JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 7 No. 2 (2020), 124-141; DOI: 10.31942/iq, ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page |124

## Nu dan Sumbangan Untuk Indonesia
(Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)
1

## Abstract
The purpose of writing an article is to review the opinion of the Nahdlatul Ulama (NU) regarding  the  death  penalty  for  corruption  perpetrators.  At  the  2012  National Deliberation  (Mubes)  and  Grand  Conference  (Konbes),  NU  legal  experts  reached  an agreement on allowing corruption offenders to be sentenced to death. Corruption is not categorized as hudud or kisas, but takzir. The legal opinion regarding the death penalty is permissible if it is the final sentence and is in accordance with the principles of maslahat. Articles  written  with  a  qualitative  descriptive  approach.  The  main  data  is  the  fatwa document from the 2012 meeting of the Mubes and Konbes NU. The data is processed, compiled  with  other  supporting  data,  and  analysis  is  carried  out.  The  result  of  the research shows that ideological arguments about the permissibility of capital punishment for  corruptors  take  the  takzir  way.  The  death  penalty  imposed  on  the  perpetrators corruption is related to the law of hirabah. NU is of the opinion that the death penalty is expected to be a deterrent effect for anyone who practices corruption. This fatwa at least shows that NU is brave enough to take risks by looking for the basis of religious law arguments regarding the maximum punishment, and encourages government officials to have the courage to impose harsh penalties for corruption perpetrators.
Keyword : Corruption; Death Penalty; Nahdlatul Ulama; Takzir.

## Abstrak
Tujuan  penulisan  artikel  untuk  mengulas  pendapat  Nahdlatul  Ulama  (NU)  tentang pidana mati bagi pelaku korupsi. Pada Musyawarah Nasional (Mubes) dan Konferensi Besar  (Konbes)  tahun  2012,  para  ahli  hukum  NU  mencapai  kesepakatan  tentang kebolehan pelaku korupsi dijatuhi hukuman mati. Perbuatan korupsi tidak dikategorisasi sebagai hudud maupun kisas, melainkan takzir. Pendapat hukum tentang pidana mati diperbolehkan  jika  itu  hukuman  terakhir  dan  sesuai  prinsip-prinsip  kemaslahatan. Artikel  ditulis  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Data  utama  adalah  dokumen fatwa  hasil  sidang  Mubes  dan  Konbes  NU  tahun  2012.  Data  dilakukan  pengolahan, kompilasi  dengan  data  pendukung  lain,  serta  dilakukan  analisis.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa argumen-argumen ideologis tentang kebolehan pidana mati bagi pelaku korupsi melalui jalan takzir. Pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi diilhaqkan  dengan  hukum  hirabah.  NU  berpendapat  bahwa  pidana  mati  diharapkan menjadi efek jera bagi siapa saja yang melakukan praktik korupsi. Fatwa ini setidaknya menunjukkan  bahwa  NU  berani  mengambil  resiko  dengan  mencari  dasar-dasar argumentasi  hukum  agama  terkait  hukuman  maksimal,  serta  mendorong  aparat pemerintah berani menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi.
Keyword: Korupsi; Pidana Mati; Nahdlatul Ulama; Takzir.
Received : 2020-03-04
Accepted: 2020-12-18 Published: 2020-12-30

## Nazar Nurdin , Abu Hapsin
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo nazar@walisongo.ac.id

## Page | 125

## Pendahuluan
Wacana  untuk  memberikan  hukuman  tertinggi  bagi  pelaku  korupsi  (baca: koruptor) kembali mengemuka 1 . Musababnya tentu saat Presiden RI Joko Widodo membuka wacana tentang hukuman mati bagi pelaku korupsi 2 . Dalam sebuah dialog dengan  siswa  SMA  di  Jakarta,  awal  Desember  2019  lalu,  Presiden  lugas  menjawab bahwa hukuman mati bagi koruptor masih dimungkinkan diberlakukan di negeri ini 3 . Hukuman mati bagi koruptor memang ada dan jelas tertuang dalam tata aturan hukum di Indonesia.
Sebelum  Presiden,  wacana  pidana  mati  pernah  disampaikan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kala itu, KPK ingin menggunakan salah satu pasal dalam undang-undang tersebut bagi mereka yang telah melakukan korupsi secara berulang. KPK ingin memberi efek jera bagi seorang yang telah dipidana dalam kasus korupsi, namun mereka kembali melakukan kejahatan serupa saat menjadi pejabat publik. Jika dilacak, jawaban presiden dan wacana KPK soal pidana mati tersebut jelas tersirat dalam bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti  menjadi  UU  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Hukuman mati dibolekan ketika dalam keadaan krisis moneter, dan bencana 4 . Di luar pasal 2 ayat 2 tersebut, hukuman bagi pelaku korupsi diancam pidana paling sedikit 1 tahun dan maksimal pidana seumur hidup.
Wacana pemberian hukuman maksimal ini menarik jika dikaitkan dengan kajian dalam  hukum  agama.  Dalam  Hukum  Islam,  terutama  kajian  yang  dilakukan  oleh organisasi  keagamaan  Nahdlatul  Ulama  (NU),  telah  memberikan  sebuah  justifikasi tentang pidana mati. NU, telah memberi garis besar keputusan melalui Musyawarah Besar  dan  Konferensi  Besar  pada  tahun  2012  lalu.  Kesimpulannya,  koruptor  boleh dihukum mati 5 .
_______________
1 Kompas, “Saat Jokowi Ditanya Siswa SMK Soal Hukuman Tak Tegas Bagi Koruptor,” 2019.
2 Detik, “Jokowi Buka Peluang Koruptor Dihukum Mati,” 2019.
3 CNN Indonesia, “Koruptor Dihukum Mati, Jokowi: Kalau Masyarakat Berkehendak,” 2019.
4 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999, https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2.
5 NU Online, “Hukuman Mati Untuk Koruptor,” 2012.

## Nazar Nurdin
Page | 126
Korupsi  sendiri  adalah  kejahatan  kemanusiaan.  Islam  tegas  melarang  praktik korupsi. NU pun mengambil sikap demikian. Hukuman bagi pelaku korupsi harus lebih berat dari jenis tindakan kriminal biasa laiknya pencurian, perampokan, pembegalan, penjarahan,  dan  sebagainya  dalam  tradisi  hukum  pidana  Islam.  Perbuatan  korupsi dalam agama dapat hilang jika dia mengembalikan harta yang dikorupsinya, mendapat kerelaan (ridha) dari pihak yang dirugikan, telah menjalani hukuman yang setimpal, serta bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh 6. Hal demikian adalah konsep pemaafan dalam tradisi hukum pidana Islam.

## Islam dan Korupsi
Dalam  ketentuan  hukum  pidana  Islam,  korupsi  dijelaskan  ke  dalam  berbagai istilah. Korupsi diartikan sebagai ikhtilas atau penggelapan harta negara ( ikhtilasu mal al-hukumati ) 7 .  Andi  Hamzah  juga  mengartikan  korupsi  lebih  identik  dengan penyuapan 8 .  Ada  beberapa  istilah  yang  mirip  terutama  unsur-unsurnya,  kemudian dinisbatkan  dengan  korupsi.  Ada  beberapa  unsur  yang  sepadan,  misalnya  adanya perbuatan menerima atau mengambil,  atau kegiatan  memberi ( tasharuf ); kemudian adanya  kerugian  yang  ditanggung  masyarakat;  serta  unsur  adanya  pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan 9 .
Dari beberapa konsepsi tentang korupsi, dalam Islam, terutama dalam fikih, istilah korupsi tidak dijumpai padanan yang tepat.
Secara umum, isitilah korupsi mengandung unsur dalam tindak pidana dalam hukum pidana islam, yaitu penyalahgunaan wewenang ( ghulul ), suap ( risywah ), khianat
( khiyanah ),  eksploitasi  secara  tidak  sah  terhadap  benda  dan  manusia  ( mukabarah ), menggunaan hak orang lain tanpa izin ( ghasab ), pencurian ( sariqah ), merampas atau menjambret ( intikhab ), mencopet atau mengutil ( ikhtilash ) dan kebiasaan memakan barang  haram  ( aklu  suht ).  Ada  juga  yang  menyamakan  korupsi  dengan  tindakan perampokan ( hirobah ), dan memungut cukai ( al-maksu ) 10 .
_______________
6 Bambang Widjoyanto dkk, Koruptor Itu Kafir (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010).
7 Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
8 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional (Jakarta: PT Rajawali Press, 2012).
9 Widjoyanto dkk, Koruptor Itu Kafir .
10 Widjoyanto dkk.
Page | 127
Padanan korupsi dengan istilah tindak pidana tradisional belum tepat. Korupsi adalah kejahatan di mana kerugian ditimpakan ke masyarakat secara umum, bukan pribadi atau perseorangan. Kebanyakan tindak pidana tradisional seperti pencurian, perampokan hanya merugikan masyarakat secara individu atau per orang. Dalam Islam, korupsi  adalah  pengkhianatan  terhadap  atas  amanat  yang  diemban  dan  dapat merugikan publik, baik secara finansial, moral dan sosial. Korupsi adalah tindakan yang menyalahi  hukum  dan  merupakan  pengkhianatan  atas  amanat  serta  dapat menimbulkan kerugian publik.
Korupsi  yang  disamakan  dengan  pencuri  tidak  sepenuhnya  tepat,  meski  ada sebagian  unsurnya  terpenuhi.  Unsur  pencurian  adalah  dilakukan  secara  sembunyi- sembunyi, sementara korupsi memang dilakukan secara tersembunyi, tapi kadangkala dilakukan  secara  terang-terangan  dan  dilakukan  secara  berjamaah.  Sementara  dari barang yang ambil, korban umumnya adalah perorangan atau pribadi, berupa barang atau benda. Sementara korupsi mengambil harta publik 11 , serta kadang tidak berwujud secara fisik.
Penyederhanaan  istilah  korupsi  dengan  pencuri  tidak  tepat  karena  modus operandinya  sudah  berbeda.  Kejahatan  korupsi  adalah  wewenang  penguasa  dalam menentukan kadar hukumannya 12 .
Begitupun  dengan  perampokan.  Berbeda  dengan  pencuri,  perampokan dilakukan  secara  terang-terangan.  Persamaannya,  harta  yang  diambil  adalah  milik perorangan, terkadang milik institusi atau badan hukum. Penyederhanaan suatu istlah yang berbeda ke dalam satu istilah lain banyak menghasilkan pereduksian makna 13 .
Pencurian yang disamakan (dikiaskan) dengan pencurian disesuikan dengan QS. Al-Maidah ayat 38, yang isinya ‘ pencuri laki-laki atau perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari  Allah”  Sementara  korupsi  yang  diidentikkan  dengan  perampokan  disesuikan dengan QS. Al-Maidah ayat 33. Ayat ini berisi ancaman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul dengan membuat kerusakan di bumi . Korupsi dianggap memenuhi
_______________
11 Abu Hafsin, “Pidana Mati Bagi Koruptor,” Justisia (Semarang, 2011).
12 Rokhmadi, Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam , ed. Nazar Nurdin, 1st ed. (Semarang: ELSA Press, 2019).
13 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2010).

## Nazar Nurdin
Page | 128
kriteria hirabah karena merusak bumi dan memerangi Allah dan Rasulnya sehingga hukuman  yang  dapat  ditimpakan  dapat  berupa  pidana  mati,  dipotong  anggota tubuhnya atau diasingkan ke suatu tempat. Hirabah atau pembegalan jalan ( qath’u al - thariq ) adalah merampas harta orang lain dengan kekerasan dan terang-terangan.
Korupsi yang dipersamakan dengan risywah atau suap karena berkaitan dengan jabatan juga tidak sepenuhnya tepat. Suap dan sejenisnya memang bagian dari korupsi, tapi  korupsi  jauh  lebih  besar  dan  kompleks  dibanding  hanya  suap.  Jika  disamakan dengan risywah, maka dalil yang sesuai yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi, ‘jangan kamu makan harta sebagian lainnya dengan cara batil, dan jangan bawa urusan tersebut kepada hakim agar dapat memakan harta orang lain. Sementara dalil hadis yang populer yaitu dari At-Tirmizi, Ibn Majah dan Ahmad, berbunyi: Allah mengutuk penyuap dan penerima suap 14 .
Penggelapan  harta  rampasan  perang  ( ghulul )  juga  tidak  tepat  dipersamakan dengan korupsi. Harta rampasan perang sendiri dijelaskan dalam QS Ali Imran: 61 yang berbunyi: ‘tidak  mungkin  nabi berkhianat  (dalam  urusan  harta  rampasan  perang). Barang  siapa  yang  berkhianat  (dalam  urusan  rampasan  perang),  niscaya  pada  Hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai apa yang dilakukannya, dan mereka mereka tidak didzalimi .” Penggelapan harta perang meski terus berkembang menjadi komisi, hadiah, atau hal lain masih berbeda dengan korupsi. Dalam Islam, pemberian hadiah,  infak,  sedekah  dianjurkan.  Namun  akan  berbeda  hukumnya  jika  diberikan kepada pemangku kepentingan, apalagi dengan tujuan memperoleh keuntungan dari barang yang diberikan.
Korupsi dalam Islam juga melanggar prinsip tujuan pemberlakukan hukum Islam ( maqasid  al-syariah ).  Korupsi  melanggar hifd  ad-din karena  korupsi  mewujudkan kedangkalan akidah, kerendahan iman dan ketaqwaan seorang. Melanggar hifd an-nafs karena menyebabkan lahirnya kebijakan publik pro pemodal dan membuat kemiskinan semakin bertambah, biaya hidup makin tinggi dan sebagainya. Korupsi melanggar hifz al-nasl karena dapat mengamcam kualitas kemanusiaan manusia karena diperbudak harta. Melanggar hifd al-mal karena korupsi mengancam harta publik, serta merusak
_______________
14 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at Turmudzi, Sunan Al-Turmudzi (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).
Page | 129
akal  karena  kecerdasan  manusia  menjadi  tumpul,  dan  akal  sehatnya  memudar 15 . Bambang Widjojanto bahkan tegas menulis bahwa korupsi melanggar seluruh prinsip moral  dalam  Islam  dalam  relasi  pembangunan  kehidupan  publik.  Tujuan pemberlakukan syariah dapat tercapai jika prinsip moralitas Islam dilaksanakan 16 .
Pemaknaan korupsi yang berbeda dengan definisi umum dalam hukum pidana islam  klasik  membuat  konsepsi  korupsi  berbeda  dengan  jenis  pidana  lainnya.  Dari beberapa konsepsi di atas, setidaknya gambaran korupsi menjadi perbuatan dibenci oleh semua orang karena adanya sifat merusak di dalamnya.
Dalam  aturan  negara,  korupsi  adalah  perbuatan  melawan  hukum  untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian  atau  keuangan  negara 17 .  Dari  ketentuan  itu,  ada  dua  unsur  dalam korupsi,  yaitu  penyalahgunaan  wewenang,  dan  mengambil  manfaat  untuk  diri, keluarga, orang lain hingga korporasi. Dengan demikian, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan sosial atau kejahatan publik.

## Argumen Ideologis NU vs Korupsi
Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia punya  peran  nyata  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi.  Salah  satunya  dengan argumen  ideologis  tentang  kebolehan  pidana  mati  bagi  pelaku  korupsi.  NU  pada prinsipnya  memandang  korupsi  sebagai  kejahatan  sosial.  Korupsi  tidak  sebatas persoalan yang menyangkut hukum halal-haram, namun menyangkut persoalan publik atau hajat hidup masyarakat banyak. Korupsi membahayakan kehidupan masyarakat umum. Pada tahun 2012, NU melalui Musyawawah Alim Ulama (Mubes) dan Konferensi Besar (Konbes) menyepakati kebolehan penerapan pidana mati kepada koruptor.
_______________
15 Ahmad dan Sultonul Huda Fawa’id, NU Melawan Korupsi (Jakarta: Tim gerja GNPK PBNU, 2006).
16 Widjoyanto dkk, Koruptor Itu Kafir .
17 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

## Nazar Nurdin
Page | 130
Pidana  mati  dapat  dijatuhkan  sepanjang  pengadilan  di  suatu  negara  telah mempertimbangkan  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan,  serta  telah  melalui proses/tahapan sanksi yang telah dilalui. Pidana mati dianggap sebagai jalan terakhir jika pelaku korupsi tidak jera dengan hukuman yang telah dijatuhkan pada pelanggaran pidana sebelumnya 18 . Penjatuhan pidana mati sendiri dirumuskan dalam tim komisi Bahtsul Masail pada bidang Diniyah Waqi’iyyah yang disetujui dalama forum tersebut .
Dalam argumennya, NU sangat menekankan adanya efek jera. Pidana mati dapat ditolak sepanjang masih ada keraguan di dalamnya. Meski terlihat tegas, namun NU tampak  memilih  berhati-hati  dalam  menjalankan  putusan  ini.  Jika  pelaku  korupsi menjalani  hukuman,  membayar  denda  lalu  melakukan  taubat  secara  penuh  maka pidana mati tidak boleh dijatuhkan. Dasar keputusan itu diambil dari QS. Al-Maidah: 33 dan hadis riwayat Imam Bukhori, Imam Muslim dan Imam al-Tirmidzi.
NU mengambil sumber hadis yang diriwayatkan al-Bukhari. Kebolehan pidana mati dikiaskan dengan hukuman mata-mata (intelijen). Dalam sebuah hadis, diceritakan bahwa Nabi meminta sahabat untuk mencari mata-mata yang sebelumnya menggali informasi  (bercakap-cakap)  ketika  nabi  dalam  suatu  perjalanan.  Ketika  mata-mata ditemukan  (sebelumnya  menghilang)  maka  disuruh  membunuhnya 19 .  Kiasan  yang sama juga berlaku untuk dualisme pemimpin. Diriwayatkan oleh Muslim, jika ada dua pemimpin yang disumpah maka bunuhlah salah satunya 20 .
Pidana mati yang dikiaskan dengan siasat mengajak makar juga disarikan dari hadis nabi yang diriwayatkan Imam Muslim. Dari riwayat tersebut, dijelaskan bahwa ‘jika ada satu salah satu pihak mewakili golongan kemudian menggugat pemimpin yang sah  atau  bertugas  memecah  belah  masyarakat  maka  bunuhlah  orang  tersebut’ 21 . Sementara  riyawat  dari  At-Tirmidzi  menyebut  penjatuhan  pidana  mati  dikiaskan dengan  orang  yang  berhutang.  Dalam  riwayatnya,  jika  ada  seorang  muslim  masih berhutang ketika hidup, maka hutang harus dibayarkan atau dilunasi 22 .
_______________
18 Tim komisi Bahtsul Masail bidang al-Diniyah al-Waqi’iyyah, “Hasil Musyarawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama’ NU Tahun 2012 Subbab Korupsi Dan Hukuman Mati,” 2012.
19 Imam Bukhari, Shahih Bukhari (Beirut: Maktabah At-Tsaqafi, n.d.).
20 Abu Husain Muslim Hajjaj-al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992).
21 al-Naisaburi.
22 Turmudzi, Sunan Al-Turmudzi .
Page | 131
Dasar-dasar di atas memang secara spesifik tidak menjelaskan soal penjatuhan pidana  mati  bagi  pelaku  korupsi.  Dalil  kiasan  soal  mata-mata  atau  intelijen  lebih dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan dari seragan pihak lain. Mata-mata dari musuh  (intelijen)  mempunyai  segudang  cara  untuk  mencari  informasi  mulai  dari menyamar, bergerilya, berdiplomasi, menyuap atau cara lainnya untuk mendapatkan satu informasi.
Peran  mata-mata  dalam  kondisi  perang  juga  sangat  menentukan  dalam penentuan strategi. Jika informasi bocor, tentu pihak musuh akan lebih berdaya dan kuat dalam masa perang. Kiasan penjatuhan pidana mati korupsi dengan mata-mata juga bisa diterima karena dua perbuatan itu sama-sama berpotensi menghancurkan kedaultan  bangsa.  Jika  mata-mata  menghancurkan  kedaulatan  bangsa  dalam pencarian  informasi-informasi  penting 23 ,  korupsi  meruntuhkan  kedaulatan  karena mengambil  sumber  daya  negara  untuk  kepentingan  pribadi,  orang  lain  atau perusahaan.
Jika  ditelaah  bersama,  hadis  riwayat  Bukhori  turun  ketika  dalam  konteks peperangan. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan sabahat bernama ‘Iyas bin Salamah untuk mencari dan membunuh mata-mata yang menyamar menjadi sahabat. Tidak saja dibunuh, harta mata-mata yang melekat juga dirampas seluruhnya. Dalam konteks ini, jelas bahwa mata-mata meski berbeda tipologi dengan koruptor punya  kesamaan  menghancurkan  kedaulatan  suatu  negara  atau  memecah  belah golongan masyarakat.
Sementara  pidana  mati  yang  dikiaskan  dengan  hadis  riwayat  Muslim  lebih mengarah pada kepatuhan kepada seorang pemimpin. Dijelaskan bahwa, pidana mati dapat dijatuhkan kepada mereka yang menentang pemimpin (pemerintah) yang sah. Hadis  ini  mempertegas  adanya  kepemimpinan  tunggal  dalam  suatu  wilayah,  tidak berbagi kekuasaan antara dua pemimpin yang bertikai. Sementara dasar pidana mati koruptor  yang  dikiaskan  pada  seorang  yang  memecah  belah  masyarakatnya  lebih kepada upaya menjaga kedaulatan suatu golongan masyarakat. Koruptor punya peran
_______________
23 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara,” 2012;  Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Presiden  RI  Nomor  90  Tahun  2012  Tentang  Badan Intelijen Negara,” 2012.

## Nazar Nurdin

## Page | 132
yang  sama  dalam  rangka  upaya  memecah  belah  masyarakat  dari  perbuatan  yang dilakukan.
Dua  riwayat  Imam  Muslim  lebih  mengarah  pada  upaya  penyalahgunaan wewenang ( ghulul ). Jika ada  dualisme kepemimpinan maka berpotensi  akan terjadi perang  perebutan  kekuasaaan  sehingga  terjadi  konflik.  Penguasa  yang mengedepankan egoisme untuk menang umumnya akan menggunakan berbagai cara untuk  menang,  begitu  pula  sebaliknya.  Dalam  konteks  perebutan  kekuasaan, masyarakat  akan  menjadi  korban  karena  ketidakpedulian  pemimpinnya.  Ketika penyalahgunaan  wewenang  ( ghulul ),  maka  seorang  pemimpin  yang  mengabaikan masyarakatnya  dan  lebih  mengutamakan  kepentingan  pribadinya  dapaat  dijatuhi pidana  mati.  Tentu  penjatuhan  pidana  harus  memperhatikan  semua  unsur,  dan mengikuti seluruh tahapan yang dilalui.
Jika penjatuhan pidana mati dikiaskan dari hadis riwayat At-Turmudzi juga lebih pada khianat atau melalaikan tanggung jawab. Seorang orang diberi sikap untuk selalu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan. Jika menjadi pemimpin, maka  ia  harus  bertanggungjawab  kepada  anggotanya.  Pemimpin  tidak  boleh mengutamakan  diri  sendiri,  atau  berkhianat  kepada  anggotanya.  Hadis  riwayat Turmudzi menegaskkan bahwa amanat bagi pemimpin harus dijalankan secara penuh tanpa mengurangi tanggungjawab yang diberikan. Hal sama berlaku bagi orang yang meninggal  dunia  tidak  boleh  melupakan  tanggungjawabnya,  misalnya  masih meninggalkan hutang. Sebelum meninggal, semua hutang harus sudah dilunasi 24 , atau dibayarkan oleh ahli warisnya.
Selain  dasar  hadis,  argumen-argumen  ideologis  NU  juga  mengabil  dari pendapat-pendapat ulama terdahulu. Pengambilan dasar ini sesuai dengan prinsip tata cara pengambilan dasar hukum dalam forum bahtsul masail . Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU yang bertugas menghimpun, membahas serta memecahkan masalah yang mauquf dan waqi’iyah (kejadian)  yang  harus  segera  mendapat  jawaban  hukum 25 . Dengan  kata  lain, NU  punya  cara menjawab  masalah dalam  pencarian jawaban itu
_______________
24 Turmudzi, Sunan Al-Turmudzi .
25 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga NU” (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 1994); Imam Yahya, Dinamika Ijtihad NU (Semarang: Waisongo Press, 2009).
Page | 133 sendiri. Fatwa yang dihasilkan juga berbentuk kolektif, dengan sebelumnya dibahas bersama pakar hingga mencapai kata sepakat 26 .
Dalam pengambilan pendapat hukum, NU berpedoman tidak mengambil dasar langsung dari Alqur’an dan Hadis. Ulama NU lebih cenderung mentathbiqkan pendapat dari fuqoha (ahli  fikih)  secara  dinamis  dalam  konteks  permasalahan  terkait. Pengambilan  dasar  hukum  dari  Al-Quran  tidak  diambil  karena  memandang  bahwa hanya mujtahid yang dapat melakukan hal tersebut. Ulama NU mengambil batas pada ulama mazbab, dan itu lebih praktis dapat dilakukan secara merata oleh para kiyai NU yang memahami uraian-uraian dalam kitab fikih.
Pengambilan  pendapat  dari  ulama  madzhab  dilakukan  karena  pedoman  dari pendiri  NU  KH  Hasyim  Asyari.  Setelah  Nabi  Muhammad  meninggal,  sahabat  nabi beperan sebagai penerjemah al-Quran, dan hadis yang dipercaya, kemudian diteruskan para tabiin, hingga ulama-ulama besar berikutnya. Oleh karena itu, ‘umat Islam sepakat dalam memahami, mengamalkan agama Islam dengan benar harus mengikuti orang terdahulu. Tabiin dalam dalam menjalankan syariat berpegang pada amaliah sabahat Rasul.  Setelah  geberasi  tabiin  mengikuti  para  tabiin,  maka  setiap  generasi  harus mengikuti generasi sebelumnya. Syariat Islam tidak dapat diketahui kecuali dengan jalan  memindahkan  dari  generasi  terdahulu  dan  mengambil  pelajaran,  ketentuan, patokan dari orang terdahulu 27 .
Argumen ideologis inilah yang dipakai hingga saat ini. Para kiai NU berpendapat bahwa usaha mengejar kemajuan tidak harus membuang tradisi keilmuan yang benar. Dalam pencarian hukum, para ulama NU mengambil pendapat ulama mazhab yang memahami Alqur’an dan hadis. Argumen ideologis diambil dari pendapat ulama yang sah, namun tidak boleh melakukan taklid. Para ulama NU tidak ingin memutus tranmisi pengetahuan agama Islam 28 .
Dasar  argumen  hukum  diambilkan  dari  pendapat  ulama  terdahulu  dalam beragam kitab kuning. Ulama NU lebih memilih pendapat ulama dari berbagai kitab daripada  menafsirkan  hukum  sendiri.  Salah  satu  pendapat  ulama  soal  pidana  mati
_______________
26 Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat (Surabaya: Khalista dan LTN, 2010).
27 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, (Semarang: Sultan Trenggono Press, 2011).
28 Yahya, Dinamika Ijtihad NU .

## Nazar Nurdin
Page | 134
dirujuk dalam kitab Buġ yah al- Muṡtaṙsyidin , Taḱmilah al - Maĵmu’ ala Syaṙḥ al - Maḣżab dan  kitab I’anatut  Ṭālibīn .  Ketiga  kitab  ini  membincangkan  soal  dasar  kebolehan hukuman mati.
Argumen ideologis pertama dari kitab Bugyah al-Mustarsyidin, yakni kebolehan menjatuhkan  pidana  mati  bagi  pegawai  negara  yang  telah  melakukan  kedzaliman (korupsi)  kepada  rakyatnya. “A l-Muhib  At-Thabari dalam  kitabnya  al-Tafqih berkata: boleh  menghukum  mati  pegawai  negara  yang  melakukan  kedzaliman  terhadap rakyatnya  karena  diibaratkan  dengan  perbuatan  tercela  yang  banyaknya  ada  lima, karena bahaya pegawai negara lebih besar dari pada perbuatan tercela itu. Dan Asnawi yang  menukil  dari  Imam  Abdus  Salam  mengatakan:  bagi  orang  yang  mampu membunuh  orang  dzalim  dan  sesamanya  yakni  para  pejabat  negara  yang  dzalim diperbolehkan  untuk  membunuhnya  dengan  barang  seperti  racun  supaya  manusia terselamatkan dari kedzaliman. Karena apabila menolak perampok walaupun hanya mempertahankan  satu  dirham  saja  diperbolehkan  hingga  dengan  cara  membunuh dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka terlebih itu perbuatan orang dhalim yang disengaja.” 29
Penjatuhan  pidana  mati  bagi  koruptor  dapat  disamakan  dengan  orang  yang melakukan kerusakan yang ada di bumi. At-Thabari menyebut perbuatan orang yang merusak bumi ada lima, di mana salah satunya adalah pegawai negara yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Menurut At-Thabari, dampak kedzaliman yang dilakukan pegawai negara imbasnya lebih besar ketimbang dilakukan oleh yang lain yang berbuat fasiq . Jika perbuatan fasik saja dhukum berat, apalagi itu dilakukan oleh pegawai negara dengan ekses yang jauh lebih besar. Dalam argumen yang sama, eksekusi terhadap penjatuhan pidana mati boleh dilakukan dengan alat racun dan sebagainya. Al-Asnawi berpendapat, pidana mati bagi pelaku korupsi dilakukan sebagai bentuk penyelamatan masyarakat dari kedhaliman yang dilakukan oleh pegawai negara. Pidana mati penting untuk menjamin keterlangsungan kehidupan manusia yang baik tanpa adanya sikap penguasa yang lalim.
_______________
29 Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, Buġyah Al - Muṡtaṙṙsyidin: Takhlis Fatāwa Ba’ḍ Al - Aimmah  Min  Al-Ulama  Al- Mutaakhkhirīn  Ma’a  Dham  Fawāid  Jimmah  Min  Kutub  Syatta  Lil  Ulamā’il Muḣtahidin , n.d.
Page | 135
Argumen ideologis pidana mati dalam pendapat ulama tersebut juga disamakan dengan hukuman hirabah (perampokan). Hirabah adalah aksi sekelompok orang untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta yang dilakukan secara terang- terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. Sanksi untuk koruptor paling tepat seuai hukum pidana islam paling tepat yaitu hirabah .  Hukuman  pidana  bagi  koruptor  perlu  diberi  upaya deterrence  effect atau penjatuhan pidana yang amat berat melalui peraturan dan perundang-undangan agar pelaku korupsi merasa jera. Penjatuhan hukuman hudud dan ta‘zir sangat diperlukan karena untuk tujuan memberi kepastian hukum (Jumali, 2015). Dalam hukum pidana Islam, seorang yang dirampok dibolehkan untuk mempertahankan diri sendiri, bahkan tidak  dihukum  jika  menghilangkan  nyawa  pihak  perampoknya.  Dijelaskannya, membunuh penjahat dengan sengaja lebih diutamakan 30 . Ketika sanksi bagi perampok disamakan dengan pelaku korupsi maka boleh saja pelaku korupsi dijatuhi pidana mati. Pengambilan  dasar  hukum  dari  menyamakan  pendapat  ulama  ini  disebut ilhaq . Berbeda  dengan  kias, ilhaq adalah  menyamakan  hukum  dari  pendapat-pendapat ulama dalam kitab yang kredibel.
Dalam hal ini, penjatuhan pidana mati bagi korupsi di- ilhaq -kan dengan hukum hirabah .  Sanksi  pidana  perampokan  maksimal  adalah  pidana  mati.  Konsepsi pengkiasan ini disebut ilhaq masail bi nadza’iriha atau menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh pendapat ulama dalam kitab klasik dengan kasus yang sudah ada  jawabannya  dalam  kitab 31 .  Pengkiasan  hukum  korupsi  dengan  hirabah  ini disamakan karena unsur padanan yang sama, yaitu merusak ( fasad ). Penyamaan hukum ini didasarkan atas sejumlah pertimbangan, yaitu sama-sama mengancam harta dan jiwa masyarakat dan menimbulkan kerusakan di bumi.
Penjatuhan pidana mati juga dapat dijatuhkan melalui skema takzir. Hukuman takzir adalah kategorisasi hukuman yang tidak diatur dalam kisas ataupun hudud. Di luar  ketentuan  itu,  hukuman  masuk  ke  dalam  takzir  di  mana  penjatuhan  hukuman dikuasakan kepada pemerintah. Hukuman takzir bagi pelaku korupsi juga bisa sampai
_______________
30 Umar.
31 Muhammad Fadhil, “Istilah-Istilah Dalam Madzhab Syafi’i Dan System Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masail,” n.d.

## Nazar Nurdin
Page | 136
pada pidana mati sebagaimana diuraikan dalam pendapat dalam kitab Taḱmilah al - Maĵmu’ ala Syaṙḥ al - Maḣżab .
Kitab ini menjelaskan bahwa pidana mati (pembunuhan) masuk dalam hukuman takzir kategorisasi paling berat. Hukuman mati dijadikan pembalasan atas perbuatan pidana  yang  menyebabkan  kerusakan  bagi  kemaslahatan  umum.  Pidana  mati  juga dapat diterapkan bagi pihak yang ingin merusak tatanan kehidupan manusia, terutama yang mempunyai dampak langsung ke masyarakat dan bisa membuat kerusakan bagi jaminan keberlangsungan manusia. Pendapat ini didukung kalangan mazhab Hanafi dan  Maliki.  Kalangan  Mazhab  Maliki  membolehkan  pidana  mati  bagi  orang  yang berulangkali melakukan korupsi sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Pidana  mati  juga  dibolehkan  bagi  pihak  yang  berulangkali  menyuap  hakim, penganiayaan,  pencurian  atau  tindakan  buruk  yang  menimbulkan  bahaya  kepada masyarakat.
Sementara kalangan mazhab Maliki dan Mazhab Ahmad membolehkan pidana mati  melalui  jalan  takzir  sepanjang  kemaslahatan  umum  menghendaki.  Namun demikian,  di  kalangan  mazhab  Syafii,  berbeda  pendapat  jika  takzir  sampai  pada kebolehan hukuman mati, salah satunya disampaikan Al-Ghozali dalam kitab al - Wajiz . Al-Ghozali  menilai  alasan  demi  kepentingan  umum  tidak  bisa  menggugurkan  atau dijadikan  alasan  kebolehan  menjatuhkan  pidana  mati.  Sementara  Ibnu  Qayim membolehkan  penjatuhan  pidana  mati  melalui  takzir  kepada  orang-orang  yang menyebar bid’ah seperti penyerangan, penolakan, pengingkaran terhadap takdir tuhan bisa  diberlakukan.  Kedua  pendapat  dari  mazhab  Syafii  ini  boleh  diikuti  oleh  para pengikutnya.
Sementara argumen yang bersumber dari kitab I’anatut Ṭālibīn 32 lebih kepada kategorisasi  kebolehan  seorang  dihukum  pidana  atau  tidak.  Seorang  pencuri  tidak boleh dijatuhkan pidana selagi itu untuk untuk kemaslahatan orang Islam laiknya untuk membangun  masjid.  Begitu  juga  seorang  yang mencuri uang baitul  mal,  namun  ia mempuyai hak (saham) di dalamnya (meski orang kaya) tidak boleh dihukum potong
_______________
32 Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Dimyati al Bakri, I’anatut T halibin (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, n.d.).
Page | 137 tangan. Berbeda jika seorang itu tidak punya hak (saham) dalam institusi publik maka dibolehkan dihukum untuk menghilangkan kesubhatan.
Keterangan  ini  berkaitan  dengan  hukuman  untuk  korupsi,  terutama  dalam konsep kata “ la bi mashalih ”, “ nahwu hasr” , “ ka baitul mal ”. Keterangan yang menyebut tidak boleh ada hukuman bagi orang punya saham di baitul mal merujuk pada kitab Minhaj dan Syarah Imam Ramli di mana asetnya masih bercampur . Pendapat ini juga dinukil  Andi  Hamzah,  di  mana  penggelapan  (pencurian)  dalam  Islam  tidak  boleh dihukum jika masih mempunyai hak (saham) di dalamnya 33 . Namun jika harta benda telah  dibedakan,  jika tetap  mencuri,  tetap akan dibolehkan untuk dihukum potong tangan. Kata “ lianna lahu “ diperuntukkan bagi pencuri yang mempunyai hak (saham) dalam  baitul  mal,  sementara  kata “ lianna dzalika ”  diperuntukkan untuk  alasan  kata “lianna lahu” . Sementara kata “ fayantafi’u bihi ” mempunyai arti pentasyarufan harta bisa untuk kemaslahatan masjid atau yang berhubungan dengan masjid atau pondok pesantren, sekolah, yayasan atau panti asuhan 34 .
Dari  rumusan  tersebut,  para  alim  ulama  NU  pun  kemudian  mendasarkan argumen-argumen ideolisnya. Salah satu yang diambil sebagai dasar yaitu kebolehan menjatuhkan pidana mati melalui jalan takzir karena merusak kemaslahatan umum. Argumen  ideologis  itu  dikaitkan dengan tujuan pemberlakukan maqasid  al-syariah. Disebutkan bahwa  tujuan umum atau kerasulan Nabi Muhammad adalah menebar kasih dan rahmad kepada seluruh alam. Kemaslahatan yang didasarkan pada sifatnya juga mencakup kemaslahatan khusus ( mashalih khashshah ) dan kemaslahatan umum ( mashalih  ammah ).  Jika  terjadi  pertentangan  antara  keduanya,  maka  kemaslahatan umum harus didahulukan.
Argumen ideologis kebolehan penjatuhan pidana mati dirumuskan dalam bidang waqi’iyyah yakni H Abdul Aziz Masyhuri, KH Ahmad Yasin, KH Ardani, KH Imam Abi Jamrah, KH Abdul Muzammil, KH Abdullah Salim, KH Ahmad Ishomuddin, KH Arwani Faishal,  KH  Ramlan  Hafidh,  KH  Ahmad  Rozikin  dan  KH  Busyro  Musthafa 35 .  Para
_______________
33 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  Dan  Internasional (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
34 al Bakri, I’anatut Thalibin .
35 Tim komisi Bahtsul Masail bidang al-Diniyah al-Waqi’iyyah, “Hasil Musyarawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama’ NU Tahun 2012 Subbab Korupsi Dan Hukuman Mati.”

## Nazar Nurdin

## Page | 138
perumus berasal dari berbagai wilayah di Indonesia bertugas merumuskan hasil kajian. Hasilnya,  adanya  keputusan  boleh  menghukum  mati  koruptor  disesuaikan  dengan uraian dalam kitab Buġyah al - Muṡtaṙsyidin bahwa kebolehan pidana mati diilhaqkan dengan hukuman bagi pelaku hirabah (perampokan). Pengambilan metode ilhaq bisa dibenarkan, karena dalam koridor bahtsul masa’il memperbolehkan hal tersebut.
Pola ilhaq adalah  salah  satu  prosedur  penjawaban  dalam  penggalian  hukum Islam. Prosedur ini ditempuh karena tidak ditemukan pendapat yang sama persis untuk menjawab suatu masalah terbaru, maka dilakukan ilhaq secara kolektif. Ilhaq secara kolektif  sudah  tercapai  dalam  forum  itu.  Alim  Ulama  tidak  menggunakan  metode manhaji karena dalam prosedur ilhaq telah ditemukan jawabannya.
Namun  demikian,  pengambilan  argumen  hukum  dengan  pengkiasan  dengan ilhaq mempunyai resiko tersenidri. Seperti diketahui, sanksi bagi pelaku hirabah ada bermacam-macam, mulai potong tangan dan kaki secara silang, hingga pidana mati. Alim  ulama  sependapat  bahwa  pidana  mati  mengambil  dasar  dari  sanksi  hukum terhadap hirabah, bukan melalui jalan takzir 36 . Pemberlakuan hukuman mati juga tidak dapat dihadap-hadapkan dengan nilai-nilai hak asasi manusia pelaku tindak pidana, melainkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Hukuman mati diperlukan karena tindakan pelaku tidak memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan 37 . Meski sudah ada pidana mati dalam aturan undang-undang, sifatnya fakultatif atau dapat tidak dijatuhi pidana mati 38 . Aturan normatif dibutuhkan untuk membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sehingga mendorong perilaku masyarakat menjadi lebih baik peraturan dan lewat sistem hukum yang dibangun 39 .
_______________
36 Nazar Nurdin, “Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor)” (IAIN Walisongo, 2013).
37 Khaeron  Sirin,  “Penerapan  Hukuman  Mati  Bagi  Pelaku  Kejahatan  Korupsi  Di  Indonesia:  Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syariah,” ISTINBATH , 2013.
38 Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian  Teori  Zawajir  Dan  Jawabir),” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum ,  2017, https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848.
39 Muhammad Harun, “Philosophical Study of Hans Kelsen’s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo’s Ideas  on  Progressive  Law,” Walisongo  Law  Review  (Walrev) 1,  no.  2  (October  2019):  195, https://doi.org/10.21580/walrev.2019.1.2.4815.
Page | 139
Adanya  fatwa  pidana  mati  bagi  pelaku  korupsi  ditebar  agar  masyarakat terjauhkan  dari  praktek  ini,  serta  agar  menciptakan  tatanan  hukum  dan  menjaga ketertiban masyarakat. Pidana mati merupakan puncak dari hukuman badan, karena telah mengambil hak hidup manusia. Argumen idelogis dari alim ulama NU ini menjadi suntikan moral moral dan doktrinal untuk kerja pemberantasan korupsi.

## Simpulan
Dari uraian tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa kebolehan pidana mati bagi pelaku korupsi didasarkan pada pendapat dalam kitab Bugyah al-Mustarsyidin. Penjatuhan pidana mati disamakan dengan orang yang melakukan kerusakan yang ada di bumi. Para laim ulama NU meyakini dampak kedzaliman yang dilakukan pegawai negara jika melakukan korupsi imbasnya jauh lebih besar ketimbang dilakukan oleh yang  lain  yang  berbuat fasiq .  Jika  perbuatan  fasik  saja  dhukum  berat,  apalagi  itu dilakukan oleh pegawai negara dengan ekses yang jauh lebih besar.
Penjatuhan  pidana  mati  bagi  pelaku  korupsi  dibolehkan  sebagai  bentuk penyelamatan  masyarakat  dari  kedhaliman.  Pidana  mati  penting  untuk  menjamin keterlangsungan kehidupan manusia yang baik tanpa adanya sikap penguasa yang lalim.  Para  alim  ulama  kemudian  menggunakan  argumen  ini  untuk  menjustifikasi kebolehan pidana mati yang disamakan ( ilhaq ) dengan hirabah . Prosedur ilhaq sendiri dibenarkan  karena  merupakan  salah  satu  tingkatan  yang  ditempuh  jika  prosedur pertama  dan  kedua  tidak  dapat  ditemukan  jawaban  hukumnya.  Metode ilhaq dibenarkan karena tidak ditemukan pendapat yang sama persis untuk menjawab suatu masalah  terbaru.  Melalui  ilhaq,  alim  Ulama  menemukan  jawabannya,  sehingga argumen itulah yang dipilih sebagai pijakan argumen ideologisnya.

## Bibliografi
al-Naisaburi, Abu Husain Muslim Hajjaj-al-Qusyairi. Shahih Muslim . Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, 1992.
Bakri, Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Dimyati al. I’anatut Thalibin . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
Bukhari, Imam. Shahih Bukhari . Beirut: Maktabah At-Tsaqafi, n.d.
CNN Indonesia. “Koruptor Dihukum Mati, Jokowi: Kalau Masyarakat Berkehendak,” 2019.

## Nazar Nurdin

## Page | 140
Detik. “Jokowi Buka Peluang Koruptor Dihukum Mati,” 2019.
Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, . Semarang: Sultan Trenggono Press,
2011.
Fadhil, Muhammad. “Istilah-Istilah Dalam Madzhab Syafi’i Dan System Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masail,” n.d.
Fawa’id, Ahmad dan Sultonul Huda. NU Melawan Korupsi . Jakarta: Tim gerja GNPK
PBNU, 2006.
Hafsin, Abu. “Pidana Mati Bagi Koruptor.” Justisia . Semarang, 2011.
Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional . Jakarta: Rajawali Press, 2007.
———. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional . Jakarta: PT Rajawali Press, 2012.
Harun, Muhammad. “Philosophical Study of Hans Kelsen’s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo’s Ideas on Progressive Law.” Walisongo Law Review (Walrev) 1, no. 2 (October 2019): 195. https://doi.org/10.21580/walrev.2019.1.2.4815.
Kompas. “Saat Jokowi Ditanya Siswa SMK Soal Hukuman Tak Tegas Bagi Koruptor,” 2019.
Mahfudh, Sahal. Dialog Problematika Umat . Surabaya: Khalista dan LTN, 2010.
Munawir, Ahmad Warson. Al-Munawwir . Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
NU Online. “Hukuman Mati Untuk Koruptor,” 2012.
Nurdin, Nazar. “Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor).” IAIN Walisongo, 2013.
Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2012
Tentang Badan Intelijen Negara,” 2012.
———. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara,” 2012.
———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999. https://doi.org/10.1007/s13398- 014-0173-7.2.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. “Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga NU.” Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 1994.
Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif . Jakarta: Kompas, 2010.
Page | 141
Rokhmadi. Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam . Edited by Nazar Nurdin. 1st ed.
Semarang: ELSA Press, 2019.
Sirin, Khaeron. “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syariah.” ISTINBATH , 2013.
Tim komisi Bahtsul Masail bidang al-Diniyah al-Waqi’iyyah. “Hasil Musyarawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama’ NU Tahun 2012 Subbab Korupsi Dan Hukuman Mati,” 2012.
Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at. Sunan Al-Turmudzi . Beirut: Dar al- Fikr, n.d.
Umar, Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein bin. Buġyah Al - Muṡtaṙṙsyidin: Takhl is Fatāwa Ba’ḍ Al -Aimmah Min Al-Ulama Al- Mutaakhkhirīn Ma’a Dham Fawāid Jimmah Min Kutub Syatta Lil Ulamā’il Muḣtahidin , n.d.
Widjoyanto dkk, Bambang. Koruptor Itu Kafir . Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
Yahya, Imam. Dinamika Ijtihad NU . Semarang: Waisongo Press, 2009.
Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir).” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum , 2017. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848.