## D INAMIKA POSITIVISASI FATWA ( LEGAL OPINION) KE DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
Ali Mutakin nabilamandor@gmail.com
Abstrak:  Fatwa ( legal opinion) merupakan produk pemikiran Hukum Islam  disamping  fkih, qad}a>’  dan  qanu>n.  Ia  memiliki karakteristik  tersendiri  yang  memungkinkan  untuk  berbeda dengan  produk  pemikiran  hukum  yang  lain.  Fatwa  tidak mempunyai daya ikat, dalam arti si peminta fatwa ( mustafti) tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi biasanya fatwa cenderung bersifat dinamis karena  merupakan  respon  terhadap  perkembanngan  baru yang sedang dihadapi dan bersifat responsif, atau sekurang- kurangnya dapat dikatakan dinamis.
Fatwa ( Legal Opinion) sebenarnya tidak memiliki kekuatan hokum,  sehinga  ia  tidak  bisa  memberkan  sanksi  terhadap pelangaran-pelangaran fatwa. Agar fatwa tersebut memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat,  maka  diperlukan penyerapan  fatwa  tersebut  ke  dalam  peraturan  atau perundang-undangan.  Proses  penyerapan  fatwa  ini  yang dimaksud  dalam  artikel  ini  sebagai  positivisasi.  Hasil  dari positivisasi  hukum  tidak  tertulis  (fatwa  dan  fikih)  menjadi hukum  tertulis  disebut  dengan qanu>n.  Proses  pengubahan fatwa menjadi qanu>n atau undang-undang/peraturan disebut taqni>n.  Proses  taqni>n  tersebut  mencakup:  (1)  pembentukan peraturan  perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum; (2) penelitian atau pengkajian hukum yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan  masalah  tersebut  dalam  suatu  ranangan peraturan  perundang-undangan;  dan  (3)  pengundangan/ penempatan peraturan perundang-undangan dalam
Lembaran  Negara,  Tambahan  Lembaran  Negara,  Berita
Negara, dan Tambahan Berita Negara.
Kata Kunci: Fatwa (Legal Opinion), Positivisasi, Perundang-undangan

## PENDAHULUAN
Seiring  perkembangan  zaman,  dinamika  umat  Islam  semakin berkembang,  persoalan  umat  pun  akhirnya  kian  komplek.  Sehingga dianggap  perlu  adanya  sebuah  rambu-rambu  sebagai  upaya  preventif yang  mampu  membentengi  umat  Islam  dari  berbagai  macam  sesuatu yang menimbulkan kerusakan.
Fatwa adalah jawaban yang bisa dijadikan solusi atas berbagai persoalan  yang  mengemuka,  biasanya  ia  merespon  berbagai  macam persoalan  yang  bersifat  kontemporer.  Bahkan  belakangan  ini, perbincangan seputar fatwa juga semakin hangat. Meskipun demikian, tidak sedikit masyarakat yang meragukan akan sebuah fatwa, bahkan terkesan acuh-tak acuh dengan istilah fatwa.
Fatwa  yang  dulu  dianggap  sebagai  “barang  mahal”,  saat  ini terkesan  tidak  mendapatkan  di  hati  ummat.  Seakan  fatwa  telah mengalami  penyusutan  nilai,  sehingga  banyak  individu  maupun lembaga yang tidak terpengaruh dengan adanya sebuah fatwa. Hal ini dapat dilihat dari sederetan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama  Indonesia  (MUI).  Dari  persoalan  rokok,  golput,  foto  pre wedding bahkan sampai dengan kasus penistaan agama.
Seyogyanya  dengan  adanya  fatwa  dari  ulama  tersebut,  maka umat  mengikutinya,  karena  bagaimanapun  dikatakan  bahwa  ulama adalah  pewaris  para  Nabi  ( al-‘ulama  waratsat  al-anbiya>’).  Namun kenyataan  di  lapangan  tidak  sama,  meskipun  ada  sebagian  yang mengikuti  atas  fatwa  yang  ada,  tapi  tidak  sedikit  pula  yang  tidak memperhatikannya.
Jika  dilihat  dari  perspektif  hukum  Islam,  fatwa  sebenarnya salah satu produk pemikiran hukum Islam, di samping fikih, qad}a> dan qanu>n.  Fatwa  adalah  nasihat  atau  petuah,  yang  secara  konkritnya merupakan  sebuah  keputusan  atau  nasihat  resmi  yang  diambil  oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh  seorang mufti  atau  ulama,  sebagai  tanggapan  atau  jawaban terhadap  sebuah  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peminta  fatwa ( mustafti) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dengan  demikian  makalah  ini,  mencoba  mendiskusikan bagaimana fatwa yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bisa  menjadi  kekuatan  yang  mengikat.  Sehingga  dalam  makalah  ini, diajukan tema diskusi positivisasi fatwa.

## PEMBAHASAN A. Pandangan Ulama Tentang Fatwa ( Legal Opinion)
Fatwa  berasal  dari  kata ifta>’  yang  secara  bahasa  berarti memberi  jawaban  dari  urusan  yang  sulit  atau  masalah  hukum.  Ibn Mand}}ur  mengartikan fatwa  sebagai  penjelasan  atas  persoalan  hukum yang musykil,  dan  jawaban  fakih  (ahli  hukum)  atas  pertanyaan  yang diajukan  kepadanya. 1 Dalam  praktek  hukum,  fatwa  hukum  biasa disebut sebagai “pertimbangan hukum” atau “pendapat hukum” ( legal opinion). 2 Dalam hal ini, orang yang bertanya disebut mustafti>, yang ditanya disebut mufti>, 3 dan jawaban yang diberikan oleh mufti> disebut fatwa>. 4
Sedangkan  menurut  istilah,  terdapat  beberapa  pendapat  yang antara  satu  dengan  yang  lain  saling  menguatkan.  Diantara  pendapat tersebut dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, ia mengatakan bahwa fatwa adalah pemberitahuan tentang hukum syar’i yang tidak mengikat (al- ikhbar  ‘an  al-hukm  al-syar’i  min  ghair  al-ilzam). 5 Makhluf mengyatakan bahwa fatwa merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh orang alim berhubungan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariah. 6
Fatwa merupakan bagian produk Hukum Islam yang sudah ada semenjak  masa  Nabi  Saw.,  yang  kemudian  menjadi  produk  Hukum Islam yang berkembang hingga saat ini. Amir Syarifuddin menjelaskan
1 Ibn Mandhur Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram al-Ansari, Lisan al- Arab , Jld XV, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), hlm. 170 2 Bagir  Manan, Kekuasaan  Kehakiman  Indonesia  Dalam  UU  Nomor  4 Tahun  2004 ,  (Yogyakarta  :  UII  Press,  2007),  h.  135.  Secara  leterlek, legal  opinion adalah  sama  dengan  “pendapat  hukum/fatwa”.  Secara  umum,  legal  opinium  tidak lebih  dari  “opini”  pada  umumnya,  namun  kekhasannya  ialah  ia  dikeluarkan  oleh persoon yang berkecimpung di bidang hukum. Dengan demikian, legal opinion tidak lain merupakan pendapat ilmiah hukum, sebab ia lazim dikeluarkan oleh komunitas/ lembaga  yang  memiliki  wibawa  keilmuan  hukum  tertentu.  Hasil  akhirnya  adalah berupa “pendapat yang niscaya” atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. “Hasil  pemikiran/pendapat  yang  niscaya”  ini  tentu  tidak  dilakukan  secara  asal- asalan. Sebagai pendapat yang berkarakter ilmiah, legal opinion tentu telah diawali dengan  serangkaian  kajian  dan  telaah  pustaka  yang  dapat  dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3
4 Husain  Muhammad  al-Mallah, al-Fatwa>  Nash’atuha>  wa  Tat}awwuruha>  – Us}u>luha> wa Tatbi>tatuha>, (Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah, 2001), h. 397
5 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu , (Damaskus, Dar al-
Fikr al-Mu ‟ ashir, 2005 M / 1425 H, jilid I,), h. 35.
6 Makhluf, 1965, vol. 1: 12
perngertian  fatwa  sebagai  usaha  memberikan  penjelasan  tentang hukum  syara’. 7 Sementara  dalam  kitab Mu’zam  Lughat  al-Fuqaha sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Badri  Kearuman,  menjelaskan  fatwa sebagai هنع لأس نلم هيقفلا هنيبي يذلا يعرشلا مكلحا “ fatwa adalah hukum syar’i  yang  dijelaskan  oleh  seorang  faqih  untuk  orang  yang  beranya kepadanya”.  Dalam  kajian  ilmu  ushul  fikih,  berarti  pendapat  yang dikemukakan  seorang  mujtahid  atau faqi>h  sebagai  jawaban  yang diajukan  peminta  fatwa  dalam  suatu  kasus  yang  sifatnya  tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa atas nama pribadi, lembaga  maupun  kelompok  masyarakat.  Fatwa  yang  dikemukakan mujtahid  atau faqi>h  tersebut  tidak  musti  diikuti  oleh  orang  yang meminta  fatwa,  dan  karenanya  fata  tersebut  tidak  mempunyai  daya ikat.  Pihak  yang  memberi  fatwa  dalam  istilah  fikih  dan  ushul  fikih disebut mufti>, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut mustafti. 8
Di  kalangan  ulama  madzhab,  fatwa  juga  didefinisan  secara beragam,  namun  tetap  mempunyai  kesamaan  sebagai  jawaban terhadap  suatu  persoalan  yang  ditanyakan.  Menurut  ulama  Maliki, ifta>’  atau  fatwa  diartikan  menginformasikan  tentang  suatu  hukum syari’at dengan cara yang tidak mengikat. Sedangkan menurut ulama Hanafi, ifta’  atau  fatwa  adalah  menjelaskan  hukum  terhadap  suatu permasalahan. 9
Sedangkan  Quraish  Shihab  sebagaimana  yang  dikutip  oleh Badri  Kaeruman  menjelaskan  bahwa  fatwa  berasal  dari  bahasa  Arab al-ifta>’,  al-fatwa>  yang  secara  sederhana  diartikan  sebagai  pemberian keputusan.  Fatwa  bukanlah  keputusan  hukum  yang  dibua  dengan mudah an sekehendak hati, yang lazim disebut sebagai membuat-buat hukum  tanpa  dasar  ( al-tahakkum).  Fatwa  senantiasa  terikat  dengan siapa yang berwenang memberi fatwa ( ija>zah al-ifta>’), kode etik fatwa ( adab al-ifta>’), dan metode penetapan fatwa (al-istinba>t}). 10
Dari uraian tersebut, fatwa memiliki makna yang spesifik yaitu adanya  sebuah  pertanyaan  yang  mendorong  keluarnya  fatwa.  Oleh karena  itu,  menurut  Muhammad  Abu  Zahra  fatwa  lebih  khusus  dari
7 Amir Syarifudin, Ushul Fikih Jilid 2, (Jakarta: Kenana, 2009), h. 45
8 Badri  Kaeruman, Hukum  Islam Dalam  Perubahan  Sosial ,  (Bandung:
Pustaka Setia, 2010), h. 105
9 Rusli, “Tipologi Fatwa di Era odern: dari Offline ke Online” dalam jurnal Studi Islamika . Vol. 8 Nomer 2, Desember 2011, h. 266
10 Badri Kaeruman, Hukum Islam ....105
pada  ijtihad.  Karena  ijtihad  muncul  baik  ada  pertanyaan  atau  tidak, sedangkan  fatwa  tidak  akan  muncul  apa  bila  tidak  ada  peristiwa (pertanyaan). 11
Fatwa  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  tradisi Hukum  Islam  ( fiqh).  Perkembangan  manusia  yang  selalu  berjalan menuntut  selalu  adanya  jawaban  atas  permasalahan  hukum ( waqi’iyah)  yang  dihadapi  oleh  umat  Muslim  mengenai  status permasalahan  hukum  tersebut.  Saking  urgennya  kedudukan  fatwa dalam  tradisi  Hukum  Islam,  sehingga  diakui  dalam  nash  Al-Qur’an maupun Hadits. Kata fatwa dengan berbagai macam derifasinya, telah disebutkan  beberapa  kali  dalam  Al-Qur’an. 12 Keberadaan  nash-nash tersebut menjadi argumen dan dasar atas eksistensi fatwa.
Menurut  al-Syatibi  seorang mufti>  memiliki  peran  sebagai pengganti  Nabi  Saw.,  yang  menjelaskan  tentang  Allah  dan  hukum- hukum  yang  terkait  dengan  perbuatan  mukallaf.  Demikian  ini diperkuat dengan Hadits Nabi bahwa ulama adalah pewaris Nabi. Hal ini  menunjukan  bahwa  seorang  mufti  adalah  wakil  Nabi  dalam menyampaikan    hukum,  sebagaimana  disebutkan  bahwa  Nabi memerintahkan  untuk  menyampaikan  apa  yang  didengar  dari  Beliau meskipun hanya satu ayat. Disamping itu, mufti juga dapat berfungsi sebagai  pembuat  hukum.  Sebab,  bisa  jadi  apa  yang  disampaikannya berupa apa yang sudah dikemukakan sebelumnya, baik oleh Al-Qur’an maupun  Hadits.  Dalam  kondisi  demikian,  ia  berfungsi  sebagai penyampai  hukum.  Atau  menyimpulkan  hukum  sendiri  berdasarkan Al-Qur’an  dan  Hadits,  dalam  kondisi  seperti  ini  ia  sebagai  pembuat hukum yang belum terungkap.
Fatwa  yang  merupakan  produk  pemikiran  Hukum  Islam, memiliki  karakteristik  tersendiri  yang  memungkinkan  untuk  berbeda dengan  produk  pemikiran  hukum  yang  lain  yaitu  fikih, qad}a>’  dan qanu>n.  Fatwa  yang  merupakan  pendapat  hukum  (legal  opinion) sifatnya  adalah  kasuistik  karena  merupakan  respon  atau  jawaban pertanyaan  yang  diajukan  oleh  si  peminta  fatwa  ( mustafti).  Fatwa tidak  mempunyai  daya  ikat,  dalam  arti  si  peminta  fatwa  ( mustafti) tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya, tetapi  biasanya  fatwa  cenderung  bersifat  dinamis  karena  merupakan respon  terhadap  perkembanngan  baru  yang  sedang  dihadapi  dan
11 Abu Zahra, Ushul Fiqh , (Lebanon: Dar al-Kutub al-Arabi, tt.), h. 401
12 Lihat QS. Al-Nisa>’ [4]: 127 176. QS. Al-S}affa>t [37]: 11, 149. QS. Yusuf
[12]: 43,46. QS. Al-Naml [27]: 32 dan QS. Al-Kahfi [18]: 22.
bersifat  responsif,  atau  sekurang-kurangnya  dapat  dikatakan dinamis. 13
Sedangkan  menurut  Ma’ruf  Amin,  fatwa  baik  dari  aspek hakekat maupun dari tinjauan implikasi yang dihasilkan dari keduanya memiliki  perbedaan  dengan qad}a>’.  secara  garis  besar  perbedaan tersebut  Nampak  pada:  1)  ketetapan  hakim  ( qa>d}i)  bersifat  mengikat bagi  seseorang  untuk  patuh  menjalankan  ketentuan  yang  telah  yang telah  diputuskan  sesui  dengan  syari’at  Islam.  Sedangkan  fatwa  lebih bersifat  informative  ( al-ikhba>r)  tentang  ketentuan  Allah  yang menuntut  bagi  orang  Islam  untuk  menjalankan  atau  hanya  sekedar kebolehan.  2)  ketetapan  hakim  ( qad}a>’)  mengharuskan  adanya  lafadz yang  terucap  secara  jelas,  seangkan  fatwa  bisa  berbentuk  sebuah perkataan,  perbuatan,  isyarat  dan  tulisan.  3)  ketetapan  hakim  ( qad}a>’) wajib  dilaksanakan  oleh  terhukum,  baik  ketetapan  tersebut  benar ataupun salah. Sedangkan fatwa, tidak ada kewajiban bagi si peminta fatwa  tersebut  untuk  menerima  apalagi  melaksanakannya.  4)  fatwa mempunyai implikasi yang luas dibandinkan dengan qad}a>’. Jika fatwa itu  tidak  hanya  sekedar  menangkau  pribadi  si mustafti,  akan  tetapi mencakup orang banyak, maka qad}a>’ lebih khusus dan personal, hanya diperuntukan  bagi  tersangka  atau  pihak  terhukum.  5)  objek  wilayah garapan qad}a>’ hanya terbatas pada aspek mu’amalah, sedangkan fatwa menjangkau aspek ibadah, akhlak, adab, dan sekaligus masuk wilayah mu’amalah.  6) qad}a>’  hanya  pada  masalah  hukum  wajib,  mubah  dan haram,  tidak  mejangkau  masalah  hukum  yang  sunah  dan  makruh.  7) disyaratkan bagi seorang hakim sosok pribadi yang merdeka, berjenis kelamin  laki-laki,  mampu  mendengar  dan  tidak  boleh  menetapkan hukum bagi keluarganya. Sedangkan mufti tidak terikat dengan status dirinya  dan  jender.  8)  secara  definitive,  fatwa  meupakan  ketentuan syar’i yang diinformasikan oleh seorang mufti, sedangkan qad}a>’ lebih menegaskan  perbedaan  antara  manusia  dan  hukum  syar’i.  9)  fatwa mewajibkan  kepada mustafti  untuk  mengikuti  madzhab  yang  dianut oleh mufti.  Sedangkan  qad}a>’  memungkinkan  untuk  mengacu  kepada seluruh madzhab yang ada. 14
13 M.  Atho  Mudzhar,  “Fiqh  Sebagai  Produk  Pemikiran  Hukum”,  dalam Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi , (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 91 14 Lihat Asrorun Ni’am, Metodologi Penetapan Fatwa …h. 86

## B. Fatwa dalam Perspektif Hukum Nasional
Melihat model tata Negara di zaman modern ini, fungsi fatwa dapat  dikelompokan  menjadi  tiga  fungsi.  Pertama  Negara  yang menempatkan  Syari’at  Islam  sebagai  dasar  dan  Undang-undang Negara  yang  diterapkan  secara  utuh  dan  sempurna,  sehingga  fatwa menjadi  keputusan  hukum  yang  mengikat.  Kedua,  Negara  yang berdasarkan  hukum  sekuler,  maka  fatwa  tidak  berperan  dan  tidak berfungsi  apapun  dalam  kehidupan  bernegara.  Ketiga,  Negara  yang menggabungkan  antara  hukum  sekuler  dengan  hukum  Islam,  maka fatwa  berfungsi  hanya  dalam  ranah  hukum  Islam.  Dalam  konteks demikian,  Indonesia  dapat  dikategorikan  sebagai  Negara  yang menggunakan  pola  ketiga.  Sehingga  kajian  fatwa  di  Indonesia  terasa sangat menarik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam penganut madzhab Sunni, namun Negara berdasarkan Panasila. 15
Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum Nasional,  terdapat  lima  sumber  hukum  yaitu;  undang-undang, kebiasaan,  putusan  hakim  (yurisprudensi),  traktat,  serta  doktrin (pendapat  pakar/ahli  hukum). 16 Dalam  kelima  sumber  hukum tatanegara  tersebut,  tercakup  pula  pengertian-pengertian  yang berkenaan dengan: (i) nilai-nilai dan norma hukum yang hidup sebagai konstitusi  yang  tidak  tertulis;  (ii)  kebiasaan-kebiasaan  yang  bersifat normative  tertentu  yang  diakui  baik  dalam  lalu  lintas  hukum  yang lazim;  dan  (iii)  doktrin-doktrin  ilmu  pengetahuan  hukum  yang  telah diakui  sebagai ius  comminis  opinion  doctorum  di  kalangan  para  ahli yang  mempunyai  otoritas  yang  diakui  umum.  Dalam  setiap  sistem hukum, ketiga hal ini bisa juga dianggap sebagai sumber hukum yang dapat  dijadikan  referensi  atau  rujukan  dalam  membuat  keputusan hakim. 17
Secara  sitematis  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam undang-undang  no  12  tahun  2011  tentang  Peraturan  Perundang- undangan,  tepatnya  dalam  pasal  7  adalah  sebagai  berikut:  Undang- undang  dasar  1945,  Ketetapan  MPR,  undang-undang/peraturan
15 Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelian, “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam  Operasional  Lembaga  Keuangan”  dalam ADZKIYA  Jurnal  Hukum  dan Ekonomi Syari’ah, ol. 03| Nomor 2| September 2015 , h. 184-185
16 Umar Said ugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 41-73 17 Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelian, “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan”… h. 184-185
pemerintah  atau  pengganti  undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan  presiden,  peraturan  daerah  provinsi,  dan  peraturan  daerah kabupaten/kota.  Dari  uraian  tata  urutan  peraturan  tersebut,  tidak menyebutkan  fatwa  sebagai  bagian  dari  dasar  hukum  di  Negara  ini, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. 18
Meskipun  demikian,  dalam  praktiknya  doktrin  (pendapat  ahli hukum)  banyak  mempengaruhi  pelaksanaan  administrasi  Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan  pendapat  ahli  guna  dijadikan  sebagai  pertimbangan hakim  dalam  memutus  sebuah  perkara,  begitu  juga  seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata,  sering kali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat  pembelaanya.  Dengan  demikian,  sejatinya  fatwa  dalam konteks  hukum  nasional  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan doktrin  yaitu  sebagai  penguat  dalam  pemutusan  seorang qa>d}i  dalam sebuah  perkara,  namun  pada  hakikatnya,  fatwa  hanyalah  sebagai petuah  atau  nasihat  dari  seorang  alim  ulama  yang  bersifat  tidak mengikat. 19
C. Akomodasi  Fatwa  dalam  Peraturan  Perundangan  ( Taqni>n  al- Fatwa)
Karakteristik  fatwa  yang  merupakan  respons  terhadap  suatu masalah  yang  berkembang  merupakan  pintu  masuk  yang  sangat realistis  bagi  pembaharuan  hukum  Islam.  Dalam  hal  ini,  fatwa  DSN- MUI  dalam  tataran  tertentu  secara  sadar  dimaksudkan  untuk melakukan  pembaharuan  tersebut.  Pembaharuan  hukum  yang dilakukan  oleh  DSN-MUI  tiak  dalam  arti  menciptakan  hukum  baru yang sama sekali tidak terkait dengan pendapat ulama terdahulu. Ada dua cara pembaharuan hokum yang dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwanya,  pertama  menguji  validitas ‘illah  terhadap  pendapat  ulama terdahulu  ( masa>lik  al-‘illah).  Jika  ‘illah-nya  dipandang  masih  relevan dengan kondisi kekinian, maka pendapat ulama tersebut akan dipakai. Kedua,  menggunakan manhaj  istinbat}  hukm  ulama  terdahulu.  Jika ‘illah-nya  dianggap  sudah  tidak  cocok  lagi  dengan  kondisi  kekinian,
18 M.  Erfan  Riadi,  kedudukan fatwa……474.  Sainul  dan  Muhammad  Ibnu Afrelian,  “Aspek  Hukum  Fatwa  DSN-MUI  Dalam  Operasional  Lembaga Keuangan”… h. 184-185
19 Sainul dan Muhammad Ibnu Afrelian, “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan”…, h. 185-186
maka  pendapat  tersebut  ditinggalkan  kemudian  ber- istinba>t}  dengan manhaj  istinba>t}  ulama-ulama  terdahulu.  Kondisi  demikianlah  yang kadang  dianggap  tidak  sejalan  dengan  pendapat  lahiriyah  ulama terdahulu dalam kitab-kitab fikih mu’tabarah. 20
Usaha  pembaharuan  hukum  Islam  lewat  fatwa  DSN-MUI, patut diberikan apresiasi yang luar biasa, karena konsistensi dan kerja keras  dari  berbagai  pihak  baik  regulator,  praktisi,  ataupun  akademisi dalam meyakinkan penentu kebijakan dan pihak-pihak terkait lainnya, akhirnya  membuahkan  hasil,  yakni  sejak  tahun  1990-an  telah  terjadi pengakomodasian  sistem  ekonomi  syariah  ke  dalam  sistem  hukum nasional.  Meskipun  masih  tergolong  baru,  namun  pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong mempunyai prospek besar untuk dikembangkan. 21
Sebagaimana  uraian  di  atas,  bahwa  fatwa  termasuk  fatwa DSN-MUI  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Sedangkan  landasan operasional  perbankan  syari’ah  yang  memiliki  kekuatan  hukum  yang mengikat  adalah  Undang-undang  dan  peraturan-peraturan  yang dikeluarkan  oleh  Bank  Indonesia  (BI).  Jika  demikian,  maka  BI  tidak berhak  memberikan  sanksi  kepada  lembaga  keuangan  syariah  yang tidak melaksanakan fatwa DSN-MUI. Agar fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat,  maka  diperlukan  penyerapan  fatwa tersebut  ke  dalam  peraturan  atau  perundang-undangan.  Proses penyerapan  fatwa  ini  yang  dimaksud  dalam  artikel  ini  sebagai positivisasi. 22
Hasil  dari  positivisasi  hukum  tidak  tertulis  (fatwa  dan  fikih) menjadi  hukum  tertulis  disebut  dengan qanu>n.  Fikih  dan  fatwa termasuk  fatwa  DSN-MUI  dalam  konteks  keindonesiaan  termasuk hukum  tidak  tertulis;  namun  ia  bisa  dikembangkan  oleh  pihak-pihak regulator  menjadi  hukum  tertulis  karena  kewenangan  istimewa  yang dimilikinya (asas dekresi) berdasarkan peraturan perundangan. Proses pengubahan  fikih  dan  fatwa  menjadi qanu>n  atau  undang- undang/peraturan disebut taqni>n. Proses taqni>n tersebut mencakup: (1) pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  norma
20 Dewan  Syariah  Nasional  MUI, Himpunan  Fatwa    Keuangan  Syariah,
( Jakarta: Erlangga, 2014 ), h. 901
21 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa  Keuangan Syariah… h. 903 dan 914 22 Akhmad  Faozan,  “Pola  Dan  Urgensi  Positivisasi  Fatwa-Fatwa  Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia Tentang Perbankan Syariah di Indonesia” dalam Jurnal Al-Mana>hij, Vol. X No. 2, Desember 2016, h. 315
hukum  yang  mengikat  secara  umum;  (2)  penelitian  atau  pengkajian hukum  yang  dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah  mengenai pengaturan  masalah  tersebut  dalam  suatu  ranangan  peraturan perundang-undangan;  dan  (3)  pengundangan/penempatan  peraturan perundang-undangan  dalam  Lembaran  Negara,  Tambahan  Lembaran Negara, Berita Negara, dan Tambahan Berita Negara. 23
Terkait  dengan  teori  positivisasi  hukum  Islam  yang dikemukakan  oleh  A.  Qodri  Azizy  bahwa  hukum  Islam  bukan  lagi dicari suatu upaya untuk melegalkan secara formal atas  hukum Islam di  Indonesia,  tetapi  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  sumber pembuatan UU, putusan hakim, kebiasaan, dan doktrin. 24 Telah terjadi suatu proses positivisasi terhadap hukum Islam  yang menjadi sumber pembuatan UU, yaitu fatwa DSN menjadi pedoman dalam pembuatan UU,  serta  peraturan  perundang-undangan  di  bawahnya  yang  lebih rendah, dan juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi  syariah  di  bidang  perbankan,  asuransi,  dan  pasar  modal syariah. 25

## D. Proses Dan Metode Positivisasi Fatwa
Proses  positivisasi  dalam  pandangan  hukum  Islam  adalah berarti  upaya  untuk  menggali  dan  mengakomodasi  hukum  Islam kemudian  dijadikan  sebagai  perundang-undangan  untuk  mengatur masyarakat  atau  negara.  Namun  sebelum  jauh  membahas  tentang proses  positivisasi  tersebut,  ada  hal  yang  harus  diperhatikan menyangkut  paradigma  yang  mendasari  aspek  positivisasi  fatwa tersebut,  yaitu pertama,  bahwa  hak  untuk  membuat  hukum  hanyalah milik Allah SWT, manusia tidak punya hak untuk membuat keputusan hukum.  Dengan  demikian  dalam  kaitan  ini  dipertegas  bahwa kedaulatan  berada  di  tangan shara>’   saja.  Sementara  kedudukan manusia hanya sebagai pihak yang berupaya memahami apa yang telah ditunjukkan oleh hukum shara>’.
23 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa  Keuangan Syariah… h.
914-915
24 A.  Qodri  Azizy, Elektisisme  Hukum  Nasional ,  (Yogyakarta:  Gama Media, 2002), h. 177 25 Yeni  Salma  Barlinti,  “Fatwa  MUI  Tentang  Ekonomi  Syari’ah  Dalam Sistem  Hukum  Nasional”  dalam Fatwa  Majlis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Dalam Perspektif  Hukum  dan  Perundang-Undangan (Puslitbang  Lektur  dan  Khazanah
Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012),h. 493
Paradigma  ini  tentu  berbeda  secara  diametral  dengan  sistem demokrasi  yang  menempatkan  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat, sehingga  dalam  perumusan  undang-undang  didasarkan  kepada kehendak  dan  aspirasi  rakyat  melalui  para  wakilnya  dalam  sidang parlemen.  Dalam  sistem  demokrasi  yang  memiliki  otoritas  untuk menetapkan  baik  buruknya  sesuatu  adalah  diberikan  secara  bebas kepada  akal  manusia.  Akal  dipandang  mampu  menjangkau  segala sesuatu  yang  dapat  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  semua. Sedangkan  dalam  pandangan  Islam  akal  hanya  berfungsi  untuk mengkaji dan memahami petunjuk tentang baik buruknya sesuatu atau perbuatan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditentukan  oleh shara>’. Memang  benar  bahwa  akal  dapat  menjangkau  baik  atau  buruknya sesuatu  dari  fakta  empiris  yang  bersesuaian  dengan  kecenderungan manusia  dan  fitrohnya  seperti  pandai  itu  baik,  bodoh  itu  buruk, mencuri  hak  orang  lain  itu  buruk  dan  menolong  orang  yang mendapatkan kecelakaan itu baik. Namun pada sisi apakah perbuatan itu mendapat ridha dan pahala Allah serta apakah mendapat siksaNya, maka  akal  tidak  akan  dapat  menjangkaunya. 26 Dengan  demikian keputusan hukum untuk memberikan penilaian baik buruknya sesuatu hanyalah  hak  Allah.  Oleh  karena  itu  syariat  Islamlah  yang  mesti dijadikan  sebagai  patokan  bagi  perundang-undangan  untuk  mengatur masyarakat maupun negara.
Kedua,  setelah  memahami  bahwa  hukum  hanyalah  hak  Allah, maka selanjutnya dalam rangka menerapkan atau mengamalkan hukum tersebut, manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk merujuk pada ketentuan  yang  telah  ditetapkanNya.  Dan  melarang  melakukan  satu tindakan apapun kecuali setelah mengetahui hukumnya. Sebagaimana Allah Swt jelaskan dalam QS: Al-Isra>’ []: 36:
اًلوُئْسَم ُهْنَع َناَك َكِئَلوُأ َُّلُك َداَؤُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْمََّسلا ََّنِإ ٌمْلِع ِهِب َكَل َسْيَل اَم ُفْقَت اَلَو
“Dan  janganlah  kamu  mengikuti  apa  yang  kamu  tidak  mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. Rasulullah SAW juga bersabda :
.ٌرْجَأ ُهَلَف َأَطْخَأَف َدَهَتْجاَف َمَكَح اَذِإَو ، ِناَرْجَأ ُهَلَف َباَصَأَف َدَهَتْجاَف ُمِكاَلحا َمَكَح اَذِإ
26 Taqi>y al-Di>n Al-Nabha>ni>, al-Shakhs}iyah al-Isla>miyah, (t.p., 2005, cet.3), h. 14-16
“Jika seorang hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala, dan jika ia memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian salah maka baginya satu pahala” 27
Ayat  maupun  Hadits  di  atas  menegaskan  bahwa  ketika  kita mengamalkan  atau  memutuskan  hukum  dalam  penyelesaian  problem kehidupan, maka haruslah merujuk pada petunjuk Allah yang terdapat dalam  Al-Qur’an  maupun  Hadits  Rasulullah  Saw.  Proses  penggalian dan pemahaman terhadap nash syara’ tersebut disebut sebagai proses ijtihad.   Ijtihad  merupakan  upaya  mengerahkan  segenap  kemampuan dalam  rangka menggali hukum  syara’ dengan dugaan kuat  bahwa hal itu adalah hukum Allah hingga pada batas ia merasa tidak mampu lagi berbuat lebih dari apa yang telah diusahakannya. 28 Dan hal ini adalah perkara  penting  yang  sudah  ditegaskan  oleh  Rasulullah  SAW  dalam hadits diatas.
Atas dasar itu proses positivisasi hukum Islam tentu didahului oleh  proses  ijtihad  bagi  orang-orang  yang  sudah  mampu  kemudian hasil istimba>h}-nya  akan  dijadikan  sebagai  hukum  yang  mengatur kehidupan masyarakat maupun negara. atau dengan kata lain konsepsi hukum  yang  telah  digali  oleh  seorang  mujtahid  akan  menjadi perundang-undangan yang siap untuk diterapkan.
Namun  permasalahan  selanjutnya  dalam  proses  positivisasi hukum  untuk  sampai  menjadi  hukum  positif  bagi  negara,  siapakah yang  berhak  untuk  merumuskan  dan  menetapkannya?  Apakah  hak tersebut  diserahkan  kepada  para  anggota  legislatif  sebagaimana  yang ada dalam system demokrasi, atau sebuah lembaga yang ditunjuk oleh negara  untuk  menetapkannya  sebagaimana  peran wila>yat  al-faqi>h dalam sistem kenegaraan Iran, atau itu hanya menjadi hak bagi kepala negara  atau  seorang  imam.  Untuk  menjawab  semua  itu,  kita  harus merujuk  pada  praktek  kepemimpinan  negara  sebagaimana  yang  telah dicontohkan  oleh  Rasulullah  Saw  ketika  beliau  memimpin  negara  di Madinah atau para khulafa> al-ra>shidi>n sebagai penerus beliau.
Jika diperhatikan histori kenabiyan dan praktek kepemimpinan para khulafa> al-ra>shidi>n maka akan didapatkan bahwa hak positivisasi hukum Islam hanya berada ditangan kepala negara atau ulil amri. Hal itu  dapat  disimpulkan  ketika  Rasulullah  Saw  memutuskan  untuk
27 Al-Sha>fi’i>y, Musnad al-Sha>fi’i>y, ( t.p. Maktabah Syamilah, t.t), h. 77
28 ‘Atha bin Khalil, Ushul Fiqh ; Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis, terj: Yasin Al-Siba’i, (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2008, cet. 2,) h. 352
menjalin hubungan damai melalui perjanjian Hudaibiyah dengan para kafir  Quraisy.  Beliau  memutuskan  sendiri  karena  hal  itu  merupakan petunjuk  dari  Allah  Swt  tanpa  memperhatikan  penolakan  kaum muslimin atas perjanjian tersebut. 29 Demikian pula apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Shiddiq ketika mau memutuskan untuk memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang menolak membayar zakat dan  orang  yang  mengaku  sebagai  nabi  palsu.  Semula  sejumlah  para sahabat  tidak  sepakat  atas  keputusan  Abu  Bakar,  namun  beliau meneguhkan  keputusannya  dan  meyakinkan  kebijakannya  tersebut. Demikian  juga  keputusan  para  khalifah  setelah  Abu  bakar  juga menunjukkan  demikian,  kendati  khalifah  bisa  jadi  meminta  pendapat hukum terhadap para mujtahid tentang berbagai persoalan yang tidak dapat  dipecahkannya  sendiri.  Namun  keputusan  positivisasi  tetap berada di tangannya, baik berdasarkan ijtihadnya sendiri maupun hasil ijtihad dari mujtahid lainnya.
Fakta  tersebut  diperkuat  dengan  wajibnya  taat  terhadap ulil amri sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Nisa>’ [4]: 57:
ْمُكْنِم ِرْمَأْلا يِلوُأَو َلوُسََّرلا اوُعيِطَأَو َهََّللا اوُعيِطَأ اوُنَمَآ َنيِذََّلا اَهَُّيَأ اَي
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu”.
Kewajiban taat terhadap ulil amri yang disebutkan dalam ayat tersebut  menegaskan  bahwa  otoritas  kepemimpinan  dalam  sebuah negara hanya ada pada satu orang yaitu ulil amri dengan mendasarkan pada kitabullah dan sunnah Rasulullah.
Namun  demikian,  kepemimpinan kepala  negara  atau ulil  amri tentu  tidak mutlak sesuai  dengan hasrat  kekuasaan sang penguasa, ia juga  harus  tunduk  terhadap  hukum  Allah.  Artinya  bahwa  setiap keputusan  hukum  yang  ia  tetapkan  haruslah  sesuai  dengan  apa  yang telah ditetapkan oleh syara’ atau tidak bertentangan dengan ketentuan syara’.
Berdasarkan  hal  itu,  maka  perkara  positivisasi  hukum  Islam hanya  ada  ditangan  para  pemimpin  negara  dengan  standard  harus sesuai  atau  tidak  bertentangan  dengan  hukum  syara’  dalam  wilayah yang menjadi wewenangnya sebagai kepala negara.
29 Muh.  Rawwas  Qal’ahji, Sirah  Nabawiyah;  Sisi  Politis  Perjuangan Rasulullah SAW , ( Bogor, Al-Azhar, 2010, cet. IV), h. 342
Berkaitan  dengan  itu,  apa  yang  saat  ini  ada  dalam  sistem demokrasi  dengan  konsep  pemisahan  kekuasaan  yaitu  kekuasaan eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif  sesungguhnya  merupakan  gagasan dari  Montesquieu  yang  bertolak  dari  traumatik  sejarah  gelap  eropa, dimana  kekuasaan  berpusat  pada  kalangan  gerejawan  sehingga memberikan  peluang  dominasi  dan  tirani  kekuasaan.  Oleh  sebab  itu harus  dibangun  kekuasaan  yang  berimbang  dan  mencegah  dari kekuasaan  tunggal  yang  rentan  dominatif  dan  bersikap  sewenang- wenang. 30
Demikian  itu  dapat  dipahami  karena  dalam  sistem  demokrasi dengan  konsep  pemisahan  kekuasaannya,  hukum  yang  akan dirumuskan dan ditetapkan masih belum ada kejelasan karena bersifat fleksibel  dan  relatif  sesuai  dengan  rasionalitas  manusia.  Dalam keputusannya  manusia  bisa  menetapkannya  sesuai  dengan kepentingannya  tanpa  ada  batasan  yang  pasti  sehingga  pemusatan kekuasaan  berpotensi  menciptakan  kekuasaan  lalim  dan  bersikap sewenang-wenang.
Kendati  pemisahan  kekuasaan  dalam  sistem  demokrasi dimaksudkan  untuk  menjaga  keseimbangan  agar  tidak  terjadi dominasi, namun yang sering terjadi justru adalah kompromi di antara para  elit  penguasa  tersebut  untuk  melanggengkan  hasrat  dan kepentingan  kekuasaannya.  Atau  malah  saling  melakukan  politik penyanderaan  ketika  salah  satu  lembaga  penguasa  tersebut  sedang terancam kepentingan politiknya.
Fenomena  yang  terjadi  pada  sistem  demokrasi  tersebut  tidak berlaku  bagi  sistem  hukum  Islam.  Kepala  negara  juga  terikat  dengan syariat  Islam  dan  tidak  boleh  menyalahinya.  Setiap  bentuk penyimpangan  terhadap  hukum  Islam  akan  dengan  mudah  dapat diketahui  oleh  umat  Islam  sehingga  hal  itu  dapat  di  kontrol  dan diluruskan.  Mekanisme  kontrol  ini  bisa  melalui  peran  majelis  ulama sebagai  lembaga  representatif  dari  para  tokoh  masyarakat  untuk melakukan  hak  menyampaikan  pendapat  dan  koreksi  terhadap penguasa. 31
Berdasarkan  landasan  pemikiran  di  atas,  maka  positivisasi hukum  Islam  menjadi  hukum  positif  tidak  akan  terbelenggu  oleh
30 Muhammad  Ahmad  Mufti  dan  Sami  S}a>lih  al-Waki>l ,  Legislasi  Hukum Islam VS Legislasi Hukum Sekular . Terj: Uwais al-Qarni, ( Bogor, Pustaka Thariqul
Izzah, 2006, Cet. 1), h. 57
31 Taqi>y al-di>n Al-Nabha>ni, Niz}a>m al-Isla>m, (tp. 2001, cet. VI), h. 110-112
tendensi  kepentingan  politik  penguasa  sekaligus  juga  tidak  terjebak pada arena konstelasi para elit politik sebagaimana proses  postivisasi hukum  dalam  sistem  demokrasi.  Hukum  Islam  ketika  dirumuskan menjadi  hukum  perundang-undangan  bagi  negara  akan  sangat  mudah untuk  diterapkan  karena  proses  legislasinya  tidaklah  rumit.  Kepala negara  atau  seorang  imam  akan  melakukan  pengkajian  hukum terhadap sumber hukum yang sudah pasti melalui metode ijtihad yang s}ahih.  Seandainya  hasil  postivisasi  hukum  oleh  negara  dipandang lemah   dari  sisi  dalil  yang  digunakan  atau  metode istimba>t}  yang dipakai  kurang  kuat,  Majelis  Ulama  bisa  mengoreksinya  dan mengajukan hasil ijtihad baru yang dipandang lebih kokoh dari sumber hukum yang sudah pasti pula.
Demikianlah proses dan metode legislasi dalam sistem hukum Islam  yang  dapat  diterapkan  sebagai  sistem  alternatif  untuk menggantikan  sistem  hukum  buatan  manusia  yang  tentu  banyak kelemahan karena kelemahan manusia itu sendiri.
E. Problem Positivisasi Fatwa / Hukum Islam
Diantara  beberapa  problem  yang  menghadang  positivisasi hukum  Islam  agar  bisa  diterapkan  setidaknya  ada  dua  kategori. Pertama,  problem  paradigmatik  dan  kedua  adalah  problem institusional.
Problem paradigmatik adalah problem pemikiran yang saat ini menjangkiti  kaum muslimin.  Ini  menjadi  masalah  serius  karena  umat akan  teracuni  pemikiran  asing  yang  menghalangi  mereka  untuk berfikir  jernih  sesuai  dengan  akidah  yang  diyakininya.  Akidah  Islam mestinya  menjadi  landasan  berfikir  umat  dalam  menyelesaikan problem kehidupan mereka. Namun akidah ini telah bercampur dengan berbagai  pemikiran  asing  tanpa  disadari.  Diantara  pemikiran  yang paling  dominan  melanda  umat  Islam  adalah  sekularisme,  yaitu  suatu pandangan yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, antara wilayah dunia yang profan dengan wilayah akhirat yang transendental.
Agama  hanya  dianggap  sebagai  ajaran  yang  mengatur  kehidupan individual  yaitu  menyangkut  masalah  ibadah  ritual  dan  sedikit masalah  moralitas.  Sementara  dalam  kaitan  membangun  masyarakat dan negara dianggap bukan wilayah agama  sehingga diserahkan pada otoritas dan kreatifitas manusia.
Selanjutnya paradigma sekularisme ini telah memunculkan ide bahwa  agama  tidak  boleh  intervensi  dalam  urusan  negara  dan  negara
juga  tidak  boleh  campur  tangan  dalam  urusan  agama,  sehingga  pada gilirannya  lahirlah  generasi  yang  memiliki  keahlian  dalam  bidang agama namun tidak mempunyai skill dalam urusan negara. Sebaliknya muncul pula para negarawan yang kosong dari pemahaman agama. Pihak-pihak  yang  berupaya  menjembatani  ketegangan  antara agama  dengan  negara  mencoba  memasukkan  unsur  agama  dalam negara sebatas pada prinsip nilai dan moralitas. Mereka menyatakatan bahwa nilai-nilai  Islam bisa menjadi  standard untuk mengatur negara ini  dari  sisi  substansialnya  bukan  pada  formalitas  agama  itu  sendiri. Namun  upaya  ini  juga  bisa  dinyatakan  gagal  karena  formulasi  antara substansi  Islam  dengan  sistem  yang  masih  dilandasi  oleh  semangat sekularisme tidak pernah ada wujudnya dalam kenyataan. Justru nilai- nilai  Islam  semakin  tergerus  dan  tak  pernah  secara  serius  menjadi landasan  bagi  negara.  Hal  itu  wajar  karena  dalam  Islam  tidak  pernah ada  kompromi  antara  kebenaran  dan  kebatilan.  Islam  tidak  akan pernah  bisa  menyatu  dengan  sistem  yang  bukan  berasal  dari  sistem Islam itu sendiri.
Problem  paradigma  seperti  ini  bukan  hanya  melanda  umat Islam secara umum, namun sudah menjangkiti para politisi Islam yang berjuang  atas  nama  Islam.  Tanpa  sadar  mereka  berupaya  membalut sistem sekularisme yang diterapkan ini dengan kemasan Islam. Hal itu di  akibatkan  karena  para  politisi  muslim  yang  tergabung  dalam gerakan  ataupun  partai  politik  Islam,  menurut  Taqi>y  al-Di>n  Al- Nabha>ni>y mengalami kegagalan dalam perjuangan menegakkan hukum Islam disebabkan empat faktor: 32
Pertama, gerakan politik yang mereka perjuangkan tegak diatas pemikiran  yang  masih  global  tanpa  ada  batasan  yang  jelas  sehingga pemikirannya menjadi kabur dan bias. Kedua, gerakan politik tersebut belum memiliki aspek t}ari>qah (metodologi praktis) dalam menjalankan konsepsi  Islam  sehingga  perjuangannya  simpang  siur  dan  tidak memiliki  orientasi  yang  jelas. Ketiga,  para  politisi  yang  ada  dalam gerakan maupun partai politik tersebut belum memiliki kehendak dan kesadaran  yang  benar,  mereka  hanya  bermodal  semangat  saja.  Dan keempat,  para  politisi  tersebut  belum  memiliki  ikatan  yang  benar diantara  mereka  selain  hanya  rumusan  program  aktifitas  dan  slogan- slogan politik.
Demikianlah  problem  paradigmatik  yang  saat  ini  masih melanda  dan  meracuni  pemikiran  umat  Islam  sehingga  harapan  umat
32 Taqi>y al-Di>n Al-Nabha>ni>y, al-Taka>t al-Hizbi> , (tp. 2001, cet. IV), h. 3-4
Islam  guna  meraih  kemulyaan  tak  kunjung  dapat  diraih  dengan tegaknya  syariat  Islam.  Oleh  karena  itu  solusi  untuk  menuntaskan problem  tersebut  merupakan  keniscayaan  yang  tidak  dapat  ditunda- tunda  sehingga  kedepan  umat  Islam  kembali  dapat  meraih  derajat khaira ummah sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur’an.
Problem  kedua  adalah  problem  institusional.  Problem  ini adalah  problem  institusi  politik  yang  diterapkan  di  negeri  ini, termasuk  hampir  seluruh  negeri-negeri  Islam.  Dengan  demikian perjuangan penegakan syariat Islam tidak akan dapat diterapkan secara sempurna  jika  masih  berharap  pada  sistem  politik  yang  saat  ini mendasari negeri ini. Sistem politik demokrasi yang diterapkan negeri ini dengan asas sekularismenya tidak akan pernah kompatibel dengan Islam. Oleh karena itu institusi politik demokrasi berikut struktur serta varian-varian  yang  ada  di  dalamnya  juga  harus  dapat  dipecahkan sehingga  sedapat  mungkin  bisa  mewujudkan  institusi  baru  dengan falsafah  dan  asas  baru  yaitu  falsafah  dan  asas  yang  dibangun berdasarkan aqidah Islam.
Perubahan  institusi  politik  sebagai  alternatif  baru  bagi tegaknya  hukum  Islam  bukan  ditujukan  untuk  merombak  institusi sebelumnya  secara  destruktif,  karena  problem  institusional  yang menjadi  kendala  bagi  positivisasi  hukum  Islam  masih  ada  kaitannya dengan problem paradigmatik yang telah digagas sebelumnya. Artinya bahwa  perubahan  institusi  politik  tidak  akan  memiliki  makna signifikan  jika  perubahan  paradigma  ke  arah  Islam  belum  terwujud menjadi  kenyataan.  Karena  perubahan  hakiki  untuk  meraih kebangkitan  umat  Islam  dengan  tegaknya  hukum  Islam  secara sempurna  hanya  dapat  diraih  dengan  perubahan  pemikiran  yaitu berupa  kesadaran  politik  terhadap  fakta  kebobrokan  sistem  yang berlangsung saat ini dan kesadaran untuk menggantinya dengan sistem baru yang berasal dan digali dari konsep Islam. Dua kesadaran antara fakta  yang  rusak  dan  kesadaran  terhadap  fakta  penggantinya  inilah yang  harus  dimiliki  oleh  umat  Islam  guna  mengarahkannya  dalam melakukan langkah-langkah perubahan yang benar. 33
Problem  paradigmatik  maupun  problem  institusional  inilah yang  membelenggu  umat  Islam  sehingga  perjuangan  untuk menegakkan  hukum  Islam  menjadi  hukum  positif  di  negeri  ini
33 Ahmad  ‘Athiyat, Jalan  Baru  Islam;  Studi  Tentang  Transformasi  Dan Kebangkitan Umat, (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2010, cet. 3), h. 91-92
mengalami  kendala  serius  dan  membutuhkan  solusi  mendasar  untuk mengatasinya.

## F. Langkah-langkah Memantapkan Positivisasi Hukum Islam
Ada beberapa langkah perjuangan yang layak kita teladani dari metode  Rasulullah  dalam  melakukan  perubahan. 34 Pertama,  sebagai tahapan  awal  Rasulullah  telah  melakukan  pembinaan  intensif  dengan akidah  dan  pemikiran  Islam  kepada  orang-orang  terdekat  beliau,  dan menghimpun mereka dalam sebuah kelompok dakwah yang siap secara bersama  untuk  memperjuangkan  Islam.  Tahapan  ini  beliau  lalui dengan upaya kaderisasi secara intensif dengan menyampaikan fakta- fakta  kerusakan  masyarakat  Jahiliyah  dan  membangun  kesadaran terhadap  konsepsi  dan  bangunan  pemikiran  Islam.  Periode  dakwah pada  tahapan  ini  merupakan  langkah  penyiapan  sebuah  kelompok dengan  dasar  ideologi  Islam  guna  memasuki  pada  tahapan  dakwah selanjutnya.
Tahapan  awal  ini  bisa  kita  teladani  dalam  konteks  kekinian dengan  membentuk  sebuah  organisasi  dakwah  yang  berjuang  secara pemikiran, yaitu melakukan proses pembinaan dan kaderisasi sehingga membentuk  para  pengemban  dakwah  yang  berkepribadian  Islam  dan siap untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam.
Kedua,  tahapan  penyampaian  dakwah  secara  terang-terangan dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung guna membentuk opini  umum  tentang  Islam  dan  menggiring  masyarakat  menuju kesadaran tentang Islam.
Tahapan  kedua  ini  merupakan  tahapan  pertarungan  pemikiran antara pemikiran yang benar dengan kebatilan sehingga membutuhkan konsistensi  dalam  pemikiran  dan  kesabaran  menghadapi  cobaan  dan rintangan.  Tahapan  ini  disamping  merupakan  tahapan  perjuangan pemikiran,  ia  juga  disertai  dengan  perjuangan  politik  untuk  meraih dukungan  dari  pihak-pihak  yang  dipandang  memiliki  kekuatan  riil  di masyarakat  guna  menopang  tegaknya  sebuah  institusi  politik  yang dapat  menjalankan  dan  menerapkan  syariat  Islam.  Pada  tahapan  ini Rasulullah  Saw  telah  menghasilkan  prestasi  dakwah  yang  luar  biasa setelah beliau bersama sahabat melaluinya dengan penuh pengorbanan, baik  fisik,  materi  maupun  jiwa.  Sebuah  prestasi  yang  menjadi  jalan pembuka bagi kemenangan dan kemulyaan Islam yaitu peristiwa bai’at
34 Lihat  Fathiy  Syamsuddin  Ramadhan  Al-Nawi>y, Revolusi  Islam;  Jalan Terang Menuju Perubahan, (Bogor, Al-Azhar Press, 2011), h. 52-68
aqabah  kedua  dari  para  wakil  masyarakat  Madinah.  Sebuah masyarakat  yang  sudah  tertanam  dalam  diri  mereka  keimanan  dan kesadaran  terhadap  Islam  secara  kokoh  melalui  perantara  pembinaan oleh sahabat Rasul Mus}’ab bin Umair selama setahun penuh. 35
Teladan  dari  tahapan  kedua  perjuangan  Rasulullah  ini  bisa diupayakan  dengan  menciptakan  opini  umum  tentang  pentingnya syariat  Islam  dan  bobroknya  system  lainnya  hingga  bisa  membangun kesadaran menuju perubahan ke arah Islam.  Langkah ini bisa melalui seminar, pengajian-pengajian atau pembinaan umum yang di adakan di tengah-tengah  masyarakat  secara  terbuka  dengan  konsepsi  yang  jelas dan tegas.
Selanjutnya teladan dalam perjuangan politik dapat diupayakan dengan  membangun  komunikasi  ideologis  secara  intensif  untuk mencari  dukungan  dan  bantuan  kepada  pihak  yang  mempunyai kekuatan di  masyarakat  seperti kalangan militer  dan lain sebagainya. Jika kesadaran umum tentang penting dan wajibnya hukum Islam telah merata  dalam  masyarakat  serta  ditopang  oleh  kekuatan  militer  yang dapat melindunginya, maka berarti dakwah telah memasuki fase ketiga yaitu  penerimaan  dan  pengambilalihan  kekuasaan  untuk  menerapkan sistem Islam
Ketiga,  tahapan  penerimaan  kekuasaan  dan  pembentukan institusi  politik  yang  siap  menerapkan  Islam  secara  total  dan memperjuangkannya  ke  seluruh  dunia  dengan  kekuatan  yang memungkinkan  dapat  mengakhiri  berbagai  rintangan  fisik  yang menghadang di depan dakwah.
Dari  ketiga  tahapan  dakwah  yang  merupakan  metode Rasulullah  dalam  melakukan  perubahan  bisa  dijadikan  referensi ideologis untuk langlah penerapan hukum Islam menjadi hukum positif dalam mengatur masyarakat dan negara, sehingga konsep rahmatan lil ‘alamin  Islam  bisa  diwujudkan  menjadi  kenyataan.  Fase  ketiga  ini merupakan  fase  diterapkannya  hukum  Islam  secara  menyeluruh  baik menyangkut  masalah  ibadah,  masalah  sistem  ekonomi,  sosial  budaya maupun  politik.  Islam  akan  menjadi  kekuatan  ideologis  satu-satunya sebagai dasar pembentukan negara.

## PENUTUP
35 Muh.  Rawwas  Qal’ahji, Sirah  Nabawiyah;  Sisi  Politis  Perjuangan Rasulullah SAW , (Bogor, Al-Azhar, 2010, cet. IV), h. 133-134
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  fatwa  adalah pendapat  yang  dikemukakan  seorang  mujtahid  atau faqi>h  sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak  mengikat.  Pihak  yang  meminta  fatwa  tersebut  bisa  atas  nama pribadi,  lembaga  maupun  kelompok  masyarakat.  Fatwa  yang dikemukakan  mujtahid  atau faqi>h  tersebut  tidak  musti  diikuti  oleh orang  yang  meminta  fatwa,  dan  karenanya  fatwa  tersebut  tidak mempunyai  daya  ikat.  Pihak  yang  memberi  fatwa  dalam  istilah  fikih dan  ushul  fikih  disebut mufti>,  sedangkan  pihak  yang  meminta  fatwa disebut mustafti.
Sedangkan  fungsi  fatwa  dalam  kehidupan  bernegara  dapat dikelompokan  menjadi  tiga  fungsi. Pertama  Negara  yang menempatkan  Syari’at  Islam  sebagai  dasar  dan  Undang-undang Negara  yang  diterapkan  secara  utuh  dan  sempurna,  sehingga  fatwa menjadi  keputusan  hukum  yang  mengikat. Kedua,  Negara  yang berdasarkan  hukum  sekuler,  maka  fatwa  tidak  berperan  dan  tidak berfungsi  apapun  dalam  kehidupan  bernegara. Ketiga,  Negara  yang menggabungkan  antara  hukum  sekuler  dengan  hukum  Islam,  maka fatwa  berfungsi  hanya  dalam  ranah  hukum  Islam.  Dalam  konteks inilah,  Indonesia  dapat  dikategorikan  sebagai  Negara  yang menggunakan  pola  ketiga.  Sehingga  kajian  fatwa  di  Indonesia  terasa sangat menarik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam penganut madzhab Sunni, namun Negara berdasarkan Panasila.
Agar  fatwa  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  maka diperlukan  penyerapan  fatwa  tersebut  ke  dalam  peraturan  atau perundang-undangan.  Proses  penyerapan  fatwa  ini  yang  dimaksud sebagai positivisasi fatwa. Hasil dari positivisasi hukum tidak tertulis (fatwa dan fikih) menjadi hukum tertulis disebut dengan qanu>n. Fikih dan fatwa dalam konteks keindonesiaan termasuk hukum tidak tertulis bisa dikembangkan oleh pihak-pihak regulator menjadi hukum tertulis karena  kewenangan  istimewa  yang  dimilikinya  (asas  dekresi) berdasarkan  peraturan-perundangan.  Proses  pengubahan  fikih  dan fatwa menjadi qanu>n atau undang-undang/peraturan disebut taqni>n. DATAR PUSTAKA
‘Atha bin Khalil, Ushul Fiqh ; Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis, terj: Yasin Al-Siba’i. Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2008, cet. 2
‘Athiyat, Ahmad. Jalan Baru Islam; Studi Tentang Transformasi Dan Kebangkitan  Umat.  Bogor,  Pustaka  Thariqul  Izzah,  2010, cet. 3
al-Ansari, Ibn Mandhur Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram. Lisan al-Arab, Jld XV. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009
al-Mallah, Husain Muhammad. al-Fatwa> Nash’atuha> wa Tat}awwuruha> – Us}u>luha> wa Tatbi>tatuha>. Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah, 2001
Al-Nabha>ni, Taqi>y al-di>n. Niz}a>m al-Isla>m. tp. 2001, cet. 4
-------------------------. al-Taka>t al-Hizbi>. tp. 2001, cet. 4 -------------------------.. al-Shakhs}iyah al-Isla>miyah. t.p., 2005, cet.3
Al-Nawi>y,  Fathiy  Syamsuddin  Ramadhan. Revolusi  Islam;  Jalan
Terang Menuju Perubahan. Bogor, Al-Azhar Press, 2011
Al-Sha>fi’i>y, Musnad al-Sha>fi’i>y. t.p. Maktabah Syamilah, t.t
Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu. Damaskus, Dar al-Fikr al-Mu ’ ashir, 2005 M / 1425 H, jilid I
Azizy,  A.  Qodri. Elektisisme  Hukum  Nasional.  Yogyakarta:  Gama Media, 2002
Barlinti, Yeni Salma. “Fatwa MUI Tentang Ekonomi Syari’ah Dalam Sistem  Hukum  Nasional”  dalam Fatwa  Majlis  Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang- Undangan  (Puslitbang  Lektur  dan  Khazanah  Keagamaan Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementrian  Agama  RI  Tahun 2012
Faozan, Akhmad. “Pola Dan Urgensi Positivisasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah  Nasional  Majlis  Ulama  Indonesia  Tentang Perbankan Syariah di Indonesia” dalam Jurnal Al-Mana>hij, Vol. X No. 2, Desember 2016
Kaeruman,  Badri. Hukum  Islam  Dalam  Perubahan  Sosial.  Bandung: Pustaka Setia, 2010
Manan, Bagir. Kekuasaan Kehakiman Indonesia  Dalam UU Nomor 4 Tahun 2004. Yogyakarta : UII Press, 2007
Mudzhar, M. Atho. “Fiqh Sebagai Produk Pemikiran Hukum”, dalam Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
Mufti, Muhammad Ahmad dan Sami S}a>lih al-Waki>l , Legislasi Hukum Islam VS Legislasi Hukum Sekular. Terj: Uwais al-Qarni. Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2006, Cet. 1
Qal’ahji,  Muh.  Rawwas. Sirah  Nabawiyah;  Sisi  Politis  Perjuangan Rasulullah Saw. Bogor, Al-Azhar, 2010, cet. IV
Rusli,  “Tipologi  Fatwa  di  Era  odern:  dari  Offline  ke  Online”  dalam jurnal Studi Islamika. Vol. 8 Nomer 2, Desember 2011
Sainul  dan  Muhammad  Ibnu  Afrelian,  “Aspek  Hukum  Fatwa  DSN- MUI  Dalam  Operasional  Lembaga  Keuangan”  dalam ADZKIYA  Jurnal  Hukum  dan  Ekonomi  Syari’ah,  ol.  03| Nomor 2| September 2015
Sugiarto,  Umar  Said. Pengantar  Hukum  Indonesia.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2013
Syarifudin, Amir. Ushul Fikih Jilid 2. Jakarta: Kenana, 2009
Zahra, Abu. Ushul Fiqh. Lebanon: Dar al-Kutub al-Arabi, tt.