## SUNSET  POLICY  UNTUK  WAJIB PAJAK BERDASARKAN PASAL 37 A  UNDANG UNDANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

## DJOKO KRISTIANTO, SE., M.SI Dosen Fakultas Ekonomi UNISRI
Abstract: Sunset policy is a government program to invite people to pay their tax. Sunset policy is  hoped  to  improve  structure  and  infra  structure  tax  paying.  Sunset  policy  aims  at driving  tax  payer  in  fulfilling  their  obligation.  The  opportunity  to  the  tax  payer  to become  the  honest  tax  payer  trough  this  policy  is  hoped  to  raise  tax  paying  in  the future.  This  willing  in  paying  tax  need  to  be  conducted  by  giving  an  easy  service  and transparent  management.  Therefore,  it  is  necessary  to  explain  the  society  about  the rules and the related laws. It is hoped to give improvement in tax paying.
Keywords: sunset policy, tax payers, obidience

## PENDAHULUAN
Maju  atau  tidaknya  suatu  negara  tergantung  dari  warga  negaranya  sendiri  dalam memperjuangkan  kemajuan  negaranya  untuk  menjadi  yang  lebih  baik.  Semua  itu  memerlukan dana  atau  modal,  salah  satu  dana  atau  modal  tersebut  berasal  dari  rakyat  yang  berupa  pajak. Sejalan  dengan  pemerataan  dan  penyebaran  pembangunan  di  Indonesia,  maka  peranan pemerintah  menjadi  sangat  penting.  Salah  satu  usaha  untuk  mewujudkan  kemandirian  suatu bangsa  atau negara dalam pembiayaan pembangunan  yaitu menggali sumber dana  yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan  yang berguna bagi kepentingan bersama.
Pemerintah  perlu  selalu  meningkatkan  penerimaan  pajak  guna  membiayai  pembangunan negara.  Maka  pajak  harus  dikelola  dengan  baik  supaya  keuangan  negara  dapat  berjalan  dengan lancar. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan haruslah ditingkatkan yang dilandasi dengan rasa kejujuran, keterbukaan dan kerelaan.
Dalam  struktur  keuangan  negara,  tugas  dan  fungsi  penerimaan  pajak  dijalankan  oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dari tahun ke  tahun  telah  dilakukan  berbagai  langkah  kebijakan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan,  penertiban  peraturan-peraturan  baru  di  bidang  perpajakan  dan
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. Sebab pajak sangat penting dalam penerimaan negara.
Untuk  memahami  proses  kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  di  masa  depan  dan  menyadari banyak  kewajiban  perpajakan  yang  dilaksanakan  dengan  kurang  atau  tidak  benar  dan  bahkan banyak juga yang belum mempunyai NPWP maka ada usulan dari para wakil rakyat di DPR agar dirumuskan  sebuah  kebijakan  untuk  meringankan  para  wajib  pajak  agar  tidak  dikenai  sanksi yang  berat  atau  sanksi  pidana  di  bidang  perpajakan,  yaitu  Sunset  Policy  2008  adalah  fasilitas penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang Undang  Kententuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP).    Dirumuskanlah  Pasal  37A  ayat (1) yang berkenaan dengan keringanan bagi wajib pajak yang selama ini pelaksanaan kewajiban pajaknya belum atau tidak benar dan Pasal 37A ayat (2) yang berkenaan keringanan bagi wajib pajak yang belum ber-NPWP. Batas waktu atau cut of date dari kebijakan tersebut adalah tahun pajak 2007 karena tahun tersebut Undang-undang KUP disahkan sehingga setiap orang dianggap telah  mengetahui  dan  memahami  ketentuan  perpajakan  yang  baru.dan  berlaku  sebatas  1  (satu) tahun atau berakhir pada 31 Desember 2008.

## PENGERTIAN PAJAK
Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,  pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  kemakmuran  rakyat.  Dapat  dipaksakan dalam  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  bila  pajak  tidak  dibayarkan  tepat  waktu,  utang  pajak  dapat ditagih  dengan  menggunakan  kekerasan  yaitu  dengan  menggunakan  surat  paksa  dan  surat sita.Terdapat  pengertian  mengenai  pajak  yang  disampaikan  beberapa  ahli  diantaranya  adalah pengertian pajak yaitu: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  (kontraprestasi),  yang  langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2003:1). Definisi diatas terlihat adanya unsur paksaan dan  tidak ada imbalan jasa balik dari pemerintah yang secara langsung dapat ditunjukkan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa  wajib  pajak  itu  mau  atau  bersedia  membayar  pajak  karena  terpaksa  atau  takut  terhadap sanksi-sanksi  yang  harus  ditanggungnya  bila  tidak  bersedia  membayar  pajak  dan  seakan-akan
membayar  pajak  itu  merupakan  pengeluaran  yang  sia-sia  karena  tidak  memperoleh  jasa  timbal balik dari pemerintah yang secara langsung dapat ditunjuk atau dirasakan.
1.  Unsur-Unsur Pajak
a. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang  berhak  memungut  pajak  hanyalah  negara.  Iuran  tersebut  berupa  uang(bukan barang).
b. Berdasarkan undang-undang.
Pajak  dipungut  berdasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang-undang  serta  aturan pelaksanaannya.
c. Tanpa  jasa  timbal  atau  kontraprestasi  dari  negara  yang  secara  langsung  dapat ditunjukkan.  Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  adanya  kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2.  Fungsi Pajak
a. Fungsi budgeter
Yaitu  pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluarannya.
b. Fungsi Mengatur
Yaitu  pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijaksanaan  pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3.  Pengelompokan Pajak
Berdasarkan golongannya:
a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Berdasarkan sifatnya:
a. Pajak  subjektif  adalah  pajak  yang  memperhatikan  keadaan  diri  Wajib  Pajak  untuk penetapan besarnya pajak.
b. Pajak  objektif  adalah  pajak  yang  memperhatikan  pada  objeknya  tanpa  memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Sedangkan untuk tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi:
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:
a.   Stelsel nyata (riel stelsel)
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  objek  (penghasilan  yang  nyata),  sehingga pemungutannya  baru  dapat  dilakukan  pada  akhir  tahun  pajak,  yakni  setelah  penghasilan yang  sesungguhnya  diketahui.  Kelebihan  stelsel  ini  adalah  pajak  yang  dikenakan  lebih realistis,  sedangkan  kelemahannya  adalah  pajak  baru  dapat  dikenakan  padair  periode (setelah penghasilan riil diketahui).
b.   Stelsel Anggapan (fictive stelsel)
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  suatu  anggapan  yang  diatur  oleh  undang-undang.
Misalnya,  penghasilan  suatu  tahun  dianggap  sama  dengan  tahun  sebelumnya,sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak  berjalan.  Kebaikan  stelsel  ini  adalah  pajak  dibayar  selama  tahun  berjalan,  tanpa harus  menunggu  pada  akhir  tahun,  sedangkan  kelemahannya  adalah  pajak  yang  dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
c.   Stelsel Campuran
Stelsel  ini  merupakan  kombinasi  antara  stelsel  nyata  dan  stelsel  anggapan.  Pada  awal tahun, besarnya  pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya  pajak  disesuaikan  dengan  keadaan  yang  sebenarnya.  Bila  besarnya  pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.
2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas Domisili
Negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  seluruh  penghasilan  wajib  pajak  yang  bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
b. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
c. Asas Kebangsaan
Pengenaan  pajak  bangsa  dihubungkan  dengan  kebangsaan  suatu  negara.  Misalnya  pajak bangsa  asing  di  Indonesia  dikenakan  pada  setiap  orang  yang  bukan  berkebangsaan Indonesia  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia.  Asas  ini  berlaku  untuk  wajib  pajak  luar negeri (Mardiasmo, 2003:6-7).
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan  ditentukan  untuk  melakukan  kewajiban  perpajakan  termasuk  pemungut  pajak  atau pemotong pajak (Early Suandy, 2006:3), yaitu:
1.  Hak-hak yang dimiliki Wajib Pajak:
a. Memperoleh NPWP.
b. Mengajukan penundaan pembayaran atau mengangsur utang pajak yang telah jatuh tempo.
c. Meminta perpanjangan batas waktu penyampaian SPT.
d. Melakukan  pembetulan  SPT  dalam  jangka  waktu  2  tahun  sepanjang  Dirjen  Pajak  belum melakukan pemeriksaan.
e. Mengajukan keberatan dan banding.
2.  Kewajiban yang harus dipenuhi setiap Wajib Pajak:
a. Mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  NPWP,  terutama  yang  berpenghasilan  melebihi PTKP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi pengusaha.
b. Mengambil  Surat  Pemberitahuan  dimana  Wajib  Pajak  harus  mengambil  sendiri  Surat Pemberitahuan di tempat yang telah ditetapkan, seperti:
1) Kantor Pelayanan Pajak
2) Kantor Penyuluhan Pajak
3) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
4) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
5) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
6) Melalui  sistem  komputer  dengan  alamat  situs  internet  atau  Homepage  Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: http:www.pajak.go.id
7) Mencetak/  menggandakan/  fotocopy  sendiri  dengan  bentuk  dan  isi  yang  sama  dengan aslinya .
c. Melaporkan  SPT  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  setempat  atau  ke  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  tempat  Wajib  Pajak  terdaftar  dengan  batas  waktu  penyampaian  sebagai berikut:
1) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa
a) Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
b) Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 harus disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
c) Pajak Penghasilan Pasal 25 harus disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
d) Pajak  Penghasilan  Pasal  22,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  dan  Pajak  Penjualan  Atas Barang  Mewah  atas  impor  harus  disetor  paling  lambat  14  hari  setelah  Masa  Pajak berakhir.
e) Pajak  Penghasilan  Pasal  22,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  dan  Pajak  Penjualan  Atas Barang Mewah atas impor yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea  dan  Cukai  harus  disetor  paling  lambat  7  hari  setelah  batas  waktu  penyetoran pajak berakhir.
f) Pajak  Penghasilan  Pasal  22  yang  pemungutannya  dilakukan  oleh  Bendaharawan Pemerintah harus disetor paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
g) Pajak Penghasilan Pasal 22 dari penyerahan oleh Pertamina atas hasil produksinya dan  dari  penyerahan  bahan  baker  minyak  dan  gas  oleh  badan  usaha  lain  harus disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
h) Pajak  Penghasilan  Pasal  22  yang  pemungutannya  dilakukan  oleh  badan  tertentu sebagai  Pemungut  Pajak  harus  disetor  paling  lambat  20  hari  setelah  Masa  Pajak berakhir.
i) Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  yang  terutang dalam  satu  Masa  Pajak  harus  disetor  paling  lambat  20  hari  setelah  Masa  Pajak berakhir.
j) Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  yang pemungutannya dilakukan oleh bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk harus disetor paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.
k) Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah  yang pemungutannya  dilakukan  oleh  Pemungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  selain Bendaharawan  Pemerintah  atau  instansi  Pemerintah  yang  ditunjuk  harus  disetor paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
a) SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  harus  disetor  paling  lambat  3  bulan  setelah berakhirnya tahun pajak.
b) SPT  Tahunan  PPh  Pasal  21  harus  disetor  paling  lambat  3  bulan  setelah berakhirnya tahun pajak.
d. Untuk Wajib Pajak badan diwajibkan melakukan pembukuan dan melakukan pencatatan bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  tidak  melakukan  pekerjaan  bebas  maupun  Wajib Pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  yang  diijinkan  melakukan pencatatan.
e. Memberikan bukti-bukti yang diminta petugas pajak ketika dilakukan pemeriksaan.
Setiap  Wajib  Pajak  wajib  mendaftarkan  diri  pada  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang wilayah  kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan  Wajib  Pajak  untuk  dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak  adalah  suatu  sarana  administrasi  perpajakan  yang  dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal diri  atau  indentitas  Wajib  Pajak.  Kepada  setiap  Wajib  Pajak  hanya  diberikan  satu  NPWP  dan NPWP tersebut berfungsi:
1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
NPWP harus dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada:
1. Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak.
2. Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.
3. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.
Selanjutnya  NPWP  dapat  dihapuskan.  Pengertian  penghapusan  NPWP  adalah  tindakan menghapuskan NPWP dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal:
1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
3. Warisan yang telah selesai dibagi.
4. Wajib  Pajak  badan  yang  telah  dibubarkan  secara  resmi  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap.
6. Wajib  Pajak  orang  pribadi  lainnya  selain  yang  dimaksud  dalam  angka  1  dan  2  yang  tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak (Mardiasmo:15-16).
Surat  Pemberitahuan  adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak  digunakan  untuk  melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan  kewajiban,  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (Erly  Suandy, 2002:15).
Fungsi Surat Pemberitahuan, yaitu:
1.  Bagi  Wajib  Pajak  penghasilan  adalah  sebagai  sarana  untuk  melaporkan  dan mempertanggungjawabkan  perhitungan  jumlah  pajak  yang  sebenarnya  terutang  dan  untuk melaporkan tentang:
a. Pembayaran  atau  pelunasan  pajak  yang  telah  dilaksanakan  sendiri  atau  melalui pemotongn atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
c. Harta dan kewajiban.
d. Pembayaran  dari  pemotongan  atau  pemungut  tentang  pemotongan  atau  pemungutan pajak orang pribadi atau kena pajak badan dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2.      Bagi  pengusaha  fungsi  surat  pemberitahuan  adalah  sebagai  sarana  untuk  melaporkan  dan mempertanggungjawabkan  penghitungan  jumlah  pajak  pertambahan  nilai  dan  pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang;
a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
b. Pembayaran  atau  pelunasan  pajak  yang  telah  dilaksanakan  sendiri  oleh  pengusaha kena  pajak  atau  melalui  pihak  lain  dalam  satu  masa  pajak,  yang  ditentukan  oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
c. bagi  pemotong  atau  pemungut  pajak,  fungsi  surat  pemberitahuan  adalah  sebagai sarana  untuk  melaporkan  dan  mempertanggungjawabkan  pajak  yang  dipotong  atau dipungut dan disetorkannya.

## AZAS  KEPATUHAN
Menurut  Norman  D.  Nowak  (dalam  Moh.  Zain:2004),  Kepatuhan  adalah  perilaku  untuk mengerjakan  atau  tidak  mengerjakan  aktivitas  tertentu  sesuai  dengan  kaidah  dan  aturan  yang berlaku.  Selanjutnya  suatu  iklim  kepatuhan  dan  kesadaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:
1. Wajib  Pajak  paham  atau  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah :
1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua  jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam waktu 10 tahun terakhir.

## SUNSET POLICY
Menurut  Pasal  37A  Undang-undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP), Sunset  Policy  2008  adalah  fasilitas  penghapusan  sanksi  administrasi  perpajakan  berupa  bunga. Kebijakan  ini  memberi  kesempatan  pada  masyarakat  untuk  memulai  memenuhi  kewajiban perpajakannya  dengan  benar.  Yang  dipentingkan  dalam  kebijakan  Sunset  Policy  adalah  agar seluruh  rakyat  Indonesia  yang  sudah  layak  pajak  masuk  ke  dalam  sistem  data  perpajakan. Berdasarkan fasilitas Sunset Policy, pihak-pihak yang dapat memanfaatkan dengan ketentuan:
1. Orang  pribadi  yang  secara  sukarela  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP  dalam tahun  2008  dan  menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh  untuk  Tahun  Pajak  2007  dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009.
2. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dalam tahun 2008 membetulkan SPT Tahunan Pajak 2006 dan sebelumnya yang mengakibatkan pajak harus dibayar menjadi lebih besar. a.  Keuntungan Sunset Policy :
1) Tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga.
2) Tidak  dilakukan  pemeriksaan  terhadap  SPT  Tahunan  PPh  yang  disampaikan  atau dibetulkan  oleh  wajib  pajak  kecuali  SPT  Tahunan  PPh  yang  menyatakan  lebih bayar atau terdapat data lain yang belum dilaporkan.
3) Apabila wajib pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksaan akan dihentikan.
4) Data  dan/atau  informasi  yang  tercantum  dalam  SPT  Tahunan  PPh  terkait  dengan pemanfaatan Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas jenis pajak lainnya.
5) Semua pihak yang memanfaatkan kesempatan emas ini dapat tidur nyenyak.
b. Akibat tidak memanfaatkan Sunset Policy:
Bagi masyarakat yang tidak memanfaatkan fasilitas Sunset Policy dan apabila ternyata berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak diketahui terdapat pajak yang belum  bayar,  maka  berdasarkan  data  tersebut  Direktorat  Jenderal  Pajak  berwenang melakukan  pemeriksaan  untuk  menagih  pajak  belum  dibayar  termasuk  sanksi administrasinya.  Bahkan  terhadap  wajib  pajak  dapat  dikenai  sanksi  pidana  karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

## KANTOR  PELAYANAN  PAJAK  (KPP)
Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  memiliki  tugas  melaksanakan  operasional  pelayanan perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas  Barang  Mewah  (PPn  BM),  dan  Pajak  Tidak  Langsung  lainnya  (PTLL)  dalam  daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas  tersebut,  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pengumpulan  dan  pengolahan  data,  penyajian  informasi  perpajakan,  penggalian  potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
b. Penatausahaan  dan  pengecekan  SPT  Masa  serta  pemantauan  dan  penyusunan  laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
c. Penatausahaan dan pengecekan SPT Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
d. Penatausahaan  penerimaan,  penagihan,  penyelesaian  keberatan,  serta  restitusi  Pajak Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah (PPn BM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
e. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
f. Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
g. Pengurangan sanksi perpajakan.
h. Penyuluhan dan pelayanan konsultasi pajak.
i. Pengurusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1. Visi  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  menjadi  model  pelayanan  masyarakat  yang menyelenggarakan  sistem  dan  manajemen  perpajakan  kelas  dunia  yang  dipercaya  dan dibanggakan masyarakat, dengan cirri-ciri sebagai berikut :
a. Aparat berintegrasi tinggi dan professional.
b. Memiliki  kinerja  tinggi  dan  setara  dengan  kinerja  instansi  perpajakan  negara-negara maju.
c. Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh.
d. Kewibawaan yang tinggi dimata masyarakat domestik dan internasional.
e. Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang tinggi.
2. Misi  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  menghimpun  penerimaan  dari  dalam  negeri  dan  dari sektor  pajak  yang  mampu  menunjang  kemandirian  pembiayaan  pembangunan  berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang tinggi dengan batasan antara lain:
a. Tingkat Tax Ratio, Coverage Ratio, dan Complience Ratio yang tinggi.
b. Pajak yang mampu berperan utama dalam membiayai defisit APBN.
c. Kebijaksanaan perpajakan netral dan non distortion.
d. Mampu  mendukung  kebijaksanaan  pemerintah  dibidang  ekonomi,  sosial,  dan politik.
e. Cost Collection yang rendah.
Nilai acuan yang dipakai dalam menjalankan misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:
1. Profesionalisme (Integritas, Disiplin, dan Kompetensi)
2. Transparansi.
3. Pelayanan publik prima.
4. Agen pemberdayaan dan pemberadapan masyarakat.
Beberapa wewenang yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, antara lain :
1. Memberikan  bukti  penerimaan  pendaftaran  Wajib  Pajak  dan  bukti  penerimaan  laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerbitkan secara jabatan.
4. Menerbitkan  Nomor  Pokok  Pengusaha  Kena  Pajak  (NPPKP)  dan  menerbitkan  secara jabatan.
5. Menerbitkan keputusan penghapusan NPWP dan pencabutan NPPKP.
6. Menerbitkan  ijin  perpanjangan  jangka  waktu  penyampaian  SPT  Tahunan  Pajak Penghasilan.
7. Mengeluarkan surat permintaan kelengkapan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
8. Mengeluarkan SPT hasil penelitian atau pemeriksaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN.

## PENUTUP
Didalam pelaksanaan program Sunset Policy ternyata banyak ditemukan kendala, tentunya hal  ini  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  disebabkan oleh  kurangnya  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  program  Sunset  Policy  dan  kurangnya  rasa tanggungjawab  para  wajib  pajak,  sehingga  perlu  kiranya  di  lakukan  penyuluhan- penyuluhan/sosialisasi tentang program Sunset Policy tersebut di daerah-daerah.
Memberikan  pemahaman  terhadap  masyarakat  apakah  pajak  itu  dan  manfaat  membayar pajak.  Dengan  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  wajib  pajak  merupakan  proses pembelajaran agar masyarakat/wajib pajak memiliki rasa tanggung jawan kewajibannya terhadap