## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i3.2186 / http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analysis Of Regional Economic Improvement Through Micro, Small, Medium Enterprises In Managing Local Wisdom Product In Ternate  North Maluku Province
Darsanto 1 , Khasan Effendy 2 , Nuryanto 3
123 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Cilandak Jakarta Email : darsantoipdn33@gmail.com Article Info Abstract Article history: Article Accepted:  09 July 2021 Publication : 16 July 2021 The  Implementation  of  regional  development  in  the  autonomy  era  is  in accordance with Law Number 23 RI of 2014 concerning Regional Government based  on  regional  capacities  and  initiatives.  Where  there  are  several development  problem  faced.  Especially in  Ternate  City,  when  viewed  from  the perspective of population welfare, the problem of poverty and unemployment are still considered quite high. Therefore, strategic efforts are needed to  deal  with the problem in question. This paper aims to, 1) Describe the government’s efforts improved the regional economy through micro, small, and medium enterprises in managing  local  wisdom  products  in  Ternate  City,  North  Maluku  Province;  2) Describe  the  factors  that  influenced  efforts  improved  the  regional  economy through  micro,  small,  medium  enterprises  in  managing  local  wisdom  product. The approach of this study was qualitative and descriptive method. The theory used  to  analyzed  the  main  focus  was  The  of  Manpower  Creation  by  Mansour Fakih. To saw the factors that affect the productivity of micro, small and medium enterprises  used  the  concept  proposed  by  Wilantara  and  Susilawati.  The  data sources were primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained  through  interviews,  observation  and  documentation  carried  out  in Ternate  City  by  involving  the  government  and  micro,  small  and  medium enterprises by selecting a number of samples based on the snowball method. The results of this study indicate that the efforts made by the Local  Government  of Ternate City to improve its economy through micro, small, medium enterprises based on local wisdom potentiality are considered quite effective, because able to  encourage  and  maintain  productivity  of  business  actors.  These  efforts generally  take  the  form  of  development,  fostering  and  provision  of  business capital that are regulative, service, facilitative and evaluative  roles. Although, there are several obstacles that are quite prominent and influential, including the lack  of  business  capital,  product  marketing,  inefficiency  of  bureaucratics services, low human resource capacity for technology and limited raw materials. Therefore,  it  is  recomended  that  there  be  improvements  in  term  of  increating business capital, marketing creativity, supply of raw materials and increasing the latest technology-based education and training activities .

## Keywords:
Local  Government,  Economic Improvement, Micro, Small and Medium  Enterprises  dan  local Wisdom
Article Info Abstrak Article history: Article Accepted:  09 July 2021 Publication : 16 July 2021
Pembangunan  daerah  di  era  otonomi  sesuai  Undang-Undang  RI  Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menitikberatkan pada kemampuan dan prakarsa daerah. Dimana, selalu ada pembangunan yang dihadapi. Khusus di Kota Ternate, jika dilihat dari sisi kesejahteraan penduduk, masalah kemiskinan dan  penggangguran  dinilai  masih  cukup  tinggi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan upaya-upaya  strategis  untuk  menangani  persoalan  dimaksud.    Tulisan  ini bertujuan  untuk  1)  Mendeskripsikan  upaya  pemerintah  terhadap  peningkatan perekonomian  daerah  melalui  usaha  mikro  kecil  menengah  dalam  mengelola produk  kearifan  lokal  di  Kota  Ternate  Provinsi  Maluku  Utara;  2) Mendeskripsikan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  upaya  peningkatan perekonomian  daerah  melalui  usaha  mikro  kecil  menengah  dalam  mengelola produk  kearifan  lokal.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  secara  deskriptif,  Teori  yang  digunakan  untuk  menganalisis  fokus utama adalah Teori Penciptaan Tenaga Kerja , oleh Mansour Fakih. Sedangkan,
Keywords:
Pemerintah
Daerah,
Peningkatan perekonomian,
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah dan Kearifan Lokal
Untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas usaha mikro kecil menengah  menggunakan  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Wilantara  dan Susilawati.  Sumber  data  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi yang  dilaksanakan  di  Kota  Ternate  dengan  melibatkan  unsur  pemerintah  dan pelaku  usaha  mikro  kecil  menengah  dengan  memilih  sejumlah  sampel berdasarkan  metode snowball .  Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah Kota Ternate terhadap peningkatan perekonomiannya melalui usaha mikro kecil menengah  berbasis  potensi  kearifan  lokal  dinilai  cukup  efektif  sebab,  mampu mendorong dan  mempertahankan produktivitas pelaku usaha. Upaya dimaksud berupa  pengembangan,  pembinaan  dan  penyediaan  modal  usaha  bagi  pelaku UMKM  yang  umumnya  bersifat regulatif , service , fasilitatif dan evaluatif . Meskipun,  terdapat  beberapa  kendala  yang  cukup    mempengaruhi  diantaranya yaitu minimnya modal usaha, masalah pemasaran produk, inefisiensi pelayanan birokrasi,  rendahnya  kapasitas  sumber  daya  manusia  terhadap  pemanfaatan teknologi terkini serta keterbatasan bahan baku. Oleh karena itu, disarankan agar ada  perbaikan  dari  sisi  peningkatan  modal  usaha,  kreativitas  pemasaran, pelayanan birokrasi, penyediaan bahan baku serta memperbanyak kegiatan diklat berbasis teknologi terkini.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Darsanto
Institut  Pemerintahan  Dalam  Negeri (IPDN), Cilandak Jakarta Email : darsantoipdn33@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dewasa  ini  menunjukkan  tingkat  kemajuan  yang cukup positif, hal tersebut terlihat pada perkembangan pembangunan fisik maupun pembangunan sumber  daya  manusia  yang  semakin  baik.  Dimana,  hal  tersebut  tidak  lepas  dari  upaya-upaya perbaikan yang senantiasa dilakukan oleh bangsa ini secara berkesinambungan.
Pada perjalanannya dalam rangka mencapai tujuan bernegara, terdapat berbagai tantangan dan  hambatan  baik itu  yang  bersumber  dari  internal  bangsa  maupun  dari luar.  Dimana,  secara internal  instabilitas  berbagai  situasi  politik,  ekonomi  dan  sosial  budaya  menjadi  ancaman tersendiri  bagi  persatuan  dan  kesatuan  yang  kemudian  dapat  mengganggu  program-program pembangunan. Sedangkan dari sisi eksternal arus globalisasi  dan digitalisasi  yang  begitu cepat dan  terbuka  menjadi  peluang  sekaligus  ancaman  yang  cukup  serius  bagi  kemajuan  negeri  ini, Oleh karena itu, tuntutan untuk menyesuaikan dengan kemajuan globalisasi menjadi penting dan wajib, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan serta karakter bangsa.
Untuk  menjawab  tantangan  global  dengan  arus  ekonomi  dunia  yang  begitu  cepat,  maka diperlukan  adanya  tindakan-tindakan  protektif  secara  internal  guna  menyesuaikan  diri  dengan kondisi perkembangan ekonomi yang ada. Maka, negara diharuskan untuk proaktif membuat dan merumuskan  kebijakan-kebijakan  yang  mengarah  kepada  perbaikan  dan  peningkatan pembangunan di seluruh wilayah negara Indonesia, baik itu pembangunan secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusianya.
Pemerintah  sebagai  pemilik  kewenangan  yang  sah  dituntut  untuk  mampu  melayani  dan menggerakkan roda kehidupan bersama sesuai dengan fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam UU  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintah  dalam  pasal  1  ayat  (2)  yang menyebut  bahwa  “Fungsi  Pemerintahan  adalah  fungsi  dalam  melaksanakan  Administrasi Pemerintahan  yang  meliputi  fungsi  pengaturan,  pelayanan,  pembangunan,  pemberdayaan  dan perlindungan.  Sehingga,  berdasarkan  pada  fungsi  pemerintah  tersebut  pemerintah  berwenang
untuk  merumuskan  beberapa  regulasi  atau  kebijakan  dalam  rangka  menunjang  percepatan pembangunan baik berskala nasional maupun daerah.
Khusus terkait pembangunan di daerah,  pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  meletakkan  pendekatan  pembangunan berdasarkan  pada prinsip otonomi daerah, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (6) dalam undang-undang tersebut  yang menyebut  bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Membangun daerah berdasarkan prinsip otonomi dijelaskan oleh Djohermansyah (2014 : 181-182) yang menyebut bahwa secara teoritik otonomi berasal dari dua sumber. Pertama, dari pemerintah  pusat  berupa  pelimpahan  kewenangan-kewenangan  tertentu  kepada  pemerintah daerah  agar  penyelenggaraan  pemerintahan  lebih  efisien,  efektif  dan  demokratis.  Kedua,  dari kondisi sosial budaya masyarakat daerah berupa nilai, kemampuan dan pranata sosial yang telah lama  melekat  pada  praktek  pengaturan  kehidupan  masyarakat  agar  hak-hak  masyarakat terlindungi, rasa keadilan masyarakat terjamin dan urusan pemerintahan berjalan dengan lancar. Sehingga,  berdasarkan  pada  pandangan  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  pola  pembangunan  di daerah  dapat  dilakukan  melalui  dua  strategi,  yang  pertama  melaksanakan  urusan-urusan diserahkan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  prinsip  desentralisasi,  yang  kedua  melalui pengembangan potensi yang bersumber dari sosial budaya masyarakat.
Bermodalkan  pada  fungsi  dan  tujuan  yang  sudah  ditetapkan,  pemerintah  daerah  wajib menemukan solusi terhadap segala persoalan yang ada pada masyarakatnya, persoalan-persoalan dimaksud diantaranya tingginnya angka masyarakat miksin dan jumlah pengangguran. Dimana, khususnya  di  Kota  Ternate  persoalan  kemiskinan  dan  pengangguran  masih  menjadi  tantangan tersendiri  dimana  sesuai  dengan  perolehan  data  yang  ada  diketahui  bahwa  angka  masyarakat miskin dan jumlah penggangguran masih cukup tinggi, sebagaimana tergambar pada table berikut
Tabel 1. Angka Masyarakat Miskin dan Pengangguran  Kota Ternate Tiga Tahun Terakhir
No  Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Pengangguran (Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 1 2017 215.524 7.538 6.041 2 2018 218.028 5.679 6.760 3 2019 219.495 6.361 7.250 Sumber : -BPS Kota Ternate Tahun 2018,  2019,       dan  2020 - DisDukCapil Kota Ternate, Tahun 2020
Berdasarkan  pada  data  di  atas,  terungkap  bahwa  jumlah  masyarakat  miskin  dan  angka pengangguran di Kota Ternate dalam kurung waktu tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif dan stagnan, bahkan justru terjadi peningkatan angka kemiskinan pada tahun 2019.
Kota Ternate sebagai salah satu kota  warisan sejarah, sejak dahulu terkenal hasil alamnya berupa rempah-rempah seperti cengkeh, palah, kopra dan lain-lain yang kemudian menjadi daya tarik dan salah satu alasan daerah ini untuk didatangi oleh negara asing pada saat itu. Dimana, masyarakat setempat pun menjadikan sektor tersebut sebagai mata pencaharian unggulan secara turun temurun yang tentunya menjadi sumber pendapatan tersendiri bagi masyarakat. Akan tetapi, terhitung sejak tahun 2016 nilai jual hasil perkebunan tersebut  mengalami penurunan nilai jual yang  cukup  signifikan.  Sebagai  contoh  hasil  tanaman  cengkeh  yang  sebelum  tahun  2016 mencapai nilai penjualan menyentuh angka sekitar Rp.120.000/Kg, namun saat ini hanya berkisar pada  angka  di  bawah  Rp.100.000/Kg,  situasi  ini  tentu  sangat  merugikan  masyarakat,  yang selanjutnya  dapat  menjadi  salah  satu  pemicu  menurunnya  angka  pendapatan  masyarakat  dari sektor perkebunan.
Pemerintah  selaku  pihak  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan pembangunan  tentunya  harus  lebih  kreatif  dan  inovatif  untuk  menemukan  alternatif-alternatif solutif dalam rangka menangani segala persolan ekonomi, dimana masih terdapat cara lain yang
dapat diterapkan, salah satunya melalui pengembangan potensi yang bersumber dari sosial budaya masyarakat,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Djohermansyah  pada  paragraf  sebelumnya. Dimana, terkait potensi sosial budaya, Kota Ternate termasuk salah satu Kota Warisan Budaya memiliki  banyak  potensi  yang  cukup  produktif  untuk  dikembangkan.  Adapun,  salah  warisan budaya  yang  dapat  dikembangkan  adalah  hasil  karya  masyarakat  yang  terwujud  dalam  bentuk barang dan bahan yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi.
Pilihan  membangun  ekonomi  masyarakat  berbasis  sosial  budaya  dalam  bentuk pengembangan produk kearifan lokal, diprediksikan cukup efektif untuk diterapkan sebab dinilai dapat  mendukung  kemandirian  dan  pemberdayaan  masyarakat  jangka  panjang.  Hal  tersebut sesuai  dengan  pandangan  yang  dikemukakan  oleh  Anriques  dalam  Bambang  Sutikno  dan  Jati Batoro (2017 : 8) memandang bahwa peningkatan budaya masyarakat atau kearifan lokal sangat berpengaruh  pada  tingkat  pendapatan  dan  kesejahteraan  untuk  pembangunan  lingkungan masyarakat selanjutnya. Selain itu, dipertegas pula oleh Oding S (2002) dalam buku Hermanto Suaib  (2017)  bahwa  kearifan  lokal  dicirikan  dengan  dasar  kemandirian  dan  keswadayaan, memperkuat  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pemberdayaan,  menjamin  daya  hidup  dan berkelanjutan,  mendorong  teknologi  tepat  guna  yang  efektif  dari  segi  biaya  dan  memberikan kesempatan untuk memahami dan memfasilitasi perancangan pendekatan program yang sesuai.
Oleh  karena  itu,  perluh  dikembangkan  lebih  lanjut  kelompok  pelaku  usaha  baik  secara perorangan  maupun  kelompok.  Sehingga,  berdasarkan  pada  pertimbangan-pertimbangan  yang dikemukakan  pada  paragraf  sebelumnya,  penulis  bermaksud  untuk  menyusun  sebuah  kajian ilmiah yang khusus membahas tentang peningkatan perekonomian masyarakat berbasis  potensi kearifan  lokal.  Dimana,  untuk  memfokuskan  diri  dalam  penyusunan  tulisan  dimaksud  penulis menetapkan  judul “Analisis  Peningkatan  Perekonomian  Daerah  Melalui  UMKM  Dalam Mengelola Produk Kearifan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara”.
Berdasarkan  pada  uraian  tersebut  di  atas,  teridentifikasi  bahwa  kemiskinan  dan  tingginya angka penganguran masih menjadi masalah serius dalam pembangunan manusia di Kota Ternate yang  perluh  untuk  dicarikan  solusinya.  Sehingga,  dirumuskan  bahwa  kajian  dalam  tulisan  ini berusaha untuk mengungkap dan menganalisis:
1. Bagaimanakah upaya pemerintah terhadap peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM dalam mengelola produk kearifan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ?
2. Faktor  apa  sajakah  yang  mempengaruhi  upaya  peningkatan  perekonomian  daerah  melalui UMKM dalam mengelola produk kearifan lokal di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Mengacu pada rumusan masalah di atas, tentunya penyusunan tulisan ini bertujuan untuk 1)
Mendeskripsikan  upaya  pemerintah  terhadap  peningkatan  perekonomian  daerah  melalui  usaha mikro kecil menengah dalam mengelola produk kearifan lokal di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara; 2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan perekonomian daerah  melalui  usaha  mikro  kecil  menengah  dalam  mengelola  produk  kearifan  lokal  di  Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Berbicara  terkait  upaya  dan  tindakan  pembangunan  masyarakat,  tidak  lepas  dari  campur tangan  pemerintah  selaku  pemilik  kewenangan  yang  sah  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan bersama, sebab defenisi pemerintah menurut Erliana H (2014 : 21) adalah aktivitas pelayanan yang menjamin bekerjanya lembaga-lembaga pemerintahan umum dan berfungsinya unit-unit pemerintahan baik internal maupun eksternal terhadap para warganya. Berdasarkan pada defenisi  di  atas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  pemerintah  harus  senantiasa  hadir  terkait pemenuhan-pemenuhan kebutuhan publik, termasuk dalam hal aktivitas ekonomi warganya.
Peningkatan perekomian berbasis sosial budaya dan kearifan lokal tidak lepas dari pandangan paradigma people  centered  development yang  menurut  Korten  dalam  Jamaludin  (2016  :  22) bahwa paradigma ini memberikan tempat yang penting bagi prakarsa dan keragaman lokal yang mandiri. Dimana, Tjokrowinoto (Jamaludin 2016 : 22) menyebut bahwa dalam people centered
development pemerintah sebagai katalis dalam mempercepat proses pembangunan yang berpusat pada kemandirian lokal. Penjelasan tersebut mempertegas bahwa pemanfaatan potensi lokal dapat menjadi  salah  satu  alternatif  produktif  untuk  meningkatkan  perekonomian  daerah  berbasis ekonomi kerakyatan.
Adapun, upaya peningkatan perekonomian dimaksud merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai pembangunan ekonomi secara umum dan pertumbuhan ekonomi secara khusus yang  dapat  dilihat  melalui  ukuran-ukuran  secara  kuantitatif  yang  menurut  Wilantara  dan Susilawati (2016: 103) terdiri dari meningkatnya pendapatan perkapita, produk nasional, jumlah tabungan dan penyerapan angka kerja.
Pengertian UMKM  berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM adalah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang kriterianya ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Sedangkan pengertian tentang kearifan lokal menurut Mattuada dalam Sumijati dkk, (2002 : 100) adalah wawasan atau cara pandang menyeluruh yang bersumber dari tradisi kehidupan. Jadi, yang dimaksud dengan produk kearifan lokal pada prinsipnya adalah barang maupun bahan hasil kreasi  dan  inovasi  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat  melalui  usaha-usaha  mandiri (UMKM)  dengan  menjadikan ciri  lokalitas  maupun  tradisi  masyarakat  sebagai  orientasi  usaha maupun ciri khas yang memiliki nilai tambah tersendiri dalam produk tersebut
Fokus  peningkatan  perekonomian  daerah  dalam  tulisan  ini  terkait  kegiatan  perekonomian masyarakat  berbasis  usaha  mikro  kecil  dan  menengah.  Dimana,  upaya  dimaksud  berupa perbaikan  jenjang  perekonomian  daerah  melalui  usaha  mandiri  dan  produktif  dari  masyarakat berbasis  kearifan  lokal  dengan  memperhatikan  proses  pengelolaan  usaha  serta  intervensi  dari pemerintah  daerah.  Selain  itu,  peningkatan  perekonomian  dapat  pula  berupa  keadaan  yang menunjukkan upaya peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mengintervensi salah satu sumber ekonomi dan mengoptimalkan beberapa upaya atau kebijakan strategis,  sehingga  dapat  memicu  gerakan  ekonomi  di  sektor  ekonomi  lainnya  yang  kemudian diharapkan  dapat  berefek  langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  secara  khusus  dan pembangunan ekonomi secara umum.
Untuk membantu menganilis dan mengkaji lebih lanjut upaya produktif yang dilakukan oleh pemerintah, penulis menggunakan salah satu teori sebagai pisau analisis. Adapun, teori dimaksud yaitu Teori  Penciptaan  Tenaga  Kerja yang  dikemukakan  oleh  Mansour  Fakih  (2013  :  62-63), sebab  dianggap  berhubungan  langsung  dengan  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  rangka  mengatasi  masalah  kemiskinan,  penggangguran  dan  rendahnya pendapatan melalui pengembangan usaha-usaha berskala mikro kecil dan menengah (UMKM). Dimana, dalam teori tersebut merekomendasikan beberapa upaya antara lain:
1. Pengembangan pedagang eceran, pedagang kecil atau pedangan kaki lima
2. Pembinaan  berbasis  peningkatan skill tenaga  kerja  dan  kemampuan  manajemen  bagi pengusaha  kerajinan tangan  dan industri kecil  dengan  membangun  sentra-sentra  pembinaan industri kecil dan kerajinan.
3. Peningkatan ketersediaan modal usaha bagi sektor informal.
Selain itu, untuk mengetahui dan mengkaji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan  perekonomian  daerah  melalui  UMKM  berbasis  produk  kearifan  lokal  digunakan konsep  yang  dikemukakan  oleh  Wilantara  dan  Susilawati  (2016  :    4)  yang  terdiri  dari  faktor internal  yaitu  a) akses  pembiayaan  usaha  terbatas;  b)  mahalnya  biaya  infrastruktur;  c)  layanan birokrasi  yang  tidak  efisien.  Kemudian  faktor  eksternal  yaitu  a)  Kelembagaan  dan  SDM;  b) Pemasaran  dan  teknologi;  serta  c)  modal  intelektual  (pengetahuan  dan  penguasaan  teknologi informasi).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode  pendekatan secara  deskritif  yang  mendeskripsikan  secara  mendalam  mengenai  gambaran  secara  sistematis tentang fakta-fakta, gejala sosial, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki yang
berkaitan  dengan  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  peningkatan  perekonomian daerah melalui UMKM mengelola produk kearifan lokal di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan sautu wilayah di sektor ekonomi. Dimana,  data  yang  diperlukan  terdiri  data  primer  dan  data  sekunder,  yang  diperoleh  melalui pengamatan,  wawancara  dan  telaah  dokumen  yang  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan model Miles and Huberman yang dilakukan diawali dengan reduksi data, penyajian dan membuat kesimpulan. Selain itu, untuk menguji kredibilitas perolehan data digunakan model Triangulasi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.Hasil Penelitian
4.1.1. Upaya  peningkatan  perekonomian  daerah  Melalui  UMKM  dalam  mengelola produk kearifan lokal Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Upaya Pemerintah Daerah Kota Ternate dalam rangka meningkatkan perekonomiannya  melalui  UMKM  berbasis  produk  kearifan  lokal,  dinilai  sebagai  salah satu  alternatif  solutif,  yang  kemudian    dapat  menjadi  pemantik  bagi  pertumbuhan prekonomian  masyarakat  dan  perekonomian  daerah  secara  umum.  Adapun,  upaya dimaksud  setelah  merujuk  pada  Teori  Penciptaan  tenaga  kerja  yang  dikemukakan  oleh Mansour  Fakih,  2013  :  62-63)  serta  menganalisis  sejumlah  data  yang  diperoleh  baik melalui observasi, wawancara dan dokumen dengan melibatkan unsur pemerintah daerah melalui OPD terkait dan beberapa pelaku UMKM terungkap bahwa upaya penaingkatan perekonomian dimaksud terdiri dari :
1) Pengembangan  sektor    informal/UMKM ,  berupa  pengembangan  pedagang  eceran, pedangan  kecil,  pedagang  kaki  lima  dan  pengusaha  lemah  lainnya,  termasuk didalamnya UMKM. Dimana, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Ternate cukup proaktif  dalam  rangka  upaya-upaya  pengembangan  UMKM  berbasis  kearifan  lokal sebagai  pedagang  lemah  yang  harus  dikembangkan.  Adapun,  upaya  dimaksud  yaitu memfasilitasi  pengembangan  usaha  berupa  fasilitasi  pemberian  bantuan  bahan  dan barang pendukung produksi UMKM dan fasilitasi penyediaan akses pemasaran produk, juga  upaya  pelaksanaan  pengembangan  UMKM  berupa  penyediaan  data  UMKM dengan  menfasilitasi  dan  mempermudah  akses  pengurusan  perizinan  usaha  dan melakukan penilaian serta evaluasi UMKM berbasis data.
Berdasarkan pada perolehan sejumlah data dan fakta yang ada, dapat dikemukakan bahwa upaya pengembangan sektor informal dalam hal ini UMKM di Kota Ternate oleh Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait  pada  prinsipnya  diwujudkan  melalui beberapa tindakan antara lain :
a. Pelayanan  prima  dengan  mempermudah  akses  pengurusan  izin  usaha  dan menyediakan  data  UMKM  secara  tertib  untuk  dimanfaatkan  lebih  lanjut  sebagai basis data dalam memberikan sejumlah bantuan.
b. Fasilitasi UMKM melalui pemberian sejumlah bantuan dalam bentuk alat dan bahan untuk  mendukung  kualitas  produk,  serta  menyediakan  sarana  untuk  kebutuhan pemasaran,  termasuk  dalam  hal  promosi  produk  untuk  dapat  mendorong pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal.
c. Optimalisasi  kebijakan  pemerintah  daerah  Kota  Ternate  agar  lebih  menyentuh langsung terhadap pengembangan UMKM Adapun, beberapa tindakan tersebut di atas, jika dipahami lebih lanjut, umumnya berupa  peran-peran  yang  berorientasi  pada  optimalisasi service , fasilitatif dan regulatif .
2) Pembinaan  Pengusaha  Kerajinan  Tangan  dan  industri  Serta  Sektor  Informal Lainnya/UMKM, yaitu program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan tata  kelola  usaha  dari  pelaku  UMKM.  Dimana,  upaya  dimaksud  umumnya  berupa penyelenggaraan  kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  baik  di  dalam  maupun  di  luar
daerah  dengan  melibatkan  sejumlah  pelaku  UMKM  yang  secara  legal  terdaftar  dan diakui oleh pemerintah sebagai peserta untuk meningkatkan kemampuan produksi dan tata kelola usaha. Selain itu, Pemerintah daerah juga proaktif untuk menginformasikan dan  memfasilitasi  UMKM  dalam  bentuk  pendampingan  untuk  mengurus  dan menyiapkan  sejumlah  kebutuhan  administratif  usaha,  sekaligus  dapat  dimanfaatkan untuk memperoleh sejumlah program bantuan dari pemerintah maupun dari pihak lain. Sehingga,  dalam  upaya  pembinaan  tersebut  Pemerintah  Daerah  Kota  Ternate  lebih banyak melakukan peran-perannya yang bersifat service, fasilitatif dan informatif .
3) Peningkatan Ketersediaan Modal Usaha bagi Sektor Informal/UMKM, merupakan upaya  yang  dimaksudkan  untuk  menyediakan  kebutuhan  permodalan  bagi  UMKM dalam rangka mempertahankan eksistensi usaha sekaligus untuk memperbesar volume usaha. Dimana, Pemerintah Daerah Kota Ternate melalui OPD terkait cukup responsif terhadap persoalan permodalan bagi UMKM, sebab seluruh Narasumber baik dari unsur pemerintah daerah maupun dari pelaku UMKM mengakui bahwa masalah permodalan menjadi masalah utama dalam aktivitas ekonomi UMKM. Namun dikarenakan adanya regulasi  yaitu  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah Pasal  1  ayat  (7)  yang  mengharuskan  agar  penyediaan  dana  oleh  pemerintah  maupun pemerintah  daerah,  dunia  usaha  dan  masyarakat  melalui  bank,  koperasi  dan lembaga keuangan  bukan  bank.  Dimana  regulasi  tersebut  menjadi  kendala  tersendiri  bagi Pemerintah untuk dapat memberikan bantuan modal secara langsung dan tunai kepada pelaku  usaha,  sehingga  upaya-upaya  terkait  untuk  mengembangkan  dan  memperkuat permodalan UMKM harus dilaksanakan dalam bentuk lain..
Kebijakan  pembatasan  kewenangan  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat memberikan  bantuan  modal  usaha  secara  tunai  kepada  UMKM,  disatu  sisi  cukup mempersulit ruang gerak Pemerintah Daerah untuk mengembangkan UMKM dari sisi permodalan.  Sehingga,  satu-satunya  cara  yang  dilakukan  oleh  OPD  terkait  adalah dengan  menjalankan  fungsi-fungsi  fasilitasi  serta  menjadi  mediator  antara  pelaku UMKM dan Penyedia modal usaha baik itu dari Pemerintah Pusat, BUMN maupun yang lainnya. Dimana, upaya dimaksud dilakukan dengan menyediakan dan melengkapi data UMKM  Kota  Ternate  yang  kemudian  dapat  dimanfaatkan  untuk  menjadi  bahan penilaian dan evaluasi dalam rangka mendapatkan bantuan permodalan.
Akan  tetapi,  khusus  di  Kota  Ternate  terdapat  program  Dana  Pembangunan  dan Partisipatif Kelurahan (DPPK) yang salah satu sasaran kegiatannya adalah peningkatan pemberdayaan  masyarakat  yang  pemanfaatan  anggarannya  diantaranya  berupa pemberian  bantuan  permodalan  bagi  UMKM,  namun,  tetap  mengacu  pada  hasil kesepakatan dari musyawarah masyarakat kelurahan setempat.
Berdasarkan  pada  uraian  yang  ada,  maka  dapat  dikemukakan  bahwa  upaya pemerintah  Kota  Ternate  dalam  rangka  meningkatkat  ketersediaan  modal  usaha  bagi pelau UMKM lebih banyak dilakukan kepada fungsi-fungsi administratif dan mediasi dalam rangka  memfasilitasi, melayani dan memberikan informasi kepada pihak-pihak terklait. Selain itu, masih terdapat rung untuk memberikan bantuan modal usaha secara tunai melalui program DPPK, namun tetap disesuaikan dengan hasil musyawarah.
4.1.2. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Peningkatan  Perekonomian  Daerah  Melalui UMKM Dalam Mengelola Produk Kearifan Lokal di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Sesuai  dengan  analisis  terhadap  hasil  laporan  dari  Kementerian  Koperasi  dan Usaha  Kecil  Menengah  yang  termuat  dalam  Lampiran  Peraturan  Menteri  Koperasi dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Strategi Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Tahun  2020-2024  dapat dikemukakan  bahwa  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  dan  menghambat produktivitas UMKM adalah permodalan, pemasaran dan bahan baku . Sedangkan
secara teoritis yang kemudian dicocokkan dengan data empiris diketahui bahwa faktor internal yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM berbasis produk kearifan lokal antara lain :
1) Faktor Internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam, dimana faktor dimaksud terdiri dari :
1. Keterbatasan  modal  usaha yaitu  menyangkut  kebutuhan  penganggaran  usaha dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha serta perluasan volume usaha. Dimana, kondisi UMKM di Kota Ternate hingga tahun 2020 masih memerlukan tambahan modal usaha.
2. Mahalnya  biaya  infrastruktur yaitu  menyangkut  kebutuhan  bahan  baku  serta barang pendukung produksi yang terkategori mahal serta masih diperoleh dari daerah lain, misalnya bahan baku kain batik, kemasan produk, alat produksi dan lain-lain, yang kemudian menjadi penyebab tingginya nilai jual produk kearifan lokal yang dihasilkan oleh UMKM.
3. Pelayaanan birokrasi yang kurang efisien yaitu menyangkut cara kerja intitusi pemerintah  dalam mengatur  dan  melayani  UMKM  yang  dinilai  masih  kurang maksimal,  sehingga  diperlukan  beberapa  perbaikan  maupun  peningkatan, khususnya  dari  sisi  sosialiasi  dan  penyebaran  informasi  terkait  program  dan kebijakan  menyangkut  UMKM  yang  belum  merata  ke  seluruh  lapisan masyarakat, sebab masih terdapat sejumlah UMKM yang belum terdaftar secara legal di insrtansi pemerintahan.
2) Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar, dimana faktor dimaksud terdiri dari :
1. Pemasaran ,  adalah  menyangkut  kebutuhan  penjualan  barang  maupun  bahan yang  dihasilkan  oleh  UMKM  kepada  konsumen,  dimana  pelaku  UMKM berbasisi kearifan lokal umumnya mengalami keterbatasan dalam hal konsumen, yang  umumnya  didominasi  oleh  wisatawan  maupun  penduduk  lokal  yang membeli produk UMKM hanya untuk keperluan tertentu seperti oleh-oleh dan lain-lain.  Selain  itu,  daya  saing  produk  yang  cukup  rendah  di  pasar  umum dengan  tawaran  harga  yang  terbilang  mahal  menjadi  kendala  tersendiri  bagi produk UMKM berbasis kearifan lokal untuk bersaing di dunia pasar.
2. Kelembagaan  dan  SDM ,  yaitu  menyangkut  status  lembaga/tempat  usaha  bagi UMKM  serta  kapasitas  Sumber  Daya  Manusiannya,  dimana  khusus  di  Kota Ternate,  masih  terdapat  sejumlah  UMKM  yang  terlambat  untuk  melengkapi usahanya dengan surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sehingga menyebabkan UMKM terkait terlambat untuk sejumlah bantuan dari pemerintah maupun dari pihak lainnya dalam rangka upaya pengembangan UMKM.
3. Kemampuan  intelektual  yang  terbatas  dari  pelaku  UMKM yaitu  menyangkut keterbatasan  kemampuan  pelaku  UMKM  untuk  memanfaatkan  teknologi terkini,  diantaranaya  menyangkut  desain  kemasan  dan  pemanfaatan  teknologi terkini untuk meningkatkan pemasaran produk. Dimana, untuk desain kemasan pelaku  UMKM  umumnya  masih  bergantung  pada  pihak  lain  yang  tentunya memerlukan  biaya  tambahan.  Sedangkan,  untuk  pemasaran  produk  berbasis digital,  masih  terdapat  pelaku  UMKM  yang  belum  dapat  memanfaatkan teknologi yang ada secara maksimal.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan adalah sebagai berikut :
1. Upaya  pemerintah  terhadap  peningkatan  perekonomian  daerah  melalui  UMKM  dalam mengelola produk kearifan lokal cukup efektif sebab mampu mempertahankan UMKM untuk tetap produktif, yang dilakukan kedalam beberapa tindakan antara lain :
1) Pengembangan UMKM oleh OPD terkait,  yang dalam pelaksanaanya disesuaikan dengan tupoksi  instansi  masing-masing  dan  bidang  usaha  yang  dijalani  oleh  pelaku  UMKM, diantaranya yaitu pembuatan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas UMKM, penyediaan  data  UMKM,  pemberian  sejumlah  bantuan  baik  berupa  alat  dan  bahan, pelayanan  prima,  memfasilitasi  tersedianya  pasar  bagi  produk-produk  UMKM,  promosi produk-produk khas Ternate dan lain-lain
2) Pembinaan  pelaku  UMKM  dalam  bentuk  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan kemampuan  produksi  dan  manajemen  usaha  dengan  menjadikan  pendekatan  potensi kearifan  lokal  sebagai  penunjang  untuk  mendukung  ketersedian  bahan  mentah  dan kemampuan pelaku usaha.
3) Mengusahakan  tersedianya  modal  usaha  bagi  UMKM,  melalui  penyediaan  data  dan pelayanan  administratif  bagi  UMKM  yang  kemudian  menjadi  dasar  untuk  mengajukan bantuan permodalan kepada pemerintah pusat, BUMN dan pihak swasta lainnya. Ketiga  tindakan  tersebut  di  atas,  umum  berupa  peran-peran  pemerintah  yang  bersifat regulatif, service, fasilitatif dan evaluatif.
2. Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  peningkatan  perekonomian  daerah  melalui  UMKM dalam mengelola produk Kearifan Lokal di Kota Ternate terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, adapun faktor internal antara lain :
1) Keterbatasan modal usaha
2) Mahalnya biaya infrastruktur yang menjadi penyebab tingginya nilai jual produk kearifan lokal yang dihasilkan oleh UMKM.
3) Pelayanan birokrasi yang kurang efisien dari sisi sosialiasi dan penyebaran informasi yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Sedangkan, faktor eksternal antara lain :
1) Pemasaran, yaitu menyangkut keterbatasan jumlah konsumen dan daya saing produk yang cukup rendah di pasar umum.
2) Kelembagaan dan SDM  yaitu terkait UMKM  yang belum melengkapi usahanya dengan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
3) Keterbatasan kemampuan intelektual terhadap pemanfaatan teknologi terkini bagi pelaku UMKM.
Berdasarkan hasil temuan  pada kesimpulan  tersebut, saran yang dapat penulis berikan dalam rangka optimalisasi upaya peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM dalam mengelola produk kearifan lokal di Kota Ternate antara lain :
1. Mendukung  dan  mengusahakan  secara  serius,  mudah  dan  cepat  terkait  upaya-upaya penyediaan modal usaha bagi UMKM
2. Mengupayakan tersediannya industri atau yang  lainnya untuk dapat melayani kebutuhan bahan baku atau perlengkapan produksi bagi UMKM
3. Meningkatkan  pelayanan  birokrasi  yang  efisien  dengan  mengoptimalkan  sosialisasi UMKM  yang  metara  ke  seluruh  lapisan  masyarakat,  serta  merencanakan  program pembangunan UMKM yang terintegrasi.
4. Meningkatkan  upaya-upaya  pemasaran  baik  itu  melalui  iven-iven  budaya  yang  dapat mendukung  promosi  produk  UMKM,  serta  memanfaatkan  teknologi  terkini  untuk kebutuhan pemasaran.
5. Mengupayakan  tersedianya  data  induk  untuk  seluruh  pelaku  UMKM  yang  dilengkapi dengan legalitas usaha masing-masing.
6. Mengoptimalkan  kegiatan  diklat  bagi  pelaku  UMKM  berbasis  teknologi  terkini  untuk mendukung kualitas produk dan pemasaran

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta : PT. Rineka Cipta
Bambang  Sutikno  dan  Jati  Batoro.2017. Analisis  Kearifan  Lokal  Terhadap  Pembangunan Ekonomi Hijau di Kabupaten Pasuruan . Universitas Brawijaya, Maia : Jurnal Ekonomi Islam
Djohan, Djohermansyah. 2014. Merajut Otonomi Daerah Pada Era Reformasi (Kasus Indonesia) . Jakarta Pusat : IKAPTK
Effendy,  Khasan.2009. Memadukan  Metode  Kuantitatif  dan  Kualitatif .  Bandung  :  CV  Indra Prahasta.
Hasan, Erliana. 2014. Komunikasi Pemerintahan. Edisi I . Tangerang Selatan : Universitas Terbuka Jamaludin, Nasrullah Adon. 2016. Sosiologi Pembangunan. Bandung : Pustaka Setia Lampiran  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Nomor  3  Tahun  2020
Tentang Rencana Strategi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024
Mansour  Fakih.  2013. Runtuhnya  Teori  Pembangunan  dan  Globalisasi .  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar Offset
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang  Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Peraturan  Walikota  Ternate  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Tata  Cara  Pengelolaan  Dana Pembangunan Partisipatif Kelurahan Tahun Anggaran 2018
Suaib  Hermanto, Suku  Moi .2017.  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  dan  Modal  Sosial  Dalam Pemberdayaan Masyarakat. An Image
Sugiyono. 2016. “ Metode Penelitian. Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung” : Alfabeta. Sumijati AS, Suhartono, Marsono, S.U dan I. Dewa Putu Wijad . 2002. Integrasi, Moral Bangsa, dan Perubahan. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadja Mada , Yogyakarta : Sinergi Press
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Wilantara  dan  Susilawati.  2016. Strategi Kebijakan  Pengembangan  UMKM .  Bandung  :  Refika Aditama