## KAWISTARA
VOLUME 4 No. 3, 22 Desember 2014 Halaman 225-330

## PERFORMANCE E-GOVERNMENT UNTUK PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN SIDOARJO

## Totok Wahyu Abadi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo-Jawa Timur Email:totokwahyu@umsida.ac.id.
Nunung Prajarto Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada

## Budi Guntoro

## Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT
The Innovation of website by local governments can actually be used to improve public services and encourage community  participation  in  development.This  study  aims  to  analyze  and  explain  (1)  the  performance  of e-government,  (2)  participation  in  infrastructure  development,  and  (3)  the  influence  of  the  performance of e-government toward public participation in infrastructure development in Sidoarjo. The method used is explanatory approach with a sample of 233 respondents as the users of the local government of Sidoarjo. Analyzing technique used is multiple regression and path analysis. The results showed that the performance of e-government in Sidoarjo district that includes ease of use, usefulness, web interface, a complementary relationship, as well as public services is categorized as good at 68.81%. Public participation in infrastructure development is regarded as medium category, which is 57.12%. The most dominant community participation is information search, supervision; discussion or public consultation; partnership in the provision of funds, energy, and thought. The performance of e-government significantly influences the participation. Gender also directly affects community participation and indirectly affects participation through the use of e-government.
Keywords: Performance of e-government, Community participation, Development of infrastructure.

## ABSTRAK
Inovasi website oleh pemerintah daerah sesungguhnya dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan publik maupun mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan (1) performance e-government, ( 2) partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur,  dan  (3)  pengaruh performance  e-government terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian survei ini menggunakan pendekatan eksplanatori dengan sampel sebanyak 233 responden sebagai user website pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Teknik penganalisisan yang digunakan adalah analisis Regresi Berganda dan Jalur. Hasil penelitian menyatakan bahwa performance e-government pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang meliputi kemudahan dalam  menggunakan,  kemanfaatan,  tampilan  web,  hubungan  yang  saling  melengkapi,  serta  layanan masyarakat  termasuk  kategori  baik  yaitu  sebesar  68,81%.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan
infrastruktur  termasuk  dalam  kategori  sedang, yakni  57,12%.  Partisipasi  masyarakat  yang  paling dominan adalah pencarian informasi, pengawasan; diskusi  ataupun  konsultasi  publik;  melakukan kemitraan  dalam  penyediaan  dana/barang, tenaga,  dan  pemikiran. Performance  e-government berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Jenis kelamin juga berpegaruh secara langsung  terhadap  partisipasi  masyarakat  serta secara  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap partisipasi melalui penggunaan e-government.
Keywords: Performance e-government, partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur.

## PENGANTAR
Pembangunan  infrastruktur  memiliki peran  yang  sangat  strategis  karena  terkait sekali  dengan  urusan  pelayanan  publik. Dengan  tersedianya  infrastruktur  yang baik  dan  memadai,  moda  transportasi  pun menjadi  lancar  dan  pada  akhirnya  dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan rakyat, mengangkat harkat, dan daya saing daerah di tingkat global.
Infrastruktur  sebagai  salah  satu  sektor pendukung  transportasi  umum  termasuk salah satu kebutuhan masyarakat yang tinggi (Purwanto, 2008). Keniscayaan ter sebut cukup beralasan  karena  kontribusi  masyarakat  ter- hadap layanan tersebut juga tinggi. Sementara kondisi  infrastruktur  di  Kabupaten  Sidoarjo masih  ada  saja  yang  memprihatinkan.  Meski pembangunan  infrastruktur  transportasi berupa  jalan  beraspal  selama  kurun  2006- 2010  mengalami  peningkatan  sepanjang 90,13  km,  namun  kondisi  jalan  yang  rusak juga  masih  sepanjang  134,56  Km  dari  total jalan  kabupaten  917,83  Km.  Jalan  beraspal yang berkondisi sedang sepanjang 301,98 Km (RPJPM Kabupaten Sidoarjo 2010-2014). Agar pembangunan  infrastruktur  menjadi  lebih baik,  perlu  adanya  partisipasi  masyarakat yang  tidak  hanya  sebagai  penerima  manfaat tetapi juga sebagai citizen control . Partisipasi  masyarakat  dalam  pem- bangunan  memerlukan  media  fasilitasi  yang dapat  digunakan  untuk  menghubungkan dengan  pemerintah.  Di  era  konvergensi  tek- nologi  komunikasi  informasi,  media  fasilitasi yang  dapat  digunakan  adalah  website
( e-government ) pemerintah daerah seperti yang termaktub  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Sebagai media fasilitasi dialog publik antara masyarakat dan pemerintah  (G2C)  dalam  hal  pembangunan, hal  terpenting  yang  harus  dikedepankan adalah  keberlanjutan  ( sustainability )  dialog tersebut  di  aras  elite  dalam  perumusan  dan penentuan  kebijakan  yang  terkait  dengan pembangunan infrastruktur.
Secara  teoretis  hasil  akhir  aktivitas  peng- gunaan e-government merujuk pada peningkatan banyak  hal  dalam  kehidupan  masyarakat. Hana  (2008)  menyatakan  sebagai  berikut:  (1) transformasi e-government dapat  digunakan untuk pembangunan masyarakat informasi , (2) meningkatkan iklim  investasi & kompetisi, (3) meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan good  governance ,  (4)  me ningkatkan  partisipasi masyarakat, (5) pembuatan kebijakan baru dan manajemen  pengetahuan,  (6)  meningkatkan akses  dan  kualitas  pelayanan  publik,  dan  (7) efisiensi manajemen sumber.
Penggunaan e-government dalam  kaitan- nya  dengan outcome pembangunan  mem- berikan  keuntungan  dalam  beberapa  hal  di antaranya  sebagai  berikut:  (1)  mendorong pemerintah  untuk  menggunakan  teknologi komunikasi;  (2)  reformasi  sektor  publik  serta membantu  dalam  mobilisasi  penggunaan ICT  yang  berfokus  pada  tujuan  serta  tan- tangan  umum,  (3)  mengidentifikasi  aplikasi TIK  yang  mendukung  reformasi  publik seperti e-procurement , e-inform ,  peningkatan manajemen sumber daya manusia, parti sipasi stakeholder), (4) mengidentifikasi kesen jangan aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan; (5) menjembatani kesenjangan antara pembuat kebijakan  dengan  pelaksana  pembangunan dalam hal manajemen sektor publik, fasilitasi komunikasi  yang  efektif  di  antara  pengelola dalam pengembangan bisnis dan teknologi.
Tentang  pengembangan e-government , Instruksi  Presiden  Nomor  3/2003,  Prawoto (2007),  dan  Noor  (2010)  mengatakan  bahwa pengembangan e-government memiliki  empat kategori  kegiatan,  yakni  persiapan,  pe- matangan,  pemantapan,  dan  peman faatan.

## Totok Wahyu Abadi --  Performance E-Government untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo
Tahap  persiapan  ditandai  dengan  upaya mempersiapkan  sarana  dan  pra sarana,  dasar hukum,  pembuatan  situs  di  setiap  organisasi, sosialisasi  situs  kepada  stakeholder,  serta sumber daya manusia dalam pelayanan berbasis e-government .  Tahap  kedua  adalah  tahap  pe- matangan,  yakni  pengembangan  layanan yang  mencakupi  ke giatan  pembuatan  situs informasi  publik  yang  interaktif,  pengolahan dan  per siapan  penyediaan  konten  informasi serta  pelayanan,  dan  pembuatan  antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain. Tahap  pemantapan  merupakan  tahap ketiga  yang  ditandai  dengan  pengembangan komunikasi  dua  arah  antara  pengguna layanan  atau  warga  berkaitan  dengan  akse- sibilitas  informasi  publik,  pembuatan  situs transaksi  pelayanan  publik,  dan  pem- buatan interoperabilitas aplikasi  maupun  data dengan  lembaga  lain.  Terakhir  adalah  tahap pemanfaatan  yang  ditandai  dengan  akses layanan secara online. Tahap pemanfaatan ini juga ditandai dengan pembuatan aplikasi yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi.
Kecuali  itu, performance  e-government yang dikembangkan haruslah menjadi fokus pemerintah  guna  peningkatan  kualitas  pe- layanan. Performance (kinerja) e-goververn ment dapatlah dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas dapat didefinisikan  sebagai  persesuaian  standar yang  terus  berlaku  baik  proses,  produk, maupun  sumber  daya  manusia.  Kualitas dapat  diukur  melalui  penelitian  masyarakat sebagai konsumen mengenai persepsi tentang mutu suatu produk atau jasa.
Dalam dimensi website, Lociacono (2002) mengategorikan dimensi e-service quality yang dikenal  sebagai  website  quality  (webqual) dengan  empat  belas  dimensi.  Beberapa dimensi  tersebut  dapat  diklasifikasikan menjadi  lima  tingkatan  website,  yaitu  (1) kemudahan dalam penggunaan ( ease of use ), (2) kemanfaatan ( usefulness ), (3) tampilan website
( entertainment ),  (4)  hubungan  yang  saling melengkapi ( relationship comple mentary ), dan (5) layanan kepada pelanggan ( customer services ).
Level  pertama terdapat  dua  dimensi,  yaitu  (1) halaman  web  yang  didesain  mudah  untuk
dibaca dan dipahami ( ease of understanding ) dan (2)  kemudahan  dalam  mengoperasikan  dan pencarian informasi ( intuitive operation ). Tingkatan  kedua meliputi  lima  dimen si, yaitu  (1)  ketersediaan  informasi  yang  akurat dan relevan ( information quality ), (2) kesesuaian informasi  dengan  yang  dibutuhkan  untuk menyelesaikan/mening katkan  tugas  ( meets functional  fit  to–task ),  (3)  terdapat  interaksi komunikasi antara konsumen dengan institusi ( interactivity ),  (4)  terdapat  keamanan  dalam berkomunikasi  serta  kerahasiaan  informasi pribadi  ( trust ),  dan  (5)  terdapat  respon  atas permintaan  ataupun  interaksi  melalui  situs ( response time ).
Jenjang ketiga adalah  tampilan  website ( entertainment ), yaitu tampilan situs memiliki daya  tarik  baik  dari  segi  tata  warna,  letak, tipe  dan  ukuran  mencetak,  jumlah  gambar foto,  grafik,  dan  animasi.  Dimensi  yang dapat  digunakan  untuk  mengukur  sebagai berikut: (1) estetika website, (2) desain situs yang kreatif dan unik, (3) memiliki daya tarik yang  dapat  mempengaruhi  emosional user dalam  menggunakan  website  dan  terlibat secara intens (sering).
Tingkatan keempat adalah  relasi  yang saling melengakapi. Dimensi yang digunakan untuk  mengukurnya  sebagai  berikut:  (1) diizinkannya user untuk melakukan transaksi secara  online,  (2)  keuntungan  relatif  yang diperoleh  user  seperti  berbiaya  murah  dan waktu  yang  relatif  cepat,  dan  (3)  pencitraan di website juga memiliki kompatibel dengan pencitraan  instansi  pemerintah  daerah  di media lainnya. Terakhir adalah website yang dikelola pemerintah dapat digunakan untuk memberikan  pelayanan  secara  baik  kepada masyarakat. Indikator yang dapat digunakan untuk  mengukurnya  adalah  terdapatnya respon  terhadap  pertanyaan  pelanggan, komentar, dan umpan balik ( customer services ).
Indrajit  (2005)  mengatakan  bahwa tujuan akhir dari evolusi e-government adalah meningkatnya  partisipasi  masya rakat  dalam pemerintahan maupun pem bangunan. Melalui e-government ,  publik  dapat  berpartisipasi dalam  1)  memberikan  penilaian  terhadap kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan
Kawistara, Vol. 4, No. 3, Desember 2014: 237-248
atau  yang  telah  di-institusionalisasi  secara bebas dan aktif melalui fasilitas email ataupun mailing list ; 2) mencari data dan informasi yang dibutuhkan untuk proses penunjang aktivitas sehari-hari dari sejumlah website yang dimiliki pemerintah, dan 3) mengikuti beragam dialog atau public  hearing yang  dilakukan  secara on- line melalui internet. Tambouris (2008) menjelaskan bahwa level partisipasi  bermedia  website  terdiri  dari  lima, yaitu (1) e-informing , (2) e-consulting , (3) e-involving ,
(4) e-collaborating ,  dan  (5) e-empowerment . E-informing adalah  tahapan  penyampaian informasi secara online dari pemerintah kepada masyarakat.  Informasi  tersebut  dapat  berupa rencana  kegiatan  ataupun  yang  terkait  dengan kebijakan.  Komunikasi  yang  terjadi  pada  level ini  lebih  bersifat  satu  arah. E-consulting adalah tingkatan partisipasi yang menggunakan saluran dua  arah  yang  bersifat  interaktif.  Pemerintah dalam  tahapan  ini  dapat  me ngonsultasikan atau  mendiskusikan  dengan  warga  atau kelompok  warga  terkait  dengan  kebijakan yang  akan  dirumuskan  atau  permasalahan pembangunan.  Segala  keputusan  yang  terkait dengan kebijakan dalam level ini masih menjadi dominasi  pemerintah. E-involving adalah  level parti sipasi  yang  terjadi  antara  masyarakat dengan  pemerintah  secara  dialogis.  Tahapan ini,  pemerintah  menyampaikan  rencana  yang memungkinkan  untuk  diperbaiki  dan  diubah melalui  forum  diskusi. E-collaboration adalah level partisipasi yang terjadi dalam komunikasi dua  arah  yang  saling  menguntungkan  antara pemerintah  dan  masyarakat.  Warga  dapat berpartisipasi  aktif  serta  memiliki  peran  yang sama  dengan  pemerintah  untuk  melakukan kemitraan  dalam  mengambil  keputusan. Terakhir  adalah e-empowerment ,  yaitu  tingkat partisipasi yang menempatkan keputusan akhir berada  di  tangan  warga.  Pemerintah  hanya mengimplementasikan keputusan yang diambil warga  masyarakat.  Level e-collaboration dan e-empowerment dalam  tataran  partisipasi,  bila disandingkan level partisipasi menurut Arnstein, termasuk  dalam  level  partisipasi  yang  paling tinggi atau disebut dengan partisipasi murni . Namun,  fakta  menunjukkan  sebagai berikut:  (1)  partisipasi  masyarakat  masih
bersifat pseudo ; (2) belum optimalnya komit- men  pemerintah  daerah  dalam  meng- gunakan e-government sebagai  media  inter- aksi  antara  pemerintah  dan  masyarakat serta  pemanfaatannya  untuk  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang  berkelanjutan;  (3)  website  masih  di- anggap  sebagai  alat/teknologi  belaka;  (4) tidak  optimalnya  tindak  lanjut  analisis jabatan terkait dengan kapasitas sumber daya manusia  dalam  menggunakan  teknologi informasi  dan  komunikasi  serta  pelayanan publik yang berkualitas.
Dari  paparan  tersebut  penelitian  ini  secara khusus  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis performance  e-government di  Kabu- paten  Sidoarjo, e-partisipasi masyarakat  dalam pembangunan  infrastruktur,  dan  pe ngaruh performance  e-government terhadap  partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian  ini  didesain  dengan  meng- gunakan metode survei. Pengumpulan datanya dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner. Tujuannya  adalah  memperoleh  informasi tentang  sejumlah  responden  yang  dianggap merepresentasikan  populasi  tertentu.  Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Secara kuantitatif, penelitian akan menjelaskan pengaruh  atau  hubungan  diantara  variabel dengan melakukan uji hipotesis.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Sidoarjo  dengan  total  sampel  sebesar  233 respoden.  Responden  sebagai  sampel  pene- litian ditentukan dengan menggunakan teknik random  sampling  sederhana.  Data  penelitian dikumpulkan  dengan  mengguna kan  angket yang  didistribusikan  kepada  masyarakat pengguna  website  pemerintah  Kabupaten Sidoarjo. Angket disusun de ngan menggunakan variabel-variabel per for mance  e-government dan partisipasi  masya rakat  dalam  pembangunan. Indikator performance  e-government meliputi: (1) ke mudahan penggunaan, (2) kemanfaatan, (3)  tampilan  website,  (4)  hubungan  yang saling  melengkapi,  dan  (5)  layanan  kepada masyaraka. Sedangkan partisipasi masyarakat menggunakan  indikator  sebagai  berikut:  (1) pengaksesan  dan  penyampaian  informasi, (2)  pelaksanaan  konsultasi,  (3)  komunikasi

## Totok Wahyu Abadi --  Performance E-Government untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo
dialogis,  (4)  kolaborasi/kerjasama,  maupun (5)  pemberdayaan/  pengawasan  terhadap pembangunan infrastruktur.
Data dalam penelitian ini menggunakan tiga  teknik  penganalisisan,  yaitu  statistik deskriptif,  regresi  linier  berganda,  dan path analysis .  Sedangkan  hipotesis  penelitian ini  sebagai  berikut:  (1) e-government ber- pengaruh secara signifikan terhadap partisi- pasi masyarakat dalam pembangunan infra- struktur  dan  (2)  karakteristik  masyarakat berpengaruh  secara  langsung  terhadap e-government dan partisipasi masyarakat serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap partisipasi melalui e-government .

## PEMBAHASAN
Performance E-Government
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Performance  e-government dalam  pene- litian ini adalah kualitas pengelolaan teknologi komunikasi  informasi  berbasis  website  yang digunakan  untuk  peningkatan  kualitas pelayanan  dan  partisipasi  masya rakat  dalam pembangunan.  Dalam  konteks  pelayanan publik,  kualitas  website  yang  dikelola  oleh pemerintah  dapat  dilihat  dari  kepuasan penggunanya  (masyarakat).  Grafik  Satu merupakan  hasil  poling  website  pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang me nun jukkan bahwa tampilan  website  menurut  1135  pengunjung termasuk  dalam  kategori  sangat  kurang  dan yang  menyatakan  sangat  baik  sebanyak  850 pengguna.  Sementara  itu  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kualitas  pengelolaan website  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo termasuk dalam kategori baik, yaitu 68,81%.
Grafik 1: Polling Tampilan Website Sumber: Website Kab.Sidoarjo, 2014
Beberapa  aspek  yang  digunakan  untuk mengamati  berkualitas  tidaknya  website diantaranya  adalah  kemudahan  dalam penggunaan  website  seperti  kemudahan pembacaan  dan  pemahaman  informasi  di web,  kemudahan  mencari  informasi,  serta kecepatan  dalam  mendownload  informasi. Kemudahan  dalam  penggunaan  website pe me rintah  Sidoarjo  termasuk  dalam kondisi  sebesar  69,40%.  Aspek  kedua yaitu  kemanfaatan.  Kemanfaatan  website bagi  pengunjung  dapat  diperhatikan  dari beberapa hal seperti keakuratan, kere levanan, dan  kesesuaian  informasi  yang  dibutuh kan pengunjung; keamanan dalam berkomunikasi melalui  website;  serta  terdapat  terdapat tidaknya interaksi antara pemerintah dengan pengguna.  Interaksi  pemerintah  daerah dengan  masyarakat  tersedia  dalam  domain interaktif,  yaitu  buku  tamu  dan  pengaduan masyarakat  (Pusat  Pelayanan  Informasi  dan Pengaduan  Masyarakat/P3M).  Kualitas  ke- man faatan website sebesar 68,33%.

## Grafik 2
Performance e-Government Sumber: Pengolahan Data Primer 2014
Ketiga adalah penataan tampilan. Penataan tampilan  website  dengan  desain  yang  unik, estetis, dan kreatif baik dari segi warna, letak, gambar-gambar, audio, maupun animasi dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Tampilan  website  www.sidoarjokab.go.id sebesar  66,16%.  Interopabilitas  (hubungan yang  saling  melengkapi)  aplikasi  dan  data diantara  SKPD  sebesar  64,48%.  Hubungan aplikasi untuk peningkatan kualitas pelayanan seperti  transaksi  secara on-line pun  dapat dikatakan  masih  sangat  rendah.  Aplikasi  juga masih  terbatas  untuk  pencitraan  pemerintah
Kawistara, Vol. 4, No. 3, Desember 2014: 237-248
daerah melalui pemberitaan-pemberitaan yang ter display di  halaman  web.  Terakhir  adalah pemanfaatan web untuk pelayanan masyarakat juga menunjukkan skor sebesar 75,70%.
Kualitas website pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang termasuk dalam kategori baik tersebut  tampaknya  masih  harus  berbenah menjadi lebih baik sesuai dengan kebijakan nasional mengenai pelaksanaan e-government . Meski pada tahun 2012 pemerintah kabupaten Sidoarjo  mendapatkan  penghargaan  ICT Pura,  pengelolaannya  masih  menunjukkan kekurangan, seperti yang disampaikan oleh Kasubbid Pengolahan Data Elektronik.
“sebenarnya  saya  sungkan  kalo  menceri- takan kondisi pengelolaan web Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo  kepada  sampeyan. Sebab  podo  karo  aku  menceritakan  ke- bobrokan  pemda  Sidoarjo  dewe  walaupun kita  pernah  mendapatkan  ICT  Pura  tahun 2012.  Salah  satunya  adalah  staf  yang memiliki  kompetensi  bidang  IT  dimutasi di  lain  bidang  dan  pemindahannya  tidak berdasarkan  analisis  jabatan.  Kedua, anggaran yang terlalu minim. ” (Sumber: Hasil wawancara, 2014)
Inovasi website dapat digunakan untuk mendorong  dan  meningkatkan  partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat  dalam  penelitian  ini  adalah keterlibatan  seseorang  atau  warga  dalam proses  pembangunan  untuk  mengakses dan  menyampaikan  informasi  ataupun kebutuhannya  melalui  media  website. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat  partisipasi  warga  dalam  proses pembangunan meliputi: (1) pengaksesan dan penyampaian  informasi,  (2)  konsultasi;  (3) dialog, (4) kemitraan, dan (5) pengawasan. Keterlibatan  warga  dalam  proses pembangunan  melalui  media  website  pada penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori cukup/biasa (57,31%). Tingkatan partisipasi yang  tinggi  adalah  penyampaian  dan permintaan informasi (58,45%); pengawasan dan  pemberian  kritik  kepada  kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah  (57,12%).  Pengawasan  dan  kritik sebagai  bagian  dari  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  infrastruktur  dapat diperhatikan  pada  kutipan  mengenai  keru- sakan  jalan  umum  di  wilayah  Sukodono  – Taman – Waru sejak tahun 2011 hingga saat penyampaian  informasi  terakhir  pada  2012 melalui  P3M  on-line  juga  belum  terdapat respon dan tindak lanjut dari dinas terkait.
Gambar 1 Domain Interaktif P3M Kab. Sidoarjo Sumber : P3M dalam www.sidoarjokab.go.id

## Totok Wahyu Abadi --  Performance E-Government untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo
Tingkat  partisipasi  berikutnya  adalah kemitraan  masyarakat  dengan  pemerintah. Partisipasi  masyarakat  dalam  bentuk kemitraan tersebut dapat dilakukan dengan cara mendedikasikan pemikiran, tenaga, serta dana kepada pemerintah daerah.  Kemitraan anggota  masyarakat  dengan  pemerintah dalam  pembangunan  infrastruktur  telah mencapai  56,74%.  Sedangkan  tingkatan partisipasi  berikutnya  adalah  konsultasi publik (53,31%) dan diskusi/dialog (53,40%).

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
Beberapa  faktor  yang  diduga  ber- pengaruh  terhadap  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Sidoarjo, yaitu  karakteristik  individu  seperti  umur, pendidikan,  pekerjaan,  jenis  kelamin,  dan performance e-government. Untuk menganalisis pengaruh tersebut, digunakan penganalisisan dengan  meng gunakan  program  SPSS  16 metode backward regression . Backward regression merupakan metode dalam program SPSS 16 yang  secara  otomatis  menghilangkan  satu per satu variabel bebas yang tidak signifikan berpengaruh.  Hasil  penganalisisan  menun- jukkan  bahwa  karakteristik  individu  dan performance  e-governmen t  berpengaruh  ter- hadap  partisipasi  dalam  pembangunan  di Kabupaten Sidoarjo. Hasil uji anova diperoleh F hitung sebesar 8,244 pada tingkat kesalahan (P)  0,000  lebih  kecil  dari  0,05  dengan  nilai koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar  6,7%.  Di antara beberapa faktor yang ada terdapat dua hal yang paling berpengaruh (secara parsial) terhadap  partisipasi  yaitu  jenis  kelamin  dan performance e-government . Meskipun pengaruh tersebut relatif kecil, keterpengaruhan kedua faktor tersebut dapat dinyatakan pasti.
Tabel 1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
No Variabel Koefisien Regresi T – hitung Sig 1 2 3 (Constant) 43.985 5.344 .000 Egov .199 3.127 .002 Gender .164 2.568 .011
Keterangan N : 233 R : 0,259
R Square: 0,067
Adjusted R Square: 0,059 F hitung: 8,244
Sig F: 0,000 Sig α: 0,05 T tabel: 2,920 Persamaan model : Y = 43,985 + 0,199X1 + 0,164X2
Sumber: Pengolahan Data Primer 2014  dengan Metode Backward Regression
Tabel di atas menjelaskan bahwa variabel bebas seperti e-government dan gender mampu mempresentasikan partisipasi sebagai variabel  terikat  sebesar  6,7%.  Sedangkan sisanya  93,3%  mempresentasikan  pengaruh lain  yang  tidak  menjadi  bagian  dalam model.  Karakteristik  individu,  seperti  jenis kelamin,  memiliki  pengaruh  yang  kurang signifikan  terhadap  partisipasi  seseorang dalam  pembangunan.  Hasil  uji  signifikansi menunjukkan  bahwa  nilai  t  hitung  (2,568) lebih  kecil  dari  t  tabel  (2,920)  pada  taraf kesalahan  sebesar  0,11  lebih  kecil  daripada signifikansi alfa sebesar 0,05. Meski pengaruh gender terhadap partisipasi seseorang dalam pembangunan  relatif  kurang  signifikan, partisipasi masyarakat --- baik berjenis kela- min laki – laki maupun perempuan --- dalam pembangunan akan mengalami peningkatan sebesar  16,4%  bila  dikelola  dan  dimediasi dengan  baik  oleh  pemerintah  Kabupaten Sidoarjo.  Jenis  kelamin  responden  yang terlibat dalam partisipasi bermedia e-government rata-rata adalah laki-laki sebesar 68,9%  dan  perempuan  sejumlah  31,1%. Temuan empirik ini sejalan dengan temuan hasil penelitian Mardiantono (2003), Yulianti (2006),  Setiawan  (2008),  serta  Sandyatma dan Hariadi (2012) yang menyatakan bahwa karakteristik  seseorang  dapat  berpengaruh terhadap partisipasi.
Pengelolaan e-government secara optimal juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan.  Nilai koefisien  regresi e-government sebesar 0,199  mengindikasikan  bahwa  setiap peningkatan  kualitas  media e-government
Kawistara, Vol. 4, No. 3, Desember 2014: 237-248
dapat  meningkatkan  19,9%  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan.  Hasil  uji regresi  menunjukkan  bahwa performance e-government berpengaruh  secara  positif terhadap  partisipasi  masyarakat  sebesar t  hitung  (3,127)  lebih  besar  daripada  t tabel  (2,920)  dengan  taraf  kesalahan  yakni 0,000  lebih  kecil  dari  0,05.  Kajian  empiris ini  tentu  sejalan  dengan  konsep  yang disampaikan  oleh  Melcote  (2001),  Chen
(2003),  Machintos  (2004),  Indrajit  (2005), Purwanto  (2006),  Reitz  (2006),  Hana  (2008), bahwa  transformasi e-government mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta efektif dan efisien (Reitz, 2006; Soetomo, 2009) dalam menyampaikan aspirasi,  saran,  evaluasi,  maupun  kritik. Penyampaian  aspirasi  masyarakat  sebagai bentuk partisipasi kepada pemerintah dapat diperhatikan seperti kutipan berikut:
Bila  disandingkan  dengan  level  parti- sipasi  Arnstein  (Ife,  2008)  yang  terdiri  dari delapan  tangga,  partisipasi  yang  dimediasi e-government dalam  penelitian  ini  terdapat lima  aras  partisipasi.  Kelima  tingkatan partisipasi tersebut seperti yang dikonsepkan Tambouris  (2008),  yaitu e-information, e-consultation,  e-involving,  e-collaborating,  dan e-empowering. Tangga  partisipasi  masyarakat berbasis e-government tersebut  berada  pada dimensi simbolik dan citizen power . Sementara partisipasi masyarakat sebagai pengguna dan pengerahan  atau  yang  bersifat  pseudo  tidak terdapat  dalam  penelitian  ini.  Karenanya, pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  menjadi
lebih  efektif  dan  efisien  bila e-government juga mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## Hubungan Beberapa Faktor
Berpengaruh terhadap Partisipasi Untuk  menjelaskan  hubungan  be- berapa  faktor  seperti  karakteristik  (pendi- dikan,  usia,  gender,  pekerjaan)  dan  media e-government berpengaruh  terhadap  parti- sipasi  masyarakat  dalam  pembangunan infrastruktur  digunakan  analisis  jalur. Analisis  jalur  merupakan  pengembangan dari  analisis  regresi.  Dan  dapat  dikatakan bahwa  analisis  regresi  merupakan  inti  dari analisis jalur.
Gambar 2 Detail Pengaduan Sumber : P3M dalam www.sidoarjokab.go.id

## Totok Wahyu Abadi --  Performance E-Government untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo
Hasil  analisis  jalur  berdasarkan  olahan Amos  20  seperti  yang  tertampak  dalam Gambar  1  menunjukkan  bahwa  variabel bebas yaitu gender dan kinerja e-government berpengaruh  secara  langsung  terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan  pengaruh  langsung  pendidikan dan  pekerjaan  terhadap  partisipasi  masya- rakat  tidak  signifikan.  Kinerja e-govern ment memiliki  pengaruh  lebih  besar  terhadap partisipasi  masyarakat  daripada  gender. Besarnya  pengaruh  kinerja e-government terhadap  partisipasi  masyarakat  memiliki nilai  koefisien  jalur  ( regression  weight ) sebesar  0,19  dengan critical  ratio /t  hitung (2,942)  lebih  besar  dari  t  tabel  (2,920)  pada tingkat kesalahan 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hal  ini  berarti  bahwa  pengaruh  kinerja e-government berpengaruh secara signifikan terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan.  Besarnya  koefisien  regresi tersebut  mengindikasikan  bahwa  setiap peningkatan  kinerja e-government yang  me- liputi  kemudahan  dan  kecepatan  untuk mengakses informasi, kemanfaatan informasi yang didapat, tampilan website yang dikelola
dengan  unik  dan  menarik,  hubungan  apli- kasi  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  me- lakukan  transaksi,  serta  pemanfaatan  web untuk  pelayanan  kepada  masyarakat  dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 0,19 kali. Pengaruh  langsung  variabel  bebas terhadap  variabel  bebas  lainnya  meliputi pengaruh pendidikan terhadap e-government sebesar  -  0,10;  pengaruh  gender  terhadap e-government sebesar  0,02;  dan  pengaruh pekerjaan  terhadap e-government sebesar -0,12.  Variabel  bebas  tersebut  yang  mem- punyai  pengaruh  besar  terhadap  variabel bebas  lainnya  adalah  gender  meskipun pengaruh  tersebut  tidak  signifikan  dengan crtitical ratio /t hitung (2,666) lebih kecil dari t tabel (2,920) dengan tingkat kesalahan 0,008 lebih kecil dari 0,05.
Selain  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan infrastruktur dipengaruhi oleh gender  dan  kinerja e-government ,  partisipasi juga  dipengaruhi  secara  tidak  langsung  oleh gender,  pendidikan,  dan  pekerjaan  melalui kinerja e-government dengan  total  masing –  masing  sebesar  0,172;  -0,091,  dan  -0,055.
pendidikan .00 e2 partisipasi .08 y -.07 gender e3 egov pekerjaan e1 e4 .00 .02 .00 -.17 -.10 .02 -.03 -.12 .19 Chi Square : 2,341 < 7,8147 P : 0,505 > 0,05 GFI : 0,996 AGFI : 0,980 RMSEA : 0,000 TLI : 1,141 Keterangan: : Berpengaruh/mempengaruhi Signifikan : Berpengaruh tidak Signifikan Angka koefisien jalur : Tercantum pada anak panah
Angka koefisien determinasi : Tercantum di atas atau di bawah kotak segi empat

## Gambar 3
Struktur Model Analisis Jalur Hubungan Antarvariabel
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2014 dengan AMOS 20
Kawistara, Vol. 4, No. 3, Desember 2014: 237-248
Meskipun  faktor  pendidikan  dan  pekerjaan berbanding  terbalik  (tanda  minus)  dalam mempengaruhi  partisipasi  dan performance e-government ,  hal  tersebut  menunjukkan bahwa  selain  peningkatan  kualitas  pem- bangunan  infrastruktur  sebagai  bagian dari  pelayanan  publik  menjadi  lebih  baik, pemerintah  Sidoarjo  harus  memperhatikan karakteristik  masyarakat  seperti  pendidikan dan  pekerjaan.  Melalui  pendidikan,  masya- rakat  menjadi  melek  pengetahuan  dan teknologi komunikasi informasi serta mampu bekerja  dan  berpartisipasi  dalam  pem bangu- nan infrastruktur secara lebih baik. Hal senada juga dikonsepsikan oleh Soetomo (2009) bahwa pendidikan  akan  menambah  pengetahuan yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan tentang cara dan teknik dalam melaksanakan pekerjaan. Hal  terpenting  dalam performance e-government yang  dapat  mendorong  peran serta  masyarakat  dalam  pembangunan yaitu adanya respon, koordinasi, dan tindak lanjut  dari  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) terkait yang terintegrasi ( government to  governenment /G2G).  Hambatan  yang selama ini terjadi dan sering muncul adalah 1)  jaringan on-line yang  sering  rusak,  2) mutasi jabatan terhadap staf yang memiliki komptensi bidang IT pemegang kode user dan password , 3) lambatnya respon terkait dengan permintaan dan peyampaian informasi dari masyarakat ke SKPD, dan 4) lamanya disposisi respon yang diberikan pimpinan. Kecuali itu, lemahnya  koordinasi  selalu  menjadi  jargon utama yang menjadi penghambat. Hal sama juga disampaikan informan dari P3M bahwa penghambat  pelayanan  prima  berbasis website  oleh  pemerintah  adalah  lemahnya koordinasi antar-SKPD khususnya di Bagian Telekomunikasi  dan  Informatika  (sumber: hasil  wawancara  dengan  Agung  Wareh, 2011).

## SIMPULAN
Implementasi Instruksi Presiden Nomor 3/2003  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional Pengembangan e-Government guna mendukung  dan  meningkatkan  pelayanan
publik  serta  partisipasi  masyarakat  masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut ditandai  dengan  hasil  temuan  penelitian yang  menunjukkan  bahwa performance e-government masih  dalam  kategori  biasa/ sedang,  baik  dari  aspek  kemudahan  dalam penggunaan, kemanfaatan, tampilan website, interopabilitas nya,  maupun  layanan masyarakat.  Begitu  halnya  dengan  peran serta  masyarakat  dalam  pembangunan yang  dimediasi e-government menunjukkan kualitas yang terkategorikan sedang (57,12%). Kualitas partisipasi masyarakat tersebut dapat diamati  dari  pencarian  dan  penyampaian informasi  melalui  web,  konsultasi,  dialog, kemitraan, dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah. Kajian empiris juga menunjukkan bahwa performance e-government memiliki pengaruh yang positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Begitu halnya dengan karakteristik masyarakat seperti pendidikan, jenis kelamin, dan pekerjaan juga berpenga- ruh  terhadap performance  e-government dan partisipasi  masyarakat  meskipun  tidak terlalu  signifikan.  Karakteristik  masya- rakat  yang  ada,  gender  adalah  faktor yang  berpengaruh  secara  positif  terhadap kinerja e-government dan  partisipasi.  Meski pengaruh performance e-government terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan relatif kecil, faktor – faktor seperti koordinasi yang  lemah  diantara  SKPD,  sumber  daya manusia,  prasarana  teknologi  informasi, kapasitas,  struktur  organisasi,  dan  budaya birokrasi  juga  menjadi  penghambat  kinerja e-government dan partisipasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  Totok  Wahyu.  2014.  Performance e-Government  untuk  Peningkatan Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pem- bangu nan  Infrastruktur  di  Sidoarjo. Penelitian Dikti.
Bappenas,  2008.  Infrastruktur  dan  Pem- bangunan Daerah: Membantu Pengu- rangan Kemiskinan. Jakarta.
Chen, Yu-Che James Perry.. 2003. “Outsour- cing  for  E-Govemment:  Managing

## Totok Wahyu Abadi --  Performance E-Government untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo
for Success” dalam Public Perfor mance &  Management  Review. Vol.  26,  No.4 (June, 2003).pp.404-421. Published by:
ME. Sharpe, Inc.Stable. URL:: http:// www.jstor.org/stable/3381115.
Accessed: 24/05/2010 01:38:
Depkominfo. Rencana Strategis Departemen
Komunikasi  dan  Informatika  2004- 2009.  www.depkominfo.go.id/?pid renstra&cid.  Diakses  23  February 2007.
Hanna, Nagy K. 2010 T ransforming Government and  Building  the  Information  Society:
Challenges  and  Opportunities  for  the Developing  World. Springer  New York: University of Maryland.
Ife,  Jim  dan  Frank  Tesoriero  2008.
Community  Development :  Alternatif
Pengembangan  Masyarakat  di  Era
Globalisasi.  Yogjakarta:  Pustaka Pelajar. Hal: 285-327
Indrajit,  Richardus  Eko,  dkk.  2005. E-Government  in  Action .  Yogjakarta:
Penerbit Audi. Hal: 27-28
Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003 Tentang  Kebijakan  dan  Strategi Nasional  Pengembangan  e-Govern- ment. www.bappenas.go.id. Diunduh 7 November 2008.
Loiacono, Eleanor T; Richard T. Watson; dan
Dale L. Goodhue. 2002. “Webqual:  a
Measure of Website Quality.” Dalam Kenneth  R  Evans  (eds). Marketing Theory  and  Applications .  American Marketing Association/Winter. Vol. 13; Page: 432-438.
Macintosh,  Ann.  2004.  “Characterizing  E-Parti- cipation in Policy-Making.” Proceedings of the 37th Hawaii Interna tional Conference on System Sciences . Dalam http://www. jstor.org/stable/3381113.  diunduh  21 Februari 2010.
Mardiantono,  Toni  2003.  “Identifikasi  Parti- si pasi  Masyarakat  dalam  Pem- bangunan  Jalan  dan  Saluran  Ling- kungan Permukiman Kumuh di Kota Semarang.” Tesis . Semarang: Undip.
Neuman, W. Lawrance. 2006. Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches . Sydney: Pearson.
Noor,  Burharnuddin.  2010.  “Pelayanan Publik  Berbasis  E-Government: Studi  Kasus  Pengaduan  Online, PSB Online, E-Procurement di Kota Banjarbaru  Kalimantan.”  Disertasi. Malang:  Universitas  Brawijaya. Tidak diterbitkan.
Parasuraman,  A  &  Valerie  A,  Zeithami; and  Arvid  Malhotra.  2002.  “Service Quality  Delivery  Through  Website: a  Critical  Review  of  Extant Knowladge”. Journal of The Academy of Marketing Science . Vol. 30 (4), page 362-375
Parasuraman, A & Valerie A, Zeithami; and Arvid Malhotra. 2005. “E-S-Qual: A Multiple  –  item  Scale  for  Assessing Electronic  Service  Quality.” Journal of  Service  Research, Volume  7,  No. X,  Month  2005,  page:  1-2.  DOI: 10.1177/1094670504271156, Sage Publications. Prajarta,  Nunung.  2010. New  Media,  HAM,
dan Ilmu Komunikasi : Aras dan Arus Perhatian  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Gadjah Mada.
Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015.
Purwanto,  Erwan  Agus.2006.  “Pelayanan Publik  Partisipatif”  dalam  Agus Dwiyanto  (ed). Mewujudkan  Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogjakarta:  GMU  Press.  Hal.173  – 222.
Reitz,  John  C.  2006.”E-Government” dalam  The  American  Journal  of Comparative Law. Vol.54, American Law in the 21 st Century: U.S. National Reports  to  the  XVIIth  International Congress  of  Comparative  Law (Fall,2006),pp.733  –  754.  Published by: American Society of Comparative
Kawistara, Vol. 4, No. 3, Desember 2014: 237-248
Stable.  URL:  http://www.jstor.org. Accesed: 24/05/2010 01:29
Sandyatma, Yudhi Harsatriadi dan Sunarru Samsi  Hariadi.  2012.  “Partisipasi Anggota  Kelompok  Tani  dalam Menunjang  Efektivitas  Gapoktan pada  Kegiatan  Penguatan  Lembaga
Distribusi  Pangan  Masyarakat  di Kabupaten Bogor” Kawistara . Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Sekolah
Pascasarjana  Universitas  Gadjah Mada.  Volume  2,  Nomor  3,  22
Desember 2012, hal. 238 – 251.
Setiawan,  Muh.  Arif.  2008.  “Pembangunan Infrastruktur  Perdesaan  dengan
Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Indragiri  Hulu.” Tesis .  Semarang: Undip. Tidak diterbitkan.
Soetomo.  2009. Pembangunan  Masyarakat . Yogjakarta: Pustaka Pelajar Suprawoto. 2007. “Layanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus  KTP  Online,  PSB  Online, dan  E-Procurement  di  Surabaya.” Disertasi . Malang: Universitas Brawijaya. Tidak diterbitkan. Tambouris,  E;  E.  Kalampokis  dan  K.  Tara- banis.2008.  “eParticipation  Rese- arch Project in The European Union:
A  Survey,” International  Journal Electronic Business , vol. 6, No. X.
Tashakkori,  Abbas  &  Charles  Tedlie.  1998. Mixed Methodology: Combining Quali- tative  and  Quantitative  Approach . London: Sage Publications ltd.
Yulianti.  2006.  Partisipasi  Masyarakat  dalam Perbaikan  dan  Pemeliharaan  Ling- kungan Permukiman di Kelurahan Batu Sembilan  Kecamatan  Tanjung pinang Timur.  Tesis.  Semarang:  Universitas Diponegoro. Tidak diterbitkan.
Zeithaml, V.A. Parasuraman, A, & Malhotra. 2002.  “Service  Quality  delivery Through Website: a Critical Review of  Extant  Knowladge”. Journal  of The  Academy  of  Marketing  Science. Vol.30(4), page 362-375