## J urnal Legisia
Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

## ANALISA YURIDIS EFEKTIVITAS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Juwita Sari Purnomo Universitas Sunan Giri Surabaya juwitasaripurnomo@gmail.com
M Sifa Fauzi Yulianis Universitas Sunan Giri Surabaya syulianis@unsuri.ac.id

## Abstract
Rehabilitation is a way provided by the government to be able to provide more life opportunities for narcotics abusers. Rehabilitation itself is restoration to the previous (original) position (state, good name), or Rehabilitation can also be interpreted as repairing disabled limbs and so on for individuals (eg hospital patients, disaster victims) so that they become useful human beings and have a place in society, or rehabilitation itself is a process of recovering someone who has a serious illness so that that person is in good physical and psychological condition. Rehabilitation is regulated in Law Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, that in Indonesia a person who abuses Narcotics is still given the same rights as other people as long as he has carried out a sentence, both imprisonment and rehabilitation. The government has played an active role in carrying out rehabilitation efforts for narcotics  abusers.  The  government  must  have  standards  with  a  pattern  of  cooperation  so  that rehabilitation  becomes  one  of  the  effective  efforts  in  the  attack  against  narcotics. Keywords : Legal Protection, Wife, Domestic Violence

## ABSTRAK
Rehabilitasi merupakan suatu cara yang diberikan pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan hidup  yang  lebih  bagi  penyalah  guna  narkotika.  Rehabilitasi  sendiri  adalah  pemulihan  kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan  anggota  tubuh  yang  cacat  dan  sebagainya  atas  individu  (misalnya  pasien  rumah  sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat, atau rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang memiliki penyakit parah supaya  orang  tersebut  memiliki  kondisi  yang  baik  secara  fisik  mapun  psikologisnya.  Rehabilitasi diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  bahwa  di  Indonesia seseorang yang menyalahgunaan narkotika masih diberikan hak yang sama dengan masyarakat lainnya asalkan telah melakukan hukuman baik hukuman penjara maupun rehabilitasi. Pemerintah memiliki peran aktif dalam melakukan upaya rehabilitasi kepada pelaku penyalahguna narkotika. Pemerintah harus memiliki standart dengan pola kerjasama agar rehabilitasi menjadi salah satu upaya yang efektif dalam memerangi penyebaran penyalahgunaan narkotika
Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi, Upaya Pemerintah Submit Approve Publish 17 Mei 2023 19 Juni  2023 03 Juli 2023

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  dapat  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  umum  dan  tindak  pidana khusus,  narkotika merupakan  salah  satu  jenis  dari  tindak  pidana  khusus.  Masyarakat  luas mengenal  istilah  Narkotika  yang  kini  telah  menjadi  fenomena  berbahaya  yang  populer  di tengah  masyarakat  kita.  Ada  pula  istilah  lain  yang  kadang  digunakan  adalah  Narkoba (Narkotika  dan  Obat-obatan  berbahaya).  Selain  itu  ada  pula  istilah  yang  digunakan  oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.  Semua  istilah  diatas  mengacu  pada  sekelompok  zat  yang  mempunyai  resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan  Narkoba atau NAPZA.  Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika  yang  baru,  maka  beberapa  pengaturan  mengenai  psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.
Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. 1
Permasalahan  narkoba  di  Indonesia  masih merupakan  sesuatu  yang  bersifat Urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti  dengan  bertambahnya  jumlah  penyalahguna  atau  pecandu    narkoba    secara signifikan,  seiring  meningkatnya  pengungkapan  kasus  tindak  kejahatan  narkoba  yang semakin  beragam  polanya  dan  semakin  masif    pula    jaringan    sindikatnya.    Dampak    dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan   hidup   dan   masa   depan penyalahgunanya  saja,  namun  juga  masa  depan bangsa  dan  negara,  tanpa  membedakan strata sosial, ekonomi, usia  maupun  tingkat  pendidikan. Sampai saat ini  tingkat  peredaran narkoba  sudah  merambah  pada    berbagai  level,  tidak  hanya  pada  daerah    perkotaan    saja melainkan  sudah menyentuh komunitas pedesaan.
Secara  umum,  dampak  kecanduan  narkoba dapat  terlihat  pada  fisik,  psikis  dan sosial seseorang.  Dampak  fisik,  psikis  dan  sosial  selalu saling  berhubungan  erat  antara satu  dengan  lainnya. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat  (tidak  mengkonsumsi  obat  pada  waktunya) dan dorongan psikologis  berupa keinginan sangat kuat  untuk  mengkonsumsi.  Gejala  fisik  dan psikologis ini  juga berkaitan  dengan  gejala  sosial seperti  dorongan  untuk  membohongi  orang  tua, mencuri,    pemarah,    manipulatif,    dan    perilaku-perilaku  menyimpang  lainnya.  Selain    itu, narkoba    dapat    menimbulkan  perubahan    perilaku,    perasaan,    persepsi,    dan  kesadaran. Pemakaian  narkoba  secara  umum  dan  juga  psikotropika  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan dapat  menimbulkan  efek  yang  membahayakan tubuh.
Salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  sebagai  tindakan  represif  adalah  rehabilitasi yang dilakukan untuk korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba. Tindakan ini dimaksudkan  kepada  korban  penyalahgunaan  narkoba  untuk  memperbaiki  dan mengembangkan  kemampuan  fisik,  mental,  dan  sosial.  Selain  untuk  memperbaiki  aspek-
1 Muhammad Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia,  Jakarta, 2003,  h. 21.
aspek  tersebut,  rehabilitasi  juga  sebagai  pengobatan  atau  perawatan  bagi  para  pecandu narkotika, agar pecandu tersebut dapat menghilangkan kecanduannya terhadap narkotika.
Rehabilitasi  merupakan  suatu  cara  yang  diberikan  pemerintah  untuk  dapat memberikan kesempatan hidup yang lebih bagi penyalah guna narkotika. Rehabilitasi sendiri adalah  pemulihan  kepada  kedudukan  (keadaan,  nama  baik)  yang  dahulu  (semula),  atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat 2 , atau rehabilitasi sendiri adalah suatu proses pemulihan kepada seseorang yang memiliki penyakit parah supaya orang tersebut memiliki kondisi yang baik secara fisik mapun psikologisnya.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  Pendekatan  ( approach )yang  bertujuan  untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang  timbul di  dalamnya, sehingga hasil  yang  akan  dicapai  kemudian  adalah  memberikan  preskripsi  mengenai  apa  yang seyogyanya  atas  isu  yang  diajukan.  Metode  pendekatan  merupakan  proses  hukum  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi 3 .
Dalam  melakukan  pengumpulan  dan  pengelolaan  bahan,  penulis  menggunakan prosedur  dengan  studi  kepustakaan  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas dalam penulisan ini, yakni dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan di Indonesia, serta buku-buku, artikel- artikel,  jurnal,  internet,  literatur,  dan  bahan-bahan  pustaka  lain  yang  dapat  mendukung penulisan  skripsi  ini.  Kemudian  bahan-bahan  tersebut  diolah  dan  dirumuskan  secara  jelas, rinci dan sistematis, sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sehingga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya dapat terselesaikan dengan tawaran solusi yang akan diberikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan  Rehabilitasi  Narkotika  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika
Definisi penyalahguna berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  Tentang  Narkotika  adalah  sebagai  berikut:  “Penyalah  Guna  adalah  orang  yang menggunakan  Narkotika  tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Dalam  hal  ini  Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika,oleh karena itu perlu pengaturan bagi penyalahguna narkotika.
2 Achmad  Dzulfikar  Musakkir,  Efektivitas  Program  Rehabilitasi  Medis  Dan  Sosial  Korban Penyalahgunaan  Narkotika  Dan  Obat-Obat  Terlarang  Dalam  Perspektif  Sosiologi  Hukum,  Skripsi,  UNHAS Makasar,  2016, h. 40
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , kencana prenada media grup, jakarta, 2005, h.14.
Pasal  1  Ayat  7  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 2415/Kemenkes/Per/XII/2011  Tentang  Rehabilitasi  Medis  Pecandu,  Penyalahguna  dan Korban Penyalahgunaan Narkotika berisi sebagai berikut; “Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang menimbulkan gejala fisik dan psikis  Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan pecandu narkoba adalah dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yaitu berupa aktivitas yang dimaksudkan agar dapat membantu setiap orang yang diklaasifikasikan sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika dengan memberikan pengobatan kepada mereka baik dari segi medis maupun dari segi sosial. Rehabilitasi inidapat dimungkinkan dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan yang dapat menghilangkan kondisi ketergantungan dan memulihkan organ-organ didalam tubuh manusia yang kemungkinan telah rusak akibat memakai narkotika secara melawan hukum atau  tidak  sebagaimana  mestinya  yang  telah  diatur  oleh  suatu  peraturan perundangundangan. 4
Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “  Pecandu  Narkotika  dan  korban  Penyalahgunaan  Narkotika  wajib  menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.“  Yang dimaksud rehabilitasi medis dan sosial adalah :
1. Rehabilitasi  Medis  adalah  suatu  proses  kegiatan  pengobatan  secara  terpadu  untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental,  maupun  sosial,  agar  bekas  pecandu  narkotika  dapat  melaksanakan  fungsi sosial dalam bermasyarakat.
Didalam konsep negara kesejahteraan atau biasa yang disebut dengan welfare state maka sangat diperlukan aktivitas maupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara haruslah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warganya hal ini juga selaras dengan konsep  negara  hukum  yang  sangat  menjunjungg  tinggi  supremasi  hukum  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  proses  pembangunan  nasional.  Pembangunan  nasional  bukanlah  hal yang gampang sebab banyak faktor yang mendukung demi terciptanya hal tersebut salah satu dari sekian banyak faktor fokus penulis kepada supremasi hukum yang dapat menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan yaitu diciptakannya program rehabilitasi bagi setiap warga negara. 5
Proses  rehabilitasi  merupakan  suatu  proses  memperbaiki  seseorang  yang  telah melakukan suatu perbuatan salah baik secara moral dan etik dengan cara memperbaiki pola pikir  serta  pola  sikap  yang  bertujuan  agar  dikemudian  hari  seseorang  tersebut  tidak  lagi melakukan kesalahan yang sama karena sudah merupakan kewajiban bagi suatu negara yang demokratis  untuk  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  HAM  setiap  warga  negaranya  yaitu melindungi,  mencerdaskan,  sera  memakmurkan  kehidupan  bangsa  sesuai  amanat  yang terkandung didalam pembukaan UUD 1945. Rehabilitasi bagi para pelaku perlu diwudujukan dengan  cara  membuat  suatu  kebijakan  formulatif  dan  kebjikan  aplikatif  agar  proses rehabilitasi dapat berjalan dengan sangat tertib dan teratur sehingga memiliki daya efektifitas dan efisiensi yang tinggi seperti UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP No 25 Tahun 2011  dan  SEMA  no  4  Tahun  2010  tentang  syarat  syarat  dilakukannya  rehabilitasi  bagi seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  narkotika.  Konstelasi  hukum  tersebut
4 Wenda Hartanto , Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14, No 1 (2017) .
5 Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia , ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1
merupakan manifestasi negara  dalam berupaya  untuk melakukan perlindungan  bagi warga negaranya.
Rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika merupakan hal yang wajib karena  dengan  rehabilitasi  para  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dapat  berubah  namun sebelum itu mestilah di filter terlebih dahulu para calon rehab agar proses rehab tidak menjadi hal  yang  sia-sia  karena  tidak  ada  gunanya  merehabilitasi  para  bandar  narkotika  dengan melihat tingkat keparahan dari substansi perbuatan serta motif dari perbuatan tersebut maka oleh karena itu proses rehab harus diberikan kepada seseorang yang benar-benar pas seperti yang di klasifikasikan oleh ketentuan SEMA no 4 Tahun 2010 yang berisi ketentuan dalam hal apa  dan  bagaimana  seseorang  pelaku  tindak  pidana  narkotika  dapat  berikan  upaya penyembuhan berupa rehabilitasi terhadap dirinya. Narkotika selalu memberikan kontribusi baik yang positif maupun negatif seiring berjalannya zaman. Pada saat dahulu banyak negara didunia mengalami kehancuran dan kerusakan akibat adanya penggunaan narkotika begitu maraknya penggunaan narkotika. Hal ini sungguh menjadi permasalahan terbesar bagi umat manusia. 6
Merriam  Webster  mendefiniskan  narkotika  sebagai  berikut  yaitu  :  “ A  Drug  that  in moderate doses dulls the senses relieves pain, and induces profound sleep but in ecessive doses causes stupor, coma,  or  convulsions” .    Sebuah  obat-obatan  yang  didalam  dosis  tertentu  dapat  menyebabkan tumpulnya indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan dapat menyebabkan pingsan, koma, atau kejang. Jika melihat kepada peraturan perundang- undangan mengenai narkotika.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah menjelaskan apa itu narkotika yaitu sebagai berikut : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman,  baik  sintetis  maupun  semi  sintetis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan dapat  menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  kedalam  golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU narkotika.”
Istilah penyalahguaan merupakan suatu istilah didalam hukum yang artinya seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika namun oleh karena suatu keadaaan dan situasi tertentu dia dikatakan sebagai penyalahguna karena telah mengkonsumsi narkotika secara melawan hukum atau tanpa alas hak dan ia melakukan hal tersebut oleh karna pengaruh dari dampak  lingkungan  sekitarnya.  Jika  dilihat  dari  kamus  besar  bahasa  indonesia penyalahgunaan  dapat  didefiniskan  sebagai  berikut  :  “Proses,  cara,  perbuatan menyalahgunakan”.  Dalam  kajian  ilmu  viktimologi bahwa  pelaku  tindak  pidana  narkotika tidaklah  selamanya  dapat  dikategorikan  sebagai  pelaku  murni  karena  kemungkinan  dapat tergolong  sebagai  korban  yang  idsebabkan  oleh  beberapa  faktor  baik  lingungan  dan kebutuhan  ekonomi  yang  lebih  lanjut  penulis  uraikan  sebagai  berikut  Setidaknya  ada beberapa faktor maupun aspek-aspek penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika sebagai berikut yaitu :
a. Faktor  internal  individu  yang  termasuk  dalam  aspek  kepribadian  yaitu  berupa kecemasan,  ketidakbahagiaan,  stress,  depresi  karena  tidak  menyelesaikan  hidup sehingga  melarikan  diri  dengan  menggunakan  narkotika  dan  obat-obatan  yang terlarang yang tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku.
b. Faktor  internal  keluarga  merupakan  hal  yang  dekat  dengan  keluarga  yaitu  adanya kondisi  dan  situasi  disharmonis  didalam  keluarga  seperti  orang  tua  yang  bercerai, orang tua yang jarang membimbing anakanaknya ,dengan tidak memperdulikan anak-
6 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya , Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.
anaknya  sehingga  anakanaknya  tidak  dibina  dan  diawasi  sehingga  mereka  dapat dengan mudah melarikan diri ke narkotika.
c. Faktor lingkungan (Sosio Budaya) adalah salah  satu faktor terpenting atau esensial dalam pembentukan karakter danwatak dari pribadi tersebut pengaruh dan akhirnya akan  mengikuti  kebiasaan  yang  ada  didlam  lingkungan  tersebut.  Seorang  manusia apabila lingkungan memiliki hal-hal yang negatif maka individu yang  dekat dengan lingkungan  tersebut  akan  Faktor  narkotika  yang  mudah  didapat  akan  memberikan kontribusi yang cukup besar bagi adanya penyalahgunaan narkotika dan pecandu. Saat ini  penyalahgunaan  naarkotika  sudah  sampai  pada  batas-batas  yang  sangat memberikan  dampak  buruk  bahkan  sudah  menjadi momok  bagi  bangsa  dan  negara karena  apa  narkotika  saat  ini  sudah  banyak  sekali  beredar  narkotika  dan mengakibatkan banyak orang-orang yang telah terkontaminasi narkotika tersebut dan bahkan  tidak  banyak  yang  meninggal  dunia  karena  mengkonsumsi  narkotika  tidak sesuai dengan aturan hukum.
Istilah penyalahguaan merupakan suatu istilah didalam hukum yang artinya seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika namun oleh karena suatu keadaaan dan situasi tertentu dia dikatakan sebagai penyalahguna karena telah mengkonsumsi narkotika secara melawan hukum atau tanpa alas hak dan ia melakukan hal tersebut oleh karna pengaruh dari dampak  lingkungan  sekitarnya.  Jika  dilihat  dari  kamus  besar  bahasa  indonesia penyalahgunaan  dapat  didefiniskan  sebagai  berikut:  “Proses,  cara,  perbuatan menyalahgunakan”  Berdasarkan  pengertian  yang  telah  dikemukakakn  diatas,  maka  dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pemyalahgunaan artinya ialah memakai suatu tidak sesuai dengan  apa  yang  seharusnya  sehingga  keadaan  ini  merupakan  keadaan  yang  sangat bertentangan sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman  baik  sintetis  maupun  semi  sintetis  yang  dapat  menyebabkan  hilangnya  rasa  dan dapat  menyebabkan  ketergantungan.  Adiksi  atau  ketergantungan  terhadap  narkoba merupakan  suatu  kondisi  dimana  seseorang  mengalami  ketergantungan  secara  fisik  dan psikologis terhadap suatu zat adiktif.

## Rehabilitasi  Sebagai  Upaya  Yang  Efektif  Dalam  Memberikan  Efek  Jera  Bagi  Pengguna Narkotika
Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  penyalahgunaan  narkotika  dikualifikasi  sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak  pidana  narkotika  dipandang  sebagai  bentuk  kejahatan  yang  menimbulkan  akibat serius  bagi  masa  depan  bangsa  ini,  merusak  kehidupan  dan  masa  depan  terutama  generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)  tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 7 Penanam,  produsen,  penyalur,  kurir  dan  pengedar  narkotika  kadang  juga menggunakan narkotika, namun dalam tulisan ini yang dimaksud pengguna narkotika adalah orang  yang  menggunakan  narkotika  untuk  dirinya  sendiri,  bukan  penanam,  produsen, penyalur,  kurir  dan  pengedar  narkotika.  Jika  dikaitkan  dengan  orang  yang  menggunakan narkotika, dalam UU No. 35 Tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah, yaitu: a.
7 Bagas  Aditya  Kurniawan,  Jawade  Hafidz  dan  Djauhari, Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang) , Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, h. 34.
1. Pecandu  Narkotika  adalah  orang  yang  menggunakan  atau  menyalahgunakan Narkotika  dan  dalam  keadaan  ketergantungan  pada  Narkotika,  baik  secara  fisik maupun psikis.
2. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
3. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika  karena  dibujuk,  diperdaya,  ditipu,  dipaksa,  dan/  atau  diancam  untuk menggunakan Narkotika.
4. Mantan  Pecandu  Narkotika  adalah  orang  yang  telah  sembuh  dari  ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  suatu  pola  penggunaan  zat  yang  bersifat  patologik paling sedikit satu bulan lamanya. Menurut ICD ( International Classification of Diseases ), berbagai gangguan  mental  dan  perilaku  akibat  penggunaan  zat  dikelompokkan  dalam  berbagai keadaan klinis, seperti intoksikasi akut, sindroma ketergantungan, sindroma putus obat, dan gangguan  mental  serta  perilaku  lainnya.  Walau  dengan  berulang-ulang  sekalipun  di rehabilitasi  karena  kecanduan  nya  agar  bisa  sembuh,  namun  daya  tarik  dari  narkotika  ini cukup kuat dan cukup dapat menjerumuskan siapapun yang telah menggunakannya untuk kesenangan  semata.  Rehabilitasi  sendiri  merupakan  hak  seseorang  untuk  mendapatkan pemulihan  haknya  dalam  kemampuan,  kedudukan,  dan  harkat  serta  martabatnya  yang diberikan  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  atau  peradilan  karena  ditangkap,  ditahan, dituntut  ataupun  diadili  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang-undang  atau  karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat  melaksanakan  perannya  kembali  secara  wajar  baik  dalam  keluarga  maupun  dalam masyarakat. 8
Rehabilitasi medis pecandu narkotika dan Psikotropika dilaksanakan di Rumah Sakit yang  diselenggarakan  baik  oleh  pemerintah  maupun  swasta  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Kesehatan  dan  lembaga  rehabilitasi  lain  milik  Pemerintah  maupun  non  pemerintah.  Selain pengobatan  dan  perawatan  melalui  rehabilitasi  medis,  proses  penyembuhan  pecandu narkotika  dan  Psikotropika  dapat  diselenggarakan  oleh  masyarakat  melalui  pendekatan keagamaan  dan  tradisional  (rehabilitasi  sosial).  Pengalaman  di  berbagai  belahan  dunia  ini bahwa  telah  berkembang  stigma  Pecandu/pemakai  hingga  menjadi  keyakinan  masyarakat bahwa pecandu/pemakai narkotika dan Psikotropika adalah jahat. Stigma ini hanya membuat kian  terpuruknya  pecandu/pemakai.  Keberadaan  Undang-Undang  nomor  35  tahun  2009 tentang  narkotika  dan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika memberikan angin segar terhadap pergeseran perlakuan pecandu narkotika dan Psikotropika. Mereka adalah korban yang wajib disembuhkan dengan dukungan kasih sayang. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 dan diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011  menegaskan  bahwa  pecandu/pemakai  Narkotika  dan  Psikotropika  yang  tertangkap tangan  oleh  aparat  berwenang,  dan  terbukti  sebagai  pengguna  maka  hakim  dapat menjatuhkan  hukuman  pidana  untuk  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  sosial  pada  tempat rehabilitasi yang telah ditentukan. 9
8 Sutarto, Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemindaan Relatif, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia,  Volume 2, Issue 1, February 2021.
1.1.1 9 Bintang  Krins  Tambunan  dan  Supanto , Penerapan  Rehabilitasi  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta , Recidive, Jurnal Hukum Pidana, Vol 12, No 1 (2023) .
Masyarakat sebagai salah satu unsur terpenting dalam sebuah negara, memiliki peran aktif  terhadap  pemberantasan  penyalahgunaan  narkotika.  Penyalahguna  narkotika  di Indonesia  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  dan  sudah  pada  tahap mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukan bahwa sebagian besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan  adalah  kasus  narkotika.  Pemberitaan  penyalahguna  narkotika  juga  ada dimana-mana,  baik  media  masa,  cetak  ataupun  online.  Penggunanya  sudah  semakin meningkat, tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal status, usia maupun jenis kelamin, penggunanya  dilakukan  oleh  pelajar,  mahasiswa,  wiraswasta,  pilot,  pejabat  dan  lain sebagainya.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  mudahnya  mendapatkan  narkotika,  pabrik narkotika  juga  sudah  ada  di.  Indonesia  dan  dijadikan  sebagai  negara  tujuan  peredaran narkotika. Narkotika memang dibutuhkan, karena merupakan salah satu zat atau obat yang sangat  berguna  dalam  mengobati  penyakit  tertentu,  misalnya  digunakan  sebagai  obat penghilang  rasa  nyeri.  Apabila  penggunaan  narkotika  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya atau digunakan secara bebas tanpa ada pengawasan dari dokter, maka dapat menimbulkan kerugian sangat besar bagi diri sendiri maupun masyarakat khususnya generasi muda. Akibat yang ditimbulkan dari peredaran narkotika juga dapat merusak kehidupan dan sendi-sendi kehidupan  bangsa  yang  tidak  menutup  kemungkinan  akan  dapat  merusak  pertahanan nasional. Penjelasan tentang narkotika dijelaskan dalam peraturan yang mengaturnya, bahwa narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang  bersumber  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik sintetis  ataupun  semi  sintetis  yang  bisa  menimbulkan  menurunnnya  atau  menghilangkan kesadaran, menimbulkan rasa nyeri dan bisa menimbulkan ketergantungan., misalnya candu, morfin,  ganja,  damar  ganja,  dan  lain-lain.  Jenis  narkotika  terbagi  menjadi  tiga  golongan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 sebagai berikut:
1. Narkotika Golongan I merupakan jenis yang dipergunakan semata-mata untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh dipergunakan dalam terapi, karena dapat berakibat ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah jenis yang mempunyai khasiat pengobatan terapi, hanya dapat  dipergunakan  apabila  tidak  ada  lagi  obat  lain  yang  bisa  digunakan  dan tujuannnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi berakibat ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah jenis yang mempunyai khasiat untuk pengobatan dan banyak  dipergunakan  dalam  terapi  dan  atau  tujuannya  pengembangan  ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan berakibat ketergantungan. 10
Trend masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam masyarakat saat ini sudah sampai  pada tahapan yang sangat memperihatinkan,  dikarenakan akibatnya bisa menyebabkan  terganggunya  kesehatan  fisik  maupun  psikis  terhadap  yang  penggunanya maupun orang lain. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari mudahnya akses  untuk  mendapatkannya.  Narkotika  sebenarnya  sangat  dibutuhkan  dalam  ilmu kesehatan,  karena  memang  manfaatnya  diperlukan  untuk  mengobati  penyakit  tertentu. Tetapi  dalam  penggunaannya  harus  ada  pengawasan  dari  dokter  atau  pihak-pihak  yang mempunyai  kewenangan  yang  diberikan.  Dalam  artian  bahwa  narkotika  hanya  boleh digunakan  sesuai  dengan  standar  pengobatan  yang  telah  ditentukan,  karena  pengguanaan yang  tidak sesuai ketentuan atau adanya penyalahgunaan akibatnya sangat merugikan diri sendiri, orang lain, dan dapat menghancurkan masa depan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengatur beberapa hal, diantaranya:
10 Dheny  Wahyudi,  Usman,  Haryadi  dan  Erwin, Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pencegahan  dan  Penanggulangan Peredaran Narkotika , Jurnal Karya Abdi P-ISSN:2580-1120 Volume 5 Nomor 3 Desember 2021, h. 684.
1. Penggunaan  narkotika  hanya  boleh  dipergunakan  untuk  tujuan  pengobatan  dan kesehatan, maka selain untuk hal tersebut narkotika tidak boleh digunakan.
2. Apabila disalahgunakan ada sanksi yang dapat dikenakan.
3. Pecandu narkotika selain pengenaan pidana juga bisa dikenakan rehabilitasi medis dan sosial. Upaya pemerintah dalam penanggulangan keberadaan narkotika secara illegal dalam  masyarakat  terus  dilakukan  sejak  diberlakukannya  peraturan  tentang Narkotika serta sejumlah peraturan lain yang terkait yaitu Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011.
Meningkatnya  penyalahguna  narkotika, maka  diperlukan  cara  untuk menanggulanginya.  Upaya  Penanggulangannya  dapat  dilakukan  melalui  cara  sebagaia berikut: 11
1. Preventif  (pencegahan),  yaitu  menjadikan  masyarakat  untuk  memliki  imun  ,  kuat, sehingga  mampu  mempertahankan  dirinya  tidak  tercemar  atau  tidak  menjadi penyalahguna  narkotika.  Adapun  bentuk  Pencegahannya  dapat  dilakukan  dengan membina  dan  mengawasi  kelurga  agar  tidak  terjerumus  menggunakan  narkoba, selanjuya  melakukan  penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dan bekerja  sama  dengan  pihak  lain  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan penyalahguna narkotika. Penyuluhan tentang bahaya  penyalahguna  narkotika  dapat  dilakukan  di  sekolah,  di  pasar,di  tempat pengajian,  hiburan  malam,  ataupun  tempat-tempat  lain  yang  dianggap  dapat disampaikan informasi tentang bahaya narkotika. Dengan adanya kegiatan ini, maka masyarakat  dapat  melakukan  pengawasan  dan  melakukan  tindakan-tindakan  lain yang  bertujuan  untuk  mengurangi  atau  meniadakan  kesempatan  terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
2. Represif  (penindakan),  yaitu  aparat  penegak  hukum  dengan  tegas  akan  melakukan tindakan  dan  memberantas  penyalahgunaan  narkoba  melalui  proses  hukum,  yaitu dengan  melakukan  penangkapan  terhadap  mereka  yang  diduga  melakukan penyalahguna  narkotika  dan  selanjutnya  memperoses  kasusnya.  Peran  masyarakat sangat  dibutuhkan  apabila  mengetahui  adanya  penyalahguna  untuk  segera  melapor kepada pihak yang berwenang.
3. Kuratif  (pengobatan),  pecandu  narkotika  dianggap  sebagai  orang  sakit,  maka sebaiknya  diberikan  pengobatan  agar  dapat  disembuhkan  dari  ketergantungan terhadap narkotika, pengobatannya yang bisa diberikan adalah secara medis maupun dengan cara lain.
4. Rehabilitatif  (rehabilitasi),  Tujuan  yang  ingin  dicapai  setelah  pecandu  diobati  agar tidak kembali lagi menggunakan narkotika adalah dilakukan rehabilitasi, agar tidak menimbulkan “ketagihan” Narkoba. Rehabilitasi adalah upaya yang dilakukan dengan cara memberikan perhatian dan memperlakukannya dengan baik agar para pecandu narkotika bisa beraktifitas kembali di dalam lingkup masyarakat dalam kondisi sehat jasmani  dan  rohaninya.  Kita  harus  menerima  para  pecandu  yang  sudah  punya kesadaran dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. 12
Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sangat dibutuhkan untuk dilakukan  mengaktifkan  dan  meningkatkan  pemahaman  oleh  semua  pihak  termasuk masyarakat,  sebagaimana  yang  diinginkan  Undang-Undang  Narkotika  yaitu  menekankan peran serta masyarakat untuk ikut aktif dalam memerangi kejahatan narkotika, yang tertuang
11 Ibid.
12 Tiara Anisa Dachlan, Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika ,  Scripta Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol I No.01, 2019.
dalam  Pasal  104  Undang-Undang  Narkotika,  bahwa  :  Masyarakat  mempunyai  kesempatan yang  sebesar-besarnya  untuk  turut  serta  membantu  dalam  mencegah  dan  memberantasa penyalahgunaan narkotika. Sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mencegah dan  menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika  adalah  dengan  melakukan  penyampaian informasi  tentang  bahayanya.  Masyarakat  punya  kewajiban  untuk  berpartisipasi  dalam mencegah  dan  menanggulangi  penyalahgunaan  narkotika  sebagaimana  yang  dirumuskan dalam peraturan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Melalui kegiatan ini dianggap sangat  relevan  untuk  mendukung  program  pemerintah  dalam  rangka  menanggulangi peredaran narkotika melalui meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap UU Narkotika. Melalui kegiatan ini banyak dilakukan sharing, diskusi dan tanya jawab dengan mitra sebagai sasaran untuk dapat meningkatkan pemahaman terhadap peraturan yang berkaitan dengan penyalahgunaan  narkotika,  serta  merumuskan  kebijakan  serta  langkah-langkah  strategis dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika di lingkungan masyarakat Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  Peraturan  Pemerintah  No.  25  Tahun  2011  tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Apabila masyarakat menemukan ada pecandu narkoba  wajib  melaporkan  ke  Institusi  Penerima  Wajib  Lapor  (IPWL),  baik  rumah  sakit, puskesmas,  atau  lembaga  rehabilitasi  medis,  yang  tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Pemerintah  mendukung  penuh  melalui  institusi  kesehatan  untuk  menyelamatkan  seorang pencandu, pertolongan yang wajib diberikan adalah bantuan rehabilitasi agar seseorang dapat menyudahi penyalahgunaan narkotika.

## KESIMPULAN
Proses rehabilitasi merupakan suatu proses memperbaiki seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan salah baik secara moral dan etik dengan cara memperbaiki pola pikir serta pola  sikap  yang  bertujuan  agar  dikemudian  hari  seseorang  tersebut  tidak  lagi  melakukan kesalahan yang sama karena sudah merupakan kewajiban bagi suatu negara yang demokratis untuk  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  HAM  setiap  warga  negaranya  yaitu  melindungi, mencerdaskan,  sera  memakmurkan  kehidupan  bangsa  sesuai  amanat  yang  terkandung didalam  pembukaan  UUD  1945.  Pasal  54  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.“  Undang -Undang Narkotika telah memberikan upaya hukum represif berupa rehabilitasi medis bagi penyalahgunaan narkotika. Sehingga sebagai warga negara Indonesia hak-hak mereka untuk dapat pulih menjadi manusia seutuhnya dijamin oleh Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Editus, Adisu dan Jehani, Libertus, 2006, Hak Hak Pekerja Perempuan ,Visi Media, Jakarta Makarao Muhammad Taufik, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia,  Jakarta Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum , kencana prenada media grup, jakarta Partodiharjo,  SubagyO,  2008, Kenali  Narkoba  dan  Musuhi  Penyalahgunaannya ,  Jakarta:  Gelora Aksara Pratama
Soekanto,  Soerjono  2010, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Musakkir, 2016. Achmad Dzulfikar Efektivitas Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Korban Penyalahgunaan  Narkotika  Dan  Obat-Obat  Terlarang  Dalam  Perspektif  Sosiologi Hukum, Skripsi, UNHAS Makasar
Ramadhan,  Realizhar  Adillah  Kharisma Efektifitas  Pelaksanaan  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa) , Skripsi, UNHAS, Makasar, 2013.
Dachlan,  Tiara Anisa Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika ,  Scripta Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol I No.01, 2019. Hartanto , Wenda, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara , Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14, No 1 (2017) . Sudanto, Anton, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia , ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.1 Kurniawan, Bagas Aditya Jawade Hafidz dan Djauhari, Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Rangka Untuk Menimbulkan Efek Jera (Analisis Yuridis Terhadap Pilihan Antara Sanksi Pidana Atau Rehabilitasi Di Polres Rembang) , Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018.
Sutarto, Penerapan  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  Ditinjau  Dari  Teori  Pemindaan  Relatif, Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia, Volume 2, Issue 1, February 2021.
Tambunan, Bintang Krins dan Supanto , Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta , Recidive, Jurnal Hukum Pidana, Vol 12, No 1 (2023) .
Wahyudi,  Dheny  Usman,  Haryadi  dan  Erwin, Peran  Serta  Masyarakat  Dalam  Pencegahan  dan Penanggulangan  Peredaran  Narkotika ,  Jurnal  Karya  Abdi  P-ISSN:2580-1120  Volume  5 Nomor 3 Desember 2021,