Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol 2 (2), h.88-97
Tersedia secara online https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH ISSN: 1979-7095

## BALI DALAM PENGEMBANGAN PENGOBATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER
(Kajian Yuridis Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer)
I Nyoman Bagiastra 1 , I Ketut Sudantra 2
12 Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

## ABSTRACT
Keywords: traditional;  complementary medicine; usadha
Kata Kunci:
pengobatan tradisional; komplementer; usadha
Abstract: Traditional medicine by the people in several regions in Indonesia is very  diverse.  Communities  in  a  particular  area  have  different  ways  and techniques in traditional medicine, this is because culture and understanding and also the biodiversity found in the environment in which they live and the local  wisdom  they  have  is  the  cause  of  the  emergence  of  various  cultural products.  Given  that  Bali  has  a  culture  related  to  the  understanding  of traditional  medicine  since  ancient  times,  inherited  from  generation  to generation,  it  has  the  potential  to  carry  out  complementary  traditional medicine that has local wisdom. Usadha was populist in Bali carried out by a balian. There are several types of balian that are contained in the palm bodon ejection  in  accordance  with  the  field  and  purpose.  Normatively,  the government has issued Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia  Number  15  of  2018  concerning  the  Implementation  of Complementary  Traditional  Health  Services  as  a  basis  for  implementing complementary  traditional  medicine.  There  are  provisions  that  need  to  be studied and criticized so that they do not have the potential to hinder if Bali carries out complementary traditional medicine services in the future.
Abstrak: Pengobatan  tradisional  oleh  masyarakat  yang  ada  dibeberapa daerah  di  Indonesia  sangat  beragam.  Masyarakat  disuatu  daerah  tertentu memiliki  cara  dan  teknis  yang  berbeda-beda  dalam  pengobatan tradisionalnya,  hal  ini  dikarenakan  kebudayaan  serta  pemahaman  dan  juga keanekaragaman  hayati  yang  terdapat  dilingkungan  tempat  mereka  hidup serta  kearifan  lokal  yang  mereka  miliki  menjadi  penyebab  munculnya bermacam-macam  produk  budaya.  Mengingat  Bali  memiliki  kebudayaan terkait  pemahaman  pengobatan  tradisional  sejak  jaman  dahulu  yang diwariskan  secara  turun  temurun,  sangat  berpotensi  untuk  melaksanakan pengobatan  tradisional  komplementer  yang  berkearifan  lokal  setempat. Usadha  secara  populis  di  Bali  dilakukan  oleh  seorang  balian.  Terdapat beberapa jenis balian yang dimuat dalam lontar bodha kocapi sesuai dengan bidang  dan  tujuannya.  Secara  normatif,  pemerintah  telah  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2018 Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Komplementer sebagai  landasan  dalam  pelaksanaan  pengobatan  tradisional  komplementer. Terdapat  ketentuan  yang  sekiranya  perlu  dikaji  dan  dikritisi  agar  tidak berpotensi menghambat bilamana Bali melaksanakan pelayanan pengobatan tradisional komplementer secara menyeluruh kelak.

## Correspondance address:
E-mail: nyomanbagiastra@unud.ac.id (I Nyoman Bagiastra)

## Pendahuluan
Kesehatan  merupakan  suatu  hal  yang  mendasar  serta  fundamental  yang  tercermin  dalam Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945.  Ciri  dari  konsep  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas kesehatan fisik dan mental termasuk fasilitas dan pelayanan yang  diselenggarakan  oleh  Negara  dan  instansi  yang  ditunjuk  oleh  Negara,  termasuk  masyarakat miskin  yang  notabene  merupakan  warga  mayoritas  penduduk  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  usaha- usaha  manusia  untuk  upaya  perlindungan  diri  dan  penyembuhan  penyakit  selalu  menjadi  prioritas untuk diupayakan.
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal  yang  tercermin  dalam  pikiran,  sikap,  tindakan  dan  hasil  budaya  itu  sendiri  (budaya  material) (Liliweri, 2003). Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang tersebar pada berbagai  kepulauan  di  seluruh  Indonesia,  memiliki  banyak  sekali  produk  budaya  terutama  yang berhubungan dengan kesehatan tradisional. Salah satunya adalah budaya yang berhubungan dengan kesehatan  terwujud  dalam  bentuk  pengobatan  tradisional  dan  cara  tradisional  yang  digunakan masyarakat untuk  mengatasi permasalahan  mereka  dibidang  kesehatan.  Hal  ini  jelas  dimuat  dalam ketentuan  Undang-undang  No.  36  tahun  2009,  pasal  59  menyatakan  berdasarkan  cara pengobatannya,  pelayanan  kesehatan  tradisional  terbagi  menjadi  pelayanan  kesehatan  tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
Pengobatan  tradisional  oleh  masyarakat  yang  ada  dibeberapa  daerah  di  Indonesia  sangat beragam.  Masyarakat  disuatu  daerah  tertentu  memiliki  cara  dan  teknis  yang  berbeda-beda  dalam pengobatan  tradisionalnya,  hal  ini  dikarenakan  kebudayaan  serta  pemahaman  dan  juga keanekaragaman hayati yang terdapat dilingkungan tempat mereka hidup serta kearifan lokal yang mereka miliki menjadi penyebab munculnya bermacam-macam produk budaya.
Keanekaragaman  hayati  yang  terdapat  dilingkungan  mereka  hidup  menjadi  sumber  alam yang  sangat  potensial  untuk  membuat  obat-obat  tradisional  yang  mampu  menyelesaikan permasalahan kesehatan mereka. Beberapa  contoh  obat  tradisional  yang  digunakan  di  masyarakat tertentu  seperti:  masyarakat  Papua  menggunakan  zodia  yang  merupakan  tanaman  perdu  untuk mengusir  nyamuk  malaria.  Masyarakat  jawa  menggunakan  tanaman  tapak  dara  untuk  mengobati penyakit  diabetes,  hipertensi,  leukimia,  mengobati  luka  baru,  obat  bengkak  dan  obat  bisul.  Badan kesehatan Dunia PBB ( World Health Organization ) menunjukkan kepedulian tentang perkembangan dan  pengembangan  pengobatan  tradisional.  Bahkan,  badan  dunia  ini  sudah  mengeluarkan  buku panduan  umum  penelitian  pengobatan  tradisional.  Dalam  buku  panduan  ini,  dikemukakan metodologi  penelitian  dan  evaluasi  penelitian  terhadap  jenis  pengobatan  tradisional.  Sementara jenis  pengobatan  alternative  yang  dikembangkan  dan  dijadikan  kajiannya,  dikelompokkan  menjadi dua  jenis,  yaitu  pengobatan  berdasarkan  herbal  dan  terapi  yang  berdasarkan  prosedur  tradisional, yang  termasuk  ke  dalam  pengobatan  alternative  herbal,  yaitu  penggunaan  bahan  asli  tanaman seperti  bunga,  buah-buahan,  akar,  atau  bagian  lain  dari  tumbuhan  yang  digunakan  untuk pengobatan.  Pengolahan  herbal  ( herbal  preparation ).  Pengolahan  tumbuhan  dilandaskan  pada produk  tumbuhan  yang  sudah  diselesaikan,  atau  beberapa  produk  pengolahan  tanaman  hasil  dari ekstrasi,  pelarutan  fraksianisasi,  purifikasi,  konsentrasi  atau  proses  pengolahan  fisikawi.  Jenis pengobatan alternative yang kedua adalah terapi. Terapi yang dilandaskan pada prosedur tradisional adalah  terapi-terapi  yang  digunakan  dengan  teknik  bervariasi,  terutama  yang  tanpa  menggunakan medikasi. Misalnya akupuntur dan teknik-teknik chiropractic, osteopathy, manual therapies, qigong, tai ji, yoga, naturopathy, thermal medicine dan terapi fisik lainnya. (Darmastuti. R & Sari. DK, 2011). Sistem  pelayanan  kesehatan  merupakan  bagian  penting  dalam  meningkatkan  derajat kesehatan. Dengan adanya sistem kesehatan ini tujuan pembangunan dapat tercapai efektif, efisien, dan  tepat sasaran. Keberhasilan  sistem  pelayanan  kesehatan  bergantung  pada  berbagai  komponen
yang  ada  baik  dana,  fasilitas  penunjang  maupun  sumber  daya  manusia  yang  ada,  dalam  hal  ini perawat, dokter, radiologi, ahli fisioterapi, ahli gizi, dan tim kesehatan lain (Avonina, S, 2006).
WHO  merekomendasi  penggunaan  obat  tradisional  termasuk  obat  herbal  dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk kronis, penyakit degeneratif dan  kanker.  Hal ini  menunjukan  dukungan  WHO  untuk  “ back  to  nature ”  yang dalam  hal  yang  lebih  menguntungkan.  Untuk  meningkatkan  keselektifan  pengobatan  dan mengurangi  pengaruh  musim  dan  tempat  asal  tanaman  terhadap  efek,  serta  lebih  memudahkan standarisasi  bahan  obat  maka  zat  aktif  diekstraksi  lalu  dimurnikan  sampai  diperoleh  zat  murni.  Di Indonesia dari tahun ke tahun terjadi peningkatan produksi obat tradisional serta semakin banyaknya praktik pelayanan kesehatan pengobatan tradasional.
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada bagian ketiga Pasal 59 (1) Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: a. pelayanan kesehatan tradisional yang  menggunakan  keterampilan;  dan  b.  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  menggunakan ramuan. (2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh  Pemerintah  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  manfaat  dan  keamanannya  serta  tidak bertentangan  dengan  norma  agama.  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  dan  jenis pelayanan  kesehatan  tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.  Pasal  60  (1)  Setiap  orang  yang  melakukan  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. (2) Penggunaan  alat  dan  teknologi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Pasal 61 (1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan,  meningkatkan  dan  menggunakan  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  dapat dipertanggungjawabkan  manfaat  dan  keamanannya.  (2)  Pemerintah  mengatur  dan  mengawasi pelayanan  kesehatan  tradisional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dengan  didasarkan  pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat.
Tahun  2018  Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  15  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Komplementer. Peraturan  ini  merupakan  teknis  dalam  penyelenggraraan  terkait  dengan  pelayanan  kesehatan tradisional komplementer.
Bali merupakan daerah yang sangat potensial dalam pengembangan pengobatan tradisional komplementer. Bali pada khususnya masih memiliki budaya pengobatan yang ternyata cukup manjur dan  masih  dipercayai  oleh  masyarakatnya  untuk  menanggulangi  penyakit  yang  ada.  Peninggalan budaya  ini  hendaknya  tetap  dipelihara  dan  dilestarikan  seutuhnya lahir dan bathin.  Dewasa  ini pengetahuan orang Bali tentang penyembuhan (usada) masih mempunyai kehidupan yang sungguh- sungguh  berhubungan  dengan  agama  Hindu,  hanya  sedikit  orang  yang  mau  mempelajari  secara seksama.  Hal  ini  disebabkan  bahwa  masyarakat  Bali  mengalami  hambatan sosio-psikologis untuk mempelajari lontar ( usada dan tutu r).
Secara pemahaman pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Komplementer, maka perlu sekiranya suatu kajian baik secara filosofis sosiologis dan yuridis dalam penyelenggaraan pengobatan tradisional komplementer di Bali yang berkesesuaian dengan peraturan tersebut.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ilmiah  ini  termasuk  dalam  didukung  oleh  metode  tertentu  sehingga penelitian tersebut dapat berlangsung secara terencana dan teratur.  Van Peursen menterjemahkan pengertian  metode  secara  harfiah,  mula-mula  metode  diartikan  sebagai  suatu  jalan  yang  harus ditempuh  menjadi  penyelidikan    atau  penelitian,    berlangsung    menurut    suatu  rencana  tertentu (Johnny Ibrahim, 2006). Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa  dan  kontruksi  yang  dilakukan  secara  metodologis,  sistematis,  dan  konsisten  (Soerjono
Soekanto,  1984).  Sementara  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum,  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi, sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian  masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2009).
Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan penelitian  ini termasuk jenis penelitian hukum normatif,  yaitu  penelitian  hukum  kepustakaan  atau  penelitian  hukum  yang  didasarkan  pada  data sekunder (Soerjono Soekanto, 1985).
Dengan  demikian  dapat dipahami  bahwa  penelitian  hukum  normatif  memfokuskan  obyek kajian  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  positif,  lalu  mengarah  pada  makna  dari  azas  hukum. Penelitian  hukum  normatif  terhadap  pengkajian  (analisis)  dimulai  dari  perangkat-perangkat  pasal- pasal  hukum  positif  terkandung  konsep-konsep  eksplanasi  dan  sifat  dari  permasalahan  penelitian. Selanjutnya  mendalami  lapisan  ilmu  hukum  (dogmatik  hukum,  teori  hukum,  dan  filsafat  hukum) (Hadin Mudjad HM. dan Nunuk Nuswardani, 2012).
Penelitian  kepustakaan  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  mencari,  mempelajari  dan mengumpulkan  data sekunder yang berhubungan  dengan  obyek  penelitian,  dengan  bantuan  buku, literatur,  peraturan  perundang  undangan  dan  dokumen-dokumen  yang  terdiri  dari  bahan-bahan sebagai berikut.
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji, 2006). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas :
a. UU  No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
b. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2018  Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
2. Bahan Hukum Sekunder “Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang mejelaskan bahan hukum primer” (Peter Mahmud  Marzuki,  2005).  Terutama  buku-buku  hukum  termasuk  skripsi,  thesis,  disertasi hukum  dan  jurnal  jurnal  hukum,(termasuk  yang  on-line).  Bahan  hukum  sekunder  berguna untuk meberikan petunjuk kearah mana peneliti akan melangkah.
3. Bahan Hukum Tersier
“Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum seku nder”, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.
Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  kepustakaan,  maka  dilakukan studi dokumen yaitu mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## Hasil dan Pembahasan

## Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pelayanan kesehatan  tradisional merupakan  suatu pelayanan dimana pengobatan dan/atau perawatan yang diberikan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun  temurun  secara  empiris  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  diterapkan  sesuai  dengan norma  yang  berlaku  di  masyarakat.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  dijabarkan  bahwa pengertian pelayanan kesehatan tradisional mengandung persyaratan sebagai berikut.
1. Menggunakan cara atau obat.
2. Berdasarkan pengalaman dan ketrampilan yang turun-temurun.
3. Dapat dipertanggung jawabkan secara empiris.
4. Penerapannya sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  semua  jenis  pengobatan  atau  perawatan yang dilakukan Berdasarkan pengalaman dan ketrampilan masuk dalam katagori yang dimaksudkan
oleh  Undang-Undang  ,  melainkan  harus  memenuhi  uji  empirik  dan  tidak  melanggar  norma  yang berlaku di masyarakat.
Saat ini,  keberadaan pengobatan  tradisional  ( Battra )  di  lndonesia  cukup  diakui  dan  banyak dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  kesehatan.  Pemanfaatan pengobatan tradisional pada umumnya lebih diutamakan sebagai upaya pengobatan suatu penyakit. Dalam  pelayanan  kesehatan,  Battra  merupakan  salah  satu  pilihan  bagi  masyarakat  dalam  mencari pemecahan  masalah  kesehatan.  Masyarakat  memilih  cara  pengobatan  tradisional  pada  umumnya karena  obat  tradisional  mudah  diperoleh  dan  biayanya  relatif  murah  dibandingkan  pengobatan modern.
Untuk  dapat  dimanfaatkannya  secara  luas  oleh  masyarakat,  pengobatan  tradisional  dalam pelayanan kesehatan, banyak yang harus diperhatikan. Diantaranya, pelayanan kesehatan: 1) Bersifat jelas.  Artinya  dapat  diukur  dengan  baik,  termasuk  ukuran  terhadap  penyimpanganpenyimpangan yang mungkin terjadi. Penyimpangan yang terjadi bisa berasal dari pelaksana pengobatan tradisional tersebut ataupun pemerintah seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah. 2) Masuk akal. Suatu standar  yang  tidak  masuk  akal,  bukan  saja  akan  sulit  dimanfaatkan  tetapi  juga  akan  menimbulkan frustasi  bagi  para  professional  atau  praktisi  pengobatan.  Setiap  metode  atau  cara  yang  digunakan dalam  pengobatan  harus dapat dipertanggungjawabkan.  3)  Mudah  dimengerti.  Suatu  standar  yang tidak  mudah  dimengerti  juga  akan  menyulitkan  tenaga  pelaksana  sehingga  sulit  terpenuhi  untuk suatu pelayanan kesehatan. 4) Dapat dipercaya. Tidak ada gunanya menentukan standar yang sulit karena  tidak  akan  mampu  tercapai  dalam  pemenuhan  pelayanan  kesehatan.  Karena  itu  sering disebutkan,  dalam  menentukan  standar,  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  ialah  harus  sesuai dengan  kondisi  organisasi  yang  dimiliki.  Dapat  dipercaya  kebenarannya  agar  bermanfaat  untuk masyarakat.  5)  Absah.  Artinya  ada  hubungan  yang  kuat  dan  dapat  didemintrasikan  antara  standar dengan  mutu  pelayanan  yang  diwakilinya.  6)  Meyakinkan.  Artinya  mewakili  persyaratan  yang ditetapkan.  Apabila  tingkat  keyakinan  suatu  pelayanan  terlalu  rendah  akan  menyebabkan persyaratan  lainnya menjadi tidak berarti  dan  tidak  bisa  dterima  dimasyarakat.  7)  Mantap,  Spesifik dan  Eksplisit.  Artinya  tidak  terpengaruh  oleh  perubahan  oleh  waktu,  bersifat  khas  dan  gamblang. Dengan  persyaratan  ini  diharapkan,  bukan  saja  mutu  pengobatan  tradisional  akan  dapat ditingkatkan, tapi yang penting lagi munculnya berbagai efek samping yang secara medis tidak dapat dipertanggung  jawabkan,  akan  dapat  dihindari.  Akan  tetapi,  yang  terjadi  saat  ini  banyaknya bermunculan  konsep  pengobatan  tradisional  dengan  supranatural.  Dimana  konsep  ini  standarnya satu  sama  lain  terlihat  berbeda  dengan  standar  pengobatan  seharusnya  dan  diragukan  kejelasan, kepercayaannya,  keabsahan,  keyakinannya  sehingga  menyebabkan  standarisasi  suatu  pelayanan yang  baik  akan  sulit  dilakukan.  Untuk  itu  mengharuskan  pemerintah  untuk  lebih  mencermati  dan melakukan  pengawasan  terhadap  para  praktisi  pelayanan  kesehatan  sebagai  wujud  perlindungan pemerintah kepada warga negaranya (Jusuf Hanafiah, Amri Amir, 2007).
Tanggungjawab pemerintah ini diatur dalam Pasal 14-20 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan.  Tanggungjawab  pemerintah  terhadap  pelayanan  kesehatan  tradisional  sendiri diperjelas pada Pasal 59 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa berdasarkan cara  pengobatannya,  pelayanan  kesehatan  tradisional  terbagi  menjadi  pelayanan  kesehatan tradisional  yang  menggunakan  keterampilan;  dan  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang menggunakan ramuan.
Pelayanan  kesehatan  tradisional  ini  dibina  dan  diawasi  oleh  Pemerintah  agar  dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Ketentuan lebih  lanjut mengenai tata  cara  dan  jenis  pelayanan  kesehatan  tradisional  baik  itu  yang menggunakan keterampilan maupun ramuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 60 Undang- undang  No.36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  memuat  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  menggunakan  alat  dan  teknologi  harus  mendapat  izin  dari lembaga  kesehatan  yang  berwenang.  Penggunaan  alat  dan  teknologi  tersebut  harus  dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 61 Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  disebutkan  bahwa  Masyarakat  diberi  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk
mengembangkan,  meningkatkan  dan  menggunakan  pelayanan  kesehatan  tradisional  yang  dapat dipertanggungjawabkan  manfaat  dan  keamanannya.  Pemerintah  wajib  mengatur  dan  mengawasi pelayanan  kesehatan  tradisional  tersebut  dengan  didasarkan  pada  keamanan,  kepentingan,  dan perlindungan masyarakat.

## Bali Dalam Pengembangan Pengobatan Tradisional Komplementer
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2018  Tentang Penyelenggaraan  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Komplementer  telah  dikeluarkan  oleh Pemerintah.  Terdapat  beberapa  ketentuan  yang  sekiranya  perlu  dipersiapkan  apabila  Bali  secara sungguh-sungguh dalam pelaksanaannya.
Dalam  ketentuan  umum  terdapat  hal-hal  penting  yang  sekiranya  perlu  diperhatikan, disebutkan bahwa, Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat  dipertanggungjawabkan  dan  diterapkan  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  di  masyarakat. Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Komplementer  adalah  penerapan  kesehatan  tradisional  yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti  secara  ilmiah.  Tenaga  Kesehatan  Tradisional  adalah  setiap  orang  yang  mengabdikan  diri dalam  bidang  kesehatan  tradisional  serta  memiliki  pengetahuan  dan/atau  keterampilan  melalui pendidikan  di  bidang  kesehatan  tradisional  yang  untuk  jenis  tertentu  memerlukan  kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional. Klien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah  kesehatan  pada  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Komplementer.  Griya  Sehat  adalah Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  yang  menyelenggarakan  perawatan  atau  pengobatan tradisional  dan  komplementer  oleh  Tenaga  Kesehatan  Tradisional.  Obat  Tradisional  adalah  bahan atau  ramuan  bahan  yang  berupa  bahan  tumbuhan,  bahan  hewan,  bahan  mineral,  sediaan  sarian (galenik),  atau  campuran  dari  bahan  tersebut  yang  secara  turun  temurun  telah  digunakan  untuk pengobatan  dan  dapat  diterapkan  sesuai  dengan  norma  yang  berlaku  di  masyarakat.  Surat  Tanda Registrasi  Tenaga  Kesehatan  Tradisional  yang  selanjutnya  disingkat  STRTKT  adalah  bukti  tertulis pemberian  kewenangan  untuk memberikan  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Komplementer.  Surat Izin  Praktik  Tenaga  Kesehatan  Tradisional,  yang  selanjutnya  disingkat  SIPTKT  adalah  bukti  tertulis yang  diberikan  kepada  Tenaga  Kesehatan  Tradisional  dalam  pemberian  Pelayanan  Kesehatan Tradisional Komplementer. Instansi Pemberi Izin adalah instansi atau satuan kerja yang ditunjuk oleh pemerintah  daerah  kabupaten/kota  untuk  menerbitkan  izin  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Organisasi  Profesi  Tenaga  Kesehatan  Tradisional  yang  selanjutnya  disebut sebagai  Organisasi  Profesi  adalah  wadah  untuk  meningkatkan  dan/atau  mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi Tenaga Kesehatan Tradisional.
Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus pembahasan adalah pada ketentuan pasal 4 yang  disebutkan  bahwa,  Pasal  4  (1)  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Komplementer  harus memenuhi Kriteria: a.  dapat dipertanggungjawabkan  keamanan  dan  manfaatnya  mengikuti  kaidah- kaidah ilmiah bermutu dan digunakan secara rasional dan tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat; b. tidak membahayakan kesehatan Klien; c. memperhatikan kepentingan  terbaik  Klien;  dan  d.  memiliki  potensi  pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan, penyembuhan,  pemulihan  kesehatan,  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  Klien  secara  fisik,  mental, dan sosial. (2) Tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,  berupa  tidak  memberikan  pelayanan  dalam  bentuk  mistik/klenik,  dan/atau  menggunakan pertolongan  makhluk  gaib.  (3)  Tidak  bertentangan  dengan  norma  yang  berlaku  di  masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  berupa  tidak  melanggar  nilai-nilai  kesusilaan, kesopanan, hukum, dan budaya.
Bilamana  dicermati  khususnya  ketentuan  pasal  4  ayat  2  disebutkan,  Tidak  bertentangan dengan  norma  agama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  berupa  tidak  memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik, dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib. Bilamana dikaitkan  dengan  budaya  Hindu  di  Bali,  pengobatan  tradisional  tidak  bisa  terlepas  dari  keyakinan
serta kepercayaan secara turun temurun dengan menggunakan berbagai metode pendekatan dalam pelaksanaannya.
Ketentuan  pemaknaan  secara  frase  terkait  berupa  tidak  memberikan  pelayanan  dalam bentuk  mistik/klenik, dan/atau  menggunakan  pertolongan  makhluk  gaib,  perlu  sekiranya  dijelaskan secara tegas. Sebab hal ini berpotensi menghambat bilamana Bali berkeinginan untuk melaksanakan pengobatan  tradisional  secara  holistic  sesuai  dengan  keyakinannya  yang  telah  diwariskan  secara turun temurun.
Di Bali dikenal istilah  usadha, dan  secara  populis  di  masyarakat  Bali  disebut  dengan  balian. Balian,  waidhya,  pengobat  ( battra =  pengobat  tradisional),  dukun,  atau  tabib.   Berdasarkan  atas kekuatan yang dimiliki dibagi pula atas tiga kelompok. Ketiga kelompok balian atau dukun ini, adalah balian lanang (maskulin, sifat kejantanan), balian wadon (feminism, sifat kebetinaan), dan balian kedi (netral,  sifat  kebancian).  Istilah  ini  bukanlah  berarti  balian  lanang  itu  adalah  balian  yang  berjenis kelamin  laki-laki,  balian  wadon  bukanlah  balian  yang  berjenis  kelamin  wanita,  dan  balian  kedi  itu tidaklah berarti balian yang berjenis kelamin laki-laki maupun wanita. Jadi balian merupakan orang yang mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan penyakit seseorang.
Menurut I Made Sukantra dalam Kamus Bali Indonesia: bidang istilah pengobatan tradisional Bali (USADA), a jaran Hindu çiwa Siddanta menyatakan bahwa Ida Sang Hyang Widhi atau Batara çiwa yang menciptakan semua yang ada di jagat raya ini, beliau pula yang mengadakan penyakit ( gering, wyadhi ),  obat  ( tamba,  ubad ),  dan  pengobat  ( balian )  hidup  dan  mati  juga  kehendak  beliau. Utpatti (lahir), Sthiti (hidup),  dan Pralina (mati). Laku  balian yang  diwacanakan  dalam  lontar  Bodha  Kecapi adalah  Madewasraya  usaha  mistik-magis  seorang  penganut  Siwa  Tantrik  untuk  memohon pertolongan  dewa  agar  dapat  menjadi  balian  sejati.  Untuk  menjadi  seorang balian harus  berani melaksanakan mati raga di setra pangesengan (tempat pembakaran mayat). Bila orang berhasil mati raga maka ia mendapat anugrah Tuhan. Anugrah-Nya dapat berupa kesiddian (kekuatan adikodrat). Dharma  sesana  balian dapat  disamakan  dengan  etika  balian, sesana berarti  tingkah  laku, kewajiban. Sedangkan etika, yang berasal dari kata ethos (Yunani) berati ilmu pengetahuan tentang asas moral. Dharma sesana di dalam bahasa Indonesia dapat disejajarkan dengan  tata susila, yakni dasar  kebaikan  yang  menjadi  pedoman  dalam  kehidupan  manusia,  kewajiban  yang  harus  dipenuhi selaku  anggota  masyarakat.  Manusia  harus  melakukan dharma  sesana jika  ingin  kehidupannya mencapai kebahagiaan. Dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik dengan buana  alit maupun dengan buana agung . Di dalam setiap agama pedoman dharma sesana ini pasti ada karena ajaran yang baik selalu bersifat universal. Manusia apapun pekerjaannya apalagi sebagai balian bila ingin  hidup  sejahtera  harus  berpijak  pada  patokan  yang  pasti,  yaitu dharma  sesana .  Balian  yang bekerja menghadapi manusia, memerlukan dharma sesana yang baku, yang dapat diikuti dan ditaati oleh semua balian sebagai pedoman dalam melaksanakan profesinya.
Balian Berdasarkan  tujuannya  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut. Balian  Penengen adalah balian yang tujuannya mengobati orang yang sakit sehingga  menjadi sembuh. Balian ini sering pula disebut Balian  Ngardi  Ayu (dukun  kebaikan). Balian ini  pada  umumnya  bersifat  ramah,  terbuka, penuh wibawa dan suka menolong. Siapapun akan ditolongnya tidak membedakan apakah dia orang baik  atau  orang  jahat,  orang  yang  miskin  atau  kaya  semua  dilayani  sesuai  dengan  penyakit  yang dideritanya. Balian Pengiwa adalah balian yang tujuannya membuat orang yang sehat menjadi sakit dan  orang  yang  sakit  bertambah  menjadi  sakit,  bahkan  sampai  meninggal.  Itulah  sebabnya balian tipe ini sering disebut balian aji wegig , dukun yang menjalankan kekuatan membencanai orang lain, berbuat  jahil,  usil,  terhadap  orang  lain. Balian jenis  ini  amat  sukar  dilacak,  pekerjaannya  penuh rahasia,  tertutup  dan  misterius.  Sering  pula  balian  ini  mengganggu  balian  penengen  pada  waktu pengobati  orang  sakit  sehingga  tidak  sembuh-sembuh,  jahil  dan  usil.  Merupakan  sisi  lain  dari aji wegig ini  mendatangkan  hujan  pada  waktu  orang  sedang  melakukan  upacara,  menahan  hujan (nerang) pada waktu  orang bercocok  tanam,  serta  menguji  kesaktian  dengan  balian  lainnya  adalah kegemaran  dari  balian  pengiwa  ini.  Di  samping  itu, balian ini  juga  mempunyai  kemampuan  untuk menyembuhkan, terutama orang yang kena aji wegignya sendiri, atau diri orang lain. Balian dilihat dari cara mereka mendapatkan keahliannya: Balian kapican adalah orang yang mendapat  benda  bertuah  yang  dapat  dipergunakan  untuk  mengobati  orang  yang  sakit.  Benda
95
bertuah ini disebut Pica . Pica ini dapat berupa keris kecil, batu permata, pis bolong , batu mekocok , tulang, gigi, besi atau logam lainnya, gigi kilap, serta benda lain yang bentuknya aneh. Ada malahan yang  berupa  binatang  seperti  kucing,  anjing,  burung,  ular  atau  binatang  lainnya.  Benda pica ini diperoleh  biasanya melalui petunjuk di  alam  mimpi.  Di  dalam  mimpinya  dijelaskan  tentang  tempat benda tersebut dan kasiatnya untuk pengobatan. Kalau berupa binatang maka ia akan datang sendiri atau  dijemput  disuatu  tempat.  Dengan  mempergunakan  benda-benda  atau  binatang pica ini,  dia mampu  menyembuhkan  orang  yang  sakit  sejak  itu  mereka  disebut Balian  Kapican ,  dukun  yang mendapat pica atau kapican oleh suatu kekuatan gaib. Jika pica itu berbentuk permata, umpamanya dengan  cara  menaruh  batu  permata  itu  ditempat  yang  dirasakan  sakit  oleh  pasiennya,  kadang- kadang  disertai  dengan  mengosok-gosokkan  permata  itu  di  badan  si  sakit,  maka  penyakit  orang tersebut  akan  sembuh.  Atau  dengan  cara  memasukkan  permata  itu  kedalam  air  kemudian  air  itu diminum oleh si sakit dan sembuhlah penyakitnya. Ada pula yang disertai dengan pembacaan mantra dengan  disertai  sesajen  dalam  proses  pengobatannya. Balian  Katakson balian  jenis  ini balian yang mendapatkan  keahlian  melalui taksu . Taksu adalah  kekuatan  gaib  yang  masuk  kedalam  diri seseorang  dan  mempengaruhi  orang  tersebut.  Baik  secara  berpikir,  berbicara,  maupun  tingkah lakunya  karena  kemasukan taksu inilah  orang  tersebut  mempunyai  kemampuan  untuk  mengobati orang sakit. Itulah sebabnya dia dinamai Balian Katakson , dukun yang ketaksuan , kemasukan taksu (kesurupan), dia berfungsi sebagai mediator penghubung.
Cara masuknya taksu ke dalam diri balian ini tidaklah sama antara balian yang satu dengan balian lainnya. Beberapa dari mereka baru kemasukan taksu atau kesurupan, setelah menghaturkan sembah dihadapan di sebuah pelinggih atau dihadapan sajen  tertentu.  Adapula dengan  memegang sebuah  dupa  yang  menyala,  duduk  bersila  dan  memohon  kepada  Hyang  Widhi,  kemudian taksu masuk  ke  dalam  dirinya. Balian  katakson ini  sering  pula  disebut balian  tatakson ,  yakni  dukun ketaksuan (tempat taksu ). Balian  usada adalah  seseorang  yang  dengan  sadar  belajar  tentang  ilmu pengobatan,  baik  melalui  guru  waktera,  belajar  pada  seorang  balian  yang  telah  mahir  dalam  ilmu pengobatan,  maupun  belajar  sendiri  melalui  lontar  usada.  Karena  untuk  menjadi balian tipe  ini melalui  proses  belajar,  maka  orang  barat  menyebut  balian  jenis  ini  dengan  julukan  Dokter  Bali. Mengenai  proses  seseorang  menjadi  balian  usada  dapat  dibaca  dalam lontar  boda  kecapi , usada kalimosadha , dan usada sari . Setelah tamat  mempelajari Katikelaning Genta  Pinata Pitu dan sastra sanga ,  maka  dianggap  siswa  telah  bersih  jiwa  dan  raganya.  Siswa  ini  telah  hilang  kawahnya,  yakni keletehan serta kotoran dan keburukan yang ada di dalam dirinya telah musnah. Sekarang dia telah dianggap  telah  siap  untuk  diberi  pelajaran  membaca  lontar  usada. Balian  Campuran adalah campuran antara balian katakson maupun balian kapican yang mempelajari usada. Dengan demikian balian katakson maupun kapican kemampuannya tidak hanya mengandalkan taksu atau pica , tetapi telah bertambah dengan memberikan ramuan obat-obatan berdasarkan lontar usada. Balian tipe ini dapat disebut balian katakson usada atau balian kapican usada . Balian jenis ini juga dikenal dengan istilah balian ngiring pekayunan atau  menjadi tapakan  Widhi atau tapakan  dewa .  Pada  umumnya, mereka menjadi balian bukanlah  atas kemauannya  sendiri,  tetapi  ditunjuk oleh  kekuatan  gaib.  Bila menolak akan tertimpa penyakit, kapongor , atau menjadi gila, pikiran selalu kalut, semua hasil usaha gagal.  Hanya  dengan  mengikuti  perintah  gaib  dia  akan  kembali  normal. Balian seperti  ini  paling banyak  berkembang  dan  tumbuh  subur  serta  mendapat  pasaran.  Padahal,  keampuhan pengobatannya tidaklah berlangsung lama. Tidak langgeng, hanya bersifat sementara.
Dari  penjelasan  tersebut  diatas,  pengobat  tradisional  di  bali  yang  disebut  dengan  balian, metode  yang  digunakan  dalam  pengobatan  disesuaikan  dengan  keahlian  dan  fungsinya  masing- masing. Ketentuan pasal 4 ayat (2) Tidak bertentangan dengan norma agama sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  a,  berupa  tidak  memberikan  pelayanan  dalam  bentuk  mistik/klenik,  dan/atau menggunakan  pertolongan  makhluk  gaib,  bisa  saja  dapat  berpotensi  menghambat  pengembangan pengobatan  tradisional  di  bali  secara  menyeluruh.  Karena  apa  yang  dimaksud  dengan  pelayanan dalam  bentuk  mistik/klenik,  dan  atau  menggunakan  pertolongan  makhluk  gaib  tidak  dijelaskan dengan tegas dalam peraturan tersebut. Pemahaman konsep pengobatan tradisional di bali bilamana dicermati, terdapat unsur-unsur yang melibatkan alam niskala. Alam niskala sangat dekat dengan hal-
hal yang berbau mistis dan juga melibatkan  roh-roh leluhur yang bersifat gaib yang sangat diyakini oleh masyarakat hindu di Bali.

## Simpulan
Salah  satu  tindakan  yang  dapat  memajukan  dan  mengembangkan  pembangunan  adalah  melalui perlindungan hukum dalam bidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan. Peran pemerintah dalam melakukan  pembangunan  tersebut  sangat  penting.  Pemerintah  diharapkan  membuat  suatu  aturan yang  memihak  pada  masyarakat.  Peraturan-peraturan  yang  dibuat  harus  dapat  menciptakan  suatu perlindungan  hukum  yang  tepat  bagi  masyarakat  khusunya  para  praktisi  pemberi  pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  tujuan  dan  fungsi  hukum  yang  berlandaskan  semangat  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Suatu pusat Pelayanan Kesehatan Tradisional merupakan sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan  dan  menyelenggarakan  upaya  pelayanan  kesehatan  dimana  pengobatan  dan/atau perawatan yang diberikan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun dengan melibatkan praktisi kesehatan dibidangnya.
Secara normatif, telah  diterbitkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Bilamana dicermati  isi  dari  ketentuan  beberapa  pasal,  sekiranya  berpotensi  menghambat  pelaksanannya  di Bali.  Salah  satunya  adalah  ketentuan  pasal  4  (2)  Tidak  bertentangan  dengan  norma  agama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  berupa  tidak  memberikan  pelayanan  dalam  bentuk mistik/klenik,  dan/atau  menggunakan  pertolongan  makhluk  gaib.  Bali  yang  kaya  akan  kebudayaan dan  pemahaman  terkait  pengobatan  tradisional  yang  merupakan  warisan  turun  temurun  yang dituangkan dalam bentuk ajaran-ajaran wedha maupun lontar, dalam penerapannya yang dilakukan oleh  para  usadha  yang  di  bali  disebut  dengan  balian,  menggunakan  metode  sesuai  dengan kehaliannya  masing-masing,  dan  tidak  menutup  kemungkinan  dalam  metode  pengobatannya menggunakan  alam  niskala  atau  biasanya  disebut  sebagai alam  abstrak, maya,  khayal  dan  tak berwujud (nirupam) , namun sebenarnya isinya adalah rasa bakti kepada Tuhan.
Menyikapi  temuan  ini,  maka  perlu  sekiranya  diberikan  pemahaman  yang  jelas  dan  tegas terkait apa yang dimasudkan dengan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik, dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer agar tidak berpotensi menghambat bilamana bali melaksanakan pengobatan tradisionalnya secara holistik dan menyeluruh berdasarkan pemahaman dan keyakinannya.

## Daftar Referensi
Avonina, S., 2006, Apa Yang Dimaksud Dengan Pengetahuan Tradisional Konvergensi. Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Darmastuti,  R  &  Sari,  D.K.,  2011,  Kekuatan  Kearifan  Lokal  Dalam  Komunikasi  Kesehatan.  Jurnal Komunikasi.
Hadin Mudjad HM. dan Nunuk Nuswardani, 2012, Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer , Genta Publishing, Yogyakarta.
I Made Sukantra dalam Kamus Bali Indonesia: bidang istilah pengobatan tradisional Bali (USADA). Jusuf Hanafiah, Amri Amir, 2007. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Edisi 4, Jakarta: EGC. Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu  Publishing, Malang.
Liliweri, A, 2003, Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Prenada Media, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , CV. Rajawali.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2006, Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Raja.  Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 15  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.