## PENGARUH KEBIJAKAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DI INDONESIA
1 Iskandar Ahmaddien, 2 Norma H. Sa'dia
1 Universitas Sangga Buana, Bandung
2 Badan Pusat Statistik Provinsi D. I. Yogyakarta Email: iskandar.ahmaddien@usbypkp.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji sistem pengupahan apakah tinjauan adil dan seimbang tentang  gender  dari  pengaruh  kebijakan  Pemerintah  tentang  penentuan  upah  minimum terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  perempuan  di  Indonesia.  Sumber  data  utama  digunakan: upah  minimum  provinsi  (UMP),  investasi,  lapangan  kerja,  PDB,  dan  jumlah  pekerja perempuan  di  Indonesia.  Metode  estimasi  telah  diterapkan  pada  data  panel  selama  periode 2010-2017.  Kesetaraan  untuk  mendapatkan  tingkat  upah  yang  serupa  adalah  hak  semua pekerja,  terlepas  dari  kesetaraan  gender.  Penentuan  upah  minimum  telah  secara  positif memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja perempuan dan sebaliknya.
Kata Kunci : upah minimum, tingkat penyerapan, tenaga kerja, data panel.

## Abstract
This study aimed to examine wage system whether it is fair and balanced review on gender of the  influence  of  Government  policy  on  determination  of  minimum  wages  on  women  labour absorption  in  Indonesia.  The  main  data  sources  are  used:  the  provincial  minimum  wage (UMP),  investment,  employment,  GDP  and  the  number  of  female  workers  in  Indonesia. Estimation  methods  has  been  applied  to  panel  data  during  2010-2017  period.  Equality  to obtain  a  similar  wage’s  level  is  the  right  of  all  labour,  regardless  of  gender  equality. Determination of the minimum wage has positively affected women’s labour absorption level and vice versa.
Keywords: minimum wage, level of absorption, labour, panel data.

## A. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2030,  Indonesia  diprediksi  akan  mengalami  era  bonus  demografi.  Bonus demografi  merupakan  kondisi  dimana  jumlah  penduduk  yang  berada  pada  usia  produktif lebih banyak dibanding penduduk yang tidak produktif. Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam pembangunan bangsa. Jumlah penduduk dan angkatan kerja  yang begitu besar merupakan  potensi  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan  sumber daya  alam  yang  dimiliki  Indonesia,  sebagai  input  dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa sehingga  berbagai  kebutuhan  masyarakat  dapat  terpenuhi,  serta  sebagai  penggerak  dalam suatu  perekonomian.  Namun  di  sisi  lain  jumlah  penduduk  dan  angkatan  kerja  yang  begitu besar membuktikan besarnya tantangan yang harus dihadapi Indonesia. Indonesia tidak hanya harus  mampu  menyejahterakan  penduduknya  dengan  cara  memenuhi  berbagai  macam kebutuhan penduduknya tetapi juga harus mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerjanya.  Oleh  karena  itu,  masalah  lapangan  kerja  menjadi  salah  satu  tujuan Sustainable Development Goals (SDG’s).
Masalah  ketenagakerjaan  erat  kaitannya  dengan  sistem  pengupahan.  Pada  peringatan hari  buruh  setiap  tahunnya,  sistem  pengupahan  merupakan  salah  satu  tuntutan  yang disuarakan  para  pekerja.  Para  pekerja  menuntut  peningkatan  kesejahteraan  melalui penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah. Di Indonesia patokan upah didasarkan pada kebijakan upah minimum yang sudah lama diterapkan, baik di tingkat propinsi maupun tingkat  kabupaten  dan  kotamadya.  Menurut  Syamsuddin  (2003),  adanya  penetapan  upah minimum diharapkan terdapat suatu tingkat upah terendah yang boleh dibayarkan oleh suatu perusahaan  terhadap  pekerja,  mendorong  naiknya  kesejahteraan  pekerja,  dan  secara  nyata akan memperkecil jarak antara upah terendah dan tertinggi menuju terciptanya keseimbangan upah.
Selama  ini  kebijakan  mengenai  upah  minimum  yang  ditetapkan  di  Indonesia  masih berlaku  secara  umum,  yaitu  upah  minimum  regional  (UMR)  dan  upah  minimum  regional sektoral  (UMRS)  tingkat  I  dan  II,  belum  dibedakan  berdasarkan  jenis  kelamin.  Walter  dan Layart (1992) dalam Sitanggang (2003) mengemukakan bahwa perbedaan upah antar pekerja diduga  terjadi  tidak  hanya  karena  mutu  modal  manusianya  tetapi  juga  karena  adanya perbedaan  jenis  kelamin.  Hal  inimenggambarkan  bahwa  terdapat inequality  gender dalam dunia ketenagakerjaan.
Sistem  kerja  kontrak  dan outsourching menjadi  salah  satu persoalan  utama  yang menyebabkan kesejahteraan kaum buruh makin terpuruk. Outsourcing selama ini diakui lebih banyak  merugikan  pekerja/buruh,  karena  hubungan  kerja  yang  tidak  tetap/kontrak  (PKWT), upah yang diperoleh buruh lebih rendah, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa outsourcin g hanya akan menyengsarakan pekerja/buruh.
Selama  periode  2010-2017  rata-rata  upah  pekerja  baik  laki-laki  maupun  perempuan selalu  mengalami  peningkatan.  Peningkatan  rata-rata  upah  pekerja  laki-laki  berkisar  antara 2,61 persen sampai dengan 26,52 persen per tahun dan perempuan berkisar antara 1,77 persen sampai dengan 17,69 persen per tahun. Namun upah yang diterima pekerja perempuan selalu lebih  rendah  dibandingkan  upah  yang  diterima  oleh  pekerja  laki-laki.  Setiap  tahunnya ketimpangan upah yang diterima pekerja antara laki-laki dan perempuan terus meningkat.
Tabel 1 Upah Riil Menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2010-2017 Tahun Upah Riil (Rp) Pertumbuhan (%) Laki-laki Perempuan  Laki-laki  Perempuan 2010 1.530.485 1.192.463 8,81 11,24 2011 1.659.546 1.291.753 8,43 8,33 2012 1.756.606 1.390.681 5,85 7,66 2013 2.061.258 1.615.889 17,34 16,19 2014 2.115.072 1.644.458 2,61 1,77 2015 2.177.763 1.863.179 2,96 13,30 2016 2.755.374 2.192.723 26,52 17,69 2017 2.985.766 2.302.819 8,36 5,02
Beberapa  studi  menemukan  bahwa  upah  kaum  perempuan  sering  lebih  rendah  dari upah  pekerja  laki-laki.  Bahransyaf  (1997)  dalam  Cecep  (2000),  mengatakan  bahwa  bagi perempuan  yang  bekerja  baik  di  sektor  formal  yang  kebanyakan  buruh  pabrik  atau  yang
bergerak  di  sektor  informal  masih  ditemui  adanya  sistem  pengupahan  dan  jaminan  sosial yang biasanya lebih rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki. Pemerintah telah melakukan berbagai  upaya,  untuk  melindungi  kaum  pekerja  diantaranya  melalui  penetapan  upah minimum.  Oleh  karena  itu,  perlu  mengetahui  lebih  mendalam  mengenai  dampak  upah minimum  terhadap  penyerapan  pekerja  perempuan  pada  pasar  tenaga  kerja  di Indonesia.Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  sistem  pengupahan  yang  berkeadilan dan berimbang secara gender ditinjau dari pengaruh kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum terhadap penyerapan pekerja perempuan di Indonesia.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Pasar tenaga kerja diatur oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menentukan tingkat upah (Mankiw, 2002). Dalam kondisi ekuilibrium, secara teoritis para pekerja akan menerima upah  yang  sama  besarnya  dengan  nilai  kontribusi  mereka  dalam  produksi  barang  dan  jasa. Motivasi seseorang bekerja adalah untuk mencapai peningkatan kesejahteraan yang tercermin dari  upah  yang  diterimanya.  Sukirno  (2005),  pembayaran  terhadap  tenaga  kerja  dalam kehidupan  sehari-hari  dibedakan  menjadi  dua  istilah,  yaitu  upah  dan  gaji.  Gaji  diartikan sebagai pembayaran terhadap pekerja-pekerja tetap atau pekerja professional di suatu instansi atau  perusahaan,  sedangkan  upah  lebih  ditekankan  kepada  pekerja-pekerja  kasar  yang pekerjaannya cenderung berpindah-pindah. Upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi pekerja, sehingga upah harus mendapatkan perlindungan secara memadai dari pemerintah.
Upah yang diberikan oleh para pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga  yang  dikorbankan  pekerja  untuk  kepentingan  produksi,  sehubungan  dengan  hal  itu maka upah yang diterima pekerja dapat dibedakan dua macam yaitu:
1. Upah  Nominal,  yaitu  sejumlah  upah  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  uang  yang diterima secara rutin oleh para pekerja;
2. Upah  Riil  adalah  kemampuan  upah  nominal  yang  diterima  oleh  para  pekerja  jika ditukarkan  dengan  barang  dan  jasa,  yang  diukur  berdasarkan  banyaknya  barang  dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut (Sukirno, 2005).
Pada  era  sebelum  tahun  80-an,  pemerintah  Indonesia  belum  mencampuri  penetapan upah  bagi  pekerja.  Namun  dalam  kenyataannya  posisi  tawar-menawar  pekerja  di  Indonesia masih  sangat  rendah  yaitu  tercermin  dari  upah  yang  dibayarkan  kepada  pekerja.  Khakim (2006),  di  Indonesia  upah  minimum  diterapkan  sejak  akhir  tahun  1980-an  dan  sejak pertengahan  1990-an,  kebijakan  upah  minimum  di  Indonesia  terus  mengalami  peningkatan setelah mendapat tekanan dari dalam negeri dan dunia internasional.
Kebijakan  mengenai  upah  minimum  yang  bertujuan  agar  terjamin  haknya  atas  upah selama masih berstatus sebagai pekerja dan memberikan perlindungan terhadap pekerja yang menerima  upah  terendah.  Selain  itu  upah  minimum  ditetapkan  untuk  menahan  merosotnya tingkat  upah  apabila  terjadi  suatu  perubahan  ekonomi,  sehingga  upah  minimum  sebagai penjaring ( safety net ) agar tingkat  upah tidak lebih  rendah dari jaring tersebut.  Jumlah upah minimum  harus  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  pekerja  secara  minimal  yaitu  kebutuhan sandang, pangan, keperluan rumah tangga, dan kebutuhan dasar lainnya.
Secara hukum pengaturan mengenai upah minimum tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga  kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Upah  Minimum.  Pengertian
upah  minimum  menurut  Pasal  1  ayat  1  Peraturan  Menteri  Tenaga  kerja  dan  Transmigrasi Nomor  7  Tahun  2013  adalah  upah  bulanan  terendah  yang  terdiri  atas  upah  pokok  termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
Perempuan  dan  laki-laki  di  Indonesia  mempunyai  peluang  yang  sama  untuk berpartisipasi  dalam proses  pembangunan di  berbagai  bidang kehidupan. Hal  ini merupakan tujuan  SDG’s  ke-5  yaitu  kesetaraan  gender  dan  tertuang  dalam  UUD  1945  pasal  27  ayat  2 yaitu  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”  dan  pasal  28  D  yaitu  “Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja”.  Namun  dalam kenyataannya perempuan masih diperlakukan secara tidak adil. Kekurangadilan tersebut bisa tercipta  dan  berasal  dari  faktor  budaya,  sistem  nilai/norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat, dan agama atau kekeliruan cara pandang terhadap status perempuan. Ketidakadilan jender ini terjadi di berbagai kehidupan, salah satunya dalam lingkungan pekerjaan.
Arfida  (2003),  perempuan  sering  disebut  sebagai  angkatan  kerja  sekunder  atau marginal.  Disebut  marginal  karena  apabila  terjadi  perubahan  sedikit  saja  pada  pasar  tenaga kerja  mereka  dapat  keluar  atau  masuk  pasar  tenaga  kerja.  Hanya  karena  perbedaan  jenis kelamin, seringkali upah golongan perempuan lebih rendah daripada yang diterima oleh kaum laki-laki,  sehingga  diperlukan  adanya  kesetaraan  jender  dalam  pasar  tenaga  kerja.  Namun adakalanya  system  pengupahan  masih  mengalami  ketidakadilan  dan  ketidakseimbangan antara pekerja laki-laki dan perempuan.
Kesetaraan dan keadilan jender dalam bidang ketenagakerjaan dapat tercapai melalui pengarusutamaan  jender,  dalam  hal  ini  terdapat  pengakuan  terhadap  kontribusi  perempuan dalam  dunia  kerja,  memungkinkan  akses  perempuan  terhadap  pemanfaatan  dan  kontrol terhadap semua sumber daya yang ada, dan perlindungan yang cukup bagi pekerja perempuan agar  tidak  terjadi  eksploitasi  pekerja  perempuan  dan  menghindari  adanya  pelecehan  seksual terhadap pekerja perempuan dalam pasar tenaga kerja di Indonesia.
Menurut teori efisiensi upah Mankiw (2003), pendapatan pekerja dengan upah tinggi dapat  meningkatkan  produktivitas  pekerja.  Apabila  terjadi  kenaikan  upah,  secara  otomatis pendapatan pekerja akan naik, sehingga dapat meningkatkan daya beli terhadap suatu barang dan  jasa  yang  selanjutnya  berakibat  pada  peningkatan  permintaan  agregat.  Dengan meningkatnya  permintaan  terhadap  suatu  barang  dan  jasa  maka  secara  tidak  langsung  akan membutuhkan  penambahan  tenaga  kerja  sebagai  salah  satu  faktor  produksi  yang  pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Penelitian  Sidik  (2012),  menemukan  bahwa  upah  minimum  propinsi  berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri dan perdagangan, hotel, dan restoran. Sementara penelitian Buchari (2015), menemukan bahwa upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pekerja paruh waktu. Riyadi (2013), menemukan bahwa kenaikan upah  minimum  berdampak  pada  penurunan  pengangguran.  Nasution  (2016),  menemukan bahwa bebijakan  upah minimum berdampak pada penurunan pekerja formal dimana tingkat upah minimum di Indonesia. Maulidina (2017), menemukan bahwa upah minimum memiliki pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  berpendidikan  rendah. Sedangkan Wulan (2017), menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kesempatan kerja pada sektor jasa.
Menurut  pandangan  peneliti,  bahwa  penetapan  upah  minimum  akan  mempengaruhi penyerapan  pekerja  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Besarnya  penyerapan pekerja oleh perusahaan dapat dilihat pada penerimaan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan  output  yang  dihasilkan  oleh  pekerja.  Penerimaan  perusahaan  akan  berkurang apabila  upah  yang  harus  dibayarkan  kepada  pekerja  mengalami  peningkatan.  Dengan demikian  jika  upah  (w)  mengalami  peningkatan,  maka  perusahaan  akan  menurunkan penyerapan pekerja.

## C. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  33  provinsi  (Propinsi  Kalimantan  Utara digabung  dengan  Propinsi  Kalimantan  Timur)  dari  tahun  2010  sampai  dengan  2017  yang diambil  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Variabel  penelitian  meliputi  jumlah  pekerja perempuan (PP), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi (Inv), Angkatan Kerja (AK),  dan  upah  minimum  provinsi  (UMP).  Berdasarkan  teori  dan  penelitian  terdahulu, penyerapan  pekerja  perempuan  digunakan  sebagai  variabel  terikat,  sedangkan  PDRB, Investasi, Angaktan Kerja, dan UMP sebagai variabel independen.
Metode  analisis  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  regresi menggunakan  data  panel  yang  merupakan  gabungan  data  cross  section  dari  33  Provinsi  di Indonesia. Data panel atau pooled data merupakan kombinasi antara data runtut waktu ( time series ) dan data silang tempat ( cross section ). Menurut Baltagi (2005), data panel mencakup dua  dimensi,  yaitu  dimensi  spasial  dan  dimensi  temporal.  Dimensi  spasial  merupakan sekumpulan unit observasi kerat lintang suatu variabel tertentu, sedangkan dimensi temporal merupakan sekumpulan unit observasi runtut waktu.
Gujarati  (2003)  mengungkapkan  kelemahan  regresi  dengan  metode Ordinary  Least Square (OLS) yang mengasumsikan bahwa parameter regresi adalah sama atau tidak berubah baik  antar  waktu  maupun  antar  unit  individunya.  Asumsi  ini  jauh  dari  kenyataan  dimana parameter  regresi  baik  antar  unit  maupun  antar  waktu  berbeda.  Kedua,  dengan  OLS  biasa akan  terjadi  asumsi  yang  sangat  sempit  tentang  asumsi  klasik  yaitu  data  bersifat homoskedastis  ( homoscedasticity )  dan  tidak  terjadi  korelasi  antar  variabel  kesalahan ( autocorrelation ). Dengan menggunakan data panel kelemahan tersebut dapat diatasi.
Data panel memungkinkan peneliti untuk mempelajari perubahan dalam jangka waktu yang  relatif  pendek.  Data  panel  juga  dapat  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  data  runtut waktu  sehingga  memberikan  hasil  estimasi  yang  lebih  baik  dengan  adanya  peningkatan jumlah  observasi  sehingga  berimplikasi  pada  peningkatan  derajat  kebebasan  ( degree  of freedom ).  Karakteristik  data  panel  yang  paling  menonjol  adalah  kemampuannya memperhitungkan  efek  tiap  individu  atau  adanya  kontrol  heterogenitas  individu.  Untuk mengestimasi  persamaan  dengan  data  panel  dikenal  tiga  pendekatan  yaitu: Pooled  Least Squares (PLS).
Pendekatan  yang  paling  sederhana  dalam  pengolahan  data  panel  adalah  dengan menggunakan  metode  kuadrat  terkecil  yang  diterapkan  dalam  data  yang  berbentuk  panel. Metode Poolled Least  Squares (PLS)  dikenal  juga dengan  metode Common  Effect . Penggunaan  metode  ini  secara  sederhana  adalah  dengan  menggabungkan  semua  data cross section dan time  series tanpa  melihat  perbedaaan  baik  antar  waktu  maupun  antar  individu, sehingga  diasumsikan  intersep  dan  koefisien  slope  konstan  sepanjang  waktu  dan  individu,
error term menjelaskan perbedaan intersep dan koefisien slope sepanjang waktu dan individu tersebut, yang selanjutnya dilakukan estimasi dengan metode regresi Ordinary Least Square (OLS).  Kelemahan  penggunaan  metode Common  Effect ini  adalah ketidaksesuaian  model dengan  realita  yang  sebenarnya,  dimana  dalam  kenyataannya  karakteristik  tiap  individu adalah berbeda.
Fixed Effect Model (FEM)
Pendekatan dengan memasukkan dummy variable dikenal dengan sebutan model FEM atau Least Square Dummy Variable (LSDV) atau disebut juga Covariance Model . Sebanyak (N-1) variabel  dummy  (D i )  ditambahkan  ke  dalam  model  dan  menghilangkan  satu  sisanya untuk  menghindari  kolinearitas  sempurna  antar  variabel  penjelas  ( dummy  variable  trap ). Dengan menggunakan pendekatan ini akan terjadi  derajat kebebasan sebesar sebesar NT-N- K.

## Random Effect Model (REM)
Penggunaan dummy  variable dalam  FEM  dapat menimbulkan  trade off tertentu. Penambahan dummy  variable ini  dapat  mengurangi banyaknya df yang  pada  akhirnya  akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Berkaitan dengan hal ini, dalam model data  panel  dikenal  pendekatan  ketiga  yaitu random  effect model .  Dalam  REM,  parameter- parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error. Model ini dikenal sebagai model efek acak sering juga disebut error component model . Keuntunagn menggunakan model random effect yaitu menghilangkan heteroskedastisitas.
Pemilihan  model  estimasi  terbaik  dibutuhkan  uji pemilihan  model.  Penentuan penggunaan  Common  Effect/Polled  Least  Square (PLS)  atau Fixed  Efect dilakukan  dengan Uji  F Statistik  yang merupakan uji atas sum  of square residual masing-masing metode. Jika diperoleh  nilai  F-hitung  >  F-tabel  pada  tingkat  keyakinan  (α)  tertentu  maka  hipotesis  H 0 ditolak sehingga metode fixed effect harus digunakan sebagai teknik estimasi dalam penelitian ini dan sebaliknya. Uji LM digunkan untuk memilih antara model PLS dan REM. Dengan uji ini  akan  diperoleh  nilai  LM  hitung  yang  akan  dibandingkan  dengan  χ2 tabel .  Terakhir  adalah Uji  Hausman  digunakan  dalam  pemilihan  antara  model  FEM  dan  model  REM.  Perbedaan antara keduanya adalah ada atau tidak adanya korelasi antara efek individual dengan variabel independennya.  Setelah  model  terbaik  didapatkan,  langkah  selanjutnya  adalah  menganalisis hasil regresi dengan kriteria statistik (t dan F test ).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama  periode  2010-2018,  kenaikan  UMP  nominal  berada  pada  kisaran  7,26%  - 19,10%,  kenaikan  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2013  dan  terendah  tahun  2017.  Pergerakan upah  minimum  secara absolute selama  kurun  waktu  2010-2017  cenderung  mengalami peningkatan,  yaitu  dari  Rp.  1.410.982  pada  tahun  2010  menjadi  Rp.  2.742.621  pada  tahun 2017, berarti rata-rata setiap tahunnya naik sebesar 1,85% - 23,37%.

## Gambar 1
Perkembangan Upah Minimum di Indonesia Tahun 2010-2017
Sumber: BPS diolah
Tahap  selanjutnya,  data  yang  digunakan  diestimasi  dengan  pendekatan  tiga  model regresi  data  panel.  Hasil  regresi  dengan  ketiga  metode  dapat  dilihat  tabel  4.  Hasil  estimasi tersebut  selanjutnya diuji  untuk  menentukan model terbaik.  Hasil pemilihan antara PLS dan FE dapat dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 2 Uji Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 192.314682 (32,228) 0.0000 Cross-section Chi-square 879.622159 32 0.0000
Sumber: Output olah data
Berdasarkan uji chow didapatkan hasil nilai Probabilitas F sebesar 00000 yang berada dibawah derajat kesalahan 5% (005) hal ini menunjukkan bahwa penolakan H 0 dan menerima H a . yang berarti model fixed effect (FE) lebih sesuai digunakan dibandingkan dengan model common effect (PLS). Selanjutnya untuk memilih antara model FE dengan RE digunakan uji Hausman sebagai berikut:
Tabel 3 Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 36.543637 3 0.0000 Sumber: Output olah data H 0 : Model Random Effect H 1 : Model Fixed Effect
Probabilitas Chi 2 < 5% hal ini menunjukkan bahwa tolak H o artinya model yang lebih tepat  digunakan  adalah fixed  effect daripada random  effect . Model fixed  effect mengasumsikan mengasumsikan bahwa dalam berbagai dalam berbagai kurun waktu perilaku penyerapan  pekerja  perempuan  di  setiap  propinsi  adalah  berbeda.  Perbedaan  ini  tercermin dari nilai intersep pada model estimasi yang berbeda untuk setiap propinsi.
Tabel 4
Hasil Estimasi Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect
Variabel Dependen Ln Pekerja Perempuan Common Effect Fixed Effect Random Effect Konstanta 3.695692 2.215905 Ln UMP 0.091545 0.161023 0.034476 Ln INV -0.059883 0.016159 0.014636 Ln PDRB 0.97487 0.530143 0.809418
Hasil regresi panel data dengan FE dihasilkan persamaan sebagai berikut:
Tabel 5 Hasil Regresi Data Panel Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 3.695692 0.727968 5.076721 0.0000 UMP? 0.161023 0.054566 2.950997 0.0035 INV? 0.016159 0.006394 2.527391 0.0122 PDRB? 0.530143 0.118294 4.481577 0.0000 Fixed Effects (Cross) _ACEH--C 0.075544 _SUMUT--C 0.527029 _SUMBAR--C 0.123675 _RIAU--C -0.380986 _JAMBI--C -0.236643 _SUMSEL--C 0.208394 _BENGKULU--C -0.151456 _LAMPUNG--C 0.127908 _BABEL--C -0.453915 _KEPRI--C -0.270234 _JAKARTA--C 0.295291 _JABAR--C 1.295715 _JATENG--C 1.346884 _YOGYAKARTA--C 0.670063 _JATIM--C 1.107550 _BANTEN--C 0.816213 _BALI--C 0.554960 _NTB--C 0.009445 _NTT--C 0.178882 _KALBAR--C -0.024143 _KALTENG--C -0.336889 _KALSEL--C -0.083942 _KALTIM--C -0.752866 _SULUT--C -0.185870 _SULTENG--C -0.216872 _SULSEL--C 0.250792 _SULTRA--C -0.374844 _GORONTALO--C -0.196730 _SULBAR--C -0.633297 _MALUKU--C -0.181949 _MALUT--C -0.639670 _PAPBAR--C -1.333930 _PAPUA--C -1.134110 Effects Specification Cross -section fixed (dummy variables) R-squared 0.994525  Mean dependent var 12.30321 Adjusted R-squared 0.993684  S.D. dependent var 1.107630 S.E. of regression 0.088025  Akaike info criterion -1.896273 Sum squared resid 1.766626  Schwarz criterion -1.408644 Log likelihood 286.3081  Hannan-Quinn criter. -1.700329 F-statistic 1183.267  Durbin-Watson stat 1.727142 Prob(F-statistic) 0.000000
Pengaruh  positif  ini  sesuai  dengan  teori  efisiensi  yang  menyatakan  bahwa  adanya kenaikan  upah  sebagai  akibat  adanya  penetapan  upah  minimum  akan  meningkatkan penyerapan  tenaga  kerja.  Elastisitas  upah  minimum  di  sektor  pertanian  bersifat  inelastis, artinya  penyerapan  pekerja  perempuan  di  sektor  ini  tidak  peka  terhadap  peningkatan  upah minimum.  Kenaikan  PDRB  sebesar  1  persen, ceteris  paribus ,  akan  mengakibatkan peningkatkan  penyerapan  pekerja  perempuan  sebesar  0,83  persen.  Sesuai  dengan  teori ekonomi  makro  bahwa  dengan  adanya  peningkata  PDRB  diperlukan  tambahan  input khususnya  pekerja  dengan  demikian  permintaan  akan  pekerja  semakin  meningkat. Peningkatan  permintaan  pekerja  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  penyerapan  pekerja, dalam hal ini penyerapan pekerja perempuan.
Tabel 6
Provinsi dengan Nilai Koefisien Intersep Tertinggi Provinsi Koefisien Intersep Jawa Tengah 1.346884 Jawa Barat 1.295715 Jawa Timur 1.10755 Banten 0.816213 D.I. Yogyakarta 0.670063
Hasil  estimasi  (lampiran)  menunjukkan  bahwa  99%  keragaman  penyerapan  pekerja perempuan  di  Indonesia  dapat  dijelaskan  oleh  variabel-variabel  independennya.  Probabilitas f-statistik  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  secara  serempak  seluruh  variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sementara itu, secara parsial didapatkan Upah Minimum Propinsi, Investasi, Angkatan Kerja, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan pekerja perempuan di Indonesia.
Upah  minimum  propinsi  memberikan  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap penyerapan pekerja perempuan di Indonesia. Besaran elastisitas UMP menggambarkan setiap kenaikan  UMP  sebesar  1%, ceteris  paribus ,  akan  mengakibatkan peningkatan  penyerapan pekerja  perempuan  sebesar  0,13  persen.  Berdasarkan  koefisien intersept yang  dihasilkan, apabila  dua  atau  beberapa  propinsi  memiliki  nilai  setiap  variabel  (UMP,  investasi,  dan PDRB)  sama,  maka  propinsi  dengan  nilai intersept yang  lebih  besar  memiliki perilaku penyerapan  pekerja  perempuan  yang  relatif  lebih  besar  dibandingkan  propinsi  lainnya. Misalnya  membandingkan  nilai intersept propinsi  Jawa  Tengah  dengan  Jawa  Jawa  Barat. Apabila  kedua  propinsi  tersebut  memiliki  nilai  yang  sama  pada  setiap  variabel  bebasnya, maka  propinsi  Jawa  Tengah  memiliki  perilaku  penyerapan  pekerja  perempuan  yang  relatif lebih besar dibandingkan propinsi Jawa Barat.
Pembahasan di atas memiliki implikasi yang luas terhadap kebijakan upah minimum. Sehingga pemerintah dalam menentukan kebijakan upah minimum harus memperhatikan dua sisi, yaitu sisi pengusaha dan sisi pekerja. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya penetapan upah minimum. Dari sisi pengusaha, hendaknya pemerintah meningkatkan produktivitas  dunia  usaha  melalui  peningkatan  investasi.  Tujuannya  agar  perusahaan  dapat mampu bertahan dan meningkatkan produksi barang dan jasa, karena hal ini merupakan salah satu  upaya  yang  dapat  meningkatkan  penyerapan  pekerja.  Dari  sisi  pekerja,  pemerintah hendaknya  memperhatikan  sistem  pengupahan  yang  berkeadilan  dan  berimbang  secara
gender  agar  tercipata  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Karena  selama  ini  masih  terdapat diskriminasi.
Kesetaraan dan keadilan jender dalam bidang ketenagakerjaan dapat tercapai melalui pengarusutamaan  jender,  dalam  hal  ini  adanya  penetapan  upah  minimum  yang  dibedakan menurut jenis kelamin, terdapat pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam dunia kerja, memungkinkan akses  perempuan terhadap pemanfaatan dan kontrol terhadap semua sumber daya  yang  ada,  dan  perlindungan  yang  cukup  bagi  pekerja  perempuan  agar  tidak  terjadi eksploitasi  pekerja  perempuan  dan  menghindari  adanya  pelecehan  seksual  terhadap  pekerja perempuan  dalam  pasar  tenaga  kerja  di  Indonesia.  Selain  itu  pemerintah  harus  menyadari bahwa kebijakan pengupahan tersebut tidak bersifat seragam antara laki-laki dan perempuan. Sehingga perlu adanya penetapan upah minimum yang berwawasan jender.
Adanya  perbedaan  hasil  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  dapat  disebabkan oleh beberapa hal, yaitu dari segi data, data yang digunakan dalam penelitian ini lebih update dengan  series  yang  lebih  panjang  (2010-2017).  Hasil  model  estimasi  yang  diperoleh  juga berbeda, karena dalam penelitian ini data upah minimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  upah  minimum  nominal,  bukan  upah  minimum  riil  seperti  yang  dilakukan  pada penelitian-penelitian  terdahulu.  Selain  itu  variabel-variabel  bebas  yang  digunakan  dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## E. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  upah  minimum  memberikan  pengaruh  yang positif dan signifikan terhadap penyerapan pekerja perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya penetapan  upah  yang  berwawasan  gender.  Tujuannya  adalah  untuk  menghindari  terjadinya eksploitasi  terhadap  tenaga  kerja  perempuan,  tingkat  upah  yang  diterima  kaum  perempuan tidak lebih rendah dari tingkat upah kaum laki-laki dengan tingkat produktivitas yang sama, sebagai  alat  proteksi  agar  tidak  terjadi  penurunan  tingkat  upah  yang  diterima  kaum perempuan karena semakin meningkatnya angkatan kerja yang bergabung dalam dunia kerja, penyerapan  tenaga  kerja  perempuan  tidak  mengalami  penurunan  sebagai  akibat  dari  tingkat upah  yang  diterimanya  lebih  rendah  dari  laki-laki,  dan  pemerintah  dalam  menentukan kebijakan upah minimum harus memperhatikan dua sisi, yaitu sisi pengusaha dan sisi pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfida. (2003). Ekonomi Sumber DayaManusia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data . England: John Willey & Sons.
Bellante, D., & Jackson, M. (1990). Ekonomi Ketenagakerjaan . Jakarta: LPFEUI.
BPS. (tt). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (Berbagai Tahun). Jakarta: BPS Pusat BPS.  (tt). Keadaan  Pekerja/Buruh/Karyawan  di  Indonesia .  (Berbagai  Tahun).  Jakarta: BPS Pusat.
BPS.  (tt). Produk  Domestik  Regional  Bruto  Propinsi-Propinsi  di  Indonesia  Menurut Lapangan Usaha . (Berbagai Tahun). Jakarta: BPS Pusat. Buchari.  (2015). Pengaruh  Upah Minimum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Paruh  Waktu [Tesis]. Depok: Universitas Indonesia.
Dulkiah, M.,  Sulastri, L., &  Irwandi,  A.  L. S. (2019). Corporate Social  Responsibility (Csr) And  Social  Conflict  Potencies  In  Mining  Areas  Community:  Empirical  Evidences From Indonesia. Journal Of Critical Reviews , 6 (4), 52-56. Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics . New York: Mc Graw Hill. Khakim,  A.  (2006). Aspek Hukum  Pengupahan  berdasarkan  UU  Nomor  13  Tahun  2003 . Bandung: Citra Aditya Bakti. Mankiw, N. G. (2002). Teori Makroekonomi . Jakarta: Erlangga.
Maulidina,  M.  A.  (2018).  Pengaruh  Upah  Minimum  Terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja Berpendidikan Rendah di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 6 (2). Nasution,  T.  R.  A.  (2016). Analisis  Dampak  Kebijakan  Upah  Minimum  Terhadap  Pekerja Formal di Indonesia, 2011-2014 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). Riyadi,  N.  W.  S.  (2013). Minimum  Wage  and  the  Indonesian  Labor  Market. (Tesis, Universitas Indonesia).
Ruhiyat, C. (2000). Diskriminasi upah pekerja menurut jenis kelamin: analisis data Sakernas 1998 . (Tesis, Universitas Indonesia). Sidik, F. (2012). Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Propinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja  Sektor  Industri  dan Perdagangan, Hotel,  dan Restoran di Pulau Jawa pada Era Otonomi Daerah . (Skripsi, IPB). Sitanggang,  I.  R.  (2003). Dampak  Struktur  Ekonomi  terhadap  Penyerapan  Tenaga  Kerja Sektoral di 30 Propinsi di Indonesia. (Tesis, Universitas Indonesia). Sukirno, S. (2005). Mikroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syamsuddin,  M.  S.  (2003). Efektivitas  Penetapan  Upah  Minimum  dalam  Meningkatkan Kesejahteraan  Pekerja .  Jakarta: Badan  Penelitian,  Pengembangan,  dan  Informasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Widarjono,  A.  (2005). Ekonometrika: Teori  dan  Aplikasi  untuk  Ekonomi dan  Bisnis . Yogyakarta:  Ekonisia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
Wulan, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah (2005-2014). (Skripsi, Universitas Gajah Mada).