## Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika

## Rachmad Firmansyah
rakafirmansyahhhhh@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
In the context of carrying out the task of eradicating illicit abuse and  illicit  trafficking  of  Narcotics  and  Narcotics  Precursors,  the investigator has the authority to conduct urine tests on a person suspected  of  being  an  abuser,  as  stipulated  in Article  75  letter  l  of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The urine sample that has been taken will then be tested based on the development of science and technology in the narcotics testing laboratory which is then poured in the minutes of the test results. The minutes of the test results are valid evidence as determined by Article 184 of the Criminal Procedure Code. Someone who has a positive urine test result can be arrested and named as a suspect of narcotics abuse based on sufficient preliminary evidence. Suspects of abuse of Narcotics can be convicted in accordance with Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Act.
Thus the legal issues in this study is the Urine Test Results Are Used as  the  Basis  for  Assigning  a  Person  to  Be  a  Narcotics  Abuse  and Classification of Urine Test Results as Evidence As a Provision for Article 184 of the Criminal Procedure Code. Keywords: Urine Test; Preliminary Evidence; Determination of Suspect; Valid Evidence.

## Abstrak
Dalam rangka melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika penyidik berwenang melakukan tes urine terhadap seseorang yang diduga sebagai penyalah guna, sebagaimana diatur pada Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Sampel  urine  yang  telah  diambil selanjutnya akan diuji berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di laboratorium uji narkotika yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pengujian. Berita acara hasil pengujian merupakan alat bukti  yang  sah  sebagaimana  ditentukan  Pasal  184  KUHAP.  Terhadap seseorang yang hasil tes urinenya positif dapat ditangkap dan ditetapkan sebagai  tersangka  penyalahgunaan  Narkotika  berdasarkan  bukti permulaan  yang  cukup.  Tersangka  penyalahgunaan  Narkotika  dapat dipidana  sebagaimana  ketentuan  Pasal  127  ayat  (1)  Undang-Undang Narkotika.  Dengan  demikian  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah Hasil Tes Urine Dijadikan Dasar Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai  Tersangka  Penyalahguna  Narkotika  dan  Klasifikasi  Hasil  Tes Urine Sebagai Alat Bukti Sebagaimana Ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kata Kunci: Tes Urine; Bukti Permulaan; Penetapan Tersangka; Alat Bukti Yang Sah.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 5 September 2021
How to cite: Rachmad Firmansyah, ‘Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika’ (2021) Vol. 4 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 22 Juli 2021; Diterima  15 Agustus 2021; Diterbitkan 1 September 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i5.29828
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Rachmad Firmansyah

## 1954 Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...

## Pendahuluan
Tindak  pidana  narkotika  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  sangat berbahaya karena dapat merusak generasi muda penerus bangsa secara fisik, karakter, sosial, serta keamanan dan ketertiban masyarakat bagi penyalahgunanya. Narkotika sendiri bukanlah zat yang asing lagi. “Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan  pendidikan,  pengembangan  ilmu  dan  penerapannya”. 1 Dalam  tujuannya sebagai  pengobatan,  penelitian  dan  pengembangan  ilmu,  maka  ketersediaannya perlu dijamin dengan pengawasan yang ketat supaya tidak terjadi penyalahgunaan narkotika dimana pada saat ini menjadi masalah besar pada setiap negara didunia.
Indonesia salah satu negara yang pada era globalisasi saat ini menganggap bahwa sedang dalam darurat narkoba dan mengutamakan pemberantasan peredaran gelap narkotika sebagai prioritas utama dalam penegakan hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1997  tentang  Psikotropika  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3671,  selanjutnya  disebut  sebagai  UU Psikotropika) dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika) yang mengatur, mengawasi serta menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
UU Narkotika pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Zat atau obat tersebut apabila digunakan secara berkali-kali dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan. “Ketergantungan ini bisa ringan dan bisa berat. Berat ringannya ketergantungan ini  diukur  dengan  kenyataan  sampai  beberapa  jauh  ia  bisa  melepaskan  diri  dari
1 Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus (Rineka Cipta 1991).[176].
penggunaan  itu”. 2 Oleh  karena  itu  penyalahgunaan  narkotika  sangat  berbahaya dampaknya,  sehingga  harus  dilakukan  penanggulangan  yang  serius.  “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. 3
Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang telah dilakukan yaitu upaya preventif (pencegahan) dengan mengedukasi seluruh elemen masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai dampak penyalahgunaan narkotika, yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (yang selanjutnya disingkat BNN) dan/atau kepolisian dan upaya represif (penindakan) yaitu menindak semua orang yang  menyalahgunakan  narkotika  yang  dilakukan  kepolisian  juga  BNN  yang bertindak sendiri-sendiri sesuai dengan undang-undang.
“Dalam  rangka  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk  Badan  Narkotika  Nasional,  yang  selanjutnya  disingkat  BNN”. 4 Dalam melaksanakan tugasnya BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  juga  prekursor  narkotika. Terhadap  upaya  penyelidikan  dan  penyidikan  anggota  BNN  dalam  menangkap seseorang yang diduga sebagai penyalahguna narkotika wajib mengumpulkan alat bukti yang cukup. Salah satu cara untuk membuktikan seseorang mengkonsumsi narkotika atau tidak yang juga merupakan kewenangan dari BNN, ialah, dengan melakukan  tes  urine.  Didalam  UU  Narkotika  pada  Pasal  75  huruf  l  disebutkan bahwa “Dalam  rangka  melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan  tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/
atau tes bagian tubuh lainnya”.
Tes urine merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh penyidik karena hasilnya bisa diketahui dalam kurun waktu yang cukup singkat dan efektif. Dalam kegiatan penyidikan, BNN dan Kepolisian sering melakukan razia pada sejumlah tempat hiburan dan tempat lainnya untuk menjaring penyalahguna narkotika. Pada
2 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Alumni 1981).[39].
3 Ps. 1 UU Narkotika No. 35/2009.
4 ibid Pasal 64.

## 1956 Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
penjelasan Pasal 75 huruf l UU Narkotika tersebut dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk mengidentifikasi korban, pecandu dan tersangka.
Dalam  hal  seseorang  yang  diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika  penyidik  BNN  berwenang  untuk  menangkap  dan menahan seseorang tersebut. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik BNN merupakan bentuk dari upaya paksa. Bentuk-bentuk upaya paksa antaralain  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan surat dan pemanggilan yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  3209,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  yang selanjutnya disebut KUHAP).
Tersangka yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan:
(1) Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika  Golongan  II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
c. Narkotika  Golongan  III  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Konsep penyalah guna ialah bilamana pembuktian dari pada seorang yang diduga  tersebut  positif  mengandung  zat  narkotika  didalam  tubuhnya.  Dalam menjatuhkan hukuman terhadap sesorang yang diduga menyalahgunakan Narkotika hanya dapat diputuskan oleh hakim melalui proses hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP.
Mengenai  penangkapan  yang  dilakukan  terhadap  penyalahguna  narkotika dengan  hanya  hasil  positif  tes  urine  sebagai  bukti  permulaan  masih  menjadi permasalahan dimasyarakat. Seseorang yang hasil tes urinennya positif memilki dugaan  kuat  sebagai  penyalahguna.  Setelah  didapati  hasil  tes  urine  yang  positif penyidik  akan  membawa  seseorang  tersebut  untuk  dilakukan  pemeriksaan  yang
kemudian dibuatkan berita acara (Berita Acara Pemeriksaan atau BAP). Namun demikian  belum  dapat  dikatakan  bahwa  seseorang  tersebut  ditetapkan  sebagai tersangka terlebih dijatuhi pidana.

## Dasar Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka Penyalahguna Narkotika Melalui Tes Urine
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya seperti yang disebutkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP. Menurut R. Soesilo pengertian penyidikan ditunjau dari sudut kata yaitu:
“Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai  arti  membuat  terang  atau  jelas.  “Sidik”  juga  berarti  “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan  yang  berarti  setelah  bekas-bekas  ditemukan  dan  terkumpul, kejahatan menjadi terang. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut”. 5
Dalam  peyidikan,  penyidik  tindak  pidana  mencari  dan  mengumpulkan  bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi, seta menemukan tersangkanya. Secara kogkrit, penyidikan adalah dalam rangka mendapatkan keterangan: 6
a. Tindak pidana apa yang dilakukan;
b. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
c. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;
g. Siapa pelakunya.
Dalam  ruang  lingkup  hukum  pidana,  polisi  dan  pejabat  pegawai  negeri sipil  merupakan  penyidik  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  KUHAP  yang merupakan sumber utama hukum acara pidana. Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP  menyebutkan  bahwa  penyidik  adalah  pejabat  polisi  negara  Republik
5 R. Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal (Politea 1980).[17].
6 Didik Endro Purwoleksono , Hukum Acara Pidana (AUP 2009).[6-7].

## 1958 Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan penyidik terdiri atas pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yag diberi wewenang khusus oleh undang- undang.  Kewenangan  penyidik  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia  diatur pada Pasal 7 ayat (1):
Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  karena kewajibannya mempunyai wewenang:
a.  menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya  tindak pidana;
b.  melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c.  menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.  melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e.  melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f.  mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g.  memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka  atau saksi;
h.  mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara;
i.  mengadakan penghentian penyidikan;
j.  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Kewenangan  penyidik  pejabat  pegawai  negeri  sipil  diatur  dalam  Pasal  7  ayat (2).  Pejabat  pegawai  negeri  sipil  mempunyai  wewenang  sesuai  dengan  undang- undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 7 Dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil wajib melakukan koordinasi dan berada di bawah pengawasan penyidik kepolisian.
Pada  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  KUHAP  merupakan  induk  yang mengatur tentang tata cara dan aturan hukum acara pidana. Akan tetapi karena sistem Indonesia menganut sistem lex specialis derograt legi generali yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum, 8 sehingga hukum acara pidana khusus dapat mengatur sendiri dan berbeda dari ketentuan KUHAP. Pengaturan mengenai
7 Ps. 7 ayat (2) KUHAP.
8 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Sinar Grafika 2010.[90].
narkotika  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika. Dalam UU Narkotika penyidik  dibedakan  menjadi  penyidik  kepolisian  negara  Republik  Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil dan ditambah penyidik khusus yaitu penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk oleh Presiden.
Dalam  rangka  mencegah  dan  memberantas  peredaran  gelap  serta penyalahgunaan  narkotika  dibentuklah  lembaga  khusus  yaitu  badan  narkotika nasional yang selanjutnya disingkat BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah non  kementrian  yang  berkedudukan  dibawah  presiden  dan  bertanggung  jawab langsung kepada presiden dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Dalam hal dibentuknya BNN diatur pada Pasal 64 UU Narkotika. Disebutkan bahwa BNN mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan  dalam  tindak  pidana narkotika.  Oleh  karenanya  penyidik  dalam  tindak  pidana  narkotika  juga  berasal dari BNN. Penyidik BNN 9 adalah penyidik yang berasal dari Penyidik Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  ketentuan  pada  Pasal  71  UU  Narkotika menentukan bahwa:
“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  BNN  berwenang  melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.
Untuk  melaksanakan  kewenangan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Narkotika :
Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
a.  melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b.  memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.  memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
d.  menyuruh  berhenti  orang  yang  diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan
9 Ps. 41 ayat (2) Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika Nasional No.23/2010.

## 1960 Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  serta  memeriksa  tanda pengenal diri tersangka;
e.  memeriksa,  menggeledah,  dan  menyita  barang  bukti  tindak  pidana  dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f.  memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g.  menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h.  melakukan  interdiksi  terhadap  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;
i.  melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
j.  melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
k.  memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
l.  melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiri bonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
m.  mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
n.  melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
o.  membuka  dan  memeriksa  setiap  barang  kiriman  melalui  pos  dan  alat-alat perhubungan  lainnya  yang  diduga  mempunyai  hubungan  dengan  penyalah gunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
p.  melakukan  penyegelan  terhadap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  yang disita;
q.  melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
r.  meminta  bantuan  tenaga  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
s.  menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  cukup  bukti  adanya  dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Wewenang BNN dalam melakukan tugas penyidikan juga diatur dalam Pasal 80. Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 80 menunjukkan bahwa wewenang dari penyidik BNN  sangat  luas,  sehingga  dimungkinkan  berbenturan  dengan  wewenang  yang dimiliki oleh penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil. Dalam rangka melaksanakan  tugas  penyidikan,  penyidik  BNN  memiliki  kewenangan  untuk melakukan penggeledahan dan melakukan tes urine, darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 75. Artinya penyidik BNN merupakan penyidik khusus yang diberikan wewenang khusus dalam menjalankan tugas penyidikan.
Penyidikan  tindak  pidana  narkotika  juga  dapat  dilakukan  oleh  penyidik kepolisian bersama-sama dengan BNN. Kendati polisi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,  penyidik  kepolisian  bukan  merupakan  penyidik  tunggal.  Wewenang polisi dalam melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 81 UU Narkotika, yaitu: “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”.
Pengaturan  melakukan  penyidikan  oleh  penyidik  kepolisian  lebih  lanjut diatur dalam Pasal 84, yaitu:
“Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika,  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  memberitahukan  secara  tertulis  dimulainya  penyidikan  kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya”.
Berkenaan dengan ketentuan tersebut, polisi dan BNN saling berkoordinasi guna  mencegah  terjadinya  tumpang  tindih  kewenangan  dalam  penyidikan. Artinya wewenang polisi terikat dengan BNN dalam penyidikan kasus narkotika. Keterkaitan sebagaimana dimaksud dikarenakan penyidikan yang dilakukan oleh polisi harus diberitahukan secara tertulis kepada BNN. Sebaliknya juga, bilamana BNN  yang  melakukan  penyidikan,  maka  penyidik  BNN  memberikan  laporan kepada  Kepolisian.  Pengaturan  ini  pada  hakikatnya  dilakukan  untuk  menjaga sinergitas dalam menjalankan tugas dan wewenang yang sama yaitu memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  antara  penyidik  Kepolisian  dan penyidik BNN.
Hal yang serupa juga didapati pada penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai  negeri  sipil  berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan Narkotika. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil pada UU Narkotika diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82, yaitu:
(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana  berwenang  melakukan  penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
(2)  Penyidik  pegawai  negeri  sipil  tertentu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) di  lingkungan  kementerian  atau  lembaga  pemerintah  nonkementerian  yang lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika berwenang:
a.  memeriksa  kebenaran  laporan  serta  keterangan  tentang  adanya  dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.  meminta  keterangan  dan  bahan  bukti  dari  orang  atau  badan  hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f.  memeriksa  surat  dan/atau  dokumen  lain  tentang  adanya  dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g.  meminta  bantuan  tenaga  ahli  untuk  tugas  penyidikan  penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
h.  menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Pembahasan  tentang  bukti  permulaan  yang  cukup  sangat  penting  karena berkaitan  dengan  penangkapan  dan  penetapan  tersangka.  Bukti  permulaan  yang cukup  adalah  proses  untuk  mencari  unsur  kesalahan  terhadap  peristiwa  pidana. Dalam mencari kesalahan dan siapa yang bertanggung jawab pada peristiwa pidana merupakan substansi dari proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. 10
“Menurut  P.A.F  Lamintang,  bukti  permulaan  yang  cukup  dalam  rumusan Pasal  17  KUHAP  itu  harus  diartikan  sebagai  bukti-bukti  minimal,  berupa alat-alat bukti seperti dimakud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan”. 11
10 Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Himpunan    Bujuklak,  Bujuklap,  dan  Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana (Kepolisian 2000).[17].
11 P.A.F Lamintang, KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (Sinar Baru 1984).[117].
Mengenai bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan yang menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. 12 Pada ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak menerangkan secara  spesifik  apa  yang  dimaksud  dengan  bukti  permulaan  yang  cukup.  Dalam prakteknya, masalah mengenai penentuan bukti permulaan yang cukup bergantung dari  penilaian  penyelidik  dan/atau  penyidik.  Menurut  M.  Yahya  Harahap,  yang paling rasional adalah apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimatnya berbunyi “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”. 13 Jika seperti itu rumusan Pasal 17 KUHAP, pengertian dan penerapannya lebih pasti. 14
Apabila rumusan Pasal 17 KUHAP menyebutkan “bukti yang cukup” dan “bukti permulaan yang cukup” akan didapatkan pengertian  yang serupa dengan pengertian yang terdapat pada Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan penahanan harus didasarkan pada affidavit 15 dan testimony, 16 yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian. 17 Jika ditelaah lebih lanjut, bukti permulaan yang cukup menurut Hukum Acara Pidana Amerika Serikat, mempunyai kemiripan pengertian dengan rumusan Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasarkan pada prinsip “batas minimal pembuktian” yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua alat bukti, bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. 18
Bukti permulaan yang cukup seharusnya berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang batas minimal alat bukti yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
12 Penjelasan Ps. 17 KUHAP
13 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Sinar Grafika 2000).[158].
14 ibid.
15 Definisi Affidavit adalah keterangan tertulis yang dimuat dibawah sumpah. Lihat J.C.T Simorangkir, et.al., Kamus Hukum (Sinar Grafika 2008).[5].
16 Testimony berkaitan dengan Testimonial Evidence, Amerika Serikat yang menganut sistem common law, dalam Criminal Procedure Law mengunakan alat bukti: real evidance, documentary evidance, testimonial evidance dan judicial notice. Lihat Flora Dianti, “Apa Perbedaan Alat Buk- ti  dengan  Barang  Bukti?”,  https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/ apa-perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-/ (Hukum Online 2011) accessed on 10 November 2019. 17 Harahap (n 13).

## 1964 Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
Pengaturan bukti permulaan yang cukup di dalam KUHAP dapat dikatakan masih  kabur.  KUHAP  yang  seharusnya  menjadi  pedoman  dasar  seluruh  acara pidana  kurang  memberikan  jalan  keluar  terkait  definisi  bukti  permulaan  yang cukup, karena hanya berkisar tentang manfaat dan dikaitkan dengan pencegahan kesewenangan aparat. Seharusnya secara jelas merinci tentang macam bukti apa saja, dari mana, dan siapa yang berwenang menguji kebenaran fakta dalam bukti permulaan yang cukup.
Pengertian mengenai bukti permulaan yang cukup yang masih kabur menjadi objek  sengketa  pada  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal 28 April  2015,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Putusan  nomor  21/PUU-XII/2014 manafsirkan lain terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup”. Kutipan putusan Mahkamah  Konstitusi  nomor  21/PUU-XII/2014  memuat  beberapa  pokok  hal kaidah hukum baru, antara lain:
1.  Frasa  “bukti  permulaan”,  “bukti  permulaan  yang  cukup”  dan  “bukti  yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21  ayat  (1)  Undang-Undang  nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang  cukup”  dan  “bukti  yang  cukup”  adalah  minimal  dua  alat  bukti  yang termuat  dalam  Pasal  184  Undang-Undang  No.8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2.  Frasa  “bukti  permulaan”,  “bukti  permulaan  yang  cukup”  dan  “bukti  yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”,  “bukti  permulaan  yang  cukup”  dan  “bukti  yang  cukup”  adalah
minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 19
Dalam amar putusan nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa  inkonstitusional  bersyarat  terhadap  frasa  “bukti  yang  cukup,  “bukti permulaan  yang  cukup”,  dan  “bukti  yang  cukup”  dalam  Pasal  1  butir  14,  Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Mahkamah menilai frasa-frasa dalam KUHAP tersebut bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.
Sebagai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut karena KUHAP  tidak  memberi  penjelasan  mengenai  batasan  jumlah  (alat  bukti)  dari frasa “bukti yang cukup, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah  menganggap  syarat  minimum  dua  alat  bukti  dan  pemeriksaan  calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka  telah  dapat  memberi  keterangan  secara seimbang. 20 Tujuan  daripada  itu  adalah  untuk  menghindari  adanya  tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.
Pengaturan  mengenai  narkotika  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  tersebut,  orang  yang  menggunakan  narkotika  dikualifikasikan menjadi dua, yaitu penyalah guna dan pecandu narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 21 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 22
Baik terhadap penyalah guna maupun pecandu di dalam tubuhnya akan didapati
19 Boris  Tampubolon,  ‘ Penjelasan  “Bukti  yang  Cukup”  Di  Dalam  KUHAP ’,  https:// konsultanhukum.web.id/ini-penjelasan-bukti-yang-cukup-di-dalam-kuhap/,  (Konsultan  Hukum 2011) accessed on 9 November 2019.
20 Tri Jata Ayu Pramesthi, ‘ Arti “Bukti Permulaan Yang Cukup” Dalam Hukum Acara Pidana ’, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang- cukup-dalam-hukum-acara-pidana/ (Hukum Online 2017) accessed on 9 November 2019.
21 Ps. 1 angka 15 UU Narkotika.
22 ibid Ps. 1 angka 13.

## Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
kandungan zat-zat sejenis Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Untuk membuktikan adanya kandungan zat Narkotika dalam tubuh seseorang dapat  dilakukan  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan. Salah  satu  metode  untuk  membuktikannya  ialah  dengan  melakukan  tes  urine. Dalam penjelasan Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh seseorang.
Tes  untuk  mengecek  kadar  narkotika  dalam  tubuh  dinamakan  dengan  tes toksikologi atau skrining toksikologi. Tes toksikologi dilakukan untuk mengecek adanya  kandungan  obat-obatan  atau  bahan  kimia  seperti  narkotika  dalam  urine, darah, dan air liur. 23 Urine merupakan salah satu spesimen biologi yang bisa diuji di laboratorium. Spesimen biologi adalah cairan, potongan atau bagian lainnya dari tubuh manusia, dapat berupa darah, plasma, serum, urine atau lainnya. 24 Menurut dokter  Firdaus  Fabrice  Hannanu,  umumnya  zat  Narkotika  dapat  terdeteksi  pada urine  sekitar  2-3  hari  setelah  pemakaian  terakhir,  namun  pada  pemakaian  dosis tinggi  dan  kronik  (jangka  panjang)  dapat  membutuhkan  waktu  sekitar  10  hari hingga dapat dikeluarkan sepenuhnya dari serum atau cairan tubuh. 25 Kandungan zat Narkotika yang ada dalam sampel urine selama 3 hari setelah pemakaian terakhir menunjukkan bahwa tes urine merupakan metode yang efektif dan efisien untuk mengetahui indikasi penyalah guna.
Untuk mendapatkan hasil yang definit dalam pengujian sampel urine, maka harus ditentukan jumlahnya. Persyaratan teknis untuk sampel uji atau barang bukti berbentuk spesimen biologi:
23 Fauzan Budi P, ‘Berapa Lama Biasanya Narkotika Bertahan dalam Darah dan Urin?’, https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/narkoba-dalam-urin-darah/  (Hello  Sehat  2017) accessed on 14 November 2019.
24 Ps. 1 angka 8 Perka BNN tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laborato- rium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional No. 5/2010.
25 Firdaus  Febrice  Hannanu, “Berapa  lama  kandungan  narkoba  hilang  dalam  urine  dan darah?”, https://www.alodokter.com/komunitas/topic/berapa-lama-hilang-zat-kandungan-narkoba- dalam-urien-dan-darah (Alo Dokter 2019) accessed on 14 November 2019.
a. kondisi sampel atau barang bukti sesuai dengan rincian yang tercantum dalam surat permohonan dan berkas lampirannya;
b. jumlah sampel yang dikirimkan diatur sebagai berikut: - urine paling sedikit 50 (lima puluh) mililiter (ml) dalam satu botol;
- darah paling sedikit 10 (sepuluh) mililiter (ml) atau;
- plasma/serum paling sedikit 5 (lima) mililiter (ml); untuk setiap jenis pengujian;
c. wadah sampel terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah, bebas kontaminan, dan tidak bereaksi kimia terhadap sampel, tertutup dengan baik, tersegel, tidak bocor dan diberi identitas atau dilabel;
d. sampel spesimen biologi harus dipastikan tidak terdapat zat atau barang/materiil yang ditambahkan yang akan mempengaruhi hasil pengujian. 26
Sampel  urine  yang  layak  untuk  diuji  minimal  berjumlah  50  mililiter.  Pengujian spesimen biologi yang diduga mengandung narkotika dilakukan untuk keperluan pembuktian  perkara  ( pro  justitia ),  rehabilitasi,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan  Pelayanan  Laboratorium  Pengujian  Narkoba  Pada  Badan Narkotika Nasional.
Penyidik tindak pidana narkotika diberikan kewenangan untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud bertujuan untuk  mengumpulkan  bukti  guna  kepentingan  penyidikan  perkara  Narkotika. Pada saat penyidik melakukan tes urine, urine tersebut kemudian dimasukkan ke  dalam  wadah  atau  botol  plastik.  Wadah  atau  botol  plastik  yang  telah dipakai untuk pengisian urine tersebut lalu disegel dan diberi pita merah untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium forensik. Setelah itu dibuatkan berita acara pengambilan urine terhadap seseorang tersebut. Pada berita acara pengambilan urine  tersebut  dilampirkan  tanggal  dan  waktu  pada  saat  pengambilan  urine.
Dalam  berita  acara  tersebut  tertera  nama  penyidik  yang  mengambil  sampel urine dan disebutkan pula di dalamnya nama, tempat dan tanggal lahir, suku/ bangsa, agama, pekerjaan serta alamat terhadap seseorang yang dijadikan calon

## 1968 Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
tersangka. Kemudian dijelaskan pula secara detail mulai dari awal hingga akhir proses pengambilan urine tersangka dilakukan. Berita acara pengambilan urine ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas sumpah jabatan penyidik dan ditanda tangani oleh penyidik dan seseorang tersebut.
Setelah penyidik melakukan tes urine terhadap seseorang tersebut dan hasilnya positif,  maka  untuk  mengetahui  kebenaran  hasil  tes  urine,  sampel  urine  tersebut akan diperiksa lagi oleh laboratorium forensik apakah sebelumnya memang positif menggunakan  narkotika  guna  diketahui  jenis  zat  yang  terkandung  di  dalamnya.
Sampel urine yang diperoleh penyidik tersebut kemudian diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN yang diatur dengan Perkap BNN Nomor 5 Tahun  2010.  Dalam  tahapan  pemeriksaan  pada  laboratorium  forensik  hasil  dari pengujian sampel urine akan dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian untuk keperluan pembuktian perkara sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perkap BNN Nomor 5 Tahun 2010. Demikian sampel tes urine yang diuji hasilnya akan dituliskan dalam bentuk surat berupa berita acara hasil pengujian.
Dalam  hal  berita  acara  hasil  tes  urine  seseorang  yang  terbukti  positif mengandung  zat  narkotika,  maka  dapat  diduga  kuat  orang  tersebut  merupakan penyalah  guna  narkotika.  Demikian  juga  apabila  hasil  pengujian  sample  urine tersebut negatif, maka tidak dapat dikatan orang tersebut sebagai penyalahguna.
Terhadap orang yang dinyatakan sebagai penyalah guna berarti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa:
1)  Setiap Penyalah Guna:
a.  Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b.  Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
c.  Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  menganut  doktrin strict liability atau pertanggung jawaban mutlak, meskipun tidak disebutkan secara jelas dan gamblang. Pertanggung jawaban mutlak yang dimaksud adalah pertanggung
jawaban atas perbuatan yang dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya. Menurut Astutik yang dituliskan pada media hukumonline mengatakan bahwa:
“dalam  UU  Narkotika  hanya  dirumuskan  unsur  tanpa  hak  atau  melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya yang tidak sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  UU  Narkotika  maka  pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika”. 27
Sehingga  seseorang  dapat  dipidana  selama  perbuatan  yang  dilakukan  telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu pasal dalam Undang-undang tersebut tanpa harus memenuhi unsur kesalahannya.
Jika melihat Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, maka terdapat unsur setiap penyalah  guna.  Penyalah  guna  sebagaimana  dimaksudkan  adalah  orang  yang menggunakan  Narkotika  tanpa  hak  dan  melawan  hukum.  Untuk  mengetahui seseorang  sebagai  penyalah  guna  salah  satunya  dengan  dilakukan  tes  urine, karena  dengan  tes  urine  dapat  membuktikan  kandungan  zat  Narkotika  dalam tubuh seseorang.
Kedudukan  hasil  tes  urine  sangat  berpengaruh  pada  pemeriksaan  tindak pidana  Narkotika.  Seseorang  yang  hasil  tes  urinennya  positif  dapat  diduga  kuat sebagai penyalahguna Narkotika. Terhadap hasil tes urine positif yang dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian merupakan alat bukti yang sah. Dalam tahap penyidikan,  penangkapan  dan  penetapan  tersangka  dapat  dilakukan  berdasarkan bukti  permulaan  yang  cukup.  Bukti  permulaan  yang  cukup  untuk  menetapkan seseorang menjadi tersangka, yaitu didasarkan pada Laporan Polisi dan ditambah 1 (satu) alat bukti yang sah (sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHAP). Ihwalnya hasil  positif  tes  urine  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  bukti  permulaan yang cukup dengan ditambah laporan polisi. Sehingga, seseorang yang hasil tes urinenya positif dapat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
27 Dimas  Hutomo, ‘ Strict  Liability  Dalam  Pidana  Narkotika ’, https://www.hukumonline. com/klinik/detail/lt5a54974660b45/strict-liability-dalam-pidana-narkotika/ (Klinik Hukum Online 2018) accessed on 13 November 2019.

## 1970 Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
Klasifikasi  Hasil Tes  Urine  Sebagai Alat  Bukti  Dalam  Ketentuan  Pasal  184

## KUHAP
Hukum Acara Pidana termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang secara umum disebut dengan Kitab Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  KUHAP  merupakan  suatu  rangkaian peraturan  tentang  bagaimana  cara  para  aparatur  penegak  hukum  seperti  Polisi, Jaksa,  Hakim  dan  Penasihat  Hukum  bertindak  dalam  menegakkan  hukum.  Oleh karena itu, tujuan dari diselenggarakannya hukum acara pidana ialah:
1.  Mencari kebenaran materiil;
2.  Mengambil putusan yang didasarkan atas hukum keyakinan dan rasa keadilan;
3.  Pelaksanaan putusan terhadap seseorang yang harus dinyatakan bersalah. 28
Salah satu tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari kebenaran materiil, yaitu  mencari  kebenaran  sejati  atau  yang  sesungguhnya.  Hukum  pidana  dalam mencari kebenaran materiil maka peristiwanya harus terbukti ( beyond reasonable doubt ). 29 Untuk mencari kebenaran materiil haruslah dilakukan suatu pembuktian, sebab  pembuktian  merupakan  unsur  penting  dalam  hukum  acara  pidana.  Secara harfiah,  menurut  KBBI,  pembuktian  adalah  suatu  proses  perbuatan,  cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang  pengadilan. 30 Dalam  hal  diperlukannya  pembuktian  pada  suatu  peristiwa dibutuhkan bukti-bukti yang di dalam hukum acara pidana disebut dengan alat bukti.
Keberadaan  alat  bukti  sangat  penting  baik  pada  tahap  penyidikan  maupun pada  tahap  pemidanaan  di  pengadilan.  Pada  tahap  penyidikan,  seseorang  yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan sekurang-kurangnya satu Laporan Polisi ditambah dengan alat bukti yang  sah.  Demikian  juga  untuk  menentukan  putusan  hukum  yang  diambil  oleh hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam sistem peradilan. Hakim
28 Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana (Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 2010.[14].
29 Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Rangkang Education 2013.[241].
30 Ebta Setiawan, “ arti atau makna pembuktian” https://kbbi.web.id/bukti (KBBI 2019) ac- cessed on 1 Desember 2019.
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 31
Dapat dikatakan bahwa kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan yang  dianggap  benar  sehingga  si  tersangka  dinyatakan  bersalah. Apabila  hakim dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti ia memperoleh keyakinan, maka ia dapat memutuskan salah atau tidaknya terdakwa. Dari sistem pembuktian ini, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. 32
Sumber  hukum  atau  dasar  hukum  pengaturan  tentang  alat  bukti  yang  sah terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP:
(1) Alat bukti yang sah ialah: a.  Keterangan saksi;
b.  Keterangan ahli;
c.  Surat;
d.  Petunjuk; dan
e.  Keterangan terdakwa.
Lima  jenis  alat  bukti  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sama  dalam sistem hukum acara pidana. Urutan sebagaimana yang diatur didalam Pasal tersebut merupakan urutan sebagaimana pada pemeriksaan persidangan.  Pengaturan alat bukti secara terbatas menyebabkan tidak dimungkinkan penggunaan alat bukti lain dalam penjatuhan pidana, karena hakim memiliki keterikatan dengan penggunaan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 tersebut.

## a.  Keterangan Saksi
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah:
1)  apa yang saksi dengar sendiri;
2)  apa yang saksi lihat sendiri;
31 Ps. 183 KUHAP
32 Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia) (Setara Press 2014.[171].

## Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
3)  apa yang saksi alami sendiri.
Selain keterangan saksi di depan persidangan sesuai pengaturan yang Pasal 185  ayat  (1)  KUHAP,  ditentukan  juga  keterangan  saksi  di  bawah  sumpah  yang dibacakan di persidangan, yaitu sesuai ketentuan Pasal 162 KUHAP.
Pasal 162 KUHAP:
(1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan  itu  disamakan  nilainya  dengan  keterangan  saksi  di  bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

## b.  Keterangan Ahli
Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli ialah apa yang  seorang  ahli  nyatakan  di  sidang  pengadilan. 33 Dalam  hal  keterangan  ahli dibutuhkan untuk  kepentingan pemeriksaan guna  membuat terang suatu  perkara pidana sebagaimana disebutkan Pasal 1 butir 28 KUHAP. Keterangan ahli sebagai alat  bukti  baru  diperlukan  ketika  dalam  suatu  proses  pemeriksaan  di  tingkat penyidikan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  120  KUHAP,  maupun  di  pengadilan dihadapkan  pada  suatu  permasalahan  yang  perlu  diberikan  penjelasan  khusus, yang  sebelumnya  tidak  dapat  dimengerti  atau  dipahami  oleh  orang  awam.  Oleh karena itu, terhadap ahli yang dihadirkan wajib untuk memberikan keterangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penyeimbang.
Pada  pemeriksaan  tingkat  pengadilan  majelis  hakim  sudah  sepatutnya dapat  memilah,  menilai  dan  menguji  pendapat  seorang  ahli,  termasuk  adanya potensi  konflik  kepentingan,  sehingga  objektifitas  dari  keterangan  ahli  dapat dipertanggungjawabkan. Keahlian seorang ahli diukur dari tingkat pendidikannya atau  pengalamannya  dibidang-bidang  tertentu.  Misalnya  jika  perkara  tindak pidana  Narkotika,  maka  ahli  yang  patut  diajukan  ialah  seorang  dokter  atau pakar dalam hal obat-obatan dan zat-zat kimia, sehingga dari segi teknis tentang
penyalahgunaan zat Narkotika ia dapat memberikan keterangan untuk membuat jelas dan terang perkara tersebut.
Konsep alat bukti keterangan ahli, dengan pembedaan pengambilan waktu keterangannya akan dinilai sebagai dua alat bukti, yaitu sebagai alat bukti surat untuk keterangan ahli yang diberikan di luar sidang dalam bentuk laporan (Pasal 187 huruf c dan Pasal 133) KUHAP dan sebagai alat bukti keterangan ahli, pada keterangan yang diberikan dalam sidang. Perkembangan alat bukti ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kejahatan dan modus operandinya.
Akhir-akhir  ini  pada  penegakkan  hukum  di  Indonesia  semakin dikenal  konsep  pembuktian  dengan  menggunakan Deoxyribo  Nucleic  Acid Fingerprinting atau  sering  disebut  DNA.  Penerimaan  konsep  ini  yang  tidak diatur secara tegas dalam KUHAP membuat penegak hukum harus menggali lebih dalam untuk menyelaraskan pengaturan alat bukti pada KUHAP dengan konsep  ini.  Dari  lima  alat  bukti  yang  diatur  pada  KUHAP,  konsep  DNA  ini sebenarnya  dapat  masuk  dalam  perkembangan  tiga  kategori  alat  bukti,  yaitu keterangan ahli, surat dan petunjuk.
1)  Alat bukti keterangan ahli; yaitu apabila seorang ahli memberikan keterangan di depan sidang pengadilan mengenai analisisnya tentang informasi genetik yang tercantum di dalam hasil tes DNA dan memberikan penjelasan ilmiah tentang cara dan proses pengukuran DNA tersebut;
2)  Alat bukti surat; yaitu bila bukti tes DNA tersebut dituangkan dalam bentuk visum et repertum atau surat laporan medis dari seorang ahli atas permintaan resmi dari penyidik maupun oleh penuntut umum;
3)  Alat bukti petunjuk; yaitu apabila dalam mengajukan tes DNA di persidangan dapat dihubungkan dengan kejadian atau keadaan (fakta) yang ada, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
c.  Surat
Alat bukti surat diatur pada Pasal 187 KUHAP. Surat sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP berbeda dengan pengaturan surat yang diatur dalam hukum perdata

## 1974 Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
formil. Dalam hukum acara perdata dibagi secara tegas mengenai alat bukti surat, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.
Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan tempat akta itu dibuat. 34 Hal tersebut berarti bahwa pembuatan akta otentik harus memiliki dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang memerintahkan agar  suatu  keadaan  atau  perbuatan  baru  dapat  dibuktikan  dengan  adanya  akta otentik.  Sebagai  contoh  akta  otentik  ialah  akta  nikah,  tanpa  adanya  akta  nikah maka  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan,  juga  dalam  pembuatannya  dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal pembuktian, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yakni bukti yang harus dianggap benar kecuali pihak lain dapat menyangkal kebenarannya.
Akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tanpa  adanya  campur  tangan  pejabat  umum  dan  peraturan  perundang-undangan tidakmengharuskannya.  Dapat  dikatakan  bahwa  akta  dibawah  tangan  bertolak dengan  akta  otentik  secara  koseptual.  Sebagai  contoh  ialah  surat  perjanjian sewa  menyewa  yang  dibuat  dan  disetujui  oleh  pihak  penyewa  dan  pihak  yang menyewakan. Meskipun akta dibawah tangan dapat dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun kekuatan pembuktiannya tidak sempurna sebagaimana akta otentik. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan meliputi kebenaran identitas penanda tangan dan kebenaran identitas orang yang memberikan keterangan.
KUHAP tidak menjelaskan kekuatan pembuktian akta otentik dengan akta di bawah tangan. Alat bukti surat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, antara lain:
a.  Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang  berwenang  atau  yang  dibuat  dihadapannya,  yang  memuat  keterangan tentang  kejadian  atau  keadaan  yang  didengar,  dilihat  atau  yang  dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
b.  Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu
hal atau suatu keadaan;
c.  Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
d.  Surat  lain  yang  hanya  dapat  berlaku  jika  ada  hubungannya  isi  dari  alat pembuktian yang lain. 35
Sebagai  contoh  hasil  tes  urine  sebagai  alat  bukti  dalam  suatu  tindak  pidana penyalahgunaan Narkotika. Tes urine dilakukan untuk menilai ada atau tidaknya kandungan zat Narkotika pada tubuh seorang penyalah guna. Praktiknya, setelah sampel urine diambil untuk dilakukan pengujian di laboratorium, hasil pengujian dari  laboratorium  tersebut  dituliskan  pada  berita  acara  pengujian.  Berita  acara tersebut merupakan alat bukti surat.
Pengaturan alat bukti surat pada Pasal 187 KUHAP tidak mengatur mengenai surat dalam bentuk elektronik ataupun bentuk lain selain surat dalam bentuk kertas, sehingga surat dalam bentuk elektronik belum dapat tempat pada persidangan pidana sebagai alat bukti. Perkembangan dalam sidang pengadilan di Indonesia yang sudah terpengaruh  seiring  perkembangan  zaman  dan  teknologi  memaksa  pentingnya pengaturan penerimaan surat dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti, namun limitasi dalam Pasal 187 KUHAP tersebut membatasi untuk penggunaannya.
d.  Petunjuk
Pasal 188 (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Dalam hal bukti petunjuk, kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. 36
Kemudian  dalam  ayat  selanjutnya  disebutkan  bahwa  petunjuk  hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Demikian
35 Ps. 187 KUHAP.
36 Eddy O.S Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian (Erlangga 2012).[52].

## 1976 Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
hakim seyogyanya dapat menemukan suatu petunjuk berdasarkan penilaian yang bersesuaian dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa menggunakan kecermatan  dari  hati  nuraninya.  Penilaian  atas  kekuatan  pembuktian  dari  suatu petunjuk  dalam  setiap  keadaan  tertentu  dilakukan  oleh  hakim  dengan  arif  dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya persoalan diserahkan pada hakim dalam penerimaannya.
Beberapa ahli berpendapat bahwa alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti. Seperti pendapat beberapa ahli berikut:
a.  Van  Bemmelen  “akan  tetapi  kesalahan  yang  terutama  adalah  bahwa  orang telah  menganggap  pertunjuk-petunjuk  itu  sebagai  alat  bukti,  sedang  dalam kenyataannya tidak demikian”.
b.  P. A.  F.  Lamintang  “petunjuk  memang  hanya  merupakan  dasar  hakim  unuk menganggap  suatu  kenyataan  sebagai  terbukti,  atau  dengan  perkataan  lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia  hanya  merupakan  suatu  dasar  pembuktian  mana  kemudian  hakim  dapat mengganggap  suatu  kenyataan  itu  sebagai  terbukti,  misalnya  karena  adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan”.
Sifat  alat  bukti  petunjuk  adalah  bukan  merupakan  alat  bukti  langsung
( indirect  bewijs )  dimana  keberadaannya  hanya  berdasarkan  alat  bukti  lainnya.
Dalam penggunaannya pun alat bukti petunjuk ada apabila sudah terdapat minimal dua alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian kekuatan pembuktiannya pada dasarnya hanya sebagai pelengkap dalam persidangan. 37

## e.  Keterangan Terdakwa
Keterangan  terdakwa  ialah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang  tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 38 Pada persidangan  terdakwa  akan  diminta  keterangan  guna  menemukan  petunjuk  dari
37 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Mandar Maju 2003.[25].
38 Ps. 189 ayat (1) KUHAP.
suatu  tindak  pidana.  Pembuktian  dalam  suatu  tindak  pidana  wajib  dilakukan untuk  keperluan  pemeriksaan  sekalipun  terdakwa  mengakui  tindak  pidana yang  didawakan.  Dengan  demikian,  pengakuan  bersalah  dari  terdakwa  tidak menggugurkan kewajiban penuntut umum dan persidangan untuk menambah alat bukti guna menguatkan keterangan terdakwa.
Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa, keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya,  melainkan  harus  disertai dengan alat bukti yang lain. Pasal tersebut mempunyai makna bahwa pengakuan terdakwa menurut KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan volledig bewijs kracht, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukam beslissende bewijs kracht. 39 Keterangan terdakwa tidak cukup untuk dijadikan bukti untuk memperoleh kebenaran materiil, sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan keyakinan hakim.
Pada  penyidikan  tindak  pidana  Narkotika  tes  urine  dilakukan  untuk membutikan  ada  tidaknya  kandungan  zat-zat  Narkotika  di  dalam  tubuh  seorang penyalah  guna.  Tes  urine  sebagaimana  dimaksud  juga  merupakan  kewenangan penyidik  tindak  pidana  Narkotika  yang  terdiri  dari  Polisi,  PPNS  dan  penyidik khusus BNN. Kewenangan penyidik dalam melakukan tes urine diatur dalam Pasal 75  huruf  l  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009.  Tes  urine  dilakukan  sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 40
Sampel  urine  yang  diperoleh  penyidik  kemudian  dibuatkan  berita  acara pengambilan.  Pada  berita  acara  pengambilan  urine  tersebut  dilampirkan  tanggal dan waktu pada saat pengambilan urine. Dalam berita acara tersebut tertera nama penyidik yang mengambil sampel urine dan disebutkan pula di dalamnya nama, tempat  dan  tanggal  lahir,  suku/bangsa,  agama,  pekerjaan  serta  alamat  terhadap seseorang yang dijadikan calon tersangka. Kemudian dijelaskan pula secara detail mulai dari awal hingga akhir proses pengambilan urine tersangka dilakukan. Berita
39 Harahap (n 13).[275].
40 Penjelasan Ps. 75 huruf l UU Narkotika.

## 1978 Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
acara pengambilan urine ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas sumpah jabatan penyidik dan ditanda tangani oleh penyidik dan seseorang tersebut.
Setelah diambil sample urine tersebut disimpan pada wadah plastik dengan diberikan segel atau pada umumnya ditandai dengan tutup merah. Dalam praktiknya sampel  yang  sudah  disegel  selanjutnya  diperiksa  di  Unit  Pelaksana  Teknis Laboratorium  Uji  Narkoba  BNN  yang  diatur  dengan  Peraturan  Kepala  Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan  Laboratorium  Pengujian  Narkoba  Pada  Badan  Narkotika  Nasional.
Urine  merupakan  salah  satu  spesimen  biologi  yang  dapat  diuji  di  laboratorium dan minimal berjumlah 50 mililiter, diatur pada Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 ayat 2 huruf b Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman  Teknis  Penyelenggaraan  Pelayanan  Laboratorium  Pengujian  Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional.
Pengujian  spesimen  biologi  yang  diduga  mengandung  narkotika  dapat dilakukan  untuk  keperluan  pembuktian  perkara  (pro  justitia),  rehabilitasi,  ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan diatur pada Pasal 2 ayat (1)  Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  5  Tahun  2010  tentang Pedoman  Teknis  Penyelenggaraan  Pelayanan  Laboratorium  Pengujian  Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional.
Pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Perkap BNN Nomor 5 Tahun 2010 berbunyi “Berita  acara  pengujian:  untuk  keperluan  pembuktian  perkara  ( pro  justitia) .” Bertolak dari Pasal tersebut, disimpulkan bahwa hasil pengujian laboratorium untuk keperluan  pembuktian  perkara  dituangkan  dalam  bentuk  berita  acara  pengujian. Berita  acara  pengujian  yang  dimaksud  merupakan  surat  yang  dibuat  menurut ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  hasil  pengujian  urine  yang diterbitkan oleh laboratorium berupa berita acara merupakan surat yang sah.
Dengan demikian hasil pengujian urine yang diterbitkan oleh laboratorium termasuk dalam alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c. Jika diklasifikasikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan Pasal 187, maka  hasil pengujian tes urine tersebut masuk dalam jenis surat yang disebutkan
pada huruf b. Hasil pengujian urine berupa berita acara merupakan surat yang dibuat menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau  surat  yang  dibuat  oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu keadaan.

## Kesimpulan
Kedudukan hasil tes urine dalam pembuktian tindak pidana Narkotika sangat penting khususnya bagi tersangka penyalahgunaan narkotika. Tes urine dilakukan guna membuktikan adanya kandungan zat Narkotika di dalam tubuh seseorang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara. Pada tahap penyidikan seseorang dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka  penyalahgunaan  narkotika  berdasarkan  hasil positif tes urine dengan disertai alat bukti lainnya.
Pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah disebutkan 5 (lima) jenis alat  bukti  yang  sah  yaitu  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan keterangan terdakwa. Pada tahap penyidikan hasil tes urine dari laboratorium yang menjadi  berita  acara  diklasifikasikan  sebagai  alat  bukti  surat.  Berita  acara  hasil pengujian  tes  urine  yang  diklasifikasikan  menjadi  surat  tersebut  merupakan  alat bukti surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf b.

## Daftar Bacaan

## Buku
Effendi Tolib, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia) (Setara Press 2014).
Hamzah Andi, Perkembangan Hukum Pidana Khusus (Rineka Cipta 1991).
Hamzah  M.  Chandra, Penjelasan  tentang  Bukti  Permulaan  Yang  Cukup (PSHK 2014).
________, Terminologi Hukum Pidana (Sinar Grafika 2008).
Harahap  Yahya, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP (Sinar Grafika 2000).

## Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
Hiariej O.S Eddy, Teori dan Hukum Pembuktian (Erlangga 2012).
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Himpunan  Bujuklak,  Bujuklap  dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana (Polri 2000).
Lamintang  P.A.F, KUHAP  dengan  Pembahasan  Secara  Yuridis  Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana (Sinar Baru 1984).
Purwoleksono Didik E, Hukum Pidana (AUP 2014).
________, Hukum Acara Pidana (AUP 2015).
Rifai Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Sinar Grafika 2010).
Sasangka Hari dan Lily R, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Mandar Maju 2003).
Simorangkir J.C.T, Kamus Hukum (Sinar Grafika 2008).
Soesilo R, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal (Politea 1980).
Sofyan A, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Rangkang Education 2013).
Waluyo Bambang, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia (Sinar Grafika 1996).
________, Kamus Hukum (Ghalia Indonesia 1986).

## Laman
Dianti  Flora,  “Apa  Perbedaan Alat  Bukti  dengan  Barang  Bukti?”,  https://www. hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e8ec99e4d2ae/apa-perbedaan-alat- bukti-dengan-barang-bukti-/ (Hukum Online 2011).
Hutomo  Dimas, “Strict  Liability  Dalam  Pidana  Narkotika”, https://www. hukumonline.com/klinik/detail/lt5a54974660b45/strict-liability-dalam- pidana-narkotika/ (Klinik Hukum Online 2018).
Pramesti  Tri  Jata  Ayu,  “ arti”  bukti  permulaan  yang  cukup”  dalam  hukum acara pidana” , https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt5940eb061eb61/arti-bukti-permulaan-yang-cukup-dalam-hukum-acara- pidana/ (Hukum Online 2017).
Budi  Fauzi  P, “Berapa  Lama  Biasanya  Narkotika  Bertahan  dalam  Darah  dan
Urin?” ,  https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/narkoba-dalam-urin- darah/ (Hello Sehat 2017).
Setiawan  Ebta,  “ arti  atau  makna  pembuktian”, https://kbbi.web.id/bukti  (KBBI 2019).
Tampubolon Boris, Penjelasan “Bukti yang Cukup” Di Dalam KUHAP , https:// konsultanhukum.web.id/ini-penjelasan-bukti-yang-cukup-di-dalam-kuhap/ (Konsultan Hukum 2011).
Hannanu F Febrice, “Berapa lama kandungan narkoba hilang dalam urine dan darah?” ,  https://www.alodokter.com/komunitas/topic/berapa-lama-hilang- zat-kandungan-narkoba-dalam-urien-dan-darah (Alo Dokter 2019).

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1997 Tentang  Psikotropika  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3671).
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  2009  Nomor  5062,  selanjutnya  disebut  sebagai UU Narkotika).
Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.
Keputusan  Bersama  Mahkamah Agung,  Menteri  Kehakiman,  Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP- 076/J.A/3/1984,  No.  Pol  KEP/04/III/1984  tentang  Peningkatan  Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol).
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  Pol.Skep/1205/ IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010  tentang  Pedoman  Teknis  Penyelenggaraan  Pelayanan  Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

## Rachmad Firmansyah: Kekuatan Hukum Hasil...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--