Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 4, Januari 2019 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701
PEMENUHAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA MENGHASUT ORANG LAIN DALAM AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE KRIMINAL

## KEPOLISIAN RESOR AGAM

## Oleh :

## Muzhendra, Iyah Faniyah, Adhi Wibowo muzhendra32@gmail.com

## ABSTRACT
The offense of incitement is regulated in Article 160 and Article 161 paragraph (1) of the Criminal  Code  as  an  act  whose  offensive  is  directed  to  public  order  in  which  the regulation of this criminal act is intended to protect the legal interest of public order. The occurrence of an anarchist rally originated from the incitement of the suspect by inciting the  masses,  so  that  the words  and sentences  made  by  the  suspect  at  the time  of  the  mass rally  became  brutal  and  anarchic.  Against  the  instigating  action  that  resulted  in anarchism, the mass of the investigator requested responsibility through the investigation process by applying the elements of the provision so that it could be qualified as a criminal act to incite others.
Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Penghasutan, Anarkis

## PENDAHULUAN
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  memuat  banyak  ketentuan  bagi warga negara dalam menyalurkan hak-hak sipil dan politik terutama hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan yang bisa disalahgunakan atas nama hak asasi manusia  (HAM).  Dalam  hal  ini  cukup  beragam  kasus-kasus  yang  dapat  menjerat perorangan dan/atau sekelompok orang yang mengatasnamakan hak dan/atau kewenangan konstitusional salah satunya adalah tindak pidana penghasutan yang merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan terhadap hak asasi seseorang.
Penghasutan  sebagai  salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  KUHP merupakan perbuatan yang penyerangannya ditujukan pada ketertiban umum dan diaturnya jenis  tindak  pidana  penghasutan  ini  tujuannya  adalah  untuk  melindungi  kepentingan
hukum atas ketertiban masyarakat, sehingga disebut dengan kejahatan terhadap ketertiban umum. 1
Jenis  tindak  pidana  penghasutan  ini  menarik  untuk  dikaji  karena  masih  terus menjadi  sorotan  masyarakat,  baik  sorotan  terhadap  implementasi  dari  jenis  tindak  pidana ini  maupun  sorotan  terhadap  normakonstitusionalnya.  Penghasutan  dalam  KUHP  diatur dalam Buku II, Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (1) KUHP.
Pasal  160  KUHP  yang  mengatur  tentang  perbuatan  menghasut  orang  untuk melakukan tindak pidana berbunyi sebagai berikut:
Barangsiapa  dimuka  umum  dengan  lisan  atau  dengan  tulisan  menghasut  supaya melakukan  sesuatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,  melawan  pada  kekuasaan umum  dengan  kekerasan  atau  supaya  jangan  mau  menurut  peraturan  perundang- undangan  atau  perintah  yang  sah  yang  diberikan  menurut  peraturan  undang- undang,  dihukum  penjara  selama-lamanya  enam  tahun  atau  denda  sebanyak- banyaknya Rp. 4.500.00.
Sedangkan Pasal 161 KUHP berbunyi sebagai berikut:
(1) Barangsiapa  menyiarkan,  mempertontonkan  atau  menempelkan  tulisan,  yang  isinya menghasut supaya perbuatan yang dapat dihukum dilakukan, melawan pada kekuasaan umum  dengan  kekerasan  atau  tidak  mau  menurut  apa-apa  yang  diterangkan  dalam pasal diatas tadi, dengan maksud supaya isi tulisan penghasut itu diketahui oleh orang banyak  atau  lebih  diketahui  oleh  orang  banyak,  dihukum  penjara  selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00.
(2) Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada waktu melakukan kejahatan  itu  belum  lagi  lewat  lima  tahun  sejak  keputusan  hukumannya  yang  dahulu lantaran  kejahatan  serupa  itu  juga  telah  mendapat  ketetapan,  maka  dapat  ia  dipecat dari jabatannya.
Tindak pidana penghasutan dalam konteks kekinian menjadi menarik untuk dibahas mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditandai dengan semakin pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi. Dilain pihak pembuat undang- undang telah memikirkan bahwa untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  apalagi  dalam  dunia  teknologi  telekomunikasi,  media,  dan  informatika  atau disingkat  Telematika,  problematikanya  menjadi  semakin  kompleks  dan  tidak  sederhana untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  penghasutan,  apalagi  berkaitan  dengan  tindak  pidana
Adami  Chazawi, Kejahatan  Terhadap  Ketertiban  Umum, PT.RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  2001, hlm. 4
menghasut orang lain dalam bentuk kemerdekaan menyampaikan pendapat.
Menurut  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  9  Tahun  1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat Di  Muka  Umum  disebutkan  bahwa: kemerdekaan menyampaikan  pendapat  adalah  “hak  setiap  warga  negara  untukmenyampaikan  pikiran dengan  lisan.  tulisan.  dan  sebagainya  secara  bebas  danbertanggung  jawab  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku”.
Berdasarkan  ketentuan  dimaksud,  maka  warga  negara  yang  menyampaikan pendapat  di  muka  umum  berhak  untuk:  mengeluarkan  pikiran  secara  bebas  dan memperoleh perlindungan hukum,  sekaligus meminta Warga negara  yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Dalam  pelaksanaan  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  oleh  warga  negara.
Aparatur  pemerintah  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk:  melindungi  hak  asasi manusia;  menghargai  asas  legalitas;  menghargai  prinsip  praduga  tidak  bersalah;  dan menyelenggarakan  pengamanan  serta  Masyarakat  berhak  berperan  serta  secara bertanggung  jawab  untuk  berupaya  agar  penyampaian  pendapat  di  muka  umum  dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.
Untuk  dapat  mengkualifikasikan  perbuatan  seseorang  dikategorikan  sebagai perbuatan  menghasut  untuk  melakukan  tindak  pidana  maka  harus  memperhatikan  hal-hal penting yang dapat memenuhi unsur tindak pidana dari perbuatan tersebut, yaitu konstruksi yuridis dari perbuatan menghasut orang lain itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 160 KUHP.
Dalam kaitan ini R. Soesilo mengatakan bahwa konstruksi yuridis Pasal 160 KUHP adalah:
Untuk dapat dihukumnya suatu perbuatan menghasut orang lain tidak perlu bahwa apa  yang  dihasutkan  itu  betul-betul  terjadi,  misalnya  orang  betul-betul  melakukan peristiwa  pidana,  melawan  pada  kekuasaan  umum  dan  sebagainya,  sudah  cukup apabila hal-hal tersebut dihasutkan oleh terdakwa. Pun tidak perlu diselidiki apakah terdakwa  mengetahui  (mengerti),  bahwa  apa  yang  ia  hasutkan  itu  betul-betul peristiwa pidana dan sebagainya, cukup apabila sudah terbukti, bahwa apa yang dia
hasutkan itu (meskipun ia tidak insyaf) ternyata suatu peristiwa pidana”. 2
Sebagai contoh dalam kasus ini adalah laporan tindak pidana menghasut orang lain untuk  melakukan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Andri  Tanjung  Koordinator  Aksi  Unjuk Rasa  Warga  Suku  Tanjung  Manggopoh,  pada  tanggal  2  Februari  2012  dengan  cara menghasut  massa  untuk  melakukan  tindakan  yang  melanggar  undang-undang  dengan mengatakan:
Silahkan  mana  yang  menonton  silahkan  keluar,  mana  yang  ikut  demo  silahkan masuk di dalam pagar, kalau ada yang menonton silahkan keluar, kalo ada yang gak ikut demo angkat keluar sama-sama, masalah pagar ko masalah ketek ko nyo, apo lo  ko  masalah  pagar  ko  ndak  paralu  dipikirkan ”.“kito  tidak  berbuat,  tapi  kita selaku  manusia  harus  mencontoh, baa  mencontohnya,  kalo  di  Bima  apo  yang dibueknyo,  dibakarnyo  kantor  Bupatinyo  ndak …, bakar…, kitobuek kantor bupati ko yang baru, apo lo sulitnyo. Kita pembayar pajak terbesar, kitobuek kantor bupati yang  baru,  kita  mencontoh  ke  Bima,  baa  Mesuji  bisa,  bakar…,  sedangkan  Bima bisa  membakar  kantor  bupati,  baa  kok  awak  indak. .tidak  ada  kesabaran  bagi  kita lagi, iko terakhir , hidup mati, hajar…..,hajar…..hajar….”.
Atas  perkataan  dan  kalimat  yang  dilontarkan  oleh  Andri  Tanjung  pada  saat berlangsungnya  unjuk  rasa  di  depan  Kantor  Bupati  Agam,  massa  yang  berjumlah  lebih kurang  500  orang  menjadi  brutal  dan  anarkis  dengan  melempari  kaca-kaca  yang  ada  di Kantor  Bupati Agam  dengan batu  berkali-kali.  Akibat  dari perbuatan massa  yang  anarkis tersebut, mengakibatkan semua kaca bagian depan Kantor Bupati Agam pecah.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut orang lain dalam aksi  unjuk  rasa  yang  anarkis  oleh  penyidikSatuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian Resor Agam?
2. Kendala-kendala  apakah  yang  dihadapi  penyidikSatuan  Reserse  Kriminal Kepolisian  Resor  Agam  dalam  pemenuhan  unsur-unsur  tindak  pidana  menghasut orang lain pada aksi unjuk rasa anarkis?
2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia, Bogor, 1996, hlm.137.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian yang menggambarkan tentang menggambarkan tentang pemenuhan unsur-unsur dan kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana menghasut  orang  lain  dalam  aksi  unjuk  rasa  yang  anarkis  pada  tingkat  penyidikan  di Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor  Agam.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  adalah  metode  pendekatan yuridis  normatif sebagai  pendekatan  utama  dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum  dengan  melihat  norma  hukum  yang  berlaku  dan  menghubungkan  dengan  fakta yang  ada  dalam  masyarakat  sehubungan  dengan  permasalahan  yang  ditemui  dalam penelitian. 3

## PEMBAHASAN
A. Pemenuhan  Unsur-Unsur  Tindak  Pidana  Menghasut  Orang  Lain  Dalam  Aksi Unjuk  Rasa  Anarkis  Oleh  Penyidik  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Resor Agam
Tindak pidana menghasut dengan lisan atau dengan tulisan untuk melakukan suatu tindak  pidana,  untuk  melakukan  tindak  kekerasan  terhadap  kekuasaan  umum  atau  untuk melakukan  sesuatu  ketidaktaatan  lainnya  itu  oleh  pembentuk  undang-undang  telah  diatur dalam Pasal 160 KUHP yang menyebutkan bahwa:
Barang  siapa  di  muka  umum  dengan  lisan  atau  tulisan  menghasut  supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak  menuruti  baik  ketentuan  undang-undang  maupun  perintah  jabatan  yang diherikan  berdasar  ketentuan  undang-undang,  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  enam  tahun  utau  pidana  denda  paling  banyak  empat  ribu  lima  ratus rupiah.
Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut,  maka  tindak  pidana  penghasutan  yang  diatur dalam Pasal 160 KUHP tersebut hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif, yaitu :
1. Menghasut.
2. Dengan lisan atau tulisan.
3. Di depan umum.
4. Untuk melakukan sesuatu tindak pidana.
5. Untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum.
3 Amirudin  dan  Zaenal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada,Jakarta, 2006, hlm. 133.
6. Ketidaktaatan terhadap suatu peraturan undang-undang dan ketidaktaan terhadap suatu perintah jabatan, yang telah diberikan berdasarkan suatu peraturan undang- undang. 4
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  terhadap  kasus  tindak  pidana penghasutan, diperoleh penjelasan sebagai berikut:
Untuk memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang disangkakan, langkah yang dilakukan  penyidik  dalam  pemenuhanunsur-unsur  tindak  pidana  menghasut  orang lain  dalam  aksi  unjuk  rasa  anarkis,  maka  terlebih  dahulu  harus  dikonstruksikan perbuatan  tersebut  dan  selanjutnya  dianalisis  secara  yuridis  sehingga  perbuatan yang dilakukan tersangka dapat memenuhi kualifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar”. 5
Pada kasus  yang penulis teliti  di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Agam, maka dapat dianalisis unsur-unsurtindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan  kejahatan  dalam  aksi  unjuk  rasa  yang  anarkisdihubungkan  dengan  Pasal  160 KUHP, yaitu sebagai berikut:
1. Unsur “Barang Siapa”.
Konstruksi  yuridis  untuk  mendudukkan  unsur  “barang  siapa”  dalam  tindak  pidana menghasut  orang  lain  untuk  melakukan  kejahatan  dalam  aksi  unjuk  rasa  yang  anarkis ini  adalah  berdasarkan  keterangan  saksi,  petunjuk  dan  keterangan  tersangka. Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  diperiksa,  maka  unsur  barang  siapa  telah terpenuhi,  karena  semua  saksi  menerangkan  bahwa  Andri  Tanjung  adalah  orang  yang tampil berorasi pada saat demo di depan Kantor Bupati Agam. 6

## 2. Unsur “di muka umum”.
Konstruksi  yuridis  untuk  mendudukkan  unsur  “di  muka  umum”  dalam  tindak  pidana menghasut  orang  lain  untuk  melakukan  kejahatan  ini  adalah  berdasarkan  keterangan saksi,  petunjuk  dan  keterangan  tersangka.  Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang diperiksa,  maka  unsur  “di  muka  umum”  telah  terpenuhi,  karena  semua  saksi menerangkan bahwa Andri Tanjung adalah orang yang tampil berorasi pada saat demo
4 P.A.F.  Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan-Kejahatan  Terhadap  Kepentingan  Hukum Negara , Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm.490.
5 Hasil  Wawancara  dengan  Inspektur  Polisi  Satu(Iptu)  Muhammad  Reza,  S.IK,  Kepala  Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim)  Kepolisian Resor (Polres)Agampada tanggal 26 November 2017 di Lubuk Basung
6 Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor  Agampada tanggal  2 Desember 2017 di Lubuk Basung.
di depan Kantor Bupati Agam. 7

## 3. Unsur “dengan lisan atau tulisan”.
Konstruksi yuridis untuk mendudukkan unsur “dengan lisan atau tulisan” dalam tindak pidana  menghasut  orang  lain  untuk  melakukan  kejahatan  ini  adalah  berdasarkan keterangan  saksi,  petunjuk  dan  keterangan  tersangka.  Berdasarkan  keterangan  saksi- saksi  yang  diperiksa,  maka  unsur  “dengan  lisan  atau  tulisan”  telah  terpenuhi,  karena semua  saksi  menerangkan  bahwa  Andri  Tanjung  adalah  orang  yang  tampil  berorasi pada saat demo di depan Kantor Bupati Agam dengan cara menaiki dan berdiri sambil memegang  microfon  di  atas  mobil  Colt  Diesel  L.300  warna  hitam  dilengkapi  sound system dan pengeras suara. 8
4. Unsur menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum
Konstruksi yuridis untuk mendudukkan unsur “menghasut supaya melakukan perbuatan yang  dapat  dihukum”  dalam  tindak  pidana  menghasut  orang  lain  untuk  melakukan kejahatan ini adalah berdasarkan keterangan saksi,  petunjuk dan keterangan tersangka. Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  diperiksa,  maka  unsur  “menghasut  supaya melakukan  perbuatan  yang  dapat  dihukum”  telah  terpenuhi,  karena  semua  saksi menerangkan bahwa Andri Tanjung adalah orang yang tampil berorasi pada saat demo di depan Kantor Bupati Agam dan mengatakan kepada massa sebagai berikut:
Silahkan mana yang menonton silahkan keluar, mana yang ikut demo silahkan masuk di dalam  pagar,  kalau  ada  yang  menonton  silahkan  keluar,  kalo  ada  yang  gak  ikut  demo angkat keluar sama-sama, masalah pagar ko masalah ketek ko nyo, apo lo ko masalah pagar ko ndak paralu dipikirkan ”.
Selanjutnya Andri Tanjung kembali berorasi dengan mengatakan lagi :
Kito tidak berbuat, tapi kita selaku manusia harus mencontoh, baa mencontohnya, kalo di  Bima apo yang dibueknyo, dibakarnyo kantor Bupatinyo ndak …, bakar…, kitobuek kantor  bupati  ko  yang  baru,  apo  lo  sulitnyo. Kita  pembayar  pajak  terbesar, kitobuek kantor bupati yang baru, kita mencontoh ke Bima, baa Mesuji bisa, bakar…, sedangkan Bima bisa membakar kantor bupati, baa kok awak indak. .tidak ada kesabaran bagi kita lagi, iko terakhir , hidup mati, hajar…..,hajar…..hajar….” 9
7 Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor  Agampada tanggal  2 Desember 2017 di Lubuk Basung.
8 Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor  Agampada tanggal  2 Desember 2017 di Lubuk Basung.
9 Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor  Agampada tanggal  2 Desember 2017 di Lubuk Basung

## 5. Unsur “melawan kekuasaan umum dengan kekerasan”.
Konstruksi  yuridis  untuk  mendudukkan  unsur  “melawan  kekuasaan  umum  dengan kekerasan”  dalam  tindak  pidana  menghasut  orang  lain  untuk  melakukan  kejahatan  ini adalah  berdasarkan  keterangan  saksi,  petunjuk  dan  keterangan  tersangka.  Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa, maka unsur “melawan kekuasaan umum dengan kekerasan  atau”  telah  terpenuhi,  karena  semua  saksi  menerangkan  bahwa  Andri Tanjung  adalah  orang  yang  tampil  berorasi  pada  saat  demo  di  depan  Kantor  Bupati Agam dan dengan adanya kata-kata orasi yang disampaikan Adri Tanjung, pada saat itu massa  bergejolak  dengan  melakukan  pelemparan  ke  kaca  Kantor  Bupati  Agam  dan membuat keributan dengan mengucapkan kata-kata yang tidak wajar. Adapun kata-kata yang  diucapkan  pada  saat  itu  adalah:  “bakar,  lempar,  habiskan  kantor  bupati tersebut”,sehinggadenganadanya  kata-kata  tersebut  massa  semakin  menjadi-jadi melakukan tindakan anarkhis. 10
6. Unsur  supaya  jangan  mau  tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang sah”.
Konstruksi  yuridis  untuk  mendudukkan  unsur  “supaya  jangan  mau  tunduk  pada peraturan  perundang-undangan  yang  sah”  dalam  tindak  pidana  menghasut  orang  lain untuk  melakukan  kejahatan  ini  adalah  berdasarkan  keterangan  saksi,  petunjuk  dan keterangan  tersangka.  Berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  diperiksa,  maka  unsur “supaya  jangan  mau  tunduk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  sah”  telah terpenuhi,  karena  semua  saksi  menerangkan  bahwa  “setelah  Andri  Tanjung menyampaikan  orasi  tersebut,  barulah  massa  terhasut  emosinya  dan  melempari  kaca- kaca di kantot Bupati Agam dengan batu berkali-kali yang mengakibatkan semua kaca yang  ada  di  depan  Kantor  Bupati  Agam  pecah  oleh  massa  dari  Suku  Tanjung Manggopoh.  Tindakan  brutal  dan  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  massa  pada  saat demonstrasi  tersebut  tidak  benar  dan  tidak  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia”. 11
B. Kendala-kendala  Yang  Dihadapi  Penyidik  Satuan  Reserse  Kriminal  Kepolisian Resor Agam Dalam Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghasut Orang Lain Pada Aksi Unjuk Rasa Anarkis.
Dalam  pelaksanaan  pengamanan  aksi  demonstrasi  anarkis  yang  terjadi  di  wilayah hukum Kepolisian Resor Agam selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan  ketertiban  masyarakat  menghadapi  kendala-kendala  di  lapangan  dan  tak  jarang bentrokan terjadi antara massa pendemo dengan aparat  yang bertugas di lapangan.adapun
10 Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor  Agampada tanggal  2 Desember 2017 di Lubuk Basung 11 Hasil Wawancara dengan Inspektur Polisi Dua (Ipda) Alfada Imansyah, S.TK, Kepala Unit (Kanit) III Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor  Agampada tanggal  2 Desember 2017 di Lubuk Basung
faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  yang  dihadapi  aparat  kepolisian  dalam  menangani unjuk  rasa  anarkis,  termasuk  juga  kendala-kendala  dalam  pemenuhan  unsur-unsur  pasal yang disangkakan..
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  berkaitan  dengan  kendala- kendala  yang  dihadapi  Satuan  Reserse  Kriminal(Satreskrim)  Kepolisian  Resor  Agam dalampemenuhan  unsur-unsur  tindak  pidana  menghasut  orang  lain  pada  aksi  unjuk  rasa anarkis diperoleh penjelasan sebagai berikut: 12

## 1. Tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil.
Sebagai  delik  materiil  maka  pelaku  penghasutan  baru  bisa  dipidana  bila  berdampak pada  tindak  pidana  lain,  seperti  kerusuhan  atau  perbuatan  anarkis  lainnya.Dengan diubahnya  penghasutan  menjadi  delik  materiil,  tentu  memiliki  dampak  yang  berbeda Perumusan  ini  sangat  menyulitkan  penyidik  karena  untuk  mendudukkan  unsur-unsur Pasal  160 KUHP  harus dipenuhi dulu  akibat  yang ditimbulkan dengan aksi  unjuk  rasa tersebut.
2. Tindak  pidana  penghasutan  dalam  Pasal  160  KUHP  sebagai  konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional .
Pasal 160 KUHP adalah conditionally constitutional dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan  sebagai  delik  materiil,  sebelumnya,  KUHP  menyebut  Pasal  160  yang mengatur  penghasutan  sebagai  delik  formil.  Artinya,  perbuatan  penghasutan  itu  bisa langsung  dipidana  tanpa  melihat  ada  tidaknya  dampak  dari  penghasutan  tersebut. Perubahan  rumusan  ini  juga  menjadi  kendala  bagi  penyidik  dalam  pemenuhan  unsur- unsur tindak pidana penghasutan.
3. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal160 KUHP.
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  ada  keraguan  bagi  penyidik dalam  pemenuhan  unsur-unsur  Pasal  160  KUHP,  karena  belum  adanya  pedoman  dan petunjuk  dari  Kapolri  tentang  penanganan  dan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana penghasutan.

## 4. Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.
Penyidik  selalu  dihadapkan  pada  posisi  yang  dilematis  ketika  melakukan  penyidikan tindak pidana penghasutan, karena di satu sisi tugas kepolisian sebagai penegak hukum harus  melakukan  penyidikan  sebagai  bagian  dari  penegakan  hukum,  tapi  di  sisi  lain,
12 Hasil  Wawancara  dengan  Inspektur  Polisi  Satu(Iptu)  Muhammad  Reza,  S.IK,  Kepala  Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim)  Kepolisian Resor (Polres)Agampada tanggal 26 November 2017 di Lubuk Basung
masyarakat  menganggap  bahwa  penyidikan  tersebut  adalah  bentuk  pengekangan terhadap  kebebasan  seseorang  untuk  menyampaikan  aspirasinya  dan  melanggar  hak asasi manusia (HAM), karena Pasal 160 KUHP itu adalah warisan pemerintah kolonial Belanda yang tidak sejalan lagi dengan senagat reformasi.

## PENUTUP
Penerapan  unsur-unsur  tindak  pidana  menghasut  orang  lain  untuk  melakukan kejahatan  oleh  penyidik  di  SatreskrimPolres  Agam  dilakukan  dengan  cara:penyidik merekonstruksi  kembali  peristiwa  yang  terjadi  sehingga  menjadi  gambaran  peristiwa pidana,  penyidik  melakukan  serangkaian  pemeriksaan  terhadap  saksi-saksi  sehingga diperoleh  fakta  bahwa  tersangka  mengeluarkan  kata-kata  di  muka  umum  yang  dapat menghasut  orang  lain  untuk  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  peraturan,  penyidik menyimpulkan  bahwa  akibat  dari  perkataan  tersangka  mengakibatkan  terprovokasinya massa melakukan pengrusakan dan penyidik meminta keterangan ahli bahasa untuk dapat mengkategorikan  bahwa  kata-kata  yang  diucapkan  tersangka  dapat  dikualifikasikan sebagai  perbuatan  menghasut,  sertameminta  keterangan  ahli  pidana  bahwa  perbuatan tersangka sangat nyata-nyata atau senyatanya harus diminta pertanggungjawaban pidana.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  penyidik  Satreskrim  Polres  Agam  dalam pemenuhan  unsur-unsur  tindak  pidana  menghasut  orang  lain  pada  aksi  unjuk  rasa  yang anarkisadalah:tindak  pidana  penghasutan  merupakan  delik  materiil,tindak  pidana penghasutan  dalam  Pasal  160  KUHP  sebagai  konstitusional  bersyarat  atau conditionally constitutional ,  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  7/PUU-VII/2009  tentang Pengujian terhadap Pasal160 KUHP, Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi  Wibowo, Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  Hayfa  Press,  Padang, 2013
AdamiChazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2001
Amirudin  dan  Zaenal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo Persada,Jakarta, 2006,
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2001
Barda  NawawiArief, Masalah  Penegakan  hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam
Penanggulangan Kejahatan , Prenada Media Group, Jakarta, 2007
P.A.F.  Lamintang, Delik-Delik  Khusus  Kejahatan-Kejahatan  Terhadap  Kepentingan Hukum Negara , Sinar Baru, Bandung, 1986
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal ,Politeia, Bogor, 1996.
MardjonoReksodiputro, Kemajuan  Pembangunan  Ekonomi  dan  Kejahatan,  Kumpulan Karangan  Buku  Kesatu,  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum (Lembaga Kriminologi) , Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
Supanto, Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan , Alumni, Bandung, 2010
Topo Santoso, Eva Achjani. Z, Kriminologi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2010  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/1567/X/1998  Tanggal  31  Oktober  1998  tentang  Buku  Petunjuk  Lapangan Pengamanan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
Prosedur  Tetap  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  Pol:  Protap/01/X/1998 tentang Tindakan Tegas Kepolisian Dalam Penanganan Kerusuhan Massa.