## PRAKTIK JUAL BELI TEBASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

## Fajar Cahyani
Dr. M. Naim, M.Ag, Dr.C Dian Berkah, M.Hi., Email: Fajarcahyani2193@gmail.com Berkah.faiums@gmail.com

## Absrtact
An  overview  of  the  population  of  Tuban  dwellers  that  worked  mostly  from farming or working in agriculture. Cycle farm peanuts in one year can be planted 2 (two) times, and  later planted corn. The practice of buying and selling tebasan emerged  from  the  habit  of  selling  agricultural  community  before  it  is  harvested. And the practice of buying and selling tebasan peanuts do when peanut was 75-80 day.  And  there  are  three  (3)  kinds  of  payment,  that  payment  in  full  when  the peanuts are  not yet harvested, full payment after payment with  money  harvested and  bias.  The  suitability  of  selling  tebasan  peanuts  if  seen  Sharia  law  point  of view of the economy has been appropriate. Buy sell tebasan peanuts are forbidden in the Islamic law of economics that is selling that contain elements of gharar. For the  payout  system  porsekot  is  possible  with  the  goal  of  keeping  the  Alliance occurred, but prohibited in case of cancellation of the sale and purchase porsekot scorched by the seller. Buy sell tebasan with cash when it is harvesting and selling the  most  valid  among  the  third  form  of  selling  tebasan,  because  justice  can  be achieved.
Key words: practice, buy sell, tebasan, perspective, the economic laws of Sharia.

## Abstrak
Gambaran  Penduduk  Kabupaten  Tuban  sebagian  besar  bermatapencaharian  dari bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian. Siklus pertaniannya dalam satu tahun  kacang  tanah  bisa  ditanam  2  (dua)  kali,  dan  setelahnya  ditanam  jagung. Praktik  jual  beli  tebasan  muncul  dari  kebiasaan  masyarakat  yang  menjual  hasil pertanian sebelum dipanen. Dan praktik jual beli tebasan kacang tanah dilakukan ketika  kacang  tanah  sudah  berumur  75-80  hari.  Dan  ada  3  (tiga)  macam pembayarannya,  yaitu  pembayaran  lunas  ketika  kacang  tanah  belum  dipanen, pembayaran  lunas  setelah  dipanen  dan  pembayaran  dengan  uang  panjar.
Kesesuaian  jual  beli  tebasan  kacang  tanah  jika  dilihat  sudut  pandang  hukum ekonomi syariah telah sesuai. Jual beli tebasan kacang tanah yang dilarang dalam hukum  ekonomi  syariah  yaitu  jual  beli  yang  mengandung  unsur gharar .  Untuk sistem  pembayarannya  porsekot  diperbolehkan  dengan  tujuan  agar  terjadi perikatan,  tapi  dilarang  bila  terjadi  pembatalan  jual  beli  porsekot  hangus  oleh penjual. Jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen ini merupakan jual beli yang  paling  sah  diantara  ketiga  bentuk  jual  beli  tebasan,  karena  keadilan  dapat tercapai.
Kata kunci : praktik, jual beli, tebasan, perspektif, hukum ekonomi syariah.

## PENDAHULUAN
Jual  beli  dengan  cara  tebasan  sudah  ada sejak zaman dahulu. Sistem jual beli ini biasanya digunakan  untuk  memudahkan  jual-beli  buah- buahan  atau  biji-bijian  yang  masih  belum  bisa diperkirakan  jumlahnya,  atau  dalam  keadaan masih belum dipanen
Sektor  perekonomian  utama  Kabupaten Tuban  adalah  pertanian,  perdagangan,  industri pengolahan  dan  pertambangan.  Usaha  rakyat yang  cukup  berkembang  di  Kabupaten  Tuban adalah  budidaya  padi,  budidaya  sapi  potong, budidaya  kacang  tanah,  penangkapan  ikan  laut, dan penggalian batu kapur.
Pertanian  di  Kecamatan  Palang  merupakan mata  pencaharian  kedua  setelah  perikanan. Pertanian  menjadi  andalan  penunjang  di  mana ada 3 komoditi tanaman pangan yaitu luas sawah 3.868  Ha  hasil  padi  sebanyak  27.772  ton/  51%, luas  ladang  2.553  Ha  hasil  jagung  17.794  ton/ 30%,  luas  ladang  5.394  Ha  hasil  kacang  tanah 10.141 ton/ 19%.
Pertanian  Kabupaten  Tuban  khususnya  di Kecamatan  Palang  memiliki  struktur  tanah kering  tadah  hujan.  Tanah  tersebut  cocok  untuk tanaman  kacang  tanah,  jagung,  kacang  hijau, singkong dan lain-lain.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  sebagian besar  Petani  di  kabupaten  Tuban  atau  lebih tepatnya di kecamatan Palang juga menggunakan sistem  jual-beli  tebasan.  Jual  beli  tebasan digunakan  oleh  petani  kacang  tanah  di Kabupaten Tuban untuk memotong atau mengurangi  pengeluaran  biaya,  tenaga  dan waktu  pada  proses  panen.  Kabupaten  Tuban khususnya  kecamatan  Palang  susah  mendapat tenaga  buruh  tani  harian  yang  disewa  dalam proses  panen.  Susahnya  mencari  buruh  tani harian  karena  kebanyakan  anak  muda  lebih memilih menjadi buruh pabrik dari pada bekerja di ladang pertanian.
Petani  yang  memanen  kacang  tanah  sendiri prosesnya  lebih  sibuk  dari  pada  petani  yang menggunakan cara tebasan. Dari proses panennya  memerlukan  tenaga  yang  banyak  dari mencabut  kacang  dari  tanah,  setelah  itu  kacang dipisah  dari  batang  dan  daunnya,  dan  kacang tersebut  masih  melalui  proses  penjemuran beberapa  hari  sebelum  bisa dijual. Dan biasanya petani  akan  memilih  menyimpan  kacang  yang telah  kering  tersebut  sampai  harga  jual  yang tinggi  agar  memperoleh  keuntungan.  Di  sini
terlihat  bahwa  petani  kurang  efektif  dalam managemen  waktu  dan  tenaga.  Tetapi  jika kacang dijual dalam keadaan sudah dipanen akan terlihat kejelasan berat maupun bentuk dan hasil keseluruhannya.
Pembeli  atau  penebas  kacang  tanah  akan mencari-cari  para  petani  yang  menanam  kacang tanah,  terkadang  para  pembeli  atau  penebas sudah memiliki langganan yang biasa mengambil  hasil  kacang  tanah  pada  petani tersebut.  Dan  Sebelum  terjadinya  proses  akad jual-beli,  biasanya  pembeli  akan  memantau ladang  dengan  melihat  antara  luas  ladang  dan umur  kacang  tanah  yang  masih  di  dalam  tanah. Setelah  itu  pembeli  memperkirakan  berapa banyak  kacang  tanah  yang  akan  di  panen  dan berapakah harga jualnya.
Tapi  tidak  semua  petani  menggunakan sistem  jual  beli tersebut. Karena sistem  ini tidak bisa  diketahui  kejelasan  antara  keuntungan  dan kerugian antara penjual dan pembeli. Dan hal ini jauh sekali dari prinsip jual beli dalam Islam.
Jual  beli  yang  baik  ( al-bay’  al-shahih ) menurut hukum Islam harus sesuai dengan rukun dan  syarat,  seperti  adanya  penjual,  pembeli, kesepakatan  pembeli,  barang  dan  harga  yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Jual beli yang  dilarang  dalam  Islam  merupakan  jual  beli yang  memiliki  sifat gharar (tipuan) . Jual  beli yang bersifat gharar adalah jual beli yang sangat dibenci  Allah  karena  dalam  jual  beli  ini  dalam transaksinya  tidak  memiliki  kepastian  terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas,  kuantitas,  harga  dan  waktu  penyerahan barang  sehingga  kedua  belah  pihak  merasa dirugikan.
Jual  beli  menurut  Hukum  Islam  merupakan transaksi  suka  sama  suka  menurut  cara  yang ditentukan syariat.
Nashroen
Haroen menjelaskan  maksud  kehendak  syariat  yaitu seluruh  kontrak  yang  dilakukan  dua  pihak  atau lebih  tidak  dianggap  sah  apabila  tidak  sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk transaksi riba,  menipu orang lain, atau melakukan perampokan. 1
Yang  menjadi  problematikan  dalam  jual beli kacang tanah dengan cara tebasan ini adalah ketidak  jelasan  jumlah  biji  kacang  tanah  yang diperjual  belikan  sehingga  tidak  sesuai  dengan syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam.
1 Haroen, N. (2000). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, hal. 97.
Padahal  sistem  jual  beli  dengan  cara  tebasan  di kabupaten  Tuban  kecamatan  Palang  sudah  lama berlaku dan dipakai oleh masyarakat.
Mengingat  jual  beli  yang  berlaku  di masyarakat Kecamatan Palang Kabupaten Tuban masih  menjadi polemik  jika ditinjau dari  hukum ekonomi  syariah,  maka  penulis  tertarik  untuk meneliti  tentang  perkara  jual  beli  dengan  cara tebasan  berlaku  di  masyarakat  Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagai objek penelitian  dalam  sengketa  hukum  ekonomi syariah.
Adapun  pokok  permasalahannya  yaitu:  1) bagaimana  gambaran  dan  siklus  pertanian Kabupaten  Tuban?  2)  bagaimana  praktik  jual beli  tebasan  di  Kecamatan  Palang  Kabupaten Tuban? 3) apakah praktik jual beli tebasan sudah sesuai  dengan  perspektif  hukum  ekonomi syariah.  Adapun  tujuannya  yaitu  mengetahui gambaran  dan  siklus  pertanian  Kabupaten Tuban, mendeskripsikan praktik jual beli tebasan di  Kecamatan  Palang  Kabupaten  Tuban,  dan menganalisis  jual  beli  tebasan  disesuaikan dengan perspektif hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dan termasuk penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  ini akan  mengkaji  lebih  dalam  suatu  fenomena  jual beli yang terjadi di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang  dengan  menggunakan  disain  studi participant  observation dan in  depth  interview , kegiatan  pengumpulan  data  dan  informasi  dari penelitian  observasi  yang  berperan  serta  secara langsung dan wawancara secara mendalam.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data baik  secara  primer  ataupun  sekunder.  Sumber data primer berasal dari informan dan digunakan untuk mewawancarai para pihak yang bersangkutan seperti penjual dan pembeli dalam sistem  jual  beli  tebasan  tersebut.  Sumber  data skunder  berasal  dari  buku-buku  yang  menjadi rujukan  yang  bertemakan  hukum  jual  beli  dan juga akad-akad jual beli. Dan metode pengumpulan  datanya  dengan  cara  wawancara, dokumentasi dan observasi.
Analisis  data,  yaitu  proses  penyederhanaan data  ke  bentuk  yang  lebih  mudah  dibaca  dan diinterpretasikan. 2 Data  primer  yang  didapat diolah secara dekriptif menggunakan participant observation dan in  depth  interview untuk
2 Effendi, M. S. (1989). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES, hal. 263.
menganalisis  pengetahuan  masyarakat  tentang jual beli secara tebasan pada kacang tanah dalam hukum ekonomi syariah. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif  yaitu  dengan  menggambarkan  objek yang diteliti dan disajikan dalam bentuk paragraf untuk  memudahkan  pembaca.  Hasil  wawancara dengan  penjual,  pembeli  kacang  tanah  di Kecamatan  Palang  Kabupeten  Tuban  dan informan  kunci  tentang  proses  jual  beli  kacang tanah  di  Kecamatan  Palang  Kabupeten  Tuban dibanding  dengan  teori  hukum  ekonomi  syariah dalam jual beli. Selanjutnya untuk menyesuaikan peraktek  jual  beli  tebasan  kacang  tanah  di Kecamatan  Palang  Kabupaten  Tuban  dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

## KAJIAN TEORI

## 1. Jual Beli
Nabi Muhammad mengajarkan
perdagangan  dan  cara  berbisnis  yang  halal dan barokah sebagai salah satu bentuk ajaran dari  Islam.  Beliau  bersabdah  dalam  salah satu hadisnya, yang berbunyi: 3 “Aku  diberi  wahyu  bukan  untuk  menumpuk kekayaan atau menjadi seorang pedagang”.
Nabi  Muhammad  sangat  menganjurkan kepada umatnya untuk berbisnis (berdagang) karena dapat menumbuhkan jiwa kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga dan meringankan beban orang lain, beliau bersabdah: 4 “Berdaganglah  kamu,  sebab  dari  sepuluh  bagian penghidupan,  sembilan  diantaranya  dihasilkan dari berdagang”.
Zaman dahulu kegiatan ekonomi ditandai  dengan  sistem  pertukaran  atau barter,  yaitu  suatu  komonditas  ditukar dengan  komonditas  lain.  Sistem  barter  ini sangat  menyulitkan,  kaku  dan  tidak  adil maka  manusia  berfikir  keras  untuk  mencari solusi  yang  akhirnya  menemukan  alat  tukar baru  dan  berkembang  menjadi  uang.  Dinar dan dirham memiliki fungsi mata uang yang lengkap  yaitu sebagai standart ukuran harga dan unit hitungan, sebagai media pertukaran, sebagai  media  investasi  dan  sebagai  media penyimpanan. Standar ukuran harga dan unit
3 Dewan  Pengurus  Nasional  FOR  DEBI  &  ADESY, Ekonomi  dan  Bisnis  Islam ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2016), hlm. 127
4 Ibid, hlm. 127
hitungan  yang  memiliki  dinar  dan  dirham memudahkan manusia mengukur nilai harga komonditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap  komonditi  lain  dan  komonditi lainnya. 5
Jual  beli  adalah  kontrak,  yang  dibuat berdasarkan pernyataan ( ijab ) dan penerimaan ( qabul ) yang dinyatakan dengan jelas,  baik  dengan  lisan  maupun  lainnya yang  bermakna  sama.  Pernyataan  itu  dapat dibuat secara personal maupun melalui surat atau  berita.  Penerimaan  dapat  ditunda hingga  selesainya  pertemuan.  Penawaran yang  dilakukan  oleh  pembeli  tidak  boleh dibatasi  oleh  penjual  maupun  terhadap bagian  tertentu  dari  barang  objek  jual  beli 6 .
Secara terminologi, jual beli adalah transaksi saling  tukar  harta,  yang  dilakukan  secara sukarela.  Atau  proses  pengalihan  hak kepemilikan  kepada  orang  lain  dengan adanya konpensasi izin tertentu dan dilakukan  sesuai  hukum  syariat. 7 Jual  beli menurut bahasa yaitu mutlaq al-mubadalah 8 yang  berarti  tukar  menukar  secara  mutlak. Atau  dengan  ungkapan  lain muqabalah syrai’  bi  syai’ 9 berarti  tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.
Surat An-Nisa’ ayat 29 dijelaskan:
اَهُّيَأَٰٓ َي َنيِذَّلٱ مُكَن ۡيَب  مُكَل  َو ۡمَأ  ْا َٰٓوُلُكۡأَت  َلَ  ْاوُنَماَء ِب ِلِط َبۡلٱ ۡۚۡمُكنِ م  ٖضا َرَت  نَع  ًة َر  َجِت  َنوُكَت  نَأ  َٰٓ َّلَِإ َّنِإ  ۡۚۡمُكَسُفنَأ ْا َٰٓوُلُتۡقَت  َلَ َو ََّللّٱ ا ٗمي ِح َر  ۡمُكِب  َناَك
Artinya  :  “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan suka  sama-suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya  Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 10
Rukun  jual  beli  dikalangan  Hanafiyah adalah  ijab  dan  qabul.  Ini  yang  ditunjukkan
5 Muslim,  M.  B.  (2013).  Membangun  Ekonomi  Berbasis Emas: Persepektif Historis Dan Filosofis. Mimbar Hukum Dan Peradilan, edisi no. 77 , hal. 113.
6 Chaudhry,  M.  S. Sistem Ekonomi  Islam:  Prinsip  Dasar.
(Jakarta: Prenada Media Grup, 2012). hal. 124.
7 Sabiq,  S. Terjemah  Fiqih  Sunnah  jilid  4. (Surakarta: Insan Kamil, 2016),  hal. 38.
8 Sayid  Sabiq, fiqh  as-Sunnah, Juz  3,  (Libanon:  Dar  al- Fikri, 1983), hlm. 124.
9 Wahabah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, Juz 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), hlm. 344.
10 Departemen  Agama  RI, Al-Hikmah  Al-Qur’an.., hal.
116.
oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi muathah. 11 Sementara  itu  yang menjadi  rukun  jual  beli  dikalangan  Jumhur ada  tiga,  antara  lain  yaitu  orang  yang melakukan  akad,  barang  yang  digunakan akad  dan sighat jual  beli.  Orang  yang melakukan  akad  menyangkut  penjual  dan pembeli,  barang  yang  digunakan  akad  ialah barang yang dijualbelikan, sedangkan sighat nya ialah ijab dan qabul. 12 Syarat jual-beli:
1. Ba’i  wa  musytari (penjual  dan  pembeli): berakal dalam arti mumayiz, atas kemauan  sendiri,  dan  bukan  pemboros dan pailit.
2. Mabi’  wa  tsaman (benda  dan  uang): milik  sendiri,  jelas  sifat,  ukuran,  dan jenisnya, dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.
3. Sighat ijab  qabul:  satu  majelis  tanpa  ada pemisah, wajib diridhai oleh kedua pihak, dan menggunakan lafazh lampau madhi.
Dalam  dasar  hukum  jual  beli  menurut Islam  di  bagi  menjadi  dua  yaitu  jual  beli yang  diperbolehkan  dan  jual  beli  yang dilarang  oleh  Allah.  Berikut  ini  jual  beli yang  diperbolehkan  oleh  Allah  yaitu: 13 muqa’izah,  sharf, salam, mutlak adalah  jual beli bebas. Memerhatikan jenis-jenis kontrak,  ada  beberapa  jenis  jual  beli  yang terlarang  dan  dinyatakan  haram  oleh  Nabi Muhammad  karena  mengandung  unsur- unsur riba,
eksploitasi, penipuan, penggelapan,  kecurangan,  keterangan  dusta, ketidakadilan,  judi,  kebetulan,  ataupun ketidak jujuran. 14 Merupakan jenis-jenis jual beli  yang  dilarang  oleh  Allah: muzabanah, munabadzah, habal al habalah, mulamasah, muhaqolah, mu’awamah, mukhbaroh, tsunaiyyah,  talqi-jalab,  al  hadir-libad, ainiah, sharf, gharar dan lain-lain.

## 2. Akad
Kata  akad  berasal  dari  bahasa  arab “ aqd’ ”.  Kata  akad  di  Indonesia  seringkali dipersamakan  dengan  istilah  perjanjian.
11 Abdurrahman  al-Jaziri, al-Fiqh  ala  al-Mazahib  al- Arba’ah, Juz. III, (t.t: Dar al-Fikr), hlm. 155.
12 Ibrahim  Muhammad  Al-Jamal, Fiqih  Muslimah:  Adat Dan Muamalah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999) hlm. 365.
13 Chaudhry, M. S. Sistem Ekonomi Islam.., hal. 125.
14 Ika  Y.F  dan  Abdul  Kadir  R., Prinsip  Dasar  Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari’ah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), hal. 246-253.
Kata  “akad”,  secara  epistimologi  bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan ( ar-rabt ). Secara terminologi,  akad  memiliki  makna  khusus. Dalam  konsep  fiqih  muamalah,  kontarak lebih  dikenal  dengan  sebutan  akad,  yang menurut  fuqaha’ (ahli  hukum Islam)  berarti perikatan  antar  ijab  dan  qabul  dengan  cara- cara  yang  disyariatkan  dan  mempunyai dampak  terhadap  apa  yang  diakadkan tersebut. 15
Dalil  Al  Qur’an  yang  bisa  digunakan untuk  merujuk  kebolehan  akad  adalah  surat Al Maidah ayat 1
                                                   
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman, penuhilah aqad-aqad itu..” 16
Madzhab  Safi’i,  Maliki,  dan  Hambali, mendefinisikan  rukun  sebagai  unsur-unsur yang  membentuk  akad.  Menurut  ketiga madzhab  ini,  rukun  akad  terdiri  dari  empat unsur,  yaitu 17 para  pihak  yang  mengadakan akad  ( al-‘aqidani ),  formula  akad  ( shighat al’aqd: ijab dan qabul ), objek akad ( ma’qud ‘alaih/  mahal  al-‘aqd ),  dan  tujuan  akad ( maudhu’  al-‘aqd ).  Syarat  akad  secara umum  dapat  dibagi  menjadi  dua  macam, yaitu  1)  syarat  adanya  akad  menuntut apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akad dianggap tidak ada  atau tidak terbentuk dan akadnya  tersebut  batal.  2)  syarat  sahnya akad,  yaitu  dimana  apabila  tidak  terpenuhi tidak berarti lantas akad tidak ada, atau tidak terbentuk.  Para  fuqaha’  menyatakan  syarat- syarat  akad  itu  terbagi  pada  empat  macam yaitu: 18 syarat  terjadinya  akad  ( in  ‘aqad ),
Syarat  sah  atau  syara’  untuk  timbulnya akibat  hukum  dari  akad,  syarat nafaz (atau kelangsungan  akad),  syarat luzum dasarnya setiap akad bersifat mengikat ( lazim ).
15 Dewan  Pengurus  Nasional  FOR  DEBI  &  ADESY,
Ekonomi dan Bisnis Islam.. , hlm. 171
16 Departemen  Agama  RI, Al-Hikmah  Al-Qur’an.., hal. 156.
17 Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY,
Ekonomi dan Bisnis Islam.. , hlm.172.
18 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Media Jaya Pratama, 2000), hal. 117.
Asas  perjanjian  yang  harus  dipegang teguh diantaranya: 19 prinsip ibahah ( mabda’ al-ibahah ), asas kebebasan berakad ( mabda’ hurriyyah at-ta’aqud ), asas janji itu mengikat,  asas  keseimbangan  ( mabda’  at- tawazun fi al-mu’awadhah ), asas kemaslahatan  ( mabda’  al-maslahah ),  asas amanah  ( mabda’  al-amanah ),  dan  asas keadilan ( mabda’ al-‘adalah ).
Tujuan  diisyaratkannya  akad  dalam Islam,  juga  harus  merujuk  pada  prinsip- prinsip  bisnis: 20 prinsip  haramnya riba, prinsip  kerelaan,  prinsip  keadilan,  prinsip kehendak  bebas,  prinsip  kebenaran,  dan prinsip  kemanfaatan.  Disamping  prinsip- prinsip  akad  diatas,  akad  juga  harus mempertimbangkan etika bisnis. Etika bisnis dalam Islam meliputi tindakan yang dilarang,  seperti  riba,  judi, gharar dan penipuan.
Akad terbagi pada beberapa macam dari sudut  pandang  yang  berbeda  yaitu: 21 dilihat dari  sifat  akad  secara  syariat,  terbagi  pada: aqad  sahih dan ghairu  sahih; diliat  dari bernama  atau  tidaknya  suatu  akad  terbagi: aqad musammah dan aqad ghairu musammah; dipandang  dari  tujuan  akad, akad terbagi pada: al-tamlikat, al-isqthat, al- ithlaqat,  al-tayidat,  al-tautsiqat,  al-isytirak, dan  al-hafz; Dilihat  dari  sifat  benda,  akad terbagi: aqad  ainiyah dan aqad  ghairu ainiyah; dilihat dari berhubunganya pengaruh  akad.  akad  ini  terbagi: aqad munajza dan  akad  yang  disandarkan  pada masa yang akan datang.
Wahabah  az-Zuhaili  dan  as-Sanhuri membagi  cacat  kehendak  menjadi  empat macam,  yaitu  paksaan  ( al-ikrah ),  kesalahan ( al-ghalat ),  curang  ( at-tadlis  atau  al- gharar ),  dan  penipuan  ( al-ghabn ).  Menurut az-Zarqa’  mencatat  empat  hal,  yaitu al- ikrah,  al-khilabah (penipuan), at-tagrir dan ta-tadlis. Sedangkan  menurut  Syamsul Anwar  cacat  kehendak  dalam  hukum  Islam berupa paksaan ( dwang ), penipuan ( bedrog ), dan kekhilafan ( dwaling ). 22
19 Dewan Pengurus Nasional FOR DEBI & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam.. , hlm. 178.
20 Dimyauddin Djuwaini, Fiqih Muamalah Cetakan II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 79.
21 Rozalinda. Fikih Ekonomi Syariah Prinsip.., hal. 56.
22 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami.., hal. 246.

## ANALISIS PEMBAHASAN
Sebagian  besar  penduduk  Kabupaten  Tuban bermatapencaharian  dari  bercocok  tanam  atau bekerja  di  bidang  pertanian  sedangkan  sisanya merupakan  nelayan,  perdagangan  dan  pegawai negeri.  Siklus  pertanian  di  Kabupaten  Tuban Kecamatan  Palang  sebagian  besar  tanaman bahan  makanan  dalam  produksi  ini  meliputi tanaman  padi  (padi  sawah  dan  padi  ladang)  dan palawija  yang  terdiri  dari  tanaman  jagung,  ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.  Dalam  satu  tahun  kacang  tanah  bisa  di tanam  2  (dua)  kali.  Dan  pada  musim  penghujan pertama petani sudah memulai menanam kacang tanah,  dalam  jangka  waktu  kurang  lebih  tiga bulan kacang tanah  yang ditanam tahap pertama sudah bisa dijual secara tebasan. Petani biasanya menjual  kacang  tanah  hasil  ladangnya  2  (dua) kali dalam 2 (dua) tahap penanaman dengan jual beli tebasan sisanya ditanam jagung.
Sistem  jual  beli  tebasan  ini  biasanya digunakan  untuk  memudahkan  jual-beli  buah- buahan  atau  biji-bijian  yang  masih  belum  bisa diperkirakan  jumlahnya,  atau  dalam  keadaan masih belum dipanen. Para petani menggunakan sistem jual-beli tebasan ini agar bisa mengurangi pengeluaran  biaya, tenaga, dan  juga  waktu  yang lebih  banyak pada proses pengelolaan pertanian. Dalam  jual  beli  dengan  cara  tebasan  ini  yang menentukan  harga  justru  para  pembeli  atau pemborong  yang  telah  berpengalaman  dalam memperkirakan  hasil  yang  akan  dipanen.  Jual beli  dengan  cara  tebasan  banyak  dipakai masyarakat  di  kabupaten  Tuban  sebagai  sarana transaksi dalam mempermudah perekonomian.
Jual  beli  tebasan  sudah  banyak  dikenal dimasyarakat,  terutama  masyarakat  Kabupaten Tuban. Jual  beli sistem tebasan  biasa digunakan pada  banyak  hal  seperti  jual  beli  pada  hewan ternak,  jual  beli  hasil  tani,  maupun  jual  beli buah-buahan hasil kebun atau buah rumahan atau buah  yang  tidak  khusus  dijualbelikan.  Pada prinsipnya  jual  beli  ini  menyatakan  perkataan tebas  atau  bisa  dibilang  diambil  sampai  habis atau  diborong  sampai  habis.  Dan  hanya  dalam satu  kali  akad  saja.  Jual  beli  tebasan  kacang tanah  yang  dipraktikan  para  petani  Kabupaten Tuban  Kecamatan  Palang  ini  pada  praktiknya berbeda  dengan  jual  beli  yang  digunakan masyarakat umum.
Kacang  tanah  pada  umumnya  dijual  dalam keadaan setelah dipanen, atau jual  beli dan akad dilakukan  ketika  kacang  tanah  tersebut  sudah jelas.  Namun  jual  beli  kacang  tanah  yang dipraktikkan  masyarakat  atau  khususnya  petani Kabupaten  Tuban  Kecamatan  Palang  ini  akad jual  beli  tebasannya  dilakukan  ketika  kacang tanah  masih  didalam  tanah.  Sehingga  tidak  ada kejelasan  kualitas,  kuantitas,  harga  dan  waktu dalam penyerahan kacang tanah tersebut.
Pertanian  di  Kabupaten  Tuban  Kecamatan Palang  mempunyai  struktur  tanah  tadah  hujan, sehingga  bisa  memiliki  dua  kali  sistern  tanam pada  lahan pertanian tersebut. Dalam satu tahun kacang  tanah  bisa  di  tanam  2  (dua)  kali.  Dan pada  musim  penghujan  pertama  petani  sudah memulai  menanam  kacang  tanah,  dalam  jangka waktu kurang lebih tiga bulan kacang tanah yang ditanam  tahap  pertama  sudah  bisa  dijual  secara tebasan.  Petani  biasanya  menjual  kacang  tanah hasil ladangnya 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahap penanaman  dengan  jual  beli  tebasan  sisanya ditanam jagung.
Di  Kabupaten  Tuban  Kecamatan  Palang susah  mendapat  tenaga  buruh  tani  harian  yang biasa  disewa  ketika  panen  kacang  tanah. Susahnya  mencari  buruh  tani  harian  karena kebanyakan  anak  muda  lebih  memilih  menjadi buruh  pabrik  dari  pada  bekerja  di  ladang pertanian. Karena hal tersebut yang menyebabkan  para  petani  di  Kecamatan  Palang Kabupaten  Tuban  menjualbelikan  kacang  tanah hasil  ladangnya  dengan  cara  tebasan,  disamping itu  dapat  menghemat  biaya  pengeluaran  yang dikeluarkan dalam proses pertanian kacang tanah tersebut.  Dan  petani  juga  diuntungkan  terhadap tenaga  dan  waktu.  Karena  para  pembeli  atau pemborong  kacang  tanah  sudah  menyediakan sendiri  tenaga  pemanen  atau  pencabut  kacang, sehingga tidak menyulitkan para petani lagi.
Beberapa petani kacang tanah di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang juga merasakan bahwa harga  yang  ditawarkan  dalam  jual  beli  kacang tanah secara tebasan ini untungnya lebih banyak daripada  jual  beli  pada  umumnya.  Setelah ditelusuri  lebih  dalam  ternyata  sistem  jual  beli tebasan kacang tanah ini memiliki 3 (tiga) proses yang berbeda dalam akadnya:
1. Jual  beli  akad  tebasan  dengan  uang perlunasan dimuka.
Jual  beli  ini  dilakukan  ketika  para pertani  dan  penjual  sudah  saling  berucap kata  tebasan.  Dan  pada  praktiknya  para
pembeli  atau  pemborong  memantau  lahan pertanian  kacang  tanah,  dengan  mengambil beberapa sampel ujung-ujung ladang pertanian.  Yang  menjadi  pertimbangan  atau prakiraan  para  pembeli  atau  pemborong yaitu umur kacang tanah, besar kacang tanah dan  isi  kacang  tanah.  Serta  pembeli  atau pemborong juga melihat jarak kerenggangan antara  tumbuhan  kacang  satu  dengan tumbuhan  kacang  lainnya,  sehingga  bisa diprakirakan  berapa  banyak  atau  berapa berat kacang yang akan dipanen pada ladang tersebut.
Setelah  prakiraan  hasil  kacang  tanah oleh  pembeli  atau  pemborong  tersebut selesai, pembeli dan pemborong menyebutkan  harga.  Dari  situ  petani  atau penjual  dan  pemborong  atau  pembeli  saling menacar harga. Dan setelah  mencapai  harga yang telah di setujui pembeli atau pemborong  tersebut  langsung  menebas  dan memberikan uang secara tunai. Waktu panen kacang  tanah  kurang  lebihnya  satu  minggu setelah  serah  terima  uang  jual  beli  tebasan tersebut.  Jadi  si  penjual  atau  petani  tidak pernah  mengetahui  berapa  banyak  hasil panen  kacang  tanahnya,  karena  pembeli sudah  melunasi  pembayaran  ketika  kacang tanah belum di panen.
2. Jual  beli  akad  tebasan  dengan  uang  panjar atau uang muka.
Hampir  sama  dengan  jual  beli  di  atas namun yang membedakannya pada pembayarannya.  Pembayarannya  dilakukan ketika  pembeli  selesai  memprakirakan  hasil kacang  tanah  yang  akan  didapat  ketika panennya  nanti,  namun  dalam  serah  terima pembayaran  uangnya  tidak  langsung  lunas.
Kepada penjual, pembeli hanya menyerahkan  separuh  dari  kesepakatan awal.  Dan  separuhnya  lagi  akan  dilunasi ketika  kacang  tanah  sudah  dipanen,  dan diketahui  beratnya.  Sehingga  tidak  ada timbul  kecurigaan  antara  penjual  dan pembeli.  Dan  tercapailah  kesepakatan  yang sama rata dan adil.
3. Jual  beli  akad  tebasan  dengan  uang  lunas ketika panen.
Hampir sama dengan jual beli sebelumnya di atas namun yang membedakannya pada pembayarannya.
Dilakukan akad tebas yang artinya diborong keseluruhan.  Namun  yang  membedakan
uang  pembayaran  dibayar  setelah  kacang tanah keseluruhan dipanen oleh penebas dan telah  diketahui  hasil  panen  kacang  tanah tersebut. Pembayaran uang dibayar langsung lunas  ketika  penen.  Proses  jual  beli  kacang tanah  yang  seperti  ini  lebih  baik  dari  pada yang  sebelum-sebelumnya,  karena  antara penjual  dan  pembeli  sama-sama  ngetahui dan  sama-sama  tidak  ada  yang  saling dirugikan.
Jual  beli  tebasan  kacang  tanah  akad  biasa dilakukan  ketika  kacang  tersebut  belum  di panen,  sehingga  menurut  hukum  ekonomi syariah  masuk  kategori  jual  beli  yang  batil  atau disebut bay’  habl  al-hablah .  Namun,  sebagian dari  pengikut  Madzhab  Imam  Ahmad  bin Hambal  membolehkan  jual  beli  yang  barangnya tidak ada pada saat akad berlangsung, akan tetapi bisa direalisasikan pada saat serah terimanya. 23 Beberapa  Hukum  ekonomi  syariah  di Indonesia  telah  telah  dikaji  dan  ditetapkan  pada Fatwa  DSN-MUI,  termasuk  fatwa  tentang  jual beli, yaitu:
1. Fatwa tentang jual beli murabahah 04/DSN- MUI/IV/2000 yang berisi: tentang ketentuan umum murabahah dalam  bank  syariah, ketentuan murabahah kepada  nasabah, jaminan  dalam murabahah, utang  dalam murabahah, penundaan  dalam murabahah, pailit/kebangkrutan dalam murabahah.
2. Fatwa  tentang  jual  beli  salam  05/DSN- MUI/IV/2000 yang berisi: ketentuan tentang pembayaran  jual  beli  salam,  ketentuan tentang  barang  jual  beli  salam,  ketentuan tentang  jual  beli  salam  paralel,  penyerahan barang  sebelum  atau  pada  waktu  jual  beli salam,  pembatalan  kontrak  jual  beli  salam, perselisihan pada jual beli salam.
3. Fatwa  tentang  jual  beli istishna’ 06/DSN-
MUI/IV/2000 yang berisi: ketentuan tentang pembayaran  jual  beli istishna’, ketentuan tentang  barang  jual  beli istishna’, dan ketentuan lainnya dalam jual beli istishna’.
4. Fatwa tentang jual beli mata uang ( al-Sharf )
28/DSN-MUI/III/2002 yang berisi: ketentuan umum tentang jual beli mata uang dan jenis-jenis transaksi valuta asing.
Dalam fatwa-fatwa yang dikaji dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama’  Indonesia  belum  ada  ketetapan  yang berisi  tentang  jual  beli  secara  tebasan,  padahal
23 Ika Yunia Fauziyah, Prinsip Ekonomi Islam.., Hal. 246.
jual beli secara tebasan ini sudah tidak asing lagi di  indonesia.  Berikut  ini  gambaran  jual  beli tebasan dari sudut pandang ekonomi syariah.

## Tabel 1

## Ciri Jual Beli Tebasan Kacang Tanah Menurut Hukum Ekonomi Syariah
Istilah-Istilah Hukum Ekonomi Syariah Jual Beli Tebasan Kacang Tanah muhaqolah (ngijon): jual  beli  ini  terjadi ketika padi masih hijau, atau  belum  berisi  butir padi.
Jual  beli  akad  tebasan ini  tidak  mengandung ngijon karena  jual  beli tersebut dilakukan ketika  umur  kacang tanah  sudah  mencapai
75-90  hari  dan  siap panen. Sehingga sudah terdapat  biji  kacang  di dalam kulit kacang.
Bai’  ul-  Jizaf :  jual  beli tanpa  ditimbang  atau ditakar.  Jual  beli  jenis ini  sudah  dikenal  dari zaman Rasullulah SAW, ketika itu penjual  dan  pembeli biasa  melakukan  akad atas  barang  yang  dapat dilihat tapi tidak diketahui  kwantitasnya kecuali berdasar dugaan  dan  perkiraan para ahli yang biasanya perkiraan mereka selalu benar  dan  jarang  sekali salah.  Riwayat  ahmad “dipindahnya barang tersebut  berarti  bahwa pembeli telah menerimanya” Sebelum  adanya  akad Jual  beli  kacang  tanah secara tebasan ini pembeli biasanya mengambil beberapa sampel tumbuhan kacang tanah dari
ladang yang akad ditebas, jadi jadi disitu kualitas  kacang  telah diketahui oleh pembeli.  Akan  tetapi dalam jual beli tebasan kacang tanah ini pembeli tidak bisa mengetahui kuantitasnya, namun dari pengalaman- pengalaman sebelumnya dan melihat luasnya ladang maka bisa di prakirakan berapa banyak  barang  yang akan diterima.
Ma’dum: tidak ada bendanya.  Yakni  jual beli  terhadap  sesuatu yang  belum  ada  atau belum ada ketika akad.
Jual beli tebasan kacang  tanah  ini  tidak termasuk jual beli ma’dum, karena  jual beli  tebasan  kacang tanah sudah jelas barangnya  ada,  namun masih  belum  dicabut
dengan alasan kurangnya tenaga pencabut  di  daerah tersebut. Sehingga jual beli terpaksa dilakukan ketika kacang masih di tanah. dan umur kacang tanah  tersebut  sudah cukup  untuk  dicabut atau dipanen.
Unsur Tadlis: penipuan dalam kualitas, harga dan serah terima. Jual beli tebasan kacang tanah ini sangat  jauh  dari  unsur tadlis karena para pembeli atau pemborong adalah orang  ahli  dalam  jual beli  ini.  Dan  juga sebelum jual beli tebasan  ini  dilakukan pembeli biasanya memantau kualitas dari  kacang  melalui sampel yang diambilnya dari ujung- ujung ladang yang akan  ditebas  tersebut. Jadi antara penjual dan pembeli  tidak  akan mungkin  ada  unsur untuk menipu.
Seperti  yang  dipaparkan  diatas  Jual  beli tebasan  di  Kabupaten  Tuban  Kecamatan  Palang memiliki  tiga  bentuk  dalam  proses  jual  beli. Menurut  Perspektif    Hukum  Ekonomi  Syariah sebagai berikut:
1. Jual  beli  akad  tebasan  dengan  uang perlunasan dimuka.
Dalam  sudut  pandang  hukum  ekonomi syariah jual beli uang perlunasan dimuka ini masuk  dikategorikan  dengan  jual  beli  yang dilarang  oleh  Allah,  dalam  hukum  ekonomi syariah  disebut  jual  beli  yang  mengandung gharar atau  ketidak  jelasan  antara  penjual dan  pembeli  sehingga  tidak  diketahui kauntungan  yang  di  peroleh  atau  malah kerugian  yang  akan  didapat.  Juga  disebut jual  beli muzabanah, digambarkan  seperti tanaman  yang ada di sawah seperti bawang, kentang diperjualbelikan perkalang. Jual beli ini  termasuk  jual  beli gharar karena  tidak
jelas  kuantitas,  namun  kualitasnya  bisa dilihat  dari  sample  yang  diambil.  Padahal aturan  untuk  benda-benda  yang  di  hitung timbangan,  jual  belinya  dilakukan  dengan cara  timbangan  seperti  gandum,  beras,  padi dan  sebagainya  jual  belinya  dilakukan dengan cara ditimbang. 24
2. Jual  beli  akad  tebasan  dengan  uang  panjar atau uang muka.
Dilihat  dari  sudut  pandang  hukum ekonomi  syariah  bahwa  jual  beli  uang  di muka  atau  porskot  termasuk  jual  beli  yang dilarang oleh Allah, jual beli ini disebut jual beli urbun yaitu  sesuatu  yang  dijadikan ikatan  dalam  jual  beli.  Jual  beli  tersebut terjadi  jika  seseorang  membeli  barang dagangan dan membayar sebagaian harganya  dimuka  dengan  catatan  jika pembeli mengambil barangnya maka ia bisa melunasi  harga,  akan  tetapi  jika  pembeli tidak  mengambilnya  maka  uang  muka menjadi  milik  penjual.  Jumhur  Ulama’ mengatakan bahwa jual beli dalam sistem ini adalah rusak secara akad.
Namun Ahmad bin Hambal
membolehkan praktik  jual  beli dengan uang muka  karena  uang  muka  merupakan  ikatan bagi  terjadinya  suatu  transaksi.  Akan  tetapi yang diperbolehkan disini adalah uang muka untuk  mengikat  dan  bukan  hilanya  uang muka  akibat  pembatalan  jual  beli.  Menurut Wahabah  Zuhaili,  ia  menyepakati  jual  beli urbun dangan  dasar urf, karena  sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. 25
3. Jual  beli  akad  tebasan  dengan  uang  lunas ketika panen.
Jual  beli  ini  merupakan  jual  beli  yang sah menurut hukum ekonomi syariah, karena kejelasan  barang  dari  waktu  serah  terima barang,  kuantitas  dan  kwalitasnya  jelas. Menurut  hukum  ekonomi  syariah  jual  beli dengan  uang  lunas  atau  tunai  di  sebut dengan bai’ mutlaq.
 Pada  pointnya,  bahwa  jual  beli  tebasan kacang  tanah  yang  dilarang  yaitu  jual  beli yang  mengandung  unsur gharar yaitu  jual beli  tidak  diketahui  kejelasan  objek  yang
24 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah.., Hal. 47.
25 Ika Yunia Fauziyah, Prinsip Ekonomi Islam.., Hal. 249- 250.
diperjualbelikan.  Sehingga  Allah  melarang jual beli tersebut.
 Dan  point  lainnya,  bahwa  jual  beli  tebasan jika  sistem  pembayarannya  dengan  uang muka  atau  porsekot  merupakan  jual  beli yang  diperbolehkan  oleh  beberapa  pendapat Ulama’ dengan tujuan agar terjadi perikatan antara  penjual  dan  pembeli,  namun  menjadi dilarang  ketika  terjadi  pembatalan  jual  beli dan  uang  muka  atau  porsekot  hangus  oleh penjual. Pembeli menjadi dirugikan.
 Jual  beli  tebasan  dengan  uang  tunai  ketika panen  ini  merupakan  jual  beli  yang  paling sah diantara ketiga  bentuk  jual  beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.
 Jual beli tebasan kacang tanah ini tetap terus akan  diberlakukan  masyarakat  Kabupaten Tuban Kecamatan Palang karena ada banyak faktor  yang  membuat  jual  beli  secara tebasan  berlaku,  faktor  terpenting  adalah kurangnya  tenaga  kerja  pencabut  kacang tanah. sehingga yang dicari solusinya adalah agar  masyarakat  terhindar  jual  beli  yang bersifat  ghararnya.  Caranya  dengan  adanya pengajian-pengajian yang didirikan masyarakat agar diisi kultum yang mengarah tentang  cara  yang  baik  berbisnis  sesuai ajaran  Islam,  hukum-hukum  Islam  tentang aturan dalam jual beli. Sehingga masyarakat bisa mendapat ilmu hukum ekonomi syariah tentang  jual  beli  yang  sesuai  dengan  ajaran Allah.
 Kesesuaian  jual  beli  tebasan  kacang  tanah jika  dilihat  sudut  pandang  hukum  ekonomi syariah telah sesuai. Karena jual beli tebasan itu  intinya  hanya  kata  tebas  atau  borong sampai  habis,  dalam  benak  penjual  dan pembeli  tidak  ada  perasaan  untuk  saling mencurangi  satu  sama  lain.  Dan  dalam setiap  jual  beli  selalu  yang  dinilai  adalah segi  keadilan  dan  kerelaan  dari  penjual  dan pembeli agar tidak menimbulkan perselisihan.  Karena  Allah  melarang  jual beli yang merugikan dan curang.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  yang  telah  penulis  paparkan, maka  terdapat  beberapa  kesimpulan  yang  dapat diambil sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan,  diantaranya:  Gambaran  Penduduk Kabupaten Tuban sebagian besar
bermatapencaharian  dari  bercocok  tanam  atau bekerja  di  bidang  pertanian  sedangkan  sisanya merupakan  nelayan,  perdagangan  dan  pegawai negeri.  Siklus  pertaniannya  dalam  satu  tahun kacang  tanah  bisa  dijual  2  (dua)  kali,  kurang lebih  3  (tiga)  bulan  dalam  2  (dua)  tahap penanaman  dengan  jual  beli  tebasan,  sisanya ditanam jagung.
Praktik  jual  beli  tebasan  muncul  dari kebiasaan  masyarakat  yang  menjual  hasil pertanian sebelum dipanen. Dan praktik jual beli tebasan  kacang  tanah  di  Kabupaten  Tuban Kecamatan  Palang  dilakukan  ketika  kacang tanah  sudah  berumur  75-80  hari  dan  kacang tanah tersebut sudah  berbiji, kurang  lebih 5  hari sebelum  di  panen.  Dan  ada  3  (tiga)  macam proses pembayarannya, yaitu pertama, pembayaran  lunas  ketika  kacang  tanah  belum dipanen.  Kedua,  pembayaran  lunas  setelah dipanen. Ketiga, pembayaran dengan uang muka atau  uang  panjar,  tujuannya  agar  penjual  dan pembeli terikat dalam satu kontrak .
Kesesuaian  jual  beli  tebasan  kacang  tanah jika  dilihat  sudut  pandang  hukum  ekonomi syariah telah sesuai. Dilihat dari hukum ekonomi syariah  jual  beli  tebasan  tidak  termasuk  unsur ijon, ma’dum dan tadlis . Jual beli tebasan kacang tanah  yang  dilarang  dalam  hukum  ekonomi syariah  yaitu  jual  beli  yang  mengandung  unsur gharar  yang  tidak  diketahui  kejelasan  objek  jual beli. Sehingga Allah melarang jual beli tersebut. Serta  jika  sistem  pembayarannya  porsekot diperbolehkan  oleh  beberapa  pendapat  Ulama’ dengan  tujuan  agar  terjadi  perikatan  antara penjual  dan  pembeli,  tapi  dilarang  bila  terjadi pembatalan  jual  beli  dan  uang  muka  atau porsekot  hangus  oleh  penjual.  Jual  beli  tebasan dengan  uang  tunai  ketika  panen  ini  merupakan jual  beli  yang  paling  sah  diantara  ketiga  bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  al-Jaziri. al-Fiqh  ala  al-Mazahib al-Arba’ah, Juz. III. (t.t: Dar al-Fikr).
Chaudhry, M. S. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar. (Jakarta:  Prenada  Media  Grup, 2012).
Dewan  Pengurus  Nasional  FOR  DEBI  & ADESY, Ekonomi  dan  Bisnis  Islam , (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2016).
Dimyauddin Djuwaini. Fiqih Muamalah Cetakan  II. (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2010).
Effendi, M. S. (1989). Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES.
Haroen,  N.  (2000). Fiqh  Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Ika  Y.F  dan  Abdul  Kadir  R. Prinsip  Dasar Ekonomi  Islam:  Perspektif  Maqashid  al- Syari’ah. (Jakarta:  Prenada  Media  Grup, 2014).
Ibrahim  Muhammad  Al-Jamal. Fiqih  Muslimah: Adat  Dan  Muamalah. (Jakarta:  Pustaka Amani, 1999).
Muslim,  M.  B.  (2013).  Membangun  Ekonomi Berbasis  Emas:  Persepektif  Historis  Dan Filosofis. Mimbar  Hukum  Dan  Peradilan, edisi no. 77 .
Nasrun Haroen. Fiqh Muamalah, (Jakarta: Media Jaya Pratama, 2000).
Rozalinda.  (2017). Fikih  Ekonomi  Syariah Prinsip  dan  Implementasinya  pada  Sektor Keuangan Syariah . Jakarta : Rajawali Pres. Sabiq,  S. Terjemah  Fiqih  Sunnah  jilid  4. (Surakarta: Insan Kamil, 2016).
Sayid  Sabiq. Fiqh  as-Sunnah, Juz  3.  (Libanon:
Dar al-Fikri, 1983).
Wahabah  az-Zuhaily. al-Fiqh  al-Islami  wa Adilatuh, Juz  4.  (Libanon:  Dar  al-Fikri, 1984).

## FAJAR CAHYANI
Tempat dan tanggal lahir penulis, Mojokerto,  21  September  1993.  Pendidikan penulis,  MI  Nurul  Huda  II  Kota  Mojokerto Tahun  1999-2005,  SMP  Negeri  3  Kota Mojokerto  Tahun  2005-2008,  MAN  1  Kota Mojokerto Tahun 2008-2011, S1 Hukum Perdata Islam  -Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Ampel Surabaya  Tahun  2011-2015  dan  S2  Hukum Ekonomi  Syari’ah  -Universitas  Muhammadiyah Surabaya Tahun 2015-2017.
Pengalaman  penulis  tahun  2009  pernah menjadi anggota PASKIBRAKA, pernah magang  di  KUA  Kecamatan  Buduran  Sidoarjo tahun  2014,  pernah  magang  di  Pengadilan Agama  Kabupaten  malang  tahun  2014,  dan magang  di  LPPA  Bina  Annisa  di  Mojokerto tahun  2017-sekarang.  Peneliti  berharap  agar
terus  bisa  mepublikasikan  karya-karya  dan menambah ilmu bagi pembaca.
Praktik  jual  beli  tebasan dalam perspektif hukum  ekonomi  syariah  merupakan  hasil penelitian  dari  Fajar  Cahyani,  S.H.I., Dr.  M. Naim, M.Ag, Dr.C Dian Berkah, M.Hi.,