This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia
Mahlil Adriaman & Kartika Dewi Irianto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat Email: mahliladriaman@gmail.com & tika.irianto86@gmail.com

## Abstract
With  current  technological  developments,  business  actors  are  widely  used,  especially  the  law,  which provides several guidelines for interpreting the agreement, as follows: a. If the wording of the agreement is clear then it is not allowed to deviate; b. Matters which according to the custom during the agreement, are considered included in the agreement even though it is not expressly stated; c. All promises made  in the agreement must be interpreted as a relationship with each other; d. Every promise must be interpreted in the whole agreement, e. If there is doubt, the agreement must be interpreted for the loss of the person who has asked to be promised something and for the benefit of the person who has committed himself to it. This is increasingly felt in the current global era where the expansion of the business world has penetrated the boundaries  of  space,  time  and  territory  of  a  country  through  applications.  Due  to  the  acceleration  of business  improvement,  in  terms  of  cooperation,  we  no  longer  see  the  principles  of  the  agreement.  The GOJEK  transportation  application  company,  which  is  a  national  scale  company,  still  has  problems  in implementing the contractual  agreement principle between PT. Gojek Indonesia with online motorcycle taxi  driver  partners.  Starting  from  the  implementation  of  the  agreement  to  the  implementation  of  the rights and obligations between the Parties.
Keywords : Agreement; Agreement Principles; Partnership

## Abstrak
Dengan  perkembangan  teknologi  saat  ini  banyak  di  gunakan  pelaku  usaha  terutama  Undang-undang memberikan  beberapa  pedoman untuk  menafsirkan  perjanjian,  adalah  sebagai  berikut:  a.  Jika  kata-kata perjanjian  jelas  maka  tidak  diperkenankan  menyimpang;  b.  Hal-hal  yang  menurut  kebiasaan  selama diperjanjikan,  dianggap  dimasukkan  dalam  perjanjian  meskipun  tidak  dengan  tegas  dinyatakan;  c. Semua  janji  yang  dibuat  dalam  perjanjian  harus  diartikan  hubungan  satu  sama  lain;  d.  Setiap  janji harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya, e. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan  untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis  telah  menembus  batas  ruang,  waktu  dan  teritorial  suatu  negara  melalui  aplikasi.  Oleh  karena percepatan  peningkatan  usaha  maka  dalam  hal  kerjasama  tidak  lagi  melihat  asas-asas  perjanjian. Perusahaan  aplikasi  transportasi  GOJEK  yang  merupakan  perusahaan  bersekala  Nasional  masih  ada memiliki kendala dalam penerapan asas perjanjian berkontrak antara PT. Gojek Indonesia dengan  Mitra driver ojek online. Mulai dari penerapan perjanjian sampai pelaksanaan hak dan kewajiban antara Pihak.
Kata kunci : Perjanjian; Asas Perjanjian; Kemitraan

## A. PENDAHULUAN
Pada  era  digital  saat  ini,  banyak  perkembangan  sistem  penerapan  kegiatan manusia  dan  badan  hukum  begitu  cepat  berubah.  Contohnya  dalam  penerapan perjanjian yang dilakukan para pihak yang tidak lagi di tuangkan dalam tulisan tetapi sudah berkembang dengan penerapan dengan digital atau sistem online.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  perjanjian  adalah  hubungan  hukum  antara  dua  pihak atau  lebih  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  atas  suatu  prestasi. 1 Artinya,  pihak  yang satu memiliki hak atas  suatu prestasi, sedangkan pihak  yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.
Perjanjian  elektronik  antara  perusahaan  dan  driver  adalah  Perjanjian  Kerjasama Kemitraan.  Perjanjian  kemitraan  merupakan  perjanjian  yang  dikenal  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  1997  tentang  Kemitraan.  Istilah  tentang kemitraan  berasal  dari  bahasa  Inggris,  yaitu  “partner contract.”  Kemitraan  ini  harus sama-sama saling menguntungkan antara pihak.
Tidak dibenarkan dalam hubungan kemitraan terjadi keterpaksaan dalam bentuk apapun  termasuk  ketidakberdayaan  secara  ekonomis  dari  salah  satu  pihak.  Tidak dibenarkan  pula  terjadinya  penindasan  secara  ekonomis  salah  satu  pihak  terhadap pihak  yang  lainnya,  Sehingga  hak  dan  kewajiban  para  pihak  terpenuhi  tanpa  adanya beban paksaan.
Pihak penyedia sarana aplikasi transportasi online (Go-Jek) merupakan pihak yang mengembangkan aplikasi menghubungkan antara penyedia jasa angkutan atau driver dengan  pemakai  jasa  atau  pengguna  aplikasi  (umumnya  dibentuklah  perusahaan sehingga  dikenal  istilah  perusahaan  penyedia  sarana  aplikasi  transportasi  ( online ). Maksud  dari  perusahaan  penyedia  sarana  aplikasi  online  adalah  perusahaan  yang menjalankan  dan  memperluas  suatu  teknologi  aplikasi  yang  kemudian  digunakan untuk  menyatukan  penyedia  jasa  atau  driver  dan  pengguna  usaha  atau  pengguna
1 Firman F. Adonara. (2014). Aspek – Aspek Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju, hlm. 3
aplikasi  dalam  hal  ini  adalah  penyedia  jasa  angkutan  dan  pemakai  aplikasi. 2 Perusahaan   Go-Jek pada dasarnya menggunakan jenis perusahaan Perseroan Terbatas (PT).  Sedangkan  penyedia  jasa  atau  driver  adalah  orang  perorangan  maupun  badan hukum  yang  memiliki  modal  berupa  kendaraan  yang  rincian  tugas,  wewenang, pelaksana  dan  tanggung  jawab  adalah  menerima  dan  melaksanakan  order  yang diberikan  oleh  perusahaan  aplikasi  berbasis  aplikasi online baik  melalui  aplikasi android maupun call centre atau yang diatur oleh pihak penyedia aplikasi.
Untuk  menjalankan  aktivitas  usahanya  memerlukan  kemitraan  dengan masyarakat    sebagai driver ojek online yang  nantinya  mengunakan  aplikasi  yang diberikan  oleh  PT.  Gojek  Indonesia.  Didalam  kitab  hukum  undang-undang  perdata buku  III  menganut  sistem  terbuka,  yaitu  memberikan  kebebasan  yang  seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dengan siapa saja,  asalkan  tidak  melangar  hukum,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Dalam pembuatan  perjanjian  kemitraan  di  Indonesia  dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh dan bebas untuk membuat suatu perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka. 3
Ada  bebarapa  hal  yang  menjadi  permasalahan  dalam  perjanjian  kemitraan  ini yaitu  terdapat  aturan-aturan  yang  di  berikan  kepada  mitra  driver  ojek  oline  yaitu adanya kenaikan potongan ongkos sebesar 23% yang awalnya hanya 20% dan kenaikan tersebut  tanpa  ada  sosialisasi  dari  pihak  PT.  Gojek  Indonesia,  terjadinya  putus kemitraan tanpa ada penjelasan yang lebih jelas tentang kesalahan dan perjanjian yang memuat  aturan-aturan  tanpa  ada  sosialisasi  kepada  mitra driver ojek online .  Didalam pasal 1320 KUHPerdata ditentukan empat syarat perjanjian. Salah satunya kata sepakat ( consensus ).  Kesepakatan  adalah  persesuaian  pernyataan  kehendak  antara  para  pihak. Maka dalam kerjasama kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra driver online harus ada kesepakatan para pihak agar terpenuhi pasal 1320 KUH Perdata.
2 Seta Budi, September 2016, “ Peranan system informasi manajemen pada Go.jek ”, Penulisan Jurnal Ilmiah ,Vol.3 No.1,hal.2,URL: https://www.slideshare.net/jelitawidyastuti/peranan-sistem-informasi- manajemen-pada-gojek,
3 Mariam Darus. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: Citra Aditya, hlm.5

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  golongan  penelitian  observasi  (observational research), yaitu dengan cara survey, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sedangkan bila dilihat dari sifatnya penelitian ini  termasuk  dalam  penelitian  diskriptif  analitis  adalah  menggambarkan  kenyataan yang  sebenarnya  tentang  perjanjian  kemitraan  dilihat  dari  asas  perjanjian  PT.  Gojek Indonesia dengan Driver di hubungkan dengan kepastian hukum.
Obyek  penelitian  ini  mengenai  implementasi  asas  perjanjian  kemitraan  antara driver  ojek  online  dengan  PT.  Gojek  Indonesia.  Data  yang  digunakan  yaitu  pertama data primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel yang menjadi responden dari penelitian ini, dilakukan dengan wawancara secara terstruktur terhadap responden,  yang  kedua  data  sekunder  Merupakan  data  ini  bukan  diperoleh  secara langsung  kepada  sumbernya,  melainkan  peran  aktif  penulis  untuk  melakukan  studi kepustakaan  atau  studi  documenter  terhadap  sumber-sumber  hukum  yang  relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perjanjian  adalah  kesepakatan  yang  terjadi  ketika  para  pihak  saling  berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 4
Pelaksanaan  perjanjian  kemitraan  antara  driver  ojek  online  dengan  PT.  Gojek Indonesia berkaitan dengan tindakan hukum dalam perjanjian tersebut berada di ranah hukum publik atau privat.
Perjanjian  kemitraan  yang  dilakukan  oleh  driver  ojek  online  dengn  PT.  Gojek Indonesia  di  awali  dengan  pendaftaran  yang  dilakukan  oleh  calon  driver  ojek  online yang harus memenuhi syarat ketentuan yang di buat oleh PT. Gojek Indonesia.
4 Subekti, dalam R. Joni Bambang S. (2013). Hukum Ketenagakerjaan . Bandung: Pustaka Setia Bandung, hlm. 81.
Dalam  mengadakan  perjanjian  kemitraan,  pihak  yang  mengadakan  perjanjian kerja sama itu tidak secara bersama-sama merumuskan dan menentukan isi dan syarat- syarat  dan  perjanjian,  akan  tetapi  syarat  dan  perjanjian  kemitraan  ditentukan  secara sepihak oleh pihak oleh pihak PT. Gojek Indonesia.
Sedangkan  makna  “perjanjian”  ini  ditegaskan  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata. Pada  Pasal  ini  disebutkan, bahwa  “Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.
Sehubungan  dengan  perjanjian  baku  tersebut,  Mariam  Darus  Badrulzaman mengatakanbahwa:
“Perjanjian baku sebenarnya mengandung kelemahan karena syarat -syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lain menerima keadaan ini karena posisinya yang lemah.  Secara teoritis yuridis perjanjian baku ini memang tidak memenuhi ketentuan undang-undang  dan  beberapa  ahli  hukum  menolaknya,  namun  kenyataannya kebutuhan  masyarakat  berjalan  dalam  arah  yang  berlawanan  dengan  keinginan hukum. 5
Dalam pelaksanaan pada umumnya, pembicaraan mengenai eksistensi perjanjian (hukum  perjanjian)  dalam  hubungannya  dengan  para  sering  kali  dikaitkan  dengan “keseimbangan  dalam  berkontrak”  (asas  keseimbangan).  Namun  demikian,  seakan tidak  pernah  hentinya  muncul  anggapan  bahwa  perjanjian  yang terjalin  antara  pihak- pihak  tidak  memberikan  keseimbangan  posisi  bagi  salah  satunya.  Perjanjian  yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga memunculkan upaya untuk mencari  dan  menggali  temuan-temuan  baru  di  bidang  hukum  perjanjian  agar  dapat menyelesaikan problematika ketidak seimbangan dalam hubungan kontraktual.
Mengenai  bentuk  perjanjian,  apapun  perjanjian  yang  dibuat  dan  yang dikehendaki  oleh  para  pihak,  asalkan  perjanjian  tersebut  sah  dan diakui  oleh  hukum. Perjanjian  yang  sah,  artinya  perjanjian  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  oleh  undang-undang.  Selagi  para  pihak  setuju  dengan  isi  perjanjian  yang mengikat para pihak maka perjanjian tersebut sah menurut hukum.
5 M. Yahya Harahap. (1996). Segi-segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni, hlm. 37
Memang  perjanjian  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini  dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata. Sebenarnya  yang  dimaksudkan  oleh  pasal  tersebut  tidak  lain  dari  pernyataan  bahwa setiap  perjanjian  mengikat  kedua  belah  pihak.  Tetapi  dari  pasal  ini  kemudian  dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar kepatutan, kebiasaan, undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  1997  tentang Kemitraan,  salah  satu  unsur  yang  tercantum  dalam  definisi  kemitraan  yaitu  adanya prinsip  yang  saling  memperkuat  dan  saling  menguntungkan.  Akan  tetapi  mengenai sanksi suspend terhadap driver sangat merugikan driver karena deposit driver GO-JEK yang menjadi haknya driver tidak bisa diambil oleh driver dan dianggap hangus. Selain itu  pihak  kantor  PT.  Gojek  Indonesia  juga  tidak  memberikan  alasan  mengapa  drive dikenai  sanksi  suspend.  Selain  itu  deposit  driver GO-JEK  yang  dianggap  hangus  oleh pihak  PT.    Gojek  Indonesia  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  penggelapan dengan  pemberatan,  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  374  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Berdasarkan  Pasal  2  tentang  Hubungan  Kerjasama  dan  Pasal  5  Ayat  (5.2) mengenai Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia  dengan driver dapat  disimpulkan  bahwa  jika driver melakukan  tindakan mengklik  persetujuan  secara  elektronik  atas  perjanjian  kemitraan  GO-JEK,  mengakses dan  menggunakan  aplikasi  GO-JEK,  itu  berarti  bahwa driver telah  setuju  dengan perjanjian  kerjasama  kemitraan  yang  terdapat  dalam  aplikasi.  Selain  itu,  dengan menyetujui  perjanjian  kerjasama  kemitraan,  berarti driver juga  telah  setuju  jika  ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan 6
Dalam perjanjian kerjasama elektronik antara PT. Gojek Indonesia dengan driver hampir setiap pasalnya terdapat klausul eksonerasi, contohnya yang tercantum dalam Pasal  3  Ayat  (3.4)  mengenai  Kode  Etik  dan  Kewajiban  Mitra  dan  Pasal  5  Ayat  (5.1)
6 Musa  Kharisman  Aliyanto, Tinjauan  yuridis perjanjian  kerjasama  kemitraan  antara  pt.  Gojek  indonesia dengan  driver, Jurnal  Ilmiah  2018 https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/MUSA- KHARISMAN-A.-D1A-014-237.pdf Di akses Tanggal 10 Oktober 2020
mengenai  Penyelesaian  Sengketa.  Dengan  membuat  perjanjian  salah  satu  atau  lebih pihak  dalam  perjanjian  tersebut  mengikatkan  dirinya  untuk  memenuhi  kewajiban sebagaimana yang dijanjikan.
Ini berarti di antara para pihak yang membuat perjanjian lahirlah perikatan. Dari suatu  perjanjian  dapat  lahir  berbagai  macam  kewajiban  atau  prestasi  yang  wajib dipenuhi. Tidak saja prestasi yang telah ditentukan yang wajib dipenuhi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, melainkan juga prestasi yang ditentukan oleh undang-undang, dan dilakukan secara bertimbal balik antara kedua belah pihak dalam perjanjian. 7
Pendapatan  driver  GO-JEK  sendiri  bergantung  kepada  seberapa  banyak penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi dan  kesediaan driver untuk menyalurkan jasa sesuai permintaan penumpang, dengan sisitem bagi hasil 80% untuk driverdan 20% untuk PT. GO-JEK Indonesia.Apabila pembayaran yang dilakukan oleh konsumen  menggunakan  uang  tunai,  maka  20%  yang  menjadi  hak  PT.  GO-JEK  akan didapatkan  dari  terpotongnya  saldo  milih  pengemudi  GOJEK.  Karena  setiap pengemudi  GO-JEK  wajib  memiliki  saldo  Go-Jek  untuk  pembayaransaldo  ataupun poin-poin  bonus  yang  akan  diberikan  oleh  PT.  GO-JEK  yangdapat  ditukarkan  uang tunai  apabila  telah  terkumpul  dengan  batas  minimalyang  ditentukan  oleh  pihak  PT. Gojek  Indonesia.  Namun  apabila  pembayaran  dilakukansecara  saldo  oleh  pihak konsumen,  maka  pengemudi  Gojek  tidakmendapatkan  uang  secara  tunai,  melainkan bertambahnya saldo Gojek miliknya yang sudah secara otomatis terpotong 20% untuk PT. Gojek Indonesia.
Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan  selanjutnya  dibingkai  dengan  perangkat  hukum  sehingga  mengikat  para  pihak. Dalam  kontrak  bisnis  pertanyaan  mengenai  isu  kepastian  dan  keadilan  justru  akan
7 Artini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja.  (2004). Perikatan  Pada  Umumnya .  Jakarta:  Raja  Gafindo Persada, hlm. 38
tercapai  apabila  perbedaan  yang  ada  di  antara  para  pihak  terakomodir  melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional. 8
Kesepakatan  dalam  kontrak  sebenarnya  didasarkan  pada  pemikiran  perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak di antara para pihak yang harus  dipenuhi  melalui  pelaksanaan  kewajiban.  Perbuatan  hukum  untuk  membuat kesepakatan dalam kontrak dilakukan guna menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terikat dalam kontrak yang di buat. 9
Asas  hukum  yang  penting  berkaitan  dengan  berlakunya  perjanjian  (kontrak) adalah  asas  kebebasan  berkontrak.  Artinya  pihak-pihak  bebas  untuk  membuat perjanjian  apa  saja,  baik  yang  sudah  ada  pengaturannya  maupun  belum  ada pengaturannya  dan  bebas  menentukan  sendiri  isi  perjanjian  itu,  namun  kebebasan tersebut  tidak  mutlak  karena  terdapat  pembatasannya  yaitu  tidak  boleh  bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. 10
Asas  perjanjian  harus  di  terapkan  dalam  kerjasama  antara  PT.  Gojek  Indonesia dengan Driver Ojek Online agar  para  pihak  tidak  ada  yang  di  rugikan.  Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak membuat perjanjian kemitraan ini akan berjalan dengan baik dan akan saling menguntungkan.

## C. PENUTUP
Perjanjian kemitraan merupakan bentuk kemitraan dengan pola bagi hasil. Bentuk perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak  elektronik.  E-  contract  yang  dilakukan  di  PT.  Gojek  Indonesia  tersebut  dapat dipersamakan  dengan  perjanjian  baku  dikarenakan  e-contract  tersebut  dibuat  secara sepihak dan  ketiadaan ruang negosiasi oleh pihak lainnya. Hak dan kewajiban antara para  pihak  tidak  seimbang  dan  proporsional  karena  klausul  perjanjian  telah  dibuat secara baku oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia), yang bertujuan untuk
8 Agus Yudha  Hernoko. (2008). Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam  Kontrak Komersial . Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 2.
9 Reinhard  Politon  “ Pemenuhan  Hak  Dan  Kewajiban  Sesuai  Kesepakatan  Para  Pihak  Dalam  Kontrak Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata ”  Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.3/Mei/2017 10 Lukman  Santoso.  (2012). Hukum  Perjanjian  Kontrak,  (Panduan  Memahami  Hukum  Perikatan  & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak). Yogyakarta: Cakrawala, hlm. 10.
memproteksi  dirinya  dari  segala  kerugian  yang  mungkin  dilakukan  oleh  pihak  mitra ( driver GO-JEK).  Pembuatan  perjanjian  kerjasama  kemitraan  yang  berorientasi  posisi para pihak setara dan mutualisme (keuntungan bersama) tidak dijalankan oleh berbagai pihak.  Dengan  adanya  keseimbangan  atas  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  maka pelaksanaan  kemitraan  para  pihak  akan  berjalan  dengan  menimbulkan  kebaikan  dan pekerjaan  yang  di  jalani  oleh  pihak driver ojek online lebih  semangat  untuk  mencapai target.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Agus  Yudha Hernoko.  (2008). Hukum  Perjanjian  Azas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial . Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
Artini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja.  (2004). Perikatan  Pada  Umumnya .  Jakarta:  Raja Gafindo Persada.
Firman F. Adonara. (2014). Aspek – Aspek Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju. Lukman Santoso. (2012). Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak). Yogyakarta: Cakrawala.
M. Yahya Harahap. (1996). Segi-segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni.
Mariam Darus. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan . Bandung: Citra Aditya.
Subekti,  dalam  R.  Joni  Bambang  S.  (2013). Hukum  Ketenagakerjaan .  Bandung:  Pustaka Setia Bandung.

## Buku Editor:
Sulistyowati  Irianto  (ed).  (2009). Hukum  Yang  Bergerak;  Tinjauan  Antropologi  Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Jurnal:
Reinhard  Politon.  (2017).  “Pemenuhan  Hak  Dan  Kewajiban  Se suai  Kesepakatan  Para Pihak  Dalam  Kontrak  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata”.
Jurnal Lex Crimen , Vol. VI. No.3
Seta Budi. (2016). “Peranan sistem informasi manajemen pada Go.jek”. Penulisan Jurnal Ilmiah ,Vol.3 No.1.
Website:
Musa  Kharisma n  Aliyanto.  (2018).  “Tinjauan  yuridis  perjanjian  kerjasama  kemitraan antara  pt.  Gojek  indonesia  dengan  driver”  Dalam: https://fh.unram.ac.id/wp- content/uploads/2018/07/MUSA-KHARISMAN-A.-D1A-014-237.pdf Diakses,  10 Oktober 2020