Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Masyarakat dan Hukum Adat di Kabupaten Buru Selatan: Studi Pada Suku alifuru Bipolo
Syarifudin Hamzah 1 , M. Tahir Kasnawi 2 , Nuvida RAF 3
1 Sosiologi,Universitas Hasanuddin E-mail: fredericarif@gmail.com
2 Sosiologi,Universitas Hasanuddin E-mail: hirka_unhas@yahoo.com
3 Sosiologi,Universitas Hasanuddin E-mail: nuvida.raf@unhas.ac.id
Abstract: This  study  aims  to  describe  and  analyze  the  community  and  customary  law  that  exists  in  the indigenous  people  of  the  Alifuru  Biplo  tribe  in  South  Buru  district  with  research  questions  how  is  the understanding  of  the  indigenous  people  of  the  alfuru  bipolo  tribe  against  applicable  law  and  customary  law which they rely on in their lives, as well as to find out synergy between indigenous peoples and local government in matters of customary law. The method used in this study is a qualitative research method. Purposive sampling technique using a case study approach. The results of the study show that 1) the awareness and knowledge of the indigenous people of the Alifru Bipolo tribe regarding the laws that apply in Indonesia are very minimal, and they are more familiar with their customary laws. 2) the government in law enforcement always pays attention to  the  cultural  aspects  of  the  indigenous  people  of  the  Alifuru  Bipolo  tribe,  and  seeks  to  provide  an understanding regarding law and openness in the educational aspect.
Keywords : Society; Customary; Law { Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis  masyarakat  dan hukum adat yang ada  pada  masyarakat  adat  suku  alifuru  biplo  di  kabupaten  Buru  Selatan  dengan  pertanyaan  penelitian bagaimana bagaimana pemahaman masyarakat adat suku alifuru bipolo terhadap hukum yang berlaku dan hukum  adat  yang  mereka  jadikan  sandaran  dalam  kehiupan,  serta  untuk  mengetahui  sinegitas  masyarakat adat dengan pemerintah setempat dalam persoalan hukum adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik purposive sampling dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  1)  kesadaran  dan  pengetahuan  masyarakat  adat  suku  alifru  bipolo terhadap hukum yang berlaku di Indonesia sangatlah minim, dan mereka lebih terbiasa dengan hukum adat mereka. 2) pemerintah dalam penegakan hukum selalu memperhatikan aspek-aspek kulural dari masyarakat adat  suku  alifuru  bipolo,  serta  berupaya  untuk  memberikan  pemahaman  terkait  hukum  dan  keterbukaan dalam aspek pendidikan.
Kata Kunci : Masyarakat; Hukum; Adat

## PENDAHULUAN
Hukum  adat  merupakan  suatu  kompleks  norma-norma  yang  bersumber  pada  perasaan keadilan  rakyat  yang  selalu  berkembang  serta  meliputi  peraturan-peraturan  tingkah  laku  manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati olehrakyat,  karena  mempunyai  sanksi  adat.  Menurut  Ter  Haar  dalam  (Syamsudin,  2008) untuk  melihat  apakah  sesuatu    adat  istiadat  itu  sudah  merupakan  hukum  adat,  maka  kita  wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat- istiadat  yang  bersangkutan.  Jika  penguasa  menjatuhkan  hukuman  pada  si  pelanggar,  maka  adat- istiadat itu sudah merupakan hukum adat (Utsman Sabian, 2009).

## Prodi Pendidikan Sosiologi Sosiologi
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. XI. Issu 3. September-Desember 2023
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum  rakyat yang nyata. Karena hukum adat menjelmakan perasaan hukumrakyat yang nyata, untuk itu hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat  (Soekanto dan Soleman, 2013)  . Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia.  Sumbernya  adalah  peraturan-peraturan  hukum  tidak  tertulis  yang  tumbuh  dan berkembang  dan  dipertahankan  dengan  kesadaran  hukum  masyarakatnya  (Suartha,  2015). Sementara adat sering dipandang sebagai sebuah tradisi sehingga terkesan sangat lokal, ketinggalan jaman,  tidak  sesuai  dengan  ajaran  agama  dan  lain-lainnya.  Hal  ini  dapat  dimaklumi  karena  adat adalah suatu aturan tanpa adanya sanksi riil (hukuman) di masyarakat kecuali menyangkut soal dosa adat  yang  erat  berkaitan  dengan  soal-soal  pantangan  untuk  dilakukan  (tabu  dan  kualat) (Muhammad, 2008). Terlebih lagi muncul istilah-istilah adat budaya, adat istiadat, dan lain-lain.
Adat  adalah  wujud  gagasan  kebudayaan  yang  terdiri  atas  nilai-nilai  budaya,  norma,  hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat (Abdul Halim, 2000). hal ini merupakan buah darikonstruksi sosial yang beragkatnya dari dialektika eksternalisasi, objektiasi yang membentuk nilai menjadi suatu kesadaran yang objektif dan  riil  dalam  masyarakat  kemudian  individu  yang  berada  dalam  lungkugan  tersebut  mengalami internalisasi (Berger, 1991)
Sungguh sangat disayangkan apabila para generasi penerus bangsa tidak mengtehaui tentang hukum  adat  dari  setiap  suku  yang  ada.  Kebanyakan  dari  mereka  hanya  mengetahui  dan  cukup mengerti  tentang  hukum  adat  dari  salah  satu  suku  yang  ada  di  Indonesia,  itu  juga  karena pembahasan  yang  sering  dibahas  selalu  mengambil  contoh  dari  suku  yang  itu-itu  saja,  Dengan bermaksud ingin mengetahui lebih lanjut mengenai hukum adat, tentu harus mengetahui sebagian aspek yang dikaji didalam ilmu hukum,  salah satunya adalah hukum adat.
Daerah pulau buru (Maluku)  tepatnya di Buru selatan Masyarakat  Adat Suku Alifuru Bipolo . Masyarakat  Justru  cenderung  memberlakukan  hukum  adat  dari  pada  hukum  positif.  Baik  dalam kasus  yang  berkenaan  dengan  hukum  pidana  maupun  hukum  perdata  (Pattinama,  2008).  Ini dikarenakan  masih tingginya kontrol adat terhadap masyarakat serta kepercayaan tradisional yang masih  kuat  sebagai  suatu  sudut  pandang  yang  lebih  dominan  terhadap  kehidupan  masyarakat (Setiawan,  2016).  masyarakat  adat  juga  hidup  berdampingan  dengan  masyarakat  transmigrasi berasal  dari  suku  jawa  yang  hidup  di  pulau  buru.  namun  karakteristik  sosial  kultur  mereka  tidak mengalami  prubahan  (Ismail,  2023.),  hanya  saja  masyarakat  mengakui  keberadaan  satu  sama  lain .Hukum  adat  yang  dimaksudkan  peneliti  adalah  kecenderungan  hukum  adat  dalam  menyelesaikan permasalahan sosial dari pada hukum positif khususnya pada sengketa lahan pada Masyarakat adat Alifuru  Bipolo  di  Kabupaten  Buruh  Selatan.  Dominasi  hukum  adat  merupakan  suatu  sistem  hukum yang  berlaku  dalam  masyarakat  dalam  hal  ini  adalah  masyarakat  adat  (Syamsudin,  2008).  Setelah kemajuan  Bangsa  Indonesia  mulai  dari  pra-kemerdekaan  hingga  pasca-kemerdekan,  tidak  terlepas dari suatu sistem yang bermula dari hukum alam, hingga menjadi suatu sistem yang mana awalnya adalah cara, kebiasaan, kemudian menjadi tradisi yang berubah menjadi  budaya.kemudian budaya tersebut ditetapkan menjadi suatu tata norma masyarakat, tata norma yang tidak tertulis itulah yang disebut hukum adat (Mohd. Idris Ramulyo, 1995). Hukum adat berkembang dalam suatu masyarakat merupakan kesepakatan yang diterima secara bersamaan dan dapat mengatur suatu kondisi dalam masyarakat adat tersebut (Marzuki, 2014).
Hukum adat yang berkembang dalam masyarakat  Kabupaten Buru Selatan, hingga kini masih dilindungi oleh masyarakat setempat walaupun kehidupan mereka ditengah-tengah kehidupan yang padat  akan  aturan-aturan yang  diberlakukan  di  Indonesia,  hukum  adat masyarakat  tersebut  dalam beberapa hal tidak sejalan dengan hukum positif atau hukum yang di adopsi dari hukum kontinental eropa.  Hal-hal  tersebut  selalu  mendapat  perhatian  penuh  dari  pemerintah  setempat  dan  selalu mengadakan pengawalan terhadap para pemangku adat setempat.
Eksistensi  hukum  adat  sebagai  living  law  di  bangsa  indonesia  semakin  hari  semakin termarginalkan. hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari pemerintah yang dikonsentrasikan ke persoalan  hokum  adat.(Muhammad,  2008))  menyimpulkan  hal  penting  dari  pendapat  van  djik
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
tersebut di atas yaitu :
a. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang indonesia yang menjadi tingkah laku sehari- hari, antar lain disebut dengan adat
b. Ada terdiri dari dua bagian, yaitu tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum, dan tidak memiliki akibat hukum bukanlah adat
c. Antara dua bagian tersebut tidak ada pemisahan yang tegas
d. Bagian yang menjadi hukum adat mengandung arti yang lebih luas dari pada istilah hukum di eropa atau pengertian barat tentang hukum pada umumnya.
Ciri khas hukum adat di Indonesia sebagaimana (Notopuro, 1994)mengatakan  bahwa hukum adat  adalah  hukum  tidak  tertulis,  hukum  kebiasaan  dengan  ciri  khas  yang  merupakan  pedoman kehidupan  rakyat  dalam menyelenggarakan  tata  kedilan  dan  kesejahteran masyarakat  dan  bersifat kekeluargaan sedangkan Kusumasi Pudjosewojo mengatakan Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam  suatu  masyarakat  sudah,  sedang  akan  diadatkan.    Hukum  adat  ialah  keseluruhan  aturan tingkah  laku  yang  adat  dan  sekaligus  hukum  pula.  Dengan  kata  lain  hukum  adat  ialah  keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.
Masyarakat  adat  Alifuru  Bipolo  terdiri  dari  7  Soa  (sub  suku)  di  dalamnya  dan  sentral pemerintahan  Adat  berada  pada  Bapa  Raja  (Raja).  Kepala  Soa  (Suku)  diangkat  dari  keluarga  yang dituakan  dan  system  pemerintahan  kerajan  dan  kesukuan  seperti  yang  kita  ketahui  ada  umumnya yakni  status  akan  terus  diwariskan  ke  anak  cucu.  Kecenderungan  pendapatn  ekonomi  masyarakat tersebut  adalah  bertani,  berkebun  dan  nelayan.Tempat  tinggal  mereka  berada  di  pinggiran  hutan yang  bertujuan  untuk  memudahkan  mereka  untuk  berkebun  (Ananta  Toer,  2012). namun masuarakat  adat  juga  hidup  berdampingan  dan  memahami  suatu  konsep  multicultural  yang  mana masyarakat  saling  menerima  perbedaan  (Irwan  Irwan,  Zusmelia  Zusmelia,  Felia  Siska,  Intan  Putri Rusvita & Yenni Melia, 2023)
Pada  bagian  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang  relevan  yang  bisa  dijadikan  sebagai  acuan dalam topik penelitian ini. sehingga diharapkan dapat menjelaskan atau memberikan referensi bagi penulis  dalam  menyelesaikan  penelitian  ini.  berikut  akan  dijelaskan  beberapa  penelitian  yang relevan. Pertama : penelitian yang dilakukan oleh Lastuti Abubakar (2013) yang berjudul Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah adanya anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional dan tidak  dapat  menjangkau  perkembangan  jaman  (globalisasi  dan  teknologi).  penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui    bidang-bidang  hukum  adat  manakah  yang  masih  relevan  dalam  mengatasi permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia  dalam  era  globalisasi,  dan bagaimanakah  urgensi  hukum  adat  sebagai  landasan  kebijakan  pembangunan  hukum  nasional. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  analitis  dengan  pendekatan  yuridis normatif,  yang  mana  data  dan  informasi  yang  akan  dikumpulkan  baik  dari  segi  pengkajiannya maupun  dari  segi  pengelolaannya  dilakukan  secara  interdisipliner  dan  multidisipliner  serta  lintas sektoral. Data dan informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pranata hukum adat antara lain hukum waris, hak ulayat, gadai,sewa, bagi hasil masih relevan dan dapat  menjadi  sumber  inspirasi  pembentukan  hukum  nasional  dan  menjadi  sumber  hukum  dalam proses penemuan hukum (Lastuti Abubakar, 2013).
Kedua: penelitian yang dilakukan oleh Jawahir Thontowi (2013) dengan judul Perlindungan dan Pengakuan  Masyarakat  Adat  dan  Tantangannya  dalam  Hukum  Indonesia.  yang  menjadi  masalah dalam  penelitian  ini  adalah  pertama,  eksistensi masyarakat  hukum  adat  dan  pengaturannya  dalam UUD 1945:  kedua,  upaya yang  harus  dilakukan  agar  Masyarakat  Hukum  Adat (MHA)  dan  nilai-nilai tradisionalnya dapat dilestarikan dalam suatu masyarakat; ketiga, relevansi teori dan konsep dalam mempersiapkan  pengembangan  dan  pembuatan  instrumen  hukum  pelestarian  nilai-nilai  MHA. Penelitian  pustaka  dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan  primer  dan  sekunder dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, kedudukan MHA telah mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2)
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
dan  28  I  ayat  (3)  UUD  1945  dan  dalam  UU  Sektoral  lainnya;  Kedua,  status  MHA  dan  hak-hak tradisional  lainnya  belum  dapat  diimplementasikan  mengingat  faktor  internal,  berupa  peraturan perundang-undangan yang satu sama lain kontradiksi terkait pengaturan MHA, dan faktor eksternal, yaitu  institusi  negara  seperti  Kementerian  Kehutanan,  Kementerian  Pertambangan  yang  lengkap dengan bukti formal dapat dengan mudah menolak klaim MHA dan hak-hak  tradisionalnya; ketiga, penguatan  status  MHA  dan  hak-hak  tradisional  akan  menjadi  kuat  jika  Pemerintah  Pusat menjabarkannya ke dalam peraturan hukum yang lebih konkret (Thontowi, 2013).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  kualitatif  (Moleong,  2016)  dengan  strategi  pendekatan  studi kasus  (Usman  dan  Purnomo  Setiady  Akbar,  2011),  (Creswell,  2010)  Proses  penelitian  kualitatif mengungkap  suatu  persoalan  melalui  pertanyaan-pertanyaan  mendasar  atas  fenomena  sosial (Fraenkel  dan  Wellen,  1990;  (Marshal  dan  Rossman,  2006:  (Merriam,  1988)  khususnya  terkait dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebagai suatu objek kajian terkait dengan hukum  adat  lokal  Suku  Alifuru  Bipolo  di  Kabupaten  Buru  Selatan  Provinsi  Maluku.  dengan mengumpulkan data yang spesifik dari subjek  penelitian yaitu masyarakat adat Suku Alifuru Bipolo dan  Pemerintahan  setempat.  Subjek  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang  menjadi    sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan permasalahan  yang diteliti. dengan demikian subjek  penelitian  merupakan  sumber  informasi  mencari  data  dan  masukan-masukan  dalam mengungkapkan  masalah  penelitian.  Fokus  penelitian  adalah  Hukum  Adat  Suku  Alifuru  Bipolo  di Kabupaten  Buru  Selatan  Provinsi  Maluku  tiada  lain  karena  masyarakat  tersebut  masih  sangat tradisional  dan  masih  berpegang  teguh  terhadap  sistem  adat  istiadat.  Untuk  menegaskan  dan memastikan hal tersebut, peneliti mengambil informasi dari informan yang diambil sebagai sampel dengan teknik  purposive sampling yakni pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti (Mukhtar, 2013). Pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti ini didasarkan  pada  objektivitas  data  yang  nantinya  akan  dijadikan  peneliti  sebagai  dasar  dalam menjelaskan Kebertahanan Agama Lokal Masyarakat Adat Alifuru Bipolo di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.
Prosedur  pengumpulan  data  adalah  terkait  dengan  proses  atau  tata  cara  pengambilan  data dilapangan. dalam penelitian ini, prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan Observasi, Wawancara mendalam dan Dokumentasi (Moleong, 2016). Keabsahan dilakukan dengan cara  menganalisa  atau  memeriksa  data,  mengorganisasikan  data,  mencari  dan  menemukan  pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengelompokkannya,  memilih  dan  memilah  data  lalu  kemudian  menganalisanya.  untuk memperkuat  keabsahan  data,  maka  peneliti  melakukan  usaha-usaha  yaitu  diteliti  kredibilitasnya dengan  melakukan  validasi  (Sugiyono,  2007)  dengan  teknik-teknik  Perpanjangan  pengamatan  dan Peningkatan  ketekunan.  Teknik  analisis  data  (flow  model  analysis).  Ada  beberapa  langkah-langkah yang dilakukan pada teknik analisis data tersebut  yaitu display dan verifikasi (Miles dan Huberman, 1992) Reduksi Data. Penyajian Data (Data Display) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. HASIL PENELITIAN
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  pendekatan  studi  kasus  pada  masyarakat  adat  suku alifuru bipolo di kabupaten buru selatan menemukan beberapa fakta sosial sebagai berikut:
1. Masyarakat  adat  masih  mempertahankan  hokum  adatnya  sebagai  dasar  dari  pada  segala aturan  yang  ada.  hal  ini  terjadi  karena  norma-norma  yang  ada  pada  masyarakat  adat terseburt merupkan  hal ikhwal yang sudah diwariskan dari leluhur mereka dan apabila ada yang  melanggarnya  maka  ia  akan  dikenakan  sangsi  adat.  dari  sinilah  hokum  adat  pada masyarakat  adat  suku  alifuru  bipolo  dijadikan  sebagai  dasar  hokum.  dalam  kepercyaan masyarakat adat melanggar hokum adat sama saja tidak menghargai leluhur mereka.
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
2. Kurangya kesadaran hokum nasional pada masyarakat adat suku alifuru bipolo. hal ini terjadi karenakan  kehidupan masyarakat  adat yang  sangat ekslusif  dengan  berbagai  perkmbangan informasi  yang  ada  diluar  lingkungan  adat  mereka.  masyarakat  adat  lebih  memilih  hidup terpisah dan mengisolai diri agar dapat secara mudah mengontrol dan mempertahankan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka.
3. Keberterimaan  pemerintah  setempat  terkait  hokum  adata  yang  diberlakukan  masyarakat adat dalam lingkup ruang hidupnya. asalkan tidak melanggar norma-norma pancasiala maka masyarakat  adat  dibiarkan  melakukan  praktik  hokum  adatnya.  hanya  saja  pemerintah mengakui  keberadaan  hokum  adat  masyarakat  suku  alifuru  bipolo  itu  tidak  dam  bentuk aturan pemerintah daerah atau semacamnya pengakuan itu hanya besifat lisan.
4. Pengakuaan    kepolisian  setempat  terkait  diberlakukan  hokum  adat  pada  masyarakat  adat suku alifuru bipolo.  hokum adat yang dibelakukan oleh masyarakat adat tersebut  bukanlah hal  yang  dibuat-buat.  hokum  adat  sudah  berlaku  sejak  lama  dan  apabila  kepolisian  dalam penegakkan  hokum  nasional  harus  memperhatikan  unsur-unsur  kebudayaan  yang  sudah dikemas dalam bentuk hokum adat. adapun dalam penegakan hokum kepolisian cenderung mengedepankan hokum adat  untuk menyelesaikan persolan jika itu persoalan pelanggaran hokum  yang  ringan  dalam  artian  pidana  ringan.  tapi  apabila  terdapat  tindak  pidana  berat seperti  membunuh  dan  pemerkosaan,  maka  kepolisian  mengambil  alih  penegakan  hokum seseuai dengan hokum yang berlaku di Indonesia.

## 2. PEMBAHASAN

## A. Cara Mempertahankan Hukum Adat
Hukum  adat  adalah  sistem  hukum  yang  dikenal  dalam  lingkungan  kehidupan  sosial  di Indonesia  dan  negara-negara  Asia  lainnya  seperti  Jepang,  India,  dan  Tiongkok.  Hukum  adat  adalah hukum  yang  berasal  dari  bangsa  asli  suatu  daerah,  Sumbernya  adalah  peraturan-peraturan  hukum tidak  tertulis  yang  tumbuh  dan  berkembang  dan  dipertahankan  dengan  kesadaran  hukum berdasarantradisi  suatu  masyarakat  Van  Vollenhoven  (Syamsudin,  2008).  Karena  peraturan- peraturan  ini  tidak  tertulis  dan  tumbuh  kembang,  maka  hukum  adat  memiliki  kemampuan menyesuaikan  diri  dan  elastis.  Selain  itu  dikenal  pula  masyarakat  hukum  adat  yaitu  sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena  kesamaan  tempat  tinggal  ataupun  atas  dasar  keturunan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan dari  informan  yang  secra  singkat  menjelaskan  bahwahukum  yang  tidak  tertulis  dan  berlaku  pada suatu masyarakat dan belum tetu berlaku atau di akui dalam kelompok masyarakat yang lain. hal ini juga  dapat  di  jelsska  bahwa  huum  adat  merupakan  suatu  konstrusi  sosial  (Berger  dan  Luckmann, 2013),  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  adat  yang  berlaku  di  masyarakat  adat  khususnya masyarakat adat  desa  Alifuru Bipolo sangat memegang teguh adat yang berlaku  dari zaman  nenek moyang  mereka  yang  diwariskan  keanak  cucu  mereka  dan  hingga  kini  tetap  mereka  lestarikan  di dalam lingkup masyarakat adat.
Uraian hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa penegakkan hukum itu harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. dalam hasil penelitian juga kita dapat menarik suatu kesimpulan sederhana bahwa masyarakat akan selalu mempertimbangkan hal baru yang masuk dalam tatanan sosial mereka, apalagi masyarakat yang pada dasarnya selalu meyakini apa yang menjadi kekuatan warisan kultural dan kebudayaan yang telah diwariskan nenek moyang sejak dulu. Suatu kondisi yang sangat  mengesankan  yang  terjadi  di  masyarakat  adat  Suku  Alifuru  Bipolo  karena  mereka  mampu mempertahankan  Hukum  adat,  yang  banyaak  orang  anggap  itu  merupakan  suatu  kondisi ketertinggalan zaman, namum banyak juga yang memberikan apresiasi dan respon positif terhadap hal  tersebut.  hal  ini  terjadi  karenamasyarakat  telah  menggap  suatu  kemasan  kebudayaan  dalam bentuk  hukum  adat  sebagai  suatu  pelembagaan  nilai  yang  sejak  dari  dulu  mengalami  proses  yang panjang  yakni  dialegtika  ekstrenalisasi,  objektivasi  dan  internalisasi  (Berger  dan  Luckmann,  2013) Dengan  demikian  cara  mempertahankan  hukum  adat  masyarakat  Alifuru  Bipolo  dengan menggunakan pendekatan pendidikan yakni dngan sengaja tidak membuka ruang bagi salah seorang
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
anak laki-lakinya untuk tidak menempuh proses pendidikan formal (sekolah) agar dapat menjaga dan merawat  warisan    adat  istiadat  maupun  yang  berlaku  saat  itu  dalam  masyarakat  adatnya,  dengan mengalasanka  bahwa  jika  semua  anak  menempuh  pendidikan  formal  maka  secara  tidak  lansung meniadakan warisan adat yang telah ada sejak lama. Jika  semuanya bersekolah maka semua akan sibuk dengan pelajaran yang diperoleh di bangku sekolah kemudian tidak ada yang peduli terhadap adat  mereka  lagi  alhasil  adat  mereka  akan  hilang  dengan  sendirinya.  Memang  pada  umumnya masyarakat  adat  sulit  sekali  dalam  hal  membuka  diri  baik  secara  pribadi  maupun  secara berkeelompok untuk menerima system kehidupan yang baru, maka tak jarang kita jumpai anggapan banyak orang tetang masyarakat adat itu adalah masyarakat yang tradisional dan ketinggalan zaman. Tapi membuka diri juga merupakan suatu masalah bagi masyarakat adat.
Membuka diri untuk menerima suatu sistem dan tatanan sosial yang baru  akan berakibat pada semua sistem dan tatanan masyarakat adat akan terjangkit seistem yang berkembang di masyarakat modern. Membuka diri juga merupakan hal yang sulit karena selalu mengalami pertentangan dalam lingkungan sosial dan adat  istiadat masyarakat adat itu sendiri, hal itu bisa menjadi malapetaka yang besar juga bisa menjadi tatanan pengetaahuan baru bagi masyarakat adat. hukum  baru diakui dan dilaksanakan sebagai hukum ketika hukum adat telah menerimanya. Terpahami di sini bahwa hukum positif berada di bawah hukum adat Ter Haar dalam (Hoesein dan Zainal Arifin, 2014). lawrence M. Friedman,  sistem  hukum mencakup  tiga  aspek, yaitu  aspek  kekuatan  hukum dan  sosial  (sosial  and legal  force),  yang  merupakan  sebab  yang  mengakibatkan  hukum  dibuat,  kemuadian  hukumnya sendiri (structure and rules),  serta akibat dari keberadaan hukum terhadap perilaku (impact of law on  behavior)  yang  berada  di  luar  dunia  hukum.  Ketiga  komponen  dalam  sistem  hukum  itu  salaing menentukan  dan  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Namun  dalam  subtansinya  hukum  terdiri  atas hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer adalah hukum tentang tingkah laku, seedangkan hukum  sekunder  adalah  tentang  bagaimana  memberlakukan  dan  memaksakan  hukum  itu. Keselarasan  hukum  primer  dan  hukum  sekunder  terhadap  keseimbangan  masyarakat  yang  selalu bersifat dinamis, berdialektika dalam suatu proses sosial  mengarahkan dirinya sendiri dalam suatu perubahan-perubahan baik evolusi maupun revolusio (Marzuki Mahmud Peter, 2014)
Masyarakat  adat  suku  alifuru  bipolo  memandang  hukum  sebagai  mana  mereka  memandang hal yang sacral dan yang suci, sebab dari setiap masyarakat adat anggotanya tidak mau jika diseret kedalam  suatu  peraturan  yang  baru  sekalipun  mereka  dianggap  sebagai  masyarakat  yag  tertinggal dalam semua hal. namun tidak semua yang berada pada penindakan hukum positif itu di tolak oleh masyarakat adat suku alifuru bipolo akan sangat bergantung pada apa masalahnya dan bagaimana pross  penyelesaian  maslah  tersebut.  hal  ini  di  karenakan  sikap  bijaksana  dari  pemimpin  sub  soa (Kepala  Soa)  kerap  yang  menjadi  sasaran  yang  disalahkan  apabila  dalam  penyelesaian  beberapa kasus  pelnggaran  hukum  lansung  diambil  alih  oleh  kepala  soaitu  dan  tidak  berkompromi  dengan pihak pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum.
Dewasa  ini  masyarakat  adat  suku  alifuru  bipolo  dalam  meandang  hukum  tidak  bedanyanya dengan  suatu  kebutuhan dalam menjalani  keteraturan  hidup,  tapi  hukum  yang  mereka  ketahui  itu berupa aturan-aturan yang ada dalam ruang sosial mereka dan bukan berasal dari luar lingkup sosial mereka.  kondisi  ekslusif  ini  teridentifikasi  karena  dalam  beberpa  kasus  pelanggaran  hukum  yang telaha diambil oleh aparat penegak hukum, namun di belakan masyarakat adat juga enegakan sistem hukum  adat  yang  berlaku,  dan  hal  itu  dianggap  lebih  adil  oleh  mereka  serta  lebih  cepat  dalam penyelesaian  masalah.  masalah-masalah  hukum  ini  kemudian  menjadi  pekerjaan  besar  buat pemerintah setempat dan pihak aparat penegak hukum.

## B. Persepsi Pemerintah dan Kepolisian Setempat Terhadap Penegakan Hukum Adat
Permasalahan  yang  menarik  dalam  pembahasan  ini  iyalah  bagaimanakah  pandngan pemerintah dan kepolisian setempat terhadap tumbuh kembangnya dan hukum adat di era hukum positif yang sudah menjadi keharusan semua warga negara untuk tunduk dan patuh terhadap hukum konstitusional.  Seperti  penjelasan  sebelumnya  bahawa  masyarakat  adat  di  Indonesia  era kontemporer merupkan masyarakat minoritas, anggapan demikian bisa ada karena disetiap wilayah
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
di Indonesia yang dulunya adalah wilayah yang terkenal dengan adat isitiadatnya kini berubah wajah menjadi  kota  yang  dihuni  manusia-manusia  yang  pola  pikir  katakanlah  lebih  moder.  Relasi kemanusiaan ini telah terputus, diputuskan oleh lajunya arus perdaban modern ataupun perdaban western  yang  menenggelamkan  semua  masyarakat  adat  ke  daerah-daaerah  pelosok  dan  terpencil. Permasalahan  inilah yang memnyebabkan  banyak  dari  masyarakat  yang tartinggal  secara  populasi, ekonomi pendidikan dan politik. Masalah selanjutnya yang timbul adalah kondisi masyarakat adat di pelosok-pelosok  tersebut  ingin  menyaksikan  dunia  luar,  kemudian  mereka  keluar  dan  terjebak dengan  kenikmatan  produk  modernitas  dan  alahasil  sebagian  dari  mereka  hijrah  dari  pelosok  ke kota.
Perbedaan  yang  sangan  menonjol  terjadi  di  salah  satu  kumumitas  masyarakat  adat.  yakni masyarakat adat suku Alifuru Bipolo di Kabupaten Buru Selatamn yang terletak di Provinsi Maluku, yang  menjadikan  Hukum  adat  sebagai  landasan  keteraturan  sosial,  sementara  Hukum  posotif  di kalangan  Masyarakat  adat  Alifuru  Bipolo  hanyanya  sebgai  sutu  lembaga  nilai  yang  sesuka-sukanya untuk  dipatuhi.  Akan  tetapi  bagi  pemerintah  dan  kepolisian  setempat    justru  memberikan  respon positif akan hal itu, apresiasi pemerintah dan kepolisian setempat tercerminkan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang melibatkan Hukum adat.

## 1. Pandangan Pemerintah
Berangkat  dari pandangan informan bahwa pemerintahan setempat selalu berterima dengan hukum  adat  yang  ada    pada  masyarakat  suku  alifuru  bipolo  dikarenakan  hukum  adat  yang  sudah menjadi warisan kultural ini bukan lagi hal yang baru dalam masyarakat tersebut. justru pemerintah setempat  merasa  bangga  dengan  penegakan  hukum  adat  yang  berada  dilingkungan  masyarakat. sebab itu merupakan hasil ari transformasi nilai kultural yang masih di pertahankanhingga sekarang, dan  itu  merupakan  asset  kebudayaan  bagi  masyarakat  yang  ada  di  kabupaten  buru  selatan. Keberadan masyarakat adat suku alifuru bipolo dengan segala hukum, tata nilai serta norma bahkan sistem  kepercayaan  yang  mereka  anut.  akan  tetapi  pengakuan  itu  secara  lisan  dan  tidak  memiliki pengakuan  secara  tertulis melaui  undang-undang  otonomi yang  berbicara  tentang  masyarakat  dan hukum  adat  apalagi  tentang  keberadaan  suatu  hokum  adat  yang  ada  di  daerah  atau  Perda Kabupaten Buru Selatan tentang hal yang bersangkutan. padahal setiap kelompok masyarakat butuh suatu pengakuan yang legal seperti ungkapan Axel Honnet dalam tulisannya Struggle for Recognition bahwa dalam bekomunikasi atau berinteraksi manusia membutuhkan pengakuan dari manusia yang lain  tentang  keberadaanya  sehingga  dari  pengakuan  tersebut  mencegah  diskriminasi  (Susanto, 2020).
Sementara itu ada kekhawatiran dari pihak pemerintah tentang persoalan pendidiakn generasi dari masyarakat adat itu sebab hanaya sedikit dari mereka yang memberikan akses pendidikan pada anak-anak  mereka  itupun  pada  pihak  masyarakat  adat  yang  memang  sudah  bersikap  terbuka  dan hidupdi  pinggiran  kampong  sekitar.  Pihak  pemerintah  tidak  mempermasalahkan  apa  yang  menjadi dasar keyakinan meraka terhadap agama, akan tetapi yang menjadi ketakutan pemerintah setempat adalah  poa  hkehidupan  mereka  yang  pastinya  akanada  di  bawa  garis  buta  huruf  dan  kemiskinan sebap pemerintah telah membuat program yang mana menyediakan tempat pemukiman buat mera tempati secara gratis namun partisipasi masyarakat adat terhadap program tersebut  sangat minim disebapkan  karena  ajaran  keagamaan  mereka.  Bahakan  dalam  catatan  kependudukan  Kabupaten Buru Selatan masih ada masyarakat adat yang belum terdata diakibatkan karena pemerintah secara terang-tengan  mengakui  bahwa  kebanyakan  dari  mereka  yang  hidup  berpindah=pinda  dan  tidak dapat diidentifikasi keberadaan mereka yang tetap.
Sekalipun  masayarakat  alifuru  bipolo  tidak  pernah  menuntut  banyak  untuk  diakui  oleh pemerintah  setempat  secara  resmi  dalam  perda  ataupu  otonomi  daerah  yang  membicarakan tentang  perihal  terkait,  namun  sifat  ekslusif  masyarakat  adat  ini  menunjukan  bahwa  baiknya keberadaan  mereka  harus  dibuatkan  peraturan  pemerintah  sehingga  ada  ruang  gerak  yang  bebas dalam  melansungkan  kehidupan  dengan  mengedepankan  ajaran-ajaran  kebudayaan  yang  mereka jadikan sebagai landasan keteraturan sosial. setiap individu atau kelompok secara hakiki memerlukan
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
suatu pengakuan dari individu atau kelompok yang lain untuk membangun identitas praktisnya (Axel Honnet 1995) dalam (Susanto, 2020)

## 2. Pandangan Kepolisian
Kepolisian  setempat  terhadap  masyarakat  adat  suku  alifuru  bipolo  yang  menjujung  tingggi nilai-nilai  kepercayaannya  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan  yang  menjadikan  hukum  adat  sebagai dasar  dari  semua  aturan,  tentunya  membuat  aparat  penegak  hukum  mengalami  kendala  dalam menegakkan hukum. sebab tidak semua hukum yang berlaku dalam negara ini bersesuaian dengan hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat setempat. misalkan saja pada aturan yang berbicara tentang wajib belajar pada anak, hal ini tidak diterima oleh masyarakat adat tersebut. Terdapat juga perilaku yang ada dalam kehidupan masyarakat adat suku alifuru bipolo yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di nega Indonesia. perilaku tersebut adalah banyaknya pernikahan dibawa umur yang kerap terjadi pada masyarakat adat tersebut. Bahkan ada yang di kenal dengan pernikahan sasi. yang dimaksud dengan pernikahan sasi adalah suatu pernikahan yang sejak masih dalam kandungan. Namun  dalam  penegakan  hukum,  kepolisian  setempat  cenderung  mempertimbangkan  apa  saja tindkan  pelanggaran  hukum,  kalau  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  misalkan  pembunuhanatau pemerkosaan maka polisi lansung mengambil alih kasus tersebut dan ditindak lanjuti sesuai dengan huku  yang  berlaku,  sementara  beberapa  pelanggaran  ringan  akan  dikembalikan  kedalam  internal hukum  adat  terlebih  dahulu  untuk  diselesaikan  secara  adat  dan  apabila  tidak  selesai  pada  tataran hukum adat barulah polisi mengambil alih kasus tersebut.
Upaya  kepolisian  setempat  untuk  menegakan  hukum  pada  masyarakat  adat  dengan  cara banyaknya melakukan sosialisasi lansung dengan masyarakat adat agar dengan harapan masyarakat memiliki  dasar  kesadaran  hukum.  upaya  tersebut  di  bentuklah  program-program  yang  tentunya tidak  terlepas  dari  adat  istiadat  masyarakat  adat.  program  tersebut  diataranya  adalah  Pinang  Siri Kamtibmas  yang  bersentuhan  dengan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  dan  BAPELDEKA (bayangkara  peduli  pendidikan)  meupakan  upaya  dalam  sektor  pendidikan.  membuka  sekolah- sekolah  terbuka  di  alam  dan  melibatkan  anak-anak dari  suku  alifuru  bipolo  kemudian memberikan pandangan tentang pentignya pendidikan
Pandangan  kompleks  diatas  dapat  kita  tarik  pernyataan  singkat  bahwa  dari  pihak kepolisianpun  mengaapresiasi  penegakan  hukum  adat  yang  berlaku,  mereka  hanya  mengawal penyelesaian  masalah yang  diselesaikan  sesuai  dengan  aturan  adat  yang  berlaku  agar  tidak  terjadi permasalahan yang terlalu panjang. Misalakan yang dijelaskan informan diatas bahwa jangan sampai kasus  perdata  bisa  berubah  menjadi  kasus  pidana.  Ungkapan  kedua  informan  diatas  merupakan ungkapan  berangkat  dari  persepsi  mereka  terhadap  dominasi  hukum  adat  yang  terjadi  pada masyarakat  adat  Alifuru  Bipolo.  Namun  dominasi  tersebut  tidak  menenggelamkan  hakikat  hukum positif sedikitpun namun hanya menjalankan apa yang menjadi tujuan hukum pada umumnya yakni menciptakan suatu tatanan masyarakat yang aman damai dan tertib. Jika pada penyelesaian masalah yang  ditempuh  oleh  jalur  hukum  positif  yang  mengikuti  system  melalui  kepolisian  kemudian  tidak membuahkan  hasil  yang  baik  dan  hanya  menyimpan  berbagai  persoalan  yang  dan  kecurigaan masyarakat  adat  kepada  kepolisian,  maka  pihak  ke[olisian  tidak  canggung-canggung  memberikan wewenang kepada kepala adat atau yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan hingga tuntas dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut.
Hukum  adat  dengan  Hukum  positif  memang  hal  yang  sukar  untuk  menyelaraskan  kedua Hukum  tersebut,  dikarenakan  Indonesia  adalah  Negara  yang  di  dalamnya  banyak  suku  bangsa  ras agama dan bahasa sehingga budaya juga beragam singkatnya Indonesia adalah Negara yang memiliki pluralism  budaya.  Namun  dengan  menegakkan  hukum  adat  kemudian  masyarakat  adat mendapatkan ketentraman itu bukan lagi masalah buat pemerintah Indonesia karena hukum-hukum yang  ada  di  permukaan  bumi  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  tujuannya  untuk  menjamin ketentraman  masyarakat.  Hal  yang  lain  yang  terdapat  dalam  masyarakat  adat  Alifuru  Bipolo  yang inklusi  ini  adalah  masyarakat  adat  sadar  akan  adanya  hukum  positif  yang  berlaku  secara  general salah  satu  buktinya  yang  telah  diungkapkan  oleh  inform  bahwa  mereka  memberikan  wewenang
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
kepada aparat penegak  hukum untuk menjalankan tugasnya sesuai  dengan apa yang diamanahkan tapijika dalam waktu yang telah mereka sepakati masalah itu tidak selesai maka mereka berinisisatif untuk menyelesaikan dengan aturan kerakyatan atau hukum adat mereka.
Disini perlu kita ketehui bersama bahwa masyarakat adat suku alifuru bipolo terbagi atas dua golongan.  golongan  yang  masih  fanatic  dan  ekslusif  yang  masih  menegkan  hukum  adat  sebagai landasan  hidup  mereka  dan  tidak  ada  tawar-menawar  jika  terjadi  suatu  pelanggaran  adat  dan masayarakat yang inklusif yang sudah berterima dengan berbagai macam tawaran podak modernitas berupa  sistem  pendidikan,  politik  keagamaan  dan  persoalan  hukum. masyarakat  adat yang  inklusif ini yang kemudian hidup berdampinagn dengan masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerh dan  suku  bangsa,  diataranya  ialah  suku  bugis  Makassar,  jawa,  suku  buton,  suku  sula,  dan  dari berbagai  daerah  di  kepulauan  Maluku  baik  dari  Maluku  utara  maupun  Maluku.  Kehidupan  yang harmonis diperlihatkan oleh semua masyarakat Alifuru Bipolo, serta kehidupan yang penuh dengan sopan-santun  dan  saling  menghargai  diperlihatkan  pula  oleh  masyarakat  di  daeraha  tersebut  baik masuyarakat  adat  sebahgai  tuan  rumah maupun  masyarakat  yang  berasal  dari  berbagai  suku  yang mejemuk tersebut.
Suku  Alifuru  Bipolo  yang  telah  menerobos  beberapa  lapisan  generasi  hingga  kini  masih  ada dan masih ditegakkanm, masyarakat adat Alifuru Bipolo menerima hukum positif namun tidak secara totalitas  dan  serta  merta  menjalankannya,  misalakan  pada  kasus  perdata  dalam  hal  ini  sengketa lahan yang harus dibuktikan secara adimistratif dengan sertifikat kepemilikan lahan, masyarakat adat sekali  lagi  ditegaskan  bahwa  mereka  tidak  mengenal  hal  yang  dimaksud  (Sertifikat  tanah)  hanya dengan  menghadirkan  beberapa  saksi  dan  kepala  soa  (kepala  adat)  untuk  memutuskan  perkara, namun mereka menerima hukum positif sebagai hukum yang mengatur pola hidup mereka dengan masyarakat luar ang bukan masyarakat adat.

## KESIMPULAN
Masyarakat adat suku alifuru bipolo menjadikan hukum adat sebagai dasar kehidupan mereka dengan  mengedepnkan  nilai  kultural  yang  sudah  menjadi  warisan  kebudayaan  ari  nenek  moyang mereka.  keberadaan  masyarakat  adat  terbagi  atas  masyaraka  adat  yang  masih  bersikap  tertutup (ekslusif)  yang  pemukimannya  jauh  dari  perkampungan  dan  kehidupan  mereka  berpindah-pidah masyarakat  tipe  inilah  yang  masih  memegang  teguh  ajaran  yang  diwariskan  dari  nenek  moyang hingga sekarang. sedangkan terdapat juga masyarakat adat yang sudah terbuka (inklusif) yang sudah melibatkan diri dalam aktifitas yang pada umumnya dilakukan juga oleh masyarakat yang diluar dari masyarakat  adat  suku  alifuru  bipolo  kemudian  hidup  berdampingan  dengan  mengedepankan  asas toleransi. Adapun beberapa hal  yang menjadi kesimpulan daiantarany: Masyarakat adat Suku Alifuru Bipolo  menjalankan  hukum  adat  sebagai  hukum  primer  dalam  kehudapan  sehari-hari  dan  hukum positif  sebagai  hukum  sekunder.  Pemerintah  dan  penegak  hukum  (polisi)  setempat  menyerahkan wewenang  kepadaa  para  kepala  adat  untuk  menjalankan  dan  menegakan  hukum  adat  agar terciptanya sosial order.
Cara  mempertahankan  hukum  adat  yang  terdapat  di  msayarakat  adat  suku  Alifuru  Bipolo Kecamatan  Wasama  Kabupaten  Buru  Selatan.  Untuk  menjadga  adat  tersebut  melakukan  langkah- langkah sebagai berikut:
a. Satu atau dua orang anaknya sengaja tidak disekolahkam (pendidikan formal) dengan tujuan untuk menjaga adat.
b. Mengadakan ritual untuk menyembah aurah para leluhur yang mereka yakini dapat menjaga kehidupan mereka.
c. Sengaja  tidak  membuka  diri  atau  bersikap  tertutup  terhadap  peradaban  baru  diluar  dari masyarakat adat.
Tatacara  masyarakat  adat  suku  alifuru  bipolo  mempertahankan  adatnya,  kita  temui  ini merupakan  suatu  konstruksi  sosial  yang  sudah  ada  sejak  lama  dan  terus  mengalami  dialektika eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. sehingga tatacara ini akan tetap ada dengan metode yang sama sebab ini merupakan suatu realitas yang objektif buat masyarakat adat itu sendiri.
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. (2000). Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif (cet. 1). PT. Raja Grafindo Persada. Ananta Toer, P. (2012). Perawan Remaja Dalam Cengkraman Militer. Kepustakaan Populer Gramedia. Berger dan Luckmann. (2013). Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Sepuluh). LP3ES. Berger, P. L. (1991). Langit Suci. Agama Sebagai Realitas Sosial. LP3ES. Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Pustaka
Pelajar.
Fraenkel, R. dan N. W. (1990). How to design and evaluate research in education. McGraw-Hill. Hardjito Notopuro. (1994). Perihal Adat dan Hukum Adat: Perkawinan dan pewarisan beberapa suku Dayak di Kalimantan Tengah.
Hoesein dan Zainal Arifin. (2014). Hukum dan Dinamika Sosial. CV. Ramzi Putra Pratama Kwitang. Irwan Irwan, Zusmelia Zusmelia, Felia Siska, Intan Putri Rusvita, N. F. E. P., & Yenni Melia,  dan N. I. S.
(2023). Peran Solidaritas Pada Pada Masyarakat Multikultural Dalam Proses Perdagangan di Wilayah Gunung Pangilun Kota Padang. Equilibrium: Jurnal Pendidikan, Vol. XI. I(solidaritas Msyarakat multikultural). http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
Ismail, A. (n.d.). Menapaki Jejak Karakteristik Sosial Kultural Basis Sasaran Transmigrasi. Equilibrium : Jurnal Pendidikan, Vol. XI. I(karakteristik sosial kultural). http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
Lastuti Abubakar. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 319 – 331. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213
M, S. (2008). Beban Masyarakat Adat Mengahadapi Hukum Negara. Vol.15. Marshal, C. dan R. . (2006). Designing yualitcitiue research. CA: Sage. Marzuki Mahmud Peter. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Prenadamedia Group. Merriam, S. B. (1988). Caw study research in education: A quolitative approach. Jossey-Bass.
Miles dan Huberman. (1992). Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi).
Universitas Indonesia.
Mohd. Idris Ramulyo. (1995). Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia. sinar grafika.
Moleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Muhammad, B. (2008). Pokok-pokok Hukum Adat. PT Pradnya Paramita. Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Referensi (GP Press Group). Pattinama, M. J. (2008). Orang Bupolo dan Lingkunyanya. Citra Aji Pratama. Setiawan, H. (2016). Memoar Pulau Buru. Tragedi Pengasingan Tahanan Politik G30S PKI ke Pulau
Buru. Kepustakaan Populer Gramedia.
Soerjono Soekanto dan Soleman B. taneko. (2013). Hukum adat Indonesia (cet. 14). Rajawali Pers. Suartha. I dewa made. (2015). Hukum adat dan sangsi adat perspektif pembaharuan Hukum pidana. setara pers.
Sugiyono. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan. Alfbeta.
Susanto, A. E. (2020). Perjuangan untuk Pengakuan (Struggle for Recognition Axel Honnet). Majala
Basis., 34 – 43.
Thontowi, J. (2013). Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(1), 21 – 36. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2
Usman dan Purnomo Setiady Akbar. (2011). Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Revisi). Bumi Aksara. Utsman Sabian. (2009). Dasar-dasar Sosiologi Hukum. Makna Dialog Antara Hukum dan Masyaraka.
Pustaka Pelajar.