## Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di kabupaten Pati Jawa Tengah

## Organizing permits for the suitability of space utilization activities in the business sector in Pati district, Central Java
Dyah Fitriani Adiningsih 1 , Sutaryono 2 , Wahyuni 2
1 Kantor Pertanahan Kutai Kartanegara,  Jalan Aji Imbut, Kalimantan Timur, Indonesia
2,3 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jln. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Yogyakarta, Indonesia Correspondent email: sutaryono@stpn.ac.id
Submitted: October 12, 2022  Accepted: December 4, 2022  Publish: January 2, 2023
Abstract: The Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) is an instrument owned by the government  in  realizing  the  ease  of  doing  business,  especially  licensing.  One  of  the  licensing classifications  referred  to  is  the  (Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang)  (KKPR).  The implementation of KKPR licensing experienced many obstacles. This paper aims to find out the OSS RBA work  system  in  implementing  business  licensing  through  (Persetujuan  Kesesuaian  Pemanfaatan Ruang) (PKKPR) scheme that applies and compares the Spatial Planning instrument (RTR) as the sole reference used. This study uses a qualitative descriptive analytical method based on observation with a case study approach. The results of this study indicate that: (1) The implementation of PKKPR services through the OSS RBA system in Pati Regency has been running according to public service standards; (2) Obstacles encountered in Land Technical Considerations in PKKPR services for business at the Pati Regency Land Office are the occurrence of an asynchronous upload data at OSS RBA with the data required for PTP services; (3) PTP services are still carried out manually and separately from the KKPR system.
Keywords: Business license, space utilization, land technical considerations
Abstrak : Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) merupakan instrumen yang dimiliki pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha khususnya pengurusan perizinan. Salah satu klasifikasi  perizinan  yang  dimaksud  adalah  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  (KKPR). Pelaksanaan  perizinan  KKPR  mengalami  banyak  kendala.  Naskah  ini  bertujuan  untuk  mengetahui sistem kerja OSS RBA dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui skema Persetujuan Kesesuaian Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang  (PKKPR)  Berusaha  serta  membandingkan  instrumen  Rencana  Tata Ruang  (RTR)  sebagai  acuan  tunggal  yang  digunakan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif bersifat deskriptif analitis berdasarkan observasi dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  Pelaksanaan  Pelayanan  PKKPR  Berusaha  melalui  sistem  OSS  RBA  di Kabupaten  Pati  sudah  berjalan  sesuai  standar  pelayanan  publik;  (2)  Kendala  yang  dihadapi  pada Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Pelayanan PKKPR Berusaha di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati adalah terjadi ketidaksinkronan antara data upload di OSS RBA dengan data yang dibutuhkan pada pelayanan PTP; (3) Pelayanan PTP masih dilakukan secara manual dan terpisah dari sistem KKPR.
Kata Kunci : Perizinan berusaha, pemanfaatan ruang, pertimbangan teknis pertanahan
Adiningsih at al, Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang … 13

## Pendahuluan
Permasalahan  umum  investasi  di  Indonesia  yang  kerap  dirasakan  oleh  pelaku  usaha meliputi  permasalahan  perizinan,  pengadaan  tanah,  dan  regulasi  atau  kebijakan. Permasalahan perizinan sering dianggap sebagai hal yang rumit, berbelit-belit, dan prosedur pengurusan  yang  lama.  Selain  itu,  panjangnya  proses  pengadaan  tanah  juga  menjadi hambatan ketika objek pengadaan tanah menemui sengketa sehingga tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum. Masalah selanjutnya mengenai regulasi atau kebijakan yang masih tumpang  tindih  dalam  pelaksanaan  di  lapangan.  Padahal  efisiensi  birokrasi  adalah  modal utama untuk meningkatkan kepercayaan asing berinvestasi di Indonesia (Mayasari, 2020).
Dalam  rangka  memperbaiki  perizinan  melalui  sistem  OSS  maka  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  (selanjutnya  disebut  PP  No.  24  Tahun  2018), kemudian  disempurnakan  pelaksanaannya  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun 2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  (selanjutnya  disebut  PP No. 5 Tahun 2021). Pada Pasal 1 angka 21 mendefinisikan OSS merupakan sistem elektronik yang  terintegrasi dikelola  dan  diselenggarakan  oleh  Lembaga  OSS  guna menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaga OSS merupakan suatu lembaga pemerintahan yang  bergerak  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintah  pada  bidang  koordinasi penanaman  modal.  Perizinan  berusaha  yang  diterbitkan  oleh  kementerian/lembaga  dan pemerintah daerah berdasarkan regulasi tersebut digunakan untuk memulai, melaksanakan, dan  mengembangkan  kegiatan  usaha  dan  bukan  sebaliknya  menjadi  hambatan perkembangan  kegiatan  berusaha  (Arrum,  2019).  Dalam  hal  ini  diberlakukannya  OSS diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  bagi  para  pelaku  usaha  dalam  proses  perizinan maupun dalam menjalankan usahanya (Ayunda at al., 2021).
Sistem  OSS  ini  merupakan  instrumen  perizinan  berusaha  yang  erat  kaitannya  antara sektor  usaha  dengan  pelaku  usaha.  Tujuan  diciptakannya  OSS  yang  terintegrasi  dengan teknologi  diharapkan  membuat  proses  perizinan  menjadi  lebih  sederhana  dan  praktis, sehingga  iklim  investasi  di  Indonesia  bergerak  ke  arah  yang  positif.  Berdasarkan  data  dari Kementerian  Investasi/BKPM  Indonesia  pada  tahun  2020 Ease  of  Doing  Business ( EoDB ) Indonesia menduduki peringkat 73 dalam indeks kemudahan berusaha yang menggambarkan respon pelaku usaha berkaitan dengan bermacam indikator. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha  melalui  sistem  OSS  masih  menemui  masalah.  Pelayanan  Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik belum berjalan maksimal karena masih terjadinya kesenjangan, yakni:  (a)  kurangnya  pemahaman  pelaku  usaha  dalam  menggunakan  sistem  OSS  dari  segi pendaftaran dan pengisian data pada proses penerbitan izin usaha; dan (b) dari sisi pelaku usaha,  pemenuhan  komitmen  pengurusan  perizinan  yang  dibutuhkan  belum  terpenuhi (Rahayu at al., 2021). Oleh karena itu, sinkronisasi antar lembaga sangat diperlukan terkait dengan  pengajuan  izin  berusaha  utamanya  untuk  kejelasan  skema  perizinan. Thus,  the government hopes to be able to realize data integration which also ensures the security of
personal  data  on  the  Online  S ingle  Submission’s  sytem  to  achieving  a  business  investment climate to improve the country’s economy in the business sector (Inggarwati at al., 2020).
Pasca  diterbitkannya  UU  Cipta  Kerja dalam  mendukung  pelaksanaan perizinan,  maka pemerintah mengeluarkan peraturan turunan yaitu PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP No. 21 Tahun 2021  tentang Pelaksanaan Penataan Ruang. Perizinan  berusaha  yang  diterbitkan  oleh  kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah untuk  memulai,  melaksanakan,  dan  mengembangkan  kegiatan  usaha,  perlu  ditata  kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha  (Arrum,  2019).  Peraturan  tersebut  diharapkan  menjadi  jawaban  dari  permasalahan dalam  proses  penerbitan  izin  berusaha  yang  rumit  dan  tidak  transparan,  sehingga  dapat menjadi  angin  segar  bagi  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Permen ATR/KBPN Nomor  13  Tahun  2021) tentang Pelaksanaan  Kesesuaian  Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang merupakan aturan pelaksanaan dari PP No.  21  Tahun  2021.  Pelaksanaan  perizinan  berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  serentak dilakukan oleh kantor pertanahan seluruh Indonesia.
Terkait  sistem,  Lestariningtyas  dan  Roqib  (2021)  menemukan  bahwa  terdapat perbedaan antara OSS 1.1 (versi PP No. 24 Tahun 2018) dengan OSS RBA (versi PP No. 5 Tahun 2021)  pada  klasifikasi  kegiatan  usaha.  OSS  1.1  mendasarkan  pada  jumlah  modal  dan  KBLI, sedangkan  pada  OSS  RBA  menekankan  pada  pemilihan  KBLI  dan  tingkat  resiko  yang  akan ditimbulkan. Dalam hal perlindungan data secara elektronik baik OSS 1.1 maupun OSS RBA belum  diatur  secara  jelas,  sehingga  perlindungan  data  merujuk  pada  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam bentuk penyelesaian sengketa secara administratif, penyelesaian sengketa secara perdata atau penyelesaian secara pidana.
Berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sejak tahun 2018 telah melaksanakan  sistem  OSS  pada  pelayanan  izin  lokasi  sesuai  dengan  PP  24  Tahun  2018. Sedangkan untuk pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Perubahan Hak (IPH)  diatur  dalam  PP  No.  15  Tahun  2010.  Setelah  terbitnya  PP  No.  5  Tahun  2021  semua pelayanan  Izin  Lokasi,  IPPT  dan  IPH  pelaksanaannya  menggunakan  pemberian  KKPR  guna menunjang kemudahan berusaha. Terkait dengan perizinan ini, kantor pertanahan berperan dalam pemberian pertimbangan teknis pertanahan.
Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) berdasarkan Permen ATR/KBPN No. 12 Tahun 2021 diberikan untuk kegiatan KKPR, penegasan status dan rekomendasi tentang penguasaan tanah timbul, dan penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pati  dalam  pelaksanaan  PTP  pada  kegiatan  KKPR  menggunakan aplikasi  KKP  Web  yang  terintegrasi  dengan  sistem  OSS-KKPR.  PTP  pada  kegiatan  KKPR diterbitkan berkaitan dengan pelayanan yang dahulu dinamakan Izin Lokasi, IPPT, dan IPH. Penerbitan  KKPR  menggunakan  PTP  didasarkan  pada  tidak  terdapat  RDTR  sehingga menggunakan RTRW Kabupaten dan/atau RDTR belum terintegrasi dengan sistem OSS.
Penggunaan  RTRW  sebagai  dasar  penerbitan  KKPR  membutuhkan  waktu  yang  lebih lama, sehingga RDTR dinilai lebih efisien karena perizinan berusaha dapat diterbitkan pada
satu hari yang sama sehingga berdampak pada kemudahan berusaha. Berkenaan dengan hal tersebut penelitian mengenai Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  Pada  Sektor  Berusaha  Melalui  Aplikasi Online  Single  Submission di  Kabupaten  Pati sebagai  upaya  dalam  membentuk  iklim  berusaha  yang  baik  melalui  kemudahan  berusaha menjadi penting dilakukan.

## Metode penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis berdasar  penelitian  lapang  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Penelitian  dilakukan  untuk mendeskripsikan  penerapan  sistem  OSS  untuk  perizinan  berusaha  yang  sudah  berjalan  di suatu Kantor Pertanahan, mengetahui kekurangan dan kelebihan, mengetahui hambatan dan solusi  yang  dilakukan  berdasarkan  sistem  OSS  tersebut  terlebih  berkaitan  dengan acuan/landasan  instrumen  RTR  yang  digunakan  dalam  kegiatan  KKPR.  Diharapkan  dengan adanya penelitian ini akan mampu membantu Kantor Pertanahan dalam penerapan sistem OSS  sebagai  dasar  pada  kegiatan  KKPR  berusaha  terutama  berkaitan  kesadaran  tentang pentingnya instrumen RTR yang digunakan sebagai acuan/landasan.
Gambaran mengenai penyelenggaraan Perizinan OSS-KKPR di Kabupaten Pati, ditinjau berdasarkan 14 (empat belas) komponen standar pelayanan publik berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009, kemudian dideskripsikan ke dalam teks naratif berdasarkan data yang diperoleh dari  observasi  partisipatif  pasif,  wawancara  dan  studi  dokumen.  Dari  14  (empat  belas) komponen standar pelayanan publik, peneliti memilih 7 (tujuh) dari 14 (empat belas), yaitu: (1)  Persyaratan;  (2)  Sistem,  Mekanisme  dan  Prosedur;  (3)  Jangka  Waktu  Penyelesaian;  (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Pelaksana; dan (7) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
Untuk mengetahui kendala dari pelaksanaan PTP dan solusi dalam kegiatan OSS-KKPR di Kabupaten Pati, dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan PTP yang ada di Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pati  sebagai  rangkaian  kegiatan  dalam  penerbitan  PKKPR.  Selain mengevaluasi  pelaksanaan  PTP,  dilakukan  juga  perbandingan  antara  hasil  PTP  dengan informasi  yang  ada  pada  instrumen  RTR  dalam  hal  ini  adalah  RDTR,  kemudian  dituangkan dalam bentuk teks naratif berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi partisipatif pasif, wawancara dan studi dokumen

## Hasil dan pembahasan

## Pelayanan persetujuan KKPR pada sektor berusaha
Pelayanan Persetujuan KKPR merupakan salah satu jenis pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan perizinan  ini harus memenuhi  azas-azas penyelenggaraan  pelayanan  publik, yakni:  (1)  transparan;  (2)  akuntabel;  (3)  partisipatif;  (4)  kesamaan  hak;  (5)  efisien;  (6) keseimbangan antara hak dan kewajiban; (7) profesional, pemrosesan perizinan melibatkan keahlian  yang  diperlukan  (Syarif,  2016).  Namun  demikian,  dalam  hal  ini  pelaksanaan
pelayanan  Persetujuan  KKPR  pada  DPMPTSP  Kabupaten  Pati  ditinjau  melalui  7  (tujuh) komponen standar pelayanan yang ditetapkan dalam OSS RBA, sebagaimana berikut.

## 1. Persyaratan
Komponen standar pelayanan ini berkaitan dengan dokumen persyaratan yang harus dipenuhi  oleh  pemohon.  Pemohon  sebagai  pengguna  layanan  wajib  memenuhi  dokumen persyaratan  dengan  baik  dan  sesuai  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Persyaratan  dalam pelayanan PKKPR Berusaha melalui sistem OSS RBA yang harus dipenuhi oleh pemohon dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Persyaratan PKKPR berusaha melalui sistem OSS RBA
No Aplikasi OSS RBA-Gistaru (Permen ATR/KBPN No. 13/2021) PTP (Permen ATR/KBPN No. 12/2021) 1 Koordinat Lokasi Geojson (Wajib Upload dalam
bentuk shp complete dengan jenis dokumen zip )
Peta/sketsa lokasi yang dimohonkan 2 Koordinat Lokasi SHP (Wajib Upload dalam bentuk shp complete dengan jenis dokumen zip )
Surat Kuasa apabila dikuasakan 3 Kebutuhan Luas Lahan Fotokopi KTP 4 Informasi Penguasaan Tanah (Dalam Bentuk Surat Kepemilikan/Penguasaan) dengan klasifikasi Sudah Memiliki/Menguasai Lahan & Belum Memiliki Lahan Fotokopi NPWP 5 File Bukti Penguasaan Lahan (Wajib Upload jika penguasaan tanah milik sendiri) Fotokopi Akta Pendirian atau Pengesahan Badan Hukum (jika Badan Hukum) 6 Informasi Jenis Kegiatan/Informasi Jenis Usaha (Lingkup Usaha) berdasarkan KBLI 2020 NIB (Nomor Induk Berusaha) 7 Apakah memerlukan bangunan? (Hal ini akan berkaitan dengan bangunan dalam kondisi eksisting dan berkaitan dengan status bangunan milik sendiri, sewa, atau pinjam pakai) Proposal rencana kegiatan berusaha (untuk pelaku usaha) 8 Rencana Jumlah Lantai Bangunan (Hal ini
berkaitan dengan ketentuan Perda Kab. Pati No.
2/2021)
9 Rencana Luas Lantai Bangunan (Hal ini berkaitan dengan ketentuan Perda Kab. Pati No. 2/2021)
10 Rencana Teknis Bangunan dan/atau Rencana Induk Kawasan (Wajib upload dengan ukuran max. 5 MB jenis data pdf )
11 PNBP Pelayanan Penerbitan KKPR (Kalkulasi pada sistem Gistaru)
Sumber: Hasil wawancara peneliti dan studi pustaka, 2022
Persyaratan pelayanan PKKPR Berusaha melalui sistem OSS RBA wajib terpenuhi agar dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Jika terjadi ketidaklengkapan atau kesalahan pengisian, maka  DPUTR  Kabupaten  Pati  sebagai  OPD  Tata  Ruang  akan  melakukan  penolakan  berkas untuk  verifikasinya.  Sehingga  berkas  dikirim  kembali  ke  sistem  OSS  RBA  guna  pemenuhan kelengkapan oleh pemohon.  Pemenuhan persyaratan  yang  harus  dilakukan  oleh pemohon sesuai  dengan  kriteria  seperti  untuk  koordinat  dalam  bentuk shp  complete dengan  jenis dokumen zip . Hal-hal seperti ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh pemohon, karena merupakan syarat dalam pemenuhannya. Terdapat 11 (sebelas) item (Tabel 1) yang akan di verifikasi oleh OPD Tata Ruang Kabupaten Pati, dimana dalam pelaksanaan pendaftarannya terdiri  dari  beberapa  sub  bagian  di  dalamnya.  Sub  bagian  tersebut  adalah  Bidang  Usaha, Lokasi Usaha, Rencana Teknis Bangunan/Rencana Induk Kawasan, Detail Rencana Bangunan, Data Investasi Bidang Usaha (dalam Rupiah),
Pelaksana  pelayanan  PKKPR  Berusaha  melalui  OSS  RBA  di  Kabupaten  Pati  bersikap terbuka terhadap pemohon. Maksudnya, jika pemohon merasa kesulitan dan tidak mengerti terhadap  apa  yang  harus  dilakukan  dan  dipersiapkan  maka  pelaksana  pelayanan  akan membantu  memberi  penjelasan.  Pelaksana  pelayanan  disini  adalah  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Pati,  DPUTR  Kabupaten  Pati  dan  DPMPTSP  Kabupaten  Pati.  Sikap  terbuka  yang diterapkan  membuat  permohonan  PKKPR  Berusaha  terutama  yang  menjadi  kewenangan kabupaten untuk saat ini bisa dijalankan sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Sistem, mekanisme dan prosedur
Rumitnya  regulasi  perizinan  dan  peraturan  perizinan  yang  tidak  konsisten menyebabkan  hambatan  para  investor  untuk  mendirikan  usaha  di  Indonesia  dan menyebabkan  terhambatnya  perkembangan  ekonomi  di  Indonesia  (Mukhammad,  2021). Kondisi tersebut mendorong pemerintah menetapkan sistem dan mekanisme perizinan yang baru. Pada praktiknya, pelayanan perizinan dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  dan  layanan  Perizinan  Berusaha  melalui Online  Single  Submission (OSS)  dengan berbagai  integrasi  perizinan  online  yang  merupakan  upaya  mempermudah  masuknya investasi (Prastiti, 2021).
Salah  satu  Sistem  dan  mekanisme  perizinan  dalam  OSS  tersebut  adalah  Persetujuan KKPR,  yang  operasionalnya  didasarkan  Permen  ATR/KBPN  No.  13  Tahun  2021  tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Permen ATR/KBPN No. 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Pelaksanaan pelayanan PKKPR di Kabupaten Pati tidak terlepas dari proses PTP di dalamnya. Pelaksanaan PTP dilakukan oleh Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pati  diperlukan  pemenuhan  persyaratan  terhadap permohonan  PTP,  dimana  pemberkasan  permohonan  dilakukan  secara  manual  oleh pemohon.  Hal  ini  diakibatkan  karena  Hak  Akses  Turunan  tidak  diberikan  kepada  kantor pertanahan,  sehingga  tidak  bisa  melakukan download dokumen  dari  Pelaku  Usaha.  Lebih lanjut  mengenai  pelaksanaan  PKKPR  khususnya  PKKPR  Berusaha  di  Kabupaten  Pati  akan dijabarkan pada penjelasan berikut ini.
Gambar 1. Diagram alir proses PKKPR berusaha di kabupaten Pati Sumber: Pengolahan data berdasarkan wawancara, observasi lapang, peraturan dan
Youtube , 2022
Berdasarkan  Gambar  1  bahwa  proses  pelaksanaan  PKKPR  Berusaha  menggunakan sistem OSS RBA diharapkan memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha. Pelaksanaan di  Kabupaten  Pati  tidak  terlepas  dengan  keterkaitan  3  (tiga)  institusi  pemerintah.  Institusi pemerintah  yang  dimaksud  adalah:  (1)  DPMPTSP  Kabupaten  Pati  sebagai  penerima kewenangan  dari  Bupati  dalam  perizinan  di  Daerah;  (2)  OPD  Tata  Ruang  Kabupaten  Pati sebagai  pihak  yang  melakukan  verifikasi  pemenuhan  persyaratan  permohonan  dan pelaksanaan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; (3) Kantor Pertanahan Kabupaten  Pati  sebagai  pelaksana  proses  penerbitan  PTP  dalam  pelaksanaan  PKKPR Berusaha.  DPMPTSP  berwenang  memberikan  Hak  Akses  Turunan  kepada  OPD  Tata  Ruang Kabupaten  Pati  untuk  proses  verifikasi  berkas.  Hak  Akses  Turunan  tidak  diberikan  kepada Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pati,  sehingga  dalam  pelaksanaan  penerbitan  PTP  terhadap
proses  pemenuhan  persyaratan  masih  dilakukan  secara  manual  karena  BPN  tidak  dapat melakukan download dokumen permohonan yang diajukan.
Berdasar  pada  Pasal  12  Permen  ATR/KBPN  No.  12/2021  bahwa  dalam  permohonan pendaftaran PTP terdapat kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon. Selaras dengan hal tersebut, maka Pelaku Usaha sebagai pemohon membuat berkas secara manual dan diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Pemenuhan persyaratan berkas permohonan secara manual didasarkan pada pemaparan dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria  Kementerian  ATR/BPN  berkaitan  dengan  Permen  ATR/KBPN  No.  12  Tahun  2021 tentang  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan.  Selanjutnya  terhadap  pelaksanaan  pelayanan PKKPR Berusaha melibatkan 3 (tiga) sistem yang saling terintegrasi. Sistem OSS RBA dalam pelaksanaan PKKPR Berusaha akan diakses oleh Pelaku Usaha dan DPMPTSP Kabupaten Pati. Kemudian sistem Gistaru dalam pelaksanaan PKKPR Berusaha akan digunakan sebagai wadah oleh  DPUTR  Kabupaten  Pati  atau  OPD  Tata  Ruang  dalam  melaksanakan  kewenangannya. Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pati  dalam  melaksanakan  kewenangan  memberikan rekomendasi berupa PTP dilaksanakan melalui sistem KKP Web.
Proses  pendaftaran  permohonan  harus  memenuhi  beberapa  klasifikasi  yang  telah menjadi  ketetapan  pada  aplikasi.  Berkaitan  dengan  tipe  gambar  peta/lokasi  usaha  dalam pendaftaran  dengan  bentuk polygon ,  mengharuskan  pemohon  melampirkan  koordinat polygon secara  keseluruhan  terhadap  batas  bidang  tanah  lokasi  usahanya.  Di  samping  itu, terdapat  klasifikasi  jenis  dokumen  dari polygon yang  akan  diunggah  berupa  dokumen zip dengan  bentuk shp  complete .    Kemudian  berkaitan dengan  penggunaan  tanahnya,  apakah sudah  dikuasai  atau  belum  karena  berhubungan  dengan  bukti  penguasaan  yang  akan diunggah jika pemohon telah menguasai tanahnya. Akan tetapi, jika belum menguasai tanah maka  Pelaku  Usaha  selaku  pemohon  wajib  mengisi  rencana  status  lahannya  dengan  milik sendiri, sewa atau pinjam pakai. Berbeda hal dengan tanah perluasan lokasi usaha dimana tanah induknya telah memiliki izin lokasi. Jenis pengajuan permohonan seperti ini memiliki penanganan yang berbeda oleh sistem OSS RBA.

## 3. Jangka waktu penyelesaian
Waktu  pelayanan  harus  selesai  sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang menjadi salah satu rangkaian dalam PKKPR Berusaha berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang disebutkan  bahwa  dalam  penerbitan  PTP  paling  lama  10  (sepuluh)  hari  sejak  PNBPB dibayarkan. Sedangkan untuk pelayanan penerbitan PKKPR paling lama 20 (dua puluh) hari setelah  persyaratan  permohonan  diterima  secara  lengkap  dan  PNBP  telah  dibayarkan berdasarkan  Pasal  63  ayat  (2)  peraturan  yang  sama.  Hal  ini  berarti  pada  hari  ke-20  (dua puluh), penerima pelayanan sudah menerima hasil layanan berupa Persetujuan KKPR (PKKPR) untuk kegiatan berusaha.
Tidak  adanya  tanggungan  untuk  PTP  pada  kegiatan  persetujuan  KKPR  pada  kantor pertanahan  menunjukkan  bahwa  pelayanan  tersebut  telah  terselesaikan.  Contohnya  di
kantor  pertanahan  dengan  argumentasi  bahwa  berkas  sampai  di  aplikasi  KKP  Web  adalah berkas PKKPR yang menjadi tanggungan untuk diselesaikan sesuai dengan penetapan jangka waktu oleh peraturan perundang-undangan

## 4. Biaya atau tarif
Biaya/tarif  merupakan  biaya  yang dikenakan  kepada pemohon baik  dalam  mengurus atau  memperoleh  pelayanan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  pelaksana pelayanan  PKKPR  Berusaha  dapat  diketahui  bahwa  biaya-biaya  yang  akan  dibayarkan pemohon  berupa  biaya  untuk  Pelayanan  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan-Izin  Lokasi  dan Pelayanan  Penerbitan  KKPR.  Biaya  tersebut  harus  dibayarkan  paling  lambat  3  (tiga)  hari setelah  Surat  Perintah  Setor  terbit.  Besaran  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pemohon didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2021 (Permenkeu  No.  143/PMK.02/2021)  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  Kebutuhan  Mendesak  Atas  Pelayanan  Penerbitan  Kesesuaian  Kegiatan Pemanfaatan  Ruang  yang  Berlaku  pada  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Jenis PNBP yang diatur oleh Permenkeu No. 143/PMK.02/2021 dalam Pasal 2 ayat (1) adalah  pelayanan  penerbitan  KKPR  untuk  Kegiatan  Berusaha  dan  Strategis  Nasional.  Jenis PNBP yang berkaitan dengan Kegiatan Berusaha sendiri terdiri dari dua, yaitu 1) pelayanan penerbitan KKKPR dan 2) pelayanan penerbitan PKKPR berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dalam peraturan  yang  sama.  Jenis  PNBP  untuk  kegiatan  berusaha  baik  itu  KKKPR  maupun  PKKPR hanya  dikenakan  bagi  pelaku  usaha  Non  UMK,  hal  ini  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (4)  dalam peraturan  yang  sama.  Berikut  besaran  tarif  pelayanan  penerbitan  KKPR  untuk  Kegiatan Berusaha berlaku untuk penerbitan  KKKPR  dan  PKKPR.  Besaran  yang dibayarkan  pemohon dihitung secara otomatis dalam sistem Gistaru adalah:
Tarif pelayanan penerbitan KKKPR = Indeks Jenis Usaha x {Rp. 600.000,00 + (Luas Lahan x Indeks Daerah x Rp. 1.475.000,00)}
Tarif  pelayanan  penerbitan  PKKPR  =  Indeks  Jenis  Usaha  x  {Rp.  1.500.000,00  +  (Luas Lahan x Indeks Daerah x Rp. 1.350.000,00)}
PNBP  untuk  pelayanan  PTP  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  128  Tahun  2015 tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Pasal 14 ayat (1) peraturan ini menjelaskan tentang tarif pelayanan PTP dalam rangka Izin Lokasi. Besaran biaya yang akan ditagihkan berdasarkan dengan perhitungan Tptil = (L/100.000 x HSBKpb) + Rp. 5.000.000,00. Nominal yang ditagihkan akan dikeluarkan secara otomatis oleh sistem.
Berdasarkan  observasi  dan  hasil  wawancara  peneliti  terhadap  informan,  serta pengumpulan data melalui studi dokumen dapat diketahui bahwa sistem akan menghitung secara  otomatis  kalkulasi  biaya  yang  ditagihkan. DPUTR sebagai  pelaksana  pelayanan  akan melakukan penghitungan PNBP dengan melakukan klik “ catc ” untuk memunculkan tagihan PNBP. PNBP yang dibayarkan untuk memperoleh pelayanan PTP dan PKKPR. Satu SPS meliputi
dua  kegiatan  tersebut.  Penghitungan  nominal  telah  diatur  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Simponi  merupakan  sistem  yang  telah  diatur  sedemikian  rupa sehingga  nominal  tagihan  telah  berdasarkan  ketentuan  yang  diundangkan.  Sehingga  tidak terdapat  kelebihan  atau  kekurangan  bayar,  kecuali  terjadi  kesalahan  pada  pengisian  luas tanah yang dimohonkan.
Pelayanan  PKKPR  Berusaha  melalui  sistem  OSS  RBA  dibuat  dengan  meminimalisir kerugian  materiil  yang  mungkin  dialami  oleh  pemohon.  Pemohon  tidak  akan  mendapat tagihan SPS untuk dilakukan pembayaran jika pemenuhan persyaratan permohonan belum clean and clear . Sehingga, ketika terjadi penolakan permohonan sebelum verifikasi tidak akan mempengaruhi jalannya jangka waktu pelayanan PKKPR Berusaha. Pemohon tidak dirugikan secara  materiil  karena  belum  melakukan  pembayaran  pelayanan  ke  negara.  Selama waktu pembenahan  pemenuhan  persyaratan  tersebut,  pemohon  belum  melakukan  pembayaran PNBP.

## 5. Produk pelayanan
Produk pelayanan berarti bahwa hasil dari layanan yang diterima harus benar, tepat dan sah.  Hal  ini  berarti  hasil  pelayanan  PKKPR  Berusaha  yang  diterima  pemohon  harus  benar, tepat  dan  terjamin  keabsahannya  sehingga  dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi pemohon  selaku  penerima  pelayanan.  Perlu  diketahui  berdasar  penjelasan  pada  kanal youtube Ditjen  Tata  Ruang  dari  Abdul  Kamarzuki  selaku  Plt.  Direktur  Jenderal  Tata  Ruang Kementerian  ATR/BPN  dalam  pemaparan  Pembinaan  dan  pembekalan  Materi  Tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bahwa produk hukum dari KKPR ini memiliki sifat hukum yang berbeda bagi pengguna layanan dan pelaksana layanan.
Sifat hukum yang mengikat pada pengguna layanan yang nantinya menjadi pemegang KKPR  berlaku  sifat  hukum  perdata  dan  pidana.  Sedangkan  bagi  pelaksana  pelayanan  sifat hukum yang mengikat pada ranah tata usaha negara. Apabila terjadi hasil produk pelayanan PKKPR Berusaha yang tidak benar, tidak tepat dan tidak terjamin keabsahannya maka bagi pelaksana  layanan  akan  diperiksa  mengenai  prosedur  dan  administrasi.  Berbeda  dengan pemegang KKPR yang memiliki sifat hukum pidana dan perdata. Hal ini dikarenakan dalam proses penerbitan KKPR terdapat banyak pernyataan oleh pemohon menerangkan kebenaran data yang diunggah sehingga pemohon bertanggung jawab atas keabsahan data tersebut.
Terdapat 4 permohonan PKKPR Berusaha yang telah selesai prosesnya dan telah terbit produk  pelayanan,  dimana  proses  dari  awal  pendaftaran  telah  didampingi  oleh  pihak pelaksana  pelayanan.  Pelaksanaan input data  awal  oleh  Pelaku  Usaha  selaku  pemohon merupakan  data  yang  benar  dan  valid  akan  memberikan  hasil  akhir  yang  tepat.  Kecil kemungkinan produk pelayanan yang dihasilkan dari sistem OSS RBA akan terjadi kesalahan, kecuali kesalahan tersebut sudah dilakukan di awal. Bila dilihat dari proses pelayanan dimana analisa  dokumen  dilakukan  untuk  menerbitkan  produk,  berarti  analisa  yang  dilakukan seharusnya  sudah  terhadap  dokumen  yang  benar  atau  valid  tadi.  Pelaksanaan  analisa berdasar pada Perda Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2021 dan hasil PTP.

## 6. Kompetensi pelaksana
Petugas  sebagai  pelaksana  pemberi  pelayanan  harus  berkompeten  dan  ditempatkan sesuai pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap dan perilaku yang diperlukan. Peningkatan dalam  kualitas  pelayanan  dapat  dilihat  dari  siapa  yang  akan  melakukan  apa  dan  dengan kemampuan  yang  seperti  apa.  Kompetensi  bermakna  kemampuan  dalam  melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Kompetensi dalam pelayanan PKKPR Berusaha bukan hanya dimiliki oleh  pelaksana  pelayanan  saja,  akan  tetapi  pengguna  pelayanan  juga  merupakan  aktor utama.
Proses PKKPR Berusaha melalui sistem OSS RBA bila dilihat dari pengguna layanan yang notabenenya bukan merupakan seorang “mitra”. Maksudnya adalah pengguna layanan bisa siapa  saja  dengan  berbagai  macam  pekerjaan  yang  melekat  padanya.  Akan  sangat merepotkan,  jika  setiap  pemohon  yang  akan  melakukan  pemenuhan  persyaratan  datang kepada pelaksana pelayanan guna meminta pendampingan. Begitu juga pelaksana pelayanan PKPPR Berusaha melalui sistem OSS RBA di Kabupaten Pati yang tidak selamanya berada di posisi tersebut. Pelaksana pelayanan di Kabupaten Pati tersebut perlu adanya inovasi dalam mengabadikan pengetahuan yang dimilikinya. Tujuan akhirnya agar ilmu yang dimiliki dapat tersalurkan  dan  dapat  digunakan  dalam  kesuksesan  pelaksanaan  pelayanan.  Perlunya mengabadikan  pengetahuan  yang  sudah  dimiliki  akan  membantu  banyak  pihak  dalam melaksanakan tupoksi pekerjaan yang dibebankan. Tidak semua orang dapat mengerti hanya dengan  membaca  peraturan,  di  samping  itu  kemungkinan  terjadi  bias  informasi  terhadap pemahamannya. Dirasa perlu adanya pandangan dari pemahaman orang yang telah berhasil melakukan praktiknya, sehingga menjadi pendukung peraturan yang telah ditetapkan.

## 7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Pengaduan,  saran  dan  masukan  wajib  difasilitasi  baik  itu  berkaitan  dengan  tempat, waktu  serta  terdapat  tindakan  konkret  dalam  merespon  pengaduan  agar  menjadi  bentuk perbaikan terhadap pelayanan dan perubahan yang lebih baik. Terkait pengaduan, saran dan masukan dari pengguna pelayanan PKKPR Berusaha di Kabupaten Pati telah diupayakan oleh pelaksana  pelayanan  dengan  memberikan  pendampingan  langsung  kepada  pengguna layanan.  Awal  kemunculan  sistem  OSS  RBA  untuk  pelayanan  PKKPR  Berusaha  membuat pemohon kebingungan dalam pelaksanaan. Kebingungan yang mereka alami ditandai dengan datang  ke  Kantor  Pertanahan  untuk  menanyakan  proses  dari  permohonan  yang  mereka ajukan.  Akan  tetapi  jika  dilihat  dari  prosedur  pelayanan  yang  ada,  seharusnya  pemohon mendatangi  DPUTR  Kabupaten  Pati  sebagai  OPD  Tata  Ruang  di  daerah.  Keruwetan  yang terjadi pada permulaan sistem OSS RBA ini dilaksanakan menjadi satu pemicu untuk berpikir menguraikan permasalahan yang ada.
Antar pelaksana pelayanan harus bersinergi satu dengan yang lain untuk mewujudkan suksesnya  pelayanan  PKPPR  Berusaha  melalui  sistem  OSS  RBA  di  Kabupaten  Pati.  Apabila terjadi  permasalahan  agar  dapat  didiskusikan  bersama  untuk  menemui  penyelesaian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa peneliti tidak menemukan pengaduan, saran dan/atau masukan secara langsung di lapangan. Kondisi ini
terjadi  karena  saat  peneliti  datang,  pelayanan  PKPPR  Berusaha  melalui  sistem  OSS  RBA  di Kabupaten  Pati  telah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  prosedur  yang  telah  ditetapkan. Dibuktikan  dengan  terselesaikan  4  (empat)  pendaftaran  pelayanan  PKKPR  Berusaha  yang dikerjakan by system oleh para pelaksana layanan dan pengguna pelayanan. Walaupun dalam prosesnya  para  pelaksana  pelayanan  terlibat langsung  memberikan  pendampingan  kepada pengguna pelayanan, hal ini semata-mata merupakan terobosan yang merupakan tindakan konkret dalam merespon pengaduan. Tindakan konkret yang diambil memberikan hasil yang bagus sebagai bukti dalam perbaikan pelayanan dan memberikan dampak perubahan yang lebih baik.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penyelenggaraan  pelayanan  PKKPR  Berusaha  dinilai berdasar komponen standar pelayanan publik yang ada pada UU No. 25 Tahun 2009, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Penyelenggaraan pelayanan PKKPR berusaha melalui sistem OSS RBA
Komponen Standar Pelayanan Publik
berdasar UU No. 25 Tahun 2009 Implementasi PKKPR Berusaha di Kabupaten Pati Keterangan Persyaratan a. Pelaksanaan  PKKPR  Berusaha  berkas permohonan  di-upload  pemohon  melalui sistem OSS RBA.
b. DPUTR  sebagai  OPD  Tata  Ruang  pada perizinan  darat  dapat  melakukan  unduh berkas melalui sistem Gistaru.
c. Kantor Pertanahan menjalankan pelayanan PTP  dengan  mensyaratkan  pemenuhan berkas permohonan yang diberikan kepada pelaksana secara manual. a. Pemenuhan persyaratan dan  pelaksanaan  PKKPR Berusaha  melalui  sistem OSS  RBA  telah  sesuai dengan  PP  No.  5  Tahun 2021,  Permen  ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021.
b. Pemenuhan persyaratan
dan  pelaksanaan  PTP  telah sesuai dengan Permen ATR/KBPN  No.  12  Tahun 2021. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur a. Pelaku Usaha selaku pemohon menggunakan  sistem  OSS  RBA  untuk pelayanan  PKKPR  Berusaha  dan  membuat dokumen  PTP  yang  diserahkan  secara manual kepada kantor pertanahan.
b. DPMPTSP  menggunakan  sistem  OSS  RBA dalam pembuatan Hak Akses Turunan dan
Penerbitan PKKPR Berusaha. c. DPUTR menggunakan sistem Gistaru dalam melakukan  verifikasi  berkas,  kalkulasi
PNBP,  dan  penilaian  dokumen  untuk pemanfaatan ruang.
d. Kantor  pertanahan  menggunakan  sistem KKP Web dalam melakukan pelayanan PTP.
Sistem, mekanisme, dan prosedur  sudah  sesuai  dengan
PP  No.  5  Tahun  2021,  Permen ATR/KBPN  No.  13  Tahun  2021 dan Permen ATR/KBPN No. 12 Tahun 2021. Jangka Waktu Penyelesaian Terhadap  4  (empat)  berkas  PKKPR  Berusaha dapat  diselesaikan  dalam  20  hari  dengan pelaksanaan PTP kurang dari 10 hari. Telah  sesuai  dengan  Permen ATR/KBPN  No.  13  Tahun  2021
dan Permen ATR/KBPN No. 12 Tahun 2021. Biaya/Tarif Dibayarkan sesuai dengan SPS. Telah sesuai dengan Permenkeu No. 143/PMK.02/2021  dan  PP  No. 128 Tahun 2015. Produk Pelayanan a. Dikeluarkan dan ditandatangani oleh DPMPTSP selaku penerima kewenangan dari Bupati.
b. DPUTR memberikan hasil penilaian dokumen melalui kajian kepada DPMPTSP. Untuk 4 berkas yang telah terbit tidak melalui FPR dikarenakan tidak menyalahi RTRW kabupaten.
a. Telah sesuai dengan Perbup Pati No. 54 Tahun 2021. b. Telah sesuai dengan Permen  ATR/KBPN  No.  13 Tahun 2021 dan Perda Kab. Pati No. 2 Tahun 2021. Kompetensi Pelaksana DPMPTSP,  DPUTR  dan  Kantor  Pertanahan saling  bersinergi  dan  berkomunikasi  dalam proses  pelayanan.  Setiap  instansi  bekerja sesuai  kewenangan  sehingga  berkas  PKKPR Berusaha dapat berjalan sesuai peraturan.
Telah  sesuai  dengan  Perbup Pati  No.  54  Tahun  2021, Permen  ATR/KBPN  No.  13 Tahun  2021  dan  Permen ATR/KBPN No. 12 Tahun 2021. Penanganan Pengaduan,  Saran, dan Masukan Pelaksana
pelayanan terlibat dalam pemenuhan  persyaratan  oleh  Pelaku  Usaha sebagai  kiat-kiat  yang  diusahakan  dalam menyukseskan  penerbitan  PKKPR  Berusaha melalui sistem OSS RBA. Telah  sesuai  dengan  PP  No.  5 Tahun  2021,  PP  No.  6  Tahun 2021,  dan  PP  No.  21  Tahun 2021.

## Sumber: Hasil wawancara peneliti dan studi pustaka, 2022

## Kendala pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan dalam pelayanan persetujuan KKPR berusaha dan alternatif solusinya
Pelayanan Persetujuan KKPR merupakan salah satu dari tiga skema pemberian dalam KKPR. Penyebab pemberian Persetujuan KKPR atau PKKPR karena suatu daerah tidak/belum memiliki RDTR atau sudah memiliki RDTR namun belum terintegrasi dengan sistem OSS RBA. Hal  ini  berarti  daerah  yang  masih  menggunakan  RTRW  kabupaten/kota  sebagai single reference dalam  pelaksanaan  pemberian  KKPR wajib  melalui  skema  PKKPR.    Skema  PKKPR tidak  terlepas  dari  adanya  proses  PTP  di  dalamnya.  Karena  RTRW  kabupaten/kota  masih bersifat umum, berawal dari hal ini perlu pendetailan terhadap lokasi usaha yang diajukan. RDTR  dan  RTRW  termasuk  ke  dalam  produk  RTR  (Rencana  Tata  Ruang),  akan  tetapi  RDTR dalam pemberian KKPR tidak diperlukan PTP di dalamnya.
Berdasarkan hasil studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, penyusunan RDTR diatur dalam  Permen  ATR/KBPN  No.  11  tahun  2021  dengan  sedemikian  rupa  sehingga  jika pelaksanaannya  diikuti  sesuai  peraturan  maka  akan  menghasilkan  RDTR  yang  lengkap  dan berkualitas.  Hal  ini  terlihat  dari  proses  persiapan  yang  membutuhkan  banyak  materi pendukung. Kelengkapan data yang harus dipersiapkan, menunjukkan betapa kehati-hatian pemerintah  dalam  merancang  peraturan  tersebut.  Di  samping  itu,  kesadaran  terhadap produk RDTR yang akan multifungsi pada penerapannya di kemudian hari. Dilengkapi dengan muatan  RDTR  yang  dijelaskan  sedemikian  mendetail,  memberikan  gambaran  bahwa  RDTR
yang  dihasilkan  akan  memberikan  informasi  yang  sangat  berguna  untuk  pengambilan keputusan  oleh  pemangku  kepentingan.  Sebagai  contoh  adalah  pada  kegiatan  perizinan berusaha yang meliputi KKPR, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat  Laik  Fungsi,  dimana  informasi-informasi  yang  diperlukan  sebagai  dasar penerbitannya sudah di- cover di dalam RDTR.
Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  (PTP)  diberikan  pada  kegiatan  penerbitan  KKPR, penegasan  status  dan  rekomendasi  penguasaan  tanah  timbul,  serta  penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah. PTP diperlukan untuk penerbitan KKPR yang diperuntukkan  bagi  PKKPR  Berusaha,  PKKPR  Non  Berusaha,  PKKPR  atau  RKKPR  strategis nasional. Kepala Kantor Pertanahan membentuk Tim PTP dalam menjalankan tugasnya pada pelayanan  PTP.  Tim  PTP  terdiri  atas  Kepala  Kantor  Pertanahan  sebagai  penanggungjawab, Kepala  Seksi  Penataan  dan  Pemberdayaan  sebagai  ketua  merangkap  anggota,    KKS Penatagunaan Tanah sebagai sekretaris merangkap anggota, dan unsur teknis di lingkungan Kantor Pertanahan sebagai anggota.
Proses  PTP  yang  dilakukan  oleh  kantor  pertanahan  menghasilkan  informasi  paling minimal berupa ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Ketentuan mengenai penguasaan dan pemilikan tanah adalah harus berdasarkan alat bukti  tertulis  HAT  tersebut,  sedangkan  untuk  penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah  harus memenuhi  ketentuan  dan  syarat,  yaitu:  a.  memperhatikan  kepentingan  umum;  b. memperhatikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sekitarnya; c. memenuhi asas keadilan; d.  memenuhi  asas  keberlanjutan  dengan  memperhatikan  unsur-unsur  kemampuan  tanah; dan e. memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Hasil  dari  kegiatan  PTP  adalah  dokumen  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  dan  Peta Pertimbangan  Teknis  Pertanahan.  Peta  Pertimbangan  Teknis  Pertanahan  merupakan rangkuman  dari  7  (tujuh)  peta  yang  dilampirkan  pada  Risalah  Pertimbangan  Teknis Pertanahan, ketujuh peta tersebut adalah: a. Peta petunjuk letak lokasi; b. Peta penggunaan tanah;  c.  Peta  status  penguasaan  tanah;  d.  Peta  kemampuan  tanah;  e.  Peta  RTR;  f.  Peta kesesuaian penggunaan tanah; dan g. Peta ketersediaan tanah. Kemudian dalam dokumen PTP  paling  sedikit  memuat:  a.  pertimbangan  kesesuaian  dari  rencana  kegiatan  terhadap seluruh/sebagian dari tanah yang akan digunakan, kemudian ditinjau berdasarkan aspek P4T serta  kemampuan  tanah;  b.  ketentuan  dan  syarat  dalam  P4T  bagi  seluruh/sebagian  tanah yang  dimohon;  c.  indikasi  keberadaan  sengketa,  konflik,  dan/atau  perkara  pertanahan terhadap  seluruh/sebagian  tanah  yang  dimohon;  d.  kemampuan  tanah  dalam  mendukung kegiatan yang direncanakan; e. ketentuan sebagai dasar perolehan tanah dan peralihan HAT; f. pengakuan terhadap HAT dan hak keperdataan lainnya oleh masyarakat; dan g. penegasan bahwa PTP bukan alas HAT atau izin membuka tanah.
Gambar 2. Ilustrasi hubungan PTP dengan RDTR Sumber: Pengolahan data, 2022
Gambar 2 menggambarkan posisi PTP terhadap RDTR dimana RDTR memiliki muatan sesuai dengan Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021. Dalam hal ini, ketersediaan RDTR dalam perizinan  KKPR  menjadi  sesuatu  yang urgent dan emergence (Sutaryono  &  Dewi,  2020). Dalam  konteks  ini  RDTR  berperan  sebagai  instrumen  yang  diperlukan  dalam  proses pemberian  PTP.  Kedetailan  informasi  yang  diuraikan  dalam  PTP  memerlukan  observasi langsung  di  lapangan.  Pemotretan  dilakukan  terhadap  batas  lokasi  yang  dimohon,  batas administrasi  di  lapangan,  penguasaan  tanah  baik  yang  dimohon  maupun  sekitarnya, penggunaan  tanah  yang  dimohon  beserta  sekitarnya,  potensi  adanya  sengketa  terhadap penguasaan dan/atau kepemilikannya, sempadan yang biasanya tidak jelas dituangkan dalam peta  sehingga  saat  di  lapangan  harus  diperhatikan,  kemungkinan  daerah  rawan  bencana beserta mitigasinya,  kemampuan  tanah  yang dimiliki  (cocok  atau  tidak dengan usaha  yang dimohonkan), dan informasi lainnya terkait kegiatan yang diajukan. PTP sendiri merupakan pendetailan  dari  potensi  yang  ada  dan  mungkin  muncul  dari  lokasi  yang  dimohonkan. Terdapat  kesesuaian  rencana  kegiatan  terhadap tanah  yang dimohonkan  berlaku  sebagian
atau keseluruhan berdasarkan aspek P4T serta kemampuan tanah. Kemudian terdapat syarat dan ketentuan mengenai P4T terhadap tanah yang dimohonkan, dan kemungkinan adanya sengketa,  konflik,  dan/atau  perkara pertanahannya.  Termuat  juga  kemampuan tanah  yang dimiliki apakah mampu mendukung rencana kegiatan. PTP merupakan dasar yang digunakan dalam perolehan tanah dan peralihan HAT, berlaku untuk lokasi yang telah memiliki KKKPR dimana  dalam  hal  ini  PTP  memiliki  fungsi  sebagai  penyaring  dari  hasil  KKKPR  atau  dapat dikatakan memiliki fungsi sebagai “tapis”.
RDTR  yang  diamanatkan  dalam  Permen  ATR/KBPN  No.  11  Tahun  2021  merupakan rumusan yang sesuai dengan kebutuhan perizinan. Syarat setiap jenis perizinan diatur secara mendetail  untuk  dipenuhi  dalam  penyusunan  RDTR.  Data  primer  dan  data  sekunder  yang harus  dipenuhi  untuk  penyusunan  RDTR  telah  berdasarkan  standar  yang  diatur  oleh pemangku  kepentingan.  Ditambah  dengan  adanya  Peraturan  Zonasi  yang  nantinya  dapat digunakan dalam pertimbangan pemberian perizinan. RDTR yang disusun diharapkan dapat menjadi single reference dengan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
RDTR yang berkualitas merupakan hasil akhir yang diharapkan dalam penyusunan. Di samping itu, menjadi tuntutan yang harus dipenuhi sebagai kewajiban dari pihak penyusun. Rancangan kegunaan RDTR ke depan menjadi sangat menakutkan jika dalam penyusunannya masih  dilakukan  dengan  tidak  sesuai  prosedur.  Hal  ini  berkaitan  dengan  tujuan penyelenggaraan  penataan  ruang  yang  diharapkan  mengarah  pada  ruang  yang  aman, nyaman,  produktif,  dan  berkelanjutan.  Melihat  kemajuan  teknologi  yang  ada  saat  ini  akan mendorong kepada kehidupan serba online . Tantangan ke depan adalah bagaimana memiliki dasar  yang  berkualitas  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Tentunya  jika dalam konteks perizinan, dasar yang perlu dipersiapkan dengan benar adalah RDTR sebagai salah satu produk RTR. Di samping itu, untuk produk RTR lain seperti RTRW kabupaten/kota juga  perlu  dikawal  dengan  baik  dalam  proses  penyusunannya,  karena  berkaitan  dengan penyusunan RDTR.
Review yang dilakukan bahkan jika memungkinkan terdapat revisi bagi RDTR dilakukan setiap 5 tahunan setelah diperdakan. Kurun waktu 5 tahun sebelum terjadinya review atau revisi memungkinkan terjadi perubahan pada kondisi eksistingnya. Disinilah peran dari PTP diperlukan berkaitan dengan perolehan tanah dan peralihan hak terhadap lokasi yang telah memiliki KKKPR. Kedetailan yang dihasilkan dari PTP, kepastian titik koordinat lokasinya, serta kondisi  eksisting  dipotret  langsung  di  lapangan  menjadi  solusi  dalam  ketidakpastian  yang mungkin timbul. Kesalahan peletakan bidang pada saat proses KKKPR sangat mungkin terjadi mengingat tidak semua masyarakat mengerti terhadap kualifikasi koordinat yang diperlukan dalam  analisanya.  Hal  ini  memberikan  dampak  yang  fatal,  jika  ternyata  lokasi  yang dimohonkan  berada  jauh  dari  yang  diberikan  KKKPR-nya.  PTP  tetap  diperlukan pelaksanaannya  sebagai  penyaring  dari  pemberian  KKKPR  yang  tidak  sesuai  eksisting dan/atau kesalahan letak. Sehingga, perwujudan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan tetap bisa dilaksanakan.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  Pelayanan  Persetujuan  KKPR  Berusaha  melalui  sistem  OSS  RBA  di Kabupaten Pati sudah berjalan sesuai dengan 7 (tujuh) standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  telah  terselesaikannya  seluruh  proses  perizinan Persetujuan  KKPR  Berusaha  yang  diajukan  oleh  pemohon.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pelayanan perizinan KKPR di Kabupaten Pati telah dijalankan dengan baik.
Kendala dalam pelayanan Persetujuan KKPR terletak pada pelaksanaan Pertimbangan Teknis  Pertanahan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pati.  Dalam  hal  ini  masih  terjadi ketidaksinkronan  antara  data upload di  OSS  RBA  dengan  data  yang  dibutuhkan  pada pelayanan  PTP.  Alternatif  solusi  yang  dilakukan  adalah  pemenuhan  berkas  permohonan pendaftaran PTP secara manual dan tidak melalui sistem OSS RBA.

## Saran
1. Perlu adanya pedoman tata cara pelayanan yang dilakukan kepada Pelaku Usaha selaku pemohon, baik berupa teks maupun video. Tidak menutup kemungkinan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berupa instagram , facebook, dan youtube .  Disebabkan  petugas  pelaksana  tidak  selamanya  berada  di  posisi  tersebut, sehingga transfer knowledge kepada petugas yang baru dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi multi tafsir.
2. Berkaitan  dengan  pemahaman-pemahaman  yang  sulit  dalam  sistem  OSS  RBA  untuk pemohon seperti ketentuan pada Cek Kegiatan RDTR, perlu diberikan penjelasan dengan lebih mendalam dari makna Pasal 181 PP No. 5 Tahun 2021. Dari studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti, apabila pemohon memberikan isian “Ya” pada ketentuan Pasal 181  tersebut,  maka  PKKPR  yang  seharusnya  Validasi,  akan  berubah  menjadi  PKKPR Otomatis.  Hal  ini  dikhawatirkan  jika  terjadi  sengketa,  perkara  dan/atau  konflik pertanahan  bisa  memberikan  peluang  tuduhan  maladministrasi  terhadap  pelaksana pelayanan. Karena, akan terjadi ketidaksinkron data yang dimasukkan oleh pemohon.
3. Pembuatan  RDTR  untuk  Kecamatan  Pati  diharapkan  berorientasi  pada  kualitas. Mengingat betapa pentingnya informasi yang diberikan oleh RDTR akan berdampak pada kehidupan masyarakat luas, khususnya di wilayah RDTR tersebut.
4. Peninjauan  Lokasi  dalam  PTP  tetap  dipertahankan  mengingat  kedetailan  yang  dimiliki dari hasil PTP. Di samping itu, dengan adanya peninjauan lokasi maka data yang diperoleh dan dituangkan merupakan data tervalid dan ter- update .

## Daftar pustaka
Arrum, D. A. (2019). Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. Jurist-Diction , 2(5), 1631-1654.
Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia. Journal of Judicial Review , 23(1), 71-84.
Ditjen Tata Ruang (2021) Penjelasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang , video online, 19 Oktober, dilihat pada 14 Juni 2022, https://youtu.be/5naQPQ0vPE
Inggarwati,  M.  P.,  Celia,  O.,  &  Arthanti,  B.  D.  (2020).  Online  single  submission  for  cyber defense and security in Indonesia. Lex Scientia Law Review , 4(1), 83-95.
Kementerian  Investasi/BKPM  (2020). Kemudahan  berbisnis ,  dilihat  pada  13  April  2022,
https://www.investindonesia.go.id/id/why-invest/ease-of-doing-business
Lestariningtyas, T., & Roqib, M. (2021). Perlindungan data pribadi pengguna sistem layanan perizinan  berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  OSS  1.1  dan  OSS  RBA  (Risk  Basic Approach). Jurnal Jendela Hukum , 8(2), 25-34.
Mayasari,  I.  (2020).  Kebijakan  reformasi  regulasi  melalui  implementasi  omnibus  law  di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9(1), 1-15.
Mukhammad,  B.  (2021).  Pelaksanaan  perizinan  berbasis  risiko  pasca  undang-undang  cipta kerja. Jurnal Nalar Keadilan , 1(2), 14-27.
Prastiti,  H.  S.  (2021).  Membedah  parameter  berusaha  dalam  upaya  meningkatkan kemudahan  berinvestasi  di  Indonesia  (Studi  komparasi  Indonesia  dan  Vietnam). Dharmasisya , 1(3), 1259-1274.
Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Samarinda. EJournal Administrasi Publik , 9(2), 5018-5032.
Sutaryono dan Dewi, AR (2020). Pemanfaatan neraca penatagunaan tanah untuk percepatan penyusunan RDTR- PZ’, Jurnal Pertanahan , 10(1), 25-38.
Syarif, M (2016). Implementasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Jurnal Publik Reform Universitas Dharmawangsa. 1 (1), 106-119 .