Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 281-286 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3426.281-286

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN YANG DILAKUKAN BROKER FOREX ILEGAL
I Made Aswin Ksamawantara, Johannes Ibrahim Kosasih, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia aswksamawantara@gmail.com, johannesibrahim26@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Fenomena  Foreign  Exchange  (Forex)  yang  berjalan  pada  bidang investasi  dan dapat  membantu  pembangunan lndonesia. Saat ini forex menjadi trend yang mewabah dan menarik perhatian banyak pihak, baik investor atau publik  pada  umumnya.  Valuta  asing  atau  forex  merupakan  suatu  jenis  perdagangan  atau  transaksi  yang rnemperdagangkan  mata  uang  suatu  negara  terhadap  mata  uang  negara  lainnya  yang  melibatkan  pasar-pasar uang  utama  di  dunia  selama  24  jam  secara  berkesinambungan,  maka  dalam  hal  ini  dibutuhkan  sebuah perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa perlindungan hukum dalam transaksi Forex serta  sanksi  Hukum  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  terhadap  Kegiatan  Broker  Forex  Ilegal.  Penelitian  ini menggunakan  rnetode  normatif  yang  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data hukum primer dan data hukum sekunder terkumpul selanjutnya data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan data hukum secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus dugaan penipuan investasi  bodong  berkedok  trading  forex  rnelibatkan  pialang  ilegal dari  Guardian  Capital  Group  (GCG)  Asia, yang merugikan konsumen. Sejalan dengan itu pemerintah mengeluarkan aturan hukum yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar hukum yang akurat dan penuh optimisme dalam melindungi hak-hak konsurnen. Kata Kunci : Investasi, Penipuan, Perlindungan Konsumen

## Abstract
The phenomenon of Foreign Exchange (Forex) that runs in the investment sector and can help the development of Indonesia. Currently forex is a trend that is endemic and attracts the attention of many parties, both investors and the public in general. Foreign exchange or forex is a type of trade or transaction that trades the currency of a country against the currencies of other countries involving the main money markets in the world for 24 hours continuously,  so  in  this  case  a  legal  protection  is  needed.  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  legal protection  in  Forex  transactions  and  legal  sanctions  imposed  by  the  government  on  illegal  Forex  broker activities.  This  research  uses  a  normative  method  that  with  a  statutory  approach.  Sources  of  data  used  are primary  data  sources  and  secondary  data  sources.  After  primary  legal  data  and  secondary  legal  data  are collected,  the  data  will  then  be  processed  and  analyzed  using  systematic legal  data  processing  methods.  The results  showed  that  the  alleged  fraudulent  investment  fraud  case  under  the  guise  of  forex  trading  involved illegal brokers from the Guardian Capital Group (GCG) Asia, which harmed consumers. In line with that, the government  issued  a  legal  rule,  namely  Law  No.8  of  1999  concerning  Consumer  Protection.  The  Consumer Protection Law that has been set by the government is the legal basis that is accurate and full of optimism in protecting consumer rights.
Keywords : Investment, Fraud, Consumer Protection

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  perdagangan  jasa  yang  banyak  yang  dilakukan  saat  ini  adalah  berinvestasi.  lnvestasi merupakan  suatu  kegiatan  bisnis  yang  dapat  memberikan  keunrungan  (return),  tetapi  juga  memiliki resiko  (risk).  Semakin  tinggi  risiko  sebuah  investasi  maka  semakin  tinggi  potensi  keuntungannya (Serfianto et al., 2013) . Fenomena Foreign Exchange (Forex) yang berjalan pada bidang investasi dan dapat  membantu  pembangunan  Indonesia.  Saat  ini  forex  menjadi  trend  yang  mewabah  dan  menarik perhatian banyak pihak, baik investor atau publik pada umumnya. Valuta asing atau forex merupakan suatu  jenis  perdagangan  atau  transaksi  yang  memperdagangkan  mata  uang  suatu  Negara  terhadap mata  uang  negara  lainnya  yang  melibatkan  pasar-pasar  uang  utama  di  dunia  selama  24  jam  secara
berkesinambungan.  Perdagangan  valas  menjadi  pasar  keuangan  terbesar  di  dunia,  dengan  volume perdagangan harian melebihi USO 4 triliun sehingga tidak dapat diragukan lagi (Singh, 2014) . Pelaku  usaha  forex  disebut  sebagai  trader.  Trader  menjual  dan  membeli  mata  uang  secara terus  menerus,  regular  dengan  jumlah  yang  relatif  kecil  dan  konsisten  untuk  mendapatkan keuntungan. Dalam forex pelaku usaha/nasabah dapat melakukan transaksi, baik dari rumah ataupun dari  mana  saja, apabila  terdapat  jaringan  internet.  Keuntungan  forexdapat  dilihat  dari  dua arah, baik pada  saat  harga  turun  maupun  harga  naik.  Hal  itulah  yang  menjadikan  forex  trading  menjadi  trend pilihan  investasi  saat  ini  selain  pasar  modal  yang  menggiurkan  karena  likuiditas  yang  tinggi  dan tingkat  pengembalian  investasi  (return  on  investment)  juga  tinggi  (Kosasih  &  Haykal,  2020).  Kasus dugaan  penipuan  investasi  bodong  berkedok  trading  forex  melibatkan  pialang  ilegal  dari  Guardian Capital  Group  (GCG)  Asia.  Total  jumlah  korban  pada  kasus  ini  mencapai  hingga  34.000  orang dengan  total  kerugian  sebesar  Rp.  1,8  triliun.  Dalam  perkara  ini,  puluhan  korban  telah  melaporkan beberapa  agen  ke  pihak  kepolisian,  antara  lain  Dittipideksus  Bareskrim  Mabes  Polri,  Polda  Metro Jaya,  serta  Polda  Jatim.  Tak  hanya  itu,  para  korban  ada  juga  yang  melaporkan  ke  Polrestabes Surabaya dan Polresta Malang. Salah satu perwakilan korban penipuan berbasis Multilevel Marketing (MLM) mengatakan, ia melaporkan leademya, Robby, karena merasa dirugikan sebesar Rp. 300 juta.
Penanggungjawab  atas  kasus  ini  ada  diatasnya  (leader)  yakni  Robby.  Korban  lainnya mengatakan  ia  bergabung  dengan  GCG  sejak  bulan  Mei.  Sedangkan  kerugian  yang  dialami,  ia mengaku  sebesar  Rp.  100.000.000,.  Para  korban  berminat  terhadap  investasi  GCG  Asia  ini  karena dijanjikan  keuntungan (profit) sebesar 5% hingga 25% oleh leader. Hukum Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar hukum yang akurat dan penuh optimisme dalam melindungi  hak-hak  konsumen.  Hukum  Perlindungan  Konsumen  meru  pakan  cabang  dari  Hukum Ekonomi.  Alasannya,  permasalahan  yang  diatur  dalam  hukum  konsumen  berkaitan  erat  dengan pemenuhan  kebutuhan  barang  dan/atau  jasa.  Dengan  diundang-undangkannya  masalah  perlindungan konsumen,  dimungkinkan  dilakukannya  pembuktian  terbalik  jika  terjadi  sengketa  antara  konsumen dan  pelaku  usaha.  Konsumen  yang  merasa  haknya  dilanggar  bisa  mengadukan  dan  memproses perkaranya secara hukum di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu, pemerintah mengeluarkan  aturan  hukum  berupa  Undang-Undang  No.32  Tahun  1997  mengenai  Perdagangan Berjangka  Komoditi  yang  sudah  diamandemenkan  menjadi  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2011. Dengan adanya aturan hukum Undang-Undang diatas maka kedepannya masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan.
Dalam praktiknya, banyak ditemukan nasabah yang mengalami kerugian dalam Forex karena pialang  berjangka  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan  ataupun  pialang berjangka cidera janji (wanprestasi) (Wardhani, 2016) . Jika pialang berjangka melakukan pelanggaran maka  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  10.000.000.000,-  (sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 20.000.000.000,-  (dua  puluh  miliar  rupiah)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  71  ayat  (1)  Undang- Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (Purnomo et al., 2013) . Namun hal ini dapat diminimalisir dikarenakan BAPPEBTI (Pengawas dalam perdagangan berjangka) yang mempunyai jabatan dibawah Menteri  Perdagangan  namun  dibentuk  oleh  undang-undang  yang  memiliki  wewenang  membuat peraturan;  menerbitkan  izin  usaha  bagi  bursa,  lembaga  kliring,  serta  pialang;  mengawasi  bursa  dan lembaga kliring; melakukan pemeriksaan, penyidikan serta tindakan dan sanksi yang diperlukan untuk perlindungan masyarakat (Renti, 2012) .
Berdasarkan  uraian  diatas,  dirumuskannya  tujuan  penelitian  ini  yaitu  menganalisa perlindungan  hukum  dalam  transaksi  Forex  serta  sanksi  hukum  yang  diberikan  oleh  Pemerintah terhadap Kegiatan Broker Forex Ilegal.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif kualitatif yang sumbernya  diperoleh  dari  bahan  pustaka  dan  studi  dokumen.  Sehingga  peneliti  dengan  penelitian hukum  yuridis  normatif  kualitatif  ini  bermaksud  agar  ditemukannya  solusi  dari  masalah  dengan menggunakan bahan-bahan  kepustakaan, teori-teori hukum  yang ada termasuk Peraturan Perundang- Undangan.  Sehingga  dapat  dikaji  permasalahan  dari  penelitian  ini  untuk  selanjutnya  dapat  ditarik kesimpulan  atas  apa  yang  diperoleh.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data  primer  dan sumber  data  sekunder.  Sumber  data  primer  yaitu  penelitian  yang  diperoleh  dari  sumber  Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 1997. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku referensi, jurnal hukum, dan  yang  lain  terkait  dengan  permasalahan.  Setelah  data  hukum  primer  dan  data  hukum  sekunder terkumpul  selanjutnya  data  tersebut  akan  diolah  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode pengolahan data hukum secara sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Forex
Tujuan  dasar  negara  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  rakyatnya.  Perl  indungan hukum  ini  sangat  penting  karena  menyangkut  banyak  pihak  (kepentingan  pemodal  dan  masyarakat) maka dari itu diperlukan adanya pengawasan dari Otoritas Publik, yaitu BAPEPAM. Lembaga inilah yang  menjadi  benteng  terdepan  dalam  penegakan  prinsip-prinsip  UU  Pasar  Modal.  Sementara  itu, implementasi  kewenangan  Bapepam  sebagai  lembaga  pengawas  dapat  dilakukan  secara  mandiri (Fuadi, 2001) :
a. Preventif, yaitu berupa aturan, pedoman, pembinaan dan pengawasan;
b. Represif, yaitu berupa pemeriksaan, penyidikan sanksi.
Undang-Undang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  telah  mengkonfirmasi  BAPPEBTI  adalah lembaga  yang  bertanggung  jawab  mengawasi  dan  mengembangkan  aktivitas  perdagangan  berjangka setiap hari dalam aktivitas perdagangan berjangka. Pengaturan yang relevan artinya, pengaturan teknis yang  dilakukan  BAPPEBTI  dalam  membuat  peraturan  pelaksanaan  teknis  sebagai  penjabaran  lebih lanjut dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri. Selain itu,  BAPPEBTI  juga  memberikan  arahan  berdasarkan  perkembangan  aktivitas  pasar  agar  aktivitas perdagangan  komoditas  berdasarkan  kontrak  berjangka,  kontrak  derivatif  syariah  dan  I  atau  kontrak derivatif  lainnya  di  SPA  dapat  dilakukan  secara  teratur,  wajar,  efektif,  dan  transparan.  Untuk menjamin  bahwa  semua  kegiatan  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  diperlukan  pengawasan  tentang  kegiatan  Bursa  Berjangka  dilakukan  di  lokasi  dan melaporkan  kepada  BAPPEBTI.  BAPPEBTI  sebagai  institusi  yang  memberi  perlindungan  kepada investor  dalamforex  trading  agar  tidak  terjadi  kerugian,  antara  lain  membujuk  dengan  menjanjikan keuntungan,  memberikan  informasi  yang  menyesatkan,  tidak  menyalurkan  amanat  nasabah  sesuai dengan  perintah,  melaksanakan  transaksi  tanpa  sepengetahuan  atau  tanpa  perintah  nasabah,  tidak menjelaskan  resiko  yang  dihadapi  calon  nasabah,  dan  tidak  menempatkan  dana  nasabah  pad  a rekening  yang  terpisah.  Penegakan  hukum  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  dalam  kegiatan ekonomi  bisnis  khususnya  pasar  modal  tidak  bisa  dilepaskan  dari  aspek  hukum  perusahaan (Hadikusuma & Sumantoro, 1996) khususnya perseroan terbatas, karena perlindungan  hukum  dalam pasar modal rnelibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan Lembaga- lembaga  penunjang  kegiatan  pasar  modal  yang  mana  para  pihak  tersebut  didominasi  oleh  subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Perlindungan secara umum yang diberikan BAPPEBTI,  nasabah  yang  mengalami  kerugian  juga  mendapatkan  perlindungan  secara  khusus  yang diatur dalam BAB VI Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai dana kompensasi. Menurut Pasal 46 ayat (1), dana kompensasi  merupakan dana yang  digunakan  oleh  Bursa Berjangka untuk membayar ganti rugi kepada nasabah yang bukan anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cidera janji (wanprestasi) atau kesalahan dari Pialang Berjangka.
Penipuan menurut Pasal 1328 KUHPerdata dengan tegas menyatakan, penipuan merupakan suatu alasan  unruk  pembatalan  perjanjian,  apabila  tipu  muslihat,  yang  dipakai  oleh  suaru  pihak,  adalah sedemikian  rupa  hingga  terang  dan  nyata  bahwa  pihak  yang  lain  tidak  telah  membuat  perikatan  itu jika  tidak  dilakukan  tipu  muslihat  tersebut.  Penipuan  tidak  harus  dipersangkakan  melainkan  harus dibuktikan.  Dalam  hal  penipuan,  pihak  yang  ditipu,  memberikan  pemyataan  yang  sesuai kehendaknya, tetapi kehendaknya itu , karena adanya daya tipu yang sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan  dengan  kehendak  yang  sebenarnya,  yang  seandainya  tidak  ada  penipuan,  merupakan tindakan yang benar. Jadi penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong atau palsu, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (samenweefsel van verdichsteleny, serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu (Satrio, 1993) . Berikut beberapa contoh kasus Broker Forex llegal yang terjadi di masyarakat:
1) MFX  Broker  tengah  dilanda  prahara  sejak  pertengahan  tahun  2016  dan  belumjuga  selesai hingga tahun 2017, hal ini diduga kuat scam. Banyak trader forex yang sebelumnya menjadi
nasabah  MFX  menyatakan  permintaan  withdrawal  mereka  ditolak  atau  pending  hingga berbulan-bulan. MFX telah berdiri sejak tahun 2006, dengan kantor pusat di Rusia, tetapi juga memiliki kantor dan regulasi dari Belize. Pialang ini sempat menjadi saJah satu favorit trader Indonesia  dengan  banyaknya  IB  tersebut  di  berbagai  wilayah.  Namun,  pada  Agustus  2016 salah saru IB terdepannya. MFX Broker Jakarta, merilis sebuah peringatan  di forum  kaskus. Dal  am  peringatan  tersebut,  pengelola  mfxbrokerindonesia.com  menyatakan  telah  mernutus hubungan  dengan MFX Pusat, karena proses  withdrawal  yang sangat sulit bahkan penarikan dana senilai ribuan hingga puluhan ribu dolar tidak dibayarkan. Situs LB terse but kini tel ah offline, tetapi bagian blognya dipenuhi oleh tuntutan withdrawal yang belum juga dibayarkan
2) 23  Karyawan  Bank  Tertipu  Trading  Forex  Rp  17  M.  Panji  Permana  seorang  pria  sudah  17 tahun  rnenjadi  seorang  piaJang  dan  ikut  program  trading  Forex.  Diantaranya  yairu,  Insta Forex, XM, dan Okta FX. Dengan  keahliannya sebagai piaJang, panji  mencari investor agar mendapatkan keuntungan yang besar. Panji sendiri menjanjikan keuntungan sebesar 5 persen setiap bulan kepada investornya untuk uang yang dikelola melalui trading Forex.
Perlindungan  hukum  secara  preventif  dalam  Undang-Undang  No.  32  Tahun  1997  belum mengakomodir sebagaimana terdapat dalam ketentuan dari Pasal 52 ayat (1). Pasal 52 ayat (1) hanya berkaitan  dengan  perdagangan  mengenai  Pialang  Berjangka.  Mengenai  kasus  penipuan  broker  forex ilegal ini, belum ada upaya hukum  yang dapat dilakukan oleh  nasabah. Belum adanya upaya hukum yang  jelas  mengatur  mengenai  Perlindungan  Hukum  apa  saja  yang  diperoleh  nasabah.  Seperti  pada Undang-Undang  No.  10  Tahun  2011  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  yang  hanya menjelaskan  tentang  bagaimana  bentuk  penyelesaian  dan  sistem  pelaporannya.  Tetapi  proses  dari penyelesaian dan pelaporan untuk kasus penipuan tersebut tidak  jelas. Perlindungan  hukum terhadap nasabah  oleh  Pialang  Berjangka  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  tentang Perdagangan  Berjangka  Komoditi  yang  diatur  dalam  Pasal  52  ayat  (1)  serta  ketentuan  dalam penyelenggaraan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  yaitu  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  9  tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Perdagangan  Berjangka  Komoditi. Praktik  dalam  pelaksanaan  oleh  Perusahaan  Pialang  Berjangka  atau  Wakil  Pialang  tidak terimplementasikan  dengan  baik.  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  32  tahun  1997  tentang Perdagangan  Berjangka  Komoditi  yang  juga  diatur  dalam  Peraturan  BAPPEBTI  Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009  tentang  Ketentuan  Teknis  Perilaku  Pialang  Berjangka.  Pasal  52  ayat  (1) yang  berbunyi:  Pialang  Berjangka  diiarang  melakukan  transaksi  Kontrak  Berjangka  untuk  rekening investor,  kecuali  telah  menerima  perintah  tertulis  untuk  setiap  kali  transaksi  dari  investor  atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Investor yang bersangkutan.

## 2. Sanksi Hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Kegiatan Broker Forex Ilegal
Forex  dalam  praktiknya,  Banyak  nasabah  masih  ditemukan  mengalami  kerugian  akibat  Pialang Berjangka  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Misalnya  pialang berjangka  yang  tidak  memiliki  izin  usaha  BAPPEBTI  tetapi  menjalankan  kegiatan  usahanya.  lni biasanya  dilakukan  oleh  pialang  berjangka  asing.  Pialang  Berjangka  dari  luar  negeri  tersebut menjanjikan keuntungan yang besar sehingga nasabah tergiur untuk berinvestasi dalam forex trading. Sering terjadi manipulasi transaksi dalamforex trading yang mengakibatkan para nasabah mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dalam hal ini, berikut akan dijelaskan beberapa penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh pialang berjangka:
1) Pelanggaran persyaratan lisensi Pialang Berjangka
2) Pelanggaran persyaratan lisensi Wakil Pialang Berjangka
3) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang Dana Nasabah (Margin)
4) Risiko  melanggar  ketentuan  terkait  penyampaian  dokumen  informasi  perusahaan  dan dokumen pemberitahuan
5) Pelanggaran larangan perdagangan.
Apabila Pialang  Berjangka  melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara terlama  8  (delapan)  tahun,  denda  maksimal  Rp.  10.000.000.000  (sepuluh  Miliar  Rupiah).  Dapat dilihat  bahwa  Undang-Undang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  mengatur  hukuman  penjara  dan denda  bagi  para  pialang  yang  melanggar  regulasi  bidang  perdagangan  berjangka  komoditi. BAPPEBTI  pada  Undang-Undang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  juga  mengatur  sanksi administratif bagi Pialang yang melanggar ketentuan izin usaha, Pasal 69 mengatur:
1) BAPPEBTI  berhak  memberikan  sanksi  administratif  atas  pelanggaran  ketentuan  undang- undang  ini  dan/atau  ketenruan  pelaksanaan  tersebut  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  telah memperoleh  izin  usaha  BAPPEBTI,  izin  yang  telah  disetujui,  dan  sertifikat  pendaftaran BAPPEBTI.
2) Sanksi administratif pada ayat (1) menyebutkan:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar dalam jumlah tertentu;
c. Pembatasan aktivitas;
d. Pembekuan aktivitas;
e. Cabut lisensi;
f. Cabut lisensi;
g. Persetujuan dibatalkan;
h. Sertifikat pendaftaran dibatalkan.
Selain itu, dengan atau tanpa sanksi tertulis sebelumnya, dapat dikenakan denda administratif, izin usaha dibatasi dan dibekukan, izin usaha dicabut, izin dicabut, sertifikat pendaftaran diserujui dan dibatalkan, dan sanksi administratif dapat dijatuhkan sendiri atau digabungkan dengan sanksi lainnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perdagangan  Forex  memerlukan  landasan  hukum  yang  kuat  dan  jelas  yang  dikeluarkan  pemerintah sebagai alat atau pedoman bagi para nasabah perdagangan Jorex. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  mengatur  tentang  pialang  berjangka  atau Forex. Perizinan Pialang Berjangka dikeluarkan oleh Kepala Bappebti berupa Surat Kepurusan o.07/ Bappebti/  KP/  X  1999.  Selain  itu  adapula  Pasal  37  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada praktiknya masih ditemukan Forex ilegal  yang  tidak  mempunyai  izin  resmi  namun  dapat  beroperasi  bebas.  Pengawasan  perdagangan berjangka  komoditi  dilakukan  langsung  oleh  BAPPEBTI  sesuai  dengan  Pasal  4  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Perubahan atas Undang-Undang omor 32 Tahun 1997). Pada Undang-Undang No.  32  Tahun  1997  hanya  mengatur  penyelesaian  perselisihan  dan  tidak  menyebutkan  lebih  lanjut bentuk  perlindungan  hukum  yang  harus  diambil  Pialang  Berjangka  atau  Forex.  Penyelesaian perselisihan  antara  konsumen  dengan  Pialang  Berjangka  dilakukan  dengan  penyelesaian  perdata melalui Pialang Berjangka internal, penyelesaian  melalui lembaga bursa berjangka  dan penyelesaian melalui BAPPEBTI. Sedangkan, penyelesaian secara pidana dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil BAPPEBTI, dan dapat dilakukan melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana.

## 2. Saran
Kepada Pemerintah, dalam Pasal I Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan pengertian mengenai konsumen adalah "setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa sudah jelas tugas  pemerintah  adalah  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen,  pemerintah  wajib  melindungi konsumen  agar  nantinya  tidak  dirugikan  oleh  pihak  rnanapun.  Pemerintah  juga  seharusnya membuatkan  peraturan  yang  mengikat  agar  adanya  tindak  lanjut  yang  lebih  tegas  dari  pelanggaran yang  dapat  merugikan  konsumen.  Bagi  Masyarakat,  pelaku  Pialang  Berjangka  dalam  melaksanakan transaksi  harus  berdasarkan  peraruran  perundang-undangan  dan  ketentuan  yang  telah  dibuat  dalam perjanjian  kontrak  untuk  perlindungan  konsumen  dan  mengurangi  perselisihan  antara  Pialang Berjangka dan  konsumen  yang dapat mengakibatkan  kerugian. Kepada BAPPEBTI harus lebih ketat dalam pengawasan aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan adanya langkah represif dan preventif dalam upaya mengurangi perselisihan antara Pialang Berjangka dan Konsumen. BAPPEBTl sebagai lembaga pengawas yang membawahi seluruh kegiatan perdagangan berjangka di seluruh  Indonesia  setidaknya  harus  memiliki  ekstensi  di  setiap  provinsi  di  Indonesia.  Hal  ini  untuk memaksirnalkan  tanggung  jawab  dalam  pengawasan  harian  kegiatan  perdagangan  berjangka, khususnya pengawasan pialang berjangka.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuadi, M. (2001). Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) . Citra Aditya Bakti, Bandung. Hadikusuma,  R.  T.  S.  R.,  &  Sumantoro.  (1996). Pengertian  Pokok  Hukum  Perusahaan:  Bentuk- bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kosasih,  J.  I.,  &  Haykal,  H.  (2020). BANK  dan  LEASING  Lembaga  Keuangan  Strategis  dalam Praktis Bisnis di Indonesia . CV. Mandar Maju, Bandung. Purnomo,  R.  S.  D.,  Serfiyani,  C.  Y.,  &  Hariyani,  I.  (2013). Pasar  Komoditi .  Jogya  Bangkit, Yogyakarta.
Renti,  A.  M.  (2012).  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  dan  Kajian  Hukum  Kontrak  Derivatif  Forex dan Indeks Saham Asing dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 42 (1), 122–139.
Satrio,  J.  (1993). Hukum  Perikatan,  Perikatan  yang  Lahir  dari  Perjanjian:  Buku  II .  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Satrio, J. (2002). Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan . Citra Aditya Bakti, Bandung. Serfianto, R., Purnomo, D., Serfiyani, C. Y., & Hariyani, I. (2013). Pasar Uang & Pasar Valas : Buku Pintar . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Singh, M. (2014). Current Trading Strategis . Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta.
Wardhani, I. K. (2016). Perlindungan Hukum  Bagi Nasabah dalam Forex Trading Menurut Undang- Undang  No.  10  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.32  Taiiun  1999  Tentang Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Studi  Kasus  di  Pt.  Finex  Berjangka). Jurnal  Lex  Librum ,
3 (1), 445–464.