Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
(Studi Kasus Pembangunan PLTU II di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)
Yulinda Adharani*
DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a4

## Abstrak
Izin  Pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  terharap  rencana  pembangunan  PLTU  II  Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon digugat oleh masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ar kel ini merupakan hasil peneli an  terhadap  kasus  tersebut  yang  menekankan  pada  masalah  penaatan  dan penegakan  Hukum  Lingkungan  dalam  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan,  serta upaya  penyelesaian  sengketa  lingkungannya.  Peneli an  ini  menggunakan  pendekatan yuridis-norma f  dan  dianalisa  secara  kualita f.  Dari  hasil  peneli an  diketahui  bahwa pembangunan  PLTU  di  Kecamatan  Mundu  Kabupaten  Cirebon  dak  sejalan  dengan beberapa  tujuan  dalam Sustainable  Development  Goals pada  point  kesejahteran, pembangunan berkelanjutan, dan pelestarian sumber daya alam. PLTU ini juga  dak sesuai dengan  rencana  tata  ruang,  proses  penyusunan  analisis  dampak  lingkungan  dak melibatkan masyarakat. Pengadilan mengabulkan gugatan dan memerintahkan pencabutan izin pembangunan tersebut.
Kata kunci: hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan, penaatan, penegakan, PLTU.

## Environmental Law Compliance and Enforcement on Infrastructure Development to Achieve Sustainable Development (Case Study: Power Plant II Development in Mundu Subdistrict, Cirebon District)

## Abstract
A  lawsuit  had  been  brought  to  the  Administra ve  Court  regarding  the  Local  West  Java Province Government Permit on the Power Plant II Development in Astanajapura Subdistrict and Mundu Subdistrict, Cirebon District by the directly aﬀected local community around the power plant loca on. This ar cle is the research result on the aforemen oned lawsuit and will  be  focusing  on  the  issues  surrounding  the  environmental  law  compliance  and enforcement  in  achieving  sustainable  development,  as  well  as  the  environmental  law dispute  se lement.  This  research  used  the  juridical-norma ve  research  with  qualita ve analysis. The ar cle concluded that the Power Plant II development is not in line with several goals as stated in the Sustainable Development Goals; such as the welfare goals, sustainable development,  and  the  natural  resources  preserva on.  The  Power  Plant  II  is  also  not  in accordance with the local government’s spa al plan, and furthermore the local community
*   D o s e n   F a k u l t a s   H u k u m   U n i v e r s i t a s   P a d j a d j a r a n ,   J l .   D i p a   U k u r   N o .   3 5   B a n d u n g , yulinda.adharani@unpad.ac.id , S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
did not take any part during the environmental impact analysis process. According to the Administra ve Court Decision, the Court granted the claims in the lawsuit and the permit for the Power Plant II development has been revoked.
Keywords : environmental law, sustainable development, compliance, enforcement, power plant.

## A.  Pendahuluan
Pembangunan infrastruktur skala besar menjadi kebutuhan seiring perkembangan masyarakat.  Dampak  posi f  dari  pembangunan  infrastruktur  antara  lain  adalah meningkatnya  kesejahteraan  rakyat  serta  pendapatan  daerah,  namun  dampak nega fnya juga  dak sedikit, seper  kelestarian fungsi lingkungan, berkurangnya sumber  daya  alam  akibat  eksploitasi  yang  berlebihan, pencemaran  udara  akibat polusi industri, dan pembangunan infrastruktur perekonomian yang iden k dengan perusakan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur skala besar perlu  memper mbangkan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  untuk  me- minimalisasi dampak nega fnya.
Jawa  Barat  menjadi  wilayah  pembangunan  infrastruktur  skala  besar,  hal  ini dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Proyek Strategis Nasional, yang diperkuat  dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Percepatan Proyek Strategis Nasional. Tercatat sekitar 29 proyek infrastruktur skala besar akan dibangun di wilayah rentan Jawa Barat,¹ salah satunya ialah pembangunan PLTU.
PLTU Batubara menghasilkan polutan udara terbesar bila dibandingkan dengan sumber  energi  fosil  lainnya,  seper   minyak  bumi  dan  gas.  Dampak  polusi  udara PM2.5 dan bahan berbahaya lainnya dari PLTU Batubara  dak dapat diabaikan. Hasil pemodelan  atmosfer  GEOS-Chem  yang  dilakukan  oleh  m  peneli Harvard University - Atmospheric Chemistry Modeling Group (ACMG) menunjukkan bahwa polusi udara dari operasi PLTU Batubara saat ini telah menyebabkan kema an dini sekitar 6.500 jiwa per tahun. Penyebab utamanya adalah stroke (2.700), penyakit jantung iskemik (2.300), penyakit paru obstruk f kronik (400), kanker paru-paru (300),  serta  penyakit  kardiovaskular  dan  pernapasan  lainnya  (800).  Selanjutnya, ekspansi PLTU Batubara yang baru di Indonesia akan menyebabkan es masi angka kema an dini naik menjadi 15.700 jiwa per tahun.²
¹ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar), “Catatan Akhir Tahun Ruang dan Lingkungan Hidup  Jawa  Barat  2016:  Krisis  dan  Darurat  Bencana  Ekologis  di  Jawa  Barat”, h p://www.walhijabar.org/ 2016/12/29/catatan-akhir-tahun-ruang-dan-lingkungan-hidup-jawa-barat-2016-krisis-dan-darurat-bencana- ekologis-di-jawa-barat/ , diakses 29 Maret 2017.
² Greenpeace, Kita,  Batubara  &  Polusi  Udara,  Riset  Dampak  PLTU  Batubara  oleh  Tim  Peneli   Universitas Harvard - Atmospheric Chemistry Modeling Group (ACMG) dan Greenpeace Indonesia , Jakarta: Greenpeace Indonesia, 2016, hlm. 10.

## PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Seper   halnya  pembangunan  infrasturktur  lainnya  yang  harus  melengkapi dokumen  Analisis  Dampak  Lingkungan  (AMDAL),  PLTU  Batubara  juga  harus melengkapi dokumen tersebut. Dampak dari pembangunan PLTU tersebut, pas berkonsekuensi  pada  izin  pembangunannya.  Demikan  yang  terjadi  pada rencananya  pembangunan  PLTU  II  1X1000  MW  akan  didirikan  di  Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Rencana pembangunan PLTU tersebut telah mendapat izin dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan  Penanaman  Modal  dan  Perijinan  Terpadu  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016  tentang  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Pembangunan dan  Operasional  PLTU  Kapasitas  1x1000  MW  di  Kecamatan  Astanajapura  dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, Tertanggal 11 Mei 2016.
Masyarakat merasa dalam proses penyusunan AMDAL pada izin tersebut  dak terdapat keterlibatan masyarakat yang terkena dampak langsung, selain itu dalam proses  permohonan  dan  proses  penerbitannya  dak  diumumkan  kepada masyarakat  yang  terkena  dampak  langsung,  sehingga  mereka  dak  mengetahui kapan  penyusunan  dokumen  AMDAL  serta  permohonan  dan  penerbitan  izin lingkungan tersebut dilakukan.³ Berkenaan dengan hal tersebut Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim menggugat Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke PTUN Bandung.⁴
Rencana pembangunan PLTU ini juga dianggap akan didirikan di wilayah yang dak  sesuai  dengan  Rancangan  Tata  Ruang  dan  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2011–2031 (Perda RTRW Kab. Cirebon), Kecamatan  Mundu  bukan  wilayah  yang  diperuntukan  untuk  PLTU.  Dalam  Perda tersebut  dijelaskan  secara  eksplisit  lokasi/letak  pembangunan  PLTU  yang dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi Sumatera-Jawa- Bali  berada  di  Kecamatan  Astanajapura.⁵  Ar nya  secara  limita f  lokasi  pem- bangunan PLTU dalam struktur ruang ada di Kecamatan Astanajapura. Kecamatan Mundu hanya perlintasan jaringan transmisi listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).⁶
Ar kel ini merupakan hasil peneli an terhadap kasus pembangunan PLTU II di Kecamatan  Mundu  yang  menekankan  pada  masalah  penaatan  dan  penegakan Hukum Lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta upaya
³ Lihat  Bagian  C  dalam  Pokok  Perkara  Bekas  Perkara  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Bandung  No. 124/G/LH/2016/PTUN.BDG terkait Pencemaran Udaha dan Gangguan (Kebisingan, Getaran, dan Kebauan) yang dida arkan di PTUN Bandung pada hari Selasa, 6 Desember 2016.
⁴ Berkas perkara Nomor 124/G/LH/2016/PTUN.BDG terkait Pencemaran Udaha dan Gangguan (Kebisingan, Getaran, dan Kebauan) yang dida arkan di PTUN Bandung pada hari Selasa, 6 Desember 2016.
⁵ Pasal 19 ayat (4) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 (Perda Kabupaten Cirebon 17/2011)
⁶ Pasal 19 ayat (5) huruf b Perda Kabupaten Cirebon 17/2011.

## Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Stukas Pembangunan PLTU II)
penyelesaian  sengketa  lingkungannya.  Hasil  peneli an  ini  diharapkan  dapat menjadi  bahan  masukan  bagi  pemangku  kepen ngan  dalam  merumuskan kebijakan-kebijakan  dalam  penaatan  dan  penegakan  hukum  lingkungan  guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## B.  Metode Peneli an
Peneli an ini menggunakan pendekatan yuridis-norma f dalam ar  menggunakan data  kepustakaan/sekunder  (baik  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder maupun bahan hukum tersier) sebagai bahan utama peneli an. Metode peneli an  yang  bersifat  deskrip f  anali s  dengan  pendekatan  sistemik.  Sistem berar  suatu kesatuan yang tersusun secara teratur rapi atas bagian-bagian berikut perinciannya sedemikian rupa hingga dapat mencapai tujuan yang sudah pas .⁷
Analisis yuridis-kualita f digunakan dengan mengandalkan pada kemampuan abstraksi-teori s atas bahan-bahan hukum di atas, dengan menggunakan metode penafsiran  hukum  dan  konstruksi  hukum,  terutama  penafsiran  sistema s  dan penafsiran sosiologis atas peraturan perundang-undangan terkait materi kajian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data kepustakaan  diperoleh  dari  perpustakaan  perguruan  nggi  yang  diperkirakan memiliki  kompetensi  di  bidang  yang  terkait  dengan  materi  peneli an  termasuk pada instansi atau lembaga-lembaga peneli an dan lembaga negara yang terkait dengan  materi  peneli an.  Pengumpulan  informasi  dilakukan  dengan  meng- gunakan metode wawancara dengan narasumber yang ditentukan secara purposif ( judgemental ).  Wawancara  dilakukan  secara  terarah  dengan  menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebagai arahannya.

## C. Pembahasan

## 1.  Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan  dan  Pembangunan  pada  tahun  1987.  Perspek f  keberlanjutan diar kan sebagai kapasitas pembaruan dan evolusi dalam ekosistem, serta inovasi dan krea vitas dalam sistem sosial.⁸ Konsep ini muncul dari kesepakatan bersama antara anggota komisi, bahwa banyak kegiatan pembangunan yang mengakibatkan kemiskinan  dan  kemerosotan  serta  kerusakan  lingkungan,  sehingga  perlu ditempuh jalan baru bagi pembangunan yang membawa kemajuan bagi manusia dak  hanya  untuk  sementara  waktu  melainkan  untuk  jangka  waktu  yang  lebih panjang.⁹
⁷ Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku 1 : Umum , Bandung: Binacipta, 1980, hlm. 7.
⁸ Bandingkan dengan Bruce Mitchell (et.al.), Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000, hlm. 33.
⁹ Ibid., hlm. 32.
PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 64
Dua  konsep  kunci  yang  jarang  diku p  adalah  bahwa  pembangunan  ber- kelanjutan berkaitan dengan pertama , kebutuhan manusia di negara berkembang untuk memenuhi kebutuhannya dan kedua , keterbatasan teknologi dan organisasi sosial  yang  berkaitan  dengan  kapasitas  lingkungan  untuk  mencukupi  kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.¹⁰ Hal ini menyebabkan perbedaan penekanan dalam  penerapan  pembangunan  berkelanjutan  di  negara  maju  dan  negara berkembang.  Negara  berkembang  memberikan  prioritas  pembangunan  ber- kelanjutan pada  pemenuhan kebutuhan  dasar manusia saat ini, serta menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi.¹¹ Penekanan ini menempatkan keterpaduan per mbangan  ekonomi  dan  lingkungan  sebagai  strategi  pembangunan  ber- kelanjutan.
Prinsip keberlanjutan ( sustainability development ) dideﬁnisikan sebagaimana disebut dalam ‘ The Brundtland Report ’ sebagai berikut:¹² “Sustainable development is development that meet the need of the present whitout compromising the ability of  future  genera ons  meet  their  own  needs”. Deﬁnisi  ini  mengandung  2  (dua) konsep kunci, yaitu:
a. The  concept of  needs,  in  par cular  the  essen al  need  of  the  world’s  poor,  to which overriding priority should be given; and
b. The idea of limita on imposed by the state of technology and social organiza on on the environment’s ability to meet present and future needs.
Menurut  Surna  T  Djajadiningrat,  yang  dimaksud  dengan  pembangunan berkelanjutan  adalah  pembangunan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  saat  ini dengan  mengindahkan  kemampuan  generasi  mendatang  dalam  mencukupi kebutuhannya. Beliau juga mengatakan bahwa proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada 3 ( ga) faktor, yaitu:
a.  Kondisi sumber daya alam; b.  Kualitas lingkungan; dan
c. Faktor kependudukan.
Ke ga  faktor  di  atas  mengingatkan  bahwa  pembangunan  berkelanjutan  perlu memuat ikh ar untuk memelihara keutuhan fungsi tatanan lingkungan agar sumber daya  alam  dapat  secara  berlanjut  menopang  proses  pembangunan  secara  terus menerus  dari  generasi  ke  generasi  untuk  meningkatkan  kualitas  manusia Indonesia.¹³
¹⁰ Ibid. ¹¹ Ibid., hlm 46
¹²   M  Daud  Silalahi,  “Perkembangan  Hukum  Lingkungan  dalam  Perkembangan  Internasional  dan  Nasional: Di njau dari Perpek f Ilmu Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan”, Makalah disampaikan dalam Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan, Prosiding Seminar Nasional & Kongres Pembina Hukum Lingkungan se – Indonesia, 2013, hlm. 9-10.
¹³   Surna  T.  Djajadiningrat, ” Pembangunan  Berkelanjutan  dan  Berwawasan  Lingkungan”, Jurnal  Hukum Lingkungan , Indonesian Center for Environmental Law, Tahun 1, No. 1 ,1994, hlm. 6-9.
Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Stukas Pembangunan PLTU II) 65
Sidang  umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  berlangsung  25 September  2015  di  New  York,  Amerika  Serikat  secara  resmi  telah  menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Mulai tahun 2016, SDGs 2015–2030  secara  resmi  menggan kan  Tujuan  Pembangunan  Millennium/ Millenium Development Goals (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transforma f  yang  disepaka   dan  berlaku  bagi  seluruh  bangsa  tanpa  terkecuali. SDGs berisi 17 tujuan dan salah satu tujuan SDGs adalah mengatur tata cara dan prosedur masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, par sipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan mul  pihak.¹⁴
Gambar 1. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals 2030)

## Sumber: PBB
SDGs diusulkan untuk menawarkan perbaikan besar MDGs. Perbaikan tersebut berupa  usulan  untuk  membangun  MDGs  dan  menyelesaikan  apa  yang  belum dicapai. Selain itu, SDGs berusaha untuk mewujudkan hak asasi manusia dan untuk
¹⁴   Pe rs e r i ka t a n   B a n g s a - B a n g s a   ( P B B ) ,   “ S u s t a i n a b l e   D e v e l o p m e n t   Kn o w l e d g e   P l a o r m ”, h ps://sustainabledevelopment.un.org/sdgs , diakses  29 Maret 2017
PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 66
mencapai  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  semua  perempuan  dan  anak perempuan. Hal ini terintegrasi, tak terpisahkan dan seimbang dengan  ga dimensi pembangunan  berkelanjutan:  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  PBB mengumumkan  17  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  dan  169  target  yang menunjukkan skala dan ambisi agenda secara universal. Tujuan dan target tersebut akan  dilaksanakan  selama  15  tahun  ke  depan  di  daerah-daerah  pen ng  untuk kemanusiaan dan planet. Tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain:¹⁵
1.  Mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam bentuk apapun;
2.  Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3.  Menjamin  kehidupan  yang  sehat  serta  mendorong  kesejahteraan  hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
4.  Memas kan  pendidikan  berkualitas  yang  inklusif  dan  berkeadilan  dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5.  Pencapaian  kesetaraan  gender  dan  memberdayakan  semua  wanita  dan perempuan;
6.  Memas kan  ketersediaan  dan  pengelolaan  air  dan  sanitasi  yang berkelanjutan bagi semua;
7.  Memas kan  akses  energi  yang  terjangkau,  handal,  berkelanjutan,  dan modern untuk semua;
8.  Mempromosikan  pertumbuhan  yang  berkelanjutan,  inklusif  dan  ke- berkelanjutan ekonomi, tenaga yang produk f, dan pekerjaan yang layak bagi semua;
9.  Membangun  infrastruktur  tangguh,  mempromosikan  industrialisasi  yang inklusif and berkelanjutan, dan membantu pengembangan inovasi;
10.  Mengurangi ke daksetaraan dalam dan antar negara;
11.  Membuat kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12.  Memas kan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13.  Tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14.  Melestarikan  penggunaan  sumber  daya  laut  untuk  pembangunan berkelanjutan;
15.  Melindungi,  memulihkan,  dan  mempromosikan  pemanfaatan  ber- kelanjutan dari ekosistem, pengelolaan hutan, memerangi degradasi, dan menghen kan  degradasi  lahan,  serta  menghen kan  hilangnya  keaneka- ragaman haya ;
16.  Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun
¹⁵ United Na ons Development Programme (UNDP) Indonesia, “Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030”, h p://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/post-2015/sdg-overview/ , diakses 29 Maret 2017
Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Stukas Pembangunan PLTU II) 67
ins tusi akuntabel dan inklusif yang efek f; dan
17.  Memperkuat  sarana  implementasi  dan  merevitalisasi  kemitraan  global untuk pembangunan berkelanjutan.
Apabila dilihat kasus pembangunan PLTU II di Cirebon ini, ada beberapa aspek yang  dak sejalan dengan tujuan dari 17 agenda yang direncanakan, yaitu:
1.  Tujuan 1, mengakhiri kemiskinan di semua tempat dalam bentuk apapun ( no poverty ). Apabila warga di daerah terkena dampak yang kebanyakan adalah nelayan terancam  dak mempunyai akses atau berkurangnya hasil tangkapan mereka, maka kemiskinan akan tetap banyak terjadi khususnya di Kabupaten Cirebon.
2.  Tujuan 9, membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industriali- sasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu pengembangan inovasi ( Industry,  Innova on  and  Infrastructure ).  Pembangunan  PLTU  II  ini merupakan program strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur, apabila  dak  memperha kan  keberlanjutan  maka  tujuan  untuk  mem- bangun infrastruktur tangguh yang inklusif dan berkelanjutan ini  dak akan tercapai.
3.  Tujuan  14,  melestarikan  penggunaan  sumber  daya  laut  untuk  pem- bangunan berkelanjutan.
Masalah  lingkungan  di  negara  yang  sedang  berkembang  seper   Indonesia berbeda  dengan  masalah  lingkungan  di  negara  maju  atau  industri.  Masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan  transportasi,  dan  komunikasi  serta  kegiatan-kegiatan  ekonomi  lainnya. Masalah  lingkungan  di  Indonesia  terutama  berakar  pada  keterbelakangan pembangunan.  Karena  itu,  apabila  negara  industri  mempunyai  pandangan  yang kuat  untuk  mengatasi  masalah  lingkungan  dengan  dak  meningkatkan  pem- bangunan, lazim dikenal dengan pertumbuhan nol ( zero growth ), bagi Indonesia justru  untuk  mengatasi  masalah  lingkungan  diperlukan  pertumbuhan  ekonomi dengan meningkatkan pembangunan nasional.¹⁶

## 2. Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Penegakkan  hukum  lingkungan  dimulai  dengan  penaatan  hukum  lingkungan. Penaatan  dalam  hukum  lingkungan  diar kan  sebagai  “penerapan  sepenuhnya persyaratan  lingkungan.  Penaatan  dapat  dikatakan  tercapai  apabila  semua  per- syaratan lingkungan terpenuhi atau terlaksana oleh subjek hukum lingkungan”.¹⁷
¹⁶   Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , Bandung: Alumni, 2001, hlm. 18.
¹⁷   Sukanda  Husin, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia, Cetakan  Kedua,  Jakarta:  Sinar  Graﬁka,  2009 , hlm.139
PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 68
Perancangan  persyaratan  lingkungan  menjadi  sangat  signiﬁkan  dalam  penaatan hukum  lingkungan  karena  persyaratan  lingkungan  mempengaruhi  keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk  menghasilkan  penaatan  yang  efek f  dan  eﬁsien  dapat  dilakukan  dengan beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan ‘atur’ dan ‘awasi’, pendekatan atur diri sendiri, pendekatan ekonomi, pendekatan perilaku, dan pendekatan tekanan publik.
Proses  penegakan  hukum  sendiri  melipu   penaatan,  penindakan,  dan penyelesaian  sengketa.  Penaatan  ( compliance )  merupakan  suatu  proses  untuk memo vasi  masyarakat  melaksanakan  hukum  secara  sukarela.  Bila  dikaitkan dengan  kesadaran  hukum  masyarakat,  proses  tersebut  harus  memperha kan pengetahuan, pemahaman dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Selain itu, penaatan  bersifat  preven f  sedangkan  penindakan  bersifat  represif  dan  dalam sistem  hukum  lingkungan  nasional,  proses  penindakan  melipu   proses  penang- gulangan, pengendalian, penerapan sanksi administra f, dan rehabilitasi.
Penyelesaian  sengketa  merupakan  bagian  dari  proses  penegakan  hukum, karena  pada  dasarnya  penyelesaian  sengketa  merupakan  proses  yang  harus ditempuh sebagaimana diperintahkan oleh hukum, sebagai konsekuensi terjadinya pelanggaran hukum.¹⁸ Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya  untuk  mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan  dan  persyaratan  dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.
Instrumen  pencegahan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup (penaatan hukum lingkungan) terdiri atas:¹⁹ a.  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); b.  tata ruang;
c.  baku mutu lingkungan hidup;
d.  kriteria baku kerusakan lingkungan hidup e.  AMDAL;
f.  Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
g.  perizinan;
h.  instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i.  peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j.  anggaran berbasis lingkungan hidup;
k.  analisis risiko lingkungan hidup;
¹⁸   Imamulhadi, Hukum  Lingkungan  Alterna f;  Hukum  Lingkungan  Adat  dan  Hukum  Lingkungan  Islam , Yogyakarta: K-Media, 2016, hlm. 130-147.
¹⁹   Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

## Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Stukas Pembangunan PLTU II)
l.  audit lingkungan hidup; dan
m. instrumen  lain  sesuai  dengan  kebutuhan  dan/atau  perkembangan  ilmu pengetahuan.
Ruang  sebagai  sumber  daya  pada  dasarnya  dak  mengenal  batas  wilayah. Namun untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produk f, dan  berkelanjutan  berlandaskan  Wawasan  Nusantara  dan  Ketahanan  Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab,  maka  penataan  ruang  menuntut  kejelasan  pendekatan  dalam  proses perencanaannya  demi  menjaga  keselarasan,  keserasian,  keseimbangan,  dan keterpaduan  antardaerah,  antara  pusat  dan  daerah,  antarsektor,  dan  antar pemangku kepen ngan.
Dalam Undang-Undang  Nomor 26 Tahun  2007 tentang  Penataan  Ruang  (UU Penataan  Ruang),  penataan  ruang  didasarkan  pada  pendekatan  sistem,  fungsi utama  kawasan,  wilayah  administra f,  kegiatan  kawasan  dan  nilai  strategis kawasan.  Berkaitan  dengan  kebijakan  otonomi  daerah  tersebut,  wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup  kegiatan  pengaturan,  pembinaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan penataan  ruang,  didasarkan  pada  pendekatan  wilayah  dengan  batasan  wilayah administra f. Dengan pendekatan wilayah administra f tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang se ap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administra f. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dengan  ngkat pemanfaatan ruang yang berbeda- beda sehingga apabila  dak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ke dakseimbangan  pembangunan  antarwilayah  serta  ke daksinambungan pemanfaatan ruang.
Penataan  ruang  sebagai  suatu  sistem  perencanaan  tata  ruang,  pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang  dak terpisahkan  antara  yang  satu  dan  yang  lain  dan  harus  dilakukan  sesuai  dengan kaidah  penataan  ruang  sehingga  diharapkan  dapat  mewujudkan  pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan  hidup  yang  berkelanjutan;  dak  terjadi  pemborosan  pemanfaatan ruang;  dan  dak  menyebabkan  terjadinya  penurunan  kualitas  ruang.  Penataan ruang  yang  didasarkan  pada  karakteris k,  daya  dukung  dan  daya  tamping lingkungan,  serta  didukung  oleh  teknologi  yang  sesuai  akan  meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berar  akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada.
Selain itu, pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara
PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 70
keseluruhan,  maka  pengaturan  penataan  ruang  perlu  mengembangkan  suatu sistem  keterpaduan  sebagai  ciri  utama.  Hal  ini  berar   diperlukan  adanya  suatu kebijakan  nasional  tentang  penataan  ruang  yang  dapat  memadukan  berbagai kebijakan  pemanfaatan  ruang.  Seiring  dengan  maksud  tersebut,  pelaksanaan pembangunan  yang  dilaksanakan  baik  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah, maupun masyarakat, pada  ngkat pusat maupun daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Perlindungan dan pengendalian fungsi  lingkungan  hidup  disusun  dengan  penataan  ruang  yang  terdiri  dari  ga kegiatan  utama,  yaitu:  perencanaan  tata  ruang,  perwujudan  tata  ruang,  dan pengendalian tata ruang.²⁰
Pemerintah  Indonesia  saat  ini  telah  menetapkan  RPJPN  2005-2025  dalam bentuk  undang-undang  RPJPN.  Undang-Undang  inilah  yang  dijadikan  sebagai dokumen  hukum  untuk  perencanaan  pembangunan  periode  20  tahun  baik  di ngkat pusat maupun di  ngkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Oleh karena itu,  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  penyusunan  Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) wajib mengacu kepada RPJP Nasional ini sebagai satu kesatuan sistem.²¹
Program  Pembangunan  Nasional  dilaksanakan  sesuai  dengan  RPJP  Nasional 2005-2025 dan Program Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah  2005-2025,  dengan  demikian  RPJP  Daerah  2005-2025  juga  disesuaikan dengan RPJP Nasional 2005-2025.²²   Rincian program pembangunan nasional dan program  pembangunan  daerah  sebagaimana  dimaksud  melipu :  bidang  sosial budaya  dan  kehidupan  beragama,  ekonomi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, poli k,  pertahanan  dan  keamanan,  hukum  dan  aparatur,  pembangunan  wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.²³
Pembangunan  daerah  sebagaimana  disebutkan  di  atas  merupakan  bagian integral  dari  pembangunan  nasional.  Pembangunan  nasional  dan  pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di satu sisi telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, ketersediaan SDA secara kuan tas ataupun kualitas  dak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan SDA  yang  semakin  meningkat.  Sementara  itu,  kegiatan  pembangunan  yang dilakukan  juga  mengandung  risiko  terjadinya  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan.  Kondisi  ini  dapat  mengakibatkan  daya  dukung,  daya  tampung,  dan produk vitas  lingkungan  hidup  menurun  serta  pada  akhirnya  menjadi  per-
²⁰   Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
²¹   Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025.
²² Ibid.
²³ Ibid.
Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Stukas Pembangunan PLTU II) 71
masalahan termasuk dampak pembangunan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.
Terkait  dengan  adanya  penyesuaian  penataan  ruang  di  Kabupaten  Cirebon, dalam  penyusunannya  RTRW  Kabupaten  Cirebon  sudah  mengacu  pada  Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ciayumajakuning-Gardang. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bahwa RTRW harus mengacu pada KLHS.  Perumusan  substansi  RTRW  yang  memuat  tujuan,  kebijakan  dan  strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi  dan  konsistensi  pelaksanaan  penataan  ruang  serta  mengurangi penyimpangan  implementasi  indikasi  program  utama  yang  ditetapkan  yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan  melalui  berbagai  pembenahan  serta  pembangunan  ruang  yang produk f  dan  berdaya  saing  nggi,  demi  terwujudnya  masyarakat  yang  lebih sejahtera.²⁴
Berdasarkan  dokumen  AMDAL,  PLTU  dengan  kapasitas  1X1000  MW  akan didirikan  di  Kabupaten  Cirebon  tepatnya  di  Kecamatan  Astanajapura  dan Kecamatan Mundu. Kedua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Cirebon, sehingga pengaturan pola dan struktur ruang dua kecamatan tersebut  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  dan  sudah  diatur dengan  jelas  oleh  Perda  RTRW  Kab.  Cirebon.  Penataan  ruang  dalam  peraturan daerah tersebut adalah proses perencanaan tata ruang baik dalam wujud struktur dan  pola  yang  guna  mengatur  pemanfaatan  dan  pengendalian  ruang.  Sehingga se ap pemerintah daerah mempunyai kebijakan melakukan penataan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.²⁵
²⁴   Lihat Penjelasan Perda Kabupaten Cirebon 17/2011.
²⁵   Lihat  Bagian  C  dalam  Pokok  Perkara  Bekas  Perkara  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Bandung  No. 124/G/LH/2016/PTUN.BDG terkait Pencemaran Udaha dan Gangguan (Kebisingan, Getaran, dan Kebauan) yang dida arkan di PTUN Bandung pada hari Selasa, 6 Desember 2016.

## PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## Gambar 2. Peta Kawasan Kabupaten Cirebon
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cirebon
Kabupaten Cirebon berada di daerah pesisir Laut Jawa Dan berdasarkan letak geograﬁsnya, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 6°30’–7°00’ Lintang Selatan dan 108°40’-108°48’ Bujur Timur. Bagian utara merupakan dataran rendah, sedang bagian barat daya berupa pegunungan, yakni Lereng Gunung Ciremei. Letak daratannya  memanjang  dari  barat  laut  ke  tenggara.  Tujuan  yang  ditetapkan
Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Stukas Pembangunan PLTU II) 73
pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan  jangka  panjang  kabupaten  pada  aspek  keruangan,  yang  pada dasarnya  mendukung  terwujudnya  ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produk f, dan berkelanjutan berlandaskan nusantara dan ketahanan nasional.²⁶
Dalam  Perda  RTRW  Kab.  Cirebon  dijelaskan  secara  eksplisit  lokasi/letak pembangunan PLTU yang dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi  Sumatera-Jawa-Bali  berada  di  Kecamatan  Astanajapura.²⁷  Peruntukan wilayah Kecamatan Mundu sesuai dengan Perda adalah adalah sebagai berikut:
1.  Kecamatan Mundu diperuntukan untuk sistem perdesaan;
2.  Kecamatan  Mundu  diperuntukan  untuk  sistem  perkotaan  khususnya peranan PKL Lemahabang;
3.  Kecamatan  Mundu  diperuntukan  untuk  perlintasan  jalur  kereta  api Cirebon-Semarang;
4.  Kecamatan  Mundu  diperuntukan  untuk  perlintasan  jalur  kereta  api Cirebon-Yogyakarta;
5.  Kecamatan  Mundu  diperuntukan  untuk  rencana  pengambangan  stasiun kereta api Stasiun Luwung dan Satsiun Waruduwur;
6.  Kecamatan Mundu diperuntukan untuk lintasan jaringan transmisi listrik melipu  SUTT;
7.  Kecamatan Mundu diperuntukan untuk pelestarian dan pemanfaatan situ Patok untuk irigasi dan pariwisata;
8.  Kecamatan  Mundu  diperuntukan  untuk  jalur  evakuasi  bencana  alam gelombang pasang dan abrasi dan banjir;
9.  Kecamatan Mundu diperuntukan untuk kawasan resapan air, khususnya di Desa Sinarancang seluas 4 (empat) hektar;
10.  Kecamatan  Mundu  diperuntukan  untuk  pertanian  Hor kultura  sayuran seluas 5000 hektar;
11.  Kecamatan  Mundu  diperuntukkan  untuk  pertenakan  besar  seluas  10 (sepuluh) hektar;
12.  Kecamatan  Mundu  diperuntukan  untuk  perikanan  budidaya  air  tawar, perikanan budidaya air laut, perikanan budidaya air tambak, untuk industri pengolahan perikanan, untuk pelabuhan pendaratan;
13.  Kecamatan  Mundu  diperuntukan  untuk  industri  besar  berupa  industri manufaktur; dan
14.  Kecamatan Mundu diperuntukan untuk industri soun.
Dalam Perda RTRW Kab. Cirebon  dak ada pasal yang menyebutkan dengan jelas  bahwa  Kecamatan  Mundu  Kabupaten  Cirebon  diperuntukan  sebagai  PLTU
²⁶   Pasal 1 ayat (23) Perda Kabupaten Cirebon 17/2011. ²⁷   Pasal 19 ayat (4) huruf a Perda Kabupaten Cirebon 17/2011.
PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 74
1X1000  MW,  baik  dari  struktur  dan  maupun  dari  pola  ruang.  Sangat  jelas  dan eksplisit  bahwa  pembangunan  PLTU  hanya  diperbolehkan  di  Kecamatan Astanajapura. Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan secara jelas membatasi pembahasan dokumen AMDAL dak boleh bertentangan dengan RTRW kabupaten/kota. Jika dalam pembahasan ditemukan  adanya  pertentangan  dengan  RTRW  maka  penyusunan  dan pembahasan haruslah ditolak.
Selain itu, dalam dokumen ANDAL 1-7 juga terdapat ke daksesuaian tentang luas ruang lingkup AMDAL. Apakah ruang lingkup dalam AMDAL tersebut seluas 40,03 Ha atau seluas 204,3 Ha karena di dalam ANDAL 1-7 menyebutkan:²⁸
“Dari total luas lahan tersebut, kebutuhan lahan untuk pembangunan PLTU  Cirebon  kapasitas  1  X  1000  MW  termasuk  sarana  dan prasarananya  diperkirakan  hanya  mencapai  ±40,03  Ha.  Dengan demikian  terdapat  sisa  lahan  yang  dak  dibangun  untuk  PLTU kapasitas  1X1000  MW  seluas  ±  164,27  Ha.  Lahan  tersebut  diper- untukan  untuk  pengembangan  PLTU  Cirebon  ekspansi  unit-unit berikutnya  di  masa  akan  datang.  Komposisi  perolehan  lahan  seluas 204,3 Ha berdasarkan wilayah administrasi Desa disajikan pada table 1-3  dan  komposisi  lahan  untuk  pembangunan  PLTU  1X1000  MW berdasarkan wilayah administrasi desa disajikan pada table 1-4.”
Apabila dilihat baku mutu lingkungan, kualitas udara ambient di sekitar lokasi PLTU, telah menunjukkan level yang mengkhawa rkan dibandingkan dengan baku mutu ambient .  Terutama  konsentrasi  PM  2,5  di  beberapa k  pengujian  yang berdekatan dengan pemukiman, yaitu:²⁹
a.  kode  lokasi  AQN-02,  di  Desa  Astanamuk ,  Kec.  Pangenan,  yang menunjukkan angka 45,39 dari baku mutu udara ambien nasional (BMUA) 65 µg/m3;
b.  kode  lokasi  AQN-03,  di  Desa  Astanamuk ,  Kec.  Pangenan,  yang menunjukkan angka 50,56 µg/m3 dari baku mutu udara ambien nasional (BMUA) 65 µg/m3; dan
c.  kode  lokasi  AQN-06,  di  Desa  Kanci  Kulon,  Kec.  Astanajapura,  yang menunjukkan angka 41,25 µg/m3 dari baku mutu udara ambien nasional (BMUA) 65 µg/m3.
²⁸   Lihat  Bagian  C  dalam  Pokok  Perkara  Bekas  Perkara  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Bandung  No. 124/G/LH/2016/PTUN.BDG terkait Pencemaran Udaha dan Gangguan (Kebisingan, Getaran, dan Kebauan) yang dida arkan di PTUN Bandung pada hari Selasa, 6 Desember 2016.
²⁹   Hasil Peneli an WALHI Jawa Barat Tahun 2015.

## Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Stukas Pembangunan PLTU II)
Lebih jauh, hasil pengujian kualitas udara ambient di sekitar lokasi pembangunan PLTU dapat dilihat dalam graﬁk berikut:
Gambar 3. Baku Mutu Lingkungan (Kualitas udara ambient)

## Sumber: WALHI Jawa Barat 2016
Meskipun di Jawa Barat sudah terbangun Tim Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum  Lingkungan  Terpadu  (PHLT)  namun  kelembagaan  ini  belum  memberikan kontribusi nyata dalam menegakan hukum lingkungan hingga memberikan efek jera bagi para perusak dan pencemar dan memaksa pelaku melakukan upaya pemulihan lingkungan secara nyata. Hampir dua tahun Tim Satgas PHLT bekerja, sanksi yang diberikan kepada para pelaku pencemaran dan perusak lingkungan hanya sebatas administra f  berupa  peringatan  dan  pembinaan.  Sangat  sedikit  kasus-kasus lingkungan bisa di bawa ke meja hijau.³⁰
³⁰   Walhi Jabar, “Catatan Akhir Tahun...”, Loc.cit.
PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 76
Kementerian LHK harus mengelola analisis mengenai dampak lingkungan untuk PLTU Batubara. Secara khusus, se ap penilaian dampak terhadap kesehatan dan lingkungan atau emisi gas rumah kaca di AMDAL juga harus diperkuat. Kementerian LHK perlu berperan kuat dalam penilaian dampak lingkungan yang berkelanjutan dari proyek PLTU Batubara dan melakukan pemeriksaan menyeluruh dari kerusakan yang  disebabkan  oleh  PLTU  ini.  Se ap  pembangkit  listrik  harus  diminta  untuk melaksanakan survei epidemiologi tentang dampak kesehatan terhadap penduduk setempat  dan  pencemaran  lingkungan  di  dekat  pembangkit  listrik,  kemudian mempublikasikan hasilnya secara transparan, serta menyediakan langkah-langkah jangka  panjang  yang  jelas  untuk  mengurangi  kerusakan.  Selain  itu  peran  serta masyarakat dalam penyusunan AMDAL tersendiri sangat pen ng untuk dilakukan.
Langkah  besar  yang  harus  ditempuh  oleh  Pemerintah  Indonesia  adalah membangun kesadaran dari seluruh aparat pengambil keputusan untuk menyadari akibat jangka panjang dari pemberian izin terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, pemerintah  juga  harus  melakukan  pengawasan  kepada  perusahaan-perusahaan yang telah diberikan izin, karena hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Langkah yang paling pen ng yang dapat kita ambil adalah untuk menggan kan PLTU Batubara, baik yang sudah ada maupun yang masih dalam perencanaan, dengan rencana yang jelas dan strategis untuk eﬁsiensi energi, net metering , tersedianya sistem smart grid , dan pengembangan  nasional  sumber  daya  energi  terbarukan  termasuk  panas  bumi. Indonesia  harus  meningkatkan  pasokan  listrik  dari  energi  terbarukan  dalam rencana  pembangunannya.  Saat  ini  pemerintah  menetapkan  target  energi terbarukan  sebesar  25%  pada  tahun  2025,  namun  target  tersebut  masih  dilihat pesimis oleh berbagai pihak mengingat belum didukung oleh regulasi-regulasi yang diperlukan.  Dengan  demikian,  keadaan  Ini  masih  jauh  dari  pencapaian  negara- negara lain yang sudah lebih awal berusaha meninggalkan batubara dan beralih pada pengembangan energi terbarukan.

## 3.   Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian  sengketa  lingkungan  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum lingkungan  dan  penegakan  hukum  dilaksanakan  melalui  berbagai  jalur  dengan berbagai  sanksinya,  seper   sanksi  administrasi,  sanksi  perdata,  serta  sanksi pidana.³¹  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup  di  dalam  pengadilan  melipu gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat
³¹   Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Edisi  ke-8,  Cetakan  ke-19,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1998, hlm. 399.
Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Stukas Pembangunan PLTU II) 77
pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepen ngan tentang betapa pen ngnya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  demi  kehidupan generasi masa kini dan masa depan.
Meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga se ap  warga  masyarakat  dapat  menikma   suasana  serta  iklim  keter ban  dan kepas an  hukum  yang  berin kan  keadilan,  dalam  pelaksanaannya  ada kemungkinan  mbul  benturan  kepen ngan,  perselisihan,  atau  sengketa  antara badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  (Pejabat  TUN)  dengan  warga  masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  yang  mampu  menegakkan  keadilan,  kebenaran,  dan  kepas an  hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara badan atau Pejabat TUN dengan masyarakat.
Prinsip otonomi daerah yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda)  memberikan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengambil  kebijakan-kebijakan yang  dianggap  perlu  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.³²  Salah satu bentuk kewenangan yang menjadi perha an adalah kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin yang lahir berdasarkan wewenang yang diberikan oleh  undang-undang  kepada  pemerintah  daerah.  Selain  dalam  UU  Pemda, kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  menerbitkan  izin  juga  diatur  dalam  UU PPLH.³³
Proses  pengawasan  dalam  rangka  menjaga  lingkungan  merupakan  suatu langkah yang terbaik, di mana pola penegakan hukum melipu  proses dan se ap proses harus mengacu pada ketentuian-ketentuan hukum, baik yang diatur dalam hukum  pidana  formal  maupun  pidana  material.  Seper   diketahui  penegakan hukum lingkungan dibagi dalam 3 ( ga) tahapan pokok, yaitu:  ndakan preem f, preven f, dan represif. Tindakan preem f adalah  ndakan an sipasi yang bersifat mendeteksi  secara  lebih  awal  berbagai  faktor  korelasi  kriminogen,  yakni  faktor- faktor  yang  memungkinkan  akan  terjadinya  perusakan  atau  pencemaran lingkungan.  Dengan  demikian  langkah  preem f  merupakan  upaya  yang  terbaik dalam upaya pencegahan pengrusakan atau pencemaran lingkungan hidup.
Dalam  rangka  pengendalian  pencemaran  lingkungan,  pemerintah/ kelembagaan  yang berwenang melakukan  upaya akan  pencegahan  dan  penang- gulangan  dampak  nega f  serta  pemulihan  kualitas  memiliki  peran  yang  sangat
³²   Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Lihat huruf K (tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup) Lampiran UU Pemda.
³³    Lihat Pasal 63 ayat (2) UU PPLH.
PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 78
pen ng.  Salah  satu  bentuk  pengendalian  pencemaran  lingkungan  adalah  izin lingkungan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat yang berwenang dalam bentuk Keputusan  Tata  Usaha  negara  (KTUN).³⁴  Salah  satu  wewenang  dari  pemerintah adalah menerbitkan izin lingkungan³⁵ yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang dalam bentuk keputusan atau ketetapan yang menurut Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang disebut KTUN. KTUN adalah  suatu  penetapan  tertulis yang dikeluarkan  oleh badan  atau Pejabat  TUN  yang  berisi  ndakan  hukum  tata  usaha  negara  yang  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret,  individual, dan ﬁnal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau juga badan hukum perdata.³⁶
Dalam prak knya terkadang penerbitan suatu KTUN dapat juga menimbulkan kerugian  terhadap  masyarakat  karena  adanya  suatu  unsur  kesalahan  atau kekeliruan.  Diterbitkannya  KTUN  oleh  badan  atau  pejabat  berwenang  yang mengandung  unsur  kesalahan,  misalnya  kesalahan  menerbitkan  izin  lingkungan sehingga  mengakibatkan  perubahan  bentang  alam,  pencemaran,  dan  bahkan kerusakan  lingkungan,  bagi  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  di PTUN, agar KTUN (izin lingkungan) tersebut dibatalkan atau dinyatakan  dak sah. Gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepen ngannya dirugikan ke PTUN berisi tuntutan agar izin itu dinyatakan batal atau  dak sah oleh hakim, sehingga putusan tersebut segera menghen kan pencemaran akibat izin lingkungan yang mana  dak dibuat dengan cermat.³⁷
Tata  cara  pengajuan  gugatan  dalam  masalah  lingkungan  hidup  oleh  orang, masyarakat,  dan/atau  organisasi  lingkungan  hidup  mengacu  pada  Hukum  Acara Perdata  yang  berlaku.  Hak  masyarakat  dan  organisasi  lingkungan  hidup  untuk mengajukan  gugatan,  masyarakat  berhak  mengajukan  gugatan  perwakilan (gugatan class  ac on )  ke  pengadilan  dan/atau  melaporkan  ke  penegak  hukum mengenai  berbagai  masalah  lingkungan  hidup  yang  merugikan  perikehidupan masyarakat.  Jika  diketahui  bahwa  masyarakat  menderita  karena  akibat  pen- cemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mem- pengaruhi  perikehidupan  pokok  masyarakat,  maka  instansi  pemerintah  yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat ber ndak untuk kepen ngan masyarakat.
³⁴   Si  Sundari Rangku , Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional , Surabaya: Airlangga University Press, 1996, hlm. 4.
³⁵   Lihat Pasal 63 UU PPLH.
³⁶   Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).
³⁷   Si  Sundari Rangku , Op.cit ., hlm. 121.
Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Stukas Pembangunan PLTU II) 79
Dalam  rangka  pelaksanaan  tanggung  jawab  pengelolaan  lingkungan  hidup sesuai  dengan  pola  kemitraan,  organisasi  lingkungan  hidup  berhak  mengajukan gugatan untuk kepen ngan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan  ndakan tertentu tanpa adanya tuntutan gan  rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut (gugatan legal standing ) apabila memenuhi persyaratan:³⁸ a.  Berbentuk badan hukum atau yayasan;
b.  Dalam  anggaran  dasar  organisasi  lingkungan  hidup  yang  bersangkutan menyebutkan  dengan  tegas  bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut adalah untuk kepen ngan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c.  Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
Penegakan hukum dalam penataan ruang ber k berat pada ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang dan Perizinan. Dalam hal pembangunan PLTU II Cirebon,  dak sesuainya  proyek  pembangunan  PLTU  dengan  RTRW  Kota/Kabupaten  bisa ditafsirkan sebagai  dak menaa  rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, kondisi ini juga bisa dikategorikan sebagai pemanfaatan ruang yang  dak sesuai dengan izin peruntukkannya. Unsur-unsur ini merupakan unsur pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana.
Dalam  putusan  kasus  PTUN  Bandung  Nomor  124/G/LH/2016/PTUN.BDG terkait  Pencemaran  Udaha  dan  Gangguan  (Kebisingan,  Getaran,  dan  Kebauan) tanggal  19  April  2017,  Majelis  Hakim  PTUN  Bandung  memutus  pokok  perkara dengan membatalkan sekaligus memerintahkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan  Penanaman  Modal  dan  Perijinan  Terpadu  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016  tentang  Izin  Lingkungan  Kegiatan  Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 11 Mei 2016. Se ap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan  hidup.  Untuk  dapat  melakukan  kegiatan  yang  kemungkinan berpengaruh  terhadap  lingkungan  tersebut,  maka  seseorang  atau  suatu  badan hukum  harus  memiliki  izin  lingkungan.³⁹  Seharusnya  pejabat  yang  berwenang dalam memberikan izin (dalam kasus ini BPM dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat) memperha kan asas keha -ha an yang terdapat dalam UU PPLH, dengan memper mbangkan  RTRW  Kabupaten  Cirebon  yang  berlaku  sebelum mengeluarkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan.
³⁸   Lihat UU PPLH. ³⁹   Bandingkan Pasal 67 UU PPLH.
PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 80

## D.   Penutup 1.   Kesimpulan
Dari kasus rencana pembangunan PLTU II Kabupaten Cirebon ini terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu :
a.  Pembangunan PLTU II Cirebon  dak sejalan dengan beberapa tujuan dalam SDGs pada point kesejahteran, pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam. Selain itu pembangunan PLTU ini  dak sesuai RTRW yang telah ditetapkan dalam Perda dan dokumen AMDAL sebagai pendukung izin dak  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pembentukannya.  Hal  ini  juga menunjukkan  se daknya  terdapat  ga  regulasi  nasional  yang  berpotensi dilanggar,  yaitu:  UU  PPLH,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen AMDAL.
b.  Pengajuan  gugatan  dalam  masalah  lingkungan  hidup  dapat  dilakukan  oleh orang,  masyarakat,  dan/atau  organisasi  lingkungan  hidup  mengacu  pada Hukum Acara Perdata yang berlaku. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan  (gugatan class  ac on )  ke  pengadilan  dan/atau  melaporkan  ke penegak  hukum  mengenai  berbagai  masalah  lingkungan  hidup  yang merugikan perikehidupan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepen ngan pelestarian fungsi  lingkungan  hidup.  Hak  mengajukan  gugatan  tersebut  terbatas  pada tuntutan untuk hak melakukan  ndakan tertentu tanpa adanya tuntutan gan rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Dalam kasus izin pembangunan PLTU II Cirebon,  Majelis  Hakim  PTUN  Bandung  memutus  pokok  perkara  dengan membatalkan sekaligus memerintahkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016  tentang  Izin  Lingkungan  Kegiatan Pembangunan  dan  Operasional  PLTU  Kapasitas  1x1000  MW  Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 11 Mei 2016.

## 2.   Saran
Adapun yang dapat disarankan dari peneli an ini adalah :
a.  Kementerian  LHK  perlu  berperan  kuat  dalam  penilaian  dampak  lingkungan yang  berkelanjutan  dari  proyek  PLTU  Batubara  dan  melakukan  pemeriksaan menyeluruh dari kerusakan yang disebabkan oleh PLTU ini. Langkah besar yang harus ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah membangun kesadaran dari seluruh aparat pengambil keputusan untuk menyadari akibat jangka panjang
Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Stukas Pembangunan PLTU II)
dari pemberian izin terhadap  lingkungan. Pemerintah  juga  harus  melakukan pengawasan  kepada  perusahaan-perusahaan  yang  telah  diberi  izin,  dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup.
b.   Kasus  izin  pembangunan  PLTU  II  Cirebon  ini  memberi  pelajaran  bahwa seharusnya pejabat yang berwenang dalam memberikan izin (dalam kasus ini BPM dan Perijinan Terpadu) memperha kan asas keha -ha an yang terdapat dalam  UU  PPLH,  dan  memper mbangkan  RTRW  daerahnya  sebelum mengeluarkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan.

## Da ar Pustaka Buku
Bruce Mitchell (et.al.), Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000. Daud  Silalahi, Hukum  Lingkungan  dalam  Sistem  Penegakan  Hukum  Lingkungan Indonesia , Alumni, Bandung, 2001.
Greenpeace, Kita, Batubara & Polusi Udara, Riset Dampak PLTU Batubara oleh Tim Peneli  Universitas Harvard - Atmospheric Chemistry Modeling Group (ACMG) dan Greenpeace Indonesia , Greenpeace Indonesia, Jakarta, 2016. Imamulhadi, Hukum Lingkungan Alterna f: Hukum Lingkungan Adat dan Hukum Lingkungan Islam, K-Media, Yogyakarta, 2016.
Koesnadi  Hardjasoemantri, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Edisi  ke-8,  Cetakan  ke-19, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku 1 : Umum , Binacipta, Bandung, 1980.
Si   Sundari  Rangku , Hukum  Lingkungan  dan  Kebijakan  Lingkungan  Nasional ,
Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
Sukanda  Husin, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia, Cetakan  Kedua,  Sinar Graﬁka, Jakarta, 2009.

## Dokumen Lain
M  Daud  Silalahi,  “Perkembangan  Hukum  Lingkungan  dalam  Perkembangan Internasional  dan  Nasional:  Di njau  dari  Perpek f  Ilmu  Lingkungan  dalam Pembangunan  Berkelanjutan”, Makalah  disampaikan  pada  Perkembangan Hukum Lingkungan Kini dan Masa Depan , Prosiding Seminar Nasional & Kongres Pembina Hukum Lingkungan se – Indonesia, 2013.
Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  “Sustainable  Development  Knowledge  Pla orm”, h ps://sustainabledevelopment.un.org/sdgs , diakses 29 Maret 2017.
Surna  T.  Djajadiningrat, ” Pembangunan  Berkelanjutan  dan  Berwawasan Lingkungan”, Jurnal Hukum Lingkungan , Indonesian Center for Environmental Law, Tahun 1 No. 1 ,1994.
PJIH Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] 82
United  Na ons  Development  Programme Indonesia,  “Agenda  Pembangunan Berkelanjutan  2030”, h p://www.id.undp.org /content/indonesia/ id/home/post-2015/sdg-overview/ , diakses 29 Maret 2017.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat, “Catatan Akhir Tahun Ruang dan Lingkungan Hidup Jawa Barat 2016: Krisis dan Darurat Bencana Ekologis di Jawa Barat”, h p://www.walhijabar.org/2016/12/29/catatan-akhir-tahun-ruang- dan-lingkungan-hidup-jawa-barat-2016-krisis-dan-darurat-bencana-ekologis- di-jawa-barat/ , diakses 29 Maret 2017.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  17  Tahun  2011  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2011- 2031. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana  Penilaian  dan  Pemeriksaan  Dokumen  Lingkungan  Hidup  serta Penerbitan Izin Lingkungan.
Pokok  Perkara  Bekas  Perkara  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Bandung  No.
124/G/LH/2016/PTUN.BDG  terkait  Pencemaran  Udaha  dan  Gangguan (Kebisingan, Getaran, dan Kebauan) yang dida arkan di PTUN Bandung pada hari Selasa, 6 Desember 2016.
Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan (Stukas Pembangunan PLTU II) 83