## IMPLEMENTASI POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PERBANKAN

## (Studi di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi)
Roslima Sitorus E-mail: Rosesitorus19@gmail.com
Staff Kantor FIF Jakarta
Pranoto E-mail: maspran7@gmail.com (Penulis Korespondensi)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keywords: Status; Life Insurance Policies; Credit Guarantee
Kata Kunci : Kedudukan; Polis
Asuransi Jiwa; Jaminan Kredit This article aims to find out the implementation and status of life insurance policies as credit guarantees in banks and the execution of  life  insurance  policies  by  creditors  when  there  is  a  default. This  research  is  an  empirical  legal  research  with  the  nature  of descriptive research and qualitative approaches. This study uses qualitative  methods  with  primary  data  sources  and  secondary data  sources  in  the  form  of  primary  legal  materials,  secondary legal  materials  and  tertiary  legal  materials.  Data  collection techniques in the form of taking the main data from interviews accompanied  by  a  study  of  supporting  documents.  The  results of  this  study  indicate  that  life  insurance  policies  in  material security are tied to pawns or fiduciaries, because life insurance policies have a right to claim (receivables) which can be classified as movable property. In addition, the position of a life insurance policy is also an additional guarantee. Execution of life insurance policies can be done if an event occurs as agreed, ie the debtor dies. Execution of this life insurance policy can be done as a settlement of the debtor’s loan.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kedudukan polis asuransi jiwa sebagai jaminan kredit pada perbankan serta eksekusi polis asuransi jiwa oleh kreditur saat terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini meng- gunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari wawancara yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polis asuransi jiwa dalam jaminan kebendaan diikat dengan gadai  maupun  fiducia,  dikarenakan  polis  asuransi  jiwa memiliki  hak  tagih  (piutang)  yang  dapat  diklasifikasikan sebagai benda bergerak. Selain itu, kedudukan polis
Privat Law Volume 10 Nomor 2 (Juli-Desember 2022) Implementasi Polis Asuransi...

## Article Information

## Abstract
asuransi jiwa juga sebagai jaminan tambahan. Eksekusi polis asuransi jiwa dapat dilakukan apabila terjadi peristiwa seperti yang diperjanjikan, yaitu debitur meninggal dunia.
Eksekusi polis asuransi jiwa ini dapat dilakukan sebagai penyelesaian dari pinjaman debitur tersebut.

## A. Pendahuluan
Perbankan Indonesia memiliki peran yang penting dalam tumbuh kembang perekonomian Indonesia. Lembaga perbankan sendiri sangat dibutuhkan dalam pembangunan diberbagai sektor perekonomian. Hal tersebut dikarenakan bank memberikan pelayanan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Muhammad Djumhana, 2000: ix). Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang berarti sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds) serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil- hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat.
Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, misalnya tabungan, giro, deposito. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka menyalurkan dana masyarakat yaitu berupa pemberian kredit (Asri Sarif, 2019:3). Pemberian kredit merupakan salah satu pemberian pinjaman uang kepada masyarakat dengan mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit (M.Bahsan, 2007:3). Permasalahan yang muncul dalam pemberian kredit ini yaitu debitur tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang sudah diberikan, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam nasabah sendiri, berupa aspek pemasaran, aspek pengaturan keuangan, aspek dana. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor diluar kemampuan debitur, berupa kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi dan bencana. Maka dari itu disyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit (Nur Intan, 2020:112).
Fungsi jaminan kredit salah satunya untuk mengamankan pelunasan kredit bila pihak peminjam melakukan cedera janji. Apabila kredit tersebut tidak dilunasi oleh peminjam maka jaminan kredit yang diterima bank akan dicairkan untuk pelunasannya. Hal ini dilakukan agar pihak peminjam memiliki kesungguhan memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan (M.Bahsan, 2007:4).
Implementasi Polis Asuransi...
Pada prinsipnya bank tidak menerima semua benda sebagai jaminan kredit, namun hanya benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah (Salim, 2004:28):
a.  Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
b.  Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
c.  Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.
Pada praktiknya saat ini bank selaku pihak pemberi fasilitas kredit menerima nasabah yang memberikan jaminan kredit berupa polis asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa ini merupakan salah satu bentuk dari usaha perasuransian di dunia pertanggungan risiko. Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan (Sunarmi, 2012:128). Dalam hal ini polis asuransi jiwa bukan  merupakan  jaminan pokok, melainkan sebagai  jaminan tambahan dalam suatu perjanjian kredit untuk mengcover pinjaman apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti debitur meninggal dunia. Hal tersebut dapat ditemukan pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo (yang selanjutnya disebut Bank BRI Cabang Solo) yang menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan tambahan berupa polis asuransi jiwa. Dalam kurun waktu beberapa tahun Bank BRI Cabang Solo sudah menerima nasabah yang melakukan pinjaman kredit dengan jaminan tambahan polis asuransi jiwa. Dalam hal ini Bank BRI Cabang Solo hanya bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi, seperti Bringin Life dan Bringin Jiwa Sejahtera.
Polis  asuransi  jiwa ini merupakan  salah satu  bentuk  dari  usaha perasuransian di  dunia pertanggungan risiko. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian) dikatakan bahwa usaha asuransi jiwa merupakan usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian. Perjanjian asuransi ini merupakan perjanjian bersyarat karena kewajiban penanggung untuk memberikan pergantian  kepada tertanggung digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan (Man Suparman, 2003:18).
Bila ditarik benang merah antara ketentuan yang diatur di dalam UU Perasuransian dengan praktik yang terjadi, maka apabila terjadi wanprestasi kreditur akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan kredit berupa polis asuransi jiwa dikarenakan polis asuransi jiwa sendiri hanya dapat dicairkan apabila terjadi peristiwa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian asuransi seperti debitur sakit (secara fisik maupun mental), maupun kematian. Artikel ini
Implementasi Polis Asuransi...
membahas mengenai implementasi dan kedudukan polis asuransi jiwa dalam kaitannya sebagai jaminan kredit perbankan apakah sesuai dengan ketentuan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia serta eksekusi polis asuransi jiwa apabila debitur wanprestasi.

## B.   Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam hal ini penulis mencari data langsung ke lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Slamet Riyadi untuk mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Jenis dan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan sebagai financial  intermediary yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran, hal tersebut sejalan dengan definisi bank dalam pasal 1 angka 1 UU Perbankan (Tarsisius Muwarji, 2013, 192). Salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bank yaitu dengan memberikan pinjaman kredit.
Pemberian pinjaman kredit oleh bank kepada nasabah selalu mengandung resiko, maka dari itu bank selalu memperhatikan asas perkreditan yang berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan timbulnya kredit bermasalah. Bank sebagai badan  usaha  yang  memberikan pinjaman kredit wajib untuk melakukan upaya pengamanan, agar tidak menimbulkan kerugian yang akan mempengaruhi kesehatan bank dan kelanjutan usaha bank. Oleh karena itu, setiap pinjaman kredit harus diamankan sesuai dengan prinsip kehati- hatian. Pengamanan kredit ini dapat dilakukan melalui tahap analisis kredit dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengamanan kredit yang dilakukan dengan analisis kredit yaitu pemberian kredit dilakukan dengan memperhatikan keyakinan dan analisis terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Hal tersebut sejalan dengan pemberian kredit oleh bank yang diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan, yang menyatakan:
“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai  keyakinan berdasarkan  analisis yang mendalam  atas  itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur
Implementasi Polis Asuransi...
untuk melunasi   utangnya   atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”
Adapun penejelasan mengenai analisis kredit dengan 5C atau yang dinamakan “The Five C’s Principle of Credit Analysis” sebagai berikut (Ashofatul Lailiyah, 2014:224): a) Character  berarti karakter, yang bermakna watak, sifat, kebiasaan debitur yang berpengaruh dalam pemberian kredit. Hal tersebut diperoleh dari dokumen formal kredit, juga track record dari permohonan kredit dari berbagai yang dapat dijadikan referensi oleh analisis kredit bank; b) Capacity berarti kapasitas, bermakna kemampuan debitur mengembalikan pinjaman; c) Capital berarti modal, modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya; d) Colateral berarti jaminan, jaminan digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya; e) Condition of ekonomi berarti keadaan perekonomian untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang terjadi di masa datang.
Dalam melakukan pinjaman kredit, disyaratkan adanya jaminan kredit. Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat kita lihat pada Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tak bergerak menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jaminan ini merupakan upaya yang digunakan bank untuk pengembalian pinjaman kredit apabila debitur wanprestasi. Mengenai jaminan kredit, adapun jenis jaminan kredit dibagi menjadi dua, yaitu   terdiri atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan terdiri dari gadai, fiducia, hipotek, hak tanggungan, dan resi gudang, sedangkan jaminan perseorangan dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu garansi pribadi (personal guarantee), jaminan perusahaan (corporate guarantee), garansi bank (bank guarantee).
Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya kemanapun beralih atau dialihkan. (Munir Fuady, 2013:10). Berikut obyek dari jaminan kebendaan :
a.   Gadai
Berdasarkan  Pasal  1152  KUH  Perdata,  objek  gadai  adalah  barang  bergerak yang diserahkan kepada kreditur sebagai pemegang gadai, terdiri dari:
1)  Benda bergerak berwujud
2)  Benda bergerak tidak berwujud yang terdiri dari piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.
b.   Fiducia
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dicantumkan bahwa objek fiducia terdiri terdiri dari:
1)  Benda bergerak berwujud
Implementasi Polis Asuransi...
2)  Benda bergerak tidak berwujud
Objek jaminan fiducia memiliki kesamaan dengan gadai, yang menjadi pembeda adalah benda jaminan tetap dalam penguasaan debitur selaku penerima fiducia.
c.   Hipotek
Objek hipotek adalah kapal laut (Munir Fuady, 2013:178).
d.   Hak tanggungan
Objek hak tanggungan adalah tanah dengan atau tanpa segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut (Munir Fuady, 2013: 69).
e.   Resi Gudang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, objek resi gudang adalah benda bergerak berupa komoditif pertanian yang disimpan digudang dan diterbitkannya resi gudang oleh pengelola gudang yang terakreditasi sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan tersebut.
Pada praktiknya saat ini bank selaku pemberi fasilitas kredit menerima nasabah yang memberikan jaminan kredit berupa polis asuransi jiwa. Asuransi ini merupakan sarana untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari untuk meminimalisir kerugian atau kehilangan yang dihadapi setiap manusia. Sebagai sebuah benda yang dijadikan objek jaminan atas utang, perlu diketahui kedudukan hukum polis asuransi jiwa ini sesuai dengan ketentuan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia.
Asuransi diatur berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, didalam nya diatur pengertian asuransi yaitu sebuah perjanjian diantara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, dan yang menjadi dasar bagi penerimaan presmi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan digunakan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung maupun pemegang polis baik karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung ataupun pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti atau juga memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi juga memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut (Deny Guntara, 2016:32) : a) pengalihan resiko ; b) pembayaran ganti kerugian.
Pada umumnya setiap kesepakatan dibutuhkan adanya suatu dokumen. Dokumen mempunyai fungsi sebagai  alat  bukti,  tidak  hanya bagi  para pihak saja tetapi  juga  pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung ataupun
Implementasi Polis Asuransi...
tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Begitu pula dengan kesepakatan asuransi dibuktikan melalui polis asuransi, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 255 KUHD yang menyatakan bahwa setiap pertanggungan asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta ang dinamakan polis.
Salah satu jenis usaha perasuransian adalah asuransi jiwa. Salah satu fungsi dikeluarkannya usaha asuransi jiwa oleh perusahaan asuransi yaitu untuk mengurangi resiko atas terjadinya peristiwa tertanggung meninggal dunia (Jyh-Horng Lin, 2018 : 719). Dalam UU Perasuransian diatur mengenai asuransi jiwa yang merupakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meinggal dunia atau tetap hidup, atau bisa dalam bentuk pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan ataupun didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dalam asuransi jiwa ini, tertanggung wajib membayar sebuah premi kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi, dan penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan sejumlah pengantian kepada tertanggung pada saat terjadinya risiko. Adapun risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi jiwa dikaitkan dengan kesehatan dan/atau kematian dari tertanggung. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam asuransi jiwa apabila terjadi risiko pada tertanggung sesuai dengan perjanjian asuransi, maka tertanggung maupun pihak lain memiliki hak atas penggantian dari penanggung yaitu perusahaan asuransi jiwa. Apabila resiko dalam asuransi jiwa terjadi, maka pada prinsipnya tertanggung maupun pihak lain memiliki piutang pada perusahaan asuransi jiwa yang dapat ditagih. Dalam usaha asuransi jiwa juga berlaku polis asuransi jiwa yang salah satunya berfungsi untuk klaim apabila terjadi peristiwa pada tertanggung dimasa yang akan datang (Loren W. Tauer, 2013 : 109).
Sebagai sesuatu yang dapat ditagih (piutang), nilai tunai dari polis asuransi jiwa tergolong sebagai benda bergerak tak berwujud berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 511 angka 3 KUH Perdata. Diakuinya nilai tunai tersebut oleh perusahaan asuransi jiwa berarti bahwa nilai tunai dari polis asuransi jiwa tersebut memiliki nilai ekonomi. Untuk menjadikan polis asuransi jiwa sebagai jaminan dipertimbangkan dua faktor, yaitu (Johanes Ibrahim, 2004 : 71):

## a.   Secure
Diadakan pengikatan secara yuridis formal dalam jaminan kredit sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitu, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan Tindakan eksekusi.
b.   Marketable
Jaminan tersebut apabila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.
Implementasi Polis Asuransi...
Polis asuransi jiwa ini sebagai sebuah benda bergerak dapat diikat dengan yuridis formal dengan akta piutang atas nama atau cessie. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum jaminan kebendaan, kedudukan polis asuransi jiwa ini dalam hukum jaminan merupakan jaminan kebendaan berupa gadai maupun fiducia. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa objek gadai dan fiducia  merupakan  benda  bergerak,  dalam  hal  ini  polis  asuransi  jiwa  dapat digolongkan sebagai benda bergerak. Polis asuransi jiwa kedudukannya dalam jaminan kredit yaitu sebagai jaminan tambahan, yang merupakan second way out  (jalan keluar terakhir) untuk meminimalisir risiko pinjaman dari debitur. Selain itu, polis asuransi jiwa juga sebagai cover pinjaman kredit apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan debitur tidak bisa mengembalikan pinjaman, seperti debitur meninggal dunia. Untuk jaminan pokok sendiri memiliki fungsi sebagai barang/objek yang akan dieksekusi pertama kali apabila debitur tidak dapat membayar kreditnya, dan jaminan tambahan ini memiliki fungsi sebagai barang/objek yang akan dieksekusi apabila jaminan pokok dianggap nilainya masih kurang dan juga sebagai pengaman kredit apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan pada debitur.
Kedudukan polis asuransi jiwa ini tidak bisa dijadikan jaminan pokok pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi, dikarenakan polis asuransi jiwa dianggap tidak memiliki nilai yang cukup sebagai jaminan pokok, yang memiliki fungsi sebagai barang/objek yang akan dieksekusi pertama kali apabila debitur tidak dapat membayar kreditnya. Namun pada prinsipnya, polis asuransi jiwa ini dapat dijadikan jaminan pokok karena memiliki hak tagih, sesuai dengan ketentuan hukum jaminan kebendaan yang berlaku. Hanya dalam pelaksanaannya diperlukan mekanisme perbankan sendiri.
Untuk pelaksanaan polis asuransi jiwa ini sebagai jaminan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi bekerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera, dan Bringing Life. Untuk nasabah yang ingin mengajukan pinjaman kredit yang bersifat konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah diwajibkan untuk memiliki polis asuransi jiwa yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan tambahan dalam pinjaman kredit. Perusahaan asuransi jiwa yang ditunjuk untuk memproses penjaminan polis asuransi jiwa ini adalah perusahaan asuransi yang sudah rekanan dalam artian memiliki kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi, seperti yang sudah disebutkan diatas. Namun, apabila debitur sudah menjadi nasabah aktif dari perusahaan asuransi yang merupakan rekanan, maka debitur cukup membawa polis asuransinya tanpa harus membuat polis asuransi terbaru.
Eksekusi polis asuransi jiwa apabila dalam berjalannya waktu, debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi terlebih dahulu mengeksekusi jaminan pokok dari debitur tersebut. Untuk jaminan tambahannya sendiri akan dieksekusi apabila terjadi peristiwa seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Dalam hal ini eksekusi polis asuransi jiwa dapat dilakukan apabila
Implementasi Polis Asuransi...
debitur meninggal dunia. Apabila debitur meninggal dunia dalam masa pinjaman aktif maka klaim asuransi jiwa ini bisa dilakukan sebagai penyelesaian pinjaman nya. Setelah ada persetujuan dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi dan pihak asuransi untuk menutup pinjamannya maka klaim asuransi jiwa ini sebagai penyelesaian dari pinjaman pokok debitur tersebut. Polis asuransi jiwa sudah cukup untuk membayar seluruh pinjaman pokok debitur tanpa eksekusi jaminan pokoknya. Juga dikatakan, syarat klaim asuransi jiwa ini maksimal sejumlah pokok pinjamannya. Apabila debitur memiliki kewajiban tertunggak yang mengakibatkan pinjamannya melebihi dari pokok pinjaman, maka yang dapat dicover oleh klaim asuransi jiwa hanya sebesar pokok pinjamannya saja. Mengenai kewajiban tunggakan tersebut untuk pembayarannya dapat dilakukan dengan eksekusi jaminan pokoknya maupun pembayaran oleh ahli warisnya tanpa eksekusi jaminan pokok.

## D.   Simpulan
Kedudukan polis asuransi jiwa merupakan jaminan kebendaan gadai maupun  fiducia.  Polis  asuransi  jiwa  ini  sebagai  sesuatu  yang  dapat  ditagih (piutang), berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 511 angka 3 KUH Perdata bahwa polis asuransi jiwa tersebut merupakan benda bergerak, sesuai dengan ketentuan obyek jaminan kebendaan gadai dan fiducia.  Selain  itu,  polis  asuransi  jiwa  juga  sebagai  jaminan  tambahan  untuk meminimalisir risiko pinjaman debitur apabila debitur meninggal dunia. Jaminan tambahan polis asuransi jiwa ini juga diwajibkan bagi debitur yang mengajukan pinjaman kredit konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor dan kredit pemilikan rumah.
Polis asuransi jiwa merupakan jaminan tambahan dalam pinjaman kredit, hal tersebut berarti selain jaminan tambahan terdapat juga jaminan pokok. Apabila debitur wanprestasi maka yang dilakukan oleh kreditur yaitu eksekusi jaminan pokoknya. Sedangkan untuk polis asuransi jiwa sendiri dapat dieksekusi saat terjadi peristiwa seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi yaitu debitur meninggal dunia. Apabila debitur meninggal dunia, maka klaim maupun eksekusi polis asuransi jiwa ini bisa dilakukan sebagai penyelesaian pinjaman nya. Syarat klaim polis asuransi jiwa ini maksimal sejumlah pokok pinjamannya, apabila debitur memiliki kewajiban  tertunggak  yang  mengakibatkan  pinjaman nya  melebihi  pinjaman  pokok,  maka pembayaran  tunggakan  tersebut  dengan eksekusi  jaminan  pokoknya  maupun  dilakukan pembayaran oleh ahli warisnya.

## E.   Saran
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Solo Slamet Riyadi sebagai bank yang menyediakan fasilitas polis asuransi jiwa sebagai jaminan tambahan, hendaknya melakukan sosialiasi kepada debitur maupun calon debitur mengenai jaminan tambahan ini. Agar dikemudian hari nasabah bisa lebih mengerti kedudukan polis asuransi jiwa ini serta cara klaim polis asuransi jiwa apabila terjadi peristiwa sesuai yang diperjanjikan.
Implementasi Polis Asuransi...

## F.   Daftar Pustaka

## Buku
Muhammad Djumhana. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
M. Bahsan. 2007 . Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Man Suparman. 2003. Hukum Asuransi : Perlindungan Tertanggung Asuransi, Deposito, Usaha Perasuransian. Bandung : Alumni.
Munir Fuady. 2013. Hukum Jaminan Utang. Jakarta : Erlangga.
Johannes Ibrahim. 2004. Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank : Perspektif Hukum dan Ekonomi. Bandung : Mandar Maju.
Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

## Jurnal
Asri Sarif. 2019. “Implikasi Hukum Klausuka Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit Perbankan”. Halu Oleo Law Review. Vol. 3 No. 2, September 2019. Kendari : Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.
Ashofatul Lailiyah. “Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisisr Risiko”. Yuridika. Vol. 29 No. 2, Mei-Agustus 2014. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Deny Guntara. 2016. “Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya”.  Jurnal Justisi Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 1, November 2016. Karawang : Universitas Buana Perjuangan Karawang.
Jyh-Horng Lin. 2018. “Insurer Interest Margin Management, Default Risk, and Life Insurance Policyholder Protection. Journal of Family Business Management. Vol. 13 No. 3, April 2018. Taiwan : Tamkang University.
Loren  W.  Tauer.  2013.  “Life  Insurance  Funding  of  Buy-sell  Arrangements  in Family Businesses”. Journal of Family Business Management. Vol. 3 No. 2, Juni 2013. New York: Cornell University.
Nur Intan Yunianti. 2020. “Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta”. Jurnal Privat Law. Vol. VIII No. 1, Januari-Juni 2020. Surakarta : Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Implementasi Polis Asuransi...
Sunarmi. 2012. “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 2, Februari 2012. Riau : Fakultas Hukum Universitas Riau.
Tarsisius Muwarji. 2013. “Penjaminan Kredit Usaha Kecil Melalui Giralisasi dan Transmisi Jaminan Kebendaan Menjadi Tunai”. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 25 No. 2, Juni 2013. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia