## PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA

## Muhtadi
Dosen Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung, dan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitui DPD Lampung

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaturan  susunan dan  tertib  hukum  Indonesia  dalam  hirarki  norma  berdasarkan Stufenbautheorie Hans  Kelsen.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah doctrinal  research dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi  pustaka.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pilihan  hukum  susunan  norma  hukum  Indonesia berdasarkan  teori  Hans  Kelsen  adalah  berjenjang  dan  berlapis-lapis,  dari  norma hukum  lapisan  terendah  yang  operatif-konkret-individual  berjenjang  dan bersumber pada norma hukum general-abstract berpuncak dalam pandangan dan cita  hukum  yang  menjadi staatsnorm atau staatsfundamentalnorm, yaitu berpuncak pada Pancasila sebagai cita hukum.
Key word : hirarki norma hukum, dan peraturan perundang-undangan.

## I. PENDAHULUAN
Hans  Kelsen  dalam General Theory  of  Law  and  States menulis bahwa :
“...The  legal  order,  espesially the legal order the personificationof  which  is  the State, is therefore not a system of  norms  coordiinated  to  each other,  standing,  so  to  speak, side by side on the same level, but  hierarcis  of  differen  levels of  norms.  The  unity  of  these norms is constituted by the fact and  that  the  creation  of  one norm  –  the  lower  one  -  is determined  by  another  –  the higher  –  the  creation  –  of which  is  determined  by  a  still higher  norm,  and  that  this regessus  is  terminated  by  a highest,  the  basic  norm  which, being  the  supreme  reason  of
validity  of  the  whole  legal order, constitutes its unity.” 1 Gagasan Kelsen dengan Stufenbautheorie pada  hakikatnya merupakan  usaha  untuk  membuat kerangka  suatu  bangunan  hukum yang  dapat  dipakai  di  manapun, 2 dalam  perkembangan  selanjutnya diuraikan  Hans  Nawiasky  dengan theorie von stufenfbau der rechtsordnung yang  menggariskan bahwa  selain  susunan  norma  dalam negara  adalah  berlapis-lapis  dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah,
juga terjadi pengelompokkan norma hukum
1 Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and State (Translated  by  :  Andres  Wedberg), Russel & Russel, New York, 1973, hal. 124.
2 Khudzaifah  Dimyati, Teorisasi  Hukum  :
Studi  Tentang  Perkembangan  Pemikiran Hukum  di  Indonesia  1945-1990, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 69.
dalam  negara, 3 yakni  mencakup norma fundamental negara ( staatsfundementalnorm), aturan dasar  negara (staatsgrundgesetz),
undang-undang formal (formalle gesetz), dan  Peraturan  pelaksanaan dan  peraturan  otonom (verordnung en outonome satzung). 4
Tatanan hukum tertinggi dalam pandangan  Kelsen  adalah  berpuncak pada basic  norm atau grundnorm (norma dasar), 5 yaitu berupa konstitusi, tetapi konstitusi dimaksud adalah  dalam  pengertian  materiel, bukan  konstitusi  formil. 6 Menurut Nawiasky,  yang  dimaksud  dengan basic  norm dalam  gagasan  Kelsen tidak  lain  adalah  harus  diartikan sebagai staatsfundementalnorm, bukan staatgrundnorm . 7
Namun demikian, gagasan Stufenbautheorie Kelsen  bukanlah teori  pertama  yang  menunjukkan adanya tata susunan hukum. Gagasan dimaksud  adalah  pemikiran  Adolf Merkl  yang  menyebutkan  tentang adanya  tahapan  hukum  ( die  lehre vom stufenbau der der Rechtsordnung ).  Menurut  Merkl, hukum adalah
“...  suatu  sistem  tata  aturan hirarkis,  suatu  sistem  norma yang mengkondisikan dan dikondisikan oleh hukum. Norma  yang  mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan
3 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya, Kanisius,  Yogyakarta, 2000, hal. 27.
4 Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, Teori Hans  Kelsen  Tentang  Hukum, Konpress, Jakarta, 2006, hal. 170.
5 H.  Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik,
Tokoh-tokoh  Ahli  Pikir  Negara  dan  Hukum , Nuansa, Bandung, 2010, hal. 250.
6 Hans Kelsen, General..., hal. 124.
7 Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at, Teori..., Op.Cit.
norma  lain  atau  tindakan. Pembuatan hirarkis ini termanifestasi  dalam  bentuk regresi  dari  sistem  tata  hukum yang lebih tinggi ke sistem tata hukum  yang  lebih  rendah.
Proses  ini  selalu  merupakan proses
konkretisasi dan individualisasi. 8
Selanjutnya  Merkl  menyebut- kan  bahwa  suatu  norma  hukum  itu selalu  mempunyai  dua  wajah  ( das Doppelte  Rechtsantlitz ),  yaitu  pada saat  bersamaan  suatu  norma  hukum bersumber  dan  berdasar  pada  norma hukum  di  atasnya,  juga  menjadi dasar  dan  sumber  hukum  bagi tatanan  hukum  yang  lebih  rendah, karenanya, keberlakuan hukum menjadi  tidak  absolut  ( dauerhaftig ), melainkan  tergantung  pada  validasi norma atasannya. 9 Personifikasi dimaksud  adalah  bahwa  keberlakuan suatu  norma  hukum  akan  berakhir atau  norma  hukum  menjadi  tidak berlaku  apabila  norma  hukum  yang menjadi sumber atau dasar keberlakuan  norma  hukum  tersebut dihapus  ataupun  diganti  dengan norma hukum baru.
Lapisan tertinggi  yang menjadi sumber  dan  dasar  dalam  sistem hirarki norma hukum baik pandangan Kelsen  ataupun  Nawiasky  berakhir pada norma yang tidak dibentuk oleh norma hukum  yang lebih tinggi lagi, tetapi  bersumber  pada  cita  hukum yang  bersifat pre-supposed, yang telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh masyarakat  dalam  suatu  negara, untuk kemudian menjadikannya sebagai  tempat  bergantungnya  setiap norma  hukum  yang  akan  dibentuk. 10
Apa  yang  dibuat  masyarakat  dan
8 Ibid., lihat catatan kaki no. 305, hal. 109.
9 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu..., hal.26.
10 Ibid., hal. 28.
disebut  sebagai Grundnorm tersebut dapat  berupa  pernyataan  tertulis ataupun tidak tertulis, yang berfungsi serupa  bensin  menggerakan  seluruh mekanisme  mesin,  yang  menjadi dasar  kepatuhan  masyarakat  kepada hukum, dan memberikan pertanggungjawaban, mengapa hukum harus dilaksanakan. 11
Kesamaan pokok antara hirarki norma  yang  digagas  Hans  Kelsen dan  Hans  Nawiasky  adalah  terletak pada  lapisan-lapisan  dan  jenjang bertingkat  yang  menjadi  sumber  dan landasan  serta  terdapat  dalam  setiap norma hukum. Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada pola pemilahan dan pengelompokkan norma  hukum  yang  secara  tegas dilakukan  Nawiasky,  tetapi  Kelsen sebaliknya,  lebih  mengkaji  dalam karaktek norma secara umum (general)  yang  berlaku  pada  semua jenjang. 12 Berdasarkan  perbedaan dan  persamaan  tersebut,    model bangunan  sistem  jenjang  dan  lapisan norma  hukum  negara  adalah  terlihat dalam gambar 1.
Cara  pandang  Kelsen  ataupun Nawiasky dengan menyebutkan norma  hukum  sebagai  tatanan  yang dibuat  negara  merupakan  ciri  khas aliran  positivisme  hukum,  yang menegaskan  tidak  ada  hukum  diluar otoritas negara, karenanya menjadikan  hirarki  norma  secara tersusun,  berjenjang  dan  berlapis sesuai  dengan  kebutuhan  merupakan politik hukum dalam penataan peraturan  perundang-undangan  yang dipilih  negara.  Namun  demikian, berbeda  dengan  positivisme  HLA Hart  yang  mengharuskan  tatanan
11 Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, Perkembangan Pemikiran  Dalam  Ilmu  Hukum ,  Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 8-9.
12 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu..., hal. 29.
hukum  tidak  boleh  bersumber  dari yang  abstrak, 13 Kelsen  menyebutkan meskipun  norma  tidak  lahir  secara alamiah, tetapi ia merupakan kemauan  dan  akal  manusia  yang melahirkan pernyataan yang
berfungsi  sebagai  asumsi  dasar, karenanya  ia  merupakan  hipotetis, berada pada kawasan dunia sollen . 14
Berdasarkan  uraian  tersebut, permasalahan yang menjadi pembahasan dalam  tulisan  ini adalah bagaimana  pengaturan  susunan  dan tertib hukum Indonesia dalam hirarki norma berdasarkan Stufentheorie Hans Kelsen?

## II. PEMBAHASAN
Sejak Indonesia merdeka, norma hukum yang mengatur susunan dan tertib peraturan perundang-undangan Indonesia
ditemukan  dalam  4  (empat)  produk hukum, dua diatur dengan Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat (Sementara)  (MPR/S)  dan  sisanya dengan  undang-undang,  tetapi  pada tingkatan tertinggi penyebutan produk  hukum  sebagai  peraturan perundang-undangan senyatanya ditegaskan keberadaannya dalam Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 (UUD Tahun 1945).
UUD  1945  (asli)  merupakan hukum  dasar tertulis, 15 sebagai  dasar dalam peraturan perundang-
13 FX. Adji Samekto, Kajian Teori Hukum : Menggugat  Relasi  Filsafat  Positivisme Dengan  Ajaran  Hukum  Doktrinal, Makalah Bahan  Matrikulasi  Mahasiswa  Program
Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Fak. Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 2011, hal. 11.
14 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi..., hal. 76- 77.
15 Lihat Pasal 3 TAP MPR No. III/MPR/2000  tentang  Sumber  Hukum  dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
undangan 16 menyebutkan  produk hukum  yang  merupakan  peraturan perundang-undangan secara exvressis verbis adalah sebatas meliputi Undang-Undang Dasar 17 juga disebut sebagai  konstitusi  tertulis  dalam penjelasan umumnya, Putusan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, 18 undang-undang, 19 peraturan pemerintah, 20 dan peraturan pemerintah pengganti undang- undang. 21
Setelah  UUD  1945  diubah sebanyak  empat  kali,  peraturan perundang-undangan  yang  disebut- kan  dalam  dasar  hukum  dalam peraturan perundang-undangan 22 secara istilah ( nomenklatur ) mengalami  perubahan  yaitu  dengan ditempatkannya peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan  otonomi  dan  tugas pembantuan, 23 selebihnya
tidak berubah  yaitu  meliputi  Undang- Undang  Dasar, 24 putusan  MPR, 25
16 Lihat  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  ( Lembaran
Negara  Republik  Indonesia ( LNRI) Tahun 2004  Nomor  53, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia ( TLNRI) Nomor 4389).
17 Lihat Pasal 3, Pasal 37 Ayat (1), Pasal II dan Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945.
18 Lihat Pasal 2 Ayat (3) UUD Tahun 1945.
19 Lihat Pasal 5 Ayat (1) UUD Tahun 1945.
20 Lihat Pasal 5 Ayat (2), Pasal 12, Pasal 16 Ayat  (1),  Pasal  18,  Pasal  19 Ayat  (1),  Pasal 20  Ayat  (1),  Pasal  23,  Pasal  24,  Pasal  26, Pasal  28,  Pasal  30  Ayat  (2),  Pasal  31  Ayat (2), UUD Tahun 1945.
21 Lihat Pasal 22 UUD Tahun 1945.
22 Lihat  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( LNRI
Tahun  2011  Nomor  82, TLNRI Nomor 5324).
23 Lihat Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945.
24 Lihat  Pasal  1  Ayat  (2),  Pasal  3  Ayat  (3), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 20A Ayat (2,3), Pasal 24C  ayat  (1),  Pasal  37  Ayat  (1,2,3),  Aturan
undang-undang, 26 peraturan pemerintah, 27 dan peraturan pemerintah pengganti Undang- undang. 28 Namun  demikian,  di  luar norma-norma yang disebutkan pertama,  dalam  UUD  Tahun  1945 setelah perubahan ditemukan nomenklatur putusan Mahkamah Konstitusi  yang  dimaksudkan  tidak merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. 29 Nonmenklatur  norma  hukum  yang disebutkan pertama dan kedua dalam UUD Tahun 1945 tersebut
merupakan  sumber  tertib  hukum dalam  pengertian  yang  lebih  luas, yaitu  tidak  hanya  mencakup  aneka putusan  legislatif  dan  eksekutif  yang dapat  dijadikan  sumber  hukum, tetapi mencakup pula putusan-
putusan
pengadilan dalam lingkungan kekuasaan judikatif. 30
Peralihan  Pasal  I,  Pasal  II,  dan  Aturan Tambahan Pasal II UUD Tahun 1945.
25 Lihat Pasal 2 Ayat (3), Pasal 7B Ayat (6,7), Pasal 37 Ayat (4) UUD Tahun 1945. 26 Lihat Pasal 2 Ayat (1), Pasal 6A Ayat (5), Pasal 11 Ayat (2,3), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16,  Pasal  17,  Pasal  18  Ayat  (1,5,7),  Pasal 18A Ayat (1), Pasal 18B, Pasal 19 Ayat (2), Pasal  20  Ayat  (1,4,5),  Pasal  20  Ayat  (4), Pasal  22A,  Pasal  22B,  Pasal  22C  Ayat  (4), Pasal  22D  Ayat  (3,4),  Pasal  22E  Ayat  (6), Pasal  23  Ayat  (1),  Pasal  23A,  Pasal  23B, PAsal  23C,  Pasal  23D,  Pasal  23E,  Pasal 23G, Pasal 24 Ayat (3), Pasal 24A Ayat (5), Pasal  24B  Ayat  (4),  Pasal  24C  Ayat  (1,6), Pasal  25,  Pasal  25A,  Pasal  26  Ayat  (1,3), Pasal  28,  Pasal  28J  Ayat  (2),  Pasal  30  Ayat (5),  Pasal  31  Ayat  (3),  Pasal  33  Ayat  (5), Pasal  34  Ayat  (4),  Pasal  36C,  Pasal    UUD Tahun 1945.
27 Lihat Pasal 5 Ayat (2) UUD Tahun 1945.
28 Lihat Pasal 22 UUD Tahun 1945.
29 Lihat Pasal 7B Ayat (1,4,5), Pasal 24C Ayat (1,2) UUD Tahun 1945.
30 Jimly Asshiddiqie, Tata Urut Perundang- Undangan Dan Problema Peraturan Daerah, dalam Artikel Tata Urut Perundang-Undangan Dan Problema Peraturan.htm,  legalitas.org.,  akses  terakhir, 26 Oktober 2011, Pkl. 08.00 wib.
Peraturan  perundang-undangan yang dikenal dan dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara  sepanjang  1945-1949  (dari kesatuan-Serikat)    setidaknya  selain yang  secara  tertulis  disebutka  dalam
UUD  1945,  juga  dikenal  dan dipraktekkan peraturan berikut :
1) Penetapan Presiden, misal: Penetapan  Presiden  Nomor  1 Tahun  1947  tentang  Pembubaran Panitia  Perancang  Peraturan  Gaji Pegawai Negeri Sipil 2) Peraturan Presiden, misal: Peraturan  Presiden  Nomor  1 Tahun  1946  tentang  Pemberian Ampunan  Kepada  Orang-orang Hukuman.
3) Penetapan  Pemerintah.  misal: Penetapan  Pemerintah  Nomor  1 Tahun  1947  tentang  Tempat Kedudukan Sementara Pengadilan  Tinggi  Surabaya  di Malang. 4) Maklumat  Pemerintah,  misal: Maklumat  3  Nopember  1945 tentang Pembentukan Partai Politik. 5) Maklumat Presiden. Misal: Maklumat  Presiden  Nomor  1 Tahun 1948 tentang Pemberhentian Beberapa Menteri. Gambar 1 Sistem Hirarki Norma Hukum Menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky Sumber : Maria Farida Indarti, hal. 38
6) Pengumuman  Pemerintah.  Misal:
Pengumuman Pemerintah Nomor 4  Tahun  1948  tentang  Tutupnya
Kantor  Pemerintah  Berhubung Dengan Peringatan Dua Setengah
Tahun Pekik Kemerdekaan. 31
Selain  norma-norma  tersebut, berdasarkan Pasal II Aturan
31 Sri  Hariningsih, Jenis  Dan  Fungsi  Serta materimuatan Peraturan Perundang- Undangan,
www.djpp.depkumham.go.id, akses 26 Aktober 2011, pkl. 09.00 wib.
Peralihan  UUD  1945  masih  dikenal dan  berlaku  pula  berbagai  peraturan perundang-undangan  yang  berasal dari  masa  Hindia  Belanda  dahulu, misalnya Wet,  Ordonantie,  Regering Verordering.
Ketika  terjadi  peralihan  UUD
1945  ke  KRIS  1949,  jenis  peraturan perundang-undangan mengalami perubahan penamaan sesuai kebutuhan dan praktek ketatanegaraan yang berkembag,
GRUNDNORM NORM NORM M NORM M NORM M NORM M Staatsfundamentalnorm Staatsgrundgesetz Formelle gesetz
Verordnung &
Autonome Satzung
sehingga kemudian dikenal peraturan perundang-undangan  sebagai  berikut Undang-undang (Federal), 32 Undang- undang  Darurat, 33 dan  Peraturan Pemerintah. 34 Berdasarkan KRIS 1949  kemudian  disahkan  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan  tentang  Jenis  dan  Bentuk Peraturan  yang  Dikeluarkan  oleh Pemerintah Pusat, oleh Negara Bagian Republik Indonesia Yogyakarta,  yang  merupakan  bagian dari  Republik  Indonesia  Serikat. Jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat  berdasarkan  undang-undang tersebut  adalah  terdiri  atas  1) Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang;  2)  Peraturan  Pemerintah; dan 3) Peraturan Menteri. Disebabkan  terjadinya  revolusi konstitusi kembali, keberlakuan Undang-Undang Nomor 1/1950 tidaklah bertahan lam seiring dengan perubahan KRIS 1949 dengan Undang-Undang  Dasar  Sementara (UUDS)  1950.  Berdasarkan  UUDS 1950  peraturan  yang  dikenal  adalah
Undang-undang, 35 Undang-undang Darurat, 36 dan Peraturan Pemerintah. 37 Konfrontasi fisik dengan Belanda  yang  belum  berakhir  pada pergolakan  era  50-an  juga  berakibat pada  pergolakan  kancah  politik dengan  adanya  kegagalan  Dewan Konstituante mengesahkan UUD yang  baru  untuk  menggantikan UUDS  1950.  Sehingga  berdasarkan Dekrit  Presiden  5  Juli  1959,  UUDS dinyatakan tidak berlaku, dan
32 Lihat Pasal Pasal 127 s/d Pasal 138 KRIS 1949.
33 Pasal 139 s/d Pasal 140 KRIS 1949.
34 Pasal 141 KRIS 1949.
35 Lihat Pasal 89 s/d Pasal 95 UUDS 1950.
36 Lihat Pasal 96 dan Pasal 97 UUDS 1950.
37 Lihat Pasal Pasal 98 UUDS 1950.
karenanya  bentuk  serta  penyebutan peraturan  perundang-undangan  juga mengalami  perubahan.  Berdasarkan Surat  Presiden  kepada  Ketua  Dewan Perwakilan  Rakyat  No.  2262/HK/59 yang  lebih  lanjut  dijelaskan  dengan Surat  No.  3639/HK/59  tanggal  26 November  1959,  disebutkan  bahwa bentuk-bentuk Peraturan-peraturan Negara  ialah:  1)  Undang-undang;  2) Peraturan  Pemerintah;  3)  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang;  4)  Penetapan Presiden;  5) Peraturan Presiden; 6) Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Peraturan  Presiden;  7)  Keputusan Presiden, dan 8) Peraturan/Keputusan Menteri. Dengan demikian terjadi pengembangan  jenis  dan  bentuk peraturan  perundang-undangan  yang disebutkan  dalam  UUD  1945  –yang berlakukan kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terhadap keanekaragaman nama peraturan perundang-undangan tersebut,  Jimly  menyebutkan  bahwa penyebutan nama-nama tersebut dalam UUD adalah:
“...bersifat enunsiatif dalam arti tidak  menutup  kemungkinan untuk  mengatur  bentuk-bentuk lain  yang  lebih  rinci  sesuai dengan  kebutuhan.  Karena  itu, setelah  periode  kembali  ke UUD  1945,  maka  berdasarkan Surat Presiden No.2262/HK/1959 tertanggal 20 Agustus 1959 yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,  dinyatakan  bahwa  di samping bentuk-bentuk peraturan  perundang-undangan tersebut  di  atas,  dipandang perlu dikeluarkan bentuk- bentuk  peraturan  yang  lain, yaitu:
1. Penetapan  Presiden  untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi  Angkatan  Perang tanggal  5 Juli 1959 tentang Kembali Kepada UUD 1945; 2. Peraturan  Presiden,  yaitu peraturan  yang  dikeluarkan untuk melaksanakan penetapan Presiden, ataupun peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; 3. Peraturan Pemerintah, yaitu untuk melaksanakan Peraturan Presiden, sehingga berbeda pengertiannya dengan Peraturan  Pemerintah  yang dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; 4. Keputusan  Presiden  yang dimaksudkan untuk melakukan atau meresmikan  pengangkatan- pengangkatan; 5. Peraturan Menteri dan Keputusan  Menteri  yang dibuat  oleh  kementerian- kementerian  negara  atau Departemen-Departemen pemerintahan, masing- masing  untuk  mengatur sesuatu  hal  dan  untuk melakukan atau meresmikan  pengangkatan- pengangkatan. 38 Penyebutan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang  dimaksud  dalam  UUD  Tahun 1945  sebelum  perubahan  konstitusi tersebut tidaklah memberikan petunjuk  adanya  pasal-pasal  yang secara tegas  menunjukkan  tingkatan- tingkatan  hirarki  dalam  tata  urutan,
38 Jimly Asshiddiqie, Tata Urut..., Op.Cit.
tetapi setelah perubahan ketiga UUD Tahun  1945  urutan  hirarki  dapat dipahami dari maksud dalam ketentuan  Pasal  24A  Ayat  (1)  dan 24C Ayat (1). Pasal 24A Ayat 1 menggariskan  bahwa  “Mahkamah Agung berwenang... menguji peraturan  Perundang-undangan  di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang,..”  dan  Pasal  24C Ayat  (1)  yang  menegaskan  bahwa  : “Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat final  untuk  menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”
Kedua  pasal  tersebut  secara sistematis  dapat  diartikan  bahwa meskipun  putusan  MPR  disebutkan secara  tegas  dalam  Pasal  2  Ayat  (3) dan  Pasal  I  Aturan  Tambahan  UUD Tahun 1945, tetapi ia bukan menjadi kompetensi  absolut  ataupun  relatif sebagai  salah  satu  objek judisial review oleh Mahkamah Agung (MA) ataupun Mahkamah Konstitusi (MK), bahkan  tidak  pula  dijadikan  sebagai batu uji (tolok ukur) dalam pengujian peraturan  perundang-undangan  baik di MA ataupun MK. Namun demikian, Jimly menyebutkan bahwa: “...bentuk-bentuk  dan  tata-urut peraturan hanya mencakup putusan-putusan cabang kekuasaan legislatif dan
eksekutif  yang  isinya  dapat bersifat  mengatur  (regeling), dan  karena  itu  disebut  dengan ‘per-ATUR-an’.  Akan  tetapi, pengertian  peraturan  itu  dalam arti  luas  dapat  pula  mencakup putusan-putusan  yang  bersifat administratif  yang  meskipun tidak  bersifat  mengatur,  tetapi dapat  dijadikan  dasar  bagi
upaya mengatur kebijakan yang lebih teknis. 39
Sumber  atau  dasar  hukum dimaksud  dalam  pandangan  Kelsen adalah  tidak  sekedar  mencakup norma  hukum  yang  menjadi  sumber keberlakuan bagi norma hukum yang lebih  rendah,  konstitusi  menjadi sumber  bagi  undang-undang,  dan undang-undang  menjadi  dasar  bagi putusan  pengadilan  yang  bersifat individual dan membebani kewajiban bagi  pihak  yang  disebutkan  dalam amar vonnis tersebut,  tetapi  juga menyebutkan  bahwa  pemikiran  yang mempengaruhi  pembentukan  hukum dapat disebut sebagai sumber hukum, meskipun tidak mempunyai daya ikat sebagaimana  kuatnya  yang  dimiliki oleh  pengertian  sumber  hukum  yang pertama. 40 Tingkatan  tertinggi  dalam  tata susunan peraturan perundang- undangan Indonesia dalam pendekatan  Kelsen  adalah  bermuara kepada  Pembukaan  UUD  Tahun 1945 yang menjadi sumber keberlakuan  bagi  UUD  Tahun  1945 itu  sendiri  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berada  pada  level  di bawahnya. Sedangkan dalam pandangan keberlakuan norma hukum,  eksistensi  Pembukaan  dan UUD Tahun 1945 hanya memungkinkan menjadi sebagai sumber  hukum  dengan  keberhasilan revolusi Indonesia melalui Proklamasi  17  Agustus  1945,  Dekrit Presiden  5  Juli  1959  yang  bertekad kembali  dan  tetap  mempertahankan UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta  sebagai  hukum  dasar,  serta terjadinya  peralihan  kekuasaan  dari Soekarno  kepada  Soeharto  melalui Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) 1966.
39 Ibid, . 40 Hans Kelsen, Op.Cit., hal. 131-132.
Pasca kemerdekaan 1945, pemikiran Kelsen yang menyebutkan adanya  pemilahan  norma  hukum umum  ( general  norm )  dan  norma hukum  khusus  ( individual  norm ) diimplementasikan  dengan  beragam penyebutan  nomenklatur  peraturan perundang-undangan yang tetap bermuara pada hukum dasar ( Grundnorm-basic norm ) atau menurut  Hans  Nawiasky  disebut sebagai Staatsfundamentalnorm. Penyebutan tidak hanya menggunakan istilah yang
disebutkan  dalam  UUD  1945,  tetapi prakteknya ditemukan beragam nama yang  sama  sekali  tidak  atau  belum dikenal  dalam  sistem  norma  hukum, antara  lain  beredar  nota-nota  dinas, maklumat,  surat-surat  edaran  dan lain sebagainya diperlakukan sebagai peraturan  yang  seakan  mengikat secara  hukum.    Misalnya  Maklumat Wakil  Presiden  No.x  tertanggal  16 Oktober  1945  yang  membatasi  tugas dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). 41 Praktek penyelenggaraan peraturan perundang-undangan Indonesia setelah kemerdekaan dengan berbagai nomenklatur tersebut menurut Jimly, yang terbanyak  adalah  dalam  bentuk Penetapan  Presiden  dan  Peraturan Presiden Kadang-kadang banyak materi  yang seharusnya  diatur dalam UU,  justru  diatur  dengan  Penetapan Presiden ataupun Peraturan Presiden,
yang isinya mencampuradukan antara keputusan adminisitratif dengan pengaturan. 42
Karenanya dalam  rangka  penataan  kembali bentuk-bentuk  peraturan  perundang- undangan  maka  disahkan  Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali  Produk-
41 Jimly Ashiddiqie, Tata Urut...
42 Ibid.
Produk  Legislatif  Negara  di  Luar Produk  Majelis  Permusyawaratan Rakyat Sementara yang Tidak Sesuai dengan UUD 1945, yang di dalamnya  menugaskan  pemerintah bersama DPR melaksanakan peninjauan  kembali  produk-produk legislatif.  Disamping  itu  ditetapkan pula TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum  DPRGR  mengenai Sumber  Tertib  Hukum  Republik Indonesia dan Tata Urut Perundangan Republik Indonesia. Dalam lampiran II TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 digariskan secara  berturut-turut:  "Tata  Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia  Menurut  Undang-Undang Dasar  1945"  dengan  urutan  sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar.
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-Undang/Perpu.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Keputusan Presiden.
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan  lainnya  seperti Peraturan  Menteri,  Instruksi
Menteri, dan lain-lain. Menurut TAP MPR No. V/MPR/1973, yang kemudian disebut ulang  dengan TAP MPR No. IX/MPR/1978,  bahwaTAP  MPRS
No.  XX/MPRS/1966  masih  perlu disempurnakan. Sayangnya Sidang Umum (SU) MPR 1983, 1988, 1993,
1998,  bahkan  sampai  pelaksanaan Sidang Istimewa (SI) MPR 1998 dan SU  MPR  1999,  TAP  MPRS  No. XX/MPRS/1966 tidak pernah disinggung,  sehingga  masih  tetap keberlakuannya sebagai sumber hukum  dan  tata  urutan  peraturan perundang-undangan  yang  belum sepurna. Pada perkembangannya paca  reformasi,  TAP  MPRS  No. XX/MPRS/1966 dalam Sidang
Tahunan  (ST)  MPR  2000    dicabut dan  diganti  dengan  TAP  MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan Peraturan Perundang-undangan. Dengan  demikian,  terlepas  dari persoalan  pemahaman  yang  berbeda terhadap TAP MPR No. III/MPR/2000  tersebut,  TAP  yang digagas dari  gerakan  reformasi tersebut  lebih  baik  dan  sempurna dibandingkan dengan pendahulunya. 43 Kehadiran TAP MPR No. III/MPR/2000 mengisyaratkan  telah  berakhirnya berbagai  macam  jenis  dan  bentuk peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  lebih  dari  tiga  dasawarsa yang dikembangkan oleh rezim Orde
Lama, dan memasuki tahap pengaturan perundang-undangan berdasarkan kehendak rezim reformasi. Berdasarkan Pasal 2 TAP MPR No.  III/MPR/2000 disebutkan bahwa
Tata  Urutan  Peraturan  Perundang- undangan merupakan pedoman dalam  pembuatan  aturan  hukum  di bawahnya.Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia  adalah  :  1).  Undang-
Undang  Dasar  1945;    2)  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Republik  Indonesia;  3)  Undang- undang;  4)  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  (Perpu); 5) Peraturan Pemerintah; 6) Keputusan  Presiden  yang  Bersifat Mengatur; dan 7. Peraturan Daerah. Meskipun Pasal 2  TAP  tersebut  terlihat  seakan  ada limitasi peraturan
perundang- undangan,  terbatas  7  (tujuh)  jenis,
43 Machmud  Azis, Jenis,  Fungsi,  Dan Materi  Muatan    Peraturan  Perundang- Undangan , dalam www.legalitas.org. diakses terakhir 26 Oktober 2011, Pkl. 08.10 wib.
tetapi  dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  TAP menyebutkan  masih  dikenal  produk hokum  yang  lain,  yaitu  Peraturan atau  Keputusan  Mahkamah  Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, Badan atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah. Keberlakuan  TAP  MPR  No. III/MPR/2000, berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan  terhadap  Materi  dan Status  Hukum  Ketetapan  MPRS  dan Ketetapan  MPR  RI  Tahun  1960 sampai dengan Tahun 2002, merupakan  salah  satu  TAP  MPR yang  dikategorikan  dalam  kelompok keempat  Sebagai  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia  yang  tetap  berlaku  sampai dengan terbentuknya undang- undang.  Kehadiran  TAP  Nomor
I/2003  merupakan  langkah  dalam menata kembali tertib hokum dengan prosedur  konstitusional  dengan  cara meninjau  materi  dan  status  hukum setiap  TAP  MPRS  dan  TAP  MPR, menetapkan  keberadaan  (eksistensi) dari  TAP  MPRS  dan  TAP  MPR untuk  saat  ini  dan  masa  yang  akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum. Berdasarkan logika TAP tersebut, kemudian disahkan Undang-undang  Nomor  10  Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. 44 Pasal 7 Ayat (1)  menyebutkan  bahwa  Jenis  dan hierarki Peraturan Perundang- undangan  adalah  1)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945; 2) Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang; 3) 44 LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389.
Peraturan  Pemerintah;  4)  Peraturan Presiden;  dan  5)  Peraturan  Daerah. Peraturan  Daerah  berdasarkan  Ayat (2)  pasal  tersebut    meliputi  a) Peraturan  Daerah  provinsi  dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi  bersama  dengan  gubernur; b)  Peraturan  Daerah  kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah  kabupaten/  kota  bersama bupati/walikota;  dan  c)  Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat  oleh  badan  perwakilan  desa atau  nama  lainnya  bersama  dengan kepala  desa  atau  nama  lainnya. Dibandingkan dengan TAP MPR No. III/MPR/2000  susunan  norma  yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10/2004 terdapat penempatan yang berbeda dalam berbeda terhadap Perpu, TAP MPR
menempatkannya  di  bawah  undang- undang,  sedangkan  UU  Nomor  10 Tahun  2004  menjadikan  keduanya sederajat,  serta  penghilangan  TAP MPR  dari  susunan  hirarki  tersebut. Namun  demikian,  meskipun  tidak disebutkan  secara  ekplisit  peraturan perundang-undangan lain tetap dapat menjadi  norma  hokum  yang  berlaku sepanjang  sesuai  dengan  ketentuan Ayat  (4)  Pasal  7  yang  menegaskan bahwa  Jenis  Peraturan  Perundang- undangan selain sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengingat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih  tinggi.  Dalam  penjelasannya, peraturan  lain  dimaksud  adalah antara lain :
“…peraturan  yang  dikeluarkan oleh  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung, Mahkamah  Konstitusi,  Badan
Pemeriksa  Keuangan,  Bank Indonesia, Menteri, kepala badan,  lembaga,  atau  komisi yang  setingkat  yang  dibentak oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,  Gubernur,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota,  Kepala  Desa  atau yang setingkat.” Namun  demikian,  keberadaan UU Nomor 10 Tahun 2004 dianggap belum dapat mengikuti perkembangan bahkan terdapat sejumlah  kekurangan  yang  bersifat fundamental,  karenanya  pada  12 Agustus  2011  disahkan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 45 Berdasarkan Pasal  7  Ayat  (1)  undang-undang tersebut,  jenis  dan  hirarki  peraturan perundang-undangan  adalah  terdiri atas a) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;  d) Peraturan Pemerintah;  e) Peraturan  Presiden;    f).  Peraturan Daerah  Provinsi;  dan  g).  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian,  berdasarkan  Pasal  8  Ayat (1)  selain  peraturan  perundang- undangan  tersebut  masih  dikenal adanya
“…peraturan  yang  ditetapkan oleh  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat, Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan  Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,
Mahkamah  Konstitusi,  Badan
45 LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234.
Pemeriksa  Keuangan,  Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,  badan,  lembaga,  atau komisi  yang  setingkat  yang dibentuk dengan Undang- Undang  atau  Pemerintah  atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi,  Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota  Kepala  Desa atau yang setingkat.” Tetapi validitasnya harus memenuhi  kriteria  yang  dimaksud dalam  Pasal  8  Ayat  (2)  yang menyebutkan bahwa “…diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan.” Sedangkan  terhadap  ketetapan MPR terdapat pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan  Pasal  7  Ayat  (1)  huruf  b, yaitu hanya “…Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  yang  masih  berlaku sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  dan  Pasal  4  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Republik Indonesia Nomor  :  I/MPR/2003  tentang Peninjauan  Terhadap  Materi dan  Status  Hukum  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun  1960  sampai  dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.”
Dikaitkan dengan teori  Hukum Murni  Hans  Kelsen  menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum  merupakan command  of  the sovereign ,  yang  terdiri  dari  norma umum ( general norm) ataupun norma  khusus  ( individual  norm ) seperti vonnis. Namun dalam pengertian sebagai peraturan perundang-undangan yang berkaraktek  legislasi  pada  akhirnya menjadi  sumber  bagi  keberlakuan norma khusus adalah dalam
pengertian general  norm ,  sedangkan individual norm hanya dapat menjadi sumber  hukum  bagi  norma  lain manakala  norma  hukum  umum memberikan isyarat untuk itu, berbeda jika sebaliknya. 46 Karenanya, disebut sebagai peraturan yang bersifat general norm berdasarkan ketentuan yang ditentukan  dalam  UU  Nomor  12 Tahun 2011 adalah berarti mencakup semua peraturan perundang- undangan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Dikaitkan  dengan Stufentheory Kelsen,  maka  grundnorm  ( basic norm ) peraturan perundang- undangan Indonesia adalah tercermrin dalam UUD 1945 sebagai norma  tertinggi  yang  didalamnya terdapat  cita  hukum  ( rechtsidee ) yang  menjadikan  negara  Indonesia didirikan,  karena  cita-cita  hendak mewujudkan Indonesia sebagai negara yang menganut paham konstitusional,  yaitu    tercermin dalam  nilai-nilai  Pancasila  adalah kehendak  yang  ingin  diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus menjadi tolok ukur validitas bagi materi muatan
(materiel) peraturan perundang-
46 Hans  Kelsen, Pure  Theory  of  Law
(Penerjemah : Raisul Muttaqien),
Nusamedia, Bandung, 2006, hal. 244-245.
undangan  apabila  dilakukan  yudisial review melalui lembaga yang berwenang untuk itu. Satu  tingkat  di  bawah basic norm (staatsfundamentalnorm) dalam  teori  Kelsen,  terdapat  norma umum yang bersumber pada konstitusi,  yaitu,  yang  oleh  Hans Nawiasky sebut sebagai Staatsgudngezets (Aturan Dasar/
Pokok  Negara),  yang  dalam  hirarki Undnag-Undang  Nomor  12  Tahun 2011  adalah  mencakup  batang  tubuh UUD  Tahun  1945  dan  Ketetapan MPR.  Pada  tingkatan  berikutnya terdapat Formelgesetz yang  dapat diterjemahkan dalam Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011 adalah mencakup a) Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b) Peraturan  Pemerintah;  c)  Peraturan Presiden; d). Peraturan Daerah Provinsi;  dan  e).  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Verordnung & Autonome Satzun g (Aturan
Pelaksana  dan  Aturan  Otonom) dalam  teori  Nawiasky  adalah  tidak lain  mencakup  peraturan-peraturan badan  atau  lembaga  di  luar  yang terdapat  dalam  Pasal  7,  tetapi terangkum  dalam  Pasal  8  Undnag- Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut,  implementasi  teori  jenjang norma  Hans  Kelsen  sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky  baik  selama  berlakunya UUD  1945  sebelum  perubahan, ataupun  KRIS  1949,  UUDS  1950 dan  UUD  Tahun  1945  setelah mengalami  perubahan  beberapa  kali telah diimplementasikan dengan cara-cara  yang  menyesuaikan  sesuai kebutuhan yang terjadi saat keberlakuan  peraturan  perundang- undangan tersebut. Artinya,
meskipun bentuk norma setiap generasi  konstitusi  yang  berlaku mempunyai  perbedaan  penyebutan nomenlatur, tetapi terdapat kesamaan pada  pokoknya,  yaitu  peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus disandarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,  atau  peraturan  pada  tingkat daerah merupakan  implementasi  dari kehendak norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan pusat. Dengan demikian  apabila  terdapat  peraturan perundnag-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  berlaku asas  hukum  umum lex  superior derogat  legi  imperior dan  dalam hubungan  norma  yang  horizontal berlaku  asas lex  spesialis  derogat legi generalis.

## III. PENUTUP

## 3.1. Simpulan
Pilihan  hukum  susunan  norma hukum  Indonesia  berdasarkan  teori Hans  Kelsen  adalah  berjenjang  dan berlapis-lapis,  dari  norma  hukum lapisan  terendah  yang  operatif- konkret-individual  berjenjang  dan bersumber pada norma hukum general-abstract berpuncak  dalam pandangan  dan  cita  hukum  yang menjadi staatsnorm atau staatsfundamentalnorm, berpuncak pada Pancasila sebagai cita hukum.
3.2. Saran
Keberadaan  ketetapan  MPR dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  sehrausnya  tidaklah ditempatkan sebagai lebih tinggi dari
UU dan berada di bawah UUD 1945, tetapi  selayaknya  sederajat  dengan
UU/Perpu sehingga terdapat organ/lembaga yang berwenang melakukan  yudisial/legislatif  review terhada norma tersebut, pada akhirnya  akan  melahirkan  kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
FX.  Adji  Samekto,  2011, Kajian
Teori  Hukum  :  Menggugat Relasi  Filsafat  Positivisme Dengan Ajaran Hukum Doktrinal, Makalah  Bahan Matrikulasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,  Fak.  Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. H.  Juniarso  Ridwan  dan  Achmad Sodik,  2010, Tokoh-tokoh
Ahli  Pikir  Negara  dan Hukum , Nuansa, Bandung. Hans  Kelsen,  1973, General  Theory of Law and State (Translated  by  :  Andres Wedberg), Russel & Russel, New York.
___________,  2006, Pure  Theory  of Law (Penerjemah  :  Raisul Muttaqien), Nusamedia, Bandung.
Jimly Asshiddiqie & M. Ali  Safa’at, 2006, Teori  Hans  Kelsen
Tentang  Hukum, Konpress,
Jakarta. Jimly Asshiddiqie, Tata Urut Perundang-Undangan  Dan Problema Peraturan Daerah, dalam  Artikel Tata Urut  Perundang-Undangan Dan Problema Peraturan.htm, legalitas.org., akses terakhir, 26 Oktober 2011, Pkl. 08.00
wib.
Khudzaifah Dimyati, 2010, Teorisasi Hukum  :  Studi  Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum  di  Indonesia  1945- 1990, Genta Publishing,
Yogyakarta. M. Aliamsyah, Politik Peraturan Perundang-undangan , dalam http://www.legalitas.org/nod
e/75 , akses terakhir 26 Oktober 2011, Pkl. 09.30
wib.
Machmud Azis, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan  Peraturan Perundang-Undangan ,
dalam www.legalitas.org . diakses terakhir 26 Oktober 2011, Pkl. 08.10 wib.
Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, 2000, Ilmu Perundang- undangan; Dasar-dasar dan
Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta Mhd.  Shiddiq  Tgk.  Armia,  2003, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu
Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional  dalam  Era  Pasca Reformasi ,  Pidato  Upacara Pengukuhan  sebagai  Guru Besar  tetap  pada  FH-UI, Jakarta, 18 Maret 2006. Sri  Hariningsih, Jenis  Dan  Fungsi Serta materimuatan Peraturan Perundang- Undangan, www.djpp.depkumham.go.i d ,  akses  26  Aktober  2011,
pkl. 09.00 wib.
Theo Huijbers, 1995, Fislafat
Hukum, Kanisius,
Yogyakarta.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Konstitusi Republik Indonesia
Serikat 1949. Undang-Undang Dasar Sementara 1950. TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- undangan ( Lembaran Negara  Republik  Indonesia ( LNRI) Tahun  2004  Nomor 53, Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia
( TLNRI) Nomor 4389).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang- undangan ( LNRI Tahun
2011  Nomor  82, TLNRI Nomor 5324). Undang-undang  Nomor  17  Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  Tahun  2005-2025 (LNRI  Tahun  2007  Nomor 33, TLNRI Nomor 4700).