Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS TERJADINYA HIBAH SAHAM BERDASARKAN SURAT KUASA YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp)
Christin Novalia Simanjuntak.*,  Siti Hajati Hoesin.**
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia E-Mail: christin.novalia01@ui.ac.id, sitihajati@yahoo.com Naskah diterima : 12/09/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 01/01/2022

## Abstract
Notaries  as  public  officials  have  the  function  to  create  perfect  evidence,  act carefully,  and  be  honest  in  their  work  and  maintain  the  dignity  of  the  notary.  In  the Company  Law,  it  is  regulated  that  shareholders  either  alone  or  based  on  a  power  of attorney  have  the  right  to  attend  the  General  Meeting  of  Shareholdersand  use  their voting  rights  in  accordance  with  the  number  of  shares  owned.  Through  this  article,  we can  see  that  if  shareholders  are  unable  to  attend,  they  can  assign  someone  else  to represent them. The issue raised in this case is the District Court Decision Case Number 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp. In this case, Defendant II, was present at the General Meeting of Shareholders on behalf of the Plaintiff, on the basis of the power of attorney which had been  revoked.  The  defendant  even  gave  a  share  of  the  party  represented  to  him,  even though  he  did  not  have  the  right  to  do  so.  Therefore,  this  study  will  discuss  what  legal consequences arise from the act of granting using a power of attorney that is no  longer valid and the responsibility of the notary as the party making the grant deed.
Keywords: Power of Attorney, Shares, Grants, Unlawful Acts.

## Abstrak
Notaris  sebagai  pejabat  umum  memiliki  fungsi  untuk  menciptakan  alat pembuktian yang sempurna, bertindak hati-hati serta jujur dalam bekerja dan menjaga martabat  Notaris.  Dalam  UUPT,  diatur  bahwa  pemegang  saham  baik  sendiri  maupun diwakili  berdasarkan  surat  kuasa  berhak  menghadiri  RUPS  dan  menggunakan  hak suaranya  sesuai  dengan  jumlah  saham  yang  dimilikinya.  Melalui  pasal  ini,  dapat  kita ketahui bahwa apabila pemegang saham berhalangan untuk hadir, maka mereka dapat memberikan  orang  lain  hak  untuk  mewakili  mereka.  Permasalahan  yang  diangkat dalam  kasus  ini  adalah  mengenai  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor 94/Pdt.G/2017/PN.Lbp.  Pada  kasus  ini,  Tergugat  II,  hadir  dalam  RUPSLB  mewakili Penggugat,  atas  dasar  Surat  kuasa  yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Tergugat bahkan  melakukan  hibah  saham  pihak  yang  diwakilkan  kepada  dirinya,  meskipun  dia tidak punya hak untuk itu. Oleh karena itu, Penelitian ini akan membahas akibat hukum apa  yang  timbul  dari  tindakan  hibah  menggunakan  surat  kuasa  yang  sudah  tidak berlaku  serta  pertanggungjawaban  notaris  selaku  pihak  yang  membuat  akta  hibah tersebut.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Kata Kunci: Surat Kuasa, Saham, Hibah, Perbuatan Melawan Hukum.

## A. Pendahuluan
Notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi yang sangat penting dalam membantu menciptakan  kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat.  Sebagai seorang  pejabat  umum,  notaris  wajib  memahami  dan  mematuhi  semua  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  seharusnya  berada  dalam  ranah pencegahan  (preventif)  terjadinya  masalah  hukum  melalui  akta  otentik  yang  dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Seorang notaris seringkali dianggap sebagai tempat  yang tepat untuk seseorang dapat memperoleh nasehat hukum berkaitan dengan kewenangannya. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstatir) adalah benar, dengan kata lain Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. 1 Notaris  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang membuat akta autentik. Pembuatan akta otentik dilakukan dihadapan notaris, bukan hanya karena  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  juga  karena  para  pihak menghendakinya demi kepastian hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan juga bagi  masyarakat  secara  keseluruhan.  Dari  ketentuan  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1 Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, dapat  disimpulkan  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  oleh Negara untuk membuat suatu akta otentik, kecuali yang dikecualikan kepada pejabat atau orang  lain.  Maka  dalam  hal  ini  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  notaris  adalah  akta  yang dapat dipercaya 2 sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis. Perbedaan Notaris dengan pejabat Negara lainnya yaitu Notaris tidak mendapatkan gaji,  namun  Notaris  hanya  mendapatkan  honorarium  sebagai  imbalan  atas  jasa  atau pelayanannya  kepada  masyarakat.  Besarnya  honorarium  tersebut  telah  ditentukan  di dalam perkumpulan atau organisasi INI. Perbedaan lainnya antara Notaris dengan profesi hukum  lainnya  terletak  pada  sifat  bekerjanya,  contohnya  seorang  profesi  lainnya  hanya terikat  pada  perundangundangan  yang  mengatur  jabatannya,  selain  itu  mereka  bebas untuk menjalankan profesinya. Sedangkan Notaris terikat pada peraturan pemerintah dan tidak  bebas  dalam  dimana  saja  seorang  Notaris  harus  bekerja,  kemudian  terikat  pada peraturan cuti dan peraturan administrasi yang mengikat erat dengan pekerjaannya. 3 Kemudian  terkait  dengan  perusahaan,  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut perseroan)  adalah  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan  perjanjian  yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang  ini  serta  peraturan pelaksanaannya. 4 Dari  pengertian  tersebut,  dapat  kita  kemukakan  hal-hal  penting diantaranya sebagai berikut: 5
1 Tan Thong Kie,  Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove,  2007), hlm. 444.
2 Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 3.
3 Budi Untung, Hukum Koperasi Dan Peran Notaris, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm.26
4 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ps. 1 ayat 1.
5 Kasmir, & Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta: Predana Media Gruo, 2003) hlm. 26.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
1. Bahwa  Perseroan  Terbatas  merupakan  suatu  badan  hukum  perusahaan  untuk melakukan suatu kegiatan.
2. Pendirian  Perseroan  Terbatas  dilakukan  atas  dasar  suatu  perjanjian  antara  pihak- pihak yang ikut terlibat di dalamnya.
3. Pendirian Perseroan Terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu yang akan dijalankan.
4. Pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham.
5. Perseroan  Terbatas  harus  mematuhi  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  berdirinya  suatu  Perseroan  Terbatas, artinya  ada  suatu  perkumpulan  dari  orang-orang  yang  bersepakat  mendirikan  sebuah badan  usaha  yang  berbentuk  perseroan  terbatas.  Ditinjau  dari  segi  hukum  perjanjian,  PT didirikan  berdasarkan  perjanjian  artinya  pendirian  Perseroan  bersifat  kontraktual (contractual,  by  contract),  yakni  berdirinya  Perseroan  merupakan  akibat  yang  lahir  dari perjanjian.  Selain  bersifat  kontraktual,  juga  bersifat  konsensual  (consensuel,  consensual) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. 6
Selain  itu,  salah  satu  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sebuah  perseroan adalah  mengenai  saham.  Saham  dapat  didefinisikan  sebagai  tanda  penyertaan  modal seseorang  atau  pihak  (badan  usaha)  dalam  suatu  perusahaan  atau  perseroan  terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 7 Saham tersebut dikeluarkan atas nama pemiliknya sehingga menjadi tanda bukti kepemilikan atas saham suatu perseroan. 8
Pasal 60 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa saham merupakan benda bergerak dan  memberikan  sejumlah  hak  pada  pemiliknya.  Kepemilikan  atas  saham  sebagai  benda bergerak  memberikan  hak  kebendaan  kepada  pemiliknya.  Hak  tersebut  dapat dipertahankan  terhadap  setiap  orang.  Karena  saham  merupakan  benda  bergerak,  maka kepemilikannya  juga  dapat  dipindahkan  atau  dialihkan,  karena  menurut Pasal  509 KUH Perdata benda bergerak itu sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. 9 Dalam  hal  terjadinya  pengalihan  saham  (overdraft)  oleh  pemilik  saham,  atau  yang dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (UUPT) disebut  sebagai  pemindahan  hak,  Pasal  56  ayat  (1)  UUPT  merumuskan bahwa  pemindahan  hak  atas  saham  dilakukan  dengan  akta  pemindahan  hak  sedangkan sebagai  benda  bergerak,  pemindahan  hak  atas  saham  seharusnya  mengikuti  asas pemindahan benda bergerak yang mana dapat dilakukan secara nyata tanpa perlu proses balik  nama  seperti  benda  tidak  bergerak. 10 Selanjutnya,  Pasal  57  ayat  (1)  UUPT merumuskan  bahwa  dalam  anggaran  dasar  dapat  diatur  persyaratan  mengenai
6 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 35.
7 Tim  Penulis  IDX,  "Saham,"  dikutip  dari  https://www.idx.co.id/produk/saham/  pada  tanggal  12 September 2021.
8 Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ps. 48.
9
Sovia Hasanah, "Bisakah Saham Dihibahkan?"
dikutip dari
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl479/bisakah-saham-dihibahkan/  pada  tanggal  12 September 2021;
10 I  Wayan  Suka  Antara  Yasa,  “Pengalihan  Hak  Atas  Saham  Perseoran  Terbatas  Melalui  Hibah”, KerthaWicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa (Februari 2020), hlm. 22.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
pemindahan hak atas saham, diantaranya adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada  pemegang  saham  dengan  klasifikasi  tertentu  atau  pemegang  saham  lainnya, keharusan  mendapatkan  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  Organ  Perseroan,  dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11
Salah satu bentuk pemindahan hak atas saham melalui pengalihan (overdraft) adalah dengan  cara  hibah.  Hibah  pada  prinsipnya  diatur  dalam  Pasal  1666  KUH  Perdata  yang berbunyi:
“Hibah  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  si  penghibah  di  waktu  hidupnya,  dengan Cuma-Cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda  guna keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima  penyerahan  itu.  Undang-  undang  tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  tentu  saham  yang  merupakan  benda bergerak  dapat  dihibahkan,  akan  tetapi  proses  hibah  saham  dalam  perseroan  terbatas memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi.
Dalam UU PT, Pemberlakuan hibah saham pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk melakukan pemindahan hak atas saham, hibah itu sendiri dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum bagi penerima apabila hibah yang dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata : “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat  atas  ancaman  batal,  dilakukan  selainnya  dengan  suatu  akta  notaris,  yang  aslinya disimpan oleh notaris itu”
Selain  itu  disebutkan  juga  bahwa  hibah  akan  mengikat  apabila  penghibahan  itu dilakukan  dengan  mengindahkan  ketentuan  Pasal  1683  KUH  Perdata  yakni:  “Tiada  suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai  hari  penghibahan  itu  dengan  kata-kata  yang  tegas  oleh  si  penerima  hibah  sendiri atau  oleh  seorang  yang  dengan  suatu  akta  otentik  oleh  si  penerima  hibah  itu  telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepadanya di kemudian  hari.  Jika  penerimaan  tersebut  tidak  telah  dilakukan  di  dalam  surat  hibah sendiri,  maka  itu  akan  dapat  dilakukan  di  dalam  suatu  akta  otentik  terkemudian  yang aslinya  harus  disimpan,  asal  yang  demikian  itu  dilakukan  di  waktu  si  penghibah  masih hidup.  Dalam  hal mana  penghibahan,  terhadap  orang  yang  belakangan  disebut  ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya”.
Dari  penjelasan  KUH  Perdata  dapat  dikatakan  bahwa  hibah  tersebut  sah  apabila penghibahan  tersebut  diterima  dengan  kata-kata  yang  tegas  oleh  si  penerima  hibah  dan dilakukan  dengan  suatu  akta  notaris,  adapaun  nantinya  hibah  saham  tersebut  harus dijalankan  sesuai  dengan  ketentuan  pemindahan  hak  atas  saham  sebagaimana  diatur dalam Pasa 56-59 UU PT.
Untuk dapat mendapatkan persetujuan pihak-pihak lain, biasanya pengalihan saham dilakukan  dan  diinformasikan  lewat  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  yang  secara umum  bertugas  untuk  menentukan  segala  kebijaksanaan  umum  perseroan. 12 Terdapat  2 (dua)  macam  RUPS  dalam  UUPT,  yaitu  RUPS  Tahunan  dan  RUPS  Luar  Biasa  (untuk selanjutnya  disebut  sebagai  “RUPSLB”).  RUPS  Tahunan  pada  dasarnya  adalah  laporan kegiatan  perusahaan  oleh  anggota  Direksi  kepada  Dewan  Komisaris  dan  para  pemegang
11 ibid.
12 Muhammad  Yusron  Yuwono,  "Perkembangan  Kewenangan  Rapat  umum  Pemegang  Saham  (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia," NOTARIUS 08 (September 2015), Hlm. 212.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
saham yang wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. Sedangkan RUPSLB diadakan karena adanya urgensi untuk membahas dan mengambil  keputusan  atas  masalah-masalah  yang  timbul  mendadak  dan  menghambat operasional Perseroan sehingga butuh penanganan segera.
Pasal  85  ayat  (1)  UUPT  menyatakan  bahwa  pemegang  saham  baik  sendiri  maupun diwakili  berdasarkan  surat  kuasa  berhak  menghadiri  RUPS  dan  menggunakan  hak suaranya  sesuai  dengan  jumlah  saham  yang  dimilikinya.  Melalui  pasal  ini,  dapat  kita ketahui  bahwa  apabila  pemegang  saham  berhalangan  untuk  hadir,  maka  mereka  dapat memberikan orang lain hak untuk mewakili mereka, akan tetapi terdapat juga aturan lebih lanjut  mengenai  hal  ini  yang  dapat  kita  temukan  dalam  pasal  Pasal  85  ayat  (4)  UUPT beserta  penjelasannya,  yakni  bahwa  dalam  menetapkan  kuorum  RUPS,  saham  dari pemegang saham yang diwakili oleh siapa pun “ikut dihitung”, akan tetapi kalau kuasa yang mewakili  pemegang  saham  terdiri  dari  Direksi, anggota  Dewan  Komisaris,  dan  karyawan PT, dalam pemungutan suara “tidak berhak mengeluarkan suara”.  Pada  saat pemungutan suara,  anggota  Direksi,  anggota  Dewan  Komisaris,  dan  karyawan  Perseroan  yang bersangkutan  dilarang  untuk  bertindak  sebagai  kuasa  dari  pemegang  saham  yang memberikan kuasanya.
Kegiatan pengalihan saham tersebut nantinya akan dibuat dalam bentuk akta otentik oleh  Notaris,  sebagai  pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  suatu  akta  otentik sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  02  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya  disingkat  UUJN).  Akta  notaris  itu  dapat  pula  dilakukan  dengan  cara  notaris turut menghadiri kegiatan RUPS tersebut. Sehingga notaris dalam hal ini menyaksikan dan mendengar  sendiri  proses  berjalannya  RUPS,  sehingga  pada  saat  ia  membuat  akta,  akta tersebut  adalah  termasuk  akta  otentik.  Notaris  memiliki  tanggungjawab  besar  untuk membantu  masyarakat  membuat  perjanjian  sehingga  menjamin  kepastian  hukum  bagi para  pihak  yang  melakukan  perjanjian.  Apabila  terjadi  kelalaian  dalam  pelaksanaan tugasnya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka dalam hal ini Notaris memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Permasalahan  dalam  praktek  pelaksanaan  pemindahan  hak  atas  saham  sering  kali terjadi, salah satunya pada kasus yang terdapat dalam  Putusan Pengadilan Negeri Nomor 94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp.  Inti  permasalahan  pada  kasus  ini  adalah  karena  Tergugat,  atas dasar  surat  kuasa  yang  telah  dicabut  sehingga  tidak  lagi  memiliki  kekuatan  hukum  oleh Penggugat,  menghadiri  RUPS  Luar  Biasa  yang  dilaksanakan  tanpa  sepengetahuan Penggugat.  Dalam  RUPS  itu,  Tergugat  kemudian  menghibahkan  seluruh  saham  yang Penggugat miliki menjadi miliknya, tanpa sepengetahuan Penggugat. setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 20 Januari 2016 tersebut, selanjutnya Tergugat II dihadapan Turut Tergugat membuat Akta Hibah Saham sebagaimana yang tertuang dalam Akta  No.  23  tertanggal  20  Januari  2016.  Hal  ini  tentu  saja  sangat  merugikan  Penggugat. Berkaitan dengan penjelasan penulis di atas maka penulis tertarik untuk melakukan studi kasus terhadap kasus ini.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  bentuk  penelitian  yuridis-normatif  dengan  metode penelitian  kepustakaan  yang  bersifat  deskriptif-analitis.  Bentuk  penelitian  ini  disebut yuridis-normatif  karena  di  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  pengolahan  data  untuk mengadakan  sistematisasi  terhadap  bahan-bahan  hukum  tertulis  yang  mengacu  pada
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dalam kasus ini  mengenai  hibah  saham  yang  dilakukan  berdasarkan  surat  kuasa  yang  tidak  memiliki kekuatan hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tertier. Adapun Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  Dalam  penelitian  ini,  bahan  hukum  primer  yang digunakan,  yaitu  putusan  Pengadilan  dan  peraturan  perundang-undangan,  yakni  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selanjutnya, Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel ilmiah, penelusuran internet, dan  makalah,  dan  Bahan  hukum  tertier  yang  digunakan  adalah  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini berupa studi dokumen serita inventarisasi bahan hukum. Penulis melakukan penelusuran bahan hukum kemudian melakukan identifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang akan dipakai.

## C. Pembahasan
Kasus  ini  dimulai  dari  Penggugat,  Andy  Haryanto,  yang  merupakan  pemegang  90 helai saham pada PT. Runding Nusantara. Penggugat pernah memberikan surat kuasa No. 58 tertanggal 16 Desember 2011 kepada Tergugat II untuk mengeluarkan 90 suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, akan tetapi Surat Kuasa Tersebut telah dicabut lewat Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Desember 2011 kepada Para Tergugat.
Akan  tetapi,  tanpa  sepengetahuan  Penggugat,  pada  tanggal  20  januari  2016 Tergugat  I  menyelenggarakan  RUPS  Luar  Biasa  yang  kemudian  dihadiri  oleh Tergugat  II, yang  mana  dasar  dari  Tergugat  II  hadir  mewakili  Penggugat  pada  pelaksanaan  Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58 tertanggal 16 Desember 2011. Dalam RUPS itu, Tergugat II kemudian menghibahkan seluruh saham Penggugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan penggugat. Selanjutnya, setelah Rapat Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  tertanggal  20  Januari  2016  tersebut  berakhir, Tergugat  II dihadapan  Notaris Yanty  Sulaiman  membuat  Akta  Hibah  Saham  sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 23 tertanggal 20 Januari 2016;
1. Akibat Hukum
Untuk hadir dalam RUPS, pemegang saham dibolehkan untuk tidak hadir bila memang berhalangan. Pemegang saham boleh mengutus orang lain sebagi wakil atau kuasanya, yang  dapat  dibuktikan  melalui  Surat  Kuasa.  Surat    Kuasa    adalah    surat    yang    berisi penunjukan  kuasa  dari  pemberi  kuasa  terhadap  penerima   kuasa   yang khususnya untuk      dapat      menjalankan      dan      melaksanakan  perbuatan    hukum    dalam    hal kepentingan    si    pemberi    kuasa    untuk    menandatangani  sesuatu  akta  atau  surat  dan membayar berapa saja yang diperlukan untuk hal tersebut.13
Pasal  1792  KUH  Perdata  menyebutkan  perihal  hakekat  dari  suatu  pemberian  kuasa adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain  dimana  orang  yang  diberi  kuasa  tersebut  menyelenggarakan  suatu  urusan  untuk dan  atas  nama  pemberi  kuasa.  Pada  putusan  ini,  pada  awalnya,  memang  terdapat persetujuan  dari  Penggugat  agar  Tergugat  II  bisa  mewakilinya  dalam  RUPS,  hal  ini
13 Widjaja,  H.  S, "Kajian  Hukum  Terhadap  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT) Yang Termuat Dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan," (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), hlm. 32.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Kuasa Nomor 58 tertanggal 16 Desember 2011 kepada Tergugat, untuk mengeluarkan 90 (Sembilan puluh) suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang saham Luar biasa.
Namun, sesuai dengan Pasal 1814 KUHPerdata, Pemberi Kuasa dapat menarik kembali kuasanya  bila  hal  itu  dikehendakinya, dan  dapat  memaksa  pemegang  kuasa  untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu. Jadi, Penarikan / Pencabutan kuasa merupakan  hak  dari  Pemberi  kuasa  kecuali  ada  larangan  untuk  mencabut  pemberi kuasa.  Dengan  dibuat  dan  dikirimnya  Surat  Pencabutan  Kuasa  tertanggal  13  Februari 2015  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat  II  atas  Surat  Kuasa  Nomor  58  tertanggal  16 Desember  2011,  yang  diakui  kebenaran  oleh  Tergugat  I,  II,  III  serta  Turut  Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata, Surat Kuasa Nomor 58 tertanggal 16  Desember  2011  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  lagi  untuk  dipergunakan  oleh Tergugat II.
Akibat hukum yang timbul terhadap akta hibah yang dilakukan atas dasar Surat kuasa yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  adalah  hilangnya  otentisitas  akta  tersebut,  dan kekuatan  hukumnya  sama  dengan  akta  dibawah  tangan.  Hal  ini  karena  Surat  Kuasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi, sehingga kewenangan dari  penghadap  di dalam  akta  adalah  berdasarkan Surat  Kuasa  yang  telah dicabut dianggap tidak  sah dan  tidak berlaku,  sehingga  kecakapan  hukum  penerima  kuasa  untuk  mewakili  si penerima kuasa  tidak  cakap  hukum.
Dengan tidak adanya kekuatan hukum dari Surat Kuasa tersebut, maka oleh karena itu, segala  tindakan  Tergugat  I,  II,  III  serta  Turut  Tergugat  yang  melakukan  perbuatan hukum pada  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  sebagaimana  tercatat  dalam  Akta  Notaris No. 16 Tanggal 20 Januari 2016 Tentang “Berita Acara Rapat” dan perbuatan Tergugat II yang  melakukan  hibah  saham  atas  saham  yang  dimiliki  oleh  Penggugat  berdasarkan Akta Notaris No. 17 Tanggal 20 Januari 2016 tentang “Hibah Saham” oleh karena pihak yang  melakukan  perikatan  tersebut  bukanlah  merupakan  pihak  yang  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  perikatan  tersebut,  maka  sudah  sepantasnya  menurut hukum perikatan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Kewenangan  penghadap  yang  bertindak  berdasarkan  Surat  Kuasa  biasanya  dapat dibuktikan  dengan  melihat  Surat  Kuasanya  dan agar  terciptanya  kepastian hukum maka    Surat    Kuasa    tersebut    dilegalisasi    oleh  pejabat    yang    berwenang    yakni Notaris.14 Tidak    berwenangnya    para    penghadap    merupakan    tidak    cakapnya penghadap    dalam  melakukan    perbuatan    hukum,    yang    dalam    hal    ini    penghadap tidak    memenuhi    syarat  yang    telah    diatur    di    dalam    UU,    dalam    Pasal    41    UUJN dengan    tegas    menentukan  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  pembuatan  alta otentik maka akan berakibat akta Notaris tersebut kehilangan otentisitasnya.
Selain  itu,  Tergugat  juga  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  lewat perbuatannya.  Perbuatan  melawan  hukum  adalah  perbuatan  atau  tindakan  yang dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  melanggar  ketentuan  atau  peraturan  yang  telah ditetapkan.15 Dalam ranah perdata, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terugat
14 Mongdong, S. V, "Eksistensi Surat Kuasa Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Kuhperdata," Lex Privatum 5 (2017), hlm 32.
15 Ahmad Rifa'i dan Anik Iftitah, "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris," SUPREMASI Vol. 8, No. 2 (September 2018), hlm. 40.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
didasarkan  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  yang  menyatakan  tiap  perbuatan  melanggar hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.
Untuk  menilai  apakah  Tergugat  pada  kasus  ini  perlu  memberikan pertanggungjawaban  secara  perdata  atau  tidak,  maka  harus  dilihat  terlebih  dahulu apakah perbuatannya telah memenuhi persyaratan suatu perbuatan dikatakan melawan hukum antara lain sebagai berikut:
1. Adanya Perbuatan
Suatu  perbuatan  melawan  hukum  diawali  oleh  suatu  perbuatan  dari  si pelakunya.  Umumnya  diterima  anggapan  bahwa  dengan  perbuatan  disini dimaksudkan baik berbuat  sesuatu dalam arti  aktif maupun tidak berbuat  sesuatu dalam  arti  pasif,  misalnya  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  arti  pasif,  misalnya  tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlak. 16
Pada  kasus  ini,  Para  Tergugat  melakukan  perbuatan  berupa  tindakan  aktif. Tindakan aktif yang Tergugat II lakukan adalah dengan sengaja menggunakan Surat kuasa  yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  demi  keuntungannya,  dan  dengan sengaja  memindahkan  seluruh  saham  yang  dimiliki  oleh  Penggugat  menjadi miliknya,  sedangkan  tindakan  yang  Tergugat  III  selaku  salah  satu  direlakukan adalah  menyetujui  dan  tidak  menghentikan  tindakan  hibah  saham  yang  dilakukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat III juga mendapatkan salinan pencabutan Surat Kuasa  yang  dijadikan  dasar  oleh  Tergugat  II.  Dengan  demikian,  unsur  adanya perbuatan terpenuhi.
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum: Menurut  Pasal  1365  KUHPerdata,  perbuatan  melawan  hukum  adalah  tiap perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu  mengganti kerugian  itu.”.  Namun  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  hukum,  doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi: 17
a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
Karena tindakannya, Para Tergugat telah melanggar Hak Subyektif yang dimiliki oleh Penggugat. Perbuatan yang dilakukan Tergugat telah melanggar hak-hak orang lain  yang  dijamin  oleh  hukum,  dalam  kasus  ini  Penggugat,  karena  Penggugat menjadi  tidak  dapat  mengusahai  dan  mengambil  hasil  atas  saham  tersebut  dan selain itu juga tidak ada alasan pembenar menurut hukum atas tindakan Tergugat I, II, III yang telah menghibahkan saham tersebut.
3. Ada Kesalahan
16 Munir  Fuady,  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer,  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2002), hlm. 11.
17 Rosa  Agustina,  Perbuatan  Melawan  Hukum,  (Depok:  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, 2003), hlm. 117.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Unsur ketiga berkaitan dengan adanya kesalahan. Kesalahan mencakup dua pengertian  yakni  kesalahan  dalam  arti  luas  dan  kesalahan  dalam  arti  sempit. Kesalahan  dalam  arti  luas  bila  terdapat  kealpaan  dan  kesengajaan,  sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. 18 Soal kesalahan ini terletak pada  perhubungan  kerohanian  antara  alam  pikiran  dan  perasaan  di  subjek  dan suatu  perkosaan  kepentingan  tertentu. 19 Perbuatan  Tergugat  yang  menggunakan Surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasarnya untuk mewakili Penggugat  dalam  RUPS  bahkan  menghibahkan  saham  yang  dimiliki  Penggugat kepada dirinya adalah sebuah kesalahan yang disengaja. Ia tentu mengetahui bahwa perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  secara  tegas  oleh Peraturan  perundang-undangan,  namun  Para  Tergugat  dalam  kasus  ini  tetap melakukannya dengan kesadaran penuh.
4. Ada Kerugian
Adanya  kerugian  bagi  korban  merupakan  syarat  agar  gugatan  perbuatan melawan  hukum  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata  dapat  digunakan.  Adapun kerugian  yang  dialami  oleh  Penggugat  adalah,  Penggugat  menjadi  tidak  dapat mengusahai  dan  mengambil  hasil  atas  saham  tersebut.  Saham  atau  surat berharga adalah  satuan  nilai  yang  menunjukkan  bagian  kepemilikan  atas  suatu perusahaan,  dengan  dihibahkannya  saham  milikinya  kepada  Tergugat,  Penggugat jadi  memiliki  hak  lagi  pada  perusahaan  itu,  uang  yang  Ia  telah  setor  kedalam perusahaan menjadi milik Tergugat, bahkan keuntungan yang Perusahaan hasilkan, yang seharusnya menjadi bagian dividennya, menjadi milik Tergugat.
5. Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Unsur  terakhir  yakni  perihal  adanya  hubungan  sebab-akibat  (kausalitas) antara  perbuatan  melawan  hukum  dengan  kerugian  yang  ditimbulkan.  Unsur  ini merupakan unsur yang cukup penting untuk membuktikan apakah suatu perbuatan merupakan  perbuatan  yang  melawan  hukum.  Pasalnya,  unsur  ini  dapat menggambarkan  bahwa  haruslah  ada  keterkaitan  dari  suatu  perbuatan  yang melawan  hukum  dengan  kerugian  yang  ditimbulkan.  Karenanya,  tidak  bisa  suatu perbuatan  yang  tidak  ada  hubungan  sebab-akibat  terhadap  timbulnya  suatu kerugian dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum.
Dalam  kasus  ini,  terlihat  adanya  hubungan  kausal  yang  terjadi  antara perbuatan  yang  Para  Tergugat  lakukan  dengan  kerugian  yang  diderita  oleh Penggugat.  Oleh  karena  perbuatan  Tergugat  yang  menggunakan  surat  kuasa  yang tidak  memiliki  kekuatan  hukum  oleh  Penggugat  untuk  menghadiri  RUPS  atas namanya  dan  menghibahkan  saham  milik  Penggugat  kepada  dirinya,  hal  itu menyebabkan akibat dan kerugian yang Penggugat  saat ini alami, yakni Penggugat menjadi tidak dapat mengusahai dan mengambil hasil atas saham atau kepemilikan atau penghasilan yang seharusnya menjadi haknya dalam perusahaan tersebut.
Berdasarkan  pemaparan  diatas,  terbukti  bahwa  perbuatan  Tergugat  merupakan perbuatan  yang  melawan  hukum,  sehingga  sudah  seharusnya  Para  tergugat bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, selain itu seluruh perbuatan termasuk akta hibah yang didasarkan pada surat kuasa yang tidak memiliki otentikasi, harus dinyatakan cacat dan tidak memiliki kekuatan hukum.
18 Ibid., hlm. 64.
19 Ibid.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## 2. Pertanggungjawaban Notaris
Berdasarkan pasal 1666 KUHPerdata, yang dimaksud dengan hibah adalah suatu perjanjian  dengan  mana  si  penghibah,  di  waktu  hidupnya,  dengan  cuma-cuma  dan dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda  guna  keperluan  si penerima  hibah  yang  menerima  penyerahan  itu.  Salah  satu  ciri  kuasa  yang  bisa digunakan  untuk  hibah  saham  adalah  didalam  kuasa  tersebut  harus  disebutkan  siapa penerima hibahnya.
Akta hibah saham diterbitkan oleh  Notaris  dikarenakan  ada  permintaan  dari hasil  keputusan  rapat  umum  pemegang  saham  mengenai  hibah  saham  yang  dilakukan oleh  salah  satu  pemegang    saham  perseroan  terhadap  pihak  lainnya.  Permintaan tersebut yang menjadi dasar Notaris untuk menerbitkan akta, namun dalam situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan dari salah satu pihak yang harus hadir berhalangan hadir  di  hadapan  Notaris,  hal  ini  menyebabkan  diperlukannya  Surat  Kuasa  mewakili penghadap  yang  tidak  hadir  tersebut  untuk  diwakili  kehadirannya  di  hadapan Notaris.20 Kewenangan  penghadap  yang  bertindak  berdasarkan  Surat  Kuasa  biasanya dapat  dibuktikan  dengan  melihat  Surat  Kuasanya.  Agar  terciptanya  kepastian  hukum maka Surat Kuasa tersebut dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yakni Notaris.21 Pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Nomor  94/Pdt.G/2017/Pn.Lbp,  diketahui bahwa Bahwa Notaris tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat pernah mengirimkan Surat  Pencabutan  Kuasa  tertanggal  13  Februari  2015  atas  Surat  Kuasa  Nomor  55 tertanggal 16 Desember 2011. Selain itu, diketahui juga bahwa pada tanggal 20 Januari 2016  Tergugat  I  menyelenggarakan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  yang dihadiri  oleh  Tergugat  II  dan  Tergugat  III,  yang  mana  Tergugat  II  menggunakan  Surat Kuasa  Nomor  58  tertanggal  16  Desember  2011  tersebut  untuk  mewakili  Penggugat sebagai pemilik saham sebanyak 90 (sembilan puluh) pada PT. Runding Nusantara, yang mana hasil daripada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tertera dalam Akta No. 16 dan Akta Nomor 17 yang masing-masing tertanggal 20 Januari 2016 dihadapan Notaris.
Ketidaktahuan  Notaris  terhadap  telah  dicabutnya  surat  kuasa  itu  menyebabkan hakim  membebaskannya  dari  segala  tuntutan,  namun  Penulis  merasa  seharusnya Notaris lebih bertanggungjawab lagi terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam melakukan hibah, walaupun diwakilkan, namun dalam  surat  kuasa  tersebut  harus  dicantumkan  siapa  penerima  hibahnya.  Pada  kasus dalam putusan ini. Secara tidak langsung pasal ini menyatakan bahwa dalam melakukan hibah, harus menggunakan surat kuasa yang bersifat khusus.
Surat kuasa  khusus  adalah  pemberian  kuasa  yang  dilakukan  hanya  untuk  satu kepentingan tertentu atau lebih (lihat Pasal 1975 KUHPer). Dalam  surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka
20 Sofyan,  S.  L,  Analisis  yuridis  mengenai  transaksi  jual  beli  saham  dengan  hak  membeli  kembali  (repo) dengan   menggunakan   saham   yang   diperdagangkan   di   bursa   efek    Indonesia, (Doctoral  dissertation, Universitas Indonesia. Fakultas Hukum, 2010), hlm .15.
21 Mongdong, S. V. "Eksistensi Surat Kuasa Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Kuhperdata," Lex Privatum 5 (2017). hlm 32.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
surat  kuasa  tersebut  menjadi  surat  kuasa  khusus.22 Sedangkan  Surat kuasa  umum, berdasarkan Pasal 1796 KUHPer, dinyatakan bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan dengan  kata-kata  umum,  hanya  meliputi  perbuatan-perbuatan  pengurusan. Sehingga, surat kuasa  umum  hanya  boleh  berlaku  untuk  perbuatan-perbuatan pengurusan  saja.  Sedangkan, untuk  memindahtangankan  benda-benda,  atau  sesuatu perbuatan  lain  yang  hanya  boleh  dilakukan  oleh  pemilik,  tidak  diperkenankan pemberian  kuasa  dengan  surat  kuasa  umum,  melainkan  harus  dengan  surat  kuasa khusus.23
Dengan  demikian,  jelas  bahwa  untuk  memindahkan  saham,  diperlukan  surat kuasa khusus yang diperuntukkan untuk melakukan tindakan tersebut. Sementara pada kasus  ini,  yang  dijadikan  dasar  oleh  Tergugat  II  untuk  hadir  mewakili  Penggugat  dan menghibahkan  seluruh  saham  milik  Penggugat  kepada  dirinya  adalah  Surat  Kuasa Nomor 58 tertanggal 16 Desember 2011 kepada Tergugat, dimana hak yang diberikan dalam  surat  kuasa  tersebut  hanya  untuk  mengeluarkan  90  (Sembilan  puluh)  suara dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  atau  Rapat  Umum  Pemegang  saham  Luar  biasa dan tidak lebih dari itu. Seharusnya kuasa untuk melakukan hibah itu berisikan klausul khusus  yang  menyatakan  Tergugat  II  untuk  dapat  melakukan  hibah  saham  terhadap seluruh 90 helai saham PT. Runding Nusantara kepada Tergugat II.
Jadi tindakan Tergugat II yang melakukan hibah saham berdasarkan Akta Kuasa yang bersifat umum merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang kuasa oleh penerima  kuasa.  Terkait  hal  ini,  Notaris  seharusnya  melihat  apakah  kuasa menghibahkan  itu  cacat  atau  tidak.  Contohnya  saat  seseorang  hadir  di  RUPS,  maka penerima  kuasa  yang  mewakilinya  harus  secara  khusus  datang  atas  dasar  surat  kuasa khusus.  Saat  RUPS  berlangsung  notaris  juga  seharusnya  memerhatikan  apakah  hal-hal yang  penerima  kuasa  lakukan  itu  tercantum  dalam  surat  kuasanya,  kalau  tidak  ada berarti  adanya  ketidakwenangan.  Notaris  selaku  Notaris  dalam  RUPSLB  di  kasus  ini berdasarkan  ketentuan  pasal  1815  KUHPerdata  memang  tidak  dapat  dituntut  karena tidak  diberitahukan  tentang  pencabutan  kuasa  oleh  Penggugat,  akan  tetapi  menurut penulis, seharusnya Notaris sadar dan mengetahui bahwa Tergugat II tidak memiliki hak berdasarkan  surat  kuasa  yang  dibawanya,  dan  tidak  dapat  meminta  pelaksanaan peralihan  saham  melalui  hibah  saham  dengan  dasar  Akta  Kuasa.  Sebagai  seorang Notaris, seharusnya Notaris pada kasusini memerhatikan prinsip kehati-hatian, karena sebagai  seorang  pejabat  umum,  Notaris  YS  dalam  menjalankan  tugasnya  tidak  hanya cukup memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi dengan tanggung jawab dan etika.  Notaris  harus  bertindak  hati-hati  lebih  cermat  serta  teliti  dalam  memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak menimbulkan  permasalahan  hukum  terhadap  akta  yang  dibuatnya  dikemudian  hari. Akta yang dikeluarkan atau dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sempurna harus memiliki unsur kesempurnaan baik dari segi materiil maupun formil, dengan demikian seorang  Notaris  wajib  bertanggungjawab  atas  akta  yang  telah  dibuatnya.  Ditinjau  dari aspek  teoritik  dan  praktik,  pada  hakekatnya  dalam  menjalankan  habatanya  tersebut
22 Diana Kusumasari, "Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus," dikutip dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5976/surat-kuasa-khusus  pada  tanggal  12  September 2021.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
maka yang harus dipunyai oleh seorang Notaris adalah aspek kehati-hatian, kecermatan, dan kejujuran yang merupakan hal mutlak dalam melaksanakan jabatan tersebut.
Seperti yang dibahas sebelumnya, kita ketahui bahwa tidak berwenangnya para penghadap merupakan tidak cakapnya penghadap dalam melakukan perbuatan hukum, oleh  Pasal  41  UUJN  dinyatakan  dengan  tegas  menentukan  apabila  terjadi  pelanggaran terhadap pembuatan akta otentik maka akan berakibat akta Notaris tersebut kehilangan otentisitasnya. Namun selain Kebenaran  formil  dari  akta  adalah  tanggung  jawab  dari Notaris,  tetapi  Notaris  juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran materiil apabila Notaris dapat membuktikan  kebenarannya akan kelalaian  atau  sengaja sehingga dapat menyebabkan  kerugian  bagi  para  pihak,  dalam  kebenaran  materiil,  tanggung  jawab Notaris dibagi menjadi:24
1) Tanggungjawab Notaris dalam bentuk perdata akan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2) Tanggungjawab Notaris dalam bentuk  pidana  akan  kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
3) Tanggungjawab  Notaris  berdasarkan  UUJN  akan  kebenaran  materiil  terhadap  akta yang dibuatnya;
4) Tanggungjawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris;
Menurut  Penulis,  seharusnya  Notaris  pada  kasus  ini  juga  dapat  diminta pertanggungjawaban  secara  perdata,  karena  akibat  kelalaiannya  menyebabkan Penggugat  mengalami  kerugian.  Tanggung  jawab  dalam  hal  ini  adalah tanggung  jawab terhadap  kebenaran  materiil  akta,  dalam  konstruksi  perbuatan  melawan  hukum. Perbuatan  melawan  hukum  disini  dalam  sifat  pasif,  dalam  artian  tidak  melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian, hal ini sesuai juga dengan  Pasal 84 UUJN yang menetapkan bahwa dapat menjadi alasan  bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
Notaris  sendiri  seharusnya  dapat  melakukan  perlindungan  hukum  kepada dirinya  sendiri  selaku  Notaris  yang  tidak  mengetahui  apapun.  Upaya  perlindungan hukum  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  di  kemudian  hari sedangkan  upaya  perlindungan  hukum  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan perselisihan  yang  mengakibatkan  sengketa.  Dalam  menjalankan  wewenang  undang- undang,  Notaris  memiliki  tugas  dan  kewajiban  yang  memiliki  prioritas  yang  berbeda. Walaupun tugas dan wewenang Notaris diatur dalam UUJN Perubahan, pada wewenang yang  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  2  huruf  (a)  Notaris  tidak  diwajibkan  untuk menjalankannya  dalam  artian  Notaris  dapat  menolak  kewenangan  tambahan  tersebut apabila  tidak  sesuai  dengan  kode  etik  maupun  undangundang  yang  berlaku.  Saat menyetujui  untuk  menjadi  notaris  dalam  RUPSLB,  pasti  Notaris  sudah  mendapatkan data-data dulu sebelumnya, termasuk surat kuasa Tergugat II. Seharusnya notaris sadar dan melarang Tergugat II untuk bertindak diluar kekuasaannya, dan apabila Tergugat II memaksa Ia dapat melakukan perlindungan preventif terhadap dirinya dengan menolak kewenangan tersebut.

## D. Kesimpulan dan Saran
24 Anshori,  A.  G,  Lembaga  kenotariatan  Indonesia:  perspektif  hukum  dan  etika,  (Yogyakarta:  UII  Press, 2009), hlm. 35.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  pertama,  Akibat  hukum  yang  timbul terhadap akta hibah yang dilakukan atas dasar Surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum adalah hilangnya otentisitas akta tersebut, dan kekuatan hukumnya sama dengan akta dibawah tangan. Hal ini karena Surat Kuasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum lagi,  sehingga  kewenangan  dari    penghadap    di    dalam    akta    adalah    berdasarkan  Surat Kuasa  yang  telah dicabut dianggap tidak  sah  dan  tidak  berlaku,   sehingga  kecakapan hukum  penerima  kuasa  untuk  mewakili  si  penerima kuasa  tidak  cakap  hukum. Kedua, Ketidaktahuan  Notaris  terhadap  telah  dicabutnya  surat  kuasa  itu  menyebabkan  hakim membebaskannya  dari  segala  tuntutan,  namun  Penulis  merasa  seharusnya  Notaris  lebih bertanggungjawab  lagi  terhadap  pekerjaan  yang  dilakukannya.  Hibah  saham  harus dilakukan dengan suat kuasa khusus, keteledoran dan ketidakhati-hatian notaris yang mau membuat akta hibah hanya berdasarkan surat kuasa umum telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, sehingga menurut Penulis seharusnya Notaris pada kasus ini juga dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata.
Peneliti  juga  menyarankan  Notaris  seharusnya  lebih  berhati-hati  dalam  bekerja. Notaris  juga  seharusnya  dapat  melakukan  perlindungan  hukum  kepada  dirinya  sendiri dengan melakukan upaya perlindungan hukum preventif. Saat menyetujui untuk menjadi notaris  dalam  RUPSLB,  pasti  Notaris  sudah  mendapatkan  data-data  dulu  sebelumnya, termasuk  surat  kuasa  Tergugat  II.  Seharusnya  notaris  sadar  dan  melarang  Tergugat  II untuk  bertindak  diluar  kekuasaannya,  dan  apabila  Tergugat  II  memaksa  Ia  dapat melakukan  perlindungan  preventif  terhadap  dirinya  dengan  menolak  kewenangan tersebut.

## E. Biodata Singkat Penulis
Christin Novalia Simanjuntak, S.H. lulus dari FH UI pada tahun 2020 dengan peminatan Hukum  Perdata.  Sekarang  Ia  sedang  melanjutkan  studi  di  Magister  Kenotariatan Universitas Indonesia sejak tahun 2020.
Dr.  H.  Siti  Hajati  Hoesin,  S.H.,  M.H.,  C.N.  merupakan  staf  pengajar  Bidang  Studi  Hukum Administrasi  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  sejak  tahun  1988.  Beliau memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  pada  tahun  1986,  Magister  Hukum  pada  tahun  1996, dan  Doktor  Ilmu  Hukum  pada  tahun  2006  dari  Universitas  Indonesia.  Beliau  juga  aktif dalam  mengikuti  pelatihan  baik  Nasional  maupun  Internasional.  Saat  ini  Beliau  masih menjadi  anggota  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  DKI  Jakarta  (2019-2022),  dan anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Depok sejak 2018.

## F. Ucapan Terimakasih.
Terima kasih kepada Ibu Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N. atas seluruh bantuan serta masukan  yang  diberikan  dalam  proses  penulisan  jurnal  ini.  Terima  kasih  juga  kepada Tuhan,  orang  tua,  adik-adik,  dan  sahabat-sahabat  penulis  yang  terus  memberi  dukungan kepada penulis sepanjang pembuatan jurnal ini.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adji,  Habib.  Merajut  Pemikiran  Dalam  Dunia  Notaris  &  PPAT.  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2014.
Agustina,  Rosa.  Perbuatan  Melawan  Hukum,  Depok:  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet. 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga Kenotariatan Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2009 Fuady, Munir. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Jakfar, dan Kasmir. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Predana Media Grup, 2003. Kanter,  E.Y.  Etika Profesi Hukum;  Sebuah Pendekatan Religius.  Jakarta:  PT  Storia  Grafika,
2001.
Kie,  Tan  Thong.  Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris.  Jakarta:  Ikhtiar  Baru  Van Hove, 2007.
Kohar, A. Notaris dalam Praktek Hukum, Bandung: Alumni, 1983.
Mulyatno,  Arvan.  Notaris,  Akta  Autentik  dan  Undang-Undang  Kenotariatan,  Jakarta: Rajawali Press, 2008.
Notodisoerjo,  R.  Soegondo.  Hukum  Notariat  di  Indonesia.  Jakarta:  PT.  Raja  Grapindo Persada, 1993.
Soekanto,  Soerjono.  Pengantar  Penelitian  Hukum.  Cet.  3.  Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia, 2005.
Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007. Untung, Budi. Hukum Koperasi dan Peran Notaris. Yogyakarta: Andi, 2005. Tobing, Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.

## B. Jurnal
Afifah,  Kunni.  "Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara  Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya." Lex Reinassance Vol. 2, No. 1 (Januari 2017).
Cintiadewi, Ida Ayu Chandra, I Nyoman Putu Budiartha, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. " PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MELEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA." Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1 (Juli 2020).
Endah,  Siti  Noer.  “Pertanggungjawaban  Notaris  Berkenaan  dengan  Kebenaran  Substansi Akta Otentik,” Rechtidee, Vol. 12, 2017.
Mariati, Weni, Maryano, dan Nurwidiatmo. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  Saham  Akibat  Peralihan  Saham  Tanpa  Rapat  Umum  Pemegang Saham," Jurnal Nuansa Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (Juli-Desember 2018).
Mario, Dian, Hirsanuddin, dan Muhaimin. "Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli." Jatiswara Vol. 35 No. 2 (Juli 2020).
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Rahman, Fikri Ariesta. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap." Reinassance, No. 2 VOL. 3, (JULI 2018).
Rifa'i,  Ahmad  dan  Anik  Iftitah.  "Bentuk-Bentuk  Pelanggaran  Hukum  dalam  Pelaksanaan Jabatan Notaris." SUPREMASI Vol. 8, No. 2 (September 2018).
Putri,  Anak  Agung  Ayu  Adinda  dan  I  Gusti  Ayu  Putri  Kartika.  " Tanggung  Jawab  Notaris Terhadap  Akta  Jual  Beli  Saham  Dengan  Surat  Kuasa  Mewakili  Yang  Tanggalnya Melampui Akta." Acta Comitas Vol. 5 No. 3 (Desember 2020).
Yasa,  I  Wayan  Suka  Antara.  "“Pengalihan  Hak  Atas  Saham  Perseoran  Terbatas  Melalui Hibah”, KerthaWicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa (Februari 2020). Yuwono, Muhammad Yusron. "Perkembangan Kewenangan Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia," NOTARIUS 08 (September 2015).
V., Mongdong S. "Eksistensi Surat Kuasa Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Kuhperdata," Lex Privatum 5 (2017).

## C. Tesis dan Disertasi
Sofyan,  S.  L.  "Analisis  yuridis  mengenai  transaksi  jual  beli  saham  dengan  hak  membeli kembali (repo)   dengan   menggunakan   saham   yang   diperdagangkan   di   bursa efek      Indonesia,"  Doctoral  dissertation,  Universitas  Indonesia.  Fakultas  Hukum. Depok, 2010.
S.,  Widjaja,    H.  "Kajian  Hukum  Terhadap  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan (SKMHT)  Yang  Termuat  Dalam  Pasal  15  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1996  Tentang  Hak  Tanggungan,"  Doctoral  dissertation,  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 2008.

## D. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491. Indonesia.  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseoran  Terbatas.  UU  No.  4 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjtrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

## E. Lainnya
“Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.”
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt550c0a7450a04/akta- notaris-sebagai-akta-otentik/ Diakses pada 12 September 2021.
"Bagaimana  Ketentuan  Hibah  Saham  Yang  Dilakukan  Oleh  Perseroan  Terbatas." https://www.pphbi.com/bagaimana-ketentuan-hibah-saham-yang-dilakukan-oleh- perseroan-terbatas/ Diakses pada 12 September 2021.
"Cara Peralihan Saham Perseroan Terbatas."
https://litigasi.co.id/hukum- perusahaan/13/cara-peralihan-saham-perseroan-terbatas Diakses pada 12 September 2021. "Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus," https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5976/surat-kuasa-khusus diakses pada tanggal 12 September 2021.
Volume 08,  Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 18-33 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
"Langkah Hukum Jika Dirugikan Oleh Notaris," https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe9dafae18de/pemanggilan- notaris diakses pada tanggal 12 September 2021.
"Keabsahan
Hibah." https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54912b4c6a82e/keabsahan- hibah/ Diakses pada 12 September 2021. "Keabsahan Surat Kuasa" https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d09825f048e0/keabsahan- surat-kuasa. Diakses pada 12 September 2021. "Pemberian Kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham," https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt547b5ae30165d/pemberian- kuasa-dalam-rapat-umum-pemegang-saham  diakses  pada  tanggal  12  September 2021.
“Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia.”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d89c363be3a9/peran--fungsi-dan- keberadaan-notaris-indonesia-oleh--herlien-budiono/.  Diakses  pada  12  September 2021. “Perbedaan Kode Etik Notaris dengan PPAT.”
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509f7875153dc/perbedaan-kode- etik-notaris-dengan-ppat/. Diakses pada tanggal  12 November 2020
"Saham,"  https://www.idx.co.id/produk/saham/  Diakses  pada  tanggal  12  September 2021.
"Surat  Kuasa  Khusus."  http://pa-girimenang.go.id/surat-kuasa-khusus.html  Diakses  pada tanggal 12 September 2021.