Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.312-317 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4936.312-317

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BAGI PENGGUNA KOSMETIK ILEGAL YANG DIIKLANKAN INFLUENCER DI MEDIA SOSIAL
Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia gitapadmayani24@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com puspasutariujianti@gmail.com
.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan Tanggungjawab influencer  terhadap  kerugian  konsumen  atas  produk  kosmetik  ilegal  yang  diiklankan  di  media  social. Perkembangan  teknologi  saat  ini  membuat  banyak  pelaku  usaha  dalam  memasarkan  produk  kosmetik  dengan menggunakan  jasa  influencer  di  media  sosial.  Namun  tidak  jarang  juga  influencer  mempromosikan  produk kosmetik  ilegal  yang  tidak  memiliki  izin  edar.  Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normatif  yang mempergunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  analisa  konsep  hukum.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan produk kosmetik illegal merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata, pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 Undang-Undang  ITE  dan  pasal  378  KUH  Pidana,  kemudian  Tanggung  Jawab  influencer  atas  kosmetik  ilegal yang diiklankan di media sosia dapat didasarkan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dan  pasal  1365  KUH  Perdata.  Untuk  itu  seyogyanya  pemerintah  lebih  mempertegas  lagi  peraturan yang  menyangkut  perlindungan  terhadap  konsumen  dan  seorang  influencer  yang  mengiklankan  produk hendaknya beritikad baik dalam menjalankan profesinya.
Kata Kunci: Influencer, Kosmetik Illegal , Perlindungan Konsumen.

## Abstract
This study aims to discuss forms of legal protection for consumers and the responsibility of influencers against consumer losses for illegal cosmetic products advertised on social media. Current technological developments make  many  business  actors  market  cosmetic  products  using  the  services  of  influencers  on  social  media. However, it is not uncommon for influencers to promote illegal cosmetic products that do not have distribution permits. This type of research includes normative legal research that uses a statutory approach and analysis of legal concepts. The results of the study indicate that the form of legal protection for consumers  for the use of illegal  cosmetic  products  refers  to  Article  1365 of  the  Civil  Code,  Article  4 of  Law  No. 8  of 1999  concerning Consumer  Protection,  Article  9  of  the  ITE  Law  and  Article  378  of  the  Criminal  Code,  then  Responsibilities influencers  on  illegal  cosmetics  advertised  on  social  media  can  be  based  on  Law  No.  8  of  1999  concerning Consumer  Protection  and  Article  1365  of  the  Civil  Code.  For  this  reason,  the  government  should  further reaffirm  the  regulations  regarding  the  protection  of  consumers  and  an  influencer  who  advertises  a  product should have good intentions in carrying out his profession. Keywords: Influencers, Illegal Cosmetics, Consumer Protection.

## I. PENDAHULUAN
Kehidupan  sekarang  tidak  pernah  lepas  dari  adanya  pengaruh  globalisasi  yang  membuat  teknologi semakin maju dan bekembang terlebih lagi dalam dunia perdagangan. Dimana para pelaku usaha saat ini  banyak  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  dalam  mempromosikan,  menawarkan  dan  menjual barang  dan/atau  jasa.  Salah  satunya  dengan  membuat  iklan  pada  media  sosial.  Iklan  adalah  alat mempromosikan  yang  sering  digunakan  para  pebisnis  untuk  mengenalkan  berbagai  barang  yang dikirimkan  kepada  pembeli. (Agustrijanto,  2002). Dan  keberadaan  media  sosial  itu  sendiri sesungguhnya untuk membangun hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, dimana kita dapat bertemu dengan siapa saja tanpa harus bertatap muka ( online ).
Apabila  di  cermati,  sudah  banyak  sekali  saat  ini  masyarakat  mempunyai  media  sosial  akun seperti facebook, whatsapp,  instagram , dan  akun lainnya. Banyak keuntungan dan
kemudahan  yang  bisa  didapat  dari  penggunaan  media  sosial  apabila  dimanfaatkan  secara  positif. Salah  satunya  adalah  kemudahan  bagi  pelaku  usaha  dalam  melakukan  pemasaran  atau  promosi produk  atau  jasa  mereka.  Tapi  dimanfaatkan  secara  negatif,  media  sosial  juga  bisa  menjadi  sumber informasi atau berita bohong ( hoax ) yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Hal tersebut tentu saja membawa dampak merugikan bagi masyarakat. Hubungan antara satu orang Jenis promosi  publikasi  yang  paling  sering  digunakan  oleh  penghibur  bisnis  saat  ini  ke  yang  lain  adalah dengan  menggunakan  jasa  arti  sebagai influencer  marketing karena  saat  ini  periklanan  melalui influencer dengan cara endorse sangat populer dikalangan masyarakat.
Influencer merupakan  orang  yang  digemari  dan  dipercaya  oleh  masyarakat,  termasuk  yang digunakan  dan  dilakukan  oleh  influencer  tersebut  terus  menerus  menjadi  pusat  perhatian  bagi beberapa individu. Seorang influencer dapat membuat gambar merek barang yang unggul dan dengan biaya lebih rendah daripada menggunakan orang-orang terkenal yang sekarang berada di antara artis papan atas. Sedangkan konsumen merupakan orang-orang atau masyarakat yang memakai barang atau jasa. (Kristiyanti, 2011). Pada umumnya, pembeli dicirikan sebagai klien atau klien membeli produk disajikan  oleh  pengusaha  bisnis,  yaitu  setiap  individu  yang  mendapatkan  produk  dan  layanan  untuk digunakan dan tidak ditukar atau ditukar lagi.
Produk barang dagangan dan keuntungan tambahan yang sering dipromosikan oleh influencer yang harus diperhitungkan melalui hiburan online adalah produk kecantikan seperti produk perawatan kecantikan.  Kondisi  kosmetik  yang  dipasarkan  tersebut juga  bermacam-macam.  Bahkan  ada  produk kosmetik dalam negeri yang tidak tercatat dalam daftar BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) maka  tanpa  memiliki  izin  edar  atau  biasa  disebut  dengan  kosmetik ilegal .  Adapun  terdapat  dampak negatif diberikan dalam penggunaan kosmetik ilegal yang dipasarkan oleh influencer melalui media sosial adalah produk tersebut dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen karena kosmetik tersebut tidak aman dan diragukan kualitas serta keasliannya. Apalagi jika influencer yang mempromosikan kosmetik itu tidak menyebutkan ataupun menggabungkan data yang benar, jelas dan asli  tentang  kondisi  produk  tersebut.  Sebagai  contoh  fakta  hukum  yang  ada,  beberapa celebrity endorser selaku influencer pernah dipanggil oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa timur sebagai saksi karena  telah  mempromosikan  produk  kosmetik ilegal .  Influencer  tersebut  merupakan  penyanyi dangdut  sekaligus  artis  yang  namanya  tengah  populer,  yaitu  Nella  Kharisma  dan  Via  Vallen  yang menggunakan akun sosial media untuk  mempromosikan dengan produk kosmetik ilegal dengan merk Derma Skin Care (DSC).
Meskipun  belum  ada  pengaturan  secara  khusus  mengatur  mengenai  kosmetik ilegal yang dipromosikan influencer pada  media  sosial,  jika  ditelaah  pada  Pasal  28F  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas  jujur  dan  benar  mengenai  kondisi  produk  kosmetik  tersebut.  Selanjutnya  pasal  2  ayat  (1) Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Iklan Kosmetika juga menegaskan bahwa kosmetik baru boleh beredar dan diiklankan apabila telah terdaftar dan mendapatkan izin edar berupa notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar dalam mengiklankan  sebuah  produk  kosmetik  juga  bisa  ditemukan  dalam  Pasal  45A  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Namun seiring berkembangnya teknologi, peredaran produk kosmetik ilegal tersebut semakin mengalami  peningkatan  khususnya  produk  kosmetik  yang  dibuat  di  dalam  negeri,  sedangkan kesadaran konsumen sebagai pengguna kosmetik ilegal tersebut masih sangat rendah. Ditambah lagi pelaku  usaha  yang  memanfaatkan  lemahnya  pengetahuan  konsumen  terhadap  berbagai  produk kosmetika yang tidak mempunyai izin pengedaran dari BPOM alias illegal .
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal yang Diiklankan  oleh Influencer di  Media  Sosial  dan  tanggungjawab Influencer Terhadap  Kerugian  yang Diderita Konsumen Atas Produk Kosmetik Ilegal yang Diiklankan di Media Sosial? Berkaitan dengan masalah yang diangkat, terdapat penelitian yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Mego et al., 2021) menyatakan bahwa kegiatan endorse/promosi yang dilakukan oleh para selebgram pada akun  media  sosial  lnstagram  memunculkan  dampak  negatif  yaitu  barang  yang  dipromosikan
merupakan barang ilegal dalam hal ini tanpa seizin instansi terkait. Tentunya hal ini dapat merugikan konsumen,  ditambah  lagi  hajatan  promosi  I  pengakuan  kosmetik  menandakan  bahwa  kosmetik tersebut aman, terpercaya dan bergaransi.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Putri  et  al.,  2019) menyatakan  bahwa  presepsi konsumen terhadap suatu produk sangat berpengaruh untuk membentuk keputusan konsumen dalam membeli  suatu  produk.  Pengaruh  iklan  endorsement  ini  tergantung  pada  seberapa  besar  artis  yang mengiklankan  tersebut  memiliki  pengaruh  didalam  masyarakat  dalam  hal  ini  konsumen.  Kemudian permaslaahan  baru  muncul,  karena  tidak  semua  artis  endorser  berhati-hati  dan  waspada  dalam memilih  produk  yang  akan  mereka  iklankan,  sedangkan  pola  konsumsi  masyarakat  atas  kosmetik dewasa ini terus meningkat smentara itu pengetahuan masyarakat awam masih belum memadai untuk dapat memilih, menggunakan dan atau membeli produk kosmetik yang baik, aman dan tepat, sehingga konsumen akan dirugikan jika ada iklan yang dilakukan oleh sesorang yang dipercaya dalam hal ini idola/artis  endorser  tersebut  yang  ternyata  tidak  sesuai  dengan  deskripsi  atau  ulasan  atau  bahkan berbahaya bagi konsumen.
Menurut (Pusnawan,  2020) dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  kurangnya  kesadaran masyarakat  atau  konsumen  terhadap  produk  kosmetik  illegal  mengakibatkan  bisnis  kosmetik  illegal terus  berkembang.  Konsumen  tertarik  dengan  promosi  produk  kosmetik  ilegal  yang  berlebihan  dari pelaku usaha, seperti harga murah, aman bagi ibu hamil dan menyusui, telah teruji klinis, hasil yang instant,  dan  sebagainya.  Kepala  Badan  Pengawan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  Republik  Indonesia menghimbau agar masyarakat sebagai konsumen tidak terbuai dengan promosi yang menyesatkan.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  disini  mempergunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yang  menggunakan objek  teori  hukum  kontemplatif.  Obyek  teori  hukum  kontemplatif  merupakan  gejala  yang  sering terjadi dari hukum positif yang memiliki tujuan teoritik, perspektifnya adalah internal serta teori yang berdasarkan kebenaran yang diambil dari pragmatik yaitu consensus keahlian (sejawat) dan memiliki kegunaan  bermuara  dari  perbaikan  praktik  hokum (Atmadja  et  al.,  2018) .  Penelitian  ini mempergunakan  kedekatan  dari  perundang-undangan  ( the  statue  approach )  serta  kedekatan  analisa konsep  hukum  ( the  analitycal  and  conceptual  approach ).  Selanjutnya  dianalisis  menggunakan interpretasi hukum terhadap pemaparan yang argumentatif didasarkan konsep hukum, azas, dan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. .

## III. PEMBAHASAN
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Bagi  Pengguna  Kosmetik  Illegal  yang diiklankan oleh Influencer di Media Sosial
Kegiatan  endorse  melalui Influencer dipilih  pelaku  usaha  karena  akan  memberikan  efek  terhadap produk  lebih  dikenal luas oleh  konsumen.  Terlebih  lagi  seorang influencer sebagai  fasilitator  dalam memberikan  informasi  dari  produk  kosmetik  sehingga  konsumen  tertarik  dalam  melihat  produk sehingga  sangat  mempunyai  pengaruh.  Hanya  saja,  nantinya  pemenuhan  hak  atas  data  atas  hal-hal informasi  yang  seharusnya  diberikan  masih  belum  terpenuhi.  Nantinya,  banyak  kosmetik  produk  di endorse dari influencer tersebut  merupakan  produk  kosmetika  yang  dapat  dikategorikan illegal atau tidak  mempunyai  ijin  produksi  serta  tidak  terdaftar  pada  BPOM.  Dengan  kata  lain,  memasarkan produk kosmetik ilegal yang berarti informasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai konsumen tidak benar dan tidak asli karena tidak mempunyai izin dari lembaga tersebut. (Mego et al., 2021). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa  setiap  tindakan  yang  dilakukan  harus  berdasarkan  atas  hukum  (harus  ada  dasar  hukumnya). Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan  bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum.” Untuk itu seluruh masyarakat Indonesia diharapkan untuk tidak memberlakukan diskriminasi di berbagai aspek. Perlakuan diskriminasi yang dimaksud dapat juga kita lihat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyebutkan  bahwa:“Setiap orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  diskriminasi  atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminasi itu“.
Hukum  merupakan  perlindungan  untuk  kebaikan  manusia  lain  dengan  norma-norma  atau kaidah-kaidah lainnya. Hukum itu memiliki isi larangan dan/atau perintah, sehingga membedakan hak dan kewajiban. (H. Salim H.S & Nurbani, 2013). Menurut Philipus M. Hadjon prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia menurut Philipus M. Hadjon adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap  harkat  dan  martabat  manusia  yang  bersumber  pada  Pancasila.  Perlindungan  hukum  untuk rakyat  memiliki  tujuan  2  (dua)  bentuk  yaitu  perlindungan  yang  perlindungan  yang  bersifat  represif dan  bersifat  preventif. (Hadjon,  1987). Perlindungan  hukum  yang  bersifat  preventif  kepada  warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tetapi,  upaya  dari  preventif  yang  dilakukan  hanya terhadap  pelaku  usaha  tidak  berjalan  efektif  apabila  tidak  diimbangi  dengan  edukasi  kepada masyarakat.
Perlu digaris bawahi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen sangat perlu dukungan agar  proses  produksi  bagi  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  bisnis  mereka.  Karena  konsumen mempunyai  peran  yang  begitu  penting  dalam  roda  perdagangan.  Produksi  tidak  pernah  ada  artinya dengan  asumsi  tidak  ada  pembeli  yang  menggunakan  barang  dagangan  atau  keuntungan  potensial yang  diciptakan  atau  dibuat  oleh  penghibur  bisnis.  Oleh  karenanya  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  sangat  diperlukan  agar  konsumen  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  hak- haknya dalam mengkonsumsi jasa dan/atau barang.
Berkaitan dengan hal perlindungan hukum terhadap pembeli atas produk kosmetik ilegal yang diiklankan oleh influencer di media sosial didapat dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgelijke  Wetboek )  yang  menyatakan  tentang perbuatan melanggar hukum. Yang dimaksud dengan hal melawan hukum adalah perlakuan melawan hukum yang diajukan oleh seseorang yang karena kekurangannya telah merugikan orang lain. Jika hal ini dikatakan upaya perlindungan hukum represif.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan tentang hak-hak konsumen salah satunya hak konsumen untuk memperoleh data total tentang produk yang  diminta  dan  pilihan  untuk  mendapatkan  pembayaran  atas  barang  yang  diminta  apakah  barang tersebut rusak, kekurangan atau barang tersebut tidak didapatkan oleh pembeli.
Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pelaku bisnis yang  menawarkan  barang  melalui  kerangka  elektronik  harus  memberikan  data  yang  lengkap  dan benar terkait dengan ketentuan kontrak, pembuat, dan barang yang diiklankan.
Pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  pelanggaran  dalam  transaksi online dapat merambah  ke  jalur  pidana.  Sebelum  diundangkannya  UU  ITE  pada  tahun  2008  beserta  dengan perubahan  pada  tahun  2016,  dasar  hukum  yang  dapat  dipergunakan  adalah  Pasal  378  KUHP  yang menegaskan bahwa: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan  melawan  hukum,  dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu,  dengan  tipu  muslihat ataupun  dengan  rangkaian  kebohongan  menggerakan  orang  lain  untuk  menyerahkan  sesuatu  benda kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  atau  menghapuskan  piutang,  diancam  karena  penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

## 2. Tanggungjawab  Influencer  Terhadap  Kerugian  yang  Diderita  Konsumen  Atas  Produk Kosmetik Ilegal yang Diiklankan di Media Sosial
Aktivitas  promosi  iklan  yang  diselesaikan  antara  penghibur  bisnis  dan  kekuatan  yang  harus diperhitungkan, dapat membawa hubungan yang sah yang terjadi antara pertemuan tersebut. Penjual yang  meng endorse seorang influencer pada  kegiatan endorse tergolong  suatu  perjanjian  dilakukan secara yuridis yang terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak  itu  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu  hal,  dan  suatu  perjanjian  antara  dua  orang  atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal yang khusus.” Berbagai perjanjian dari kerjasama endorse memiliki sifat yang bebas tai harus memenuhi peraturan Pasal 1320 KUHPer yaitu: (Yusuf & Yusuf, 2012).
Adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  kerjasama endorse :  Adanya kecakapan para pihak dimana para pihak tersebut berwenang untuk melaksanakan perjanjian (bukan anak  dibawah  umur  dan  bukan  dibawah  pengampuan),  Adanya  obyek  atau  perihal  tertentu  yaitu
menjelaskan  produk  apa  yang  di endrose ,  pembayaran,  waktu  durasi endorse ,  serta  hal-hal lain  yang disepakati, dan tidak bertentangan kesusilaan atau ketertiban umum.
Influencer merupakan  orang-orang  yang  tidak  bermaksud  dengan  baik  maka  secara  efektif mendapatkan  penjaminan  emisi  melalui  para  pelaku  bisnis  dengan  tidak  melihat  barang  kosmetik tanpa  izin  BPOM.  Makna  pekerjaan  amanah  yang  tulus  tersebut  sebuah  demonstrasi  tanpa  egois, namun  dilihat  dari  berkepentingan  masyarakat  maka  kegiatan  tanpa  adanya  tanda-tanda  penipuan, tidak  adanya  tanda-tanda  penipuan,  tanpa  mengganggu  perkumpulan  yang  berbeda  dan  tanpa  tipu muslihat. Maka, beberapa influencer tidak terlalu memakai produk kosmetika yang dikeluarkan, tetapi diharapkan  bisa  memberikan  kesan  yang  baik  dan  terlihat  sudah  menggunakan  item  tersebut.  Efek yang  diberikan  dengan  promosi  produk  kosmetika  yang  legal  tidak  diperhitungkan  oleh  influencer. Karena  banyak  peminatnya  terpengaruh  untuk  membeli  dan  menggunakan  barang-barang  ini,  yang pada akhirnya berdampak tidak aman dan merugikan pembeli.
Sebagai  bagian  perantara  dari  pelaku  usaha,  seorang influencer yang  mempromosikan  suatu produk  kosmetik  dan  menyiarkan  produk  tersebut  dalam  bentuk  iklan  di  media  sosial,  harus memberikan  data  yang  jelas  tentang  keadaan,  keuntungan,  dan  penggunaan  item  restoratif  yang dipromosikan  dan  tidak  menipu  pembeli.  Hal  mengenai  penyiaran  iklan  tersebut  dapat  ditemukan dalam  Pasal  36  ayat  (5)  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  yang menyatakan  bahwa  :  “Isi  siaran  dilarang  bersifat  memfitnah,  menghasut,  menyesatkan  dan/atau berbohong”.  Terhadap  apa  yang  dilakukan  oleh influencer juga  harus  mengacu  pada  Pedoman Perilaku Penyiaran yang tercantum dalam Bab V Pasal 48 ayat (4) huruf (j) Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran  yang  menyatakan  bahwa:  “Pedoman  perilaku  penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan: siaran iklan”.
Berkaitan  dengan  persoalan  diatas,  sesungguhnya  seorang influencer memiliki  posisi  yang berbeda  dengan  pelaku  usaha  karena influencer tidak  memiliki  tanggung  jawab  yang  didasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Kerugian  akibat  produk kosmetik ilegal yang  diiklankan  oleh influencer di  media  sosial  yang  didapatkan  konsumen,  maka yang  bertanggungjawab  dan  dapat  digugat  adalah  pelaku  usaha  dan influencer .  Pelaku  usaha  dapat digugat karena menimbulkan larangan-larangan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berhubungan dengan berbagai  macam  larangan  dalam  melakukan  penawaran  promosi  maupun  mengiklankan  barang dan/atau jasa.
Selanjutnya  dalam  Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  juga  menyatakan  bahwa:  “Pelaku  Usaha  periklanan  bertanggungjawab  atas  iklan  yang diproduksi  dan  segala  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  iklan  tersebut”.    Penjelasan  dari  pasal  bahwa pebisnis publikasi memiliki tanggung jawab berupa imbalan pada masyarakat yang merugi dan pelaku bisnis  juga  mampu  atas  influencer  yang  mengiklankan  produknya  tersebut  untuk  memastikan influencer tidak  melakukan  kesalahan  pada  saat  melakukan  promosi  produk  dan  tidak  melanggar aturan yang telah dipaparkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Sedangkan influencer yang  mengiklankan  produk  tersebut  tidak  dapat  dimintai pertanggungjawaban  apabila  didasarkan  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen. Influencer dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dalam  dasar  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata yang menyebutkan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian  tersebut.”  Untuk  memenuhi  kasus  kerugian,  pembayaran  dilihat  pada  sebab  akibat  dalam pelanggaran  yang  melakukan  pelanggar,  kemalangan  ditimbulkan,  adanya  kesalahan,  dan  hubungan sebab akibat antara demonstrasi yang melanggar hukum dan kemalangan.
Jadi  didapatkan  bahwa  seorang influencer yang  menjalankan  tugasnya  untuk  mengiklankan suatu  produk  kosmetik ilegal ,  dan  ketika  hal  tersebut  dapat  merugikan  konsumen  maka influencer harus berani menanggung resiko atas segala perbuatan yang menjadi tanggung jawabnya karena sudah merugikan  konsumen  akibat  mempromosikan  suatu  produk  dengan  informasi  yang  kurang  jelas. Sebuah  tanggung  jawab  sangat  erat  hubungannya  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  di  hari berikutnya. Dalam hal ini endorsement memiliki risiko yang dapat berdampak positif dan berdampak negatif.  Dampak  positif  yang  ditimbulkan  adalah endorsement dapat  menambah  nilai  guna  dan meningkatkan  ketertarikan konsumen  terhadap suatu produk,  namun  dampak  yang  negatif diberikan
ketika  konsumen  mendapatkan  kerugian  dari  mengkonsumsi  atau  memakai  barang  yang  tidak  sama dengan promosi tersebut.
Tanggung  jawab influencer sebagai  penyedia  jasa  dapat  digunakan  juga  pasal  yang  berlaku pada  pelaku  usaha  karena endorsement merupakan  evolusi  baru  dalam  melakukan  promosi  di Indonesia.  Dalam  penjabaran  sebelumnya endorsement dan  iklan  sama-sama  merupakan  cara  dari promosi, karena jika dalam iklan terdapat pelaku usaha periklanan maka dalam endorsement terdapat influencer sebagai endorser (artis) dapat dikatakan sebagai pelaku usaha di bidang jasa promosi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Sarana  perlindungan  dari  hukum  untuk  konsumen  bagi  pengguna  produk  kosmetik ilegal yang dipromosikan  pada  media  sosial  dapat  merujuk  pada  Pasal  1365  KUH  Perdata,  Pasal  4  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUH Pidana.
Tanggung  Jawab influencer terhadap  kerugian  yang  didapatkan  Konsumen  dari  kosmetik ilegal pada  iklankan  di  media  sosial  tidak  dapat  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  namun  pertanggungjawaban influencer pada  kosmetik ilegal yang diiklankan pada media sosial dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata melalui gugatan Perbuatan  Melawan  Hukum  merupakan  tanggungjawab  dengan  unsur  kesalahan  (kesengajaan  dan kelalaian).
2. Saran
Seyogyanya  Pemerintah  dapat  lebih  mempertegas  lagi  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada  masyarakat  khususnya  konsumen  mengalami  kerugian  karena  produk  yang  diiklankan  oleh influencer pada  media  elektronik  (media  sosial).  Bentuk  perlindungan  hukum  tersebut  bisa  berupa aturan perundang-undangan atau regulasi baru yang khusus memberi aturan dalam hal tersebut demi terciptanya kepastian hukum bagi konsumen.
Sebagai  seorang  perantara  dari  pelaku  usaha,  seorang influencer yang  akan  mengiklankan sebuah produk di media sosial, hendaknya beritikad baik dalam menjalankan pekerjaannya dan lebih selektif dalam memilih dan menerima endorse dari pelaku usaha terkait keaslian, kesehatan dan hasil suatu  produk  yang  akan  dipublikasikan  agar  tidak  terlalu  merugikan  pembeli  atas  data  produk  yang disampaikannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustrijanto.  (2002). Copywriting:  seni  mengasah  kreativitas  dan  memahami  bahasa  iklan .  PT.  Remaja Rosdakarya, Bandung.
Atmadja, I. D. G. dan I. N. P. B. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Press, Malang. H. Salim H.S, & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke- 1) . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia . Bina Ilmu, Surabaya. Kristiyanti, E. T. S. (2011). Hukum perlindungan konsumen . Sinar Grafika, Jakarta.
Mego,  K. A. A., Budhiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Selebgram  yang Melakukan Endorse/Promosi Barang Ilegal pada Produk Obat Kosmetik. Konstruksi Hukum , Vol.2 (2). Pusnawan, I. M. L. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Endorser yang Mempromosikan Produk Kosmetik Ilegal. Jurnal Kertha Semaya , Vol.8 (7).
Putri,  D.  S.,  Turisno,  B.  E.,  &  Suradi.  (2019).  Tanggunga  Jawab  Artis  Endorser  Terhadap  Konsumen  atas Kosmetik Ilegal yang diiklankan. DIPONEGORO LAW JOURNAL , Vol.8 (3). Yusuf, M., & Yusuf, A. (2012). 1 Jam Membuat Toko Online dengan JoomlaVirtuemart . Expert, Yogyakarta.