## HAKIKAT PENGUASA DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

## THE NATURE OF THE AUTHORITIES IN A DEMOCRATIC RULE OF LAW

## Shandi Patria Airlangga
Fakultas Hukum, Universitas Lampung patriashandi@gmail.com

## Abstrak
Seorang  penguasa  seyogianya  memiliki  kemampuan  mengatur  orang  banyak.  Kebijakan  seorang penguasa  tegas,  tidak  tumpul  ke  atas  dan  tajam  ke  bawah.  Negara  pada  prinsipnya  tidak  didasarkan  atas kekuasaan belaka (matchtsstaat), namun berdasarkan pula atas hukum. Di negara hukum, suatu peraturan hukum  tidak  diciptakan  untuk  tujuan  yang  buruk.  Nomokrasi  dan  demokrasi  pun  dapat  hidup  dan  tumbuh selaras  saling  melengkapi.  Negara  hukum  tidak  bisa  ditegakkan  tanpa pemerintahan  yang  demokratis,  dan pemerintahan  demokratis  tanpa  hukum  akan  menjadi  anarkis.  Pembangunan  hukum  dilakukan  melalui proses  nomokrasi  dan  demokrasi  sekaligus. Pemerintah  sebagai  wakil  rakyat  menciptakan  politik  hukum yang  memihak  kepada  kepentingan  rakyat.  Konsekuensi  dari  konsep  negara  demokrasi  adalah  mencampur semua  anggota  masyarakat  dan  memaksa  mereka  untuk  hidup  bersama.  Kekuasaan  cenderung  membuat pemerintah  lupa  diri  dan  kehilangan  etikanya  sebagai  orang  yang  ditugaskan  oleh  rakyat  untuk  mengurus negara.  Untuk  mengubah  paradigma  pemerintah  yang  salah  kaprah  itu,  diterapkan  hubungan  vertikal  dan horizontal  antara  pemerintah  dan  rakyat.  Pemerintah  dengan  fungsinya  sebagai  pemegang  kekuasaan seyogianya  dapat  mensejajarkan  kepentingan  rakyat  dengan  kepentingannya.  Dengan  demikian  impian untuk menciptakan negara kesatuan dan kesejahteraan yang adil dan beradab benar-benar terwujud. Rakyat dapat  memberian  ketaatannya  apabila  Pemerintah  selaku  pemegang  kekuasaan  bertindak  benar. Terciptanya  hubungan  timbal  balik  yang  baik  tidak  akan  terwujud  bila  pemerintah  tidak  berada  di  jalan yang benar.
Kata Kunci: Hakikat, Penguasa, Negara, Hukum, Demokrasi.

## Abstract
The Government should have the ability to regulate the people. The policy of a ruler is firm, not blunt up and sharp down. The state in principle is not based on mere power (matchtsstaat), but is also based on law. In the rule of law, a rule of law is not created for bad purposes. Monocracy and democracy can live and grow  in  harmony  with  one  another.  The  rule  of law  cannot  be  established  without democratic  government, and democratic rule without law will become anarchist. Legal development is carried out through a process of  nomocracy  and  democracy  at  the  same  time.  The  government  as  the  people's  representative  creates  a legal politics that favor the people's interests. The consequence of the concept of a democratic state is to mix all members of society and force them to live together. Power tends to make the government forget itself and lose  its  ethics  as  a  person  assigned  by  the  people  to  take  care  of  the  country.  To  change  the  misguided paradigm of the government, a vertical and horizontal relationship between the government and the people was applied. Government with its function as the holder of power should be able to align the interests of the people  with  their  interests.  Thus  the  dream  of  creating  a  unitary  and  prosperous  state  that  is  just  and civilized  is  truly  realized.  The  creation  of  a  good  reciprocal  relationship  will  not  be  realized  if  the government is not on the right path.
Keywords: Nature, Authority, State, Law, Democracy.
Cara  Mengutip (How  to  Cite): Shandi  Patria  Airlangga,  “Hakikat  Penguasa  dalam  Negara  Hukum Demokratis ”, Jurnal Cepalo , 3 (1), (2019): 1-10.
DOI: https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783
Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2019: hlm. 1-10. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581 http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo

## A. Pendahuluan
Negara  hukum  adalah  negara  yang  sistem  penyelenggaraan  negaranya  didasarkan  oleh  suatu  aturan hukum.  Hukum  merupakan  sebuah  kata  yang  masih  abstrak,  maka  sebagai  perwujudannya  dengan dikodifikasikannya  suatu  hukum  ke  dalam  tulisan  yang  disebut  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundangan-undangan  di  setiap  negara  memiliki  hierarkinya  masing-masing.  Tepatlah stuffenbau  theory yang  dipelopori  oleh  Hans  Kelsen,  bahwa  hukum  memiliki  turunannya  di  dalam  peraturan  perundang- undangan. 1 Peraturan  tertinggi  di  suatu  negara  biasa  disebut  konstitusi.  Konstitusi  tersebut  merupakan grundnorm (norma  dasar) yang  bentuknya  tidak  lagi  abstrak,  namun  sudah  berwujud.  Konstitusi  di  setiap negara berbeda-beda tergantung pada sejarah terbentuknya negara tersebut.
Negara demokrasi merupakan interpretasi dari kedaulatan rakyat, bahwa negara sebesar-besarnya adalah milik rakyat. Penguasa dan rakyat merupakan  kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab syarat berdirnya suatu negara meliputi adanya rakyat, pemerintahan, wilayah kekuasaan, dan diakui serta menjalin hubungan dengan  negara  lain. 2 Penguasa  yang  dimaksud  adalah  pemerintah,  yakni  rakyat  yang  memiliki  kewenangan pemerintahan  untuk  mewakili  rakyat  yang  lain  dengan  dilekati  kewenangan  pemerintahan  untuk  mengatur negara.  Demokrasi  merupakan  pemerintahan  oleh  rakyat  untuk  rakyat.  Pemerintah  dipilih  oleh  mayoritas rakyat, kemudian disahkan menjadi penyelenggara negara sesuai undang-undang yang telah ditetapkan.
Setelah  menjadi  bagian  dari  pemerintahan  dan  memiliki  kekuasaan,  penguasa  berpotensi menyalahgunakan  kekuasaannya  untuk  kepentingan  tertentu  ( abuse  of  power ).  Wakil  rakyat  dapat menyalahgunakan bahkan  melakukan tindakan  lebih daripada kewenangan  yang telah diberikan kepadanya. Sesuai dengan adagium  dari Lord  Acton: “ power  tends  to  corrupt , but  absolute  power  corrupt  absolutely ” yang  artinya  “kekuasaan  cenderung  untuk  disalahgunakan,  tetapi  kekuasaan  yang  tidak  terbatas  (absolut) pasti disalahgunakan”. 3 Maka untuk  membatasi  kekuasaan  yang  berpotensi  absolut,  negara-negara  biasanya menggunakan konstitusi. 4
Negara  hukum  demokratis,  memiliki  dua  kedaulatan  yang  bersintetis  dan  diintegrasikan  menjadi  satu. Kekuasaan  tersebut  adalah  kekuasaan  hukum  dan  kekuasaan  rakyat.  Kekuasaan  hukum  artinya  kedaulatan didasarkan  pada  hukum  ( nomokrasi ),  dimana  perundangan  menjadi  dasar  penyelenggaraan  negara.  Konsep nomokrasi  dikemukakan  pertama  kali  oleh  Plato  dalam  bukunya Nomoi ,  dalam  buku  itu  Plato  memberikan petunjuk bahwa suatu peraturan yang disepakati bersama sebaiknya dimuat dalam suatu buku perundangan. 5 Sedangkan  kekuasaan  rakyat  artinya  adalah  kedaulatan  ada  pada  rakyat  ( demokrasi ),  dimana  rakyat memegang  kendali  penuh  atas  negaranya.  Sesuai  dengan  pernyataan  Presiden  Amerika  Serikat  yang  ke-16 Abraham  Lincoln  yang  menyatakan  bahwa  “ demokrasi  merupakan  suatu  sistem  pemerintahan  yang diselenggarakan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat ”. 6 Bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan atau dalam suatu negara, dimana masing-masing dari mereka memiliki hak dalam memperoleh kesempatan serta hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan publik.
Sebuah  negara  secara  umum  menganut  tradisi  hukum civil  law dan common  law . Civil  law merupakan tradisi  hukum rechstaat (Jerman)  yang  dipelopori  oleh  Friedrich  Julius  Stahl  dimana  kepastian  hukum menjadi tolok ukur penyelesaian permasalahan. 7 Sedangkan common law merupakan tradisi hukum the rule of law (Inggris) yang dipelopori oleh A.V. Dicey, menjadikan yurisprudensi sebagai tolok ukur penyelesaian permasalahan. 8 Berdasarkan  pengantar  yang  telah  dikemukakan,  maka  substansi  permasalahan  yang  akan dibahas yakni bagaimana hakikat penguasa dalam negara hukum demokratis.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum sekunder, yakni buku-buku para ahli ilmu hukum tentang hakikat  penguasa,  ilmu  negara,  dan  menganalisisnya  dengan  dihubungkan  pada  konsep  nomokrasi  dan
1 Hans Kelsen, General Theory of Norms , Translated by Henry Michael Hartney, New York: Oxford University Press, (1991), hlm. 22.
2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, (2003), hlm. 42-44.
3 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Rajagrafindo Persada, (2014), hlm. 5.
4 K.C. Wheare, Modern Constitution , New York: Oxford University Press, (1951), hlm. 58-59.
5 Lihat Plato, The Laws of Plato , Manchester: University of Manchester Press, (1921), hlm. 49.
6 Harry C. Boyte, The Citizen Solution: How You Can Make a Difference , St. Paul: Minnesota Historical Society, (2008), hlm. 15.
7 Lihat  Aristoteles, Politik ,  Yogyakarta:  Bentang  Budaya,  (2004),  hlm,  161.  Diterjemahkan  dari  buku  Polities,  New  York:  Oxford University Press, (1995).
8 A.V. Dicey, Introduction to The Study of The Law of The Constitution , Edisi ke-3, London: Macmillan and co., (1889), hlm. 175- 176.
demokrasi. 9 Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif  dengan  pisau  analisis  doktrin-doktrin serta  konsep-konsep  kenegaraan  para  ahli  hukum  klasik.  Substansi  dari  tulisan  ini  dikemukakan  secara deskriptif pada tataran teoritis, agar pembaca dapat memahami makna penting dari penguasa dan hakikatnya dalam negara hukum demokratis.

## B. Pembahasan

## 1. Hakikat Penguasa
Kekuasaan  merupakan  kekuatan  untuk  mengatur  suatu  objek  sesuai  dengan  kehendaknya.  Kekuasaan dalam konteks pemerintahan bukan hanya sekedar bentuk hubungan tertentu antar manusia, bukan juga suatu gejala  kehidupan  bermasyarakat  yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  alam,  melainkan  sama  dengan semua dimensi sosial dan dimensi alamiah lainnya. Seorang penguasa memiliki wibawa yang ditunjang oleh kemampuannya  dalam  mengatur  dan  mengorganisasi  orang  banyak.  Kemampuan  tersebut  seyogianya mampu memberikan sanksi nyata terhadap mereka yang membangkang dan mencoba membelot.
Tanda kewibawaan penguasa adalah ketika keselarasan sosial  dapat tercapai dan tidak ada keresahan di dalam  kehidupan  masyarakat.  Keresahan  masyarakat  adalah  tanda  tidak  adanya  keselarasan  sosial.  Segala bentuk  kritik,  ketidakpuasan,  tantangan,  perlawanan  dan  kekacauan  merupakan  tanda  bahwa  masyarakat resah,  dan  keadaan  belum  selaras.  Budi  luhur  seorang  penguasa  akan  terlihat  dalam  caranya  menjalankan pemerintahan.  Sesuai  dengan  sifat  hakiki  kekuasaan  itu  sendiri,  cara  pemakaiannya  pun  harus  bermartabat. Pemerintah diharapkan dapat mewujudkan keadaan yang sejahtera, adil, dan makmur. 10
Era  Imperium  Romawi,  kekuasaan  lebih  identik  dan  kental  dengan  hubungan  manusia  dan  Tuhannya. Kekuasaan  pada  masa  ini  biasanya  bersifat  teokratis  dan  bentuk  kekuasaannya  adalah  kerajaan.  Kekuasaan dalam sistem  kerajaan sangat absolut (mutlak), beschikking raja adalah peraturan yang  tertinggi. Dogmatika kekuasaan  menjadikan  raja  sebagai  hukum  itu  sendiri.  Dalam  pandangan  filsuf  Hegel  sampai  dengan Aristoteles, 11 negara merupakan pusat suatu masyarakat yang dianalogikan sebagai suatu subjek yang besar. Demikian  pula  Plato,  mengasumsikan  konsep  negara  hukum  sebagai macro  antrophos (manusia  raksasa). Maksudnya adalah posisi raja sebagai kepala, hukum sebagai sistem sarafnya, tentara sebagai tangannya, dan lain sebagainya. 12
Setelah  memasuki  era  Rasionalisme,  lahir  dan  berkembanglah  ajaran  filsuf-filsuf  yang  berusaha  untuk membatasi kekuasaan para penguasa negara, antara lain yang dilakukan oleh:
a. John Locke dengan ajarannya tentang hak asasi manusia;
b. Montesquieu dengan ajarannya tentang trias politika (pembagian kekuasaan menjadi 3 unsur);
c. Jean-Jacques Rousseau dengan ajarannya tentang kedaulatan rakyat; dan
d. Maurice  Duverger  dengan  ajarannya  pemilihan  dan  pengangkatan  para  penguasa  negara  yang  akan memegang dan melaksanakan kekuasaan negara. 13
Pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  menciptakan  politik  hukum  yang  memihak  pada  kepentingan rakyat, yaitu dengan  memberi perlindungan agar rakyat kecil (lemah) tidak dibiarkan bersaing secara bebas dengan  rakyat  yang  lebih  kuat  (dalam  hal  ekonomi  maupun  kekuasaan).  Jika  dalam  teori  keadilan  klasik terdapat  konsep  keadilan  komutatif,  keadilan  distributif,  dan  keadilan  korektif,  maka  konsep  keadilannya adalah  keadilan  sosial.  Pembangunan  keadilan  sosial  adalah  upaya  untuk  memperpendek  jurang  pemisah antara si miskin dan si kaya dan antara si kuat dan si lemah. Pemerintah juga berkewajiban memberi jaminan dan  perlindungan  penuh  atas  setiap  pemeluk  agama  tanpa  ada  diskriminasi  yang  dirasakan  oleh  salah  satu pihak. 14
Konsekuensi  pemerintah  sebagai  penguasa,  memang  selalu  dilekati  oleh  stigma  buruk  dari  masyarakat. Stigma  buruk  itu  muncul  dari  kekhawatiran  masyarakat  kepada  pemerintah,  bahwa  pemerintah  berpotensi memainkan  kekuasaan  tanpa  mengindahkan  hukum  yang  ada.  Menurut  Maurice  Duverger,  timbulnya  dan terselenggaranya pembatasan kekuasaan penguasa itu bukanlah hasil dari suatu pemikiran, tetapi oleh karena adanya kesukaran-kesukaran dan  kesulitan-kesulitan serta rintangan-rintangan yang bersifat kebendaan atau
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, (2005), hlm. 93.
10 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm. 36.
11 Jurgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy . Translated by William Rehg. Massachusetts: MIT Press, (1996), hlm 8.
12 Th. Hidya Tjaya, J. Sudarminta, Menggagas Manusia Sebagai Penafsir , Yogyakarta: Kanisius, (2005), hlm. 150.
13 Soehino, Ilmu Negara , Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, (2005), hlm. 224-225 .
14 Gus Dur, Islam, Politik, dan Kebangsaan , Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, (2010), hlm. 107.
materiil,  yang  merintangi  maksud  penguasa  untuk  melaksanakan  kekuasaannya.  Misalnya  bisa  dilihat  dari sifat absolut kekuasaan seperti raja Genghis Khan. 15
Terdapat  beberapa  cara  untuk  membatasi  kekuasaa  menurut  Maurice  Duverger,  upaya  untuk  bisa membatasi kekuasaan penguasa terbagi menjadi 3 (tiga) macam upaya, antara lain:
a.   Pertama, upaya dilakukan dengan tujuan untuk  melemahkan  juga  membatasi kekuasaan penguasa secara langsung. Di dalam usaha ini juga terdapat tiga macam cara yang digunakan, antara lain:
1)  Pemilihan Para Penguasa
Pemilihan  penguasa  dilakukan  secara  demokrasi  atau  berdasarkan  kehendak  rakyat  yang  dilakukan dengan pemungutan suara. Bagi calon penguasa yang mendapatkan suara terbanyak dianggap sebagai orang  yang  dipilih  mayoritas  rakyat,  dan  menjadi  wakil  rakyat  untuk  menjalankan  kekuasaan. Meskipun  demikian,  rakyat  sebagai  pemberi  kekuasaan  tetap  mengawasi  penggunaan  kekuasaan  itu dalam  rangka  menciptakan check  and  balance juga  agar  kekuasaan  yang  diberikan  tidak disalahgunakan.
2) Pembagian Kekuasaan
Sistem pembagian kekuasaan atau lebih dikenal dengan sebutan separation of power, merupakan cara yang  efektif  untuk  membatasi  kekuasaan.  Dengan  metode  pembagian  kekuasaan,  kekuasaan  tidak hanya  dipegang  oleh  satu  orang,  sehingga  membatasi  totaliter  penguasa.  Pembagian  kekuasaan digunakan  di  beberapa  negara  salah  satunya  Negara  Republik  Idonesia.  Di  Indonesia,  pembagian kekuasaan mengadopsi Konsep Trias Politika  yang  dipelopori  oleh  Baron  de Montesquieu atau biasa dipanggil  Montesquieu.  Namun  pembagian  kekuasaan  di  Indonesia  lebih  kompleks,  sebab  terdapat kekuasaan  konstitutif  yang  dijalankan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  kekuasaan eksekutif  dijalankan  oleh  Presiden,  kekuasaan  legislatif  dijalankan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  bersama  Presiden,  kekuasaan  Yudikatif  dijalankan  oleh  Mahkamah  Agung  (MA)  dan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  diikuti  peradilan  lain  di  bawahnya,  kekuasaan  eksaminatif  yang dijalankan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  dan  kekuasaan  moneter  yang  dijalankan  oleh Bank Indonesia (BI) untuk mengurus persoalan uang di Indonesia.
3) Kontrol Yuridiksional
Bagian  ini  dimaksudkan  untuk  menegakan  hukum  untuk  membatasi  penggunaan  kekuasaan  secara represif. Lembaga peradilan  ditugaskan untuk  mengontrol, mengatur, mengendalikan  lembaga negara dan  penyelenggara  negara  lainnya.  Dengan  demikian  hak  dan  kewajiban  penguasa  dapat  dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan.
b.  Kedua,  upaya  untuk  membatasi  kekuasaan  adalah  dengan  memperkuat  maupun  menambah  kekuasaan pihak-pihak  yang  diperintah,  sehingga  terdapat  keluwesan  untuk  bertindak  membela  hak-haknya. Kekuatan  penguasa  tentu  di  atas  kekuatan  bawahannya,  sehingga  perlu  instrumen  untuk  membatasinya. Maka potensi penyalahgunaan kekuasaan itu dapat dibatasi dengan penguatan hak-hak didukung  dengan dasar  hukum  yang  jelas.  Disitulah  fungsi  normatif  hukum  sebagai  norma  yang  dipatuhi  dan  terdapat paksaan  serta  sanksi  bagi  pelanggarnya.  Terbatasnya  kekuasaan  penguasa,  menjadikan  rakyat  tidak khawatir dengan abuse of power maupun kediktatoran.
c.  Ketiga, upaya untuk membatasi kekuasaan dengan pengawasan dari penguasa lain. Sama halnya dengan negara  federal,  dimana  terdapat  negara-negara  yang  bergabung  menjadi  satu  membentuk  federasi, sehingga  bisa  saling  menguatkan  dan  mengawasi.  Kelaliman  penguasa  terhadap  masyarakat  juga  dapat diintervensi  oleh  penguasa  lainnya  dalam  satu  federasi,  sehingga  terjadi  pembatasan  kekuasaan  yang efektif. Model ini masih digunakan sampai saat ini oleh Amerika Serikat dan negara federal lainnya. 16

## 2. Negara Hukum Demokratis
Paradigma  pembangunan  negara  mencita-citakan  dan  mengandaikan  tumbuh  serta  berkembangnya negara  hukum  yang  demokratis.  Negara  hukum  yang  berupaya  menyandingkan  prinsip-prinsip  negara hukum  dengan  prinsip-prinsip  kedaulatan rakyat  itu  sendiri  secara  selaras  dan  saling  melengkapi  satu  sama lain. Karena negara hukum tanpa pemerintahan yang demokratis akan berubah menjadi negara yang fasis dan represif,  sebaliknya  apabila  pemerintahan  demokratis  tanpa  disertai  hukum,  akan  terjebak  pada  perjalanan negara  ke  arah  yang  anarki.  Dalam  kekuasaan  absolut  seperti  kerajaan,  hukum  tetap  diberlakukan,  tetapi
15 Maurice Duverger, Droit Constitutionnel et Institution Politiques , dalam Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia Dasar- dasarnya , Jakarta: Ghalia Indonesia, (1983), hlm. 16.
16 Soehino, Op. Cit., hlm. 268-275.
penyalahgunaan  wewenang  sangat  mungkin  terjadi  karena  tidak  adanya  batasan  bagi  hukum  yang  dibuat oleh  raja.  Ditambah  pula  dengan  kepentingan  politik  dari  orang-orang  di  sekitar  raja  yang  mengagitasi  dan menyebarkan propaganda, sehingga raja yang tadinya baik menjadi tidak baik. Pengelolaan kekuasaan yang  disebut  demokrasi,  prinsip  dasarnya  adalah  siapapun  yang  ingin  berkuasa  harus  mendapatkan  mandat dan sepakat untuk dikontrol oleh pemberi kekuasaan. Inilah penemuan manusia dalam mengelola kekuasaan modern  yang  dianggap  paling  bermartabat  dan  terkontrol.  Meskipun  belum  optimal,  tetapi  sampai  saat  ini belum  ditemukan  sistem  lain  yang  dapat  dianggap  sebagai  sistem  kekuasaan  yang  paling  efektif  dan  bisa menaklukkan  kekuasaan. Secara kelembagaan agar kekuasaan tidak  menjadi liar,  maka ia diintegrasikan  ke dalam  suatu  bangunan  struktural,  sehingga  terjadi  keseimbangan  kekuatan  di  dalam  komponen-komponen struktural  tersebut.  Dengan  begitu,  elemen-elemen  yang  ada  dalam  kekuasaan  tersebut  satu  dengan  lainnya dapat  saling  mengontrol  ( check  and  balance ).  Sistem  ini  sudah  diajarkan  oleh  John  Locke,  dan dikembangkan oleh muridnya Montesquieu dengan konsep Trias Politica -nya. 17
Pembangunan hukum di suatu negara akan baik jika dilakukan melalui proses nomokrasi dan demokrasi secara  bersamaan.  Demokrasi  menghendaki  pembuatan  hukum  dilakukan  oleh  rakyat  atau  lembaga perwakilannya  berdasarkan  kehendak  suara  yang  terbanyak,  sedangkan  nomokrasi  menghendaki pembangunan  hukum  dilakukan  menurut  prosedur  tertentu  yang  adil  serta  menurut  filosofi  hukum.  Hukum tidak  bisa  dibangun  hanya  semata-mata  dengan  suara  terbanyak  atas  nama  demokrasi  saja.  Hukum  harus sesuai  dengan  filosofi  dan  logika  peraturan  perundang-undangan  yang  menyertainya  sesuai  dengan  prinsip nomokrasi. 18 Karena  penegakkan  nomokrasi  dan  demokrasi  di  suatu  bangsa,  biasanya  diadopsi  dari  paham- paham  dan  ajaran-ajaran  klasik  para  filsuf  yang  sudah  pernah  berhasil  dan  diakui  dalam  mengembangkan hukum dan bentuk pemerintahan.
Demokrasi yang diinginkan oleh para pendiri  bangsa adalah suatu demokrasi yang dilaksanakan  secara musyawarah, dan dibarengi dengan kebijaksanaan. Inilah ideologi berdemokrasi bagi suatu bangsa, bukanlah dengan  memaksakan  kehendak  karena  ketidakpahaman  akan  nilai-nilai  luhur  berdemokrasi.  Disinilah kemudian  hukum  diletakkan  sebagai  pembatas  untuk  menghindari  kebebasan  tanpa  batas  yang  tidak bertanggung jawab. Demikian seharusnya kesesuaian antara nomokrasi dan demokrasi. 19 Legitimasi terhadap negara  akan  terwujud  apabila  kekuasaan  negara  dapat  melaksanakan  fungsinya  serta  aparat  penyelengara kekuasaan negara di setiap fungsinya dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara konsisten.
Suatu  tindakan  dianggap  legal  jika  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  di  tempat  tersebut. Legalitas  merupakan  suatu  kemungkinan  bahwa  suatu  kekuasaan  itu  sah.  Setelah  mendapatkan  legalitas, maka  suatu  kekuasaan  membutuhkan  legitimasi  etis  yang  mempersoalkan  keabsahan  wewenang  kekuasaan dari segi norma-norma moral. Legitimasi muncul dan menjadi parameter bahwa setiap tindakan negara baik itu  eksekutif  maupun  legislatif,  memperhatikan  segi  moral  dan  kesesuaian  dengan  tuntutan  kemanusiaan yang adil dan beradab. 20
Prinsip  demokrasi  menjelaskan  proses  dalam  menghasilkan  hukum  yang  legitim.  Prinsip  demokrasi merumuskan  pemahaman  teori  diskursus  tentang  organisasi  diri  suatu  komunitas.  Prinsip  tersebut  tidak hanya  menjelaskan  bagaimana  norma  hukum  yang  legitim  itu  dipatuhi  bersama  untuk  memperoleh legitimasinya,  tetapi  juga  bagaimana  kekuasaan  yang  dilahirkan  dari  norma-norma  hukum  yang  legitim  itu dapat dianggap legitim. Hukum di suatu masyarakat dijadikan hukum positif ketika hukum dihromati karena dibuat melalui proses keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan tertentu. 21
Mengenai legitimasi konstitusi, Hans Kelsen menganggap konstitusi merupakan norma hukum tertinggi di dalam suatu kesatuan hierarkis, sehingga mempunyai legitimasi tertentu. Hans Kelsen juga menambahkan, bahwa  kondisi  ini  akan  berimplikasi  terhadap  pengakuan  konstitusi  sebagai  norma  tertinggi  dalam  suatu negara, yang artinya semua cabang kekuasaan negara dan setiap warga masyarakat sipil dalam negara tanpa terkecuali  terikat  dan  wajib  untuk  mematuhi  norma  tertinggi  tersebut. 22 Menurut  Jimly  Asshiddiqie, 23 legitimasi  konstitusi  berdasarkan  sumber  kedaulatan  negara.  Jika  negara  itu  menganut  paham  kedaulatan
17 J. Kristiadi, Demokrasi dan Etika Bernegara , Jakarta: Impulse, (2008), hlm. 4.
18 Gus Dur, Op.Cit , hlm. 106.
19 Fokky Fuad Wasitaatmadja, Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan , Depok: Prenadamedia, (2018), hlm. 57.
20 Nicolas Figueroa Garcia-Herreros, “Legality, Legitimacy, and Democratic Constitution Making”, Jus Cogens: A Critical Journal of Philosophy of Law and Politics, No. 42439, (2019), hlm. 2.
21 Hendra  Karianga, Carut-Marut  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Era  Otonomi  Daerah:  Perspektif  Hukum  dan  Politik ,  Depok: Kencana, (2017), hlm. 192-194.
22 Hans Kelsen, Loc.Cit.
23 Jimly Asshiddiqie, “Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi”, diakses dari website resmi Kemenristekdikti:http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf, pada tanggal 27 Agustus 2019.
rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka rajalah yang menentukan berlaku atau tidaknya suatu konstitusi ( constituent power ). 24
Konsitusi  mengandung  dua  teori,  yaitu  teori  kedaulatan  hukum  dan  teori  kedaulatan  rakyat.  Menurut teori kedaulatan hukum ( Rechts-souvereiniteit ), yang memiliki bahkan yang  merupakan kekuasaan tertinggi di  dalam  suatu  negara  adalah  hukum.  Karena  baik  pemerintah  maupun  rakyat,  bahkan  negara  itu  sendiri tunduk  kepada  hukum.  Semua  tingkah  laku  dan  perbuatannya  harus  sesuai  atau  menurut  hukum.  Jadi menurut  Krabbe,  yang  berdaulat  itu  adalah  hukum.  Sumber  hukum  itu  sendiri  adalah  rasa  hukum  yang terdapat  dalam  diri  masyarakat.  Rasa  hukum  itu  bentuknya  masih  sederhana  atau  bersifat  primitif  yang tingkatannya masih rendah atau disebut insting hukum, sedangkan dalam bentuknya yang lebih luas disebut kesadaran  hukum.  Teori  kedaulatan  hukum  mengandaikan  bahwa  pemimpin  tertinggi  di  suatu  negara bukanlah  seorang  tokoh,  tetapi  sebuah  sistem  aturan.  Manusia  hanyalah  wayang  dari  skenario  yang  telah disusun  dan  disepakati  bersama  dengan  menampilkan  para  wayang  itu  sebagai  pemeran.  Istilah  yang  tidak boleh dikacaukan  maknanya antara satu dengan yang  lain adalah istilah “ the rule by law ”, “ the rule of man by using law ”, “ the rule of dictatorship ”. Istilah yang benar untuk menunjuk kepada kedaulatan hukum atau negara  hukum  dalam  bahasa  Inggris  adalah rule  of  law ,  bukan rule  by  law yang  menggunakan  hukum sebagai alat kekuasaan. Dalam negara hukum, hukumlah yang dijadikan panglima. 25
Menurut  tradisi  Anglo  Saxon  (Amerika),  unsur-unsur  pengertia  negara  hukum  yang  disebut  dengan istilah the rule of law tersebut mengandung tiga prinsip, yaitu: a.   Supremasi hukum ( supremacy of law ); b.  Persamaan dalam hukum ( equiality before the law ); c.  Proses pemerintahan atau penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan undang-undang ( due process of law ). 26 Teori  selanjutnya  adalah  teori  kedaulatan  rakyat,  yang  merupakan  ajaran  dari  kaum  monarkomaken, khususnya  ajaran  dari  Johannes  Althusius  yang  kemudian  diteruskan  oleh  para  sarjana  dari  aliran  hukum alam.  Tetapi  teori  ini  mencapai  kesimpulan  baru,  yaitu  bahwa  semula  individu-individu  itu  dengan  melalui perjanjian  masyarakat  membentuk  sebuah  masyarakat,  dan  kepada  masyarakat  inilah  para  individu  itu menyerahkan  kekuasaannya,  yang  selanjutnya  kekuasaan  tersebut  diserahkan  kepada  raja. 27 Jadi sesungguhnya  penguasa  itu  mendapatkan  kekuasaannya  dari  individu-individu  tersebut.  Maka  yang sebenarnya  berdaulat  adalah  rakyat,  sedangkan  penguasa  hanya  merupakan  pelaksana  dari  apa  yang  telah diputuskan dan dikehendaki oleh rakyat, yang kemudian teori ini dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. 28 Teori  kedaulatan  rakyat  menyatakan  bahwa  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  pemerintah semestinya berpijak pada kehendak rakyat. Inti ajaran teori kedaulatan rakyat antara lain:
a. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (demokrasi);
b. Adanya  jaminan  konstitusi  terhadap  hak  asasi  manusia,  artinya  teori  ini  memandang  dan  memaknai kekuasaan  itu  berasal  dari  rakyat,  sehingga  dalam  melaksanakan  tugasnya  pemerintah  berpegang  pada kehendak yang lazimnya disebut dengan demokrasi;
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  teori  kedaulatan  rakyat  inilah  yang  akan  menderivasikan  diri  menjadi  teori demokrasi, karena demokrasi merupakan praksis dari teori kedaulatan rakyat dalam suatu sistem politik, oleh karenanya kedua istilah ini dapat disamakan artinya. 29

## 3. Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis
Hukum  merupakan  kesepakatan  antar  manusia  yang  memiliki  manfaat  berdasarkan  rasionalitas  dan perasaan manusia. Kemanfaatan bagi manusia menjadi latar belakang terciptanya suatu hukum. Dengan kata lain  hukum  tidak  akan  diciptakan  untuk  tujuan  yang  buruk,  kecuali  ada  penyalahgunaan  kewenangan  oleh penguasa  dan  mencampurkan  adukan  hukum  dengan  politik  demi  kepentingan  pribadi  atau  golongan tertentu.  Selaras  dengan  kemanfaatan  hukum  yang  harus  diregulasi  oleh  penguasa,  terdapat  Teori Utilitarianisme  yang  menyatakan  “ the  greatest  happiness  of  the  greatest  number ”  yang  artinya  adalah “ Tindakan  yang  terbaik  adalah  yang  memberikan  sebanyak  mungkin  kebahagiaan  bagi  sebanyak  mungkin
24 Brian Thompson, Textbook on Constitutional and Administrative Law , edisi ke-3, London: Blackstone Press, (1997), hlm. 3.
25 H. Krabbe, The Modern Idea of The State , New York: D. Appleton and Company, (1992), hlm. 37.
26 Asmaeny  Azis  Izlindawati, Constitutional  Complaint  and  Constitutional  Question  dalam  Negara  Hukum ,  Jakarta:  Kencana,
(2018), hlm. 32.
27 Jean-Jacques  Rousseau, Discourse  on  Political  Economy  and  The  Social  Contract ,  translated  with  Christopher  Betts,  New  York: Oxford University Press, (1994), hlm. 56.
28 Soehino, Loc.Cit .
29 Asmaeny Azis Izlindawati, Op.Cit. , hlm. 28-29.
orang ”. Mazhab utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kepercayaan menerima dasar nilai-nilai moral, prinsip kegunaan, atau kebahagiaan terbesar,  menyatakan  bahwa  suatu  tindakan  dinilai  benar  dalam  perbandingan  apabila  cenderung meningkatkan kebahagiaan, salah apabila cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan (keburukan). Kebahagiaan  yang  dimaksud  di  sini  adalah  adalah  kenikmatan  dan  tidak  adanya  rasa  sakit,  sedangkan ketidakbahagiaan  adalah  rasa  sakit  dan  hilangnya  kenikmatan. 30 Dalam  terminologi  hukum,  teori  ini dimaksudkan  bahwa  hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  memiliki  manfaat.  Maka  dalam  konsep  negara demokrasi,  penguasa  tidak  boleh  menganggap  dirinya  sebagai  hukum  itu  sendiri,  karena  kekuasaan  ada  di tangan rakyat. 31
Berdasarkan konsep kedaulatan hukum,  negara pada prinsipnya tidak  didasarkan atas kekuasaan belaka ( matchtsstaat ),  namun  harus  juga  didasarkan  pada  hukum.  Dapat  dipahami  bahwa  konsep  negara  hukum selalu  bertentangan  dengan  konsep  negara  kekuasaan  atau  konsep  negara  yang  memerintah  dengan sewenang-wenang ( wilikuurstaat ). 32 Kemudian terdapat konsekuensi dari konsep negara hukum demokratis, yaitu  mencampur  semua  anggota  masyarakat,  baik  dalam  kehidupan  pribadi  maupun  dalam  kehidupan publik,  dan  memaksa  mereka  untuk  hidup  bersama  di  bawah  aturan  hukum  yang  telah  disepakati.  Selain demokrasi, tidak ada bentuk masyarakat atau undang-undang yang bisa membuat manusia begitu serupa satu sama lain, kecuali pendidikan atau kekayaannya. 33
Hukum  bukanlah  merupakan  alat  integrasi,  tetapi  merupakan  pendukung  ketidaksamaan  dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum  kapitalis  yang  berkuasa  di  bidang  ekonomi,  utuk  melanggengkan  kekuasaannya.  Hukum  bukanlah model  idealis  dari  moral  masyarakat  atau  setidak-tidaknya  masyarakat  bukanlah  manifestasi  normatif  dari apa  yang  telah  dihukumkan.  Kenyataan  dalam  masyarakat  akan  berubah  tatkala  masyarakat  melakukan transisi ke situasi-situasi baru, yang berhubungan dengan membesarnya agregasi dalam kehidupan. Juga kian meningkatnya  interdependensi  antara  segmen-segmen  sosial  dalam  kehidupan  ekonomi.  Emile  Durkheim mengungkapkan  idenya  tentang  hukum,  dengan  bertolak  dari  penemuan  yang  terjadi  dalam  hukum  dengan tipe solidaritas dalam masyarakat. Ia membuat perbedaan antara hukum yang menindak dengan hukum yang mengganti  ( Repressive dengan Restitutive ).  Dalam  konsep  Durkheim,  hukum  sebagai  moral  sosial,  pada hakikatnya  adalah  suatu  ekspresi  solidaritas  sosial  yang  berkembang  di  dalam  suatu  masyarakat.  Hukum menurutnya  adalah  cerminan  solidaritas.  Tidak  ada  masyarakat  yang  dapat  tegak  dan  eksis  tanpa  adanya solidaritas. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. 34
Oliver  Wendell  Holmes  mengutarakan  pikirannya  dalam  sosiologi  hukum,  bahwa  setiap  hakim bertanggung  jawab  memformulasikan  hukum  lewat  keputusannya.  Hakim  harus  sadar  dan  yakin  bahwa hukum  itu  adalah  bukan  sesuatu  yang Omnipressent  in  the  sky ,  melainkan  sesuatu  yang  senantiasa  hadir dalam situasi-situasi konkret to meet the social need . Lebih lanjut ia menuliskan the life of law is not logic: it has been experience , bahwa kehidupan  hukum tidak pernah berdasarkan logika, melainkan  didasarkan pada pengalaman yang isinya harus dilukiskan oleh sosiologi hukum. 35 Benjamin Nathan Cardozo mengemukakan pemikirannya  bahwa  hakim  memiliki  kebebasan  untuk  memutuskan  suatu  perkara,  tetapi  batasannya  tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. 36
Berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar moralitas, disepakati bersama-sama dengan  terciptanya  hukum.  Hukum  harus  tetap  sejalan  dengan  kebutuhan-kebutuhan  sosial.  Roscoe  Pound sebagai  ahli  hukum  yang  menganalisis  yurisprudensi  serta  ilmu  sosial,  mengungkapkan  bahwa  pokok pikirannya adalah lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin  hukum. 37 Mengajukan  studi  sosiologi  untuk  mempersiapkan  perundang-undangan  dan menganggap  hukum  sebagai  suatu  lembaga  sosial  yang  dapat  diperbaiki  oleh  usaha-usaha  yang  bijaksana dalam  menemukan  cara-cara  terbaik  untuk  melanjutkan  dan  membimbing  usaha-usaha  seperti  itu.  Untuk
30 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation , London: T. Payne, (1789), hlm.1-4.
31 Linda Smith, William Raeper, Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang , Yogykarta: Kanisius, (2000), hlm. 134.
32 Moh.  Mahfud  MD.,  et  al, Prosiding  Kongres  Pancasila  IV:  Srategi  Pelembagaan  Nilai-nilai  Pancasila  IV ,  Yogyakarta:  PSP UGM, (2012), hlm. 57.
33 Alexis De Tocqueville, Democracy, Revolution, and Society , Chicago: University of Chicago Press, (1980), hlm. 114.
34 Emile Durkheim, Sociology and Philosophy , translated by D.F. Pocock, Paris: Presses Universitaires de France, (1951), hlm. 10.
35 Oliver  Wendell  Holmes.  JR,  Introduction  by  G.  Edward  White, The  Common  Law ,  Cambridge:  Belknap  Press:  An  Imprint  of Harvard University Press, (2009), hlm. 24.
36 Benjamin N. Cardozo, The Nature of The Judicial Process , New Haven: Yale University Press, (1946), hlm. 143.
37 Mathieu Deflem, Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition , New York: Cambridge University Press, (2008), hlm. 100.
menciptakan  efektivitas  cara  dalam  membuat  peraturan  perundang-undangan  dan  memberi  tekanan  kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial (tidak menekankan kepada sanksi). 38
Berdasarkan  konstitusi,  hubungan  pemerintah  dan  rakyat  merupakan  hubungan  struktural  negara  secara vertikal.  Posisi  pemerintah  secara  konstitusi  adalah  pemegang  kekuasaan,  sedangkan  rakyat  tidak  punya kekuasaan. Namun secara hakikat, dalam konsep negara demokrasi kekuasaan tertinggi adalah milik rakyat. Sedangkan pemerintah  hanya petugas penyelenggaraan  negara yang bisa ditarik  kapan saja oleh rakyat jika tidak  mampu  memenuhi  kebutuhannya  atau  menyalahgunakan  wewenangnya.  Dalam  kehidupan  bernegara, rakyat  diatur  oleh  pemerintah  dengan  diterapkannya  hukum.  Meskipun  begitu,  pemerintah  dan  masyarakat pada  hakikatnya  sederajat.  Hanya  fungsinya  saja  yang  berbeda,  tetapi  tujuannya  sama-sama  menginginkan keamanan  dan  kesejahteraan  hidup  dalam  suatu  negara.  Kekuasaan  cenderung  membuat  pemerintah  lupa dengan  fungsinya  sebagai  petugas  yang  dipercaya  oleh  rakyat  untuk  mengurus  negaranya.  Untuk  itu, paradigma pemerintah yang berpikir bahwa negara merupakan milik pribadinya harus dirubah.
Pemerintah  semestinya  sadar  bahwa  masa  kepemimpinan  serta  kekuasaannya  itu  terbatas,  dan  mereka merupakan  bagian  dari  rakyat  yang  sedang  bertugas  mengurus  negara.  Maka  diterapkan  hubungan  vertikal dan  horizontal  antara  pemerintah  dan  rakyat.  Pemerintah  bertanggungjawab  mensejajarkan  kepentingan rakyat  dengan  kepentingannya.  Dalam  segi  hukum  pun  harus  diberlakukan  asas equality  before  the  law . Sehingga  impian  untuk  menciptakan  negara  kesatuan  dan  kesejahteraan  yang  adil  dan  beradab  benar-benar terwujud.  Dalam  konteks  legitimasi,  hubungan  antara  pemerintah  dengan  rakyat  lebih  ditentukan  pada keputusan rakyat untuk menerima atau menolak kebijakan yang ditetapkan oleh sang penguasa.
Prinsipnya,  pemerintah  sebagai  pemimpin  semestinya  bertindak  benar  agar  rakyat  dapat  memberikan ketaatannya.  Terciptanya  hubungan  timbal  balik  tidak  akan  terwujud  bila  pemerintah  sendiri  tidak  berada pada jalan yang benar. Para menteri-menteri dapat memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Jika pemerintah  berlaku  dogmatis  dan  otoriter,  rakyat  dapat  melakukan  pemberontakan  sebagai  bentuk ketidakpuasan  terhadap  pemerintahan.  Rakyat  dapat  menurunkan  pemimpin  dan  menggantikannya  dengan yang lain. Books of Mencius pun menganggap revolusi sebagai salah satu hak masyarakat. 39 Karena revolusi merupakan kekuatan fundamental rakyat  yang tertidur, dan bisa dibangunkan apabila  rakyat dalam keadaan terancam karena perbuatan pemimpinnya.

## C. Kesimpulan
Kekuasaan  dalam  konsep  negara  hukum  demokratis,  prinsip  dasarnya  adalah  siapapun  yang  ingin berkuasa mendapat izin dari rakyat dan disahkan secara dengan hukum yang berlaku. Demikian cara manusia mengelola  kekuasaan  yang  paling  beradab.  Meskipun  belum  optimal  dan  terdapat  kekurangan,  sampai  saat ini  sistem  tersebut  masih  digunakan  di  beberapa  negara  yang  menganut  nomokrasi  dan  demokrasi.  Secara kelembagaan, kekuasaan secara struktural diawasi  oleh  kekuasaan yang lain sehingga terjadi  keseimbangan kekuatan  di  dalam  struktur  tersebut  dan  pada  akhirnya  kekuasaan  tersebut  satu  dengan  yang  lainnya  dapat saling  mengontrol.  Pembangunan  hukum  dilakukan  melalui  proses  demokrasi  dan  nomokrasi  secara bersamaan, karena keduanya saling berhubungan. Nomokrasi dilaksanakan secara demokrasi agar tidak ada kekuasaan absolut, dan demokrasi akan anarki tanpa nomokrasi.
Pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara  menciptakan  sistem  kenegaraan  yang  ideal,  yaitu  sejahtera, adil,  dan  tentram. Hukum  dibentuk  dengan  kesepakatan  antar  manusia  yang  memiliki  manfaat  berdasarkan rasionalitas  dan  manusiawi.  Kemanfaatan  bagi  manusia  menjadi  latar  belakang  terciptanya  suatu  hukum. Berdasarkan  konstitusi,  hubungan  pemerintah  dan  rakyat  berbentuk  vertikal.  Posisi  pemerintah  ada  di  atas sebagai penguasa, sedangkan rakyat ada di bawah dan tidak punya kekuasaan. Meskipun begitu, pemerintah dan  masyarakat  pada  hakikatnya  sama-sama  rakyat.  Hanya  kewenangan  pemerintahan  yang  melekat  di pemerintah  saja  yang  membedakannya,  tetapi  tujuannya  sama-sama  untuk  mewujudkan  negara  yang  aman, adil, dan sejahtera.
38 Baso Madiong, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar , Makassar: Sah Media, (2014), hlm.16-18.
39 Tu Wei-Ming, Etika Konfusianisme , Jakarta: Teraju, (2005), hlm. 32.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Aristoteles.  (2004). Politik .  Yogyakarta:  Bentang  Budaya,  Diterjemahkan  dari  buku  Polities.  (1995).  New York: Oxford University Press.
Bentham, Jeremy. (1789). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation . London: T. Payne. Boyte,  Harry  C.  (2008). The  Citizen  Solution:  How  You  Can  Make  a  Difference .  St.  Paul:  Minnesota Historical Society. Budiardjo, Miriam. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Cardozo, Benjamin N. (1946). The Nature of the Judicial Process . New Haven: Yale University Press. Deflem,  Mathieu.  (2008). Sociology  of  Law:  Visions  of  a  Scholarly  Tradition .  New  York:  Cambridge University Press. Dicey, A.V. (1889). Introduction to the Study of The Law of The Constitution . London: Macmillan and co. Dur, Gus. (2010). Islam, Politik, dan Kebangsaan . Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. Durkheim, Emile. (1951). Sociology and Philosophy , translated by D.F. Pocock. Paris: Presses Universitaires de France.
Duverger, Maurice. (1983). Droit Constitutionnel et Institution Politiques , dalam Usep   Ranawijaya. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-dasarnya . Jakarta: Ghalia Indonesia. Habermas, Jurgen. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy . Translated by William Rehg Massachusetts: MIT Press. HR, Ridwan. (2014). Hukum Administrasi Negara . Jakarta: Rajagrafindo Persada. Izlindawati,  Asmaeny  Azis.  (2018). Constitutional  Complaint  and  Constitutional  Question  dalam  Negara Hukum . Jakarta: Kencana. JR,  Oliver  Wendell  Holmes.  (2009). Introduction  by  G.  Edward  White,  The  Common  Law. Cambridge: Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press.
Karianga, Hendra. (2017). Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Politik . Depok: Kencana. Kelsen, Hans. (1991). General Theory of Norms . Translated by Henry Michael Hartney. New York: Oxford University Press. Krabbe, H. (1992). The Modern Idea of The State . New York: D. Appleton and Company. Kristiadi, J. (2008). Demokrasi dan Etika Bernegara . Jakarta: Impulse. Madiong, Baso, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar , (Makassar: Sah Media, 2014). Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. MD,  Moh.  Mahfud.,  et  al.  (2012). Prosiding  Kongres  Pancasila  IV:  Srategi  Pelembagaan  Nilai-nilai Pancasila IV . Yogyakarta: PSP UGM. Plato. (1921). The Laws of Plato . Manchester: University of Manchester Press. Rousseau,  Jean-Jacques.  (1994). Discourse  on  Political  Economy  and  The  Social Contract ,  translated  with Christopher Betts. New York: Oxford University Press. Smith, Linda, William Raeper. (2000). Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang . Yogykarta: Kanisius. Soehino. (2005) . Ilmu Negara . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Suseno, Franz Magnis. (2016). Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern . Jakarta: Gramedia. Thompson,  Brian.  (1997). Textbook  on  Constitutional  and  Administrative  Law ,  edisi  ke-3.  London: Blackstone Press. Tjaya, Th. Hidya, J. Sudarminta. (2005). Menggagas Manusia Sebagai Penafsir .Yogyakarta: Kanisius. Tocqueville, Alexis De. (1980). Democracy, Revolution, and Society . Chicago: University of Chicago Press. Wasitaatmadja, Fokky Fuad. (2018). Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan .
Depok: Prenadamedia. Wei-Ming, Tu. (2005). Etika Konfusianisme . Jakarta: Teraju. Wheare, K.C. (1951). Modern Constitution . New York: Oxford University Press.

## B. Jurnal dan Artikel
Garcia-Herreros, Nicolas Figueroa, “Legality, Legitimacy, and Democratic Constitution   Making”, Jus Cogens: A Critical Journal of Philosophy of Law and Politics, No. 42439, (2019). Jimly Asshiddiqie,
“Ideologi,
Pancasila,
dan Konstitusi”, diakses di
Kemenristekdikti:http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf.