## PERSPEKTIF GENDER DALAM KEBERLANJUTAN SAWIT*
Rini Hanifa *) dan Eusebius Pantja Pramudya **)
*) Institut Riset Sosial dan Ekonomi dan Program Manajemen Pembangunan Sosial,
Universitas Indonesia rini.hanifa@gmail.com
**) Yayasan Inspirasi Indonesia & Institut Riset Sosial dan Ekonomi dan Public Administration and Policy Group, Wageningen University and Research ppramudya@gmail.com

## ABSTRACT
The emerging initiatives to improve sustainability of the palm oil sector, i.e. RSPO and ISPO, have started paying attention to gender aspect. This study analyzes the ways the sustainable palm oil initiatives have addressed gender issues. The analysis is based on literature study and field information from Riau, Jambi, North Sumatra, and East Kalimantan. The findings of this study indicate that several initiatives to achieve gender equality in sustainable palm oil have not successfully reach its objective because of the limitations in operationalizing gender perspectives into sustainability standards. Gender issue in the standards is still limited to women’s protection from the occupational risks of working in the palm oil sector, which is still within the scope of Women in Development paradigm. Further development is needed by applying Gender and Development paradigm to achieve equitable gender relations between men and women and addressing structural barriers that influence them is still limited.
Keyword: sustainable palm oil, RSPO, ISPO, gender perspective

## ABSTRAK
Berbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlanjutan (sustainability) sektor sawit yang belakangan muncul, seperti RSPO dan ISPO, mulai ikut memberikan perhatian terhadap aspek gender. Studi ini mencoba menganalisis bagaimana  inisiatif-inisiatif  sawit  berkelanjutan  berusaha  menjawab  isu  gender. Analisis  dilakukan  dengan berdasarkan pada studi pustaka dan informasi lapangan dari Riau, Jambi, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur. Temuan dari penelitian ini menunjukkan upaya membangun kesetaraan gender dalam sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif gender dalam standar sustainability. Isu gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit, yang masih sebatas paradigma women in development. Pengembangan yang seharusnya dilakukan adalah mengaplikasikan paradigma gender and development untuk mencapai relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan serta mengatasi berbagai hambatan struktural yang memengaruhinya.
Kata Kunci: perspektif gender, keberlanjutan sawit, RSPO, ISPO

## PENDAHULUAN
Berbagai inisiatif untuk meningkatkan keberlan- jutan ( sustainability ) sektor sawit mulai mem - berikan perhatian kepada aspek gender. Masalah ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam sektor sawit menjadi topik yang banyak diteliti, dari pelanggaran hak asasi manusia, yaitu ketika sawit dikaitkan dengan buruh murah perempuan; rendahnya standar keamanan dan ke- selamatan bagi perempuan; gangguan kesehatan (karena terekspos pestisida secara terus-menerus); pelecehan seksual (Milasari, 2008; Surambo, dkk.
2010; Darto, 2015); hingga berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses sumber  daya,  misalnya  kesulitan  petani  sawit perempuan dalam mengakses permodalan. Par- tisipasi perempuan dalam rantai komoditas sawit, yang juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkannya, kurang diperhatikan pada penelitian-penelitian yang sudah ada. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai gender pada mata rantai komoditas sawit banyak mengungkap ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Salah satu anggapan
*Artikel ini telah dipresentasikan dalam Academic Forum on Sustainability I , yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR) LIPI, Yayasan Inspirasi Indonesia (YII), dan Centre for Inclusive and Sustainable Development (CISDEV) Universitas Prasetiya Mulya, di Jakarta 31 Januari 2017.
untuk memperbaiki nasib perempuan adalah ruang perempuan untuk berbicara dan didengar (Phillips, 2015).
Villamor, Desrianti, Akiefnawati, Amaruza - man,  dan  Noordwijk  (2014)  mengungkapkan bahwa perempuan, baik di desa dataran tinggi maupun rendah, menggunakan lahan secara lebih dinamis daripada para laki-laki. Dengan kondisi tersebut, mereka bereaksi secara lebih positif ter- hadap para pemodal yang menawarkan konversi lahan menjadi kebun kelapa sawit. Hal ini berten - tangan dengan stereotipe mengenai konversi lahan sawit selama ini, bahwa konversi lahan menjadi perkebunan sawit lebih didorong oleh laki-laki. Villamor dan van Noordwijk (2016) berpendapat bahwa keterlibatan perempuan merupakan bagian dari sistem sosiokultural masyarakat tersebut dan memengaruhi penggunaan tanah, yakni produk- tivitas tanah dan tenaga kerja lebih ditentukan oleh dinamika populasi daripada kecenderungan tanah itu sendiri. Dengan demikian, perempuan mempunyai peran penting dalam menentukan penggunaan tanah apakah lebih menjadi sustain- able dan mampu beradaptasi terhadap dinamika global seperti perubahan iklim.
Julia dan White (2012) menemukan bahwa kehadiran perkebunan kelapa sawit mendorong perkembangan perekonomian berbasis uang tunai disertai dengan formalisasi pekerjaan, yang keduanya kemudian disertai proses maskulinisasi. Peran perempuan berkurang dalam diskusi-diskusi komunitas dan negosiasi dengan perusahaan perkebunan sawit. Di sisi lain, masalah-masalah sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), prostitusi, dan penyakit menular seksual, meningkat. Namun, perempuan yang bekerja serabutan juga di beberapa tempat mulai terlibat dalam protes-protes secara terbuka. Lebih lanjut, Morgan (2013) mengamati adanya ekspansi  perkebunan  sawit  memotivasi  para perempuan terlibat dalam protes, walaupun tidak cukup untuk menggulirkan aksi politis. Dari sisi kondisi pekerjaan, Li (2015) mengulas tentang hak-hak perempuan adat (Dayak), terutama mengenai kondisi rentan mereka sebagai pekerja tenaga kontrak/tenaga lepas pabrik, ancaman ketahanan pangan karena kondisi landless /tanah mereka dirampas, dan hak atas tanah perempuan diakui, baik secara komunal maupun kepemilikan
individual. Dalam kondisi demikian, diperlukan studi-studi lebih lanjut dari aspek perburuhan.
Penelitian-penelitian yang sudah ada, seperti telah disebutkan di atas, lebih banyak berfokus pada kondisi perempuan di daerah-daerah yang belum mengalami konversi lahan menjadi kebun sawit. Belum ada penelitian spesifik untuk upaya- upaya yang sudah dilakukan dalam mengupa- yakan kesetaraan gender dalam inisiatif-inisiatif sawit  berkelanjutan  yang  tengah  berkembang saat ini. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1) Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender dalam berbagai inisiatif sawit berkelanjutan, dan 2) Apakah upaya yang sudah dilakukan memungkinkan terjadinya perubahan gender transformatif dalam rantai komoditas sawit? Pertanyaan ini akan dijawab dengan terlebih dahulu menganalisis berbagai kajian mengenai gender dalam rantai komoditas sawit, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi mengenai berbagai upaya dalam memastikan adanya kesetaraan gender. Upaya untuk memas- tikan adanya kesetaraan gender dimulai dengan standar-standar yang dikembangkan untuk keberlanjutan sektor sawit. Dalam makalah ini, kami akan melihat upaya yang sudah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender pada inisiatif keberlanjutan yang dikembangkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

## KERANGKA TEORI
Framework women in development (WID) adalah salah satu acuan yang paling banyak digunakan dalam proyek-proyek pembangunan yang ber- tujuan meningkatkan kesejahteraan perempuan. WID merupakan buah dari pemikiran feminis liberal yang muncul pada awal 1970-an. Secara historis, elemen utama argumen feminis liberal adalah klaim agar terwujudnya kesetaraan gender (Ritzer, 2014), yaitu adanya kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu (Fakih, 1996). Dalam implementasinya, berbagai program pembangunan berupaya mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi perempuan, termasuk dalam sektor pertanian, sektor yang diskriminatif
terhadap perempuan, tetapi perempuan banyak terlibat di dalamnya.
Dalam perjalanannya, pada pertengahan 1980-an, gender and development (GAD) muncul untuk menggantikan WID. Penggunaan kata “gen- der” dalam GAD dinilai lebih baik daripada kata “perempuan” dalam WID karena gender berfokus pada relasi sosial yang dibangun antara laki-laki dan perempuan (Kabeer, 2000). Upaya mewujud - kan kesetaraan gender yang tidak memperhatikan relasi sosial laki-laki dan perempuan tidak akan mampu menghasilkan transformasi gender sebagaimana yang diharapkan atau,  dengan ba- hasa lain, paradigma WID haruslah ditinggalkan. Sebagaimana yang diserukan Cornwall (1997), praktik dan prosedur pembangunan dalam upaya mencapai kesetaraan gender harus diubah, yaitu dengan tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga memperhatikan laki-laki.
Alasan pentingnya laki-laki terlibat dalam upaya  mewujudkan  kesetaraan  gender  dapat dikelompokkan ke dalam dua argumen utama. Pertama, karena laki-laki sebagai penindas/ penyebab dari ketidakadilan; dan kedua, laki-laki juga menjadi korban dari struktur gender yang tidak setara. Melibatkan laki-laki sebagai penin- das berarti menuntut laki-laki ikut bertanggung jawab atas ketidaksetaraan gender yang terjadi. Maka, sebagaimana perempuan ikut berusaha mengubah paradigma ketidaksetaraan gender, melibatkan laki-laki sebagai korban berarti laki- laki juga perlu diperhatikan sama halnya dengan perempuan. Hal ini seperti dikatakan Ertürk (2004), yakni sebagian laki-laki merupakan subordinat dari laki-laki lain yang lebih dominan dan berkuasa.
Lebih lanjut, masih tentang pentingnya laki- laki penting dilibatkan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, sebagaimana yang dikatakan Cornwall  dan  Lindisfarne,  yang  dikutip  dari Cornwall (1997), dalam kehidupan sehari-hari, identitas sebagai laki-laki ataupun perempuan tidaklah absolut, tetapi beragam dan bisa berubah. Artinya, ketika berbicara tentang laki-laki, hal ini berarti laki-laki tersebut tidak hanya satu jenis, tetapi bisa saja bekerja sebagai petani sawit, manajer perkebunan, manajer perusahaan pengolahan sawit multinasional, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, sebagai teman, dan
bisa juga sebagai saudara. Laki-laki bisa menjadi sebagai penindas yang ditakuti, tetapi juga bisa menjadi sosok rentan yang dikasihi.
Telah terjadi perubahan sikap pada laki-laki, yaitu laki-laki bersedia terlibat dalam program- program untuk mewujudkan kesetaraan gender, hal yang dulu dianggap tabu dan “tidak laki-laki” (Barker & Schulte, 2010). Pendekatan GAD, yang memahami kompleksitas gender sebagai konstruksi sosial, memberikan perhatian terha- dap relasi gender. Distribusi sumber daya antara laki-laki dan perempuan disebut juga sebagai pendekatan gender transformatif. Pendekatan gender transformatif menekankan pentingnya partisipasi laki-laki dalam mencapai kesetaraan gender (Risman & Martin dalam Cole, Kantor, Sarapura, Rajaratnam, 2015).
Dari paparan di atas, jelaslah untuk mewujud - kan perubahan transformatif harus menggunakan pendekatan gender transformatif. Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam berbagai program pembangunan masih sangat berfokus pada  perempuan  (Cornwall,  2000).  Program- program pembangunan yang memberikan perha- tian terhadap isu gender masih saja menggunakan paradigma WID, yaitu membangun kapasitas perempuan dengan memberikan pelatihan, seperti budi daya, pengolahan, pemasaran, menyediakan layanan kredit mikro yang bisa diakses perem- puan, membangun kesadaran gender perempuan, dan upaya sejenis lainnya (Leach & Sitaram, 2002;  Haugh  &  Talwar,  2014).  Studi  Phillips (2015) menemukan bahwa meningkatkan akses perempuan terhadap pinjaman saja tidak cukup jika hambatan sosial budaya dan politik juga tidak diatasi. Hal yang sama berlaku untuk berbagai intervensi gender lain, yaitu semua upaya tersebut tidak cukup jika struktur yang menghambat tidak diintervensi.
Perhatian terhadap isu gender dalam inisiatif apa pun haruslah mulai menggunakan pendekatan gender transformatif. Dari penjelasan yang sudah diuraikan sebelumnya, berikut ini beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dalam men- jalankan program. Pertama, mempertimbangkan bahwa  laki-laki  dan  perempuan  adalah  satu kesatuan, maka upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak bisa hanya melibatkan perempuan, tetapi laki-laki juga harus dilibatkan. Meski laki-
laki harus dilibatkan, bukan berarti intervensi khusus untuk perempuan tidak lagi dibutuhkan. Intervensi khusus perempuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis perempuan masih tetap harus menjadi prioritas. Kedua, dengan meyakini  bahwa  laki-laki  juga  bisa  bertindak sebagai agen perubahan ( agent of change ) untuk kesetaraan gender. Menurut Giddens (2010), agen bukanlah sosok yang pasif karena mereka terus berpikir serta mengamati tindakan sosial dan segala macam kejadian di sekeliling me- reka. Artinya, laki-laki berpikir dan mengamati lingkungan di sekeliling mereka. Karena ada proses berpikir, kesadaran laki-laki mengenai adanya struktur yang menghambat, terutama yang menghambat perempuan, sangat mungkin untuk dibangun. Ketiga, dengan  menyadari  bahwa laki-laki mengakui peran perempuan—tanpa perempuan, mereka tidak mungkin bisa menca- pai apa yang mereka miliki saat ini—kesadaran laki-laki ini merupakan awal untuk mendorong tingkat kesadaran yang lebih tinggi, yang juga akan mendorong terjadinya perubahan sikap dan tindakan. Namun, pengakuan laki-laki ini tidak lahir dengan sendirinya, tetapi muncul karena melihat perempuan memiliki kemampuan yang terus meningkat. Hal ini melahirkan kesadaran laki-laki untuk lebih memberikan dukungan kepada perempuan, mempertanyakan ulang mengenai status quo mereka, dan membangun relasi gender yang lebih adil.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode untuk mengeksplorasi dan mema- hami makna masalah sosial, sebagaimana yang disampaikan Cresswell (2009, 5):
“ Qualitative research is a means for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. ”
Data primer dikumpulkan melalui wawan - cara mendalam dan focus group discussion (FGD) dengan petani sawit laki-laki dan perempuan di Provinsi Jambi, Riau, Sumatra Utara; dan Kali- mantan Barat. Keempat provinsi ini merupakan sentra perkebunan sawit di Indonesia. Provinsi Riau dan Jambi dipilih karena merupakan tempat dari  dua  kelompok  tani  swadaya  pertama  di
Indonesia  yang  berhasil  memperoleh  sertifi - kasi RSPO, yaitu Asosiasi Amanah di Riau dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tanjung Sehati di Jambi. Sementara ini, kelompok tani di Sumatra Utara dan Kalimantan Barat sudah mulai  menerapkan  prinsip  sawit  berkelanjutan dengan mengacu pada pedoman good agricultural practices (GAP) dan standar yang dikembangkan oleh RSPO ataupun ISPO. Selain dengan petani, kami  melakukan  wawancara  dengan  lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendampingi dan mem bantu petani sawit dalam menerapkan prinsip dan kriteria sawit berkelanjutan, seperti Yayasan Setara Jambi dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Data dikumpulkan pada Agustus dan September 2014 dan Januari 2017. Total jum- lah informan, yang merupakan gabungan petani sawit dan pengurus organisasi petani, adalah 13 orang di Labura, 12 orang di Sekadau, 10 orang di Ukui, dan 8 orang di Jambi.
Peneliti mengumpulkan data dengan mempe- lajari dokumen, wawancara mendalam, FGD, dan observasi perilaku laki-laki dengan perempuan di rumah dan kebun. Selama di lapangan, peneliti juga membuat reflexive  journal , yaitu berupa catatan lapangan. Dokumen yang dikaji adalah laporan internal lembaga; laporan ke lembaga donor; laporan hasil audit; dokumen-dokumen resmi dari kedua standar sustainability utama, yaitu RSPO dan ISPO; peraturan-peraturan pemerintah terkait; situs web ; artikel jurnal aka- demis; buku; laporan dan publikasi dari organisasi nonpemerintah; serta dokumen relevan lainnya. Mengacu pada Creswell (2007), data dianalisis menggunakan tiga tahapan: 1) mereduksi data, 2) menyajikan data, dan 3) menarik kesimpulan.

## KEBERLANJUTAN ( SUSTAINABILITY ) SEKTOR SAWIT
Dalam satu dekade terakhir ini, luas perkebunan sawit bertambah secara pesat di semua wilayah di seluruh Indonesia, yang bahkan mengantarkan Indonesia  menjadi  produsen  sawit  terbesar  di du nia.  Sejalan dengan perkembangan ini, terjadi ekspansi kebun sawit yang memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan di Indonesia. Dampak ekspansi perke- bunan  sawit  ini  secara  garis  besar  (Pramudya,
Prawoto, & Hanifa, 2015) meliputi konversi hutan dan agroforestri, kehilangan  keanekaragaman hayati, konflik tanah, dan perubahan iklim, baik yang terjadi di tingkat lokal maupun global, ter utama karena pembukaan lahan dengan pem- bakaran.
Meningkatnya luas kebun sawit Indonesia dan Malaysia menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan hilangnya hutan hujan tropis dan ke- anekaragaman hayati di muka bumi. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat, terutama masyarakat suku asli yang menggantungkan hidup dari hasil hutan. Berkurangnya keanekaragaman hayati meng akibatkan berkurangnya sumber makanan mereka, yang dapat menimbulkan kelaparan. Namun,  di  sisi  lain,  kelapa  sawit  merupakan komoditas strategis yang menghasilkan devisa, menciptakan lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan di daerah-daerah terbelakang, dan memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri  (Paoli,  Yaap,  Wells,  &  Sileuw,  2013). Minyak kelapa sawit juga berhasil mengalahkan pesaingnya, minyak kedelai (Othman, Jani, & Alias 1998). Selain itu, kelapa sawit menjadi bis - nis yang menguntungkan yang terus tumbuh dan sulit dihentikan (Pramudya, Hospes, &  Termeer, 2016). Untuk memastikan sawit diproduksi se- cara berkelanjutan serta mencegah kerusakan hutan dan musnahnya keanekaragaman hayati, maka dikembangkan sejumlah standar.
Pengembangan standar yang mengharuskan pemenuhan prinsip dan kriteria (P&K) menjadi acuan dalam memproduksi sawit berkelanjutan telah menjadi agenda RSPO sejak pertemuan pertama RSPO (RT1) pada 2003. Pada November 2005, Prinsip dan Kriteria RSPO (P & K) mulai diadopsi dan diuji coba melalui sebuah proyek percontohan ( pilot project ) selama dua tahun. Pada tahun 2007, P & K tersebut ditinjau ulang untuk melihat apakah perbaikan indikator dan bim bingan masih dibutuhkan. Selama dua tahun uji coba P & K, interpretasi nasional terhadap P & K RSPO juga dilakukan. Pada 2007, RSPO menye tujui P & K yang sudah direvisi. Lalu, tak lama setelah itu, P & K untuk petani juga di kembang kan berdasarkan pada P & K yang di   setujui  sebelumnya.
Keanggotaan RSPO terus bertambah, jumlah sawit bersertifikat RSPO, baik yang dihasilkan oleh
perusahaan maupun dari kebun rakyat, juga terus bertambah (Paoli dkk., 2010). Berdasarkan pada Annual Communications of Progress 2013/2014, sampai Juli 2014 tercatat sudah ada 855 anggota yang terdiri atas 107 perusahaan perkebunan dan asosiasi pekebun, 288 pemroses dan pedagang, 323 produsen consumer goods , 45 pengecer, 11 bank dan investor, 25 LSM lingkung an, 11 LSM sosial-kemasyarakatan, 92 affiliates , serta 70 associates (RSPO, 2014 dalam Pramudya dkk., 2015, 27). P & K RSPO hadir untuk mening- katkan produktivitas,  meningkatkan pendapatan perusahaan dan petani, serta mengurangi risiko dari penggunaan pestisida berbahaya. Pada awal kehadirannya, RSPO dianggap sebagai jawaban akan kebutuhan untuk memiliki seperangkat kri- teria kredibel dalam memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan. Perusahaan produsen sawit dan pemerintah Indonesia menganggap RSPO bisa menjadi solusi untuk memulihkan pasar sawit mereka. Namun, seiring dengan perjalanan - nya, banyak pihak yang kecewa. RSPO dianggap terlalu kaku dan tidak memberikan banyak ruang untuk negosiasi. Di atas 2007, RSPO tidak lagi memperbolehkan membuka kebun baru di hutan primer  dan  lahan  gambut  dan  produsen  sawit wa jib  melindungi  kawasan  yang  diidentifikasi me miliki keanekaragaman hayati yang tinggi atau  spesifik,  atau  yang  biasa  disebut  sebagai high conservation value (HCV).
Produsen sawit Indonesia menghadapi ber- bagai masalah, dari tudingan LSM bahwa per- usahaan sawit telah merampas tanah  masyarakat lokal,  sawit  telah  merusak  lingkungan  dan me nye babkan kekeringan, sampai menjadi peng  hambat produk sawit Indonesia masuk ke pasar Uni Eropa. Persyaratan produksi biodiesel dari European Union-Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (EU- REDD), yaitu Kebijakan Uni Eropa dalam upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, menuntut perubahan serius dari produksi kelapa sawit. Bergabungnya para produsen mi- nyak sawit di Indonesia ke RSPO tidak meredakan kampanye hitam (sawit menyebabkan kebakaran hutan, meminggirkan masyarakat suku asli, dan mengeksploitasi tenaga kerja) yang melanda sek tor sawit (Dradjat, 2013).
Dalam perkembangannya, RSPO akhirnya bukan merupakan tata kelola dominan. Muncul institusi-proto (yang merupakan institusionalisasi ataupun adopsi dari peraturan, praktik, ataupun pendekatan di luar batas kolaborasi antarorgani- sasi tertentu) dan sebagai rival (yang merupakan kolaborasi antar-organisasi yang muncul dari para aktor yang merasa tersingkirkan dari adanya suatu inisiatif) (Hospes, 2014). Institusi-proto dapat dijumpai dari inisiatif yang digalang berdasarkan pada embrio relasi dan diskusi dalam pertemuan- pertemuan RSPO, baik di antara para anggota dalam RSPO maupun melibatkan organisasi- organisasi  bukan  anggota  RSPO.  Contoh  dari institusi-proto ialah Palm Oil Innovative Group (POIG) dan RSPO Next.
POID didorong oleh World Wildlife Fund for Nature (WWF) sejak November 2013. WWF juga merupakan salah satu inisiator RSPO. WWF bekerja sama dengan LSM internasional, seperti Rainforest Action Network (RAN) dan Greenpeace, serta para produsen makanan, seperti Ferrero, Tesco, Edeka, Rewe Group, dan Stephenson, untuk mengembangkan skema baru. Skema baru ini diharapkan memberikan ruang untuk melakukan pendekatan-pendekatan inovatif pada  saat  mengimplementasikan  standar  sawit berkelanjutan.
RSPO Next merupakan inisiatif dari dalam RSPO yang lahir pada Agustus 2015. RSPO Next merupakan program berbasis kesukare- laan untuk mengembangkan kriteria tingkat lanjut dari produksi minyak sawit berkelanjutan. Kriteria tingkat lanjut ini lebih ketat terhadap deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan komit- men untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Verifikasi  terhadap  kriteria  tingkat  lanjut  ini akan  dilakukan  oleh  lembaga  sertifikasi  pada saat mereka melakukan verifikasi P & K RSPO. Produsen minyak sawit harus mampu menunjuk - kan bahwa kebun mereka paling tidak 60% sudah memenuhi kriteria inti P & K RSPO. Kebun yang  disertifikasi  harus  mampu  menunjukkan komitmen mereka untuk 1) tidak deforestasi dengan bukti bahwa kebun mereka dibangun di daerah-daerah dengan stok karbon yang rendah dan tak ada konversi dari kawasan hutan; 2) tidak
menanam di lahan gambut setelah 16 November 2015; 3) tidak melakukan pembakaran dengan menunjukkan rencana dan prosedur pencegahan, monitoring , serta penanganan api pada daerah kebun dan sekitar kebun; 4) mengurangi emisi gas rumah kaca (menunjukkan langkah-langkah untuk memonitor, menangani, dan mengurangi emisi gas rumah kaca); 5) menghargai para petani kecil dan buruh; serta 6) mencegah penggunaan paraquat dan mengaplikasikan lacak balak untuk meningkatkan transparansi dan traceability.
Bila dilihat lebih lanjut, dalam inisiatif- inisiatif ini, pembahasan kesetaraan gender masih terbatas. Perspektif gender sudah dianggap cukup dibahas dengan adanya perhatian terhadap keadil- an sosial secara umum. Tidak ada hal-hal spesifik terkait dengan peran perempuan pada rantai sawit, apalagi pada transformasi supaya para perempuan bisa dilindungi hak-haknya. RSPO terus mem- perbaiki diri dalam mengarusutamakan praktik ramah lingkungan dan tanggung jawab sosial di semua rantai pasokan sawit (Paoli dkk., 2010), termasuk dalam hal gender. Pembahasan keseta- raan gender pun dalam P & K sawit berkelanjutan masih terbatas pada aspek legalitas dan teknis yang masih belum komprehensif dan belum menggunakan kerangka transformasi gender.
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk memproduksi sawit berkelanjutan dan me- ningkatkan nilai daya saing sawit Indonesia di pasar global. Untuk itu, Indonesia juga mengem- bangkan standar keberlanjutan yang diberi nama Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Standar tersebut diperkenalkan pertama kali pada 2009. ISPO mulai diterapkan pada Maret 2012 setelah serangkaian sosialisasi yang dilakukan pada berbagai pihak, terutama produsen sawit. ISPO mengembangkan standar dengan mengacu pada kerangka hukum dengan memberikan tiga tahun masa tenggang untuk menerapkannya.  Pemerintah memiliki  tanggung  jawab  untuk  melatih  dan mem bimbing perusahaan perkebunan mematuhi standar tersebut. Berbeda dengan standar RSPO yang bersifat sukarela, standar ISPO bersifat mengikat,  dalam  artian  wajib,  yakni  tidak  ada alasan untuk perusahaan untuk tidak memenuhi prinsip dan kriteria keberlanjutan dalam ISPO.
Sebelumnya,  sudah  dijelaskan  bahwa  ke- ten tuan dalam RSPO dianggap lebih ketat di- ban  ding kan ISPO dalam mencegah deforestasi (Hospes, 2015). Tuntutan pemenuhan peraturan yang berlaku secara nasional sudah dicakup pada prinsip kedua RSPO, sehingga hampir se mua perusahaan yang sudah mendapatkan serti fikat RSPO tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi standar ISPO. Meski masih ada pihak yang mengatakan bahwa P & K pada ISPO jauh lebih longgar, pada faktanya masih banyak per- usahaan yang gagal mendapatkan sertifikat ISPO karena masih belum memenuhi peraturan yang berlaku secara sepenuhnya. Selain itu, ISPO dini- lai hanya melibatkan konsultasi pada segelintir pihak, tidak partisipasipatif sebagaimana halnya RSPO (Hospes, 2015). Ditambah, ISPO terkesan menjadi panggung kolaborasi dari berbagai pihak yang tidak memperoleh suara pada pembahasan RSPO  (Sahide,  Burns,  Wibowo,  Nurrochmat, & Giessen, 2015). Hal-hal ini mengundang kri- tik  bahwa  ISPO  dianggap  lebih  memfasilitasi perusahaan, bukannya mengatur mereka untuk memenuhi ketentuan/standar yang kredibel serta meningkatkan tanggung jawab sosial dan ling - kungan mereka.

## ASPEK GENDER PADA KEBERLANJUTAN ( SUSTAINABILITY ) SEKTOR SAWIT
Dalam sebuah assessment yang dilakukan oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), teridentifi - kasi bahwa dari 28 jenis pekerjaan pada kebun
sawit,  24  jenis  dikerjakan  perempuan.  Empat jenis pekerjaan yang tidak dilakukan perempuan adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan kerja otot  atau  kerja  fisik  yang  berat,  seperti  mene - bang pohon pada saat pembukaan lahan kebun. Perempuan, seperti halnya laki-laki, terlibat dari proses awal tanam, merawat, memanen hingga penjualan. Perempuan banyak terlibat di kebun ketika sawit masih kecil, yaitu hingga usia 4-5 tahun, seperti membersihkan lahan, melakukan pembibitan  sawit,  menanam  bibit,  memupuk, menyemprot, dan lain sebagainya. Namun ketika sawit  mulai  berbuah,  perempuan  lebih  jarang terlibat di kebun dibandingkan laki-laki. Meski demikian, perempuan memegang dan mengelola uang hasil penjualan sawit.
RSPO memiliki delapan prinsip dan kriteria (P & K RSPO), dengan komponen gender berada pada Prinsip 6, yaitu bertanggung jawab terhadap para karyawan, individu, serta masyarakat yang terkena dampak perkebunan dan pabrik pengolah- an. Sementara itu, ISPO memiliki tujuh P & K, dengan komponen gender terdapat pada Prinsip 4, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerja. Uraian lebih lanjut mengenai komponen gender dalam P & K RSPO dan ISPO bisa dilihat pada tabel di bawah ini.
Standar-standar yang dikembangkan meng- ang gap aspek gender masih dianggap  cukup ter wakili  dengan  membahas  aspek  keadilan sosial secara umum. Untuk RSPO, kurangnya pembahasan aspek gender sudah mulai disentuh
Tabel 1. Komponen Gender dalam Prinsip dan Kriteria RSPO dan ISPO
Prinsip Kriteria RSPO Prinsip 6. Bertanggung Jawab kepada pekerja, individu, dan komunitas dari kebun dan pabrik.
Kriteria 6.8. Segala bentuk diskriminasi berdasarkan pada ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat,
afiliasi politik, atau umur dilarang. Kriteria 6.9. Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak re- produksinya disusun dan diaplikasikan. ISPO Prinsip 5. Bertanggung jawab terhadap pekerja 5.3 Penggunaan pekerja anak dan diskriminasi pekerja (suku, ras, gender, dan agama). Perusahaan perkebunan dilarang mempekerjakan anak di bawah umur dan melakukan diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sumber: ISPO (2010); Permentan (2015)
sejak 2008/2009 (RSPO, 2009). Baru pada 2014, roundtable RSPO membahas lebih spesifik dan mendalam mengenai aspek gender. Dalam roundtable RSPO di Kuala Lumpur pada 2014, salah satu pembahasan penting adalah menge- nai bagaimana audit gender dalam prinsip dan kriteria harus ditingkatkan melalui audit sosial (RSPO, 2014). Sehubungan dengan keterbatasan ini, beberapa hal bisa diamati dari pelaksanaan sertifikasi  RSPO  di  lapangan.  Pengamatan  di - lakukan terhadap dua kelompok petani mandiri yang  sudah  menerima  sertifikasi  RSPO,  yaitu di Kabupaten Pelalawan, Riau, dan Kabupaten Merangin, Jambi.
Salah satu hal penting dalam penerapan P & K RSPO adalah adanya internal control system (ICS), yang merupakan sistem untuk menjamin semua ketentuan/P & K RSPO berjalan dan ter- dokumentasi dengan baik. Dokumentasi tersebut memungkinkan  lembaga  sertifikasi  mengaudit kelompok tani untuk melihat apakah petani sudah menjalankan semua (delapan) standar yang sudah ditetapkan. Salah satu tantangan terbesar dari pengurus  ICS/kelompok  tani  adalah  pendoku - mentasian atau pencatatan atas semua ketentuan yang sudah mereka patuhi. Tingkat pendidikan yang rendah dan kapasitas yang kurang menjadi kendala petani dalam pencatatan dan pendoku- mentasian yang menjadi salah satu kunci penting dalam sertifikasi.
Untuk dapat memenuhi delapan P & K berikut semua indikatornya, petani sawit terlebih dahulu dilatih dan dibina, yang membutuhkan proses panjang dan biaya yang tidak sedikit. Di sinilah lembaga pendamping, LSM, berperan. Namun, tidak mudah bagi petani memahami dan mener- jemahkan indikator yang ada dalam P & K RSPO, termasuk indikator dalam Prinsip 6, seperti pada Kriteria 6.8, yakni “Segala bentuk diskriminasi berdasarkan pada ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik, atau umur dilarang,” serta Kriteria 6.9, yaitu “Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya disusun dan diaplikasikan.” Karena budaya patriarki sudah tertanam kuat, banyak petani laki-laki tidak menyadari ada ber-
bagai praktik diskriminasi terhadap perempuan, bahkan mereka sendiri sebagai pelaku. Misalnya, laki-laki tidak melibatkan perempuan dalam organisasi kelompok petani sawit karena rapat- rapat sering diadakan di malam hari, dan keluar rumah di malam hari tidak aman bagi perempuan. Maka, dengan maksud melindungi perempuan, perempuan diminta untuk tinggal di rumah.
Di samping itu, di kalangan para petani sa wit,  masih  banyak  anggapan  bahwa  budi daya  sawit,  yang  merupakan  penopang  hidup utama bagi keluarga, merupakan tanggung ja- wab laki-laki sebagai kepala keluarga. Bila para perempuan sampai terlibat mengerjakan kebun, hal itu menjadi aib bagi para suaminya karena menunjukkan mereka tidak mampu menyediakan taraf hidup yang layak bagi keluarganya. Namun, dalam latar belakang budaya yang mempunyai hubungan yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan, pengerjaan kebun dilakukan ber sama oleh para laki-laki dan perempuan.
Kepengurusan kelompok tani yang bertang- gung  jawab  dalam  memenuhi  P  &  K  RSPO tersebut juga masih didominasi laki-laki. Dalam kepengurusan asosiasi amanah di Riau atau Gapoktan Tanjung Sehati di Jambi, tidak ada perempuan yang menjadi pengurus atau berada pada posisi strategis yang bisa membuat kepu- tusan dan memengaruhi kebijakan organisasi. Bukan hanya petani yang hidup dan dibesarkan dengan nilai-nilai patriarki, auditor, atau  anggota staf lembaga sertifikasi, yang melakukan audit ter - hadap kelompok tani juga memiliki  pemahaman terbatas mengenai P & K dan indikator gender sehingga mereka tidak bisa memberikan  masukan dan arahan untuk petani. Banyak auditor tidak terlalu mementingkan indikator tersebut, mereka lebih berfokus pada P & K lainnya, seperti Prinsip 1, yaitu “Komitmen terhadap transparansi,” dan prinsip lain yang lebih mudah mereka pahami. Belakangan, beberapa organisasi menggenjot pe  ngem bangan  kerangka  pemikiran  untuk  men - dorong kesetaraan gender. Beberapa  organisasi nonpemerintah membawa kerangka kerja trans- formasi gender. Transformasi institusi yang men jadi prasyarat dalam menciptakan relasi gender yang setara harus mentransformasi semua stakeholder dalam rantai komoditas sawit tanpa
terkecuali. Transformasi tidak hanya diharapkan dari organisasi petani sawit, tetapi juga dari per- usahaan produsen sawit dan perusahaan sertifikasi.
Para perempuan biasanya hanya terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosiokultural yang ada di pedesaan, misalnya pengajian dan arisan. Hal ini juga diamati di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Pelalawan. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, diskusi mengenai isu gender relatif tidak terjadi karena wacana tersebut belum sampai ke - pada kelompok yang didominasi para perempuan. Perempuan terlibat pertanian terbatas pada kebun di sekitar rumah untuk membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di kebun tersebut, para perempuan bertanam sayur atau tanaman obat keluarga.
Namun, sebenarnya perempuan juga terlibat cukup aktif dalam pengelolaan kebun sebagai buruh tani. Para buruh tani ini biasanya bekerja pada kebun milik perusahaan, tetapi pada kebun petani swadaya pun para buruh tani perempuan banyak ditemukan. Biasanya, para buruh tani perempuan ini merupakan pendatang dari  daerah lain dengan kesempatan penghidupan yang terba- tas, misalnya Pulau Nias, Nusa Tenggara Barat, Nusa  Tenggara Timur, dan beberapa daerah di Jawa.  Dalam  kondisinya  sebagai  pendatang, mereka cenderung tidak tertarik untuk ikut aktif dalam berbagai ke giatan sosial kemasyarakatan di tingkat lokal. Bagi mereka, bekerja dan mem- peroleh tempat tinggal sementara selama bekerja pun sudah cukup.
Salah satu organisasi yang cukup aktif dalam mengampanyekan pentingnya mengangkat lebih lanjut  isu  kesetaraan  gender  dalam  isu  sawit ber kelanjutan adalah Oxfam. Oxfam, bekerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia, mendorong perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memenuhi tanggung jawab lingkungan dan sosial mereka. Agar perusahaan menerapkan praktik bisnis ber kelanjutan dan investasi di bidang pertanian yang juga menguntungkan petani. Selain itu, me lalui investasi, mereka mendorong terciptanya relasi gender yang adil dan mendorong terjadinya perubahan transformatif. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui perubahan adopsi kebijakan, termasuk dalam standar keber-
lanjutan ( sustainability ), yang mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab. Dengan mendu - kung kerja beberapa organisasi masyarakat sipil di lapangan, Oxfam berupaya mengumpulkan informasi mengenai pentingnya aspek gender.
Paradigma transformasi gender ini sudah dicoba diimplementasikan melalui program- program di lapangan. Khususnya di Indonesia, program di lapangan yang sudah mencoba meng angkatnya adalah di Sumatra Utara dan Ka- limantan Barat. Adapun beberapa fakta mengenai perempuan di lokasi tersebut adalah, pertama, di semua lokasi penelitian, dalam 3–4 tahun pertama tanaman sawit, perempuan terlibat aktif bekerja di kebun hingga tanaman sawit berbuah. Namun, ketika sawit mulai berbuah, mereka mulai jarang terlibat,  karena  sawit  tidak  lagi  membutuhkan perawatan yang intensif sehingga perempuan me - milih melakukan aktivitas lain, seperti berkebun sayur, berjualan, atau hanya tinggal di rumah. Kedua, pekerjaan rumah tangga pada umumnya dikerjakan oleh istri, dan keterlibatan laki-laki/ suami dalam pekerjaan rumah tangga sangat rendah. Meski istri ikut membantu suami bekerja di kebun, jarang suami yang membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Selain itu, apresiasi suami terhadap pekerjaan rumah tangga atau kebun yang dilakukan istri rendah. Ketiga, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh perempuan ketika bekerja di kebun sawit adalah 2–3 jam, dan itu pun tidak setiap hari. Adapun pekerjaan yang umum dilakukan perempuan di kebun adalah membersihkan piringan dan memupuk. Keem- pat , perempuan jarang dilibatkan dalam rapat, pelatihan, atau kegiatan lain yang berhubungan dengan sawit. Hal ini terjadi karena adanya ang - gapan bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah, sedangkan mengurus kebun merupakan tugas suami. Karena jarang dilibatkan, perhatian dan wawasan perempuan mengenai kebun sawit menjadi terbatas.
Perempuan menunjukkan minat untuk ter- libat lebih jauh terkait dengan kebun. Mereka ingin terlibat dan berperan untuk meningkatkan produktivitas kebun. Namun, struktur yang ada menjadi hambatan bagi mereka. Sebagai perem- puan, mereka dituntut tetap berada di rumah, menyiapkan makanan untuk suami, mengasuh anak, dan menjalankan peran gender tradisional
lainnya. Akses dan kesempatan untuk berpartisi- pasi dalam kegiatan di luar rumah hampir tidak ada karena pelatihan dan rapat hanya diperun- tukkan bagi laki-laki. Pemikiran perempuan di anggap tidak penting. Bahkan, di beberapa desa di Sekadau, masih ada anggapan bahwa tempat perempuan adalah di belakang.
Namun, upaya menyentuh para buruh perempuan yang merupakan buruh yang datang dari daerah lain cukup kurang. Misalnya, di Su- matra Utara, wilayah dengan banyak perkebunan yang mempekerjakan buruh perempuan dari Pulau Nias, para aktivis lembaga tingkat lokal mengalami kesulitan untuk menjangkau mereka. Mereka tidak terlalu berminat untuk terlibat lebih dalam pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lembaga di tingkat lokal. Sementara itu, kondisi mereka yang tidak menetap juga membuat or- ganisasi di tingkat lokal kesulitan merangkul dan mengorganisasi mereka.
Sehubungan dengan keterbatasan ini, praktik diskriminasi terhadap buruh perempuan juga men jadi  tidak  tersentuh.  Contohnya,  masalah mendasar pada kaum buruh perempuan, yaitu upah yang diterima lebih rendah dan dipekerjakan pada tugas-tugas yang cukup berbahaya, misalnya penyemprotan hama. Secara prinsipil, sebenarnya lembaga  di  tingkat  lokal  menyadari  bahwa praktik-praktik ini merupakan pengejawantahan dari diskriminasi terhadap perempuan. Namun, karena para buruh perempuan ini bekerja sebagai buruh harian lepas yang tak terjangkau kegiatan- kegiatan pengorganisasian dan pendampingan, akhirnya isu-isu seperti ini tak tertangani.
Selain itu, buruh perempuan di pabrik kelapa sawit, dari pengumpulan informasi di lapangan, terlihat belum terlalu disentuh oleh berbagai kegiatan pendampingan dan advokasi dari lem- baga di tingkat lokal. Kegiatan pendampingan dan  advokasi  di  bidang  sawit  lebih  banyak dilakukan lembaga-lembaga yang mempunyai latar belakang di bidang advokasi lingkungan. Isu hubungan industrial merupakan isu yang dipahami, tetapi biasanya diposisikan di luar lingkup pekerjaan lembaga-lembaga lingkungan. Keterbatasan lingkup ini ditambah lagi dengan kurangnya dukungan dari lembaga pendanaan terhadap lembaga-lembaga lingkungan ini, yang
menganggap isu-isu hubungan industrial belum memperoleh perhatian yang cukup, sementara energi dicurahkan untuk isu tentang ekspansi perkebunan beserta dampak lingkungan dan sosialnya.
Dalam pelaksanaannya, agenda transformasi menemui berbagai tantangan, seperti membong- kar relasi-relasi struktural di tingkat masyarakat, keterbatasan lingkup program yang masih berfokus pada penerapan standar keberlanjutan ( sustainability ), kurangnya kapasitas para pelak- sana program untuk mengintegrasikan kesetaraan gender, keterbatasan bentuk dan ekspektasi dari kerja sama masyarakat sipil dengan pemerintah, keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan program yang multi agenda, serta hubungan hierarki pelaksanaan program antara masyarakat dan lembaga pendamping.

## MENUJU TRANSFORMASI GENDER PADA ISU KEBERLANJUTAN SAWIT
Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat dilihat  bahwa  upaya  memasukkan  isu  gender dalam skema keberlanjutan ( sustainability ) yang ada masih berfokus pada perempuan. Padahal, berbicara tentang keadilan gender berarti berbi- cara tentang relasi antara laki-laki dan perem- puan.  Laki-laki,  di  empat  wilayah  penelitian, masih memegang peran penting dalam pembuat keputusan. Maka, jika kesadaran gender mereka dibangun dan mereka dilibatkan dalam melaku- kan perubahan gender transformatif dari skema/ inisiatif sustainability yang ada, hasilnya akan lebih berdampak dibandingkan hanya berfokus pada perempuan.
Pendekatan yang berhubungan dengan upaya kesetaraan gender dalam rantai komoditas sawit tidaklah cukup hanya dengan mendorong keterlibatan perempuan dalam kerja-kerja sawit atau mendorong representasi perempuan dalam forum multi-stakeholder . Pendekatan untuk mengangkat kesetaraan gender harus diarahkan lebih pada memungkinkan terjadinya perubahan gender transformatif. Untuk mewujudkan sebuah perubahan gender transformatif, kesadaran gen- der laki-laki dari semua aktor yang terlibat juga harus dibangun.
Masalah lain yang belum cukup dibahas adalah mengenai karakteristik pekerja. Ketika membahas sektor pekerja, hal itu belum men- cakup realitas di lapangan, yakni sebagian besar pekerja  di  sektor  sawit  adalah  pekerja  harian atau borongan yang tidak terikat kontrak yang cukup kuat untuk menjamin pelaksanaan upaya peningkatan keberlanjutan ( sustainability ). Ban- yak perempuan buruh di kebun sawit, seperti di Labura, Sumatra Utara, yang berasal dari luar daerah, salah satunya Nias. Buruh perempuan tinggal bersama suami yang juga bekerja sebagai buruh di kebun kelapa sawit atau mengerjakan pekerjaan serabut lain, sementara anak mereka ditinggal di kampung di Nias. Sebagai pekerja migran, tidak memiliki lahan, tidak memiliki rumah, dan jauh dari perlindungan keluarga besar, perempuan berada pada posisi rentan dan rawan kekerasan.
Aspek-aspek struktural seperti kepemilikan tanah belum dibahas secara terintegrasi dalam upaya mengangkat kesetaraan gender pada isu keberlanjutan  sektor  sawit.  Di  Labura  atau  di Sekadau, Kalimantan Barat, kepemilikan tanah dan aset lainnya adalah atas nama laki-laki. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga dan sebagai pemimpin keluarga diterima oleh masyarakat dan menjadi kebenaran umum. Dalam pembagian harta waris, laki-laki memperoleh bagian yang lebih besar daripada perempuan.
Karena tanah atas nama laki-laki, pada ma- syarakat Labura terdapat kecenderungan bahwa keputusan pemanfaatan tanah ditentukan oleh laki-laki sebagai kepala keluarga dan sebagai pemilik sah atas tanah yang didukung oleh surat- surat tanah atas nama mereka. Hal ini membuat negosiasi perempuan atas tanah menjadi lemah. Hal yang sama berlaku di Sekadau; di sana tanah dan aset berharga lainnya adalah atas nama laki- laki. Salah seorang responden yang diwawancarai di Sekadau mengatakan, sebelum menikah, ia memiliki kebun yang ia beli dari hasil jerih payahnya. Namun, ketika sudah menikah, surat tanah atas kebun dan sertifikat lahan dibuat atas nama suami. Ia melakukan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan. Dia memercayakan suami sebagai kepala keluarga untuk mengelola
aset. Menurut dia, hampir semua perempuan di desanya bekerja keras dan memiliki sumber pendapatan sendiri dari berjualan atau usaha lain- nya. Namun, ketika membeli aset, semua dibuat atas  nama  suami  (NS,  33  tahun,  wawancara pribadi, 17 Februari 2017).
Adapun di masyarakat Labura, dominasi laki-laki dalam membuat keputusan  menyebabkan perempuan menyiasati dengan menjaga harta warisan dan mencegah balik nama menjadi nama suami. Sementara itu, perempuan masyarakat transmigran di Sekadau tidak mempermasalahkan sertifikat atas nama suami karena sertifikat lahan dan aset mereka lainnya disimpan oleh perem- puan. Perempuan juga dilibatkan dalam membuat keputusan sehubungan dengan penggunaan lahan. Namun, bagaimanapun, ketika terjadi gangguan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan suami yang berakhir pada perceraian, perempuan berada dalam posisi yang lemah. Responden tersebut  mengatakan  bahwa  perceraiannya dengan suami pertama mengajarinya untuk tidak lagi menyerahkan lahan dan aset lainnya, terutama yang merupakan hasil jerih payahnya sendiri, atas nama suami. Dia mengaku merasa beruntung karena suami keduanya ternyata tidak mempermasalahkan jika tanah dan aset lain dimiliki dengan namanya.
Untuk mencapai perubahan gender transfor- matif dalam keberlanjutan ( sustainability ) sawit, pelibatan laki-laki juga perlu dipertimbangkan serta bisa dimasukkan ke prinsip dan kriteria yang berkaitan dengan gender. Meski dalam banyak hal laki-laki menunjukkan superioritas dan menegaskan posisi sebagai kepala rumah tangga yang lebih berkuasa daripada perempuan, menariknya, semua petani sawit laki-laki, baik di Merangin, Jambi; Labura, Sumatra Utara; Sekadau, Kalimantan Barat; maupun Ukui, Riau, menyatakan terdapat superioritas istri dalam mengelola keuangan, baik rumah tangga maupun usaha kebun. Dalam hal ini, hampir semua petani sawit laki-laki menyerahkan uang hasil  penjualan  sawit  kepada  istri.  Setelah  itu, sang istri mengeluarkan biaya kebutuhan mereka, seperti bensin, rokok, dan pulsa telepon. Istri juga terlibat dalam menentukan upah tenaga kerja, bahkan melakukan pembayaran upah.
Meski hampir semua laki-laki menyetujui bahwa perempuan lebih baik dalam mengelola keuangan daripada oleh kalangan mereka, para laki-laki tetap menunjukkan kekhawatiran bahwa perempuan juga mudah tergoda untuk berperilaku konsumtif. Dengan demikian, menurut mereka, untuk mendorong keberlangsungan usaha sawit, kapasitas perempuan, terutama dalam mengelola keuangan, harus ditingkatkan, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan. Pengurus Gapoktan Tanjung Sehati mengatakan, banyak cara dapat dilakukan untuk meningkatkan keter- libatan perempuan dalam sektor sawit berkelan - jutan. Sebagian besar perempuan tidak terlalu tertarik pada rapat-rapat kelompok tentang pene- rapan P & K RSPO. Namun, untuk meningkat kan kapasitas, perempuan bisa masuk dari pintu lain. Dalam hal ini, penguatan kapasitas perempuan bisa dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan yang disenangi dan dibutuhkan perempuan, salah satunya mengenai manajemen pengelolaan uang.
Pada petani sawit yang sudah mendapat ser- ti fikat RSPO, baik di Merangin maupun Ukui, untuk setiap pembayaran dari buah sawit yang di - jual, mereka mendapatkan slip pembayaran yang berisi jumlah total uang yang diterima serta perin- cian pemotongan biaya jika ada. Seperti halnya slip pembayaran gaji, petani menerimanya setiap bulan, dan slip tersebut disimpan istri mere ka sehingga sang istri mengetahui pendapatan yang diterima dari kebun sawit.
Petani  sawit  perempuan  di  Ukui  dan  di Merangin mengatakan, meski tidak terlibat secara langsung dalam penerapan P & K RSPO, mereka merasakan manfaatnya. Mereka mengatakan, har- ga beli sawit meningkat semenjak suami mereka terlibat aktif dalam ICS dan menerapkan praktik sawit  berkelanjutan.  Sebelumnya,  harga  jual ren dah dan fluktuatif karena harga dipermainkan tengkulak dan harga beli sawit juga rendah karena kualitasnya rendah. Namun, setelah mendapatkan sertifikat,  harga  menjadi  lebih  baik  dan  petani bisa mengelola penjualan sendiri secara langsung ke perusahaan sehingga tidak bergantung lagi pada tengkulak. Salah satu prasyarat bagi petani untuk bisa mendapatkan sertifikat RSPO adalah harus memiliki kelembagaan yang kuat. Dengan demikian, ketika kelompok tani mengupayakan
untuk bisa mendapatkan sertifikat RSPO, mereka akan memperkuat kelembagaan mereka.
Buruh perempuan juga diuntungkan karena mereka dibayar sama dengan buruh laki-laki. Selain itu, dalam hal standar keselamatan bekerja, seperti ketika menyemprotkan pestisida, faktor keselamatan mereka diperhatikan. Dengan ba- nyaknya manfaat yang diterima dari kelompok tani yang sudah menerapkan inisiatif berkelan- jutan, bisa dikatakan jika standar gender lebih diperkuat, hal tersebut juga akan berdampak dalam rumah tangga serta keseharian petani sawit laki-laki dan perempuan.
Namun, penerapan yang luas untuk pendekat- an gender transformatif terhadap para perempuan yang berpartisipasi pada rantai komoditas sawit juga masih terhambat oleh keterbatasan kemam- puan dan lingkup lembaga pendamping di tingkat lokal. Hal ini menjadi tantangan ketika menerap- kan P & K sawit berkelanjutan karena, selain ke- terbatasan informasi dari lapangan, sumber daya manusia yang kapabel masih langka. Tidak ada pilihan lain bagi standar-standar sustainability sawit  untuk  menyadari  bahwa  ekspansi  sawit terjadi dalam ranah sosial dan ekologis serta mengupayakan pengurangan dampak negatif termasuk pada perempuan memerlukan bekerja dalam jejaring masyarakat sipil. P & K merupa- kan pintu masuk dan arena untuk melakukan pembelajaran  sehingga  berbagai  refleksi  dari pengalaman-pengalaman sektor lain bisa diangkat dan dipelajari.

## SIMPULAN
Perempuan mempunyai keterlibatan yang cukup banyak dalam produksi kelapa sawit. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan bagian yang tidak bisa diabaikan dalam isu sawit berkelan - jutan. Kesetaraan gender adalah bagian yang tak terpisahkan dari aspek keadilan sosial yang hendak dicapai dalam isu sawit berkelanjutan.
Sektor sawit mengakui adanya diskriminasi gender, yaitu berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi perempuan. Melalui inisiatif sawit ber- kelanjutan, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan adanya kesetaraan gender pada sektor sawit, yaitu dengan memasukkan klausa gender
pada  prinsip  dan  kriteria  sawit  berkelanjutan, yaitu  Prinsip  6:  “Bertanggung  jawab  terhadap pekerja, individu, dan komunitas dari kebun dan pabrik,”  serta  Prinsip  5,  “Bertanggung  jawab terhadap pekerja.” Namun, upaya membangun kesetaraan gender dalam isu sawit berkelanjutan belum terjadi sepenuhnya karena keterbatasan dalam mengoperasionalkan perspektif gender ke dalam standar keberlanjutan ( sustainability ). Kesetaraan gender yang dicakup masih sebatas upaya perlindungan kaum perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit dan hanya mencakup paradigma women in development . Cakupan  yang  sebatas  paradigma women in development menjadikan perhatian terhadap ke setaraan gender terbatas karena belum mem- perhatikan relasi gender laki-laki dan perempuan serta hambatan struktural yang memengaruhinya.
Belakangan, memang ada prakarsa untuk mem bawa paradigma transformasi gender untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap kesetaraan gender. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan hambatan struktural dalam masyarakat, dan intervensi untuk mentransformasi struktur tersebut masih kurang. Terdapat gap yang lebar dalam memandang keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan, yakni kesetaraan gender masih belum bisa diulas secara komprehensif apabila intervensi masih mengambil titik berat pada perempuan.
Untuk lebih mengangkat kesetaraan gender, semua  pemangku  kepentingan  sawit,  terutama yang memiliki kekuatan untuk “memaksakan” sebuah perubahan, haruslah mengupayakan ke- rangka pemikiran gender transformatif dalam institusi, kebijakan, dan program dalam semua kegiatan yang mereka lakukan. Dalam mewujud- kan gender transformatif dalam keberlanjutan sawit juga perlu melibatkan laki-laki dan tidak hanya berfokus pada perempuan.

## PUSTAKA ACUAN
Barker, G. & Schulte, J. (2010). Engaging men as allies  in  women’s  economic  empowerment: Strategies and recommendations for CARE Country Offices . Norwegia: CARE Norway.
Cole, S. M., Kantor, P., Sarapura, S., & Rajaratnam, S. (2015). Gender-transformative approaches
to address inequalities in food, nutrition and economic outcomes in aquatic agricultural systems . Paper. WorldFish.
Cornwall, A. (1997). Men, masculinity and ‘gender in development’. Gender & Development , 5 (2), 8–13.
Cornwall, A.  (2000).  Missing  men?  Reflections  on men, masculinities and gender in GAD. IDS Bulletin , 31 (2), 18–27. Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Creswell,  J.  (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles, CA: Sage.
Darto. (2015). Memahami situasi gender di perkebunan kelapa sawit. Diakses pada 22 November 2016 dari  http://www.spks.or.id/berita-memahami- situasi-gender-di-perkebunan-kelapa-sawit. html.
Dradjat, B. (2013). Upaya mengatasi black campaign kelapa sawit dan langkah strategis ke depan. Diakses pada 6 Februari 2017 dari http:// pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/ Pros_2012_05B_MP_Bambang.pdf.
Ertürk, Y.  (2004).  Considering  the  role  of  men  in gender agenda setting: Conceptual and policy issues. Feminist Review , (78), 3–21. Diakses pada 11 Oktober 2016 dari http://www.jstor. org/stable/3874403. Fakih, M. (1996). Analisis gender . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Giddens, A. (2010). Teori strukturasi: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial masyarakat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Haugh, H. M. & Talwar, A. (2016). Linking social entrepreneurship and social change: The mediating  role  of  empowerment. Journal of Business Ethics , 133 (4), 643–658. Hospes, O. (2015). Marking the success or end of global multi-stakeholder governance? The rise of national sustainability standards in Indonesia and Brazil for palm oil and soy. Agric Hum Values , 31, 425–437.
Jena, P. R., Stellmacher, T., & Grote, U. (2015). Can coffee certification schemes increase incomes of smallholder farmers? Evidence from Jino- tega, Nicaragua. Environment, Development and Sustainability, 1–22.
Julia & White, B. (2012). Gendered experiences of dispossession: oil palm expansion in a Dayak Hibun community in West Kalimantan. Journal of Peasant Studies , 39 (3–4), 995–1016.