PERAN YPKP SEBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN ( INTEREST GROUP ) DALAM MEMERJUANGKAN HAK HAK KORBAN PERISTIWA G30S (Studi Kasus Aktivitas YPKP di Kabupaten Pati)
Adipta Wisnu Wardhani

## ABSTRACT
Indonesia is one of the countries that embraced democracy in system administration. Indonesia  has  proved  it  by  holding  presidential  and  vice  presidential  election  directly. Besides  the  Indonesian  people  freely  organizing  meetings  and  talking  freely  to  express opinions,  criticism,  or  even  overseeing  the  governance  system.  Freedom  of  religion  is  a manifestation of the democratic state.
The  dynamics  of  the  Non-Governmental  Organization  (NGO)  was  born  along  with the  birth  of  a  new  order  of  the  early  1970s.  The  birth  of  this  order  to  the  economic development  paradigm  and  focusing  on  economic  growth,  had  an  impact  on  short-term plans, medium and long-national development, which is implemented in the five year plan. NGO as a partner of government to accelerate the process of national development in all fields.
This  research  will  be  directed  to  find  out  how  YPKP  activity  as  well  as  how  the interaction / relationship dynamics YPKP with the Government. Murder Victims Research Foundation  1965/1966 (YPKP  65)  is the  organization's  first  victim  in  Indonesia  fighting for  the  enforcement  of  human  rights  on  Human  Tragedy  1965/1966.  YPKP  65  judging cases of crimes against humanity 1965/1966 has not been seriously considered in law and politics  of  the  country.  During  the  12  years  of  reform,  none  of  the  political  elite,  both  in Parliament and in the executive, even in the judiciary investigate cases in 1965.
After  analysis,  it  appears  that  YPKP  65  Pati  Regency  consolidate  internally  and externally  by  holding  regular  meetings  so  that  the  communication  that  exists  among members  of  intertwined  smoothly,  as  did  the  communications  against  similar organizations  lainnya.YPKP  65  Pati  regency  using  communication  media  / communication  channels  that  are  electronically  for  obtain  information  related  to  the organization's objectives. There was also the dynamics between YPKP with another NGO.
Keywords: Role, Interest Groups, Dynamics.

## A. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  menganut  demokrasi  dalam sisitem  pemerintahannya.  Indonesia  sudah  membuktikan  hal  tersebut  dengan mengadakan  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  secara  langsung.  Selain  itu masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara untuk mengeluarkan  pendapat,  kritikan,  atau  bahkan  mengawasi  jalannya  sistem pemerintahan. Kebebasan dalam memeluk agama pun merupakan sebuah perwujudan dari negara demokratis. Dalam membangun sebuah negara  demokratis tidaklah mudah. Akan  tetapi,  di  negara  ini,  sistem  demokrasi  terlaksana  dengan  adanya  kebebasan berkeyakinan, berpendapat, atau kebebasan untuk berkumpul tanpa ada batasan. Maka dari  itu  muncullah  kelompok  kepentingan,  mengandung  arti  sejumlah  orang  yang
memiliki  kesamaan  sifat,  sikap,  kepercayaan,  dan  tujuan  sepakat  mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan (Ramlan Surbakti,1992:55).
Berbicara  mengenai  demokrasi,  Indonesia  sudah  lama  menganut  sistem pemerintahan demokratis dimana menganut paham dari rakyat oleh rakyat dan  untuk rakyat.  Di  Indonesia  dikenal freedom  of  association ,  dimana  masyarakat  bebas mendirikan  organisasi  atau  perkumpulan  dalam  rangka  memerjuangkan  aspirasi mereka. UU No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik pun kini makin memperkuat demokrasi di Indonesia
Dalam  sistem  demokrasi,  baik  dalam  sistem  demokrasi  langsung  maupun demokrasi perwakilan, adanya kebebasan tertentu bagi rakyat merupakan persyaratan mutlak  bagi  berlangsungnya  sistem,  karena  hanya  dengan  kebebasan,  rakyat merupakan  pemegang  kekuasaan  tertinggi,  terutama  dalam  sistem  demokrasi perwakilan,  akan  dapat  dengan  bebas  menentukan  pilihannya  mengenai  siapa  yang akan  didudukkan  dalam  jabatan  publik.  Agar  seluruh  rakyat  dapat  menentukan pilihannya  dengan  cerdas,  dapat  mencalonkan  diri  di  dalam  pemilihan  pejabat  publik, dan  dapat  terlibat  dalam  berbagai  kegiatan  dalam  rangka  ikut  menentukan  jalannya pemerintahan  negara,  maka  demokrasi  mensyaratkan  adanya  kebebasan  memperoleh dan menyebarkan informasi, bebas  untuk berserikat, seperti  mendirikan partai politik yang  dapat  digunakan  untuk  ikut  ambil  bagian  didalam  usaha  menduduki  jabatan publik  melalui  pemilihan,  atau  mendirikan  kelompok-kelompok  kepentingan  dalam rangka  mengupayakan  diperhatikan,  dilindungi,  dan  direalisasikannya  kepentingan- kepentingan anggota, karena pentingnya kebebasan didalam menentukan berlangsungnya  sistem  demokrasi,  oleh  para  ahli  ketatanegaraan  pendukung demokrasi, kebebasan disebut sebagai pilar demokrasi.
Dinamika  perkembangan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  lahir  seiring dengan  lahirnya  orde  baru  awal  tahun  1970-an.  Lahirnya  orde  ini  dengan  paradigma pembangunan  ekonomi  serta  memfokuskan  pada  pertumbuhan  ekonomi,  membawa dampak  terhadap  rencana  jangka  pendek,  menengah  dan  panjang  pembangunan nasional  yang  diimplementasikan  pada  repelita.  LSM  sebagai  salah  satu  partner pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan Nasional dalam segala bidang.
Demokrasi sangat penting kaitannya terhadap pembagian kekuasaan dalam suatu negara,  dengan  kekuasaan  negara  yang  diperoleh  dari  rakyat  juga  harus  digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dinamika  perkembangan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  lahir  seiring  dengan lahirnya  orde  baru  awal  tahun  1970-an.  Lahirnya  orde  ini  dengan  paradigma pembangunan  ekonomi  sebagai  mainstraimenya  serta  memfokuskan  pada pertumbuhan ekonomi, membawa dampak pada rencana jangka pendek, menengah dan panjang  pembangunan  Nasional  yang  diimplementasikan  pada  repelita.  LSM  sebagai salah  satu  partner  pemerintah  untuk  mempercepat  proses  pembangunan  Nasional dalam segala bidang.
Pertumbuhan  dan  peran  LSM  di  Indonesia  semakin  berkembang  seiring  dengan menguatnya proses demokratisasi  yang  ditandai penguatan  masyarakat sipil atau civil society dalam transformasi pembangunan. Selama lima tahun terakhir lebih dari 10.000 LSM bergerak di bidang budaya, sosial ekonomi, politik. Peran strategis LSM ini dalam dasawarsa  terakhir  menghadapi  hambatan  ketika  LSM  ingin  mengimplementasikan perannya  dalam  proses  demokratisasi  agar  dapat  memberikan  kontribusi  pada transformasi politik.
Dalam perkembangannya sering terjadi benturan kepentingan / conflic of interest antara pemerintah dengan masyarakat. Dimana pelaksanaan pembangunan pemerintah
tidak  bisa  menyerap  100%  aspirasi  masyarakat.  Hal  ini  menyebabkan  munculnya tuntutan-tuntutan  dari  masyarakat  yang  tidak  puas  terhadap  kebijakan  pemerintah. Disinilah  LSM  menjembatani  kepentingan  masyarakat  tersebut  dengan  melakukan kritik kepada pemerintah melalui saluran-saluran baik formal maupun non formal.
Satu  Kelompok  Organisasi  YPKP  (Yayasan  Penelitian  Korban  Pembunuhan) sebagai  bentuk  Lembaga  Swadaya  Masyarakat.  Peristiwa  G30S  Tahun  1965  –  1966 mewadahi  orang-orang yang  diduga  terlibat  dalam  peristiwa  G30S  1965/1966 tersebut.
YPKP  (Yayasan  Penelitian  Korban  Pembunuhan)  1965/1966  merupakan kelompok  kepentingan  (interest  groups)  yang  memerjuangkan  nasib  korban tidak bersalah  namun  mendapatkan  perlakuan  tidak  layak.  Menjadi  menarik  bahwa  semua anggota  YPKP  merupakan  orang-orang  yang  mengalami  langsung  dampak  dari  dikait- kaitkannya  mereka  sebagai  anggota  PKI  sehingga  mereka  ikut  di  penjara  dan meninggalkan keluarga mereka tanpa ada proses hukum yang jelas pada saat itu.
Provinsi  Jawa  Tengah  khususnya  di  Kabupaten  Pati,  telah  muncul Kelompok  Organisasi  YPKP  (  Yayasan  Penelitian  Korban  Pembunuhan  )    Peristiwa G30STahun  1965  –  1966  berfungsi  mewadahi  orang-orang yang  diduga  terlibat dalam peristiwa G30S/1966.
Yayasan  Penelitian  Korban  Pembunuhan  1965/1966  (YPKP  65)  sebagai organisasi korban pertama di Indonesia berjuang untuk penegakkan hak asasi manusia (HAM)  atas  Tragedi  Kemanusiaan  1965/1966.  YPKP  65  menilai  kasus  kejahatan kemanusiaan  1965/1966  masih  belum  mendapatkan  perhatian  serius  secara  hukum dan politik dari negara. Selama 12 tahun masa reformasi, tidak ada satu pun elit politik, baik di parlemen dan di eksekutif, bahkan di lembaga yudikatif mengusut tuntas kasus 1965.
Guna  mengetahui  sejauhmana  peran  kelompok  kepentingan  ini    maka  perlu dilaksanakan penelitian mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh YPKP.

## B. PEMBAHASAN Aktivitas YPKP
YPKP  65  Pusat  adalah  singkatan  dari  Yayasan  Penelitian  Korban  Pembunuhan 65.  Atau  didalam  bahasa  inggris  : Indonesian  Institute  For  The  Study  Of  65  Massacre . Yayasan  ini  pertama  kali  berdiri  dengan  Ketua  Ibu  Sulami,  bekas  Pengurus  Pusat Gerwani  Jakarta.  Didirikan  dengan  Akte  Notaris  No.  1/7  April  1999    ditanda  tangani oleh  Notaris  Ny.  Nany  Wahyudi,  SH.  dengan  alamat:  Jln.Pajajaran  No.  87  Perumnas  III Tangerang  –  Indonesia.  YPKP  65  mempunyai  visi  dan  misi  seperti  terkandung  dalam Pasal  4  AD/ART  beserta  Penjelasannya,  yaitu  ikut  mencerdaskan  bangsa  guna mewujudkan  masyarakat  Pancasila  seutuhnya  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, serta menurut makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 berikut ketentuan dalam batang tubuh dan penjelasannya.
Kegiatan  yang  dilakukan  oleh  YPKP  Kab.  Pati  merupakan  sebuah  upaya  untuk memerjuangkan hak-hak dimana  mereka   menuntut pada  pemerintah terkait  keadilan untuk para korban peristiwa G30S. Kegiatan yang dilakukan oleh YPKP Kab Pati masih bersifat  persuasif,  dan  hanya  melakukan  aktivitas-aktivitas  setiap  malam  rabu  kliwon arisan  bersama  dan  berdiskusi  tanpa  melakukan  melakukan  hal  hal  yang  bersifat anarkis. Namun setiap kegiatan mereka masih sangat memerlukan pantauan dari aparat penegak  hukum  yaitu  kepolisian  juga  TNI.  Karena  para  korban  ini  memiliki  sangkut
paut  dengan partai komunis indonesia yang di  khawatirkan akan  bangkit kembali dan organisasi ini pun termasuk kedalam organisasi terlarang.

## Interaksi
Hasil penelitian lapangan bahwa YPKP Kab. Pati termasuk organisasi yang paling aktif  memerjuangkan  para  korban  G30S.  Salah  satu  indikatornya  yaitu  Pati  menjadi tempat  yang  dikunjungi  mantan  menteri  hukum  dan  ham  Luhut  binsar  banjaitan  dari sekian  banyak  yang  diduga  terdapat  kuburan  masal.  Hal  ini  karena  YPKP  Kab.  Pati sangat  aktif  dan  vocal  dalam  setiap  kegiatan  YPKP  di  pusat.Sesuai  dengan  tugas  dan wewenang YPKP yaitu :
(1) Mendata Jumlah korban baik yang masih hidup maupun Meninggal dunia;
(2) Mendata Korban yang berada di Pengangsingan Pulau Nusakambangan dan  Pulau Buru  (  Ambon  )  yang  sudah  pulang  /  hidup  dan  Meninggal  Dunia  di  lokasi pengangsingan;
(3) Mendatakan  lokasi-lokasi  yang  diduga  sebagai  tempat  kuburan  masal  korban- korban peristiwa 1965 di wilayah Kab. Pati;
(4) Mengupayakan perjuangan rehabilitasi nama baik korban peristiwa  . 1965/1966, dan  mengupayakan  bantuan  terhadap  korban  salah  satunya  melalui  pengobatan gratis oleh LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi Korban ) dari Jakarta.
Selama ini kegiatan yang dilaksanakan YPKP Kab. Pati normatif tidak ada indikasi apapun  untuk  menjurus  kepada  gerakan  anti  pancasila.  Sebagai  perorarangan  ketua YPKP Sdr. Handoyo mampu membaur dengan masyarakat bahkan menjadi kepala desa Jetak.
Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh YPKP berupa Bansos dari LPSK Jakarta disertai pemeriksaan kesehatan dan assesment kepada anggota yang diajukan terlebih dahulu. Setiap akan diadakannya kegiatan oleh YPKP selalu memberikan pemberitahun terlebih  dahulu  kepada  Kades  waktu  dan  tempat  pelaksanaannya.  Juga  tidak  ada satupun diantara anggota YPKP yang Pro dengan ajaran Komunis/PKI, karena tidak ada doktrin yang diberikan olehYPKP kepada anggota-anggotanya.

## a. Interaksi YPKP dengan Kesbangpol
Interaksi  YPKP  dengan  pemerintah  di  kabupaten  lebih  kepada  pemantauan  dari Kesbangpol  Kab.  Pati.  Memang  pada  dasarnya  Kesbangpol  lebih  banyak  mengetahui informasi  dari  Polri  dan  TNI.  Mengingat  saat  ini  Kesbangpol  sudah  tidak  menangani atau  berwenang  melakukan  Litsus  (penelitian  khusus)  terhadap  orang-orang  atau kelompok  yang  dianggap/dicurigai  membahayakan  NKRI  dan  menyerang  Pancasila (organisasi terlarang).
Maka  apabila  ditanyakan  tentang  aktivitas  YPKP  Kesbangpol  sebagai  bagian  dari pemerintah juga  memantau segala aktivitas YPKP  juga  berkoordinasi dengan berbagai pihak  agar  organisasi  ini  tidak  melakukan  tindakan  anarkis.  Sdr  Cipto  juga  sangat kooperatif dengan penulis dan memberikan banyak informasi.
YPKP  ini  semakin  sering  muncul  di  Jawa  Tengah  khususnya  saat  adanya kemunculan  majalah  lentera  di  Kab.  Salatiga  dan  dari  maraknya  penyebaran  atribut palu arit sehingga aktivitas dari YPKP ini perlu terus di pantau oleh pemerintah maupun aparat.  Kesbangpol  juga  kerap  di  kunjungi  oleh  Ketua  YPKP  Kab.  Pati  namun  hanya sekedar berkoordinasi biasa karena memang ketua YPKP Kab. Pati juga sebagai aparat pemerintah.  Namun  apabila  berbicara  mengenai  kegiatan  YPKP,  maka  apabila  ada perkumpulan dan aktivitas lainnya maka harus meminta ijin kepada pihak kepolisian.

## b. Interaksi YPKP dengan LPSK
Selain  adanya  Interaksi  dengan  pemerintah,  YPKP  juga  beriteraksi  dengan  LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang merupakan lembaga mandiri didirikan dan  bertanggung  jawab  untuk  menangani  pemberian  perlindungan  dan  bantuan  pada Saksi  dan  Korban  berdasarkan  tugas  dan  kewenangan  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang.  LPSK  dibentuk  berdasarkan  UU  No  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Dalam kegiatan tersebut juga  disampaikan  oleh LPSK tentang aturan  baru dalam penerimaan pengobatan bagi pasien LPSK, yaitu :
a) Anggota  YPKP  65  yang  mendapatkan  pengobatan  adalah  korban  langsung  kejadian pada th. 1965 dan bagi istri yang mendapat pengobatan adalah istri pertama.
b) Usia diatas 60 tahun.
c) Pemberian santunan kematian sebesar  2 juta rupiah
d) Pengobatan  yang  semula  bersifat  rujukan  dari  LPSK  ke  rumah  sakit  yang  telah ditentukan
e) Jumlah  pengobatan  tidak  dibatasi, namun  uang  transport  pengobtan sebulan  hanya dua kali, masing-masing sebesar Rp. 180.000,-
f) Anggota  YPKP  65  Di  kab.  Pati  yang  datang  mengambil  uang  transport  pengobatan sebanyak 45 ( empat puluh lima ) orang.
Memang  pada  kenyataanya  sangat  sulit  dan  panjang  tahapan  yang  harus  dilalui  bila ingin  memperoleh  bantuan  dari  LPSK.  Maka  YPKP  mengupayakan  untuk  terus meningkatkan jumlah anggota agar menerima bantuan dari LPSK.
Kegiatan  yang  pernah  dilakukan  YPKP  Kab.  Pati  terkait  hubungan  dengan  LPSK yaitu  kegiatan  yang  masih  berlangsung  rutin  setiap  bulannya,  pengobatan  gratis  yang difasilitasi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan saksi Korban) di rumah Sdr. SUPARDI als BEDONG, dengan petugas medis dari RS. KSH Pati setiap sebulan sekali.
Semua korban di data dan hanya sebagian yang berhasil lolos menerima bantuan. Tiap bulannya para korban yg lolos tersebut  berkumpul  di  rumah Sdr. Supardi, hanya disuguhi  air  putih  dan  camilan  seadanya,  lalu  mereka  duduk  diatas  alas  yang  terbuat dari  tikar  jerami.  Tak  lama  orang-orang  dari  LPSK  datang  dan  mendata  serta memberikan  kertas  yang  harus  diisi  oleh  anggota  YPKP  yang  ingin  mendaftar  sebagai penerima  bantuan  dari  LPSK.  Apabila  yang  sudah  menerima  biasanya  langsung  ke rumah sakit untuk menerima pengobatan gratis.
Kondisi  kesehatan  para  anggota  YPKP  ini  pun  cukup  memprihatinkan,  usia  yang sudah  tidak  lagi  muda  juga  ada  yang  terkena  gangguan  mental  karena  merasa  sangat tertekan  dan  teraniaya  saat  di  tahan  di  pulau  buru,  bahkan  ada  pula  yang  telinganya hampir putus bekas penyiksaan saat di tahan di pulau buru. Mereka yang sudah tua ini berkumpul  dan  kerap  menceritakan  apa  yang  mereka  alami  selama  menjadi  korban, ditahan  tanpa  diadili  dengan  jelas  putusan  hukum  nya,  juga  mereka  tidak  merasa terlibat  namun  tiba-tiba  ditangkap.  Hampir  sebagian  besar  dari  anggota  YPKP  65  ini dalam  kondisi  ekonomi  yang  memprihatinkan.  Banyak  yang  berprofesi  sebagai  buruh tani,  tukang  pijat  akupungtur  dan  ada  pula  yang  hanya  tinggal  di  rumah  di  urus  oleh anak cucunya.

## Dinamika
Dinamika  yang  terjadi  dalam  YPKP  yaitu  hubungan  secara  eksternal  dengan organisasi yang sangat memiliki paham nasionalis dan sangat menentang segala sesuatu yang berbau komunis. Hal ini terlihat dari hasil penelitian sebagai beikut :

## a. Laskar Merah Putih
YPKP  Kab.  Pati  juga  memiliki  dinamika  dengan  orgaisasi  eksternal  yang  sangat menentang adanya organisasi yang terkait komunis. Hal ini menimbulkan konflik antar organisasi  yang  memiliki  paham  yang  berbeda.  Seperti  misalnya  dinamika  yang bertentangan dengan YPKP yaitu organisasi  Laskar Merah Putih.
Anggota  Ormas  Laskar  Merah  Putih  pimpinan  Sdr.  M.  Saim  adalah  salah  satu organisasi  kemasyarakatan berbasis  massa  yang didirikan tanggal 28 Desember 2000. Visi  dari  Ormas  LMP  adalah  memerjuangkan  dan  mempertahankan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dari  upaya-upaya  tersistematis  dan  masyarakat  yang  madani, mandiri,  terbuka  egaliter  berkesadaran  hukum  dan  lingkungan,  menguasai  ilmu pengetahuan dan teknologi mendepankan watak dan moral yang beradab, memiliki etos kerja  dan  semangat  kekaryaan  serta  disiplin  yang  tinggi  dengan  bingkai  Bhinneka Tunggal  Ika  sebagai  perekat  dari  Sabang  sampai  Merauke,  sebagai  manusia  Indonesia yang siap secara mental dan spirituil untuk memberikan dharma bhaktinya bagi Bangsa dan  Negara  sebagai  alat  sosial  kontrol  dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  bangsa dan  negara,  maka  dipandang  perlu  mendirikan  yayasan-yayasan,  lembaga-lembaga, forum-forum dan gerakan yang merupakan keluarga besar Laskar Merah Putih sehingga dapat memudahkan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Dalam  gerakannya  Ormas  LMP  turut  mendukung  dalam  pemberantasan  aliran radikalis atau terorisme yang bertolak belakang dengan islam sebenarnya. Sebab aliran radikalisme  kini  sudah  menimbulkan  keresahan  pada  masyarakat  dan  paham-paham tersebut mengancam terhadap keberagaman bangsa Indonesia dan NKRI. Kegiatan yang dilaksanakan  LMP  berupa  kegiatan  insidental  seperti  turut  serta  membantu  korban bencana alam dan kegiatan rutin seperti arisan keliling di rumah anggota LMP. Kegiatan sosial yang pernah dilaksanakan seperti memfasilitasi anak jalanan agar tidak menjadi pelaku kriminal yang akan meminimalisir kejahatan dijalanan;
Paham  dari  LMP  ini  bahwa  semua  paham  yang  bertentangan  dengan  undang- undang  dasar  RI  harus  diperangi.  Jangan  sampai  persatuan  bangsa  Indonesia  dirusak oleh  paham-paham  radikalisme  dan  anti  pancasila.  Untuk  itu,  pihaknya  juga  ikut mengecam adanya aksi bom bunuh diri dan menolak segala bentuk kekerasan serta aksi terorisme. Karena kebinekaan terancam dengan terorisme. Waspadai terhadap paham- paham  baru  dan  munculnya  paham  radikalisme  harus  menjadi  musuh  bersama, termasuk juga aliran-aliran sesat.
Ormas  LMP  menyatakan  siap  membantu  sepenuhnya  dan  mendukung  program pemerintah  dalam  memerangi  gerakan  radikalisme  dan  anti  pancasila  yang  muncul  di Indonesia, sebab menurutnya aliran radikalisme tersebut mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang semestinya NKRI itu sudah menjadi harga mati.
Anggota  unit  Intelkam  Polwes  Wedarijaksa  dalam  hal  ini  penulis  mewawancarai  Kanit Intel  Polsek  Wedarijaksa  Sdr.  Pitoyo  menyampaikan  bahwa  telah  melakukan  penggalangan pada  Ormas  Laskar  Merah  Putih  Kab.  Pati  yang  diketuai  Sdr.  M.  Saim  beserta  anggotanya. Penggalangan  terhadap  kelompok  LMP  dilakukan  dengan  maksud  agar  dapat  turut  serta meredam  penyebaran faham-faham  anti  Pancasila  seperti faham  Komunis  maupun  faham  lain yang bertentangan.
Hasil  penggalangan  terhadap  Ormas  YPKP  65  Kab.  Pati  bahwa  kelompok  tersebut menyatakan bersedia bekerjasama dengan pemerintah khususnya Kepolisian dalam memerangi penyebaran  paham  Komunis  dan  anti  pancasila.  YPKP  melalui  ketuanya  Sdr.  Handoyo  berani menjamin anggotanya tidak akan pernah memakai atribut maupun logo-logo yang bernuasa PKI bahkan sampai berencana membangkitkan PKI di Indonesia.
Penulis ikut  melaksanakan pertemuan terhadap Ormas  Laskar Merah Putih yang berkoordinasi  dengan  kepolisian  di  Rumah  makan  Soto  Semarang  Kab.  Pati.  Penulis melihat bahwa laskar merah putih berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan menjalin integrasi  yang  baik  sehingga  apabila  ada  tindakan  tindakan  yang  sekiranya  melawan dan  menentang  pancasila  serta  bersifat  radikal,  maka  LMP  akan  bekerjasama  dengan kepolisian untuk menangani hal tersebut.
Guna  mencegah  berkembangnya  faham  komunis  khususnya  dikalangan  mantan eks.  Tapol  G30S  dan  keluarganya  maka  perlu  dilakukan  langkah-langkah  antisipasi  di seluruh  wilayah  Jateng,  antara  lain  dengan  meningkatkan  koordinasi  dengan  aparat terkait  guna  menyamakan  persepsi  dalam  pemahaman  dan  penanganannya, meningkatkan  deteksi  dini  dan  deteksi  aksi  terhadap  keberadaan  anggota  YPKP  di wilayah, mendatakan dan melaporkan setiap kegiatan YPKP di wilayah masing-masing, juga  melaksanakan  penggalangan  baik  perorangan  maupun  kelompok  sehingga  dalam setiap kegiatannya tidak menimbulkan permasalahan baru.

## b. FPI (Front Pembela Islam)
Dinamika  yang  terjadi  juga  antara  YPKP  65  dengan  FPI.  Kejadian  ini  terjadi  saat acara  Simposium  Tragedi  1965  tanggal  18-19  Mei  2016  di  Jakarta  yang  intinya pemerintahan  Jokowi  ingin  mendengar  keinginan  dari  para  korban,  karena  pelaku Tragedi1965 tidak mungkin dituntut secara hukum dengan pertimbangan kasus dengan hukuman  3  tahun  masa  kedaluwarsa  12  tahun,  dan  kasus  dengan  putusan  hukuman mati masa kedaluwarsa 18 tahun, jadi jalan satu-satunya adalah mencari solusi secara non  yudisial.  Stigma  yang  terbangun  saat  ini  adalah  pihak  korban  terlalu  didoktrin seolah-olah seperti sampah negara.
YPKP  ini  juga  menampung  para  korban  maupun  keluarga  korban  1965  yang tergabung  dalam  Ormas  YPKP  65  (Yayasan  Penelitian  Korban  Pembunuhan 1965/1966)  G30S/PKI.  Selanjutnya  penulis  mewawancarai  Sdr.  Supardi  sebagai  wakil ketua  YPKP  Kabupaten  Pati.  Beliau  merupakan  tokoh  idealis  dari  YPKP  65  yang memerjuangkan hak – hak para korban peristiwa 1965 namun beliau menyadari bahwa tuntutannya tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah dikarenakan bukti – bukti tidak kuat dan harus dilihat secara objektif.

## c. Dinamika dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Sejumlah  eks  tahanan  politik  1965  yang  terlibat  upaya  pengungkapan  kuburan masal  1965  mengaku  diteror  dan  diintimidasi  oleh  aparat  keamanan  di  wilayah  asal mereka.Sebagian mengklaim mendapat teror dan intimidasi antara lain melalui telepon dari petugas ketika berusaha menemui Menkopolhukam di kantornya.
Pernyataan ini pun dirasakan di wilayah yaitu di YPKP 65 Kab. Pati yang merasa di intimidasi oleh TNI. Maka YPKP cenderung lebih kooperatif dengan mahasiswa.
Karena itulah, menurut Ketua YPKP '65 Bejo Untung, mereka kemudian meminta jaminan  keamanan  kepada  Menkopolhukam  yang  meminta  jaminan  dari  bapak Menkopolhukkam  agar  YPKP  65  dijamin  keamanannya  dalam  rangka  untuk menunjukkan  kuburan  masal.  Mereka  juga  meminta  jaminan  pemerintah  agar keberadaan  kuburan  masal  tersebut  diamankan  dari  kemungkinan  dirusak  atau dihilangkan  oleh  pihak  lain.  Luhut  Pandjaitan  yang  saat  itu  menjabat  sebagai Menkopolhukam  berjanji  akan  menindaklanjuti  permintaan  mereka  dengan  menelpon aparat TNI-AD di daerah. Usai pertemuan dengan pimpinan YPKP '65, Luhut Pandjaitan yang  saat  itu  sebagai  Menkopolhukam  tidak  memberikan  keterangan  kepada  pers tentang hasil pertemuan 122 titik kuburan masal 1965.
Pernyataan  Presiden  mengenai  pengungkapan  kuburan  masal  itu  muncul menyusul  berakhirnya  Simposium  tragedi  1965  yang  menyimpulkan  adanya keterlibatan  negara  dalam  peristiwa  kekerasan  terhadap  orang-orang  yang  dituduh simpatisan PKI.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan  dan  analisis  yang  dilakukan  oleh penulis, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:
Peran  YPKP  Kab  Pati  dalam  Memperjuangkan  Hak  Korban  G30S  diataranya,  YPKP  65 Kabupaten  Pati  melakukan  konsolidasi  secara  internal  dan  eksternal  dengan mengadakan  rapat  rutinan  agar  komunikasi  yang  terjalin  sesama  anggota  .  lancar, begitu  pun  komunikasi  terhadap  organisasi  sejenis  lainnya  seperti  LPSK  serta stakdeholder yang selama ini membantu. YPKP 65 Kabupaten Pati menggunakan media komunikasi  /  saluran  komunikasi  yang  bersifat  elektronik  untuk  mendapatkan informasi  yang  berkaitan  dengan  tujuan  organisasi.  YPKP  65  Kabupaten  Pati  juga menggunakan  sarana  lain  seperti  media  cetak  Internet  dan  lain  sebagainya.  YPKP  65 Kabupaten  Pati  melakukan  interaksi  dengan  organisasi  lainnya,  yaitu  menggalang keterpaduan  kerja  baik  intern  maupun  ekstern  dengan  lembaga  atau  pihak  lain  yang potensial  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  proses  komunikasi  dengan meminta  bantuan  dari stakeholder seperti  LPH  YAPHI,  LPSK,  dan  lain  sebagainya. Kerjasama  ini  pun  memberikan  kontribusi  bagi  anggota  YPKP  dengan  adanya penerimaan bantuan kesehatan yang diterima oleh anngota YPKP.
Mengacu  kepada  hambatan  yang  dialami  YPKP  65  Kabupaten  Pati  dalam memperjuangkan  Hak  Korban  G30S  yaitu  merekrut  anggota  YPKP  65  Kabupaten  Pati yang memiliki SDM yang lebih baik, baik dari keluarga maupun dari orang-orang yang memiliki  pandangan  terbuka  terhadap  keberadaan  dan  perjuangan  YPKP  Kabupaten Pati.  Menggunakan  sarana  dan  prasarana  termasuk  media/saluran  komunikasi  yang memadai  dan  lebih  canggih  seperti  internet  dan  lain  sebagainya.Menghidupkan  ruang diskusi  dengan  mengundang  pakar-pakar  HAM,nhukum,  sosiologi  dan  LSM  yang menangani  masalah  terkait.  Lebih  aktif  dalam  bersinergi  dengan stakeholder serta menggunakan  sistem  administrasi  yang  baik,  sehingga  informasi  dicatat  dengan sistematis.

## D. DAFTAR REFERENSI
Adian,  Donny  Gahral.  2010. Demokrasi  Substansial  :  Risalah  Kebangkrutan  Liberalisme. Depok : Koekoesan .
A. Rahman H.I. 2011. Sistem Politik Indonesia . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Arif  Budi  Prasetyo.  2009. Kasus  Pembunuhan  Munir .  Jakarta  :  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Biddle, B.J., & Thomas, E. J. (1996). Role theory: Concept and research . New York: Willey. Boeree, George. Personality Theories: Melacak Kepribadian Anda Bersama
Psikolog Dunia, (Jogjakarta: Prismasophie, 2010). Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Creswell,  John  W.  2014. Research  design  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan  mixed . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Harsojo. 1977. Pengantar Antropologi . Bandung : Bina Cipta Horton, B. Paul dan Hunt, L. Chester. 1984. Sosiologi Jilid I , Jakarta: Erlangga.
Huntington,  Samuel  P.  1990. Partisipasi  Politik  di  Negara  Berkembang .  Jakarta:  Rineka Cipta Idrus, Muhammad. 2007. Metode Penelitian Ilmu Sosial . Jakarta : UII Press Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.