## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

## Volume 29, Nomor 3, Oktober - Desember 2016
Halaman 349 - 512

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 349 - 358

## BEREBUT MASJID: RESISTENSI DAN PENOLAKAN MASYARAKAT ISLAM LOKAL
DI ACEH TERHADAP ALIRAN ISLAM PENDATANG Marzuki  --------------------------------------------------------------------------- 359 - 372
MODERASI  ISLAM  DALAM  KITAB  “ HIDĀYATUL  ‘AWĀM PADA  MENYATAKAN

## PERINTAH AGAMA ISLAM”KARYA MUḤAMMAD ‘ALWĪ IBN ‘ABDULLĀH KHAṬĪB ENDAH AL-KAMFĀRI
Muhammad Tarobin  -------------------------------------------------------------- 373 - 388 NILAI KETUHANAN DAN PESAN MORAL DALAM SYAIR TARI PAJAGA Muh. Subair  ----------------------------------------------------------------------- 389 - 400

## EVALUASI  PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM  (PAI)  DI UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR SULAWESI SELATAN
Farida Hanun  --------------------------------------------------------------------- 401 - 418

## PROBLEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN BAGI PENGANUT AGAMA MARAPU
DI SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR
Rosidin  ---------------------------------------------------------------------------- 419 - 432

## MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KOTA TANGERANG SELATAN
Nursalamah Siagian  -------------------------------------------------------------- 433 - 452 MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DALAM PERSPEKTIF STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BOGOR Nur Alia  --------------------------------------------------------------------------- 453 - 464 SENI RUDAT SURUROL FAQIR: SEJARAH DAN FUNGSINYA PADA MASYARAKAT DESA KILASAH, KECAMATAN KASEMEN, KOTA SERANG, BANTEN M. Rosadi  ------------------------------------------------------------------------- 465 - 474 POTENSI FILANTROPI KEAGAMAAN MELALUI PEMBERDAYAAN ZAKAT: STUDI TENTANG POTENSI MUZAKKI DAN MUSTAHIK DI BAZNAS SUMBAR Marpuah  -------------------------------------------------------------------------- 475 - 492 PESAN  MULTIKULTURAL  DALAM  SERIAL  FILM  ANIMASI  ANAK  ADIT,  SOPO, DAN JARWO Abdul Basid  ----------------------------------------------------------------------- 493 - 504 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 505 - 508 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN  --------------------------------------------------------------- 509 - 512

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 (sepuluh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Imam  Tolkhah  (Puslitbang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian  Agama),  Prof.  Dr  Achmad  Fedyani  Syaifuddin  (Universitas  Indonesia  Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini,  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Oktober 2016 Dewan Redaksi

## PROBLEM PELAYANAN KEPENDUDUKAN
BAGI PENGANUT AGAMA MARAPU DI SUMBA BARAT,

## NUSA TENGGARA TIMUR

## RESIDENT SERVICE ISSUES FOR THE ADHERENTS OF MARAPU FAITH IN WEST SUMBA, EAST NUSA TENGGARA

## ROSIDIN

## Abstract
This  paper  attempts  to  answer  the  question  of  what  are  the  concept  of  religion served by the state according the public, service issues encountered and how the state responses to the handle the issues. Data were collected through interviews, observation and document analysis. The results of the study are; firstly, according to underserved communities, the concept of religion does not necessarily meet all elements  required  by  the  state  as  the  recognize  religion,  such  as  God,  Prophet, and Holly Book. However, it need to meet the most essential elements, namely the belief system in God Almighty, ritual system or religious practice, formal religious institutions,  and  the  recognition  of  community  by  registering  to  the  government agency. Secondly, services related problems for the local religious believers of Marapu is related to the resident administration that rooted in the formal existence of the Marapu faith itself, such as a marriage certificate, ID card, family card, educational services  and  worship  establishment  registration.  Thirdly,  local  government  has already responded and seek improvementfor the system and submit a proposal to the central government as the appropriate authority. Keywords : Resident services, local religion, Marapu faith, Sumba.

## Abstrak
Tulisan  ini  berupaya  menjawab  pertanyaan,  bagaimana  konsep  agama  yang dapat dilayani negara menurut masyarakat, problem pelayanan yang muncul dan bagaimana respon negara sebagai pelayan dalam mengatasinya? Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian adalah: Pertama , menurut masyarakat, konsep agama yang terlayani oleh negara tidak  harus  memiliki  unsur-unsur  yang  harus  ada  dalam  sebuah  agama-agama yang diakui oleh negara, seperti; Tuhan, Nabi, dan Kitab Suci. Akan tetapi, unsur- unsur  terpenting,  seperti;  sistem  kepercayaan  terhadap  Tuhan  yang  Maha  Esa, memiliki sistem ritual atau praktik keagamaan, dan memiliki lembaga keagamaan yang  formal,  serta  pengakuan  masyarakat  dengan  cara  mendaftarkannya  ke lembaga  pemerintah. Kedua ,  problem  pelayanan  yang  muncul  bagi  penganut agama  lokal  Marapu  terkait  administrasi  kependudukan  yang  bersumber  pada keberadaan  agama  Marapu  sendiri,  seperti;  akte  perkawinan,  KTP,  KK,  layanan pendidikan,  dan  pendirian  rumah  ibadah. Ketiga ,  pemerintah  daerah  sebagai pelayan  masyarakat  sudah  merespon  dan  berupaya  memperbaiki  sistem  dan menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
Kata Kunci :  Pelayanan kependudukan, agama lokal, agama Marapu, Sumba.

## Rosidin
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Semarang Jl. Untung Suropati Kav. 69 – 70 Bambankerep, Ngaliyan, Semarang Email: nazalnifa@yahoo.co.id Naskah diterima tanggal 1 Agustus 2016, revisi 3-30 September 2016, dan disetujui 1 November 2016.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 419 - 432

## PENDAHULUAN
Pasal  29  ayat  (2)  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyatakan,  bahwa negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu.  Jaminan  konstitusi  tersebut  tidak  saja berlaku  pada  6  (enam)  agama  besar  yang dipeluk  hampir  oleh  seluruh  penduduk Indonesia,  tetapi  juga  pemeluk  agama- agama dan kepercayaan lainnya yang ada di Indonesia.
Salah  satu  contoh,  kasus  yang  sempat menjadi polemik adalah status agama Baha’i. Berawal  dari  pertanyaan  tentang  status agama ini oleh Kementerian Dalam Negeri, terkait  dengan  pelayanan  kependudukan (Rosyid  2015,35-36).  Menteri  Agama memberikan jawaban, bahwa agama Baha’i adalah  termasuk  agama  yang  dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945,  yang  mendapat  jaminan  dari  negara dan  dibiarkan  adanya  sepanjang  tidak melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan,  dan  umat  Baha'i  sebagai  warga negara  Indonesia  berhak  mendapat pelayanan  kependudukan,  hukum,  dan lain-lain  dari  pemerintah  (dokumen  Surat Menteri  Agama  No.  MA/276/2014  tentang Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha’i di Indonesia).
Kasus  ini  hanyalah  sedikit  dari  ilustrasi bagaimana  masyarakat  Indonesia  secara umum dan khususnya aparatur pemerintah belum memiliki keseragaman atas pelayanan negara  terhadap  agama,  kepercayaan,  dan para  pemeluknya.  Munculnya  polemik mengenai  agama  mana  yang  patut mendapatkan  pelayanan  dari  negara mengemuka,  karena  dalam  implementasi
pelayanan  terhadap  warga  negara,  terkait dengan  agama  dan  kepercayaan  yang dianutnya  masih  belum  ada  keseragaman oleh lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun  daerah,  sehingga  memunculkan deskriminasi  terhadap  penganut  agama atau kepercayaan tertentu. Padahal faktanya, bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa  yang plural,  di  mana  di  dalamnya  hidup  secara berdampingan  berbagai  suku  bangsa  dan pemeluk agama.
Salah  satu  masyarakat  yang  ikut merasakan  problem  pelayanan  adalah penganut  agama  Marapu  di  pulau  Sumba NTT.  Salah  satunya  bidang  administasi kependudukan.  Penelitian  ini  berupaya menjawab  pertanyaan,  bagaimana  konsep agama  yang  dapat  dilayani  oleh  negara menurut  masyarakat?  Bagaimana  problem pelayanan  negara  bagi  penganut  agama Marapu?  Serta  bagaimana  pelayanan negara  terhadap  penganut  agama  Merapu di Sumba Barat NTT?

## Kerangka Konsep

## Kebebasan Beragama
Secara sosiologis, agama dipahami sebagai suatu  ciri  kehidupan  sosial  manusia  yang bersifat universal. Dalam pengertian, bahwa masyarakat  memiliki  cara-cara  berpikir, bertindak,  dan  pola-pola  perilaku  yang memenuhi  syarat  untuk  disebut  “agama”, yaitu  tipe-tipe  simbol,  citra,  kepercayaan, dan  nilai-nilai  spesifik,  yang  dengan  hal- hal  tesebut  manusia  menginterpretasikan eksistensi  mereka  (Sanderson  1993,  517). Secara  spesifik,  Joachem  Wach  (1963,  17) membagi  kehidupan  beragama  dalam 3  dimensi,  yaitu  dimensi  keyakinan,
Problem Pelayanan Kependudukan Bagi Penganut Agama Marapu ...    (Rosidin) dimensi  peribadatan,  dan  dimensi  sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, kebebasan  beragama  berarti,  bahwa kebebasan  yang  dimiliki  seseorang  atau kelompok orang untuk membuat keputusan apapun  sehubungan  dengan  agama  dan nilai-nilai yang diyakini.

## Pelayanan Negara sebagai Pelayanan Publik
Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dapat  dikategorikan  sebagai  pelayanan publik.  Berdasarkan  Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor 63  Tahun  2003  mendefinisikan  pelayanan umum  adalah:  “segala  bentuk  pelayanan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  di pusat,  di  daerah, dan  di  lingkungan  Badan Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha Milik  Daerah  dalam  bentuk  barang  dan atau  jasa,  baik  dalam  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.”
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatus  Negara  Nomor:  63/KEP/M. PAN/7/2003  tentang  Pedoman  Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik menyatakan,  bahwa  hakikat  pelayanan publik  adalah  pemberian  pelayanan  prima kepada  masyarakat  yang  merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai  abdi  masyarakat.  Keputusan tersebut menetapkan asas dalam pelayanan publik,  meliputi:  a)  Transparansi:  bersifat terbuka,  mudah,  dan  dapat  diakses  oleh semua  pihak  yang  membutuhkan  dan disediakan  secara  memadai  serta  mudah dimengerti; b) Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; c)  Kondisional:  sesuai  dengan  kondisi serta  kemampuan  pemberi  dan  penerima pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada prinsip efisiensi dan efektifitas; d) Partisipatif: mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan,  dan harapan masyarakat; e)  Kesamaan hak: tidak diskriminatif. Dalam arti, tidak membedakan suku,  ras,  agama,  golongan,  gender,  dan status  ekonomi;  f)  Keseimbangan  hak  dan kewajiban: pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Adapun  kelompok  pelayanan  publik dibedakan  dalam  3  (tiga)  kelompok pelayanan,  yaitu:  a)  Kelompok  pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan  berbagai  bentuk  dokumen resmi  yang  dibutuhkan  oleh  publik. Misalnya; status kewarganegaraan, sertifikat  kompetensi,  kepemilikan  atau penguasaan  terhadap  suatu  barang  dan sebagainya.  Dokumen-dokumen  ini  antara lain;  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Akte Pernikahan,  Akte  Kelahiran,  Akte  Kematian, Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB), Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  Surat  Tanda Nomor  Kendaraan  Bermotor  (STNK), Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  Paspor, Sertifikat  Kepemilikan/Penguasaan  Tanah, dan  sebagainya;  b)  Kelompok  pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan  oleh  publik.  Misalnya;  jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya; dan c) Kelompok pelayanan jasa,  yaitu  pelayanan  yang  menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya; pendidikan, pemeliharaan
Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 419 - 432
kesehatan,  penyelenggaraan  transportasi, pos, dan sebagainya.

## Metode Penelitian
Konsep  agama  membutuhkan  pandangan- pandangan  inklusif  terkait  agama  dan hubungannya  dengan  negara.  Adapun pelayanan  negara  dikaji  dalam  konteks evaluasi  terhadap  kebijakan  negara  dalam melayani  umat  beragama.  Pendekatan kualitatif  penelitian  ini  dilakukan  untuk mendeskripsikan  posisi  agama-agama dalam sistem pelayanan negara, dan analisis evaluasi  kebijakan  negara  dalam  melayani agama dan umat beragama.
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten Sumba  Barat  NTT.  Kabupaten  ini  memiliki masyarakat  sebagian  besar  suku  Sumba, dengan Katolik dan Kristen sebagai agama terbesar.  Selain  itu,  masih  ada  agama lokal  Marapu  yang  dianut  oleh  kelompok masyarakat.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan telaah  dokumen,  wawancara,  dan  literatur. Informan  dipilih  yang  dipandang  memiliki pengetahuan  dan  pengalaman  terkait dengan  tema  ini,  seperti:  tokoh  agama, pelaku pelayanan, akademisi, dan pengamat sosial  keagamaan  pada  kurun  waktu September  sampai  dengan  pertengahan Desember 2015.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Asal Mula Orang Sumba
Kisah  asal  muasal  leluhur  orang  Sumba dikenal dalam kisah mitologi orang Sumba. Gambaran orang Sumba disampaikan Kapita dalam Maya Djawa (2015) sebagai berikut:
“Alkhalik yang disebut dengan ungkapan na Mawula Tau – na Majii Tau (Yang diciptakan dan  yang  membuat  manusia),  atau Ina Pakawurungu– Ama Pakawurungu (Ibu dan Bapak Semesta), atau Tana Manangu – Watu Manangu (Tanah  dan  Batu  Selamat,  Surga) telah menjadikan seorang pria dan seorang wanita.  Kedua  orang  ini  diturunkan  pada suatu tempat yang bernama Kandau Ndai – Kabundu Tana Malangu (Hutan Tua – Bukit Kiamat). Di sana berbiaklah kedua orang ini, dengan  memperanakkan  delapan  pria  dan delapan  wanita,  yang  merupakan  delapan pasang suami-istri” (Djawa 2015, 32).
Setelah  menerima  segala  pesanan tentang  tata  hukum  dan  tata  cara  sebagai suri  dan  teladan  bagaimana  mereka  harus hidup  sebagai  manusia,  maka  turunlah mereka  ke  bumi  ini  dengan  melintasi pitu ndani awangu walu ndawa tana (tujuh peta langit  dan  delapan  lapis  bumi).  Mereka turun  pada  suatu  tempat  yang  disebut Talora  Mbidahu  –  Mau  Mundi,  Bangga  Bila –  Mau  Hanjata (Halaman  Rata  –  Naung Jeruk, dan Balai Berkilat – Naung Hanjata). Tiba  di  tempat  ini,  maka  bermusyawaralah para leluhur itu untuk melaksanakan segala sesuatu  yang  telah  dipesankan  oleh Ina Pakawurungu Ama Pakawurungu (Alkhalik). Di sana mulai dibangunkan korong kampung, rumah  halaman,  membuat  sawah  ladang, mengadakan  bunyi-bunyian,  mengatur tata  cara  kebaktian,  kelahiran,  perkawinan, pekuburan,  peperangan,  dan  sebagainya. Pada  waktu  itu,  hubungan  antara Talora Mbidahu (bumi) dan Tana Manangu (surga)
Problem Pelayanan Kependudukan Bagi Penganut Agama Marapu ...    (Rosidin) rapat  sekali,  sehingga  apabila  ada  sesuatu yang belum diketahui oleh para leluhur itu, mereka  dapat  naik  menghadap  Alkhalik untuk  menerima  petunjuk.  Demikianlah segala  tata  cara  adat  istiadat  itu  telah diatur  dan  dilaksanakan  di Talora  Mbidahu Mau  Mundi  –  Bangga  Bila  mau  Hanjata . Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk  para  leluhur  itu  tinggal  terus  di Talora  Mbidahu ,  maka  datanglah  mereka ke tempat yang bernama Malaka Tanabara (Semenanjung  Malaysia).  Di  sana  mereka melaksanakan  pula  hal  membuat  korong kampung, rumah halaman, membuat sawah ladang, dan sebagainya, seperti yang telah pernah dibuatnya di tempat asalnya. Manusia berbiak  dan  bertambah-tambah,  sehingga akhirnya nanjaka na tana, narihi na tau (tanah kurang dan manusia lebih). Karena keadaan yang  demikian,  maka  bermusyawarahlah para leluhur, lalu menyuruh utusan: i Mbongu i Mbaku (Kabut dan Elang) menghadap Ina Pakawurungu  Ama  Pakawurungu (Alkhalik) untuk menyampaikan hal kekurangan tanah dan  hal  kelebihan  manusia.  Setelah  pesan disampaikan  ke  hadirat Ina  Pakawurungu Ama  Pakawurungu (Alkhalik),  maka diberikanlah  kepada i  Mbongu  i  Mbaku berjenis-jenis  tanah  dan  batu,  dengan pesanan  untuk  menyiram  tanah-tanah  dan batu-batu  itu  ke  dalam  lautan. I  Mbongu  i Mbaku kembali dan menyampaikan kepada para  leluhur,  lalu  melaksanakan  pesanan tersebut  dengan  menghamburkan  tanah- tanah  dan  batu-batu  tersebut,  sehingga  di mana-mana terjadilah nusa-nusa besar dan kecil. Dengan demikian, bercerai beralihlah manusia  mencari  tempat  kediamannya, dengan  mempergunakan karaba  rongu  – karaba rita (sampan kapok dan puli), menuju ke nusa-nusa besar kecil yang telah ada itu (Pdt. Ilyas, wawancara, 25 Oktober 2015).
Adapun  sisa-sisa  tanah  dan  batu  yang telah dihamburkan oleh i Mbongu i Mbaku dihamburkan,  sehingga  timbullah  nusa Sumba,  maka  bermufakatlah  para  leluhur Sumba  untuk  berangkat  meninggalkan Malaka  Tanabara (Malaysia),  dengan melintasi Hapa  Riu  Ndua  Riu (Kepulauan Riau), Hapa Njawa Ndua Njawa (Pulau Jawa), Rahuku  Bali (Pulau  Bali), Ndima  Makaharu (Bima, Pulau Sumbawa), Endi Ambarai (Ende, Pulau Flores), Num’ma Hadamburu , lalu tiba di Haharu Malai– Kataka Lindiwatu (Haharu, Pulau  Sumba). Kedatangan para leluhur ini tidak sekaligus, melainkan berangsur-angsur, berkelompok-kelompok dan berpuak-puak. Demikian pula peri kedatangannya berbagai- bagai, ada yang turun dari langit, ada yang meniti  dengan  titian  batu,  dan  ada  pula yang  berperahu.  Adapun  yang  dikatakan Lindiwatu di  Haharu  itu,  ialah  titian  batu yang  dahlu  kala  menghubungkan  Sumba dengan  Sumbawa  dan  Flores.  Oleh  karena banyak  orang  yang  pulang  ke  Sumbawa dan  Flores  dengan  menggunakan  titian itu,  maka  bermusyawarahlah  para  leluhur Sumba  untuk  memutuskan  hubungan  itu. Beberapa  leluhur  yang  memiliki  kesaktian untuk  mengadakan  guntur  dan  kilat, merekalah  yang  diserahi  tugas  untuk memutuskan  hubungan  itu.  Lalu  terjadilah guntur kilat yang menghancurkan titian batu itu,  sehingga  mulai  dari  saat  itu,  putuslah hubungan  Sumba  dengan  Sumbawa dan  Flores  (Maya  Djawa,  Wawancara,  30 September 2015).

## Kabupaten Sumba Barat
Kabupaten  Sumba  Barat  terletak  di  antara 9º11” - 10º28” LS dan di antara 118º55” BT dengan luas wilayah 4.051.9 KM2, atau 9,2
Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 419 - 432
%  luas  wilayah  NTT.  Batas-batas  wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat Daya, bagian selatan berbatasan dengan laut Indonesia, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten  Sumba  Tengah  dan  sebelah barat  berbatasan  dengan  laut  Indonesia (BPS Sumba Barat 2014, 7).
Pada  tahun  2010,  Kabupaten  Sumba Barat  mengalami  pemekaran  menjadi  3 (tiga)  kabupaten,  yaitu:  Kabupaten  Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Berdasarkan kondisi pemekaran ini,  maka  secara  otomatis  mengubah  luas wilayah  Kabupaten  Sumba  Barat  sekaligus luas  jangkauan  pelayanan  kedinasan  pada Kabupaten  Sumba  Barat  saat  ini,  yakni: 4.051.9 KM2. Luas Wilayah tersebut meliputi enam (6) kecamatan, yaitu: Kecamatan Kota Waikabubak,  Kecamatan  Loli,  Kecamatan Tana Righu, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Lamboya  Barat,  dan  Kecamatan  Wanukaka (BPS Sumba Barat 2014).
Penduduk  Sumba  Barat  berdasarkan agama pada tahun 2014 berjumlah 114.927 Jiwa, dengan rincian: Kristen 64.975 (56,53%), Katolik 29.215 (25,42%), Islam 5.644 (4,91%), Hindu  151  (0,13%),  Budha  16  (0,03%),  dan lain-lain  14.924  (12,98)  (Kemenag  Sumba Barat  2015).  Agama  lain-lain  yang  belum jelas  datanya  tersebut,  khususnya  di  Pulau Sumba  merupakan  penganut  agama lokal  Marapu,  sehingga  perlu  mendapat perhatian  dan  pelayanan,  seperti  yang  lain (Petrus Fahik, Kepala Kemenag Sumba Barat, 28 Oktober 2015).

## Agama yang Dilayani Menurut Masyarakat
Agama memiliki batasan atau definisi yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan  pemahaman  para  ahlinya.  Secara teologis,  agama  yang  dianut  manusia dapat  dikelompokkan  ke  dalam  2  (dua) kategori: Pertama ,  “agama  kebudayaan,” ( cultural religion ) disebut juga agama ṭabi’i atau  agama arḍi ,  yaitu  agama  yang  bukan berasal dari Tuhan dengan jalan diwahyukan, melainkan  agama  yang  ada  karena  hasil proses  antropologis,  yang  terbentuk  dari adat-istiadat dan melembaga dalam bentuk agama formal. Kedua , “agama samawi” atau “agama  wahyu”  ( revealed  religions ),  yaitu agama  yang  dipercayai  diwahyukan  Tuhan melalui  malaikat-Nya  kepada  utusan-Nya yang dipilih dari manusia. Agama wahyu ini disebut  juga din  al-haq ,  yaitu  agama  yang mempunyai  nabi  atau  rasul,  mempunyai kitab  suci,  dan  umat.  Secara  historis, penerapan agama wahyu ini dapat diberikan kepada  agama  yang  mengajarkan  adanya wahyu,  yaitu  agama  Yahudi,  Nasrani,  dan Islam.
Dalam  perspektif  sosiologis,  agama bukan  sebagai  sesuatu  yang  transenden, melainkan  sebagai  sesuatu  yang  profan berdasarkan realitas sosial dalam memahaminya.  Robert  N.  Bellah,  sebagai- mana  yang  dikutip  oleh  Jamali  (2008, 140)  mengajukan,  bahwa  agama  sebagai struktur bermakna yang digunakan manusia untuk  menghubungkan  dirinya  dengan kepedulian-kepedulian  utamanya.  Parsudi Suparlan, dalam Roland Robertson (1998, v) mendefinisikan agama sebagai seperangkat aturan  dan  peraturan  yang  mengatur hubungan  manusia  dengan  dunia  gaib, khususnya  dengan  Tuhannya,  mengatur
Problem Pelayanan Kependudukan Bagi Penganut Agama Marapu ...    (Rosidin) hubungan  manusia  dengan  sesamanya, dan  mengatur  hubungan  manusia  dengan lingkungannya.  Dalam  definisi  ini,  agama dilihat  sebagai  teks  atau  doktrin,  sehingga keterlibatan manusia sebagai pendukungnya tidak tampak tercakup di dalamnya. Karena itu, secara khusus, agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi  dan  memberi  respons terhadap  apa  yang  dirasakan  dan  diyakini sebagai yang gaib dan suci.
Dalam konteks Indonesia, istilah agama digunakan untuk menyebut 6 (enam) agama yang  diakui  resmi  oleh  negara,  seperti Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu,  Budha, dan  Khonghucu.  Sedangan  semua  sistem keyakinan  yang  tidak  diakui  secara  resmi oleh negara disebut religi. Koentjaraningrat (1985,  230)  mendefinisikan  religi  sebagai suatu  sistem  yang  terdiri  atas  empat komponen, yakni: 1) Emosi keagamaan yang menyebabkan  manusia  menjadi  religius; 2)  Sistem  kepercayaan  yang  mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan dan alam gaib;  3)  Sistem  upacara  keagamaan  yang bertujuan  mencari  hubungan  manusia dengan Tuhan; kelompok-kelompok keagamaan yang menganut sistem kepercayaan dan melakukan sistem upacara religius tersebut.
Kementerian  Agama  (1961)  memiliki rumusan  tersendiri,  bahwa  secara  resmi merumuskan  apa  yang  disebut  agama dengan  5  (lima)  unsurnya,  yaitu:  Tuhan, nabi,  kitab  suci,  umat,  dan  pengakuan internasional. Unsur-unsur agama semacam ini  hampir  sama  dengan  unsur-unsur  yang dimiliki  oleh  aliran  kepercayaan  lokal, seperti:  mempercayai  adanya  Tuhan  atau
pemilik  kekuatan  gaib,  memiliki  konsep penyembahan, memiliki tokoh spiritual, serta mempunyai konsep larangan dan kewajiban bagi  penganutnya.  Hanya  bedanya,  aliran kepercayaan  tidak  memiliki  kitab  suci dan/atau  nabi.  Karena  itu,  kelompok- kelompok yang meyakini kepercayaan lokal digolongkan  sebagai  belum  beragama, karena  aliran  kepercayaan  lokal  tidak memenuhi  kriteria  universal  untuk  disebut sebagai sebuah agama.
Meskipun  demikian,  negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agama  dan kepercayaannya  itu  (lihat,  Pasal  28E  ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun  1945).  Jaminan  konstitusi  tersebut tidak saja berlaku pada enam agama besar yang dipeluk hampir oleh seluruh penduduk Indonesia,  tetapi  juga  pemeluk  agama- agama  dan  kepercayaan  lainnya  yang  ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah  perkembangan  agama-agama  di Indonesia,  sebagaimana  tercantum  dalam Penetapan  Presiden  Nomor  1/PnPs/1965, yang setidaknya menyebutkan agama yang dipeluk  oleh  bangsa  Indonesia  antara  lain; Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan Khonghucu. Ini tidak berarti, bahwa agama- agama  lain,  misalnya:  Yahudi,  Zarasustrian, Shinto,  Taoism  dilarang  di  Indonesia.  Akan tetapi,  mereka  mendapat  jaminan  penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dan mereka dibiarkan  adanya,  asal  tidak  melanggar ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam peraturan ini atau perundangan lain.
Sikap  diskriminatif  terhadap  umat beragama dan/atau kepercayaan lokal masih marak  terjadi,  terutama  bagi  penganut

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 419 - 432
Marapu di Kabupaten Sumba Barat. Agama Marapu  adalah  suatu  sistem  kepercayaan yang  meyakini  adanya  kekuatan  tertinggi, yang disebut Mawolu-Marawi , artinya yang membuat dan menciptakan. Wujud Mawolu- Marawi merupakan  sesuatu  yang  abstrak dan  diyakini  sebagai  sumber  kehidupan yang  mampu  memberikan  keselamatan dan  ketenteraman  bagi  umat  manusia (Bamualim 2013, 32). Lebih lanjut, FD Wellem (2004, 42) mengatakan, bahwa kepercayaan Marapu  merupakan  kepercayaan  terhadap Dewa atau Ilah yang tertinggi, arwah nenek moyang, makhluk-makhluk  halus  (roh-roh), dan kekuatan-kekuatan sakti. Jika disembah, mereka akan memberi berkat, perlindungan, dan pertolongan yang baik.
Bagi  masyarakat  Sumba,  Marapu dipandang  sebagai  agama  asli  masyarakat Sumba  yang  diyakini,  dipelihara,  dan diwariskan dari generasi ke generasi secara turun  temurun.  Karena  itu,  kepercayaan Marapu hingga kini masih hidup dan dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat.

## Problem Pelayanan bagi Penganut Agama Marapu
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara  Nomor:  63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang  Pedoman  Umum  Penyelengaraan Pelayanan  Publik  menyatakan,  bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan  prima  kepada  masyarakat  yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah  sebagai  abdi  masyarakat. Keputusan tersebut menetapkan asas dalam pelayanan  publik, meliputi: a) Transparansi: bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh  semua  pihak  yang  membutuhkan
dan  disediakan  secara  memadai  serta mudah  dimengerti;  b)  Akuntabilitas:  dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c)  Kondisional:  sesuai  dengan  kondisi serta  kemampuan  pemberi  dan  penerima pelayanan  dengan  tetap  berpegang  pada prinsip efisiensi dan efektifitas; d) Partisipatif: mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan,  dan harapan masyarakat; e)  Kesamaan hak: tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku,  ras,  agama,  golongan,  gender,  dan status  ekonomi;  f)  Keseimbangan  hak  dan kewajiban: pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Adapun  kelompok  pelayanan  publik dibedakan dalam tiga kelompok pelayanan, yaitu: a) Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik,  misalnya  status  kewarganegaraan, sertifikat  kompetensi,  kepemilikan  atau penguasaan  terhadap  suatu  barang  dan sebagainya.  Dokumen-dokumen  ini  antara lain;  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  Akte Pernikahan,  Akte  Kelahiran,  Akte  Kematian, Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB), Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  Surat  Tanda Nomor  Kendaraan  Bermotor  (STNK), Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB),  Paspor, Sertifikat  Kepemilikan/Penguasaan  Tanah, dan  sebagainya;  b)  Kelompok  Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan  oleh  publik,  misalnya  jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya; dan c) Kelompok Pelayanan Jasa,  yaitu  pelayanan  yang  menghasilkan
Problem Pelayanan Kependudukan Bagi Penganut Agama Marapu ...    (Rosidin) berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik,  misalnya  pendidikan,  pemeliharaan kesehatan,  penyelenggaraan  transportasi, pos, dan sebagainya.
Pelayanan negara di bidang keagamaan baru  terlihat  sejak  tahun  2007  melalui bantuan  sosial  yang  diberikan  kepada lembaga Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK). Sebenarnya, sejak lama semua umat ada  kerinduan  untuk  dilayani  oleh  negara dengan  berbagai  bentuknya,  baik  sarana prasarana  maupun  lainnya  (Harun  Napolis, Ketua STAKN Kupang, 30 September 2015).

## Kondisi Pelayanan Negara dalam Pandangan Masyarakat
Amanat UUD NRI Tahun 1945, bahwa semua agama  baik  yang  besar  atau  kecil  harus dilayani  negara,  termasuk  di  dalamnya kepercayaan  yang  ada,  sehingga  perlu Dirjen agama-agama lokal untuk mewadahi pelayanannya,  karena  kepercayaan  yang ada  sangat  banyak  dan  berbeda-beda.  Di pulau  Sumba,  sebagian  besar  menganut kepercayaan Marapu. Mereka tidak  pernah memberontak  dan  setia  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Alasan  itu mengharuskan,  bahwa  kehadiran  mereka dapat dilindungi dan diperhatikan. Di tempat lain,  ada  juga  kelompok-kelompok  agama lokal  dan  negara  juga  harus  menjamin kelompok  aliran  kepercayaan  (Wawancara Chaedar, tokoh Sumba, 20 Oktober 2015).
Di  kalangan  pemeluk  kepercayaan Marapu,  gambaran  pelayanan  disuarakan pemimpin  mereka  dengan  mengatakan, bahwa  para  pemeluk  Marapu  ini  masih mendapatkan  perlakuan  diskriminasi  dari pemerintah,  baik  pusat  maupun  daerah.
Untuk  bersekolah  mereka  harus  memilih salah  satu  dari  5  agama  yang  diakui  oleh pemerintah. Pemerintah setempat beralasan, karena sudah aturan dari pemerintah pusat. Keinginan  mereka  untuk  pengisian  kolom agama  di  KTP  sebaiknya  dihilangkan  atau dikosongkan (Rato Lado Regi Tera, pemimpin Marapu, 27 Oktober 2015). Adapun usulan lain seperti dikatakan:
Agar  dibentuk  lembaga  adat  dan  adanya pengakuan  terhadap  aliran  kepercayaan Marapu, akan tetapi Rato mengakui, bahwa aliran  Marapu  tidak  memiliki  kitab  suci layaknya agama lain yang diakui di Indonesia, sedangkan  negara  akan  mengakui  atau melegalkan  suatu  aliran  kepercayaan  salah satu  syaratnya  apabila  memiliki  kitab  suci, hal  ini  juga  merupakan  kendala  tersendiri bagi  pemeluk  kepercayaan  Marapu  (Rato Lado, 27 Oktober 2015).
Keluhan  lain  berkenaan  pelayanan adalah  adalah  ketika  anak  ingin  masuk sekolah  otomatis  akan  ditanyakan  agama dari  calon  siswa,  karena  merupakan  syarat pengisian  formulir  pendaftaran,  karena masih menganut aliran Marapu dan belum diakui  sebagai  aliran  kepercayaan.  Hal ini  merupakan  salah  satu  kesulitan  bagi penganut  Marapu.  Selain  tidak  diakui, kendala lain adalah tidak adanya guru agama Marapu di sekolah, sehingga mau tidak mau harus memilih salah satu agama yang diakui oleh negara. Para orang tua pemeluk Marapu sendiri sangat toleran, mereka mengajarkan anaknya  Marapu  dan  juga  mengizinkan mereka belajar agama lain, jika mereka mau setelah dewasa nanti mereka boleh memilih agama  yang  akan  dianut.  Marapu  adalah warisan  suci  dari  nenek  moyang,  sehingga tidak perlu setiap anak harus menganutnya cukup yang ditunjuk para leluhur yang akan menjadi  penerusnya  menjadi  Rato  (Rato Lado Regi Tera, 27 Oktober 2015).

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 419 - 432

## Pandangan Pejabat Pemerintah
Bagi  pegawai  pemerintah,  sebagai pelayan  masyarakat  yang  berhadapan langsung  dengan  mereka  yang  belum maksimal  terlayani,  memang  ada  dilema tersendiri. Di satu sisi, ingin memaksimalkan pelayanan  karena  mereka  adalah  warga dekat  atau  pun  sekitar  rumah.  Di  sisi  lain, regulasi  belum  mewadahi  semua  hal  yang diharapkan masyarakat. Kebingungan seperti  tergambar  dalam  perkataan  Kepala Seksi  Bimas  Katolik  Kementerian  Agama Kabupaten Sumba Barat yang disampaikan sebagai berikut:
Seperti  agama,  di  Indonesia  saat  ini  tidak ada  definisi  yang  resmi  apa  itu  agama, pemerintah hendaknya meresmikan definisi agama  dengan  mengajak  sejumlah  tokoh lintas agama untuk duduk bersama berbicara membahas  masalah  definisi  agama  yang sebenarnya,  terkadang  penyebutannya yang  tidak  jelas  juga  dari  segi  jumlahnya (Tarsisius Sili Toda, 20 Oktober 2015).
Sementara  itu,  di  kalangan  penganut kepercayaan  Marapu  minta  agar  agama mereka  diproteksi  dengan  terbentuknya lembaga  adat/lembaga  studi  agama  lokal. Ada diskriminasi hak-hak mereka yang tidak dilayani,  karena  mereka  masih  kesulitan untuk masalah administrasi  yang berkaitan soal KTP, KK, Akte Kelahiran, karena mereka belum  menganut  salah  satu  agama yang  besar,  tetapi  masih  agama  Marapu. Sedangkan Marapu ini belum terdaftar pada Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat. Dalam peraturan Bupati terkait kepercayaan Marapu ini  belum  diakui,  hanya  berupa  himbauan dari  pemerintah  daerah  untuk  menghargai segala  bentuk  aktivitas  perayaan  agama Marapu  dan  kampung  adat  Marapu  (Sape Pua, Kepala Kesbangpol, 28 Oktober 2015).
Pelayanan  KUA  kepada  masyarakat Marapu juga pernah terjadi, meskipun tidak masuk  tugas  pokok  dan  fungsi.  Kasus  ini pernah terjadi ketika ada masyarakat Merapu akan mendaftar Polri, di mana formulir harus ada tanda tangan mengetahui KUA. Karena mereka  tidak  mempunyai  Akte  Nikah, maka  KUA  mengarahkan  agar  ke  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Tetapi Panitia  Polri  menolak,  sehingga  mereka kembali ke KUA dan ditandatangani, meski tidak sesuai. Itu salah satu pelayanan yang tidak  membeda-bedakan  yang  dilakukan KUA (Rustam, Kepala KUA Kecamatan Kota, 28 Oktober 2015).
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Yermia, pada Diskusi tanggal 28 Oktober 2015 mengatakan, bahwa amanat Pancasila dan UUD 45, negara wajib memenuhi hak- hak sipil. Di Sumba Barat, semua komponen masyarakat  terlayani,  baik  yang  sudah beragama  maupun  kepercayaan.  Untuk pencatatan  sipil  semua  dilayani  termasuk akte  kelahiran,  tetapi  secara  aturan  kalau tidak dapat menunjukkan akte nikah, maka dalam  akte  kelahiran  hanya  dicantumkan anak ibu dan tidak dicantumkan nama ayah.
Berkaiatan  pelayanan  keagamaan, Kementerian Agama hanya melayani agama yang  sudah  diakui,  yaitu:  Kristen,  Katolik, Islam,  Hindu,  Budha,  dan  Khonghucu. Kementerian Agama dalam tipologi struktur berdasarkan  jumlah  penduduk.  Marapu masuk aliran yang dilayani oleh kebudayaan. Sedangkan  Saksi  Yehova  belum  mendaftar dan  secara  umum  belum  diakui  di  NTT, karena  pendeta-pendeta  menganggap bukan  denominasi  (Petrus  Fahik,  Kepala Kemenag  Kabupaten  Sumba  Barat,  28 Oktober 2015).
Problem Pelayanan Kependudukan Bagi Penganut Agama Marapu ...    (Rosidin)

## Respon Negara Terhadap Problem Pelayanan
Pelayanan  negara  dalam  kehidupan masyarakat  dapat  digambarkan  pada kelancaran  pengurusan  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP),  Akte  Perkawinan,  Akte Kelahiran,  hak-hak  pendidikan,  pendirian rumah  ibadah,  dan  fasilitas/bantuan pemerintah sebagai berikut:
a.  Kartu  Tanda  Penduduk  dan  Akte
Kelahiran Kartu Tanda Penduduk (KTP)
merupakan  tanda  identitas  yang  harus dimiliki  oleh  warga  negara  termasuk warga  Marapu.  Namun,  tidak  semua kehendak  warga  Marapu  diakomodasi dalam  perjalanannya.  Sebagai  contoh, masyarakat  Sumba  yang  menganut kepercayaan Marapu tidak dicantumkan agama  Marapu,  tetapi  banyak  yang tertera  agama  tertentu.  Padahal  tidak ditanya  terlebih  dahulu  juga  tidak pernah  meminta  atau  pun  mengisi data  dan  langsung  saja  ditulis  agama tertentu.
Pada  masa  sekarang,  di  Sumba  Barat, pendaftaran dan pengisian formulir KTP sudah  ada  poin  lain-lain  dalam  kolom agama.  Dalam  keterangan  poin  lain- lain  tercantum  kepercayaan  Marapu. Hal ini menandakan, bahwa ada upaya pemerintah  Kabupaten  Sumba  Barat untuk  mewadahi  warga  masyarakat yang  menganut  kepercayaan  Marapu untuk  memilih  sesuai  agama  dan kepercayaan  yang  dianut.  Namun demikian,  Elektronik  KTP  (e-KTP) merupakan program pemerintah pusat  dan  kepercayaan  Marapu  belum tersedia dalam aplikasi, sehingga dalam
KTP  belum  tercantum  agama  Marapu, seperti yang diharapkan masyarakat.
Dalam pelayanan akta kelahiran, semua dilayani  sesuai  regulasi  yang  ada. Persyaratan  pembuatan  akte  kelahiran yang  sering  dikeluhkan  penganut Marapu  adalah  akte  perkawinan yang  tidak  dimiliki  oleh  penganut Marapu.  Ini  dikarenakan  pelaksanaan perkawinan  dilakukan  secara  adat  dan tidak  diberitaacarakan  oleh  komunitas tersebut. Hal ini tidak berarti, pelayanan akte  kelahiran  diabaikan.  Regulasi yang  ada,  bahwa  pengajuan  akte kelahiran  yang  tidak  menunjukkan akta  perkawinan,  maka  anak  yang didaftarkan  diakui  sebagai  anak  ibu tidak  dicantumkan  nama  ayah  (Yermia Ndappa,  Kepala  Dinas  Dukcapil,  28 Oktober 2015).
b.  Akte Perkawinan
Pencatatan  peristiwa  perkawinan,  baik di  KUA  maupun  Catatan  Sipil  bagi masyarakat  Sumba  umumnya  adalah nomor dua (Fuad, KUA Kecamatan Kodi, 3 November 2015). Artinya, tidak begitu perlu  proses  perkawinan  dicatat  oleh negara asal sesuai adat sudah dipenuhi itulah perkawinan sesungguhnya. Perkawinan menurut masyarakat Sumba pada  umumnya  mempunyai  beberapa tujuan,  di  antaranya;  untuk  memenuhi perintah nenek moyang (Marapu), untuk memelihara persekutuan keluarga, maka perkawinan  yang  ideal  adalah  laki-laki mengawini  anak  perempuan  saudara laki-laki  ibunya  ( ana  tuya )  atau  anak saudara  pamannya,  untuk  memelihara derajat, untuk memelihara dan memperluas  pengaruh  dan  kekuasaan
Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 419 - 432
dalam  masyarakat  dan  memperoleh tenaga penolong.
Dalam perkawinan adat tidak ada berita acara,  karena  Marapu  di  Sumba  pada umumnya sampai sekarang belum ada lembaganya.  Tidak  heran,  ketika  ada aturan  dan  persyaratan  melampirkan akta  perkawinan  saat  mengurus  akta kelahiran  anak,  warga  Marapu  merasa ada paksaan dan tekanan. Sebagai solusi permasalahan  tersebut  pemerintah sudah  menerapkan  pelayanan  sesuai regulasi administrasi kependudukan.

## c.  Pendirian Rumah Ibadah

## Pendirian  rumah  ibadah  mengacu
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 terkait tugas dan tanggung jawab kepala daerah dalam pendirian rumah ibadah. Komposisi  pemeluk  agama  di  Sumba pada umumnya, yaitu beragama Kristen, Katholik,  Islam,  Kepercayaan,  Hindu, dan Budha. Meskipun Kristen mayoritas, mereka  kesulitan  untuk  menerapkan PBM  tersebut,  terutama  terkait  aturan jumlah  90  orang  pengguna  dan  60 dukungan warga sekitar. Ini dikarenakan letak  rumah  yang  berjauhan,  sehingga untuk  tercapai  jumlah  tersebut  tidak akan  mudah  memenuhinya.  Tidak jarang  ada  gereja  yang  berdiri,  namun pengguna berjauhan tempat tinggalnya (Diskusi  Hau  Tumanggara,  26  Oktober 2015).  Dengan  demikian,  secara  tegas meminta pasal terkait jumlah pengguna dan  pendukung  warga  sekitar  rumah ibadah ditinjau kembali.
d.  Hak-Hak Pendidkan
Dalam  pendidikan  di  sekolah,  anak Merapu  mengikuti  pelajaran  agama
yang diadakan sesuai guru sekolahnya, baik  Kristen  atau  Katholik.  Tidak ada  pilihan  lain,  asal  anak-anak  bisa mendapat pendidikan agama, meskipun tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan, dengan  alasan  kekurangan  tenaga pengajar. Dalam kenyataannya, banyak guru  agama  yang  hanya  lulusan  SMA. Mereka yang baru selesai studi diminta untuk mengajar di sekolah (Wawancara Rato Rumata Lado Regi Tera, 25 Oktober 2015).  Hal  ini  dibenarkan  oleh  Kepala Bimas Katholik, Tarsisius Sili Toda, bahwa kekurangan  tenaga  pengajar  hampir terjadi di pulau Sumba pada umumnya, sehingga ketika ada lulusan SMA yang baru selesai, mereka diminta masyarakat atau  lembaga  untuk  menjadi  guru  di suatu sekolah.
e.  Bantuan Pemerintah
Agama  lokal  Marapu  merupakan aset  tak  ternilai  yang  di  miliki  bangsa Indonesia, khususnya Kabupaten
Sumba Barat. Dalam perjalanan sejarah, penganut  Marapu  semakin  berkurang, karena: Pertama ,  faktor  internal,  yakni karena  proses  regenerasi  yang  tidak berjalan. Anak-anak muda tidak terlalu tertarik  pada  ajaran  leluhur  mereka, karena  interaksi  dengan  dunia  luar. Mereka  tidak  percaya  diri  ketika ditanyakan  apa  agama  yang  dianut oleh  para  generasi  muda.  Mereka lebih  nyaman  mengikuti  agama yang  dipelajari  di  sekolah,  sehingga mengikiskan  jumlah  penganut  Marapu yang ada. Kedua , faktor eksternal, yakni adanya  pekabaran  injil  atau  dakwah dari  agama  lain,  sehingga  pemeluk Marapu  mengikuti  dan  mengurangi jumlah  penganut  dari  waktu  ke  waktu.
Marapu  dianggap  belum  beragama, sehingga mereka berpendapat sah-sah saja  mengajak  mereka  untuk  menjadi simpatisan sebelum pada akhirnya siap untuk memeluk agama.
Dari  sektor  budaya  dan  pariwisata, pemerintah  Kabupaten  Sumba  Barat  tidak membiarkan  tradisi  ini  hilang  begitu  saja. Ada  bantuan  perbaikan  rumah  adat  sesuai persyaratan yang ditentukan melalui sektor budaya pariwisata, himbauan menghormati bulan pamali penganut  Marapu,  bahkan meliburkan  sekolah  pada  saat  upacara puncak Wulla  Poddu sekitar  Oktober- November  dan  melestarikan  adat Pasola pada bulan Februari di Kecamatan Lamboya, bulan  Maret  di  Kecamatan  Wanukaka,  dan Kecamatan  Laboya  Barat/Gaura  (Anisah 2013, 87). Hal ini juga disampaikan pimpinan adat Marapu Louli Rato Rumata Lado Regi Tera (Wawancara, 25 Oktober 2015).

## PENUTUP
Simpulan  yang  dapat  diberikan  adalah: Pertama ,  konsep  agama  yang  dapat dilayani  negara  dapat  dirumuskan  menjadi dua  kelompok,  yakni: mainstream dan non  mainstream .  Kelompok mainstream merumuskan  konsep  agama  sebagaimana yang telah diatur oleh Kementerian Agama RI,  antara  lain:  Tuhan,  Nabi,  kitab  suci, organisasi/lembaga,  tempat  ibadah,  dan pengakuan  pemerintah.  Kelompok non mainstream yang  merumuskan  konsep agama  yang  terlayani  oleh  negara  tidak harus memiliki unsur-unsur yang harus ada dalam  sebuah  agama-agama  yang  diakui
oleh negara, seperti: Tuhan, Nabi, dan Kitab Suci.  Akan  tetapi,  unsur-unsur  terpenting sebagai agama yang dapat terlayani adalah memiliki  sistem  kepercayaan  terhadap Tuhan  yang  Maha  Esa,  memiliki  sistem ritual  atau  praktik-praktik  keagamaan, dan  memiliki  lembaga  keagamaan  yang formal,  serta  pengakuan  masyarakat dengan  cara  mendaftarkannya  ke  lembaga pemerintah.  Pada  aspek  kelembagaan  ini, memang  hampir  semua  agama-agama lokal tidak memilikinya, sehingga sulit untuk mendapatkan  pengakuan  dari  pemerintah/ negara. Kedua ,  problem  pelayanan  yang muncul bagi penganut agama lokal Marapu terkait  administrasi  kependudukan  yang bersumber pada keberadaan agama Marapu sendiri,  seperti  akte  perkawinan,  KTP,  KK, layanan  pendidikan,  dan  pendirian  rumah ibadah. Ketiga ,  pemerintah  Kabupaten Sumba  Barat  sebagai  pelayan  masyarakat sudah merespon dan berupaya memperbaiki sistem  dan  menyampaikan  usulan  kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya.
Ada  ketidaksesuaian  antara  regulasi dan  praktik  di  lapangan  terkait  pelayanan terhadap  penganut  agama  lokal  Marapu. Oleh  karena  itu,  disarankan: Pertama , pemerintah pusat memperluas kewenangan pelayanan hak-hak sipil warga negara serta koordinasi kepada kementerian terkait, baik Kemendagri,  Kemenag,  dan  Kemenbudpar serta  terkait  lainnya. Kedua ,  pemerintah daerah  segera  menerbitkan  PERDA  atau PERBUB  sebagai  tindak  lanjut  undang- undang, sehingga pelayanan terhadap hak- hak sipil warga negara dapat dilakukan pada tingkat daerah.

## Jurnal
PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, Halaman 419 - 432

## DAFTAR PUSTAKA
Bamualim,  Anisah  Umar.  2013. Kebudayaan  Sumba  Barat .  Sumba  Barat:  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur.
BPS  Kabupaten  Sumba  Barat.  2014. Kabupaten  Pati  dalam  Angka  Tahun  2014 .  Waikabubak:  BPS Kabupaten Sumba Barat.
Djawa,  Maya.  2015. UM‘MA  (Suatu  Kajian  Sosio-Paedagogis  Tentang  Makna  dan  Fungsi  Um’ma  di Kampung  Bodomaroto  Desa  Kalimbu  Kuni  Kecamatan  Kota  Kabupaten  Sumba  Barat) .  Kupang: Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang.
Dokumen Surat Menteri Agama No. MA/276/2014 tentang Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha’i di Indonesia.
Jamali.  2008. Metodologi  Studi  Islam,  Menelusuri  Jejak  Historis,  Kajian  Islam  ala  Sarjana  Orientalis .
Bandung: CV. Pustaka Setia.
Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. 2015. “Data Pemeluk Agama Kabupaten Sumba Barat.”
Dokumen Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat.
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  No.  140/PUU-VII/2009  tentang  Pengujian Undang-Undang  No.  1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan Agama Terhadap UUD 1945.
Koentjaraningrat. 1985. Beberapa Pokok Antropologi Sosial . Cet. 6. Jakarta: Dian Rakyat.
Robertson, Roland. 1988. Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis . Jakarta: Rajawali Press.
Rosyid, Moh. 2015. Agama Baha’i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sanderson, Stephen K. 1993. Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial . Terj. Farid Wajidi dkk. Jakarta: Rajawali Press.
Wach, Joachem, 1963. Sosiology of Religion . Chicago: The University of Chicago Press.
Wellem,  FD.  2004. Injil  dan  Marapu:  Suatu  Studi  Historis-Teologis  tentang  Perjumpaan  Injil  dengan Masyarakat Sumba . Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik.