Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (1), 2022: 87-108 ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.4856
email correspondence: solehhasan80@gmail.com
Available online at: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alhuquq https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 Copyright (c) 2022 by al-huquq

## Kontekstualisasi Fiqh Budgeting di Indonesia: Systematic Literature Review

## Soleh Hasan Wahid, M. Muhsin
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

## Abstrak:
Korupsi  dalam  bentuk  mark-up  anggaran  menjadi  salah  satu kasus  yang  cukup  sering  terjadi  di  Indonesia.  Model penganggaran  yang  kurang  transparan  menjadi  salah  satu faktornya.  Dalam  kaitan  ini,  beberapa  peneliti  mengusulkan konsep integrasi penganggaran dengan menyuntikkan teori fiqh budgeting  namun  tataran  aplikatif  masih  sangat  minim.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  riset-riset mengenai  fiqh  budgeting,  dalam  jurnal-jurnal  ilmiah  di Indonesia,  menilai  relevansi  dan  keterbatasannya.  Metodologi yang  diadopsi  dalam  artikel  ini  adalah  tinjauan  pustaka sistematis. Pencarian artikel dilakukan secara sistematis melalui Google  Scholar  dan  Bielefeld  Academic  Search  Engine  (BASE) dengan  memilih  literatur  dari  publikasi  ilmiah  di  jurnal  dan mengecualikan literatur yang berasal dari selain jurnal. Periode artikel  yang  dipilih  adalah  artikel  jurnal  terbitan  2010-2020. Penelitian  penganggaran  fikih  di  Indonesia  masih  minim  pada tataran  praktis.  Selain  itu,  riset  mengenai  fiqh  budgeting  telah menghubungkan  dengan  konsep  fiskal  negara,  namun  temuan riset  masih  berupa  konsep  dan  belum  menyentuh  aspek  yang lebih  aplikatif  (terapan).  Temuan  penelitian  saat  ini menekankan  pada  dua  aspek:  pertama,  perlu  dilakukan kontekstualisasi penganggaran fikih berbasis Maqashid Syariah dan kontekstualisasi  dan penganggaran Fiqh  berbasis  integrasi pajak  dan  zakat.  (Corruption  in  budget  mark-ups  is  a reasonably  frequent  case  in  Indonesia.  The  less  transparent budget  model  is  one  of  the  factors.  In  this  regard,  several researchers have proposed the concept of budgeting integration by  injecting  fiqh  budgeting  theory,  but  the  applicative  level  is still  very  minimal.  Therefore,  this  study  aims  to  examine research on fiqh budgeting in scientific journals in Indonesia to assess  their  relevance  and  limitations.  The  methodology adopted  in  this  article  is  a  systematic  literature  review.  Article
Sholeh Hasan Wahid, M. Muhsin
88
searches  were  carried  out  systematically  through  Google Scholar  and  Bielefeld  Academic  Search  Engine  (BASE)  by selecting  literature  from  scientific  publications  in  journals  and excluding  literature  from  other  than  journals.  The  selected article  period  is  journal  articles  published  from  2010-2020. Jurisprudence  budgeting  research  in  Indonesia  is  still  minimal at a practical level. In addition, research on fiqh budgeting has connected  with  the  concept  of  state  fiscal,  but  the  research findings are still in the form of concepts and have not touched on  more  applicable  (applied)  aspects.  The  current  study's findings  emphasize  two  aspects:  first,  it  is  necessary  to contextualize  fiqh  budgeting  based  on  Maqashid  Syariah  and contextualization  and  Fiqh  budgeting  based  on  the  integration of taxes and zakat.)
Kata Kunci :
Budgeting, Fiqh, Hukum Ekonomi Islam
Pendahuluan
Fiqh  budgeting  atau  fiqh  anggaran  sebagai  salah  satu  konsep yang  di  usung  bersamaan  dengan  konsep  ekonomi  Islam  sendiri. Secara  kontekstual  belum  se-aplikatif  konsep  lainnya.  Contohnya, konsep  profit  sharing,  konsep  sukuk,  waqf,  zakat  dan  sejenisnya. Tentu  ada  banyak  faktor  di  dalamnya,  diantaranya  konsep  yang  di usung  oleh  ulama  di  abad  pertengahan  cenderung  tidak  utuh, lantaran  kajian  mengenai  fiqh  anggaran  menjadi  sub-bab  dari  fiqh ketatanegaraan.  Dalam  pembahasan  para  pemikir  muslim  tersebut, ada satu titik temu dalam keseluruhan konsep yang ditawarkan yakni penjelasan  bahwa  semua  bentuk  pengelolaan  keuangan  negara dipusatkan  pada  lembaga  pemerintahan  sejenis  Kementerian Keuangan yang dikenal dengan Bait al-Maal 1 .
Sedangkan  dari  sisi  bentuk  kebijakan  fiskal  pemikiran  yang muncul  adalah  berkaitan  dengan  kebijakan  Jizyah  dan  Kharaj  yang diprakarsai  oleh  Umar  bin  Khattab. 2 Masalahnya,  kedua  konsep  di atas  tidak  selaras  apabila  disandarkan  dengan  istilah  anggaran  atau
1 Nabih  Amin  Faris., History  of  the  Arabs , The  Muslim  World ,  vol.  27,  1937, https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1937.tb00371.x.
2 Abi al Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Basari al Baghdadi al Mawardi, Kitab Al Ahkam Al Sulthoniyah Wa Al Wilayat Al Diniyah (Beirut: Dar al Fikr, s.a, n.d.).
Systematic Literature Review
APBN  atau  yang  disebut  oleh  Nurul  Iman  sebagai  APBN  Syariah. Menurutnya, APBN Syariah merupakan konsep yang lebih berkaitan dengan sistem penganggaran, manajerial anggaran, sehingga kurang tepat apabila disandingkan dengan istilah Baitul Maal 3 . Sampai  di  sini  dapat  dikatakan  bahwa  konsep  fiqh  anggaran dalam kaitannya dengan sistem anggaran di Indonesia belum matang, baik  secara  toeritis  apalagi  implementasinya.  Oleh  karena  itu, diperlukan  upaya  untuk  mematangkan  konsep  fiqh  anggaran  itu sendiri dengan tujuan agar konsep ini dapat diimplementasikan baik secara  subtansi  maupun  secara  praktis.  Atau  meminjam  dari  istilah yang  dikemukakan  oleh  Dahlan  et.al  yakni  teori  eksistensi  (hukum Islam eksis dalam sistem hukum nasional) 4 . Dengan demikian, tujuan dari  kajian  ini  adalah  agar  konsep  fiqh  anggaran  dapat  eksis  atau bahkan secara implementatif diterapkan di Indonesia.
Dengan  menggunakan  pendekatan  Systematic  Literature Review,  kajian  ini  berupaya  mengulas  kembali  topik  mengenai  fiqh anggaran  dalam  berbagai  literature  yang  ada.  Sehubungan  dengan kajian  mengenai  ekonomi  syariah  atau  hukum  ekonomi  syariah dengan  pendekatan  Systematic  Literature  Review,  peneliti menemukan  beberapa  kajian  lain  dengan  objek  berbeda.  Pertama, Latifah  &  Ritonga 5 mengaji  mengenai  Kompetensi  Sumber  Daya Insani  Bagi  Perkembangan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  dengan pendekatan  Systematic  Literature  Review.  Berikutnya,  Nomran  & Haron 6 menggunakan  pendekatan  ini  hubungan  tata  Sharī'ah governance (SG), yang diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dengan  kinerja  perusahaan  bank  syariah  (IB).  Artinya,  penelitian mengenai konsep dan integrasi fiqh Anggaran dalam sistem APBN di
3 Mustofa  Nurul  Iman,  “Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  Berbasis  Hukum Ekonomi Syari’ah: Kritik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Negara  Di  Indonesia.”  (UIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung,  2015), http://digilib.uinsgd.ac.id/17311/.
4 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia , Jilid. I. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997).
5 “Systematic  Literature  Review  (SLR):  Kompetensi  Sumber  Daya  Insani  Bagi Perkembangan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,” Al  Maal:  Journal  of  Islamic  Economics  and Banking (Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2020), https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2763.
6 “A  Systematic  Literature  Review  on  Sharī’ah  Governance  Mechanism  and  Firm Performance  in  Islamic  Banking,” Islamic  Economic  Studies 27,  no.  2  (January  1,  2020):  91–123, https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0013.

## Sholeh Hasan Wahid, M. Muhsin
90
Indonesia  dengan  pendekatan  Systematic  Literature  Review  masih menjadi yang pertama dilakukan.
Penelitian  ini  mempertanyakan  beberapa  hal  pokok  yakni menilai  keunggulan  dan  keterbatasan  artikel-artikel  yang  fokus kajiannya mengenai fiqh budgeting? Menemukan model kontektualisasi yang tepat antara fiqh budgeting dengan mekanisme penganggaran negara?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  diterapkan  peneliti  pada  riset  ini  adalah Systematic  Literature  Review  (SLR)  yakni  serangkain  proses mengidentifikasi, memilih, dan menilai penelitian secara kritis untuk menjawab  pertanyaan  yang  dirumuskan  dengan  jelas. 7 Berdasarkan pada tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkonstruksi temuan- temuan  dari  jurnal  yang  mengaji  mengenai  fiqh  anggaran. Metodologi  yang  diadopsi  dalam  artikel  ini  adalah  systematic literature review sebagai dikembangkan oleh Liberati et al., 8 .
Objek  penelitian  dalam  riset  ini  berupa  artikel  yang  terindeks pada  Google  Scholar  dan  Bielefeld  Academic  Search  Engine  (BASE) dengan  memilih  literature  dari  publikasi  ilmiah  berupa  jurnal  dan mengecualikan  literature  yang  berasal  dari  selain  jurnal.  Periode artikel yang dipilih adalah artikel jurnal yang terbit mulai tahun 2010- 2020. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah “STRING: fiqh  OR fikih  OR OR  fiqih  Islamic  Economic Law  AND budget* OR anggaran”.  Untuk  melakukan  pencarian,  istilah  kunci  terkait digunakan seperti yang ditunjukkan di atas. Penulis menggabungkan masing-masing dari dua kata kunci yang mewakili variabel (fiqh) dan variabel  (anggaran)  di  bidang  pencarian  menggunakan  pencarian Boolean AND, dan kemudian mereka memilih makalah dengan kata kunci  tersebut  setidaknya  di  salah  satu  bidang  berikut,  yaitu,  judul, abstrak, dan kata kunci.
7 Dario  Sambunjak,  Miranda  Cumpston,  and  Chris  Watts,  “Module  1:  Introduction  to Conducting Systematic Reviews. In: Cochrane Interactive Learning: Conducting an Intervention Review,” Cochrane, 2017, https://training.cochrane.org/interactivelearning/module-1- introduction-conducting-systematic-reviews.
8 “The  PRISMA  Statement  for  Reporting  Systematic  Reviews  and  Meta-Analyses  of Studies  That  Evaluate  Healthcare  Interventions:  Explanation  and  Elaboration.,” BMJ  (Clinical
Research Ed.) 339, no. jul21 1 (December 4, 2009): b2700–b2700,
https://doi.org/10.1136/bmj.b2700.
Proses pengumpulan dan analisis data terdiri dari lima langkah seperti yang diterapkan oleh Liberati et al. 9 . Merujuk pada  Liberati et al. 10 Pertama ,  48  paper  tentang  fiqh  anggaran  dipilih  setelah menyaring  hasil  melalui  pencarian  Boolean  dan  berdasarkan relevansinya  dengan  tujuan  menggunakan  kata  kunci  terkait. Kedua , duplikat dihilangkan sehingga tersisa 31 dokumen. Kemudian artikel diseleksi  dengan  meninjau  kata  kunci  masing-masing  dalam  judul dan abstrak, dan ini menghasilkan total 15 dokumen. Adapun kriteria inklusi  dan  ekslusi  yang  diterapkan  adalah  mengaji  fiqh  anggaran dari segi konseptual maupun empiris, diterbitkan di jurnal, penelitian integrasi (Kriteria Inklusi) dan Tidak mengaji fiqh anggaran dari segi konseptual  maupun  empiris,  diterbitkan  di  selain  jurnal,  penelitian integrasi. Ketiga ,  isi  paper  ditinjau  secara  keseluruhan,  dan  hanya makalah  yang  sesuai  dengan  kriteria  yang  dimasukan.  Berdasarkan langkah penyaringan 11 artikel dipilih untuk disintesis.
Gambar 1 Hasil Screening Artikel Fiqh Budgeting di Indonesia
9 (2009)
10 (2009)
Sholeh Hasan Wahid, M. Muhsin
Penyusunan research question pada systematic literature review ini  menggunakan  instrumen  PICOC  yakni  populasi  (Population), Intervensi  (Intervention),  Perbandingan  (Comparison),  Hasil (Outcomes),  dan  Konteks  (Context) 11 .  Secara  detail,  penerapan PICOC dalam literature review ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Penerapan PICOC pada Fiqh Budgeting No  Unsur Picoc  Detail 1 Population Government Budget, State budget, budget system 2 Intervention  Fiqh  Anggaran,  Fikih  Budgeting,  Fikih  Anggaran, Fikih Budgeting, Anggaran Perspektif Ekonomi Islam, budget system in Islamic Economic. 3 Comparison - 4 Outcomes Integrasi  fiqh  budgeting  pada  sistem  anggaran, Implementasi fiqh budgeting pada sistem anggaran 5 Context Studi Kasus, Studi Toeritis
Selanjutnya,  berdasarkan  PICOC  tersebut  disusun  research question sebagai berikut:
Tabel 2 Research Question Fiqh Budgeting No  Kode Pertanyaan Penelitian 1 RQ-1 Jurnal  apa  saja  yang  memuat  penelitian  tentang  Fiqh Budgeting? 2 RQ-2 Metode  apa  saja  yang  digunakan  dalam  penelitian- penelitian yang ada? 3 RQ-3 Apa  kelemahan  dari  metode  yang  diterapkan  dalam menganalisis  integrasi  dan  atau  implementasi  fiqh budgeting dalam sistem anggaran dari jurnal? 4 RQ-4 Apa  temuan  dari  jurnal-jurnal  yang  membahas mengenai intergrasi fiqh budgeting dalam konsep sistem anggaran? 5 RQ-5 Bagaimana  temuan  dari  jurnal-jurnal  yang  membahas mengenai  implementasi  fiqh  budgeting  dalam  konsep sistem anggaran? 6 RQ-6 Bagaimana  konstruksi  dari  temuan-temuan  jurnal  yang ada?
11 Barbara A. Kitchenham, Emilia Mendes, and Guilherme H. Travassos, “Cross versus Within-Company Cost Estimation Studies: A Systematic Review,” IEEE Transactions on Software Engineering 33, no. 5 (May 2007): 316–29, https://doi.org/10.1109/TSE.2007.1001.
Berdasarkan  pada  RQ-1  sampai  dengan  RQ-6  di  tabel  2, selanjutnya di susun peta pikiran sebagai berikut:

## Gambar 2 Bagan Pertanyaan Penelitian

## Publikasi Jurnal yang Signifikan
Dengan  pendekatan systematic  literature  review ditemukan  11 jurnal  yang  membahas  persoalan  “fiqh  budgeting”.  Studi  mengenai Fiqh  Budgeting  ditemukan  pada  2012  hingga  2018  masing-masing sebanyak  1  kali,  sedangkan  pada  tahun  2019  ditemukan  dua  studi mengenai fiqh budgeting. Secara detail berikut merupakan publikasi jurnal yang signifikan dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan:
Tabel 3 Publikasi Jurnal yang Signifikan No Nama Penerbit Tahun 1 Jurnal AL-QALAM 2012 2 Al  Mashlahah:  Jurnal  Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 2015 3 Al-Ahkam:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah dan Hukum 2017 4 University  Library  of  Munich, Germany 2017 5 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal  of  Islamic  Economics and Business) 2018 6 Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah 2018 7 Al-'Adalah 2019 8 Al-Amwal  :  Journal  of  Islamic Economic Law 2019 9 Reslaj : Religion Education Social 2019
Kontekstuali sasi Fiqh Budgeting di Indonseia RQ-1 Jurnal apa yang membahas? RQ-2 Metode Apa yang dipakai? RQ-3 Apa Kelemahan Metode ini? RQ-4 Apa Temuan Dari Jurnal dengan Metode Library Research? RQ-5 Apa Temuan Dari Jurnal dengan Metode Field
Research?
RQ-6 Bagaimana Integrasi Kedua Jenis Temuan?
Sholeh Hasan Wahid, M. Muhsin
No Nama Penerbit Tahun Laa Roiba Journal 10 INFERENSI:  Jurnal  Penelitian Sosial Keagamaan 2019 11 Lambung Mangkurat Law Journal 2019
Berdasarkan  pada  tabel  tersebut,  ditemukan  bahwa  penelitian terbanyak yang membahas tentang “Fiqh Budgeting” dilakukan pada 2019,  artinya  topik  ini  mulai  menjadi  perhatian  dan  lebih  menarik minat para peneliti mulai tahun 2019. Menariknya, di antara 11 jurnal tersebut, terdapat peneliti yang beberapa kali menulis topik ini. Oleh karena  itu,  sebagai  pelengkap,  peneliti  juga  melakukan  analisis terhadap  peneliti  paling  produktif  dalam  topik  yakni  Aan  Jaelani 12 dengan jumlah 3 paper.
Gambar 3 Penulis Terproduktif 12 “Pengelolaan  APBN  Dan  Politik  Anggaran  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Ekonomi Islam,” ALQALAM 29,  no.  1  (April  30,  2012):  1,  https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.589; Aan Jaelani, “Sistem  Anggaran Berbasis Kinerja Pada APBN Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam,” Al-Amwal :  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syari’ah 10,  no.  1  (June  16,  2018):  128, https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2871;  “Public  Expenditure  Management  in  Indonesia: Islamic  Economic  Review  on  State  Budget  2017,” Discussion  Papers (MDPI  AG,  2017), https://doi.org/10.20944/preprints201706.0122.v1.

## Topik Penelitian
Selanjutnya, berdasarkan keyword-nya ditemukan 7 klaster berbeda pada masing-masing fokus kajian sebagaimana terlihat pada

## Gambar 4 Kluster Kajian Fiqh Budgeting di Indonesia
Sebagaimana tampak pada gambar di atas, topik-topik spesifik yang  pernah  dikaji  dapat  diklasifikasikan  menjadi  7  kluster  dengan rincian;
a. Fiqh Budget dan Maqashid Shariah b. Fiqh Budget dan Kebijakan Fiskal Gambar 5 Pola Hubungan Kajian State Budget dengan Maqashid Shariah dan Kebijakan Fiskal

## Sholeh Hasan Wahid, M. Muhsin
Pertama,  kata  kunci  berupa  state  budget,  anggaran  negara, fiscal  policy,  partisipatif  saling  terhubung  dengan  satu  kata  kunci yang  “maqashid  shariah”.  Ketika  dihubungkan  dengan  term “maqashid  sharia”,  topik  ini  berkembang  dan  saling  terhubung dengan  topik  pro-rakyat,  partisipatif,  dan  pembangunan.  Artinya ketika  secara  keseluruhan  dihubungkan  ditemukan  konsep  pokok dalam kajian “fiqh budgeting” yakni pembangunan yang partisipatif yang  pro-rakyat  dalam  konsep  fiqh  budgeting  dapat  menggunakan perspektif  “maqashid  sharia”.  Diantaranya  adalah  studi  yang dilakukan  oleh  Ahmad 13 ,  penelitian  ini  bertumpu  pada  sumber pustaka yang memuat pengelolaan APBN dalam narasi fiqh anggaran dan maqâshid al-syari'ah sebagai landasan utama studinya.
Selanjutnya, Arif 14 yang berfokus pada anggaran belanja daerah berbasis  maqashid  al  syari'ah:  analisis  realisasi  APBD  kota  palopo dengan  fokus  permasalahan  yaitu,  realitas  pemberdayaan  anggaran belanja  pemerintah  dan  realisasi  pemanfaatannya  di  Kota  Palopo, bagaimana  pemerintah  dan  kebijakannya  mendorong  peningkatan taraf hidup masyarakat dengan realisasi anggaran belanja pemerintah secara hierarki atau interkonektivitas konsep maqashid al-syari'ah.
Selanjutnya,  ketika  dihubungkan  dengan  kebijakan  fiskal keyword  yang  muncul  adalah  public  expenditure  dan  Islamic economic. Ini berarti bahwa konsep state budget dengan pendekatan ekonomi  Islam  kebanyakan  ditinjau  berdasarkan  konsep  kebijakan fiskal  yang  dikaitkan  dengan  public  expenditure.  Sepertinya  yang dilakukan  oleh  Ahmad 15 di  atas  dan  paper  yang  berfokus  pada komparasi  sistem  kebijakan  fiskal  modern,  klasik  dan  Islam 16 . Konstruksi sistem kebijakan fiskal modern (pajak) dengan fiskal Islam (zakat) seperti yang dilakukan oleh 17 .
13 “Fiqh of Budgeting: Study of Management of the State Budget for People’s Welfare in the
Perspective of Maqâshid Al-Shari’ah,” Al-Adalah 6, no. 1 (2019), https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.4159.
14 “Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari’ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota  Palopo,” INFERENSI:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan 13,  no.  1  (July  20,  2019):  51–74, https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i1.51-74. 15 “Fiqh of Budgeting: Study of Management of the State Budget for People’s Welfare in the Perspective of Maqâshid Al-Shari’ah,” 2019.
16 Lilik  Rahmawati,  “Sistem  Kebijakan  Fiskal  Modern  Dan  Islam,” OECONOMICUS Journal of Economics 1, no. 1 (2016). 17 Ihdi Aini, “Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam,” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 17, no. 2 (2019), https://doi.org/10.32694/010760.
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (1), 2022: 87-108
97
a. Fiqh Budget dengan Ekonomi Islam dan Anggaran Berbasis Kinerja b. Fiqh Budget dengan Zakat dan Pajak Gambar 6 Hubungan Fiqh Budget dengan Ekonomi Islam, Anggaran Berbasis Kinerja dan Zakat
Kajian  mengenai  fiqh  budgeting  oleh  beberapa  peneliti  juga dihubungkan  dengan  konsep  ekonomi  Islam  dan  sistem  anggaran berbasis kinerja sebagaimana riset Jaelani 18 yang
mengomparasikannya  dengan  antara  sistem  anggaran  berimbang. Selain  itu,  penelitian  mengenai  fiqh  budgeting  juga  disandingkan dengan kajian komparatif antara pajak dan zakat, seperti studi yang dilakukan oleh Aini 19 . Menurut PMK 94 Tahun 2013, sistem anggaran berbasis  kinerja  adalah suatu  pendekatan  dalam  sistem  perencanaan dan  penganggaran  belanja  negara.  Pendekatan  ini  secara  jelas menunjukkan  alokasi  pendanaan  serta  kinerja  alokasi  yang diharapkan, dan menekankan pada efisiensi dalam proses pencapaian tujuan kinerja.
18 Jaelani,  “Sistem  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Pada  APBN  Di  Indonesia  Perspektif Ekonomi Islam.”
19 Aini, “Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam.”
Sholeh Hasan Wahid, M. Muhsin
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4 (1), 2022: 87-108
98
a. Fiqh Budget dengan Transformasi Budget b. Fiqh Budget dengan Balance Budget Gambar 7 Hubungan Fiqh Budgeting dengan Transformasi Budgeting dan Defisit Anggaran
Selanjutnya  ketika  dihubungkan  dengan  transformasi  sistem budgeting, keyword yang muncul adalah konsep budgeting berbasis maqashid shariah 20 . Hal ini berarti bahwa jika dilihat dari perspektif fiqh.  Partisipasi  masyarakat  dalam  menentukan  kebutuhan  dasar rakyat  dapat  membantu  memastikan  bahwa  rencana  negara  untuk pertumbuhan ekonomi efisien dan akurat.
Selain  itu,  penerapan  prinsip-prinsip  Maqashid  al-syariah dalam proses pengelolaan anggaran negara memastikan bahwa hak- hak  dasar  warga  negara  dalam  hal  pendidikan,  ekonomi,  budaya, sistem  hukum,  dan  politik  dilindungi.  Sedangkan  ketika dihubungkan dengan keyword defisit anggaran, hutang negara maka konsep  yang  muncul  adalah  sistem  anggaran  berbasis  balance
20 Agus  Arwani,  “Konstruksi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Fiqh  Anggaran  Yang Bebasis Akuntansi Syariah,” Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 2, no. 2 (January 8, 2017), https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.279;  Delly  Maulana,  “Budget  Policy  Innovation Through  Participatory  Budgeting  In  The  Provincial  Government  Of  Banten,” Jurnal  Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi 15, no. 1 (June 29, 2018): 97–102, https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.139.
budget 21 .  Anggaran,  juga  dikenal  sebagai  rencana  keuangan, dikatakan  seimbang  jika  jumlah  uang  yang  masuk  sama  dengan jumlah  uang  yang  keluar.  Sehingga  tidak  terjadi  defisit  maupun surplus  anggaran.  Meskipun  gagasan  anggaran  berimbang  dapat diterapkan  pada  setiap  organisasi  yang  memiliki  pendapatan operasional  dan  biaya  operasional,  penerapan  gagasan  ini  paling sering terlihat dalam konteks anggaran untuk entitas pemerintah.

## Jenis dan Metode Penelitian
Berdasarkan  kajian  systematic  literature  review  ditemukan bahwa  seluruh  kajian  mengenai  fiqh  budgeting  di  Indonesia mayoritas  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan kepustakaan dan lapangan. Sedangkan berkaitan dengan metode dan hasil  penelitian,  masing-masing  memiliki  kekhasan  sendiri  sesuai dengan objek dan datanya.
Tabel 4 Jenis dan Metode Penelitian No Peneliti dan Tahun Judul Metode 1 Jaelani 2012 Pengelolaan Anggaran dan Politik Anggaran di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan  menggunakan metode  historis  dan verstehen. 2 Muhajirin 2016  KONSEP HUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Analisis Antara Konsep Anggaran Balance Budget dengan Defisit Budget) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan library  research  dan komparatif 21 Muhajirin,  “Konsep  Hutang  Negara  Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam,”
Hukum Dan Pranata Sosial Islam 3, no. 6 (2016): 347–58,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i06.149;  Siswadi  Sululing,  Haruni  Ode,  and Mohammad Gifari Sono, “Financial Management Model Village,” International Journal of Applied Business  and  International  Management 3,  no.  2  (December  20,  2018):  105–16, https://doi.org/10.32535/ijabim.v3i2.163;  Mohammad  Ghozali  and  Ria  Khoirunnisa,  “Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal  of  Islamic  Economics  and  Business) 4,  no.  1  (November  2,  2018):  64, https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068.
Sholeh Hasan Wahid, M. Muhsin
100 No Peneliti dan Tahun Judul Metode 3 Arwani 2017 Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebasis Akuntansi Syariah Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan library research 4 Jaelani 2017 Manajemen Pengeluaran  Publik  di Indonesia: Tinjauan Ekonomi  Islam  Pada APBN 2017 Dalam  penelitian  ini, pengelolaan belanja publik  di  Indonesia pada  APBN  2017  akan dianalisis dalam tinjauan  pustaka  yang komprehensif. Data dikumpulkan dari dokumen sumber Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia  dan informasi berupa rancangan anggaran tanggapan atas penetapan  tanggal  18 Agustus  2016,  sampai dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 pada tanggal  17  November 2016. Data  tersebut ditelaah dengan menggunakan  analisis data kebijakan pengelolaan belanja publik  di  Indonesia, teori belanja publik dan barang publik, kemudian ditelaah dengan analisis komparatif belanja
Systematic Literature Review
No Peneliti dan Tahun Judul Metode publik  dalam  ekonomi syariah, sehingga diperoleh  kesimpulan dari pembelajaran. 5 Ghozali 2018 Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur (library research) dengan pendekatan teoritis.  Penelitian  ini menggunakan  metode studi  analisa  kritik  dan kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer  dan  sekunder. Metode  analisis  data, dengan  menggunakan teknik induktif deskriptif. 6 Jaelani 2018 Sistem Anggaran Berbasis  Kinerja  pada APBN  di  Indonesia Perspektif Ekonomi Islam Dengan  menggunakan metode  kualitatif  dan pendekatan content analysis dalam memahami  teori  dan dokumen sistem keuangan  di  Indonesia. Langkah-langkah  yang dilakukan adalah pengumpulan data berupa dokumen tentang keuangan berbasis kinerja, melakukan verifikasi dokumen  yang  sesuai dengan  masalah  yang ada, menganalisis dokumen  dengan  teori yang tepat, dan
Sholeh Hasan Wahid, M. Muhsin
102 No Peneliti dan
Tahun Judul Metode membuat kesimpulan. 7 Ahmad 2019 Fiqh of Budgeting: Study  of  Management of  the  State  Budget  for People's  Welfare  in  the Perspective of Maqâshid al-Shari'ah Melalui penelitian kualitatif,  kajian  ini bertumpu pada sumber- sumber  pustaka  yang memuat tentang pengelolaan  anggaran negara  dalam  narasi fikih anggaran dan Maqâshid al-shari’ah sebagai  basis  utama studi literatur ini. 8 Arif 2019 Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid  al  Syari’ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo Jenis  penelitian  adalah penelitian lapangan bersifat  deskriptif  dan eksploratif, menggunakan multi pendekatan seperti normatif, yuridis, sosiologis,  dan  teologi kesejahteraan. 9 Arno 2019 Penyusunan  Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah Studi kepustakaan mengenai konsep anggaran dalam fiqh. 10 Junaedi 2019 Reaktualisasi & Revitalisasi Sumber Penerimaan Negara Metode yang digunakan  adalah  studi literatur  dan  analisis deskriptif kualitatif terhadap pemikiran- pemikiran yang berkembang dalam sejarah pemikiran ekonomi  Islam  serta upaya adaptasi, aktualisasi,  revitalisasi dan  kontekstualisasinya untuk merumuskan sumber-sumber
Systematic Literature Review
No Peneliti dan Tahun Judul Metode penerimaan APBN Indonesia  yang  lebih stabil, berkah dan berkelanjutan. 11 Suganda 2019 The Value of Local Wisdom in the Contextualization of Budgeting in Aceh Dari  segi  substansi, penelitian  ini  tergolong penelitian kualitatif, yang  menitikberatkan pada  kedalaman  dan ketajaman penelitian. Jadi,  jika  penelitian kuantitatif  lebih  pada kerangka yang luas dan luas,  studi  kualitatif menggali, menukik, dan mendalam. Penganggaran  syariah merupakan  nilai  yang dalam  konteks  ini  ingin dimasukkan dalam anggaran di Aceh Selatan.
Berdasarkan  paparan  pada  tabel  4,  mayoritas  penelitian menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  kepustakaan 22 .  Selain  itu
22 Muhajirin,  “Konsep  Hutang  Negara  Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam”; Arwani, “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebasis Akuntansi Syariah”; Aan Jaelani, “Manajemen Pengeluaran Publik Di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Islam Pada  APBN  2017  Aan,”  vol.  11  (University  Library  of  Munich,  Germany,  2017), https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77423/;  Ghozali  and  Khoirunnisa,  “Konsep  Pengelolaan Keuangan  Islam  Menurut  Pemikiran  Abu  Ubaid”;  Jaelani,  “Sistem  Anggaran  Berbasis  Kinerja Pada APBN Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam”; M Ahmad, “Fiqh of Budgeting: Study of Management  of  the  State  Budget  for  People’s  Welfare  in  the  Perspective  of  Maqâshid  Al-
Shari’ah,” Al-’Adalah , no. 9 (2019): 177–206, http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/4159;  Abd  Kadir  Arno,  “Penyusunan
Anggaran  Perspektif  Fiqhi  Anggaran  Hukum  Ekonomi  Syariah,” Al-Amwal :  Journal  of  Islamic Economic  Law 1,  no.  1  (May  20,  2019):  30–40,  https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.625;  Dedi Junaedi  and  Faisal  Salistia,  “Reaktualisasi  &  Revitalisasi  Sumber  Penerimaan  Negara,” Reslaj : Religion  Education  Social  Laa  Roiba  Journal 1,  no.  2  (December  20,  2019):  133–52, https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.105;  Delfi  Suganda  and  Teguh  Murtazam,  “The  Value  of

## Sholeh Hasan Wahid, M. Muhsin
104
terdapat  kajian  fiqh  budgeting  yang  menggunakan  pendekatan sejarah 23 .  Terdapat  1  (satu)  penelitian  kualitatif  lapangan  dengan melakukan riset terhadap Realisasi Anggaran Kota Palopo 24 . Peneliti paling produktif yang mengaji mengenai fiqh budgeting ini  adalah  Jaelani,  pada  riset  awal  ia  meneliti  tentang  Pengelolaan APBN dan Politik Anggaran di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam 25 . Menurutnya kebijakan pembangunan di era reformasi harus mengutamakan paradigma pembangunan manusia yang menempatkan  masyarakat  sebagai  pelaku  pembangunan  dan menempatkan  ekonomi  lokal  sebagai  wahana  kesejahteraan masyarakat 26 .  Selanjutnya,  ia  mengevaluasi  tentang  pengelolaan belanja  publik  di  Indonesia  dalam  APBN  2017 27 .  Hasil  penelitian menyatakan  bahwa  pengelolaan  belanja  publik  di  Indonesia  telah menerapkan  sistem  distribusi  yang  membagi  belanja  publik  untuk belanja  pemerintah  pusat,  transfer  ke  daerah,  dan  dana  desa. Menurutnya, pengeluaran publik pada pemerintah Indonesia sebagai alat  yang  efektif  untuk  mengalihkan  sumber  daya  ekonomi  dan meningkatkan  pendapatan  masyarakat  secara  keseluruhan,  dan difokuskan  pada  perwujudan  kesejahteraan  rakyat.  Riset  berikutnya dilakukan  pada  tahun  2018,  artikel  ini  mengkaji  anggaran  negara dengan  sistem  keuangan  berbasis  kinerja  di  Indonesia,  yang sebelumnya  menerapkan  sistem  keuangan  berimbang 28 .  Tulisan  ini menyimpulkan bahwa sistem keuangan berbasis kinerja di Indonesia memberikan  arah  baru  dalam  pengelolaan  keuangan  yang  lebih transparan  dan  akuntabel  untuk  kegiatan  pembangunan  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Local Wisdom in the Contextualization of Budgeting in Aceh,” Lambung Mangkurat Law Journal 4, no. 1 (March 30, 2019): 74, https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.85.
23 Jaelani,  “Pengelolaan  APBN  Dan  Politik  Anggaran  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif Ekonomi Islam.”
24 Arif,  “Anggaran  Belanja  Daerah  Berbasis  Maqasid  Al  Syari’ah:  Analisis  Realisasi Anggaran Kota Palopo.”
25 Jaelani,  “Pengelolaan  APBN  Dan  Politik  Anggaran  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif Ekonomi Islam.”
26 Jaelani. 27 Jaelani, “Manajemen Pengeluaran Publik Di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Islam Pada APBN 2017 Aan.”
28 Jaelani,  “Sistem  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Pada  APBN  Di  Indonesia  Perspektif Ekonomi Islam.”
Systematic Literature Review
Selain itu terdapat dua riset yang menghubungkan konsep fiqh budgeting  dengan  konteks  regulasi.  Pertama,  penelitian  yang membahas  tentang  anggaran  belanja  daerah  berbasis  maqashid  al syari'ah:  analisis  realisasi  APBD  kota  palopo  dengan  fokus permasalahan  yaitu,  realitas  pemberdayaan  anggaran  belanja pemerintah  dan  realisasi  pemanfaatannya  di  Kota  Palopo,  dan kebijakan  pemerintah  dalam  mendorong  peningkatan  taraf  hidup masyarakat  dengan  realisasi  anggaran  belanja  pemerintah  secara hierarki atau interkonektivitas konsep maqashid al-syari'ah 29 . Kedua, riset yang membahas tentang penganggaran yang dikontekstualisasikan  dengan  nilai-nilai  Aceh  yaitu  nilai  lokal penerapan syariat Islam di Aceh. Riset ini mendapatkan kesimpulan bahwa fiqh budgeting merupakan nilai yang dalam konteks ini ingin dimasukkan  dalam  anggaran  di  Aceh  Selatan.  Berdasarkan  hasil penelitian ditemukan bahwa dalam hal penentuan pasca pengeluaran dimungkinkan  untuk  memasukkan  nilai-nilai  syariat  Islam.  Dalam hal  ini  pos  pengeluaran  didasarkan  pada  maqashid  as-Syariah.  Dari segi  penerimaan,  hanya  zakat,  shadaqah,  dan  infaq  yang  bisa dikontekstualisasikan. Adapun usyr, rikaz, dll tidak mungkin karena penerimaan daerah dari sisi fiskal diatur begitu kaku dalam peraturan negara.

## Penutup
Berdasarkan  hasil  systematic  literature  review,  terdapat  11 jurnal  yang  membahas  mengenai  fiqh  budgeting  di  Indonesia  yang dimulai  pada  tahun  2012  hingga  2019.  Riset  dalam  jurnal  ilmiah mengenai  topik  ini  didominasi  oleh  pendekatan  kualitatif  dengan metode  studi  pustaka,  hanya  1  (satu)  jurnal  yang  menggunakan pendekatan  lapangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  tataran empiris  riset  mengenai  fiqh  budgeting  di  Indonesia  masih  sangat minim.  Riset  mengenai  fiqh  budgeting  pada  artikel-artikel  terpilih telah mengintegrasikan dengan konsep anggaran yang diterapkan di Indonesia,  hanya  saja  belum  ada  penjelasan  praktis  tentang aplikasinya. Untuk mengkontekstualisasikannya, riset-riset mengenai fiqh  budgeting  mengusulkan  dua  model  yakni  kontekstualisasi  fiqh bugeting  berbasis  Maqashid  Syariah  dan  kontektualisasi  Fiqh
29 Arif,  “Anggaran  Belanja  Daerah  Berbasis  Maqasid  Al  Syari’ah:  Analisis  Realisasi Anggaran Kota Palopo.”

## Sholeh Hasan Wahid, M. Muhsin
Budgeting  berbasis  integrasi  pajak  dan  zakat.  Sebagai  rekomendasi, riset-riset  berikutnya  perlu  melakukan  studi  terapan  (konsep  fiqh budgeting)  dalam  proses  penganggaran  yang  dilaukan  oleh Pemerintah Pusat, Daerah maupun intansi tertentu.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  M.  “Fiqh  of  Budgeting:  Study  of  Management  of  the  State
Budget for People’s Welfare in the Perspective of Maqâshid Al-
Shari’ah.” Al-’Adalah , no. 9 (2019): 177–206. http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/4159. Ahmad,  Maghfur.  “Fiqh  of  Budgeting:  Study  of  Management  of  the State  Budget  for  People’s  Welfare  in  the  Perspective  of Maqâshid  Al-Shari’ah.” Al-Adalah 6,  no.  1  (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.4159. Aini, Ihdi. “Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam.” Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 17, no. 2 (2019). https://doi.org/10.32694/010760. Arif,  Firman  Muhammad.  “Anggaran  Belanja  Daerah  Berbasis Maqasid Al Syari’ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo.”
INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 13, no. 1 (July 20,
2019): 51–74. https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i1.51-74. Arno, Abd Kadir. “Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran
Hukum  Ekonomi  Syariah.” Al-Amwal :  Journal  of  Islamic Economic  Law 1,  no.  1  (May  20,  2019):  30–40. https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.625.
Arwani,  Agus.  “Konstruksi  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam  Fiqh Anggaran  Yang  Bebasis  Akuntansi  Syariah.” Al-Ahkam:  Jurnal Ilmu  Syari’ah  Dan  Hukum 2,  no.  2  (January  8,  2017). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.279. Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia . Jilid. I. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997. Faris.,  Nabih  Amin. History  of  the  Arabs . The  Muslim  World .  Vol.  27,
1937. https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1937.tb00371.x. Ghozali,  Mohammad,  and  Ria  Khoirunnisa.  “Konsep  Pengelolaan
Keuangan  Islam  Menurut  Pemikiran  Abu  Ubaid.” Jurnal Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam  (Journal  of  Islamic  Economics  and Business) 4, no. 1 (November 2, 2018): 64. https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068.
Systematic Literature Review
Jaelani, Aan. “Manajemen Pengeluaran Publik Di Indonesia: Tinjauan Ekonomi  Islam  Pada  APBN  2017  Aan.”  Vol.  11.  University Library  of  Munich,  Germany,  2017.  https://mpra.ub.uni- muenchen.de/77423/.
———.  “Pengelolaan  APBN  Dan  Politik  Anggaran  Di  Indonesia Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.” ALQALAM 29,  no.  1  (April 30, 2012): 1. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.589.
———.  “Public  Expenditure  Management  in  Indonesia:  Islamic
Economic  Review  on  State  Budget  2017.” Discussion  Papers . MDPI AG, 2017. https://doi.org/10.20944/preprints201706.0122.v1. ———. “Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada APBN Di Indonesia Perspektif  Ekonomi  Islam.” Al-Amwal :  Jurnal  Ekonomi  Dan Perbankan  Syari’ah 10,  no.  1  (June  16,  2018):  128.
https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2871. Junaedi,  Dedi,  and  Faisal  Salistia.  “Reaktualisasi  &  Revitalisasi Sumber  Penerimaan  Negara.” Reslaj :  Religion  Education  Social Laa  Roiba  Journal 1,  no.  2  (December  20,  2019):  133–52.
https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.105.
Kitchenham,  Barbara  A.,  Emilia  Mendes,  and  Guilherme  H.
Travassos.  “Cross  versus  Within-Company  Cost  Estimation Studies:  A  Systematic  Review.” IEEE  Transactions  on  Software Engineering 33, no. 5 (May 2007): 316–29. https://doi.org/10.1109/TSE.2007.1001. Latifah, Luluk, and Iskandar Ritonga. “Systematic Literature Review (SLR):  Kompetensi  Sumber  Daya  Insani  Bagi  Perkembangan
Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.” Al  Maal:  Journal  of  Islamic Economics and Banking . Universitas Muhammadiyah Tangerang,
2020. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2763.
Liberati,  Alessandro,  Douglas  G.  Altman,  Jennifer  Tetzlaff,  Cynthia Mulrow, Peter C. Gøtzsche, John P.A. Ioannidis, Mike Clarke, P. J.  Devereaux,  Jos  Kleijnen,  and  David  Moher.  “The  PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Healthcare Interventions: Explanation and  Elaboration.” BMJ  (Clinical  Research  Ed.) 339,  no.  jul21  1 (December 4, 2009): b2700–b2700. https://doi.org/10.1136/bmj.b2700.
Maulana,  Delly.  “Budget  Policy  Innovation  Through  Participatory

## Sholeh Hasan Wahid, M. Muhsin
108
Budgeting  In  The  Provincial  Government  Of  Banten.” Jurnal Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek Administrasi 15, no. 1 (June 29, 2018): 97–102. https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.139. Mawardi,  Abi  al  Hasan  Ali  Ibn  Muhammad  Ibn  Habib  al  Basari  al Baghdadi  al. Kitab  Al  Ahkam  Al  Sulthoniyah  Wa  Al  Wilayat  Al Diniyah . Beirut: Dar al Fikr, s.a, n.d.
Muhajirin.  “Konsep  Hutang  Negara  Dalam  Perspektif  Hukum Ekonomi Islam.” Hukum Dan Pranata Sosial Islam 3, no. 6 (2016):
347–58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i06.149. Nomran,  Naji  Mansour,  and  Razali  Haron.  “A  Systematic  Literature
Review  on  Sharī’ah  Governance  Mechanism  and  Firm
Performance in Islamic Banking.” Islamic Economic Studies 27, no.
2  (January  1,  2020):  91–123.  https://doi.org/10.1108/ies-06- 2019-0013.
Nurul  Iman,  Mustofa.  “Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara Berbasis  Hukum  Ekonomi  Syari’ah:  Kritik  Hukum  Islam Terhadap  Undang-Undang  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja Negara Di Indonesia.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015. http://digilib.uinsgd.ac.id/17311/.
Rahmawati,  Lilik.  “Sistem  Kebijakan  Fiskal  Modern  Dan  Islam.” OECONOMICUS Journal of Economics 1, no. 1 (2016). Sambunjak, Dario, Miranda Cumpston, and Chris Watts. “Module 1: Introduction  to  Conducting  Systematic  Reviews.  In:  Cochrane Interactive  Learning:  Conducting  an  Intervention  Review.” Cochrane,
2017. https://training.cochrane.org/interactivelearning/module-1- introduction-conducting-systematic-reviews. Suganda, Delfi, and Teguh Murtazam. “The Value of Local Wisdom in the  Contextualization  of  Budgeting  in  Aceh.” Lambung Mangkurat  Law  Journal 4,  no.  1  (March  30,  2019):  74. https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.85.
Sululing,  Siswadi,  Haruni  Ode,  and  Mohammad  Gifari  Sono. “Financial  Management  Model  Village.” International  Journal  of Applied Business and International Management 3, no. 2 (December 20, 2018): 105–16. https://doi.org/10.32535/ijabim.v3i2.163.