## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM
NOMOR 23 TAHUN 2019
Oleh: Vera Wheny Setijawati Soemarwi 1)
Yudith Ridzkia 2)
Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat 1,2)
E-mail : vera@fh.untar.ac.id 1) yudithyunafilr@gmail.com 2)

## ABSTRACT
In general,  law is  defined as  a set  of rules of  conduct  that regulates and coerces society. A country uses law in every step of the way. Therefore, the law becomes a benchmark for state institutions in carrying out all their affairs. The existence of the Consumer Protection Law is a legal product created  by legislative institutions to  ensure that the law  protects  as well as stipulates the rights  and obligations  of  consumers and business  actors. The problem that is currently being discussed is the distribution of dangerous counterfeit cosmetic products. This research  uses  a  socio-legal  studies  approach  in  examining  the  behaviour  of  cosmetic business  actors  in  e-commerce  media.    This  research  aims  to  analyze  the  consumer protection law due to the use of  dangerous cosmetic products  and the role of  BPOM in  the distribution  of  dangerous  cosmetics  in  Indonesia.  The  results  of  this  research  show  that consumer protection in the distribution of dangerous cosmetics is regulated in the Consumer Protection Law, Health Law, Minister of Health Regulation, BPOM Regulation, and related technical regulations.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, Kosmetik, Konsumen, BPOM

## ABSTRAK
Secara  umum,  hukum  diartikan  sebagai  seperangkat  aturan  tingkah  laku  yang  mengatur  dan memaksa  masyarakat.  Suatu  negara  menggunakan  hukum  dalam  setiap  langkahnya.  Oleh karena  itu,  hukum  menjadi  tolak  ukur  bagi  lembaga  negara  dalam  menjalankan  segala urusannya. Keberadaan  UU Perlindungan Konsumen merupakan produk  hukum  yang dibuat oleh  lembaga  legislatif  untuk  memastikan  bahwa  hukum  melindungi  serta  menetapkan  hak dan  kewajiban  konsumen  dan  pelaku  usaha.  Masalah  yang  sedang  hangat  diperbincangkan adalah  peredaran  produk  kosmetik  palsu  yang  berbahaya.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  socio  legal  studies  dalam  mengkaji  perilaku  pelaku  usaha  kosmetik  di  media  e- commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum perlindungan konsumen akibat penggunaan  produk  kosmetik  berbahaya  dan  peran  BPOM  dalam  peredaran  kosmetik berbahaya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam peredaran  kosmetik  berbahaya  diatur  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen,  UU  Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan BPOM, dan peraturan teknis terkait.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Kosmetik, Konsumen, BPOM

## 1. PENDAHULUAN
Hukum  memiliki  banyak  wajah,  oleh karenanya di kalangan ilmuwan (hukum)
tidak  ada  kesepakatan  yang  tunggal tentang  pengertiannya.  Hukum  dapat dipelajari  baik  dari  perspektif  ilmu
hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi  diantara  keduanya.  Pada umumnya  hukum  diartikan  sebagai seperangkat  rules  of  conduct  yang mengatur dan memaksa masyarakat, juga mengatur  tentang  penyelesaian  sengketa. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI),  konsep  perlindungan hukum,  tidak  lepas  dari  prinsip  negara hukum  yang  merupakan  terjemahan  dari dua  istilah  rechtsstaat  dan rule  of  law.
Prinsip  ini  menegaskan  bahwa  suatu negara  menjalankan  segala  urusannya dengan  mengoperasikan  hukum  sebagai sarananya.  Mengacu  pada  hal  tersebut, maka  setiap  langkah  yang  dilakukan pemerintah,  harus  dilakukan  berdasarkan undang-undang.
Perlindungan  hukum  bagi  seluruh warga  negara  Indonesia,  tanpa  kecuali, terdapat  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Semua  produk  hukum  yang  diciptakan oleh lembaga legislatif harus selalu dapat menjamin  perlindungan  hukum  bagi setiap  orang  dan  memenuhi  tuntutan hukum  dan  keadilan  bagi  masyarakat. Hal  ini  didasarkan  pada  ketentuan mengenai adanya persamaan hukum bagi semua  warga  negara.    Philipus  M. Hadjon  menyatakan  bahwa  perlindungan hukum  merupakan  tugas  suatu  Negara yang tunduk pada hukum. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk
memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.
Indonesia selaku negara yang menciptakan  dan  menjalankan  hukum dalam seluruh penyelenggaraannya mempunyai  tugas  dalam  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  yang tunduk  pada  hukum  yang  telah  dibuat dan  diberlakukan  oleh  negara  Indonesia. Berkaitan  dengan  teori  perlindungan hukum,  Salmond  (1974)  berpendapat bahwa hukum bertujuan
mengintegrasikan
dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam  masyarakat  karena  dalam  suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap  kepentingan  tertentu  dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.
Keberadaan hukum yang akan menetapkan batasan-batasan tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan  oleh  hukum.    Perlindungan hukum  konsumen  itu  sendiri  adalah seluruh  peraturan  perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban  konsumen  dan  produsen  yang timbul  dari  usahanya  untuk  memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan
hukum bagi kepentingan konsumen.
Kehadiran UU Perlindungan
Konsumen  merupakan  suatu  pencapaian negara  Indonesia  dalam  memberikan penjaminan terutama terhadap dilindunginya  hak-hak  warga  negaranya sebagai seorang konsumen. Perlindungan hukum  mempunyai  kaitan  erat  dengan perlindungan  hukum  konsumen  sebab dilandasi pada asas kemanfaatan, keseimbangan, keadilan, dan keselamatan sebagaimana  yang  dipedomani  hukum Indonesia.    Perlindungan  hukum  bagi konsumen sangat penting sebab umumnya  posisi  konsumen  lebih  lemah dibanding  dengan  posisi  produsen.  Oleh karena  itu,  negara  sebagai  rechtsstaat dalam  rangka  melindungi  hak  konsumen sebagai  subjek  hukum  telah  menegaskan kepastiannya dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.
UU Perlindungan Konsumen
memberikan  kedudukan  yang  kuat  bagi konsumen dalam hal terjadi persengketaan  dengan  pelaku  usaha berkaitan dengan produk barang dan/atau jasa  yang  menjadi  objek  transaksi  kedua pihak tersebut. Perlindungan hak konsumen  berkaitan  dengan  kosmetik telah diakomodasi oleh Peraturan BPOM Nomor  23/2019  dan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen.  Permasalahan yang  sedang  hangat  diperbincangkan
adalah  produk  kosmetik  palsu  yang dibuat semirip mungkin dengan kosmetik merek terkenal.
Kemiripan tersebut dimulai dari komposisi,  izin  edar  dan  barcode  yang tertera  di  label  kemasan.  Pemalsuan produk  kosmetik  tersebut  dinilai  sangat berbahaya  bagi  penggunanya  sebab memberikan efek samping seperti breakout  atau  timbulnya  jerawat  seluruh wajah, iritasi  kulit  disertai  rasa  gatal  dan perih  seperti  terbakar  serta  berpotensi besar menyebabkan penggunanya terkena kanker  kulit.  Efek-efek  samping  tersebut sangat jelas dapat mengakibatkan kerugian  yang  besar  untuk  konsumen pengguna kosmetik palsu.
Salah satu contoh kasus yang berhubungan  dengan  peredaran  produk kosmetik  palsu  beratasnamakan  merek ternama yaitu Theraskin. Di mana pelaku usaha (reseller) mengemas dan memperdagangkan  kosmetik  Theraskin yang  tidak  memenuhi  standar  BPOM. Kasus  ini  diawali  ketika  sang  reseller mengemas  kembali  produk  tersebut dengan racikan polos yang tidak mengandung  racikan  asli  dari  produk tersebut.  Kemudian,  menjual  kembali produk Theraskin di Shopee dan Instagram sebagai e-marketplace. Tindakan  pelaku  usaha  tersebut  terbukti dapat  merugikan  hak  konsumen  dan bertentangan  dengan  kewajiban  pelaku
usaha  yang  ada  dalam  UU  Perlindungan Konsumen  dan  Peraturan  BPOM  Nomor 23/2019.
Saat  ini  Pemerintah  telah  melakukan berbagai upaya hukum terhadap pengendalian kosmetika yang mengandung  bahan  berbahaya  melalui pembentukan peraturan perundang- undangan di bidang kesehatan khususnya kosmetika. Pengendalian tersebut meliputi  penerbitan  izin  edar  dan  izin usaha untuk pelaku usaha yang memproduksi maupun memperdagangkan  kosmetik.    Akan tetapi, upaya hukum ini belum memberikan  hasil  yang  optimal,  karena menurut hasil pengawasan yang
dilakukan  terhadap  peredaran  produk kosmetika,  masih  terdapat  beberapa kosmetika  yang  mengandung  bahan berbahaya  yang  dapat  merugikan  dan merusak kesehatan masyarakat.
Dengan latar belakang tersebut di atas, maka  perlu  dikaji  perlindungan  hukum bagi  konsumen  kosmetika,  karena  dapat berdampak  pada  kesehatan  masyarakat dan merugikan masyarakat. Upaya perlindungan  konsumen  harus  dilakukan dalam langkah preventif, yaitu mencegah terjadinya  peredaran  kosmetik  yang mengandung bahan berbahaya dan langkah represif yaitu upaya memberikan efek jera bagi masyarakat yang memproduksi dan mengedarkan
kosmetika serta upaya ganti rugi.
Sesuai  dengan  fungsi  hukum  untuk meningkatkan kepatuhan, upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran  kosmetika  yang  mengandung bahan berbahaya, khususnya yang diperdagangkan  secara  online,  harus dirumuskan  dalam  peraturan  perundang- undangan  dalam  upaya  mewujudkan kepastian  hukum  dan  asas  legalitas  bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemberian perlindungan terhadap kosmetika konsumen dan sebagai legalitas agar masyarakat memperoleh  perlindungan  hukum  atas ganti kerugian yang menimpanya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka Teori

## Teori Perlindungan Konsumen
Pada hakikatnya, hukum perlindungan  konsumen  telah  sejalan sebagaimana yang  disampaikan  oleh Lowe, “... rules of law which recognize the bargaining  weakness  of  the  individual consumer  and  which  ensure  that  that weakness  is  not  uniformly  exploited ” (Yaurwarin, 2020: 38).. Definisi konsumen dikemukakan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy,  yakni  “ Consumers  by  definition include assail ” (Arkisman, 2020: 45).
Pasal  1  angka  1  UU  Perlindungan
Konsumen mengartikan bahwa perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan  guna  menggambarkan  adanya hukum  yang  memberikan  suatu  bentuk perlindungan  kepada  konsumen  apabila ada  kerugian  atas  penggunaan  barang dan/jasa.  Meskipun  undang-undang  yang mengaturnya disebut sebagai UU
Perlindungan  Konsumen,  ini  tidak  berarti pelaku usaha tidak diberikan perlindungan
juga oleh negara, melainkan kedudukannya  seimbang  sebab  eksistensi perekonomian  nasional  didominasi  juga oleh  pelaku  usaha.  Selain  diakomodasi oleh  UU  Perlindungan  Konsumen,  ruang lingkup  hukum  perlindungan  konsumen juga diakomodasi oleh sektor-sektor hukum  lainnya  sebab  sulit  apabila  hanya terbatas  pada  1  (satu)  peraturan  saja (Rahman, 2018: 24).
Abdul  Halim  Barkatullah  (2008: 25) menguraikan hak perlindungan terhadap  konsumen  yang  secara  umum sebagai berikut:
1. Hak mendapatkan pencegahan
kerugian  bagi  konsumen,  baik kerugian  pribadi  maupun  kerugian yang berkaitan dengan harta kekayaan konsumen.
2. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi  yang  jelas  apa  adanya terkait dengan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
3. Hak  mendapatkan  penyelesaian yang patut berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
Selain itu, menurut Shidarta (2006: 61),  ada  prinsip-prinsip  terkait  kedudukan konsumen  dalam  hubungannya  dengan pelaku usaha yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) prinsip, yakni:
1. Let the buyer beware ( caveat emptor )
2. The due care theory
3. The privity of contract
N.H.T.  Siahaan  (2005:  127-128) menjelaskan bahwa Pemerintah ikut andil dalam  hal  ini  untuk  melindungi  para konsumen  dan  masyarakat  Indonesia. Sebenarnya  pemerintah  sudah  membantu melindungi  konsumen  dengan  adanya undang-undang  mengenai  perlindungan konsumen.  Jadi  sebelum  menuntut  hak- haknya  para  konsumen  juga  harus memenuhi  kewajibannya  agar  di  antara produsen  dan  konsumen  tidak  ada  yang dirugikan.

## Teori Tanggung Jawab
Tanggung jawab berarti kewajiban  untuk  memberikan  jawaban yang diperhitungkan atas semua peristiwa dan kewajiban untuk memperbaiki segala kerusakan  yang  mungkin  ditimbulkan.
Dalam  KUH  Perdata,  tanggung  jawab dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  tanggung jawab  berbasis  kesalahan  dan  bebas  dari kesalahan.  Sifat  tanggung  jawab  atas kesalahan  berarti  bahwa  seseorang  harus dimintai pertanggungjawaban karena melakukan  kesalahan  untuk  merugikan orang lain. Di sisi lain, inti dari tanggung jawab  mutlak  adalah  pelaku  usaha  harus bertanggung  jawab  penuh  atas  risiko usaha  karena  konsumen  telah  dirugikan, konsumen  tidak  perlu  membuktikan adanya kerugian itu (Triwulan & Febrian, 2010: 49) .
Sedangkan Arnando Umboh (2018: 27-50)
menurut hukum perlindungan konsumen, dikenal beberapa prinsip tanggung jawab, yakni:
1. Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan adanya unsur kesalahan ( fault liability atau liability  based  on principle )
2. Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan asas praduga ( rebuttable presumption of liability principle )
3. Prinsip  selalu  tidak  bertanggung jawab ( presumption of nonliability )
4. Prinsip  pembatasan  tanggung  jawab ( limitation of liability )
5. Prinsip  tanggung  jawab  mutlak ( strict liability principle atau no-fault liability principle )
Pelaku  usaha  wajib  memberikan ganti  kerugian  kepada  konsumen  ketika
ada  konsumen  yang  merasa  dirugikan akibat membeli, menggunakan dan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan  serta  diperdagangkan  (Dewi, 2015:  67). Tanggung jawab pelaku usaha ini  disebabkan  oleh  kerugian  yang dialami  konsumen  yang  timbul  dari ketidaktelitian dalam memproduksi, tidak sesuai  yang diperjanjikan, atau kesalahan yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha (Usman,  2000:  217). Tanggung  jawab seperti  ini  dikenal  dengan  sebutan tanggung  jawab  produk  atau product liability .  Dalam  konsep  hukum product liability diterapkan strict liability principle sehingga setiap konsumen yang merasa  dirugikan  akibat  produk  atau barang  yang  cacat  dapat  menuntut  ganti rugi  tanpa  harus  mempermasalahkan  ada atau  tidaknya  unsur  kesalahan  dipihak produsen (Septiyati & Nurbaiti, 2019).
Di Indonesia, perlindungan terhadap  konsumen  yang  diatur  secara khusus dalam UU Perlindungan Konsumen  menganut  tanggung  jawab product  liability dengan  semi strict liability sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 19,  Pasal  27,  dan  Pasal  28  UU Perlindungan Konsumen. Pertama, dalam Pasal  19  UU  Perlindungan  Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  ganti  atas  kerusakan  atau kerugian  konsumen.  Kedua,  dalam  Pasal 27 UU Perlindungan Konsumen,
diberikan  pembatasan  tanggung  jawab dimana  pelaku  usaha  dapat  dibebaskan baik  sebagian  maupun  seluruhnya  dari tanggung  jawab  atas  kerugian  yang diderita  konsumen  jika  barang  tersebut tidak diedarkan, cacat timbul di kemudian hari,  dan  diakibatkan  oleh  kelalaian konsumen.
Ketiga,  dalam  Pasal  28  UU Perlindungan  Konsumen,  pembuktian atas  ada  tidaknya  unsur  kesalahan menjadi  beban  pelaku  usaha.  Dari  ketiga pasal  tersebut,  maka  UU  Perlindungan Konsumen  menganut  tanggung  jawab product  liability dengan  semi strict liability karena  tidak  disebutkan  pelaku usaha harus bertanggung jawab dan harus dibuktikan unsur kesalahannya, sedangkan  dalam strict  liability pelaku usaha  bertanggung  jawab  mutlak  tanpa perlu  adanya  pembuktian.  Dianutnya prinsip  tersebut  dalam  pengaturan  UU Perlindungan  Konsumen  memberikan kemungkinan  positif  pada  dilindunginya kedudukan konsumen yang lemah, pembuktian dibebankan kepada produsen, dan konsumen mendapat barang berkualitas  akibat  produsen  dituntut untuk meningkatkan kualitas barang yang diproduksinya (Ariawan & Griadhi, 2012; 4).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didukung  dengan menggunakan kajian sosio-legal  yakni melakukan pemahaman tekstual terhadap  pasal-pasal  dalam  peraturan perundang-undangan mulai dari konstitusi sampai peraturan perundang-undangan pada tingkat yang  paling  rendah.    Studi  sosiolegal merupakan  kajian  terhadap  hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Penelitian  ini  akan  mengkaji  ilmu hukum  maupun ilmu-ilmu  sosial  yang berkaitan  dengan  fokus  penelitian  ini, yaitu pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap  peredaran  produk  kosmetika berbahaya di Indonesia. Serta perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan  kepada  konsumen  produk kosmetika berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.
Data  primer  dan  sekunder  yang dibutuhkan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan    didukung  dengan  hasil wawancara  narasumber.    Data-data penelitian  diperoleh  dari  mendalami Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan  Peraturan  BPOM  Nomor  23 Tahun  2019.  Semua  fakta-fakta  yang terkumpul akan diperiksa secara kritis menggunakan metode dekriptif
analisis  dan  dijelaskan  makna  dan

## implikasinya  terhadap  subjek  hukum
yang bersangkutan.

## 4. HASIL dan PEMBAHASAN
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran  Produk  Kosmetik  Berbahaya Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM Nomor 23/2019
Selama  bertahun-tahun  Indonesia mengalami  berbagai  kendala  dalam  sektor perekenomiannya, salah satunya berhubungan  dengan  pemanfaatan  lahan untuk  usaha.    Hal  ini  dikarenakan  banyak masyarakat  yang  kerap  menyalahgunakan lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  Sulitnya  mendapatkan  lahan untuk usaha, membuat masyarakat mengalihkan  usaha  yang  sebelumnya memerlukan  toko  (offline  store)  menjadi usaha berbasis internet (online store). Saat itu,  hukum  di  Indonesia  belum  mengatur tentang  perlindungan  konsumen.  Kegiatan usaha  online  tersebut  didukung  oleh berbagai sektor transportasi sebagai sarana distribusinya,  salah  satunya  transportasi udara.  Pesawat  terbang  menjadi  pilihan utama sebab alat tersebut unggul dalam hal kecepatan dan jangkauan, terutama menyangkut produk kosmetika yang berasal dari luar negeri.
Indonesia selaku negara yang menciptakan  dan  menjalankan  hukum  di seluruh  kegiatannya  harus  tunduk  pada hukum yang diberlakukan.  Oleh sebab itu,
salah  satu  tugasnya  adalah  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  yang tunduk  pada hukum  yang telah dibuat dan diberlakukan  tersebut.  Dengan  adanya kekuasaan, kekuatan, dan wewenang  yang dimiliki oleh pemerintah maka perwujudan dari  perlindungan  hukum  berkaitan  erat dengan  sanksi  hukum.    Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat serta  hak  asasi  manusia  yang  dilanggar oleh  orang  lain  dan  perlindungan  ini diberikan  kepada  masyarakat  agar  dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang.  Maka  dapat  dikatakan bahwa  perlindungan  hukum  adalah  wujud dari  pelayanan  yang  wajib  diberikan  oleh pemerintah  untuk  memberikan  rasa  aman kepada setiap warga masyarakat.
Perlindungan  hukum  mempunyai kaitan  erat  dengan  perlindungan  hukum konsumen  sebab  dilandasi  pada  asas kemanfaatan, keseimbangan, keadilan, dan keselamatan sebagaimana yang dipedomani  hukum  Indonesia.    Asas-asas tersebut  juga  menjadi  pedoman  dalam melaksanakan UU Perlindungan Konsumen  di  Indonesia.  Perlindungan hukum  bagi  konsumen  sangat  penting sebab  posisi  konsumen  lebih  lemah dibanding  dengan  posisi  pelaku  usaha. Oleh karena itu, negara sebagai rechtsstaat melindungi  hak  konsumen  sebagai  subjek
hukum  dalam  Pasal  4  UU  Perlindungan Konsumen.
Pasal 4 tersebut menegaskan hak-hak yang  diutamakan  bagi  konsumen,  seperti hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang maupun  jasa.  Selain  itu,  konsumen  juga berhak  untuk  memperoleh  informasi  yang benar,  jelas,  dan  jujur  terkait  kondisi  dan jaminan  barang  maupun  jasa  yang  akan diterima.  Dalam  hal  ini,  konsumen  yang dilindungi  adalah  konsumen  akhir,  yaitu pemanfaat  terakhir  dari  suatu  produk. Perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan  guna  menggambarkan  adanya hukum  yang  memberikan  suatu  bentuk perlindungan  kepada  konsumen  apabila ada  kerugian  atas  penggunaan  barang dan/jasa.
Ditinjau dari aspek finansial, peredaran  kosmetik  palsu  yang  berbahaya telah  merugikan.  Ada  2  (dua)  bentuk kerugian,  yaitu:  pertama,  konsumen sudah “tertipu” oleh produk kosmetik yang dijual oleh pelaku usaha. Kedua, konsumen harus mengeluarkan sejumlah uang untuk memperbaiki wajahnya ataupun menyembuhkan  gangguan  kesehatannya yang  diakibatkan  oleh  pengonsumsian kosmetik  palsu  tersebut.  Kerugian  yang
diakibatkan  oleh  produk  yang  digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen seyogyanya  digantikan  kerugian  sesuai dengan  akibat  yang  timbul  atas  tindakan produsen  maupun  pelaku  usaha  yang melakukan  distribusi  atau  jual  beli tersebut.
Hak  konsumen  untuk  memperoleh keamanan dan keselamatan dalam mempergunakan  produk  barang  dan/atau jasa  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha telah  diakomodasi  oleh  Pasal  4  UU Perlindungan  Konsumen.  Maksud  dari Pasal  tersebut  ialah  perlindungan  dari segala  hal  yang  dapat  mengakibatkan hilangnya  rasa  aman dan nyaman dari diri konsumen.  Ini  berarti  peredaran  produk kosmetik  palsu  yang  berbahaya  harus ditanggulangi  dengan  baik  agar  dalam menggunakan produk kosmetik masyarakat bisa tetap terlindungi haknya.
Hak  konsumen  ini  selaras  dengan diaturnya  juga  kewajiban  pelaku  usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  7  UU Perlindungan  Konsumen.  Selain  itu,  Pasal 7  huruf  (e)  UU  Perlindungan  Konsumen mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  memberi kesempatan  kepada  konsumen  untuk menguji,  mencoba  barang  atau  jasa  serta memberikan  jaminan  atau  garansi  atas
penjualan  yang  mereka  perdagangkan. Praktik  ganti  rugi  yang  diberikan  pelaku usaha  kepada  konsumen  dalam  hal transaksi  berlangsung  secara  online  telah dilaksanakan  oleh  salah  satu  narasumber yang diwawancarai oleh penulis, yakni Ibu Vidia  yang  menjelaskan  bahwa  beliau pernah  memberikan  ganti  rugi  kepada seorang  konsumen  yang  menuntut  ganti kerugian  atas  ketidakcocokan  konsumen ketika  menggunakan  produk  kosmetik milik narasumber dengan merek Bogota.
Berkaitan  dengan  tanggung  jawab pelaku  usaha  sebagaimana  diatur  dalam UU  Perlindungan  Konsumen,  diatur  juga perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  untuk dilakukan  pelaku  usaha  berkaitan  dengan produk  barang  dan/jasa  yang  dijualnya sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  8  UU Perlindungan  Konsumen.  Pasal  tersebut pada pokoknya mewajibkan produk kosmetik  yang  dijual  oleh  pelaku  usaha haruslah  memenuhi  standar  sebagaimana dipersyaratkan,  sesuai  dengan  keadaan, jaminan,  dan  kemanfaatan  seperti  yang termuat dalam label produk, sesuai dengan janji  yang  ada  di  label  produk  ataupun klaim  pada  promosi  yang  dilakukan,  serta harus  memuat  secara  lengkap  berbagai keterangan  yang  berkaitan  dengan  produk pada label produk tersebut.
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  ini disebabkan  oleh  kerugian  yang  dialami konsumen  akibat  ketidaktelitian  pelaku
usaha  dalam  memberikan  produk  yang tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan. Teori mengenai tanggung jawab seperti ini dikenal  dengan  sebutan  product  liability. Product  liability  dalam  konsep  hukum menerapkan prinsip strict liability sehingga  setiap  konsumen  yang  merasa dirugikan  akibat  produk  atau  barang  yang cacat  dapat  menuntut  ganti  rugi  tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya  unsur  kesalahan  berada  di  pihak produsen.
Ganti kerugian tersebut dapat berupa pengembalian  uang  atau  penggantian barang dan/jasa yang setara dengan barang dan/jasa  tersebut  dan  dapat  berupa perawatan  atau  santunan.  Pernyataan pelaku usaha harus mengganti rugi apabila terjadi  kerugian yang  dialami  oleh konsumen  dikuatkan  pada  Pasal  45  ayat (1)  UU  Perlindungan  Konsumen  yang memberikan  pengaturan  mengenai  hak bagi konsumen untuk mengajukan gugatan terhadap  pelaku  usaha  melalui  jalur litigasi.    Namun  selain  melalui  jalur litigasi, Pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen  juga  membuka  kesempatan bagi  konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk menyelesaikan  sengketa  antara  keduanya melalui jalur nonlitigasi sesuai kesepakatan  yang  dihasilkan.  Sanksi  yang didapatkan  oleh  pelaku  usaha  kosmetik palsu  yang  membahayakan  konsumen adalah sanksi pidana.
Pada  Pasal  62  ayat  (1)  UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa  pelaku  usaha  yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  13  ayat (2),  Pasal  15,  Pasal  17  ayat  (1)  huruf  a, huruf  b,  huruf  c,  huruf  e,  ayat  (2),  dan Pasal  18  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua  miliar  rupiah).  Dari  seluruh  Pasal yang  disebutkan  tersebut,  pelaku  usaha yang  menjual  kosmetik  palsu  yang membahayakan konsumen telah melanggar perbuatan  yang  dilarang  pada  Pasal  8  UU Perlindungan  Konsumen.  Selain  sanksi yang  diatur  dalam  pasal  di  atas,  pelaku usaha juga dapat  dijatuhi sanksi tambahan sebagaimana dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen.
Mengacu pada analisis yang dilakukan peneliti terhadap Putusan Nomor  39/Pid.Sus/2021/PN.SLW,  peneliti berpendapat  bahwa  pelaku  usaha  produk Theraskin  terbukti  tidak  memiliki  iktikad baik  terhadap  konsumen  kosmetika  sebab telah  menjual  produk  kosmetik  berbahaya yang tidak memiliki izin edar (actus reus). Selain itu, dalam diri pelaku usaha tersebut terbukti  adanya  niat  (mens  rea)  untuk melakukan  perbuatan  tersebut  dengan tujuan  untuk  memperkaya  dirinya  dengan cara  yang  ia  tahu  salah  dan  dapat menimbulkan  gangguan  kesehatan  bagi
penggunanya.  Pelaku  usaha  beralasan bahwa  perbuatannya  tersebut  dipengaruhi oleh faktor ekonomi.
Berkaitan  dengan  pemidanaan  yang dijatuhkan Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN.SLW. yang menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  tersebut mendapat  pidana  penjara  selama  5  (lima) bulan  dan  denda  sebesar  Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Menurut peneliti sanksi tersebut  kurang  dapat  memenuhi  rasa keadilan  terhadap  konsumen  yang  telah dirugi.  Sesungguhnya,  pada  Pasal  197 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan,  pelaku  usaha  dapat diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp1.500.000.000,00  (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Pemidanaan yang dijatuhkan terhadap  pelaku  usaha  pada  putusan tersebut  cenderung  masih  sangat  kecil apabila  diperbandingkan  dengan  ancaman pidananya.  Hal  ini  jelas  tidak  sebanding dengan perbuatannya  yang merugikan dan membahayakan banyak konsumennya ditambah  lagi  dengan  jumlah  keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dari perbuatan  jahatnya  ini.  Dalam  hal  ini perlindungan  hukum  terhadap  konsumen sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan  Konsumen  tidak  berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Bapak Mohammad Hamdan Khakiki yang  diberikan  mandat  oleh  Bapak  Putra Fajar  Sanjaya  selaku  Advokat  pelaku usaha juga berpendapat  bahwa seharusnya perkara  ini  dapat  dibawa  ke  ranah nonlitigasi  sebab merupakan ranah hukum privat  di  mana  melibatkan  konsumen  dan pelaku  usaha  melalui  Badan  Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Namun oleh karena  perkara  ini  didasari  dari  laporan pihak  yang  mencurigai  adanya  penjualan produk  tidak  berizin,  bukan  langsung  dari konsumen  yang  membeli  produk  dan dirugikan  dan  sudah  masuk  ke  ranah pidana  maka  harus  mengacu  kepada hukum acara pidana.
Berkaitan  dengan  UU  Perlindungan Konsumen  yang  menaungi  hubungan  dan transaksi  antara  konsumen  dan  pelaku usaha,  penulis  sependapat  dengan  Bapak Andi  Ahmad  Munajat  selaku  Kepala Bagian Advokasi BPKN yang menyatakan UU Perlindungan Konsumen sudah seharusnya  dilakukan  pembaruan  sebab sudah tidak relevan untuk digunakan pada masa sekarang ini mengingat UU Perlindungan  Konsumen  juga  telah  usang. Hukum yang akan dibentuk adalah hukum yang responsif, yang dapat mengakomodasi  masalah-masalah  yang timbul, masukan-masukan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum  konsumen  dan  kepastian  lingkup perlindungan  konsumen.  Undang-undang
yang  berlaku  saat  ini  tidak  mampu memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen  yang  optimal  berkaitan  dengan transaksi konsumen yang dilakukan secara online melalui e-commerce.
B. Peran  BPOM  RI  Terhadap  Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya di
Indonesia
Dinamika kegiatan usaha di Indonesia  semakin  berkembang  semenjak kemunculan  pasar  berbasis  internet  (e- market),  di  mana  pasar  tersebut  menjadi tonggak bagi pelaku usaha dalam memasarkan  produknya  ketika  pandemi COVID-19 mulai memburuk di Indonesia. keberadaan  virus  tersebut  pertama  kali terdeteksi  pada  masyarakat  Kota  Wuhan, Provinsi  Hubei,  China  tanggal  20  Januari 2020. Semenjak kemunculan virus tersebut,  di Indonesia  sendiri  telah terdeteksi 797,723 kasus. Permasalahan ini sangat  mempengaruhi  berbagai  sektor  di Indonesia, seperti sektor ekonomi. Terjadinya  guncangan  terhadap  sektor ekonomi  di  Indonesia  menyebabkan  para pelaku  usaha  di  Indonesia  berpikir  keras untuk mendongkrak usaha mereka. Seringkali,  pelaku  usaha  yang  tidak mematuhi hukum memilih langkah negatif untuk  memperoleh  keuntungan  besar, salah satunya perdagangan kosmetik palsu.
Seperti  yang  diketahui,  kosmetik palsu  biasanya  dibuat  semirip  mungkin
dengan  merek  terkenal,  seperti  komposisi, izin edar dan barcode yang tertera di label kemasan  padahal  tidak  sesuai  dengan  isi produk  kosmetik  yang  asli  sehingga berbahaya  bagi  penggunanya.  Selain  hal ini  merugikan  brand  yang  dipalsukan, penjualan kosmetik palsu dengan menggunakan brand terkenal sangat merugikan  konsumen.  Efek  samping  bagi konsumen  yang  menggunakan  kosmetik palsu  biasanya  mengalami  breakout  yang tidak  wajar  seperti  timbulnya  jerawat seluruh  wajah,  iritasi  kulit  disertai  rasa gatal  dan  perih  seperti  terbakar  hingga terkena  kanker  kulit  dan  masih  banyak bahaya lainnya  yang dapat mengakibatkan kerugian  yang  besar  untuk  konsumen pengguna kosmetik palsu.
Berdasarkan  Peraturan  BPOM  RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis  Bahan  Kosmetika,  terdapat  bahan- bahan  yang  termasuk  dalam  daftar  bahan berbahaya  yang  dilarang  untuk  digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah  kosmetik  yang  mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan  tubuh  manusia.  Bahan Kimia  Obat  (BKO)  tersebut  antara  lain seperti pewarna merah K3, pewarna merah K10,  asam  retinoat,  merekuri,  obat-obat jenis  antibiotik,  dekasametason  hingga hidrokuinon.
Jadi,  yang  dimaksud  dengan  BKO
dalam  kosmetik  adalah  bahan  kimia  obat yang  dilarang  penggunaanya  dalam  bahan baku  pembuatan  kosmetik,  karena  akan merusak  organ  tubuh  manusia.  Oleh karena  itu,  penggunaan  bahan  kimia  obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan  kosmetik  dilarang.    Dalam  hal ini, sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat  diedarkan  dan/atau  diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan  yang  sudah  ditentukan  oleh BPOM  RI.  Hal  ini  dikarenakan  produk kosmetik  umumnya  mengandung  bahan- bahan kimia pada kosmetik harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi  dapat  bermanfaat  dan  aman bagi pemakainya.
Pengertian  dari  kosmetik  sendiri adalah  suatu  bahan  yang  diperuntukkan bagi  bagian  luar  tubuh  manusia  dengan tujuan untuk
membersihkan, mempercantik, dan memperbaiki penampilan  serta  melindungi  tubuh  pada kondisi  baik.  Sedangkan  berbahaya  atau ilegal  adalah  sesuatu  yang  secara  hukum tidak sah dan bertentangan dengan hukum, di mana hal tersebut dapat merugikan atau berdampak negatif bagi seseorang, misalnya  zat  kimia  berbahaya.  Dalam  hal ini,  kosmetik  berbahaya  diartikan  sebagai bahan-bahan  yang  mengandung  zat  kimia berbahaya yang apabila dikonsumsi berpotensi  besar  merusak  jaringan  tubuh dan  merusak  kulit.  Sebagai  contoh  dapat
saja  kosmetik  tersebut  mengandung  zat pemutih,  pengawet,  obat  keras  dengan dosis  tinggi  dan  bahan  lainnya  yang dilarang oleh Undang-Undang Kesehatan.
Peredaran  kosmetik  palsu  yang berbahaya  hanya  dapat  diakes  oleh konsumen melalui pelaku usaha yang tidak mematuhi  ketentuan  pada  Pasal  8  ayat  (1) dan  Pasal  9  UUPK,  yang  di  mana  pasal tersebut  secara  jelas  melarang  pelaku usaha  untuk  memperdagangkan  barang dengan  kualitas  yang  di  bawah  standar atau  kualitas  yang  lebih  rendah  daripada nilai  harga  yang  dibayar.  Selain  itu, produk  tersebut  hanya  dapat  diakses  dan disalurkan  oleh  pelaku  usaha  yang bertentangan  dengan  pada  Pasal  16 PERMEN  Kesehatan  Republik  Indonesia No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika dan Pasal 2  huruf  c  Keputusan  Kepala  POM  Nomor HK.00.05.4.1745  tentang  ketentuan  izin edar BPOM.
Meskipun  sudah  ada  peraturan  tegas yang  melarang  pelaku  usaha  untuk memperdagangkan  barang  yang  tidak memenuhi  standar  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  tetap  saja  banyak pelaku  usaha  di  Indonesia  bersikukuh untuk memasarkan dan memperdagangkan produk  kosmetik  yang  pada  dasarnya adalah produk ilegal. Kurangnya kesadaran  konsumen  akan  keberadaan BPOM  dan  perannya  dalam  meredam
penyebaran kosmetik berbahaya, menyebabkan  konsumen  di  Indonesia kerap  mengambil  langkah  instan  dalam memilih  produk  kosmetik  yang  ada  di pasaran. Maka dari itu upaya perlindungan terhadap konsumen guna menjamin kepastian  hukum  dan  kelayakan  produk sangat diperlukan.
Dalam  rangka  merealisasikan  upaya tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pembinaan sekaligus pengawasaan  terhadap  terselenggaranya kegiatan  usaha  yang  dapat  mendukung terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  pelaku usaha  dan  konsumen  sesuai  amanah undang-undang  dan  peraturan  lain  yang terkait.  Dalam  hal  ini  pembinaan  yang dimaksud  dilaksanakan  oleh  menteri dan/atau  penjabat  teknis  lainnya  yang terkait  untuk  melindungi  konsumen  dari kosmetik berbahaya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 29 UUPK, diupayakan  agar  terciptanya  hubungan yang  sehat  antara  pelaku  usaha  dan konsumen kosmetik di Indonesia, kemudian  lahir  lembaga  perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang lebih baik  dan  kompeten,  serta  meningkatnya kegiatan  penelitian  dan  pengembangan  di bidang  perlindungan  konsumen  sehingga sumber daya yang dihasilkan juga mendukung pengembangan tersebut.
Sedangkan,  dalam  hal  pengawasan terhadap  peredaran  kosmetik  berbahaya
dilakukan  sepenuhnya  oleh  BPOM  yang ada  di  daerah  setempat.  Seperti  yang diketahui, BPOM bertugas untuk mengawasi  dan  menindaklanjuti  adanya peredaran  produk  substandar,  rusak  atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya yang berisiko  besar  terhadap  kesehatan  dan keselamatan  konsumen.  Oleh  sebab  itu, pada setiap kemasan makanan, obat-obatan dan kosmetik sudah pasti dapat ditemukan nomor izin edar BPOM yang sudah dinilai berdasarkan  hasil  survei,  penelitian  dan pengujian  terhadap  masyarakat.  Apabila suatu  produk  tidak  memiliki  izin  produksi dan  izin  edar  dari  BPOM  maka  BPOM memiliki  wewenang  untuk  menarik  izin produksi terhadap suatu produk.
Peran  BPOM  sangat  krusial  sebab badan  ini  memiliki  tugas  dan  tanggung jawab untuk memastikan produk kosmetik yang  beredar  di  Indonesia  aman  dan berkualitas.  Dalam  menjalankan  tugasnya sebagai regulator, BPOM telah menetapkan  persyaratan  teknis  bahan kosmetik,  tata  cara  pendaftaran  kosmetik, hingga  pengawasan  pemasukan  kosmetik ke  Indonesia.  Adapun  bentuk  pengawasan yang  dilakukan  oleh  BPOM  terdiri  dari dua  bentuk,  yakni  pengawasan  yang dilakukan sebelum suatu produk diproduksi dan sesudah produk dipasarkan. Apabila hasil dari pengawasan menunjukkan  terjadi  penyimpangan  yang membahayakan konsumen, maka
pelakunya  dapat  dikenai  sanksi  sesuai peraturan yang berlaku.

## 5. SIMPULAN
UU  Perlindungan  Konsumen  yang sejatinya memberikan perlindungan hukum  bagi  konsumen  tidak  mengatur secara  khusus  mengenai  jual  beli  barang dan/jasa  yang  tidak  mempunyai  izin  edar. Di  Indonesia  peredaran  produk  tanpa  izin edar  menjamur  di  masyarakat.  Dalam  UU Perlindungan Konsumen hanya memberikan pengaturan mengenai larangan bagi  pelaku usaha untuk  menjual barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  sesuai dengan  standar yang  dipersyaratkan. Sedangkan,  peraturan  yang  secara  khusus mengatur  tentang  penjualan  produk  yang tidak  memiliki  izin  edar  terdapat  pada Pasal  197  Jo.  Pasal  106  ayat  (1)  Undang- Undang  Kesehatan,  Pasal  47  ayat  (1)  Jo. Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  BPOM  Nomor 12  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara Pengajuan  Notifikasi  Kosmetika.  Peran BPOM  sangat  krusial  sebab  badan  ini memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk memastikan produk kosmetik yang beredar di  Indonesia  aman  dan  berkualitas.  Dalam menjalankan  tugasnya  sebagai  regulator, BPOM  telah  menetapkan  persyaratan teknis bahan kosmetik, tata cara pendaftaran  kosmetik,  hingga  pengawasan pemasukan  kosmetik  ke  Indonesia.  Dalam hal  ini,  BPOM  melakukan  pengawasan terhadap  tata  cara  dan  syarat  tersebut.
Pengawasan  tersebut  dilakukan  secara rutin  terhadap  toko-toko  yang  menjual produk-produk kosmetik.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Irianto,  Sulistyowati.  (2011).  Praktik Penelitian Hukum: Perspektif
Sosiolegal. Metode Penelitian
Hukum:  Konstelasi  Dan  Refleksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia .
KULIAH,  I.  IDENTITAS  MATA,  &
PERKULIAHAN,  I.  D.  S.  (2015). Hukum  perlindungan  konsumen.
BUKU AJAR .
Muabezi,  Zahermann  Armandz.  (2017).
Negara Berdasarkan Hukum
(Rechtsstaats)  Bukan  Kekuasaan
(Machtsstaat). Jurnal  Hukum  Dan
Peradilan , 6 (3), 421–446.
Otto, Jan Michiel, Groen, A., de Jonge, H. J.,  Klasen,  E.,  Papma,  H.,  & Slooten,  P.  van.  (2007).  The compatibility  of  sharia  with  the rule  of  law.  Fundamental  conflict: between civilisations? Within civilisations? Or between scholars? Knowledge  in  Ferment,  Dilemmas in Science, Sholarship and Society ,
137–154.
Pakpahan,  Elvira  Fitryani,  Sunarto,  Atika,
&  Ginting,  Dicky  Alfredo.  (2022). Analysis  of  Consumer  Protection Regulations  Against  Unlicensed Cosmetics  by  BPOM.  Case  Study: Etude  House  Cosmetic. LEGAL BRIEF , 11 (2), 1482–1491.
Rahmayani,  Nuzul.  (2018).  Tinjauan Hukum  Perlindungan  Konsumen Terkait  Pengawasan  Perusahaan Berbasis  Financial  Technology  di Indonesia. Pagaruyuang Law
Journal , 2 (1), 24–41.
Shofie,  Yusuf.  (2020). Tanggung  jawab pidana  korporasi  dalam  hukum perlindungan konsumen di Indonesia . PT Citra Aditya Bakti.
Soemarwi,  Vera  Wheni  S.,  Wijaya,
Yeremia,  &  Gunawan,  Arthuro Richie.  (2022).  The  Absence  of Constitutional  Court’s  Decision Follow  Up:  Is  it  A  Loss? Jurnal Konstitusi , 19 (3), 720–740.
Zulfadhli, Zulfadhli, & Ilyas, Muhammad. (2021). Aspek Pemidanaan Terhadap Peredaran Kosmetik
Tidak  Memiliki  Izin  Edar  Di Kabupaten  Bone. Journal  of  Lex Generalis (JLG) , 2 (9), 2362–2376.