## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA
Ashar Sinilele, Suriyadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : ashar.sinilele@uin-alauddin.ac.id, suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Islam sebagai agama yang mengatur hampir segala aspek kehidupan manusia salah satunya  terkait  dengan  dimensi  muamalah  memberikan  pilihan  kepada  manusia bagaimana  cara  berhubungan  dengan  orang  lain  dalam  melangsungkan  hidupnya sepanjang hal tersebut tidak ada dalil yang melarang. Di masa modern saat ini di tengah banyaknya lembaga keuangan yang dapat menjadi media masyarakat yang membutuhkan dana, ternyata masih terdapat praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang bersifat tradisonal. Praktik utang piutang secara  tradisional  masih  ditemukan  pada  beberapa  masyarakat  yang  ada  di Kecamatan  Malangke  Kabupaten  Luwu  Utara.  Jenis  penelitian  ini  adalah merupakan  penelitian  hukum  normatif  empiris  memberikan  preskripsi  dimana berfungsi untuk menemukan aturan, prinsip hukum serta doktrin dalam menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan pendekatan Syariah dan penedekatan konseptual.
Dari hasil penelitian bahwa masih terdapat praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan baik dengan jaminan atau tanpa jaminan dengan dasar kepercayaan dan praktik  ini  termasuk  tradisional  meskipun  ada  jaminan  karena  jaminannya  tidak diikatkan  hak  tapi  hanya  dipegang  sertifikatnya.  Berdasarkan  ketentuan  hukum islam bahwa praktik utang piutang ini diistilahkan sebagai transaksi Qardh dengan fatwa No 19/DSN-MUI/IV/2001 dengan salah satu ketentuan membolehkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman sepanjang hal tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak dimasukkan di dalam perjanjian. Kata Kunci: Hukum Islam, Qardh, Utang Piutang.

## Abstract
Islam as a religion that regulates almost all aspects of human life, one of which is related to the muamalah dimension, gives humans a choice how to relate to other people in carrying out their lives as long as there is no argument that prohibits it. In today's modern era, in the midst of many financial institutions that can become public  media  who  need  funds,  it  turns  out  that  there  are  still  debt  and  credit practices that are carried out verbally on the basis of traditional beliefs. Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. This type of research is an empirical normative legal researchprovide prescriptions which function to find rules, legal principles and doctrines in responding to legal issues faced, with a Shariah approach and a conceptual  approach.  From  the  results  of  the  study  that  there  are  still  debt  and receivable practices that are carried out verbally either with collateral or without collateral  on  the  basis  of  trust  and  this  practice  is  considered  traditional  even though there is a guarantee because the guarantee is not tied to rights but only held by a certificate. Based on the provisions of Islamic law that this practice of debt
and credit is termed a Qardh transaction with fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 with one of the provisions allowing additional loan repayments as long as this is done voluntarily and not included in the agreement . Keyword: Debts, Islamic Law, Qardh.

## A. Pendahuluan
Islam sebagai agama yang mengatur hampir segala aspek kehidupan manusia pada  dasarnya  di  dalam  syariat  islam  sendiri  mengatur  mengenai  aturan bermuamalah  berdasarkan  kaidah  fiqh  yang  menyatakan  bahwa  setiap  kegiatan muamalah pada dasarnya itu dibolehkan sepanjang tidak ada aturan atau dalil yang menyatakan  larangan  atas  hal  tersebut.  Kaidah  fiqh  muamalah  yang  biasa digunakan adalah:
Artinya:
Hukum  asal  dalam  muamalah  adalah  kebolehan  sampai  ada  dalil  yang menunjukkan keharamannya.
Pada  dasarnya  praktik  muamalah  tidak  hanya  pada  sebatas  jual  beli  semata, akan tetapi sewa menyewa, investasi juga termasuk pada kegiatan yang termasuk kegiatan  muamalah.  Kebolehan  muamalah  dibatasi  atas  transaksi-transaksi  yang mengandung unsur riba, maysir, gharar dan haram sehingga apabila ada transaksi muamalah  yang  mengandung  salah  satu  unsur  tersebut  maka  transaksi  tersebut dapat dikategorikan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat islam.
Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, Hadist, Ijma dan Qiyas, Menurut H.A  Djazuli  Al-Qur’an  adalah  kalam  Allah  yang  diturunkan  kepada  Nabi Muhammad saw, tertulis dalam mushaf berbahasa arab, yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawwir dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimana di dalam Al-Qur’an dimulai dengan surah Al-Fatihah yang diakhiri dengan surah An- Nas. 1 Setelah  Al-Quran  hadist  juga  adalah  sumber  hukum  Islam  Hadist  sendiri seperti yang dikemukakan olehulama ushul fiqih tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari wahyu Allaw SWT yang tidak berbeda dari segi kewajiban menaatinya dan ketetapan-ketetapan hukum yang bersumber dari wahyu Al-Qur-an. 2
Kebutuhan manusia yang semakin meningkat juga mengakibatkan tidak jarang masyarakat  yang  mengalami  kekurangan  finansial  kemudian  menggunakan alternatif  untuk  meminjam  uang  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Dalam perkembangannya  praktik  pinjam  meminjam  berkembang  dan  memunculkan banyak Lembaga yang menyediakan dana seperti bank, pembiayaan, pegadaian dan Lembaga keuangan lainnya. Menjamurnya lembaga keuangan pada era modern saat ini merupakan konsekuensi dari pergeseran cara manusia dalam menyelenggarakan hidupnya, jika pada masa lampau manusia melakukan pinjam uang dalam rangka
1 A Djazuli, Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam , Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). h. 62.
2 Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1994). h. 21
memenuhi kebutuhan, sekarang tidak sedikit yang meminjam unag untuk keperluan yang sifatnya komsumtif.
Pada  masa  yang  modern  seperti  saat  ini  dimana  sudah  menjamur  Lembaga keuangan baik yang sifatya konvensional maupun yang berbasis prinsip Syariah, ternyata  masih  terdapat  praktik  pinjam  meminjam  yang  dilakukan  secara tradisional.  Praktik  utang  piutang  yang  dilakukan  secara  tradisional  masih  dapat kita jumpai di beberapa daerah salah satunya di Kecamatan Malangke yang ada di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
Praktik  utang  piutang  secara  tradisional  yang  masih  ada  di  Kecamatan Malangke  Kabupaten  Luwu  Utara  sangat  menarik  dikarenakan  di masa  sekarang bahwa masyarakat mempunyai banyak alternatif untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga  keuangan  mengapa  kemudian  masih  ada  yang  melakukan  praktik  utang piutang secara tradisional. Praktik utang piutangnya pada dasarnya dilakukan atas dasar  lisan  semata  tanpa  adanya  perjanjian  tertulis  sehingga  tidak  jarang menimbulkan ketidakjelasan.
Praktik  utang  piutang  secara  tradisional  ini  kemudian  menimbulkan  dugaan akan  keabsahan  utang  piutangnya  berdasarkan  syariat  islam,  mengingat  bahwa pengetahuan masyarakat akan praktik-praktik muamalah yang sesuai syariat islam masih cenderung rendah sehingga kemudian perlu untuk diangkat sebuah penelitian yang  akan  memberikan  edukasi  terhadap  masyarakat  yang  khususnya  beragama islam.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian secara  normatif  empiris,  penelitian  hukum  normatif  digunakan  untuk  tujuan problem solving dan memberikan preskripsi dimana berfungsi untuk menemukan aturan,  prinsip  hukum  serta  doktrin  dalam  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 3 Lokasi penelitian ini adalah pada daerah Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Syariah dengan menggunakan ketentuan hukum islam sebagai alat untuk menganalisis isu hukum yang diangkat, pendekatan kasus ( case approach ) digunakan berdasarkan kasus-kasus  yang  mendasari  lahirnya  isu  hukum,  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ).  Pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan  menggunakan doktrin-doktrin  dari  pakar  hukum  yang  keilmuannya  relevan  dengan  isu  hukum yang diangkat. 4 Pendekatan terkahir yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan  ( statute  approach )  dengan  melakukan  telaah  terhadap  ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap isu hukum yang diangkat.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Praktik Utang Piutang Metode Tradisional dan Keabsahannya
a.) Praktik Utang Piutang pada Masyarakat Tradisional
3 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2005). h. 171-172.
4 Ibid . h. 113.

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 106-118
Transaksi-transaksi yang terdapat pada masyarakat  tradisional pada dasarnya merupakan upaya-upaya masyarakat dalam melangsungkan kehidupannya dengan cara  mengadakan  upaya-upaya  tertentu.  Upaya-upaya  seperti  jual  beli,  sewa menyewa, barter, dll adalah bentuk-bentuk transaksi manusia berhubungan dalam melangsungkan  kehidupannya.  Praktik-praktik  tersebut  sampai  dengan  hari  ini masih  berlangsung  dengan  bentuk  dan  metode  yang  lebih  modern  dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Pada  salah  satu  daerah  yang  berada  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  khususnya Kecamatan Malangke yang ada di Kabupaten Luwu Utara dimana masih terdapat transaksi-transaksi  muamalah  yang  sifatnya  tradisional.  Transaksi  dikatakan sifatnya tradisional karena dalam melakukan transaksi tersebut masih mengunakan cara-cara  lama  dengan  sistem  kepercayaan  tanpa  memanfaatkan  instrument- instrumen  hukum  dan  pemanfaatan  teknologi  dan  informasi  dalam  mengadakan transaksinya.
Salah satu bentuk transaksi muamalah yang popular di masyarakat yang masih menggunakan  cara-cara  tradisional  pada  masyarakat  Kecamatan  Malangke Kabupaten  Luwu  Utara  adalah  praktik  utang  piutang.  Praktik  utang  piutangnya sendiri  masih  terdapat  sistem  transaksi  yang  terjadi  secara  tradisional  tanpa menafikan  bahwa  Sebagian  measyarakat  juga  telah  memanfaatkan  ketersediaan sarana  Lembaga  keuangan  yang  menyediakan  dana  bagi  masyarakat  yang membutuhkan dana.
Praktik  utang  piutang  secara  tradisional  yang  masih  berlaku  di  masyarakat adalah bentuk praktik utang piutang secara lisan dengan sistem kepercayaan dan biasanya dilakukan antara warga masyarakat yang pada dasarnya saling mengenal dan  tidak  jarang  ada  yang  mempunyai  hubungan  keluarga.  Dari  hasil  observasi yang  kami  lakukan  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  mengenai  bentuk- bentuk  transaksi  utang  piutang  yang  terjadi  pada  masyarakat  di  Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yaitu:
1) Model  transaksi  utang  piutang  secara  lisan  antara  peminjam  (debitur) dengan  pemberi  pinjaman  (kreditur)  tanpa  adanya  jaminan  fisik (kepercayaan);  model  transaksi  yang  seperti  ini  pada  dasarnya  terkait dengan utang piutang yang nominal objeknya tidak terlalu besar sehingga resiko yang mungkin timbul tidaklah terlalu besar;
2) Model  transaksi  utang  piutang  secara  lisan  antara  peminjam  (debitur) dengan  pemberi  pinjaman  (kreditur)  dengan  adanya  jaminan  fisik,  tapi jaminan fisik tidak diikat dengan perjanjian jaminan dan tidak dikuasai oleh pemeberi pinjaman (kreditur); model transaksi utang piutang yang seperti ini  terkait  dengan  objek  yang  nilainya  cukup  besar  sehingga  resikonya cukup  besar  dan  untuk  mengcover  resiko  tersebut  kreditur  membutuhkan adanya sebuah jaminan dari debitur ketika terjadi gagal bayar;
3) Model  transaksi  utang  piutang  secara  lisan  antara  peminjam  (debitur) dengan  pemberi  pinjaman  (kreditur)  dengan  adanya jaminan  fisik  dimana jaminannya dikuasai dan dapat dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman(kreditur) selama utangnya belum dilunasi. Model transaksi yang seperti ini pada dasarnya lebih dekat dengan transaksi tradisional yang ada di masyarakat dengan menjadikan lahan perkebunan atau persawahan untuk

## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 106-118
dikuasai  oleh  pihak  lain  dengan  prestasi  mendapatkan  pinjaman  dana. Transaksi  seperti  ini  ada  yang  menyamakan  dengan  praktik  gadai  akan tetapi  dalam  transaksi  tradisional  jaminannya  dikuasai  oleh  kreditur  dan biasanya yang menjadi jaminan adalah tanah sawah atau kebun yang dapat dimanfaatkan dan mengambil manfaat dari jaminan yang dikuasai tersebut. Dari beberapa bentuk praktik utang piutang diatas digolongkan sebagai bentuk praktik  utang  piutang  yang  sifatnya  tradisional  karena  dalam transaksinya  cukup dengan  kepercayaan  antara  para  pihak  tanpa  adanya  perjanjian  secara  tertulis. Mekanisme  utang  piutang  tradisional  apabila  dipadankan  dengan  teori  James  C. Scott  tentang  teori  mekanisme  survival  khusus  masyarakat  ekonomi  ke  bawah dalam upaya bertahan hidup dengan melakukan 3 cara yaitu: 5
1) Melakukan  pengurangan  pengeluaran  kebutuhan  pangan  dengan  cara makan hanya sekali dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah;
2) Swadaya untuk berdagang kecil-kecilan, bekerja sebagai buruh lepas atau mencari pekerjaan;
3) Mencari  bantuan  dari  lingkungan  sekitar  seperti  keluarga  dan  tetangga dengan memandaatkan jaringan sosial yang dimiliki.
Cara mencari bantuan dari jejaring yang dimiliki adalah upaya yang biasanya dilakukan masyarakat tradisional dalam melakukan transaksi utang piutang dalam rangka  mendapatkan  pembiayaan  apakah  untuk  kepentingan  komsumtif  atau  hal yang  lain.  Meskipun  tidak  semua  masyarakat  yang  ada  di  daerah  Kecamatan Malangke  Kabupaten  Luwu  Utara  melakukan  transaksi  utang  piutang  secara tradisional, tapi juga tidak sedikit masyarakat yang tidak memilih untuk melakukan pinjaman pada lembaga keuangan apabila membutuhkan pembiayaan dalam rangka kebutuhan  mendesak.  Kecenderungan  masyarakat  dalam  memanfaatkan  jejaring yang dimiliki sebagai opsi pertama dalam meminta bantuan pembiayaan dalam hal adanya  kebutuhan  dikarenakan  kemudahan  dalam  transaksinya  meskipun  di  satu sisi mempunyai resiko yang cukup besar dikarenakan tidak adanya perjanjian yang dilakukan secara tertulis.
Pemanfaatan  Lembaga  keuangan  oleh  masyarakat  yang  membutuhkan  dana adalah hal yang lumrah akan tetapi di masa ere revolusi industry 4.0 masih tetap terdapat transaksi utang piutang yang dilakukan secara tradisional. Terkait dengan transaksi utang piutang tersebut masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri dan keuntungan serta kelebihan sendiri. Dibawah ini di gambarkan dalam bentuk tabel  terkait  dengan  perbandingan  transaksi  utang  piutang  yang  terjadi  secara tradisional dan praktik utang piutang dengan media Lembaga keuangan:
No. Indikator Utang Piutang Lisan Utang Piutang pada Lembaga Keuangan 1 Bentuk Lisan/tidak tertulis Tertulis 2 Persyaratan Kepercayaan Dokumen persyaratan
5 James  C  Scott, Moral  Ekonomi  Petani  Pergolakan  Dan  Subsitensi  Di  Asia  Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1981). h. 40h
3 Kepastian Hukum Lemah Kuat 4 Legalitas Kesepakatan Lisan Perjanjian Tertulis 5 Resiko Tidak terukur Terukur 6 Jaminan Ya/tidak Ya b.) Hubungan Hukum Para Pihak dalam Praktik Utang Piutang Secara Tradisional
Utang piutang pada dasarnya lahir dari Tindakan para pihak di dalam transaksi untuk  mengadakan  suatu  urusan  dimana  satu  pihak  mengikatkan  diri  untuk meminjam  sejumlah  uang  dan  pihak  yang  lain  mengikatkan  diri  untuk meminjamkan  sejumlah  uang.  Utang  piutang  adalah  sebuah  transaksi  yang  lahir dari  Tindakan  subjek  manusia  yang  berposisi  sebagai  subjek  hukum  sehingga Tindakan  yang  dilakukan  yang  melahirkan  akibat  hukum  adalah  merupakan perbuatan hukum.
Sadar tidak sadar bahwa praktik utang piutang yang dilakukan pada masyarakat tradisioanl  meskipun  tidak  dilakukan  secara  formal  dan  tanpa  dituangkan  dalam bentuk tertulis para pihak telah mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum yang lahir dari praktik utang piutang adalah hubungan hukum keperdataan karena perjanjian dimana perjanjian utang piutangnya yang melahirkan perikatan sehingga para pihak pada dasarnya terikat atas janji-janji yang telah disepakati bersama. Disadari  mengenai  kesadaran  hukum  masyarakat  tradisional  masih  belum terlalu  baik  sehingga  pengetahuan  akan  hak  dan  kewajiban  masih  perlu  untuk ditingkatkan.  Alasan  mengapa  praktik  utang  piutang  yang  dilakukan  secara tradisional juga dipersamakan dengan praktik utang piutang yang dituangkan dalam bentuk  tertulis  adalah  karena  di  dalam  hukum  perjanjian  di  Indonesia  perjanjian tidak hanya terbatas pada perjanjian tertulis tetapi juga mencakup perjanjian tidak tertulis (lisan). Dalam praktik utang piutang secara tradisional yang telah diuraikan pada  sub  bab  sebelumnya  bahwa  pada  praktiknya  terdapat  janji-janji  para  pihak yang mana mereka sepakati bersama.
Perjanjian  tidak  hanya  terbatas  pada  perjanjian  tertulis  akan  tetapi  juga terhadap  perjanjian  yang  dilakukan  secara  lisan  dan  kedua-duanya  mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan catatan bahwa pada saat melakukan janji- janji yang disepakati memenuhi rukun atau syarat keabsahan daam suatu perjanjian yang  diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata.  Di  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata  mensyaratkan  4  hal  agar  perjanjian  mempunyai  kekuatan  hukum yaitu:
1) Di dalam perjanjian mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dan pemberian kesepakatan  oleh  para  pihak  harus  bebas  dari  adanya  paksaan,  penipuan, atau  kekhilafan  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  1321 KUHPerdata.  Kekhilafan,  penipuan  dan  paksaan  bisa  menjadi  alasan pembatalan  suatu  perjanjian  karena  syarat  kesepatan  di  dalam  suatu perjanjian merupakan syarat subjektif. Syarat kebatalan diuraikan diwabah ini:
a) Penipuan, penipuan yang dimaksud sebagai syarat batal dalam perjanjian merupakan suatu upaya tipu daya dari ssalah satu pihak sebagai subjek
dalam perjanjian sehingga karena tipu daya terjadi kesepakatan bagi para pihak. Dengan adanya tipu daya yang digunakan oleh sala satu pihak di dalam  perjanjian  yang  mengakibatkan  terjadinya  perjanjian  dan  tanpa tipu  daya  muslihat  itu  kemungkinan  persetujuannya  tidak  akan  terjadi sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1328 KUHPerdata.
b) Kekhilafan,  kekhilafan  yang  dimaksud  sebagai  syarat  batal  di  dalam perjanjian adalah suatu keadaan dimana para subjek khilaf terkait dengan objek perjanjian. Kekhilafan di luar hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, hal ini dapat diatur di dalam Pasal 1322 KUHPerdata.
c) Paksaan  yang  mengakibatkan  pembatalan  dalam  perjanjian  adalah keadaan  dimana  salah  satu  pihak  sebagai  subjek  di  dalam  perjanjian melakukan  paksaan,  intimidasi,  ancaman  agar  pihak  yang  lain mengadakan  sepakat  dan  sepakatnya  itu  terjadi  karena  paksaan  yang dilakukan.  Pasal  1322  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  terkadinya paksaan  mengakibatkan  batalnya  perjanjian  baik  itu  paksaannya dilakukan salah satu pihak di dalam perjanjian atau bahkan pihak diluar perjanjian yang melakukan paksaan agar terjadi kesepakatan.
2) Para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  haruslah  cakap  menurut  hukum, KUHPerdata  mensyaratkan  usia  dewasa  21  tahun  (atau  apabila  belum berusia  21  tahun  setidaknya  telah  kawin),  pihak  yang  mengadakan perjanjian harus sehat akalnya dan tidak ditempatkan di bawah pengampuan hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata.  Pada  dasarnya setiap  orang  berhak  untuk  mengadakan  perjanjian  akan  tetapi ketidakcakapan  melakukan  perbuatan  atau  Tindakan  hukum  berdampak pada  keabsahan  perjanjian  yang  dibuat.  Terdapat  beberapa  hal  yang mengakibatkan  orang  sebagai  subjek  hukum  tidak  mempunyai  kecakapan di  dalam  melakukan  Tindakan  hukum  perjanjian  sesuai  Pasal  1330 KUHPerdata yaitu:
a) Anak yang belum dewasa
b) Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan ( kuratele )
3) Di dalam perjanjian harus terdapat objek tertentu yang menjadi objek dari perjanjiannya contoh dalam praktik utang piutang yang menjadi objeknya dalah  uang  sebagai  piutang  atau  utang.  Hal  tersebut  diatur  di  dalam ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata menetykan bahwa “suatru persetujuan harus  mempunyai  pokok  berupa  suatu  barang  yang  sekurang-kurangnya ditentukan  jenisnya,  jumlah  barang  tidak  perlu  pasti,  asal  saja  jumlah  itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.
4) Di dalam perjanjian tidak boleh memperjanjian sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan ketertiban umum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPedata;
Apabila  di  dalam  suatu  praktik  utang  piutang  baik  itu  yang  sifatnya  modern atau  yang  masih  secara  tradisional  yang terjadi  pada masyarakat tradisional juga telah lahir hubungan hukum antara para pihak karena adanya perjanjian meskipun bentuk  perjanjiannya  hanya  dilakukan  secara  lisan.  Kesepakatan  lisan  dalam praktik  utang  piutang  pada  masyarakat  tradisional  tidak  mengurangi  kekuatan
hukum  dari  perjanjian  yang  lahir  sepanjang  dalam  proses  lahirnya  perjanjian mengakomodir 4 syarat sah perjanjian.
Dari uraian diatas dapat kita tarik benang merah bahwa dalam praktik utang piutang  pada  masyarakat  tradisional  secara  tidak  sadar  mereka  telah  melakukan perbuatan  hukum  dengan  mengadakan  janji-janji  yang  disepakati  bersama  dan janji-janji itu mengikat para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa  tiap-tiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  mengikat  layaknya  undang- undang. Mengikatnya janji-janji berdasarkan 1338 KUHPerdata menjadikan janji- janji tersebut menjadi hukum karena apa yang telah mereka sepakati itu mengikat, mengatur, dan memaksa sehingga atas pelanggarannya dapat ditegakkan.
Hubungan  hukum  dalam  transaksi  utang  piutang  pada  dasarnya  lahir  dari tindakan hukum subjek hukum yang melakukan janji dan saling mengikatkan diri atas  tindakan  meminjam  dan  tindakan  meminjamkan  sejumlah  uang.  Tindakan utang piutang lahir dari penawaran atau permintaan untuk melakukan peminjaman sejumlah dana yang apabila diterima/disetujui pihak yang lain untuk memberikan pinjaman maka secara teori terjadi kesepakatan yang lahir atas offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan).  Kesepakatan  adalah  hal  yang  substansial  yang melahirkan  suatu  perjanjian  berdasarkan  prinsip  konsensualisme  sepanjang kesepakatan  yang  terjadi  terlepas  dari  adanya  suatu  paksaan,  kekhilafan  atau penipuan berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata.

## 2. Praktik Utang Piutang dalam Persfektif Islam
Utang  piutang  sebagai  kegiatan  muamalah  seperti  dijelaskan  pada  bab sebelumnya  adalah  merupakan  bentuk  upaya  manusia  dalam  rangka melangsungkan  kehidupannya  dengan  berhubungan  dengan  sesama  manusia. Prinsip  dasar  muamalah  adalah  boleh  sepanjang  tidak  ada  larangan  dimana muamalah  dilakukan  atas  dasar  sukarela  tanpa  adanya  paksaan  dari  salah  satu pihak, hal ini dapat kita cermati dalam ketentuan QS. An-Nisa’: 29):
Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan  jalan  bathil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  suka sama  suka  diantara  kamu,  dan  janganlah  kamu  membunuh  diri  kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.
Dari  ketentuan  ayat  tersebut  memberikan  prinsip  dasar  muamalah  dibangun atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya paksaan dari salah satu pihak sehingga  muamalah  yang  dilakukan  dengan  memaksa  pihak  yang  lain  tidaklah dibenarkan.  dimensi  muamalah  dan  dimensi  ibadah  mempunyai  ciri  dan karakteristik tersendiri dan tidak lepas pengaturannya dalam hukum islam sehingga praktiknya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat.
Larangan  adalah  dasar  sebuah  muamalah  tidak  dibolehkan,  jadi  sepanjang tidak ada larangan maka muamalah itu pada dasarnya boleh. Larangan seperti yang dijelaskan  dalam Ar  Risalah (edisi  Indonesia)  dengan  pentahqiq  Syaikh  Ahmad Muhammad Syakir, bahwa “sesuatu yang dilarang Allah itu adakalanya berhukum haram,  dengan  artian  sesuatu  tersebut  tidak  menjadi  halal  kecuali  karena adanya dalil yang ditunjukkan Allah dalam kitabnya atau menunjukkan kehalalan sesuatu tadi melalui lisan Nabi-nya”. 6
Muamalah dilakukan dengan dasar pertimbangan dapat mendatangkan manfaat dan  menghindari  mudharat  dalam  bermasyarakat  sebagaimana  disebutkan  dalam Hadist Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah bahwa:
Artinya:
Dari  ubadah  bin  Shamit;  bahwasanya  Rasulullah  saw  menetapkan  tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).
Transaksi muamalah sebagai bentuk hubungan antara manusia dengan manusia pada dasarnya bisa dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, akan tetapi akan lebih baik jika segala transaksi dilakukan pencatatan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Q.S Al Baqarah (2): 282):
Artinya:
“Hai  orang  yang  beriman!  Jika  kamu  bermuamalah  tidak  secara  tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis…..”
Praktik  muamalah  dalam  islam  tidak  dapat  dilepaskan  daripada  akad  yang menjadi  landasan  lahirnya  ikatan  dalam  sebuah  transaksi  muamalah,  secara etimologi  akad  didefinisikan  sebagai  ikatan  antara  dua  perkara  yang  mencakup ikatan  secara  nyata  maupun  ikatan  secara  maknawi  dari  satu  segi  atau  dua  segi. Secara khusus akad disebutkan sebagai sebuah perikatan yang ditetapkan dengan adanya ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objek yang ditransaksikan. 7
Akad  di  dalam  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di dalam ketentuan Pasal 20 menyebutkan definisi akad sebagai “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”.  Dari  pengertian  tersebut  bahwa  praktik  muamalah  bergantung  pada sebuah  akad,  karena  transaksi  muamlah  pada  dasarnya  adalah  merupakan  suatu perbuatan  hukum  karena  lahir  dari  tindakan  subjek  hukum  yang  mana  tindakan tersebut  menimbulkan  hak  dan  kewajiban.  Peristiwa-peristiwa  yang  berkaitan
6 Imam  Asy-Syafi’i, Ar  Risalah  (Panduan  Lengkap  Fikih  Dan  Ushul  Fikih) ,  ed.  Ganna Pryadharizal Anaedi, Edisi Indo. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019). h. 285
7 Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  Bernuansa  Islam (Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada, 2012). h. 5.
dengan  hak  dan  kewajiban  subjek  hukum  merupakan  bentukan  hukum  dimana dibedakan antara  tindakan  biasa  dan  tindakan  hukum  seperti  jual  beli  dll. 8 Akad merupakan  dasar  praktik  transaksinya  sehingga  akad  haruslah  dilaksanakan  oleh para pihak hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Q.S Al- Ma’idah (5):1:
اَهُّيَأَٰٓ َي َنيِذَّلٱ ا َٰٓوُنَماَء اوُف ۡوَأ ِدوُقُع ۡلٱِب ۡتَّل ِحُأ مُكَل ُةَميِهَب ِم َعۡنَ ۡلۡٱ َّلِّإ اَم ىَلۡتُي ۡمُك ۡيَلَع َرۡيَغ ىِ ل ِحُم ِد ۡيَّصلٱ ۡمُتنَأ َو م ُرُح َّنِإ ََّللّٱ ُمُك ۡحَي اَم ُدي ِرُي
Artinya:
“wahai  orang-orang  beriman!  penuhilah  janji-janji,  hewan  ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  berihram  (haji  atau  umrah).
Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum  sesuai  dengan  yang  dia kehendaki”.
Dalam muamalah akad menjadi sesuatu yang esensial karena akan berpengaruh terhadap  hukum transaksi  yang  dilakukan.  Para  pihak  dalam  bermuamalah  harus melaksanakan apa-apa yang telah dijanjikan yang masuk ke dalam akad transaksi. Utang-piutang  sebagai  salah  satu  transaksi  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dalam kehidupan masyarakat karena biasanya terkait dengan kebutuhan masyarakat dan terkadang  manusia  membutuhkan  pembiayaan  dalam  keadaan-keadaan  tertentu yang sifatnya mendesak.
Utang  piutang  dalam  islam  seringkali  dipadankan  dengan  istilah  Qardh  dan tidak  jarang literatur  yang  menyebutkan Qardh  merupakan  akad  yang  digunakan dalam  utang  piutang.  Qardh  juga  dalam  beberapa  literatur  disebutkan  sebagai “ ariyas ” yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaat dengan tidak mengurangi  atau  merusak  yang  dipinjam  agar  dapat  dikembalikan  zat  benda  itu kepada  pemiliknya.  Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  apakah  ada  perbedaan antara Qardh dengan ariyas ? qardh mengutangkan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berutang dan harus dikembalikan dengan uang atau berupa barang  yang  serupa  contohnya  meminjam  uang  maka  dikembalikan  berupa  uang juga,  sedangkan  ariyas  hanyalah  pemberian  manfaat  barang  saja  contohnya meminjam mobil untuk dikendarai  akan tetapi mobil yang dikendarai harus diganti dengan yang senilai atau seharga atau barangnya yang dikembalikan. 9
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN)  sebagai  lembaga yang  mengeluarkan  fatwa  bagi  Lembaga  keuangan  Syariah  yang  beroperasi  di Indonesia  mengeluarkan  fatwa-fatwa  untuk  memberikan  pandangan  terhadap lembaga  keuangan  Syariah  di  Indonesia.  DSN-MUI  mengeluarkan  sebuah  fatwa mengenai transaksi Qardh dengan Fatwa Nomer: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh bahwa Qardh berdasarkan fatwa DSN MUI menentukan transaksi Qardh itu harus memenuhi unsur:
a. Pinjaman diberikan kepada orang (Nasabah)/muqtarid yang memerlukan;
b. Dana yang dipinjam dikembalikan dengan jumlah yang sama;
8 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Edisi Revi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020). h. 210.
9 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam, Utang Piutang, Gadai (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). h. 63.
c. Dalam transaksinya dapat dibebankan biaya-biaya seperti biaya admin;
d. Dapat dibebankan jaminan atas transaksi qardh jika pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sepakat;
e. Penerima  pinjaman  dapat  mengembalikan  pinjaman  dengan  tambahan secara sukarela dengan catatan tambahan tersebut diberikan secara sukarela dan hal tersebut tidak diperjanjikan (tidak masuk di dalam akad);
f. Dana  yang  dipinjamkan  dalam  keadaan  tertentu  pengembaliannya  dapat diperpanjang atau bahkan dihapus Sebagian atau seluruhnya.
Larangan  di  dalam  transaksi  muamalah  adalah  terkait  beberapa  hal,  bahwa transaksi yang dilakukan harus bebas daripada riba, maisyr, gharar dan dzolim.
1) Riba
Riba sendiri disebutkan dalam beberapa ayat salah satunya sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah 3:275:
َنيِذَّلٱ َنوُلُكۡأَي
ا  وَب ِ رلٱ َلّ َنوُموُقَي َّلِّإ اَمَك ُموُقَي ىِذَّلٱ ُهُطَّبَخَتَي ُن  َط ۡيَّشلٱ َنِم ِ سَمۡلٱ َكِل َذ ۡمُهَّنَأِب ا َٰٓوُلاَق اَمَّنِإ ُعۡيَب ۡلٱ ُلۡثِم ۗ۟ا  وَب ِ رلٱ َّلَحَأ َو َُّللّٱ َعۡيَبۡلٱ َم َّرَح َو ۗ۟ا  وَب ِ رلٱ نَمَف ۥُهَءَٰٓاَج ةَظِع ۡوَم نِ م ۦِهِ ب َّر ىَهَتنٱَف ۥُهَلَف اَم َفَلَس َٰٓۥُه ُر ۡمَأ َو ىَلِإ هَِّللّٱ ۡنَم َو َداَع َكِئَٰٓ َل  وُأَف ُب  َح ۡصَأ هِراَّنلٱ ۡمُه اَهيِف َنوُدِل  َخ
Artinya:
Orang-orang  yang  memakan  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  setan  karena  gila.  Yang  demikian  itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Sangat  jelas  dalam  Al-Qur’an  larangan  mengenai  riba,  bahwa  transaksi- transaksi  yang  mengandung  unsur  riba  pada  dasarnya  tidak  boleh  dan bertentangan  dengan  syariat  islam.  Tidak  ada  satupun  ketentuan  yang membolehkan terkait dengan bolehnya transaksi riba, akan tetapi yang terdapat terjadi  pertentangan  adalah  terkait  dengan  transaksi  yang  tergolong  riba  itu masih ada pertentangan diantara beberapa ulama.
2) Maysir
Persamaan antara maysir dan riba adalah keduanya merupakan sesuatu yang menjadi  larangan  dalam  transaksi  muamalah, maysir sering  diartikan  sebagai sesuatu yang mengandung unsur judi, dimana syariat secara tegas telah melarang perjudian sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah 5: 90:
اَهُّيَأَٰٓ َي َنيِذَّلٱ ا َٰٓوُنَماَء اَمَّنِإ ُر ۡمَخ ۡلٱ ُرِسۡيَمۡلٱ َو ُباَصنَ ۡلۡٱ َو ُم َل ۡزَ ۡلۡٱ َو س ۡج ِر ۡنِ م ِلَمَع ِن َطۡيَّشلٱ َف ُهوُبِنَت ۡجٱ ۡمُكَّلَعَل
َنوُحِلۡفُت Artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi,
(berkurban  untuk)  berhala,  dan  mengundi  nasib  dengan  anak  panah adalah perbuatan  keji  dan  termasuk  perbuatan  setan.  Maka  jauhilah  (perbuatan- perbuatan) itu agar kamu beruntung”
Jelas  dalam  ayat  diatas  bahwa  Allah  melarang  tindakan Maysir (judi)  dan perbuatan  tersebut  dipersamakan  dengan  perbuatan  keji  yang  mana  termasuk dalam perbuatan setan. Hal inilah yang mendasari keharaman atas praktik maysir dalam bermuamalah berdasarkan syariat Islam.

## 3) Gharar
Gharar adalah  merupakan  suatu  istilah  untuk  menyebutkan  suatu ketidakpastian  dalam  transaksi  yang  diakibatkan  dari  tidak  terpenuhinya ketentuan  Syariah,  dimana  dalam  suatu  transaksi  objeknya  tidak  jelas  seperti suatu kalimat popular yang kita kenal yaitu “membeli kucing dalam karung”. Transaksi  yang  mengandung  gharar  merupakan  transaksi  yang  mengandung ketidakpastian spserti wujud barang, ketidakpastian akan jenis barang maupun sifat barangnya sehingga Islam melarang praktik ini dalam muamalah. Gharar mempunyai  kesamaan  dengan  maysir  dimana  maysir  mengandung  praktik untung-untungan  sedangkan gharar mengandung  ketidakpastian  dimana  bisa terdapat  unsur  penipuan  di  dalamnya  praktiknya.  Larangan  gharar  juga  dapat kita lihat dalam Q.S. Al Maidah 5:90.
Praktik utang piutang secara tradisional yang terjadi di tengah masyarakat pada umumnya menerapkan kelebihan pengembalian atau tambahan dari yang dipinjam, apabila tambahan tersebut tidak dimasukkan de dalam perjanjiannya dan dilakukan secara sukarela maka berdasrkan fatwa DSN MUI maka hal itu boleh,  akan  tetapi  apabila  tambahan  dari  pinjaman  dalam  pengembalian  itu dimasukkan dalam janji atau akadnya maka hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomer 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  dijabarkan  dalam  bagian  sebelumnya dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap isu hukum yang diangkat. Praktik utang piutang yang dilakukan secara tradisional merupakan praktik utang piutang yang dilakukan  oleh  masyarakat  yang  didasarkan  atas  dasar  kepercayaan  tanpa didasarkan pada sebuah perjanjian tertulis sebagai pengikat janji antara si pemberi pinjaman (kreditur) dengan si peminjam (debitur). Praktik tersebut dikategorikan sebagai praktik tradisional di tengah sudah tersedianya banyak Lembaga keuangan yang menyediakan dana. Bentuk -bentuk utang piutang dari masyarakat tradisional yang masih terjadi di Kecamatan Malangke diantranya bentuk transaksi lisan tanpa adanya  ikatan  tertulis  dengan  tidak  adanya  jaminan,  meskipun  juga  terdapat beberapa  yang  menerapkan  jaminan  akan  tetapi  jaminannya  tidak  diikat  seperti pada pembiayaan di Lembaga keuangan. Praktik utang piutang pada dasarnya tidak dilarang  dalam  islam  akan  tetapi  praktik  utang  piutang  haruslah  terbebas  dari adanya riba, maysir, dan gharar karena itulah yang dapat menjadikan transaksinya menjadi  tidak  boleh.  Utang  piutang  sendiri  diistilahkan  sebagai  transaksi  yang menggunakan akad Qardh dan DSN telah mengeluarkan fatwa tentang ketentuan transaksi Qardh dimana  salah  satu  ketentuannya  mengemukakan  bolehnya  ada tambahan pengembalian dari si peminjam sepanjang dilakukan secara sukarela dan tidak dimasukkan di dalam akad atau perjanjiannya.
Transaksi  apapun  yang  dilakukan  dimana  di  dalamnya  terdapat  sebuah  janji yang  melahirkan  kesepakatan  termasuk  dalam  transaksi  utang  piutang  sebaiknya tetap  dilakukan  secara  tertulis  sebagaimana  perintah  dalam  Al  Quran  untuk mencatatkan transaksi. Bentuk perjanjian lisan selama memenuhi rukun perjanjian adalah sah akan tetapi lebih baiknya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis supaya dapat menjadi isntrumen hukum yang mengikat, memaksa bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asy-Syafi’i, Imam. Ar Risalah (Panduan Lengkap Fikih Dan Ushul Fikih) . Edited by Ganna Pryadharizal Anaedi. Edisi Indo. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019. Basyir,  Ahmad  Azhar. Hukum  Islam,  Utang  Piutang,  Gadai .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2000.
Djazuli, A. Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam . Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2005.
———. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Edisi  Revi.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2020.
Miru,  Ahmadi. Hukum  Kontrak  Bernuansa  Islam .  Jakarta:  PT  Rajagrafindo Persada, 2012.
Scott,  James  C. Moral  Ekonomi  Petani  Pergolakan  Dan  Subsitensi  Di  Asia Tenggara . Jakarta: LP3ES, 1981. Shihab, Quraisy. Membumikan Al-Qur’an . Bandung: Mizan, 1994.