Volume 5 Nomor 2 | September 2020  135
KEAMANAN UNTUK PENERAPAN LAYANAN PUBLIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE): SEBUAH KAJIAN

## PUSTAKA SISTEMATIS
SECURITY FOR E-GOVERNMENT IN PUBLICK SERVICES

## IMPLEMENTATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
Adelina Ibrahim 1 , Assaf Arief 2 , Saiful Do Abdullah 3
1 Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
2,3 Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Khairun Email: adelina_ibrahim@ummu.ac.id

## Abstrak
E-Government atau Sistem  Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah  konsep  yang  dilakukan  oleh  institusi  pemerintah  dalam  memberikan layanan  kepada  masyarakat  dengan  lebih  efektif  dan  efisien.  Ada  masalah  yang terus  terjadi  terkait  dengan  perkembangan  SPBE  yakni  sektor  keamanan.  Pada sektor  keamanan  harus  menjadi  fokus  dalam  melakukan  penerapan  layanan publik. Banyaknya informasi yang harus dikelola dengan tingkat sensitivitas yang cukup tinggi. Dibutuhkan pemetaan serius tentang bagaimana kondisi aman dalam pengembangan  implementasi  SPBE.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Kajian Pustaka Sistematis untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis tren penelitian yang  terkait  dengan  tingkat  keamanan  pada  SPBE  yang  dikumpulkan  dari  2015- 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang mengharuskan pemerintah  untuk  memprioritaskan  lebih  banyak  faktor  keselamatan  dalam menerapkan SPBE. Selain itu, ada berbagai solusi dalam bentuk model /kerangka kerja  dalam  menyelesaikan  masalah  dalam  menerapkan  konsep  keamanan  ke SPBE.
Kata Kunci: SPBE, Keamanan, Kajian Pustaka Sistematis

## Abstract
E-Government  is  a  concept  conducted  by  government  institutions  within provide services to the community with more effective and efficient.  Furthermore, there  is  a  problem  that continues  to  follow  related  to  the  development  of  this E- Government  is  in  the  security  sector.  An improvement  in  this  sector  must  be  the focus of doing public service. It because of the amount of information that must be managed  with  a  relatively  high  level  of  sensitivity.  It  takes  a  severe  mapping  of how  conditions  are  secure in  the  development  of E-Government implementation.
This study uses the Systematic Literature Review to be able to identify and analyze research  trends  related  to  security  level  on  the  E-Government  collected  from 2015-2019.  The  results  of  this  study  show  that  many  factors  require  the government to prioritize more safety factor in implementing E-Government. Also, there are various solutions in the form of models/framework in solving problems in applying the concept of security to E-Government.
Keywords: E-Government, Security, Systematic Literature Review

## PENDAHULUAN
Perkembangan Teknologi Informasi  (TI)  merupakan  fenomena yang  mampu  mengubah  ekosistem kehidupan  dengan  sangat  cepat.  Tidak hanya menguntungkan di dunia industri sebagai media untuk
meningkatkan  kinerja  produksi,  tetapi juga mempengaruhi tingkat gaya hidup individu.  TI  sangat  membantu  dalam mengatasi masalah dengan lebih akurat,  efektif,  efisien,  dan  aman  [1]. Kemudahan  yang  didapat,  menjadikan kebutuhan  TI  menjadi  salah  satu  hal yang harus diperhatikan termasuk pada sektor pemerintah tidak terkecuali.
Memanfaatkan TI dalam
menyediakan  informasi  dan  layanan bagi  masyarakat,  swasta,  dan  urusan yang berkaitan dengan pemerintah baik
admistrasi  maupun  layanan  publik
adalah konsep dasar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)[2]. Dengan harapan ini, pemerintah dapat
meningkatkan layanan,  meningkatkan  transparansi, mengurangi  biaya  administrasi,  dan mendukung penciptaan kebijakan publik  yang  lebih  demokratis  yang lebih  diterima  oleh  publik.  Untuk alasan  ini,  proses  perencanaan  dan
evaluasi  harus  dilakukan  untuk menghasilkan produk TI yang dapat diterima di masyarakat.
Salah satu aspek penting dalam desain  dan  implementasi  SPBE adalah  sektor  keamanan.  Dengan begitu  banyak  data  yang  dikelola dan sensitivitasnya, tingkat keamanan telah menjadi hal mendasar yang harus dipertimbangkan. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menjelaskan berbagai  pustaka yang berhubungan dengan  SPBE  dalam  hal  keamanan. Kajian  pustaka  sistematis  yang diambil  dari  berbagai  sumber  yang kemudian  dilakukan  proses  seleksi untuk  menghasilkan  15  pustaka yang paling relevan.

## LANDASAN TEORI
E-Government/SPBE adalah hal  yang  banyak  digunakan.  E- Government  telah  berevolusi  dari bentuk  aslinya  sebagai  situs  web online  yang  bertujuan  sebagai media  informasi  yang  berkaitan dengan  institusi  tertentu  menjadi sistem  layanan  terintegrasi  yang tidak  hanya  satu  institusi  tetapi
institusi  lain  yang  saling  berhubungan. Selain  itu  mengubah  fungsi  interaksi satu  arah,  yaitu  dari  pemerintah  ke masyarakat menjadi interaksi dua arah, yaitu fungsi di mana masyarakat dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah.
Setidaknya  ada  tiga  masalah  yang terjadi, yaitu [2]:
1. Pemerintah  harus  mengadakan  dan memelihara fasilitas mereka sendiri.  Hal  ini  menghasilkan sampah  limbah,  tidak  hanya  dari sistem,  tetapi  juga  kebutuhan  akan sumber daya manusia.
2. Sistem  yang  dibangun  masing- masing di setiap unit/dinas/ departemen,  di  mana  setiap  sistem dibangun terisolasi dan tidak membuka integrasi. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk pengembangan dan perubahan.
3. Tingkat  keamanan  sistem  yang tidak  dapat  dijamin.  Ini  karena masih  sangat  sedikit  pengetahuan dan  prioritas  tentang  keamanan  TI
di lingkungan pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Kajian  Pustaka  Sistematis  (KPS)
didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan  semua  bukti  penelitian yang tersedia dengan tujuan memberikan  jawaban  atas  pertanyaan penelitian  tertentu.  KPS  dilakukan dalam tiga tahap: perencanaan,
implementasi  dan  pelaporan  tinjauan
pustaka.  Pada  langkah  pertama persyaratan untuk tinjauan sistematis  diidentifikasi.  Kemudian, tinjauan  sistematis  dilakukan  pada pustaka  yang  berkaitan  dengan penerapan keamanan di E- Government. Tahap berikutnya,
protokol  hasil tinjauan  dipersiapkan untuk  mengarahkan  pelaksanaan tahap  berikutnya  dan  mengurangi kemungkinan  bias  peneliti.  Tahap selanjutnya  adalah  mendefinisikan pertanyaan penelitian, strategi pencarian,  dan  proses  pemilihan studi  dengan  kriteria  inklusi  dan eksklusi. Kemudian kualitas penelitian dinilai, dan tahap terakhir adalah  proses  ekstraksi  dan  sintesis data. Protokol peninjauan dikembangkan, dievaluasi dan ditingkatkan  secara  iteratif  selama tahap  implementasi  peninjauan  dan pelaporan.
Protokol dalam melakukan  KPS  ini  dapat  dilihat pada Gambar 1 berikut.
Gambar 1. Protokol KPS 1. Perencanaan • Mengidentifikasi kebutuhan riset • Mengembangkan riset 2. Pelaksanaan • Mengidentifikasi kajian pustaka • Pemilihan artikel yang utama • Ekstraksi dan evaluasi data • Sintesis data 3.Pelaporan • Melaporkan hasil kajian • Memberikan kesimpulan
Tahap Perencanaan adalah melakukan klasifikasi untuk
menentukan  fokus  agar  mencapai tujuan  yang  dicapai.  KPS  ini  hanya berfokus  pada  tema  keamanan  dalam E-Government .  Selanjutnya,  ulasan untuk  referensi  yang  dipilih  dan kemudian  akan  memunculkan  lebih banyak kriteria kerucut dan pertanyaan penelitian.  Pada  studi  ini,  kriteria  dan pertanyaan penelitian
dirancang menggunakan  pendekatan Population ,
Intervention , Comparison , Outcomes , and Context (PICOC)  oleh[4].  Adapun konsep dilihat pada Tabel 1 berikut:

## Tabel 1. Pendekatan PICOC
Pendekatan Penggunaan Population Negara-negara pengguna e- Government, Kota-kota yang menggunakan IT pada sistem pemerintahannya Intervention Keamanan sistem yang digunakan pada pemerintahan Comparison Tidak Ada Outcomes Menemukan faktor-faktor yang mendukung tingkat keamanan pada sistem e-Government Context Terkait konsep keamanan pada
penerapan e-Government
Selanjutnya  menentukan  pertayaan penelitian  yang  menjadian  acuan  riset ini, seperti di tunjukan Tabel 2 berikut.

## Tabel 1. Pendekatan PICOC
Pertanyaan Penelitian Motivasi Apa saja faktor-faktor yang mendukung keamanan E- Government? Sebagai pendorong dalam menggerakkan pentingnya keamanan pada penerapan E- Government Model apa yang sesuai untuk mengevaluasi keamanan E- Government? Mengumpulkan tori-teori, model dan strategi kemanan e-Government Apasaja hambatan pada keamanan eGovernment Mengetahui resistensi pada implementasi e-Gov
Tahap  pelaksanaan,  pada  tahap ini  ada  beberapa  kegiatan,  yaitu mengidentifikasi riset, memilih
kajian utama, mengevaluasi tahapan studi  yang  dipilih,  mengekstraksi data, dan mensintesis tahapan data.
Proses mengidentifikasi penelitian  yang  dilakukan  adalah mencari  putaka  yang  berhubungan dengan topik  yang telah ditentukan. Pencarian  ini  dilakukan  melalui beberapa database online, yaitu:
1. IEEE Xplore (ieeexplore.ieee.org)
2. Researchgate (researchgate.net)
3. Springer Link (link.springer.com)
Proses seleksi dilakukan dengan menentukan kriteria sehingga proses dapat  dilakukan  dengan  cepat, seperti ditunjukan Tabel 3.
Tabel 3. Proses seleksi artikel
Kriteria Type Artikel termasuk pada kategori pencarian yang sudah ditentukan Inclusion Artikel menjawab pertanyaan penelitian Inclusion Artikel tidak utuh secara penulisannya/ penyajiannya Exclusion Kata kunci yang digunakan: "E-Government  AND  (System OR  Information  System)  AND Security AND (Model

## OR
Framework OR Factor)"
Pencarian  dari  tahun  penerbitan 2015-2019.  Berdasarkan  kata  kunci di  atas,  maka  pemilihan  dilakukan sehingga  hanya  menyisakan  kecil. Tiga  tahap  dilakukan  dalam  proses
ini, seperti ditujuakan Tabel 4 berikut.
Tabel 4. Pustaka hasil seleksi Sumber Initial  Filter 1  Filter 2 IEEE eXplore 85 15 9 Researchgate 42 11 3 Springer Link 40 6 3 Jumlah 167 32 15 Tabel 4 ada 15 artikel yang melalui semua  tahapan  seleksi  sesuai  dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya. Proses selanjutnya adalah mengevaluasi dan mengekstrak Pustaka  yang  dipilih.  Proses  ini dilakukan  untuk  merekam  informasi yang dikumpulkan secara akurat berdasarkan  hasil  kajian.  Pada  KPS, empat  prosedur  evaluasi  dan  ekstraksi dilakukan, sebagai berikut [5]:
 Overview dari sumber kajian pustaka Setelah melengkapi langkah-
langkah  penelitian,  hanya  15  putaka utama  yang  dipilih.  Sumber  publikasi Pustaka seperti ditunjukan gambar 2.
Gambar 2. Persentasi Kajian pustaka Gambar  2  terlihat  bahwa  dari  15 makalah  seleksi,  80%  berasal  dari makalah  konferensi,  sementara  hanya 20% berasal dari artikel jurnal.
 Overview secara kronologis Distribusi jumlah artikel berdasarkan  tahun  publikasi  dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Distribusi artikel  Metode riset
Distribusi data berdasarkan metode terlihat Gambar 4 berikut. Gambar 4. Metode yang digunakan Gambar 4, menjelaskan sebagaian besar metode yang diguanakan untuk topik kemanan e- Governmnet adalah metode
kualitatif (40%).
 Lingkup riset pada negara-negara dunia Artikel Jurnal 80% Artikel Conference 20% Artikel Jurnal Artikel Conference 2014 2016 2018 2020 1 2 3 4 5 Kualitatif 40% Kuantitatif 20% Campuran 7% Konseptual 20% Studi Kasus 13% Kualitatif Kuantitatif Campuran
Konseptual Studi Kasus
Pada  lingkup  regional,  negara-
negara Asia masih mendominasi makalah yang relevan. Gambar 5. Distribusi paper regional

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan penelitian  yang  sudah  dirumuskan sebelumnya. Pembahasan jawaban dari pertanyaan  penelitian  adalah  sebagai berikut.
1) Apa saja faktor-faktor yang mendukung keamanan E- Government? Berdasarkan protokol KPS didapatkan  beberapa  faktor  seperti ditunjukan Tabel 5 berikut.
Tabel 5. Faktor keamanan hasil KPS Faktor Keamanan Sumber Artikel Data and Information Protection [6], [7], [8], [9], [10], [11] Management Risk [12] Development of cloud technology [7], [13] Integration with other systems [14] Increasing of service system [15] [16] Increasing of trust [17] Cyberattack [18] 2) Model  apa  yang  sesuai  untuk mengevaluasi keamanan E- Government? Ada  banyak  model/kerangka kerja  dalam  menerapkan  keamanan pada E-Government. Berikut rangkuman beberapa model/ kerangka  kerja  yang  digunakan dalam mengimplementasikan keamanan di E-Government. Tabel 6. Model/Kerangka Kerja Model/Framework Sumber Artikel Information security governance [6] New ISSRM (4D-ISS) [12] Paas Based [3] A Trust [14] Access-Manager (AM)/SP [13] Structural Model [10] Standard Penetration [18] Custom [1] [15] [17] [11] Tabel  6,  menunjukan  model /kerangka kerja yang sering diterapkan dalam penerapan kemanan e-Government. 3) Apasaja hambatan pada keamanan eGovernment? Tabel 7. Hambatan Keamanan Faktor Keamanan Sumber Artikel Policy [1] [7] [11] [18] Data Governance [1] [3] [8] Control of IT Governance [6] System Resilience [12], [15] Trust [13] Operational standard [11] Complexity system [18] Dari  Tabel  7  dapat  dilihat bahwa faktor regulasi adalah hambatan yang paling sering dibahas. Masih belum ada peraturan yang  ketat  dan  masih  ada  aturan yang belum disiapkan dalam perjalanan  E-Government.  Selain
0 1 2 3 4 5 6 7 Amerika Latin Amerika Utara Eropa Asia
itu,  tata  kelola  data  juga  menjadi  isu penting  yang  menjadi  kendala.  Mulai dari desain struktur data yang berantakan, konsistensi dan hal-hal lain yang  berkaitan  dengan  data  membuat kerentanan dalam penerapan keamanan yang ada.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  didasarkan  pada proses  KPS  dengan  mencari  tahu bagaimana menerapkan keamanan untuk E-Government. Setelah melakukan  berbagai  tahapan  kajian Pustaka sistematis, 15 diperoleh sebagai  Pustaka  berdasarkan  protocol penelitian  yang  dirancang.  Informasi yang ingin Anda ketahui adalah faktor- faktor apa yang mendorong meningkatnya tingkat keamanan dalam E-Government, model / kerangka kerja yang dapat digunakan dalam menerapkan keamanan dalam E-
Government,  serta  hambatan  yang menghambat implementasinya.
Faktor yang mendorong pentingnya menerapkan keamanan dalam E- Government adalah masalah perlindungan  data  dan  informasi, peningkatan kualitas layanan,
pengembangan  teknologi  cloud,  dan sebagainya  seperti  pada  Tabel  5. Sementara  masalah  perlindungan  data dan informasi adalah faktor terpenting. Adapun  model/kerangka  kerja  yang digunakan, mayoritas
Pustaka menciptakan  model  mereka  sendiri sesuai  dengan  kondisi  objek  yang
mereka pelajari. Ini konsisten dengan  informasi  yang  disajikan pada  Tabel  6.  Hal-hal  yang  masih menjadi kendala dalam menerapkan keamanan di E-Government meliputi  regulasi,  tata  kelola  data dan  informasi,  ketahanan  sistem saat  ini,  serta  hal-hal  lain  yang dijelaskan  pada  Tabel  7.  Masalah regulasi  adalah  variabel  hambatan paling  umum  yang  dibahas  oleh artikel yang diacu.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  F.  M.  H.  Tjiptabudi  and  R. Bernandino, " Information System  Security  of  Indonesia Terrestrial  Border  Control ," CommIT  (Communication  & Information Technology) , vol.
13(2), pp. 45-56, 2019.
[2]  Kementerian  PANRB,  “SPBE Index  2018,”  2018.  [Online].
Available:
https://spbe.menpan.go.id/.
[Accessed: 03-Jun-2019].
[3]  J.  Wu  and  Z.  Zheng,  " A  PaaS Based  E-government  Security Framework and Its Application, "  in  International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS ) , 2016.
[4]  R.  S.  Wahono,  " A  Systematic Literature Review of Software
Defect  Prediction:  Research Trends,  Datasets,  Methods
and  Frameworks ,"  Journal  of Software Engineering , 2015.
[5] Y. A. Ahmed, M. N. Ahmad and N.  Ahmad,  " Social  media  for knowledge-sharing: A systematic  literature  review ,"
Telematics  and  Informatics , vol. 37, pp. 72-112, 2019.
[6]  M.  Nicho,  " A  process  model for implementing information systems  security governance ,"  Information  and
Computer  Security , vol.  26, no. 1, pp. 10-38, 2018.
[7]  T.  J.  Perez,  " Municipal  E-
Government Security: What is the  greatest  challenge? "  in Hawaii International Conference on System Sciences, Kauai, 2015.
[8]  D.  Alade,  S.  Butakov  and  P. Zavarsky, " Privacy Protection in  Nigerian  E-Government
Systems ," in International Conference  on  Application  of Information and Communication  Technologies (AICT) , Baku, 2016.
[9]  M.  Almiani,  A.  A.  Dmour  and A.  Razaque,  " An  Interactive
Framework to Deliver Mobile Government Services ," in Jordan Conference on Applied Electrical  Engineering  and Computing Technologies (AEECT ) , Amman, 2015.
[10]  H.  M.  B.  P.  Ranaweera,
" Perspective  of  trust  towards
e-government initiatives in Sri Lanka ," Ranaweera SpringerPlus , 2016. [11] B. Ngoqo and K. Njenga, " The State of e-Government Security  in  South  Africa: Analyzing the National Information  Security  Policy ," in  e-Infrastructure  and  e- Services for Developing Countries, South Africa, 2018. [12] M. Zaydi and N. Bouchaib,  " A New Approach of Information System  Security  Governance: A Proposition of the Continuous Improvement Process Model of Information System Security Risk Management : 4D-ISS," in International  Conference on  Enabling  Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE-2018 ) , Paris, 2018.
[13]  B.  Alessandro,  R.  Barbara  and P.  Alberto,  " E-government and cloud: Security implementation  for  services ," in International Conference on eDemocracy  &  eGovernment
(ICEDEG ) , Quito, 2017.
[14]  B.  Al-Shargabi, "Security Engineering for E-
Government  Web  Services:  A Trust  Model ,  "in  International Conference  on  Information
Systems  Engineering,   Los Angeles, 2016.
[15]  J.  H.  Awan,  S.  Memon,  M.  H. Shah  and  F.  H.  Awan,
" Security of eGovernment
services  and  challenges  in Pakistan, "  in  SAI  Computing Conference  (SAI),  London, 2016.
[16] S. H. Cho, S. Y. Oh, H. G. Rou and  G.  Y.  Gim,  " A  Study  on The  Factors  Affecting  The
Continuous Use of E - Government Services - Focused  on  Privacy  and Security Concerns -," in International  Conference  on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed
Computing  (SNPD),  Toyama,
2019.
[17]  T.  K.  Priyambodo  and  Y. Prayudi, " A Proposed Strategy for Secure and Trusted Environment in e- Government, "  in  Advanced Computer and Communication  Engineering Technology, Switzerland,
2015.
[18]  A.  A.  Ali  and  M.  Z.  Murah,
" SecurityAssessment of Libyan Government Websites ," in
Cyber  Resilience  Conference (CRC), Malaysia, 2018.