## PENGARUH  KETEPATAN SKEDUL ANGGARAN  DAN KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANGHARI PROVINSI JAMBI
Fauziah 1) ,  H. Junaidi,  Yuliusman 2)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2016,
2) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
I n f l u en c e   th e   ac c u r a c y  o f   t h e  bu d g e t  s c h ed u l e   an d   b ud g e t   g oa l s   characteristics  of  the managerial performance SKPD in Batang hari District Government.
Research  on  budgeting,  influence  the  accuracy  of  schedules,  and  participation-budgeting has been done, but the influence of the accuracy of the  budget schedule and budget goals characteristics of the managerial performance on  education  throughout  my  knowledge  has  never  been  done.  The  purpose of this research is done to find empirical evidence of the influence the accuracy of the  budget schedule and  budget  goals  characteristics  of  the  managerial  performance  SKPD  in  Batang  Hari  District Government .
The  study  population  was  all  SKPD  in  the  Government  of  Batang hari.  The  unit  of  analysis  is  the constituent elements of leadership and budget. Collecting  data  by  questionnaires  in  between  directly  by the  author,  before  testing  the  hypothesis  with  multiple  regression  analysis,  prior  testing  data  quality  and classical assumption.
The results showed that simultaneous and partial accuracy of the budget schedule and budget objectives characteristics significantly affect the performance of manjerial SKPD.
Keywords:   Schedule, budget accuracy, the characteristics of budget goals and manajerial perfomance SKPD

## ABSTRAK
Penelitian  tentang  penganggaran,  pengaruh  ketepatan  skedul,  dan  partisipasi  penyusun  anggaran  telah banyak dilakukan, tetapi pengaruh ketepatan skedul anggaran dan karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD sepanjang pengetahuan saya belum pernah di lakukan. Tujuan penelitian ini di lakukan untuk mencari  bukti  empiris  apakah  ada  pengaruh  ketepatan  skedul  anggaran  dan  karakteristik  tujuan  anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Populasi penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten  Batanghari. Unit  analisisnya  adalah  unsur  pimpinan  dan  penyusun  anggaran.  Pengumpulan  data  dengan  kuesioner  yang  di antar  langsung  oleh  penulis,  sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis  dengan  analisa  regresi  berganda,  terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dan uji asumsi klasik.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  dan  secara  parsial  ketepatan  skedul  anggaran  dan karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manjerial SKPD.
Kata Kunci:  Ketepatan skedul anggaran, karakteristik tujuan anggaran dan kinerja manajerial SKPD.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan  anggaran  ada  beberapa  karakteristik sasaran anggaran, Menurut (Kenis, 1979) karakterisitik    sasaran  anggaran  yaitu  partisipasi anggaran (budgetary  participation), kejelasan  sasaran anggaran  ( budget  goal  clarity ),  umpan  balik  anggaran ( budgetary  feedback ),  evaluasi  anggaran  ( budgetary evaluation )    dan    kesulitan    sasaran    anggaran ( budgetary  goal    difficult ).  Karakteristik    sasaran anggaran    dapat    berpengaruh  terhadap  sikap    yang terkait    dengan    pekerjaan    dan    sikap    yang    terkait dengan  anggaran Kennis, (1979).
Hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap  kinerja    manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  merupakan  bidang  penelitian  yang banyak  mengalami  perdebatan,  Hasil  yang  dilakukan Brownell  (1982),  Brownell  dan  mclnes  (1986), Lucyanda  (2001)  dalam  Syafrial (2009)  menemukan hubungan    positif  dan    signifikan    antara  partisipasi penyusunan    anggaran  dengan    kinerja    manajerial Satuan    Kerja    Perangkat  Daerah,    sebaliknya    Milani (1975)    dan    Riyadi  (1998)  dalam  Syafrial  (2009) menemukan  hubungan  yang  tidak  signifikan.  Pada  sisi lain, penelitian-penelitian mengenai hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat  Daerah  belum    didapatkan    hasil    yang konsisten. Melihat  adanya  perbedaan  hasil  penelitian terdahulu  dan fenomena di pemerintah  daerah  terkait dalam    bidang    pengganggaran    maka    hal    ini    dapat mempengaruhi    kinerja    pada    setiap    Satuan    Kerja Perangkat  Daerah.  Maka  peneliti    termotivasi melakukan  penelitian    lebih    lanjut    anggaran  berbasis kinerja  tentang  ketepatan  skedul  anggaran  dan karakteristik  sasaran  anggaran  sebelumnya  yaitu Syafrial (2009) namun dalam kontek lokasi dan ada dua variable  yang  berbeda,  yang  diperkirakan  akan berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah,    sehingga    didapatlah    sebuah penelitian    ini    dengan    judul:    Pengaruh    Ketepatan Skedul  Anggaran, dan  Karakteristik Tujuan   Anggaran terhadap  Kinerja   Manajerial Satuan    Kerja   Perangkat Daerah  (Studi  Kasus  Kabupaten  Batanghari  Propinsi Jambi).

## 1.2. Rumusan Masalah
Bersdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  diatas telah dijelaskan pada bagian sebelumnya maka peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:
1.2.1   Bagaimmana    penetapan  skedul  anggaran  dan karakteristik tujuan anggaran pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Batanghari?
1.2.2   Bagaimana    kinerja    manajerial  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari?
1.2.3   Apakah    ketepatan    skedul    anggaran,  dan karakteristik tujuan anggaran berpengaruh
terhadap  kinerja  manajerial  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari?
2.   TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.   Tinjauan Pustaka
21.1. Anggaran (Budget)
Anggaran (budget) merupakan  komponen  utama dari  perencanaan  keuangan  untuk  masa  depan. Anggaran memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan-tujuan  tersebut.  Sebelum  menyusun  anggaran, organisasi  terlebih  dahulu  harus  mengembangkan rencana  strategis.  Rencana  strategis (strategic  plan) mengidentifikasi  strategi  aktivitas  dan  operasi  masa depan  yang  biasanya  berjangka  waktu  lima  tahun. Organisasi  dapat  menerjemahkan  keseluruhan  strategi ke  dalam  tujuan  jangka  panjang  dan  jangka  pendek. Tujuan  tersebut  menjadi  dasar  bagi  penyusunan anggaran.  Dengan  demikian  terdapat  hubungan  yang erat  antara  anggaran  dan  rencana  strategis.  Dalam mengembangkan  hubungan  ini,  manajemen  harus menjaga  agar  tidak  terlalu  menekankan  pada  tujuan jangka pendek.
Pada dasarnya, anggaran ( budget ) berbeda dengan ramalan ( forecast ). Anggaran adalah rencana manajemen,  dengan  anggapan  bahwa  penyusunan anggaran  akan  mengambil  langkah-langkah  positif untuk  merealisasi  rencana  yang  telah  disusun, sedangkan ramalan hanya semata-mata usaha memperkirakan  apa  yang  akan  terjadi  (Anthony, Dearden,  dan  Bedford,  1995;489  dalam  Rafly,  2006). Menurut mereka, rencana baru dapat dikatakan sebagai anggaran apabila mencakup:
1.   Dinyatakan  dalam  satuan  keuangan  (moneter), walaupun  angkanya  berasal  dari  angka  yang  bukan satuan keuangan;
2.   Mencakup kurun waktu satu tahun.
3.   Isinya  menyangkut  komitmen  manajemen,  yaitu manajer  setuju  untuk  menerima  tanggung  jawab untuk mencapai sasaran yang telah dianggarkan;
4.   Usulan  anggaran  dinilai  dan  disetujui  oleh  orang yang  mempunyai  wewenang  yang  lebih  tinggi daripada  yang  menyusunnya;  jika  anggaran  sudah disahkan,  maka  anggaran  tersebut  tidak  dapat dirubah, kecuali dalam hal khusus.
5.   Hasil  aktual  akan  dibandingkan  dengan  anggaran secara  periodik,  dan  varians  yang  terjadi  dianalisis dan dijelaskan.
Hansen  dan  Mowen  (1995;350)  mendefinisikan anggaran  atau budget sebagai    perencanaan  keuangan untuk  masa  depan  yang  memuat  tujuan  serta  tindakan- tindakan  yang  akan  ditempuh  untuk  mencapai  tujuan tersebut.  Menurut  Nafarin  (2004;12)  anggaran  adalah Suatu  rencana  keuangan  periodik  yang  disusun berdasarkan  program  yang  telah  disahkan.  Anggaran merupakan  rencana  tertulis  mengenai  kegiatan  suatu organisasi  yang  dinyatakan  secara  kuantitatif  dan
umumnya  dinyatakan  dalam  satuan  uang  untuk  jangka waktu tertentu.
Dari  pendapat  para  ahli  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  anggaran  adalah  perencanaan keuangan  masa  depan  suatu  organisasi  yang  disusun berdasarkan program yang telah disahkan dalam jangka waktu  tertentu  (biasanya  satu  tahun)  untuk  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Proses  penyusunan anggaran oleh organisasi disebut dengan penganggaran.

## 2.1.2. Tujuan Anggaran
Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  pasti  memiliki tujuan,  demikian  pula  halnya  dengan  anggaran.  Secara umum  anggaran  bertujuan  memberikan  pedoman  bagi perusahaan  dalam  menjalankan  operasi  dan  aktifitas sehari-hari. Dengan adanya anggaran  maka perusahaan cenderung memenuhi target-target yang telah ditetapkan sehingga produktifitas tercapai dan pemborosan dapat diminimalisir.
Menurut Nafarin (2004;15) secara spesifik, tujuan disusunnya anggaran antara lain:
a.   Digunakan  sebagai  landasan  yuridis  formal  dalam memilih sumber dan investasi dana;
b.   Memberikan  batasan  atas  jumlah  dana  yang  dicari dan digunakan;
c.   Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi  dana,  sehingga  dapat  memudahkan pengawasan;
d.   Merasionalkan  sumber  dan  investasi  dana  agar dapat mencapai hasil yang maksimal;
e.   Menyempurnakan  rencana  yang  telah  disusun, karena  dengan  anggaran  lebih  jelas  dan  nyata terlihat; dan
f.   Menampung  dan  menganalisis  serta  memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

## 2.1.3. Konsep Anggaran Sektor Publik
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Prosed penganggaran  organisasi  sektor  publik  dimulai  ketika perumusan  strategi  dan  perencanaan  strategic  telah selesai  dilakukan.  Anggaran  merupakan  artikulasi  dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah  dibuat,  tahap  pengannggaran  menjadi  sangat penting  karena  anggaran  yang  tidak  efektif  dan  tidak berorientasi  pada  kinerja  akan  dapat  menggagalkan perencanaan  yang  telah  disusun.  Anggaran  merupakan managerial  plan  for  action untuk  memfasilitasi tercapainya tujuan anggaran.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor  public  meliputi:  aspek  perencanaan,  aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas public. Penganggaran  sektor  public  harus  diawasi  mulai  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan.  Proses penganggaran  akan  lebih  efektif  jika  diawasi  oleh lembaga  pengawas  khusus  ( oversight  body )  yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran (Mardiasmo, 2005).

## 2.1.4.  Fungsi Anggaran Sektor Publik
Menurut  Mardiasmo  (2005),  anggaran  sektor publik  mempunyai  beberapa  fungsi  utama,  yaitu sebagai:
a.   Alat perencanaan ( planning tool ). Anggaran sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk:
1.   Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
2.   Merencanakan  berbagai  program  dan  kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber
pembiayaannya;
3.   Mengalokasikan  dana  pada  berbagai  program dan kegiatan yang telah disusun;
4.   Menentukan  indicator  kinerja  dan  tingkat pencapaian strategi.
b.   Alat  pengendalian  (control  tool).  Sebagai  alat pengendalian,  anggaran  memberikan  rencana  detil atas  pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah  agar pembelanjaan yang dilakukakan dapat dipertanggung  jawabkan  kepada public .  Sebagai alat  pengendalian  manajerial,  anggaran  sektor publik  digunakan  untuk  menyakinkan  bahwa pemerintah mempunyai keuangan yang cukup untuk memenuhi  kewajibannya.  Pengendalian  anggaran public dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu:
1.   Membandingkan  kinerja  actual  dengan  kinerja yang dianggarkan;
2.   Menghitungkan  selisih  anggaran  ( favourable dan underfavourable variances );
3.   Menentukan  penyebab  yang  dapat  dikendalikan ( controllable )  dan  tidak  dapat  dikendalikan ( uncontrollable ) atas suatu varians;
4.   Merevisikan standard biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
c.   Alat kebijakan fiscal ( fiscal tool ). Anggaran sebagai alat  kebijakan  fiscal  pemerintah  digunakan  untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
d.   Alat  politik  ( political  tool ).  Anggaran  digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan  terhadap  prioritas  tersebut.  Pada  sektor public,  anggaran  merupakan  dokumen  publik sebagai  komitmen  eksekutif  dan  kesepakatan legislative  atas  penggunaan  dana  publik  untuk kepentingan  tertentu.  Pembuatan  anggaran  publik membutuhkan political  skill,  coalition  building , keahlian  bernegosiasi  dan  pemahaman  tentang prinsip  manajemen  keuangan  publik  oleh  para manajer  public.  Manajer  publik  harus  sadar sepenuhnya  bahwa  kegagalan  dalam  melaksanakan anggaran  yang  telah  disetujui  dapat  menjatuhkan kepemimpinannya  atau  paling  tidak  menurunkan kredibilitas pemerintah;
e.   Alat  koordinasi  dan  komunikasi  ( Coordination  and communication tool )
Anggaran  publik  yang  disusun  dengan  baik  akan mampu  mendeteksi  terjadinya  inkonsistensi  suatu
unit  kerja  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi. Disamping  itu,  anggaran  publik  juga  berfungsi sebagai  alat  komunikasi  antar  unit  kerja  dalam lingkungan
eksekutif. Anggaran
harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan;
f.   Alat  penilaian  kerja  ( performance  measurement tool ).  Anggaran  merupakan  wujud  komitmen  dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang  (legislative).  Kinerja  eksekutif  akan dinilai  berdasarkan  pencapaian  target  anggaran  dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
g.   Alat  motivasi  ( motivation  tool ).  Anggaran  dapat digunakan  sebagai  alat  untuk  memotivasi  manajer dan  stafnya  agar  bekerja  secara  ekonomis,  efektif dan  efisien  dalam  mencapai  target  dan  tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
h.   Alat  menciptakan  ruang  public  ( public  sphere) . Masyarakat,  LSM,  Perguruan  Tinggi  dan  berbagai organisasi  kemasyarakatan  harus  terlibat  dalam proses penganggaran politik. Kelompok masyarakat yang  terorganisir  akan  mencoba  mempengaruhi anggaran  pemerintah  untuk  kepentingan  mereka. Kelompok  lain  dari  masyarakat  yang  kurang terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran, tuna wisma dan kelompok lain yang tak terorganisir akan dengan  mudah  dan  tidak  berdaya  mengikuti tindakan  pemerintah.  Jika  tidak  alat  untuk menyampaikan  suara  mereka,  maka  mereka  akan mengambil  tindakan  dengan  jalan  lain  seperti tindakan  massa,  melakukan  boikot,  vandalism  dan sebagainya.

## 2.1.5. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik
Menurut  Mardiasmo  (2005),  prinsip-prinsip anggaran sektor public melipti:
a.   Otorisasi  oleh  Legislatif.  Anggaran  publik  harus mendapatkan  otorisasi  dari  legislative  terlebih dahulu  sebelum  eksekutif  dapat  membelanjakan anggaran tersebut;
b.   Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah. Oleh  karena  itu,  adanya  dana  nonbudgetair  pada dasarnya  menyalahi  prinsip  anggaran  yang  bersifat komprehensif;
c.   Keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah  harus  terhimpun  dalam  dana  umum ( general find );
d .   Nondiscretinary Appripriation . Jumlah yang disetujui oleh dewan legislative harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif;
e.   Periodic.  Anggaran  merupakan  suatu  proses  yang periodic, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan;
f.   Akurat.  Estimasi  anggaran  hendaknya  tidak memasukkan  cadangan  yang  tersembunyi  ( hidden reserve )  yang  dapat  dijadikan  sebagai  kantorng- kantong  pemborosan  dan  inefisiensi  anggaran  serta
dapat  mengakibatkan  munculnya  underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran;
g.   Jelas.  Anggaran  hendaknya  sederhana,  dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan;
h.   Diketahui  publik.  Anggaran  harus  diinformasikan kepada masyarakat luas.

## 2.1.6.  Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik
APBN/APBD  yang  dipresentasikan  setiap  tahun oleh  eksekutif,  member  informasi  rinci  kepada DPR/DPRD  dan  masyarakat  tentang  program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas  kehidupan  rakyat,  dan  bagaimana  program- program tersebut dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran.  Proses  penyusunan  anggaran  mempunyai empat tujuan yaitu:
a.   Membantu  pemerintah  mencapai  tujuan fiscal dan meningkatkan  koordinasi  antar  bagian  dalam lingkungan pemerintah;
b.   Membantu  menciptakan  efisiensi  dan  keadilan dalam  menyyediakan  barang  dan  jasa  publik melalui proses pemrioritasan;
c.   Memungkinkan  bagi  pemerintah  untuk  memenuhi prioritas belanja;
d.   Meningkatkan transparansi dan pertanggung- jawaban  pemerintah  kepada  DPR/DPRD  dan masyarakat luas.
Faktor dominan yang terdapat dalam penganggaran adalah:
a.   Tujuan dan target yang hendak dicapai;
b.   Ketersediaan  sumber  daya  (faktor-faktor  produksi yang dimiliki pemerintah);
c.   Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target;
d.   Faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  anggaran seperti  munculnya peraturan  pemerintah  yang baru, fluktuasi  pasar,  perubahan  sosial  dan  politik, bencana alam dan sebagainya.
Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa  aspek,  yaitu  aspek  penganggaran,  aspek akuntansi,  aspek  pengendalian  dan  aspek  auditing. Aspek  penganggaran  mengantisipasi  pendapatan  dan belanja  ( revenues  and  expenditures ),  sedangkan  aspek akuntansi  terkait  dengan  proses  mencatat,  mengolah dan  melaorkan  segala  aktivitas  penerimaan  dan pengeluaran  ( receipts  and  disbursements )  atas  dana pada saat anggaran dilaksanakan. Aspek penganggaran  dipandang  sebbagai  isu  sentral  bila dipandang  dari  sisi  waktu.  Aspek  akuntansi  lebih bersifat retrospective (pencatatan  pada  masa  lalu), maka  aspek  penganggaran  lebih  bersifat prosfective atau anticipatory (perencanaan  masa  yang  akan datang), (Mardiasmo, 2005).

## 2.1.7.  Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Anggaran
Ditingkat  nasional,  penentuan  prioritas-prioritas anggaran  dan  negosiasi  alokasi  anggaran  yang
digunakan  sangat  desentralisasi.  Berdasarkan  hal tersebut,  maka  pemain  kunci  dalam  proses  anggaran adalah  DPR,  Kabinet  dan  departemen-departemen ditingkat  nasional.  Di  tingkat  nasional  biasanya terdapat  sebuah  badan  yang  bertanggungjawab  untuk mengkoordinasikan proposal anggaran untuk pengeluaran masing-masing bidang fungsional pemerintah.  Mereka  memperoleh  proposal  untuk pendanaan  seluruh  departemen  menurut  fungsi  dan membuat skala prioritas anggaran (Mardiasmo, 2005).
Desentralisasi beberapa keputusan tentang  alokasi sumber  daya  pada  tingkat  propinsi,  kabupaten/kota member  arti  bahwa  proses  anggaran  harus  mempu untuk  mengakomodasi  pemain-pemain  baru  yaitu pemerintnah  dan  legislative  di  tingkat  daerah.  Pihak- pihak yang terlibat dalam proses anggaran dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu:
a. Eksekutif ,
Secara umum,
eksekutif
bertanggungjawab  untuk  membuat  keputusan  dan melaksanakan  undang-undang  negara.  Eksekutif bertanggungjawab  untuk  merancang  anggaran. Eksekutif juga harus membuat kerangka pengeluaran  jangka  menengah,  mengatur  seluruh sumber  daya  keuangan  negara  dan  memonitor departemen dalam membelanjakan uang negara;
b. Legislatif ,  Legislatif  membuat  dan  mengesahkan undang-undang serta mengawasi eksekutif.
Reformasi proses anggaran mencoba mereorganisasi proses anggaran,
sehingga
legislative lebih berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sebenarnya legislative mempunyai wewenang  untuk  mengubah  anggaran,  tetapi  tidak dapat membuat ulang angaran. Legislative bertanggungjawab  menentukan  visi,  misi,  tujuan, arah dan kebijakan, strategi dan penentuan prioritas secara  luas  baik  ditingkat  nasional  maupun  daerah. Tanggungjawab utamanya adalah memformulasikan strategi  ditingkat  nasional  dan  di  tingkat  daerah. Reformasi  anggaran  harus  dapat  meningkatkan peran legislative dalam proses anggaran. Kemampuan legislative untuk memenuhi kewajibannya  terkadang  dibatasi  oleh  keterbatasan waktu  untuk  mengkaji  dan  membahas  anggaran dalam  komisi.  Keadaan  tersebut  menyebabkan peran  legislatif  berkurang  karena  cenderung  hanya sebagai formalitas dalam proses anggaran, sehingga tidak    mereviewnya  secara  lebih  mendalam.  Peran utama legislatif dalam pengawasan, dapat dikerjakan malalui komisi khusus.
c. Masyarakat ,  Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses anggaran  diharapkan  mampu  mengatasi  berbagai permasalahan  anggaran,  seperti  kebocoran  dan pemborosan  atau  penyimpangan  pengalokasian anggaran  yang  cendrung  lebih  berorientasi  pada kepentingan  birokrasi  dan  bukan  kepentingan masyarakat.  Peran  aktif  masyarakat  dengan  cara memberikan  informasi,  menyampaikan  saran  dan pendapatnya secara bertanggungjawab dan langsung kepada  DPR  atau  melalui  Lembaga  Swadaya
Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah.

## 2.2.   Kinerja  Manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah
Kinerja  manajerial  merupakan  kinerja  para individu  dalam  kegiatan-kegiatan  manajerial  seperti perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan  staf, negoisasi dan perwakilan (Mahoney,  1963).  Dalam    konteks    organisasi pemerintah    daerah,    pengukuran  kinerja  SKPD dilakukan    untuk    menilai    seberapa    baik    SKPD tersebut    melakukan  tugas    pokok    dan    fungsi    yang dilimpahkan    kepadanya    selama    periode  tertentu. Pengukuran    kinerja    manajerial  Satuan    Kerja Perangkat    Daerah  merupakan    wujud    dari vertical accountability yaitu  pengevaluasian  kinerja bawahan oleh  atasannya    dan    sebagai    bahan horizontal accountability pemerintah    daerah    yaitu    kepada masyarakat  atas  amanah  yang  diberikan  kepadanya. Dalam      melakukan    proses    pengelolaan      keuangan daerah  masing-masing  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD)    sesuai    dengan    ketetapan    Permendagri Nomor 13 Tahun  2006  dikatakan  sebagai  pengguna anggaran    melakukan    tugas    antara    lain    dari    proses penyusunan  APBD,  pelaksanaan  dan  penatausahaan belanja,  pelaksanaan  dan  penatausahaan  pendapatan, akuntansi  dan  pelaporan    sampai    kepada    perubahan APBD.
Penilaian    kinerja  sesungguhnya  merupakan penilaian atas perilaku  manusia  dalam  melaksanakan peran    yang    mereka    mainkan    didalam    organisasi Mulyadi  (2001:  416).    Secara  umum    kinerja didefinisikan    sebagai  evaluasi    terhadap    pekerjaan yang  dilakukan  lewat  atasan  langsung,  teman dirinya sendiri    dan    bawahan.    Penilaian    dilakukan    untuk menekan  perilaku  yang   tidak  semestinya  dan  untuk merangsang    dan      menegakkan    perilaku  yang semestinya    diinginkan      melalui      umpan    balik    hasil kinerja pada waktunya  serta  penghargaan,  baik  yang bersifat  instrintik  maupun  ekstrinsik. Seseorang yang memegang  posisi  manajerial    diharapkan    mampu mengahasilkan      suatu    kinerja    manajerial,    berbeda dengan    kinerja    karyawan  yang      pada    umumnya bersifat    kongkrit,    sedangkan      kinerja    manajerial bersifat    abstrak    dan    komplek.    Manajer menghasilkan    kinerja    dengan    mengarahkan    bakat dan    kemampuan,  serta  usaha  beberapa  orang    lain yang  berada  didalam  daerah  wewenangnya.  Kinerja manajerial  yang  diperoleh  manajer  merupakan  salah satu  faktor  yang  dapat  dipakai  untuk  meningkatkan efektifitas  organisasi.

## 2.3.   Ketapatan Skedul Anggaran
Prinsip-prinsip  dasar  anggaran,  menurut  Schick (1998)  adalah  komprehensif  (anggaran  harus  meliputi semua  penerimaan  dan  pengeluaran),  akurat  (anggaran harus  mencatat  semua  transaksi  dan  aliran  dana), anualitas (anggaran harus mencakup periode yang pasti,
biasanya  satu  tahun),  otorisasi  (dana  publik  harus dikeluarkan  sesuai  kewenangan  berdasarkan  aturan hukum) dan transparan (pemerintah harus mempublikasikan secara tepat waktu informasi mengenai  estimasi  pengeluaran  dan  pengeluaran aktual).  Prinsip-prinsip  ini  diimplementasikan  melalui aturan-aturan  pelaksanaan  yang  menetapkan  ruang lingkup  anggaran,  informasi  yang  harus  dimasukkan dalam anggaran, jadwal pelaksanaan, formulir-formulir yang  digunakan,  otorisasi  yang  diperlukan  sebelum pengeluaran dana dilaksanakan, dan sebagainya.

## Tabel. 1

## Isi / Substansi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Dokumen Isi / Substansi RPJMD 1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2. Gambaran  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Kerangka Pendanaan
3. Analisa Isu-Isu Strategis
4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5. Strategi dan Arah Kebijakan
6. Kebijakan  Umum  dan  Program  Pembangunan Daerah
7. Indikasi  Rencana  Program  Prioritas  yang
Disertai Pendanaan
8. Penetapan Indikator Kinerja Daerah 9. Kaidah Pelaksanan Renstra SKPD 1. Gambaran Pelayanan SKPD 2. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Visi,  Misi,  Tujuan  dan  Sasaran,  serta  Strategi dan Kebijakan
4. Rencana  Program  dan  Kegiatan,  Indikator Kinerja,  Kelompok  Sasaran  &  Pendanaan
Indikatif 5. Indikator  Kinerja  SKPD  yang  Mengacu  pada Tujuan dan Sasaran RPJMD RKPD 1. Evaluasi  Hasil  Pelaksanaan  RKPD  Tahun  Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Rancangan  Kerangka  Ekonomi  Daerah  dan
Kebijakan Keuangan Daerah
3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 4. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Renja SKPD 1. Program dan Kegiatan 2. Lokasi Kegiatan
3. Indikator Kinerja
4. Kelompok Sasaran 5. Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju KUA – PPAS 1. Target  Pencapaian  Kinerja  yang  Terukur  dari Program-Program yang akan Dilaksanakan oleh Pemerintah  Daerah  untuk  Setiap  Urusan Pemerintahan Daerah 2. Proyeksi  Pendapatan  Daerah  dan  Alokasi
Belanja Daerah
3. Sumber  dan  Penggunaan  Pembiayaan  yang
Disertai dengan Asumsi yang Mendasarinya
4. Perkembangan  Ekonomi  Makro  dan  Perubahan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang Ditetapkan oleh Pemerintah. RKA / DPA SKPD 1. Rencana Pendapatan, 2. Rencana Belanja untuk Masing-Masing
Program dan Kegiatan, 3. Rencana Pembiayaan
4. Prakiraan Maju untuk Tahun Berikutnya
5. Standar Biaya
6. Prestasi  Kerja  yang  akan  Dicapai  dari  Program dan Kegiatan yang Terdiri dari Indikator, Tolok Ukur Kinerja dan Target Kinerja
Sumber: Hendra Cipta (2011).
Proses  penyusunan  APBD  (Pasal  17-20  UU Nomor  17/2003)  dimulai  dengan  Pemerintah  Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya  sejalan  dengan rencana pemerintah daerah sebagai  landasan    penyusunan  RAPBD  kepada  DPRD selambat-lambatnya  pertengahan  Juni  tahun  berjalan. Selanjutnya  DPRD  membahas kebijakan  umum  APBD yang  diajukan  oleh  pemerintah  daerah  pembicaraan RAPBD  tahun  anggaran  berikutnya.  Berdasarkan kebijakan  umum  APBD  yang  telah  disepakati  dengan DPRD,  pemerintah  daerah  bersama  DPRD  membahas prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara  untuk dijadikan  acuan  bagi  setiap  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD).

## 2.4.   Karakteristik Tujuan Anggaran
Kenis  (1979)  mengemukakan  lima Budgetary  Goal Charactristics yang saling berkaitan antara satu dengan yang  lainnya  dan  diharapkan  dapat  meningkatkan kinerja yaitu:
1.  Partisipasi Penyusunan Anggaran ( Budgetary Participation )
2.   Kejelasan Sasaran Anggaran (Budget Goal Clarity)
3.   Kesulitan Sasaran Anggaran ( Budget Goal Difficult ) 4.   Evaluasi Anggaran ( Budgetary Evaluation)
5.   Umpan Balik Anggaran ( Budgetary Feedback )

## 2.5.   Kerangka Pemikiran
2.5.1.  Pengaruh  Ketapan  Skedul  Penganggaran Terhadap Manajerial
Ketepatan  skedul  penganggaran  merupakan  tingkat kesesuaian    waktu    penganggaran    yang    telah dilaksanakan dibandingkan dengan kalender penganggaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun    2006    yakni mulai    dari    penetapan    Peraturan    Daerah    tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
H1:   Ketepatan  skedul  penganggaran  berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
2.5.2.  Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Manajerial Indriantoro (2000) dalam
Ratnawati (2004) menyebutkan  semakin  tinggi  tingkat  keterlibatan manajer  dalam  proses  penyusunan  anggaran,  akan meningkatkan  kinerja.  Dengan  demikian,  model konseptual yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah: H 2 :   Partisipasi  penganggaran  berpengaruh  positif terhadap kinerja Manajerial.
2.5.3.  Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran

## Terhadap Kinerja Manajerial
Locke  (1968)  dalam  Andy  (2009)  menyatakan  bahwa mencantumkan sasaran anggaran secara spesifik  adalah sebih  produktif  dibandingkan  dengan  tidak  adanya sasaran  yang  spesifik    dan  hanya  akan  mendorong karyawan  melakukan  yang  terbaik.  Kejelasan  sasaran anggaran  diharapkan  dapat  membantu  manajer  untuk mencapai  tujuan  perusahaan  sebagaimana  yang
tercantum  dalam  perencanaan  anggaran,  sehingga secara logis kinerja dapat tercapai. Beberapa penelitian yang  lainnya  yang  diungkapkan  dalam  Kenis  (1979), menyebutkan  bahwa  kejelasan  dan  spesifikasi  sasaran berpengaruh positif terhadap komitmen dan pencapaian tujuan  (Latham  dan  Yuki,  1975;  Steers,  1975; Ivancevich, 1976). Dengan demikian, model konseptual yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah:
H3:   Kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  positif terhadap kinerja
pelaksanaan
anggaran pemerintah.
2.5.4.  Pengaruh Kesulitan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial
Locke  dan  Schweiger,  1979,  dalam  Istiyani,  2009). Locke  (1968)  dalam  Kenis  (1979)  menyimpulkan bahwa  sasaran  anggaran  yang  lebih  sulit  akan mengakibatkan  kinerja  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan sasaran anggaran yang lebih mudah. Carrol dan Tosi (1979) dalam Istiyani (2009) menyebutkan bahwa kesulitan  sasaran  juga  berhubungan  positif  terhadap kriteria keberhasilan. Dengan demikian, model konseptual yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah: H4:   Kesulitan  sasaran  anggaran  berpengaruh  positif terhadap kinerja manajerial.

## 2.5.5.  Pengaruh  Umpan  Balik  Anggaran  Terhadap Kinerja Manajerial
Becker  dan  Green  (1962)  dalam  Kenis  (1979) menyatakan  bahwa  umpan  balik  terhadap  sasaran anggaran  yang  dicapai  adalah  variabel  penting  yang memberikan  motivasi  kepada  manajer.  Jika  anggota organisasi  tidak  mengetahui  hasil  yang  diperoleh  dari upayanya  untuk  mencapai  sasaran,  maka  ia  tidak mempunyai  dasar  untuk  merasakan  kesuksesan  atau kegagalan,  dan  tidak  ada  insentif  untuk  menunjukkan kinerja  yang  lebi  baik.  Kenis  (1979)  menyimpulkan umpan  balik  mengenai  tingkat  pencapaian  sasaran anggaran  tidak  efektif  dalam  memperbaiki  kinerja  dan hanya efektif secara marginal dalam memperbaiki sikap manajer.  Carrol  dan  Tosi  (1970),  Steers  (1975),  Kim dan  Hammer  (1976)  dalam  Kenis  (1979)  juga mendukung  pengaruh  positif  dan  signifikan  umpan balik  terhadap  kinerja.  Dengan  demikian,  model konseptual yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah:
H5:   Umpan  balik  anggaran  berpengaruh  positif terhadap kinerja manajerial.

## 2.5.6.  Pengaruh  Evaluasi  Anggaran  Terhadap Kinerja Manajerial
Munawar (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh  terhadap  perilaku  aparat  pemerintah daerah  Kab.  Kupang  .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa dalam  menyiapkan  anggaran  mereka  selalu  melakukan evaluasi  kegiatan-kegiatan  yang  telah  diprogramkan dan  pada  pelaksanaan  anggaran,  mereka  juga melakukan  evaluasi  terhadap  kegiatan  yang  telah dilakukan  sehingga  kinerja  mereka  menjadi  lebih  baik.
Dengan  demikian,  model  konseptual  yang  ingin  diuji dalam penelitian ini adalah:
H6:   Umpan  balik  anggaran  berpengaruh  positif terhadap kinerja manajerial.

## Gambar. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

## Gambar. 2 Model Penelitian
Keterkaitan  antara  variabel  independen  dengan variabel  dependen  dapat diuraikan  sebagai  berikut:
1.  Semakin    tinggi    tingkat    ketepatan      skedul anggaran,  maka semakin  tinggi  kinerja manajerial Satuan    Kerja  Perangkat    Daerah  Kabupaten Batanghari  Provinsi  Jambi.
2.  Semakin    tinggi    tingkat    keberhasilan  karakteristik tujuan     anggaran,     maka  semakin tinggi  kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten  Batanghari  Provinsi  Jambi.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam  penelitian ini adalah berupa data primer,  dan  data  sekunder,  data    primer    dengan menggunakan    instrumen    kuesioner    data  sekunder berupa  Perda  tahun    2010  sampai  dengan  2014  dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten  Batanghari  (RPJMD)  dan  Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  (DPA).    Pengumpulan    data dilakukan    dengan    cara    metode    dokumentasi    dan observasi  serta   dilengkapi   dengan  survei  lapangan. Selain    itu    untuk    mendalami    faktor  -  faktor    yang mempengaruhi  kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan    juga    wawancara    mendalam    ( in-depth interview) .  Sumbernya  adalah  Kasubbag  Perencanaan/ Kabid  Program  SKPD  pada  Kabupaten  Batanghari yang menjadi responden penelitian.

## 3.2.  Analisis Deskriptif Variabel
Analisa  ini  merupakan  analisa  terhadap  variabel Ketepatan  Skedul  anggaran  (X1),  Karakteristik  tujuan anggaran  (X2),  Dependen  Kinerja  manajerial  (Y). Dimana  untuk  melakukan  analisa  akan  dilakukan berdasarkan  hasil  pernyataan  responden  pada  masing- masing pertanyaan disetiap variabel.

## 3.3.  Metode Analisis Data
Analisis  data  dengan  menggunakan  metode analisis  deskriptif  dan  pengujian    hipotesis    dilakukan dengan    menggunakan    statistik    deskriptif  untuk menganalisa  data  dengan  cara  mendeskripsikan  data yang    telah    terkumpul  tanpa  bermaksud  membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi,  bentuk  model  analisis  regresi  berganda, bertujuan  untuk  memprediksi    kekuatan    pengaruh variabel  independen  terhadap  variabel  dependen (Sekaran, 2006).
Model  analisis  regresi  linier  berganda  dalam penelitian  ini  dengan  persamaan  regresi  adalah: Y = α + β1X 1 + β2X 2 + e di mana :
Y=   Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah α=   Konstanta β=   Slope atau koefisien regresi atau intersep X1=  Ketepatan skedul penganggaran X2=  Karakteristik tujuan anggaran e=   error

## 3.4.  Metode Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Data  menggunakan    kuesioner  maka  keabsahan suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh kesungguhan  jawaban    pertanyaan    kuesioner    para responden.

## 3.4.1. Uji validitas
Uji  validitas  dimaksudkan  untuk  menilai  sejauh mana suatu alat ukur diyakini dapat dipakai sebagai alat untuk  mengukur  item-item  pertanyaan/pernyataan kuesioner  dalam  penelitian.

## 3.4.2. Uji reliabilitas
Uji    reliabilitas    dilakukan    untuk    mengukur tingkat    konsistensi    antara  hasil    pengamatan    dengan instrumen    atau    alat    yang    digunakan    pada    waktu yang  berbeda-beda  teknik  yang  digunakan  untuk mengukur  reliabilitas  pengamatan  adalah  dengan
menggunakan  koefisien croncbach  alpha ,  yaitu instrumen  dikatakan reliable jika  memiliki  nilai cronbach  alpha lebih besar dari 0,5.

## 3.5.  Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum  dilakukan  pengujian  hipotesis  dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka diperlukan  pengujian  asumsi  klasik  yang  meliputi pengujian normalitas , linieritas , mulikolinearitas , autokorelasi dan heteroskedastitas .

## 3.5.1. Uji normalitas
Tujuan  uji    normalitas    adalah    untuk    mengetahui apakah    distribusi    data  mengikuti    atau    mendekati distribusi  normal. Data  yang  baik  adalah  data yang mempunyai  pola  seperti  bentuk  lonceng  pada  diagram histogram. Uji normalitas data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Uji  Kolmogorov-Smirnov. Kriteria pengujian satu sampel menggunakan pengujian  satu  sisi  yaitu  dengan  membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu yaitu:

## 3.5.2. Uji multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan  untuk  menguji,  apakah ditemukan  atau  tidak  korelasi  diantara  variabel independen.  Jika  terjadi  korelasi  antar  variabel independen    maka    akan    ditemukan    adanya    masalah multikolinierita s.

## 3.5.3. Uji heteroskedastisitas
Uji  ini  bertujuan  untuk  melihat  apakah  dalam  model regresi  terjadi  ketidaksamaaan  variabel  dari    residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap, maka  disebut homokedastisitas ,  dan  jika  berbeda disebut heteroskedastisitas .

## 3.6.  Pengujian Hipotesis
Untuk  menguji  ada  tidaknya  pengaruh  dari variabel  bebas  secara  menyeluruh    terhadap  variabel terikat  dilakukan  dengan  menggunakan:

## 3.6.1. Uji t
Uji  t  ini  digunakan  untuk  menguji  koefisien  regresi secara  individual  yaitu  antara  variabel  independen dengan variabel dependen.

## 3.6.2. Uji f
Uji ini dipergunakan untuk mengetahui bagai manakah pengaruh  variabel  independen  secara  bersama-sama. Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukan  apakah semua  variabel  bebas  yang  dimasukan  dalam  model mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama  terhadap variabel terikat.
3.6.3. Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji t ini bertujuan menentukan proporsi presentase total varian  dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independent secara bersama-sama.

## 3.7.  Pembatasan Masalah
Peneliti memberikan pembatasan mengenai kinerja  manajerial  yang  mana  menurut  pendapat (Mahoney,  1963,  1965)  tentang  Kinerja  Aparat Pemerintah  Daerah  mempunyai  9  indikator,  sedangkan dalam  penelitian  ini  penulis  hanya  membahas  5 indikator diantaranya yaitu: perencanaan, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan dan pemilihan staff.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Skedul Anggaran Pemerintah Daerah

## Kabupaten Batanghari
Proses  penyusunan  APBD  di  mulai  dengan
Pemerintah  Daerah  menyampaikan  kebijakan  umum APBD  tahun  anggaran  berikutnya  sejalan  dengan rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan  RAPBD  kepada  DPR.  Selanjutnya  DPR membahas kebijakan-kebijakan umum mengenai APBD  yang di ajukan oleh Pemerintah Daerah, karena pembahasan  ini  perlu  .di  buatkan  skedul  agar  semua proses berjalan dengan baik dan tertib.
BAPPEDA  Kabupaten  Batanghari  mengajukan surat  kepada  DPRD  Kabupaten  Batanghari  mengenai pelaksanaan  Rapat  Penyusunan  Anggaran  Tahunan berikut  jadwal  sebagaimana  table  di  atas,  dari  DPRD kemudian mengkonfirmasi mengenai perubahan jadwal yang telah di tetapkan.

## 4.2.  Perkembangan  Anggaran  Pemerintah  Daerah Kabupaten Batanghari
Anggaran  Pemerintah  berisi  rencana  kegiatan yang  di  presentasikan  dalam  bentuk  rencana  perolehan pendapatan  dan  belanja.  Dalam  bentuk  yang  paling sederhana,  anggaran  pemerintah  merupakan  suatu dokumen  yang  menggambarkan  kondisi  keuangan  dari suatu  SKPD  yang  meliputi  informasi  mengenai pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari.
4.3.  Ketepatan  Skedul  Anggaran  dan  karakteristik tujuan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari
Ketepatan skedul anggaran merupakan tingkat kesesuaian  waktu  penyusunan  anggaran  yang  di laksanakan di bandingkan dengan kalender penyusunan anggaran  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  tahun  2006,  yakni mulai  penyusunan  anggaran  dari  SKPD      sampai dengan penetapan peraturan Daerah tentang APBD.
4.3.1.  Tanggapan  responden  ketepatan  skedul anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah Kabupaten Batanghari.
Sistem prosedur pelaksanaan anggaran Kabupaten Batanghari  melalui  hasil  observasi  setelah  APBD ditetapkan,  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah memberitahukan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyampaikan  Dokumen
Pelaksanaan  Anggaran  untuk  masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang  dipimpinnya berdasarkan alokasi  anggaran  yang  ditetapkan  dalam  penjabaran APBD.  Dari  lima  item  pertanyaan  yang  di  berikan mendapatkan  hasil    indek  rata-rata    dengan  nilai  3,519 dengan sangat  baik.
Dari  gambaran  dan  uraian  dari  hasil  kuesioner dengan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  bagian penyusun  anggaran  pada  Kantor  Bappeda  Batanghari bahwa  skedul  anggaran  bisa  saja  berubah  dan mengalami keterlambatan dikarenakan oleh:
1.   Kebijakan pimpinan; adanya anggaran yang sifatnya urgen  dan  di  luar  rencana  anggran  yang  telah  di buat.
2.  Anggaran perubahan terjadi karena adanya perubahan asumsi pendapatan dan belanja.
3.   Pembahasan  yang  alot  dengan  pihak  legislative yang  menyebabkan  jadwal  pengesahan  anggaran tertunda/molor dari jadwal semula.
4.3.2.  Tanggapan responden terhadap karakteristik tujuan  anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari.
Proses anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak  tentang  apa  yang  akan  dicapai  dan  keterkaitan tujuan  dengan  berbagai  program  yang  akan  dilakukan, sangat  krusial  bagi  kesuksesan  anggaran.  Di  tahap  ini, proses  distribusi  sumber  daya  mulai  dilakukan. Pencapaian  konsensus  alokasi  sumber  daya  menjadi pintu  pembuka  bagi  pelaksanaan  anggaran.  Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali  melewati  tahap  yang  melelahkan,  sehingga perhatian  terhadap  tahap  penilaian  dan  evaluasi  sering diabaikan. Dari 8 item pertanyaan pada kuesioner yang disebarkan  terdapat  indek  rata-rata 3,38 dengan penilaian sedang .
Berdasar  hasil  dari  rata-rata  indeks  dari  table menunjukkan bahwa rata-rata penilaian pada kuesioner menjawab  netral  (dengan  penilaian  sedang).  Hal  ini sejalan  dengan  hasil  pengamatan  dan  wawancara  yang saya  lakukan,  dimana  partisipasi  dalam  penyusunan anggaran  rutin  Kasubag  TU/Sekretaris  di  bantu  oleh staf PPK dan staf keuangan berjalan sesuai.
Kejelasan  sasaran  anggaran,  terlihat  pada  saat program  kegiatan  SKPD  sesuai  dengan  TUFOKSI SKPD  masing-masing  hal  tersebut  yaitu  RENSTRA dan    RPKJM  disesuaikan  dengan  program  kerja  yang akan dilaksanakan oleh SKPD, yang  mana  mempunyai rencana  kerja  yang  berkelanjutan.  Sedangkan  kesulitan sasaran  anggaran,  dalam  menyusun  anggaran  harus berdasarkan  kebutuhan  sesuai  dari  awal  perencanaan, pembuatan,  pelaksanaan  dan  hasil    yang  didapat  karna kalau tidak sesuai maka pengajuan anggaran tidak akan disetujui. Dan kesulitan lainnya kurangnya SDM dalam penyusun  anggaran,  juga  dalam  pengajuan  anggaran kita  harus  mampu  untuk  adu  argument  dngan  tim Panggar yang kadang melelahkan.
Evaluasi anggaran di SKPD pemerintah mempunyai  Tim  pemeriksa  yaitu;  Inspektorat,  BPKP, BPK dan KPK.
Umpan balik dari pelaksanaan anggaran merupakan  tolak  ukur  dan  acuan  untuk  menyusun anggaran yang akan datang.
4.3.3.  Kinerja  manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari.
Penilaian  Kinerja  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah merupakan proses dimana organisasi mengevaluasi/menilai  kinerja  karyawan.  Kegiatan  ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan  umpan  balik  kepada  para  karyawan tentang  kinerja  mereka  (Hani  Handoko,1988).  Dari  5 item  pertanyaan  yang  di  sebar  melalui  kuesioner terdapat  nilai  indek  rata-rata 3,5614 dengan  penilaian baik.
Dari  nilai  rata-rata  indeks  menunjukkan  rata-rata jawaban  dari  kuesioner  setuju  dengan  pernyataan tersebut tentang perencanaan, pengkoordinasian, evaluasi  dan  pengawasan.  Untuk  empat  indikator  ini pimpinan  pada  SKPD  bisa  melaksanakan  dengan  baik. Sedangkan untuk pemilihan staf/pegawai kepala SKPD hanya  mengajukan  kepada  BEKADE  sesuai  dengan yang di butuhkan, dalam hal ini tidak ada penyeleksian pada SKPD bersangkutan.
4.3.4.  Apakah    ketepatan    skedul    anggaran,  dan karakteristik  tujuan  anggaran  berpengaruh terhadap  kinerja  manajerial  Satuan  Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari
Peneliti  melakukan  perhitungan  statistik  mengenai Ketepatan  Skedul  anggaran  (X1),  Karakteristik  tujuan anggaran  (X2),  terhadap  Kinerja  Menagerial  (Y), Lokasi  peneliti  terlebih  dahulu  melakukan  pengujian validitas  dan  reliabilitas  data  terhadap  quisioner  yang telah disebarkan.
1)  Uji validitas
Validitas instrument pada variabel penelitian ini.
2)  Uji reliabilitas data
Menentukan  masing-masing  nilai  Cronbach’s  alpha hitung  dalam  penelitian  ini  >0,60.  Sehingga instrument  pengamatan  yang  di  gunakan  dalam variable penelitian ini di nyatakan andal.
3)  Uji asumsi klasik
Model regresi berganda yang digunakan dalam pengujian  hipotesis  dikatakan  model  yang  baik apabila  model  tersebut  memenuhi  normalitas  data dan  terbebas  dari  asumsi-asumsi  klasik,  yaitu normalitas,  multikolinearitas,  autokorelasi  dan heteroskedastisitas (Sujianto,2009). Dalam penelitian ini, asumsi klasik autokorelasi tidak diuji dengan  alasan  data  yang  dikumpulkan  dan  diolah merupakan  data cross  section, sedangkan  masalah autokorelasi sering terjadi pada data time series .

## -   Uji Normalitas
Hasil  uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  dalam  model  regresi  variabel  terikat (dependen)  dan  variabel  bebas  (independen) memiliki distribusi normal.
Grafik  hisogram  berikut  ini  dapat  kita  lihat bahwa penyebaran data pada
sumbu
diagonal  cendrung  mengikuti  garis  diagonal, maka model regrsi memenuhi asumsi normalitas.
-   Uji Multikolinearitas
Menguji  adanya  multikolinearitas  dapat  dilihat melalui Variance  Inflantion  Factor  (VIF) >  10 dan tolerance <  0.1.  Variabel  Skedul  anggaran (X 1 )  dengan  nilai  VIF  3.285        dan  variabel Karakteristik tujuan anggaran  (X 2 ) dengan nilai VIF  3.285  adalah  nilai  VIF  <  10.  Pada  variabel Skedul  anggaran  (X 1 )  dengan  nilai tolerance 0,304 dan  variabel  Karakteristik  tujuan    (X 2 ) dengan  nilai tolerance0,304 adalah  nilai  nilai Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tidak terdapat  korelasi  variabel-variabel  bebas  antara satu  dengan  yang  lainnya,  atau  variabel independent pada penelitian ini bebas multikol .
Uji heterokedastisitas menujukan bahwa variansi variabel  tidak  samauntuk  pengamatan.Jika variansi  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain  tetap,  maka  disebut Hoteroskedastisitas.      Model  regresi  yang  baik adalah  heteroskedatisitas  atau  tidak  terjadi heterokedasitas  karena  data  cross  section memiliki  data  yang  mewakili  berbagai  ukuran (kecil,sedang dan besar).
Berdasarkan  gambar  bahwa  ada  pola  yang jelas,  serta  titik-titik  menyebar  diatas  dan  dibawah angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  tidak  terjadi heteroskedastisitas.
4)  Analisis regresi
Teknik  analisis  regresi  berganda  digunakan untuk  mengetahui  besarnya  perubahan  variabel terikat yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada variabel bebas.
Berdasarkan  tabel  dapat  dianalisa  bawah model dianalisis model estimasi sebagai berikut:
Kinerja  manajerial  =    0,1.956    +  0,539  X 1 +  0,155
X 2
Dimana:
Y  = Kinerja manajerial X 1 = Ketepatan Skedul anggaran X 2 = Karakteristik tujuan anggaran
-   Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  menguji  apakah secara simultan (bersama-sama) yang menggambarkan pengaruh    penetapanan  skedul anggaran (X 1 ) dan  Variabel karakteristik tujuan
anggaran  (X 2 )  secara  bersama-sama  terhadap variabel  Variabel  kinerja manajerial (Y).
Uji  F  dilakukan  dengan  membandingkan nilai  F hitung dengan  F tabel .  Nilai  F tabel pada  level signifikan  0,05  adalah  000  Hasil  pengolahan statistik  analisis  regresi  menunjukkan  nilai  F= 87,005 yang signifikan pada level 0,000.
Jadi  F hitung >  F tabel yaitu  87,005  >  3,18  (sig. 0,000  <  0,05).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa model  regresi  dapat  digunakan  untuk  menguji pengaruh secara bersama-sama variabel dependen  terhadap  variabel  independen  yaitu penetapan  ketepatan  skedul  anggaran  dan karakteristik  tujuan  anggaran  secara  bersama- sama  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial. Dari  hasil  pengolahan  data  SPSS,  dapat  dilihat nilai sig sebesar  0,000  <  0,05  sehingga  model regresi yang dipakai dapat digunakan.
-   Uji T
Menguji  hipotesis secara  parsial  (sendiri- sendiri) yang  dikemukakan,  maka  dari  data  Uji T,  dapat  disimpulkan  bahwa  berdasarkan  nilai  t hitung, variabel X1, X2, signifikan pada alpha 5%.  Sebagaimana  diterangkan  bahwa  untuk pengujian  hipotesis  melalui  uji  t,  setelah  nilai  t hitung  diperoleh  langkah  berikutnya  adalah membandingkan  nilai  t  hitung  masing-masing variabel  bebas  dengan  nilai  t  tabel  hipotesis tersebut,    Ho  diterima  t  hitung<  t  tabel,  Ha diterima jika t hitung > t tabel
Berdasarkan nilai t hitung dan signifikansi yang diperoleh  yang  dapat  dilihat  pada  Tabel  4.16, maka  uji  hipotesis  pertama  dan  kedua  dapat dilakukan sebagai berikut:
a.  Hipotesis  pertama  yang  diajukan,  bahwa penetapan  skedul  anggaran  berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja manajerial.  Dari  pengolahan  data  yang diperoleh,  nilai  t tabel pada  alpha  0,05  adalah 1,67412.  Nilai  t hitung 5,639  untuk  variabel ketepatan    skedul  (X 1 )  pada  tingkat signifikansi 0,000. Adalah. Dengan demikian t hitung >  t tabel yaitu  5.639  >  1,67412  dan  taraf signifikansi 0,000. > 0,05. Hal ini
menunjukkan  bahwa  penetapan  ketepata skedul  anggaran  secara  parsial    berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.
b.  Hipotesis  kedua  yang  diajukan,  bahwa karakteristik  tujuan  anggaran  berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial.  Dari  pengolahan  data  yang diperoleh,  nilai  t tabel pada  alpha  0,05  adalah 1,67412    Nilai  t hitung 1.876  untuk  variabel karakteristik  tujuan  anggaran  (X 2 )  pada tingkat  signifikansi  0,67.  Dengan  demikian t hitung >  t tabel yaitu  1.876  >  1,67412  dan  taraf signifikansi  0,67.  Hal  ini  menunjukkan
bahwa  karakteristik  tujuan  anggaran  secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  Dengan  demikian  hipotesis kedua diterima.
-   Koefisien determinasi
Nilai Adjusted R square menunjukkan 771. Hal ini  mengindikasikan bahwa pengaruh penepatan skedul  anggaran  dan  karakteristik  tujuan anggaran  terhadap    kinerja  manajerial  adalah sebesar  77,1  %  sedangkan  22,9    %  ditentukan oleh faktor lain.
4.4.  Pembahasan
4.4.1.  Kondisi    ketepatan  skedul    anggaran  dan karakteristik  tujuan  anggaran    terhadap kinerja    manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah
Terlihat    dari  responden  ketepatan  skedul  anggaran menunjukan  bahwa  dari  6  item  pertanyaan  indek  rata- rata  menunjukan  nilai  3,59    katagori    ketepatan  skedul anggaran    dari  8  item  pertanyaan  indek  rata-rata menujukan  nilai  3,378.  Dari  pendapat  responden karakterisik  tujuan  anggaran    tredapat  indek  rata-rata 3,378 katagori baik.
4.4.2.  Pengaruh    ketepatan  skedul    anggaran  dan karakteristik  tujuan    anggaran  terhadap kinerja    manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah.
1)  Pengaruh ketepatan skedul
Terlihat  dari  hasil  penelitian  ketetapan  skedul anggaran  bahwa  skedul  anggaran  dan  kinerja manajerial  mempunyai  hubungan  yang  positif, semakin  tinggi  ketepatan  skedul  semakin  tinggi kinerja  manajerial    terliha  dari  hasil  regresi  Nilai t hitung 5,639  untuk  variabel  ketepatan    skedul  (X 1 ) pada  tingkat  signifikansi  0,000.  Dengan  demikian t hitung >  t tabel yaitu  5.639  >  1,67412  dan  taraf signifikansi  0,000.  >  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  ketepatan  skedul  anggaran  secara  parsial berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial.  Dengan demikian  hipotesis  pertama  diterima.  Bahwa Ketepatan    Skedul    Anggaran  berdasarkan  teori, Penganggaran  adalah  suatu  proses  perencanaan, persetujuan, pelaksanaan, pemantauan dan pemeriksaan  program-program  pemerintah  untuk satu  atau  beberapa  tahun  (Mikesell,  2007).  Sesuai dengan  asal-usulnya,  penganggaran  didefinisikan sebagai serangkaian prosedur-prosedur yang dilaksanakan  berulang-ulang    dari  tahun  ke  tahun, dengan  sedikit  atau  tanpa  perubahan,  yang dilakukan pemerintah untuk membagi-bagi sumberdaya kepada unit-unit kerjanya dan mengendalikan  setiap  pengeluaran  yang  dilakukan (Schick, 1998).
2)  Pengaruh karakteristik
Terlihat  dari  hasil  penelitian  Karakteristik tujuan  anggaran  dan  kinerja manajerial  mempunyai pengaruh,  semakin  tinggi  karakteristik  tujuan semakin tinggi kinerja manajerial. Telihat dari hasil penelitian dengan hasil regresi nilai t tabel pada alpha 0,05  adalah  1,67412    Nilai  t hitung 1.876  untuk variabel  karakteristik  tujuan  anggaran  (X 2 )  pada tingkat  signifikansi  0,67.  Dengan  demikian  t hitung > t tabel yaitu  1.876  >  1,67412  dan  taraf  signifikansi 0,67.    karakteristik  tujuan  anggaran  dalam  terori Kenis  (1979)  mengemukakan  lima Budgetary  Goal Charactristics yang  saling  berkaitan  antara  satu dengan  yang  lainnya  dan  diharapkan  dapat meningkatkan  kinerja  manajerial,  indikator  1. Partisipasi  penyusunan  anggaran  dengan    2  item pertanyan,  2.  Kejelasan  sasaran  anggaran  dengan  2 item  pertanyaan,  3.  Kesulitan  sasaranan  anggaran dengan  2  item  pertanyaan,  4.  Evaluasi  anggaran dengan 1 item pertanyaan, 5. Umpan balik dengan 1 item  pertanya.  Dari  pendapat  responden    kineja manajerial  terdapat 5 item pertanyaan dengan indek rata-rata  menujukkan  nilai  dengan  3,36  dengan katagori  baik.    Kinerja  lainnya  dikemukakan  oleh Simanjuntak  (2005)  yang  mengemukakan  kinerja adalah  tingkat  pencapaian  hasil  atas  pelaksanaan tertentu.  Dessler  (2009)  berpendapat:  kinerja (prestasi  kerja)  karyawan  adalah  prestasi  aktual karyawan  dibandingkan  dengan  prestasi  yang diharapkan  dari  karyawan.  Prestasi  kerja  yang diharapkan  adalah  prestasi  standar  yang  disusun sebagai    acuan    sehingga    dapat    melihat    kinerja karyawan sesuai    posisinya  dibandingkan  dengan standar  yang dibuat.
Hasil  penelitian  dari  hasil  regersi  bahwa menujukkan  hasil  uji    secara    simultan    (bersama  - sama)  nilai F hitung > F tabel yaitu 87,005 > 3,18 (sig.
0,000  <  0,05).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  model regresi  dapat  digunakan  untuk  menguji  pengaruh secara  bersama-sama  variabel  dependen  terhadap variabel  independen  yaitu  penetapan  ketepatan skedul  anggaran  dan  karakteristik  tujuan  anggaran secara  bersama-sama  berpengaruh  terhadap  kinerja manajerial.
Hasil  penelitian  terlihat  bahwa  dengan ketepatan  skedul  anggaran  dan  karakteristik  tujuan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten  Batanghari.  Berhasil  dengan  terlihat bahwa  daerah  kabupaten  Batanghari  pernah berpertasi dalam penyusunan anggaran.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
5.1.1.  Tanggapan  responden  tentang  ketepatan  skedul anggaran  Satuan  Kerja      Perangkat  Daerah
Kabupaten Batanghari, menujukkan bahwan dari 6  item  pertanyan  nilai  indeks  rata-rata menunjukkan nilai 3,519 dengan penilaian baik . 5.1.2.  Tanggapan responden karakteristik tujuan anggaran  Satuan  Kerja    Perangkat  Daerah Kabupaten Batanghari. Menujukan bahwa dari 8 item pertanyaan nilai indeks rata-rata menunjukan 3,38 dengan penilaian sedang.
5.1.3.  Kinerja    manajerial  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah Kabupaten Batanghari menunjukan nilai rata-rata 3,56 dengan penilaian baik.
Variabel    ketepatan  skedul  (X 1 )    berpengaruh positif  (signifikan)  terhadap  Kinerja  manajerial satuan  kerja  perangkat  Daerah  Kabupaten Batanghari hal ini terlihat dari nilai hitung lebih kecil  dari  t  tabel  (  0,5639  <  1,67412  ), Karakteristik tujuan anggaran (X 2 )  berpengaruh positif  (signifikan)  terhadap  Kinerja  manajerial satuan  kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Batanghari yaitu  nilai t hitung > t tabel ( 1.876 < 1,67412 )
Koefisien  Determinasi.  Nilai Adjusted  R square
menunjukkan 771. Hal ini mengindikasikan  bahwa  pengaruh  ketepatan skedul  anggaran  dan  karakteristik  tujuan anggaran  terhadap  kinerja  manajerial  adalah sebesar  77,1  %  sedangkan  22,9    %  ditentukan oleh faktor lain.

## 5.2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan sebelumnya  dapat  ditarik  beberapa  saran  sebagai berikut:
5.2.1.  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Batanghari  perlu memperhatikan  mental,  fisik  dan  kesehatan memberikan kompensasi lebih terhadap karyawan  agar  karyawan  lebih  termotivasi dalam  melaksanakan  tugas  seefektiv  mungkin dalam  pelaksanan    anggaran  pada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Batang Hari,    kinerja  aparat  pemerintah  daerah  karena dengan, Keberhasilan tersebut berulang kembali diawal  tahun  2012  ini  yakni  Pemkab.  Batang Hari  menerima  penghargaan  Laporan  Hasil Evaluasi  Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah Provinsi  dan  Kabupatan/Kota  Tahun  2011 termotivasi  dalam  melaksanakan  tugas  dalam penyusunan  anggaran  terhadap  kinerja  aparat pemerintah daerah.
5.2.2.  Pemerintah  daerah  perlu  melibatkan  para  SKP terutama  bagian  keuangan  dalam  penyusunan anggaran. Dalam melaksanakan tugas pelimpahan  wewenang  terhadap  bawahan  perlu sesuai dengan poksinya masing-masing.
5.2.3.  Bagi  para  peneliti  lain  diharapkan  agar  dapat mengumpulkan  data  primer  tidak  hanya  dari penyebaran  kuisioner  namun  harus  ditunjang dengan wawancara maupun observasi langsung.

## DAFTAR REFERENSI
Bambang,  S  dan  Muthaher,  O.  (2009). Pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran  terhadap Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah:  Budaya Organisasi  dan  Komitmen  Organisasi  Sebagai
Variabel  Moderating .  Tesis.  Universitas  Islam Sultan Agung.
Bastian,  I.  (2006). Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik .
Edisi 2. Salemba Empat: Jakarta.
Dessler,  G.  (2009). Manajemen  SDM buku  1.  Indeks: Jakarta.
Hansen  dan  Mowen,  (1995). Akuntansi  Manajemen . Jilid 1. Erlangga: Jakarta.
____.  2001. Akuntansi  Manajemen .  Salemba  Empat: Jakarta.
Herminingsih,  (2009). Pengaruh  Partisipasi  Dalam Penggangaran dan Peran Manajerial pengelolaan Keuangan daerah terhadap Kinerja Pemerintah  daerah  (Studi  Empiris  Pemerintah Kabupaten  Demak) .  Tesis.  Universitas  Sumatra Utara.
Hendra
Cipta, (2011). Analisis Penerapan Penganggaran  Berbasis  Kinerja  (Performance Budgeting)  Pada  Pemerintah  (Studi  Eksploratif
Pada  Pemerintah  Kabupaten  Tanah  Datar) . Tesis. USU
Ikhsan, A dan Ishak, M. (2005). Akuntansi Keperilakuan . Salemba Empat: Jakarta.
Kennis,  I.  (1979). The  Effect  of  Budgetary  Goal Characteristik  on  Manajerial  Attitude  and Performance, The Accounting Review . Vol. LIV. No.4. Oktober: 707-721.
Kusuma,  I.W.  (2004). Perlukah  Akuntan  Memahami Aspek  Keperilakuan? .  Media  Akuntansi.  No. 42/Tahun XI: 50-53.
Mahoney,  Thomas  A.  Thomas  H.  J.  and  Stephen  J  C.
(1963). Development of
Managerial Performance a Research approach .
Mardiasmo,  (2002). Akuntansi  Sektor  Publik .  Andi: Yogyakarta.
Maryanti,  H.  (2002). Pengaruh  Karakteristik  Tujuan Anggaran  Terhadap  Perilaku,  Sikap,  dan Kinerja  Pemerintah  Daerah  di  PropinsiNusa Tenggara  Timur.  Tesis .  Universitas  Sumatra Utara.
Mas'ud,  F.  (2004). Survai  Diagnosis  Organisasional Konsep  &  Aplikasi .  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro: Jakarta.
Mulyadi,  (2001). Akuntansi  Manajemen .  Edisi  3. Salemba Empat: Jakarta.
Milani, K.. (1975). The Relationship of Participation in Budget-setting to Industrial Supervisor Performance  and  Attitudes ,  A  Field  Study,  The
Accounting Review. pp. 274-284
Nafarin,  M.  (2004). Penganggaran  Perusahaan . Salemba Empat: Jakarta.
Nordiawan,  D.  (2007). Akuntansi  Pemerintahan . Salemba Empat: Jakarta.
Nordiawan,  D.  (2009). Akuntansi  Sektor  Publik . Salemba Empat: Jakarta.
Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor  59  Tahun 2007  Tentang    Perubahan  atas  Peraturan Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    13  Tahun 2006 Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan    Daerah,  (2008).  Tentang  Pembentukan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Prawirosentono,  (1999). Kebijakan  Kinerja  Keuangan . BPFE: Yogyakarta
Purwanto,  D.  (2006). Komisaris  Bisnis .  Edisi  3. Erlangga: Jakarta.
Ramandei,  P.  (2009). Pengaruh  Karakteristik  Sasaran Anggaran Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah, Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  Kota  Jayapura.  Tesis .  Universitas diponogoro. Semarang.
Rafly, W. (2006). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan  antara  Partisipasi  Anggaran  dengan Senjangan Anggaran . Tesis UGM
Republik  Indonesia,  (2003).  Undang-Undang  Menteri dalam Negeri 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  5  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
Republik  Indonesia,  (2003).  Pengintegrasian  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  dan  Anggaran  dalam Perspektif Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. PNRI: Jakarta.
Republik  Indonesia,  (2004).  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia,  (2005).  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor  58  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia,  (2008).  Peraturan  Pemerintah  RI
Nomor  8  Tahun  2008  Tentang  Tahapan,  Tata Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Ruky.  A,    (2002). Sistem  Manajemen  Kinerja . Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Robbins. Stephen P, (1994). Teori Organisasi . Struktur. Edisi 3 Desain dan Aplikasi: Jakarta.
Rohman.  A,  (2007). Peran  Manajerial  Pengelola Keuangan  Daerah  dan  Fungsi  Pemeriksaan Intern  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah . Tesis. UNDIP.
Sakaran.  U,  (2006). Research  Methods  for  Business . Edisi 4 buku satu Salemba Empat: Jakarta.
Sardjito.  M,  (2007). Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah:  Budaya  Organisai  dan  Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating . Simposium Nasional Akuntansi X.
Siagian. S, (2002). Manajemen SDM. Bumi Aksara : Jakarta.
Simanjuntak.  PJ,  (2005). Manajemen  dan  Evaluasi Kerja . FEUI: Jakarta.Schick. A, (1998). Performance Budgeting and Accrual Budgeting:
Decision  Rules  or  Analytic  Tools?  OECD Journal on Budgeting. Volume 7- No. 2.
Syafrial.  MY,  (2009). Pengaruh  Ketepatan  Skedul Penyusunan  Anggaran,  Kejelasan  Sasaran Anggaran, dan
Partisipasi
Penyusunan
Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten  Sarolangun) .  Tesis.  Universitas Sumatra Utara.
Stoner,  James  A  F.  (1989).  Management.  5 th .  Edition. Prentice-Hall: New Jersey.
Tim  Penyusun  MIA,  (2014), Pedoman  Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis , Program Magister  Akuntansi  Pascasarjana  Universitas Jambi.