## Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Modern Dinamika dan Ragamnya
Habibah Nurul Umah *1 , Sadari 2
1 Pascasarjana UIN Walisongo Semarang; email: habibah@uii.ac.id
2 Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA); email: sadari@iprija.ac.id
*Correspondence
Received: 2022-03-25; Accepted: 2022-04-23; Published: 2022-06-30
Abstract — The phenomenon of the 20th century in the Islamic world is that there are efforts to reform family law by  countries  with  Muslim-majority  populations.  This  is  done  as  a  response  to  the  dynamics  that  occur  in  the community.  In  general,  the  objectives  are  to: (1) unify the marriage law, (2) improve the status of women (3) and respond  to  the developments and demands of the times because the traditional fiqh concept is considered incapable of answering  it.  The  history  of  Islamic  family law reform begins with Turkey, as the first country to reform Muslim family law, followed by Lebanon and Egypt, then Brunei, Malaysia and Indonesia. The conception is based on three things, namely: (1) Conception of Family Law, (2) Sources of Family Law, namely the sources of Islamic family law are the Qur'an and Al-Hadith. The two sources are then excavated, the results of which can be in the form of fiqh, fatwas  and  even  laws  and  regulations  (qânun).  (3) The method and purpose of reforming Islamic family law is to create  a kind of legal unification. While the main goal is to increase the status of women by adjusting to the times. The  reform  of  Islamic  family  law in Indonesia came to the fore starting with the official recognition of the religious courts  (PA)  as  'judicial  power'  in  a  state  of  law through Article 10 of Law no. 14 of 1970. Furthermore, the position, authority or jurisdiction and organization has been regulated and described in Law no. 7 of 1989, Law no. 3 of 2006, which has the authority to adjudicate certain cases: (1) marriage, (2) inheritance, (3) will, (4) grant, (5) waqf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat and (9) sharia economy, for the Muslim population.
Keywords: Updates; Law; Marriage; World
Abstrak — Fenomena  abad  20  di  dunia  Islam  adanya  upaya  pembaruan  hukum  keluarga  yang dilakukan  oleh  negara-negara  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim.  Hal  ini  dilakukan  sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuannya secara umum untuk: (1) unifikasi hukum perkawinan, (2) peningkatan status perempuan (3) dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. Babak sejarah  pembaruan  hukum  keluarga  Islam  dimulai  dari  Turki,  sebagai  negara  pertama  yang melakukan  reformasi  hukum  keluarga  Muslim,  kemudian  diikuti  Lebanon  dan  Mesir  kemudin Brunei, Malaysia dan Indonesia. Konsepsinya didasarkan pada tiga hal yakni: (1) Konsepsi hukum keluarga, (2) Sumber hukum keluarga yakni Sumber hukum keluarga Islam adalah Al- Qur’an dan Al-Hadis.  Kedua  sumber  tersebut  kemudian  digali  yang  hasilnya  dapat  berupa  fiqh,  fatwa  dan bahkan  peraturan  perundang-undangan  ( qânun ).  (3)  Metode  dan  tujuan  pembaharuan  hukum keluarga  Islam  tujuan  utamanya  adalah  untuk  terjadinya  semacam  unifikasi  hukum.  Sedangkan tujuan  utamanya  peningkatan  status  perempuan  dengan  menyesuaikan  dengan  perkembangan zaman.  Pembaruan  hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  mencuat  kepermukaan  bermula  dari diakuinya  peradilan  agama  (PA)  secara  resmi  sebagai ‘ judicial power’ dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan  organisatorisnya  telah  diatur  dan  dijabarkan  dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: (1) perkawinan,  (2)  waris,  (3)  wasiat,  (4)  hibah,  (5)  wakaf,  (6)  infaq,(7)  shadaqah,  (8)  zakat  dan  (9) ekonomi syariah, bagi penduduk yang beragama Islam.
Kata Kunci: Pembaharuan; Hukum; Perkawinan; Dunia Muslim

## A. Pendahuluan
Salah  satu  fenomena  yang  muncul  di  dunia  Islam  pada  abad  20  adalah  adanya  upaya pembaruan  hukum  keluarga  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  yang  berpenduduk  mayoritas muslim. 1 Hal  ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Tujuan usaha pembaharuan hukum perkawinan tersebut berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: (1) unifikasi hukum perkawinan 2 , (2) peningkatan status perempuan (3) dan merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. 3
Realitas pembaharuan hukum Islam yang dilakukan di negara-negara Islam di Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Tenggara melahirkan perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya pada satu abad terakhir. Perubahan tersebut terjadi baik dalam sistem peradilan maupun dalam sistem yang diterapkan. 4
Pembaruan hukum keluarga yang dilakukan oleh berbagai negara muslim mencakup tiga belas aspek 5 yakni: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan  pencatatan  dalam  perkawinan,  pembatasan  kebolehan  poligami,  nafkah  keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan  implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiyat wajibah dan pengelolaan wakaf. 6
Hukum  keluarga  yang  berlaku  antara  satu  negara  dengan  negara lainnya tentu berbeda, termasuk hukum keluarga yang berlaku di beberapa negara muslim. Meskipun yang menjadi acuan hukum keluarga di negara-negara muslim adalah hukum Islam, namun pemaknaan serta interpretasi hukum Islam juga memiliki perbedaan.
Hal ini bisa kita lihat dari pluralitas hukum keluarga yang ada di beberapa negara muslim. Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  maka  negara-negara  muslim  kemudian  melakukan pembaharuan  hukum  keluarga  untuk  mengakomodir  berbagai  persoalan  yang  muncul. Pembaharuan  ini  selanjutnya  menjadi  tonggak  awal  reformasi  hukum  keluarga  yang  merata  di negara-negara  muslim.  Banyak  perbedaan  dalam  melakukan  pembaharuan 7 dalam  konteks perundang-undangan hukum keluarga di antara negara muslim modern.
1 Negara  Muslim  adalah  negara-negara  yang  penduduk  muslimnya  lebih  dari  50%  dari  keseluruhan jumlah penduduk,  meskipun  konstitusinya  tidak  secara  eksplisit  menyebutkan  diri  sebagai  negara  Islam.  Dalam catatan  sejarah,  hampir  seperempat  penduduk  dunia  adalah  muslim  dan  muslim  terbesar  di  dunia  tersebar  di benua  Asia.  Benua  Afrika  menempati  posisi  kedua,  dan  selanjutnya  adalah  benua  Eropa.  Sedangkan  benua Australia  dan  Amerika,  Islam  berkedudukan  sebagai  minoritas.  Lia  noviana, “S tatus  Wanita  di  Negra  Muslim Modern: Studi terhadap Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia, ” Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam , Vol. 13, No. 2 Tahun 2019.
2 Usaha  unifikasi  dilakukan  karena  ada  sejumlah  madzab  yang  diikuti  di  suatu  negara  yang    terdiri  dari madzab- madzab  dikalangan  Sunni  atau  antara  Sunni  dan  Syi’i.  Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  Di  Asia Tenggara  Studi  Terhadap  Perundang-Undangan  Perkawinan  Muslim  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Malaysia (Jakarta, INIS, 2002),  5.
3 Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  Di  Asia  Tenggara  Studi  Terhadap  Perundang-Undangan  Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta,  INIS, 2002).
4 Suchamdi, “ Heterogeneous  Prundang-undangan  Hukum  perkawinan  Negara-negara  Muslim  Modern, ” Jurnal Kodifikasia , Vol. 7, No. 1 Tahun 2013.
5 Dari  ketiga  belas  aspek  pembaharuan  yang  diusung  oleh  negara-negara  mayoritas  Muslim,  dapat  dilihat bahwa  mayoritas  tujuan  pembaharuan  hukum  keluarga  adalah  untuk  peningkatan  status  wanita.  Lia  noviana, “S tatus  Wanita  di  Negra  Muslim  Modern:  Studi  terhadap  Hukum  Keluarga  di  Tunisia  dan  Ind onesia, ” Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam , Vol. 13, No. 2 Tahun 2019.
6 Tahir  Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (New Delhy, Academy  of Law  and Religion, 1987), 12. 7 Pada  mulanya,  pembaruan  dalam  hukum  hanya  ditujukan  pada  aspek-aspek  yang  menyangkut  hukum perdagangan  dan  pidana  dengan  mengadopsi  hukum  Barat,  terutama  yang  berasal  dari  Perancis,  Jerman, Swiss,  dan  Belanda.  Sebelum  tahun  1915  para  pembaru  menolak  untuk  melakukan  pembaruan  dalam  bidang hukum  keluarga,  dengan  alasan  karena  hukum  keluarga  dipandang  sebagai  inti  dan  jantung  hukum  Islam  itu sendiri  dan  merupakan  aturan-aturan  yang  disebut  secara  rinci  dalam  Al-Qur'an  dan  As-Sunah  Nabi  Saw. Hukum  keluarga  mulai  tersentuh  pembaruan  setelah  tahun  1915.  Berbeda  dengan  model  pembaruan  tahap pertama  yang  mengadopsi  hukum-hukum  Barat,  pada  tahap  kedua  ini,  sebagaimana  ditegaskan  Akhmad
Di Tunisia dan Turki telah mempraktikkan hukum Islam secara liberal, karena konteks nya berakar dari akar historis hukum dalam ruang kehidupan masyarakat bangsa. Lain dengan, Arab Saudi, Emirat Arab, Bahrain, masih memakai aplikasi hukum Islam sebagaimana yang ada dalam kitab fikih anutan mereka. Di tengah di antara dua arus itu muncul banyak negara yang mencoba melakukan  aplikasi  hukum  di  negara  masing-masing  dengan  mencoba  menjembatani  antara kebutuhan baru yang mendesak dan kekayaan diri yang masih berfungsi, dan ini banyak dianut oleh negara bangsa muslim modern pada umumnya. Belum lagi Iran yang nota bene bermazhab Syi'ah juga punya karakteristik sendiri dalam aplikasi hukum keluarganya. 8
Banyaknya  sistem  hukum  yang  berlaku  di  masing-masing  negara,  mengindikasikan kemajemukan masyarakat dunia pada satu pihak, dan pluralisme hukum yang berlaku di pihak lain. Bahkan  tidak  jarang  dalam  satu  negara  atau  masyarakat  hukum,  berlaku  sistem  hukum  yang berbeda.  Di  negara-negara  yang  penduduknya  tergolong  heterogen  semacam  Indonesia  dan Malaysia, berlakunya hukum yang pluralis memang sebuah keniscayaan. 9 Sederet  topik di atas, lebih menarik lagi bila ditilik pada pro dan kontra seputar hukum keluarga. Misal, poligami, indepedensi wanita  dalam  nikah,  umur  dan  interval  menikah,  perceraian  di  depan  pengadilan,  anak  angkat, catatan nikah sampai ketentuan poligami. Kenyataan  ini perlu diketahui dalam proses penuangan hukum  keluarga  pada  negara-negara dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Perihal tradisi, adat, mazhab baik heterogen maupun homogen,  termasuk politik menjadi perhatian utama. Begitupun pengaruh luar atas aplikasi hukum keluarga modern yang wilayah jajahannya masih tergantung pada negara kolonialnya. Respon atas fakta dan isu globalisasi dalam level sosiologis seperti status wanita dalam gender mainstream, termasuk respon isu dan wacana global seperti human rights (HAM), dan isu global lainnya. 10 Hanya  saja  isi  undang-undang  hukum  perkawinan  modern 11 tersebut  belum mendapat sambutan  positif  dari  mayoritas  kaum  muslimin.  Terbukti  berdasarkan  sejumlah  penelitian, peraturan  perundang-undangan  perkawinan  belum  dijadikan  sebagai  nilai  yuridis,  filosofis  dan sosiologis  mayoritas  muslim  termasuk  di  Indonesia.  Aturan  perundang-undangan  perkawinan sebatas pelengkap konsep-konsep fiqih tradisional. Adapun yang menjadi penyebab adanya r espon negatif tersebut karena isi undang-undang perkawinan tersebut tidak sejalan bahkan bertentangan dengan nilai yuridis, filosofis dan sosiologis mayoritas Muslim. Padahal diantara syarat agar aturan hukum  diikuti  masyarakat  adalah  yang  sesuai  dengan  nilai  yuridis, filosofis dan sosiologis yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Norma yang sudah mapan dan menjadi filsafat hidup yang berlaku  dalam masyarakat muslim adalah nilai yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih tradisional khususnya  madzab  S yafi’ i  untuk  muslim  Indonesia.  Bahkan  konsep-konsep  fiqih  umumnya dipercaya  sebagai  syariat  yang  wajib  dipatuhi  sementara  konsep  atau  nilai  diluar  fiqih  dianggap norma atau aturan atau hukum yang tidak wajib dipatuhi. Alasan ini juga yang menjadi penyebab sebagian kaum perempuan tidak mematuhi isi perundang-undangan perkawinan meskipun isinya memberikan nilai lebih adil dan sejajar dengan kaum laki-laki dibandingkan dengan konsep yang ada dalam kitab-kitab fiqih klasik. 12
Kajian  pembaruan  hukum  keluarga  Islam  ini didahului dengan uraian mengenai sejarah pembaruan  hukum  keluarga  Islam – dimulai  dari  peran  negara  dalam  reformasi  hukum keluarga
Minhaji “Pembaruan  Ditujukan  Untuk  Menyentuh  Persoalan  Metodologi  Hukum Islam/Ushul  Al-Fiqh ”, lihat, Lilik  Andaryani,  “Relasi  Gender  dalam  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Muslim,” Jurnal  Diskursus  Islam, Volume  2 Nomor 2, Agustus 2014.
8 Miftahul  Huda, “ Ragam  Bangunan  Perundang-Undangan  Hukum  Keluarga  di  Negara-Negara  Muslim Modern ”, dalam Jurnal Al Manahij , Vol. XI No. 1, Juni 2017. 9 Utang  Ranuwijaya  dan  Ade  Husna, “ Pembaharuan  Hukum  Keluarga  di  Indonesia  dan  Tunisia ”,
Saintifica Islamica Jurnal Kajian Keislaman. Vol.3 No.1 Januari-Juni  2016.
10 Utang  Ranuwijaya  dan  Ade  Husna, “ Pembaharuan  Hukum  Keluarga  di  Indonesia  dan  Tunisia ”, Saintifica Islamica Jurnal Kajian Keislaman. Vol.3 No.1 Januari-Juni  2016.
11 Penyebutan  modern  di  sini  untuk  menunjukan  waktu  atau  masa  sekarang,  maka  dengan  menyebut hukum  perkawinan  modern  sama  artinya  dengan  hukum  perkawinan  yang  berlaku  sekarang  di  negara-negara muslim.
12 Khoiruddin  Nasution, Status  Wanita  Di  Asia  Tenggara  Studi  Terhadap  Perundang-Undangan  Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta,  INIS, 2002).
Islam – kemudian  metode,  tujuan  dan  penerapannya  di  Indonesia.  Selain  itu  adalah  studi  terkait perempuan dan batas usia minimal kawin dan pengaruh pembaruan hukum keluarga Islam yang terfokus pada kajian pengangkatan status perempuan.

## B. Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam
Turki, merupakan negara pertama yang melakukan reformasi hukum keluarga Muslim, dan gagasan itu muncul pada tahun 1915. Setelah mengamati secara cermat berbagai fenomena yang berkaitan dengan perubahan tersebut, baru kemudian disahkan secara resmi pada tahun 1917 yaitu The Law of Family Rights dalam bentuk dan tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam. 13 Dan  pada  tahun  1917,  diresmikan  Undang-Undang  hukum keluarga yang diambil dari berbagai  mazhab  dengan  menggunakan prinsip tahayyur ( eclectic choice ). Undang-undang tersebut diberi nama The Ottoman Law of Family Rights atau Qanun Qarar al-Huquq al- ‘Ailah al -Usmaniyyah . Undang-undang  Ottoman  ini  terdiri  dari  156  pasal  minus  pasal  mengenai  waris.  Meski  tidak mengkodifikasi  masalah  waris,  namun  ini  adalah  terobosan  awal  bagi  perkembangan  hukum keluarga di dunia Islam. 14 Reformasi hukum ( law reform ) untuk pertama kalinya dilakukan di Turki 15 , kemudian diikuti Lebanon dan Mesir.
Negara Brunei, Malaysia dan Indonesia juga masuk kategori ini. 16 Turki mempunyai peran penting  dalam  sejarah  hukum,  terutama  di  Asia  Barat.  Hukum  perdata  Turki  pada  awalnya didasarkan pada mazhab Hanafi, namun kemudian juga menampung mazhab-mazhab lain, seperti dalam Majallât al-ahkâm al-Âdliyah yang telah dipersiapkan sejak tahun 1876, namun di dalamnya tidak  terdapat  aturan  tentang  hukum keluarga ( family law ). Aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian mulai dirintis tahun 1915. Materi perubahan pada tahun tersebut adalah kewenangan  (hak)  untuk  menuntut  cerai  yang  menurut  mazhab  Hanafi  hanya  menjadi  otoritas suami. Bahkan para isteri yang merasa terikat oleh mazhab Hanafi tersebut yang justru pertama kali mendesak pemerintah Turki untuk melakukan reformasi hukum. 17 Setelah  Turki,  Republik  Arab  Mesir  mengikuti pembaruan hukum keluarga. Lain halnya dengan  Turki  yang  mengadopsi  hukum  Code  Civil  Switzerland,  Republik  Arab  Mesir memperbaruinya dengan melakukan reformasi terhadap hukum-hukum fikih yang telah berlaku. Mesir  menjadi  negara  pertama  di  Arab  dan  negara  kedua  setelah  Turki  yang  mengadakan pembaruan  hukum  keluarga.  Pembaruan  hukum  keluarga  di  Mesir  dimulai tahun 1920 ditandai dengan diundangkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Keluarga. Pada tahun 1929 dilakukan amandemen kedua terhadap beberapa pasal pada undang-undang sebelumnya.
Setelah itu tercatat dua kali amandemen terhadap hukum keluarga Mesir yaitu pada tahun 1979  dan  1985.  Reformasi  hukum  keluarga  Mesir  antara  lain  terkait  dengan  masalah  poligami, wasiat  wajibah,  warisan,  dan pengasuhan anak. Pasal 13 Kitab undang-Undang Acara Peradilan
13 Vita Fitria, Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya  Perdana Pembaharuan  Islam .
14 Vita Fitria, Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya  Perdana Pembaharuan  Islam .
15 Turki  sebetulnya  masuk  katagori  negara  Islam  yang  melakukan  pembaharuan  hukum  keluarga  secara radikal  dan  menggantikannya  dengan  hukum  sipil  Eropa.  Sementara  negara-negara  muslim  yang  lain,  hanya berusaha  mengkodifikasi  hukum  keluarganya  tanpa  menghilangkan  landasan  pijak  yang  asasi  yaitu  Al-Quran dan  hadis  seperti  yang  dipraktekan  Mesir  (1920  dan  1929),  Tunisia,  Pakistan,  Yordania,  Syiria  dan  Irak.  Eko Setiawan, “ Dinamika  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ” , de  Jure  Jurnal  Syariah  dan  Hukum, Vol. 6, No. 2 Desember  2014.
16 Secara  historis,  proses  pembaruan  hukum  keluarga  di  dunia  muslim  bisa  dibagi  ke  dalam  tiga  fase: fase 1915-1950,  fase  1950-1971,  dan  terakhir  fase  1971-sekarang.  Pada fase  pertama ,  fase  1915-1950,  setidaknya  ada enam  negara  yang  melakukan  pembaruan  terhadap  hukum  keluarga  masing-masing.  Keenam  negara  tersebut adalah  Turki,  Libanon,  Mesir,  Sudan, Iran, dan Yaman Selatan. Pada fase kedua , fase 1950-1971, setidaknya ada tujuh  negara  yang  melakukan  pembaruan  terhadap  hukum  keluarga.  Ketujuh  negara  tersebut  meliputi Yordania,  Syiria,  Tunisia,  Maroko,  Irak,  Algeria,  dan  Pakistan.  Sedang  pada fase  ketiga ,  atau  fase  1971- sekarang,  setidaknya  ada  sebelas  negara  yang  melakukan  pembaruan  terhadap  hukum  keluarga  masing-masing. Kesebelas  negara  tersebut  adalah  Afganistan,  Bangladesh,  Libya,  Indonesia,  Yaman  Selatan,  Somalia,  Yaman Utara,  Malaysia,  Brunei,  Kuwait,  dan  Republik  Yaman.  Syaiful  Bahri, “ Kontribusi  Pemikiran  QasimAmin dalam Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam ” , Jurnal Al-Ahwal ,  Vol. 6, No. 1, 2013 M/1434 H) 17 Ahmad  Zayyadi, “ Reformasi  Hukum  di  Turki  dan  Mesir  (Tinjauan  Historis-Sosiologis ” , Jurnal  Al- Mazahib ,  Volume 2, No. 1, Juni 2014.
Mesir  menyebutkan  bahwa  al-Ahwal  as-Syakhsiyyah  menyangkut  masalah-masalah  yang berhubungan  dengan  pribadi,  ahliyyah  dan  keluarga  (seperti  perkawinan  dan akibat hukumnya, pengampuan, orang maqfud dan harta warisan).
Kontribusi nyata yang dilakukan Turki dan Mesir dalam hal ini yaitu ada pada pengaruh kedua  negara  tersebut 18 ,  sehingga  dijadikan  pembuka  sekaligus rujukan bagi pembaruan  hukum keluarga Islam yang relevan terhadap perkembangan zaman, dan demi mencapai tujuan aktualisasi hukum  sehingga  bisa  adaptif dan seresponsif mungkin terhadap problematika masyarakat yang dinamis.
1) Konsepsi Hukum Keluarga
Hukum  keluarga  adalah  keseluruhan  ketentuan  yang  menyangkut  hubungan  hukum mengenai  keluarga  sedarah  dan  keluarga  karena  perkawinan  yang  meliputi,  proses  perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan lain-lain. 19
Hukum  keluarga  dalam  pengertian  sempit  yakni  hukum  perkawinan  dan  perceraian, terdapat  dalam  berbagai  kitab  fikih  di  suatu  negara.  Pada  umumnya  kitab-kitab  itu adalah hasil ijtihad pada mujtâhid dari berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim pada  masanya.  Hukum  keluarga  yang  demikian dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fikih berbagai mazhab,  seperti  empat  mazhab dalam  Sunni (Hanafi, Maliki, S yafi’i dan Hambali) dan tiga pada Syiah (Itsna Asyari, Ismaili dan Zaidi).
Meskipun  hasil  penalaran  para  fuqaha  di  masa  lampau  telah  memenuhi  kebutuhan masyarakat  muslim  di  masa  itu,  namun  dalam  konteks  sekarang  dianggap  belum  tentu  sesuai. Disamping itu, isinya pun berbeda satu dengan lain karena tingkat penalarnya, meskipun mereka berada dalam satu mazhab yang sama. Adanya ketidakpuasan terhadap isi yang dikandungnya akibat perbedaan pendapat, menyebabkan masyarakat muslim yang belum paham justru mengikuti hukum adat yang turun temurun, bahkan sistem hukum Kristen (Barat) yang disusun secara sistematis dan jelas dalam satu kitab atau peraturan perundang-undangan.
Hukum  keluarga  secara  garis  besar  dapat  dimaknai  hukum  mengatur  tentang  pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, serta pengampuan. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Maksud kekeluargaan disini terdapat dua macam, yaitu pertama di tinjau dari hubungan darah dan kedua ditinjau dari hubungan perkawinan.  Kekeluargaan  ditinjau  dari  hubungan  darah  atau  bisa  disebut dengan kekeluargaan sedarah ialah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama.  Kekeluargaan  karena  perkawinan  ialah  pertalian  keluarga  yang  terjadi  karena  sebab perkawinan antara seseorang dengan keluarga yang tidak sedarah dari isteri (suaminya). 20
2) Sumber Hukum Keluarga
Sumber  hukum  keluarga  Islam adalah Al-Qur ’an dan A l-Hadis. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan ( qânun ).  Tidak  diragukan  lagi  bahwa  banyak  fiqh  yang  ditulis  para  ulama  terkait dengan hukum keluarga  Islam. Fiqh yang berkaitan dengan  perkawinan dengan segala akibat hukumnya banyak terkondifikasi dalam fiqh munâkahat . Sedangkan fiqh yang terkait dengan pewarisan terkondifikasi dalam fiqh mawarits . Meskipun tidak berlaku secara yuridis formal, kedua produk hukum tersebut
18 Pembaharuan  hukum  keluarga  yang  dilakuakan  Turki  dan  Mesir  menjadikan  kesadaran  merata  serentak diberbagai  negri  muslim  untuk  melakukan  perubahan-perubahan  dibidang  hukum  keluarga  dengan mengadakan  peraturan-peraturan  hukum  yang  mencoba  mengatur  dan  menata  perubahan-perubahan  rasa keadilan  sekaligus  menciptakan  suatu  pengadilan  keluarga  yang  berdiri  sendiri  atau  membuat  bagian  khusus pada  pengadilan  umum  yang  menangani  masalah  bidang  hukum  keluarga  seperti  yang  terjadi di Belanda pada tahun  1971  dan  di  Australia  pada  tahun  1975.  Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Akar Sejarah, Hambatan  dan Prospeknya (Jakarta,  Gema  Insani Press, 1996), 118. 19 Syahril  Jamil, ” Konstruksi  Hukum  keluarga  Islam di Indonesia, ” dalam Jurnal Usrah , Vol. 3, N o. 1 , J u n i  2 0 1 7.
20 Eko  Setiawan,  “Dinamika  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia”, Jurnal  de  Jure,  Jurnal Syariah  dan Hukum , Vol. 6, No. 2, Desember  2014.
dapat  dikategorikan  sebagai  hukum  yang tertulis. Karena itu agar berlaku secara formal, produk hukum Islam ( fiqh maupun fatwa ) harus diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan. Menurut J. N. D. Anderson tipologi pembaharuan Hukum Islam di kawasan dunia muslim ada tiga corak, yaitu: (1) Negara- negara yang masih menganggap Syari’ah sebagai hukum dasar dan masih  dapat  diterapkan  seluruhnya,  (2) Negara  yang  membatalkan  hukum  Syari’ah  dan  telah menggantinya  dengan  hukum  yang  seluruhnya  sekuler  (hukum  Barat)  dan  (3)  Negara  yang menempuh  jalan  kompromi  antara  Syari’ah  dan  hukum sekuler. Adapun negara yang termasuk kategori pertama adalah Saudi Arabia, kategori kedua adalah Turki dan kategori yang ketiga negara seperti Mesir, Tunisia, Pakistan dan Indonesia. 21 Ketiga kategorisasi tersebut disebabkan perbedaan masing-masing politik hukum dan kultur negara  yang  bersangkutan.  Bila  dicermati  masing-masing  kategori,  dapat  disimpulkan  bahwa kategori  pertama  masih  bersifat tradisional-konservatif yang masih mengacu kepada tekstualitas dan normatifitas ajaran  agama.  Kategori  kedua merupakan pemikiran radikal-fundamental yang tidak lagi memakai  hukum  agama  dalam  suatu  Negara,  urusan  agama  dipisahkan  dalam  ranah  Negara, dikotomi  agama  dan  Negara  sangat  kentara  pada  kategori kedua ini. Sementara kategori ketiga, merupakan terobosan progresif dan menerima perubahan sebagai konsekuensi perkembangan dan perubahan zaman. 22 Dalam  konteks  hukum  keluarga,  lebih  khususnya  masalah  perkawinan,  menurut Muhammad Amin Summa dapat dibedakan menjadi tiga; pertama , Negara memberlakukan hukum keluarga secara tradisional. Negara masih memberlakukan fikih mazhab dan tidak dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan. Tergolong kelompok pertama ini adalah Saudi Arabia, Qatar, Yaman, Bahrain,  Kuwait  dan  sebagainya. Kedua ,  Negara-negara  sekuler  di  mana  hukum  keluarga  telah digantikan  dengan  undang-undang  atau  hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk, Negara yang tergolong dalam tipe ini adalah Turki dan Albania. Ketiga , kelompok Negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga Islam. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Jordan, Syiria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan. Sedangkan bentuk pembaruan hukum keluarga Islam ini ada dua yaitu Intra Doctrinal Reform dan Extra Doctrinal Reform, antara lain:
a) Intra Doctrinal Reform Pembaruan yang masih berkisar pada pendapat-pendapat imam mazhab, dengan model: (1)
Talfiq , mencampuradukkan dengan undang-undang dan (2) Tahayyur , tetap pada satu mazhab yang diikuti.
b) Extra Doctrinal Reform
Pola pembaruan yang sudah keluar dari imam mazhab, contohnya yaitu poligami dilarang di Mesir dan Tunisia padahal dalam Al-Quran tidak dilarang. Pola ini memiliki beberapa metode yakni: (1) Metode siyasah syar’iyah dan (2) Interpretasi nas. 23
3) Metode dan Tujuan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Para ahli menetapkan, ada beberapa ciri khas atau karakteristik metode penetapan hukum Islam  ( fiqh )  yang  populer  dengan  sebutan ‘ushûl  al - fiqh’ dan  fiqh  klasik  dan  pertengahan,  yang kemudian  disebut fiqh konvensional. Maksud konvensional adalah konsep yang sudah menjadi pegangan  umum.  Konsep  ini  menjadi  pegangan  umum,  sebab  konsep inilah yang dikenal dan diperkenalkan mulai dari dahulu sampai sekarang. Sedangkan metode kontemporer adalah metode yang  digunakan  dalam  merumuskan  hukum  keluarga  Islam  yang  lahir dalam bentuk kodifikasi: undang-undang, kompilasi, dekrit raja, ketetapan hakim, dan sejenisnya, yang dimulai oleh Turki tahun 1917, dan Mesir tahun 1920. 24
21 Moh. Khosen, Pembaharuan  Hukum Keluarga di Negara Muslim (STAIN Salatiga Press,  2013), 3. 22 Qodir  Zaelani, “ Pembaharuan  Hukum  Keluarga:  Kajian  atas  Sudan-Indonesia, ” Jurnal Al- ‘Adalah , Vol. X, No. 3 Januari  2012.
23 M.  Nur  Latif, “ Pembaharuan  Hukum  Keluarga  serta  Dampaknya  Terhadap  Pembatasan  Usia  Minimal Kawin, ” Jurnal Novelty, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.
24 Khoiruddin  Nasution, “ Metode  Pembaruan  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer, ” Jurnal  UNISIA , Vol. XXX, No. 66 Desember  2007.
Pada prinsipnya metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum Islam  kontemporer  ada  5  ( lima ),  yakni:  (1) takhayyur ,  (2) talfiq ,  (3) takhshîsh  al-qadlâ ,  (4) siyâsah syar‘îyah ,  dan  (5) reinterpretasi  nash .  Namun  para ilmuwan yang meneliti tentang ini menggunakan istilah  yang  dalam  hal-hal  tertentu  berbeda.  Misalnya  ada  ilmuwan/peneliti  yang  menggunakan istilah metode prosedur administrasi untuk menyebut takhshâsh alqadlâ dan/atau siyâsah syar ‘îyah . Demikian  juga  ada  ilmuwan  yang  menyebut  ijtihad,  yang  oleh  ilmuwan  lain  menyebut reinterpretasi  (penafsiran  ulang).  Demikian  juga  para  ilmuwan  berbeda  pendapat  dalam mengelompokkannya. Ada ilmuwan yang memisahkan antara takhayyur dan talfiq , namun ada juga yang menyatukan. Maksud takhayyur adalah memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab, seperti pandangan Ibnu Taimîyah, Ibnu Qayyim al-Jauzîyah, dan lainnya.
Takhayyur secara substansial dapat pula disebut tarjih . Sebab dengan memilih pandangan yang berbeda yang didasarkan pada pandangan yang lebih kuat atau pandangan yang lebih sesuai dan dibutuhkan, ternyata ada juga peneliti yang menyebut takhayyur dengan sebutan tarjih . Artinya, dasar  memilih  salah  satu  di  antara pendapat adalah pendapat yang lebih lebih kuta ( râjih ). Talfiq adalah mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum satu masalah.
Takhshîsh al-qadlâ adalah hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yurisdiksi, dan hukum acara yang diterapkan. Negara dapat mengambil kebijaksanaan dan prosedural  untuk  membatasi  peradilan agar tidak menerapkan ketentuan hukum keluarga dalam situasi tertentu, tanpa bermaksud mengubah substansi hukum Islam tersebut dan bertujuan untuk kemaslahatan  umat. Siyâsah  syar‘îyah adalah  kebijakan  penguasa  ( ruler/uli  al-amr )  menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari‘ah. Namun ada juga peneliti  yang  menyebut takhshîsh  al-qadlâ atau siyâsah syar ‘îyah  dengan  penetepan  menggunakan administrasi.
Sebab penetapan penguasa dan pembatasan kewenangan peradilan umumnya terjadi dalam administrasi. Hak penguasa ( ruler/uli al-amr ) membatasi menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat  dan  tidak  bert entangan  dengan  syari‘ah  ini  ( takhshîsh  al-qadlâ dan siyâsah  syar‘îyah )  sejalan dengan  apa  yang  telah  dirumuskan  ulama ushul  al-fiqh dalam qaidah  fiqhiyah ,  Sedangkan  maksud reinterpretasi  nash  (penafsiran  ulang  terhadap  nash) adalah melakukan penafsiran/ pemahaman ulang terhadap nash (Al-Qur ’an dan sunnah nabi Muhammad Saw ) Adapun dasar pertimbangan yang digunakan dalam menggunakan metode-metode tersebut di atas ada minimal dua (2), yakni: (1) mashlahah mursalah , dan (2) konsep yang lebih sejalan dengan tuntutan dan perubahan zaman.
Sementara  dasar  dalam  melakukan  reinterpretasi  nash  muncul  dalam  empat  bentuk. Pertama ,  ada  negara  yang  menggunakan  pendekatan  tematik  dan  integratif,  meskipun penggunaannya belum konsisten dan belum sistematis terhadap semua masalah. Kedua , ada negara yang  menggunakan  dasar  analogi  ( qiyas ). Ketiga ada  negara  yang  mendasarkan  pada mashlahah , khususnya  mashlahah  mursalah. Keempat ,  ada  negara  yang mendasarkan pada pemahaman atau penafsiran secara kontekstual ( faham/tafsir kontekstual ).
Namun dalam penggunaannya tidak selalu konsisten antara satu negara dengan negara lain. Artinya, dalam penetapan status hukum satu masalah yang sama dapat didasarkan pada metode yang  berbeda.  Misalnya,  dalam  penetapan  hukum  umur minimal boleh kawin,  beberapa negara menetapkan berdasarkan metode yang berbeda. Ada negara yang menetapkan berdasarkan siyasah syar‘iyah , namun ada pula negara yang mendasarkan pada reinterpretasi nash. Bahkan ada negara yang menggunakan metode gabungan. Maksud qiyas adalah mencari kesamaan ‘ illat hukum antara kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam nash dengan kasus baru yang ketetapan hukumnya belum ada. Sedangkan mashlahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan  dan  untuk  kepentingan  orang  banyak,  dan  ketetapan  hukum  tersebut  tidak bertentangan dengan syari‘ah.
Metode pembaharuan hukum di beberapa negara modern dengan cara:
1) Tahsis al- qada/siyasah shar’iyyah
2) Persyaratan dalam poligami dengan izin dari isteri sebelumnya
3) Reinterpretasi teks dengan jalan qiyas seperti kasus poligami dan asas hukumnya
4) Takhayyur  dan  talfiq ,  seperti  dalam  penghapusan  hak ijbar dengan mengambil pendapat Ibn Subrumah Tahir Mahmood menulis, pada prinsipnya metode pembaharuan yang digunakan dalam pembaruan  hukum  keluarga  dengan  metode takhayyur,  talfiq,  siyasah  shariyyah,  maslahah dan reinterpretasi teks. Dalam kasus mempersempit kemungkinan poligami, Pakistan mendasarkan pada perintah  Al- Qur’an  bahwa  suami  wajib  memenuhi  kebutuhan  nafkah kelua rga dan berbuat adil kepada isteri-isterinya. Usulan panitia tentang poligami sebenarnya adalah bahwa seseorang yang akan  poligami dengan perintah pengadilan harus memberikan separuh gajinya kepada isteri dan anak-anaknya yang sudah ada, hanya saja usulan ini ditolak.
Esposito yang membandingkan metode pembaharuan yang dilakukan di Pakistan dengan Mesir misalnya, menyimpulkan, pada dasarnya menggunakan metode yang hampir sama yaitu: 1) siyasah  shar’iyyah 2) takhayyur dan  3) talfiq .  Namun  dalam  praktiknya  berbeda,  di  mana  Pakistan menggunakan ketiga konsep ini lebih bebas. 25 Tampak dari beberapa deskripsi di atas, menunjukkan adanya keragaman dalam memakai metode untuk pemberlakukan legislasi hukum Islam dalam kancah perundang-undangan seperti: alternasi mazhab dalam konteks tahyir dan talfiq , reinterpretasi teks Al- Qur’an dan As-Sunnah dalam merespon  perubahan,  dan  adanya  sisi  s iyasah  shar’iyyah yang  dilakukan  oleh otoritas di masing- masing negara/bangsa yang mayoritas beragama Islam.
4) Tujuan Pembaharuan Hukum Keluarga
Sedangkan tujuan dari pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga,  yaitu  unifikasi  hukum,  pengangkatan  status  perempuan  dan  penyesuaian  fikih  dengan perkembangan zaman. Kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a) Unifikasi Hukum
Unifikasi hukum adalah upaya penyatuan hukum menjadi satu hukum yang berlaku bagi rakyat yang ada di seluruh wilayah negara dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Usaha unifikasi  hukum  ini  dilakukan  karena  masyarakatnya  menganut  bermacam-macam mazhab atau bahkan agama yang berbeda. Alasan pembaruan untuk unifikasi ini adalah karena adanya sejumlah mazhab  yang  diikuti  oleh  negara  yang  bersangkutan.  Unifikasi  hukum  ini  memiliki  beberapa pemberlakuan,  yaitu:  (1)    Unifikasi  berlaku  utuk  muslim  dan  non-muslim;  (2) Unifikasi berlaku untuk  muslim  dengan  menyatukan  dua  aliran  besar  dalam  Islam  yaitu  Sunni dan Syiah. Seperti contohnya negara Irak dan Iran; (3) Unifikasi berlaku untuk muslim dengan memberlakukan antar mazhab  di  kalangan  Sunni;  (4)  Unifikasi  untuk  muslim  saja  dalam  bentuk  satu  mazhab  saja, dijadikan sebagai mazhab yang terkait dengan negara, seperti halnya dengan: pertama , fikih adalah pemikiran  yang  tidak  dijadikan  undang-undang yang tidak mengikat; kedua , Qonun adalah fikih taqnin, pemahaman yang dijadikan undang-undang, ketiga, Yurisprudensi adalah pemahaman hakim terdahulu, dapat dijadikan rujukan pakar-pakar hukum yang lain, keempat , Fatwa adalah pemahaman terhadap suatu perkara yang muncul setelah adanya perkara.
b) Tujuan peningkatan status perempuan
Tujuan ini memang tidak disebutkan secara gamblang, namun terlihat dari materi hukum yang dirumuskan bahwa undang-undang tersebut merespon sejumlah tuntutan peningkatan status dan kedudukan perempuan. Hampir semua pembaharuan undang-undang perkawinan di berbagai negara dilakukan untuk meningkatkan ststus perempuan.
c) Tujuan menyesuaikan dengan perkembangan zaman Agar  tidak  tertinggal  dengan  perubahan  zaman  yang  terus  menerus  terjadi, maka perlu pembaruan hukum keluarga Islam untuk mengimbanginnya. Dapat dikatakan bahwa tujuan ketiga ini merupakan tujuan dari pembaruan hukum keluarga dari kebanyakan negara muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup berbagai tujuan sekaligus.
Perubahan yang terjadi dalam sistem hukum yang telah lama digunakan pasti membawa dampak  yang sangat besar bagi masyarakat. Termasuk hukum keluarga Islam di negara muslim, khususnya Indonesia. Sikap para ulama pun juga pro dan kontra dan tak jarang terjadi perdebatan
25 Suchamdi, “ Heterogeneous  perundang-Undangan  Hukum  Perkawinan  Negara-negara  Muslim Modern ” , Jurnal Kodifikasia , Vol.7,  No. 1 Tahun 2013.
sengit  karena  ingin  mempertahankan  ketentuan  hukum  yang  lama,  baik  karena  persoalan metodologi maupun substansinya.
Isu-isu  pokok  undang-undang  Islam  yang  mengalami  pembaruan  hukum  di  antaranya adalah: pertama , masalah pembatasan umur minimal kawin yang menjadi isu sangat penting karena berhubungan dengan kedewasaan seseorang; Kedua , masalah peranan wali dalam akad nikah; Ketiga , masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Ini penting karena perkawinan di bawah tangan masih dilakukan oleh sebagian umat Islam; Keempat , masalah keuangan perkawinan (mas kawin dan biaya perkawinan) yang berhubungan dengan kondisi ekonomi seseorang; Kelima , masalah poligami, hak-hak  isteri dalam poligami, dan kerelaan isteri sebelumnya; Keenam , masalah nafkah isteri dan keluarga serta rumah tinggal; Ketujuh , masalah talak cerai dan cerai di muka pengadillan; Kedelapan , masalah  hak-hak  perempuan  yang  dicerai  suaminya; Kesembilan ,  masalah  masa  hamil dan akibat hukumnya; Kesepuluh ,  masalah  hak  dan  tanggungjawab  pemeliharaan  anak-anak  setelah  terjadi perceraian; Kesebelas , masalah hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan, termasuk anak dari anak yang  terlebih  dahulu  meninggal; Keduabelas ,  masalah  wasiat  bagi  ahli  waris; Ketigabelas ,  masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga. 26

## C. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Secara  historis,  hukum  keluarga  Islam  mencuat  kepermukaan  bermula  dari  diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai ‘judicial power’ dalam negara hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang - Undang  No.  3  Tahun  2006,  yang  mempunyai  kewenangan  mengadili  perkara  tertentu:  (1) perkawinan,  (2)  waris,  (3)  wasiat,  (4)  hibah,  (5)  wakaf,  (6)  infaq,  (7)shadaqah,  (8)  zakat  dan  (9) ekonomi syariah, bagi penduduk yang beragama Islam. 27
Pembaruan  hukum keluarga Islam Indonesia dimulai tahun 1960-an yang menghasilkan UU  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan.  UU  No.  1  tahun  1974  ini  adalah  undang-undang pertama  di  Indonesia  yang  mengatur tentang perkawinan secara nasional. Sebelumnya, masalah perkawinan diatur melalui berbagai macam hukum, yaitu:
1) Hukum adat bagi warga negara Indonesia asli.
2) Hukum Islam bagi warga negara Indonesia asli yang beragama Islam.
3) Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen bagi warga negara Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon.
4) KUH Perdata bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina.
5) Peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran.
Sangat terlihat jelas di sini bahwa tujuan dari UUP No. 1 tahun 1974 adalah unifikasi atau penyeragaman hukum yang sebelumnya sangat beragam. Idealnya, sebagai suatu produk hukum, UUP No. 1 tahun 1974 perlu dikaji sejauh mana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Namun sampai kini belum terlihat upaya-upaya serius untuk mengevaluasi sejauh mana efektifitas UUP No. 1 tahun 1974 sebagai sumber hukum dan sejauh mana aplikasinya dimasyarakat. 28 D. Pembatasan Usia Minimal Kawin Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan  diasumsikan  memberi  kelonggaran  bagi  manusia  untuk  mengaturnya.  Al- Qur’an
26 M.  Nur  Latif, “ Pembaharuan  Hukum  Keluarga  serta  Dampaknya  Terhadap  Pembatasan  Usia  Minimal Kawin, ” Jurnal Novelty, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.
27 Eko  Setiawan, “ Dinamika  Pembaharuan  Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia ” , Jurnal  de  Jure,  Jurnal Syariah  dan Hukum , Vol. 6, No. 2, Desember  2014.
28 M.  Nur  Latif, “ Pembaharuan  Hukum  Keluarga  serta  Dampaknya  Terhadap  Pembatasan  Usia  Minimal Kawin, ” Jurnal Novelty, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.
mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. 29 Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan bukan hanya merupakan suatu perbuatan perundangan saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya sesuatu perkara. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 ( lima belas ) tahun bagi pria, dan haid pada wanita minimal pada umur 9 ( sembilan )  tahun. 30
Pada abad 20-an, bersamaan dengan adanya pembaruan hukum keluarga Islam, maka salah satu poin pokoknya adalah pembatasan usia minimal kawin yang dituangkan dalam undang-undang. Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat maupun hukum Islam dapat dihindari.
Mark E. Cammack berpandangan bahwa pengaturan usia minimal kawin merupakan bagian dari  tujuan  pemerintah  untuk  mengurangi  problem-problem  perkawinan  seperti  pernikahan  di bawah  umur.  Tujuan  selanjutnya  adalah  untuk  proyek  unifikasi  hukum  perkawinan  agar  sesuai dengan  persatuan  Indonesia  berlandaskan  Pancasila  dan  memenuhi  tuntutan  kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain. 31
Menurut  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  kematangan  usia  perkawinan  diukur berdasarkan  kematangan  jiwa  dan  raga  yaitu  dikatakan  telah  matang  jiwa  dan  raganya  untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia.
Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang  masih  dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.
Kemudian  keluarlah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  dasar  untuk  melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah  selama  45  tahun  sama  sekali  tidak  pernah  mengalami  perubahan.  Dan pada tanggal 14 Oktober  2019  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang-Undang
29 Edi  Yuhermansyah  dk, “ Implementasi  Batas  Umur  Pernikahan  (Studi  Kasus  di  Mahkamah  Rendah Syari’ah  Bukit  Mertajam  Pulau  Pinang),” Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam, Vol.  2 No. 2. Juli- Desember  2018.
30 Pada  periode  klasik  (610-650)  tidak  ada  batasan  usia  perkawinan  tegas,  hanya  saja  Rasulullah  pernah menikahi  Aisyah  pada  usia  6  tahun  dan  mengumpulinya  setelah  Aisyah  mengalami  haid  pada  usia  9  tahun. Pada  periode  ini  terjadi  perbedaan  pembatasan  usia  minimal  dalam  perkawinan,  menurut  Imam  Hanafi batasan  usia  dini dalam perkawinan adalah saat seorang laki-laki mengalami mimpi basah (12 sampai 18 tahun) atau  saat  perempuan  mengalami  haid  (9  sampai  17  tahun).  Adapun  menurut  Imam  Malik  batasan  minimal perkawinan  adalah  17 tahun. Sedangkan Imam Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa batsan usia dini dalam perkawinan  adalah  15  tahun.  Pandangan  ini  bertahan  sampai  periode  pertengahan  (1250-1800  M).  Pada periode  modern  1800  M  dan  seterusnya  terjadi  perkembangan  pembatasan  usia  dini.  Menurut  Ulama Syafi’iyah  batasan  minimal  perkawinan  adalah  15  tahun,  Ulama  Hanafiyah  menetapkan  17  tahun  dan  Ulama Malikiyah  18  tahun.  Sedangkan  Yusuf  Musa  menetapkan  batasan  usia  minimal  perkawinan  21  tahun  dan Sarlito  menetapkan  minimal  25  tahun.  Adapun  menurut  Dr.  March  Hendry  Frank  kematangan  seseorang untuk  melakukan  pernikahan  adalah  usia  25  (dua  puluh  lima)  tahun  bagi  laki-laki  dan  20  (dua  puluh)  tahun bagi  perempuan.  M.  Nur  Latif, “ Pembaharuan  Hukum  Keluarga  serta  Dampaknya  Terhadap  Pembatasan Usia Minimal Kawin, ” Jurnal Novelty, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.
31 Fitriyani  Zain, “ Kekerasan  dalam  Perkawinan  dan  Nusyuz  dalam  Hukum  Keluarga  di  Turki,  Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia ,“ Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya  Syar-I ,  Vol. 4 No. 1  2017.
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam  undang-undang  yang  mengatur  tentang perkawinan. Maka hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia dan dunia Islam.

## E. Hubungan Umur dan Faktor-faktor Perkawinan
Hubungan umur dengan beberapa faktor yang ada di dalam perkawninan di antaranya:
1) Hubungan Umur dengan Faktor Fisiologis dalam Perkawinan Batasan hukum yang tercantum dalam UUP No. 1 tahun 1974 bila dikaji lebih lanjut, lebih menitikberatkan pada pertimbangan dari segi kesehatan fisiologis. Namun, usia dalam hubungan perkawinan tidak cukup dikaitkan hanya dengan segi fisiologis tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis atau segi sosialnya. 32 Selain itu, setelah dilakukan penelitian, perempuan yang hamil pada usia dini sangat beresiko. Apalagi jika kemampuan ekonomi tidak cukup baik sehingga akses kesehatan seperti pemantauan dan konsultasi dokter, nutrisi yang baik dan pengetahuan yang cukup menyebabkan resiko kehamilan menjadi lebih besar. 33
Pada  usia  15-19,  perempuan  memiliki  potensi  dua  kali  lebih  besar  meninggal  saat melahirkan daripada yang berusia 20-25 tahun, di bawah itu (15 tahun) potensi meninggal bisa lima kali  lebih  besar.  Perempuan  muda  yang  sedang  hamil,  berdasarkan  penelitian  akan  mengalami beberapa hal, seperti pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ibu yang akan melahirkan bisa meninggal.
Dari  sisi  kesehatan,  pernikahan  dini akan merugikan alat reproduksi perempuan karena makin muda menikah, semakin panjang rentang waktu bereproduksi. Sementara itu berdasarkan survey riset kesehatan dasar yang dilakukan pada 2013, permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya perkawinan dini. 34 Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual di usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang kanker  serviks  (kanker  leher  rahim).  Kanker  serviks  merupakan  kanker  paling  bebahaya  bagi perempuan  setelah  kanker  payudara.  Kanker  ini  menyerang  bagian  terendah  dari  rahim  yang menonjol  di  puncak  liang  senggama.  Resiko  lain  yang  muncul  adalah  trauma  vagina.  Ini  akan menimbulkan  infeksi  karena lemahnya jaringan tissue yang belum diperkuat oleh hormon estrogen ini. 35 Hubungan Umur dengan Keadaan Psikologis dalam Perkawinan Dilihat  dari  segi  psikologis,  wanita  umur  16  tahun,  belum  bisa  dikatakan telah dewasa. Demikian pula anak laki-laki umur 19 tahun.  Dampak psikologis mereka yang menikah pada usia
32 Kedewasaan  seseorang  sangat  berhubungan  erat  dengan  usianya,  usia  dini  di  bawah  20  tahun memperlihatkan  jiwa  yang  selalu  berubah.  Secara  mental  belum  siap  menghadapi  perubahan  pada  saat kehamilan,  belum  siap  menghadapi  masalah-masalah  berumah  tangga,  belum  siap  untuk  bertanggung  jawab dan  berperan  sebagai  isteri,  partner  seks,  ibu,  sehingga  jelas  bahwa  pernikahan  anak  menyebabkan  imbas negatif  terhadap  kesejahteraan  psikologis  serta  perkembangan  kepribadian  mereka.  selain  itu  keterampilan yang  kurang  untuk  mengasuh  anak  dengan  usia  yang  masih  dini  dapat  menempatkan  anak  yang  dilahirkan berisiko  mengalami  perlakuan  yang  salah  dan  penelantaran.  Rini  Meiandayanti  dkk, “ Kejadian  Pernikahan Usia  Dini  Berdasarkan  Karakteristik  dan  Sosial  Budaya  di  Desa  Cipacing  Kecamatan  Jatinangor  Kabupaten Sumedang  Tahun 2014 ”, dalam  Jurnal JSK , Volume 1 Nomor 2 Tahun  2015. 33 Penyebab  kematian  maternal  dari  faktor  reproduksi  diantaranya  adalah  maternal  age/usia  ibu.  Dalam kurun  reproduksi  sehat  dikenal  bahwa  usia  aman  untuk  kehamilan  dan  persalinan  adalah  20-30  tahun. Kematian  maternal  pada  wanita  hamil  dan  melahirkan  pada  usia  di  bawah  20  tahun  ternyata  2  sampai  5  kali lebih  tinggi  dari  pada  kematian  maternal  yang  terjadi  pada  usia  20  sampai  29  tahun.  Kematian  maternal meningkat kembali  sesudah usia 30 sampai 35 tahun.
34 Usia  seorang  wanita  pada  saat  hamil  sebaiknya  tidak  terlalu  muda  dan  tidak  terlalu  tua.  Umur  yang kurang  dari  20  tahun  atau  lebih  dari  35 tahun, berisiko tinggi untuk melahirkan. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil harus  siap fisik, emosi, psikologi, sosial dan ekonomi.
35 M.  Nur  Latif, “ Pembaharuan  Hukum  Keluarga  serta  Dampaknya  Terhadap  Pembatasan  Usia  Minimal Kawin, ” Jurnal Novelty, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016.
muda  atau  di  bawah  20  tahun,  secara  mental  belum  siap  menghadapi  perubahan  pada  saat kehamilan. Persoalan lainnya adalah adanya perubahan peran, yakni belum siap menjalankan peran sebagai  ibu  dan  menghadapi  masalah rumah tangga. Banyak kasus perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia kawinnya masih relatif muda. 36
2) Hubungan Umur dengan Kematangan Sosial, Khususnya Sosial Ekonomi dalam Perkawinan Seseorang  yang  telah  berani  membentuk  keluarga  melalui  perkawinan,  segala tanggungjawab  dalam  hal  menghidupi  keluarga  terletak  pada  pasangan  bukan  pada  orang  lain termasuk  orangtua.  Karena  itulah  dalam  perkawinan masalah kematangan sosial-ekonomi perlu dipertimbangkan, karena akan berperan sebagai penyangga kehidupan keluarga Jika  dianalisi  lebih  jauh,  peraturan  batas  usia  perkawinan  ini  memiliki  tujuan  untuk mencegah  pernikahan  dini  dan  ini  berkaitan  cukup  erat  dengan  masalah  kependudukan  dan kesejahteraan kaum perempuan. Dengan batasan umur, undang-undang perkawinan bermaksud merekayasa  untuk  menahan  laju  perkawinan  yang membawa pada laju pertambahan penduduk. Pernikahan anak-anak adalah sebuah kejahatan karena anak anak dinilai belum siap reproduksinya untuk melaksanakan perkawninan.
Menikah di usia dini memiliki banyak kerugian bagi perempuan khususnya organ kesehatan reproduksi. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa di tahun 2010 terdapat 60% anak perempuan di  dunia  menikah  kurang  dari  umur  18  tahun.  Sedangkan  di  Indonesia  sebanyak  34,5%  anak perempuan menikah di bawah usia 19 tahun.
Bahaya melakukan pernikahan dini lainnya adalah semakin meningkatnya hubungan tanpa status  yang  menimbulkan  banyaknya  ragam  penyakit,  meningkatnya  penindasan  terhadap perempuan  (KDRT), dan banyaknya kawin cerai yang merugikan pihak perempuan. Perempuan yang masih anak-anak tetapi melakukan pernikahan dini, beresiko melahirkan bayi prematur atau berat badan bayi yang dilahirkan sangat kurang dari normal. Ini bisa sangat berbahaya bagi bayi, bahkan  memiliki  resiko  tinggi  kerusakan  otak  dan  mental.  Bahkan  karena  pertumbuhan tulang belum lagi lengkap, resiko kerusakan tulang panggul sang ibu muda lebih tinggi, karena bayi yang keluar jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggul sang ibu.
Sedangkan dampak bagi bayi adalah kelahiran prematur, berat badan kurang dari 2.5 kg, dan  kemungkian  cacat  bawaan  akibat  asupan  gizi  yang  kurang.  Jadi  jika  dibandingkan  dengan sebelum  adanya  pembaruan  undang-undang hukum keluarga Islam, pengaturan tentang usia ini berpengaruh pada terpeliharanya hak-hak perempuan walau belum bisa maksimal. Masih ada celah untuk  melakukan  perkawinan  dini.  Meskipun  batas  umur  perkawinan  telah  ditetapkan,  namun prakteknya  masih  banyak  terjadi  perkawinan  pada  usia  muda.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  UU modern tidak diikuti dengan perubahan sosial yang cukup memadai, UU ini berhasil hanya dalam jumlah yang terbatas.
F. Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Negara-Negara Muslim
Terkait dengan batas usia perkawinan, antara satu negara dengan negara yang lain memiliki perbedaan. Adapun perbedaan tersebut dapat di jelaskan dalam tabel berikut:
36 Rata-rata  usia  ideal  menikah  untuk  laki-laki  adalah  26,  31  tahun  dan  perempuan  rata-rata  23,  98  tahun. Rata-rata  usia  ingin  menikah  lakilaki  adalah  26,  15  tahun  dan  perempuan  24,  24  tahun.  Pada  perempuan  usia ingin  menikah  lebih  tua  dibandingkan  usia  idealnya,  sedangkan  pada  laki-laki  usia  ingin  menikah  lebih  muda dari  usia  idealnya.  Karakteristik  dewasa  muda  yang  memengaruhi  usia  ingin  menikah  adalah  jenis  kelamin, uang  saku,  status  berpacaran,  dan  urutan  anak.  Karakteristik  keluarga  yang  memengaruhi  adalah  pendidikan orang  tua,  pendapatan  per  kapita,  dan  kelengkapan  orang  tua.  Kesiapan  menikah  juga  berpengaruh pada usia menikah.  Semakin  tinggi  kesiapan  usia  dan  kemampuan  komunikasi  maka  semakin  muda  usia  menikah, namun  semakin  tinggi  kesiapan  finansial  dan  empati  maka semakin tua usia menikah. Euis Sunarti, “ Kesiapan Menikah  Pada  Dewasa  Muda  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Usia Menikah, ” Jurnal  Kel. & Kons ., Vol. 6, No. 3, September  2013, 143-153.
No  Negara Dasar Hukum Ketentuan 1 In do ne sia
Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yang diundangkan pada 2 Januari 1974 Perkawinan  hanya  diijinkan  jika  pihak  pria  sudah mencapai  umur  19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai  umur  16  tahun  (ayat  1).  Dalam  hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi  kepada  pengadilan  ataua  pejabat  lain  yang ditunjuk  oleh  kedua  orangtua  pihak  maupun  pihak wanita (ayat 2) 2 M ala ysi a
UU keluarga Islam 1984 (Islamic Family Law 1984) pasal 8 Tidak  ada  perkawinan  dapat  dilangsungkan  atau didaftarkan  dibawah  UU  ini  dari  mempelai  laki-laki berusia  di  bawah  18  tahun  atau  perempuan  di  bawah umur  16  tahun  kecuali  hakim  syari’ah  memberi  izin secara tertulis dalam kondisi tertentu. 3 L ib an on The Law on Family Right 1917-1962 pasal 4 Dipersayaratkan  untuk  dapat  dilangsungkan  perkawian bahwa  seorang  pria  harus genap berusia 18 tahun dan wanita 17 tahun. 4 Y ord an ia The Code of Personal Status 1976 pasal 5 Untuk dapat melangsungkan perkawinan kedua pasangan harus  sehat dan mempelai harus cukup umur 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. 5 A lja za ir The Family Law Code 1984 pasal 7 Usia sah dari perkawinan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan 6 T un isia pasal 5 ayat 2 Code of Personal Status 1956-1981 Seorang laki-laki yang belum mencapai usia 20 tahun dan seorang perempuan belum mencapai usia 17 tahun tidak dapat melangsungkan pernikahan. 7 M aro ko Mudawwanah alahwal al syakhsiyyah tahun 1957-1958, diatur pasal 8 dan pasal 9 Usia perkawinan di Negara Maroko adalah 18 tahun baik untuk laki-laki maupun wanita
Data  diatas  menunjukkan  bahwa dalam menentukan batas usia perkawinan, para ulama muslim sepakat memberikan batasan pernikahan setelah usia baligh . Walaupun rentang dalam usia yang tidak sama dan bervariasi, karena didalam ilmu fikih, baligh jika dikaitkan dengan ukuran usia usia baligh bagi laki-laki berkisar antara 15 ( lima belas ) tahun dan bagi perempuan 9 ( sembilan ) tahun.
G. Penutup Sebagai seorang muslim, sudah tidak diragukan lagi seputar sumber hukum Islam yakni Al- Qur’an dan As-Sunnah. Namun ketika zaman terus berlalu dan muncul permasalahan dan kasus baru  yang  pada  zaman  Rasulullah  tidak  ditemukan  seperti  sudah  dijelaskan  diawal,  maka diperbolehkan untuk ber- ijtihad menggunakan cara ijma ’ atau qiyas . Guna menjawab permasalahan tersebut. Namun tetap harus berdasar pada Al- Qur’an dan As-Sunnah. Pengambilan pendapat harus melalui beberapa cara dengan melihat ciri atau tuntunan yang telah Allah berikan melalui Al- Qur’an.

## Daftar Pustaka
Arifin, Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya , Jakarta, Gema Insani Press, 1996. Fitria, Vita, Hukum Keluarga di Turki Sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Islam. Huda,  Miftahul, “ Ragam  Bangunan  Perundang-Undangan  Hukum  Keluarga  di  Negara-Negara Muslim Modern, ” Jurnal Al Manahij , Vol. XI No. 1, Juni 2017. Khosen, Moh., Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara Muslim, STAIN Salatiga Press, 2013. Latif,  M.  Nur, “ Pembaharuan  Hukum  Keluarga  serta  Dampaknya  Terhadap  Pembatasan  Usia Minimal Kawin, ” Jurnal Novelty, Vol. 7 No. 2 Agustus 2016. Mahmood, Tahir, Personal Law in Islamic Countries, New Delhy, Academy of Law and Religion ,  1987. Meiandayanti,  Rini,    dkk, “ Kejadian  Pernikahan  Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya  di  Desa  Cipacing  Kecamatan  Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014, ” Jurnal JSK , Volume 1 Nomor. 2 Tahun 2015. Nasution, Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia , Jakarta, INIS, 2002. Noviana, Lia, “S tatus Wanita di Negra Muslim Modern: Studi terhadap Hukum Keluarga di Tunisia dan Indonesia, Kodifikasia ,” Jurnal Penelitian Islam , Vol. 13 No. 2 Tahun 2019. Ranuwijaya,  Utang  dan  Ade  Husna, “ Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia dan Tunisia, Saintifica Islamica ”, Jurnal Kajian Keislaman, Vol.3, No.1 Januari-Juni 2016.
Sadari, “Hak Perempuan Pasca Perceraian: “Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia”, dalam Istinbath: Jurnal Hukum , STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, Vol.12, No.2, 215, November 2015.
Sadari, Reorientasi Hukum Keluarga Islam , cet. Ke-1, Pondok Cabe Tangsel: CV. Iqralana, 2017. Setiawan, Eko, “ Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia ” , Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 6, No. 2, Desember 2014. Suchamdi, “ Heterogeneous  Perundang-undangan  Hukum  Perkawinan  Negara-negara  Muslim Modern, ” Jurnal Kodifikasia , Vol.7, No. 1 Tahun 2013. Sunarti, Euis, “ Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda dan pengaruhnya terhadap Usia Menikah, ” Jurnal  Jur. Ilm. Kel. & Kons., Vol.6, No.3,  September 2013. Yuhermansyah,  Edi,  dkk, “ Implementasi  Batas  Umur  Pernikahan  (Studi  Kasus  di  Mahkamah Rendah  Syari’ah  Bukit  Mertajam  Pulau  Pinang),” Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 2. Juli-Desember 2018. Zain,  Fitriyani, “ Kekerasan  Dalam  Perkawinan  dan  Nusyuz  Dalam  Hukum  Keluarga  di  Turki, Malaysia, Sudan, Yordan, dan Indonesia, ” Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i , Vo. 4, No. 1  2017.
Zayyadi, Ahmad, “ Reformasi Hukum di Turki dan Mesir: Tinjauan Historis-Sosiologis ” , Jurnal Al- Mazahib , Volume 2, No. 1, Juni 2014.