Muhammadiyah Law Review  3 (1), Januari 2019, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## TINJAUAN YURIDIS MENINGKATNYA JUMLAH PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT

## Nana Apriana

## Pengadilan Negeri Sukadana

## ABSTRAK
Suami  istri  dituntut  sanggup  menyesuaikan  diri  dengan  pasangannya,  mertua,  saudara  ipar, kerabat,  dan  pekerjaan  atau  karier.  Bila  mereka  sukses  dalam  saling  menyesuaikan  diri  akan menjadi keluarga yang semakin kokoh dan kuat. Namun bila mereka gagal untuk menyesuaikan diri hal itu akan menyebabkan problema semakin meruncing dan tidak terselesaikan atau terjadi perceraian.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  tingkat  perceraian  yang  cukup tinggi.  Hal  ini  terbukti  dengan  data-data  yang  tercatat  di  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat dibuktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai. Angka perceraian berdasarkan data sementara yg ada di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur angka perceraian yg telah diputus di  pengadilan  Agama  sukadana  Tergolong  banyak.  factor-faktor  yang  paling  banyak menyebabkan  perceraian  itu  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Sukadana  Lampung  Timur  adalah factor  ekonomi.  Factor  ekonomi  merupakan  factor  utama  dalam  ikatan  perkawinan.  Yaitu mengenai  keluhan  tentang  biaya  hidup  yang  kurang  dalam  meberi  nafkah  yang  tidak berkecukupan  pemicu  retaknya  hubungan  suatu  ikatan  perkawinan  dalam  rumah  tangga. Walaupum merupakan factor utama, factor yang tidak kalah penting yaitu factor agama sebab penanaman nilai-nilai agama harus di lakukan sejak dini terutama keimanan, sebab mau seperti apa nanti harus di landaskan dengan keimanan.

## Keywords: Perceraian, Masyarakat, peningkatan

## 1. PENDAHULUAN
Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan, karena memelihara kelestarian  dan  keseimbangan  hidup  bersama  suami  istri  bukanlah  perkara  yang  mudah dilaksanakan. Perkawinan adalah suatu hal yang krusial dalam kehidupan dan merupakan kejadian
*Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License .

## Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat Nana Apriana
yang  sangat  penting  untuk  setiap  manusia,  karena  sebuah  perkawinan  tidak  hanya  dipandang sebagai  peristiwa  yang  sacral  dalam  hidup  dan  agama  masing-masing.  Perlu  disadari  bahwa banyak  pernikahan  yang  tidak  membuahkan  tetapi  tidak  diakhiri  dengan  perceraian  karena perkawinan  tersebut  didasari  oleh  pertimbangan  agama,  moral,  kondisi  ekonomi  dan  kondisi lainnya. Tetapi banyak juga perkawinan  yang diakhiri dengan cara perpisahan dan pembatalan, baik  secara  hukum  maupun  diam-diam  (suami/istri)  meninggalkan.  Sementara  mereka  sedang melakukan  penyesuaian,  sering  timbul  ketegangan  yaitu  emosional  dan  ini  dipandang  sebagai periode  balai  keluarga  muda.  Setelah  itu  mereka  saling  menyesuaikan  satu  sama  lain,  dengan anggota  keluarga  dan  dengan  kawan-kawan,  mereka  perlu  menyesuaikan  dengan  kedudukan mereka  sebagai  orang  tua.  Hal  ini  bisa  menambah  problem  penyesuaian  keharmonisan  atau kemistri terhadap penyesuaian yang sedang dilakukan.
Suami istri dituntut sanggup menyesuaikan diri dengan pasangannya, mertua, saudara ipar, kerabat,  dan  pekerjaan  atau  karier.  Bila  mereka  sukses  dalam  saling  menyesuaikan  diri  akan menjadi keluarga yang semakin kokoh dan kuat. Namun bila mereka gagal untuk menyesuaikan diri hal itu akan menyebabkan problema semakin meruncing dan tidak terselesaikan atau terjadi perceraian. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat dibuktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai. Angka perceraian berdasarkan data sementara yg ada di Pengadilan Agama  Sukadana  Kabupaten  Lampung  Timur  angka  perceraian  yg  telah  diputus  di  pengadilan Agama sukadana berjumlah 803 perkara dan 36 lainnya dalam permohonan. Sedangkan sedangkan perceraian yg diputus di Pengadilan Agama Sukadana berjumlah 803.
Data-data  perceraian  berikut  dihimpun  dari  beberapa  media  secara  historis,  angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif.  Termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Dalam uraian  di  atas  maka  dengan  itu  penulis  membuat  penulisan  karya  ilmiah  yang  betuan  untuk mengetahui  angka  penceraian  yang  ada  di  masyarakat  dan  untuk  mengetahui  apa  saja    faktor- faktor yang  mempengaruhi  terjadinya meninkatnya jumlah perceraian.

## 2. METODE
Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di  lakukan  pendekatan  secara  sosiologis  yaitu  sebagai  suatu  penelitian  terhadap  hukum  di masyarakat  yang  pada  hakekatnya  merupakan  dari  penelitian  sosial.  Dengan  demikian,  maka penelitian  ini  disebut  juga  dengan  social-legal-reseach,  yaitu  penelitian  sosiologi  hukum  yang dilakukan  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  dan  mengenai  praktek/penerapan  hukum  di masyarakat. 1
Pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  di  maksud  adalah  bahwa  pendekatan  penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam  penelitian  ini.  Jadi  dalam  penelitian  ini  sifat  sosiologis  tidak  lepas  dari  unsur  normatif, karena aparet pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan  yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan  menteri  dan  sebagainya.  Penelitian  normatif  melihat  dokumen,  peraturan  perundang- undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Tinjauan Yuridis Meningkatnya Jumlah Perceraian Dalam Masyarakat
Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bagian dari hukum keperdataan, karena hukum  perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. Pemahaman bahwah hukum perceraian adalah bidang dari keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang  dikemukakan  oleh  Abdul  Ghofur  Anstori,  yaitu  :  hukum  perkawinan  bagian  dari  hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dangan seorang wanita dengan maksud
1 Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum  (Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI-Press),2006), hlm. 5.
hidup  bersama  dengan  waktu  yang  lama  menurut  peraturan-peraturan  yang  ditetapkan  dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan yang mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan. 2 Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaiman ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No.1 Tahun 1974) yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan  seorang wanita sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Jadi,  perkawinan  merupakan  “perikatan  keagamaan”,  karena  akibat  hukum  adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat  sekali  dengan  agama/kerohanian,  sehingga  perkawinan  bukun  saja  mempunyai  unsur lainya/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah. Perkawinan menurut Sujuti Thalib, adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk pemperlihatkan segi kesengajaan diri perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. 3 Perinsipnya, seorang pria dengan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinya dalam  suatu  perkawinan  tersebut  dengan  cara  perceraian  berdasarkan  hukum  perceraian  yang berlaku. Namun suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum  tertentu  dan  perceraian  itu  harus  di  depan  sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan  terus  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak  sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.
Menurut  Mohd.  Idris  Rumulyo,  talak  adalah  suatu  bentuk  perceraian  yang  umum  yang banyak  terjadi  di  indonesia,  sedangkan  cara-cara  lain  dan  bentuk  lain  kurang  dikenal,  ada  juga terdapat akibatnya, seakan-akan kata kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab perceraian
2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Ferspektif Fikih Hukum Fositif), UII Press, Yokyakarta, 2011, hlm.1.
3 Sujuti Talib,Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia press, Jakarta, 1982, hlm.47
di Indonesia. 4 Secara umum, masyarakat hanya mengenal istilah talak terbatas sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatukan oleh suami disebut sebagai cerai talak, sedangkan talak yang dijatuhkan oleh istri dinamakan cerai gugat. 5
Mungkin selama ini kita berpikir kalau angka perceraian terbesar dimiliki oleh kota-kota besar. Tapi ternyata kasus gugatan cerai banyak juga ada di wilayah kabupaten. Ini dapat kita lihat pada data statistic pada pengadilan agama sukadana, Angka perceraian di Lampung Timur juga menunjukkan  peningkatan  yang  signifikan  dari  tahun  ke  tahun.  Angka  rata-rata  perceraian  per bulan  juga  meningkat.  Menurut  data  Pustlitbang  Kementerian  Agama,  penggugat  cerai  lebih banyak dari pihak perempuan, yaitu sebanyak 70 persen dari kasus perceraian yang ada. Lalu, apa alasan perceraian utama pasangan  yang ada di Indonesia Menurut data Litbang (penelitian dan pengembangan)  2016  seperti  yang  dilansir  merdeka.com,  ada  empat  alasan  utama  pasangan  di Indonesia  bercerai,  antara  lain:  Hubungan  sudah  tidak  harmonis,    Tidak  ada  tanggung  jawab, khususnya terhadap anak, Kehadiran pihak ketiga,  Persoalan ekonomi.
Untuk menekan angka perceraian. Pengadilan Agama melakukan Dengan adanya mediasi, diharapkan  pasangan  suami  istri  bisa  berdamai  dan  mengurungkan  niat  untuk  bercerai, Kementerian  Agama  pun  melakukan  upaya  sendiri  untuk  mengurangi  jumlah  angka  perceraian ini.  Setiap  pasangan  yang  mendaftarkan  pernikahan  di  Kantor  Urusan  Agama  maupun  Catatan Sipil akan diberi modul terkait tips-tips menjaga keharmonisan rumah tangga. Hanya saja program ini  masih  dirasa  kurang  efektif  mengingat  setiap  KUA  memiliki  cara  tersendiri  untuk mengimplementasikannya.  Saat  ini,  peraturan  terbaru  terkait  pembekalan  pra-nikah  yang  lebih terstandardisasi,  termasuk  melibatkan  unsur  keluarga  dari  pihak  suami  maupun  istri  sedang digodok  lebih  matang.  (Pembekalan)  lagi  diperbaiki  sejalan  dengan  perkembangan  peraturan
4 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun1974 dan Komilasi Hukum Islam , PT. Bumi Askara , Jakarta, 2004 hlm. 101
5 Helmy Tohir (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur), “Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan”, Http://Www.Pemantauperadilan.Com/Detil/Detil.Php?Id=219&Tipe=Kolom,Di Kilas 29 April 2014.
Menteri. Sehingga diharapkan perceraian tak lagi mengalami peningkatan, bahkan menurun. Kita semua pastinya ingin menikah untuk bahagia.
Sebelum menikah, baiknya kita sudah memiliki persiapan yang matang baik secara fisik maupun psikis. Menjaga bahtera rumah tangga pun perlu komitmen yang kuat. Semoga pernikahan yang akan kita bangun atau sedang kita bangun saat ini bisa memberi kebahagiaan hingga akhir hayat, Sedangkan untuk usia pernikahan di Lampung Timur sebenarnya kebanyakan sudah pada usia cukup umur atau usia pernikahan, dan pendidikanpun tidak terlalu menjadi factor penyebab awal  terjadinya  perceraian.  Kebanyakan  yang  menjadi  penyebab  ialah  karena  factor  pekerjaan, yaitu  dari  pihak  suami  tidak  bekerja  atau  pengangguran  atau  juga  dari  pihak  istri  yang  bekerja sebagai TKW di luar Negeri di karenakan factor ekonomi yang bisa dikatakan kelas menengah kebawah.
b). Upaya-Upaya Untuk Meminimalisir Meningkatnya Jumlah Perceraian Di Masyarakat
Untuk meminimalisir angka cerai gugat di waktu yang akan datang, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yaitu:
1.  Meningkatkan  pendidikan  agama.  Penanaman  nilai-nilai  agama  harus  dilakukan  sejak  dini terutama  keimanan.  Kemudian  pemahaman  dan  penguasaan  terhadap  hukum  agama  seperti tentang  permasalahan  seputar  pernikahan  mestinya  disampaikan  sejak  di  bangku  sekolah tingkat atas (SLTA) karena pada usia itu peserta didik sudah mencapai baligh, menjelang masa perkawinan. Ini semua menjadi tanggung jawab para orang tua, tokoh agama, dan para guru Agama baik yang di sekolah apalagi di madrasah.
2. Menikah dalam usia matang. Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkaawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)  tahun.  Aturan  batas  usia  di  atas  dapat  dilanggar  apabila  mendapat  dispensasi  dari pengadilan.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  ayat  2  dalam  pasal  yang  sama,  disebutkan  bahwa penyimpangan terhadap  ayat  (1) pasal  ini dapat  meminta dispensasi  kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ayat ini yang 20
melegitimasi  pernikahan  usia  muda.  Untuk  mencegah  pernikahan  dini  pilihannya  tidak  lain kecuali merevisi ayat ini, atau menghilangkannya. Usia 19 bagi pria dan 16 bagi wanita saja sebenarnya  tak  cukup  matang  untuk  sebuah  pernikahan  apalagi  dibawahnya.  Karenanya Peraturan  Menteri  Agama  No.11  tahun  2007  tentang  Pencatatan  nikah  Pasal  7  disebutkan apabila seorang calon mempelai belum mencapai 21 tahun maka harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua.
3.  Pendidikan  pra  nikah.  Selama  ini  sebenarnya  sudah  ada  yaitu  kursus  calon  pengantin (SUSCANTIN). Hanya pelaksanaanya kurang maksimal. Pertama karena alokasi waktu yang sangat  singkat,  malah  kadang  prosedur  itu  dilewati  hanya  sebatas  seremonial  oleh  pegawai KUA. Idealnya KUA atau Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan lebih  jauh  misalnya  dengan  menyelenggarakan  pendidikan  (DIKLAT)  pernikahan, dilaksanakan  dalam  beberapa  hari  dengan  kurikulum  yang  konprehensif.  Kemudian  peserta yang lulus diberi sertifikat atau piagam. Sertifikat itu menjadi syarat menikah. Prosedur tersebut dituangkan dalam sebuah aturan, apakah berupa Undang-ndang, Peraturan pemerintah , atau Perda.
4. Faktor keteladanan. Secara moral para orang tua, para pejabat, para guru, kaum selebriti harus bisa  memberi  keteladanan  kepada  pasangan  muda.  Mereka  butuh  contoh  nyata.  Saya  sedih, melihat tayangan televisi tentang perceraian para artis atau kaum selebriti lainnya. Trend kawin cerai mereka berdampak negatif bagi masyarakat luas. 6

## 4. PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Berdasarkan  Keberadaan  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  khusus mengenai perceraian sudah di terima keberadaannya. Hal ini terlihat bahwa hamper seluruh
6 Amirudin Mahmud, Kompasiana, “Solusi Meningkatnya Perceraian”,
https://www.kompasiana.com/amirudinmahmud/558b265d4b7a61550b5d789e/cerai-gugat-meningkat- apa-solusinya?page=all, 12 Oktober 2020.
masyarakat  sudah  mengetahui  Undang-Undang  tentang  perkawinan.  Sehimgga  dalam proses  perceraian  masyarakat  menyerahkan  seluhnya  kepada  Pengadilan  Agama Sukadana,  khususnya  yang  berada  pada  kabupaten  Lampung  Timur.  Dalam  setiap menangani  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sukadana  Lampung  Timurpara  staf tidak pernah mengalami kendala dalam menangani kasus perceraian, ini dikarenakan para staf sudah faham betul mengenai tujuan diberlakukannya Undang-Undang perkawinan No.
1 Tahun 1974 mengenai perceraian.
2) Adapun  factor-faktor  yang  paling  banyak  menyebabkan  perceraian  itu  terjadi  di Pengadilan  Agama  Sukadana  Lampung  Timur  adalah  factor  ekonomi.  Factor  ekonomi merupakan factor utama dalam ikatan perkawinan. Yaitu mengenai keluhan tentang biaya hidup  yang  kurang  dalam  meberi  nafkah  yang  tidak  berkecukupan  pemicu  retaknya hubungan  suatu  ikatan  perkawinan  dalam  rumah  tangga.  Walaupum  merupakan  factor utama,  factor  yang  tidak  kalah  penting  yaitu  factor  agama  sebab  penanaman  nilai-nilai agama harus di lakukan sejak dini terutama keimanan, sebab mau seperti apa nanti harus di landaskan dengan keimanan.
3)

## Daftar Pusataka
Abdul  Ghofur  Anshori,  2011,  Hukum  Perkawinan  Islam  (Ferspektif  Fikih  Hukum        Fositif), Yokyakarta, UII Press hlm. 1.
Amirudin Mahmud, “Solusi Meningkatnya Perceraian”, Kompasiana.
Dariyo,  A.,  Esa  DF.  2004.  Memahami  psikologi  perceraian  dalam  kehidupan  keluarga.  Jurnal Psikologi. Dec;2(2):94-100.
Dariyo, Agoes, and D. F. P. U. I. Esa. 2004. Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. Jurnal Psikologi 2, no. 2: 94-95.
Hadikusuma, Hilman. 2003. Hukum Perkawinan  Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju.
Hawariah.  Tahun  2016. Tinjauan  Yurudis  Terhadap    Tindak    Pidana  Penggelapan  Dengan Pemberatan . Diakses pada 16-04-2020. https://core.ac.uk/download/pdf/77626881.pdf Helmy
Tohir(HakimPengadilanAgamaJakartaTimur),“ PerceraianMenurutUndang- UndangPerkawinan ”,Http://Www.Pemantauperadilan.Com/Detil/Detil.Php?Id=219&Tipe=Kolo m,Di Kilas 29 April 2014.
Mohd. Idris Ramulyo, 2004, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun1974 dan Komilasi Hukum Islam , Jakarta, PT. Bumi Askara , hlm. 101 Pengadilan Agama Sukadana, 12 Agustus 2020, http://www.pa-sukadana.go.id/ . Pengadilan Negeri Sukadana, 12 Agustus 2020,
http://www.pn-sukadana.go.id/2020/index.php/informasi/pengumuman Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Perceraian. (2017, Okt 23). Diakses pada 23.11, Februari 3, 2020 Dari
https://www.researchgate.net/publication/320557731_Pengertian_Perceraian_Dan_Dasar_Huku m_Perceraian
Puji  astuti,  Reny  Dyah  (2008) Dinamika  Psikologis  Terjadinya  Perceraian  Pada  Perempuan Bercerai. Penulisan thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Saebani , Beni Ahmad. 2016. Fiqh Munakahat 2 . Jakarta: Pustaka Setia. Soedharyo Soimin , 2010, Hukum Orang Dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta Sonny Dewi Judiasih, 2015, Harta Benda Perkawinan, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.
Sujuti Talib, 1982, Hukum Kekeluargaan Indonesia , Jakarta, Universitas Indonesia press, hlm.