Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2700-2708
Peran Kebijakan Politik Dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia
Burhanuddin Robbani 1) , Muhammad Yazid 2) , Andriani Samsuri 3)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya 1;2,3 *Email korespondensi: burhanuddin.r77@gmail.com

## Abstract
Indonesia is a country with a majority Muslim population. The large number of Muslim population is a potential market share that is profitable for the development of Islamic economic practices in Indonesia. However, on the way there are various obstacles that stand in the way. Therefore, it needs support from various parties, namely the  Government  and  the  Community  to  overcome these  obstacles.  The  purpose of this  study is to examine  the obstacles to the process of developing a sharia economy in Indonesia and the importance of political support from the government which is realized through various regulations and policies aimed at developing a sharia economy in Indonesia. In this study, the author uses a qualitative descriptive writing method and uses library research.  The  results  of  this  study  and  the  conclusion  of  this  study  are  that  Islamic  economics  and  finance practices in Indonesia have shown positive developments. Even though in the realization and the process there are still many obstacles. Support from the Government through regulations is needed as well as being a pioneer for  national  community  movements  and  political  support  from  the  community  with  awareness  of  using  halal products and carrying out economic activities that use sharia principles so that it is hoped that the sharia economy in Indonesia will develop in the future.

## Keywords : Politics, Policy, Regulation, Islamic Finance, Sharia Economics
Saran  sitasi :  Robbani,  B.,  Yazid,  M.,  &  Samsuri,  A.  (2022).  Peran  Kebijakan  Politik  Dalam  Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (03), 2700-2708. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  dengan  penduduk mayoritas  beragama  Islam.  Berdasarkan  data  dari Kemenag pada tahun 2013 jumlah penduduk Muslim di  Indonesia  berjumlah  87,21%  dari  total  jumlah penduduk  nasional  (Canggih  dkk,  2017).  Jumlah penduduk  muslim  yang  berjumlah  besar  menjadi potensi  pangsa  pasar  yang  menguntungkan.  Potensi pangsa pasar yang menguntungkan tersebut, membuat semakin  banyak  produk  halal  untuk  memfasilitasi kebutuhan  dari  konsumen  muslim  di  Indonesia. Berbagai produk kebutuhan muslim pun mulai banyak mengalami  inovasi  dan  perkembangan,  jadi  tidak hanya  pada  sebatas  produk  makanan  halal.  Produk- produk  halal  lain  seperti  Fashion  muslim,  kosmetik halal,  pariwisata  halal  hingga  berbagai  Lembaga Keuangan Syariah baik Bank dan Non Bank semakin banyak  jumlah  dan  semakin  beragam  inovasinya. (Fikriyah  &  Alam,  2021).  Pada  bidang  sektor  Jasa Keuangan  Syariah  terdiri  dari  3  subsektor  yaitu
Perbankan  Syariah,  Industri  Keuangan  Non-Bank (IKNB)  Syariah  (terdiri  atas  Asuransi,  Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Non- Bank Syariah Lainnya), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah).
Perkembangan  dari  keuangan  syariah  tentunya banyak hambatan yang diterima. Salah satu hambatan pada  saat  beberapa  tahun  terakhir  adalah  masalah pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 telah mengakibatkan  kematian  yang  tinggi  seperti  yang termuat pada data Covid-19 di Indonesia hingga Juli 2021,  angka  kematian  terpapar  sebesar  2,70  persen. Angka  tersebut  melebihi  rata-rata  kasus  kematian akibat kasus Covid-19 di dunia (2,14 persen) maupun di    Asia  sebesar  (1,44  persen)  (Putri,  2021). Disamping  mengakibatkan  tingkat  kematian  yang tinggi, pandemi ini juga mengakibatkan dampak pada kegiatan  ekonomi  di  Indonesia.  Untuk  mengatasi permasalahan  tersebut  presiden  Jokowi telah membuat berbagai kebijakan seperti penerapan PSBB
diawal pandemi covid, kegiatan Vaksinasi, pemberian bantuan  sosial,  pemberian  diskon  biaya  listrik  pada golongan  tertentu,  serta  keringanan  pembayaran kredit kepada pelaku UMKM dan pelaku ojek online (Mufida dkk, 2020).
Berbagai  kebijakan  tersebut  berdampak  positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti yang terlampir  pada  data  dari  OJK  (Otoritas  Jasa Keuangan)  pada  tahun  2021  meyatakan  bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan  sebesar  5,02%  pada  Quartal  4  tahun 2021. Pertumbuhan ini diatas ekspektasi yaitu sebesar 4,9  %.  Data  tersebut  juga  didukung  dengan  adanya peningkatan  aktivitas  masyarakat  dalam  bidang permintaan pada sektor barang dan jasa. Sementara itu pada sektor industri keuangan syariah juga mengalami peningkatan secara positif. Berdasarkan data dari OJK aset  keuangan  syariah  pada  tahun  2021  mampu tumbuh  sebesar  13,82%.  menjadi  Rp2.050,44  triliun dari  tahun  sebelumnya  yang  sebesar  Rp1.801,40 triliun. Hal ini menunjukan bahwa keuangan syariah mampu bertahan dengan baik di masa pandemi Covid- 19 serta mengalami perkembangan.
Hambatan  lain  lain  yang  diterima  antara  lain adalah  mengenai  produk  syariah  yang  perlu disosialisasikan secara lebih baik kepada masyarakat, maka  dari  itu  perlu  dukungan  dari  Pemerintah  yang direalisasikan  melalui  sebuah  regulasi  maupun melalui dukungan melalui gerakan nasional. Pemerintah  memiliki  peran  vital  dalam  memberikan payung  hukum  sebagai  kepastian  supaya  aktivitas ekonomi  yang  berlandaskan  syariah  ini  jelas  dalam pelaksanaannya (Fikriyah & Alam, 2021).  Dukungan politik  terhadap  aktivitas  ekonomi  syariah  di Indonesia dinilai selama ini masih cenderung kurang maksimal. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa dukungan  pada  ekonomi  syariah  di  Indonesia  masih belum  menyentuh  pada  sektor  politik  kerakyatan (Indriana  &  Halim,  2020).  Secara  politis,  idealnya Pemerintah semestinya memberikan perhatian khusus dan  memperkuat  sektor  lembaga  yang  berbasis kerakyatan  (Rustandi  dkk, 2021).    Peran  Pemerintah sangat dibutuhkan guna penguatan nilai-nilai syariah dalam  kehidupan  bernegara  di  Indonesia,  hal  ini dikarenakan  Indonesia  pada  dasarnya  bukan  negara dengan  menggunakan  dasar  negara  berdasarkan syariat  Islam.  Penerapan  syariah  tidak  harus  selalu tampak  dalam    produk  secara  tertulis,  namun  yang paling penting adalah melakukan penanaman hakikat dan  substansi  dari  nilai-nilai  syariah  pada  hukum  di
Indonesia (Huda dkk, 2019).
Sejauh  ini  regulasi  dan  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  belum  sepenuhnya mendukung dan berdampak secara signifikan terhadap perkembangan  ekonomi  dan  keuangan  syariah  di Indonesia.  Maka  untuk  merealisasikan  tujuan  untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah perlu adanya support system. Selain Pemerintah, dibutuhkan  juga  dukungan  dan  kolaborasi  dengan berbagai  stakeholder  yaitu  Pemerintah  sebagai regulator,  akademisi  sebagai  pihak  yang  berperan memberikan  edukasi  dan  literasi  mengenai  ekonomi syariah  kepada  publik,  swasta  atau  industri  sebagai pelaku,  dan  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  peran penting  dalam  perkembangan  industri  ekonomi syariah  di  Indonesia  (Fikriyah  &  Alam,  2021).  Hal tersebut  sesuai  dengan  penelitian  yang  menyatakan bahwa  perkembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia masih  mengalami  hambatan  yang  disebabkan berbagai faktor.
Diperlukan  dukungan  dari  berbagai  pihak  yaitu Pemerintah  selaku  pembuat  regulasi,  pihak  swasta, akademisi,  dan  tentunya  masyarakat  sebagai  pihak yang  menjalankan  berbagai  kebijakan  tersebut (Mutafarida  &  Anam,  2020).  Maka  artikel  ini mencoba  mengkaji  mengenai  hambatan  pada  proses dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia serta  pentingnya  dukungan  politik  dari  Pemerintah yang  diwujudkan  melalui  berbagai  regulasi  dan kebijakan  yang  bertujuan  untuk  mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  memakai  metode penulisan  secara  kualitatif  dengan  melakukan pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif dapat  diartikan  sebagai  pendekatan  pada  suatu penelitian  dimana  peneliti  berusaha  melakukan penyelidikan  dan  pencarian  data  terhadap  persoalan sosial pada seseorang atau kelompok tertentu (Mufida dkk,  2020).  Dalam  penulisan  ini  peneliti  memakai penelitian kepustakaan dimana peneliti bisa mengambil  data-data  yang  dibutuhkan  dari  berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, jadi  peneliti  tidak  harus  melakukan  penelitian  di lapangan  secara  langsung.  Pembahasan  yang dijelaskan  berasal  dari  referensi  dari  Buku,  artikel jurnal,  UU,  Fatwa  MUI  dan  peraturan-peraturan lainnya. Berbagai data tersebut kemudian diolah dan diambil  kesimpulan  dari  sumber  literatur  yang  ada
untuk  kemudian  dikembangkan  oleh  peneliti  untuk memperoleh  kesimpulan  yang  sistematis  dan  ilmiah (Fahrika & Roy, 2020).
3. PEMBAHASAN
Sejarah  Perkembangan  Ekonomi  Syariah  di Indonesia
Istilah  Ekonomi  Syariah  saat  ini  sudah  banyak dikenal  masyarakat  Indonesia.  Sistem  Ekonomi syariah atau Ekonomi Islam  memiliki ciri khas yang membedakan  dengan  sistem  kapitalisme  maupun sistem  sosialisme.  Perbedaan  pada  sistem  ekonomi tersebut dijelaskan melalui tabel berikut :
Tabel 1
Perbedaan Sistem Ekonomi Sosialis, Kapitalis, dan Islam Konsep Sistem Ekonomi Sosialis Sistem Ekonomi Kapitalis Sistem ekonomi Islam Ciri-ciri a. Lebih mengutamakan kolektivitas warga negara b. Peran Pemerintah sangat dominan a. Pengakuan atas hak-hak pribadi b. Mekanisme pasar dijadikan acuan utama dalam sistem perekonomian a. Kegiatan ekonomi mengutamakan akidah sebagai inti penggerak dalam ekonomi b. Syari’ah digunakan sebagai batasan dalam melakukan keputusan ekonomi c. Akhlak berfungsi sebagai indikator dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi Kelebihan a. Kebutuhan pokok warga negara  yang dijamin oleh negara b. Semua kegiatan produksi dikelola oleh Negara a. Kreativitas masyarakat menjadi meningkat karena adanya kebebasan dalam melakukan hal yang terbaik b. Pemanfaatan sumber daya dan distribusi secara kebih efisien a. Nilai-nilai yang tertanam dalam sistem ekonomi Islam sangat kuat b. Adanya keseimbangan antara kepemilikan secara individu yang tetap diperhatikan dan juga Negara tetap memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi
c. Memiliki sistem yang baik dalam pemerataan distribusi pendapatan Kelemahan  a. Transaksi  secara
ekonomi yaitu tawar-
menawar sulit dilaksanakan b. Kebebasan dalam transaksi ekonomi sangat dibatasi a. Tidak ada persaingan sempurna. Tetapi terdapat persaingan tidak sempurna dan monopolistik
b. Sistem harga gagal dalam mengalokasikan sumber- sumber yang ada secara efisien
a. Belum tersistemnya ekonomi Islam secara keilmuan
b. Konsep dalam sistem ekonomi
Islam yang belum mampu diaplikasikan secara penuh dalam kegiatan perekonomian
Sumber : Lidyana, 2015
Berdasarkan  penjelasan  dari  tabel  diatas diketahui  bahwa  dalam  sistem  ekonomi  Islam menggabungkan  kelebihan-kelebihan  dari  sistem kapitalisme  dan  sosialisme.  Ekonomi  Islam  tidak hanya  memberikan  kemudahan  bagi  setiap  individu untuk  melakukan  kerjasama  dengan  berlandaskan syariah,  tetapi  dalam  ekonomi  Islam  terdapat pendidikan  moral  mengenai  kehidupan  (Irawan, 2018).  Menurut  pandangan  dari  Umar  Chapra Ekonomi Islam dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu  yang  bermanfaat  terhadap  kesejahteraan manusia,  berfokus  pada  aspek  distribusi  sumber- sumber  daya  yang  memiliki  tujuan  akhir  untuk mencapai tujuan dari maqashid syariah.
Sistem  ekonomi  syariah  di  Indonesia  memiliki proses panjang untuk dapat berkembang. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menurut
beberapa literatur yang ada khususnya pada berdirinya suatu lembaga keuangan syariah berdiri lebih banyak diprakarsai  oleh  para  professional  muslim.  Hal  ini dikarenakan  para  professional  muslim  yang  lebih berorientasi pada praktik pelaksaan daripada kelompok akademisi yang lebih mendalam mengkaji teori  terlebih  dahulu  secara  mendalam.  Kondisi tersebut  akhirnya  menimbulkan  perbedaan  pendapat pada dua kelompok tersebut.
Kelompok professional muslim memiliki pendapat  bahwa  apabila  dalam  mengembangkan ekonomi  syariah  di  Indonesia  tidak  dapat  hanya menunggu  perkembangan  teori  yang  pada  akhirnya akan  semakin  menunda  perkembangan  ekonomi syariah  di  Indonesia.    Para  Kelompok  professional muslim  lebih  dahulu  menerapkan  fikih  muamalat  ke dalam praktik keuangan syariah, dimana sebelumnya
telah dikaji dan dilakukan konseptualisasi (Fikriyah & Alam, 2021).
Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia  dimulai  dari  tahun  1991,  ditandai  dengan berdirinya  Bank  Muamalat  sebagai  bank  syariah pertama di Indonesia. Pendirian  Bank Muamalat ini atas  usulan  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) bersama  Pemerintah  Indonesia  yang  berkeinginan mendirikan  sebuah  bank  dengan  sistem  non  bunga. Pendirian  Bank  Muamalat  ini  juga  didukung  oleh masyarakat yaitu pengusaha muslim dan para Tokoh yang  tergabung  dalam  Ikatan  Cendekiawan  Muslim Indonesia  (ICMI).  Selanjutnya  guna  penguatan regulasi yang mendukung pendirian Bank Muamalat, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992  tentang  Perbankan.  Dalam  undang-undang  ini mulai terdapat aturan mengenai dual banking system yaitu sistem pada perbankan yang bisa direalisasikan baik  secara  konvensional  maupun  secara  syariah. Selanjutnya  regulasi  diperkuat  dengan  ditebitkannya Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992.  Dalam  Undang- undang  ini  termuat  peraturan  yang  memuat  izin kepada bank konvensional untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip syariah.
Kemudian  pada  tahun  2004  perkembangan ekonomi syariah semakin baik dengan mengembangkan  sektor  keuangan  non  bank  yaitu Wakaf.  Kegiatan  tentang  wakaf  di  Indonesia  diatur melalui  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004 tentang  Wakaf.  Di  dalam  undang-undang  tersebut termuat mengenai sebuah lembaga yaitu Badan Wakaf Indonesia  (BWI).  Badan  Wakaf  Indonesia  dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengembangan wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia didirikan bukan bermaksud untuk mengambil alih dan mengelola aset- aset wakaf yang selama ini telah dikelola oleh nazhir (pengelola  wakaf).  Peranan  Badan  Wakaf  Indonesia lebih  kepada  pembinaan  terhadap  para  nazhir  dalam urusan  pengelolaan  wakaf  dengan  tujuan  akhir  agar dana  dan  aset  wakaf  dapat  dikelola  secara  lebih produktif  sehingga  bisa  menghasilkan  manfaat  lebih besar  kepada  masyarakat.  Akan  tetapi  pendirian Badan  Wakaf  Indonesia  baru  bisa  terealisasi  baru dibentuk pada 13 Juli 2007, 3 tahun pasca UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diterbitkan.
Selanjutnya  pada  Tahun  2008,  Terbit  aturan mengenai  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN) melalui  Undang-Undang  RI  Nomor  19  Tahun  2008.
Regulasi ini dibuat dengan tujuan memberikan aturan dan  jaminan  terhadap  praktik  investasi  pada  Surat Berharga  yang  diterbitkan  oleh  Negara  berdasarkan prinsip  syariah  yang  sering  disebut  dengan  Sukuk Negara. Hal ini mengindikasikan bahwa negara telah memberikan  alternatif  kepada  masyarakat  dalam melakukan  investasi  berdasarkan  prinsip  syariah. Pada tahun 2008 juga terbit Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Pada Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  dijelaskan bahwa  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  maupun  Unit Usaha  Syariah  (UUS)  yang  melakukan  kegiatan operasional secara syariah harus mendapatkan ijin dari Bank  Indonesia.  Dengan  terbitnya  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah telah  memberikan  persepsi  positif  bagi  masyarakat dan  membuat  masyarakat  yang  sebelumnya  masih ragu  dengan  masih  tercampurnya  operasional  bank syariah  dengan  bank  konvensional  menjadi  lebih yakin dalam melakukan transaksi pada Bank Syariah.
Selanjutnya pada tahun 2011, aktivitas keuangan syariah  lebih  diperkuat  lagi  dengan  adanya  aturan mengenai  pengelolaan  zakat,  yaitu  dengan  adanya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat, Pemerintah mencoba memberikan dukungan regulasi untuk mengatur distribusi kekayaan dari potensi zakat. Potensi  zakat  yang  besar  dan  didukung  dengan msyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan  juga  instrumen  zakat  sudah  dipraktekkan  sejak zaman  nabi.  Diharapkan  dengan  adanya  regulasi  ini distribusi  kekayaan  lebih  bisa  merata  sehingga  bisa mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat.  Kemudian pada  Tahun  2014,  Pemerintah  semakin  memberikan dukungan  terhadap  perkembangan  keuangan  syariah dengan  adanya  regulasi  mengenai  Jaminan  Produk Halal dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan  Jaminan  Produk  Halal  sebagai  upaya Pemerintah dalam rangka memberikan kepastian dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah beragama Islam.
Pada Tahun 2020 Pemerintah mendirikan Komite Nasional  Ekonomi dan  Keuangan  Syariah  (KNEKS) yang  merupakan  perubahan  dari  Komite  Nasional Keuangan Syariah dengan maksud untuk meningkatkan  pembangunan  sistem  ekonomi  dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai pusat  Halal  Dunia  (knks.go.id,  2022).  KNEKS
didirikan  dengan  landasan  Peraturan  Presiden  RI Nomor 28 Tahun 2020. Pemerintah melalui KNEKS meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI)  2019-2024.  MEKSI  memiliki  empat langkah strategis, yaitu : (Fauzia, 2021).
a. Penguatan halal value chain dengan pada sektor yang memiliki potensi dan dapat bersaing
b. Mempekuat  sektor  keuangan  syariah  melaui rencana  induk  yang  sudah  tertulis  pada
Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya
dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini.
c. Penguatan  pada  sektor  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  sebagai  penggerak  utama halal value chain .
d. Penguatan  pada  bidang  digital  ekonomi  dan keuangan untuk semakin mempercepat pencapaian strategi lainnya.
Pada Tahun 2021 Pemerintah melakukan gerakan Gerakan Nasional Wakaf  Uang dan Brand Ekonomi Syariah,  yang  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Kemudian  pada Tahun 2021, juga terdapat terobosan besar Pemerintah dengan  Didirikannya  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI). BSI  ini  adalah  merger  dari  3  Bank  Syariah  Besar  di Indonesia  yaitu  Bank  Syariah  Mandiri (BSM),  Bank Rakyat  Indonesia  Syariah  (BRIS),  dan  juga  Bank Nasional  Indonesia  Syariah  (BNIS)  (Fikriyah  & Alam, 2021).
Peran  Kebijakan  Politik  Dalam  Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia
Perkembangan  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah mengalami proes perjalanan panjang. Proses perkembangan tersebut membutuhkan perjuangan dan tindakan  nyata  dalam  strategi  politik,  hal  ini dikarenakan pada dasarnya Indonesia bukanlah negara dengan  dasar  negara  berdasarkan  syariah  Islam. Penerapan  syariah  Islam  tidak  selalu  muncul  secara tertulis dalam dasar negara dan peraturan perundang- undangan.  Akan  tetapi,  secara  hakikat  dan  substansi dari  nilai-nilai  Islam  melekat  pada  suatu  regulasi  di Indonesia  (Huda  dkk,  2019).    Penerapan  nilai-nilai syariah  tersebut  tentu    tidak  terlepas  dari  peran  dari Kebijakan  Politik  dari  Pemerintah.  Dalam  sebuah teori,  kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  sebuah langkah  yang  diambil  untuk  memilih  suatu  pilihan yang  terbaik  dari  beberapa  pilihan  dilihat  dari  segi maslahahnya.
Dalam  suatu  kebijakan  politik  terdapat berbagai  rangkaian  proses  aktifitas-aktifitas  politis.
Aktifitas  politis  tersebut  direalisasikan  melalui berbagai  bentuk  yaitu  merencanakan  kebijakan, melaksanakan  kebijakan,  serta  mengevaluasi  dan menilai  suatu  kebijakan  (Widodo,  2021).  Suatu Kebijakan dibuat dengan maksud mewujudkan tujuan tertentu.  Fenomena  kebijakan  Ekonomi  Syariah  di Indonesia  lahir  setelah  adanya  suatu  permasalahan. Contohnya  Pada  saat  Bank  Muamalat  sebagai  Bank Syariah  pertama  di  Indonesia  pada  1992,  belum terdapat regulasi yang mendukung. Setelah beberapa tahun  ketika  Bank  Muamalat  dinggap  kurang menunjukkan  suatu  perkembangan  karena  belum adanya  jaminan  pasti  dan  kelembagaan  yang  kuat. Kemudian  setelah  terbitnya  UU  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  “Perubahan  atas  UU  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan”. Kemudian selang beberapa tahun dukungan politik Pemerintah terhadap perbankan  syariah  di  Indonesia  masih  dianggap kurang  serius  karena  belum  ada  regulasi  tersendiri yang mengatur mengenai perbankan syariah. Sampai akhirnya  pada saat penerbitan UU Nomor 21 Tahun 2008  tentang  “Perbankan  Syariah”,  operasional kegiatan  perbankan  Syariah  sudah  mendapatkan dukungan  politik  hukum  ekonomi  negara,  karena sistem  perbankan  syariah  di  Indonesia  sudah  diatur oleh  negara  dalam  Undang-undang  tersendiri  atau lepas dari Bank Konvensional.
Dalam  proses  perkembangan  ekonomi  syariah terhadap beberapa hambatan-hambatan yang menyebabkan  perkembangan  ekonomi  syariah  tidak bisa  berkembang  secara  signnifikan.  Hambatan- hambatan tersebut antara lain : (Mutafarida & Anam, 2020).
a. Permodalan
Modal adalah masalah pokok yang dihadapi oleh suatu  industri  keuangan  berbasis  syariah.  Salah satu  faktor  yang  menjadi  hambatan  dalam masalah  permodalan  adalah  tingkat  kepercayaan dan  pengetahuan  masyarakat  terhadap  industri syariah maupun konvensional.  Ada persepsi dari masyarakat  bahwa  industri  keuangan  syariah maupun konvensional adalah sama. Selain itu, ada pula  faktor  dari  mayoritas  kaum  muslimin  yang lebih  berpikir  pada  faktor  keuntungan  semata tanpa memperhatikan faktor syariah yang ada.
b. Peraturan
Peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia  terkait ekonomi  dan  keuangan  syariah  dalam  realitanya masih terdapat banyak kekurangan dan memerlukan  dukungan  lebih  dari  Pemerintah.
Peran  Pemerintah  dalam  hal  regulasi  atau peraturan-peraturan  dinilai  belum  maksimal. Seperti  contohnya  masih  belum  ada  peraturan untuk  instansi  -  instansi  berlabel  Islam  supaya diwajibkan menggunakan transaksi keuangannya pada  lembaga  keuangan  yang  berbasis  syariah. Bahkan  pada  sebagian  besar  perguruan  tinggi agama  Islam  yang  seharusnya  menjadi  garda terdepan  dakwah  ekonomi  syariah  masih menggunakan bank konvensional untuk transaksi keuangan.
c. Sumber Daya Manusia Salah satu faktor terpenting dalam pengembangan ekonomi  syariah  adalah  sumber  daya  manusia. Selama  ini  sumber  daya  manusia  yang  berperan dalam  aktivitas  ekonomi  dan  keuangan  syariah belum sepenuhnya memahami tata cara transaksi yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Sehingga aktivitas  transaksi  dan  bisnis  keuangan  syariah hanya  berlabel  syariah  tetapi  masih  belum  bisa melakukan tata cara transaksi yang sesuai dengan prinsip  syariah.  Sumber  daya  manusia  ini  perlu dikemmbangkan dengan memberikan pengetahuan  dan  pelatihan  sehingga  kedepannya dapat  berdampak  positif terhadap  perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
d. Pemahaman Umat
Sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  masih kurang  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman terhadap  sistem  keuangan  syariah.  Ada  persepsi dari masyarakat bahwa industri keuangan syariah maupun  konvensional  adalah  sama.  Bahkan  dari kalangan  ulama  belum  sepenuhnya  mendukung secara  tegas  terhadap  aktivitas  ekonomi  syariah. Sedangkan  mengenai  pemahaman  masyarakat terhadap  aktivitas  ekonomi  syariah  yang  masih terbatas  dan  belum  maksimal,  disebabkan beberapa hal, diantaranya antara lain :
1) Sistem  ekonomi  syariah  dinilai  masih  relatif baru  jika  dibandingkan  sistem  ekonomi konvensional yang telah lama digunakan oleh masyarakat.
2) Bisnis  yang  dijalankan  secara  syariah  di Indonesia  baru  pada  tahap  awal,  jika dibandingkan dengan bisnis secara konvensional  yang  telah  berjalan  selama puluhan hingga ratusan tahun.
3) Masyarakat  yang  memiliki  persepsi  untuk mencari  keuntungan  dan  pasti,  hal  ini dikarenakan sistem bunga yang menggunakan
instrumen bunga lebih jelas besaran keuntungannya  sejak  awal  dibandingkan sistem  syariah  yang  menggunakan  sistem nisbah  atau  bagi  hasil,  dimana  keuntungan selama beberapa periode belum pasti.
e. Peranti Moneter
Perangkat    Moneter  yang  masih  dinggap  belum mampu mengakomodasi transaksi yang menggunakan prinsip syariah. Perangkat moneter masih banyak yang beracuan pada sistem bunga.
f. Jaringan Bisnis
Perkembangan jaringan bisnis bisa diukur dengan perkembangan  dari  jumlah  kantor  dari  lembaga keuangan syariah. Perkembangan jaringan kantor perlu  didukung  guna  semakin  memudahkan masyarakat  untuk  menggunakan  jasa  keuangan syariah.  Selain  jumlah  kantor,  jumlah  pelaku bisnis pada sektor keuangan syariah maupun pada sektor  non  keuangan  perlu  ditambah  guna semakin memperbanyak pelaku bisnis syariah di berbagai kota.
g. Pelayanan Pelayanan  merupakan  salah  satu  faktor  penting dalam  menarik  simpati  masyarakat  untuk  dapat melakukan  transaksi  pada  lembaga  keuangan syariah.
h. Sosialisasi
Dalam  suatu  bisnis  sosialisasi  atau  promosi merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan  untuk memperkalkan  suatu  produk  kepada  para konsumen.  Kegiatan  sosialisasi  merupakan tanggung jawa bersama antara para pelaku usaha bisnis  syariah  dan  masyarakat  yang  sadar  dan paham terhadap pentingnya bisnis secara syariah bagi  perekonomian.  Sosialisasi  selama  ini sebenarnya  telah  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia maupun  Otoritas  Jasa  Keuangan,  akan  tetapi sosialisasi tersebut belum menyentuh ke masyarakat pada lapisan bawah dan pada daerah pelosok. Sehingga ekonomi dan keuangan syariah belum dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
i. Standardidasi
Standardidasi  pada  industri  syariah  selama  ini masih  belum  optimal.  Pada  fakta  di  lapangan, masih  banyak  industri  syariah  atau  halal  yang hanya  berlabel  halal  saja  dan  tidak  benar-benar menerapkan prinsip syariah.
j. Pengawasan Pengawasan  diperlukan  secara  kontinyu  dan terjadwal  secara  periodik  oleh  lembaga  yang
berwenang agar suatu lembaga keuangan syariah maupun  ijin  operasional  terhadap  suatu  bisnis syariah tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.
Selain beberapa hambatan diatas, pada beberapa tahun ini Ekonomi dan Keuangan Syariah mendapatkan  hambatan  dari  Virus  Covid-19.    Virus ini  oleh  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  diberi nama  Covid-19  yang  merupakan  singkatan  dari Corona  Virus  Disease  2019  (Falahuddin,  2020). Covid-19  merupakan  suatu  virus  yang  memberikan dampak  negatif  bagi  seseorang  apabila  sistem kekebalan  orang  tersebut  sedang  dalam  keadaan lemah    (Daru,  2021).  Pandemi  covid-19  telah menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan dan perekonomian. Pada aktivitas ekonomi juga berdampak  pada  industri  ekonomi  dan  keuangan syariah.  Seperti  yang  diuangkapkan  pada  penelitian dari Mardhiyaturrositaningsih pada lima bank syariah disebutkan  bahwa  Pada  sisi  Penghimpunan  Dana (DPK),  Bank  Syariah  Bukopin  menunjukkan penurunan  selama  Januari  hingga  Maret  2020. Sementara  itu,  Bank  Mandiri  Syariah,  Bank  Mega Syariah,  Bank  Syariah  BJB,  dan  Bank  Victoria Syariah menunjukkan fluktuatif (Mardhiyaturrositaningsih, 2020).
Sementara itu pada sektor industri keuangan non Bank  syariah  juga  mengalami  dampak  dari  adanya covid-19. Pada masa pandemi periode Oktober 2020 sampai  April  2021  terdapat  sektor  yang  mengalami penurunan  dalam  hal  aset.  Seperti  lembaga Pembiayaan  mengalami  penurunan  aset  sebesar  - 7,78%,  dan  Lembaga  Pegadaian  syariah  mengalami penurunan  aset  sebesar  -6,95%  (Trimulato,  2022). Hambatan  dari  dampak  pandemi  Covid-19  perlahan mulai  bisa  diatasi,  hal  ini  dibuktikan  berdasarkan laporan  dari  OJK  disebutkan  bahwa  aset  keuangan syariah  pada  tahun  2021  mampu  tumbuh  sebesar 13,82%.  menjadi  Rp2.050,44  triliun  dari  tahun sebelumnya  yang  sebesar  Rp1.801,40  triliun. Pertumbuhan  aset  keuangan  terbesar  dialami  oleh Pasar  Modal  Syariah  dengan  laju  pertumbuhan 14,83%(yoy).  Sementara  itu  pada  sektor  perbankan syariah tumbuh sebesar 13,94 % (yoy). Sementara itu IKNB  Syariah  mengalami  pertumbuhan  sebesar 3,90% (yoy).
Kondisi masa Pandemi Covid-19 yang menyebabkan  berbagai  sektor  terguncang  termasuk sektor  ekonomi.  Pada  masa  pandemi  ini  banyak
kebijakan yang memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan Pembatasan Sosial Seperti  Pembatasan  Sosial  Skala  Besar  (PSBB) maupun PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).  Dengan  kondisi  seperti  ini,  platform syariah  fintech  mengambil  peran  besar  untuk pemulihan  ekonomi  masyarakat  terutama  bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari Covid- 19. Kebijakan syariah fintech ini diatur dalam Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI  Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.  Fatwa  ini  tentang  Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan  Prinsip  Syariah.  Di  Indonesia  saat  ini industri  keuangan  syariah  yaitu  syariah  fintech memiliki  potensi  yang  besar.    Hal  ini  dikarenakan masyarakat  yang  sudah  mulai  cakap  menggunakan teknologi smartphone dan mengoperasikannya dengan baik.
Peran  besar  Kebijakan  politik  Pemerintah terhadap  perkembangan  ekonomi  dan  keuangan syariah juga dirasakan di beberapa negara-negara lain. Seperti  pada  penelitian  dari  (Grassa  dkk,  2019) menunjukkan  bahwa  politik  Islam  memberikan dampak  yang  baik  bagi  perkembangan  sistem keuangan  Islam  pada  13  negara  demokrasi  Muslim (Indonesia,  Malaysia,  Bangladesh,  Pakistan,  Turki, Yordania  Lebanon,  Irak,  Libya,  Mesir,  Tunisia  , Aljazair,  dan  Maroko).  Pada  penelitian  lain  dari Aisyah  Ayu  Musyafah  dijelaskan  bahwa  politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan keuangan syariah di negara yang bukan mayoritas Islam seperti di Thailand. Keuangan syariah bisa berkembang dan eksis hal tersebut dibuktikan dengan keuangan syariah yang bisa berkembang di Thailand yaitu Islamic Bank of  Thailand  (IBANK).  Bank  tersebut  dibuat  untuk menampung  kebutuhan  umat  Islam  di  Thailand khususnya Umat Islam yang tinggal di bagian selatan negara  Thailand  yang  membutuhkan  produk-produk perbankan  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip Islam  (Musyafah,  2019).  Keadaan  di  Thailand  juga terjadi di Inggris, keuangan syariah di negara tersebut mengalami perkembangan dikarenakan ada dorongan politik  yaitu  semakin  banyaknya  jumlah  Muslim  di Inggris  sehingga  membuat  semakin  berkembangnya Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Islam beberapa tahun  terakhir  dan  ada  prospek  bagus  pada  bidang usaha  jasa  di  bidang  syariah  di  Inggris  (Cahyadi, 2018).
Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa  Peran  politik  Islam  dan  dukungan  dari
Pemerintah  pada  sebuah  negara  turut  mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Sejauh ini, aktivitas ekonomi  syariah  di  Indonesia  telah  mendapatkan dukungan  yang  kuat  dari  Pemerintah  baik  dalam bentuk  regulasi-regulasi  maupun  melalui  pelopor terhadap  gerakan  masyarakat  yang  bersifat  nasional. Meskipun  masih  terdapat  kegiatan  ekonomi  syariah yang masih memerlukan perbaikan regulasi dan juga yang belum memiliki regulasi.
Dukungan  dari  Pemerintah  telah  memberikan dampak  positif  bagi  aktivitas  ekonomi  syariah  di Indonesia. Dampak positif tersebut dibuktikan dengan data  dari  OJK  bahwa  aset  keuangan  syariah  pada tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 13,82%. menjadi Rp2.050,44  triliun  dari  tahun  sebelumnya  yang sebesar Rp1.801,40 triliun. Selain pada aset keuangan syariah, kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi syariah juga juga memberikan dampak positif  dalam bidang  perbankan  syariah  yaitu  adanya  peningkatan aset perbankan syariah pada tahun 2021 yaitu sebesar 13,94%  (yoy)  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan perbankan konvensional sebesar 9,86% (yoy).
Selain dukungan dari Pemerintah, perkembangan ekonomi syariah juga perlu dukungan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Disini pentingnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya  menggunakan  produk  halal  dan  mulai beralih  ke  sistem  syariah.  Sehingga  dengan  adanya dukungan dari Pemerintah dan masyarakat diharapkan ekonomi syariah di Indonesia semakin berkembang di masa yang akan datang.

## 4. KESIMPULAN
Praktik  ekonomi  dan  keuangan  syariah  di Indonesia telah berada pada fase perkembangan yang positif.  Meskipun  dalam  realisasi  dan  prosesnya mengalami banyak hambatan. Dukungan politik dari Pemerintah  baik  dalam  bentuk  regulasi  (UU, Peraturan  Presiden,  Peraturan  Pemerintah,  Fatwa MUI,  dan  aturan-aturan  lainnya)  maupun  melalui pelopor  terhadap  gerakan  masyarakat  yang  bersifat nasional. Selain dukungan dari Pemerintah, perkembangan ekonomi syariah juga perlu dukungan dari  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  muslim. Sehingga  dengan  adanya  dukungan  dari  Pemerintah dan  masyarakat  diharapkan  ekonomi  syariah  di Indonesia  semakin  berkembang  di  masa  yang  akan datang.

## 5. REFERENSI
Cahyadi, Iwan Fahri, “Analisis Prospek Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Islam Dalam Memasuki Pasar  Negara  Inggris”, MALIA:  Journal  of Islamic  Banking  and  Finance ,  Vol.2  No.2, (Desember 2018), 223-237.
Canggih,  C.,  Fikriyah,  K.,  Yasin,  A.  Potensi  Dan Realisasi  Dana  Zakat  Indonesia. al-Uqud:
Journal  of  Islamic  Economics .  Vol.  1  No.  1 (2017), 14-26.
Daru, Restu Wulan, Muhammad Iqbal Fasa., Suharto,
Analisis  Kinerja  Keuangan  Bank  Syariah  dan Peran  Kebijakan  Ekonomi  Islam  Pada  Masa Pandemi  Covid-19,  Jurnal  Ekonomi  Syariah, Vol.6 No.2 (September 2021), 128-138. Falahuddin,  “Respons  Muhammadiyah  Menghadapi Covid-19,”  Maarif  Institue,  Vol.  15,  No.  1, (2020), 137-138.
Farikha,  A.  Ika  ,  Roy,  J.  (2020).  Dampak  pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di  indonesia  dan  respon  kebijakan  yang ditempuh, Junal Inovasi, 16 (2), 206-213.
Fauzia,  Mutia,    “Pemerintah  Luncurkan  Masterplan
Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024”, diakses tanggal 26 Juni 2022, https://knks.go.id/berita/26/pemerintah- luncurkan-masterplan-ekonomi-syariah- indonesia-2020-2024?category=2 . Fikriyah, Khusnul, Wira Yudha Alam.
“Perkembangan  Keuangan  Syariah  dalam Realitas  Politik  di  Indonesia”. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.7 No.3 (2021), 1594-1601. Grassa, Rihab, M. Kabir Hassan and Arja H. Turunen- Red,  “Political  Islam,  Democracy,  and  Islamic Finance  Development”, Emerald  Publishing Limited , Vol. 19, (2019), Hal. 223-237.
Https://knks.go.id diakses pada 22 Juni 2022.
Huda,  M.C,  Yusriyadi,  Mudjahirin  Thohir.  “Relasi Islam  dan  Negara  (Studi  Politik  Hukum  di Indonesia)”.  Pax  Humana,  Vol.6  No.2  (2019), 155-172.
Indriana,  Ana  ,  Abdillah  Halim.  “Politik  Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia ”.  El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama , Vol.8 No.1 (2020), 79-97. Irawan, M. “Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan  Lembaga  Keuangan  Syariah  di Indonesia”, Jurnal Media Hukum , Vol. 25 No.1 (2018), 10-21.
Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.
OJK. 2021. Lidyana, Novita, “Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam”,
Iqtishodiyah , Vol.1 No.1 (2015), 1-14.
Mardhiyaturrositaningsih, Muhammad Syarqim
Mahfudz, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif”, Jurnal  Ekonomi  dan  Manajemen (Point) , Vol.2 No.1 (2020), 1-10.
Mufida,  Saleha,  F.G.  Cempaka  Timur,  Surryanto Djoko  Waluyo,  “Strategi  Pemerintah  Indonesia Dalam  Menangani  Wabah  Covid-19  Dari Perspektif  Ekonomi” INDEPENDEN:  Jurnal Politik  Indonesia  dan  Global ,  Vol.  1  No.2 (2020), 121-130. Musyafah, Aisyah Ayu,
“Perkembangan
Perekonomian  Islam  Di  Beberapa  Negara  Di Dunia”, Diponegoro Private Law Review ,  Vol. 4 No.1 (Februari 2019), 419-427.
Mutafarida,  B  &    Choiril  Anam,  “Prinsip  Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini”, JESK: Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan, Vol.1 No.1 (2020), 1-13.
Putri,  Gloria  Setyvani,  “Tingkat  Kematian  Akibat Covid-19  di  Indonesia  Capai  36  Persen,  Ini Penyebabnya”,  diakses  tanggal  21  September 2021, https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/29 /160600923/tingkat-kematian-akibat-covid-19- di-indonesiacapai-36-persen-ini?page=all.
Rustandi,  Nanang.,  Asrofi,  imam,  &  Jamil,  Irpan. (2021). Politik  dan  Kebijakan  Ekonomi  Islam Era Reformasi (1st ed.). Edu Publisher.
Trimulato,  “Perkembangan  Industri  Keuangan  Non- Bank  Syariah  dan  Inovasi  Service  Excellent  di Tengah Pandemi Covid-19”, JIOSE (Journal Of Indonesian  Sharia  Economics) ,  Vol.  1  No.1 (2022), 21-40.
Undang-Undang  RI  No.7  tahun  1992  tentang Perbankan.
Undang-Undang  RI  No.10  tahun  1998  tentang Perbankan.
Undang-Undang  RI  Nomor  19  Tahun  2008  tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
Undang-Undang  RI  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf.
Undang-Undang    RI  Nomor  23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang  RI  Nomor  33  Tahun  2014  tentang Jaminan Produk Halal.
Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan  Publik. MNC Publishing.