Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PERANAN BUDAYA DAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM
Mohd. Yusuf D.M., Asep Haris, Faizal Indra, Heri Yanto, Sugiharto Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia yusufdm@gmail.com, asepharis@gmail.com, faizal@gmail.com, heriyanto@gmail.com, sugiharto@gmail.com

## ABSTRAK
Sosiologi hukum menekankan objek pembahasan tentang efektivitas hukum/undang-undang. Dari  paparan  tersebut,  nampak  jelas  bahwa  antara  kebudayaan,  budaya  hukum,  antropologi hukum  dan  sosiologi  hukum  mempunyai  kaitan  yang  erat,  yaitu  ingin  melihat  hukum  dari segi  manusia  atau  masyarakat.  Adapun  maksud  dan  tujuan  pembahasan  budaya  hukum, adalah  untuk  dapat  mengenal  ciri-ciri  (atribut)  yang  asasi,  guna  mengkaji  proses  yang berlanjut  maupun  yang  berubah  atau  yang  seirama  dengan  perkembangan  karena  sifat kontrososial  itu  tidak  selamanya  tetap.  Perubahan  budaya  hukum  itu  tidak  saja  berlaku dikalangan  masyarakat  yang  modern  tetapi  juga  dikalangan  masyarakat  sederhana  atau masya-rakat pedesaan, walaupun terjadinya perubahan itu tidak sama cepat, tergantung pada keadaan,  waktu  dan  tempat  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana Peranan Budaya Dan Kebudayaan  di  Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum. Metode yang dipergunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  peranan  budaya  dan  kebudayaan  di  indonesia  dari  aspek  sosiologi  hukum  bahwa dalam dunia pragmatis sedikit-dikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud didalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari: “pluralisme budaya”,  dan  mengkaji  bagaimana  hukum  itu  berperan  dan  menyesuaikan  diri  di  dalam kondisi  seperti  itu.  Ada  kalanya  tingkat  penegakan  hukum  pada  suatu  masyarakat  sangat tinggi  karena  didukung  oleh  kultur  masyarakat,  misalnya  melalui  partisipasi  masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  usaha  penanggulangan  kejahatan,  meskipun komponen  struktur  dan  substansinya  tidak  begitu  baik  dan  bahkan  masyarakat  tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.
Kata Kunci: Budaya, Kebudayaan, Sosiologi Hukum
 Alamat korespondensi:
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia E-mail: yusufdm@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Manusia  di  dalam  hidup  bermasyarakat  pada  dasarnya  mempunyai  pandangan- pandangan  tertentu  mengenai  apa  yang  dianggap  baik  dan  apa  yang  dianggap  buruk. Pandangan-pandangan  tersebut  senantiasa  terwujud  di  dalam  pasangan-pasangan  tertentu, sehingga  misalnya,  ada  pasangan  nilai  ketertiban  dengan  nilai  ketentraman,  pasangan  nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.
Pasangan  nilai-nilai  yang  telah  diserasikan  tersebut,  memerlukan  penjabaran  secara lebih  konkrit  lagi,  oleh  karena  nilai-nilai  lazimnya  bersifat  abstrak.  Penjabaran  secara  lebih konkrit  terjadi  di  dalam  bentuk  kaidah-kaidah,  dalam  hal  ini  kaidah-kaidah  hukum,  yang mungkin  berisikan  suruhan,  larangan  atau  kebolehan.  Di  dalam  bidang  hukum  tatanegara Indonesia,  misalnya,  terdapat  kaidah-kaidah  tersebut  yang  berisikan  suruhan  atau  perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah  hukum  pidana  tercantum  larangan-larangan  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan tertentu,  sedangkan  di  dalam  bidang  hukum  perdata  ada  kaidah-kaidah  yang  berisikan kebolehan-kebolehan.
Kaidah-kaidah  tersebut  kemudian  menjadi  pedoman  atau  patokan  bagi  perilaku  atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan  kedamaian.  Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang  menyangkut  membuat  keputusan  yang  tidak  secara  ketat  diatur  oleh  kaidah-kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Soerjono Soekanto dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, mengatakan: “Pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). 1
Gangguan  terhadap  penegakan  hukum  mungkin  terjadi,  apabila  ada  ketidakserasian antara  “tritun-ggal”:  nilai,  kaidah  dan  pola  perilaku.  Gangguan  tersebut  terjadi,  apabila  ada ketidakserasian  antara  nilai-nilai  yang  berpasangan  yang  menjelma  di  dalam  kaidah-kaidah yang  bersimpang  siur,  dan  pola  perilaku  tidak  terarah  yang  mengganggu  kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  penegakan  hukum  bukanlah  semata-mata berarti  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan,  walaupun  di  dalam  kenyataan  di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian “ law enforcement ” begitu populer.  Selain  itu,  ada  kecenderungan  yang  kuat  mengartikan  penegakan  hukum  sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, atau pelak- sanaan undang-undang.
Masalah  pokok  penegakan  hukum  sebenarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:
1. Faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini dibatasi undang-undang saja).
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 2
1 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penega  kan  Hukum (Jakarta:  CV.  Rajawali,  1983), hlm. 4
2 Ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam artikel  ilmiah ini hanya akan dibahas faktor kebudayaan  (budaya  hukum) yang mempengaruhi penegakan hukum.  Oleh karena itu, dalam artikel  ilmiah ini  perlu dijelaskan beberapa pengertian tentang:
1. Kebudayaan,  menurut  E.  B.  Tyler,  sebagaimana  disitir  oleh  E.  K.  M.  Masinambow, adalah: “ Culture  or  Civilisation is  that  complex  whoe  which  includes  knowedge,  belief, art,  morals  law,  customs,  and  any  other  capabilities  and  habits  acquired  by  man  as  a member of society ” . 3
Bertolak  dari  definisi  tersebut,  maka  studi  hukum  dapat  dilakukan  dalam  rangka pengertian bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan. Sedangkan Friedman menyatakan:  bahwa  hukum  merupakan  sistem  yang  terdiri  atas  tiga  kompo  nen,  yaitu: (1) legal  subtance ,  yaitu  norma-norma  dan  aturan-aturan  yang  digunakan  secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum; (2) legal structure , yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan  (hakim,  jaksa,  dan  pengacara);  (3) legal  culture ,  “budaya  hukum”,  yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat  umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu. 4
2. Menurut  Hilman  Hadikusuma,  budaya  hukum  merupakan  tanggapan  umum  yang  sama dari  masyarakat  tertentu  terhadap  gejala-gejala  hukum.  Tanggapan  itu  merupakan kesatuan  pandangan  terhadap  nilai-nilai  dan  perilaku  hukum.  Jadi  budaya  hukum menunjukkan pola perilaku individu  sebagai  anggota masyarakat  yang menggambarkan tanggapan  (orientasi)  yang  sama  terhadap  kehidupan  hukum  yang  dihayati  masyarakat yang bersangkutan. 5
3. Antropologi hukum, adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial  yang  bersifat  hukum,  sedangkan  kaidah-kaidah  sosial  yang  tidak  bersifat  hukum bukan merupakan objek kajian antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan suatu spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya. 6
4. Sosiologi  hukum,  menurut  Satjipto  Rahardjo,  dengan  meminjam  pendapat  Roscoe Pound, mengatakan:
“Pada  aliran  sosiologi  hukum  nampak  bahwa  perhatian  diarahkan  pada  bekerjanya hukum, bukan pada isinya yang abstrak. Hukum dipandang sebagai lembaga sosial yang dapat  dikembangkan  dengan  usaha  manusia  dan  menganggap  manusia  bahwa  mereka wajib untuk menemukan cara-cara terbaik untuk memajukan usaha-usaha itu.” 7
Jadi  menurut  pendapat  tersebut,  sosiologi  hukum  menekankan  objek  pembahasan tentang efektivitas hukum/undang-undang. Dari paparan tersebut, nampak jelas bahwa antara kebudayaan,  budaya  hukum,  antropologi  hukum  dan  sosiologi  hukum  mempunyai  kaitan yang erat, yaitu ingin melihat hukum dari segi manusia atau masyarakat.
Adapun maksud dan tujuan pembahasan budaya hukum,  adalah untuk  dapat  mengenal ciri-ciri (atribut) yang asasi, guna mengkaji proses yang berlanjut maupun yang berubah atau yang  seirama  dengan  perkembangan  karena  sifat  kontrososial  itu  tidak  selamanya  tetap. Perubahan  budaya  hukum  itu  tidak  saja  berlaku  dikalangan  masyarakat  yang  modern  tetapi juga  dikalangan  masyarakat  sederhana  atau  masya-rakat  pedesaan,  walaupun  terjadinya perubahan itu tidak sama cepat, tergantung pada keadaan, waktu dan tempat.
3 E.K.M. Masinambow, (ed), Hukum dan Kemajemukan Budaya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1.
4 Ibid.
5 Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 51.
6 Ibid.
7 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat , (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 21.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  akan  dilakukan  penulis  bersifat  normatif,  yaitu  penelitian  yang berdasarkan  pada  kaidah  hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  penelitian  dilakukan  terhadap dalam  Peranan  Budaya  Dan  Kebudayaan  Di  Indonesia  Dari  Aspek  Sosiologi  Hukum.  Peter Mahmud  Marzuki  merumuskan  penelitian  hukum  sebagai  suatu  proses  untuk  menemukan aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum  yang  dihadapi. 8 Dalam  Penelitian  hukum  normatif  menggunakan  juga  prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja  ilmu  hukum  normatif,  yaitu  ilmu  hukum  yang  objeknya hukum itu sendiri. 9
Selanjutnya  dijelaskan  pula  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan penelitian adalah
a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( Statute Approach ) adalah pendekatan yang  digunakan  untuk  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum  yang  dihadapi.  Pendekatan  yang digunakan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  undang-undang/peraturan  yang terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu :
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Pendekatan  Konseptual  ( Conceptual  Approach )  adalah  pendekatan  yang digunakan  yang  berangkat  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum.
c. Pendekatan  Kasus  ( Case  Approach )  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk menelaah  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi.  Kasus- kasus  yang  di  telaah  merupakan  kasus  dari  putusan  pengadilan  berkekuatan hukum tetap terkait dengan permasalahan penelitian. 10
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :
a. Bahan  Hukum  Primer,  yakni  bahan-bahan  ilmu  hukum  yang  berhubungan  erat dengan permasalahan yang diteliti
b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau  membahas  lebih  hal-hal  yang  telah  diteliti  pada  bahan-bahan  hukum  primer yaitu :
1) Buku  mengenai  Undang-undang  Dasar,  pendapat-pendapat  yang  relevan dengan  masalah  yang  diteliti  serta  data  tertulis  yang  terkait  dengan penelitian.
2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
Bahan  Hukum  Tertier,  yakni  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  terhadap bahan-bahan  hukum  Primer  dan  Sekunder,  yakni  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Kamus Hukum,  dan  berbagai  kamus  lain  yang  relevan.Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan, yaitu dengan  metode  melakukan  pengumpulan  data-data  literature  yang  terdapat  pada  kajian kepustakaan yang nantinya akan dikorelasikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29
9 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia, 2001), hlm. 57.
10 Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Pascasarjana  Universitas  Lancang  Kuning  Tahun 2019, hlm. 16.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
juga  wawancara  secara  nonstruktur  yang  berfungsi  sebagai  penunjang  bukan  sebagai  alat untuk mendapatkan data primer.
Data  yang  dikumpulkan  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier  selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak mengunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data  yang  telah  dianalisis  dan  dideskriptifkan  selanjutnya  disimpulkan  dengan  metode induktif,  yakni  menyimpulkan  dari  pernyataan  yang  bersifat  khusus  ke  dalam  pernyataan yang bersifat umum.
Penarikan  kesimpulan  menggunakan  logika  berpikir  deduktif,  yaitu  penalaran (hukum)  yang  berlaku  umum  pada  kasus  individual  dan  konkrit  (persoalan  hukum  faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum  yang  dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan-aturan  hukum  positif,  kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna pernyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi,  sehingga  diperoleh  kesimpulan  sebagai  jawaban  atas  permasalahan  hukum  yang diajukan sebelumnya. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor  yang  nyata  dan  diakhiri  dengan  penarikan  suatu  kesimpulan  yang  juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Peranan Budaya Dan Kebudayaan Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum
Berbicara peran hukum di dalam masyarakat, maka muncul dua perspektif kalau yang dipersoalkan adalah pluralisme budaya. Pada satu pihak pluralisme itu dapat dilihat dari apa yang  disebut:  “pluralisme  hukum”,  yaitu  pandangan  bahwa  dalam  dunia  pragmatis  sedikit- dikitnya  ada  dua  sistem  norma  atau  dua  sistem  aturan  terwujud  didalam  interaksi  sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari: “pluralisme budaya”, dan mengkaji bagaimana hukum itu berperan dan menyesuaikan diri di dalam kondisi seperti itu.
Antara  pluralisme  hukum  dengan  pluralisme  budaya  terdapat  perbedaan  nuansa makna  yang  dapat  disimpulkan  dari  penggunaan  ungkapan.  Kalau  pluralisme  hukum  yang dipersoalkan,  yang  pertama-tama  dimaksudkan  adalah  “kontras”  yang  dipertentangkan dengan  “ complementarity ”  saling  mengisi,  atau  kebalikannya,  yaitu  “ incompatibility ”, ketidakcocokan.  Dalam  hal  pluralisme  budaya,  yang  terutama  dipikirkan  adalah  bagaimana aspek-aspek  budaya  dari  satu  kelompok  sosial  berbeda  dengan  kelompok  sosial  yang  lain. Hukum  atau  aturan  normatif  merupakan  salah  satu  dari  aspek  budaya  tersebut.  Dengan demikian,  kalau  hukum  dipertentangkan  dengan  pluralisme  budaya,  yang  dimaksud  adalah hukum negara yang diberlakukan secara nasional, cenderung menggeser hukum lokal.
Pluralisme budaya dalam konteks masyarakat Indonesia, merupakan pengertian yang majemuk pula (plural), oleh karena pengertian kebudayaan itu sendiri bergantung dari aspek kehidupan  di  dalam  masyarakat,  dan  secara  teoritis  dianggap  yang  pokok  untuk  memahami perilaku  warga  masyarakat.  Masyarakat  Indonesia  dibagi  dalam:  “ adatrechts-kringens ” (lingkungan  adat),  yang  sedikit  banyak  mencerminkan  dengan  apa  yang  dikenal  “daerah budaya” ( culture area ) tetapi tidak kongruen dengan daerah bahasa ( linguistic area ). Adapun jumlah adatrechtskringens yang  diidentifikasi  ada  sebanyak 19,  yaitu  (1)  Aceh,  (2)  Gayo, Alas,  dan  Batak,  (3)  Minangkabau,  (4)  Sumatera  Selatan,  (5)  daerah  Melayu,  (6)  Bangka Belitung, (7) Kalimantan (di luar daerah Melayu), (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Ambon, Maluku, (14) Irian Jaya/Papua (15) Kepulauan Timor, (16) Bali dan Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, (18) Yogyakarta dan Surakarta, (19) Jawa Barat. 11
11 E.K.M. Masinambow, Op.Cit ., hlm. 5.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Sebagai ilustrasi berikut akan diuraikan gambaran tentang kebudayaan Minangkabau. Berbicara  tentang  suku  bangsa  Minangkabau  dan  kebudayaannya  sama  halnya  berbicara tentang banyak suku-bangsa lain di Indonesia, orang tak dapat mengabaikan perubahan yang telah  lama  menghilangkan  homogenitas  yang  pernah  ada.  Apa  yang  dianggap  dulunya sebagai daerah kebudayaan Minangkabau, mungkin sekarang telah banyak kemasukan unsur lain. Tidak dapat dianggap setiap penduduknya sebagai pemangku kebudayaan Minangkabau; dan sebaliknya tidak setiap orang yang dari ayah dan ibunya adalah keturunan Minangkabau dapat  dikatakan  sebagai  pendukung  kebudayaan  Minangkabau,  terutama    kalau  mereka dibesarkan di  luar daerah kebudayaan Minangkabau. Penyebaran orang-orang Minangkabau jauh dari daerah asalnya disebabkan oleh adanya dorongan pada diri mereka untuk merantau, yang disebabkan oleh dua hal. Pertama, ialah keinginan mereka untuk mendapatkan kekayaan tanpa  mempergunakan  tanah-tanah  yang  telah  ada.  Hal  ini  dapat  dihubungkan  dengan keadaan  bahwa  seorang  laki-laki  tidak  mempunyai  hak  menggunakan  tanah  warisan  bagi kepentingan dirinya sendiri.  Ia mungkin dapat mempergunakan tanah itu untuk  kepentingan keluarga  matrilinialnya.  Kedua,  ialah  perselisihan-perselisihan  yang  menyebabkan  bahwa orang yang merasa dikalahkan akan meninggalkan kampung dan keluarga untuk menetap di tempat  lain.  Keadaan  ini  kemudian  ditambah  dengan  keadaan  yang  diciptakan  oleh perkembangan yang berlaku pada masa akhir-akhir ini. 12 Minangkabau, kecuali sebagai suatu daerah  administratif  di  bawah  pemerintahan  modern,  tidak  dapat  dianggap  sebagai  suatu kesatuan  yang  sebenarnya.  Masing-masing  orang  Minang  dahulu,  hanya  mempunyai kesetiaan kepada nagari mereka sendiri, dan tidak kepada keseluruhan Minangkabau. Orang dari nagari A yang tinggal di nagari B, akan dianggap sebagai orang asing.
Garis  keturunan  dalam  masyarakat  Minangkabau  diperhitungkan  menurut  garis matrilinial.  Seorang  anak  termasuk  keluarga  ibunya  dan  bukan  menurut  keluarga  ayahnya. Seorang ayah berada di luar keluarga anak dan istrinya. Anggota dari sebuah keluarga pada masyarakat  Minangkabau  dapat  diperhitungkan  sebagai  berikut  (dengan  memperhitungkan dua generasi di atas ego laki-laki dan satu generasi di bawahnya). Ibu-ibu saudara perempuan dan laki-laki ibu-ibu; saudara laki-laki dan perempuan ibu; anak laki-laki dan perempuan ibu- ibu  ego;  saudara  laki-laki  dan  perempuan  ego;  anak  laki-laki  dan  perempuan  saudara perempuan ibu; anak laki-laki dan perempuan saudara perempuan ego.
Seorang ayah dalam keluarga Minangkabau termasuk keluarga lain dari keluarga istri dan  anaknya,  sama  halnya  dengan  seorang  anak  dari  seorang  laki-laki  akan  termasuk keluarga  lain  dari  ayahnya.  Ke-pentingan  suatu  keluarga  itu  yang  bertindak  sebagai niniek mamak bagi keluarga itu. Istilah mamak , berarti saudara laki-laki ibu.
Suku  dalam  kekerabatan  Minangkabau  menyerupai  suatu  klen  matrilinial  dan  jodoh harus  dipilih  di  luar  suku.  Di  beberapa  daerah,  seorang  hanya  terlarang  kawin  dalam kampungnya  sendiri,  sedangkan  di  derah  lain  orang  harus  kawin  di  luar  sukunya  sendiri. Perkawinan  dalam  masyarakat  Minangkabau  sebenarnya  tidak  mengenal  mas  kawin. Tidaklah  menjadi  sistem  pengantin  laki-laki  menyerahkan  sesuatu  pemberian  kepada pengantin perempuan sebagai suatu hal yang diwajibkan oleh agama Islam.
Sebagai  perbandingan  akan  diberikan  ilustrasi  kebudayaan  masyarakat  Jawa.  Sistem kekerabatan  masyarakat  Jawa  berdasarkan  prinsip  keturunan  bilateral.  Pada  masyarakat berlaku  adat-adat  yang  menentukan  bahwa  dua  orang  tidak  boleh  saling  kawin  apabila mereka itu saudara sekandung; apabila mereka itu pancer lanang , yaitu anak dari dua orang saudara sekandung laki-laki; apabila mereka itu misan ;  dan akhirnya  apabila pihak laki-laki lebih muda menurut ibunya daripada pihak wanita. Ada macam-macam perkawinan lain yang dibolehkan,  yakni  “ ngarang  wulu ”  atau  “ wayuh ”.  Perkawinan ngalang  wulu adalah
12 Umar  Yunus,  dalam Manusia  dan  Kebudayaan  di  Indonesia ,  dengan  Editor:  Koentjaraningrat,  (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004), hlm. 284.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perkawinan  seorang  duda  dengan  wanita  salah  satu  adik  dari  almarhum  istrinya.  Adapun wayuh adalah suatu perkawinan lebih dari seorang istri. (poligami). 13
Dua  atau  tiga  hari  sebelum  upacara  pertemuan  kedua  pengantin,  diselenggarakan upacara asok-tu-kon .  Upacara  ini  adalah  suatu  tanda  penyerahan  harta kekayaan  pihak  laki- laki  kepada  pihak  wanita  secara  simbolis.  Harta  itu  berupa  sejumlah  uang,  bahan  pangan, perkakas  rumah  tangga,  ternak  sapi,  kerbau,  kuda,  dan  sebagainya  yang  diserahkan  kepada orang tua atau wali calon  pengantin wanita, disaksikan oleh kerabat-kerabatnya. Asok-tukon yang disebut juga “ srakah ” atau “ sasrahan ” itu merupakan tanda mas kawin.
Dalam bidang hukum pidana adat, dapat diberikan contoh-contoh sebagai berikut:
c. Dalam  perundang-undangan  Majapahit,  disebut-kan  bahwa:  barang  siapa  memegang wanita  yang  telah  bersuami,  supaya  dipotong  tangannya  oleh  raja  yang  berkuasa (Pasal 207). 14
d. Barangsiapa  menjamah  istri  orang  lain,  sudah  sejak  dulu  kala  dikenakan  denda  oleh raja yang berkuasa (Pasal 198). 15
3) Barangsiapa  meniduri  istri  orang  lain,  setelah  mengikutinya  sampai  di  rumah perempuan  itu  karena  berminat  kepadanya,  dikenakan  pidana  mati  oleh  raja  yang berkuasa (Pasal 199). 16
Menurut delik adat Bugis-Makassar, disebutkan: perbuatan persetubuhan antara  ayah dengan  anak  perempuan  tiri  sebagai  perbuatan  salimara  ( incest ),  serta  mengkualifikasi perbuatan  mereka  sebagai  delik/  kejahatan  adat.  Berdasarkan  keputusan  Gouverneur  van Celeben,  tanggal  19  Juni  1930,  terdakwa  pe-rempuan  diasingkan  ke  Maros,  sedangkan terdakwa  lelaki  diasingkan  ke  Bantaeng  (Putusan Inheemsche  Rechtbank  Gowa ,  22  Maret 1930, No. 3). 17
Delik adat masih ada, hidup dan diakui oleh ma-syarakat Bugis-Makassar. Pengakuan masyarakat  terhadap  aturan  adat  tercermin  sebagian  pada  keputusan  peradilan  yang memeriksa  dan  mengadili  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  harkat,  martabat  dan  kehor- matan  manusia  berdasarkan  pada  sistem  nilai  budaya  sosial  “siri”.  Nilai  budaya:  “siri” dijadikan sebagai dasar periringan hukuman terhadap delik adat di bidang kesusilaan seperti: salimara  ( incest ),  kawin  lari,  hukum  adat  telah  dijadikan  sebagai  rujukan  dalam  memutus perkara. 18
Reformasi  hukum  dan  keadilan  bukan  masalah  yang  sederhana.  Masalahnya  sangat luas  dan  kompleks.  Reformasi  bidang  hukum  tidak  hanya  berarti  reformasi  peraturan perundang-undangan,  tetapi  mencakup  reformasi  sistem  hukum  secara  keseluruhan,  yaitu reformasi materi/substansi hukum, struk-tur hukum dan budaya hukum. 19 Penegakan hukum dan  keadilan  merupakan  serangkaian  proses  yang  cukup  panjang  dan  melibatkan  berbagai komponen masyarakat.
Dalam  masyarakat  bagaimanapun  keadaannya,  baik  dalam  masyarakat  modern maupun  dalam  masyarakat  sederhana  (bersahaja),  yang  namanya  keadilan  dan  kepastian hukum  itu  tetap  merupakan  kebutuhan.  Karena  kebutuhan  akan  keadilan  dan  kepastian hukum  ada  dalam  masyarakat,  maka  masyarakat  itulah  yang  menciptakan  kaedahnya,  yang diakui secara kolektif. Dengan demikian ada rujukan untuk menentukan batas-batas hak dan batas-batas  kewajiban.  Masyarakat  berbuat  sesuai  dengan  keinginan  kaedah  yang  telah
13 Kodiran, dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia , Ibid . hlm. 329
14 Slamet Muljana, Perundang-undangan Majapahit (Jakarta: Bha-tara, 1967), hlm. 25.
15 Ibid, hlm. 149.
16 Ibid.
17 Ahmad Ubbe, dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya, Op. Cit , hlm. 133.
18 Ibid.
19 Barda  Nawawi  Arif, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebija-kan  Penanggulangan  Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 2.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
disepakati  itu.  Penyimpangan  terhadap  kesepakatan  itu  akan  mendapat  ganjaran  sesuai dengan ketentuan yang juga telah disepakati.
Rujukan  atau  pedoman  hidup  ini  berwujud  sebagai  suatu  kaedah  atau  norma  yang dapat berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum . Adanya norma-norma ini dapat dihubungkan dengan dua (2) aspek kehidupan manusia, yaitu norma yang berupa aspek hidup pribadi (norma agama dan norma kesusilaan) , dan norma berupa hidup antar pribadi (norma kesopanan dan norma hukum).
Antara  manusia,  masyarakat,  dan  kebudayaan  memperlihatkan  suatu  hubungan koneksitas,  dimana  dari  hubungan  itu  dapat  disimpulkan  masyarakat  (manusia)  yang melahirkan  kebudayaan  dan  di  masyarakatlah  kebudayaan  itu  hidup,  tumbuh,  dan berkembang  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  (manusia)  untuk  meningkatkan  mutu  hidup dan kehidupannya.
Sebagaimana  halnya  dengan  hukum,  kalau  orang  menanyakan  apa  kebudayaan  itu, maka  jawaban  atas  pertanyaan  itu  mengarah  pada  definisi  tentang  kebudayaan.  Kalau ditanyakan  lagi  apa  itu  pengertian.  Kalau  ditanyakan  lagi  pengertian  apa  yang  dirumuskan dalam konsep kebudayaan?
Terhadap  jawaban  ini  dapat  dikatakan,  sebagaimana  halnya  dengan  hukum  konsep kebudayaan mencakup pengertian yang  amat luas meliputi  seluruh pikiran, perasaan, karya, dan  hasil  karya  manusia  yang  dicetuskan  melalui  proses  belajar  (Koentjaraningrat,  dalam Alfian  (ed),  1985).  Kebudayaan  adalah  suatu  komponen  penting  dalam  kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu  cara  hidup  atau  dalam  bahasa  Inggrisnya  disebut ways  of  life. Cara  hidup  atau pandangan hidup itu meliputi cara berpikir, cara berencana, dan bertindak, disamping segala hasil  karya  nyata  yang  dianggap  berguna,  benar,  dan  dipatuhi  oleh  anggota-anggota masyarakat atas kesepakatan bersama.
Setiap  kebudayaan  dengan  sendirinya  memiliki  dan  menumbuhkan  nilai-nilai  yang mengarahkan  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat  bersangkutan.  Dengan  arahan sebagaimana kita lihat dalam Pasal 32 beserta penjelasannya, maka nilai-nilai masing-masing kebudayaan  tidak  dianggap  bisa  tetap  statis  tanpa  perubahan.  Malahan,  kebudayaan- kebudayaan  Nasional,  yaitu  kebudayaan  yang  relevansinya  meliputi  keseluruhan  bangsa. Maka  secara  implisit  hal  itu  dapat  diartikan,  bahwa  nilai-nilai  masing-masing  kebudayaan suku bangsa dan keturunan ras  di  daerah-daerah,  akhirnya mesti  berkembang menjadi  nilai- nilai yang relevan untuk bangsa Indonesia secara menyeluruh.
Hal itu bukan berarti bahwa kebudayaan-kebudayaan di daerah-daerah mesti berubah, dalam  arti  berganti  sifat  dan  sekalian  substansinya  sehingga  berubah  menjadi  Kebudayaan Nasional.  Sesuai  arahan  dalam  Pasal  32  UUD-1945  beserta  penjelasannya,  masing-masing kebudayaan  daerah  diharapkan  berkembang  dan  memperluas  diri  supaya  akhirnya  bersama- sama mengambil bagian dalam membentuk kebudayaan nasional. Dengan kata lain, masing- masing  orang,  terlepas  dari  kelahiran  daerahnya  atau  kebudayaan  aslinya,  akhirnya diharapkan menjadi orang Indonesia dan berbudaya Indonesia. 20
Ada kalanya, suatu komponen struktur dan substansi sangat baik atau dapat dikatakan modern,  dalam  kenyataannya  tidak  selalu  menghasilkan  output  penegakan  hukum  yang tinggi,  karena  kultur  masyarakat  tidak  mendukung  prosedur  formal  yang  telah  ditetapkan. Pada  hal  penegakan  hukum  akan  selalu  berinteraksi  dan  berinterelasi  dengan  lingkungan sosialnya.  Pelaksanaan  penegakan  hukum  akan  dapat  mencapai  tujuan  sebagaimana  telah ditentukan  melalui  fungsi  dari  bekerjanya  proses  dan  kekuatan-kekuatan  dalam  masyarakat, yaitu kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.
20 Haryati  Subadio,  1993, Kesinambungan  Nilai-Nilai  Budaya  Indonesia  Dalam  Era  Kebangkitan  Nasional  II dalam Mantra (Ed). Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa, Denpasar: Upada Sastra, hlm. 17.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pengaruh  di  luar  hukum  yang  menimbulkan  pluralisme  dalam  penegakan  hukum pidana telah dikaji oleh Joseph Goldstein. Ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu: Pertama, Total Enforcement , yang berarti ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana  yang  dirumuskan  oleh  hukum  pidana  substantif  ( substantif  law  of crime). Penegakan  hukum  pidana  secara  total  ini  tidak  mungkin  dilakukan,  sebab  para  penegak hukum  dibatasi  secara  ketat  oleh  hukum  acara  pidana  antara  lain  mencakup  aturan-aturan penangkapan,  penahanan,  dan  sebagainya.  Di  samping  itu,  mungkin  terjadi,  bahwa  hukum pidana  substantif  sendiri  memberikan  batasan-batasan  misalnya:  dibutuhkan  pengaduan dalam  delik  aduan.  Ruang  lingkup  yang  dibatasi  ini  disebut:  “ area  of  no  enforcement ”. Setelah  ruang  lingkup  penegakan  hukum  yang  bersifat  total  tersebut  dikurangi  “ area  of  no enforcement ”,  muncul  bentuk  penegakan  hukum  pidana  yang  disebut:  “ Full  Enforcement ”, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum  dapat  melakukan penegakan hukum  secara maksimal.  Menurut  Gold-stein,  harapan  itu  tidak  realistik  karena  adanya  keterbatasan- keterbatasan  dalam  bentuk  waktu,  personil,  dan  sebagainya,  yang  kesemuanya  itu mengakibatkan  keharusan  dilakukannya discretions .  Dan  yang  tersisa  adalah  “ Actual Enforcement ”. Penegakan hukum yang benar-benar dapat dilakukan, istilah yang dinamakan: “ Actual Enforcement ”.
Adanya  klasifikasi  penegakan  hukum  di  atas  karena  penegakan  hukum  tidak  akan dapat  berjalan  begitu  saja  hanya  dengan  mengandalkan  komponen  struktur  dan  substansi, karena  terdapat  asumsi  bahwa  peraturan  perundang-undangan  tidak  lengkap  mengatur tingkah  laku  manusia.  Yang  diatur  oleh  undang-undang  adalah  manusia  yang  mempunyai perbedaan dalam mentalitas, latar belakang budaya, pendidikan, dan sebagainya.
Perbedaan  persepsi  masyarakat  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  akan menimbulkan akibat bahwa penegakan hukumnya juga berbeda antara kelompok masyarakat tertentu  dan  kelompok  masya-rakat  lain.  Atau  dengan  kata  lain:  pluralisme  budaya  akan berakibat timbulnya pluralisme dalam penega-kan hukum.

## KESIMPULAN
Peranan Budaya Dan Kebudayaan Di Indonesia Dari Aspek Sosiologi Hukum bahwa dalam dunia pragmatis sedikit-dikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud didalam interaksi sosial, sedangkan pada lain pihak, pandangan itu bertolak dari: “pluralisme budaya”,  dan  mengkaji  bagaimana  hukum  itu  berperan  dan  menyesuaikan  diri  di  dalam kondisi  seperti  itu.  Ada  kalanya  tingkat  penegakan  hukum  pada  suatu  masyarakat  sangat tinggi  karena  didukung  oleh  kultur  masyarakat,  misalnya  melalui  partisipasi  masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerja sama  dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  usaha  penanggulangan  kejahatan,  meskipun komponen  struktur  dan  substansinya  tidak  begitu  baik  dan  bahkan  masyarakat  tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

## REFERENSI
Barda  Nawawi  Arif, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebija-kan  Penanggulangan Kejahatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) E.K.M.  Masinambow,  (ed), Hukum  dan  Kemajemukan  Budaya, (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2003)
Haryati  Subadio,  1993, Kesinambungan  Nilai-Nilai  Budaya  Indonesia  Dalam  Era Kebangkitan  Nasional  II dalam  Mantra  (Ed). Kebudayaan  dan Kepribadian  Bangsa,
Denpasar: Upada Sastra
Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 1986)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 1, Juni 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  (Malang:  Bayumedia, 2001) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan II, (Jakarta: Kencana, 2008) Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat , (Bandung: Angkasa, 1980) Slamet Muljana, Perundang-undangan Majapahit (Jakarta: Bha-tara, 1967) Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penega  kan  Hukum (Jakarta:  CV. Rajawali, 1983)
Umar  Yunus,  dalam Manusia  dan  Kebudayaan  di  Indonesia ,  dengan  Editor: Koentjaraningrat, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004)