## DINAMIKA ORGANISASI SOSIAL ISLAM DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA tEnGaH
irwan abdu nugraha dan Muhammad noor ifansyah Universitas Sains Al Qur,an Wonosobo dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong irwanradenmas@gmail.com dan ifanxml@gmail.com
ABSTRACT Identity politics is a response to political behaviour by a person or group of people who share an identity, such as ethnicity, religion, culture, and gender. Identity politics is also often related to discourse (issue, language, imagery, or other communication expressions) to be used as one of the instruments for the political elite, which is usually done in the electoral arena. Identity politics always emphasizes the interests of its group, in the political identity of tribes and ethnicity to be an important role as a symbol of culture that has its own potential and gives strength in conducting political action. Using a qualitative analytical approach, this paper tried to see the position of one of the Islamic-based community organizations in the election governor and deputy governor of Central Java. The association between NU as a religious social organization with the process and political reality is happening. This paper essentially shows that Islamic Community organizations has evolved into a religious social organization that has increasingly dynamic and open political minds and attitudes. But NU’s political position is culturally welcome NU citizens to be active in any practical political activity but NU insists that it does not reflect the NU movement institutionally an individual movement.
Keywords: Politic, identity, social organization
bertanggungjawab (Wijaya, 2007:126). Akan tetapi dalam pemilihan seorang pemimpin tidak hanya melihat karisma dari seorang calon pemimpin, namun latar belakang calon pemimpin juga sangat mempengaruhi, seperti etnis, background agama dan organisasi ikut mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pertimbangan ketika memilih seorang pemimpin.
Perubahan konstelasi politik setelah reformasi digulirkan, secara tidak langsung membuka ruang publik sebagai media masuknya kepentingan politik yang didasari oleh organisasi atau kelompok, dan etnis tertentu. Pada kondisi ini primordialisme tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan, namun bisa dirasakan lebih efektif untuk digunakan sebagai symbol dan bahasa politik untuk mendapatkan legitimasi dan simpati dari proses dalam meraih kekuasaan (Setyanto, 2009:38). Konstelasi yang ditampilkan dalam pilkada memberikan gambaran para elit politik di tingkat daerah

## i. PEndaHULUan
Sirkulasi kepemimpinan merupakan salah satu mekanisme yang wajib dilaksanakan didalam sebuah Negara yang mengukuhkan diri sebagai negara yang demokrasi. Dalam konteks politik local, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme untuk melakukan pergantian kepemimpinan secara konstitusi. Pemilihan kepala daerah atau disebut sebagai pilkada memiliki konsekuensi secara langsung terhadap konstelasi politik di tingkat daerah. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek politik mengalami dinamika yang luar biasa, karena masyarakat akat mengalami frakmentasi berdasarkan pandangan politiknya yang terkadang dibawa oleh organisasi yang menjadi  afiliasinya.  Pilkada  adalah  sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Selain karisma seorang calon pemimpin, juga diharapkan mempunyai kecakapan, kemampuan, integritas, pengetahuan tentang kepemimpinan, moralitas yang tinggi dan
untuk memanfaatkan sentiment etnis, agama, kelompok dan latar belakang dari para kandidat sebagai strategi dalam meraup suara. Politisasi identitas merupakan sebuah strategi yang lazim dilakukan dalam era demokrasi saat ini. Pemaknaan politisasi identitas dapat juga dipahami sebagai politik perbedaan dan sebagai gerakan politik yang focus perhatianya terletak pada perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama (Haboddin, 2012).  Politik  identitas  juga  didefinisikan sebagai pemberian garis tegas guna menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Batasan penentuan tersebut tidak dapat diubah sehingga status anggota dan bukan anggota akan terlihat tidak permanen (Morowitz,1998).
NU atau Nahdlatul Ulama sebagai salah satu ormas yang identik dengan peran kyai serta  ditarik untuk masuk ke dalam pusaran politik menjadikan posisi NU lebih strategis dibandingkan dengan organisasi lainya. Selain mempunyai massa yang banyak, NU pernah menyatakan diri sebagai partai politik pada pemilu 1955. Dalam Pilgub Jawa Tengah 2018 kemarin dapat menjadikan sebuah kasus untuk melihat pergerakan NU dalam konstelasi politik untuk memenangkan pertarungan dalam perhelatan demokrasi tersebut. Organisasi massa berbasis agama ini saling mengajukan kader terbaiknya untuk mengikuti dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut. Pergeseran pola pikir ini menunjukan adanya modernisasi di tingkat ormas sehingga berpengaruh terhadap cara pandang kader dalam organisasi. Selain itu ormas mempunyai kesadaran diri bahwa relasi kuasa dalam pengembangan sebuah organisasi menjadi sangat penting sehingga para organisasi masyarakat ini terkadang terjebak pada pragmatism politik. kemenangan pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh sepak terjang warga NU untuk mengamankan massa dikalangan kaum Nahdliyin. Selain itu rivalnya yaitu pasangan Sudirman Said
dan Ida Fauziah juga menggunakan strategi pencalonan dengan memasang kader NU se- ba gai calon wakil gubernur dalam perhe la- tan tersebut, sehingga NU dalam posisi yang strategis karena memiliki peluang untuk untuk menang dalam konteks politik karena siapapun yang memenangkan rivalitas dalam pilgub ini NU dalam posisi yang startegis.

## ii. MEtOdELOGi
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu satu model penelitian yang dimaksud membuat analisis terhadap gambaran (deskriptif) mengenai data, informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat.  Lokasi penelitian dilaksanakan di Jawa Tengah. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan observasi dan wawancara (in-depth interview). Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara analisis interaktif dengan komponen: reduksi data, sajian data dan validitas data, kemudan dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## III. PEMBAHASAN
a.  sejarah Lahirnya nahdlatul Ulama (nU) Nahdlatul ‘Ulama (Kebangkitan Ulama’ atau Awakening of Scholars Islam ), disingkat NU, adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU berdiri sejak 31 Januari 1926 yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berdirinya NU dimotori oleh dua kiai besar, yaitu KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Chasbullah yang didukung sejumlah kiai dari Pulau Jawa. Hal ini merupakan upaya untuk melembagakan tradisi agama yang telah lama dipegang, yaitu ideologi Ahlussunnah wal Jamaah.
Seperti organisasi adat lainnya, baik sosial, budaya atau agama yang lahir di era kolo nial, pada dasarnya itu adalah perlawanan terhadap penjajah. Hal ini dilatarbelakangi adanya pengaruh dari kondisi politik dalam dan luar negeri yang dimanifestasikan dalam
bentuk gerakan organisasi sebagai respon terhadap kepentingan nasional dan Islam secara umum.
Sebagai akibat dari penjajahan dan karena pengurungan tradisi, telah membangkitkan kesadaran orang-orang terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul pada tahun 1908 dikenal sebagai “Kebangkitan Nasional”. Semangat kebangkitan semakin menyebar setelah masyarakat menyadari penderitaan dan ketertinggalan dengan negara lain. Menyadari hal itu, maka berdirilah organisasi-organisasi pendidikan dan pembebasan.
Pada era kebangkitan nasional berdiri pula Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada Tahun 1916. Menyusul selanjutnya pada Tahun 1918 Taswirul Afkar didirikan, juga dikenal sebagai “Nahdlatul Fikri” (kebangkitan pemikiran), sebagai ajang untuk pendidikan sosial dan keagamaan santri. Kemudian terdapat Nahdlatut Tujjar (gerakan pedagang) didirikan dan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Dengan keberadaan Nahdlatut Tujjar dan Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi, juga merupakan lembaga pendidikan yang sangat cepat berkembang dan memiliki banyak cabang.
Berawal dari kemunculan berbagai macam komunitas dan organisasi-organisasi sektoral, dipandang perlu untuk membentuk organisasi yang lebih inklusif dan lebih sistematis, untuk menghadapi berkembangnya zaman. Jadi setelah berkoordinasi dengan berbagai ulama, karena mereka tidak ditampung oleh ulama tradisional untuk menghadiri konferensi Islam Dunia di Indonesia dan Timur Tengah kemudian tercapai kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang disebut Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar. Dibalik pendirian NU terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi, diantaranya
adalah pengembangan dan pembaruan pemikiran Islam yang mensyaratkan larangan semua bentuk praktik Sunni. Suatu pemikiran bagi umat Islam untuk kembali ke ajaran Islam “murni”, yaitu dengan cara melepaskan diri dari sistem mazhab. Bagi kiai pesantren, pembaharuan pemikiran keagamaan masih tak terhindarkan, akan tetapi tidak mening- galkan tradisi ilmiah para ulama sebelumnya yang masih relevan. Dengan alasan ini, maka Jam’iyah Nahdlatul Ulama mendesak untuk dibentuk.
Untuk  mengkonfirmasi  prinsip-prinsip dasar organisasi ini, K.H. Hasyim Asy’ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab itu kemudian diwujudkan dalam khittah NU, yang berfungsi sebagai dasar dan referensi bagi warga NU untuk berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, agama dan politik.

## B.  Politik Identitas
Berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dan  dipertahankan  secara  refleksif  dengan berda sarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan (Widayanti, 2009: 21). Sehingga disaat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis. Di saat adanya politisasi identitas kemudian bergerak menjadi kepentingan. Identitas yang pada mulanya adalah base on identity dan base on interest telah dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpati publik. Jadi dasar terjadinya politik identitas karena adanya suatu kelompok yang memiliki berbagai kepentingan yang menimbulkan perubahan kepentingan berbeda dalam suatu kelompok tersebut sehingga mengalami pergeseran kepentingan.
Definisi  mengenai  politisasi  identitas bermacam-macam. Politik identitas diartikan juga sebagai politik perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Agnes Heller dalam Haboddin (2012) yang mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus
perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Begitu pula dengan pandangan Donald L. Morowitz  (1998).  Dia  mendefinisikan  politik identitas merupakan pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Garis- garis penentuan tersebut tidak dapat diubah sehingga status anggota bukan anggota tampak bersifat permanen. Agnes Heller dan Donald L. Morowitz mempunyai kesamaan pandangan dalam memaknai politik identitas sebagai politik perbedaan.
Menurut Cressida Heyes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) memberi definisi politik identitas sebagai tanda aktifitas politis dalam arti luas dan teorisasi terhadap dite mukannya pengalaman-pengalaman ketidak adilan yang dialami bersama anggota- anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu.
Sependapat pula dengan gagasan Kemala Chandrakirana (1989) dalam tulisannya yang berjudul Geertz dan Masalah Kesukuan. Dia  mendefinisikan  bahwa  politik  identitas digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan (Haboddin, 2012). Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para elit politik hanya menjadikan politik identitas sebagai alat untuk memanipulasi dan penggalangan politik untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya.
Jurnal yang berjudul Politik Identitas dan Kebanggaan menyebutkan bahwa politisasi identitas  didefinisikan  sebagai  tindakan politis untuk mengedepankan berbagai kepentingan anggota suatu kelompok karena adanya kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Politisasi identitas juga kerap disebut sebagai pembentukan bahasa baru identitas dan tindakan untuk mengubah praktik sosial, biasanya melalui pembentukan
koalisi dimana paling tidak beberapa nilai dimiliki bersama (Barker, 2004: 416).
Kemala (1989), menyatakan bahwa ikatan kesukuan tentu saja mendapat peranan penting dalam politik identitas, ikatan kesukuan menjadi simbol-simbol budaya yang memiliki potensi serta dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. Simbol-simbol budaya ini dapat berupa bahasa maupun pakaian yang mencirikan budaya dan etnis tertentu. Identitas dapat dijadikan sebagai sarana bagi kepentingan elit untuk mendapatkan kekuasaan dan menjadikan penguatan politik identitas pada satu pihak namun dapat melemahkan pihak lain. Kekuatan-kekuatan primordial di tingkat lokal telah menjelma menjadi kekuatan politik yang terus direproduksi dan dimainkan oleh elit sehingga mampu mempengaruhi  aktifitas  politik  di  tingkat lokal (Palungan & Setyanto, 2009: 380). Menguatnya isu identitas ini dilakukan oleh elit, antara lain dengan upaya membenturkan keberadaan satu kelompok yang merasa tidak diuntungkan oleh keberadaan kelompok lain sehingga mampu membangkitkan sentimen di suatu kelompok.
Hal ini juga disebutkan di jurnal milik Muhtar Haboddin (2012) yang berjudul Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal menyebutkan bahwa politik identitas ditransformasi ke dalam entitas politik dengan harapan bisa menguasai pemerintahan dae- rah sampai pergantian pimpinan puncak. Atau menurut Gerry Van Klinken (2007) disebut elit lokal yang mengambilalih seluruh bangunan institusi politik lokal. Politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara “kami” dan “mereka”, “aku” dan “kamu” sampai pada bentuk yang ekstrem, seperti “Islam” dan “Kristen” atau “Jawa” dan “luar Jawa”. Persepsi ini dibangun oleh elit politik lokal untuk melawan rival politiknya yang merupakan “kaum pendatang”.
Dalam pernyataan di atas dapat disim- pulkan bahwa politisasi identitas dimunculkan saat pemilihan pimpinan yang berbau
lokal. Politisasi identitas dikonstruksikan pada saat Pilkada yang dilaksanakan secara berkala melalui bentuk-bentuk interaksi simbolik untuk mendapatkan dukungan massa. Proses penguatan dan pengentalan identitas dilakukan berkala secara intens oleh kandidat Kepala Daerah. Terdapat tiga sumber kekuatan etnis yang dianggap dominan dalam pemilihan kepala daerah yaitu agama, suku, dan adat (Pulungan & Sentyanto, 2009: 380). Ketiga kekuatan etnis ini yang seringkali muncul dalam Pilkada pada praktiknya dapat diimplementasikan dalam berbagai macam bentuk seperti teks, konteks, maupun wacana. Ketiga kekuatan ini acapkali dieksploitasi oleh para kandidat untuk memperoleh keuntungan dan kekuasaan bagi dirinya. Unsur primordialisme yang dulunya dianggap sebagai hal yang ditinggalkan saat ini justru menjadi kekuatan yang efektif untuk memperoleh legitimasi dan simpati dalam bahasa politik dan bentuk simbol yang diproduksi terus-menerus.
Guy Cook (Eriyanto, 2001) menyebutkan bahwa terdapat tiga hal dalam pengertian wacana, yaitu teks, konteks, dan wacana.“Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut diproduksi.” Dari pembahasan diatas dapat diartikan bahwa wacana tidak hanya berwujud teks dalam media cetak tetapi juga dalam bentuk lain seperti komunikasi, bahasa, dll. Ketika identitas dijadikan sebagai sebuah alat untuk memproduksi kekuasaan maka wacana adalah kendaraan untuk menuju hal tersebut. Oleh karena itu, wacana kerap kali bersinergi dengan praktik politisasi identitas.
C.  Sikap Politik Nahdlatul Ulama (NU) Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 januari 1926 untuk mewakili
Islam tradisional (Feilard, 1999: 12). Dengan pemahaman Ahlul Sunnah Waljamaah tokoh yang berperan pada saat itu adalah KH. Hasyim Asy’ari, KH. Wahab Chasbullah dan para ulama lain yang juga berperan pada masa itu dimana kegiatan organisasi mulai berkembang luas, kalangan ulama belum terorganisir akan tetapi mereka sudah mempunyai hubungan yang sangat erat.
Berdirinya NU tidak dapat dipisahkan dengan usaha untuk mempertahankan aja- ran ahlul sunnah waljamaah. Sumber dari ajaran ini adalah Al Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Dengan pemahaman ahlul sunnah walja maah, NU lahir dengan alasan yang mendasar, antara lain : Pertama , kekuasaan Belanda pada waktu itu untuk meruntuhkan potensi Islam melahirkan rasa tanggungjawab para ulama untuk menjaga kemurnian dan keluhuran ajaran Islam. Kedua , para ulama memiliki tanggungjawab sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Ketiga , para ulama mempunyai rasa tanggungjawab untuk menjaga kedamaian dan ketentraman bangsa Indonesia (Hasyim, 2002:67).
Dengan kata lain bahwa berdirinya NU tidak lepas dari peran kyai dan kalangan pesan- tren dimana didaulat menjadi penyangga utama kelompok Islam tradisionalis. NU merupakan organisasi keagamaan, dimana keislaman dari organisasi ini dirintis oleh para ulama yang mempunyai pemahaman ahlul sunnah waljamaah sebagai instrumen usaha untuk mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dengan merujuk pada salah satu madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) serta setia kepada bangsa, negara dan umat Islam. Era reformasi pada bulan Mei 1998 yang telah mendatangkan relaksi atau liberalisasi politik. Perkembangan ini memungkinkan lahirnya partai-partai politik dalam kuantitas yang sangat banyak, baik yang bersifat agama,
netral agama atau lintas agama. Sehingga praktik politik NU menjadi bahasan menarik untuk dilihat kembali.
Bergulirnya wacana dari kalangan NU untuk “kembali ke khitah 1926”, pada tahun 1983 merupakan kondisi yang diupayakan untuk melakukan pemulihan guna mengatasi aliran atau eksklusivisme politik yang ada pada tubuh politik organisasi tersebut. Dengan kembalinya NU ke khitah 1926, NU melakukan pengaturan ulang terkait posisinya, mengembalikan jatidiri sebagai organisasi ke organisasi sosial keagamaan seperti ketika lahir dulu pada 31 Januari 1926. Sebagai konsekuensinya, NU tidak lagi berfungsi sebagai organisasi sosial politik. Seperti diketahui, sejak 1952 NU keluar dari Masyumi dan menampakkan dirinya sebagai partai politik.
Sebagai konsekuensi langsung dari per- nya taan NU untuk kembali ke khitah 1926, maka secara formal NU mengalami pemutusan relasi dengan PPP dimana menjadi wadah NU berkiprah secara politik sejak kebijakan restrukturisasi politik orde baru pada tahun 1973. Selain itu NU juga secara formal menarik diri dari kegiatan politik praktis. Dengan demikian, aspirasi politik warga NU dapat disalurkan melalui kekuatan politik yang ada tentunya kekuatan politik yang dianggap mampu dan bersedia. Sejak pengkondisian tersebut,  aktifitas  politik  warga  NU  tanpa mengatasnamakan NU tersebar di berbagai organisasi politik yang ada pada saat itu. Meskipun para aktivis NU masih aktif di PPP yang merupakan pihak yang paling dirugikan oleh keputusan NU untuk kembali ke khitah 1926 dan banyak juga aktivis NU yang aktif dan bergabung di partai politik lain.
Dengan keputusan NU yang kembali ke khitah 1926 merupakan sebuah langkah yang cerdik dalam berpolitik. Hal ini sangat sesuai apabila melihat situasi politik internal PPP yang tidak memberikan tempat kepada NU secara proporsional, karena pada masa itu NU hanya dijadikan sebagai komoditas politik oleh PPP dalam meraup jumlah massa
yang  signifikan  dalam  setiap  pemilu,  sebab NU mempunyai basis massa yang signifikan. Dengan gerakan NU yang berubah menjadi sporadis maka warga NU akan memberikan suaranya lebih leluasa kepada pihak yang mampu mengakomodasi kepentinganya

## D.  Basis Pendukung
Untuk menentukan basis dukungan atau warga NU terdapat beberapa istilah yang perlu diklarifikasi, yaitu : anggota, pendukung atau simpatisan, serta Muslim tradisionalis yang sepaham dengan NU. Apabila istilah warga disamakan dengan anggota, maka sampai sekarang tidak ada dokumen resmi yang dapat dirujuk. Ini karena hingga saat ini belum ada upaya serius di tubuh NU untuk mengelola keanggotaannya.
Jika ditinjau dari segi dukungan atau simpatisan, ada dua cara untuk menge- tahuinya. Dalam hal politik, dapat dilihat dari jumlah suara yang diperoleh oleh partai-partai yang berbasis atau terkait dengan NU adalah PKB dan PPP. Sedangkan dari sisi pemahaman agama dapat dilihat dari jumlah orang yang mendukung dan mengikuti pemahaman agama NU. Banyaknya pesantren-pesantren di Indonesia merupakan basis dukungan mayoritas kepada NU meskipun tidak semuanya berafiliasi dengan NU.
Berdasarkan lokasi dan karakteristik, mayoritas pengikut NU berada di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Dalam perkembangan terakhir, tampak bahwa pengikut NU memiliki beragam profesi, meskipun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang biasa di daerah perkotaan dan pedesaan. Mereka memiliki kekompakan yang tinggi karena memiliki masalah yang sama secara sosial ekonomi. Disamping itu, mereka juga berbagi ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan yang kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan dan warisan budaya masyarakat NU.
Basis dukungan NU ini kian bergeser sejalan dengan perkembangan industrialisasi, warga NU di desa banyak bermigrasi ke kota
memasuki sektor industri. Jadi jika sejauh ini basis NU lebih kuat di sektor petani pedesaan, maka di sektor tenaga kerja di perkotaan juga cukup dominan. Demikian juga, dengan dibukanya sistem pendidikan, basis intelektual di NU juga semakin luas, sejalan dengan mobilitas sosial yang cepat yang telah terjadi sejauh ini. Akhir-akhir ini, NU sudah memiliki sejumlah doktor atau master di berbagai bidang ilmu, selain ilmu-ilmu Islam baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk negara-negara Barat. Namun, para doktor dan master belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh NU di hampir setiap kepengurusan NU.
E.  Idealisme NU Sebagai Dasar Berpolitik Dalam menjalankan perannya sebagai orga nisasi yang berbasis kemasyarakatan, NU mempunyai nilai dasar yang menjadi pega- ngan dalam berpolitik. Nilai dasar menjadi pegangan tersebut dikenal dengan istilah tawasuth, tasamuh, tawazun dan amar ma’ruf nahi mungkar yang juga disebut juga sebagai kebijaksanaan, keluwesan dan moderatisme. Dalam memaknai konsep nilai dasar tersebut, pada implementasinya bahwa NU terkadang masih dipengaruhi pada cara ulama kharismatik di NU yang membumikan nilai- nilai dasar tersebut. Dalam politik praktis, NU sebagai ormas Islam memutuskan untuk mundur dari kancah politik praktis karena melihat manfaat yang didapat lebih sedikit dari pada kerugiannya (Muzadi, 1999:51-59). Konsekuensi dari khithah NU 1926 adalah penegasan bahwa NU tidak lagi berdiri sebagai bagian dari PPP (Ismail, 2004: 54). Akan tetapi, secara personal apabila terdapat warga NU atau tokoh sentral NU yang memilih terlibat secara langsung dalam politik praktis, maka bukan lagi menjadi masalah organisasi. Maka dari itu, dengan menganut 4 nilai dasar NU setiap diferensiasi persepsi mampu disikapi secara damai. Namun akhirnya pada Munas 1983, NU menegaskan untuk melarang setiap pengurus NU untuk rangkap jabatan di organisasi politik manapun. Pelarangan rangkap jabatan ini disebabkan karena akan berakibat terbaginya perhatian dan
keseriusan untuk melakukan tugas sosial keagamaan dan juga bisa menghambat usaha menampilkan citra dan pelaksanaan kembalinya NU sebagai kelompok keagamaan (Einar, 1989:191). Dalam keterlibatan personil NU disikapi dengan syarat bahwa anggota NU tersebut dalam keterlibatanya pada politik praktis tidak mengatasnamakan sebagai sikap kelembagaan secara umum melainkan hanya dianggap sebagai ekspresi pribadi semata.
Perilaku yang cenderung moderat dalam menyikapi perbedaan internal dalam organisasi NU juga menjadi ciri khusus warganya dalam menyikapi perbedaan di luar tubuh organisasi. Terdapat fakta sosial politik dan bukti bahwa NU selalu dapat berdiri sendiri di tengah ketika menyikapi perbedaan jalan perjuangan dengan organisasi Islam lainnya. NU tidak pernah memberikan klaim yang negatif bagi organisasi yang tidak sejalan dengan NU dalam hal perspektif maupun garis perjuangan dalam politik. Hal ini menjadi implikasi dari penafsiran ganda dari konsep khittah NU bagi kalangan internal mereka sendiri. Khittah NU ini sekedar menjadi wacana yang mencuat dan berada di dunia tidak nyata (Toha, 1997:110).
Perbedaan sikap politik dengan masya- rakat  yang  berafiliasi  dengan  organisasi lain disikapi dengan bersikap positif dan berperspektif positif sehingga tidak memu- suhi organisasi lain selama perbedaan terse- but tidak menyangkut hal yang bersifat prinsipil seperti aqidah dan tauhid. Konsep dasar yang membangun nilai ideal NU dalam berpolitik, tentu tidak bisa dipisahkan  dari  filosofi  tentang  proses internalisasi Islam sebagai sebuah ajaran agama yang berhubungan dengan politik. Terdapat tiga paradigma yang berkembang di kalangan pemikiran Islam baik klasik hingga modern. Pertama, paradigma yang menyatakan bahwa antara agama dan politik merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kedua, paradigma yang menyatakan bahwa agama dan politik memiliki hubungan keterkaitan. Ketiga, paradigma yang menyatakan bahwa
agama dan politik merupakan suatu yang harus terpisahkan (Syamsudin,  1993). Sikap NU berada pada antara paradigma pertama dan kedua yang melihat adanya relasi yang kuat antara konsep Islam dan politik itu sendiri. Dalam hal ini asumsi yang dibangun paradigma pertama yang menyatakan bahwa agama dan politik merupakan satu kesatuan yang integratif, pada umumnya berpendirian bahwa (Syadzali, 1993:1):
a.  Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula antara lain sistem kenegaraan dan politik. Sehingga dalam bernegara umat Islam hendaklah kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat.
b.  Sistem politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dan oleh keempat Khulafa al-Rasyidin.
c.  Paradigma kedua yang menyatakan agama dan politik merupakan suatu yang saling terkait dan berhubungan untuk saling mendukung. Paradigma ini juga menolak anggapan bahwa Islam dan politik adalah dua hal yang sebenarnya terpisah. Hal tersebut karena paradigma ini berangkat dari anggapan bahwa dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai, etika dan moral yang mengatur kehidupan politik. Oleh karena itu, pendukung paradigma ini juga berkeyakinan bahwa politik membutuhkan pengaturan agama dan perkembangan agama juga membutuhkan tatanan politik yang ideal. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dimana agama dan politik adalah dua anak kembar, agama adalah dasar, penguasa negara adalah penjaga.
d. Adapun paradigma ketiga yang menyatakan perlu adanya pemisahan antara agama dan negara. Paradigma ini menolak paradigma pertama dan kedua. Pelopor paradigma ini adalah Ali Abd Raziq, seorang pemikir dari Mesir.
Dalam kalangan umat Islam, paradigma tentang pemisahan antara agama dan politik bukan saja ditolak, tapi juga bersifat kontroversial karena pandangan- pandangan dan asumsi-asumsi yang dilontarkannya tidak sesuai dengan sumber dan fakta yang ada.

## f.  Perjalanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa tengah
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 merupakan suatu perhelatan akbar untuk memilih kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memimpin Jawa Tengah 5 (lima) tahun ke depan. Konstelasi sebelum perhelatan ini diselenggarakan begitu dinamis, dimana isu-isu strategis dihembuskan guna menjatuhkan lawan mempengaruhi pilihan masyarakat agar memenangkan salah satu calon. Ditambah lagi dengan adanya konspirasi yang mencoba mengulang upaya beberapa pihak yang menciptakan kondisi tertentu seperti pada Pilgub DKI yang lalu, tentunya dengan menciptakan kondisi dan isu yang berbeda.
Terkait dengan pelaksanaan Pilgub Jateng secara umum berjalan dengan lancar. Walaupun kekurangan tentu didapati dalam pelaksanaan tersebut dan hal ini sangat wajar di setiap penyelenggaraan proses elektoral tentu kekurangan tidak bisa dihindari. Perihal dinamika politik dalam Pilgub Jateng juga sangat tinggi khususnya di kalangan intern partai politik maupun pihak calon sendiri. Pilgub Jateng kali ini dominan menempatkan NU sebagai organisasi masyarakat yang diperebutkan oleh masing-masing peserta Pilgub Jateng 2018. NU menjadi sangat diperhitungkan, selain memiliki nilai tinggi secara kuantitas juga mempunyai perkembangan dinamika yang semakin kompleks dalam perkembangan selanjutnya. NU dewasa ini bermorfologi menjadi organisasi masyarakat yang terbuka dan dinamis dibandingkan NU pada zaman dahulu yang lebih tertutup dan mudah dimobilisasi sehingga peluang dari masing-masing calon
untuk berlomba-lomba dalam menarik suara NU sangat terbuka. Fenomena yang dramatis di Pilgub Jateng 2018 pun terjadi. Dimana masing-masing calon Gubernur saling memperebutkan calon Wakil Gubernur dari kalangan NU. Ini merupakan salah satu strategi yang pemenangan dimana posisi NU yang semakin menguat di kancah politik baik secara nasional maupun daerah. Berkaitan dengan dinamisasi isu SARA di Pilgub Jateng 2018, Fenomena SARA nampaknya tidak terlalu berdampak di Jawa Tengah. Walaupun sebenarnya ada beberapa pihak yang mencoba taktik di Jakarta dibawa ke Jawa Tengah, namun nampaknya tidak berhasil. Walaupun ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba mempertajam  kembali  sensitifitas  agama untuk menciptakan polarisasi massa, namun masyarakat kurang merespon. Agama yang selama ini menjadi reseptor sosial yang sangat peka terhadap stimulasi agak dipinggirkan. Hal ini lebih dikarenakan kondisi masyarakat Jawa Tengah yang lebih didominasi kalangan santri maupun nahdliyin kultural. Selain itu, latar belakang calon yang memiliki keyakinan agama yang sama.
Figur calon wakil gubernur menjadi alternatif atau mempunyai posisi kunci apabila disandingkan dengan calon gubernur yang mengalami penurunan elektabilitas. Sehingga masyarakat akan mengalihkan pilihanya kepada calon wakil gubernur dengan figur yang kuat. Disisi lain dinamika di Pilgub Jateng ini sedikit banyak merupakan imbas dari Pilgub DKI beberapa waktu yang lalu dengan menguatkan isu identitas agama sebagai komoditas politik di daerah. Hasilnya isu identitas berbasis aliran dan agama semakin menguat di dalam kontestasi politik di daerah lain termasuk Jawa Tengah. Dengan mencuatnya isu identitas agama di Pilgub DKI menyebabkan kenaikan persepsi masyarakat tentang isu agama dan golongan. Sehingga masyarakat mempunyai perspektif yang kuat dan memiliki ketertarikan yang kuat terkait dengan isu-isu agama. Kondisi
ini dijadikan sebagai komoditas politik yang menarik bagi elit politik di daerah khususnya di Jawa Tengah. Dampak dari hal ini posisi NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang kuat di Jawa Tengah mempunyai posisi yang strategis. Akan tetapi dari para kandidat lebih memperhitungkan NU karena secara kuantitas memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan Muhammadiyah.
Mobilisasi organisasi masyarakat merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mempengaruhi dan mendulang suara di tengah masyarakat luas. Kemampuan aktor politik untuk mengumpulkan massa merupakan skill yang harus dimiliki agar mampu memberikan kesan kepemimpinan yang nyata dan dapat dirasakan secara langsung. Cara ini secara psikologis mampu menjadikan massa “tersihir” dengan retorika oleh politisi-politisi yang mampu menyampaikan pendapatnya secara lugas dan tegas, langsung di hadapan konstituen.
Kegiatan mobilisasi massa yang dilakukan tidak sia-sia, terutama setelah massa mau berkumpul dengan keyakinan yang dan harapan yang sama terhadap calon pemimpin mereka. Tentunya masyarakat akan sangat kecewa apabila setelah mereka berkumpul, dimobilisasi namun apa yang mereka dapatkan tidak sesuai ekspektasi. Cara-cara seperti ini bisa berjalan sangat efektif apabila dilakukan dalam skala tertentu dan jangka waktu tertentu.
Mobilisasi masyarakat tentunya diharapkan akan mampu mendulang suara yang  signifikan  dan  mampu  mendongkrak suara melebihi suara yang didapat sebelumnya. Namun, kegiatan mobilisasi massa tidak begitu saja dengan mudah untuk dijalankan. Mengingat latar belakang dan kepentingan masyarakat yang berbeda-beda, mobilisasi yang dilakukan haruslah mempertimbangkan itu semua.
Identitas ini yang akan menyamakan perbedaan latar belakang dan kepentingan masyarakat sehingga mereka mau dimobilisasi untuk berkumpul ke dalam sebuah tempat
dan acara yang belum tentu mereka tahu apa manfaat yang didapatkan secara langsung. Dengan identitas ini, merupakan alat yang efektif untuk mempengaruhi massa secara luas baik di level daerah maupun nasional, yang pasti identitas adalah sesuatu yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dari setiap individu masing-masing, yang berlaku kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Hasilnya, apabila seorang politisi mampu memahami identitas pemilihnya, maka dapat dikatakan ia sudah memiliki satu kunci yang utama untuk dengan mudah menggerakkan masyarakat secara luas sehingga dapat menyampaikan pesan-pesan politiknya secara langung kepada khalayak. Dengan begitu, ia akan lebih mudah dikenal dan diingat oleh masyarakat secara langsung.

## G.  dinamika nU di Pemilihan Gubernur
Jawa tengah Di era keterbukaan sekarang, kyai masih berperan dalam politik, akan tetapi dahulu kyai secara struktural kepengurusan NU berani dan terbuka kepada publik untuk mengarahkan warga NU untuk memilih atau memenangkan salah satu calon. Sehingga dahulu sangat kuat sekali terkait dengan aspek mobilitas secara struktural. Namun sekarang para kyai tidak menggunakan struktur sebagai media pemenangan. Para kyai seolah-olah menciptaan persepsi bahwa NU tidak terlibat secara struktural dalam berpolitik. Namun mereka lebih melakukanya secara lokalisir dimana melakukan kampanye di jama’ah-jama’ah yang mereka buat, santri- santri di pesantrennya sehingga gerakannya pun berubah. Hal ini lebih disebabkan karena masyarakat memiliki image yang cenderung negatif kepada kyai yang ikut aktif dalam proses politik.
Pilkada Jawa Tengah kali ini, peran ormas  masih  sangat  signifikan,  dan  sangat berpengaruh terhadap pilihan warganya yang memiliki kecenderungan kepada ormas Islam tertentu. Dimana kegiatan sehari-hari umat Islam, terutama dalam hal peribadatan yang tidak akan bisa dilepaskan, bahkan sudah
menyatu dengan aktivitas ormas itu sendiri. NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia juga memilki peran penting dalam kontestasi politik di Pilkada Jawa Tengah tahun 2018.
NU di Jawa Tengah dapat dikatakan terpecah suaranya dalam mendukung salah satu pasangan calon, karena kedua calon wakilnya sama-sama merupakan kader NU yang bersaing secara langsung. Berbeda dengan Muhammadiyah yang cenderung adem ayem, dalam menentukan pilihannya, karena memang kultur organisasinya selalu terkoordinasi dari pusat hingga daerah. Sudah menentukan pasangan yang akan dipilihnya yang mana akan diikuti oleh warga Muhammadiyah lainnya.

## iV. KEsiMPULan
Dramatisasi politik juga terjadi di Pilgub Jateng 2018 dimana terjadi saling tarik menarik kepentingan dengan organisasi NU  untuk  meraup  suara  yang  signifikan  di Pilgub Jateng ini. Dimana masing-masing partai pengusung maupun kandidat berlomba mencari figur wakil calon gubernur yang kuat untuk mampu menarik suara dari kalangan NU. Posisi NU sendiri dalam perhelatan Pilgub Jateng 2018 ini sangat positif. Dalam arti NU sangat berperan menentukan kemenangan dari kedua calon. Secara umum kedua calon sukses mempolarisasi massa dari NU. Akan tetapi kuatnya isu agama dan kuatnya identitas politik warga NU menjadikan warga NU tidak solid dan pecah. Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa NU sudah berkembang menjadi organisasi masyarakat yang mempunyai pikiran dan sikap politik yang semakin dinamis dan terbuka. Karena dibandingkan dengan kondisi NU dahulu sangat jauh berbeda. Selain itu, peran kyai yang dinilai mempunyai peran sentral masih nampak pada Pilgub Jateng 2018.

## daftar PUstaKa
Afif,  Afthonul.  (2012).  Identitas  Tionghoa Muslim Indonesia : Pergulatan mencari jati diri. Depok: Kepik.
Barker, Chris. (2004). Cultural Studies Theory and Practice. New Delhi: Sage Publication Buchari, Sri Astuti. (2014). Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Effendy, Bahtiar (2000) (RE) POLITISASI ISLAM, Bandung: mizan,
Enrique  Larana,  and  Joseph  R.  Gusfield, (1994), Identities, Grievance and New Social Movements, Philadelphia, Temple University Press
Eriyanto. (2001). Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LkiS.
Feillard, Andree. (1999). NU visà-vis Negara, Yogyakarta: LKiS
Hasyim, Masykur. (2002)Merakit Negeri Berserakan, Surabaya: Yayasan 95
Ida, Laode.( 2004). NU Muda, Jakarta: Erlangga, Ismail, Faisal, (2004) Dilema NU: Antara Norma Etik dan Realita Politik, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Depag RI
Kinasih, Ayu Windy. (2005). Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Klinken, GerryVan. (2007). PeranKotaKecil. Jakarta:YOIdanKITLV.
Maarif,  Ahmad  Syafii.  2012.  Politik  Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta. Yayasan Abad Demokrasi .
Moleong, Lexy, J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rusdakarya
Morowitz, Donald L. (1998). “Demokrasi Pada Masyarakat Majemuk’”. Dalam Larry Diamond dan Mars F Plattner. Nasionalisme,  Konflik  Etnik  dan Demokrasi Bandung. ITB Pres.
Muzadi, Abdul Muchit. (1999)Lima Belas Tahun  Kembali  ke  Khittah;  Refleksi  dan Evaluasi Kritis 1984-1999, (Jakarta: Panitia Muktamar Nahdlatul Ulama ke XXX Setyanto, Widya dan Halomoan Palungan. (2009). Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara. Salatiga: Percik.
Sodik, Muhammad. (2004). Dinamika Kepemimpinan NU, Surabaya: Lajnah Ta’lifwa Nasyr
Sutopo, H.B.. (2002). Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
Syadzali, Munawir. (1993)Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran), Jakarta: UI Press
Syamsuddin, Din. (1993) “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam”, Ulumul Qur’an, No.2 Vol. IV,
Tirtosudarmo, Riwanto. (2007). Mencari Indonesia  :  Demografi  Politik  Pasca Soeharto. Jakarta: LIPI
Trianton, Teguh. (2013). Identitas Wong Banyumas. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Toha,  Zainal  Arifin.  (1997)Membangun Budaya Kerakyatan, Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press
Widayanti, Titik. (2009). Politik Subaltern, Pergulatan Identitas Waria. Yogyakarta: Polgov.
-