PERKEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA (KASUS STAIN, IAIN, UIN DAN PERGURUAN TINGGI ISLAM)
Afrizal Afrizal* Sekolah Tinggi Agama Islam YKI Sumbar, Indonesia afrizal@stai-yki.ac.id*

## Abstrak
Perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia berawal sejak dibukanya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta pads bulan Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka. Setelah terbentuknya STI berubah menjadi UII (Universitas Islam Indonesia). Perkembangan berikutnya fakultas agama UII dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri), kemudian fase berikutnya muncullah IAIN dan STAIN, selain itu muncul pula pendidikan tinggi Islam swasta, baik berbentuk universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Ekspansi  perguruan  Tinggi  Agama  Islam  sebagai  upaya  pengembangan  perguruan  tinggi  Islam  dalam mewjudkan  perguruan  tinggi  agama  Islam  lebih  berkualitas  dan  bermutu  serta  mampu  bersaing  dengan PTU yang ada di Indonesia, Ekspansi perguruan tinggi agama Islam pada tejadi pada aspek kelembagaan, dimana  awal  sejarahnya,  STI  Menjadi  UII,  Fakultas  Agama  UII  Menjadi  PTAIN,  PTAIN  dan  ADIA Menjadi  IAIN,  kemudian  IAIN  Menjadi  UIN.  Konversi  IAIN/STAIN  menuju  UIN  merupakan  respons positif dan konstruktif terhadap tantangan dunia pendidikan yang menglobal sehinga menghasilkan lulusan yang  memiliki competitive  adventage,  daya  saing  yang  andal  dan  tangguh  dalam  menghadapi  tantangan zaman.
Kata Kunci, Perguruan Tinggi Islam, Indonesia
Abstract
The development of Islamic universities in Indonesia began with the opening of the Islamic College (STI) in Jakarta in July 1945 before Indonesia's independence. After the formation of STI changed to UII (Islamic University of Indonesia). The next development of the religious faculty of UII was nationalized as PTAIN (State Islamic College), then the next phase came IAIN and STAIN, besides that, private Islamic higher education  emerged,  both  in  the  form  of  universities,  institutes,  and  high  schools.  Expansion  of  Islamic Higher Education as an effort to develop Islamic higher education in realizing higher quality and qualified Islamic  higher  education  institutions  and  able  to  compete  with  PTUs  in  Indonesia.  UII,  UII  Faculty  of Religion  became  PTAIN,  PTAIN  and  ADIA  became  IAIN,  then  IAIN  became  UIN.  The  conversion  of IAIN/STAIN  to  UIN  is  a  positive  and  constructive  response  to  the  challenges  of  a  globalized  world  of education so as to produce graduates who have competitive adventage, reliable and strong competitiveness in facing the challenges of the times.
Keywords, Islamic College, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Sejarah  Perkembangan  pendidikan  Islam  lahir  seiring  dengan  masuknya  Islam  ke  Indonesia, meskipun  pada  mulanya  hanya  dalam  bentuk  yang  sangat  sederhana.  Perkembangan  pendidikan  Islam secara  historis  tidak  pernah  sunyi  dari  persoalan  dan  rintangan  yang  dihadapinya.  Pada  masa  sebelum kemerdekaan berhadapan dengan tekanan dan intimidasi pemerintah kolonial Belanda dan Jepang. Pada masa  kemerdekaan  berhadapan  dengan  berbagai  kebijakan  pemerintah  yang  tampak  belum  memberikan dukungan  sepenuhnya  terhadap  lembaga  pendidikan  Islam.  Meski  demikian,  satu  hal  yang  tidak  bisa dipungkiri  bahwa  Pendidikan  Islam  dengan  semua  lembaga  pendidikannya  telah  mewarnai  perjalanan sejarah bangsa Indonesia (Rofi, 2016). Pemikir pendidikan Islam di Indonesia selalu mencari berbagai cara untuk membangun sistem pendidikan Islam yang lengkap, sistematis dan transparan, mulai pesantren yang sederhana sampai tingkat perguruan tinggi (Rukiati & Himawati, 2006).
Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  yang  sekarang  menyebar  hampir  di  seluruh  nusantara bukan  merupakan  bentuk  kelembagaan  yang  final  dalam  perkembangan  kelembagaan  Perguruan  Tinggi Islam di Indonesia. Seperti tercatat dalam sejarah, nama Perguruan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia terus berubah  sebagai  upaya  merespon  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tekonlogi  serta  menjawab kebutuhan  masyarakat  dan  sekaligus  juga  sebagai  obyek  tarik  menarik  antara  berbagai  kekuatan  atau kelompok dalam masyarakat.
Perjalanan panjang perguruan tinggi Islam di Indonesia hingga sekarang, dapat dikategorikan tiga priodesasi. Pertama, priode awal sejak kedatangan Islam yang ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi  di  pesantren,  dayah,  surau  atau  masjid.  Kedua,  periode  ketika  pendidikan  Islam  telah dimasuki  oleh  ide-ide  pembaruan  pemikiran  Islam  pada  wal  abad  ke-20.  Periode  ini  ditandai  dengan lahirnya  madrasah  yang  telah  memasukkan  pelajaran  “umum”  kedalam  program  kurikulumnya.  Ketiga, periode lahirnya perguruan tinggi Islam negeri dan pendidikan Islam telah terintegrasi ke dalam system pendidikan  nasional.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pendidikan  Islam  semakin  memperhatikan dinamikanya sejak Indonesia merdeka. Lahirnya perguruan tinggi Islam inilah yang kemudian melahirkan sejumlah  terobosan  yang  luar  biasa,  karena  lembaga  pendidikan  tinggi  Islam  ini  melahirkan  sejumlah ilmuan Islam modern di kemudian hari (Abrori & Nurkholis, 2019).
Sebenarnya ide pendirian perguruan tinggi Islam sudah muncul sebelum Indonesia merdeka. Namun diantara sekian banyak ide untuk untuk mendirikan perguruan tinggi Islam pada masa penjajahan bisa  dikatakan  belum  berhasil  (jika  tidak  mau  mengatakan  gagal)  karena  perguruan  tinggi  Islam  yang didirikan  tidak  bertahan  lama,  kecuali  sekolah  tinggi  yang  dibentuk  oleh  masyumi.  Setelah  Indonesia merdeka, lahirlah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kemudian berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Saat ini PTAIN terdiri atas 3 jenis yakni: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan Universitas Islam Negeri (UIN) (Syahri, 2022).
Sampai  saat  sekarang  ini  konsentrasi  kelimuan  di  IAIN  adalah  pengembangan  ilmu-ilmu agama.  Menyikapi  globalisasi  dengan  tuntutan  yang  semakin  berkembang  serta  cita-cita  untuk mengitegrasikan ilmu yang tergolong perennial knowledge dan ilmu yang tergolong ecquired knowledge, maka  kemumuncul  ide  atau  gagasan  untuk  mengembangkan  lagi  IAIN  menjadi  universitas  merupakan sebuah  keniscayaan  untuk  menjaga  dan  merawat  ekssitentesinya  dalam  percaturan  global  maupun internasional.  Ide  ini  akhirnya  melahirkan  Universitas  Islam  Negeri  (UIN).  Sejarah  perkembangan  dan pembaharuan perguruan Tinggi Islam menjadi sebuah kajian yang menarik untuk ditelusuri dan selanjutnya diuraikan dalam naskah ini.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah library research dengan menggunakan pendekatan  historis  (untuk  mengkaji  perkembangan  perguruan  islam  di  Indonesia)  (Danandjaja,  2014). Penelitian  kepustakaan  adalah  kegiatan  penelitian  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  informasi  dan data  dengan  bantuan  berbagai  macam  material  yang  ada  di  perpustakaan  seperti  buku  referensi,  hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang  ingin  dipecahkan.  Kegiatan  dilakukan  secara  sistematis  untuk  mengumpulkan,  mengolah,  dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan berupa buku-buku yang ada di perpustakaan, artikel-artikel serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian, kemudian dikumpulkan dan diambil intisari yang berkaitan dengan objek kajian.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menelaah  berbagai  literatur  dari  dokumentasi  terhadap  data-data hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian. Taham pertama yang dilakukan adalah menganalisis dan identifikasi apa dan seperti apa masalah yang dikaji. Tahap kedua ialah pengkajian berbagai literatur dan  data  dokumentasi  yang  diperlukan  untuk  mencarikan  solusi  atas  persoalan  yang  ditelaah.  Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan atas masalah yang dikaji (Danandjaja, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sejarah berdiri dan berkembangnya Perguruan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia
Secara historis, upaya mendirikan perguruan tinggi Islam  sebagai wahana pengembangan
studi keislaman dalam konteks keindonesiaan yang pendiriannya dilatarbelakangi oleh banyak hal atas berbagai macam pertimbangan. Pertama adalah faktor intern yaitu di Indonesia telah berdiri perguruan tinggi umum, antara lain Sekolah Tinggi Teknik di Bandung 1920, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada tahun 1920, dan Sekolah Tinggi Kedokteran di Jakarta pada tahun 1927  (Mudyahardjo, 2016). Kedua adalah faktor ekstern yaitu respon atas kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama  di  tanah  air  dan  masuknya  pengaruh  ide-ide  pembaruan  pemikiran  Islam  ke  Indonesia (Daulay,  2018).  Kehadiran  perguruan  tinggi  Islam  di  tengah  masyarakat  pada  dasarnya  merupakan perwujudan dan suatu cita-cita yang telah lama terkandung di hati sanubari umat Islam Indonesia.
Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda sekitar tahun 1930-an, umat Islam Indonesia mulai berkeinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam. Setidaknya ada beberapa fakta sejarah yang dapat dikemukakan antara lain:
1) Gagasan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam dimunculkan Muhammadiyah, pada mu'tamar  seperempat  abad  Muhammadiyah  di  Jakarta  tahun  1936,  juga  diputuskan  untuk mendirikan Sekolah  Islam  Tinggi dengan  membuka  Fakultas  Dagang  dan  Industri,  Namun Gagasan itu belum sempat terwujud karena pecahnya perang dunia II(Yunus, 1979).
2) Gagasan  yang  sama  pernah  dimunculkan  Dr.  Satiman  Wirjosandjoyo  Pada  tahun  1938  dalam artikelnya di Pedoman Masyarakat pernah melontarkan gagasan yang baru yaitu pentingnya bagi umat islam untuk mendirikan perguruan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum
Muslim ditengah-tengah masyarakat yang juga mengalami kemajuan akibat politik etis Belanda (Sunanto, 2007). Satiman juga mengatakan sewaktu Indonesia masih tidur, pendidikan pesantren memiliki  peran  penting  bagi  pendidikan  agama  islam.  Namun  setelah  Indonesia  bangun  pada sekitar  tahun  1904  Masehi  diperlukan  perguruan  tinggi  Islam  guna  mencetak  generasi  sarjan Islam yang unggul untuk mengelola madrasah. Apalagi dengan banyak datangnya kaum Kristen
yang  mendirikan  sekolah  murah  dan  dikelola  oleh  para  sarjana(Mudzhar,  2000).  Selanjutnya gagasan itu ditindaklanjuti dalam forum Mu’tamar MIAI Pada tahun 1939, dari sinilah didirikan perguruan  tinggi  Islam  di  Solo  yang  dimulai  dari  tingkat  menengah  atas  dengan  nama  IMS ( Islamische  Midlebabre  School).  Usaha  untuk  mendirikan  sebuah  universitas  Islam  yang menampung lulusan madrasyah dan pesantren, namun perguruan tinggi Islam ini hanya hidup sampai 1941 dan tutup karena pecahnya perang dunia II (Huda, 2015). 3) Mahmud  Yunus  bersama  Persatuan  Guru-Guru  Agama  Islam  (PGAI)  di  Padang  sudah mendirikan  Perguruan  Tinggi  Islam  pertama  di  Indonesia  pada  tangal  9  Desember  1940  di
Padang  Sumatera  Barat  dengan Islamic  Colegge.  Lembaga  ini  dipimpin  oleh  Mahmud  Yunus
Sendiri, perguruan Tinggi ini terdiri dari dua fakultas yaitu Syariat/Agama dan pendidikan serta bahasa  Arab,  tujuan  yang  ingin  dicapai  lembaga  ini  adalah  untuk  mendidik  ulama-ulama (Ramayulis, 2011). Perguruan Tinggi ini berjalan lancar hingga tahun 1942 M. Sayangnya karena pemerintah jepang masuk ke Padang (1942 M), pemerintah jepang hanya mengizinkan membuka sekolah/Madrasyah  pada tingkat  rendah  sampai  menengah  saja,  akhirnya  Perguruan  tinggi  ini terpaksa ditutup pada tahun 1942 M (Yunus, 1979).
Akan  tetapi,  Umat  Islam  Indonesia  tidak  pernah  berhenti  menyuarakan  pentingnya pendidikan  tinggi  Islam  bagi  kaum  Muslim  yang  merupakan  mayoritas  pendudukan  Indonesia. Pemerintah Jepang kemudian menjanjikan kepada umat Islam untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Jakarta. Janji Jepang itu direspon tokoh-tokoh muslim dengan membentuk yayasan, Muhammad Hatta sebagai ketua dan Muhammad Natsir sebagai sekretaris. Selanjutnya pada  tanggal 8  Juli    1945  dengan  bantuan  pemerintah  pendudukan  Jepang,  disaat  peringatan  Isra  mi’raj  Nabi Muhammad  SWA  didirikan  Sekolah  Tinggi  Islam  (STI)  di  Jakarta  (Ramayulis,  2011).  STI  ini  di pimpinan  Prof.  Abdul  Kahar  Muzakkir,  Ketika  masa  revolusi  kemerdekaan  (1945-1949),  STI  ikut Pemerintah Pusat Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta dan  pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka  kembali  di  Yokyakarta.  Dalam  Upacara  tersebut  dihadiri  oleh  Presiden  Soekarno dan  wakil presiden Moh Hatta yang juga sebagai ketua Dewan Pengurus Sekolah Tinggi Islam (Huda, 2015).
Pada November 1947 dibentuk Panitia Perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat untuk mentrasnformasikan STI menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada 10 Maret 1948 dengan empat fakultas;fakultas agama, hukum, ekonomi dan pendidikan. Perkembangan berikutnya adalah Fakultas Agama  Universitas  Islam  Indonesia  dinegerikan  menjadi  Peguruan  Tinggi  Islam  Negeri (PTAIN)(Daulay, 2018). Untuk memulai secara resmi mengubah STI menjadi UII pada bulan Maret 1948  diadakanlah  upacara  pembukaan  pendahuluan  yakni  pembukaan  kelas  pendahuluan  di Yogyakarta. Setelah tingkat pendahuluan resmi dibuka maka berarti segala sesuatu yang diperlukan telah dipersiapkan untuk segera meresmikan perubahan STI menjadi UII. Acara penting yang disajikan pada upacara pembukaan UII adalah pembacaan Keputusan Dewan Pengurus tentang berdirinya UII, juga pidato oleh KHA. Kahar Muzakir, dan Dr. Mr. Kusumah Atmaja. Dengan demikian UII berpusat pada Yogyakarta sekarang adalah UII yang merupakan kelanjutan dan pengganti dari STI yang dibuka pertama kali di Jakarta tanggal 27 Rajab 1361 H atau 8 Juli 1945 (Klasik & Tengah, 2007).
Dengan  perubahan  STI  menjadi  UII  ini,  tujuan  yang  semula  dimaksudkan  untuk memberikan  pendidikan  yang  baik  bagi  para  calon  ulama,  akhirnya  bergeser  titik  beratnya  pada fakultas-fakultas non-agama yang bersifat sekuler meskipun tetap berlandaskan agama dan semangat keagamaan. Perubahan orientasi ini bukan tanpa alasan. Kehadiran sebuah perguruan tinggi swasta non-Islam di yogyakarta yang didirikan pada bulan Maret 1948 dan berkembang menjadi Universitas
Gajah  mada  (UGM)  sejak  tanggal  19  Desember  1949  memperoleh  corak  nasional.  bukan  tidak mungkin UGM ini menjadi saingan yang berat bagi UII.
Perubahan orientasi dalam UII ini berarti UII harus berkompetisi dengan universitas lain yang  secara  ideologis  berbeda.  UII  bercorak  keislaman,  sedangkan  UGM  bercorak  nasionalis. Pembukaan fakultas-fakultas sekuler merupakan suatu keharusan (kebutuhan) zaman spesialisasi ilmu menjadi  tak  terhindarkan.  Ilmu-ilmu  dalam  Islam  jelas  tidak  hanya  menyangkut  ilmu-ilmu  agama tetapi termasuk ilmu-ilmu umum. UII jelas dengan penuh kesadaran melakukan perubahan-perubahan ini.  Perubahan  itu  tidak  keluar  dari  tujuan  pengembangan  ilmu  yang  hendak  dicapai  STI,  yaitu memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam suatu universitas yang mencakup ilmu-ilmu Islam. Sampai  tahun  1950,  UII  merupakan  satu-satunya  perguruan  tinggi  yang  dimiliki  oleh  umat  Islam Indonesia dan cikal bakal lahirnya perguruan tinggi Islam di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Dampak ikutan kehadiran UII ini secara kelembagaan mulai menggema pada tahun 1950-1960 yang ditandai dengan berdirinya PTIS (perguruan Tinggi Swasta) di berbagai kota.
Berkenaan  dengan  didirikan  di Yogyakarta  Universitas  Gajah  Mada  yang  tertuang  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 tahun  1950  tertanggal  14  Agustus  1950  yang  ditandatangani  oleh Assat  selaku  Pemangku  jabatan  Presiden  Republik  Indonesia.  Sehubungan  dengan  itu  pula  kepada umat  Islam  diberikan  pemerintah  pula  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (PTAIN)  yang dinegerikan dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1950. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No.K/I/14641 tahun 1951 (Agama) dan No. 28665/Kab.Tahun 1951 (Pendidikan tertanggal 1 September 1951). Tujuan PTAIN adalah untuk memberi  pengajaran  tinggi  dan  menjadi  pusat  memperkembangkan  dan  memperdalam  ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Tujuan Praktis dari PTAIN adalah untuk memenuhi dan mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam (Daulay, 2018).
Penegerian  fakultas  agama  UII  menjadi  PTAIN,  dianggap  sebagai  bentuk  penghargaan negara atas Islam. Tujuan dibentuknya PTAIN adalah untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang  ilmu  agama  Islam  yang  sangat  diperlukan  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  pada umumnya. Tidak adanya lembaga pendidikan tinggi bidang ilmu agama di Indonesia mengakibatkan para  lulusan  madrasah  dan  pesantren  selama  kurun  waktu  yang  lama  melanjutkan  studinya  ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama di Timur Tengah, Makkah maupun Kairo. PTAIN dalam sudut pandang ini diharapkan dapat menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu tersebut.  Mempertinggi  taraf  pendidikan  dalam  bidang  agama  dan  ilmu  pengetahuan  berarti mempertinggi  taraf  kehidupan  bangsa  Indonesia  dalam  lapangan  kerohanian  (spiritualitas)  maupun intelektualisme.  Ditinjau  dari  kerangka  yang  lebih  luas  dan  dari  sudut  pandang  kaum  muslimin, pengambilalihan fakultas agama UII oleh pemerintah (Kementrian Agama) yang kemudian menjadi PTAIN dipandang sebagai langkah yang positif karena dengan cara ini pemerintah dapat berbuat lebih banyak bagi kemajuan umat Islam dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh universitas swasta(Huda, 2015).
Enam tahun kemudian, di Jakarta tepatnya tanggal 14 Agustus berdasarkan Permenag. No. 1  Tahun  1957  didirikan  ADIA  tanggal  1  Januari  1957  yang  dipimpin  oleh  Mahmud  Yunus.  Lama belajar di ADIA adalah 5 tahun yang dibagi pada dua tingkatan. Tingkat semi akademik dengan masa belajar  selama  3  tahun dan  tingkat  akademik  dengan  masa  belajar  selama  2  tahun.  Masing-masing tingkat  terdiri  atas  2  jurusan  yaitu  Jurusan  Agama  dan  Jurusan  Sastera  Arab.  ADIA  dimaksudkan untuk  mendidik  dan  mempersiapkan  pegawai  negeri  yang  akan  mencapai  ijazah  pendidikan  semi-
akademi dan akademi untuk dijadikan ahli didik agama pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum, maupun kejuruan dan agama (Daulay, 2018).
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi Islam, maka pada tanggal 24 Agustus 1960, presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang pembentukan  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN),  maka  PTAIN  Yogyakarta  dan  ADIA  Jakarta melebur menjadi satu yaitu menjadi IAIN  " Al-Jami'ah al-Islamiah al- Hukumiyah" dengan pusat di Yogyakarta. IAIN ini diresmikan tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama K. H. Wahib Wahab (Iswantir, 2017).
Berdirinya  IAIN,  dalam  perkembangannya,  ternyata  mendapat  respon  positif  dari masyarakat yang cukup luas, karenanya pemusatan IAIN hanya di dua kota, yokyakarta dan jakarta, membuat aspirasi masyarakat di seluruh negeri untuk belajar agama Islam tidak mampu tertampung, sebagian besar masyarakat muslim di beberapa daerah meminta lembaga pendidikan Islam didirikan di daerah mereka, minimal fakultas penting dibuka di wilayah mereka, menanggapi aspirasi raknyat yang berkembang. Pada tahun 1963, IAIN telah dikembangkan menjadi 18 fakultas yang tersebar di seluruh indonesia. Fakultas Adab dikembangkan di Yokyakarta dan jakarta, fakultas Syari’ah di Yokayakarta, Banda Aceh, Banjarmasin, Palembang, Surabaya, Serang, dan Makasar, Fakultas Tarbiyah di dirikan di Yokyakarta,  Jakarta,  Malang,  dan  Banda  Aceh,  sementara  itu,  Fakultas  Ushuluddin  di  Jakarta  dan Yokyakarta(Huda,  2015).  Banyak  IAIN  di  daerah-daerah  sedang  jarak  dan  luasnya  wilayah  antar daerah menimbulkan kesulitan dalam pengaturannya. Akhirnya, pada tahun 1963, Departemen Agama menganggap perlu untuk memisahkan IAIN menjadi dua institut berbeda yang masing-masing berdiri sendiri,  yaitu  IAIN  Yogyakarta  dengan  Rektor Prof.  R.H.Sunaryo  dan  IAIN  Jakarta dengan  Rektor Prof.  H.Soenardjo.  Pemisahan  ini  diatur  melalui  keputusan  Menteri  Agama  No.49  tahun  1963 tertanggal 25 Pebruari.
Untuk  mempermudah  pengawasan  dan  pengorganisasiannya,  dikeluarkan  pembagian wilayah sebagai berikut: a) IAIN Yogyakarta mengkoordinir fakultas-fakultas yang berada di wilayah Jawa Tengah, kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irianjaya, b) IAIN Jakarta mengkoordinir fakultas- fakultas yang terdapat di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera(Huda, 2015).
Menyusul Keputusan Menteri Agama diatas keluarlah peraturan Presiden No.27 tahun 1963 tanggal  5  Desember  1963  yang  memungkinkan  didirikan  sutau  IAIN  yang  terpisah  dari  pusat, berdasrakan  pertimbangan  historis,  Jakartalah  yang  pertama  mendapat  kesempatan  untuk  memiliki IAIN  baru.  Dengan  demikian,  IAIN  Jakarta  adalah  IAIN  kedua  yang  berdiri  setelah  IAIN Yokyakarta(Mudzhar,  2000). Kemudian  hal  yang  sama  berlaku  bagi  IAIN  Jami’ah  Ar -Raniri  Banda Aceh pada 5 Oktober 1963, IAIN Raden Fatah di Palembang tanggal 22 oktober 1964, IAIN Antasari di Banjarmasin tanggal 22 November 1964, IAIN Alaudin Makasar tanggal 28 Oktober 1965, IAIN Sunan Ampel di Surabaya tanggal 6 Juli 1965, IAIN Imam Bonjol di Padang tanggal 21 November 1966, IAIN Sultan Thoha Saifuddin di Jambi 27 Juli 1967. Pada masa pemerintahan orde baru juga dikembangkan beberapa IAIN baru, yaitu  IAIN Sunan  Gunung Jati di Bandung tanggal 28 Maret 1968, IAIN Raden Intan Bandar Lampung tanggal 28 Oktober 1968, IAIN Wali Songo di Semarang tanggal 1 April 1970, IAIN Syarif Qosim Riau 19 September 1970, dan IAIN Sumatera Utara di Medan tanggal 19 November 1973(Huda, 2015).
Sesuai  dengan  Keputusan  Presiden  RI.  No.  11  tahun  1997,  tertanggal  21  Maret  1997, tentang  pendirian  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  yaitu  dengan  alasan  peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas pendidikan di IAIN, dilakukan penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar induk. Maka, sejak tanggal 1 Juli 1997 diresmikan berdirinya
STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) sejumlah 33 buah di seluruh Indonesia. STAIN yang berdiri tersebut antara lain: 1. STAIN Ponorogo 2. STAIN Jember 3. STAIN Kediri 4. STAIN Malang 5.  STAIN  Pamekasan  6.  STAIN  Mataram  7.  STAIN  Tulungagung  8.  STAIN  Salatiga  9.  STAIN Gorontalo 10. STAIN Palopo 11. STAIN Serang Jawa Barat 12. STAIN Ternate 13. STAIN Bengkulu 14.  STAIN  Surakarta  15.  STAIN  Batu  Sangkar  Sumatera  Barat  16.  STAIN  Kerinci  17.  STAIN Bukittinggi 18. STAIN Pekalongan 19. STAIN Pontianak 20. STAIN Pare-Pare 21. STAIN Curup 22. STAIN  Manado  23.  STAIN  Watampone  24.  STAIN  Kudus  25.  STAIN  Palangkaraya  26.  STAIN Cirebon 27. STAIN Kendari 28. STAIN Samarinda 29. STAIN Pontianak 30. STAIN Jurai Siwo 31. STAIN Ambon 32. STAIN 33. STAIN Malang. STAIN ini adalah berasal dari fakultas-fakultas IAIN yang  ada  didaerah-daerah  yang  terpisah  lokasinya  dari  IAIN  induknya.  STAIN  ini  berdiri  untuk menyahuti peraturan juridist yang berkenaan dengan pendidikan tinggi serta untuk lebih menyahuti perkembangan zaman. Latar belakang berdirinya STAIN adalah untuk menanggapi peraturan yuridis yang bersangkutan dengan Pendidikan Tinggi dan juga sebagai respon atas perkembangan zaman agar Perguruan tinggi Islam tetap diminati di masyarakat(Harahap, 1998). Selain itu alasan cabang-cabang lembaga IAIN di luar kota IAIN induk dirubah menjadi STAIN yang berdiri sendiri dan mempunyai hak  otonom  penuh  atau  terlepas  total  dari  urusan  kelembagaan  dengan  IAIN  induk  adalah  untuk memperpendek urusan birokrasi dan juga agar kinerja kelembagaan bisa berjalan lebih efektif(Hidayat & Prasetyo, 2000).
Perkembangan  selanjutnya,  Dalam  dasawarsa  terkahir  (1993)  dunia  perguruan  tinggi Islam  di  Indonesia  khususnya  IAIN  dan  STAIN,  menggeliat  untuk  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan yang terjadi secara lokal maupun global. Wujudnya adalah memperluas kewenangan yang telah dimilikinya selama ini, yang kemudian disebut dengan program “ Wider Mandate ” (Mandat yang diperluas) serta melakukan transformasi atau perubahan dari IAIN/STAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).
Perubahan  IAIN  menjadi  UIN  dan  perubahan  STAIN  menjadi  IAIN/UIN  diharapkan mampu memberi peluang bagi rekonstruksi atau reintegrasi bangunan keilmuan, yang menjembatani ilmu-ilmu agama dan umum yang selama ini dipandang secara dikotomis. Dengan demikian lulusan UIN,  IAIN  dan  STAIN  mampu  bersaing  dengan  perguruan  tinggi  umum  lainnya.  Selain  itu  para alumni  adalah  orang-orang  yang  memiliki  ilmu  pengetahuan  yang  berguna  bagi  dirinya  dan msyarakat.
Sejak diserahkannya SK Presiden tentang konversi IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN pada Tahun 2002 (Sari, 2016).  Dua tahun kemudian disusul IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan STAIN malang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim pada Tahun 2004 (Lazuardi, 2013).
Selanjutnya bertambah lagi yaitu IAIN Riau menjadi UIN Syarif Qasim Riau pada tahun 2005,  IAIN  Bandung  menjadi  UIN  Sunan  Gunung  Jati  Bandung  tahun  2005  dan  IAIN  Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar tahun 2005, IAIN  A-Rainiry Aceh menjadi UIN Ar-Rainiry Aceh tahun 2013, IAIN Sunan Ampel menjadi UIN Sunan Ampel tahun 2013.  IAIN Raden Fatah menjadi UIN Raden Fatah tahun 2014, IAIN Sumatera Utara menjadi UIN sumatera Utara tahun 2014, IAIN Walisongo menjadi UIN Walisongo tahun 2014. Dari 55 jumlah PTAIN Yang ada di Indonesia yang dirintis  sejak  Tahun  1960  oleh masyarakat  dan  Pemerintah  11 diantaranya  telah  mengkonversi diri menjadi  Universitas  dengan  kekhasan  Islam  yang  melekat  pada  institusi.  Hal  ini  bermakna  bahwa PTAIN lainnya akan berupaya mengalihkan statusnya menjadi UIN seiring dengan bergulirnya sprit reformasi di dunia pendidikan, dan perubahan-perubahan global.
Berdasarkan  penelusuran  sejarah  di  atas,  dapat  dipahami bahwa  Sejarah  perkembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam adalah sejarah Ekspansi perguruan Tinggi Agama Islam, dalam artian upaya pengembangan perguruan tinggi Agama Islam dalam mewjudkan perguruan tinggi agama Islam lebih  berkualitas  dan  bermutu  serta  mampu  bersaing  dengan  PTU  yang  ada  di  Indonesia  maupun dunia Islam lainnya pada masa mendatang.  Ekspansi perguruan tinggi agama Islam pada tejadi pada aspek kelembagaan, dimana awal sejarahnya, STI Menjadi UII, Fakultas Agama UII Menjadi PTAIN, PTAIN  dan  ADIA  Menjadi  IAIN,  kemudian  IAIN  Menjadi  UIN.  UIN  ini  merupakan  hasil transformasi  IAIN  yang  secara  kelembagaan  berupa  Institut  menjadi  Universitas.  Sebagai  sebuah lembaga Universitas, UIN tidak lagi seperti IAIN, di dalamnya bukan hanya menekuni ilmu agama tetapi  juga  ilmu  umum.  Prodi-Prodi  ilmu  agama  berada  di  bawah  naungan  Departemen  Agama, sementara  Prodi-Prodi  umum  berada  di  bawah  naungan  Departemen  Pendidikan  Nasional. Perkembangan  ini  menarik  untuk  dicermati,  karena  memberi  gambaran  semakin  jelas  pentingnya “pendidikan satu atap”. di Indonesia saat ini.
Ekspansi  secara  Subtantif  pada  pergurun  tinggi  agama,  dimana  pada  awal  mulainya mandat IAIN adalah mengembangkan Ilmu Agama Islam, sehingga terkesan dikotomi ilmu menuju ke arah  Integrasi  Ilmu  atau  Islam  universal.  Visi  akademik  perguruan  tinggi  Islam  tersebut,  secara berkelanjutan  mengalami  pembaharuan,  pada  akhir  tahun  1990-an  atau  awal  tahun  2000-an, pembaharuan perguruan tinggi Islam diperkenalkan istilah “IAIN with wider-mandate ”, atau “IAIN dengan mandat yang diperluas”. Sejak itu, IAIN yang semula berkonsentrasi pada ilmu agama mulai merambah bidang-bidang studi yang selama ini dikenal dengan ilmu umum.
Pembaharuan  Perguruan  Tinggi  Islam  sekarang  ini,  yang  berupa  UIN  tersebut  bukan merupakan  perkembangan  sesaat  dan  mendadak,  tetapi merupakan  pergulatan  panjang  umat  Islam bukan  hanya  di  Indonesia  tapi  juga  di  belahan  dunia  lain,  bahkan  menjadi  kecenderungan  umum dunia  kali  ini.  Seperti  dimaklumi,  abad  ke-21  dikenal  sebagai  abad PostModernime  yang  dicirikan dengan  perlunya  penyatuan  kembali  antara  ilmu  dan  agama.  Dikhotomi  ilmu  dan  agama  atau dikhotomi ilmu umum dan ilmu agama dipandang tidak lagi relevan.

## 2. Urgensi dan Tantangan Konversi IAIN Menjadi UIN
Sebagai  bagian  yang  integral  dari  sistem  pendidikan  nasional  maka  PTAIN,  IAIN  dan STAIN  dalam  proses  alih  statusnya  sangat  dipengaruhi  oleh  perubahan-perubahan  nasional  dan internasional. Salah satu perubahan dimaksud adalah tentang perumusan paradigma baru Pendidikan Tinggi di Tanah Air. Pengkajian ulang terhadap kinerja PT dapat dilihat dari kerangka yang diajukan oleh D.A. Tisna Amijaya sebagaimana dikutip Azra yang mengidentifikasi lima masalah besar yang dihadapi PT pada umumnya. Pertama, produktivitas yang rendah; kedua, keterbatasan daya tampung; ketiga, keterbatasan kemampuan berkembang; keempat, kepincangan  diantara berbagai PT; kelima, distribusi yang tidak seimbang dalam bidang-bidang ilmu yang disediakan khususnya di antara ilmu- ilmu  social  dan  humaniora  dengan  ilmu-ilmu  eksakta.  Untuk  mengatasi  itu  Amijaya  sebagaimana dikutip  Azra  menawarkan  lima  program  besar. Pertama,  peningkatan  produktivitas  PT;  kedua, peningkatan daya tampung; ketiga, peningkatan pelayanan kepada masyarakat; peningkatan bidang keilmuan  eksak  atau  iptek; keempat,  peningkatan  kemampuan  berkembang(Hidayat  &  Prasetyo,
2000).
Gagasan  paradigma  baru  PT  muncul  dengan  dikeluarkannya  “ World  Declaration  on  Higher Education for the Twenty first Century : Vision and Action oleh UNESCO yang memuat hal-hal mendasar aksi dan fungsi PT di abad 21. Pertama, bahwa misi dan nilai pokok PT adalah memberikan kontribusi
kepada  pembangunan  yang  berkelanjutan  dan  pembangunan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Kedua, memberikan  berbagai  kesempatan  kepada  para  peminat  untuk  memperoleh  pendidikan  tinggi  sepanjang usia. Ketiga, memajukan, menciptakan dan menyebarkan ilmu melalui riset, dan memberikan keahlian yang relevan  untuk  membantu  masyarakat  umum    dalam  pengembangan  budaya,  social,  ekonomi; mengembangkan  penelitian  dalam  bidang  sains  dan  tekhnologi,  ilmu-ilmu  social,  humaniora  dan  seni kreatif. Keempat, membantu untuk memahami, menafsirkan, memelihara, memperkuat, mengembangkan dan  menyebarkan  budaya-budaya  historis  nasional,  regional,  dan  internasional  dalam  pluralism  dan keragaman  budaya.  Kelima,  membantu  untuk  melindungi  nilai-nilai  social  dengan  menanamkan  kepada generasi  muda  nilai-nilai  yang  membentuk  dasar  kewargaan  yang  demokratis.  Keenam,  memberikan kontribusi  kepada  pengembangan  dan  peningkatan  pendidikan  pada  seluruh  jenjang  termasuk  pelatihan guru.    Bahkan  yang  tidak  kalah  pentingnya  dari  deklarasi  tersebut  adalah  tentang  peran  etik,  otonomi, tanggungjawab dan fungsi antisipatif Perguruan Tinggi(United Nations Educational, 1998).
Dalam konteks Nasional konsep pengembangan PT dapat dilihat dari rumusan yang dibuat oleh Departemen  Pendidikan  Nasional  yang  bertumpu  pada  tiga  tungku  utama  yaitu, pertama,  kemandirian dalam pengelolaan atau otonomi yang luas. Kedua, akuntabilitas atau tanggungjawab tidak saja dalam hal pemanfaatan  sumber-sumber  keuangan  secara  lebih  bertanggungjawab  tetapi  juga  dalam  pengembangan ilmu,  kandungan  pendidikan  dan  program-  program  yang  diselenggarakan. Ketiga,  jaminan  lebih  besar terhadap kualitas melalui evaluasi internal yang dilakukan secara berkesinambungan; dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh BAN PT. Ketiga tungku paradigm baru tersebut saling terkait satu sama lain  yang mesti  diaktualisasikan  secara  simultan  sebab,  jika  tidak  maka  perguruan  tinggi  akan  tetap  menghadapi berbagai persoalan dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagaimana konsep rumusan paradigm baru Pendidikan Tinggi.
Sabagai bagian yang tak terpisahkan dari sistim Pendidikan Nasional sekali lagi UIN tidak dapat mengisolasi dari perubahan-perubahan tersebut di atas. Paradigma baru PT di atas menjadi acuan bagi UIN yang mesti berani mengadakan perubahan-perubahan esensial secara priodik. Jika UIN lamban melakukan perubahan,  lembaga  ini  akan  ditinggalkan.  Karenanya  UIN  harus  berupaya  melakukan  pengkajian  dan evaluasi  karena  secara  eksternal  dan  internal  UIN  masih menghadapi  berbagai  masalah.  Menurut  Didin Syafaruddin  secara  internal  masalah-masalah  mendasar  yang  dihadapi  tampaknya  berkenaan  dengan  visi yang  menjadi  hambatan  dalam  pengembangan  disebabkan  oleh  adanya  kecenderungan  kuat  untuk melahirkan ahli yang memiliki keahlian dua bidang agama dan bidang umum.
Padahal  waktu  yang  dirancang  untuk  itu  sama  dengan  Pendidikan    Tinggi  pada umumnya(Nirwana,  2014).  Justru  itu  menurut  Azra  bahwa  gagasan  dan  konsep  pengembangan  IAIN menjadi  UIN  bertitik  tolak  dari  masalah-masalah  mendasar  dan  filosofis  yaitu, pertama,  IAIN  belum berperan secara optimal dalam dunia akademik, birokrasi dan masyarakat. Ketiga lingkungan itu kelihatan peran IAIN lebih besar pada masyarakat karena kuatnya orientasi kepada dakwah daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, kurikulum IAIN belum mampu merespon perkembangan iptek dan perubahan masyarakat  yang semakin  kompleks. Hal ini disebabkan terutama karena kajian  agama yang merupakan spesialisasi IAIN kurang berinteraksi dengan ilmu-ilmu umum bahkan cenderung dikhotomis. Kurikulum IAIN  masih  terlalu  berat  kepada  yang  bersifat  normatif.  Sedangkan  ilmu-ilmu  umum  yang  akan mengarahkan mahasiswa kepada ilmu-ilmu empirik dan kontekstual masih sangat lemah(Iswantir, 2017).
Oleh  karena  itu  secara  epistemologis  konversi  IAIN  menjadi  UIN  sesungguhnya  merupakan proyek  keilmuan  yang  berupaya  mengintegrasikan  dua  bidang  ilmu  dalam  satu  atap  sehingga  tidak  ada dikhotomi ilmu pengetahuan.Kondisi ini dibenarkan oleh Amin Abdullah, menurutnya ada tuntutan ganda terhadap  PTAIN  di  Tanah  Air. Pertama,  berkaitan  erat  dengan  eksistensinya  sebagai  lembaga  keilmuan
yang  dituntut  untuk  mengajarkan,  meneliti,  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  agama  Islam. Kedua, tuntutan  yang  terkait  dengan  kelembagaan  IAIN  sebagai  lembaga  keagamaan  Islam  yang  barang  tentu mempunyai dasar  pemikiran  yang  berbeda  dari  tuntutan pertama. Yang  pertama  lebih  berorientasi  pada dunia pemikiran dan analisis- kritis yang menuntut seseorang menjadi “historian” ( muarrikh). Sedangkan yang  kedua  lebih  pada  pemihakan  dan  pemegangan  secara  teguh  pada  pandangan  hidup  tertentu  yang menuntut  seseorang  menjadi  seorang believer  (mukmin  yang  taat  dalam  menjalankan  agama).  Menurut Amin lebih lanjut bahwa hal ini sangat jauh berbeda dengan eksistensi PT sejenis semacam IKIP dan ISI, tampaknya  IAIN  mengalami  sebuah  delema.  Dilema  tersebut  tidak  dalam  bentuk  keabsahan  eksternal kelembagaannya  namun  lebih  merupakan  dilema  internal  psikologis  yang  tercermin  dalam  bentuk ketegangan antara  misi  keilmuan dan  misi  keagamaan.  Namun  menurut  beliau ketegangan  ini tidak perlu dirisaukan karena di dalamnya terkandung dinamika dialektis yang memberikan manfaat bagi kedua sisi. Masing-masing mempunyai fungsi dan perannya sendiri tanpa harus mengetepikan yang satu dengan lainnya persis seperti koin yang mempunyai dua permukaan(Abdullah, 1995).
Selanjutnya  menurut  analisis  Tafsir,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  sebab  mengapa  IAIN sebaiknya dikembangkan menjadi universitas Islam, antara lain:(Tafsir, 2010)
1) Kita memerlukan pemikir yang mampu berpikir yang komprehensif. Islam adalah agama yang lengkap yang mencakup seluruh sistem kehidupan. Islam tidak hanya berisi tuntunan tentang kepercayaan dan peribadatan  atau  ritual,  melainkan  juga  tuntunan  dalam  hal  mengatur  urusan  selain  itu.  Itu  berarti setiap muslim harus mampu berpikir secara komprehensif. Banyak sekali masalah umat Islam  yang tidak dapat di selesaikan dengan hanya menggunakan teori-teori pengetahuan agama seperti selama ini.
Masalah-masalah  ini  baru  dapat  diselesaikan  secara  sempurna  bila  menggunakan  juga  teori-teori pengetahuan umum.
2) Ilmu Agama memerlukan Ilmu Umum. Pada IAIN dibuka banyak fakultas dan jurusan, semua jurusan itu adalah jurusan yang mendalami ilmu-ilmu agama Islam.  Pendalaman ilmu agama pada jurusan itu memerlukan  bantuan  ilmu  umum. Jadi,  untuk  meningkatkan  mutu  ilmu  agama  diperlukan  bantuan ilmu umum. Kebutuhan itu secara perlahan akan terpenuhi bila IAIN dikembangkan menjadi UIN.
3) Meningkatkan harga diri Sarjana dan mahasiswa Muslim. Masuknya ilmu umum ke IAIN bila telah menjadi  universitas  akan  dapat  meningkatkan harga  diri sarjana  dan  mahasiswa  muslim.  Selama  ini sarjana dan mahasiswa muslim kurang dikenal dikalangan sarjana dan mahasiswa lainnya. Sebabnya antara lain karena sarjana dan mahasiswa muslim hanya berkiprah dalam ilmu keagamaan, khususnya Islam.  Bila  IAIN  dikembangkan  menjadi  universitas  maka  lapangan  kiprah  sarjana  dan  mahasiswa muslim akan lebih luas.
4) Menghilangkan  paham  dikotomik  antara  ilmu  Agama  dan  Umum.  Dikotomi  antara  pengetahuan agama  dan  pengetahuan  umum  tidaklah  sesuai  dengan  ajaran  Islam.  Paham  ini  harus  dihilangkan. Penyatuan  kembali  pengetahuan  agama  dan  pengetahuan  umum  dapat  dilakukan  secara  sistemik  di Universitas Islam.
5) Memenuhi  harapan  masyarakat  muslim.  Banyak  sekali  orangtua  mahasiswa  yang  berharap  anaknya menjadi sarjana dalam ilmu umum yang memiliki ilmu yang teguh dan mengetahui juga dasar-dasar agama Islam.
6) Memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Pada era globalisasi ini akan timbul persaingan bursa kerja dan yang  dibutuhkan  adalah  mereka-mereka  yang  memiliki  kompetensi  dan  profesionalitas  di  berbagai bidang. Agar perguruan tinggi Islam dapat menyediakan tenaga-tenaga seperti itu, maka harus dapat menghasilkan lulusan di berbagai bidang, dan
7) Memenuhi  harapan  umat  Islam  dengan  memberi  mereka  kedudukan  yang  lebih  penting  dalam
lapangan pendidikan nasional.
Sejalan dengan hal tersebut diatas, analisis yang dilakukan Nata mengemukakan beberapa hal yang melatarbelakangi perlunya konversi IAIN menjadi UIN:(Nata, 2012)
1) Perubahan  pada  jenis  pendidikan  Madrasah  Aliyah.  Dulunya  Madrasah  adalah  sekolah  agama,  kini madrasah sudah menjadi bagian dari sekolah umum atau sekolah yang berciri khas Islam. Di madrasah sudah  terdapat  mata  pelajaran  umum  yang  dimuat  dalam  kurikulumnya. Misalnya  eksakta,  sosial, bahasa  dan fisika.  Di  samping  itu  konversi  ini  juga  untuk  menyambut  tamatan  sekolah  menengah umum dapat masuk IAIN apabila telah menjadi UIN, karena dapat menyediakan jurusan dan fakultas umum.
2) Adanya  dikotomi  ilmu-ilmu  agama  dan  ilmu-ilmu  umum.  Masalah  dikotomi  ini  solusinya  adalah program integrasi ilmu pengetahuan antara ilmu agama dan ilmu umum.
3) Perubahan IAIN menjadi UIN merupakan peluang bagi para lulusan untuk memasuki lapangan kerja yang  lebih  luas.  Selama  ini,  arah  lulusan  IAIN  adalah  lembaga  pendidikan  Islam,  kegiatan  kegiatan keagamaan, dakwah dan pada tataran departemen agama. Maka dengan perubahan menjadi UIN akan lebih meluas lingkup kerja dan eksistensi lulusan IAIN. Dengan perubahan menjadi UIN juga sebagai upaya  konvergensi  ilmu  umum  dan  agama,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Harun  Nasution  bahwa perubahan IAIN menjadi universitas dirancang untuk menghilangkan dikotomi ilmu pengetahuan.
4) Perubahan  IAIN  menjadi  UIN  adalah  dalam  rangka  memberikan  peluang  bagi  lulusan  IAIN  untk melakukan  mobilitas  vertikal.  Yakni  kesempatan  gerak  dan  peran serta memasuki  medan  yang  lebih luas. Lulusan IAIN akan memasuki wilayah dan lingkungan yang lebih luas, bervariasi dan bergengsi. Perubahan ini juga ingin kembali menaruh harapan umat Islam menjadi pelopor peradaban manusia yang dulu pernah dicapai Islam zaman klasik.
5) Perubahan  IAIN  menjadi  UIN  juga  merupakan  tuntutan  akan  penyelenggaraan  pendidikan  yang profesional, berkualitas tinggi dan menawarkan banyak pilihan. Apalagi dengan arus globalisasi yang melahirkan lingkungan persaingan dan kompetisi. Sehingga IAIN menjadi UIN merupakan bagian dari upaya menghadapi tantangan dan menangkap peluang.
Memperhatikan berbagai latar belakang di atas, menunjukan bahwa konversi/transformasi IAIN kepada UIN meruapakan sebuah keniscayaan dalam mewujudkan Perguruan tinggi Islam yang berkualitas serta memiliki daya saing dengan perguruan tinggi umum baik dalam skala nasional maupun internasional. Untuk  mewujudkan  cita-cita  tersebut  harus  didukung  dengan  pembaharun  pada  bidang  kelembagaan, sarana,  fasilitas  dan  ketersediaan  sumber  daya  dosen  yang  secara  epistemologi  Islam  dapat  memenuhi jurusan-jurusan dan fakultas umum baru. Disamping itu, harus ada upaya mengubah batasan-batasan yang terdapat  dalam  UU  Sisdiknas  yaitu  Diknas  mengelola  ilmu-ilmu  umum  sedangkan  Kemeterian  Agama mengelola ilmu-ilmu agama.
Perubahan  status  IAIN/ STAIN  menjadi  UIN,  menurut Menteri  Agama  Said  Agil  Husin  Al- Munawwar pada waktu itu, membawa berbagai implikasi dan tantangan cukup besar. Karena itu, Menteri Agama  menyerukan  agar  segera  berusaha  mengkaji  dan  mencari  solusinya.  Dibutuhkan  perjuangan dari Mendiknas dan kerja keras para pejabat eselon I di lingkungan Depdiknas dan Depag dalam rangka mewu- judkan sebuah lembaga akademik yang bercitra dan memilikikepercayaan kuat dari masyarakat(Tunru, 2018). Selain itu, perubahan ini dimaksudkan agar UIN bisa mengembangkan disiplin ilmu-ilmu lain yang bersifat universal  tanpa  terkungkung  pada ilmu-ilmu  keagamaan  semata.  Perubahan  tersebut  tentunya  didukung dengan  berubahan  lebih  awal  dari  sisi  SDM,  administrasi  dan  pendanaan  dan  pengembangan kelembagaan(Idris, 2008). Diharapkan UIN bisa memberikan wacana keagamaan yang betul-betul membumi
pada setiap bidang keilmuan. Orientasi seperti inilah yang mesti dilakukan oleh UIN di masa depan untuk membangun  ilmu  pegetahuan  yang berkeadaban ( civilized)  dengan  memasukkan  ilmu-ilmu keagamaan pada setiap bidang keilmuan. Wacana ini, meminjam istilah Ismail Raji Al-Faruqi disebut "Islamisasi ilmu pengetahua. "Relevansi semua ini terlihat ketika melihat wacana keagamaan tidak menyentuh sisi empirik persoalan di masyarakat.
Respons masyarakat terhadap perubahan status  STAIN/IAIN menjadi UIN cukup beragam. Sebagian mereka menilai positif karena mahasiswa UIN, nantinya, tidak hanya terdiri dari kalangan muslim santri (pesantren), tetapi  juga  kalangan  muslim non-santri  baik  yang  belajar  di SMU,  SMK,  maupun  lainnya. Pada sisi lain penilaian negatif juga muncul seiring dengan pembukaan jurusan umum tersebut. Penilaian tersebut terangkum dalam beberapa poin: pertama, semakin terkikisnya studi-studikeislaman(Tunru, 2018).
Hal  ini  terlihat  dari  keluhan  dosen  UIN  Syarif  Hidatullah  Jakarta  karena  semakin  kecilnya mahasiswa yang  menekuni Islamic  studies seperti  filsafat  Islam,  pendidikan  Islam,  sejarah  dan peradaban Islam,  dan  lainnya. Islamic  studies merupakan ciri  khas  IAIN  selama  bertahun-tahun.  la  merupakan cikal bakal  IAIN  untuk  mencetak  kader-kader excellent seperti  Mukti  Ali,  Harun  Nasution,  Munawir Sjadzali,  Nurcholish  Madjid,  dan  lainnya.  Menurutnya,  minat  mahasiswa  terhadap Islamic  studies  karena studi studi tersebut dianggap tidak menjanjikan masa depan. Sejalan denganperkembangan zaman, peserta didik memilih jurusan-jurusan umum seperti ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu teknik, ilmu pariwisata, dan lainnya.
Kedua, budaya  mahasiswa  UIN  menjadi  sangat  beragam. Budaya  tersebut  tentu  saja bersinggungan antara satu dengan lainnya karena akar tradisinya berbeda-beda seperti santri versus non- santri, anak desa versus anak kota. Bahkan, seluruh budaya ini kemudian didialektikakan dengan budaya modern yang notabene dibawa oleh negara-negara Barat (Tunru, 2018). Dalam konteks inilah  meminjam istilah para kiai pesantren UIN tak ubahnya rumah sakit yang harus memberikan obat terhadap berbagai penyakit umat. UIN harus menyediakan banyak dana untuk biaya pengobatan berbagai penyakit yang dide- rita pasien tersebut. Karena itu, UIN harus bisa mengantisipasi munculnya perilaku-perilaku mahasiswa yang tidak  mencerminkan  almaternya.  Bila  STAIN/IAIN  menuju  UIN  dalam  merespon  tantangan  globalisasi, tampaknya memang sangat relevant mengingat era ini nampak  dirasakan saat ini sangat kompetitif, global, dan  seringkali  penuh  nuansa  krisis  dan  keguncangan.  Sehingga  semua  lembaga  perlu  mengaca  diri, sejauhmana  ia  memiliki  kesiapan  (konsep,  SDM,  dan  mental)  dalam  memasuki  wilayah  globalisasi, otonomisasi dan modernisasi.
Untuk merespon kekhawatiran yang muncul Amin Abdullah memberikan empat jawaban yang secara ontologis dapat menjelaskan hakikat dan karakteristik UIN ke depan. Pertama berlandaskan kepada surat  Mendiknas  kepada  Menteri  Agama,  tanggal  23  Januari  2004  yang  menyatakan  sebagai  berikut:  “ Meskipun  IAIN  Sunan  Kalijaga  dan  STAIN  Malang  berubah  menjadi  UIN  Sunan  Kalijaga  dan  UIN Malang,  namun  tugas  pokoknya  tetap  sebagai  institusi  Pendidikan  Tinggi  bidang  agama,  sedangkan peyelenggaraan program non agama Islam (umum) merupakan tugas tambahan (Tono, 2020).
Berlandaskan  pada  penegasan  surat  tersebut  bahwa  tugas  utama  UIN  adalah  tetap  sebagai lembaga pendidikan tinggi bidang agama ( main mandate), sedangkan penyelenggaraan ilmu-ilmu umum merupakan tugas tambahan ( wider mandate). Wider mandate ini tidak boleh menggeser tugas utamanya. Kedua, lima fakultas yang sejak awal berdiri akan tetap dipelihara, bahkan dalam kerangka konversi akan diperkuat  dengan  standar  metodologi  baru  selevel  dengan  universitas  lain  dengan  berbagai  penyesuaian sehingga memiliki daya saing dan daya tawar. Ketiga, rancangan fakultas di bawah UIN akan disesuaikan
dengan  prinsip  dasar  “Miskin  struktur,  kaya fungsi”.  Karenanya  untuk  memperkuat  fakultas  agama dilakukan  cara  memadukan  fakultas  agama  dengan  program  studi  ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora  pada fakultas-fakultas yang ada sekarang. Sehingga fakultas-fakultas yang ada sekarang berubah nama menjadi: Adab,  Dakwah,  Syariah,  Tarbiyah,  Ushuluddin,  Sains  dan  Tekhnologi  serta  Sosial  dan  Humaniora. Keempat, Konversi IAIN ke UIN akan memberikan ruang gerak yang lebih luas dibanding dengan Institut, karena  universitas  membidangi  berbagai  cabang  disiplin  keilmuan,  baik  eksakta,  social  maupun humaniora(Abdullah, 2006). UIN Sebagai institusi akademis dan religious dengan mandate lebih luas tentu memerlukan  model  tertentu  dilihat  dari  sisi  epistemologi  maupun  secara  kelembagaan.  Hal  ini  semakin diperlukan  untuk  menjaga  bidang-bidang  agama  yang  selama  ini  menjadi  karakter  IAIN  tidak termarjinalisasi  seperti  terlihat  dalam  beberapa  kasus  karena  ekspansi  ilmu-ilmu  umum. Dengan  mandat seperti di atas setidaknya terdapat tiga model yang akan ditempuh.
1) Model “Universitas al - Azhar” di mana fakultas -fakultas agama berdiri berdampingan dengan fakultas- fakultas umum. Fakultas-fakultas ini cenderung terpisah satu sama lain meskipun tetap satu payung. Kecenderungan  model  ini  bahwa  fakultas-fakultas  umum  lebih  favorit,  sementara  fakultas-fakultas agama menjadi pilihan kedua atau terpinggirkan atau peripheral.
2) Model Perguruan Tinggi Islam swasta yang ada di Indonesia seperti, UISU, UNISBA, UII Yogyakarta, dan seperti Universitas Muhammadiyah yang tersebar di Indonesia. Model Universitas-universitas ini fakultas  umum  berdampingan  dengan  fakultas  agama  secara  terpisah.  Fakultas  agama  terdiri  dari jurusan-jurusan,  sedangkan  dalam  institusi  IAIN  jurusan  itu  berbentuk  Fakultas.  Dalam  model  ini fakultas agama menjadi peripheral karena hanya ada satu fakultas agama.
Model  Universitas  Islam  Antarbangsa  (UIA)  Kuala  Lumpur.  Dalam  model  ini  ilmu-ilmu  dibagi menjadi revealed  knowledge  Ilmu-ilmu  kewahyuan  yang  melahirkan  fakultas  dan  jurusan  agama  dan acquired knowledge ilmu perolehan yang selanjutnya diterjemahkan menjadi fakultas- fakultas atau jurusan- jurusan umum, seperti teknik, kedokteran, ekonomi, psikologi, antropologi dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini selain di islamisasikan juga dilengkapi dengan subyek-subyek keislaman yang berkaitan(Lazuardi, 2013).
Dengan demikian perubahan IAIN menuju UIN merupakan peluang besar bagi PTAIN yang ada di Indonesia. Sebagai lembaga akademis relijius yang tak terpisahkan dari sistim Pendidikan Nasional kerangka perubahan UIN akan tetap mempertahankan tugas utamanya yaitu sebagai lembaga Pendidikan Agama dengan tugas tambahan menyelenggarakan program ilmu-ilmu umum.
KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dalam  makalah  ini,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikuit:
1. Sejarah  perkembangan  Pendidikan  Tinggi  Agama  Islam  adalah  sejarah  Ekspansi  perguruan  Tinggi Agama  Islam,  dalam  artian  upaya  pengembangan  perguruan  tinggi  Agama  Islam  dalam  mewjudkan perguruan tinggi agama Islam lebih berkualitas dan bermutu serta mampu bersaing dengan PTU yang ada di Indonesia maupun dunia Islam lainnya pada masa mendatang.  Ekspansi perguruan tinggi agama Islam pada tejadi pada aspek kelembagaan, dimana awal sejarahnya, STI Menjadi UII, Fakultas Agama UII  Menjadi  PTAIN,  PTAIN  dan  ADIA  Menjadi  IAIN,  kemudian  IAIN  Menjadi  UIN.  UIN  ini merupakan hasil transformasi IAIN yang secara kelembagaan berupa Institut menjadi Universitas.
2. Ekspansi  secara  Subtantif  pada  pergurun  tinggi  agama,  dimana  pada  awal  mulainya  mandat  IAIN adalah mengembangkan Ilmu Agama Islam, sehingga terkesan dikotomi ilmu menuju ke arah Integrasi Ilmu  atau  Islam  universal.  Visi  akademik  perguruan  tinggi  Islam  tersebut,  secara  berkelanjutan mengalami pembaharuan, pada akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an, pembaharuan perguruan
tinggi  Islam  diperkenalkan  istilah  “IAIN with  wider-mandate ”,  atau  “IAIN  dengan  mandat  yang diperluas”.  Sejak  itu,  IAIN  yang  semula  berkonsentrasi  pada  ilmu  agama  mulai  merambah  bidang - bidang studi yang selama ini dikenal dengan ilmu umum.
3. Konversi  IAIN/STAIN  menuju  UIN  merupakan  respons  positif  dan  konstruktif  terhadap  tantangan dunia  pendidikan  yang  menglobal.  Dengan  demikian  dapat  memproduk  alumni-alumni  yang memiliki competitive  adventage,  daya  saing  yang  andal  dan  tangguh  dalam  menghadapi  tantangan zaman.
4. Sebagai sebuah lembaga Universitas, UIN tidak lagi seperti IAIN, di dalamnya bukan hanya menekuni ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Prodi-Prodi ilmu agama berada di bawah naungan Departemen Agama,  sementara  Prodi-Prodi  umum  berada  di  bawah  naungan  Departemen  Pendidikan  Nasional.
Perkembangan  ini  menarik  untuk  dicermati,  karena  memberi  gambaran  semakin  jelas  pentingnya “pendidikan satu atap”. di Indonesia saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. A. (1995). Falsafah kalam di era postmodernisme. Google Scholar Abdullah,  M.  A.  (2006). Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi  Perguruan  Integratif-Interkonektif. Google
Scholar
Abrori, M. S., & Nurkholis, M. (2019). Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan PAI Di Perguruan Tinggi Umum. Al-
I ’tibar : Jurnal Pendidikan Islam, 6(1), 09 – 18. https://doi.org/10.30599/jpia.v6i1.419
Danandjaja, J. (2014). Metode penelitian kepustakaan. Antropologi Indonesia. Google Scholar Daulay,  H.  H.  P.  (2018). Sejarah  Pertumbuhan  &  Pembaruan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia.  Kencana. Google Scholar
Harahap, S. (1998). IAIN d i Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan dari Sudut Pemikiran Islam” dalam Sayahrin Harahap. Perguruan Tinggi Islam Di Era Globalisasi, Yogyakarta. Google Scholar Hidayat,  K.,  &  Prasetyo,  H.  (2000). Problem  dan  Prospek  IAIN:  Antologi  Pendidikan  Tinggi  Islam.
Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal. Google Scholar Huda, N. (2015). Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Google Scholar Idris,  M.  (2008).  Pemberdayaan  Kualitas  Umat  Menuju  Masyarakat  Madani  (Sebuah  opsi  memasuki masyarakat yang membebaskan). Makassar: PPs UIN Makassar. Google Scholar
Iswantir, M. (2017). Azyumardi Azra Thinking About Paradigm Scientific And Institutionaland Implications For  The  Evelopment  Of  Islamic  State  University  (Uin)  Syarif  Hidayatullah  Jakarta. Proceedings PANTUM KUIS Selangor, 1(1), 58 – 71. http://repo.iainbukittinggi.ac.id/117/
Klasik, D. M., & Tengah, H. M. (2007). Sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Google Scholar
Lazuardi, L. (2013). UIN: Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis. Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman, 1(02). Google Scholar
Mudyahardjo,  R.  (2016). Pengantar  pendidikan:  sebuah  studi  awal  tentang  dasar-dasar  pendidikan  pada umumnya dan pendidikan di Indonesia. Google Scholar
Mudzhar, M. A. (2000). Kedudukan UIN sebagai Perguruan Tinggi. Dalam Problem Dan Prospek IAIN: Anotologi  Pendidikan  Tinggi  Islam,  Ed.  Komaruddin  Hidayat&Hendro  Prastyo.  Jakarta:  Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI. Google Scholar Nata,  H.  A.  (2012). Manajemen  Pendidikan:  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia.
Kencana. Google Scholar
Nirwana, D. (2014). Menjadi Pelajar Muslim Modern Yang Etis dan Kritis Gay a Ta’lim Al - Muta’allim . IAIN

## ANTASARI PRESS. Google Scholar
Ramayulis,  H.  (2011). Sejarah  pendidikan  Islam:  napaktilas  perubahan  konsep,  filsafat,  dan  metodologi pendidikan Islam dari era nabi SAW sampai ulama Nusantara. Kalam Mulia. Google Scholar Rofi, S. (2016). Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Deepublish. Google Scholar Rukiati, E. K., & Himawati, F. (2006). Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Pustaka Setia. Google Scholar Sari, R. M. (2016). Perguruan Tinggi Islam dan Transformasi Lembaga: Studi Terhadap Proses Perubahan Fungsi dan Peran IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam. El-Hekam, 1(1), 1 – 18. http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v1i1.334 Sunanto, M. (2007). Sejarah Islam Klasik: Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam. Google Scholar Syahri,  S.  (2022).  Pembaharuan  Pendidikan  Islam  Perspektif  Fazlur  Rahman  Dalam  Perguruan  Tinggi Agama Islam. Berkala Ilmiah Pendidikan, 2(1), 1 – 11. https://doi.org/10.51214/bip.v2i1.336
Tafsir, A. (2010). Filsafat Pendidikan Islami; Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Google Scholar
Tono,  S.  (2020). Proses  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  Di  Yayasan  Badan  Wakaf  Universitas  Islam  Indonesia
(Studi  Keputusan  Bersama  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Dan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  422  Tahun  2004  Nomor:  3/SKB/BPN/2004  Tentang  Sertifikasi  Tanah  Wakaf). Google Scholar
Tunru, M. I. (2018). STAIN/IAIN Menuju UIN (Perspektif Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar). Jurnal Ilmiah Iqra’ , 3(1). http://dx.doi.org/10.30984/jii.v3i1.547
United Nations Educational, S. and C. O. (1998). Higher Education in the twenty-first century: Vision and action. Google Scholar
Yunus,  M.  (1979). Sejarah  pendidikan  Islam;  dari  zaman  Nabi  SAW,  khalifah-khalifah  Rasyidin,  Bani Umaiyah  dan  Abbasiyah  sampai  zaman  Mamluks  dan  Usmaniyah  Turki;  untuk  mahasiswa- mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN. Hidakarya Agung. Google Scholar