Konﬂik versus Kooperasi: Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi  ASEAN ke Iklim Ekonomi Global*

## Garry Gumelar Pratama**

## Abstrak
Negara-negara ASEAN tengah mencanangkan untuk melaksanakan integrasi ekonomi, tak hanya intra-regional namun juga integrasi regional terhadap iklim ekonomi global. Namun demikian, negara-negara ASEAN sampai saat ini masih menghadapi sengketa internasional mengenai  Laut  Tiongkok  Selatan.  Sengketa  antara  negara-negara  ASEAN  dan  Tiongkok tersebut  dianggap  sebagai  sengketa  yang  paling  rumit  pada  abad  ke-21.  Terlebih  lagi, Tiongkok cenderung untuk menghindari hukum internasional dalam isu tersebut. Tulisan ini akan  menganalisis  bagaimana  Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  yang  sulit  diselesaikan dengan hukum internasional dapat menghambat integrasi ASEAN ke iklim ekonomi global. Dalam  hal  ini,  peran  serta  ASEAN  dalam  menyelesaikan  masalah  sengketa  internasional harus  diberikan  porsi  yang  sama  besarnya  dengan  upaya  integrasi  ekonomi.  Untuk  itu, ar kel  ini  juga  akan  berusaha  mencari  model  penyelesaian  sengketa  internasional  yang dapat  dilakukan  ASEAN  untuk  meredam  konﬂik  dan  mendorong  kesuksesan  integrasi ekonomi ASEAN ke Iklim ekonomi global.
Kata Kunci: konﬂik, kooperasi, penyelesaian sengketa,  Laut Tiongkok Selatan, integrasi ASEAN.

## Conﬂict v. Coopera on: The South China Sea Dispute Se lement and ASEAN Integra on to Global Economic

## Abstract
ASEAN is planning to implement an economic integra on, not only intra-regional economic integra on but also integra on to the global economic. Nevertheless, ASEAN countries up un l now are s ll facing interna onal disputes concerning the South China Sea. The dispute between ASEAN countries and China is regarded as the most complex dispute in the 21st Century.  Moreover,  China  tends  to  avoid  interna onal  law  in  the  issue.  This  paper  will analyze how the complicated South China Sea interna onal dispute may impede ASEAN integra on  to  the  global  economic.  In  this  regard,  the  role  of  ASEAN  in  resolving  the interna onal dispute should be given the same por on as economic integra on eﬀorts. To that end, this ar cle will also seek interna onal dispute resolu on model that can be used by ASEAN to reduce conﬂict and enhance the success of ASEAN's economic integra on to the global economic.
Keywords: conﬂict,  coopera on,  se lement  of  disputes,  the  South  China  Sea,  ASEAN integra on.
* Dosen  Hukum  Internasional  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Dipa   Ukur  No.  35  Bandung, garry.gumelar@unpad.ac.id, S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran)
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.   Pendahuluan
Associa on  of  South  East  Asian  Na ons (ASEAN)  merupakan  organisasi internasional  regional  yang  terdiri  dari  sepuluh  negara  di  Asia  Tenggara,  yaitu: Brunei  Darussalam,  Kamboja,  Indonesia,  Laos,  Malaysia,  Myanmar,  Filipina, Singapura,  Thailand,  dan  Vietnam.¹  Dengan  keberagaman  latar  belakang  negara anggota  ASEAN,  Asia  Tenggara  menjadi  regional  yang  memiliki  sejarah,  budaya, poli k , dan  ekonomi  yang  sangat  beragam.²  Di  tengah  keberagaman  tersebut, ternyata  negara-negara  di  Asia  Tenggara  memiliki  potensi  ekonomi  yang  besar, maka  apabila  kekuatan  ekonomi  seluruh  negara  anggota  ASEAN  digabungkan menjadi  satu  negara,  ASEAN  setara  dengan    negara  peringkat  ke-7  dunia berkekuatan ekonomi terbesar.³
Dengan potensi demikian, sepuluh negara Asia Tenggara telah mencanangkan untuk  saling  berintegrasi  melalui  ASEAN Community yang  terdiri  dari  ga  pilar, yaitu: ASEAN Economic Community (Komunitas Ekonomi ASEAN), ASEAN Poli cal- Security  Community (Komunitas  Poli k-Keamanan  ASEAN) , dan  ASEAN Social- Cultural  Community (Komunitas  Sosio-Kultural  ASEAN).⁴  Keseluruhan  komunitas tersebut  merupakan  upaya  mewujudkan  Visi  ASEAN  pada  2020  untuk  menjadi regional yang stabil, makmur, dan berdaya saing  nggi.⁵
Usaha untuk merealisasikan Komunitas Ekonomi ASEAN oleh negara-negara ASEAN sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2003 saat diselenggarakannya ASEAN Summit di Bali.⁶ Sejak saat itu, liberalisasi perdagangan terus menggema di ASEAN. Selain itu, untuk mempercepat pencapaian Visi ASEAN 2020, negara-negara ASEAN pun berkomitmen untuk mencapai pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada 2015.⁷
Komunitas Ekonomi ASEAN sebagai bentuk integrasi ekonomi diharapkan akan meningkatkan ekspor barang maupun jasa lebih mudah. Para produsen dari suatu negara di ASEAN dapat mengekspor produknya ke negara ASEAN lainnya dengan
¹ Pasal 4 Charter of The Associa on of Southeast Asian Na on 2007 (ASEAN Charter 2007), lihat juga   ASEAN, “ASEAN Member States” , h p://asean.org/asean/asean-member-states/, diakses 13 Juni 2016 Pukul 14.00 WIB.
² V a n n a r i t h   C h h e a n g ,   “ T o u r i s m   a n d   R e g i o n a l   I n t e g r a o n   i n   S o u t h e a s t   A s i a ”, h p://www.ide.go.jp/English/Publish/Download/Vrf/pdf/481.pdf , hlm. 1.
³ HIS,  Interna onal  Monetary  Fund, World  Ecnomic  Outlook dalam  McKinsey&  Company,  “Understanding Asean:  Seven  Things  You  Need  to  Know”,  h p://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our- insights/understanding-asean-seven-things-you-need-to-know, diakses 13 Juni 2016 Pukul 14.30 WIB.
⁴ ASEAN, Fact  Sheet  on  ASEAN  Community ,  Jakarta:  ASEAN  Secretariat,  2015,  hlm.  2,  dokumen  tersedia  di www.asean.org.
⁵ ASEAN, “ASEAN VISION 2020”, , diakses 13 Juni 2016 Pukul h p://asean.org/?sta c_post=asean-vision-2020 14.00 WIB.
⁶ Denis Hew, (eds.), Brick by brick: the building of an ASEAN economic community , Ins tute of Southeast Asian Studies, Singapura: ISEAS Publishing, 2007, hlm. 2.
⁷ Cebu Declara on on The Accelera on of The Establishment of an Asean Community by 2015 , 13 Januari 2007.
harga  yang  lebih  kompe f.  Hal  tersebut  dimungkinkan  melalui  skema penghilangan  hambatan-hambatan  perdagangan  saat  kegiatan  ekspor-impor berlangsung, seper  misalnya tambahan pajak.⁸ Liberalisasi yang difasilitasi oleh Komunitas Ekonomi ASEAN menjanjikan peluang yang lebih besar bagi para pelaku ekonomi  maupun  bagi  negara-negara  ASEAN.  Komunitas  Ekonomi  ASEAN  akan memperkecil  jarak  pembangunan  di  antara  negara-negara  anggota  ASEAN.⁹ Integrasi  intra  regional  tersebut  juga  dapat  mendorong  perkembangan  ekonomi ASEAN sehingga ASEAN dapat berintegrasi dengan iklim ekonomi global. Dalam hal ini ASEAN dapat menjadi kekuatan ekonomi yang seimbang dengan negara maupun organisasi regional lainnya yaitu European Union (EU), Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) , dan Jepang.
Namun demikian, usaha integrasi tersebut agaknya akan memperoleh jegalan akibat  sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan.  Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  muncul pada  saat  negara-negara  ASEAN  tengah  melakukan  upaya  integrasi  baik  intra- regional maupun  ekstra-regional. Selain terjadi  saling  klaim kepemilikan  wilayah antar  negara  anggota  ASEAN,  Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  juga  melibatkan negara-negara mitra ASEAN dalam hal integrasi ke iklim ekonomi global, yaitu RRT, Amerika Serikat , dan Jepang. Dengan situasi demikian maka terjadi pertentangan antara konﬂik dan kooperasi.
Tak dapat dipungkiri bahwa adanya suatu konﬂik di antara negara-negara yang sedang  bekerja  sama  akan  berakibat  buruk  bagi  keberlangsungan  kerja  sama tersebut. Hal ini berlaku juga dengan upaya integrasi yang diusung ASEAN. Sengketa internasional  mengenai  Laut  Tiongkok  Selatan  akan  berimplikasi  pada  upaya integrasi ekonomi. Dalam hal ini ASEAN sebagai organisasi regional yang anggota- anggotanya terlibat dalam sengketa di atas, selayaknya memandang sengketa Laut Tiongkok Selatan sebagai masalah kolek f yang harus diselesaikan.
Hidetaka  Yoshimatsu,  seorang  ahli  poli k  internasional,  pada  2006  menulis sebuah ar kel yang berjudul “ Collec ve Ac on Problems and Regional Integra on in ASEAN”. Hidetaka  meneli   mengenai  bagaimana  ndakan  kolek f  (collec ve ac on)  dapat  mendorong  integrasi  ekonomi.  Peneli an  tersebut  sampai  pada kesimpulan bahwa walaupun negara-negara di ASEAN  dak menginginkan adanya pembentukan  organisasi  supranasional  untuk  menyelesaikan  masalah  kolek f, ASEAN  telah  membangun  secara  bertahap  mekanisme  penegakan  yang  layak. Mekanisme  tersebut  terwujud  karena  ASEAN  memiliki  negara  yang  mengambil
⁸ Myrna S. Austria, "Non-tariﬀ barriers: A challenge to achieving the ASEAN Economic Community," dalam buku ASEAN Economic Community – A Work in Progress yang disusun oleh Sanchita Basu Das, et. al. (eds), Singapura: ISEAS Publishing, 2013, hlm. 31.
⁹ Gap Pembangunan ( development gap )  mbul saat pendapatan per kapita atau perkembangan sosial lainnya antara satu negara dengan negara lainnya; Rokiah  Alavi dan Aisha Ramadan, "Narrowing development gaps in ASEAN", Journal of Economic Coopera on , Volume 29, Nomor 1, 2008, hlm. 29.
peranan vokal untuk mendorong negara-negara ASEAN lebih terintegrasi. Hal ini misalnya  terlihat  dari  beberapa  negara  yang  menginisiasi  dan  mempromosikan percepatan  integrasi  ekonomi.  Koordinasi  demikian  dibutuhkan  apabila  ASEAN menghadapi negara di luar regional ASEAN.¹⁰
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka terdapat dua masalah utama  yang  akan  ditelaah  dalam  tulisan  ini,  yaitu:  (1)  pengaruh  sengketa  Laut Tiongkok Selatan terhadap  integrasi ASEAN ke iklim ekonomi global dan (2) model penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan yang dapat dicanangkan ASEAN guna mendorong integrasi ekonomi ASEAN.
Metode peneli an yang digunakan adalah metode yuridis-norma f yang juga dikenal dengan studi literatur. Sifat peneli an ini adalah deskrip f-anali s dengan menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan. Pendeskripsian tersebut khususnya didasarkan pada material hukum primer, sekunder , maupun tersier. Metode analisis yuridis-kualita f untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil peneli an dalam bentuk yang  dak dapat dijabarkan dalam angka.

## B.  Sengketa Laut Tiongkok Selatan sebagai Sengketa Internasional

## Laut  Tiongkok  Selatan  adalah  laut  semi  tertutup  yang  berada  di  sebelah  barat
2 Samudera  Pasiﬁk  seluas  3,5  juta  km .  Selain  sangat  vital  bagi  pelayaran internasional, Laut Tiongkok Selatan juga kaya akan sumber daya alam, termasuk memiliki potensi minyak dan gas bumi.¹¹ Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa kepemilikan wilayah perairan. Sengketa tersebut melibatkan se daknya empat negara ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam serta satu  negara  non-ASEAN  yaitu  RRT.  Perbedaan  klaim  dan  pendapat  RRT  dan beberapa negara ASEAN menjurus kepada penggunaan kekuatan militer, padahal di sisi lain hubungan ekonomi antara ASEAN dan RRT sangat dekat dan strategis.¹²
Perbedaan klaim dan pendapat RRT dan beberapa negara ASEAN menjurus kepada  penggunaan  kekuatan  militer.  RRT  merupakan  pihak  yang  paling  agresif dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. RRT telah membangun fasilitas militer di dua pulau yang masuk ke dalam zona yang dipersengketakan , yaitu Pulau Spartly dan Pulau Paracel. RRT juga membangun fasilitas militer berupa landasan pacu pesawat tempur dan fasilitas misil pertahanan udara di daerah gugusan pulau yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan ﬁtur-ﬁtur mari m lainnya. RRT kemudian mengumumkan
¹⁰  Hidetaka  Yoshimatsu,  “Collec ve  Ac on  Problems  and  Regional  Integra on  in  ASEAN”, Contemporary Southeast Asia: A Journal of Interna onal and Strategic Aﬀairs , Volume 28, Nomor 1, April 2006, hlm. 115-140.
¹¹ Putusan Permanent Court of Arbitra on , Filipina vs Republik Rakyat Tiongkok: PCA Case No. 2013-19, 29 Oktober 2015, paragraf 3.
¹²  Leszek  Buszynski  dan  Iskandar  Sazlan,  "Mari me  claims  and  energy  coopera on  in  the  South  China  Sea", Contemporary Southeast Asia: A Journal of Interna onal and Strategic Aﬀairs , Volume 29, Number 1, 2007, hlm. 143.

## Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi ASEAN
peringatan  untuk  dak  melintas  di  dua  daerah  pulau  tersebut.  Tindakan  RRT memicu reaksi keras dari Filipina, karena Pulau Spartly jauh lebih dekat ke Filipina dibandingkan ke RRT. Klaim RRT didasarkan pada peta yang diterbitkan pada 1940- an yang disebut nine-dashed map. Filipina yang  dak dapat menerima hal terebut kemudian  menjalankan  strategi  diplomasi  untuk  menyelesaikan  sengketa,  yakni dengan melaksanakannegosiasi bilateral dan mul lateral. Namun demikian isu-isu utama  masih  belum  terselesaikan,  hingga  konﬂik  Laut  Tiongkok  Selatan  meluas sampai dengan sekarang.
Pada  akhirnya,  Filipina  mengajukan  sengketa  ke Permanent  Court  of Arbitra on (PCA) di Den Haag, Belanda. Filipina menggunakan dasar hukum United Na ons Conven on on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Namun demikian, RRT  menolak  yuridiksi  PCA,  menunjukan  keengganannya  untuk  menggunakan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan.
Konﬂik  semakin  rumit  ke ka  melibatkan  aspek  ekonomi.  Amerika  Serikat menjadi  pihak  dalam  konﬂik  Laut  Tiongkok  Selatan  dengan  mengirimkan  kapal perangnya ke Laut Tiongkok Selatan menggunakan alas hak Freedom of Naviga on (kebebasan berlayar) . Tindakan Amerika Serikat ini dilakukan dengan alasan untuk memas kan Laut Tiongkok Selatan masih terbuka untuk seluruh kapal yang ingin melewa nya. Amerika Serikat ingin memas kan bahwa kapal-kapal dagang  dak terhambat untuk memasuki Laut Tiongkok Selatan.
Jepang  juga  kemudian  terlibat  karena  pembangunan  fasilitas  militer  Pulau Spartly dianggap akan berimplikasi pada keamanan wilayahnya. Klaim RRT atas Laut Tiongkok  Selatan  dianggap  akan  membahayakan  jalur  perdagangan  mari m Jepang.  Dengan  latar  belakang  tersebut  Jepang  melakukan  berbagai  hal, diantaranya  membangun  kerja  sama  keamanan  dengan  Filipina  dalam  hal pemberian fasilitas persenjataan.¹³
Isu  Laut  Tiongkok  Selatan  sangat  menarik  karena  merupakan  isu  dengan ngkat kompleksitas  nggi. Sengketa yang  dak lagi hanya tentang wilayah namun melibatkan  isu  sumber  daya  dan  peran  Ekonomi  RRT  sebagai  negara  yang merupakan  kekuatan  baru  dunia  dari  Asia  Timur.  Sengketa  ini  juga  melibatkan 14 Amerika Serikat dan Jepang sebagai negara adikuasa yang bersaing dengan RRT . Selain itu RRT juga berusaha untuk mencegah Vietnam, Filipina dan Malaysia untuk  melakukan  eksplorasi  dan  pengeboran  cadangan  minyak  dan  gas  bumi  di wilayah yang diklaimnya. Tindakan RRT memicu reaksi dari negara-negara ASEAN
¹³  T h e   J a p a n   T i m e s   N e w s ,   “ J a p a n   t o   s u p p l y   P h i l i p p i n e s   w i t h   m i l i t a r y   e q u i p m e n t ” h p://www.japan mes.co.jp/news/2016/02/28/na onal/japan-to-supply-philippines-with-military- equipment/#.V2yAmjYkpOw , diakses 28 Februari 2016.
¹⁴  Selengkapnya lihat Alice D. Ba, "Staking claims and making waves in the South China Sea: how troubled are the waters?", Contemporary Southeast Asia , A Journal of Interna onal and Strategic Aﬀairs , Volume 33, Number 3, 2011, hlm. 269-291.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
serta negara lainnya yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Permasalahan eksplorasi minyak  dan  gas  bumi  di  Laut  Tiongkok  Selatan  dapat  memperparah  konﬂik. Permintaan pasar dunia akan gas bumi membuat RRT di masa yang akan datang memandang  sumber  minyak  dan  gas  bumi  untuk  semakin  memperkuat ekonominya.  RRT  telah  melakukan  upaya  pemenuhan  energinya  dengan menandatangani perjanjian jangka panjang dengan Venezuela, Nigeria, dan Sudan. Potensi gas dan minyak bumi di Laut Tiongkok Selatan kemungkinan akan menjadi salah satu kepen ngan nasional RRT yang mereka lindungi.¹⁵

## C.  Sengketa Laut Tiongkok Selatan sebagai Faktor Penghambat Integrasi ASEAN ke Iklim Ekonomi Global
Hukum  internasional  memiliki  karakter  khusus  yang  berbeda  dengan  hukum nasional.  Tidak  seper   hukum  nasional,  hukum  internasional  dak  memiliki lembaga yang lebih  nggi dari negara-negara lain, dalam hal ini disebut lembaga supranasional.  Dengan  demikian,  dak  ada  pihak  yang  dapat  memaksa  suatu negara  untuk  tunduk  pada  hukum  internasional  apabila  negara  tersebut  dak dengan sendirinya mengikatkan diri. Oleh karena itu, hukum internasional disebut dengan law of coordina on.
Terlebih lagi, seolah sudah sifat alamiah dari negara adi kuasa untuk cenderung dapat  memaksakan  ndakannya  ke  negara  lain,  bahkan  tanpa  menghiraukan hukum  internasional.  Salah  satu  yang  berperan  dalam  menciptakan  kondisi tersebut  adalah  kemampuan  ekonomi.  Sebelum  kekuatan  ekonomi  RRT  sebesar saat  ini,  ASEAN  yang  mencanangkan  adanya  integrasi  poli k  se daknya  pernah berhasil dalam menekan RRT untuk menyetujui ASEAN Declara on on the Conduct of  Par es  in  the  South  China  Se a  untuk  meredakan  ketegangan  akibat  sengketa mengenai wilayah tersebut. Instrumen hukum internasional tersebut menyatakan bahwa  para  pihak  akan  menyelesaikan  masalah  sengketa  wilayah  menggunakan cara-cara  damai,  tanpa  penggunaan  kekuatan  militer. ASEAN  Declara on  on  th Conduct of Par es in the South China Se a se daknya telah menciptakan suasana aman dan kondusif antara ASEAN-RRT. Suasana kondusif tersebut memperlancar integrasi  regional  antara  RRT  dan  ASEAN,  melalui  berbagai  program  ekonomi, perdagangan, infrastruktur , dan budaya.¹⁶
Terdapat  dua  hambatan  utama  yang  muncul  dari  adanya  sengketa internasional  Laut  Tiongkok  Selatan  terhadap  upaya  integrasi  ASEAN.  Pertama adalah  masalah  interkoneksi  perdagangan  dan  kedua  adalah  adanya  upaya  RRT
¹⁵  Leszek Buszynski, “Rising Tensions in the South China Sea: Prospects for a Resolu on of the Issue”, Security Challenges, Volume 6, Number 2, 2010, hlm. 89.
¹⁶  Peter Du on, "Three disputes and three objec ves: China and the South China Sea," Naval War College Review, Volume 64, Number 4, 2011, hlm. 43.
untuk memecah belah ASEAN dalam upaya ASEAN menyelesaikan isu Laut Tiongkok Selatan. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut.
Pertama ,  masalah  interkoneksi  perdagangan.  Interkoneksi  merupakan  hal yang pen ng dalam peradangan internasional, sedangkan Laut Tiongkok Selatan adalah jalur strategis perdagangan di ASEAN. Tak hanya dengan RRT, Laut Tiongkok Selatan juga merupakan jalur pelayaran dari ASEAN ke Amerika Serikat, Jepang, maupun Eropa. Eskalasi kegiatan militer yang meningkat di Laut Tiongkok Selatan akan berdampak buruk bagi kegiatan ekonomi di Laut Tiongkok Selatan. Tindakan RRT  yang  mengeluarkan  larangan  untuk  mendeka   Pulau  Spartly  dan  Paracel merupakan  indikator  nyata  bahwa  hambatan-hambatan  akan  muncul  di  jalur pelayaran  internasional.  Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  alasan  yang dikemukakan oleh Amerika Serikat dan Jepang sehingga terlibat dalam sengketa Laut  Tiongkok  Selatan.  Secara  teknis  keterhubungan  ekonomi  ASEAN  dengan negara-negara  di  luar  ASEAN  menghendaki  adanya  Laut  Tiongkok  Selatan  yang aman dan damai.
Kedua, upaya  RRT  dalam  memecah  ASEAN.  RRT  memiliki  strategi  untuk memecah  belah  integrasi  ASEAN  dalam  menghadapi  sengketa  Laut  Tiongkok Selatan. RRT cenderung bertujuan untuk memisahkan negara-negara yang terlibat sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  dari  negara  ASEAN  yang  dak  terlibat.  Posisi semacam  ini  akan  menghasilkan  keuntungan  posisi  RRT  dalam  sengketa  Laut Tiongkok Selatan. Dalam hal ini, Leszek Buszynski menyatakan bahwa:¹⁷
“The  Chinese,  in  any  case,  have  proposals  of  their  own  to  involve ASEAN  claimants  in  func onal  coopera on  which  would  avoid mul lateral  nego a ons  with  ASEAN  or  the  ARF.  They  intend  to separate the ASEAN claimants from ASEAN as an organisa on, and from the external powers involved in the ARF, which would leave them in a posi on of advantage.”
Dasar dari pernyataan di atas diantaranya muncul karena adany a usulan RRT untuk membentuk South China Sea Economic Coopera on Organiza on (SCSEC) dan Pan Beibu Gulf (Gulf of Tonkin) Economic Coopera on Forum.
Usulan  pembentukan  SCSEC  muncul  saat  konferensi  antara  RRT  dan  para peneli  dari Asia Tenggara di Haikou, Provinsi Hainan, RRT pada bulan Maret 2008. Konferensi ini adalah konferensi yang digagas pemerintah lokal RRT dan melibatkan perwakilan dari Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam , dan Singapura. Di lain  pihak,  pemerintah  lokal  yang  hadir  dari  RRT  adalah  pemerintahan  Provinsi Hainan,  Guangdong , dan  Guangxi.  Konferensi  tersebut  mengusulkan  adanya peningkatan perdagangan dan investasi untuk memperkuat kerja sama di bidang

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
infrastruktur, pariwisata , dan pertanian. Dapat terlihat dari negara-negara peserta tersebut  adalah  bukan  dari  seluruh  negara  ASEAN.  Implikasi  yang  dapat  terjadi adalah  bahwa  masalah  Laut  Tiongkok  Selatan  akan  dipandang  sebagai  masalah negara-negara itu saja, bukan masalah ASEAN.¹⁸
RRT juga menggunakan Pan Beibu Gulf (Gulf of Tonkin) Economic Coopera on Forum untuk  membahas  masalah-masalah  mari m  termasuk  sengketa  Laut Tiongkok  Selatan.  Forum  pertama  diselenggarakan  pada  bulan  Juli  2006  yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN termasuk Korea Selatan. Forum pertama Pan  Beibu  Gulf (Gulf  of  Tonkin) Economic  Coopera on diselenggarakan  dengan tujuan  untuk  membangun  ikatan  yang  lebih  kuat  dalam  hal  kerja  sama  ASEAN- Tiongkok . ¹⁹  Forum  tersebut  berlanjut  dan  sampai  saat  ini  forum  ke-8  telah dilaksanakan di Nanning, RRT. Forum tersebut dihadiri oleh RRT, Brunei Darussalam, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Filipina , dan Singapura.²⁰ Dalam melaksanakan kerja sama kemari man, RRT hanya sebatas membangun upaya  diploma k  dengan  beberapa  negara  ASEAN  dan  cenderung  menghindari negosiasi pada  ngkat ASEAN maupun ASEAN Regional Forum (ARF). ARF sendiri merupakan  forum  dialog  yang  dibentuk  pertama  kali  pada  tahun  1994  yang bertujuan mendiskusikan dan mengonsultasikan isu-isu poli k serta keamanan di kawasan Asia Pasiﬁk.²¹ Melalui forum-forum tersebut RRT melakukan kerja sama kemari man  sebagai  upaya  untuk  mencegah  negara-negara  tersebut  untuk melakukan  negosiasi  di  bawah  bendera  ASEAN.  Melalui  cara-cara  pemisahan tersebut,  posisi  RRT  akan  semakin  dominan  dibanding  bernegosiasi  langsung dengan ASEAN.²²
Di sisi lain, negara-negara di bawah ASEAN akan memiliki posisi tawar yang lebih besar dibanding menghadapi RRT secara terpisah. Posisi tersebut bukan dalam hal  kekuatan  militer,  namun  ekonomi.  ASEAN  dak  perlu  memiliki  kekuatan angkatan laut yang besar untuk menandingi kekuatan angkatan laut RRT yang saat ini menduduki dua pulau di Laut Tiongkok Selatan. Apabila kontak senjata dilakukan RRT,  maka  hal  tersebut  akan  memicu  risiko  yang  besar  bagi  hubungan  ekonomi ASEAN-RRT karena akan mempengaruhi investasi dan perdagangan yang merugikan RRT. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Leszek Buszynski:²³
“By crea ng … capability which could defend their already occupied islands in the South China Sea claimants would create unacceptable
¹⁸ Ibid , hlm. 100.
¹⁹ Ibid.
²⁰ Asia  Brieﬁng,  “Economic  Coopera on  Forum  Held  Despite  Tensions  in  the  South  China  Sea” h p://www.asiabrieﬁng.com/news/2014/05/economic-coopera on-forum-held-despite-tensions-south- china-sea/ , diakses 20 Mei 2014.
²¹  Selengkapnya  mengenai  ARF  dapat  diakses  di  h p://asean.org/asean-poli cal-security-community/asean- regional-forum-arf/, diakses 17 Juni 2016 Pukul 20.58 WIB.
²² Ibid.
²³  Ibid.

## Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi ASEAN
risks for China in the resort to force. Any naval clash in the area would have immediate repercussions for China's rela onship with ASEAN and Taiwan and would aﬀect investor conﬁdence in the region from which China would suﬀer.”
Terdapat  kemungkinan  bahwa  konsekuensi  di  atas  mengharuskan  RRT  untuk menahan  diri  menggunakan  senjata  militer  dan  mau  dak  mau  harus  memilih strategi  koopera f.  Dengan  demikian  forum-forum  yang  digagas  RRT  akan menghasilkan  kemunduran  dalam  integrasi  ASEAN , sedangkan  keadaan  poli k- keamanan  yang  terintegrasi  merupakan  landasan  bagi  kesuksesan  integrasi ekonomi.

## D.  Model  Penyelesaian  Sengketa  Internasional  di  ASEAN  Untuk  Mendorong Integrasi Ekonomi ASEAN
Penyelesaian secara hukum yang  saat ini dipilih oleh Filipina untuk menyelesaikan sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  adalah  melalui    PCA . Tindakan  tersebut  hanya dilakukan  oleh  Filipina  saja,  padahal  Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  secara keseluruhan  dak hanya melibatkan Filipina. Sebagian besar negara-negara yang bersengketa  masalah  Laut  Tiongkok  Selatan  adalah  anggota  ASEAN.  Dengan demikian  sebaiknya  ASEAN  terus  mengupayakan  penyelesaian  sengketa  secara damai walaupun Filipina menempuh prosedur di PCA.
Apabila  dapat  diumpamakan,  dalam  hal  kekuatan  poli k  maupun  ekonomi, sengketa antara RRT dan Filipina seper  halnya peperangan antara David vs Goliath. Hubungan RRT yang dekat dengan Amerika Serikat digunakan oleh Filipina untuk mengimbangi  kekuatan  poli k  RRT,  namun  hal  tersebut  dak  akan  berlangsung selamanya.  ASEAN  harus  mempromosikan  integrasi  dan  kooperasi  untuk menyeimbangkan  kekuatan.  Simon  Long  menyatakan  bahwa: “China's  territorial claims … are best tackled by mul lateral regional forum. American umbrella s ll keeps the region safe. But in will not be rainproof forever.”²⁴
Model yang dapat digunakan oleh ASEAN untuk menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan adalah seper  yang digambarkan dalam bagan 1 di bawah. Bagan tersebut merupakan sebuah ﬁshbone diagram yang menginventarisasi faktor-faktor apa  saja  yang  diperlukan  untuk  dapat  mencapai  penyelesaian  sengketa  Laut Tiongkok  Selatan  oleh  ASEAN.  Keseluruhan  faktor  yang  digambarkan  kemudian akan  membawa  pada  tujuan  ASEAN  untuk  dapat  berintegrasi  ke  Iklim  ekonomi global.
²⁴ Simon  Long  dalam,  Yoram  Z.  Ha el, Regional  Economic  Ins tu ons  and  Conﬂict  Mi ga on:  Design Implementa on, and the Promise of Peace, Amerika Serikat: University of Michigan Press, 2012, hlm. 3.
Bagan 1:
Fishbone Diagram Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan Guna Mencapai Integrasi  ASEAN ke Iklim Ekonomi Global
Charter  of  The  Associa on  of  Southeast  Asian  Na on 2007  (ASEAN  Charter 2007)  dak  dapat  memberikan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang sepenuhnya  dapat  digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa  Laut  Tiongkok Selatan. Untuk itu ASEAN Charter 2007 perlu dilengkapi dengan berbagai instrumen hukum lainnya . Sejak pembentukannya , ASEAN seper nya  dak bermaksud untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN Charter 2007 tersendiri. Pembentukan mekanisme tersebut ditengarai hanya bertujuan sebagai legi masi internasional  ASEAN  sebagai  organisasi  internasional,  karena  se ap  organisasi regional memiliki mekanisme penyelesaian sengketa sendiri. Berbeda dengan Uni Eropa maupun North  American  Free  Trade  Agreement yang  membentuk mekanisme  penyelesaian  sengketa  dengan  latar  belakang  untuk  menyelesaikan masalah-masalah sengketa yang  mbul karena meningkatnya hubungan dagang di internal regionalnya.²⁵
²⁵  Leon Kanthak, “Explaining Diﬀerences in the Ins tu onal Design of ASEAN and NAFTA”, dalam buku Roads to Regionalism: Genesis, Design, and Eﬀects of Regional Organiza ons yang disusun oleh Tanja A. Borzel et.al. (eds), Amerika Serikat dan Inggris: Ashgate Pubishing, 2012, hlm. 109-111.
Untuk  mengatasi  kekurangan  pengimplementasian  penyelesaian  sengketa menggunakan mekanisme ASEAN Charter 2007 , kerja sama poli k dan keamanan sangat  vital  bagi  negara-negara  anggota  ASEAN  untuk  meredam  dan  mencegah sengketa  internasional.  Pada  197I, the  Zone  of  Peace,  Freedom  and  neutrality (ZOPFAN)  ditandatangani  oleh  negara-negara  anggota  ASEAN.  ZOFAN ditandatangani  untuk  menjamin  terbebasnya  ASEAN  dari  intervensi  kekuatan- kekuatan  luar.  ZOFAN  juga  bertujuan  untuk  memperluas  kerja  sama  yang  akan berkontribusi  untuk  kekuatan,  solidaritas , dan  hubungan  baik  di  antara  negara- negara  anggota  ASEAN.  ZOFAN  merupakan  adalah  dokumen  pertama  yang menetapkan visi ASEAN dalam hal kooperasi regional.²⁶
Sembilan  tahun  setelah  menandatangani  ZOFAN,  para  pemimpin  ASEAN berkumpul  di  Bali  pada  24  Februari  1976.  Negara-negara  anggota  ASEAN menandatangani  ga instrumen hukum pen ng yang membentuk kerangka kerja sama poli k-keamanan di regional ASEAN. Instrumen-instrumen hukum tersebut adalah Treaty  of  Amity  and  Coopera on (TAC) in  Southeast  Asia , Declara on  of ASEAN Concord, Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat . ²⁷ TAC  yang  ditandatangani  pada  1976  merupakan  pedoman  untuk melaksanakan  hubungan-hubungan  antar  negara  ASEAN.  TAC  memberlakukan prinsip-prinsip yang mendorong terciptanya hubungan antar negara yang harmonis. Prinsip-prinsip  tersebut  diantaranya  adalah mutual  respect  of  sovereignty  and independence of all na ons, non-interference to internal aﬀairs of one another , dan se lement of disputes by peaceful means.
Selain itu, negara-negara ASEAN telah menandatangani South Asian Nuclear- Weapon-Free-Zone (SEANWFZ)  pada  15  Desember  1995  di  Bangkok,  Thailand. Perjanjian internasional tersebut mengatur pelucutan dan pelarangan penggunaan senjata nuklir di ASEAN. Melalui perjanjian ini, Asia Tenggara menjadi zona bebas senjata nuklir ataupun senjata pemusnah masal lainnya. Dengan demikian, ASEAN turut berkontribusi untuk memperkuat keamanan dan perdamaian internasional secara keseluruhan.²⁸
Instrumen-instrumen  hukum  internasional  tersebut  di  atas  memberikan landasan  bagi    ASEAN  untuk  dapat  melakukan  upaya  integrasi  poli k-keamanan dalam  hal  penyelesaian  sengketa  secara  damai.  Terlebih,  negara-negara  ASEAN sudah memberikan komitmen untuk menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan dengan menandatangani Declara on on the South China Sea pada 1992. Deklarasi tersebut menegaskan posisi ASEAN untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan secara damai.
²⁶  ASEAN, ASEAN  Security  Outlook  2015, Malaysia:  ASEAN,  2015,  hlm.  12, h p://www.asean.org/wp- content/uploads/2015/12/ASEAN-SECURITY-OUTLOOK-2015.pdf , diakses pada 17 Juni 2016, pukul 6.00 WIB.
²⁷ Ibid., hlm. 23.
²⁸ Ibid.
Kemudian,  pada  4  November  2002  ASEAN  bersama  sama  dengan  RRT menandatangani Declara on  of  Conduct  of  South  China  Sea (DOC)  yang menegaskan  komitmen  ASEAN-Tiongkok  untuk  menyelesaikan  sengketa  Laut Tiongkok Selatan dengan cara damai dan berdasarkan hukum internasional. DOC mendorong masing-masing pihak untuk saling menahan diri untuk  dak melakukan hal-hal yang dapat memperumit dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di wilayah  tersebut.  DOC  juga  dimaksudkan  untuk  mengintensi an  upaya  untuk mencari cara penyelesaian sengketa secara damai.
Pada  Juli  2011 The  Guidelines  for  the  implementa on  of  the  DOC disetujui dalam forum the ASEAN-Tiongkok Ministerial Mee ng di Bali, Indonesia. Pada Juli 2012,  sebagai  hasil  dari  konsultasi ASEAN  Foreign  Ministers ,  ASEAN mendeklarasikan ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea . Enam prinsip tersebut dimaksudkan untuk mempercepat dan mengintensi an penyelesaian isu Laut Tiongkok Selatan. Keseluruhan isi dari instrumen-instrumen hukum tersebut di atas harus sejalan dengan TAC 1976 dan ASEAN Charter 2007 .
Upaya  ASEAN  dengan  menghasilkan  berbagai  instrumen  hukum  di  atas tampaknya hanya berhasil menahan RRT untuk sementara. Apabila ditelaah, sejak pertengahan  1990-an  RRT  telah  mengimplementasikan  strategi  untuk  menunda dan  memperlambat  penyelesaian  sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan.  Tujuan  dari strategi tersebut adalah untuk mengonsolidasi dan menguatkan dasar klaim RRT, termasuk  proyek  pembangunan  infrastruktur  di  daerah  yang  dipersengketakan. Kemudian  memasuki  periode  tahun  2000-an,  intensitas  RRT  untuk  semakin menunjukkan klaimnya pada Laut Tiongkok Selatan mengikat dengan dilakukannya pendekatan  secara  diploma k  maupun  menggunakan  kekuatan  militer.²⁹  Hal  ini membuat posisi negara-negara ASEAN yang baik secara kekuatan ekonomi maupun militer rela f di bawah RRT menjadi terancam.
ASEAN  diharapkan  dapat  memberikan  pengaruhnya  lebih  luas , dak  hanya untuk  hubungan  antar  negara  ASEAN  namun  juga  terhadap  partner internasionalnya.  ASEAN  dapat  terus  membuka  dialog  dan  mendorong penyelesaian sengketa dengan cara damai untuk masalah Laut Tiongkok Selatan. Dengan  demikian , ASEAN  dapat  menghasilkan  perubahan  pada  poli k internasional.  Capaian  tersebut  hanya  dapat  dicapai  dengan  prinsip  kolek vitas yang tercermin dalam ASEAN Poli cal-Security Community.
Pembukaan  ASEAN Charter 2007  menyatakan  bahwa  ASEAN  berkomitmen untuk  mengintensi an  bangunan  masyarakat  melalui  peningkatan  kerja  sama regional  dan  integrasi,  khususnya  melalui  pembentukan  Komunitas  ASEAN, termasuk Komunitas Poli k-Keamanan ASEAN.   Inisia f pembentukan Komunitas
²⁹ M.  Taylor  Fravel,  "China's  strategy  in  the  South  China  Sea", Contemporary  Southeast  Asia:  A  Journal  of Interna onal and Strategic Aﬀairs, Vomume 33, Number 3, 2011, hlm. 292-319.
Poli k-Keamanan ASEAN dibahas pada tahun 2003.   ASEAN juga telah menyadari bahwa iklim poli k dan keamanan yang kondusif di dalam ASEAN akan memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya kerja sama ekonomi. Hal tersebut merupakan hasil dari ASEAN Concord II.³⁰ Dengan  demikian , porsi  perha an  ASEAN  harus  diberikan  pada  bidang Integrasi Poli k-Keamanan di ASEAN seiring dengan porsi perha an pada integrasi ekonomi.  Hal  ini  dikarenakan  kestabilan  poli k-keamanan  menjadi  dasar keberhasilan integrasi ekonomi. Tantangan ke depan yang saat ini terlihat dari isu Laut  Tiongkok  Selatan  adalah  bagaimana  ASEAN  dapat  berperan  untuk  turut menjaga hubungan degan negara di luar ASEAN. Bukan hanya di bidang ekonomi namun juga dalam hal hubungan poli k-keamanan di luar ASEAN. ASEAN dalam hal ini harus kembali berkooperasi dengan RRT untuk mengembalikan situasi damai di Laut  Tiongkok  Selatan.  Secara  internal  ASEAN  perlu  melakukan  lagi  upaya penyelesaian  sengketa  antar  negara  ASEAN  itu  sendiri  dan  upaya  penyelesaian sengketa dengan RRT. Hal ini hanya dapat dicapai dengan integrasi poli k-keamanan di ASEAN.
Keadaan poli k-keamanan yang stabil di ASEAN merupakan fondasi yang solid untuk menciptakan perkembangan ekonomi. Julia Gray mengategorikan organisasi ekonomi  regional    ke  dalam  ga  keadaan,  yaitu:  (1)  organisasi  internasional ekonomi  yang  berakhir  dengan  keluarnya  para  anggotanya;  (2)  organisasi internasional  yang  seolah  menjadi  mayat  hidup,  yaitu  organisasi  internasional tersebut hanya sebuah nama saja karena  dak mampu beroperasi efek f; dan (3) organisasi regional yang hidup dan berfungsi efek f.³¹ Dalam hal ini ASEAN dituntut untuk ak f berperan dalam menciptakan kondisi poli k-keamanan yang stabil guna terwujudnya ASEAN sebagai organisasi regional yang hidup dan berfungsi efek f.
Untuk  menjadi  organisasi  regional  yang  hidup  dan  berfungsi  efek f , maka ASEAN dapat menggunakan empat kelompok  ndakan seper  halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB).  Kelompok  ndakan  tersebut  adalah Preven ve  Diplomacy (Diplomasi  Pencegahan), Peace  Making (Pembawa  Perdamaian), Peace  Keeping (Penjaga Perdamaian), dan Peace Building (Pembangun Perdamaian).³² Kelompok ndakan tersebut memang kelompok  ndakan yang seyogyanya dimiliki oleh PBB, namun  demikian  sejak  lama  Boutros  Boutros-Ghali  sudah  menyadari  bahwa organisasi regional juga memiliki potensi untuk melaksanakan kelompok  ndakan-
³⁰ Declara on of ASEAN Concord II (Bali Concord II) 7 Oktober 2003.
³¹  Julia  Gray.  "Life,  Death,  or  Zombies?  The  Endurance  of  Ineﬃcient  Regional  Economic  Organiza ons", disampaikan pada Poli cal Economy of Interna onal Organiza ons Conference , Princeton University, 2012, h l m .   i . h p : / / w w w . p r i n c e t o n . e d u / p o l i c s / a b o u t / ﬁ l e - repository/public/Gray_zombies_princeton_oct2012.pdf , diakses  23 April 2016 Pukul 13.00 WIB. ³²  Boutros Boutros-Ghali dalam buku Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional yang disusun oleh Huala Adolf, Jakarta: Sinar Graﬁka, hlm. 95.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
ndakan tersebut.³³ Berikut kelompok  ndakan yang dapat dilakukan oleh ASEAN:
1.  Preven ve Diplomacy (Diplomasi Pencegahan)
Preven ve  Diplomacy dapat  diar kan  sebagai  suatu  dakkan  pencegahan  yang dilakukan suatu en tas guna mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa.³⁴ Pasal 13 TAC mengharuskan negara-negara di ASEAN untuk  berusaha  mencegah  mbulnya  sengketa  di  antara  mereka  dan  sebisa mungkin menahan diri untuk  dak menggunakan kekerasan.³⁵ Dalam konteks Laut Tiongkok  Selatan,  negara-negara  ASEAN  dak  disarankan  untuk  menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi in midasi RRT di Laut Tiongkok Selatan.
2.  Peace Making (Pembawa Perdamaian) Tindakan peace  making merupakan  ndakan  untuk  membawa  para  pihak  yang bersengketa agar mencapai kesepakatan melalui cara-cara damai.³⁶ Dalam hal ini, Pasal  14  TAC  membuka  kemungkinan  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui pembentukan The High Council yang terdiri dari se ap negara anggota ASEAN. The High  Council memiliki  wewenang  untuk  menggunakan  jasa  baik,  mediasi, penyelidikan atau konsiliasi, apabila para pihak menyetujuinya. Sayangnya untuk konﬂik Laut China Selatan, mekanisme pembentukan The High Council kurang pas untuk  dilakukan. The  High  Council didesain  untuk  menyelesaikan  sengketa  intra regional ASEAN, sedangkan sengketa Laut Tiongkok Selatan melibatkan negara di luar ASEAN. Namun demikian, ASEAN memiliki ASEAN Regional Forum (ARF). ASEAN Ministerial Mee ng yang diselenggarakan di Singapura 23-25 Juli 1993, menyetujui  untuk  membentuk  ARF.  Tujuan  ARF  adalah  untuk  mengembangkan dialog  dan  konsultasi  dalam  hal  isu-isu  poli k  dan  keamanan  yang  menjadi perha an bersama. Selain sebagai upaya pelaksanaan preven ve diplomacy, ARF juga dapat menjadi peace making dengan menjadi forum dialog dan kerja sama yang saling membangun antara ASEAN dan partner negara lainnya. Seluruh pihak yang terlibat dalam isu Laut Tiongkok Selatan adalah partner dalam ARF, termasuk RRT,  Amerika  Serikat,  Jepang , dan  India.³⁷  Dengan  demikian  ASEAN  dapat menggunakan  ARF  untuk  terus  mengupayakan  perdamaian  di  Laut  Tiongkok Selatan.
3.  Peace Keeping (Penjagaan Perdamaian)
³³  Ralph Emmers, "Regional Organisa ons and Peacekeeping: a Study of the ARF" Dalam buku Forces for Good: Cosmopolitan Militaries in the Twenty-ﬁrst Century yang disusun oleh Lorraine Ellio  dan Graeme Cheeseman (eds.), Manchester dan New York: Manchester University Press, 2004, hlm. 134.
³⁴  Huala Adolf , Op.cit., hlm. 96. ³⁵ Ibid, hlm. 129. ³⁶ Ibid, hlm. 96.
³⁷  ASEAN,  “About  The  ASEAN  Regional  Forum“,  h p://aseanregionalforum.asean.org/about.html,  diakses  23 April 2016 Pukul 9.00 WIB.

## Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi ASEAN
Penjagaan  perdamaian  dilakukan  dengan  mengerahkan  kehadiran  organisasi internasional   secara ﬁsik untuk memelihara perdamaian. Hal ini harus dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang berkepen ngan.³⁸ Contoh  ndakan penjagaan perdamaian adalah pengerahan pasukan penjaga perdamaian oleh PBB ke daerah konﬂik.³⁹
Saat  ini  kekuatan  militer  Tiongkok,  Amerika  Serikat,  Jepang , dan  beberapa negara ASEAN telah hadir di Laut Tiongkok Selatan. Kenda  demikian, penggunaan kekuatan militer suatu negara untuk menyerang negara lain belum terjadi. Situasi ini merupakan situasi yang gen ng dan mengancam perdamaian di regional ASEAN . ASEAN dan para partner konsultasinya saat ini belum membentuk suatu mul lateral peace  keeping  opera on atau  operasi  penjagaan  perdamaian  mul lateral untuk menjamin agar para pihak  dak menggunakan kekuatan militer. ARF merupakan forum  yang  dapat  menjadi  forum  inaugurasi  apabila  ASEAN  berkeinginan  untuk mengusulkan adanya operasi penjagaan perdamaian.
4.  Peace Building (Pembangunan Perdamaian)
Peace Building adalah  ndakan untuk mengiden ﬁkasi dan mendukung struktur- struktur yang ada guna memperkuat perdamaian dan mencegah perdamaian yang telah berhasil ditempuh berubah kembali menjadi konﬂik.⁴⁰ Sengketa Laut Tiongkok Selatan  yang  tengah  terjadi  telah  menghalangi  pemanfaatan  sumber  daya hidrokarbon  di  sana.  Harga  minyak  dunia  yang  cenderung  naik  dan  kebutuhan energi yang besar dari RRT telah mens mulasi kepen ngan yang lebih besar untuk mengeksploitasi  cadangan  minyak  di  Laut  Tiongkok  Selatan.  Di  tengah ketidakpas an, negara-negara di ASEAN telah bekerja sama dengan perusahaan- perusahaan  dalam  hal  eksplorasi    dan  pengeboran  minyak.  Kerja  sama  dengan perusahaan  minyak  nasional  RRT  merupakan  prospek  besar  untuk mempertahankan keamanan, bahkan ke ka penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan  belum  dapat  dicapai.  Kerja  sama  di  bidang  energi  dapat  menstabilkan situasi di Laut Tiongkok Selatan karena tuntutan adanya situasi yang aman untuk pelaksanaan  eksplorasi  dan  pengeboran  minyak.⁴¹  Selama  situasi  aman  telah tercapai,  maka  ASEAN  dapat  mendorong  lebih  jauh  penyelesaian  sengketa  Laut Tiongkok Selatan terkait nine-dashed line .
Secara hukum, penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan akan melibatkan norma-norma yang ada di dalam United Na ons Conven on on the Law of the Sea 1982  (UNCLOS  1982).  Berdasarkan  UNCLOS  1982  para  pihak  memiliki  pilihan- pilihan  penyelesaian  sengketa.  Namun  demikian,  RRT  dak  berkeinginan  untuk
³⁸ Ibid.
³⁹  Ibid. ⁴⁰  Ibid., hlm. 97. ⁴¹  Leszek Buszynski dan Iskandar Sazlan, Loc.cit.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
menyatakan  bahwa nine-dashed  line yang  digunakannya  untuk  mengklaim  Laut Tiongkok Selatan  sesuai dengan UNCLOS 1982.
RRT dan pihak lainnya yang menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara hukum akan menggunakan Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982. Kaidah-kaidah tersebut digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah  zona  ekonomi  eksklusif  dan  landas kon nen  yang  saling  tumpang  ndih  antara  para  pihak.  Kaidah  tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian garis batas zona ekonomi  eksklusif  dan  landas  kon nen.  Apabila  dak  tercapai  maka  para  pihak wajib menyelesaikan sengketanya dengan cara damai.⁴² Para pihak memiliki pilihan untuk  menyelesaikan  sengketa  di Interna onal  Tribunal  for  the  Law  of  the  Sea (ITLOS),  Mahkamah  Internasional,  atau a  special  arbitral  tribunal . ⁴³  Para  pihak bebas memilih salah satu dari cara tersebut, namun sebelumnya para pihak harus terlebih dahulu melakukan mediasi dengan cara damai. Dalam hal, ini ASEAN perlu melanjutkan  upayanya  untuk  menjadi  mediator  yang  baik  bagi  para  pihak  yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan.
Selain empat  ndakan di atas, sebenarnya terdapat satu kelompok  ndakan lagi  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  upaya  menciptakan  perdamaian  dan keamanan internasional, yaitu Peace Enforcement (Penegakan Perdamaian). Is lah tersebut  merujuk  pada  wewenang  organisasi  internasional  untuk  menjatuhkan sanksi, misalnya PBB melalui Dewan Keamanan dapat menerapkan sanksi ekonomi, poli k  dan  militer.⁴⁴  Sayangnya  ASEAN  belum  memiliki  organ  yang  berfungsi melaksanakan Peace Enforcement seper  halnya PBB. Organ-organ ASEAN berupa ASEAN Summit , ⁴⁵ ASEAN Coordina ng  Council , ⁴⁶  ASEAN  Community  Councils , ⁴⁷ Secretary-General  of ASEAN , ⁴⁸  dan  lain  sebagainya,  dak  dibekali  tugas  dan wewenang yang secara tegas diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan sanksi poli k, militer , bahkan ekonomi sekalipun.

## E.  Penutup
Sengketa  Laut  Tiongkok  Selatan  dapat  menjadi  malapetaka  bagi  integrasi  yang dicanangkan  ASEAN  ke  iklim  ekonomi  global.  Perkembangan  sengketa  ini melibatkan  ga  negara  partner  dalam  perdagangan  ASEAN  yaitu  RRT,  Amerika Serikat , dan Jepang. Kondisi poli k dan keamanan yang  dak stabil di Laut Tiongkok Selatan akan berimplikasi buruk bagi integrasi ekonomi, karena kondisi poli k dan keamanan regional yang stabil merupakan fondasi bagi integrasi ekonomi. Terlebih
⁴² Pasal 279 United Na ons Conference on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982).
⁴³  Pasal 287 UNCLOS 1982.
⁴⁴  Lihat Ibid . ⁴⁵  Pasal 7 ASEAN Charter 2007. ⁴⁶  Pasal 8 ASEAN Charter 2007. ⁴⁷  Pasal 9 ASEAN Charter 2007. ⁴⁸  Pasal 11 ASEAN Charter 2007.

## Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi ASEAN
lagi  RRT  cenderung  untuk  menghindari  negosiasi  pada  ngkat  ASEAN.  Untuk mengatasi  hal  ini  ASEAN  dengan  dasar  instrumen-instrumen  hukum  yang  telah dimilikinya dapat melakukan revitalisasi terhadap empat kelompok  ndakan , yaitu: preven ve  diplomacy,  peace  making,  peace  building, dan peace  keeping. Revitalisasi tersebut juga dapat melibatkan ARF karena para pihak yang bersengketa merupakan partner dalam ARF. Situasi Laut Tiongkok yang stabil, aman , dan damai akan memuluskan jalan ASEAN menyelenggarakan integrasi ekonomi regional dan pada akhirnya akan sampai pada integrasi ke iklim ekonomi global.

## Da ar Pustaka Buku
ASEAN, Fact Sheet on ASEAN Community , ASEAN Secretariat, Jakarta, 2015. Das, Sanchia Basu, et.al. (eds) , ASEAN Economic Community – A Work in Progress, ISEAS Publishing, Singapura, 2013. Hew, Denis, (eds.), Brick by brick: the building of an ASEAN economic community . Ins tute of Southeast Asian Studies, ISEAS Publishing, 2007. Ellio ,  Lorraine  dan  Cheeseman,  Graeme  (eds.), Forces  for  Good:  Cosmopolitan Militaries in the Twenty-ﬁrst Century, Manchester University Press, Manchester dan New York, 2004.
Ha el,  Yoram  Z., Regional  Economic  Ins tu ons  and  Conﬂict  Mi ga on:  Design Implementa on,  and  the  Promise  of  Peace, University  of  Michigan  Press, Amerika Serikat, 2012. Huala  Adolf, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional, Sinar  Graﬁka,  Jakarta, 2014.
Tanja A. Borzel, Tanja A., et.al. (eds), Roads to Regionalism: Genesis, Design, and Eﬀects  of  Regional  Organiza ons ,  Ashgate  Pubishing,  Amerika  Serikat  dan Inggris, 2012.

## Dokumen Lain
A S E A N ,   “ A b o u t   T h e   A S E A N   R e g i o n a l   F o r u m “ , h p://aseanregionalforum.asean.org/about.html, diakses 23 April 2016 Pukul 9.00 WIB.
_ _ _ _ _ ,   “A S E A N   S e c u r i t y   O u t l o o k   2 0 1 5 ”, M a l ay s i a :   A S E A N ,   2 0 1 5 , h p://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ASEAN-SECURITY- OUTLOOK-2015.pdf, diakses pada 17 Juni 2016, pukul 6.00 WIB.
_____,  “ASEAN  Member  States” , h p://asean.org/asean/asean-member-states/, diakses 13 Juni 2016 Pukul 14.00 WIB.
_____,  “ASEAN  VISION  2020”,  h p://asean.org/?sta c_post=asean-vision-2020/, diakses 13 Juni 2016 Pukul 14.00 WIB.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
Asia Brieﬁng, “Economic Coopera on Forum Held Despite Tensions in the South China  Sea”  h p://asiabrieﬁng.com/news/2014/05/economic-coopera on- forum-held-despite-tensions-south-china-sea/, 20 Mei 2014.
A s e a n   Re g i o n a l   Fo r u m ,   h p : / /a s e a n . o rg /a s e a n - p o l i ca l - s e c u r i t y- community/asean-regional-forum-arf/, diakses 17 Juni 2016 Pukul 20.58 WIB. Alavi,  Rokiah,  dan  Aisha  Ramadan,  "Narrowing  development  gaps  in  ASEAN," Journal of Economic Coopera on , Volume 29, Nomor 1, 2008.
Ba, Alice D. "Staking claims and making waves in the South China Sea: how troubled are the waters?," Contemporary Southeast Asia, A Journal of Interna onal and Strategic Aﬀairs , Volume 33, Number 3, 2011.
Buszynski, Leszek dan Iskandar Sazlan, "Mari me claims and energy coopera on in the South China Sea", Contemporary Southeast Asia: A Journal of Interna onal and Strategic Aﬀairs , Volume 29, Number 1, 2007.
Chheang,  Vannarith,  “Tourism  and  Regional  Integra on  in  Southeast  Asia”, h p://ide.go.jp/English/Publish/Download/Vrf/pdf/481.pdf/ .
Du on,  Peter,  "Three  disputes  and  three  objec ves:  China  and  the  South  China Sea," Naval War College Review, Volume 64, Number 4, 2011. Fravel, M. Taylor, "China's strategy in the South China Sea." Contemporary Southeast Asia:  A  Journal  of  Interna onal  and  Strategic  Aﬀairs, Volume  33,  Number  3, 2011.
Gray, Julia "Life, Death, or Zombies? The Endurance of Ineﬃcient Regional Economic Organiza ons", disampaikan  pada Poli cal  Economy  of  Interna onal O r g a n i z a o n s   C o n f e r e n c e ,   P r i n c e t o n   U n i v e r s i t y ,   2 0 1 2 , h p : / / p r i n c e t n . e d u / p o l i c s / a b o u t / ﬁ l e - repository/public/Gray_zombies_princeton_oct2012.pdf/,  diakses  23  April 2016 Pukul 13.00 WIB.
Leszek Buszynski, “Rising Tensions in the South China Sea: Prospects for a Resolu on of the Issue” , Security Challenges, Volume 6, Number 2, 2010.
The  Japan  Times  News,  “Japan  to  supply  Philippines  with  military  equipment” h p://japan mes.co.jp/news/2016/02/28/na onal/japan-to-supply- philippines-with-military-equipment/#.V2yAmjYkpOw/, 28 Februari 2016.
Yoshimatsu,  Hidetaka,  “Collec ve  Ac on  Problems  and  Regional  Integra on  in ASEAN”, Contemporary Southeast Asia: A Journal of Interna onal and Strategic Aﬀairs , Volume 28, Nomor 1, April 2006. HIS,  Interna onal  Monetary  Fund, World  Economic  Outlook dalam  McKinsey& Company,  “Understanding  Asean:  Seven  Things  You  Need  to  Know”, h p : / / w w w . m c k i n s e y . c o m / i n d u s t r i e s / p u b l i c - s e c t o r / o u r - insights/understanding-asean-seven-things-you-need-to-know  diakses  13  Juni 2016 Pukul 14.30 WIB.

## Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Integrasi ASEAN

## Dokumen Hukum
Cebu Declara on on The Accelera on of The Establishment of an Asean Community by 2015 , 13 Januari 2007.
Charter of The Associa on of Southeast Asian Na on 2007. Declara on of ASEAN Concord II (Bali Concord II) 7 Oktober 2003. Putusan Permanent Court of Arbitra on , Filipina vs Republik Rakyat Tiongkok:
PCA Case No. 2013-19, 29 Oktober 2015.
United Na ons Conven on on The Law of The Sea 1982.