Vol. 3 (2), December 2020, pp. 100-109 ISSN 2599-2007 (Print), Journal hompage http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb
Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. email: yusufakuntansi27@gmail.com

## ANALISIS PENERAPAN DAN FAKTOR – FAKTOR PENDUKUNG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

## Muhamad Yusuf
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received  July      10 th ,  2020 Accepted  Agust   11 th , 2020 Published Dese   22 th ,  2020
Keyword: Sumber Daya Manusia, Teknologi informasi, Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah,Standar Akuntansi Pemerintah Paper type: Research Paper
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  keuangan  terhadap kualitas  laporan  keuangan  Pemda  Kota  Kendari,  serta  faktor-  faktor pendukung Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota Kendari. Responden dalam  penelitian  ini  sebanyak  7  (Tujuh)  orang  yang  terdiri  Kepala Badan  BPKAD,  Kepala  Bidang  Anggaran,  Kepala  Bidang Penatausahaan  dan  Akuntansi,  penanggungjawab  SIMDA  Keuangan Bidang  anggaran,  penanggungjawab  SIMDA  Keuangan  Bidang Penatausahaan  dan  akuntansi,  dan  faktor-faktor  lainnya  yang memiliki  wewenang  untuk  mengoprasikan  SIMDA  Keuangan  yang  di Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota Kendari.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara  langsung  dengan responden menggunakan panduan wawancara dan studi dokumentasi dokumen  terkait.  Wawancara  dan  data  yang  dikumpulkan  dianalisis dengan  menggunakan  metode  deskriptif.Hasil  dari  penelitian menunjukkan bahwa adanya penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA)  Keuangan  sangat  membantu  BPKAD  baik  itu  dari  bidang anggaran  yang  mempunyai  tugas  penyusunan,  perencanaan  dan penganggaran  APBD,  Maupun  bidang  penatausahaan dan  akuntansi yang  mempunyai  tugas  pelaksanaan  dan  penatausahaan  APBD  dan pertanggungjawaban  APBD.  Sedangkan  Faktor-  faktor  pendukung SIMDA  Keuangan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemda  Kota Kendari, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), pemamfaatan teknologi dipemerintah, Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Copyright © 2020 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved

## How to cite (APA Style):
Yusuf,  M.  Analisis  Penerapan  Dan  Faktor-Faktor  Pendukung  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari. Sigma: Journal of Economic and Business, 3(2).
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 100-109

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  merupakan  organisasi sektor  publik  yang  diberi  kewenangan  oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri  sejak  di  berlakukannya  otonomi  daerah  di Indonesia.  Kewenangan  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang- Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  yang  kemudian  disempurnakan  ke  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah.  Hingga      saat  ini  telah mengalami beberapa kali perubahan,  terakhir kali dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pem-erintahan Daerah. Pendahuluan mencakup latar belakang atas fenomenalapangan  (gap  fenomena)  termasuk  gap riset sebagai dasar pentingnya penelitian dilakukan (urgensi).
Otonomi  daerah  yang  saat  ini  tengah bergulir di Indonesia merupakan implementasi UU No.  22/1999  yang  diperbaharui  menjadi  UU  No. 32/2004  tentang  Pemerintah.  Daerah  Menurut Sabarno  (2008),  konsepsi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  dipersepsikan  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  membawa  perubahan  kedalam konstruksi desentralisasi, otonomi daerah, hubungan  pusat  dan  daerah  hingga  akuntabilitas pem-erintahan  daerah,  selain  itu  mendorong penegasan  kembali  peranan  pemerintah  pusat dalam  mengambil  keputusan  mengenai  adanya otonomi daerah.
Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pem- bangunan  (BPKP)  sesuai  dengan  fungsinya sebagai  internal  auditor  dan  sebagai  peng-emban amanat
Pembina Penyelenggara Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  sesuai  PP Nomor  60  tahun  2008  mengembangkan  Sistem Informasi Manajemen Daerah -(SIMDA) Keuangan  dengan  mengacu  pada  ketentuan perundang-undangan  dan  praktik  pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Perubahan  Kedua  atas  Per-mendagri  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Permendagri      55  Tahun 2008  tentang  Tata  Cara  Penatausahaan  dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya, dengan segenap pengendaliannya. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan  sangat bermanfaat  bagi  terselenggaranya  e-audit  yang sudah  dilakukan    penandatanganan  kerjasamanya dengan BPK-RI.
Aplikasi  sistem  informasi  manajemen daerah  (SIMDA)  Keuangan  merupakan  program aplikasi  komputer  yang  terintegrasi  dan  dapat
membantu  proses  administrasi  pemerintah  daerah dari  tingkat  provinsi,  kabupaten/kota,  sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA Keuangan  dengan  sistem  database  terintegrasi, sehingga  outputnya  dapat  dipergunakan  oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah. SIMDA  Keuangan  merupakan  salah  satu  upaya dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  informasi secara  cepat,  tepat,  lengkap,  akurat,  dan  terpadu, untuk
menunjang proses
administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi  partisipasi  dan  dialog  publik  dalam perumusan kebijakan.
Tujuan  dari  penerapan  SIMDA  Keuangan ini  adalah  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan dan  informasi  keuangan  secara  Relevan,  Andal, dapat  dibandingkan  dan  Dapat  dipahami.  sesuai ketentuan yang berlaku serta mendorong terwujudnya  pemerintahan yang  baik  pada umumnya dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan sistem   pe- ngelolaan      keuangan      daerah      berbasis      tek- nologi  informasi  pada  khususnya.  Aplikasi  ini diharapkan  dapat  membantu  pemerintah  daerah dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran,  serta  pelaksanaan  dan  penata- usahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.
Mengemban    amanat    PP    Nomor    65 Tahun    2010    untuk    memanfaatkan  teknologi informasi  melalui  penerapan  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan,  Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan merupakan suatu sistem informasi yang di bangun, di  kembangkan  dan  digunakan  untuk  melakukan proses  pen-yusunan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja. Pemerintah  Kota  Kendari  merupakan  salah  satu Pe-merintah  Daerah  disulawesi  Tenggara  yang telah  menerapkan  SIMDA  (Sistem  Informasi Manajemen  Daerah)  sebagai  sistem  informasi pengelola keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan. Berdasarkan
hal tersebut, untuk memperoleh  gambaran  lebih  jauh  tentang  pen- erapan SIMDA Keuangan khususnya faktor-faktor pendukung  dari  penerapan  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan  serta kualitas  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dari penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  - (SIMDA)  Keuangan.  maka  peneliti  mengambil judul “Analisis Penerapan dan Faktor-Faktor Pen- dukung  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA)  Keuangan  Terhadap  kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari.”
102 Yusuf . / Analisis Penerapan Dan Faktor-Faktor Pendukung Sistem.......

## 2. TINJAUAN  PUSTAKA

## Laporan Keuangan
Laporan  keuangan  pada  dasarnya  mer- upakan  media  informasi  yang  merangkum  semua aktivitas perusahaan dan biasanya dilaporkan atau disajikan  dalam  bentuk  laporan  neraca  dan laporan  laba  rugi  pada  saat  tertentu  atau    waktu tertentu,    dan    pada    akhirnya  digunakan  sebagai alat  informasi    dalam    mengambil  kebijakan  atau keputusan bagi  para  pemakai  laporan keuangan sesuai  dengan  kepentingannya  masing-masing. Definisi  laporan  keuangan  menurut  Ikatan Akuntansi  Indonesia  (IAI)  melalui  “Standar Akuntansi  Keuangan”  (2012  :  1)  dinyatakan dalam  kerangka  dasar penyusunan dan penyajian laporan  keuangan  paragraf  7  “Laporan  keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan. Laporan keuangan  yang    lengkap,    biasanya    meliputi neraca,    laporan    laba-rugi,    laporan    perubahan posisi    keuangan    (yang    disajikan    dengan berbagai    cara    seperti    laporan    arus    kas  atau laporan  arus  dana),    catatan  atau  laporan    lain serta  materi  penjelasan  yang merupakan bagian integral  dari  laporan  keuangan. Disamping  itu juga    termasuk  skedul  dan  informasi  tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industridan geografis serta pengungkapan
pengaruh
perubahan harga”.
Menurut Munawir (2010:5) laporan keuangan  merupakan  dua  daftar  yang  disusun oleh  akuntan  pada  akhir  periode  untuk  suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau  daftar  posisi    keuangan  dan  daftar pendapatan    atau  daftar    laba-rugi.  Pada  waktu akhir-akhir  ini  sudah  menjadi  suatu  kebiasaan bagi perusahaan-perusahaan untuk menambahkan  daftar  ketiga,  yaitu  daftar  surplus atau  daftar    laba    yang    tidak  di-bagikan  (laba ditahan).
Berdasarkan  definisi  laporan  keuangan yang  dikemukakan  diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan  me-rupakan hasil  akhir  dari  suatu  proses  akuntansi  yang mempunyai  fungsi  sebagai  media  informasi  dan komunikasi  antara  pihak  intern  (perusahaan) dengan  pihak  ekstern  atau  pihak  lain  yang mempunyai kepentingan dengan data atau laporan dari  hasil  kegiatan  operasional  perusahaan  yang disajikan,  di-mana  laporan  keuangan  tersebut mencakup  dua  daftar  utama,  yaitu  neraca  dan laba-rugi  serta  satu  daftar  tambahan  yaitu  laba ditahan.

## Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Penyajian  laporan  keuangan  merupakan hal  yang  sangat  penting,  menurut  (Diamond, 2002), pengungkapan atas informasi ini
merupakan  suatu  elemen  dasar  dari  transparansi fiskal  dan  akuntabilitas.  Dalam  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  No.  1, alinea  49,  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010) di-nyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:  kas  dan  setara  kas,  investasi  jangka pendek,  piutang  pajak  dan  bukan  pajak, persediaan,  investasi  jangka  panjang,  aset  tetap, kewajiban  jangka  pendek,  kewajiban  jangka panjang,dan ekuitas dana.

## Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Sistem      informasi      manajemen merupakan      sebuah      sistem      yang      dapat membantu    manajemen    dalam    proses pengambilan    keputusan.  Berikut    ini beberapa
definisi sistem informasi manajemen (SIM) dari beberapa literatur. Machmud, Rizan. (2013) Secara umum,Sistem  Informasi  Manajemen  (SIM) merupakan  suatu    sistem  yang  dapat membantu  manajemen  di  dalam  peng- umpulan  data,  pengolahan  serta  analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi  yang  bernilai  dan  akhirnya sampai pada  pengambilan  keputusan  di  mana informasi  ini  berguna  untuk  mendukung fungsi operasi manajemen.
Menurut  Azhar  Susanto  (2009:68) Sistem  Informasi  Manajemen    merupakan kumpulan  dari  sub-sub  sistem  yang  saling berhubungan  satu  sama  lain  dan  bekerja sama secara harmonis untuk  mencapai  suatu tujuan    yaitu    megolah    data    menjadi informasi  yang  diperlukan  oleh  manajemen dalam  proses  pengambilan    keputusan  saat melaksanakan fungsinya.
Menurut  Bambang  Hartono  (2013:20 Sistem informasi manajemen adalah  Sebuah sistem,  yaitu  rangkaian  terorganisasi  dari sejumlah  bagian/komponen    yang  secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan  informasi  untuk    digunakan dalam manajemen perusahaan.

## Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA)
Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA)  merupakan  sebuah  system  pengelolan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi  yang  dapat  membantu  pemerintah dalam  mengahasilkan  informasi  yang  cepat  dan tepat.
Menurut  Anwar  (2004:112)  Sistem Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA)  adalah
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 100-109
system  manajemen  informasi  pemerintah  daerah yang  merupakan  sub  system  dari  Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggaraan fungsi utama dan penunjang bagi pemerintah daerah yang terintegrasi  secara  baik.    Menurut  Dewi  (2014) Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) merupakan  sebuah  system  pengelolaan  keuangan daerah  berbasis  teknologi  informasi  yang  dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan  informasi  keuangan  yang  relevan, cepat,  akurat,  lengkap  dan  dapat  diujike benarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat menghasilkan  laporan  keuangan  dan  informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi  informasi  mengenai  posisi  keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Menurut  Ole  (2014)  Sistem  Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan aplikasi database  yang    bertujuan  untuk  mempermudah pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA  dikembangkan  dengan  memperhatikan dan  mengimplementasikan  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah.

## Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA) keuangan
Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA)  keuangan  (BPKP,  2011)  adalah  suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah  daerah  dalam    pengelolaan    keuangan daerahnya.  Dengan  aplikasi  ini,  PEMDA dapat melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah secara  terintegrasi,  dimulai  dari  penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Output    yang    dihasilkan  dari  Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan (BPKP, 2011) adalah :
1. Penganggaran
a.Rencana Kerja Anggaran (RKA); b.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
c.Surat Penyediaan Dana (SPD);
2. Penatausahaan
a.Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b.Surat  Perintah Membayar (SPM);
c.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
d.Surat Tanda Setoran (STS);
e.Register; dan
f.Surat pengendalian lainnya.
3. Akuntansi dan Pelaporan
a. Jurnal;
b.Buku besar;
c.Buku pembantu;
d.Laporan realisasi anggaran;
e.Laporan arus kas;
f.Neraca.
Fungsi utama
pengimplementasian/ penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah (SIMDA) Keuangan adalah : 1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah
(penganggaran, pelaksanaan,
pertanggungjawaban);
2. Menyusun  laporan  keuangan  lebih  efisien  dan akurat;
3. Menyimpan  data  keuangan  untuk  keperluan manajemen lainnya;
4. Menyajikan  informasi  yang  akurat  secara efektif  dan  efisien  yang  akan  digunakan  oleh pengguna laporan; dan
5. Mempermudah    proses    audit    bagi    Auditor dengan    merubah    tata    cara  audit  manual menjadi  Electronic  Data  Processing  (EDP) audit.
Faktor-Faktor Pendukung

## Kualitas Laporan Keuangan
Faktor  –  Faktor  pendukung  terhadap    kualitas laporan  keuangan  meliputi  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  Pemanfaatan  teknologi  informasi,  Sistem Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SIAKD)  dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kempat komponen  tersebut  dilaksanakan  secara  simultan karena  antara  satu  dengan  yang  lainnya  memiliki hubungan yang erat.
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Faktor  utama  untuk  menghasilkan  laporan keuangan  daerah  yang  berkualitas,maka  dalam pembuatan laporan keuangan  dibutuhkan Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas.  Karena sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi/perusahaan  disamping  faktor  lain. Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kompetensi.  Kompetensi  yang  diperlukan  dalam pembuatan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah antara lain pemahaman dalam akuntansi pemerintah  dan  penguasaan  penggunaan  aplikasi yang ada.
b. Pemanfaatan teknologi informasi
Pemanfaatan  teknologi  informasi  menjadi hal  penting  dalam  pengimplementasian  suatu sistem,  sehingga  tujuan  pengelolaan  keuangan daerah  yang  baik  dapat  dicapai.  Untuk  dapat menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah  yang berkualitas  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah,  lembaga-lembaga  pemerintahan  di
Indonesia menerapkan Sistem Informasi
104 Yusuf . / Analisis Penerapan Dan Faktor-Faktor Pendukung Sistem.......
Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan  dalam penge-lolaan  keuangan.  untuk  dapat  membuat laporan  keuangan  pemerintah  yang  Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami.
a. Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD)
faktor  pendukung  dalam  menghasilkan laporan  keuangan  yang  berkualitas  adalah  sistem informasi  akuntansi,  dimana  laporan  keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input  yang  baik,  proses  yang  baik  dan  output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan  berkesinambungan  sebagai  pondasi  sistem pelaporan  keuangan  yang  baik  (Kurniawan, 2011).
Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah  (SIAKD)  merupakan  sebuah  sistem informasi  akuntansi  yang  digunakan  untuk menunjang  pengelolaan  keuangan  daerah  secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan,  dan  pelaporan.  Dalam  rangka melaksanakanpengelolaandan pertanggung- jawaban  keuangan,  Pemerintah  Daerah  memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi agar  dapat  mempermudah  proses  pengelolaan data keuangannya agar dapat mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
b. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Hal yang paling mendasar dalam menghasilkan  kualitas  laporan  keuangan  adalah penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP). Dalam  penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah daerah  diharapkan  selalu  berpedoman  pada standar  yang  telah  ditentukan.  Mengacu  dengan amanat UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  mengenai Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP).  Dalam SAP  mengatur  prinsip-prinsip  akuntansi  yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah.  PP  No71  Tahun  2010  merupakan pedoman dalam proses penyusunan dan menyajikan  laporan  ke-uangan  pemerintah  dan merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  dijadikan pedoman dalam penyusunan agar laporan keuangan pemerintah di Indonesia dapat ditingkatkan.  Menurut  Sinaga  (2010:8)  :  Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) merupakan pedoman  untuk    menyatukan  persepsi  antara penyusun,  pengguna,  dan  auditor.  Pemerintah pusat    dan    juga    pemerintah    daerah  wajib menyajikan  laporan  keuangan  sesuai  dengan SAP.  Pengguna  laporan  keuangan  termasuk
legislatif  akan  menggunakan    SAP  untuk memahami  informasi  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan  dan  eksternal  auditor  (BPK) akan  menggunakannya  sebagai  kriteria  dalam pelaksanaan audit.

## Kualitas Laporan Keuangan
Agar dapat memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum.  Pada  saat  ini,  pemerintah  di  Indonesia sudah mempunyai StandarAkuntansi Pemerintahan  (SAP)  yang  merupakan  prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan  menyajikan laporan keuangan (PP Nomor  24  tahun  2005  menjadi  PP  Nomor 71tahun  2010).  Di  dalamnya  terdapat  Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang memuat  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan pemerintah.  Karakteristik  kualitatif  itu  dapat diartikan  sebagai  ukuran-ukuran  normatif  yang perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya.  Adapun kriteria  dan  unsur-unsur  pembentuk  kualitas laporan  keuangan  yang  menjadikan  informasi dalam  laporan  keuangan  pemerintah  mempunyai nilai  atau  manfaat  terdiri  dari  relevan,  andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
a. Relevan
Agar  bermanfaat,  informasi  harus  relevan untuk  memenuhi  kebutuhan  pengguna  dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mempunyai kualitas relevan bila
dapat mempengaruhi    keputusan    ekonomi    peng-guna dengan    membantu    mereka    meng-evaluasi peristiwa    masa    lalu,    masa    kini  atau    masa depan,    menegaskan    atau    mengkoreksi    hasil evaluasi    mereka    di  masa  lalu.  Peran  informasi dalam  peramalan  dan  penegasan,  berkaitan satusama lain. Informasi yang sama juga berperan dalam  memberikan  penegasan  terhadap  prediksi yang  lalu,  misalnya,  tentang  bagaimana  struktur keuangan    perusahaan    diharapkan  tersusun  atau tentang  hasil    dari  operasi    yang    direncanakan. Informasi    posisi    keuangan    dan    kinerja    masa lalu      sering      kali      digunakan      sebagai      dasar untuk      mem-prediksi      posisi  keuangan  dan kinerja  masa  depan.  Untuk  memiliki  nilai prediktif,  informasi  tidak  perlu  harus  dalam bentuk  ramalan  eksplisit.  Namun  demikian, kemampuan  laporan  keuangan  untuk  membuat prediksi  dapat  ditingkatkan  dengan  menampilkan informasi  tentang  transaksi  dan  peristiwa  masa lalu.  Informasi  yang  relevan  harus  memenuhi karakteristik  materialitas.  Relevansi  informasi dipengaruhi  oleh  hakikat  dan  materialitasnya. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan  atau  kesalahan  dalam  mencatat
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 100-109
informasi  tersebut  dapat      mempengaruhi keputusan  ekonomi  pengguna  yang  diambil  atas dasar    laporan  keuangan.  Materialitas  tergantung pada  besarnya  pos  atau    kesalahan    yang  dinilai sesuai    dengan    situasi  khusus  dari  kelalaian dalam    mencantumkan    atau  kesalahan  dalam mencatat. Karenanya, materialitas lebih merupakan  suatu  ambang    batas    atau    titik pemisah  dari  pada  suatu  karakteristik  kualitatif pokok  yang  harus  dimiliki  agar  informasi dipandang berguna.
b. Andal
Agar  bermanfaat,  informasi  juga  harus andal  (reliable).  Informasi  memiliki  kualitas andal  jika  bebas  dari    pengertian  yang menyesatkan,    kesalahan  material,  dan  dapat diandalkan  penggunanya  sebagai  penyajian  yang tulus  atau  jujur  dari  yang  seharusnya  disajikan atau  yang  secara      wajar  diharapkan  dapat disajikan.  Informasi  mungkin  relevan,  tetapi  jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka  penggunaan    informasi  tersebut  secara potensial dapat menyesatkan.
c. Dapat dibandingkan
Pengguna  harus  dapat  membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi  kecenderungan  ( fraud )  posisi dan  kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan  untuk  mengevaluasi  posisi  keuangan, kinerja      serta  perubahan  posisi  keuangan  secara relatif.  Oleh  karena  itu,  pengukuran  dan penyajian  dampak  keuangan  dari  transaksi  dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten    untuk    entitas   tersebut,   antar  periode entitas    yang  sama,  dan  untuk  entitas  yang berbeda.  Implikasi  penting  dari  karakteristik kualitatif    dapat    diperbandingkan  adalah    bahwa pengguna  harus    mendapat    informasi    tentang kebijakan    akuntansi    yang    digunakan  dalam penyusunan  laporan  keuangan  dan  perubahan kebijakan      serta  pengaruh  perubahan  tersebut. Ketaatan  pada  standar  akuntansi    keuangan, termasuk  pengungkapan  kebijakan  akuntansi yang  digunakan      oleh  perusahaan,  membantu pencapaian daya banding.
d. Dapat dipahami
Informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan  dapat  dipahami  oleh  pengguna  dan dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang disesuaikan  dengan  batas  pemahaman  para pengguna.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai  atas  kegiatan  dan  lingkungan  operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna  untuk  mempelajari  informasi  yang dimaksud.  Kualitas  penting  informasi  yang ditampung  dalam  laporan  keuangan  adalah
kemudahannya  untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai  serta  kemauan  untuk  mempelajari informasi  dengan  ketekunan  yang  wajar.  Namun demikian,  informasi  kompleks  yang  seharusnya dimasukan  dalam  laporan  keuangan  tidak  dapat dikeluarkan  hanya  atas  dasar  pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

## 3. METODE PENELITIAN

## Obyek Penelitian
Objek  dari  penelitian  ini  adalah  Analisis Faktor-Faktor
Pendukung Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap
Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota Kendari pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari, yang berlokasi di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kendari.

## Jenis Data
Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara  terkait  penerapan  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Keuangan  pada BPKAD Kota Kendari serta dokumen/arsip berupa gambaran  umum,  struktur  organisasi  dan job description .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
1.Penerapan Sistem Informasi Manajemen daerah  (SIMDA)  Keuangan  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemda  Kota Kendari.
Berdasarkan  informasi  kepala  badan  dan staf bagian anggaran, penatausahaan dan akuntansi di  BPKAD  terkait  Penerapan  Sistem  Informasi Manajemen daerah (SIMDA) Keuangan ditemukan Hasil yaitu(1) sangat membantu dalam penyusunan, perencanaan  dan  penganggaran,  serta  pelaksanaan dan  penatausahaanAPBDdan  pertanggung-jawaban APBD.  (2)  Memudahkan    dalam  pengumpulan data,  pengolahan  serta  analisis  evaluasi  data  dan menyajikan Laporan Keuangan
Hasil  wawancara  oleh  Kepala  Seksi  terkait Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  daerah (SIMDA) Keuangan dalam menyusun dan menyajikan  laporan  keuangan  yang  akurat  secara efektif, efisien dan memudahkan peroses audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
106 Yusuf . / Analisis Penerapan Dan Faktor-Faktor Pendukung Sistem.......
2.  Faktor-  faktor  pendukung  Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota Kendari

## a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Berdasarkan  informasi  kepala  badan  dan kelapa  Seksi  bagian  akuntansi  BPKAD  terkait Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  ditemukan  Hasil yaitu  (1)  Memiliki  SDM  yang  memadai  ditambah dengan  mengikuti  bimtek  khusus  Mengenai pengunaan  SIMDA  Keuangan  untuk  masing- masing bidang seperti penatausahaan, penganggaran,  akuntansi  dan  pelaporan.  (2) peningkatan  SDM  melalui  merekrut  tenaga akuntansi Setiap SKPD. (3) Adanya pendampingan yang  dilakukan  oleh  bagian  akuntansi  kepada Operator SIMDA Keuangan disetiap SKPD.

## b. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Berdasarkan  informasi  oleh  kelapa  Bidang bagian  AnggaranBPKAD  terkait  Pemanfaatan teknologi  informasi    ditemukan  Hasil  yaitu Terdapat  tiga  laporan  yang  dihasilkan  dengan menggunakan  SIMDA  Keuangan  untuk  bagian anggaran  yaitu  Rencana  Kerja  Anggaran  (RKA), dokumen  pelaksana  anggaran  (DPA).  Hasil  yaitu Laporan yang dihasilkan dari pengolahan data oleh SIMDA  Keuangan  untuk  bagian  penatausahaan yaitu SPP,SPM, SP2D,dan STS
Informasi oleh kelapa Seksi bagian Akuntansi  BPKAD  terkait  Pemanfaatan  teknologi informasi  ditemukan Hasil yaitu (1) Laporan yang dihasilkan  bagian  akuntansi  dengan  menggunakan SIMDA  Keuangan  yaitu  Jurnal,  Buku  besar, laporan  realisasi,  Laporan  Operasional  (LO), neraca,  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE)  dan laporan  arus  kas.  (2)  Dengan  adanya  aplikasi SIMDA  Keuangan  sangat  membantu  dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

## 3.  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah (SIAKD)
Berdasarkan  informasi  oleh  kepala  badan BPKAD  terkait  Sistem  Informasi  Akuntansi Keuangan  Daerah  (SIAKD)  Hasil  yaitu  dengan Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan  Daerah (SIAKD)  yang diterapkan pada  SIMDA Keuangan sangat  menunjang  pengelolaan  keuangan  daerah secara terintegrasi, antara bidang penganggaran dan bidang  penata-usahaan  dan  akuntansi.  Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggung-jawaban keuangan.

## 4.Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Berdasarkan  oleh  kepala  Seksi  Bagian akuntansi  BPKAD  terkait  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP)Hasil yaitu (1) Dalam penyusunan  laporan  keuangan  harus  berpedoman
dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  yang berbasis  accrual  (2)Dimulai  dari  SIMDA  versi 2.7.0  sampe  SIMDA  Keuangan  versi  2.7.7  sudah menerapkan SAP berbasis accrual.

## Pembahasan
1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen daerah  (SIMDA)  Keuangan  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemda Kota Kendari.
Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut  dari  penerapan  SIMDA  Keuangan  sangat membantu
BPKAD dalam penyusunan, perencanaan  dan  penganggaran,  serta  pelaksanaan dan  penatausahaan  APBD  dan  pertanggung jawaban APBD sehingga kualitas laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan  yang  digunakan  BPKAD  Sudah  sangat akurat  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  Opini  Wajar  Tanpa pengecualian (WTP) tujuh kali yang diberikan oleh Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK)  yaitu  dari Tahun 2014 – 2020.

## 2.  Faktor-  faktor  pendukung  Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota
Kendari

## a .Sumber Daya Manusia (SDM)
Berdasarkan  hasil  wawancara  ditemukan bahwa  ternyata  faktor-  faktor  pendukung  SIMDA Keuangan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan Pemda  Kota  Kendari.  didukung  oleh  beberapa faktor dalam hal SDM nya, yaitu :
1. Selain  memiliki  Sumber  Daya  Manusia (SDM) yang  memadai  dan  berkompeten  dibidangnya yaitu  21  orang  berlatar  belakang  pendidikan akuntansi  dan  8  orang  berlatar  belakang pendidikan
IT. Dalam peningkatkan pengetahuan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) mengenai  SIMDA  Keuangan  pegawai  BPKAD juga  selalu  mengikuti  bimtek/diklat  khusus yang  dilakukan  4  kali  terhitung  dari  tahun 2018–2019.  Mengenai  pengunaan  SIMDA Keuangan  yang  diikuti  oleh  bidang  anggaran dan penatausahaan dan akuntansi.
2. Selainpemahaman Mengenai SIMDA keuangan,  pemahaman  akuntansi  adalah  satu hal  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam penggunaan  SIMDA  Keuangan  untuk  meng- hasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Melakukan  pendampingan  kepada  Operator
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 100-109
SIMDA Keuangan setiap SKPD untuk meningkatkan pengetahuan penggunaan SIMDA  Keuangan  dan  akuntansi  pada  setiap
SKPD.  Pendampingan  dilakukan  oleh  bagian akuntansi pada SKPD saat melakukan penginputan  saldo  awal,  penjurnalan  dan penyusunan laporan keuangan (CALK).

## 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Berdasarkan  hasil  wawancara  ditemukan dengan adanya pemamfaatan teknologi dipemerintah  daerah  yaitu  penggunaan  Sistem Informasi Mana-jemen daerah (SIMDA) Keuangan sangat  membantu  pemerintah  daerah  dalam penyusu-nan, perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan  dan  penatausahaan  APBD  dan pertanggungjawaban APBD.

## 4.  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah (SIAKD)
Berdasarkan  hasil  wawancara  ditemukan dengan  adanya  Sistem  Informasi  Akuntansi Keuangan  Daerah  (SIAKD)  yang  digunakan  pada Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) Keuangan  karna  memudahkan  antar  bidang  saling bertukar  informasi  yang  dibutuhkan  dalam menyusunan  dan  pembuatan  laporan  Keuangan yang berkualitas.

## 5. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas ditemukan bahwa dengan adanya Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat  mengenai  tata cara penyusunan dan menyajikan laporan keuangan  pemerintah  agar  adanya  keseragaman laporan  keuangan  daerah  dengan  pusat  sehingga memudahkan dalam mengaudit.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) Keuangan sangat membantu
BPKAD  baik  itu  dari  bidang  anggaran  yang mempunyai  tugas  penyusunan,  perencanaan dan  penganggaran  APBD.  Maupun  bidang penatausahaan dan akuntansi yang mempunyai tugas  pelaksanaan  dan  penatausahaan  APBD dan pertanggungjawaban APBD. Karna dengan  adanya  SIMDA  keuangan  dapat menghubungkan atau saling terintegrasi antara hasil laporan dari bidang anggaran dan bidang penatausahaan  dan  akuntasi,  sehingga  dengan begitu  sangat  memudahkan  BPKAD  dalam
melakukan  pengumpulan  data,  pengolahan serta  analisis  evaluasi  data  dan  menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas.
2. Sistem  Informasi  Akuntansi  KeuanganDaerah (SIAKD)  yang  digunakan  pada  Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dalam  rangka  melaksanakan  pengelolaan  dan pertanggung-jawaban keuangan.
Sangat membantu  BPKAD  dalam  hal  perencanaan dan  penganggaran,  serta  pelaksanaan  dan penatausahaan  APBD  untuk  pertanggung- jawaban  APBD  karna  diaplikasi  SIMDA Keuangan itu sudah
saling
terhubung/terintegrasi  antara  bidang  anggaran dan  bidang  penatausahaan  dan  akuntansi  jadi dalam  pengambilan  datanya  itu  mudah. Sehingga laporan yang dihasilkan berkualitas.
3. Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat mengenai tata cara penyusunan dan menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah, dengan  begitu  tidak  ada  perbedaan  atau ketidak  keseragaman  laporan  keuangan  antara perintah  Kota  Kendari  dengan  pemerintah pusat sehingga mudah dipahami oleh pengguna laporan (BPK) dalam mengaudit dan mengambil  keputusan  dan  mengeluarkan opini.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  dapat diberikan  saran-saran  yang  nantinya  diharapkan dapat  memperbaiki  ataupun  menyempurnakan penerapan  SIMDA  Keuangan..  Adapun  saran- saran yang dimaksud adalah :
1. Untuk  BPKAD  Berfokus  pada  peningkatan kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang dimiliki  dengan  cara  gencar  memberikan sosialisai  disertai  pelatihan  secara  berkala kepada  SDM  dan  menambah  jumlah  SDM terutama yang mempunyai basic pengetahuan komputer  serta  yang  memiliki  latar  belakang pendidikan  akuntansi  khususnya  akuntansi pemerintahan agar penerapan SIMDA Keuangan dapat berjalan optimal dan menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas.
2. SKPD diharapkan mengikuti sosialisasi
Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA)  Keuangan  yang dilakukan BPKAD Kota  Kendari  dan  BPKP.  Untuk  tiap  SKPD juga  perlu  menempatkan  minimal  satu
108 Yusuf . / Analisis Penerapan Dan Faktor-Faktor Pendukung Sistem.......
personil  yang  benar-benar  memahami  bidang akuntansi dan pengimputan data.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin,  dan  Beni  Ahmad    Saebani.  2009. Metodologi Penelitian Kualitatif.  Bandung: Pustaka Setia.
Anwar, M.Khoirul.2004. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen  Bagi  Pemerintahan  Di  Era Otonomi Daerah, SIMDA. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Arikunto,  S.  2006.  Metode  Penelitian  Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. Azhar Susanto, 2009, Sistem Informasi Manajemen, Lingga Jaya, Bandung. BPKAD,  2020.  Gambaran  Umum,  Kedudukan, Tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan Sumber  Daya  Badan  Pengelola  Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).
BPKP.Satgas    Pengembangan  SIMDA.  2011. Bimbingan    Teknis  SIMDA  keuangan. Jakarta:  Badan  Pemeriksa  Keuangan  dan Pembangunan.
Devi. 2013. Pengaruh Implementas Sistem
Informasi Akuntansi terhadap  Kinerja
Organisasi  Pemerintah  Daerah  (Penelitian pada  SKPD  di  Lingkungan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Kulon  Progo).Skripsi. Yogyakarta:  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Djadja Sukirman. Et al. 2009.Pemahaman Laporan
Keuangan  dengan  SIMDA  Keuangan. Jakarta. Deputi Pengawasan Bidang
Penyelenggaraan Keungan Daerah. Diamond, Jack. 2002. Performance Budgeting  – Is Accrual Accounting Required?. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department . Erwin,  (2016). Pengaruh  Penerapan  Sistem Informasi  Manajemen  Keuangan  Daerah (SIMDA),  Sistem  Pengendalian  Intern, Kompetensi Aparatur Dan Ketaatan
Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota Di Wilayah Maluku Utara. Jurnal
Hartono,  Bambang.  2013.  Sistem  Informasi Manajemen  Berbasis  Komputer.  Jakarta: Rineka Cipta.
Hasan  M.  Iqbal,  2002.  Pokok-Pokok  Materi Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
Halens      Ryanlie      Ole,      2014,  Analisis Implementasi      Sistem      Informasi
Manajemen  Daerah  (SIMDA)  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD  (Studi Kasus  Pada  Dinas  PPKAD  Kabupaten Minahasa Tenggara). Jurnal.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  2016.  Standar
Akuntansi  Keuangan  revisi  2016.  Salemba Empat. Jakarta.
Kadir.  2003.  Komponen  Sistem  Informasi  : http://theory  keuangan  daerah.  blogspot. com/2015/12/simda. html.
Kurniawan,  Selamet.  2011.  Penyerahan  Hasil Pemeriksaan  tahun  anggaran  2010.  Warta BPK. Juni 2011. <http://bandung.bpk.go.id/ web/?p=3699>.  Diunduh  24  November 2016.
Machmud,  Rizan.  2013.  Hubungan  Sistem
Informasi Manajemen dan Pelayanan dengan  Kinerja  Pegawai  pada  Rutan Makassar.  Jurnal Capacity  STIE AMKOP Makassar.
Mardiasmo.  2002.  Akuntansi  Sektor  Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta
Mohune  ,  2013  ”Pengaruh  penerapan  sistem
informasi  manajemen  daerah  (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah  Daerah” Jurnal . Manado. Universitas Samratulangi.
Moleong,  Lexy  J.  2012.  Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Munawir,  S.  2010.  Analisis  laporan  Keuangan Edisi  keempat.  Cetakan  Kelima  Belas. Yogyakarta: Liberty
Niftahusadah. 2010. Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pembuatan  laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  sebelum  dan  sesudah pemanfaatan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada
Pemerintah  Kota  Bandung.  Skripsi  tidak diterbitkan.  Bandung:  Fakultas  Ekonomi Universitas Pendidikan Bandung.
Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Nugraha,  Harmadhani  Adi  dan  Astuti,  Yuli  Widi.
2013.  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi
Manajemen  Keuangan  Daerah  (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data
Keuangan  pada  Organisasi  Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan
Kabupaten  Nganjuk).  Jurnal  Akuntansi
Aktual. 2 (1), 25-33
Peraturan  Permendagri  21  Tahun  2011  tentang
Perubahan  Kedua  atas  Permendagri  Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (2), December 2020  pp. 100-109
Peraturan Permendagri 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara serta  Penyampaiannya,    dengan  segenap pengendaliannya. Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  tahun  2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Riyanto, Yatim., Metodologi  Penelitian pendidikan.  Surabaya:  Penerbit  SIC, 2010.
Rostami,A.dan  Mogadam.  2010. "Usefulness  of accounting    information          system          in emerging  economy:  empirical  evidence  of Iran". International Journal of   Economics and Finance. Vol.2 No.2(May).
Sabarno.  2008.  Memandu  Otonomi  Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Bandung: Sinar Grafika.
Sinaga,  J.  2010.  Prinsip,  standar,  dan  sistem akuntansi  sektor  pemerintah  dan  sektor komersil.
Komite
StandarAkuntansi Pemerintahan, www.ksap.org .
Sugiyono.    (2016).  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan  R&D. Bandung: PT Alfabet.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang
Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah.
Widoyoko, Eko Putro. (2014). Teknik Penyusunan Instrumen  Penelitian.Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Widya  Utami  ,  (2013)  Kontribusi  Penggunaan
Sistem Informasi
Manajemen Daerah
(Simda)  Keuangan  Terhadap  Efektivitas Kerja  Pegawai  Di  Dinas  Pendidikan  Kota Bandung  Universitas  Pendidikan  Indonesia. repository.upi.ed