## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104 PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DESA DARI TANAH KAS DESA OLEH PEMERINTAH DESA (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang) Redin FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim KIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN Rini Safarianingsih TANGGUNG JAWAB PERUSAHAN DAMRI TERHADAP HILANGNYA BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi

## PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana
Diterbitkan oleh : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 10 Nomor 2 Halaman 1 - 70 Sintang September 2022 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 2, September 2022, Halaman 1- 70
Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.
Chief Editor : Dr. Redin, S. H.,  M. H
Managing Editor : Michell Eko Hardian, S. H., M. H
Editors :
Kartika Agus Salim, S. H., M. H Tri Minarti, S. H,. M. H Stefanus Ngebi, S. H., M. H
Reviewers : Dr. Redin, S. H., M. H Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

## English Language Advisors:
Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd
Asisten Editor dan Publikasi : Florensius Tijan, S. Kom Susana Titin Sumarni, S. Sos Mutia Lestari, S. Pd Rosnayeti, S. Sos
Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
DAFTAR ISI

## PERAHU
Volume 10 Nomor 2, September  2022, Halaman 1-55
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775-1104

## PENGELOLAAN  PENDAPATAN  ASLI  DESA  DARI  TANAH  KAS  DESA  OLEH PEMERINTAH  DESA  (Studi  di  Desa  Sungai  Seria  Kecamatan  Ketungau  Hulu
Kabupaten Sintang
Redin ............................................................................................................................................. 1-10

## FAKTOR    YANG  MENYEBABKAN  TERJADINYA  TINDAK  PIDANA  ILLEGAL  LOGGING BERDASARKAN  UNDANG  –  UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2013  TENTANG  PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kartika Agus Salim ...................................................................................................................... 11-23

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih ...................................................................................................................... 24-34

## TANGGUNGJAWAB  PERUSAHAAN  DAMRI  TERHADAPA  HILANGNYA  BARANG PENUMPANG DI CABANG SINTANG
Stefanus Ngebi.............................................................................................................................. 35-47

## PELAKSANAAN  PEMBINAAN  NARAPIDANA  RESIDIVIS  NARKTOTIKA  DI  LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SINTANG
Patrisia Mutia Jersi Hartiana ...................................................................................................... 48-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu  hukum  yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  10  Nomor  1,  Maret  2022  kali  ini  menyajikan  topik- topik  mengenai  : Hak  Perdata  Masyarakat  Desa  Kayu  Dujung  Dalam  Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor  Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif  Kain Tenun Ikat Dayak  Kabupaten  Sintang  Menurut  Undang  -  Undang Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta,  Penanganan  Tindak  Pidana Aborsi  Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok  Produktif  Dengan  Jaminan  Di  Cu  Keling  Kumang  Di  Kabupaten  Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa dan  dapat  menimbulkan  kesadaran  hukum  di  setiap  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## Patrisia Mutia Jersi Hartiana
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray No. 92 Sintang
Email: jersihartiana@gmail.com

## ABSTRACT
A  recidivist  who  repeats  the  same  crime could  made  base  ballast  the  punishment  based on  provision  Article  486  of  the  Criminal  Code. The punishment one third more heavy from threat normal punishment if within enough from 5 years’ time after undergo sentence imposed.
The Approach of this study is a sociological approach  toward  a  primary  law,  secondary  and tertiary.  According  to  Peter  Mahmud  Marzuki, there are numbers of approach namely: 1 approach the  law  (statue approach) ,  to  provide  study  of all constitution and the relevant law regulations. Conceptual  approach  is  based  on  views  and  the development of doctrines in law.
There  are  steps  of  coaching  prisoner, namely;  a.  Admission  and  orientation  or  known as Mapenaling (The introduction of environment period). This stage conducted since beginning to 1/3 of period criminal. Coaching is continuation from  admission  and  orientation.  This  stage conducted  if  prisoner  has  lived  1/3  of  the  time criminal  up  to  1/2  time  the  crime  with  medium security. It forms as personality coaching (mental and spiritual) as well independence coaching. b. Prisoner  Assimilation  coaching  could  start  off  1/2 time criminal up to 2/3 of period the crime based on  the  assessment  of  the  coaching  penitentiary
team  in  regarding  with  progress  of  physical, mental  and  skill.  In  this  step  the  supervision toward  prisoner  is  relatively  decrease (minimum security ). The assimilation in a manner is literally tricked.  It  can  be  classified into  two  forms:  The internal  assimilation  institution  penitentiary  and the external assimilation institution penitentiary. c.  The  integration  to  public  environment  is  the final  step  in  the  process  of  prisoner  coaching known as integration.
The obstacles of coaching implementation are  in  the  field  of  intellectual  coaching,  skills, guidance  on  work,  and  the  implementation  of assimilation.
The  humanistic  approach  (humane)  is used to resolved the diversity of ethnic or culture, resolve the excess of occupants’ capacity through build new building.
Keywords: Coaching, Convicts, Recidivist

## PENDAHULUAN
Terhadap  seseorang  melakukan  tindak pidana,  seperti  contoh  di  atas  dapat  dianggap mengulangi kejahatan yang sama ( residivis ) dan dapat  dijadikan  dasar  pemberat  hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP ia dapat di ancam hukuman sepertiga lebih berat dari
ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenisnya sama tersebut ia  lakukan  dalam  kurang  dari  waktu  5  tahun setelah  menjalani  hukuman  yang  dijatuhkan. Sistem  pemasyarakatan  yang  dimuat  dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut dalam melaksanakan pembinaaan  terhadap  Narapidana  didasarkan pada  beberapa  hal,  sebagaimana  termaktub dalam    Pasal    5    Undang-Undang    Nomor 12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan menyatakan  bahwa:  sistem  pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a. Pengayoman,  b.  Persamaan  perlakuan  dan pelayanan, c. Pendidikan, d. Pembimbingan, e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;, f.  Kehilangan  kemerdekaan  merupakan  satu- satunya penderitaan dan, g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. 2
Ketentuan mengenai residivis diatur di dalam bab XXXI buku II Pasal 486, 487, 488 KUHP. Residivis adalah kelakukan seseorang yang  mengulangi  perbuatan  pidana  sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukannya lebih dahulu. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka  waktu  tertentu  setelah  pembebasan tersebut  ia  kembali  melakukan  perbuatan
2 Mohamad  Sholeh  Maulana,  Pelaksanaan  Pembi- naan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Ka- bupaten Jember Dan Bondowoso, Http://Repository.Unmuh- jember.Ac.Id/140/1/ARTIKEL.Pdf, Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2021.
pidana.  Perbuatan  residivis  khusus  ini pemberatan  pidananya  hanya  dikenakan pada  pengulangan  yang  dilakukan  terhadap jenis perbuatan pidana tertentu dan dilakukan dengan tenggang waktu tertentu, belum lebih lima tahun.
Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum  Pidana)  Republik  di  Indonesia dijelaskan bahwa : Pelaku pengulangan tindak pidana  (residivis)  akan  dikenakan  tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya berdasarkan syarat-syarat  yang  telah  ditentukan  dalam Undang-Undang, yaitu :
1. Pelakunya adalah orang yang sama;
2. Terulangnya  tindak  pidana  dan  untuk tindak  pidana  terdahulu  telah  dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim
3. Pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara  yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Pengulangan  terjadi  dalam  waktu tertentu,  yaitu  melakukan  perbuatan melawan  hukum  sebelum  lewat  5 (lima)  tahun  dari  perbuatan  yang sebelumnya. Di dalam KUHP dijelaskan  pula  bahwa  kesalahan yang  diulang  akan  mempengaruhi lama masa pidana seorang narapidana residivis.
Dalam KUHP dijelaskan tiga golongan kejahatan  yang  mempengaruhi  lama  pidana  , yaitu :
1. Pasal 486, beberapa kejahatan terhadap  benda  orang.  Di  antaranya tidak disebut kejahatan ringan tentang
harta benda;
2. Pasal 487; beberapa kejahatan tentang melakukan kekerasan terhadap orang.  Di  antaranya  tidak  disebut
penganiayaan ringan;
3. Pasal  488;  pada  umumnya  beberapa kejahatan      erhadap      kehormatan orang  (bukan  terhadap  kesopanan)
Hukuman maksimal baru dapat ditambah  dengan  sepertiganya,  jika seseorang  melakukan  kejahatan  dari salah satu golongan tersebut kemudian ia  ternyata  bersalah  lagi  karena  suatu kejahatan dalam golongan yang sama.
Jika  narapidana telah  menjalani  masa pidana  karena  mencuri  (golongan  Pasal  486) dipersalahkan  karena  menganiaya  (golongan Pasal  487)  maka  hukuman      maksimum pada  kasus  penganiayaan  tidak  boleh ditambah  Adapun  menurut  Simandjuntak mengungkapkan bahwa terjadinya pengulangan  kembali  tindak  pidana  atau residivis terjadi karena beberapa faktor antara lain :
Fungsi  pemidanaan  tidak  lagi  sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan yang ada di dalam Lapas. 3
Sampai         dengan         saat         ini,
penyalahgunaan  narkotika  dapat  dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni :
a. Produksi  narkotika  secara  gelap  ( licit drug production )
b. Perdagangan  gelap  narkotika  ( illcit trafficking )
c. Penyalahgunaan narkotika ( drug abuse) 4
Saat ini Narkotika merupakan musuh nomor satu Indonesia, indikasinya adalah
:
1. Jumlah pemakai bertambah         terus
2. Jenis kelompok pemakai makin bervariasi
3. Daerah  penyebaran  semakin meluas
4. Meningkatnya “Peranan” Indonesia, saat ini  Indonesia  sudah  meningkat  menjadi daerah  pemasaran  artinya  pedagang narkotika  sengaja  datang  ke Indonesia untuk berjualan narkotika, dan pembelinya adalah orang Indonesia.
5. Penyakit  yang  menyertainnya  semakin berbahaya, meningkatnya jumlah pemakai narkotika, terutama yang menggunakan jarum suntik, telah menambah  jumlah  penderita  penyakit menular seksual.
6. Jenis,  kualitas  dan  jumlah  narkotika
semakin meningkat
4 http://digilib.unila.ac.id/9973/2/BAB%20I.pdf .
Diakses pada tanggal 1 juni 2022
58 Perahu, Volume 10 Nomor 2, September 2022, Hlm 55-70
7. Sindikat makin kuat, dan professional, mereka
sudah menggunakan teknologi           modern.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  oleh penulis yaitu pendekatan sosiologis) terhadap bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa
a. Tahap  admisi  dan  orientasi  atau pengenalan  Tahap  ini  lebih  dikenal dengan  istilah  Mapenaling  (masa pengenalan lingkungan).
Setiap
narapidana  yang  masuk  ke  dalam lembaga pemasyarakatan diberi pengarahan  tentang  situasi  di  dalam lembaga  pemasyarakatan,  blok  mana yang harus ditempati oleh narapidana tersebut,  hak  dan  kewajibannya,  dan pendekatan  yaitu: 15 pendekatan undang- peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  di undang  ( statue  approach ),  yaitu  dilakukan dengan    menelaah  semua  undang-undang dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan ilmu  hokum  dan  pendekatan  konseptual, yaitu   pendekatan    yang beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin yang  berkembang    dalam   ilmu  hukum.
HASIL

## PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Data dan Bahan Hukum yang menjadi rujukan  penulis  dalam  melakukan  kajian terhadap, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang, yaitu sebagai berikut, 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,
3.  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995
Tentang Pemasyarakatan, 4. Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Tahap-tahap dari pembinaan narapidana yaitu:
lembaga  pemasyarakatan.  Tujuannya adalah agar dapat memperbaiki tingkah laku narapidana dan mengarahkannya ke  jalan  yang  benar.  Pada  tahap  ini narapidana akan diteliti tentang segala hal  ikhwal  perihal  dirinya,  termasuk sebab-sebab melakukan tindak pidana,  tempat  tinggal  narapidana, situasi  ekonominya,  latar  belakang pendidikan,  dan  sebagainya.  Untuk keperluan admisi dan orientasi narapidana  ditempatkan  di blok khusus  (karantina),  maksudnya  di samping  untuk  keperluan  pembinaan dan juga untuk keperluan pemeriksaan kesehatan  apakah      ada      penyakit yang  menular  atau  tidak.  Admisi dan  orientasi  merupakan  tahap  yang kritis  bagi  narapidana  yang  baru masuk  ke  lembaga  pemasyarakatan, karena  dari  dunia  luar  yang  bebas dan luas memasuki situasi lembaga
1 5 Ibid, hlm.237
pemasyarakatan  yang  sempit  dan terkekang.  Pada  tahap  ini  dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat ( maximum security ). Narapidana akan
merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan,  dan  lain-lain.  Sangat diharapkan  agar  narapidana  dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut,  sehingga  dapat  hidup  secara normal  di  lembaga  pemasyarakatan. Pada  tahap  ini  juga  ditunjuk  seorang petugas  untuk  menjadi  wali  dari narapidana  dan  bertindak  sebagai pendamping, sehingga apabila narapidana  mengalami  kesulitan  atau masalah  dapat  disampaikan  ke  walinya untuk mendapat pengarahan atau jalan keluar dari masalah tersebut. Tahap ini dilakukan  sejak  awal  masuk  sampai 1/3 dari masa pidana.
b. Tahap  pembinaan  Tahap  pembinaan merupakan  kelanjutan  dari  tahap admisi  dan  orientasi.  Tahap  ini dilakukan  apabila  narapidana  telah menjalani  1/3  masa  pidana  sampai
1/2  masa  pidananya  dengan  medium security.  Bentuk-bentuk  pembinaan diantaranya,  pembinaan  kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Untuk kepentingan
pembinaan  narapidana  akan  didata mengenai bakat dan minatnya masing- masing  dan  juga  jenjang  pendidikan
yang pernah ditempuh.
c. Tahap asimilasi Pembinaan narapidana pada  tahap  ini  dapat  dimulai  dari  1/2 masa  pidana  sampai  2/3  dari  masa pidananya  dan  menurut  penilaian team pembinaan pemasyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Pada tahap ini  pengawasan  terhadap  narapidana relatif berkurang (minimum security ).  Asimilasi  secara  harafiah
adalah diperdayakan. Asimilasi diklasifikasikan  menjadi  2  bentuk yakni  asimilasi  di  dalam  lembaga pemasyarakatan,        dan          asimilasi luar lembaga pemasyarakatan. Narapidana  yang  menjalani  asimilasi di  dalam  lembaga  pemasyaraktan, diantaranya  narapidana  yang  bekerja di  kantor-kantor  di  dalam  lembaga pemasyarakatan, dan narapidana yang mengajar di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan  untuk  asimilasi  di  luar kegiatannya  dapat  berupa  kerja  pada salah satu pabrik, kerja bakti bersama masyarakat, kerja sendiri, dan lain-lain. Kegiatan  asimilasi  luar  diantaranya bekerja  di  kebun  pertanian  milik Lembaga  Pemasyarakatan,      bekerja di  sekitar  lembaga  pemasyarakatan seperti  menjaga  parkiran  di  halaman depan  Lembaga  Pemsyarakatan,  dll. Pada tahap ini program pembinaan
diperluas,  bukan  saja  di  dalam lingkungan  lembaga  pemasyarakatan, tetapi  juga  membaurkan,  narapidana dengan  masyarakat  tertentu.  Program ini  dilaksanakan  secara bertahap mulai  dari  kegiatan  yang  sempit lingkungannya  dan  mengarah  pada kegiatan  masyarakat  yang  lebih  luas sesuai dengan bakat dan keterampilan yang  dimiliki  oleh  masing-masing narapidana. Dalam melaksanakan setiap  program  kegiatan  asimilasi, petugas atau pembina pemasyarakatan harus  selektif  dan  kegiatan  tersebut harus  direncanakan  secara  matang dan  terpadu.      Hal      ini      bertujuan agar  mencegah  hal-hal  yang  tidak diinginkan  terjadi  pada  narapidana dan  merugikan  masyarakat  dimana narapidana tersebut diasimilasikan.
d. Tahap  integrasi  dengan  lingkungan masyarakat  Tahapiniadalahtahapakhir pada  proses  pembinaan  narapidana dan  dikenal  dengan  istilah  integrasi. Apabila  proses  pembinaan  dari  tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan,  asimilasi  dapat  berjalan dengan  lancar  dan  baik  serta  masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3  atau  sedikitnya  9  bulan,  maka kepada  narapidana  tersebut  diberikan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang  bebas.  Dalam  tahap  ini
proses  pembinaannya  dilaksanakan di masyarakat luas sedangkan pengawasannya  semakin  berkurang sehingga      narapidana        akhirnya dapat  hidup  dengan  masyarakat. Pelaksanaan  pembebasan  bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan di  bawah  pengawasan  langsung  oleh balai pemasyarakatan bukan lagi pihak lembaga pemasyarakatan. Narapidana dapat menjalani sisa dari masa pidana atau 2/3 di rumah dan masa percobaan selama  1  (satu)  tahun,  selain  itu narapidana  yang  bersangkutan  harus wajib  melaporkan  diri  ke  balai pemasyarakatan.  Jika  pada  tahap integrasi  tersebut  narapidana  kembali melakukan  tindak  pidana,  maka narapidana  tersebut  harus  kembali menjalani  sisa  masa  pidananya  itu di  dalam  lembaga  pemasyarakatan, ditambah  lagi  dengan  sanksi  pidana yang  baru  dilakukan  tersebut.  Tahap- tahap pembinaan tersebut diatas secara umum  dapat  dikatakan  sebagai  tahap pembinaan  standart  yang  diberikan oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas II  B  Sintang,  dalam  membina  warga binaan.
Perbedaan tersebut yaitu bila narapidana residivis  untuk  mendapatkan  pembinaan asimilasi  dipersulit.  Hal  tersebut  disebabkan
oleh  karena  status  narapidana  residivis  itu sendiri  yang  menyebabkan  pihak  lembaga pemasyarakatan  harus  lebih  ketat  dalam memberikan  pembinaan.  Padahal  disisi  lain pembinaan  asimilasi  tersebut  merupakan salah  satu  hak  bagi  warga  binaan  untuk mendapatkannya.  Mengenai  hak  asimilasi tersebut, penulis mendapatkan informasi yang diberikan oleh salah satu narapidana residivis yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas II B Sintang.
Jumlah Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas II B Sintang saat ini adalah 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) Orang, sedangkan jumlah Narapidana  Berdasarkan  hasil  penelitian penulis  dengan  beberapa  Responden  yang juga  merupakan  narapidana  Residivis  Yaitu KD,  WD,  SH,  TM,  AB  para  narapidana residivis  tersebut  dijatuhi  hukuman  pidana rata-rata  selama  8-9  Tahun  penjara.  Alasan para  narapidana  residivis  ini  melakukan pengulangan  tindak  pidana  atau  resdiv adalah  Pertama,  karena  pergaulan  masih dengan  sesama  pengguna  narkotika,  Kedua, Faktor  ekonomi  dimana  para  narapidana residivis  ini  merupakan  pengguna  narkotika juga  pengedar,  karena  harga  narkotika  yang masih  bias  dikategorikan  tinggi,  kemudian yang  ketiga  adalah  kurangnya  perhatian dari  keluarga.  Tidak  adanya  tenaga  pengajar contohnya  seperti  psikolog,  sehingga  dalam proses  pembinaan  psikologi  narapidana residivis  tidak  cukup  terpenuhi,  kemudian
over  kapastias  penghuni  Lapas  Kelas  II  B Sintang  dimana  narapidana  yang  bukan residivis digabung dengan narapidana residivis, ketiga rehabilitasi medis cenderung mengeluarkan  biaya  yang  besar  dan  mahal, sehingga  hanya  dapat  dilakukan  rehabilitasi social  oleh  lembaga  pemasyarakatan  kelas  II B Sintang.
Narapidana residivis tersebut mengatakan  bahwa  untuk  mendapatkan asimilasi  itu  dirasakan  sangat  sulit  sekali, selain  statusnya  sebagai  residivis.  Sulitnya narapidana  residivis  untuk  mendapatkan haknya  juga  terjadi  pada  hak  untuk mendapatkan  pembinaan  integrasi,  dimana pembinaan  tersebut  sangat berpengaruh sekali  pada  mental  para  narapidana  karena pembinaan  tersebut  berperan  sangat  penting bagi  nara  pidana  untuk  dapat  merasakan secara  langsung  dekat  dengan  masyarakat maupun  dengan  keluarganya  agar  tidak selalu  merasa  kalau  statusnya  sudah  menjadi narapidana  maka  semua  orang  pasti  sudah tidak  mau  lagi  menerimanya  dan  sulit  untuk dipercaya  lagi  sehingga  membawa  dampak yang kurang baik seperti adanya kemungkinan bahwa  karena  narapidana  tersebut  sudah merasa  tidak  diterima  dimasyarakat  dan kemudian mengulangi kembali perbuatannya, pada  akhirnya  memiliki  status  sebagai residivis.  Hal  ini  bukan  hanya  terjadi  pada narapidana residivis saja namun berlaku juga bagi narapidana-narapidana lainnya. Jadi,
walaupun  ada  narapidana  residivis  yang mendapatkan  hak  asimilasi  maupun  hak integrasi itu pun pasti narapidana yang tingkat ekonominya  menengah  keatas  yang  sanggup memenuhi  nominal  biaya  kepengurusan berkas yang ditawarkan tersebut.
Aktifitas  pembinaan  narapidana  yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan sangatlah  jauh  dari  apa  yang  dipikirkan oleh masyarakat yang ada di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan, pada saat penulis memasuki daerah  blok-blok  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan  kelas  II  B  Sintang,  sekilas pembinaan  yang  dilakukan  oleh  pegawai lembaga  pemasyarakatan  sangat  berjalan dengan  baik  dan  sesuai  dengan  pedoman pembinaan baik yang diatur di dalam undang- undang,  peraturan  pemerintah,  maupun  yang diatur  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan itu  sendiri.  Bila  melihat  pembinaan  yang sesungguhnya,  yaitu  berdasarkan  ketentuan pasal  6  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995,  dinyatakan  Hasil  wawancara  dengan salah  satu  narapidana  residivis,  warga binaan  lembaga  pemasyarakatan  kelas  II  B Sintang,  bahwa  pembinaan  warga  binaan pemasyarakatan  (narapidana)  dilakukan  di lembaga  pemasyarakatan.  Ada  dua  proses pembinaan  yang  dilakukan  di  lembaga pemasyarakatan,  diantaranya  secara  internal (di        dalam        Lembaga        Pemasyarakatan) dan  secara  eksternal  (di  luar  Lembaga Pemasyarakatan).
a.
Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (internal)
Pembinaan  yang  diterapkan  di  dalam lembaga  pemasyarakatan  kelas  II  B  Sintang mencakup  pembinaan  kepribadian  (mental dan  spiritual)  serta  pembinaan  kemandirian. Adapun  target  yang  hendak  dicapai  melalui pembinaan yang diterapkan disini adalah agar narapidana  menyadari  kesalahan  yang  telah dilakukannya  ( insaf )  serta  berhasil  menata masa depan dan ketika selesai menjalani masa pidananya dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara. Dua  pola  pembinaan  tersebut  merupakan realisasi dari pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
1) Pembinaan kepribadian mencakup:
a) Pendidikan mental
Pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan bernegara Bentuk dari pembinaan tersebut  adalah  melalui  penyuluhan dengan maksud agar narapidana kembali menjadi  warga  negara  yang  berbakti kepada bangsa dan negara.
b) Pembinaan kesadaran hukum
Bentuk  pembinaan  ini  dimaksudkan agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya  sehingga  keamanan  dan ketertiban  di  dalam  masyarakat  kembali tercipta.
c) Pembinaan kemampuan
Program  pendidikan  dan  pembelajaran yang  dilakukan  di  lembaga
pemasyarakatan  kelas  II  B  Sintang meliputi:  KPSD  (Kursus  Pembelajaran Sekolah  Dasar),  yang  ditujukan  bagi narapidana yang buta huruf.
d) Pembinaan spiritual (rohani)
Pembinaan spiritual dilaksanakan terhadap      narapidana      berdasarkan agama  yang  dianut  oleh  masing-masing narapidana.  Tujuannya  adalah  agar menggugah  hati  narapidana  bahwa tindakan  yang  dilakukannya  adalah merupakan perbuatan dosa. Untuk merealisasikan pembinaan tersebut, maka  lembaga  pemasyarakatan  bekerja sama  dengan  departemen  agama.  Unutk agama  Islam  bentuk  pembinaannya berupa  pengenalan aqidahaqidah Islam.
Jadwalnya  kalau  ustadnya  dari  luar lembaga  pemasyarakatan  dilaksanakan pada hari senin, rabu, dan jumat (pada saat sholat jumat). Pada hari selasa, kamis, dan sabtu  tepatnya  pada  saat  selesai  sholat Dzuhur  diberikan  ceramah  keagamaan oleh  petugas  lembaga  pemasyarakatan dan  untuk  Agama  Kristen  Protestan dan  Katholik  Bentuknya  adalah  melalui siraman  rohani  atau  kotbah.  Jadwalnya pada  hari  selasa,  kamis,  sabtu,  dan minggu.  Pihak  lembaga  pemasyarakatan bekerjasama  dengan  gereja-gereja  yang ada di Sintang.
e) Pembinaan  jasmani  Bentuk  pembinaan jasmani dilaksanakan melalui beberapa
cabang  olahraga,  diantaranya,  Volley- ball,  jadwalnya  pada  hari  selasa,  kamis, dan  sabtu,  Sepak  bola,  dilakukan  pada setiap  hari  (sore),  Tenis  lapangan  dan tenis meja dilakukan pada hari selasa dan jumat.  Hal  tersebut  merupakan  program dari  lembaga  pemasyarakatan  dalam kaitannya  untuk  memenuhi  hak  rekreasi narapidana.
f) Pembinaan kemandirian mencakup:
1) Pendidikan keterampilan Setiap narapidana  yang  masuk  ke  lembaga pemasyarakatan didata mengenai bakat dan  kemampuan  yang  dimilikinya. Hal  tersebut  bertujuan  agar  pada tahap  asimilasi  narapidana  yang bersangkutan  dapat  bekerja  sesuai dengan  kemampuan  dan  bakat  yang dimilikinya. Contoh: narapidana yang bisa  mengoperasikan  komputer  dapat bekerja di kantor (membantu pegawai lembaga pemasyarakatan).
2) Bimbingan  kerja  Narapidana  juga dapat  diarahkan  dalam  jenis  kegiatan kerja  tertentu,  antara  lain:  Bimbingan kerja  di  kerajinan  kayu  (membuat kursi  dan  meja),  Kerajinan  furniture (membuat  lemari,  meja  dan  kursi), Membuat  sangkar  burung  dan  asbak rokok,  Pembuatan  keset  dari  serabut kelapa  dan  dijual  ke  kantor-kantor pemerintahan,  Pembuatan  batako  dan paving  blok.  Di  bidang  pertanian,
tanaman  yang  ditanam      adalah tomat,  cabai,  sawi,  kol,  dan  ubi  jalar. Lembaga  pemasyarakatan  kelas  II  B Sintang  menyediakan  lahan  khusus untuk  perkebunan.  Bimbingan  kerja di  bengkel  las,  tujuan  pembinaan kemandirian adalah sebagai bekal bagi narapidana  agar  bisa  hidup  mandiri (minimal  bisa  menghidupi  dirinya sendiri  dan  keluarga)  dan  mampu menciptakan  lapangan  kerja  ketika selesai menjalani masa pidananya.
b. Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi.  Bentuk-bentuk  dari  asimilasi, antara lain:
a) Cuti  mengunjungi  keluarga,  selama  2 hari atau 2 x 24 jam, sebanyak dua kali dalam  setahun  bagi  narapidana  yang masa pidananya tiga sampai lima tahun. Sebanyak  3  kali  dalam  setahun  bagi narapidana  yang  masa  pidananya  lima tahun keatas.
b) Mengikuti  ibadah  di  luar  (di masyarakat).
c) Kegiatan kerja bakti sosial di masyarakat.
d) Kerja  pada  open  camp  milik  lembaga pemasyarakatan yang ada di masyarakat.
e) Kerja mandiri.
f) Berolahraga dengan masyarakat.
g) Kerja  pada  industri  atau  perusahaan swasta, atau bengkel.
h) Kursus ataupun sekolah.
P e m b i n a a n   secara      eksternal juga        dilakukan  oleh balai pemasyarakatan  yang disebut integrasi. Bentuk-bentuk dari integrasi, diantaranya  pembebasan  bersyarat  dan cuti  menjelang  bebas.  Narapidana  yang tidak diijinkan untuk mengikuti
pembinaan di luar lembaga
pemasyarakatan, diantaranya:
a) Narapidana residivis
b) Narapidana yang terancam jiwanya (dari pihak korban)
c) Narapidana WNA  (warga negara asing).
Sarana  dan  prasarana  yang  ada di  dalam  Lapas  Kelas  II  B  Sintang antara  lain,  A.  Sarana  dan  prasarana pembinaan  agama  salah  satu  hal yang dianggap penting dalam mengatasi  terjadinya  residivis  karena dengan  meyakini  kepercayaan  dari agama  masing-masing  maka  akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati, b. Sarana dan prasarana pembinaan mental  narapidana  ditujukan  untuk meningkatkan mental narapidana sehingga  dapat  mempunyai  mental yang  lebih  baik  setelah  dilaksanakan pembinaan.  Dijumpai  bahwa  para narapidana  diberi  ceramah  agama yang  dilakukan  oleh  tokoh  agama baik  dari  dalam  maupun  dari  luar
Lembaga  Pemasyarakatan,  C.  Untuk menunjang  berlangsungnya  kegiatan pembinaan olahraga, maka diperlukan sarana  dan  prasarana  olahraga.  Hal ini dikarenakan olahraga adalah salah satu pilihan yang sangat bagus apabila digunakan untuk mengisi waktu luang, atau untuk menghilangkan kejenuhan. Sarana  dan  prasarana  olahraga  di Lembaga Pemasyarakatan antara lain, lapangan  sepak  bola,  dua  meja  tenis untuk tenis meja, lapangan untuk tenis lapangan,  lapangan  volly,  lapangan bulu tangkis. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis saat penelitian di  Lembaga  Pemasyarakatan,  para petugas  Lembaga  Pemasyarakatan hampir  setiap  harinya  berlatih  tenis meja bersama narapidana. Pembinaan dalam  bidang  olahraga  ditujukan supaya para narapidana dapat mengisi  waktu  luangnya  dengan melakukan  kegiatan  yang  berguna dan  bermanfaat,  yaitu  untuk  menjaga kesehatan  dan  kebugaran  tubuh.  D. Usaha Lembaga Pemasyarakatan
untuk memperhatikan kesehatan narapidana  dengan  membuka  klinik yang bisa melayani narapidana selama 24 jam dan mempunyai tenaga medis yang terdiri dari satu dokter dan empat perawat.  Klinik  di  dalam  lembaga pemasyarakatan digunakan sebagai
tempat  perawatan  bagi  narapidana yang sedang sakit. Tetapi apabila ada narapidana yang sakit parah dan klinik di  dalam  lembaga  pemasyarakatan sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk mengobati  narapidana  tersebut,  yang dikarenakan  keterbatasan  peralatan medis,  maka  narapidana  tersebut akan  dibawa  kerumah  sakit,  E. Untuk  menunjang  berlangsungnya kegiatan pembinaan pendidikan, maka diperlukan sarana dan prasarana pendidikan.  sarana  dan  prasarana pendidikan  yang  ada  di  lembaga pemasyarakatan  saat  ini  adalah  ruang kelas  bertujuan  untuk  meningkatkan sumber daya manusia seluruh narapidana,  lembaga  pemasyarakatan juga mempunyai
ruangan perpustakaan.  Buku  perpustakaan  ini boleh  dibaca  di  ruang  perpustakaan atau dibaca di luar perpustakan, tetapi ada syaratnya apabila akan meminjam buku  di  perpustakaan  ini  yaitu  harus didata  dulu  indentitas  peminjamnya. F.  Usaha  lembaga  pemasyarakatan untuk memperhatikan kejenuhan para narapidana,  salah  satunya  dengan memberikan  sarana  dan  prasarana kesenian  yang  bersifat  rekreatif. Sarana  dan  prasarana  yang  ada  di lembaga pemasyarakatan adalah kegiatan-kegiatan      yang      rekreatif
seperti  rebana  yang  digunakan  untuk kesenian  agama.  Pembinaan  dalam bidang  kesenian  ditujukan  untuk narapidana yang ingin mengisi  waktu luangnya  dengan  cara  membuat kerajinan  tangan,  yang  tujuannya sebagi  modal  apabila  narapidana tersebut  telah  bebas  dan  hidup  di masyarakat.  Sarana  sebagai  hiburan lainnya adalah dengan adanya fasilitas media  elektronik,  televisi,  radio, playstation,  dan  media  cetak  seperti majalah. G. Lembaga pemasyarakatan yaitu  dengan  sudah  tersedianya  alat- alat  seperti:  mesin  jahit,  mesin  obras, seperangkat traktor pembajak pertanian,  ruang  dapur  dan  peralatan masak,  ruang  kerja  beserta  peralatan kerjaseperti  mesin  gergaji,  dan  bahan baku  seperti  rotan,  alumunium  untuk pembuatan  tempat  gelas  dan  piring, kayu  untuk  pembuatan  lemari,  meja, kursi, kurungan burung, asbak, tempat tisu,  tempat  perhiasan,  kaca  untuk lemari  kaca,  kain  dan  benang  untuk menjahit  dan  obras,  semen  untuk pembuatan  paving  blok,  dan  bahan baku  pembuatan  sepatu.  Di  lembaga pemasyarakatan  juga  menyediakan prasarana  pertanian  dalam  bentuk lahan pertanian. H. Lembaga pemasyarakatan  telah  menyediakan ruang kunjungan dan ruang pertemuan
atau  aula.  Ruang  kunjungan  sebagai tempat narapidana atau tahanan untuk menerima kunjungan dari saudara atau keluarga, teman, dan orang-orang luar yang mempunyai kepentingan dengan narapidana atau tahanan tersebut.
1.  Hambatan  yang  Dihadapi  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang dalam Melakukan Pembinaan Narapidana
Residivis
Adapun  hambatan-hambatan  yang terjadi  di  beberapa  bidang  pembinaan adalah sebagai berikut:
a. Hambatan di bidang pembinaan intelektual Salah  satu  faktor  penyebab  timbulnya kejahatan  adalah  rendahnya      sumber daya  manusia.  Faktanya,  sebagian  besar narapidana  masih  berpendidikan  rendah, bahkan  masih  ada  yang  tergolong  buta huruf.  Untuk  itu  program  pendidikan mendapat prioritas dalam pembinaan yang diterapkandi  lembaga  pemasyarakatan. Adapun hambatan yang dialami di bidang pembinaan intelektual, diantaranya:
1) Kurangnya  fasilitas  dalam  proses belajar  mengajar  (buku  dan  alat-alat tulis).
2) Kurangnya      tenaga        profesional (guru)  yang  mengajar  di  lembaga pemasyarakatan.
3) Belum  tersedianya  dana      atau bantuan  dari  pemerintah  khususnya
perlengkapan perpustakaan yang sebagai  salah  satu  sarana  dalam membangkitkan minat baca dan meningkatkan pengetahuan warga binaan lembaga pemasyarakatan.
4) Perpustakaan masih menyediakan sumber  bacaan  (buku,  majalah)  dalam jumlah yang terbatas.
b. Hambatan di bidang keterampilan:
Banyak  narapidana  yang  masuk  ke lembaga  pemasyarakatan,  tergolong  tidak memiliki keterampilan khusus. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk mendidik  narapidana  agar  menjadi  manusia yang  terampil,  namun  dalam  prosesnya dirasakan  masih  kurangnya  peralatan  dan bahan-bahan  serta  tenaga  pengajar  yang diperlukan  dalam  mendidik  keterampilan narapidana.
c. Hambatan  di  bidang  bimbingan  kerja
Persoalan  mengenai  pemasaran  hasil kerja  (karya)  dari  narapidana  merupakan kendala  yang  dialami  di  bidang  ini.  Banyak hasil  karya  dari  narapidana  yang  tidak habis  terjual      di      pasaran.      Dampaknya, akan  mengurangi  minat  kerja  narapidana dikemudian  hari  karena  merasa  bahwa bimbingan  kerja  tersebut  tidak  memberikan manfaat  yang  maksimal  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup  warga  binaan  kedepannya setelah bebas.
d. Hambatan asimilasi
Masih adanya pandangan
negatif  masyarakat  terhadap  narapidana sehingga,  menimbulkan  rasa  rendah  diri pada  narapidana  dalam  berinteraksi  dengan masyarakat.  Berbagai  upaya  harus  ditempuh oleh  petugas  atau  pembina  pemasyarakatan, agar mengembalikan citra narapidana sebaga manusia  seutuhnya  di  tengah  masyarakat. Sikap  masyarakat  yang  seolah  memberikan label  negatif  sangat  dirasakan  oleh  para narapidana khususnya residivis sebagai sebuah hinaan yang luar biasa. Seakan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki citra diri dan kondisi yang demikian ini berpengaruh besar terhadap kemungkinan kembalinya narapidana mengulangi  kembali  perbuatannya  sehingga menjadi  seorang  residivis.  Masyarakat  tetap menganggap  bekas  narapidana  bukan  lebih baik,  malah  sebaliknya.  Hal  ini  terlihat manakala  terjadi  suatu  tindak  pidana,  maka yang  lebih  dicurigai  sebagai  pelaku  adalah bekas  narapidana.  Penolakan      terhadap bekas  narapidana  memberikan  kesan  bahwa masyarakat  ternyata  tidak  mampu  kurang respon untuk membina bekas narapidana.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  pembinaan  narapidana di  Lembaga  pemasyarakatan  kelas  II  B Sintang  adalah  dengan  cara  melalui,  tahap- tahap  pembinaan  Lembaga  pemasyarakatan kelas  II  B  Sintang  yaitu  aktivitas  pembinaan narapidana, serta sarana dan prasarana dalam menunjang  pembinaan  yang  dilakukan  di Lembaga pemasyarakatan kelas II  B  Sintang
dan  hambatan  yang  dihadapi  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Sintang  dalam melakukan  pembinaan  narapidana  residivis adalah dilihat dari segi fasilitas dan kuantitas: etnis yang berbeda, kurangnya jumlah petugas keamanan,  jumlah  warga  binaan  (penghuni) yang  melebihi  kapasitas,  sarana  fisik  bangunan Lembaga Pemasyarakatan, serta masih kurangnya  minat  warga  binaan  khususnya bagi  narapidana  residivis.  Sedangkan  dilihat dari  segi  pelaksanaan  pembinaan  hambatan yang  dihadapi  yaitu,  dibidang  pembinaan intelektual, di bidang keterampilan, di bidang bimbingan  kerja,  dan  dalam  pemberian asimilasi.  Upaya  untuk  mengatasi  hambatan sehingga  terjadinya  residivis  dapat  ditekan adalah untuk mengatasi keanekaragaman etnis atau  budaya  dengan  menggunakan  metode pendekatan  humanistik  (manusiawi),  untuk mengatasi  jumlah  penghuni  yang  melebihi kapasitas  dengan  menambah  blok  ataupun bangunan baru.

## SARAN
Adapun  saran  penulis  agar  Falsafah Pancasila  harus  benar-benar  dijunjung  tinggi dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan, untuk  menghindari  pembinaan  pembinaan yang  melanggar  hak  asasi  manusia  dan pembinaan  sebaiknya  lebih  difokuskan  pada narapidana  residivis  agar  para  residivis tersebut  dapat  benar-benar  menyadari  bahwa perbuatannya  itu  dapat  merugikan  orang lain, dengan dibantu sikap positif masyarakat
terhadap  mantan  narapidana  agar  mantan narapidana dapat hidup bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali,  Achmad  2002, Menguak  Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis) . Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
Arief,  Barda  Nawawi, Kapita  Selekta Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
Bassar, M.S. Tindak Pidana Tertentu , Ghalia, Bandung, 1986,
Chaerudin, dkk. 2008. Strategi Pencegahan  Dan  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Ko- rupsi, Refika Editama, Bandung .
Chazawi,  Adami.  2002 .  Pelajaran Hukum  Pi- dana  1 .  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada.
Chaerudin,  Syaiful  Ahmad  Dinar, Syarif  Fa- dillah, 2008. Strategi Pencegahan Dan  Pen-  egakan  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi, Refi- ka Editama, Bandung .
Darmnodiharjo,  Darji  dan  Shidarta,
2006, Pokok-pokok  Filsafat  Hukum ,  Jakarta: Grame- dia Pustaka Utama.
Hamzah  Halim  &  Kemai  Redindo Syahrul Putera, Cara  Praktis  Menyusun  & Meran- cang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis
& Praktis Disertai manual) , Kencana Prenada
Media Group, Jakarta. 2009.
Harsono  Hs  CI,  1995, Sistem  Baru Pembi- naan Narapidana , Djambatan,
Jakarta,
HS,  Soemitro.  1988, Metode  Penelitian Hu-  kum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia,
Jakarta. Gunadi,  Ismu  dan  Jonaedi  Efendi, Cepat  &  Mudah  Memahami  Hukum  Pidana ,
PT  Fajar  Interpratama  Mandiri,  Jakarta,
2009.
----------------1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang.
Marlina,  2011, Hukum  Penintesier ,
Bandung: Refika Aditama.
Marpaung, Leden,2005 Asas-Teori- Praktik  Hukum  Pidana ,  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud 2011, Penelitian Hu- kum, Jakarta: Prenada Media Group.
Muhammad,  Rusli.  2007. Hukum  Acara Pi- dana Kontemporer . Citra Aditya : Jakarta.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2010, Te- ori-teori dan Kebijakan Pidana ,
Bandung: Alumni.
P.  A.  F.  Lamintang,  1984, Dasar-Dasar untuk  Mempelajari  Hukum  Pidana  yang Berlaku Di Indonesia , Bandung: Sinar Baru.
Priyatno Dwidja,
2006,
Sistem Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia , Refika Aditama, Bandung.
Soesilo, R. 1976, “ Kitab undang-undang Hu- kum Pidana” politiea, Bogor.
Soekanto,  Soerjono  .1986, Pengantar Peneli- tian Hukum , Jakarta: Rineka Cipta.
----------------------- 2009, Penelitian Hukum  Normatif  (suatu  tujuan  singkat) ,  Jakarta: Raja Grafindo.
------------------------2010,
Pengantar
Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Press.
----------------------2012, Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  PT. Ra jagrafindo Persada, Jakarta.
Sidharta,  Arief  dan  Meuwissen,  2007, Ten-  tang  Pengembangan  Hukum,  Ilmu  Hukum, Teori  Hukum,  dan  Filsafat  Hukum ,  Bandung: Refika Aditama.
Siregar,  Bismar  1983.  Hukum  Acara Pidana. Jakarta: Bina Cipta Djoko Prakoso.
Sutopo,HB, 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sutakarta: Gramedia Pustaka Utama
Tongat,  2009, Dasar-Dasar  Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif
Pembaharuan , Malang: UMM Press.
T.  Subarsyah  Sumadikara, Penegakan Hu- kum: Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik  Kriminal, Kencana  Utama,  Bandung, 2010.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 tentang   Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995
Ten tang Pemasyarakatan
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009
Tentang Narkotika
Internet https://www.bphn.go.id/data/docu ments/  pkj_2012_-_7.pdf,  diakses  pada  tang gal 15 September 2021
Http://Repository.Unmuhjember.Ac.Id /140/1/ ARTIKEL.Pdf, Diakses Pada Tanggal 9 Desember 2021
http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/ind ex.php/  Prosiding/article/viewFile/1332/1140, dikases pada tanggal 9 Desember  2021.
http://repository.unpad.ac.id/frontdoor /index/ index/docId/20849,  diakses  pada  tang- gal 10 Desember 2021
https://typoonline.com/kbbi/penegaka
n, diak- ses pada tanggal 14 Desember 2021
https://core.ac.uk/download/pdf/25494
016.  pdf,  diakses  pada  tanggal  29  Desember 2021 .