## ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KUPANG
1 Merlyn Salomi Malaikosa malaikosa@gmail.com 2 Yolinda Yanti Sonbay
yolinda81@gmail.com
3 Leopold M.T Dawu leopolddawu@unwira.ac.id 1,2,3 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

## ABSTRACT
The objectives to be achieved in this study are to: 1) To find out the factors that cause the failure to achieve  the Kupang Regency regional levy revenue target for  the 2015-2019 Fiscal  Year, 2) To find out what  efforts are being made by the Kupang Regency regional government in optimizing  Kupang regency  levy  receipts.  .  Data  types  and  sources  use  a  qualitative  descriptive  approach  and  data collection  is  carried  out  by  means  of  interviews  and  documentation  in  eachRegional  Device Organization  (OPD)  or  regional  levy  management  office  located  in  Kupang  Regency.The  results showed that there were 11 factors that caused the non-achievement of the Kupang regency levy receipt target
Keywords : Revenue, Regional levy

## ABSTRAK
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk:  1)  Untuk  mengetahui  faktor  yang menyebabkan  tidak  tercapainya  target  penerimaan  retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang  Tahun Anggaran 2015-2019, 2) Untuk mengetahui  upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam mengoptimalisasikan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang. Jenis dan  sumber  data  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dan  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  wawancara  dan  dokumentasi  di  masing-masing  Organisasi  Perangkatan  Daerah  (OPD) atau dinas pengelola retribusi daerah yang berada di Kabupaten Kupang.Hasil penelitian menunjukan bahwa  terdapat  11  faktor  yang  menyebabkan  tidak  tercapainya  target  penerimaan  retribusi  daerah Kabupaten Kupang
Kata Kunci : Penerimaan, Retribusi daerah

## PENDAHULUAN
Kewajiban  negara  adalah  melayani  dan  memenuhi  apa  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat. Dalam memberi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sudah  tentu negara  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Di  era  modern  sekarang  ini,  biaya  yang dimaksud  identik  dengan  uang.  Guna  menghasilkan  pendapatan,  selain  mencetak  uang  atau meminjam  uang  dari  luar  negeri,  pemerintah  juga  menempuh  banyak  cara.  Hal  yang  sama juga  berlaku  untuk  pemerintah  daerah.  Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  di daerah  diperlukan  pemberdayaan  Pemerintah  Daerah,  baik  di  Bidang  Politik  maupun keuangan  guna  menyediakan  dana  untuk  kegiatan  pembangunan  daerah  melalui  otonomi daerah.
Kebijakan  otonomi  daerah  yang  secara  resmi  mulai  diberlakukan  di  Indonesia  sejak  1 Januari  2001,  otonomi  yang  diberikan  kepada  daerah  Kabupaten  dan  Kota  dilaksanakan
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  hasilnya  memadai.  Menurut  Halim  &  Kusufi (2014: 101)  Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik Pemerintah Daerah yang dipisahkan,dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ginta  (2017)  di  Kabupaten  Musi  Rawas.  menunjukkan bahwa  penerimaan  retribusi    tidak  mencapai  target  dan  mengalami  penurunan  disebabkan karena faktor internal, seperti; penetapan target yang terlalu tinggi dan penyempurnaan jenis retribusi.  Sedangkan  faktor  penyebab  eksternal  yaitu  kurangnya  pengawasan  langsung    ke lokasi  penerimaan  retribusi  daerah.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  Kabupaten  Kupang sebagaimana  terlihat  pada  tabel  1.1  di  bawah  ini.  Selama  periode  pengamatan  penerimaan retribusi  daerah  tidak  pernah  mencapai  target  atau  tidak  efektif.  Berikut  ini  adalah perkembangan  realisasi  penerimaan  retribusi  daerah  di  Kabupaten  Kupang  sejak  tahun  201- 2019 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

## Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kupang
Tahun Anggaran 2015 – 2019 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 2015 11.769.400.000 8.827.745.102 75 2016 19.029.024.328 9.401.430.379 49,40 2017 14.042.797.532 5.797.929.674 41,29 2018 11.722.104.665 6.806.148.825 58,07 2019 9.581.674.250 6.587.052.520 69
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022
Berdasarkan  tabel  1.2 jelas  terlihat  bahwa  realisasi  penerimaan  retribusi  daerah  di Kabupaten Kupang  tahun anggaran 2015-2019, realiasi penerimaan tertinggi pada tahun 2015 dengan  mencapai  target  sebesar  75%,  sedangkan  realisassi  penerimaan  retribusi  daerah terendah pada tahun 2017 yang hanya mencapai target sebesar 41,29%.
Berdasarkan  kondisi  realisasi  penerimaan  retribusi  daerah  di  Kabupaten  Kupang sejak tahun anggaran  2015–2019  mengalami  fluktuatif  dan  tidak  mencapai  target,  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  faktor  penyebab  tidak  tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang.

## TINJAUN PUSTAKA
Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  mengatur  beberapa  istilah  umum  yang  digunakan,  sebagaimana disebutkan dibawah ini.
1. Daerah  otonom,  yang  selanjutnya  disebut  daerah,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah  daerah  adalah  penyelenggara  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan Republik Indonesia 1945.
3. Peraturan  daerah  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  DPR Provinsi dan atau daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Retribusi  daerah,  yang  selanjutnya  disebut  retribusi,  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan  atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pemungutan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  mulai  dari  penghimpunan  data  objek  dan subjek  retribusi,  penentuan  besarnya  retribusi  yang  terutang  sampai  kegiatan  penagihan retribusi kepada wajib retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
6. Jasa  adalah  kegiatan  pemerintah  daerah  berupa  usaha  dan  pelayan  yang  menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa  umum  adalah  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa usaha adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip- prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan  tertentu  adalah  kegiatan  tertentu  pemerintah  daerah  dalam  rangka  pemberian izin  kepada  orang  pribadi atau  badan  yang  dimaksud  untuk  pembinaan,  pengaturan  dan pengendalian,  dan  pengawasan  atas  kegiatan,  pemanfaatan  ruangan,  serta  penggunaan sumber  daya  alam,  barang,  prasarana,  saran  atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib  retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  menurut  peraturan  perundang- undangan  retribusi  diwajibkan  untuk  melakukan  pembayaran  retribusi,  termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa  retribusi  adalah  suatu  jangka  tertentu  yang  merupakan  batas  waktu  bagi  wajib retribusi  unutk  memanfaatkan  jasa  perizinan  tertentu  dari  pemerintah  daerah  yang bersangkutan.

## METODE
1. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara  dilakukan  secara  langsung  kepada  pihak  yang  berwenang  atau  orang yang  dianggap  dapat  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini
yang  berada  di  masing-masing  Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD)  yang mengelola dan memungut retribusi.
b. Dokumentasi Dokumentasi yaitu mengumpulkan data laporan realisasi penerimaan retribusi daerah dan  pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang dari Tahun Anggran 2015-2019 pada Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupetan  kupang  dan  masing-masing    organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengelola retribusi.
2. Definisi Operasional Variabel
Defenisi  operasional  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:  Retribusi  Daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  disebutkan sebagai: pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus  disediakan  dan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan.
3. Teknik Analisis Data
Dalam  menganalisis  data,  penulis  menggunakan  teknik  analisis  data  deskriptif kualitatif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  fenomena  tertentu  secara  objektif dilokasi  penelitian.  Teknik  analisis  ini  untuk  menjawab  rumusan  masalah  dalam penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Tahan Penyajian Data Peneliti  melakukan  pengumpulan  data  sebanyak-banyaknya  melalui  wawancara.
Data  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara  untuk  menggali  informasi  mengenai faktor penyebab penerimaan retribusi daerah tidak mencapai target dan upaya dalam mengoptimalisasi penerimaan retribusi daerah.
b. Reduksi data Data  yang  diperoleh  dari  lapangan    jumlah  cukup  banyak  untuk  itu  maka  perlu dicatat  secara  teliti  dan  rinci,  artinya  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan pada  hal-hal  yang  penting,  kemudian  data  yang  telah  direduksi  akan  memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
c. Penyajian data
Setelah  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mendisplaykan  data.  Penyajian data dalam peneltian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat.
d. Penarikan Kesimpulan.
Langkah  yang  selanjutnya  terakhir  adalah  penarikan  Kesimpulan  untuk  menjawab masalah yang telah dikemukakan.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  realisasi  penerimaan  dari  masing-masing  jenis  retribusi  daerah Kabupaten  Kupang  Tahun  2015-2019  dapat  dilihat  bahwa  dari  14  jenis  retribusi  daerah Kabupeten  Kupang  hanya  empat  jenis  retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang  yang  mencapai target penerimaan, sedangkan 12 jenis retrubusi tidak berhasil mencapai target penerimaan.

## Analisis dan Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  terhadap  target  penerimaan  retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang tahun  anggaran  2015-2019  terlihat  beberapa  jenis  penerimaan  retribusi  daerah  memerlukan penelaahan lebih lanjut misalnya penerimaan retribusi daerah  Kabupaten Kupang yang tidak mencapai  target.  Pelaksanaan  evaluasi  setiap  tahunnya  pada  masing-masing  dinas  pengelola retribusi daerah Kabupaten Kupang. Dari setiap pelaporan penerimaan retribusi tersebut dapat
diketahui  adanya  faktor  yang  menghambat  proses  pelaksaan  pemungutan  pada  setiap  jenis retribusi dan mengetahui kendala serta menindaklanjuti dari evaluasi tersebut. Pemerintah dan masyarakat turut berperan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang ada pada Kabupaten Kupang agar setiap pelaksaan pemungutan dapat berjalan dengan baik.

## Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Tidak  Tercapainya  Target  Penerimaan  Retribusi Daerah Kabupten Kupang
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  target  penerimaan  retribusi  daerah  Kabupaten Kupang tahun anggaran 2015-2019 tidak mencapai target penerimaan dan bersifat fluktuatif. Realisasi  penerimaan  tahun  2015  mencapai  target    sebesar  75%,  realisasi  penerimaan  tahun 2016  mencapai  target  sebesar  49,40%,  realiasi  penerimaan  tahun  2017  mencapai  target sebesar  41.29%,  realisasi  penerimaa  tahun  2018  mencapai  target  sebesar  58,07%,  realisasi penerimaan tahun 2019 mencapai target sebesar 69%, hal ini dikarenakan penerimaan dari 12 jenis  retribusi  retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang  yang  tidak  mencapai  target.  Berdasarkan hasil  wawancara  pada  sembilan  (9)  dinas  pengelola  retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang faktor-faktor  yang  menyebabkan  tidak  tercapainya  target  penerimaan  retribusi  daerah Kabupaten Kupang yaitu disebebkan oleh:
Masih  Adanya Kelolosan Dalam Pemungutan Retribusi Daerah .
Berdasarkan  laporan  realisasi  penerimaan  retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang  tahun anggaran  2015-2019  dapat  dilihat  bahwa  target  penerimaan  retribusi  daerah  Kabupaten Kupang tidak pernah mencapi target penerimaan. Realisasi penerimaan tahun 2015 mencapai target sebesar 75%, realisasi penerimaan tahun 2016 mencapai target sebesar 49,40%, realiasi penerimaan  tahun  2017  mencapai  target  sebesar  41.29%,  realisasi  penerimaan  tahun  2018 mencapai  target  sebesar  58,07%,  realisasi  penerimaan  tahun  2019  mencapai  target  sebesar 69%.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dibeberapa  dinas  pengelola  retribusi  daerah  Kabupaten Kupang,  tidak  tercapainya  target  penerimaan  disebabkan  karena  masih  adanya  kelolosan dalam pemungutan retribusi daerah Kabupaten Kupang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengendalian Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Kupang, Ibu Rutnimnat Fiah, SE mengatakan bahwa: tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah dikarenakan  masih  ada  kelolosan  dalam  pembayaran  iuran  retribusi  daerah,  hal  ini  terjadi dikeranakan pada saat penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) banyak pedagang musiman  (wajib  retribusi)  sepertinya  contohnya  pedagang  pelataran,  mereka  tidak  berjualan dan  berpindah  tempat,  sedangkan  untuk para  pedagang  kontrak  pasar  (los  bangsal  dan  kios) pada saat penagihan mereka selalu memberi alasan sehingga menunda pembayaran dan tidak membayar.
Semakin besar tingkat kelolosan dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar maka akan semakin  rendah  penerimaan  retribusi  pelayanan  pasar,  hal  ini  dapat  mengakibatkan  target penerimaan  retribusi  pelayanan  pasar  tidak  mencapai  target  sehingga  akan  berdampak  pada target  penerimaan  retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang.  Masih  adanya  kelolosan  dalam pemungutan  retribusi  juga  terjadi  pada  retribusi  pemakaiaan  kekayaan  daerah  kontrak kendaaran bermotor, masih adanya kelolasan dalam pemungutan retribusi dapat menyebabkan target  penerimaan  retribusi  daerah  tidak  mencapai  target  penerimaan.  Berdasarkan  hasil obvervasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  masih  adanya  kelolosan  juga  terjadi  pada  retribusi tempat rekreasi yang berada di Kabupaten Kupang yaitu objek wisata Alam Gunung Fatuleu, hal ini terjadi karena tidak adanya petugas yang  menjaga di pos masuk. Hal yang sama terjadi pada objek wisata Tabalolong sehingga para wisatawan/wajib retribusi tidak membayar pada saat  masuk  ke  tempat  wisata,  sedangkan  untuk  wisata  Pantai  Manikin  dan  objek  wisata  Air Terjun  Oenesu  berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bahwa  ada  petugas
yang menjaga pos masuk tempat wisata Pantai Manikin tetapi para wisatawan/wajib retribusi tidak diberikan karcis masuk.
Berdasarkan  hasil  obeservasi  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  adanya kelolosan  dalam  pungutan  retribusi  juga  terjadi  pada  tempat  rekreasi  yang  berada  di Kabupaten  Kupang  yaitu  pada  objek  wisata  Pantai  Tabololong,  objek  wisata  Alam  Gunung Fatuleu,  objek  wisata  Air  Terjun  Oenesu  dan  objek  wisata  Pantai  Manikin  sehingga  dapat menyebabkan penerimaan dari objek retribusi tempat rekreasi dan tempat khusus parkir tidak mencapai  target  yang  akan  berdampak  atau  berpengaruh  secara  siginifikan  terhadap    target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang.
Hal  yang  sama  terjadi  pada  retribusi  izin  trayek.  Izin  trayek  adalah  izin  yang  diberikan untuk menyediakan pelayanan jasa angkutan bagi para pengusaha mikrolet dan pikcup (wajib retribusi), tetapi masih banyak mobil angkutan seperti pickup yang tidak memiliki izin trayek, artinya  bahwa  masih  adanya  kelolosan  atas  retribusi  izin  trayek  yang  akan  berdampak  pada penerimaan  retribusi  izin  trayek.  sehingga  penerimaan  retribusi  tersebut  tidak  mencapai target.

## Berkurangnnya Objek Penerimaan Retribusi
Pencapaian  target  penerimaan  retribusi  daerah  tidak  dapat  mencapai  target  dikarenakan berkurangnya  objek  penerimaan  retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang.  Objek  penerimaan retribusi yang berkurang yakni pada 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa  usaha,  dan  retribusi  perizinan  tertentu.  Objek  penerimaan  retribusi  jasa  umum  yang berkurang atau tidak lagi dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang yaitu retribusi kesehatan, retribusi pengganti biaya cetak KTP, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah  Kab.  Kupang  Bapak  A.A  Alfi  Ganggas,  S.Sos,  MSi  mengatakan  bahwa:  berkaitan dengan penerimaan retribusi dari jasa kesehatan dan KTP, itu regulasi  yang melarang untuk kita untuk tidak melakukan pungutan atas kedua retribusi ini, mulai dari tahun dari 2017 tidak dipungut  lagi  retribusi  penggangti  biaya  KTP  dan  retribusi  pelayanan  kesehatan.  Jadi  biasa pasien yang pergi untuk memeriksa kesahatan harus beli karcis, sekarang tidak boleh ada lagi, sekarang harus dicover dengan BPJS, JAMKESDA, atau jasa-jasa lain yang dibayarkan oleh pemerintah  atau  negara  dan  untuk  retribusi  izin  tempat  usaha  (SITU),  retrribusi  izin gangguang, berdasarkan surat edaran tidak boleh ada pemunguan atas retribusi tersebut”.
Objek retribusi merupakan jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang menikmati layanan tersebut, jika jasa atau objek penerimaan berkurang maka akan  berkurangnya  penerimaan  retribusi  daerah,  sehingga  dapat  mengakibatkan  penerimaan retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang  tidak  mencapai  target.  Tidak  hanya  retribusi  pelayanan kesahatan,  retribusi  pengganti  beban  cetak  KTP  yang  tidak  dipungut  lagi  oleh  pemerintah daerah  Kabupaten  Kupang,  tetapi  retribusi  parkir  tepi  jalan  umum  juga  tidak  dipungut  oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Angkutan Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang Bapak Denis Victor Ndolu Eoh, S.SiT beliau mengatakan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu terdapat di Pasar Oesao dan tempat wisata Kolam Renang Baumata, sudah tidak dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang dalam hal ini  Dinas  Perhubungan  sehingga  dapat  mengakibatkan  target  penerimaan  retribsui  daerah Kabupaten  Kupang  tidak  tercapai.  Selain  itu  retribusi  jasa  umum  dana  non  kapitasi,  juga berkurang objek penerimaannya.
Tidak  hanya  retribusi  pelayanan  kepelabuhan  yang  berukurang  objek  penerimaannya, tetapi berkurangnya objek penerimaan retribusi juga terjadi pada retribusi pelayanan terminal yaitu pada objek Terimanal Noelbaki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Angkutan
Dalam  Trayek  Bapak  Denis  Victor  Ndolu  Eoh,  S.SiT  beliau  mengatakan  bahwa:  “untuk retribusi  terminal,  objek  penerimaan  yang  berkurang  yaitu  Terminal  Noelbaki  yang  sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi sejak tahun 2016 karena sudah masuk dalam terminal tipe B, dan berkurangnya jumlah kendaraan microlet untuk ke terminal baumata dan bolok”.
Di  Kabupaten  Kupang  terdapat  3  Terminal  antara  lain  1  satu  terminal  Type  B  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  RI  Nomor  PM  132  Tahun  2015  pasal  5  maka pengelolaannya diserahkan ke Provinsi NTT pada Tahun 2016, dan 2 terminal Type C yang di bawah  kewenangan  Kabupaten  Kupang  dalam  pengelolaan  Dinas  Perhubungan  Kabupaten Kupang  yakin,  UPTD.  Terminal  Bolok  yang  berlokasi  di  Desa  Bolok  Kecamatan  Kupang Barat,  yang melayani trayek Bolok  –  Kupang dan UPTD. Terminal Baumata yang berlokasi di  Kecamatan  Taebenu,  yang  melayani  trayek  Baumata  –  Kupang.  Berkurang  objek penerimaan yaitu terminal Noelbaki dapat mengakibatkan penerimaan retribusi tersebut tidak mencapai target.
Selain  retribusi  jasa  umum  dan  retribusi  jasa  usaha,  berkurangya  objek  penerimaan retribusi terjadi pada retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Kabupaten  Kupang  Bapak  A.A  Alfi Ganggas, S.Sos, M.Si mengatakan bahwa : Retribusi perizinan tertentu objek penerimaannya yang  berkurang  yaitu  retribusi  izin  tempat  usaha  (SITU),  dan  retrribusi  izin  gangguan, berdasarkan surat edaran itu tidak boleh dipungut.
Di Kabupaten Kupang terdapat empat jenis retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi ijin mendirikan  bangunan,  retribusi  izin  trayek,  retribusi  izin  tempat  usaha,  dan  retribusi  izin gangguan,  tetapi  berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  ada  dua  objek penerimaan  yang  sudah  tidak  dipungut  lagi  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kupang,  hal ini  akan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  retribusi  perizinan  tertentu  yang mengakibatkan target dari penerimaan retribusi tersebut tidak mencapai target.

## Belum efektinya pemberlakuan Sanksi
Belum  efektifnya  pemberlakuan  sanksi  merupakan  faktor  yang  menyebabkan  tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengendalian  Pendapatan  Daerah  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Kupang,  Ibu Rutnimnat Fiah, SE mengatakan bahwa: Bagi wajib retribusi yang tidak membayar biasanya kami  memberikan  sanksi  sebesar  2%,  tetapi  sanksi  yang  diberikan  sampai  saat  ini  belum efektif, karena para wajib retribusi masih menunggak dan tidak membayaran iuran retribusi.
Sanksi diberikan bagi wajib retribusi tertentu yang tidak membayar tepat waktunya atau kurang  membayar,  dikenakan  sanksi  administrasi  sebesar  2%  dari  retribusi  yang  terutang yang  tidak  atau  kurang  membayar,  jika    sanksi  yang  diberikan  tidak  dapat  membuat  wajib retribusi jera maka hal ini akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang,  sehingga  dapat  menyebabkan  penerimaan  retribusi  tidak  mencapai  target penerimaan. Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Bapak Dahlan Kasim, SP Kepala Tata Kelola  dan  Pengembangan  infrastruktur  Dinas  Komunikasi  dan  informatika  disimpulkan bahwa  sanksi  yang  diberikan  belum  efektif  dikarenakan  belum  adanya  dasar  yang  bersifat memaksa  bagi  wajib  retribusi  yang  tidak  membayar  atau  menunda  pembayaran  iuaran retribusi. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Kasubid Pemanfaatan Aset Ibu Yofina F.  Dethan,S.Sos,    dari  hasil  wawancara  beliau  mengatakan  bahwa:  Saat  ini  sanksi  yang diberikan tidak efektif, ini karna tingkat kesadaran wajib retribusi yang rendah, karna mereka tidak  membaca  kembali  kontrak    yang  diberikan,  padahal  dari  kami  sendiri  sudah  bersurat, tetapi sama saja tidak ada kesadaran.
Tingkat  kesadaran  merupakan  hal  yang  penting  bagi  setiap  wajib  retribusi,  berdasarkan hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  yang  diberikan  kurang  efektif
karena  kesadaran  wajib  retribusi  yang  yang  masih  rendah  sehingga  mengakibatkan  target penerimaan  retribusi  tidak  mencapai  target  penerimaan.    Belum  efektiknya  pemberlakuan sanksi  juga  disampaikan  Kasie  Angkutan  Dalam  Trayek  Dinas  Perhubungan  Bapak  Denis Victor  Ndolu  Eoh,  S.SiT.  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Kupang  mengelola  6  retribusi daerah,  tetapi  berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  disimpulkan  bahwa  ada  3  (tiga)  jenis retribusi  yang  masih  samapai  dengan  saat  ini  sanksi  yang  diberikan  belum  efektif  yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin trayek, dan retribusi terminal. Sanksi yang diberikan  belum  efektif  dikarenakan  sanski  yang  diberikan  terlalu  kecil  sehingga  membuat wajib retribusi tidak jera. sanksi yang tidak efektif dapat mengakibatkan penerimaan retribusi tidak mencapai target penerimaan.

## Terbatas Sumber daya atau petugas di lapangan
Sumber  daya  manusia  (SDM)  mempunyai  peran  yang  penting  dalam  peningkatan penerimaan  retribusi  daerah.  Sumber  daya  manusia  (SDM)  di  sini  yaitu  aparat  pemungut retribusi  daerah  yang  berada  di  lapangan.  Terbatasnya  petugas  lapangan  dalam  pemungutan dapat  mengakibatkan  target  penerimaan  retribusi  daerah  tidak  mencapai  target.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pengendalian Pendapatan Dearah Ibu Rutnimnat  Fiah, SE, mengatakan  bahwa:  Kita  mengalami  kendala  dalam  pemungutan  hal  ini  disebabkan  kerana kurangnya petugas pemungutan dilapangan.
Peran  petugas  pemungutan  terbilang  sangat  penting  dalam  hal  melakukan  pemungutan retribusi  daerah,  kekurangan  petugas  dalam    pemungutan  retribusi  dapat  menyebabkan penerimaan retribusi daerah rendah karena tidak dapat mengkoordinir seluruh wajib retribusi. Hal sama dikemukakan oleh Kasie Angkutan Dalam Trayek Bapak Denis Victor Ndolu Eoh, S.SiT.  Kekurangan  petugas  dalam  melakukan  pemungutan  tidak  dapat  mengkoordir  semua wajib retribusi serta kekurangan petugas parkir di lapangan dapat mengakibatkan penerimaan retribusi tidak mencapai target.

## Fasilitas  Retribusi  yang  Tidak  digunakan  Sepenuhnya  dan  tidak  gunakan  oleh masyarakat.
Pemerintah daerah Kabupaten Kupang telah menyediakan fasilitas retribusi daerah yang dapat  dimanfaatkan  atau  digunakan  oleh  masyarakat  atau  wajib  retribusi,  namun kenyataannya  fasilitas  yang  disediakan  tidak  digunakan  oleh  masyarakat.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan Kepala Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang  Bapak  A.A  Alfi  Ganggas,  S.Sos,  MSi,  Mengatakan  bahwa:  Pada  dinas  peternakan untuk  retribusi  pemakaiaann  kekaayan  daerah  penyewaan  tanah  dan  bangunan,  ada  fasilitas yang  tidak  digunakan  yaitu  Rumah  Potong  hewan  yang  sejak  tahun  2017  Rumah  Potong Hewan (RPH) tidak digunakan atau tidak beroperasi.
Rumah  potong  hewan  merupakan  fasilitas  yang  diberikan  pemerintah  daerah  yang termasuk  di  dalamnya  ada  pelayanan  pemeriksaan  kesehatan  hewan  sebelum  dan  sesudah dipotong, namun kenyataanya rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang sudah tidak digunakan oleh masyarakat hal ini disebabkan karena rumah potong hewan yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017, tidak beroperasi rumah potong hewan  dapat  mengakibatkan  penerimaan  retribusi  tidak  mencapai  target  penerimaan.  Tidak hanya  fasilitas  yang  tidak  digunakan  oleh  masyarakat  saja,  namun  ada  juga  fasilitas  yang tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kasubag Keuangan  dan  Aset  Daerah  Dinas  Parawisata  Kabupaten  Kupang  Ibu  Arijanti  F.  C.  Radja, S.Sos    mengatakan  bahwa:  Saat  ini  objek  wisata  kita  sepi  pengunjung  dikeranakan  adanya perbaikan tempat retribusi.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  dibeberapa  tempat  objek wisata,  ternyata  ada  fasilitas  yang  tidak  digunakan  sepenuhnya  oleh  masyarakat  yaitu  objek
wisata Pantai Manikin, objek wisata Pantai Tablolong, dan objek wisata Air Terjun Tesbatan dan  objek  wisata  Air  Terjun  Oenesu.  Fasilitas  yang  tidak  digunakan  sepenuhnya  oleh  pada objek  wisata  Pantai  Manikin  dikarena  tempat  rekreasi  yang  kumuh,  sarana  prasana  seperti WC, kolam renang rusak, dan jalan ditutupi oleh pasir sehingga masyakarat harus berhati-hati ketika  melewati  aspal  tersebut,  sedangkan  objek  wisata  Pantai Tabolong  fasilitas yang  tidak digunakan sepuhnya oleh masyarakat dikarena semua sarana pranasan yang disediakan rusak, seperti lopo-lopo, tempat perosotan dan WC sehingga tidak digunakan oleh masyarakat,  jadi retribusi untuk objek wisata Tablolong terbantu oleh tempat wisata yang disediakan oleh tuan tanah,  dan  objek  wisata  Air  Terjun  Tesbatan  berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan peneliti  bahwa,  objek  wisata  Air  terjun  Tesbatan  sedang  ditutup  dikarenakan  akses  jalan menuju  air  terjun  mengalami  longsor,  sedangkan  objek  wisata  Air  Terjun  Oenesu  fasilitas yang disediakan tidak digunakan sepenuhnya oleh masyarakat dikarenakan banyak lopo yang rusak,  dan  lopo-lopo  ditutupi  oleh  rumput  liar.    Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasie Angkutan  Dalam  Trayek  Bapak  Denis  Victor  Ndolu  Eoh,  S.SiT  mengatakan  bahwa: Kabupaten  memiliki  2  (dua)  terminal  akan  tetapi  kendaraan-kendaraan  enggan  untuk memakai  fasilitas  terminal  yang  ada,  mereka  lebih  cenderung  membuat  terminal  banyangan dengan  alasan  bahwa  lokasi  gedung  terminal  terlalu  jauh  dan  jalan  menuju  terminal  rusak parah  sehingga  untuk  mencapai  target    retribusi  yang  ditetapkan  untuk  Terminal  Bolok  dan Terminal  Baumata  maka  petugas  ditempatkan  pada  titik-titik  tertentu,  dimana  kendaraan biasanya membuat terminal bayangan terminal.
Fasilitas  retribusi  yang  tidak  digunakan  sepenunhnya  oleh  masyarakat/wajib  retribusi yakni UPTD. Terminal Bolok yang berlokasi di Desa Bolok Kecamatan Kupang Barat, yang melayani trayek Bolok – Kupang dan UPTD. Terminal Baumata yang berlokasi di Kecamatan Taebenu,  yang  melayani  trayek  Baumata  –Kupang.  Fasilitas  yang  tidak  digunakan sepenuhnya  oleh  wajib  retribusi  berpengaruh  terhadap  penerimaan  retribusi,  sehingga membuat penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang tidak mencapai target penerimaan.

## Belum Efektifnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan dilapangan
Pengawasan  merupakan  tingkatan  manajemen  yang  meliputi  kegiatan  pengujian  dan pemantauan serta kunjungan staf untuk menjaga agar tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilaksanakan  berdaya  guna,  berhasil  guna  tetap  waktu  sesuai  dengan  kebijakan  dan  rencana yang ditetapkan sehingga kegiatan dan tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  untuk  retribusi  pelayanan pasar,  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Rutnimnat  Fiah,  SE  beliau  mengatakan bahwa: Sistem pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah, kita membuat Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)  untuk  para  wajib  retribusi,  ada  petugas  lapangan  tetapi  mereka  dikhususkan  untuk melakukan  pungutan  bagi  wajib  retribusi  yang  pedagang  musiman  yang  membayar  Rp  500, yang dilakukan 1 kali dalam seminggu.
Sistem  pengawasan  dan  pengedalian  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Kupang  dilakukan  hanya  untuk  bagi  wajib  pedagang  musiman  atau  pelataran, tidak  untuk  wajib  retribusi  kontrak  pasar,  seharusnya  sistem  pengawasan  dan  pengendalian juga  dilakukan  untuk  para  wajib  retribusi  kontrak  sehingga  dapat  menambah  penerimaan retribusi daerah.
Sistem pengawasan dan pengendalian yang tidak efektif juga terjadi pada retribusi tempat rekreasi.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasubag  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Dinas Parawisata  Kabupaten  Kupang  Ibu  Arijanti  F.  C.  Radja,  S.Sos    mengatakan  bahwa:  Sistem pengendalian dan pangawasan dilapangan yaitu kita melihat ada nomor urut karcis sesuai atau tidak, dan petugas kita turun untuk pengawasan pemungutan setiap hari.
Tetapi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada objek wisata alam  Gunung  Fatuleu,  objek  wisata  Pantai  Manikin,  objek  wisata  Air  Terjun  Oenesu,  objek wisata  Air  Terjun  Tesbatan,  objek  wisata  Kolam  Renang  Baumata,  objek  wisata  Pantai Tabalolong,  bahwa  sistem  pengendalian  dan  pengawasan  dilapangan  kurang  efektif dikarenakan    yang  pertama,  objek  wisata    Alam    Gunung  Fatuleu  dan  objek  wisata  Pantai Tabololong,  tidak adanya  petugas  yang  menjaga    pos  penarikan  retribusi,  yang  kedua  objek wisata  Pantai  Manikin  dan  objek  wisata Air  Terjun  Oenesu,  adanya  petugas  yang    menjaga pintu masuk, tetapi wisatawan tidak diberi karcis masuk.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem pengawasan  dan  pengendalian  di lapangan  belum  efektif,  karena tidak adanya  petugas  yang melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  di  lapangan  serta  wisatawan  tidak  diberi  karcis masuk.  Maka  hal  ini  dapat  menyebabkan  target  penerimaan  retribusi  tempat  rekreasi  tidak tercapai  yang  akan  berdampak  juga  pada  target  penerimaan  retribusi  daerah  Kabupaten Kupang.  Selain  itu  untuk  retribusi  izin  trayek,  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasie Angkutan  Dalam  Trayek  Bapak  Denis  Victor  Ndolu Eoh,  S.SiT  mengatakan  bahwa:  Sistem pengendalian  dan  pengawasan  unutk  izin  trayek  biasanya  kita  turun  ke lapangan melakukan opreasi  untuk  penerbitan  izin  yang  sudah  habis  masa  berlaku  secara  berkelanjutan  setiap bulan.
Dapat  dilihat  bahwa  sistem  pengendalian  dan  pengawasan  dilapangan  lakukan  belum efektif  dikarenakan  hanya  diberlakukan  bagi  wajib  retribusi  yang  telah  membuat izin  trayek dan  tidak  untuk  bagi  wajib  retribusi  yang  tidak  memiliki  izin  trayek  tetapi  masih  memuat penumpang  dan  barang.  Sistem  seperti  ini  hanya  membuat  pengusaha  angkutan/wajib retribusi  tidak  membuat  izin  sehingga  akan  berpengaruh  terhadap  penerimaan  retribusi daerah.

## Tarif tribusi yang rendah
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Evaluasi  dan  Pengendalian Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang Badan Pendapatan Daerah, Bapak A.A Alfi Ganggas, S.Sos,  MSi  mengatakan  bahwa:  Permasalahan  yang  terjadi  sehingga  penerimaan  retribusi daerah Kabupaten Kupang tidak mencapai taget yaitu tarif, saya akui bahwa tarif retribusi di Kabupaten Kupang belum ada peruhahan sejak tahun 2012-2022, sebagainya contoh retribusi pelayanan  pasar,  tarif  retribusi  untuk  pelataran/lapak  sampai  saat  ini  masih  Rp  500,  untuk retribusi  tempat  khusus  pasrkir  tarif  kita  sampai  saat  masih  Rp  1000.  Hewan  masuk  dan keluar saja Rp 18.00/ekor hewan besar dan Rp 3.750/ekor hewan kecil, dan pemakaian palang ternak Rp 3.000/hari untuk hewan besar dan Rp 1.000.
Hal  sama  juga  disampaikan  oleh  Ibu  Caesilia  M.N    Rego,  S.KM  selaku  Kepala  Sub Bagian  Keuangan  dan  Aset  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kupang  beliau  mengatakan bahwa:  Jadi  faktor  menyebab  dana  non  kapitasi  tidak  mencapai  target  yang  pertama  yaitu Masih banyak masyarakat Kabupaten Kupang yang berobat tidak membawa BPJS  sehingga tidak  bisa  diklaim  karena  dana  non  kapitasi  didapat  dari  pelayanan  pasien  yang  memakai BPJS, kedua, target  yang diberikan oleh Badan Pendaatan Daerah terlalu tinggi, faktor yang ketiga,  untuk  Kabupten  Kupang  belum  memperbaharui  tarif  retribusi,  tarif  retribusi  yang dipakai  masih  retribusi  yang  lama contohnya  untuk  rawat  luka  saja  tarifnya  Rp  5000  sangat kecil.
Dana non kapitasi adalah besaran pembayaran  yang dibayarkan oleh BPJS kepada UPT Puskemas  atas  pelayanan  rawat  inap  dan  pelayanan  lainnya  yang  dibayarkan  berdasarkan pengajuan  klaim  dari  puskemas,  tetapi  berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  bahwa  masih banyak masyarakat Kabupaten Kupang yang tidak membawah BPJS dan tidak memiliki BPJS sehingga  tidak  bisa  diklaim  oleh  pihak  puskesmas  hal  ini  akan  berdampak  pada  pemerinaa
retribusi  dari  dana  non  kapatasi.  Tarif  retribusi  daerah  juga  mengakibatkan  penerimaan retribsui  dana  non  kapitasi  tidak  mencapai  target,  tarif  yang  kecil  tidak  seimbang  dengan pengeluaran  yang  dikeluarkan  untuk  membeli  perlengkapan  medis,  sementara  itu  tarif  yang kecil dan target yang terlalu tinggi juga bisa membuat penerimaan  retribusi dana non kapitasi tidak  mencapai  target,  seharusnya  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kupang  perlu memperhatikan penyusunan target retribusi.

## Jumlah Wajib retribusi yang Tidak Stabil
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasubag  Keuangan  dan  Aset  Daerah    Dinas Parawisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  Ibu  Arijanti  F.  C.  Radja,  S.Sos,  beliau  mengatakan: Penerimaan  retribusi  parkir  ini  tergantung  dari  banyaknya  pengujung  ke  objek  wisata,  jika pengujungnya  yang  datang  banyak  maka  penerimaan  kita  juga  meningkat  dan  begitupun sebaliknya.
Jumlah  wajib  retribusi  yang  tidak  stabil  sangat  berpengaruh  terhadap  penerimaan retribusi tempat khusus parkir, jika pengujung/wajib retribusi sedikit maka akan berpengaruh terhadap  penerimaan  retribusi.  Hal  sama  juga  disampaikan  oleh  Bapak  Sony  R.  Boesday, ST.,MT  selaku  Kepala  Bidang  Pemetaan  &  Tata  Ruang  Pada  Dinas  Pekerja  Umum  dan Penataan  Ruang  beliu  mengatakan  bahwa:  Tidak  tercapainya  target  penerimaan  retribusi pengganti  biaya  cetak  peta  digital/penyediaan  peta  digital  tergantung  dari  sedikit  atau banyaknya  pemohon  atau  wajid  retribusi  yang  ingin  membuat  peta  digital.  Jika  pemohon (wajib retribusi) meningkat maka penerimaan retribusi akan meningkat, jika pemohon (wajib retribusi) berkurang maka akan berkurang penerimaan retribusi.
Jumlah  pemohon  atau  wajib  retribusi  sangat  berpengaruh  signifikan  atas  penerimaan retribusi  pengganti  biaya  cetak  peta  digital/penyediaan  peta  digital.  Berdasarkan  hasil wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  tercapainya  target  penerimaan  retribusi daerah Kabupaten Kupang disebabkan oleh jumlah wajib retribusi yang tidak stabil.

## Adanya Gugatan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012
Adanya gugatan menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang.  Adanya  gugatan  ini  hanya  terjadi  pada  retribusi pemanfaatan ruang menara telekomukasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tata Kelola  dan  Pengembangan  Infrastruktur  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Kupang,  Bapak  Dahlan  Kasim  disimpulkan  bahwa  tidak  tercapainya  target  penerimaan retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang  disebabkan  karena  adanya  gugat  pihak  provaider Peratutan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

## Belum Adanya Penagihan
Belum  adanya  penagihan  hanya  terjadi  pada  retribusi  rumah  pemotongan  hewan. Retribusi rumah potong hewan merupakan pumungutan pemerintah daerah berupa pelayanan penyediaan  fasilitas  rumah  potong  hewan  yang  termasuk  pelayanan  pemeriksaan  kesehatan sebelum  dipotong  dan  sesudah  dipotong.  Berdasarkan  laporan  realisasi  penerimaan  retribusi daerah retribusi pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong tidak mencapai target penerimaan  dan  yang  melampui  target  yaitu  pada  tahun  2019  sebesar  163%.  Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan PAD Dinas Peternakana Kabupaten Kupang, Ibu  Khatarina  Boifala,  A.Md  mengatakan  bahwa:  Retribusi  pemeriksaan  kesehatan  hewan sebelum  dan  sesudah  dipotong  tahun  2015-2017  belum  adanya  penerimaan/penagihan sedangkan tahun 2018 saya tidak tahun.
Sedangkan  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Evaluasi  dan Pengendalian  Pendapatan  Daerah  Kab.  Kupang  Bapak  A.  A  Alfi  Ganggas,  S.Sos,  MSi, Mengatakan  bahwan:  Pada  dinas  peternakan  untuk  retribusi  pemakaiaann  kekayaan  daerah penyewaan tanah dan bangunan, ada fasilitas yang tidak digunakan yaitu rumah pemotongan
hewan  (RPH)  yang  sejak  tahun  2017  rumah  pemotongan  hewan  tidak  digunakan  atau  tidak beroperasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  target  penerimaan retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang  disebabkan  oleh  tidak  adanya  penagihan  retribusi  dan tidak beroperasinya rumah pemotongan hewan.

## Kondisi Alam dan Persaingan Harga.
Faktor kondisi alam dan pemasaran hanya terjadi pada retribusi penjualan produksi usaha daerah.  Berdasarkan  tabel  realisasi  penerimaan  retribusi  daerah,  bahwa  retribusi  penjualan produksi  usaha  daerah  tidak  mencapai  target  penerimaan.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Kasubag  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Kupang  Bapak  Sem  Kristianto Bunmo, S.Kom, mengatakan bahwa:  Faktor  yang pertama, yaitu kondisi alam dimana curah hujan yang tinggi yang menyebabkan air rob (banjir di tepi pantai) sehingga membuat tambak menjadi rusak dan berdampak pada proses pemeliharaan dan proses produksi yang berkurang, kedua, faktor pemasaran dimana produksi itu adalah garam industri  dan penjualannya diluar namum  karena  persaingan  harga  yang  membuat  garam  yang  diproduksi  tidak  laku  dalam penjualan, ketiga, adanya garam impor yang masuk ke Indonesia sehinnga mengganggu harga jual.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kupang disebabkan oleh kondisi alam dan persaingan harga jual.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  Analisis  Faktor  Penyebab  tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kupang, belum mencapai target penerimaan, hal ini disebabkan oleh:
1. Terdapat  12  jenis  retribusi  daerah  Kabupaten  Kupang  yang  tidak  mencapai  target diantaranya yaitu retribusi pelayanan pasar, retribusi pengendalian menara telekomukasi, retribusi  pemakaian  kekayaan  daerah  penyewaan  tanah  dan  bangunan,  retribusi pemakaian  kekayaan  daerah  kontrak  kendaraan  bermotor,  retribusi  terminal,  retribusi tempat  khusus  parkir,  retribusi  pemeriksaan  hewan  sebelum  dipotong,  retribusi pemeriksaan hewan sesudah dipotong, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi izin trayek. Namun ada jenis  retribusi  yang  sudah  mencapai  target  penerimaan  yaitu  rertribusi  pengujian kendaraan bermotor dan retribusi ijin mendirikan bangunan.
2. Faktor  yang  menyebabkan  tidak  tercapainya  target  penerimaan  retribusi  daerah Kabupaten  Kupang  yakni,  masih  adanya  kelolosan  dalam  pemungutan  retribusi  daerah, berkurangnya  objek  penerimaan  retribusi,  belum  efektifnya  pemberlakuan  sanksi, terbatasnya  sumber  daya  atau  petugas  di  lapangan,    fasilitas  yang  tidak  digunakan sepenuhnya dan tidak digunakan  oleh masyarakat, belum efektinya sistem pengendalian dan  pengawasan  di  lapangan,  tarif  retribusi  yang  masih  rendah,  jumlah  wajib  retribusi yang  tidak  stabil,  adanya  gugatan  terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2012, kondisi  alam  dan  persaingan  harga  jual  bagi  retribusi  penjualan  produk  usaha  daerah, belum adanya penagihan bagi retribusi rumah potong hewan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adil,  M  .  Ginta,  2008,  “ Analisis  Penerimaan  Retribusi  Daerah  Pada  Badan  Pendapatan, Pengelolaan Dan Asset Daerah Kabupaten Musi Waras ”. Skripsi.
Anggrono, D . Damas, 2017, Pajak Daerah dan Retribusi daerah , UB Press, Malang.
Badan  Pendapatan  Daerah,  2021, Laporan  Realisasi  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah Tahun Anggaran 2015-2019 , Kabupaten Kupang.
Darwin. 2010, Pajak Daerah dan Retribusi daerah , Mitra Wacana Media, Jakarta.
Dwi  Orbaningsi.  2010.  “ Penggalian  Potensi  Pendapatan  asli  Daerah  di  Kota  Malang”, Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol II, Edisi Ke-11 2010, Hal 10.
Halim,  Abdul,  dan  Muhamad  Syam  Kusufi.2014 Akuntansi  Keuangan  Daerah ,  Selemba Empat, Jakarta.
Okta, Lisza. 2013, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komerang (OKI)” , Skripsi.
Payona,  D.  Shela,  2013,  “ Analisis  Fakto-Faktor  Penyebab  Tidak  Tercapainya  Target Retribusi  Daerah  Daerah  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan” . Skipsi.
Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Peraturan daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas  Retribuisi Jasa Umum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Retribusi Jasa Usaha Peraturan Pemrintah Nomor  66  Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Pelayaran Sihaan,  P.  Marihot,  2013, Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, PT  RajaGrafindo  Persada, Jarkata.
Sunyoto, Danang. 2013, Metodologi Peneltian Akuntansi , PT Refika Aditama, Bandung.
Surya, A. Agam, 2020. “ analisis efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang”.
Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Yenn  I  Del  Rosa.  2012 .”  Analisis  efektifitas  dan  efisiensi  penerimaan  retribusi  daerah kabupaten pesisir selatan”. Jurnal ISSN, Vol 4 No. 2,  Juni 2012