Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas
Penggelapan Pajak ( Tax Evasion)
Mirra Sri Wahyuni 1) ; Diah Khairiyah 2) ; Nensi Yuniarti.ZS 3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu Email: 1) Mirra@umb.ac.id , 2) Diahkhairiyah@umb.ac.id , 3) Nensiyuniarti@umb.ac.id
How to Cite :
Wahyuni, M.S., Khairiyah, D., Yuniarti, N (2022) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pajak Mengenai Etika Atas  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion).  EKOMBIS  REVIEW:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Bisnis , 10 (2). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2

## PENDAHULUAN
Perekonomian  suatu  Negara  khususnya  Negara  berkembang  tidak  dapat  dipisahkan  dari berbagai  kebijakan  ekonomi  makro  yang  dilakukan  suatu  Negara.  Suatu  Negara  membutuhkan dana  untuk  membiayai  segala  kegiatan  yang  dilakukannya  baik  pengeluaran  rutin  maupun pengeluaran  pembangunan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  (Ardyaksa  &  Kiswanto,  2014). Pengeluaran  rutin  maupun  pengeluaran  pembangunan  ini  direalisasikan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Komponen  penting  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak di  Indonesia terus  mengalami peningkatan,  namun  realisasi  penerimaan pajak masih  rendah  dan belum mencapai target.
Tidak  tercapainya  target  penerimaan  pajak  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  adanya indikasi penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  yang  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak  melakukan penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  karena  menganggap  pajak  merupakan  beban  yang  akan mengurangi  penghasilannya  padahal  uang  yang  dibayarkan  untuk  pajak  dapat  digunakan  untuk menambah  keperluan  pribadinya.  Seperti  skandal  “ The  Panama  Papers ”  yaitu  skandal  mengenai

## ARTICLE HISTORY
Received [30 Mei 2022] Revised [22 Juni 2022] Accepted [15 Juli 2022]

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan serta teknologi dan informasi perpajakan terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  primer diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bengkulu. Jumlah kuesioner yang disebarkan adalah 110 kuesioner, tetapi hanya 108 kuesioner yang dapat diolah. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  effect  of  tax  fairness,  tax  system,  tax discrimination,  technology  and  information  of  taxation  on  taxpayer  perception about the ethics of tax evasion. The data used in this study wereprimary data. The primarydata were obtained from questionnaires distributed to individual taxpayers in Bengkulu City. The number of questionnaires that distributed were 110, but only 108 questionnaires that could be proceed.The data were analyzed by using multiple linear regression analysis with SPSS program.

## KEYWORDS
Tax Fairness, Tax System, Tax Discrimination, Technology And Information Of Taxation, The Ethics Of Tax Evasion.
This is an open access article under the CC–BY-SA license
dunia offshore atau  dunia  tanpa  pajak  kerja,  yang  saat  ini  menjadi  bahan  pembicaraan  hangat  di berbagai  media. Panama  papers (dokumen  panama)  adalah  kumpulan  11,5  juta dokumen  rahasia yang  dibuat  oleh  penyedia  jasa  perusahaan  asal  panama,  Mossack  Fonseca.  Dokumen  tersebut berisi informasi mengenai transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, dan data rinci mengenai perjanjian keuangan tersembunyi oleh para pengemplang dana, pengedar obat-obatan  terlarang,  miliarder,  selebriti, bintang  olahraga,  dan  lainnya  yang  dibuat  dan  ditutupi oleh  Mossack  Fonseca  yang  akhirnya  terbongkar  dan  tersebar  di  masyarakat  (Suluhbali,  2016). Menurut Pontianakpost (2016) di Indonesia, terdapat  2.961 daftar nama di “ Panama Papers ”, salah satu  pengusaha  terkenal  yang  terdaftar  adalah  Erick  Thohir,  Muhammad  Aksa  Mahmud,  Chairul Tanjung, Laksamana Sukardi, James T.Riady, Anindya N.Bakrie, dan Rachmat Gobel. Menurut McGee (2006)  secara  umum  terdapat  tiga  pandangan  mendasar  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak ( tax evasion ), yaitu penggelapan pajak ( tax evasion ) dipandang kadang-kadang etis, tidak pernah etis dan dipandang selalu etis.
Pandangan pertama menyatakan penggelapan pajak ( tax evasion ) dipandang sebagai perilaku yang  kadang-kadang  etis  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi  tertentu  (McGee,  2006).  Hal  ini dikarenakan  tidak  ada  kewajiban  moral  membayar  pajak  kepada  Negara  apabila  pajak  tersebut mengakibatkan kenaikan harga barang untuk konsumen, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pemerintah  tidak  menggunakan  pajak  yang  terkumpul  untuk  membiayai  pengeluaran  umum Negara seperti penyediaan fasilitas publik (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).
Pandangan  kedua,  penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  dipandang  tidak  pernah  etis.  Hal  ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab kepada pemerintah untuk membayar  pajak  yang  telah  ditetapkan  (Cohn,  1998;  Smith  &  Kimball,  1998;  Tamari,  1998)  dalam Oentoro  (2016).  Pandangan  ketiga,  penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  dipandang  selalu  etis  apabila pemerintahnya  korup,  sistem  pajaknya  tidak  adil  dan  tarif  pajaknya  tidak  terjangkau  sehingga pemerintah tidak berhak untuk mengambil apapun dari individu (Nickerson et al ., 2009). Penelitian  Nickerson et  al .  (2009)  membahas  mengenai  dimensionalitas  skala  etika  tentang penggelapan  pajak  ( tax  evasion ).  Mereka  mensurvei  sekitar  1.100  orang  di  enam  Negara.  Temuan menunjukkan  bahwa  penggelapan  pajak (tax  evasion) secara  keseluruhan  memiliki  tiga  dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.
Pajak  dipandang  adil  oleh  Wajib  Pajak  jika  pajak  yang  dibebankan  sebanding  dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima, sehingga Wajib Pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Indriyani dkk., 2016). Semakin adil pajak yang ada, penggelapan pajak ( tax evasion ) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Sistem perpajakan yang tersistematis  dengan  baik  akan  mempermudah  Wajib  Pajak  dalam  melakukan  perhitungan, pembayaran,  dan  pelaporan  pajak  terhutangnya  (Indriyani  dkk.,  2016).  Semakin  baik  sistem perpajakan yang ada, penggelapan pajak ( tax evasion ) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
Diskriminasi  dalam  perpajakan  diartikan  sebagai  suatu  kebijakan  perpajakan  yang  hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak lain merasa dirugikan (Indriyani dkk., 2016). Seperti penerapan tax  amnesty yang  banyak  memunculkan  pro  dan  kontra  di  lingkungan  masyarakat ataupun  pemerintah.  Hal  ini  dikarenakan tax  amnesty dinilai  telah  melukai  rasa  keadilan  lantaran diskriminatif  terhadap  Wajib  Pajak  dan tax  amnesty dianggap  memberi  hak  khusus  kepada  pihak yang  tak  taat  pajak,  berupa  pembebasan  sanksi  administrasi,  proses  pemeriksaan,  dan  sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1 (Irmansyah, 2016). Semakin  tingginya  diskriminasi  dalam  perpajakan  dapat  memicu  semakin  tingginya  penggelapan pajak ( tax evasion) .
Penelitian  Suminarsasi  &  Supriyadi  (2011)  dan  Ningsih  (2015)  menemukan  bahwa  sistem perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas penggelapan pajak  ( tax  evasion )  dan  diskriminasi  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai
etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ), sedangkan keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  ( tax  evasion ).  Penelitian  tersebut serupa  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Silaen  (2015)  yang  menemukan  bahwa  sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika  penggelapan pajak ( tax  evasion )  dan  diskriminasi  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  dan  serupa  dengan  penelitian  Ardyaksa  &  Kiswanto  (2014)  yang menemukan  bahwa  keadilan  tidak  berpengaruh  terhadap tax  evasion .  Hal  ini  dikarenakan penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  dipandang  sebagai  perilaku  yang  tidak  pernah  beretika  dan membayar  pajak  tetap  dijalankan  karena  merupakan  suatu  kewajiban  setiap  warga  Negara walaupun  manfaat  pajak  belum  dirasakan.  Ditambah  lagi  dengan  tingkat  kesadaran  masyarakat akan membayar pajak sudah tinggi sehingga masyarakat akan tetap membayar pajak dalam kondisi apapun.  Sedangkan  penelitian  Paramita  &  Budiasih  (2016)  menemukan bahwa  sistem  perpajakan dan  keadilan  berpengaruh  negatif  pada  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika    penggelapan  pajak ( tax evasion ).
Atas  dasar  ketidakkonsistenan  hasil  temuan  beberapa  peneliti  sebelumnya,  maka  peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011) dan Ningsih (2015) dengan menambahkan variabel yang digunakan oleh Permatasari & Laksito (2013), Ardyaksa & Kiswanto (2014), Silaen (2015), Paramita & Budiasih (2016) yaitu teknologi dan informasi perpajakan.  Permatasari  &  Laksito  (2013),  Ardyaksa  &  Kiswanto  (2014)  dan  Silaen  (2015) menemukan  bahwa  teknologi  dan  informasi  perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap penggelapan  pajak  ( tax evasion ).  Hal  ini  dikarenakan  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  saat ini  sedang gencarnya  melakukan  sosialisasi  teknologi  dan  informasi  perpajakan  mengenai  E- system .  Dengan adanya E- system tersebut, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya semakin efektif dan efisien (Silaen, 2015). Ketika Wajib Pajak semakin dimudahkan dengan teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka Wajib Pajak diharapkan lebih patuh lagi dengan kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak ( tax evasion ).
Perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah mengenai sampel penelitian. Sampel penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2011) adalah Wajib Pajak PPh orang pribadi yang sudah mempunyai NPWP yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sampel penelitian yang digunakan Ningsih (2015) adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Sedangkan sampel  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  di  Kota Bengkulu dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bengkulu.

## LANDASAN TEORI

## TPB (Theory of Planned Behavior)
Ajzen  (1991)  mengembangkan Theory  of  Reasoned  Action menjadi  sebuah  teori  lain,  yaitu Theory of Planned Behavior dan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu.Faktor utama dalam teori TPB ( Theory of Planned Behavior) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa  kuat  keinginan  seseorang  untuk  mencoba  atau  seberapa  besar  usaha  yang  dilakukan untuk  melaksanakan  perilaku  tersebut  (Kurniawati  &  Toly,  2014).  Umumnya,  semakin  besar  niat seseorang  untuk  berperilaku,  semakin  besar  pula  kemungkinan  perilaku  tersebut  dicapai  atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).
Menurut  Kurniawati  &  Toly  (2014) Theory  of  Planned  Behavior terbagi  menjadi  tiga  macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu: 1). Behavorial Belief, 2). Normative Belief, 3) Control Belief.

## Teori Atribusi
Teori  atribusi  adalah  teori  yang  menjelaskan  mengenai  perilaku  seseorang.  Teori  atribusi dikembangkan  oleh  Fritz  Heider  yang  berargumentasi  bahwa  perilaku  seseorang  ditentukan  oleh
kombinasi antara kekuatan internal ( internal forces ), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang,  seperti  kemampuan  atau  usaha,  dan  kekuatan  eksternal  ( external  forces )  yaitu  faktor- faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010). Apabila individu mengamati perilaku, mereka mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal  yaitu perilaku  yang  berada  dibawah  kendali  pribadi dari individu  itu sendiri  atau  perilaku yang  disebabkan  secara  eksternal  dilihat  sebagai  hasil  dari  sebab-sebab  luar  seperti  situasi (Robbins, 1996). Menurut Robbins (1996) terdapat tiga faktor yang menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh internal atau eksternal, yaitu:
1. Kekhususan, perilaku yang ditunjukkan individu berlainan dalam situasi yang berlainan.
2. Konsensus,  perilaku  yang  ditunjukkan  jika  semua  orang  yang  menghadapi  situasi  yang  serupa merespon dengan cara yang sama.
3. Konsistensi, perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke waktu.

## Persepsi
Menurut  Lubis  (2010)  persepsi  adalah  bagaimana  orang-orang  melihat  atau menginterprestasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang formal adalah proses di  mana  seseorang  memilih,  berusaha,  dan  menginterprestasikan  rangsangan  ke  dalam  suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti (Lubis, 2010). Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.  Persepsi  bersifat  sangat  subjektif  dan  situasional  karena  persepsi  bergantung  pada  suatu kerangka ruang dan waktu (Lubis, 2010).
Ada  beberapa  teknik  dalam  menilai  seseorang  yang  memungkinkan  untuk  membuat persepsi yang lebih akurat dengan cepat dan memberikan data yang valid  menurut Robbins (1996), yaitu:
1. Persepsi Selektif.
2. Efek Halo
3. Efek Kontras
4. Proyeksi
5. Berstereotipe
Wajib Pajak
Segala  sesuatu  yang  mempunyai  potensi  untuk  memperoleh  penghasilan  dan  menjadi sasaran  untuk  dikenakan  pajak  penghasilan  disebut  subjek  pajak.  Subjek  pajak  yang  telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif disebut Wajib Pajak (WP). Menurut UU Nomor  28  tahun  2007  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  pasal  1  ayat  2,  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
Jenis Wajib Pajak terbagi menjadi 2, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berkewajiban untuk mendaftarkan diri, mengisi dan menyampaikan SPT serta menyetor pajak. Penelitian  ini  menggunakan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebagai  sampel  penelitian.  Pengetahuan setiap  Wajib  Pajak  mengenai  perpajakan,  mulai  dari  sistem  perpajakan  sampai  Undang-Undang Perpajakan,  akan  memberikan  motivasi  untuk  menjadi  seorang  Wajib  Pajak  yang  patuh  dalam membayar pajak (Hasibuan, 2014).

## Etika
Menurut (Agoes & Ardana, 2014) etika dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut:
1. Etika  sebagai  praktis,  sama  dengan  moral atau moralitas  yang  berarti  adat  istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat.
2. Etika sebagai ilmu atau tata susila adalah pemikiran/penilaian moral.
Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) Menurut  Izza  &  Hamzah  (2009) tax  evasion adalah  perbuatan  melanggar  Undang-Undang Perpajakan,  misalnya  menyampaikan  di  dalam  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya ( understatement of income ) di satu pihak dan  atau  melaporkan  bagian  yang  lebih  besar  daripada  yang  sebenarnya  ( overstatement  of  the deductions ) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya ( non-reporting of income ). McGee et al . (2008) melakukan penelitian tentang persepsi etika mengenai penggelapan pajak di  Hong  Kong  dan Amerika  Serikat.  Dalam  penelitian ini,  pendapat  yang  paling  kuat menganggap bahwa  penggelapan  pajak  itu  etis  jika  tarif  pajaknya  tidak  terjangkau,  pemerintahnya  korup,  dan sistem pajaknya tidak adil. Penggelapan  pajak juga dapat dipandang sebagai tindakan yang paling dibenarkan apabila dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia, sistem pajak dilihat tidak adil dan pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk (Nickerson et al ., 2009). Penggelapan pajak ( tax evasion ) terjadi dikarenakan pandangan masyarakat berbeda dengan pandangan pemerintah terhadap pajak (Wahyuningsih, 2015). Perbedaan ini dikarenakan minimnya informasi  mengenai  pengalokasian  dana  pajak  terhadap  penerimaan  dana  pajak  yang  didapat setiap tahunnya. Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah ini, seharusnya pemerintah harus bersikap  transparan  agar  hasil  penerimaan  yang  diterima  tidak  menghambat  pembangunan infrastruktur dan dapat digunakan dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

## Keadilan Perpajakan
Keadilan  dalam  perpajakan  berkaitan  dengan  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  prosedur, kebijakan  dan  peraturan  perpajakan  yang  diterapkan  oleh  sistem  perpajakan  di  Indonesia  yang dirasa  sudah  adil  perlakuannya  (Wicaksono,  2014).  Keadilan  pajak  adalah  keadilan  dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada (Kurniawati & Toly, 2014). Misalnya, setiap warga Negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan  yang  diperolehnya  dengan  perlindungan  yang  dinikmati  dari  Negaranya.  Hal  ini dikarenakan,  masyarakat  menganggap  pajak  adalah  beban,  sehingga  masyarakat  memerlukan suatu  kepastian  bahwa  mereka  mendapatkan  suatu  perlakuan  yang  adil  dalam  pengenaan  dan pemungutan pajak oleh Negara.
Menurut Siahaan (2010) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011) keadilan pajak terbagi dalam tiga pendekatan, antara lain:
1. Prinsip Manfaat ( Benefit Principle )
2. Prinsip Kemampuan Membayar ( Ability To Pay Principle )
3. Prinsip Keadilan Horizontal dan Vertikal
Masalah  yang  sangat  mendasar  yang  selalu  dijumpai  dalam  pemungutan  pajak  adalah bagaimanakah  cara  mewujudkan  keadilan  pajak,  hal  ini  tidak  mudah  dijawab  karena  keadilan memiliki  perspektif  yang  sangat  luas,  dimana  keadilan  antara  masing-masing  individu  berbeda- beda.  Walaupun  demikian,  Negara  dalam  menerapkan  pajak  sebagai  sumber  penerimaan  harus berusaha  untuk  mencapai  kondisi  dimana  masyarakat  secara  makro  dapat  merasakan  keadilan dalam penerapan Undang-Undang Pajak.

## Sistem Perpajakan
Menurut Mardiasmo (2009) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Official Assessment System
2. Self Assessment System
3. With Holding System
Untuk  meningkatkan  kesadaran  Wajib  Pajak,  pada  tahun  1983  dilakukan  reformasi perpajakan  dari official  assesment  system menjadi self  assessment  system (Friskianti  &  Handayani, 2014). System ini  memberikan  kepercayaan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  menyetor  dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang secara teratur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, fiskus juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan  melaksanakan  tugasnya  dengan  integritas  yang  tinggi  dalam  penyelenggaraan  sistem perpajakan yang baik (Indriyani dkk., 2016).

## Diskriminasi Perpajakan
Diskriminasi  menyebabkan  Wajib  Pajak  merasa  diperlakukan  secara  tidak  adil  akibat  dari penerapan  sistem  yang  memihak  atau  peraturan  perpajakan  yang  diterapkan  secara  tidak  baik (Hasibuan,  2014).  Adanya  diskriminasi  yang  dilakukan  pemerintah  akan  mendorong  sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku, seperti penerapan tax amnesty yang banyak  memunculkan  pro  dan  kontra  di  lingkungan  masyarakat  ataupun  pemerintah.  Hal  ini dikarenakan tax  amnesty dinilai  telah  melukai  rasa  keadilan  lantaran  diskriminatif  terhadap  Wajib Pajak  dan tax  amnesty dianggap  memberi  hak  khusus  kepada  pihak  yang  tak  taat  pajak,  berupa pembebasan  sanksi  administrasi,  proses  pemeriksaan,  dan  sanksi  pidana  dimana  hal  tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1 (Irmansyah, 2016).

## Teknologi dan Informasi Perpajakan
Menurut Okeye & Ezejiofor (2014) pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi E- system perpajakan  ini  agar  dapat  mulai  memperoleh  manfaat  dari  tingginya  tingkat  kepatuhan Wajib Pajak dan E- system perpajakan harus dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan uang pajak. E-system perpajakan terdiri dari e-registration, e-filling , e-SPT, e-NJOP, e-NPWP, e-billing , dan e- faktur .
Modernisasi  layanan  perpajakan  yang  sudah  memadai  diharapkan  dapat  meningkatkan kualitas  layanan,  sehingga  diharapkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  bisa  meningkat  seiring  dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak (Permatasari & Laksito, 2013). Menurut Sari (2013) ada beberapa fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi, yaitu sebagai berikut.
1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
2. Account Representative
3. Help Disk
4. Complaint Center
5. Call Center
6. Media Informasi Pajak
7. Website
8. E-system perpajakan

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif.  Menurut Sugiyono (2010) penelitian kuantatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu,  teknik pengambilan sampel biasanya random, penelitian menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

## Uji Hipotesis
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Tujuannya untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas penggelapan pajak ( tax evasion ). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:
Keterangan:
Y = Persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ) α
= Konstanta β          = Koefisien Regresi
= Keadilan Perpajakan X 2
= Sistem Perpajakan X 3 = DiskriminasiPerpajakan
X 4 = Teknologi dan Informasi Perpajakan e = error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  model  regresi  linear  berganda.  Hasil  pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 1. berikut:
Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis Variabel Koefisien b1 t-statistik Sig. Konstanta 12,095 2,649 0,009 Keadilan Perpajakan -0,632 -2,455 0,016 Sistem Perpajakan 0,324 1,415 0,160 Diskriminasi Perpajakan 0,682 4,853 0,000 Teknologi dan Informasi Perpajakan -0,001 -0,011 0,991 R Square 0,256 Adjusted R 2 0,227 F 8,870 Sig. 0,000
Sumber : Data primer diolah, 2017
Berdasarkan  hasil  regresi  pada  Tabel  1.  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  nilai  statistik  F  dalam model adalah sebesar 8,870 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan  bahwa  model  yang  digunakan  dalam  penelitian  layak  untuk  digunakan.  Dilihat darinilai Adjusted R 2 model sebesar 0,227 yang menunjukkan bahwa sebesar 22,7% variabel persepsi Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan sedangkan  sisanya  sebesar  77,3  %  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  terdapat  dalam persamaan ini.
Hipotesis pertama, menunjukkan variabel keadilan perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  memberikan  hasil  perhitungan  signifikan sebesar  0,016<  0,05  dengan  nilai  koefisiennya  –0,632.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keadilan perpajakan berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak mengenai  etika  atas penggelapan pajak ( tax evasion ). Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.
Hipotesis  kedua,  menunjukkan  variabel  sistem  perpajakan  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  memberikan  hasil  perhitungan  signifikan sebesar 0,160> 0,05 dengan nilai koefisiennya 0,324. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  ( tax evasion ). Dengan demikian, hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak.
Hipotesis  ketiga,  menunjukkan  variabel  diskriminasi  perpajakan  terhadap  persepsi  Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ) memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar  0,000<  0,05  dengan  nilai  koefisiennya  0,682.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  diskriminasi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan pajak ( tax evasion ). Dengan demikian, hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima.
Hipotesis  keempat,  menunjukkan  variabel  teknologi  dan  informasi  perpajakan  terhadap persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak  ( tax  evasion )  memberikan  hasil perhitungan  signifikan  sebesar  0,991>  0,05  dengan nilai  koefisiennya  -0,001.  Hal  ini menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap  persepsi Wajib Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan  pajak( tax  evasion ).  Dengan  demikian,  hipotesis  4  dalam penelitian ini ditolak.
Pembahasan
Keadilan  Perpajakan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  Etika  atas  Penggelapan  Pajak  ( Tax Evasion )
Hipotesis  pertama  (1)  menyatakan  bahwa  keadilan  perpajakan  berpengaruh  negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ) secara statistik hipotesis  ini  diterima.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  tingkat  keadilan  dalam  perpajakan  maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin rendah tingkat  keadilan  dalam  perpajakan  maka  perilaku  penggelapan  pajak  dipandang  sebagai  perilaku yang cenderung etis.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  Paramita  & Budiasih  (2016)  yang  menemukan  bahwa  keadilan  perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ).
Sistem  Perpajakan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  Etika  atas  Penggelapan  Pajak  ( Tax Evasion ).
Hipotesis  kedua  (2)  menyatakan  bahwa  sistem  perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ) secara statistik hipotesis ini  ditolak.  Hal  ini  berarti  semakin  baik  sistem  perpajakan  yang  ada  maka  belum  tentu  perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan  yang  ada  maka  belum  tentu  perilaku  penggelapan  pajak  dipandang  sebagai  perilaku yang cenderung etis.
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suminarsasi  & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), Silaen (2015), Paramita & Budiasih (2016) yang menemukan bahwa sistem  perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas penggelapan pajak ( tax evasion ).
Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Hipotesis ketiga (3) menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (t ax evasion ) secara statistik hipotesis ini  diterima.  Hal  ini  berarti  semakin  rendah  tingkat  diskriminasi  dalam  perpajakan  maka  perilaku penggelapan  pajak  dipandang  sebagai  perilaku  yang  tidak  etis,  sebaliknya  semakin  tinggi  tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  Suminarsasi  & Supriyadi  (2011),  Ningsih  (2015),  dan  Silaen  (2015)  yang  menunjukkan  bahwa  diskriminasi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas  penggelapan pajak (t ax evasion ).
Teknologi  dan  Informasi  Perpajakan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  Etika  atas Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )
Hipotesis  keempat  (4)  menyatakan  bahwa teknologi  dan informasi  perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (t ax evasion ) secara statistik hipotesis ini ditolak. Hal ini  berarti semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang
ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya semakin  buruk  teknologi  dan  informasi  perpajakan  yang  ada  maka  belum  tentu  perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku baik atau etis.
Hasil  penelitian  initidak  mendukung  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Permatasari  & Laksito  (2013), Ardyaksa  &  kiswanto  (2014),  dan    Silaen  (2015)  yang  menemukan bahwa  teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (t ax evasion ).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Keadilan  perpajakan  berpengaruh  negatif  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas penggelapan pajak (t ax evasion ). Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
2. Sistem  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  etika  atas penggelapan  pajak  (t ax evasion ).Hal ini  berarti  semakin baik  sistem  perpajakan  yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
3. Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan  pajak  (t ax  evasion ).Hal  ini  berarti  semakin  rendah  tingkat  diskriminasi  dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.
4. Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (t ax evasion ). Hal ini berarti  semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak baik atau tidak etis.

## Saran
1. Menggunakan kuesioner bersifat terbuka, sehingga para responden bisa menyalurkan pendapat mereka secara bebas selain dari kuesioner bersifat penyataan tertutup atau tertulis.
2. Memperluas repsonden pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan.
3. Menambahkan  variabel  independen  lain  selain  dari  keadilan  perpajakan,  sistem  perpajakan, diskriminasi  perpajakan,  serta  teknologi  dan  informasi  perpajakan  yang  dapat  mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak ( tax evasion ) misalnya kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes,  Sukrisno  &  Ardana,  I  Cenik.  2014. Etika  Bisnis  dan  Profesi:  Tantangan  Membangun  Manusia Seutuhnya . Jakarta: Selemba Empat.
Ajzen,  Icek.  1991.  The  Theory  of  Planned  Behavior. Organizational  Behavior  and  Human  Decision Processes, 50 (2).
Ardyaksa,  T.  K.  &  Kiswanto.  2014.  Pengaruh  Keadilan,  Tarif  Pajak,  Ketepatan  Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion. Accounting Analysis Journal , 3 (4). Universitas Negeri Semarang. Friskianti,  Yossi.,  &  Handayani,  B.  D.  2014.  Pengaruh  Self  Assesment  System,  Keadilan,  Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion. Accounting Analysis Journal , 3 (4). Universitas Negeri Semarang.
Hasibuan,  R.  P.  S.  2014. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  Etika  atas penggelapan  pajak  (Tax  Evasion)  (Studi  Empiris  di  KPP  Pratama  Medan-Polonia) .  Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan.
Indriyani,  Mila., Nurlaela,  Siti.,  &  Wahyuningsih,  Endang  Masitoh. 2016.  Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan,  Diskriminasi,  dan  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan  terhadap  Persepsi Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  mengenai  Perilaku  Tax  Evasion. Seminar  Nasional  IENACO. Universitas Batik Surakarta.
Izza,  I.  A.  N  &  Hamzah,  A.  2009. Etika  atas  penggelapan  pajak  Perspektif  Agama:  Sebuah  Studi Interpretatif . Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
Kurniawati, Meiliana., & Toly, A. A. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  Penggelapan  Pajak  di  Surabaya  Barat. Tax  & Accounting Review , 4(2). Universitas Kristen Petra, Surabaya.
Lubis, A. I. 2010. Akuntansi Keperilakuan (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi. McGee, R. W. 2006. Three Views on the Ethics of Tax Evasion. Journal of Business Ethics, 67(1). McGee, R. W., Ho, S. S., & Li, A. Y. 2008 . A comparative study on perceived ethics of tax evasion: Hong Kong vs. The United States. Journal of Business Ethics, 77(2).
Nickerson, I., Pleshko, & McGee. 2009. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 12(1).
Ningsih, Devi Nur Cahaya. 2015. Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas  Penggelapan Pajak(Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). Jurnal Akuntansi . Universitas Brawijaya, Malang.
Oentoro,  R.  D.  S.  2016. Pengaruh  Money  Ethics  terhadap  Kecurangan  Pajak  dengan  Moralitas  sebagai Variabel Moderasi . Skripsi . Universitas Bengkulu.
Okoye, Pius V.C., & Ezejiofor, Raymond. 2014. The Impact of E-Taxation on Revenue Generation in Enugu, Nigeria. International Journal of Advanced  Research , 2 (2). Nnamdi Azikiwe University, Awka.
Paramita,  A.A  Mirah  Pradnya.,  &  Budiasih.  2016.  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Keadilan,  dan Teknologi  Perpajakan  pada  Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai  Penggelapan  Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 17(2) . Universitas Udayana, Bali.
Permatasari,  Inggrid  dan  Laksito,  Herry.  2013.  Minimalisasi  Tax  Evasion  Melalui    Tarif  Pajak,
Teknologi  dan  Informasi  Perpajakan,  Keadilan  Sistem  Perpajakan,  dan  Keteapatan Pengalokasian  Pengeluaran  Pemerintah. Diponegoro  Journal  of  Accounting ,  2(2).  Universitas Dipenogoro, Semarang.
Pontianakpost. 2016. http://www.pontianakpost.co.id/2961-nama-dari-indonesia-muncul-di-panama- papers , diakses 9 januari 2017 Robbins, Stephen P. 1996. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi . Jakarta: Prenhallindo. Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan . Bandung: PT Refika Aditama.
Silaen,  Charles.  2015.  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  Teknologi  dan  Informasi Perpajakan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  atas  penggelapan  pajak  (Tax Evasion). Jom FEKON , 2 (2). Universitas Riau, Pekan Baru.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Suluhbali. 2016. http://suluhbali.co/artikel-panama-papers-pintu-masuk-penyelesaian-korupsi- indonesia/ , diakses 9 Januari 2017 Suminarsasi,  &  Supriyadi.  2011. Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  dan  Diskriminasi  terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion) .Simposium Nasional Akuntansi XV , Banjarmasin.
Wahyuningsih,  D.  T.  2015.  Minimalisasi  Tax  Evasion  melalui  Tarif  Pajak,  Teknologi  dan  Informasi Perpajakan,  Keadilan  Sistem  Perpajakan,  dan  Ketepatan  Pengalokasian  Pengeluaran Pemerintah. Jurnal Akuntansi .Universitas Dian Nuswantoro, Semarang.
Wicaksono,  M.  A.  2014. Pengaruh  Persepsi Sistem  Perpajakan,  Keadilan  Pajak,  Diskriminasi  Pajak  dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo) . Skripsi . Universitas Diponegoro, Semarang.