## Analisis Strategi Komunikasi KPI Menggunakan Situational Theory of
Public Relation (Kasus Pernikahan Atta-Aurel)
Aprisany Enggelin Aryesta 1 dan Syrlia Selmi 2 1,2 Universitas Paramadina

## ABSTRAK
Maraknya  penayangan  acara  privat  di  kanal  frekuensi  publik  menimbulkan  reaksi  beragam  dari  masyarakat. Peran KPI sebagai regulator atas penyiaran publik menjadi hal penting. Penelitian ini hendak melihat bagaimana langkah-langkah  strategi  komunikasi public  relation Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  dalam  menghadapi kritik  masyarakat  di  media  sosial  terhadap  penayangan  acara  privat  di  ruang  publik,  dalam  kasus  penggunaan saluran  publik  pada  siaran  pernikahan  Atta-Aurel,  serta  strategi  komunikasi  PR  yang  preventif  kedepannya ketika menghadapi isu yang sama di kemudian hari, dengan menggunakan situational theory of public relation yang  diperkenalkan  oleh  James  E.  Grunig.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  paradigma konstruktivisme dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik analisis kualitatif. Melalui teori dan metode yang digunakan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Strategi public  relation yang  dilakukan  oleh  KPI  sudah  sesuai dengan Situational Theory of Public Relation . Implikasi dari penelitian ini adalah  KPI secara responsif berhasil menyampaikan  pesan  ke  seluruh  kelompok  publik.  Diharapkan  dengan  penelitian  ini  dapat  digunakan  oleh pihak-pihak terkait dalam membuat strategi komunikasi saat menghadapi krisis dalam organisasi.
Kata-kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia ; Public Relation; Situational Theory Of Public Relation

## KPI Communication Strategy Analysis Using Situational Theory of Public Relations (Atta-Aurel Marriage Case)

## ABSTRACT
The rise of private broadcasts on public frequency channels has generated mixed reactions from the public. The role of KPI as a regulator of public broadcasting is important. This study wants to see how  the  steps  of  the  Indonesian  Broadcasting  Commission's  (KPI)  public  relations  communication strategy in dealing with public criticism on social media against broadcasting private events in public spaces,  in  the  case  of  using  public  channels  on  Atta-Aurel  wedding  broadcasts  and  preventive  PR communication  strategies.  in  the  future  when  facing  the  same  issue  in  the  future,  by  using  the situational  theory  of  public  relations  introduced  by  James  E.  Grunig.  The  method  used  in  this research  is  constructivism  paradigm  with  qualitative  descriptive  methods  and  qualitative  analysis techniques.  Through  the  theories  and  methods  used,  it  can  be  concluded  that  the  public  relations strategy  carried  out  by  KPI  is  in  accordance  with  the  Situational  Theory  of  Public  Relations.  The implication  of  this  research  is  that  KPI  responsively  successfully  conveys  messages  to  all  public groups.  It  is  hoped  that  the  research  can  be  used  by  related  parties  in  making  communication strategies when facing crises in the organization.

## Keywords: Indonesian Broadcasting Commission; Public Relations; Situational Theory Of Public
Relation;
Korespondensi: Aprisany Enggelin Aryesta, S. Ikom. Universitas Paramadina. Jl. Gatot Subroto Kav.97 RT04/04, Mampang Prpt, Jakarta Selatan. . Email : aprisany.aryesta@students.paramadina.ac.id

## PENDAHULUAN
Media saat ini memiliki banyak peran dalam  kegunaannya.  Tugas  dan  fungsi media  adalah  memenuhi  kebutuhan  akan informasi.  Fungsi  informatif  media  yaitu memberikan  informasi  atau  berita  kepada khalayak ramai secara teratur dan berkesinambungan. Media akan memberitakan  kejadian-kejadian  pada  hari tertentu, memberitakan pertemuan- pertemuan  yang  diadakan  atau  media  juga memperingatkan  orang  banyak  tentang peristiwa-peristiwa  yang  diduga  atau  telah terjadi (Prasetyo, 2016).
Media  baru  saat  ini  berkembang secara  pesat  terlihat  dari  penggunaanya  di berbagai  sektor  seperti  ekonomi,  sosial, budaya,  pendidikan,  dan public  service .
Dari  data  yang  dirilis  pada  laman datareportal.com pada  15  Juni  2021, penggunaan internet hingga  Januari  2021 terhitung 4,66 Miliar di seluruh dunia, naik dari tahun sebelumnya sebesar 7,3 persen. Penggunaan  media  sosial  mencapai  4,2 miliar  pengguna  di  seluruh  dunia,  naik sebesar 490 juta pengguna dalam 12 bulan terakhir.  Jika  diukur  dari  total  populasi  di seluruh  dunia,  pengguna  media  sosial jumlahnya  mencapai  53  persen  (Simon, n.d.).  Sejalan  dengan  komunikasi  di  ranah public  service , public  relation organisasi kerap  memanfaatkan  penggunaan  media baru  sebagai  strategi  komunikasinya, seperti penggunaan media sosial
Instagram,  Facebook ,  dan Tiktok yang dapat  menjadi  saluran  informasi  bagi publik.
Media  relations secara  umum diartikan sebagai kegiatan menjalin hubungan  relasi  dengan  pers  untuk mendapatkan info terbaru seputar kegiatan dari  suatu  organisasi  atau  perusahaan, sehingga  dapat  dipublikasikan  secara  luas ke  khalayak  guna  mendapatkan  citra  yang positif.  Merujuk  pada  fungsi media relation , penulis    menyoroti  langkah  dan strategi  yang  diambil  KPI  (Komisi Penyiaran Indonesia) saat viral- nya penayangan pernikahan selebriti menggunakan saluran siaran publik dengan durasi  yang  panjang.  Penulis  meyakini bahwa penayangan ini bertentangan dengan  Pedoman  Perilaku  Penyiaran  dan Standar  Program  Siaran  (P3SPS)  pasal  13 ayat  2,  yang  menyatakan  bahwa  program siaran  tentang  permasalahan  kehidupan pribadi  tidak  boleh  menjadi  materi  yang ditampilkan  dan  atau  disajikan  dalam seluruh  isi  mata  acara,  kecuali  demi kepentingan publik.
Merujuk pada P3SPS pasal 13 ayat
2,  dapat  dikatakan  bahwa  menyiarkan acara prosesi pernikahan di saluran televisi yang menggunakan frekuensi publik sebenarnya tidak menjadi persoalan, selama  dalam  durasi  yang  proporsional. Namun,  apabila  acara  pernikahan  tersebut disiarkan  selama  berjam-jam  bahkan
berhari-hari,  tentu  ini  menjadi  sebuah pelanggaran dan penyalahgunaan penggunaan  frekuensi  publik  oleh  RCTI sebagai  stasiun  televisi  swasta  yang  izin siarannya  menggunakan  frekuensi  publik. Penyiaran acara pernikahan tersebut terkesan semena-mena, tanpa mementingkan  kepentingan  publik  untuk memperoleh  informasi  yang  berkualitas. Beragam tanggapan warganet bermunculan  menanggapi  rencana  siaran langsung  pernikahan  tersebut.  Banyak yang  antusias,  namun  tidak  sedikit tanggapan  bernada  protes  atau  kurang setuju, khususnya ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator penyiaran di Indonesia.
Melihat  sejarahnya,  KPI  sering bersikap  politis  dalam  memberi  sanksi terhadap  pelanggaran  penggunaan  saluran informasi publik. Dalam kontroversi penyiaran  pernikahan  Atta-Aurel,  KPI bertindak  pasif  dengan  hanya  menunggu aduan dari masyarakat di saluran pengaduan  resmi  KPI,  serta  menunggu sampai  prosesi  acara  pernikahan  Atta- Aurel  telah  ditayangkan  terlebih  dahulu, baru  kemudian  melayangkan  teguran kepada  RCTI.  Dengan  mengamati  sikap KPI tersebut, banyak dari anggota masyarakat  menilai  bahwa  KPI  telah bersikap  abai  terhadap  berbagai  keberatan dan  kritik  masyarakat  yang  dilontarkan diberbagai kanal media sosial. KPI sebagai
wakil  masyarakat  tentunya  tidak  perlu menunggu  sampai  diterimanya  aduan resmi  dari  masyarakat,  apabila  secara nyata dan jelas melihat adanya pelanggaran  dalam  penggunaan  frekuensi publik.
Berdasarkan  pengamatan  terhadap studi terdahulu terkait peran dan tanggung jawabnya,  KPI  tidak  hanya  melakukan penindakan terhadap pelanggaran stakeholder terkait,  tetapi  juga  melakukan edukasi publik melalui penyuluhan tentang pentingnya  literasi  media.  Harapannya adalah  agar  masyarakat  dapat  menentukan dengan  bijak  informasi  yang  mereka terima  yang  memberikan  nilai  edukasi (Fahmi  et  al.,  2019).  Studi  lain  yang dilakukan (Sukmawati & Armando, 2019), mengungkapkan bahwa jabatan komisioner  KPI  hanya  menjadi  batu loncatan  untuk  kekuasaan  yang  lebih besar.  Daripada  itu,  maka  dapat  dikatakan secara tidak langsung, bahwa KPI merupakan  lembaga  yang  pada  akhirnya bersifat politis. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan  yang  dibuat  oleh  KPI  itu memiliki  tendensi pro terhadap  bisnis penyiaran  yang  ada,  yakni  keuntungan sebesar-besarnya bagi pemodal.
Penelitian ini hendak melihat bagaimana langkah-langkah strategi komunikasi public  relation Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menghadapi  kritik  masyarakat  di  media
sosial terhadap penayangan acara privat di ruang  publik,  dalam  kasus  penggunaan saluran  publik  pada  siaran  pernikahan Atta-Aurel  serta  strategi  komunikasi  PR yang preventif kedepannya ketika menghadapi  isu  yang  sama  di  kemudian hari,  dengan  menggunakan situational theory of public relation yang
diperkenalkan oleh James E. Grunig.
Terkait  hal  ini  KPI  telah  melakukan beberapa  langkah  seperti  mengundang stasiun TV untuk meminta keterangan atas penayangan  acara  pernikahan  selebriti serta mengeluarkan press release di laman resmi website KPI yang isinya menerangkan  bahwa  KPI  telah  merespon keresahan masyarakat, melakukan pemanggilan,  dan  memberi  peringatan keras pada stasiun TV yang menayangkan.
Sumber : official website KPI (KPI,

## Sumber : official account IG KPI
Melihat  fenomena  dari  penjabaran penulis  sebelumnya,  maka  teori  yang relevan  digunakan yang  paling  mendasar datang dari Dewey (1927), yang membagi empat  kelompok  jenis  publik  untuk menggambarkan  situasional  versus  publik massal  yaitu  non  -  publik  (individu  yang tidak  mengetahui  adanya  masalah),  publik laten  (individu  yang  mengakui  bahwa  ada masalah  namun  gagal  untuk  mengakui masalah atau menindaklanjutinya),  publik yang  sadar  (mereka  yang  sadar  akan masalah yang mereka hadapi namun gagal untuk  bertindak),  dan  publik  yang  aktif (individu  adalah situational  theory  of public  relation yang  dikembangkan  oleh Profesor  James  E.  Grunig  di University  of Maryland,  College  Park (Grunig,  2014).
Relevansi  teori  ini  mendefinisikan  bahwa publik dapat diidentifikasi dan
diklasifikasikan  dalam  konteks  di  mana
mereka  menyadari  masalah  dan  sejauh mana  mereka  melakukan  sesuatu  tentang masalah tersebut. Teori ini juga menjelaskan  waktu  yang  tepat  untuk berkomunikasi  dan  cara  komunikasi  yang paling  efektif.  Konsep  dalam  teori  ini sesuai  dengan  definisi  mengenai  publik yang  dikemukakan  oleh  Dewey  dan Blumer. Definisi publik yang ada menyadari  masalah  mereka  dan  kemudian mengatur  untuk  mengatasinya). Pemilihan informasi terdiri dari information forfending ,  yaitu  kecenderungan  proaktif untuk menangkis informasi tertentu dengan  menilai  nilai  dan  relevansinya terlebih  dahulu  dalam  tugas  pemecahan masalah  yang  diberikan  (Grunig,  2014). Selain  itu  dalam  penelitian  ini  penulis menggunakan subsidi informasi dan relational  approaches  to  public  relation sebagai  landasan  studi  literatur  yang melandasi penelitian ini. Dalam mengkomunikasikan suatu pesan hendaknya  tim  humas  suatu  organisasi telah  melakukan  pemetaan  terlebih  dahulu terkait siapa yang akan menjadi target dari strategi  kampanye  pesan  yang  dibuat.
Roger  (Jeklin,  2016b)  strategi  komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah  tingkah  laku  manusia  dalam skala besar melalui transfer ide-ide baru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode deskriptif  kualitatif  dan  teknik  analisis kualitatif. Menurut Mukhtar (Jeklin, 2016a) penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris terhadap objek ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur  dan  didukung  oleh  metodologi dan  teoritis  yang  kuat  sesuai  disiplin keilmuan yang ditekuni.
Pendekatan  kualitatif  adalah  suatu metode  penelitian  yang  digunakan  dengan tujuan  mengeksplorasi,  mendeskripsikan, dan  memahami  suatu  gejala  secara  sentral (Creswell,  1375).  Dengan  kata  lain, metode  penelitian  kualitatif  digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan meneliti  suatu  masalah  hingga  titik  di mana masalah itu ditemukan. Penelitian ini menggunakan Situational Theory of Public Relation yang  perkenalkan  oleh  James  E.
Grunig sebagai alat analisis.
Merujuk pada laman https://www.researchgate.net/publication/2 88869371  yang  menjelaskan tentang situational theory of publics dan dikembangkan oleh Grunig ini,
dipergunakan  untuk lebih  memahami istilah di dalam publik. Para praktisi public
relation sering menggunakan istilah publik untuk  populasi  massa yang disebut juga dengan general  public atau  publik  umum.
Situational  Theory  of  Public ini  adalah bagian  dari theory  of  the  role  of  PR atau teori  peran  PR  dalam  manajemen  strategi (Grunig, 2014).
Dalam  hal  ini  peneliti  melihat  sesuai dengan  pernyataan  Grunig  bahwa  publik muncul ketika organisasi membuat keputusan  yang  memiliki  konsekuensi pada  orang-orang  di  dalam  dan  di  luar organisasi, yang mana mereka sendiri tidak terlibat dalam membuat keputusan
tersebut. Situasional  theory ini  dapat digunakan untuk mengenal tipe-tipe publik yang  berbeda  dalam  setiap  tingkatan,  di mana  mereka  dapat  berkomunikasi  secara aktif,  pasif  atau  tidak  keduanya  tentang keputusan organisasional yang mempengaruhi  mereka,  dengan  demikian situational  theory dapat  digunakan  untuk mengidentifikasi  publik-publik  yang  aktif dalam program-program yang berhubungan  dengan  lingkungan,  isu-isu manajemen dan krisis komunikasi, (Kriyantono & Sa’diyah, 2018).
Organisasi  dalam  hal  ini  adalah Komisi Penyiaran Indonesia selaku regulator atas fungsi penyiaran di Indonesia.  Penayangan  pernikahan  Atta- Aurel  yang  menggunakan  kanal  publik
memunculkan  berbagai  tanggapan  dari lapisan  masyarakat,  sehingga  komentar dari warga net pun menghadirkan persepsi tentang  fungsi  dari  KPI  bahwasanya  hal serupa  terulang  kembali.  Melalui  teori situasional  publik  ini  peneliti  melihat bahwa  teori  ini  digunakan  untuk  bisa mengidentifikasi  jenis-jenis  publik.  Saat ada  publik  yang  sadar  dan  aktif  akan  hal ini, maka organisasi pun harus mempersiapkan strategi untuk dapat menyelesaikan  opini-opini  buruk yang ditujukan  kepada  organisasi  tersebut, dalam hal ini KPI.
Menurut  Kriyantono  (Kriyantono  & Sa’diyah,  2018),  dengan  mengetahui  isu- isu potensial, organisasi dapat menyiapkan strategi  yang  tepat  dan  menggunakan  isu tersebut untuk meningkatkan reputasi. Isu- isu  yang  menjadi  sorotan  masyarakat tentang acara penayangan pernikahan Atta- Aurel ini harus menjadi perhatian dari KPI demi  menciptakan  citra  dan  reputasi positif. Publik dari isu ini akan memberikan persepsi terhadap situasi yang berbeda  sesuai  dengan  kecendrungan mereka merespon pemberitaan yang ada di social  media dan  sebagainya.  Dengan mengaplikasikan situational  theory  of public maka akan membantu KPI merencanakan  strategi  untuk  membentuk citra  positif  bagi  KPI  dengan  adanya  isu atau masalah pemberitaan tersebut.
Fokus penelitian yang digunakan ialah untuk  mengetahui  bagaimana  strategi komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Komisi Penyiaran  Indonesia  (KPI)  pada  kasus polemik  penggunaan  kanal  siaran  publik pada  pernikahan  Atta-Aurel.  Sumber  data lokasi  penelitian  di  kota  Jakarta  dengan cara pengumpulan datanya dimulai dengan melakukan  observasi  dan  pemantauan media  sosial.  Data  didapatkan  dari  hasil wawancara  langsung  peneliti  dengan informan  penelitian  dan  sumber-sumber lain  yang  diolah  oleh  peneliti  seperti  dari Instagram, portal berita online dan website KPI.  Waktu  penelitian  dilakukan  mulai pada  akhir  Mei  2021  dan  selesai  pada akhir Juni 2021.
Untuk  mendapatkan  informasi  terkait strategi  komunikasi  yang  dilakukan  KPI, peneliti  melakukan  wawancara  dengan satu  informan  utama  yakni  ketua  KPI Agung Suprio dan satu informan pendukung  anggota  Koalisi  Nasional Reformasi  Penyiaran  (KNRP).  Kedua informan  yang  dipilih  peneliti  dinilai memiliki  kompetensi  dan  pemahaman wacana  publik  terkait  strategi  komunikasi KPI pada kasus polemik penggunaan kanal siaran  publik  pada  pernikahan  Atta-Aurel. Metode  analisis  data  untuk  mencari  dan menata  catatan  hasil  observasi  dan wawancara  secara  sistematis,  maka  perlu dilakukan analisa data, agar meningkatkan
pemahaman  peneliti  terhadap  kasus  yang sedang diteliti, sehingga dapat menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.  Analisis  data  kualitatif  merupakan upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah- milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat dikelolah,  mensintesiskan,  mencari  dan menemukan  pola,  menemukan  apa  yang penting  dan  apa  yang  dipelajari  dan memutuskan  apa  yang  dapat  diceritakan kepada  orang  lain  (Moleong,  2009). Tujuanya    ialah  untuk  mencari  makna dibalik  data,  mendeskripsikan  fenomena secara  detail,  membandingkan  beberapa kasus  dan  perbedaan  apa  yang  dimiliki diantara kasus-kasus tersebut dan mengembangkan teori dari sebuah fenomena  yang  dibawa  penelitian  dari analisis material empiris.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana  strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia  (KPI),  pada  kasus  polemik penggunaan  kanal  siaran  publik  pada pernikahan  Atta-Aurel,  sehingga  metode analisis  data  yang  dilakukan  ialah  metode deskriptif,  dimana  setiap  data  yang diperoleh  akan  dijelaskan  oleh  peneliti dengan narasi deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL PENELITIAN
Sejak beredarnya berita rencana empat kali  penayangan  prosesi  pernikahan  Atta- Aurel  di  beberapa  media online seperti Kompas  dan  Suara.com,  13  Maret  2021 (Ferry & Pangesti, n.d.) beragam komentar masyarakat  bermunculan.  Selain  ada  yang menanggapinya  dengan  antusias,  ternyata tidak  sedikit  tanggapan  yang  bermunculan bernada protes khususnya ditujukan kepada  Komisi  Penyiaran  Indonesia    . Salah  satu  contohnya pengguna Twitter yang  bicara  lantang @remotivi menyoroti soal  perizinan  KPI  terhadap  siaran rangkaian pernikahan Atta-Aurel,
"Rencana  pernikahan  Atta-Aurel  yang akan ditayangkan secara langsung di RCTI sudah tersebar di mana-mana. @KPI_Pusat,  kalau  masih  membiarkan pernikahan  selebriti  muncul  di  televisi  sih kebangetannya sudah nggak ketolong lagi " (Ferry & Pangesti, n.d.) .
Kondisi  ini  secara  otomatis  menjadi sebuah  krisis  bagi  KPI,  dimana  reaksi negatif masyarakat mulai bermunculan dan berulangnya  kekecewaan  yang  dirasakan masyarakat,  dan  menganggap  KPI  tidak mampu  menjamin  penggunaan  saluran informasi  publik  yang  sesuai  dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.  Munculnya  reaksi  masyarakat tersebut  merupakan  wujud  dari  publik yang sadar dan aktif akan adanya masalah.
KPI  menyadari  hal  ini  dan  menggunakan situasional theory of public dalam merespon  keresahan  publik  atas  isu  yang tersebar  dengan  cara  memberikan press release di  laman website resmi  KPI  serta banyak dipublikasikannya wawancara ketua KPI dengan media untuk menjelaskan  langkah  yang  diambil  KPI dalam menghadapi polemik tersebut.
Di  sisi  lain,  dalam  sejarahnya  KPI sering  bersikap  politis  dalam  memberi sanksi  terhadap  pelanggaran  penggunaan saluran  informasi  publik.  Sinyal-sinyal dari  krisis  reputasi  sebelumnya,  sering tidak  dijadikan  sebagai  pelajaran.  Di beberapa  tahun  silam  terjadi  kasus  yang sama  tentang  penayangan  pernikahan  artis yaitu  Anang  Hermansyah  dan  Ashanty, setelah  itu  menyusul  pernikahan  Raffi Ahmad  dan  Nagita  Slavina.  Melihat kondisi  ini,  apabila  KPI  tidak  segera melakukan pembenahan, maka tidak mustahil  akan  timbul  krisis  reputasi  yang semakin akut atau kronis.
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) yang merupakan salah satu ormas di  Indonesia  menyayangkan  sikap  yang telah  dilakukan  oleh  KPI  dalam  isu  ini. Kendati  telah  memberikan  peringatan keras  kepada  RCTI  selaku  stasiun  yang menyiarkan acara tersebut, Komisi Penyiaran  Indonesia  terkesan  tidak  tegas karena  memberi  apresiasi  terkait  ketaatan dalam  menerapkan  protokol  kesehatan
selama  tiga  program  siaran  Atta-Aurel berlangsung.
Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP)  menolak  rencana  penayangan langsung acara lamaran hingga pernikahan Atta  dan  Aurel.  Bayu  Wardhana  dari KNRP  mengatakan  ini  bukanlah  pertama kalinya  pernikahan  selebritas  disiarkan secara  langsung  di  televisi.  "Ini  akan  jadi yang  sekian  kali,  itulah  mengapa  kami menyayangkan.  Menurut  kami  kalau  di Youtube  (tayang)  terserah  (durasi),  ini frekuensinya  kan  terbatas.  Ini  kan  sumber daya  alam  milik  negara  yang  digunakan. Boleh  saja infotainment tayang,  tapi proporsional,".
KNRP  menyayangkan  bila  ada  siaran langsung  dengan  porsi  berlebihan  untuk hal-hal yang tidak menyangkut kepentingan publik, tapi semata-mata demi mendapatkan  rating.  Alangkah  baiknya ditengah  situasi  pandemi,  televisi  dapat memberikan  informasi  yang  lebih  seputar vaksin.  KNRP  bersama  dengan  sejumlah organisasi  masyarakat  sipil,  menyatakan sikap  menolak  keras  seluruh  rencana penayangan yang tidak mewakili kepentingan  publik  secara  luas  meski menggunakan  frekuensi  milik  publik. Selain    itu,  KNRP  juga  menyayangkan sikap  KPI  pusat  yang  tidak  segera menghentikan  kegiatan  tersebut,  dan bertindak  pasif  menunggu  tayangan  hadir, baru  kemudian  memberikan  penilaian.
KNRP  juga  menyesalkan  sikap  KPI  yang abai terhadap keberatan dan kritik masyarakat  melalui  media  sosial,  hanya pasif menunggu aduan di saluran pengaduan  resmi  KPI.  KNRP  merupakan contoh konkret publik yang aktif.
Dalam merespon KNRP, KPI memberikan  pernyataan  telah  memanggil pihak  RCTI  selaku  pelaksana  siaran pernikahan  Atta-Aurel  sebagai  bentuk respon  pihaknya  atas  banyaknya  aduan dari  masyarakat  yang  mempersoalkan tayangan lamaran dan rencana penayangan pernikahan Atta-Aurel. KPI juga menerangkan  telah  mengingatkan  bahwa frekuensi  publik  merupakan  ranah  publik yang  dikuasai  negara  dan  peruntukannya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan  masyarakat.  Tujuan  lembaga penyiaran hendaknya memberikan hiburan, informasi  dan  edukasi  sesuai  dengan kepentingan  publik.  KPI  menyatakan bahwa    lembaga  penyiaran  dituntut mencari  pola  untuk  berkompetisi  dan “merebut” hati penonton dengan menayangkan  suatu  program  siaran  yang dianggap dapat  disukai oleh publik.
Dengan alasan tersebut, KPI memberikan  peringatan  keras  kepada RCTI  sebagai  hasil  sidang  pleno  yang dilakukan pada 16 Maret 2021. Peringatan tersebut  memberikan  imbauan  kepada seluruh  lembaga  penyiaran  lainnya  untuk lebih  memperhatikan  kemanfaatan  dan
kepentingan  publik  dalam  memproduksi dan  menyiarkan  tema  siaran  khususnya dari  sisi  durasi,  konteks  serta  muatannya, sehingga hak-hak masyarakat untuk memperoleh  informasi  yang  beragam  atas penggunaan  frekuensi  radio  di  ranah publik  dapat terpenuhi dengan baik.
KPI  melakukan  sidang  pleno  yang berakhir  dengan  memberikan  peringatan keras  kepada  RCTI  dan  dipublikasikan melalui website resmi  KPI  serta  akun media  sosial  KPI  sebagai  respon  KPI terhadap kritik masyarakat atas penayangan  acara  pernikahan  Atta-Aurel. Kanal komunikasi yang dipilih KPI adalah laman website resmi  KPI  dengan  tujuan agar  informasi  yang  tersebar  adalah informasi yang valid . Langkah ini diambil untuk  menunjukkan  kepada  publik  bahwa KPI  telah  melakukan  tugasnya,  sehingga mengurangi  keresahan netizen yang  telah meyampaikan kritikan tentang isu ini.
KPI bertindak pasif dalam kontroversi penyiaran  pernikahan  Atta-Aurel.  KPI baru    melayangkan  teguran  kepada  RCTI setelah  menerima  aduan  dari  masyarakat. Dengan  mengamati  sikap  KPI  tersebut, banyak  dari  anggota  masyarakat  menilai bahwa  KPI  telah  bersikap  abai  terhadap berbagai  keberatan  dan  kritik  masyarakat yang dilontarkan di berbagai saluran media sosial.  KPI  sebagai  wakil  masyarakat tentunya  tidak  perlu  menunggu  adanya aduan  resmi  dari  masyarakat,  apabila
secara  nyata  dan  jelas  melihat  adanya pelanggaran  dalam  penggunaan  frekuensi publik.
Menurut  Ketua  KPI  selaku  informan utama  kami,  standar  program  siaran P3SPS  KPI  memperbolehkan  penayangan siaran  pernikahan  selebriti,  yang  tidak diperbolehkan adalah jika tayangan tersebut mengandung konten pengumbaran aib  pribadi,  terkait  tindak  pidana,  atau penggunaan  uang  negara  untuk  keuntung pribadi  (Lembaran  &  Republik,  2016). Menurutnya  tayangan  ini  masih  layak ditayangkan  karena  tidak  mengumbar  aib pribadi  dan  tidak  merusak  reputasi  objek yang  disiarkan.  Alasan  yang  mendasari KPI  memberikan  peringatan  keras  kepada RCTI ketika tayangan itu disiarkan adalah karena  durasinya  sangat  lama.  KPI berharap  durasinya  tidak  terlalu  lama sampai tiga jam, cukup maksimal dua jam. Acara  tersebut    harus  memperhatikan protokol kesehatan (prokes) dan memasukan unsur budaya Indonesia dalam penayangan  acara  Atta-Aurel.  Diharapkan dalam  acara  tersebut  ada  penjelasan tentang asal budaya yang ditampilkan serta menjelaskan    budaya  tersebut,  sehingga penonton televisi mendapatkan pengetahuan  tentang  budaya  Indonesia yang  dirasa  sudah  mulai  luntur.  Lebih lanjut ketua KPI mengungkapkan, “Waktu itu KPI diprotes dari awal harus dihentikan segala  macam,  saya  hadir.  Saya  hadapi
beberapa orang itu,  dalam artian memberi edukasi yang pertama tadi, undang-undang P3SPS  memperbolehkan  tapi  tidak  boleh terlalu  lama.  Waktu  itu  juga  ada  yang nanya,  ini  kan  zamannya covid ,  TV tayangin  dong tentang pandemik. Loh kan berita  sudah  diatur,  pagi  siang  malem  kan ada  berita.  Ada  tayangan  tentang  pandemi covid bahkan  kita  punya  TV  berita,  jadi TV  berita  menayangkan  pandemik,  kalo semua  TV  suruh  menayangkan  pandemik masa  orang-orang  disuruh  dirumah,  suruh nonton  berita  pandemik  apa  enggak pusing,  masa  harus  tayangin  tentang pandemik”.  Menurut ketua KPI acara Atta Aurel  ini  bukan  termasuk  tayangan private , “kalo private itu, seperti tayangan keluarga  Raffi  Ahmad  (Janji  Suci), tayangan  keluarga  Ruben  Onsu.  Itu  setiap hari  loh,    satu  jam  itu,  itu private bukan saya  tanya?  Ya private juga  dong.  Terus mau  dilarang?  Saya  tanya  gitu,  enggak jawab  itu,  saya  tanya  terus  yaitu  mereka kembali  ke  alasan  pandemi.  Bukan langsung  pandemi covid yang  disiarkan langsung setiap hari. Aduh yang ada orang ketakutan  makin  ketakutan.  Yang  jelas informasi  tentang  pandemi  harus  ada, bagaimana  mencegah  pandemi  itu  harus ada,  cuma  kalau  setiap  detik  tayangan  itu terus kan gak ada diversifikasinya, kan itu ada TV berita. Yang kedua saya juga hadir untuk  kepentingan  akademis  kan,  saya tanya  waktu  itu,  kalian-kalian  yang
mengkritik ini kemana waktu anaknya pak Jokowi  itu  menikah,  Metro  TV,  TV  One, TV  berita  menyiarkan  delapan  jam  tuh bahkan lebih panjang dari Atta-Aurel, tapi dia  bilang  kan  anaknya  presiden.  Waduh, yang  diliput  presiden  itu  simbol  negara, presiden boleh diliput, anaknya sama kaya kita  nih  warga  negara  biasa,  sama  kaya Atta juga, cuman presidennya kan lain, kan gitu.  Itu  saya  kasih  contoh,  kemarin  kita enggak kasih sanksi, tapi ini kita kok kasih sanksi”. Menurutnya  pula,  “Coba  kalau TV  buat  program  budaya,  yang  nonton enggak  ada  mas,  ratingnya  rendah.  Tarian Jawa  juga  enggak  ada  yang  nonton.  Saya melihat dengan kedatangan Jokowi menjadi bukti bahwa tayangan ini mewakili  kepentingan  publik.  Dalam membangun citra KPI di mata publik, KPI menggalakan literasi melalui semua anggota  komisionernya  serta  akun  media sosial  resmi  KPI  sebagai  media  publikasi kinerja,  dengan  begitu  dapat  menjelaskan ke masyarakat tentang kerja dan pencapaian KPI yang telah dilakukan.
Anggota  KNRP  (Koalisi  Nasional Reformasi  Penyiaran)  mengungkapkan pandangannya  terkait  isu  ini,  “Pertama- tema  kan  KPI  yang  punya  wewenang, sebenarnya dulu wewenangnya cukup luas termasuk  memberikan  izin  jadi  ketika undang-undang penyiaran dibuat nomor 32 tahun  2002    (Indonesia,  2002)  itu prinsipnya urusan penyiaran itu diserahkan
kepada  publik  maka  dibentuk  lah  KPI. Pada  awalnya  KPI  memiliki  fungsi  untuk memberikan izin siaran dan memonitor isi konten kemudian karena digugat Mahkamah Konstitusi maka KPI dipangkas  lagi  perannya  hanya  untuk memantau  isi  siaran.  Sebelum Omnibus Law, apabila stasiun TV ingin memperpanjang izin siaran harus menghubungi  KPI,    sehingga  KPI  masih memiliki  peran  yang  besar  dalam  dunia penyiaran.  Setelah  berlakunya Omnibus Law fungsi  dasarnya  KPI  berubah  hanya berfokus  pada  izin  siaran  saja  dan  hal  ini pun  disepakati  oleh  komisioner  KPI. Dasarnya  kan  namanya  frekuensi  TV  dan radio  itu  terbatas,    sebenarnya  mau diperpanjang  seperti  apapun  siarannya hanya  dua  puluh  empat  jam  setiap  hari, sementara frekuensi itu kan dasarnya milik publik, dasarnya punya kepentingan umum bukan  barang  privat  jadi  frekuensi  itu seperti dalam UUD kita seperti, air sumber daya alam, dan sebagainya. Kami memprotes  KPI  karena  siaran  itu  kan promosinya sudah banyak, sudah disebutkan  jamnya  secara  detail  jadi  jelas sebenarnya ada pelanggaran.

## PEMBAHASAN
Strategi public relation yang dilakukan oleh  KPI  sudah  sesuai  dengan Situational
Theory of Public Relation .
Strategi  yang  digunakan  berhasil menyampaikan  pesan  kepada  seluruh kelompok  publik  secara  responsif  dengan menggunakan multi channel, salah satunya media  sosial.  Hal  ini  dilakukan  sesuai dengan strategi PR menurut Grunig, yakni Situational  Theory  of  Public  Relation , sehingga  KPI  tetap  bisa  menjaga  citra positifnya  di  mata  publik.  Strategi  yang dilakukan oleh KPI atas polemik ini adalah berupa press  release, penunjukkan  juru bicara  KPI , dan  pembuatan  konten  di media  sosial  yang  terbukti berhasil mengubah persepsi publik terhadap kebijakan  penayangan  acara  pernikahan tersebut.
KPI mempublikasikan press release di laman website resminya  sebagai  subsidi informasi  terpusat  untuk  mengurangi keresahan  publik  dan  menjadi  referensi utama  awak  media  yang  membutuhkan sumber informasi resmi. Strategi komunikasi  ini  sudah  menjangkau  tiga jenis publik sebagaimana yang disampaikan  oleh  Grunig  &  Hunt,  yaitu publik  yang  tersembunyi  ( latent  public) , publik  yang  sadar  ( aware  public) ,  dan publik yang aktif ( active public)
menggunakan multi channel .

## SIMPULAN
Strategi public relation yang dilakukan oleh  KPI  sudah  sesuai  dengan Situational
Theory  of  Public  Relation .  Strategi  yang
digunakan berhasil menyampaikan pesannya kepada seluruh kelompok publik secara  responsif  dengan  menggunakan multi  channel, salah  satunya  media  sosial.
Pada  prinsipnya  penayangan  acara private di  kanal  publik  diperkenankan  sepanjang durasi  tidak  lebih  dari  dua  jam,  tidak mengandung  konten  yang  mengumbar  aib pribadi, tidak terkait dengan tindak pidana atau  penggunaan  uang  negara  untuk keuntungan  pribadi,  serta  muatannya mengandung unsur edukasi seperti pengenalan  budaya  Indonesia  dan  taat protokol kesehatan saat pandemi.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini adalah  kami  baru  dapat  mengambil pendapat publik atas isu ini melalui media sosial dan akan lebih menarik apabila kami mewawancarai  perwakilan  publik  secara langsung  atas  pertanyaan  yang  telah  kami siapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, J. W. (1375). Educational Research John W. Creswell . Fahmi, F., Saptono hendro, & Suradi. (2019). Volume 8 , Nomor 1 , Tahun 2019 Website :
https://ejournal3.undip.ac.id/index.ph p/dlr/ ANALISIS YURIDIS PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA ( KPI ) SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO . 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUM . 8 (8),
264–280.
Ferry, N., & Pangesti, R. (n.d.). Live Pernikahan Atta Aurel Tuai Kontra . Suara.Com. https://www.suara.com/entertainment /2021/03/13/111500/live-pernikahan- aurel-dan-atta-tuai-kontra-kpi-berani- bertindak Grunig, J. (2014). Situational Theory of Publics. Encyclopedia of Public Relations , January . https://doi.org/10.4135/97814522762
36.n450
Indonesia, P. R. (2002). Undang-Undang (UU) Tentang Penyiaran . 15.
Jeklin, A. (2016a). Metode Penelitian . July , 1–23.
Jeklin, A. (2016b). Perencanaan dan Strategi Komunikasi . July , 1–23. KPI. (2021). Pernikahan Atta Aurel . 2021. https://kpi.go.id/index.php/id/
Kriyantono, R., & Sa’diyah, H. (2018).
Kearifan Lokal dan Strategi Komunikasi Public Relations di BUMN dan Perusahaan Swasta. Jurnal ILMU KOMUNIKASI , 15 (2),
171. https://doi.org/10.24002/jik.v15i2.148
0
Lembaran, T., & Republik, N. (2016).
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran . http://www.kpi.go.id/download/regul asi/P3SPS_2012_Final.pdf Moleong, L. J. (2009). Analisis Data Kualitatif . 39–48.
Prasetyo, I. J. (2016). Pengaruh Pemberitaan Media Massa Terhadap Kredibilitas Pemimpin Simbolik Keagamaan. Komunikasi Untar , 8 No
2 , 161. Simon, K. (n.d.). Global Overview Report . https://datareportal.com/reports/digita l-2021-global-overview-report
Sukmawati, D., & Armando, A. (2019).
Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pengaturan Isi Siaran. Jurnal Komunikasi Global , 8 (2), 151–173. https://doi.org/10.24815/jkg.v8i2.147 74