## Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo
Aln Pujo Priambodo 1* , Nur Wahyu Hidayat 2 Kementerian Keuangan RI 1 , Pemerintah Kabupaten Wonosobo 2 aln.pujo@gmail.com 1 , nurwahyuhidayat0@gmail.com 2
*Corresponding author
Keywords: PAD,  DAU,  DBH,  Capital
Expenditure,  Regional  Economic Growth, Poverty .

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the impact of Regional  Own  Generated  Funds  (PAD),  General Allocation Funds (DAU), Revenue Sharing Funds (DBH), and local government capital expenditures on economic growth (PDRB) and poverty levels in Sidoarjo Regency. This research utilizes multiple linear regression analysis method  through  SPSS  software  version  25  in  data processing.  The  PAD,  DAU,  DBH,  capital  expenditure, GRDP,  and  poverty  data  used  in  this  study  are  taken within period of 2014 to 2020. The results of the study showed  that  PAD,  DAU,  DBH,  and  capital  expenditure together  did  not  have  a  significant  effect  in  increasing economic  growth.  However,  partially,  PAD  has  a significant  positive  impact  on  economic  growth  while DAU, DBH, and capital expenditures have no significant effect  even  though  they  affect  GRDP  growth.  In  the poverty model, the results show that PAD, DAU, DBH, and local  government  capital  expenditures,  either simultaneously  or  partially,  do  not  have  a  significant impact in reducing poverty levels in Sidoarjo Regency.
Kata Kunci: PAD, DAU, DBH, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Tingkat Kemiskinan.

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan  belanja  modal pemerintah  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi (PDRB) dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian  ini  memanfaatkan  metode  analisis  regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 25 dalam  pengolahan  data.  Data  PAD,  DAU,  DBH,  belanja modal,  PDRB,  dan  tingkat  kemiskinan  yang  digunakan dalam penelitian  ini  berada  dalam rentang tahun 2014 hingga  tahun  2020.    Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  PAD,  DAU,  DBH,  dan  belanja  modal  secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan dalam
meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  secara parsial,  PAD  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAU, DBH, dan  belanja  modal  berpengaruh  tidak  signifikan walaupun  mendorong  pertumbuhan  PDRB.  Dalam model tingkat kemiskinan, hasil penelitian menunjukkan bahwa  PAD,  DAU,  DBH,  dan belanja  modal  pemerintah daerah,  baik  secara  simultan  maupun  parsial,  tidak memiliki dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
JEL CLASSIFICATION: H72, I31
How to cite : Priambodo, A.P., Hidayat, N.W. (2024). Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap PDRB dan Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 8(1). p.1-14.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## PENDAHULUAN
Praktik otonomi daerah di Indonesia secara resmi dimulai sejak disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Uliansyah, 2021). Otonomi daerah diberikan oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  sehingga  pemerintah  daerah  dapat mengatur  urusan  rumah  tangganya  secara  lebih  mandiri,  termasuk  dalam  mengelola belanja daerah dan menatausahakan pendapatan daerah.
Implementasi otonomi daerah tidak bisa dipisahkan dengan konsep desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan sebagai sumber pendanaan atas urusan pemerintahan yang dilaksanakan  oleh  daerah  (Uliansyah,  2021).  Christia  &  Ispriyarso  (2019)  berpendapat bahwa desentralisasi fiskal memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan  potensi  ekonomi  di  daerahnya  untuk  menyelesaikan  masalah  di  daerah. Dengan  kata  lain,  dengan  adanya  desentralisasi  fiskal,  daerah  diharapkan  dapat memaksimalkan  potensi  daerah  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  dalam  rangka mewujudkan agenda prioritas daerah.
Sumber  pendapatan  pemerintah  daerah  terdiri  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa  (TKDD),  dan  pendapatan  lainnya.  Kebijakan desentralisasi  fiskal  memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk  menghasilkan  dan memungut PAD, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Di sisi lain, TKDD—yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa—menjadi sumber pendanaan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik (Christia & Ispriyarso, 2019).
Dengan  desentralisasi  fiskal,  pemerintah  daerah  diharapkan  dapat  mengakselerasi pertumbuhan  ekonomi  di  daerah.  Pemerintah  daerah  dapat  berperan  aktif  dalam meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dengan  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  belanja  daerah,  khususnya  dalam  pembangunan  sarana  dan  prasarana  yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk  menggunakan  komponen  belanja  modal  dalam  menyediakan  fasilitas  pendukung kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Penambahan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  akan menstimulus laju pertumbuhan ekonomi (Risqiyah & Yunani, 2022). Selain itu, pendapatan daerah, baik dari komponen PAD maupun TKDD, harus dimanfaatkan secara tepat sehingga dapat membiayai operasional pemerintahan dan menjalankan roda perekonomian daerah.
Grafik 1. Realisasi PAD, DBH, DAU, dan Belanja Modal Kabupaten Sidoarjo, 2014-2020 Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Diolah Kembali
Tabel 1. Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Target 798,97 815,01 740,48 911,48 864,95 1.016,47 1.311,37 Realisasi 691,16 936,19 810 565,23 810,57 800,18 519,25 Serapan 86,51% 114,87% 109,39% 62,01% 93,71% 78,72% 39,60%
Sumber: DJPK Kementerian Keuangan, Diolah Kembali
Seperti  dalam  Gambar  1,  PAD  Kabupaten  Sidoarjo  menunjukkan  kecenderungan  untuk meningkat dari tahun 2014-2020 sedangkan komponen DBH dan DAU mengalami fluktuasi dari  tahun  ke  tahun.  Walaupun  memiliki  PAD,  DBH,  dan  DAU  yang  terbilang  tinggi, Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  realisasi  belanja  modal  yang  relatif  rendah. Dilihat dari Tabel 1, serapan belanja modal mencapai lebih dari 100% hanya di tahun 2015 dan  2016.  Di  tahun  yang  lain,  realisasi  belanja  modal  tidak  mencapai  target  yang  telah dianggarkan dalam APBD. Berkaca dari pendapat Sari et al. (2018) dan Rahmawati & Ishak (2020), rendahnya penyerapan menunjukkan rendahnya value for money APBD sehingga dapat menghambat pergerakan roda ekonomi dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1.115,33 1.266,79 1.335,28
1.671,81 1.685,56 1.689,95 1.798,52 145,05 121,32 157,45
156,44 185,81 185,09 173,56 1.199,04 1.206,66 1.225,26 1.203,74 1.203,74 1.265,57 1.149,80 691,16 936,19
810
565,23
810,57 800,18 519,25 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 1.800,00 2.000,00 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 PAD DBH DAU Belanja Modal
Gambar 2. PDRB dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2020 Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, Diolah Kembali
Terlepas dari realisasi belanja modal yang relatif kecil terhadap pendapatan PAD, DBH, dan DAU, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo, yang tercermin dari PDRB, memiliki tren positif dari tahun ke tahun seperti dalam Gambar 2. Sejalan dengan hal tersebut, kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo juga berangsur-angsur turun dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Namun, di tahun 2020, efek pandemi covid-19 berhasil menyebabkan PDRB sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya dan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.27% di Kabupaten Sidoarjo.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan seberapa besar dampak PAD, DBH, DAU, dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangi kemiskinan. Metode analisis regresi linier akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian diharapkan dapat menhadirkan wawasan, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merumuskan kebijakan atas pengelolaan PAD, DBH, DAU, dan belanja modal Kabupaten Sidoarjo.

## Kajian Pustaka Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi dimana terdapat peningkatan produksi barang dan jasa (Kurniawati & Muzdalifah, 2022). Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah biasanya tercermin dalam Produk Domestik Regional  Bruto (PDRB) (Maulana & Masbar, 2018;  dan  Kurniawati  &  Muzdalifah,  2022).  Kesejahteraan  masyarakat  di  suatu  wilayah akan menjadi lebih baik seiring dengan peningkatan PDRB.
Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh setidaknya 2 faktor, yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi  (Jhingan  M.,  2012  dalam  Risqiyah  &  Yunani,  2022).  Faktor  ekonomi  meliputi sumber daya alam, modal, tata kelola organisasi, kapasitas dan skala produksi, dan budaya kerja.  Di  sisi  lain,  faktor non ekonomi  mencakup  faktor sosial dan  budaya, sumber daya manusia, politik, dan administrasi serta birokrasi.
106.434,28 112.012,86 118.179,19 125.039,06 132.552,94 140.492,94 135.305,32 6,4 6,44 6,39 6,23 5,69 5,32 5,59 0 1 2 3 4 5 6 7 - 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PDRB (Miliar Rupiah) Kemiskinan (Persen Penduduk)

## Kemiskinan
Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang kekurangan sumber daya, baik berupa uang  maupun  barang,  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  dan  menjamin keberlangsungan hidupnya. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep basic  needs  approach  dimana  masyarakat  miskin  diukur  dari  rata-rata  pengeluaran  per bulan  per  kapita  di  bawah  garis  kemiskinan  (Ningrum  &  Nuryadin,  2021).  Menurut Alviannor  &  Fahrati    (2021),  kemiskinan  dapat  disebabkan  karena  rendahnya  tingkat pendidikan, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap tindak kriminal, dan ketidakberdayaan dalam mengambil keputusan hidup sendiri.

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) meruapakan pendapatan daerah yang berasal dari pungutan pemerintah  daerah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  suatu daerah.  PAD  bersumber  dari  pungutan  berupa  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kurniawati & Muzdalifah, 2022).
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  wujud  dari  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal (Sulaeman & Silvia, 2019). Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk dapat menggali dan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari  potensi daerah masing- masing.

## Dana Alokasi Umum
Christia  &  Ispriyarso  (2019)  mengungkapkan  bahwa  DAU  atau  Dana  Alokasi  Umum meruapkan instrumen desentralisasi fiskal untuk pemerataan fiskal. Dengan kata lain, DAU merupakan  alat  yang  digunakan  pemerintah  pusat  untuk  menangani  ketimpangan  fiskal yang  terjadi  antara  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat,  serta  ketimpangan  yang terjadi  antar  pemerintah  daerah.  Besaran  DAU  ditetapkan  berdasarkan  celah  keuangan (Adriawan  et  al.,  2022)  atau  kebutuhan  moneter  yang  belum  mampu  ditutup  dengan keuangan daerah secara mandiri.

## Dana Bagi Hasil
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan  dana  yang  diberikan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah atas bagi hasil pendapatan yang masuk ke dalam rekening pemerintah pusat.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH dibagikan berdasarkan persentase tertentu kepada daerah penghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal pusat dan daerah, serta  kepada  daerah  non  penghasil  untuk  menanggulangi  eksternalitas  negatif  atau meningkatkan pemerataan dalam suatu wilayah. DBH tersusun dari 2 sumber, yaitu DBH Pajak, dan DBH Sumber Daya Alam (Megasari & Wahidahwati, 2022).
Penggunaan DBH tidak memiliki syarat tertentu dalam penggunaannya (Sulaeman & Silvia, 2019)  sehingga  pemerintah  daerah  dapat  mengalokasikan  DBH  ke  dalam  pos-pos pengeluaran daerah secara bebas. Namun, Retno & Widiatmoko (2019) berpendapat bahwa
DBH seharusnya dapat digunakan sesuai dengan agenda pemerintah daerah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya pelayanan publik.

## Belanja Modal
Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah di samping belanja pegawai, belanja barang  dan  jasa,  dan  belanja  lainnya.  Belanja  modal  dialokasikan  untuk  pembelian  atau pembangunan  aset  tetap  yang  manfaatnya  lebih  dari  satu  tahun.  Belanja  modal  juga digunakan untuk investasi pembangunan (Kurniawati & Muzdalifah, 2022).
Sebagian  besar  penyediaan  sarana  dan  prasana  untuk  mendorong  kegiatan  ekonomi masyarakat didanai dengan anggaran belanja modal pemerintah. Belanja modal berperan penting dalam pemberian pelayanan publik oleh pemerintah (Retno & Widiatmoko, 2019) dan dalam pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor (Novitasari & Novitasari, 2019). Dana belanja modal dapat berasal dari PAD maupun komponen TKDD.

## Penelitian Terdahulu
Berdsarkan  studi  literatur,  beberapa  peneliti  terdahulu  telah  menemukan  dampak  PAD, DAU, DBH, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan walaupun secara terpisah.
Berkaitan  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  Kurniawati  &  Muzdalifah  (2022)  menemukan bahwa PAD, DAU, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian Sulaeman & Silvia (2019) juga mengungkapkan  bahwa  ekonomi  regional  di  Indonesia  tumbuh  sejalan  dengan pertumbuhnan  PAD,  DAU,  dan  DBH.  Kontra  dengan  temuan  Kurniawati  &  Muzdalifah, Penelitian Retno & Widiatmoko (2019) di Provinsi Sumatera, Jawa, dan Bali menyimpulkan bahwa  pengeluaran  belanja  modal  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Sehubungan  dengan  kemiskinan,  penelitian  Syamsul  (2020)  yang  dilakukan  pada  33 pemerintah  provinsi  di  Indonesia  menemukan  bahwa  PAD  dan  dana  perimbangan berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  masyarakat.  Sedikit berbeda, Adriawan et al. (2022) menemukan bahwa PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sedangkan alokasi DAU berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Dalam penelitian yang lain, Isramiwarti, Rasuli, & Taufik (2017) mendapatkan hasil bahwa komponen PAD, DBH, dan belanja daerah memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin sedangkan DAU memiliki pengaruh yang tidak cukup signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan.

## METODE PENELITIAN Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  ini  meliputi  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat  kemiskinan,  PAD, DAU, DBH, dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rentang waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2020.

## Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dapat dilihat di situs  resmi  pemerintah.  Data  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan  peneliti dapatkan  dari  situs  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Sidoarjo  sedangkan  data realisasi  PAD,  DAU,  DBH,  dan  belanja  modal  Kabupaten  Sidoarjo  didapatkan  dari  situs portal data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

## Teknik Analisis
Penelitian  ini  mengadopsi  pendekatan  kuantitatif  dengan  memanfaatkan  model  analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 25. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilik pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen (Risqiyah & Yunani, 2022). Dengan kata lain, aplikasi metode regresi linier berganda ditujukan untuk menjelaskan  kausalitas variabel  PAD,  DAU,  DBH,  dan  Belanja  Modal terhadap  PDRB dan tingkat  kemiskinan.  Sebagaimana  dalam  konteks  penelitian  ini,  pertumbuhan  ekonomi (PDRB)  dan  tingkat  kemiskinan  merupakan  variabel  dependen  atau  terikat  dalam penelitian  ini.  PAD,  DAU,  DBH,  dan  belanja  modal  pemerintah  daerah  berperan  sebagai variabel  bebas  atau  dependen.  Dengan  adanya  2  variabel  terikat,  penelitian  ini menggunakan dua pendekatan model regresi linier berganda. Analisis dampak PAD, DAU, DBH,  dan  belanja  modal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  digambarkan  dalam  model berikut:
PDRB= β 0 + β 1 PAD+ β 2 DAU+ β 3 DBH+ β 4 BM+ε
Dampak variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan disajikan dengan pendekatan model sebagai berikut:
TK= β 0 + β 1 PAD+ β 2 DAU+ β 3 DBH+ β 4 BM+ε
Dimana,  variabel  PDRB  =  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (miliar  Rupiah);  PAD  = Pendapatan Asli Daerah (miliar Rupiah); DAU = Dana Alokasi Umum (miliar Rupiah); DBH = Dana Bagi Hasil (miliar Rupiah); BM = belanja modal pemerintah daerah (miliar Rupiah); β 0 = konstanta (intecept); β 1 ,β 2 , β 3 , β 4 = koefisien regresi; dan ε = error.

## HASIL DAN ANALISIS
Statistik Deskriptif
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
PDRB (Miliar Rupiah) Kemiskinan (Persentase) PAD (Miliar Rupiah) DAU (Miliar Rupiah) DBH (Miliar Rupiah) Belanja Modal (Miliar Rupiah) Mean 124.288,08 6,01 1.509,03  1.207,69 160,67 733,23 Maximum 140.492,94 6,44 1.798,52  1.265,57 185,81 936,19 Minimum 106.434,28 5,32 1.115,33  1.149,80 121,32 519,25
Volume 8, No. 1, (p.1-14) e-ISSN: 2581-1207 Std. Dev. 12.646,52 0,46 263,97 34,44 23,15 149,07 Observasi 7 7 7 7 7 7
Sumber: Data diolah
Tabel  2  menunjukkan  PDRB  tertinggi  Kabupaten  Sidoarjo  berada  di  tahun  2019,  yaitu sebesar 140.492 miliar rupiah. Rata-rata belanja modal Kabupaten Sidoarjo dalam rentang waktu  penelitian  adalah  sebesar  733,23  miliar  rupiah.  Dari  segi  komponen  pendapatan daerah, rerata PAD, DAU, dan DBH adalah 1.509,03 miliar rupiah, 1,207,69 miliar rupiah, dan 160,67 miliar rupiah.

## Hasil Regresi
Berdasarkan  olahan  data  lewat  program  SPSS,  hasil  regresi  linier  berganda  disajikan sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien t Sig. Variabel Independen: PDRB Konstanta -43.295,805 -0,498 0,668 PAD 48,140 4,976 0,038 DAU 0,003 0,081 0,943 DBH 74,387 0,931 0,450 BM 6,863 0,337 0,768 R 2 0,942 F-statistic 8,154 F-statistic (Prob) 0,112 Variabel Independen: Tingkat Kemiskinan Konstanta 11,981 1,790 0,215 PAD -0,0014 -1,937 0,192 DAU 0,0000015 0,516 0,657 DBH -0,003 -0,486 0,675 BM -0,0003 -0,192 0,865 R 2 0,863 F-statistic 1,456 F-statistic (Prob) 0,446 Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS
Berdasarkan perthitungan Tabel 3, hubungan variabel bebas berupa PAD, DAU, DBH, dan belanja  modal  terhadap  PDRB  dirumuskan  lewat  persamaan  (1)  sedangkan  pengaruh variabel  bebas  terhadap  variabel  TK  diformulakan  dalam  persamaan  (2)  sebagaimana berikut:
𝑃𝐷𝑅𝐵 = −43.295,805 + 48,14 𝑃𝐴𝐷 + 0,003 𝐷𝐴𝑈 + 74,387 𝐷𝐵𝐻 + 6,843 𝐵𝑀 (1) 𝑇𝐾 = 11,981 − 0,0014 𝑃𝐴𝐷 + 0,0000015 𝐷𝐴𝑈 − 0,003 𝐷𝐵𝐻 − 0,0003 𝐵𝑀 (2)
Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, persamaan (1) dapat disebut dengan model  pertumbuhan  ekonomi  dan  persamaan  (2)  dapat  disebut  dengan  model  tingkat kemiskinan.
Uji Koefisien Determinasi (Uji R 2 )
Nilai  koefisien  determinasi  dapat  dilihat  dalam  variabel  R 2 dalam  Tabel  3.  Untuk  model pertumbuhan ekonomi, nilai R 2 sebesar 0,942 berarti bahwa 94,2% pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh PAD, DAU, DBH, dan belanja modal pemerintah. Di sisi  lain,  R 2 model  tingkat  kemiskinan  sebesar  0,863  berarti  bahwa  86,3%  tingkat kemiskinan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  yang  ada.  Dengan  kata  lain,  sisanya dijelaskan  oleh  faktor  lain  di  luar  persamaan—faktor  lain  menjelaskan  5,8%  model pertumbuhan ekonomi dan 13,7% model tingkat kemiskinan.

## Uji Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistic atau tingkat probabilitas F-statistic. Nilai  probabilitas  F  di  bawah  0,05  (α=5)  menunjukkan  bahwa  variabel  bebas  secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.
Seperti  dalam  Tabel  3,  nilai  probabilitas  F-statistic  sebesar  0,112  dalam  model pertumbuhan  ekonomi  berarti  bahwa  variabel  PAD,  DAU,  DBH,  dan  BM  secara simultan tidak  berpengaruh  terhadap  PDRB.  Di  sisi  lain,  probabilitas  F-statistic  model  tingkat kemiskinan  (0,446)  turut  menunjukkan  tidak  berpengaruhnya  variabel-variabel  bebas dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

## Uji Parsial (Uji T)
Uji  parsial  (uji t  statistik)  dapat  dilihat  dari  nilai signifikansi  variabel independen  dalam Tabel 3. Uji parsial menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat secara individual.
Hasil  regresi  untuk  pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  hanya  variabel  PAD  yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas kurang dari  α  (0,038  <  0,05).  Variabel  bebas  lainnya  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  karena  nilai  probabilitasnya  kurang  dari  0,05—signifikansi DAU=0,943, DBH=0,450, dan BM=0,768.
Dalam  model  tingkat  kemiskinan,  keseluruhan  variabel  PAD,  DAU,  DBH,  dan  BM  tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi (probabilitas) setiap variabel bebas yang lebih besar dari 0,05.

## Uji Asumsi Klasik
Sebelum  menginterpretasikan  model  persamaan  regresi  lebih  lanjut,  model  penelitian haruslah dinyatakan lulus dari asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
Model Persamaan Asymp. Sig. (2-tailed) Model Pertumbuhan Ekonomi 0,200 Model Tingkat Kemiskinan 0,200 Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS
Deteksi  normalitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  kolmogorov  smirnov.  Tabel  4 menunjukkan  bahwa  kedua  model  persamaan  memiliki  signifikansi  sebesar  0,200.  Nilai signifikansi di atas 0,05 berarti bahwa data terdistribusi secara normal. Dengan kata lain, uji normalitas terpenuhi.
Tabel 5. Deteksi Multikolinieritas Variable Tolerance VIF Keterangan Model Pertumbuhan Ekonomi PAD 0,708 1,412 Lulus DAU 0,880 1,136 Lulus DBH 0,610 1,639 Lulus BM 0,501 1,997 Lulus Model Tingkat Kemiskinan PAD 0,708 1,412 Lulus DAU 0,880 1,136 Lulus DBH 0,610 1,639 Lulus BM 0,501 1,997 Lulus Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS
Tabel 5 menunjukkan statistik multikolinieritas yang didapatkan dalam hasil regresi linier. Suatu  variabel  dikatakan  terbebas  dari  gejala  multikolinieritas  apabila  memiliki  nilai Tolerance di  atas  0,10  dan  memiliki  VIR  kurang  dari  10.  Dengan  demikian,  variabel independen  dalam  model  regresi  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan  dapat dinyatakan lulus dari uji multikolinieritas.
Tabel 6. Hasil Uji Glejser Model Persamaan t Sig. Model Pertumbuhan Ekonomi PAD -0,251 0,825 DAU -1,155 0,368 DBH 0,932 0,450 BM -1,561 0,259 Model Tingkat Kemiskinan PAD -0,459 0,691 DAU -1,135 0,374 DBH 0,819 0,499 BM -1,378 0,302
Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS
Pembuktian  indikasi  heteroskedastisitas  dalam  model  dilakukan  dengan  uji  glejser— meregresikan  nilai  absolut  dari  residual  terhadap  variabel  independen.  Dengan  nilai signifikansi  variabel  PAD,  DAU,  DBH,  dan  BM  dalam  kedua  model  sebagaimana  terlihat dalam Tabel 6,  gejala heteroskedastisitas tidak terjadi di dalam kedua model regresi linier.
Jurnal Manajemen Keuangan Publik Volume 8, No. 1, (p.1-14) e-ISSN: 2581-1207
Tabel 7. Hasil Run Test Model Persamaan Asymp. Sig. (2-tailed) Model Pertumbuhan Ekonomi 0,952 Model Tingkat Kemiskinan 0,431 Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS
Selanjutnya,  gejala  autokorelasi  dibuktikan  dengan Run  Test .  Melihat  Tabel  7,  model pertumbuhan  ekonomi  memiliki  signifikasi  sebesar  0,952  sedangkan  signifikansi  model tingkat  kemiskinan  adalah  sebesar  0,431.  Signifikansi  di  atas  0,05  menandakan  bahwa gejala autokorelasi tidak terjadi.

## Analisis  Dampak  PAD,  DAU,  DBH,  dan  Belanja  Modal  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  hasil  regresi  linier  berganda  yang  telah  dilakukan,  koefisien  variabel independen  menunjukkan  porsi  peran  setiap  variabel  independen  terhadap  variabel terikat. Efek variabel PAD, DAU, DBH, dan belanja modal pemerintah daerah dapat dilihat dalam Tabel 3 atau persamaan (1). Nilai koefisien PAD ( 𝛽 ) adalah sebesar 48,14; koefisien DAU ( 𝛽 ) = 0,003; koefisien DBH ( 𝛽 ) = 74,387; dan koefisien belanja modal ( 𝛽 ) = 6,843.
Berdasarkan  hasil  analisis  model  pertumbuhan  ekonomi,  dampak  setiap  variabel  bebas terhadap PDRB dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Variabel PAD berpengaruh positif dalam meningkatkan PDRB. Koefisien PAD ( 𝛽 ) yang bernilai 48,14 dapat ditafsirkan bahwa setiap kenaikan PAD satu satuan akan meningkatkan PDRB sebesar 48,14 satuan;
2. Setiap  kenaikan  DAU  sebesar  1  miliar  rupiah  akan  meningkatkan  PDRB  sebesar 0,003 miliar rupiah atau sebesar 3 juta rupiah;
3. Dalam model ini, DBH memiliki dampak paling besar di antara variabel bebas lain.
𝛽 sebesar  74,387  menunjukkan  bahwa  setiap  tambahan  1  miliar  DBH  akan menyumbang 74,387 miliar rupiah ke PDRB; dan
4. Sama  seperti  variabel  bebas  lain,  belanja  modal  pemerintah  daerah  memiliki dampak  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Belanja  modal  Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo  memiliki  koefisien  sebesar  6,843  yang  berarti  bahwa  setiap tambahan 1 satuan belanja modal akan meningkatkan PDRB sebesar 6,843 satuan juga.

## Analisis Dampak PAD, DAU, DBH, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan
Sama halnya dengan subbagian sebelumnya, analisis dampak PAD, DAU, DBH, dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat lewat koefisien variabel independen. Hasil regresi untuk model tingkat kemiskinan menunjukkan koefisien setiap variabel, yaitu 𝛽 = -0,0014; 𝛽 = 0,0000015; 𝛽 = -0,003; dan 𝛽 = -0,0003. Selain itu, konstanta sebesar 11,981 menunjukkan persentase rakyat miskin sebesar 11,981% jika tidak ada alokasi PAD, DAU, DBH, dan belanja modal—setiap variabel independen bernilai 0.
Dilihat  dari koefisien setiap variabel, 3 dari 4 variabel independen, yaitu PAD, DBH, dan belanja  modal,  berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kemiskinan.  Hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  setiap  petambahan  PAD,  DBH,  dan  belanja  modal  akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Lebih jauh lagi, dampak variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Setiap  kenaikan  PAD  1  miliar  akan  membantu  menurunkan  tingkat  kemiskinan sebesar -0,0014 persen;
2. Berbeda  dengan  variabel  lain,  DAU  memberikan  dampak  positif  dalam meningkatkan  tingkat  kemiskinan.  Pertambahan  DAU  setiap  satu  satuan  akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0, 0000015 satuan;
3. Melihat  nilai 𝛽 ,  pengaruh  DBH  dalam  mengurangi  tingkat  kemiskinan  adalah sebesar  0,003.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  setiap  satuan  DBH  akan  menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,003 persen; dan
4. Belanja  modal  memiliki  dampak  negatif  sebesar  -0,0003  terhadap  tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menyadari beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan data dari tahun 2014 hingga 2020. Selain itu, penelitian ini juga hanya menggunakan empat variabel bebas, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan belanja modal pemerintah daerah sehingga kurang dapat menunjukkan realita yang sesungguhnya.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa (1) PAD, DAU, DBH, dan belanja modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap peningkatan  PDRB  maupun  tingkat  kemiskinan,  (2)  PAD  berpengaruh  positif  secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sedangkan DAU, DBH, dan belanja modal berpengaruh positif secara tidak signifikan, dan (3) secara parsial, tidak ada variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan meskipun PAD, DBH, dan belanja modal mendorong penurunan tingkat kemiskinan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  atas  penelitian  di  atas,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sidoarjo dapat lebih mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong dan  memaksimalkan  potensi  daerah.  Selain  itu,  penggunaan  PAD,  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan  anggaran  belanja  modal  harus  lebih  dimaksimalkan manfaatnya sehingga dapat mencapai value for money yang berimplikasi dalam peningkatan ekonomi dan  penanggulangan kemiskinan  di Kabupaten  Sidoarjo.  Dalam hal ini,  sumber penerimaan (PAD, DAU, dan DBH) dapat fokuskan untuk pendanaan belanja yang memiliki implikasi  langsung  kepada  masyarakat, seperti  pembangunan infrastruktur  konektivitas, program pembinaan UMKM, program investasi pembangunan manusia, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriawan,  R.,  Rahman,  A.,  &  Iwang,  B.  (2022).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  terhadap Tingkat Kemiskinan. Forum Ekonomi , 24 (1), 226–234.
Alviannor,  &  Fahrati,  E.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat Kemiskinan. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan , 4 (1), 75–87.
Christia,  A.  M.,  &  Ispriyarso,  B.  (2019).  Desentralisasi  Fiskal  dan  Otonomi  Daerah  di Indonesia. Law Reform , 15 (1), 149–163.
Isramiwarti,  R.,  Rasuli,  M.,  &  Taufik,  T.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan  Belanja  Daerah  Sebagai  Variabel  Intervening  Pada  Kabupaten/Kota  Di Provinsi Riau Tahun 2011 SD 2015. PEKBIS, 9(3), 195-213.
Kurniawati, & Muzdalifah. (2022). Pengaruh PAD dan DAU Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018). Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan , 5 (1), 16–28.
Maulana, I., & Masbar, R. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus: Indonesia Bagian Timur). Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) , 3 (1), 80–88. Megasari, S., & Wahidahwati. (2022). Pengaruh PAD, DBH, dan DAK terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) . Ningrum, E. W., & Nuryadin, M. R. (2021). Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi,  IPM,  dan  Kemiskinan  di  Kalimantan  Selatan. Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan Pembangunan , 4 (1), 113–126.
Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kemandirian  Daerah. Inventory:  Jurnal  Akuntansi , 3 (2), 174–186.
Rahmawati,  R.  S.,  &  Ishak,  J.  F.  (2020).  Analisis  Faktor  –  Faktor  Yang  Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. Indonesian Accounting Research Journal , 1 (1), 180–189.
Retno, N. D., & Widiatmoko, J. (2019). PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah terhadap Belanja Modal  dan  Dampaknya  pada  Pertumbuhan  Ekonomi  (Studi  pada  Provinsi/Wilayah Sumatera,  Jawa,  dan  Bali  Tahun  2012-2017). Dinamika  Akuntansi,  Keuangan  Dan Perbankan , 8 (1), 23–35.
Risqiyah,  W.,  &  Yunani,  A.  (2022).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Alokasi  Anggaran  Belanja  Modal  Pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan Pembangunan , 5 (1), 68–80.
Sari,  D.  N.,  Mintarti,  S.,  &  Pattisahusiwa,  S.  (2018).  Analisis  Efektivitas  dan  Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. Jurnal Ekonomi & Manajemen , 38–43.
Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal,  Pengaruhnya  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Regional  di  Indonesia. Jurnal Aplikasi Akuntansi , 4 (1), 97–112.
Syamsul. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. AKUNTABEL , 17 (1), 140–147.
Uliansyah, B. A. A. (2021). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal. In APBN IN DEPTH: MENGULIK APBN LEBIH DALAM (pp. 60–75). Politeknik Keuangan Negara STAN.