INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15370-15378 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lokal
Mayla Fadhila 1 ✉ , Siti Fatimah 2
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: fadhilamayla@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Isu mengenai rencana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, Asosiasi Persatuan Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, menuntut perubahan Pasal 39 ayat (1)  UU  Nomor  6  Tahun  2014  perihal  masa  jabatan  kepala  desa,  serta  meminta  perpanjangan  masa jabatan sebelumnya. . Masa jabatannya berkisar antara 3  periode  selama 6 tahun hingga 3  periode selama 9 tahun, sehingga masa jabatannya bisa sampai 27 tahun. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengidentifikasi perdebatan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa serta dampaknya atas demokrasi lokal. Penelitian ini mengambil metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian  ini  yaitu  alasan  perpanjangan  masa  jabatan  tersebut  ialah  dengan  adanya  masa  jabatan Kepala Desa menjadi 9 sembilan tahun kepala desa memiliki lebih banyak waktu untuk mensejahterakan rakyat  dan  pembangunan  desa  dapat  lebih  efektif  tanpa  terpengaruh  oleh  dinamika  politik  pasca pemilihan kepala desa. Adapun dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa akan melahirkan degradasi  demokrasi  lokal  khususnya  di  desa  karena  tidak  sesuai  dengan  prinsip  demokrasi  yakni pembatasan kekuasaan, yang berimplikasi pada kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, resiko kecemburuan sosial di masyarakat yang berujung pada munculnya dinasti kepemimpinan; risiko nepotisme, terbatasnya ruang bagi pihak lain untuk mengusulkan peluang menjadi kepala desa, korupsi dana desa dan juga kejenuhan psikologis politik masyarakat.
Kata Kunci: Masa Jabatan Kepala Desa, Demokrasi Lokal, Degradasi Demokrasi

## Abstract
On the issue of plans to extend the term of office of Village Heads, the Association of Indonesian Village Heads (Apdesi) held a demonstration in front of the DPR Building,  demanding changes to Article 39 paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning the term of office of village heads, as well as asking for an extension of the term. previous position. . The terms of office range from 3 terms of 6 years to 3 terms of 9 years, so the term of office can be up to 27 years. The aim of this research is to identify the debate regarding extending the term of office of village heads and its impact on local democracy. This research uses library research methods. The results of this research are that the reason for extending the term of office is that with the Village Head's term of office being 9-nine years, the village head has more time to improve the welfare of the people and village development can be more effective without being affected by political dynamics after the village head election. Meanwhile, extending the term of office of village heads will give rise to the degradation of local democracy, especially in villages because it is not in accordance with democratic principles, namely limiting power, which has implications for the tendency  to  abuse  power  and  position,  the  risk  of  social  jealousy  in  society  which  will  lead  to  the emergence of leadership dynasties; the risk  of nepotism, limited space for other parties to propose opportunities to become village head, corruption in village funds and also the psychological boredom of community politics.
Keywords: Village Head Term of Office, Local Democracy, Degradation of Democracy

## PENDAHULUAN
Desa ialah suatu bentuk kehidupan komunitas lokal — suatu tempat geografis dengan adat istiadat dan masyarakat yang terkenal dengan keramahannya — yang ada. Pemerintah Indonesia telah mengakui desa sebagai hal yang penting bagi pertumbuhan negara, seperti yang tertera  dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara perlu membenarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari desa, nagari, mukim, huta, sosor,  desa, marga, negara,  parangui,  pakraman, lembang, serta  lain-lain. (Basri &  Dony Irawan, 2023).
Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terdapat beberapa peraturan yang mengatur  terkait  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Yang  terbaru  yakni  Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan status desa sebagai kesatuan masyarakat  yang  mempunyai  kompetensi  hukum  untuk  menetapkan  undang-undang, melaksanakan  pembangunan,  membentengi  masyarakat  desa,  dan  melimpahkan kewenangan kepada masyarakat desa. Peraturan tersebut juga membagi kewenangan desa menjadi empat kategori: 1) Kewenangan asli berdasarkan hak; 2) Kewenangan daerah pada skala desa; 3) Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten
(kota); 4) Kewenangan pelengkap yang diberikan oleh pemerintah daerah, provinsi, ataupun kabupaten/kota selaras dengan ketetapan perundang-undangan (Pambudhi 2023). Kepala desa  bertanggung  jawab  menjalankan  pemerintahan  daerah.  Menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala desa dipilih secara demokratis oleh masyarakat dengan  pemilihan  langsung  dari  mereka  yang  memiliki  hak  pilih.  Kepala  desa  dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sejumlah perangkat desa, seperti kepala urusan desa dan badan permusyawaratan desa (Umbu & La Ode Muhammad, 2023).
Kepala  desa  bertugas  menyusun  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa (RPJM Desa) selain berperan sebagai penyelenggara pemerintahan desa, ketersediaan dana dari desa yang berfungsi sebagai sumber keuangan desa juga memberikan kekuatan bagi desa  untuk  melakukan  pembangunan.  Posisi  kepala  desa  semakin  krusial  dan  sangat digemari  oleh  masyarakat,  hampir  setiap  pemilihan  kepala  desa  akan  diselenggarakan dengan sangat megah bahkan banyak dari para calon kepala desa yang akan mengadakan kegiatan kampanye guna menarik empati dan sokongan dari masyarakat. (Bagus & Yusuf Adam, 2023). Desa sebagai institusi demokrasi lokal mengatur pemberian batasan masa jabatan bagi kepala desa seperti yang tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni selama 6 tahun, mengingat kepala desa boleh menjabat tiga kali berturut-turut  atau  tidak.  Artinya,  setiap  kepala  desa  bisa  menjabat  3  kali  masa  jabatan dengan total masa jabatan hingga 18 tahun.
Baru-baru  ini  ramai  diperbincangkan  sebuah  isu  mengenai  rencana  perpanjangan masa jabatan Kepala Desa, Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengadakan unjuk rasa di depan gedung DPR untuk mendesak untuk merubah Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait masa jabatan kepala desa, mendesak perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 3 periode yang  akhirnya  dapat  menjabat  paling  lama  27  tahun  (Ardito  Ramadan  and  Novianti Setuningsih  2023).  Masa  jabatan  enam  tahun  semakin  meningkatkan  daya  saing  calon kepala  desa,  sehingga  kepala  desa  bersikeras  agar  memperpanjang  masa  jabatannya menjadi sembilan tahun, dengan diperpanjangan menjadi sembilan tahun diharapkan dapat menurunkan tensi persaingan karena waktunya cukup lama dan juga lebih fokus kepada kinerja untuk Desa (M. Naufal, 2023).
Akibat  dari  isu tersebut munculah perdebatan terkait gagasan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Gagasan guna menjaga keseimbangan pembangunan desa mendapat dukungan  dari  elit  politik  tertentu.  Namun,  sejumlah  lembaga  swadaya  masyarakat  dan pakar  konstitusi  tidak  setuju  dengan  usulan  tersebut  karena  menilai  usulan  tersebut
berpotensi  memudahkan  elite  desa  untuk  melakukan  korupsi  dan  mengikis  demokrasi. Indonesia sebagai negara yang demokratis hendaklah dapat bergerak dan melaksanakan cita-cita masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Namun, tetap harus sejalan dengan aturan hukum dalam melaksanakan suara masyarakat. Berdasarkan topik tersebut diharapkan  dengan  adanya  penelitian  ini,  dapat  mengetahui  bagaimana  polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa dan implikasinya pada demokrasi lokal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dimana pengumpulan  data  merujuk  pada  kepustakaan  atau  analisis  yang  diterapkan  untuk permasalahan yang ada, serta menelaah secara mendalam terhadap sumber pustaka yang berkaitan.  Penelitian  bersifat  deskriptif  analitik  untuk  menjelaskan  terkait  polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa serta Implikasinya pada demokrasi lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
Pada Selasa, 17 Januari 2023, ribuan Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa yang memaksa DPR RI segera mengubah masa jabatan Kepala Desa. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kini mengatur tentang peran Kepala Desa dan mengatur bahwa:
“ (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut. ”
Dalam  tuntutanya  kepala  desa  menuntut  untuk  merevisi  Undang  Undang  yang mengatur terkait masa jabatan kepala desa yang awalnya 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun dengan 3 kali masa jabatan. Tujuan dari tuntutan tersebut ialah guna untuk menyurutkan konflik politik, melaksanakan otoritas desa dan meningkatkan pembangunan desa (Bagus &  Yusuf  Adam,  2023).  Sejumlah  kepala  desa  dari  pulai  Madura,  Jawa  Timur  akan mengancam akan melenyapkan suara partai politik yang tidak menyetujui melakukan revisi perpanjangan masa jabatan kepala desa pada pemilu 2024 mendatang (M. Naufal 2023). Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP)  Asosiasi  Pemerintah  Desa  Seluruh  Indonesia  (Apdesi) mengintimidasi  untuk  melakukan  aksi  demonstrasi  besar-besaran  yakni  pada  Agustus- Oktober  2023  apabila  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Desa  tidak  segera
dilaksanakan.  (Fika  Nurul  Ulya  2023).  Kemudian  pada  pertengahan  tahun  2023  Badan legislative DPR menyetujui adanya perpanjangan terhadap masa jabatan kepala desa. DPR mengusulkan  perubahan  masa  jabatan  kepala  desa  yang  semula  6  tahun,  yang memungkinkan  dilakukannya  3  kali  pemilihan,  menjadi  9  tahun,  yang  memungkinkan dilakukannya  dua  kali  pemilihan.  Perubahan  ini  masuk  dalam  rancangan  revisi  undang- undang desa  (Abi Sarwanto 2023).
Sejak Indonesia merdeka hingga  saat  ini, masa  jabatan kepala desa  telah berubah sebanyak  lima  kali.  Pertama,  masa  jabatan  kepala  desa  selama  8  (delapan)  tahun  tanpa batasan waktu, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Sebagai Bentuk Peralihan  Percepatan  Penyelenggaraan  Daerah  Tingkat  III  di  Seluruh  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Kedua,  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979  tentang Pemerintahan Desa, kepala desa dapat dipilih kembali dan diperpanjang masa jabatannya selama 8 (delapan) tahun. Ketiga, tergantung pada keadaan sosial budaya daerah tersebut, Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  No.  22  Tahun  1999  meningkatkan  masa  jabatan kepala desa menjadi 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) masa jabatan. Keempat, masa jabatan kepala desa kini adalah enam (enam) tahun dan berhak menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  Nomor  32  Tahun  2004.  Kelima, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperpanjang masa jabatan kepala desa  menjadi  6  (enam)  tahun  dan  dapat  dengan  3  (tiga)  kali  masa  jabatan.  (Prabowo, Hafizar, & Kafandi 2023).
Secara kumulatif masa jabatan yang akan diubah ialah 9 tahun serta dapat dipilih lagi diperiode  selanjutnya  sama  seperti  masa  jabatan  6  tahun  dengan  3  periode.  Namun perbedaanya ialah peluang untuk dipilih Kembali pada periode ketiga bagi kepala desa ialah kesempatan  yang  diserahkan  masyarakat  oleh  konstitusi  agar  mempertimbangkan, mencermati dan mengevaluasi kepemimpinan kepala desa di periode sebelumnya. Apabila seorang  kepala  desa  dinilai  kurang  berhasil  dan  menunda  pembangunan  desa  serta kesejahteraan rakyat, maka terdapat kesempatan bagi rakyat untuk tidak memilih kembali pada masa jabatan yang selanjutnya. Berbeda apabila perpanjangan masa jabatan kepala desa  menjadi  sembilan  tahun,  ruang  demokrasi  yang  dimiliki  masyarakat  untuk mengevaluasi  kepala  desa  akan  lebih  sempit.  Masa  jabatan  yang  terlalu  lama  juga berpotensi  melakukan  korupsi  dan  memperkaya  diri  sendiri  (Umbu  Pariangu  &  La  Ode Muhammad 2023).
Pembatasan masa jabatan seseorang merupakan sesuatu yang fundamental dalam konsep  negara  hukum.  Mengapa  seseorang  pemimpin  wajib  diberikan  batasan  masa
jabatan,  hal  ini  dilakukan  guna  untuk  menghindari  penyalahgunaan  jabatan  dan kesewenang-wenangan seorang pemimpin. Jika kepala desa menjabat dalam jangka waktu yang lama tetapi kinerja di bawah standar, maka tentu saja akan menyebabkan penderitaan di  masyarakat  dan  juga  potensi  korupsi  akan  meningkat  (Warsudin  and  Hamid  2023). Sepanjang  tahun  2012  hingga  2021,  KPK  mendokumentasikan  600  kasus  korupsi  yang melibatkan perangkat desa, menjerat 686 kepala desa, dan kerugian sebesar 433,8 miliar. Berdasarkan  penelitian  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  pada  tahun  2015,  korupsi  di sektor anggaran desa terus meningkat. Oleh karenanya para pakar menyarankan agar tidak terburu-buru untuk merevisi perpanjangan masa jabatan kepala desa (Pijar Anugerah 2023).

## Degradasi Demokrasi Lokal
Demokrasi  ialah  aset  vital  yang  berhubungan  dengan  pemerintahan  yakni  dengan struktur kekuasaan yang terdapat pada struktur politik suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam batasan struktur negara yang dianutnya, ia mempunyai sistem politik nasional yang menggabungkan subsistem politik daerah. Subsistem politik suatu negara mencakup demokrasi  lokal,  yang  mempunyai  tingkat  pengaruh  berbeda-beda  dalam  koridor pemerintahan daerah. Peningkatan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat di  sekitarnya  dimungkinkan  oleh  demokrasi  lokal.  Pemerintah  federal  tidak  mempunyai kekuasaan untuk sepenuhnya bertindak pada tingkat demokrasi lokal. Hal ini karena setiap daerah  mempunyai  kebebasan  untuk  mengurus  wilayahnya  sendiri.  Kebebasan  ini  tidak serta  merta  menentang  demokrasi  nasional,  akan  tetapi  tetap  menjadikan  demokrasi nasional sebagai dasar dari demokrasi lokal. (Festianto and Suni 2022).
Demokrasi yang selalu berkaitan dengan pemerintahan oleh rakyat serta untuk rakyat. Seiring  pertumbuhan  demokrasi  di  Indonesia,  pada  pemerintahan  lokal  khususnya  desa melaksanakan  pemilihan  kepala  desa  atau  umumnya  disebut  Pilkades.  Pelaksanaan pemilihan  kepala  desa  ialah  manifestasi  otoritas  masyarakat  desa.  Siapapun  berhak  dan berpeluang  mengabdikan  dirinya  sebagai  pemimpin  desa  selagi  memenuhi  persyaratan yang  ada.  Seluruh  masyarakat  berhak  dan  wajib  dalam  berpartisipasi  dalam  upaya menjadikan desa lebih maju dan berkembang (Evaline Suhunan 2023).
Kekuasaan  pada  tingkat  lokal  atau  desa  mempunyai  kesamaan  dengan  kekuasaan negara.  Dalam  skala  yang  lebih  kecil,  kepala  desa  memiliki  tanggung  jawab,  tuntutan, kewajiban, dan kewenangan yang sama dengan pemimpin nasional. Akibatnya, kekuasaan desa  harus  dilindungi  dari  potensi  kezaliman,  jika  tidak  dibatasi  tentu  saja  akan bertentangan dengan demokrasi dan hukum, sehingga membahayakan masyarakat desa
dan  bahkan  negara.  Apabila  diperbolehkanya  seorang  kepala  desa  menjabat  selama  18 tahun,  teori  tentang  negara  hukum  yang  membatasi  kekuasaan  telah  ditinggalkan. Sebaliknya, hal tersebut akan membawa lebih dekat dengan gagasan negara kekuasaan. Dalam situasi di mana kekuasaan dipimpin oleh otoriter dan terpusat, operasi pemerintahan bergantung  pada  keinginan  kepala  desa,  yang  menyebabkan  mereka  bertindak  di  luar kemampuan mereka. (Prabowo, Hafizar, & Kafandi 2023).
Perpanjangan  masa  jabatan  kepala  desa  dapat  menimbulkan  degradasi  demokrasi lokal  khususnya  desa.  Adapun  resiko  yang  akan  ditimbulkan  ialah:  1)  Penyalahgunaan kekuasaan;  2)  Penyalahgunaan  jabatan;  3)  Kesenjangan  sosial  ditengah  masyarakat:  4) dinasti pemerintahan untuk mencegah terjadinya regenerasi yang sehat; 5) nepotisme pada jabatan yang dipegang pemerintah desa; 6) kecil kemungkinan orang lain menjadi kepala desa; 7) Ketidak transparanan penggunaan anggaran rentan terjadinya korupsi; 8) Kerugian yang besar untuk masyarakat desa apabila kepala desa yang memimpin selama sembilan tahun ternyata bukanlah seseorang yang berkompeten dalam melaksanakan kewajibannya (Warsudin and Hamid 2023).
Psikologi manusia sangat erat dengan pembatasan kekuasaan seorang kepala desa selama masa jabatannya. Psikologi memengaruhi kepemimpinan seseorang. Kepala desa yang memimpin dalam kurun waktu yang terlampau lama akan membuat masyarakatnya merasa jenuh, dan kepala desa akan membuat masyarakatnya tidak nyaman. Akibatnya, ini akan  menyebabkan  banyak  konflik  yang  berlangsung  lama  antara  kepala  desa  dan masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemimpin mereka. Selain itu, terjebak dalam rutinitas monoton selama waktu yang cukup lama akan mengakibatkan seorang kepala desa menjadi bosan dan tidak kreatif. Dalam kasus yang lebih  ekstrim,  kepala  desa  yang  lebih  lama  menjabat  akan  lebih  merasa  memiliki  posisi tersebut, dan karena itu akan menjadi lebih tidak dapat dikritik karena menganggap kritik terhadap posisi tersebut merupakan ancaman. (Prabowo, Hafizar, & Kafandi 2023).

## SIMPULAN
Dalam upaya mengurangi perselisihan politik, kepala desa dituntut untuk menjalani masa jabatan selama sembilan tahun, bukan enam tahun, melaksanakan otoritas desa dan meningkatkan  pembangunan  desa.  Adapun  dengan  dikabulkannya  revisi  Pasal  39 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa melahirkan degradasi demokrasi lokal khususnya  di  desa  karena  tidak  sesuai  dengan  prinip  demokrasi  yakni  pembatasan kekuasaan  kepala  desa  berimplikasi  pada  kecenderungan  penyalahgunaan  kekuasaan.
penyalahgunaan  jabatan,  resiko  terjadinya  kecemburuan  sosial  ditengah  masyarakat, menimbulkan  dinasti  dalam  kepemimpinan  menjadikan  tidak  timbul  regenerasi  yang sehat;  nepotisme;  memberikan  kesempatan  terbatas  kepada  pihak  lain  agar  menjadi kepala desa; dan penggelapan uang desa.
Selain itu juga akan menyebabkan psikologis antara kepala desa dengan masyarakat mengalami kejenuhan, masyarakat yang  dipimpinnya  pun menjadi tidak  nyaman. Dan akan  menimbulkan  pejabat  yang  bersifat  anti  kritik.  Sejatinya  pembatasan  kekuasaan kepala  desa  merupakan  elemen  dari  tata  kelola  otoritas  para  elite  desa  yang bertanggungjawab dalam demokrasi lokal yang merujuk pada demokrasi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi  Sarwanto.  2023.  ‘Baleg  DPR  Sepakat  Usulan  Perpanjangan  Jabatan  Kades  Jadi  9
Tahun’. CNN Indonesia.Com. 27 June 2023.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230627224120-32-967384/baleg-dpr- sepakat-usulan-perpanjang-jabatan-kades-jadi-9-tahun.
Ardito  Ramadan,  and  Novianti  Setuningsih.  2023.  ‘Apdesi  Usul  Kades  Bisa  Menjabat Sampai  27  Tahun,  Ini  Alasannya  ’.  Kompas.Com.  23  January  2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/01/23/15080481/apdesi-usul-kades-bisa- menjabat-sampai-27-tahun-ini-alasannya.
Bagus Mukti Dwi Atmaja, and Yusuf Adam Hilman. 2023. ‘Analisis Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilan) Tahun’. Jurnal Ilmu Pemerintahan 2 (1).
Basri, Saiful, and Anang Dony Irawan. 2023. ‘Tinjauan Hukum Undang -Undang Nomor 6 Tahun  2014  Tentang  Desa  Terhadap  Perubahan  Masa  Jabatan  Kepala  Desa  Di Indonesia’. Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila. Vol. 2.
Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, Rasji. 2023. ‘Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan  Kepala  Desa  Dalam Perspektif  Demokrasi  Dan  Konstitusi’. INNOVATIVE: Journal  Of  Social  Science  Research  3  (2):  1877 – 84. https://j- innovative.org/index.php/Innovative.
Festianto,  Dian,  and  Maxianus  Mnune  Suni.  2022.  ‘MODEL  DEMOKRASI  LOKAL  (Studi Penelitian  Pada  Pemilihan  Kepala  Desa  Fatusene  Kecamatan  Miomaffo  Timur Kabupaten Timor Tengah Utara)’.
Fika  Nurul  Ulya.  2023.  ‘Apdesi  Ancam  Bakal  Demo  Besar -Besaran  Bila  UU  Desa  Tak Direvisi’. Kompas.Com. 23 January 2023.
https://nasional.kompas.com/read/2023/01/23/16443051/apdesi-ancam-bakal-
demo-besar-besaran-bila-uu-desa-tak-direvisi.
M. Naufal. 2023. ‘Alasan Kepala Desa Desak Masa Jabatan Diperpanjang: 6 Tahun Kurang’.
CNN Indonesia.Com. 17 January 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230117153738-32-901558/alasan- kepala-desa-desak-masa-jabatan-diperpanjang-6-tahun-kurang.
Muhammad Naufal. 2023. ‘Mengingat Ancaman Kades Habisi Parpol Jika Tak Dukung 9
Tahun Jabatan’. CNN Indonesia.Com. 28 January 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230128125807-32-905969/mengingat- ancaman-kades-habisi-parpol-jika-tak-dukung-9-tahun-jabatan.
Pambudhi, Hario Danang. 2023. ‘Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme’. Wijaya Putra Law Review 2 (1): 25 – 46. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82.
Pijar Anugerah. 2023. ‘“Kalau Masa Jabatan Kepala Desa Sembilan Tahun, Akan Lebih Lihai Melakukan  Korupsi”’.  BBC  News  Indonesia.Com.  25  January  2023. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88p4ekkm85o.
Prabowo, Yogi, Achmad Hafizar, and  Muhammad Afif Kafandi. 2023. ‘Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum  Yang
Demokratis’. Jurnal Darma Agung, 997 – 1011. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i4.3258.
Umbu Pariangu, and La Ode Muhammad Elwan. 2023. ‘Ancaman Terhadap Demokratisasi Desa Di Balik Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa’. Journal Publicuho 6 (3): 851 – 66. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.213.
Warsudin,  Dudi,  and  Hayatun  Hamid.  2023.  ‘Kajian  Teoritis  Terhadap  Rencana Perpanjangan Masa  Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep  Negara  Hukum  Dan  Prinsip  Demokrasi’. NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial 10 (1): 422 – 28. https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.422-428.