## ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
1* Muhammad Khaerul Umam, 2 Eny Rochinda, 3 Rahcmad Budi Suharto
1, 2,3 Magister Ilmu Ekonomi, Faculty of Economics and Business, University of Mulawarman - Indonesia
e-mail:
1* khaerulumam@gmail.com (corresponding author)
2 eny.rochaida@feb.unmul.ac.id
3 rahcmad.budi.suharto@feb.unmul.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to analyze the financial management performance of the Balikpapan City Regional Government using income variance analysis, degree of decentralization ratio, independence ratio, income growth ratio, efficiency analysis, effectiveness analysis, capital expenditure ratio, and operational expenditure ratio in the Balikpapan City Government for the  budget  year  2016  to  2022.  The  data  used  is  secondary  data  contained  in  the  Audit Results Report of the Republic of Indonesia Financial Audit Agency Representative of East Kalimantan  Province  for  2016  to  2022.  Static  analysis  in  this  study  uses  descriptive quantitative  methods.  The  observation  period  from  2016  to  2022  shows  that  income variance  analysis  is  the  best  average  achievement  of  101.20%;  the  degree  of decentralization  ratio  with  an  average  achievement  of  29.48%;  independence  ratio  to average achievement is 42.87%; local original income ratio with an average achievement of 5.87%; total regional income ratio to average achievement is 4.50%; the efficiency level ratio with an average achievement of 96.80% is declared less efficient; the effectiveness level ratio  with  an  average  achievement  of  108.43%  was  declared  less  effective,  the  capital expenditure ratio with an average achievement was 72.58%; operational expenditure ratio with average achievement of 25.98%
Keywords: Local Finance; Financial Performance; Financial Ratio
Diterima (Received) : 26-06-2024 Direvisi (Revised) : 06-07-2024 Disetujui (Approved) : 10-07-2024 Dipublikasi (Published) : 13-07-2024
©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors) Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) : CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## PENDAHULUAN
Tujuan  negara  telah  tertuang  dalam  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  salah  satunya adalah  memajukan  kesejahteraan  umum.  Dalam  menggapai  tujuan  tersebut  dengan meningkatkan pertumbahan ekonomi dalam hal pendapatan nasional yang menunjukkan seberapa besar aktivitas secara keseluruhan (Rahmayati, 2016). Dalam Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2004  menjelaskan  tentang  perencanaan  pembangunan  baik  oleh Pemerintah Pusat  maupun  Pemerintah Daerah.  Dalam  penyelenggaraan  negara  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  asas-asas  umum  penyelenggaraan negara adalah:
a) Asas  Kepastian  Hukum,  yaitu  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.(Anis dan Nur, 2017)
b) Asas  Tertib  Penyelenggaraan  Negara,  yaitu  menjadi  landasan  keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.(Badrudin, 2012)
c) Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif .(Dewi ,dan Anderson, 2014)
d) Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolah  informasi  yang  benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif  tentang penyelenggaraan  negara  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.(Faisal, 2020)
e) Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
f) Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejalan  dengan  peningkatan  pembangunan  nasional  menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ditetapkannya daerah otonom artinya pemerintah daerah berwenang dalam mengatur pelaksanaan urusan pemerintahannya sendiri.  Dengan  adanya  daerah  otonom  maka  berlaku  asas  desentralisasi  yaitu penyerahan  urusan  pemerintahan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah, dengan harapan pemerintah daerah mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dengan  lebih  baik,  teratur,  dan  kondusif  sehingga  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional yang berkelanjutan (Frida, dkk, 2021). Desentralisasi  bertujuan  untuk  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  daerah, mengurangi  kesenjangan,  serta  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  agar  lebih efisien dan akurat terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik yang terdapat pada masing-masing daerah. Salah satu alat ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah melalui rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya (Halim, 2009).
Gambar 1 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Balikpapan Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021 (2022)

## Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan tahun 2017-2021
Selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Kota Balikpapan terus mengalami pertumbuhan  ekonomi  berkisar  1%  sampai  5%  meskipun  pada  tahun  2020  terjadi kontraksi -0,93%, akan tetapi kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 4,56%. Pada tanggal  13  Maret  tahun  2020  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia nomor  12  tahun  2020  menetapkan  bahwa  bencana  non-alam  yang  diakibatkan  oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional. Disamping itu  persentase  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  dipengaruhi  beberapa  indikator salah satunya yaitu penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah dapat berupa antara lain  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Perimbangan  Berupa  Dana  Alokasi  Umum, Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Penerimaan  Sah  lainnya  (Halim,  2009). Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  penerimaan  yang  diperoleh  dari  wilayah  sendiri atau  masih  masuk  dalam  wilayah  geografis  daerah  tersebut.  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain Pendapatan Asli Daerah, setiap daerah memiliki sumber pendapatan lain yaitu berupa dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan tetapi dana dari perimbangan tidak selalu besar dan setiap daerah mempunyai perbedaannya. Salah  satu  alasan  pemerintah  daerah  diberikan  wewenang  untuk  mengelola pendapatannya  karena  terdapat  potensi  dan  tidak  bertentangan  dengan  aturan pemerintah pusat (Halim, 2017)
Faktor penentu pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah belanja modal. Dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  214/PMK.05/2013  tentang  Bagan  Akun  Standar, disebutkan  bahwa  belanja  modal  merupakan  pengeluaran  anggaran  dalam  rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih  dari  satu  periode  akuntansi  (12  bulan)  serta  melebihi  batasan  nilai  minimum kapitalisasi contohnya pembelian property, pabrik, tanah, gedung dan lainnya. Belanja modal  pemerintah  dapat  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah.  Hal  ini bisa dikorelasi jika pendapatan tinggi suatu daerah maka akan berbanding lurus dengan tingginya  belanja  modal  pemerintah  (Handayani,  2017).  Demi  menjaga  stabilitas  dan keseimbangan  kontrol  terhadap  pemerintah,  perlu  adanya  pengukuran  kinerja  dari sebuah pemerintahan yang menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah
tersebut berjalan, sehingga hal tersebut sangat penting untuk dilihat oleh masyarakat. Pengukuran  kinerja  sendiri  sangatlah  penting  untuk  menilai,  yaitu  bukan  sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif (Hery, 2015). Salah satu ukuran  kinerja  pada  pemerintah  terdapat  pada  pengukuran  kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah sebagai keluaran hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Ihwanudin et al., 2020)
Menurut  Halim  (2016:  24),  “pengertian  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah sebagai  salah  satu  ukuran  yang  dapat  digunakan  untuk  melihat  kemampuan  daerah dalam  menjalankan  otonomi  daerah”,  sedangkan  menurut  Masdiantini  dan  Erawati (2016:3),  “kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  diukur  dengan  menggunakan rasio  kemandirian,  ekonomi,  efektivitas  dan  efisiensi”.  Analisis  rasio  keuangan merupakan  suatu  perhitungan  rasio  dengan  menggunakan  laporan  keuangan  yang berfungsi  sebagai  alat  ukur  dalam  menilai  kondisi  keuangan  dan  kinerja  (Rahmawati, 2016). Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (Surastowo, 2019). Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya  dalam  satu  laporan  keuangan  atau  antar  pos  yang  ada  di  antara  laporan keuangan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik  memicu  timbulnya  gejolak  yang  berakar  pada  ketidakpuasan.  Kinerja  instansi pemerintah  kini  lebih  banyak  mendapat  sorotan,  karena  masyarakat  mulai mempertanyakan  manfaat  yang  mereka  peroleh  atas  pelayanan  instansi  pemerintah (Faisal,  2020).  Kondisi  ini  mendorong  peningkatan  dalam  pengawasan  terhadap pemerintah  daerah  terhadap  kinerja,  adanya suatu  pengukuran  kinerja  terhadap  para penyelenggara pemerintah yang telah menerima amanat dari rakyat untuk menjalankan roda  perekonomian,  pengukuran  tersebut  akan  melihat  seberapa  jauh  kinerja  yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan (Rahmawati,  2019). Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang    tersebut  maka  perlu dilakukan  penelitian  tentang  pengukuran  kinerja  keuangan  daerah  Kota  Balikpapan berdasarkan  rasio  yang  tersedia  dari  penelitian  terdahulu  untuk  dikembangkan  dan mengukur kinerja pemerintah daerah berdasarkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

## TINJAUAN PUSTAKA Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio  Derajat  Desentralisasi  menunjukkan  tingkat  kemandirian  pemerintah  daerah terhadap  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  total  pendapatan  daerah (Muttaqin et al.,  2020). Menurut teori  yang berkembang disertai penelitian terdahulu, semakin  tinggi  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  maka  semakin  tinggi kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaran  desentralisasi.  Desentralisasi adalah wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan bahwa tingkat kemampuan suatu  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan,  dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber
pendapatan  yang  diperlukan  daerah  (Nugroho  et  al.,  2023).  Semakin  tinggi  rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap  bantuan  pihak  eksternal  semakin  rendah  dan  sebaliknya  semakin  rendah tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  mengartikan  bahwa  tingkat  ketergantungan daerah semakin tinggi terhadap bantuan pihak eksternal.

## Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Rasio  Pertumbuhan  Pendapatan  Daerah  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang dimaksud atau selama beberapa periode anggaran  mengalami  pertumbuhan  pendapatan  secara  positif atau  negatif (Dewi,  dkk, 2014). Hal ini perlu dilakukan untuk menyikapi program-program yang telah dibuat.

## Analisis Efisiensi Keuangan Daerah
Analisis  Efisiensi  Keuangan  Daerah  ini  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  realisasi belanja daerah dengan membandingkan  anggaran belanja daerah pada tahun berjalan (Septa, 2022). Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya  kurang  dari  100%.  Sebaliknya  jika  lebih  dari  100%  mengidentifikasi terjadinya  pemborosan  anggaran  atau  penggunaan  anggaran  melebih  dari  batas  yang semestinya.  Semakin  kecil  rasio  efisiensi  berarti  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah semakin baik karena penggunaan anggaran disesuai dengan anggara belanja yang ada.

## Analisis Efektivitas
Analisis  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut teori dan penelitian terdahulu menunjukkan  bahwa,  kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dikategorikan efektif  apabila  rasio  yang  dicapai  minimal  100%,  semakin  tinggi  rasio  efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Nenda, 2022) .

## Analisis Keserasian Belanja Daerah
Analisis  Keserasian  Belanja  Daerah  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  operasional  dan  belanja  modal  secara optimal menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia (Miswati, 2020). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasional berarti persentase belanja modal  yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi  masyarakat cenderung semakin kecil.

## Rasio Belanja
Rasio  Belanja  Operasional  merupakan  perbandingan  antara  total  belanja  operasional daerah dengan total belanja daerah selama periode tahun berjalan (Mahmudi, 2010:164).
Rasio Belanja Modal merupakan antara total belanja modal dengan total belanja daerah.  Menurut  teori  dan  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa,  Semakin  tinggi rasio  belanja  modal  pada  suatu  daerah  maka  akan  kecil  realisasi  total  belanja  yang digunakan (Mahmudi, 2010:164).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yang dimaksud  dengan  penelitian  kuantitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan  menggunakan prosedur-
prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Sujarweni, 2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa time series  data  selama  tujuh  (7)  tahun  yaitu  dari  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2022. Sumber  data  berasal  dari  Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD)  Kota  Balikpapan serta sumber tertulis lainnya dengan cara menganalisis varian dan rasio keuangan Kota Balikpapan.
Analisis data nya mengunakan rumusan sebagai berikut:
a. Derajat Desentralisasi
𝑃𝐴𝐷𝑡
𝑇𝑃𝐷𝑡 𝑥 100%

## b. Rasio Kemandirian
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑆𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100
c. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝑥 100%
d. Analisis Efisiensi Belanja Daerah 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%
e. Efektivitas Keuangan Daerah 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷
𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%
f. Rasio Belanja Operasional 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 Belanja 𝑥 100% g. Rasio Belanja Modal 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑥 100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Kinerja  Keuangan  merupakan  salah  satu  indikator  melihat  pencapain  suatu organisasi  dalam  memanfaatkan  sumber  dayanya  untuk  mencapai  tujuan.  Indikator kinerja keuangan hal yang paling sering dibahas dalam menentukan tolak ukur kinerja dari sebuah organisasi (Miswati dan Anggiat, 2020) Dalam penelitian ini, dibuat suatu analisis tentang kinerja keuangan dari sebuah organisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan dalam kurun waktu  2016-2022.  Analisis  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  menganalisis  kinerja keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan pada penelitian ini adalah:

## Analisis Varian Pendapatan Daerah
Data  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  Laporan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKAD)  Kota  Balikpapan  dalam  kurun  waktu  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2022 (Musthafa,  2017).  Berikut  ini  perhitungan  varian  pendapatan  daerah  Kota  Balikpapan tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

## Tabel 1
Analisis Varians Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 Tahun Anggaran Realisasi Varians atau Selisih Persentase 2016 Rp2.234.750.897.296 Rp1.993.392.905.725 -Rp241.357.991.571 89% 2017 Rp1.938.309.743.312 Rp1.873.966.991.358 -Rp64.342.751.954 97% 2018 Rp2.227.832.853.277 Rp2.230.736.621.233 Rp2.903.767.956 100% 2019 Rp2.527.027.291.918 Rp2.469.528.492.671 -Rp57.498.799.247 98% 2020 Rp2.084.616.352.502 Rp2.515.508.487.764 Rp430.892.135.262 121% 2021 Rp2.222.150.032.524 Rp2.278.259.847.190 Rp56.109.814.666 103% 2022 Rp2.827.398.879.589 Rp2.869.130.120.906 Rp41.731.241.317 101% Rata-rata Rp2.294.583.721.488 Rp2.318.646.209.550 Rp24.062.488.061 101%
Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah )
Gambar 2 Analisis Varians Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2022
Dari  tabel  1  dapat  terlihat  bahwa  varian  pendapatan  Pemerintah  Daerah  Kota Balikpapan pada tahun 2020 merupakan puncak terbaik dari kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2022 dengan pencapaian sebesar 20,67% atau Rp430.892.135.262,14 dan periode  tahun  2016    merupakan  periode  dalam  titik  terendah  dengan  pencapaian sebesar (10,8%) atau (Rp241.357.991.570,82).

## Analisis Rasio Keuangan Daerah Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio  ini  menunjukkan  tingkat  kemandirian  pemerintah  daerah  terhadap  kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah (Muttaqin et al., 2020). Menurut teori yang berkembang disertai penelitian terdahulu,  semakin tinggi kontribusi
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Anggaran Rp2,234 Rp1,938 Rp2,227 Rp2,527 Rp2,084 Rp2,222 Rp2,827 Realisasi Rp1,993 Rp1,873 Rp2,230 Rp2,469 Rp2,515 Rp2,278 Rp2,869 Persentase 89% 97% 100% 98% 121% 103% 101% Rp- Rp1,000,000,000,000 Rp2,000,000,000,000 Rp3,000,000,000,000 Rp4,000,000,000,000 DIAGRAM VARIAN PENDAPATAN
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  maka  semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  penyelenggaran  desentralisasi.  Desentralisasi  adalah  wewenang  yang  dimiliki oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  mengelola  keuangannya  sendiri  tanpa  campur  tangan pemerintah pusat. Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dapat dilihat pada Tabel 2:
Tabel 2
Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah) Tahun PAD (Rp) TPD (Rp) Persentase Kenaikan/ Penurunan (Rp) 2016 Rp560.365.008.676 Rp1.993.392.905.725 28,11% -Rp18.594.809.797 2017 Rp612.250.040.990 Rp1.873.966.991.358 32,67% Rp51.885.032.314 2018 Rp646.868.407.485 Rp2.230.736.621.233 29,00% Rp34.618.366.495 2019 Rp764.087.241.241 Rp2.469.528.492.671 30,94% Rp117.218.833.756 2020 Rp609.057.640.903 Rp2.515.508.487.764 24,21% -Rp155.029.600.338 2021 Rp755.062.500.915 Rp2.278.259.847.190 33,14% Rp146.004.860.011 2022 Rp811.255.755.826 Rp2.869.130.120.906 28,28% 56.193.254.910,77 Rata- Rata Rp679.849.513.719 Rp2.318.646.209.550 29,48% 33.185.133.907,51
Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2022 (diolah)
Gambar 3
Grafik Rasio Derajat Desentralisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2 dan Gambar 3 dapat dilihat bahwa Perhitungan  Rasio  Derajat  Desentraslisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kota Balikpapan jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi dapat dikategorikan belum sepenuhnya memuaskan karena terdapat 4 tahun berkinerja kategori cukup yaitu tahun 2016  dengan  persentasi  28,11%  atau  (Rp18.594.809.796,71),  tahun  2018  dengan persentasi  sebesar  29,00%  atau  Rp34.618.366.495,09,  tahun  2020  dengan  persentasi sebesar  24,21%  atau  (Rp155.029.600.337,63)  dan  tahun  2022  dengan  persentasi sebesar  28,28%  atau  sebesar  Rp56.193.254.910,77;  sedangkan  terdapat  3  tahun
2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 PAD Rp560,3 Rp612,2 Rp646,8 Rp764,0 Rp609,0 Rp755,0 Rp811,2 TPD Rp1,993 Rp1,873 Rp2,230 Rp2,469 Rp2,515 Rp2,278 Rp2,869 Persentase 28.11% 32.67% 29.00% 30.94% 24.21% 33.14% 28.28% Rp- Rp500,000,000,000 Rp1,000,000,000,000 Rp1,500,000,000,000 Rp2,000,000,000,000 Rp2,500,000,000,000 Rp3,000,000,000,000 Rp3,500,000,000,000 GRAFIK DERAJAT DESENTRALISASI TAHUN 2016-2022
berkinerja  kategori  sedang  yaitu  tahun  2017  dengan  persentasi  sebesar  32,67%  atau Rp51.885.032.313,72,  tahun  2019  dengan  persentasi  sebesar  30,94%  atau Rp117.218.833.755,95  dan  tahun  2021  dengan  persentasi  sebesar  33,14%  atau Rp146.004.860.011,37.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan,  dan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai  sumber pendapatan  yang  diperlukan  daerah  (Nugroho  et  al.,  2023).  Semakin  tinggi  rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap  bantuan  pihak  eksternal  semakin  rendah  dan  sebaliknya  semakin  rendah tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  mengartikan  bahwa  tingkat  ketergantungan daerah semakin tinggi terhadap bantuan pihak eksternal. Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.

## Tabel 3
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Balikpapan (dalam triliun rupiah) Tahun PAD Pendapatan Transfer Dari Pusat Dan Provinsi Persentase 2016 Rp560.365.008.676 Rp1.427.957.897.049 39% 2017 Rp612.250.040.990 Rp1.259.322.950.368 49% 2018 Rp646.868.407.485 Rp1.580.568.213.748 41% 2019 Rp764.087.241.241 Rp1.702.441.251.430 45% 2020 Rp609.057.640.903 Rp1.830.196.140.055 33% 2021 Rp755.062.500.915 Rp1.443.258.420.222 52% 2022 Rp811.255.755.826 Rp1.987.807.473.947 41% Rata-rata Rp679.849.513.719 Rp1.604.507.478.117 43% Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Gambar 4
Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan (dalam triliun rupiah) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PAD Rp560,3 Rp612,2 Rp646,8 Rp764,0 Rp609,0 Rp755,0 Rp811,2 PENDAPATAN TRANSFER DARI PUSAT DAN PROVINSI Rp1,427 Rp1,259 Rp1,580 Rp1,702 Rp1,830 Rp1,443 Rp1,987 Persentase 39% 49% 41% 45% 33% 52% 41% Rp- Rp500,000,000,000 Rp1,000,000,000,000 Rp1,500,000,000,000 Rp2,000,000,000,000 Rp2,500,000,000,000
GRAFIK RATA-RATA KEMANDIRIAN KEUANGAN TAHUN 2016-2022
Pola hubungan konsultatif merupakan campur tangan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena  daerah  tersebut  dianggap  sedikit  lebih  mampu  melaksanakan  otonomi  daerah daripada daerah lain.  Berdasarkan Tabel 3 dan  Gambar 4 , terdapat 7 tahun  yang pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat konsultif yaitu pada tahun  2016  dengan  persentasi  sebesar  39,82%,  pada  tahun  2017  dengan  persentasi sebesar 48,62%, pada tahun 2018 dengan persentasi sebesar 40,93%, pada tahun 2019 dengan persentasi sebesar 44,88%, pada tahun 2020 dengan persentasi sebesar 33,28% dan  tahun  2022  dengan  persentase  sebesar  40,81%.  Pada  tahun  2021  terdapat  pola hubungan  partisipatif  yaitu  peranan  pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang, mengingat  daerah  yang  bersangkutan  tingkat  kemandiriannya  mendekati  mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya, dengan persentasi sebesar 52,32%. Rasio ini menjelaskan  bahwa  semakin  tinggi  nilai  persentasenya  akan  semakin  rendah  campur tangan  pemerintah  pusat  terhadap  daerahnya,  karena  pemerintah  pusat  beranggapan bahwa  pemerintah  daerahnya  mempunyai  kemampuan  yang  cukup  dalam mengendalikan otonomi daerahnya sendiri (Nugroho et al., 2023).

## Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Rasio Pertumbuhan Pendapatan bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam  tahun  anggaran  yang  dimaksud  atau  selama  beberapa  periode  anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Hal ini perlu dilakukan untuk  menyikapi  program-program  yang  telah  dibuat.  Hasil  dari  perhitungan  Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 5.
Tabel 4
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah) Tahun Realisasi  Pendapatan Asli  Daerah (Rp) Persentase Realisasi Total Pendapatan Daerah (Rp) Persentase 2016 Rp560.365.008.676 -3% Rp1.993.392.905.725 -11% 2017 Rp612.250.040.990 9% Rp1.873.966.991.358 -6% 2018 Rp646.868.407.485 6% Rp2.230.736.621.233 19% 2019 Rp764.087.241.241 18% Rp2.469.528.492.671 11% 2020 Rp609.057.640.903 -20% Rp2.515.508.487.764 2% 2021 Rp755.062.500.915 24% Rp2.278.259.847.190 -9% 2022 Rp811.255.755.826 7% Rp2.869.130.120.906 26% Rata-Rata Rp679.849.513.719 6% Rp2.318.646.209.550 5%
Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Gambar 5
Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

## Kota Balikpapan Tahun 2016-2022
Berdasarkan penjelasan pada Tabel 4 dan Gambar 5, pada tahun 2016 Realisasi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mengalami  pertumbuhan  secara  negatif  dengan persentasi  sebesar  -3,21%  dan  realisasi  Total  Pendapatan  Daerah  mengalami pertumbuhan  negatif  sebesar  -10,61%,  pada  tahun  2017.  Realisasi  Pendapatan  Asli Daerah  mengalami  pertumbuhan  secara  positif  dengan  persentasi  sebesar  9,26%  dan realisasi Total Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan negatif dengan persentasi sebesar -5,99%, Pada tahun 2018 Realisasi Pendapatan Asli  Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan  secara  positif  dengan  persentasi  sebesar  5,65%  dan  realisasi  total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan secara positif sebesar 19,04%, pada tahun 2019  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mengalami  pertumbuhan  secara  positif dengan  persentasi  sebesar  18,12%  dan  realisasi  total  pendapatan  daerah  mengalami pertumbuhan secara positif sebesar 10,70%, pada tahun 2020 Realisasi Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  mengalami  pertumbuhan  secara  negatif  dengan  persentasi  sebesar  - 20,29%  dan  realitasi  total  pendapatan  daerah  mengalami  pertumbuhan  secara  positif dengan  persentasi  sebesar  1,86%,  pada  tahun  2021  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  mengalami  pertumbuhan  secara  positif  dengan  persentasi  sebesar  23,97%  dan Realisasi  total  pendapatan  daerah  mengalami  pertumbuhan  secara  negatif  dengan persentasi -9,43%, pada tahun 2022 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan  secara  positif  dengan  persentasi  sebesar  7,44%  dan  realisasi  total pendapatan  daerah  mengalami  pertumbuhan  secara  positif  sebesar  25,94%. Berdassarkan gambar 3.2 menyatakan bahwa titik terendah pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi pada tahun 2020 dengan persentasi sebesar -20,97% dan titik puncak  pada  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tahun  2021  dengan  persentasi sebesar  23,97%.  Berdasarkan  gambar  3.2  menyatakan  bahwa  titik  terendah  realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi pada tahun 2016 sebesar -10,61% dan titik puncak pada realisasi total pendapatan daerah tahun 2022 dengan persentasi sebesar 25,94%.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Realisasi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp560,3 Rp612,2 Rp646,8 Rp764,0 Rp609,0 Rp755,0 Rp811,2 % TPD -11% -6% 19% 11% 2% -9% 26% Realisasi Total Pendapatan Daerah Rp1,993 Rp1,873 Rp2,230 Rp2,469 Rp2,515 Rp2,278 Rp2,869 (%) PAD -3% 9% 6% 18% -20% 24% 7% -Rp500,000,000,000 Rp- Rp500,000,000,000 Rp1,000,000,000,000 Rp1,500,000,000,000 Rp2,000,000,000,000 Rp2,500,000,000,000 Rp3,000,000,000,000 Rp3,500,000,000,000

## DIAGRAM PERTUMBUHAN PENDAPATAN

## Analisis Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah Analisis Efisiensi
Analisis  Efisiensi  Keuangan  Daerah  ini  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  realisasi belanja daerah dengan membandingkan anggaran belanja daerah pada tahun berjalan. Pemerintah  daerah  dinilai  telah  melakukan  efisiensi  anggaran  jika  rasio  efisiensinya kurang  dari  100%.  Sebaliknya  jika  lebih  dari  100%  mengidentifikasi  terjadinya pemborosan anggaran atau penggunaan anggaran melebih dari batas yang semestinya. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik karena  penggunaan  anggaran  disesuai  dengan  anggara  belanja  yang  ada.  Hasil  dari perhitungan Analisis Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Perhitungan Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan
Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah) Tahun Realisasi Belanja (Rp) Realisasi Pendapatan (Rp) Persentase Kinerja 2016 Rp2.114.716.897.993  Rp1.993.392.905.725 106% Tidak Efisien 2017 Rp1.759.664.053.268 Rp1.873.966.991.358 94% Kurang Efisien 2018 Rp2.119.971.369.744 Rp2.230.736.621.233 95% Kurang Efisien 2019 Rp2.405.320.741.662 Rp2.469.528.492.671 97% Kurang Efisien 2020 Rp2.143.936.514.177 Rp2.515.508.487.764 85% Cukup Efisien 2021 Rp2.375.021.817.795  Rp2.278.259.847.190 104% Tidak Efisien 2022 Rp2.745.398.221.161 Rp2.869.130.120.906 96% Kurang Efisien Rata-Rata Rp2.237.718.516.543  Rp2.318.646.209.550 97% Kurang Efisien Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Sumber: Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Gambar 6
Grafik Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)
Berdasarkan  perhitungan  pada  tabel  5  dan  gambar  6, Analisis  Efisiensi
Keuangan Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2016 hingga tahun 2022 terdapat 2 tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Realisasi Belanja Rp2,114 Rp1,759 Rp2,119 Rp2,405 Rp2,143 Rp2,375 Rp2,745 Realisasi Pendapatan Rp1,993 Rp1,873 Rp2,230 Rp2,469 Rp2,515 Rp2,278 Rp2,869 Persentase 106% 94% 95% 97% 85% 104% 96% Rp- Rp500,000,000,000 Rp1,000,000,000,000 Rp1,500,000,000,000 Rp2,000,000,000,000 Rp2,500,000,000,000 Rp3,000,000,000,000 Rp3,500,000,000,000 DIAGRAM TINGKAT EFISIENSI
yang  kinerja  dihitung  tidak  efisien  yaitu  pada  tahun  2016  dengan  persentasi  sebesar 106,09%  dan pada tahun 2021 dengan persentasi  sebesar 104,25%; terdapat 4 tahun yang kinerja dihitung sebagai kurang efisien yaitu pada tahun 2017 dengan persentasi sebesar 93,90%, pada tahun 2018 dengan persentasi sebesar 95,03%, pada tahun 2019 dengan persentasi sebesar 97,40% dan tahun 2022 dengan persentasi sebesar 95,69%; sedangkan tahun  2020 yang kinerja dihitung  cukup  efisien dengan persentasi sebesar 85,23%. Kesimpulan dalam analisis efisiensi pada tahun 2016 hingga tahun 2022 titik terendah  pada  analisis  efisiensi  terdapat  pada  tahun  2016  dengan  persentasi  sebesar 106,09%  dan  titik  tertinggi  pada  analisis  efisiensi  terdapat  pada  tahun  2020  dengan tingkat efisiensi sebesar 85,23%. Menurut teori dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, semakin rendah tingkat persentasi maka akan semakin baik tingkat kinerjanya, sedangkan  semakin  tinggi  tingkat  persentasinya  makan  akan  semakin  buruk  tingkat kinerjanya suatu daerah dalam pengelolaan anggaran belanjanya (Rahardja, 2008).

## Analisis Efektivitas
Analisis  efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut teori dan penelitian terdahulu menunjukkan  bahwa,  kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dikategorikan efektif  apabila  rasio  yang  dicapai  minimal  100%,  semakin  tinggi  rasio  efektivitas menggambarkan  kemampuan  daerah  semakin  baik.  Hasil  dari  perhitungan  Analisis Efektivitas dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6
Perhitungan Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah) Tahun Realisasi PAD (Rp) Anggaran PAD (Rp) Persentase 2016 Rp560.365.008.676  Rp555.970.991.413 101% 2017 Rp612.250.040.990  Rp568.575.283.786 108% 2018 Rp646.868.407.485  Rp678.500.000.000 95% 2019 Rp764.087.241.241  Rp688.424.448.700 111% 2020 Rp609.057.640.903  Rp471.519.353.613 129% 2021 Rp755.062.500.915  Rp675.712.743.600 112% 2022 Rp811.255.755.826  Rp785.515.293.200 103% Rata-rata Rp679.849.513.719  Rp632.031.159.187 108% Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Gambar 7
Grafik Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terdiri  dari  Pendapatan  Pajak  Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berdasarkan perhitungan pada tabel 6 dan gambar 7 menujukkan bahwa Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2016 dinyatakan berkinerja sangat efektif dengan persentasi  100,79%;  pada  tahun  2017  dinyatakan  berkinerja  sangat  efektif  dengan persentasi  sebesar  107,68%;  pada  tahun  2018  dinyatakan  berkinerja  cukup  efektif dengan  persentasi  sebesar  95,34%;  pada  tahun  2019  dinyatakan  berkinerja  sangat efektif  dengan  persentasi  sebesar  110,99%;  pada  tahun  2020  dinyatakan  berkinerja 129,17% dengan persentasi sebesar 129,17%; pada tahun 2021 dinyatakan berkinerja sangat  efektif  dengan  persentasi  sebesar  111,74%;  dan  pada  tahun  2022  dinyatakan berkinerja sangat efektif dengan persentasi sebesar 103,28%. Berdasarkan perhitungan analisis efektivitas anggaran pendapatan dan belanja daerah titik terendah terdapat pada tahun  2018  dengan  persentasi  sebesar  95,34%;  sedangkan  titik  tertinggi  pada  tahun 2020 dengan persentasi sebesar 129,17% (Rahmayati., 2016)

## Analisis Keserasian Belanja Daerah
Analisis  Keserasian  Belanja  Daerah  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  operasional  dan  belanja  modal  secara optimal menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Semakin tinggi persentase dana yang  dialokasikan  untuk  belanja  operasional  berarti  persentase  belanja  modal  yang digunakan  untuk  menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi  masyarakat  cenderung semakin  kecil.  Secara  sederhana,  Analisis  Keserasian  Belanja  Daerah  dapat diformulasikan sebagai berikut:
1) Rasio Belanja Operasional
Rasio  Belanja  Operasional  merupakan  perbandingan  antara  total  belanja operasional dengan total belanja daerah selama periode tahun berjalan. Berikut hasil perhitungan Rasio Belanja Operasional dapat dilihat pada tabel 7.
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Realisasi PAD Rp560,3 Rp612,2 Rp646,8 Rp764,0 Rp609,0 Rp755,0 Rp811,2 Anggaran PAD Rp555,9 Rp568,5 Rp678,5 Rp688,4 Rp471,5 Rp675,7 Rp785,5 Persentase 101% 108% 95% 111% 129% 112% 103% Rp- Rp200,000,000,000 Rp400,000,000,000 Rp600,000,000,000 Rp800,000,000,000 Rp1,000,000,000,000

## DIAGRAM TINGKAT EFEKTIVITAS
Tabel 7
Perhitungan Rasio Belanja Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah
Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah) Tahun Realisasi Total Belanja (Rp) Realisasi Belanja Operasional (Rp) Persentase 2016 Rp2.114.716.897.993 Rp1.549.526.450.521 73% 2017 Rp1.759.664.053.268 Rp1.307.594.647.176 74% 2018 Rp2.119.971.369.744 Rp1.508.174.657.439 71% 2019 Rp2.405.320.741.662 Rp1.715.684.334.151 71% 2020 Rp2.143.936.514.177 Rp1.594.807.894.013 74% 2021 Rp2.375.021.817.795 Rp1.744.051.495.996 73% 2022 Rp2.745.398.221.161 Rp1.915.925.588.617 70% Rata-rata Rp2.237.718.516.543 Rp1.619.395.009.702 73%
Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Gambar 8
Grafik Rasio Belanja Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)
Berdasarkan hasil perhitungan tabel 7 dan gambar 8 di atas diketahui rata-rata persentasi rasio belanja operasional pada tahun 2016 hingga tahun 2022 adalah 73%;  dengan  rasio  paling  tinggi  terjadi  pada  tahun  2020  dengan  persentase 74,39%  dan  paling  rendah  terjadi  pada  tahun  2022  dengan  rasio  persentase 69,79%.  Menurut  teori  dan  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  semakin tinggi rasio belanja  operasional maka akan semakin kecil persentasi  dana yang digunakan untuk belanja modal (Surastowo, 2019).

## 2) Rasio Belanja Modal
Rasio Belanja Modal merupakan antara total belanja modal dengan total belanja daerah.  Menurut  teori  dan  penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa,  Semakin tinggi  rasio  belanja  modal  pada  suatu  daerah  maka  akan  kecil  realisasi  total
20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 Realisasi Total Belanja Rp2,1 Rp1,7 Rp2,1 Rp2,4 Rp2,1 Rp2,3 Rp2,7 Realisasi Belanja Operasional Rp1,5 Rp1,3 Rp1,5 Rp1,7 Rp1,5 Rp1,7 Rp1,9 Persentase 73% 74% 71% 71% 74% 73% 70% Rp- Rp500,000,000,000 Rp1,000,000,000,000 Rp1,500,000,000,000 Rp2,000,000,000,000 Rp2,500,000,000,000 Rp3,000,000,000,000

## DIAGRAM RASIO BELANJA OPERASIONAL
belanja  yang  digunakan  (Todaro,  2009).  Hasil  dari  perhitungan  Rasio  Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8
Perhitungan Rasio Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah) Tahun Realisasi Total Belanja (Rp) Realisasi Belanja Modal (Rp) Persentase 2016 Rp2.114.716.897.993 Rp564.259.837.372 27% 2017 Rp1.759.664.053.268 Rp451.891.556.091 26% 2018 Rp2.119.971.369.744 Rp608.340.577.921 29% 2019 Rp2.405.320.741.662 Rp687.770.681.357 29% 2020 Rp2.143.936.514.177 Rp428.692.685.695 20% 2021 Rp2.375.021.817.795 Rp545.701.475.496 23% 2022 Rp2.745.398.221.161 Rp795.946.626.435 29% Rata-rata Rp2.237.718.516.543 Rp583.229.062.909 26% Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Sumber : Laporan APBD Tahun Anggaran 2016 s.d. 2022 (diolah)
Gambar 9
Grafik Rasio Belanja Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 (dalam triliun rupiah)
Berdasarkan hasil perhitungan tabel 8 dinyatakan bahwa pada tahun 2016 tingkat persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja mencapai 26,68%; pada tahun  2016  tingkat  persentasi  Belanja  Modal  terhadap  Realisasi  Total  Belanja mencapai 25,68%; pada tahun 2018 tingkat  persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi  Total  Belanja  mencapai  28,70%;  pada  tahun  2019  tingkat  persentasi Belanja  Modal  terhadap  Realisasi  Total  Belanja  mencapai  28,59%;  pada  tahun 2020 tingkat persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja mencapai 20%; pada tahun 2021 tingkat persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja mencapai 22,98%; dan pada tahun 2022 tingkat persentasi Belanja Modal terhadap Realisasi Total Belanja mencapai 28,99%. Kesimpulannya adalah pada tahun  2020  menguasai  persentasi  terkecil  yaitu  sebesar  20%;  sedangkan persentasi terbesar terdapat pada tahun 2022 sebesar 28,99%.
201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 Realisasi Total Belanja Rp2,11 Rp1,75 Rp2,11 Rp2,40 Rp2,14 Rp2,37 Rp2,74 Realisasi Belanja Modal Rp564, Rp451, Rp608, Rp687, Rp428, Rp545, Rp795, Persentase Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp- Rp500,000,000,000 Rp1,000,000,000,000 Rp1,500,000,000,000 Rp2,000,000,000,000 Rp2,500,000,000,000 Rp3,000,000,000,000

## DIAGRAM  RASIO BELANJA MODAL

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016 hingga tahun 2022 menghasilkan Analisis Varians Pendapatan Keuangan Daerah Kota Balikpapan rata-rata realisasi anggaran lebih besar  dibandingkan  anggaran  pendapatan.  Dengan  kata  lain  pemerintah  daerah mengalami kinerja yang baik dalam mengelola pendapatan mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2022 dengan rata-rata mencapai 100% lebih selama 7 tahun perhitungan. Dengan titik  puncak  terdapat  pada  tahun  2020  dan  titik  terendah  terdapat  pada  tahun  2016. Rasio keuangan pemerintah daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016 hingga tahun  2022  menghasilkan    beberapa  rasio  yaitu  rasio  desentralisasi  keuangan  daerah yang  menunjukkan  perlu  adanya  peningkatan  ditahun  kedepan  dikarenakan  pada periode tahun penelitian tingkat tertinggi  mencapai 33,14% dengan kinerja sedang pada tahun  2021;  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  menghasilkan  bahwa  persentasi tertinggi mencapai 52,32% pada tahun 2021; sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan daerah  tahun  2022  dengan  titik  persentasi  realisasi  pendapatan  asli  daerah  sebesar 7,44%  dan  realiasasi  total  pendapatan  daerah  sebesar  25,94%.  Simpulan  dari  rasio keuangan menunjukkan kinerja pemerintah daerah harus ditingkat dimasa depan untuk mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat,  selain  itu  optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya.
Analisis efisiensi Keuangan daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016 hingga tahun 2022 menghasilkan dengan persentase kinerja cukup efisien terdapat pada tahun 2020 sebesar 85,23%, pada analisis efisiensi semakin kecil persentasi maka kinerja akan semakin baik; sedangkan pada analisis efektivitas keuangan daerah kota Balikpapan dengan persentase kinerja sangat efektivitas terdapat pada tahun 2020 sebesar 129,17%, pada  analisis  efektivitas  semakin  tinggi  rasionya  maka  akan  semakin  baik  kinerja. Simpulan dari analisis efisiensi dan efektivitas menunjukkan saling berkesinambungan karena semakin efisien keuangan yang digunakan dengan persentasi rendah maka akan semakin  efetikvitas  tinggi  dalam  pengelolaan  keuangan.  Analisis  keserasian  belanja daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016 hingga tahun 2022 menghasilkan perhitungan  dibeberapa  rasio  seperti  rasio  belanja  operasional  yang  menunjukkan kinerja  terbaik  terjadi  pada  tahun  2020  sebesar  74,39%,  semakin  tinggi  rasio  belanja operasional  maka  akan  semakin  kecil  persentasi  dana  yang  digunakan  untuk  belanja modal; rasio belanja modal menunjukkan kinerja terbaik terjadi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 20,00%.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dan  simpulan  di  atas,  maka  saran  yang  dapat dikemukakan adalah Pemerintah Kota Balikpapan khususnya Dinas Pendapatan Daerah perlu  memperhatikan  potensi  pajak  yang  masih  belum  maksimal  agar  dibuatkan peraturan khusus, mensosialisasikan dan mempermudah layanan penerimaan yang lebih mudah  dengan  didukung  teknologi  yang  lebih  canggih  dalam  upaya  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis  dan  berkelanjutan  sehingga  dapat  meningkatkan  porsi  belanja  modal  yang akan memberikan manfaat jangka  panjang bagi Daerah.
Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  periode  tahun  penelitian  agar  lebih akurat  dalam  menganalisis  Kinerja  Keuangan  Kota  Balikpapan  dan  disarankan  untuk menambah rasio rasio analisis agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kinerja pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## DAFTAR RUJUKAN
Rahmayati,  A.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Muhammad Khaerul Umam, Eny Rochinda, Rahcmad Budi Suharto
Sukoharjo  tahun  Anggaran  2011-2013. Jurnal  EKA  CIDA ,  : Vol.1(1) . https://doi.org/ISSN : 2503-3565
Karlina,  A  dan  Handayani,  N.  (2017).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah dalam  Pengelolaan  APBD  Kota  Surabaya  tahun  2012  –  2015. Jurnal  Riset Akuntansi , : Vol.6 , 3. Badrudin. (2012). Ekonomi Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN.
Dude, D;P, Kumenaung, A. D. R. (2014). Analisis Kinerja Keuangan dan Fiskal Illusion pada Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara  tahun  2003-2012. Jurnal  Berkala  Ilmiah Efisiensi .
Faisal, H. H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Jornal of Economics and Bussiness , Vol. 4 , 1. https://doi.org/SSN : 2597- 8829.
Agustina, F, Pramono, A, J, Akbar, B. (2021). Faktor- Faktor yang Menentukan Rendahnya Kemendirian  Keuangan  Daerah:  Otonomi  Keuangan  dan  Tingkat  Desentralisasi. Economics Development Analysis . : Vol.8 , 1. https://doi.org/ISSN : 2460-3937 Halim, A. (2009). Akuntansi Keuangan Daerah (Cetakan Ke). Salemba Empat. Halim, A. (2017). Akuntansi Sektor Publik: Daerah. Salemba Empat.
Handayani,  A.  K.  dan  N.  (2017).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dalam Pengelolaan APBD Kota Surabaya tahun 2012 – 2015. Riset Akuntansi , : Vol.6(3) , ISSN : 2460-0585.
Hery. (2015). Analisis laporan keuangan : pendekatan rasio keuangan. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
Ihwanudin, N., Maulida, S., Fatriansyah, A. I. A., Rahayu, S. S., Rahman, M. R. R., Fachri, S., Rijal, K., Agrosamdhyo, R., Senjiati, I. H., Isnandar, F. R., & Jiwantar, F. A. (2020). Pengantar  Perbankan  Syariah  (Konsep,  Regulasi  &  Praktis).  In Konsep  Ekonomi Dan Perbankan Dalam Islam .
Gultom, M, Sinurat, A D. D. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsiantar. Jurnal Ekonomi Pembangunan : , Vol.2 No.1 , 2614-7181. Musthafa. (2017). Manajemen Keuangan. : CV. Andi Offset.
Muttaqin,  I.,  Rini,  R.,  &  Fatriansyah,  A.  I.  A.  (2020).  Efisiensi  Bank  Umum  Syariah  Di Indonesia  Dengan  Pendekatan  Three  Stages  Frontier  Analysis. Jurnal  Akuntansi Dan Keuangan Islam , 8 (2), 115–129. https://doi.org/10.35836/jakis.v8i2.119 Nugroho  et  al.,  2023. Metodologi  Penelitian  Akuntansi  dan  Praktik  Penulisan  Artikel Bidang Akuntansi. Kabupaten Bandung:Widina Media Utama.
Nugroho,  L.,  Fajarsari,  I.  M.,  Solikin,  A.,  Yusdita,  E.  E.,  Fatriansyah,  A.  I.  A.,  Irwanto,  I., Atiningsih, S., Susilawati, N., Gainau, P. C., Hippy, M. Z., Rahmadi, H., Januarsi, Y., & Faisol, I. A. (2023). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Praktik Penulisan Artikel Bidang Akuntansi. In Cv Widina Media Utama .
Martaliah, N, Wahyuli, P, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi  periode  Tahun  2013-2018. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan , Vol.4(3) , 2598-9944.
Rahardja, M. (2008). Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia . Rahmayati.,  A.  (2016).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2011-2013. Jurnal EKA CIDA , : Vol.1 , 2503-3565. Surastowo.  (2019).  Analisis  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2014-2018. Jurnal Simplex , Vol.1(3) . Todaro, M. P. dan S. C. S. (2009). Pembangunan Ekonomi ((Edisi Ketiga). Erlangga.