## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 ,No. 1, Juni 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## KURATOR SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PENYELESAIAN KASUS KEPAILITAN

## Moh. Saleh
Universitas Mataram Email: mohsalehsh12@gmail.com

## Dwi Martini
Universitas Mataram Email: dwimaret@unram.ac.id

## Diman Ade Mulada
Universitas Mataram Email: dimanademulada@unram.ac.id

## Khairus Febryan Fitrahady
Universitas Mataram Email: khairusfebryan@unram.ac.id

## Abstrak
Tujuan Penelitian Ini adalah untuk menganalisi mengenai peran, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab kurator dalam menyelesaiakan sengketa kepailitan. Jnis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan konseptual dan Perundang-Undangan. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Mengingat begitu sentral kedudukan hukum kepailitann dalam tatanan hukum bisnis, dan banyaknya permohonan pailit yang diajukan  oleh debitur ke Pengadilan Niaga Dewasa ini, dan kemudian telah diputus, maka tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan utang debitur pailit menjadi sangat penting.Kurator setelah ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelesaian utang pailit. Kurator mengurus dan membereskan proses sampai akhir atau final. Kurator hanya ada dalam proses kepailitan sadangkan dalam hal Penundaan kewajiban pembayaran utang, peran kurator dilaksanakan oleh pihak yang disebut dengan pengurus. Pekerjaan lain yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah mengelola harta pailit. Kurator diberi keleluasaan menjual harta debitur pailit. Juga meminjamkan dari pihak lain dengan agunan harta yang pada saat pernyataan pailit belum dibebani agunan. Untuk menjalankan itu perlu izin dari Hakim Pengawas. Selain hal tersebut di atas, dalam rangka mengoptimalisasi harta debitur pailit, sejak pernyataan pailit ditetapkan walaupun belum keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun diajukan upaya hukum, kurator dapat menjual harta debitur pailit dan mengambil tindakan untuk mengoptimalisasikan harta debitur pailit.Tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh oleh Undang-undang kepada curator untuk menentukan penyelesaian harta debitur pailit sungguhmenjadi bebab bagi curator jika tidak didukung oleh kemampuan intelektual secara individual dalam menjalankan kewenangannya. Mengingat tanggung jawab yang sangat berat dewasa ini berkaitan dengan penyelesaian utang debitur pailit, maka Menteri Kehakiman dan HAN memulai Keputusan No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tanggal 12 Desember 1998 Tentang Pedoman bsarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta debitur pailit dan kepada pengurus dalam rangka pengurusan harta debitur.
Kata Kunci: Peran;Tugas; Tanggung Jawab; Kurator

## 184~197

## A. PENDAHULUAN
Suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha pada era global seperti sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada  perusahaan  itu  saja melainkan berakibat global. Sebagai contoh, ketika Dirut Yamaichi Securities pada tanggal 1 Desember 1995  mengumumkan   kebangkrutan perusahaannya pada suatu konfrensi pers di Tokyo, Jepang laksana diguncang bom atom lagi. Bahkan dampaknya bersifat mengglobal. Dari kasus ini dapat dilihat banyak pihak yang jadi korban bila perusahaan itu dinyatakan pailit 1
Oleh karena itu, kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain dia rena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa bahkan mungkin dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.
Menurut Peter Mahmud, aturan main dalam bentuk perangkat peraturan hukum di dalam kegiatan bisnis meliputi 3 hal yaitu : 2
1.  Aturan hukum yang member landasan hukum bagi keberadaan lembaga-lembaga yang mewadahi para bisnis dalam arena pasar ( substantive legal rules ).
2. Aturan hukum yang mengatur perilaku ( behavior ) para pelaku bisnis dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis, dan
3.  Aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar.
Mengingat begitu sentralnya kedudukan hukum pailit dalam tatanan hukum bisnis, dan banyaknya permohonan  pailit  yang diajukan oleh debitur ke Pengadilan Niaga dewasa ini, dan kemudian telah diputus, maka peran dan fungsi curator dalam menyelesaikan utang debitur pailit menjadi sangat penting.
Umumnya pengusaha atau debitur takut dinyatakan pailit atau sehari-hari dikenal dengan istilah “bangkrut” ( bangkrupt ). Karena dianggap memalukan dan oleh karena itu selalu mencoba menghindar dari kenyataan, meskipun selaku debitur dia sudah tidak mampu membayar hutangnya.
Upaya tersebut diatas, merupakan pilihan akhir yang  tepat ( ultimum remedium ) bagi seorang kreditur yang ingin menagih piutang dari seorang debitur yang telah terbelit hutang. Dengan menggunakan upaya hokum yang disebut dengan permohonan pailit. Tentunya ini jauh lebih baik ketimbang memilih jalan pintas lain ( debt collector ) yang tempatnya sangat marginal dalam tata hokum Indonesia 3
1  Peter Mahmud Marzuki. Hukum Kepailitan Menyonsong Era Global . Makalah, 1977,hlm. 3 2 Ibid 3 Munir Fuady . Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global , Bandung: Citra Aditya, 2002, hlm.
Harus diakui, tersedianya kredit merupakan suatu kebutuhan dasar agar masyarakat yang modern dapat berfungsi. Adalah tidak nyaman jika setiap transaksi di dunia perdagangan harus dibayarkan dalam bentuk kontan, apalagi jika transaksi itu merupakan atau terdiri dari rangkaian beberapa transaksi.
Kebutuhan akan kredit dalam masyarakat, sebagaimana sarana dalam dunia perdagangan, adalah tidak kalah pentingnya dengan peran Undang-undang Kepailitan. Di dalam dunia perdagangan agar pembayaran yang macet atau ketidakmampuan debitur membayar pinjaman dapat diatur dalam perangkat hokum sehingga konsekuensi dari adanya kredit itu sendiri, seringkali di dalam  beberapa pembayaran transaksi perdagangan dapat dilakukan dalam bentuk kontan. Tetapi banyak pula debitur melakukan pembayaran dalam bentuk memanfaatkan pemberian kredit merupakan sarana yang diperlukan dalam dunia perdagangan.
Disinilah risiko itu muncul, pinjaman atau kredit tidak dibayar padahal kreditur sangat bergantung kepda debitur yang mampu dan mempunyai niat untuk membayar hutang-hutangnya. Ketidakmampuan atau penolakan pembayaran oleh debitur dapat menimbulkan kerancuan terhadap kondisi keuangan debitur, dimana kreditur pun sebenarnya mempunyai kewajiban membayar  hutang pada pihak lain.
Kegagalan seorang debitur membayar pada waktunya, dapat disebabkan debitur lalai untuk membayar pada waktunya atau debitur secara sengaja menolak membayar karena tidak mempunyai niat untuk itu. Kegagalan debitur dapat menyebabkan konsekuensi yang serius bagi kreditur yang memberikan pinjaman kepadanya dan oleh karena itu penting bagi hokum untuk menyediakan seperangkat peraturan untuk mengadakan perbaikan atau penanggungulangan yang cukup yang dapat melindungi kepentingan pihak kreditur dalam tingkat yang seaman dan setinggi mungkin.
Proses kepailitan dimulai sejak ditetapkannya putusan permohonan pernyataan pailit oleh Hakim Pemeriksa/Pemutus perkara permohonan pernyataan pailit. Hakim Pemeriksa atau Pemutus mengangkat Hakim Pengawas dan kurator. Kurator inilah pemegang peran utama pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. 4
Secara teoritik, tugas dan wewenang serta tanggung jawab curator memang  tidak mudah,  dan  jika  dirinci  secara  mendetail  berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, banyaknya  tugas dan tanggung jawab. Secara praktik sangat berat dan yang amat menonjol pada saat pencocokan piutang. Kreditur memajukan jumlah tagihan setinggi mungkin dan sebaliknya debitur mengakui serendah- rendahnya bahkan terkadang menolaknya. Dengan kewenangan dan tanggung jawab yang begitu besar tidaklah aneh kiranya apabila dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit. Kurator selalu berhubungan kalau tidak boleh dikatakan berkonsultasi dengan Hakim Pengawas sebagai mitra kerja. Selain peran tersebut di atas, curator dalam jangka waktu paling
4 Lilik Mulyadi. Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik. Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga . Bandung: Alumni, 2010, hlm. 137

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 186~197
lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit, mengumumkan putusan pernytaan pailit dalam Berita Negara RI dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Dengan wewenang dan tanggung jawab yang berat proses yang panjang dalam menyelesaikan utang debitur (pailit) maka Menteri Kehakiman mengeluarkan Keputusan No. M.09-HT.05.10  Tahun 1998, tanggal 12 Desember 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dalam melaksanakan tugas.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Bertolak dari judul dan perumusan permasalahan seperti di atas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Metode Pendekatan
Sesuai dengan jenis penelitian diatas, maka metode pendekatan yang diguanakan sebagai berikut :
a. Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari atau menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal ini.
b.  Pendekatan konseptual  ( conceptual approach ), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal ini.

## 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum/ Data
Berdasarkan metode pendekatan di atas maka yang menjadi sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu.
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, 5 Bahan hukum primer disebu juga bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas ter- tentu. 6
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai  kepustakaan mengenai kehutanan, pendapat-pendapat para sarjana (doktrin), karya ilmiah lainnya yang terkait masalah dalam penelitian ini.
3)  Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
5 Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2014, hlm. 32 6 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum , Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2016, hlm.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Karena sumber data dalam penelitian terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tekhnik studi kepustakaan yaitu tekhnik pengumpulan data yang diperoleh  dengan menghimpun, mengkaji bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku- buku, artikel ilmiah, laporan-laporan penelitian dan bahan kepustakaan lainnya yang berbungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Bahan Hukum
Dalam melakukan penelitian dilakukan dengan menggunakan penafsiran atau interpretasi yaitu untuk membangun suatu argumentasi hukum sehingga diperoleh simpulan, interpretasi yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut adalah interpretasi teleologis yaitu untuk mencari tujuan atau maksud dari suatu perundang-undangan.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Peran, Tugas Dan Wewanang Kurator Dalam Menangani Kasus Kepailitan
Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. 7 Jika kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih faktor di atas, kurator tersebut wajib menolak usulan tersebut.
Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitor. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitor perusahaan. la tidak tunduk pada Undang- Undang Ferseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian , jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitor, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.
Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimiliknya berdaarkan Undang-Undang Kepailitan.
a) Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak di persyaratkan.
b) Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperolel persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas Misalnya tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
7 Zainal Asikin . Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia . Bandung: Pusta- ka Reka Cipta, 2013, hlm.73
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 188~197
Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan.

## Pengurusan Harta Pailit
Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomoligasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitor pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitor pailit maupun kreditor harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditornya.
b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailitKurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1). Menurut Rudhi Prasetyio, tujuan kepailitan adalah untuk m e n c e g a h  k e s e w e n a n g a n  d a r i p i h a k   k r e d i t u r   k e p a d a   p i h a k   d e b i t u r 8 .” Oleh karena itu, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali. sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan  tagihan-tagihan dimaksud.
Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor  pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitor pailit atau mengagunkan kekayaan debitor pailit. Undang-Undang Kepailitan menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:
a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya. 9
b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang- kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat
1) nama, alamat dan pekerjaan debitor;
2) nama, alamat dan pekerjaan kurator
3) nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk;
8  Rudhy Prasetyo dalam Rahayu Hartini. Hukum Kepailitan . Edisi Revisi. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020, hlm. 21 9 Sutan Remy Sjahdeni. Hukum  Kepailitan. Memahami Faillismentsverordening Junto Undang-undang No. 4 Ta- hun 1998 , Pustaka UtamaGrafiti, 2002, hlm. 227
4) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor; dan 5) nama hakim pengawas.
Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor dengan:
1) menerima nasihat dari panitia sementara para kreditor selama belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap
2) memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia
3) mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panita kreditor
4) meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung
5) menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor
6) menghadiri rapat-rapat kreditor
7) menerima rencana penyelenggaraan rapat  kreditor
pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit
8) memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit
9) menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan
10) memanggil para kreditor yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas
Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit sebagai berikut.
1)  Paling  lambat dua hari  setelah
kurator menerima surat putusan pengangkatannya, Kurator harus membuat pencatatan harta pailit.
2) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.
3) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir.
4) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu  daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang  dan utang-utang  harta pailit, nama nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing- masing.
5) Semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya.
6) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan debitor pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihantagihan.
Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut.

## 190~197
1) Kurator menangguhkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga  untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.
2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan  membayar kepada kreditor
3) Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketikaharus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan Jain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.
4)  Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk  menyegel  harta  pailit.  Penyegelan  tersebut  dilakukan  oleh juru sita di mana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.
5) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barangbarang perhiasan, efek- efek dan surat berharga lainnya.  Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.
6) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditor.
Kurator bertugas melakukan Tindakan Hukum ke Pengadilan dengan melakukan hal- hal berikut.
1)  Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Fasal 36 Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3).
2) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntu atas harta kekayaan debitor pailit.
3)  Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitor keluar dari perkara.
4) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitor pailit.
5) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitor, yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UUK.
6) Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan.
7) Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.
Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit dengan:
1) memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik 2) menerima tuntutan ganti rugi dari kreditor
3) memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor
4) menghentikan sewa menyewa
5) menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitor pailit.
Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan
1) memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditor pencocokan utang, yang ditetapkan  hakim pengawas, dengan surat dan iklan
2) menerima pengajuan segala piutang  yang  disertal dengan bukti dari  para kreditor.
3) mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang  dimasukkan  kreditor, dengan catatan dan keterangan debitor pailit
4) memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah
5) membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan
6) memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi
7) meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang dikepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang
8) memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditor yang dikenal
9) membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak
10)  menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah 11)  menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyumpahan 12) menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan 13)  memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya\
14) menerima perlawanan kreditor yang piutangnya belum dicocokkan
Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan:
1) mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian;
2) memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitor pailit
3) melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitoy pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap
4) mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitor pailit jika terjadi perdamaian

## 192~197
5)  melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitor tidak memenuhinya, dari harta pailit
6)  menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.
Kurator bertugas melanjutkan usaha debitor pailit dengan:
1) mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan
2) meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan  pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan
3) memberitahukan kepada kreditor yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitor pailit
4)  meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak
5) melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditor sementara atau hakim pengawas
6) membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitor pailit
7) menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit
8) memberi sejumlah uang kepada debitor pailit, untuk biaya hidup debitor pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas
9) atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit
10)  meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan

## Pemberesan Harta Pailit
a. Pemberesan
Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan, Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha ( going concern ) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas. Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus memerhatikan hal di antaranya : 10
1) harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
2) harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari
10          Alexander Hery. Hukum Dagang . Yrama Wydia, Bandung, 2021, hlm. 65
3) harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit.
Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:
1) setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit
2) memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor.
3) memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.
4) menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah.
b. Pembagian
Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut
Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UUK, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) UUK telah berakhir
1) menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian
2) menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum
3) melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirlah kepailitan. Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita negara dan surat kabar-surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas. Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat: 1.  hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh: a) rekening bank dan rekening korannya;
b) surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/ batu mulia;

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 194~197
c) benda tidak bergerak milik debitor pailit;
d) benda bergerak; dan
e) harta kekayaan lain dari debitor.
2.  daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementar, diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut.
3.  analisis kelangsungan usaha debitor
4.  daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian:
a) penerimaan-penerimaan; dan
b) pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa kurator, nama-nama para kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut;
5.  daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut; dan
6.   daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.
Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang tersebut di atas, kurator wajib memerhatikan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Tanggung Jawab Kurator Dalam Menyelesaikan Utang Debitur Pailit
Jika tindakan-tindakan kurator yang memerlukan persetujuan dilaksanakan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, kurator  dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.
Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan ataupun kelalaian dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian atau berkurangnya nilai harta pailit.
Tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (perbuatan melawan hukum).
Menurut sifatnya, kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia juga bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang- undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.
Sebaliknya, tindakan kurator yang dilakukan sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan iktikad baik, namun karena hal-hal di luar kekuasaan kurator ternyata merugikan harta pailit, tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada kurator dan kerugian tersebut dapat dibebankan pada harta pailit.
Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada kurator menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya kepada kurator.
Keinginan yang mengharapkan agar kurator dalam bertindak senantiasa berhati-hati dan bekerja dengan baik, menjadi beban tersendiri bagi kurator karena dalam waktu yang bersamaan kurator bekerja dalam waktu yang sempit padahal ia harus mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak pihak, yang semuanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator, bisa menjadi tanggung jawab pribadi kurator, yang berarti menjadi beban harta pribadi kurator untuk mengganti kerugian tersebut. Di sisi lain, kerugian yang muncul sebagai akibat atas bertindak atau tidaknya kurator dibebankan pada harta pailit untuk mengganti Kerugian tersebut. 1.  Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator,
Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator, dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secar, pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit seperti misalnya berikut ini.
a) Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi.
b) Kurator menjual asset debitor yang tidak termasuk dalam harta kepailitan.
c) Kurator menjual aset pihak ketiga.
d) Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut palsu. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut di atas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.
2.  Tanggung Jawab Pribadi Kurator
Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi, misalnya jika kurator menggelapkan harta kepailitan.  segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit.
Pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta  pailit kepada kurator akan membuat kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan nilai harta pailit.

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 196~197
Oleh karena itu, tentang tanggung jawab ini harus lebih jelas lagi diatur dalam Undang-Undang Kepailitan tentang kriteria tanggung jawab yang harus dibebankan kepada debitor pribadi, dan tanggung jawab yang harus dibebankan pada harta pailit sekalipun kelalaian itu dilakukan oleh seorang kurator.
Sekiranya telah dengan jelas diatur dalam suatu peraturan kepailitan tentang tindakan kurator yang mengakibatkan kerugian harta pailit yang dapat dibebankan pada harta pailit dan yang menjadi beban tanggung jawab pribadi kurator, hal ini akan mempermudah kerja seorang kurator.
Kendati demikian, tindakan seorang kurator haruslah senantiasa dilakukan dengan pemikiran yang matang dan berangkat dari dasar bahwa tindakannya demi kepentingan harta pailit.

## D. KESIMPULAN
1. Mengingat begitu sentral kedudukan hukum kepailitann dalam tatanan hukum bisnis, dan banyaknya permohonan pailit yang diajukan  oleh debitur ke Pengadilan Niaga Dewasa ini, dan kemudian telah diputus, maka tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan utang debitur pailit menjadi sangat penting.Kurator setelah ditunjuk oleh pengadilan memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelesaian utang pailit. Kurator mengurus dan membereskan proses sampai akhir atau final. Kurator hanya ada dalam proses kepailitan sadangkan dalam hal Penundaan kewajiban pembayaran utang, peran kurator  dilaksanakan oleh pihak yang disebut dengan pengurus. Pekerjaan lain yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah mengelola harta pailit. Kurator diberi keleluasaan menjual harta debitur pailit. Juga meminjamkan dari pihak lain dengan agunan harta yang pada saat pernyataan pailit belum dibebani agunan. Untuk menjalankan itu perlu izin dari Hakim Pengawas.
2.  Selain hal tersebut di atas, dalam rangka mengoptimalisasi harta debitur pailit, sejak pernyataan pailit ditetapkan walaupun belum keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun diajukan upaya hukum, kurator dapat menjual harta debitur pailit dan mengambil tindakan untuk mengoptimalisasikan harta debitur pailit.Tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh oleh Undang-undang kepada curator untuk menentukan penyelesaian harta debitur pailit sungguhmenjadi bebab bagi curator jika tidak didukung oleh kemampuan intelektual secara individual dalam menjalankan kewenangannya. Mengingat tanggung jawab yang sangat berat dewasa ini berkaitan dengan penyelesaian utang debitur pailit, maka Menteri Kehakiman dan HAN memulai Keputusan No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 Tanggal 12 Desember 1998 Tentang Pedoman bsarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta debitur pailit dan kepada pengurus dalam rangka pengurusan harta debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander Hery. 2021. Hukum Dagang . , Bandung: Yrama Wydia
Amirudin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT RajaGrapindo Persada,
Lilik Mulyadi. 2010. Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik. Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga . Bandung: Alumni.
Munir Fuady.2002. Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global , Bandung: Citra Aditya.
Peter Mahmud Marzuki.  1977. Hukum Kepailitan Menyonsong Era Global . Makalah.
________. 2016. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenamedia Group,
Rudhy Prasetyo dalam Rahayu Hartini. 2020. Hukum Kepailitan . Edisi Revisi. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
Sutan Remy Sjahdeni. 2002. Hukum  Kepailitan. Memahami Faillismentsverordening Junto Undang-undang No. 4 Tahun 1998 , Pustaka Utama Grafiti.
Zainal Asikin. 2013. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.