendaftaran
Setelah melakukan pengisian formulir permohonan pendaftaran, selanjutnya peserta wajib mengisi aspek legal dari usaha yang dimiliki seperti mengisi Nomor Induk Berusaha (NIB), dan data lainnya.
Gambar 7. Pengisian Data UMKM

## Abdimas Galuh
Pengisian form penyelia Halal dilakukan setelah mengisi form aspek legal dari usaha yang dimiliki.
Gambar 9. Penyedia Halal
Tahap  akhir  dari  permohonan  pendaftaran  sertifikasi  halal  ini  adalah  mengisi  data produk  UMKM  tersebut,  Mulai  dari  bahan  yang  digunakan  untuk  membuat  produk tersebut hingga supplier dari produk/barang yang dihasilkan tersebut.
Gambar 10. Daftar Produk dan Bahan Yang Digunakan

## Surat Kuasa
Surat  kuasa  yaitu  surat  untuk  memberikan  kewenangan  kepada  pihak  yang  lain dalam melakukan tindakan hukum atas nama pihak yang memberikan kuasa  (Nur, 2021, Widhaswara et al., 2019). Surat kuasa bersifat kondisional, surat kuasa digunakan apabila pemimpin  perusahaan  atau  penanggung  jawab  tidak  bisa  melakukan  registrasi  maka bisa menyuruh orang lain untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan membawa surat kuasa yang telah ditanda tangani oleh pemimpin perusahaan.

## Sistem jaminan produk halal (SJPH)
Sistem  Jaminan  Produk  Halal  (SJPH)  adalah  dokumen  sistem  manajemen  yang disusun,  diimplementasikan  dan  dikelola  oleh  pelaku  usaha  dengan  tujuan  agar keberlanjutan  dari  proses  produksi  halal  tetap  berlanjut  (Estiasih  et  al.,  2019)  (Arsyan, 2019). SJPH yang ditetapkan oleh BPJPH harus sesuai dengan persyaratan yang ada saat ini, dokumen ini adalah sistem jaminan halal dari persyaratan  yang keluarkan oleh  LPH. Sistem  jaminan  produk  halal  telah  sesuai  dengan  pasal  29  ayat  (1)  dan  (2)  UUD  1945, dimana  undang-undang  ini  memberikan  jaminan  konstitusional  untuk  warga  negaranya dalam menjalankan ajaran agama Islam, dan mengkonsumsi produk yang halal, selain itu mengkonsumsi produk-produk yang halal juga merupakan kewajiban bagi pemeluk agama islam(Afifah & Irianto, 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Secara  keseluruhan  kegiatan  pendampingan  telah  berjalan  dengan  baik  dan mendapatkan  respon  positif  dari  seluruh  peserta.  Seluruh  peserta  mengikuti  program pengabdian  masyarakat  hingga  selesai.  Kegiatan  pendampingan  ini  dimaksudkan  agar peserta  yang  terdiri  atas  para  pelaku  usaha  mikro  mampu  mendaftar  dan  mengajukan sertifikasi halal dengan benar.
Selain  ilmu  yang  diperoleh  dalam  mendaftar  dan  mengajukan  sertifikat  halal,  para pelaku  usaha  mikro  juga  dapat  mengetahui  dokumen  permohonan  persyaratan  sertifikat halal secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, A. U., & Irianto, D. (2021). Perancangan Standar Integrasi Sistem Jaminan Halal Dan  Cara  Pembuatan  Obat  Yang  Baik.  Inaque :  Journal  Of  Industrial  And  Quality Engineering, 9(1), 63–80. Https://Doi.Org/10.34010/Iqe.V9i1.3946
Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Hukum  Islam.  Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(1), 150–165. Https://Doi.Org/10.29313/Amwaluna.V1i1.2172 Arsyan,  M.  A.  (2019).  Perancangan  Sistem  Jaminan  Halal  (SJH)  Pada  IKM  Roti  Amira Untuk Memenuhi Persyaratan Dokumentasi Sistem Jaminan Halal. Performa: Media Ilmiah Teknik Industri, 18(1), Undefined-Undefined. Https://Doi.Org/10.20961/PERFORMA.18.1.29218
Estiasih,  T.,  Ahmadi,  K.,  &  Harijono,  H.  (2019).  Pengembangan  Sistem  Jaminan  Halal Produk  Minuman  Herbal  Instan  Di  Industri  Kecil  Menengah  (IKM)  “DIA.” TEKNOLOGI  PANGAN:  Media  Informasi  Dan  Komunikasi  Ilmiah  Teknologi Pertanian, 10(2), 121–127. Https://Doi.Org/10.35891/TP.V10I2.1651
Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal  Terhadap  Pendaftaran  Sertifikat  Halal  Pada Produk Makanan. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 511. Https://Doi.Org/10.24912/Adigama.V1i1.2155
Muhamad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal  (Studi  Implementasi  Uu  No.  33  Th.  2014  Dan  Pp  No.  31  Th.  2019).  Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(2), 1–26. Https://Doi.Org/10.24239/JIEBI.V2I2.29.1-26
Naidu,  S.  (2006).  E-Learning:  A  Guidebook  Of  Principles,  Procedures  And  Practices.
Commonwealth  Educational  Media  Centre  For  Asia  (CEMCA).  Retrieved  From Http://Oasis.Col.Org/Handle/11599/53
Nur, R. A. (2021). Limitasi Penggunaan Surat Kuasa Penjualan Dan Pemasaran Suka Rela Objek  Jaminan  Dalam  Kredit  Perbankan.  Notaire,  4(1),  Undefined-Undefined. Https://Doi.Org/10.20473/NTR.V4I1.24888
Perron, B. E., & Stearns, A. G. (2011). A Review Of A Presentation Technology: Prezi.
Research On Social Work Practice, 21(3), 376–377. Https://Doi.Org/10.1177/1049731510390700
Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah  Sektor  Pangan  Dalam  Meningkatkan  Perekonomian  Lokal  Melalui Pendampingan  Sertifikasi  Halal  Di  Kecamatan  Tragah  Bangkalan.  Jurnal  Ilmiah Pangabdhi, 5(2), 137–142. Https://Doi.Org/10.21107/Pangabdhi.V5i2.6116
Sitti,  N.,  &  Musyfika,  I.  (2021).  Kewajiban  Pendaftaran  Sertifikasi  Halal  Pada  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal;  Perspektif  Maqāṣid  Al-Syarī’ah.  Shautuna: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  Dan  Hukum,  2(2). Http://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Shautuna/Article/View/18842
Somantri, O., Apriliani, D., Muhamad, A. W., & Nishom, M. (2019). Pembangunan Media Pembelajaran  Berbasis  E-Learning  Di  SMA  NU  Ma’Arif  Jatinegara  Tegal.
CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 189–194.
Https://Doi.Org/10.31960/Caradde.V1i2.78
Strasser,  N.  (2014).  Using  Prezi  In  Higher  Education.  Journal  Of  College  Teaching  & Learning (TLC), 11(2), 95. Https://Doi.Org/10.19030/Tlc.V11i2.8547.
Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di  Indonesia. Majalah Hukum  Nasional, 51(1), 73–94. Https://Doi.Org/10.33331/Mhn.V51i1.139
Suzery,  M.,  &  Cahyono,  B.  (2020).  Proses  Perbaikan  Produksi  Dalam  Pendampingan Sertifikasi  Halal  Bagi  Paguyuban  Usaha  Kuliner.  Indonesi  Journal  Of  Halal,  2(2), 53–57. Https://Doi.Org/10.14710/HALAL.V2I2.7892
Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.  Al  Maal:  Journal  Of  Islamic  Economics  And  Banking,  2(1),  98–112. Https://Doi.Org/10.31000/ALMAAL.V2I1.2803
Widayat,  H.,  &  Ahmad,  Ni’matullah  Al-Baarrisylvia,  R.  P.  (2020).  Pendampingan Sertifikasi  Laik  Sehat  Makanan  Bagi  Restoran  Selaras  Dalam  Rangka  Persiapan Sertifikasi Halal. Indonesia Journal Of Halal, 2(2), 58–63. Https://Ejournal2.Undip.Ac.Id/Index.Php/Ijh/Article/View/7933
Widayat,  W.,  Sulardjaka,  S.,  Al-Baarri,  A.  N.,  &  Nurjannah,  R.  (2020).  Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support In UMKM Hanum Food). Journal Of Halal, 3(1), 83–87. Https://Doi.Org/10.14710/HALAL.V3I1.9189 Widhaswara, F., Said, N., & Paserangi, H. (2019). Prinsip Kepatutan Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia. Mulawarman Law Review, 116–131.
Muhafidhah Novie, Wahyu Eko Pujianto, Khafid Khoirul Hanafi, Untung Husada
Https://Doi.Org/10.30872/MULREV.V4I2.70Kulakli,  A.,  &  Mahony,  S.  (2014). Knowledge Creation And Sharing With Web 2.0 Tools For Teaching And Learning Roles In So-Called University 2.0. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 150, 648–657. Https://Doi.Org/10.1016/J.Sbspro.2014.09.084