Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24

## KONSTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH

## Evi Purnamawati
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: evipurnamawatiplg@gmail.com

## Abstract
Regional  original  income  is  an  indicator  of  regional  independence  in  terms  of  finance.  The greater  the  revenue  and  the  percentage  of  original  regional  revenue  (PAD)  to  the  total regional revenue, the more independent the region is. The formulation of the problem whether the contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Title Fee Tax (BBNKB) has an  effect  on  Regional  Original  Income  (PAD).  Motorized  Vehicle  Tax  (PKB)  and  Motor Vehicle  Transfer  Fee  Tax  (BBNKB)  have  a  significant  effect  on  Regional  Original  Income (PAD).  Local taxes  are  an  important source  of  regional  income to  finance  development  and regional governance. Regional tax policies are based on the principles of democracy, equity and justice, community participation and accountability with due regard to regional potential. With the enactment of regional regulations relating to taxes, the ability of regions to finance their  expenditure  needs  will  increase,  because  regions  can  easily  adjust  their  income.  The government  is  expected  to  be  able  to  maintain  and  make  more  efforts  to  increase  Motor Vehicle  Tax  revenue,  it  is  necessary  to  have  firm  sanctions  and  improve  the  existing administrative system.
Keywords: Vehicle tax

## Abstrak
Pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator kemandirian daerah dalam hal keuangan. Semakin  besar  penerimaan  dan  presentase  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  terhadap  total penerimaan  daerah  maka  menunjukan  daerah  tersebut  semakin  mandiri.  Rumusan  masalah apakah  kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang  penting  guna  membiayai  penyelenggaraan pembangunan  dan  pemerintahan  daerah.  Kebijakan  pajak  daerah  berdasarkan  prinsip demokrasi,  pemerataan  dan  keadilan,  peran  serta  masyarakat  dan  akuntabilitas  dengan memperhatikan  potensi  daerah.  Dengan  diberlakukannya  peraturan  daerah  berhubungan dengan  pajak,    maka  kemampuan  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya semakin besar, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya. Pemerintah diharapkan  untuk  dapat  mempertahankan  serta  berupaya  lebih  dalam  meningkatkan penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  perlu  adanya  sanksi  yang  tegas  serta  memperbaiki sistem administrasi yang ada.
Kata Kunci : Pajak Kendaraan

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  otonomi  daerah dipandang  perlu  menekankan  prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,  pemerataan  dan  keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman  daerah.  Pajak  daerah menjadi  salah  satu  penerimaan  utama
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
bagi  pemerintah  daerah  sekarang  ini. Pemberlakuan  Undang-Undang  tentang pemerintah  daerah  menetapkan  pajak dan  retribusi  daerah  menjadi  salah  satu sumber  penerimaan  yang  berasal  dari daerah  dan  dapat  dikembangkan  sesuai dengan  kebutuhan  dan  kondisi  daerah masing-masing.  Sejalan  dengan  pajak pusat,  pajak  daerah  memiliki  peranan yang dominan dalam penerimaan pemerintah daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan daerah seperti  fasilitas  publik  dan  pengeluaran pemerintah  daerah.  Pajak  daerah  adalah pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah Daerah  tingkat  I  (Pajak  Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota)  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 1
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor  91  Tahun  2010  Tentang jenis  pajak  daerah  yang  dipungut berdasarkan  penetapan  kepala  daerah atau  dibayar  sendiri  oleh  wajib  pajak. Pada  pasal  2  point  1  pajak  terdiri  atas; (a)  Pajak  Provinsi  dan  (b)  Pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak yang masuk ke  dalam  Pajak  Provinsi  adalah:  Pajak Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama
1 Siti Resmi, Perpajakan Teori Dan Kasus (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Air dan Permukaan, Pajak Rokok.
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun 2001  tentang  Pajak.  Pendapatan  daerah merupakan  penerimaan  yang  sangat penting  bagi  pemerintah  daerah  dalam menunjang  pembangunan  daerah  guna membiayai  proyek-proyek  dan  kegiatan- kegiatan  daerah.  Pendapatan  daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening  kas  umum  daerah  yang menambah  ekuitas  dana  dan  merupakan hak  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran dan  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh daerah.  komponen  pendapatan  daerah terdiri  dari  pendapatan  asli  daerah,  dana perimbangan,  dan  lain-lain  pendapatan yang sah.
Pendapatan  Asli  Daerah  Menurut Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004, yang dimaksud dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi  daerah.  Lain-lain  Pendapatan Asli  Daerah  yang  sah  sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi: Hasil penjualan kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga,
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
Keuntungan  selisih  nilai  tukar  rupiah terhadap  mata  uang  asing.  Pendapatan asli  daerah  menjadi  salah  satu  indikator kemandirian daerah dalam hal keuangan. Dimana  semakin  besar  penerimaan  dan presentase pendapatan asli daerah (PAD) terhadap  total  penerimaan  daerah  maka menunjukan  daerah  tersebut  semakin mandiri.
Pembangunan  daerah  adalah  bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan  kapasitas  pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam  memberikan  pelayanan  pada masyarakat.  Selain  itu  pembangunan daerah  juga  merupakan  bagian  dari kemampuan  mengelola  sumber-sumber daya  ekonomi  daerah  yang  memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Hukum  pajak,  yang  juga  disebut hukum  fiskal,  adalah  keseluruhan  dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada
masyarakat  dengan  melalui  kas  negara, sehingga  ia  merupakan  bagian  dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara  dan  orang-orang  atau  badan hokum  yang  berkewajiban  membayar pajak  (selanjutnya  sering  disebut  wajib pajak).
Hukum  pajak  memuat  pula  unsur- unsur  hukum  tata  negara  dan  hukum pidana  dengan  acara  pidananya.  Dalam lapangan  lain  dari  hukum  administratif, unsur-unsur  tadi  tidak  begitu  nampak seperti  dalam  hukum  pajak  ini;  juga peradilan  administratifnya  diatur  dengan sangat  rapinya.  Justru  inilah,  ditambah dengan  luasnya  lapangannya  karena eratnya  hubungannya  dengan  kehidupan ekonomi,  maka  dalam  abad  ini  banyak sarjana  hukum,  sarjana  ekonomi,  dan para cerdik pandai lainnya yang mencurahkan  perhatiannya  yang  cukup terhadap  hukum  pajak  ini,  yang  kini dalam  beberapa  negara  telah  merupakan ilmu yang berdiri tersendiri. Maka dapat disimpulkan  bahwa  pajak  setidaknya mengandung  beberapa  unsur  antara  lain yaitu  iuran/kontribusi  rakyat  kepada negara  dimana  pihak  lain  atau  pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan  undang-undang  (yang  dapat dipaksakan)  dan  mempunyai  kekuatan
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
hukum,  tanpa  kontraprestasi  atau  dalam kata  lain  tanpa  balas  jasa  dari  negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk  membiayai  rumah  tangga  negara atau pengeluaran pemerintah.
Peraturan  perundangan  mengenai pajak  daerah  mengalami  beberapa  kali perubahan.  Peraturan  perundangan  di bidang pajak daerah antara lain Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1957  tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  1997  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada  tahun  2009  pemerintah  pusat mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan Retribusi Daerah menggantikan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) merupakan  salah  satu  indikator  yang menentukan  derajat  kemandirian  suatu daerah.  Semakin  besar  penerimaan  asli suatu  daerah  maka  semakin  rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah  tersebut  terhadap  pemerintah pusat.  Sebaliknya,  semakin  rendah penerimaan  asli  suatu  daerah  maka
semakin  tinggi  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  tersebut  terhadap pemerintah  pusat.  Hal  ini  dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  sumber  penerimaan  daerah yang  berasal  dari  dalam  daerah  itu sendiri.
Dari komposisi pajak daerah, sektor pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  dan pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan penyumbang  terbesar  dari  pajak  daerah yang pengaturannya berdasarkan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah.
Permasalahannya  adalah  bagaimana kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB)  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Metode  penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  yang sifatnya deskriptif analitis yang bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran mengenai  kontribusi  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  Pajak  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB). Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan  yuridis  normati.  Menurut
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
pendekatan yang bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti data  sekunder  disebut  juga  dengan penelitian kepustakaan. 2

## PEMBAHASAN
A. Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Pajak Bea balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Bea Balik Nama
Kendaraan
Bermotor  (BBNKB)  adalah  pajak  atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor  sebagai  akibat  perjanjian  dua pihak  atau  perbuatan  sepihak  atau keadaan  yang  terjadi  karena  jual  beli, tukar  menukar,  hibah,  warisan,  atau pemasukan  kedalam  badan  usaha.  Yang dimaksud  dengan  balik  nama  dalam  hal ini  adalah  merubah  status  kepemilikan dari  penjual  sebagai  pemilik  kendaraan bermotor  sebelumnya  kepada  pembeli sebagai  pemilik  kendaraan  bermotor yang baru.
Pelaksanaan  proses  balik  nama  ini dilakukan  di  kantor  samsat  setempat dimana pendaftaran pertama Surat Tanda Nomor  Kendaraan  (STNK)  kendaraan dilakukan.  Apabila  proses  balik  nama tersebut  selesai,  maka  pada  buku  BPKB dan  STNK  kendaraan  yang  dimaksud
2 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
akan  tertera  nama  pemilik  baru  dari kendaraan  bermotor  tersebut  yaitu  nama dan  alamat  pembeli,  sedangkan  nama pemilik  lama  tidak  dicantumkan  lagi. 3
Persyaratan balik nama sekaligus perpanjangan stnk atas nama perorangan dalam satu wilayah Kota atau Kabupaten adalah  sebagai  berikut:  BPKB;  STNK; Kwitansi  pembelian;  KTP  pemilik  baru dan Cek Fisik
1. Dasar Hukum Pemungutan BBN-
KB
Adapun dasar hukum pemungutan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor antara lain : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  25  Tahun 2010  Tentang  Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  Peraturan  Daerah Provinsi  Sumatera  Selatan Nomor 5 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah.
b. Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu
3 Bohari, Hukum Pajak (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001).
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
Atap Kendaraan Bermotor.
2. Objek  dan  Subyek  Pajak  BBN- KB
Objek  pajak  menurut  dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung  pajak  yang  terutang. Sesuatu  tersebut  dapat  berupa keadaan  perbuatan  dan  peristiwa yang  menjadi  objek  pajak  bea balik  nama  kendaraan  bermotor. Termasuk  penyerahan  kendaraan bemotor adalah pemasukan kendaraan  bermotor  dari  luar negeri  untuk  dipakai  secara  tetap di Indonesia, kecuali:
a) Untuk  di  pakai  sendiri  oleh orang pribadi yang
bersangkutan.
b) Untuk perdagangan.
c) Untuk  digunakan  kembali dari wilayah Indonesia.
d) Digunakan untuk peran, penelitian, contoh dan
kegiatan olahraga. Subyek Pajak BBN-KB
Secara umum yang disebut sebagai  subyek  pajak  bagi  pajak daerah  adalah  orang  pribadi  atau badan yang dapat dikenakan.
a) Subyek pajak kendaraan bermotor  orang  pribadi  atau
badan  yang  dapat  menerima penyerahan
kendaraan bermotor
b) Wajib pajak kendaraan bermotor  orang  pribadi  atau badan yang menerima kendaraan bermotor.
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan BBN-KB
Dasar  pengenaan  Bea  Balik
Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) dihitung sebagai perkalian  dari  dua  unsur  pokok, yaitu:
a) Nilai jual kendaraan bermotor.
b) Bobot  yang  mencerminkan secara relatif kadar keerusakan jalan dan
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tarif
BBN-KB atas penyerahan  pertama  (kendaraan baru) yaitu sebagai berikut:
a) Tarif Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi
masing-masing sebagai
berikut.:
1) Penyerahan pertama
ditetapkan  sebesar  20%;
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
dan 2) Penyerahan  kedua  dan seterusnya ditetapkan sebesar 1%;
b) Untuk kendaraan bernotor
roda  2  (dua)  dan  roda  3  (tiga) sebesar  15%  dikalikan  NJKB
(Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
c) Untuk  kendaraan  bermotor bukan  umum  roda  4  (empat) atau  lebih  sebesar  12,5% dikalikan  NJKB  (Nilai  Jual Kendaraan Bermotor).
d) Untuk  kendaraan  bermotor angkutan umum orang sebesar 7,5% dikalikan 60% dikalikan NJKB  (Nilai  Jual  Kendaraan Bermotor).
e) Untuk  kendaraan  bermotor angkutan umum barang sebesar  7,5%  dikalikan  80% dikalikan  NJKB  (Nilai  Jual Kendaraan Bermotor).
f) Untuk  kendaraan  bermotor
Ambulance, Pemadam
Kebakaran,  Sosial  Keagaman, Lembaga Sosial dan Keagamaan,  Pemerintah  dan Instansi  Pemerintah  roda  4
(empat)  atau  lebih  sebesar 12,5%  dikalikan  NJKB  (Nilai
Jual Kendaraan Bermotor).
g) Untuk  kendaraan  bermotor Ambulance, Pemadam Kebakaran,  Sosial  Keagaman, Lembaga Sosial dan
Keagamaan,  Pemerintah  dan Instansi  Pemerintah  roda  2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar 15%  dikalikan  NJKB  (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)
h) Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar  0,75%  dikalikan  40% dikalikan  NJKB  (Nilai  Jual Kendaraan Bermotor).
Tarif  BBN-KB  penyerahan kedua  dan  seterusnya  (BBN-II) yaitu sebagai berikut:
a) Untuk  kendaraan  bermotor roda  2  (dua)  atau  roda  3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih  sebesar  1%  dikalikan NJKB  (Nilai  Jual  Kendaraan Bermotor).
b) Untuk  kendaraan  bermotor angkutan  umum  orang  sebsar 1%  dikalikan  60%  dikalikan NJKB  (Nilai  Jual  Kendaraan Bermotor).
c) Untuk  kendaraan  bermotor angkutan umum barang sebesar  1%  dikalikan  80%
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
dikalikan  NJKB  (Nilai  Jual Kendaraan Bermotor).
d) Untuk  kendaraan  bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) atau lebih, mutasi dari luar daerah
Provinsi sebesar 0%
e) Untuk  kendaraan  bermotor alat-alat  besar  dan  alat-alat berat sebesar 0,075% dikalikan 40% dikalikan NJKB  (Nilai  Jual  Kendaraan
Bermotor).
Nilai jual
kendaraan bermotor  diperoleh  berdasarkan harga  pasaran  umum.  Bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencermaran  lingkungan  akibat penggunaan  kendaraan  bermotor. Model  perhitungan  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor:
Pajak  daerah  adalah  kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk
keperluan  Daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4
Pajak dipungut berdasarkan undang- undang.  Dasar  Hukum  Pajak  yang tertinggi  adalah  Pasal  23  A  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi, bahwa  “pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara  diatur  dengan  undang-undang”. Pajak  merupakan  iuran  kepada  negara (yang  dapat  dipaksakan)  yang  terutang oleh  yang  wajib  membayarnya  menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung  dengan  tugas  negara  untuk menyelenggarakan  pemerintah.  Fungsi budgetair dari  pajak,  sedangkan  pajak masih  mempuyai  fungsi  lain  yang  tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi mengatur . Yang  dimaksud  dengan  tidak  mendapat prestasi  kembali  dari  negara,  ialah prestasi  khusus  yang  erat  hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan  dan  penjagaan  dari  aparat penegak hukum.
4 Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: Andi Offset, 2011).
PBBN-KB =
Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Tarif
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada kas  negara  berdasarkan  undang-undang (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar  pengeluaran  umum,  dengan pos pengeluaran yang memang diwajibkan  atas  mereka,  pada  kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. 5
Peningkatan  pungutan  pajak  (tarif) perlu  diimbangi  dangan  peningkatan prasarana  publik  karena  sifat  barang public yang non- rivalry ialah penggunaan  satu  konsumen  terhadap suatu barang public tidak akan mengurangi  kesempatan  konsumen  lain untuk  juga  menikmati  barang  publik tersebut  dan non-exclusion yang  berarti apabila  barang  publik  itu  tersedia,  tidak ada  yang  dapat  menghalangi  siapapun untuk  memperoleh  manfaat  dari  barang publik  tersebut.  maka  masing  masing individu  akan  cenderung free  rider adalah  istilah  untuk  mereka  yang  ikut menikmati barang public tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu. Misalnya  jalan  raya  adalah  salah  satu barang  publik,  banyaknya  pengguna
5 Abdul Qadim Zallun Al-Amwal Fi Daulah al- Khalifah, Dar al-ilmi Lialayin, Sistem Keuangan Di Ngara Syariah , ed. Ahmad. S, Terjemahan (Bogor: Pustaka Thariq Izzah, 2002).
jalan  tidak  akan  mengurangi  manfaat dari  jalan  tersebut  ( Non-Rivalry) Semua orang  dapat  menikmati  manfaat  dari jalan  raya.  dan  sebagian  hasil  dari penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor digunakan  untuk  perbaikan  jalan  raya, orang  yang  dapat  menikmati  jalan tersebut  tidak  hanya  yang  bayar  saja, tetapi  yang  tidak  bayar  pajak  juga  dapat menikmatinya  ( Non-Excludable) tanpa mengeluarkan  kontribusi  didalamnya ( Free Rider ) .
B. Konstribusi Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB)  dan  Pajak  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB)  Sebagai  Salah  Satu Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)
Ciri  utama  yang  menunjukan  suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada tingkat kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan  untuk  menggali  sumber- sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan  keuangan  sendiri  yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerahnya. Ketergantungan  kepada  bantuan  pusat harus  diupayakan  seminimal  mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
Khususnya pajak menjadi bagian sumber keuangan terbesar.
Perluasan basis pajak tersebut dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  pajak yang baik yaitu pajak tidak menyebabkan  ekonomi  biaya  tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk,  lalu  lintas  barang  dan  jasa antar  daerah,  dan  kegiatan  ekspor  dan impor.  Disamping  itu  peraturan  daerah tentang pajak daerah yang dibuat itu adil harus  memenuhi  empat  syarat,  sebagai berikut:
1. Equality dan equity Equality berarti  adanya  suatu  kesamaan dalam beban pajak, dimana subjek pajak yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang sama, maka harus dikenakan beban pajak  yang  sama. equality mengandung sifat yang nondiscrimination, yaitu tidak memandang  status  subyek  pajak,  karena orang  asing  maupun  orang  Indonesia akan  dikanakan  pajak  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  perpajakan yang  berlaku.  Sedangkan equity dapat diartikan  sebagai  keadilan  yang  bersifat umum,  walaupun  pengertian  keadilan sangat  relatif  serta  dipengaruhi  oleh aspek  tempat,  waktu  dan  idiology pancasila,  maka  pengertian  keadilan  ini sesuai dengan filsafah pancasila.
2. Certainity
Yaitu  suatu  kepastian  hukum,  dimana setiap  undang-undang  perpajakan  dan ketentuan perpajakan harus mengandung kepastian  hukum,  baik  untuk  wajib pajak,  untuk  Negara  dan  aparat  pajak yang  melaksanakan  tugas  pemungutan pajak.

## 3. Convention of payment
Yaitu  saat  pemungutan  pakak  harus tepat,  sesuai  dengan  kondisi  ekonomo para  wajib  pajak  yang  memungkinkan dapat  membayar  hutang  pajaknya  . pemungutan  pajak  lebih  tepat  pada  saat timbul objek pajak yang dapat dikenakan pajak.
4. Economic of collection
Yaitu dalam meentapkan biaya pemungutan pajak yang harus diperhitungkan  secara  sempurna  agar tidak terjadi pengeluaran biaya pungutan lebih  besar  dari  pada  jumlah  pajak  yang diterimanya.
Dalam  Undang-undang  Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; daerah hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan  tarif  pajak  dalam  batasan maksimum yang ditetapkan dalam peratuaran  daerah  ini.  Kemudian  untuk menghindari  perang  tarif  antar  daerah untuk  objek pajak yang  mudah bergerak seperti  kendaraan  bermotor,  dalam
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
peraturan  ini  ditetapkan  tarif  minimum untuk pajak kendaraan bermotor.
Pengaturan  tarif  demikian  juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraanya  ke  daerah  lain  yang  beban pajaknya  lebih  rendah.  Oleh  karena  itu dalam  undang-undang  ini;  nilai  jual kendaraan  bermotor  (NJKB)  sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor  masih  ditetapkan  seragam secara  nasional  namun  sejalan  dengan tuntutan  masyarakat  terhadap  pelayaan yang  lebih  baik  sesuai  dengan  beban pajak    yang    ditanggungnya    dan pertimbangan  tertentu,  menteri  dalam negeri  dapat  menyerahkan  kewenangan penetapan nilai  jual  kendaraan bermotor kepada  daerah,  selain  itu  kebijakan  tarif pajak kendaraan bermotor juga diarahkan  untuk  mengurangi  tingkat kemacetan  di  daerah  perkotaan,  dengan memberikan  kewenangan  daerah  untuk menetapkan  tarif  pajak  progresif  untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.
Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam  peraturan  daerah  ini  sebagian hasil penerimaan pajak daerah dialokasikan  untuk  membiayai  kegiatan
yang  berkaitan  dengan  pajak  tersebut. Pajak  kendaraan  dan  bea  balik  nama kendaraan bermotor, sebagian dialokasikan  untuk  pembangunan  dan /atau  pemeliharaan  jalan  dan  sarana transportasi umum.
Selanjutnya  untuk  meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme  pengawasan  diubah  dari represif menjadi preventif. Setiap peraturan  daerah  tentang  pajak,  sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah, setelah disetujui disosialisasikan
dan dilaksanakan/diimplementasikan.
Terhadap  daerah  yang  menetapkan kebijakan  dibidang  pajak  daerah  yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, akan dikenakan sanksi berupa penundaan  dan/atau  pemotongan  dana alokasi  umum  dan/atau  dana  bagi  hasil atau restitusi.

## KESIMPULAN DAN

## REKOMENDASI
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) dan  Bea  Balik  Kendaraan  Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah.  Pajak daerah  merupakan  salah  satu  sumber
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
pendapatan  daerah  yang  penting  guna membiayai penyelenggaraan pembangunan  dan  pemerintahan  daerah. Kebijakan  pajak  daerah  berdasarkan prinsip  demokrasi,  pemerataan  dan keadilan,  peran  serta  masyarakat  dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Peraturan daerah tentang pajak  daerah  telah  dibuat  dengan  adil dan  memenuhi empat syarat dan sebagian  hasil  penerimaan  pajak  daerah dialokasikan  untuk  membiayai  kegiatan yang  berkaitan  dengan  pajak  tersebut. Pajak  kendaraan  dan  bea  balik  nama kendaraan bermotor, sebagian dialokasikan  untuk  pembangunan  dan /atau  pemeliharaan  jalan  dan  sarana transportasi umum.
Dengan  diberlakukannya  peraturan daerah terkait pajak, kemampuan daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya  semakin  besar,  karena daerah dapat dengan mudah
menyesuaikan pendapatnya, sejalan dengan  tidak  memberikan  kewenangan kepada  daerah  untuk  menetapkan  jenis pajak  baru  akan  memberikan  kepastian bagi  masyarakat  dan  dunia  usaha  yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya. Pemerintah daerah
hendaknya  dapat  mempertahankan  serta berupaya  lebih  dalam  meningkatkan penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor karena  pengaruh  cukup  besar  terhadap PAD,  hendaknya  pemerintah  daerah memperketat  sanksi  dan    memperbaiki sistem administrasi yang ada

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Al-Amwal  Fi  Daulah  al-  Khalifah,  Dar al-ilmi  Lialayin,  Abdul  Qadim Zallun. Sistem  Keuangan  Di  Ngara Syariah .  Edited  by  Ahmad.  S. Terjemahan. Bogor: Pustaka Thariq Izzah, 2002.
Bohari. Hukum  Pajak .  Jakarta:  PT.Raja
Grafindo Persada, 2001.
Mardiasmo. Perpajakan .  Yogyakarta:
Andi Offset, 2011.
Resmi,  Siti. Perpajakan  Teori  Dan Kasus .  Jakarta:  Salemba  Empat,
2011.
Soemitro,  Rony  Hanitijo. Metodologi Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Evi  Purnamawati,  Konstribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah, Halaman 12-24
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang   Nomor 28 Tahun
2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2015 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .