## ANALISA KESESUAIAN UNSUR PENYAJIAN PETA KELURAHAN PANYURAN BERDASARKAN PERKA BIG NO. 3 TAHUN 2016
Ziyadatul Rofita 1 , Bangun Muljo Sukojo 2 , Udiana Wahyu Deviantari 3
1,2,3 Departemen Teknik Geomatika, FTSLK-ITS, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, 60111, Indonesia e-mail: 2 bangunms@gmail.com

## Abstrak
Peta desa adalah peta tematik bersifat dasar yang berisi unsur dan informasi batas wilayah, infrastruktur transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, penutup lahan dan penggunaan lahan yang disajikan dalam beberapa bentuk peta. Keberagaman  jenis  peta  desa  yang  ada  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  alasan  Badan  Informasi  Geospasial  untuk membuat kebijakan standarisasi pemetaan desa yang baku sebagai acuan nasional. Pengadaan peta desa dibutuhkan untuk mempercepat proses pembangunan desa dan kawasan pedesaan dengan memanfaatkan data spasial. Hasil akhir dari penelitian ini adalah peta kelurahan yang terdiri dari peta citra, peta tutupan lahan, dan peta sarana prasarana. Penyajian peta kelurahan Panyuran disesuaikan terhadap unsur-unsur peta yang wajib ditampilkan sesuai dengan PerKa BIG No. 3 Tahun 2016. Presentase kesesuaian penyajian peta citra terhadap unsur wajib sebesar 71,43%, unsur pilihan 0%, dan unsur kondisional 91,30%. Kemudian presentase kesesuaian penyajian peta tutupan lahan terhadap unsur wajib sebesar 71,43%, unsur pilihan 0%, dan unsur kondisional 88.89%. Sedangkan presentase tingkat kesesuaian penyajian peta sarana prasarana adalah 75,00% unsur wajib, 0% unsur pilihan, dan 92,00% unsur kondisional.
Kata Kunci: Peta Desa, Pembangunan Desa, Data Spasial, Penyajian Peta

## Abstract
Village  map  is  a  basic  thematic  map  that  contains  elements  and  information  on  boundaries,  transportation infrastructure, toponyms, waters, infrastructure, land cover and land use that are presented in several map forms. The diversity  of  village  map  types  in  Indonesia  is  one  of  the  reasons  for  the  Geospatial  Information  Agency  to  make  a standardization policy of village mapping as a national reference. Procurement of village maps is needed to accelerate the  process  of  village  and  rural  development  by  utilizing  spatial  data.  The  final  result  of  this  study  is  a  village  map consisting of an image map, a map of land cover, and a map of infrastructure. The presentation of the Panyuran Sub- District map is adjusted to the map elements that must be displayed in accordance with BIG Decree No. 3 of 2016. The percentage  of  conformity  of  the  presentation  of  image  maps  to  the  mandatory  elements  is  71.43%,  0%  selected elements, and conditional elements 91.30%. Then the percentage of suitability of the presentation of the map of land cover to the mandatory elements is 71.43%, the optional element is 0%, and the conditional element is 88.89%. While the  percentage  of  suitability  of  the  presentation  of  infrastructure  map  is  75.00%  mandatory  element,  0%  optional element, and 92.00% conditional element.
Keywords: Village Map, Village Development, Spatial Data, Map Presentation

## PENDAHULUAN
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  Pasal  1  Ayat  1  disebutkan bahwa  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  usaha mewujudkan  sistem  pemerintahan  yang  baik perlu  adanya  pembangunan  desa.  Di  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2014  Pasal  78  Ayat  1  dijelaskan  bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan  kemiskinan  melalui  penyediaan pemenuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana  dan  prasarana,  pengembangan  potensi ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan  sumber  daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam  peraturan  BIG  (2016)  untuk melaksanakan program perencanaan pembangunan  nasional  setiap  kementerian/ lembaga/pemerintah daerah membutuhkan peta desa.  Pengadaan  peta  desa  dibutuhkan  untuk mempercepat  proses  pembangunan  desa  dan kawasan pedesaan. Menurut Abidin (2017) alasan utama dalam rangka pembuatan peta desa adalah permasalahan  bentuk  peta  desa  yang  beragam sehingga diperlukan adanya program pembuatan satu  peta  yaitu  peta  desa  yang  memiliki  standar penyajian  yang  paten  antara  peta  daerah  yang satu dengan daerah lainnya.
Pembuatan  peta  desa  juga  perlu memperhatikan kaidah-kaidah tentang spesifikasi penyajian peta desa yang disusun dengan maksud memberikan  panduan  dan  acuan  kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah seperti  yang  tercantum  dalam  PerKa  BIG  No.  3 Tahun 2016.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Berdasarkan  data  dari  Website  Desa  (2018)  di Portal  Kabupaten  Tuban  yang  merupakan  situs
resmi  Pemerintahan  Kabupaten  Tuban  diketahui bahwa  kelurahan  Panyuran  merupakan  satu- satunya kelurahan yang ada di Kecamatan Palang.
Secara  astronomis  kelurahan Panyuran Kelurahan  Panyuran  terletak  pada  6 0 53’37,746” hingga  6 0 54’54,731” LS  dan  112 0 4’44,522”  hingga 112 0 5’40,400” BT . Kelurahan Panyuran memliki luas wilayah ± 250 Ha. Kelurahan ini terletak kurang lebih 5 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan dan 2 km dari Ibukota Kabupaten/Kota.

## Gambar  1. Lokasi Penelitian
Batas  administratif  kelurahan  Panyuran dibatasi oleh:
Sebelah Utara  : Laut Jawa Sebelah Timur   : Kelurahan Sukolilo Sebelah Selatan: Desa Gedongombo Sebelah Barat    : Desa Tasikmadu

## Data dan Peralatan
Data yang diperlukan pada penelitian ini meliputi 2 hal yaitu :
a. Data Spasial
Data  spasial  berupa  peta  RBI  Skala  1:25000 Tahun 1999, Citra Satelit  Resolusi Sangat Tinggi (CSRST) Pleiades 1A Juli Tahun  2018, dan hasil pengambilan  koordinat  lapangan  dengan  GPS Handheld
b. Data Non-Spasial
1) Data primer meliputi data landmark unsur- unsur  rupabumi  alami  dan  buatan,  data potensi wisata, sarana dan prasarana serta data toponimi dari hasil survei lapangan
2) Data sekunder hanya meliputi data non-fisik (demografi,  sosial,  ekonomi  dan  budaya) dari pemerintah kelurahan Panyuran
3) Dokumentasi landmark unsur-unsur
rupabumi
Sedangkan  peralatan  yang  diperlukan pada penelitian ini meliputi 2 hal yaitu:
a. Perangkat Keras ( Hardware )
1) Laptop
2) GPS Handheld navigasi
3) Kamera/ Handphone
4) Printer
5) Mouse
6) Flash Disk
7) Surat Tugas Survei
8) Formulir Survei
b. Perangkat Lunak ( Software )
1) Microsoft Word - pembuatan laporan
2) Microsoft  Excel  -  pendataan  hasil survei toponimi
3) Microsoft  Power  Point  -  pembuatan presentasi
4) ArcGIS 10.3 untuk digitasi peta
5) PCI  Geomatics  2015  -  koreksi geometrik

## Tahapan Pengolahan Data
Adapun  pengolahan  data  dari  penelitian  ini  dapat dilihat pada diagram alir Gambar 2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  Citra  Satelit  Resolusi  Sangat  Tinggi  (CSRT) Pleiades  1A  diolah  untuk  pembuatan  peta  desa skala  1:5000.  Peta  desa  disajikan  dalam  3  bentuk yaitu  peta  citra,  peta  tutupan  dan  penggunaan lahan,  serta  peta  sarana  dan  prasarana.  Untuk menilai  kesesuaian  unsur-unsur  pada  layer  peta tersebut,  secara  kuantitatif  dapat  disajikan  dalam nominal presentase dengan perhitungan matematika seperti yang digunakan pada penelitian Sukino (2018):
Kesesuaian Unsur Z (%) = (X/Y ) x 100% Dimana :
Z : Unsur wajib, pilihan, atau kondisional X : Jumlah unsur yang ada dari peta yang dibuat Y : Jumlah unsur dari PerKa BIG
Berikut  adalah  hasil  dari  penyajian  peta kelurahan Panyuran:

## Peta Citra
Pada Gambar 3 dapat dilihat hasil layout dari peta citra kelurahan Panyuran yang merupakan wilayah pesisir  karena  berbatasan  langsung  dengan  Pantai Utara/Laut  Jawa.  Kenampakan  citra  kelurahan Panyuran  sangat  cerah  dan  tidak  berawan  karena proses perekaman data citra diambil pada bulan Juli dimana Indonesia pada saat itu merupakan musim kemarau.
Gambar 3. Peta Citra Kelurahan Panyuran
Analisa  kesesuaian  layer  peta  citra kelurahan  Panyuran  terhadap  PerKa  BIG  Nomor  3 Tahun 2016 ditampilkan pada tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Analisa Unsur Wajib yang Dimasukkan di dalam Layer Peta Citra Kelurahan Panyuran No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta 1 Toponimi a. Nama daerah propinsi b. Nama daerah kabupaten/kota
c. Nama kecamatan
d. Nama desa
e. Nama fasilitas
umum dan sosial √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 2 Batas Wilayah Administrasi a. Batas desa/kelurahan √ √ 3 Perairan a. Sungai √ X
Berdasarkan  Tabel  1,  kesesuaian  unsur wajib  yang  ada  pada  peta  citra  kelurahan Panyuran  sebesar  71,43%  artinya  peta  tersebut hanya  memenuhi  5  dari 7 unsur  wajib  penyajian peta  citra.  Dua  unsur  yang  tidak  terpenuhi  pada penyajian  peta  citra  kelurahan  Panyuran  adalah penamaan  fasilitas  umum  dan  sosial  serta  tidak adanya gambaran sungai.

## Tabel 2. Hasil Analisa Unsur Pilihan yang Dimasukkan di dalam Layer Peta Citra Kelurahan Panyuran
No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta 1 Batas Wilayah Administrasi a. Batas  dusun/dukuh atau padanan
sebutan pembagian wilayah desa
b. Batas  RW/padanan sebutan pembagian wilayah desa
c. Batas RT atau padanan sebutan pembagian wilayah
d. Batas  RW/padanan sebutan pembagian wilayah desa
e. Batas RT atau padanan sebutan
√
√
√
√ √ X X X X X No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta pembagian  wilayah desa 2 Perairan a. Jaringan drainase √ X 3 Telekomunikasi a. Wartel/warnet √ X
Berdasarkan  Tabel  2.  kesesuaian  unsur pilihan yang ada pada peta citra kelurahan Panyuran sebesar  00,00%.  Sesuai  dengan  hasil  survei  di lapangan, kelurahan Panyuran tidak memiliki batas RW maupun RT. Batas terkecil yang ada hanya batas desa/kelurahan.  Selain  itu,  di  kelurahan  Panyuran juga  tidak  terdapat  jaringan  drainase  ataupun wartel.  Sehingga  dapat  diartikan  bahwa  tidak  ada unsur-unsur pilihan yang terpenuhi pada penyajian peta citra kelurahan Panyuran.
Tabel 3. Hasil Analisa Unsur Kondisional yang Dimasukkan di dalam Layer Peta Citra Kelurahan
Panyuran No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta 1 Toponimi a. Nama perairan b. Nama jalan √ √ √ √ 2 Batas Wilayah Administrasi a. Batas kabupaten/ kota b. Batas kecamatan √ √ √ √ 3 Jaringan/Infrastruktur Transportasi a. Jalan kolektor b. Jalan lokal √ √ √ √ c. Jalan pematang d. Jembatan √ √ X X 4 Perairan a. Garis pantai √ √ 5 Sarana dan Prasarana
No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta a. Kantor pemerintahan/inst ansi
- Kantor kepala desa/lurah
b. Pendidikan
- Pendidikan dasar
- Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Pendidikan Agama
c. Kesehatan
- Polindes/ bidan
- Posyandu
d. Peribadatan
- Masjid, musholla
e. Pemakaman
- Pemakaman Islam
f. Perdagangan dan Jasa
- Pasar modern, pasar tradisional
- Kantor pos
- SPBU
g. Olahraga, seni/budaya dan rekreasi
- Stadion/ lapangan
- Tempat menarik
h. Industri dan
Pergudangan
- Industry kecil/rumah tangga/ UMKM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √ √ √
√ √ √
√ √ √
Berdasarkan  Tabel  3.  kesesuaian  unsur kondisional  yang  ada  pada  peta  citra  kelurahan Panyuran sebesar 91,30%. Dimana 23 dari 25 layer kondisional telah memenuhi syarat penyajian peta citra. Sedangkan dua layer kondisional yang tidak digambarkan  pada  peta  citra  berasal  dari  unsur jaringan/infrastruktur  transportasi  yaitu  jalan pematang dan jembatan.

## Peta Tutupan Lahan
Hasil  digitasi  peta  tutupan  lahan  di  kelurahan Panyuran  dapat  dilihat  pada  Gambar  4.  Pada gambar tersebut dapat dianalisa bahwa sebagian besar  wilayah  kelurahan  Panyuran  didominasi oleh  warna  kuning,  abu-abu  muda,  dan  hijau muda.  Ketiga  warna  itu  dapat  diidentifikasi
melalui  legenda  yang  tertera  pada  sisi  kanan  peta yaitu  lahan  tegalan/ladang  untuk  warna  kuning, pemukiman  warga  untuk  warna  abu-abu,  dan perkebunan untuk warna hijau muda.

## Gambar 4. Peta Tutupan Lahan
Analisa kesesuaian layer peta tutupan lahan kelurahan  Panyuran  terhadap  PerKa  BIG  Nomor  3 Tahun 2016 ditampilkan pada table berikut.
Tabel 4. Hasil Analisa Unsur Wajib yang Dimasukkan di dalam Layer Peta Tutupan Lahan Kelurahan Panyuran
No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta 1 Toponimi a. Nama daerah propinsi b. Nama daerah kabupaten/kota
c. Nama kecamatan
d. Nama desa
e. Nama fasilitas umum dan sosial √ √ √ √ √ √ √ √ √ X 2 Batas Wilayah Administrasi a. Batas desa/kelurahan √ √ 3 Perairan a. Sungai √ X
Berdasarkan  Tabel  4,  kesesuaian  unsur wajib yang ada pada peta tutupan lahan kelurahan Panyuran  sebesar  71,43%  artinya  peta  tersebut hanya  memenuhi  5  dari  7  unsur  wajib  penyajian peta tutupan lahan. Dua unsur yang tidak terpenuhi pada  penyajian  peta  tutupan  lahan  kelurahan Panyuran  adalah  penamaan  fasilitas  umum  dan sosial serta tidak adanya gambaran sungai.
Tabel 5. Hasil Analisa Unsur Pilihan yang Dimasukkan di dalam Layer Peta Tutupan Lahan Kelurahan Panyuran No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta 1 Batas Wilayah Administrasi a. Batas  dusun/dukuh atau padanan
sebutan  pembagian wilayah desa b. Batas  RW/padanan sebutan pembagian wilayah desa c. Batas RT atau
padanan  sebutan
pembagian wilayah
d. Batas  RW/padanan sebutan pembagian wilayah desa e. Batas RT atau padanan  sebutan pembagian wilayah desa
√
√
√
√
√ X X
X
X
X
2 Perairan
a. Jaringan drainase √ X
Berdasarkan  Tabel  5,  kesesuaian  unsur pilihan  yang  ada  pada  peta  tutupan  lahan kelurahan  Panyuran  sebesar  00,00%.  Sesuai dengan  hasil  survei  di  lapangan,  kelurahan Panyuran  tidak  memiliki  batas  RW  maupun  RT. Batas terkecil yang ada hanya batas desa/kelurahan. Selain itu, di kelurahan Panyuran juga  tidak  terdapat  jaringan  drainase.  Sehingga dapat  diartikan  bahwa  tidak  ada  unsur-unsur pilihan  yang  terpenuhi  pada  penyajian  peta tutupan lahan kelurahan Panyuran.
Tabel 6. Hasil Analisa Unsur Kondisional yang Dimasukkan di dalam Layer Peta Peta Tutupan Lahan
Kelurahan Panyuran No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta 1 Toponimi a. Nama perairan
b. Nama jalan
√ √ √ √ 2 Batas Wilayah Administrasi
No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta a. Batas  kabupaten/ kota b. Batas kecamatan √ √ √ √ 3 Jaringan/Infrastruktur Transportasi a. Jalan kolektor b. Jalan lokal c. Jalan pematang d. Jembatan √ √ √ √ √ √ X X 4 Perairan a. Garis pantai √ √ 5 Penutup dan Penggunaan Lahan Terbangun dan
Tidak Terbangun
a. Bangunan gedung
b. Tempat tinggal c. Perkantoran d. Pendidikan e. Perdagangan dan jasa f. Industry dan pergudangan
g. Peribadatan h. Kesehatan
i. Olahraga
j. Tempat menarik/pariwisat
a k. Pemakaman l. Hutan
m. Perkebunan
n. Tegalan/ ladang o. Kebun campur
p. Rumput
q. Semak belukar
r. Lahan
terbuka (tanah kosong)
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √
Berdasarkan  Tabel  6.  kesesuaian  unsur kondisional  yang  ada  pada  peta  tutupan  lahan kelurahan Panyuran sebesar 88,89%. Jumlah unsur- unsur  kondisional  sangat  mendominasi  proses penyajian peta. Pada peta ini layer kondisional yang berhasil  digambarkan  pada  peta  sebanyak  24  dari total 27 layer. Selain jalan pematang dan jembatan seperti  pada  penyajian  peta  citra,  terdapat  satu layer tambahan yang tidak ada yaitu semak belukar.

## Peta Sarana dan Prasarana
Peta  Sarana  dan  Prasarana  dapat  dilihat  pada Gambar 5 berikut.

## Gambar 5. Peta Sarana dan Prasarana
Peta Sarana dan Prasarana pada Gambar 5.  memiliki  9  komponen  fasilitas  umum  yang ditampilkan  yaitu  pendidikan  dasar,  pendidikan taman  kanak-kanak,  pendidikan  agama,  masjid, kantor  lurah,  kesehatan,  stadion/bangunan olahraga,  perdagangan  dan  jasa,  SPBU,  kantor pos, makam islam, dan pariwisata.
Analisa kesesuaian layer peta sarana dan prasarana  kelurahan  Panyuran  terhadap  PerKa BIG Nomor 3 Tahun 2016 ditampilkan pada table berikut.
Tabel 7. Hasil Analisa Unsur Wajib yang Dimasukkan di dalam Layer Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan
Panyuran No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta 1 Toponimi a. Nama daerah propinsi b. Nama daerah kabupaten/ kota c. Nama kecamatan
d. Nama desa
e. Nama fasilitas umum dan sosial √ √ √ √ √
√ √
√ √ X 2 Batas Wilayah Administrasi a. Batas desa/ kelurahan √ √ 3 Perairan a. Sungai √ X 4 Sarana dan Prasarana a. Bangunan - Bangunan tempat tinggal √ √
Berbeda dengan peta citra dan peta tutupan lahan.  Unsur  wajib  penyajian  peta  sarana  dan prasarana  memiliki  satu  layer  tambahan  yaitu bangunan  tempat  tinggal.  Berdasarkan  Tabel  7, kesesuaian unsur wajib yang ada pada peta sarana dan prasarana kelurahan Panyuran sebesar 75,00% dimana 6 dari 8 unsur wajib telah memenuhi syarat penyajian  peta  sarana  dan  prasarana.  Dua  unsur yang  tidak  digambarkan  pada  penyajian  peta tersebut adalah penamaan fasilitas umum dan sosial serta sungai karena, berdasarkan survei di lapangan daerah ini tidak dilewati sungai.
Tabel 8. Hasil Analisa Unsur Pilihan yang Dimasukkan di dalam Layer Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan
Panyuran No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta 1 Batas Wilayah Administrasi a. Batas dusun/dukuh atau padanan sebutan pembagian wilayah desa √ X b. Batas RW atau padanan sebutan pembagian wilayah desa c. Batas RT atau padanan sebutan pembagian wilayah desa
√ √ X X 2 Perairan
a. Jaringan drainase √ X 3 Telekomunikasi a. Wartel/ warnet √ X
Berdasarkan  Tabel  8,  kesesuaian  unsur pilihan  yang  ada  pada  peta  sarana  dan  prasarana kelurahan Panyuran sebesar 00,00%. Sama dengan penyajian peta citra dan peta tutupan lahan bahwa sesuai  dengan  hasil  survei  di  lapangan,  kelurahan Panyuran  tidak  memiliki  batas  RW  maupun  RT. Batas terkecil yang ada hanya batas desa/kelurahan. Selain itu, di kelurahan Panyuran juga tidak terdapat jaringan drainase. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada unsur-unsur pilihan yang terpenuhi pada penyajian  peta  sarana  dan  prasarana  kelurahan Panyuran.
Tabel 9. Hasil Analisa Unsur Kondisional yang Dimasukkan di dalam Layer Peta Sarana dan Prasarana
Kelurahan Panyuran No Unsur Menurut PerKa BIG Menurut Hasil Peta 1 Toponimi a. Nama perairan b. Nama jalan √ √ √ √ 2 Batas Wilayah Administrasi a. Batas kabupaten/kota b. Batas kecamatan √ √ √ √ 3 Jaringan/Infrastruktur Transportasi a. Jalan kolektor
b. Jalan lokal
c. Jalan pematang
d. Jembatan √ √ √ √ √ √ X X 4 Perairan a. Garis pantai √ √ 5 Sarana dan Prasarana a. Kantor  pemerintahan/ instansi
- Kantor
kepala desa/lurah b. Pendidikan - Pendidikan dasar √ √ √ √ - Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Pendidikan Agama
c. Kesehatan
- Polindes/bidan
- Posyandu
d. Peribadatan
- Masjid, musholla
e. Pemakaman
- Pemakaman Islam
f. Perdagangan dan Jasa
- Pasar  modern,  pasar tradisional
- Kantor pos
- SPBU
g. Olahraga,  seni/budaya dan rekreasi
- Stadion/ lapangan
- Tempat menarik
h. Industri dan Pergudangan - Industry kecil/rumah tangga/UMKM
i. Bangunan
- Bangunan Gedung
√ √
√ √ √ √ √ √ √
√ √ √
√
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√
Berdasarkan  Tabel  9,  perbandingan  data antara hasil peta dengan PerKa BIG yaitu 23 dan 25. Sehingga  presentase  kesesuaian  unsur  kondisional sebesar  92,00%  telah  memenuhi  syarat  penyajian peta  sarana  prasarana  kelurahan  Panyuran. Sedangkan  nilai  8,00%  yang  tidak  disajikan  peda peta  tersebut  adalah  penggambaran  layer  jalan pematang dan jembatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Analisa Kesesuaian  Unsur  Penyajian  Peta  Kelurahan Panyuran Berdasarkan PerKA BIG No.3 Tahun 2016, maka  didapatkan  kesimpulan  akhir  yaitu  untuk mendapatkan  tingkat  kesesuaian  sebesar  100% dalam  pembuatan  peta  kelurahan  Panyuran  yang mengacu  pada  Peraturan  Kepala  Badan  Informasi Geospasial  Nomor  3  Tahun  2016  maka  semua unsur-unsur  peta  harus  ditampilkan  sebagai kewajiban/syarat  penyajian  peta  desa.  Peta  citra harus memenuhi 7 layer wajib, 7 layer pilihan, dan 23 layer kondisional. Kemudian untuk peta tutupan lahan harus memenuhi 7 layer wajib, 4 layer pilihan, dan  27  layer  kondisional.  Sedangkan  pada  peta sarana dan prasaran harus terpenuhi 8 layer wajib, 5 layer pilihan, dan 25 layer kondisional.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  H.  Z.  2017.  Pemetaan  Desa  Untuk  Percepatan Pembangunan  Desa  dan  Kawasan  Perdesaan.
Jakarta: Badan Informasi Geospasial
Anonim. 2018. Website Desa. https://smartvillage.tuban kab.go.id/page/website-desa.  Diakses  pada  19 Juni 2019 jam 13.09 WIB
Peraturan  Kepala  Badan  Informasi  Geospasial  Nomor  3 Tahun 2016 Tentang Spesifikasi Penyajian Peta Desa
Sukino,  M.  N.  A.  2018.  Analisis  Pembuatan  Peta  Desa Skala 1:5000 Berdasarkan Peraturan Kepala BIG Nomor  3/2016.  Surabaya:  Departemen  Teknik Geomatika Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumian Institut Teknologi Sepuluh Nopember Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pengertian Desa Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2014  Pasal  78  Ayat  1  Tentang  Pembangunan Desa