## MANIFESTASI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH ANAK MANDIRI (RSAM) YOGYAKARTA
Aulia Widya Sakina Yuli Setyowati Oktarina Albizzia Anastasia Adiwirahayu
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta aulia.widya.sakina@gmail.com

## Abstrak
Fenomena  anak  jalanan  merupakan  salah  satu  permasalahan  krusial  yang  menyertai  proses pembangunan.  Dinamika  kehidupan  anak  jalanan yang identik  dengan  budaya  kemiskinan, dianggap  menyimpang  dari  fungsi  sosial  anak  karena  berbagai  aktivitas  yang dilakukan di jalanan. Selama 9 tahun terakhir, Kementerian Sosial telah mengimplementasikan kebijakan, strategi  dan Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (PKSA)  yang  bertujuan  untuk memberdayakan  dan  memenuhi  kebutuhan  anak  yang  hidup  di  jalanan, namun  demikian upaya  tersebut  dipandang  belum berjalan secara  optimal. Gaung  “Gerakan  Sosial  Menuju Indonesia  Bebas  Anak  Jalanan”  sebagai  bagian  dari PKSA masih  “asing”  terdengar,  meski data  statistik  menunjukkan  penurunan  jumlah  anak  jalanan  realitanya  masih  banyak  anak jalanan yang melakukan berbagai aktivitas di sudut-sudut kota seperti di traffict light, stasiun- stasiun,  terminal  dan  di  sekitar  pusat-pusat  perbelanjaan.  Hal  ini  membuktikan  bahwa program-program perlindungan dan pelayanan anak jalanan belum berjalan secara efektif dan belum terintegrasi dengan baik.
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana manifestasi PKSA dalam mewujudkan kesejahteraan sosial anak  jalanan  di  Rumah  Singgah  Anak  Mandiri (RSAM) Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan  menggunakan deskriptif analisis. Setelah  data  terkumpul  maka  teknik  analisis  data dilakukan dengan tahapan seleksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Agar hasil penelitian  dapat  dipercaya  maka  dilakukan triangulasi  guna  menguji  keabsahan  data penelitian. Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat ditarik kesimpulan  bahwa  pelaksanaan PKSA di RSAM Yogyakarta memiliki dampak yang positif bagi anak jalanan. Hal ini dapat dilihat  dari  tercapainya  kebutuhan  dasar anak jalanan  yang  menjadi  binaan, tercapainya pendidikan  dasar  anak jalanan  karena  sebagian  besar  anak  jalanan  bisa  kembali  bersekolah, dan berkurangnya waktu anak berada di jalanan.
Kata kunci: PKSA, Kesejahteraan Sosial, Anak Jalanan, RSAM.

## Abstract
The  phenomenon  of  street  children  is  one  of  the  crucial  problems  that  accompany  the development process. The dynamics of the life of street children which are identical with the culture  of  poverty,  are  considered  to  deviate  from  the  social  function  of  children  due  to various  activities  carried  out  on  the  streets.  Over  the  past  9  years,  the  Ministry  of  Social Affairs has implemented policies, strategies and Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) which aims to empower and meet the needs of children living on the streets, however these efforts are seen as not yet running optimally. Echoes of "Social Movements Towards a Street- Free Indonesia" as part of PKSA are still "foreign" to be heard, although statistics show a decrease in the number of street children in reality there are still many street children who carry  out  various  activities  in  the  corners  of  the  city  such  as  in  traffic  lights,  stations  , terminals  and  around  shopping  centers.  This  proves  that  protection  programs  and  services for street children have not run effectively and are not well integrated.
This study aims to determine the extent of PKSA manifestations in realizing the social welfare of street children at Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta. The method used in this  study  is  a  qualitative  research  method  using  descriptive  analysis.  After  the  data  is collected,  the  data  analysis  technique  is  carried  out  with  the  stages  of  data  selection,  data presentation and drawing conclusions. So that research results can be trusted, triangulation is carried out to test the validity of research data. Based on the results of the study it can be concluded  that  the  implementation  of  PKSA  in  Yogyakarta  RSAM  has  a  positive  impact  on street children. This can be seen from the achievement of the basic needs of street children who are fostered, the achievement of basic education of street children because most street children can go back to school, and the reduced time children are on the streets.
Keywords: PKSA, Social Welfare, Street Children, RSAM.

## PENDAHULUAN
Fenomena anak jalanan merupakan salah satu permasalahan krusial  yang menyertai proses  pembangunan.  Kehidupan  anak  jalanan  identik  dengan  budaya  kemiskinan dan dianggap  menyimpang  dari  fungsi  sosial  anak  karena berbagai  aktivitas  yang  mereka lakukan  di  jalanan.  Hidup  sebagai  anak  jalanan  bukanlah  pilihan yang  menyenangkan, melainkan sebuah keterpaksaan yang harus diterima karena sebab tertentu (Sugiharto, 2009). Faktor penyebab munculnya anak jalanan ternyata tidak sekedar masalah kemiskinan, dalam beberapa kasus, ketidakharmonisan keluarga (broken home), masalah menyangkut hubungan anak dengan orang tua, dan kekerasan dalam rumah tangga seringkali menjadi pemicu anak- anak  untuk  mengambil  inisiatif  hidup  mandiri  di  jalanan (Aptekar  danStoecklin, 2014 dan (Suyanto, 2013: 211). Mereka mempertahankan hidupnya dari menjual jasa, meminta belas kasihan  orang  lain atau  bahkan melakukan  tindakan kriminal.  Tidak  mengherankan jika sejumlah anak jalanan tanpa rasa malu meminta-minta belas kasihan, mengompas/memalak pengendara kendaraan bermotor di perempatan lampu merah perkotaan.
Sejatinya,  pemenuhan  hak-hak  anak  perlu  diperhatikan  sejak  dini,  seperti  misalnya hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari pelecehan, kekerasan  dan  diskriminasi. Namun realitanya, masih  ada  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  anak  jalan  merupakan limbah dan perusak tata kota karena perilakunya yang bebas dan tidak berbudaya (Suyanto, 2013: 186). Padahal perilaku sosial anak jalanan tidak selalu menyimpang seperti pandangan masyarakat  selama  ini karena  anak  jalanan  masih  memegang  nilai  dan  norma  dalam masyarakat,  serta  solidaritas  terhadap sesama  anak  jalanan  (Puruhita, Suyahmo  dan Hamdan, 2016: 104).
Kompleksitas  permasalahan  anak  jalanan  merupakan  hal  serius dan mendapat perhatian dunia Internasional. Kekhususan permasalahan ini kemudian menginisiasi adanya pengaturan  hak-hak  sipil,  politik,  ekonomi  dan  kultural  tentang  anak-anak  yang  berpotensi terjun kejalanan melalui penandatanganan Konvensi PBB Tahun 1989,  yang berlaku mulai tanggal 2 September 1990, khususnya pada Bab 32 Ayat 1 yang berbunyi:
“pihak negara mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan  setiap  pekerjaan  yang  mungkin  akan  berbahaya  atau  menggangu pendidikan  anak,  atau  membahayakan  kesehatan  atau  perkembangan  fisik  dan mental, spi ritual, moral atau sosial anak”.
Setelah konvensi  PBB  berjalan  dan disepakati  oleh  seluruh  negara, permasalahan anak jalanan ternyata terus mengalami pasang surut. Banyak strategi maupun kebijakan yang diformulasikan  oleh  pemerintah sebagai  upaya  memberikan  perlindungan  terhadap  anak, seperti  misalnya pasal  34  ayat  1  amandemen  Undang-undang  Dasar ke-4 yang  mengatur tentang  jaminan  atas  fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  negara, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta meratifikasi Konvensi Hak  Anak  pada  tahun  1990.  Selain  itu  pemerintah  melalui Kementerian Sosial  juga membentuk  rumah-rumah  singgah  yang  bekerja  sama  dengan  LSM-LSM  yang  ada  di Indonesia.
Meskipun kini sudah banyak lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Sosial dalam rangka  mengatasi  kompleksitas  permasalahan  anak  jalanan,  namun masih  banyak yang memaknai  persoalan  mengurusi  anak  jalanan hanya sebatas  memberikan  perlindungan  dan memberikan  tempat  saja (Armita,  2016:  383).  Logika  mendidik  anak  jalanan  seperti memberikan motivasi dan bimbingan, refungsi keluarga, dan juga pendekatan sosial, mental, dan  agama    maupun  pemberian  ketrampilan  yang  sebenarnya  menjadi  sesuatu  hal  yang wajib  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  pendampingan  anak  justru  sering  dinafikan.  Selain
itu kecenderungan yang terjadi, pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi problema anak jalanan  ini  sering  menempatkan  mereka  sebagai  obyek  dan  memandang  mereka  sebagai manusia  bermasalah.  Hal  ini  mengakibatkan  anak  tidak  memiliki  kemampuan  untuk mendefinisikan dirinya serta mencari solusi untuk mengatasi persoalan yang melingkupinya, padahal secara umum tujuan dibentuknya lembaga pendampingan ini adalah membantu anak jalanan  mengatasi berbagai  permasalahan  anak  jalanan dan  menemukan  alternatif baru dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup mereka (Arief  ,  2004  :  5), sehingga  tidak mengsubordinasi keberadaan mereka atau  hanya  menjadikan  mereka  sebagai  sasaran “proyek” belaka (Suyanto 2013: 213).
Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, hingga tahun 2017 jumlah  anak  jalanan  yang  ada  sebanyak  16.290  anak.  Sebelumnya,  jumlah  anak  jalanan  di seluruh  Indonesia  pada  2006  sebanyak  232.894  anak,  pada  2010  sebanyak  159.230  anak, pada 2011 turun menjadi 67.607 anak, pada 2015 menjadi 33.400 anak, yang tersebar di 21 provinsi  (Jawapos.com,  2017).  Berdasarkan  tren  penurunan  jumlah  anak  jalanan  tersebut, maka  Kemensos  (2017)  menyerukan  “Gerakan  Sosial  Menuj u  Indonesia  Bebas  Anak Jalanan” . Untuk mencapai  target  tersebut  maka  masyarakat  diajak  terlibat  langsung  dalam menanggulangi fenomena menahun ini.
Kementerian  sosial  melalui  dinas  sosial  berkoordinasi  langsung  dengan  lembaga kesejahteraan sosial anak terdekat, seperti misalnya Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM) Yogyakarta. Rumah Singgah Anak Mandiri memiliki anak binaan sebanyak 70 anak,  yang berasal  dari  kelompok  anak-anak  jalanan  dan  anak  yang  rentan  hidup  dijalan  (Data Administrasi  RSAM,  2018).  Rumah  Singgah  Anak  Mandiri merupakan pilot project kerja sama Kementerian Sosial dengan UNDP. Saat ini Rumah Singgah Anak Mandiri berada di bawah Yayasan Anak Mandiri sebagai payung pelindung secara legal formal dalam proses kerja  Rumah  Singgah  Anak  Mandiri  (RSAM). Rumah  Singgah  Anak  Mandiri  selama  ini memiliki 2 pelayanan yaitu: 1. layanan bagi anak jalanan yang tergolong on the street (anak yang bekerja di jalanan); 2. layanan bagi anak yang tergolong off the street (anak yang hidup di jalanan).
Upaya  preventif  yang  dilakukan  RSAM  sebagai  mitra Kementerian  Sosial  melalui Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (PKSA)  bertujuan  untuk  memberdayakan  dan memenuhi  kebutuhan  anak  yang  hidup  di  jalanan.  PKSA  juga  merupakan  langkah rehabilitasi  bagi  anak  jalanan  yang  terkena  imbas  dari  krisis  lingkungan,  penindasan, keterlantaran,  diskriminasi  dan  tindak  kekerasan. Namun demikian, keberadaan  PKSA masih dipandang belum  berhasil  secara  optimal karena  sejauh  ini berbagai upaya yang
dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan  anak  jalanan  anak  jalanan  masih belum efektif, belum memadai, belum terencana, dan belum terintegrasi dengan baik (Armita, 2016: 377). Hal  ini  juga  ditunjukkan  dengan masih  banyaknya anak  jalanan  yang  melakukan  berbagai aktivitas di sudut-sudut kota seperti di traffict light, stasiun-stasiun, terminal dan di sekitar pusat-pusat  perbelanjaan. Berdasarkan  sudut  pandang  masalah  diatas,  maka penelitian  ini dilakukan untuk melihat sejauh mana manifestasiu PKSA dalam mewujudkan kesejahteraan sosial anak jalanan, khususnya di Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta.

## A. Memahami Anak Jalanan dan Permasalahan Kesejahteraan Sosial
Pemerintah Indonesia telah menandatangani pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (convention of the right of the child) di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990. Penandatanganan konvensi tersebut sebagai menjadi landasan yang kokoh juga cermin  sikap  terbuka  untuk  melakukan  pembinaan  kesejahteraan  anak,  termasuk  pemberian kesempatan untuk mengembangkan hak-hak mereka seperti yang tertuang didalam Konvensi Hak-Hak Anak,  yaitu  hak  untk  mendapatkan  perlindungan (protection  right),  hak  untuk mempertahankan  eksistensi  kehidupan (survival  right) dan  hak  untuk  tumbuh  kembang (development right) . Pada kenyataan “perlindungan anak” sebagai jiwa dari konvensi hak -hak anak nyaris mustahil terjadi.
Dewasa  ini,  masalah  anak  jalanan  menjadi  pusat  perhatian  karena  jumlahnya  yang terus  meningkat  pesat.  Untuk  dapat  memahami  segala  bentuk  permasalahan  yang  dihadapi oleh anak jalanan maka anak jalanan yang didefinisikan oleh UNICEF: “Street children are those who have abandoned their homes, schools and immediate communities before they are sixteen  years  of  age,  and  have  drifted  into  a  nomadic  street  life”. (Childhope,  1991:  27). Adapun  karakteristik  anak  jalanan  menurut  Yayasan  Kesejahteraan  Anak  Indonesia  adalah: 1).  Anak-anak  yang  berusia  6-21  tahun,  terutama  usia  6-15  tahun,  2).  Meninggalkan keluarganya,  3).  Memiliki  kegiatan  keseharian  tertentu  yang  rutin,  4).  Meninggalkan sekolahnya, 5). Tinggal di kota (Childhope, 1991:36)
Fenomena  anak  yang  bekerja  atau  hidup  di  jalanan  mulai  ditemukan  di  Kota Yogyakarta dan Jakarta pada akhir dekade 1970-an hingga awal dekade 1980-an. Pada masa itu  istilah  anak  jalanan  belum  dikenal  secara  umum.  Di  Kota  Yogyakarta,  anak-anak  yang menggelandang  di  sekitar  Malioboro  dan  Stasiun  Tugu  menyebut  dirinya  dengan  istilah tekyan (setitik  tur  lumayan).  Istilan  ini  awalnya  digunakan  oleh  para  pencopet  di  Semarang yang  kemudian  berkembang  di  Yogyakarta.  Sedangkan  di  Ibu  Kota  kelompok  semacam  ini menyebut  dirinya  sebagai gembel. Istilah  tersebut mengacu  pada  gelandangan  anak,  yaitu anak-anak  yang hidup di jalanan selama 24 jam dan tidak lagi pulang ke keluarganya. Ada
berbagai istilah lain yang digunakan untuk menyebut anak jalanan seperti gelandangan, kere, anak  mandiri,  sedangkan  untuk  anak  jalanan  perempuan  dikenal  istilah ciblek (cilik-cilik betah melek atau cilik-cilik iso digemblek) dan rendan (kere dandan).
Terciptanya kesejahteraan anak, merupakan bagian integral pembangunan sosial dan merupakan  upaya  peningkatan  kualitas  kesejahteraan  sosial  perorangan,  kelompok  dan masyarakat  yang memiliki harkat dan martabat, di mana setiap individu mampu mengambil peran dan  menjalankan  fungsinya  dalam kehidupan  (Balatbangsos,  2003). Melalui  konsepsi pembangunan  sosial,  istilah  kesejahteraan  sosial  ini  dikembangkan  melalui  sistem terorganisir  yang berasal dari usaha-usaha dan institusi-institusi sosial  yang ditujukan untuk membantu  individu  maupun  kelompok. Artinya,  anak  sebagai  bagian  dari  masyarakat merupakan sebuah sistem  yang  terorganisasi dan memiliki  peran  penting  dalam meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan seorang anak sangat ditentukan oleh bagaimana masyarakat mengelola institusi kesejahteraan yang bisa menjamin seluruh lapisan masyarakat mencapai  standar  hidup  yang layak,  mencapai  relasi  personal dan  sosial  yang bisa memberikan  kesempatan  untuk mengembangkan  kemampuan  secara  penuh,  serta  untuk meningkatkan kesejahteraan  mereka  agar  selaras  dengan  kebutuhan  hidup  keluarga  dan kebutuhan sosial di masyarakat (Susetiawan, 2009: 46).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan Sosial juga menjelaskan  bahwa kesejahteraan  sosial adalah kondisi  terpenuhinya  kebutuhan material,  spiritual,  dan  sosial  warga Negara agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan  diri,  sehingga  dapat melaksanakan  fungsi  sosialnya.  Untuk  itu  perlu dilakukan  penyelenggaraan kesejahteraan  sosial yaitu  upaya  yang  terarah,  terpadu,  dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga swadaya  masyarakat  dalam bentuk pelayanan  sosial  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan dasar  setiap  warga negara,  yang  meliputi  rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Panda, Djumadi dan Fajar, 2015: 313).

## B. Manifestasi Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak (PKSA):  Kunci  Pembuka Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak
Manifestasi PKSA harus  mampu  menjadi  kunci  pembuka  bagi peningkatan kesejahteraan  sosial  anak  jalanan di  Kota  Yogyakarta.  Apabila  program  ini  bisa  melekat dalam  sistem  aktivitas  keseharian  anak  jalanan,  maka  kesejahteraan  sosial  yang  terbentuk diharapkan  bisa  meningkatkan kemandirian  dan  kebiasaan  positif  anak  jalanan,  tentang bagaimana  seharusnya  mereka  bertingkah-laku  atau  bersikap  di  masyarakat,  sehingga  bisa menjadi kekuatan pengimbang untuk memperbaiki dan menjaga keutuhan di masyarakat.
Keputusan Menteri Sosial No. 15A/HUK/2010 menyatakan bahwa tujuan dari PKSA adalah :  “ terwujudnya  pemenuhan  hak  dasar  anak  dan  perlindungan  terhadap  anak  dari penelantaran,  eksploitasi,  dan  diskriminasi  sehingga  tumbuh  kembang,  kelangsungan  hidup dan partisipasi anak dapat terwujud ” (Kementerian Sosial dan UNICEF, 2016: 21).
Gambar  1. Sistem Tujuan PKSA
Meski pada tahun 2014 PKSA berhasil meningkatkan jumlah lembaga kesejahteraan sosial  anak  (LKSA)  yang  dapat  bekerja  sama,  tapi  ternyata  tidak  sejalan  dengan meningkatkan  kualitas  lembaga  untuk  memberikan  layanan  perlindungan  anak.  PKSA memiliki hasil dan dampak positif di tataran mikro (di tingkat yang dicapai anak), tapi belum memiliki  dampak  yang  signifikan  di  tataran  makro.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  perlu dipahami  sejauhmana  sinergitas  antar  pihak  dalam  menciptakan  efek  gabungan  yang  lebih besar  dalam  PKSA.  Sinergi  bias  terjadi  dalam  tahap  perencanaan,  implementasi  dan/atau monitoring/evaluasi.  Komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik  adalah  prasyarat  untuk memastikan bahwa tujuan, peranan dan tanggung jawab dibagi dan dipahami secara bersama. Sinergi  dalam  program  perlindungan  anak  merupakan  hal  yang  penting  dilakukan  untuk menangani penyebab-penyebab yang kompleks dan konsekuensi dari kerentanan anak.
Hal tersebut berkaitan erat dengan analisa fungsionalisme yang memberikan prioritas utama pada masyarakat dan berbagai struktur sosial yang ada di dalamnya. Dalam perspektif ini,  masyarakat  dianggap  sebagai  sebuah  jaringan teroganisir  yang  masing-masing mempunyai  fungsi.  Masyarakat  mendahului  individu,  sedangkan  individu  dicetak,  ditekan dan  dipengaruhi  oleh  lingkungan  sosialnya.  Artinya,  kepentingan  individu  mencerminkan “kesadaran kolektif” atau sistem nilai yang selama in i berkembang di masyarakat. Kesadaran kolektif ini  menuntut  adanya  sumber  daya  yang  substansial,  mengingat  PKSA  adalah program  pemerintah  pusat,  maka  program  ini  harus  bisa  menyelaraskan  dirinya  dengan
struktur dan program kesejahteraan pemerintah daerah agar bisa memberikan pengasuhan dan perlindungan yang efektif bagi anak-anak.
Dalam  menganalisa  suatu  masyarakat,  maka  tekanan  ini  disalurkan  melalui mekanisme  dimana  kelembagaan  diintegrasikan  satu  sama  lain  untuk  mempertahankan keteraturan sosial yang sudah ada (Johnson, 1990: 102). Sehingga menurut Ritzer (2010: 21). Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan perubahan terhadap bagian yang lain.  Asumsi  dasarnya  adalah  bahwa  setiap  struktur  sosial  dan  sistem  sosial  terdapat  bagian atau elemen bersifat fungsional terhadap bagian atau elemen yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya.
Teori fungsionalisme menjelaskan bahwa struktur sosial berhubungan dengan fungsi dari fakta-fakta sosial yang meneliti tentang hal-hal yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Fungsi  dalam  teori  ini  berkaitan  dengan  akibat-akibat  yang  dapat  diamati  dalam  proses adaptasi  atau  penyesuaian  sistem  (Ritzer,  2010:  22).  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Talcott Parsons  menjelaskan  tentang  pentingnya  memahami  keseluruhan  budaya  dalam  suatu masyarakat  seperti:  ide-ide,  norma,  nilai-nilai  dan  semangat.  Hal  tersebut  merupakan  satu- satunya  cara  untuk  memperoleh  pemahaman  tentang  masyarakat  karena  dapat mengungkapkan pandangan hidup yang umum.
Analisa  tersebut  berkaitan  erat  dengan  proses  implementasi PKSA yang  dianggap dapat  mendukung  peningkatan  kesejahteraan  sosial  anak  jalanan.  Proses  ini  hanya  akan dicapai  jika  setiap  bagian  dari  anak  jalanan  dapat  memainkan  perannya  masing-masing, sehingga  sistem  di  dalam  masyarakat  secara  keseluruhan  bisa  seimbang  dan  dapat  bekerja dengan  baik.  Jika  dikaitkan  dengan  kesejahteraan  sosial  anak,  maka  dapat  diartikan  bahwa setiap  bagian  dari  sistem  kemasyarakatan  atau  subsistem  kemasyarakatan  merupakan  media pembentuk  kesejahteraan  sosial  anak,  selama  mereka  mampu  mengimplementasikan  fungsi sesuai dengan kedudukan yang dimiliki.
Berdasarkan  Jeffery  dan  Aaron  berlangsungnya interaksi antara sebuah  perangkat tujuan dan tindakan dalam  suatu  sistem  kemasyarakatan (Wahab, 1991:50) merupakan penerapan  dari  implementasi  program.  Sementara  Daniel  dan  Paul,  mendefenisikan implementasi  sebagai  fakta-fakta  sosial  yang  terjadi  setelah  program  diberlakukan  atau dirumuskan,  sehingga  fokus  perhatian  implementasi  kebijakan  adalah “fungsi”  yang  timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara  yang mencakup usaha-usaha administratif  maupun  akibat/dampak  yang  dapat  diamati  dalam  proses  adaptasi  atau penyesuaian sistem di masyarakat (Wahab, 1991: 51 dan Ritzer, 2010: 22).
Dari  beberapa  pengertian  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  implementasi  merupakan proses  pelaksanaan  suatu  kebijakan  organisasi  dalam  bentuk  program.  Sebelum  adanya implementasi maka harus ada perencanaan  yang telah diolah dengan memperhatikan faktor- faktor  kemampuan,  ruang,  waktu  dan  urutan  penyelenggaraan,  secara  tegas  dan  teratur sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa, dimana, sejauhmana, mengapa dan bagaimana, yang berisi langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.
Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan atau program merupakan sesuatu yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Selanjutnya adalah keberadaan kelompok yanag menjadi  sasaran  program,  sehingga  pelibatan  kelompok  bisa  menghasilkan  program  yang berjalan.  Program  sendiri  akan  menunjang  implementasi  karena  dalam  program  tersebut memuat adanya tujuan yang dicapai, kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan- aturan  yang  harus  dipegang  dan  prosedur  yang  harus  dinilai,  serta  adanya  strategi  dalam pelaksanaan program.
Merujuk pandangan di atas, maka PKSA harus bisa diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang  ingin  dicapai,  kebijakan  yang  diambil,  aturan/prosedur  yang  dipegang  dan strategi dalam pelaksanaannya. Artinya, kesejahteraan sosial anak akan tercipta jika program yang  diimplmetasikan  mampu  mencapai  tujuan,  sesuai  dengan  kebijakan,  memegang  teguh aturan/prosedur dan memiliki strategi yang tepat dalam proses pencapaian tujuan. Kerangka tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PKSA akan dinilai berhasil jika anak jalanan bisa menyesuaikan diri dengan program yang digulirkan, tindakan mereka dapat diarahkan  untuk  mencapaitujuan  bersama,  sehingga diharapkan  bisa  memiliki  kepribadian positif serta emosi yang diperlukan (Koentjoroningrat, 2002: 228).
Implementasi  PKSA  dianggap  berhasil ketika seorang  anak  jalanan  mampu melekatkan  nilai  dan  norma  masyarakat  dalam  kehidupan  kesehariannya. Melalui kesadarannya anak  jalanan  akan  mampu  mematuhi  nilai  dan norma yang  ada  tanpa  adanya paksaan dan  mengambil  alih  sistem  norma kelompok  termasuk  sikap  sosial  yang  dimiliki. Jika program tersebut tidak terimplementasi dengan baik, maka dapat mempengaruhi proses pembangunan kesejahteraan sosial. Imbasnya, keberadaan anak jalanan akan semakin rentan karena mengalami social disorder atau social harmony (Suyanto, 2013: 186).
Oleh  karena  itu, diperlukan adanya  kolaborasi  antara  pemangku  kebijakan,  sasaran program dan institusi dimana anak jalanan yang menjadi anggotanya dalam mencapai tujuan bersama  dalam  rangka  melindungi  anak  jalanan  dari  kerentanan  akibat  perubahan  dalam aspek kehidupan mereka (Muttaqin, 2003: 1).  Implementasi PKSA berbasis kelompok anak jalanan sebagai faktor penentu peningkatan kesejahteraan sosial anak, hendaknya dipikirkan
atas dasar konseptualisasi kelompok anak jalanan itu sendiri, dengan memperhatikan aspek- aspek berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan program.
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif dengan menggunakan deskriptif analisis. Dalam penelitian kualitatif metode  yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  sumber  data  primer  dan sekunder (Sugiyono,  2013:  137).  Data  primer  dan  sekunder  tersebut  dikumpulkan menggunakan  teknik  wawancara mendalam, observasi,  dan  dokumentasi (Sugiyono,  2013: 231). Data sekunder yang digunakan, antara lain: dokumen Konvensi Hak-hak Anak (KHA), jumlah anak jalanan di Indonesia, Profil Rumah Singgah Anak Mandiri, penelitian terdahulu berupa  jurnal,  buku,  artikel  berita  baik  nasional  maupun lokal. Observasi  dilakukan  untuk memahami  sejauhmana  Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak  digulirkan  di  RSAM.  Sumber data  primer  akan  diperoleh  dari  informan  melalui  wawancara  mendalam  terhadap  informan kunci,  yakni:  Anak  Jalanan,  Pekerja  Sosial,  Pendamping  Sosial  dan  Penanggungjawab Program.
Setelah data primer dan sekunder telah dikumpulkan, kegiatan analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (Punch, 2009: 202), meliputi; data reduction, data display, dan conclusion/verification.
Hasil penelitian agar dapat dipercaya (credibility), teknik triangulasi (Sugiyono, 2010: 273)  digunakan  untuk  uji  keabsahan  data  penelitian  dengan  melakukan pemeriksaan  data dengan cara membandingkan dan mengecek balik antara data satu dengan data yang lainnya dari  hasil  wawancara,  Dengan  dilakukan  triangulasi  data  tersebut,  hasil  penelitian  ini memiliki tingkat kredibilitas tinggi, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti selaku instrumen utama.

## PEMBAHASAN
A. Indikator Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak
Seorang  anak  “membutuhkan”  anak  yang  lain ,  seperti  itulah  realita  yang  terjadi dijalanan. Kebersamaan yang terjalin antar anak jalanan mengambarkan bahwa mereka masih saling  bergantung  satu  sama  lain.  Secara  sengaja  atau  tidak,  lingkungan  sosial  akan mempengaruhi  kepribadian  anak.  Seorang  anak  yang  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  baik sesuai  tahap  perkembangannya  dan  usianya,  cenderung  menjadi  anak  yang  mudah  bergaul, lebih  hangat  dan  terbuka  menghadapi  orang  lain,  serta  lebih  mudah  menerima  kelemahan
orang  lain.  Dalam  aspek  sosial  hal  ini  ditunjukan  dengan  kemampuan  untuk  mengadakan interaksi  dengan  orang  lain  dan  tidak  bergantung  atau  menunggu  aksi  dari  orang  lain. Seorang  anak  yang  menunjukan  rasa  percaya  diri  dan  memiliki  kemampuan  untuk menyelesaikan  persoalan  tanpa  bantuan  dan  kontrol  orang  lain,  serta  dapat  melakukan kegiatan  dan  menyelesaikan  masalah-masalahnya  sendiri,  maka  bisa  dikatakan  telah merasakan kesejahteraan.
RSAM merupakan wadah open house bagi semua anak jalanan di  Kota  Yogyakarta. Tempat  dimana  mereka  bisa  mendapatkan  perlindungan,  pelayanan,  merasa  diperhatikan yang mungkin tidak dapat dirasakan oleh anak yang menghabiskan waktu bermain di jalanan. RSAM  juga  merupakan  tempat  istirahat  dan  bertukar  informasi,  pusat  kegiatan  untuk menambah  pengetahuan  anak  jalanan  di  bidang  sosial,  ekonomi,  pendidikan,  serta  tempat mengasah keterampilan anak jalanan. Dalam PKSA, program-program yang dilaksanakan di Rumah  Singgah  Anak  Mandiri  telah  berjalan  efektif.  Dari  beberapa  program-program  yang telah  berjalan,  penelitian  ini  menghasilkan  beberapa  klasifikasi  program  yang  dapat meningkatkan kesejahteraan anak di Rumah Singgah Anak Mandiri. Secara umum program- program  ini  bisa  membawa  perubahan  positif  bagi  anak  jalanan,  terpenuhinya  kebutuhan materi untuk hidup, kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial, konflik dapat dikelola, keamanan dapat dijamin, keadilan dapat ditegakkan dimana setiap anak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, dan tereduksinya kesenjangan sosial ekonomi (Susetiawan, 2009). Berikut indikator  pelaksanaan  PKSA  yang  telah berjalan  di  RSAM  dan  mendukung  peningkatan kesejahteraan anak jalanan:

## 1. Kemandirian

## a. Penyediaan Fasilitas Membaca
Fasilitas  membaca  merupakan  tempat  anak  jalanan  bisa  menambah  wawasan ilmu  pengetahuan  baru  yang  diharapkan  bisa  membawa  perubahan  positif bagi  anak jalanan.  RSAM  menyediakan  berbagai  macam  buku,  mulai  dari  buku  pelajaran sekolah, buku bermain, buku pengetahuan sosial, buku berketrampilan hidup, dan lain sebagainya.  Indikator  dari  kesejahteraan  seorang  anak  dalam  hal  ini  dapat  dilihat apabila anak  mempunyai  insiatif  yang  lebih  dan  bertindak  secara  kreatif  yang akhirnya  membawa  perubahan  yang  baik  dalam  hidupnya.  Sehingga  penyediaan fasilitas  baca  yang  diikuti  dengan  suasana  belajar  sambil  bermain  dengan  rileks  dan menyenangkan  sangat  dibutuhkan  oleh  anak  jalanan.  Penciptaan  suasana  rileks  dan menyenangkan  dalam  setiap  proses  pendampingan  senantiasa  dilakukan  oleh  para pendamping  dan  pekerja  sosial  agar  anak  jalanan  tidak  pernah  merasa  jenuh  dalam
kegiatan  membaca  dan  belajar.  Ini  adalah  cara  efektif  menumbuhkan  inisatif  dan kreativitas anak, sehingga mereka mendapatkan wawasan yang sesuai dengan usianya dan kebutuhan agar anak tersebut berfungsi secara sosial.

## b. Belajar Sambil Bermain
Bermain  merupakan  hal  yang  identik  dan  melekat  dalam  diri anak-anak jalanan  karena  merupakan  kegiatan  sehari-hari  yang  mereka  lakukan  di  jalanan. Namun  di  RSAM,  kegiatan  bermain  yang  diselingi  dengan  kegiatan  belajar  memiliki keunikan  sendiri.  Di  samping  mendidik  anak  untuk  tetap  semangat  dan  tidak  mudah patah semangat, banyak  pembelajaran  yang bisa  diambil dari kegiatan belajar sambal bermain  karena  prosesnya  tidak  pernah  membuat  bosan  para  anak  jalanan,  sehingga mereka  mudah  menyerap  pembelajaran  yang  diberikan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tatanan dari suatu lembaga sosial sangat bermamfaat bagi anak jalanan yang mayoritas belum  pernah  mengalami  hal-hal  yang  diberikan  di  RSAM.  Hal  ini  sesuai  dengan indikator  kesejahteraan  yang  menjelaskan  bahwa  seoarang  anak  dikatakan  sejahtera jika  memiliki  kebebasan  untuk  mengekspos  hal-hal  yang  baru,  bebas  bersikap  dan bebas berpendapat.
2. Sumber Daya

## a. Pendaftaran Anak Jalanan Menjadi Binaan Rumah Singgah
Dinamika Kota Yogyakarta yang berjuluk sebagai Kota Pelajar ternyata masih menghadapi  beragam  masalah  sosial,  termasuk  diantaranya  permasalah  anak  jalanan. Keberadaan  anak  jalanan  di  Kota  Yogyakarta  merupakan  suatu  permasalahan  yang menuntut  untuk  segera  diatasi.  Hal  ini  dikarenakan  karena  keberadaan  anak  jalanan kerap  kali  mengganggu  ketertiban  dan  ketentraman  masyarakat  khususnya bagi pengguna  jalan.  Keberadaan  anak  jalanan  yang  menghuni  sejumlah  titik  lokasi  dan sudut-sudut jalan, terutama di jalan yang ramai arus lalu lintas, tidak jarang dikeluhkan oleh  berbagai  kalangan  karena  mereka  menilai  bahwa  tindakan  anak  jalanan  selalu memperburuk keadaan lalu lintas, bahkan seringkali meresahkan masyarakat pengguna jalan raya.
Dalam  rangka  mengurangi  intensitas  keberadaan  anak  di  jalanan  maka  Dinas Sosial Kota Yogyakarta  bekerja sama dengan RSAM agar bisa menjadi “rumah” bagi anak jalanan agar tidak lagi turun kejalan untuk mencari nafkah atau sekedar bermain dijalanan.  Program  pendaftaran  anak  binaan  (didik)  ke  rumah  singgah  harus  memiliki tujuan  yang  jelas  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  pemerintah.  Kriteria  anak jalanan  yang bisa didaftarkan juga harus jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru
pasca  pendaftaran.  Dari  berbagai  cara  pendaftaran  anak  jalanan,  hal  yang  lazim dilakukan  oleh  RSAM  adalah  dengan  turun  langsung  ke  kejalanan  dan  melakukan pengjangkauan  langsung  kepada  anak  jalanan,  berdasarkan  info  dari  masyarakat  dan Dinas  Sosial  mengenai  keberadaan  anak  jalanan  yang  butuh  perlindungan  sosial. Berdasarkan  informasi  dari  beberapa  pihak,  maka  pendamping  sosial  terlebih  dahlu melakukan  assessment  kepada  anak  jalanan.  Melalui  mekanisme  ini  para  pendamping sosial  memberikan  arahan  dan  alternatif  pilihan  kepada  anak  jalanan  agar  bersedia bergabung dan siap menaati peraturan yang diterapkan ketika sah menjadi anak binaan RSAM. Pihak pendamping kemudian melakukan koordinasi dengan pengurus sehingga bisa  memutuskan  apakah  anak  tersebut  sesuai  dengan  kriteria  program  dan  layak bergabung dengan RSAM atau harus dirujuk ke Dinas Sosial.

## b. Pembuatan Akte Kelahiran
Meskipun diakui sebagai hak dasar anak, namun persoalan pencatatan kelahiran di  Indonesia  masih  menjadi  masalah.  Masih  banyak  anak  yang  tidak  memiliki  akte kelahiran  (sebagai  bukti  pencatatan  kelahiran),  terutama  mereka  yang  berada  dalam situasi khusus seperti anak jalanan. Tingginya biaya birokrasi  yang kaku dan berbelit- belit berkontribusi  terhadap  situasi  ini.  Pada  akhirnya,  sistem  pelayanan  publik  tidak memberikan peluang yang lebar bagi anak jalanan untuk mendapatkan akte kelahiran.
Proses  pemenuhan  akte  kelahiran  merupakan  salah  satu  program  prioritas  dari PKSA  karena  setiap  anak  mempunyai  hak  untuk  memiliki  identitas.  Tidak  semua pendamping  sosial  memahami  permasalah  pemenuhan  akte  kelahiran  karena  dari beberapa  pendamping  sosial  (pengurus)  yang  di  wawancara,  hanya  beberapa  yang paham dengan kriteria dan memiliki spesialisasi dalam pengurusan akte kelahiran anak jalanan. Prosedur awal dalam pemngurusan akte kelahiran di RSAM adalah melakukan pendataan dan pembimbingan terhadap pra anak jalanan. Setelah diketahui jumlah anak yang belum memiliki ake kelahiran, pengurus RSAM kemudian berinisiatif membantu kepengurusan  akte  agar  anak  lebih  mudah  mendapat  identitas  sebagai  warga  Negara yang  sah  secara  hukum.  Hal  ini  dilakukan  oleh  pengurus  rumah  singgah  guna mewaspadai  oknum-oknum  pemerintah  yang  seringkali  mencari-cari  kesempatan dengan  meminta  uang  dan  menuntut  untuk  membayar  lebih  kepada  orang  tua  ketika mengurus  akte  secara  mandiri.  Berdasarkan  informasi  dari  pendamping  sosial,  anak yang  telah  mendapatkan  akte  di  tahun  2018  sebanyak  6  orang  anak  jalanan.  4  orang diantaranya  telah  selesai  mendapatkan  identitas  resmi  dan  2  orang  masih  mengalami masalah  karena  pihak  orang  tua  anak  jalanan  tidak  serius  dalam  menangani
permasalahan akte kelahiran ini, sehingga pendamping sosial berusaha mengupayakan sendiri agar anak jalanan bisa menerima akte kelahiran.

## c. Pelayanan Kesehatan Anak
Anak di usia remaja sangat rentan untuk terjerat penyakit, dan tentunya apabila anak  berada  di  jalanan  bermain  dan  tinggal  di  jalanan.  Anak  yang  berada  dijalanan tidak  pernah  memikirkan  kondisi  fisik tubuh  yang  sangat  rentan  dengan  berbagai penyakit  disekitarnya,  seperti  tempat  tidur  yang  kotor,  lingkungan  yang  kumuh, makanan  yang  berasal  dari  tong  sampah,  dan  lain  sebagainya.  Hal-hal  seperti  ini seringkali kurang menjadi perhatian seorang anak. Di RSAM sendiri proses pelayanan kesehatan  anak  bisa  dikategorikan  telah  baik.  Hal  ini  terlihat  dari  kepemilikan  Kartu Masyarakat Sejahtera (KMS) yang telah dimiliki oleh sebagian besar anak di RSAM.
Dari beberapa wawancara dengan para pendamping di RSAM, anak yang belum tercakup  dalam  KMS  adalah  mereka  yang  belum  terdata  maksimal  oleh    pihak pemerintah    daerah    setempat.  Proses  pendataan  yang  hanya  sekali  mengakibatkan beberapa  anak  yang  belum  bisa  menikmati  kartu  tersebut.  Akibatnya,  bagi  anak  yang tidak memiliki KMS maka alokasi dana program yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang  bisa  menutupi  semua  masalah  yang  dihadapi,  seperti  misalnya  tidak maksimalnya dana bantuan biaya pendidikan  anak. Pihak pendamping melalui RSAM terus  berusaha  melakukan  negosiasi dengan  pihak  Dinas  Sosial  guna  mencari  solusi atas hak anak dalam menikmati pelayanan kesehatan.
Peran  dari  pengurus  dan  pendamping  rumah  singgah  dalam  meminimalisir berbagai persoalan pelayanan kesehatan anak merupakan hal vital yang terus dilakukan oleh pihak RSAM. Fungsi RSAM tidak hanya sebagai pelaksana implementasi PKSA, namun  juga  harus  bisa  menjadi  perantara  dengan  pihak  pemerintah  dalam memperjuangkan  hak-hak  anak,  khususnyta  dalam  pelayanan  kesehatan  anak  jalanan. Berdasarkan  realita  tersebut  maka  fungsi  RSAM  dan  pendampingan  sosial  anak  di RSAM telah berjalan dengan baik karena berhasil mengantipasi berbagai masalah anak dan menyelamatkan anak dari jalanan.
3. Pengetahuan dan Keterampilan

## a. Pendidikan Dasar Anak
Anak  berusia  18  tahun  ke  bawah  adalah  anak  yang  seharunya  mengenyam pendidikan  yang  layak,  bukan  bermain  atau  bahkan  tinggal  di  jalanan.  Hal  ini  sesuai dengan  peraturan  pemerintah  tentang  wajib  belajar  9  tahun  yang  menekankan  agar
lembaga-lembaga  sosial  yang  membina  anak  jalanan  bisa  melaksanakan  fungsinya dengan  membantu  anak-anak  jalanan  agar  merasakan  pendidikan  yang  layak.  RSAM telah  melaksanakan  fungsi  pendidikan  anak  jalanan  dengan  baik.  Terbukti  dengan adanya  beberapa  anak  binaan  yang  bersekolah  formal  (standarisasi  nasional)  dan  ada juga yang mengikuti prosedur Kejar Paket dalam menyelesaikan masa pendidikannya.
Selain  pendidikan  formal  dan  non  formal  yang  diikuti  oleh  beberapa  anak binaan beberapa anak jalanan juga yang mengikuti pembelajaran dari tutor dan relawan sosial  yang  mengajar  bergantian  di  RSAM.  Upaya  ini  dilakukan  oleh  RSAM  karena pendidikan merupakan hal yang paling penting dan hak dasar bagi anak jalanan di usia mereka yang masih kecil. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan  pendidikan  yang  layak sangat  diperlukan  bagi  seorang  anak  jalanan.  Pemenuhan kebutuhan ini dilakukan agar seorang anak dapat berfungsi secara sosial dan memiliki pengetahuan yang sama dengan anak-anak normatif di usianya.

## b. Pelatihan Keterampilan
Pelatihan  keterampilan  yang  dilakukan  di  RSAM  adalah  suatu  proses pengembangan  potensi  diri  dan  kreativitas  anak  jalanan.  Pemberian  pelatihan keterampilan  kerja  disesuaikan  dengan  standar  pelayanan  minimal  dan  sesuai  minat masing-masing dari anak jalanan.
Pelatihan  keterampilan  yang  diberikan  kepada  anak  jalanan  di  RSAM  salah satunya  adalah  pelatihan  komputerisasi  dan  pengenalan  internet.  Hal  ini  dilakukan karena pada jaman globalisasi dan modern saat ini, standarisasi dunia kerja mewajibkan kepada  setiap  pekerja  untuk  mengetahui  dan  menjalankan  perangkat  komputer. Berdasarkan hal tersebut maka para pengurus meberapkan pelatihan komputerisasi dan pemahaman  tentang  dunia  internet  bagi  anak  binaan  RSAM.  Harapannya  adalah  agar para anak jalanan bisa mengikuti perkembangan jaman dan dunia usaha yang semakin sulit  untuk  digapai  jika  tidak  memiliki  keterampilan  berteknologi.  Selain  itu,  tujuan diadakannya pelatihan ini adalah agar anak-anak dapat mengoperasikan dan melakukan perbaikan  komputer  jika  terjadi  kerusakan,  serta  dapat  menggunakan  layanan  internet untuk mencari informasi dengan baik.
Pelatihan  keterampilan  lain  yang  diselenggarkan  oleh  RSAM  adalah  pelatihan pembuatan  kertas  seni  atau  biasa  disebut art  paper yang  bermitra  dengan  Jogja  Art Paper.  Tujuan  diadakan  pelatihan  pembuatan  kertas  ini  adalah  untuk  mengenalkan kepada anak binaan RSAM tentang seni daur ulang kertas yang memiliki nilai ekonomi sehingga  diharapkan  ke  depan  anak-anak  termotivasi  untuk  memperdalam  dan
mempunyai  inisiatif  untuk  menyelamatkan  lingkungan  hidup  dengan  membuat  seni daur ulang kertas.
Selanjutnya, RSAM juga mengadakan pelatihan bermusik. Musik adalah bagian seni  dari  kreativitas  seorang  manusia,  disamping  makna  tersebut  musik  juga  bisa membawa perubahan kepada seseorang yang mempunyai talenta yang dalam bermusik. Itulah  harapan  dari  beberapa  anak  jalanan  yang  memiliki  hobi  bermusik.  Didukung dengan  perlengkapan  alat  musik  yang  lengkap  maka  anak  jalanan  diharapkan  bisa membangkitkan motivasi diri untuk berlatih musik dengan para relawan-relawan sosial di RSAM.
Pelatihan bermusik merupakan pelatihan yang paling digemari oleh anak binaan rumah  singgah.  Anak-anak  selalu  antusias  ketika  ada  relawan  pelatih  musik  yang datang  ke  rumah  singgah.  Beberapa  dari  mereka  bahkan  terlihat  sudah  mulai  mahir memainkan  alat  musik seperti  drum,  yang  tentu  tidak  mudah  untuk  dipelajari  dengan waktu  yang  singkat.  Hal  ini  dikarenakan  mereka  selalu  bersemangat  dalam  berlatih meski tanpa didampingi pelatih. Saat ini beberapa anak jalanan lain bahkan termotivasi untuk ikut berlatih musik karena tidak mau kalah dengan temannya  yang sudah mahir memainkan  alat  musik. Keberadaan  prasarana  pendukung  program  peningkatan kesejahteraan  anak  menjadikan  anak  jalanan  cukup  berdaya  sehingga  bisa  menggali potensi yang sesuai dengan bakat dan minat yang ingin ditekuni lebih.

## B. Manifestasi Program Kesejahteraan Sosial Anak
Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan  yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan  sosial  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  anak,  yang  meliputi  bantuan  pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, peningkatan potensi diri dan kreativitas anak, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Hasil yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  akan  diperjelas  dengan  beberapa  faktor, sebagai berikut:

## 1. Tercapainya Kebutuhan Dasar Anak
Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis mapupin psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan  kehidupan  dan  kesehatan.  Kebutuhan  dasar  (primer)  adalah  pokok dari semua kehidupan manusia dalam memenuhi segala keperluan untuk dapat bertahan hidup.  Dalam pembahasan ini  anak  jalanan  merupakan  target  dari  program  yang kemudian  digambarkan  melalui  langkah-langkah  yang  sesuai  dengan tujuan yang
diharapkan.  Anak  yang  hidup  dijalanan  cukup  susah  untuk  memenuhi  kebutuhan dasarnya  sendiri.  Tujuan  akhir program  PKSA  yang dilaksanakan  di  RSAM  adalah terpenuhi  kebutuhan  dasar anak, meski  realitanya  tidak semua  anak bisa  mendapat jaminan  dalam  memenuhi kebutuhan  dasar  mereka  sendiri.  Karekteristik  yang ditetapkan  oleh  rumah  singgah  sendiri  menjadi  patokan  siapa  saja  yang  mendapatkan dana bantuan dari program PKSA.
Menurut  pekerja  sosial  yang  bernaung  di RSAM,  dalam  melihat adanya perubahan  anak dalam memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sendiri, maka harus  diketahui terlebih dahulu perkembangan dari anak jalanan, karekteristik anak yang berbeda-beda, kesediaan anak untuk dibimbing lebih baik, anak memiliki keinginan  yang kuat untuk lebih  produktif  dan  keinginan  yang  kuat  untuk  lepas  dari  jalanan.  Apabila  sudah dipahami kondisi anak tersebut, maka pendamping sosial harus memberikan assessment dalam  rangka menuntun  anak agar lebih  mengerti  dan memahami tentang  rumah singgah  dan  program  bantuan  yang  akan  diterima  anak  tersebut.  Setelah  anak ditetapkan  mendapatkan  bantuan  dari RSAM,  mereka harus  selalu  aktif  di rumah singgah dan mengikuti program pelatihan-pelatihan yang bisa membentuk sikap positif dan jati diri dari tiap-tiap anak jalanan.
Menurut pandangan  pendamping  sosial  yang  secara  aktif  selalu  memantau kondisi  anak  jalanan  yang  berada  dalam  binaan  RSAM maka  pelaksanaan program PKSA  yang  diberikan  oleh  pemerintah melalui  RSAM telah  terlaksana dengan  baik sesuai. Hal ini sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial, yakni implementasi sebuah program harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dipahami sebelumnya.

## 2. Tercapainya Pendidikan Dasar Anak
Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana untuk merealisasikan hak- hak  asasi  manusia  lainnya.  Pendidikan  memainkan  sebuah  peranan  penting  untuk memberdayakan  anak-anak  yang  kurang  beruntung  dalam  konteks kemiskinan  dan ketelantaran. Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan karena anak merupakan salah  satu  kelompok  yang  rentan  terhadap  pelanggaran  HAM sehingga memerlukan bantuan orang-orang yang bertanggung jawab atas mereka.
Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan; “Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka  pengembangan  pribadi  dan  tingkat  kecerdasan  sesuai  minat  dan  bakatnya”. Anak jalanan di RSAM yang sehari-hari mengamen kini mulai bisa bersekolah karena
mendapatkan  bantuan  pendidikan  dari  PKSA.  Hal  tersebut  secara  perlahan-lahan membentuk karakter anak menjadi anak yang memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih baik.  Pemenuhan  pendidikan  harus  memperhatikan  aspek  perkembangan  mental dan fisik anak karena anak bukan orang dewasa. Anak memiliki dunianya sendiri, sehungga tidak cukup hanya memberinya kecukupan  materi  atau  hanya  melindungi di  sebuah rumah, tetapi anak juga membutuhkan perhatian dan kasih saying dari oranf dewasa di sekitarnya.  Objektivitas dari perhatian  dan kasih  sayang merupakan fundamen pendidikan.
Alasan  dari banyaknya anak  jalanan  yang  menilai bahwa pendidikan bukan prioritas utama dalam kesehariannya  adalah karena mereka masih bisa bertahan hidup untuk  memenuhi  kebutuhannya  sendiri.  Namun  dibalik  anggapan  remaja yang  merasa tidak  membutuhkan  fasilitas  pendidikan,  masih  banyak  khalayak  yang  menginginkan mereka  mengenyam  dunia  pendidikan dan  tidak  hidup  atau  berada  di  jalanan,  dengan tujuan agar mereka lebih  mengerti  situasi dan  dapat  merubah  perpekstif bahwa pendidikan adalah hak yang harus dipenuhi.
Sebenarnya,  pendidikan  untuk  anak  jalanan  masih  kurang diperhatikan oleh pemerintah  walaupun  sudah  diberikan  amanat  Undang-Undang  Dasar  1945.  Sejumlah LSM/LKSA kelompok masyarakat maupun individu dan perusahan swasta justru lebih dominan  memperhatikan  nasib anak  jalanan.  Pendidikan  yang  diberikan  kepada  anak jalanan  secara  umum  adalah pendidikan  praktis  (pelatihan) yang  mereka  butuhkan untuk  bertahan  hidup.  Pendidikan  semacam  ini  dalam jangka  pendek  memang memberikan  efek,  namun  untuk  jangka  panjang  bukan  hanya  pelatihan  yang diperlukan, tapi juga kelanjutan pelatihan dan pendidikan formal yang merupakan hak anak  jalanan.  Konotasi  yang  sering  kita  dengar tentang pendidikan  praktis, anak akan kembali lagi ke jalanan dikarenakan sedikit dari mereka yang mampu mengangkat dan mengubah  moral  setelah menjalani pendidikan.  Pendidikan  anak  seharunsya  tidak hanya  dalam  bentuk  pendidikan  praktis  saja  (pelatihan)  namun  harus  mendapatkan pendidikan formal seperti anak lainnya.  Ironisnya gencarnya pemerintah menyuarakan wajib  belajar  9  tahun tidak  bisa  paralel  dengan  keberadaan ratusan  ribu  anak  jalanan masih putus sekolah dan dieksploitasi untuk bekerja.
Program  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (PKSA)  yang  memiliki tujuan  dalam pemenuhan  pendidikan  dasar  anak diharapkan  bisa membantu anak  agar dapat menimba  ilmu  di  pendidikan  formal, tidak  hanya  pendidikan  praktis  di  lembaga- lembaga  sosial seperti  RSAM  sehingga  harapan  mereka  untuk  bisa  bersekolah  seperti
anak normatif lainya kembali  terbuka. Pemenuhan  pendidikan  dasar  anak  sangat dirasakan  di RSAM,  karena  kebanyakan  anak  telah  melaksanakan  pendidikan  dasar yang menjadi  hak  mereka.  Kriteria  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  Rumah RSAM  juta sangat beragam,  melalui  pendidikan praktis  (pelatihan),  kejar  paket (A,B,C), dan pendidikan formal lainnya.
Dinas Sosial DIY menerapkan PKSA berupa pemberian bantuan kepada anak- anak  jalanan  sebesar  1,5 juta  rupiah  setiap  tahun. Pengelolaan program  ini  berada  di bawah Lembaga  Kesejahteraan Sosial  Anak  (LKSA)  yang  pengambilan  bantuannya harus  didampingi  oleh lembaga  pendamping. Selain  menjalankan  Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk mengurangi jumlah anak yang berkeliaran di jalanan, Dinas Sosial DIY juga menyediakan rumah singgah. Setidaknya saat ini ada 10 rumah singgah  bagi  anak  jalanan  di  seluruh  DIY.  Salah  satunya  adalah RSAM yang  sampai sekarang  berhasil  mengembalikan  sekitar 180  anak  jalanan  ke  bangku  sekolah  dan mengembalikkan  anak  jalanan  ke  orang  tua  mereka (wawancana Ketua  RSAM Yogyakarta, Nyadi Kasmorejo). Pola pendidikan yang baik selalu ditegakkan di RSAM dengan  prinsip-prinsip pemberian hadiah  dan  hukuman  yang  akan  menjadikan anak- anak  dalam  keluarga  memiliki  taraf  kesadaran  dan  pengalaman  nilai-nilai  kehidupan yang lebih baik.

## 3. Berkurangnya Waktu Anak Berada di Jalanan
Realita yang terjadi dalam kehidupan anak jalanan sangat komplek jika dibahas secara keseluruhan.  Tingkah  laku  anak  yang  berbeda  dan  sulit  untuk  dikategorikan  menjadi alasan mengapa anak susah untuk diprediksi secara detail di kehidupan sehari-harinya. Paradigma negatif di masyarakat  selalu  menilai bahwa anak jalanan adalah  masalah lingkungan  yang  kerap  membuat  warga  kesal  dengan  keberadaan  mereka.  Melalui lembaga sosial RSAM mulai terjawab keluh kesah dari masyarakat tentang kehidupan dari  beberapa  anak  jalanan.  Pengembangan kesejahteraan  dan kemandirian  yang dilakukan melalui langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas sangat membantu anak jalanan  menata kehidupannya. Anak  jalanan  yang  tadinya bebas  dan  tidak  terikat dengan  berbagai aturan,  di rumah  singgah  mereka dilatih untuk  bisa  lebih  teratur  dan dapat  merubah image agar mendapatkan  perhatian  dari seluruh masyarakat, yang seharusnya bisa lebih memperhatikan dan memperjuangkan nasib mereka.
Seorang  anak  bisa  terbebas  dari  jalanan jika wadah  sosial  yang  ditempati  oleh anak dapat bergerak cepat dan mengetahui keinginan dasar dari sang anak, dengan kata
lain pekerja sosial yang telah berkerja baik dalam hal pengadvokasian dan pemantauan harus peduli denga nasib dan kehidupan anak jalanan.
Seseorang  bisa  merubah  kekuasaan  atas  dirinya  sendiri melalui  berbagai tindakan  yang  harus  terlebih  dahulu  dilakukan,  seperti pemamfaatan  sumber  daya, pelatihan  dan  keterampilan.  Melalui hal  tersebut anak  dilatih  agar  bisa  terlepas  dari jalanan,  apabila anak  memiliki keinginan  yang  kuat  untuk  berubah maka anak  akan secara perlahan terlepas dari jalanan melalui bimbingan dari pekerja sosial yang berada di  RSAM. Meskipun  beberapa  permasalahan  yang  komprehensif seringkali menjadi alasan tersendiri  bagi  anak  untuk tetap berada  dijalanan,  seperti  misalnya  karena pekerjaan dijalanan  lebih beraneka  ragam dan  membebaskan  diri  mereka  dari aturan yang mengekang, seperti menjadi penjual asongan, pengamen, hingga menjadi seorang pengemis.
Banyak  faktor  yang  kemudian  diidentifikasikan  sebagai  peyebab tumbuhnya anak jalanan. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan keberadaan rumah singgah menjadi acuan untuk melihat perkembangan anak jalanan yang menjadi binaan.  Rumah  Singgah  harus  bisa  meminimalisir  intensitas  anak  berada  dijalanan, melalui pengadvokasian, penjangkauan, pemberian assessment, dan pelatihan-pelatihan yang  ada dirumah  singgah  itu  sendiri. Hal  tersebut  merupakan alternatif  khusus  yang memungkinkan  anak  dapat  mengurangi  waktu  secara  bertahap  dari  jalanan, sehingga harapan  besar  dari  program  pemerintah  melalui  pemberian  bantuan  PKSA  ini terlaksana dalam bentuk kesejahteraan anak jalanan.

## KESIMPULAN
Proses manifestasi PKSA di Rumah  Singgah Anak  Mandiri  Yogyakarta telah terlaksana  dengan  metode-metode  pemberdayaan  yang  berdampak  terhadap peningkatan kesejahteraan anak  jalanan.  Namun  di sisi  lain  proses  pelaksanaannya perlu  direvisi dan diintegrasikan  dengan  program  yang  senada agar  tahun  berikutnya bisa  terlaksana  dengan lebih  baik  dan sesuai pedoman  struktur  yang  telah disusun  oleh  Kementerian Sosial  selaku pihak pembuat kebijakan. Implementasi yang dikembangankan oleh RSAM sangat membantu anak  dalam  menemukan  kemandirian  di rumah  singgah, sehingga fungsi lembaga dapat dilihat  dari perkembangan yang  ditunjukkan  oleh anak, sebelum mereka  mendapat pembinaan dan sesudah berada di bawah binaan RSAM.
Indikator  keberhasilan  PKSA secara lebih  spesifik  menjadi  tolak  ukur  berjalan  atau tidaknya program di RSAM. Hal ini terlihat dari adanya perubahan positif yang secara terus-
menerus  berkembang serta pola  pikir  anak  yang  sudah  baik  bisa  menentukan  suatu  pilihan secara  baik  dan  benar. Rumah  Singgah  Anak  Mandiri  selaku  lembaga  berperan  sebagai mediator  dan  fasilitator  yang  berfungsi  sebagai  wadah  anak  dalam  membentuk  mental  dan kemandirian  melalui PKSA.  Program  yang  menjadi  tumpuan  ini  ditopang  dengan  berbagai sarana dan fasilitas yang memadai sehingga tidak ada kekurangan dalam membentuk kondisi anak  yang  sebelumnya dianggap  tidak  normatif  bisa menjadi  anak  yang  lebih  baik  sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai di program ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggriana,  Tyas  Martika  dan  Noviyanti  Kartika  Dewi.  2016. Identifikasi  Permasalahan Gelandangan  Dan  Pengemis  Di  UPT  Rehabilitasi  Sosial  Gelandangan  dan Pengemis. INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 7 No. 1, Juli 2016, hal. 31-40.
Aptekar,  Lewis dan Stoecklin, Daniel. 2014. Street Children and Homeless Youth: A Cross Cultural Perspective. Springer Science Business Media Dordrecht: New York.
Arief, Armai. 2004. Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan. BPK Republik Indonesia: Jakarta.
Armita, Pipin.  2016. Meningkatkan  Kesejahteraan  Sosial  Anak  Jalanan  dengan  Teori  Self Esteem  Improving Streethal. Children Welfare with Self Esteem Theory. Jurnal PKS Vol. 15 No. 4, Desember 2016, hal. 377 - 386.
Childhope, James.1991. Psikologi Sosial Anak. PT Refika Aditama: Bandung.
Itsnaini,  Mursyid.  2010. Pemberdayaan Anak Jalanan oleh Rumah Singgah Kawah, di Kelurahan Kliriten,Gondokusaman, Yogyakarta. Skripsi  Program  Studi  Sosiologi Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
Johnson,  Doyle  Paul.1990. Teori  Sosiologi  Klasik  dan  Modern 2.  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Kementerian  Sosial  dan  UNICEF.  2015. Penilaian  Cepat  Program  Kesejahteraan  Sosial Anak (PKSA). Kementerian Sosial Republik Indonesia: Jakarta.
Kementerian Sosial. 2017. Data Kemensos, Masih Ada 16.920 Anak Jalanan. Diakses pada tanggal 27 Desember 2018. Diunduh dari https://www.jawapos.com/jpg today/20/11/2017/data-kemensos-masih-ada-16920-anak-jalanan .
Keputusan Menteri Sosial No. 15A/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak. Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  15A/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak.
Koentjaraningrat. 2002. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Pengakuan Hak Anak untuk Dilindungi.
Lukman, M.  Lucky dan Sujarwo. 2012. Kehidupan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Anak Mandiri Yogyakarta. Diklus, Edisi XVI, No. 02, hal. 162-172.
Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. Muttaqin,  dkk.  2003. Model  Pemberdayaan  Pranata  Sosial  dalam  Penanganan  Konflik.
Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Departemen Sosial RI: Jakarta.
Panda, S.S., Djumadi dan Fajar Apriani. 2015. Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak  Di  Dinas  Sosial  Provinsi  Kalimantan  Timur. Jurnal  Administrative  Reform, Vol.3 No.2 , April - Juni 2015, Hal. 313-325.
Punch, K. F. 2009. Introduction to Research Methods in Education. Sage: London.
Puruhita, A.A., Suyahmo dan Hamdan Tri Atmaja. 2016. Perilaku Sosial Anak-Anak Jalanan di Kota Semarang. Journal of Educational Social Studies, Vol. 5 No. 2, Hal 114-112.
Ritzer, George. 1983.  Sociological Theory. New York: Alfred A. Knoff Inc.
Sugestiyadi,  Bambang.  2009. Pemberdayaan  Anak  Jalanan  Di  Malioboro  Yogyakarta dengan  Pelatihan  Komputer. Penelitian  dibiayai  oleh  DIPA  Universitas Negeri:Yogyakarta.
Sugiharto,  S.T.  2009. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Perilaku  Anak  Jalanan  di Bandung, Bogor dan Jakarta. Kementerian Sosial Republik Indonesia: Jakarta
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Susetiawan. 2009. Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Ketidakberdayaan

## Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme. Working Paper Studi Pembangunan
Sosial  dan  Kesejahteraan  FISIPOL  UGM  dan  Pusat  Studi  Pedesaan  dan  Kawasan Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
Suyanto, Bagong. 2013. Masalah Sosial Anak. Kencana Pranada Media Group: Jakarta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2008. Analisis  Kebijaksanaan;  dari    Formulasi    ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.