Sudaryanto, Soeparno, & Ferawati; Politik Bahasa di Indonesia (1975-2015) ...
DOI: doi.org/10.21009/AKSIS.030113

## Politics of Language in Indonesia (1975-2015): Study of History and Language Policy
Sudaryanto 1,a) , Soeparno 1) , Lilis Ferawati 1)
1 Universitas Ahmad Dahlan Jalan Kapas Nomor 9 Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 E-mail: a) sudaryanto@pbsi.uad.ac.id

## Abstract
Indonesia has a political concept of language that is always updated in a certain period of  time.  The  concept  was  born  from  a  scientific  meeting  entitled  “Seminar  Politik Bahasa  Nasional”  (1975),  “Seminar  Politik  Bahasa”  (1999)  and  finally,  “Seminar Politik Bahasa” (2015). Each scientific meeting produces a concept of language politics that  is  complementary  and  updates  the  previous  concept.  Furthermore,  the  concept  of language  politics  is  closely  related  to  the  implementation  of  a  language  policy  in Indonesia.  The  research  method  used  is  content  analysis.  The  data  sources  used  are books, document archives, and photographs that record language political events over a period  of  40  years.  The  results  of  this  study  indicate  that  (1)  the  concept  of  national language politics in the version of the Seminar Politik Bahasa Nasional (1975) focuses more on aspects of Indonesian, regional languages, and foreign languages; the political concept of the national language version of the Seminar Politik Bahasa (1999) focuses more on aspects of Indonesian language and literature, regional language and literature, and foreign languages, and the national language politics version of the Seminar Politik Bahasa  (2015)  emphasizes  improving  the  function  of  Indonesian  language  into  an international language; and (2) the political concept of national language 1975 and 1999 language politics became the elaboration of Pasal 36 UUD 1945 and the 2015 political concept of language became the elaboration of UU No. 24 Tahun 2009 and PP No. 57 Tahun 2014.
Keywords: language politics, language policy, national language

## Abstrak
Indonesia  telah  memiliki  konsep  politik  bahasa  yang  selalu  diperbaharui  dalam  kurun waktu tertentu. Konsep tersebut lahir dari pertemuan ilmiah yang diberi tajuk “Seminar Politik  Bahasa  Nasional”  (1975),  “Seminar  Politik  Bahasa”  (1999)  dan  terakhir,
Received : 21 March 2019 Revised : 13 June 2019 Accepted : 22 June 2019 Published : 30 June 2019
“Seminar Politik Bahasa” (2015). Tiap-tiap pertemuan ilmiah itu menghasilkan konsep politik  bahasa  yang  sifatnya  melengkapi  dan  memutakhirkan  konsep  sebelumnya. Selanjutnya,  konsep  politik  bahasa  tadi  berkaitan  erat  dengan  pelaksanaan  sebuah kebijakan bahasa di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis konten. Sumber  data  yang  digunakan  ialah  buku,  arsip  dokumen,  dan  foto  yang  merekam peristiwa politik bahasa selama kurun waktu 40 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) konsep politik bahasa nasional versi Seminar Politik Bahasa Nasional (1975) lebih menitikberatkan aspek bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing; konsep politik  bahasa  nasional  versi  Seminar  Politik  Bahasa  (1999)  lebih  menitikberatkan aspek  bahasa  dan  sastra  Indonesia,  bahasa  dan  sastra  daerah,  dan  bahasa  asing,  dan konsep  politik  bahasa  nasional  versi  Seminar  Politik  Bahasa  (2015)  lebih menitikberatkan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional; dan (2)  konsep  politik  bahasa  nasional  1975  dan  politik  bahasa  1999  menjadi  penjabaran dari Pasal 36 UUD 1945 dan konsep politik  bahasa 2015  menjadi penjabaran dari UU No. 24 Tahun 2009 sekaligus PP No. 57 Tahun 2014.
Kata kunci: politik bahasa, kebijakan bahasa, bahasa nasional

## PENDAHULUAN
Bahasa  dan  sastra  Indonesia  adalah  rumah  keindonesiaan  kita.  Kalimat  Suminto A.  Sayuti,  sastrawan  dan  guru  besar  Fakultas  Bahasa  dan  Seni  Universitas  Negeri Yogyakarta  itu, tampaknya  tepat  saat  dikutip  untuk  membincangkan  bahasa  Indonesia sebagai  identitas  keindonesiaan  kita.  Menurut  KBBI  Daring  (2016), keindonesiaan bermakna „perihal Indonesia; yang bersangkut paut dengan Indonesia‟. Dengan begitu, perihal  Indonesia  atau  yang  bersangkut  paut  dengan  Indonesia  dapat  diketahui  atau diakses melalui bahasa dan sastra Indonesia.
Artikel ini menyoroti persoalan politik bahasa di Indonesia dalam kurun waktu 40 tahun  (1975-2015).  Dalam  rentang  waktu  40  tahun  itu,  tak  terhindarkan  adanya dinamika  konsep  politik  bahasa  dari  masa  tertentu  hingga  masa  tertentu.  Sebagai contoh, pada tahun 1975, diselenggarakan Seminar Politik Bahasa Nasional (SPBN) di Jakarta (Halim, 1984b). Berkat seminar itu, muncullah konsep Politik Bahasa Nasional yang  menitikberatkan  aspek  bahasa  Indonesia,  bahasa  daerah,  dan  bahasa  asing  dan termuat  dalam  buku Politik  Bahasa  Nasional  2 .  Sayangnya,  konsep  politik  bahasa SPBN (1975) tidak menyentuh sama sekali aspek sastra Indonesia dan sastra daerah.
Selanjutnya,  konsep  politik  bahasa  SPBN  (1975)  direvisi  pada  saat  Seminar Politik Bahasa tahun 1999 di Cisarua, Bogor, dan  menghasilkan konsep politik bahasa yang mencakup aspek-aspek sebagi berikut:
(a) bahasa dan sastra Indonesia,
(b) bahasa dan sastra daerah, dan
(c) bahasa asing
Hal  ini  sebagaimana  termuat  dalam  buku Politik  Bahasa:  Risalah  Seminar  Politik Bahasa (Alwi & Sugono, 2011; Alwi, 2000).

## Gambar 1. Buku Politik Bahasa Nasional 2
Gambar 2. Buku Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa
Contoh dinamika konsep politik  bahasa di atas sesungguhnya  menarik dan  layak diketahui  oleh  masyarakat  Indonesia.  Paling  tidak,  masyarakat  pendidikan  tinggi  di Indonesia, dalam hal ini dosen pengampu mata kuliah umum (MKU) Bahasa Indonesia dan  mahasiswanya,  perlu  mengetahui  ihwal  konsep  politik  bahasa.  Adapun  pengertian politik  bahasa adalah prinsip-prinsip dan  langkah-langkah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan  bahasa  yang  dirumuskan  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  suatu negara  (Kridalaksana,  2011).  Sumber  lainnya  menyebutkan  bahwa  politik  bahasa nasional adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan yang  dapat  dipakai  sebagai  dasar  bagi  pengolahan  keseluruhan  masalah  bahasa (Sudaryanto, 2017).
Kajian-kajian  tentang  bahasa  Indonesia  dalam  perspektif  kebijakan  bahasa  dan pembelajaran  bahasa  telah  dilakukan  oleh  sejumlah  pakar,  seperti  Dardjowidjojo
(1998), Jalal (2001), Abdullah (2003), Santoso (2008), Pastika (2012), Assapari (2014), Aziz (2014), Sartini (2014), Rahayu (2015), Muqri, dkk. (2016), Sudrama, dkk. (2017), Sihombing dkk. (2017), Tilaar (2017), Mulyana (2018), Mutmainah (2018), Suhartatik (2018),  Purwahida  (2018),  Wahyuni  (2018),  dan  Wijana  (2018).  Ketujuh  belas  kajian tersebut  belum  menyentuh  ranah  konsep  politik  bahasa  di  Indonesia,  terutama  dari perspektif  sejarah  (histori)  dan  kebijakan  bahasanya,  padahal  konsep  politik  bahasa dalam  kurun  waktu  40  tahun  (1975-2015)  mengalami  perubahan  yang  signifikan sehingga  hal  itu  sangat  berdampak  terhadap  kinerja  pengembangan,  pembinaan,  dan pelindungan bahasa nasional, baik oleh pemerintah dalam hal ini Badan Pengembangan dan  Pembinaan  Bahasa  (kini  Badan  Pengembangan  Bahasa  dan  Perbukuan)  maupun masyarakat  umum,  termasuk  masyarakat  akademisi  (guru  bahasa  Indonesia,  dosen bahasa  Indonesia,  dan  mahasiswa  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra Indonesia atau Sastra Indonesia).
Tulisan  ini  secara  berturut-turut  akan  menguraikan  metode  penelitian  yang digunakan. Kemudian beralih ke bagian hasil dan pembahasan mengenai kajian sejarah konsep politik bahasa tahun 1975, 1999, dan 2015 serta dampaknya terhadap kebijakan bahasa  di  Indonesia.  Agar  memudahkan  pembaca,  uraian  pembahasan  dilengkapi foto/gambar  yang  relevan.  Terakhir,  tulisan  ini  akan  diakhiri  dengan  kesimpulan, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  tergolong  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Deskripsi merupakan gambaran ciri-ciri data secara akurat dan sesuai dengan sifat alamiah data itu sendiri.  Data  yang  dianalisis,  yaitu  peristiwa  munculnya  konsep  politik  bahasa (nasional)  di  Indonesia  dari  tahun  1975  sampai  dengan  tahun  2015.  Kemudian  teknik analisis data yang digunakan adalah kajian isi ( content analysis ). Menurut Krippendorf (1980), kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih dari data atas dasar konteksnya.
Langkah  selanjutnya,  peneliti  melakukan  penyusunan  dan  kategorisasi.  Menurut Moleong  (1988),  kategorisasi  merupakan  langkah  yang  penting  dan  harus  mengikuti aturan-aturan  tertentu.  Pertama,  kategori  harus  berkaitan  dengan  tujuan  penelitian. Kedua, kategori itu harus “tuntas”, artinya setiap data dapat ditempatkan pada salah satu kategorinya.  Ketiga,  kategori  harus  “tidak  saling  bergantung”,  artinya  tidak  boleh  ada satu pun isi data yang dapat masuk ke dalam lebih dari satu kategori. Keempat, kategori harus “bebas”. Kelima, kategori harus diperoleh atas dasar prinsip klasifikasi tunggal.
Keabsahan data dalam penelitian  ini dilakukan dengan dua konsep,  yaitu konsep kesahihan  (validitas)  dan  konsep  keterandalan  (reliabilitas).  Dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  validitas  semantik  dan  reliabilitas  melalui  cara  baca  dan  kaji ulang. Untuk memperoleh data yang terpercaya, peneliti melakukan tiga cara, yaitu (1) ketekunan pengamatan, (2) triangulasi, dan (3) pengecekan teman sejawat.
Triangulasi  dalam  penelitian  ini  berupa  teknik  triangulasi  sumber,  metode,  dan teori.  Menurut  Patton  (lewat  Moleong,  1988),  triangulasi  dengan  sumber  berarti membandingkan  dan  mengecek  balik  derajat  kepercayaan  sesuatu  informasi  yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun teman sejawat dalam penelitian ini adalah Prof. Drs. Soeparno, dosen mata kuliah Sejarah dan Politik  Bahasa  Nasional  pada  Program  Studi  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia
FKIP  Universitas  Ahmad  Dahlan.  Ia  dipandang  memiliki  kemampuan  yang  baik  di bidang  sejarah  bahasa  Indonesia,  terutama  politik  bahasa  nasional  dari  tahun  1975 hingga tahun 2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini  menguraikan  hasil  dan  pembahasan  sejarah  konsep  politik  bahasa  di Indonesia pada kurun waktu 40 tahun (1975—2015) dilengkapi foto-foto yang relevan. Secara  berurutan,  dibahas  sejarah  konsep  politik  bahasa  versi  tahun  1975,  1999,  dan 2015, beserta dampaknya terhadap kebijakan bahasa di Indonesia.

## Seminar Politik Bahasa Nasional (1975)
Tahun 1975 diselenggarakan Seminar Politik Bahasa Nasional (SPBN) di Jakarta, atau  tepatnya  pada  tanggal  25—28  Februari  1975.  Setahun  sebelumnya  telah diselenggarakan  Praseminar  Politik  Bahasa  Nasional  di  Jakarta  pada  tanggal  29—31 Oktober  1974  (Halim,  1984a).  Jadi,  SPBN  tahun  1975  merupakan  kelanjutan  dari Praseminar Politik Bahasa Nasional tahun 1974. Adapun tujuan penyelenggaraan SPBN tahun  1975  terbagi  atas  tiga  buah,  yaitu  (1)  perencanaan  dan  perumusan  isi  kerangka dasar  kebijaksanaan  bahasa  nasional,  (2)  perumusan  dan  penyusunan  ketentuan- ketentuan  dan  garis-garis  kebijaksanaan  umum  mengenai  penelitian,  pengembangan, pembakuan,  dan  pengajaran  bahasa  dan  sastra,  dan  (3)  penyusunan  rencana  umum pengembangan  kebijaksanaan  bahasa  nasional.  Hal  itu  sesuai  dengan  sambutan  dari Kepala  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, Amran Halim.
Gambar 3. Amran Halim
Di dalam SPBN  itu disajikan dan dibahas sepuluh kertas kerja ( paper ),  yaitu (1) “Fungsi  dan  Kedudukan  Bahasa  Indonesia”  oleh  Amran  Halim,  (2)  “Ciri-Ciri  Bahasa Indonesia  Baku”  oleh  Anton  M.  Moeliono,  (3)  “Tata  Cara  Pembakuan  dan Pengembangan  Bahasa  Indonesia”  oleh  Harimurti  Kridalaksana,  (4)  “Pengajaran Bahasa  Indonesia”  oleh  I  Gusti  Ngurah  Oka,  (5)  “Fungsi  dan  Kedudukan  Bahasa Daerah” oleh S. Wojowasito, (6) “Pengembangan Bahasa Daerah” oleh Ajip Rosidi, (7) “Pengajaran  Bahasa  Daerah”  Tarwotjo,  (8)  “Inventarisasi  Bahasa  Daerah”  oleh  S. Effendi,  (9)  “Fungsi  dan  Kedudukan  Bahasa  Asing”,  dan  (10)  “Pengajaran  Bahasa
Asing”  oleh  Retmono.  Kesepuluh  kertas  kerja  di  atas  telah  disajikan  dan  dibahas  di dalam  SPBN  dan  diterbitkan  menjadi  buku  dengan  judul Politik  Bahasa  Nasional  2 dieditori Amran Halim.
Sementara  itu,  konsep  politik  bahasa  nasional  versi  SPBN  tahun  1975  adalah kebijaksanaan  nasional  yang  berisi  perencanaan,  pengarahan,  dan  ketentuan-ketentuan yang  dapat  dipakai  sebagai  dasar  bagi  pengolahan  keseluruhan  masalah  kebahasaan. Masalah  kebahasaan  di  Indonesia  merupakan  jaringan  masalah  yang  dijalin  oleh  (1) masalah  bahasa  nasional,  (2)  masalah  bahasa  daerah,  dan  (3)  masalah  pemakaian  dan pemanfaatan  bahasa-bahasa  asing  tertentu  di  Indonesia.  Pengolahan  keseluruhan masalah  bahasa  ini  memerlukan  adanya  satu  kebijaksanaan  nasional  yang  dirumuskan sedemikian  rupa  sehingga  pengolahan  masalah  bahasa  itu  benar-benar  berencana, terarah,  dan  menyeluruh.  Singkat  kata,  konsep  politik  bahasa  versi  SPBN  tahun  1975 lebih menitikberatkan pada aspek bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

## Seminar Politik Bahasa (1999)
Tahun  1999  diselenggarakan  Seminar  Politik  Bahasa  (SPB)  di  Cisarua,  Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 8—12 November 1999. Acara tersebut merupakan salah satu langkah  tindak  lanjut  untuk  meninjau  kembali  hasil  SPBN  tahun  1975  setelah  melalui kurun  waktu  hampir  25  tahun.  Selain  itu,  SPB  tahun  1999  diselenggarakan  untuk memperkuat  putusan  Kongres  Bahasa  Indonesia  (KBI)  VII  tahun  1998  mengenai perlunya  peningkatan  kedudukan,  fungsi,  dan  wewenang  Pusat  Pembinaan  dan Pengembangan Bahasa (kini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa).
Dalam  sambutannya,  Kepala  Pusat  Bahasa,  Hasan  Alwi,  menegaskan  bahwa penyelenggaran  SPB  pada  tanggal  8—12  November  1999  untuk  menelaah  dan merumuskan  kembali  hasil  SPBN  tahun  1975,  sesuai  dengan  perkembangan  masalah kebahasaan  yang  telah  terjadi  di  Indonesia  selama  seperempat  abad.  Perbedaan  antara SPBN  tahun  1975  dan  SPB  tahun  1999  lebih  bertumpu  pada  perubahan  dalam  hal intensitasnya,  sesuai  dengan  keperluan  dan  tuntutan  kelompok  masyarakat  terhadap bahasa  Indonesia  dalam  berbagai  ranah  pemakaiannya.  Perubahan  itu,  lanjut  Hasan, akan  terus  berlangsung  seirama  dengan  perkembangan  linear  dari  setiap  fungsi  yang melekat  pada  bahasa  Indonesia,  baik  dalam  kedudukannya  sebagai  bahasa  persatuan maupun sebagai bahasa negara.
Gambar 4. Hasan Alwi
Di  dalam  SPB  itu  disajikan  13  makalah,  yaitu  (1)  “Fungsi  Politik  Bahasa”  oleh Hasan  Alwi,  (2)  “Otoritarianisme  dan  Distorsi  Bahasa”  oleh  Eep  Saefulloh  Fatah,  (3) “Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebhinekaan dalam Ketunggalikaan  Masyarakat  Indonesia:  Ke  Arah  Pemikiran  dalam  Mereposisi  Fungsi Bahasa  Daerah”  oleh  Mahsun,  (4)  “Kedudukan  dan  Fungsi  Bahasa  Asing”  oleh  Nuril Huda,  (5)  “Dinamika  Sastra  Indonesia  dan  Sastra  Daerah”  oleh  Edi  Sedyawati,  (6) “Penelitian  Bahasa dalam  Kerangka Politik  Bahasa” oleh Dédé Oetomo, (7) “Hal-Hal yang  Dipertimbangkan  dalam  Menyusun  Kebijakan  Penelitian  Sastra  dan Pengajarannya”  oleh  Yus  Rusyana,  (8)  “Pengajaran  Bahasa  Asing:  Gambaran  Nyata dan  Beberapa  Gagasan  Kebijakan”  oleh  Fuad  Abdul  Hamied,  (9)  “Sarana  Uji Kemahiran  Berbahasa  sebagai  Salah  Satu  Prasarana  Pembangunan  Bangsa”  oleh Sugiyono  dan  A.  Latief,  (10)  “Peningkatan  Mutu  Pengajaran  Bahasa”  oleh  Bambang Kaswanti  Purwo,  (11)  “Pengajaran  Sastra  dan  Pemasyarakatan  Sastra”  oleh  Budi Darma, (12) “Bahasa Koran, Radio, dan Televisi Perlu Pembenahan Menyeluruh” oleh Djafar H. Assegaff, dan (13)  “Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Politik Bahasa Nasional” oleh Hans Lapoliwa.
Sementara  itu,  konsep  politik  bahasa  versi  SPB  tahun  1999  adalah  kebijakan nasional  yang  berisi  pengarahan,  perencanaan,  dan  ketentuan-ketentuan  yang  dapat dipakai  sebagai  dasar  pengelolaan  keseluruhan  masalah  kebahasaan  dan  kesastraan  di Indonesia.  Keseluruhan  masalah  itu  merupakan  jaringan  masalah  yang  dijalin  oleh  (1) masalah  bahasa  dan  sastra  Indonesia,  (2)  masalah  bahasa  dan  sastra  daerah,  dan  (3) masalah  bahasa  asing  di  Indonesia.  Pengelolaan  keseluruhan  masalah  bahasa  itu memerlukan  adanya  satu  kebijakan  nasional  yang  dirumuskan  sedemikian  rupa sehingga  pengelolaan  masalah  bahasa-bahasa  itu  benar-benar  berencana,  terarah,  dan menyeluruh.  Singkat  kata,  konsep  politik  bahasa  versi  SPB  tahun  1999  lebih menitikberatkan pada aspek bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra daerah, dan bahasa asing.
Konsep  politik  bahasa  nasional  versi  tahun  1975  dan  politik  bahasa  versi  tahun 1999  merupakan  penjabaran  dari  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  berbunyi,  “ Bahasa  Negara  ialah  Bahasa Indonesia .”  Hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran  Sudaryanto  (2018)  bahwa  fase  bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  resmi  negara  bermuara  dari  Pasal  36  UUD  1945.  Kemudian hal  itu  diikuti  dengan  serangkaian  kebijakan  dan  peristiwa  bahasa,  seperti  penerapan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1972, penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia  III  pada  tahun  1978,  dan  amandemen  UUD  1945  pada  tahun  2000-an  dan memunculkan  Pasal  36C  ayat  (1)  yang  berbunyi,  “ Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara,  serta  Lagu  Kebangsaan  diatur  dengan undang-undang .”

## Seminar Politik Bahasa (2015)
Tahun  2015  diselenggarakan  Seminar  Politik  Bahasa  (SPB)  di  Jakarta  pada tanggal  3—6  Juni  2015  dengan  tema  “Mengawal  Bangsa  Besar  dengan  Berawal Bahasa”.  SPB  tahun  2015  merupakan  forum  pemutakhiran  kebijakan  nasional kebahasaan  atas  rumusan  politik  yang  dihasilkan  dari  dua  seminar  terdahulu  yang diselenggarakan  pada  tahun  1975  dan  1999.  Seminar  yang  ketiga  ini  (jika  Praseminar Politik  Bahasa  Nasional  pada  tahun  1974  tidak  dihitung)  dihadiri  250  orang  peserta
Sudaryanto, Soeparno, & Ferawati; Politik Bahasa di Indonesia (1975-2015) ...
yang  terdiri  atas  pengambil  kebijakan,  pakar,  dosen,  guru,  sastrawan,  budayawan, pemuda,  peminat,  serta  pemerhati  bahasa  dan  sastra.  SPB  tahun  2015  dibuka  oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Mahsun.

## Gambar 5. Mahsun
Gambar 6. Publikasi Seminar Politik Bahasa Tahun 2015
Dalam  SPB  tahun  2015  telah  dibahas  delapan  makalah  sidang  pleno  dengan subtema-subtema,  seperti  merajut  kebinekaan  bahasa  sebagai  pemerkukuh  ikatan kebangsaan,  strategi  kebahasaan  untuk  memperkukuh  ikatan  negeri  bahari,  perspektif linguistik  diakronis  dan  ikatan  kebangsaan,  bahasa  Melayu  sebagai  pendukung internasionalisasi  bahasa  Indonesia,  penguatan  wawasan  kebangsaan  melalui  bahasa sebagai  tantangan  dunia  global,  identifikasi  konflik  dan  ancaman  disintegrasi  melalui gejala  kebahasaan,  bahasa-bahasa  di  Indonesia  wilayah  timur  sebagai  penopang internasionalisasi  bahasa  Indonesia,  dan  penegakan  integritas  bangsa  melalui  layanan publik nasional dan internasional.
Selanjutnya,  SPB  tahun  2015  memandang  bahwa  pemahaman  terhadap kebebabasan  pada  era  reformasi  dan  globalisasi  telah  menyebabkan  karut-marutnya penggunaan bahasa di ruang publik dan menimbulkan dugaan terjadinya pembiaran atas kekarut-marutan itu secara sistematis. Oleh karena itu, dipandang penting pengambilan langkah-langkah  pembinaan,  selain  langkah-langkah  pengembangan  dan  pelindungan bahasa  serta  pengembangan  strategi  dan  diplomasi  kebahasaan  untuk  menjaga keseimbangan  antara  upaya  penciptaan  keseragaman  dan  pengelolaan  keberagaman bahasa di Indonesia, serta untuk memajukan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa
internasional,  terutama  di  kawasan  Asia  Tenggara,  guna  membangkitkan  kembali semangat Sumpah Pemuda 1928. Singkat kata, konsep politik  bahasa  versi SPB tahun 2015  lebih  menitikberatkan pada peningkatan  fungsi  bahasa Indonesia  menjadi  bahasa internasional, sejalan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang berbunyi, “ Pemerintah  meningkatkan  fungsi  Bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa  internasional secara  bertahap,  sistematis,  dan  berkelanjutan .”  Selanjutnya  diikuti  dengan  terbitnya Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  57  Tahun  2014  tentang Pengembangan,  Pembinaan,  dan  Pelindungan  Bahasa  dan  Sastra,  serta  Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, khususnya Bab VII Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4).
Pasal  31  ayat  (1)  berbunyi,  “ Peningkatan  fungsi  Bahasa  Indonesia  menjadi bahasa  internasional  bertujuan  untuk  menunjukkan  jati  diri  dan  meningkatkan  daya saing  bangsa .”  Pasal  31  ayat  (2)  berbunyi,  “ Peningkatan  fungsi  Bahasa  Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a.  penggunaan  Bahasa  Indonesia  di  forum  internasional;  b.  pengembangan  program pengajaran  Bahasa  Indonesia  untuk  orang  asing;  c.  peningkatan  kerja  sama kebahasaan  dan  kesastraan  dengan  pihak  luar  negeri;  d.  pengembangan  dan pemberdayaan pusat pembelajaran Bahasa Indonesia di luar negeri; dan atau e. upaya lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan .”  Pasal  31  ayat  (3) berbunyi,  “ Peningkatan  fungsi  Bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa  internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh Badan .” Terakhir, Pasal 31 ayat (4)  berbunyi,  “ Peningkatan  fungsi  Bahasa  Indonesia  menjadi  bahasa  internasional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  ditetapkan  oleh  Menteri  sebagai  kebijakan nasional .”

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut.  Indonesia  telah  memiliki  konsep  politik  bahasa  yang  selalu diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. Konsep politik bahasa nasional versi Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 lebih menitikberatkan pada aspek bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, sedangkan konsep politik bahasa versi Seminar Politik Bahasa  tahun  1999  lebih  menitikberatkan  pada  aspek  bahasa  dan  sastra  Indonesia, bahasa dan sastra daerah, dan bahasa asing. Sementara itu, konsep politik bahasa versi Seminar  Politik  Bahasa  tahun  2015  lebih  menitikberatkan  peningkatan  fungsi  bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selanjutnya, konsep politik bahasa versi tahun 1975  dan  1999  merupakan  penjabaran  dari  Pasal  36  ayat  (1)  UUD  1945,  sedangkan konsep  politik  bahasa  versi  tahun  2015  penjabaran  dari  UU  Nomor  24  Tahun  2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan PP Nomor 57  Tahun  2014  tentang  Pengembangan,  Pembinaan,  dan  Pelindungan  Bahasa  dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  mitra  bestari  ( reviewer )  dan  redaksi jurnal Aksis yang telah mendukung penerbitan artikel ilmiah ini.

## REFERENSI
Abdullah, I. (2003). Politik Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman budaya Indonesia. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 5(2), 1—13.
Alwi, H. (2000). Bahasa Indonesia: Pemakai dan pemakaiannya . Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Alwi, H. & Sugono D. (2011). Politik bahasa: Risalah seminar politik bahasa . Jakarta: Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan.
Assapari,  M.  M.  (2014).  Eksistensi  bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  nasional  dan perkembangannya di era globalisasi. Prasi, 9(18), 29—37.
Aziz,  A.  L.  (2014).  Penguatan  identitas  bahasa  Indonesia  sebagai  lambang  identitas nasional  dan  bahasa  persatuan  jelang  penerapan  Masyarakat  Ekonomi  ASEAN (MEA) 2015. Jurnal Studi Sosial, 6(1), 14 —20.
Dardjowidjojo,  S.  (1998).  Strategies  for  a  succesful  national  language  policy:  The Indonesian  case. International  Journal  of  the  Sociology  of  Language ,  130(1), 35—48.
Halim, A. (ed.). (1984a). Politik bahasa nasional 1 . Jakarta: PN Balai Pustaka.
Halim, A. (ed.). (1984b). Politik bahasa nasional 2 . Jakarta: PN Balai Pustaka.
Jalal, M. (2001). Nasionalisme bahasa Indonesia dan kompleksitas persoalan sosial dan politik. Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik , 14(1), 81—92.
Kridalaksana,  H.  (2011). Kamus  linguistik  edisi  keempat .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Krippendorf, K. (1980). Content analysis: Its a methodology . Beverly Hills-New York: Sage Publications.
Moleong, L. J. (1988). Metode penelitian kualitatif . Jakarta: Depdikbud.
Mulyana,  A.  T.  (2018).  Isu-isu  kritis  kebijakan  bahasa  dan  pengajaran  bahasa. Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 4(01), 1—7.
Mutmainah,  S.  (2018).  Nilai  Islam  dan  nilai  kebangsaan  dalam  pembelajaran  bahasa Indonesia. Falasifa: Jurnal Studi Keislaman , 9(1), 69—84.
Muqri, M., Sugono, D., & Khairah, M. (2016). Penggunaan bahasa pada papan nama di ruang  publik  jalan  protokol  Jakarta. Arkhais:  Jurnal  Ilmu  Bahasa  dan  Sastra Indonesia, 7(2), 57—64.
Pastika,  I.  W.  (2012).  Pengaruh  bahasa  asing  terhadap  bahasa  Indonesia  dan  bahasa daerah: Peluang atau ancaman? Jurnal Kajian Bali, 2(2), 141—164.
Purwahida, R. (2018). Problematika Pengembangan Modul Pembelajaran Baca Tulis Anak  Usia  Sekolah  Dasar.  Aksis:  Jurnal  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra Indonesia 2(1). 118-134. doi: doi.org/10.21009/AKSIS.020108
Rahayu,  A.  P.  (2015).  Menumbuhkan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar  dalam pendidikan dan pengajaran. Jurnal Paradigma, 2(1), 1—15.
Santoso,  B.  (2008).  Bahasa  dan  identitas  budaya. Sabda:  Jurnal  Kajian  Kebudayaan, 1(1), 44—49.
Sartini,  N.  W.  (2014).  Revitalisasi  bahasa  Indonesia  dalam  konteks  kebahasaan. Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, 27(4), 206—210.
Sihombing, R., Wisnaeni, F., & Saraswati, R. (2017). Indonesia  nomor 24 Tahun 2009 tentang  bendera,  bahasa,  dan  lambang  negara,  serta  lagu  kebangsaan  (Studi penggunaan bahasa Indonesia di bangunan gedung fungsi usaha yang ada di Kota Semarang). Diponegoro Law Journal, 6(2). 1—10.
Sudaryanto. (2017). Kamus umum bahasa dan ilmu bahasa . Yogyakarta: Samudra Biru.
Sudaryanto.  (2018).  Tiga  fase  perkembangan  bahasa  Indonesia  (1928—2009):  Kajian linguistik  historis. Aksis:  Jurnal  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia ,  2(1), 1—16.
Sudrama,  K.  &  Yadnya,  I.  B.  P.  (2017).  Dilema  multilingualisme  dan  implikasinya terhadap perencanaan bahasa. Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa, 1(1), 94—107.
Suhartatik. (2018).  Makna  Leksikal  Bahasa  Madura Keadaan  Alam  Nelayan di Pesisir Kepulauan  Sumenep. Aksis:  Jurnal  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia 2(1) . 107-126. doi: doi.org/10.21009/AKSIS.020107
Tilaar,  H.  A.  R.  (2017).  Pendidikan  untuk  mengembangkan  identitas  bangsa. Abad: Jurnal Sejarah , 1(1), 25—33.
Wahyuni,  S.  (2018).  Upaya  meningkatkan  hasil  belajar  dalam  menanggapi  isi  laporan melalui  model cooperative  learning pembelajaran  kepala  bernomor  struktur (NHT) pada peserta didik kelas VIIIF. Jurnal Ilmiah Edunomika , 2(01, 165—174.
Wijana,  I.  D.  P.  (2018).  Pemertahanan  dan  pengembangan  bahasa  Indonesia. Widyaparwa, 46(1), 91—98.