## SOCIAL DYNAMICS OF THE COMMUNITY IN KERTA BUANA VILLAGE: CHANGE OF SOCIETY FROM AGRICULTURAL ACTIVITIES TO MINING

## DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT DI DESA KERTA BUANA: PERUBAHAN MASYARAKAT DARI AKTIVITAS PERTANIAN MENJADI PERTAMBANGAN

## Robert Siburian
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia e-mail : robertsdes1970@gmail.com

## ABSTRACT
Community  in  Kerta  Buana  village  developed  by  the  Indonesian  government  in  1980  through  a transmigration program to be farmers at that. Therefore, the government provided two hectares of farmland to transmigrant participants and divided into three plots of land which were deemed sufficient to meet the living needs of transmigrant families. With that two hectares of land, before 2000, the transmigrant in Kerta Buana village were able to created centre of paddys for Tenggarong Seberang subdistrict through some paddy fields made by transmigrants. However, along with the expansion of coal mining and the change of mining method from underground pit mining to open pit mining, gradually the term center of paddys shifted to become center of mine holes because so many mine holes are open and not reclaimed. Social formation of the community also changes from agriculture activities that once dominated to activities that entirely depend on the dynamics of mining activities in Kerta Buana village and its surrounding. This paper tries to explain the social dynamics that are happening in line with the presence of mining businesses sponsored by the government through some permits granted to many companies, so that they are able to convert transmigration areas with agriculture activities into mining areas along with various economic activities.
Key words: agriculture community, Kerta Buana village, social dynamic, mining community, transmigration.

## ABSTRAK
Masyarakat di Desa Kerta Buana yang didatangkan pemerintah Indonesia pada tahun 1980 melalui program transmigrasi untuk menjadi petani pada saat itu. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan lahan seluas dua hektar untuk para peserta transmigrasi yang dibagi dalam tiga bidang. Luas lahan itu dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga transmigran. Dengan lahan dua hektar itu, sebelum tahun 2000, para transmigran di Desa Kerta Buana dapat menciptakan lumbung padi bagi Kecamatan Tenggarong Seberang melalui sawah-sawah yang mereka cetak. Akan tetapi, seiring ekspansi pertambangan batu bara dan perubahan mekanisme penambangan dari tambang dalam ( underground pit mining ) menjadi tambang terbuka ( open pit mining ), lambat laun istilah lumbung padi bergeser menjadi lumbung lubang tambang karena banyak lubang tambang yang terbuka dan tidak direklamasi. Kegiatan pertanian yang pernah mendominasi kini menjadi kegiatan yang seluruhnya tergantung pada dinamika kegiatan pertambangan yang ada di Desa Kerta Buana dan sekitarnya. Tulisan ini coba menjelaskan dinamika sosial yang sedang terjadi seiring kehadiran usaha pertambangan yang disponsori pemerintah melalui perizinan-perizinan yang diberikan pada perusahaan sehingga mampu mengubah daerah transmigrasi dengan kegiatan pertaniannya menjadi kawasan pertambangan bersama aktivitas perekonomian yang beraneka ragam.
Kata kunci: Desa Kerta Buana, dinamika sosial, masyarakat, transmigrasi, masyarakat pertanian, masyarakat pertambangan.

## PENDAHULUAN
Fokus tulisan ini adalah tentang dinamika sosial masyarakat di Desa Kerta Buana, sebuah desa transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dinamika sosial yang ter- bentuk di desa tersebut mengalami perubahan dari masyarakat petani dengan kegiatan perta- nian yang mendominasi menjadi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas pertambangan. Hadirnya industri pertambangan di desa tersebut telah memengaruhi seluruh per- ekonomian masyarakat desa meskipun aktivitas pertanian masih tetap dilaksanakan dalam jumlah kecil. Batu bara sebagai hasil dari kegiatan pertambangan di desa tersebut sebagian besar diekspor untuk memenuhi kebutuhan energi ma- syarakat di luar negeri. Oleh sebab itu, produksi penambangan juga berfluktuasi yang ditentukan oleh permintaan luar negeri. Produksi batu bara akan ditingkatkan ketika permintaan naik dan diturunkan pada saat permintaan berkurang atau harga rendah.
Dinamika sosial di Desa Kerta  Buana meng- alami perubahan seiring berubahnya metode penambangan batu bara dari tambang dalam ( underground pit mining )  menjadi  tambang terbuka ( open pit mining ) oleh perusahaan yang beroperasi di desa tersebut. Perubahan metode penambangan berimplikasi pada volume produksi batu bara dan kebutuhan bentangan tanah yang diperlukan menjadi relatif luas. Perubahan metode penambangan itu juga berimplikasi pada kegiatan masyarakat dari yang relatif homogen sebagai petani menjadi bervariasi demi mendukung ke- giatan pertambangan di Desa Kerta Buana dan wilayah sekitarnya.
Sebelum industri pertambangan batu bara dengan metode tambang terbuka beroperasi pada tahun 2006 seiring dengan eksploitasi batu bara yang dilakukan oleh PT. Mahakam Sumber Jaya 1 , di Desa Kerta Buana, kegiatan ekonomi masyarakat desa yang terbentuk didominasi oleh sektor pertanian. Meskipun demikian, pengua- saan tanah yang lebih luas oleh petani tertentu
1 Izin Usaha Pertambangan PT. Mahakam Sumber Jaya berupa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP 2 B) diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan SK No.: 004.K/40.00/ DJG/2005.
tidak menunjukkan strata sosial yang lebih tinggi dibandingkan petani lain. Hal tersebut disebabkan oleh harga tanah yang relatif rendah dan produksi pertanian dari tanah yang dikelola tidak terlalu berbeda satu sama lain. Bahkan pada saat itu, masyarakat lokal (orang Kutai) justru menganjur - kan agar para transmigran mengelola tanah-tanah terlantar daripada menjadi sarang tikus dan hama lain. Berbeda ketika metode penambangan ter- buka sudah berlangsung, luas tanah yang dimiliki seseorang dapat dikonversikan dengan sejumlah uang pada masa mendatang jika perusahaan akan membebaskan  (membeli)  tanah  itu.  Artinya, introduksi metode penambangan yang berubah di Desa Kerta Buana telah mengakibatkan harga tanah tinggi dan menjadi objek yang diperebut- kan. 2
Perubahan sosial di Desa Kerta Buana terjadi seiring dengan perubahan orientasi pemerintah dalam kebijakan makro yang mengandalkan pertambangan sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan ekonomi yang sedang dilaksanakan. Pemerintah “rela” mengorbankan tanah-tanah pertanian yang produktif, termasuk permukiman transmigrasi, untuk dikonversi men- jadi konsesi pertambangan. Padahal, pemerintah memindahkan penduduk dari Pulau Lombok dan Pulau Bali sebagai peserta transmigrasi dengan tujuan untuk tetap menjadikan mereka sebagai petani karena program transmigrasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung sistem ketahanan pangan secara nasional. Para peserta transmigrasi diberikan tanah seluas dua hektar dengan asumsi tanah seluas itu sudah dapat menghidupi para transmigran jika diusahakan dengan baik. Akan tetapi, pengonversian lahan pertanian yang “didukung” pemerintah melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara yang diterbitkannya mengakibatkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Kerta Buana merujuk pada tujuan program transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah
2 Hal seperti ini juga terjadi di tempat lain seperti di Pulau Siberut. Sebelum tahun 2000-an, tanah di Pu- lau Siberut tidak menjadi incaran orang, tetapi setelah tanaman kakao masuk ke wilayah itu, kebutuhan tanah sebagai tempat budi daya kakao menjadi tinggi sehingga tanah pun menjadi incaran dan dipersengketakan (Dar- manto & Setyowati, 2012: 104).
Dinamika Sosial Masyarakat di Desa Kerta Buana: Perubahan Masyarakat dari Aktivitas Pertanian Menjadi Pertambangan
(Wibowo  dkk.,  2018)  tidak  terwujud.  Selain itu, program transmigrasi juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan secara nasional dengan mengubah cara bercocok tanam petani yang tinggal di luar Pulau Jawa agar suku Dayak di Kalimantan, misalnya, dapat beralih dari tenik ladang berpindah ke teknik penanaman padi ala Jawa sehingga produksi beras secara nasional meningkat (Levang & Sevin, 1990).
Pada awal kehadiran industri pertambangan di Desa Kerta Buana dengan metode tambang dalam pada tahun 1982, para transmigran masih dapat berpartisipasi di sektor pertambangan se- bagai buruh tambang. Meskipun para transmigran sudah menjadi buruh tambang, kegiatan pertanian tetap mereka laksanakan. Artinya, pertanian ma- sih menjadi kegiatan utama di sela-sela keterli- batan para transmigran di sektor pertambangan. Seiring perubahan metode penambangan menjadi tambang terbuka, penggunaan tenaga transmigran untuk membongkar batu bara di dalam tanah digantikan oleh peralatan-peralatan berat dengan pekerja yang harus mempunyai keahlian tertentu untuk mengoperasikannya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini ingin menguraikan tiga hal yang ada di Desa Kerta Buana, yaitu proses terjadinya perubahan sosial; proses terjadinya alih fungsi lahan dari ta- nah pertanian menjadi konsesi per tambangan batu bara; dan faktor yang meme ngaruhi munculnya kegiatan ekonomi masyarakat di luar pertanian.

## KONSEP DAN METODE
Konsep yang saya gunakan untuk menganalisis perubahan sosial yang terjadi di Desa Kerta Buana adalah formasi sosial. Karl Marx dalam Mondal (2014) menyebutkan bahwa penjelasan ilmiah terkait masyarakat mana pun hanya mung- kin terjadi ketika kita memahami cara mereka berproduksi ( mode of production ). Dengan kata lain, cara berproduksi merupakan penentu pem- bentukan negara ( formation of state ), kelas, dan kapitalisme dalam masyarakat tertentu. Ketika cara berproduksi mengalami perubahan, formasi sosial yang terbentuk pun dengan sendirinya akan mengikuti perubahan cara berproduksi yang baru sebagai bentuk adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, komposisi penduduk,
baik dari etnisitas, jenis pekerjaan, maupun agama akan mengalami perubahan dibandingkan komposisi sebelumnya. Jika masyarakat tidak berubah mengikuti perubahan cara berproduksi di daerahnya, ketahanan sosial masyarakat akan menjadi rapuh. Dengan demikian, Hindess & Hirst  (1983:  46)  menjelaskan  formasi  sosial terkait cara berproduksi dan hubungan produksi yang berlangsung dalam suatu daerah tertentu.
Formasi sosial masyarakat petani akan berbeda dengan masyarakat industri. Meskipun penduduk yang dikaji berada di suatu wilayah yang sama, cara produksi yang terjadi di wilayah itu sudah mengalami perubahan. Pada masyarakat petani, misalnya, tanah merupakan modal yang sangat penting dalam proses produksi. Jika tidak mempunyai tanah, seorang petani tidak dapat melakukan proses produksi. Artinya, tanah men- jadi elemen penting dan bahkan menjadi bagian identitas dari sekelompok masyarakat. Proses produksi masyarakat petani sangat ditentukan oleh tingkat kedekatan kelompok masyarakat atau individu dengan tanah sebagai tempat ia bermukim dan beraktivitas. Sementara dalam masyarakat industri, tanah hanya unsur kecil dalam proses produksi. Masyarakat industri dapat tetap terlibat dalam proses produksi meskipun yang bersangkutan tidak memiliki tanah. Dalam masyarakat industri, yang sangat diutamakan adalah tenaga kerja dengan keahlian tertentu.
Sesungguhnya, formasi sosial terbentuk berdasarkan cara produksi masyarakat yang dominan. Dalam hal ini, kajian formasi sosial ti- dak sekadar hubungan antarorang, antarkelompok dan antarinstitusi, ataupun hubungan yang terjadi dalam satu kelompok sosial yang menjadi kajian dalam struktur sosial, tetapi juga mengkaji su- perstruktur (ideologi, kepercayaan, dan institusi) yang diperoleh dalam konteks bermasyarakat (Siddiqui dkk., 2010). Namun dalam tulisan ini, dinamika sosial di Desa Kerta Buana yang saya kaji hanya melihat dari aspek ekonomi yang ter- jadi di desa tersebut, terkait hubungan masyarakat dengan aktivitas pertambangan. Meskipun dise- but sebagai masyarakat petani, kegiatan-kegiatan ekonomi lain pun masih mendukung proses produksi dalam kegiatan pertanian masyarakat sehingga kegiatan ekonomi tambahan tersebut
juga menjadi bagian dari formasi sosial yang terbentuk. Hal ini merujuk kepada pernyataan Cosgrove  (1998),  bahwa  formasi  sosial  yang terbentuk juga dipengaruhi oleh cara produksi tambahan di dalam dominasi cara berproduksi masyarakat. Artinya, saat masyarakat suatu wilayah memiliki satu cara berproduksi yang dominan, selalu ada cara produksi sebelumnya yang tersisa dan elemen-elemen lain yang mung- kin mendominasi di masa depan selama periode transisi yang panjang.
Perubahan cara berproduksi dalam sekelom- pok masyarakat juga mengakibatkan perubahan relasi mereka dengan tanah atau lingkungannya, bahkan relasi sosial dengan pihak lain. Jika Marx mengaitkan cara berproduksi dengan modal (ke- giatan ekonomi), Harnecker ( n.d ) mengaitkannya dalam konteks sosial yang lebih luas ( totality ). Pemikiran Harnecker muncul karena cara ber- produksi dalam suatu negara atau masyarakat tidak selalu didominasi oleh struktur ekonomi, seperti pada abad pertengahan yang didomi- nasi ajaran Katolik di Athena. Oleh sebab itu, Harnecker menyebutkan bahwa setiap cara ber- produksi selalu tergantung pada struktur global yang dibentuk oleh tiga struktur regional, yaitu struktur ekonomi; struktur politik-legal, misalnya hukum dan negara; serta struktur ideologi, seperti ide dan adat/tradisi. Dalam struktur global ini, satu dari struktur regional akan mendominasi struktur yang lain. Pengertian struktur yang men- dominasi adalah kegiatan proses produksi yang menonjol di tempat itu. Bukan berarti dalam kondisi mendominasi itu tidak ada struktur lain hanya saja perannya tidak menonjol. Ringkasnya, studi formasi sosial dari sekelompok masyarakat dimulai dengan mendiagnosa hubungan atau relasi yang terbangun dalam masyarakat itu, baik antarindividu, antarkelompok, maupun dengan perusahaan atau pelaku ekonomi lain yang masih eksis dalam kaitannya dengan proses produksi: bagaimana hubungan sosial itu dikombinasikan, hubungan proses produksi yang mendominasi, dan bagaimana hubungan produksi yang dominan dengan proses produksi lainnya (tidak dominan).
Sementara itu, proses pengumpulan data di lapangan dalam rangka penulisan artikel yang menggunakan konsep formasi sosial
ini dilakukan pada tahun 2016 di Desa Kerta Buana, sebuah desa transmigrasi di Kalimantan Timur. Selama pengumpulan data berlangsung, metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, meliputi pemilik tanah, tokoh masyarakat (adat dan  agama),  petani  yang  tidak  lagi  memiliki tanah, pegawai pemerintah, dan aktivis organisasi kemasyarakatan. Sementara, observasi dilakukan untuk melihat lahan-lahan pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi lahan tambang, lubang tambang, ataupun daerah yang sudah direklamasi dan direvegetasi. Selain itu, pengumpulan data sekunder terkait isu yang dikaji juga dilakukan melalui studi literatur.

## SEKILAS DESA KERTA BUANA
Desa Kerta Buana ditempati oleh para transmigran yang berasal dari Pulau Bali dan Pulau Lombok dengan disponsori pemerintah sejak tahun 1980. Etnis mereka adalah Bali, Sasak, dan Jawa. Bersama ketiga suku bangsa itu, pemerintah juga menempatkan transmigran suku lokal (Dayak dan Kutai) yang dikenal dengan Alokasi Penempatan Permukiman  Daerah  Transmigrasi  (APPDT). Jumlah transmigran yang ditempatkan di Desa Kerta Buana―dikenal dengan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Teluk Dalam IV pada waktu itu―berjumlah 430 Kepala Keluarga (KK) atau 1.913 jiwa: asal Bali (300 KK atau 1.333 jiwa), Nusa Tenggara Barat (76 KK atau 314 jiwa), dan APPDT (54 KK atau 266 jiwa). Transmigran dari Pulau Bali adalah masyarakat suku Bali, Lombok, dan Jawa yang sudah menetap di Pulau Bali. Oleh sebab itu, transmigran yang berasal dari Pulau Bali jika dibagi berdasarkan etnis, adalah Bali 215 KK, orang Lombok dari Singaraja-Bali 10 KK,  dan  Jawa  75  KK  (Siburian,  2017).  Para transmigran yang dimukimkan di Desa Kerta Buana merupakan bagian dari 500.000 keluarga yang sudah ditempatkan di luar Jawa, Madura, Bali, dan Lombok pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III periode tahun 1979/80 sampai 1983/84 (Donner, 1987).
Desa Kerta Buana dengan luas sekitar 23,25 km 2 terbagi menjadi lima blok permukiman, yaitu A, B, C1, C2, dan D. Meskipun para transmigran
Dinamika Sosial Masyarakat di Desa Kerta Buana: Perubahan Masyarakat dari Aktivitas Pertanian Menjadi Pertambangan
menyebar di lima blok, tetapi asal transmigran dalam satu blok ada yang mendominasi. Trans- migran di Blok A dan B, misalnya, kebanyakan beragama Islam (Lombok dan Jawa), sementara untuk Blok C1, C2, dan D lebih banyak dihuni transmigran  beragama  Hindu  (Bali).  Rumah yang ditempati oleh transmigran pada tahun 1980-an itu dilakukan dengan sistem undi. Rumah hasil undian tidak boleh ditolak, kecuali ada kesepakatan di antara para transmigran yang ingin berpindah rumah. Oleh sebab itu, jika ada transmigran mendapatkan rumah di blok yang mayoritas dihuni transmigran berbeda agama, sering terjadi negosiasi untuk berpindah ke blok yang mayoritas dihuni oleh transmigran seagama. Negosiasi dilakukan oleh masing-masing pihak yang ingin bertukar blok. Misalnya, jika ada trans- migran beragama Islam mendapat rumah undian di Blok C1 yang dihuni mayoritas asal Bali, ia mencari orang Bali yang mendapat rumah undian di Blok A atau B yang mayoritas dihuni oleh transmigran beragama Islam. Perpindahan dapat terjadi apabila kedua belah pihak menyepakati hal yang sama. Kendati demikian, banyak juga transmigran tetap tinggal di blok yang mayoritas penghuninya berbeda agama dengan agama yang dianutnya karena perbedaan itu tidak menjadi masalah baginya. Selanjutnya, jarak blok satu dengan blok lain pun tidak terlalu berjauhan karena hanya dipisahkan oleh jalan utama atau jalan permukiman saja sehingga interaksi satu transmigran dengan transmigran lain, baik yang seagama maupun tidak, tetap dapat dilaksanakan setiap hari.
Dalam perkembangannya, jumlah penduduk yang mendiami Desa Kerta Buana relatif me- ningkat cepat. Dalam waktu 35 tahun sejak para transmigran ditempatkan di Desa Kerta Buana, jumlah penduduknya bertambah drastis untuk kategori desa. Pada tahun 2015, jumlah penduduk desa itu mencapai 5.411 jiwa atau naik sekitar 182,85% sejak tahun 1980. Komposisi penduduk pun berubah total. Pada tahun 1980, transmigran asal Pulau Bali berjumlah 1.333 orang (69,68%), sekitar 71,66% di antaranya adalah etnik Bali dan sisanya adalah Jawa dan Lombok yang ting- gal di Pulau Bali; sementara transmigran asal Pulau Lombok berjumlah 314 orang (16,41%); dan selebihnya merupakan transmigran Kutai
sebanyak 266 orang (13,90%). Pada tahun 2015, komposisi penduduknya berubah menjadi Bali 37,20%, Lombok 36,44%, dan Jawa 14,43%, serta suku lain seperti Kutai dan Dayak hanya 11,93%. Pertambahan penduduk itu tidak saja akibat faktor kelahiran, tetapi juga banyaknya pendatang dari berbagai daerah di Indonesia un- tuk mencari pekerjaan di Desa Kerta Buana. Suku bangsa yang bermukim di desa itu pun semakin banyak, dari lima suku bangsa pada tahun 1980 menjadi 16 suku bangsa pada tahun 2015 yaitu Bali, Sasak-Lombok, Jawa, Kutai, Dayak, Bu- gis, Batak, Toraja, Minahasa (Manado), Banjar, Flores, Sunda, Sumbawa, Bali-Lombok, Madura, dan Tionghoa (Siburian, 2017).

## DARI PERTANIAN MENUJU PERTAMBANGAN
Transmigran yang didatangkan ke Desa Kerta Buana bertujuan untuk menjadi petani. Hal itu sejalan dengan keinginan para transmigrasi yang direkrut dari desa-desa di empat pulau: Jawa, Madura, Bali, dan Lombok ( Inner Islands ). Selain memenuhi syarat sudah menikah dan memiliki “karakter baik”, calon transmigran juga harus mempunyai pengalaman sebagai petani (Montagini & Jordan, 2005: 110) sesuai tujuan program transmigrasi, yaitu mengurangi jumlah penduduk di keempat pulau tersebut karena jumlah penduduknya yang besar ( overpopulation ) dibanding dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Tujuan lain yaitu menempatkan petani-petani dari daerah yang berpenduduk padat ke pulau-pulau “kosong” ( outer islands )  atau  daerah  dengan penduduk sangat jarang. Dengan menempatkan para petani transmigran di UPT, mereka akan mengolah lahan di lokasi transmigrasi itu menjadi lahan pertanian.
Untuk mewujudkan tujuan program transmi- grasi tersebut, salah satu cara yang ditempuh yaitu menjadikan lokasi transmigrasi sebagai lahan pertanian. Oleh sebab itu, peme rintah mengalo- kasikan tanah selain untuk permukiman seluas seperempat hektar, juga tempat bercocok tanam yang dikenal dengan lahan usaha satu seluas satu hektar dan lahan usaha dua seluas tiga perempat hektar. Pembagian tanah bagi transmigran itu di- tuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Agraria
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 tentang Penggunaan Tanah di Daerah Transmigrasi dan Hak-Hak Atas Tanah untuk Para Transmigran dan Keluarganya, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “Berdasarkan rencana tersebut pada pasal 1 kepada tiap kepala keluarga transmigran dibagikan dengan cuma-cuma tanah seluas paling sedikit 2 (dua) hektar untuk perumahan dan usaha pertanian dengan hak pakai.”  Selain itu, Hoppe & Faust (2004) menyebutkan bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan standar hidup, mempromosikan pembangunan daerah, mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan manusia, serta untuk memperkuat persatuan nasional dan keamanan. Transmigrasi juga membawa dampak dan perubahan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang signifikan ke daerah tujuan meskipun tujuan untuk mening- katkan kesejahteraan peserta transmigrasi tidak selalu terjadi (Nugroho, 2013).
Pada saat transmigran tiba di Desa Kerta Buana, kondisi tanah yang dijanjikan pemerintah ketika sosialisasi dilakukan di daerah asal dengan realisasinya jauh dari kenyataan. Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan para transmigran melalui tanah seluas dua hektar yang diterima dari pemerintah sirna setelah melihat kondisi tanah saat itu merupakan hutan rawa gambut. Rumah panggung yang dibangun pemerintah untuk ditempati oleh para transmigran pun berdiri di atas rawa-rawa sehingga sekadar berkebun di pekarangan rumah juga sulit dilakukan. Tanah yang akan diolah para transmigran itu memang tidak lagi ditumbuhi oleh pohon-pohon besar karena sudah ditebang sebelumnya. Akan tetapi, akar dari pohon-pohon besar itu masih tertancap di dalam tanah. Selain itu, kedalaman gambut di lokasi transmigrasi itu mencapai 1,5 meter. Padahal, para transmigran selain peserta APPDT tidak pernah melihat tanah gambut, apalagi untuk mengolahnya menjadi lahan pertanian. Realitas demikian membuat para transmigran seakan tidak mempunyai harapan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya sehingga tidak sedikit di antara para transmigran kembali ke daerah asal. Sing- katnya, lahan yang diberikan pemerintah pada para transmigran sulit dijadikan sebagai lahan pertanian. Hal itu menandakan bahwa survei yang dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian
diputuskan sebagai lokasi transmigrasi sangat buruk (tidak akurat). Padahal, masih ada banyak wilayah Kalimantan Timur yang lebih layak un- tuk dijadikan sebagai lokasi UPT pada waktu itu.
Kondisi lokasi transmigrasi di Desa Kerta Buana yang memprihatinkan pada waktu itu menguatkan laporan Bank Dunia, yang turut mendanai program transmigrasi di Indonesia pada tahun 1985, menyebutkan bahwa tanah lokasi transmigrasi berkualitas buruk serta kon- struksi jalan dan standar pemeliharaan rendah (Montagini  &  Jordan,  2005:  110).  Selain  itu, persiapan yang dilakukan terhadap lokasi yang sudah diputuskan menjadi lokasi transmigrasi itu pun tampaknya asal-asalan. Bagi sebagian transmigran Desa Kerta Buana yang tidak siap dengan kondisi alam yang ada, tidak menunggu lama, mereka meninggalkan Desa Kerta Buana untuk kembali ke daerah asal. Mereka itu adalah transmigran yang kebetulan memiliki uang untuk biaya kembali ke daerah asal, sebab pemerintah hanya membiayai transmigran pada saat berang- kat menuju lokasi transmigrasi saja. Tambahan biaya yang digunakan untuk kembali ke daerah asal diperoleh dari sesama transmigran sebagai hasil ganti rugi atas tanah jatahnya yang dialih- kan ke transmigran lain. Hal itu terjadi karena sebagian besar dari para transmigran yang tidak kembali ke daerah asal tidak menyerah terhadap kondisi ekologi yang dihadapinya.
Para transmigran yang bertahan dengan kondisi tanah di lokasi transmigrasi itu tetap ingin mencoba mengolah tanah yang ada walau tidak mudah karena areal pertanian yang direncanakan untuk diolah oleh para transmigran belum ber- wujud, kecuali hamparan hutan belantara. Pala- wija yang ditanam pun tidak ada yang tumbuh. Transmigran yang mendapat jatah tanah di tempat kering, baik tanah pekarangan maupun lahan usaha satu yang direncanakan untuk persawahan, masih beruntung. Tanah kering dimaksud masih dapat ditanami singkong, jagung, ataupun sayur- sayuran, meskipun babi hutan juga menjadi hama yang mengganggu tanaman. Berbeda dengan transmigran yang kebagian tanah gambut basah, mereka tidak dapat menanam tumbuhan jenis apapun. Oleh sebab itu, untuk sekadar bertahan hidup, mereka hanya mengandalkan jaminan
Dinamika Sosial Masyarakat di Desa Kerta Buana: Perubahan Masyarakat dari Aktivitas Pertanian Menjadi Pertambangan
hidup yang diberikan pemerintah pada seluruh peserta transmigrasi.
Selama bertahan dengan jaminan hidup yang diterima para transmigran dari pemerintah selama 1,5 tahun, sambil menunggu kegiatan pertanian sudah berproduksi, para transmigran (pria dewasa) ada yang bekerja di tempat lain agar mempunyai penghasilan untuk dapat membeli kebutuhan lain seperti rokok. Pekerjaan lain itu adalah menjadi tukang pikul kayu dari dalam hutan ke jalan yang dilalui truk pengangkut kayu karena Desa Kerta Buana pada waktu itu merupakan wilayah konsesi sebuah perusahaan pemilik izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sementara itu, PT. Kitadin 3 juga sudah dan sedang melakukan eskplorasi batu bara di sekitar Desa Kerta Buana sejak tahun 1978 sebelum transmigran ditempatkan di wilayah itu, bahkan tenaga transmigran pun ada yang direkrut untuk melakukan survei.
Dua tahun setelah transmigran di tempatkan di Desa Kerta Buana, pemerintah pada tahun 1982 pun menerbitkan izin eksploitasi tambang dalam untuk PT. Kitadin. Dengan terbitnya izin eksploitasi tambang dalam itu, produksi batu bara secara besar-besaran pun mulai dilakukan. Penambangan yang dilakukan dengan metode tambang dalam membutuhkan tenaga kerja relatif banyak untuk menggali batu bara di dalam tanah dan kemudian diangkut ke atas permukaan tanah. Ketersediaan tenaga para transmigran yang belum dapat mengelola lahan gambut sebagai lahan per- tanian tidak disia-siakan oleh pihak perusahaan. Dengan kata lain, penempatan transmigran di tanah yang tidak layak untuk dijadikan sebagai lahan pertanian mengindikasikan bahwa peme- rintah sedang menyediakan tenaga kerja murah guna memenuhi kebutuhan perusahaan. Jika tidak demikian, perusahaan akan mengeluarkan biaya besar, termasuk untuk menyediakan kebutuhan tempat tinggal sekiranya pihak perusahaan me- rekrut tenaga kerja secara langsung dari daerah lain.
Kesediaan para transmigran menjadi buruh tambang dalam di PT. Kitadin tidak didasarkan pada keahlian mereka di bidang pertambangan,
3 Izin Usaha Pertambangan PT. Kitadin dikeluarkan oleh Dirjen Pertambangan Umum RI dengan SK No.: 25 K/231/030000/1984.
tetapi karena mereka tidak mempunyai pilihan pe- kerjaan lain yang dapat menghidupi keluarganya. Risiko tertimbun dalam tanah akibat terowongan tambang runtuh diabaikan pada saat itu. Mereka dapat bekerja dan mendapatkan upah sambil menunggu kegiatan pertanian dapat dilakukan merupakan sebuah keberuntungan. Hal itu dilakukan karena para transmigran tidak mempu- nyai keahlian lain, kecuali hanya mengandalkan tenaga fisik untuk mendapatkan uang. Pada saat bersamaan, perusahaan sangat membutuhkan tenaga para transmigran untuk menggali batu bara yang terpendam di dalam tanah.
Kebutuhan tenaga kerja yang dapat dipenuhi oleh para transmigran ini menjadikan PT. Kitadin menjadi “juru selamat” bagi keberlanjutan hidup para transmigran untuk tetap dapat bertahan di Desa Kerta Buana. Penilaian itu muncul karena hidup para transmigran akan lebih menderita sekiranya perusahaan pertambangan dalam tidak ada yang beroperasi di sekitar UPT pada waktu itu. Keberadaan PT. Kitadin dengan ke- butuhan tenaga kerja relatif banyak, sementara lahan pertanian yang disediakan pemerintah bagi transmigran belum dapat dikerjakan, membuat hampir seluruh orang dewasa laki-laki di Desa Kerta Buana menjadi buruh tambang batu bara di PT. Kitadin pada waktu itu.
Interaksi yang dilakukan oleh transmi- gran terhadap ekologi gambut untuk dijadikan se- bagai lahan pertanian sejak tiba pada akhir tahun 1980 lambat laun berhasil. Meskipun demikian, dibutuhkan kerja keras dan waktu yang relatif lama untuk menjadikan lokasi transmigrasi itu sebagai lahan pertanian. Keberhasilan itu tidak lepas dari bantuan kondisi alam berupa musim kemarau yang berlangsung selama 11 bulan (akhir tahun 1982 sampai menjelang akhir tahun 1983). Peran perusahaan pertambangan di Desa Kerta Buana juga tidak kalah penting dengan menjadikan para transmigran sebagai buruh tambang sehingga mereka tidak meninggalkan Desa  Kerta  Buana.  Selain  itu,  waktu  fleksibel yang diberikan oleh pihak perusahaan bagi para buruh tambang juga sangat membantu. Misalnya, ketika waktu turun ke sawah sudah tiba, para buruh tambang diperbolehkan tidak bekerja sampai urusan pertaniannya selesai. Sekiranya
perusahaan pertambangan itu tidak menampung para transmigran menjadi buruh tambang, mereka tidak mempunyai sumber penghidupan karena tanah pertanian belum dapat diolah atau belum memberi hasil mak simal. Sementara itu, jaminan hidup yang diberikan pemerintah selama satu tahun enam bulan sejak para transmigran tiba di lokasi UPT sudah berhenti. Demikian juga jika perusahaan  tidak  memberikan  waktu  fleksibel pada buruh tambangnya, para transmigran akan kesulitan membagi waktu untuk mengerjakan atau mengolah lahan pertaniannya (Siburian, 2017). Pada akhirnya, kesabaran dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para transmigran telah menjadikan Desa Kerta Buana sebagai salah satu lumbung padi bagi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan hamparan sawah yang begitu luas sebelum metode tambang terbuka hadir pada tahun 2006. Padahal, tidak ada sistem irigasi untuk mengairi persawahan yang mereka cetak sehingga sumber air untuk persawahan yang dikembangkan itu adalah tadah hujan.

## DEAGRARIANISASI: DARI PETANI PEMILIK LAHAN MENJADI PETANI TANPA LAHAN
Bryceson (1996) mendefinisikan deagrarianisasi sebagai proses: 1) reorientasi kegiatan ekonomi (mata  pencaharian),  2)  penyesuaian  peker - jaan  (aktivitas  kerja),  dan  3)  penataan  ruang permukim an manusia (tempat tinggal) yang jauh dari pola agraria. Merujuk definisi tersebut, yang terjadi di Desa Kerta Buana adalah berkurangnya tingkat pangan rumah tangga perdesaan dan swasembada kebutuhan dasar; menurunnya tenaga kerja di bidang pertanian, bukan hanya dari sisi jumlah, tetapi juga kedaulatan atas tanah pertaniannya; serta penurunan output per kapita pertanian. Kondisi itu terjadi akibat degradasi lahan pertanian ataupun alih fungsi lahan di luar kegiatan pertanian. Padahal, salah satu tujuan para transmigran mengikuti program transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan pertanian.
Optimisme peningkatan kesejahteraan para transmigran melalui program transmigrasi yang disponsori pemerintah itu muncul karena pemerintah memberi tiga bidang lahan bagi setiap
keluarga transmigran untuk diolah. Hak kepemi- likan ketiga bidang lahan tersebut juga atas nama transmigran yang tertera dalam sertifikat dengan syarat lahan tidak dapat dipindahtangankan sebelum sepuluh tahun terhitung sejak sertifikat ditandatangani. Larangan pemindahtanganan la- han itu tertera juga dalam sertifikat yang diterima para transmigran. Setelah usia sertifikat mencapai sepuluh tahun atau lebih, lahan sepenuhnya dikuasai oleh para transmigran dan sudah dapat dipindahtangankan, baik melalui jual beli ataupun diwariskan.
Pada waktu itu, larangan untuk mengalihkan kepemilikan lahan tersebut tidak berarti lahan yang dikuasai oleh para transmigran hanya dua hektar saja. Pada kenyataannya, ada di antara para transmigran yang memperluas lahan pertanian- nya di luar haknya. Lahan-lahan yang mereka garap itu disebut tanah restan , yaitu tanah yang tidak dibagi-bagi kepada para transmigran karena ukurannya kurang dari ketentuan yang seharusnya. Akibatnya, sisa tanah yang tidak dibagi itu dikerjakan oleh pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah-tanah sisa tersebut. Bahkan, para transmigran menambah luas la- han dengan menggarap lahan “tak bertuan” di tempat lain yang masih berada dalam kawasan UPT. Hal ini terjadi karena pemanfaatan luas tanah dalam satu UPT bukan hanya untuk ke- butuhan transmigrasi dan fasilitas umum pada saat itu saja, tetapi juga kebutuhan lahan bagi keluarga transmigran nantinya. Oleh sebab itu, keberadaan luas tanah di Desa Kerta Buana saat itu melebihi dari yang dibutuhkan. Misalnya, jika tanah untuk kebutuhan 430 KK transmigran adalah 860 hektar, kebutuhan tanah ditambah luas tanah untuk fasilitas umum, seperti sekolah, masjid, pura, lapangan sepak bola, kantor desa, dan jalan-jalan permukiman tidak lebih dari 300 ha sehingga luas tanah yang terdistribusi hanya 1.160 ha. Sementara, tanah di Desa Kerta Buana seluas 23,25 km 2 atau 2.325 ha. Jadi, luas lahan sisa yang tidak dibagi untuk para transmigran dan tidak dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum mencapai 1.165 ha. Sebagian tanah dari luas 1.165 ha itu yang kemudian digarap oleh para transmigran di luar dua hektar tanah yang menjadi jatahnya dan mengakibatkan banyak di antara transmigran “memiliki” tanah lebih
Dinamika Sosial Masyarakat di Desa Kerta Buana: Perubahan Masyarakat dari Aktivitas Pertanian Menjadi Pertambangan
dari dua hektar ditambah tanah yang dibeli dari transmigran lain.
Seiring perubahan mekanisme penambangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dari per- tambangan dalam menjadi pertambangan terbuka pada tahun 2006, kepemilikan tanah yang terjadi di Desa Kerta Buana pun turut berubah. Penye- babnya adalah kebutuhan sekaligus permintaan lahan untuk dieksploitasi secara terbuka pun men- jadi tinggi. Ketika kebutuhan lahan tinggi, kerap terjadi pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batu bara, terutama PT. Kitadin dan PT. Mahakam Sumber Jaya, Berbeda ketika tambang dalam berlangsung dari tahun 1982 sampai 2006, pembebasan lahan hanya sedikit terjadi karena batu bara diambil melalui terowongan di dalam tanah sehingga permukaan tanah di atas terowongan tidak perlu dibongkar dan tidak mengganggu aktivitas di atasnya.
Pembebasan tanah dengan ganti rugi mema- dai disambut baik oleh pemilik tanah yang rata- rata adalah transmigran karena uang ganti rugi tanah dapat digunakan untuk memenuhi ataupun membeli kebutuhan lain. Mengingat relasi petani dengan tanahnya tidak sama, ada transmigran yang mudah menjual tanahnya kepada perusa- haan, tetapi ada juga yang relatif sulit. Adanya tanah-tanah  yang  mudah  dibebaskan  (dijual) berdampak buruk pada tanah-tanah yang sulit dibebaskan. Dalam kondisi seperti ini, pihak peru- sahaan biasanya terlebih dahulu mengeksploitasi tanah-tanah yang mudah atau sudah dibebaskan. Aktivitas pertambangan yang  bersebelahan dengan tanah-tanah yang sulit dibebaskan akan menganggu kegiatan pertanian yang dilakukan di tanah yang sulit dibebaskan itu, bahkan sumber- sumber air pun banyak yang rusak sehingga pasokan air untuk kegiatan pertanian menjadi tidak normal. Hal itu mengakibatkan panen sering gagal atau masa tanam yang awalnya dapat dilakukan dua kali atau lebih dalam setahun, tidak lagi terjadi. Kondisi demikian membuat petani merugi atau kelelahan untuk mengurus tanah pertaniannya tanpa hasil yang optimal.
Degradasi tanah berakibat produksi pertanian tidak maksimal sehingga membuat petani tidak lagi bergairah untuk mengerjakannya. Kalaupun kegiatan pertanian itu diteruskan, petani akan
mengalami kerugian sebab biaya produksi lebih besar daripada hasil yang didapat, bahkan ada yang tidak panen sama sekali. Pilihan mudah bagi transmigran dan yang diharapkan oleh perusahaan adalah melepaskan (menjual) tanahnya kepada perusahaan. Tidak jarang juga ketika tanah yang akan dieksploitasi oleh perusahaan sudah semakin sempit, sementara permintaan batu bara di pasar global sedang tinggi dengan harga jual yang juga tinggi, pihak perusahaan mendekati transmigran pemilik tanah agar bersedia menjualnya. Perusa- haan juga kerap melibatkan pihak ketiga untuk bernegosiasi dengan pemilik tanah.
Banyaknya transmigran yang menjual tanah pertaniannya pada perusahaan mengakibatkan banyak transmigran di Desa Kerta Buana tidak memiliki lahan pertanian, padahal mereka adalah petani. Para transmigran yang tidak mempunyai lahan―alasan mereka sesungguhnya mengikuti program transmigrasi―terulang kembali. Kondisi demikian menyebabkan mereka banyak menjadi buruh tani atau menggarap tanah-tanah perusa- haan yang belum dieksploitasi atau tanah-tanah bekas tambang yang sudah direklamasi.
Proses pembebasan tanah sangat tergantung pada permintaan batu bara di pasar global karena batu bara dari Desa Kerta Buana dan sekitarnya lebih banyak diekspor untuk memenuhi kebutuhan energi batu bara di negara-negara lain. Apabila permintaan batu bara dari pembeli di luar negeri tinggi, produksi batu bara pun ditingkatkan dan waktu untuk memproduksi batu bara dari luasan tanah tertentu relatif cepat.  Akibat selanjutnya, pembebasan lahan-lahan petani pun turut mening- kat, termasuk yang ada di Desa Kerta Buana se- bagai wilayah konsesi tambang dari perusahaan PT. Kitadin dan PT. Mahakam Sumber Jaya. Namun, waktu untuk mengeksploitasi tanah Desa Kerta Buana tergantung pada status tanah tersebut, apakah sudah dibebaskan oleh perusahaan atau belum. Jika belum dibebaskan, pelepasan hak petani atas tanahnya tergantung pada kesepakatan perusahaan dengan pemilik tanah terkait ganti rugi tanah sesuai Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
Pelepasan tanah milik para transmigran juga sangat dipengaruhi harga tanah yang diberikan
oleh pihak perusahaan. Pada saat harga tanah tinggi, para petani atau transmigran dengan hubungan emosional terhadap tanah yang relatif rendah dengan mudah akan menjual tanahnya. 4
Dengan menjual tanah kepada perusahaan, pemilik tanah akan memeroleh uang dalam jumlah yang relatif besar untuk dapat memenuhi kebutuh an hidup lainnya, termasuk tuntutan ke- butuhan mendesak, seperti berobat, melanjutkan sekolah anak, ataupun mencari pekerjaan untuk anak.
Luasnya tanah yang sudah berpindah tangan atau  “transfer  akses”  (Siscawati,  2014)  pada perusahaan, mengakibatkan banyak penduduk di Desa Kerta Buana tidak lagi memiliki lahan pertanian. Meskipun di antara mereka masih menjadi petani, akan tetapi tanah yang mereka garap adalah tanah milik perusahaan yang belum dieksploitasi atau tanah yang sudah direklamasi. Ada juga sebagian di antara mereka yang me- nyewa tanah petani lain untuk digarap dengan sistem bagi hasil atau jika tidak mempunyai lahan untuk digarap, di antara mereka ada yang menjadi buruh tani, termasuk menggarap tanah bekas miliknya karena sudah dijual kepada perusahaan. Penggarapan itu dilakukan di atas perjanjian: jika perusahaan menginginkan tanah yang digarap tersebut, perusahaan tidak akan memberi ganti rugi kepada petani. Salah satu indikasi semakin sedikitnya petani yang memiliki tanah pertanian di Desa Kerta Buana terlihat dalam profil Desa Kerta Buana pada tahun 2015. Dalam profil desa itu, jumlah buruh tani tercatat sekitar 1.468 orang, lebih banyak dibanding dengan jumlah petani yang tinggal 690 orang. Artinya, jumlah petani yang tidak lagi mempunyai tanah untuk digarap sebagai tanah pertanian jauh lebih banyak diband- ing dengan jumlah petani yang masih memiliki tanah pertanian sendiri.
Dengan banyaknya petani yang tidak lagi memiliki lahan pertanian, terjadi perubahan paradigma terkait tanah. Dahulu, transmigran datang ke desa ini untuk mendapatkan tanah agar dapat bertani di tanah pertaniannya sendiri sebab di daerah asal mereka tidak memiliki ta-
4 Berdasarkan  penelitian  Siburian  (2017),  petani  Bali menjadi pihak yang relatif sulit untuk menjual tanah pertaniannya akibat kedekatan mereka dengan lingkun- gan, termasuk tanah pertaniannya.
nah. Mereka tergolong sebagai petani di daerah asal, tetapi mereka tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap. Namun, seiring tingginya harga jual tanah akibat hadirnya industri pertambangan batu bara di Desa Kerta Buana, bagi sebagian petani, tanah tidak lagi sesuatu yang harus ada sebagai petani. Kondisi seperti ini juga terjadi di daerah pertambangan lain seperti kasus di kawasan pertambangan Sorowako, Sulawesi Selatan (Robinson, 1986: 39).

## PERTAMBANGAN DAN KEGIATAN EKONOMI YANG MENDUKUNG
Maraknya kegiatan pertambangan batu bara di Desa Kerta Buana khususnya dan Kecamatan Tenggarong Seberang umumnya, ditunjukkan dengan banyaknya jumlah IUP di wilayah itu. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kali- mantan Timur mencatat jumlah IUP di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang mencapai 26 unit pada tahun 2014 (Siburian, 2017). Jumlah IUP yang relatif banyak untuk sebuah kecamatan itu mendorong banyak pendatang bermukim di Desa Kerta Buana dan sekitarnya. Ketika para transmigran dimukimkan di Desa Kerta Buana pada tahun 1980, jumlah penduduk hanya 1.913 jiwa. Seiring berjalannya waktu dan berope- rasinya kegiatan pertambangan batu bara di desa itu, jumlah penduduk desa menjadi 5.411 jiwa pada tahun 2015. Akan tetapi, jumlah penduduk (menjadi) berkurang pada tahun 2018 menjadi 5.105 jiwa atau berkurang sekitar 306 jiwa (5,65%) selama empat tahun (BPS, 2019).
Berkurangnya jumlah penduduk dalam empat tahun terakhir tidak lepas dari ren dahnya harga batu bara sejak tahun 2012 yang turun menjadi US$95,48  per  metrik  ton  (MT),  padahal  pada tahun 2011 harga batu bara masih pada kisaran US$118,40 per MT. Rendahnya harga batu bara di pasar internasional mendorong penurunan produksi batu bara yang dihasilkan oleh perusa- haan. Kondisi ini berimplikasi pada pengurangan karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan dan mitranya sebagai strategi untuk mengurangi ong- kos produksi agar perusahaan tetap beroperasi. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang meninggalkan Desa Kerta Buana untuk kem- bali ke daerah asal ataupun mencari pekerjaan
Dinamika Sosial Masyarakat di Desa Kerta Buana: Perubahan Masyarakat dari Aktivitas Pertanian Menjadi Pertambangan
di daerah lain. Fenomena ini yang mengakibatkan jumlah penduduk di Desa Kerta Buana dari tahun 2015 hingga tahun 2018 menjadi berkurang. Pada tahun-tahun berikutnya, harga batu bara di pasar internasional tidak semakin membaik, tetapi justru terus menurun hingga tahun 2015 harga batu bara menjadi US$50–US$60 per MT (Siburian,  2017).  Pada  bulan  Juli  2018,  harga batu bara acuan (HBA) yang dikeluarkan oleh pemerintah sempat naik menjadi US$104,65 per MT atau sudah mendekati harga batu bara seperti pada tahun 2011. Akan tetapi, pada bulan Desem- ber 2019, berdasarkan Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 702. Pers/04/SJI/2019 tanggal 12 Desember 2019, pemerintah mematok HBA sebesar US$66,30 per MT (Kementerian ESDM, 2019). HBA tersebut relatif sama pada April 2020 sebesar US$67,08 per MT di tengah wabah Pandemi Covid-19, bahkan dalam Laporan CBNC Indonesia pada tanggal 12 April 2020, harga batu bara termal Newcastle berada di level US$59,4 per MT dan level tersebut menjadi harga terendah sejak 6 Juli 2016.
Sebelum harga batu bara turun seperti pada tahun 2014, kegiatan perekonomian masyarakat di Desa Kerta Buana begitu bergeliat. Masyara- kat desa sangat menikmati tingginya harga batu bara, tidak hanya pihak perusahaan batu bara dan karyawannya, tetapi juga masyarakat pelaku usaha lain. Sebagai contoh, pada saat itu harga rumah sewa untuk tempat tinggal para pendatang yang bekerja di Desa Kerta Buana dan sekitarnya relatif tinggi untuk ukuran desa, yaitu mulai dari Rp500.000/bulan. Walau begitu, sangat sulit jika seseorang ingin menyewa rumah ataupun sekadar indekos karena jumlah rumah ataupun kamar indekos tidak sebanding dengan permintaan yang lebih banyak. Akibat rumah dan kamar indekos sudah habis disewa, sementara masih ada orang yang sangat membutuhkannya untuk sekadar berteduh pada saat itu, pondok atau gudang tempat menyimpan peralatan pertanian dan pupuk berukuran 3 m x 4 m ingin disewa dengan harga Rp500.000/bulan. Namun, karena kondisinya tidak layak menjadi tempat tinggal dan pemiliknya masih membutuhkan pondok itu untuk menyimpan peralatan pertaniannya, pemilik gudang itu pun tidak menyewakannya.
Sebaliknya, setelah tahun 2014 saat harga batu bara rendah diiringi banyaknya karyawan yang dirumahkan (Pemutusan Hubungan Kerja/PHK), rumah sewa dan kamar indekos pun banyak ditinggal karyawan sehingga mencari rumah kosong ataupun kamar indekos untuk disewa begitu mudah, termasuk dengan harga di bawah Rp500.000/bulan.
Membaca  profil  Desa  Kerta  Buana  pada tahun 2015, kegiatan ekonomi yang masih ada meskipun perusahaan sudah mengurangi kar- yawannya adalah 2 unit industri makanan dengan 10 orang pekerja, 8 unit toko/swalayan dengan 24 orang pekerja, 163 unit warung kelontong dengan 172 orang pekerja, 34 unit angkutan dengan 165 orang pekerja, 10 unit usaha peternakan dengan 20 orang pekerja, dan 156 unit usaha perikanan dengan 50 orang pekerja. Warung kelontong itu bermunculan setelah karyawan banyak dirumah- kan. Pekerja yang berasal dari Desa Kerta Buana kemudian ada yang beralih dengan membuka usaha kelontong. Oleh sebab itu, tidak jarang wa- rung satu dengan warung lain yang menjual jenis barang yang tidak jauh berbeda saling berdekat- an, bahkan berhadap-hadapan.  Selain itu, jenis pekerjaan masyarakat pun tidak lagi seluruhnya sebagai petani seperti saat para transmigran tiba di Desa Kerta Buana karena pekerjaan masyarakat sudah beraneka ragam. Selain bekerja di sektor yang disebutkan sebe lumnya, masyarakat desa pun ada yang bekerja sebagai bidan, perawat, PNS, TNI/Polri, penjahit, montir, supir, tukang kayu, tukang batu, dan guru negeri/swasta. Usaha dengan modal besar juga bermunculan, misalnya usaha bus penjemputan karyawan bekerja sama dengan perusahaan pertambangan dengan jumlah pengusaha 4 orang, sementara pemilik mini bus berjumlah 85 orang.
Usaha-usaha ekonomi tersebut baru ber- munculan setelah perusahaan pertambangan batu bara mengeksploitasi batu bara dari dalam tanah dengan metode tambang terbuka secara total pada tahun 2005. Perubahan metode penambangan turut mengubah kegiatan ekonomi dominan di desa itu, dari pertanian dengan gabah sebagai material yang diproduksi menjadi kegiatan pertambangan yang dominan dengan batu bara sebagai material yang diproduksi. Pada saat
kegiatan produksi dominan pertanian, kegiatan ekonomi lain tidak muncul karena masing-masing rumah tangga memproduksi komoditas yang sama. Selain itu, tingkat pendapatan penduduk pun rendah dengan rata-rata produksi gabah sekitar 4–5 ton per hektar dengan masa tanam dua kali dalam setahun. Dengan tingkat produksi gabah per hektar sebanyak itu, pemanfaatannya lebih banyak dikonsumsi sendiri daripada dijual. Akibatnya, uang tunai yang dipegang oleh pe- tani untuk membeli kebutuhan lain tidak begitu banyak untuk dapat memotivasi para pemilik modal agar berusaha di sektor lain, seperti mem- buka toko kelontong, rumah makan, dan bengkel sepeda motor. Oleh sebab itu, pada saat kegiatan pertanian mendominasi, perekonomian di Desa Kerta Buana tidak begitu menonjol.
Selain mereka yang bekerja di sektor per- tambangan, kesejahteran ekonomi masyarakat di Desa Kerta Buana pun mulai meningkat akibat pelepasan tanah untuk dibeli oleh pihak perusa- haan. Sebelum pelepasan tanah banyak terjadi atau sebelum tahun 2005, kepemilikan sepeda motor ataupun rumah-rumah berdinding tembok hanya untuk kalangan tertentu saja. Rumah- rumah transmigran yang dibangun pemerintah pada tahun 1980 lalu juga masih banyak yang ditempati oleh pemiliknya. Namun, setelah pelepasan tanah banyak terjadi akibat hadirnya metode pertambangan terbuka, sudah banyak pemilik barang-barang, seperti sepeda motor, mobil, ataupun rumah berdinding tembok. Data pada profil Desa Kerta Buana pada tahun 2015 mencatat bahwa rumah penduduk dengan dinding tembok sebanyak 312 unit dan kayu 1.017 unit. Bentuk rumah yang berubah itu juga terlihat dari lantai rumah yang terbuat dari keramik sekitar 312 unit, semen 110 unit, kayu 906 unit, dan yang masih berlantai tanah hanya 25 unit saja. Kemudian dari kepemilikan kendaraan, hingga tahun 2015 jumlah sepeda motor yang tercatat di desa itu berjumlah 1.984 unit dengan jumlah keluarga yang memilikinya 1.550 keluarga se- hingga satu keluarga ada yang memiliki lebih dari satu sepeda motor.  Sementara itu pemiliki mobil (pribadi) berjumlah 89 keluarga.
Dinamika ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh naik turunnya harga batu bara di pasar
internasional juga disampaikan Kardono selaku pemilik rumah makan dan Hartati sebagai pemilik warung gado-gado di Desa Kerta Buana. Kardono menyebutkan bahwa pada waktu perusahaan ramai, yaitu sebelum tahun 2012 ditandai de- ngan harga batu bara yang tinggi. Omzet rumah makannya sekitar lebih dari Rp1.000.000 per hari. Padahal, jenis makanan yang dijualnya hanya nasi pecel ayam, nasi goreng, mie goreng/ rebus, serta jenis minuman teh, kopi, dan kopi susu. Demikian halnya Hartati yang hanya men- jual gado-gado, omzetnya mencapai Rp500.000 lebih dalam sehari. Uang sebanyak itu diperoleh Hartati sejak subuh karena pada waktu subuh para pekerja sudah banyak sarapan dan minum di warungnya sambil menunggu bus perusahaan menjemput mereka. Namun sejak tahun 2013, bagi Hartati yang sudah berjualan sejak tahun 2010, omzetnya dalam sehari tinggal Rp200.000 saja dan itu pun sudah sulit. Sementara Kardono yang mulai berjualan pada tahun 2012 menye- butkan bahwa sejak pertengahan tahun 2014. Untuk mendapatkan omzet sekitar Rp500.000 sehari juga sulit. Kardono bahkan menutup usa- hanya pada tahun 2017 karena semakin sepinya pembeli dan Kardono serta istrinya kembali ke kampung halaman di Jawa Timur. Berkurangnya omzet yang dialami pengusaha rumah makan dan warung makan diakibatkan banyaknya kar yawan yang diberhentikan oleh perusahaan batu bara terkait harga batu bara yang terus menurun di pasar internasional sehingga banyak karyawan yang kembali ke daerah asal. Kalaupun ada yang tinggal di Desa Kerta Buana karena karyawan tersebut berasal dari desa itu, daya belinya rendah akibat tidak lagi mendapat gaji dari perusahaan. Para karyawan yang di-PHK dan tinggal di Desa Kerta Buana membuka usaha ekonomi lain ataupun menjadi petani dengan menger- jakan lahan-lahan pertanian yang masih tersisa atau meminjam lahan perusahaan yang belum dieksploitasi sambil menunggu harga batu bara kembali tinggi, menyentuh US$100 per MT.
Pada saat-saat harga batu bara tinggi, pen- duduk Desa Kerta Buana pun banyak mening- galkan aktivitas pertaniannya, terutama generasi muda. Mereka lebih tertarik menjadi buruh di perusahaan pertambangan ataupun kontrak- tornya meskipun jenis pekerjaan itu berada pada
Dinamika Sosial Masyarakat di Desa Kerta Buana: Perubahan Masyarakat dari Aktivitas Pertanian Menjadi Pertambangan
posisi rendah, seperti satuan pengamanan/satpam, tenaga pengangkat bendera di persimpangan antara jalan umum dan jalan khusus mengangkut batu bara, sopir kendaraan besar, dan pekerjaan kasar lainnya. Banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertambangan mengakibatkan sawah- sawah yang terlantar tidak digarap akibat tidak ada yang mengerjakannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, tergambar bahwa upaya negara untuk menjadikan para transmigran di Desa Kerta Buana sebagai petani sesuai tujuan dilaksanakannya program transmigrasi, ternyata tidak konsisten. Penyebabnya adalah pemerintah pada saat itu menempatkan para transmigran di ka- wasan yang sudah menjadi hak konsesi eksplorasi milik sebuah perusahaan pertambangan. Bahkan, dua tahun setelah para transmigran dimukimkan di lokasi transmigrasi itu, pemerintah justru meningkatkan status kegiatan perusahaan dari sekadar eksplorasi menjadi kegiatan eksploitasi. Hal ini mengakibatkan peluang perusahaan untuk membebaskan lahan-lahan transmigran semakin terbuka, tergantung pada ketersediaan modal yang dimiliki oleh perusahaan dan kesepakatan dengan pemilik tanah. Artinya, lokasi transmigrasi yang diberikan pada para transmigran bukan lokasi yang steril dari aktivitas lain. Jika eksploitasi batu bara hingga tahun 2005 masih dilakukan  dengan sistem terowongan, juga metode penambangan (juga)berubah menjadi tambang terbuka.  Melalui metode penambangan terbuka,  kebutuhan ben- tangan tanah untuk dieksploitasi menjadi tinggi.
Kegiatan eksploitasi batu bara  dengan tam- bang terbuka itu menjadi titik awal berkurang- nya tanah-tanah dan kegiatan pertanian yang dilakukan oleh keluarga transmigran menjadi turun drastis. Perubahan metode penambangan mengakibatkan tanah-tanah di Desa Kerta Buana mulai bernilai ekonomi dan harganya cenderung naik dari tahun ke tahun. Tanah pun menjadi objek yang diperebutkan oleh berbagai pihak dan sering berujung konflik. Adanya permintaan tanah yang tinggi dengan harga yang terus naik dari tahun ke tahun membuat penjualan tanah kepada pihak perusahaan pun relatif tinggi. Transaksi jual beli tanah ini membuat banyak keluarga transmigran
tidak lagi memiliki tanah pertanian sehingga mereka menggarap tanah perusahaan, menyewa tanah orang lain, atau bahkan menjadi buruh tani.
Dinamika di sektor pertambangan sangat signifikan  dalam  memengaruhi  dinamika  sek - tor lain termasuk sektor pertanian yang tersisa. Jika sektor pertambangan menunjukkan iklim yang kondusif, kegiatan di sektor lain, terutama keg iatan yang mendukung operasi aktivitas pertam bangan dan memenuhi kebutuhan kar- yawannya, ikut terangkat. Sebaliknya, jika sektor pertambangan mengalami kemerosotan seiring ren dahnya harga batu bara di pasar internasional, akan mendorong lesunya kegiatan di sektor lain yang turut mendukung aktivitas perusahaan batu bara, baik langsung maupun tidak langsung.
Saat aktivitas pertanian mendominasi di Desa Kerta Buana, kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat tidak begitu bervariasi. Hal itu akibat hasil yang diperoleh dari kegiatan pertanian hanya untuk memenuhi kebutuhan para petani dan keluarga saja (per- tanian  subsisten).  Kalaupun  ada  yang  tersisa, jumlahnya tidak terlalu banyak. Surplus dari hasil pertanian tersebut tidak mampu untuk meng- hadirkan kegiatan ekonomi lain. Berbeda ketika kegiatan pertambangan hadir dengan metode tambang terbuka, kegiatan ekonomi masyarakat pun muncul dengan beraneka ragam. Oleh sebab itu, kehadiran pertambangan batu bara dengan metode tambang terbuka mampu mengubah for- masi sosial di Desa Kerta Buana dari masyarakat petani menjadi masyarakat pertambangan dengan kegiatan ekonomi yang beragam.
Aktivitas pertambangan yang sudah merang- sek masuk ke tanah-tanah pertanian, bahkan per- mukiman, mengakibatkan tanah-tanah pertanian semakin banyak yang hilang. Hal itu ditambah infrastruktur untuk mendukung kegiatan perta- nian yang mengalami kerusakan mengakibatkan petani tidak lagi agresif untuk mengolah tanah pertaniannya. Dengan kata lain, kehadiran pertambangan batu bara di Desa Kerta Buana berpengaruh signifikan terhadap formasi sosial, termasuk mengubah dinamika kegiatan pertanian yang tadinya melekat dengan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Pransuamitra,  P.A.  (2020).  Anjlok  5%  di pekan ini, batubara terendah sejak 2016.
Diakses pada tanggal 20 April 2020 dari https://www.cnbcindonesia.com/ market/20200412093158-17-151273/ anjlok-5-di-pekan-ini-harga-batu-bara- terendah-sejak-2016.
BPS. 2019. Kecamatan  Tenggarong  Seberang dalam angka . Badan Pusat Statistik.
Bryceson,  D.F.  (1996).  Deagrarianization  and rural employment in sub-Saharan Africa: A sectoral perspective. World Development , 24(1), 97–111. Cosgrove,  D.E.  (1998). Social  formation  and symbolic  landscape . The University of Wisconsin Press. Darmanto, & Setyowati, A.B. (2012). Berebut hutan Siberut: Orang Mentawai, kekua - saan, dan politik ekologi . Kepustakaan Populer Gramedia.
Desa Kerta Buana. (2015). Laporan profil desa tingkat desa. Kantor Desa Kerta Buana.
Harnecker, M. ( n.d ). Mode of production, social formation,  and  political  conjuncture. Diakses pada tanggal 14 Maret 2020 dari https://www.marxists.org/history/erol/ periodicals/theoretical-review/tr-17-3.pdf.
Hindess, B., & Hirst, P.Q. (1983). Mode of produc - tion and social formation: An auto-critique of pre-capitalist modes of production . Macmillan Press.
Hoppe, M., & Faust, H. (2004). Transmigration and integration in Indonesia–Impacts on resource use in the Napu Valley, Central- Sulawesi. STORMA  Discussion  Paper  Series  Sub- Program A on Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins, 13.
Kementerian ESDM RI. (2019). Siaran Pers Nomor: 702.Pers/04/SJI/2019 terkait Pemerintah Patok
HBA Desember 2019 sebesar USD66,30 Per
Ton. Diakses pada tanggal 20 April 2020 dari https://www.esdm.go.id/id/media-center/ arsip-berita/pemerintah-patok-hba-desember- 2019-sebesar-usd6630-per-ton.
Levang, P., & Sevin, O. (1990). 80 Years of transmigra - tion in Indonesia 1905–1985 , Second Edition. ORTSOM dan Departemen Traransmigrasi Republik Indonesia.
Mondal, L.K. (2014). Social formation in  Ban gladesh: An essay on the political economy of state, class and  capitalism. Journal  of  the  Asiatic Society of  Bangladesh (Hum.), 59(2): 343–365. Montagini, F., & Jordan, C.F. (2005). Tropical for - est ecology: The basis for conservation and management . Springer.
Nugroho, A.S. (2013). Evaluation of transmi gration (transmigrasi)  in  Indonesia:  Changes  in socioeconomic  status,  com munity  health and  environmental  quali ties  of  two  specific migrant populations [Disertasi, Universitas Kagoshima].
Robinson,  K.M.  (1986). Stepchildren  of  progress: The political economy of development in an Indonesian mining town. State University of New York Press.
Siburian, R. (2017). Pertanian versus pertambangan batubara:  Kontestasi  penguasaan  tanah  di Desa Kerta Buana (Disertasi, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia).
Siscawati, M. (2014). Pertarungan penguasaan hutan dan perjuangan perempuan adat. Jurnal Wacana , 33(16), 159–197. Siddiqui, K., Ahmed J., Siddique, K., Hossain, A., Nazimud-Doula, S., Huq, S., & Rezawana, N.
(2010). Social formation in Dhaka, 1985–2005 a longitudinal study of society in a third world megacity . Roudledge.
Wibowo, D., Suyahmo, Setyowati, D.L., Atmaja H.T. (2018). Reducing Java’s transmi grant conflict with indigenous people through multicultural education. Advance in Social Science, Educa - tion and Humanities Research (ASSEHR) , 247, 94–98.