## Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

## Ika Novi Nur Hidayati
Alumni Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: ikanovinurh@yahoo.com
Abstrak
Manusia  diciptakan  Allah  SWT  untuk  selalu  berusaha dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  salah  satunya  adalah dengan  bekerja.  Bekerja  berarti  pembayaran  yang  diterima pekerja  selama  ia  melakukan  pekerjaan  atau  dipandang melakukan pekerjaan. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat  al-Mulk  (67):  15,  yang  menjelaskan  bahwa  rizki  yang disediakan  Allah  SWT  harus  dicari  oleh  manusia.  Manusia diperintahkan  berperan  aktif  dalam  mencari  dimana  rizki  itu bisa didapat, bahkan  sampai ke segala penjuru dunia. Antara pengusaha  dengan  pekerja  saling  membutuhkan.  Pengusaha membutuhkan  pekerja  untuk  menjalankan  usahanya  agar tetap    eksis,  sedangkan  pekerja  membutuhkan  pekerjaan tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Dari  itu kemudian  timbul  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan pekerja. Hubungan kerja pun tidak terlepas dari masalah upah. Masalah  pengupahan  merupakan  hal  yang  sensitif  bagi  para pekerja. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus  ditekan  serendah-rendahnya  agar  harga  barangnya nanti  tidak terlalu  tinggi  atau  keuntungannya  menjadi  lebih tinggi.  Bagi  pekerja,  upah  adalah  jumlah  uang  yang diterimanya  pada  waktu  tertentu  atau  lebih  penting  lagi, jumlah  barang  kebutuhan  hidup  yang  ia  dapat  beli  dari  upah itu.  Pekerja  adalah  para  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada perusahaan,  dimana  para  tenaga  kerja  itu  harus  tunduk kepada  perintah  dan  peraturan  kerja  yang  diadakan  oleh pengusaha  (majikan)  yang  bertanggung  jawab  atas lingkungan perusahaannya, tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.
Allah  SWT  menurunkan  syari’at  (hukum)  Islam  untuk mengatur  kehidupan  manusia,  baik  selaku  pribadi  maupun
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...
184
selaku  anggota  masyarakat. 1 Begitu  juga  mengatur  mengenai upah  dalam  hukum  Islam,  yaitu    ijārah  al-‘amal  (
ةرﺎﺟا ﻞﻤﻌﻟا ). Ijārah  al-‘amal  ( ةرﺎﺟا ﻞﻤﻌﻟا
)  adalah  pemilik  jasa  dari  seseorang ajīr  ( ﺮﯿﺟا )  oleh  musta’jir  ( ﺮﺟﺄﺘﺴﻣ ),  serta  pemilikan  harta  dari pihak  musta’jir  ( ﺮﺟﺄﺘﺴﻣ )  oleh  seorang  ajīr  ( ﺮﯿﺟا ).  Dimana  ijārah ) ةرﺎﺟا ( , merupakan  transaksi  terhadap  jasa  tertentu  disertai kompensasi.
2 Dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerja atau manusia dimana  pihak  penyewa  memberikan  upah kepada  pihak-pihak  yang  menyewakan. 3 Dewasa  ini  masalah upah  sering  menjadi  pemicu  hubungan  tidak baik  antara pengusaha  dan  pekerja.  Hal  ini  dikarenakan  salah  satu  pihak ada  yang  merasa  dirugikan  atau  teraniaya  terhadap  upah yang  diberikan  dibanding  dengan  pekerjaan-pekerjaan  yang telah dilakukan. Oleh karena itu, dalam hubungan kerja antara pengusaha dan  pekerja  dilakukan  dengan  akad  tertulis  agar masing-masing  pihak  mengetahui  hak-hak  serta  kewajiban- kewajibannya,  sehingga  hubungan  antara  pengusaha  dan pekerja  dapat  berjalan  baik.  Dengan  adanya  keseimbangan antara  upah  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan, maka hubungan  baik  antara  pengusaha  dengan  pekerja  tetap terjaga.
Kata kunci: Ujrah, Ajīr dan Musta’jir
A.Pendahuluan
Manusia  sering  disebut  sebagai  makhluk  sosial,  makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk yang berbicara atau berpikir. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat  yang  senang  berkumpul  dan  berkelompok,  satu sama lainnya saling membutuhkan. Sebagai makhluk aktualisasi diri, manusia senantiasa berusaha untuk mangaktualkan dirinya
1 Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 65.
2 Taqiyyuddin  an-Nabhani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif Perspektif Islam , Terjemahan Muh. Magfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) hlm. 83.
3 Moh.  Anwar, Fiqh  Islam:  Muamalah,  Munakahad,  Faro’id  dan Jinayah  (Hukum  Perdata  dan  Pidana  Islam  Beserta  Kaidah-Kaidah Hukumnya ), cet. ke-2 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1998), hlm. 76.
dengan  keadaan  agar tidak  ketinggalan.  Sebagai  makhluk  yang berbicara,  manusia  adalah  makhluk  yang  berakal,  yang  selalu berpikir  baik  dalam  ucapan  maupun  perbuatan.  Sebagai makhluk  ekonomi,  manusia  bertujuan  mencari  kenikmatan sebesar-besarnya  dan  menjauhi  ketidaknyamanan  sebisa mungkin. 4 Oleh  karena  itu,  manusia  cenderung  untuk  selalu berusaha mencapai kualitas hidup yang lebih baik, salah satunya dengan  bekerja.  Dari  bekerjalah  manusia  memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  disadari  atau  tidak bahwa  manusia  selalu  berhubungan  antara  satu  dengan  yang lainnya  guna  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. 5 Kaitannya dengan hal itu, Al-Qur’an  selain memberi tekanan yang sangat besar  terhadap  pentingnya  bekerja,  juga  dengan  jelas menunjukkan  bahwa  manusia  diciptakan  di  muka  bumi  untuk bekerja demi kehidupannya. 6 Dalam hubungan kerja,  satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh  dan  akan  mendapatkan  kompensasi  berupa  upah,  serta sebagai  pihak  yang  menyediakan  pekerjaan  yang  disebut majikan.  Dalam  literatur  fiqh  dinamakan  sewa  menyewa  jasa tenaga  manusia,  yang  disebut  akad ijārah  al-‘amal ) ةرﺎﺟا ﻞﻤﻌﻟا
( , yaitu  ijarah  dengan  cara  memperkerjakan  seseorang  untuk melakukan sesuatu.
7
Menetapkan  upah  yang  adil  bagi  seorang  buruh  sesuai kehendak Syari’ah bukan suatu pekerjaan
yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan  dan  dapat  membantu  mentransformasikan  konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap  kelompok  pekerja  dengan  menghilangkan  hak sepenuhnya dari bagian
diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.  Setiap
4 Atang  ABD. Hakim  dan Jaih  Mubarok, Metodologi  Studi  Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 207.
5 Ahmad  Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum  Muamalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-16.
6 Afzalurrahman, Muhammad sebagai  Seorang  Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997), hlm. 286.
7 M.Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam Lembaga Keuangan Syari’ah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 188.
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...
186
pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.
Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan  tidak  pantas  terhadap  pihak  manapun.  Masing-masing pihak memperoleh  upah  yang  sesuai  dengan  kinerjanya  tanpa bersikap  zalim  terhadap  yang  lainnya. 8 Penganiayaan  terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak  berdasarkan  atas  bagian  yang  sah  dari  hasil  kerjasama sebagai  jatah  dan  hasil  kerja  mereka.  Sedangkan  penganiayaan terhadap  majikan  yaitu  mereka  dipaksa  membayar  upah  para pekerja  melebihi  dari  kemampuan  mereka.  Al-Mawardi  dalam al-Ahkām  as-Sultāniyyah berpendapat  bahwa  dasar  penetapan upah  pekerja  adalah  standar  cukup,  artinya  gaji  atau  upah pekerja  dapat  menutupi  kebutuhan  minimum.  Tetapi  tidak semua  penulis  muslim  menyetujui  ini.  Al-Mālikī  mengatakan bahwa  orang-orang  kapitalis  memberikan  upah  kepada  seorang pekerja  dengan  upah  yang  wajar.  Upah  yang  wajar  menurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu hidup  dengan  batas  minimum.  Mereka  akan  menambah  upah tersebut  apabila  beban hidup  bertambah  pada  batas  paling minimum. Sebaliknya, akan menguranginya apabila beban hidup berkurang,  sehingga  menurut  mereka  upah  ditentukan berdasarkan  beban  hidupnya  tanpa  memperhatikan  jasa  atau manfaat tenaga yang diberikan.
Pada  kenyataannya  sering  terjadi  penyimpangan- penyimpangan  dari  ketentuan  norma-norma  hukum  Islam. Padahal  masalah  upah  dalam  kerja  sama  ini  menjadi  penting karena  upah  merupakan  hak  pekerja  sebagai  balas  jasa  dari tenaga  dan  pikiran  yang  telah  dicurahkan  dalam  melaksanakan suatu tanggung jawabnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan sekaligus  menjadi  kewajiban  perusahaan  yang  telah mendapatkan manfaat dari pekerjaannya itu.
8 Afzalurrahman, Muhammad  sebagai  Seorang  Pedagang (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997), hlm. 296.
B.Pengertian dan Dasar Hukum Ijārah ) ةرﺎﺟا ( Ijārah ) ةرﺎﺟا ( , berarti  sewa,  jasa,  atau  imbalan,  yaitu  akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. 9 Menurut  etimologi ijārah ) ةرﺎﺟا
( , adalah  menjual  manfaat. Menurut  ulama  Hanafiah ijārah )
ةرﺎﺟا
( , adalah  akad  atas  suatu kemanfaatan  dengan  pengganti.  Menurut  Ulama  Asy-Syafi’iyah ijārah ) ةرﺎﺟا
( , adalah  akad  atas  suatu  kemanfaatan  yang mengandung  maksud  tertentu,  serta  menerima  pengg  atau kebolehan dengan pengganti tertentu.. 10
Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional, ijārah ) ةرﺎﺟا ( ,
adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa  diikuti    dengan  pemindahan  kepemilikan  barang  itu sendiri. 11 Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut “mu’ajjir” ,  sedangkan  orang  yang  menyewa  disebut dengan “musta’jir” ( ﺮﺟﺄﺘﺴﻣ ),  benda  yang  disewakan  diistilahkan “ma’jūr ” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut “ujrah ”. 12
Sunnah  Rasul  mengenai  dasar  hukum  sewa  menyewa, yaitu:
اﻮﻄﻋ هﺮﺟأﺮﯿﺟﻷْا ﻞﺒﻗ نا ﻒﺠﯾ ﺮﻋ ﺔﻗ 13 أ
Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.”
Implikasi  dari  Sunnah  tersebut  untuk  masa  sekarang adalah bahwa upah dibayarkan pengusaha kepada pekerja tepat pada waktunya. Upah merupakan sesuatu yang sensitif bagi pekerja,  maka  pengusaha  tidak  boleh  menunda-nunda
9 Habib Nazir dan Muh.Hasan, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari’ah , (Bandung: Kaki  Langit, 2004), hlm.4.
10 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah , cet. ke-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 121. 11 http:  //ekiszone.co.cc/  tinjauan-yuridis-pembiayaan-berdasarkan- akad-sewa-menyewa-dalam-praktek-perbankan-syari’ah diakses pada tanggal 1 Mei 2010 pada pukul 12:54.
12 Chairuman  Pasaribu, Hukum  Perjanjian  dalam  Islam, cet.  ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 52.
13 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majjah al-Robi’I al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, juz. II, (Beirut, daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 675.
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...
188
pembayaran upah  tersebut.  Upah  atau ujrah adalah  Dalam hukum Islam ada dua jenis ijārah
) ةرﺎﺟا ( , yaitu: 14 a. Ijārah ) ةرﺎﺟا
(
, yang  berhubungan  dengan  sewa  jasa,  yaitu mempekerjakan  jasa  seseorang  dengan  upah  sebagai imbalan  jasa  yang  disewa.  Pihak  yang  memperkerjakan disebut mustajir , pihak pekerja disebut ajīr , dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.
b. Ijārah )
ةرﺎﺟا ( , yang  berhubungan  dengan  sewa  aset  atau properti,  yaitu  memindahkan  hak  untuk  memakai  dari  aset atau  properti  tertentu  kepada  orang  lain  dengan  imbalan biaya  sewa.  Bentuk ijārah ini  mirip  dengan leasing (sewa) pada  bisnis  konvensional.  Pihak  yang  menyewa (lessee) disebut mustajir ,  pihak  yang  menyewakan (lessor) disebut mu’jir/mu’ajir dan biaya sewa disebut ujrah.
Terkait  dengan  pembagian ijārah ) ةرﺎﺟا ( tersebut,  penyusun lebih memfokuskan pembahasan pada ijārah al-‘amal ( ةرﺎﺟا ﻞﻤﻌﻟا ). Hal  ini  dikarenakan  ada  kaitannya  dengan  objek penelitian yang akan diteliti yaitu tentang pelaksanaan upah tenaga kerja.
Fikih Islam membagi ajīr ( ﺮﯿﺟا ) menjadi 2, yaitu:
1. Ajīr khāşş ( صﺎﺧﺮﯿﺟا ), yaitu orang yang bekerja kepada orang lain dalam jangka waktu  tertentu  secara khusus  dan  akan  mendapatkan  upah  dengan penyerahan dirinyasesuai kesepakatan. 2. Ajīr  Musytarak ( كﺮﺘﺸﻣﺮﯿﺟا ),  yaitu  orang  yang  waktu pelaksanaan kerjanya tidak ditentukan  dan  akan mendapatkan  upah  dengan  cara  penyelesaian pekerjaannya tersebut. 15
Sedangkan Ijārah  al-’amal( ةرﺎﺟا ﻞﻤﻌﻟا )  dibagi  menjadi 2, yaitu: 1) Ijārah khusus Adalah ijārah ) ةرﺎﺟا ( , yang  dilakukan  oleh  seorang pekerja.
Hukumnya, orang yang bekerja tidak
14 Ascarya, Akad  dan  Produk  Syari’ah (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2007), hlm.99.
15 Ridwan, Fiqh  Perburuhan (Yogyakarta:  Grafindo  Utara  Muda, 2007), hlm. 58.
189 boleh bekerja selain dengan orang  yang  telah memberinya upah. Jika, ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. 2) Ijārah Musytarakah Adalah ijārah ) ةرﺎﺟا ( , yang  dilakukan  secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain, seperti para pekerja di pabrik. 16
Menurut  ulama  Hanafiyah,  rukun  ijārah
)
ةرﺎﺟا
( ,  adalah
ījāb dan qabūl . Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun ijārah ) ةرﺎﺟا ( , diantaranya: 17 a. ‘Āqid (orang yang akad)
b. Șīgah akad (ījāb qabūl)
c. Ujrah (upah)
d. Manfaat
Golongan  Syafi’iyyah,  Malikiyyah,  dan  Hanabilah berpendapat bahwa rukun ijārah ) ةرﺎﺟا ( , sebagai berikut:
a. Mu’ajjir atau pihak yang memberikan ijārah
b. Musta’jir atau orang yang memebayar ijārah
c. Ma’qud alaih atau objek yang dijadikan sasaran
d. Șīgah Syarat ijārah ) ةرﺎﺟا ( , terdiri dari 4 macam, yaitu syarat al- in  ‘iqād (terjadinya  akad), syarat  an-nafāż (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim. 18
a. Syarat terjadinya akad
Berkaitan  dengan ‘āqid ,  zat  akad,  dan  tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah,
‘ āqid (orang  yang  melakukan  akad  disyaratkan    harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak diisyaratkan harus baligh.
b. Syarat Pelaksanaan (an-nafāż) Barang harus dimiliki oleh ‘āqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad.
c. Syarat Sah Ijārah ) ةرﺎﺟا ( 16 Rachmad Syafei, Fiqih Muamalah , cet. ke-4 (Bandung: CV Pustaka Setia), 2001, hlm. 134.
17 Rachmad Syafei , Fikih Muamalah ...,hlm. 125.
18 Ibid., hlm. 125.
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...
190
Keabsahan ijārah )
ةرﺎﺟا ( , berkaitan  dengan ‘āqid
(orang yang akad), ma’qūd  ‘alaih (barang yang  menjadi  objek  akad), ujrah (upah),  dan  zat akad ( nafs al-‘aqd), yaitu adanya keridhaan dari kedua belah pihak. d. Syarat lazim Ijarah  adalah  jenis  akad  lazim,  yaitu  akad  yang tidak membolehkan adanya fasakh (batal) pada salah satu pihak.

## C. Pengupahan Dalam Pandangan Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam  pengupahan  termasuk  ke  dalam Ijārah  al-’amal ( ةرﺎﺟا ﻞﻤﻌﻟا ).  Upah  dapat  menjadi  sebab  adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari  harta. 19 Dalam  Al-Qur’an,  besar  minimal  gaji  memang tidak  disebutkan  atau  tidak  ditentukan  secara  terperinci,  tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya.  Sedangkan  besaran  gaji  dalam  Islam  harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang  didasarkan  pada  prinsip  keadilan.  Islam  memberikan perhatian  dengan  menetapkan  tingkat  upah  minimum  bagi pekerja  atau  buruh  dengan  cara  memperhatikan  nilai-nilai kelayakan dari upah.
Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada  jasa  dari  pekerja  atau  buruh  yang  dipengaruhi  oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan  upah  atau  imbalan,  Islam  tidak  memberikan ketentuan  secara  eksplisit,  akan  tetapi  penerapannya  dapat dilakukan  melalui  pemahaman  dan  pemaknaan  terhadap  Al- Qur’an  dan  Hadis  yang  diwujudkan  dalam  nilai-nilai  universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan, diantaranya: 20
19 Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan, cet. ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 99.
20 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Pemikiran Keislaman, cet. ke-4
(Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191.
1. Asas  keadilan  menuntut  agar  gaji  karyawan  dibayar seimbang  dengan  jasa  yang  diberikan  oleh  karyawan  untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Keadilan  distributif  yang  menuntut  para  karyawan  yang melaksanakan    sama  dengan  kemampuan  dan  kadar kerja  yang  berdekatan,  memperoleh  gaji  yang  sama, tanpa  memperhatikan  kebutuhan  hidup  individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.
b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan  gaji  seimbang  dengan  jasa  yang  diberikan, tanpa  dipengaruhi  hukum  penawaran  dan  permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha. 2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya  kebutuhan  pokok  pekerja  atau  buruh  dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata. a. Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat, yaitu: 1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain  dalam  Al-Qur’an dan  sunah  Rasul.  Pada  dasarnya  prinsip  ini  telah diterapkan oleh  pengusaha  dan  karyawan, karena  telah terjadi  hubungan  kerja,  dimana hubungan kerja  itu  merupakan  salah  satu bentuk muamalat. 2. Muamalat  dilakukan  atas  dasar  sukarela,  tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Pada  prinsip  ini, antara  pengusaha  dan  karyawan  tidak  ada  unsur paksaan. 3. Muamalat  dilakukan  atas  dasar  pertimbangan mendatangkan  manfaat  dan  menghindari  mudharat dalam hidup masyarakat. Pada prinsip ini, hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan  karyawan saling  bermanfaat.  Bagi  pengusaha,  dengan adanya karyawan yang bekerja  di  tempatnya,  maka  usaha yang dijalankan akan tetap bertahan  dan  maju. Bagi karyawan, dapat menerima upah atau gaji sebagai
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...
192
tambahan pemasukan sehingga dapat meningkatkan  taraf  hidupnya  dan  karyawan  pun mendapatkan pangalaman kerja. 4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari  unsur-unsur  penganiayaan,  unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. 21
Prinsip-prinsip  di  atas  ditambah  beberapa  asas muamalat oleh Juhaya S. Praja, yaitu: 1. Asas tabādul al-manāfi’ ( لدﺎﺒﺗ ﻊﻓﺎﻨﻤﻟا ) Maksudnya  adalah  asas  saling  bekerja  sama  dengan tujuan untuk dapat saling memberikan manfaat menuju pada kesejahteraan  bersama.  Hubungan  kerja  antara pengusaha dan karyawan saling bermanfaat. 2. Asas pemerataan Maksudnya  adalah  penerapan  prinsip  keadilan  dalam bidang  muamalat  yang  menghendaki  agar  harta  itu tidak  hanya  dikuasai  oleh  segelintir  orang  sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat,  baik  kaya  maupun  miskin.  Asas  ini menyangkut  tentang  prinsip  keadilan  dalam  bidang muamalat.
3. Asas ‘an tarādin atau suka sama suka ( ﻦﻋ ضاﺮﺗ ) Asas  ini  merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di  atas.  Asas  ini  menyatakan  bahwa  setiap  bentuk muamalat  antar  individu  atau  antar  pihak  harus berdasarkan  kerelaan  masing-masing.  Baik  kerelaan dalam  transaksi  muamalat  maupun  kerelaan  dalam menerima  atau  menyerahkan harta  yang  menjadi objek  perikatan  dan  lainnya.  Dalam  hal  ini  antara pengusaha  dengan  pekerja  tidak  ada  unsur  paksaan. Pengusaha  tidak  memaksa  pekerja  untuk  bekerja  di tempatnya  dan  pekerja  tidak  ada  paksaan  untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu.
4. Asas ‘adam al-garar ( مﺪﻋ رﺮﻐﻟا )
Maksudnya  adalah  setiap  bentuk  muamalat  harus tidak  boleh  ada  tipu  daya  atau  sesuatu  yang
21 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-Asas  Hukum  Muamalat (Hukum Perdata Islam), cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.
pelaksanaannya  dapat  menimbulkan  adanya  kerugian pada  pihak  lain  sehingga  menimbulkan  adanya ketidaksukaan.
5. Asas al-birr wa at-taqwā (
ﺮﺒﻟا ىﻮﻘﺘﻟاو ) Asas ini menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat  dan  pertukaran  manfaat  itu  dalam  rangka pelaksanaan  saling  menolong  antar  sesama  manusia untuk  kebajikan  dan  ketakwaan  dalam  berbagai macamnya.  Jadi,  apabila  suatu  transaksi  muamalat bertentangan  dengan  tujuan-tujuan  kebajikan  dan ketakwaan,  maka  tidak  dibenarkan  dalam  hukum Islam.Semua  bentuk  muamalat  baik  dalam  bentuk saling  suka  sama  suka  atau  dalam  bentuk  kerja  sama lain sekalipun diadakan dengan cara saling menguntungkan tetapi tidak dalam rangka al-birr wa taqwa maka terlarang. Dalam hal ini, pengusaha dan karyawan mempunyai hubungan kerja yang baik.
6. Asas musyarakah ( ﺔﻛرﺎﺸﻤﻟا ) 22
Asas  musyarakah  menghendaki  bahwa  setiap  bentuk muamalat  merupakan musyarakah ,  yakni  kerjasama antar  pihak  yang  saling  menguntungkan,  bukan  saja bagi  pihak  yang  terlibat  melainkan  juga  bagi keseluruhan masyarakat.  Semua  bentuk  kerja  sama itu  harus  melibatkan  semua  pihak  secara  luas  yang harus ikut merasakan kemanfaatnnya.
Ijārah al-’amal ( ةرﺎﺟا ﻞﻤﻌﻟا )  tidak  terlepas  dari  unsur  upah (ujrah) .  Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran  bahwa  upah  merupakan  mediasi  mencari  harta. 23 Dalam  al-Qur’an,  besar  minimal  gaji  memang  tidak  disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT  mewajibkan  kepada  seseorang  (pengelola  perusahaan) untuk  membayar  gaji  karyawan  yang  dipekerjakannya. Sedangkan  besaran  gaji  dalam  Islam  harus  ditetapkan  melalui
22 Juhaya  S.  Praja, Filsafat  Hukum  Islam, cet.  ke-1  (Bandung:
Yayasan Piara, 1993), hlm. 173.
23 Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan  Tujuan, cet.  ke-1 (Yogyakarta:  Magistra  Insania  Press,  2004),  hlm.  99.
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...

## 194
kesepakatan  antara  karyawan  dan  pengusaha  yang  didasarkan pada  prinsip  keadilan.  Islam  memberikan  perhatian  dengan menetapkan  tingkat  upah  minimum  bagi  pekerja  atau  buruh dengan  cara  memperyhatikan  nilai-nilai  kelayakan  dari  upah. Tingkat upah minimum dapat dipahami dari firman Allah:
ّنا ﻚﻟ عﻮﺠﺗ ّﻻا ﺎﮭﯿﻓ ﻻو ىﺮﻌﺗ و ﻚًﻧا ﻻ اًﺆﻤﻈﺗ ﺎﮭﯿﻓ ﻰﺤﻀﺗﻻو 24 Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  upah  diberikan  sesuai dengan pekerjaan- pekerjaan  yang  dilakukan.  Upah  tersebut diukur dari kebutuhan pokok para pekerja.
Islam juga
menjelaskan  bahwa  upah  tersebut  diberikan  secara  adil. Sebagaimana Firman Allah SWT tentang prinsip keadilan:
ﻖﻠﺧو ﷲ تﻮﻤﺴﻟا ضرﻻاو ﻖﺤﻟﺎﺑ ىﺰﺠﺘﻟو ﻞﻛ ﺲﻔﻧ ﺎﻤﺑ ﺴﻛ ﺖﺒ ﻢھو ﻻ نﻮﻤﻠﻈﯾ 25
Dalam  ayat  tersebut  Allah  SWT    memerintahkan  kepada manusia agar tidak saling  menganiaya  atau  merugikan  antar satu dengan yang lainnya. Allah SWT juga
memerintahkan manusia  agar  bersikap  adil  dan  berbuat  kebajikan/kebaikan, memberi bantuan  kepada  kerabat,  dan  melarang  perbuatan keji. Seperti yang dijelaskan dalam ayat  di  bawah  ini,  yang berbunyi:
نا ﷲ ﺮﻣﺄﯾ لﺪﻌﻟﺎﺑ نﺎﺴﺣﻻاو ئﺎﺘﯾاو ىذ ﻰﺑﺮﻘﻟا ﻰﮭﻨﯾو ﻦﻋ ا ءﺎﺸﺤﻔﻟ ﺮﻜﻨﻤﻟاو ﻲﻐﺒﻟاو ﻢﻜﻈﻌﯾ ﻢﻜﻠﻌﻟ نوﺮﻛﺬﺗ 26
Dalam  hal  ini  adil  adalah  menggambarkan  keseimbangan dan keharmonisan. Nilai-nilai  keadilan  menuntut  antara  lain agar orang memberikan kepada orang lain
sesuatu yang menjadi  haknya.  Oleh  karena  itu,  dalam  prinsip  keadilan  tidak terlepas dari dari keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Sistem  pembayaran  upah  ini  sangat  penting  dalam  soal upah  mengupah  karena  dengan  sistem  ini  akan  memperjelas
24 Thaha (20): 118-119.
25 Al-Jātsīyah (45): 22.
26 An-Nahl (16): 90.
kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Beberapa cara mengenai sitem pembayaran upah, diantaranya: a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran  upah  menurut  jangka  waktu  yang  telah diperjanjikan  sebelumnya.  Misalnya,  upah  jam-jaman,  per- bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.
b. Sistem  pembayaran  upah  borongan,  yaitu  sistem  pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan  tertentu  secara  menyeluruh  Sistem  pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan  melalui  yang  dilakukan  terhadap  harga  barang yang dihasilkan. c. Sistem  pembayaran  upah  permufakatan,  yaitu  sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok  buruh  atau  pekerja  yang  selanjutnya  akan dibagikan di antara mereka sendiri. d. Sistem  upah  bagi  laba  atau  partisipasi,  yaitu  sistem pembayaran  upah  yang  memberikan  buruh  atau  karyawan bagian  dari  laba  yang  diperoleh  majikan  atau  perusahaan  di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
e. Sistem  upah  dengan  skala  berupah,  yaitu  sistem  pemberian upah  yang  didasarkan  pada  keadaan  harga  pasaran  dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
f. Sistem  upah  indeks,  yaitu  sistem  pembayaran  upah  yang besarnya disalurkan pada  indeks  biaya  hidup  rata-rata dari  buruh  atau  pegawai  yang  bersangkutan,  yang  tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.
27
Sistem  pembayaran  upah  juga  tidak  terlepas  dari komponen-komponen  upah  dan  bukan  komponen  upah. Komponen upah terdiri dari: 28
a. Upah  pokok:  imbalan  dasar  yang  dibayarkan  kepada  buruh menurut  tingkat  atau  jenis  pekerjaan  yang  besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
b. Tunjangan  tetap:  suatu  pembayaran  yang  teratur  berkaitan dengan  pekerjaan  yang  diberikan  secara  tetap  untuk buruh dan  keluarganya  yang  dibayarkan  bersamaan  dengan  upah
27 A. Ridwan  Halim, Hukum  Perburuhan dalam  Tanya  Jawab , (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 84-87.
28 Djumialdji,  F.X., Perjanjian  Kerja ,  cet.  ke-4,  (Jakarta:  PT.  Bumi Aksara, 2001), hlm. 39-83.
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...
196
pokok,  seperti  tunjangan  kesehatan,  perumahan,  makan, transport,dapat  dimasukkan  ke  tunjangan  pokok    asal  tidak dikaitkan  dengan  kehadiran  buruh,  maksudnya  tunjangan tersebut  diberikan  tanpa  mengindahkan  hadir  atau  tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok.
c. Tunjangan  tidak  tetap:  suatu  pembayaran  yang  secara langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan  dengan  buruh  dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok, seperti  tunjangan  transport    diberikan  berdasarkan kehadirannya.
Hak  dan  kewajiban  adalah  dua  sisi  yang  saling berhubungan  timbal  balik  dalam  suatu  transisi.  Hak  salah  satu pihak  merupakan  kewajiban  bagi  pihak  lain,  begitu  pula sebaliknya  kewajiban  satu  pihak  menjadi  hak  bagi  pihak  yang lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui keberadaannya dalam hukum Islam.
Hak-hak  dan  kewajiban  para  pekerja  hendaklah  jelas  agar  para pekerja  menjalankan  pekerjaan  mereka  sebagaimana  mestinya dan dapat dilakukan pengawasan terhadap para pekerja. Adapun hak-hak pekerja atau ajīr ( ﺮﯿﺟا ).
a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
b. Dia  tidak  boleh  diberi  pekerjaan yang  melebihi  kemampuan fisiknya dan jika suatu waktu  dia  dipercayakan  menangani pekerjaan yang sangat berat maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak atau kedua- duanya.
c. Dia  harus  diberi  pengobatan  yang  tepat  jika  sakit  dan membayar biaya  pengobatan yang sesuai pada saat itu.
d. Penentuan  layak  harus  dibuat  untuk  membayar  pensiunan bagi para pekerja.
e. Para  majikan  harus  didorong  mengeluarkan  shodaqahnya (sumbangan sukarela) terhadap  pekerja  mereka  dan anak-anaknya. f. Mereka  harus  membayar  dari  keuntungan  asuransi pengangguran yang berasal dari dana zakat. g. Mereka  harus  ganti  rugi  yang  sesuai  atas  kecelakaan  yang terjadi dalam pekerjaan.
h. Barang-barang  yang  dimuat  dalam  pabrik  harus  diberikan kepada mereka secara gratis  atau  menjual  kepada  mereka dengan biaya yang lebih murah. i. Mereka  harus  diperlakukan  dengan  baik  dan  sopan  serta dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja. j. Mereka  harus  disediakan  akomodasi  yang  layak  agar kesehatan dan efisiensi kerja para karyawan tidak
terganggu.
29
Hak-hak dan kewajiban para pekerja hendaklah jelas agar para  pekerja  menjalankan  pekerjaan  mereka  sebagaimana mestinya  dan  dapat  dilakukan  pengawasan  terhadap  para pekerja. Adapun hak-hak pekerja atau ajīr ( ﺮﯿﺟا ).
a. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
b. Dia  tidak  boleh  diberi  pekerjaan  yang  melebihi  kemampuan fisiknya  dan  jika  suatu  waktu  dia  dipercayakan  menangani pekerjaan  yang  sangat  berat  maka  dia  harus  diberi  bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak atau kedua- duanya.
c. Dia  harus  diberi  pengobatan  yang  tepat  jika  sakit  dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
d. Penentuan  layak  harus  dibuat  untuk  membayar  pensiunan bagi para pekerja.
e. Para  majikan  harus  didorong  mengeluarkan  shodaqahnya (sumbangan  sukarela)  terhadap  pekerja  mereka  dan  anak- anaknya.
f. Mereka  harus  membayar  dari  keuntungan  asuransi pengangguran yang berasal dari dana zakat.
g. Mereka  harus  ganti  rugi  yang  sesuai  atas  kecelakaan  yang terjadi dalam  pekerjaan.
h. Barang-barang  yang  dimuat  dalam  pabrik  harus  diberikan kepada  mereka  secara  gratis  atau  menjual  kepada  mereka dengan biaya yang lebih murah.
i. Mereka  harus  diperlakukan  dengan  baik  dan  sopan  serta dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
j. Mereka  harus  disediakan  akomodasi  yang  layak  agar kesehatan  dan  efisiensi  kerja  para  karyawan  tidak terganggu. 30
29 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi  Islam Terjemah  Soeroyo  dkk., cet. ke-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.361.
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...

## D.Pengupahan Dalam Pandangan Hukum Positif
Pengupahan  diatur  dalam  hukum  perburuhan.  Hukum perburuhan  adalah  himpunan  peraturan,  baik  tertulis  maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada  orang  lain  dengan  menerima  upah. 31 Secara  umum  upah adalah  pembayaran  yang  diterima  buruh  selama  ia  melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah  itu  adalah  biaya  produksi  yang  harus  ditekan  serendah- rendahnya agar  harga  barangnya  nanti  tidak  terlalu  tinggi  atau keuntungannya  menjadi  lebih  tinggi.  Bagi  karyawan,  upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi: jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu. 32
Berdasarkan materi perkuliahan Hukum Perburuhan, upah dalam  hukum  positif  di  Indonesia  diatur  oleh  ketentuan- ketentuan sebagai berikut:
1. 1320 KUHPerdata tentang perjanjian.
2. Undang – Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Perlindungan  upah,  serta  peraturan-peraturan lainnya.
Buruh  adalah  para  tenaga  kerja  yang  bekerja  pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah  dan  peraturan  kerja  yang  diadakan  oleh  pengusaha (majikan)  yang  bertanggung  jawab  atas  lingkungan perusahaannya,  untuk  tetap  mana  tenaga  kerja  itu  akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  yang dimaksud  dengan  upah  adalah  hak  karyawan/buruh  yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  kepada  karyawan/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan,  termasuk
30 Ibid ., hlm.361. 31 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 1992), hlm. 20.
32 Zainal  Asikin,  dkk., Dasar-Dasar  Hukum  Perburuhan (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.87.
199
tunjangan  bagi  karyawan/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 33
1. Bentuk dan Jenis upah
Menurut buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, upah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Mengenai jenis- jenis  upah  dijelaskan  pula  dalam  dasar-dasar  perburuhan yang meliputi:
a. Upah  Nominal,  adalah  sejumlah  uang  yang  dibayarkan kepada  pekerja/karyawan  yang  berhak  secara  tunai sebagai  imbalan  pengerahan  jasa-jasa  atau  pelayanannya sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam perjanjian kerja.
b. Upah  nyata (Real  Wages) ,  adalah  uang  yang  nyata  yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja/karyawan yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari: 1. besar kecilnya jumlah uang yang diterima, 2. besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan. c. Upah Hidup, adalah upah yang diterima pekerja/karyawan relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya, melainkan  juga kebutuhan sosial dan keluarganya. d. Upah  Minimum,  adalah  upah  terendah  yang  akan dijadikan standar oleh  pengusaha  untuk  menentukan upah  yang  sebenarnya  dari  pekerja/karyawan  yang bekerja di perusahaanya. e. Upah wajar (Fair Wages), adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja/karyawan sebagai  imbalan  jasa-jasanya  pada  perusahaan.  Upah wajar sering dipengaruhi oleh:
1. kondisi negara pada umumnya,
2. nilai upah rata di daerah mana perusahaan itu berada,
3. peraturan  perpajakan,  standar  hidup  para  buruh  itu sendiri,
4. undang-undang mengenai upah khususnya,
5. posisi  perusahaan  dilihat  dari  struktur  perekonomian negara.
33 Pasal 1 ayat (30).
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...

## 200
Bila  dipandang  dari  sudut  nilainya  upah  dibedakan menjadi  upah  nominal,  yaitu  jumlah  yang  berupa  uang dan  upah  riil,  yaitu  banyaknya  barang  yang  dapat  dibeli dengan jumlah uang itu. 34 Bagi buruh yang penting ialah upah riil, karena dengan upahnya itu harus mendapatkan cukup barang yang diperlukan untuk kehidupannya.

## 2. Dasar Penetapan Upah
Upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, dalam peraturan majikan, dalam peraturan upah,  atau  dalam  perjanjian  perburuhan.
35 Ada kemungkinan  bahwa  dalam  perjanjian  atau  peraturan  tidak terdapat ketentuan mengenai upah itu. Dalam hal demikian itu, pekerja berhak atas upah yang biasa pada waktunya.
Menetapkan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari’ah bukanlah pekerjaan mudah. Kompleksitas permasalahannya adalah terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan  dalam  membantu  mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam  menetapkan  upah  seorang  majikan  tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan  menghilangkan  hak  sepenuhnya  dari  bagian  diri mereka.  Upah  ditetapkan  dengan  cara  paling  tepat  tanpa harus  menindas  pihak  manapun.  Setiap  pihak  memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan  terhadap  pihak  lain.  Upah  ditetapkan  dengan suatu  cara  yang  paling  layak  pada  tekanan  tidak  pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh  upah  yang  sesuai  dengan  kinerjanya  tanpa bersikap  zalim  terhadap  yang  lainnya. 36 Penganiayaan terhadap  para  pekerja  berarti  bahwa  mereka  tidak  dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil  kerjasama  sebagai  jatah  dan  hasil  kerja  mereka. Sedangkan  penganiayaan  terhadap  majikan  yaitu  mereka
34 Iman  Soepemo, Pengantar  Hukum  Perburuhan (Jakarta:  PT. Ikrarabadi, 1992), hlm. 130-131.
35 Iman  Soepomo, Hukum  Perburuhan  Bidang  Hubungan  Kerja (Djambatan: Karya Unipres, 1975), hlm. 98.
36 Afzalurrahman, Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Jakarta:
Yayasan Swarna Bhumy, 1997), hlm. 296.
dipaksa  membayar  upah  para  pekerja  melebihi  dari kemampuan mereka.
Teori-teori  yang  dipergunakan  sebagai  dasar  penetapan upah adalah: 37
a. Teori upah normal, oleh David Ricardo Upah  ditetapkan  dengan  berpedoman  kepada biaya-biaya  yang  diperlukan  untuk  mengkongkosi segala keperluan hidup pekerja atau karyawan. b. Teori undang-undang Upah Besi, oleh Lessale Menurut  teori  ini  upah  normal  di  atas  hanya memenangkan majikan atau pengusaha saja, sebab kalau  teori  itu  yang  dianut  mudah  saja  pengusaha itu akan mengatakan “Cuma itu kemampuan tanpa berpikir  bagaimana  susahnya  buruh  itu.”  Oleh karena itu, menurut teori itu, buruh harus berusaha menentangnya  (menurut  teori  upah  itu)  agar  ia dapat mencapai kesejahteraan hidup. c. Teori dana upah, oleh Stuart Mill Senior Menurut  teori  ini,  pekerja  atau  karyawan    tidak perlu menentang seperti yang disarankan oleh teori undang-undang  upah  besi,  karena  upah  yang diterimanya  itu  sebetulnya  adalah  berdasarkan kepada  besar  kecilnya  jumlah  dana  yang  ada  pada masyarakat.  Jika  dana  ini  jumlahnya  besar  maka akan  besar  pula  upah  yang  diterima  karyawan, sebaliknya  kalau  dana  itu  berkurang  maka  jumlah upah yang diterima karyawan pun akan berkurang. Teori-teori yang lainnya, seperti: 38 1. Teori Upah Etika
Merupakan  teori  dari  golongan  agama  yang menghendaki  upah  ditinjau  dari  sudut  etika, yaitu  upah  itu  harus  menjamin  penghidupan yang  baik  bagi  buruh  dan  keluarganya.
Penetapan  upah  hendaknya  didasarkan  pada jumlah anggota keluarga dari karyawan.
2. Teori Upah Sosial
37 Zainal Asikin, dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan..., hlm.89.
38 Iman  Soepomo, Pengantar  Hukum  Perburuhan (Jakarta:  PT.
Ikrarabadi, 1992), hlm. 136.
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...

## 202
Teori  ini  tidak  mendasarkan  upah  atas produktivitas  suatu  pekerjaan,  tetapi  semata- mata didasarkan atas kebutuhan karyawan.
Pihak yang berpengaruh dalam menentukan upah,
diantaranya: 1. Para pihak yang berakad yaitu para pekerja dan majikan  atau  pemilik    perusahaan,  di  sini kedua-duanya  sangat  berpengaruh  dalam menetapkan upah dikarenakan upah ditetapkan  saat  akan  berlangsungnya  kerja sama.  Upah  tidak  boleh  ditetapkan  tanpa adanya  kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Tidak sepatutnya  bagi  pihak  yang  berakad  untuk mengeksploitasi  kebutuhan  pihak  yang  lemah dan  memberikan  upah  di  bawah  standar. Sebagaimana  tidak  dibolehkan  pekerja  untuk menuntut  upah  di  atas  haknya  dan  di  atas kemampuan  pengguna  jasa  atau  majikan melalui tekanan dengan cara aksi mogok atau demo. 2. ‘Urf / adat
3. Urf adalah  apa  yang  biasa  dijalankan  orang baik kata-kata atau perbuatan dengan kata lain yaitu  adat  kebiasaan. 39 Dalam  menetapkan upah  antara  majikan  atau  pengusaha  dan pekerja atau karyawan dapat mengacu kepada ‘urf yang  sudah  berlaku  dalam masyarakat  itu. ‘Urf dapat  digunakan  dalam menetapkan hukum asalkan tidak menimbulkan kerusakan atau merusak kemaslahatan atau menyalahi nash. 4. Pemerintah/ al- Qādī
Peran  pemerintah  di  sini  sangat  berpengaruh dalam  menetapkan  upah.  Besarnya  upah  oleh Pemerintah  ditetapkan  dengan  upah  minimum sebagai  acuan  perusahaan  atau  majikan.  Pihak majikan  atau  perusahaan  tidak  boleh  menetapkan
39 A. Hanafi, Ushul Fiqh, cet. ke-3 (Jakarta: Wijaya, 1962), hlm. 145.
upah  di  bawah  standar  yang  telah  ditentukan pemerintah.
5. Pihak ketiga Apabila  antara  pihak  pertama  dan  pihak  kedua tidak  ada  kata  sepakat  mengenai  besar  kecilnya upah  yang  akan  diberikan,  maka  penetapan  upah bisa  dilimpahkan  pada  pihak  ketiga  sebagai penengah atau sebagai pengadil, akan tetapi pihak ketiga  tidak  diperbolehkan  membela  salah  satu pihak yang sedang berakad. 40

## 3. Sistem Pembayaran Upah
Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah  karena  dengan  sistem  ini  akan  memperjelas kedua  belah  pihak  mengenai  waktu  upah  itu  diberikan. Sistem  pembayaran  upah  di  Indonesia  mencakup  beberapa cara, diantaranya:
a. Sistem  pembayaran  upah  dalam  waktu  tertentu,  yaitu sistem  pembayaran  upah  menurut  jangka  waktu  yang telah  diperjanjikan  sebelumnya.  Misalnya,  upah  jam- jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam. b. Sistem  pembayaran  upah  borongan,  yaitu  sistem pemberian  upah  yang  didasarkan  atas  perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh. c. Sistem  pembayaran  upah  potongan,  yaitu  sistem pemberian  upah  yang  lazimnya  dilaksanakan  melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan. d. Sistem  pembayaran  upah  permufakatan,  yaitu  sistem pembayaran upah  yang  pembayarannya  diberikan sekelompok  buruh  atau  pekerja  yang  selanjutnya  akan dibagikan di antara mereka sendiri. e. Sistem  upah  bagi laba  atau  partisipasi,  yaitu  sistem pembayaran  upah  yang  memberikan  buruh  atau karyawan  bagian  dari  laba  yang  diperoleh  majikan  atau perusahaan  di  samping  upah  utamanya  yang  sebaiknya diterima.
40 Taqqiyudin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi… , hlm. 103- 104.
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...
204
f. Sistem  upah  dengan  skala  berupah,  yaitu  sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran  dari  produk  yang  dihasilkan  pleh  usaha  yang bersangkutan.
g. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya  disalurkan  pada  indeks  biaya  hidup  rata-rata dari  buruh  atau  pegawai  yang  bersangkutan,  yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup. 41
Dalam  hal  pembayaran  upah,  pangusaha  dan karyawan/buruh  dapat  melakukan  kesepakatan  untuk menentukan waktu, cara, dan tempat pembayaran upah yang dituangkan  dalam  suatu  perjanjian  kerja.  Menurut  pasal  17 KEP.102/MEN/VI/2004  jangka  waktu  pembayaran  upah secepat-cepatnya  dapat  dilakukan  seminggu  sekali  atau selambat-lambatnya  sebulan  sekali,  kecuali  bila  perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Bilamana upah tidak  ditetapkan  menurut  jangka  waktu  tertentu,  maka pembayaran  upah  disesuaikan  dengan  ketentuan  pasal  17 KEP.102/MEN/VI/2004  dengan  pengertian  bahwa  upah harus  dibayar  sesuai  dengan hasil  pekerjaannya  dan/atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.
Sistem  pelaksanan  pemberian  gaji  (upah)  juga  dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok yaitu :
a. Sistem  gaji  menurut  waktu,  yaitu  sistem  pemberian upah  yang  dibayarkan  menurut  jangka  waktu  yang telah diperjanjikan sebelumnya. b. Sistem  gaji  menurut  kesatuan  hasil,  yaitu  sistem pemberian gaji yang  hanya  akan  dibayarkan  jika karyawan telah melakukan pekerjaan atau menghasilkan pekerjaan.
c. Sistem  upah  borongan,  yaitu  sistem  pemberian  upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh. 42
Pembayaran upah juga ditinjau dari beberapa hal, yaitu: 43
41 A. Ridwan  Halim, Hukum  Perburuhan dalam  Tanya  Jawab , (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 84-87.
42 M.  Manulung, Pengantar  Ekonomi  Perusahaan ,  cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 123.
43 Zainal Asikin, dkk., Dasar-Dasar Hukum Perburuhan..., hlm. 86.
a. Dari  segi  individu:  merupakan  gerak  daripada bahan  pikiran  setiap  orang  guna  memelihara kelangsungan hidup badaniah dan rohaniah. b. Dari  segi  sosial:  melakukan  pekerjaan  untuk menghasilkan  barang  atau  jasa  guna  memuaskan kebutuhan masyarakat. c. Dari  segi  spiritual:  merupakan  hak  dan  kewajiban menusia dalam memulihkan dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan pengupahan dalam hukum positif juga tidak  terlepas  dari  hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak,  baik  karyawan  maupun  pengusaha.  Undang-
Undang  Nomor  13  Tahun  2003  menjelaskan  sebagai berikut: 1. Hak Karyawan a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi  penghidupan  yang layak bagi kemanusiaan. 44 b. Setiap  pekerja/buruh  mempunyai  hak  untuk memperoleh perlindungan atas: 1. Keselamatan dan kesempatan kerja 2. Moral dan kesusilaan dan 3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta  nilai-nilai agama. 45 4. Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh perlakuan yang sama tanpa  diskriminasi  dari pengusaha. 46 5. Hak  yang  paling  utama  bagi  karyawan  adalah pemenuhan upah sesuai  dengan  yang diperjanjikan. 6. Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan kerja 2. Kewajiban Karyawan a. Melaksanakan  pekerjaan  dengan  keikhlasan dan ketekunan
44 Undang-Undang  RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hlm. 20.
45 Pasal 86 ayat (1).
46 Pasal 6 ayat (1).
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...
206
b. Menunaikan janji yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati. c. Perhitungan dan pertanggungjawaban, dimaksudkan  agar  terhindar  dari  hal-hal  yang merugikan perusahaan. Sistem  pembayaran  upah  juga  tidak terlepas  dari komponen-komponen  upah  dan  bukan  komponen  upah. Komponen upah terdiri dari: 47 a) Upah  pokok:  imbalan  dasar  yang  dibayarkan kepada  buruh  menurut tingkat  atau  jenis pekerjaan  yang besarnya  ditetapkan  berdasarkan perjanjian. b) Tunjangan  tetap:  suatu  pembayaran  yang  teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara  tetap  untuk  buruh  dan  keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok, seperti tunjangan kesehatan, perumahan, makan, transport,dapat  dimasukkan  ke  tunjangan  pokok asal  tidak  dikaitkan  dengan  kehadiran  buruh, maksudnya  tunjangan  tersebut  diberikan  tanpa mengindahkan  hadir  atau  tidaknya  buruh  dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok. c) Tunjangan  tidak  tetap:  suatu  pembayaran  yang secara  langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan dengan buruh dan diberikan secara tidak tetap bagi buruh  dan  keluarganya  serta  dibayarkan  tidak bersamaan  dengan  pembayaran  upah  pokok, seperti tunjangan transport  diberikan berdasarkan kehadirannya.
Sedangkan  yang  bukan  termasuk  komponen  upah, diantaranya: 48
a) Fasilitas:  kenikmatan  dalam  bentuk  nyata/natur karena  hal hal  yang  bersifat khusus  atau  untuk meningkatkan  kesejahteraan  buruh,  seperti  fasilitas ibadah.
b) Bonus:  pembayaran  yang  diterima  buruh  dari  hasil keuntungan  perusahaan  atau  karena  buruh
47 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja ..., hlm. 39-83.
48 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja ..., hlm. 39-83.
berprestasi melebihi target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas.
c) Tunjangan  Hari  Raya  (THR),  gratifikasi,  dan pembagian keuntungan lainnya.

## E. Penutup
Besarnya  upah  harus  seimbang  dengan  pekerjaan- pekerjaan  yang  telah  dilakukan.  Pengupahan  juga  harus memenuhi  prinsip-prinsip  muamalat  dan  asas-asas  muamalat. Prinsip-prinsip-prinsip  itu  meliputi  segala  bentuk  muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur’an dan Hadis, didasari dengan sukarela, didasarkan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, dilaksanakan  dengan  memelihara  keadilan.  Kemudian ditambahkan  pula  asas-asas  muamalat  yang  terdiri  dari  asas tabādul al-manāfi’ , asas pemerataan, asas ‘an tarādin atau suka sama suka, asas ‘adam al-garar , asas al-birr wa at-taqwā , dan asas musyarakah. Dalam  hukum  positif,  sistem  pengupahan  juga  diatur dalam  berbagai  peraturan,  diantaranya  terdapat  dalam  Pasal 1320 KUHPerdata tentang perjanjian., Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Perlindungan  upah,  serta peraturan-peraturan lainnya.

## Daftar Pustaka
Afandi,  M.Yazid, Fiqh  Muamalah dan  Implementasinya  dalam
Lembaga Keuangan  Syari’ah ,  Yogyakarta:  Logung
Pustaka, 2009. Afzalurrahman, Muhammad  sebagai  Seorang  Pedagang,
Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997. Anwar, Moh., Fiqh Islam: Muamalah, Munakahad, Faro’id dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah  Hukumnya ),  cet.  ke-2 Bandung:  PT.  Al- Ma’arif, 1998.
Ascarya, Akad dan Produk Syari’ah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Ika Novi Nur Hidayati: Pengupahan Dalam Perspektif Hukum...
208
Basyir,  Ahmad  Azhar, Asas-Asas  Hukum  Muamalat (Hukum Perdata Islam), cet.  ke-1, Yogyakarta:  UII  Press,
2000. Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  Terjemah  Per-Kata ,
Bandung: Sygma Syaamil, 2007.
Djumialdji, F.X., Perjanjian Kerja ,  cet. ke-4, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.
Hadi, Sutrisno, Metodologi Research I , Yogyakarta: Andi Offset, 1989 . Hakim, Atang ABD.dan Mubarok, Jaih, Metodologi Studi Islam , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000. Halim, A. Ridwan, Hukum  Perburuhan dalam  Tanya  Jawab , Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.
Nabhani,  Taqiyyuddin  an, Membangun  Sistem  Ekonomi Alternatif Perspektif Islam , Terjemahan Muh. Magfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996. Nazir,  Habi  dan  Hasan,  Muh., Ensiklopedi  Ekonomi  dan
Perbankan Syari’ah , Bandung: Kaki  Langit, 2004. Pasaribu, Chairuman, Hukum Perjanjian dalam Islam, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994. Praja,  Juhaya  S., Filsafat  Hukum  Islam, cet.  ke-1,  Bandung: Yayasan Piara, 1993. Qazwini,  Abu  Abdullah  Muhammad  bin  Yazid  bin  Majjah  al- Robi’I al, Sunan Ibnu  Majah, juz.  II,  Beirut,  daar  al- Kutub al-Ilmiyah, tt.
Ridwan, Fiqh  Perburuhan ,  Yogyakarta:  Grafindo  Utara  Muda,
2007. Syafei,  Rachmad, Fiqih  Muamalah ,  cet.  ke-4,  Bandung:  CV
Pustaka Setia, 2001. Tariqi, Abdullah  Abdul  Husain  At, Ekonomi  Islam,  Prinsip, Dasar, dan Tujuan, cet.  ke-1, Yogyakarta:  Magistra
Insania Press, 2004.
Usman, Suparman, Hukum Islam  Asas-Asas  dan  Pengantar
Studi Hukum Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia,
Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
http: //ekiszone.co.cc/ tinjauan-yuridis-pembiayaan- berdasarkan-akad-sewa- menyewa-dalam-praktek- perbankan-syari’ah  diakses  pada  tanggal  1  Mei  2010  pada pukul 12:54.