Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 521 Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)

## HAMBATAN PENCAPAIAN TARGET DAYA BELI SEBAGAI PEMBENTUK KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI JAWA BARAT *
Yuhka Sundaya **

## Abstrak
Makalah  ini  bertujuan  untuk  [1]  mengindentifikasi  sektor-sektor ekonomi yang signifikan di dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin  di  perkotaan  dan  perdesaan  Jawa  Barat,  [2]  mengkaji  dampak pengeluaran  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  secara  berurutan  terhadap pendapatan rumah tangga miskin di perkotaan dan perdesaan, penggunaan faktor  produksi  dan  perluasan  kesempatan  kerja,  dan  [3]  mengidentifikasi kondisi  yang  menghambat  upaya  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  dalam mencapai  target  daya  beli  melalui  peningkatan  pendapatan.  Penulis menggunakan  studi  literatur,  utamanya  terhadap  penelitian  terkini  yang menggunakan  pendekatan  Social  Accounting  Matrices  (SAMs)  dan penelitian  yang  terkait  dengan  distribusi  pendapatan.  SAMs  dapat menggambarkan makroekonomi Jawa Barat pada waktu tertentu. Lebih dari itu, pendekatan ini dapat menggambarkan hubungan sosial dan ekonomi di antara berbagai institusi, termasuk institusi pemerintah dan rumah tangga. Hasil  dari  ketiga  kajian  itu  menunjukkan,  pertama,  di  dalam  sistem produksi, pendapatan rumah tangga miskin peka terhadap output beberapa sektor  ekonomi,  seperti  :  [a]  pertanian,  [b]  industri  pengolahan  makanan, minuman  dan  tembakau,  [c]  konstruksi/bangunan,  [d]  perdagangan,  hotel dan  restoran,  dan  [e]  jasa-jasa.  Kedua,  ditemukan  bahwa  pengeluaran pemerintah bias terhadap pendapatan rumah tangga kaya di perkotaan dan pendapatan pemilik modal dalam sistem produksi, serta rendahnya dampak pengeluaran  pemerintah  terhadap  perluasan  kesempatan  kerja.  Dan terakhir,  hambatan  di  dalam  mencapai  target  daya  beli  rumah  tangga miskin  disebabkan  oleh  lemahnya  distribusi  pendapatan  personal  dan fungsional.
* Naskah Ungulan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen Unisba TA. 2006/2007
** Yuhka Sundaya, SE., M.Si. Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Unisba
Kata  Kunci  :  daya  beli,  pendapatan  rumah  tangga  miskin,
pengeluaran pemerintah, sistem produksi, distribusi pendapatan personal, distribusi pendapatan
fungsional, SAMs, model, dan multiplier effect. 1 Pendahuluan
1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan manusia adalah sebuah konsep yang mempertimbangkan manusia tidak hanya sebagai alat ( means ), tetapi sebagai akhir dari seluruh proses pembangunan. Seluruh upaya dalam pembangunan ekonomi diarahkan kepada orang dan kesejahteraannya yang dipertimbangkan  menjadi  tujuan  utama  pertumbuhan  ekonomi,  dan  hanya diperlakukan  sebagai  pelaku  pembangunan  ekonomi  suatu  negara. (Sengupta, 2002 : 171).
Dipicu  oleh  Konferensi  Tingkat  Tinggi  Milenium  PBB  yang menetapkan  dan  menyepakati tujuan pembangunan  millennium ( millennium development  goals -  MDGs),  maka concern Pemerintah  Indonesia  terhadap kualitas  pembangunan  manusia  semakin  meningkat. 1 Begitupun  halnya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang meresponnya dengan  menetapkan  misi  untuk  meningkatkan  kualitas  pembangunan manusia  dalam  menunjang  visi  yang  dibangun,  yaitu  “Dengan  Iman  dan Taqwa,  Jawa  Barat  sebagai  Provinsi  Termaju  di  Indonesia  dan  Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010”.
Concern Pemprov Jabar diperkuat lagi dengan ditetapkannya indikator makro  keberhasilan  pembangunan  Jawa  Barat.  Dimulai  dari  Program  Kerja Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  (Properda  Pemprov  Jabar)  2003  – 2007, Pemprov Jabar telah menetapkan Indikator Keberhasilan Pembangunan hingga tahun 2010. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 1.
1 Target  yang  terangkum  dalam  MDGs  sangat  beragam,  mulai  dari  mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan jender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi HIV/AIDS  dan  berbagai  penyakit  lainnya,  serta  memastikan  kelestarian lingkungan hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan.
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 523 Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)
Tabel 1. Target Indikator Keberhasilan Pembangunan Daerah, Jawa Barat, 2003 – 2010
Indikator Target Numerik 2003 2004 2005 2006 2007 2010 1. IPM : 72.37 73.53 74.56 75.05 76.58 80 1.1. Indeks Pendidikan 80.2 81.2 82 81.5 83.6 85.4 1.2. Indeks Kesehatan 68.6 69.2 69.6 69.8 70 70.7 1.3. Indeks Daya Beli 68.2 70.2 72.3 74.2 76.3 83.6 2. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2.24 2.22 2.16 2.14 2.08 1.95 3. Persentase Penduduk Miskin 19.61 19.13 18.64 18.14 17.65 16.07 4. Persentase Pengangguran 7.34 7.39 6.54 6.12 5.45 5 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4.6 4.62 4.65 4.75 4.74 5.18 6. Jumlah Investasi (trilun Rp) 11.7 13.1 14.7 16.5 18.4 25.9 7. Persentase Kawasan Lindung 13 17 21 25 29 45

## Sumber : Propeda Provinsi Jawa Barat, 2003 – 2007
Dalam  perkembangannya  hingga  tahun  2005,  ternyata  hanya  tiga indikator yang nampak berhasil dicapai, masing-masing adalah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pertumbuhan penduduk.
Dengan  cara  membandingkan  Tabel  1  dan  Tabel  2,  sejak  tahun  2004 realisasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melebihi target, sedangkan sejak tahun  2003  realisasi  investasi  telah  melebihi  targetnya.  Dan  target  laju pertumbuhan  penduduk  berhasil  dicapai  pada  tahun  2005.  Sementara  itu realisasi  IPM,  persentase  penduduk  miskin  dan  persentase  pengangguran tampak semakin jauh dari targetnya. Di dalam komponen target IPM sendiri yang  nampak  sulit  dicapai  adalah  target  daya  beli.  Di  mana  gap  antara realisasi dan target numerik daya beli lebih besar dari indeks pendidikan dan kesehatan.  Daya  beli  memiliki  peran  penting  di  dalam  membentuk  IPM,  di mana  daya  beli  menunjang  akses  rumah  tangga  miskin  terhadap  jasa pendidikan  dan  kesehatan  di  dalam  menunjang  modal  manusianya  ( human capital ).

## Tabel 2. Perkembangan Realisasi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat,  2003 – 2005
Indikator Realisasi Numerik 2003 2004 2005 1. IPM : 67.87 68.36 69.35 1.1. Indeks Pendidikan 78.4 79.02 79.59 1.2. Indeks Kesehatan 66.57 67.23 69.28 1.3. Indeks Daya Beli 58.63 58.83 59.18 2. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2.25 2.64 2.1 3. Persentase Penduduk Miskin 27.81 27.51 28.29 4. Persentase Pengangguran 12.69 12.25 11.91 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4.39 5.08 5.31 6. Jumlah Investasi (trilun Rp) 36.51 40.52 61.44

## Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, diolah Bapeda Provinsi Jawa Barat
Beranjak  dari  pengamatan  ini  tampak  bahwa  membaiknya  beberapa indikator  makroekonomi tidak  diikuti oleh perbaikan  kualitas pembangunan manusia  dan  kesempatan  kerja.  Padahal  kebijakan  dan  program pembangunan  yang  mana  pendanaannya  dialokasikan  dari  APBD,  telah diarahkan  untuk  mereduksi  rumah  tangga  miskin.  Demikian  pula  menurut Sengupta  (2002  :  172)  bahwa  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  dan investasi sebagai indikator makroekonomi seharusnya memberikan pengaruh terhadap  membaiknya  kualitas  pembangunan  manusia  yang  diukur berdasarkan  IPM  dan  indikator  pembangunan  manusia  lainnya,  di  mana indeks daya beli merupakan salah satu komponen pembentuknya.
Masalah  ini  terkait  secara  fungsional  dengan  peran  pengeluaran pemerintah  dalam  makroekonomi  Jawa  Barat.  Pengeluaran  pemerintah sebagai  bagian  dari  kebijakan  fiskal,  memiliki  fungsi  secara  umum  sebagai alokator sumber daya, stabilisator perekonomian, dan redistributor kekayaan. Bahkan,  di  dalam  beberapa  dokumen  perencanaan,  Pemprov  Jabar  telah menunjukkan  kebijakan  yang  pro  terhadap  rumah  tangga  miskin.  Di  mana
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 525
Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)
rumah  tangga  miskin  merupakan  obyek  utama  dari  kebijakan  untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusianya.

## 1.2 Perumusan Masalah
Beranjak  dari  masalah  yang  disajikan  dalam  latar  belakang  masalah, maka pertanyaan yang dimunculkan adalah: ”Apa yang menyebabkan target daya  beli  masyarakat  sebagai  salah  satu  pembentuk  IPM  sulit  dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Barat ?”

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Untuk  menjawab  pertanyaan  di  dalam  rumusan  masalah,  maka penelitian ini ditujukan untuk :
[1]  Mengidentifikasi  sektor-sektor  ekonomi  yang  signifikan  di  dalam meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga  miskin  di  perdesaan  dan perkotaan Jawa Barat, dan
[2]  Mengkaji dampak pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pendapatan  rumah  tangga  miskin,  penggunaan  faktor  produksi,  dan penyerapan tenaga kerja.
[3]  Mengidentifikasi  kondisi yang  menghambat pencapaian target  daya beli rumah tangga miskin di Jawa Barat.
Dengan  tercapainya  ketiga  tujuan  di  atas,  diharapkan  penelitian  ini dapat  menjadi  rujukan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  di  dalam  menyusun kebijakan  dan  program  yang  terkait  dengan  peningkatan  daya  beli  agar setiap upayanya tepat sasaran.

## 1.4 Metode Penelitian
Metode penelitian yang  digunakan untuk  mendekati tujuan penelitian tersebut  adalah  studi  literatur.  Untuk  mencapai  tujuan  penelitian,  penulis telah  memilih  literatur  yang  merupakan  penelitian  empiris  dengan menggunakan  pendekatan  dan  analisis Social  Accounting  Matrices (SAMs) atau  Neraca  Sosial  Ekonomi  (NSE)  dan  penelitian  empiris  yang  terkait dengan  distribusi  pendapatan  melalui  berbagai  program.  SAMs  dapat memberikan  gambaran  kegiatan  transaksi  dan  transfer  uang  di  antara
beberapa  neraca  seperti  produksi,  kelembagaan  (rumah  tangga,  perusahaan dan pemerintah), faktor produksi, komoditi, arus modal, dan ekspor – impor barang  dan  jasa  dengan  wilayah  lainnya.  Ringkasnya,  SAMs  dapat menggambarkan bekerjanya perekonomian secara menyeluruh (makroekonomi) suatu perekonomian atau wilayah termasuk

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1 Distribusi Pendapatan dan Peran Pemerintah
Masalah  peningkatan  daya  beli  rumah  tangga  miskin  terkait  dalam permasalahan distribusi pendapatan. Pendapatan dapat didistribusikan secara personal  dan  fungsional.  Distribusi  pendapatan  secara  personal  merupakan transfer  langsung  dari  suatu  rumah  tangga  terhadap  rumah  tangga  lain ataupun  di  antara  anggota  rumah  tangga.  Bantuan/subsidi  langsung  tunai merupakan  contoh  dari  distribusi  pendapatan  personal  yang  dilakukan  oleh pemerintah.  Sedangkan  distribusi  pendapatan  fungsional  terkait  dengan kontribusi  pemilik  faktor  produksi  terhadap  nilai  tambah,  seperti  :  tenaga kerja dan modal. (Hayami, 2001).
Persamaan pendapatan di antara rumah tangga biasanya diukur dengan distribusi  pendapatan  yang  terkait  dengan  ukuran  atau  tingkat  pendapatan per  rumah  tangga  (atau  anggota  rumah  tangga).  Distribusi  ini  menjelaskan kelas ukuran pendapatan yang biasa disebut ”ukuran distribusi pendapatan”. Distribusi  pendapatan  dalam  ilmu  ekonomi  dianalisis  dalam  terminologi pembagian  pendapatan  dari  faktor  produksi.  Sebab,  pembagian  faktor mengukur pendapatan relativ dari faktor produksi, seperti : tenaga kerja dan modal, yang selaras dengan kontribusinya terhadap nilai tambah.
Menurut  Hayami  (2001:188-196)  terdapat  beberapa  faktor  yang menyebabkan  senjangnya  distribusi  pendapatan,  yaitu  perubahan  dalam penggunaan  faktor,  struktur  ekonomi  dualistik,  perbedaan  pendapatan  di sektor  pertanian  dan  non  pertanian,  dan  redistribusi  pendapatan  dan kekayaan.  Industrialisasi  yang  cenderung  didorong  oleh  penggunaan  faktor modal  secara  langsung  menyebabkan share pendapatan  pemilik  modal menjadi lebih besar daripada share pendapatan tenaga kerja, dan karenanya dapat  menurunkan  pendapatan  rumah  tangga  yang  menawarkan  jasa  tenaga kerjanya dalam perekonomian.
Kemudian,  jika  industri  skala  besar  dengan  intensitas  modal  yang besar  dipromosikan  pada  tahap  di  mana  penawaran  tenaga  kerja  relatif
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 527
Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)
berlimpah,  maka  perbedaan  dalam  produktivitas  tenaga  kerja  dan  tingkat upah akan terjadi, atau disebut dengan ”dual ganda”. Selain itu, kesenjangan pendapatan  dapat  pula  terjadi  di  antara  sektor  pertanian  dan  nonpertanian. Biasanya,  sektor  moderen  cukup  lemah  di  dalam  menyerap  tenaga  kerja dibandingkan  sektor  pertanian.  Karenanya,  introduksi  sektor  moderen  ke dalam perekonomian berpotensi untuk menciptakan kesenjangan pendapatan antara sektor pertanian dan sektor nonpertanian moderen.
Kesenjangan  pendapatan  yang  sering  terjadi  di  negara-negara berkembang,  memerlukan  campur  tangan  pemerintah.  Campur  tangan pemerintah  yang  terkait  dengan  kesenjangan  distribusi  pendapatan dikelompokan  oleh  Sadoulet  (1995:4-5)  ke  dalam  campur  tangan berorientasi  inefisiensi.  Begitupun  halnya  dengan  isu  keadilan  intergenerasi dan keberlanjutan ( sustainability ) dan kerawanan pangan.

## 2.2  Indikator  dan  Determinan  Kualitas  Pembangunan  Manusia  : Konsep Global dan Paradigma Pengukuran di Jawa Barat
Untuk  menciptakan  kontinuitas  isu  pembangunan  manusia,  ahli-ahli ekonomi  telah  mengembangkan  konsep  atau  pengukuran  kuantitatif  yang mencerminkan  pencapaian  kualitas  pembangunan  manusia.  Mengutip  dari Mahbul-ul-Haq 2 ,  menurut  Datt  (2002;  xix)  dalam  laporan  HDR  1990, terdapat  empat  ukuran  pembangunan  manusia,  yaitu  [1]  indeks pembangunan  manusia  (IPM)  atau human  development  index (HDI),  [2] indeks  pembangunan  menurut  jenis  kelamin  (IPJK)  atau gender  –  related development  Index (GDI),  [3]  indeks  kemiskinan  manusia  (IKM)  atau human poverty index (HPI), dan [4] indeks pencapaian teknologi (IPT) atau technological achievement index (TAI). Indeks [2] hingga [4] dikembangkan untuk  mengisi  kelemahan-kelemahan  pengukuran  kualitas  pembangunan manusia berbasis HDI.
Pemerintah
Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sendiri menempatkan IPM sebagai indikator utama untuk melihat pencapaian target kualitas  pembangunan  manusia  yang  didorong  oleh  beragam  implementasi
2 Fakih (2001 : 64) mengatakan bahwa Mahbul Ul Haq adalah orang pertama yang mengangkat konsep kebutuhan dasar ( basic need ) di Bank Dunia.
kebijakan dan program pembangunannya. 3 Melalui kebijakan pemerintah ini tidak berlebihan jika IPM menjadi paradigma pembangunan di Provinsi Jawa Barat.
IPM  mengukur  rata-rata  pencapaian  dalam  tiga  dimensi  dasar pembangunan manusia, yaitu :
[1]  Hidup yang sehat dan panjang yang diukur melalui angka harapan hidup pada kelahiran,
[2]  Pengetahuan  yang  diukur  oleh  tingkat  melek  hurup  usia  dewasa,  dan dikombinasikan secara primer, sekunder dan tesier dengan lama sekolah secara kotor, dan
[3]  Standar hidup layak yang diukur oleh PDB per kapita.
Terkait  dengan  program  UNDP,  menurut  Annapoorani  (2002  :  161), HDI memiliki dua aspek, yaitu pencapaian aktual, dan mengukur target yang tidak tercapai. HDI diperoleh dengan melakukan perhitungan melalui rumus sebagai berikut :
 DI yj = [max y – y j ]/[max y – min y]
[1]
 DI ej = [max e – e j ]/[max e – min e] [2]
 DI Lj = [max L – L j ]/[max L – min L] [3]
Di  mana  DI yj, DI ej, dan  DI Lj secara  berurutan  adalah  index pembangunan ( development index ) untuk  negara ke “j” dari pendapatan (y), angka harapan hidup (e), dan angka melek hurup (L). Max “y”, max “e”, dan max “L” adalah nilai  maksimum untuk “y”, “e” dan “L” dan   min “y”,  min “e”,  dan  min  “L”  adalah  nilai  minimum  untuk  “y”,  “e”  dan  “L”.  Nilai maksimum  dan  minimum  “y”,  “e”  dan  “L”  mengacu  pada  standar    dari United  Nation  Development  Programe (UNDP),  sedangkan  “y j ”,  “e j ”  dan “L j ”  masing-masing  adalah  nilai  aktual  pendapatan,  angka  harapan  hidup, dan angka melek hurup di negara “j”.
3 Sebagai  contoh  lihat  Program  Pembangunan  Daerah  Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat  2003  –  2007,  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2005 dan Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD 2006
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 529
Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)
Setelah  indeks  pendapatan,  angka  harapan  hidup  dan  angka  melek hurup ditentukan melalui rumus [1] hingga [6], maka HDI secara kuantitatif diperoleh dengan rumusan berikut:
 HDI
= 1/3[DI yj + DI ej + DI Lj ] [4]
Subramanian  (2002  :  82  –  88)  menyimpulkan  bahwa  angka  harapan hidup  merupakan  variabel  dominan  di  dalam  menentukan  HDI,  baik  di negara  yang  HDI  nya  tinggi,  menengah  maupun  rendah.  Lebih  lanjut  ia menyarankan  pentingnya  pengeluaran  atas  sektor  sosial  seperti  kesehatan dan  pendidikan  dalam  memperbesar  kualitas  SDM,  karena  pengaruh  angka harapan  hidup  dan  rasio  penduduk  yang  sekolah  memiliki  pengaruh  paling besar terhadap HDI di masing-masing kelompok negara.
Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  tampaknya  lebih  menyandarkan indikator  keberhasilan  pembangunan  manusia  kepada  IPM.  Padahal  dalam Propeda 2003 – 2007 secara sepintas, HPI atau indeks kemiskinan  manusia (IKM)  pernah  dimunculkan  sebagai  tolok  ukur  pembangunan  manusia. Namun, mencermati dokumen-dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat saat ini, ukuran tersebut jarang dimunculkan. Pemprov Jabar saat ini nampak lebih concern dengan  meminimalisasi  kesenjangan  ekonomi  antara kabupaten/kota  (kesenjangan  regional).  Walaupun  demikian,  dari  sisi kebijakan  Pemprov  Jabar telah  menunjukkan  arah  kebijakan  yang  bias  atau pro terhadap penduduk miskin.
IPM  sendiri  memiliki  kelemahan  yang  cukup  besar.  IPM  tidak mencerminkan  isu  jender,  kesenjangan  antarkelompok  rumah  tangga menurut  golongan  pendapatan  dan  pencapaian  teknologi  sebagai  input akselerasi  pertumbuhan  ekonomi.  Karenanya  tidak  mengherankan  bahwa prestasi  Pemprov  Jabar  di  dalam  mengejar  IPM,  pada  pihak  lain  diwarnai oleh adanya kesenjangan ekonomi. 4
Untuk mengakomodasi indikator kualitas pembangunan manusia yang lebih  komprehensif,  maka  pemerintah  harus  melihat  perkembangan  GDI, HPI dan TAI.
4 Pada  saat  paper  ini  ditulis  di  salah  satu  televisi  diberitakan  beberapa  kelompok rumah  tangga  di  Kabupaten  Garut  yang  rawan  kelaparan,  bahkan  bulan-bulan sebelumnya  diberitakan  kelaparan  penduduk  di  kaki  gunung  Manglayang Kabupaten Bandung. Dan tampaknya masih banyak fenomena serupa yang tidak terekam.
GDI  menyesuaikan  rata-rata  pencapaian  untuk  merefleksikan kesenjangan antara jenis kelamin (pria vs wanita). Ada tiga komponen yang digunakan untuk mengukur GDI, yaitu :
[1]  Angka harapan hidup perempuan; [2]  Angka melek hurup perempuan dewasa; dan [3]  Pendapatan per kapita perempuan
Kesenjangan gender terjadi jika nilai GDI lebih rendah dari HDI.
HPI  fokus  kepada  ketiadaan  di  dalam  elemen  yang  esensial  dari kehidupan  manusia  yang  direfleksikan  oleh  HDI  atau  fokus  pada  elemen- elemen  yang  tidak  diinkorporasi  dalam  HDI,  seperti  lama  hidup, pengetahuan  dan  standar  hidup  layak.  Untuk  beberapa  negara  OECD, pengukuran HPI didasarkan pada :
[1]  Kemungkinan kelahiran yang tidak bertahan hingga umur 60 tahun, [2]  Persentase kekurang fungsian melek hurup penduduk dewasa,
[3]  Persentase  orang  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  (US$  11  per hari – 1994 PPP), dan
[4]  Tingkat pengangguran jangka panjang ( 12 bulan lebih) atau determinan dari pengeluaran sosial.
Sebagai  indikator  terakhir,  IPT  bertujuan  untuk  menggambarkan seberapa  baik  suatu  negara  secara  keseluruhan  untuk  berpartisipasi  dalam penciptaan  dan  penggunaan  teknologi.  IPT  didasarkan  pada  gagasan  bahwa teknologi sebagai faktor yang kuat untuk menunjang pembangunan manusia dan  pengurangan  kemiskinan.  IPT  menggunakan  4  dimensi  dan  8  indikator untuk  membanguan  indeks  komposit.  Selengkapnya  di  sajikan  dalam Tabel . 3.
Dengan  tersedianya  IPT,  maka  dapat  diketahui  apakah  suatu  negara itu  termasuk  ke  dalam  kelompok leader  technology , potential  leader , dynamic adopter atau marginalised technology . Tabel 3 menyajikan standar pengukuran kategorial IPT sutau negara.
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 531
Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)
Tabel 3.   Dimensi dan Indikator Indek Pencapaian Teknologi No Dimensi Indikator 1 Penciptaan teknologi a. Paten per kapita b. Penerimaan dari royalti dan ijin bebas 2 Penyebaran inovasi terkini c. Kepemilikan internet per kapita d. Share ekspor  teknologi  menengah  – tinggi dari keseluruhan ekspor 3 Penyebaran inovasi lama e. Telepon per kapita f. Konsumsi listrik per kapita 4 Keahlian manusia
g. Rata-rata sekolah h. Rasio  pendidikan  kotor  pada  tingkat tersier  dalam  ilmu  matematika  dan teknik Sumber : Datt (2002 : xxxii) Tabel 4. Standar Pengukuran Kategori IPT No Kategori Nilai IPT Keterangan 1 Leader > 0,5 Negara  yang  memiliki  kemampuan untuk  menemukan  teknologi  baru  dan telah mencapai penciptaan dan penyebaran  teknologi  tingkat  tinggi serta keahlian manusia yang tinggi 2 Potential Leader 0,35 – 0,49  Negara  yang  telah  mengembangkan investasi tingkat tinggi dalam pembangunan  manusia  dan  telah menyebarkan teknologi lama 3 Dynamic Adopter 0,20 – 0,34  Negara  yang  memiliki  kemampuan cepat  di  dalam  mengadopsi  teknologi baru  dan  mengembangkan  keahlian manusia yang tinggi 4 Marginalised < 0,20 Bagian  terbesar  penduduknya  tidak menerima manfaat dari adanya penyebaran teknologi lama.
Sumber : Datt (2002 : xxxiv)

## 3 Pembahasan
Untuk  mengkaji  bagaimana  keragaan  makroekonomi  di  Jawa  Barat, dalam  sub  bab  ini  dikemukakan  beberapa  hasil  penelitian  terkini  yang dilakukan  oleh  Atih  dan  Yuhka  (2006)  dan  Mulyadi  et,  al  (2006).  Masing- masing  peneliti  menggunakan  model  dan  metode  komputasi Social Accounting Matrices (SAMs) atau Neraca Sosial Ekonomi (NSE). 5 Atih dan Yuhka  menggunakan  SAMs  Jabar  2002  yang  di update dari  SAMs  Jabar tahun  1999,  sedangkan  Mulyadi  et,  al  (2006)  menggunakan  SAMs  Jabar 2003 yang  di update dari SAMs Jabar 1999 dan 2002 yang digunakan  oleh Atih dan Yuhka.
Sebagai  ilustrasi,  model  yang  dibangun  Mulyadi  et,  al  (2006) menggambarkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  merupakan  bagian  dari permintaan akhir atas barang dan jasa yang memberikan stimulus atau round impulse terhadap perekonomian. Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi  pendapatan  rumah  tangga  melalui  cara  langsung  dan  tidak langsung.  Secara  langsung,  mekanisme  transfer  (distribusi  pendapatan personal menurut Hayami (2001)), misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Secara tidak langsung (distribusi  pendapatan  fungsional),  pendapatan  rumah  tangga  miskin  dapat berubah  melalui  sistem  produksi  yang  distimulus  oleh  perubahan pengeluaran pemerintah.
5 SAMs  adalah  sebuah  matrik  yang  merepresentasikan  arus  perputaran pendapatan.  SAMs  terkait  dengan  perbedaan  antara  barang  dengan  faktor. Barang  memberikan  kegunaan  kepada  konsumen,  sedangkan  faktor  digunakan untuk  memproduksi  barang-barang.  Dimana  barang-barang  itu  dikategorikan sebagai barang antara (intermediate goods) dan barang akhir (final goods) yang dapat dikonsumsi secara langsung oleh berbagai rumah tangga ekonomi. Barang antara merupakan faktor yang digunakan dalam kegiatan produksi rumah tangga produsen  untuk  meproduksi  barang  akhir.  (Gibson,  2003;2).  Selain  itu  menurut Abbaba  (2004),  SAMs  menampilkan  kegiatan  ekonomi  nasional  dalam  bentuk matrik  yang  menggambarkan  bentuk  dan  lokasi  kegiatan  ekonomi,  karakteristik dari  teknologi,  dan  hubungan  antara  lembaga  (institusi)  ekonomi.  SAMs  tidak hanya  memberikan  informasi  tentang  pendapatan  nasional  dan  neraca  produk serta table input-output, tetapi juga mempertimbangkan arus uang antara institusi dalam  kegiatan  ekonomi  (Thurlow,  2003;1).  Sadoulet  (1997)  mengungkapkan bahwa SAMs adalah kerangka kerja yang efisien dan sederhana untuk mengelola data  ekonomi  dalam  beberapa  cara.  SAM  dapat  menganalisis  interaksi  yang bersifat multisektoral termasuk di dalamnya unsur kelembagaan.
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 533 Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)
Perubahan permintaan akhir atas beragam barang dan jasa yang secara eksogen  distimulus  oleh  pengeluaran  pemerintah  pada  gilirannya  direspon oleh sektor produksi atau sektor  ekonomi  di  dalam sistem produksi (berapa besar  masing-masing  sektor  produksi  harus  memenuhi  jumlah  barang  dan jasa  baru).  Respon  sektor  produksi  dalam  upaya  memenuhi  satuan  barang dan  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  permintaan  akhir  dapat  mengubah penggunaan  faktor  produksi  termasuk  di  dalamnya  tenaga  kerja  dan  modal. Karenanya  pendapatan  rumah  tangga  pemiliki  jasa  tenaga  kerja  dan  jasa modal  akan  terpengaruh  oleh  perubahan  satuan  produksi  sektor  ekonomi atau  sektor  produksi.  Lebih  lanjut,  perubahan  di  dalam  output  sektor produksi pada gilirannya memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang berarti bertambahnya sumber pendapatan baru bagi penduduk.

## 3.1  Faktor Penentu Pendapatan Rumah Tangga Miskin dalam Sistem Produksi di Jawa Barat
Atih  dan  Yuhka (2006) telah  melakukan  kajian  khusus di Jawa Barat mengenai  identifikasi  sektor-sektor  ekonomi  yang  mana  kegiatannya memiliki  dampak  besar  terhadap  pendapatan  rumah  tangga  miskin  di perdesaan dan perkotaan Jawa Barat.
Kajian  yang  mereka  lakukan  fokus  kepada  rumah  tangga  buruh  tani dan  rumah  tangga  golongan  pendapatan  rendah  di  desa  dan  kota.  Sebagai ilustrasi, pada tahun 1999 golongan rumah tangga pendapatan rendah di desa lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga buruh tani dan rumah tangga golongan  pendapatan  rendah  di  kota.  Dalam  Gambar  1,  tampak  bahwa  di Jawa  Barat  jumlah  rumah  tangga  miskin  masih  lebih  besar  secara  relatif terhadap rumah tangga golongan pendapatan menengah dan atas.
Mencermati  kajian  pendapatan  dan  alokasi  pengeluaran  setiap kelompok  rumah  tangga  miskin  tersebut,  secara  fungsional  kehidupan ekonomi  mereka  ditentukan  oleh  sistem  produksi  di  mana  mereka menawarkan  jasa  kerjanya.  Untuk  mengidentifikasi  sektor-sektor  ekonomi yang  signifikan  dalam  meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga  miskin  di Jawa  Barat,  Atih dan  Yuhka  (2006)  menggunakan  analisis multiplier  effect output sektor ekonomi terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Multipler effect mencerminkan    berapa  besar  perubahan  pendapatan  rumah  tangga miskin  sebagai  akibat  dari  perubahan  output  sektor-sektor  ekonomi  atau sektor produksi.
Gambar 1.  Jumlah Rumah Tangga Berbagai Golongan Pendapatan di Desa dan Kota, Jawa Barat, 1999
BURUH TANI = 2 603 976, atau 25% PENGUSAHA TANI = 943 595, atau 9% RUMAHTANGGA RENDAH DESA = 2 679 607, atau 25% RUMAHTANGGA MENENGAH DESA = 571 336, atau 5% RUMAHTANGGA ATAS DESA = 533 002, atau 5% RUMAHTANGGA RENDAH KOTA = 1 835 750, atau 17% RUMAHTANGGA MENENGAH KOTA = 747 176, atau 7% RUMAHTANGGA ATAS KOTA = 703 729, atau 7%
Sumber : Atih dan Yuhka, 2006
Angka multiplier  effect yang  diilustrasikan  dalam  Gambar  2 menunjukkan  bahwa  pendapatan  rumah  tangga  buruh  tani  sangat  peka terhadap perkembangan dan kinerja sektor pertanian. Setiap kenaikan output sektor pertanian dalam upaya untuk memenuhi permintaan akhirnya sebesar 1  milyar  dapat  meningkatkan  pendapatan  buruh  tani  hingga  secara keseluruhan sekitar 155,7 juta rupiah.
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 535 Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)
Gambar 2. Multiplier Effect Output Sektor Ekonomi terhadap Pendapatan Rumah Tangga Buruh Tani, Jawa Barat, 2002
0.0265 0.0250 0.0249 0.0227 0.0221 0.0218 0.0211 0.0198 0.0193 0.0188 0.0153 0.0147 0.0284 0.0300 0.0475 0.0582 0.1557 0.0000 0.0200 0.0400 0.0600 0.0800 0.1000 0.1200 0.1400 0.1600 0.1800 Pe rt an ia n In d. M ak an an , M in um an & T bk au Ja sa -Ja sa Ba ng un an /K on tr uk si Pe rd ag an ga n, H ot el & R es to ra n Pe ng an gk ut an & K om un ik as i Ke ua ng an , P er se w aa n & J. Pr sh aa n In d. P en go la ha n La in ny a In d. L og am D as ar & B .Ja di L og am In d. K er ta s, P rc tk an & P en er bi ta n In d. Ki m ia , B .K im ia , K rt & P la st ik In d. T ek st il, P . J ad i, Ku lit & A . K ak i In d. K ay u, B am bu , R tn & F ur ni tu r Li st rik , G as & A ir Be rs ih In d. B ar an g M in er al B uk an L og am Pe rt am ba ng an & P en gg al ia n In d. P en gi la ng an M in ya k Bu m i Sektor Produktif M u lt ip li e r O u tp u t- P e n d a p a ta n B u ru h T a n i

## Sumber : Atih dan Yuhka (2006)
Sementara itu, pendapatan rumah tangga golongan pendapatan rendah di kota dan desa masing-masing nampak lebih peka terhadap perkembangan dan kinerja sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan lainnya.
Gambar 3. Multiplier Effect Output Sektor Ekonomi terhadap Pendapatan Rumah Tangga Golongan Pendapatan Rendah di Desa, Jawa Barat, 2002
0.1420 0.1403 0.1400 0.1363 0.1359 0.1329 0.1182 0.1175 0.1101 0.0986 0.0972 0.1424 0.1472 0.1506 0.1542 0.1707 0.2233 0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 Ja sa -J as a In d. P en go la ha n La in ny a B an gu na n/ K on tr uk si Pe rd ag an ga n, H ot el & R es to ra n In d. L og am D as ar & B .J ad i L og am Pe ng an gk ut an & K om un ik as i In d. T ek st il, P . J ad i, K ul it & A . K ak i K eu an ga n, P er se w aa n & J . P rs ha an In d. K er ta s, P rc tk an & P en er bi ta n In d. K im ia , B .K im ia , K rt & P la st ik In d. M ak an an , M in um an & T bk au Pe rt an ia n In d. B ar an g M in er al B uk an L og am In d. K ay u, B am bu , R tn & F ur ni tu r Li st ri k, G as & A ir B er si h In d. P en gi la ng an M in ya k B um i Pe rt am ba ng an & P en gg al ia n Sektor Produktif M u lt ip li e r O u tp u t T e rh a d a p P e n d a p a ta n G o l. B e rp e n d a p a ta n R e n d a h d i D e s a

## Sumber : Atih dan Yuhka (2006)
Melalui multiplier  effect yang  disajikan  dalam  Gambar  3, diidentifikasi  bahwa  sektor  jasa-jasa  memberikan  pengaruh  besar  terhadap pendapatan  rumah  tangga  golongan  pendapatan  rendah  di  desa.  Di  mana setiap  kenaikan  output  sektor  jasa-jasa  dalam  upaya  untuk  memenuhi permintaan  akhirnya  sebesar  1  milyar  dapat  meningkatkan  pendapatan kelompok rumah tangga secara keseluruhan ini sekitar 223,3 juta rupiah.
Lebih lanjut, melalui multiplier effect yang disajikan dalam Gambar 4, tampak  bahwa  sektor  industri  pengolahan  lainnya  memiliki  pengaruh  besar terhadap  pendapatan  rumah  tangga  golongan  pendapatan  rendah  di  kota.
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 537
Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)
Setiap  kenaikan  output  sektor  industri  pengolahan  lainnya  dalam  upaya untuk  memenuhi  permintaan  akhirnya  sebesar  1  milyar  rupiah  saja  dapat meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga  ini  secara  keseluruhan  hingga sekitar 247,8 juta rupiah, sedangkan sektor jasa sendiri  dapat meningkatkan pendapatan  rumah  tangga  ini  secara  keseluruhan  sekitar  218,6  juta  rupiah dari kegiatan produksinya untuk memenuhi permintaan akhir.
Gambar 4. Multiplier Effect Output Sektor Ekonomi terhadap Pendapatan Rumah Tangga Golongan Pendapatan Rendah di Kota, Jawa Barat, 2002
0.1732 0.1519 0.1493 0.1464 0.1446 0.1396 0.1336 0.1160 0.1041 0.1037 0.0872 0.1738 0.1835 0.1944 0.2040 0.2186 0.2478 0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000 0.2500 0.3000 In d. P en go la ha n La in ny a Ja sa -J as a In d. T ek st il, P . J ad i, K ul it & A . K ak i In d. L og am D as ar & B .J ad i L og am In d. K im ia , B .K im ia , K rt & P la st ik In d. M ak an an , M in um an & T bk au In d. K er ta s, P rc tk an & P ene rb ita n B an gu na n/ K on tr uk si In d. K ay u, B am bu , R tn & F ur ni tu r P en ga ng ku ta n & K om un ik as i In d. B ar an g M in er al B uk an L og am P er da ga ng an , H ot el & R es to ra n K eua ng an, P er se w aa n & J . P rs ha an P er ta ni an Li st rik , G as & A ir B er si h In d. P en gi la ng an M in ya k B um i P er ta m ba ng an & P en gg al ia n Sektor Produktif M u lt ip li e r O u tp u t T e rh a d a p P e n d a p a ta n G o lo n g a n B e rp e n d a p a ta n R e n d a h d i K o ta

## Sumber : Atih dan Yuhka (2006)
Pada bagian akhir kajian Atih dan Yuhka (2006), setelah melakukan berbagai simulasi, dikemukakan bahwa hendaknya pemerintah mengembangkan kelima sektor unggulan berikut :
[1] Sektor pertanian;
[2] Sektor industri makanan, minuman dan tembakau.
[3] Sektor bangunan dan konstruksi; serta
[4] Sektor perdagangan, hotel dan restoran;
[5] Sektor jasa-jasa;
Sektor-sektor ini dipandang dapat memberikan dorongan perkembangan produk domestik bruto sektor lainnya, mencakup juga sektor industri  pengolahan  lainnya  yang  memiliki  pengaruh  besar  terhadap pendapatan rumah tangga golongan pendapatan rendah di kota.

## 3.2  Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Rumah Tangga Miskin, Penggunaan  Faktor  Produksi  dan  Penyerapan  Tenaga  Kerja  di Jawa Barat
Melalui  penggunaan  alat  analisis  yang  serupa  dengan  Atih  dan Yuhka  (2006),  Mulyadi  et,  al  (2006)  telah  melakukan  kajian  mengenai dampak  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pendapatan  rumah  tangga, penggunaan  faktor  produksi  (tenaga  kerja  dan  modal),  dan  penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Mulyadi et, al (2006) menggunakan SAMs yang telah mereka update ke tahun 2003.
Temuan pertama, berdasarkan analisis  dampak pengganda ( multiplier effect )  ditemukan  bahwa  pengeluaran  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat nampak  lebih  bias  terhadap  kenaikan  pendapatan  rumah  tangga  golongan pendapatan  atas  di  perkotaan.  Seperti  yang  diilustrasikan  oleh  Gambar  5, ditunjukkan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah  dapat  meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga  golongan  pendapatan atas di perkotaan sebesar 155,2 juta rupiah.
Temuan  kedua  mengungkapkan  bahwa  pengeluaran  Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  tampak  lebih  bias  terhadap  pendapatan  pemilik  modal dibandingkan  dengan  pendapatan  tenaga  kerja.  Tabel  SAMs  menampilkan faktor  produksi  yang  diklasifikasikan  ke  dalam  faktor  produksi  modal  dan tenaga kerja yang tersebar di sektor pertanian, industri dan sektor lainnya.
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 539 Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)

## Gambar 5. Multiplier Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan
Berbagai Kelompok Rumah tangga di  Jawa Barat

## Sumber : Mulyadi et, al (2006)
Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  di  dalam  memenuhi  permintaan barang  dan  jasa  akhir  yang  distimuli  oleh  pengeluaran  pemerintah,  sektor- sektor  ekonomi  di  Jawa  Barat  cenderung  menggunakan  teknologi  produksi padat modal dibandingkan dengan padat karya.
Seperti ditampilkan dalam Gambar 6, dengan hanya mempertimbangkan  perubahan  dalam  pengeluaran  pemerintah  saja diidentifikasi  bahwa  setiap  kenaikan  pengeluaran  pemerintah  sebesar  1 milyar  rupiah,  cenderung  meningkatkan  pendapatan  pemilik  modal  secara keseluruhan  di  setiap  sektor  ekonomi  hingga  mencapai  493,1  juta  rupiah, sedangkan  pendapatan  tenaga  kerja  di  sektor  ekonomi  lainnya  meningkat sebesar 333,6 juta rupiah.
Lebih  lanjut,  terlihat  bahwa  pengaruh  pengeluaran  pemerintah terhadap  penggunaan  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian  dan  sektor  industri tampak rendah. Padahal kedua sektor terakhir, note bene merupakan sumber mata pencaharian rumah tangga buruh tani dan golongan pendapatan rendah di kota.
Gambar 6. Multiplier Effect Pengeluaran Pemerintah terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Sektoral dan Modal, Jawa Barat, 2003
0.0260 0.0449 0.3336 0.4931 0.0000 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 Tenaker Pertanian Tenaker Industri Tenaker Lainnya Modal
Sumber : Mulyadi et, al (2006)
Temuan  terakhir  menunjukkan  dampak  pengeluaran  pemerintah terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  di  Jawa  Barat.  Temuan  ini  ditentukan dengan  cara  melakukan  simulasi  dampak  kenaikan  pengeluaran  pemerintah dengan  basis multiplier  effect yang  sebagian  telah  disajikan  sebelumnya. Hasil estimasinya diilustrasikan dalam Tabel 5.
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 541 Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)
Tabel 5.  Estimasi Dampak Kenaikan Pengeluaran Pemerintah Sebesar 35,05 % terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral
di Jawa Barat Sektor roduktif Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2003 Tambahan Tenaga Kerja Penyerapan Tenaga Kerja Perubahan Penyerapan Tenaga Kerja Aktual Simulasi Simulasi Simulasi (1) (2) (3)=(1)+(2) (4) =[(3)-(1)]/(1) Pertanian 5 138 142 217 046 5 355 188 4.2% Pertambangan dan Penggalian 121 511 3 390 124 901 2.8% Industri Pengolahan 2 341 033 52 521 2 393 554 2.2% Listrik, Gas & Air 40 938 1 578 42 516 3.9% Bangunan 766 906 5 948 772 854 0.8% Perdagangan, restoran & hotel 3 375 506 99 620 3 475 126 3.0% Angkutan & Komunikasi 1 091 318 37 356 1 128 674 3.4% Lembaga Keuangan & Sewa 82 119 3 323 85 442 4.0% Jasa-Jasa 1 904 029 317 360 2 221 389 16.7% Total 14 861 502 738 142 15 599 644 5.0%

## Sumber : Mulyadi et, al (2006)
Mencermati  Tabel  4,  nampak  bahwa  perubahan  pengeluaran pemerintah  lebih  besar  dibandingkan  dengan  perubahan  penyerapan  tenaga kerja.  Dengan  menganggap  pengeluaran  pemerintah  secara  rata-rata meningkat  setiap  tahunnya  sebesar  35,05  persen,  hanya  memberikan tambahan  penyerapan  tenaga  kerja  total  sebesar  5  persen.  (baris  dan  kolom terakhir).  Dan  secara  sektoral,  penyerapan  tenaga  kerja  terbesar  yang distimuli  oleh  pengeluaran  pemerintah  terjadi  di  sektor  jasa-jasa.  Di  mana tambahan penyerapan tenaga kerjanya sebesar 16,7 persen.

## 3.3 Hambatan dalam Mencapai Target Daya Beli di Jawa Barat
Berdasarkan  kajian  mengenai  dampak  pengeluaran  pemerintah terhadap  pendapatan  rumah  tangga  dalam  pembahasan  sebelumnya,  maka
dapat  dikemukakan  proposisi  yang  menjadi  faktor  pernghambat  pencapaian target daya beli di Jawa Barat, yaitu :
[1]  Pengeluaran  pemerintah  lebih  bias  kepada  rumah  tangga  kaya  di perkotaan di Jawa Barat ;
[2]  Pengeluaran  pemerintah  memberikan  stimulus capital  intensive ke dalam  sistem  produksi  sektor  ekonomi  di  Jawa  Barat  yang  berarti  bias kepada pendapatan pemilik modal; dan
[3]  Berdasarkan  hasil  simulasi  Mulyadi  et  al  (2006)  ditemukan  bahwa pengeluaran pemerintah hanya memberikan sedikit tambahan penyerapan tenaga kerja di perekonomian Jawa Barat.
Proposisi  pertama  terkait  dengan  lemahnya  distribusi  pendapatan secara  personal  oleh  pemerintah,  sedangkan  dua  proposisi  terakhir mencerminkan  lemahnya  distribusi  pendapatan  secara  fungsional  melalui sistem produksi.  (Lihat teori Hayami dalam sub bab 6.1).
Biasnya  pengeluaran  pemerintah  terhadap  rumah  tangga  kaya perkotaan  lebih  disebabkan  oleh  misalokasi  program  pengentasan kemiskinan.  Mendeduksi  hasil  penelitian  Sugema  et,  al  (2005)  yang  terkait dengan  efektivitas  penyaluran  dana  kompensasi  sebagai  bentuk  distribusi personal,  misalnya  Raskin  (beras  miskin),  Beasiswa, Kartu Sehat  dan  Dana Bergulir  memberikan  informasi  bahwa.  Temuan-temuannya  digali  dengan cara  pengamatan  lapangan,  studi  literatur  dan  membuat focus  group discussion .  Hasil  temuannya  sangat  mengagetkan,  ternyata  secara  aktual penerima  dana  kompensasi  itu  persentasenya  lebih  besar  diterima  oleh penduduk non miskin (penduduk menengah dan kaya).
Jelas,  bahwa  dalam  proses  distribusinya  telah  terjadi  misalokasi  di lapangan  yang  salah  satunya  disebabkan  oleh  perilaku  administrasi  dan birokrasi  pemerintah.  Lebih  mengerucut  lagi  Sudarno  et,  al  (2004) menyimpulkan  bahwa  penyebab  biasnya  kebijakan  pemerintah  adalah adanya  tata  kelola  yang  buruk  dalam  pemerintahan,  karena  mereka  telah membuktikan  bahwa  budaya  birokrasi  yang  kondusif  sangat  menentukan  di dalam  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  melalui  jalur  distribusi pendapatan personal.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika target peningkatan daya beli melalui  perbaikan  pendapatan  rumah  tangga  miskin  di  perdesaan  dan perkotaan  sulit  dicapai  dalam  tahap  awal  akselerasi  IPM  di  Jawa  Barat.
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 543 Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)
Kesulitan  ini  ditambah  lagi  dengan  lemahnya  daya  dukung  sistem  produksi yang cenderung  merespon perubahan permintaan akhir atas barang  dan  jasa dengan  teknologi  padat  modal  serta  rendahnya  dampak  pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja.
Gejala  di atas pada akhirnya akan  menyulitkan akselerasi pencapaian IPM. Bagaimanapun daya beli memiliki peranan penting bagi rumah tangga di dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusianya. Rendahnya daya beli  dapat  mempersulit  akses  rumah  tangga  miskin  terhadap  jasa  kesehatan dan  pendidikan  yang  berpotensi  untuk  meningkatkan  modal  manusianya ( human capital ).

## 4 Simpulan dan Saran
Berdasarkan  kajian  mengenai  teori  pembangunan  manusia  dan pertumbuhan ekonomi serta studi literatur mengenai keragaan makroekonomi  Jawa  Barat  dengan  pendapatan  rumah  tangga  miskin,  maka diperoleh simpulan sebagai berikut :
[1]  Di  dalam  sistem  produksi,  pendapatan  rumah  tangga  miskin  peka terhadap  perubahan  output  sektor  -  sektor  [a]  pertanian,  [b]  industri pengolahan  makanan,  minuman  dan  tembakau,  [c]  konstruksi,  [d] perdagangan, hotel dan restoran, dan [e] jasa-jasa.
[2]  Dampak pengeluaran pemerintah lebih bias kepada kenaikan pendapatan rumah tangga golongan pendapatan atas di perkotaan dan pemilik modal, serta  pengeluaran  pemerintah  hanya  memberikan  pengaruh  kecil  di dalam meningkatkan kesempatan kerja.
[3]  Biasnya  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pendapatan  rumah  tangga golongan  pendapatan  atas  yang  didistribusikan  secara  personal  dan pendapatan  pemilik  modal  yang  didistribusikan  secara  fungsional melalui sistem produksi  merupakan  hambatan di  dalam  mencapai target daya beli rumah tangga miskin di Jawa Barat. Beberapa temuan empiris Sugema  et,  al  (2005)  dan  Sudarno  et,  al  (2004)]  dapat  mendukung kesimpulan matematis ini.
Karenanya,  untuk  mempercepat  pencapaian  target  daya  beli khususnya  dan  umumnya  target  indeks  pendidikan  dan  kesehatan  maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
[1]  Untuk  menciptakan  distribusi  pendapatan  fungsional  yangn  mengalir melalui  sistem  produksi  agar  mengarah  pada  peningkatan  pendapatan rumah tangga miskin di perkotaan dan perdesaan Jawa Barat, hendaknya Pemprov  Jabar  bersama-sama  dengan  pemerintah  kabupaten/kota mampu  memberikan  stimulus  bagi  pengembangan  sektor  [1]  pertanian, [2]  industri  pengolahan  makanan,  minuman  dan  tembakau,  [3] perdagangan,  hotel  dan  restoran,  [4]  konstruksi,  dan  [5]  jasa-jasa. Karena  diidentifikasi  pendapatan  rumah  tangga  miskin  sangat  peka terhadap perkembangan output kelima sektor itu.
[2]  Agar  dampak  pengeluaran  Pemprov  Jabar  tidak  bias  kepada  rumah tangga golongan pendapatan atas, maka harus ditingkatkan akuntabilitas dari  setiap  program  pengentasan  kemiskinan  dan  dengan  cara menciptakan  budaya  birokrasi  yang  kondusif.  Pemberantasan  korupsi dalam berbagai level pemerintahan harus diprioritaskan.
[3]  Menata  kembali  keragaan  sektor  ekonomi  di  Jawa  Barat  dengan menekankan  pengembangkan  sektor  ekonomi  yang  cenderung  padat karya  dalam  proses  produksinya.  Gagasan  yang  popular  adalah revitalisasi  sektor  pertanian  dan  mengarahkan  investasi  di  sektor-sektor yang  teknologi  produksinya  terdapat  hubungan  komplementer  antara modal dan tenaga kerja.
---------------------

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Annapoorani,  R.  2002. Concept  and  Estimation  of  Human  Development Index.  Human  Development  and  Economic  Development .  New Delhi. Deep & Deep Publication, LTD. Rajouri Garden, Page 159 – 166.
Ababa,  Addis.  2004.  “Aid,  Public  Investment,  and  pro-Poor  Growth Policies.”  Session  6-8.  Quantitative  Framework  for  Public Investment Policies in Ethiopia August16-19.
Hambatan Pencapaian Target Daya Beli Sebagai Pembentuk Kualitas 545 Pembangunan Manusia Di Jawa Barat (Yuhka Sundaya)
Datt,  Ruddar.  2002.  “The  Concept  and  Measure  of  Human  Development.” Human  Development  and  Economic  Development.  New  Delhi. Deep & Deep Publication, LTD. Rajouri Garden, Page xix – lii.
Fakih,  M.  2001. Sesat  Pikir  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi . Yogyakarta: Insist Press.
Gibson,  Bill.  2003. The  Social  Accounting  Matrix.  Economics .  UVM. August 1.
Hayami,  Yujiro.  2001, Development  Economics  :  From  the  Poverty  to  the Wealth  of  Nations. Second  Edition.  New  York.    Oxford  University Press.
Pillai, G.K. Human Development and Poverty : Some Policy Issues. Human Development  and  Economic  Development.  Rajouri  Garden ,  New Delhi. Deep & Deep Publication, LTD., Page 112 – 122.
Sadoulet,  E.  and  de  Janvry,  Alain.  1995. Quantitative  Development  Policy Analysis.  The  John  Hopkins  University  Press  Ltd.  Baltimore , Maryland. London.
Subramanian,  2002. Human  Development  and  Economic  Development. Rajouri Garden , New Delhi. Deep & Deep Publication, LTD. Page 82 – 88.
Sengupta,  K.  2002. Economic  Growth  and  its  Impact  on  Human Development  in  the  Indian  Economy.  Human  Development  and Economic Development. Rajouri Garden , New Delhi. Deep & Deep Publication, LTD. Page 167 – 185.
Thurlow, James and Wobst, Peter. 2003. Poverty-Focused Social Accounting Matrices  for  Tanzania.  Trade  and  Macroeconomics  Division International  Food  Policy  Research  Institute  2033 K  Street, N.W.Washington, D.C. 20006,U.S.A.
Atih  dan  Yuhka.  2006.  Kajian  Sektor-Sektor  Ekonomi  yang  Berdampak Signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin di  Jawa  Barat  : Pendekatan  Social  Accounting  Matrices. BAPEDA
Provinsi Jawa Barat. Bandung.
Feder, Lau and Slade. 1987. Does Agricultural Extention Pay ? The Training and Visit System in Northwest India . American Journal Agricultural Economic (AJAE).Vol.69.N0.3.1987
Guritno, 1993, Ekonomi Publik , BPFE, Yogyakarta.
Mulyadi, Julia dan Yuhka. 2006. Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan  Rumah  Tangga,  Penggunaan  Faktor  Produksi  dan Penyerapan  Tenaga  Kerja  di  Jawa  Barat. Skripsi .  Jurusan  Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Unisba. Bandung.
Sudarno,  R.  Suryahadi,  A  dan  Arifianto,  A.  2004. Tata  Kelola  Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti-Bukti Awal Desentralisasi di Indonesia . Jakarta. Lembaga Penelitian SMERU.
Sugema,  Oktaviani,  Hasan,  Aviliani  dan  Ritonga.  2005. Dampak  Kenaikan Harga  BBM  dan  Efektivitas  Program  Kompensasi .  Jakarta.  INDEF dan FEM-IPB.

## B. Dokumen Pemerintah
Arah Kebijakan Umum APBD Jawa Barat 2006.
Basis  Data  Status  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Jawa  Barat,  dipublikasikan oleh BPLHD Provinsi Jawa Barat Tahun 2002.
Indikator  Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Jawa  Barat  Tahun  2002, dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Barat.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur tahun 2005.
Millenium  Development  Goals  :  Realitas  Pencapaian  MDG  di  Indonesia 1999-2002, dipublikasikan oleh BPS Jabar, Januari 2006.
Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2003 – 2007.