Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 63 TADAYUN :
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah P-ISSN: 2961-8436 | E-ISSN: 2774-4914

## PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM: TELAAH TERHADAP KAIDAH FIQHIYAH

## Nurinayah
UIN Datokarama Palu
nurinayah@uindatokarama.ac .id.

## Abstract
One of the legal maxim states that a transaction can be damaged if there are many things  that  the  consequences  cannot  be  known  (gharar)  before  the  transaction occurs and it is not damaged if it is small. The author in this case aims to examine the criteria for a transaction that is considered damaged, as well as an explanation of the types of gharar that are prohibited and permissible based on the description given by this legal maxim. The method used in this article is library research with descriptive analysis. The result is that the permissibility of  gharar is when the gharar is assessed a little. As for how to find out the size of the amount of gharar that has occurred is which has become a common practice where if in a transaction there is a bit of gharar that has been accepted as part of market tradition, then it is considered normal by people and no party feels disadvantaged.
Keywords: Fiqhiyah rules; Gharar; Transaction .

## Abstrak
Salah satu kaidah fiqhiyah menyatakan bahwa suatu transaksi bisa rusak bila banyak  terdapat  hal  yang  tidak  dapat  diketahui  akibatnya sebelum transaksi  terjadi  dan  tidak  rusak  bila  sedikit.  Penulis  dalam  hal  ini bertujuan  untuk  meneliti  kriteria  akad  yang  dianggap  rusak,  sekaligus penjelasan  jenis  gharar  yang  dilarang  dan  dibolehkan  berdasarkan gambaran yang diberikan oleh kaidah tersebut. Metode yang digunakan dalam  artikel  ini  yaitu  library  research  dengan  analisis  deskriptif. Hasilnya,  bahwa  kebolehan  gharar  adalah  bilamana  gharar  itu  dinilai sedikit. Adapun cara mengetahui ukuran sedikit dari gharar yang terjadi yaitu gharar yang telah menjadi kebiasaan umum yang mana jika dalam sebuah  transaksi  terdapat  sedikit  gharar  yang  sudah  diterima  sebagai bagian dari tradisi pasar, lantas dianggap biasa oleh orang-orang dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Kata Kunci: Gharar; Kaidah fiqhiyah; Transaksi.

## TADAYUN

## A. PENDAHULUAN
Kaidah fiqhiyah merupakan asas atau aturan dalam ilmu fikih yang secara mandiri dapat menjadi dalil dalam  menentukan hukum ataupun menjadi dalil sekunder atau pelengkap yang dapat menunjukkan arah dan kedudukan  hukum  pada  permasalahan  tertentu. 1 Keberadaan  kaidah fiqhiyah  menjadikan  ilmu  fikih  lebih  teratur  sehingga  memudahkan seseorang untuk mengidentifikasi masalah fikih yang jumlahnya sangat banyak, juga menyatukannya karena asas illat yang sama meskipun obyek dan  temanya  berbeda-beda  sehingga  memudahkan  untuk  dihapal  dan dipelihara.  Kaidah  fiqhiyah  kemudian  menggambarkan  secara  jelas mengenai prinsip-prinsip fikih yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fikih. 2
Manusia  dalam  kapasitasnya  sebagai  khalifah  di  dunia  memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya, sebagaimana ditegaskan dalam Surah  Hud  ayat  61.  Dalam  konteks  ini,  manusia  dianugerahi  kebebasan untuk  berusaha  dan  mencapai  kemakmuran  di  dunia.  Untuk  dapat mencapai tujuan ini, diperlukan kreativitas dan inovasi, kegigihan, serta perjuangan.  Pada  era  saat  ini,  kemajuan  ilmu  dan  teknologi  yang  terus berkembang  berbanding  lurus  dengan  tuntutan  masyarakat  yang  juga semakin meningkat. Utamanya yang terkait dengan produksi barang dan jasa,  sehingga  menghasilkan  berbagai  macam  model  transaksi  modern yang membutuhkan penyelesaian dari sisi perspektif hukum Islam. Dalam memenuhi  kebutuhan  ekonominya,  manusia  melakukan  transaksi  yang merupakan  alat  untuk  memindahkan  kepemilikan.  Transaksi  dalam konteks  bisnis  dan  ekonomi  bukan  hanya  berdasar  pada symbiosis mutualisme  saja,  tetapi  juga  bentuk  tolong-menolong  kepada  sesama. Transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak 3 , serta harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kerelaan. Rasulullah Saw melarang beberapa bentuk pertukaran yang
1 Juhaya S. Praja, Perbandingan Kaidah Fiqhiyah (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 6.
2 Mushthafa  Ahmad  Al- Zarqa,  “Al -Madkhâl  Al-Fiqh  Al- Amm,”  in Juz  2 (Damaskus: Mathba’ah Jâmi’ah, 1983), 943.
3 Mohammad Nawir, “Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba,” Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2021): 101 – 16, https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 65
TADAYUN
tidak seimbang, yang secara tegas juga dilarang dalam Islam. 4
Dalam sistem ekonomi ummatnya, ajaran Islam didasarkan pada keharusan  menegakkan  nilai-nilai  keadilan  dan  menjadi  prinsip  pokok untuk  melakukan  kegiatan  ekonomi.  Setiap  aktivitas  ekonomi  harus mengandung  kebaikan  dan  tidak  menimbulkan  aniaya  bagi  diri  sendiri maupun  orang  lain,  sehingga  dapat  menghasilkan  kesejahteraan  yang merata  dalam  masyarakat.  Tidak  diperbolehkan  melakukan  kegiatan ekonomi yang melibatkan gharar, perjudian, atau riba, serta merampas hak-hak orang lain dengan cara yang tidak adil. 5
Menjadi menarik jika mengamati praktik gharar dalam transaksi modern.  Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  yang  mutakhir,  berbagai macam  transaksi  semakin  kompleks,  sehingga  meningkatkan  potensi terjadinya gharar.
Gharar  dilarang  bukan  hanya  karena  adanya  resiko, ketidakpastian,  atau  aspek game  of  change ,  tetapi  terutama  karena kaitannya  dengan  tindakan  memakan  harta  dan  merugikan  orang  lain dengan cara yang tidak benar. 6 Salah satu kaidah fiqhiyah dalam bidang muamalah menyatakan:
هيرسي نود دوقعلا دسفي يرثكلا ررغلا
“Suatu  transaksi  bisa  rusak  bila  banyak  terdapat  hal  yang  tidak dapat diketahui akibatnya sebelum transaksi terjadi dan tidak rusak bila sedikit”.
Kaidah  ini  memberikan  gambaran  mengenai  kriteria  akad  yang dianggap  rusak,  sekaligus  penjelasan  jenis  gharar  yang  dilarang  dan dibolehkan. Kebolehan tersebut adalah bilamana gharar itu dinilai sedikit. Berangkat dari kaidah fiqhiyah ini, artikel ini disusun guna mengetahui apa  hakikat  gharar,  seperti  apa  gharar  yang  dilarang,  dan  bagaimana menakar gharar yang sedikit yang dibolehkan oleh syariat. Penelitian ini
4 Aksamawanti  Aksamawanti,  “Gharar :  Hakikat  Dan  Pengaruhnya  Terhadap Akad, ” Syariati :  Jurnal  Studi  Al-Qur ’ an  Dan  Hukum 5,  no.  01  (2019), https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184.
5 Rudiansyah  Rudiansyah,  “Telaah  Gharar,  Riba,  Dan  Maisir  Dalam  Perspektif Trans aksi  Ekonomi  Islam,” Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian  Islamic  Economic  Law 2,  no.  1 (2020), https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818.
6 Abduirahim  Al- Saati,  “The  Permissible  Gharar  (Risk)  in  Classical  Islamic Jurisprudence,” Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics 16, no. 2 (2003): 3 – 19.
66 | Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023
TADAYUN
menggunakan  metode  kajian  pustaka  ( library research )  yaitu  suatu  jenis penelitian  yang  berfokus  pada  bahan-bahan  bacaan  perpustakaan  dan studi  dokumen.  Sehingga  penelitian  ini  melalui  proses  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  mengumpulkan  data  pustaka  dan mengolahnya sebagai bahan penelitian.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hakikat Gharar
Secara bahasa gharar diartikan sebagai al-khatr dan al-taghrir yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian. 7
Gharar bukanlah masalah baru dalam khazanah fikih, oleh sebab itu tidak heran jika para ulama dari berbagai mazhab dalam begitu banyak literatur  telah  menjelaskan  definisi  tentang  gharar,  yaitu;  pertama,  As- Sarokhsi  al-Hanafi  memandang  bahwa  gharar  adalah  sesuatu  yang akibatnya  tertutup  (tidak  diketahui).  Kedua,  al-Qarafi  dari  ulama Malikiyah menjelaskan bahwa asal gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi apakah dapat dicapai atau tidak, seperti burung di udara atau ikan  di  air.  Sementara  itu,  Imam  ar-Ramli  asy-Syafi'i  mendefinisikan transaksi  jual-beli  dengan  gharar  sebagai  transaksi  yang  memiliki  dua kemungkinan, di mana kemungkinan yang paling mungkin adalah yang paling  mengkhawatirkan.  Sedangkan  al-Qadhi  Abu  Ya'la  al-Hanbali mengartikan gharar sebagai sesuatu yang memiliki dua kemungkinan di mana salah satunya tidak lebih jelas daripada yang lainnya. Sedang Ibnu Hazm  azh-Zhahiri  menyatakan  bahwa  gharar  berarti  mentransaksikan sesuatu yang tidak jelas ukuran dan spesifikasinya pada saat akad. 8
Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  gharar merupakan  istilah  yang  digunakan  dalam  hukum  Islam  untuk  merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi sehingga menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.
7 Wahbah Al- Zuhayli, “Al -Fiqh Al- Islami Wa Adillatuh,” in Juz 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2004), 3408.
8 Muhammad Abdul Wahab, Gharar Dalam Transaksi Modern (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 67
TADAYUN
Salah  satu  hikmah  dari  larangan  gharar  adalah  bahwa  hal  ini melibatkan  praktik  pertaruhan  yang  dapat  menyebabkan  sikap permusuhan  terhadap  orang  yang  mengalami  kerugian.  Tujuan pelarangannya  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  kerugian  yang  besar bagi pihak lain. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kepemilikan atas harta dan menghilangkan adanya konflik yang timbul akibat  praktik  gharar. 9 Praktek  muamalah  atau  transaksi  perdagangan umumnya  melibatkan  risiko  keuntungan  dan  kerugian.  Pihak  terlibat biasanya  berharap  untuk  mendapatkan  keuntungan,  tetapi  tidak  selalu berhasil dalam setiap usaha mereka. Penting untuk dicatat bahwa Islam tidak  melarang  adanya  perjanjian  yang  melibatkan  risiko  atau ketidakpastian.  Namun,  larangan  gharar  berlaku  jika  risiko  tersebut digunakan  sebagai  alat untuk  memberikan  keuntungan  bagi  satu  pihak dengan mengorbankan pihak lain. 10 Larangan terhadap gharar didasarkan pada  hubungannya  dengan  pengambilan  harta  orang  lain  secara  tidak benar, bukan hanya sekadar adanya unsur risiko.
Dalam  rangka  menghindari  gharar,  prinsip-prinsip  fikih menyarankan agar transaksi ekonomi didasarkan pada prinsip kejelasan, kepastian,  dan  keterbukaan  informasi.  Ini  termasuk  memberikan informasi  yang  jelas  tentang  barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan, menghindari  ketidakpastian  harga  yang  signifikan,  serta  menghindari praktik spekulatif yang berlebihan

## 2. Perlindungan Hukum Pemerintah atas Gejolak Resesi Tahun 2023
Meskipun  tidak  secara  tegas  menunjukkan  keharaman  praktik gharar, namun Alquran Surat An-Nisa ayat 29 mengarah kepada larangan gharar  karena  dapat  menghilangkan  keridhaan  salah  satu  pihak  yang bertransaksi. Allah Swt berfirman:
“ Wahai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kalian  memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali
9 Putri Nova Khairunisa, “Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi” 03, no.
2 (2019): 190 – 203, https://doi.org/https://doi.org/10.33507/labatila.v3i02.233.
10 Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar,” Jurnal Asy- Syukriyyah 18, no. 1 (2017): 82 – 100, https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73.
TADAYUN
dengan perdagangan yang kalian saling rida. Dan janganlah kalian membunuh  diri-diri  kalian,  sesungguhnya  Allah  itu  Maha  Kasih Sayang kepada kalian ” . (Q.S. An-Nisa ayat 29)
Ayat  tersebut  mengandung  dua  hal  pokok  yang  menunjukkan keharaman  gharar.  Pertama,  Allah  swt.  melarang  dengan  tegas pengambilan harta orang lain secara tidak adil. Para ulama menjelaskan bahwa dalam konteks ini, tindakan yang dianggap tidak adil mencakup berbagai transaksi yang dilarang, seperti mencuri, riba, judi, dan gharar, karena  mengambil  hak  milik  orang  lain  dengan  cara  yang  tidak dibenarkan baik oleh syariat maupun oleh akal sehat. 11
Kedua,  ayat  di  atas  juga  mengisyaratkan  adanya  kewajiban menghadirkan  unsur  saling  ridha  antara  para  pelaku  akad  dalam transaksi. Sedangkan Gharar sebenarnya melenyapkan aspek saling ridha dalam transaksi, karena gharar menciptakan potensi kerugian bagi salah satu  pihak.  Oleh  karena  itu,  gharar  termasuk  dalam  kategori  transaksi yang terlarang.
Dalil  selanjutnya  mengenai  keharaman  praktik  gharar  adalah hadis  Rasulullah  saw.  yang  secara  tersurat  melarang  hal  itu.  Dari  Abu Hurairah r.a. ia berkata, “Rasulul lah Saw melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar .” (H.R. Muslim)
Ada beberapa penafsiran terkait jual beli kerikil yang disebutkan pada  hadis  ini.  Salah  satu  tafsiran  dari  hadis  tersebut  mengungkapkan bahwa  praktik  yang  terjadi  pada  masa  jahiliyah  yang  mana  dalam penjualan  tanah  ditentukan  dengan  lemparan  batu  kerikil.  Luas  tanah yang dijual ditentukan  oleh jarak lemparan kerikil tersebut.  Penafsiran lainnya  yakni  pada  praktik  penjualan  barang  dengan  lemparan  kerikil, yang mana barang yang akan menjadi kepemilikan pembeli ditentukan oleh  jatuhnya  kerikil  pada  barang  yang  di  perdagangkan.  Kedua  jenis praktik  jual-beli  ini  dianggap  terlarang  karena  mengandung  unsur ketidakpastian (gharar). Ketidakpastian terletak pada ketidakjelasan luas tanah ataupun objek perdagangan yang akan didapatkan oleh pembeli. 12
11 Taufiq, “Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An -Nisa: 29 Dan At- Taubah: 34),” Ilmiah Syariah 17, no. 2 (2018): 249, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162.
12 Wahab, Gharar Dalam Transaksi Modern , 17.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 69
TADAYUN
Berdasarkan  ayat  dan  hadis  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung gharar merupakan jual beli batil yang diharamkan  karena  tidak  adanya  keridaan  antara  kedua  belah  pihak, dimana  tidak  memenuhi  aspek  keadilan  dan  kemanfaatan,  adanya kecurangan dan penipuan atas objek yang akan diperdagangkan.
Al-Quran  dan  Hadis  secara  jelas  melarang  segala  jenis  transaksi bisnis  yang  melibatkan  unsur  kecurangan  dan  ketidakjelasan.  Gharar merupakan  situasi  dimana  terjadi uncomplete  information atau  adanya informasi yang tidak lengkap dalam suatu transaksi. Gharar bisa terjadi bila sesuatu yang seharusnya bersifat pasti diubah menjadi tidak pasti. 13
Salah satu prinsip yang harus malandasi sebuah kegiatan transaksi adalah  prinsip adamul  gharar yang  menyiratkan  bahwa  dalam  setiap bentuk muamalat, tidak boleh terdapat gharar (ketidakpastian) atau tipu daya, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan  oleh  pihak  lain,  sehingga  mengakibatkan  kehilangan  unsur keridaan dari salah satu pihak dalam melakukan transaksi. 14

## 3. Bentuk-Bentuk Transaksi Gharar
a. Gharar yang terjadi pada transaksi
Gharar  yang  lahir  pada  sebuah  transaksi  yakni  sebab  bentuk perjanjian  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  mengandung  unsur ketidakpastian.  Terdapat  klausul-klausul  yang  tidak  jelas  atau  ambigu, yang  berpotensi  merugikan  salah  satu  pihak  atau  menyebabkan perselisihan  di  antara  mereka.  Contohnya  adalah  praktik  jual-beli mulamasah dan munabadzah pada masa Nabi. Mulamasah adalah jenis jual- beli di mana penjual menambahkan klausul yang berpotensi merugikan pembeli, misalnya dengan mengatakan, "Setiap kain yang kamu sentuh, maka  kain  tersebut  menjadi  milikmu  dengan  harga  tertentu." sederhananya,  "Menyentuh  berarti  membeli."  Begitu  pula  dengan  jual beli munabadzah ,  yang  mana  pada  jual  beli  ini,  pembeli  mengatakan, "Bayarlah  harga  tertentu  untuk  setiap  pakaian  yang  aku  lemparkan
13 Adiwarman  Karim, Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  Dan  Keuangan (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004), 31.
14 Abdul Munib, “Hukum Islam Dan Muamalah (Asas -Asas Hukum Islam Dalam Bidang  Muamalah),” Jurnal  Penelitian  Dan  Pemikiran  Keislaman 5,  no.  1  (2018), https://doi.org/https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80.
TADAYUN
padamu."  Tentu  saja,  jenis  perjanjian  ini  memiliki  kecacatan  karena pembeli tidak mendapatkan kejelasan akan objek yang didapatkan. 15
Intinya, Mulamasah merujuk pada praktik jual beli di mana barang disentuh di tempat gelap tanpa kemampuan untuk melihat dengan jelas bentuk dan kualitas barang. Atau jual beli di mana barang di dalam karung disentuh tanpa melihat jenis, kualitas, atau bentuk barangnya. Sementara itu, Munabazah mengacu pada praktik jual beli dimana barang yang akan dibeli  dilempar.  Jika  tidak  ada  barang  yang  terkena  lemparan,  maka pembeli tidak mendapatkan apa pun.
Para  ulama  bersepakat,  bahwa  mayoritas  gharar  itu  ditemukan pada jual beli yang manthuq biha . Jual beli manthuq biha maksudnya adalah jual beli yang keharamannya ditetapkan oleh nash dan ijmak. Adapun jual beli  yang maskût  ‘anha adalah:  jual  beli  yang  kebolehannya  atau keharamannya masih diperselisihkan oleh ulama dari masa ke masa. 16
b. Gharar pada objek transaksi
Gharar juga dapat terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek transaksi  perjanjian.  Maksudnya,  terdapat  ketidakjelasan  mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian. Ketidakjelasan tersebut dapat berhubungan dengan ukuran, kualitas, spesifikasi, keberadaan, dan faktor-faktor lainnya.
c. Jual beli sesuatu yang belum ada ( bai’ al - Ma’dum )
Tidak  adanya  kemampuan  pedagang  untuk  memberikan  objek akad, baik objek perjanjian itu sudah ada atau tidak ( ba'i al- ma'dum ) pada saat  melakukan  akad.  Seperti  contoh,  transaksi  terhadap  hasil perkebunan  untuk  beberapa  tahun  kedepan,  dimana  belum  diketahui apakah hasilnya akan seperti tahun sebelumnya atau tidak. 17
15 Wahab, Gharar Dalam Transaksi Modern , 21.
16 Nicky Ariyani, Tantia Alif Yulianti, and Mufti Rusydah Mufidah, “Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari- Hari,” Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS 1, no. 1 (2021).
17 Intan  Novita  Sari  and  Lysa  Ledista,  “Gharar  Dan  Maysir  Dalam  Transaksi
Ekonomi Islam,” Jurnal Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2022), https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 71 TADAYUN
d. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan ( bai’ al - ma’juz ‘an taslimih )
Jual  beli  barang  yang  tidak  mampu  diserahterimakan  yaitu mencakup  transaksi  jual  beli  yang  mana  objek  yang  diperdagangkan terdapat  kesulitan  untuk  penyerahannya  kepada  pembeli,  seperti  jual- beli  barang  hasil  curian  atau  jual-beli  ikan  yang  masih  berada  di  laut, burung yang lepas di udara, dan lain sebagainya.
e. Jual beli barang yang belum diketahui ( Bai’ al -Majhul ).
Yaitu jenis transaksi jual beli di mana barang yang diperdagangkan memiliki sifat-sifat yang tidak jelas, termasuk spesifikasi dan ukurannya. Dalam  konteks  ini,  gharar  merujuk  pada  ketidakpastian  dalam  objek transaksi, seperti penjualan barang yang tidak ada atau tidak diketahui jenis dan sifatnya, atau tidak pasti apakah dapat diserahkan atau tidak. Namun, perlu ditekankan bahwa tidak semua barang yang tidak ada tidak boleh diperjualbelikan. Ini disebabkan oleh penekanan utama pada objek yang tidak ada saat ini dan belum pasti apakah akan ada atau tidak di masa mendatang. Sebagai contoh, jika pada saat akad (perjanjian) barang belum ada, namun dapat dipastikan bahwa barang tersebut akan tersedia pada saat  yang  disepakati,  maka  transaksi  tersebut  tidak  termasuk  dalam gharar. Kaidah yang berlaku adalah bahwa setiap barang yang tidak ada dan  tidak  diketahui  keberadaannya  di  masa  depan  tidak  boleh diperjualbelikan. Namun, jika terdapat barang yang pada saat ini belum ada,  namun  berdasarkan  kebiasaan  atau  praktik  yang  ada  dapat dipastikan  akan  tersedia  di  masa  depan,  maka  barang  tersebut  boleh diperjualbelikan. 18

## f. Gharar yang terjadi pada harga
Gharar  terjadi  ketika  harga  suatu  barang  tidak  disebutkan  atau diserahkan  kepada  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  atau  orang  asing untuk  menentukannya.  Selain  itu,  menjual  barang  dengan  upah  yang tidak  diketahui  dalam  perjanjian  juga  dianggap  tidak  sah.  Namun, terdapat  pengecualian  jika  menjual  barang  dengan  harga  yang  tidak ditentukan secara spesifik, tetapi tingkat ketidakpastiannya masih dapat
18 Wahab, Gharar Dalam Transaksi Modern , 23.
TADAYUN
ditoleransi, seperti dalam perjanjian jual beli barang dalam bentuk paket yang tidak menyebutkan rincian barang dan harga keseluruhannya. 19

## g. Gharar saat waktu serah terima
Terdapat  keraguan  mengenai  waktu  penyerahan  obyek  dalam perjanjian.  Transaksi  dilakukan  tanpa  penyerahan  langsung  barang sebagai  obyek  perjanjian,  contohnya  adalah  transaksi  di  mana  barang diserahkan  setelah  kematian  seseorang.  Jelas  bahwa  dalam  transaksi semacam  ini,  tidak  diketahui  secara  pasti  kapan  barang  tersebut  akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktu penyerahan  ditentukan  dengan  pasti  dan  telah  disepakati  oleh  kedua belah pihak, maka transaksi tersebut sah. Sebagaimana yang terjadi pada akad salam. Nabi Saw bersabda tentang jual-beli salam berikut:
Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, “Katika Nabi datang ke Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahu n. Kemudian Nabi berkata, “Barang siapa yang melakukan akad salam pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang jelas.”
Adapun untuk beberapa jenis transaksi modern yang berpotensi terjadi gharar di dalamnya diantaranya:
a. Jual  beli  secara online ,  dimana  antara  penjual  dan  pembeli  tidak pernah  bertemu  dan  tidak  saling  mengenal.  Dalam  beberapa  kasus penipuan jual beli online , barang yang menjadi objek jual beli tidak jelas apakah benar-benar ada atau hanya fiktif. Jika barangnya ada, terkadang berbeda dari antara yang di foto dengan aslinya. 20
b. Gharar  dalam  transaksi  lembaga  keuangan,  seperti  perbankan, asuransi, dan bursa saham. Berbeda dengan perbankan konvensional, sistem  perbankan  syariah  memiliki  karakteristik  yang  beroperasi berdasarkan  prinsip  bagi  hasil,  yang  memberikan  alternatif  sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Sistem  ini  juga  menekankan  aspek  keadilan  dalam  bertransaksi, investasi  yang  etis,  mengutamakan  nilai-nilai  kebersamaan  dan
19 Aksamawanti, “Gharar : Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad. ”
20 Ziad  Esa  Yazid,  Zairani  Zainol,  and  Juhaida  Abu  Bakar,  “E -Commerce  Via Mobile Bank ing: Contemporary Shariah Issues and Ways To Address Them,” International Journal of Professional Business Review 8, no. 1 (2023): 1 – 14,
https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i1.1258.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 73 TADAYUN
persaudaraan dalam produksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan. 21
c. Jual  beli  dengan  cara  pengkreditan,  Mayoritas  jumhur  ulama memandang bahwa jual beli dengan cara pengkreditan pada dasarnya halal  dan  diperbolehkan.  Namun,  saat  ini  terdapat  perkembangan sistem perkreditan yang tidak sesuai dengan prinsip yang benar. Hal ini  terjadi  ketika  jual  beli  dengan  cara pengkreditan  menggunakan sistem  bunga  yang  naik  turun  atau  fluktuatif,  sehingga  tidak diketahui dengan pasti berapa harga barang yang dibeli. 22

## 4. Gharar Yang Dibolehkan
Meskipun pada dasarnya gharar dilarang, tetapi dalam beberapa kondisi  tertentu  gharar  diperbolehkan.  Kriteria  gharar  yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

## a. Gharar bukan dalam substansi transaksi
Kesepakatan  Ulama  terkait  gharar,  bahwasanya  gharar  yang diharamkan  adalah  gharar  yang  terjadi  pada  substansi  dari  suatu transaksi  atau  perjanjian.  Namun,  jika  gharar  hanya  terdapat  pada pengikut atau pelengkapnya, maka diperbolehkan. Prinsip ini didasarkan pada kaidah bahwa gharar diampuni dalam hal pengikut atau pelengkap, tetapi tidak dalam hal lain selain itu (inti objek dalam perjanjian).
Sebagai contoh, dalam jual beli pohon yang berbuah dengan buah yang belum matang, jika yang dibeli adalah pohon itu sendiri, maka secara hukum  transaksi  tersebut  diizinkan  meskipun  buahnya  belum  matang. Hal  ini  dikarenakan  objek  utama  dalam  perjanjian  adalah  pohon  itu sendiri,  sementara  buah  berperan  sebagai  pengikut  atau  pelengkap. Namun, jika yang dibayar adalah buah dalam kondisi belum matang, maka hal  tersebut  tidak  diizinkan  karena  buah  menjadi  objek  utama  dalam perjanjian.  Selain  itu,  Rasulullah  melarang  jual-beli  buah-buahan  yang tidak memiliki kejelasan tingkat kematangan.
21 Hadist  Shohih  and  Ro’fah  Setyowati,  “Perspektif  Hukum  Islam  Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perb ankan Syariah,” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 12, no. 2 (2021), https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323.
22 Yenni Samri Juliati Nasution, Ardiansyah Ardiansyah, and Heri Firmansyah, “Hadis - Hadis  Tentang  Jual  Beli  Gharar  Dan  Bentuknya  Pada  Masa  Kontemporer,” AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis 5,
no. 1 (2021),
https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194.
TADAYUN

## b. Gharar yang sedikit
Gharar yang sedikit merujuk pada tingkat ketidakpastian yang ada dalam  transaksi  tersebut  tidak  menyebabkan  kerugian  bagi  salah  satu pihak yang terlibat dan Ketidakpastian yang tidak merugikan serta tidak menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Contohnya  adalah  jual  beli  rumah  tanpa  memeriksa  kondisi  dasar  atau fondasi  rumah  tersebut.  Meskipun  ada  ketidakpastian  terkait  kondisi fondasi, hal tersebut dianggap sebagai gharar yang sedikit karena tidak ada potensi kerugian signifikan atau perselisihan yang mungkin timbul akibat  ketidakpastian  tersebut.  Dalam  hal  ini,  transaksi  tersebut  masih dianggap sah karena tingkat gharar yang rendah.
Ibnu  al-Qayyim  menuturkan: “ Tidak  setiap  gharar  menyebabkan keharaman.  Gharar  jika  sedikit  atau  tidak  bisa  dihindari,  tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan gharar yang banyak  dan  bisa  dihindari  yaitu  jenis-jenis  jual-beli  yang  dilarang oleh Rasulullah Saw atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad. ” 23
Dengan  demikian,  keharaman  terletak  pada  transaksi  yang mengandung gharar yang banyak, bila sedikit, maka belum sampai kepada kategori haram. Cara mengetahui ukuran sedikit dari gharar yang terjadi yaitu yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya, jelas Imam Ad- Dasuki dari kalangan Malikiyah sebagai jawaban seseorang yang bertanya padanya. 24
Jadi,  Gharar  yang  sedikit  adalah  gharar  yang  diterima  dan dianggap lazim dalam tradisi pasar. Orang-orang menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa dan tidak merasa dirugikan. Terdapat banyak contoh gharar  yang  terjadi  dalam  kehidupan  sehari-hari  kita,  tetapi  tingkat ghararnya rendah dan tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, tarif taksi di mana penumpang tidak mengetahui jumlah biayanya saat naik taksi, tetapi baru diketahui setelah mencapai tujuan.  Gharar dalam hal harga terjadi di sini, tetapi ghararnya rendah dan tidak menjadi permasalahan, serta penumpang tidak merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan tarif taksi tidak  ditentukan  sembarangan  oleh  sopir,  melainkan  berdasarkan
23 Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah, “Zaadul Ma’ad Fi Hadyi Khoiril ‘Ibad,” in Jilid 5 , n.d., 728.
24 Ad- Dasuqi, “Hasyiyah Ad - Dasuqi ‘ala Asy -Syarh Al- Kabir,” in Jilid 3 , n.d., 60.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 75
TADAYUN
perhitungan  standar  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  jarak  tempuh. Contoh  lain  adalah  penjualan  barang  yang  masih  tersegel  dalam  kotak. Gharar  terjadi  dalam  hal  ini  karena  barang  yang  masih  tersegel  tidak dapat  di  periksa  kondisi  barang  oleh  pembeli.  Namun,  gharar  ini  tidak menjadi masalah dan telah diterima. Hal ini karena meskipun tidak dapat dilihat, pihak penjual atau pabrik pembuat barang biasanya memberikan jaminan  jika  terdapat  cacat  atau  masalah  setelah  kotak  dibuka,  barang dapat ditukar. Oleh karenanya tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. 25

## c. Gharar dalam akad sosial
Gharar  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  akad  sosial  ( tabarru’ ). Sebagai  contoh,  dalam  perjanjian  rahn  (jaminan),  menjaminkan kendaraan  yang  sedang  hilang  ataupun  kebun  yang  belum  panen diperbolehkan.  Namun,  syaratnya  adalah  barang  tersebut  tidak  boleh dijual kecuali kendaraan yang dijaminkan telah ditemukan atau tanaman telah menghasilkan buah. Sedang pada perjanjian kafalah (penjaminan), seperti  menjamin  sesuatu  yang  akan  terjadi  di  masa  depan,  kafalah diperbolehkan  dengan  syarat  tidak  bertentangan  dengan  tujuan perjanjian  atau  ditunda  hingga  waktu  yang  tidak  ditentukan. Kesimpulannya, bahwa adanya gharar dalam perjanjian rahn dan kafalah diperbolehkan  meskipun  masuk  dalam  kategori  transaksi  sosial  namun kedua  akad  ini  juga  merupakan  perjanjian  pelengkap  yang  berfungsi sebagai  jaminan. 26 Berbeda  dengan  gharar,  dalam  perjanjian-perjanjian sosial hal tersebut diperbolehkan karena adanya persetujuan kedua pihak dan tidak terdapak pihak yang merasa dalam perjanjian.
d. Ada hajat
Para ulama sepakat bahwa jika terdapat kebutuhan syar'i terhadap suatu  transaksi  meskipun  mengandung  unsur  ketidakpastian  (gharar), maka  akad  tersebut  tetap  diperbolehkan.  Dalam  konteks  ini,  gharar mengacu  pada  ketidakpastian  atau  ketidakjelasan  yang  mungkin  ada dalam transaksi, seperti tidak diketahuinya hasil atau kondisi barang yang diperdagangkan.  Sebagai  contoh  yang  terjadi  pada  zaman  Nabi
25 Wahab, Gharar Dalam Transaksi Modern , 29.
26 Adiwarman A. Karim and Oni Sahroni, Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fikih Dan Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 81.
TADAYUN
Muhammad  saw.  beliau  membolehkan  praktik  jual-beli  salam  yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. 27 Jual-beli salam merupakan bentuk transaksi  di  mana  pembeli  membayar  di  muka  untuk  mendapatkan barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Transaksi semacam ini melibatkan unsur gharar karena pembeli belum melihat barang yang akan dibeli  secara  langsung.  Namun,  karena  ada  hajat  syar'i  atau  kebutuhan yang  mendesak  dalam  konteks  tersebut,  Nabi  Muhammad  Saw mengizinkan  praktik  jual-beli  salam  tersebut.  Keputusan  beliau  ini menunjukkan  bahwa  dalam  situasi  tertentu,  jika  terdapat  kebutuhan syar'i  yang  mendesak,  maka  akad  yang  mengandung  gharar  bisa dibolehkan.

## C. KESIMPULAN
Transaksi bisnis dalam Islam dilandaskan pada unsur keadilan dan kerelaan.  Nabi  SAW  melarang  beberapa  bentuk  pertukaran  yang  tidak seimbang yang jelas dilarang dalam Islam. Dari beberapa definisi yang ada, dapat  disimpulkan  bahwa  gharar  dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk transaksi  yang  mengandung  unsur  ketidakjelasan  dan  ketidakpastian yang  menimbulkan  potensi  adanya  pihak  yang  merasa  dirugikan.  Al- Qur’an  dan  Hadist  dengan  tegas  telah  melarang  semua  transaksi  bisnis yang  mengandung  unsur  kecurangan  dan  ketidakjelasan.  Gharar merupakan situasi dimana terjadi uncomplete  information atau adanya informasi yang tidak lengkap dalam suatu transaksi. Gharar bisa terjadi bila sesuatu yang seharusnya bersifat pasti diubah menjadi tidak pasti.
Dalam  bidang  muamalah,  terdapat  kaidah  fiqhiyah  yang menyatakan  bahwa  suatu  transaksi  dapat  menjadi  cacat  jika  terdapat banyak  hal  yang  tidak  dapat  diketahui  akibatnya  sebelum  transaksi dilakukan.  Namun,  jika  hal-hal  tersebut  sedikit,  transaksi  tidak  akan menjadi  cacat.  Penting  untuk  dicatat  bahwa  tidak  setiap  gharar (ketidakpastian)  mengakibatkan  keharaman  dalam  transaksi.  Gharar yang sedikit atau tidak dapat dihindari tidak akan menjadikan perjanjian tersebut tidak sah. Namun, berbeda halnya dengan gharar yang banyak dan  dapat  dihindari,  seperti  jenis-jenis  jual-beli  yang  dilarang  oleh Rasulullah Saw atau praktik serupa. Gharar dalam hal ini akan merusak
27 Wahab, Gharar Dalam Transaksi Modern , 33.
Vol.4 No.1, Januari-Juni 2023 | 77
TADAYUN
keabsahan suatu perjanjian. Oleh karena itu, penting untuk menghindari jenis-jenis  transaksi  yang  melibatkan  gharar  yang  banyak  dan  bisa dihindari, karena hal ini dapat merusak keabsahan transaksi tersebut.

## REFERENCES
Ad-Dasuqi. (n.d.). Hasyiyah ad- Dasuqi ‘ala asy -Syarh al-Kabir. In Jilid 3 .
Aksamawanti,  A.  (2019).  Gharar :  Hakikat  dan  Pengaruhnya  Terhadap Akad. Syariati:  Jurnal  Studi  Al- Qur’an  Dan  Hukum , 5 (01). https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184
Al- Jauziyyah, I. Q. (n.d.). Zaadul Ma’ad fi Hadyi Khoiril ‘Ibad,. In Jilid 5 .
Al-Saati,  A.  (2003).  The  Permissible  Gharar  (Risk)  in  Classical  Islamic Jurisprudence. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics ,
16 (2), 3 – 19.
Al-Zarqa, M. A. (1983). al-Madkhâl al-Fiqh al- Amm. In Juz 2 .  Damaskus: Mathba’ah Jâmi’ah.
Al-Zuhayli, W. (2004). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. In Juz 5 . Damaskus: Dar Al-Fikr.
Ariyani, N., Yulianti, T. A., & Mufidah, M. R. (2021). Pemahaman Konsep Gharar  Di  Masyarakat  Dalam  Melakukan  Muamalah  Sehari-Hari. Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa UNIS , 1 (1).
Hamzah  Muchtar,  E.  (2017).  Muamalah  Terlarang:  Maysir  dan  Gharar.
Jurnal Asy-Syukriyyah , 18 (1), 82 – 100.
https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73
Karim,  A.  (2004). Bank  Islam:  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Karim, A. A., & Sahroni, O. (2016). Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fikih dan Ekonomi . Jakarta: Rajawali Pers.
Khairunisa, P. N. (2019). Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi . 03 (2), 190 – 203.
https://doi.org/https://doi.org/10.33507/labatila.v3i02.233
Munib, A. (2018). Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah). Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman ,
5 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.72-80
Nasution,  Y.  S.  J.,  Ardiansyah,  A.,  &  Firmansyah,  H.  (2021).  Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer.

## TADAYUN

## AL
QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis , 5 (1). https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194
Nawir, M. (2021). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. Tadayun:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah , 2 (2),  101 – 116. https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23
Praja, J. S. (2018). Perbandingan Kaidah Fiqhiyah . Bandung: Pustaka Setia.
Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi  Ekonomi  Islam. Al-Huquq:  Journal  of  Indonesian  Islamic Economic Law , 2 (1). https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818 Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (2).
https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610
Shohih,  H.,  &  Setyowati,  R.  (2021).  Perspektif  Hukum  Islam  Mengenai Praktik  Gharar  Dalam  Transaksi  Perbankan  Syariah. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi , 12 (2). https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323
Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29
dan At-Taubah: 34). Ilmiah Syariah , 17 (2), 249.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162
Wahab, M. A. (2019). Gharar dalam Transaksi Modern . Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
Yazid,  Z.  E.,  Zainol,  Z.,  &  Bakar,  J.  A.  (2023).  E-Commerce  Via  Mobile Banking:  Contemporary  Shariah  Issues  and  Ways  To  Address Them. International Journal of Professional Business Review , 8 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i1.1258