AKIBAT HUKUM SEWA BELI SEPEDA MOTOR

## DENGAN ANGSURAN

## Oleh :
I Gusti Lanang Agung Kesuma Jaya
Program studi Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(gungsume10@gmail.com)
Abstrak,
Perjanjian sewa beli dengan angsuran lahir dari praktek kebiasaan masyarakat, yang sesuai  dengan  azas  Hukum  Perjanjian  yang  termuat  didalam  pasal  1338  KUH  Perdata, sebagaimana diketahui BW menganut sistem bahwa perjanjian sewa beli itu hanya bersifat obligator  saja,  adapun  hak  milik  baru  berpindah  dengan  dilakukannya  levering  atau penyerahan.  Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut  Kapankah beralihnya hak milik  dari  penjual  kepada  pembeli  dalam  perjanjian  sewa  beli  dengan  angsuran  ?  dan Bagaimanakah  akibat  hukum  apabila  pembeli  lalai  membayar  angsuran  dalam  perjanjian sewa  beli  dengan  angsuran  ?.  Metode  yang  dipergunakan  dengan  melakukan  penelitian lapangan  terutama sewa beli motor dengan angsuran, dengan menggunakan data primer dan data skeunder.  Beralihnya hak milik dari penjual lepada pembeli dalam perjanjian sewa beli dengan  memberikan  hak  dan  meletakkan  kewajiban  pada  kedua  belah  pihak,  yaitu memberikan  kepada  si  pembeli  hak  untuk  menuntut  diserahkannya  hak  milik  atas  barang tersebut. Akibat hukum apabila pembeli lalai membayar angsuran dalam perjanjian sewa beli dengan  angsuran  yaitu  apabila  terjadi  lalai  dari  perjanjian  maka  barang  tersebut  dapat  di ambil  atau  di  eksekusi  karena  debitur    Debitur  tidak  memenuhi  prestasinya.  Adapun kesimpulannya adalah beralihnya hak milik dari  penjual kepada pembeli  dalam perjanjian sewa  beli  dengan  angsuran  adalah  apabila  pembeli  telah  melunasi  angsuran  sepeda  motor kepada penjual atau didalam perjanjian sewa beli barang bergerak dengan angsuran hak milik atas  barang  tersebut  baru  beralih  dari  tangan  penjual  kepada  pembeli  apabila  telah  lunas. Akibat hukum apabila pembeli lalai dalam membayar.

## Kata Kunci ; Akibat hukum ; Sewa beli ; Angsuran
Abstract,
The lease purchase agreement  with installments is  born from the practice of  the community, which is in accordance with the principle of Agreement Law contained in article 1338 of the Civil Code, as it is known BW adheres to the system that the lease agreement is only  an  obligator,  while  new  ownership  rights  move  by  levering  .  The  formulation  of  the problem  is  as  follows  When  will  the  ownership  of  the  seller  switch  to  the  buyer  in  the installment lease agreement? and what are the legal consequences if the buyer fails to pay
installments  in  the  installment  lease  agreement?  The  method  used  by  conducting  field research  is  mainly  motorbike  rental  purchases  in  installments,  using  primary  data  and secondary  data.  The  transfer  of  ownership  rights  from  the  seller  to  the  buyer  in  a  lease agreement by giving rights and placing obligations on both parties, namely giving the buyer the right to demand the transfer of ownership rights to the item. Legal consequences if the buyer  neglects  to  pay  installments  in  an  installment  lease  agreement,  ie  if  there  is  a negligence of the agreement, the item can be taken or executed because the Debtor debtor does not fulfill his performance. The conclusion is the switching of ownership rights from the seller  to  the  buyer  in  the  installment  lease  agreement  is  if  the  buyer  has  paid  off  the motorcycle  installments  to  the  seller  or  in  the  lease  agreement  of  movable  goods  with installments  of  the ownership of  the goods has just  switched from the seller's hand to  the buyer when paid . Legal consequences if the buyer is negligent in paying.
Keywords ; Because of law ; Rent buy ; Installments
I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari manusia  memenuhi  kebutuhan  hidupnya dengan berbagai macam cara, yang sudah tentunya tidak boleh bertentangan dengan norma  kepatutan  kesusilaan  maupun hukum  yang  berlaku.  Salah  satu  cara  di dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut  dengan  mengadakan  transaksi diantara  manusia  yang  lainnya  seperti tukar  menukar,  pinjam  meminjam,  sewa beli dan lain sebagainya.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut diatas  bahwa  di dalam  kehidupan masyarakat dewasa ini kita jumpai dalam
6 Wirjono Prodjodikoro, 1981,
Hukum  Perdata  Tentang  Persetujuan- Persetujuan  Tertentu, Cet.  Ketujuh,
praktek membeli barang secara mengangsur barang-barang tersebut bergerak  tertentu  seperti  perabot  rumah tangga  maupun  barang-barang  lainnya misalnya  TV,  Sepeda  Motor  dan  Mobil, yang  merupakan  salah  satu  kebutuhan masyarakat.
Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa : Hal ini sering terjadi dimasyarakat  seorang  membeli  barang tidak  mempunyai  uang  penuh  untuk membayar harga pembelian sekaligus, dan ada keinginan supaya diizinkan membayar harga pembeli itu secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit setiap bulan sebagian tertentu dari harga pembelian. 6
Sumber  Bandung  (Selanjutnya  disebut Wirjono Prodjodikoro I), hal. 65.
Perjanjian sewa beli dengan angsuran  lahir  dari  praktek  kebiasaan masyarakat,  yang  sesuai  dengan  azas Hukum  Perjanjian  yang  termuat  didalam pasal  1338  KUH  Perdata  yang  sering disebut sifat terbuka yang pada hakekatnya memberikan kebebasan dalam hal membuat  perjanjian  yang  tidak  boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 7
Menurut RM. Suryodiningrat, bahwa  :  Penjual  tidak  menyerahkan  hak milik  atas  barang  yang  dijualnya  kepada pembeli dan pembeli membayar harganya secara  angsuran  setiap  bulan  atau  setiap minggu, dan selama barang belum dibayar lunas, maka barang itu tetap milik penjual hal mana merupakan jaminan bagi penjual ... 8
Pendapatnya  R.  Subekti,  sejalan dengan  pendapatnya  M.  Isa  Arief,  dalam bukunya  Hukum  Perdata  dan  Hukum Dagang, beliau menyebutkan bahwa harga barang dibayar dengan beberapa angsuran sedangkan barang-barang diserahkan pada
7 Subekti, R, 1980, Pokok pokok Hukum Perdata, Intermasa Jakarta, hal 128. 8 Subekti, R. 1982, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, hal. 66
waktu  membayar  angsuran  yang  pertama dengan demikian miliknya sudah berpindah lebih dahulu, sedangkan harganya belum habis dibayar. 9
Bertitik tolak dari pandangan para sarjana  diatas  dimana  disatu  pihak menyebutkan  bahwa  didalam  sewa  beli angsuran  tersebut  belum  memindahkan hak  milik  atas  obyek  sewa  beli  sebelum harga barang yang diangsur pembayarannya  itu  dilunasi,  disini  dapat dikatakan  berpindahnya  hak  milik  pada saat  perjanjian  sewa  beli  angsuran  itu ditutup atau dilunasi. Namun dilain pihak dari  pandangan  kedua  memberikan  suatu pandangan bahwa berpindahnya hak milik dari barang atau obyek sewa beli angsuran adalah seketika setelah barangnya diserahkan  oleh  penjual  kepada  pembeli, tetapi harga barang tersebut dapat diangsur atau dicicil pembayarannya.

## 1.2.  Rumusan Masalah
Dengan  melihat  kenyataan  yang penulis  kemukakan  dalam  latar  belakang masalah, maka penulis mengangkat
9 Isa Arief, 1979, Hukum Perdata, dan Hukum Dagang, Alumni Bandung, hal. 76-77
masalah yang berkaitan dengan sewa beli barang  bergerak  dengan  jalan  angsuran. Adapun  rumusan  masalahnya  adalah sebagai berikut:
1. Kapankah  beralihnya  hak  milik  dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian sewa beli dengan angsuran ?
2. Bagaimanakah  akibat  hukum  apabila pembeli  lalai  membayar  angsuran dalam  perjanjian  sewa  beli  dengan angsuran ?
II. ISI MAKALAH
2.1.  Metodelogi
2.1.1.  Jenis Penelitian
Penelitian  yang  penulis  gunakan adalah penelitian emperis yaitu penelitian mengenai akibat hukum sewa beli sepeda motor dengan angsuran

## 2.1.2. Jenis Pendekatan
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  sosiologis  yaitu  pendekatan yang  dilakukan  terhadap  fakta-fakta lapangan  /  masyarakat  dan  ditunjang dengan pendekatan yuridis yaitu
pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan/hukum perdata
(BW).

## 2.1.3. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
Dalam penulisan makalah ini data-data yang  didapatkan  bersumber  dari  hasil wawancara  dengan  informan  yang memahami tentang permasalahan sewa  beli  sepeda  motor  dengan angsuran
2. Sumber Data sekunder
Dalam penulisan ini dengan menggunakan  data  sekunder  dimana data  yang  digunakan  adalah  hasil penelitian lapangan dengan membandingkan peraturan perundang- undangan.

## 2.1.4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  teknik  pengumpulan  data penulis  mengadakan  wawancara  kepada informan  yang  memahami  permasalahan sewa beli sepeda motor dengan angsuran.

## 2.1.5. Teknik Pengolahan dan Analisa
Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul,  maka  data-data  tersebut  akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik  pengolahan  data  secara  diskriptif analisis  kuantitatif  yaitu,  yaitu  dengan memilih data yang berkualitas untuk dapat menjawab  permasalahan  yang  diajukan,
selanjutnya  bahan  hukum  diolah  dengan interpretasi.  Dan  untuk  penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisis kualitatif  yaitu  dengan  menyusun  secara sistimatis  dari  data  yang  ada  kemudian dengan membutikan yang paling berkualitas dan setelah itu diolah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah.
2.2.  Pembahasan
2.2.1.  Beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli
dalam perjanjian  sewa  beli  dengan angsruan
Seperti  diketahui  perjanjian  jual- beli  menurut  sistem  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  adalah  bersifat obligator  yakni  jual-beli  itu  belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban  pada  kedua  belah  pihak,  yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut  diserahkannya  hak  milik  atas barang  tersebut.  Pemindahan  hak  milik baru  akan  terjadi  apabila  penyewa  telah pelunasan  terhadap  kewajibannya  sewa beli
10 Soetojo  Prawiro  Namidjojo.R, Marthalana  Pohan, 1984,  Bab-bab
Disamping  perjanjian  sewa  beli kita  mengenal  pula  ada  pemberian  dan tukar menukar barang yang juga bertujuan untuk memindahkan hak milik, meskipun pada  perjanjian  jual-beli  penjual  hanya terikat secara obligator dan pembeli terikat secara pribadi, tetapi tujuan dari perjanjian jual-beli  terletak  pada  pemindahan  hak milik  dari  benda  yang  dijual  dan  oleh karena  itu  terjadilah  perubahan  dalam hubungan kebendaan, hal yang terakhir ini baru terjadi setelah direalisirnya perubahan itu. 10
Kemudian didalam kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala seguatu yang menjadi pelengkapnya serta dimaksudkan  bagi  pemakaiannya  yang tetap  beserta  surat-surat  bukti  miliknya jika  itu  ada.  Dengan  demikian  maka penyerahan  sebidang  tanah  meliputi  pula penyerahan  sertifikatnya  dan  penyerahan kendaraan bermotor meliputi BPKBnya.
Dengan demikian yang ditentukan didalam  memindahkan  hak  milik  yang harus  diserahkan  kepada  pembeli  adalah suatu benda yang dapat dikuasai
Tentang Hukum Benda, Cet. Pertama, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hal. 39
sepenuhnya  tanpa  dapat  diganggu  oleh siapapun sesuai dengan isi perjanjian sewa beli
Perjanjian  sewa  beli  yang  terjadi antara konsumen dengan dealer Kendaraan  sepeda  motor,  apabila  pihak pembeli  dengan  dealer  telah  disepakati oleh  kedua  belah  pihak  atas  dasare perjanjian,  pembeli  diberikan  hak  pakai sebelum  perjanjian  sewa  beli  lunas. Apabila  sewa  beli  lunas  pemebeli diberikan  surat-surat  seperti  BPKB  oleh dealer  kendaraan  sepeda  motor,  dengan beralihnya  hak  milik  dari  penjual  kepada pembeli, maka pembeli sebagai penguasaan  penuh  hak  atas  kendaraan yang dibeli.
Oleh karena pembeli belum menjadi  pemilik  mutlak  dari  barang tersebut,  didalam  jual-beli  yang  normal atau  biasa  dengan  diserahkannya  atau dilakukan  penyerahan  dan  sekaligus pembayaran  dari  barang  tersebut  oleh pembeli  ia  sudah  menjadi  pemilik  dan sudah  mempunyai  kekuasaan  penuh,  dan ia  dapat  mempergunakan  barang  itu bahkan menjualnya ataupun menghibahkan kepada pihak lain tanpa ada gangguan dari penjual.
Seperti  telah  disebutkan  dalam membeli  barang  secara  angsuran  pembeli belum  menjadi  pemilik  atas  barang  itu  ia hanya  mempunyai  kekuasaan  yang  tidak penuh,  oleh  karenanya  selama  harga barang dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual pihak pembeli tidak berhak untuk memindah tangankan, menjual atau menyewakan kepada pihak lain.
Suatu permasalahan akan timbulnya bagaimana halnya kalau sebelum  lunas  pembayarannya  pembeli telah meninggal dunia. Untuk memecahkan permasalahan yang
demikian  ahli  waris  dari  yang  meninggal dunia  tahu  apa  yang  menjadi  hak  dan kewajibannya sebagai ahli waris.
2.2.2.    Akibat  hukum  apabila  pembeli lalai membayar angsuran dalam perjanjian  sewa  beli  dengan

## angsuran
Akibat  hukum  yang  timbul  terhadap debitur  yang  mengalami  wanprestasi dalam  suatu  perjanjian  dimana  debitur tidak  memenuhi  kewajibannya,  secara nyata  dapatlah  dilihat  bahwa  akibatnya tidak  dapatnya  perjanjian  dipenuhi  atau dilaksanakan  secara  benar,  maka  seorang kreditur  tidak  mendapat  pemenuhan  hak-
haknya yang semestinya didapatkan sesuai dengan adanya perjanjian tersebut. Akibat- akibat yang diatur oleh hukum dalam suatu perjanjian  adalah  berupa  sanksi-sanksi hukum penerapannya terdapat dalam KUH Perdata,  sebagai  peraturan  formal  yang mengatur  perihal  perjanjian-perjanjian beserta aspek yuridis lainnya. 6
Dikenakannya  sanksi  hukum  dalam suatu  keadaan,  wanprestasi  pada  suatu perjanjian  sebagai  ikatan  disamping karena perjanjian merupakan suatu ikatan atau  hubungan  hukum  adalah  juga dikarenakan  oleh  dalam  suatu  perjanjian megandung asas obligatoir, yaitu meletakan  hak  dan  kewajiban  yang bertimbal  balik.  Konsekuensi  dari  atas obligatoir  tersebut  adalah  jikalau  salah satu  pihak  dalam  perjanjian  sebagaimana telah  disepakatai,  maka  pihak  dalam perjanjian  sebagaimana  telah  disepakati, maka tidak dapat dibatalkan sepihak. Oleh Achmad  Ichsan,  asas  obligator  itu dikatakan sebagai segi-segi dalam perjanjian,  sehingga  menurut  perjanjian
6 RM. Suryodiningrat, 1997, Asas-asas Hukum Perikatan, Transito, Bandung,  hal. 18.
7 Achmad Uchsan,1977, Hukum Perdata, Pembimbing masa, Jakarta,  hal.15
memiliki  2  (dua)  segi  yaitu  segi  pasif berupa  kewajiban  dan  segi  aktif  berupa hak. 7
Sedangkan  segi  pasifnya  mempunyai 2  (dua)  anasir  lagi  yakni  kewajiban (schuld) dari debitur untuk melaksanakan suatu  prestasi  dan  haftung  atau  tanggung jawab yuridis dari debitur atas kewajibannya.  Dari  dua  anasir  inilah kreditur  dapat  memaksa  debitur  untuk memenuhi kewajibannya
Menurut Prof. Purwahid Patrik, akibat hukum terhadap perjanjian karena wanprestasi, maka debitur harus :
1. Mengganti kerugian;
2. Benda  yang  dijadikan  objek  dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya  kewajiban  menjadi tanggungjawab dari debitur;
3. Jika  perikatan  itu  timbul  dari perjanjian  yang  timbal  balik, kreditur  dapat  minta  pembatalan (putusan) perjanjian. 8
8 Purwahid Patrik,1997,. “Dasar -Dasar Hukum Perikatan” , Bandar Maju, hal.11
Hal  tersebut  juga  dapat  kita  lihat dari  penetapan  pasal  1243KUH  Perdata yang pada prinsipnya menentukan penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  oleh pihak debitur baru dapat dilakukan, setelah debitur  dinyatakan  lalai  karena  tidak memenuhi  isi  perikatan.  Para  sarjana berpendapat  agar  melihat  terlebih  dahulu unsur-unsur  yang  harus  diperhatikan sebelum seorang debitur dinyatakan dalam keadaan  wanprestasi,  karena  wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu  penting,  maka  harus  ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan  wanprestasi  atau  lalai,  dan kalau  hal  ini  disangkal  olehnya  harus dibuktikan di muka hakim”.
Sedangkan dalam suatu  perjanjian baik  untuk  menyerahkan  atau  berbuat sesuatu  telah  ditentukan  dengan  batas waktu, maka dengan lewatnya batas waktu pemenuhan kewajiban bagi debitur seketika  itu  pula  debitur  dapat  dikatakan wanprestasi,  karena  dengan  lewatnya tenggang waktu untuk memenuhi kewajiban seorang debitur tergolong lalai untuk  memenuhi  prestasinya.    Adapun yang  dimaksud  dengan  lalai  dalam ketentuan  pasal  1238  KUH  Perdata
ditentukan  bahwa  :  “Si  berhutang  adalah lalai,  bila  ia  dengan  surat  perintah  atau dengan  sebuah  akte  sejenis  itu  ia  telah dinyatakan  lalai,  atau  demi  perikatan sendiri  menetapkan  bahwa  si  berhutang akan terus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.
Apabila  seorang  debitur  sudah diperingatkan  atau  sudah  dengan  tegas ditagih  janjinya, seperti  yang diterangkan di  atas,  maka  jika  ia  tetap  tidak melaksanakan  prestasinya,  ia  berada dalam  keadaan  lalai  atau  alpa  sehigga dapat dikatakan sebagai keadaan wanprestasi  dan  terhadapnya  ia  dapat diperlakukan sanksi-sanksi yuridis sebagai akibat  hukum  daripadanya.  Sanksi-sanksi hukum  sebagaimana  dimaksud  di  atas, dalam pasal 1243 KUH Perdata ditentukan bahwa    “penggantian  biaya,  rugi  dan bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan apabila  si  berhutang  setelah  dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya  atau  jika  sesuatu  yang harus  diberikan  atau  dibuat  tenggang waktu yang telah dilampaukan.”
Lain  halnya  dengan  Abdulkadir Muhamad yang memberikan akibat
hukum  bagi  debitur  yang  wanprestasi, dibagi menjadi 5 (lima) yaitu :
- Debitur  diharuskan  membayar ganti  kerugian  yang  telah diberikan oleh kreditur;
- Dalam  perjanjian  timbal  balik (bilateral) wanprestasi dari satu
pihak, memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan  perjanjian  lewat hakim; - Resiko  beralih  kepada  debitur
sejak saat terjadinya
wanprestasi. Ketentuan  ini hanya  berlaku  bagi  perikatan untuk memberikan sesuatu;
- Membayar biaya perkara apabila  diperkarakan  dimuka hakim.  Debitur  yang  terbukti melakukan  wanprestasi  tentu dikalahkan dalam perkara;
- Memenuhi  perjanjian  disertai dengan pembayaran ganti
kerugian. 9
Demikian  halnya  debitur  harus bertanggung gugat tentang hal yang dapat
9 Abdul Kadir Muhamad, 1982 , Hukum Perikatan, Alumni Bandung, hal.89
dilakukan  oleh  kreditur  menghadapi debitur  yang  wanprestasi  adalah  sebagai berikut :
1. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian;
2.    Dapat  menuntut  pemenuhan perjanjian;
3.    Dapat  menuntut  pengganti kerugian;
4.    Dapat  menuntut  pembatalan  dan pengganti kerugian;
5.    Dapat  menuntut  pemenuhan  dan pengganti kerugian.
Tidak dipenuhinya kewajiban- kewajiban  yang  telah  ditetapkan  didalam perikatan  baik  perikatan  yang  timbul karena  perjanjian  maupun  yang  timbul karena  perjanjian  maupun  yang  timbul karena  undang-undang  itu  ada  dua kemungkinan yaitu :
a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesangajaan maupun karena kelalaian.
b. Karena  keadaan  memaksa,  jadi  diluar kemampuan  debitur,  debitur  tidak bersalah.
Keadaan-keadaan yang menentukan  seorang  dikatakan  sengaja atau Ialai tidak memenuhi prestasi, antara lain ada 3 (tiga) keadaan :
a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama
sekali, artinya tidak memenuhi kewajiban  yang  telah  disanggupinya untuk dipenuhi didalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban  yang  telah  ditetapkan undangundang  dalam  perikatan  yang timbul karena undangundang.
b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak betul  atau  keliru,  disini  debitur melaksanakan atau memenuhi prestasi apa  yang  dijanjikan  atau  apa  yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak  sebagaimana  mestinya  menurut yang ditentukan dalam perjanjian.
c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat  pada  waktunya,  disini  debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat.
Dengan  demikian  bagi  debitur yang  melakukan  wanprestasi  atau  cidera janji  akan  membawa  akibat  hukum  atau sanksi sebagai berikut :
a. Debitur  diharuskan  membayar  ganti kerugian  yang  telah  diderita  oleh kreditur.
b. Dalam perjanjian timbal-balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim.
c. Resiko  beralih  kepada  debitur  sejak saat terjadinya wanprestasi.
d. Membayar  biaya  perkara  apabila diperkarakan dimuka hakim.
e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai  dengan  pembayaran  ganti kerugian.
Oleh  undang-undang  hal  yang demikian itu ada demi hukum karena ada undang-undang yang mengaturnya, seperti sebagian  besar  mengenai  peraturan- peraturan tentang persetujuan-persetujuan dimana peraturan itu merupakan peraturan pelengkap  (aanvullend  recht),  maka  para pihak yang bersangkutan dapat menyimpang dengan mengadakan perjanjian yang bermaksud demikian.
Persoalan  resiko  adalah  berpokok pangkal  dari  pada  terjadinya  suatu peristiwa  diluar  kesalahan  salah  satu
pihak,  peristiwa  semacam  itu  didalam hukum perjanjian disebut sebagai keadaan memaksa  atau  overmacht,  karenanya persoalan  resiko  itu  merupakan  awal  dari persoalan tentang keadaan memaksa yaitu suatu  keadaan  yang  menyebabkan  bahwa suatu  hak  atau  kewajiban  dalam  suatu perhubungan hukum tidak dilaksanakan.
Keadaan  memaksa  ini dapat bersifat  absolut  dan  relatif.  Keadaan memaksa  dikatakan  bersifat  mutlak  atau absolut  bilamana  keadaan  memaksa tersebut  mengakibatkan  bahwa  suatu  hak atau kewajiban dalam perhubungan hukum sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun dan bagaimanapun juga.
Sedangkan keadaan memaksa dikatakan  bersifat  relatif  apabila  oleh keadaan itu pelaksanaan hak dan kewTajiban  pada  suatu  perhubungan hukum  tidak  dapat  dihilangkan  sama sekali dan tidak dapat terjadi bagaimanapun  juga,  akan  tetapi  sukarnya dan  dengan  pengorbanan  dari  yang  harus melaksanakan  sedemikian  rupa,  sehingga
10 Wirjono  Prodjodikoro,  1981, Asas-asas  Hukum  Perdata, Sumur
patutlah bahwa keharusan untuk melaksanakan  hak  dan  kewajiban  yang bersangkutan dianggap lenyap. 10

## III. PENUTUP

## 3.1.  Kesimpulan
Setelah  diuraikan  secara  pokok- pokok  mengenai  perjanjian  sewa  beli secara  angsuran  barang  bergerak,  maka sebagai  penutup  dari  uraian  sampailah kepada kesimpulan dan saransaran sebagai berikut :
a. Beralihnya  hak  milik  dari  penjual kepada pembeli dalam perjanjian sewa beli  dengan  angsuran  adalah  apabila pembeli  telah  melunasi  angsuran sepeda  motor  kepada  penjual  atau didalam  perjanjian  sewa  beli  barang bergerak  dengan  angsuran  hak  milik atas  barang  tersebut  baru  beralih  dari tangan penjual kepada pembeli setelah dilunasi  atau  ditutupnya  angsuran tersebut oleh pembeli, dan seketika itu pula  penjual  menyerahkan  hak  milik kepada  pembeli  sehingga  pembeli dapat  berbuat  bebas  atas  barang tersebut.
Bandung,  (Selanjutnya  disebut  Wirjono Prodjodikoro II), hal. 63.
b. Akibat  hukum  apabila  pembeli  lalai dalam  membayar  angsuran  sewa  beli sepeda  motor  adalah  :  Pembeli diberikan  surat  peringatan  sebanyak tiga  kali,  Apabila  ternyata  pembeli tidak  memenuhi  kewajibannya,  maka penjual berhak untuk menarik kembali sepeda motor yang telah di terima oleh pembeli.  Sedangkan  uang  angsuran yang  telah  dibayarkan  oleh  pembeli tidak dapat diminta kembali.

## 3.2.  Saran
1. Oleh  karena  perjanjian  sewa  beli barang  bergerak  dengan  angsuran sangat membantu perekonomian khususnya  dibidang  transaksi  sewa beli, agar hal tersebut meyakinkan dan memberikan  kepastian  hukum  kepada masing-masing  pihak  hendaknyalah didalam  usaha  pembentukan  Hukum Perjanjian Nasional nantinya mendapat  pengaturan  yang  tersendiri
dan mampu memperkecil hal-hal yang negatif.
2. Mengingat perjanjian sewa beli dengan  angsuran  lahir  dari  praktek kebiasaan masyarakat hendaknya
didalam  pemenuhan  rasa  keadilan didalam  menanggung  resiko  yang
timbul  diluar  kesalahan  para  pihak, janganlah  selalu  dibebankan  kepada pembeli  yang  belum  menjadi  pemilik barang  tersebut,  namun  hendaknya diadakan  pembagian  menanggung resiko yang sama diantara para pihak.

## DAFTAR BACAAN
Abdulkadir  Muhammad, 1982,  Hukum Perikatan, Alumni Bandung
Achmad  Uchsan,1977, Hukum  Perdata,
Pembimbing masa, Jakarta
Isa  Arief,  1979, Hukum  Perdata,  dan Hukum Dagang, Alumni Bandung
Purwahid  Patrik,1997,. “Dasar-Dasar Hukum Perikatan” , Bandar Maju
Soetojo Prawiro Namidjojo.R, Marthalana Pohan, 1984,  Bab-bab  Tentang Hukum  Benda, Cet.  Pertama,  PT. Bina Ilmu, Surabaya
Subekti, R,  1980,  Pokok  pokok  Hukum
Perdata, Intermasa Jakarta.
Subekti,  R.  1982, Aneka  Perjanjian,

## Alumni Bandung
Suryodiningrat,  1997, Asas-asas  Hukum Perikatan, Transito, Bandung
Wirjono  Prodjodikoro,  1981, Asas-asas Hukum  Perdata, Sumur Bandung,
(Selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikoro II) Wirjono  Prodjodikoro,  1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan- Persetujuan Tertentu, Cet. Ketujuh, Sumber Bandung (Selanjutnya disebut Wirjono Prodjodikoro I)