ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA Tahun 2011-2014)
Wimona Angela Nathania, Budi Kurniawan Departemen Akuntansi, Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 14430 Email: monaboge@yahoo.com, budikh@hotmail.com

## Abstrak
Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  merupakan sumber keuangan daerah dan pembiayaan pemerintah. Salah satu penerimaan PAD berasal dari Pajak Daerah, penerimaan dari pajak ini  digunakan  untuk pembiayaan    penyelenggaraan  pemerintah    dan    pembangunan    daerah.    Pemerintah  daerah  yang menerima  kewenangan  ini  dituntut  masyarakat  untuk  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan anggaran belanja.
Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah, dilakukan analisis rasio keuangan sebagai tolak ukur efektivitas dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah.  Penelitian ini tergolong  ke dalam jenis penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  data    sekunder    yang    dikumpulkan  dengan    teknik dokumentasi.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  mengetahui  besarnya  tingkat  efektivitas  penerimaan pajak  daerah,  mengetahui  pengaruh  pajak  daerah  terhadap  belanja  daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta dan kinerja keuangan pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa  penerimaan  pajak daerah    cukup  efektif  dan  keterkaitan  dengan  belanja  daerah  pada  pemerintahan  daerah  kota  di Jakarta tahun 2011-2014.
Kata kunci: Efektivitas, Konstribusi, Pajak Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kinerja Keuangan

## 1. Pendahuluan
Penerimaan  pajak  memberikan  konstribusi yang  cukup  signifikan,  yaitu  hampir  70% terhadap  anggaran  pendapatan  belanja  negara bagi  pemerintahan  kita,  dalam  kurung  waktu selama  ini  pajak  menjadi  primadona  bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia (Sugianto 2008:1)
Dari  tahun  ke  tahun  data  jumlah  wajib  pajak daerah  yang  dipungut  oleh  Dinas  Pelayanan Pajak Pusat Abdul Muis terus meningkat. Dari tahun  2011  hingga  2014  peningkatan  wajib pajak  di  Jakarta  berkembang  sebesar  15,50%. Sedangkan    data  mengenai  penerimaan  pajak daerah  di  Provinsi  DKI  Jakarta  %  Pencapaian 2011  (109,00%),  2012  (107,24%),  2013 (103,31%),  dan  2014  (83,40%).  Dari  data tersebut diketahui target dan realisasi penerimaan  pajak  daerah  untuk  tahun  2011 sampai  tahun  2014  terus  meningkat,  namun realisasi  penerimaan  pajak  tersebut  tidak
seimbang dengan target yang telah ditentukan. Meskipun  penerimaan  terus  meningkat  namun bahwa  setiap  tahun  presentase  pencapaian penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui tingkat  efektivitas  pemungutan  pajak  daerah, kontribusinya  terhadap  belanja  daerah  dan menilai  kemandirian  keuangan  pemerintah provinsi khususnya Provinsi DKI Jakarta yang secara  stabil  mengalami  peningkatan  jumlah wajib pajak sebesar 15,50% dari tahun 2011  – 2014.
Menurut  Undang  Peraturan  Daerah  Nomor  6 Tahun  2010  tentang  Ketentuan  Umum  Pajak Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan yang  bersifat  memaksa  bedasarkan  undang undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan  daerah  bagi  kemakmuran  rakyat. Menurut  Sumenge  (2013)  yang  ditulis  dalam jurnalnya,  kriteria  tingkat  efektivitas  anggaran belanja  sebagai  berikut  :  (1)  Jika  hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja  dikatakan  sangat  efektif.  (2)  Jika  hasil pencapaian  antara  90%  -  100%,  maka anggaran  belanja  dikatakan  efektif.  (3)  Jika hasil  pencapaian  antara  80%  -  90%,  maka anggaran  belanja  dikatakan  cukup  efektif.  (4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran  belanja  dikatakan  kurang  efektif. Dan  (4)  Jika  hasil  pencapaian  dibawah  60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.
Menurut    Memah  (2013)  rumus  analisis perhitungan kontribusi yang digunakan ialah
Analisis Kontribusi Pajak Daerah
=
Rumus  Perhitungan  Efektivitas  Penerimaan Pajak Daerah menurut Memah (2013):
Analisis Efektivitas Pajak =
Rumus  Perbandingan  Pajak  Daerah  dengan Pendapatan Asli Daerah :
Rasio Pajak Daerah terhadap PAD =

## 2. Pembahasan
Studi  terdahulu  seperti  yang  dilakukan  oleh Pauwah, Saerang,dan
Mandey (2014)
menyatakan  bahwa  rata-rata  realisasi  PAD cukup  efektif  dengan  disertai  pengendalian yang memadai. Memah (2013) juga menyatakan  secara  keseluruhan  kontribusi pajak  hotel  dan  pajak  restoran    memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Meskipun menurun  Santosa,  Tinangon,  dan  Elim  (2014) beberapa  rasio  efektivitas  masih  dinyatakan rendah  karena  masih  kurangnya  usaha  Wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dalam penelitian ini metode analisis data yang peneliti  terapkan  adalah  metode  deskriptif kualitatif  dengan  data  sekunder  yang  telah diperoleh  dari  Dinas  Pelayanan  Pajak  Pusat dan  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset Daerah
Analisis  efektivitas  penerimaan  pajak  daerah yaitu
analisis yang
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah
yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2004). Rumus Perhitungan Efektivitas Halim (2004) :

## Analisis Efektivitas Pajak
=
Analisis  efektivitas  pajak  daerah  adalah analisis  yang  menggambarkan  kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pajak daerah yang  didapat  dibandingkan  dengan  anggaran yang ditetapkan bedasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004:135).

## Tabel 1. EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Tahu n Target Pajak Realisasi Presenta se 2011 13.965.000.000. 000 15.221.249.152. 690 108,99 % 2012 16.525.000.000. 000 17.721.493.016. 509 107,24 % 2013 22.618.000.000. 000 23.367.929.235. 292 103,31 % 2014 32.500.000.000. 000 27.065.755.895. 364 83,40 % Rata-Rata 100,735 %
Sumber  Data:  Dinas  Pelayanan  Pajak  Abdul Muis (data diolah)
Bedasarkan  hasil  analisa  diatas,  efektifitas pajak  daerah  mengalami  penurunan  di  tahun 2014 yang hanya mencapai presentase 83,28% dibawah  target  pemerintah  namun  tingkat efektifitas masih dalam kriteria yang efektif.
Secara  umum  kinerja  belanja  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama  tahun 2011-2014 dikatakan  cukup  efisien  dengan  presentase antara  80%  -  90%  dan  tidak  ada  realisasi belanja  yang  melebihi  target  yang  ditetapkan, namun  di  tahun  2014  realisasi  belanja  daerah tidak  dilakukan  secara  efektif.  Dikatakan dalam Liputan6 (2015) hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah sedang melakukan penghematan anggaran.
Apabila  dilihat  secara  keseluruhan  besarnya kontribusi  total  seluruh  pajak  daerah  tahun 2011-2014  dinilai  sangat  efektif  karena presentase  yang  didapat  diatas    100%  dari target  yang  ditentukan  meskipun  di tahun  2014  presentase  mengalami penurunan namun masih dalam kategori efektif. Namun apabila dilihat dari masing masing pajak daerah  yang dipungut, masih ada pajak daerah yang memberikan kontribusi  dibawah 100% yaitu pajak  air  tanah  yang  tiap  tahunnya presentase  penerimaan  pajaknya  selalu  tidak melebihi 80%  yang  menurut  Mahmudi  kurang efektif,  serta  pajak  reklame  yang  turun  drastis penerimaannya  di  tahun  2014  dikarenakan keluarnya  Kebijakan  Gubernur  DKI  Jakarta memberi  keringanan  pajak  reklame  50% sehingga menyebabkan penurunan penerimaan pajak.
Kinerja  pengelolaan  keuangan  pemerintah provinsi DKI Jakarta bedasarkan rasio kemandirian  menunjukan  presentase  diatas 60%  yang  menurut  Halim(2002)  tingkat kemandirian daerah masih sedang.

## 3. Kesimpulan
Secara  keseluruhan  kontribusi  pajak  daerah pada tahun 2011-2014 memberikan peningkatan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah sehingga membantu pemerintah dalam mengkontribusikannya dengan Belanja Daerah.  Pertumbuhan kontribusi pajak daerah dalam  kurun  waktu  2011-2014  mengalami fluktuatif.  Hal  ini  terlihat  pada  tahun  2012 kontribusi  pajak  daerah  terhadap  belanja daerah  sedikit  menurun  namun  sampai  tahun
2014 persentasi perlahan meningkat. Pertumbuhan  kemampuan  pajak  daerah  dalam membiayai  belanja  daerah  terus  mengalami peningkatan namun tidak signifikan dikarenakan  perekonomian  saat  ini  sedang melemah.
Sebaiknya  perlu  adanya  suatu  perencanan ulang dalam  mengatur sistem perpajakan yang ada  saat  ini,  dapat  dikembangkan  dengan sistem  online  lalu  dari  perencanaan  yang  baik tidak  akan  berpengaruh  apabila  tidak  adanya pengawasan  dari  pihak  pemerintah  daerah. peneliti selanjutnya disarankan untuk
menambah rasio-rasio analisis agar mendapatkan  gambaran  yang  lebih  jelas tentang  kinerja  pemerintah  dalam  mengelolah anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  untuk  analisis pajak  daerah  periode  2011  –  2014  karena adanya  keterbatasan  pemberian  data  dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

## Daftar Pustaka
Anas,  A.  (2014).  Penerimaan  Empat  Sektor Pajak  Tak  Capai  Target.  Diunduh  pada 18 Maret 2016, dari http://www.beritaja karta.com/read /3455/Penerimaan_ Empat_Sekt or_Pajak_Tak_Capai_Target#.Vxi_JXr kLIU Dinas  Pelayanan  Pajak  Provinsi  DKI  Jakarta. (2012). Himpunan Peraturan Perpajakan Daerah Provinsi DKI Jakarta Fitriani,  F.F.  (2015).  Pajak  Restoran  Online,
DKI  Bagikan  5.555  Alat  Pencatat Transaksi.  Diunduh  pada  18  Maret
2016, dari http://jakarta.b isnis.c om/read/20151229/77/505581/pajak- restoran-online-dki-bagikan-5.555-alat- pencatat-transaksi
Halim,  Abdul.  (2012).  Akuntansi  Sektor Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah.
Edisi Keempat. Salemba Empat,
Jakarta. Jumene,  H.  (2015).  Tekan  Jumlah  Kendaraan Pribadi,  DKI  Naikkan  Tarif  Pajak Progresif.  Diunduh  pada  16  Maret 2016, dari http://bisnis.l
iputan6.com/read/224
6141/tekan- jumlah-kendaraan-pribadi-dki-naikkan- tarif-pajak-progresif
Juwita,  N.  (2015).  Ini  Penyebab  Pendapatan DKI Menurun. Diunduh pada 18 Maret 2016, dari http://jakarta.bisnis.com/read/20150917 /77/473178/ini-penyebab-pen  dapatan- dki-menurun Kompas.  (2015,  Agustus  22).  Harga  Tanah Bergerak Liar, p.1. Kompasiana. (2015, Juni 24). Tarif PBB Turun 90%, Kenapa?. Diunduh pada 18 Maret 2016, dari http://www.kompasiana.com/r yanmintaraga/ tarif-pbb-turun-90-ken apa_5 52b92bf6ea834b51c8b458c LKP  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun Anggaran 2011 Audited LKP  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun Anggaran 2012 Audited LKP  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun Anggaran 2013 Audited LKP  Daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun Anggaran 2014 Audited Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta. Martaon,  A.  (2015).  Ini  Penyebab Penerimaan Pajak  DKI  Jakarta  Tidak  Tercapai. Diunduh  pada  18  Maret  2016,  dari http://news.metrotvnews.com/rea d/2015/11/ 19/192699/ini-penyebab- penerimaan-pajak-dki-jakarta-tidak- tercapai Memah,  E.  (2013).  Efektivitas  dan  Kontribusi Penerimaan  Pajak  Hotel  dan  Restoran Terhadap PAD Kota Manado, 871-881. Nordiawan, D., dan Hertianti,
A.
(2010).Akuntansi  Sektor  Publik.  Edisi Kedua.        Salemba Empat, Jakarta. Pauwah,  S.,  Saerang,  I,  Mandey,  S.,  (2014). Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, 01-12. Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Pajak Rokok Sugianto.  (2008).  Pajak  dan  Retribusi  Daerah. Grasindo. Jakarta Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D.  Alfabeta.
Bandung Sumenge, A.S (2013). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan, 74-81
Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2015