Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(02), 2024, 1493-1500
Refleksi Metafora Amanah pada Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Baznas
Baiq Naili Amalia Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram E-mail: baiqnaili@gmail.com

## Abstract
This study aimed to determine how the application of PSAK 109 to the presentation and disclosure of financial statements reflected in the concept of trustworthy metaphor at BAZNAS East Lombok Regency. The development of the number of Muslim communities in Indonesia is very high but this is not in line with the potential of zakat recorded and collected at Baznas every year. The reason is the lack of trust of muzakki to channel their zakat funds to zakat management institutions. Thus, a good accounting system is needed to realize accountability and transparency in the presentation of financial statements in accordance with PSAK 109 standards. This research is  a  descriptive  qualitative  research  with  data  collection  techniques  through  interviews  and  observations  for primary data, and literature studies for secondary data. The results of this study indicate that the application of zakat  accounting  with  the  reflection  of  the  concept  of  trustworthy  metaphor  is  good,  seen  from  all  forms  of activities  and  preparation  of  financial  statements  carried  out  by  holding  the  principles  of  shiddiq,  amanah, tabligh, fathonah. In addition, the application of PSAK 109 related to the presentation and disclosure of financial statements is still not fully in accordance with applicable accounting standards.

## Keywords: Accountability, Baznas, PSAK 109, Zakat
Saran  sitasi :  Amalia,  B.  N.  (2024).  Refleksi  Metafora  Amanah  pada  Penyajian  dan  Pengungkapan  Laporan Keuangan
Baznas. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10 (02), 1493-1500. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13027
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13027

## 1. PENDAHULUAN
Zakat  merupakan  salah  satu  dari  rukun  Islam yang  wajib  dilaksanakan  oleh  umat  Islam  dengan tujuan  untuk  membersihkan  hati  dan  harta  individu setiap  muslim  terhadap  hak  orang  lain.  Zakat disebutkan berulang kali dalam Al-Qur’an dan Hadist. Menurut sebagian ulama mengatakan zakat disebutkan  didalam  Al-Qur’an  sebanyak  82  kali, sedangkan  menurut  Al-Qardawi  zakat  disebutkan sebanyak  30  kali  dan  27  kali  disebutkan  bersamaan dengan tata cara shalat. Hal ini menjadi bukti betapa pentingnya zakat dalam ajaran islam (Adnan & Bakar, 2009).
Zakat  dianggap  sebagai  solusi  penting  untuk menyelesaiakan  salah  satu  permasalahan  paling umum di dunia yaitu kemiskinan. Di beberapa negara muslim seperti Indonesia dan Malaysia, pengumpulan zakat  telah  menunjukkan  kemajuan  yang  luar  biasa dan  menjanjikan.  Pengumpulan  zakat  tidak  lagi
dibatasi  oleh muzakki individu  tetapi  pembayaran zakat  telah  meluas  kepada  lembaga  pengelola  zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat merupakan  sebagian  harta  yang  wajib  dikeluarkan oleh seorang muslim untuk kegiatan tertentu, dengan cara  tertentu  dan  waktu  tertentu  sebagaimana  telah dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadist.  Persentase tertentu  dari  kelebihan  harta  atau  kekayaan  yang diambil  dari  umat  muslim  akan  disalurkan  kepada umat  muslim  lainnya  yang  berhak  menerima  sesuai yang  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  Surah  At-Taubah ayat  60  “Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk orang-orang  fakir,  orang  miskin,  amil  zakat,  yang dilunakkan  hatinya  (mualaf),  untuk  memerdekan hamba  sahaya,  untuk  membebaskan  orang  yang berutang, untuk jalan Allah ( fii sabilillah ) dan untuk orang  yang  sedang  dalam  perjalanan  (musafir)” (Wahab & Rahman, 2011).
Zakat memiliki perang penting dalam menstabilkan  perekonomian  nasional.  Fungsi  utama dari  zakat  adalah  pengentasan  kemiskinan.  Sistem zakat  dalam  perekonomian  islam  bertujuan  untuk melakukann  pemerataan  pendapatan  dan  distribusi kekayaan dengan menghilangkan pendapatan berlebihan di kalangan segelintir orang. Zakat menjadi salah  satu  simbol  keadilan  ekonomi  islam  yang menjamin distribusi kekayaan secara merata dan dapat dipercaya (Djaghballou et al., 2017).
Tetapi  fungsi  tersebut  tidak  diimbangi  dengan optimalisasi  penerimaan  zakat.  Karena  salah  satu problem atau tantangan dalam pengelolaan zakat yaitu masih banyak masyarakat ( muzakki ) yang menyalurkan sendiri dana zakatnya kepada mustahiq tanpa melibatkan lembaga zakat. Salah satu penyebab rendahnya  penerimaan  zakat  adalah  kurangnya kepercayaan muzakki terhadap  lembaga  zakat  dalam melaksanakan  pengelolaan  zakat  secara  profesional, amanah dan transparan (Putra et al., 2021). Penyaluran zakat secara langsung yang dilakukan muzakki kepada mustahiq dapat menyebabkan optimalisasi penghimpunan  dan  kualitas  penyaluran  zakat  tidak tercapai.  Tingkat  kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat dipengaruhi oleh transparansi,  akuntabilitas,  reliabilitas  lembaga,  citra lembaga  dan  beberapa  hal  lain  yang  berkaitan (Nikmatuniyah, 2014).
Indonesia  sebagai  negara  dengan  populasi muslim  terbesar  di  dunia  tentu  tidak  dapat mengabaikan  begitu  saja  potensi  zakat  yang  ada, mengingat  urgensi  zakat  berkaitan  erat  dengan pengentasan  kemiskinan  dan  pemenuhan  kebutuhan sosial  lain,  seperti  pendidikan  dan  kesehatan  yang bermanfaat  bagi  kemaslahatan  umat  (Latifah  & Mahrus,  2021).  Sebagai  negara  dengan  muslim terbanyak  sudah  seharusnya  lembaga  zakat  di Indonesia  dapat  mengumpulkan  zakat  dengan  angka yang tinggi, tetapi hal ini tidak sesuai dengan realita yang ada. Potensi zakat pada tahun 2023 mencapai Rp 400  triliun  tetapi  lembaga  zakat  baru  mampu mengumpulkan sekitar 21 triliun (Andrios, 2023).
Dengan  tingginya  potensi  zakat  tersebut,  maka dibutuhkan  pengoptimalan  dalam  pengumpulan  dan pengelolaan dana zakat di seluruh wilayah Indonesia. Serta  pengoptimlaan  penyaluran  dan  pendayagunaan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,  pada  tahun  2001  dibentuklah  Badan  Amil  Zakat Nasional  (BAZNAS)  sebagai  implementasi  atas
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan Zakat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  menggantikan  Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 semakin memperkuat peran  BAZNAS  sebagai  lembaga  resmi  pemerintah yang  berwenang  mengelola  zakat  secara  nasional. Saat  ini  BAZNAS  mempunyai  jaringan  atau perwakilan  di  34  Provinsi  dan  463  Kabupaten/Kota (Latifah & Mahrus, 2021). Salah satunya objek dalam penelitian  ini  yaitu  BAZNAS  Kabupaten  Lombok Timur.
Sebagai  lembaga  publik,  Badan  Amil  Zakat Nasional  (BAZNAS)  dituntut  harus  memiliki akuntabilitas dan transparansi, serta untuk menciptakan sistem pencatatan zakat yang terintegrasi dan sesuai tata kelola yang baik, maka pada tanggal 6 April  2010  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah sebagai pedoman dalam melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan  bagi  lembaga  amil  dan  berlaku  efektif  per tanggal  1  Januari  2012.  Dengan  disahkan  dan diterbitkannya standar PSAK 109 tersebut diharapkan seluruh lembaga amil zakat termasuk BAZNAS dapat mengimplementasikan PSAK 109 dalam pencatatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Beberapa  penelitian  menunjukkan,  meskipun  PSAK 109 sudah disahkan 10 tahun berlalu sejak tanggal 6 April  2010  hingga  kini  masih  banyak  BAZNAS  di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum menerapkan  PSAK  109  secara  utuh,  bahkan diantaranya  masih  ada  yang  menggunakan  sistem pembukuan  manual  dan  masih  sangat  sederhana (Latifah & Mahrus, 2021).
Akuntansi  zakat  merupakan  standar  pelaporan yang disusun untuk memberikan informasi keuangan terkait dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga  zakat.  Sebagai  lembaga  yang  mendapatkan kepercayaan  dari  pihak stakeholders, maka  sudah seharusnya lembaga zakat
memberikan pertanggungjawaban dan menyajikan laporan keuangan  pengelolaan  zakat  yang  transparan  kepada publik.  Untuk  menjalankan  fungsi  ini  maka dibutuhkan akuntansi. Jadi akuntansi zakat bertujuan untuk  mengatur  tentang  pengakuan,  pengukuran, penyajian  dan  pengungkapan  transaksi  zakat,  infaq dan sedekah (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008).
Akuntansi  zakat  merupakan  praktik  pencatatan dan  pembukuan  laporan  keuangan  dalam  melakukan
pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dana zakat yang terkumpul dan dikelola oleh lembaga zakat akan dipertanggungjawabkan kepada umat (publik). Maka dari itu, menjadi hal yang sangat penting bagi lembaga zakat  untuk  memberikan  informasi  dan  laporan keuangan  yang  akuntabel  dan  transparan.  Sehingga publik  dapat  memberikan  kepercayaan  kepada lembaga  zakat  dalam  melakukan  pengelolaan  dan penyaluran  dana  zakat.  Dengan  adanya  kualitas laporan  keuangan  yang  disajikan  sesuai  dengan standar  PSAK  109  diharapkan  lembaga  amil  zakat mampu  menjalakan  tugasnya  sesuai  dengan  yang diamanahkan (Ngoyo & Bulutoding, 2016).
Konsep  metafora  amanah  direfleksikan  dengan adanya  akuntabilitas  dan  transparansi  yang  menjadi bentuk  pertanggung  jawaban  manajemen  atau penerima  amanah  kepada  pemberi  amanah  atas pengelolaan  sumber daya yang dipercayakan kepadanya  baik  secara  vertikal  maupun  horizontal (Endahwati,  2014)  serta  menjadi  prinsip  yang memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang atau pemangku  kepentingan  untuk  memperoleh informasi tentang penyelenggaraan sebuah organisasi zakat, dan menjadi salah satu kriteria dalam tata kelola organisasi yang  baik.  Dan  transparansi  menjadi  aspek  penting dalam  pengelolaan  zakat,  karena  menjadi  salah  satu refleksi dari sifat tabligh .
Selain  transparansi,  akuntabilitas  juga  menjadi aspek  penting  dalam  pengelolaan  zakat  yang  dapat direfleksikan  sebagai  sifat  amanah.  Dengan  adanya penerapan prinsip syariah, transparansi serta akuntabilitas  yang  baik  maka  akan  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  untuk  menyalurkan  dana zakat, infaq dan sedekah melalui  Badan Amil Zakat. Kejujuran menjadi langkah awal untuk menghasilkan akuntabilitas  pada  laporan  keuangan  yang  akan menjadi  alat  pertanggung  jawaban  secara  horizontal yaitu kepada muzakki dan para pemangku kepentingan lainnya,  serta  pertanggung  jawaban  secara  vertikal yaitu kepada Allah SWT (Cahyanti et al., 2022).
Diantara  beberapa  penelitian  yang  membahas terkait penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109  adalah  penelitian  Latifah  &  Mahrus  (2021), Bulotoding & Ngoyo (2016) dan penelitian Cahyanti, et.al (2022) dan dari tiga penelitian tersebut semuanya menyatakan  bahwa  BAZNAS  belum  sepenuhnya menerapkan  PSAK  109  dalam  pencatatan  dan pembukuan laporan keuangan. Berdasarkan fenomena di  atas,  peneliti  tertarik  untuk  mengulas  lebih  dalam terkait penyajian dan pengungkapan laporan keuangan
di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok  Timur  dengan  lebih  menekankan  kepada aspek spiritual yaitu akuntansi zakat yang direfleksikan  dengan  konsep  metafora  amanah. Penelitian  ini  menggunakan  PSAK  109  sebagai  alat bantu dalam menganalisis laporan keuangan BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur  apakah  sudah sesuai  dengan  apa  yang  dimaksud  dengan  konsep amanah.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Penelitian  ini  dilakukan  pada  BAZNAS  Kabupaten Lombok  Timur.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  data  sekunder  dan  primer.  Data sekunder menggunakan studi pustaka berupa literatur yang membahas terkait pengelolaan zakat berdasarkan PSAK  109  dengan  konsep  metafora  amanah,  serta data laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.  Data  sekunder  diperoleh  dengan  cara mengumpulkan,  membaca,  dan  menganalisis  terkait informasi  yang  diteliti.  Sumber  kepustakaan  yang digunakan  untuk  mendapatkan  data  diperoleh  dari jurnal  ilmiah,  peraturan  perundang-undangan,  buku, laman  serta  literatur  lain  yang  memiliki  kredibilitas dan pertanggungjawaban. Adapun data primer berupa wawancara  dengan  staff  bagian  keuangan  BAZNAS Kabupaten  Lombok  Timur  dengan  tujuan  untuk memperoleh  informasi  berupa  fakta  dan  pendapat terkait  permasalahan  yang  diteliti.  Setelah  itu dilakukan observasi untuk memastikan hasil wawancara  sesuai  dengan  kondisi  lapangan.  Data yang  sudah  dikumpulkan  selanjutnya  dianalisis dengan  metode  interpretative  untuk  memperoleh pemahaman  yang  mendalam  mengenai  penerapan PSAK 109 pada penyajian dan pengunkapan laporan keuangan  BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur dengan  konsep  metafora  amanah.  Hasil  analisis kemudian  diuraikan  dalam  pembahasan  secara komprehensif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penghimpunan  dan  Pendayagunaan  Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Baznas Kabupaten Lombok Timur
Penghimpunan  dana  zakat  merupakan  kegiatan mengumpulkan  dana  zakat  dari  orang  yang menunaikan  zakat  ( muzakki )  kepada  organisasi pengelola  zakat  untuk selanjutnya  disalurkan  kepada pihak  yang  berhak  menerima  ( mustahiq )  sesuai
dengan kebutuhan masing-masing. Proses penghimpunan  dana  zakat  di  BAZNAS  Kabupaten Lombok Timur dengan melakukan pendataan muzakki meliputi  biodata,  serta  jumlah  harta  yang  dimiliki, kemudian  amil  dalam  hal  ini  BAZNAS  Kabupaten Lombok  Timur  melakukan  asumi  penerimaan  atau rencana  dana  zakat.  Sebagian  besar muzakki yang membayar dana zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten  Lombok  Timur  merupakan  pegawai negeri,  maka  dalam  melakukan  pendataan,  OPZ melakukan  kerja  sama  dengan  Pemerintah  Daerah, khususnya  bagian  pembayaran  gaji  pegawai  untuk dimintai data muzakki pegawai negeri.
Dana  zakat  yang  sudah  diterima  oleh  BAZNAS Kabupeten Lombok Timur dikelola dengan baik yang nantinya  akan  didistribusikan  kepada  yang  berhak menerima.  Dalam  melakukan  pendataan  penerima zakat dilakukan kerja sama dengan pemerintah desa, untuk  selanjutnya  dibuat  database  penerima  zakat. Pendistribusian  dana  zakat,  infaq  dan  sedekah  yang dilakukan  BAZNAS  Kabupaten  Lombook  Timur berpedoman pada RKA (Rancangan Kerja Anggaran) atau sebagai action plan dan budget plan penyaluran dana zakat.
3.2. Analisis Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Baznas Kabupaten
Lombok Timur
3.2.1. Penyajian
Dalam  hal  penyajian  BAZNAS  Kabupaten Lombok  Timur  menyajikan  dana  zakat,  infaq  dan
sedekah  secara  terpisah  tetapi  tidak  dalam  laporan posisi keuangan, melainkan dalam laporan perbandingan  realisasi  anggaran.  Sehingga  dapat dikatakan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam hal  penyajian  belum  sepenuhnya  memenuhi  standar PSAK 109. Hal tersebut ditunjukkan pada penyusunan laporan keuangan.
Laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS Kabupaten  Lombok  Timur  masih  sederhana  dan belum  menjelaskan  secara  rinci  masing-masing  pos dana secara terpisah. Selain itu dari lima jenis laporan keuangan  yang  diharuskan  dalam  PSAK  109,  sejauh ini  BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur  hanya mampu  menyusun  tiga  laporan  keuangan  yaitu laporan realisasi belanja/anggaran, laporan perbandingan  realisasi  dengan  target  pengumpulan ZIS, serta laporan perubahan dana. Adapun dari ketiga jenis  laporan  keuangan  yang  disusun  BAZNAS Kabupaten  Lombok  Timur  masih  belum  sesuai dengan  standar  PSAK  109.  Meskipun  sudah  dapat menerbitkan tiga laporan keuangan, akun-akun dalam laporan  keuangan  yang  terbit  masih  menggunakan akun  umum  dan  belum  terinci  sesuai  detail  jenis alokasi  dan  transaksi.  Seharusnya,  berdasarkan ketentuan  PSAK  109,  amil  harus  menyajikan komponen  laporan  keuangan  secara  lengkap. Selanjutnya, perbandingan mekanisme penyajian dan pelaporan  antara  BAZNAS  Kabupaten  Lombok Timur  dengan  PSAK  109  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:

## Tabel 1
Penyajian dan Pelaporan Dana ZIS berdasarkan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dan PSAK 109
BAZNAS Kabupaten Lombok Timur PSAK 109 1) Baznas Kabupaten Lombok Timur belum menyajikan dana ZIS, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
1) Amil menyajikan dana ZIS, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).
2) Laporan keuangan yang disusun hanya berupa:
a. Laporan realisasi belanja/anggaran
b. Laporan perbandingan realisasi dengan target pengumpulan ZIS
c. Laporan perubahan dana
2) Laporan keuangan amil terdiri dari:
a. Laporan posisi keuangan (neraca)
b. Laporan perubahan dana
c. Laporan perubahaan aset kelolaan
d. Laporan arus kas
e. Catatan atas laporan keuangan
Berdasarkan  pada  tabel  1  di  atas  penyajian laporan  keuangan  yang  dibuat  oleh  BAZNAS Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya sesuai dengan  laporan  keuangan  yang  ditetapkan  dalam standar PSAK 109.

## 3.2.2. Pengungkapan
PSAK  109  paragraf  35  dan  36  tentang pengungkapan  akuntansi  zakat,  infaq  dan  sedekah menyatakan bahwa amil zakat harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi zakat, infaq dan
sedekah  secara  rinci.  Dalam  praktinya,  penyaluran dana  zakat,  infaq  dan  sedekah  pada  BAZNAS Kabupaten  Lombok  Timur  dilakukan  berdasarkan alokasi  anggaran  yang  sudah  disusun  di  awal  tahun dengan  sasaran  penerima  yang  sudah  disurvei  oleh pihak  BAZNAS,  baik  secara  langsung  maupun melalui  pengecekan  dokumen  tertentu  yang  terkait
dengan  penerimaan  bantuan.  Selain  pengungkapan informasi akuntansi dengan PSAK 109 paragraph 35 dan 36, pada paragraf 39 dan 40 juga ada hal-hal lain yang diungkapkan. Pada tabel dibawah ini menyajikan perbandingan  pengungkapan  yang  dilakukan  oleh BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur  dengan  PSAK 109.
Tabel 2
Perbandingan Pengungkapan Dana ZIS berdasarkan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan
PSAK 109 Baznas Kabupaten Lombok Timur PSAK 109 1) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah menyajikan jumlah dana yang didistribusikan, tetapi hanya sebatas rincian menurut golongan mustahiq dan belum ada rincian penggunaan dana terhadap mustahiq perseorangan serta belum menyajikan waktu penyaluran dana ZIS.
1) Rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing-masing mustahiq .
2) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah
mengungkapkan persentase alokasi dana amil dan nonamil, tetapi masih belum menyampaikan dasar kebijakan dana amil dan nonamil, alasan dan konsistensi kebijakan
2) Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi
kebijakan.
3) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur hanya menerima penerimaan ZIS berbentuk kas dan belum pernah menerima penerimaan ZIS berbentuk nonkas, sehingga tidak ada penentuan nilai wajar yang diungkapkan.
3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana ZIS berupa aset nonkas. 4) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah menentukan kebijakan penyaluran dana ZIS dalam pagu alokasi dana berdasarkan masing-masing program.
4) Kebijakan penyaluran ZIS seperti penentuan skala prioritas penyaluran ZIS dan penerima ZIS.
5) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah menentukan rincian untuk dana infaq dan sedekah berdasarkan peruntukannya, tetapi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur tidak menerima dana terikat.
5) Rincian dana infaq dan sedekah berdasarkan peruntukkannya, terikat dan tidak terikat.
6) BAZNAS Kabupaten Lombok Timur tidak mempunyai dana ZIS yang dikelola terlebih dahulu, semua dana langsung didistribusikan berdasarkan program kerja yang sudah ditentukan.
6) Keberadaan infaq dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq dan sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
Berdasarkan  pada  tabel  2  diatas  dapat  dilihat bahwa terdapat empat dari enam kebijakan minimum terkait  pengungkapan  yang  belum  diterapkan  oleh BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur.  Empat kebijakan  tersebut  meliputi  belum  adanya  rincian jumlah  penyaluran  dana  ZIS,  landasan  kebijakan persentase  dana  amil  dan  dana  nonamil  serta konsistensi  kebijakannya,  pemahaman  tentang  aset nonkas, dan kebijakan penyaluran dana ZIS. Adapun BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah melakukan  pengungkapan  terkait  penggunaan  dana hak amil dan biaya operasional sebesar 20% dari infaq
dan  sedekah  dan  12,5%  dari  zakat.  Oleh  karena  itu, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur belum memenuhi  prinsip  pengungkapan  penuh ( full disclosure ).
Adapun  masalah  yang  paling  penting  dan  harus menjadi  perhatian  lebih  yaitu  terkait  dengan pemahaman  SDM  yang  ada  di  BAZNAS  Kabupaten Lombok Timur tentang PSAK 109 yang masih sangat kuranng  seperti  kurangnya  SDM  yang  kompeten dalam  bidang  akuntansi,  keuangan  dan  pelaporan, sehingga  dalam  melakukan  pembukuan  hanya menggunakan  sistem  pencatatan  sederhana  yaitu
single entry . Seharusnya sistem pencatatan akuntansi yang baik dan sempurna menggunakan double entry . Dan  sistem  pencatatan double  entry ini  yang diharapkan  dapat  diterapkan  sehingga  nantinya  akan lebih  memudahkan  dalam  penyusunan  laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

## 3.3. Refleksi  Konsep  Metafora  Amanah  dalam Akuntansi  Zakat  di  Baznas  Kabupaten Lombok Timur
Secara  umum  amanah  dalam  akuntansi  dikenal dengan  istilah  akuntabilitas,  dalam  setiap  lembaga akuntabilitas berperan penting sebagai dasar pengukuran kinerja, evaluasi dan pelaporan (Marsuki & Sahfii, 2013). Dalam pandangan Islam, akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban kepada Allah ( hablumminallah ) dan kepada sesama manusia ( hablumminannas ), dalam penelitian ini menggunakan istilah metafora amanah yang lebih erat dengan  kehidupan  masyarakat  muslim  (Yunanda  et al., 2016).
Pelaporan  dari  BAZNAS  Kabupaten  Lombok Timur  dilihat  dan  dibandingkan  dengan  pelaporan yang  sesuai  dengan  PSAK  109.  Karena  salah  satu bentuk  amanah  dari  BAZNAS  Kabupaten  Lombok Timur  yaitu  dengan  diterapkannya  pelaporan  yang baik dan dapat dipahami dan sesuai dengan peraturan. Dalam  penelitian  ini  bagaimana  konsep  metafora amanah  diinterpretasikan  oleh  BAZNAS  Kabupaten Lombok  Timur  yang  berkaitan  dengan  pelaporan keuangan yang sudah dibuat berdasarkan pengelolaan dan  pendayagunaan  dana  zakat,  infaq  dan  sedekah. Konsep  metafora  amanah  memiliki  beberapa  prinsip dasar  yaitu  akuntabilitas  yang  dianalogikan  sebagai sifat  amanah, shiddiq (jujur), fatanah (professional), dan tabligh (transparansi).

## Amanah (Akuntabilitas)
Di  dalam  Al-Qur’an  Surah  Al-Anfal  ayat  27 dijelaskan “Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian  mengkhianati  Allah  dan  Rasul-Nya  dan  juga janganlah  kalian  mengkhianati  amanat-amanat  yang dipercayakan  kepada  kalian,  sedangkan  kalian mengetahui”. Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa amanah  sangat  penting  untuk  ada  dan  diterapkan terutama  di  badan  amil  zakat.  Dalam  menjalankan amanah,  BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur mengikuti  peraturan  yang  sesuai  dengan  akuntansi zakat yaitu PSAK 109. Dalam pengelolaan dana zakat, akuntansi bukan hanya sebagai pertanggung jawaban penggunanaan sumber daya finansial, tetapi lebih dari
itu  akuntansi digunakan sebagai alat untuk bertanggung jawab kepada Allah SWT (vertikal) dan sesama  manusia  atau  masyarakat  (horizontal) (Cahyanti et al., 2022).
Maka  penerapan  akuntansi  zakat  di  BAZNAS menjadi  salat  satu  ukuran  penerapan  sikap  amanah. BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur  menerapkan konsep  amanah  atau  akuntabilitas  melalui  laporan keuangan yang disajikan, yang pada dasarnya dituntut untuk memberikan informasi yang sewajarnya sesuai dengan  prinsip  yang  telah  dipegang  yaitu  memenuhi rasa  tanggung  jawab  dan  transparansi.  Meskipun dalam  penyajian  laporan  keuangan  BAZNAS Kabupaten  Lombok  Timur  belum  sesuai  dengan PSAK  109,  tetapi  sikap  amanah  merupakan  menjadi hal yang fundamental dan prioritas utama yang harus ada pada lembaga.
Dalam  pembuatan  laporan  keuangan,  BAZNAS Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya sesuai dengan  standar  yang  berlaku  karena  masih  dalam tahap penyesuaian dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang  masih  belum  mumpuni,  meskipun  demikian BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah membuat laporan  keuangan  yang  wajar  dan  mudah  dipahami serta  terus  berupaya  mengungkapkan  pengelolaan zakat yang mudah dipahami oleh pemakai informasi.

## Tabligh (Transparansi)
Dalam  Islam,  transparansi  dapat  dianalogikan sebagai sifat tabligh yang mempunyai arti komunikatif,  argumentatif,  bil  hikmah,  dalam penyampaian  yang  benar  dalam  setiap  ucapannya. Dalam kegiatan operasionalnya, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah memahami dengan baik terkait konsep  transparansi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari sosialiasi  yang  dilakukan  kepada  masyarakat  atau muzakki mengenai laporan keuangan tentang pengelolaan  dana  baik  secara  langsung  maupun melalui  media  sosial.  Tetapi  belum  ada  pelaporan secara tertulis kepada pihak penyetor dana zakat, infaq dan sedekah (Cahyanti et al., 2022). Meskipun belum sepenuhhnya  tertata  dalam  sistem  yang  baik,  tetapi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah berusaha untuk  menyampaikan  laporan  atas  pengelolaan  dana zakat  dari  para muzakki .  Hal  ini  sebagai  salah  satu penyempurnaan amanah yang dipegang oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur.

## Shiddiq (Jujur)
Untuk  mengelola  dana  zakat  yang  merupakan amanah dari para muzakki , selain kecakapan kejujuran
menjadi  syarat  utama  yang  harus  dimiliki  oleh  amil. Imam  Al  Ghazali  menyebutkan  beberapa  bentuk kejujuran  yaitu  jujur  dalam  berucap,  berniat, keinginan, berupaya memenuhi janji dan jujur dalam bertindak.  Jujur  dalam  berniat  berarti  niat  yang  ada dalam hati harus sesuai dengan perbuatan. Jujur dalam keinginan  merupakan  upaya  untuk  menghindar  dari kesalahan  ketika  menyampaikan  suatu  kebenaran. Jujur  dalam  menetapi  janji  berarti  janji  yang  akan dipenuhi  merupakan  amanah  yang  akan  dijalankan. Jujur  dalam  perbuatan  berarti  mengerjakan  sesuatu secara  bersungguh-sungguh  (Susilowati  &  Setyorini, 2018).
Dalam mengelola zakat kejujuran menjadi salah satu  tolak  ukur  yang  sangat  penting  dimiliki  amil. BAZNAS Kabupaten Lombok Timur juga menjadikan kejujuran sebagai hal yang penting dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah mulai dari penerimaan  sampai  dengan  penyaluran  dana.  Hal tersebut  dapat  dilihat  pada  penerapan  sistem  dalam tata  kelola  dana  zakat,  infaq  dan  sedekah  oleh BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur  yang  berusaha mengungkapkan dalam pengelolaannya, tidak ada hal yang dengan sengaja dikurangi atau dilebihkan.

## Fathonah (Profesional)
Sifat fathonah diartikan sebagai sifat intelektual, professional,  kecerdesan,  atau  kebijaksanaan.  Sifat fathonah  menjadi  salah  satu  strategi  hidup  setiap muslim,  karena  untuk  mencapai  kedekatan  dengan sang pencipta, seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya, dan akal (intelektual) merupakan salah satu potensi terbesar yang diberikan oleh Allah SWT.
Sifat fathonah yang dimiliki amil mempengaruhi pencapaian suatu lembaga, dengan sifat fathonah yang dimiliki  dapat  mengoptimalkan  segala  potensi  yang ada baik berupa kreativitas dan kemampuan, sehingga dapat  mencapai  tujuan  lembaga  dengan  baik.  Sifat professional yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Lombok Timur diantaranya yaitu percepatan  penyesuaian  penerapan  akuntansi  zakat, infaq  dan  sedekah  sesuai  dengan  standar  dan  upaya dalam  menyajikan  laporan  keuangan  yang  sesuai dengan  PSAK  109  meskipun  belum  sepenuhnya. Selain itu bentuk pengaplikasian sifat fathonah dapat dilihat  pada  sistem  pendayagunaan  dana  ZIS  yang diusahakan  harus  tepat  sasaran  sesuai  dengan kebutuhan  dan  tentunya  berlandaskan  pada  syariah dan profesionalisme.
Hal lain yang dapat merefleksikan sifat fathonah BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur  yaitu  dalam melihat  potensi  zakat  yang  cukup  tinggi  sehingga memunculkan  ide,  inovasi  dan  gagasan  yang membangun,  yang  nantinya  akan  meningkatkan kepercayaan muzakki untuk  membayar  zakatnya melalui  BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur.  Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dengan  berusaha  menerapkan sistem  akuntansi  zakat yang sesuai dengan regulasi yaitu PSAK 109.

## 4. KESIMPULAN
Praktik  pengelolaan  dana  zakat,  infaq  dan sedekah  pada  BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur masih  dilakukan  secara  tradisional  dan  laporan keuangan  yang  disajikan  masih  sederhana  belum sepenuhnya  sesuai  dengan  PSAK  109,  khususnya terkait  penyajian  dan  pengungkapan  dan  ZIS. BAZNAS  Kabupaten  Lombok  Timur  saat  ini  hanya mampu  menerbitkan  tiga  laporan  keuangan  yaitu laporan  realisasi  belanja,  laporan  perbandingan realisasi  dengan  target  pengumpulan  ZIS,  laporan perubahan  dana.  Tetapi,  BAZNAS  Kabupaten Lombok Timur terus berusaha menerapkan PSAK 109 dengan  lebih  baik  dan  sempurna.  Dalam  kegiatan operasionalnya  mulai  dari  penyaluran,  pengelolaan, pendistribusian  hingga  penerapan  akuntansi  zakat untuk penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur sudah menunjukkan  refleksi  terhadap  konsep  metafora amanah yang terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan harus  memenuhi  prinsip shiddiq , amanah , tabligh , fathonah .

## 5. REFERENSI
Adnan, M. A., & Bakar, N. B. A. (2009). Accounting Treatment for Corporate Zakat: a critical review. International  Journal  of  Islamic  and  Middle Eastern Finance and Management , 2 (1), 32–45 Andrios,  B.  (2023).  Rakornas  Zakat  2023,  Menag:
Literasi  Kunci  Pengelolaan  Zakat  Nasional Https://Kemenag.Go.Id/Nasional/Rakornas- Zakat-2023-Menag-Literasi-Kunci- Pengelolaan-Zakat-Nasional-C4l1ma .
Cahyanti, M., Ridwan, M., Wahyuni, N., & Kholilah.
(2022).  The  Amanah  Metaphor  Reflection  in Baznas  Financial  Report  Preparation  Scenario. Keberlanjutan:  Jurnal  Manajemen  Dan  Jurnal Akuntansi , 7 (1), 59–72
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/keberl anjutan.v7il.y2022.p59-72
Djaghballou, C. E., Djaghballou, M., Larbani, M., & Mohamad, A. (2017). Efficiency and Productivity  Performance  of  Zakat  Funds  in Agleria. International  Journal  of  Islamic  and Middle  Eastern  Finance  and  Management , 1753–8394  https://doi.org/10.1108/IMEFM-07- 2017-0185
Endahwati,  Y.  D.  (2014).  Akuntabilitas  Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 4 (1), 1356–1379 https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jinah.v4i 1.4599
Fadilah,  S.,  Nurleli,  Lestari,  R.,  &  Helliana.  (2012).
Membangun  Kepercayaan  Konsumen:  Faktor Penting  pada  Lembaga  Amil  Zakat  Seluruh Indonesia. Jurnal Sosial, Ekonomi Dan
Humaniora , 3 (1) Indonesia,  I.  A.  (2008). Exposure  Draft  Pernyataan

## Akuntansi Standar Akuntansi Keuangan No. 109
Kalbarini,  R.  Y.,  &  Suprayogi,  N.  (2014).
Implementasi  Akuntabilitas  dalam  Konsep Metafora  Amanah  di  Lembaga  Bisnis  Syariah (Studi  Kasus:  Swalayan  Pamella  Yogyakarta).
Jurnal  Ekonomi  Dan  Syariah , 1 (7),  506–517
https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol1i ss20147pp506-517 Kholis,  N.,  Sobaya,  S.,  &  Andriansyah,  Y.  (2014).
Potret  Filantrofi  Islam  di  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta. La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam , 7 (1) https://doi.org/https://doi.org/10.20885/lariba.vo l7.iss1.art5
Kholmi,  M.  (2012).  Akuntabilitas  dan  Pembentukan Perilaku  Amanah  dalam  Masyarakat  Islam. Jurnal Salam , 15 (1)
Latifah,  A.  N.,  &  Mahrus,  M.  L.  (2021).  Penerapan PSAK  109  pada  BAZNAS  Kota  Magelang  dan
Faktor-Faktor yang
Mempengaruhinya.
JUrnalku , 1 (4), 262–277
Marsuki, R., & Sahfii, Z. (2013). The Development of Waqf  Accounting  in  Eanching  Accountability. Middle-East  Journal  Scientific  Research ,  1–6
https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.187 3
Ngoyo,  Mu.  F.,  &  Bulutoding,  L.  (2016).  Kajian Penerapan  Akuntansi  Zakat  dan  Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS)  Kota  Makassar. Jurnal Iqtisaduna , 1 – 15 Nikmatuniyah. (2014). Komparasi Sistem
Pengendalian  Internal  Pengelolaan  Lembaga Amil  Zakat. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma ,
498–510
Putra,  T.  W.,  Katman,  M.  N.,  &  Sofyan,  A.  syathir. (2021).  Analisis  SWOT  dalam  Penghimpunan Zakat pada Generasi Milenial. Madinah: Jurnal Studi Islam , 8 (1).
https://doi.org/https://doi.org/10.58518/madinah. v8i1.1334
Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata  Kelola  Dana  Zakat. Jurnal  Akuntansi Multiparadigma , 9 (2), 346–364
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal. 2018.04.9021 Triwuyono,  I.  (2006). Organisasi  dan  Akuntansi Syariah . Yogyakarta: LKIS
Wahab,  N.  A.,  &  Rahman,  A.  R.  A.  (2011).  A Framework  to  Analyse  the  Efficiency  and Govermance  of  Zakat  Institutions. Journal  of Islamic Accounting and Business Research , 2 (1), 43–62. https://doi.org/10.1108/17590811111129508 Yunanda,  R.  A.,  Shafii,  Z.,  &  Traeq,  M.  A.  (2016).
Accountability  of  Islamic  Based  Non-Profit Sector: The Case of Waqf Organizations. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 2 (2), 105–124