licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Pihak Yang Berkepentingan Dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Desain Industri
Inge Dwisvimiar 1 , Efriyanto 2 , Rafi Hanif Fadhlan 3 1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia, inge@untirta.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia 3 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO
Article  38,  paragraph  1  of  the  Industrial  Design  Law  does  not  explain  the terminoloy of interested parties, resulting in the judge providing insufficient considerations  in  cases  of  canceling  industrial  designs.  No.  793  K/Pdt.Sus- HKI/2020. The study's goal is to analyze the concept of interested parties in this  decision  based  on  the  criteria  and  explain  the  legal  implications  of industrial  design  on  the  judge's  decision.This  is  a  normative  juridical  study with  a  law  approach  and  a  case  study;  the  data  source  is  secondary  data. Techniques  for  data  collection  in  the  form  of  a  literature  review  and  data analysis in the form of qualitative analysis The findings of this study indicate that the concept of an interested party in this decision is mentioned in Article
38 paragraph (1) of the Industrial Design Law, but it is not explained in detail. The  judge  applies  this  concept  based  on  the  data  included  in  the  judge's decision-making  process,  namely  the  report  on  the  alleged  criminal  act  of industrial  design  in  which  the  Plaintiff  is  reported  because  the  Plaintiff violated the rights of the Defendant. The legal ramifications of this decision's cancellation of the industrial design are that the Defendant loses his right as the  holder  of  the  industrial  design  right,  as  specified  in  Article  43  of  the Industrial Design Law.
Manuscript History: Received: 2022-08-30
Accepted: 2022-10-21
Corresponding Author: Inge Dwisvimiar, inge@untirta.ac.id
Keywords : Cancellation; Industrial Design; Parties Interested
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License Layout Version: v.6.2023 Cite this paper Dwisvimiar, I., Efriyanto, & Fadhlan, R. H. (2023). Pihak Yang  Berkepentingan  Dalam  Kasus  Pembatalan Pendaftaran  Desain  Industri. Widya  Yuridika:  Jurnal
Hukum, 6 (1). doi: 10.31328/wy.v6i1.3997

## PENDAHULUAN
Globalisasi di era modern ini kehidupan masyarakat bidang ekonomi semakin baik dan mendorong  laju  perkembangan  perekonomian  masyarakat.  Dengan  semakin berkembangnya  perekonomian  telah  menjadikan  kegiatan  di  sektor  perdagangan  barang meningkat  secara  pesat.  Pertumbuhan  arus  perdagangan  barang  tersebut  akan  terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin baik. Beberapa negara  semakin  mengandalkan  kegiatan  ekonomi  dan  perdagangannya  pada  produk- produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia.
Kemampuan  intelektual  manusia  melahirkan  kekayaan  intelektual  berupa  hasil kegiatan kreatif daya pikir manusia.  Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah berbagai  karya  yang  lahir  dari  kemampuan  intelektual  manusia.  Semakin  canggih  dan
modern teknologi maka semakin banyak munculnya inovasi-inovasi dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang kekayaan intelektual. 1 Permasalahan kekayaan intelektual dalam era  globalisasi  semakin  terasa  lebih  kompleks  dan  terus  berkembang  sesuai  dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2 Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya  bidang  kekayaan  intelektual  semata  akan  tetapi  terkait  dengan  bidang  ekonomi antara  negara  maju  dengan  negara  berkembang.  Mengingat  hal  tersebut  kekayaan intelektual telah menjadi bagian terpenting dan harus mendapat perlindungan. 3
Salah satu cabang kekayaan intelektual yang mengalami perkembangan yang sangat pesat  dan  sangat  bermanfaat  adalah  desain  industri.  Di  Indonesia  sendiri  pengaturan mengenai  desain  industri  terdapat  dalam  UU  No.  31  Tahun  2000  (selanjutnya  disebut dengan UU Desain Industri). 4 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau  dua  dimensi  yang  memberikan  kesan  estetis  dan  dapat  diwujudkan  dalam pola  tiga dimensi  atau  dua  dimensi  serta  dapat  dipakai  untuk  menghasilkan  suatu  produk,  barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.” Perlindungan desain industri diberikan dengan jangka waktu 10 tahun.
Perlindungan ada tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada perlindungan hukum. 5 Perlindungan dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan.  Pembatalan  pendaftaran  desain  industri  tersebut  bisa  terjadi  karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak  lain.  Tata  cara  gugatan  pembatalan  pendaftaran  desain  industri  sendiri  dapat dilakukan  menurut  ketentuan  di  dalam  Pasal  39  hingga  Pasal  41  UU  Desain  Industri. Menurut  ketentuan  Pasal  ayat  (1) UU  Desain  Industri  disebutkan  yakni  “Gugatan pembatalan  pendaftaran  Desain  Industri  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  dalam  wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat”, dan selanjutnya mekanisme gugatan mengacu kepada Pasal 39 ayat (2) hingga ayat (10). 6 Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan UU Desain  Industri  namun  masih  terdapat  banyak  permasalahan-permasalahan  atau pelanggaran- pelanggaran dibidang Desain Industri. 7 Salah satu kasus adalah pada putusan kasasi  Nomor  793  K/Pdt.Sus-HKI/2020.  Dalam  kasus  ini  terdapat  Liang  Soesanto  selaku pemilik  CV.  Surya  Sentosa,  melawan  Adianta  Tanudirjo  sebagai  pemegang  hak  desain industri bak mandi dengan nomor pendaftaran IDD0000035015 tanggal 1 Agustus 2012 dan pemilik  PT  Diansari  Puri  Plastindo.  Putusan  kasasi  ini  diangkat  oleh  karena  hakim memberikan pertimbangan bahwa Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual atau DJKI tidak
1 Hari S Disemadi, dkk. “Perlindungan Hak Ekslusif atas Ciptaan Digital Painting da lam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual”. Widya Yuridika:Jurnal Hukum 4.1(2021):41-51, hlm. 42. 2 Niru Anita Sinaga. “ Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia ” . Jurnal Teknologi Industri 4.2. (2015): 54-68, hlm. 55.
3 Niru  Anita  Sinaga .  “ Pentingnya  Perlindungan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  bagi  Pembangunan  Ekonomi Indonesia ”. Jurnal Hukum Sasana 6.2 (2020):144-165, hlm. 146.
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385
4 Kadek  Feby  Adiyanti.  “Pengaturan  Syarat  Kebaruan  dalam  Memperoleh  Perlindungan  Desain  Industri Berdasarkan TRIPs Agreement”. Jurnal Kerta Wicara 11.1 (2021):11-21, hlm. 13.
5 Afif Nashiruddin, “ Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM di Indonesia ”. Aktualita 2.1 (2019), hlm 371. DOI: https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4707
6 Mochamad Rizki Permana, dkk . “ Penerapan Pembataan Hak Desain Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya unsur Itikad Tidak Baik ”. Jurnal Krisna Law 2.1 (2020): 95-108 , hlm. 100.
7 Rizqy Tsania Putri, “Syarat Kebaruan pada Desain Industri sebagai Dsar Gugatan Pembatalan Desain Industri”. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FH UI 1.34(2022): 2111-2138, hlm. 2112.
perlu  diikutsertakan  dalam  perkara  dan  hakim  berpendapat  bahwa  Liang  Soesanto  atau Penggugat  adalah  pihak  yang  berkepentingan,  sedangkan  pada  putusan  pertama  Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby hakim berpendapat sebaliknya.
Kronologi ini berawal pada tahun 2016 dimana Adianta Tanudirjo selaku pihak yang memiliki  sertifikat  desain  industri  bak  mandi,  menemukan  penjualan  produk  bak  mandi yang  memiliki  kesamaan  dengan  bak  mandi  miliknya  dan  terdapat  tulisan  produksi  CV. Surya  Sentosa  yang  dimiliki  oleh Liang Soesanto.  Kemudian  Adianta  Tanudirjo  dan  Liang Soesanto  mengadakan  pertemuan  dan  dari  pertemuan  tersebut  kemudian  disepakati beberapa  hal  yang  dituangkan  dalam  kesepakatan  bersama  antara  lain  Liang  Soesanto menyatakan tidak akan memakai, menjual, dan mengedarkan barang berupa bak mandi yang memiliki  kemiripan/persamaan  desain  industri  dengan  produk  desain  bak  mandi  milik Adianta Tanudirjo. Liang Soesanto sudah mengetahui sertifikat desain industri milik Adianta Tanudirjo  sejak  tahun  2016,  akan  tetapi  pada  tahun  2018  Liang  Soesanto  mengingkari kesepakatan  bersama  dengan  menjual  produk  bak  mandinya  lagi  sehingga  Adianta Tanudirjo membuat laporan ke polisi dengan dugaan tindak pidana melanggar Pasal 54 Ayat (1)  Undang-Undang  Desain  Industri.  Liang  Soesanto  keberatan  dengan  adanya  laporan pidana  dan  Liang  Soesanto  pada  intinya  menyebutkan  desain  industri  milik  Adianta Tanudirjo tidak baru karena Matras/Moulding Bekas yang sebelumnya dibeli Liang Soesanto dari  Taizhou  Huangyan  Hoangnuo  Trading  Co.  Ltd.  pada  tanggal  31  Oktober  2015  yang cetakannya  dibuat  pada  tahun  2011,  kemudian  Liang  Soesanto  melakukan  gugatan pembatalan desain industri terhadap Adianta Tanudirjo. Selanjutnya Liang Soesanto akan disebut  Penggugat/Pemohon  dan  Adianta  Tanudirjo  akan  disebut  Tergugat/Termohon. Dalam putusan ini gugatan penggugat tidak dapat diterima dikarenakan kurangnya pihak yang seharusnya DJKI diikutsertakan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini,  juga  eksepsi  Tergugat  yang  diantaranya  adalah  penggugat  bukan  pihak  yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan desain industri dikabulkan oleh hakim.
Penggugat  melakukan  kasasi  dan    hakim  memberikan  tiga  pertimbangan  dengan putusan  yang  menyatakan  sebaliknya  dengan  putusan  pengadilan  niaga. Pertama , berdasarkan  ketentuan  Pasal  38  ayat  (2)  dan  Pasal  42  Undang-Undang  Desain  Industri mengatur  pada  pokoknya  bahwa  Putusan  Pengadilan  Niaga  tentang  pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada DJKI untuk selanjutnya DJKI mencatat putusan  atas  gugatan  pembatalan  dalam  Daftar  Umum  Desain  Industri  dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri, maka DJKI sesuai undang-undang wajib melaksanakan putusan pengadilan tanpa harus ikut digugat di pengadilan, karena itu gugatan tidak kurang pihak. Kedua , berdasarkan ketentuan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Desain  Industri  menyatakan  bahwa  gugatan  pembatalan  desain  industri  dilakukan  oleh pihak  yang  berkepentingan  yang  pada  pokoknya  adalah  hak  desain  industri  diberikan kepada  desain  industri  baru  dan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam putusan kasasi ini penggugat adalah pihak yang  berkepentingan  mengajukan  gugatan  desain  industri  karena  penggugat  dilaporkan secara  pidana  oleh  tergugat. Ketiga, Tanggal  Penerimaan  pendaftaran  Desain  Industri Tergugat  dengan  Nomor  Pendaftaran  IDD0000035015  adalah  tanggal  1  Agustus  2012. Sementara Penggugat dapat membuktikan ternyata cetakan matras (moulding) bak mandi yang  digunakan  oleh  Penggugat  berasal/dibeli  dari  Taizho  Huangyan  Hoangnuo  Trading Co.Ltd. yang merupakan produk bekas yang telah dibuat di negara Tiongkok pada tanggal 10 Februari  2011,  atau  lebih  dari  setahun  sebelum  Tanggal  Penerimaan  pendaftaran  Desain Industri Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2012, Desain Industri tersebut telah diumumkan atau diungkapkan dan dijual bebas di negara Tiongkok, karena itu Desain Industri dengan pemegang hak Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Berdasarkan pertimbangan di atas apabila dilihat dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42  Undang-Undang  Desain  Industri  hanya  menjelaskan  bahwa  putusan  pembatalan
pendaftaran  desain  industri  disampaikan  kepada  DJKI  dan  selanjutnya  DJKI  mencatat putusan  tersebut  bukan  berarti  DJKI  tidak  ikut  serta  dalam  perkara  pembatalan  desain industri. Kemudian dalam Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang Desain Industri tidak dijelaskan secara khusus mengenai terminologi pihak yang berkepentingan sehingga mengakibatkan hakim  memberikan  pertimbangan  kurang  lengkap.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bagaimana konsep  pihak  yang  berkepentingan  dalam  Putusan  MA  Nomor  793  K/Pdt.Sus-HKI/2020 sudah sesuai kriterianya ? dan Bagaimana akibat hukum pembatalan desain Industri pada Studi  Putusan  MA  Nomor  793  K/Pdt.Sus-HKI/2020?  Disisi  lain  tujuan  penelitian  adalah untuk  menganalisis  konsep  pihak  yang  berkepentingan  dalam  Putusan  MA  Nomor  793 K/Pdt.Sus-HKI/2020  sudah  sesuai  kriterianya    dan  untuk  menjelaskan  akibat  hukum pembatalan desain Industri pada Studi Putusan MA Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  secara  yuridis  karena penelitian bertitik tolak pada data sekunder sebagai data utama. 8 Penelitian yang dilakukan bertujuan  untuk  meneliti  penggunaan  ketentuan  perundang-undangan  yang  kaitannya dengan pihak yang tidak berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan desain industri, dengan  putusan  perkara  Nomor  793  K/Pdt.Sus-HKI/2020.  Pendekatan  penelitian  adalah pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ). Pendekatan undang-undang ( statute approach ) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut  dengan isu hukum yang sedang  ditangani. 9 Sementara  itu,  pendekatan  kasus  ( case  approach )  adalah  pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan, yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap. 10 Adapun  dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan  menelaah Putusan  Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020.
Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian  dalam  bentuk  laporan,  skripsi,  tesis,  disertasi  dan  peraturan  perundang- undangan. 11 Data  sekunder  diperoleh  dengan  cara  mempelajari  dan  menganalisis  bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan,  yaitu  mengumpulkan  data  sekunder  yang  dilakukan  dengan  membaca, mengkaji, dan menelaah literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam Putusan Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Analisis data yang  dipergunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  analisis  kualitatif,  yakni analisis  data  dengan  cara  menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain, bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan,  doktrin,  prinsip  hukum,  pendapat  pakar,  atau  pandangan  peneliti sendiri. 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Kriteria Konsep Pihak Yang Berkepentingan Dalam Putusan MA Nomor 793 K/Pdt.Sus-Hki/2020
8 Yuliasih . “Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (Studi Kasus Putusan NOmor 35 PK/PDT.Sus- HKI/2014)”. Notarius , 8.2(2015):152-179, hlm. 158.
9 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . (Jakarta:Kencana Prenada Media Grou, 2013). 133.
10 Ibid . 134.
11 Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum , (Jakarta:Sinar Grafika, 2016). 106
12 Ishaq. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi . (Bandung:Alfabeta, 2017). 69-70.
Pihak  yang  berkepentingan  dalam  Bahasa  Inggris  adalah Interested  Parties . Istilah lainnya disebut juga stakeholders atau pemangku kepentingan, Interested Person menurut Black Law Dictionary adalah istilah yang diberikan kepada orang yang bersangkutan atau seseorang  dengan  bagian  dalam  sesuatu, 13 Parties sendiri  menurut Black  Law  Dictionary adalah Orang-orang yang mengambil bagian dalam pelaksanaan tindakan apa pun, atau yang secara langsung tertarik pada urusan, kontrak, atau pengangkutan apa pun, atau yang secara aktif  terlibat  dalam  penuntutan  dan  pembelaan. 14 Menurut  Subekti  dalam  Permana,  dkk bahwa berbicara  mengenai  “pihak  yang  berkepentingan”  artinya  berhubungan  dengan subjek hukum. Dalam hukum, perkataan orang ( person ) berarti pembawa hak atau subjek di dalam  hukum.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  subjek  hukum  di  dalam  Desain  Industri adalah  subjek  hukum  yang  mempunyai  hak  sebagaimana  disebutkan  di  dalam  ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU Desain Industri tersebut,  bahwa hak atas Desain Industri adalah hak eksklusif pemilik desain yang diperoleh dari negara. 15
Pasal  38  Ayat  (1)  Undang-Undang  Desain  Industri  tidak  menjelaskan  lebih  lanjut mengenai  siapa  yang  dimaksud  dengan  pihak  yang  berkepentingan.  Dalam  praktek persidangan  gugatan  pembatalan  desain  industri,  definisi  pihak  yang  berkepentingan ditentukan  sendiri  oleh  majelis  hakim.  Majelis  hakim  menentukan  pihak  yang berkepentingan  berdasarkan  Pasal  6  serta  Pasal  7  Undang-Undang  Desain  Industri. Penggunaan Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai penjelasan pihak yang berkepentingan oleh majelis hakim menyempitkan arti pihak yang berkepentingan karena hanya sebatas pemegang hak Desain Industri. 16 Mengenai pihak yang berkepentingan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pada  Pasal  38  Undang-Undang  Desain  Industri  dinyatakan  cukup  jelas.  Apabila  dikaitkan dengan  ketentuan  pasal  6  dan  pasal  7  Undang-Undang  Desain  Industri.  Pasal  6  Undang- Undang Desain Industri menentukan bahwa, “Yang berhak memperoleh Hak Desain Indust ri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain”. Hal ini berarti bahwa yang ber kepentingan untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran desain adalah pendesain. 17
Pasal  38  Undang-Undang  Desain  Industri  hanya  menjelaskan  bahwa  gugatan pembatalan  pendaftaran  oleh  pihak  yang  berkepentingan,  yang  menyebabkan ketidakpastian  hukum  dalam  menentukan  siapa  yang  dimaksud  dengan  pihak  yang berkepentingan. Selain itu, hakim-hakim di Indonesia dalam memutus perkara juga memiliki penafsiran  tersendiri  yang  memungkinkan  dalam  dua  perkara  sengketa  desain  industri menghasilkan keputusan yang berbeda karena ada hakim yang menafsirkan secara sempit yaitu hanya dengan Undang-Undang Desain Industri dan ada juga hakim yang menafsirkan secara luas yaitu tidak hanya melihat Undang-Undang Desain Industri tetapi juga dengan menggunakan peraturan perundang-undang lainnya yang membahas dan berkaitan dengan pihak  yang  berkepentingan  seperti  dasar  pembentukan  Undang-Undang  Desain  Industri, Undang-Undang Perseroan Terbatas yang membahas Stakeholders yang diartikan sebagai pihak yang berkepentingan ataupun Undang-Undang Merek. 18
13 The Law Dictionary. Diakses 09 April 2022 dari https://thelawdictionary.org/?s=interested+
14 Ibid
15 Mochamad Rizki Permana. dkk. Loc. cit . hlm. 101.
16 Cynthia Carissa Kumala . ” Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan UU Desain Industri: Studi Putusan Pengadilan Niaga .” Jurnal Education and Development 8.1(2020),110-120       ,hlm. 116- 117.
17 Randy Prasetyo Utomo . ” Hak Desain Industri Saklar Putar (Switch Gear) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri .” Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 2.2(2013),1- 13 ,hlm. 10.
18 Windy Maya Arleta, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Desain Industri Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek  Persaingan  Usaha ,  Tesis-Universitas  Islam  Indonesia,  2015,  hlm.  81.  diakses  09  April  2020  dari https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9244/Windy%20M%20A%20Komplit.pdf?sequence =1
Perbandingan  dengan  peraturan  lain,  frasa  “pihak  yang  berkepentingan” didefinisikan secara luas sebagai berikut: 19
1. UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan pihak yang  berkepentingan  dalam  Penjelasan  Pasal  76  yaitu  pemilik  Merek  Terdaftar,Jaksa; Yayasan/lembaga di bidang konsumen; Majelis/lembaga. Keagamaan;
2. UU  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas  mendefinisikan  pihak  yang berkepentingan adalah Kejaksaan untuk kepentingan umum; Pemegang saham; Direksi; Dewan komisaris; Karyawan perseroan; Kreditor; Pemangku kepentingan (stakeholders). Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri maka jika ditafsirkan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri adalah pihak  yang  merasa  bahwa  desain  industri  tersebut  tidak  baru  dan  melanggar  ketentuan peraturan  undang-undang  yang  berlaku  akan  tetapi  tidak  disebutkan  siapa  saja  yang dikualifikasikan sebagai pihak yang berkepentingan berbeda dengan UU Nomor 20 Tahun 2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  mendefinisikan  pihak  yang berkepentingan  dalam  Penjelasan  Pasal  76  yaitu  Jaksa,  Yayasan/lembaga  di  bidang konsumen, Majelis/lembaga keagamaan.
Yurisprudensi  juga  kerap  kali  digunakan  hakim  untuk  menemukan  hukum  untuk memutuskan  hukum,  sayangnya  Indonesia  tidak  menganut  asas precedent sehingga yurisprudensi tidak mengikat hakim untuk diikuti untuk memutuskan perkara yang akan datang. 20 Putusan hakim tentang pihak yang berkepentingan terdapat pada putusan Nomor 854 K/PDT.SusHKI/2015, pertimbangan hakimnya menyebutkan bahwa Penggugat/Pemohon kasasi bukan termasuk pihak yang berkepentingan. Dimana dalam hal ini  telah  mempersempit  makna  “pihak  yang  berkepentingan”  hanya  terbatas  terhadap pemegang hak desain industri dan pemegang lisensi saja. Hasil penelitian mengenai konsep pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri jika ditafsirkan adalah pihak yang merasa bahwa desain industri tersebut tidak baru dan melanggar ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku akan tetapi tidak disebutkan siapa  saja  yang  dikualifikasikan  sebagai  pihak  yang  berkepentingan  berbeda  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang mendefinisikan  pihak  yang  berkepentingan  dalam  Penjelasan  Pasal  76  yaitu  Jaksa, Yayasan/lembaga  di  bidang  konsumen,  Majelis/lembaga  keagamaan.  Kemudian  dalam praktek  persidangannya  majelis  hakim  menentukan  pihak  yang  berkepentingan berdasarkan Pasal 6 Serta Pasal 7 Undang-Undang Desain Industri.
Penggunaan Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai penjelasan pihak yang berkepentingan oleh majelis  hakim  menyempitkan  arti  pihak  yang  berkepentingan  karena  hanya  sebatas pemegang hak Desain Industri. Berkaitan dengan pembatalan pendaftaran desain industri pada Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 atas desain industri bak mandi dengan nomor pendaftaran IDD0000035015 tanggal 1 Agustus 2012. Para pihak dalam adalah Liang Soesanto atau Penggugat melawan Adianta Tanudirjo selaku pemegang hak desain industri bak mandi atau Tergugat. Berawal pada tahun 2016 Tergugat selaku pihak yang memiliki sertifikat desain industri bak mandi menemukan penjualan produk bak mandi yang memiliki kesamaan dengan bak mandi miliknya dan terdapat tulisan produksi CV. Surya Sentosa yang dimiliki oleh Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan pada tanggal  1  Agustus  2016  dan  dari  pertemuan  tersebut  kemudian  disepakati  beberapa  hal yang  dituangkan  dalam  kesepakatan  bersama  dimana  pihak  kesatu  adalah  Tergugat  dan pihak kedua adalah Penggugat dan isi dari Kesepakatan Bersama meliputi:
a. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan desain industri diantara Para  Pihak,  dimana  Pihak  Kedua  berjanji  kepada  Pihak  Kesatu,  Pihak  Kedua  akan menghentikan  segala  proses  produksi  barang  berupa  bak  mandi  yang  memiliki
19 Cynthia Carissa Kumala, Op-Cit , hlm. 117.
20 Windy Maya Arleta, Loc.cit, hlm.81.
kemiripan/persamaan  pada  pokoknya  dengan  produk  desain  bak  mandi  milik  Pihak Kesatu.
b. Bahwa Pihak Kedua menyatakan, tidak akan memakai, menjual dan/atau mengedarkan barang berupa bak mandi yang memiliki kemiripan/ persamaan pada pokoknya dengan produk desain bak mandi milik Pihak Kesatu,
c. Bahwa  sebagai  tindak  lanjut,  Pihak  Kedua  akan  menarik  seluruh  barang  berupa  bak mandi  produk  Pihak  Kedua  dari  peredaran  yang  memiliki  kemiripan/persamaanpada pokoknya dengan produk desain bak mandi milik Pihak Kesatu, barang tersebut wajib sudah tidak ditemukan lagi dipasaran oleh Pihak Kesatu;
d. Bahwa bilamana dikemudian hari Pihak Kedua melanggar atas apa yang telah dinyatakan dalam Kesepakatan ini, maka Pihak Kedua menyatakan siap untuk dituntut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Tergugat kemudian pada tanggal 06 September 2018 atau sekitar dua tahun 1 bulan setelah diadakan kesepakatan bersama, Tergugat menemukan kembali produk bak mandi yang diproduksi oleh Penggugat yang berarti Penggugat melanggar Kesepakatan Bersama tersebut  sehingga  Tergugat  melaporkan  Penggugat  ke  polisi  dengan  Nomor: LPB/41/IX/2018/SUS/JATIM tanggal 14 September 2018 tentang perkara dugaan Tindak Pidana  Desain  Industri  melanggar  Pasal  54  Ayat  (1)  Undang-Undang  Desain  Industri kemudian  ditindaklanjuti  dengan  proses  peradilan  pidana  Nomor  Perkara 228/Pid.Sus/2019/PN.Mjk,  dan  telah  diputus  pada  tanggal  30  September  2019,  dengan amar  putusan  menyatakan  Penguggat  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  melanggar  Pasal  54  Ayat  (1)  Undang-Undang  Desain  Industri "melakukan  atau  turut  melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  membuat, menjual, dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri".
Berdasarkan  dari  laporan  polisi  di  atas,  tanggapan  Penggugat  adalah  dengan melakukan  gugatan  pembatalan  pendaftaran  desain  industri  pada  tanggal  09  September 2019. Gugatan ini berarti dilakukan ketika sedang proses peradilan pidana berlangsung dan berarti  juga  bersamaan  antara  proses  peradilan  pidana  dan  perdata.  Penggugat  dalam dalilnya  menyebutkan  alasan  melakukan  gugatan  pembatalan  desain  industri  karena Penggugat  keberatan  atas  adanya  Laporan  Polisi  dugaan  melanggar  Pasal  54  Ayat  (1) Undang-Undang Desain Industri oleh Tergugat mengingat bak mandi bayi (Baby Bath Tub) yang  diproduksi  Penggugat  merupakan  produk  yang  sudah  umum  yang  telah  banyak dijumpai,  dipakai  dan  dijual  baik  di  Indonesia  maupun  di  Luar  Negeri.  Pengguggat  pada intinya  menyebutkan  tidak  baru  karena  Matras/Moulding  Bekas  yang  sebelumnya  dibeli Penggugat dari Taizhou Huangyan Hoangnuo Trading Co. Ltd. pada tanggal 31 Oktober 2015 yang cetakannya dibuat pada tahun 2011. Setelah adanya laporan polisi Penggugat berusaha berdamai  dengan  Tergugat,  ketika  usaha  berdamai  tidak  berhasil  kemudian  Penggugat menggugat  pembatalan  desain  industri  bak  mandi  dengan  nomor  pendaftaran IDD0000035015 kepada Tergugat.
Putusan  Hakim  pada  tanggal  02  Maret  2020  dalam  Putusan  Nomor  5/Pdt.Sus- HKI/Desain/2019/PN  Niaga  Sby.  Dalam  eksepsi,  eksepsi  Tergugat  dikabulkan,  eksepsi Tergugat diantaranya adalah Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan dikarenakan Penggugat  melakukan  gugatan  pembatalan  ini  sebab  keberatan  dengan  adanya  laporan polisi dengan dugaan tindak pidana desain industri dan Penggugat juga sebelumnya telah melanggar kesepakatan bersama yang telah dibuat sehingga Penggugat bukan pihak yang berkepentingan dan Penggugat tidak menyertakan DJKI sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikat desain industri tersebut sehingga seharusnya gugatan ini kurang pihak. Kemudian dalam pokok perkaranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak dan Penggugat  dihukum  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  845.000,00  (delapan  ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Pertimbangan Hakim pada gugatan Penggugat tersebut yang diputus dengan Putusan Pengadilan  Niaga  Nomor  5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN  Niaga  Sby  menyatakan  bahwa karena Penggugat menyatakan agar batal pendaftaran desain industri bak mandi tersebut,
maka  sudah  sepatutnya  dan  seharusnya  DJKI  diikutsertakan  sebagai  pihak  yang berkepentingan terhadap perkara ini karena penerbitan sertifikat desain industri dilakukan oleh DJKI. Karena masih ada pihak yang berkaitan erat dengan materi gugatan Penggugat tidak  ikut  dijadikan  pihak  dalam  perkara  ini,  maka  gugatan  Penggugat  kurang  pihaknya, karena gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak lengkap. Karena gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang lengkap pihaknya, maka terhadap alat bukti kedua belah pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Penggugat  dalam  gugatannya  yang  pada  Putusan  Nomor  5/Pdt.Sus- HKI/Desain/2019/PN Niaga sby tidak dapat diterima, sehingga Penggugat melakukan upaya hukum yaitu Kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 dengan alasan permohonan pembatalan pendaftaran  desain  industri  milik  Tergugat.  Hakim  memutuskan  pada  permohonan pembatalan pendaftaran desain industri dalam Putusan Nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 ini terdapat  2  (dua)  putusan.  Pertama,  Permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi:  Liang Soesanto  atau  Penggugat  dalam  pengadilan  niaga  dikabulkan  dan  Kedua,  Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga  Sby.,  tanggal  2  Maret  2020  dibatalkan.  Kemudian  Hakim  memutuskan  dalam mengadili sendiri eksepsinya, eksepsi Tergugat atau pemegang hak desain industri ditolak seluruhnya. Dan dalam pokok perkaranya hakim memutuskan dalam putusan ini terdapat 3 (tiga) putusan. Pertama, gugatan Penggugat dikabulkan. Kedua, Pendaftaran Desain Industri dengan judul Bak Mandi Nomor Pendaftaran IDD0000035015 atas nama Adianta Tanudirjo dinyatakan  batal,  dan  Ketiga  Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan tentang Pembatalan  Pendaftaran  Desain  Industri  dengan  judul  Bak  Mandi,  Nomor  Pendaftaran IDD0000035015 atas nama Adianta Tanudirjo kepada DJKI guna dicatat dalam Daftar Umum Desain  Industri  dan  mengumumkannya  dalam  Berita  Resmi  Desain  Industri;  dan  Hakim memutuskan untuk Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Hakim memberikan 3 (tiga) Pertimbangan pada Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus- HKI/2020 yaitu:
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42 Undang-Undang Desain Industri mengatur  pada  pokoknya  bahwa  Putusan  Pengadilan  Niaga  tentang  pembatalan pendaftaran  Hak  Desain  Industri  disampaikan  kepada  DJKI  untuk  selanjutnya  DJKI mencatat  putusan  atas  gugatan  pembatalan  dalam  Daftar  Umum  Desain  Industri  dan mengumumkannya  dalam  Berita  Resmi  Desain  Industri,  maka  DJKI  sesuai  undang- undang wajib melaksanakan putusan pengadilan tanpa harus ikut digugat di pengadilan, karena itu gugatan tidak kurang pihak.
2. Penggugat adalah pihak yang dilaporkan oleh Tergugat secara pidana, sehingga dengan dasar adanya pelaporan dan proses hukum secara pidana terhadap Penggugat tersebut, maka  Penggugat  dapat  dikualifikasikan  sebagai  pihak  yang  berkepentingan  untuk mengajukan  gugatan  pembatalan  pendaftaran  Desain  Industri  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Tanggal Penerimaan pendaftaran Desain Industri Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDD0000035015  adalah  tanggal  1  Agustus  2012.  Sementara  Penggugat  dapat membuktikan  ternyata  cetakan  matras  (moulding)  bak  mandi  yang  digunakan  oleh Penggugat  berasal/dibeli  dari  Taizho  Huangyan  Hoangnuo  Trading  Co.Ltd.  yang merupakan produk bekas yang telah dibuat di negara Tiongkok pada tanggal 10 Februari 2011, atau lebih dari setahun sebelum Tanggal Penerimaan pendaftaran Desain Industri Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2012, Desain Industri tersebut telah diumumkan atau diungkapkan  dan  dijual  bebas  di  negara  Tiongkok,  karena  itu  Desain  Industri  dengan pemegang hak Tergugat tidak memenuhi unsur kebaruan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka analisis atas pertimbangan hakim pada putusan kasasi  nomor  793  K/Pdt.Sus-HKI/2020  berdasarkan  3  poin  tersebut  sebagai  berikut:
pertama, Pertimbangan Hakim pada Putusan Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 hakim menyatakan tidak kurang pihak berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 42  Undang-Undang  Desain  Industri.  Sedangkan  dalam  Pasal  38  ayat  (2)  dan  Pasal  42 Undang-Undang  Desain  Industri  hanya  menjelaskan  bahwa  putusan  pembatalan pendaftaran  desain  industri  disampaikan  kepada  DJKI  dan  selanjutnya  DJKI  mencatat putusan  tersebut  bukan  berarti  DJKI  tidak  ikut  serta  dalam  perkara  pembatalan  desain industri. Sehingga seharusnya DJKI diikutsertakan dalam perkara ini sebagai turut tergugat karena  DJKI  yang  mengeluarkan  dan  menerbitkan  sertfikat  desain  industri  tersebut sehingga  gugatan  pembatalan  desain  industri  ini  tidak  dapat  diterima  karena  kurangnya pihak, yang berarti pada putusan pengadilan niaga Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga sby hakim sudah benar memutuskan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima karena kurang pihak sebab DJKI tidak diikutsertakan sebagai pihak turut tergugat.
Kedua,  Pertimbangan  hakimnya  menyatakan  bahwa  Penggugat  adalah  pihak  yang dilaporkan  oleh  Tergugat  secara  pidana,  sehingga  dengan  dasar  adanya  pelaporan  dan proses  hukum  secara  pidana  terhadap  Penggugat  tersebut,  maka  Penggugat  dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang berkepentingan. Hal ini berarti Penggugat mengajukan gugatan  pembatalan  pendaftaran  desain  industri  bak  mandi  pada  tanggal  09  September 2019  dengan  dasar  bahwa  Penggugat  keberatan  dengan  adanya  laporan  polisi  karena kesalahan  Penggugat  sendiri  melanggar  hak  Tergugat.  Kemudian  pada  saat  gugatan  ini berlangsung  Penggugat  dinyatakan  bersalah  dalam  putusan  Nomor  Perkara 228/Pid.Sus/2019/PN.Mjk,  dan  telah  diputus  pada  tanggal  30  September  2019,  dengan amar  putusan  menyatakan  Penguggat  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa  hak  membuat,  menjual,  dan  mengedarkan  barang  yang  diberi  hak  desain  industri" yang  berarti  antara  proses  peradilan  pidana  dan  perdata  berlangsung  saat  bersamaan. Sehingga  ketika  putusan  pengadilan  pidana  telah  selesai  dan  Penggugat  dinyatakan bersalah,  maka  dari  itu  saat  proses  gugatan  pembatalan  desain  industri  ini  sedang berlangsung posisi Penggugat adalah sebagai terpidana dari pelanggaran desain industri.
Berdasarkan hasil penelitian dari pertimbangan hakim poin kedua, dapat dianalisis bahwa hakim menggunakan konsep pihak yang berkepentingan dengan berdasarkan pada data yang  dimasukan  dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan yaitu pada laporan Nomor: LPB/41/IX/2018/SUS/JATIM dengan dugaan tindak pidana desain industri dimana Penggugat dilaporkan karena Penggugat telah melanggar hak Tergugat. Meskipun demikian hal tersebut tidak secara tepat dapat menggambarkan atau mengartikan sebagai pihak yang berkepentingan.  Hakim  kemudian  dalam  Putusan  ini  tidak  mempertimbangkan  ketika sebelumnya Penggugat mengingkari Kesepakatan Besama dengan masih memproduksi dan memperjualbelikan  produk  bak  mandi  milik  Tergugat,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa Penggugat  melakukan  wanprestasi  yang  diatur  dalam  Pasal  1239  KUHPer.  Dalam  Pasal tersebut apabila melanggar perjanjian wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga.
Penggugat juga melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri dimana dalam Pasal  tersebut  pemegang hak  desain  industri  dapat  melaksanakan  hak  ekslusifnya sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri dengan cara menggugat ganti rugi bagi  yang  memproduksi  dan  memperjualbelikan  barang  yang  sudah  diberi  hak  desain industri  tersebut.  Dikarenakan  Penggugat  melanggar  Pasal  46  Ayat  (1)  Undang-Undang Desain Industri, Tergugat dapat menggugat ganti rugi Penggugat karena telah melanggar hak ekslusif  milik  Tergugat  dengan  masih  memproduksi  dan  memperjualbelikan  produk  bak mandi milik Tergugat sehingga Penggugat mengajukan pembatalan desain industri terlebih dahulu agar Tergugat kehilangan hak ekslusif sebagai pemegang hak desain industri, maka dari  itu  Penggugat  melakukan  gugatan  atas  itikad  tidak  baik.  Berdasarkan  hal  tersebut Penggugat  tidak  tepat  dikatakan  sebagai  pihak  yang  berkepentingan  dalam  mengajukan gugatan  pembatalan  desain  industri  karena  kepentingan  yang  dimaksud  Penggugat  tidak sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri.
Ketiga,  dalam  pertimbangan  hakim  kasus  ini,  desain  industri  milik  Tergugat  tidak baru  karena  Penggugat  dapat  membuktikan  bahwa  cetakan  untuk  membuat  bak  mandi tersebut Penggugat membeli dari China pada tahun 2015 dan cetakan itu dibuat pada tahun 2011 sebelum Tergugat mendaftarkan desain industri bak mandi tersebut pada tahun 2012. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, Desain Industri yang mendapatkan perlindungan  adalah  desain  industri  yang  baru.  Perlindungan  desain  industri  berlaku apabila seseorang sudah mendaftarkan desain industrinya tersebut kepada lembaga terkait yaitu  DJKI,  dengan  cara  mengajukan  permohonan  pendaftaran  berdasarkan  Pasal  11 Undang-Undang  Desain  Industri.  Kemudian  berdasarkan  Pasal  24  dan  Pasal  26  Undang- Undang Desain Industri, DJKI akan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa syarat kebaruan atau unsur kesamaan dari suatu desain industri yang akan didaftarkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  pertimbangan  hakim  poin  ketiga,  dapat  dianalisis bahwa Penggugat membeli cetakan bak mandi yang dibeli dari China pada tahun 2015 yang cetakannya  dibuat  pada  tahun  2011,  sedangkan  Penggugat  pada  tahun  2016  membuat kesepakatan  bersama  dengan  pernyataan  tidak  akan  memproduksi  dan  menjual  barang berupa  bak  mandi  milik  Tergugat  yang  artinya  saat  membuat  kesepakatan  bersama Penggugat mengetahui bahwa desain industri milik Tergugat didaftarkan pada tahun 2012 dan  Penggugat  tidak  menyertakan  bahwa  desain  industri  milik  Tergugat  tidak  baru. Kemudian  Penggugat  mendalilkan  bahwa  desain  industri  bak  mandi  milik  Tergugat bukanlah  merupakan  barang  baru,  bahkan  beberapa  diantaranya  juga  telah  didaftarkan desain  industrinya  dan  juga  sudah  habis  masa  perlindungannya.  Berdasarkan  informasi yang terdapat dalam daftar umum desain industri bahwa sebelum tahun 2012 sudah ada beberapa  pihak  yang  mendaftarkan  desain  industri  bak  mandi  bayi.  Akan  tetapi,  saat dilakukan penelitian dalam data sekunder dengan cara mengakses pangkalan data desain industri sebelum tahun 2012 tidak terdapat produk bak mandi bayi yang memiliki kesamaan dengan produk bak mandi bayi milik Tergugat. DJKI juga seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini sebagai turut tergugat karena DJKI sebagai Lembaga yang menerbitkan sertfikat tersebut sesuai dengan persyaratan dan telah melakukan pemeriksaan formal berdasarkan Pasal  2  dan  Pasal  4  Undang-Undang  Desain  Industri  untuk  mengetahui  unsur  kebaruan (novelty) dengan  membandingkan  terhadap  beberapa  data  pembanding  terdekat (closest prior art) termasuk terhadap pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan  analisis  pada  pertimbangan  hakim  poin  kedua  sebelumnya  dan dihubungkan dengan teori mengenai pihak yang berkepentingan, dalam praktiknya hakim- hakim  di  Indonesia  dalam  memutus  perkara  juga  memiliki  penafsiran  tersendiri  yang memungkinkan dalam dua perkara sengketa desain industri menghasilkan keputusan yang berbeda  karena  ada  hakim  yang  menafsirkan  secara  sempit  yaitu  hanya  dengan  Undang- Undang  Desain  Industri  dan  ada  yang  menafsirkan  secara  luas  yaitu  tidak hanya  melihat Undang-Undang  Desain  Industri  tetapi  juga  dengan  menggunakan  peraturan  perundang- undang lainnya yang membahas dan berkaitan dengan pihak yang berkepentingan seperti dasar pembentukan Undang-Undang Desain Industri Undang-Undang  Perseroan Terbatas yang membahas Stakeholders yang diartikan sebagai pihak yang berkepentingan ataupun Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa konsep pihak yang berkepentingan dalam  Putusan  MA  nomor  793  K/Pdt.Sus-HKI/2020  Penggugat  tidak  tepat  dikatakan sebagai Pihak yang Berkepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan desain industri berdasarkan  Pasal  38  Ayat  (1)  Undang-Undang  Desain  Industri,  karena  Penggugat melakukan  gugatan  pembatalan  pendaftaran  desain  industri  atas  dasar  keberatan  atas laporan  pidana  yang  dimana  Penggugat  dilaporkan  karena  telah  melanggar  hak  ekslusif Tergugat  dan  Penggugat  juga  telah  melakukan  wanprestasi  dengan  mengingkari kesepakatan bersama. Sehingga Penggugat mengajukan pembatalan desain industri terlebih dahulu agar Tergugat kehilangan hak ekslusif sebagai pemegang hak desain industri, maka dari  itu  Penggugat  melakukan  gugatan  atas  itikad  tidak  baik  karena  kepentingan  yang
dimaksud Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri. Undang-Undang Desain Industri pun tidak mengartikan pihak yang berkepentingan secara rinci berbeda dengan Pasal 76 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang secara jelas mendefinisikan Pihak yang Berkepentingan itu pada penjelasan pasal, sehingga ketika Undang-Undang tidak mengatur maka sebaiknya hakim melakukan penemuan hukum.
Berkaitan  dengan  uraian  yang  sudah  dibahas  sebelumnya,  definisi  pihak  yang berkepentingan  ditentukan  sendiri  oleh  majelis  hakim.  Majelis  hakim  menentukan  pihak yang  berkepentingan  berdasarkan  Pasal  6  Serta  Pasal  7  Undang-Undang  Desain  Industri. Penggunaan Pasal 6 dan Pasal 7 sebagai penjelasan pihak yang berkepentingan oleh majelis hakim menyempitkan arti pihak yang berkepentingan karena hanya sebatas pemegang Hak Desain  Industri.  Apabila  melihat  pada  putusan  Nomor  854  K/PDT.SusHKI/2015  dimana pertimbangan hakimnya menyebutkan bahwa Penggugat/Pemohon kasasi bukan termasuk pihak yang berkepentingan. Dim ana dalam hal ini telah mempersempit makna “pihak yang berkepentingan”  hanya  terbatas  terhadap  pemegang  hak  desain  industri  dan  pemegang lisensi saja. Berdasarkan hal tersebut, dalam putusan ini Penggugat tidak memiliki status pemegang  hak  desain  industri  akan  tetapi  dapat  mengajukan  pembatalan  pendaftaran desain industri milik Tergugat, walaupun memiliki alasan yang cukup kuat oleh karena jika yang  dimaksud  pihak  yang  berkepentingan  adalah  pemegang  hak  desain  industri.  Maka pengertian pihak yang berkepentingan tidak ada gunanya sehingga tidak perlu ada status pihak yang berkepentingan, jikalau pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak desain industri.
Konsep  pihak  yang  berkepentingan  dapat  dilihat  dari  2  (dua)  sisi  yaitu  secara teoritisnya  yang  diatur  dalam  Pasal  38  Ayat  (1)  Undang-Undang  Desain  Industri  dengan alasan  sebagaimana  didalam  Pasal  2  dan  4,  sekalipun  tidak  menjelaskan  pengertiannya secara rinci dan praktek persidangannya dengan melihat putusan terdahulu yang sudah ada seperti  halnya  pada  putusan  Nomor  854  K/PDT.SusHKI/2015  di  mana  pihak  yang berkepentingan  adalah  pemegang  hak  desain  industri  dan  penerima  lisensi  hak  desain industri. Maka Penggugat dalam Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tidak dapat dikatakan  sebagai  pihak  yang  berkepentingan  dalam  mengajukan  gugatan  pembatalan desain industri karena Penggugat bukan pemegang hak desain industri atau penerima lisensi hak  desain  industri.  Kemudian  Penggugat  melakukan  gugatan  pembatalan  pendaftaran desain industri atas dasar keberatan atas laporan pidana yang dimana Penggugat dilaporkan karena  telah  melanggar  hak  ekslusif          Tergugat  dan  Penggugat  juga  telah  melakukan wanprestasi  dengan  mengingkari  kesepakatan  bersama. Sehingga  Penggugat  mengajukan pembatalan desain industri terlebih dahulu agar Tergugat kehilangan hak ekslusif sebagai pemegang hak desain industri, maka dari itu Penggugat melakukan gugatan atas itikad tidak baik karena kepentingan yang dimaksud Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri. dan dalam gugatan ini DJKI tidak diikutsertakan sebagai pihak  turut  tergugat,  Sehingga  seharusnya  gugatan  tidak  dapat  diterima  dan  Tergugat berhak mendapatkan kepastian hukum.

## 2. Akibat Hukum Pembatalan Desain Industri Pada Studi Putusan MA nomor 793
K/Pdt.Sus-HKI/2020.
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  dalam  bagian  A,  bahwa  adanya Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 yang telah membatalkan desain industri bak mandi  dengan  Nomor  Pendaftaran  IDD0000035015  milik  Tergugat  dalam  gugatan pembatalan pendaftaran desain industri  di Pengadilan Niaga  dan Pengadilan MA, dengan demikian  berimplikasi  pada  adanya  akibat  hukum.  Akibat  hukum  adalah  akibat  suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang  dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan  yang  dilakukan  guna  memperoleh    sesuatu  akibat  yang  dikehendaki  hukum. 21
21 R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum . (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 295.
Sebelum  adanya  akibat  hukum  dalam  desain  industri  harus  ada  pembatalan  pendaftaran desain industri terlebih dahulu.
Pembatalan pendaftaran merupakan salah satu yang menyebabkan berakhirnya hak perlindungan  atas  Desain  Industri.  Berdasarkan  Pasal  37  dan  Pasal  38  Undang-Undang Desain Industri pembatalan pendaftaran desain industri sendiri terdapat dua mekanisme, yang  pertama  berdasarkan  keinginan  pemegang hak  desain  industri  itu sendiri  dan  yang kedua  melalui  gugatan  pembatalan.  Pasal  37  Undang-Undang  Desain  Industri,  mengatur bahwa Pembatalan Pendaftaran Berdasarkan Permintaan Pemegang Hak Desain Industri :
1) Desain  Industri  terdaftar  dapat  dibatalkan  oleh  Direktorat  Jenderal  atas  permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri.
2) Pembatalan  Hak  Desain  Industri  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  dapat dilakukan  apabila  penerima  Lisensi  Hak  Desain  Industri  yang  tercatat  dalam  Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.
3) Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada:
a) pemegang Hak Desain Industri;
b) penerima  Lisensi  jika  telah  dilisensikan  sesuai  dengan  catatan  dalam  Daftar  Umum Desain Industri;
c) pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan.
4) Keputusan  pembatalan  pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita Resmi Desain Industri.
Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri ini, pemegang hak desain  industri  mempunyai  hak  untuk  membatalkan  pendaftaran  desain  industrinya. Pembatalan hak desain industri ini hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan secara tertulis dan penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri.
Pasal 38 dalam Undang-undang Desain Industri memang memungkinkan terjadinya gugatan  pembatalan  terhadap  desain  industri  yang  dilakukan  pada  pihak-pihak  yang berkepentingan  terhadap  desain  industri  yang  sudah  terdaftar.  Penyebab  gugatan  itu umumnya  menyangkut  syarat  kebaruan  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  2  Undang- Undang Desain Industri. Berdasarkan pasal ini, hak desain industri akan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri akan dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. 22 Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri menyatakan :
1) Gugatan  pembatalan  pendaftaran  Desain  Industri  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga.
2) Putusan  Pengadilan  Niaga  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tentang  pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14
(empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.
Pembatalan  pendaftaran  desain  industri  berdasarkan  gugatan  menurut  Pasal  38 Undang-Undang Desain Industri harus ada kepentingan dan didasarkan pada alasan tidak memenuhi  unsur  kebaruan  dan  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, ketertiban  umum,  agama  dan  kesusilaan  yang  diajukan  ke  pengadilan  niaga.  Apabila pengadilan niaga telah memutuskan, maka putusan itu harus disampingkan ke pihak DJKI dalam kurun waktu 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan. Apabila ada pihak yang tidak dapat menerima putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
22 M. Faisal Rahendra Lubis dan Masnun, Loc.cit , hlm. 133.
Pembatalan  pendaftaran  desain  industri  menimbulkan  akibat  hukum  berdasarkan Undang-Undang  Desain  Industri.  Akibat  hukum  berdasarkan  Pasal  43  Undang-Undang Desain Industri yaitu Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum  yang  berkaitan  dengan  Hak  Desain  Industri  dan  hak-hak  lain  yang  berasal  dari Desain Industri tersebut. Dan mengenai akibat hukum pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan menurut Pasal 44 Undang-Undang Desain Industri yaitu:
1) Dalam  hal  pendaftaran  Desain  Industri  dibatalkan  berdasarkan  gugatan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  38,  penerima  Lisensi  tetap  berhak  melaksanakan  Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
2) Penerima  Lisensi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  wajib  meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemagang Hak Desain Industri yang sebenarnya.
Pembatalan pendaftaran desain industri dibatalkan berdasarkan gugatan penerima lisensi  tetap  berhak  melaksanakan  lisensinya  sampai  dengan  berakhirnya  jangka  waktu ditetapkan  dalam  perjanjian  lisensi.  Namun,  mengalihkan  pembayaran  royalti  untuk  sisa jangka  waktu  lisensi  yang  dimilikinya  kepada  pemegang  hak  desain  industri  yang sebenarnya. Berdasarkan penelitian ini, pada Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Penggugat  dalam  dalilnya  menyebutkan  alasan  melakukan  gugatan  pembatalan  desain industri karena Penggugat keberatan atas adanya laporan polisi dugaan melanggar Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri oleh Tergugat mengingat bak mandi bayi ( Baby Bath  Tub )  yang  diproduksi  Penggugat  merupakan  produk  yang  sudah  umum  yang  telah banyak dijumpai, dipakai dan dijual baik di Indonesia maupun di Luar Negeri. Penguggat pada  intinya  menyebutkan  tidak  baru  karena  Matras/Moulding  bekas  yang  sebelumnya dibeli Penggugat dari Taizhou Huangyan Hoangnuo Trading Co. Ltd. pada tanggal 31 Oktober 2015  yang  cetakannya  dibuat  pada  tahun  2011.  Setelah adanya  laporan  polisi  Penggugat berusaha berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil, setelah usaha berdamai tidak berhasil  kemudian  Penggugat  menggugat  pembatalan  desain  industri  bak  mandi  dengan Nomor Pendaftaran IDD0000035015 kepada Tergugat.
Putusan hakim pengadilan niaga Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Desain/2019/PN Niaga Sby. Dalam eksepsi, eksepsi Tergugat dikabulkan, Kemudian dalam pokok perkaranya gugatan Penggugat  tidak  dapat  diterima  karena  kurang  pihak  karena  DJKI  tidak  diikutsertakan sebagai  turut  tergugat  dan  Penggugat  dihukum  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Kemudian Penggugat melakukan upaya hukum yaitu kasasi yang dimana pada Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020, hakim  memutus  diantaranya  sebagai  berikut  Hakim  memutuskan  mengabulkan Permohonan  dari  Penggugat/  Pemohon  kasasi  yaitu  dengan  membatalkan  Pendaftaran Desain  Industri  dengan  judul  Bak  Mandi  Nomor  Pendaftaran  IDD0000035015  atas  nama Adianta Tanudirjo atau Tergugat.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  analisis  akibat  hukum  untuk  pembatalan pendaftaran  desain  industri  bak  mandi  nomor  pendaftaran  IDD0000035015  atas  nama Adianta  Tanudirjo  atau  Tergugat  adalah  mengakibatkan  Tergugat  kehilangan  haknya sebagai pemegang hak desain industri, hal ini demikian telah diatur dengan ketentuan Pasal 43  Undang- Undang  Desain  Industri  yang  menyebutkan  “pembatalan  pendaftaran  Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak- hak lain yang berasal dari desain industri tersebut”. Karena Tergugat telah kehilangan atas haknya atas hak desain industri maka segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain  industri  dan  hak-hak  lain  yang  berasal  dari  desain  industri  tersebut  juga  turut dihapuskan.
Akibat  hukum  pembatalan  pendaftaran  desain  industri  pada  putusan  Putusan  MA nomor  793  K/Pdt.Sus-HKI/2020  tersebut,  Tergugat  harus  tunduk  dan  patuh  serta melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  berkenaan  dengan  perkara.  Berdasarkan  itu
Tergugat tidak memiliki hak desain industri yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (5) Undang- Undang Desain Industri, hak desain industri adalah hak ekslusif yang di berikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesaian atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan  sendiri,  atau  memberikan  persetujuannya  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakan  hal  tersebut.  Maka  dari  itu  Tergugat  tidak  bisa  melaksanakan  hak-hak pemegang  desain  industri  seperti  yang  tercantum  pada  Pasal  9  Ayat  (1)  Undang-Undang Desain  Industri  yaitu  “Pemegang  Hak  Desain  Industri  memiliki  hak  ekslusif  untuk melaksanakan  hak  desain  industri  yang  dimilikinya  dan  untuk  melarang  orang  lain  yang tanpa  persetujuannya  membuat,  memakai,  menjual,  mengimpor,  mengekspor,  dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.”
Pembatalan desain industri yang menghasilkan akibat hukum ini tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak dari pemegang hak desain industri tersebut dikarenakan Penggugat sebelumnya juga melakukan pelanggaran desain industri yaitu melanggar Pasal 46  Ayat  (1)  Undang-Undang  Desain  Industri.  Yang  artinya  ketika  desain  industri  milik Tergugat dibatalkan, Tergugat tidak memiliki hak untuk menggugat ganti rugi sesuai Pasal 46  Ayat  (1)  Undang-Undang  Desain  Industri  karena  Penggugat  sebelumnya  telah memproduksi  dan  memperjualbelikan  produk  bak  mandi  milik  Tergugat  tersebut. Sebagaimana yang telah telah diuraikan dalam penulisan bagian A, Penggugat tidak dapat dikatakan  sebagai  pihak  yang  berkepentingan  dalam  mengajukan  gugatan  pembatalan desain industri dan DJKI tidak diikutsertakan sebagai turut tergugat. Maka dari itu gugatan pembatalan desain industri yang dilakukan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima dan desain industri milik Tergugat tidak dibatalkan sehingga membuat Tergugat melaksanakan kembali haknya sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri kemudian Tergugat berhak mendapatkan perlindungan hukum karena Penggugat juga melanggar hak dari Tergugat tersebut.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  penulis  dapat  menyimpulkan  pertama, konsep pihak yang berkepentingan dalam Putusan MA nomor 793 K/Pdt.Sus-HKI/2020 ada penyebutannya dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri tetapi dalam Pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai siapa yang dikatakan sebagai pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, hakim menggunakan konsep ini dengan berdasarkan pada data yang dimasukan dalam pertimbangan hakim untuk memutuskan yaitu pada laporan Nomor: LPB/41/IX/2018/SUS/JATIM  dengan  dugaan  tindak  pidana  desain  industri  dimana Penggugat dilaporkan karena Penggugat telah melanggar hak Tergugat. Meskipun demikian hal tersebut tidak secara tepat dapat menggambarkan atau mengartikan sebagai pihak yang berkepentingan.  Sekalipun  demikian,  adanya  fakta  yang  tidak  mengikutsertakan  DJKI sebagai pihak turut tergugat menyebabkan menjadi kelemahan. Sehingga menurut hukum acara perdata seharusnya gugatan ini menjadi kurang pihak dan selanjutnya gugatan tidak dapat  diterima.  kemudian  kedua,  akibat  hukum  pembatalan  desain  industri  pada  studi putusan  MA  nomor  793  K/Pdt.Sus-HKI/2020  mengakibatkan  Tergugat  atau  Adianta Tanudirjo  kehilangan  haknya  sebagai  pemegang  hak  desain  industri  bak  mandi  dengan nomor  pendaftaran  IDD0000035015.  Adanya  akibat  hukum  ini  sesuai  dengan  Pasal  43 Undang- Undang  Desain  Industri  yang  menyebutkan  “pembatalan  pendaftaran  Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum  yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak- hak lain yang  berasal dari Desain Industri tersebut”. Oleh karena Tergugat telah kehilangan atas haknya atas hak desain industri maka segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut juga turut  dihapuskan.  Akan  tetapi  adanya  akibat  hukum  ini  tidak  memberikan  perlindungan hukum  terhadap  hak  dari  pemegang  hak  desain  industri  tersebut.    Adapun  saran-saran meliputi : Undang-Undang Desain Industri sebaiknya disempurnakan, terutama mengenai Pasal  38  Ayat  (1)  tentang  pihak  yang  berkepentingan  mengajukan  gugatan  pembatalan pendaftaran  desain  industri,  agar  pengertian  pihak yang  berkepentingan  dijelaskan  lebih
rinci mengenai siapa saja yang berhak mengajukan gugatan pembatalannya. Apabila dalam praktik  persidangannya,  ketika  Undang-Undang  tidak  mengatur  maka  sebaiknya  hakim melengkapi  Undang-Undang  dengan  melakukan  penemuan  hukum.  Selanjutnya  Pihak Tergugat seharusnya melakukan upaya hukum yaitu Peninjauan Kembali atau PK dengan alasan  kekhilafan  hakim  sesuai  dengan  Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985 Tentang Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Marzuki. Peter Mahmud. (2013). Penelitian Hukum . Jakarta:Kencana Prenada Media Group. Ali. Zainuddin. (2016). Metode Penelitian Hukum , Jakarta:Sinar Grafika. Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi . Bandung:Alfabeta.
Soeroso. R. (2013). Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta:Sinar Grafika, Jakarta

## Artikel Jurnal
Adiyanti.  Kadek  Feby.  (2021).  Pengaturan  Syarat  Kebaruan  dalam  Memperoleh Perlindungan  Desain  Industri  Berdasarkan  TRIPs  Agreement.  Jurnal  Kerta Wicara, 11(1), 13. DOI : KW.2021.v11.i01.p02
Disemadi, Hari S. dkk.  (2021). Perlindungan Hak Ekslusif atas Ciptaan Digital Painting dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual. Widya Yuridika : Jurnal Hukum, 4(1), 42.
Kumala, Cynthia Carissa. (2020). Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri Ditinjau Berdasarkan  UU  Desain  Industri:  Studi  Putusan  Pengadilan  Niaga,  Jurnal Education and development, 8(1), 116-117.
Nashiruddin.  Afif. (2019). Kepastian Hukum Perlindungan Pemegang Hak Desain Industri Bagi UMKM di Indonesia, Aktualita,  2(1), 371.
Permana.  Mochamad  Rizki.  dkk.  (2020)  Penerapan  Pembataan  Hak  Desain  Industri Berdasarkan Gugatan Terkait Adanya unsur Itikad Tidak Baik. Jurnal Krisna Law, 2(1), 100.
Putri.  Rizqy  Tsania.  (2022).  Syarat  Kebaruan  pada  Desain  Industri  sebagai  Dsar  Gugatan Pembatalan Desain Industri. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FH UI 1(34),  2112.
Sinaga. Niru Anita. (2021). Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Jurnal Teknologi Industri, 4(2), 55.
Sinaga.  Niru  Anita.  (2020).  Pentingnya  Perlindungan  Hukum  Kekayaan  Intelektual  bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Jurnal Hukum Sasana, 6(2), 146.
Utomo, Randy Prasetyo. (2013). Hak Desain Industri Saklar Putar (Switch Gear) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , 2(2), 10.
Yuliasih. (2015). Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut  Teori  Keadilan  John  Rawls  (Studi  Kasus  Putusan  NOmor  35 PK/PDT.Sus-HKI/2014). Notarius, 8(2), 158.

## Website
The Law Dictionary. https://thelawdictionary.org/?s=interested+ Diakses 09 April 2020. Arleta,  Windy  Maya.  2015.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Desain  Industri  Dalam Rangka Optimalisasi Fungsi Praktek Persaingan Usaha, Tesis-Universitas Islam Indonesia,  diakses  April    9  2020,  Dari  https://dspace.uii.ac.id. bitstream/handle/123456789/9244/Windy%20M%20A%20Komplit.pdf?sequ ence=1