Revitalisasi Civil Society Melalui Teologi Sosial Pasca Dua Dasawarsa Reformasi
Moch. Muwaffiqillah *1
1 Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia * wafiqmuhammad@iainkediri.ac.id
Artikel History Submit: 18 November 2022 Review: 20 November 2022 Revised: 22 Desember 2022
Accepted: 30 Desember 2022
Abstract: This  article  discusses  the  importance  of  developing  social theology to revitalize civil society. After two decades of reform, many people have stated that Indonesia's civil society was slowly fading. It was worried that it would reduce the power of democracy previously fought  by  all  elements  of  society.  The  access  opened  to  political articulation for political Islam groups is alleged to be the main reason. Islamic  political  parties  or  Islamic  mass-based  political  parties  are more attractive to Islamic activists. The articulation of Islam is finally understood  only  as  a  search  for  power  accommodated  in  a subordinating  manner.  We  must  respect  the  participation  of Nahdlatul 'Ulama and Muhammadiyah in taking part as a civil society power, especially during the New Order era, in which the articulation of  Islam  socially  and  culturally  seems  very  strong.  This  is  the bibliographical  research  with  the  method  of  meta-analysis  or  meta- synthesis. This meta-synthesis explains several syntheses that originate from the convergence of various qualitative reports that produce new interpretations. This research results in the importance of developing and  spreading  social  theology  in  Muslim  society.  Social  theology  is understood  as  a  belief  that  is  in  favor  of  humanity.  This  theology places  the  defense  of  society  as  the  main  thing.  In  this  way,  it  is essential to develop social theology so that civil society always grows and  develops  alongside  Indonesian  democracy.  The  novelty  of  this research  is  the  theological  synthesis  in  developing  Islamic  social movements in making civil society. Keywords: Civil society, Social Theology, Islamic Articulation
How to cite: Muwaffiqillah, M. (2022). Revitalisasi Civil Society Melalui Teologi Sosial Pasca  Dua  Dasawarsa  Reformasi. Asketik:  Jurnal  Agama  Dan  Perubahan Sosial , 6 (2), 225 – 241. https://doi.org/10.30762/asketik.v6i2.530
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative  Commons  Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## Pendahuluan
Civil society pada era Orde Baru begitu marak. Mereka yang merupakan aktifis civil society dipersonifikasikan  sebagai  pahlawan  yang  menandingi  otoritarianisme kepememimpinan Soeharto saat itu. (Rajab, 2022). Muhammad A.S, Hikam menjelaskan dengan  detail  betapa  represifnya  Orde  Baru  saat  itu.(Hikam,  1996).  Namun  demikian pasca  lengsernya  Soeharto  yang  bertahta  kurang  lebih  tigapuluh  tahun,  resonansi  dari civil society perlahan mulai meredup. Kekuatan masyarakat sipil ini perlahan-lahan mengisi ruang kosong politik yang ditinggalkan oleh para birokrat dan ABRI.
Islam  sebagai  agama  berada  dalam  ikatan  rantai  problematik.  Satu  sisi  ia  harus meneguhkan  eksistensinya  sebagai  agama  profetik  yang  mengemban  misi  ilahiyah. Karena  Islam,  dengan  seperangkat  nilainya,  baik  dari Aqidah,  Syari’ah dan Haqiqah, harus  menegaskan  kaidah-kaidah  keagamaan  yang  mampu  menunjukkan  bahwa  ia adalah agama Tuhan dengan Tuhan sebagai awal dan akhir. Di sisi yang lain agama ini memiliki  tuntutan  dan  beban  eksternal  sebagaimana  institusi  sosial  lainnya.  Karena, layaknya  sebuah  nilai  yang  yang  terinstitusionalisasi  secara established ,  Ia  harus menunjukkan bahwa di dalam dirinya sendiri, ia memiliki kekuatan yang tidak saja dapat menjalankan  fungsi  sosialnya,  tetapi  sekaligus  mendorong  terjadinya  perubahan  sosial ( social  changes ),  menuju  yang  lebih  baik  tentunya,  sehingga  tercipta community  development yang bersumber dari nilai agama ini.
Karenanya  mempertimbangkan  agama  dalam  hal  ini  Islam  sebagai  kekuatan teologi  sosial  dalam  pengembangan civil  society pasca  dua  dasawarsa  reformasi menemukan momentumnya. Masa duapuluh tahun adalah masa interupsi yang panjang dengan tenggelamnya resonansi civil society dalam diskursivitas reformasi. Hefner dengan Civil  Islam -nya  telah  berhasil  memotret  teologi  sosial  dari  Islam  yang  tercermin  dalam pengembangan sivilitas yang berbasis pada keislaman.(Hefner, 2000). Demikian juga AS Hikam telah melakukan sintesis antara Islam demokrasi dengan civil society. (Burhanuddin, 2012) (Hikam, 2000).
Tulisan  ini  hendak  mengurai  teologi  sosial  dalam  merevitalisasi civil  society yang telah  lama  absen  dalam  diskursus  masyarakat  Indonesia.  Ruang  diskursif  yang berlangsung  baik  di  dunia  nyata  maupun  maya  kebanyakan  terjebak  pada  kubangan politik  kekuasaan.  Karenanya  diperlukan  untuk  mengedepankan  teologi  sosial  dalam konteks revitalisasi civil society pasca dua dasawarsa reformasi Indonesia berlangsung.

## Metodologi
Penelitian  yang  penulis  kembangkan  dalam  artikel  ini  bersifat  bibliografis  atau kajian  kepustakaan.  Sumber  utama  dari  kajian  ini  adalah  jurnal-jurnal  ilmiah  dan  buku yang  menguraikan  dalam  fase-fase  tertentu  tentang civil  society di  Indonesia.  Dalam konteks  sejarah  intelektual  atau  ide  gagasan  tentang  teologi  sosial  yang  dikaji  dalam rangka  merevitalisasi civil  society teks  dipandang  sebagai  realitas  otonom.(Burhanuddin, 2012). Dengan mengikuti Piliang dan Audifax, penelitian ini mengacu pada meta-sintesis dalam  payung  metodik  bertipe  meta-analisis.(Yasraf  Amiri  Piliang  &  Audifax,  2018). Istilah meta-sintesis ini digunakan untuk menjelaskan sejumlah sintesis yang bersumber dari  konvergensi  laporan  kualitatif  yang  beragam  yang  menghasilkan  interpretasi baru.(Yasraf  Amiri  Piliang  &  Audifax,  2018).  Meta-sintesis  adalah  sintesis  interpretatif dari  data  kualitatif,  termasuk  di  dalamnya  adalah  gambaran  terhadap  wawasan metodologis  dari  fenomenologi,  etnografi,  grounded  theory,  dan  teori-teori  lain  untuk mengintegrasikan dan membuat deskripsi atau penjelasan yang dapat dipahami tentang fenomena, kasus, atau peristiwa.(Dawson, 2019). Dengan mengacu pada aspek kualitas maknawi maka penelitian ini menghindarkan diri pada hal-hal yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya  deskriptis-analitis  penulis  gunakan  untuk  melakukan  interpretasi  terhadap teks yang tersedia untuk selanjutnya dikembangkan secara reflektif.

## Hasil Penelitian

## Agama dan Pergulatan Sosial
Sudah  lama  disuarakan  oleh  berbagai  berbagai  pihak  yang  menggugat  kesalehan individual yang tanpa dibarengi dengan kesalehan sosial.(Bisri, 1994). Karena kesalehan individual  ini  adalah  sebuah  bentuk  kesalehan  yang  hanya  menekankan  pendekatan personal  antara  hamba  dan  sang Khaliq dengan  mengabaikan  relitas  sosial  yang  penuh disparitas. Tidak pernah memikirkan kecemburuan sosial yang terbangun dan dibangun oleh sebuah sistem raksasa yang menggurita. Yang terjadi adalah, agama dan pemeluknya hanya tertunduk lesu di hadapan realitas sosial yang dikendalikan oleh kekuasaan serta menyerahkan kepada kehendak yang kuasa, sembari berharap munculnya ratu adil atau mesiah yang diutus oleh Tuhan untuk mengakhiri penderitaannya.
Ernest  Renan,  seorang  orientalis  Prancis  sebagaimana  dikutip  Kurzman  berujar;
“ Islam adalah sebuah negasi total dari Eropa. . . Islam merupakan penghinaan terhadap
sains,  supresi  terhadap civil  society ;  Islam  merupakan  simplisitas    yang  mengerikan  dari semangat  Semit,  restriksi  pikiran  manusia,  menutupnya  dari  semua  ide  yang  sulit, terhadap semua sentimen yang beradab, terhadap semua penelitian rasional, agar tetap menghadapi tautologi abadi: Tuhan adalah Tuhan. ” (Kurzman, 1999). Ungkapan Renan tersebut  barangkali  cukup  masuk  akal  pada  saat  itu.  Karena  para  orientalis  umumnya mengkaji  Islam  dengan  mengedepankan prejudice dan pejorative .(Martin,  2003).  Tetapi sebagai sarana kontemplasi untuk menata ulang posisi Islam dalam ruang hidup sosial, politik, ekonomi dan budaya, pernyataan Renan tersebut relevan untuk dihadirkan.
Di era Orde Baru agama berperan sebagai bagian dari developmentalisme yang dikembangkan  oleh  pemerintah.  Menurut  Dawam  Rahardjo,  pada  masa  itu developmentalisme  dilaksanakan  oleh  kelompok  militer,  intelektual,  dan  pengusaha. Dengan  model  seperti  itu,  developmentalisme  telah  menjadi  sasaran  kritik.  Pertama, dengan  menerapkan    developmentalisme  seperti  itu,  maka  dependensi  kepada  negara- negara  maju  semakin  kuat.  Kedua,  developmentalisme  tersebut  malah  menghasilkan pemerintahan  yang  otoriter.(Rahardjo,  2012).  Dalam  keadaan  sedemikian,  agama  telah tertunduk dan mengamini paradigma developmentalisme tersebut dengan khusyu’nya . Ia melegitimasi  program-program  pemerintah  yang  represif  untuk  menegakkan  harmoni demi  kepentingan  lestarinya  semua  program  ekonomi  yang  bertujuan  hanya mengenyangkan perut rakyatnya, tanpa menghiraukan kesejahteraan sosial ( social welfare ) dan keadilan sosialnya ( social justice ). Agama kemudian berfungsi menjadi alat legitimasi sosial  dalam  konteks  harmoni.  Ia  mencipta  kohesifitas  sosial  tanpa  pernah  beranjak menjadi  dinamisator  umat  menuju  terciptanya  penegakan  hak  hak  sipil  serta pemberdayaan civil society .
Pada  akhirnya,  jika  agama  tidak  memiliki  kekuatan  dalam  rangka  memberikan kritik  sosial  maka  manusia  akan  membenarkan  ungkapan  seorang  Karl  Marx  bahwa agama  adalah  candu  karena  telah  melumpuhkan  umatnya  dalam  dinamika  dan percaturan  sosial.  Atau  seperti  tesis  Sigmund  Freud  yang  ‘menubuahkan’  b ahwa keberagamaan adalah sikap neurosis yang harus dieliminir untuk menyelamatkan manusia dari  buaian  janji  surgawi.  Karena  dengan  agama  manusia  menjadi  tidak  berani menanggung resiko kesalahannya dengan menyerahkan akhir dari segala sesuatu kepada Tuhan  dan  tidak  berani  mempertanggung-gugatkan  secara  mandiri.  Dengan  begitu, manusia  tidak  pernah  menjadi  dewasa,  demikian  Freud  menegaskannya.  Agama kemudian hanya menjadi pelarian atau semacam candu sosial yang berfungsi digerbang
akhir  dari  dinamika  sosial.  Dengan  demikian,  gugatan  yang  dilakukan  oleh  Marx  dan Freud menjadi tak terbantahkan.
Konstruksi  sosial  yang  timpang,  budaya  yang  selalu  memihak  pada  kekuasaan, serta  kekuasaan  yang  selalu  memupuk  kekuatannya,  merupakan  dinamika  dan  proses penundukan terhadap reproduksi pengetahuan baik yang berbasis agama maupun yang berbasis  filsafat  dan  ilmu  pengetahuan.  Dalam  lintasan  panjang  sejarah  Islam, dinamikanya adalah proses percaturan antara agama dan kekuasaan, baik kekuasaan yang bersumber  dari  masyarakat  maupun  kekuasaan  yang  bersumber  dari  legitimasi  dan otoritas teks keagamaan. Dengan begitu, agama memainkan peran yang signifikan dalam proses sejarah. Ia bisa bergerak menjadi “aktor” sosial dalam percaturan dan dinamika sosial.
Agama  memiliki  sebuah  otoritas  yang  diyakini  sebagai  kemutlakan.  Ia  berhak memberikan warna dari setiap tindakan, hitam atau putih. Dalam pada itu, hitam putih menurut  agama  menjelma  menjadi  aturan  sosial.  Karenanya,  seringkali  terjadi  proses eliminasi  sosial  berlangsung  dalam  ruang-ruang  keagamaan  seperti  ini.  Siapapun  yang berada  diseberang  “putih”nya  agama,  maka  ia  adalah  “hitam”  yang  berkonsekuensi sebuah marjinalisasi. Namun, jika agama masih berkutat pada hitam dan putih saja, maka agama akan kehilangan elan vital- nya dalam realitas sosial.(Muwaffiqillah, 2007).
Dialektika  harus  dibangun  kembali  demi  usaha  mendinamisir  proses  sejarah. Bahkan Abbott meyakini bahwa kebenaran hanya dapat didekati melalui dialektika dan bahwa  manusia  mencapainya  hanya  melalui  negasi  setengah  kebenaran  dan kesalahan.(Abbott,  1983).  Dalam  hal  ini  dialektika  agama  dengan  realitas  sosial  dan beragam anasir keagamaan yang menampilakn dirinya secara artikulatif dalam panggung sosial menjadi penting untuk dilakukan. Termasuk dialektika dengan beragama ideologi yang  tersebar  dan  menarik  simpati  masyarakat  pada  umumnya.  Karena  itu,  dialektika yang diusung adalah untuk memberikan makna dari setiap prilaku sosial berdasar nilai- nilai  keagamaan,  bukan  sekedar  mengedepankan  Islam  dalam  bentuk  panji-panji  dan simbol-simbol megahnya. Pendeknya memberikan semangat progresif bagi umat dalam kehidupan  sosialnya.  Ketertundukan  Islam  dalam  dinamika  sosial  harus  ditanggalkan. Dengan  demikian  agama  tidak  hanya  melegitimasi  kebaikan  dan  kemaslahatan  umat tetapi sekaligus menjadi penggerak dalam proses kemaslahatan umat.

## Teologi Sosial
Clifford  Gre etz  mengatakan  bahwa  ulama’  (agamawan)  telah  berfungsi  sebagai pialang  budaya  ( cultural  broker )  dengan  cara  menyaring  dan  memfilter  setiap  nilai  dan budaya  yang  masuk  serta  membumikannya  sesuai  dengan  kultur  yang  Islami.(Geertz, 1960).  Agamawan  maupun  ilmuwan  yang  berafiliasi  terhadap  agamanya  melakukan reproduksi nilai dan pengetahuan yang dapat menggerakkan umat menuju progresifitas. Selama  masa  pra-kemerdekaan  Indonesia,  fungsi  kiai  adalah  menjadi  perantara  budaya Islam  pusat  yakni al-Haramayn dan  sebarkan  dalam  kultur  serta  nilai  masyarakat  Jawa.
Selanjutnya,  semasa  dan  selepas  kemerdekaan  para  kiai  menjadi  perantara  budaya nasionalisme  dan  modernitas  dengan  mengelola  ceruk  politik  lokal  yang  bisa dimanfaatkan.(Geertz, 1960).
Bukan  hanya  itu,  kiai,  sebagaimana  dalam  Hiroko  Horikoshi  merupakan  agen perubahan sosial, karenanya kiai lebih banyak memainkan peran dalam tataran kultural. Itulah mengapa kiai memiliki tempat sebagai pemelihara sistem, meskipun bukan kreator sistem  tersebut.  Karenanya  Horikoshi  melihat  bahwa  kiai  menjadi  penentu  dalam banyak  hal  apalagi  yang  terkait  dengan  prinsip  otoritas  yang  mengakar  dalam masyarakat.(Horikoshi,  1987).  Melihat kajian  lampau tentang  kiai,  atau  pada umumnya tokoh agama atau agamawan, menjadi mafhum jika posisi mereka dalam dinamika sosial sangatlah  penting.  Hal  itu  terjadi  karena  agama  yang  diemban  oleh  mereka  selalu membangun  dialektika  dengan  realitas  sosial  yang  ada.  Itulah  mengapa  agama  atau pemahaman tentang agama menjadi relevan dalam pengembangan civil society.
Reproduksi  nilai  dan  pengetahuan  dengan  memformulasi  agama  sebagai  teologi yang  berbasis  pada  keberpihakan  sosial  akan  menjadikan  agama  mampu  mendorong pada  kebaikan  bersama.  Teologi  yang  berbasis  pada  keberpihakan  sosial  ini  akan menambah ruh baru dalam memahami agama yang tidak hanya memiliki makna ukhrawi yang  abai  terhadap  kepentingan  duniawi  umatnya.  Karena  dalam  Islam,  antara  yang duniawi dan ukhrawi tidaklah  terpisah,  tetapi  adalah  rentetan  keberlanjutan.  Hassan Hanafi  misalnya  menuangkan  kritikannya  pada  teologi  klasik  yang  terlalu  teosentris. Teologi  klasik  yang  tuhan  sentris  cenderung  bisa  mematikan  sikap  progresif  manusia. Karenanya ia mengusulkan agar teologi berpihak pada manusia. (Esha, 2010). Karenanya kemudian mulai banyak dikenal teologi yang berpusat pada manusia yang dikenal dengan teo-antroposentrisme.
Dengan begitu, teologi sosial adalah keberimanan yang berpihak pada kehidupan manusia.  Ketidak  adilan,  kekerasan,  terorisme  atas  nama  agama  menjadi  perihal  yang dinegasikan  dalam  praktik  sosial  melalui  pemahaman  teologis  ini.  (Rakhman,  2013).
Lebih  jauh  teologi  sosial  ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  derajat  dan  martabat manusia dalam relasinya di hadapan negara. Dengan demikian agama dapat memberikan pencerahan  bagi  umatnya  dalam  rangka  pengembangan civil  society .  Agama  bisa membekali umatnya agar dapat melakukan perlawanan terhadap setiap bentuk hegemoni baik yang dilakukan oleh “penguasa” maupun “pengusaha”. Reproduk si wacana agama yang membebaskan dan membekali umat agar kritis dan mandiri terhadap setiap usaha eksploitasi menjadi hal yang utama dalam konteks sosial.
Seiring dengan berkembangnya wacana dan gerakan Civil Society di Indonesia para pemikir  Islam  Indonesia  mengajukan  simbolisasi  bahasa  untuk  meng- cover proses demokratisasi  yang  berasal  dari  Barat  dengan Civil  Society yang  sudah  diterjemahkan dalam  bahasa  Arab-Indonesia  agar  mendapatkan  ladang  yang  subur  dalam eksperimentasi  implementatifnya  karena  mayoritas  bangsa  Indonesia  beragama  Islam.
Simbolisasi istilah ini tidak saja mengganti istilah Civil Society yang bersumber dari Barat saja, lebih dari itu para pemikir Islam Indonesia juga mengelaborasi dan mengeksplorasi sumber-sumber  rujukan  yang  berangkat  dari  nilai-nilai  dan  sumber  sejarah  yang dibangun oleh peradaban Islam. Kepemimpinan Muhammad sang utusan menjadi entry point menculnya Masyarakat Madani bagi para pemikir Islam tersebut.
Civil Society yang kuat dianggap mampu mengimbangi kekuasaan negara. Civil society dengan  demikian  adalah  suatu  gerakan  pemberdayaan  yang  menempatkan  ruang kedaulatan  sebagai  milik  rakyat  secara  sepenuhnya.  Demikian  Alexis  de  Tocquiville mengungkapkan  pengalaman  tentang civil  society di  Amerika  Serikat.  Pada  akhirnya civil society berfungsi  untuk  melakukan  check  and  balance  bagi  kekuasaan  negara.  Sebagai gejala  berkehidupan  negara  yang  modern, civil  society biasanya  terasosiasi  dalam organisasi-organisasi yang bercirikan kemandirian dan kesukarelaan.(Hikam, 2000).

## Konsepsi Civil Society
Civil society adalah suatu istilah yang pada awalnya dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah Societies Civilis . Cicero memahami istilah yang ia gunakan ini  adalah  dalam  pengertian  sebagai  suatu  yang  identik  dengan  negara.  Kini  istilah  ini dapat  dipahami  sebagai  kemandirian  aktifitas  warga  masyarakat  berhadapan  dengan negara.  Merujuk  pada  De  Tocqueville,  c ivil  society dapat  didefinisikan  sebagai  wilayah- wilayah  kehidupan  sosial  yang  terorganisasi  yang  bercirikan  antara  lain  kesukarelaan ( voluntary ), keswasembadaan ( self-generating ) dan keswadayaan ( self-supporting ), kemandirian
tinggi  berhadapan  dengan  negara,  dan  keterikatan  dengan  norma-norma  atau  nilai hukum  yang  diikuti  oleh  warganya.  Berikutnya,  paradigma civil  society dalam  pengertian yang  dalam  “proses  menjadi”  ini  mula -mula  dilhami  oleh  para  mantan  aktifis    pro- demokrasi di negara-negara mantan Blok Komunis yang kemudian dielaborasi oleh para pakar dan pemikir politik dinegara maju dan negara berkembang.
Masyarakat  Madani  adalah  istilah  yang  dimunculkan  oleh  para  pemikir  Islam sebagai  padanan  dari  istilah civil  society .  Kata  Masyarakat  Madani  biasanya  dianggap terjemahan  dari  bahasa  Arab al- Mujtama’  al -Madaniy. Dalam  buku  politiknya,  al-Farabi, tokoh  yang  sering  dijadikan  rujukan  atas  pemikiran  politiknya,  juga  menggunakan  al- madaniyyah meskipun dalam pengertian yang berbeda dari konsep civil society . Masykuri Abdillah  mencatat  ada  empat  pengertian  dari  istilah  ini  yaitu;  (1)  Masyarakat  Madani diidentikkan  dengan  masyarakat  Madinah    pada  masa  Nabi.;  (2)  Masyarakat  Madani disamakan  dengan  peran  Nabi  sebagai  kepala  negara.;  (3)  Masyarakat  Madani diidentikkan  dengan  kelas  menengah  muslim  kota.;  (4)  Masyarakat  Madani  berarti masyarakat  yang  beradab,  karena  kata  madani  terkait  dengan  madaniyyah  (peradaban) sama  dengan civil yang  berasal  dari civility .  Kata  Masyarakat  Madani  mungkin  tidak memiliki  makna  apa-apa  selain  daripada  apa  yang  telah  disepakati  oleh  para  pakar sebagai kata yang memiliki makna simetris dengan civil society . Sedangkan frase lain yang biasa digunakan sebagai padanannya adalah Masyarakat Sipil.
Para  pemikir  Islam  Indonesia  mengajukan  simbolisasi  bahasa  untuk  meng- cover proses demokratisasi yang berasal dari Barat dengan civil society yang sudah diterjemahkan dalam  bahasa  Arab-Indonesia  agar  mendapatkan  ladang  yang  subur  dalam eksperimentasi  implementatifnya  karena  mayoritas  bangsa  Indonesia  beragama  Islam.
Simbolisasi  istilah  ini  tidak  saja  mengganti  istilah civil  society yang  bersumber  dari  Barat saja, lebih dari itu para pemikir Islam Indonesia juga mengelaborasi dan mengeksplorasi sumber-sumber  rujukan  yang  berangkat  dari  nilai-nilai  dan  sumber  sejarah  yang dibangun oleh peradaban Islam. Kepemimpinan Muhammad sang utusan menjadi entry point menculnya Masyarakat Madani bagi para pemikir Islam tersebut.
Bagi  para  pemikir  Islam,  Masyarakat  Madani  adalah  masyarakat  yang berperadaban yang pada hakekatnya adalah sebuah reformasi total terhadap masyarakat tak kenal hukum ( lawless ) dan terhadap kekuasaan yang tersentral pada satu orang dalam pengertian  umum  tentang  negara.  Dasar-dasar  masyarakat  beradab  yang  dirintis  oleh Muhammad  sang  utusan  ini,  diteruskan  oleh  para  al- Khulafa’  al -Rashidun  yang  sistem
suksesinya  melalui  sebuah  eksperimentasi  politik  yang,  dalam  istilah  Robert  N  Bellah, sangat modern untuk zaman dan tempatnya.

## Civil Society dalam Lintas Indonesia
Beberapa  asumsi  kuat  tentang civil  society adalah  sebagai  berikut;  pertama,  bahwa civil society secara umum merupakan kekuatan positif bagi demokrasi. Kedua, civil society merupakan elemen kunci untuk membangun demokrasi. (Freedman, 2009). Masyarakat sipil yang kuat diakui sebagai kontributor penting baik bagi peluncuran dan pertahanan transisi  dari  pemerintahan  otoriter  ke  pemerintahan  demokratis.  Kebanyakan  negara internasional  yang  ingin  mendukung  transisi  ini  telah  menargetkan  penguatan masyarakat  sipil  sebagai  kunci  untuk  menyelaraskan  kembali  hubungan  negara- masyarakat dengan cara memperluas partisipasi warga, meningkatkan keterwakilan dan pemberdayaan, dan memperkuat negara yang responsif dan akuntabilitas. (Antlöv et al., 2010). Masyarakat sipil memenuhi berbagai fungsi dalam ruang antara negara dan pasar: menyediakan  layanan,  memobilisasi  minat  dan  keterlibatan,  memungkinkan  ekspresi nilai-nilai dan keyakinan, dan mendorong kewirausahaan sosial.(Hidayat, 1994). Dengan begitu  masyarakat  sipil  atau civil  society adalah  masyarakat  yang  mandiri  yang menempatkan  keterlibatan  negara  atau  pemerintah  seminimal  mungkin  dalam kehidupannya.
Pada jaman Orde Baru, negara tumbuh dan berkembang sebagai pemain penting dalam  menentukan  proses-proses  politik,  ekonomi,  dan  sosial  masyarakat.  Negara  ini telah  tumbuh  menjadi  sebuah  otoritas  otonom  dan  lebih  kurang  berada  dalam  posisi “mengatasi”  dan  “mengawasi”  masyrakat.  Hal  ini  sebagaian  besar  disebabkan  oleh kemampuan  Orde  Baru  untuk  merealisasikan  kon sep  “negara  kuat”  ( strong  state ) menyusul  jatuhnya  Orde  Lama  di  bawah  Soekarno.  Berbeda  dengan  yang  belakangan (Orde  Lama),  dimana  negara  cenderung  ditundukkan  oleh  kekuasaan  pribadi,  maka negara  di  bawah  Orde  Baru  telah  berkembang  secara  lebih  mandiri  dengan  aparat- aparatnya  yang  satu  sama  lain  saling  mendukung  secara  terpadu,  terutama  cabang eksekutif  berkembang  menjadi  sangat  efektif  dalam  mengatur  administrasi  negara  dan kontrol  terhadap  aktifitas-aktifitas  politik  dan  ekonomi  masyarakat.  Ini  yang  pada gilirannya sering dikeluhkan oleh para pengritik Orde Baru karena telah membuat proses “ check  and  balance ”,  seperti  yang  dikenal  dalam  negara  demokrasi  modern  menjadi  sulit dilaksanakan.(Hikam, 1996). Sedemikian berkuasanya negara dijaman orde baru sehingga
mampu membungkam kekuatan apapun yang berpotensi mengurangi kekuasaan negara dihadapan  rakyatnya.  Monoloyalitas,  asas  tunggal,  OTB,  SARA,  dan  sederet  tindakan represif  terhadap  rakyat  dilakukan  untuk  melanggengkan  kekuasaan  yang  ternyata berhasil sampai 30 tahun lebih.(Abdillah, 2015).
Dalam  kondisi  negara  yang  sedemikian  kuat  dan  bahkan  diakui  oleh  para pemerhati  politik  sebagai  negara  otoriter  birokratik  yang  mampu  berbuat  apa  saja  atas nama  negara,  maka  posisi  rakyat  berada  dalam  keadaan  yang  paling  lemah  dan dilemahkan.  Beruntung  beberapa  organisasi-organisasi  sosial  keagamaan  tampil  paling tidak  menjaga  agar  rakyat  yang  sedemikian  lemah  tidak  diperlemah  lagi.  Mereka melakukan  pendidikan  secara  mandiri  kepada  anggota-anggotanya  dan  sedikit  banyak dengan caranya masing-masing telah melakukan perlawanan atas kekuasaan negara yang represif.
Organisasi  semacam  Nahdlatul  'Ulama,  Muhammadiyah  dan  lain-lain  dianggap sebagai garda depan proses pemberdayaan civil society atau masyarakat madani tersebut. Dalam sejarahnya, organisasi-organisasi yang terlahir jauh sebelum kemerdekaan RI ini telah  mengawal  proses  demokratisasi  dengan  menjadi balancing bagi  kekuatan  negara yang  menggurita,  terlebih  di  era  Orde  Baru.  Organisasi-organisasi  sosial  keagamaan tersebut tampil sebagai representasi kekuatan civil society karena mampu mentransformasi nilai-nilai  keagamaan  dalam  ruang  publik  sosial.  Karena  agama  adalah  seperangkat struktur  makna  khusus  yang  memiliki  kemampuan  menjelaskan  dan  mengkonstruksi kenyataan  sosial  di  dalam  waktu  dan  tempat  yang  berbeda.  Ia  juga  merupakan  suatu sistem  pengetahuan  yang  mampu  menjadi  suatu  “kontra - diskursus”  atau  “kontra - hegemoni”  terhadap  ideologi  dan  tindakan -tindakan  dominan.(Rajab,  2022).  Dengan demikian kritisme agama tidak bersifat normatif, tetapi bisa juga menjadi efektif dalam gerakan  sosial  yang  terorganisir  secara  baik  dan  terencana.  Demikian  dapat  dipahami bagaimana sepak terjang beberapa ormas keagamaan di jaman Orde Baru yang mampu menjadi diskursus tanding dan hegemoni tanding bagi kekuasaan negara.
Pada  masa  Orde  Baru  di  Indonesia,  organisasi-organisasi  keagamaan  seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan beberapa lainnya memainkan peran penting dalam  bertumbuh  kembangnya civil  society .  Organisasi-organisasi  ini  mengadvokasi perlindungan yang lebih besar terhadap hak sipil dan hak asasi manusia.(Hefner, 2000). Peran  sebagai civil  society yang  dimainkan  adalah  mengusik  dominasi  negara  melalui perannya  sebagai  masyarakat  sipil  yang  tanpa  senjata.(Azhar  et  al.,  2020).  Itulah  yang terjadi pada era 90-an, bangsa yang berada dalam cengkraman Orde Baru ini mengeliat
dengan cara yang elegan. Para pemikir dan pemerhati politik melemparkan wacana civil society ,  para  tokoh  Islam  mengemasnya  dengan  istilah  Masyarakat  Madani  sedangkan dilapisan  bawah  masyarakat  yang  mengidentifikasi  diri  dengan  organisasi  keagamaan semacam  Nahdlatul  'Ulama  dan  Muhammadiyah  melancarkan  gerakan-gerakan pemberdayaan civil  society tersebut  sebagai  antitesis  dari  kebijakan  pemerintah  yang mengebiri hak-hak politik mereka.
Di masa Orde Baru saat itu, kita melihat sebuah rezim negara yang represif dalam melakukan  pembangunan  ini  dari  konsep bureaucratic  authoritarianism (otritarianisme birokratik) yang secaar teoritik dikembangkan oleh Guillermo O’Donnell (1973). Negara otritarianisme birokratik ditandai oleh ciri-ciri, antara lain: pertama , pemerintahan banyak melibatkan dan dipegang kaum militer yang berkolaborasi dengan kaum teknokrat sipil; kedua ,  didukung  oleh entrepreneur oligopolistik,  yang  berkolaborasi  dengan  dunia  bisnis internasional; ketiga ,  pengambilan  keputusan  bersifat  birokratik  teknokratik  dan sentralistik; dan keempat , massa secara politik didemobilisasi.(O ’ donnell, 1973).  Namun demikian, sekarang pasca reformasi setelah representasi umat Islam di legislatif maupun eksekutif  secara  relatif  telah  terwakili  karena  saluran  politik  masyarakat  muslim  sudah tersedia  dengan  beraneka  ragam – PKS,  PBB,  PAN,  PKB,  dan  PPP,  untuk  menyebut beberapa nama partai – , wacana dan gerakan praksis civil society nyaris tak terdengar lagi.
Gerakan  Islam  yang  sedang  bangkit  pasca  Orde  Baru  ditandai  oleh  dua  tipikal; yakni  struktural  dan  kultural.  Tipikal  pertama  ditandai  dengan  maraknya  pendirian partai-partai  Islam,  seperti  PBB  (Partai  Bulan  Bintang),  PKU  (Partai  Kebangkitan Umat), PNU (Partai Nahdlatul Ummat), PUI (Partai Umat Islam), Partai Masyumi Baru, PSII,  PSII  1905,  Masyumi  (Partai  Politik  Islam  Masyumi)  dan  PP  (Partai  Persatuan). PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang sebelumnya telah eksis di masa Orde Baru dengan  asas  Pancasila  akibat  kebijakan  rezim  tentang  kewajiban  mencantumkan  asas Pancasila  bagi  Orpol  dan  Ormas,  telah  merubah  asasnya  dengan  Islam.(Azhar  et  al., 2020).  Berikutnya,  muncul  berbagai  Ormas  Islam  seperti  Front  Pembela  Islam  (FPI), Forum Komunikasi Ahlussunnah Waljamaah (FKASW) yang kemudian populer dengan sebutan  Lasykar  Jihad,  Ikhwanul  Muslimin,  Hizbut  Tahrir,  HAMMAS,  dan  Majelis Mujahidin menyusul gerakan Islam lainnya yang sudah berdiri di masa Orde Baru seperti KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam). Ormas-ormas yang muncul ini ditandai dengan karakteristik yang formalistik, militan dan radikal.(Sulaeman, 2019).

## Pasang Surut Civil Society
Pemerintah  Orde  Baru,  meskipun  nampak  memberikan  tekanan  kuat  terhadap ekspresi  politik  Islam,  masih  sangat  mendukungan  terhadap  pelaksanaan  Islam  yang murni  ritual.  Sikap  ini  secara  dasariah  sebangun  dengan  kebijakan  yang  ajukan  oleh Snouck  Hurgronje seabad  sebelumnya,  saat  ia  menjadi  penasehat  pemerintah  Belanda. Masjid-masjid  dibangun  dengan  bantuan  pemerintah,  perlombaan  baca  al- Qur’an (MTQ) yang disponsori pemerintah menjadi peristiwa penting, pelaksanaan ibadah haji difasilitasi  dan  dikordinasi  oleh  pemerintah,  para  pejabat  pemerintah  memakai  banyak terminologi Islam dan mengutip teks-teks agama.(Bruinessen, 1998).
Sejak lengsernya Orde Baru dari panggung kekuasaan, masa transisi di Indonesia dimulai dengan perubahan sosio-politik yang amat menentukan bagi masa depan bangsa. Kejatuhan  rezim  Orde  Baru  (1998)  membawa  perubahan  yang  amat  signifikan  untuk menata  kembali  bangsa  yang  sedang  terpuruk  secara  ekonomi,  sosial  dan  politik. Kekuasaan  Orde  Baru  yang  meminggirkan  gerakan  Islam  selama  tiga  dasawarsa  lebih tidak  bisa  dengan  serta  merta  melemahkan  gerakan  Islam  untuk  kembali  mengajukan aspirasi  Islam  secara  lebih  jelas.  Momentum  masa  transisi  malah  menjadikan  gerakan Islam  semakin  menemukan  kebangkitannya  di  tengah  perebutan  kekuasaan.(Zada, 2002). Pergulatan memperebutkan  kue kekuasaan Islam dalam pusat kekuasaan tersebut menjadikan wacana dan gerakan civil society mulai meredup. Ekspektasi yang berlebihan dengan  suksesi  demi  suksesi  politik  membuat  semua  pihak  terbuai  oleh  politik kekuasaan.  Gerakan civil  society yang  semula  diorientasikan  sebagai  kontra  hegemoni terhadap  kekuasaan  negara  telah  mulai  diabaikan  karena  negara  sudah  dianggap  tidak hegemonik.
Di  awal  demokrasi  bahkan  berkembang  asumsi  bahwa  karena  negara  sudah sedemikian  demokratis  maka  artikulasi  politik  dan  agregasi  kepentingan  dapat  dengan mudah  didengar  dan  diperhatikan  oleh  para decesion  makers .  Begitu  pula  banyak organisasi-organisasi keagamaan yang dahulu diposisikan secara vis a vis dengan negara sudah mulai berebut kue kekuasaan meskipun tidak secara langsung. Membentuk partai politik dan menaruh para kadernya di sana adalah modus baru dalam rangka menguasai panggung kekuasaan. Organisasi-organisasi keagamaan yang dulunya hanya merupakan kelompok  kepentingan  ( interest  group )  yang  melakukan  perjuangan-perjuangan  politik alternatif tanpa target-target kekusaan, sekarang telah terserap oleh dan menjadi bagian dari mesin kekuasaan itu sendiri.(Barton, 2014).
Dari  akhir  1990-an  hingga  awal  2010-an,  Masyarakat  sipil  Indonesia  mampu memajukan agenda demokrasi, dan melindungi pencapaian utamanya setelah kemajuan terhenti. Aktivisme pro-demokrasi dari civil society memperkuat mekanisme akuntabilitas diagonal Indonesia, menawarkan koreksi dan subtitusi penting bagi proses akuntabilitas vertikal  dan  horizontal  negara  yang  rentan.  Selama  sekitar  satu  setengah  dekade, masyarakat sipil berhasil menjalankan akuntabilitas diagonal dan melindungi demokrasi karena para aktornya mengatasi perbedaan internal yang mendalam untuk menyepakati seperangkat  standar  demokrasi  yang  membutuhkan  pertahanan  kolektif.  (Mietzner, 2021).
Naiknya  berbagai  macam  kekuatan  Islam  politik  dalam  pentas  kekuasaan memunculkan  permasalahan  di  tingkat  bawah.  Sekaligus  negara  yang  sudah  memiliki perangkat kelembagaan demokratis ini akan kehilangan substansi demokrasinya karena c ivil  society menjadi  terabaikan  seiring  dengan  beralihnya  perhatian  para  elit  keagamaan pada struggle for power . Demikian dapat diasumsikan pada saat ini bahwa tingkat legitimasi politik (dengan sedikit mengabaikan beberapa kebijakan pemerintah yang tidak populer akhir-akhir ini) negara berada pada puncaknya dan beberapa kekuatan sosial-politik non partai  politik  semakin  melemah  perhatiannya  pada  isu-isu  yang  menyangkut civil  society . (Esposito & Piscatori, 1991).

## Teologi Sosial dan Civil Society
Hefner,  menjelaskan  bahwa  Islam  di  Indonesia  memiliki  basis  atau  sumberdaya civility  yang  sangat  kaya.  Ia  berpendapat  bahwa  jika  kita  berbicara  tentang  organisasi berbasis  massa  Muslim  se perti  “neo  tradisionalis”  Nahdatul  Ulama  (NU), Muhammadiyah yang modernis, atau pun ormas islam yang lainnya. Indonesia memiliki masyarakat Muslim yang berbasis kewargaan terkuat di dunia. Oleh karena itu, organisasi seperti  NU,  Muhammadiyah,  dan  lain  sebagainya,  yang  membangun  civility  para anggotanya, itu juga merupakan civil society . Meskipun tentu saja tidak otomatis, kalau kita bicara  organisasi  sosial-keagamaan  disebut  sebagai civil  society .  Apalagi  bila  organisasi sosial-keagamaan  itu  bersifat  ekslusif,  maka  dia  justru  kontraproduktif  bagi civil  society karena sisi primordialismenya mungkin masih sangat kuat. (Hefner, 2000).
Karena  itulah, civil  society yang  berorientasi  pada  semangat  ideologis  keagamaan harus  dikembangkan  menjadi  sebuah  organisasi  yang  inklusif,  yang  lebih  terbuka, sebagaimana  yang  kita  saksikan  organisasi-organisasi  yang  muncul  di  Indonesia  seperti
NU  dan  Muhammadiyah.  Kedua  ormas  ini  adalah  organisasi  yang  relatif  terbuka, inklusif,  moderat  dan  menekankan  civility  para  anggotanya.  Lebih  jauhnya,  NU  dan Muhammadiyah mempunyai potensi yang jauh lebih besar, dibandingkan dengan LSM- LSM,  dalam  membangun civil  society .  Sejak  tahun  1990-an,  NU  sudah  melakukan pendidikan-pendidikan  demokrasi  pada  para  kiai,  para  santri,  dan  lain-lain.  Memang diperlukan  kesabaran  juga,  karena  di  kalangan  ulama  yang  belum  sesuai  dengan demokrasi.  Tidak  mudah  mengubahnya,  karena  memang  berkaitan  dengan  persoalan teologis, kultur politk, dan faktor-faktor lain.(Asyari, 2009).
Jadi,  bila  mengacu  dari  penduduk  Indonesia  yang  mayoritas  Muslim,  maka sesungguhya umat Islam mempunyai peran yang  cukup signifikan bagi penguatan civil society di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari peran masyarakat Islam yang terlibat aktif dalam  berbagai  asosiasi  voluntiristik  keagamaan  maupun  non-keagamaan  yang  bersifat inklusif, seperti LSM, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, partai politik dan lain  sebagainya.  Hefner  menyatakan  bahwa  satu  generasi  yang  lalu  para  pendukung Islam  sipil  membantu  meyakinkan  publik  Muslim  bahwa  demokrasi,  kebebasan  pers, konstitusionalisme,  dan  kewarganegaraan  multikonfesional  sesuai  dengan  Islam.  Masih menurut  Hefner,  demokrasi  Indonesia  bertahan  hingga  masa  depan,  namun  demikian demokrasi  di  Indonesia  sepertinya  tidak  akan  mengikuti  pola  individualisasi  dan liberalisasi yang terkait dengan agama dan seksualitas di Barat sejak tahun 1960-an. Pada saat  yang  sama,  bukan  prestasi  kecil  bahwa  para  pendukung  Islam  yang  sipil  dan demokratis  berhasil  meyakinkan  mayoritas  umat  Islam  Indonesia  bahwa  Islam  tidak membutuhkan negara "Islam" atau penolakan kewarganegaraan non-liberal tetapi plural seperti yang ditegaskan oleh para pendiri Indonesia. (Hefner, 2019).
Tentu saja Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tetap menjadi acuan civil society terbaik  di  Indonesia.  Dua  organisasi  ini  dengan  caranya  sendiri-sendiri  telah menunjukkan  sejarah  panjangnya  yang  berhasil  mengembangkan  swasembada  dan swadaya  mereka.  NU  dengan  pesantren  yang  tersebar  di  seluruh  Nusantara  dan  mulai dengan Universitas Nahdlatul Ulama’ ataupun Universitas yang dikelola oleh orang NU. Demikian  juga  Muhammadiyah  dengan  jaringan  sekolah  dan  Universitasnya  masih merupakan rangkaian pemberdayaan civil society .(Barton, 2014). Mengingat mereka yang mengambil peran sebagai artikulator keislaman dan politik Islam berlimpah pada masa pasca reformasi maka civilitas masyarakat Islam menjadi sedemikian majemuk. Sebagian masyarakat  menyadari  posisi  mereka  yang  harus  berdaya  di  hadapan  negara  demi tegaknya demokrasi yang menjadi konsensus politik bangsa Indonesia, namun sebagian
lainnya berada pada sikap yang sebaliknya. Sebagian lainnya tersubordinasi dalam lingkar kekuasaan karena akses yang terbuka lebar ke sana. Karenanya teologi sosial atau teologi yang  berpihak  kepada  masyarakat  menemukan  momentumnya  untuk  senantiasa digelorakan dalam diskursus teologis maupun diskursus sosial.
Dalam  kalimatnya  yang  bertenaga,  seorang  Mietzner  menyatakan  bahwa penguatan  masyarakat sipil  tetap  menjadi  pilihan  terbaik  untuk  melindungi  pencapaian demokrasi.(Mietzner, 2021). Hal ini terjadi karena civil society merupakan garis pertahanan terakhir  pada  era  kemunduran  demokrasi  secara  global.  Dan  demikian  juga  disinyalir banyak  pihak  demokrasi  di  negara  kita  sedang  mengalami  penurunan.  Dengan mempertimbangkan  teologi  sosial  dalam  revitalisasi civil  society berarti  menempatkan salah  satu  bagian  keagamaan  sebagai  spirit  bagi  masyarakat.  Dengan  demikian  teologi menemukan  makna  kontekstualnya  bagi  era  terkini  bukan  hanya  kontekstual  pada zamannya.  Teologi  sosial  dalam  terang  pemahaman  ini  juga  berarti  sebagai  teologi kontekstual yang senantiasa menemukan relevansinya dalam masyarakat.

## Kesimpulan
Artikel ini menemukan hasil bahwa Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam  dengan  ruang  publik  sosial  dipenuhi  oleh  diskursus  keagamaan  maka mengedepankan  teologi  sosial  yang  lebih  berorientasi  pada  penguatan  masyarakat  sipil perlu diperkuat lagi daya dorongnya. Hal ini untuk menghindari diskursivitas keagamaan yang  tersubordinasi  dalam  kuasa  negara  yang  akhirnya  akan  mengikis  demokrasi  yang telah diperjuangkan bersama. Teologi sosial menjadi kata kunci bagi upaya ini. Hal ini karena  dengan  pengembangan  teologi  yang  mengacu  pada  kehidupan  sosial  atau mengacu  pada  pemberdayaan civil  society dengan  mengurangi  artikulasi  yang  berlebihan dalam  politik  praktis  serta power-seeking akan  menyelamatkan  kehidupan  demokrasi negara ini.
Daftar Pustaka Abbott, F. (1983). Academic freedom and social criticism in the 1930s. Interchange , 15 (1), 107 – 123. https://doi.org/10.1007/BF01315315 Abdillah,  M.  (2015). Islam  dan  Demokrasi  Respons  Intelektual  Muslim  Indonesia  Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993 . Prenada Media.
Antlöv, H., Brinkerhoff, D. W., & Rapp, E. (2010). Civil Society Capacity Building for Democratic  Reform:  Experience  and  Lessons  from  Indonesia. VOLUNTAS: International  Journal  of  Voluntary  and  Nonprofit  Organizations , 21 (3),  417 – 439. https://doi.org/10.1007/s11266-010-9140-x
Asyari,  S.  (2009). Nalar  Politik  NU-Muhammadiyah;  Overcrossing  Java  Sentris .  LKIS PELANGI AKSARA.
Azhar, M., Sahide, A., & Hidayati, M. (2020). A New Perspective on Relations between Islam and Democracy in Indonesia. International Journal of Innovation , 13 (5), 20.
Barton,  G.  (2014).  The  Gülen  Movement,  Muhammadiyah  and  Nahdlatul  Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and  Indonesia. Islam  and  Christian – Muslim  Relations , 25 (3),  287 – 301. https://doi.org/10.1080/09596410.2014.916124 Bisri, A. M. (1994). Saleh ritual, saleh sosial . Diva Press. Bruinessen, M. van. (1998). Rakyat kecil, Islam, dan politik . Yayasan Bentang Budaya. Burhanuddin, J. (2012). Ulama & kekuasaan: Pergumulan elite Muslim dalam sejarah Indonesia (Cet. 1). Mizan ; Didistribusikan oleh Mizan Media Utama. Dawson, A. J. (2019). Meta-synthesis of Qualitative Research. In P. Liamputtong (Ed.), Handbook  of  Research  Methods  in  Health  Social  Sciences (pp.  785 – 804).  Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5251-4_112 Esha, M. I. (2010). Falsafah kalam sosial (Cetakan I). UIN-Maliki Press. Esposito, J. L., & Piscatori, J. P. (1991). Democratization and islam. Middle East Journal ,
45 (3), 427 – 440.
Freedman,  A.  L.  (2009).  Civil  Society,  Moderate  Islam,  and  Politics  in  Indonesia  and Malaysia. Journal of Civil Society , 5 (2), 107 – 127. https://doi.org/10.1080/17448680903154907 Geertz,  C.  (1960).  The  Javanese  Kijaji:  The  Changing  Role  of  a  Cultural  Broker. Comparative Studies in Society and History , 2 (2), 228 – 249. https://doi.org/10.1017/S0010417500000670
Hefner,  R.  W.  (2000). Civil  Islam:  Muslims  and  democratization  in  Indonesia .  Princeton University Press. Hefner, R. W. (2019). Whatever Happened to Civil Islam? Islam and Democratisation in Indonesia,  20  Years  On. Asian  Studies  Review , 43 (3),  375 – 396. https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865
Hidayat,  K.  (1994).  Tiga  Model  Hubungan  Agama  dan  Demokrasi.  In Demokratisasi Politik,  Budaya  dan  Ekonomi  Pengalaman  Indonesia  Masa  Orde  Baru (pp.  197 – 198). Paramadina.
Hikam, M. A. S. (1996). Demokrasi dan civil society (Cet. 1). LP3ES. Hikam, M. A. S. (2000). Islam, demokratisasi, dan pemberdayaan civil society . Erlangga. Horikoshi, H. (1987). A Traditional Leaders in a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java.(terj) Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa . P3M. Kurzman,  C.  (1999).  Liberal  Islam:  Prospects  and  challenges. Middle  East  Review  of International Affairs , 3 (3), 11 – 19. Martin, R. C. (2003). Approaches to islam in religious studies . Oneworld Publications. Mietzner,  M.  (2021).  Sources  of  resistance  to  democratic  decline:  Indonesian  civil society and its trials. Democratization , 28 (1), 161 – 178. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649
Muwaffiqillah,  M.  (2007).  Gerakan  Islam  Sempalan:  Mitos  Disintegrasi  Dan  Dialog Intraagama. Ulumuna , 11 (2), 265 – 282.
O’donnell,  G.  (1973). Modernization  and  bureaucratic-authoritarianism:  Studies  in  South American politics . Rahardjo,  M.  D.  (2012). Pembangunan  pascamodernis:  Esai-esai  ekonomi  politik (Cetakan pertama). Insist Press ; International NGO Forum on Indonesian Development.
Rajab, B. (2022). Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi  formal  masa  reformasi. Jurnal  Politik  Indonesia  (Indonesian  Journal  of Politics) , 8 (1), 59 – 78. https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817 Rakhman, A. B. (2013). Teologi Sosial; Keniscayaan Keberagamaan yang Islami Berbasis Kemanusiaan. ESENSIA:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Ushuluddin , 14 (2),  161 – 182. https://doi.org/10.14421/esensia.v14i2.755
Sulaeman,  M.  (2019).  Permainan  Bahasa  Atas  Tuduhan  Gerakan  Fundamentalisme Islam Dalam Politik Barat. Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 7 (1), Article 1. Yasraf  Amiri  Piliang  &  Audifax.  (2018). Kecerdasan  Semiotik:  Melampaui  Dialektika  dan Fenomena . Aurora. Zada, K. (2002). Islam Radikal: Pergualtan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia . Teraju.
©  2022  by  the  authors.  Submitted  for  possible  open  access  publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).