## KETAHANAN PANGAN
Heri Suharyanto *

## Abstrak
Terjadinya  kerawanan  pangan,  disebabkan  oleh  tidak  tercapainya  target ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan bagi masyarakat.  Hal ini menjadi paradox, mengingat Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur.  Pembangunan ketahanan  pangan  adalah  mencapai  ketahanan  dalam  bidang  pangan  dalam kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi  setiap  individu/rumah  tangga  dari  produksi pangan  nasional,  yang tercermin dari tersedianya pangan  yang cukup, jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.
Kata kunci : ketahanan pangan, ketersediaan pangan, distribusi  pangan .
Definisi  dan  paradigma  ketahanan  pangan  terus  mengalami  perkembangan sejak adanya Conference of Food and Agriculture tahum 1943 yang mencanangkan konsep secure , adequate  and  suitable  supply  of  food  for  everyone ”.  Definisi ketahanan  pangan  sangat  bervariasi,  namun  umumnya  mengacu  definisi  dari  Bank Dunia  (1986)  dan  Maxwell  dan  Frankenberger  (1992)  yakni  “akses  semua  orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat ( secure access at all times to sufficient  food  for  a  healthy  life ).  Studi  pustaka  yang  dilakukan  oleh  IFPRI  (1999) diperkirakan  terdapat  200  definisi  dan  450  indikator  tentang  ketahanan  pangan (Weingärtner,  2000).  Berikut  disajikan  beberapa  definisi  ketahanan  yang  sering diacu.
Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 menyatakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.  Sementara USAID (1992) menyatakan kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses  secara  fisik  dan  ekonomi  untuk  memperoleh  kebutuhan  konsumsinya  untuk hidup  sehat  dan  produktif.  Sedangkan  FAO  (1997)  menyatakan  situasi  dimana semua  rumah  tangga  mempunyai  akses  baik  fisik  maupun  ekonomi  untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
FIVIMS  (2005)  menyatakan  kondisi  ketika  semua  orang  pada  segala  waktu secara fisik, social dan ekonomi memiliki akses pada pangan  yang cukup, aman dan
bergizi  untuk  pemenuhan  kebutuhan  konsumsi  dan  sesuai  dengan  seleranya  ( food preferences )  demi  kehidupan  yang  aktif  dan  sehat.    Adapun  Mercy  Corps  (2007) menyatakan  keadaan  ketika  semua  orang  pada  setiap  saat  mempunyai  akses  fisik, sosial,  dan  ekonomi  terhadap  terhadap  kecukupan  pangan,  aman  dan  bergizi  untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat.
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  ketahanan pangan  memiliki  lima  unsur  yang  harus  dipenuhi:  (i)  Berorientasi  pada  rumah tangga  dan  individu;  (ii)  Dimensi  waktu  setiap  saat  pangan  tersedia  dan  dapat diakses; (iii) Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial; (iv) Berorientasi pada pemenuhan gizi;  dan (v) Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif (Nuhfil Hanani AR, 2008).

## Sistem Ketahanan Pangan
Sistem  ketahanan  pangan  di  Indonesia  secara  komprehensif  meliputi  empat sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh  penduduk,  (ii)  distribusi  pangan  yang  lancar  dan  merata,  (iii)  konsumsi pangan setiap individu  yang memenuhi kecukupan gizi seimbang,  yang berdampak pada  (iv)  status  gizi  masyarakat.  Dengan  demikian,  sistem  ketahanan  pangan  dan gizi  tidak  hanya  menyangkut  soal  produksi,  distribusi,  dan  penyediaan  pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses  pangan di  tingkat  rumah tangga dan individu serta status  gizi  anggota rumah tangga,  terutama  anak  dan  ibu  hamil  dari  rumah  tangga  miskin.  Meskipun  secara konseptual  pengertian  ketahanan  pangan  meliputi  aspek  mikro,  namun  dalam pelaksanaan  sehari-hari  masih  sering  ditekankan  pada  aspek  makro  yaitu ketersediaan pangan. Agar aspek mikro tidak terabaikan, maka dalam dokumen ini digunakan istilah ketahanan pangan dan gizi.
Konsep  ketahanan  pangan  yang  sempit  meninjau  sistem  ketahanan  pangan dari  aspek  masukan  yaitu  produksi  dan  penyediaan  pangan.  Seperti  banyak diketahui, baik secara nasional maupun global, ketersediaan pangan yang melimpah melebihi  kebutuhan  pangan  penduduk  tidak  menjamin  bahwa  seluruh  penduduk terbebas  dari  kelaparan  dan  gizi  kurang.  Konsep  ketahanan  pangan  yang  luas
* Dosen UPM Soshum
bertolak  pada  tujuan  akhir  dari  ketahanan  pangan  yaitu  tingkat  kesejahteraan manusia.  Oleh  karena  itu,  sasaran  pertama Millenium  Development  Goals (MGDs) bukanlah  tercapainya  produksi  atau  penyediaan  pangan,  tetapi  menurunkan kemiskinan  dan  kelaparan  sebagai  indikator  kesejahteraan  masyarakat.  MDGs menggunakan pendekatan dampak bukan masukan.

## Swasembada Pangan versus Ketahanan Pangan
Pada  level  nasional  pengertian  ketahanan  pangan  telah  menjadi  perdebatan selama  tahun  1970  sampai  tahun  1980an.  Ketahanan  pangan  nasional  tidak mensyaratkan  untuk  melakukan  swasembada  produksi  pangan  karena  tergantung pada  sumberdaya  yang  dimiliki.  Suatu  negara  bisa  menghasilkan  dan  mengekspor komoditas  pertanian  yang  bernilai  ekonomi  tinggi  dan  barang-barang  industri, kemudian  membeli  komoditas  pangan  di  pasar  internasional.  Sebaliknya,  negara yang melakukan swasembada produksi pangan pada level nasional, namun dijumpai masyarakatnya yang rawan pangan karena ada hambatan akses dan distribusi pangan Stevens et al (2000).
Lassa  (2006)  dengan  mengadopsi  Stevens  et  al  (2000),  telah  memberikan ilustrasi  yang  sangat  baik  mengenai  negara-negara  yang  melakukan  swasembada pangan  dengan  kondisi  ketahanan  pangannya  (Tabel  1).  Negara-negara  kategori  A (USA,  Canada,  Australia,  Brunei)  memiliki  kapasitas  pangan  yang  paling  kuat karena  memiliki  kondisi  pangan  ideal  di  mana  mereka  mampu  berswasembada pangan  tetapi  sekaligus  juga  memiliki  ketahanan  pangan  yang  kuat.  Sedangkan Negara  C  seperti  Singapura,  Norwegia  dan  Jepang,  mereka  sama  sekali  tidak swasembada pangan tetapi memiliki fondasi ketahanan pangan yang jauh lebih kuat dari Negara-negara kategori B seperti Indonesia, Filipina dan Myanmar.
Tabel 1. Swasembada Pangan dengan Ketidak tahanan Pangan
Tahan pangan Tidak tahan pangan Swasembada Pangan A B Contoh: USA, Kanada, Australia, Brunei, etc. Contoh: Myanmar, Indonesia, Filipina Tidak Swasembada Pangan C D Contoh: Norwegia, Jepang, Singapura, etc. Contoh: Malawi, Eritrea, Kenya, Kongo, East Timor. Sumber : Lassa (2006)
Keterbatasan  konsep  swasembada  pangan  ini  terjadi  di  Afrika  pada pertengahan  tahun  1980  dimana  fokus  peningkatan  produksi  untuk  mencapai swasembada  justru  menimbulkan  adanya  krisis  pangan  pada  masyarakat.  Sehingga jelas bahwa ketersediaan pangan pada level nasional tidak secara otomatis menjamin ketahanan  pangan  pada  level  individu  dan  rumah  tangga  (Borton  and  Shoham, 1991).
Stevens  et  al  (2000,  dalam  Lassa,  2006)  memberikan  ilustrasi  yang membedakan  secara  tegas  antara  swasembada  pangan  dengan  ketahanan  pangan Bostwana, sebagai  misal,  sebagai  Negara dengan pendapatan perkapita sedang tapi mengalami  defisit  pangan  yang  kronis  karena  minimnya  lahan  pertanian.  Strategi ketahanan pangan nasionalnya adalah swasembada tetapi akhirnya lebih berorientasi pada self-reliance .  yang  mana  secara  formal  mengesahkan  kontribusi  yang  hakiki dari  pangan  import  terhadap  ketahanan  pangan  nasional.  Thompson  dan  Cowan (2000  dalam  Lassa,  2006)  mencatat  perubahan  kebijakan  dan  pendefinisian  formal ketahanan  pangan  dalam  kaitannya  dengan  globalisasi  perdangan  yang  terjadi  di beberapa  Negara.  Contohnya,  Malaysia  mendefinisikan  ulang  ketahahanan pangannya  sebagai  swasembada  60%  pangan  nasional.  Sisanya,  40%  didapatkan dari import  pangan. Malaysia kini memiliki tingkat  ketahanan pangan  yang kokoh. Ini  memberikan  ilustrasi  yang  jelas  bahwa  ketahanan  pangan  dan  swasembada adalah dua hal yang berbeda. Amartya Sen berhasil menggugat kesalahan paradigma kaum  Maltusian  yang  kerap  berargumentasi  bahwa  ketidak-ketahanan  pangan  dan kelaparan  adalah  soal  produksi  dan  ketersediaan  semata.  Sedangkan  dengan mengangkat  berbagai  kasus  di  India  dan  Afrika,  Sen  mampu  menunjukan  bahwa ketidaktahanan  pangan  dan  kelaparan  justru  kerap  terjadi  karena  ketiadaan  akses atas pangan bahkan ketika produksi pangan berlimpah, ibarat “tikus mati di lumbung padi”.  Kasus  gizi  buruk  di  Nusa  Tenggara  Barat  adalah  salah  satu  bukti  (Lassa, 2006).
Berdasarkan  kenyataan  tersebut  peneliti  dan  akademisi  menyadari  bahwa kerawanan pangan terjadi dimana situasi pangan tersedia tetapi tidak mampu diakses rumah tangga karena keterbatasan sumberdaya ekonomi yang dimiliki (pendapatan, kesempatan kerja, sumberdaya ekonomi lainnya). Hal ini konsisten dengan pendapat
Sen  (1981)  bahwa  produksi  pangan  bukan  determinan  tunggal  ketahanan  pangan, melainkan  hanyalah  salah  satu  faktor  penentu.  Perbedaan  swasembada  pangan dengan ketahanan pangan disajikan dalam berikut.
Tabel 2. Perbedaan Swasembada Pangan dengan Ketahanan Pangan
Indikator Swasembada Pangan Ketahanan Pangan Lingkup Nasional Rumah tangga dan individu Sasaran Komoditas pangan Manusia Strategi Substitusi impor Peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan penyerapan pangan Output Peningkatan produksi pangan Status gizi (penurunan : kelaparan, gizi kurang dan gizi buruk) Outcome Kecukupan pangan oleh produk domestik Manusia sehat dan produktif (angka  harapan hidup tinggi)
Sumber: Nuhfil Hanani AR, 2008.
Swasembada pangan umumnya merupakan capaian peningkatan ketersediaan pangan dengan wilayah nasional, sedangkan ketahanan pangan lebih mengutamakan akses  setiap  individu  untuk  memperoleh  pangan  yang  bergizi  untuk  sehat  dan produktif.

## Ketahanan Pangan di Indonesia: sebuah tantangan
Ketersediaan  pangan  di  sebuah  negara  amat  ditentukan  oleh  kondisi  iklim yang  kondusif.    Musim  kemarau  yang  berkepanjangan,  bahaya  banjir  dan  berbagai bencana  alam,  kebakaran  hutan,  khususnya  di  wilayah-wilayah  produksi  tanaman pangan, akan berdampak pada ketersediaan pangan.
FAO  dalam  press  releasenya  bersama-sama  dengan  WFP  pada  bulan September  2010,  mengemukakan  bahwa  jumlah  penduduk  dunia  yang  menderita kelaparan pada tahun 2010, mencapai 925 juta orang.  Situasi ini diperparah dengan semakin berkurangnya investasi di sektor pertanian yang sudah berlangsung selama 20 tahun terakhir, sementara sektor pertanian menyumbang 70% dari lapangan kerja baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Kekhawatiran  akan  makin menurunnya  kualitas  hidup  masyarakat,  bahaya  kelaparan,  kekurangan  gizi  dan akibat-akibat  negatif  lain  dari  permasalahan  tersebut  secara  keseluruhan  akan
menghambat  pencapaian  goal  pertama  dari Millenium  Developmenr  Goal (MDGs) yakni eradication of poverty and extreme hunger (Kemenlu RI, 2011).
Persoalan  ketahanan  pangan  menjadi  isu  yang  sangat  krusial.    Ketahanan pangan  dewasa  ini,  sejak  krisis  ekonomi  hingga  sekarang,  kemampuan  Indonesia untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  kebutuhan  pangan  bagi  penduduk  terus menurun,    Kenyataan  yang  ada  menunjukkan,  bahwa  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan  bagi  lebih  dari  20  juta  jiwa,  dalam  periode  1997–2003,  Indonesia  harus mengimpor  bahan  pangan  diantaranya  beras  rata-rata  2  juta  ton,  kedelai  900  ribu ton, gula pasir 1,6 juta ton, jagung 1 juta ton, akhir-akhir ini garam sebesar1,2 juta ton  dan  menghabiskan  devisa  negara  900  juta  dolar  AS  pada  tahun  2003  (BPS, 2003; Lemlit UGM, 2009).
Pada tahun 2008 dan  2010 telah terjadi krisis pangan di  Indonesia.   Hal  ini disebabkan,  adalah  sebagai  konsekuensi  pilihan  bangsa  Indonesia  sendiri  yang terlalu menggantungkan penyediaan pangannya dari impor.   Ini terbukti dari angka impor  pangan  Indonesia  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.    Tahun  2007, pemerintah  memutuskan  mengimpor  komoditi  pangan,  meliputi  1,5  ton  besar  dan 1,5 juta ton kedelai.  Untuk beras, angka tersebut naik sekitar 78,5% dari tahun 2006 yang hanya sebesar 840 ribu ton.  Sedangkan untuk kedelai, angka tersebut naik 25 persen dari tahun 2006 yang berjumlah 1,2 juta ton (berdasarkan catatan tahun 2007 Serikat  Petani  Indonesia).    Hal  ini  tentu  sangat  berbahaya  bagi  kemandirian  dan ketahanan  pangan  Indonesia,  karena  ketahanan  pangan  yang  kuat  dicirikan  oleh kemandirian yang kuat (Christin Sinaga, 2011).
Salah  satu  upaya  kemandirian  yang  kuat  adalah  melalui  revitalisasi pertanian.    Revitalisasi  pertanian,  perikanan  dan  kehutanan  (RPPK)  yang  telah dicanangkan  Presiden  RI  tanggal  11  Juni  2005  di  Jatiluhur,  Jawa  Barat, mengamanatkan memfokuskan pada peningkatan kapasitas produksi nasional untuk komoditas  pangan  strategis  yaitu  padi,  jagung,  kedelai,  tebu  dan  daging  sapi. Sebagai  gambaran  umum,  pada  tahun  2004,  untuk  komoditas  padi,  kita  mampu melepaskan diri dari impor, malah berdasarkan perkiraan kita sudah surplus dua juta ton  berupa  stok  di  masyarakat  (rumah  tangga  dan  pedagang)  dan  pemerintah (BULOG); sedangkan untuk empat komoditas lainnya masih tergantung dari impor.
Secara  kuantitas,  impor  jagung,  kedelai,  gula  dan  daging  sapi,  masing-masing sebesar 11,23%; 64,86%; 37,48%; dan 29,09% dari kebutuhan (BPPP Dep. Tan 2011).

## Persoalan Rawan Pangan
Pada tahun 2005, harian Kompas memberitakan, banyak anak menderita gizi buruk  atau  bahkan  busung  lapar  di  beberapa  wilayah.    Misalnya,  66.685  anak  di Nusa  Tenggara  Timur  (Kompas,  7/6/2005),  sekitar  49.000  anak  di  Nusa  Tenggara Barat  (Kompas,  4/4/2005),  425  anak  di  Boyolali  (Kompas,  7/6/2005),  11.368  anak di Sumba Barat (Kompas, 16/6/2005), dan masih banyak lagi, menderita gizi buruk yang  sangat  memprihatinkan,  dan  sebagian  dari  mereka  meninggal  dunia  karena orang tuanya tidak bisa memenuhi gizi anaknya (Asqolani, 2011).
Peristiwa gizi  buruk di  awal  tahun 2005  yang  melanda NTB, NTT, Sumba, dan lain-lain itu yang menjadi korban rawan pangan justru adalah para petani miskin yang  tinggal  di  pedesaan.    Itu  yang  sempat  diekspose  di  media,  belum  terhitung yang  lolos  dari  pengamatan  media.    Persoalan  yang  dihadapi  pemerintah  dalam mengatasi  kerawanan  pangan  menyangkut  lima  aspek  (Deptan,  2009):  1) Ketersediaan pangan, 2) Distribusi pangan, 3) Konsumsi pangan, 4) Pemberdayaan masyarakat, dan 5) Manajemen.
Dari lima aspek di atas, menarik untuk dibahas perihal distribusi pangan.  Pada aspek ini  permasalahan  yang  muncul  secara  teknis  meliputi  4  (empat)  hal  (Deptan, 2009)  ialah:  (1)  Belum  memadainya  infrastruktur,  prasarana  distribusi  darat  dan antar  pulau  yang  dapat  menjangkau  seluruh  wilayah  konsumen,  (2)  belum  merata dan  memadainya  infrastruktur  pengumpulan,  penyimpanan  dan  distribusi  pangan, kecuali beras, (3) sstem distribusi pangan yang belum efisien, dan (4) bervariasinya kemampuan produksi  pangan antar wilayah dan  antar musim  menuntut  kecermatan dalam  mengelola  sistim  distribusi  pangan  agar  pangan  tersedia  sepanjang  waktu  di seluruh wilayah konsumen.  Sementara yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi adalah:  (1)  belum  berperannya  kelembagaan  pemasaran  hasil  pangan  secara  baik dalam  menyangga  kestabilan  distribusi  dan  harga  pangan,  (2)  masalah  keamanan jalur  distribusi  dan  pungutan  resmi  pemerintah  pusat  dan  daerah  serta  berbagai pungutan  lainnya,  sepanjang  jalur  distribusi  dan  pemasaran  telah  menghasilkan biaya distribusi yang mahal dan akibatnya meningkatkan harga produk pangan.
Sementara  itu  Galih  Nugraha  (2009),  menjelaskan  ada  empat  akar permasalahan  pada  distribusi  pangan  yang  dihadapi:  (1)  dukungan  infrastruktur, yaitu kurangnya dukungan akses terhadap pembangunan sarana jalan, jembatan dan lainnya,  (2)  sarana  transportasi,  yakni  kurangnya  perhatian  pemerintah  dan masyarakat  didalam  pemeliharaan  sarana  transportasi  kita,  (3)  sistem  transportasi, yang  dianggap  masih  kurang  efektif  dan  efisien.    Selain  itu  juga  kurangnya koordinasi  antara  setiap  moda  transportasi  mengakibatkan  bahan  pangan  yang diangkut  sering  terlambat  sampai  ke  tujuan,  (4)  masalah  keamanan  dan  pungutan liar, yakni pungutan liar yang dilakukan oleh preman sepanjang jalur transportasi di Indonesia masih sering terjadi.
Untuk  itulah  masalah  rawan  pangan  segera  dicarikan  solusinya,  agar ketersediaan  pangan  dapat  diwujudkan  di  seluruh  wilayah  tanah  air.    Misalnya, implementasi  UU  Pokok  Agraria  no.  5  th.  1960,  agar  para  petani  memiliki  cukup lahan pertanian untuk keperluan produksi pangan.  Perlu adanya perubahan mind set masyarakay, agar yang namanya pangan itu tidak hanya sekedar beras, jagung, tapi ubi-ubian, sagu, dan lain-lain, perlu juga dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan pangan  kita.    Keanekaragaman  pangan  inilah  yang  mungkin  bisa  menjadi  makanan alternatif untuk terbebas dari ancaman kelaparan.

## Kesimpulan
Swasembada  pangan  masih  belum  relevan  dalam  upaya  mewujudkan ketersediaan  pangan  baik  nasional  maupun  internasional  khususnya  bagi  petani. Untuk  itu  implementasi  UU  Pokok  Agraria  no.  5  tahun  1960  tentang land  reform segera  diimplementasikan,  agar  para  petani  memiliki  lahan  yang  cukup  untuk produksi  pangan.    Permasalahan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  yang  bersangkut degan  ketahanan  pangan  seperti  ditulis  di  depan,  layak  segera  diatasi  secara keseluruhan.    Persoalan  distribusi  pangan,  harus  mendapatkan  prioritas,  karena bersangkut  dengan  dampak  pada  aspek  sosial  ekonomi,  khususnya  keamanan  dan pungutan liar, sepanjang jalur transportasi di Indonesia, tetap masih marak.  Jangan sampai  mengirim  barang  dari  pulau  Jawa  ke  Medan  misalnya,  ongkosnya  lebih mahal dibandingkan mengirim barang dari pulau Jawa ke Thailand.

## Daftar Pustaka
Anonim.    Ketersediaan  Pangan http://www.deptan.go.id/pesantren/bkp/PSP/ index.htm
Anonim.    Solusi  dari  Rawan  Pangan. http://www.poultryindonesia.com/modules.php? name=News&file=article&sid=1520
Asqolani,  Hasan.  2011.    Problem  Ketahanan  dan  Nasib  Petani, http://sugiarto agribisnis.wordpress.com/2011/04/24/problem-ketahanan-pangan-dan- nasib-petani/
Anonim,  1996.  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1996 tentang Pangan.  Kantor Menteri Negara Pangan RI.
Anonim, 2000. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
BPPP (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian) Departemen Pertanian. Kondisi Ketahanan Pangan di Indonesia. Sumber: http://www.pustaka. litbang.deptan.go.id/bppi/lengkap/bpp050004.pdf
Hanani  AR,  Nuhfil,  2008.  Ketahanan  Pangan, Sumber:  http://ajangberkarya. wordpress.com/2008/05/20/pengertian-ketahanan-pangan/
Husodo,  Siswono  Yudo,  2001.  Kemandirian  di  Bidang  Pangan,  Kebutuhan  Negara Kita.  Makalah Kunci pada Seminar Nasional Teknologi Pangan, Semarang, 9-10 Oktober 2001.
Jonatan,  Lassa.    Politik  Ketahanan  Pangan  Indonesia  1952-2005. Sumber: http://www.zef.demoduleregistermedia3ddf_Politik%20Ketahanan%20 Pangan%20Indonesia%201950-2005.pdf
Lemlit UGM. 2009. Ketahanan Pangan. Sumber: lemlit.ugm.ac.id/Agro/  download/ white_paper.doc
Nugraha, Galih.  2009. Meningkatkan Ketahanan Pangan Indonesia berbasis Sumber
Daya Lokal.
Sumber: http://www.nugrohogalih.wordpress.com/
2009/02/06/meningkatkan-ketahanan-pangan-indonesia-berbasis-sumber- daya-lokal.htm
Sinaga,  Lidya  Christin.  Mempertanyakan  Kembali  Ketahanan  Pangan  Indonesia. Sumber: http://www.politik.lipi.go.idindex.php/inkolompolitik_nasional374 mempertanyakan kembali-ketahanan-pangan-Indonesia.htm
Suryana,  Achmad,  2001.    Kebijakan  Nasional  Pemantapan  Ketahanan  Pangan. Makalah pada Seminar Nasional Teknologi Pangan, Semarang, 9-10 Oktober 2001.