INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4272-4282 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Stabilisasi Ekonomi Masa Nabi Muhammad Saw (Strategi Pengembangan Jizyah Dan ‘ Usyr melalui Kebijakan Fiskal)
Nasywa Rihadatul Aisy 1 ✉ , Jamal Abdul Aziz 2
Pascasarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: nasywara7@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  hendak  menganalisis  stabilisasi  ekonomi  yang  didasarkan  pada pengembangan  kebijakan  ekonomi  fiskal  pada  masa  Nabi  Muhammad  Saw  melalui  pemanfataan jizyah  dan  ‘usyr.  Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  berupa  studi  pustaka  (library research). Ditinjau dari aspek metodenya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan content analisis (an alisis isi) sebagai teknik analisis. Hasilnya, ‘usyr dan jizyah adalah salah satu sumber pendapatan pada awal Islam yang cukup penting untuk  keuangan negara. Pemungutan ‘usyr dan jizyah  adalah  dalam  rangka  untuk  kemaslahatan  umat  Islam  pada  masa  itu,  khususnya  dalam rangkaian tujuan untuk pemerataan ekonomi. Keduanya kemudian melalui kebijakan fiskal diupayakan sebaik  mungkin  diterapkan  pada  masa  Rasulullah  Saw,  bukan  saja  semata-mata  sebagai  suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan  kesejahteraan rakyat, tetapi lebih pada penciptaan mekanisme pelaksanaan ekonomi yang stabil.
Kata Kunci : Jizyah, ‘Usyr, Kebijakan Fiskal, dan Stabilisasi Ekonomi

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  analyze  economic  stabilization  based  on  the  development  of  fiscal economic policies during the time of the Prophet Muhammad SAW through the use of jizyah and 'usyr. This research is a type of qualitative research in the form of library research. Judging from the method aspect, this research uses qualitative descriptive methods and content analysis as analysis techniques.  As  a  result,  'usyr  and  jizyah  were  sources  of  income  in  early  Islam  which  were  quite important  for  state  finances.  The  collection  of  'usyr  and  jizyah  was  for  the  benefit  of  the  Muslim community at that time, especially in a series of goals for economic equality. Both then, through fiscal policy,  efforts  were  made  as  best as  possible  to  be  implemented  during the  time  of  the  Prophet Muhammad, not only as a necessity for economic improvement and to increase people's welfare, but more so in creating a mechanism for implementing a stable economy.
Keyword: Jizyah, 'Usyr, Fiscal Policy, and Economic Stabilization

## PENDAHULUAN
Kegiatan  perekonomian  sudah  ada  sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW  dengan menggunakan  prinsip  ekonomi  berdasarkan  ajaran  Al-Quran  dan  Hadis  (Haqiqi  & Kurniawan,  2002).  Prinsip-prinsip  tersebut  bersumber  dari  berbagai  kebijakan  yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Kebijakan awal difokuskan  pada  pendirian  masjid  sentral  di  kota  Madinah,  yakni  Masjid  Nabawi. Selanjutnya  Rasulullah  Saw  mengarahkan  perhatiannya  pada  keadaan  perekonomian kotanya yang kurang dan minim pengelolaan. Oleh karena itu, Rasulullah Saw memulai membangun  perekonomian  dari  awal  secara  konsisten  (Haqiqi  &  Kurniawan,  2002). Kemajuan selanjutnya ditandai  dengan reposisi ekonomi Islam  sebagai  disiplin ilmu, di samping  penerapan  praktisnya  di  masyarakat.  Dengan  berpegang  pada  prinsip-prinsip yang  disampaikan  Nabi  Saw,  para  pelaku  ekonomi  nantnya  tidak  hanya  memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga keuntungan yang bersifat ukhrawi (Karbila et al., 2020).
Dimasukkannya  administrasi  ke  dalam  ketentuan  suatu  negara  merupakan komponen penting yang tidak dapat diabaikan. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk  melindungi  aset  negara  dan  menjamin  terpeliharanya  stabilitas  perekonomian secara  merata.  Struktur  perekonomian  suatu  bangsa  dipandang  sebagai  cerminan kebutuhan zaman modern (Danupranata, 2006). Prinsip ekonomi Islam kemudian berjalan dengan  pengakuan  atas  kebebasan  manusia  yang  berakar  pada  nilai-nilai  tauhid,  hak untuk  memiliki  harta  demi  kemaslahatan,  melarang  penimbunan  kekayaan,  dan mendistribusikan kekayaan sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia.
Dalam  bidang  pemenuhan  kebutuhan  manusia,  agama  Islam  telah  menetapkan kerangka  kerja  untuk  mengatasi  permasalahan  ini  dalam  suatu  negara.  Peran  negara
dalam  konsep  Islam  sangat  penting  dalam  menjamin  kesejahteraan  dan  kebutuhan warganya. Untuk menjamin kesejahteraan rakyat, negara mengambil berbagai kebijakan yang  disebut  dengan  kebijakan  fiskal  (Rahmawati,  2008).  Sistem  fiskal  dan  moneter mencakup  studi  tentang  peran  dan  fungsi  uang  (Danupranata,  2006).  Kebijakan  fiskal mengacu  pada  langkah-langkah  yang  diambil  pemerintah  untuk  mengubah  sistem perpajakan atau mengalokasikan pengeluaran untuk mengatasi tantangan perekonomian (Aini, 2021). Hal ini berfungsi sebagai cetak biru pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, pengertian kebijakan fiskal  mempunyai  konotasi  universal,  dapat  diterapkan  pada  berbagai  sistem perekonomian (Rahmawati, 2008).
Pemerintah  memainkan  peran  penting  dalam  penerapan  ekonomi  syariah,    salah satunya menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan ini. Kebijakan-kebijakan ini, yang mencakup pengeluaran pemerintah dan pajak, merupakan komponen penting dari anggaran pemerintah, yang membedakan pendapatan dan pengeluaran  (Karbila et al., 2020).    Pada  hakikatnya,  kebijakan  fiskal  merujuk  pada  pengelolaan  pemerintah  atas pendapatan dan belanja negara.
Pada masa Nabi Muhammad Saw, Madinah mempunyai sistem kebijakan fiskal yang cukup unik. Sistem ini nantinya akan dipraktikkan secara mirip dengan apa yang dijalankan oleh sahabat Abu Bakar as-Siddiq dan masa kekhalifahan berikutnya, karena dalam hal ini belum  muncul  persoalan-persoalan  yang  berarti  seiring  dengan  meluasnya  wilayah kekuasan Islam. Maka di dalam sejarah awal Islam mencatat terdapat berbagai sumber penerimaan negara, seperti zakat, khums, jizyah, fai, ‘usyr , dan aliran pendapatan lainnya (Hidayati, 2018).
Dalam  pandangan  Khairah  (2016),  yurisprudensi  klasik  menekankan  pentingnya pemahaman atas status agama individu. Hal ini kemudian berdampak pada munculnya pengkategorian  penduduk  di  negara-negara  Islam  menjadi  dua  kelompok;  penduduk Muslim dan penduduk non-Muslim. Non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam disebut ahlu al-dhimmah, sebuah status sosial di tengah masyarakat yang berkonsekuensi pembayaran jizyah, yakni iuran wajib.
Selain itu, pada masa Nabi Muhammad Saw, terdapat kebijakan fiskal yang disebut 'usyr (bea cukai), yang melibatkan pungutan yang dikenakan pada beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pergerakan barang. Menurut Nisak (2021), kebijakan ini bersama dengan jizyah, memainkan peran penting dalam proses stabilisasi perekonomian masyarakat saat itu. Oleh karenanya, stabilisasi ekonomi pada masa Nabi Muhammad melalui kebijakan fiskal tersebut dirasa penting untuk diungkapkan. Hal ini mengingat kebijakan fiskal pra-
Islam yang dipraktikkan secara turun temurun kemudian gagal untuk mencapai kesetaraan sosial, bahkan justru dianggap menjadi penyebab terjadinya jurang pemisah yang begitu terasa. Maka penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan stabilisasi ekonomi pada masa Nabi Muhammad Saw melalui strategi pengembangan jizyah dan ‘ usyr.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  jenisnya,  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitan  kualitatif melalui studi  pustaka ( library  research). Metode yang digunakan dalam  pencarian data bersumber dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku, jurnal, berupa foto, maupun dokumen relevan yang lainnya. Jika dilihat berdasarkan aspek metodenya, maka penelitian ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang didasarkan pada sebuah kegiatan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis. Artinya, peneliti dalam hal ini melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh (Sukardi, 2007).
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan konsep pajak bagi non-muslim ( jizyah) dan tarif bea cukai (‘ usyr) dalam kebijakan ekonomi fiskal di masa Rasulullah Saw. Data yang sudah  terkumpul  kemudian  ditelaah  dengan  menghubungkannya  pada  masalah penelitian, sehingga diperoleh data dan bahan penelitian. Adapun teknik analisa data yang peneliti  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah content  analisis  (analisis  isi),  yaitu  sebuah langkah-langkah sistematis dalam memahami makna teks (Sukardi, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam kerangka perekonomian suatu masyarakat. Ini mencakup pengelolaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk berfungsinya sektor publik dan pemerintahan. Dalam konsep ekonomi Islam, penggunaan terhadap semua model alat fiskal sama dengan sistem ekonomi kontemporer, hanya pada implementasinya  terdapat  beberapa  perbedaan  yang  mencolok.  Instrumen  fiskal  yang dipraktikkan  di  dalam  Islam  umumnya  mencangkup  pajak,  pengeluaran  pemerintah, pendapatan, dan zakat (Danupranata, 2006).
Dalam  konteks  ini,  menjadi  penting  bagi  pemerintah  untuk  membangun  sistem perpajakan dalam konsep Islam yang memastikan beban pajak yang utama ditanggung oleh  kelompok  masyarakat  kaya  dan  sejahtera.  Menurut  Aini  (2021),  ciri-ciri  mendasar
kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut;
1. Belanja negara dilakukan berdasarkan pendapatan.
2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas.
3. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan berdasarkan jumlah barang. Berkenaan dengan poin-poin di atas, setidaknya ada dua tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan fiskal dalam perekonomian (Oktaviana & Harahap, 2020):
1. Islam  menuntut  tingkat  kesetaraan  ekonomi  yang  demokratis  melalui  prinsip  bahwa kekayaan  tidak  hanya  beredar  di  kalangan  orang  kaya.  Prinsip  ini  menekankan  bahwa setiap orang mempunyai akses yang sama terhadap kekayaan.
2. Islam berkomitmen untuk mendukung perekonomian daerah yang kurang berkembang sekaligus menyebarkan risalah dan ajaran Islam seluas-luasnya.

## Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW
Di  dunia  Islam,  kebijakan  fiskal  berfungsi  sebagai  instrumen  penting  dalam memenuhi  tujuan  syariah  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Imam  Al-Ghazali.  Tujuan tersebut  meliputi  peningkatan  kesejahteraan  dengan  tetap  menjunjung  tinggi  prinsip keimanan,  kehidupan,  akal,  harta,  dan  kepemilikan  (Alfian,  2023).  Pada  awal  masa pemerintahan  Rasulullah  Saw,  negara  bergulat  dengan  kekurangan  sumber  daya keuangan, karena sumber pendapatan yang hampir tidak ada.
Pada masa awal pemerintahan Nabi Saw, beliau secara pribadi memimpin seluruh aspek negara. Arus masuk dan keluar keuangan terbilang sangat minim dan cenderung sederhana, mencerminkan perekonomian yang kurang mendukung. Meskipun demikian, Nabi  Saw  di  saat  yang  sama  telah  menggambarkan  prinsip-prinsio  dasar  pengelolaan sistem ekonomi (Haqiqi & Kurniawan, 2002). Kemudian baru pada tahun kedua setelah hijrah, diwajibkan sedekah fitrah yang mengharuskan pembayaran sedekah setiap bulan Ramadhan. Selanjutnya zakat harta, di mana sebelumnya terwujud hanya dalam bentuk sedekah, menjadi wajib pada tahun kesembilan Hijrah (Danupranata, 2006).
Utomo  (2023)  memaparkan  landasan  Al-Quran  yang  mendasari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rasulullah SAW. Pada masa Perang Badar tahun kedua Hijriah, negara mulai memperoleh  pendapatan  dari seperlima rampasan perang (ghanimah), yang dikenal dengan istilah khums. Hal ini misalnya dapat dilihat pada Q.S. Al-Anfal [8] ayat 41, yang berbunyi;
ا ْْٓوُمَلْعا َو اَمَّنَا ْْمُتْمِنَغ ْْنِ م ْ ءْيَش َّْنَاَف ِْٰ ِلِل ْ هَسُمُخ ِْل ْوُس َّرلِل َو ىِذِل َو ىٰب ْرُقْلا ى ٰمٰتَيْلا َو ِْنْيِكٰسَمْلا َو ِْنْبا َو ِْلْيِبَّسلا ْْنِا ْْمُتْنُك ْْمُتْنَمٰا ِْٰلِلاِب آَم َو اَنْل َزْنَا ىٰلَع اَنِدْبَع َْم ْوَي ِْناَق ْرُفْلا َْم ْوَي ىَقَتْلا ْ ِنٰعْمَجْلا ُْٰاللّ َو ىٰلَع ِْ لُك ْ ءْيَش ْ رْيِدَق
Artinya: “ Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang,
maka  seperlimanya  untuk  Allah,  Rasul,  kerabat  (Rasul),  anak-anak  yatim,  orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al- furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu ”
Ayat  di  atas  menjelaskan  tentang  pembagian  keuangan  secara  adil,  di  mana seperlimanya adalah milik Allah Swt, Rasulullah Saw, sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw,  anak  yatim,  orang  miskin  ( masakin),  dan  ibnu  sabil.  Empat  perlima  sisanya diperuntukkan  bagi  para  pejuang  ( mujahid)  yang  memiliki  hak  mendapat  rampasan perang. Oleh karena itu, diketahui bahwa terdapat pos sebanyak seperlima untuk nantinya dibagi menjadi lima bagian sebagaimana disebutkan sebelumnya.
Konsep  penting  ini  terjadi  di  bawah  kepemimpinan  Nabi  Muhammad  Saw  dan kemudian dijalankan oleh para sahabat berikutnya. Pada awalnya, Nabi Saw menghadapi tantangan  berat  yang  mencakup  aspek  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya,  yang semuanya  telah  diatasi  dengan  baik  sejak  awal.  Untuk  menangkal  ancaman  keamanan yang terus menerus, Rasulullah Saw menerapkan kebijakan di mana wilayah Madinah akan diatur langsung oleh Nabi Saw sendiri dengan menggunakan sistem pemerintahan yang selaras  dengan  kepemimpinan  Nabi  Saw.  Kepemimpinannya  mendorong  serangkaian kebijakan inovatif yang terus memberikan manfaat bagi umat Islam secara luas bahkan sampai masa sekarang (Alfian, 2023)..
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Karbila,  dkk.  (2020),  pada  masa  Nabi,  sumber pendapatan dikategorikan menjadi tiga kelompok berbeda sebagai berikut:
1. Penerimaan  negara  dari  kaum  muslim  yang  meliputi; zakat,  ‘usyr,  wakaf,  infaq  & shadaqah, amwal fadhla, nawaib, dan khums.
2. Pendapatan dari kaum non-muslim yang meliputi; jizyah dan kharaj.
3. Pendapatan lain yang meliputi; ghanimah, fay, uang tebusan untuk tawanan perang, kaffarah, dan hadiah atau pinjaman dari kaum muslim dengan non-muslim.

## Sistem Jizyah Pada Zaman Rasulullah SAW
1. Pengertian Jizyah
Secara etimologis, istilah al-jizyah berasal dari kata al-jaza yang berarti balasan (Khairah, 2016). Meskipun zakat merupakan pajak yang dikenakan kepada umat Islam, jizyah  berfungsi  sebagai  kompensasi  atau  pengganti  manfaat  sosial  ekonomi  dan keamanan  dari  negara  Islam,  terkhusus  bagi  non-Muslim.  Pengenaan jizyah didasarkan  pada  wilayah  yang  mereka  tempati  dan  ketundukan  mereka  kepada pemerintahan Islam. Namun demikian, kompensasi tersebut  kemudian mewajibkan
umat Islam untuk menjaga nyawa dan harta benda orang yang membayar jizyah. Perlu dicatat,  seperti  diungkap  oleh  Karbila,  dkk.  (2020),  bahwa jizyah  tidak  dikenakan kepada perempuan dan anak-anak, berapa pun kekayaannya.
2. Pihak Membayar Jizyah
Pengumpulan jizyah terutama menyasar Ahli Kitab, meliputi golongan Yahudi dan Nasrani, baik Arab maupun non-Arab. Terdapat sebuah riwayat yang kemudian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah suatu ketika memungut jizyah dari komunitas Yahudi di Yaman dan umat Kristen di Najran (Hidayati, 2018).
Selain itu, jizyah juga dikumpulkan dari kelompok lain, seperti Majusi, Syabi'ah, Hindu, dan Komunis. Contohnya dapat ditemukan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW yang memungut jizyah orang Majusi Hajar. Peristiwa ini terdokumentasi dalam sebuah hadis riwaya t Abdurrahman bin ‘Auf , bahwa Nabi SAW mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Hajar, sebagai berikut:
ْْنَع ِْدْبَع ِْنَمْح َرْلا ِْنْب ْ ف ْوَع َْي ِض َر ُاالله ُْهْنَع َّْنَأ َّْيِبَنلا اَهَذَخَأ – يِنْعَي َْةـَي ْز ِجْلا – ْْنِم ْ ِس ْوُجَم رَجَه . ْ ( ْهاور
ْ)يراخبلا
Artinya: “ Dari Abdurrahman bin ‘Auf ra. bahwasanya Nabi Muhammad Saw mengambil jizyah dari orang Majuzi Hajar ”. (H. R. Bukhari)
Jizyah  juga  diambil  dari  orang  laki-laki  yang  sehat  akalnya,  mukallaf  (sudah baligh atau cukup) dan merdeka. Ini berlandaskan pada firman Allah dalam QS. At- Taubah [9] ayat 29.
3. Besarnya Jumlah Pungutan
Menurut Hidayati (2018) besarnya pungutan jizyah berbeda-beda menurut para ulama. Misalnya, disebutkan oleh Imam Hanafi dan Hanbali bahwa besarannya adalah sesuai  dengan  kemampuan  orang  yang  dibebani;  orang  kaya  48  dirham,  kelas menengah  24  dirham,  sedangkan  orang  fakir  12  dirham  saja.  Hal  ini  sebagaimana didasarkan  apa  yang  diwujudkan  dalam  masa  Rasulullah  Saw  dan  para  sahabat berikutnya  dalam  praktik jizyah. Adapun  Imam  Syafi‘i  dalam  hal  ini  berpendapat bahwasannya ada ketentuan minimal, yaitu satu dinar. Adapun batas maksimal tidak ditentukan,  hal  ini  diserahkan  kepada ijtihad  para  khalifah.  Namun  demikian, mengenai terdapat penggolongan istilah kaya, menengah, dan miskin, tidak ada bukti sejarah  yang  mengungkapkan  mengenai  batasan  yang  jelas  tentang  ini  (Hidayati, 2018).
4. Penghentian Jizyah
Pengecualian jizyah ditetapkan bagi orang yang masuk Islam. Dengan demikian, mereka yang memeluk Islam tidak lagi wajib menunaikan kewajiban jizyah. Namun
terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  penghentian jizyah  bagi  non-Muslim. Mazhab  Hanafiyah,  Malikiyah,  dan  Zaidiyah  berpendapat  bahwa jizyah  berhenti setelah  kematian  seseorang,  karena  mereka  menganggapnya  sebagai  bentuk hukuman. Sebaliknya, kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jizyah tidak  habis  masa  berlakunya  dengan  kematian  sehingga  mengharuskan pengumpulannya dari warisan seseorang karena dianggap sebagai hutang yang harus dilunasi (Hidayati, 2018).
5. Penggunaan Jizyah
Telah  disepakati  secara ijma’ di  kalangan  umat  Islam  bahwa jizyah  memiliki tujuan yang sama dengan fa'i, khususnya pada bentuk kharāj dan 'usyr. Oleh karena itu, jizyah disimpan di Baitul Mal, untuk digunakan demi kesejahteraan umat Islam dan untuk  mendukung jihad  fii  sabilillah.  Alokasi  ini  sejalan  dengan  ijtihad  dan  cara pandang khalifah dalam mengelola urusan ekonomi umat Islam, yang pada akhirnya bertujuan  untuk  memajukan  kepentingan  terbaik  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat (Hidayati, 2018).

## Sistem ‘ Usyr pada Masa Rasulullah Saw
1. Pengertian ‘ Usyr
‘ Usyr secara  bahasa  berasal  dari  kata  ‘ Asyra  yang  berarti  mengambil  atau menambah (Hidayati, 2018).  Sedang  secara  istilah , ‘ usyr adalah harta  perdagangan yang  di  ambil  dari Ahlu  Zimmah  dan  golongan  Harbi  yang  melewati  perbatasan negara  Islam  ( daar  al-Islam). Orang  yang  bertugas  memungutnya  di  sebut  ‘ Āsyir (petugas bea cukai). Dalam konteks perekonomian modern, ‘usyr identik dengan pajak ekspor-impor atau bea cukai.
2. Besaran ‘ Usyr
‘ Usyr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun serta hanya berlaku untuk barang yang nilainya lebih dari 200 dirham, sebagaimana disebutkan oleh Karbila, dkk (Karbila et al., 2020). Pada masa Nabi Muhammad SAW, kelompok dagang bisa dikategorikan terdiri dari pedagang Islam, pedagang Ahlu Zhimmah, dan pedagang Ahlu Harbi.
3. Barang yang Terkena ‘ Usyr
Usyr  berlaku  untuk  berbagai  macam  barang  dagangan,  termasuk  perhiasan,
hewan, produk pertanian, dan buah-buahan. Hidayati (2018) menjelaskan, ‘ Usyr hanya dikumpulkan  dari  barang  dagangan,  bukan  dari  sumber  lain. Namun  ‘ Usyr  tidak dipungut  dari  pedagang Ahlu  Zhimmi  dan  Ahlu  Harbi  kecuali  barang  dagangan
mereka yang melintasi batas negara. Oleh sebab itu, ‘ Usyr  tidak dipungut dari aktivitas perdagangan  mereka  di  dalam  negeri,  kecuali  telah  disepakati  di  dalam  perjanjian damai atau perdagangan dengan negara lain. (Hidayati, 2018).
4. Waktu Pemungutan ‘ Usyr
‘ Usyr dipungut setahun sekali untuk setiap jenis barang dagangan, tidak peduli berapa kali pedagang melintasi perbatasan dengan barang tersebut. Oleh karena itu, seorang ‘ asyr (pemungut pajak) tidak  diperbolehkan mengabil  berkali-kali. Namun, jika  pedagang Ahlu  Zhimmi  dan  Ahlu  Harbi  melintasi  perbatasan  beberapa  kali dengan jenis barang dagangan yang berbeda, ‘ Usyr akan dipungut dari mereka setiap kali  mereka  menyeberang.  Hal  ini  serupa  dengan  praktik  pengambilan zakat  dari kelompok  umat  Islam  setiap  melintasi  perbatasan  dengan  membawa  barang dagangan  yang  berbeda-beda (Hidayati,  2018).  Besaran  pungutan  yang  dikenakan terhadap pedagang ahlu Zhimmi dan Harbi merupakan kewenangan khalifah (Ghazali,
2002).
Penerapan Jizyah dan  ‘ Usyr  sebagai  Fungsi  Stabilisasi  Perekonomian  pada  Masa  Nabi Muhammad Saw
Di antara instrumen pajak dalam kebijakan fiskal pada masa Rasulullah Saw adalah berkaitan dengan salah satunya penyerapan pajak dari Jizyah dan ‘ Usyr. Kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui alokasi dan distribusi sumber daya keuangan. Alokasi mengacu pada tujuan penggunaan sumber daya tersebut, sedangkan distribusi berkaitan dengan pengelolaan pengeluaran yang merata oleh khalifah  (pemimpin)  untuk  mendorong  distribusi  ekonomi  yang  stabil  dalam masyarakat. Dalam hal ini, stabilisasi juga berarti terciptanya perekonomian yang merata dan meluas.
Dalam pemerintahannya, Nabi Muhammad Saw melalui kebijakan fiskal memastikan bahwa  pembelanjaan  keuangan  diarahkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  ( basic needs)  setiap  orang  dan  kebutuhan  sekunder  (al-hajat  al-kamaliyyah)  dengan  catatan tetap  mempertimbangkan  kemampuan  masing-masing  dalam  sebuah  komunitas masyarakat.  Menurut  Erfanie,  konsep  ekonomi  Islam  yang  diwujudkan  oleh  Nabi Muhammad Saw mengkategorikan kebutuhan pada masa Nabi menjadi dua bagian besar; Pertama  mencakup  kebutuhan  dasar  setiap  individu  secara  universal,  seperti  pangan, sandang,  dan  papan. Kategori  kedua  mencakup kebutuhan  sekunder, tambahan, yakni dalam hal-hal pokok masyarakat secara keseluruhan, termasuk keamanan, kesehatan, dan pendidikan (Erfanie, 2005).
Dalam  bidang  pendidikan,  Nabi  Muhammad  Saw  menjamin  akses  terhadap pendidikan dengan mendirikan lembaga pendidikan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan  untuk  penyelenggaraannya.  Khususnya,  fasilitas  pendidikan  terbesar  pada masanya terletak di halaman Masjid Nabawi ( ahlussufah). Komitmen terhadap pendidikan ini juga diperluas untuk memastikan standar hidup yang layak bagi murid atau peserta didik. Prinsip ini selanjutnya juga ditegakkan pada masa pemerintahan Khalifah 'Umar ibn al-Khattab, yang memberikan gaji bulanan kepada guru sebesar 15 dinar. Bahkan di era kejayaan  Islam,  pendidikan  semakin  menjadi  fokus  utama  pemerintah,  karena  begitu terinspirasi oleh teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw (Rahmawati, 2008).
Selanjutnya,  kebijakan  fiskal  yang  diterapkan  pada  era  Nabi  Muhammad  SAW bertujuan untuk mencapai pemerataan ekonomi. Dengan mendorong distribusi yang adil di  tengah  masyarakat,  diharapkan  mampu  menegakkan  pemerataan  dan  mencegah kesenjangan yang mencolok antara  kelompok kaya dan miskin, termasuk  pembebasan budak yang pada masa  itu menjadi komoditas. Sedangkan  dari sisi  pengeluaran, pada masa  Nabi  Muhammad  SAW  dialokasikan  secara  strategis  untuk  menggerakan perekonomian  masyarakat,  meliputi  pengembangan  pembangunan  dalam  bidang keagamaan, sosial, pendidikan, diplomasi, dan infrastruktur. Pendekatan kebijakan fiskal menggunakan pemanfataan pengelolaan pendapatan jizyah dan ‘ usyr ini dalam tujuannya dimaksudkan untuk menjamin kemajuan dan kesejahteraan komunitas Muslim sehingga akan tercipta stabilisasi ekonomi.

## SIMPULAN
Pada masa Nabi Muhammad, pemanfaatan pengelolaan unsur pajak dari 'usyr dan jizyah  bertujuan  untuk  memberikan  manfaat  bagi  umat  Islam,  khususnya  dalam  hal stabilitas ekonomi. Kebijakan ini diterapkan secara praktis dan memberikan dampak dan solusi  nyata.  Besarnya  pungutan  yang  dipungut  tergantung  pada  ketentuan  yang ditetapkan  oleh Khalifah  (Nabi  Muhammad  SAW),  dengan  mempertimbangkan kemampuan pihak yang dikenakan pajak, baik itu ‘ usyr maupun jizyah.
Penting untuk dicatat perbedaan antara keduanya, karena 'usyr dikenakan pada non- Muslim yang melakukan kegiatan perdagangan ke wilayah kekuasaan Islam, sedangkan jizyah dimaksudkan untuk menjaga nyawa dan harta benda ahlu Zhimmah yang berada di negara Islam. Maka secara sederhana kedua bentuk perpajakan tersebut digunakan pada masa  Nabi  Muhammad  melalui  kebijakan  fiskal  yang  bertujuan  tidak  hanya  untuk perbaikan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  namun  juga  untuk membangun mekanisme stabilitas ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini,  I.  (2021).  Kebijakan  Fiskal  dalam  Ekonomi  Islam. Al-Qisthu:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu Hukum, 17(2). https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v17i2.798
Alfian, W. (2023). Kebijakan Fiskal Rasulullah Muhammad Saw Pondasi Ekonomi Islam. Jurnal Jebesh: Journal of Economics Bussnines Ethic and Science of History, 1(2).
Danupranata, G. (2006). Ekonomi Islam. Saung Media Utama.
Erfanie, S. (2005). Kebijakan Anggaran Pemerintah. Kreasi Wacana.
Ghazali, A. M. (2002). HAM dan Islam. Sarasehan Da’i, Khatib, Untuk Islam Dan Demokrasi . Haqiqi, P. F., & Kurniawan, R. R. (2002). Sejarah Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq. Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 1(1).
Hidayati,  N.  (2018).  ‘Usyūr  dan  Jizyah  dalam  Kajian  Ekonomi  Islam. Tawazun:  Journal  of Sharia Economic Law, 1(1).
Karbila, I. H., Helim, A., & Rofii. (2020). Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang. Jurnal AL-Muqayyad, 3(2). https://doi.org/https://doi.org/10.46963/jam.v3i2.283
Khairah,  M.  (2016).  Konsep  al-Jizyah  dan  Status  Kewarganegaraan  Non-Muslim  dalam Prespektif Fikih Klasik. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam,
10(2). https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2007.10.2 Des.381-401.
Nisak, K. (2021). Usyur (Bea Cukai) dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu  Ubaid  dalam  Kitab  Al-Amwal. JoIE :  Journal  of  Islamic  Economics,  1(1). https://doi.org/https://doi.org/10.21154/joie.v1i1.3079
Oktaviana,  M.,  &  Harahap,  S.  B.  (2020).  Kebijakan  Fiskal  Zaman  Rasulullah  dan
Khulafarasyidin. Nazharat : Jurnal Kebudayaan, 26(1).
https://doi.org/https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29
Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. Jurnal Al-Qanun, 11(2).
Sukardi.  (2007). Metodologi  Penelitian  Pendidikan;  Kompetisi  dan  Prakteknya.  PT.  Bumi Aksara.
Utomo, Y. T. (2023). Al-Quran: Ekonomi, Bisnis dan Etika. Global Aksara Press.