## PENGUATAN MODAL SOSIAL KELEMBAGAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN DI PANTAI UTARA DAN PANTAI SELATAN

## STRENGTHENING INSTITUTIONAL SOCIAL CAPITAL IN RURAL POVERTY TREATMENT ON THE NORTH BEACH AND SOUTH BEACH

## Mursid Zuhri
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl. Pamuda No. 127-133 Semarang, Jawa Tengah E-mail: zmursid_2010@yahoo.co.id
Diterima: 25 Maret 2020, Direvisi: 15 April 2020, Disetujui: 26 Mei 2020

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  peran modal  sossial pada  aktivitas  nelayan miskin,  jaringan  sosial  masyarakat  nelayan,  kelembagan  yang  dibangun  terutama  kelembagaan ekonomi,  serta  menyusun  gambaran  model  pengembangan  kelembagaan  untuk  pemberdayaan nelayan  miskin  di  Kabupaten  Kebumen,  Kabupaten  Brebes,  Kota  Pekalongan,  Kabupaten  Batang dan  Kabupaten  Rembang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian mixed  method kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Modal alam ( natural capital ) pada sebelas desa  sampel  berupa  pesisir  dan  lautan,  dan  mayoritas  penduduk  berpendidikan  formal  Sekolah Dasar  (SD)  dan  sebagian  tidak  tamat  SD  serta  berpendapatan  rendah.  (b)  Interaksi  yang  lancar didukung  hubungan sosial berdasarkan ikatan ketetanggaan, kekerabatan, dan  keagamaan (c) Desa yang  memiliki  modal  sosial  yang  paling  kuat  adalah  Desa  Tasikagung,  kemudian  disusul  Desa Klidang  Lor  Kota  Pekalongan,  Celong  Kedawung  Kabupaten  Batang  dan  Pasir  Kabupaten Kebumen.  Pada  masyarakat  desa  yang  memiliki  modal  sosial  yang  relatif  kuat  maka  tingkat kesejahteraaan  masyarakat  cenderung  tinggi  dan  proses  transformasi  sosial-ekonominya berlangsung lebih cepat. (d) Implementasi program belum mampu menjangkau warga miskin, yang semakin  tidak  berdaya;  tidak  terjadi  transfer  daya,  karena  program  lebih  dimanfaatkan  oleh golongan  masyarakat  yang  lebih  mampu  dan  berpengaruh;  transfer  daya  hanya  terjadi  di  tingkat kelembagaan lokal yang didominasi oleh kalangan dekat kekuasaan; dan relatif tidak terjadi proses belajar  sosial,  karena  kegiatan  program  lebih  bernuansa  ekonomis.  (e)  Kekuatan  budaya nonmaterial  atau  modal  sosial  menjadi  faktor  penting  mengapa  masyarakat  di  sebelas  desa  sampel hinga sekarang masih bisa bertahan. Makna terbentuknya rasa saling percaya  ( mutual trust ) adalah hasil interaksi yang melibatkan  (paling tidak antar tiga) anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetanggaan,  asosiasi  tingkat  dukuh,  organisasi  tingkat  desa,  dan  berkembangnya  sistem  jaringan sosial  hingga  melintasi  batas  desa.  (f)  Program  pemberdayaan  dipengaruhi  oleh  kekuatan  modal sosial yang dibangkitkan oleh sejumlah tata nilai (komposit) yang membentuk jaringan mutual trust, mutual respect dan mutual benefit. Rekomendasi yang dapat diberikan : (a) penguatan modal sosial seperti  rasa  malu/harga  diri,  empati,  kejujuran,  amanah, altruism ,  bervisi  ke  depan  dan  rasional menjadi  penting  diperhatikan;  sedangkan  untuk  penggerak  kemajuan  material  adalah  kerja  keras dan  rajin,  hemat,  gandrung  inovasi,  menghargai  prestasi  kerja,  bervisi  ke  depan,  dan  rasional.  b) pemberdayaan  masyarakat  pedesaan  terutama  warga  nelayan  miskin  melalui  penguatan  modal sosialnya  perlu  diletakkan  dalam  kerangka  transformasi  atau  pembangunan  masyarakat  pedesaan secara  berkelanjutan  (c)  pengembangan  wilayah  pesisir  harus  memperhatikan  hubungan  sosial dalam  masyarakat  nelayan,  agar  tidak  mengarah  pada  polarisasi  sosial.  (d)  faktor  kepemimpinan
desa,  dan  petugas  penyuluh  menjadi  penting  untuk  keberlanjutan  sebuah  program  pemberdayaan dalam  memberikan  pembinaan  untuk  usaha  ekonomi  produktif  masyarakat  nelayan  baik  berupa pembinaan  teknis  maupun  manajemen  usaha.  (e)  perlu  “pembinaan”  pasca  program  oleh  instansi yang  berkompeten;  (f)  perlunya  pemberdayaan  masyarakat  miskin  lewat  peningkatan  koordinasi antar lembaga penanggulangan kemiskinan.
Kata Kunci :Penguatan Modal Sosial, Kemiskinan, Pemberdayaan Nelayan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  study  the  social  capital  role  of  poor  fishermen's  activities  and  to study the  social  network  of  fishermen  communities  and  their  institutions.  This  research  uses  mixed method, namely  qualitative  and  quantitative. The results  showed  that  natural  capital  in  the  eleven sample  villages  is  coastal  and  oceanic,  and  the  majority  of  the  population  with  formal  education has not graduated from elementary school (SD) and low incomes, Smooth interactions between the rulers  and  laborers  are  supported  by  social  relationships  based  on  neighborhood,  kinship  and religious ties, power transfer only occurs in the level of local institutions that is dominated by close groups of power; and there is relatively no social learning process, because the program activities are more economical. The strength of non-material culture or social capital is an important factor in why the people in the eleven sample villages can still survive. The meaning of mutual trust is the result of interactions involving (at least three) community members in a neighboring group, hamlet level  associations,  village  level  organizations,  and  the  development  of  a  social  network  system across  village  boundaries.  (f)  Empowerment  programs  in  poverty  reduction  efforts  are  influenced by the strength of social capital generated by a number of values (composite) that form networks of mutual  trust,  mutual  respect  and  mutual  benefits.Recommendations  that  can  be  given:  (a) strengthening  social  capital  such  as  shame  /  self-esteem,  empathy,  honesty,  trustworthiness, altruism,  being  forward-looking  and  being  rational  are  important;  while  the  driving  force  for material progress is hard and diligent work, frugal, passionate about innovation, respect for work performance,  visionary,  and  rational.  The  two  combined  values,  namely  for  strengthening  social capital  on  the  one  hand  and  for  driving  progress  or  strengthening  material  capital  on  the  other hand, collectively (synergistically) are needed in the management of sustainable programs in rural areas.  (b)  empowerment  of  rural  communities,  especially  poor  fishermen,  through  strengthening social capital needs to be put in the framework of the transformation or sustainable development of rural  communities  (c)  the  development  of  coastal  areas  must  pay  attention  to  social  relations  in fishing communities, so as not to lead to social polarization. (d) the factor of village leadership and extension  officers  is  important  for  the  sustainability  of  an  empowerment  program  in  providing guidance  for  the  productive  economic  business  of  the  fishing  community  in  the  form  of  technical guidance and business management. (e) need post-program “coaching” by the competent agency; (f)  the  need  for  empowerment  of  the  poor  through  increased  coordination  between  poverty alleviation agencies.
Keywords: Strengthening Social Capital, Poverty, Fishermen Empowerment

## PENDAHULUAN
Kesenjangan  pembangunan  yang selama  ini  terjadi,  sepertinya  merupakan perbedaan  bawaan  sumber  daya  fisik maupun  sumber  daya  sosial (endowmen) .
Terabaikannya pembangunan sumber daya sosial akan menyebabkan lemahnya modal sosial, seperti lemah rasa percaya, jaringan kerja  yang  tidak  efisien,  lemahnya  norma
maupun  hilangnya  nilai-nilai  bersama (Agusta, 2000).
Menurut  Putnam  (1993)  dan  Fukuyama (1995)  perbedaan  rasa  saling  percaya menjadi faktor penyebab adanya
perbedaan pembangunan pada suatu wilayah.  Selain  itu  rasa  percaya  juga merupakan  komponen  modal  sosial  yang dapat  meningkatkan  akses  masyarakat kepada sumber-sumber kesejahteraan (Grootaert,1997).Definisi  modal  sosial secara  sederhana  menurut  Fukuyama (1999) adalah
“an  instantiated  informal  norm  that promotes  co-operation  between  two  or more individuals. By this definition, trust, networks,  civil  society,  and  the  like, which  have  been  associated  with  social capital, are all epiphenominal, arising as a  result  of  social  capital  but  not constituting social capital itself”.
Modal  sosial  memiliki  peran  yang sangat  penting  pada  beberapa  kelompok masyarakat  dalam  berbagai  aktivitas. Namun Fukuyama juga mengatakan bahwa  tidak  semua  norma,  nilai  dan budaya  secara  bersama-sama  dapat  saling melengkapi  untuk  mendukung  pertum- buhan  ekonomi.  Sama  seperti  halnya modal  fisik  dan  modal  finansial,  modal sosial  juga  bisa  menimbulkan  dampak negatif.  Fukuyama  (1999)  mengatakan bahwa  modal  sosial  dibangun  oleh kepercayaan-kepercayaan  antar  individu. Rasa saling percaya dibentuk dalam waktu yang  tidak  sebentar  serta  memerlukan proses-proses sosial yang berliku.
Modal sosial merupakan salah satu syarat  bagi  tercapainya  kesejahteraan rumah  tangga,  maupun  kemakmuran masyarakat  pada  umumnya.  Modal  Sosial dapat  dipandang  sebagai  sebuah  jalinan kerja sama antar warga untuk menghasilkan  tindakan  kolektif  untuk tujuan  bersama.  Tentu  dalam  melaksana- kan tindakan, sepertinya mempunyai nilai-
nilai  dan  akar  tradisi  yang  kuat  dalam suatu  komunitas  dan  kemudian  dapat dilembagakan  menjadi  sebuah  kebiasaan. Menurut  Loury  (dalam  Coleman,  2009: 415) modal sosial adalah
“kumpulan sumber yang melekat dalam relasi  keluarga  dan  dalam  organisasi sosial  komunitas  dan  yang  bermanfaat untuk perkembangan kognitif dan sosial anak-anak atau pemuda. Sumber- sumber  ini  berbeda  untuk  orang  yang berbeda dan dapat memberikan keuntungan penting untuk
perkembangan  modal  manusia  anak- anak dan orang dewasa”.
Diketahui bahwa masyarakat pedesaan  di  Jawa  Tengah  memiliki  nilai- nilai  sosial  dan  modal  sosial  yang mengatur pola dan semangat hidup yang di dasarkan  pada  kepercayaan,  keterbukaan, saling  peduli,  saling  menghargai,  dan saling menolong diantara anggota kelompok masyarakat.
Di  Jawa  Tengah  gotong  royong, tolong  menolong  di  tingkatan  praksis dapat  dilihat  pada  bentuk  kegiatan masyarakat seperti halnya kegiatan keagamaan,  kedukaan,  perkawainan,  dan aktivitas  pemenuhan  kebutuhan  dasar hidup manusia lainnya misalnya, kesehatan,  pendidikan,  dan  kebutuhan ekonomi  lainnya.  Dengan  adanya  modal sosial atau kelembagaan ini, tentu masyarakat  akan  merasa  lebih  mudah dalam    mengerjakan  setiap  aktivitasnya yang  berhubungan  dengan  pekerjaan mereka.  Aktivitas  lebih  bersifat  sukarela, siapa saja dapat mengikutinya.
Menurut Rahmat (2008), dalam tulisannya memupuk  institusi  lokal  dan  modal  sosial dalam  Kehidupan Bermasyarakat  dapat dilakukan  melalui  pengorganisasian  insti- tusi diarahkan dalam rangka memfasilitasi komunitas lokal. Mengembangkan kerangka  fikir re-lingking (menyambung kembali)  tindakan  ini  diarahkan  untuk menyambung  kembali  titik  temu  dimensi
formal  dengan  dimensi  nonformal  yang ada  di  dalam  masyarakat.  Perbaikan infrastruktur dalam suasana religius dan cultural
Upaya  Pemerintah  untuk  menang- gulangi  kemiskinan,  pada  prinsipnya mempunyai  dua  tujuan  utama  yaitu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat miskin    dan  meningkatkan  peran  lembaga lokal  menjadi  lembaga  yang  mandiri sebagai pengelola program pasca  program pemerintah dihentikan.
Sementara  itu  kelembagaan  yang dibangun  oleh  program    pada  umumnya bersifat  horizontal,  lemah  secara  vertikal, oleh  karena  itu  persoalan  modal  sosial yang diindikasikan dalam sebuah kelembagaan  yang  hidup  di  masyarakat menjadi sangat penting dalam  mendukung keberhasilan program.
Untuk  mengetahui  lebih  dalam bagaimana social  capital kelembagaan yang ada di masyarakat perdesaan terutama  dalam  penanggulangan  kemis- kinan di desa-desa nelayan maka diperlukan penelitian. Pertama, bagaimana  peran social  capital dan institusi  lokal  pada  aktivitas  nelayan miskin  di  pantai  utara  dan  pantai  selatan Jawa  Tengah. Kedua, bagaimana  jaringan sosial  masyarakat,  nelayan  di  pantai  utara dan  pantai  selatan    Jawa  Tengah. Ketiga, bagaimana kelembagaan-kelembagaan yang dibangun untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan terutama kelembagaan ekonomi. Keempat, bagaimana  merumuskan  dan  menyusun gambaran  model pengembangan kelemba- gaan  untuk  pemberdayaan  nelayan  miskin di  pantai  selatan  dan  pantai  utara  Jawa Tengah

## METODE
Penelitian
ini menggunakan metode  penelitian mixed  method kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2011:18) mixed  methods adalah  metode
penelitian dengan mengkombinasikan antara  dua  metode  penelitian  sekaligus, kualitatif  dan  kuantitatif  dalam  suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh  data  yang  lebih  komprehensif, valid,  reliabel,  dan  objektif. Penelitian  ini didesain dengan menggunakan pendekatan deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  ini adalah  dengan  wawancara,observasi  dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini dilakukan  melalui  dua  tahap,  yaitu pertama mempersempit fokus, menetapkan tipe  studi,  mengembangkan  pertanyaan analitik,  menyusun  komentar,  dan  telaah kepustakaan yang relevan. Kedua, membuat kategori-kategori masalah/
temuan dari  lapangan dengan cara  menata sekuensi atau urutan penelaahannya.
Populasi  dalam penelitian ini meliputi  desa-desa  di  Provinsi  Jawa Tengah  yang  telah  menyelenggarakan program-program  penanggulangan  kemis- kinan  pada  tahun  2015  sampai  2018, sedangkan  sampel  penelitian  diambil secara purposive (ditentukan selaras dengan  tujuan  studi).    Informan  dalam penelitian  ini  adalah  para  pihak  yang terlibat dalam pelaksanaan program penanggulangan  kemiskinan  di  tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dari unsur pemerintah dan/ atau pemangku kepentingan  lainnya  seperti  kelompok nelayan,    tokoh  masyarakat,  ketua  RT, ketua  RW,  kepala  dusun,  ketua  Badan Permusyawaratan  Desa,  Petugas  Sosial Masyarakat,  Petugas  Penyuluh  Pertanian dalam arti luas, Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan, Petugas Bappeda Kabupaten. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Desa Sampel
Kabupaten Kebumen, Brebes, Batang dan Rembang merupakan kabupaten  yang  memiliki  daerah  pantai dan  laut  cukup  luas.  Kondisi  eksisting sebagian  modal  alam  ( natural  capital )
pada  sebelas  desa  sampel  berupa  pesisir dan lautan, sebagian besar usaha penangkapan ikan sebagai nelayan, kecuali  itu  hanya  sebagian  kecil  lahan sawah, usaha pertanian di dua desa lainnya di pantai selatan.
Secara  keseluruhan  bisa  dibuat penilaian  bahwa  dibanding  enam  desa sampel  lainnya,  kemajuan  ekonomi  pada masyarakat Desa Tasikagung paling tinggi,  kemudian  disusul  Desa  Kluwut, Desa Klidang Wetan,
Pasir dan Kedawung, Tanjungsari dan Karang Duwur.
Penguasaan  alat  produksi  penang- kapan  ikan  secara  formal  ini  terlihat  pada pemilikan  perahu  oleh  beberapa  nelayan. Penguasaan  alat  produksi  penangkapan ikan  secara  efektif  terlihat  pada  nelayan yang  menangkap  ikan  menggunakan perahu  bantuan  P3EMDN.  Nelayan  yang menguasai alat produksi penangkapan ikan secara  formal  umumnya  disebut  sebagai “juragan”,  sedangkan  nelayan  yang bekerja  pada  nelayan  juragan  disebut sebagai “buruh”.
Hubungan  antar  lapisan  sosial nelayan tidak berjarak dan tidak menimbulkan permusuhan di antara nelayan.  Semua  nelayan sama sekali tidak merasa  keberatan  untuk  menerima  dan bekerja sama dengan nelayan yang berasal dari lapisan yang berbeda.
Aset non penangkapan ini
mencakup  :  a)  Penguasaan  alat  produksi pertanian, perikanan budidaya, dan peternakan.  Perbedaan  penguasaan  lahan persawahan, penguasaan perikanan budidaya  dan  jumlah  serta  jenis  ternak ternyata  tidak  menimbulkan  kesenjangan di  antara  lapisan  nelayan;  b)  Tingkat pendapatan.  Sebagian  besar  rumah  tangga nelayan  di  desa-desa  nelayan  pantai  utara maupun  pantai  selatan  berpendapatan rendah dan masuk pada golongan ekonomi lemah. Penguasaan alat produksi penangkapan  ikan  bukan  merupakan
faktor penentu terhadap tingkat pendapatan sebagian besar nelayan. Upaya untuk  menutupi  kebutuhan  sehari-hari dengan  melakukan  pekerjaan  serabutan, sebagai  petani  atau  buruh  tani,  pedagang ikan, wirausaha atau warungan, pertukangan,  mengirim  anggota  keluarga sebagai  TKW/TKI.  c)  Keadaan  Rumah dan Pekarangan. Penguasaan alat produksi penangkapan ikan ternyata bukan merupakan  faktor  penentu  keadaan  rumah dan isinya. Keadaan rumah tidak melambangkan  identitas  lapisan  sosial nelayan.  Rata-rata  luas  lahan  pekarangan yang dikuasai oleh masing- masing lapisan nelayan  hampir  sama  sehingga  tidak  ada kesenjangan  di  antara  nelayan.  Keadaan rumah  dan  isinya  serta  luas  penguasaan lahan pekarangan bukan merupakan faktor penentu  dalam  pembentukan  stratifikasi sosial nelayan.
Masyarakat nelayan di sebelas desa sampel  masih  mencerminkan  budaya  atau peradaban  masyarakat  agraris.  Tampak bahwa  persepsi  nelayan  tentang  program pemberdayaan  masyarakat  memberikan gambaran  yang  positif.  Nelayan  di  desa yang tidak terdapat program pemberdayaan masyarakat, memiliki persepsi  yang  relatif  kurang  positif dibanding  nelayan  yang  terkena  program pemberdayaan masyarakat.

## Peran Modal Sosial
Walaupun  tidak  semua  tingkat kehidupan  masyarakat  di  kesebelas  desa sampel mengalami kemajuan, atau setidak-tidaknya  ada  yang  kemajuannya mengalami  masa  pasang  surut,  namun secara sosio-historis masyarakat di sebelas desa  sampel  memiliki  kekuatan  untuk tetap  bertahan  hidup  dan  sekaligus menghindarkan diri dari proses pemusnahan secara alami. Ini menunjukkan bahwa keberadaan
masyarakat pedesaan tidak sekedar adanya sekumpulan  manusia  yang  secara  fisik
telah hidup bersama dalam kurun tertentu, melainkan ada “semangat” atau ruh sosial yang menjadi kekuatan pengikat kehidupan kolektif mereka.
Modal sosial di  setiap  desa sampel memiliki  kekuatan  yang  berbeda.  Desa yang  memiliki  modal  sosial  paling  kuat adalah Desa Tasikagung (4,01). Desa yang memiliki  modal  sosial  yang  tergolog
antara sedang dan kuat adalah Klidang Lor (3,47)  Desa  Pasir,  Dukuh  Celong  Desa Kedawung,  Desa  Kluwut,  Desa  Karang Duwur  dan  Tanjungsari.  Sedangkan  desa yang  memliki  modal  sosial  tergolong lemah  (2,53)  yaitu  desa  Prapak  Lor,
Prapak Kidul,Klidang Wetan dan Pandangan. Tabel 1
Kekuatan Modal Sosial Menurut Elemen Pembentuknya serta Kesebelas Desa Sampel.
Elemen Modal Sosial Pasir Kr. Duwur Prapak Lor Prapak Kidul Kluwut Klidang Wetan Klidang Lor Keda wung Tasik agung Tanjung sari Panda ngan Pemerintahan 2,50 2,50 3.00 3.00 3.00 2,50 3.00 2.50 4.00 3.00 3.00 Kepemimpinan 3.63 3.50 3.00 3.50 3.50 2.00 4.00 2.00 4.25 4.00 3.50 Elit-Anak buah 3.50 3.38 3.50 3.50 3.50 2.25 4.14 2.00 3.00 3.00 3.88 Solidaritas 4.25 2.00 3.00 3.88 3.50 2.00 4.00 3.00 3.00 2.71 4.00 Gotongroyong 4.00 3.00 3.00 4.00 3.50 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.86 Manajemen Sosial 1.00 3.00 3.00 1.00 2.14 2.14 3.00 2.00 4.00 2.80 4.00 Jaringan Kerja 4.00 2.71 3.18 3.89 1,98 1,98 3.29 2.00 4.30 3.35 3.89
Keterangan: 1 = sangat lemah  2 = lemah  3 = sedang  4 = kuat  5 = sangat kuat
Tabel 2.
Kekuatan Kepemimpinan Masyarakat di Tingkat Dukuh dan Desa Menurut Komponen
Pembentuknya. Elemen Kepemim pinan Pasir Kr. Duwur Prapak Lor Prapak Kidul Klu wut Klidang Wetan Kli dang Lor Keda wung Tasik agung Tanjung sari Panda ngan Visi ke  depan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Motivasi 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 Altruistik 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 Inspiring 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 Kemampuan khusus 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 Komunikasi 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 Solidarity  maker 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 Rasional 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 Demokratik 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3
Keterangan : 1 sangat lemah; 2 = lemah; 3 = sedang; 4 = kuat; 5 = sangat kuat
Terbentuknya  modal  sosial  tidak bisa  dipandang  sebagai  hasil  penjumlahan sekumpulan  (kekuatan)  individu  pemben- tuk  sistem  masyarakat,  melainkan  harus dipandang  sebagai  terbentuknya  jaringan kerja sama yang dinamik dan terorganisir.
Keterbelakangan  masyarakat  pede- saan  terkait  erat  dengan  lemahnya  modal sosial.  Kemiskinan  merupakan  bentuk paling akhir terjadinya kerusakan
lingkungan  dan  lemahnya  modal  sosial  di pedesaan.
Terdapat  hubungan  erat  antara kuatnya  modal  sosial  yang  dipunyai  satu masyarakat dengan kemampuan mengatasi kemiskinan  dan  kemampuan  mengelola program  pemberdayaan.  Dengan  kuatnya modal sosial paling tidak harapan dipenuhinya tujuan pembangunan pedesaan  berkelanjutan,  yaitu  berupa pemenuhan kebutuhan dasar atau keadilan sosial, relatif mudah diatasi.
Keberhasilan  pengelolaan  program pemberdayaan masyarakat  di  daerah
nelayan  dapat  dilihat  dari  sejauh  mana kesejahteran  masyarakat  pedesaan  dapat dicapai.  Jika  kemampuan  menyekolahkan anak  hingga  SMP  ditambahkan  sebagai ukuran,  maka  >  70  persen  penduduk  di kesebelas  desa  contoh  berada  dibawah garis kemiskinan.

## Jaringan Sosial dan Kelembagaan
Ada  tiga  aspek  yang  menunjukkan penguatan modal sosial yaitu:
terbentuknya  kerjasama  dan  solidaritas (kohesivitas), perluasan jaringan kerja dan peningkatan  daya  saing  kolektif  secara berkelanjutan. Di lapangan teramati bahwa ketiga  kekuatan  modal  sosial  tersebut dibangkitkan  oleh  sejumlah  tata  nilai (komposit)  yang  membentuk  jaringan mutual  trust,  mutual  respect dan mutual benefit .  Nilai-nilai  rasa  malu  atau  harga diri,  empati,  kejujuran,  amanah  dan altruisme  merupakan  komponen  modal sosial yang strategis. Nilai-nilai pembentuk  modal  sosial  lainnya,  seperti kerja  keras,  kerajinan,  hemat,  gandrung inovasi,  menghargai  prestasi,  ber-visi  ke
depan,  dan  rasional  sangat  penting  untuk menciptakan  kemajuan  atau  pertumbuhan (ekonomi)  pada  budaya  material.  Akan tetapi  hal  tersebut  tidak  mencukupi  untuk menciptakan  kerangka  penguatan  modal sosial kelembagaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyara- kat di daerah nelayan.
Penguatan  modal  sosial  dalam rangka  penanggulagan  kemiskinan  di pedesaan  nampaknya  tidak  terbatas  pada kelembagaan,  namun  perlu  juga  terhadap modal  sosial  yang  lain.  Pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di pedesaan secara berkelanjutan tidak cukup didasarkan pada pemberian  bantuan  material  berdasar semangat  belas  kasihan  ( charitas )  atau pengembangan sistem usaha atau produksi berbasis  sumberdaya  alam  yang  tersedia (laut) saja, melainkan harus juga mempertimbangkan  penguatan  semangat kerja kolektif dan menghormati sumberdaya  (agro  ekosistem)  sebagai milik bersama.
Tabel 3.
Model Hubungan antara Tingkat Masyarakat, Dimensi Waktu dan Elemen Modal Sosial yang Mungkin  Diubah dan Dikuatkan melalui Percepatan Transformasi Sosial di Pedesaan
Dimensi Waktu Elemen yang diubah menurut tingkat masyarakat (level of society) Dalam proses penguatan modal sosial di pedesaan Mikro Individu – Kel Kecil Meso (Kel. Kecil – Desa/Dukuh) Makro (Masyarakat Tk.Kecamatan) Jangka pendek Tipe 1 Kompetensi SDM (1) Sikap dan tindakan (2) Tata Nilai Tipe 3 (1) Tata nilai (normative) (2) Administratif dan manajemen sosial Tipe 5 (1) Invensi – inovasi (2) Revolusi dan kepemimpinan Jangka Panjang Tipe 2 Siklus kebiasaan dan gaya hidup individual/ keluarga kelompok kecil Tipe 4 Tatanilai (kolektif), kepemimpinan, solidaritas,struktur dan organisasi sosial Tipe 6 Evolusi modal sosial/ dan sosio budaya secara menyeluruh
Keterangan: Model dikembangkan dari pemikiran Zaltman and Duncan (1977)
Kelemahan  utama  pemberdayaan masyarakat  pedesaan  selama  ini  karena terlalu menekankan pada penguatan modal prasarana, penggunaan  jaringan organisasi keproyekan dan pemerintahan yang bersifat  sentralistik, top  –  down ,  dan monolitik.
Tabel tersebut diatas menggambar- kan kerangka atau model penguatan modal sosial  untuk  pemberdayaan  masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan  dalam  rangka  penanggula- ngan  kemiskinan  yang  dianggap  sesuai adalah  yang  mengacu pada Tipe 6. Hanya saja  untuk  mencapai  Tipe  6  perlu ditempuh  langkah-langkah  Tipe  3  dan Tipe  4  yang  dicirikan  oleh  pentingnya memperkuat modal sosial melalui kekuatan kelompok kecil pada masyarakat tingkat  desa  dan  lebih  kecil  lagi  tingkat dukuh.  Langkah  yang  ditempuh  Tipe  1 dan  Tipe  2  dinilai  akan  banyak  menyita tenaga dan biaya, yang hasilnya diperkirakan tidak bisa memperkuat modal sosial  termasuk  didalamnya  kelembagaan di  tingkat  desa  secara  langsung.  Dalam kaitan  ini  peran  pemerintah  seyogyanya dipandang  sebagai  representasi  campur tangan publik untuk  memenuhi kebutuhan dan  melayani  kepentingan  masyarakat banyak pedesaan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
(1)  Nelayan  di  Desa  sampel sebagian besar berpendidikan formal tidak tamat  Dasar  (SD)  dan  berpendapatan rendah  (2)  Hubungan  sosial  nelayan berdasarkan ikatan ketetanggaan, kekerabatan,  dan  keagamaan  masih  kuat. Berbagai upacara keagamaan yang didasarkan  atas  tradisi  Islam  setempat, seperti tahlila n, kendure n, ruwaha n,  dan pengajian  masih  dilakukan  pada  saat-saat tertentu  (3)  Stratifikasi  sosial  nelayan didasarkan atas kriteria obyektif (penguasaan  alat  produksi  penangkapan,
penguasaan lahan pertanian, dan usia) dan subyektif  (persepsi  nelayan).  Nelayan berdasarkan  penguasaan  alat  produksi penangkapan  terbagi  menjadi  2  strata, yaitu  nelayan  yang  menguasai  alat produksi  penangkapan  (juragan)  dan  yang tidak menguasai (buruh). Nelayan berdasarkan  penguasaan  lahan  pertanian tidak  ada  strata,  karena  nelayan  hanya menguasai lahan rerata 1,5 iring (2500 m 2 ).  Nelayan  yang  berusia  di  atas  30  tahun mayoritas  merupakan  nelayan  jaring eret dan  nelayan  sungai,  sedangkan  nelayan yang berusia di bawah 30 tahun mayoritas merupakan  nelayan  perahu  motor  tempel (4)  Nelayan berdasarkan kriteria subyektif terbagi  menjadi  2  strata,  yaitu  nelayan berstrata  tinggi  apabila  menguasai  lahan luas, ternak yang banyak, dan atau berjasa di  masyarakat  dan  sebaliknya  untuk nelayan  berstrata  rendah  (5)  Nelayan bekerja  secara  individual  sebelum  adanya perahu  motor  tempel.  Introduksi  perahu motor  tempel  merubah  hubungan  kerja  di antara  nelayan,  yaitu  nelayan  menangkap ikan di laut secara berkelompok (2-3 orang per perahu), dengan pembagian kerja yang tidak  ketat  antara  tekong  dan  buruh  (6) Desa  yang  memiliki  modal  sosial  yang paling  kuat  adalah  Desa  Tasikagung (PEMP),  kemudian  disusul  Desa  Klidang Lor  (PINNES),  Celong  Kedawung,  Pasir dan Karang Duwur. Pada masyarakat desa yang  memiliki  modal  sosial  yang  relatif kuat maka tingkat kesejahteraaan masyarakat  cenderung  tinggi  dan  proses transformasi  sosial-ekonominya  berlang- sung lebih cepat (7) Program pemberdayaan  masyarakat  nelayan  dalam pengelolaan  PEMP,  P3EMDN  selama  ini masih  lebih  menekankan  pada  pemberian bantuan  material,  dan  kurang  pada penguatan modal sosial setempat. Berkembangnya  kegiatan  ekonomi  dan pengelolaan  bantuan  program  setempat lebih dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat  mengalokasikan  sumberdaya
keluarga  dan  mengelola  tata  nilainya untuk  memperkuat  modal  sosialnya  dari pada  besarnya  bantuan  material  dan pengetahuan  teknologis  yang  diterima nelayan  melalui  keorganisasian  proyek atau  pemerintahan  desa  (8)  Desa  yang memiliki  modal  sosial  yang  paling  kuat adalah Desa Tasikagung (PEMP), kemudian  disusul  Desa  Kluwut  (Program Departemen  Kelautan  dan  Perikanan), Desa  Klidang  Lor  (PINNES)  Desa  Pasir (Program  Pusat).  Pada  masyarakat  desa yang  memiliki  modal  sosial  yang  relatif kuat maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya  cenderung  tinggi  dan proses  transformasi  sosial  ekonominya berlangsung  lebih  cepat  (9)  Beberapa indikator  modal  sosial  dalam  pengelolaan program  pemberdayaan  P3EMDN  secara berkelanjutan  adalah  terletak  pada  kuat atau  lemahnya  solidaritas,  manajemen sosial,  keorganisasian  jaringan  kerja, struktur  sosial  dan  kegotongroyongan masyarakat  setempat.  Modal  sosial  relatif tajam  bisa  diamati  di  tingkat  masyarakat kecil  atau  dukuh.  Jalinan mutual  trust, mutual  respect dan mutual  benefit, masih ditemukan pada masyarakat dukuh; namun jalinan ini mulai memudar pada masyarakat pedesaan.

## Rekomendasi
Sekumpulan  elemen  tata  nilai  yang penting  untuk  penguatan  modal  sosial adalah  rasa  malu/harga  diri,  empati, kejujuran,  amanah, altruism ,  bervisi  ke depan  dan  rasional;  sedangkan  untuk penggerak kemajuan  material adalah kerja keras  dan  rajin,  hemat,  gandrung  inovasi, menghargai  prestasi  kerja,  bervisi  ke depan,  dan  rasional.  Kedua  gabungan  tata nilai,  yaitu  untuk  penguatan  modal  sosial
di satu sisi dan untuk penggerak kemajuan atau  penguatan modal material di sisi lain, secara bersama (sinergis) dibutuhan dalam pengelolaan  PEM,  P3EMDN  berkelan- jutan di Pedesaan.
Pengembangan  modal  penguatan mosal  sosial  memerlukan  pemahaman yang  mendalam  tentang  penguatan  tata nilai  keorganisasian  masyarakat  berbasis komunitas  kecil,  manajemen  sosial  yang sehat,  kepemimpinan  nonformal,  dan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik. Oleh sebab  itu, pemberdayaan  masyarakat pedesaan  terutama  warga  nelayan  miskin melalui  penguatan  modal  sosialnya  perlu diletakkan  dalam  kerangka  transformasi atau  pembangunan  masyarakat  pedesaan secara berkelanjutan.
Pengembangan wilayah pesisir harus  memperhatikan  hubungan  sosial dalam  masyarakat  nelayan,  agar  tidak mengarah pada polarisasi sosial.
Faktor  kepemimpinan  desa,  dan petugas  penyuluh  menjadi  penting  untuk keberlanjutan  sebuah  program  pember- dayaan  seperti  PEMP  pada  semua  lokasi terutama  dalam  memberikan  pembinaan untuk usaha ekonomi produktif masyarakat nelayan baik berupa pembinaan  teknis  maupun  manajemen usaha. Banyak  kasus  tidak  terjadinya keberlanjutan program di pedesaan nelayan  disamping  kuat  atau  lemahnya modal  sosial,  juga    oleh  karena  tidak terjadi  “pembinaan”  pasca  program  oleh instansi yang berkompeten;
Perlunya  pemberdayaan  masyara- kat  miskin  lewat  peningkatan  koordinasi antar lembaga
penanggulangan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta,  I.  2000. Asumsi-asumsi  Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Indonesia . dalam Mimbar Sosek Th. 12 No. 3 April
Coleman,  J.S.  2009.  Social  Teory,  Social Research,  and  a  Theory  of  Action. The American Jurnal of Sociology Fukuyama,  Francis.  1995.  Trust:  The Social Virtues and The Creation of
Prosperity,  New  York:  theFree Press ___________  1999.  Social  Capital  and Civil Society makalah yang disampaikan pada the IMF Grootaert,  C  (1997)  ‘Social  Capital:  The
missing  link?,  in  Expanding  the Measure  of  Wealth:  Indicators  of
Environmentally Sustainable Development, Washington :  World Bank, Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs,  Series  No.  17,  June, pp. 77 – 93 Putnam, Robert D., 1993, Making Democracy Work : Civic Traditions in  Modern  Italy (Princeton,  New Jersey: Princenton University
Press). Rahmat,  Pupu  Saeful.  2008.  Memupuk Institusi  Lokal  dan  Modal  Sosial dalam  Kehidupan Bermasyarakat.
https://akhmadsudrajat.wordpress.c om/2008/03/29 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta Zaltman & Duncan. 1977.  Strategies for Planned Change . New York, NY: John Wiley and Sons