## Pilkada DKI Jakarta 2017 : Dinamika Politik Identitas di Indonesia

## Dina Lestari
Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga e-mail: clawura@gmail.com
Abstract – Regional Election in one of implementation of people  sovereignty that carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly. But regional election is often colored by identity politics in  achieving  pragmatic  goals  such  as  in  the  DKI  Jakarta  Election  2017.  This  study  using  a  qualitative approach which is a contextual research that seeks to emphasize the meaning of a phenomenon of human behavior  interactions  in  certain  situations.  This  paper  aims  to  find  out  about  the  2017  DKI  Jakarta regional  election  : the political  identity  dynamics  in  Indonesia.  The  results  of  this  study  are  expected  to provide input to relevant stakeholders to prevent the spread of identity politics in Indonesia.
Keywords – Regional Election, Jakarta, Identity Politics.
Abstrak - Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Namun  Pilkada  sering diwarnai  oleh  politik  identitas  dalam  mencapai  tujuan  pragmatis  seperti  pada  Pilkada  DKI  Jakarta  2017. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  merupakan  penelitian  yang  bersifat  kontekstual yang berusaha menekankan pada pemaknaan suatu fenomena interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Pilkada DKI Jakarta 2017 terhadap dinamika politik  indentitas  di  Indonesia.  Hasil  dari  studi  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  terhadap stakeholder terkait untuk mencegah meluasnya politik identitas di Indonesia.

## Kata Kunci: Pilkada, Jakarta, Politik Identitas

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  yang selanjutnya  disebut  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  adalah  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di wilayah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  untuk memilih  Kepala  Daerah  secara  langsung  dan demokratis. Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan  asas  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  aturan  perundangan yang berlaku.
Namun dalam pelaksanaan Pilkada, sering terjadi konflik  antar  kelompok  yang  seringkali  terkait dengan  isu  kelompok,  suku,  agama,  ras  dan  jenis kelamin  dari  pasangan  calon  Kepala  Daerah. Konflik dalam Pilkada sudah sering terjadi, namun yang  paling  fenomenal  dan  menyedot  perhatian masyarakat  Indonesia  terjadi  pada  Pilkada  DKI tahun 2017 lalu.
Berawal  ketika  Basuki  Cahaya  Purnama  atau yang  biasa  disebut  Ahok  sebagai  Gubernur  DKI pada waktu itu melakukan kunjungan kerja ke Pulau
Pramuka  Kepulauan  Seribu  pada  30  September 2016.  Dalam  kesempatan  itu,  Ahok  memberikan sambutan  di  hadapan  warga  dengan  menyebutkan Surat  Al  Maidah  51  yang  memancing  reaksi  pro kontra  dari  publik.  Sebagian  besar  umat  Islam marah  karena  merasa  Surat  Al  Maidah  telah dinistakan oleh Ahok dalam pidato tersebut.
Kasus  tersebut  berkembang  sedemikian  rupa hingga menyedot perhatian masyarakat tidak hanya di Jakarta yang sedang melaksanakan Pilkada, tetapi sebagian  besar  masyarakat  Indonesia.  Akibatnya kontestasi  Pilkada  DKI  Jakarta  Tahun  2017 diwarnai dengan isu SARA karena perbedaan yang mencolok antara calon yang satu dengan lainnya.
Politik  identitas  menjadi  isu  yang  hangat  dalam pemilihan  gubernur  DKI  Jakarta  2017  karena  ada keyakinan  bahwa  cara  termudah  dan  paling  efektif menarik hati orang untuk memilih seorang kandidat adalah  dengan  cara  membangkitkan  ikatan emosional pemilih pada calon.
Berdasarkan  data  dari  Komisi  Pemilihan  Umum,
hasil  akhir  pelaksanaan  Pilkada  DKI  2017 dimenangkan oleh Pasangan Calon Gubernur Anies Baswedan  dan  Sandiaga  Salahuddin  Uno  dengan perolehan  suara  sebanyak  3.240.332  atau  57,95% dari total suara sah.  Hal ini menyebabkan beberapa kalangan  menyimpulkan  bahwa  politik  identitas telah  berhasil  digunakan  sebagai  alat  untuk memenangkan  Pemilu  apabila  identitas  antara pasangan calon satu dan lainnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan.
Penelitian terdahulu tentang politik identitas pada Pilkada  DKI  Jakarta  2017  pernah  diteliti  oleh Endang  Sari  dalam  penelitian  yang  berjudul ”Kebangkitan  Politik  Identitas  Islam  Pada  Arena Pemilihan Gubernur Jakarta” pada Desember 2016. Endang  Sari  membahas  kebangkitan  politik identitas Islam pada arena pemilihan Gubernur DKI Jakarta  yang  dikupas  dengan  menggunakan perspektif  konstruktivisme  dari  Pierre  Van  Den Bergh  (1991)  yang  berpendapat  bahwa  politik identitas  baik  etnik  maupun  agama  sengaja dikonstruksi  oleh  elit  politik  untuk  mendapatkan kuasa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebangkitan politik  identitas  Islam  terjadi  melalui  upaya pembangunan citra diri dan menegakkan harga diri sebagai  Muslim  yang  terhina  sehingga  sesama Muslim  harus  memilih  mereka  yang  seagama  dan seiman.  Kondisi  ini  dihadirkan  untuk  membangun psikologis sebagai mayoritas yang terluka sekaligus ruang  untuk  membangun  batas  kuasa  mayoritas kepada  mereka  yang  dipandang  minoritas  demi mempertahankan demarkasi kekuasaan dan kepentingan  elit  politik  dengan  mengatasnamakan agama.
Penelitian terdahulu selanjutnya mengenai politik identitas di DKI Jakarta adalah penelitian oleh Ken Miichi  dengan  judul  “The  Role  of  Religion  and Ethnicity in Jakarta’s 2012 Gubernatorial Election” pada  tahun  2014.  Ken  Miichi  melihat  kemenangan Joko  Widodo  (Jokowi)  pada  Pemilihan  Gubernur DKI  Jakarta  Tahun  2012  sebagai  kemenangan demokrasi dimana Jokowi dan pasangannya Basuki Cahaya  Purnama  (Ahok)  yang  seorang  Cina beragama Kristen berhasil memenangkan pemilihan meskipun  ada  kampanye  etno-religius  melawan mereka.
Dengan  menganalisa  hasil  Pilkada  DKI  Jakarta
2012 yang dihubungkan dengan etnisitas dan agama hasil  sensus  nasional  tahun  2000,  hasilnya menunjukkan  bahwa  kampanye  etno-religius  dari Fauzi Bowo sebagai petahana mampu memobilisasi pemilih  Betawi.  Namun  symbol  agama  lebih ditonjolkan  untuk  menarik  pemilih  muslim  karena mengingat  total  pemilih  Betawi  kurang  dari  30%. Identitas  keagamaan  dapat  digunakan  secara pragmatis  untuk  melakukan  eksploitasi  dalam sentimen keagamaan lokal
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  paper  ini terfokus  pada  Pilkada  DKI  Jakarta  Tahun  2017 terhadap  dinamika  politik  identitas  di  Indonesia. Diharapkan  hasil  dari  kajian  ini  dapat  memberikan pandangan  dan  masukan  terhadap  stakeholder terkait.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah Fenomenologi. Pendekatan fenomenologi bertujuan memperoleh  interpretasi  terhadap  pemahaman manusia  (subyek)  atas  fenomena  yang  tampak  dan makna  dibalik  yang  tampak,  yang  mencul  dalam kesadaran manusia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat kontekstual  yang  berusaha  menekankan  pada pemaknaan  suatu  fenomena  interaksi  tingkah  laku manusia dalam situasi tertentu. Dengan menggunakan  metode  studi  kepustakaan  melalui buku,  jurnal,  artikel  terkait  dan  menggunakan  data sekunder resmi dari pihak kedua.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang mempergunakan  pemikiran  logis,  analisis  dengan logika,  dengan  induksi,  analogi/  interpretasi, komparasi  dan  sejenisnya.  Metode  berfikir  yang dipergunakan  adalah  metode  induktif,  yaitu  dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi  yang lebih tinggi. Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan yang ada.

## POLITIK IDENTITAS
Dalam  sosiologi,  konsep  identitas  merupakan struktur  keanggotaan  individu  dalam  kelompok, seperti  ciri,  kategori  dan  peranan  sosial.  Seseorang yang  memiliki  identitas  yang  sama  mempunyai persamaan  kebudayaan  seperti  agama,  bahasa, organisasi  politik  dan  sosial  dimana  tumbuh
perasaan dan kesadaran esprit de corps (kekitaan).
Definisi  identitas  menurut  Hogg  dan  Abrams (1988) adalah konsep masyarakat tentang siapa dan seperti  apa  mereka,  serta  bagaimana  mereka berhubungan  dengan  orang  lain.  Menurut  mereka masyarakat  terstruktur  secara  hirarkis  ke  dalam kategori-kategori  sosial  dalam  penggolongan individu  menurut  ras,  negara,  kelas  sosial,  jenis kelamin,  pekerjaan,  etnis,  agama  dan  lain sebagainya.  Dimana  tiap  kategori  tersebut  terdapat suatu  kekuatan,  status  dan  martabat  yang memunculkan suatu struktur sosial yang khas dalam masyarakat  dan  menentukan  kekuatan  serta  status hubungan antar individu dan antar kelompok.
Konsep  identitas  menurut  Buchari  (2014) merupakan  tindakan  yang  membedakan  individu atau  suatu  kelompok  dengan  individu  atau kelompok  lain  dan  dilakukan  secara  terus  menerus dalam  interaksi  sosial  hingga  memunculkan  opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau  kelompok  tersebut.  Kondisi  ini  akhirnya membuat  kemajemukan  tidak  lagi  sebagai  ikatan dalam persatuan dan kesatuan.
Menurut  Manuel  Castells  (2010),  dalam The Power  of  Identity ,  identitas  adalah  sumber  makna diri  yang  muncul  dan  diberikan  oleh  seorang individu  terhadap  dirinya  sendiri,  atau  dari sekelompok  orang  terhadap  kelompok  mereka sendiri  yang  dibangun  melalui  proses  individuasi. Identitas  terbentuk  jika  ia  diinternalisasi  oleh masyarakat  di  luar  dirinya.  Castells  membagi identitas  ke  dalam  tiga  kategori,  yaitu legitimate identity,  resitance  identity dan project  identity . Pertama, legitimate identity , identitas ini digunakan dalam  proses  mengenalkan  institusi  dominan  dari suatu masyarakat untuk memperluas dan merasionalisasi  dominasi  mereka  terhadap  pelaku sosial.
Kedua, resistance  identity ,  merupakan  identitas yang  dipertahankan  dengan  melakukan  perlawanan untuk  mempertahankan  identitas  dari  stigma  pihak yang  melakukan  dominasi.  Fungsi  identitas  ini adalah  sebagai  perlawanan  dan  pertahanan  atas perbedaan  prinsip  dalam  institusi  masyarakat. Identitas perlawanan dapat dipahami sebagai sebuah identitas yang diperjuangkan dari awal hingga akhir untuk  mendapatkan  pengakuan  atas  identitas tersebut dari pihak lain.
Ketiga, project  identity ,  merupakan  tindakan pelaku sosial yang membangun suatu identitas baru yang  bertujuan  mendefinisikan  kembali  posisi mereka  dalam  masyarakat  dengan  berusaha bertransformasi  dari  struktur  sosial  secara menyeluruh.
Lebih  lanjut  lagi,  Identitas  politik  (political identity)  secara  konseptual  berbeda  dengan  politik identitas  (politics  of  identity);  identitas  politik merupakan  konstruksi  yang  menentukan  posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik,  sedangkan  pengertian  politik  identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas  (baik  identitas  politik  maupun  identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik.
Sementara  Agnes  Heller  mendefinisikan  politik identitas  sebagai  politik  yang  terfokus  pada pembedaan  sebagai  kategori  utamanya  yang menjanjikan  kebebasan,  toleransi,  dan  kebebasan bermain  (free  play),  walaupun  memunculkan  pola- pola  intoleransi,  kekerasan  dan  pertentangan  etnis. Politik  identitas  dapat  mencakup  rasisme,  bio- feminisme,  environmentalisme,  dan  perselisihan etnis.
Dari  beberapa  definisi  diatas  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  politik  identitas  merupakan politik  yang  terfokus  pada  identitas  sebagai  unsur pembeda antara golongan satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan. Penggunaan politik identitas tidak terlepas  dari  praktek  politik  pragmatisme  yang marak  digunakan  untuk  memenangkan  suatu pemilihan umum.

## HASIL PENELITIAN Pembentukan Politik Identitas
Munculnya politik identitas dapat ditelusuri sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintah  Daerah,  dimana  kepala  daerah dipillih secara langsung oleh rakyat dalam Pilkada. Dengan  Pilkada  maka  kelompok  masyarakat  yang mayoritas berada dalam daerah tertentu mempunyai peluang  yang  lebih  besar  untuk  memenangkan kandidat  mereka.  Demikian  halnya  dengan kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  turut mendukung  pula  munculnya  fenomena  politik identitas.
Kemenangan  etnis  dayak  dengan  terpilihnya Cornelis  sebagai  gubernur  Kalimantan  Barat  pada Pilkada  2007  menunjukkan  bahwa  politik  identitas
berdasarkan  agama,  etnis  dan  budaya  menjadi babak baru dalam perpolitikan lokal di Indonesia.
Menurut  Pengamat  Politik  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  Syamsuddin  Haris, kemunculan  politik  identitas  di  Indonesia  terjadi karena beberapa faktor, antara lain :
1. Dampak  dari  kebijakan  Pemerintah  yang  terjadi sejak jaman Presiden Soekarno. Pemerintah tidak serius dalam membangun karakter bangsa karena hal yang dipikirkan hanya bagaimana membangun Negara (state building);
2. Sikap  ambivalensi  yang  seringkali  ditunjukkan oleh  Pemerintah  dalam  menghadapi  isu  terkait negara dan agama;
3. Tidak  ada  peran  Partai  Politik  dalam  proses demokrasi,  sehingga  sentimen  sectarian  atau primordial  menggelinding  dengan  sendirinya  di tengah-tengah masyarakat.
Bangkitnya  sentimen  identitas  keagamaan  dalam beragam  ekspresinya  di  Indonesia  merupakan fenomena  nyata  terkait  munculnya  kesadaran  dan gerakan  politik  baru  yang  menunjukkan  sebuah sikap kritis terhadap keindonesiaan.
Menurut  Stuart  Hall,  pembentukan  identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari rasa/kesadaran  terhadap  ikatan  kolektivitas‟.  Dari pernyataan  tersebut,  maka  ketika  identitas diformulasikan  sebagai  sesuatu  yang  membuat seseorang  memiliki  berbagai  persamaan  dengan orang  lain,  maka  pada  saat  yang  bersamaan  juga identitas memformulasikan kelompok lain. Sehingga  karakteristik  identitas  bukan  hanya dibentuk  oleh  ikatan  kolektif,  melainkan  juga  oleh kategori-kategori pembeda (categories of difference) .
Politik  Identitas  dalam  Pilkada  DKI  Jakarta 2017
Merujuk  tulisan  Muhtar  Haboddin  (2012), berjudul  “Menguatnya  Politik  Identitas  Di  Ranah Lokal”  menyebutkan  bahwa  “menguatnya  politik identitas  di  ranah  lokal  terjadi  bersamaan  dengan politik  desentralisasi.  Pasca  penetapan  UU  No. 22/1999,  gerakan  politik  identitas  semakin  jelas. Faktanya,  banyak  aktor  baik  lokal  dan  politik nasional  menggunakan  isu  ini  secara  intens  untuk pembagian  kekuasaan”.  Dalam  tulisan  Muhtar Haboddin  yang  juga  mengutip  beberapa  literatur ilmu  politik,  bahwa  politik  identitas  dibedakan
secara  tajam  antara  identitas  politik  (political identity)  dengan  politik  identitas  (political  of identity).  Political  identity  merupakan  konstruksi yang  menentukan  posisi  kepentingan  subjek  di dalam  ikatan  suatu  komunitas  politik  sedangkan political  of  identity  mengacu  pada  mekanisme politik  pengorganisasian  identitas  (baik  identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana  politik.  Beberapa  ilmuan  juga  membedakan antara  politik  identitas  dengan  politik  etnisitas, meskipun  memiliki  persamaan  yang  cenderung menjadikan “perbedaan” sebagai instrumen politik.
Pembentukan  politik  identitas  pada  Pilkada  DKI Jakarta  2017  disebabkan  oleh  beberapa  faktor sebagai berikut :
1.  Terdapat salah satu pasangan calon yang berasal dari  dua  minoritas,  yaitu  Cina  (Tionghoa)  dan Kristen;
2.  Pidato Ahok di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu yang  menyinggung  Surat  Al  Maidah  51  yang memicu reaksi pro kontra dalam masyarakat;
3.  Media sosial berperan sangat besar dalam proses pembentukan  politik  identitas  masyarakat Muslim  di  Jakarta,  terutama  ketika  Buni  Yani mengunggah  video  pidato  Ahok  di  Kepulauan Seribu  yang  menjadi  viral  dan  memancing kemarahan sebagian besar umat Muslim;
4.  Aksi  bela  Islam  yang  dimotori  oleh  Gerakan Nasional  Pengawal  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  (GNPF-MUI),  berhasil  memobilisasi massa  umat  Islam  yang  merasa  marah  atas penghinaan Al-Quran oleh Ahok untuk menuntut agak segera diproses secara hukum.

## SIMPULAN
Kemenangan  Pasangan  Calon  Gubernur  Anies Baswedan  dan  Sandiaga  Salahuddin  Uno  dalam Pilkada  DKI  Jakarta  tahun  2017  dengan  perolehan suara  sebanyak  3.240.332  atau  57,95%  dari  total suara  sah  menunjukkan  bahwa  politik  identitas berhasil  digunakan  sebagai  alat  untuk  menarik simpati  Pemilih  kepada  salah  satu  calon  yang memiliki latar belakang identitas yang sama. Keberhasilan  ini  dapat  mengakibatkan  elit  politik yang  memiliki  kandidat  pasangan  calon  dengan latar  belakang  identitas  tertentu  dari  mayoritas pemilih  di  suatu  daerah  memutuskan  untuk menggunakan  politik  identitas  untuk  menarik simpati Pemilih dengan identitas yang sama. Untuk
mencegah  semakin  meluasnya  penggunaan  politik identitas  yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan, maka perlu dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pemerintah  harus  bersikap  adil  dan  tidak ambivalen  dalam  menghadapi  permasalahan agama  dan  negara,  untuk  mencegah  timbulnya kelompok  identitas  tertentu  yang  merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah;
2. Melakukan  rekonsiliasi  untuk  memulihkan kondisi  sosial  politik  yang  sedang  rentan perpecahan karena isu SARA dengan mengadakan  pertemuan  dengan  para  pemuka agama. Diharapkan agar para tokoh agama dapat menyampaikan  himbauan  dan  ajakan  kepada masyarakat  untuk  menghentikan  konflik  untuk menciptakan kondisi yang kondusif;
3. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara aktif  dalam  melakukan  kampanye  anti  politik identitas dengan mengundang stakeholder terkait, partai  politik  dan  tokoh  masyarakat  dengan tujuan  agar  pihak  terkait  lebih  paham  bahaya politik  identitas  agar  tercipta  situasi  kondusif  di masyarakat;
4. Penegakan  aturan  dalam  Undang-Undang  No.7 Tahun  2017  pasal  280  mengenai  larangan kampanye pemilu beserta ketentuan pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA
Castells, Manuel. 2010. The Power of Identity: The information  age,  Economi,  Society,  Culture . Blackwell Publishing Ltd : United Kingdom.
Greenberg, Edward F., 2017. Political Socialization , Routledge. New York. Abdilah,  Ubed  S.,  2001, Politik  Identitas  Etnis: Pergulatan  Tanda  Tanpa  Identitas ,  Yayasan Indonesia, Jakarta. Buchari Sri Astuti, 2014, Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas , YOI, Jakarta. Haboddin,  Muhtar,  2012, Menguatnya  Politik Identitas  di  Ranah  Lokal, Jurnal  Studi Pemerintahan  Universitas  Brawijaya  Malang, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012. Hogg, Michael and Dominic Abrams. 1988. Social Identifications:  A  Social  Psychology  of Intergroup  Relations  and  Group  Processes . Routledge. London. Miichi,  Ken,  2014, The  Role  of  Religion  and Ethnicity  in  Jakarta’s  2012  Gubernatorial
Election ,    Journal  of  Current  Southeast  Asian Affairs 1.
Sanur  L,  Debora,  2017, Rekonsiliasi  Politik Identitas  di  Indonesia ,  Majalah  Info  Singkat Vo.IX, No. 10/II/Puslit/Mei/2017.
Sari,  Endang,  2016, Kebangkitan  Politik  Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta , Kritis, Volume 2 No.2 Desember 2016. Setyaningrum, Arie, 2005, Memetakan Lokasi bagi ‘Politik Identitas’ dalam Wacana Politik Poskolonial ,  Jurnal Mandatory Politik Perlawanan, Edisi 2/ Tahun 2/ 2005 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum
Ayuningtyas,  Rita,  2018, Mengulik  Kembali Perjalanan Kasus Ahok , diakses dari
https://www.liputan6.com/news/read/3322122/m engulik-kembali-perjalanan-kasus-ahok, pada tanggal  28 Oktober 2018.
Hasil Hitung TPS (Form C1) Provinsi Dki Jakarta, https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakar ta, diakses tanggal 28 Oktober 2018. Suryowati, Estu, 2017, Faktor yang Melatarbelakangi  Munculnya  Sentimen  Politik Primordial, diakses dari
https://nasional.kompas.com/read/2017/05/04/04 530071/faktor.yang.melatarbelakangi.munculnya .sentimen.politik.primordial,  pada  tanggal    28 Oktober 2018.