KEPATUHAN SYARIAH ( SHARIAH COMPLIANCE ) DAN INOVASI PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA
Oleh : Budi Sukardi
IAIN Surakarta
Email: budhies_79us@yahoo.com

## Abstrak
Dampak  globalisasi  keuangan  (financial  global)  dan  pasar  bebas  (laissez-faire) berdampak pada kehati-hatian pelaku industri dan bisnis keuangan Islam untuk menjaga aspek  kepatuhan  syariah  (shariah  compliance)  sebagai  alat  pencegahan  kemungkinan resiko dan fraud di sektor riil. Begitu juga tantangan terhadap inovasi produk keuangan harus dilakukan dengan melakukan penyesuaian antara manfaat, dinamika masyarakat serta kondisi perekonomian global. Ini diterapkan untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Islam mampu dan eksis dalam persaingan bisnis, perdagangan di era globalisasi modern serta  menjaga  keberlangsungan  usaha  (sustainability)  perbankan  Islam  di  Indonesia. Fungsi kepatuhan sebagai tindakan dan langkah yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan  kebijakan,  ketentuan,  sistem  dan  prosedur,  serta  kegiatan  usaha  yang dilakukan  oleh  Bank  Islam.  Untuk  itu,  Bank  Islam  wajib  memahami  seluruh  ketentuan perundangan  yang  berlaku,  sehingga  menjadi  tanggung  jawab  setiap  individu  dari jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah jajaran Bank. Begitu juga inovasi produk perbankan Islam mengacu pada standar syariah (shariah standards) dan shariah governance, berpedoman pada standar internasional, pemenuhan integritas dan kualitas sumber  daya  manusia  perbankan  Islam,  kesesuaian  akad,  dan  tidak  mendzalimi masyarakat  sebagai  konsumen.  Hal  ini  menjadi  penting,  bahwasannya  jika  bank  Islam tidak bisa menjaga nilai-nilai Islam dalam bisnis dan persaingan keuangan global, maka berarti nilai-nilai Islam tidak sesuai dan tidak relevan dengan zaman.
Kata kunci : Kompilasi Syariah, keberlanjutan, dan laissez-faire

## Abstract
The impact of financial globalization and the laissez-faire impact on prudential industry and  Islamic  finance  businesses  to  maintain  shariah  compliance  aspects  as  a  means  of  fraud prevention and possible risks in the real sector. The challenge innovation of financial products has to  do  with  adjusting  the  benefits,  as  well  as  the  dynamics of  the  global  economy.  It’s  applied  to prove  that  Islamic  values  can  exist  in  the  business  competition,  trade  in  the  modern  era  of globalization and to maintain sustainability business of Islamic banking in Indonesia. Compliance functions as actions and measures, both are preventive to ensure the policies, rules, systems and procedures,  the  business  activities  carried  out  by  the  Islamic  Bank.  That  end,  the  Islamic  Bank shall understand all the provisions of laws and regulations, so the responsibility of each individual from  the  board  of  directors  to  the  lowest  employee  ranks  of  bank.  Likewise,  the  Islamic  banking product  innovation  refers  to  the  sharia  standards  and  sharia  governance,  based  on  the international standards, compliance the integrity and quality of human resources Islamic banking, contract compliance and not hurt people as consumers. This is important, if Islamic banks can not maintain  Islamic  values  in  the  global  business  and  financial  competition,  it  means  that  Islamic values are not appropriate and irrelevant the times.
Keywords: Shariah compliance, sustainability, and laissez-faire.

## A. Pendahuluan
Selama  beberapa  dekade  terakhir,  perkembangan  keuangan  Islam menunjukkan  perubahan  dan  dinamika  dramatis  yang  cepat.  Sebagai  bagian instrumen  pengembang  aktivitas  di  bidang  ekonomi,  beragam  tantangan dihadapi  sistem  keuangan  Islam,  seperti  pada  aspek  teoritis,  operasional  dan implementasi. 1 Pada aspek teoritis, dibutuhkan pengembangan prinsip, filosofis dan  fungsi  sistem  keuangan  atas  dasar  pembagian  keuntungan  dan  kerugian ( profit-loss sharing ). Pada sisi operasional, dibutuhkan perhatian terhadap inovasi, intermediasi,  disiplin  dan  pengendalian  resiko,  sementara  pada  sisi implementasi  diperlukan  aplikasi  sistem  yang  harus  disesuaikan  dengan regulasi, dan kondisi perekonomian masyarakat saat ini.
Bahkan,  operasional  perbankan  Islam  pada  skala  sistem  yang  efisien selama  ini,  amat  dibatasi  oleh  distorsi  dalam  ekonomi,  seperti  kurangnya kerangka  pengawasan  yang  kuat  dan  regulasi  yang  cermat  dalam  sistem keuangan. 2 Hal  ini  dapat  memberikan  dampak  pada  ketidakseimbangan finansial  dalam  fiskal  dan  moneter,  dan  tidak  memberikan  efisiensi perkembangan perbankan Islam sehingga terjadilah disequilibrium financial .
Inefisiensi  akan  menjadi  hambatan  dalam  kompetisi  yang head to head antara  perbankan  konvensional  dan  syariah. 3 Efisiensi  juga  berdampak  pada inovasi  produk  perbankan  syariah,  dimana  produk  bank  menjadi  bagian instrumen  dalam  memperoleh  keuntungan  bank.  Chapra  menjelaskan, perbankan  Islam  belum  melakukan  perubahan  pada  tatanan  sosial  komunitas kecil  pelaku  pasar  untuk  saling  mengenal,  adanya  peran  kekeluargaan,  suku,
1 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K. Anwar, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 373.
2 Aziz Budi Setiawan, Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia , Jurnal Kordinat, Edisi: Vol.VIII No.1, April 2006, h. 2. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan..., h. 384.
3 Acarya,  Diana  Yumanita,  Guruh  S.  Rokhimah, Analisis  Efisiensi  Perbankan  Konvensional dan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  Dengan  Data  Envelopment  Analysis:  Current  Issues  Lembaga Keuangan  Syariah, editor  Nurul  Huda  dan  Mustofa  Edwin  Nasution,  (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2009), h. 3.
serta ikatan sufistik religius yang dapat memberikan kepercayaan dan menjaga hubungan stakeholders . 4
Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah  di  industri  keuangan  syariah,  dimana  fungsi  kepatuhan  merupakan tindakan  dan  langkah  yang  bersifat ex-ante ( preventif ),  untuk  memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh  Bank  Islam  sesuai  dengan  ketentuan  Bank  Indonesia,  fatwa  DSN  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 5 Hal  ini  dilakukan  untuk mengontrol operasional  perbankan syariah serta menjadikan bank syariah agar tidak  keluar  dari  koridornya,  disiplin  dan  langkah  untuk  meminimalisir  resiko perbankan.
Begitu juga inovasi produk yang menjadi kunci perbankan syariah untuk lebih bermanfaat, kompetitif dan lebih berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan  masyarakat . Inovasi  produk  harus  menjadi  strategi  prioritas  bagi bank-bank syariah, karena inovasi memiliki peran penting dalam merambah dan menguasai  pasar  yang  selalu  berubah.  Untuk  itu,  industri  perbankan  syariah dituntut melakukan pengembangan, kreatifitas dan inovasi-inovasi produk baru. Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada  kemampuan  bank-bank  syariah  menyajikan  produk-produk  yang menarik,  kompetitif  dan  memberikan  kemudahan  transaksi,  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat dan industri pasar. 6
Maka,  inovasi  dan  aplikasi  produk  perbankan  syariah,  tentunya  juga harus merujuk pada aspek kepatuhan dalam aplikasinya sebagai rambu-rambu dalam  mengembangkan  perbankan  syariah  di  Indonesia.  Adanya keanekaragaman  produk  yang  dimiliki  bank  syariah  dalam  produk  dan  jasa perbankan,  maka  skema  produk  keuangan  akan  lebih  bervariasi,  fleksibel  dan
4 M.  Umer  Chapra  dan  Habib  Ahmed, Corporate  Governance  Lembaga  Keuangan  Syariah, diterj. Oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 11.
5 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum , Tanggal 12 Januari 2011.
6 Agustianto, Model Dan Skim Inovasi Produk Perbankan Syariah ,
http://www.agustiantocentre.com , diakses tanggal 22 Mei 2012.
menguntungkan, bahkan menjadi pembeda antara perbankan konvensional dan perbankan syariah.

## B. Kerangka Dasar Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk
Secara  umum,  konsep  dasar  fungsi  kepatuhan  berfungsi  sebagai pelaksana  dan  pengelola  risiko  kepatuhan  yang  berkoordinasi  dengan  satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang  bersifat preventif dan  menjadi  elemen  penting  dalam  pengelolaan  dan operasional  bank  syariah, 7 pasar  modal,  asuransi  syariah,  pegadaian  syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan,  ketentuan,  sistem  dan prosedur  yang  dilakukan  oleh  perbankan  Islam  telah  sesuai  dengan  ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa  MUI,  serta  penetapan  hukum  yang  telah  ditetapkan  dalam  standar internasional IFSB, AAOIFI, Syariah Supervisory Board (SSB).
Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah ( shariah compliance ) juga memiliki standar internasional yang  disusun  dan  ditetapkan  oleh Islamic  Financial  Service  Board (IFSB)  dimana kepatuhan  syariah  merupakan  bagian  dari  tata  kelola  lembaga  ( corporate governance ). 8 Kepatuhan  syariah  merupakan  manifestasi  pemenuhan  seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan
7 Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 Tentang  Pelaksanaan  Fungsi  Kepatuhan  Bank  Umum .  Lihat  juga,  Haniah  Ilhami, Pertanggungjawaban Dewan  Pengurus  Syariah  Sebagai  Otoritas  Pengawas  Kepatuhan  Syariah  Bagi  Bank  Syariah, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009, h. 477.
8 IFSB adalah organisasi penetapan standar internasional, diresmikan tanggal 3 November 2002  dan  mulai  beroperasi  pada  tanggal  10  Maret  2003.  Organisasi  ini  mempromosikan, meningkatkan  performance  dan  stabilitas  industri  jasa  keuangan  Islam  dengan  menerbitkan standar  global  prinsip  kehati-hatian  dan  panduan  bagi  industri  secara  luas  yang  mencakup perbankan, pasar modal dan sektor asuransi. Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang  dituangkan  dalam  Pedoman  dan  Tata  Cara  Penyusunan  standar/Pedoman,  yang  meliputi penerbitan  draft  paparan  dan  penyelenggaraan  lokakarya dan, jika  diperlukan,  dengar pendapat publik.  IFSB  juga  melakukan  inisiatif  penelitian  dan  koordinat  pada  industri-isu  terkait,  serta roundtables ,  seminar  dan  konferensi  bagi  regulator  dan  pemangku  kepentingan  industri,  Islamic Financial  Service  Board  (IFSB), Guiding  Principles  on  Shariah  Governance  Systems  for  Institutions Offering Islamic Financial Services, December 2009, h. 3.
kredibilitas  di  bank  syariah.  Dimana  budaya  kepatuhan  tersebut  adalah  nilai, perilaku  dan  tindakan  yang  mendukung  terciptanya  kepatuhan  bank  syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. 9
Elemen  yang  memiliki  otoritas  dan  wewenang  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  kepatuhan  syariah  adalah  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS). 10 Dewan  Pengawas  Syariah  melengkapi  tugas  pengawasan  yang diberikan  oleh  komisaris,  dimana  kepatuhan  syariah  semakin  penting  untuk dilakukan  dikarenakan  adanya  permintaan  dari  nasabah  agar  bersifat  inovatif dan  berorientasi  bisnis  dalam  menawarkan  instrumen  dan  produk  baru  serta untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. 11
Dewan  pengawas  syariah  (DPS)  terdiri  dari  pakar  syariah  yang mengawasi  aktivitas  dan  operasional  institusi  finansial  untuk  memastikan kepatuhan  terhadap  prinsip-prinsip  syariah.  Dewan  syariah  mengemban  tugas dan  tanggungjawab  besar  dan  berfungsi  sebagai  bagian stakeholders, karena mereka  adalah  pelindung  hak  investor  dan  pengusaha  yang  meletakkan keyakinan  dan  kepercayaan  dalam  institusi  finansial.  Keberadaan  dewan pengawas  syariah  memiliki  lima  isu  tata  kelola  perusahaan,  yaitu  independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan. 12
Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yang terdiri dari Direktur yang  membawahkan  fungsi  kepatuhan  di  Bank  Islam,  Kepala  unit  kepatuhan dan  satuan  kerja  kepatuhan  untuk  mengelola  risiko  kepatuhan.  Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan ( top-down ).
Berbagai  pengaturan  dalam  undang-undang  maupun  PBI  sudah ditetapkan  sebagai  regulasi  pengembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia,
9 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum , Tanggal 12 Januari 2011.
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah , Pasal 32 Ayat 3.
11 Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah (Risk Analysis For  Islamic  Banks), (Jakarta:  Salemba  Empat,  2011),  h.  177.  Lihat  juga,  Abdullah  M  Noman, Imperatives  of  Financial  Innovations  For  Islamic Banks, International  Journal  of  Islamic  Financial Services, Volume 4 No. 3, 2002, h. 7-8.
12 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek..., h. 365.
seperti  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  yang secara  lebih  tegas  dan integrative mengatur  perbankan  syariah  di  Indonesia. 13
Secara khusus, kerangka hukum kepatuhan syariah juga sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang  Pelaksanaan  Fungsi  Kepatuhan  Bank  Umum  yang  ditetapkan  pada tanggal 12 Januari 2011 dan berlaku sejak tanggal 1 September 2011.
Demikian halnya dalam pengembangan inovasi produk, Bank Indonesia sebagai  lembaga  independen  dan  regulator  mengadakan  pertemuan  bersama Dewan  Direktur  Pasar  Keuangan  Syariah  Internasional  ( Internasional  Islamic Financial Market (IIFM) Board of Director Meeting ). Pertemuan ini membahas tema- tema  dalam  pengembangan  dan  inovasi  produk,  seperti sukuk,  hedging  and liquidity management in Islamic Finance , pertemuan ini  adalah bagian dari upaya mendiseminasikan  standar  yang  diterbitkan  IIFM,  pertemuan  ini  juga  menjadi salah  satu  momentum  menjaga  dan  meningkatkan  perkembangan  perbankan syariah,  guna  mendorong  inovasi  produk  untuk  memenuhi  kebutuhan hedging and liquidity management di sektor keuangan dan perdagangan internasional. 14
Pengembangan  inovasi  produk  keuangan  syariah  perbankan  syariah harus  dirancang  instrumennya  dan  sesuai  dengan  standar  internasional, 15 inovasi  produk  yang  dilakukan  harus  merujuk  pada  rumusan  strategi pengembangan perbankan syariah dengan melihat pasar domestik di Indonesia. Inovasi  produk  yang  dikembangkan,  juga  harus  disesuaikan  dengan  kualitas produk,  kehandalan  sumber  daya  manusia  (SDM),  fasilitas  layanan  dan teknologi  serta  perluasan  jaringan  pelayanan, 16 berpedoman  pada  fatwa  MUI yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
13 Agus  Triyanta, Implementasi  Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Islam  (Syariah)  (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Volume 16, Oktober 2009, h. 217.
14 Halim  Alamsyah, Sukuk,  Hedging  and  Liquidity  Management  in  Islamic  Finance ,  23 rd Internasional Islamic Financial Market (IIFM) Board of Director Meeting, Jakarta, 13-14 Desember 2010.
15 Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek,
(Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 215.
16 Dyah  N.K.  Makhijani, Bank  Indonesia  Dorong  Inovasi  Produk  Syariah  Berstandar Internasional  Melalui  Pertemuan  ke-23  Dewan  Direktur  International  Islamic  Financial  Market  (IIFM), No.12/55/PSHM/Humas, Biro  Hubungan  Masyarakat  Direktorat  Perencanaan  Strategis  dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, 13-12-2010.

## C. Permasalahan dalam Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk
Beberapa  permasalahan  dalam  kepatuhan  syariah  antara  lain  yaitu, pemenuhan sharia  compliance pada  akad  murabahah  di  bank  Syariah,  yaitu masalah pajak ganda terjadi pada penerapan sistem murabahah, pemberlakuan agunan pada produk murabahah, biaya administrasi yang mahal, angsuran yang terikat  dengan  jangka  waktu  pembayaran  (adanya  prinsip time  value  of  money pada  pembayaran  cicilan) 17 .  Pajak  ganda  bukanlah  satu-satunya  masalah  di bidang shariah  compliance ,  terdapat  pula  persoalan  di  salah  satu  Unit  Usaha Syariah  (UUS)  yaitu  kasus  berkaitan  dengan  transaksi derivative pada  induk konvensionalnya. 18 Kemudian  terkait  transaksi  yang  terjadi  di  pasar  modal, transaksi yang dilakukan para investor saat transaksi jual beli saham tidak bisa di monitoring secara keseluruhan, apakah transaksi tersebut sah secara hukum.
Permasalahan  lainnya,  yaitu  kontrol  perbankan  syariah  sangat  kurang sekali terutama tentang praktek-praktek dalam produk-produk di bank syariah. Sementara  Dewan  Penasehat  Syariah  (DPS)  yang  bertugas  dalam    mengawasi operasional  syariah  sangat  terbatas  dan  banyak  DPS  yang  bekerja  di  bank syariah  tidak  fokus  karena  banyaknya  jabatan  yang  mereka  emban,  bahkan kurangnya  peningkatan  kualitas  DPS  di  Lembaga  Keuangan  Islam  (Bank Syariah, asuransi, pasar modal, pegadaian, asuransi, lembaga keuangan syariah non bank).
Kemudian, mencegah terjadinya fraud , seperti penggelapan uang setoran nasabah yang dilakukan oleh pegawai yang berdampak pada kerugian di pihak bank,  komplain  nasabah  terhadap  kegagalan  transfer  dana, sidestreaming pencairan  pembiayaan  pegawai  yang  semula  diperuntukan  renovasi  rumah tetapi  dibelikan  emas,  kemudian  dijadikan  barang  jaminan  dengan  nominal
17 Nadratuzzaman Hosen, AM Hasan Ali dan Ach. Bakhrul Muchtasib, Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah, Cetakan 1, (Jakarta: PKES Publishing, 2007), h. 54. 18 Ghaniey Septian Ardhaningsih, Sharia Compliance Akad Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCI  Surabaya  Gubeng, Skripsi  tidak  dipublikasikan,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Airlangga, 2012.
dibawah  pencairan,  tindakan  meminjam  uang  hasil  pencairan  pembiayaan nasabah oleh pejabat bank. 19
Hal  lain  yang  merupakan  penyimpangan  kualitas  dan  kapabilitas perbankan  Islam,  dan  menimbulkan shariah  compliance ,  adanya  kepentingan bisnis  yang  dimunculkan  dari  para  dewan  direksi  terkait  keuntungan perusahaan  ( profit ),  karena  pada  saat  RUPS,  maka  kepentingan  ( profit )  menjadi indikator  utama  dalam  kemajuan  dan  peningkatan  usaha,  sehingga  orientasi perusahaan atau lembaga adalah mementingkan kepentingan pemegang saham ( shareholders ) bukan mengambil manfaat dari fungsi lembaga sebagai intermediary finance serta  kepentingan stakeholders ( supplier ,  nasabah,  karyawan,  produsen, mitra kerja, regulator, dll) .
Di  samping  itu,  eksistensi  perbankan  Islam  menimbulkan  persaingan pelaku  bisnis  pada  dimensi  staf  dan  karyawan  bank  syariah.  Terjadi  budaya bajak membajak karyawan bank syariah, hal ini disebabkan oleh lajunya tingkat pertumbuhan dan perkembangan perbankan Islam tanpa diiringi oleh kesiapan sumber  daya  manusia  (SDM)  perbankan  Islam  yang  kompeten.  Bahkan  terjadi political will dalam pengembangan peraturan atau regulasi perbankan Islam.
Secara  ekplisit,  permasalahan  inovasi  produk  juga  bermunculan  seiring dengan  perkembangan  bank  syariah,  dimana  pengembangan  dan  inovasi produk  bank  syariah  belum  mampu  menjawab  kebutuhan  pasar  dan  berdaya saing tinggi. Sebagai contoh, adanya produk rahn (gadai emas) di bank syariah justru  menjadi  instrumen  yang  bersinggungan  dengan  pegadaian  syariah, dimana  Bank  Indonesia  memberikan warning terhadap  keberadaan  dan  fungsi bank syariah.
Pengembangan  dan  inovasi  produk  belum  melalui  proses  inovasi produk, yaitu inovasi produk belum dikembangkan dengan dukungan teknologi informasi  dan  telekomunikasi,  dalam  pengembangan  produk  maka  transaksi perbankan  harus  dilakukan  secara  elektronik  karena  merupakan  kebutuhan masyarakat  atau  konsumen,  pengembangan  dan  inovasi  produk  haruslah
19 Bank  Syariah  Mandiri, Laporan  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance, Tahun  2011,  h.
173.
disesuaikan dengan karakter bisnis di sektor riil dan inovasi produk diperlukan efisiensi  dan  efektivitas  dalam  mengembangkan  produk  bank  syariah. 20 Perlu juga  dipertimbangan  aspek  inovasi  bisnis,  yaitu  kebutuhan customer secara komprehensif, harga yang kompetitif, serta kemasan produk yang inovatif sesuai standar internasional. 21
Di samping itu, pemahaman sumber daya manusia di industri perbankan syariah,  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas  belum  maksimal,  minimnya keberlangsungan program sosialisasi dan edukasi mengenai industri perbankan syariah  di  Indonesia  kepada  masyarakat,  bahkan  terkadang  masih  terdapat tindakan  yang  tidak  konsisten  dari  pelaku  bisnis  syariah  terhadap  operasional perbankan  syariah. 22 Hal  ini  juga  menjadi  tantangan  bagi  industri  keuangan syariah  dalam  memberikan  pelayanan  serta  menciptakan  produk  yang  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  sebagai  upaya  untuk  mengembangkan  dan membesarkan industri perbankan syariah di Indonesia.

## D. Peran Regulasi, Pengawasan dalam Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk
Ditetapkannya  regulasi  (UU,  PBI  dan  Fatwa  DSN)  yang  memiliki hubungan  terhadap  fungsi  kepatuhan  bank  serta  peraturan  terkait  perbankan syariah  merupakan  sebuah  dukungan  penguatan  kelembagaan  dan  supervisi dalam  memberikan  layanan  serta  kepercayaan  kepada  masyarakat  akan eksistensi  bank  syariah. 23 Fungsi  kepatuhan  harus  merumuskan  strategi  guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank, membuat kebijakan kepatuhan atau  prinsip-prinsip  kepatuhan,  menetapkan  sistem  dan  prosedur  kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan  pedoman internal  bank,
20 Mahendra  Dicky, Realisasi  Maqosid  Syariah  Dalam  Inovasi  Produk  Perbankan, http://mahendradicky.blogspot.com/2012/01/realisasi-maqosid-syariah-dalam-inovasi.html, diakses tanggal 22 Mei 2012.
21 Dato’  Sri  Zukri  Samat ,  Asia’s  Growth  and  Innovation  in  The  New  Financial  Order:
Sustainable Growth Paradigm For Islamic Finance, Asian Finance Forum 2011, Laguna Resor Bali, 24- 25 November 2011, h. 20.
22 Halim  Alamsyah, Pengembangan  Produk  Perbankan  Syariah  Sesuai  Keunikan  Kebutuhan Keuangan Masyarakat Indonesia , Musyawarah Nasional ke-V dan Seminar Nasional ASBISINDO di Hotel  Bidakara,  Jakarta,  Rabu,  21  Maret  2012.  Lihat  juga,  Said  Sa’ad  Marthon, Ekonomi  Islam  di Tengah Krisis Global, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 136.
23 Ibrahim  Warde, Islamic  Finance  In  The  Global  Economic, (Edinburgh  University  Press, 2000), h. 201.
memastikan  bahwa  seluruh  kebijakan,  ketentuan,  sistem,  dan  prosedur,  serta kegiatan  usaha  yang  dilakukan  bank,  meminimalkan  risiko  kepatuhan  bank, melakukan  tindakan  pencegahan  agar  kebijakan  dan/atau  keputusan  yang diambil  direksi  bank  atau  pimpinan  kantor  cabang  bank  asing  tidak menyimpang  dari  ketentuan  Bank  Indonesia  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  serta  melakukan  tugas-tugas  lainnya  yang  terkait dengan fungsi kepatuhan. 24
Bank  Indonesia  sebagai  regulator,  perlu  mencermati concern terhadap berbagai  isu  seputar  perbankan  beberapa  waktu  terakhir,  antara  lain  aspek integritas  pengelolaan  bank  menjadi  sangat  penting,  aspek  transparansi  dan edukasi  nasabah,  karena  sistem  pengelolaan  risiko  maupun  pengawasan  yang ketat belum tentu efektif dalam mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengelola  bank  yang  sengaja  memanfaatkan  celah  kelemahannya.  Bank Indonesia harus memperkuat screening berdasarkan karakter dan integritas serta kompetensi para bankir. 25
Bank Indonesia juga harus memperkuat sanksi bagi mereka yang sengaja menyalahgunakan kewenangannya, memberikan kesempatan untuk memperkuat ketahanan sistem perbankan menghadapi risiko kedepan, termasuk dalam  hal  ini  dampak  ketidakpastian  perekonomian  global  saat  ini  yang dikuatirkan  akan  berkepanjangan.  Oleh  karena  itu,  perbankan  syariah  perlu memperkuat tata kelola usaha atau good corporate governance , etika bisnis ( business ethics ), budaya organisasi ( corporate culture ) dan pengelolaan manajemen risiko.
Dibutuhkan  regulasi  terhadap  produk Qardh (gadai)  emas,  produk  ini memiliki  risiko  operasional  dan  risiko  reputasi  yang  dapat  merugikan  industri perbankan syariah apabila tidak diantisipasi secara dini, meskipun risiko kredit produk ini relatif kecil. Dikhawatirkan peningkatan produk ini akan mengurangi kecepatan  penyaluran  pembiayaan  perbankan  syariah  ke  sektor  ekonomi  yang lebih produktif, yang seharusnya menjadi fokus utama bisnis bank syariah.
24 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum , Pasal 10, Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Tanggal 12 Januari 2011.
25 Direktorat Perbankan Syariah, Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2012, Bank Indonesia, h. 28.
Sehingga, perlu mempergunakan supervisory approach kepada perbankan syariah, 26 bank  syariah  harus  memiliki Standar  Operating  Prosedure (SOP)  dan mengarahkan supaya portofolio produk ini bukan menjadi segmen pembiayaan utama  bank.  Bank  Indonesia  harus  melakukan  pengaturan  tersendiri  dalam rangka  peningkatan  kualitas  pelayanan  dan  keamanan  nasabah,  serta meminimalisir  risiko-risiko  yang  ada  terkait  produk  tersebut,  selain  juga mengacu kepada kemanfaatan kepada perekonomian nasional dan model bisnis perbankan syariah ke depannya.

## E. Efektivitas Fungsi Kepatuhan Syariah dan Inovasi Produk
Untuk melakukan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka diperlukan beberapa  upaya,  yaitu Protektif ,  yaitu  memastikan  terciptanya  ketaatan  Bank terhadap  kebijakan,  ketentuan,  dan  peraturan  yang  berlaku  melalui  analisis  di bidang  keuangan,  akuntansi,  operasional  dan  kegiatan  lainnya  dalam pemeriksaan  ( on-site )  maupun  pengawasan  ( off-site ); Konstruktif ,  yaitu  menjaga tingkat kehematan penggunaan sumberdaya dan efektivitas hasil yang maksimal melalui  saran  perbaikan  dan  informasi  obyektif  untuk  melakukan review pada semua  tingkatan  manajemen; Konsultatif ,  yaitu  memberikan  rekomendasi  yang bermanfaat  bagi  seluruh  manajemen  sebagai  penyempurnaan  kebijakan  dalam rangka  mencapai  tujuan  organisasi  melalui  identifikasi  segala  kemungkinan risiko  dan  penyimpangan  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  efisiensi penggunaan sumberdaya dan dana, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi. 27
Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada stakeholders, mendukung  terciptanya  tata  kelola  perusahaan  di  seluruh  unit  kerja,  serta meningkatkan profesionalisme secara berkesinambungan agar dapat mendeteksi penyimpangan  yang  terjadi.  Di  samping  itu,  untuk  menjawab  tantangan mengembangkan  produk  syariah,  ada  empat  hal  yang  bisa  dilakukan  pelaku perbankan,  yaitu operating  philosophy,  organization   structure,  experience  effect dan
26 Zakaria  bin  Bahari, The  Changes  of  Product  in  Islamic  Banking:  Case  Study  of  Malaysia, Paper  dipresentasikan  pada  Two-Day  Conference  on  Islamic  Perspective  on  Management  and Finance, (United Kingdom: School of Management Leicester University, 2-3 Juli 2009), h. 7.
27 Bank Syariah Mandiri, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance, Tahun 2011, h. 64.
management style . 28 Hal ini memiliki peran signifikan untuk pertumbuhan pangsa pasar syariah, termasuk pengembangan dan inovasi produk dan merupakan satu bagian  dari  fungsi research dan development serta brand  experience yang  mampu memberi wawasan yang intens pada masyarakat tentang produk syariah. Gaya manajemen  juga  harus  menghargai  kreativitas  dan  menjunjung  tinggi munculnya gagasan baru.
Iqbal  Khan  menjelaskan  akan  pentingnya  relevansi  dan  pengembangan lembaga  keuangan  Islam  dalam  sistem  keuangan  modern,  untuk  melakukan relevansi bentuk, prinsip dan nilai-nilai produk keuangan dan perbankan Islam, maka perlu dibuat desain kontrak keuangan sebagai berikut: 29
Gambar: 1
Bentuk, Prinsip dan Nilai-Nilai Produk Kontrak Keuangan Perbankan Islam
Pedoman  yang  dibuat  dalam  desain  kotrak  keuangan  perbankan  Islam, harus  berdasarkan  kebebasan  menentukan  kondisi  sebuah  kontrak  dengan berpedoman  pada  aturan  Syariah,  larangan  mengambil  hak  milik  orang  lain
28 Ventje Raharjo, Inovasi Produk Masih Tantangan Bank Syariah: Joint High Level Conference on Islamic Finance, Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM), Shangri-La Hotel Jakarta, Tanggal 18-19 Juli 2011.
29 Iqbal  Khan, Islamic  Finance: Relevance and  Growth  in  The Modern  Financial  Age, London School Economics, 1 Februari 2007, h. 3.
tanpa  kompensasi,  mentaati  perjanjian  dalam  batas  syariah,  ada  manfaat  yang saling  menguntungkan  (nilai  kesetaraan),  ada  kepastian  hukum  dan  keadilan, penyediaan  informasi  yang  maksimum,  dan  menghormati  kesepakatan kontrak. 30
Berikut  skim  dan  ilustrasi  pengembangan  produk  institusi  keuangan Islam di Indonesia: 31
Gambar: 2
Ilustrasi Pengembangan Produk dan Industri Keuangan Islam di Indonesia
Demikian juga perlu penerapan penerapan corporate governance termasuk aturan mengenai pengungkapan ( disclosure ) dan transparansi di perbankan Islam sebagai bagian dari kepatuhan dengan peraturan dan prinsip syariah, dimana ini merupakan  kumpulan  kesiapan  organisasi  serta  keselarasan  tindakan manajemen untuk memenuhi keinginan stakeholders . 32 Selain itu, dibutuhkan sara
30 M.  Syafii  Antonio, Product  Development  Process  towards  More  Innovative  Sharia-Based Product Speakers: Product Development and Innovation Towards Sustainability of Islamic Finance Industry, Bank Indonesia - Bank Negara Malaysia Specialised Workshop In Islamic Finance Joint High Level Conference In Islamic Finance, Shangri-La Hotel, Jakarta, 18-19 July 2011, h. 5.
31 M.  Syafii  Antonio, Product  Development  and  Innovation  Towards  Sustainability  of  Islamic Finance Industry ..., h. 15.
32 Irma Aulia R Kasri dan Niki Lukviarman, Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri: Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 170.
pendukung lainnya, yaitu kontrol internal yang efektif, manajemen resiko, sistem akuntansi dan audit eksternal serta transparansi. 33

## F. Simpulan
Keberadaan  PBI  No.13/2/PBI/2011  mendorong awareness Bank  Syariah dalam  mengelola  resiko  kepatuhan  yang  dihadapi,  sehingga  seluruh  potensi resiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi dapat termitigasi dengan baik guna  meminimalkan  resiko  kepatuhan  bank.  Bank  Syariah  harus  memegang teguh  komitmen  mematuhi  hukum  dan  peraturan  perundangan  serta menghindari  sanksi  dari  pihak    regulator  yang  dapat  mencemarkan  reputasi bank di mata stakeholders . Karena itu, Bank harus menjaga diri agar terhindar dari segala  bentuk  sanksi,  baik  teguran  tertulis,  penurunan  tingkat  kesehatan  Bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu serta pemberhentian Pengurus Bank.
Seluruh  jajaran  Bank  Islam  wajib  memahami  seluruh  ketentuan perundangan  yang  berlaku,  sehingga  kepatuhan  merupakan  tanggung  jawab setiap  individu  dan  tidak  semata-mata  tanggung  jawab  dari  divisi  Kepatuhan, demikian  juga  budaya  kepatuhan  ( Compliance  Culture )  juga  merupakan  unsur penting  dari  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Bank  mulai  dari  jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah jajaran Bank.
Dari  uraian  beberapa  permasalahan  di  atas,  inovasi  produk  yang dilakukan  perbankan  Islam,  harus  memiliki  keunikan  dan  perbedaan  antara bank  konvensional  dan  bank  syariah.  Biaya  administrasi  harus  disesuaikan dengan  permintaan  dan  kebutuhan  masyarakat  (tidak  mahal),  memberikan kemudahan  bagi  masyarakat  serta  dapat  membantu  sektor  riil  (usaha), memberikan kenyamanan bagi stakeholders , produk harus memiliki nilai manfaat serta  fasilitas  dalam  akses  teknologi  dan  informasi  untuk  lebih  memudahkan masyarakat dalam transaksi.
Pengembangan  inovasi produk  perbankan Islam  mengacu  pada  standar syariah  ( shariah  standards )  dan shariah  governance ,  berpedoman  pada  standar
33 M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah, h. 69.
internasional,  pemenuhan  integritas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia perbankan  Islam,  kesesuaian  akad,  dan  tidak  mendzalimi  masyarakat  sebagai konsumen.  Hal  ini  penting  untuk  direnungkan,  bahwasannya  jika  bank  Islam tidak  bisa  menjaga  nilai-nilai  Islam  dalam  bisnis  dan  persaingan  keuangan global,  maka  berarti  nilai-nilai  Islam  tidak  sesuai  dan  tidak  relevan  dengan zaman.

## REFERENSI
Acarya,  Diana  Yumanita,  Guruh  S.  Rokhimah, Analisis  Efisiensi  Perbankan Konvensional  dan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  Dengan  Data  Envelopment Analysis: Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, editor Nurul Huda dan Mustofa Edwin Nasution, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
Agustianto, Model  Dan  Skim  Inovasi  Produk  Perbankan  Syariah ,  Posted  on:  21-04- 2011, http://www.agustiantocentre.com/?p=312, diakses tanggal 22 Mei 2012.
Alamsyah,  Halim, Pengembangan  Produk  Perbankan  Syariah  Sesuai  Keunikan Kebutuhan Keuangan Masyarakat Indonesia , Musyawarah Nasional ke-V dan Seminar Nasional ASBISINDO di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 21 Maret 2012.
______________, Sukuk, Hedging and Liquidity Management in Islamic Finance , 23 rd
Internasional Islamic Financial Market (IIFM) Board of Director Meeting, Jakarta, 13-14 Desember 2010.
Antonio,  M.  Syafii, Product  Development  Process  towards  More  Innovative  Sharia- Based  Product  Speakers: Product  Development  and  Innovation  Towards Sustainability  of  Islamic  Finance  Industry, Bank  Indonesia-Bank  Negara Malaysia  Specialised  Workshop  In  Islamic  Finance  Joint  High  Level Conference In Islamic Finance, Shangri-La Hotel, Jakarta, 18-19 July 2011.
Ardhaningsih, Ghaniey Septian, Sharia Compliance Akad Murabahah Pada Bank BRI Syariah  KCI  Surabaya  Gubeng, Skripsi  tidak  dipublikasikan,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, 2012.
Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan
Fungsi Kepatuhan Bank Umum , Tanggal 12 Januari 2011.
_____________, Tanya Jawab Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum , Tanggal 12 Januari 2011.
Bank  Syariah  Mandiri, Laporan  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance, Tahun 2011.
Chapra,  M.  Umer  dan  Habib  Ahmed, Corporate Governance  Lembaga  Keuangan Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
Dicky,  Mahendra, Realisasi  Maqosid  Syariah  Dalam  Inovasi  Produk  Perbankan, http://mahendradicky.blogspot.com/2012/01/realisasi-maqosid- syariah-dalam-inovasi.html, diakses tanggal 22 Mei 2012.
Direktorat  Perbankan  Syariah, Outlook  Perbankan  Syariah  Indonesia  2012, Bank Indonesia.
Greuning,  Hennie  Van  dan  Zamir  Iqbal, Analisis  Risiko  Perbankan  Syariah  (Risk Analysis For Islamic Banks), Jakarta: Salemba Empat, 2011.
Hosen, Nadratuzzaman, AM Hasan Ali dan Ach. Bakhrul Muchtasib, Menjawab Keraguan  Umat  Islam  Terhadap  Bank  Syariah, Cetakan  1,  Jakarta:  PKES Publishing, 2007.
Ilhami,  Haniah, Pertanggungjawaban  Dewan  Pengurus  Syariah  Sebagai  Otoritas Pengawas  Kepatuhan  Syariah  Bagi  Bank  Syariah, Jurnal  Mimbar  Hukum, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009.
Iqbal,  Zamir  dan  Abbas  Mirakhor, Pengantar  Keuangan  Islam:  Teori  dan  Praktek, terj. Oleh A.K. Anwar, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
Islamic  Financial  Service  Board  (IFSB), Guiding  Principles  on  Shariah  Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services, December 2009.
Kasri, Irma Aulia R dan Niki Lukviarman, Governance and Corporate Disclosure: A Study in Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri: Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
Khan,  Iqbal, Islamic  Finance:  Relevance  and  Growth  in  The  Modern  Financial  Age,
London School Economics, 1 Februari 2007.
Lewis, Mervyn K dan Lativa M. Algaoud, Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
Makhijani,  Dyah  N.K., Bank  Indonesia  Dorong  Inovasi  Produk  Syariah  Berstandar Internasional  Melalui  Pertemuan  ke-23  Dewan  Direktur  International  Islamic Financial  Market  (IIFM), No.  12/55/PSHM/Humas, Biro  Hubungan Masyarakat Direktorat Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Bank Indonesia, 13-12-2010.
Marthon, Said Sa’ad, Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global, Jakarta: Zikrul Hakim,
2004.
Noman,  Abdullah  M, Imperatives  of  Financial  Innovations  For  Islamic Banks, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 4 No. 3, 2002.
Raharjo,  Ventje, Inovasi  Produk  Masih  Tantangan  Bank  Syariah:  Joint  High  Level Conference  on  Islamic  Finance, Bank  Indonesia  (BI)  dan  Bank  Negara Malaysia (BNM), Shangri-La Hotel Jakarta, Tanggal 18-19 Juli 2011.
Samat, Dato’ Sri  Zukri , Asia’s  Growth and Innovation in The New Financial Order: Sustainable  Growth  Paradigm  For  Islamic  Finance, Asian  Finance  Forum 2011, Laguna Resor Bali, 24-25 November 2011.
Setiawan,  Aziz  Budi, Perbankan  Syariah;  Challenges  dan  Opportunity  Untuk Pengembangan  di  Indonesia ,  Jurnal  Kordinat,  Edisi:  Vol.VIII  No.1,  April 2006.
Triyanta,  Agus, Implementasi  Kepatuhan  Syariah  dalam  Perbankan  Islam  (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Volume 16, Oktober 2009, 217.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008, Tentang  Perbankan Syariah , Pasal 32 Ayat 3.
Warde,  Ibrahim, Islamic  Finance  In  The  Global  Economic, Edinburgh  University Press, 2000.
Zakaria  bin  Bahari, The  Changes  of  Product  in  Islamic  Banking:  Case  Study  of Malaysia, Paper  dipresentasikan  pada  Two-Day  Conference  on  Islamic Perspective  on  Management  and  Finance,  United  Kingdom,  School  of Management Leicester University, 2-3 Juli 2009.