http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## Pengurangan Pekerja Anak Perempuan Di Lingkungan Pondok Pesantren

## ASTRIA YULI SATYARINI SUKENDAR
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: riniskndar@gmail.com

## AMANDA RAISSA
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: amandaraissa090698@gmail.com

## WIWIK AFIFAH
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: wiwikafifah@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Maraknya  fenomena  dimana  anak-anak  di  lingkungan  pondok  pesantren  menjadi  pekerja  anak  dengan tujuan untuk membantu kepala pondok pesantren atau yang disebut sebagai kyai dan nyai, merupakan salah satu  fenomena  sosial  yang  menunjukkan  adanya  ketidaksejahteraan  kondisi  pada  anak-anak,  terutama  di Indonesia.  Mereka  yang  bersekolah  dan  memilih  pondok  pesantren  sebagai  tempat  untuk  mencari  ilmu, tidak  diperkenankan  untuk  menjadi  pekerja  anak.  Seharusnya  mereka  fokus  untuk  belajar  demi  masa depannya, bukan untuk dipekerjakan. Faktanya, belakangan ini banyak santri yang dipekerjakan oleh  kyai ataupun  nyainya  di  luar  konteks  yang  berhubungan  dengan  pendidikan,  misalnya  mereka  diminta  untuk membersihkan rumah pribadinya, memasakkan makanan untuk keluarga  kyai dan nyainya, merawat anak kyai  dan  nyainya,  dan  pekerjaan  lainnya  yang  disuruhkan  kepada  santri-santri  tersebut.  Santri-santri  ini tidak menerima upah berupa uang, tetapi bekerja secara cuma-cuma dan tidak ada batasan waktu. Kapan saja  mereka  diminta  dan  disuruh,  disitu  lah  mereka  harus  siap  bekerja.  Metode  yang  digunakan  dalam penulisan ini  adalah  metode  yuridis  empiris  yang  dimana  penulis  melihat  kenyataan langsung  dan  fakta- fakta dalam kejadiannya serta memadukan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Hasil dari penulisan ini  adalah,  maraknya  fenomena  pekerja  anak  yang  terjadi  di  Indonesia  dan  merambat  ke  lingkungan pondok pesantren yang menyebabkan anak-anak tersebut tidak fokus dalam menjalankan pendidikannya. Dan untuk melindungi anak perempuan (santri) untuk tidak menjadi pekerja anak dan dapat menjalankan pendidikannya  tanpa  terganggu  oleh  hal-hal  di  luar  pendidikan,  seperti  bekerja.  Karena  anak-anak  yang bersekolah  sambil  bekerja  tetap  akan  tertinggal  dari  teman-temannya  yang  tidak  bekerja  dalam  hal kehadirannya  di  kelas,  kapasitas  ilmu  yang  diperoleh,  dan  cenderung  mendapatkan  perlakuan  yang berbeda  dibandingkan  dengan  teman-teman  lainnya.  Disini  lah  dibutuhkan  perlindungan  terhadap  hak anak untuk tidak menjadi pekerja anak di lingkungan pondok pesantren.
Kata Kunci : anak, perempuan, pekerja anak

## Pendahulan
Secara garis besar, anak adalah seorang laki-laki ataupun perempuan yang belum dewasa. Anak  menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  di  dalam kandungan.  Disamping  itu,  menurut  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  tahun  dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana anak mempunyai hak-hak dan  kewajiban  yang  berbeda  dengan  orang  dewasa.  Beberapa  contoh  hak  dan  kewajiban  anak adalah hak dan kewajiban dalam bekerja. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang  layak,  hak  untuk  tidak  dieksploitasi,  hak  untuk  dicintai.  Hak  untuk  dicintai  dapat didasarkan  pada  hal-hal  seperti:  manusia  memiliki  hak  untuk  untuk  mendapatkan  kelayakan
kondisi  yang  baik  dan  kehidupan  yang  baik.  Sebagai  manusia,  anak-anak  memiliki  hak  untuk mendapatkan kondisi layak dan kehidupan yang baik. Dicintai adalah suatu kondisi yang sangat penting  bagi  anak-anak  untuk  memiliki  kehidupan  yang  baik. Martha  Albertson,  Fineman  Karen Worthington,  What  Is  Right  for  Children?  (The  Competing  Paradigms  of  Religion  and  Human  Rights) (Ashgate, 2013).
Masalah pekerja menjadi hal yang sudah sangat lumrah dibicarakan. Semakin berubahnya zaman,  semakin  banyak  juga  penyimpangan-penyimpangan  yang  terjadi  pada  dunia  pekerjaan. Yang  dimana  seharusnya  orang-orang  dewasa  yang  memikul  kewajiban  untuk  bekerja,  tetapi belakangan  ini,  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  banyak  sekali  anak-anak  yang  sudah  dipekerjakan dan  menjadi  pekerja  anak.  Masalah  pekerja  anak  merupakan  salah  satu  dari  rintangan  dan masalah  yang  dihadapi  oleh  Negara  Indonesia.  Masalah  ini  harus  ada  solusi  dan  penyelesaian, karena  sejatinya  anak-anak  tidak  layak  untuk  dipekerjakan.  Fase  anak-anak  adalah  fase  dimana mereka mengeksplor sesuatu dengan cara bermain, bersekolah, dan berlingkungan yang baik.
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mengungkapkan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan  kelompok  umur  5-17  tahun  sebesar  58,8  juta  anak,  dengan  40,5  juta  anak  atau  6,9% diantaranya  dianggap  sebagai  anak-anak  yang  bekerja.(Peta  Jalan  (Roadmap)  Menuju  Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022, n.d.) Dari total anak yang bekerja, terdapat 1,76 juta atau 43,3% adalah pekerja anak.(Survey Pekerja Anak Indonesia, BPS - ILO/IPEC, 2009., n.d.)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerja anak, mulai dari batas usia diperbolehkannya bekerja, siapa saja yang tergolong anak, pengupahan, dan perlindungan bagi pekerja anak. Menurut Pasal 68  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  anak  adalah  setiap  orang yang  berumur  dibawah  18  tahun.  Dan  pada  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun. Mereka diizinkan melakukan  pekerjaan  ringan  sepanjang  tidak  mengganggu  perkembangan  dan  kesehatan  fisik, mental, dan sosial.(Michael, 2020)
Anak  ialah  seorang  anak  laki-laki  ataupun  perempuan.  Tidak  hanya  anak  laki-laki  saja yang menjadi pekerja anak belakangan ini, tetapi anak perempuan juga termasuk dalam pekerja anak. Salah satu contohnya adalah di lingkungan pondok pesantren. Kondisi dimana anak-anak perempuan yang bersekolah di pondok pesantren tersebut, atau yang umum dijuluki santri, sudah mulai  ramai  dibicarakan  dan  merupakan  salah  satu  masalah  dalam  konteks  pekerja  anak.  Para santri-santri  tersebut  selain  untuk  bersekolah,  juga  diminta  untuk  membantu  kepala  pondok pesantren  atau  yang  disebut  sebagai  kyai  dan  nyai.  Meskipun  tidak  semua  santri  yang  diminta untuk  membantu.  Anak-anak  adalah  aset  suatu  bangsa  sehingga  membutuhkan  perawatan  dan perhatian  yang  baik  karena  perawatan  dan  perhatian  adalah  suatu  bagian  dan  kewajiban  dari orang  tua  serta  guru  ketika  ditangani.  Iinstitusi  pendidikan  memiliki  peran  penting  dalam pengasuhan dan perawatan kepribadian keseluruhan terhadap anak. Khususnya di sekolah dasar yang  meletakkan  dasar  kepribadian  seorang  anak  yang  dapat  menentukan  perilaku  masa depannya, jenis perawatan yang ia dapatkan di sekolah dasar, meninggalkan dampak abadi pada perkembangan  psikologisnya.Umbreen  Ishfaq,  Syed  Azam  Shah,  Syed  Manzoor  Hussain  Shah, ‘Violations of Basic Children Rights at Elementary Level Education’, Global Social Sciences Review (GSSR), III (2018), 123.
Dalam  praktiknya,  kyai  ataupun  nyai  akan  memilih  beberapa  santri  untuk  membantu mereka  membersihkan  rumah  pribadinya,  memasakkan  makanan  untuk  keluarga  kyai  dan
nyainya, merawat anak  kyai dan nyainya, dan pekerjaan lainnya yang disuruhkan kepada santri- santri  tersebut.  Anak-anak  tersebut  juga  kerap  kali  dijadikan  sebagai  pekerja  rumah  tangga. Pekerja Rumah Tangga seringkali tidak dimasukan dalam kategori pekerjaan sektor informal. Para ekonomo lebih banyak memaknai sektor informal sebagai Usaha kecil dan menengah, pengasuh bayi,  pekerja  jalanan.  Sedangkan  di  Indonesia  masih  sering  pekerja  rumah  tangga  dianggap profesi membantu pekerjaan rumah tangga. Sesungguhnya pekerja rumah tangga adalah bagian dari  pekerjaan  sektor  informal  meskipun  belum  ada  aturan  hukum  yang  mengaturnya  di Indonesia.(Afifah,  2018)  Hal  ini  merupakan  salah  satu  contoh  dalam  fenomena  pekerja  anak. Mereka  diminta  dan  disuruh  tanpa  ada upah  yang  jelas,  bahkan  terkadang  mereka  tidak  diberi upah. Juga waktu yang tidak konsisten kapan bekerjanya, kapan waktu untuk istirahat, dan kapan waktu  untuk  berhenti.  Terkadang  mereka  tidak  mempunyai  waktu  istirahat  yang  cukup dibandingkan  dengan  santri-santri  yang  tidak  bekerja.  Mereka  mendapatkan  perlakuan  yang berbeda  dibandingkan  dengan  santri-santri  lainnya.  Contohnya,  jika  santri  yang  tidak dipekerjakan, mereka  mempunyai  waktu  yang  cukup  untuk  belajar di  luar  jam pelajaran,  tetapi santri  yang  dipekerjakan,  mereka  harus  ikut  dan  siap  atas  perintah  kyai  dan  nyainya.  Hal  ini merupakan salah satu bentuk tindakan diskriminasi terhadap anak.
Anak  yang  bersekolah  sambil  bekerja,  tetap  akan  tertinggal  dari  teman-temannya  yang tidak  dibebani  tanggung  jawab  untuk  bekerja  dalam  hal  kehadirannya  di  kelas,  kapasitas  ilmu yang diperoleh, dan juga terkait dengan perkembangan nilai dalam pelajaran.
Terkadang  mereka  beranggapan  bahwa  dengan  mengikuti  perintah-perintah  kyai  dan nyainya,  maka  mereka  akan  mendapatkan  turunan  ilmu  dari  kyai  dan  nyainya.  Juga  akan mendapatkan syafaat Tuhan dengan menjadi ‘tangan kanan’ kyai atau nyainya. Hal ini merupakan suatu kebiasaan dan anggapan turun-temurun yang dipercayai oleh mereka. Kurangnya edukasi tentang konsep pekerja juga mendukung santri-santri yang dipekerjakan ini untuk bekerja ikhlas tanpa  menerima  upah  ataupun  bayaran,  dan  dipekerjakan  tanpa  ada  batas  waktu  yang  jelas. Disini lah pentingnya edukasi tentang tenaga kerja dan pentingnya perlindungan terhadap hak- hak mereka sebagai pelajar dan anak perempuan.
Mereka  sebagai  anak  perempuan  dilindungi  haknya  untuk  tidak  dieksploitasi  sebagai pekerja  anak  yang  dapat  merugikan  fisik,  mental,  dan  psikisnya.  Mereka  juga  bebas  untuk mendapatkan  upah  layak  dan  waktu  yang  konsisten  dalam  melaksanakan  pekerjaannya. Bagaimana pun juga mereka adalah seorang pelajar. Dimana mereka memilih pondok pesantren untuk  menggapai  mimpi  dan  cita-citanya  melalui  pendidikan.  Terlebih  lagi  anak  memiliki  hak- hak yang dijamin oleh undang-undang.
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  metode  pendekatan  empiris yuridis,  yaitu  dimana  penulis  mencari,  menggali,  dan  menemukan  fakta-fakta  serta  kenyataan yang ada di dalam masyarakat dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Serta memadukan dengan  aturan-aturan dan  norma  hukum yang  sesuai dengan  permasalahan  yang diangkat  oleh penulis.

## Pembahasan Permasalahan Pekerja Anak
Pekerja  anak  merupakan  suatu  istilah  yang  sulit  diterjemahkan.  Karena  banyak  sekali pengertian-pengertian pekerja anak yang memiliki definisi berbeda. Beberapa contohnya adalah:
- Pada  Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  menggunakan  istilah  anak-anak  yang terpaksa bekerja.
- Pada Biro Pusat Statistik menggunakan istilah anak-anak yang aktif secara ekonomi.
- Definisi  Pekerja  Anak  menurut  ILO/IPEC  adalah  anak  yang  bekerja  pada  semua  jenis pekerjaan  yang  membahayakan  atau  mengganggu  fisik,  mental,  intelektual,  dan moral.(Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022, n.d.)
Anak  memiliki  posisi  dan  peran  sosial  penting  sebagai  bagian  dari  anggota  masyarakat. Masalah  anak yang  berkembang  di  masyarakat  masih  dianggap  menjadi  tanggung  jawab  orang tua,  karena  anak  tidak  berdaya,  lemah,  dan  polos.  Anak  hampir  selalu  menjadi  pihak  yang dirugikan.(Hoesin, 2003)
Permasalahan pekerja anak merupakan suatu permasalahan yang cukup serius dan perlu penanganan di Indonesia. Mereka melakukan pekerjaan tertentu sebagai aktifitas rutin, jam kerja yang  relatif  panjang,  dan  terkadang  jam  kerja  yang  tidak  konsisten.  Hal  ini  menyebabkan beberapa dampak negatif yang akan dirasakan dan diterima oleh anak-anak.(Wiwik, 2020)
Contohnya seperti, anak-anak tidak dapat bersekolah dengan baik sehingga menghambat cita-cita  dan  mimpinya,  anak-anak  tidak  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  bermain  dan beristirahat.  Karena  pada  dasarnya,  fase  anak-anak  adalah  fase  dimana  mereka  mengeksplor pengetahuan salah satunya dengan cara bermain. Serta secara tidak langsung dan tidak disadari aktifitas  tersebut  mempengaruhi  kesehatan  anak.  Dengan  kurangnya  waktu  istirahat  bagi  anak, akan  menyebabkan  menurunnya  stamina  pada  anak.  Belum  lagi  banyak  sekali  anak-anak  yang dipekerjakan tanpa menerima upah atau bayaran. Mereka bekerja seikhlasnya karena faktor rasa takut  terhadap  yang  menyuruhnya,  faktor  kurangnya  edukasi  tentang  bekerja,  dan  faktor lingkungan yang dimana teman-temannya juga banyak melakukan pekerjaan tersebut.
Adapun masalah anak mencakup beberapa hal, yaitu:
1.  Visi  mengenai  pembangunan  yang  berpihak  kepada  kepentingan  anak  dan  yang mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  yang  terintegrasi  ke  dalam  sistem  dan  model pembangunan.
2.  Sistem  hukum  perlindungan  anak  belum  sepenuhnya  terintegrasi  ke  dalam  norma  hukum positif dan penegakan hukum anak belum maksimal.
3.  Realitas  anak-anak  yang  berada  dalam  situasi  sulit  seperti  pekerja  anak,  anak  jalanan,  anak korban  kekerasan,  penyalahgunaan  anak,  pelacuran  anak,  dan  sejumlah  masalah  anak-anak lainnya memerlukan intervensi khusus, karena semakin nyata ditemukan dalam masyarakat dan negara Indonesia.Tanamas Zulchaina Z, Muhammad Joni, Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Tata Hukum Indonesia (Gramedia, Pustaka Utama, 2004).
Hal ini merupakan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secepatnya. Meskipun negara  telah  menjamin  perlindungan  anak  dalam  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  harus ada gerakan pasti agar tidak lagi terjadi kondisi dimana anak menjadi subjek utama untuk bekerja. Karena  fase  anak-anak  adalah  fase  dimana  mereka  mempunyai  semangat  tinggi  untuk  mencari ilmu  dengan  bersekolah, meraih  cita-cita  dan  mimpinya  melalui  lembaga  pendidikan,  serta  fase dimana mereka masih ingin bermain dengan teman-teman seumurnya.
Negara Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen Hak Asasi Manusia Internasional seperti Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi ILO Nomor I38 dan 182 yang intinya berupaya mencegah  kemungkinan  anak  terpuruk pada  eksploitasi  dunia  kerja yang  kontra-produktif  bagi kelangsungan  pendidikannya.  Indonesia  bahkan  telah  pula  memiliki  Undang-Undang Perlindungan Anak yang memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak.(Bagong, 2010) Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di
dalam  ketentuan  Pasal  68  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  52 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  yang  menentukan bahwa  setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan  negara. Selanjutnya  dalam  ayat  (2)  mengatur  mengenai  hak  anak  sebagai  hak  asasi  manusia  dan  untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh  karena  itu,  secara  filosofis  larangan  mempekerjakan  anak  ini  semata-mata  dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.(Netty, 2011)
Tetapi  pada  kenyataannya,  masih  banyak  kondisi  dan  keadaan  dimana  anak-anak dieksploitasi  dalam  dunia  kerja,  bahkan  banyak  sekali  anak-anak  yang  menjadi  pekerja  anak. Disini  negara  dituntut  untuk  selalu  aktif  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  terkait  dengan pekerja anak.
2. Perlindungan Hak Anak Perempuan untuk Tidak Menjadi Pekerja Anak di Lingkungan Pondok Pesantren
Anak-anak  tidak  selalu  laki-laki,  tetapi  juga  perempuan. Dalam  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Aatas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang  bertujuan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  beserta  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup, tumbuh  dan  berkembang,  serta  dapat  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  manusia,  juga  perlindungan  untuk  bebas  dari  kejahatan,  kekerasan,  dan  diskriminasi. Dengan  melihat  pasal  ini,  negara  melindungi  segala  hak-hak  anak  untuk  tidak  diperlakukan secara diskriminasi, serta untuk tidak mengekspolitasi anak dalam hal apapun.
Permasalahan  yang  diangkat  oleh  penulis  adalah  terjadinya  fenomena  eksploitasi  anak dengan  menjadikan  anak,  terutama  anak  perempuan  untuk  menjadi  pekerja  di  lingkungan pondok  pesantren.  Padahal,  anak-anak  yang  memilih  pondok  pesantren  untuk  mencari  ilmu, berharap  agar  mereka  dapat  fokus  dengan  pendidikannya,  sehingga  mereka  memilih  untuk tinggal  di  asrama  sampai  mereka  lulus.  Hal  ini  bukan  berarti  anak  dapat  dipekerjakan  dalam bentuk apa pun dalam lingkungan pondok pesantren. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal  9  menjelaskan  bahwa  anak  berhak  dan  bebas  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan pengajaran  untuk  pengembangan  dirinya  dan  anak  berhak  mendapatkan  perlindungan  di lingkungan  satuan  pendidikan  dari  segala  jenis  kekerasan,  diskriminasi,  serta  tindakan  yang merugikan  anak  yang  dilakukan  oleh  pendidik,  tenaga  kependidikan,  sesama  peserta  didik, dan/atau pihak lainnya.
Dalam pasal ini telah jelas bahwa anak dilindungi haknya untuk tidak didiskriminasi dan untuk  tidak  mendapatkan  tindakan  yang  merugikan  anak.  Bahwa  mempekerjakan  anak perempuan  (santri)  sebagai  pekerja  rumah  tangga  dengan  tujuan  untuk  membantu  tenaga pendidiknya untuk melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan pendidikan, maka hal ini melanggar kebebasan anak yang dilindungi oleh pemerintah. (Miru, 2017)
Upaya  perlindungan  bertujuan  untuk  mencapai  pemenuhan  hak  anak  khususnya perempuan  untuk  tidak  menjadi  pekerja  anak  di  lingkungan  pondok  pesantren.  Juga  untuk melindungi  hak-hak  anak  perempuan  untuk  tidak  mendapatkan  perlakuan  yang  berbeda  dari tenaga  pendidik  mau  pun  teman-temannya.  Karena  hal  ini  merupakan  suatu  tindakan diskriminasi.
Dalam  pemenuhan  perlindungan  anak,  Negara  Indonesia  telah  melakukan  suatu  upaya yaitu dengan menormakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap  anak  juga  dituangkan  dalam  15  pasal  yang  mengatur  hak-hak  anak  sesuai  Pasal  52 sampai  dengan  Pasal  66  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Selain itu, aturan hukum yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan terhadap hak anak tercantum pada:
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
c. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1999  tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja;
d. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  182 mengenai  pelarangan  dan  tindakan  segera  penghapusan  bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk untuk anak;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1986.
Aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah diatas, merupakan salah satu cara dan upaya  pemerintah  untuk  melindungi  anak-anak  untuk  bebas  agar  tidak  menjadi  pekerja  anak. Selain membuat aturan-aturan hukum, pemerintah juga mengupayakan hal lain untuk menunjang berjalannya perlindungan anak dan perlindungan hak anak, beberapa contohnya adalah dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  membentuk  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia (KOMNAS HAM), dan dikhususkan untuk wanita yaitu pemerintah membentuk Komisi Nasional  Perempuan  (KOMNAS  PEREMPUAN).  Dengan  adanya  lembaga-lembaga  ini,  negara dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak  dan  perempuan. Serta  dapat  menerima  pengaduan-pengaduan  dari  masyarakat  terhadap  suatu  kondisi  yang melanggar hak-hak anak dan perempuan. (Michael, 2016)
Dengan  melihat  bahwa  ada  banyak  aturan-aturan  hukum  yang  menormakan  bahwa sejatinya Negara Indonesia melindungi anak-anak beserta hak-haknya agar tidak dieksploitasi dan tidak  merugikan  anak,  maka  dapat  ditarik  garis  besar  bahwa  mempekerjakan  anak  perempuan (santri)  di  dalam  lingkungan  pondok  pesantren  yang  dapat  merugikan  santri  tersebut  adalah tindakan  yang  tidak  diperbolehkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Dimana mempekerjakan  santri  untuk  kepentingan  pribadi  tanpa  ada  tujuan  yang  berhubungan  dengan pendidikan  dan  pelajarannya  adalah  merupakan  suatu  tindakan  eksploitasi  terhadap  anak  di dalam  dunia  kerja.  Hal  ini  adalah  sesuatu  yang  harus  dilindungi  oleh  negara,  yaitu  hak  anak perempuan  untuk  tidak  menjadi  pekerja  anak,  hak  anak  perempuan  untuk  mendapatkan pendidikan  yang  layak,  hak  anak  perempuan  untuk  tidak  diperlakukan  berbeda  dengan  yang lainnya, atau yang disebut dengan diskriminasi.
Dengan  mempekerjakan  anak  seperti  memasakkan  makanan  untuk  keluarga  kyai  dan nyainya, membersihkan rumah pribadinya, merawat anak kyai dan nyainya, dan pekerjaan lainnya yang  disuruhkan  kepada  mereka,  merupakan  suatu  bentuk  bahwa  anak  telah  diambil  haknya untuk  bebas  mendapatkan  dan  menjalankan  proses  pendidikan  tanpa  terganggu  oleh  hal  lain
yang  merugikan  anak.  Disini  lah  dibutuhkan  peran  pemerintah  dan  masyarakat  sekitar  untuk melindungi anak-anak dan hak-haknya untuk tidak menjadi pekerja anak di lingkungan pondok pesantren.
3.  Peran  Pemerintah  dan  Masyarakat  dalam  Melindungi  Hak  Anak  Perempuan  untuk  Tidak Menjadi Pekerja Anak di Lingkungan Pondok Pesantren berdasarkan Konsep HAM
Dalam  setiap  permasalahan  di  segala  aspek  yang  terjadi  di  Indonesia,  negara  wajib melakukan  suatu  tindakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Dengan  adanya  peran negara  untuk  menyelesaikannya,  maka  negara  dianggap  peduli  terhadap  kehidupan  berbangsa dan bernegara. Negara merupakan kesatuan yang paling tinggi dan paling penting dalam susunan suatu  pemerintahan.  Dimana  negara  mempunyai  pengaruh  besar  di  semua  aspek  kehidupan. Selain  adanya  peran  dari  negara  dalam  menyelesaikan  suatu  masalah,  perlu  juga  peranan masyarakat  sekitar  untuk  membantu  negara  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Karena  tidak bisa  dipungkiri  bahwa  masalah  terjadi  dari  lingkaran  kecil  yaitu  masyarakat.  Dimana  ada masyarakat, disitu lah ada interaksi-interaksi sosial yang berlangsung.(Yunianto & Michael, 2021)
Pada  keadaan  dimana  anak  perempuan  yang  merupakan  santri  dipekerjakan  di lingkungan  pondok  pesantren,  merupakan  salah  satu  contoh  fenomena  masalah  yang  terjadi  di masyarakat. Perlu ada penanganan dan penyelesaian terhadap hal ini. Oleh karena itu diperlukan peran  negara  dan  masyarakat  untuk  menangani  dan  menyelesaikan  masalah  tersebut.  Karena tanpa  adanya  peran  dari  negara  dan  masyarakat,  maka  permasalahan  semacam  ini  akan  terus berlanjut tanpa ada penanganan dan penyelesaian. Anak-anak sering diperlakukan sebagai warga negara  sekunder.  Ini  terlepas  dari  pemahaman  bahwa  banyak  tantangan  sosial  mendasar  yang dihadapi masyarakat modern berakar pada pengalaman dan kehidupan anak-anak.(Mhari, 2015)
Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi untuk tidak disakiti dan dianiyaya, baik secara fisik ataupun secara mental. Negara harus memastikan bahwa anak-anak dirawat dengan baik dan negara harus melindungi anak-anak dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan penelantaran oleh orang  tua  mereka,  atau  siapa  pun  yang  merawat  mereka.Sue  Welch,  Phil  Jones,  Rethinking Children’s Right (Attitudes in Contemporary Society), Second Edi (USA: Bloomsbury, 2018).
Dalam  perannya  untuk  melindungi  hak  anak  perempuan  untuk  tidak  menjadi  pekerja anak  di  lingkungan  pondok  pesantren,  Negara  Indonesia  telah  banyak  meratifikasi  instrumen- instrumen  Hak  Asasi  Manusia  Internasional  seperti,  Konvenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil dan Politik, Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi ILO Nomor 138 mengenai  usia  minimum  untuk  diperbolehkan  bekerja  dan  Konvensi  ILO  Nomor  182  mengenai pelarangan  dan  tindakan  segera  penghapusan  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak, Konvensi  Hak  Anak  (KHA),  dan  lainnya.  Banyak  penelitian  telah  mulai  mendokumentasikan berbagai hasil dari implementasi negara-negara pihak pada konvensi, dan bahwa negara-negara yang  meratifikasi  konvenan  pada  negaranya  akan  membantu  meningkatkan  kesadaran  negara mau pun internasional tentang kesadaran pentingnya konvensi tersebut. Termasuk dalam aspek pemantauan  dan  implementasi  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  cara  yang  digunakan  untuk menjelaskan  bagaimana menjadikan  hak-hak  nyata dalam  kehidupan  anak-anak.Ursula  Kilkelly, Andressa  M.  Gadda,  Juliet  Harris,  E.  Kay  M.  Tisdall,  ‘Human  Rights’  Monitoring  and Implementation:  How  to  Make  Rights  “Real”  in  Children’s  Lives’,  The  International  Journal  of Human Rights, 23.3 (2019). Hal ini membuktikan bahwa Negara Indonesia peduli terhadap anak dan  hak-hak  anak.  Selain  meratifikasi  instrumen-instrumen  Hak  Asasi  Manusia  Internasional, Negara  Indonesia  juga  mengimplementasikan  norma-norma  sosial  dalam  peraturan  perundang-
undangan  yang  menyangkut  tentang  perlindungan  anak  dan  hak-hak  anak,  beberapa  contoh peraturan perundang-undangan yang dibuat Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak,  ndang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun  1999  tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  138  mengenai  usia  minimum  untuk diperbolehkan bekerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor  182  mengenai  pelarangan  dan  tindakan  segera  penghapusan  bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk untuk anak.
Negara  Indonesia  juga  membentuk  suatu  lembaga  untuk  melindungi  anak  dan  hak- haknya,  seperti  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  yang  didasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  membentuk  Komisi  Nasional  Hak Asasi  Manusia  (KOMNAS  HAM),  dan  Komisi  Nasional  Perempuan  (KOMNAS  PEREMPUAN) yang  dikhususkan  untuk  perempuan.  Lembaga-lembaga  ini  dibentuk  dengan  maksud  untuk menjadi wadah pengaduan serta membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang anak dan hak-haknya. Lembaga-lembaga tersebut diharapkan agar dapat memberi perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi, anak yang mendapatkan tindakan diskriminasi, dan hal-hal lain yang merugikan anak serta menghambat tumbuh kembangnya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. (Yudianto, 2016)
Selain  itu,  negara  juga  wajib  mengadakan  program-program  pembinaan  dan pembimbingan  yang  bertujuan  untuk  memberi  edekuasi  kepada  anak  bahwa  hak-hak  mereka dilindungi oleh negara, serta memberi edukasi tentang pentingnya sekolah dan pendidikan agar anak tidak menjadi pekerja anak. Karena kurangnya edukasi terhadap anak merupakan salah satu faktor  ketidaktahuan  dan  ketidakpahaman  anak  bahwa  pengeksploitasian,  diskriminasi,  dan mempekerjakan  anak  adalah  hal  yang  merugikan  terhadap  mereka.  Pada  contohnya,  negara melalui  suatu  lembaga  atau  komunitas  anak  harusnya  turun  langsung  ke  dalam  lingkungan pesantren  untuk  memberikan  edukasi  kepada  para  santri  bahwa mereka  berhak  menolak  untuk dipekerjakan tanpa ada rasa takut terhadap tenaga pendidik yang menyuruhnya. Karena sejatinya mereka  memilih  pondok  pesantren  untuk  mencari  ilmu  dan  mengenyam  pendidikan,  bukan untuk  dipekerjakan.  Juga  memberikan  edukasi  dan  pemahaman  bahwa  anak-anak  dapat mengadukan  ke  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNAS  HAM),  Komisi  Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) atas sesuatu yang dirasa merugikan mereka, seperti halnya mendapat tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan hal-hal yang dapat menghambat tumbuh kembang anak.
Selain peran dari negara, masyarakat juga memiliki peran untuk melindungi anak dan hak- hak  anak.  Upaya  perlindungan  anak  dilakukan  dengan  membangun  mekanisme  lokal,  yang bertujuan  untuk  menciptakan  jaringan  dan  lingkungan  yang  protektif.  Oleh  karena  itu, perlindungan anak disini berbasis pada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada berbagai permasalahan di masyarakatnya.(Ivo, 2015) Karena masyarakat merupakan suatu kelompok yang dapat mempengaruhi suatu keadaan sosial yang terjadi. Masyarakat sebagai komunitas harus melindungi anak dan hak-hak anak.
Selain  itu,  masyarakat  juga  berperan aktif  untuk  selalu  protektif  dalam masalah-masalah yang terjadi. Misalnya dalam masalah ini, masyarakat sekitar pondok pesantren yang mengetahui bahwa ada santri yang dipekerjakan oleh tenaga pendidik dan tidak berhubungan dengan konteks
pendidikannya,  dapat  melaporkan  dan  mengadukan  kepada  lembaga-lembaga  terkait  seperti KOMNAS  HAM,  KPAI,  atau  pun  KOMNAS  PEREMPUAN.  Masyarakat  juga  harus  aktif  dalam hal  untuk  melindungi  anak  dan  hak-hak  mereka.  Karena  terkadang,  para  santri  takut  untuk melaporkan dan mengadukan ke lembaga-lembaga yang berwenang, disini lah peran masyarakat sekitar  untuk  membantu  mereka  agar  bebas  untuk  tidak  menjadi  pekerja  anak  di  lingkungan pondok pesantren. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi hak-hak anak yang dipekerjakan dengan tidak tinggal diam tetapi berperan aktif untuk menyelesaikannya.

## Penutup Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh penulis adalah bahwa anak termasuk ke dalam kelompok rentan yang mudah sekali dieksploitasi dan harus dilindungi hak-haknya oleh negara. Maraknya  kejadian  dan  fenomena  pengeksploitasian  anak  untuk  dijadikan  pekerja  anak, merupakan  salah  satu  dari  masalah  dan  rintangan  yang  harus  segara  diselesaikan  dan  dilalui dengan baik agar mencapai kesejahteraan terutama kesejahteraan untuk anak, baik anak laki-laki maupun  anak  perempuan.  Permasalahan  yang  diangkat  oleh  penulis  adalah  masalah  tentang anak-anak perempuan yang bersekolah di pondok pesantren, mereka diminta dan disuruh bekerja untuk  kepentingan  tenaga  pendidiknya  (kyai  atau  nyainya).  Para  santri  tersebut  tidak  menerima upah bayaran, baik berupa uang atau materi lainnya. Mereka juga tidak memiliki waktu bekerja yang tetap, waktu mereka bekerja cenderung tidak jelas. Hal ini merupakan salah satu tindakan eksploitasi  anak  dalam  hal  pekerjaan.  Negara  wajib  melindung  anak  beserta  hak-haknya  untuk tidak  dieksploitasi  dan  tidak  dipekerjakan  karena  masa  anak-anak  adalah  masa  dimana  mereka belajar  dan  bermain.  Anak-anak  yang  bersekolah  sambil  bekerja  akan  mendapatkan  perlakuan yang  berbeda  dengan  anak-anak  yang  tidak  bekerja.  Hal  ini  menyebabkan  adanya  tindakan diskriminasi terhadap anak.  Beberapa peran negara untuk melindungi anak dan hak-hak mereka adalah  dengan  meratifikasi  instrumen-instrumen  Hak  Asasi  Manusia  Internasional,  seperti Konvenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik,  Konvenan  Internasional  Hak-Hak  Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvensi ILO Nomor 138 dan 182, Konvensi Hak Anak (KHA), dan lainnya. Selain itu, Negara Iindonesia juga meletakkan norma-norma yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia  dan  perlindungan  terhadap  anak  beserta  hak-haknya  ke  dalam  peraturan  perundang- undangannya,  seperti  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1999  tentang  Pengesahan  Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2000  tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  182  mengenai  pelarangan  dan  tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Juga negara berperan untuk membentuk  lembaga-lembaga  guna  melindungi  anak-anak  dan  hak-haknya  seperti  Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNAS  HAM),  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia    (KPAI) dan  Komisi  Nasional  Perempuan  (KOMNAS  PEREMPUAN).  Negara  juga  harus  mengadakan program-program  dengan  melibatkan  masyarakat  untuk  membina  dan  membimbing  anak-anak dan memberikan edukasi tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Karena masyarakat juga ikut berperan dalam melindungi anak dan hak-haknya.
Saran
Saran  yang  disampaikan  penulis  adalah  bahwa  negara  harus  benar-benar mengimplementasikan  norma-norma  Hak  Asasi  Manusia  yang  dimuat  dan  dinormakan  dalam peraturan perundang-undangannya. Tidak hanya meratifikasi dan menyusun peraturannya saja, tetapi  harus  ada  bentuk  nyata  dari  negara  untuk  melindungi  hak-hak  anak.  Masyarakat  juga seharusnya  membantu  melaporkan  dan  mengadukan  ke  lembaga-lembaga  yang  berwenang layaknya  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNAS  HAM),  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia    (KPAI),  dan  Komisi  Nasional  Perempuan  (KOMNAS  PEREMPUAN)  dalam menyelesaikan  permasalahan  hak  anak  dan  permasalahan  yang  terjadi  terhadap  anak-anak maupun perempuan. Masyarakat sebagai lingkaran komunitas aktif harus lebih peka dan protektif terhadap  lingkungan  sekitar  untuk  melindungi  anak-anak,  karena  anak-anak  merupakan  kaum rentan yang mudah dimanfaatkan. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi hak- hak  anak  yang  dipekerjakan  dengan  tidak  tinggal  diam  tetapi  berperan  aktif  untuk  membantu menyelesaikannya.dengan adanya peran serta negara dan masyarakat, diharapkan anak-anak dan hak-haknya dilindungi secara pasti dan tidak ada lagi eksploitasi anak baik berupa pekerja anak ataupun masalah lainnya

## Daftar Pustaka
Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.
Jurnal Hukum DiH Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 14, 54.
Andressa M. Gadda, Juliet Harris, E. Kay M. Tisdall, U. K. (2019). Human Rights’ Monitoring and Implementation: How to Make Rights ‘Real’ in Children’s Lives. The International Journal of Human Rights, 23(3).
Bagong, S. (2010). Masalah Sosial Anak. Prenademia Grup.
Hoesin, I. (2003). Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
Ivo, N. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Karen Worthington,  Martha A. F. (2013). What is Right for Children? (The Competing Paradigms of Religion and Human Rights). Ashgate.
Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022. (n.d.).
Mhari, C. (2015). Children’s Right (From Philosophy to Public Policy).
Michael, T. (2016). Bonum Commune Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19Tahun 2014 Tentang Perlindungan Pohon. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.897
Michael, T. (2020). BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW. Jurnal Ius Constituendum. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749
Miru, I. R. (2017). PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM DEMOKRATIS INDONESIA. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2200
Muhammad Joni, T. Z. Z. (2004). Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia. Gramedia, Pustaka Utama.
Netty, E. (2011). Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya. Jurnal Ilmiah Hukum- Refeksi Hukum.
Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022.
Phil Jones, S. W. (2018). Rethinking Children’s Right (Attitudes in Contemporary Society) (Second Edi).
Bloomsbury.
Survey Pekerja Anak Indonesia, BPS - ILO/IPEC, 2009.
Syed Azam Shah, Syed Manzoor Hussain Shah, U. I. (2018). Violations of Basic Children Rights at Elementary Level Education. Global Social Sciences Review (GSSR), III, 123.
Wiwik, A. (2020). URGENCY OF WIRETAPPING IN GETTING EVIDENCE IN CRIMINAL
MEASURES. Jurnal Ilmu Hukum. Yudianto, O. (2016). KARAKTER HUKUM PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.30996/dih.v12i23.890 Yunianto, B., & Michael, T. (2021). KEBERLAKUAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI PEJABAT PELAKSANA KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4334