## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAMPAK NEGATIF TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TERWUJUDNYA STABILITAS NASIONAL

## Danardono
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ”Veteran“ Jakarta Email : Don99dki@gmail.com

## Abstract
is Corruption or corruption, in French it is called corruption and in Dutch it is called corruptive, so  that  the  implementation  of  the  Dutch  sentence  can  be  used  as  an  example  of  a  corruption sentence in  Indonesian.  In a broad sense, Corruption  has the meaning, namely corrupt, which means  rotten,  bad,  the  Law  related  to  the  Eradication  of  Corruption  Crimes  specifically regulates  its  own  procedural  law  regarding  law  enforcement  mechanisms  in  criminal  acts  of corruption.  Primary  legal  materials  consist  of  statutory  regulations  related  to  the  object. research, namely: the Criminal Code, the Asset Confiscation Law, the Criminal Procedure Code, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, and Law Number 20 of  2001  Amendment  to  Law  Number  31  of  1999  concerning  the  Eradication  of  Corruption Crimes,  for  secondary  legal  materials  consisting  of  books  ,  The  impact  of  corruption  on economic  development  is  that  it  causes  sluggish  economic  growth  and  investment,  decreased productivity, low quality of goods and services, decreased state income from the tax sector, and increased state debt. The impact of corruption in law enforcement causes the government to be unable to carry out its functions properly and the people's trust in state institutions is lost.
Keywords: Corruption, Implications, Confiscation of National Stability Assets

## Abstrak
Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu corruption. Dalam Bahasa Inggris adalah Corruption atau corrupt,  dalam  Bahasa  perancis  disebut  corruption  dan  dalam  Bahasa  belanda  disebut  dengan corruptive,  Sehingga  pengimplementasian  kalimat  Bahasa  Belanda  dapat  dijadikan  kalimat korupsi  dalam  Bahasa  Indonesia.  Secara  arti  luas  Korupsi  memiliki  makna  yaitu  korup  yang berarti  busuk,  buruk,  Undang-undang  terkait  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  secara khusus  mengatur  hukum  acara  sendiri  terhadap  mekanisme  penegakkan  hukum  dalam  tindak pidana  korupsi,  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  objek  penelitian  yaitu  :  KUHP,  UU  Perampasan  aset,  KUHAP,    UU  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
adalah  menimbulkan  lesunya  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi,  penurunan  produktifitas, rendahnya  kualitas  barang  dan  jasa,  menurunnya  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak,  dan meningkatnya  hutang  negara.  Adapun  dampak  korupsi  dalam  penegakan  hukum  adalah menimbulkan  pemerintah  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  dengan  baik  dan  hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara.
Kata Kunci : Korupsi, Implikasi, Perampasan Aset Stabilitas Nasional

## A. PENDAHULUAN
Istilah korupsi  berasal  dari Bahasa latin  yaitu corruption. Dalam Bahasa  Inggris adalah Corruption  atau  corrupt,  dalam  Bahasa  perancis  disebut  corruption  dan  dalam  Bahasa  belanda disebut  dengan  corruptive,  Sehingga  pengimplementasian  kalimat  Bahasa  Belanda  dapat dijadikan  kalimat  korupsi  dalam  Bahasa  Indonesia.  Secara  arti  luas  Korupsi  memiliki  makna yaitu  korup  yang  berarti  busuk,  buruk  ;  suka  menerima  uang  sogok  ataupun  menerima  uang kotor    dengan  memakai  kekuasaannya  untuk  kepentingan  sendiri  salah  satunya  adalah  untuk memperkaya diri sendiri, dan sebagainya. Sehingga korupsi adalah sebuah perbuatan yang sangat buruk seperti contohnya adalah penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. 1 Menurut  Suwartojo,  korupsi  adalah  tindakan  pelanggaran  norma  oleh  seseorang  atau lebih dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan lewat proses pengadaan,  penetapan  pungutan  penerimaan,  pemberian  fasilitas  atau  jasa  lain  yang  dilakukan dalam  kegiatan  penerimaan  dan/atau  pengeluaran  uang  atau  aset,  penyimpanan  uang  atau  aset serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan  dan/atau  keuangan  negara  dan  khalayak  luas  demi  kepentingan  pribadi  atau kelompok  Perilaku  korupsi  adalah  sebuah  perilaku  menyimpang,  merusak  dan  bertentangan dengan  nilainilai  kebenaran,  moral  dan  etika, 2 Dalam  Undang-undang  terkait  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  secara  khusus  mengatur  hukum  acara  sendiri  terhadap  mekanisme penegakkan  hukum  dalam  tindak  pidana  korupsi,  secara  arti  luas  hal  ini  dibedakan  dengan penanganan  tindak  pidana  lainnya.  Hal  tersebut  mengatur  kepada  hukum  acara  yang  mengatur
1 Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum TIndak Pidana Korupsi, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal. 1
2 Arief,  Barda  Nawawi.  (2001).  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  kejahatan.  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dalam  pemeriksaan  terkait  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  dilakukan  sesuai  hukum  acara  pidana yang berlaku, akan tetapi  terdapat  sebuah pengecualian atau hukum  khusus  yang mengatur hal tersebut antara lain : 3
1. Penegasan  pembagian  tugas  dan  kewenangan  antara  ketua  dan  wakil  ketua  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Mengenai  Komposisi  majels Hakim dalam pemeriksaan di  siding pengadilan baik  pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
3. Jangka  waktu  penyelesaian  pemeriksaan  perkara  tundak  pidana  korupsi  pada  setiap tingkatan pemeriksaan ;
4. Alat  bukti  yang  diajukan  didalam  persidangan,  termasuk  alat  bukti  yang  diperoleh  dari hasil penyadapan yang diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
5. Adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Sehingga dalam kategorinya   Tindak Pidana Korupsi merupakan sebuah  Tindak Pidana extra ordinary crime yang harus didahulukan disbanding tindak pidana lainnya. Dalam arti luas tindak  pidana  korupsi  merupuakan  sebuah  bagian  dari  sub  sistem  hukum  pidana  khusus  di samping  itu  tindak  pidana  korupsi  memiliki  spesifikasi  tertentu  yang  berbeda  dengan  hukum pidana  umum,  seperti  adanya  sebuah  penyimpangan  hukum  acara  serta  apabila  ditinjau  dari materi yang diatur dalam hukum. Oleh karena itu tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak  langsung  yang  dimaksudkan  adalah  untuk  menekan  seminimal  mungkin  terjadinya kebocoran  dan  penyimpangan  dalam  keuangan  serta  perekonomian  negara,  dengan  antisipasi sedini  dan  semaksimal  mungkin  penyimpangan  tersebut,  yang  diharapkan  roda  perekonomian dan Pembangunan dapat dilaksanakan sebagai mana semestinya.
Di  Negara  Indonesia  tindak  pidana  korupsi  merupakan  sebuah  masalah  yang  sangat serius untuk diberantas. Hal tersebut dikarenakan dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Masyarakat,  pertumubuhan  ekonomi  negara,  serta  merusak  nilai-  nilai  demokrasi,  Pemerintah dan  setiap  urusan  yang  dijalankannya  merupakan  sebuah  hal  yang  sangat  penting    bagi kelangsungan  sebuag  negara,  akan  tetapi  segala  urusan  tersebut  tntunya  tidak  berjalan  secara  , otomatis,  namun  hal  tersebut  dikerjakan  dengan  sumber  daya  manusia,  permasalahan  tindak
3 Hatta,  Muhammad.  (2019).  Kejahatan  Luar  Biasa  (Extraordinary  Crime).  Banda  Aceh:  Unimalpress.  Komisi Pemberantasan Korupsi (2009). Menggagas perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
korupsi telah menjadi sebuag permasaahan serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah dalam  berbagai  aspek  kehidupan  Masyarakat  baik  di  instansi  pemerintah  hingga  lingkup Masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan stigma negative bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam lingkump nasional maupun masyarakat internasional. 4
Tindakan kourpsi sangat terbukti memberikan banyak dampak negative bagi segala aspek kehidupan  manusia  Sampai  saat  ini,  korupsi  merupakan  sebuah  permasalahan  yang  sangat kronis, yang umum diderita oleh negara-negara maju maupun negara yang berkembang diseluruh dunia.  Sehingga  seluruh  negara  berusaha  memberantas  kejahatan  ini  dengan  sebuah  Langkah menerapkan Langkah langkag legislative dan membentuk sebuah Lembaga antikorupsi sebagai Lembaga  penegakkan  tindak  pidana  korupsi  yang  dikenal  sebagai  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2002 yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2002,  sehingga  pada  tahun  2021  Indonesia  menempati  urutan  ke  96  dari  180  negara, dengan  rating  skor  38  dari  100,  korupsi  di  Indonesia  dapat  ditunjukkan  dengan  banyaknya kebocoran  dan  relokasi  anggaran  di  berbagai  sektor  pemerintahan  untuk  membuat  sebuah regulasi yang mencukupi untuk mendukung Upaya penanggulangan secara maksimal. Sehingga pemberantasan korupsi  perlu dipandang perlu bagi  pemerintah untuk  membuat sebuah regulasi yang sangat memadai agar pemberantasan tindak pidana korupsi secara maksimal. 5
Penegakkan  hukum  pidana  khususnya  tindak  pidana  korupsi  sama  seperti  proses penegakkan  hukum  pidana  pada  umumnya,  hal  tersebut  melibatkan  minimal  tiga  factor  yaitu factor  perundang-undangan,  factor  aparat  atau  badan  penegak  hukum  dan  yang  terakhir  factor kesadaran hukum, dalam ketiga factor ini dapat dilibatkan dengan pembagian ketiga komponen yaitu  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukum.  Hal  ini  dalam  penegakan  hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga-lemabaga tersebut diantaranya lembaga  kepolisian,  kejaksaan  dan  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang selanjutnya disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , disisi lain banyak beberapa
4 Dairani,  D.,  Fathorrahman,  F.,  Faradilla,  &  Nisa.,  M.  (2022).  Implementasi  Pendidikan  Anti  Korupsi  Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 1(2), 64–71. https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/149
5 Arief, M. O. H. Z. (2015). Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi. Jurnal Jendela Hukum, 2(2), 23–27.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
peraturan  Undang-Undangan,  yakni:  (1)  UU  Nomor  24  Tahun  1960  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi;  (2)  UU  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi; (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (4) UU  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan,  pemerintah  dan  bangsa  Indonesia  serius  melawan  dan  memberantas  tindak  pidana korupsi  di  negeri  ini.  Namun  hasilnya,  belum  tampak  menggembirakan.  Begitu  pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indinesia.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian tersebut jurnal ini merupakan penelitian hukum normative yaitu dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum  yang dihadapi dan beberapa jenis data yang disampaikan oleh peneliti adalah berupa data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang  berupa  kata  atau  kalimat,  yang  selanjutnya  disusun  secara  utuh  dalam  bentuk  penulisan hukum.  Sumber  bahan  hukum  penelitian  dapat  dibedakan  menjadi  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  objek  penelitian  yaitu  :  KUHP,  UU  Perampasan  aset,  KUHAP,    UU  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  UU  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  untuk  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  buku-buku  dan  tulisantulisan  karya  ilmiah tentang hukum baik berupa tesis, disertasi, jurnal, makalah, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian  ini.  Pengambilan  data  penelitian  dilakukan  melalui  library  research  (studi kepustakaan)  dengan  teknik  studi  dokumen  yaitu  mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  bersifat normatif-perspektif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
objek penelitian. Selanjutnya data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif yang disusun secara sistematis 6 .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Implikasi Tindak Pidana Korupsi Terhadap Terwujudnya Pembangunan Nasional
Korupsi  adalah  tindak  pidana.  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme, menjelaskan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  maksud  dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  korupsi.  Jadi,  perundang-undangan Republik  Indonesia  mendefenisikan  korupsi  sebagai  salah  satu  tindak  pidana,  perilaku  korupsi bahwasannya  merupakan  salah  satu  masalah  besar  yang  bertentangan  dengan  keadilan  adalah korupsi. Dewasa ini, istilah atau kata “korupsi” dilunakkan menjadi KKN (Korupsi, Kolosi dan Nepotisme). Perubahan nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait koneksi dan nepotisme. 7
Korupsi  yang  merajalela  berpengaruh  serius  terhadap  pembangunan.  Di  dalam  dunia politik,  korupsi  mempersulit  demokrasi  dan  tata  pemerintahan  yang  baik  (good  governance) karena  dapat  menghancurkan  proses-proses  formal.  Korupsi  pada  pemilihan  umum  dan  badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi dalam  sistem  pengadilan  pasti  menghambat  ketertiban  dan  penegakan  hukum.  Korupsi  dalam pemerintahan  publik  pasti  menghasilkan  ketidakseimbangan  dalam  pelayanan  masyarakat. Secara  umum,  korupsi  mengkikis  kemampuan  lembaga-lembaga  pemerintah,  karena  me- ngabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, pengangkatan dan promosi pejabat dalam jabatan tertentu  bukan  karena  prestasi.  Pada  saat  yang  bersamaan,  korupsi  mempersulit  legitimasi pemerintahan dan mengeliminasi nilai-nilai demokrasi, seperti kepercayaan dan toleransi. 8
6 Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: PT Kencana Media
7 Dananto,  Teguh.  2011.”Gelapnya  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia”.  Makalah  Diskusi  Bareng  Tempo Interaktif. Jakarta, 14 Januari 2011.
8 Nggebu,  S.  (2021).  Korupsi  dalam  Sorotan  Etika  Kristen  dan  Implikasinya  Bagi  Pendidikan  Anti  Korupsi. Didache: Journal of Christian Education, 2(1), 20. https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Pada  dasarnya  kejahatan  korupsi  memiliki  berbagai  efek  penghancuiran  yang  hebat (anenermous destruction effects) terhadap berbagai segala sesuatu kehidupan bangsa dan negara, khususnya  dalam  sisi  ekonomi  yang  merupakan  sebuah  factor  utama  pendorong  kesejahteraan Masyarakat.  Dalam  sektor  ekonomi,  korupsi  meningkatkan  biaya  karena  pada  dasarnya pembayaran  illegal  dan  resiko  pembatalan  perjanjuan  atau  karena  adanya  penyidikan.  Akan tetapi,  ada  juga  yang  menyebutkan  bahwa  korupsi  mengurangi  biaya  karena  mempermudah birokrasi  yaitu  adanya  sogokan  yang  menyebabkan  pejabat  dapat  membuat  aturan  baru  dan hambatan  baru.  Dengan  demikian,  korupsi  juga  bisa  mengacaukan  perdagangan.  Perusahaan yang  berada  pada  lingkup  pemerintahan  akan  terlindungi  dari  persaingan,  hal  tersebut menyebabkan  perusahaan  menjadi  tidak  efisien.  Berbagai  macam  permasalahan  ekonomi  lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi  sudah merajalela dan berikut  ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi adalah sebagai berikut : 9
Pertama, melemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi sangat bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Dalam lingkup privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena yang diakibatkan dari kerugian pembiayaan illegal, ongkos  manajemen  dalam  negosias  terhadap  pejabat  yang  melakukan  korupsi,  dan  resiko pembatalan perjanjuian atau karena penyelidikan. Penanaman modal yang dilakukan oleh pihak dalam negeri (PMDN) maupun dari pihak asing (PMA) yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan Pembangunan negara menjadi sulit terlaksana, karena permasalahan kepercayaan dan kepastian  hukum  dalam  melakukan  investasi,  selain  masalah  stabilitas  karena  dengan  kondisi negara  yang korup akan membuat  pengusaha multinasional  meninggalkannya, karena investasi di negara yang korup akan merugikan dirinya karena memiliki „biaya siluman‟ yang tinggi.
Kedua,  penurunan  produktifitas.  Dengan  semakin  lesunya  pertumbuhan  ekonomi  dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi  seiring  dengan  terhambatnya  sektor  industri  dan  produksi  untuk  bisa  berkembang  lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar
9 I  Ketut  Patra,  J.  (2018).  Korupsi,  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Kemiskinan  Di  Indonesia.  Riset  Akuntansi  Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71–79. https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kapasitas  produksi  untuk  usaha  yang  sudah  ada  menjadi  terkendala  dengan  tidak  adanya investasi.  Hal  tersebut  mengakibatkan  permasalahan  yang  mengakibatkanya  terjadinya  PHK dang  meningkatkannya  angka  pengangguran  sehingga  hal  tersebut  dapat  mengganggu  target stabilitas nasional.
Keempat,  menurunnya  pendapatan  negara  dari  sektor  pajak.  Sebagian  besar  negara  di dunia  ini  mempunyai  sistem  pajak  yang  menjadi  perangkat  penting  untuk  membiayai pengeluaran pemerintahnya dalam menyediakan barang dan jasa publik. Pajak berfungsi sebagai stabilisasi  harga sehingga dapat  digunakan untuk mengendalikan inflasi,  di sisi  lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menyejahterakan  masyarakat.  Kondisi  penurunan  pendapatan  dari  sektor  pajak  diperparah dengan  kenyataan  bahwa  banyak  sekali  pegawai  dan  pejabat  pajak  yang  bermain  untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.
Kelima,  meningkatnya  hutang  negara.  Kondisi  perekonomian  dunia  yang  mengalami resesi  dan  hampir  melanda  semua  negara  termasuk  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  Asia sehingga  hal  tersebut  memaksa  seluruh  negara-negara  tersebut  untuk  melakukan  hutang  untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang  defisit,  atau  untuk  membangun  infrastruktur  penting.  Korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar.
Dari  kelima  dampak  tersebut  Korupsi  merupakan  sebuah  permasalahan  yang  mendesak dan harus segera diatasi, agar tercapai target Pembangunan nasional yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun media online, tergambar  bahwa  adanya  peningkatan  dan  pengembangan  model-model  korupsi.  Retorika  anti ko-rupsi  tidak  cukup  ampuh  untuk  memberhentikan  praktek  tercela  ini.  Peraturan perundangundangan  yang  merupakan  bagian  dari  politik  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah, menjadi  meaningless  (tanpa  makna),  apabila  tidak  dibarengi  dengan  kesungguhan  untuk manifestasi  peraturan perundang-undangan  yang  ada. Politik hukum  tidak cukup, apabila tidak ada  recovery  terhadap  para  eksekutor  atau  para  penegak  hukum.  Konstelasi  seperti  ini

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mempertegas  alasan  dari  politik  hukum  yang  dirancang  oleh  pemerintah  tidak  lebih  hanya sekedar memenuhi meanstream yang sedang terjadi. 10
2. Solusi terhadap tindak pidana korupsi dalam undang-undang perampasan aset terhadap stabilitas negara dalam Stabilitas nasional
Penanganan tindak pidana korupsi berjalan terus dan merupakan salah satu focus utama pemerintah  Indonesia.  Berbagai  upaya  telah  ditempuh,  baik  untuk  mencegah  maupun memberantas  korupsi  secara  serentak  oleh  pemegang  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  serta yudikatif.  Tindak  pidana  korupsi  tidak  saja  semata-mata  merugikan  keuangan  negara,  namun juga  telah  melanggar  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  sehingga  dikategorikan  sebagai extraordinary  crime.  Sehingga  penanganan  korupsi  mengalami  perubahan  paradigma,  dari penghukuman dan penjeraan kepada penitikberatan pada pengembalian asset hasil korupsi yang ditempatkan di negara lain. 11
Menurut Brenda Grantland definisi perampasan aset yang di dalam bahasa Inggris adalah asset  forfeiture  adalah  suatu  proses  di  mana  pemerintah  secara  permanen  mengambil  properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan  oleh  properti  atau  pemilik.  Sehingga  dari  definisi  tersebut  dapat  dilihat  bahwa perampasan aset merupakan suatu perbuatan yang permanen sehingga berbeda dengan penyitaan yang merupakan perbuatan sementara, karena barang  yang disita akan ditentukan oleh putusan apakah  dikembalikan  kepada  yang  berhak,  dirampas  untuk  negara,  dimusnahkan  atau  tetap berada di  bawah kekuasaan jaksa. Sedangkan di  dalam perampasan  aset  berarti sudah terdapat putusan  yang  menyatakan  mengambil  properti  dari  pemilik  tanpa  membayar  kompensasi  yang terjadi karena pelanggaran hukum
Perampasan asset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas asset tindak  pidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  tanpa  didasarkan  penghukuman  terhadap pelakunya.  Perampasan  asset  adalah  serangkaian  tindakan  aparat  yang  berwenang  untuk merampas  asset-aset  negara  (baik  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  baik  benda  berwujud
10 Natalia, D. L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas, 05(2), 57–73. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/472
11 Salmi, Akhiar. 2006. “Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Makalah. Jakarta: MPKP- FE UI, 13 Juni 2006.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
maupun  benda  yang  tidak  berwujud  yang  berasal  dari  koruptor  sebagai  hasil  tindak  pidana korupsi  untuk  dikembalikan  kepada  negara,  sehingga  dalam  pasal  10  KUHP  mengatur  terkait perampasan  asset  sebagai  pidana  tambahan,  Sebagaimana  prinsip  umum  pidana  tambahan, pidana  perampasan  barang  tertentu  ini  bersifat  fakultatif,  Adapun  barang-barang  yang  dapat dirampas menhurut ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP, antara lain: (a) benda-benda kepounyaan terpidana  yang  diperoleh  kaena  kejahatan.  (b)  Benda-benda  kepunyaan  terpidana  yang  telah digunakan  untuki  melakukan  suatu  kejahatan  dengan  sengaja,  misal  pisau  yang  digunakan terpidana untuk membunuh, Selain itu, terminology perampasan dalam KUHAP dikenal dengan kata  “rampas”  yang  diatur  dalam  KUHAP  Pasal  194  Ayat  (1)  menjelaskan  bahwa:  dalam  hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 12
Sehingga  Dengan  demikian,  perampasan  asset  atau  asset  seizure  adalah  tindakan pengadilan  melalui  putusannya  untuk  mengambilalih  secara  hukum  kepemilikan  ataupun penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya. Dari berbagai pengertian di atas  dapat  terlihat  bahwa  perampasan  asset  merupakan  suatu  perbuatan  yang  permanen  yang idasarkan  putusan  yang  menyatakan  mengambil  properti  dari  pemilik  tanpa  membayar kompensasi  yang  terjadi  karena  pelanggaran  hukum,  berdasarkan  Pasal  2  Ayat  2  Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi : 13
1. Barang yang diperoleh dari hadiah sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/Kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan syarat syarat ketentuan undang-undang yang berlaku
4. Barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  memiliki  berkekuatan hukum yang tetap
KUHAP  mengatur  tentang  benda  yang  dapat  disita  dalam  perkara  pidana  sebagaimana  diatur dalam Pasal 39 KUHAP yaitu:
12 Muhammad  Yusuf,  dkk  (Editor),  2011,  Ikhtisar  Ketentuan  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang, Bandung : The Indonesia Netherland National Legal Reform Program
13 Sudirman, 2015, Dilema Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah (korupsi). Medan : Tanpa Penerbit

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
b.  Benda  yang  telah  dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
Aset sebagai objek hukum pidana, adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana. Aspek  yuridis  mengenai istilah “aset  tindak pidana” tersebut  membawa  konsekuensi  hukum  di mana  Aset  Tindak  Pidana  dipandang  “terlepas”  pemiliknya  (pelaku  tindak  pidana)  yang  teah menguasai  (bukan  memiliki)  aset  dimaksud.  Pemisahan  keterkaitan  antata  “aset”  dan  “pemilik aset” dalam konteks perampasan Aset Tindak Pidana melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa “aset” setara dengan pelaku tindak pidana. 14
Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Naskah  RUU  Perampasan  Aset,  dinyatakan  bahwa  Aset  Tindak Pidana merupakan:
A. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
B. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan Aset Tindak Pidana.
Sedangkan Aset yang dapat dirampas berdasarkan Pasal 2 UU Perampasan Aset adalah:
C.  Aset  yang  diperoleh  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dari  tindak  pidana  termasuk  yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik,  berupa  modal,  pendapatan,  maupun  keuntungan  ekonomi  lainnya  yang  diperoleh  dari kekayaan tersebut;
B. Aset yang diduga kuat yang digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
D. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana;
E. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.
14 Indah, Harlina. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Azza Grafika, 2013

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Sehingga  dalam  pengaturannya  Perampasan  aset  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi difokuskan  kepada  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Perampasan  harta  kekayaan  (aset)  yang  diperoleh  atau berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  merupakan  pidana  tambahan  dan  bagian  dari  upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (1), (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi yang berbunyi: 15
1)  Selain  pidana  tambahan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yang  dapat menjadi pidana tambahan adalah:
a)  Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud  atau  barang  tidak bergerak,  yang  digunakan  dan  diperoleh  dari  hasil  korupsi,  termasuk  perusahaan  milik terpidana di mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
b)  Pembayaran  uang  pengganti  yang  jumlahnya  sama  dengan  harta  benda  yang  diperoleh  dari hasil korupsi;
c) Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
d)  Pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan  atau  sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikanoleh pemerintah kepada terpidana.
2) Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat  (1)  huruf  b  maksimal  dalam  waktu  1  (satu)  bulan,  maka  terhadap  putusan  pengadilan yang  sudah  mendapat  kekuatan  hukum  tetap,  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  jaksa  dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  b,  maka  dipidana  dengan  pidana  penjara  yang lamanya  tidak  melebihi  ancaman  maksimum  dari  pidana  pokoknya,  sesuai  dalam  ketentuan dalam  undang-undang  dan  lamanya  pidana  tersebut  sudah  ditentukan  oleh  dalam  putusan pengadilan
Seiring  dengan  berkembangnya  berbagai  modus kejahatan  korupsi  yang  seringkali  sulit untuk  diungkap,  perlau  untuk  melakukan  kriminalisasi  terhadap  ketentuan  opsional  tertentu misalnya  praktik  memperkaya  diri  secara  tidak  sah  (illict  enrichment).  Hal  tersebut  sangat mengganggu  terwujudnya  Pembangunan  nasional  dan  justru  mengakibatkab  beberapa  program
15 Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2009. Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Semarang: Fakultas Hukum Undip Semarang.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
program tidak ter realisasikan,  sehingga negara- negara diwajibkan untuk membentuk undang- undang perampasan aset hal ini diatur bahwasannya 16
(1) Memberikan hukuman badaniah berupa pen-jatuhan pidana yang terberat;
(2)  Koruptor wajib mengembalikan ke kas negara (misalnya: dua kali lipat) jumlah uang atau kekayaan negara yang dikorupsinya;
(3)  Perlu  penayangan  wajah  koruptor  di  televisi  dan  media  massa  lain  agar  diri  dan keluarganya merasa malu;
(4)  Masyarakat memberikan sanksi moral dan sosial kepada koruptor, misalnya berupa alienasi sosial; dan
(5)  Her-registrasi  (pencatatan  ulang)  terhadap  kekayaan  pejabat  agar  dapat  diketahui sumber-sumber kekayaan

## D. PENUTUP
Tindakan kourpsi sangat terbukti memberikan banyak dampak negative bagi segala aspek kehidupan  manusia  Sampai  saat  ini,  korupsi  merupakan  sebuah  permasalahan  yang  sangat kronis, yang umum diderita oleh negara-negara maju maupun negara yang berkembang diseluruh dunia.  Sehingga  seluruh  negara  berusaha  memberantas  kejahatan  ini  dengan  sebuah  Langkah menerapkan Langkah langkag legislative dan membentuk sebuah Lembaga antikorupsi, Korupsi yang  merajalela  berpengaruh  serius  terhadap  pembangunan.  Di  dalam  dunia  politik,  korupsi mempersulit  demokrasi  dan  tata  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  karena  dapat menghancurkan proses-proses formal.
Korupsi  dalam  sistem  pengadilan  pasti  menghambat  ketertiban  dan  penegakan  hukum. Korupsi  dalam  pemerintahan  publik  pasti  menghasilkan  ketidakseimbangan  dalam  pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan lembaga-lembaga pemerintah, karena me-ngabaikan  prosedur,  penyedotan  sumber  daya,  pengangkatan  dan  promosi  pejabat  dalam jabatan  tertentu.  Seiring  dengan  berkembangnya  berbagai  modus  kejahatan  korupsi  yang seringkali  sulit  untuk  diungkap,  perlau  untuk  melakukan  kriminalisasi  terhadap  ketentuan opsional  tertentu  misalnya  praktik  memperkaya  diri  secara  tidak  sah  (illict  enrichment).  Hal tersebut  sangat  mengganggu  terwujudnya  Pembangunan  nasional  dan  justru  mengakibatkab beberapa program program tidak ter realisasikan.
16 Purwaning M Yanuar. “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” Padjajaran, 2007.

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 8, Issue 1 April 2024 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Sehingga  dalam  tindak  pidana  korupsi  dalam  pengaturannya  Perampasan  aset  dalam perkara  tindak  pidana  korupsi  difokuskan  kepada  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Dampak  korupsi  dalam perkembangan  ekonomi  adalah  menimbulkan  lesunya  pertumbuhan  ekonomi  dan  investasi, penurunan  produktifitas,  rendahnya  kualitas  barang  dan  jasa,  menurunnya  pendapatan  negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Adapun dampak korupsi dalam penegakan hukum  adalah  menimbulkan  pemerintah  tidak  dapat  menjalankan  fungsinya  dengan  baik  dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum TIndak Pidana Korupsi, (Bandung : Refika     Aditama, 2008), hal. 1
Arief,  Barda  Nawawi.  (2001).  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Hatta,  Muhammad.  (2019).  Kejahatan  Luar  Biasa  (Extraordinary  Crime).  Banda  Aceh: Unimalpress. Komisi Pemberantasan Korupsi (2009). Menggagas perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan
Dairani,  D.,  Fathorrahman,  F.,  Faradilla,  &  Nisa.,  M.  (2022).  Implementasi  Pendidikan  Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 1(2), 64–71.
https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/149
Arief, M. O. H. Z. (2015). Tindak Pidana Korupsi Penghambat Laju Ekonomi. Jurnal Jendela Hukum, 2(2), 23–27
Marzuki, Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Jakarta: PT Kencana Media
Dananto,  Teguh.  2011.”Gelapnya  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia”.  Makalah  Diskusi Bareng Tempo Interaktif. Jakarta, 14 Januari 2011.

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 8, Issue 1 April 2024

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. Didache: Journal of Christian Education, 2(1), 20.
https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386
I Ketut Patra, J. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 71–79. https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609 .
Natalia, D. L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Antikorupsi Integritas, 05(2), 57–73.
https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/472
Salmi, Akhiar. 2006. “Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, 13 Juni 2006.
Muhammad  Yusuf,  dkk  (Editor),  2011,  Ikhtisar  Ketentuan  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Bandung  :  The  Indonesia  Netherland  National  Legal  Reform Program.
Sudirman,  2015,  Dilema  Audit  Kerugian  Keuangan  Negara/Daerah  (korupsi).  Medan  :  Tanpa Penerbit
Indah, Harlina. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Azza Grafika, 2013
Rahayu, Esmi Warassih Puji. 2009. Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Semarang: Fakultas Hukum Undip Semarang .
Purwaning M Yanuar. “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” Padjajaran, 2007