Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## PERDAGANGAN PENGARUH ( TRADING IN INFLUENCE ) DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)
Anis Lailatul Fajriah 1 , Ni Ketut Sari Adnyani 2 , Made Sugi Hartono 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
Email: { nyomananis05@gmail.com, niktsariadnyani@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pengaturan  mengenai  perdagangan  pengaruh ditinjau  dari  perspektif United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  serta  kriminalisasi perdagangan  pengaruh  sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual  serta  pendekatan  kasus.  Sumber  bahan  hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  melalui  studi  dokumen.  Teknik  analisis  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa perdagangan  pengaruh  telah  diatur  dalam  UNCAC  namun  belum  diimplementasikan  ke  daam  hukum nasional walaupun Indonesia telah meratifikasi UNCAC ini sejak tahun 2006. Dalam perkembangannya, kasus mengenai perdagangan pengaruh terus bertambah dengan berbagai modus operandi yang beragam sebagaimana  ketiga  kasus  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Selama  ini,  upaya  menjerat  pelaku menggunakan pasal tentang suap yang mana sesungguhnya hanya terbatas pada pelaku yang merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil saja. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Indonesia ke depan, perlu kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi, dalam hal ini didorong melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kata kunci : perdagangan pengaruh, korupsi, kriminalisasi.

## ABSTRACT
This  study  aimed  to  examine  and  analyze  the  regulation  regarding  trading  in  influence  from  the perspective of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and the criminalization of trading  in  influence  as  a  criminal  act  of  corruption.  The  type  of  research  used  was  normative  legal research. The approach used in this research was legislation approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal materials used were primary legal materials, secondary legal materials, and  tertiary  legal  materials.  The  technique  of  collecting  legal  materials  used  was  through  document studies. Moreover, the legal material analysis technique used was a qualitative analysis technique. The results of this study indicated that trading in influence had been regulated in UNCAC but had not been implemented  into  national  law  even  though  Indonesia  had  ratified  this  UNCAC  since  2006.  In  the development,  cases  regarding  trading  in  influence  continued  to  grow  with  various  modus  operandi  as diverse as the three cases discussed in this study. So far, efforts to ensnare perpetrators had used articles on  bribery,  which  were  actually  only  limited  to  perpetrators  who  were  state  administrators  or  civil servants. Therefore, in the future of Indonesian criminal law, it was necessary to criminalize trading in influence as a criminal act of corruption, in this case it was encouraged through the revision of the Law on the Eradication of Corruption Crimes.
Keywords: Trading in Influence, Corruption, Criminalization.

## PENDAHULUAN
Ketentuan hukum pidana diklasifikasikan menjadi hukum  pidana umum dan hukum pidana khusus.  Ketentuan  hukum  pidana  umum dimaksudkan  berlaku  secara  umum  seperti termaktub  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).  Sedangkan,  ketentuan  hukum pidana khusus diartikan sebagai ketentuan hukum pidana  yang  mengatur  mengenai  kekhususan subyeknya  dan  perbuatan  yang  khusus  (Ichsan, 2018:xiii).
Perkembangan  hukum  senantiasa  juga mengikuti  perkembangan  manusia  dilihat  dari keadaan  dan  aspirasi  masyarakat  yang  ada. Penegakan hukum dilakukan untuk sebuah proses berfungsinya  norma  hukum  tersebut  dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  tak terkecuali  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi terjadi tidak saja  karena  pejabat  bermental  bobrok (bad people) ,  tetapi  juga  karena  sistem  pemerintahan yang  jelek (bad  system) (Setyawati,  2008:1). Praktek  korupsi  tidak  hanya  terjadi  di  negara berkembang  seperti  Indonesia,  namun  Amerika Serikat  yang  menjadi  bagian  negara  maju  pun terdapat  kasus  korupsinya.  Namun,  di  Amerika Serikat  korupsi  diberantas  dengan  sungguh- sungguh  oleh  para  penegak  hukum  disana. Berbeda dengan di Indonesia yang sejak era Orde Baru  sampai  era  Reformasi,  praktek  korupsi berkembang  semakin  subur  dengan  modus operandi  yang  semakin  beragam  (Renggong, 2016:59).
Indonesia sebagai negara yang berkembang yang telah mengalami banyak kasus korupsi  telah  melakukan  banyak  upaya  guna memberantas  kasus  korupsi  salah  satunya  yaitu merativikasi United Nationss Convention Against Corruption (UNCAC). Salah satu yang melatarbelakangi  konvensi  ini  adalah  prihatinnya negara-negara  di  dunia  atas  keseriusan  masalah dan  ancaman  yang  ditimbulkan  oleh  tindak pidana  korupsi  tehadap  stabilitas  dan  keamanan masyarakat  yang  merusak  lembaga-lembaga  dan nilai-nilai  demokratis,  nilai-nilai  etika,  dan keadilan  serta  mengacaukan  pembangunan  yang berkelanjutan  dan  penegakan  hukum  (Kristian dan Yopi, 2015:8).
Mochtar Lubis (dalam Semma, 2008:219) menggambarkan bahwa korupsi telah menimbulkan  kesengsaraan  struktur  birokratis  di setiap negara di dunia, yang mana perlahan pasti menggerumus semua sendi kehidupan kenegaraan
suatu  bangsa,  mulai  dari  ruang  sosial,  ekonomi, politik,  moral,  dan  sebagainya.  Selain  itu, Mochtar berasumsi, bahwa merajalelanya korupsi cenderung terjadi pada kondisi suatu bangsa yang sedang  berada  dalam  krisi  suasana  politik  yang tidak  pasti.  Beberapa  negara  yang  sedang berkecamuk  perang  politik  di  dalamnya  ataupun rezim  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  yang menerapkan  model  birokrasi  yang  kaku,  amat sangat  riskan  bagi  wabah  korupsi  untuk menancapkan kaki.
Dalam UNCAC, memperdagangkan pengaruh diatur dalam pasal 18 yang berbunyi:
Each  State  Party  shall  consider  adopting  such legislative  and  other  measures  as  may  be neceessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:
a) The  promise,  offering  or  giving  to  a  public official  or  any  other  person,  directly  or indirectly, of an undue advantage in order that the  public  official  or  the  person  abuse  his  or her real or supposed influence with a view to obtaining  from  an  administration  or  public authority  of  the  State  Party  an  undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;
b) The  solicitation  or  acceptance  by  a  public official  or  any  other  person,  directly  or indirectly,  of  an  undue  advantage  for  himself or herself or for another person in order that the  public  official  or  the  person  abuse  his  or her  realor  supposed  influence  with  a  view  to obtaining  from  an  administration  or  public authority  of  the  State  Party  an  undue advantage.
Dari  ketentuan  Pasal  18  tersebut,  maka  unsur- unsur  perbuatan  perdagangan  pengaruh  dapat dijelaskan  sebagai  berikut  (Sembiring,  dkk, 2020:64-65):
1. Frasa  “ Each  State  Party  shall  consider adopting... ” menggambarkan sifat non- mandatory offences dari ketentuan memperdagangkan  pengaruh.  Ini  berarti kriminalisasi  perbuatan  memperdagangkan pengaruh  bukan  menjadi  kewajiban  negara peserta  ratifikasi,  melainkan  diserahkan kepada masing-masing  negara  dengan melihat situasi masing-masing.
2. Frasa “...intensionally...” menggambarkan bentuk kesalahan dari ketentuan memperdagangkan pengaruh berupa
kesengajaan  yang  mengharuskan  adanya kehendak dan pengatahuan ( wilens en wetens ) dari pelaku.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
3. Frasa “The  promise,  offering  or  giving...” pada  huruf  a  merujuk  pada  bentuk  aktif  dari perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  yang pada  hakikatnya  merupakan  upaya  atau tawaran kepada seseorang agar menyalahgunakan  pengaruhnya.  Sedangkan frasa “the solicitation
or aceptance...” merupakan  bentuk  pasif  dari perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  yang berupa  penerimaan  tawaran  dari  seseorang untuk menyalahgunakan pengaruhnya.
4. Frasa “...real  or  supposed  influence...” mengandung  arti  bahwa  tidak  mutlak  harus ada  penyalahgunaan  pengaruh  yang  nyata namun  cukup  dengan  anggapan  bahwa perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan pengaruh.
5. Frasa “...public official or any other people...” menunjukkan  unsur  subjek  hukum  dari perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  tidak mensyaratkan  status  sebagai  pejabat  publik. Ini  artinya  pelaku  tidak  terbatas  hanya  pada pejabat publik tetapi juga mengikat bagi setiap orang.
6. Frasa “...undue  advantage...” merupakan imbalan  atas  perbuatan  memperdagangkan pengaruh  serta  tujuan  dari  perbuatan memperdagangkan  pengaruh.  Imbalan  dalam hal  ini  dapat  berupa  jabatan  atau  imbalan materil lainnya.
Melihat  dari  hasil  Konvensi  PBB  tentang melawan korupsi yang disahkan di Merida, kasus- kasus  mengenai  perdagangan  pengaruh  telah diketahui  keberadaannya  oleh  negara-negara  di dunia,  sehingga  dalam  Pasal  18  UNCAC  telah diatur  mengenai  tindak  pidana  perdagangan pengaruh  tersebut.  Pada  tanggal  19  September 2006,  Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi tersebut  melalui  UU  No.  7  tahun  2006  tentang Pengesahan The  United  Nationss  Convention Against  Corupption ,  2003  (cnbcindonesia.com, diakses 11 Maret 2021). Dalam konsideran huruf a  dan  c  UU  No.  7  Tahun  2006,  dijelaskan  dua alasan  Indonesia  meratifikasi  konvensi  tersebut, pertama ,  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena  transnasional  yang  memengaruhi seluruh  masyarakat  dan  perekonomian  sehingga penting  adanya  kerja  sama  internasional  untuk pencegahan  dan  pemberantasannya  termasuk pemulihan  dan  pengembalian  aset-aset  hasil tindak  pidana  korupsi; kedua, kerja  sama internasional dalam pencegahan dan
pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  perlu didukung  oleh  integritas,  akuntabilitas,  dan manajemen pemerintah yang baik.
Dengan  meratifikasi  konvensi  tersebut maka secara hukum Indonesia bertanggung jawab mengakomodir pasal-pasal yang termuat di dalam konvensi tersebut menjadi sebuah undang-undang yang  mengikat  sebagai  hukum  positif  di Indonesia.  Ratifikasi  tersebut  haruslah  dijadikan standar  bersama  dan  menjadi  acuan  untuk mengkualifikasi  jenis  kejahatan  serta  cara penanganan  kasus  korupsi,  salah  satunya  adalah perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  ( trading in influence ).
Perbuatan  perdagangan  pengaruh  yang belum diatur dalam hukum tindak pidana korupsi di Indonesia menimbulkan resiko yang besar bagi keberlanjutan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.  Memang  selama  ini  jika  pelaku perdagangan pengaruh dilakukan oleh penyelenggara  negara  atau  pegawai  negeri  dapat di  proses  dengan  tindak  pidana  suap  walaupun banyak  ahli  hukum  yang  tidak  membenarkan  hal tersebut.  Namun,  apabila  terdapat  korupsi  yang dilakukan  oleh  tokoh-tokoh  politik  yang  bukan pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  tidak bisa diproses dengan hukum. Karena nyaris tidak ada  pengaturannya  dalam  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  padahal hal  tersebut  harus  diprioritaskan  oleh  pemerintah untuk memberantas korupsi di sektor politik.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk  menulis  dalam  proposal  skripsi  dengan judul “Perdagangan  Pengaruh  ( Trading  in Influence )  Ditinjau  dari  Perspektif United Nations    Convention  Against  Corruption (UNCAC) ”
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana pengaturan perdagangan pengaruh  ditinjau  dari  perspektif United Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)?
2. Bagaimana  kriminalisasi  perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi?
Adapun  dalam  penelitian  ini  memiliki  dua tujuan,  yaitu  tujuan  umum  dan  tujuan  khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui pengaturan perdagangan  pengaruh  ditinjau  dari  perspektif United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC). Sedangkan untuk tujuan khusus, yaitu untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pengaturan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
mengenai  pengaturan  perdagangan  pengaruh ditinjau dari perspektif United Nations Convention  Against  Corruption (UNCAC)  dan Untuk  mengkaji  dan  menganalisis  urgensi kriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah sebuah cara atau langkah ilmiah untuk mendapatkan suatu data atau kebenenaran yang dilakukan secara sistematis  berdasarkan  logika  dan  fakta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  atau  pada  hakikatnya  mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dan menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang. Penelitian  hukum  normatif  juga  disebut sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian  terhadap  data  sekunder,  yang berupa  bahan  hukum.  Jenis  penelitian normatif  dalam  penelitian  ini,  yaitu  meneliti norma-norma  hukum  yang  berkaitan  dengan isu  hukum  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini yaitu  mengenai  norma  kosong  perdagangan pengaruh  ditinjau  dari  perspektif  UNCAC serta masalah kriminalisasi perbuatan perdagangan  pengaruh  dalam  tindak  pidana korupsi.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan tiga  jenis  pendekatan,  yakni  pendekatan peraturan perundang-undangan ( statutue approach ),  pendekatan  konsep  ( conseptual approach )  serta  pendekatan  kasus  ( case approach ).  Adapun  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah melalui  studi  kepustakaan.  Bahan  hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan  dilakukan  dengan  pemahaman dan  mengkaji  isinya  secara  mendalam  untuk selanjutnya ditemukan hasil dari permasalahan yang dikaji
tentang memperdagangkan  pengaruh  sebagai  tindak pidana korupsi di Indonesia.
Analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data
kualitatif,  yakni  analisis  data  dengan  cara menguraikan  data  secara  bermutu  dalam bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis, tidak  tumpang  tindih  dan  efektif,  sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman  hasil  analisis.  Analisis  kualitatif ini  dalam  penelitian  ini  yaitu  menganalisis data  yang  bersumber  dari  bahan  hukum berdasarkan  kepada  konsep,  teori,  peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat  pakar  atau  pandangan  peneliti sendiri  tentang  perdagangan  pengaruh  dalam tindak  pidana  korupsi  (Ishaq,  2017:69-70). Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam  penelitian  ini,  (Adnyani,  2015:  68-80). Metode  kualitatif  dengan  studi  pustaka  yang dianalisis  secara  deskriptif  (Adnyani,  2021  :  59). yaitu  memaparkan  hasil  analisis  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dianalisis secara kualitatif (Adnyani, 2014 :  35),  yang  dideskripsikan  karena  sesuai  dengan sifat  dari  masalah  serta  tujuan  yang  ingin diperoleh dari penelitiannya.
Penelitian  ini  merupakan  deskriptif  maka dalam memperoleh bahan hukum yang sebanyak- banyaknya  dilakukan  melalui  berbagai  teknik yang  disusun  secara  sitematis  untuk  mencari pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016 : 223)Setelah dilakukan penyajian bahan hukum  Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015: 68-80).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan
Perdagangan Pengaruh
Ditinjau  dari  Perspektif United  Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Lahirnya  sebuah  konvensi  internasional yang  menetapkan  tindak  pidana  tertentu  sebagai tindak  pidana  internasional  mengandung  makna dimulainya  perjuangan  untuk  menegakkan  hak dan  kewajiban  negara  peserta  konvnsi  atas  isi ketentuan  yang  dituangkan  di  dalam  konvensi internasional  tersebut  (Atmasasmita,  2003:51). Khususnya bagi Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC ke dalam UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan  United  Nation  Convention  Against Corruption (UNCAC).
Memperdagangkan pengaruh atau trading in  influence merupakan  janji  atau  hadiah  atau penerimaan  kepada  siapa  pun  baik  secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud agar orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya  kepada  pejabat  publik  agar
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
memperoleh  keuntungan  yang  tidak  semestinya dari  tindakan  pejabat  publik  untuk  kepentingan pihak ketiga.
Perdagangan  pengaruh  merupakan  bentuk trilateral relationship dalam korupsi. Setidaknya, kejahatan  tersebut  melibatkan  tiga  pihak,  yakni pihak yang berkepentingan, pihak yang berpengaruh,  dan  pihak  yang  dipengaruhi.
Indonesia Corruption Watch
(ICW) mengklasifikasikan perbuatan perdagangan pengaruh    ke  dalam  tiga  pola:  vertikal,  vertikal dengan  broker,  dan  horizontal.  Pola  vertikal, pihak  yang  berpengaruh  merupakan  pemilik kekuasaan sehingga memiliki kewenangan dalam pengambilan  kebijakan  untuk  kepentingan  orang tertentu atau kelompok tertentu. Bentuk seperti ini tidak masuk dalam kategori trilateral relationship karena  hanya  melibatkan  dua  pihak  yang  mana pihak yang berkepentingan langsung berhubungan  dengan  pihak  yang  memiliki kewenangan atau kekuasaan.
Pada  pola  vertikal  dengan  broker,  hubungan para  pihak  dalam  perbuatan  perdagangan pengaruh  disertai  broker.  Perantara  atau  broker menjadi  pihak  yang  memanfaatkan  pengaruh pejabat  publik.  Pola  vertikal  dengan  broker  juga tidak  memenuhi  unsur trilateral  relationship karena  pada  kenyataannya  perantara  atau  broker tidak  memiliki  pengaruh  apa  pun  dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kepentingan dari pihak lain. pada pola horizontal, bentuk  perbuatan  perdagangan  pengaruh  pada dasarnya  telah  memenuhi  unsur trilateral relationship. Pihak  yang  berkepentingan  dan pihak  yang  memiliki  pengaruh  menjadi  pihak yang  aktif,  sementara  pejabat  publik  merupakan pihak  yang  dipengaruhi,  artinya  pengambilan keputusan  oleh  pejabat  publik  didasari  atas pengaruh seseorang untuk kepentingan pihak lain. Artidjo Alkostar menyatakan bahwa pengaruh dapat  diartikan  sebagai  suatu  tekanan  yang diberikan  seseorang  untuk  memengaruhi  sikap seseorang  dalam  menentukan  pendapatnya,  baik tekanan  dalam  bentuk  kekuasaan  politik  maupun tekanan ekonomi. Dalam UNCAC, memperdagangkan  pengaruh  dapat  dihubungkan dengan  seseorang  yang  memiliki  pengaruh  tidak terbatas  pada  pejabat  publik  yang  memiliki kekuasaan secara langsung namun bisa siapa saja yang  memiliki  kapsitas  untuk  memengaruhi otoritas publik.
Pada  tahun  2013,  KPK  menangkap  Presiden Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  sekaligus anggota  DPR  RI  Luthfi  Hasan  Ishaq.  Luthfi
terbukti bersalah terkait kasus suap impor daging sapi.  Dalam  kasus  tersebut,  Luthfi  diduga melakukan perdagangan pengaruh terkait kekuasaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat  sekaligus  sebagai  Presiden  PKS.  Luthfi diduga  mengintervensi  Pejabat  Kementerian Pertanian  yang  waktu  itu  dipimpin  oleh  kader PKS,  Ir.  H.  Suswono,  M.M.A.  untuk  menyetujui penambahan  kuota  daging  impor  yang  diajukan oleh  PT.  Indoguna  Utama.  Maria  Elizabeth Guman  selaku  Direktur  PT.  Indoguna  Utama memberikan  uang  sejumlah  1,3  Miliar  kepada Luthfi melalui orang dekatnya, Ahmad Fathanah. Pemberian uang kepada Luthfi tersebut dianggap sebagai  timbal  balik  karena  telah  memengaruhi pimpinan  Kementan  yang  saat  itu  dipimpin  oleh kader PKS.
Kasus kedua terkait perdagangan pengaruh yaitu kasus Ketua DPD, Irman Gusman. Irman Gusman diduga memperdagangkan pengaruhnya  untuk  mempengaruhi  Bulog  agar menambah  kouta  impor  gula  ke  Sumatera  Barat melalui  perusahaan  gula,  CV  Semesta  Berjaya. Saat  ditangkap  dirumahnya,  Irman  sedang bersama pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto, dan isterinya, Memi, dengan bukti  uang  Rp  100  juta.  Secara  aspek  hukum, Irman  tidak  terbukti  melakukan  suap  karena sebagai  Penyelenggara  Negara  atau  Pegawai Negeri  yang  merupakan  subyek  tindak  pidana suap tidak bisa ditemukan dalam kasus Irman ini. Irman yang merupakan Ketua DPD saat itu tidak ada  hubungannya  mengenai  penentuan  kuota impor gula dalam kewenangannya sebagai Ketua DPD.
Kasus  ketiga  yakni  kasus  yang  menjerat anggota  Komisi  XI  DPR  RI,  Muchammad Romahurmuziy  (Rommy).  Dalam  kasus  ini kedudukan  Rommy  sebagai  anggota  Komisi  XI DPR RI serta Ketua Partai Persatuan Pembangunan  (PPP)  tidak  memiliki  kewenangan secara  langsung  dalam  pengangkatan  jabatan  di wilayah  Kementerian  Agama.  Sebagai  anggota DPR  RI  pada  Komisi  XI,  Rommy  membidangi bagian  keuangan,  perbankan,  dan  bidang financial, yang mana tidak memiliki kewenangan untuk seleksi jabatan dalam Kementerian Agama sehingga  seharusnya  tidak  dikenakan  pasal  suap. Kasus ini sangat mirip dengan kedua kasus yang telah  dibahas  sebelumnya,  yang  mana  Rommy sebagai  Ketua  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP) memengaruhi kadernya partainya, Lukman Hakim  yang  saat  itu  menjabat  sebagai  Menteri Agama  yang  memiliki  kewenangan  dalam
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
pengangkatan  dan  pemberhentian  di  lingkungan Kementerian  Agama  untuk  kepentingan  HS  dan MW.
Berdasarkan  fakta  tersebut,  menerapkan pasal  suap  dalam  ketiga  kasus  tersebut  tidaklah tepat.  Namun,  tidak  berarti  dapat  meniadakan unsur  pidana  terhadap  perbuatan  ketiga  pelaku yang  terbukti  menerima  sebuah fee. Melihat  hal tersebut,  implementasi  aturan  memperdagangkan pengaruh  penting  untuk  segera  dilakukan  agar tidak  ada  kesalahan  dalam  penerapan  kasus korupsi.
Dari  penjelasan  tersebut,  dapat  dilihat hubungan para pihak dalam ketiga kasus tersebut sesungguhnya  termasuk  kategori  perbuatan memperdagangkan pengaruh dengan pola horizontal.  Dilihat  dari  beberapa  kasus  tersebut, memang  para  pelaku  masih  bisa  diproses  secara hukum  dan  dikenakan  pidana,  lalu  kenapa ketentuan  memperdagangkan  pengaruh  tetap menjadi  penting  untuk  diupayakan.  Berkaitan dengan hal tersebut, apabila para terdakwa bukan merupakan  seorang  penyelenggara  negara,  tentu kasus tersebut tidak dapat diproses secara hukum, padahal  kasus-kasus  demikian  terus  terjadi dengan modus yang berbeda-beda.
Pasal  18  UNCAC  secara  gamblang menyatakan  bahwa  Setiap  Negara  Pihak  dapat mempertimbangkan  untuk  mengambil  tindakan- tindakan  legislatif  dan  lainnya  yang  dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan  dengan  sengaja  (a)  Janji,  penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain  siapa  pun,  secara  langsung  atau  tidak langsung  manfaat  yang  tidak  semestinya  agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan  pengaruhnya  yang  nyata  atau yang  dianggap  ada  dengan  maksud  memperoleh dari otoritas administrasi atau publik dari Negara Pihak suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan  penghasut  yang  sebenarnya  dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapapun. (b)  Permintaan  atau  penerimaan  oleh  pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau  tidak  langsung,  manfaat  yang  tidak semestinya  untuk  dirinya  atau  untuk  orang  lain agar  pejabat  publik  atau  orang  tersebut menyalahgunakan  pengaruhnya  yang  nyata  atau yang  diangap  ada  dengan  maksud  memperoleh dari otoritas administrasi atau publik dari Negara Pihak, suatu manfaat yang tidak semestinya.
Terdapat beberapa catatan dalam Pasal 18 UNCAC,  pertama; adanya  kata-kata  “...  dapat mempertimbangkan  ...”  menunjukkan  bahwa
tindak  yang  dikriminalisasi  sebagai trading  in influence bersifat non-mandatory  offences. Kedua,  Pasal  18  UNCAC  mengklasifikasikan trading  in  influence menjadi  dua  bagian,  yakni active  trading  in  influence sebagaimana  terdapat dalam Pasal 18a dan passive trading in influence yang terdapat dalam Pasal 18b. Active trading in influence berarti  memberikan  tawaran  untuk memperdagangkan pengaruhnya, sedangkan passive  trading  in  influence berarti  menerima tawaran  untuk  memperdagangkan  pengaruhnya. Ketiga,bentuk  kesalahan  dalam  pasal  tersebut adalah  kesengajaan  yang  berarti  menghendaki adanya  pengetahuan  dan  kehendak (weten  en wilen) dari  pelaku.  Bahkan,  kalau  ditelaah  lebih detail  adanya  kata-kata  “...  dengan  maksud  ...” dalam  pasal  tersebut  telah  membatasi  corak kesengajaannya  adalah  kesengajaan  sebagai maksud.
Keempat,  bentuk  kesengajaan  dengan corak kesengajaan sebagai maksud pada dasarnya tidak  mudah  untuk  dibuktikan.  Akan  tetapi, kesulitan  untuk  membuktikan  corak  kesengajaan sebagai maksud tersebut diimbangi dengan wujud penyalahgunaan  pengaruh  yang  sangat  mudah dibuktikan.  Hal  ini  tersirat  dalam  kata-kata,  “... yang  nyata  atau  yang  dianggap  ada  ...”.  Artinya, untuk  membuktikan  adanya  penyalahgunaan pengaruh,  tidak  mesti  ada  penyalahgunaan pengaruh  secara  nyata,  tetapi  cukup  berdasarkan suatu  angapan  bahwa  perbuatan  tersebut  adalah penyalahgunaan pengaruh. Kelima, untuk membuktikan  corak  kesengajaan  sebagai  maksud seperti  yang  terdapat  dalam  rumusan  pasal  itu biasanya  dengan  menggunakan  teori  kesengajaan yang  diobyektikan  sehingga  orang  tersebut dianggap memperdagangkan pengaruh. Kesengajaan  yang  diobyektikan  sebenarnya bukanlah jenis kesengajaan, melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan.
Keenam,  subyek  hukum  yang  dapat dipidana  dari  pasal  tersebut  tidak  hanya  pejabat publik,  tetapi  juga  setiap  orang,  baik  yang mempunyai  hubungan  dengan  pejabat  publik tersebut  maupun  tidak.  Dapatlah  dikatakan rumusan pasal tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Tidak hanya pelaku yang  memperdagangkan  pengaruh  terhadap pejabat  publik,  tetapi  juga  perantara  dalam perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tegasnya,  rumusan  pasal  tersebut  mengandung teori  penyertaan  yang  ekstensif.  Selain  itu,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
apabila melihat penerapan Pasal 12 huruf (a) UU PTPK  pada  kasus  lainnya,  maka  terlihat perbedaan  yang  sangat  jelas  perihal  kedudukan pelaku  yang  merupakan  pemilik  kebijakan  dan kewenangan.
2. Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh

## Sebagai Tindak Korupsi
Kasus  korupsi  terutama  dalam  lingkup penyelewengan  kekuasaan  dan  suap  telah mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Hal  ini  mengakibatkan  masyarakat  mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dari para pejabat  tanpa  harus  membayar  pada  pejabat- pejabat  tersebut.  Bercermin  pada  hal  tersebut, pertimbangan mengenai perumusan tindak pidana korupsi  dirasa  sangat  diperlukan.  Korupsi  tidak hanya  telah  merugikan  keuangan  negara  dan menghambat pembangunan nasional, namun juga telah  melanggar  hak-hak  sosial  dan  ekonomi masyarakat secara luas.
Syarat mutlak kriminalisasi yaitu dilakukan  dengan  memperhatikan  undang- undang.  Kriminalisasi  tidak  dapat  diterapkam apabila  tanpa  adanya  undang-undang,  karena setiap  akibat  dapat  ditentukan  apa  penyebabnya dan  masing-masing  sebab  memilki  pengaruh terhadap  terjadinya  suatu  akibat,  hal  ini merupakan konsekuensi berlakunya asas legalitas di dalam hukum pidana dimana maksud dari asas legalitas  adalah  tidak  ada  tindak  pidana  jika perbuatan  tersebut  tidak  diatur  di  dalam  undang- undang (gresnews.com, akses pada 21 Juli 2021). Pemerintah  dan  pembuat  undang-undang (legislatif)  tentunya  memiliki  tujuan  dalam merevisi  atau  mengganti  legislasi  tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang  dalam  pemberantasan  korupsi  agar dapat  menjangkau  berbagai  modus  operandi tindak  pidana  korupsi  dan  meminimalisir  celah- celah  hukum  yang  dapat  dijadikan  alasan  bagi para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  untuk  dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum (Chaerudin, dkk, 2009: 5).
Tahap  formulasi  atau  penetapan  suatu perbuatan  sebagai  tindak  pidana  disebut  dengan istilah  kriminalisasi  (Effendi,  2014:  93). Kriminalisasi terhadap perbuatan memperdagangkan  pengaruh  dapat  diterapkan melalui  revisi  beberapa  aturan  pidana  nasional, diantaranya:  Rancangan  Undang-Undang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP). Keberadaan  pasal  tentang  memperdagangkan pengaruh  sebenarnya  telah  diupayakan  yaitu melalui  penyusunan  dalam  RUU  KUHP.
Pengaturan  memperdagangakan  pengaruh  dapat ditemui  pada  Bab  XXXII  konsep  KUHP  yang berjudul  Tindak  Pidana  Korupsi,  tepatnya  Pasal 691.
Wacana  ini  tentu  menjadi  sesuatu  yang positif bagi pembaharuan hukum pidana nasional. Akan  tetapi  apabila  dilihat  secara  subtansi  dan politik, pengaturan dalam RUU KUPH ini masih terdapat  beberapa  kelemahan  (ICW,  2014:  42), yaitu:
a. Ketentuan perdagangan pengaruh dalam pasal 691 ayat (1) dan (2) RUU KUHP lebih cenderung menunjukkan pola bilateral realtionship dalam  korupsi. Hal  ini  ditunjukkan  bahwa  para  pelaku  perdagangan pengaruh  yang  dapat  dIjerat  hanya  pemberi yakni  Pasal  691  ayat  (1),  dan  penerima sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  691 ayat (2). Padahal dalam ketentuan perdagangan pengaruh khususnya yang dimuat dalam  CoE  menunjukkan trading  in  influence sebagai  bentuk trilateral  relationship .  Jika Pasal 691 ayat (1) dan (2) diaplikasikan, maka belum  bisa  menjerat  posisi  para  calo  atau broker.
b. Upaya  revisi  KUHP  sudah  sangat  lama dilakukan.  Meskipun  rezim  demi  rezim berganti,  namun  prosesnya  tidak  pernah tuntas. Hal ini menjadi kendala tersendiri jika memasukkan  perdagangan  pengaruh  dalam RUU  KUHP  yang  tidak  kunjung  mendapat kepastian  kapan  selesainya.  Hal  ini  tentu  saja beresiko  jika  dikaitkan  dengan  maraknya perdagangan  pengaruh  yang  dilakukan  oleh lingkaran-lingkaran kekuasaan.
Jika  melihat  hal  tersebut,  RUU  KUHP tidak dapat diprediksi kapan akan berlaku sebagai hukum positif padahal kebutuhan akan penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  perdagangan pengaruh  ini  sangat  urgen.  Sehingga  diperlukan alternatif  lain  yaitu  melalui  revisi  UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Upaya kedua  dalam  mengkriminalisasi  perdagangan pengaruh yaitu dengan merevisi UU Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (RUU PTPK). perundang-undangan. Dalam RUU PTPK tersebut  dimasukkan  istilah  Pejabat  Publik  yang mana mengadopsi istilah dari ketentuan UNCAC. Istilah  Pejabat  Publik  penulis  rasa  lebih  tepat digunakan  karena  memilki  arti  lebih  luas  tidak hanya dibatasi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pengertian Pejabat Publik dalam RUU PTPK tersebut menyesuaikan dengan pengertian Pejabat Publik dalam UNCAC.

## Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Adapun  dari  penjelasan  tersebut,  dalam kajian  ini  menawarkan  dua  ketegori  dalam perbuatan  memperdagangkan  pengaruh  yang dapat  dirumuskan  dalam  revisi  UU  PTPK. Pertama,  “setiap  orang  yang  memberikan  janji atau  penawaran  atau  pemberian  sesuatu  apa  pun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsungg  maupun  tidak  langsung  agar  pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya  yang  nyata  atau  dianggap  ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut  atau  siapun  pun”.  Kedua,  “  setiap  orang yang  menerima  janji  atau  penawaran  atau pemberian sesuatu apa pun, baik secara langsung maupun  tidak  langsung,  manfaat  yang  tidak semestinya  untuk  dirinya  atau  untuk  orang  lain agar  pejabat  publik  atau  orang  tersebut menyalahgunakan  pengaruhnya  yang  nyata  atau yang  dianggap  ada  dengan  maksud  memperoleh sesuatu  dari  otoritas  administrasi  atau  publik  untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun”.
Pembuktian terbalik juga perlukan dalam ketentuan  perdagangan  pengaruh  sebagaimana yang  telah  diterapkan  dalam  Pasal  12  huruf  B tentang gratifikasi. Apabila diterapkan pembuktian terbalik, maka ketika kekurangan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya perdagangan  pengaruh  dan  telah  ditemukan secara  nyata  pelaku  telah  menerima  sesuatu pemberian  baik  materiil  maupun  imateril (manfaat  yang  tidak  semestinya),    maka  pelaku wajib  membuktikan  bahwa  penerimaan  tersebut merupakan  penerimaan  yang  sah  tanpa  ada hubungan  dengan  pengaruhnya.  Sebaliknya, ketika  pelaku  tidak  dapat  membuktikan  bahwa penerimaan tersebut berdasarkan alasan yang sah, maka  dapat  digunakan  untuk  memperkuat pembuktian  bahwa  penerimaan  pelaku  adalah karena  ia  telah  menyalahgunakan  pengaruhnya. Darwan Prinst berpendapat (dalam Hartanto, dkk, 2020:  17)  bahwa  mengenai  pembuktian  terbalik dalam  UU  No.  20  Tahun  2001  dilahirkan  suatu sistem  pembuktian  terbalik  yang  khusus diberlakukan  untuk  tindak  pidana  korupsi. Sebagai  negara  yang  telah  meratifikasi  UNCAC, wajar jika memasukkan sistem beban pembuktian terbalik  yang  dalam  Pasal  31  angka    UNCAC menyarankan negara peserta untuk menggunakan sistem  beban  pembuktian  terbalik  terhadap  harta kekayaan  orang  yang  diduga  diperolehnya  dari hasil tindak pidana (Chazawi, 2017: 371).
SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  bab sebelumnya  yang  sekaligus  menjawab  atas permasalahan  yang  telah  dikemukakan,  maka didapatkan simpulan sebagai berikut:
Pengaturan mengenai perdagangan pengaruh  memang  belum  diatur  dalam  hukum pidana  Indonesia,  namun  telah  diatur  dalam konvensi  yang  telah  diratifikasi  oleh  Indonesia melalui  UU  No.  7  Tahun  2006  tentang Pengesahan United  Nations  Convention  Against Corruption ,  2003.  Dalam  perkembangannya, praktik  perdagangan  pengaruh  dapat  ditemukan melalui  kasus  kuota  impor  daging  sapi,  kasus alokasi pembelian gula impor serta kasus jual beli jabatan  di  wilayah  Kemenerian  Agama.  Kasus- kasus  tersebut  tidak  bisa  dijerat  dengan  pasal perdagangan  pengaruh  karena  belum  ada pengaturannya  dalam  hukum  pidana nasional. Selain dari  sifat  pelaksanaan  mengenai  perdagangan  pengaruh dalam  UNCAC  ini  yang  bersifat non  mandatory offences, juga  penegak  hukum  kesulitan  dalam mengidentifikasi  perbuatan  tersebut.  Sebagai bentuk trilateral relationship, pelaku perdagangan  pengaruh  sulit  diidentifikasi  karena pihak  yang  berkepentingan  dan  pihak  yang berbuat  tidak  berhubungan  langsung,  melainkan memanfaatkan  pengaruh  pihak  lain  agar memengaruhi  otoritas  publik  dalam  mengambil kebijakan. Belum ditranformasikannya perdagangan  pengaruh  ke  dalam  UU  Tindak Pidana  Korupsi  mengakibatkan  kasus-kasus tersebut diproses menggunakan pasal suap karena kebetulan  pelaku  adalah  penyelenggara  negara. Namun  kenyataannya,  perdagangan  pengaruh banyak  dilakukan  oleh  tokoh-tokoh  politik  yang bukan  penyelenggra  negara  tetapi  memiliki pengaruh  besar  terhadap  pejabat  pemerintahan. Kriminalisasi  terhadap  perdagangan  pengaruh sangat diperlukan untuk kemajuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasal mengenai perdagangan pengaruh sebenarnya sudah dimasukkan  dalam  RUU  KUHP.  Namun  melihat perkembangannya,  waktu  pengesahan  RUU KUHP  tidaklah  pasti  walaupun  telah  melewati beberapa  rezim.  Alternatif  selanjutnya  yaitu melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi. Usulan pasal mengenai perdagangan pengaruh disesuaikan  dengan  unsur-unsur  yang  terdapat dalam UNCAC agar saat berlaku tidak ditemukan lagi  keraguan  dalam  pembuktian  tindak  pidana perdagangan pengaruh ini.

## SARAN
Modus  operandi  pelaku  korupsi  terus mengalami  perkembangan  yang  mana  pelaku korupsi  sering  kali  muncul  bukan  dari penyelenggara  negara  ataupun  pegawai  negeri yang menyalahgunakan pengaruhnya. Oleh sebab itu,  perbuatan  perdagangan  pengaruh  seharusnya sudah  dikriminalisasi  menjadi  tindak  pidana korupsi  dalam  hukum  pidana  nasional.  Sehingga apabila  ada  pelaku  perdagangan  pengaruh  yang bukan  dari  kalangan  penyelenggara  negara maupun  pegawai  negeri  dapat  diproses  secara hukum.
Rumusan  pasal  perdagangan  pengaruh  yang akan mendatang adalah:
USULAN PASAL

## MEMPERDAGANGKAN PENGARUH
(1) Diancam karena memperdagangkan pengaruh  dengan  pidana  penjara  paling singkat xxx tahun, paling lama xxx tahun dan denda  paling  sedikit  Rp.  xxxxx,  paling banyak Rp. xxxxx, setiap orang yang:
a) memberikan  janji  atau  penawaran  atau pemberian  sesuatu  apa  pun  kepada pejabat  publik  atau  orang  lain,  baik secara langsungg maupun tidak langsung agar  pejabat  publik  atau  orang  lain tersebut  menyalahgunakan  pengaruhnya yang  nyata  atau  dianggap  ada  dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan  orang  tersebut  atau  siapun pun.
b) menerima  janji  atau  penawaran  atau pemberian  sesuatu  apa  pun,  baik  secara langsung maupun tidak langsung,
manfaat  yang  tidak  semestinya  untuk dirinya  atau  untuk  orang  lain  agar pejabat  publik  atau  orang  tersebut menyalahgunakan  pengaruhnya  yang nyata  atau  yang  dianggap  ada  dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Kristian, Yopi Gunawan. 2015. Tindak   Pidana Korupsi (Kajian terhadap
Harmonisasi
antara Hukum Nasional
dan  The  United
Nation Convention Againts Corruption (UNCAC)). Bandung: Refika Aditama.
Huda,  Chairul.  2008. Dari  ‘Tiada  Pidana Tanpa  Kesalahan’  Menuju  Kepada ‘Tiada  Pertanggungjawaban  Pidana Tanpa Kesalahan’ (Tinjauan Kritis terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban
Pidana). Jakarta: Kencana. Semma,  Mansyur.  2008. Negara  dan  Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis atas  Negara,
Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik). Jakarta: Yayasan Obor   Indonesia. Monahara, Brigita P. 2017. Dagang Pengaruh  (Trading  In  Influence)  di
Indonesia .  Depok:  PT  Rajagrafindo Persada.
Prasetyo,  Teguh.  2019. Kriminalisasi  dalam Hukum Pidana . Bandung: Nusa  media. Ichsan, Muhammad. 2018. Mengenal   Trading In Influence (Potensi sebagai   suatu   Tindak Pidana Korupsi). Surabaya:  CV  Garuda
Mas Sejahtera. Effendi,  Erdianto.  2014. Hukum  Pidana Indonesia - Suatu Pengantar.
Bandung: PT Refika Aditama. Atmasasmita, Romli. 2003. Pengantar   Hukum Pidana Internasional. Bandung: PT Refika Aditama. Chazawi, Adami. 2017.
Hukum Pidana
Indonesia  (Edisi  Revisi). Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada. Waluyo,  Bambang.  2016. Pemeberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (Strategi  dan Optimalisasi). Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
Adnyani,  N.  K.  S.  (2014).  Correlation  Analysis Between  The  Improvement  Tax  With Tourism  Development  In  The  Lovina Singaraja  Area  (Case  Study  In  The
Buleleng
District).
International
Journal  of  Business,  Economics  and Law , 4 (2).
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  “Peranan  Ibu  Rumah
Tangga Dalam Perlindungan Konsumen.” Jurnal Komunikasi Hukum, Volume1,  No.  1  (Pebruari 2015): 68-80.
Adnyani,  N.  K.  S.  (2016,  November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Terhadap  Kerajinan  Tradisional  Tenun Gringsing  Khas  Tenganan.  In Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1). Adnyani,  N.  K.  S.,  Purnamawati,  I.  G.  A.,  & Sutrisno,  L.  B.  (2017,  November). Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan  Ata  Sebagai  Produk  Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten Karangasem.  In seminar  Nasional
Pengabdian  Kepada  Masyarakat (Vol. 2, pp. 212-216).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Prohibition  of Violations  of  Heavy  Human  Rights. International  Journal  of  Social  Science and Business , 5 (1).
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Penguatan
Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. Target:  Jurnal  Manajemen Bisnis , 3 (1), 59-66.
Sembiring,  Imentari  Siin,  Elly  Sudarti,  dan
Andi Najemi. (2020). Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi.  Jurnal HukumVol. 3 No. 1. Rohcahyanto, Fitroh. (2018). Memperdagangakan Pengaruh   (Tradin In Influence)   Sebagai Tindak  Pidana  Korupsi. Disertasi. Perpustakaan Universitas Airlangga. Indonesia Corruption  Watch .  (2014).  Kajian Implementasi Aturan Trading in
Influence dalam  Hukum  Nasional, Jakarta.