Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

## INDEKS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2018
1 Sindi Puspitasari, 2 A. Jajang W. Mahri, 3 Suci Aprilliani Utami
123 Universitas Pendidikan Indonesia Jl. Dr. Setiabudhi No. 229, Kota Bandung, Indonesia
1 sindipuspitasari@student.upi.edu, 2 ajajangwmahri@upi.edu, 3 suci.avril@upi.edu

## Abstrak
Penelitian  ini  didasari  oleh  rendahnya  keterlibatan  masyarakat  di  Indonesia  dalam bertransaksi  menggunakan  fasilitas  layanan  perbankan  syariah.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menggambarkan  dan  mengukur  tingkat  inklusi  keuangan  pada  sektor  perbankan  syariah meliputi  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dan  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2015-2018 dengan menggunakan Indeks Inklusi Keuangan. Terdapat tiga dimensi yang diukur dalam penelitian ini yaitu dimensi aksesibilitas, availabilitas  dan  penggunaan.  Penelitian  ini  dilakukan  di  33  provinsi  di  Indonesia.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kuantitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan tingkat  inklusi keuangan syariah Tahun 2015-2018 mengalami  perkembangan yang  fluktuatif  dimana  rata-rata  Indeks  Inklusi  Keuangan  Syariah  di  Indonesia  termasuk kategori  rendah.  Dari  33  provinsi  di  Indonesia,  DKI  Jakarta  termasuk  kategori  tinggi, provinsi Aceh dan D.I Yogyakarta termasuk kategori sedang, dan terdapat 30 provinsi dengan kategori  rendah.  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  merupakan  provinsi  dengan  kategori terendah.  Setiap  dimensi  indeks  inklusi  keuangan  juga  terkategori  rendah  selama  periode penelitian.

## Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Aksesibilitas, Availabilitas dan Penggunaan

## Abstract
This  research  is  based  on  the  problem  is  the  low  involvement  of  the  public  in  making transaction  using  Islamic  banking  service  in  Indonesia.  This  study  aims  to  describe  and measure the level of Islamic financial inclusion on the Islamic banking sector include Sharia Commercial  Bank  (BUS),  Sharia  Business  Unit  (UUS)  and  Rural  Sharia  Bank  (BPRS)  in Indonesia period 2015-2018 using Index of Financial Inclusion. There are three dimensions measured in this study dimensions of accessibility, availability and usage. This research was conducted  in  33  provinces  in  Indonesia.  The  method  used  in  this  research  is  quantitative descriptive method.  The  results  showed the level  of  sharia financial inclusion  in  2015-2018 experienced  a  fluctuating  development  in  which  the  average  Index  of  shariah  financial inclusion  in  Indonesia  is  the  low  category.  From  33  provinces  in  Indonesia,  DKI  Jakarta included  in  the  high  category,  Aceh  and  D.I  Yogyakarta  are  in  the  medium  category,  and there are 30 provinces with low category. Nusa Tenggara Timur Province is a province with the  lowest  category  during  the  study  period.  Generally,  the  dimensions  index  of  shariah financial inclusion are the low category.
Keywords: Financial Inclusion, Accessibility, Availability and Usage
I. Pendahuluan
Tidak dapat dipungkiri seiring meningkatnya pertumbuhan industri keuangan  yang  sangat  pesat,  belum  tentu
disertai  fasilitas-fasilitas  akan  layanan akses  keuangan  yang  terjangkau.  Tercatat pada  Tahun  2016  indeks  inklusi  keuangan syariah masih belum mengembirakan yakni
Sindi Puspitasari, A. Jajang W. Mahri dan Suci Aprilliani Utami, Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018
pada  sektor  perbankan  hanya  berkisar  di angka  9.6  persen,  sektor  perasuransian hanya sebesar 1.9 persen, sektor pegadaian masih  di  bawah  satu  persen  yakni  0.7 persen,  sektor  lembaga  pembiayaan  juga hanya  sebesar  0.2  persen  dan  yang  paling rendah  bahkan  bernilai  nol  yaitu  pada sektor  pasar  modal  0,0  persen  (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
Tingkat ekslusivitas  keuangan  di Indonesia  tergolong  tinggi.  Tercatat  pula sejumlah  pegawai  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  masih  belum  bisa memperoleh  akses  layanan  terhadap  jasa keuangan padahal pegawai tersebut memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk menurunkan  pengganguran,  meningkatkan keuangan  yang  inklusif  serta  kedepannya dapat  mengurangi  kemiskinan  (Mardani, 2018).
Pada  penelitian  Umar  (2017)  Indeks Inklusi  Keuangan  Syariah  (ISFI)  di Indonesia  yaitu  sebesar  0.127,  Indonesia masuk  dalam  kategori  ISFI  rendah  selama periode  penelitian. Tingkat  masyarakat dapat  memperoleh  fasilitas  layanan  akses terhadap  lembaga  atau  institusi  keuangan, hal  tersebut  mencerminkan  pula  tingkat inklusivitas keuangan dalam tatanan perekonomian  suatu  negara.  Peran  institusi perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi  keuangan  bagi  masyarakat memegang  peranan  yang  vital  dalam
mewujudkan program nasional ini. Keuangan  inklusif sangat  relevan  untuk mendukung  efektivitas  fungsi  dan  tugas Bank  Indonesia  dan  perbankan nasional baik  dari  sisi  moneter,  sistem  pembayaran maupun makroprudensial. Perbankan syariah sebagai  bagian  dalam  industri perbankan nasional, dengan karakteristiknya yang khusus juga memiliki potensi  yang  besar  untuk  memberikan kontribusi  dalam  mewujudkan  inklusifitas keuangan nasional. (Umar, 2017).
Keuangan  inklusif  memiliki  indikator yang multidimensi, beberapa faktor dominan sebagai keterwakilan dari indikator  multidimesi  disebut  para  peneliti sebelumnya  seperti  pada  penelitian  yang diakukan oleh Sarma (2012) mengemukakan  terdapat  tiga  dimensi  yang dapat digunakan untuk mewakili multidimensi  dari  keuangan  inklusif  yaitu indikator aksesibilitas ( accessibility ), ketersediaan ( availability ) dan kemanfaatan ( usage ) dari layanan perbankan.
Inklusi  keuangan  adalah  indikator penting  yang  berorientasi  kepada  keadilan dan  pemerataan  bagi  masyarakat  umum. Dalam  perspektif  Islam  pihak  pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemerataan ekonomi  dan  menghindari  kesenjangan pendapatan dan implikasinya kepada tingkat  kesejahteraan.  Hal  ini  bermaksud supaya  harta  itu  jangan  beredar  di  antara
orang-orang  kaya  saja  sebagaimana  firman Allah;
ُلىُسَّرلٱ ُمُكٰىَتاَء ٓاَمَو ۚ ْمُكنِم ِءٓاَيِنْغَ ْلْٱ  َنْيَب ًۢ ةَلوُد  َنىُكَي  َلَ ْىَك
َن اَمَو ُهوُذُخَف ُذيِذَش َ َّللَّٱ  َّنِإ ۖ َ َّللَّٱ ۟اىُقَّتٱَو ۚ ۟اىُهَتنٲَف ُوْنَع ْمُكٰىَه
ِباَقِعْلٱ
“supaya  harta  itu  jangan  hanya  beredar di  antara  orang-orang  kaya  saja  di antara  kalian.  Apa  yang  diberikan  Rasul kepadamu  maka  terimalah  dia.  Dan  apa yang dilarangnya bagimu maka
tinggalkanlah;  dan  bertakwalah  kepada
Allah.  Sesungguhnya  Allah  sangat  keras hukuman-Nya.” (QS. al-Hasyr [59]: 7).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  tingkat  inklusi  keuangan syariah  meliputi  Bank  Umum  Syariah (BUS),  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) setiap  provinsi  di  Indonesia  berdasarkan pengukuran  niai  indeks  masing-masing dimensi yaitu dimensi aksesibilitas,
availabilitas dan penggunaan.
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  deskriptif  kuantitatif  yang bertujuan untuk  menggambarkan keadaan secara  umum  dan  perkembangan  tingkat inklusi  keuangan  syariah  setiap  provinsi di Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari laporan  Statistik  Peebankan  Syariah  di Indonesia  yang  di  akses  melalui  website Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Adapun  berdasarkan  rumusan  masalah yang  diajukan,  temuan  peneliti  terdahulu,
tujuan  penelitian,  dan  metode  penelitian maka pendekatan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut;
Gambar 1 Pendekatan Masalah Penelitian Penelitian  ini  menjadi  berbeda  dan terbaru dari penelitian-penelitian inklusifitas  sektor  keuangan  sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Sarma (2012), Gupta,  Chotia,  &  NV  Muralidhar  (2014) dan Sanjaya dan  Nursechafia (2016) yang masih  melihat  dan  mengkaji  inklusifitas keuangan  dalam  konteks  non-syariah (konvensional).  Sementara,  penelitian  ini menggunakan cakupan  yang lebih  khusus yaitu pada sektor perbankan atau keuangan Syariah di 33 Provinsi
Indonesia  yang  meliputi  sektor  jasa keuangan  Bank  Umum  Syariah  (BUS),

## Peningkatan Sektor Keuangan Syariah di Indonesia
Tingkat Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Masih Rendah
Strategi Pemerintah dengan Mendukung berbagai Program Inklusivitas
Pengukuran Indeks Inklusi Keuangan
Syariah setiap Provinsi di Indonesia Aksesibilitas Availibilitas Penggunaan
Analisis
Deskriptif
Sindi Puspitasari, A. Jajang W. Mahri dan Suci Aprilliani Utami, Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018
Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dan  Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

## II. Pembahasan
Istilah  keuangan  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  memiliki  arti moneter; seluk-beluk uang; peruangan; dan urusan  uang.  Sedangkan  kata  inklusif dalam  KBBI  memiliki  arti  termasuk; terhitung;  komprehensif;  menyeluruh  dan lawan kata dari eksklusif (KBBI,2019).
Keuangan  inklusif  atau  dalam  bahasa Inggris financial  inclusion bersinonim dengan  frasa inclusive  financial  system , yang  berarti  sistem  jasa  layanan  keuangan yang  bersifat  universal,  non  eksklusif. Inklusivitas  keuangan  ini  sebenarnya  lebih merujuk  pada  visi  untuk  menciptakan  satu sistem jasa keuangan yang mampu menjagkau  semua  kalangan,  tidak  hanya kalangan  berada,  tetapi  juga  kalangan berpenghasilan rendah atau miskin (Wahid, 2014).
Menurut  Obaid  M.  Fahmi  keuangan inklusif dapat didefinisikan bahwa keuangan  inklusif  adalah  hak  bagi  setiap lapisan  masyrakat  atas  kemudahan  akses kepada  lembaga  keuangan  formal  dengan biaya yang terjangkau serta berperan dalam peningkatan pemerdayaan ekonomi masyarakat (Fahmy, Rustam, & Asmayadi, 2016).  Selain  itu  menurut  Sarma  (2012) inklusi keuangan merupakan sebuah proses
yang  menjamin  kemudahan  dalam  akses, ketersediaan,  dan  manfaat  dari  sistem keuangan  formal  bagi  seluruh  pelaku ekonomi.
Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif merupakan segala bentuk upaya  yang  bertujuan  untuk  meminimalisir serta  meniadakan  segala  bentuk  hambatan yang  bersifat  harga  maupun  non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan  layanan  jasa  keuangan sehingga  dapat  memberikan  manfaat  yang signifikan  dalam  meningkatan  taraf  hidup masyarakat  terutama  untuk  daerah  dengan wilayah  dan  kondisi  geografis  yang  sulit dijangkau  atau  terakses  layanan  keuanagan formal atau daerah perbatasan.
House  of  Commons  Treasury  Committe menawarkan definisi yang lebih operasional,  bahwa  keuangan  inklusif merupakan  kemampuan  individu  dalam mengakses  berbagai layanan  maupun produk jasa keuangan yang terjangkau serta sesuai dengan kebutuhannya. Secara khusus,  kemampuan  ini  berkaitan  dengan satu  rangkaian  pemahaman  yang  meliputi keuangan financial  awareness (kesadaran finansial),  pengetahuan  tentang  bank  dan jaringan  perbankan  sekaligus  pengetahuan mengenai berbagai fasilitas yang disediakan dunia perbankan, serta pemahaman tentang keuntungan memanfaatkan  jalur  perbankan  sebagai
lembaga intermediary yakni pemberi layanan  jasa  keuangan.  Dalam  hal  ini, kualitas  layanan  jasa  keuangan  inklusif ditentukan  oleh  harga  layanan  yang terjangkau, tata cara penyelenggaraan  yang layak  dengan  tetap  menjaga  martabat penerima  manfaat  atau  klien  (Wahid, 2014).
Indikator Inklusi Keuangan
1. Dimensi Aksesibilitas
Menurut Sarma (2012) dimensi aksesibilitas  merupakan  dimensi  paling utama  dalam  indikator  keuangan  inklusif. Dimensi  ini  digunakan  untuk  mengukur penetrasi keuangan syariah pada masyarakat. Sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin.  Oleh  karena  itu  sistem  keuangan harus  menjangkau  secara  luas  di  antara penggunanya. Indikator dimensi ini diwakili  oleh  jumlah  rekening  deposit  per 1.000  jumlah  penduduk  dewasa.  Dalam Umar (2017) perhitungan dalam pengukuran  dimensi  ini  diwakili  oleh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) per 1000 penduduk dapat dihitung dengan rumus;

## 2. Dimensi Availabilitas
Dimensi  Availabilitas  ( availability) dalam  sistem  keuangan  yang  inklusif,  jasa keuangan  harus  tersedia  bagi  semua pengguna.  Dimensi  ini  digunakan  untuk mengukur  sejauh  mana  masyarakat  dapat
dan  mampu  menggunakan  jasa  lembaga keuangan  formal,  atau  sejauh  mana ketersediaan layanan dari lembaga keuangan formal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dimensi ini dapat di ukur dengan rumus;
Availabilitas (D 2 )  yaitu  dimensi  untuk m engukur  kemampuan  penggunaan  jasa keuangan  formal  Syariah oleh  masyarakat (Sarma, 2012).

## 3. Dimensi Penggunaan
Dimensi ini merupakan tujuan akhir dari inklusi  keuangan  sekaligus  mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan, meliputi: keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. Penggunaan (D 3 ) yaitu  dimensi  untuk mengukur  sejauh  mana  penggunaan  jasa keuangan perbankan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya berupa pembiayaan ( financing ) (Sarma, 2012).
Indikator  dalam  dimensi  penggunaan adalah jumlah  pembiayaan  ( financing ) Perbankan  Syariah  (Bank  Umum  Syariah,
Unit  Usaha  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah) terhadap Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  dalam  milyar rupiah dihitung dengan rumus:
Sindi Puspitasari, A. Jajang W. Mahri dan Suci Aprilliani Utami, Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018

## Penelitian  ini  mengadopsi  pengukuran
Index  of  Financial  Inclusion (IFI)  yang digunakan  oleh  Sarma  (2012).  Metode  ini digunakan  karena  menyajikan  pengukuran komprehensif  yang robust dan  dapat dibandingkan antarprovinsi.
Hasil  pengukuran  IFI  dibagi  menjadi tiga kategori:
1) IFI rendah jika nilai IFI kurang dari 0,3
2) IFI  medium  jika  nilai  IFI  berada  di antara 0,3 dan 0,6
3) IFI tinggi jika nilai IFI antara 0,6 dan 1
Dalam  Menentukan  Nilai  Indeks  Inklusi Keuangan Setiap
Dimensi
yaitu menggunakan rumus sebagai berikut:
Dimana; w i = Bobot untuk Dimensi i D i =   Nilai aktual Dimensi i m i = Batas  Terendah  (Batas  Bawah) Nilai Dimensi i M i = Batas Tertinggi (Batas Atas) Milai Dimensi i
Selanjutnya  untuk  menentukan  Nilai  IFI adalah sebagai berikut;
[ √ √ √ √ ]
Dimana;
d 1 = Nilai Indeks Dimensi 1 d 2 = Nilai Indeks Dimensi 2 d 3 = Nilai Indeks Dimensi 3

## Hasil dan Analisis
1. Dimensi Aksesibilitas
Dimensi pertama dari inklusi keuangan adalah  dimensi  aksesibilitas  perbankan syarish  yang  menggambarkan  banyaknya pengguna  jasa  perbankan  syariah.  Jasa keuangan  semakin  inklusif  jika  pengguna jasa  perbankan  semakin  banyak.  Pada dimensi  ini  menggunakan  indikator  Rasio DPK  pada  Perbankan  Syariah  baik  itu BUS,  UUS  dan  BPRS.  Pada  penelitian  ini, masing-masing  dimensi  dibagi  kedalam  3 kategori berdasarkan penelitian yang dilakukan  oleh  Sarma  (2012),  yaitu kategori  tinggi  jika  nilai  dimensi  indeks keuangan  inklusif  memiliki  nilai  0,6  < d ≤ 1,  kategori  sedang  atau  medium  dengan nilai  dimensi  0,3  ≤ d ≤  0,6,  dan  kategori rendah dengan nilai dimensi ≤ 0,3. Berikut pada  Tabel  1  merupakan  rata-rata  Nilai Aaktual  dan  Nilai  Indeks  pada  Dimensi Aksesibilitas.

## Tabel 1. Rata-rata Nilai Aktual dan Nilai
Indeks Dimensi Aksesibilitas Povinsi Nilai Aktual Dimen- si (D) Nilai Indeks Dimen- si (d) Kate- gori DKI Jakarta 14,12 0,85  Tinggi Aceh 3,02 0,18 Renda h Kalimantan Timur 1,29 0,08 DI Yogyakarta 1,28 0,08 Kalimantan Selatan 1,00 0,06 Kepulauan Riau 0,98 0,06 Banten 0,79 0,05 Sumatera Utara 0,77 0,05 Riau 0,76 0,05 Jawa Barat 0,71 0,04 Sumatera Barat 0,68 0,04 Bangka Belitung 0,67 0,04 Jambi 0,66 0,04 Jawa Timur 0,65 0,04 Sumatera Selatan 0,62 0,04 NTB 0,58 0,04 Jawa Tengah 0,51 0,03 Sulawesi Selatan 0,50 0,03 Kalimantan Barat 0,43 0,03 Bengkulu 0,43 0,03 Maluku Utara 0,37 0,02 Papua Barat 0,36 0,02 Lampung 0,30 0,02 Sulawesi Tenggara 0,29 0,02 Sulawesi Tengah 0,29 0,02 Kalimantan Tengah 0,29 0,02 Bali 0,24 0,01 Maluku 0,20 0,01 Gorontalo 0,19 0,01 Papua 0,19 0,01 Sulawesi Barat 0,14 0,01 Sulawesi Utara 0,10 0,01 NTT 0,02 0,00
Provinsi  DKI  Jakarta  menunjukkan nilai  aktual  dimensi  aksesibilitas  yang paling  besar.  Dimana  rata-rata  nilai  aktual dimensi  aksesibilitas  mencapai  14,12. Jumlah  rata-rata  DPK  di  Provinsi  DKI Jakarta  mencapai  Rp.  14.120.000.000  per 1.000 penduduk dewasa, atau Rp. 14.120.000  per  penduduk  provinsi  DKI Jakarta.  Tingginya  aksesibilitas  perbankan syariah  di  DKI  Jakarta  disebabkan  oleh aktivitas perekonomian di DKI Jakarta juga tinggi.  DKI  Jakarta  merupakan  pusat kegiatan perekonomian Indonesia. Pada sisi stabilitas  harga,  inflasi  DKI  Jakarta  tahun 2018 tetap terkendali.
Dari  32  provinsi  ini,  provinsi  dengan dimensi aksesibilitas perbankan yang paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara. Secara rata-rata rasio  DPK  yang  di  himpun  Tahun  2015- 2018  perbankan  syariah  di  Provinsi  NTT masih rendah yaitu Rp. 2.000.000 per 1.000 penduduk dewasa.
Sedangkan  pada  Provinsi  Sulawesi Utara  mampu  menghimpun  rata-rata  DPK perbankan syariah selama tahun 2015-2018 adalah Rp. 10.000.000 per 1.000 penduduk dewasa.    Meskipun  dari  sisi  jumlah penduduk  pada  provinsi  ini  lebih  rendah dibandingkan  Provinsi  NTT,  akibatnya dimensi aksesibilitas perbankan di Sulawesi Utara tergolong sangat rendah. Berdasarkan kajian  ekonomi  regional  Bank  Indonesia
Sindi Puspitasari, A. Jajang W. Mahri dan Suci Aprilliani Utami, Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018
(2018), pertumbuhan pada Provinsi
Sulawesi  Utara  mengalami  perlambatan, begitupun dari stabilitas keuangan tercermin  pula  melambatnya  peningkatan DPK, aset dan pembiayaan.

## 2. Dimensi Availabilitas
Dimensi  kedua dari inklusi  keuangan adalah ketersediaan jasa perbankan.
Keberadaan  jasa  perbankan  merupakan  hal yang  penting  dalam  keuangan  yang inklusif.  Indikator  yang  digunakan  untuk dimensi  ini  adalah  jumlah  kantor  layanan baik  itu  kantor  cabang,  kantor  cabang pembantu  dan  kantor  kas  pada  Perbankan Syariah  meliputi  BUS,  UUS  dan  BPRS. Tersedianya  kantor  layanan  perbankan yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat menunjukkan  penyebaran  jasa  perbankan. Semakin banyak dan semakin luas penyebaran  kantor  layanan  perbankan, maka layanan jasa perbankan yang diberikan  semakin  tinggi.  Berikut  pada Tabel  2  merupakan  rata-rata  Nilai  Aktual dan Nilai Indeks pada Dimensi Availabilitas. Tabel 2. Rata-rata Nilai Aktual dan Nilai

## Indeks Dimensi Availabilitas
Provinsi Nilai Aktual Dimen- si (D) Nilai Indeks Dimen- si (d) Kate- gori DKI Jakarta 2,89 0,84 Tinggi Aceh 2,85 0,83 Jambi 2,06 0,60  Medi- um DI Yogyakarta 1,94 0,56
Kalimantan Timur 1,86 0,54 Kepulauan Riau 1,64 0,48 Sumatera Barat 1,12 0,33 Kalimantan Selatan 1,08 0,32 NTB 1,06 0,31 Riau 0,96 0,28
Ren- dah Bengkulu 0,94 0,27 Banten 0,91 0,27 Bangka Belitung 0,87 0,25 Sulawesi Selatan 0,86 0,25 Sumatera Utara 0,84 0,25 Sumatera Selatan 0,83 0,24 Jawa Barat 0,80 0,23 Maluku Utara 0,79 0,23 Sulawesi Tenggara 0,71 0,21 Jawa Timur 0,70 0,20 Kalimantan Barat 0,68 0,20 Lampung 0,67 0,20 Jawa Tengah 0,62 0,18 Sulawesi Tengah 0,59 0,17 Bali 0,58 0,17 Gorontalo 0,57 0,16 Kalimantan Tengah 0,52 0,15 Papua Barat 0,45 0,13 Sulawesi Barat 0,36 0,11 Sulawesi Utara 0,36 0,11 Maluku 0,29 0,08 Papua 0,26 0,08 NTT 0,08 0,02
Terdapat  dua  provinsi  di  Indonesia yang  memiliki  nilai  dimensi  dengan kategori  tinggi  yaitu  Provinsi  DKI  Jakarta dan  Aceh.  Tercatat  rata-rata  jumlah  kantor layanan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  selama tahun  2015-2018  adalah  sejumlah  3  unit
kantor  layanan  setiap  melayani  100.000 penduduk dan atau sejumlah 29 unit kantor layanan  yang  melayani  setiap  1.000.000 penduduk,  sehingga  mengakibatkan  nilai dimensi  avalabilitasnya  tinggi.  Meskipun pada  data  perkembangan  jumlah  kantor layanan  Perbankan  syariah  provnsi  DKI Jakarta  mengalami  penurunan,  namun ketersediaan jasa keuangan syariah tersebut dapat digunakan secara optimal.
Selanjutnya povinsi dengan dimensi availabilitas  dengan  kategori  tinggi  adalah provinsi  Aceh.  Berdasarkan  SPS  (2015) jumlah  kantor  layanan  perbankan  syariah hanya  berjumlah  70  unit  saja.  Kemudian mengalami  peningkatan  di  Tahun  2016 menjadi  166 unit kantor  layanan. Sehingga rata-rata  jumlah  kantor  layanan  selama Tahun  2015-2018  adalah  28  unit  dalam melayani 1.000.000 penduduk.
Selanjutnya terdapat tujuh provinsi di Indonesia  dengan  kategori  sedang  atau medium  pada  dimensi  ketersediaan  jasa perbankan  syariah  yaitu  Provinsi  D.I Yogyakarta, Jambi, Sumatera Barat, Kepulauan  Riau,  Kalimantan  Selatan, Kalimantan  Timur  dan  NTB.  Berdasarkan SPS  (2019)  tujuh  provinsi  dengan  kategori dimensi availabilitas sedang tersebut memiliki  jumlah  kantor  layanan  perbankan syariah kurang dari 100 unit kantor layanan selama periode penelitian. Meski demikian, dikarenakan populasi penduduk pada
provinsi tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa,  seperti  Jawa  Barat  dan  Jawa  Timur. Rata-rata  rasio  kantor  layanan  pada  Tahun 2015-2018  dari  ketujuh  provinsi  tersebut adalah  sejumlah  19  unit  ,  20  unit,  11  unit, 16 unit, 10 unit, 18 unit, dan 10 unit dalam melayani  1.000.000  penduduk  masing- masing provinsi.
Terdapat  24  provinsi  di  Indonesia dengan  kategori dimensi availabilitas rendah. Meskipun sebagian provinsi dengan kategori availabilitas rendah tersebut,  berdasarkan  Statistik  Perbankan Syariah selama Tahun 2015-2018 memiliki julah  kantor  layanan  lebih  dari  100  unit, misalnya pada Provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah namun memiliki populasi penduduk yang tinggi. Hal terebut mengakibatkan rendahnya rata-rata ketersediaan  jasa  perbankan  syariah  yang tersebar  di  Pulau  Jawa.  Sehingga,  dalam melayani per 1.000.000 penduduk masih di bawah  10  unit  kantor  layanan.  Dari  24 provinsi  tersebut  yang  memiliki  dimensi availabilitas  terendah  adalah  Provinsi  NTT dan  Papua.  Rata-rata  ketersediaan  jasa perbankan  syariah  selama  Tahun  2015- 2018 di Provinsi NTT hanya terdapat 1 unit kantor  layanan  perbankan  syariah  per 100.000  penduduk.  Di  susul  Papua  yang
Sindi Puspitasari, A. Jajang W. Mahri dan Suci Aprilliani Utami, Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018
hanya  terdapat  dua    unit  kantor  layanan perbankan syariah per 100.000 penduduk.

## 3. Dimensi Penggunaan
Kegunaan dari jasa perbankan merupakan  dimensi  ketiga  dari  inklusi keuangan.  Banyak  orang  yang  memiliki akses  terhadap  jasa  perbankan  tetapi  tidak menggunakan  jasa  tersebut  dikarenakan berbagai  alasan  seperti  jarak  yang  cukup jauh  untuk  menjangkau  bank  terdekat, produk  yang  ditawarkan  tidak  sesuai dengan kebutuhan, atau memiliki pengalaman  yang  buruk  dengan  penyedia jasa (Ummah, 2013). Sehingga kepemilikan rekening  saja  yang  tercermin  melalui  rasio DPK  pada  Perbankan  Syariah  tidak  cukup untuk  menggambarkan  keinklusifan  sistem keuangan.  Indikator  yang  digunakan  untuk mengukur  dimensi  ini  adalah  jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan  syariah  terhadap  nilai  PDRB setiap  provinsi.  Berikut  pada  Tabel  3 merupakan  rata-rata  Nilai  Indeks  pada Dimensi Penggunaan.
Tabel 3. Rata-rata Nilai Aktual dan Nilai

## Indeks Dimensi Penggunaan
Provinsi Nilai Aktual Dimen- si (D) Nilai Indeks Dimen- si (d) Kate- gori Aceh 77,65 0,80 Tinggi DKI Jakarta 49,08 0,51 Medi- um NTB 32,09 0,33 DI Yogyakarta 30,69 0,32 Kalimantan Selatan 26,82 0,28 Ren- dah Kalimantan Barat 22,44 0,23 Jawa Barat 19,21 0,20 Sumatera Barat 18,81 0,19 Bengkulu 18,76 0,19 Banten 17,15 0,18 Kepulauan Riau 15,70 0,16 Sulawesi Selatan 15,26 0,16 Sumatera Utara 14,81 0,15 Jawa Tengah 14,77 0,15 Sumatera Selatan 13,66 0,14 Jambi 13,11 0,14 Jawa Timur 12,64 0,13 Bangka Belitung 10,52 0,11 Lampung 9,45 0,10 Sulawesi Tenggara 9,08 0,09 Sulawesi Tengah 8,89 0,09 Maluku Utara 8,69 0,09 Kalimantan Tengah 8,31 0,09 Bali 8,03 0,08 Kalimantan Timur 7,94 0,08 Gorontalo 7,45 0,08 Riau 6,82 0,07 Sulawesi Barat 6,78 0,07 Sulawesi Utara 4,30 0,04 Maluku 3,47 0,04 Papua 2,79 0,03 NTT 2,11 0,02 Papua Barat 2,08 0,02
Pada  Tabel  3  di  atas  menunjukkan terdapat  satu  provinsi  yang  dikategorikan tinggi,  tiga  provinsi  dikategorikan  sedang, dan  29  provinsi  lainnya  dikategorikan rendah  dalam  dimensi  kegunaan  jasa
perbankan.  Provinsi  Aceh  merupakan provinsi dengan kategori dimensi penggunaan  tinggi.  Pemberlakuan  syariat Islam di Provinsi Aceh juga mengikat pada lembaga keuangan formal. Dimana perbankan  di  Aceh  sejak  25  Mei  2015 melakukan  perubahan  kegiatan  usaha  dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya.  Hal  tersebut  mengakibatkan tingkat penggunaan produk dan penyaluran pembiayaan  pada  perbankan  syariah  di Aceh meningkat. Berdasarkan kajian ekonomi  dan  regional  yang  dilakukan  oleh Bank  Indonesia,  Provinsi  Aceh  memiliki keunggulan  di  bidang  pertanian  dan perdagangan.  Hal  tersebut  tercermin  pada tingginya penyaluran dana berupa pembiayaan  perbankan  syariah  di  Aceh pada  sektor  pertanian  dan  perdagangan. Rata-rata penggunaan pembiayaan perbankan  syariah  di  Provinsi  Aceh  pada periode penelitian ini adalah sebesar Rp. 77 Miliar. Tingginya tingkat pembiayaan yang tersalurkan  menyebabkan  nilai  dimensi penggunaan  provinsi  Aceh  menjadi  tinggi yaitu 0.8.
Selanjutnya,  provinsi  yang  berada pada  kategori  sedang  atau  medium  adalah provinsi  DKI  Jakarta,  NTB  dan  D.I Yogyakarta.  DKI  Jakarta  menunjukkan
Rata-rata penggunaan pembiayaan perbankan  syariah  di  Provinsi  DKI  Jakarta pada  periode  penelitian  ini  adalah  sebesar
Rp. 49 Miliar, provinsi NTB sebesar Rp. 32 Miliar  dan  untuk  provinsi  D.I  Yogyakarta sebesar  Rp.  30  Miliar.  Tingginya  tingkat rasio  DPK  dan  penyaluran  pembiayaan  di DKI Jakarta.
Untuk  provinsi  yang  berada  ada kategori paling rendah di antara 29 provinsi adalah  provinsi  Papua  Barat  dan  rata-rata penggunaan pembiayaan perbankan syariah selama  periode  penelitian  adalah  hannya Rp.  2  Miliar.  Berdasarkan  kajian  Ekonomi Regional Bank Indonesia (2018)
menunjukkann adanya perlambatan pertumbuhan  ekonomi  pada  provinsi  ini. Tingkat  inflasi  tercatat  meningkat  dari tahun sebelumnya.

## 4. Indeks  Inklusi  Keuangan  Syariah (ISFI) di Indonesia
Secara  keseluruhan,  dari  tahun  2015- 2018  tingkat  inklusi  keuangan  syariah setiap  provinsi  di  Indonesia  mengalami peningkatan. Rata-rata ISFI selama periode penelitian  adalah  0,18  dengan  kategori rendah.  Berdasarkan  data  Otoritas  Jasa Keuangan  (2018)  tingkat  inklusi  keuangan pada  perbankan  syariah  berada  pada kisaran 9.6 persen di Tahun 2016.
Tabel 4. ISFI Provinsi di Indonesia
Provinsi ISFI 33 Provinsi di Indonesia
20 15 20 16 20 17 20 18 Kate- gori DKI Jakarta 0,6 0,7 0,7 0,7 Tinggi
Sindi Puspitasari, A. Jajang W. Mahri dan Suci Aprilliani Utami, Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018
7 4 6 Aceh 0,2 5 0,6 7 0,6 9 0,6 9 Mediu m DI Yogyakarta 0,3 4 0,3 2 0,3 3 0,3 5 Jambi 0,3 6 0,3 0,2 9 0,1 9 Rendah
Kalimantan Timur 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,2 9 Kepulauan Riau 0,2 6 0,2 6 0,2 5 0,2 5
NTB 0,1
8 0,2 6 0,2 0,3 3 Kalimantan Selatan 0,2 4 0,2 4 0,2 6 0,1 7 Sumatera Barat 0,2 2 0,2 0,1 9 0,1 8 Bengkulu 0,1 9 0,1 7 0,1 7 0,1 7 Banten 0,2 1 0,1 6 0,1 6 0,1 7 Jawa Barat 0,1 7 0,1 7 0,1 6 0,1 6 Kalimantan Barat 0,1 5 0,1 6 0,1 6 0,1 7 Sumatera Utara 0,1 7 0,1 5 0,1 5 0,1 5 Sulawesi Selatan 0,1 7 0,1 6 0,1 5 0,1 5 Sumatera Selatan 0,1 6 0,1 4 0,1 5 0,1 5
Riau 0,1 7 0,1 4 0,1 4 0,1 4 Bangka Belitung 0,1 5 0,1 6 0,1 4 0,1 3
Jawa Timur 0,1 4 0,1 3 0,1 3 0,1 3 Jawa Tengah 0,1 3 0,1 2 0,1 3 0,1 4 Maluku Utara 0,1 0,1 1 0,1 4 0,1 5 Sulawesi Tenggara 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 1
Lampung 0,1 2 0,1 1 0,1 1 0,1 1 Sulawesi Tengah 0,1 1 0,1 0,1 0,1 Bali 0,1 0,1 0,1 0,0 9 Gorontalo 0,1 2 0,0 9 0,0 8 0,0 9 Kalimantan Tengah 0,1 0,0 9 0,0 9 0,0 9
Sulawesi Barat 0,0 7 0,0 5 0,0 7 0,0 8 Papua Barat 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,0 6 Sulawesi Utara 0,0 8 0,0 5 0,0 5 0,0 5 Maluku 0,0 5 0,0 5 0,0 5 0,0 5 Papua 0,0 5 0,0 4 0,0 4 0,0 4 NTT 0,0 2 0,0 2 0,0 2 0,0 1 Indonesia 0,1 7 0,1 8 0,1 8 0,1 8 Renda h
Berdasarkan  nilai  rata-rata  indeks inklusi  keuangan  syariah  (ISFI),  30 provinsi  di  Indonesia  memiliki  kategori inklusi  keuangan  yang  rendah.  Kategori ISFI  tinggi  hanya  satu  povinsi  yaitu  DKI Jakarta  dan  dua  provinsi  dengan  kategori medium atau sedang.
Jika  dilihat  dari  sebaran  ketiga dimensi inklusi keuangan, DKI Jakarta jauh lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  provinsi lainnya.  Nilai  dimensi  dengan  kategori tinggi  di  Provinsi  DKI  Jakarta  adalah dimensi aksesibilitas dan dimensi availabilitas. DKI Jakarta menempati posisi pertama  dengan  sebaran  aset  perbankan syariah    terbesar  di  Indonesia  yaitu mencapai  56.60  persen  (Otoritas  Jasa Keuangan, 2019).
Sedangkan untuk dimensi penggunaan  berada  pada  kategori  sedang. Hal  ini  dikarenakan  tingkat  rasio  NPF  di DKI  Jakarta  cukup  tinggi  yaitu  mencapai 4.37  persen.  Hal  tersebut  mengakibatkan
tingkat  penggunaan  yang  diwakili  tingkat indikator  pembiayaan  perbankan  syariah dimensi  penggunaan  di  DKI  Jakarta menempati posisi sedang.
Provinsi  yang  termasuk  ke  dalam inklusi  keuangan  yang  sedang  adalah provinsi Aceh dan provinsi D.I Yogyakarta. Provinsi  Aceh  mengalami  peningkatan yang  sangat  signifikan  yaitu  pada  Tahun 2016,  dimana  di  tahun  sebelumnya  masih berada  di  kategori  rendah.  Hal  ini  karena dimensi availabilitas dan dimensi penggunaan  provinsi  Aceh  menempati posisi  tinggi.  Dimana  pada  tahun  2016 semua  lembaga  keuangan  formal  di konversi  menjadi  syariah  berdasarkan pemberlakuan  syariat  Islam  di  Aceh. Sehingga  tingkat  ketersediaan  layanan keuangan  formal  syariah  dan  penggunaan terhadap  layanan  syariah  meningkat  di provinsi Aceh.
Berdasarkan Data Otoritas Jasa Keuangan  (2018)  tingkat  pangsa  pasar perbankan  syariah  mencapai  50.21  persen pada  Tahun  2017.  Namun,  untuk  dimensi aksesibilitas  di  provinsi  Aceh  masih kategori  rendah.  Hal  tersebut  mengartikan, meskipun  kantor  layanan  sudah  tersebar dan  beroperasi,  namun  jumlah  DPK  yang mencerminkan  kepemilikan  rekening  baik tabungan  maupun  deposito  masyarakat masih  belum  merata.  Sesuai  dengan  data yang  dilansir  Otoritas  Jasa  Keuangan
(2017)  dalam  perkembangan  perbankan syariah regional, provinsi  Aceh pada tahun 2017  mengalami  penurunan  dari  sisi  DPK yaitu sebesar 26.68 persen.
Provinsi  D.I  Yogyakarta  memiliki rata-rata  ISFI  sebesar  0.33.  Dimensi availabilitas  dan  penggunaan  berada  pada kategori  sedang,  namun  untuk  dimensi aksesibilitas  berada  pada  kategori  rendah. ISFI  yang  paling  tinggi  di  D.I  Yogyakarta adalah pada Tahun 2015. Berdasarkan data perkembangan  Perbankan  Syariah market share di provinsi D.I Yogyakarta meningkat  di  Tahun  2017  yaitu  mencapai 4.82  persen.  Selain  itu,  pertumbuhan pembiayaan di Tahun 2017 cukup signifikan  yaitu  mencapai  18.16  persen dimana  di  tahun  sebelumnya  hanya mencapai 3.91 persen.
Provinsi Jambi berada pada posisi  ke empat karena tingkat dimensi availabilitasnya berada pada kategori sedang,  namun  untuk  dimensi  aksesibilitas dan  penggunaan  berada  pada  kategori rendah. Hal tersebut dikarenakan sepanjang tahun 2017 provinsi Jambi masuk ke dalam kategori  provinsi  dimana market  share perbankan  syariah  di  atas  5  persen,  yaitu mencapai  6.05  persen.  Meski  demikian, tingkat  dimensi  aksesibilitas  dan  dimensi penggunaan rendah menunjukkan, walaupun  di  provinsi  Jambi  jumlah  kantor layanan perbankan syariah sudah memadai,
Sindi Puspitasari, A. Jajang W. Mahri dan Suci Aprilliani Utami, Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018
namun  belum dapat  diakses  dan digunakan atau  dimanfaatkan  oeh  masyarakat  baik  itu dalam  bentuk  pembuatan  rekening  dan rasio  pembiayaan  yang  diajukan  terhadap perbankan syariah di Jambi.
Berdasarkan indeks inklusi keuangan, tingkat  keinklusifan  perbankan  di  provinsi Jawa  Barat  jauh  lebih  rendah  dari  Provinsi NTB,  Kalimantan  Timur  dan  Kepulauan Riau.  Rendahnya  nilai  indeks  inklusi keuangan  di  Jawa  Barat  dikarenakan jumlah  rekening  yang  terdaftar,  jumlah kantor  cabang,  maupun  jumlah  DPK  dan pembiayaan relatif lebih tinggi, tetapi tidak sebanding  dengan  jumlah  populasi  yang ada  di  provinsi  Jawa  Barat.  Rendahnya indeks  inklusi  keuangan  menunjukkan penyebaran dan pemanfaatan jasa perbankan masih rendah.
Dari 30 provinsi dengan kategori ISFI rendah, Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi  dengan  ISFI  terendah  selama periode  penelitian.  Berdasarkan  laporan OJK  (2018)  mengenai  perkembangan Perbankan  Syariah, market  share di  NTT menurun.  Selain  itu,  grafik  pertumbuhan aset  menurun  drastis,  dimana  pada  Tahun 2017  berada  pada  angka  -1247  persen. Selain  dari  rendahnya  pertumbuahn  aset, pertumbuhan  pembiayaan  dan  DPK  juga menurun  setiap  tahunnya.  Hal  tersebut menunjukkan rendahnya keterlibatan masyarakat  di  NTT  terhadap  perbankan
syariah. Rata-rata nilai dimensi akssibilitas, availabilitas  dan  penggunaan  di  provinsi NTT  berada  pada  kategori  rendah  selama periode penelitian.
Selain  provinsi  NTT,  provinsi  Papua memiliki  ISFI  yang  rendah  pula.  Terlihat perkembangan tiap tahunnya relatif stagnan.  Dalam  grafik  perkembangan perbankan  syariah,  tercatat  provinsi  Papua mengalami  perlambatan  bahkan  relatif menurun  dari  sisi  pertumbuhan  DPK menjadi -5.90 persen dari sebelumnya 3.13 persen, dan dari sisi pertumbuhan pembiayaan menjadi -5.58 persen disebabkan tingkat rasio pembiayaan bermasalah  di  Papua  juga  tinggi  yaitu mencapai 7.14 persen.
Berdasarkan data perkembangan perbankan  syariah  di  Indonesia  (Otoritas Jasa  Keuangan,  2017),  terdapat  lima provinsi  yang  mengalami  pertumbuhan negatif,  yaitu  provinsi  Papua  Barat  (-1.51 persen), Papua (-3.00 persen), NTT (-12.47 persen),  Riau  (-16.31  persen),  dan  Maluku (-24.67 persen). Adapun lima provinsi yang memiliki market  share terenah  sepanjang tahun  2017  antara  lain  NTT  (0.48  persen), Sulawesi  Utara  (0.98  persen),  Papua  (1.06 persen),  Bali  (1.21  persen)  dan  Maluku (1.89 persen).
Perbedaan  indeks  inklusi  keuangan antar  provinsi  di  Indonesia  menunjukkan masih  terjadinya  ketimpangan  akses  jasa
perbankan  antar  provinsi.  Selain  itu, beberapa  provinsi  yang  memiliki  kantor perbankan,  rekening  tabungan,  dan  tingkat penggunaan  perbankan  yang  cukup  tinggi memiliki  indeks  inklusi  keuangan  lebih rendah dibandingkan dengan provinsi  yang memiliki kantor perbankan, rekening deposit, dan tingkat penggunaan perbankan yang relatif lebih rendah.
Secara  keseluruahan,  tingkat  inklusi keuangan  syariah  di  Indonesia  masih rendah. Adapun dimensi yang menunjukkan  nilai  yang  tinggi  adalah dimensi  availabilitas  dan  penggunaan. Senada  dengan  penelitian  yang  dilakukan Umar  (2017)  dan  Ummah  (2013)    dimensi yang  sangat  berpengaruh  terhadap  tingkat ISFI  antar  provinsi  di  Indonesia  adalah dimensi  availabilitas  dan  penggunaan. Ketika  availabilitas  atau  ketersediaan  jasa perbankan  syariah  yang  memadai  di Indonesia,  namun  sebagian  masyarakat tidak begitu optimal menggunakan layanan yang  ada  dengan  baik,  karena  adanya kendala  berupa  kantor  cabang,  atau  kantor layanan  jasa  keuangan  perbankan  syariah tidak  dapat  dijangkau  karena  lokasi geografis  atau  tempat  tinggal  sebagian masyarakat  masih  terpencil.  Namun  hasil penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya & Nursechafia  (2016)  dan  Zin  &  Prasetyo (2018)  dengan  hasil  menunjukkan  bahwa
dimensi  aksesibilitas  memiliki  nilai  tinggi serta paling dominan mempengaruhi tingkat inklusi keuangan.
Dalam perspektif Islam, peran intermediasi  sebuah  lembaga  keuangan khusunya  perbankan  syariah  bukan  hanya profi  saja,  melainkan  memiliki  nilai  tujuan yang  lebih  kholistik  (Sukma,  Akbar, Azizah & Juliani, 2019).
Dalam menjalankan tingkat keinklusifan  keuangan  syariah  memiliki tujuan pada dua hal,  yaitu mempromosikan berbagai  produk  berdasarkan  akad  atau kontrak  sebagai  alternatif  pembiayaan  dari lembaga  keuangan  konvensional,  dan  yang kedua  terkait  instrumen  khusus  yang digunakan untuk mendistribusikan kekayaan  disebagian  orang  (Mahri,  Utami, Firmansyah, & Cakhyaneu, 2016).
Oleh  karena  itu,  penggunaan  indeks inklusi  keuangan  syariah  (ISFI)  sebagai indikator  untuk  mengukur  bagaimana tingkat  inklusi  keuangan, khususnya sektor perbankan syariah meliputi BUS, UUS dan BPRS  setiap  provinsi  di  Indonesia  sangat efektif untuk digunakan. Hal ini mendorong berbagai stakehoder khususnya  pihak perbankan  syariah  atau  regulator  untuk tepat  strategi  dalam menciptakan keuangan syariah yang inklusif, dimana  ketersediaan akses  pada  berbagai  lembaga,  produk  dan layanan  jasa  keuangan  disesuaikan  dengan kebutuhan  dan  kemampuan  masyarakat
Sindi Puspitasari, A. Jajang W. Mahri dan Suci Aprilliani Utami, Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018
dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Maka  idealnya  masyarakat akan senantiasa memiliki pengetahuan serta pengelolaan keuangan yang baik.

## III. Simpulan
Hasil penelitian rata-rata indeks inklusi keuangan  syariah  (ISFI)  setiap  provinsi  di Indonesia sebesar 90,9 persen atau sejumlah 30 provinsi di Indonesia memiliki kategori  inklusi  keuangan  yang  rendah. Tingkat  inklusi  keuangan  syariah  selama Tahun 2015-2018 mengalami perkembangan  yang  relatif  stagnan.  Secara keseluruhan masing-masing provinsi memiiki  nilai  indeks  dari  tiga  dimensi Inklusi  Keuangan  Syariah  yang  berbeda. Kategori  ISFI  tinggi  hanya  satu  provinsi yaitu  DKI  Jakarta.  Kategori  ISFI  medium atau  sedang  yaitu  Provinsi  Aceh  dan  D.I Yogyakarta. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan  provinsi  dengan  kategori  ISFI terendah selama periode penelitian. Dengan tiga  dimensi  keuangan  yang  relatif  rendah dan  grafik  pertumbuhan  sektor  perbankan syariah di provinsi NTT melambat.
Perkembangan  ISFI  setiap  provinsi dari  tahun  2015-2018  memiliki  tren  yang berbeda.  Provinsi  Aceh  menunjukkan  tren perkembangan  ISFI  yang  meningkat  dan signifikan.  Terdapat  lima  provinsi  dengan tren  perkembangan  ISFI  meningkat  namun tidak  signifikan  selama  tahun  2015-2018 yaitu  proviinsi  DKI  Jakarta,  Kalimantan
Timur,  Kalimantan  Barat,  Maluku  Utara dan  Maluku.  Terdapat  14  provinsi  dengan tren  perkembangan  ISFI  menurun  di  tahun 2016  dan  relatif  tetap  di  tahun  selanjutnya yaitu  provinsi  D.I  Yogyakarta,  Bengkulu, Sumatera  Selatan,  Riau,  Jawa  Timur, Banten,  Jawa  Tengah,  Lampung,  Sulawesi Tengah,  Kalimantan  Tengah,  Sulawesi Barat,  Sulawesi  Utara, Sumatera Utara dan Papua.  Terdapat  tiga  provinsi  dengan  tren perkembangan  ISFI  menurun  di  Tahun 2017  yaitu  provinsi  Kepulauan  Riau,  NTB dan  Jawa  Barat.  Terdapat  enam  proviinsi dengan  tren  perkembangan  ISFI  menurun di  Tahun  2018  yaitu  provinisi  Jambi, Kalimantan  Selatan,  Sulawesi  Tenggara, Bali,  Papua  Barat  dan  NTT.  Dan  terdapat empat  provinsi  dengan  tren  perkembangan ISFI  menurun  dari  tahun  2015-2018  yaitu provinsi Sumatera Barat, Sulawesi  Selatan, Bangka Belitung dan Gorontalo.

## Daftar Pustaka
Fahmy,  O.  M.,  Rustam,  M.,  &  Asmayadi, E.  (2016).  Pengaruh  Keuangan Inklusif  Terhadap  Kredit  yang Disalurkan  pada  Sektor  UMKM  di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Bisnis dan Kewirausahaan , 118-135.
Mahri, A. W., Utami, S. A., Firmansyah, &
Cakhyaneu,  A.  (2016).  Baitul  Maal
Wat Tamwil as an Islamic Financial Inclusion Institution Model Towards a Sustainable
Development. Proceedings  of  the 1st  UPI  International  Conference on  Sociology  Education (hal.  232).
Bandung: UPI ICSE.
doi:https://doi.org/10.2991/icse- 15.2016.50
Mardani,  D.  A.  (2018,  January).  Peran
Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif  di  Indonesia. al-Afkar
Journal for Islamic Studies, 1 , 104- 119. doi:10.5281/zenodo.1161568 Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2017). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Jakarta:  Otoritas  Jasa Keuangan.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2019,  Agu).
Snapshot  Perbankan  Syariah  di Indonesia. Jakarta: OJK.
Sarma,  M.  (2012).  Index  of  Financial Inclusion-A  Measure  of  Financial Sector Inclusivenes. Berlin Working Papers  on  Money,  Finance,  Trade and  Development .  Diambil  kembali dari http://finance-and-trade.htw- berlin.de
Sukma,  F.  Annisa.,  Akbar,  R.  K.,  Azizah, N. Nur., & Juliani, G. Putri. (2019).
Konsep  dan  Implementasi  Akad Qardhul  Hasan  pada  Perbankan Syariah dan Manfaatnya. Amwaluna:Jurnal Ekonomi dan Keuangan  Syariah,  Vol.3  No.  2, 148-162.
Umar, A. I. (2017, July). Index Of Syariah Financial  Inclusion  In  Indonesia.
Buletin  Ekonomi  Moneter  dan Perbankan, 20 , 100-126.
Ummah, B. B. (2013). Analisis Keterkaitan
Keuangan
inklusif dengan
Pembangunan di Asia.
Wahid,  N.  (2014). Keuangan  Inklusif:
Membongkar  Hegemoni  Keuangan.
Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia.