Optimalisasi Peran ASEAN Disability Forum dan Akses
Pendidikan bagi Kaum Penyandang Disabilitas

## Jafar Fikri Alkadrie Jeniar Mooy

## Abstract
One of the ASEAN Socio Cultural Community's priority sectors in  ASEAN  Community  2015 is  social development and welfare focused on the fulfillment of the rights of vulnerable groups including persons with disabilities. To support this sector, in 2011, the Bali Declaration underlined several aspects that  could support the fulfillment of the basic rights of persons with disabilities in Southeast Asia,  one of which is the activation of the  ADF  (ASEAN Disability Forum) as a  container that has a role in mainstreaming Disability issues in policy making of ASEAN member countries. In this regard, this article seeks to explain how the conditions of education of persons with disabilities in ASEAN member countries and the role and performance of the ADF and its contribution to persons with disabilities in Southeast Asia. The author also describes how the field conditions, obstacles and barriers and optimization actions that can make this ADF program to be successful and  succeeded in accordance with the initial ideals previously intended.
Key Words: ASEAN Disability Forum, awareness enhancement, education, disability

## Pendahuluan
Association of South East Asia Nations (ASEAN) merupakan suatu  organisasi  regional  yang  bertujuan  mewadahi  kerja  sama antara  negara-negara  di  Asia Tenggara  dalam  berbagai bidang. Pada  akhir  tahun 2015,  sebagai  bukti  dan  realisasi  komitmen dalam  meningkatkan  level  integrasi di  antara  ke-10 negara anggotanya, ASEAN sudah mulai mewujudkan  komunitas ASEAN dengan tiga pilar  utama pembangunan kawasan yakni, APSC ( ASEAN  Political Security  Community ), AEC ( ASEAN  Economic Community ), dan ASCC ( ASEAN Socio Cultural Community ). Khusus untuk pilar ASCC, salah satu dari 18  sektor yang diprioritaskan dalam blueprint -nya    adalah    sektor    pembangunan    dan kesejahteraan sosial yang mana kerja sama dalam sektor ini akan difokuskan kepada  pemenuhan hak dan akses yang sama bagi kelompok  rentan ( vulnerable  groups ) seperti, wanita, anak-anak, lansia, dan kaum penyandang disabilitas (ASEAN, 2012).
Salah  satu  bentuk  implementasi kerangka  kebijakan  yang tertera  dalam blueprint ASCC  khususnya  dalam  sektor pembangunan dan  kesejahteraan sosial ialah pembentukan Bali Declaration on The Enhancement of The Role and Participation of The Persons with Disabilities in Asean  Community yang  ditandatangani oleh perwakilan masing-masing negara anggota ASEAN. Deklarasi ini dibuat sebagai  pernyataan keseriusan ke-10 negara anggota ASEAN  termasuk Indonesia  dalam  menjamin  pemenuhan  hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas di Asia Tenggara sebagai salah
satu anggota vulnerable groups yang kerap menjadi objek diskriminasi sosial (ASEAN, 2011).
Sejalan dengan deklarasi ini, ASEAN  juga berkomitmen mengaktifkan peran ADF (ASEAN  Disability Forum) sebagai suatu forum yang berperan mengarusutamakan isu disabilitas  dalam kebijakan-kebijakan pembangunan negara-negara ASEAN (Wulansari, 2014). Sayangnya, dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari para penyandang disabilitas di Asia Tenggara, rasanya tak heran jika banyak pihak merasa pesimis akan komitmen yang dituangkan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN  dalam Deklarasi Bali.
Keberadaan  ADF  yang  diharapkan  mampu  membawa kemajuan  bagi  kehidupan  kaum  disabilitas  pun  kerap  kali diragukan.   Pasalnya,   realita   yang ada   menunjukkan bahwa memang masih banyak  penyandang disabilitas yang belum bisa mendapatkan  akses  terhadap  hak-hak  fundamentalnya;  seperti kehidupan  dan  pekerjaan  yang  laik  serta  pengakuan  dari lingkungan sosialnya.
Taraf hidup para penyandang disabilitas pun masih terbilang rendah  disebabkan kesulitan  mereka untuk  mendapatkan  akses pendidikan yang memadai apalagi hingga ke level perguruan tinggi. Padahal,  pendidikan  merupakan  sarana  terbaik  bagi  kaum penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  pengetahuan  yang kelak andil dalam menentukan kesuksesan mereka di masa depan.
Perihal  kurangnya  infrastruktur  pendukung,  perhatian pemerintah, dan pemahaman masyarakat akan potensi kaum
disabilitas di negara Indonesia sendiri, membuat para penyandang disabilitas di Indonesia  masih  belum bisa  mengakses  hak-hak dasar mereka khususnya hak untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya yang sebenarnya sudah dijamin dalam pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  dasar  kaum penyandang disabilitas memang perlu menjadi catatan khusus bagi setiap negara di  dunia. Dalam laporan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen  PBB) Ban Ki Moon yang berjudul Mainstreaming Disability in The  Development Agenda: Towards 2015 and Beyond (Report of The Secretary-General) pada tahun    2012,    ditegaskan    bahwa    tindakan    perlindungan, peningkatan  partisipasi,  dan  pengakuan  terhadap  kaum penyandang disabilitas membutuhkan komitmen yang berkelanjutan   di   berbagai   tingkatan,   baik   nasional, regional maupun global (United Nations Economic and Security Council, 2012).
Khusus di tingkat regional, kawasan Asia Tenggara sejatinya telah memiliki
ADF sebagai wadah yang  ideal untuk mengharmonisasikan  komitmen  negara-negara  di  Asia Tenggara dalam meningkatkan taraf hidup kaum penyandang  disabilitas di negaranya  masing-masing.  Yang  dibutuhkan  hanyalah suatu langkah konkrit dan aplikatif    yang akan    membantu mengoptimalkan peran dan dampak wadah ini terhadap perbaikan kehidupan  khususnya  akses  terhadap  pendidikan  bagi  kaum disabilitas di Asia Tenggara.
Berangkat dari pemahaman ini, penulis berusaha menggaris- bawahi  adanya  suatu  tantangan  bagi ADF  untuk  memaksimalkan perannya  sebagai  wadah  berkumpulnya  pemerintah,  para penyandang  disabilitas, dan  perwakilan masyarakat  sipil di  Asia Tenggara  untuk tidak  hanya  sekedar  menjadi  sarana yang menampung dan memfasilitasi diskusi di antara pihak-pihak ini, tetapi juga membantu menginisiasi dan mendukung suatu langkah strategis yang dapat diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam  rangka  pemenuhan  hak-hak  dasar  kaum  disabilitas khususnya hak untuk memperoleh pendidikan. ADF harus mampu menggerakkan  para stakeholder negara-negara  ASEAN  untuk mengambil suatu langkah strategis guna penyadaran  masyarakat akan pentingnya  akses pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas.

## Kerangka Teori

## Liberalisme Institusional
Liberalisme institusional  merupakan  salah  satu  varian neoliberalisme di  samping  liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi,  dan  liberalisme  republikanisme. Teori  liberalisme sendiri mengidentifikasikan adanya hubungan saling ketergantungan  antara aktor-aktor  dalam Hubungan Internasional yang notabene tidak hanya mencakup  negara-negara, tetapi juga aktor  non  negara  seperti  individu  dan  kelompok  masyarakat tertentu. Kehadiran aktor negara dan non negara membuat pola
hubungan saling ketergantungan antaraktor dalam Hubungan Internasional mengambil bentuk complex interdependence (Jackson & Sorensen, 2010, hal. 43).
Eksistensi
complex
interdependence lebih lanjut menyebabkan kehadiran suatu aktor mensyaratkan kehadiran dan bantuan aktor lain (Keohane & Nye, 1977). Dalam teori liberalisme institusional, adanya kebutuhan akan  bantuan satu sama lain ini membuat aktor-aktor    dalam Hubungan Internasional membutuhkan  suatu  wadah  yang  dapat  mengatur  berjalannya interaksi  di  antara mereka  dan  wadah  yang  dimaksud adalah institusi internasional. Suatu institusi  internasional tidak  hanya dapat  menyediakan  wadah  tetapi juga  menjadi  sarana  dan instrumen yang baik bagi para aktor untuk berkumpul, berdiskusi, dan berkerja sama menyelesaikan suatu persoalan (Lamy, 2008, hal. 132).
Dalam memandang eksistensi suatu negara, teori liberalisme institusional melihat negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional, tetapi bukan satu-satunya aktor yang  dapat membawa dampak  signifikan dinamika Hubungan Internasional. Teori ini juga memandang  institusi internasional sebagai suatu entitas  yang  kehadirannya  akan  sangat  menguntungkan  suatu negara.
Di bawah naungan suatu institusi, suatu negara dapat memaksimalkan absolute gain -nya  melalui  kerja  sama dengan negara lain. Selain itu, melalui institusi internasional, suatu negara juga mendapat akses yang lebih baik untuk melangsungkan
pertukaran   informasi dengan   negara-negara   lain terkait isu tertentu, mempelajari strategi penyelesaian masalah dari  negara- negara  lain,  dan yang  terpenting,  memaksimalkan  pencapaian kepentingan nasionalnya (Lamy, 2008, hal. 132).

## Kosmopolitanisme
Kosmopolitanisme  merupakan  salah satu doktrin normatif yang  ada  dalam  studi Hubungan Internasional.  Sebagai  suatu doktrin normatif, konsep ini memberikan penekanan  pada isu-isu yang  bersifat  normatif  seperti  ketidakadilan  sosial  dan  hak  asasi manusia yang tidak hanya berupa fakta-fakta empiris belaka tetapi juga sarat akan nilai-nilai moral. Terdapat beberapa asumsi dasar dari konsep kosmopolitanisme yang pada dasarnya menyoroti nilai- nilai  yang  dimiliki  individu  dan  eksistensi  suatu  komunitas  sosial sebagai komponen penyokong politik dunia (Jackson & Sorensen, 2010, hal. 292).
Asumsi  yang  pertama  ialah  bahwa dalam  suatu  negara, setiap  individu  harus  diperlakukan  dengan  adil  karena  semua individu memiliki  nilai-nilai yang sama, yang membuat posisi mereka  sederajat. Keanggotaan  dari suatu  negara  tidak boleh menghalangi  terpenuhinya  kebutuhan-kebutuhan  dasar  dari seorang individu (Shapcott, 2008, hal. 196).
Asumsi  kedua  dari  kosmopolitanisme  berkaitan  dengan hakikat konsep ini sebagai pendekatan normatif dalam Hubungan Internasional yakni  kepercayaan bahwa nilai-nilai moral bersifat universal  dan  harus  dapat  diterapkan  kepada  setiap  manusia tanpa terkecuali. Kaum kosmopolitanisme percaya bahwa terdapat
nilai-nilai moral dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini sehingga nilai-nilai  tersebut  harus  dijunjung  tinggi  oleh  negara  dan negara harus dapat memastikan nilai-nilai ini  tidak diganggu oleh  pihak manapun. Dalam suatu komunitas, haruslah dibuat aturan-aturan yang melindungi  nilai-nilai moral yang berlaku bagi  seluruh anggota komunitas. (Shapcott, 2008, hal. 195).
Asumsi   ketiga   dari   kosmopolitanisme —sejalan   dengan asumsi kedua— secara khusus menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan  dianggap memiliki prioritas moral  yang  jauh melebihi  kepentingan  nasional sehingga suatu negara harus selalu mengupayakan pemenuhan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan bagi rakyatnya.
Lebih  lanjut,  dalam  kaitannya  dengan  asumsi  ini diungkapkan  2  kewajiban  dari  aktor-aktor  internasional  yaitu untuk  melakukan positive duties dan negative duties . Positive duties merupakan kewajiban untuk melaksanakan humanitarian obligations misalnya memberi bantuan kepada korban  bencana alam dan korban perang dan negative duties merupakan kewajiban untuk tidak melakukan/menghindari segala bentuk tindakan yang membahayakan  keselamatan dan atau menyinggung martabat orang lain seperti upaya-upaya diskriminasi (Shapcott, 2008, hal. 197).

## Kondisi Pendidikan Kaum Penyandang Disabilitas di Negara- negara Anggota ASEAN

## Gambar 1
Perlakuan  yang  tidak  adil  terhadap  para  penyandang disabilitas di negara-negara anggota ASEAN ternyata cukup banyak utamanya  dalam  bidang  pendidikan. Menurut data  PBB, melalui Economic and  Social  Commission for  Asia-Pacific ( ESCAP) diperkirakan di Asia-Pasifik termasuk ASEAN, kurang dari 10% dari total anak-anak penyandang disabilitas yang bisa mengenyam pendidikan.  Bahkan,  di  Filipina  hanya 4%  yang  bisa  mengenyam pendidikan  (Thongkuay,  2009).  Masih  minimnya  kesadaran  ini utamanya terjadi di negara-negara yang masih berkembang dimana ASEAN   sendiri didominasi oleh negara-negara   berkembang tersebut.
Di Indonesia sendiri, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menjamin   hak   dan   kesempatan   bagi seluruh warga negara
termasuk  penyandang  disabilitas  untuk  mengenyam  pendidikan. Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi sehingga bisa diartikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan.
Namun,  dalam pelaksanaannya,  ternyata  partisipasi penyandang    disabilitas dalam dunia pendidikan di Indonesia secara umum masih memprihatinkan. Persentase  tingkat pendidikan kaum  disabilitas di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2010,  sebesar 59,8% dari  jumlah total penyandang disabilitas di Indonesia sama sekali tidak mengenyam pendidikan ataupun  tidak  tamat  Sekolah  Dasar (SD).  Bahkan,  dari 40,2% sisanya  yang  bersekolah,  70,52%-nya  hanya  bersekolah  hingga tingkat dasar dan hanya 0,57% yang lulus sebagai Diploma 3 (D3) dan  atau  Sarjana (Marjuki,  2010).  Data  ini  membuktikan bahwa pemenuhan pendidikan bagi kaum disabilitas di Indonesia harus mendapatkan  perhatian  khusus melihat  realita  yang  ada  tidak sejalan dengan aturan hukum yang dibuat.
Rendahnya persentase  tingkat  pendidikan  penyandang disabilitas ini disebabkan  oleh  berbagai  faktor seperti masih minimnya fasilitas dan kesadaran  masyarakat awam  terhadap pendidikan  bagi  kaum  penyandang  disabilitas. Fenomena  yang terjadi di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak orang  yang  menganggap  anak-anak  penyandang  disabilitas  tidak perlu bersekolah karena kekurangan yang mereka miliki.
Pendidikan  inklusif  yang  dicanangkan  pemerintah  yang memberikan  banyak  kebebasan dalam  belajar  agar  bisa mengakomodasi  para  penyandang  disabilitas pun  ternyata  belum berperan  maksimal.  Pada  pelaksanaannya  di  lapangan,  masih terdapat stigma   negatif dari lingkungan sekitar terhadap pendidikan para penyandang disabilitas ini.
Peran dan Kinerja ADF dan Pemenuhan Hak-hak Dasar Kaum

## Penyandang Disabilitas
ASEAN Disability Forum (ADF)  merupakan  sebuah  forum yang didirikan pada tahun 2010 di  Jakarta yang terdiri atas pemerintah, para  penyandang disabilitas,  perwakilan  masyarakat sipil,  dan  berbagai organisasi  penyandang  disabilitas  di kawasan Asia Tenggara.  ADF berfungsi  mengkoordinasikan  aksi-aksi  yang memperjuangkan pembentukan kebijakan-kebijakan terkait kebutuhan kaum penyandang disabilitas.
Tujuan  didirikannya  ADF  ialah  sebagai  gerakan  yang mendukung  kaum  disabilitas  di kawasan  ASEAN  dengan berkolaborasi dengan pemerintahan negara-negara anggota ASEAN (ASEAN  Disability  Forum).  ADF  dalam  menjalankan  fungsinya berpatokan pada  Deklarasi Bali yang membicarakan upaya pemenuhan  hak-hak  dasar  kaum  penyandang  disabilitas.  Oleh karena itu, terdapat suatu harapan bagi ADF untuk dapat menjadi garda terdepan    dalam memperjuangkan hak-hak kaum penyandang disabilitas.
Realita di lapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan  fungsinya,  ADF  banyak  memfasilitasi  pertemuan- pertemuan formal, seminar ataupun diskusi yang dilakukan dalam ruangan  tertutup  dengan  konsep  yang  formal  untuk  membahas hak-hak  para penyandang  disabilitas ( Disabled
Peoples’
International-Asia Pacific /DPI-AP Region).
Program-program    ini    kemudian    terasa    belum    maksimal dalam  memperjuangkan  hak-hak  penyandang  disabilitas lantaran sifatnya yang terkesan sangat kaku    dan formal. Selain itu, program-program  ini juga  masih  terbatas  pada  mekanisme government to  government sehingga  pencapaiannnya  pun  masih terbatas pada sharing informasi, pengetahuan, dan diskusi-diskusi terkait  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pemenuhan hak-hak dasar kaum disabilitas di negara-negara ASEAN.
ADF  belum  pernah  secara  langsung menginisiasi  suatu langkah strategis yang bersifat solutif yang bisa ditempuh  negara- negara ASEAN untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya.
Oleh  karena  itu, peran  ADF  sebagai lembaga  koordinasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Deklarasi Bali  sudah selayaknya  direalisasikan  dan  dioptimalkan  lebih  baik daripada apa  yang  selama  ini  telah  dilakukan.  Dengan  kemudahan  untuk bisa bekerja sama  dengan para stakeholder yang ada  seperti pemerintah  negara-negara  anggota  ASEAN,  ADF  sejatinya  bisa lebih  leluasa  memperjuangkan  hak-hak  penyandang  disabilitas. Dengan segala wewenang yang dimilikinya, sekali lagi ADF
seharusnya mampu menjadi garda terdepan dalam mensukseskan Deklarasi Bali.

## Optimalisasi Peran ADF
ASEAN    sebagai   suatu    organisasi   regional yang    menjadi wadah  interaksi antara  negara-negara  di  Asia Tenggara  tentu diharapkan  mampu  menjadi  wadah  yang  efektif  untuk mengorganisasikan  negara-negara  ini  dalam  rangka  pemenuhan hak-hak  dasar  dari  kaum  penyandang  disabilitas.  Sejatinya, sebagaimana  yang dijabarkan  dalam  teori  liberalisme  institusional mengenai  peran  suatu  institusi  dalam memberikan serangkaian keuntungan  bagi negara-negara  anggotanya,  ASEAN  tidak hanya dapat  berperan  memfasilitasi  pertemuan  dan  pertukaran  antara negara-negara  di  kawasan  Asia Tenggara,  tetapi  lebih  dari  itu, harus juga mampu berkontribusi positif bagi pemenuhan hak-hak hidup    seluruh    masyarakat    ASEAN    termasuk    para    kaum penyandang disabilitas.
Namun,  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  bagian  sebelumnya, pembentukan    dan    upaya pengaktifan    ADF    pun    belum membuahkan dampak yang signifikan  terhadap perbaikan taraf hidup  kaum  disabilitas.  Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  ADF masih cenderung mengarah kepada bentuk-bentuk kegiatan formal yang  bertujuan  agar  mekanisme  penyadaran  akan pentingnya pemenuhan  hak-hak dasar kaum penyandang  disabilitas berjalan dengan mekanisme top - bottom ( ASEAN Disability Forum) . Para stakeholder yang dipertemukan dalam wadah ADF untuk bersama- sama mendiskusikan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar kaum
penyandang  disabilitas  diharapkan  akan  menjadi  agen-agen  yang menurunkan  nilai-nilai  kesadaran  ini  kepada  masyarakat  di negaranya masing-masing.
Sayangnya,  mekanisme top-bottom seperti  ini  tidak  selalu berjalan lancar. Seringkali penyebaran nilai-nilai ini belum mampu disebarluaskan  oleh stakeholders karena  berbagai  kendala  salah satunya ialah pemerintahan yang cenderung masih fokus pada isu- isu dalam negeri yang dianggap lebih vital seperti masalah-masalah ekonomi dan kestabilan politik . Hal ini  tentu sangat disayangkan mengingat  nilai-nilai  ini  menyangkut  nilai-nilai  kemanusiaan sesungguhnya  bersifat universal. Setiap kaum penyandang disabilitas berhak menikmati akses pendidikan yang memadai dan kurangnya  upaya  ADF  dalam  menginisiasi terlaksananya  suatu langkah penyadaran yang efektif oleh  negara-negara ASEAN juga turut berperan dalam rendahnya taraf pendidikan kaum disabilitas di negara-negara Asia Tenggara.
Oleh  karena  itu,  dengan  mengingat  pentingnya  pendidikan dalam menentukan  masa depan penyandang  disabilitas di Asia Tengagara dan dalam rangka merealisasikan misi ADF  berupa peningkatan  kesadaran  masyarakat  Asia Tenggara  akan hak-hak dasar  yang  dimiliki  kaum  disabilitas,  ADF  dapat  menginisiasi sebuah  kegiatan  yang  secara  efektif dan  efisien mampu membangkitkan  kesadaran  masyarakat  ASEAN  akan  pentingnya akses pendidikan  bagi kaum penyandang disabilitas di  Asia Tenggara.
Kegiatan  ini  dapat  berupa  sebuah campaign project yang dapat  dilaksanakan  di  masing-masing  negara  anggota ASEAN. Suatu campaign project dapat menjadi sarana  yang  sangat  baik untuk menumbuhkan dukungan bagi pendidikan kaum disabilitas karena pada era  globalisasi  ini, kehadiran  media informasi  dan komunikasi seperti media-media sosial dapat dengan  mudah dijadikan  sarana  untuk  menyebarkan nilai-nilai  yang  diinginkan. Selain  itu,  kehadiran  media-media  ini  juga  membuat  pelaksanaan suatu  kampanye  tidak  lagi  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan biaya yang besar.
Kampanye  yang diinisiasi  dan  didukung  ADF  dapat mengambil platform tertentu misalnya ADF Education Campaign for Disability People: Stand for Them. Dengan perannya sebagai wadah berkumpulnya  para stakeholder bersama  masyarakat  sipil  dan kaum penyandang  disabilitas itu sendiri, ADF dapat menginisiasi dan mendorong pemerintah negara-negara ASEAN untuk  berani mengambil  aksi  penyadaran  yang  nyata  guna  mempropagandakan isu-isu disabilitas di antara masyarakat ASEAN dan meningkatkan kesadaran serta dukungan  masyarakat akan pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas di negaranya masing-masing. Melalui kampanye Stand for Them ,  segenap  elemen  masyarakat  diajak untuk turut memberikan support /dukungan bagi para penyandang disabilitas di negara  masing-masing  untuk  mengakses  dan melanjutkan studi hingga jenjang tertinggi.

## 1) Bentuk kampanye
Kampanye Stand for Them dapat dimulai dari pembuatan barang-barang merchandise seperti pin  dan sticker berlogo ADF yang bertuliskan tagline dari kampanye ini seperti “ Stand with Me !”
dan  “ Education is Equal! ”. Tagline ini menggambarkan seruan kaum penyandang  disabilitas kepada seluruh masyarakat ASEAN bahwa  akses  pendidikan  hingga  level  tertinggi  merupakan  salah satu  hak  dasar  yang  harus  diterima  oleh  para  penyandang disabilitas dan bahwa untuk mewujudkan hal ini, para penyandang disabilitas ini membutuhkan  dukungan  dari seluruh masyarakat ASEAN di negaranya masing-masing tanpa terkecuali.
Barang-barang merchandise ini  dapat  didistribusikan  oleh pemerinah nasional negara-negara ASEAN dan dijual ke seluruh wilayah  negaranya  masing-masing  dan  untuk  melaksanakan  dan menyebarluaskan kampanye ini, setiap pembeli wajib meng- upload foto selfie atau groupfie mereka  bersama merchandise yang  telah dibeli   di facebook dan twitter dengan menggunakan hastag #I’vestandwiththem dan # haveyou? .
Dengan  demikian,  foto-foto  ini  bisa dilihat  oleh  seluruh followers dan  teman  dari  para  pembeli sehingga  dengan semakin banyak orang yang meng- upload foto dengan menggunakan hastag ini, semakin banyak pula orang yang tergerak untuk melakukan hal  yang  sama  dan pesan-pesan  untuk  meningkatkan  kesadaran dan  dukungan  bagi pendidikan  kaum disabilitas di  Asia Tenggara dapat tersampaikan secara luas.
Di  samping kampanye  via  media  sosial,  pemerintah  juga dapat mengadakan direct campaign atau kampanye lapangan yang berisfat interaktif dan menarik. Kampanye ini bisa dikemas dalam bentuk    olahraga bersama    kaum    penyandang    disabilitas atau pentas  seni  yang menampilkan  bakat-bakat  kaum  penyandang disabilitas agar lebih menarik perhatian masyarakat awam.
Kampanye  juga bisa dilakukan  melalui pemberian bantuan- bantuan sosial kepada Sekolah Luar  Biasa (SLB) atau yayasan- yayasan  yang  khusus  menangani  kaum  disabilitas.  Dalam kampanye  ini,  tokoh-tokoh  daerah  atau  bahkan  nasional  yang peduli  terhadap  nasib  para  penyandang  disabilitas  juga  dapat dihadirkan untuk memberikan orasi-orasi penyadaran terkait taraf pendidikan  dan  hak-hak  kaum  disabilitas.  Pada  intinya, segala bentuk  kampanye  lapangan  ini  dilaksanakan  untuk  lebih menyadarkan  masyarakat  ASEAN  di negaranya  masing-masing akan pentingnya pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas.

## 2) Mekanisme penjualan dan distribusi
Mekanisme  penjualan  dan  distribusi merchandise dapat dimulai  dari  kerja  sama  antara  beberapa  elemen  pemerintahan seperti  Kementerian  Pendidikan,  Kementerian  Sosial,  Kementerian Dalam  Negeri  dan  institusi-institusi  sejenis  di  masing-masing negara anggota ASEAN. Di sini, ADF sebagai tempat berkumpulnya para stakeholder negara-negara  ASEAN  dapat  berperan sebagai wadah yang mendukung dan memonitori perkembangan kampanye ini  melalui pelaksanaan  diskusi  dan sharing informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kampanye,
dampak yang telah dirasakan, dan saran atau usulan dari negara- negara lain. Dengan demikian, kegiatan kampanye Stand for Them dapat  dijalankan  secara  berkala  dan  terdapat  tindakan  saling mendukung antara negara-negara anggota ASEAN.

## 3) Pengembangan Kegiatan
Apabila proses penjualan merchandise dan publikasi melalui twitter dan facebook telah  berjalan lancar,  kampanye  dapat dilanjutkan  ke  tahap selanjutnya, yakni  tahap  pengembangan kegiatan. Tahap ini berisi  kegiatan-kegiatan  yang  bisa menjadi solusi  untuk  mengatasi  kemungkinan  menurunnya  antusiasme masyarakat untuk  berpartisipasi dalam kampanye ini dan dapat didukung serta dipantau oleh ADF. Salah satu kegiatan  yang dimaksud  adalah  penyelenggaraan  lomba selfie via twitter dan facebook di  mana  akun-akun  dengan  foto  terbaik  akan mendapatkan reward tertentu dari ADF dan foto tersebut akan dipajang di website ADF untuk menginspirasi lebih banyak orang.
Contoh    kegiatan    lain    yang masuk    dalam    tahap pengembangan adalah pelaksanaan konser amal di negara masing- masing yang bertemakan Stand with Them yang bermodalkan keuntungan penjualan merchandise. Konser ini dapat mengundang sejumlah  seniman  yang  peduli  terhadap  pendidikan  para penyandang  disabilitas  dan  bisa  juga menampilkan  aksi-aksi  dari para penyandang  disabilitas  sendiri.  Keuntungan  dari  konser  ini akan  disumbangkan  kembali  bagi  proses  distribusi  dan  penjualan merchandise di masing-masing negara serta disumbangkan kepada para penyandang disabilitas secara langsung. Selain itu, demi

## menjaga kelanjutan dari kampanye
Stand with Them , ADF juga dapat  menyediakan  sarana-sarana penunjang  seperti website khusus kampanye Stand for Them yang diisi dengan informasi- informasi seputar kampanye ini seperti deskripsi singkat mengenai kampanye Stand for Them , perkembangan kampanye di ke-10 negara anggota ASEAN, informasi penjualan merchandise secara online , dan beberapa foto-foto pilihan ber- hastag
# I’vestandwiththem yang dianggap menarik.
Pada intinya, kegiatan ini harus dilakukan secara berkala dan   berkelanjutan   serta   senantiasa   dimonitori   melalui   ADF sehingga    harapannya,    dengan    semakin    banyak jumlah merchandise yang terjual  serta hastag - hastag # I’vestandwiththem dan # haveyou ? di media sosial, masyarakat ASEAN dapat semakin sadar bahwa pendidikan hingga level tertinggi merupakan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas yang dalam  proses pemenuhannya,  memerlukan  dukungan  dari  seluruh elemen masyarakat ASEAN. Dengan segala kekhususan yang dimiliki para penyandang    disabilitas,    mereka    pun    mampu    memberikan kontribusi  positif bagi  kemajuan  bangsa  dan  negara masing- masing serta bagi kawasan Asia Tenggara.

## KESIMPULAN
Poin-poin  kesepakatan  dalam Bali  Declaration  on The Enhancement of The  Role and Participation of The  Persons with Disabilities in ASEAN Community yang    telah    diratifikasi    oleh negara-negara  anggota  ASEAN  harus  dilaksanakan  secara  optimal oleh  negara-negara  tersebut  termasuk  dalam  hal  komitmen  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat akan  hak-hak  dasar  kaum penyandang disabilitas.
Di Indonesia  sendiri,  kesadaran  akan hak-hak  penyandang disabilitas  ini  masih  sangat  rendah  utamanya  dalam  hal pendidikan. Mindset yang  menganggap  bahwa  penyandang disabilitas tidak perlu mendapatkan pendidikan yang sama seperti individu  lainnya  tentu  harus  diubah  melalui  suatu  tindakan penyadaran kepada masyarakat secara keseluruhan.
ASEAN Disability Forum (ADF) dengan wewenang yang dimilikinya  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  dibentuk ASEAN untuk  memperjuangkan  hak-hak  kaum  penyandang  disabilitas harus  mampu  mengambil  peran  dalam  gerakan  penyadaran masyarakat. Bentuk-bentuk penyadaran tersebut haruslah melalui metode-metode  menarik  dan  menyasar  ke  seluruh  lapisan masyarakat.
Gerakan  penyadaran  yang  ditawarkan  adalah  gerakan StandforThem ,  yaitu  sebuah  gerakan  penyadaran  terhadap masyarakat  luas  untuk  bersama-sama  mendukung  para penyandang disabilitas di Indonesia untuk mengenyam pendidikan
hingga level perguruan tinggi. Gerakan ini akan menjadi gerakan awal dari gerakan berkesinambungan nantinya.
Pencapaian  poin-poin  kesepakatan  dalam  Deklarasi  Bali membutuhkan   sinergi   antara   negara-negara   anggota   ASEAN dengan  lembaga-lembaga  lainnya.  Kerja  sama ini  bisa dikoordinasikan oleh ADF sebagai  lembaga yang  memang membidangi  hak-hak  penyandang disabilitas.  Di Indonesia misalnya, ADF harus dapat bekerja sama dengan para stakeholder di Indonesia dalam hal ini Pemerintah Indonesia. Idealnya gerakan penyadaran terhadap masyarakat luas berupa kampanye Stand for Them ini haruslah dilaksanakan secara terus menerus agar mampu mencapai  tujuannya.  Gerakan  yang  berkesinambungan  ini  juga harus  bersinergi  dengan  pihak-pihak  terkait  agar  diperoleh  hasil yang maksimal.
Daftar Pustaka
ASEAN. 2011. Bali Declaration . Jakarta: Sekretariat ASEAN.
ASEAN. 2012. ASEAN Selayang Pandang , Edisi Ke-20, Tahun 2012. Jakarta: Dirjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Indonesia.
ASEAN Disability Forum. About ADF [Online]. ASEAN Disability Forum: http://aseandisabilityforum.org/ [11 April 2017].
DPI-AP. Calender 2015 [Online]. Disabled Peoples' International Asia Pacific Region: http://www.dpiap.org/calendar/ [11 April 2017].
Heywood, A. 2007. Politics. New York: Palgrave Macmillan.
Jackson,  R.,  &  Sorensen,  G.  .2010. Introductions to International Relations, Theories and Approach. New   York:   Oxford
University Press.
Lamy, S. L. 2008. C ontemporary Mainstream  Approaches: Neo- realism and Neo-liberalism . Dalam J. Baylis, S. Smith, & P.
Owens, The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations . New York: Oxford University Press.
Marjuki. 2010. Penyandang disabilitas berdasarkan klasifikasi ICF.
Jakarta : Kemensos RI.
Pikiran  Rakyat.  2010. 33.000  Anak  Penyandang Disabilitas Belum
Nikmati  Pendidikan [Online]. Pikiran Rakyat Online: http://www.pikiran-rakyat.com [11 April 2017].
Shapcott, R. 2008. I nternational Ethics . Dalam J. Baylis, S. Smith,
& P. Owens, The Globalization of World Politics, An Introduction to International  Relations . New  York:  Oxford
University Press.
Sorensen, G. 2006. Liberalism of Restraint and Liberalism of Imposition: Liberal Values World Order in the New Millennium.
Thongkuay, S. 2009. Rights of Persons with Disabilities in the Asia
Pacific [Online].    Asia    Pacific    Human    Rights Information Center:  http://www.hurights.or.jp/ [11 April 2017]
UN Economic and Security Council. 2012. Mainstreaming Disability in The Development Agenda: Towards 2015 and Beyond. New
York: United Nations.
Wulansari, R. 2014. ASEAN Disability Forum (ADF) 2015 di Myanmar [Online]. Perspektif Online:
http://www.perspektif.net [11 April 2017]