I Ketut Wisarja, I Ketut Sudarsana. (2017). Refleksi Kritis Ideologi Pendidikan Konservatisme Dan Libralisme Menuju Paradigma Baru Pendidikan. Journal Of Education Research And Evaluation. Vol.1 (4) Pp. 283-291 .

## REFLEKSI  KRITIS  IDEOLOGI  PENDIDIKAN  KONSERVATISME DAN LIBRALISME MENUJU PARADIGMA BARU PENDIDIKAN
I Ketut Wisarja 1 ,*, I Ketut Sudarsana 2
1 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
2 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

## Abstrak
The  general  assumption  is  that  education  as  a  means  of  acquiring  knowledge  and knowledge is not indisputable, but the notion that education is available only in the formalist  environment is  naïve, as  it excludes  other  possibilities  where  education is also  derived  from  non-formal  (andragogic)  educational  models  such  as;  education pasraman,  ashram,  pesantren,  and  so  forth.  Conservative  paradigm  with  all  its attributes,  such  as;  educational  fundalism,  educational  intellectualism,  and educational conservatism, basically more towards the attainment of a quo-vadis form of education  and  harmonization,  without any  criticism  of all  pre-existing  conditions and post-conditions of knowledge and awareness. This concept is basically not too far from  the  mere  'establishment'  view  of  educational  practices  (prison  education  / shackles),  which  ultimately  leads  to  the  assumption  /  stigma  that  educational intellectualism  can  not  be  separated  from  the  subject  of  interest.  Then  comes  the libral paradigm with all its attributes that assume the main purpose of education is to preserve and improve the existing social order, by educating based on existing social reality.  The  culmination  is  anarchism  of  education  which  tends  to  a  form  of conception of the idea of how to rationalize education, eventually this paradigm tends to reject firmly existing order and construct into a more humane and moral education.

## PENDAHULUAN
Pendidikan sebagai salah satu alternatif normatif untuk memperoleh sebuah pengetahuan tidaklah terbantahkan,  sedangkan  disisi  lain  definisi  pendidikan  menurut  sebagian  ahli  patut  dijadikan  sebagai bahan  perdebatan.  Pendidikan  sendiri  tidak  terlepas  dari  berbagai  macam  kritik  sebagai  bagian  dari eksistensi perkembangan pendidikan. Mencoba memahami sebuah konsepsi tentang pendidikan, sering kali menjebak seseorang ke alur pendidikan secara pragmatis-fungsionalis, dimana pendidikan semata- mata hanya dilihat dari sudut pandang sejauh mana pendidikan itu bernilai guna. Selama ini kita terjebak pada  fungsi  pendidikan  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  kerja,  bukannya  sebagai  material  dasar  untuk memperoleh pengetahuan yang sesungguhnya.
Meminjam  pendapat  Habermas  (1972)  sebagaimana  dikutif    O’neil  (2002:  XV-XVI)  mengenai makna  dari  pengetahuan.  Ada  tiga  dasar  pokok  yang  dapat  dipahami,  yakni;  Pertama,  pengetahuan sebagai  instrument  knowledge,  artinya  pengetahuan  dijadikan  sebagai  tempat  untuk  mengontrol, memprediksi,  memanipulasi,  dan  mengeksploitasi  terhadap  objeknya.  Kedua,  pengetahuan  sebagai hermeneutik knowledge, artinya pengetahuan hanya dimaknai sebagai tempat pemahaman, dan Ketiga, pengetahuan    sebagai  critical  knowledge,  artinya  pengetahuan  sebagai  katalis  kritis  terhadap  ‘the dominant ideology’ kearah transformasi sosial.
Dalam  perspektif  kritis,  pendidikan  hendaknya  ditempatkan  sebagai  penganalisis  dan pengidentifikasi kritis serta bebas menuju transformasi sosial. Keterpurukan kita sebagai pengkonsumsi pengetahuan  lewat  pendidikan  seringkali  tanpa  sadar  terikat  dengan  ‘sistem’  dan  tidak  dapat    terlepas dari persoalan kepentingan atau dengan kata lain dominant ideology melalui pendidikan. Tujuan utama dari pendidikan itu sendiri adalah sebagai bagian dari pembentukan kesadaran yang terapresiasi melalui pengetahuan.  Meminjam  definisi  kesadaran  dari    Freire  (1999:  24)  yang  membagi  kesadaran  manusia menjadi  tiga  bagian  yaitu;    kesadaran  magis  (magical  consciousness),  kesadaran  naif  (naival consciousness), kesadaran kritis (critical consciousness). Kesadaran magis lebih diartikan sebagai tingkat

## Keywords:
Educational Ideology, Education Conservatism, Libralism of Education, Education Criticism, and Autocritics.
kesadaran  yang  tidak  mempunyai  daya  analisis  atas  sebuah  realitas,  sedangkan  kesadaran  naif  lebih bermakna ‘aspek manusiawi’ sebagai akar penyebab masalah di masyarakat. Untuk kesadaran yang ketiga lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah.
Batasan  nilai  dan  makna  pendidikan  itu  sendiri  seringkali  dimaknai  secara  abstrak  sehingga membentuk sebuah opini publik, bahwa pendidikan haruslah ‘legal formal’ dan bersifat ‘netral’. Mungkin kita  seharusnya  secara  bersama-sama  memperbincangkan  apa  makna  terdalam  dari  pendidikan  itu sendiri?  belum lagi kita berbicara mengenai siapa yang berhak memperolehnya? dan ukuran apa yang hendak dipakai dalam penggolongannya?.
Berbicara  mengenai  ‘batasan’  pendidikan,  maka  kita  akan  memasuki  wilayah  ideologi  apa  yang dipakai  pendidikan  dengan  berbagai  nilai  kajian  (subject  matter)  yang  terangkum  di  dalamnya. Pembicaraan  tersebut  akan  lebih  jelas  dengan  menampilkan  berbagai  contoh  ideologi  pendidikan  yang berkembang  dan  kita  pakai  selama  ini.  Sekali  lagi,  kritik  terhadap  muatan-muatan  ideologi  pendidikan yang dimaksud tentu saja wajib diadakan secara kritis dan bebas sebagai bahan perbandingan.
Ideologi  yang  dimaksud  terbagi  dalam  ideologi  pendidikan  yang  bersifat  konservatif,  dengan beberapa paradigma yang termuat di dalamnya seperti fundamentalis, intelektualisme, dan konservatif. Sedangkan ideologi yang kedua yang bersifat liberal, dengan beberapa paradigma yang ada di dalamnya seperti liberal, liberalsionis, dan anarkis. Penjabaran paradigma yang ditelurkan dari dua ideologi yang dimaksud  tentu  saja  mempunyai  daya  refleksi  yang  begitu  kuat  pengaruhnya  bagi    permasalahan pendidikan dewasa ini. Terlepas apakah memakai, menganut, dan menyebarkan ideologi yang dimaksud, ada  persoalan  yang  jauh  lebih  esensial  yang  perlu  kita sepakati  sebagai  bahan  perdebatan  lebih  lanjut. Rasionalisasi  pendidikan  dari  berbagai  ideologi  yang  ditawarkan  merupakan  kemutlakan  yang  wajib dikritisi  secara  bebas  dengan  mencoba  menawarkan  wacana  baru  yang  sifatnya  bernilai  lebih  kearah pendekatan realisasi  pengembalian ‘roh’ pendidikan yang sesungguhnya.
Wacana akan rasionalisasi pendidikan pada dasarnya sudah mulai nampak pada era 70-an, tokoh seperti  Ivan  Illich  dan  Paulo  Freire  yang  mencoba  mengajukan  berbagai  argumen  menarik  seputar pendidikan dan hakikatnya, serta permasalahan pendidikan dengan berbagai ‘muatan’ yang terdapat di dalamnya termasuk juga pembicaraan mengenai aspek yang mendasari pendidikan itu dengan berbagai macam  kepentingannya.  Terlepas  dari  tawaran  tersebut,  sudah  saatnya  kita  mengalami  pencerahan tentang  hakikat  pendidikan  sesungguhnya,  bukannya  kita  hanya  berkutat  pada  permasalahan ‘objektivisasi’, dimana kedudukan kita sebagai ‘pengkonsumsi’ ilmu dan pengetahuan melalui pendidikan akan  terus  berada  dalam  jalur  sebatas  sebagai  objek  tanpa  ada  nilai  tawar  untuk  menjadi  subjek  dari pendidikan itu sendiri.
Demikian sebuah pendidikan yang seharusnya ditempatkan pada ‘jalur’ pendidikan sesungguhnya yang pada dasarnya tak terlepas dengan berbagai permasalahan yang memudarkan nilai dan esensi dari pendidikan  itu  sendiri.  Pendidikan  yang  seharusnya  sebagai  upaya  untuk  mencerdaskan  peradaban manusia, bukannya sebagai ajang ‘monopoli’ dalam rangka membentuk sebuah peradaban yang sifatnya terbentuk  dengan  berbagai  tujuan  tertentu  pula.  Pendidikan  yang  dianggap  mulia  dan  mengandung kebajikan  ternyata  mengalami  sebuah  krisis  kepercayaan  atas  ketidak-mampuan  pendidikan  sebagai penyuplai ilmu dan pengetahuan dalam menghadapi segala realitas dan tantangan zaman, oleh karena itu tulisan singkat ini sebagai upaya rekonstruksi permasalahan tersebut.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Asumsi  secara  umum  mengenai  makna  dari  pendidikan  sebagai  sarana  untuk  memperoleh  ilmu dan  pengetahuan  tidaklah  dapat  dipersalahkan  sepenuhnya.  Konsepsi  mengenai  semua  itu  sudah merupakan  ketentuan  umum  yang  telah  kita  sepakati  bersama.  Lain  halnya  dengan  sebagian  orang tertentu  yang  mempunyai  asumsi  sendiri  tentang  makna  terdalam  dari  sebuah  pendidikan,  dimana pendidikan  lebih  diartikan  sebagai  ‘instrument’  untuk  mendapatkan  ilmu  dan  pengetahuan  yang sesungguhnya.  Kalaupun  ada  pendapat  bahwa  pendidikan  hanya  didapat  dari  lingkungan  formalis misalnya, sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan sebagainya dengan asumsi bahwa hanya dari situlah tempat  ilmu  dan  pengetahuan  diperoleh  (paedagogis),  dan  menutup  kemungkinan  lain  tanpa  melihat aspek  diluar  itu  semua,  dimana  pendidikan  yang  diajarkan  dengan  model  pendidikan  non  formal (andragogis).
Terlepas dari pembedaan cara memperoleh ilmu dan pengetahuan yang didapat, ada baiknya kita sendiri  secara  sadar  melakukan  kritik  atas    ‘muatan’  pendidikan  itu  sendiri  dari  konsepsi  selama  ini. Pendidikan dianggap sakral, penuh kebajikan  tersebut ternyata tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang pada dasarnya menindas (Freire, 1973: 30). Kritik tersebut justru semakin memperkaya pemaknaan pendidikan itu sendiri, sehingga diharapkan nantinya menghasilkan pemahaman-pemahaman baru yang lebih tepat mengenai pendidikan dan permasalahannya. Selama ini ‘konsumen’ pendidikan tanpa sadar
terjebak  dan  mengikuti  alur  yang  tidak  jauh  dari  persoalan  kapitalisme,  kalaupun  ada  yang menerjemahkan bahwa pendidikan itu bersifat netral dari unsur-unsur kapitalisme gaya baru, tentu saja pendapat demikian sesungguhnya tidak memahami ‘muatan’ serta ‘ideologi pendidikan’ apa yang sudah terdistribusi ke dalam ilmu dan pengetahuan yang telah terkonsumsi. Lebih lanjut dari arah pendidikan tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pendidikan tak lain hanyalah sebagai gudang mencari  tenaga  kerja  bagi  industri  yang  telah  tersedia.  Seolah-olah  hasil  atau  produk  dari  pendidikan selalu mengarah ke arah marginalisasi nilai ilmu dan pengetahuan itu sendiri. Terdapat  semacam gagasan untuk  lebih  mengarahkan  bahwa  para  pendidik  dengan  yang  dididik  terarahkan  ke  dalam  sebuah fenomena  kepentingan,  khususnya  sebagai  bahan  utama  pengisi  industrialisasi  dan  tak  lebih  dari  itu. Terlepas dari apakah kita menyadari atau tidak  hakikat  dari ideologi apa yang dipakai dalam pendidikan itu sendiri.
Dalam terminilogi  O’neil (2002: XXXI) paradigma pendidikan dewasa ini terbagi dalam tiga bagian. Pertama;  Paradigma Konservatif, dimana stratifikasi sosial dalam masyarakat merupakan suatu hukum yang alami, sebagai sebuah takdir ilahi. Dasar keyakinan yang dibentuk adalah bahwa masyarakat pada dasarnya  tidak  merencanakan  perubahan  atau  mempengaruhi  perubahan  sosial.  Kedua;  Paradigma Liberal, dimana golongan ini beranggapan tidak ada keterkaitan antara persoalan politik dengan ekonomi masyarakat.  Kedua  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  dari  sekian  petunjuk  yang  dapat  dikaji keberadaannya  dalam  memahami  dan  menentukan  arah  pencarian  eksistensi  pendidikan  di  Indonesia. Ketiga;  adalah  Paradigma  Kritis  yang  nantinya  sebagai  tolok  ukur  pembahasan  dalam  penulisan  ini, dimana  paradigma  yang  terakhir  ini  lebih  pada  upaya  rekonstruksi  dari  dua  paradigma  di  atas  dengan berbagai persoalan yang dimunculkannya.
Berbicara  mengenai  dunia  pendidikan,  maka  kita  berbicara  tentang  proses  kajian  ilmiah  yang rasional atas sebuah ilmu dan pengetahuan. Pendidikan di Indonesia pada khususnya mengalami sebuah degradasi acuan atau pegangan pada konteks pengajaran dan pembelajaran, dimana tuntutan menjadikan murid  sebagai  subjek  hampir-hampir  tidak  diberikan  ruang  gerak  oleh  kurikulum  yang  dijalankan. Persoalanya adalah pada dasarnya kurikulum yang sedang dijalankan dan bahkan sampai sekarang ini tak lain hasil adopsi dari dua paradigma di atas (paradigma konservatif dan liberal). Ironisnya Indonesia tidak cukup mampu mengorganisir kedua paradigma tersebut sehingga ketidakjelasan begitu nampak disana. Berkaitan  dengan  permasalahan  pendidikan  di  Indonesia  sudah  sepatutnya  pendidikan  bukannya dijadikan  objek  dari  ilmu  dan  pengetahuan  itu  sendiri.  Bicara  mengenai  perkembangan  pendidikan  di Indonesia  berkaitan  dengan  berbagai  permasalahan  yang  melingkupinya,  dimana  pada  dasarnya bentukan pola lama yang mewarisi tradisi pengajaran ‘sungkem’ (sembah) yang berarti tunduk pada yang lebih tua. Istilah ini mulanya untuk memberikan petunjuk tegas antara bangsawan disatu sisi dihadapkan pada  rakyat  jelata,  konsekuensinya  merambah  pada  iklim  kelas  dalam  konteksasi  pembelajaran  taman siswa,   menjadi  semacam  taruhan  yang  paling  dapat  dicerna  sebagai  pangkal  untuk  penyelidikan  lebih jauh  polarisasi  struktur  pendidikan  gaya  kolonial,  utamanya  orang  Jawa.  Taman  Siswa  adalah  struktur pendidikan yang berbasis pada kontrol mekanik yang sedemikian rupa menyusun sebuah sistem ala kartu domino.  Pasalnya,  ketika  Taman  Siswa  yang  merepresentasikan  tradisi  pergaulan  belajar  Jawa  harus masuk  dan  merambah  dimensi  kesukuan  yang  lain.  Persoalannya  adalah  mengenai  orientasi pembelajaran dan perbaikan iklim yang sedemikian berbeda, seperti; karakteristik, pola laku, sistem nilai, dan  sebagainya,  namun  yang  jelas  dari  kesemuanya  itu  merindukan  sesuatu  hal  yang  sama,  yakni perbaikan masa depan bangsa dan meraih kemerdekaan pada saat itu.
Inti  sari  perimbangan  yang  sama  agaknya  sedikit  terbuka  untuk  memberi  keterangan  bahwa sementara ini pola pendidikan di Indonesia masih berlaku sistem konservatif.  Akan tetapi tidak mudah untuk  menyatakannya  dalam  bentuk  hitam  putih.  Banyak  dijumpai  latar  belakang  pendidikan  kolonial yang terwadahi dalam kolese-kolese atau pondok pesantren (Pesantren sama halnya dengan Pasraman yang karakteristiknya hampir sama dengan daerah asalnya). Dua institusi terakhir berkedudukan sama yang merentangkan sayap konservatisme pendidikan.
Jika kita mencoba mencari titik singgung dari kemajemukan dan ragam konservatisme pendidikan dalam berbagai wajah ini, ada baiknya kita sedikit memberikan tempat untuk deliberalisasi pendidikan yang  tampaknya  harus  singgah  sebentar  dalam  menyumbangkan  pengaruhnya  bagi  perkembangan pendidikan saat ini. Gelagat liberalisme pendidikan terbawa juga ketika Soekarno membuka lebar-lebar masuknya wacana asing pada tahun 60-an dengan mengirimkan berbagai sarjana untuk menimba ilmu di luar negeri. Terbatasnya tempat ruang lingkupnya seolah menutup kesempatan untuk membaca secara luas  bahwa  sebenarnya  era  tersebut  menandai  lahirnya  intelektual  baru  yang  tersebar  di  beberapa universitas terkemuka di Indonesia.
Sekarang yang kita perlukan adalah sebuah bentuk kritis yang tertera pada iklan-iklan pendidikan tersebut. Pada garis dan kebijakan tertentu sebagai refleksi ketidakberhasilan pendidikan konservatif dan liberalisasi  pendidikan  yang  selalu  berbenturan  karena  menutup  rapat-rapat  makna  kritisisme  di
dalamnya. Perolehan hasil dari perseteruan terselubung yang kerapkali dilakukan keduanya masih saja terbukti berputar pada aspek pengkondisian internal. Rekonsolidasi yang tak pernah mempunyai aspek keluar  yang  menjanjikan  perubahan  mendasar,  setidaknya  pada  kualitas  pendidikan.  Daya  jual  yang diukur dengan parameter keberhasilan mendirikan peradaban yang benar-benar merasa ada di dalamnya ketertarikan, substansi khusus yang secara sadar menerjemahkan realitas dan menggerakkan sistem yang mampu menentukan posisi diantara kelompoknya.
Indonesia benar-benar di persimpangan dua ideologi pendidikan besar. Konservatisme di satu sisi, menghasilkan  watak  dan  etos  yang  lebih  terfokus  pada  pengaplikasian  nilai-nilai  kelompoknya.  Serta liberalisme  di  sisi  lain  yang  mengembangkan  peranan  individu  yang  mampu  berderet  ukur  dengan perkembangan  mutlak dari keberadaan sistem besar dunia yang terus bergerak fluktuatif.
Pilihan yang menuntut kita berpikir dalam kerangka relatif dan menjauhi konsep spekulatif asal jadi  yang  justru  memudarkan  proses  pencarian  eksistensi  pendidikan.  Lebih  penting  perbendaharaan kosakata  ideologi  pendidikan    Indonesia  memainkan  kontinuitas  secara  historis  sehingga  membentuk karakter  pendidikan  yang  aktif  serta  dinamis.  Memperkaya  pemahaman  terhadap  kemajuan  yang  telah ada dalam dimensi lain dari rangkaian struktur pendidikan. Jadi unsur penting yang patut diduga akan menyebabkan  dan  anggaplah sebuah  praduga  samar  bahwa akan  ada  pluralisme  yang  lebih  bernuansa obyektif-logis  yang  terinspirasi  dari  sinkretisme  ideologi  pendidikan  yang  telah  ada  ditambah  muatan baru, kritisisme.

## Memaknai Paradigma Konservatif
a. Fundamentalisme Pendidikan
Unsur utama dari penerapan model pendidikan seperti  ini lebih melihat ke aspek konservatisme politik yang pada dasarnya anti-intelektualisme, dalam arti; mereka ingin meminimalkan pertimbangan- pertimbangan filosofis (intelektual) serta  cenderung untuk mendasarkan diri mereka pada penerimaan yang relatif tanpa kritik terhadap kebenaran yang diwahyukan atau ketaatan atas konsensus sosial yang sudah  mapan.  Dalam  paradigma  fundamentalis  sendiri  terdapat  dua  sudut  pandang  yang  berbeda penerapan  atas  pendidikannya.  Pertama,  fundamentalis  pendidikan  religius,  dimana  keteguhan  hati (komitmen)  sebagai  ukuran  ketaatan  didasarkan  pada Al-kitab  (baca kitab  Suci).  Kedua, fundamentalis pendidikan sekuler, berciri pengembangan komitmen secara ‘akal sehat’ dengan hasil generalisasi melalui kesepakatan  umum  dan  diterima.  Paradigma  fundamentalis  sendiri  pada  dasarnya  lebih  kearah pencapaian  bentuk  pendidikan  yang  bersifat  quo-vadis dan  lebih  kearah  harmonisasi  dengan apa  yang sudah ada, tanpa ada tahapan pengkritisan dari segenap pra-kondisi maupun pasca-kondisi pengetahuan dan kesadaran yang sudah ada.
b. Intelektualisme Pendidikan
Ciri  utama  dari  tipe  pendidikan  seperti  ini  lebih  kearah  sebuah  bentuk  konservatif  politik  yang didasarkan  pada  sistem  pemikiran  filosofis  yang  lebih  menempatkan  intelektual  individu  dalam ‘posisinya’ mengalami cita-cita intelektual. Permasalahan pokok yang dijadikan acuan dalam konsep ini pada  dasarnya  tidaklah  terlalu  jauh  dari  pandangan  ‘pemapanan’  akan  praktik-praktik  pendidikan, pendek kata intelektualisme pendidikanpun tak terlepas dari subjek kepentingannya. Dua variasi dasar yang  mewarnai  intelektualisme  pendidikan,  yakni  intelektualisme  pendidikan  teologis,  yang  lebih berorientasi pada karya teolog-teolog ternama. Sedangkan bentuk kedua yang bersifat sekuler lebih pada penekanan sekularitas dari hasil pemikirannya, utamanya persoalan tentang pendidikan itu sendiri. Satu hal yang perlu ditambahkan disini adalah penekanan paradigma intelektual ini masih terbelenggu seputar muatan yang tanpa sadar terpola dalam arus pemikiran seorang intelektualis itu sendiri. c. Konservatisme Pendidikan
Konservatisme pada dasarnya adalah posisi mendukung ketaatan terhadap institusi atau lembaga- lembaga  yang  telah  teruji  oleh  zaman,  dan  yang  terpenting  telah  disepakati  bersama  dengan  segala ketentuan mendasar yang terus ditaati.
Dalam  dunia  pendidikan  agenda  utama  seorang  konservatif  adalah  melestarikan  pola  sosial  dan tradisi yang sudah ada. Pembagian ke dalam dua definitif, baik secara teologis maupun sekuler lebih pada penjelasan  yang  menitikberatkan  pada  aspek  bagaimana  cara  seorang  konservatif  mempertahankan sebuah  tatanan  yang  sudah ada,  terlepas  tatanan  tersebut  bernilai  rancu  atau bahkan  tidak  tepat  sama sekali.  Konservatisme  lebih  berkecenderungan  menempatkan  pada  posisi  yang  aman,  yang  meskipun nantinya  secara  sadar  atau  tidak  sadar  justru  kondisi  yang  sedang  dijalaninya  mengandung  berbagai macam kejanggalan dan kerusakan kesadaran yang tidak dapat berkembang sama sekali. Bagaimana bisa kita  mengasumsikan  bahwa  ritualisme  kehidupan  dengan  berbagai  macam  atribut  realitas  yang dihasilkan dengan hanya dihadapi melalui konsep yang semata-mata lebih menitik beratkan pada aspek kemapanan yang sudah ada.
Dengan  demikian  jangkauan  einlightment  masih  sangat  jauh  dari  seorang  yang  mempunyai keyakinan  dan  pendirian  konservatif  tanpa  sadar  terkooptasi  pada  kondisi  yang  terpolarisasi  akan muatan-muatan yang telah dianutnya, tanpa berani sedikitpun untuk keluar dari tatanan itu sendiri. Memaknai Paradigma Liberal a. Liberalisme Pendidikan
Seorang  liberal  berpendapat  bahwa  tujuan  utama  pendidikan  adalah  untuk  melestarikan  dan memperbaiki  tatanan  sosial  yang  ada  dengan  cara  mendidik  secara  efektif  berdasarkan  realitas  sosial yang  ada.  Intensitas  liberalisme  pendidikan  ini  terdiri  dari  dua  bagian  pokok  yang  terbagi  dalam liberalisme metodis (mempolakan) dan liberalisme yang berupa direktif (mengarahkan). Seorang liberalis sendiri pada dasarnya lebih menempatkan dirinya pada posisi ‘menjaga’ apa yang sudah ada, tanpa ada tahapan  pemikiran  dan  kritisisasi  secara  bebas  untuk  keluar  dalam  lintasan  tersebut.  Kalaupun ‘kebebasan’  yang  dimaksud  hanya  sebatas  ‘perbaikan’  dari  tatanan  yang  ada,  bukannya  secara  berani menampilkan  tatanan  baru  yang  lebih  didasari  pada  pikiran  dan  pemikiran  bebas  yang  sesungguhnya. Seorang liberalis tidak mampu menjadikan dirinya penentu tatanan, sebab tingkat kesadaran yang dicapai baru sampai pada tahap kebebasan berekspresi bukannya kebebasan untuk bereksperimen. Terlepas dari pernyataan bahwa liberalisme pendidikan pada hakikatnya masih bagian dari ‘polarisasi’ muatan tatanan (pengetahuan) gaya baru tanpa menghilangkan esensi tujuan utamanya, yakni kooptasi kesadaran lewat ilmu dan pengetahuan sebagai hasil pembelajaran dari apa yang dinamakan pendidikan. b. Liberasionisme Pendidikan
Liberasionisme  bersudut  pandang  pada  pelurusan  terhadap  sistem  dan  tatanan  politik  yang  ada dengan  segala  konsekuensinya,  jenis  paradigma  ini  tentu  saja  sebagai  bagian  dari  ekspresi  kebebasan individu semaksimal mungkin. Bagi seorang liberasionisme, sekolah haruslah bersifat objektif (rasional- ilmiah),  namun  tidak  sentral.  Dimana  fungsi  sekolah  bukan  hanya  sebagai  tempat  cara  berpikir  efektif (rasional-ilmiah)  melainkan  juga  mengenal  kebijakan  tertinggi  atas  sebuah  program  sosial  konstruktif, dengan  kata  lain  liberasionisme  dilandasi  oleh  kebenaran  secara  terbuka.  Variasi  dalam  paradigma liberasionisme  itu  sendiri  terbagi  dalam  dua  bagian,  yaitu  liberasionisme  pembaharuan  yang  lebih konservatif sifatnya. Sedangkan pada kondisi yang kedua, yakni liberasionisme revolusioner yang lebih condong  ke  arah  radikalisme  secara  kritis  atas  sistem  tatanan  politik  yang  ada.  Pada  konteks liberasionisme yang terakhir lebih pada kemerdekaan individu menentukan kebijakan atas tatanan yang sudah tersistem yang semata-mata dianggap tidak memenuhi hakikat kebaikan yang disetujui bersama. Paradigma  yang  terakhir  ini  sudah  mulai  menghampiri  nilai  kesadaran  yang  dulunya  terbelenggu  oleh labirin-labirin ‘struktur’ dan’ sistem’ pendidikan yang ada, yang menarik adalah ketika tahapan ini mampu menembus batas kesadaran yang selama ini membelenggu nilai kesadaran ‘pelaku’ pengkonsumsi tatanan yang berbentuk ilmu dan pengetahuan melalui pendidikan. Dengan demikian tahapan selanjutnya lebih radikal tanpa mengenal pemakaian tatanan ilmu dan pengetahuan yang dianggap tidak mempunyai daya tawar  (bargaining)  dalam  menghadapi  bentuk  realitas  yang  semakin  kompleks,  yang  kemudian terinspirasi guna membentuk sebuah komunitas yang tercerahkan. Kondisi terakhir ini nantinya apa yang dinamakan anarkisme pendidikan.
c. Anarkisme Pendidikan
Hal  yang  paling  mendasar  yang  ingin  dicapai  oleh  seorang  anarkisme  pendidikan  adalah menekankan  minimalisasi  dan  atau  menghapuskan  pembatasan  kelembagaan-kelembagaan  terhadap perilaku  personal,  sejauh  mana  kita  mampu  mendeinstitusionalkan  masyarakat—membuat masyarakat bebas lembaga dengan berbagai pertimbangan yang telah dilembagakan sendiri. Dimana keyakinan akan perombakan humanistik berskala besar sangat dimungkinkan disana dengan cara penghapusan institusi atau  lembaga  resmi  yang  dinilai  tidak  relevan,  bahkan  cenderung  merugikan.  Variasi  dari  anarkisme pendidikan ini terbagi dalam dua pembedaan pokok, yaitu ; Pertama anarkisme taktis, dimana penekanan akan  kepentingan  sosial  masyarakat  lebih  didahulukan,  dalam  artian  ‘sentuhan’  secara  langsung  atas realitas sosial lebih dinilai bernilai guna dari pada penggunaan administratif oleh institusi atau lembaga yang  selama  ini  justru  dinilai  tidak  menyentuh  dan  bernilai  guna.  Kedua  anarkisme  utopis,  yang memimpikan  masyarakat  ‘permanen’  terbebaskan  dari  institusi  kelembagaan  yang  menyesatkan.  Apa yang  menjadi  dasar  dari  paradigma  pendidikan  yang  terakhir  ini  pada  hakikatnya  memberikan  serta memperkenalkan  ruang  baru  bagi  pembentukan  kesadaran  individu  dalam  menghadapi  permasalahan kehidupan. Selama ini institusi atau lembaga lewat pendidikan dengan menelorkan apa yang kemudian dinamakan  ilmu  dan  pengetahuan  tidak  mampu  mengkondisikan  dirinya  pada  posisi  sebagai  subjek realitas,  justru  pendidikan  menjadikan  individu  tersebut  terikat  menjadi  tawanan  (objek)  dari  sebuah bentuk kesadaran. Individu tidak diberi ruang untuk memilih dan cenderung secara tidak sadar masuk dalam lingkaran polarisasi kesadaran tingkat tinggi.
Anarkisme  pendidikan  lebih  pada  sebuah  bentuk  konsepsi  pemikiran  bagaimana  cara merasionalisasikan  pendidikan,  meskipun  paradigma  ini  cenderung  menolak  secara  tegas  dari  tatanan
yang sudah ada. Dialektisasi dari paradigma-paradigma sebelumnya yang dinilai belum mampu mewakili seluruh  kepentingan  dan  bahkan  merepresentasikan  sebuah  ‘hegemony  ideology’  diluar  batas kewenangan yang ada, dengan mempolakan setiap bentuk kesadaran yang ada.
Dengan  demikian  setidaknya  dalam  tahapan  terakhir  ini  sebagai  material  dasar  terbentuknya kesadaran kritis yang lebih mengarah ke bentuk “rasionalisasi pendidikan” dengan berbagai pemasukan kesadaran  kritis  dan  bebas  menafsirkan  segala  bentuk  realitas  tanpa  ada  polarisasi  kesadaran  yang menyesatkan.  Jenis  perbincangan  yang  terakhir  dalam  bahasa  Habermas  disebut  dengan  ‘critical conciousness’ dimana penekanan pada bentuk pemikiran yang lebih rasional-ilmiah (praktis) diperoleh di dalamnya.

## Analisa sebagai “Sebuah Refleksi Kritis”
Pendidikan mempunyai banyak implikasi dan selalu mengikuti aturan sistem yang telah ditetapkan melalui sebuah struktur hirarkis diatasnya. Negara atau pihak yang berkuasa untuk membentuk dengan proses ke bawah, serangkaian klaim bahwa proses tersebut secara riil mewakili hasrat untuk mendirikan bangunan yang “tercerahkan”.
Sekolah primer kuno dalam pandangan Gramsci (2000: 177) menempati bangunan terpisah yang di dalamnya  terdapat  dua  elemen.  Pertama,  mengacu  pada  materi-materi  esensial  mengenai  ilmu pengetahuan  alam.  Rasa  ketertarikan  pada  alam  dan  segenap  kemajuan  yang  harus  mendapatkan prioritas  disamping  sisi  lain  dari  realitas.  Transformasi  nilai  empirisme  dan  saintis  dunia  Barat  yang masuk  ke  Indonesia  bukanlah  melalui  berbagai  tahapan  unik  dan  klasifikasi  penemuan-penemuan, inovasi-inovasi mandiri yang benar-benar selalu mengikuti gerakan alam. Indonesia dalam skema besar pengetahuan  alam  dunia  hanya  mendapatkan  dan  harus  mengakui  dirinya  sebagai  “anak  bawang” peradaban  yang  ditentukan  oleh  kualitas  pendidikan.  Pengaruh  Barat  yang  dominan  seakan-akan menumbuhkan keterpurukan pra-konfirmasi dan harus menjatuhkan derajat sebagai manusia dan bangsa yang benar-benar terdidik oleh alam. Lebih lanjut penemuan dalam berbagai bidang masih mengimpor dalam berbagai macam kemasan. Konsumerisme pengetahuan yang melanda Indonesia sebagai gaya dan primitivisasi  yang  terpola.  Akhirnya  harus  bermuara  pada  ketidakberdayaan  dan  marginalisasi kemampuan intelektual. Pelajaran Kedua, adalah gagasan tentang hak-hak dan kewajiban sipil. Artinya, setiap  individu  harus  memilih  kalau  tidak  mau  terjebak  dalam  polarisasi  pendidikan  yang  dipolitisir sedemikian  rupa  menjadi  sebuah  ideologi.  Gagasan  ilmiah  dimaksudkan  untuk  melibatkan  murid memasuki  soceitas  rerum  dunia  benda-benda,  sedangkan  gagasan  tentang  hak  dan  kewajiban  sipil bermaksud mengajak untuk masuk ke dalam koridor negara serta peranannya menjadi masyarakat sipil.
Gejala  keterpurukan  tujuan  yang  berawal  dari  ambiguitas  konsepsinya,    dapat  dilihat  secara mendalam pada  kemampuan orang-orang terdidik dalam berkreasi. Sebagian besar fasilitas dan piranti pendukung  dari  fenomena  Indonesia  adalah  fatamorgana.  Pola  dasar  yang  diterapkan  mengacu  pada adopsi bukan adaptasi. Kelangkaan konjungtur untuk menarik, dalam rangka transfer pengetahuan tidak benar-benar bersintesa, namun kenyataannya justru semakin membuat kreativitas sumber daya manusia Indonesia mandeg.
Iklim  pendidikan  yang  tersudut  pada  satu  ideologi  bisa  membawa  konsekuensi  logis  adanya monopoli  sistem  pengetahuan  dan  akibatnya  menutup  saluran  lain  yang  seharusnya  bersama-sama mengembangkan  sikap  kedewasaan  berpikir  dan  berkreasi.  Rangsangan  dari  luar  yang  masuk  akibat globalisasi menempati peranan besar dari usaha melepas tradisi lama dan menciptakan tradisi baru yang merupakan hasil seleksi ketat.
Perubahan  budaya  pendidikan  dari  lama  ke  baru  tidak  akan  berjalan  lancar  dan  benar-benar berhasil  kalau  tidak  melewati  proses  “kritisisme”.  Bangunan  besar  ideologi  pendidikan  adalah  kategori rasional  dalam  memahami  kehendak  pendidikan  itu  sendiri.  Hukum  negara  lebih  bernuansa  politis daripada  pembagian  yang  merata  yang  menentukan  porsi  yang  sama  besarnya  bagi  hidup  dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan. Hukum negara terbukti sangat subjektif memandang jatah pendidikan  sehingga  dapat  dikatakan  itu  sebagai  “tirani  pendidikan”  padahal  sebenarnya  hukum  juga hasil  produk  kegiatan  manusia.  Secara  politis  barang  tentu  kekuasaan  yang  ada  pada  negara  akan dipegang melalui hasil pemilu. Golongan yang memerintah dapat dengan mudah membunuh satu aliran pendidikan ketimbang mencoba mengupayakan perbaikan menyeluruh.
Terminologi  “instruksi”  pendidikan  adalah  penebar  jaring  monopoli  aliran.  Usaha-usaha rasionalisasi  lembaga  pendidikan  tidak  akan  terwujud  pada  perkembangan  terakhir  kalau  mainstream kebijakan  negara  masih  harus  ditaati.  Kurikulumisasi  ketat  mungkin  hanya  ada  di  lingkungan  sekolah formal milik negara saja. Sedangkan lembaga-lembaga pendidikan swasta akan terkooptasi oleh institusi pemerintah  dan  kolese-kolese  mempunyai  cara  tersendiri  untuk  menyegarkan  aliran,  karena  ideologi pendidikannya yang benar-benar separuh bebas dari instruksi negara.
Priyayi dan historisitasnya adalah elemen yang menjadi pioner, pemegang terbanyak dari tradisi pendidikan Barat. Perumusan rasionalisasi Weberian harus mengalami keadaan surutnya ketika perang
dunia  kedua  berakhir.  Indonesia  pada  era  berdirinya  memang  mendambakan  suatu  jenis  pendidikan ekletik, bernuansa semi-modern namun dengan dasar konservatif. Radikalisme pendidikan masih terlalu jauh dalam bayangan kita saat ini. Kemarahan, keputusasaan dan ketidakpuasan menjadi pemantik dalam proses enlightment pendidikan yang telah memiliki modal dasar tersebut. Modal awal, dengan kejatuhan harga bangsawan karena masuknya demokrasi dari konsep Barat sebenarnya merupakan momen penting yang  harus  mendapatkan  analisa  lebih.  Gambaran  keadaan  pendidikan  yang  belum  dewasa  tapi mempunyai  landasan  cukup  relevan  bagi  pembentukan  konsep  baru  yang  tidak  harus  terjebak  dalam sekat-sekat ideologi pendidikan yang tegas.
Lombard  (2000:  167)  mengamati  bahwa  garis  hirarki  priyayi  sangat  rumit  dalam  hubungannya dengan  proses  transformasi  konsep-konsep  dari  Barat. Selanjutnya  perkembangan  bagus  dapat  dicapai golongan  ini  karena  universitas  banyak  berdiri.  Adanya  daya  tarik  dominan  untuk  menaikkan  prestise akhirnya berhasil membuka kedok bahwa pendidikan awal Indonesia adalah konservatif yang mengarah pada  selera  kaum  aristokrat.  Seperti  diungkap  Gramsci  lebih  lanjut  mengenai  peranan  pembentukan “aturan  main”  antara  pendidikan  dan  negara  akan  menghasilkan  hubungan  resiprok  diantara  mereka sehingga kedudukan masyarakat lain dalam pendidikan tidak sama.
Belajar  bukanlah  merupakan  persoalan  kerja  ansich.  Belajar  adalah  proses  pembentukan  sudut pandang  dalam  menilai  dan  merubah  realitas. Dialog  antara  “diri”  dan  lingkungannya  tercermin  dalam perkenalan seorang anak 17 tahun dengan penjara struktur pendidikannya. Ketika dia mulai sadar bahwa selama  ini  apa  yang  diberikan  oleh  lingkungan  formalnya  bukanlah  pendidikan  dalam  arti  yang sebenarnya.  Kontraksi  yang  membuat  dan  seringkali  menimpa  kebiasaan  konservatif,  dimulai  dari tertutupnya  wawasan  mengenai  zaman.  Sebuah  kondisi  dengan  kepekaan  kurang  terhadap  perubahan zaman. Munculnya pendidikan liberal dimulai pada kurun setelah tirani pendidikan mulai dipertanyakan keabsahannya. Bayangan yang dikemukakan oleh liberalisme adalah mencetak seorang manusia dengan kompleksitas spesialisasi yang diharapkan dapat memainkan peran penting untuk melihat dan merubah realitas. Orientasinya kedepan, diselubungi kepentingan untuk meneruskan ide-ide individualistik. Kalau itu yang dinamakan konsep pendidikan yang baik, maka kita  harus membenturkannya dengan kenyatan sosial. Altruisme dapat merasuk dalam setiap wawasan liberalisme dengan kesungguhan dan keterbukaan terbatas. Persoalannya dapat semakin meruncing menjadi sebuah konflik apabila terjadi salah pengertian, rasa penat dan bosan karena kekuasaan pengetahuan hanya berada dalam genggaman satu person atau golongan tertentu yang eksklusif.
Indonesia adalah  reperesentasi  sebuah  bangsa  yang sulit  beradaptasi atau  memberikan  senyawa dari  unsur  pengetahuan  yang  masuk  lalu  merumuskan  sebuah  landasan  bersama  yang  merangkum banyak  pendapat  dan  memberikan  solusi.  Kelangsungan  pendidikan  yang  pincang  ini  memaksa  para elemen  pendidikan  mulai  merasakan  adanya  sebuah  tanggung  jawab  yang  dirumuskan  secara  cepat. Indonesia  sudah  mempunyai  landasan  untuk  memilih.  Konservatif  atau  liberalis  mempunyai  gaya  dan arah  sendiri  yang  selama  berdirinya  Indonesia  selalu  masuk  dalam  lingkaran  birokrasi,  manajemen negara yang semakin membuang keunikan masing-masing ideologi pendidikan tersebut.
Pengejahwantahan  ideologi  pendidikan  selalu  berbenturan  dengan  negara  karena  dunia pendidikan belum dapat berdiri dipihak lain yang lebih relevan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Ketergantungan  pada  negara  sebagai  suplier  terbanyak  untuk  menunjang  gagasan  seputar  pemeratan pengetahuan dengan tujuan mendapat hasil instan, berupa sarjana dan pekerja terampil siap pakai yang diterjunkan  dalam  berbagai  lapangan  pekerjaan.  Terjadinya  missing  link  di  dunia  pendidikan  mengacu pada  penentuan  konsep  yang  kabur  disamping  kesalahan  mengambil    keputusan  untuk  bekerjasama sebagai bagian dari masyarakat sipil. Negara dengan sentralisasi wewenang akhirnya berhasil membuat dunia  pendidikan  benar-benar  menjadi  barang  mati  yang  harus  rela  ditendang  kesana-kemari  dan  di goyang  oleh  berbagai  kepentingan  yang  memang  bukan  seharusnya  terjadi  dan  menjadi  kehendaknya (Sudarsana, 2015).
Rantai  penghubung  antara  dunia  pendidikan  dengan  kehidupan,  realitas  adalah  terletak  pada konsepsi  yang  utuh.  Ideologi  pendidikan  sebagai  klaim  hanya  melihat  realitas  separuhnya  saja  sesuai dengan kemampuan teleologis yang melandasinya. Lebih jauh, dinamika konseptual sendiri harus selalu berubah secara pragmatis mengikuti alur baru yang selalu berubah sebagai hasil interaksi antara zaman kini dengan yang lalu menjadi terjembatani.
Pandangan  Durkheim  mengenai  perubahan  sosial,  menempatkan  historisitas  sebagai  salah  satu dari dua aspek pentingnya. Kilasbalik (flashback) dapat dilukiskan sebagai salah satu upaya instrospeksi dan rekonstruksi, mengumpulkan serpihan-serpihan dan pembelajaran serius untuk menghindari missing link dikemudian waktu.

## Sebuah Konstruksi Paradigma Baru Pendidikan
Nilai  akan  sebuah  kesadaran  dalam  berpikir  dan  menentukan  pilihan  memerlukan  prasyarat khusus guna memasuki sebuah wilayah yang tercipta dari konstruksi pemikiran sebagai hasil dialektika pemikiran-pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Satu hal yang perlu disepakati bersama disini adalah kondisi akan nilai kesadaran yang selama ini katakanlah terbelenggu oleh berbagai macam ‘kepentingan’ melalui  jalur  pendidikan.  Bisa  ditebak  langkah  selanjutnya,  dimana  pendidikan  yang  notabene  sebagai gudang  penyuplai  ilmu  dan  pengetahuan  digunakan  sebagai  ajang  ‘hegemonic  ideology’  dengan membatasi segala bentuk pemikiran yang bersifat bebas dan kritis. Konsep pola pembentukan semacam itu  sangatlah  berbahaya  bagi  sebuah  generasi  yang  tanpa  sadar  pola  pemikirannya  terbentuk  guna memenuhi kepentingan sebagian kelompok. Perjalanan tiap wacana yang dijalankan, baik itu dimulai dari paradigma  pendidikan  yang  bersifat  konservatif  dengan  berbagai  macam  hasil  sekresi  tidak  dapat memberikan  peluang  sama  sekali  bagi  individu  untuk  menuju  sebuah  pencerahan  pemikiran.  Bahkan tidak  menutup  kemungkinan  pada  topik  paradigma  yang  satu  ini  jelas-jelas  menciptakan  sebuah survivalisme  kapital  yang  berlebihan,  dengan  menyebarkan  pola-pola  yang  menjadikan  individu  sulit bertindak  sebagai  subjek  ketika  menerima  pengetahuan  lewat  pendidikan.  Dimana  seolah-olah pendidikan  merepresentasikan  bentuk  penyadaran  yang  penuh  dengan  kebajikan  dan  membuat kehidupan  manusia  menjadi  lebih  baik  dalam  menghadapi  tantangan  kehidupannya.  Paradigma  yang kedua dengan menekankan kata ‘liberal’ yang secara umum merepresentasikan kebebasan dalam segala bentuk pemikiran akan tetapi tetap terpaku dalam koridor yang telah ditata sebelumnya dan tidak berani meninggalkan secara langsung tatanan kesadaran tersebut, bahkan cenderung melestarikannya.
Paradigma Kritis Untuk Pendidikan di Indonesia; Menilik dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “… turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia …”. Jelas sudah bahwa ada kesepakatan luhur yang seharusnya dijadikan dasar dan patokan utama dalam menentukan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  segala  hal-ikhwal  pendidikan,  khususnya  pendidikan  di Indonesia.  Ukuran  maju-tidaknya  sebuah  bangsa  tolok  ukurnya  bisa  dilihat  dari  kualitas  pendidikan bangsa tersebut, artinya makin maju tingkat pendidikan sebuah bangsa maka secara tidak langsung maju pula negara tersebut. Mengapa? karena dengan meningkatnya kualitas pendidikan akan berdampak pada peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusianya  pula.  Dengan  demikian  tidak  sulit  sebenarnya  untuk menjadikan sebuah bangsa cerdas dan berkesadaran yang tinggi. Akan tetapi ternyata tidaklah semudah yang dikira, karena berbagai macam pertimbangan secara intern sebagai pembuat dan pelaku kebijakan (birokrasi  pemerintahan)  sebagai  penentu  nilai  kebijakan  untuk  pendidikan.  Belum  lagi  permasalahan ‘muatan’ pendidikan itu sendiri yang sarat dengan nilai kepentingan, dimana pendidikan itu sendiri tidak bisa lepas dari ideologi serta paradigma apa yang hendak dipakai dan dicapai dalam pembentukan pola.
Solusi  baru  yang  mempunyai  tujuan  ganda  adalah  memasukkan  nilai  kritisisme  yang  pantangan dari  kebiasaan  rutin  dalam  iklim  ruangan  kelas.  Pemilahan  ini  bukan  hal  yang  mudah  dilakukan, mengingat budaya  patron-klien masih tetap dirapatkan fungsinya. Konservativisme maupun liberalisme merupakan  modal,  dalam  artian  selama ini  keberadaannya  belum  menyentuh  arah  dan  konsepsi  lanjut mengenai eksistensi pendidikan. Sedangkan pengakuan atas ideologi dari salah satunya  juga merupakan proyek  spekulatif  yang  mendorong  timbulnya  ketegangan  baru  yang  mungkin  diperparah  oleh  konflik dalam rumusan pendidikan selanjutnya.

## KESIMPULAN
Selama  ini  pemahaman  masyarakat  berkenaan  dengan  pendidikan  adalah  memposisikan pendidikan sebagai satu-satunya bentuk perolehan ilmu dan pengetahuan yang ada. Terlepas itu nantinya terpatok pada persoalan pendidikan yang cenderung melembaga atau persoalan hakikat pendidikan itu sendiri.
Berbagai macam bentuk kesadaran yang telah tercipta dari rahim pendidikan tidak lebih hanyalah sebagai bentuk penjajahan otoritas kesadaran itu sendiri. Dimulai dari bentuk pendidikan yang cenderung konservatif,  dengan  menitik-beratkan  pada  harmonisasi  kesadaran  yang  telah  terpolakan  sebelumnya dengan tidak menyadari sama sekali berbagai kepentingan idelogi lewat pendidikan bergentayangan di dalamnya.  Bentukan  paradigma  pendidikan  yang  kedua  yang  kemudian  dinamakan  liberalisme pendidikan  tidak  lebih  hanyalah  kelanjutan  dari  konsep  pembentukan  pola  kesadaran  gaya  baru  yang notabene  tidak  jauh  dari  faktor  kepentingan  ideologi  juga.  Namun  satu  hal  yang  pasti  dan  perlu  kita sepakati disini adalah perlunya kita melakukan konsolidasi kesadaran menuju kecerahan dalam berpikir.
Wacana paradigma pendidikan yang  dinamakan anarkisme pendidikan merupakan rumusan baru dalam pencapaian pencerahan dalam proses berpikir menuju arah kesadaran yang sebenarnya. Terakhir bahwa pendidikan pada dasarnya sebagai pemberi seperangkat gagasan serta ide yang memungkinkan di dalamnya  membentuk  kesadaran  dalam  berpikir.  Terlebih  pada  persoalan  sejauh  mana  pendidikan menjadi sebuah alternatif pilihan dalam pencapaian ilmu dan pengetahuan yang didapat .

## DAFTAR PUSTAKA
Barnadib, I. (1987). Filsafat Pendidikan Sistem Dan Metode. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Boyer, E. L. (2000). Civic education for responsible citizen. Educational Leadership , 48-Nov, 4-9.
Dodd, C. H. (1998). Dynamics of Intercultural Communication (Tifth Edition). New York: McGraw-Hill.
Educational  for  Democracy  Project.  (2002).  Education  for  democracy. American  Federation  of  Teachers , 313 (5), 57-62.
Fadjar, A. M. (2004). Holistika Pemikiran Pendidikan . Jakarta: Radja Grafindo Persada. Freire,  P.  (1999). Politik  Pendidikan;  Kebudayaan,  Kekuasaan,  dan  Pembebasan.  . Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Gramsci, A. (2000). Sejarah dan Budaya. Surabaya: Pustaka Promothea Illich, I. (2000). Bebaskan Masyarakat Dari Belenggu Sekolah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Lombard, D. (2000). Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid I. . Jakarta: Gramedia.
Meilani  Hartono.  (2017).  Analisis  Kebutuhan  dalam  Pengembangan  Model  Pendidikan  Multikultur Transsformatif dalam Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah Dasar. Journal of Education Research and Evaluation . Vol.1 (3) pp. 192-197
Schement, J. R. (2002). Encyclopedia of Cpmmunication and Information (Volume 1). New York: McMilland Reference.
Sharon Lee. (1994). Social Studies in a Global Society . America, Canada: Delmar Publishing Inc.
Shaver, J. P. (1991). Handbook of research on social studies teaching and learning . New York, NY: McMilland Publishing Company.
Sudarsana, I. K. (2015). Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia. Jurnal Penjaminan Mutu , (Volume 1 Nomor 1 Pebruari 2015), 1-14.
Sudarsana, I. K. (2016). Pemikiran Tokoh Pendidikan Dalam Buku Lifelong Learning: Policies, Practices, And  Programs  (Perspektif  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  di  Indonesia). Jurnal  Penjaminan  Mutu , (2016), 44-53.
Suriasumantri, J. (1996). Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Sinar Harapan. Suriasumantri, J. (1994). Ilmu Dalam Perspektif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Ting-Toomey, S. (1999). Communicating Across Cultures . New York: The Guilford Prublications, Inc. UNESCO.  (1999). Education  for  international  understanding  and  peace  in  Asia  and  the  Fasific .  Ichon  & Kyongju: Korean National Commission for UNESCO.
Weber, M. (2000). Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Surabaya: Pustaka Promothea.