## ANTISIPASI BANK UNTUK MENGHINDARI KREDIT MACET YANG DITIMBULKAN OLEH KERUGIAN DEBITUR AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN
Oleh : Hj. Nina Herlina, S.H., M.H. *) ninaherlina86@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  financial  and  banking  sector  as  part  of  a  business  entity  is  certainly inseparable  from  this,  although  it  does  not  directly  contribute  to  high  environmental pollution  because  the  level  of  energy  use,  waste  disposal  and  other  activities  also tends  to  be  lower  than  other  sectors.  However,  maintaining  environmental sustainability is one of the responsibilities of the financial and banking sector, which is also required to constantly control and manage the environmental impacts resulting from the implementation of its business activities.
The cause of the problematic credit itself can be caused by internal and external factors.  Internal  factors  are  caused,  among  other  things,  by  poor  credit  policies, weaknesses  in  the  credit  appraisal  system  and  procedures,  credit  granting  and supervision  that  deviate  from  procedures,  bad  intentions  from  bank  owners, management  and  employees.  While  external  factors,  among  others,  are  caused  by the  debtor's  business  environment,  disasters  or  business  failures,  unhealthy  inter- bank  competition.  In  addition,  in  the  credit  analysis,  it  is  necessary  to  anticipate banks to avoid bad credit caused by debtor losses due to environmental pollution.

## Keywords: Anticipation, Bad Credit, Environmental Pollution

## ABSTRAK
Sektor  keuangan  dan  perbankan  sebagai  bagian  dari  entitas  bisnis  tentunya tidak  terlepas  dari  hal  ini,  walaupun  memang  tidak  secara  langsung  menyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi karena tingkat penggunaan energi, pembuangan limbah,  dan  kegiatan  lainnya  pun  cenderung  lebih  rendah  dibanding  sektor  lainnya. Bagaimanpun juga, memelihara kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk  tanggung  jawab  sektor  keuangan  dan  perbankan,  yang  juga  dituntut  untuk senantiasa  mengontrol  dan  mengelola  dampak  lingkungan  yang  dihasilkan  dari pelaksanaan kegiatan bisnisnya.
Penyebab  timbulnya  kredit  bermasalah  sendiri  dapat  disebabkan  faktor  internal dan eksternal. Faktor Internal antara lain disebabkan oleh kebijakan perkreditan yang kurang menunjang, kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit, pemberian dan pengawasan  kredit  yang  menyimpang  dari  prosedur,  itikad  yang  kurang  baik  dari pemilik,  pengurus,  dan  pegawai  bank.  Sedangkan  faktor  eksternal  antara  lain disebabkan  oleh  lingkungan  usaha  debitor,  musibah  atau  kegagalan  usaha, persaingan  antar  bank  yang  tidak  sehat.  Selain  itu  dalam  analisis  kredit  diperlukan adanya  antisipasi  bank  untuk  menghindari  kredit  macet  yang  ditimbulkan  oleh kerugian debitur akibat pencemaran lingkungan.
Kata Kunci : Antisipasi, Kredit Macet,Pencemaran Lingkungan
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## I. PENDAHULUAN
Bank merupakan lembaga keuangan dan merupakan kekuatan ekonomi yang  bekerja  berdasarkan  kepercayaan,  dalam  kegiatan  operasionalnya  bank menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Sutojo,2000:5).
Pemberikan  kredit  oleh  pihak  bank  harus  memperhatikan  asas-asas pemberian  kredit  yang  sehat.  Untuk  memperoleh  kenyakinan  tersebut,  seperti tersebut  dalam  penjelasan  Pasal  8  Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  perbankan  yaitu  dalam  memberkan  kredit,  bank  wajib  melakukan penelitian  yang  seksama  terhadap  watak  ( character ),  kemampuan  ( capacity ), modal  ( capital ),  agunan  ( collateral ),  kondisi  ekonomi  debitur  ( condition  of economy ).  Hal  ini  untuk  menjaga  kemungkinan-kemungkinan  yang  tidak diharapkan terjadi (Siswanto, 1995:23).
Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Kredit macet adalah piutang yang tak  tertagih  atau  kredit  yang  mempunyai  kriteria  kurang  lancar,  diragukan karena  mengalami  kesulitan  pelunasan  akibat  adanya  faktor-faktor  tertentu (Lukman,2001:19).  Seandainya  terjadi  hal  yang  demikian  maka  pihak  bank tidak  boleh  begitu  saja  memaksakan  pada  debitur  untuk  segera  melunasi hutangnya.  Debitur  berkewajiban  untuk  mengembalikan  kredit  yang  telah diterimanya berikut dengan bunga sesuai yang tercantum dalam perjanjian.
Debitur  yang sengaja tidak melunasi  hutangnya  maupun tidak menepati batas  waktu  pengembalian  hutang,  maka  jaminan  dapat  digunakan  untuk mengganti hutang. Jaminan kredit harus ada pada setiap pemberian kredit oleh bank. Hutang yang tidak terbayar oleh debitur akan menyebabkan kredit macet. Oleh  karena  Bank  selain  berkewajiban  melaksanakan  5C  dalam  pemberian kredit  tetapi  harus  melakukan  antisipasi  bank  untuk  menghindari  kredit  macet yang ditimbulkan oleh kerugian debitur akibat pencemaran lingkungan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  antisipasi  bank untuk  menghindari  kredit  macet  yang  ditimbulkan  oleh  kerugian  debitur  akibat pencemaran lingkungan.
Adapun  kegunaanya  secara  teoritis  dapat  memberikan  manfaat  bagi perkembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  Hukum  Perbankan  dan  bidang lainnya yaitu Hukum Lingkungan.
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dan komparatif yaitu  yang  menitikberatkan  pada  penelitian  kepustakaan  (data  sekunder). Adapun  caranya  yaitu  menelaah  dan  menganalisis  berbagai  peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu menginventariasasi dan menemukan  asas-asas  hukum  serta  menemukan  hukum  ( inconcreto )  yang berkaitan  dengan  permasalahan  dan  hasilnya  dipaparkan  secara  deskriptif analisis.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.  Pengertian dan Fungsi Bank
Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Republik  Indonesia Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992  Tentang  Perbankan,  pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan  menyalurkannya kepada  masyarakat dalam  bentuk kredit  dan/atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup rakyat banyak.
Kasmir  (2008:  11)  mengartikan  bank  secara  sederhana  sebagai lembaga  keuangan  yang  kegiatan  utamanya  adalah  menghimpun  dana dari  masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana  tersebut  kepada masyarakat serta memberiakn jasa bank lainnya.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  dapat  di  jelaskan  secara  lebih  luas bahwa  bank  merupakan  perusahaan  atau  lembaga  yang  bergerak  dalam bidang  keuangan,  artinya  aktivitas  perbankan  selalu  berkaitan  dengan keuangan,  sedangkan  dapat  usaha  perbankan  meliputi  tiga  kegiatan utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana, menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan,  serta memberikan jasa di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
Secara  umum,  fungsi  utama  bank  adalah  menghimpun  dana  dari masyarakat  luas  ( funding )  dan  menyalurkan  kepada  masyarakat  dalam bentuk pinjaman atau kredit ( lending ) untuk berbagai tujuan.
Menurut Susilo, Triandanu Sigit & A. Totok Budi Santoso, (2006:6) fungsi bank dijelaskan lebih spesifik yaitu antara lain :
1. Agent of Trust
Trust atau  kepercayaan  adalah  dasar  utama  dalam  kegiatan perbankan,  baik  dalam  hal  menghimpun  maupun  penyaluran  dana. Masyarakat  akan  menitipkan  dananya  di  bank  apabila  dilandasi  oleh unsur  kepercayaan.  Masyarakat  percaya  bahwa  uangnya  tidak  akan disalahgunakan  oleh  bank,  uangnya  akan  dikelola  dengan  baik,  bank tidak  akan  bangkrut,  dan  pada  saat  yang  dijanjikan  masyarakat  dapat menarik  lagi  simpanan  di  bank.  Pihak  bank  sendiri  akan  mau menempatkan  atau  menyalurkan  dana  pada  debitur  atau  masyarakat apabila  dilandasi  unsur  kepercayaan.  Pihak  bank  percaya  bahwa debitur  tidak  akan  menyalahgunakan  pinjamannya,  debitur  akan mengelola  dana  pinjaman  dengan  baik,  debitur  akan  mempunyai kemampuan membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa  debitur  mempunyai  niat  baik  untuk  mengembalikan  pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.
2. Agent of Development
Dalam  kegiatan  perekonomian  masyarakat  terdapat  dua  sektor, yaitu  sektor  moneter  dam  sektor  riil  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dan saling  mempengaruhi  satu  dengan  yang  lain.  Sektor  riil  tidak  akan dapat  berkinerja  dengan  baik  apabila  sektor  moneter  tidak  bekerja dengan baik pula. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat  diperlukan  untuk  kelancaran  kegiatan  perekonomian  di  sektor riil.  Kegiatan  bank  tersebut  memungkinkan  masyarakat  melakukan investasi.
3. Agent of Service
Bank memberikan penawaran jasa-jasa antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. Jasa-jasa  bank tersebut erat  kaitannya  dengan  kegiatan  perekonomian  masyarakat  pada umumnya.

## 2.2.  Pengertian Kredit
Istilah  kredit  berasal  dari  bahasa  latin  “ credere ”  yang  berarti kepercayaan.  Dapat  dikatakan  dalam  hubungan  ini  bahwa  kreditur  atau
pihak  yang  memberikan  kredit  (bank)  dalam  hubungan  perkreditan dengan  debitur  (nasabah  penerima  kredit)  mempunyai  kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan
Menurut  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  1992  Tentang  Perbankan, merumuskan  pengertian  kredit  adalah  “Penyediaan  uang  atau  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang mewajibkan  pihak  peminjam  melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Dari  uraian  diatas,  kredit  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut :
1.  Kepercayaan  yaitu  keyakinan  dari  si  pemberi  kredit  bahwa  prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar- benar  diterimanya  kembali  dalam  jangka  waktu  tertentu  dimasa  yang akan datang.
2.  Waktu  suatu  masa  yang  memisahkan  antara  pemberian  prestasi dengan  kontra  prestasi  yang  akan  diterima  pada  masa  yang  akan datang. Dalam  arti  nilai  agio  dari uang  yaitu uang  yang  ada sekarang lebih  tinggi  nilainya  dari  uang  yang  akan  diterima  pada  masa  yang akan datang.
3. Degree  of  risk yaitu  suatu  tingkat  resiko  yang  akan  dihadapi  sebagai akibat  dari  adanya  jangka  waktu  yang  memisahkan  antara  pemberian prestasi  dengan  kontraprestasi  yang  akan  diterima  dikemudian  hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi tingkat resikonya, karena sejauh  kemampuan  manusia  untuk  menerobos  hari  depan  itu,  maka hasil  selalu  terdapat  unsur  ketidaktentuan  yang  tidak  dapat diperhitungkan,  yang  menyebabkan  timbul  jaminan  dalam  pemberian kredit.
4.  Prestasi  atau  objek  kredit  itu  tidak  saja  diberikan  dalam  bentuk  uang, tetapi  dapat  juga  dalam  bentuk  barang  atau  jasa  namun  sekarang  ini
didasarkan  kepada  uang,  maka  transaksi-transaksi  kredit  yang menyangkut uang yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.
Dari  pengertian  kredit  diatas  tampak  bahwa  dasar  utama  dalam pemberian  kredit  adalah  kepercayaan  yang  dilandasi  kesepakatan  untuk memberikan  pinjaman  sejumlah  uang  dengan  pemberian  bunga. Peluncuran  kredit  oleh  suatu  bank  mestilah  dilakukan  dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :
1.  Prinsip kepercayaan.
Sesuai  dengan  asal  kata  kredit  yang  berarti  kepercayaan,  maka setiap  pemberian  kredit  sebenarnya  mestilah  selalu  dibarengi  oleh kepercayaan.  Yakni  kepercayaann  dari  kreditur  akan  bermanfaatnya kredit  bagi  debitur  sekaigus  kepercayaan  oleh  kreditur  bahwa  debitur dapat  membayar  kembali  kreditnya.  Tentunya  untuk  bisa  memenuhi unsur  kepercayaan  ini  oleh  kreditur  mestilah  dilihat  apakah  calon debitur  memenuhi  berbagai  kriteria  yang  biasanya  diberlakukan terhadap  pemberian  suatu  kredit.  Karena  itu  timbul  prinnsip  lain  yang disebut prinsip kehati-hatian.
2.  Prinsip kehati-hatian.
Prinsip  kehati-hatian  ( prudent )  ini  adalah  salah  satu  konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip prudent banking dari seluruh kegiatan perbankan.  Untuk  mewujudkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu  sendiri  (internal)  maupun  oleh  pihak  luar  (external),  in  casu  oleh pihak Bank Sentral. Demikian juga dengan keharusan adanya jaminan hutang  dalam  setiap  pemberian  kredit  sebenarnya  juga  mempunyai tujuan  agar  kredit  diluncurkan  secara  hati-hati,  sehingga  ada  jaminan bahwa  kredit  yang  bersangkutan  aka  dibayar  kembali  oleh  pihak debitur.
3.  Prinsip 5C.
Prinsip  5C  adalah  singkatan  dari  unsur-unsur Character, Capacity,  Capital,  Conditions  of  Economy,  dan  Collateral .  Untuk  ini akan kita tinjau satu persatu dari unsur tersebut yang seyogianya selalu ada dalam setiap pemberian kredit.
a) Character (Kepribadian),  salah  satu  unsur  yang  mesti  diperhatikan oleh  bank  sebelum  memberikan  kreditnya  adalah  penilaian  atas karakter  kepribadian/watak  dari  calon  debiturnya.  Karena  watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula.
b) Capacity (kemampuan), seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan  bisnisnya,  sehingga  dapat  diprediksi  kemampuannya untuk melunasi hutangnya.
c) Capital (Modal), permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang  penting  harus  diketahui  oleh  calon  krediturnya.  Karena permodalan  dan  kemampuan  keuangan  dari  suatu  debitur  akan mempunyai  korelasi  langsung  dengan  tingkat  kemampuan  bayar kredit.  Jadi  masalah  likuiditas  dan  solvabilitas  dari  suatu  badan usaha menjadi penting artinya.
d) Condition  of  Economy (Kondisi  Ekonomi),  kondisi  perekonomian secara  mikro  maupun  makro  merupakan  faktor  penting  pula  untuk dianalisis  sebelum  suatu  kredit  diberikan,  terutama  yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur.
e) Collateral (Agunan),  tidak  diragukan  lagi  bahwa  betapa  pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit.
4.  Prinsip 5P.
Dalam  suatu  pemberian  kredit  oleh  bank,  selain  prinsip  5C  juga terdapat  apa  yang  dinamakan  prinsip  5P,  yang  merupakan  singkatan dari Party,  Purpose,  Payment,  Profitability,  dan  Protection .  Untuk  ini akan ditinjau satu persatu dari prinsip tersebut.
a) Party (Para Pihak)
Para  pihak  merupakan  titik  sentral  yang  memperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepecayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

## b)  Purpose (Tujuan)
Tujuan  dari  pemberian  kredit  juga  sangat  penting  diketahui oleh  pihak  kreditur.  Harus  dilihat  apakah  kredit  akan  digunakan untuk  hal-hal  yang  positif  yang  benar-benar  dapat  menaikkan income  perusahaan.  Dan  harus  pula  diawasi  agar  kredit  tersebut
benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

## c)  Payment (Pembayaran)
Harus  pula  diperhatikan  apakah  sumber  pembayaran  kredit dari  calon  debitur  cukup  tersedia  dan  cukup  aman,  sehingga dengan  demikian  diharapkan  bahwa  kredit  yang  akan  diluncurkan tersebut  dapat  dibayar  kembali  oleh  debitur  yang  bersangkutan. Jadi  harus  dilihat  dan  dianalisis  apakah  setelah  pemberian  kredit nanti  debitur  punya  sumber  pendapatan,  dan  apakah  pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.
d)  Profitability (Perolehan Laba)
Unsur  perolehan  laba  oleh  debitur  tidak  kurang  pula pentingnya  dalam  suatu  pemberian  kredit.  Untuk  itu  kreditur  harus dapat  berantisipasi,  apakah  laba  yang  akan  diperoleh  oleh perusahaan  lebih  besar  dari  bunga  pinjaman  dan  apakah pendapatan  perusahaan  dapat  menutupi  pembayaran  kembali kredit, cash flow, dan sebagainya.
e)  Protection (Perlindungan)
Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan  debitur.  Untuk  itu  perlindungan  dari  kelompok perusahaan  atau  jaminan  dari  holding  atau  jaminan  pribadi  pemilik perusahaan  penting  diperhatikan.  Terutama  untuk  berjaga-jaga sekiranya  terjadi  hal-hal  di  luar  yang  diskenariokan  atau  di  luar prediksi semula.
5.  Prinsip 3R.
Prinsip 3R, yang merupakan singkatan dari Returns, Repayment, dan Risk Bearing Ability. Untuk ini juga akan ditinjau satu persatu.
a) Returns (Hasil yang Diperoleh)
Yakni  yang  merupakan  hasil  yang  akan  diperoleh  oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan nanti mestilah dapat  diantisipasi  oleh  calon  kreditur.  Artinya  perolehan  tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos- ongkos,  disamping  membayar  keperluan  perusahaan  yang  lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.
b) Repayment (Pembayaran Kembali)
Kemampuan  membayar  dari  pihak  debitur  tentu  saja  harus dipertimbangkan.  Dan  apakan  kemampuan  bayar  tersebut  macth dengan  schedule  pembayaran  kembali  dari  kredit  yang  akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.
c) Risk Bearing Ability (Kemampuan Menganggung Risiko)
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  juga  adalah  sejauhmana terdapatnya  kemampuann  debitur  unntuk  menanggung  risiko. Misalnya  dalam  hal-hal  di  luar  antisipasi  kedua  belah  pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet. Untuk itu harus  diperhitungkan  apakah  misalnya  jaminan  dan/atau  asuransi barang  atau  kredit  sudah  cukup  aman  untuk  menutupi  risiko tersebut.

## 2.3.  Pengertian Kredit Macet
Kredit  macet  dapat  diartikan  sebagai  pinjaman  yang  mengalami kesulitan  pelunasan  akibat  adanya  faktor  kesengajaan  dan  atau  karena faktor  eksternal  diluar  kemampuan  kendali  debitur  (Dahlan,  2001:174). Sedangkan  menurut  Veithzal  Riva‟i  (2008:477)  kredit  macet  merupakan kesulitan  nasabah  di  dalam  penyelesaian  kewajiban-kewajibannya terhadap  bank,baik  dalam  bentuk  pembayaran  kembali  pokoknya, pembayaran  bunga,  maupun  pembayaran  ongkos-ongkos  bank  yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.
Berdasarkan  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kredit macet  sebagai  pinjaman  yang  mengalami  kesulitan  dalam  penyelesaian kewajiban-kewajibannya  oleh  nasabah  debitur  terhadap  bank  karena faktor  kesengajaan  dan  atau  karena  faktor  eksternal  diluar  kemampuan kendali debitur.
Faktor-faktor  penyebab  kredit  macet  menurut  Dahlan  (2001:  175) disebabkan oleh berbagai faktor,antara lain:
1.  Faktor Internal
Faktor  internal  kredit  bermasalah  ini  berhubungan dengan  kebijakan  strategi  yang  ditempuh  oleh  pihak  bank, antara lain :
a.  Kebijakan perkreditan yang ekspansif
b.  Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
c.  Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit d.  Lemahnya sistem informasi kredit
e.  Itikad kurang baik dari pihak bank 2.  Faktor Eksternal a.  Penurunan  kegiatan  ekonomi  dan  tingginya  tingkat  bunga kredit
b.  Pemanfaatan  iklim  persaingan  perbankan  yang  tidak  sehat oleh debitur
c.  Kegagalan usaha debitur
d.  Debitur mengalami musibah
Menurut  Lukman  (2001:38)  faktor-faktor  yang  menyebabkan  kredit macet adalah :
1.  Kelemahan  bank  dalam  melakukan  analisis,  sehingga  terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.
2.  Kelemahan nasabah
a.  Perencanaan. Perencanaan adalah gambaran sebelum sesuatu dilaksanakan.  Untuk  memulai  usaha  tentunya  harus  ada rencana tentang pinjaman yang diambil untuk memperlancar usaha  atau  memulai  usaha  agar  usaha  dapat  berjalan dengan  baik.  Tanpa  adanya  perencanaan  maka  pinjaman yang  diperoleh  tidak  akan  dapat  dimanfaatkan  untuk menjalankan  usaha  secara  lancar  dan  tidak  terarah  pada pencapaian tujuan usaha b.  Pendapatan yang relatif rendah Jika pendapatan yang diperoleh relatif rendah, nasabah sulit untuk  mengembalikan  pinjaman,  karena  pendapatan  yang diperoleh  hanya  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari. c.  Administrasi Administrasi  merupakan  pengaturan  suatu  kegiatan  secara teratur. Berjalannya usaha harus dapat diatur administrasinya dan  dikendalikan  tentang  pemasukan  dan  pengeluaran keuangan agar jalannya usaha dapat diatur. 3.  Kenakalan nasabah a. Pengambilan kredit diharapkan dapat digunakan sepenuhnya untuk  menambah  modal,  tetapi  belum  tentu  hal  itu  dilakukan semua  para  pengusaha  karena  ada  yang  menggunakan pinjaman  tersebut  untuk  keperluan  sehari-hari  atau  melunasi hutang  pada  pihak  lain  sehingga  pinjaman  tersebut  tidak optimal penggunaannya. b.  Itikad  nasabah  adalah  niat  atau  keinginan  untuk  membayar pinjaman yang ada pada diri responden.
4.  Bencana Alam
5.  Peperangan
6.  Perubahan kondisi perekonomian
7.  Perubahan teknologi

## 2.4.  Pengertian Pencemaran
Berdasarkan Pasal 1 Butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  2009  disebutkan,  yang  dimaksud  dengan  pencemaran lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukannya  mahluk  hidup,  zat, energi  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  oleh  kegiatan manusia  sehingga  melampaui  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah ditetapkan.
Apabila  dilihat  dari  segi  ilmiah,  suatu  lingkungan  dapat  disebut sudah  tercemar  bila  memiliki  beberapa  unsur.  Unsur-unsur  tersebut adalah :
1.  Kalau  suatu  zat,  organisme,  atau  unsur-unsur  yang  lain  (seperti  gas, cahaya,  energi)  telah  tercampur  (terintroduksi)  ke  dalam  sumber daya/lingkungan tertentu;
2.  Karenanya menghalang/menggangu ke dalam sumber daya/lingkungan tersebut (N.H.T Siahaan, 2004:280).
Apabila  disimpulkan  maka  pencemaran  adalah  suatu  keadaaan yang terjadi karena perubahaan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air)  yang  tidak  menguntungkan  (merusak  dan  merugikan  kehidupan manusia,  binatang  dan  tumbuhan)  yang  disebabkan  oleh  kehadiran benda-benda  asing  (seperti  sampah  kota,  sampah  industri,  minyak  bumi, sisa-sisa  biosida  dan  sebagainya)  sebagai  akibat  perbuatan  manusia, sehingga  mengakibatkan  lingkungan  itu  tidak  berfungsi  seperti  semula (Y.Eko Budi Susilo, 2003 : 9).
Apabila  dalam  pemberian  kredit  kepada  usaha  yang  akan menimbulkan  daampak  besar  dan  penting,  maka  Bank  harus  memeriksa ada  tidaknya  dokumen  AMDAL,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal Pasal  22  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menetapkan bahwa :
(1)   Setiap  rencana  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  berdampak  penting terhadap lingkungan wajib memiliki Amdal.
(2)   Dampak penting ditentukan berdasarkan criteria ;
a.  besarnya  jumlah  penduduk  yang  akan  terkena  dampak    rencana usaha dan/atau kegiatan ;
b.  luas wilayah penyebaran dampak ;
c.  intensitas dan lamanya dampak berlangsung ;
d.  banyaknya  komponen  lingkungan  hidup  lain  yang  akan  terkena dampak ;
e.  sifat kumulatif dampak ;
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak ; dan/atau
g.  kriteria  lain  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Adanya  dokumen  AMDAL,  Bank  mampu  menganalisis  suatu kerugian  yang  akan  timbul  dari  kegiatan  usaha  debitur  sehingga  akan memperkecil  tingkat  kerugian  Bank.  Selain  itu  diperlukan  juga pemeriksaan  terhadap  dilaksanakan  atau  tidaknya  perlindungan  berupa asuransi oleh debitur terhadap usaha yang dijalankannya.
Disisi lain Bank merupakan lembaga yang berbadan hukum, sesuai ketentuan Pasal 68 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, yaitu  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  usaha  dan/atau  kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Bunyi Pasal tersebut maka Badan Hukum seperti Bank juga ditafsirkan sebagai orang, oleh  karena  itu  mempunyai  kewajiban  menjaga  keberlanjutan  fungsi lingkungan  hidup.  Sehubungan  hal  tersebut  sektor  keuangan  dan perbankan  sebagai  bagian  dari  entitas  bisnis  tentunya  tidak  terlepas  dari hal  ini,  walaupun  memang  tidak  secara  langsung  menyumbang pencemaran  lingkungan  yang  tinggi  karena  tingkat  penggunaan  energi, pembuangan  limbah,  dan  kegiatan  lainnya  pun  cenderung  lebih  rendah dibanding  sektor  lainnya.  Bagaimanpun  juga,  memelihara  kelestarian lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  bentuk  tanggung  jawab  sektor keuangan dan perbankan, yang juga dituntut untuk senantiasa mengontrol dan  mengelola  dampak  lingkungan  yang  dihasilkan  dari  pelaksanaan kegiatan bisnisnya.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berbagai  lembaga  keuangan,  terutama  bank  telah  membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman  uang  antara  lain  dalam  bentuk  Kredit  Perbankan.  Kredit  Perbankan merupakan  salah  satu  usaha  bank  yang  telah  banyak  dimanfaatkan  oleh anggota  masyarakat  yang  memerlukan  dana.  Perbankan  Indonesia  bertujuan
menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Peranan  bank  sangat  penting  selaku  lembaga  keuangan  dengan  tugas pokok  yaitu  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkannya  kembali kepada  masyarakat,  pengusaha  ( entrepreneur )  untuk  membiayai  sektor  riil melalui pemberian kredit.
Menurut  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  7  tahun  1992  Tentang  Perbankan,  merumuskan  pengertian  kredit adalah  “Penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  melunasi  hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.
Melalui  pemberian  kredit  kepada  pengusaha  kecil  dan  menengah  ini diharapkan  usaha  mereka  semakin  maju  sehingga  perekonomian  masyarakat  di lingkungan pedesaan dapat ditingkatkan.
Bisnis  perkreditan  yang  dilakukan  oleh  bank  merupakan  bisnis  yang mengandung  resiko.  Kegiatan  perkreditan  merupakan  proses  pembentukan asset bank. Kredit merupakan risk asset bagi pihak bank karena asset bank itu dikuasai  pihak  luar  bank  yaitu  para  debitur.  Oleh  karena  itu  kredit  harus didasarkan  pada  asas-asas  perkreditan  yang  sehat.  Untuk  mengurangi  resiko tersebut  bank  wajib  memiliki  keyakinan  terhadap  kemampuan  debitur  untuk melunasi hutang-hutangnya.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun 1992  Tentang  Perbankan  bahwa  dalam  memberikan  kredit  bank  wajib mempunyai  keyakinan  berdasarkan  analisis  yang  mendalam  atas  itikad  baik dan  kemampuan  debitur  serta  kesanggupan  nasabah  debitur  untuk  melunasi utangnya  atau  mengembalikan  hutang  dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.
Pedoman  analisis  kredit  yang  paling  sering  digunakan  di  dunia perbankan adalah analisis dengan menggunakan penilaian dari segi 5C yaitu :
a) Character (Kepribadian),  salah  satu  unsur  yang  mesti  diperhatikan  oleh bank  sebelum  memberikan  kreditnya  adalah  penilaian  atas  karakter kepribadian/watak  dari  calon  debiturnya.  Karena  watak  yang  jelek  akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula.
b) Capacity (kemampuan),  seorang  calon  debitur  harus  pula  diketahui kemampuan  bisnisnya,  sehingga  dapat  diprediksi  kemampuannya  untuk melunasi hutangnya.
c) Capital (Modal),  permodalan  dari  suatu  debitur  juga  merupakan  hal  yang penting  harus  diketahui  oleh  calon  krediturnya.  Karena  permodalan  dan kemampuan  keuangan  dari  suatu  debitur  akan  mempunyai  korelasi langsung  dengan  tingkat  kemampuan  bayar  kredit.  Jadi  masalah  likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha menjadi penting artinya.
d) Condition  of  Economy (Kondisi  Ekonomi),  kondisi  perekonomian  secara mikro  maupun  makro  merupakan  faktor  penting  pula  untuk  dianalisis sebelum  suatu  kredit  diberikan,  terutama  yang  berhubungan  langsung dengan bisnisnya pihak debitur.
e) Collateral (Agunan),  tidak  diragukan  lagi  bahwa  betapa  pentingnya  fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit.
Analisis  kredit  yang  dilakukan  sebelum  kredit  diberikan  sangat  penting untuk  mencegah  terjadinya  kredit  bermasalah  di  kemudian  hari.  Setiap perjanjian  kredit  yang  dilakukan  di  bank  selalu  diikuti  dengan  perjanjian jaminan.  Perjanjian  jaminan  ini  bersifat accessoir artinya  keberadaannya tergantung  dan  mengikuti  perjanjian  pokoknya.  Dengan  demikian  kepentingan bank  sebagai  kreditur  dapat  terlindungi.  Jaminan tersebut  memiliki  beberapa kelemahan  karena  berlaku  untuk  semua  kredit,  terhadap  keseluruhan  harta debitur sehingga apabila terdapat banyak kreditur dimungkinkan ada beberapa kreditur  yang  tidak  mendapatkan  kembalian  pelunasan  piutangnya.  Dengan adanya  kelemahan  tersebut  para  kreditur  seringkali  meminta  jaminan  khusus kepada  debitur  sebagai  jaminan  untuk  pelunasan  kredit  yang  telah  diberikan kepadanya.  Fungsi  jaminan  kredit  adalah  dapat  digunakan  jaminan  kewajiban debitur  yang  tidak  dapat  dipenuhi.  Namun  dalam  pelaksanaan  kredit  dengan jaminan  dalam  prakteknya  kadangkala  tidak  dilaksanakan  sebagaimana mestinya.  Kadangkala  terjadi  permasalahan  seperti  debitur  yang  wanprestasi baik  berupa  keterlambatan  pembayaran  maupun  ketidakmampuan  debitur
dalam  melunasi  hutang-hutangnya.  Ketidakmampuan  debitur  untuk  melunasi hutang-hutangnya  menjadikan  kualitas  kredit  yang  diberikan  menjadi  kredit yang  bermasalah.  Adanya  kredit  bermasalah  perlu  segera  diatasi  oleh  pihak bank karena dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank tersebut.
Bank  dalam  setiap  melaksanakan  perjanjian  kredit  selaku  kreditor percaya  bahwa  setiap  debitor  memiliki  kemampuan  memenuhi  kewajibannya untuk  melunasi  segala  hutang  yang  telah  disepakati  antara  bank  dengan debitor.  Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya  tidak  seperti  yang  diharapkan sebelumnya.  Berbagai  macam  faktor  di  luar  perhitungan  atau  jangkauan perkiraan dapat terjadi, sekalipun telah dilakukan analisis mendalam dan penuh kehati-hatian melalui verifikasi dan analisis kredit yang baik.
Penyebab  timbulnya  kredit  bermasalah  sendiri  dapat  disebabkan  faktor internal  dan  eksternal.  Faktor  Internal  antara  lain  disebabkan  oleh  kebijakan perkreditan yang kurang menunjang, kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit,  pemberian  dan  pengawasan  kredit  yang  menyimpang  dari  prosedur, itikad yang kurang baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank. Sedangkan faktor eksternal antara lain disebabkan oleh lingkungan usaha debitor, musibah atau kegagalan usaha, persaingan antar bank yang tidak sehat.
Hal  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam  analisis  kredit  adalah antisipasi bank untuk menghindari kredit macet yang ditimbulkan oleh kerugian debitur akibat pencemaran lingkungan.
Pencemaran  lingkungan  menurut  Pasal  1  Butir  14  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Bank  disamping  harus  menerapkan  prinsip  5C  dalam  pemberian  kredit dan  melakukan  pemeriksaan  terhadap  adanya  dokumen  yang  harus  dimilki seperti AMDAL, sehingga Bank mampu menganalisis suatu kerugian yang akan timbul dari kegiatan usaha debitur sehingga akan memperkecil tingkat kerugian Bank.  Selain  itu  diperlukan  juga  pemeriksaan  terhadap  dilaksanakan  atau tidaknya  perlindungan  berupa  asuransi  oleh  debitur  terhadap  usaha  yang dijalankannya  dan  menganalisis  benda-benda  yang  dijaminkan  debitur  tidak akan mencemari lingkungan, karena apabila jaminan tersebut berupa tanah dan
tanah  tersebut  tercemar  limbah  B3,  maka  jaminan  tersebut  bisa  tidak mempunyai  nilai  lagi.  Begitu  juga    usaha  debitur  jangan  sampai  kegiatan usahanya  dapat  menimbulkan  pencemaran  kerena  membuang  limbah  yang mengakibatkan  pencemaran  lingkungan  yang  mengakibatkan  izin  usahamya dicabut oleh Pemerintah. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut mengakibatkan debitur tidak dapat menjalankan usahanya sehingga tidak dapat melaksanakan  kewajibannya,  hal  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian  bank karena terjadinya kredit macet.

## IV.  KESIMPULAN
Dalam  pemberian  kredit  Bank  harus  berpedoman  pada  prinsip  5C, disamping itu adanya pemeriksaan ada tidaknya dokumen AMDAL yang dimiliki oleh  pengusaha  sehingga  Bank  mampu  menganalisis  suatu  kerugian  yang akan timbul dari kegiatan usaha debitur dan akan memperkecil tingkat kerugian Bank.  Selain  itu  diperlukan  juga  pemeriksaan  terhadap  dilaksanakan  atau tidaknya  perlindungan  berupa  asuransi  oleh  debitur  terhadap  usaha  yang dijalankannya.  Selanjunya  Bank  harus  melakukan  antisipasi  terhadap  potensi pencemaran kegiatan usaha calon debitur atau debitur setidak-tidaknya karena tiga  hal,  yaitu  sebagai  pemegang  jaminan  kredit  ikut  serta  dalam  managemen dan  demi  keamanan  dan  kelancaran  pembayaran  kredit  itu  sendiri,  Bank sebagai  kreditur  dalam  hubungannya  dengan  perjanjian  kredit  memegang jaminan  atas  pinjaman  yang  diberikannya,  apabila  jaminan  tersebut  berupa tanah dan tanah tersebut tercemar limbah berbahaya  dan  beracun (B3),  maka jaminan tersebut tidak mempunyai nilai lagi.
Selain  itu  bank  akan  menderita  kerugian  dengan  adanya  kredit  macet yang  diakibatkan  berhentinya  kegiatan  debitur  karena  sanksi  yang  dijatuhkan Pemerintah  berupa  pencabutan  izin  usaha  karena  debitur  membuang  limbah sisa  hasil  usahanya  tanpa  dinetralisir  terlebih  dahulu  oleh  alat  pengendali pencemaran  sehingga  menimbulkan  pencemaran  lingkungan.  Oleh  karena  itu Bank dalam pemberian kredit kepada debitur tidak hanya ditentukan oleh faktor 5C  tetapi  harus  melakukan  antisipasi  untuk  menghindari  kredit  macet  yang ditimbulkan oleh kerugian debitur akibat pencemaran lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku-Buku
Dahlan  Siamat,  2001,  Manajemen  Lembaga  Keuangan,  Jakarta,  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Kasmir,  2008,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lainnya,  Edisi  Revisi  2008, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
Lukman  Dendawijaya,  2001,  Manajemen  Perbankan,  Jakarta,  PT  Ghalia Indonesia.
N.H.T  Siahaan,  2004,  Hukum  Lingkungan  dan  Ekologi  Pembangunan,  Jakarta, Erlangga.
Siswanto  Sutojo,1995,  Analisa  Kredit  Bank  Umum,  Jakarta,  PT.  Ikrar  Mandiri Abad.
Susilo  Sri  Y.,  Sigit  Triandaru,  Totok  Budi  Santoso,  2006,  Bank  dan  Lembaga Keuangan Lain, Jakarta, Salemba Empat.
Sutojo Siswanto, 2000, Strategi Manajemen Kredit Bank Umum Konsep, Teknik, dan Kasu, Jakarta, Damar Mulia Pustaka.
Veithzal  Rivai,  2008,  Performance  Appraisal,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Y.Eko  Budi  Susilo,  2003,  Menuju  Keselarasan  Lingkungan  (Memahami  Sikap Teologis Manusia Terhadap Pencemaran Lingkungan), Malang,  Averroes Press.

## B.  Sumber Perundang-undangan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  1992  Tentang Perbankan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.