## PENDAHULUAN
Ruang publik tempat bertemunya warga masyarakat nelayan Kepulauan Seribu yang dilakukan secara tatap muka, tempat dimana mereka berbincang-bincang, berdialog dan berdiskusi mengenai berbagai hal menyangkut kehidupan mereka sehari- hari, dikenal dengan tempat kongkow khas orang Pulo yang dilakukan di Dermaga. Mereka membicarakan mengenai berbagai kebijakan yang diterapkan, seperti mengenai pelarangan area menangkap ikan di zona inti dan jenis alat tangkapnya dan jalur penangkapan yang dilarang maupun diperbolehkan. Ruang publik adalah ruang publik informal yang rutin dilakukan pada jumat pagi di dermaga pulau Pramuka, juga pengamatan pada saat peneliti melakukan focus group discussion (FGD). Ruang publik yang diamati adalah ruang publik fisik, walaupun sebenarnya ada ruang Publik non fisik melalui media radio, yaitu Radio Kepulauan Seribu (RPS).
Pesan yang dikomunikasikan adalah pesan mengenai konservasi alam, di mana konservasi alam merupakan salah satu upaya melindungi kerusakan dan kelestarian alam menuju pembangunan berkelanjutan. Bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian
sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pesan konservasi yang dikomunikasikan menyangkut masalah zonasi, hak-hak nelayan, aturan-aturan yang diberlakukan dan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang mencemari lingkungan dan lain-lain,karena pesannya merupakan pesan konservasi alam maka penelitian ini berada dalam kajian komunikasi lingkungan.
Tujuan penelitian adalah (1) menganalisis ruang publik yang ada di TNKpS, dengan menggunakan teori kritis Habermas mengenai ruang publik, juga konsep komunikasi lingkungan karena konten pesannya adalah masalah lingkungan yaitu konservasi.dan (2) menganalisis proses komunikasi dialogis di ruang publik dalam membicarakan masalah kebijakan konservasi, berjalan secara emansipatoris ataukah ada dominasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Jadi bagaimana komunikasi lingkungan di ruang publik berjalan pada kelompok nelayan di wilayah TNKpS.
Studi mengenai ruang publik dalam kaitannya dengan komunikasi lingkungan telah dilakukan antara lain oleh Kiisei

## RUANG PUBLIK DAN KOMUNIKASI DIALOGIS MENGENAI KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU
Public Sphere and Dialogue Communication about Conservation in Kepulauan Seribu National Park
Aminah Swarnawati *) , Amiruddin Saleh, Basita Ginting, Endriatmo Soetarto, Arif Satria
*) Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
*) Email : aswarnawati@yahoo.com

## ABSTRACT
Conservation programs in Kepulauan Seribu National Park (TNKpS) need communication space in order to attract target group participation, It is necessary for for community of fisherman to talk each regarding conservation policies addressed to.Public sphere defines asa freepolitical and economic domination elements space,  existing public sphere in TNKpS have physical or non-physical characteristics, actors either co-opted or not co-opted, and their political public sphere either authentic or un-authentic.There was a two-way dialogical communicatio in public sphere. Dialogue in the public sphere was seen from five types: technical dialogue, debate, genuine dialogue, reconciliation and critical, the results show only the genuine dialogue that occurred.Five obstacles in dialogical communication did not occurred to traditional small fishermen, they were not protective nor defensive to information and were mostly concerned with appropriate information, the time for dialogue is enough. Obstacles tendency to evaluate occurs in critical fishermen.
Keyword : conservation, dialogue communication, environmental communication,national park, public sphere

## ABSTRAK
Program konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS) membutuhkan ruang komunikasi supaya bisa menarik partisipasi kelompok sasaran, untuk itu diperlukan ruang publik bagi warga untuk saling berdialog membicarakan masalah terkait kebijakan konservasi yang ditujukan kepada mereka. Ruang publik sebagai ruang yang bebas dari unsur dominasi politik maupun ekonomi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, aktornya baik yang  dikooptasi maupun tidak dikooptasi, dan ruang publik politiknya baik yang autentik maupun tidak autentik. Dalam ruang publik terjadi komunikasi dialogis yang bersifat dua arah. Dialog yang terjadi di ruang publik dilihat dari tiga jenis: dialog teknis, debat dan dialog asli. Dua elemen penting komunikasi dialogis yaitu listening dan understanding . Ada lima kendala dalam komunikasi dialogis: protektif, defensif, kecenderungan mengevaluasi, ekspektasi yang tidak sesuai dan kurangnya waktu. Penelitian berparadigm kritis dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan teori kritis Habermas mengenai ruang publik dan teori tindakan komunikatif dalam perspektif komunikasi lingkungan.
Kata kunci: komunikasi dialogis, komunikasi lingkungan, konservasi, ruang publik, taman nasional
(2013), Brulle (2010), Susilo (2016ab), Dayton (2002), dan Park (2013), Young & Calhoun (2016). Mereka ada yang menganalisis dengan teori kritis Habermas terhadap isu dan risiko lingkungan, kampanye lingkungan dan dialog publik, evaluasi dampak Environmental Impact Statement (EIS), sebagai tindakan komunikatif Habermas, dan peran media sebagai ruang publik dalam komunikasi lingkungan. Penelitian mengenai ruang publik dengan teori habermas antara lain pernah dilakukan oleh Susen (2011) yangmenguji teori Habermas mengenai transformasi ruang publik; Joss (2002) mengenai mediasi publik dan ruang publik; Sarwoprasodjo (2007)meneliti tentang penggunaan ruang publik untuk pemecahan masalah sosial di pedesaan dan Hong (2014). keterlibatan publik dalam penilaian teknologi dari perspektif ruang publik, Adut (2012) membahas teori ruang publik dan Shearmur (2016) membahas mengenai obyektifikasi dan masalah ruang publik. Penelitian mengenai dialog kritis oleh Sutarto (1999),yang menganalisis dialog kritis antara golongan elit dan warga desa dalam pembangunan; Schwandt (2001) melihat implikasi dialog kritis dan nilai serta makna dialog kritis dan Karlsson (2001) dialog kritis nilai dan maknanya, yang antara lain digunakan untuk menggambarkan pendekatan dialogis dalam praktek evaluasi stakeholder . Penelitian mengenai komunikasi lingkungan antara lain diambil dari penelitian Ahmad et al .(2011), Caron et al . (2011), Hansen (2011), Ross (2013), Ongare et al . (2013), Dairymple (2013), Wynveen et al . (2014), Pleasant et al . (2002) mengenai perspektif praktis literatur komunikasi lingkungan, York & Mancus (2009).Penelitian mengenai pengurangan risiko lingkungan melalui komunikasi, strategi komunikasi lingkungan di antara pemangku kepentingan yang berbeda, tentang retorika lingkungan, melihat EVWs (Environmental World Views) dan kesadaran akan dampak lingkungan serta studi komunikasi lingkungan di Kenya dan Bostwana, ada pula penelitian terkait konservasi, yaitu penelitian Mahmud et al. (2015), Yulianto et al. (2011), Abubakar (2010),
Marliana (2011), Harpin dan Satria (2015) .
Penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya mengenai ruang publik dan komunikasi lingkungan, dengan kekhususan masalah konservasi di pulau kecil ( archipelago ) dan laut dangkal.Penelitian mengenai konservasi selama ini lebih banyak dikaji dalam kajian ilmu eksakta, seperti biologi, perikanan, kelautan maupun ilmu lingkungan.Pendekatan ilmu sosial relatif sedikit, yaitu dalam perspektif disiplin sosiologi, ekonomi, sedangkan kajian dalam perspektif ilmu komunikasi masih langka.Penelitian ini menawarkan perspektif komunikasi. Selain itu pembahasan ruang publik juga banyak dilakukan dalam konteks  ruang  publik  non  fisik  atau  bermedia,  penelitian  ini menekankan pada ruang publik fisik tatap muka antara nelayan dan pemangku kepentingan lainnya dalam masalah konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu.

## METODE PENELITIAN
Penelitianmenggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori kritis Jürgen Habermas Mazhab Frankfrut,  sebagai  ilmu  empiris  yang  bersifat  filosofis  kritis, historis dan juga bersifat praktis emansipatoris (McCharty 2015).
Penelitian studi kasus ini melakukankajian mengenai pemanfaatan ruang publik dan komunikasi dialogis di antara pemangku kepentingan pada wilayah konservasi Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS), Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Data yang dikumpulkan bersumber pada wawancara mendalam terhadap 11 orang informan, baik dari pihak Balai TNKpS, Pemda dan Suku Dinas (Sudin) yang bidang kerjanya terkait konservasi, LSM dan nelayan, observasi
langsung di lapangan dan FGD dengan 10 orang nelayan dan telaah dokumentasi. Analisis data dengancara klasifikasi data atau pengkategorian data berdasarkan ciri-ciri umum, data tersebut diukur validitasnya dengan triangulasi pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan atau membuat pemaknaan data yang sudah diklasifikasi berdasarkan teori dan konteks penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ruang Publik
Ruang publik berarti kehidupan sosial di mana opini publik dapat dibentuk.Menurut Adut (2012), akses ke ruang publik pada prinsipnya terbuka untuk semua warga negara, warga bertindak sebagai publik ketika mereka berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum tanpa dikenakan paksaan.
Ruang publik merupakan ranah pengaruh yang tercipta saat individu melibatkan orang lain dalam berkomunikasi,  melalui percakapan, argumen, debat, atau pertanyaan tentang subyek yang menjadi perhatian bersama atau topik yang mempengaruhi komunitas yang lebih luas. Menurut Cox (2010), ruang publik bukan hanya kata-kata; akan tetapi mencakup visual dan tindakansimbolik  nonverbal;  seperti  banner,  fotografi,  film  dan lainnya. Dalam kajian ini yang dibahas sebatas percakapan, argument dan komunikasi non verbal, tidak mencakup media komunikasi seperti banner, fotografi atau film.
Ruang publik merupakan jembatan interaksi antara penguasa dan masyarakat. Kekuatan mencapai legitimasi dan pengalaman masyarakat serta memahami arah yang diinginkan masyarakat melalui dialog dalam ruang publik, sementara masyarakat dapat menyuarakan kepentingannya agar dapat diakomodir oleh penguasa. Menurut Hardiman (1993), hanya melalui ruang publik ini dapat terwujud masyarakat yang dewasa dan bebas dari penindasan-penindasan dan menanggulangi krisis yang mereka hadapi.

## Ruang Publik Fisik dan Non Fisik
Ruang publik menurut Habermas (Hardiman 2009) adalah suatu keberagaman atau sebuah jejaring yang sangat kompleks.Setiap bentuk persekutuan dapat membangun sebuah ruang publiknya sendiri. Arendt dan Habermas (Hardiman 2009) mengatakan bahwa ruang publik bukanlah sekedar ‘tempat fisik’, melainkan komunikasi warga itu sendiri yang mereproduksi ruang di antara mereka.
Di wilayah TNKpS ada ruang publik dari perkumpulan nelayan maupun  yang  disediakan  pemerintah.  Ruang  publik  fisik  di kabupaten kepulauan seribu yang disediakan oleh pemerintah yaitu RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) yang berlokasi di seberang kantor kabupaten di samping dermaga, fasilitas bermain untuk anak-anak disediakan, RPTRA juga menjadi tempat beberapa instansi melakukan sosialisasi mengenai program mereka, seperti dari Kementerian Pertanian mengenai pemanfaatan kulit buah sebagai pupuk, penyuluhan mengenai bank sampah dari Sudin LHK (Lingkungan Hidup dan Kebersihan), dimanfaatkan untuk melakukan Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang dihadiri Gubernur DKI. Ruang publik yang sudah bertahun-tahun dimanfaatkan nelayan menjadi tempat berkumpulnya nelayan dan dikenal dengan istilah tempat kongkow berada di Dermaga, nelayan rutin kongkow pada hari Jumat pagi.
Ruang publik Dermaga merupakan ruang publik yang bebas dari
156 |  Swarnawati Aminah. et. al . Ruang Publik dan Komunikasi Dialogis mengenai Konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu
pemerintah, bersifat tidak formal, inisiatif dari warga sendiri dan dilakukan di tampat kongkow di dermaga pulau Pramuka. Di pulau Panggang ada Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Karang Lebar (BKPKKL) yang dibentuk oleh nelayan budi daya sendiri dan bertujuan melindungi wilayah Karang Lebar.Ruang publik kongkow khas orang pulo di dermaga maupun BKPKKL merupakan ruang publik yang pembentukannya bebas dari peran pemerintah.Dalam perkembangannya ruang publik tersebut sulit menghindarkan diri dari peran pemerintah, bahkan BKPKKL di pulau Panggang mengalami stagnasi karena kurang dukungan pemerintah. Forum kongkow dermaga sebagai forum dialog juga tidak bebas dari keterlibatan pemerintah, karena forum tersebut dimanfatkan oleh Balai TNKpS untuk menyampaikan pesan- pesan konservasi maupun kebijakan-kebijakan baru. Jadi apabila mengacu pada pendapat Habermas (2007) yang mendefinisikan ruang publik sebagai arena yang bebas dari pemerintah dan juga yang menikmati otonomi dari kekuatan-kekuatan ekonomi partisan, yang diperuntukkan bagi debat rasional (yaitu untuk debat dan diskusi yang tidak didasari kepentingan, penyamaran dan manipulasi) dan dapat diakses sekaligus diawasi oleh masyarakat, nampaknya sulit diciptakan ruang publik yang demikian, yang benar-benar bebas dari peran pemerintah, karena masyarakatnya sendiri belum mandiri, mereka masih perlu dukungan teknis maupun finansial dari pihak lain, baik pemerintah maupun swasta yang bisa memberi dukungan ekonomi maupun politik.
Pihak pemerintah sendiri dalam melakukan komunikasi persuasi berupaya melakukan komunikasi yang sederajad, dengan mendatangi ruang publik nelayan, forum dialog tersebut mereka manfaatkan sebagai saluran untuk menyampaikan pesan- pesan mengenai konservasi maupun pesan mengenai kebijakan lainnya, termasuk hak-hak nelayan dan peraturan maupun sanksi pelanggarannya. Suasana dibangun sealamiah mungkin seperti ngobrol biasa, padahal dalam perbincangan tersebut ada sisipan pesan yang dimasukkan, sangat berbeda suasananya apabila dilakukan dalam penyuluhan yang formal yang cenderung satu arah, walaupun dibuka forum tanya jawab, walaupun suasana dibuat santai tapi tetap berbeda apabila dilakukan dalam suasana yang tidak formal sehingga keterbukaan akan lebih bisa dicapai dan hal-hal yang sulit diungkap dalam forum resmi dalam forum non formal kemungkinan akan lebih mudah terungkap.
Namun demikian karena secara kekuasaan maupun akses terhadap informasi antara pemerintah dan warga tidak berada pada derajad yang sama, maka komunikasi yang emansipatoris sulit dicapai, bagaimanapun selalu terjadi dominasi, bahkan di antara nelayan dengan nelayanpun bisa sulit dicapai komunikasi yang emansipatoris, apabila terjadi antara nelayan yang bermodal besar dengan nelayan kecil; walaupun dalam kesempatan FGD terlihat bahwa banyak diantara nelayan kecil yang berani menyampaikan pendapatnya, akan tetapi apabila bersama dengan nelayan yang lebih memiliki power , biasanya mereka cenderung setuju dan mengikuti pendapat yang lebih memiliki power Kepala Sudin KPKP juga mengakui bahwa nelayan kepulauan seribu keras dan termasuk berani dalam mengemukakan pendapat. Menurutnya, orang Pulo pinter ngomong, dalam tanda kutip masyarakat pulau seribu kritis. Sebagai contoh dalam FGD jika di 10 daerah lain misalnya undangan 50 orang, yang hadir paling 20-an orang, akan tetapi di pulau seribu yang hadir justru bisa lebih dari jumlah yang diundang.
Di dalam ruang publik seperti itu  opini publik bisa dibangun, menurut Piliang (2005) ruang publik adalah tempat di mana orang-orang beradu pendapat secara adil dan demokratis. Bagi Habermas yang disebut adil adalah terciptanya sebuah ruang publik yang membuka peluang bagi setiap orang untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam sebuah perdebatan
untuk mencapai konsensus menyangkut norma-norma yang mengatur tingkah laku mereka, tanpa ada dominasi, pemaksaan dan kekerasan di dalamnya (Piliang 2003). Ruang Publik yang adil hanya bisa tercipta apabila peserta komunikasinya adalah orang-orang yang berada dalam level yang tidak berbeda jauh dan hal tersebut terjadi di ruang Publik dermaga di antara nelayan- nelayan kecil, ataupun dalam forum yang mereka bentuk sendiri. Masalah adil dan demokratis seringkali tidak dipikirkan oleh nelayan itu sendiri, mereka pula yang justru meminta bantuan pemerintah, seperti forum nelayan di pulau Panggang yang justru mengharapkan bantuan pemerintah.
Ruang  publik  non-fisik  yang  ada  di  wilayah  kepulauan  seribu adalah Radio Kepulauan Seribu (RPS) yang dimanfaatkan pula oleh TNKpS dalam menyebarkan informasi mengenai konservasi secara interaktif dalam forum tanya jawab, dimana yang pertanyaan yang tidak terakomodir pada saat on-air dibuka layanan whatsapp (WA) maupun layanan pesan pendek (SMS), sehingga dapat terjawab semua pertanyaan warga walaupun tertunda ( delayed feedback ). Radio RPS banyak melibatkan peran pemerintah sebagai inisiator dan penggerak. Artinya ruang publik sebagai arena yang benar-benar bebas dari pemerintah ataupun kekuatan ekonomi nampaknya sangat sulit dicapai,  sejatinya kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak pernah lepas dari pengaruh kepentingan ekonomi dan politik. Dari dua jenis ruang publik, nelayan kepulauan seribu lebih banyak memanfaatkan ruang publik non formal kongkow khas orang Pulo daripada radio Kepulauan Seribu.

## Aktor dalam Ruang Publik di TNKpS
Ada dua jenis aktor dalam ruang publik, yaitu aktor yang dikooptasi kekuasaan dan yang tidak dikooptasi kekuasaan. Aktor ruang publik yang tidak dikooptasi kekuasaan disebut autokhton, bila mereka berasal dari publik itu sendiri.Dalam diri para aktor seperti itulah muncul genesis ruang publik. Mereka berjuang penuh untuk mendapat pengakuan sosial politis akan identitas kolektif mereka (Hardiman 2009). Para nelayan yang berusaha menciptakan ruang dialog mereka sendiri di dermaga, maupun nelayan budi daya yang membentuk badan koordinasi, di mana mereka bisa secara bebas berdialog mengenai masalah keseharian, sampai politik dan tentu saja politik kelautan yang mempengaruhi kehidupan mereka, adalah para aktor yang tidak dikooptasi kekuasaan. Mereka berkomunikasi secara face to face dalam kelompok antar anggota.Tatap muka dilakukan di tempat mereka berkumpul, walaupun tempat mereka berkumpul tidak ada yang secara spesifik disediakan. Salah satu informan yang diwawancara merupakan penggagas BKPKKL, pada saat itu beliau menjadi ketua kelompok nelayan  budi daya dan untuk melakukan budidaya lokasinya harus yang steril, maka dibentuk forum nelayan, dimana tujuannya untuk kepentingan komunitas budidaya, forum itu dibuat sendiri oleh masyarakat bukan oleh pemerintah. Harapan mereka forum tersebut sampai berbadan hukum.
Aktor dalam ruang publik di tempat kongkow khas orang Pulo di dermaga maupun di BKPKKL merupakan jenis aktor ruang publik yang tidak terkooptasi oleh kekuasaan, aktor ini berinisatif membentuk forum dialog sendiri, akan tetapi pada forum BKPKKL karena kurang dukungan pemerintah maka forum tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana diinginkan oleh aktor yang menginisiasi, ternyata aktor penggagasnya tidak sepenuhnya bebas dari kooptasi, masih menginginkan dukungan pemerintah. Akibatnya para aktor ruang publik yang mestinya tidak terkooptasi pemerintah ini tidak mampu menjaga kontinuitas gerakannya, sehingga kurang berjalan sesuai harapan. Autokhton
atau aktor yang berasal dari publik itu sendiri harus berjuang penuh untuk mendapat pengakuan sosial-politis akan identitas kolektif mereka, juga kurang berhasil memberikan penyadaran pada rekan-rekan sesama nelayan. Forum tetap menjadi forum dialog akan tetapi tidak sampai menjadi berbadan hukum formal seperti yang diharapkan. Di sini sebetulnya diperlukan advokasi dari LSM atau pemerintah, sehingga inisiatif masyarakat dapat terakomodir dan menjadi masukan bagi pembaharuan kebijakan.
Jenis aktor lainnya dalam pembagian Habermas adalah dengan aktor yang tidak tumbuh dari publik, melainkan muncul di depan publik dan dengan bantuan sumber-sumber luar seperti uang dan kekuasaan untuk menduduki ruang publik yang sudah terbentuk. Aktornya  disebut aktor ruang publik yang dikooptasi kekuasaan, karena ruang publik ini berorientasi pada wilayah- wilayah kehidupan yang telah terintegrasi secara sistemis, seperti misalnya ekonomi atau administrasi. Ruang publik seperti ini terjadi pada kelompok nelayan yang dibentuk oleh pemerintah seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan biasanya terlibat dalam proyek atau program yang digagas dan dibiayai pemerintah.
Di kepulauan seribu kelompok nelayan jenis ini banyak dikritik oleh nelayan kecil yang merasa bahwa mereka tidak terwadahi dalam forum kelompok tersebut. Contoh bahwa mereka merasa tidak terwadahi adalah setiap ada bantuan dari pemerintah ke kelompok nelayan ini, hampir tidak pernah mereka dilibatkan, program bantuan apapun saja jatuhnya ke orang yang itu-itu saja, hanya sekali mereka mendapatkan bantuan berupa bubu akan tetapi hanya satu buah dan tanpa tali, sehingga tidak bisa digunakan karena mestinya paling tidak ada 10 buah. Nelayan kecil selalu kalah dengan nelayan besar akan tetapi mereka tidak bisa melakukan tindakan yang frontal karena mereka pada dasarnya saling bersaudara (orang pulo saling terkait karena hubungan darah dan perkawinan).
Ruang publik berupa forum dialog antara nelayan dengan pemerintah menurut nelayan ada dan mereka diberikan kesempatan untuk berdialog, akan tetapi sudah berkali-kali mereka memanfaatkan forum tersebut untuk mengadu dan berdialog, tetapi ujung-ujungnya mereka termarginalisasi dari nelayan besar, sehingga sudah bosan karena selalu menthok . Bisa dikatakan ada hegemoni dan dominasi nelayan besar terhadap nelayan kecil, nelayan besar terwadahi dan mendapatkan manfaat melalui kelompok nelayan yang dibentuk pemerintah dan menikmati bantuan pemerintah, sementara nelayan kecil jika memperoleh bantuan hanya ala kadarnya, di sini terlihat adanya konflik kelas antara nelayan besar dan nelayan kecil.
Dominasi bisa terjadi antara nelayan modern terhadap nelayan tradisional. Konsep yang melihat laut sebagai sumber daya yang bersifat akses terbuka, lebih banyak menguntungkan nelayan- nelayan modern dan memarjinalkan nelayan kecil tradisional, keadaan  itu  memicu  konflik  nelayan.  Menurut  Satria  (2009), konflik  nelayan  untuk  kasus  Indonesia  apabila  ditelusuri  di lapangan  ada  tipe  konflik  primordial,  yakni  konflik  akibat perbedaan ciri primordial, seperti asal daerah dan etnik, akan tetapi yang sebenarnya dominan adalah konflik kelas yang terjadi sejak dulu jauh sebelum ada isu desentralisasi kelautan, yakni seperti berontaknya nelayan tradisional atas kehadiran kapal- kapal trawl atau purse seine yang mengganggu fishing ground nelayan tradisional. Dalam penelitian Rilus A Kinseng (2011), konflik  antara  nelayan purse seine dengan nelayan tradisional di Balikpapan sangat dominan aspek konflik kelasnya daripada konflik kelompok baik berbasis etnis maupun asal daerah. Jadi pernyataan mengenai nelayan Jawa yang tidak boleh masuk ke Balikpapan itu tidak benar, karena yang masalah adalah alat
tangkap.
Nelayan di Pulau Seribu memang berasal dari berbagai suku seperti Betawi, Banten dan Bugis akan tetapi akhirnya mereka hampir bersaudara semua karena ikatan perkawinan antar mereka, jadi  konflik  primordial  tidak  terjadi,  bahkan  konflik  kelaspun tidak muncul secara frontal di permukaan, hal tersebut terdeteksi pada saat FGD, terlihat ada konflik laten antara nelayan pancing tradisional terhadap nelayan jaring yang menggunakan kapal.
Terkait dengan dominasi yang dianggap menghambat terbangunnya masyarakat emansipatoris sebagaimana gagasan Habermas, ada pula teori tentang hegemoni yang diajukan oleh Antonio Gramsci. Gramsci mengembangkan konsep hegemoni terkait dengan dominasi kapitalisme yang semakin kuat. Menurutnya, dominasi dalam masyarakat kapitalis terjadi melalui proses pembudayaan sehingga menghilangkan kesadaran masyarakat atau budaya yang terdominasi atas dominasi yang dilakukan. Dalam bahasa Gramsci (1999; Simon 2204; Sugiono 2006), hegemoni bisa diartikan suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni sebenarnnya bukan hubungan dominasi menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.
Nelayan kecil karena bermodal kecil tidak mampu membeli jaring yang sangat mahal maka mereka mau tidak mau mematuhi Permen KP No.71/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI pada pasal 30 ayat 11 tentang dilarangnya jaring muroami: “API muroami sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan API yang bersifat pasif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan di semua WPPNRI”. Mereka tidak menggunakan jaring muro ami yang dalam bahasa mereka lebih dikenal sebagai kongsi, akan tetapi justru nelayan besar yang bermodal besar masih menggunakan jaring tersebut. Buat sebagian nelayan, pelarangan penggunaan muroami itu aneh dan politis, karena jaring kongsi tersebut sudah nelayan gunakan sejak jaman Jepang.
Kebuntuan komunikasi antara nelayan dan instansi terkait menimbulkan mekanisme untuk mengatasinya, yaitu dengan membuat forum informal, dari mereka oleh mereka dan untuk mereka, sebagai jawaban nelayan-nelayan yang merasa tidak terwadahi dalam forum formal yang ada, mereka membentuk ruang publik informal. Ruang publik informal biasa dilakukan oleh kelompok nelayan yang berjumlah 20-50 orang dan biasa dilakukan pada jumat pagi di Dermaga.Hal ini dikuatkan oleh pernyataan mantan ketua kelompok nelayan, bahwa mereka sering mengadakan pertemuan setiap jumat pagi, yaitu kongkow di dermaga. Berangkat dari obrolan yang tidak formal bisa berlanjut melakukan aksi, menurut keterangan para nelayan, mereka pernah melakukan aksi ke Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) belum lama dari penelitian dilakukan di tahun 2017, mereka  menuntut Permen No.71/2006, terutama mengenai Alat Penangkapan Ikan (API) uroami maupun cantrang. Menurut penuturan mereka dulu mereka sering melakukan aksi apabila ada kebijakan yang dirasakan merugikan, mereka mendatangi kantor kabupaten, kantor kelurahan, Taman Nasional atau KPKP. Jadi nelayan pulau seribu memang dikenal kritis dan berani.Aksi kecil nelayan pulau seribu ini, ternyata diikuti oleh aksi yang lebih besar oleh nelayan Jawa Tengah langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum lama ini.
Pada fragmen ruang publik yang tidak terkooptasi kekuasaanlah Habermas meletakkan harapannya. Fragmen ruang publik
158 |  Swarnawati Aminah. et. al . Ruang Publik dan Komunikasi Dialogis mengenai Konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu
ini menurutnya dapat membangun cara-cara hidup yang teremansipasi yang tidak dapat dihasilkan secara strategis oleh fragmen lain ruang publik yang telah terkooptasi kekuasaan. Tidak mudah menciptakan ruang publik ini sepanjang aktor-aktor ruang publiknya masih membutuhkan sandaran pada kekuasaan politik maupun ekonomi, dalam kasus pulau seribu adalah pemerintah dan industri pariwisata. Habermas mengatakan para aktor autokhton ruang publik mempunyai sensibilitas untuk hal-hal yang mengancam hak-hak komunikasi dan memiliki kesediaan untuk membuat front melawan bentuk-bentuk eksklusif dan represi blak-blakan ataupun terselubung terhadap minoritas-minoritas maupun kelompok-kelompok marginal. Singkatnya: mereka mengubah struktur-struktur komunikasi Lebenswelt /dunia hidup melalui komunikasi (Hardiman 2009). Dari sisi yang lain sebenarnya nelayan juga melakukan upaya untuk menggunakan hak-hak komunikasi mereka dan berani menyatakan protesnya dengan melakukan aksi, jadi pemda atau sudin sebagai pemegang mandat politik di tingkat paling bawah di kepulauan seribu sebenarnya juga tidak mudah menanggapi protes dari nelayan, berdasar keterangan kepala seksi KPKP banyak nelayan yang masih memakai jaring muroami bahkan mungkin juga kapal cantrang akan tetapi masih bebas, pihak KPKP merasa kewalahan dalam penegakan sanksi, jadi kadang seperti tutup mata, faktor kemanusiaan lebih mengemuka pada akhirnya.

## Ruang Publik Politis Autentik dan Tidak Autentik
Menurut Habermas (2007) ruang publik terbagi menjadi tiga jenis: ruang publik borjuis, ruang publik politis, dan ruang publik sastra. Dalam penelitian ini hanya dibahas ruang publik politis. Ruang publik politis dibagi menjadi dua, yakni ruang publik politis autentik dan ruang publik politis tak autentik.Ruang publik autentik adalah ruang publik yang terdiri atas proses- proses komunikasi yang diselenggarakan oleh institusi-institusi non formal yang mengorganisasikan dirinya sendiri. Sedangkan ruang publik politis tak autentik adalah kekuatan-kekuatan pengaruh atas keputusan para pemilih, konsumen dan klien untuk memobilisasi loyalitas, daya beli dan perilaku mereka lewat media massa.   Ruang publik politik tidak autentik, misalnya adalah forum dialog antara masyarakat nelayan dengan instansi pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kekuatan pengaruh.
Ruang publik autentik adalah ruang publik yang digagas masyarakat dan ruang publik yang terdiri atas proses-proses komunikasi yang diselenggarakan oleh institusi-institusi non formal yang mengorganisasikan dirinya sendiri. Kelompok nelayan informal yang sering melakukan dialog maupun diskusi di dermaga termasuk ruang publik jenis ini, begitu pula Badan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Karang Lebar (BKPKKL) di pulau Panggang merupakan ruang publik jenis ini, apabila dilihat dari pembentukannya atas inisiatif nelayan sendiri, sayangnya BKPKKL ini mengalami stagnasi, sehingga bisa dikatakan sudah tidak eksis lagi.

## Komunikasi Dialogis di Ruang Publik
Diskusi tentang ruang publik telah lama dihantui hal-hal normatif atau hak-hak istimewa, bentuk komunikasinya adalah dialog. Teori ruang publik unggul pada norma-norma prosedural yang berasal dari model ideal dari percakapan antara warga yang sudah diberi informasi.Habermas mengkonseptualisasikan dialog face to face sebagai interaksi rasional atau diskusi kritis, diskusi Face-to-face , baginya, adalah kendaraan dan proses pencerahan. Hasil dari diskusi menjadi sesuai dengan alasan dan benar adanya ((Littlejohn &Foss 2009).

## Komunikasi Dialogis
Dialog adalah komunikasi transaksional di mana pengirim (sender) dan penerima ( receiver ) pesan saling berinteraksi dalam suatu periode waktu tertentu hingga sampai pada makna- makna yang saling berbagi. Menurut Muchlis (2017), dalam dialog yang diperluas, masing-masing peserta melakukan dialog dengan dirinya sendiri sebelum berbicara atau merespon peserta yang lain. Peserta dalam dialog tidak memiliki kedaulatan ego, dia mesti membangun suatu kesadaran diri (sosial). Esensi dari dialog adalah mengenal dan menghormati pembicara lain, atau suara lain, sebagai subjek yang otonom, tidak lagi hanya sebagai objek komunikasi. Dalam dialog setiap orang memiliki hak yang sama untuk bicara atau untuk didengar, dan mengharap bahwa suaranya tidak akan ditekan oleh orang lain atau disatukan dengan suara orang lain.
Jenis dialog di ruang Publik yang dianalisis adalah: dialog teknis, debat, dialog asli (Buber 2002), dialog rekonsiliasi maupun dialog kritis (Karlsson 2001), pengamatan mengenai dialog dilakukan pada saat FGD maupun di pertemuan informal di dermaga. Dialog teknis seperti monolog tidak terjadi walaupun ada peserta yang sangat mendominasi pembicaraan dan itu hanya satu orang, diamati pada saat FGD.  Debat juga tidak terjadi karena tidak ada perbedaan pendapat, debat yang dianggap sebagai dialog palsu tidak terjadi karena pendapat mereka cenderung sepaham, juga tidak terjadi tawar menawar. Dialog asli ( genuine ) yang berarti ada pertukaran ide dan makna terjadi dalam forum tersebut, pada dialog asli ini setiap orang menang, tidak ada yang kalah; tetapi sebenarnya derajad menangnya tidak sama karena ada yang sangat aktif dan cenderung mendominasi pembicaraan maka peserta ini menang lebih banyak dibandingkan lainnya. Jenis dialog selanjutnya adalah dialog rekonsiliasi yaitu dialog yang tidak berusaha mencapai konsensus, yang terjadi justru dialog yang mencapai konsensus yaitu kesepakatan mengenai keberatan atau keprihatinan mereka mengenai kebijakan mengenai API dan penegakan hukumnya yang terkesan tidak fair . Dialog kritis, yaitu dialog yang memiliki tujuan meningkatkan pemahaman tidak terjadi karena semua peserta sudah paham dengan topik pembicaraan, yaitu topik mengenai konservasi, termasuk kebijakan zonasi dan juga penggunaan alat tangkap.
Ada dua elemen penting dalam komunikasi dialogis menurut Buber dan Gadamer (2002 dalam Anderson et al . 2004), yaitu mendengarkan ( listening ) dan memahami ( understanding ). Ada empat variasi dari peserta dialog: a) mendengarkan dan paham; b) mendengarkan tetapi tidak paham; c) tidak mendengarkan tetapi paham dan d) tidak mendengarkan juga tidak paham. Jenis pertama adalah mayoritas, mereka mendengarkan dan paham, akan tetapi tidak semua aktif berbicara, ada yang mendominasi pembicaraan walaupun hanya satu orang. Kedua adalah yang mendengarkan tetapi tidak paham, tidak paham dalam artian tidak paham semuanya, akan tetapi hampir semua paham. Jenis ketiga, tidak mendengarkan dan tidak paham, jenis ini dalam forum yang mereka buat sendiri hampir tidak ada, karena mereka memang berniat terlibat, bisa dikatakan jenis ini tidak ada.Begitu pula jenis yang keempat juga tidak ada.
Dilihat dari sisi kendala dalam komunikasi dialogis, ada lima jenis kendala, yaitu: (1) protectiveness atau menjaga informasi tertentu yang mengandung risiko bila disampaikan, dalam pertemuan yang tidak formal para nelayan tidak protektif dalam menjaga informasi, mereka cenderung bersifat terbuka dan apa adanya (2) defensiveness atau menolak untuk mendengar informasi yang disampaikan, dalam dialog para nelayan tidak defensif mereka cukup antusias mendengarkan, penyebabnya kemungkinan karena topik yang dibahas berkaitan dengan kepentingan mereka,
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 155-162 |  159
akan tetapi mereka bisa defensif apabila terkait pelarangan jaring dan cantrang, pada intinya berkeberatan, sehingga argument apapun yang diajukan mereka tidak peduli (3) tendency to evaluate , kecenderungan seseorang untuk mengevaluasi, dimana seseorang menerima pesan dan melakukan evaluasi atas informasi yang diperolehnya, bagi nelayan tradisional, karena mereka adalah orang-orang sederhana maka mereka tidak memiliki kecenderungan mengevaluasi, berbeda dengan nelayan besar atau modern yang lebih kritis, mereka tidak mudah menerima argumen. Nelayan jenis ini biasanya oleh pemerintah dianggap berani dan kritis (4) mismatched expectations , pikiran manusia seringkali hanya membatasi informasi yang cocok dengan harapannya, memang diperlukan empati jika seseorang harus mendengarkan informasi yang tidak cocok atau tidak diperlukan secara pribadi olehnya, apabila topik yang dibahas sesuai dengan kepentingannya maka pengabaian terhadap lawan bicara tidak terjadi, bahkan cenderung antusias dan agresif dalam berpendapat (5 )  insufficient  time , keterbatasan waktu untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh. Dialog berlangsung santai dan tidak formal yang membatasi adalah waktu memasuki sholat jumat di forum dermaga, di forum FGD waktu yang semakin malam yang membatasi, walaupun mereka sangat antusias. Dialog di dermaga karena sifatnya rutin dan kontinyu, dialog bisa dilanjutkan minggu depannya lagi dan lagi.

## Tindakan Komunikatif
Konsep Habermas mengenai rasionalitas komunikatif didasarkan pada idealisasi kuat yang berfungsi sebagai kriteria untuk menilai ketentuan yang mengatur setiap contoh tertentu dari tindakan komunikatif. Menurut Maeve Cooke (Dayton 2002), idealisasi Habermas yang kuat yang sering disebutkan termasuk dalam pengandaian adalah (1) peserta menggunakan ekspresi yang sama dengan cara yang sama, (2) semua argumen yang relevan, (3) satu- satunya gaya yang diberikan adalah berlakunya argumen yang lebih baik, dan (4) peserta hanya termotivasi oleh keprihatinan bersama untuk menemukan argumen yang lebih baik.
Konsep idealisasi Habermas mengenai tindakan komunikatif di ruang publik dilakukan pengamatan pada saat berlangsungnya pertemuan non formal membahas topik mengenai diberlakukannya zona inti di TNKpS, diperoleh hasil sebagai berikut: (1) dalam forum yang dihadiri nelayan dari level yang sama menunjukkan ekspresi pesertanya beraneka macam, ada yang sangat bersemangat dan menguasai pembicaraan, ada yang agak cuek , ada yang serius dan ada yang diam saja bahkan pada saat ditanyapun jawabannya sangat singkat dan hanya menyamakan diri dengan jawaban kawan yang sebelumnya (2) tidak semua argumen relevan dengan topik bahasan, akan tetapi  kembali lagi kepada topik utama. Topik yang dibahas adalah ditetapkannya zonasi, tetapi yang paling banyak dibicarakan adalah masalah pelarangan alat tangkap, walaupun alat tangkap relevan dengan masalah konservasi, karena alat tangkap merupakan salah satu penyebab kerusakan ekosistem karena merusak karang dan menjaring ikan besar maupun kecil secara bersamaan (3) gaya yang diberikan memang mengarah pada argumen yang lebih baik, walaupun tidak selalu demikian. Kadang ada jawaban juga yang frontal atau bahkan putus asa, terutama terkait hukuman bagi pelanggaran penggunaan alat tangkap jaring muroami, mereka merasa diperlakukan tidak adil karena penegakan hukum yang tidak tegas. Jadi nelayan yang ditangkap pada akhirnya tidak pernah diproses hukum, mereka dibebaskan dengan jaminan, hal yang paling menjadi keberatan para nelayan kecil adalah si pelanggar dibebaskan tetapi jaringnya tidak disita, sehingga mereka akan kembali menggunakan jaring tersebut walaupun berarti melanggar hukum lagi. (4) peserta hanya termotivasi oleh keprihatinan bersama untuk menemukan argumen yang lebih
baik. Agak sulit menilai motivasi hanya dari pembicaraan dan ekspresi, walaupun demikian ada yang memang terlihat sungguh- sungguh prihatin dan ingin mencari solusi yang lebih baik, ada yang hanya ikut-ikutan saja, ada pula yang pesimis, ingin lebih baik tapi karena sering kecewa jadi motivasinya tidak kuat lagi.
Wacana publik (atau tindakan komunikatif) memungkinkan koordinasi kehidupan manusia dengan kekuatan negara dan ekonomi pasar (Gunaratne 2006). Jadi dalam tindakan komunikatif merepresentasikan wacana publik dari masyarakat madani untuk bisa berkoordinasi dengan kekuatan state dan market. Di mana di TNKpS, hubungan segitiga tersebut adalah antara nelayan, instansi pemerintah (BTNKpS, Pemda, Sudin-Sudin) dan market atau bisnis, yaitu pelaku usaha wisata bahari dan yang terkait dengan kegiatan tersebut. Hubungan segitiga antara masyarakat, Negara dan bisnis tersebut di beberapa tempat berpotensi konflik. Di TNKpS potensi konflik antara Balai TNKpS dengan nelayan berkaitan  dengan  aturan  zonasi,  konflik  antara  Balai  TNKpS dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pada masalah batas wilayah, otoritas pengelolaan dan masalah perijinan. Sedangkan antara Pemkab (terutama Sudin KPKP) dan nelayan adalah masalah aturan-aturan mengenai API yang banyak ditentang oleh nelayan. Potensi konflik antara Pasar/Bisnis dengan nelayan di beberapa daerah lainnya adalah masalah hak kepemilikan wilayah ( property right ), di TNKpS hal tersebut juga menjadi konflik pada awalnya, namun kepemilikan beberapa pulau oleh pejabat dan pengusaha zaman Orde Baru sudah berlangsung lama, sehingga sudah mereda. Saat ini beberapa pulau di Kepulauan Seribu dimiliki perorangan bahkan ada yang sempat disegel karena tidak berijin. Akan tetapi kebanyakan pulau-pulau tersebut di luar kawasan TNKpS. Bagi nelayan TNKpS dengan adanya wisata bahari ada sisi keuntungannya, karena mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan di akhir pekan dengan menyewakan kapalnya untuk snorkeling , atau menjadi pemandu wisata. Keluarga nelayan bisa menjadikan rumah mereka menjadi homestay dan kerabat lainnya sebagai penyedia jasa catering .

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Ruang publik di TNKpS: ada ruang publik fisik maupun non fisik;  ruang  publik  fisik  ada  yang  disediakan  pemerintah, yaitu RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak) dan ruang publik nelayan sendiri yang disebut tempat kongkow khas orang Pulo di dermaga dan terjadi pertemuan pada jumat pagi. Ruang publik RPTRA kurang dimanfaatkan nelayan,. Ruang publik non-fisik adalah Radio Kepulauan Seribu (RPS), juga tidak maksimal dimanfaatkan dibandingkan tempat kongkow . Aktor dalam ruang publik yang tidak dikooptasi adalah para aktor yang setiap jumat pagi berdialog di dermaga Pulau Pramuka dan aktor yang menghimpun diri dalam BKPKKL di pulau Panggang. Aktor ruang publik yang dikooptasi adalah para nelayan yang tergabung di HNSI, hasil bentukan pemerintah. Ruang Publik politis autentik adalah ruang publik kongkow dan BKPKKL, yang tidak autentik adalah RPTRA dan pertemuan/penyuluhan/sosialisasi di Balai TNKpS maupun Pemda.
2. Komunikasi  dialogis  terjadi  baik  di  ruang  publik  fisik maupun non fisik antara aktor yang dikooptasi maupun yang tidak dan di ruang publik autentik maupun tidak autentik. Akan tetapi tempat kongkow merupakan ruang publik yang paling memungkinkan dialog kritis emansipatoris terjadi.
Jenis dialog yang terjadi di antara nelayan adalah dialog asli, jadi semuanya menang. Elemen dialog yaitu mendengarkan dan memahami dua-duanya terjadi. Lima kendala dalam
160 |  Swarnawati Aminah. et. al . Ruang Publik dan Komunikasi Dialogis mengenai Konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu
komunikasi dialogis tidak terjadi pada nelayan kecil tradisional,  mereka tidak protektif terhadap informasi, tidak defensif, tidak mengevaluasi, mereka juga tidak hanya peduli dengan informasi yang sesuai, waktu berdialognya juga cukup. Kendala tendency to evaluate terjadi pada nelayan besar yang kritis.
Saran
Kebiasaan kongkow orang Pulo sudah terjadi dalam waktu yang lama, dalam kongkow tersebut terjadi dialog. Mereka berdialog di dermaga/labuhan, forum tersebut juga dimanfaatkan oleh Balai TNKpS untuk sosialisasi program konservasi. Balai TNKpS memanfaatkan forum tersebut untuk memaksimalkan penyebaran informasi, hal ini sangat baik karena mengurangi ruang publik yang tidak autentik. Hal yang perlu ditingkatkan oleh para pemangku kepentingan dari pihak pemerintah adalah penyebaran informasi kepada masyarakat non-nelayan untuk sama-sama menjaga lingkungan konservasi, terutama wisatawan dan penduduk/masyarakat umum non-nelayan. Perlu peningkatan volume komunikasi dan sinergi antara Balai TNKpS dengan Pemkab beserta Sudin-Sudin yang bidang kerjanya terkait konservasi, untuk meminimalisir aksi nelayan mengenai berbagai kebijakan baru yang diterapkan, yang dianggap memberatkan nelayan, seperti kebijakan tentang alat tangkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar 2010. Strategi pengembangan pengelolaan berkelanjutan pada kawasan konservasi  laut Gili Sulat: Suatu pendekatan stakeholder. Jurnal Bumi Lestari 10(2): 256-262.
Adut A 2012. A Theory of the Public Sphere. Sociological Theory 30(4) 238–262© American Sociological Association DOI: 10.1177/0735275112467012http://stx.sagepub.com Ahmad F, N Mustaffa, Samsudin A, R Fauziah,KH Basri , AL Ahmad, J Aziz. 2011. Confronting Environmental Risk Via Communication. The Innovation Journal 16(3): 1-13
Anderson R, LA Baxter, KN Cissna 2004. Dialogue: Theorizing Difference  in  Communication  Studies . Thousand Oaks- California (US): Sage Publications
Buber M. 2002 . Between Man and Man . New York, NY (US): Routledge
Brulle RJ. 2010. From Environment Campaign to Advancing The Public Dialog: Environmental Communication for Civic Engagement. Journal of Environmental Communication 4(1):82-98
Caron RM, ME Rezaee, D Dionne. 2011. Community ecology and capacity: advancing environmental communication strategies among diverse stakeholders. University of New HampshireUnited States , Environmental Management in Practice (US): 37-66. Cox  R  2010. Environmental  Communication  and  the  Public Sphere . New York (US): Sage Publication.
Dalrymple, KE, BR Shaw, D Brossard2013. Following the leader: using opinion leaders in environmental strategic communication. Society & Natural Resources: An International Journal 26(12):21-27 Dayton D 2002. Evaluating environmental impact statement as communicative action. Journal of Business and Technical Communication. 16(4):355-405 doi: 10.1177/105065102236524
Gramsci A. 1999. Selected From Prison Notebook. London (GB):
Lawrence & Wishart.
________ . 2001. Catatan-Catatan  Politik . Surabaya (ID): Pustaka Promothea. Gunaratne SA 2006. Public Sphere and Communicative
Rationality:  Interrogating  Habermas’s  Eurocentrismjmo. sagepub.com at Bobst Library, New York University on May 1, 2015 Habermas J2007. Ruang Publik, Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis . Penerjemah Yudi Santoso. Yogyakarta (ID): Kreasi Wacana Hansen A 2011.Communication, media and environment: toward reconnecting, content and social implications of environmental communication .  The InternationalCommunication  Gazette 73(1-2):7–25, doi:
10.1177/1748048510386739
Hardiman FB 1990. Kritik Ideologi : Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan, Yogyarakarta (ID):  Kanisius.
----------------------1993 . Menuju Masyarakat Komunikatif : Ilmu, Masyarakat, Politik dan Posmodernisme menurut Jurgen Habermas , Yogyakarta (ID): Kanisius . ---------------------2009. Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas . Yogyakarta (ID): Kanisius Hong, SH 2014. The other-publics: mediataed othering and the public sphere european. Journal of Cultural Studies 2014, 17(6): 665–681 doi: 10.1177/1367549414544113 Joss  S  2002.  Toward  the  public  sphere-reflection  on  the development of participatory technology assessment.
Bulletin of Science, Technology & Society, 22(3):220-231 Karlsson O 2001.Critical dialogue: its value and meaning.
Evaluation 7(2): 211–227.
Kinseng, Rilus A 2011. Konflik  Kelas  Nelayan  di  Indonesia: Tinjauan Kasus Balikpapan . Bogor (ID): IPB Press. Littlejohn SW dan Foss KA 2009. Encyclopedia of Communication Theory (editors) (UK):  Sage Publication Mahmud A, Satria A, Kinseng R 2015. Zonasi Konservasi untuk Siapa?Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8(3): 237-251.
Marliana D, Sarwono, Mochammad Rozikin. 2011 Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis sustainable development di kabupaten Sampang (studi pada Bappeda kabupaten Sampang). Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(.3): 80-86 Mc.Charty T 2015. Teori Kritis Jurgen Habermas . Bantul (ID): Kreasi Wacana. Muchlis F 2017. Praktik K omunikasi dalam Pemberdayaan Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas Provinsi Jambi [disertasi] Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor Ongare D, A Macharia, A Mwakaje, Muchane, C Warui, C Mugoya, CMasiga, A Nikundiwe, A Muiti, J Wakibara 2013.Environmental communication: A review of information sources and communicationchannels for enhanced community-based natural resource management in the greater mara region of kenya. Journal of Education for Sustainable Development 7(1):65–74. doi:10.1177/0973408213495608 Park MS 2013. The dual role of the media in environmental communication as a public sphere and as political actors .
Journal Forest Science and Technologym .9(1): 20-33 Permen KP No.71tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Pleasant A, Jennifer Good, James Shanahan, and Brad Cohen. Practical Perspective The literature of environmental communication. Institute Of Physics Publishing Public Understanding Of Science. Public Understand. Sci. 11 (2002) 197–205 www.iop.org/ Journals/PUS PII: S0963-6625(02)36868-1 Piliang YA 2003. Hipersemiotika,  Tafsir  Cultural  Studies  atas MatinyaMakna. Bandung (ID): Jalasutra. ________ 2005. Transpolitika, Dinamika politik di Dalam Era
Virtualitas . Bandung (ID): Jalasutra. Pranata RTH, Satria A 2015. Strategi adaptasi nelayan terhadap penetapan kawasan konservasi perairan daerah Misool Selatan, KKPD Raja Ampat. Jurnal Kebijakan Sosial ekonomi KP 5(2): 113-128 Sarwoprasodjo S 2007. Penggunaan Ruang Publik untuk Pemecahan Masalah Sosial di Pedesaan (Studi Kasus Sosial Penolakan Taman Nasional Merbabu oleh SPQT di Salatiga Jawa Tengah). [Disertasi]. Depok (ID): Universitas Indonesia Schwandt TA. 2001.Understanding dialogue as practice. . Evaluation SagePublications .7(2): 228–237.
Shearmur  J.  2016.  Popper,  objectification,  and  the  problem of the public sphere. Philosophy of the Social Sciences 1–2 © The Author(s) 2016Reprints and permissions:sagepub.com/journalsPermissions.navDOI: 10.1177/0048393116639845pos.sagepub.com Ross DG 2013. Common Topics and Commonplaces of
Environmental Rhetoric. Written  Communication 30(1) 91–131.Sage Publications Reprints and permission: sagepub.com/journals. DOI: 10.1177/0741088312465376 Simon R 2004. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci . Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar
Sugiono M 2006. Kritik Antonio Grmsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga . Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar SunsenS. 2011. Critical notes on Habermas’s theory of thepublic sphere. The Journal of Classical Sociology 5(1):37-62 Susilo DA. 2016a Komunikasi lingkungan: Ruang publik sumber daya air di Indonesia [disertasi] Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor ________  2016b Diskursus pengelolaan sumber daya air di Indonesia (studi kasus tahun 2002-2015). Jurnal Sodality 4(3): 217-223 Sutarto E. 1999. Dialog-Kritis Antara Golongan Elit dan Warga Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Desa [disertasi] Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
Wynveen J, Kyle GT, Sutton ST. 2014. Environmentalworldview, place attachment, andawareness ofenvironmental impactsin a marine environment. Environment and Behavior. 46(8) 993–1017 doi: 10.1177/0013916513484325. York R, Philip Mancus 2009.Critical human ecology: historical materialism and natural laws. Sociological Theory 27((2): 122-149.American Sociological Association. 1430 K Street NW, Washington, DC 20005 University of Oregon .
Yulianto I , Wiryawan B,  Mukminin A 2011. Tinjauan hukum dan kebijakan kawasan konservasi laut.(KKL) Mukim Ie Meulee, kota Sabang: Suatu Implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Pulau Kecil. Marine Fisheries 2(1): 9-17.